## PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA MILITER DALAM  PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

## Agustinus PH
Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) ”AHM-PTHM”
E-mail: agustpeha1120@yahoo.com
Yuliana Yuli W
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jakarta E-mail: yuli080760@yahoo.com

## Abstrak
Pembaharuan hukum pidana militer harus dilihat sebagai bagian dari upaya pembaharuan atau pembangunan  sistem  hukum  nasional,  yang  pada  hakikatnya    merupakan  masalah  besar  yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia untuk memperbaharui atau mengganti hukum produk kolonial. Meski  upaya  untuk  pembaharuan  telah  dilakukan  sejak  lama,      setidaknya  sekitar  tahun  1964 untuk    hukum  pidana  umum    KUHP,    namun  upaya  ini  sesungguhnya  sangat  terlambat. Pembaharuan  hukum  pidana  militer    tidak  hanya  dan  tidak  identik  dengan  pembaharuan KUHPM  saja.  Pembaharuan  hukum  pidana  militer  tentu  lebih  bersifat  komprehensif  dari sekedar mengganti atau memperbaharui KUHPM. Pembaharuan hukum pidana militer  meliputi pembaharuan  dalam  bidang  struktur  hukum (Legal  structur), materi  hukum (legal  substance), dan budaya hukum (Legal culture). Pembaharuan hukum pidana militer harus dilakukan dengan pendekatan global (global approach), dengan memperbaharui seluruh rumusan KUHPM dengan tetap merumuskannya dalam kodifikasi tersendiri  di luar kodifikasi KUHP.
Kata Kunci: Pembaharuan Hukum Pidana Militer

## Abstract
Renewing military criminal law should be seen as part of the efforts to reform and development of  a  national  justice  system,  who  in  truth  is  a  big  problem  faced  by  Indonesian  to  renew  or replacing the colonial law. Even though reform efforts have been one long ago, at least some in 1964 to criminal law general (KUHP), but the effort was too late. Renewing military criminal law is not synonymous with renewing KUHPM reform. Renewing military criminal law is more than just a comprehensive change and renew KUHPM. Renewing military criminal law includes renewal  in  terms  of  the  law  (legal  structure),  matters  of  the  law  (legal  substance),and  legal cultural.  Renewing  military  criminal  law  must  be  done  by  global  conducted  (approach),  to renew the draft still formulate KUHPM with the codification its own codification KUHP on the outside.
Keywords: Renewing military criminal law

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  yang  karena  proses  historisnya  mewarisi  hukum produk  kolonial,  maka  sistem  hukum  pidananya  terbentuk  mengikuti  sistem  hukum kolonial Belanda, setidak-tidaknya untuk legal substance KUHP, yang diwarnai dengan sistem  keluarga hukum Eropa Continental (civil law system). Namun, meskipun sistem hukum  pidana  Indonesia  dapat  dikatakan  lahir  dari  sistem  hukum  yang  sama  dengan sistem hukum pidana Belanda,  ternyata perkembangannya terdapat perbedaan.  Kondisi
Pembaharuan Hukum Pidana Militer  Dalam Pembaharuan Hukum......................         Agustinus PH
kesamaan akar  dan perbedaan dalam perkembangan ini pernah disampaikan  oleh para pakar hukum pada sebuah ceramah   Guru Besar hukum pidana Indonesia dan  Belanda, di Universitas Indonesia beberapa waktu lalu,  dengan mengangkat sebuah thema yang sangat menarik, yaitu: Same root, different development.
Pada perspektif pembaharuan hukum pidana, kondisi tersebut sangat menarik, pertama,  dari  kesamaannya  maka  dapat  dikaji,  misalnya  asas-asas,  norma-norma, kaedah-kaedah hukum mana saja  yang masih dapat dipertahankan dan mana saja  yang sudah  harus  ditinggalkan  dan  diganti.  Kedua,  setelah  sekian  lama  diberlakukan  dalam masyarakat  sejak  jaman Nederlands  Indie sampai  jaman  kemerdekaan    tentu  telah membentuk sistem  hukum tersendiri yang khas dan  berbeda dari induknya. Misalnya, jenis  Pidana  Tutupan    yang  lahir  dan  terbentuk  dari  kebutuhan  bangsa  Indonesia    dan tidak ada padanannya di negara lain, dimana hakim boleh menggantikan pidana penjara dengan  pidana  tutupan  dalam  hal  pelaku  melakukan  tindak  pidana  karena  terdorong oleh maksud yang patut dihormati. 1
Inilah yang oleh Rene David dikatakan, bahwa setiap negara mempunyai sistem hukumnya  sendiri  sebab  setiap    hukum    membentuk  suatu  sistem. 2 Each  law  in  fact, constitutes  a  system:  it  has  a  vocabulary  used  to  express  concepts,  its  rules    are arranged into categories, it has techniques for  expressing ruling and interpreting them, it is  limited to a view  of the social order itself which determines the way in which the law  applied  and  shapes  the  very  function  of  law  in  that  society. (Memang  setiap hukum  membentuk  suatu  sistem:  ia  mempunyai  perbendaharaan  istilah  untuk mengungkapkan konsep-konsep, peraturan-peraturannya disusun ke dalam pengelompokan-pengelompokan,  ia  mempunyai  teknik-teknik  untuk  mengungkapkan kaedah  dan  menafsirkannya,  ia  dibatasi  oleh  pandangan  dari  tertib  itu  sendiri  yang menentukan  bagaimana  hukum  diterapkan  dan  membentuk  fungsi  yang  sesungguhnya dari hukum dalam masyarakat tersebut).
Ketiga,  diberlakukannya  hukum  kolonial  ke  daerah  jajahan  sesungguhnya merupakan  suatu    transplantasi  hukum. 3 Menurut  Soetandyo  Wignjosoebroto,  ketika hukum ditransplantasikan ke masyarakat lain yang berbeda, sehingga hukum itu harus bekerja  di  tengah-tengah  lingkungan  institusional  yang  berbeda,  patut  diduga  akan berbeda pula. 4 Jadi, sekalipun sistem hukum pidana Indonesia lahir dari akar yang sama, tetapi  berkembangnyapun  pasti  akan  berbeda.  Kebijakan  pemerintah  kolonial  dengan menerapkan asas  konkordansi  sistem hukum  dari negara  asal  ke tempat  jajahannya ini sejak awal sudah menimbulkan persoalan tersendiri. Karena, berhadapan dengan sistem hukum  asli  bangsa  Indonesia  yang  bertumpu  pada  sistem  hukum  tidak  tertulis,  hukum
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, Berita RI Tahun II No 24, Pasal 2
2 Rene David, John E.C.Brierly, Major Legal Systems in the World Today , Stevens  & Sons, 2 nd ed., 1978, hlm. 18
3 Robert  B.  Siedman  pernah  melakukan  studi  tentang  transplantasi  hukum  Inggris  ke  daerah- daerah jajahan di Afrika, yang kemudian menyimpulkan adanya “the law of the non-transferability of law
4 Sustandyo  Wignyosubroto, Hukum  dalam  Masyarakat,  Perkembangan  dan  Masalah,  Sebuah Pengantar Kearah Kajian Sosiologi Hukum, Malang: BayuMedia Publishing, 2008, hlm. 107
yang hidup, yang  menurut Terhaar merupakan hukum rakyat yang sebenarnya memiliki kekuatan  dalam  wujud  realitanya  sebagai  pola  perilaku (patern  of  actual  behavior) . 5 Inilah  yang oleh Frederich Karl von Savigny, 6 disebut hukum rakyat (volksrecht) yang eksis  dalam  alam  rohani  kesadaran  rakyat  secara  menyeluruh (volksgeist). Itulah sebabnya,  menurut  pandangan  para  penganut  aliran sociological  jurisprudence yang dipelopori  oleh  Roscoupound,  Eugen  Echrlich,  Benyamin  Cardozo  dll,  yang  pada umumnya mempunyai pandangan yang sama, bahwa suatu sistem hukum   yang   baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. 7
Paralel sama dengan kelahiran dan perkembangan hukum pidana umum, dalam sistem  hukum  pidana  militer  pun  nampaknya    tidak  berbeda.    Hukum  pidana    militer yang  kini  berlaku  di  Indonesia  adalah  warisan  dan  sekaligus  lahir  dari  akar  sistem hukum  pidana  militer  di  negeri  Belanda  yang  diberlakukan  di  Indonesia,  berasal  dari Wetboek  van  Militair  Strafrech .  Hanya  saja  dalam  perkembangannya  hukum  pidana militer  tidak  banyak  mengalami  perubahan,  karena  ada    pedoman  yang  diatur  pada Indische  Staats  regeling  art 132: “De  Militaire  Strafrechtspleging  berust  op Ordonanties, zoeveel mogelijk overeenkomende met de in Nederland bestaande wetten” (Pelaksanaan  Hukum  Pidana  Militer  dicantumkan  dalam  ordonansi-ordonansi  yang sejauh  mungkin  bersesuaian  dengan  undang-undang  yang  ada  di  Negeri  Belanda). 8 Sehingga  sedikit  berbeda  dengan  perkembangan    hukum  pidana  umum  (KUHP)  yang telah  mengalami  berbagai  perubahan, dalam  KUHPM  relatif  tidak  mengalami  banyak perubahan dan penyimpangan. Kemungkinan penyimpangan itu hanya diadakan dalam hal-hal: 1) Jika adanya kondisi khusus di Indonesia yang menghendaki (penyimpangan) demikian itu (Specifieke  Indische toetstanden daartoe noopten); 2) Jika dalam praktek menunjukkan  adanya  kebutuhan  yang  sangat  untuk    mengadakan    perubahan  atau penambahan (in  de  praktijk  de  noodzakelijkheid  van  wijziging  of  aanvulling  had aangetoond), dan 3) Untuk memperjelas sesuatu pasal (verduidelijking van enig artikel gewenst bleek). 9 Barang kali karena   alasan   inilah,   sehingga  KUHPM   tidak  banyak mengalami  perubahan   atau  enyimpangan-penyimpangan dari Wetboek van Militair Strafrecht .   Namun, kedepan, nampaknya sistem hukum pidana militer Indonesia akan mengalami pembaharuan sekaligus perubahan yang  mendasar.
5 Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia , Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994, hlm. 135
6 Esmi Warasih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi , Semarang: Suryandaru Utama, 2005, hlm. 103
7 Yesmil  Anwar  &  Adang, Pembaruan  Hukum  Pidana  Reformasi  Hukum  Pidana ,  Jakarta: Grasindo, 2008, hlm. xii
8 SR Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia , Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem, 1985, hlm. 12
9 SR Sianturi, Hukum Pidana … op.cit., hlm. 13

## 206
Pembaharuan Hukum Pidana Militer  Dalam Pembaharuan Hukum......................         Agustinus PH

## A. PEMBAHASAN

## 1. Alasan Pembaharuan
Pembaharuan      hukum      pidana    militer    harus      dilihat      sebagai    bagian  dari upaya  pembaharuan  atau  pembangunan  sistem  hukum  nasional,  yang  pada  hakikatnya merupakan  masalah  besar  yang  dihadapi  oleh  Bangsa  Indonesia  untuk  memperbaharui atau  mengganti  hukum  produk  kolonial.  Meski  upaya  untuk  pembaharuan  telah dilakukan  sejak  lama,  setidaknya  sekitar  tahun  1964  untuk  hukum  pidana  umum KUHP, namun upaya ini sesungguhnya sangat terlambat.
Menurut  Barda  Nawawi  Arief,  sungguh  merupakan  suatu  rintihan  yang memprihatinkan  apabila  pada  tahun  1964  penyusun  Konsep  pertama  KUHP  Baru menyatakan, bahwa dengan diberlakukannya KUHP (WvS) Hindia Belanda berdasarkan UU No 1 th 1946, maka “pada hakikatnya asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan  hukum  pidana  masih    tetap  dilandaskan  pada  ilmu  hukum  pidana  dan  praktek hukum pidana kolonial;  dan  karena pengujiannya sangat lambat, asas-asas dan dasar- dasar  tata  hukum  pidana    dan  hukum  pidana  colonial  itu  masih  tetap  bertahan  dengan selimut  dan  wajah  Indonesia.” 10 Keadaan  ini  juga  berlaku  dalam  asas-asas  dan  dasar- dasar tata hukum pidana militer.
Sebenarnya  pembaharuan  hukum  pidana  militer    tidak  hanya  dan  tidak  identik dengan  pembaharuan  KUHPM  saja.  Pembaharuan  hukum  pidana  militer  tentu  lebih bersifat  komprehensif  dari  sekedar  mengganti  atau  memperbaharui  KUHPM. Pembaharuan  hukum  pidana  militer    meliputi  pembaharuan  dalam  bidang  struktur hukum (legal  structur), materi  hukum (legal  substance), dan  budaya  hukum (legal culture). 11
Menurut  Prof.  Muladi, 12 ada  tiga  pendekatan  yang  dapat  dilakukan  dalam pembaharuan  hukum  pidana,  yaitu:  1)  Pendekatan  global (global    approach), yang mengatur  secara  tersendiri  materi  di  luar  kodifikasi  yang  ada,  dengan  kemungkinan terjadinya  banyak  penyimpangan.  Ada  yang  menyebut  sebagai  pendekatan  universal, total atau menyeluruh yaitu melakukan pembaharuan dengan mengganti total kodifikasi; 2) Pendekatan evolusioner (evolusionary approach), dengan cara menyempurnakan atau menambahkan    pasal-pasal    tertentu    dalam    Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (dalam  konteks  ini  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  Militer)  yang  ada;  3)
10 Barda  Nawawi  Arief, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam Penanggulangan Kejahatan , Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2007, hlm. 27
11 Barda  Nawawi  Arief,  mengemukakan,  bahwa  tidak  ada  artinya  hukum  pidana  (KUHP) diganti/diperbaharui,  apabila  tidak  dipersiapkan  atau  tidak  disertai    dengan  perubahan  ilmu  hukum pidananya. Dengan kata lain, criminal law reform atau legal substance reform harus disertai pula dengan pembaharuan ilmu pengetahuan tentang hukum pidananya (legal/criminal science reform). Bahkan harus disertai  pula  dengan  pembaharuan  budaya  hukum  masyarakat (legal  culture  reform) dan  pembaharuan struktur  atau  perangkat  hukumnya (Legal  structure  reform). (Barda  Nawawi  Arief, Beberapa  Aspek Kebijakan Penegakan dan Pembangunan Hukum Pidana , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 133).
12 Muladi, Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana , Semarang: BP Undip, 1997, hlm. 192
Pendekatan kompromis (compromise approach) dengan menambahkan suatu Bab baru dalam kodifikasi yang ada.
Membandingkan dengan rencana pembaharuan KUHP yang telah disusun dalam konsep RUU KUHP, maka pembaharuan KUHPM, tentu  tidak dapat  hanya  dilakukan dengan pendekatan evolusioner, dengan cara menambahkan pasal-pasal dalam KUHPM yang  sudah  ada.  Pendekatan  ini,  tidak  akan  dapat  menampung  berbagai  perubahan mendasar  yang  ada,  utamanya  jika  dihadapkan  dengan  Aturan  Umum  Hukum  Pidana yang  sudah    disusun  dalam  RUU  KUHP,  dimana  Aturan  Umum  Hukum  Pidana    ini harus    dipedomani  pula  oleh  KUHPM.  Sebagaimana  telah  dipahami  oleh  masyarakat luas,  mengingat  RUU  KUHP  telah  beberapa  kali  disosialisasikan,  dimana  didalamnya telah banyak terjadi pembaharuan baik pada asas-asas umum yang diatur di dalam Buku Aturan  Umum  maupun  pada  rumusan  delik-deliknya.  Maka,  pembaharuan  KUHPM harus menyesuaikan dan mengikuti apa yang telah dirumuskan di dalam Aturan Umum RUU  KUHP.  Dengan  demikian  tentu  tidak  cukup  memperbaharui  KUHPM  hanya dengan  pendekatan  evolusioner,  mengingat  banyak  persoalan  yang  harus  diperbaharui menyesuaikan dengan konsep perubahan RUU KUHP.
Untuk  jangka  pendek,  dan  untuk  pertimbangan  mendesak,  pendekatan evolusioner  ini  memang  dapat  ditempuh,  yaitu  dengan  mencabut  pasal  tertentu  yang dirasakan  perlu  dan  mendesak  untuk  diperbaharui,  lalu  menyisipkan    pasal  baru    ke dalam  KUHPM    dengan    undang-undang.  Pendekatan  semacam  ini  sering  ditempuh dalam  pembaharuan  KUHP  secara  parsial. 13 Namun    untuk    jangka    panjang,  terlebih dalam  era  pembaharuan  hukum  dewasa  ini,  pendekatan  evolusioner  sebaiknya  tidak ditempuh.
Pendekatan  kompromis  pun  tidak  dapat  ditempuh,  karena  pembaharuan  secara kompromis  masih  akan  sangat  terbatas.  Apabila  pembaharuan  KUHPM  hanya  bersifat kompromis  dengan  merubah/menambahkan    satu  Bab  tertentu,  maka  dalam  jangka panjang  akan  menimbulkan  persoalan,  karena  pada  akhirnya  ketika  RUU  KUHP diundangkan, maka harus dilakukan perubahan secara keseluruhan.
Maka, pembaharuan hukum pidana militer harus dilakukan dengan pendekatan global (global  approach), dengan  memperbaharui  seluruh  rumusan  KUHPM  dengan tetap  merumuskannya  dalam  kodifikasi  tersendiri  di  luar  kodifikasi  KUHP.    Perlunya
13 Secara  parsial  KUHP  pernah  dilakukan  perubahan  dengan  UU  No.  1  Tahun  1946  (merubah nama WvSNI menjadi WvS /KUHP,  perubahan  berlakunya  Pasal  dan  kriminalisasi  delik  pemalsuan  uang dan  kabar  bohong,  UU  No  20 Tahun  1946  (menambah  jenis  pidana  pokok  berupa  pidana  tutupan),  UU No  8  Tahun  1951  (menambah  kejahatan  praktik  dokter),  UU  No  73  Tahun  1958  (Perubahan  kejahatan terhadap bendera RI), UU No 1 Tahun 1960 (Perubahan Pasal 359, 360 dan 188), UU No 16 Prp Th1960 (merubah Vijf  en  twintig  gulden dalam  beberapa  pasal  menjadi  Rp  250),  UU  No  18  Prp  Th  1960 (Hukuman  denda  dibaca  dalam  mata  uang  rupiah  dan  dilipatkan  limabelas  kali),  UU  No  1  Tahun  1965 (Penodaan  agama)  UU  No  7  Tahun  1974  Memperberat  ancaman  pidana  bagi  perjudian  dan memasukkannya  menjadi  jenis  kejahatan,  UU  No  4  Tahun  1976  Memperluas  ketentuan  hukum  pidana dan menambah kejahatan penerbangan. UU No 27 Tahun 1999 menambah kejahatan terhadap keamanan Negara Pasal 107 a-f.
Pembaharuan Hukum Pidana Militer  Dalam Pembaharuan Hukum......................         Agustinus PH
pembaharuan hukum pidana secara menyeluruh, pernah diingatkan oleh beberapa tokoh hukum  pidana  seperti  Prof  Oemar  Senoadji,  Prof  Sudarto,  Prof  Ruslan  Saleh  dll  pada Tahun 1963 di Semarang: “betapa pentingnya membangun hukum pidana nasional yang tidak bersifat ad hoc, tambal sulam seperti kain perca (lappedekken) , melainkan bersifat sistemik (purposive behavior, wholism, interrelatedness, openness, value transformation, and control mechanism), atas dasar ide nasional dan pandangan, sikap, persepsi,  filosofi, dan nilai-nilai  budaya (kultur)  bangsa  Indonesia  yang terkait dengan asas-asas hukum pidana, tentu saja tanpa menyampingkan perkembangan hukum pidana yang bersifat universal.” 14
Meskipun  tidak  persis  sama,  alasan  pembaharuan  KUHPM  sesungguhnya  juga sejalan  dengan  pembaharuan  KUHP.  Selain  kondisi-kondisi  yang  telah  terpaparkan dimuka,  setidaknya  terdapat  alasan  politik,  sosiologis  dan  praktis,  mengapa  perlu diperbaharui hukum pidana,  sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto: 15
Dari  segi  politik,  wajar  Bangsa  Indonesia  yang  sudah  merdeka    mempunyai KUHP   sendiri  karena   hal  itu   adalah  merupakan  simbol  (lambang) dari kebanggaan sebagai bangsa yang telah merdeka. Alasan praktis, adalah dari segi penerapan  hukum,  jika  mendasari  pada  hukum  warisan  kolonial,  dimana    teks resmi  KUHP  adalah  berbahasa  Belanda  maka  sehubungan  dengan  itu,  tidaklah cocok  dengan  Bahasa  Indonesia  yang  sudah  mendarah  daging  dari  Bangsa Indonesia. Secara sosiologis, KUHP (WvS) tidak mencerminkan nilai-nilai yang hidup  dalam  masyarakat  Indonesia.  Ini  tentunya  bertentangan  dengan  masalah kebudayaan,  disisi  lain  KUHP  Belanda  berdasarkan  sistem  kapitalisme,  dan liberal.  Sementara  Bangsa  Indonesia  berdasarkan  kebersamaan,  kekeluargaan. Maka, dari sinilah sudah tidak cocok bahwa KUHP diterapkan di negara kita.
Melengkapi  itu  semua,  yang    perlu  mendapat  perhatian,    bahwa  pembaharuan hukum pidana militer ini harus lebih menggali  nilai-nilai keprajuritan yang berlaku dan dipelihara  dalam  kehidupan  masyarakat  militer  Indonesia.  Asas-asas  hukum  dalam KUHPM  yang  hendak  diperbaharui  haruslah  merupakan  kristalisasi  kehidupan masyarakat  militer  yang  bersifat  nasional  Indonesia  dengan  jati  diri  Tentara  Nasional Indonesia yang diamanatkan dalam undang-undang, sebagai:
(1)Tentara  Rakyat,  yaitu  tentara  yang  anggotanya  berasal  dari  warga  negara Indoesia.
(2)Tentara  pejuang,  yaitu  tentara  yang  berjuang  menegakkan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  dan  tidak  mengenal  menyerah  dalam  melaksanakan  dan menyelesaikan tugasnya.
14 Muladi,  “Pembaharuan  Hukum  Pidana  Materiil  Indonesia”  Makalah  pada    Kongres  Asosiasi Pengajar  Hukum  Pidana  dan  Kriminologi  (Aspehupiki)  dan  Seminar  “Pengaruh  Globalisasi  Terhadap Hukum  Pidana  dan  Kriminologi  Menghadapi  Kejahatan  Transnasional,”  Bandung  16-18  Maret  2008, hlm. 1
15 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana , Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 66
(3)Tentara  Nasional,  yaitu  tentara  kebangsaan  Indonesia  yang  bertugas    demi kepentingan  negara  dan  diatas  kepentingan  daerah,  suku,  ras,  dan  golongan agama, dan
(4)Tentara  profesional,  yaitu  tentara  yang  terlatih,  terdidik,  diperlengkapi  secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijkan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil,  hak  asasi  manusia,  ketentuan  hukum  nasional,  dan  hukum  internasional yang telah diratifikasi. 16
Selain  itu,  yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah,  mendalami  kembali  hakikat delik-delik  yang  khas  militer,  misalnya  mengapa  hirarchi  militer  harus  dipelihara  dan ditegakkan  bahkan  dengan  kriminalisasi  delik in-sub-ordinasi, mengapa  kepatuhan terhadap perintah kedinasan dan kepatuhan terhadap peraturan kedinasan sangat penting meski kelihatan kecil dan remeh, sehingga dirumuskan sebagai delik, mengapa mangkir satu  hari  saja  merupakan  kejahatan  yang  diancam  pidana,  mengapa  jiwa  korsa,  setia kawan, setia pada atasan, satuan, bangsa dan negara harus terus dipupuk. Kesemuanya haruslah  diorientasikan  untuk  kepentingan  pertahanan  Negara  Republik  Indonesia, sebagaimana  telah  ditegaskan  dalam  Undang-undang  Nomor  34  Tahun  2004  bahwa hukum militer dibina dan dikembangkan untuk kepentingan pertahanan negara.   Maka, layak untuk disimak pendapat Eugen Erhlich (1862-1922) dalam bukunya Grundlegung Der Soziologic Des Rechst ,  bahwa pusat gaya tarik perkembangan hukum tidak terletak pada  perundang-undangan,  tidak  pada  ilmu  hukum,  juga  tidak  pada  putusan  hakim tetapi di dalam masyarakat itu sendiri.

## 2. Bertolak dari permasalahan pokok hukum pidana.
Herbert  L  Packer, 17 dalam  bukunya The  Limits  of  the  Criminal  Sanction , menyatakan  bahwa  hukum  pidana  yang  rasional  didasarkan  pada  tiga  konsep,  yaitu: Kejahatan,  kesalahan  dan  pidana (the  rationale  of  the  criminal  laws  uses  on three concepts:  offence,  guilt  and  punishment). Ketiga  konsep  tersebut  melambangkan  tiga problem dasar dari hukum  pidana substansi,  yaitu:  1) Perbuatan  yang bagaimana  yang ditentukan  sebagai  tindak  pidana;  2)  Pembatasan  atau  ukuran-ukuran  apa  yang  harus dibuat  sebelum    seseorang   dinyatakan  melakukan tindak pidana; 3) Apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang yang dinyatakan  melakukan tindak pidana.
Menurut Sudarto, ketiga masalah pokok tersebut dirumuskan sebagai perbuatan yang  dilarang,    orang  yang  melakukan  perbuatan  yang  dilarang,  dan  pidana  yang
16 Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  127,  Undang-Undang  Nomor    34 Tahun 2004 tentang  Tentara Nasional Indonesia, Pasal 2.
17 Herbert  L.Packer, The  Limits  of  the  Criminal  Sanction ,  Stanford,  California:  Stanford University Press, 1968, hlm. 17

## 210
Pembaharuan Hukum Pidana Militer  Dalam Pembaharuan Hukum......................         Agustinus PH
diancamkan  terhadap  pelanggaran  larangan  tersebut. 18 Ketiga  hal  tersebut disederhanakan oleh  Barda Nawawi  Arief, bahwa tiga materi/substansi/masalah pokok dalam  hukum  pidana,  yaitu:  1)  Masalah  tindak  pidana;  2)  Masalah  kesalahan  atau pertanggungjawaban pidana, dan; 3) Masalah Pidana dan pemidanaan. 19
Dengan  pendekatan  permasalahan      hukum  pidana  sebagaimana  dikemukakan oleh  Packer,  maka  pembaharuan  hukum  pidana  militer,  harus  dapat  menyentuh pembaharuan pada tiga aspek persoalan pokok hukum pidana tersebut.

## a. Masalah Tindak Pidana Militer
Masalah  tindak  pidana  militer  berarti  memperbaharui    dasar  patut  dipidananya suatu  tindakan  yang  dilakukan  oleh  militer.  Hal  ini  berkaitan  erat  dengan  masalah landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan. Dalam  masalah  pengaturan  tindak  pidana  jika  melihat  pada  konsep  RUU  KUHP berorientasi  pada  masalah  sumber  hukum  yang  didasarkan  pada  asas  legalitas  formal (berdasarkan undang-undang) yang menjadi landasan utama, juga didasarkan pada asas legalitas materiil dengan memberi tempat kepada hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum tidak tertulis.
Perlu ada batasan pengertian tindak pidana militer. Batasan tindak pidana militer secara  normatif    tidak  dirumuskan  dalam  KUHPM.  Cakupan  pengertian  menurut doktrin  hukum  pidana  militer  dikemukakan  oleh  SR  Sianturi,  bahwa  tindak  pidana militer  yang  pada  umumnya  terdapat  dalam  KUHPM  dapat  dibagi  dua  bagian,  yaitu: tindak pidana militer murni ( zuiver militaire delict )  dan tindak pidana militer campuran ( gemengde militaire delict ): 20
Tindak  pidana  militer  murni,  adalah  tindakan-tindakan  terlarang/yang diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya    yang  bersifat  khusus  atau  karena  suatu  kepentingan  militer  menghendaki tindakan  tersebut  ditentukan  sebagai  tindak  pidana.  Tindak  pidana  militer  campuran, adalah  tindakan-tindakan    terlarang  atau  diharuskan    yang  pada  pokoknya  sudah ditentukan    dalam  perundang-undangan  lain,  akan  tetapi  diatur  lagi  dalam  KUHPM karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat.
Jadi, merujuk pada batasan pengertian menurut SR Sianturi ini, pada hakikatnya tindak pidana militer adalah tindak pidana yang diatur di dalam KUHPM, yang sebagian adalah murni, khas dan bersifat khusus militer, dan sebagian lagi  “diambil” dari tindak pidana  umum  kemudian  ditambah  “unsur  khusus”  dan  dirumuskan  kembali  sebagai tindak  pidana  militer  di  dalam  KUHPM.  Batasan  pengertian  menurut  SR  Sianturi  ini
18 Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat , Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 62.
19 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Adita Bhakti, 1996, hlm. 87
20 SR Sianturi, Hukum Pidana … op.cit., hlm. 19
belum  menyentuh  bentuk  tindak  pidana  umum  (diluar  KUHPM)  yang  berlaku  atau dapat  diterapkan  bagi  subyek  Militer  yang  ditunjuk  oleh  Pasal  2  KUHPM,  yang rumusannya sebagai berikut:
“Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam Kitab Undang-undang ini, yang  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  tunduk  pada  kekuasaan  badan-badan Peradilan  Militer,  diterapkan  hukum  pidana  umum,  kecuali  ada  penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.”
Melalui  Pasal  2  KUHPM  ini,  secara  tidak  langsung  telah  mengkualifikasikan tindak  pidana  yang  tidak  diatur  di  dalam  KUHPM  sebagai  tindak  pidana  militer. Pandangan yang sangat luas ini, bahwa semua tindak pidana umum yang dilakukan oleh militer  juga  merupakan  tindak  pidana  militer,  dapat  menimbulkan  kerancuan  dalam pembatasan  tindak  pidana  militer.  Lebih-lebih  jika  ke  depan  dihadapkan  dengan  salah satu  kompetensi  Peradilan  Militer  mendasari  pada  Pasal  25  ayat  (4)  Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Peradilan Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana  militer  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.” 21 Tindak pidana  mana  yang  dimaksud  dengan  tindak  pidana  militer.  Oleh  sebab  itu,  perlu  ada rumusan batasan pengertia tindak pidana militer  dalam  Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.
Berkaitan  dengan  tindak  pidana  militer,  M.Fajrul  Falaakh  berpendapat  bahwa “definisi  tindak  pidana  militer  perlu  diperjelas  dengan  ukuran-ukuran  baru  yang  lebih adil,  misalnya  bukan  hanya  berdasarkan  status  (yang  dapat  diperluas  kepada  “mereka yang dipersamakan dengan militer”) melainkan juga memperhatikan locus delicti ,  dan tempos delicti . Bahkan pertimbangan-pertimbangan fungsional juga dapat dimasukkan, misalnya pembedaan antara pelaku yang on active duty dengan off duty . 22
Pembaharuan  hukum  pidana  militer,  sudah  barang  tentu  yang  paling  utama adalah  memperbaharui  Aturan  Umum  Buku  I,  dan  merumuskan  kembali  perbuatan- perbuatan  atau  tindakan-tindakan  yang  akan  dikualifikasikan  sebagai  tindak  pidana militer.  Terdapat  beberapa  permasalahan  yang  dapat  dikaji  yang  berkaitan  dengan masalah tindak pidana militer. Pertama , apakah rumusan tindak pidana  yang telah ada dalam  rumusan  KUHPM  yang  sekarang  berlaku  masih  relevan  dengan  kehidupan militer saat ini. Kedua , ketika merumuskan tindak pidana militer,  perlu mengakomodasi berbagai  aspek,  sebab  pembaharuan  KUHPM  seyogyanya  tidak  hanya  sekedar mengemban  misi  merubah  dan  mengganti  KUHPM  warisan  pemerintah  kolonial,
21 Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  157,  Undang-undang  Nomor    48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
22 M.Fajrul Falaakh, “Reformasi Ketatanegaraan, Separasi TNI-Polri dan Rekonstruksi Peradilan Militer,” Background Paper untuk Review UU Peradilan Militer 1997, Jakarta Hotel Crown Plaza, 8-10 September 2002, hlm. 3
Pembaharuan Hukum Pidana Militer  Dalam Pembaharuan Hukum......................         Agustinus PH
tetapi    juga  harus  membawa  misi  yang  lebih  luas  sebagaimana  yang  dilakukan  dalam pembaharuan KUHP.
Dalam  hal  ini  Muladi, 23 mengemukakan    bahwa  dalam  perkembangannya, makna  pembaharuan  KUHP  Nasional  tidak  lagi  hanya  mengandung  misi dekolonisasi dalam kerangka rekodifikasi total, namun juga akibat perkembangan sosial yang terjadi, baik  di  dalam  maupun  di  luar  negeri  yang  berpengaruh  pula  pada  standard,  nilai  dan norma-norma hukum pidana. Pembaharuan KUHP terkait pula beberapa misi yang lebih luas yaitu misi demokratisasi hukum pidana yang ingin menjaga moralitas institusional, moralitas  sosial,  dan  moralitas  sipil  (antara  lain  dengan  masuknya  tindak  pidana terhadap HAM dan hapusnya karakter tindak pidana formil penaburan permusuhan dan kebencian- haatzai  artikelen -  yang  digantikan  dengan  tindak  pidana  penghinaan  yang bersifat delik materiil).
Persoalan HAM menempatkan makna kriminalisasi sebagai limitasi dan restriksi terhadap  HAM  yang  disebut    tanggung  jawab  asasi  manusia (human  responsibility). Selain  itu,  juga  terkandung  misi  konsolidasi  hukum  pidana,  untuk  menjadikan  hukum pidana positip lebih kompak, integral, solid dalam kendali asas-asas hukum pidana yang sama.  Misi  selanjutnya  yang  tidak  dapat  diabaikan  adalah    harmonisasi  hukum  pidana terhadap perkembangan hukum pidana di tingkat internasional.

## b. Masalah Pertanggungjawaban pidana
Telah  sejak  lama  terjadi  perdebatan,  setidaknya  dalam  tataran  doktrin  hukum pidana, yang menyangkut konsep tindak pidana, yaitu    aliran monoisme di satu pihak dan  aliran  dualisme  di  lain  pihak.  Namun,  jika    memperhatikan    perkembangannya, setidak-tidaknya yang telah diikuti oleh konsep RUU KUHP, sifat hakikat tindak pidana bertumpu  pada  konsep  dualisme,  dimana  ada  pemisahan  secara  tegas  antara  tindak pidana  dan  pertanggungjawaban  pidana,  sebagaimana  telah  dirumuskan  dalam  Bab  II RUU KUHP dengan judul Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.
(1) Tindak  pidana  ialah,    perbuatan  melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu  yang oleh  peraturan  perundang-undangan  dinyatakan  sebagai  perbuatan  yang dilarang dan diancam dengan pidana.
(2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang, dan diancam  pidana  oleh  peraturan  perundang-undangan,  harus  juga  bersifat melawan  hukum  atau  bertentangan  dengan  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat.
(3) Setiap  tindak  pidana  selalu  dipandang  bersifat  melawan  hukum,  kecuali  ada alasan pembenar. 24
Sedangkan hakikat  pertanggungjawaban pidana  sebagai  bagian tersendiri  yang terpisah  dari  tindak  pidana,  ditegaskan  dengan  rumusan,  sbb:  ”Pertanggungjawaban
23 Muladi, “Pembaharuan ... op.cit., hlm. 3
24 RUU  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 11.
pidana ialah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif  kepada  seseorang  yang  memenuhi  syarat  untuk  dapat  dijatuhi  pidana  karena perbuatan itu.” 25 Oleh sebab itu, dirumuskanlah secara tegas prinsip tiada pidana tanpa kesalahan dalam RUU KUHP:
(1) Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan.
(2) Kesalahan  terdiri  dari  kemampuan  bertanggung  jawab,  kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf. 26
Dipisahkannya  secara  tegas    antara  tindak  pidana  dan  pertanggungjawaban pidana,  menurut  Barda  Nawawi  Arief,  disamping    merupakan  refleksi  dari  pandangan dualistis, juga sebagai refleksi dari ide keseimbangan antara perbuatan ( daad/actus reus , sebagai  faktor  obyektif),  dan  orang  ( dader atau mens  rea/guilty  mind ),  sebagai  faktor subyektif.    Jadi,  tidak  berorientasi  semata-mata  pada  pandangan  mengenai    hukum pidana  yang  menitikberatkan    pada  perbuatan  atau  akibatnya (daadstrafrecht/Tat- strafrecht atau Erfolgstrafrecht) yang  merupakan  pengaruh    dari    aliran    klasik,  tetapi juga berorientasi/ berpijak pada orang    atau kesalahan    orang       yang       melakukan tindak pidana (Daderstrafrecht /Schuldstrafrecht). 27
Konsep  dualisme  ini,  juga  perlu  dirumuskan  dalam  KUHPM  sebagai  aturan umum.  Kaitan  dengan  itu,  perlu  dipertimbangkan  untuk  memasukkan  sistem pertanggungjawaban  komando  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  yang  menyimpang dari asas culpabilitas dan pertanggungjawaban pidana dengan berpedoman pada konsep diteruskannya  celaan  yang  obyektif  yang  ada  pada  tindak  pidana  dan  secara  subyektif kepada  seseorang  (yang  melakukan  tindak  pidana).  Prinsip  pertanggungjawaban komando dapat dimasukkan sebagai bentuk penyimpangan terhadap pertanggungjawaban  pidana  pada  umumnya,  tetapi  hanya  berlaku  khusus,  apabila nantinya  KUHPM  akan  memasukkan  delik-delik  yang  diambil  dari  bentuk-bentuk kejahatan perang, sebagaimana kejahatan perang juga telah dimasukkan ke dalam RUU KUHP.

## c. Masalah  Pidana dan Pemidanaan
Bertolak  dari  pemikiran,  bahwa  menurut  Barda  Nawawi  Arief,  pidana  pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Maka, sebagaimana di dalam RUU  KUHP  telah  merumuskan  tujuan  pemidanaan,  hukum  pidana  militer  perlu  juga merumuskan  tentang  tujuan  pemidanaan.  Jika  pada  hukum  pidana  umum,  tujuan pemidanaan  bertolak  dari  keseimbangan  dua  sasaran  pokok,  yaitu  perlindungan
25 Ibid ., Pasal 36.
26 Ibid ., Pasal 37. 27 Barda  Nawawi  Arief,  ”Perkembangan  Sistem  Pemidanaan  di  Indonesia”  Makalah  Bahan Pentaran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi keXI Tahun 2005, Surabaya: FH Ubaya-Aspehupiki, Hotel Hyat, 13-16 Maret 2005, hlm. 25

## 214
Pembaharuan Hukum Pidana Militer  Dalam Pembaharuan Hukum......................         Agustinus PH
masyarakat  dan  perlindungan/pembinaan  individu  pelaku  tindak  pidana. 28 Sedangkan pemidanaan  bagi  militer,  pada  dasarnya  lebih  merupakan  suatu  tindakan  pendidikan atau  pembinaan  dari  pada  penjeraan  atau  pembalasan. 29 Tujuan  pendidikan  dan pembinaan  ini  harus  lebih  menonjol  dibandingkan  dengan  tujuan  pemidanaan perlindungan  dan  penjeraan,  khususnya  untuk  militer    yang    tidak    dijatuhi    pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.
Tujuan  pemidanaan  perlu  dirumuskan  tersendiri  di  dalam  KUHPM,  hal  ini penting  untuk  memberikan  arah  dan  pedoman  bagi  Hakim  Militer  dalam  penjatuhan pidana.  Pada RUU KUHP telah dirumuskan tujuan pemidanaan:
(1) Pemidanaan bertujuan:
a. Mencegah  dilakukannya  tindak  pidana  dengan  menegakkan  norma  hukum demi pengayoman masyarakat.
b. Memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan  pembinaan  sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
c. Menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidqana,  memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana; dan
e. Memaafkan terpidana.
(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.
Dengan  mempertimbangkan  bahwa  hakim  militer  diberikan  kewenangan  untuk menjatuhkan  pidana  tambahan  pemecatan,    dan  tempat  menjalani  pidana  di  Lembaga Pemasayarakatn  Militer  hanya  diperuntukkan  bagi  terpidana  yang  tidak  dipecat, sebagaimana  diatur  pada  Pasal  10  KUHPM, maka  tujuan  pemidanaan  bagi  militer, khususnya  yang  tidak  dijatuhi  pidana  tambahan  pemecatan,    sudah  pasti  berbeda dengan terpidana militer yang  dipecat.  Secara umum dan khusus bagi terpidana militer yang dipecat, maka tujuan pemidanaan dapat mengacu pada tujuan pemidanaan umum pada  KUHP.  Tetapi  untuk  terpidana  militer  yang  tidak  dipecat,  harus  diarahkan  pada pembinan  aspek  mental  kepribadian    untuk  membentuk  kembali  insan  Prajurit  yang bersapta  marga  dan  menghayati  sumpah  prajurit  dan  meningkatkan  ketrampilan  dasar keprajuritan.

## B. SIMPULAN
Pembaharuan  hukum  pidana  militer  harus  dimaknai  sebagai  bagian  dari  upaya pembaharuan  atau  pembangunan  sistem  hukum  nasional.  Pembaharuan  hukum  pidana militer  harus  lebih  bersifat  komprehensif  dari  sekedar  mengganti  atau  memperbaharui KUHPM.  Pembaharuan  hukum  pidana  militer    meliputi  pembaharuan  dalam  bidang struktur  hukum (Legal  structur), materi  hukum (legal  substance), dan  budaya  hukum
28 Barda Nawawi Arief, ”Perkembangan... op.cit. , hlm. 98
29 SR Sianturi, Hukum Pidana … op.cit., hlm. 69
(Legal culture). Pembaharuan hukum pidana militer harus dilakukan dengan pendekatan global (global  approach), dengan  memperbaharui  seluruh  rumusan  KUHPM  dengan tetap  merumuskannya  dalam  kodifikasi  tersendiri  di  luar  kodifikasi  KUHP. Pembaharuan  hukum  pidana  militer  harus  dapat  menyentuh  pada  tiga  aspek  persoalan pokok  hukum  pidana  tersebut.  Dari  sisi  materi  hukum  ( legal  substance ),  terdapat  tiga materi  pokok  yang  harus  dilakukan  pembaharuan,  yaitu  1)  masalah  tindak  pidana militer,  yang  berarti  memperbaharui    dasar  patut  dipidananya  suatu  tindakan  yang dilakukan oleh militer, 2) masalah pertanggungjawaban pidana,  dan 3) masalah pidana dan pemidanaan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Jurnal
Arief, Barda Nawawi. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bhakti
_______.  1998. Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan  Pembangunan  Hukum Pidana , Bandung: Citra Aditya Bakti
_______.  2007. Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam Penanggulangan Kejahatan , Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
_______.  2005.  ”Perkembangan  Sistem  Pemidanaan  di  Indonesia”  Makalah  Bahan Pentaran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi keXI Tahun 2005, Surabaya: FH Ubaya-Aspehupiki, Hotel Hyat, 13-16 Maret 2005.
Anwar, Yesmil & Adang. 2008. Pembaruan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana ,
Jakarta: Grasindo
David,  Rene.  John  E.C.Brierly.  1978. Major  Legal  Systems  in  The  World  Today , Stevens & Sons, 2 nd ed.
Falaakh,  M.Fajrul.  “Reformasi  Ketatanegaraan,  Separasi  TNI-Polri  dan  Rekonstruksi Peradilan Militer,” Background Paper untuk Review UU Peradilan Militer 1997, Jakarta Hotel Crown Plaza, 8-10 September 2002.
Muladi. 1997. Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana , Semarang: BP Undip
_______.  2008.  “Pembaharuan  Hukum  Pidana  Materiil  Indonesia”  Makalah  pada Kongres  Aspehupiki  dan  Seminar  “Pengaruh  Globalisasi  Terhadap  Hukum Pidana dan Kriminologi Menghadapi Kejahatan Transnasional,” Bandung 16-18 Maret 2008.
Pembaharuan Hukum Pidana Militer  Dalam Pembaharuan Hukum......................         Agustinus PH
Packer, Herbert  L. The  Limits  of the Criminal  Sanction . Stanford, California: Stanford University Press, 1968.
Sianturi, SR.  1985. Hukum  Pidana  Militer  di  Indonesia .  Jakarta:  Alumni  Ahaem Petehaem
Sudarto. 1983. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat , Bandung: Sinar Baru
Warasih, Esmi. 2005. Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis , Semarang: Suryandaru Utama
Wignjosoebroto,  Soetandyo.  1994. Dari  Hukum  Kolonial  ke  Hukum  Nasional, Dinamika  Sosial  Politik  dalam  Perkembangan  Hukum  di  Indonesia .  Jakarta: RajaGrafindo Persada
______.  2008. Hukum  dalam  Masyarakat,  Perkembangan  dan  Masalah,  sebuah pengantar kearah kajian sosiologi hukum . Malang: BayuMedia Publishing