Upaya Pemerintah Dalam Mengurangi Pelanggaran Tapal Batas Muhammad Fachri Tapal Batas Indonesia-Malaysia (Studi Kasus Kabupaten Nunukan)

## UPAYA PEMERINTAH DALAM
MENGURANGI PELANGGARAN TAPAL BATAS INDONESIA-MALAYSIA
(studi kasus kabupaten nunukan)
Muhammad Fachri Universitas Hasanuddin Mfachri164@gmail.com

## Abstract
The border area is one of the national strategic areas, the development of border  areas  is  often  faced  with  various  security,  defense,  economic,  social  and cultural  issues.  The  vulnerability  of  violations  occurring  in  the  Indonesia- Malaysia border region can cause many problems that arise from illegal border crossers,  Smuggling  of  Goods,  Illegal  Workers,  Terrorism.  In  this  essay investigate  the  extent  of  government  efforts  in  reducing  border  violations  in Indonesia-Malaysia  border  region  especially  in  Nunukan  district.  This  research was  conducted  by  Nunukan  Regency  in  several  agencies  that  handle  border issues, Nunukan District Government Office, District Command 0911 of Nunukan, Ministry of Immigration Nunukan District, Navy Command Nunukan District This research  was  conducted  by  data  collection  method  (field  research),  to  obtain primary data through interview with the competent party in this research, and by method  of  literature  research,  to  obtain  secondary  data  through  binding  legal materials.  Post-border  crossings  in  Sei  Pancang  have  a  significant  impact  on border  residents  who  want  to  pass.  This  can  lead  to  a  large  number  of  illegal borderline  subscribers.  However,  in  its  implementation  in  an  effort  to  reduce border violations in the border area the government is faced by many factors that can  affect  law  enforcement,  law  factors,  law  enforcement  factors,  facilities, cultural and community factors.
Keywords: Border Area, Government, Law Enforcement.

## Abstrak
Kawasan  perbatasan  merupakan  salah  satu  kawasan  strategis  nasional, pembangunan  kawasan  perbatasan  seringkali  dihadapkan  dengan  berbagai masalah  keamanan,  pertahanan,  ekonomi,  sosial,  dan  budaya.  Rawannya pelanggaran  yang  terjadi  di  wilayah  perbatasan  Indonesia-Malaysia  dapat menyebabkan  banyaknya  masalah  yang  timbul  mulai  Pelintas  batas  illegal, Penyelundupan  barang,  TKI  Ilegal,  Terorisme.  Di  essay  ini  menyelidiki  sejauh mana upaya pemerintah dalam mengurangi pelanggaran tapal batas di kawasan perbatasan  Indonesia-Malaysia khususnya  di  kabupaten  Nunukan. Penelitian  ini dilakukan  Kabupaten  Nunukan  di  beberapa  instansi  yang  menangani  masalah
El-Iqtishady | Volume 2 Nomor 1 Juni 2020
Upaya Pemerintah Dalam Mengurangi Pelanggaran Tapal Batas Muhammad Fachri Tapal Batas Indonesia-Malaysia (Studi Kasus Kabupaten Nunukan)
perbatasan, Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Nunukan, Komando Distrik 0911  Kab.  Nunukan,  Kementerian  Keimigrasian  Kab.  Nunukan,  Komando Angkatan  Laut  Kab.  Nunukan.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode pengumpulan  data  (field  research),  untuk  memperoleh  data  primer  melalui wawancara  dengan  pihak  yang  kompeten  dalam  penelitian  ini,  dan  dengan metode  studi  literatur  (literature  research),  untuk  memperoleh  data  sekunder melalui  bahan-bahan  hukum  yang  mengikat.  Pasca  pentupan  pos  lintas  batas  di Sei  Pancang  berdampak  signifikan  terhadap  warga  perbatasan  yang  ingin melintas.  Hal  ini  dapat  memunculkan  banyaknya  pelangggar  batas  illegal. Namun  pada  pelaksanaanya  dalam  upaya  mengurangi  pelanggaran  tapal  batas dikawasan  perbatasan  pemerintah  dihadapkan  oleh  banyak  faktor  yang  dapat mempengaruhi penegakan hukum, faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor kebudayaan dan masyarakat Kata Kunci : Pemerintah, Penegakan Hukum, Wilayah Perbatasan

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (2)  UUD  NRI  Tahun  1945  menyatakan bahwa: “Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilakukan menurut  Undang-Undang Dasar  ini”. Salah  satu  kedaulatan  yang  mendasar  adalah  pengawasan  terhadap pengelolaan  dan  tanggung  jawab  mengenai  keuangan  Negara. Tugas  pelaksanaan kedaulatan ini sebagaimana yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 diberikan kepada  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK).  Pembentuk  menyadari  bahwa  untuk memeriksa cara  pemerintah menggunakan  uang  belanja  yang  disetujui oleh  rakyat melalui  DPR  diperlukan  suatu  Negara  yang  dapat  secara  objektif  menjalankan tugasnya.
Pengelolaan wilayah perbatasan, khususnya di perbatasan maritim, pada akhir- akhir  ini  semakin  menjadi  perhatian  dan  pembicaraan  berbagai  kalangan,  baik pemerintahan,  elit  politik,  media  massa,  masyarakat  maupun  dunia  usaha, Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, telah menerapkan berbagai kebijakan dan peraturan  terkait  pengelolaan  perbatasan,  baik  prasarana  maupun  kesejahteraan masyarakat  di  wilayah  perbatasan.  Menyadari  bahwa  wilayah  perbatasan merupakan wilayah rawan konflik antar negara maupun dunia internasional, maka kebijakan pembangunan wilayah perbatasan harus direncanakan dan dilaksanakan secara  terpadu  dan  komprehensif,  terkait  kepentingan  kesejahteraan  dan kepentingan  pertahanan  keamanan  dengan  tidak  meninggalkan  kepentingan kelestarian lingkungan hidup. 1
Hal  ini  dikarenakan  implementasi  pembangunan  yang  dilaksanakan  sampai saat  ini,  belum  menunjukkan  hasil  yang  diharapkan.  Akibatnya  berbagai  bentuk
1 Purnomo  Yusgiantoro,  Pengelolaan  Perbatasan  Mengsinergikan  Keamanan  dan Kesejahterahan, (Tabloid Diplomasi, 15 Februari-14 Maret 2013). h. 7-8.
Upaya Pemerintah Dalam Mengurangi Pelanggaran Tapal Batas Muhammad Fachri Tapal Batas Indonesia-Malaysia (Studi Kasus Kabupaten Nunukan)
dan  jenis  ancaman,  baik  militer  maupun  nirmiliter 2 ,  pelanggaran  wilayah  oleh kapal-kapal militer ataupun sipil dan berbagai bentuk kegiatan illegal yang terjadi, begitu  mudah  dilakukan  dengan  menggunakan  wilayah  perbatasan  sebagai  pintu ke  luar  negeri.  Dengan  kata  lain,  wilayah  di  halaman  depan  kita  dengan  mudah dapat dimasuki oleh berbagai bentuk dan jenis ancaman, baik yang terkait dengan aspek  geografi,  demografi,  sumber  kekayaan  alam,  geologi,  Politik,  ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan. 3
Peranan  penting  dari  wilayah  negara  dalam  hukum  internasional  tercermin dalam prinsip penghormatan terhadap integritas kewilayahan (territorial integrity) yang  dimuat  dalam  pelbagai  instrumen  internasional.  misalnya  dalam  bentuk larangan  untuk  melakukan  intervensi  terhadap  masalah-masalah  internal  dari suatu  negara.  Meskipun  demikian,  sebagai  akibat  dari  perkembangan  teknologi dan  ekonomi  dewasa  ini,  dalam  hubungan  antar  negara  tampak  adanya kecenderungan untuk mengurangi peran eksklusif dari wilayah negara, khususnya dalam  masalah-masalah  yang  berkaitan  hak  asasi  manusia  dan  hak  untuk menentukan nasib sendiri (self determination) . Namun, hingga saat ini kedaulatan teritorial  tetap  merupakan  suatu  konsep  penting  dalam  hukum  internasional  dan telah  melahirkan  berbagai  ketentuan  hukum  tentang  perolehan  dan  hilangnya wilayah negara. 4
Fenomena  yang  terjadi  di  beberapa  daerah  di  Indonesia  dalam  hal  gangguan pertahanan dan keamanan merupakan cerminan pemegang kebijakan yang kurang mampu mengatasi permasalahan internal yang terjadi  di daerahnya.  Kesenjangan ekonomi  di  dalam  struktur  masyarakat  akan  memunculkan  kerawanan  sosial, sehingga  tidak  jarang  ditemui  dalam  sejarah  Indonesia,  ketika  perekonomian nasional  sedang  terpuruk,  maka  yang  terjadi  adalah  munculnya  kecemburuan sosial  yang  diakibatkan  perbedaan  antara  si  kaya  dan  si  miskin  yang  begitu mencolok. 5
Sama  hal  dengan  pengelolaan  wilayah  perbatasan  yang  sering  kita  temui, akibat pemegang kekuasaan yang selalu mengkesampingkan hal tersebut. Padahal wilayah  perbatasan  merupakan  halaman  depan  negara  Indonesia  namun  sangat
2 Ancaman  Nirmiliter  adalah  ancaman  yang  menggunakan  factor-faktor  nirmiliter  yang dinilai  mempunyai  kemampuan  yang  membahayakan  kedaulatan  negara,  keutuhan  wilayah negara  dan  keselamatan  segenap  bangsa.  Ancaman  ini  dapat  berdimensi  ideology,  ekonomi, politik, social, budaya, teknologi dan informasi.
3 Ibid.,
4 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung: Alumni, 2012) h. 162.
5 Asren  Nasution,  Pertahanan  Negara  Di  Wilayah  Pesisir  Perspektif  Pengembangan Wilayah, (Jakarta: Prenada, 2011). h. 4.
Upaya Pemerintah Dalam Mengurangi Pelanggaran Tapal Batas Muhammad Fachri Tapal Batas Indonesia-Malaysia (Studi Kasus Kabupaten Nunukan)
kurang  sekali  tersentuh  pembangunan  di  wilayah  tersebut  sehingga  banyak masyarakat  di  wilayah  perbatasan  yang  menggantungkan  hidupnya  di  negara tetangga.
Misalnya dalam hal pemberian identitas, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal  dan  Transmigrasi  (Mendes),  di  era  pemerintahan  Presiden  Susilo Bambang  Yudhoyono  (SBY)  Marwan  Jafar  mengatakan  pemberian  identitas penduduk  kepada  warga  desa  di  sejumlah  wilayah  perbatasan  Indonesia  oleh Malaysia  adalah  modus  yang  harus  disikapi  dan  perlu  diawasi.  Dalam wawancaranya di media Tempo Marwan Jafar mengatakan : 6
"Bayangkan  jika  semua  penduduk  desa  Indonesia  mempunyai  identitas Malaysia. desa itu ibarat desa siluman."
Hal  ini  menegaskan  kurangnya  perhatian  pemerintah  selaku  pemegang kekuasaan  dalam  memperhatikan  wilayah  sendiri.  Selain  daripada  itu  masalah perbatasan  bukan  hanya  menyangkut  masalah  pemberian  identitas  namun  mulai dari  pergeseran  patok  hingga  masalah  pendistribusian  bahan  pangan.  Kurangnya perhatian  pemerintah  mengakibatkan  banyak  patok-patok  di  wilayah  perbatasan mengalami  kerusakan  bahkan  ada  yang  mengalami  pergeseran  yang  sangat  jauh sampai ada patok yang sengaja dihilangkan dari tempatnya.
Permasalahan  pertahanan  batas  selalu  dijaga  ketat  supaya  tak  ada  tangan- tangan  usil  yang  menggeser  batas  wilayah.  Namun,  kenyataannya  Indonesia masih  disebut  lalai  menjaga  pertahanan  batas-batas  wilayah,  baru-baru  ini, Komandan  Kodim  0911/Nunukan,  Kalimantan  Utara,  Letkol  Inf  Putra Widiastawa menyatakan ada 12 patok perbatasan Indonesia-Malaysia yang hilang di  Desa  Sekaduyan  Taka  Kecamatan  Seimenggaris  Kabupaten  Nunukan.  Kasus hilangnya tapal batas itu pun segera mencuat karena menyangkut yurisdiksi. 7
Menurut Komandan Kodim 0911/Nunukan, Kalimantan Utara, Letkol Inf Putra Widiastawa,  ada  12  patok  perbatasan  Indonesia-Malaysia  yang  hilang  di  Desa Sekaduyan  Taka  Kecamatan  Seimenggaris  Kabupaten  Nunukan.  Dalam klarifikasinya melalui via pesawat telepon mangatakan : 8
"Sesuai  hasil  pengecekan  kami  di  lokasi,  terdapat  12  patok  perbatasan  yang hilang."
6 Odelia  Sinaga,  Modus  Malaysia  Kuasai  Desa  di  Perbatasan  Indonesia, https://m.tempo.co/read/news/2014/11/17/078622324/modus-malaysia-kuasai-desa-di- perbatasan-indonesia, diakses pada tanggal 15 April 2019 pada pukul 01.00
7 Eda  Ervina,  Cerita  Hilangnya  Patok  Batas  Indonesia-Malaysia  di  Nunukan, http://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-hilangnya-patok-batas-indonesia-malaysia-di nunukan/kapolda-kaltim-akan-tinjau-pos-perbatasan.html,  diakses  pada  tanggal  15  April  2019 pada pukul 01.00
8 Ibid.,
Upaya Pemerintah Dalam Mengurangi Pelanggaran Tapal Batas Muhammad Fachri Tapal Batas Indonesia-Malaysia (Studi Kasus Kabupaten Nunukan)
Putra  mengungkapkan  selain  patok  yang  hilang,  terdapat  16  patok  perbatasan kedua  negara  di  daerah  itu  yang  ditemukan  rusak,  Putra  mengaku  khawatir hilangnya patok batas antara Indonesia dan Malaysia akan menimbulkan gesekan antara dua negara, mengingat hubungan dua negara sempat naik dan turun. 9
Banyaknya permasalahan yang timbul di daerah perbatasan di Indonesia. sudah seharusnya pemerintah harus mengkaji ulang dalam memetakan wilayah-wilayah indonesia  yang  tengah  bermasalah.  Dan  diperlukan  sikap  politik  pemerintah Indonesia dalam menegaskan wilayahnya.  Hal ini dapat menyulitkan pemerintah disamping  banyaknya  masalah  tumpang  tinding  dalam  perbatasan  di  negara tetangga,  kondisi  geografis  Indonesia  yang  memungkinkan  hal  ini  terjadi.  Tugas pemerintah  sebagai  negosiator  sangat  diperlukan  agar  dapatkan  menegaskan wilayah  perbatasan  yang  saling  klaim  satu  sama  lain.  Dari  latar  belakang  diatas maka  dapat  dirumuskan  permasalahan  sebagai  berikut  :  Bagaimana  mengurangi terjadinya pelanggaran tapal batas didaerah perbatasan Indonesia dan Malaysia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  atas  permasalahan  di  atas  adalah  merupakan  penelitian  hukum empiris normatif yang di maksudkan untuk mengidentifikasi konsep, gagasan dan asas-asas  hukum  dalam  menelaah  dan  mengkaji  upaya  pemerintah  dalam mengurangi  pelanggaran  tapal  batas  Indonesia-Malaysia  (Studi  kasus  Kabupaten Nunukan).  Penelitian  ini  dilakukan  Kabupaten  Nunukan  dengan  pertimbangan data  yang  diperlukan  berada  di  lokasi  tersebut.  1.  Kantor  Pemerintahan  Daerah Kabupaten  Nunukan.  2.  Komando  Distrik  0911  Kab.  Nunukan.  3.  Departemen Keimigrasian Kab. Nunukan. 4. Komando Angkatan Laut Kab. Nunukan
Tipe  dalam  penelitian  ini  merupakan  tipe  penelitian  Normatif-Empiris  yaitu meneliti  aturan-aturan  yang  ada,  aturan  Hukum  Internasional  maupun  aturan Hukum  Nasional  terkait  objek  kajian  yang  saya  teliti  serta  menganalisis  aturan tersebut  sehingga  dapat  memberikan  solusi  dalam  menyelesaikan  masalah  yang terjadi  saat  ini.  Dalam  hal  ini  disamping  penelitian  Empiris.  penelitian  ini  juga mengambil  pendekatan  undang-undang  yang  dimana  penelitian  ini  meneliti produk hukum yang dikeluarkan selain daripada itu pendekatan politis digunakan guna mempertimbangkan kebijakan elit politik serta partisipasi masyarakat dalam pembentukkan  produk hukum yang di buat oleh pemerintah.
Populasi  dalam  penelitian  ini  merupakan  pihak-pihak  yang  terkait  dalam instansi  tempat  saya  meneliti  yaitu  :  Dandim  0911  Kab.  Nunukan.  Kabag Perbatasan  Kab.Nunukan  dan  Departemen  Imigrasi  Republik  Indonesia  dari populasi  tersebut  ditetapkan  atau  dipilih secara  acak.  Dalam  hal  ini  sampel  yang
9 Ibid.,
Upaya Pemerintah Dalam Mengurangi Pelanggaran Tapal Batas Muhammad Fachri Tapal Batas Indonesia-Malaysia (Studi Kasus Kabupaten Nunukan)
saya  ambil  dari  kalangan  warga  yang  bermukim  ada  diwilayah  perbatsan Indonesia. selain daripada itu penulis juga mengambil 4 narasumber dari instansi yang  menjadi  tempat  penelitian  saya.  Dalam  mengumpulkan  data  yang dibutuhkan diperlukan teknik pengumpulan data sebagai berikut: A). Wawancara (Interview) :  teknik  pengumpulan  data  yang  didapatkan  secara  langsung  dari narasumber yang terkait dengan instansi tersebut dengan menggunakan Pedoman Wawancara.B).  Dokumentasi  :  teknik  pengumpulan  data  yang  mengumpulkan dokumen-dokumen  penting  instansi  terkait  dengan  objek  kajian  yang  diangkat serta  menganalisis  dokumen  tersebut  dengan  mengkorelasikannya  dengan permasalahan serta mengaitkannya dengan teori hukum itu sendiri.
Data  yang  diperoleh  atau  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  merupakan  data yang  sifatnya kualitatif maka  analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis kualitatif.  dimana  proses  pengolahan  datanya  yakni  setelah  data  tersebut terkumpul  dan  dianggap  telah  cukup.  data  tersebut  diolah  dan  dianalisis  secara deskriptif yaitu  dengan  berlandaskan  kepada  dasar-dasar  pengetahuan  umum kemudian  meneliti  persoalan  yang  bersifat  khusus.  Dari  adanya  analisis  inilah kemudian ditarik suatu jawaban dari permasalahan penelitian tersebut.

## PEMBAHASAN

## A. Cara  Pemerintah  Dalam  Mengurangi  Pelanggaran  di  Tapal  Batas Indonesia dan Malaysia
Dinamika  kondisi  politik  perbatasan  diwarnai  oleh  permasalahan  belum tuntasnya  kesepakatan  garis  batas  wilayah  negara  kesatuan  republik  Indonesia dengan wilayah negara tetangga, baik batas darat maupun batas laut. Kondisi ini memunculkan  isu-isu  strategis  yang  menyentuh  masalah  kedaulatan  negara, ketahanan  nasional,  pertahanan,  keamanan,  lepasnya  pulau-pulau  Indonesia (Sipadan dan Ligitan), TKI illegal, illegal fishing , penyelundupan, kesenjangan di bidang  ekonomi,  sosial  dan  budaya.  Karena  itu  salah  satu  tujuan  program pembangunan wilayah perbatasan  yang diformulasikan berdasarkan RPJM 2015- 2019, adalah “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. 10
Keamanan  nasional  pada  hakikatnya  adalah  kondisi  dinamis  kedamaian  dan ketenteraman  bangsa  dan  Negara,  yang  merupakan  hasil  integrasi  dan  interaksi faktor-faktor  dinamis  yang  memungkinkan  seluruh  rakyat  berkembang  sesuai kemampuan  dan  tuntutan  hidup  masing-masing  dalam  kehidupan  masyarakat
10 Muhammad Syafei,: “Pengaturan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat- Sarawak Malaysia”. (Makassar: Disertasi Universitas Hasanuddin, 2012). h. 271.
Upaya Pemerintah Dalam Mengurangi Pelanggaran Tapal Batas Muhammad Fachri Tapal Batas Indonesia-Malaysia (Studi Kasus Kabupaten Nunukan)
yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945. 11 Keamanan nasional merupakan hal terpenting dalam menjaga kawasan suatu Negara, di sisi lain Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki batas dengan negara tetangga baik laut maupun darat.
Isu  keamanan  baik  dalam  pengertian  tradisional  (militer)  mapun  persoalan keamanan  non-tradisional.  Isu  keamanan  militer  terutama  terjadi  di  wilayah perbatasan  Indonesia-Papua  Nugini  dan  Indonesia-Timor  Leste.  Namun  seiring dengan meningkatnya signifikansi aktor non negara, masalah non tradisional yang memanfaatkan  wilayah  perbatasan  juga  semakin  meningkat.  Penyelundupan manusia, penyelundupan barang-barang komoditas, pembalakan liar, peyelundupan  obat-obat  terlarang  dan  yang  paling  mengkhawatirkan  ancaman terorisme. 12
Terkait  dengan  wilayah  perbatasan  Indonesia  telah  memiliki  paling  tidak  23 peraturan  perundangan  yang  terkait  penetuan  batas  dan  pengembangan  kawasan perbatasan.  Namun  demikian  upaya  untuk  menegakan  aturan  perundangan  itu masih  belum  menunjukkan  hasil.  Salah  satu  faktor  yang  menyulitkan  upaya implementasi  peraturan  perundangan  tersebut  adalah  faktor  kelembagaan. Ketidakjelasan  otoritas  mana  yang  melaksanakan  tugas  manajemen  wilayah perbatasan.  Kelembagaan  yang  ada  masih  bersifat ad  hoc ,  koordinatif  secara sektoral  dan  belum  terintegrasi  secara  khusus  dalam  satu  lembaga  tertentu.  Oleh karenanya  penanganan  masalah  perbatasan  cenderung  bersifat  parsial  dan  tidak komprehensif  gagal  mengatasi  dinamika  perbatasan  yang  muncul  di  wilayah perbatasan. 13 Sebagai  respon  atas  hal  itu,  pada  tahun  2010  dibentuklah  Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) atas dasar Peraturan Presiden no 12 tahun 2010,  sebagai  lembaga  yang  mengkoordinir  segenap  agenda  dan  upaya  yang terkait dengan pengelolaan perbatasan. 14
Perbatasan  merupakan  perwujudan  dari  kedaulatan  territorial.  Sebagaimana makna  perbatasan  yaitu  suatu  daerah  atau  jalur  pemisah  antara  unit-unit  politik negara,  maka  perbatasan  negara  mengandung  komponen  paling  sedikit  dua Negara  yang  berbatasan,  dengan  demikian,  juga  komponen  rakyat  dari  Negara
11 Suryanto  Suryokusumo  dkk,  Konsep  Sistem  Pertahanan  Nonmiliter:  Suatu  Sistem Pertahanan Komplemen Sistem Pertahanan Militer dalam Pertahanan Rakyat Semesta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, (Jakarta, 2016) h.82-83.
12 Aryanta  Nugraha,  Institusionalisasi  Pengelolaan  Wilayah  Perbatasan  di  Indonesia”, dalam Ludiro Madu (ed.), Mengelola Perbatasan Di Dunia Tanpa Batas, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). h. 37.
13 Ibid., h. 38
14 Mita  Noveria  et.al,  Kedaulatan  Indonesia  Di  Wilayah  Perbatasan  Perspektif Multidimensi, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2017). h. 106.
Upaya Pemerintah Dalam Mengurangi Pelanggaran Tapal Batas Muhammad Fachri Tapal Batas Indonesia-Malaysia (Studi Kasus Kabupaten Nunukan)
yang  berbatasan.  Maka  ketika  berbicara  aktor  perbatasan,  secara  langsung  kita akan  mengatakan  paling  sedikit  ada  empat stakeholder yang  terlibat,  yaitu pemerintah  Negara  A  di  satu  sisi  perbatasan,  pemerintah  Negara  B  di  sisi perbatasan yang lain, rakyat yang tinggal di daerah perbatasan di Negara A, rakyat yang tinggal di daerah perbatasan di Negara B. 15
B. Faktor-Faktor  Yang  Mengurangi  Pelanggaran  Tapal  Batas  yang  ada  di
Perbatasan Indonesia
1. Faktor Undang-Undang
Wilayah  perbatasan  RI-Malaysia  merupakan  salah  satu  garis  pertahanan NKRI.  Sebagai  kawasan  strategis,  wilayah  perbatasan  ini  memiliki  potensi kerawanan  ancaman  keamanan  baik  militer  dan  non  militer.  Oleh  karena  itu, diperlukan  upaya  termasuk  seperangkat  kebijakan  untuk  menjaga  keutuhan Negara di wilayah tersebut. 16
Dalam mengkaji konteks wilayah perbatasan tidak bisa lepas dengan strategi pertahanan  nasional.  Hal  ini  mengacu  pada  aturan  yang  terkait  dengan kewenangan pemerintah pusat dalam undang-undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah  yang  secara  jelas  menyatakan  ada  enam  kewenangan mutlak  pemerintah  pusat  yaitu:  Politik  luar  negeri,  pertahanan,  keamanan, agama, yustisi, moneter dan fiskal nasional. Dengan aturan tersebut pemerintah daerah  di  perbatasan  RI-Malaysia  tidak  diberi  kewenangan  dalam  mengelola pertahanan  diwilayah  perbatasan.  Hal  ini  menjadi  kewenangan  pemerintah pusat.
Dilihat  dari  aspek  legal  formal,  pemerintah  telah  mengeluarkan  sejumlah peraturan  perundang-undangan  baru  terkait  perbatasan.  Menurut  Moeldoko, peraturan  perundangan  yang  berhasil  di  identifikasi  antara  lain  adalah  lima undang-undang  (UU),  satu  peraturan  pemerintah  (PP)  dan  tiga  peraturan presiden (Perpres). Kelima undang-undang tersebut yaitu: 17
1. UU  no  17  tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025.
2. UU no 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
3. UU no 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
15 Wahyuni  Kartikasari,  Mengurai  Pengelolaan  Perbatasan  di  Wilayah-wilayah Perbatasan Indonesia“, dalam Ludiro Madu (ed.), Mengelola Perbatasan Di Dunia Tanpa Batas, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). h. 107.
16 Mita  Noveria  et.al,  Kedaulatan  Indonesia  Di  Wilayah  Perbatasan  Perspektif Multidimensi, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2017). h. 65-66.
17 Ibid., h. 67.
Upaya Pemerintah Dalam Mengurangi Pelanggaran Tapal Batas Muhammad Fachri Tapal Batas Indonesia-Malaysia (Studi Kasus Kabupaten Nunukan)
4. UU  no  27  tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau- Pulau Kecil.
5. UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Sementara  itu  peraturan  pemerintah  yang  memiliki  keterkaian  erat  dengan pengelolaan perbatasan adalah peraturan pemerintah no 26 tahun 2008 tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Nasional.  Sedangkan  peraturan  presiden  terkait dengan pengelolaan perbatasan:
1. Peraturan presiden no 2 tahun 2015 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019.
2. Peraturan  presiden  no  78  tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Pulau-pulau Kecil Terluar.
3. Peraturan presiden no 12 tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
Hal  ini  sangat  terlihat  jelas  bahwa  tekad  pemerintah  dalam  membangun wilayah  perbatasan  begitu  kuat  dengan  melahirkan  berbagai  produk  hukum guna  mempercepat  pembangunan  wilayah  perbatasan  disatu  sisi  juga  ini merupakan  nawacita  ketiga  presiden  Joko  Widodo  dalam  membangun Indonesia melalui pinggiran.
Dalam  hal  aspek  pengamanan  wilayah  perbatasan,  UU  no  43  tahun  2008 tentang  Wilayah  Negara  telah  memberikan  pemerintah  kewenangan  dalam mengelola  wilayah  perbatasan.  Sebagaimana  yang  tercantum  dalam  pasal  10, kewenangan pemerintah antara lain:
a. menetapkan  kebijakan  pengelolaan  dan  pemanfaatan  Wilayah  Negara dan Kawasan Perbatasan;
b. mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan Batas Wilayah  Negara  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan dan hukum internasional;
c. membangun atau membuat tanda Batas Wilayah Negara;
d. melakukan  pendataan  dan  pemberian  nama  pulau  dan  kepulauan  serta unsur geografis lainnya;
e. memberikan  izin  kepada  penerbangan  internasional  untuk  melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
f. memberikan  izin  lintas  damai  kepada  kapal-kapal  asing  untuk  melintasi laut  teritorial  dan  perairan  kepulauan  pada  jalur  yang  telah  ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
g. melaksanakan  pengawasan  di  zona  tambahan  yang  diperlukan  untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan perundang-
Upaya Pemerintah Dalam Mengurangi Pelanggaran Tapal Batas Muhammad Fachri Tapal Batas Indonesia-Malaysia (Studi Kasus Kabupaten Nunukan)
undangan  di  bidang  bea  cukai,  fiskal,  imigrasi,  atau  saniter  di  dalam
Wilayah Negara atau laut teritorial;
h. menetapkan  wilayah  udara  yang  dilarang  dilintasi  oleh  penerbangan internasional untuk pertahanan dan keamanan;
i. membuat  dan  memperbarui  peta  Wilayah  Negara  dan  menyampaikannya kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  sekurang-kurangnya  setiap  5  (lima) tahun sekali; dan
j. menjaga  keutuhan,  kedaulatan,  dan  keamanan  Wilayah  Negara  serta Kawasan Perbatasan.
Dengan  tugas  yang  diberikan  pemerintah  dalam  pasal  10  tersebut  secara tegas pemerintah telah dipandang perlu untuk memelihara dan mempertahankan  eksistensi  Negara  melalui  kekuatan  politik,  ekonomi, pertahanan,  keamanan,  dan  hubungan  diplomasi.  Biasanya  konsep  keamanan nasional  menekankan  pada  kemampuan  pemerintah  untuk  melindungi integritas  wilayah  negara,  termasuk  di  wilayah  perbatasan  Indonesia  dengan Malaysia  sepanjang  provinsi  Kalimantan  utara  dan  Kalimantan  barat,  dari ancaman baik yang datang dari luar maupun ancaman dari dalam.
Dalam  segi  regulasi  pemerintah  sudah  cukup  baik  dalam  membuat  sebuah badan yang fokus dalam mengurusi terkait perbatasan BNPP (Badan Nasional Pengelolaan  Perbatasan)  sebagai  representasi  dari  pemerintah  pusat,  badan yang  mempunyai  tugas  sebagai  badan  yang  menetapkan  kebijakan  program pembangunan  perbatasan,  menetapkan  rencana  kebutuhan  anggaran, mengoordinasikan  pelaksanaan,  dan  melaksanakan  evaluasi  dan  pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Hal ini sangatlah membantu kerja pemerintah dalam mengelola perbatasan.
Namun  sejak  adanya  perubahan  dari  pemerintah  daerah,  badan  nasional pengelola  perbatasan  menjadi  bagian  wilayah  perbatasan  ruang  lingkup  kerja bagian  perbatasan  sangatlah  sempit  hal  cenderung  kerja  di  bagian  sekretariat sebaliknya  ketika  menjadi  badan  fokusnya  ke  wilayah  perbatasan,  adanya kebijakan  ini  membuat  proses  pembangunan  wilayah  perbatasan  menjadi terhambat.  Kami  berharap  pemerintah  pusat  memfasilitasi  kami  dari  badan menjadi  dinas  yang  terkait  dan  fokus  mengurusi  wilayah  perbatasan  ada  27 kabupaten  telah  menyurati  sekrertariat  Negara  terkait  hal  tersebut,  ujar Muhammad  Effendi.,  S.IP  (Kepala  Bagian  Wilayah  Perbatasan  Kabupaten Nunukan). 18
18 Wawancara  dengan  Muhammad  Efendi,  pada  tanggal  11  september  2017  di  kantor pemerintahan Kab. Nunukan
Upaya Pemerintah Dalam Mengurangi Pelanggaran Tapal Batas Muhammad Fachri Tapal Batas Indonesia-Malaysia (Studi Kasus Kabupaten Nunukan)

## 2. Faktor Penegak Hukum
Pada  dasarnya  timbulnya  perhatian  orang  terhadap  telaah  hukum  secara sosiologis  disebabkan  oleh  adanya  perbedaan  antara  ketentuan-ketentuan hukum  di  satu  pihak  dan  beroperasinya  atau  dioperasikannya  ketentuan- ketentuan tersebut di pihak lain. Pada umumnya, tinjauan yang mencoba untuk mengungkapkan  sebab-sebab  bagi  timbulnya  minat  telaah  hukum  secara sosiologis  di  dalam  suatu  Negara  memang  menunjuk  pada  perubahan- perubahan  sosial  yang  berlangsung  di  dalam  wilayah  itu.  Keadaan  tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 19
Masalah  yang  diatur  ini  dapat  dipecah  dalam  aspek  kuantitas,  sifat-sifat hubungan  dan  bidang.  Setiap  masalah  itu  dapat  dikenali  dalam  berbagai aspeknya  tersebut.  Setiap  peraturan  hukum  seolah-olah  sudah  dibuat  pas ( geared )  pada  aspek-aspek  masalah  yang  diaturnya.  Ketidaksesuaian  disini akan  timbul  apabila  suatu  peraturan  mulai  tidak  pas  lagi  pada  masalah  yang diaturnya.  Keadaan  seperti  ini  dapat  juga  di  jumpai  pada  lembaga-lembaga hukum. 20 Hal  ini  turut  andil  para  aparat  penegak  hukum  yang  menjalankan peraturan  tersebut.  Adanya  perbedaan  dalam  melaksanakan  suatu  peraturan dikarenakan  salah  satu  faktor  mendasar  yaitu  dari  segi  kesejahteraan  yang rendah  para  aparat  penegak  hukum  serta  masyarakat  yang  berperan  dalam proses penegakan hukum.
Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting  yang  mempengaruhi,  yaitu:  (i)  institusi  penegak  hukum  beserta berbagai  perangkat  sarana  dan  prasarana  pendukung  dan  mekanisme  kerja kelembagaannya;  (ii)  budaya  kerja  yang  terkait  dengan  aparatnya,  termasuk mengenai  kesejahteraan  aparatnya,  dan  (iii)  perangkat  peraturan  yang mendukung  baik  kinerja  kelembagaannya  maupun  yang  mengatur  materi hukum  yang  dijadikan  standar  kerja,  baik  hukum materielnya  maupun  hukum acaranya.  Upaya  penegakan  hukum  secara  sistemik  haruslah  memperhatikan ketiga  aspek  itu  secara  simultan,  sehingga  proses  penegakan  hukum  dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. 21
Selain  tingkat  kesejahteraan  yang  rendah  dan  keterisolasian  terdapat  pula kesenjangan pembangunan perbatasan yang sangat jauh berbeda dengan negara tetangga. Di sisi lain  yang menjadi kendala para penegak hukum  yang berada di wilayah perbatasan masih adanya beberapa peraturan yang dimana peraturan tersebut sudah dianggap tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, salah satunya  terkait Border  Trade  Agreement Indonesia  dengan  Malaysia  tahun 1970  dijelaskan  satu  orang  hanya  bisa  membawa  barang  dari  Malaysia  ke Indonesia  ataupun  sebaliknya  sebesar  600  Ringgit  Malaysia  kalau  di  kurs
19 Satjipto  Rahardjo,  Pemanfaatan  Ilmu-ilmu  Sosial  Bagi  Pengembangan  Ilmu  Hukum,
(Jakarta: Genta Publishing, 2010). h. 67.
20 Ibid., h. 68.
21 Jimly Asshiddiqie, 2010, Penegakan Hukum, http://www.jimly.com/makalah/namafile /56/PenegakanHukum.pdf, diakses pada tanggal 02 september 2017
Upaya Pemerintah Dalam Mengurangi Pelanggaran Tapal Batas Muhammad Fachri Tapal Batas Indonesia-Malaysia (Studi Kasus Kabupaten Nunukan)
rupiah  kan  sekitar  Rp.  2.000.000,-  (Dua  Juta  Rupiah),  diluar  dari  nominal ditetapkan  sudah  terkena  pajak.  Hal  ini  lah  yang  menjadikan  para  penegak hukum  yang  ada  disana  seperti  melakukan  pembiaran  dan  menganggap peristiwa  ini  sebagai  kearifan  lokal.  Keberadaan  pemerintah  di  wilayah perbatasan  belum  dapat  menjangkau  hal  tersebut.  Tutur  Letnan  Kolonel  Kav Valian Wicaksono (Komandan Distrik Militer Kabupaten Nunukan). 22
Penegak  hukum  di  wilayah  perbatasan  dihadapkan  oleh  posisi  hukum  adat dengan hukum positif Indonesia yang dimana posisi hukum adat diatas hukum positif  seperti  contoh  ada  sengketa  pengelolaan  tanah  di  daerah  sungai semantipal  antara masyarakat  adat  yang  tinggal  diwilayah  Malaysia  dan  yang tinggal di wilayah Indonesia mengajukan masalah tersebut melalui dua hukum positif  masing-masing  telah  namun,    diselesaikan  oleh  kedua  hukum  positif antar kedua negara namun masyarakat adat yang bersengketa telah didamaikan namun  hukum  adat  didaerah  tersebut  masih  menerapkan  sanksi  denda  oleh kedua  bela  pihak  seolah-olah  hukum  adat  tidak  mau  tunduk  dengan  hukum nasional, hal ini juga menjadi salah satu tantangan berat para penegak hukum. Seharusnya  dibutuhkan  sosialisasi  antara  pemuka  adat  serta  penegak  hukum terkait  kedudukan  hukum  nasional  dan  hukum  adat  khususnya  masyarakat perbatasan agar tidak merugikan satu sama lain ujar Amiruddin (Kepala bagian Hukum Kabupaten Nunukan). 23
Dalam  hal  masalah  perbatasan  para  penegak  hukum  dihadapkan  dengan masalah kelembagaan itu sendiri. Kurang terintegrasinya dan terkoordinasinya setiap  lembaga  terkait  seringkali  menyebabkan  sasaran  hasil  pengelolaan perbatasan  menjadi  tidak  optimal.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  sebuah struktur  kelembagaan  yang  dapat  menjembatani  dan  mensinergikan  seluruh potensi  lembaga  terkait  agar  tercipta  sebuah  pelaksanaan  pengelolaan perbatasan yang terintegrasi, fokus dan efisien. Kelembagaan tersebut nantinya juga  memiliki  peran  yang  sangat  signifikan  di  dalam  penyusunan  kebijakan, program,  kegiatan,  serta  pendanaan  pengelolaan  perbatasan  di  seluruh Indonesia. 24

## 3. Faktor Sarana dan Fasilitas
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum  akan  berlangsung  dengan  lancar.  Sarana  atau  fasilitas  tersebut,  antara lain,  mencakup  tenaga  manusia  yang  berpendidikan  dan  terampil,  organisasi yang  baik,  peralatan  yang  memadai,  keuangan  yang  cukup,  dan  seterusnya.
22 Wawancara dengan letnan Kolonel Kav Valian Wicaksono, pada tanggal 11 september 2017 di kantor Kodim 0911 Kab.Nunukan.
23 Wawancara  dengan  Amiruddin.,  SH,  pada  tanggal  8  september  2017  di  kantor Pemerintahan Kab.Nunukan.
24 Sobar  Sutisna,  Boundary  Making  Theory  dan  Pengelolaan  Perbatasan  di  Indonesia, dalam Ludiro Madu (ed.), Mengelola Perbatasan Di Dunia Tanpa Batas  (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). h. 20.
Upaya Pemerintah Dalam Mengurangi Pelanggaran Tapal Batas Muhammad Fachri Tapal Batas Indonesia-Malaysia (Studi Kasus Kabupaten Nunukan)
Kalau  hal-hal  itu  tidak  terpenuhi,  maka  mustahil  penegakan  hukum  akan mencapai tujuannya. 25
Selain  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  di  wilayah  perbatasan  yang  patut diperhatikan,  sarana  dan  fasilitas  umum  harus  juga  diperhatikan  guna menunjang proses penegakan hukum diwilayah perbatasan. kondisi inilah yang menjadi tantangan berat para penegak hukum.
Di  daerah  perbatasan  kesenjangan  sosial  yang  sangat  bertolak  belakang yang  ada  di  seberang  pulau.  Iklim  sama, sumber  daya  alam  sama, cuaca  juga sama  namun  pembangunan  sangatlah  lambat.  Di  daerah  krayan  apabila  anda tiba-tiba  mendapatkan  jalan  yang  mulus  jangan  pikir  itu  indonesia  pasti malaysia, tapi apabila anda telah melihat wilayah yang berbatu hutan-hutan dan jalan lumpur sudah pasti Indonesia. Ada hal yang menarik ketika saya melihat dua  tentara  antara  Indonesia  dengan  Malaysia  disatu  sisi,  di  negara  malaysia yang  dimana  notabene  satuan  tugas  pengamanan  perbatasan  (Satgas  Pamtas) nya di layani oleh pemerintahannya sendiri bak seorang raja sedangkan tentara Indonesia  sangat  minim  akan  fasilitas.  ujar  Serfianus  S.IP  (Kepala  Bappeda Kabupaten Nunukan). 26
Pulau  Sebatik  memiliki  potensi  kekayaan  terutama  pertanian-perkebunan dan  perikanan.  Komoditas  yang  menjadi  andalan  bagi  warga  adalah  pisang, sawit,  dan  kelapa  yang  dijual  ke  Tawau,  Malaysia.  Namun  demikian, masyarakat Sebatik menghadapi keterbatasan air bersih. Mereka mengandalkan air  hujan  untuk  memenuhi  kebutuhan  harian.  Padahal,  air  adalah  kebutuhan dasar  bagi  keberlangsungan  hidup  masyarakat.  Infrastruktur  transportasi  laut secara umum sudah cukup baik. Ada kapal motor yang melayani rute Sebatik ke  Tarakan.  Ada  pula  kapal-kapal  cepat  milik  warga  yang  melayani  rute Sebatik  ke  Nunukan.  Adapun  untuk  infrastruktur  darat,  sebagian  besar  jalan sudah beraspal, walaupun di beberapa titik kondisinya memprihatinkan akibat jalan  longsor  yang  belum  diperbaiki.  Untuk  infrastruktur  pendidikan  dan kesehatan, terdapat fasilitas sekolah dari SD sampai SMA serta puskesmas dan posyandu di kecamatan-kecamatan pulau ini. Namun demikian, belum tersedia rumah  sakit  untuk  rawat  inap.  Selama  ini,  warga  yang  butuh  dirujuk  harus menyeberang  ke  Nunukan  yang  membutuhkan  waktu  dan  biaya  yang  lebih banyak. 27
Modal sumber daya manusia, warga Sebatik berusia 15 tahun ke atas yang bekerja  paling  banyak  hanya  lulusan  SD  (37,52%).  Hal  ini  dipengaruhi  oleh terbatasnya sarana prasarana pendidikan tingkat menengah seperti ketersediaan
25 Soerjono  Soekanto,  Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum,  (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). h. 37.
26 Wawancara  dengan  Serfianus,  tanggal  8  september  2017  dalam  forum  group discussion Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab.Nunukan.
27 Sandy Nur Ikfal Raharjo, et.al, Strategi Peningkatan Kerja Sama Lintas Batas (Border Crossing Agreement) Indonesia Malaysia, (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2017). h. 1.
Upaya Pemerintah Dalam Mengurangi Pelanggaran Tapal Batas Muhammad Fachri Tapal Batas Indonesia-Malaysia (Studi Kasus Kabupaten Nunukan)
sekolah  dan  tenaga  pengajar,  serta  kekurangmampuan  orang  tua  untuk menyekolahkan  anaknya  ke  jenjang  pendidikan  yang  lebih  tinggi.  modal ekonomi dan keuangan, secara umum masyarakat Sebatik bermata pencaharian sebagai  petani/pekebun,  nelayan,  dan  pedagang.  Namun  dalam  struktur ekonomi Kabupaten Nunukan, pertanian mulai dikalahkan oleh pertambangan sebagai  sektor  yang  paling  berkontribusi  terhadap  Produk  Domestik  Regional Bruto  (PDRB)  ,  yaitu  55,07%  pada  tahun  2014,  sementara  sektor  pertanian hanya    20,10%.  Jadi,  walaupun  secara  umum  PDRB  perkapita  di  Nunukan, termasuk Sebatik, cukup besar yaitu Rp 93.045.780 perkapita/pertahun atau Rp 7.753.815 perkapita/perbulan, tetapi untuk mayoritas masyarakat yang bekerja di sektor pertanian (termasuk perikanan) hanya Rp 18.705.300
perkapita/pertahun atau Rp 1.558.775 perkapita/perbulan. Angka ini lebih kecil dari rata-rata kebutuhan hidup layak di Nunukan tahun 2014, yaitu sebesar Rp 2.189.365. 28
Pemerintah pusat memberikan perhatian yang besar terhadap Pulau Sebatik. Mereka  mengalokasikan  anggaran  sebesar  1,08  triliun  untuk  pembangunan  di wilayah  perbatasan  Kabupaten  Nunukan  pada  tahun  2015.  Kemudian, mengingat  Sebatik  adalah  wilayah  perbatasan  yang  rawan  terhadap pelanggaran  kedaulatan,  di  Sebatik  terdapat  satuan  tugas  pengamanan perbatasan (satgas pamtas) TNI AD maupun Pos AL. Namun demikian, jumlah personil  yang  terbatas  dan  kurangnya  sarana  operasi  membuat  pengamanan wilayah perbatasan menjadi kurang optimal. Padahal, wilayah ini dekat dengan Perairan  Tawi-Tawi  di  Filipina  Selatan  yang  merupakan  wilayah  konflik separatis  dan  rawan  perompakan.  Selain  itu,  masyarakat  Sebatik  juga menghadapi  tantangan  eksternal  yaitu  maraknya  penyelundupan  barang terlarang (narkoba) dari Malaysia. Kondisi di atas menggambarkan kerentanan ( vulnerability )  masyarakat  pulau-pulau  kecil  terluar.  Dalam  rangka  mengatasi masalah  diatas,  pemerintah  Indonesia  sendiri  mengalami  berbagai  kendala. Pertama , pemerintah tidak dapat menutup kawasan perbatasan dari dunia luar, karena  fenomena  globalisasi  memang  sudah  menjangkau  kawasan  perbatasan Indonesia. Kedua ,  pemerintah  Indonesia  juga  memiliki  keterbatasan kemampuan  untuk  dapat  mengatasi  semua  persoalan  di  atas  secara  mandiri. Kondisi  ini  menjadi  dasar  bagi  perlunya  solusi  alternatif  untuk  meningkatkan ketahanan sosial masyarakat pulau-pulau kecil terluar. 29
Pembangunan  yang  tidak  merata  mengakibatkan  banyaknya  desa-desa diwilayah  perbatasan  memilih  mengantungkan  hidupnya  di  Negara  Malaysia, selama  ini  pemerintah  pusat  menganggap  bahwa  sebatik  merupakan  wilayah perbatasan  semata.  Sehingga  mengakibatkan  banyaknya  warga  Negara Indonesia  di  wilayah  perbatasan  mengambil  segala  cara  agar  mendapatkan perhatian dari Negara tetangga.
28 Ibid.,
29 Ibid.,
Upaya Pemerintah Dalam Mengurangi Pelanggaran Tapal Batas Muhammad Fachri Tapal Batas Indonesia-Malaysia (Studi Kasus Kabupaten Nunukan)
Kerjasama  lintas  batas  membuat  masyarakat  Sebatik  mendapatkan  fasilitas layanan  Pos  Lintas  Batas  di  Sei  Pancang  untuk  dapat  melintas  ke  Tawau dengan mudah. Sarana ini membantu warga untuk melakukan kunjungan sosial maupun  perdagangan  lintas  batas.  Namun,  pada  tahun  2011  PLB  di  Sei Pancang  ditutup  untuk  lalu  lintas  orang  dan  dialihkan  ke  PLB  yang  ada  di Nunukan.  Dengan  kata  lain,  warga  Sebatik  yang  hendak  melintas  harus mengurus  cap  imigrasi  di  Nunukan  sebelum  berangkat  ke  Tawau.  Hal  ini sangat  memberatkan  warga  Sebatik  dari  segi  biaya  dan  waktu.  Pada  akhirnya penutupan PLB di Sei Pancang semakin memicu aktivitas lintas batas ilegal. 30 Minimnya fasilitas serta sarana di daerah perbatasan membuat sebuah celah yang  sangat  besar  dan  menjadi  suatu  keuntungan  terhadap  Negara  tetangga. Salah  satu  contohnya  terkait  siaran  radio  RRI  yang  berada  di  Kabupaten Nunukan  memiliki  satu  kanal (Channel) dengan  siaran  radio  negera  tetangga, apabila  siaran  RRI  dimatikan  maka  siaran-siaran  dari  Negara  tetangga  yang masuk ke Indonesia. Disatu sisi juga pemadaman bergilir di daerah perbatasan sudah hal biasa terjadi. Jadi dapat di kata wilayah perbatasan itu ibarat “sebuah rumah besar yang didalamnya banyak barang berharga namun diluarnya tidak ada  pintu  dan  jendela  yang  ada  cuma  lubang-lubang  kecil” .  Kurangnya fasilitas di wilayah perbatasan dimanfaatkan kebanyakkan WNI yang melintas secara  illegal,  hal  ini  juga  berdampak  kepada  para  penegak  hukum  karena menyangkut  hak  hidup  warga  perbatasan.  Ujar  Kaharuddin  Tokkong  (Kabag Organisasi Kabupaten Nunukan). 31
Kerja  sama  lintas  batas  sudah  diterapkan,  interaksi  dan  hubungan  sosial antara masyarakat Sebatik dan Tawau semakin mudah karena adanya fasilitas Pas  Lintas  Batas  (PLB)  dan  pembangunan  Pos  Lintas  Batas.  Banyak  warga Sebatik,  terutama  di  Desa  Aji  Kuning  yang  melakukan  kunjungan kekeluargaan  ke  Tawau  untuk  menghadiri  acara  pernikahan,  kematian,  dan upacara  adat  lainnya.  Setiap  tanggal  17  Agustus  juga  diselenggarakan pertandingan  olah  raga  seperti  bulu  tangkis,  voli,  dan  sepak  bola  yang melibatkan warga dari kedua negara. Namun, sejak PLB di Sei Pancang ditutup dan  dialihkan  ke  Kabupaten  Nunukan,  banyak  warga  yang  pada  akhirnya memilih  untuk  melakukan  aktivitas  lintas  batas  ilegal.  Selain  itu,  warga  juga memanfaatkan Identity  Card (IC)  Malaysia  milik  kerabat  mereka  untuk aktivitas  lintas  batas.  Bahkan,  diantara  warga  ada  yang  mempunyai kewarganegaraan  ganda.  Penutupan  ini  juga  berimbas  pada  semakin berkurangnya jumlah pelintas batas resmi. 32
30 Ibid.,
31 Wawancara  dengan  Kaharuddin  Tokkong,  tanggal  8  september  2017  dalam  forum group discussion Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab.Nunukan.
32 Sandy Nur Ikfal Raharjo, et.al. 2017.Op.Cit., h. 7.
Upaya Pemerintah Dalam Mengurangi Pelanggaran Tapal Batas Muhammad Fachri Tapal Batas Indonesia-Malaysia (Studi Kasus Kabupaten Nunukan)

## 4. Faktor Masyarakat dan Kebudayaan
Hukum  lahir  karena  adanya  tuntutan-tuntutan  instrumental  terhadap pemerintah. Bagaimanapun hukum tidak mungkin dipisahkan dari keberadaan suatu  pemerintah,  karena  tidak  seperti  yang  pernah  dikatakan  Donald  Black, “hukum  adalah  pengendalian  sosial  oleh  pemerintah”.  Memang  benar  tidak semua aturan hukum dibuat oleh pemerintah, tetapi suatu aturan barulah dapat dikatakan  aturan  hukum,  jika  berlakunya  memperoleh  legitimasi  suatu pemerintah. 33
Salah  satu  tujuan  dari  pengelolaan  kawasan  perbatasan  adalah  untuk memajukan  kawasan  tersebut  agar  tidak  tertinggal  dari  kawasan  lainnya  di Indonesia. Memajukan taraf hidup ataupun ekonomi suatu masyarakat tentunya akan  sulit  dilaksanakan  tanpa  mengubah  cara  pandang  dan  cara  hidup masyarakat  itu  sendiri,  dan  hal  ini  sangat  erat  terkait  dengan  kapasitas  dan kapabilitas  para  individu  yang  menjadi  bagian  di  dalamnya.  Pengembangan kapasitas  serta  kapabilitas  hanya  dapat  dilaksanakan  dengan  meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bersangkutan. 34
Pada  umumnya  wilayah  perbatasan  selalu  tertinggal  dalam  pembangunan dibandingkan  daerah  lain  yang  lebih  mudah  dijangkau,  bahkan  di  beberapa tempat/wilayah perbatasan seakan terkesan seperti daerah tidak bertuan karena kurangnya  perhatian  oleh  pemerintah  sehingga  tingkat  kehidupan  masyarakat di daerah tersebut tergolong miskin dan terbelakang. 35
Kondisi  inilah  yang  memaksa  masyarakat  perbatasan  mengantungkan hidupnya  di  Negara  tetangga  aktifitas  ini  telah  lama  berlangsung. Ketidakberdayaan  dalam  memenuhi  hak-hak  warga  Negara  di  wilayah perbatasan  inilah  yang  melahirkan  perilaku  hukum  yang  dapat  memengaruhi faktor  penegakan  hukum  sehingga  melahirkan  budaya  hukum  di  lingkungan masyarakat perbatasan.
Kekuatan-kekuatan sosial secara terus-menerus bekerja terhadap hukum, di sini merusak, di sana memperbarui; di sini memperkuat di sana memperlemah; memilih  bagian-bagian  ‘hukum’  mana  yang  akan  dioperasikan,  dan  bagian hukum  mana  yang  tidak  dioperasikan.  Dengan  adanya  tuntutan tersebut  maka dapat  dikatakan  ini  merupakan  sebuah  budaya  hukum.  Didalam  sebuah peristiwa, kekuatan-kekuatan sosial tersebut tidak bekerja secara langsung pada sistem hukum. 36
Warga masyarakat mempunyai kebutuhan dan membuat tuntutan, semua ini kadang-kadang  menimbulkan  proses  hukum  dan  kadang-kadang  tidak
33 Achmad  Ali,  Menguak  Teori  Hukum  dan  Teori  Peradilan  Termasuk  Interpretasi Undang-undang, (Jakarta: Kencana, 2015). h. 152.
34 Sobar Sutisna, Op.Cit, h. 21
35 Juni Suburi, Kebijakan Pengelolaan Batas Antar Negara di Kalimantan dalam Konteks Menjaga  Kedaulatan  Wilayah  NKRI,  dalam  Ludiro  Madu  (ed.),  Mengelola  Perbatasan  Di  Dunia Tanpa Batas  (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). h. 122.
36 Achmad Ali, 2015, Op.Cit., h. 153.
Upaya Pemerintah Dalam Mengurangi Pelanggaran Tapal Batas Muhammad Fachri Tapal Batas Indonesia-Malaysia (Studi Kasus Kabupaten Nunukan)
menimbulkan proses hukum tergantung pada kultur hukum yang mereka anut. Kultur  hukum  berkaitan  dengan  bagian-bagian  dari  kultur  umum,  yaitu kebiasaan-kebiasaan,  opini-opini,  cara  bertindak  dan  cara  berpikir,  yang mengarahkan  kekuatan-kekuatan  kearah  atau  menjauhi  hukum  dan  cara-cara khusus. 37
Hubungan kekerabatan dan perdagangan tradisional masyarakat Sebatik dan masyarakat  Tawau  sudah  terjalin  lama.  Mereka  melakukan  kunjungan keluarga,  upacara  keagamaan,  dan  perdagangan  meskipun  dipisahkan  oleh garis  imajiner  kedaulatan  negara.  Demi  melegalkan  aktivitas  lintas  batas tersebut,  Indonesia  dan  Malaysia  menyepakati  perjanjian  lintas  batas  berupa Basic Arrangement on Border Crossing dan Basic Arrangements on Trade and Economic Relations yang ditandatangani oleh kedua negara pada tahun 1967. 38
Seiring dengan perkembangan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, pada tahun 1984 kedua negara menandatangani kesepakatan baru berupa Agreement on Border Crossing between the Republic of Indonesia and Malaysia atau yang dikenal dengan Border Crossing Agreement ( BCA). Pemberlakuan BCA tahun 1984 ini sekaligus mencabut BCA tahun 1967. Pada tahun 2006, kedua negara kembali  menyepakati  BCA  baru,  tetapi  belum  diratifikasi.  Dengan  demikian, perjanjian yang berlaku saat ini adalah BCA tahun 1984. 39
Berdasarkan perjanjian lintas batas (BCA) tahun 1984, aktivitas lintas batas yang  dapat  dilakukan  oleh  masyarakat  perbatasan  Indonesia-Malaysia  adalah kunjungan keluarga, kegiatan sosial/hiburan, keperluan keagamaan, usaha/perdagangan,  tugas  pemerintah  dan  keperluan  lain  yang  telah  disetujui oleh kedua belah pihak. 40
Selain  BCA,  kedua  negara  juga  menyepakati Agreement  on  Border  Trade between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia pada  24  Agustus  1970  di  Jakarta,  atau  yang  biasa  disebut  sebagai Border Trade Agreement (BTA). BTA ini merujuk pada BCA 1967 dan belum pernah  direvisi  hingga  tahun  2016.  BTA  yang  disepakati  pada  tahun  1970 merupakan  landasan  hukum  bagi  pemerintah  Indonesia  dan  Malaysia  untuk mengatur  aktivitas  perdagangan  lintas  batas  di  perbatasan  kedua  negara, termasuk di Sebatik dan Tawau. 41
Keberadaan  Pos  Lintas  Batas  (PLB)  dan  aturan  main  yang  diberlakukan dengan  lebih  ketat  telah  menumbuhkan  sebuah  “kesadaran  territorial”  yang dulu tidak terlalu terasakan. PLB tak pelak telah menumbuhkan pola hubungan antar  penduduk  pola  hubungan  antar  penduduk  di  dua  Negara  berbeda  secara lebih  modern.  Salah  satunya  adalah  dengan  adanya  aturan  main  administrasi yang  mengikat  masyarakat  untuk  kembali  ke  tanah  airnya  dan  mempersulit
37 Ibid.,
38 Sandy Nur Ikfal Raharjo, et.al. 2017. Op.Cit : h. 3.
39 Ibid.,
40 Ibid.,
41 Ibid.,
Upaya Pemerintah Dalam Mengurangi Pelanggaran Tapal Batas Muhammad Fachri Tapal Batas Indonesia-Malaysia (Studi Kasus Kabupaten Nunukan)
lintas  manusia  dari  jiran  ke  Indonesia  atau  sebaliknya  yang  dulu  terlihat  liar nyaris tanpa batas. 42
Adanya  kerjasama  ini  pada  awalnya  dapat  memberikan  legitimasi  hukum yang kuat bagi warga Sebatik untuk semua aktivitas lintas batas tradisionalnya menjadi  legal.  Namun  demikian,  penutupan  PLB  di  Sebatik  atas  permintaan pemerintah Malaysia karena kapal yang digunakan untuk aktivitas lintas batas tidak  memenuhi  standar  internasional,  membuat  kegiatan  lintas  batas  ilegal justru  semakin  marak  terjadi.  Kemudian,  masalah  pengamanan  di  perbatasan juga  belum  termasuk  dalam  bidang  yang  diakomodasi  dalam  BCA  dan  BTA. Akibatnya,  kegiatan  lintas  batas  ilegal  menjadi  lebih  sulit  dikontrol.  Meski demikian,  seiring  dengan  perkembangan  keamanan  maritim  di  perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Filipina terkait aksi radikalisme yang dilakukan ISIS di  Marawi,  Filipina  Selatan  membuat  pemerintah  ketiga  negara  bersepakat untuk  meningkatkan  patroli  gabungan  lintas  batas.  Hal  ini  tentu  akan menguntungkan  bagi  pengamanan  perbatasan  Sebatik  yang  dekat  dengan wilayah konflik. 43
Di  beberapa  wilayah  perbatasan  yang  demikian  terisolir,  peran  yang dilakukan  elemen  adat  (informal)  ini  justru  nampak  lebih  besar  menentukan daripada  pemerintah.  Adapun  dalam  wilayah  semi-terisolir,  peran  lembaga- lembaga  informal  ini  Nampak  sederajat  dengan  lembaga-lembaga  formal. Kondisi  ini  terjadi  terutama  karena  lembaga-lembaga  tersebut  amat  dekat dengan  masyarakat  dan  dalam  batas-batas  tertentu  turut  menentukan  aktifitas dan kehidupan keseharian masyarakat disana.
Adat  telah  menempatkan  masyarakat  secara  sosial  dan  budaya  sebagai bagian  dari  jaringan  atau  tubuh  adat  secara  keseluruhan,  yang  menyebabkan mereka selalu terikat dari ikatan adat. Alih-alih terlepas, peran sentral adat dan locus  dimana  jaring-jaring  adat  itu  beroperasi  menjadi  sebuah  kebutuhan  dari tiap-tiap  individu  yang  tinggal  didalamnya. 44 Dibeberapa  wilayah  di Kalimantan utara yang masih ditinggal oleh warga asli suku dayak pandangan serta  sikap  nasionalisme  mereka  sangatlah  kuat  menjadi  warga  Negara Indonesia hal ini telah mengakar dalam adat nya. Oleh karena itu, setiap warga menyelenggarakan  kegiatan  adat  oleh  penduduk  perbatasan  biasanya melibatkan unsur-unsur Negara seperti personil TNI.
Peran besar perangkat adat menyebabkan kepala desa dalam hal-hal tertentu menjadi pelengkap saja. Wilayah kekuasaan ketua adat kerap meliputi wilayah yang luas,  yang  sebagiannya saat ini masuk dalam wilayah Malaysia. Hal itu, tidak  mengherankan  karena  hingga  kini  pun  ide  mengenai  wilayah  “Pan- Dayak” yang mencakup Malaysia dan Indonesia dalam konteks budaya masih
42 Mita Noveria  et.al, 2017….. Op.Cit., h. 123.
43 Sandy Nur Ikfal Raharjo, et.al. 2017. Op.Cit : h. 8.
44 Ibid.,
Upaya Pemerintah Dalam Mengurangi Pelanggaran Tapal Batas Muhammad Fachri Tapal Batas Indonesia-Malaysia (Studi Kasus Kabupaten Nunukan)
tetap ada. Tidak jarang beberapa hal yang terjadi di Malaysia diselesaikan oleh perangkat adat, atau kepala adat, yang tinggal di Indonesia. 45
Oleh  sebab  itu,  adanya  hubungan  kekerabatan  antara  warga  wilayah perbatasan  Indonesia  dengan  Malaysia  melahirkan  suatu  kearifan  lokal  di masyarakat disatu sisi menguntungkan Negara Indonesia di karenakan adanya elemen vital yang tetap menjaga rasa loyalitas masyarakat tetap menjadi bagian dari  NKRI.  Dan  kondisi  inilah  yang  menunjukkan  bahwa  elemen  masyarakat sendirilah yang memungkinkan terpeliharanya rasa nasionalisme di perbatasan.
Ada  beberapa  masyarakat  yang  memiliki  identitas  ganda  sangat disayangkan  oleh  pihak  pemerintah  karena  ketidaksiapan  pemerintah  hadir diwilayah  perbatasan.  Namun,  pemerintah  membiarkan  hal  tersebut  untuk memudahkan akses WNI di perbatasan untuk mencukupi kebutuhan pokoknya meskipun  dari  segi  regulasi  Indonesia  tidak  mengakui  ada  warga  negara beridentitas  ganda.  Timbul  kekhawatiran  pemerintah  banyaknya  WNI beridentitas ganda disalahgunakan oleh beberapa oknum yang memungkinkan adanya  agenda  terselubung  dari  negara  Malaysia  seperti  halnya  kasus  pulau Sipadan dan Ligitan ujar letnan Kolonel Kav Valian Wicaksono. 46
Klaim  hak  kedaulatan  oleh  Malaysia  atas  Ambalat  bisa  ditafsirkan  sebagai upaya  untuk  memperluas  kemenangannya  ke  kasus  Sipadan  dan  Ligitan, mengingat  hal  itu  Malaysia  memegang  setiap  ukuran  yang  mungkin  untuk mendapatkan bagian tertentu dari  Laut Sulawesi tanpa memperhatikan prinsip 'proporsionalitas'  yang  tidak  proporsional  Langkah  dilakukan  dengan menggambar garis lurus lurus atau lurus kepulauan baseline dari titik Sipadan dan  Ligitan  sampai  ke  titik  Sebatik,  Sabah  dan  Sarawak. 47 Adanya  WNI beridentitas ganda bisa menjadi rawan apabila dibiarkan terus menerus, adanya prinsip effective occupation bisa menjadi salah satu cara pemerintah Malaysia dapat  mengambil  alih  wilayah  Indonesia,  didaerah  sungai  semantipal  dan sungai  sinapad  keduanya  merupakan  daerah  OBP (Outsanding  Border Problem) merupakan  titik  rawan  dimasuki  oleh  oknum-oknum  tidak bertanggung  jawab.  Oleh  karena  itu,  TNI  secara  aktif  melakukan  sosialisasi pentingnya  wawasan  kebangsaan,  bela  negara  di  wilayah  perbatasan  untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan Pemda saat ini tengah mendata WNI disana ujar letnan Kolonel Kav Valian Wicaksono. 48
Dalam rangka mengurangi pelanggaran di tapal batas di wilayah Indonesia- Malaysia.  Pemerintah  harus  memperhatikan  seluruh  aspek  yang  ada  seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dalam menetapkan serta melaksanakan
45 Ibid.,
46 Wawancara dengan letnan Kolonel Kav Valian Wicaksono, pada tanggal 11 september 2017 di kantor Kodim 0911 Kab.Nunukan
47 Marcel Hendrapati et.al, Today’s Ambalat: Neglecting the Basepoints of Sipadan and Ligitan  Islands  for  Maintaining  the  Equidistance  Principle  in  the  Disputed  Area, Journal  of  East Asia and International Law, Vol 1 No 10 Januari 2017, h. 284.
48 Wawancara dengan letnan Kolonel Kav Valian Wicaksono, pada tanggal 11 september 2017 di kantor Kodim 0911 Kab.Nunukan
Upaya Pemerintah Dalam Mengurangi Pelanggaran Tapal Batas Muhammad Fachri Tapal Batas Indonesia-Malaysia (Studi Kasus Kabupaten Nunukan)
kebijakan  di  wilayah  perbatasan  dan  pemerintah  juga  hendaknya memperhatikan sarana penunjang dalam proses penegakkan hukum di wilayah perbatasan.  Kurangnya  lapangan  kerja  merupakan  salah  satu  pemicu banyaknya  pelintas  batas  ilegal  yang  sering  keluar  masuk  Indonesia.  Oleh karena itu, kedepannya pemerintah hendaknya mampu menyediakan lapangan kerja bagi warga perbatasan.
Cakupan kegiatan lintas batas yang dibolehkan dalam BCA perlu diperluas. Selama  ini,  kegiatan  yang  dibolehkan  adalah  kunjungan  keluarga,  kegiatan sosial/hiburan,  keperluan  keagamaan,  usaha/  perdagangan,  tugas  pemerintah dan keperluan lain yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Kegiatan lintas batas  yang  perlu  ditambah  adalah  keperluan  kesehatan  (berobat),  pendidikan (sekolah), dan pekerjaan yang selama ini sudah dilakukan dan dibutuhkan oleh warga  perbatasan.  Untuk  aktivitas-aktivitas  di  atas,  perlu  ada  kesepakatan bilateral  untuk  penyetaraan  perlakuan  khusus  untuk  warga  perbatasan. Komoditas  barang  dalam  BTA  perlu  diperluas.  Selama  ini,  komoditas perdagangan  yang dibolehkan dari sisi Indonesia adalah produk pertanian dan produk  lain,  kecuali mineral  oil dan ores (minyak  dan  bahan/bijih  tambang). Komoditas  tersebut  perlu  diperluas  menjadi  produk  pertanian  dan  olahannya, produk perikanan dan olahannya, serta produk industri rumah tangga. Adapun komoditas yang perlu dilarang adalah bahan tambang, barang bercukai seperti rokok, serta makanan dan minuman beralkohol. 49
Nilai kuota perdagangan lintas batas ( treshold value ) perlu dinaikkan dan di konversi dari 600 ringgit menjadi menjadi 500 dolar Amerika Serikat. Hal ini didasarkan  pada  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  Perkapita Kabupaten Nunukan yang mencapai Rp 93.045.780 pertahun atau Rp7.753.815 perbulan (setara dengan sekitar 500 dolar). Di ubahnya mata uang dari Ringgit Malaysia  menjadi  Dollar  Amerika  di  nilai  cukup  memberi  keuntungan penduduk  perbatasan  dan  perubahan  ini  secara  politik  lebih  netral  dan  lebih stabil nilai tukarnya. 50
Beberapa  kalangan  dari  negara  Malaysia  menyadari  ketergantungan  dalam beberapa  hal.  Hal  ini  dapat  mengubah  cara  pandang  mereka  terhadap  negara Indonesia  sehingga  dapat  memberikan  dampak  positif  terhadap  kedaulatan wilayah perbatasan itu sendiri. Dari segi Indonesia itu sendiri, ketergantungan Malaysia  sebenarnya  merupakan  potensi  terbesar  yang  tidak  pernah  di  lirik oleh  pemerintah  itu  sendiri,  potensi  ini  mampu  menaikkan  posisi  Indonesia dalam melakukan hubungan dengan Malaysia.
Untuk  mengurangi  ketergantungan  barang  dari  Malaysia,  pemerintah Indonesia  perlu  menggandeng  pihak  swasta  untuk  membangun  industri  di kawasan  perbatasan  sesuai  dengan  potensi  lokal  yang  ada.  Pihak  swasta  yang mau  terlibat  dapat  diberikan  insentif,  misalnya  pengurangan  pajak  dan kemudahan  untuk  membuka  usaha/industri  di  wilayah  Indonesia  yang  lain.
49 Sandy Nur Ikfal Raharjo, et.al. 2017. Op.Cit, h. 11.
50 Ibid.,
Upaya Pemerintah Dalam Mengurangi Pelanggaran Tapal Batas Muhammad Fachri Tapal Batas Indonesia-Malaysia (Studi Kasus Kabupaten Nunukan)
Oleh sebab itu, Diperlukan suatu lembaga di daerah yang fokus pada masalah- masalah  yang  ada  di  kawasan  perbatasan.  Salah  satu  upaya  yang  harus dilakukan  adalah  merevitalisasi  peran  Badan  Pengelola  Perbatasan  Daerah (BPPD)  di  tingkat  provinsi  maupun  kabupaten. 51 Dengan  demikian  ancaman terhadap  kedaulatan  NKRI,  yang  diakibatkan  kesenjangan  sosial  serta penegakkan  hukum  diwilayah  perbatasan  dapat  dikurangi  dan  bahkan dihilangkan, karena pada hakikatnya hukum itu membawa kebahagiaan.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas  maka, disimpulkan  sebagai berikut:
1) Kurangnya fasilitas memadai di kawasan perbatasan dan kondisi yang masih tertinggal  mengakibatkan  warga  perbatasan  di  Kalimantan  Utara  yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Bagian Timur mengantungkan hidup  ke  negara  tetangga.  Pasca  pentupan  pos  lintas  batas  di  Sei  Pancang berdampak signifikan terhadap warga perbatasan yang ingin melintas. Hal ini dapat memunculkan banyaknya pelangggar batas illegal. Kehadiran negara di wilayah  perbatasan  sangat  disadari  oleh  masyarakat  itu  sendiri  sehingga banyak  WNI  memiliki  ketergantungan  terhadap  negara  tetangga,  banyaknya fasilitas  yang  disediakan  oleh  negara  tetangga  mengakibatkan  banyaknya WNI  mengadu  nasib  ke  negara  tetangga  sehingga  dapat  mempengaruhi degradasi nasionalisme WNI perbatasan.

## B. Saran
1) Regulasi  yang  dikeluarkan  pemerintah  terkait  pengembangan  wilayah perbatasan  mengakibatkan  kurang  efektifnya  suatu  hukum  yang  berjalan  di wilayah  perbatasan.  Oleh  karena  itu,  sangat  dibutuhkan  harmonisasi  hukum agar  tercipta  sinergi  antar  sesama  lembaga  dalam  mengelola  perbatasan,  inti masalah yang terjadi diwiliyah perbatasan terkait kesejahteraan dalam hal ini masalah ekonomi. Pembaruan hukum sangat diperlukan karena aturan-aturan terkait  perbatasan  sudah  tidak  relevan  lagi  dalam  kehidupan  masyarakat perbatasan.  Kompleksitas  masalah  yang  terjadi  di  wilayah  perbatasan merupakan “Pekerjaan Rumah (PR)” pemerintah pusat dalam menyelesaikan hal  tersebut,  seharusnya  pemerintah  menerapkan  suatu  kebijakan  tertentu dalam  menangani  wilayah  perbatasan.  Kedepannya  pemerintah  hendaknya mengeluarkan  suatu  kebijakan  khusus  dalam  menangani  wilayah  perbatasan dan kebijakan tersebut mampu mewadahi seluruh aspek yang ada.
51 Ibid.,
Upaya Pemerintah Dalam Mengurangi Pelanggaran Tapal Batas Muhammad Fachri Tapal Batas Indonesia-Malaysia (Studi Kasus Kabupaten Nunukan)

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Ali. Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  &  Teori  Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) .   Jakarta: Kencana, 2015.
Asren  Nasution. Pertahanan  Negara  Di  Wilayah  Pesisir  Perspektif Pengembangan Wilayah. Jakarta: Prenada, 2011.
Eda Ervina. 2014. Cerita Hilangnya Patok Batas Indonesia-Malaysia di Nunukan , http://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-hilangnya-patok-batas-indonesia -malaysia-dinunukan/kapolda-kaltim-akan-tinjau-pos-perbatasan.html
Jimly  Asshiddiqie,  2010, Penegakan  Hukum ,  http://www.jimly.com/makalah
/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf
Ludiro  Madu  dkk. Mengelola  Perbatasan  Indonesia  di  Dunia  Tanpa  Batas Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan . Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010. Marcel Hendrapati et.al. Today’s Ambalat: Neglecting the Basepoints of Sipadan and  Ligitan  Islands  for  Maintaining  the  Equidistance  Principle  in  the Disputed  Area. Journal  of  East  Asia  and International  Law,  Vol  1  No  10 Januari 2017.
Mita  Noveria  et.al. Kedaulatan  Indonesia  Di  Wilayah  Perbatasan  Perspektif Multidimensi . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2017.
Mochtar  Kusumaatmadja. Pengantar  Hukum  Internasional .  Bandung:  Alumni, 2012.
Muhammad  Syafei. Pengaturan  Pengelolaan  Kawasan  Perbatasan  Kalimantan Barat-Sarawak  Malaysia .  Disertasi  Universitas  Hasanuddin.  Makassar, 2012.
Odelia  Sinaga.  2014. Modus  Malaysia  Kuasai  Desa  di  Perbatasan Indonesia .https://m.tempo.co/read/news/2014/11/17/078622324/modus- malaysia-kuasai-desa-di-perbatasan-indonesia
Purnomo Yusgiantoro. Pengelolaan Perbatasan Mengsinergikan Keamanan dan Kesejahterahan . Tabloid Diplomasi.  15 Februari-14 Maret 2013.
Sandy  Nur  Ikfal  Raharjo.  et  al .  Strategi  Peningkatan  Kerja  Sama  Lintas  Batas (Border Crossing Agreement) Indonesia Malaysia. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2017.
Satjipto  Rahardjo.  P emanfaatan  Ilmu-ilmu  Sosial  Bagi  Pengembangan  Ilmu Hukum . Jakarta: Genta Publishing, 2010. Soerjono  Soekanto. Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum .
Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Suryanto Suryokusumo et.al. Konsep Sistem Pertahanan Nonmiliter: Suatu Sistem Pertahanan  Komplemen  Sistem  Pertahanan  Militer  dalam  Pertahanan Rakyat Semesta . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.