Published every April, August and December

## JURNAL RISET AKUNTANSI & KEUANGAN
ISSN:2541-061X (Online). ISSN:2338-1507(Print). http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK

## Identifikasi Eksisting Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cirebon
Ida Rosnidah 1 , Juwenah 2 , Apri Dwi Astuti 3
Program Studi Akuntansi, FE, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia
Abstract. Waled  Regional  General  Hospital  of  Cirebon  Regency  apply  the  BLUD  Financial  Management  to apply  sound  business  practices  to  improve  health  service  to  the  community  optimally.  As  an  accounting  entity, RSUD  implementing  KDP-BLUD  is  obliged  to  conduct  accounting  and  prepare  financial  statements.  Based  on the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 61 Paragraph 116 Year 2007 concerning  Technical  Guidelines  for  Financial  Management  of  Regional  Public  Service  Agency,  BLUD  holds accounting and financial statements using accrual basis in the recognition of income, expenses, assets, liabilities, and  equity  funds.  However,  the  reality  of  the  current  state  of  accounting  used  by  Waled  Regional  General Hospital of Cirebon Regency has not been accrual-based and is still cash-based toward accruals. This study aims to identify the accounting system, especially the preparation of accrual-based financial statements, in connection with the establishment of the Regional General Hospital of Cirebon Regency that has applied the KDP-BLUD to be accountable in accordance with applicable regulations. Type This research is qualitative research with case study approach. The data in the research was obtained through interview and observation with respondents from the  scope  of  BLUD  RSUD  Waled  of  Cirebon  Regency.  The  result  of  the  research  shows  that  RSUD  Waled  of Cirebon Regency that has applied PPK-BLUD so far in preparing its financial report still not accrual based, and still based on Financial Accounting Standard (SAK) not yet using Government Accounting Standard (SAP). Keyword: Financial Report; Accounting Policies; Accounting System.
Abstrak. Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Waled  Kabupaten  Cirebon  menerapkan  Pola  Pengelolaan  Keuangan BLUD  dengan  menerapkan  praktik-praktik  bisnis  yang  sehat  untuk  meningkatkan  pelayanan  kesehatan  kepada masyarakat  secara  optimal.  Sebagai  entitas  akuntansi,  RSUD  yang  menerapkan  PPK-BLUD  wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor  61  Paragraf  116  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum Daerah,  BLUD  menyelenggarakan  akuntansi  dan  laporan  keuangan  menggunakan  basis  akrual,  baik  dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban,  maupun ekuitas dana.  Akan tetapi, realitas kondisi  saat ini basis akuntansi  yang  digunakan  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Waled  Kabupaten  Cirebon  belum  berbasis  akrual  dan masih  berbasis  kas  menuju  akrual.  Penelitian  ini  bertujuan  mengidentifikasi  sistem  akuntansi,  khususnya penyusunan  laporan  keuangan  berbasis  akrual,  sehubungan  dengan  telah  ditetapkannya  Rumah  Sakit  Umum Daerah  Kabupaten  Cirebon  yang  telah  menerapkan  PPK-BLUD  agar  dapat  dipertanggung  jawabkan  sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku.  Jenis  Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus. Data  dalam  penelitian  diperoleh  melalui  wawancara  dan  observasi  dengan  responden  yang  berasal  dari  instansi lingkup BLUD RSUD Waled Kabupaten Cirebon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSUD Waled Kabupaten Cirebon  yang  sudah  menerapkan  PPK-BLUD  selama  ini  dalam  menyusun  laporan  keuangannya  masih  belum berbasis akrual, dan  masih berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) belum menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Kata Kunci : Laporan Keuangan; Kebijakan Akuntansi; Sistem Akuntansi.
Corresponding author. Email: 1 Idarosnidah2010@yahoo.com, 2 juwenah.juwenah@yahoo.co.id,
3 apri_dwiastuti@yahoo.co.id. Jl. Pemuda No.32, Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45132 How to cite this article. Ida Rosnidah, Juwenah, A. D. A. (2016). Identifikasi Eksisting Sistem Akuntansi Badan Layanan  Umum  Daerah  pada  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Kabupaten  Cirebon. Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan Keuangan Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia , 4 (2), 993–1004. Retrieved from http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/4033 History of article. Received: Mei 2016, Revision: Juli 2016, Published: Agustus 2016 Online ISSN: 2541-061X.Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v4i2.4033 Copyright©2016. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Program Studi Akuntansi FPEB UPI

## PENDAHULUAN
Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Waled Kabupaten  Cirebon  adalah  lembaga  teknis daerah  di  lingkungan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Cirebon  yang  dibentuk  dengan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Cirebon  Nomor 12  Tahun  2011  tentang  Perubahan  Peraturan Daerah  Kabupaten  Cirebon  Nomor  5  tahun 2009  tentang  Pembentukan  Organisasi  Rumah Sakit Waled Kabupaten Cirebon. Sebagai salah satu  unsur  pendukung  kepala  daerah  dibidang pelayanan  kesehatan  yang  mempunyai  tugas pokok melaksanakan upaya pelayanan kesehatan perorangan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan standar pelayanan rumah  sakit.  Berdasarkan  Surat  Keputusan Bupati  Cirebon  Nomor  445/Kep.25-Keu/2010 tanggal  4  Januari  2010  tentang  Penetapan Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Waled  sebagai Satuan Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah  (PPK-BLUD)  secara  penuh.  Rumah Sakit  Umum  Daerah  yang  telah  ditetapkan untuk  menerapkan  PPK-BLUD  diberikan berupa  fleksibilitas  atau  keleluasaan  untuk menerapkan  praktik-praktik  bisnis  yang  sehat untuk  meningkatkan  pelayanan  kesehatan kepada masyarakat secara optimal.
Berdasarkan PSAP  Nomor  11  Paragraf 19 tentang  Laporan Keuangan Konsolidasian, selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBN/APBD),  BLU/BLUD  adalah  entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan  pada  entitas  pelaporan  yang secara organisator membawahinya.
Kemudian,  paragraf  20  menyebutkan  bahwa selaku  satuan  kerja  pelayanan  berupa  Badan, walaupun  bukan  berbentuk  badan  hukum yang  mengelola  kekayaan  Negara  yang dipisahkan,  BLU/BLUD  merupakan  entitas pelaporan.  Dengan  demikian,  RSUD  BLUD adalah entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada Pemerintah  Daerah  yang  secara  organisatoris membawahinya.
Sebagai  entitas  akuntansi,  Rumah  Sakit Umum Daerah yang menerapkan PPK-BLUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun  laporan  keuangan.  Berdasarkan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  RI  Nomor
61  Paragraf  116  Tahun  2007 tentang Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan Badan  Layanan  Umum  Daerah,  BLUD menyelenggarakan  akuntansi  dan  laporan keuangan  menggunakan  basis  akrual,  baik dalam  pengakuan  pendapatan,  biaya,  aset, kewajiban,  maupun  ekuitas  dana.  Kemudian berdasarkan PSAP  Nomor  11  Peraturan Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010 ,  entitas dengan  pengelolaan  BLUD  menggunakan Basis  Akrual  dalam  penyusunan  laporan keuangannya.  Basis  akrual    mengakui pendapatan-Laporan Operasional (LO), beban,  aset,  utang,  dan  ekuitas  dalam pelaporan  finansial  berbasis  akrual,  serta mengakui pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran  (LRA),  belanja  dalam  pelaporan pelaksanaan  anggaran  berbasis  kas,  sesuai dengan yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA).
Realitas  kondisi  saat  ini  RSUD  Waled sudah menerapkan PPK-BLUD secara penuh, akan  tetapi    basis  akuntansi  yang  digunakan ialah  belum  berbasis  akrual  dan  masih berbasis  kas  menuju  akrual.  Untuk  itu, penelitian  ini  akan  mengidentifikasi  sistem akuntansi,  khususnya  penyusunan  laporan keuangan berbasis akrual, sehubungan dengan telah  ditetapkannya  Rumah  Sakit  Umum Daerah  Kabupaten  Cirebon  yang  telah menerapkan  Pola  Pengelolaan  Keuangan Badan  Layanan  Umum  Daerah  (PPK-BLUD) agar  dapat  dipertanggung  jawabkan  sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## KAJIAN LITERATUR

## Badan Layanan Umum
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 , serta Peraturan Presiden  Nomor  32  tahun  2014 Badan Layanan  Umum  Daerah  yang  selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD atau unit kerja pada  SKPD  di  lingkungan  pemerintah  daerah yang  dibentuk  untuk  memberikan  pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan  mencari  keuntungan  dan dalam  melakukan  kegiatannya  berdasarkan prinsip  efisiensi  dan  produktivitas.  Menurut
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan  BLUD  yang  dimaksud  dengan Pola  Pengelolaan  Keuangan  BLUD  yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan  keuangan    yang  memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan  praktik-praktik  bisnis  yang  sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan  bangsa,  sebagai  pengecualian  dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

## Sistem Akuntansi
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun  2010 tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan  dan Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  64  Tahun  2013 tentang Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan Berbasis  Akrual  pada  Pemerintah  Daerah, sistem akuntansi pemerintah adalah rangkaian sistemik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi  akuntansi  sejak  analisis  transaksi sampai  dengan  pelaporan  keuangan  di lingkungan organisasi pemerintah

## Pedoman Akuntansi
Pedoman  akuntansi  untuk  RSUD  yang  telah menerapkan  Pola  Pengelolaan  Keuangan BLUD ialah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sebagaimana dinyatakan dalam PSAP Nomor 11, organisasi yang membawahi RSUD yaitu Dinas
Kesehatan yang menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010 dalam penyusunan  laporan  keuangannya,  laporan keuangan RSUD BLUD disusun menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan  Pemerintah  Nomor 71  Tahun  2010 juga.  Hal  ini  sesuai  dengan Lampiran  1  PSAP  Nomor  11  Paragraf  21 . Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  61 Tahun  2007 Paragraf  121  tentang  Pedoman Teknis  Pengelolaan  Keuangan  BLUD  juga menyatakan  bahwa  penyusunan  laporan keuangan BLUD-Unit Kerja untuk
kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintah.

## Basis Akuntansi
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri  Nomor  61  Tahun  2007 Paragraf  116 Ayat  2  tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan Keuangan  Badan  Layanan  Umum  Daerah, BLUD  menyelenggarakan  akuntansi  dan laporan  keuangan  menggunakan  basis  akrual. Jadi,  basis  akuntansi  yang  digunakan  oleh RSUD  Kabupaten  cirebon  yang  menerapkan Pola  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan Umum  Daerah  (PPK-BLUD)  adalah  basis akrual.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus. Menurut  Sugiyono  (2013),  metode  penelitian kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang berlandaskan  pada  filsafat postpositivisme , digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  objek yang  alamiah,  (sebagai  lawannya  ialah eksperimen)  dalam  hal  ini  peneliti  sebagai instrumen  kunci,  teknik  pengumpulan  data dilakukan  secara  triangulasi  (gabungan), analisis  data  bersifat  induktif/kualitatif,  dan hasil  penelitian  kualitatif  lebih  menekankan makna dari pada generalisasi.
Menurut  Cresswell  (2014),  penelitian studi  kasus  adalah  pendekatan  kualitatif  yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata,  sistem  terbatas  kontemporer  (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui  pengumpulan  data  yang  detail  dan mendalam  yang  melibatkan  beragam  sumber informasi  atau  sumber  informasi  majemuk, dan  melaporkan  deskripsi  kasus  atau  tema kasus. Penelitian ini menggunakan studi kasus instrumental tunggal.
Menurut  Stake  (1995)  dalam  Cresswell (2014),  studi  kasus  instrumental  tunggal adalah  peneliti  memfokuskan  pada  isu  atau persoalan,  kemudian  memilih  satu  kasus terbatas  untuk  mengilustrasikan  persoalan tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengidentifikasi  eksisting  sistem  akuntansi pada  RSUD  Kabupaten  Cirebon yang
menerapkan  Pola  Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan Umum  Daerah.

## Teknik Pengumpulan Data
Prosedur dan Teknik pengumpulan data dilakukan  melaui  riset  lapangan  dan  riset kepustakaan. Riset lapangan dilakukan dengan mendatangi secara langsung unit kerja yang  menjadi  objek  penelitian,  yaitu  RSUD BLUD Kabupaten Cirebon dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara.  Riset  kepustakaan  dilakukan dengan  mengumpulkan  informasi  berupa peraturan-peraturan  yang  terkait  dengan kebijakan  akuntansi,  dan  sistem  akuntansi, khususnya  penyusunan  laporan  keuangan berbasis  akrual  pada  BLUD  Rumah  Sakit Umum Daerah.

## Teknik Analisis Data
Alat  analisis  yang  digunakan  dalam penelitian ini dengan menggunakan peraturan perundangan  yang  berlaku,  yaitu  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010 tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  yaitu  dengan  melakukan  proses identifikasi  penerapan  sistem  akuntansi  yang selama  ini  dilakukan  oleh  RSUD  yang  sudah menerapkan  Pola  Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

## Validitas dan Reliabilitas Data
Uji  keabsahan  data  dalam  penelitian  sering kali  hanya  ditekankan  pada  uji  validitas  dan reliabilitas. Menurut Sugiyono (2014), validitas  merupakan  derajat  ketepatan  antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data  yang  dapat  dilaporkan  oleh  peneliti. Stainback  (1998)  dalam  Sugiyono  (2014) menyatakan bahwa penelitian kuantitatif lebih menekankan pada aspek reliabilitas, sedangkan  penelitian  kualitatif  lebih  pada aspek  validitas.  Heraclites  dalam  Nasution (1988)  dalam  Sugiyono  (2014)  menyatakan bahwa tidak ada suatu data yang tetap/konsisten/stabil. Aspek kesahihan dalam
penelitian  ini  digunakan  melalui  triangulasi. Menurut  Moleong  (2014),  triangulasi  adalah teknik  pemeriksaan  keabsahan  data  yang memanfaatkan  sesuatu  yang  lain.  Sedangkan menurut Patton (2006) Triangulasi merupakan jalan  keluar  yang  berguna  terhadap  masalah yang  amat  banyak  dan  tergantung  pada sumber  data  atau  metode  tunggal  hal  itu meruntuhkan  validitas  dan  kepercayaan  atas temuan  karena  kelemahan  metode  tunggal. Penelitian ini menggunakan triangulasi tersebut  sesuai  dengan  kebutuhan  dalam pengumpulan  data  sehingga  kesahihan  dapat terjadi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Ciri  Dasar  Akuntansi  RSUD  Waled Kabupaten Cirebon sebagai BLUD
Berdasarkan  hasil  penelitian,  diketahui bahwa  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Waled Kabupaten  Cirebon  memiliki  cirri  yang berbeda dengan akuntansi satuan kerja lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, yaitu  (1)  Dalam  pengelolaan  kas  RSUD Waled  Kabupaten  Cirebon,  Rumah  Sakit dapat  langsung  menggunakan  pendapatannya tanpa  menyetorkan  terlebih  dahulu  ke  kas daerah.  RSUD  Waled  Kabupaten  Cirebon juga  dapat  menyimpan  mengelola  rekening bank,  mendapatkan  sumber  dana  untuk menutup  defisit  dan  memanfaatkan  surplus kas  jangka  pendek  untuk  memperoleh  dana tambahan;  (2)  Diperkenankan  memberikan piutang  sehubungan  dengan  penyerahan barang,  jasa  dan  atau  transaksi  lainnya  yang berhubungan  langsung  atau  tidak  langsung dengan  kegiatan  rumah  sakit;  (3)  Dapat memiliki  utang  sehubungan  dengan  kegiatan operasional  dan  atau  perikatan  penjaminan dengan pihak lain untuk kepentingan operasional
RSUD Waled Kabupaten Cirebon; (4) Akuntansi dan Laporan Keuangan  RSUD  Waled  Kabupaten  Cirebon diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi  Keuangan  yang  diterbitkan  oleh Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI);  (5)  Dapat mengalihkan  dan  atau  menghapus  aset  tetap dengan persetujuan pejabat berwenang.

## Laporan  Keuangan  Pokok  RSUD  Waled Kabupaten Cirebon
Berdasarkan  hasil  penelitian,  laporan keuangan  pokok  RSUD  Waled  Kabupaten Cirebon  yang  selama  ini  disusun  adalah neraca, laporan operasional,  laporan arus kas, dan  catatan  atas  laporan  keuangan  dan menggunakan  Standar  Akuntansi  Keuangan berbasis kas menuju akrual. Berdasarkan hasil wawancara  dengan  kepala  bagian  keuangan dapat  diketahui  bahwa  BLUD  RSUD  Waled dalam  menyusun  laporan  keuangannya  masih berpedoman kepada Sandar Akuntansi Keuangan  dan  belum  mengacu  kepada Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  tentang Standar  Akuntansi  Pemerintahan  yang  sudah menggunakan akrual basis.

## Kebijakan  Akuntansi  yang  Selama  Ini Digunakan RSUD Waled
Kebijakan  akuntansi  yang  selama  ini digunakan  RSUD  Waled  Kabupaten  Cirebon setelah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan  Badan  Layanan  Umum  Daerah (PPK-BLUD), yaitu berpedoman pada Standar  Akuntansi  Keuangan  (SAK).  Berikut adalah rinciannya.

## Kebijakan Akuntansi Aset
Aset  adalah  sumber  daya  ekonomis  yang dimiliki  dan  atau  dikuasai  dan  manfaat ekonomi  di  masa  depan  akan  diperoleh.  Aset diklasifikasikan  menjadi  (1)  Aset  Lancar, yaitu sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat  dicairkan  menjadi  kas  dalam  satu periode  akuntansi.  Aset  lancar  terdiri  dari  (a) Kas  dan  Setara  Kas.  Kas  adalah  alat pembayaran  yang  sah  dan  setiap  saat  dapat digunakan. Kas terdiri dari saldo kas ( cash on hand ) dan rekening giro/saldo bank (termasuk cerukan/bank overdraft ,  yaitu  pelampauan pemberian  kredit  di  atas  plafon  yang ditetapkan  berdasarkan  akad  kredit).  Kas diakui  dan  dicatat  pada  saat  diterima  atau dikeluarkan  berdasarkan  nilai  nominal  uang. Kas  dan  setara  kas  dinyatakan  dalam  nilai rupiah,  jika  ada  kas  dan  setara  kas  dalam valuta asing,maka harus dikonversi berdasarkan  nilai  kurs  tengah  bank  Indonesia pada  tanggal  transaksi.  Hal-hal  yang  harus
diungkapkan  yang  berkaitan  dengan  kas  dan setara  kas  di  laporan  keuangan  maupun catatan  atas  laporan  keuangan  adalah  rincian jumlah  kas  dan  setara  kas  dan  klasifikasi  kas dan  setara  kas  dan  jumlah  masing-masing  di kas dan setara kas. Saldo normal akun kas dan setara kas adalah di sebelah debet (penambahan  kas  dan  setara  kas  dicatat  di sebelah debet dan pengurangan kas dan setara kas  dicatat  disebelah  kredit);  (b)  Investasi Jangka  Pendek,  yaitu  bentuk  investasi  yang dimaksudkan  untuk  memanfaatkan  dana RSUD  Waled  Kabupaten  Cirebon  dalam jangka  pendek  dengan  jatuh  tempo  atau pemilikannya  dimaksudkan  antara  4  sampai dengan  12  bulan  sejak  tanggal  neraca. Investasi  jangka  pendek  diakui  pada  saat diinvestasikan  berdasarkan  nilai  perolehan investasi  jangka  pendek.  Investasi  jangka pendek  dinyatakan  dalam  nilai  rupiah,  jika ada  investasi  jangka  pendek  dalam  valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs  tengah  bank  Indonesia  pada  tanggal transaksi.  Apabila  berdasarkan  kondisi  pasar dan  estimasi  professional  kemungkinan  besar akan  terjadi  penurunan  atau  kenaikan  nilai, maka  laba  atau  rugi  yang  belum  terealisasi tersebut  diakui  sebagai  komponen  ekuitas yang disajikan secara terpisah dan tidak boleh diakui  sebagai  penghasilan  sampai  saat  laba atau  rugi  tersebut  direalisasi.  Hal-hal  yang harus  diungkapkan  yang  berkaitan  dengan investasi  jangka  pendek  yaitu  rincian  jumlah investasi,  jenis  dan  penempatan  investasi, jangka  waktu,  dan  penilaian  investasi  dalam laporan.  Saldo  normal  akun  investasi  jangka pendek  adalah  di  sebelah  debet  untuk penambahan dan pengurangan investasi jangka  pendek  dicatat  disebelah  kredit;  (c) Piutang,  merupakan  hak  atau  klaim  kepada pihak ketiga yang diharapakan dapat dijadikan kas  dalam  satu  periode  akuntansi.  Piutang diakui pada saat terjadinya transaksi atau pada saat  hak  klaim  untuk  mendapatkan  arus  kas atau manfaat ekonomi lainnya dari penyerahan  barang  atau  jasa  telah  terpenuhi. Piutang  dinilai  sebesar  nilai  tunai  (bersih) yang diperkirakan dapat direalisasikan.
Hal-hal  yang  harus  diungkapkan  yang berkaitan dengan piutang di laporan keuangan
maupun  catatan  atas  laporan  keuangan disesuaikan  dengan  kebutuhan  daerah,  yaitu klasifikasi piutang menurut umur dan klasifikasi  piutang  menurut  debitur  dan jenisnya.
Saldo  normal  akun  piutang  adalah  di  sebelah debet (penambahan piutang dicatat di sebelah debet dan pengurang piutang dicatat disebelah kredit);  (d)  Persediaan,  yaitu  barang  untuk dijual  atau  barang  habis  pakai  dalam  satu periode  akuntansi.  Pembelian  barang  untuk dijual  (obat-obatan  dan  alat  kesehatan)  dan barang habis pakai diakui atau dicatat sebagai biaya  pada  saat  pembelian  atau  perolehan berdasarkan  nilai  perolehan  (termasuk  biaya lainnya  yang  terjadi  untuk  membawa  barang tersebut ke RSUD waled Kabupaten Cirebon). Persediaan  dinilai  berdasarkan:  1)  harga perolehan  atau  nilai  realisasi  bersih;  2)  harga standar  jika  diperoleh  dengan  memproduksi sendiri;  dan  3)  harga  atau  nilai  wajar  atau estimasi  nilai  penjualannya  jika  diperoleh dengan  cara  lain  seperti  donasi.  Pencatatan yang dianut terhadap persediaan menggunakan  pendekatan Physical  Inventory
Method .  Dasar  penilaian    menggunakan metode FIFO. Hal-hal yang harus diungkapkan  berkaitan  dengan  persediaan  di laporan  keuangan  maupun  catatan  atas laporan  keuangan  antara  lain  kebijakan akuntansi  yang  digunakan  dalam  pengukuran persediaan,  klasifikasi  persediaan,  jumlah persediaan yang dijadikan jaminan dan jumlah masing-masing  klasifikasi.Saldo  normal  akun persediaan  adalah  sebelah  debet;  (e)  Uang Muka, merupakan pembayaran atau penurunan  nilai  aset  yang  digunakan  untuk uang  muka  pembelian  barang  atau  jasa  dan uang  muka  kegiatan  tertentu  yang  maksud penggunaannya  akan  dipertanggungjawabkan kemudian.  Uang  muka  diakui  dalam  periode berjalan  berdasarkan  jumlah  kas  yang dikeluarkan.  Uang  muka  diukur  berdasarkan jumlah  uang  muka  atau  nilai  nominal  yang dikeluarkan.  Hal-hal  yang  harus  diungkapkan yang  berkaitan  dengan  uang  muka  di  laporan keuangan  maupun  catatan  atas  laporan keuangan,  antara  lain  rincian  pembelian  uang muka,  jumlah,  saldo  masing-masing  uang muka  dan  batas  waktu  pertanggungjawaban.
Saldo  normal  perkiraan  uang  muka  sebelah debet,  penambahan  belanja  dibayar  dimuka dicatat  disebelah  debet  dan  dikredit  sebesar pertanggungjawabannya;  (f)  Biaya  Dibayar Dimuka, merupakan pembayaran atau penurunan  nilai  aset  yang  manfaatnya diperoleh  pada  masa  yang  akan  datang. Pengakuan  dan  pencatatan  biaya  dibayar  di muka  pada  saat  dilakukan  pembayaran  dan akan  dialokasikan  menjadi  biaya  pada  saat jasa diterima atau berlalunya waktu pemanfaatan  oleh  BLUD.  Biaya  dibayar  di muka  diukur  berdasarkan  besarnya  jumlah pembayaran yang dilakukan oleh prestasi atau jasa  yang  akan  diterima.  Biaya  dibayar  di muka  dilaporkan  dan  disajikan  pada  akhir periode  akuntansi  ke  dalam  kelompok  aset lancer  sebagai  nilai  nettonya;  (g)  Investasi Jangka  Panjang,  merupakan  investasi  yang dimaksudkan  untuk  memperoleh  manfaat ekonomi  dalam  jangka  waktu  lebih  dari  satu periode  akuntansi.  Investasi  jangka  panjang diakui  dalam  neraca  berdasarkan  harga perolehan.  Investasi  dalam  saham  BUMD yang dijual atau ditukar dengan aset lain, nilai sahamnya  ditetapkan  berdasarkan  nilai  wajar saham  atau  nilai  buku  dari  aset  yang diserahkan.  Investasi  jangka  panjang  yang diukur  dengan  valuta  asing  harus  dikonversi ke  mata  uang  rupiah  dengan  menggunakan nilai tukar yang berlaku pada saat kepemilikan. Hal-hal yang harus diungkapkan yang  berkaitan  dengan  investasi  jangka panjang  di  laporan  keuangan  maupun  catatan atas  laporan  keuangan,  antara  lain  rincian penyertaan  dan  jumlah  klasifikasi  masing- masing.  Saldo  normal  akan  investasi  jangka panjang adalah di sebelah debet, penambahannya  dicatat  di  sebelah  debet  dan pengurangannya  dicatat  di  sebelah  kredit;  (2) Aset Tetap, yaitu aset berwujud yang dimiliki, baik  dalam  bentuk  siap  pakai  atau  dibangun sendiri yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pelayanan administrasi RSUD Waled Kabupaten Cirebon yang mempunyai masa manfaat lebih dari  satu  tahun  atau  periode  akuntansi.  Aset tetap yang akan memberikan manfaat ekonomis  dimasa  yang  kana  datang  diakui dan  dicatat  sebagai  aset  RSUD  Waled
Kabupaten  Cirebon  pada  saat  perolehan apabila  dari  pembelian  pada  saat  pekerjaan telah  selesai  dan  siap  digunakan  apabila membangun sendiri atau dibangun oleh pihak ketiga.  Aset  tetap  yang  diperoleh  dari  hibah tidak  terikat  diukur  berdasarkan  nilai  wajar dari  harga  pasar  atau  harga  gantinya  dengan mengkredit akun “Ekuitas Donasi”. Aset tetap yang diperoleh dalam pertukaran aset nonmoneter  atau  kombinasi  aset  moneter  dan nonmoneter,  diukur  berdasrakan  nilai  wajar dari aset yang diperoleh.
Tanah  diukur  berdasarkan  seluruh biaya  yang  dikeluarkan  untuk  memperoleh tanah tersebut sampai dengan siap digunakan. Gedung  diukur  berdasarkan  seluruh  biaya yang  dikeluarkan  untuk  memperoleh  atau membangun  gedung  dan  bangunan  sampai dengan siap untuk dipakai.
Aset  tetap  yang  dibangun  sendiri  dicatat sebesar  seluruh  nilai  bahan  atau  peralatan yang digunakan, biaya pengerjaan serta biaya- biaya lainnya yang gerkait dengan pembangunan  aset  tetap  tersebut  termasuk beban bunga selama masa konstruksi.
Aset  tetap  yang  diperoleh  dengan  pembelian seperti inventaris dan peralatan kantor, dicatat sebesar  nilai  perolehannya  termasuk  bea impor,  PPN  yang  tidak  boleh  dikreditkan, serta  biaya-biaya  yang  dapat  didistribusikan secara  langsung  untuk  membawa  aset  ke lokasi  dan  kondisi  yang  diinginkan  setelah dikurangi  diskon  pembelian  dan  potongan- potongan lain.
Aset  tetap  diukur  dan  disajikan berdasarkan  perolehan  dikurangi  akumulasi penyusutan.
Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap  akan  dicatat  sebagai  penambahan  nilai perolehan aset tersebut, apabila. memperpanjang  masa  manfaat,  menambah atau  meningkatkan  kapasitas,  meningkatkan mjtu produksi atau peningkatan standar kerja, dan  nilai  pengeluaran  setelah  perolehan minimal Rp. 1.000.000,00.
Pengadaan peralatan  yang  relatif kecil meskipun  memiliki  manfaat  lebih  dari  satu tahun  tidak  dikapitalisasi,  tetapi  langsung dibiayakan  apabila  harga  satuan  barang tersebut  tidak  lebih  dari  Rp.1.000.000,00,
barang tersebut bukan merupakan bagian dari aset  lain,  dan  barang  tersebut  tidak  termasuk dalam  klasifikasi  persediaan  seperti  mesin hitung, pelubang kertas, dan inventaris kantor lainnya.
Penyusutan  Aset  Tetap  adalah  alokasi sistematik  jumlah  yang  dapat  disusutkan  dari suatu  aset  selama  masih  manfaat;  (3)  Aset Lain-Lain,  merupakan  aset  yang  tidak  dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka  panjang,  dan  aset  tetap.  Aset  tak berwujud  diakui  dan  dicatat  pada  saat terjadinya  transaksi  atau  adanya  penetapan hak.  Aset  tetap  yang  dibangun  atau  dibuat sendiri maupun dilaksankan oleh pihak ketiga diklasifikasikan  sebagai  aset  lain-lain  apabila pada  saat  penyusunan  laporan  keuangan  aset tersebut  masih  dalam  pengerjaan.  Kemitraan kerjasama  diakui  dan  dicatat  pada  saat terjadinya transaksi.  Aset  tetap berupa mesin, peralaran,  dan  aset  berwujud  lainnya  yang tidak  hanya  tidak  peoduktif  karena  rusak  dan aset  yang eksistensinya  fisiknya masih belum jelas  diklasifikasikan  kedalam  aset  lain-lain dan  disaat  terjadinya  kondisi  tersebut.  Aset tidak  berwujud  dinilai  berdasarkan  harga perolehan  meliputi  semua  biaya  yang  terjadi dalam rangka memperoleh aset  tersebut.  Aset yang  dibangun  sendiri,  apabila  pada  saat penyusunan  laporan  keuangan  masih  dalam pengerjaan, disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan  nilai  perolehan  bahan-bahan, nilai  biaya  tenaga  kerja  dan  biaya-biaya  lain yang  berkaitan  dengan  pembuatan  aset tersebut  termasuk  beban  bunga  selama  masa konstruksi. Aset yang diperoleh dari kemitraan  dengan  pihak  ketiga  (BKS)  dinilai berdasarkan  nilai  wajar  dari  aset  yang diserahkan  oleh  investor  serta  mengkredit akun  penghasilan  KSO  atau  penghasilan tangguhan,  sedangkan  untuk  BSK  dicatat sebesar  nilai  perolehan  aset  yang  dibangun. Aset  lainnya  atau  aset  tetap  berupa  mesin, peralatan,  dan  aset  wujud  lainnya,  yang  tidak berfungsi  karena  rusak  dan  aset  yang eksistensi  fisiknya  masih  belum  jelas  dinilai berdasarkan  nilai  bukunta  atau  estimasi  nilai wajar apabila tidak terdapat nilai bukunya.

## Kebijakan Akuntansi Kewajiban.
Kewajiban  atau  utang  adalah  kewajiban kepada  pihak  ketiga  sebagai  akibat  transaksi keuangan  masa  lalu  yang  harus  dibayar  pada waktu  tertentu.  Kewajiban  diakui  pada  saat dana  pinjaman  diterima  dan  atau  pada  saat kewajiban timbul. Bagian lancar utang jangka panjang  diakui  pada  saat  reklasifikasi  dalam tanggal pelaporan sebesar bagian utang jangka panjang  yang  jatuh  tempo  dalam  waktu  12 (dua  belas)  bulan  atau  kurang  setelah  tanggal pelaporan.  Kewajiban  diakui  dalam  neraca kalau  besar  kemungkinan  bahwa  pengeluaran sumber  daya  yang  mengandung  manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban  ( obligation )  sekarang  dan  jumlah yang  harus  diselesaikan  dapat  diukur  dengan andal.
Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali.  Apabila  diukur  dengan  mata  uang asing  dikonversikan  ke  dalam  mata  uang rupiah  berdasarkan  nilai  tukar  (Kurs  Tengah BI) pada tanggal transaksi dan tanggal neraca. Informasi  mengenai  kewajiban  yang  harus diungkapkan  terutama  dalam  catatan  atas laporan keuangan antara lain: 1) jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang  dapat  diklasifikasikan  berdasarkan sumber  kewajiban  pemberi  pinjaman;  2) bunga  pinjaman  yang  terutang  pada  periode berjalan  dan  tingkat  bunga  yang  berlaku;  3) konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo; dan 4) utang- utang  dalam penyelesaian  hukum dan informasi lain yang dipandang perlu.

## Kebijakan Akuntansi Ekuitas
Ekuitas  adalah  hak  residual  BLUD  RSUD waled  atas  aset  setelah  dikurangi  seluruh kewajiban  yang  dimiliki,  atau  dengan  kata lain  ekuitas  merupakan  jumlah  kekayaan bersih  yang  merupakan  selisih  antara  jumlah aset dengan jumlah kewajiban.
Ekuitas  tidak  terikat  diakui  dan dicatat:  1)  ditetapkannya  nilai  kekayaan BLUD;  2)  diterimanya  dana  sumbangan  atau bantuan  yang  tidak  mengikat;  3)  diterimanya aset  tetap  sebagai  bantuan  atau  sumbangan;
dan  4)  pengalihan  ekuitas  terikat  temporer menjadi ekuitas tidak terikat.
Ekuitas terikat temporer diakui dan dicatat: 1) ditetapkannya nilai kekayaan BLUD (jika ada sumber  daya  yang  dibatasi  penggunaannya secara temporer); 2) diterimanya dana bantuan atau  sumbangan  yang  mengikat  secara temporer;  dan  3)  diterimanya  aset  tetap sebagai  bantuan  atau  sumbangan  yang mengikat secara temporer.
Ekuitas  terikat  permanen  diakui  dan dicatat  pada  saat:  1)  ditetapkanya  nilai kekayaan  BLUD  (jika  ada  sumber  daya  yang dibatasi  penggunaannya  secara permanen); 2) diterimanya  dana  dan  atau  aset  sumbangan atau bantuan yang mengikat secara permanen; dan  3)  digunakannya  aset  untuk  investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen.
Ekuitas dapat dinilai berdasarkan nilai buku  ekuitas  pada  saat  penerapan  BLUD, nominal  dana  sumbangan  atau  bantuan  yang diterima,  nilai  perolehan  atau  nilai  wajar  aset sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat mana  yang  lebih  andal,  dan  nilai  buku  aset ayng  dialihkan  dari  ekuitas  terikat  temporer atau permanen menjadi ekuitas tidak terikat.Pengungkapan  ekuitas  dalam  laporan keuangan  antara  lain  klasifikasi  ekuitas, rincian  ekuitas,  jenis  dan  informasi  mengenai sifat ekuitas.

## Kebijakan Akuntansi Pendapatan
Pendapatan  adalah  arus  masuk  bruto  dari manfaat  ekonomi  yang  timbul  dari  aktivitas normal  BLUD  selama  satu  periode  yang mengakibatkan  penambahan  ekuitas  bersih. Pendapatan  usaha  dari  jasa  layanan  dan pendapatan  usaha  lainnya  diakui  pada  saat diterima  kas  atau  hak  untuk  menagih  timbul atau  pada  saat  selesainya  penyerahan  barang atau  jasa  kepada  pihak  lain  atau  masyarakat. Pendapatan jasa layanan dari BPJS Kesehatan diakui pada saat selesai dilakukannya pelayanann  atas  pasien  BPJS  Kesehatan.
Pendapatan  dari  APBD/APBN  diakui  pada saat
pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan  dengan  diterbitkanya SP2D.  Pendapatan  hibah  berupa  uang  diakui
pada  saat  diterimanya,  sedangkan  hibah berupa barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah. Pengakuan pendapatan  lainnya  pada  prinsipnya  sama dengan pendapatan usaha.
Pendapatan  dari  usaha  jasa  layanan dan  pendapatan  usaha  lainnya  dicatat  sebesar nilai  wajar  imbalan  yang  dapat  diterima. Pendapatan dari APBD/APBN dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto belanja SPM. Pendapatan  hibah  berupa  barang  dicatat sebesar  nilai  perolehan  atau  nilai  wajar  pada saat  perolehan  atau  hak  telah  berpindah  dari pemberi  hibah  ke  BLUD,  sedangkan  hibah berupa  uang  dicatat  sebesar  jumlah  kas  yang diterima.
Pendapatan  disajikan  dan  dirinci  per jenis  pendapatan.  Rincian  jenis  pendapatan dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan  (CaLK).  Informasi  lain  yang  perlu diungkapkan berkaitan dengan pendapatan.

## Kebijakan Akuntansi Biaya
Biaya  adalah  penurunan  manfaat  ekonomi selama  satu  periode  akuntansi  dalam  bentuk arus  kas  keluar  atau  berkurangnya  aset  atau terjadinya  kewajiban  yang  mengakibatkan penurunan  ekuitas  bersih.  Biaya  diakui  pada saat  terjadinya  penurunan  manfaat  ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset  yaitu  pengeluaran  kas  atau  penurunan aset  lainnya  atau  peningkatan  kewajiban  dan dapat  diukur  dengan  andal.  Biaya  dicatat  dan dinilai  berdasarkan:  1)  jumlah  kas  yang dibayarkan  jika  seluruh  pengeluaran  tersebut dibayar  pada  periode  berjalan;  2)  jumlah biaya  periode  berjalan  yang  harus  dibayar pada  masa  yang  akan  datang;  3)  lokasi sistematis  untuk  periode  berjalan  atas  biaya yang  telah  dikeluarkan;  dan  4)  jumlah kerugian atas transaksi ekonimi yang terjadi.
Untuk  setiap  kelompok  atau  jenis  biaya disajikan  secara  terpisah  dalam  laporan keuangan.  Rincian  biaya  diungkapkan  pada Catatan  atas  Laporan  Keuangan.  Informasi lain yang penting berkaitan dengan pos biaya.

## Koreksi
Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi  agar  pos-pos  yang  tersaji  dalam laporan  keuangan  RSUD  Waled  Kabupaten Cirebon menjadi sesuai yang seharusnya.

## Koreksi Kesalahan
Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan  pada  satu  atau  lebih  periode sebelumnya  mungkin  baru  ditemukan  pada periode berjalan. Untuk mengoreksi kesalahan mendasar,  dilakukan  dengan  menyatakan kembali  informasi  yang  berkaitan  secara komparatif.  BLUD  harus  mengungkapkan informasi  berikut:  1)  hakekat  kesalahan mendasar;  2)  jumlah  koreksi  untuk  periode berjalan  dan  periode-periode  sebelumnya;  3) jumlah  koreksi  yang  berhubungan  dengan periode-periode  sebelum  periode  yang  dalam informasi  komparatif;  dan  3)  menyatakan bahwa  informasi  komparatif  telah  dinyatakan kembali  atau  kenyataan  bahwa  informasi komparatif  tidak  praktis  untuk  dinyatakan kembali.

## Perubahan Akuntansi
Perubahan akuntansi adalah perubahan akuntansi yang terjadi pada periode sebelumnya yang signifikan sehingga mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan  keuangan.  Perubahan  ini  dapat disebabkan  oleh:  (1)  Perubahan  standar akuntansi,  yaitu  perubahan  standar  akuntansi yang secara signifikan mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan, dan harus diungkapkan pengaruhnya pada peruode terjadinya  perubahan  tersebut.  (2)  Perubahan estimasi akuntansi, yaitu perubahan penerapan estimasi sebagai akibat dari perubahan situasi ekonomi,  peraturan,  dan  lain-lain  yang mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan  keuangan.  (3)  Perubahan  entitas akuntansi,  yaitu  perubahan  unit  organisasi yang  disebabkan  adanya  restrukturisasi  atau reorganisasi  yang  mempengaruhi  kewajaran pelaporan keuangan.
BLUD menerapkan perubahan akuntansi  secara  prospektif  berarti  kebijakan akuntansi yang baru diterapkan pada kejadian
atau  transaksi  yang  terjadi  setelah  tanggal perubahan.

## SIMPULAN
Penelitian  ini  merupakan  identifikasi sistem  akuntansi  yang  selama  ini  digunakan BLUD  RSUD  Waled  Kabupaten  Cirebon terkait dengan percepatan status RSUD dalam menerapkan  Pola  Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi  kebijakan  akuntansi  yang selama  ini  diterapkan  oleh  BLID  RSUD Waled  Cirebon.  Hasil  identifikasi  selanjutnya digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan  akuntansi,  khususnya  laporan keuangan  berbasis  akrual  pada  BLUD  RSUD Waled  Kabupaten  Cirebon  agar  dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Berdasarkan  hasil  pembahsasan  Bab  IV dapat  ditarik  kesimpulan  yaitu  selama  ini RSUD  Waled  Kabupaten  Cirebon  yang menerapkan  pola  pengelolaan  keuangan badan  layanan  umum  daerah  (PPK-BLUD) dalam  menyusun  laporan  keuangannya  masih menggunakan  kas  basis  dan  belum  akrual basis. Disamping itu, pedoman yang digunakan adalah Standar Akuntansi Keuangan  dan  belum  memasukkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  71  tentang  Standar Akuntansi  Pemerintahan  yaitu  Pernyatan Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Nomor  11 tentang  Laporan  Keuangan  Konsolidasian Paragraf 18-21.
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya,  peneliti  menyarankan  kepada BLUD  RSUD  Waled  Kabupaten  Cirebon melakukan  hal-hal  berikut,  yaitu  (1)  Mulai melakukan  pengumpulan  data  atau  dokumen atas  setiap  transaksi,  mencatat,  menjurnal, memposting ke buku besar, serta mengikhtisarkan untuk disajikan dalam laporan  keuangan  sesuai  dengan  Peraturan Perundangan  dan  standar  yang  berlaku;  (2) Penyusunan  kebijakan  akuntansi  dan  sistem akuntansi mengacu pada Peraturan
Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang Standar  Akuntansi  Pemerintah  agar  proses
konsolidasi  laporan  keuangan  BLUD  RSUD
Waled Kabupaten Cirebon dengan Pemerintah Daerah menggunakan prinsip-prinsip akuntansi yang sama; (3) Pemerintah Kabupaten  Cirebon  sebaiknya  melakukan sosialisasi dan
pelatihan yang berkesinambungan  yang  melibatkan  seluruh perwakilan  BLUD  RSUD  Waled  Pemerintah Kabupaten  Cirebon,  yang  berkepentingan dalam  melakukan  perumusan  kebijakan  dan penyusunan  sistem  akuntansi,  khususnya penyusunan laporan keuangan berbasis akrual dengan  melibatkan  perguruan  tinggi  yang berkompeten  dalam  hal  perumusan  dan penyusunan  sistem  akuntansi,  khususnya penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang  sesuai  dengan  Peraturan  Perundangan yang  berlaku;  (4)  Mengalokasikan  anggaran untuk  membuat  sistem  akuntansi,  khususnya penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang  terkomputerisasi  sehingga  memudahkan dalam  pengelolaan  keuangan  untuk  seluruh BLUD RSUD Kabupaten Cirebon.

## DAFTAR PUSTAKA
Bupati  Cirebon.  2010. Penetapan  Rumah Sakit  Umum  Daerah  Waled  sebagai Satuan  Kerja  yang  Menerapkan  Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum  Daerah  (PPK-BLUD) .  Cirebon.
Bupati Cirebon.
Bupati  Cirebon.  2011. Peraturan  Daerah Kabupaten  Cirebon  Nomor  12  Tahun 2011  tentang  Perubahan  Peraturan Daerah  Kabupaten  Cirebon  Nomor  5 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisaso Rumah Sakit Waled
Kabupaten  Cirebon .  Cirebon.  Bupati
Cirebon Bupati  Cirebon.  2014. Pedoman  Akuntansi Berdasarkan Standar Akuntansi
Keuangan  Badan  Layanan  Umum Daerah  Rumah  Sakit  Umum  Daerah Waled. Cirebon. Bupati Cirebon.
Creswell,  J.W.  2014. Penelitian  Kualitatif  & Desain  Riset:  Memilih  Diantara  Lima Pendekatan .  Edisi  Tiga.  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Juwenah.  2015. Desain  Penyusunan  Laporan
Keuangan  Badan  Layanan  Umum Daerah  pada  UPT  Puskesmas  Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Yogyakarta . MAKSI UGM.
Yogyakarta.
Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia.
2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri
RI  Nomor  61  Tahun  2007  tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan  Badan  Layanan  Umum Daerah . Jakarta: Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia.
Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia. 2013 . Peraturan Menteri Dalam Negeri
RI  Nomor  64  Tahun  2013  Lampiran
Dua tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah . Jakarta: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Menteri Keuangan Republik  Indonesia. 2008. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Badan
Layanan Umum . Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Moleong,  L.J.  2014. Metodologi  Penelitian Kualitatif . Edisi  Revisi.  Bandung: Remaja Rosdakarya.
Mulyadi.  (2001).  Sistem  Akuntansi.  Jakarta: Salemba Empat.
Modul  Kementerian  Dalam  Negeri  Tahun
2014 tentang Pedoman Akuntansi
BLUD UPT Puskesmas.
Patton, M.Q. 2006. Metode Evaluasi Kualitatif . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Presiden Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2005 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Badan Layanan  Umum .  Jakarta:  Presiden
Republik Indonesia.
Presiden Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia. 2007. Peraturan
Pemerintah  Nomor 41  Tahun  2007
Tentang  Organisasi  Perangkat  Daerah . Jakarta: Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan . Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
Presiden Republik Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah  Nomor  74  tahun  2012 Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Badan Layanan  Umum .  Jakarta:  Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia. 2014. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan  dan  Pemanfaatan  Dana Kapitasi  Jaminan  Kesehatan  Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama  Milik  Pemerintah  Daerah . Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
Romney,  B.M.  &  Steinbart.  J.P.  2006.
Accounting  Information  System ( Sistem Informasi Akuntansi ). Penerjemah Deny Arnos  Kwari  dan  Dewi  Fitriasari.  Edisi 9. Jakarta: Salemba Empat.
Sekaran,  U.  2006. Metode  Penelitian  untuk Bisnis . Jakara: Salemba Empat. Sugiyono. 2014. Metode Penelitian
Kuantitatif , Kualitatif , dan  Kombinasi ( Mixed Method ). Bandung: Alfabeta.
. (2014). Metode Penelitian
Kuantitatif , Kualitatif , dan R&D .
Bandung: Alfabeta.
Presiden  Republik  Indonesia.  2004. Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan Negara . Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
Yin,  R.K.  2013. Studi  Kasus : Desain  dan Metode . Penerjemah M. Djauzi Mudzakir. Jakarta: Rajawali Pers.
http://www.cirebonkab.go.id/file/2015/05/DSC5277.jpg
Peresmian Gedung Maternal Neonatal, Ruang Perawatan Kesehatan Jiwa dan Logo RSUD Waled Tahun 2015. Kegiatan secara resmi dibuka oleh Bupati Cirebon sekaligus menyampaikan apresiasi apa yang telah dilakukan oleh Direktur RSUD Waled
http://unswagati.ac.id/wp-content/uploads/2017/08/Foto-1-1030x579.jpg
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Swadaya Gunung Jati Prof. Dr. Ida Rosnidah, SE., MM., AK., CA luncurkan 2 Jurnal Nasional bereputasi melalui manajemen pengelolaan berbasis Open Journal Systam (OJS) .  Selasa (15/08/2017) menjadi kebanggan bagi Fakultas Ekonomi Universitas Swadaya Gunung Jati yang telah meluncurkan 2 Jurnal Nasional bereputasi yaitu Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen (JIBM) dan Jurnal Kajian Akuntansi (JKA). Perluncuran 2 jurnal ini dilaksanakan pada saat acara Tasyakur Binimah sebagai bagian dalam rangka penyelesaian publikasi baik cetak maupun online model open jurnal system (OJS) .