Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020

## KEDUDUKAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA UNTUK MEMBERIKAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM DALAM KEGIATAN INVESTASI
Oleh:

## Stephen Michael Radix
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Surabaya stephenmichael.radix@gmail.com
Abstrak  – Perkembangan  kegiatan  ekonomi  dan  bisnis,  maka  tidak  mungkin  terhindar  dari terjadinya sengketa (dispute) antar pihak yang terlibat didalamnya. Adanya sengketa ini dapat berimbas  pada  pembangunan  ekonomi  yang  tidak  efisien,  penurunan  produktivitas, kemandulan  dunia  bisnis,  dan  biaya  produksi  yang  meningkat.  Peluang  investasi  oleh  para pelaku bisnis akan menjadi lebih besar jika negara Indonesia dapat memberikan jaminan bahwa penyelesaian sengketa bisnis di  Indonesia dapat ditempuh secara efektif dan efisien. Dengan berkembangnya dunia bisnis di segala bidang, maka pasti membutuhkan yang namanya Hukum untuk menjembatani untuk mengatur dan melindungi kepentingan para pelaku bisnis. Kendala yang sering bermunculan dalam kaitannya dengan dunia bisnis adalah masalah perlindungan Hukum dan kepastian Hukum di negara berkembang seperti Indonesia, yang oleh negara-negara maju dianggap kurang memadai bagi mereka. Kendala-kendala ini menjadi semakin kompleks dan  rumit,  jika  kita  perhatikan  keanekaragaman  Hukum  yang  ada  dan  berlaku  di  dunia  ini, dimana  masing-masing  negara  mempunyai  keunikannya  tersendiri,  yang  mungkin  saja  pada satu sisi Hukumnya bertentangan dengan negara lainnya. Masalah tersebut yang pada mulanya bersifat  perdata,  adakalanya  dapat  menjurus  menjadi  perselisihan  antarnegara  yang  cukup serius. Oleh karena itulah dibutuhkan kerja sama internasional, yang pada umumnya dituangkan dalam  bentuk  konvensi,  traktat,  dan  lain-lain,  yang  bertujuan  untuk  menyelaraskan  kaidah- kaidah, dan norma-norma Hukum yang beraneka ragam. Tujuan dilakukan penilitian ini supaya dapat  menganalisis  tentang  kedudukan  Badan  Arbitrase  Nasional  pada  sistem  Peradilan Indonesia,  oleh  karena  itu  berdasarkan  penilitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  kedudukan BANI adalah sebagai salah satu lembaga  Peradilan Quasi/ Quasijudicial. Dalam Pasal 1 angka 1  UU  No.  30  Tahun  1999,  serta  melihat  perkembangan  arbitrase  di  Indonesia,  arbitrase mendapat momentum dengan terbentuknya BANI. Putusan lembaga BANI hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh perintah untuk menjalankan dari Pengadilan Negeri domisili Termohon.
Kata Kunci : Hukum, Investasi, Kepastian Hukum, BANI

## A. PENDAHULUAN
Diera  modern  globalisasi  saat  ini,  transaksi  bisnis  sudah  mengglobal  dan  melibatkan banyak pihak dari berbagai penjuru dunia, bisnis dan investasi menjadi lebih mudah dan dapat dilakukan  oleh  siapa  pun  di  negara  mana  pun  asalkan  tidak  memiliki  risiko  investasi  yang berpotensi merugikan. Perkembangan perdagangan, dan infomasi, serta industri dan investasi, baik  nasional  maupun  internasional,  dan  ditambah  lagi  dengan  persiapan  masyarakat internasional menghadapi era globalisasi yang mendorong terciptanya single economy disadari atau  tidak,  ternyata  telah  menimbulkan  saling  ketergantunganyang  cukup  erat  antara  negara yang satu dengan negara yang lain.
Hal  ini pada akhirnya mengharuskan masing-masing negara harus mau menyediakan sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan  untuk  menunjang  keharmonisan  dan  kesinambungan hubungan  yang  telah  ada  maupun  yang  akan  ada.  Perkembangan  globalisasi  saat  ini  telah membawa negara Indonesia dalam free market dan free competition .Dengan adanya free market dan free competition, maka negara-negara di dunia menyusun multi national agreement dengan tujuan untuk mendukung perkembangan perdagangan internasional yang bebas dan aman.
Perkembangan  Indonesia  dalam  bidang  politik  dan  ekonomi  akhir-akhir  ini menciptakan  iklim  investasi  yang  baik  dan  berkesinambungan,  apalagi  peluang  investasi  di Indonesia  tidak  hanya  berpusat  di  pulau  Jawa  saja,  tetapi  juga  tersebar  dari  Sabang  sampai Merauke, dari kota-kota besar hingga pelosok-pelosok daerah.Berdasarkan pada fakta tersebut, terkhusus Indonesia, harus dapat memberi jaminan kepastian Hukum kepada para pelaku bisnis yang  datang  untuk  memicu  peningkatan  perekonomian  di  Indonesia.  Dengan  adanya perkembangan  kegiatan  ekonomi  dan  bisnis,  maka  tidak  mungkin  terhindar  dari  terjadinya sengketa (dispute) antar pihak yang terlibat didalamnya. Adanya sengketa ini dapat berimbas pada pembangunan  ekonomi  yang tidak efisien,  penurunan produktivitas, kemandulan dunia bisnis, dan biaya produksi yang meningkat. 1
Peluang investasi oleh para pelaku bisnis akan menjadi lebih besar jika negara Indonesia dapat memberikan jaminan bahwa penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia dapat ditempuh secara efektif dan efisien. Dengan berkembangnya dunia bisnis di segala bidang, maka pasti membutuhkan  yang  namanya  Hukum  untuk  menjembatani  untuk  mengatur  dan  melindungi kepentingan para pelaku bisnis.
1 Suyud Margono, ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, h. 12.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
Kendala yang sering bermunculan dalam kaitannya dengan dunia bisnis adalah masalah perlindungan Hukum dan kepastian Hukum di negara berkembang seperti Indonesia, yang oleh negara-negara  maju  dianggap  kurang  memadai  bagi  mereka.  Kendala-kendala  ini  menjadi semakin  kompleks  dan  rumit,  jika  kita  perhatikan  keanekaragaman  Hukum  yang  ada  dan berlaku di dunia ini, dimana masing-masing negara mempunyai keunikannya tersendiri, yang mungkin saja pada satu sisi Hukumnya bertentangan dengan negara lainnya. Masalah tersebut yang  pada  mulanya  bersifat  perdata,  adakalanya  dapat  menjurus  menjadi  perselisihan antarnegara yang cukup serius. Oleh karena itulah dibutuhkan kerja sama internasional, yang pada umumnya dituangkan dalam bentuk konvensi, traktat, dan lain-lain, yang bertujuan untuk menyelaraskan kaidah-kaidah, dan norma-norma Hukum yang beraneka ragam.
Selama ini bila terjadi persengketaan dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan,  proyek  pertambangan,  minyak  dan  gas  energi,  infrastruktur,  dan  sebagainya, penyelesaian  sengketa  biasanya  melalui  jalur  peradilan  umum  atau  bisa  dikatakan  melalui prsoes litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu-sama lain yang  memakan  banyak  waktu  dan  biaya.  Selain  itu  penyelesaian  sengketa  secara  litigasi merupakan sarana akhir ( ultimum remidium ) setelah alternatife penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. 2
Keadaan ini dirasakan sebagai  suatu  kebutuhan untuk  mencari tata cara penyelesaian sengketa perdagangan yang mungkin timbul, dan yang dapat diselesaikan secara cepat, mudah, biaya  murah,  dan  yang  dapat  menjaga  nama  baik,  serta  kepentingan-kepentingan  dari  para pihak-pihak yang bersengketa. Karena penyelesaian sengketa yang lambat dapat mengganggu kinerja para pelaku bisnis khususnya investor dalam menggerakkan roda perekonomian, serta penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi memerlukan biaya yang besar.Untuk itu dibutuhkan suatu  alternative  penyelesaian  sengketa  yang  lebih  cepat,  efektif,  efisien,  dan  biaya  murah dalam menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis yaitu melalui forum arbitrase. Dalam transaksi bisnis  saat  ni,  penyelesaian  sengketa  yang  lebih  diminati  adalah  melalui  arbitrase  sebagai alternative dispute resolution untuk selanjutnya disebut ADR dibandingkan melalui pengadilan atau secara litigasi.
Pada  akhir  tahun  1990-an,  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  mempunyai perkembangan ekonomi yang pesat dan patut diperhitungkan di dunia. Hal ini dilatarbelkangi dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia seperti minyak bumi, emas,
2 Ibid ., h. 12.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
batu bara, gas bumi, dan juga iklim yang sesuai untuk usaha perkebunan dan pertanian, serta tersedia  banyaknya  sumber  daya  manusia  untuk  mengelola  kekayaan  alam  yang  di  miliki Indonesia.
Pada  kurun  waktu  yang  sama  pula,  pemerintah  Indonesia  mencanangkan  untuk mengembangkan  penanaman  modal  asing  di  bidang  swasta  dengan  menerbitkan  kebijakan- kebijakan pengurangan atau pembatasan penanaman modal asing. 3 Adanya modal asing dalam sektor  perekonomian  Indonesia  yang  disertai  pula  adanya  pemahaman  bahwa  penyelesaian sengketa  melalui  jalur  pengadilan  atau  litigasi,  dapat  memakan  waktu  yang  lama  dan  biaya mahal.Membuat minat penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi meningkat, tidak hanya sengketa yang melibatkan pelaku bisnis dalam negri saja, terlebih lagi adanya sengketa yang bersifat lintas batas negara.
Dengan  meningkatnya  hubungan  bisnis  antar  negara,  maka  secara  tidak  langsung meningkat pula kebutuhan akan arbitrase.Sebagai tindak lanjut atas perkembangan dunia bisnis dan  Hukum,  maka  pada  tanggal  12  Agustus  1999,  pemerintah  Indonesia  mengundangkan Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa untuk selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 1999. Hal ini karena arbitrase sebagai suatu  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  bersifat win-win  solution ,  dan  sengketa  dapat terselesaikan dalam kurun waktu yang tidak lebih dari enam bulan, confidential dan putusannya bersifat final and bind ing.Selain itu putusan arbitrase juga bersifat pertama dan terakhir karena dalam arbitrase tidak ada upaya banding dan kasasi.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  Putusan  arbitrase  bersifat  final  dan  mengikat,  artinya tidak  ada  upaya  Hukum  lagi  terhadap  putusan  arbitrase  tersebut.  Walaupun  demikian, sebenarnya UU No. 30 Tahun 1999 secara limitatif telah mengakomodasi kepentingan pihak yang  merasa  dirugikan  atas  putusan  arbitrase  untuk  meminta  pembatalan  terhadap  putusan arbitrase tersebut.
Walaupun  dimungkinkan  untuk  dapat  dimohonkan  pembatalan  putusan  arbitrase, namun  bagi  sebagian  pihak  ataupun  praktisi  Hukum  menganggap  permohonan  pembatalan yang telah ditetapkan secara limitatif yang mengharuskan adanya unsur dugaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 setidaknya diduga mengandung unsur-unsur diantaranya sebagai berikut:
3 Frans Hendra Winarta, HukumPenyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 2.
1. surat  atau  dokumen  yang  diajukan  dalam  pemeriksaan,  setelah  putusan  dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. setelah  putusan  diambil  ditemukan  dokumen  yang  bersifat  menentukan,  yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
3. putusan  diambil  dari  hasil  tipu  muslihat  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak  dalam pemeriksaan sengketa.
Syarat  limitatif  yang  ditetapkan  Pasal  70  tersebut  sangat  sulit  untuk  diterapkan  atau menjadi  tidak  dapat  dioperasionalkan  karena  adanya  syarat  yang  ditentukan  lain  dalam penjelasan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999.
Adapun  landasan  Hukum  arbitrase  di  Indonesia  bertitik  tolk  dari  Pasal  377 Herizen Inlandsch  Reglement untuk  selanjutnya  disebut  HIR  atau  Pasal  705 Rechtsglement Buitengewesten untuk selanjutnya disebut RBg, yang berbunyi : “Jika  orang  Indonesia  dan orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturanpengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Indonesia”.
Pasal tersebut menegaskan kebolehan pihak-pihak yang bersengketa untuk: 4
1. Menyelesaikan sengketa melalui “juru pisah” atau arbitrase;
2. Arbitrase  diberi  fungsi  dan  kewenangan  untuk  menyelesaikannya  dalam  bentuk “keputusan”;
3. Untuk  itu,  baik  para  pihak  maupun  arbitrator  atau  arbiter,  wajib  tunduk  menuruti peraturan Hukum acara yang berlaku bagi bangsa atau golongan Eropa.
Pasal  377  HIR  atau  705  RBg  memberi  kemungkinan  dan  kebolehan  bagi  para  pihak yang  bersengketa  untuk  membawa  dan  menyelesaikan  perkara  di  luar  jalur  kekuasaan “pengadilan”  atau  litigasi,  apabila  mereka  menghendakinya,  di  mana  penyelesaian  dan keputusannya dapat mereka serahkan sepenuhnya kepada juru pisah yang lazim dikenal dengan nama  ”arbitrase”. 5 Para  pihak  yang  bersengketa  diberikan  kebebasan  untuk  meminta  atau menunjuk  jasa  arbiter  baik  itu  berupa  arbiter  tunggal  ( sole  arbitrator )  atau  majelis  arbitrase ( panel  of  arbitrators )  yang  memiliki  keahlian  dan  pengalaman  dibidangnya  untuk menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi.Banyaknya  kemudahan  yang  didapatkan  melalui mekanisme  arbitrase  sebagai  penyelesaian  sengketa,  mengakibatkan  para  pelaku  bisnis
4 Yahya  Harahap,  Arbitrase  ditinjau  dari  Reglemen  Acara  Perdata  (Rv),  Peraturan  Prosedur  Bani, International  Centen  for  the  Settlement  of  Investment  disputes,  UNICITRAL  Arbitration  Rules,  Edisi  II,  Sinar Grafika, Jakarta, 2001, h. 1.
5 Ibid., h . 1.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
mencoba menghindari penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang memakan waktu lama dan biaya tinggi.
Arbitrase  memiliki  proses  yang  cepat  karena,  suatu  persetujuan  arbitrase  harus menetapkan jangka waktu, yaitu berapa lama perselisihan atau sengketa yang diajukan kepada arbitrase  harus  diputuskan.  Apabila  para  pihak  tidak  menentukan  jangka  waktu  tertentu, lamanya waktu penyelesaian akan ditentukan oleh majelis arbitrase berdasarkan aturan-aturan arbitrase  yang dipilih.  Pasal  31 ayat  (3) menyebutkan: “Dalam hal  para pihak telah memilih acara  arbitrase  …  harus  ada  kesepakatan  mengenai  ketentuan  jangka  waktu  dan  tempat diselenggarakan  arbitrase  dan  apabila  jangka  waktu  dan  tempat  arbitrase  tidak  ditentukan, arbiter atau majelis arbitrase yang akan menentukan.”
Demikian pula, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak, sehingga tidak dimungkinkan  upaya  Hukum  banding  atau  kasasi.  Dalam  Pasal  53  UU  No.  30  Tahun  1999 disebutkan  bahwa  terhadap  putusan  arbitrase  tidak  dapat  dilakukan  perlawanan  atau  upaya Hukumapa pun. Sedangkan dalam Pasal 60 secara tegas disebutkan: “Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan Hukum tetap dan mengikat para pihak.”
Pemeriksaan  sengketa  oleh  majelis  arbitrase  selalu  dilakukan  dalam  persidangan tertutup,  dalam  arti  tidak  terbuka  untuk  umum,  dan  putusan  yang  dijatuhkan  dalam  sidang tertutup tersebut hampir tidak pernah dipublikasikan.Dengan demikian, penyelesaian melalui arbitrase diharapkan dapat menjaga kerahasiaan para pihak yang bersengketa. Dalam Pasal 27 UU  No.  30  Tahun  1999  disebutkan  bahwa:  “Semua  pemeriksaan  sengketa  oleh  arbiter  atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup.”
Berbeda dari arbitrase, proses pemeriksaan dan putusan di pengadilan harus dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Proses yang bersifat terbuka dapat merugikan para  pihak  yang  bersengketa  karena  rahasia  (bisnis)  mereka  yang  seharusnya  tertutup  rapat diketahui oleh masyarakat luas.
Perkembangan  arbitrase  di  Indonesia  dimulai  sejak  tahun  1977  dengan  dibentuknya Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  untuk  selanjutnya  disebut  BANI  atas  prakarsa  kamar Dagang Indonesia untuk selanjutnya disebut KADIN. Model arbitrase yang diatur dalam UU No.  30  Tahun  1999  adalah  cara  penyelesaian  suatu  sengketa  diluar  pengadilan  umum  yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Namun tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, hanya sengketa mengenai hak menurut Hukum, dikuasai sepenuhnya  oleh  para  pihak  yang  bersengketa  atas  kesepakatan  mereka.  Adapun  Alternatif
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
Penyelesaian Sengketa yang di atur dalam UU No. 30 Tahun 1999 adalah terdiri dari bebeapa jenis, yaitu sebagai berikut:
a) Konsultasi: suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak terntentu dengan pihak  lain  yang  merupakan  pihak  konsultan,  dimana  pihak  konsultan  memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.
b) Negosiasi:  suatu  upaya  penyelesaian  sengketa  para  pihak  tanpa  melalui  proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama  yang lebih harmonis dan kreatif.
c) Mediasi:  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  proses  perundingan  untuk  memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
d) Konsiliasi: penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakaan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.
e) Penilaian Ahli: pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya. 6
Arbiter adalah orang perorangan yang karena kompetensi dan integritasnya dipilih oleh para  pihak  yang  bersengketa  untuk  memeriksa  dan  memberikan  putusan  atas  sengketa  yang bersangkutan.
Para  pihak  berhak  menunjuk  Arbiter,  dan  Arbiter  pun  berhak  untuk  menerima  atau menolak penunjukan tersebut. Dalam proses Arbitrase, para pihak harus menyepakati terlebih dahulu bentuk Arbitrase.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka didapatkan permasalahan Hukum bahwa Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 yang berbunyi : “Terhadap utusan arbitrase para pihak dapat mengajukan  permohonan  pembatalan  apabila  putusan  tersebut  diduga  mengandung  unsure- unsur sebagai berikut :
a) surat  atau  dokumen  yang  diajukan  dalam  pemeriksaan,  setelah  putusan  dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
b) setelah  putusan  diambil  ditemukan  dokumen  yang  bersifat  menentukan,  yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
c) putusan  diambil  dari  hasil  tipu  muslihat  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak  dalam pemeriksaan sengketa.
6 Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, h. 44.

## B. METODE PENELITIAN
Tipe penelitian  yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah  penelitian hukum  yuridis normatif,  merupakan  penelitian  kepustakaan,  yaitu  penelitian  terhadap  bahan  hukum  primer dan  sekunder,  yang  terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan  dan  literatur.Masalah  dalam skripsi  ini  menggunakan  pendekatan Statute  Approach dan Conceptual  Approach.  Statute Approach, yaitu  pendekatan  masalah  yang  dijelaskan  dikaji  dan  dirumuskan  berdasarkan pendekatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  materi  yang dibahas.
Pendekatan  secara Conceptual  Approach, yaitu  pendekatan  masalah  yang  didasarkan pada  ketentuan-ketentuan  hukum  positif  dan  dikaitkan  dengan  pendapat  para  sarjana  yang meliputi  obyek  penulisan  yakni  Subrogasi,  Tanggung  Jawab  Penanggung  /  Perusahaan Asuransi, dan Tanggung Jawab Pengangkut dalam KUH Per, KUHD, UU Pelayaran, dan UU Perasuransian

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Arbitrase  berasal  dari  arbitrare  yang  berarti  kekuasaan  untuk  menyelesaikan  sesuatu menurut kebijaksanaan.Arbitration is a simple proceeding voluntarily chosen by parties who want a dispute determined by an impartial judge of their own mutual selection, whose decision, based on the merits of the case, they agreed in advance to accept as final and binding.  Arbitrase merupakan istilah yang di pakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana menyelesaikan sengketa yang timbul, sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara Hukum final dan mengikat.
Berdasarkan pengertian tersebut, pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa unsure-unsur arbitrase sebagai berikut:
a. Cara penyelesaian sengketa secara privat atau di luar pengadilan umumnya;
b. Atas dasar perjanjian tertulis dari para pihak;
c. Untuk mengantisipasi sengketa yang mungkin terjadi atau yang sudah terjadi;
d. Dengan melibatkan pihak ketiga (arbiter atau wasit) yang berwenang mengambil keputusan; dan
e. Sifat putusannya final dan mengikat.
Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 1 di atas, ada tiga hal yang dapat dikemukakan UU No. 30 Tahun 1999 :
a. Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian;
b. Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis;
Vol 18 No 1 April 2020
c. Perjanjian  arbitrase  tersebut  merupakan  perjnjian  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang dilaksanakan di luar peradilan umum.
Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUH Perdata, menentukan adanya dua sumber perikatan, arbitrase ini merupakan  perikatan  yang  dilahirkan  dari  perjanjian.  Dapat  disimpulkan  bahwa  perjanjian arbitrase timbul karena adanya suatu kesepakatan berupa :
a. Klausula  arbitrase  yang  tercantum  dalam  suatu  perjanjian  tertulis  yang  dibuat  oleh  para pihak sebelum timbulnya sengketa, atau
b. Suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa.
Dengan dimikian, perjanjian arbitrase timbul karena adanya kesepakatan secara tertulis dari para pihak untuk menyerahkan penyelesaian suatu sengketa atau perselisihan perdata keada lembaga arbitrase. Dalam kesepakatan dapat dimuat pula pilihan Hukum yang akan digunakan untuk penyelesaian sengketa ata perselisihan para pihak. Klausula atau perjanjian arbitrase ini dapat  dicantumkan  dalam  perjanjian  pokok  atau  dalam  pendahuluannya  atau  dalam  suatu perjanjian tersendiri setelah timbul sengketa. Pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus  secara  tegas  dicantumkan  dalam  perjanjian.Sebagai  salah  satu  bentuk  perjanjian,  sah tidaknya  perjanjian  arbitrase  juga  digantungkan  pada  syarat-syarat  sebagaimana  ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
Secara  sederhana  arbitrase  merupakan  istilah  yang  dipakai  untuk  menjabarkan  suatu bentuk tata cara bagaimana untuk menyelesaikan sngketa yang timbul, sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara final dan mengikat. Prasyarat yang utama bagi suatu proses arbitrase yaitu kewajiban pada para pihak membuat suatu kesepakatan tertulis atau perjanjian arbitrase, dan kemudian menyepakati Hukum dan tata cara penyelesaian sengketanya.
Dalam  sistem  Hukum  di  Indonesia,  keberadaan  BANI  sebagai  salah  satu  lembaga peradilan quasi sebenarnya sudah lama dikenal. Terbitnya UU No. 30 Tahun 1999, berdasarkan perkembangan arbitrase di Indonesia, arbitrase mendapatkan momentum dengan terbentuknya BANI pada tanggal 3 Desember 1977 yang didirikan oleh KADIN.
Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, keberadaan arbitrase dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa : “Ketentuan ini  tidak  menutup  kemungkinan  penyelesaian  perkara  diluar  peradilan  negara  melalui perdamaian  atau  arbitrase.”  Dengan  demikian,  penyelesaian  perkara  diluar  pengadilan  atas dasar  perdamaian  atau  arbitrase  tetap  dibolehkan,  akan  tetapi  putusan  lembaga  BANI  hanya
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
mempunyai  kekuatan  eksekutorial  setelah  memperoleh  perintah  untuk  menjalankan  dari pengadilan.
Pengertian  perjanjian  sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal  1313  KUH  Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa  perjanjian  adalah  perbuatan  yang  terjadi  sesuai  dengan  formalitas-formalitas  dari peraturan Hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk  timbulnya akibat Hukum dari kepentingan salah satu  pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.
Adapun  untuk  sahnya  suatu  perjanjian  diperlukan  empat  syarat  (Pasal  1320  KUH Perdata), yaitu:
a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri adalah asas  yang esensial  dari  Hukum perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas  Konsensualisme yang menentukan adanya perjanjian. Asas Konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengandung arti “kemauan” para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikat diri.
b. Kecakapan  diperlukan  untuk  membuat  suatu  perjanjian.  Mengenai  kecakapan,  Subekti menjelaskan  bahwa  seseorang  adalah  tidak  cakap  apabila  ia  pada  umumnya  berdasarkan ketentuan  undang-undang  tidak  mampu  membuat  sendiri  persetujuan-persetujuan  dengan akibat-akibat Hukum yang sempurna. Yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan Hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan di bawah pengawasan (curatele), dan orang sakit jiwa.
c. Suatu  hal  tertentu.  Ini  dimaksudkan  bahwa  hal  tertentu  adalah  objek  yang  diatur  dalam perjanjian  kredit  tersebut  harus  jelas,  setidak-tidaknya  dapat  ditentukan.  Jadi  objek perjanjian,  tidak  boleh  samar.  Hal  ini  penting  untuk  memberikan  jaminan  atau  kepastian kepada para pihak dan mencegah timbulnya perjanjian kredit yang fiktif.
d. Suatu  sebab  yang  halal.  Ini  dimaksudkan  bahwa  isi  perjanjian  kredit  tidak  boleh bertentangan dengan Perundang-undangan, yang bersifat memaksa, mengganggu/melanggar ketertiban umum dan atau kesusilaan.
Kedua syarat  yang pertama dinamakan syarat-syarat  subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
kedua  syarat  terakhir  disebut  syarat  objektif  karena  mengenai  objek  dari  perjanjian  atau objek dari perbuatan Hukum yang dilakukan itu.
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (1)  Anggaran  Dasar  BANI,  BANI  adalah  sebuah  badan yang didirikan atas prakarsa KADIN, yang bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang adil  dan  cepat  dalam  sengketa-sengketa  perdata  yang  timbul  mengenai  soal-soal perdagangan,  industry  dan  keuangan,  baik  yang  bersifat  nasional  maupun  yang  bersifat internasional.  BANI  merupakan  lembaga  peradilan  yang  mempunyai  status  yang  bebas, otonom dan juga independen, artinya BANI tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan  yang lain, selayaknya lembaga peradilan yang independen. Dengan demikian, BANI diharapkan dapat  bersifat  objektif,  adil,  dan  jujur  dalam  memandang  dan  memutuskan  perkara  yang dihadapinya nanti.
Salah  satu  hal  yang  dapat  menunjukkan  keindependenan  BANI  adalah  dengan metodepengangkatan  kepengurusannya  yang  untuk  pertama  kali  diangkat  oleh  ketua KADIN, dan selanjutnya berbentuk yayasan.Proses pembentukan yayasan inilah yang dapat menunjukkan  kemandirian  dan  independensi  BANI,  sebagai  lembaga  yang  bukan  berada dibawah kepentingan lembaga (KADIN).
Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya disebut UU No. 48 Tahun 2009, metode penyelesaian sengketa diluar pengadilan telah diakui, dimana dinyatakan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan diluar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa.
Pengaturan penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini diberikan pengaturan secara umum dalam Bab XII Pasal 58 sampai dengan Pasal 61 UU No. 48 Tahun 2009. Lembaga BANI  berkedudukan  di  Jakarta  dan  memiliki  kantor  perwakilan  dibeberapa  kota  besar  di Indonesia termasuk diantaranya adalah Surabaya, Denpasar, Bandung, Medan, Pontianak, Palembang, dan Batam.
Sebagaimana  dikemukakan  sebelumnya,  dalam  sejarahnya  untuk  pertama  kali penyelesaian suatu sengketa pada umumnya dilakukan melalui lembaga litigasi atau badan peradilan.  Karena  berbagai  kelemahan  yang  ada  pada  badan  pengadilan  dalam menyelesaikan  sengketa,  maka  banyak  kalangan  yang  ingin  mencari  cara  lain  untuk menyelesaikan sengketa mereka diluar institusi pengadilan.
Selanjutnya pada tahun 2016, BANI bertransformasi dari suatu bentuk yang belum berbadan  Hukum  menjadi  sebuah  Perkumpulan  Berbadan  Hukum  karena  Statuta  BANI dirasakan  sudah  tidak  lagi  sesuai  dengan  kebutuhan  perkembangan  BANI.  Transformasi
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
tersebut  dilakukan  oleh  5  (lima)  orang  Arbiter  BANI  yang  mengambil  inisiatif  untuk melakukan  pembaharuan  BANI  dengan  akta  No.  23  tanggal  14  Juni  2016  yang  dibuat dihadapan Ny. Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-0064837.AH.01.07.TAHUN 2016, tanggal 20 Juni 2016.
Melalui transformasi tersebut, BANI diharapkan dapat menjadi Lembaga Arbitrase yang  menerapkan  tata  kelola  yang  baik  dan  dapat  memberikan  layanan  penyelesaian sengketa yang lebih baik lagi kepada masyarakat.
Mengingat  sifat  absolute  yang  dimiliki  perjanjian  arbitrase,  maka  arbitrase  tidak dapat diperjanjikan terhadap penyelesaian semua sengketa. Pasal 55 UU No. 30 tahun 1999 mengatur bahwa:
a. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan yang mengenai hak yang menurut Hukum dan peraturan Perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
b. Sengketa  yang  tidak  dapat  diselesaikan  melalui  arbitrase  yaitu  sengketa  yang  menurut peraturan Perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.
Tidak  ada  suatu  penjelasan  resmi  mengenai  apa  yang  dimaksud  dalam  ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 Taun 1999 tersebut, namun jika kita lihat pada penjelasan Pasal 66 huruf b UU No. 30 Tahun 1999, yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan arbitrase internasional,  di  mana  dikatakan  bahwayang  dimaksud  dengan  ruang  lingkup  Hukum perdagangan adalah kegiatan antara lain bidang :
a. Perniagaan;
b. Perbankan;
c. Keuangan;
d. Penanaman Modal;
e. Industri;
f. Hak Kekayaan Intelektual.
Ini berarti bahwa makna perdgangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1), seharusnya juga memiliki makna yang luas sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan pasal 66  huruf  b  UU  No.  30  Tahun  1999  tersebut.  Hal  ini  juga  sejalan  dengan  ketentuan selanjutnya dalan Pasal 5 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999, dimana dikatakan bahwa sengketa yang  dianggap  tidak  dapa  diselesaikan  melalui  arbitrase  adalah  sengketa  yang  menurut
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
peraturan  Perundang-undangan  tidak  dapat  diadakan  perdamaian.Apabila  kita  mengacu pada ketentuan ini, jelaslah bahwa sengketa yang tidak dapat diputuskan oleh lembaga BANI yaitu sengketa  yang tidak dapat  diadakan perdamaian.Dengan demikian, apabila sengketa tersebut  dapat  diadakan  perdamaian,  maka  sengketa  tersebut  dapat  diajukan  ke  lembaga BANI. Ini berarti kita harus melihat kembali nketentuan mengenai perdamaianyang diatur dalam KUH Perdata Buku III Bab kedelapan belas Pasal 1851 hingga Pasal 1864.
Diperlukan suatu ketegasan bahwa hanya hak yang menurut Hukum dan peraturan Perundang-undangan  dikuasai  sepenuhnya  oleh  para  pihak  yang  bersengketa  yang  dapat diselesaikan melalui BANI, artinya para pihak mempunyai kekuasaan atas permasalahannya. Mengenai jurisdiksi BANI, di dalam pasal 1 Peraturan Prosedur Arbitrase BANI dirumuskan “Apabila  para  pihak  dalam  suatu  perjanjian  atau  transaksi  bisnis  secara  tertulis  sepakat membwa  sengketa  yang  timbul  diantara  mereka  sehubungan  dengan  perjanjian  atau transaksi  bisnis  yang  bersangkutan  ke  arbitrase  di  hadapan  BANI  atau  menggunakan Peraturan Prosedur BANI, maka sengketa tersebut diselesaikan dibawah penyelenggaraan BANI berdasarkan peraturan tersebut.”
Jika sudah disepakati oleh parapihak dalam perjanjian untuk membawa suatu perkara perdata kepada arbitrase, maka sengketa tersebut harus diselesaikan melalui forum arbitrase, hal  ini  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  3  UU  No.  30  Tahun  1999  yang  berbunyi  : “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.”
D. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT
a. Kesimpulan
1. Bahwa  kedudukan  BANI  adalah  sebagai  salah  satu  lembaga    Peradilan Quasi/Quasijudicial.  Dalam  Pasal  1  angka  1  UU  No.  30  Tahun  1999,  serta  melihat perkembangan  arbitrase  di  Indonesia,  arbitrase  mendapat  momentum  dengan terbentuknya BANI. Putusan lembaga BANI hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah  memperoleh  perintah  untuk  menjalankan  dari  Pengadilan  Negeri  domisili Termohon.
2. Sifat  putusan  dari  BANI  yaitu  BANI  berwenang  memeriksa  dan  memutus  perkara- perkara  arbitrase.Jika  sudah  disepakati  oleh  parapihak  dalam  perjanjian  untuk membawa  suatu  perkara  perdata  kepada  arbitrase,  maka  sengketa  tersebut  harus diselesaikan melalui forum arbitrase, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 dan putusan BANI bersifat final dan mengikat (final and binding) sesuai
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
denganPasal  60  UU  No.30  Tahun  1999.  Putusan  BANI  juga  bersifat  rahasia.Meski menjadi suatu kelemahan dari aspek sumber Hukumnya, tetapi sifat kerahasiaan inilah yang justru menjadi salah satu keunggulan dan alasan mengapa pengusaha atau investor memilih  BANI  sebagai  lembaga  penyelesaian  sengketa  yang  dialami  dalam  kegiatan perdagangan.
b. Saran Tindak Lanjut
1. BANI sebagai lembaga Peradilan Quasi/Quasi Judicial diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dalam menghadapi tantangan era globalisasi. Meskipun kedudukan Hukum BANI pada sistem Peradilan di Indonesia sebagai lembaga Peradilan Quasi, BANI di tuntut bekerja sesuai dengan UU No. 30 Tahun 1999.
2. Putusan BANI harus mempunyai kekuatan eksekutorial yang di jamin oleh UU No. 30 Tahun 1999 dan lembaga yudisial (MA), dengan tujuan untuk memberikan kepastian putusan BANI bagi para investor baik dalam negeri maupun luar negeri.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku :
Abdurrasyid,  Priyatna,  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  dalam Proceedings Arbitrase dan  Mediasi,  Kerjasama  antara  Pusat  Pengkajian  Hukum  dan  Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2002.
Adolf, Huala, Arbitrase Negara-Negara ASEAN, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2009.
Ali,  Achmad,  Teori  Hukum  dan  Teori  Peradilan  Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang, kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2012.
Azharyi, Muhammad Tahir, Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1992
Elkouri, Frank dan Edna Elkouri, How Arbitration Works. Washington D.C., 1974.
Emirzon,  Joni,  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan  (Negosiasi,  Mediasi,
Konsiliasi & Arbitrase), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
Harahap,  Yahya,  Arbitrase  ditinjau  dari  Reglemen  Acara  Perdata  (Rv),  Peraturan  Prosedur Bani,  International  Centen  for  the  Settlement  of  Investment  disputes,  UNICITRAL Arbitration Rules, Edisi II, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
HS, Salim, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Rajawali Press, Yogyakarta, 2012. Ibrahim,  Jhony,  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif,  Cet.  IV,  Banyu  Media Publishing, Malang, 2011.
Winarta,  Frans  Hendra,  HukumPenyelesaian  Sengketa  Arbitrase  Nasional  Indonesia  dan Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Soemtono, Gatot, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006. Margono, Suyud, ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia,
Bogor, 2004.
--------------------, Penyelesaian Sengketa Bisnis ADR, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010. Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , Cet. VI, Kencana Media Group, Jakarta, 2011. Muhammad,  Rusli,  Lembaga  Pengadilan  Indonesia:  Beserta  Putusan  Kontroversial Judul : Lembaga Pengadilan Indonesia: Beserta Putusan Kontroversial, VII Press, Jakarta, 2012.
Purwahid, Patrik, Hukum Perdata II, Undip, Semarang, 1988.
Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1979.
Sidabuke,  Sudirman,  Kepastian  Hukum  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  Bagi  Investor,  Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2007. Soepiadhy, Soetanto, Kepastian Hukum, Surabaya Pagi, Rabu,4 April 2012.
-----------------------, Kemanfaatan Hukum, Surabaya Pagi, Kamis, 12 April 2012. St. Paul Minnesota, Black’s Law Dictionary, West Publishing Co., 1991.
---------, Arbitrase di Indonesia, Penerbitan Alumni, Bandung, 1990.
Subekti, Hukum Perjanjian, Intermassa, Jakarta, 1991.
Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonsia Tahun 1945

## Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Herizen inlandsch Reglement atau Rechtsglement Buitengewesten
Vol 18 No 1 April 2020

## Reglement of de Rechtsvordering
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Undang-Undang    Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2004  Jo.  Undang-Undang  Nomor  48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Keputusan  Predisen    No.  34  Tahun  1981  tentang Pengakuan  dan  Pelaksanaan  Putusan Arbitrase Luar Negeri
Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia