## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 5 No. 3 Juli 2021 Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020) e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v5i3.2194 / http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Pertanggungjawabaan Pidana Selebgram Dalam mempromosikan Judi Menurut UU ITE
Ventry Faomassi zega, Hernita Aruan 2 , Roni Dear A Purba 3 , Mazmur Septian Rumapea 4
1 2 Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia Medan
34 Universitas Prima Indonesia Medan Email: hernitaaruan4@gmail.com 1 , ventrizega19@gmail.com 2 , mazmurpaulus20@gmail.com 3
Article Info ABSTRACT Article history: Article Accepted:  09 July 2021 Publication : 16 July 2021 Perkembangan  teknologi  di  Indonesia  sangat  berkembang  pesat,
semakin  hari  semakin  berubah  fungsi  dari  mencari  informasi  sekarang digunakan sebagai jalan mata pencaharian. Perkembangan teknologi menjadi salah  satu  faktor  pendorong  terjadinya  kejahatan  dengan  menggunakan internet  sebagai  sarananya.  Berbagai  kejahatan  atau  tindak  pidana  yang berkaitan dengan informasi transaksi elektronik atau mengatur para pengguna informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan dengan media elektronik diatur didalam undang undang ITE. Sehingga rumusan masalah yang diambil adalah bagaimana pengaturan pidana tentang perjudian di indonesia menurut KUHP  dan  bagaimana  pertanggungjawaban  pidana  dalam  mempromosikan judi  menurut  UU  ITE.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji data sekunder sebagai bahan  dasar  untuk  penelitian.  Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa  tindak pidana  perjudian  secara  online  diatur  khusus  dalam  pasal  27  ayat  2  UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan pada pasal 303 KUHP tentang perjudian biasa
Keywords:
celebgram, promotion, gambling, UU ITE
Article Info Abstract Article history: Article Accepted:  09 July 2021 Publication : 16 July 2021 The development of technology in Indonesia is growing rapidly, the function of finding information is changing day by day to now being used as a  way  of  livelihood.  The  development  of  technology  is  one  of  the  driving factors  for  crime  by  using  the  internet  as  a  means.  Various  crimes  or criminal  acts  related  to  electronic  transaction  information  or  regulating users of information and electronic transactions carried out with electronic media are regulated in the ITE law. So that the formulation of the problem taken is how the criminal regulation of gambling in Indonesia according to the  Criminal  Code  is  and  how  is  criminal  responsibility  in  promoting gambling  according  to  the  ITE  Law.  The  purpose  of  this  study  is  to determine the criminal regulation of gambling in Indonesia according to the Criminal Code and accountability in promoting gambling according to the ITE Law. The results of the study stated that the crime of online gambling is specifically  regulated  in  Article  27  paragraph  2  of  Law  Number  11  Year 2008  regarding  information  and  in  Article  303  of  the  Criminal  Code concerning ordinary gambling.
Kata  Kunci:
Selebgram.  Promosi,  judi,  UU ITE.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Hernita Aruan 2
Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia Medan hernitaaruan4@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Teknologi  di  Indonesia  bertumbuh  sangat  cepat  terutama  ditengah-tengah  masyarakat sehingga  mengubah  cara  berpikir,bersikap  dan  bertindak.  Berkembangnya  zaman  teknologi
informasi sangat dipengaruhi oleh dampak globalisasi. Teknologi terus berkembang semakin hari semakin berubah fungsinya yang mana dahulu sebagai tempat untuk mencari tau berbagai informasi  sekarang  dapat  digunakan  sebagai  jalan  mata  pencaharian  masyarakat  dengan memanfaatkan  teknologi  media  sosial.  Disamping  manfaat  yang  disediakan  teknologi komunikasi serta informasi, oknum yang tidak bertanggung jawab banyak memanfaatkannya sebagai  sarana  melakukan  kejahatan  dunia  maya  dengan  menggunakan  internet  sebagai medianya. Kejahatan dunia maya bisa terjadi dikarenakan internet merupakan kreasi manusia yang bersifat mudah diretas oleh orang-orang yang mempunyai keahlian di bidang itu.
Informasi  transaksi  elektronik  atau  disingkat  ITE  merupakan  hukum  yang  mengatur berbagai kejahatan atau kriminal yang terkait informasi transaksi elektronik dan mengatur para pemakainya melalui penggunaan sarana atau media elektronik. Peraturan terkait disahkan guna membuat aturan dan memudahkan pemakaian serta tranksaksi elektonik yang sangat populer pada masa ini. Dirancangnya UU  ITE bertujuan guna memberikan perlindungan bagi orang- orang sebagai pengguna teknologi serta pihak-pihak terkait.  Dalam rangka sebagai tindakan preventif serta memantau anomalitas yang bisa terjadi pada penggunaan teknologi. Perundang- undangan ITE telah memiliki fungsi tersendiri maka lahirlah uu, yang terkait dengan informansi dan transaksi elektronik dalam UU nomor 11 tahun 2008 terkait penggunaan teknologi. Tindak kejahatan  dalam  dunia  maya  melalui  penggunaan  jaringan  internet  dikenal  dengan  istilah cybercrime. Kejahatan yang sering dilakukan melalui media internet adalah perjudian online (Gambling online).
Teknologi  Informasi  tersebut  akhirnya  banyak  disalahgunakan  menjadi  sebuah  media yang  tepat  guna  melakukan  tindakan  melanggar  hukum,  seperti  melakukan  perjudian  online melalui media internet. Perjudian menjadi semakin marak dilakukan oleh masyakarat setelah berekembangnya  internet  yang  dapat  dijadikan  media  bermain  judi.  Dikarenakan  jenis permainan yang beragam serta dapat diakses dalam waktu 24 jam, akibatnya pengguna tidak membutuhkan waktu tersendiri untuk bermain judi. Telah diatur mengenai ancaman hukuman pidana bagi para pemain judi tetapi yang dilakukan disuatu tempat tertentu bukan secara daring terkait  dengan  pasal  303  KUHP  Negara  Indonesia.  Psehingga  pihak  yang  tertangkap  basah memainkan judi dapat terkena hukum pidana berdasarkan peraturan yang ditetapkan.
Merujuk  pada  peraturan  di  Pasal  1  angka  1  UU  ITE  disebutkan  yakni  Instagram merupakan  salah  satu  media informasi  yang  tercantum  dalam  aturan  UU  ITE.  Karena  itulah apabila terdapat pelanggaran pada penggunaan aplikasi Instagram dapat melanggar peraturan pada UU ITE. Promosi terkait judi online terus digencarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab salah satunya melalui media Instagram  melalui edorsement yaitu memposting gambar bermuatan judi melalui akun yang memiliki banyak followers, hal ini tentu saja bertentangan dengan peraturan ITE pasal 27 ayat 2.
Dijelaskan pada Pasal 27 ayat (2) bahwa pihak yang dengan sengaja bermaksud dan tidak memiliki hak untuk mendistribusikan, menyebarkan atau membolehkan pengaksesan informasi atau  dokumen  elektronik  yang  mengandung  perjudian.  Sedangkan  dalam  pasal  303  KUHP menjelaskan sebagai berikut : Pihak yang sengaja menyediakan akses untuk bermain judi serta menjadikannya  sebagai  profesi,  atau  bermaksud  ikut  andil  dalam  permainan,  tanp memperdulikan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai tata cara untuk menjadikan judi sebagai mata penvaharian.
Dengan  ketentuan  pasal  uu  ite  dan  kuhp  diatas  maka  oknum-oknum  yang mempromosikan situs tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Instagram yang memiliki jumlah pengikut  yang  banyak  disebut  sebagai  SELEBGRAM  yaitu  istilah  yang  digunakan  untuk pemilik  akun  instagram  yang  faimiliar  atau  sering  terekspos  di    media  tersebut.  Istilah Selebgram  merupakan  gabungan  dari  kata  “selebriti”  serta  “instagram”  yang  mempunyai banyak followers dimanfaatkan untuk mempromosikan berbagai macam produk dagangan yang dimiliki  oleh  si  penjual  dengan  cara  penjual  membayar  mahal  kepada  selebgram  untuk mempromosikan produk tersebut di instagram nya sehingga followers nya pun mengikuti akun si penjual tersebut.
Promosi yang disebut diatas dikenal dengan endorse . Endorse merupakan salah bentuk promosi yang sedang marak dilakukan  adalah suatu bentuk dukungan atau support dari pada artis media kepada suatu produk atau bentuk kerjasama dengan berbagai pihak dengan tujuan guna  melakukan  promosi  suatu  produk  yang  ditawarkan  yang  menawarkan  keuntungan  bagi kedua belah pihak. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi telah melahirkan sistem promosi secara online  sehingga telah mengubah kehidupan masyarakat dengan tidak sengaja. Dalam hal pemanfaatan teknologi informasi untuk berbagai keperluan, wajib disertakan dengan peraturan-peraturan yang dapat mengatur penggunaannya yang akibatnya dalam menggunakan teknologi,  seseorang  tetap  mengedepankan  etika  sosial  dan  agama  serta  peraturan  undang- undang.
Perbuatan mempromosikan judi menggunakan media Instagram sangat gencar dilakukan oleh  akun-akun  penggunanya  dengan  ribuan  bahkan  jutaan  pengikut,  identik  dengan  wanita dengan  pakaian  terbuka  namun  dibayar  dengan  harga  yang  fantastis  untuk  melakukan  iklan yang terkait dengan judi online, meskipun judi merupakan perbuatan melanggar hukum yang dapat  memberikan  kerugian  untuk  konsumen.  Perbuatan  mengiklankan  judi  menggunakan media Instagram berdampak negatif karena pihak yang sebelumnya tidak mengenal tentang judi online pada akhirnya mengetahui dan bahkan mengikuti judi tersebut.
Berdasarkan  penjelasan  sebelumnya  maka  peneliti  merasa  perlu  untuk  mengangkat permasalahan  ini  dalam  penelitian  dengan  judul  “Pertanggungjawaban  Pidana  Selebgram Dalam Mempromosikan Akun Judi Menurut Uu Ite”

## 1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana pengaturan pidana tentangperjudian di indonesia menurut KUHP?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana  dalam mempromosikan judi menurut UU ITE?
1.3 Tujuan peneltian
1. Untuk mengetahui pengaturan pidana tentang perjudiaan di Indonesia menurut KUHP
2. Untuk  mengetahui  pertanggungjawaban  dalam  mempromosikan  judi  menurut  UU ITE.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Jenis Penelitian
Melalui  metode  pendekatan  secara  yuridis  normatif,  peneliti  akan  menganalisis  inti permasalahan  berdasarkan  lingkupan  dan  pemahaman  terkait  permasalahan  yang  telah dirincikan  sebelumnya.  Pendekatan doctrinal  research atau  metode  yuridis  normatif merupakan  metode  yang  dilakukan  menggunakan  kajian  hukum  melalui  penelaahan  terkait teori.  Konsep,  dasar  hukum    serta  aturan  Undang-undang  yang  berkaitan  dengan  riset  ini, penelitian ini juga disebut dengan penelitian kepustakaan, dilakukan dengan cara memahami referensi seperti buku-buku, aturan Undang-undang serta catatan lainnya yang berkaitan dengan riset yang dilakukan.
Adapun  sifat  dari  riset  ini  yaitu  deskriptif  analitis.  Karena  riset  ini  diselenggarakan dengan  menyajikan  representasi  mempelajari,  mendeksripsikan,  dan  menguraikan  peraturan hukum tertentu.

## 2.2 Sumber Bahan Hukum
Digunakan data yang dalam rangka berjalannya riset ini yakni jenis data sekunder, adalah data  didapatkan  melalui  kepustakaan  karena  penelitian  hukum  yang  diperoleh  dari  bahan literatur  yang  terkait  dengan  catatan  dokumen  formal,  buku-buku  yang  diterbitkan,  Undang- undang, artikel dan karya ilmiah, dan dokumen resmi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Terkait bahan hukum sekunder, hal ini dapat dijabarkan menjadi tiga bahan yakni:
a) Terkait bahan hukum yang bersifat saling mengikat disebut sebagai Bahan Hukum Primer. Sedangkan jenis bahan hukum yang dipakai pada riset ini adalah peraturan Undang-undang yang terkait dengan :
1. Terkait Peraturan Perundang-Undangan mengenai Transaksi Elektronik serta Teknologi informasi No. 11 Pada tahun 2008
2. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
3. Peraturan Negara lain yang berkaitan dengan riset.
b) Berkaitan dengan pembahasan yang mempunyai hubungan dengan pokok penelitian dibahas pada riset yang didapatkan dari karya imliah, buku, serta internet.
c) Terkait dengan bahan hukum dimiliki yang memperkuat bahan hukum primer dan sekunder yang  bisa  menjelaskan  serta  memberikan  pemahaman  terkait  bahan  hukum  lain  disebut sebagai Bahan Hukum Tersier. Penulis menggunakan jenis bahan hukum pada riset tersebut adalah  kamus  hukum,  kamus  besar  bahasa  Indonesia,  juga  Ensiklopedia  terkait  dengan pokok pembahasan.

## 2.3 Teknik Pengumpulan Data
Riset ini menggunakan metode pengumpulan melalui studi pustaka, yakni metode yang dilakukan  dengan  mendapatkan  data  melalui  pengkajian  pustaka  seperti  hasil  penelitian, makalah dan jurnal ilmiah, serta lietratur lainnya terkait penelitian. Pada jenis penelitian hukum normatif, dilakukan pengumpulan data dengan meneliti data pustaka dan data sekunder terkait pokok penelitian.

## 2.4 Analisis data
Setelah memperoleh data menggunakan metode studi pustaka, selanjutnya data tersebut dianalisis  dengan  metode  kualitatif.  Teknik  analisis  kualitatif  dikerjakan  melalui pendeksripsian  dan  penjabaran  data  dan  temuan  di  lapangan  yang  kemudian  dipahami, didefinisikan, dan dievaluasi. Selanjutnya dilakukan analisis data menggunakan tehnik induktif, yang merupakan tehnik berfikir yang dilakukan atas dasar data dan fakta secara umum yang ditemukan,  kemudian  ditraik  kesimpulan  bersifat  lebih  khusus  guna  memberikan  gagasan- gagasan,  dan  hasil  interpretasi  data  tersebut  selanjutnya  dianalisis  menggunakan  metode pemaparan data dalam bentuk kalimat dan paragraf guna menjawab bab selanjutnya.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 3.1 Pengaturan Pidana Tentangperjudian Diindonesia menurut KUHP
Seiring  berkembangnya  teknologi  telah  membawa  dampak  terhadap  maraknya kejahatan yang menggunakan teknologi modern, meskipun jenis kejahatannya sama, namun dengan  wahana  permainan  atau  mesin  permainan  yang  berbeda,  akan  tetapi  manusia  tidak menggunakan  media  permainan  yang  baru  tersebut  dengan  baik.  Sehingga  sangat  penting terdapat media hukum seperti Undang-undang, dikarenakan bahwa hukum dianggap mampu mengatasi tindak kejahatan Dalam pengaturan pidana tentang perjudian di indonesia menurut KUHP terlebih dahulu kita harus mengenal perbedaan dari defenisi perjudian biasa (secara langsung)  dan  perjudian  secara  online  dibawah  ini  dijelaskan  lebih  mendetail  terkait penjelasan tersebut.
3.1.1. Perjudian Biasa (secara langsung)
Permainan yang mempertaruhkan uang dalam permainannya berdasarkan Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  disebut  dengan  istilah  judi  atau  perjudian.  Berjudi  adalah permainan mempertaruhkan uang atau barang berharga lain dalam permainan adu nasib, yang  mempunyai  maksud  untuk  memperoleh  lebih  banyak  harta  ataupun  uang  yang dipertaruhkannya.  Dikatakan  bahwa  perjudian  secara  umum  merupakan  tindakan melawan  hukum  pidana  karena  menguntungkan  pihak  yang  menang  dan  merugikan pihak  yang  kalah  atau  dalam  definisi  lain  disebut  dengan  permainan  yang mempertaruhkan keberuntungan. Judi bersifat mengandung ketidakjelasan, kebetulan, dan tidak pasti sehingga tidak layak dijadikan pekerjaa.
Perjudian  diatas  telah    menimbulkan  masalahbagi  masyarakat  yang  dapat merugikan  moral,  kemalasan  karena  berserah  pada  keuntungan  saja  sehingga  pada dasarnya  kejahatan  ini  berdampak  pada  terganggunya  kemanaan  dan  ketentraman masyarakat  secara  umum.  Berdampak  pula  pada  perkembangan  psikologis  dan kehidupan  anak-anak,  mereka  yang  biasa  melihat  perjudian  di  lingkungan  tempat tinggal  menjadi  pensaran  dan  ingin  ikut  mencoba  permainan  tersebut  yang  akhirnya
anak-anak melakukan tindak melawan hukum pidana, pastinya hal ini berdampak buruk bagi perkembangan dan psikologis anak karena lingkungan yang buruk tersebut, di lain sisi juga menyebabkan kerugian bagi pihak yang bermain dengan judi.
Masalah perjudian telah lama menjadi problema dalam kehidupan di Indnesia, itu bukanlah  hal  yang  baru.  Sehingga,  perkembangan  permainan  judi  sebaiknya diperhatikan  lebih  serius  oleh  para  penegak  hukum  dalam  rangka  mewujudkan kehidupan  bermasyarakat  yang  tentram  dan  demi  kemajuan perekenomian  negara. Sampai sekarang, penanganan hukum pidana terkait perjudian masih belum efektif, apalagi seiring kemajuan zaman, jenis perjudian semakin kompleks, sehingga aparat penegak hukum masih sulit untuk menanganinya.
Jika  ditinjau  dari  KUHP,  perjudian  disebutkan  sebagai  tindak  pidana  yang ditertibkan pada pasal 303 KUHP disebutkan bahwa perjudian adalah bentuk permainan yang  mengandung  ketidakjelasan,  kemungkinan  bisa  memperoleh  keuntungan  dan terkadang  juga  mengalami  kerugian  tergantung  keberuntungan  pemainnya. Dikategorikan  tindak  pidana  yang  disengaja  tanpa  ada  unsur  ketidaksengajaan  atau pidana  dolus  dikarenakan  pihak  yang  memainkan  judi  menyadari  dan  secara  nyata mengetahui bahwa mereka sedang melakukan permainan judi.
Dalam  peraturan  KUHP  pasal  303  sangat  jelas  disebutkan  jika  perjudian  itu dilarang.  Pihak  yang  secara  sadar  menawarkan dan  menyediakan  kesempatan  untuk masyarakat umum guna bermain judi dan menjadikannya sumber pendapatan, atau ikut andil dalam perusahaan perjudian sendiri tanpe memperdulikan dilakukannya perjudian karena ada kesempatan atau terdapat syarat yang harus dilengkapi dengan cara apapun dan apabila menjadikan judi sebagai sumber penghasilan.
Merujuk  pada  pasal 303 dijelaskan  mengenai  elemen-elemen  tindak  pidana perjudian yaitu :
a. Adanya perbuatan
Mengenai  perbuatan  yang  dimaksudkan  yaitu  tiap-tiap  perangai  dalam memainkan suatu permainan baik hal tersebut secara langsung diaplikasikan oleh pribadinya,  seperti  permainan  dadu,  domino,  ulo,  dan  sebagainya  serta  seperti permainan  yang  diadakan  oleh  orang  lain  tapi  diikuti  oleh  mereka  seperti permainan sepak bola.
b. Berdasarkan keberuntungan semata Maksudnya adalah, kemenangan yang diperoleh semata-mata karena faktor keberuntungan  dan  selalu  dipenuhi  imajinasi  ingin  memenangkan  permainan. Dengan  kata  lain,  hanya  menggantungkan  nasib  pada  faktor  keberuntungan semata, atau berdasarkan pengalaman para pemain judi yang sudah biasa.
c. Adanya objek yang dipertaruhkan Dalam permainan judi, pasti terdapat barang taruhan yaitu benda berharga seperti uang dan harta baik yang diselenggarakan oleh diri sendiri atau dibuat oleh pihak yang ikut bermain judi, pihak yang menang akan mendapatkan harta yang dipertaruhkan sehingga ada pihak yang diuntungkan serta ada juga yang dirugikan.
d. Tindak pidana
Tiap  permainan  judi  tidak  mendapatkan  izin  dari  pemerintah  atau  pihak  yang berwewenang, sehingga hal tersebut ilegal untuk dilakukan. Namun apabila suatu tindakan telah mendapat izin resmi dari pemerintah, hal tersebut bukanlah menjadi tindak pidana. Jika melakukan tindak pidana termasuk perbuatan melawan hukum dan harus dikenakan sanksi.
3.1.2. Perjudian online (secara daring)
Judi  online  pertama  kali  ada  pada  tahun  1994  yang  berasal  dari  lolosnya kebenaran informasi terkait perdagangan bebas yang dilakukan Negara Karibia Antigua serta  Barbuda  yang  akibatnya memberi izin  untuk  organisasi  yang  lain  untuk  bisa membuka  situs  judi  online.  Perjudianonline  merupakan  permainan  yang  dilakukan
menggunakan uang sebagai taruhan adanya ketentuan permainan terdapat juga jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku permainan judi online, serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara bisa diakses di tempat manapun serta kapanpun yang diinginkan tak terbatas waktu karena menggunakan jaringan internet Induk  dari  permainan  judi  online  yaitu cybercrime dan cyberspace . Perkembangan teknologi informasi dan jaringan komputer global atau internet semakin cepat  sehingga  telah  menciptakan  hal  baru  yang  dinamakan cyberspace . Dunia  yang berlandaskan  komunikasi  daring  yang  dapat  diakses  menggunakan  komputer  yang memasarkan  situasi  baru  yaitu  dalam  bentuk  virtual  disebut  dengan  cyberspace. Meskipun pada realitanya, manusia mustahil berada pada dua atau lebih sisi kehidupan, namun  melalui  teknologi  dunia  maya  dapat  mencangkup  beberapa  lini  kehidupan sehingga  memungkinkan  terjalinnya  hubungan  tanpa  dipermasalahkan  oleh  situasi, kondisi, jarak serta wilayah.
Perjudian  melalui  teknologi  informasi  dan  tarnsaksi  elektonik  saat  ini  sedang marak dilakukan, jenis permainan yang paling sering dilakukan pada jenis olah raga dan permaianan  kasino.  Dampak  dari  perkembangan  teknologi  yang  semakin  canggih memberikan peluang masyarakat untuk dapat bermain judi online.  Adanya iklan yang sering  muncul  di  Instagram,facebook  dan  media  platform  social  lainnya.  Gagasan pemanfaatam sarana teknologi sebagai wadah dilakukannya judi online diawali dengan pemasaran melalui SMS yang dikirim random ke setiap orang, sampai pada perjudian yonline  berbasis  aplikasi  Seperti  Mesin  slot,  Casino,  Domino,  Poker  dan  lain sebagainya. Melalui perjudian secara online, pemain judi bisa bermain dengan pihak- pihak lain diluar wilayah Indonesia dan seluruh penjuru dunia. Perjudian online dalam proses  taruhannya  dan  pengumpulan  uang  diakukan  melalui  jaringan    internet.  Akan tetapi judi online yang sering digunakan oleh masyarakat adalah Poker, jenis permainan yang menggunakan kartu remi dengan cara mendapatkan kombinasi kartu terbaik dan kedua adalah Domino, yaitu permainan judi yang menggunakan kartu domino dan harus mendapat nilai tertinggi dengan menjumlahkan kedua kartu.
Promosi  adalah  salah  stau  bentuk  taktik  para  bandar  judi  dalam  melakukan hubungan  komunikasi  transaksi  dengan  konsumennya.  Kegiatan  promosi  digunakan sebagai  alat  untuk  memberikan  informasi  kepada  orang  lain  atau  pembeli  tentang sebuah  jasa  atau  produk.  Dalam  melakukan  promosi  perjudian  online  maka dimanfaatkan lah media sosial sebagai perantara melakukan promosi tersebut. Teknik dalam  melakukan  promosi  dengan  menggunakan  sosial  media  yang  cukup  dikenal adalah instagram yaitu pemilik situs akan membayar pemilik akun sosial yang memiliki followers banyak serta mempunyai kriteria menarik dan diwajibkan untuk memposting tentang informasi situs judi online tersebut dalam tautan mereka.
Pada peraturan hukum  yang berlaku di  Negara Indonesia, perbuatan melanggar hukum  pidana  terkait  perjudian  klasik  dengan  perjudian  modern  melalui  dunia  maya dibedakan.  Hukum  pidana  bagi  yang  melakukan  aktivitas  perjudian  secara  daring, secara  spesifik  dijelaskan  dalam  pasal  27  ayat  2  UU  nomor  11  tahun  2008  terkait Informasi serta Transaksi Elektronik, di sisi lain, perjudian klasik diatur secara umum berdasarkan peraturan yang termaktub pada pasal 303 KUHP. Dinyatakan pada Pasal 27  ayat  (2)    tentang  perbuatan  tindak  pidana  kegiatan  perjudian  melalui  dunia maya, secara umum dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (2) disebut sebagai aktivitas terlarang atau setiap  indivdu  yang  secara  sengaja  dan  tidak  memiliki  izin  untuk  menyebarkan  atau mentransmisikan  serta  memudahkan  akses  informasi  dan  dokumen  elektronik  yang mengandung  unsur  perjudian.  Kemudian  pada  BAB  XI  terkait  “Ketentuan  Pidana”, Pasal  45  ayat  (1)  yang  berbunyi:  Ayat  (1):  Tiap  individu  yang  mencangkup  syarat seperti yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dijatuhi hukum  pidana  dengan  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  sebanyak banyaknya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pada  peraturan  pasal  27  ayat  (2)  dijelaskan  bahwa  perjudian  dilarang  karena terdapat  tiga  unsur  yakni,  menyalurkan  atau  mentransmisikan  serta  memudahkan tersalurkannya akses informasi atau dokumen online yang memuat unsur perjudian atau gambling , yakni:
Penyaluran  atau  kata  lainnya  yaitu  mendistribusikan  dengan  suku  kata “distribusi” memiliki arti “menyalurkan atau mengirimkan sesuatu kepada pihak lain atau  ke  banyak  tempat.”  Dari  kata  dasar  tersebut  terbentuklah  kata  kerja  menjadi “mendistribusikan” dengan arti menyalurkan atau mengirimkan sesuatu kepada pihak lain  atau  ke  banyak  tempat.  Terkait  dengan  unsur  perjudian,  maka  kegiatan menyalurkan ini terkait dengan pengiriman informasi secara digital yang mengandung unsur perjudian secara disengaja.
Sedangkan  kata  “Mentransmisikan”  berasal  dari  suku  kata  “transmisi”  berarti mengirimkan sesuatu, menyebarluaskan pesan atau iklan dari satu pihak ke pihak lain. Kedua sifat yang telah dijabarkan seperti mendistribusikan dan mentransmisikan yaitu tujuannya  untuk  menyalurkan  informasi kepada target  penerima.  Karena itulah,  guna melihat apakah perbuatan tersebut sudah dilakukan dengan baik sesuai target, terlihat dari  sisi  tersalurkannya  informasi  yang  disampaikan.  Dalam  aspek  informasi  yang dimaksud  akan  disebarkan  melalui  penggunaan hardware atau software berdasarkan sistem harus dapat disalurkan kepada target penerima.
Memudahkan tersalurnya akses dimaksudkan sebagai perbuatan yang berbentuk apapun yang mengakibatkan terdistribusinya informasi online kepada target penerima dengan media komputer sebagai alat menyusun informasi. Akses memiliki arti gerbang masuk atau tol.  Kata ini dipakai karena terkait dengan bentuk perbuatan penggunaan teknologi  informasi  dengan  komputer  yang  memudahkan  jalan  tersampaikannya informasi ekeltronik yang sengaja disebarkan.
3.1.3. Pertanggungjawaban  Pidana  Selebgram  Dalam  Mempromosikan  Akun  Judi Menurut UU ITE
Perkembangan  teknologi  dijaman  sekarang  memudahkan  seseorang mendapatkan  uang  secara  instan.  Kemajuan  tersebut  telah  mengubah  fungsi  media social  sebagai  sarana  produksi  informasi  penting  untuk  masyarakat.  Sebagai  contoh kemajuan teknologi dalam dunia media social adalah promosi judi online, dahulu judi dimainkkan  secara  langsung  akan  tetapi  sekarang  dapat  digunakan  melalui  jaringan online  saja.  Promosi  tersebut  menyebabkan  masalah  dalam  dunia  hukum.  Pengguna sosial media yang mempunyai banyak pengikut atau disebut dengan selebgram sering menerima endorse untuk  mempromosikan  barang  atau  jasa.  Endorse  merupakan  hal yang sedang trend di  Instagram dan di berbagai kalangan  selebgram, pemilik/penjual produk  dagangan  atau  usaha  memberikan  bayaran  kepada  selebgram  untuk mempromosikan  produk  dagangan  nya  dan  kemudian  selebgram  mempromosikan produk tersebut.
Pengertian  promosi  itu  sendiri  adalah  memperkenalkan  dan  menyebarkan informasi  tentang  produk  tertentu  untuk  menarik  minat  masyarakat  untuk membeli..Dalam mempromosikan permainan judi oleh selebgram pertama-pertama kita harus  mengenal  yang  namanya  penyebaran  dalam  dunia  media  social  (Medsos). Pendistribusian  merupakan  ciri  lainnya  dalam  kehidupan  dunia  maya.  Hal  ini mengindikasikan bahwa pengguna internet aktif dalam menyebarkan per konten yang telah  terekspos  dalam  internet.  Penyebaran  terjadi  dalam  dua  jenis.  Pertama  melalui konten, setiap program yang terdapat di platform sosial media secara tidak langusung ikut  mempublikasikan  konten  penyebaran  judi  online.  Kedua  melaui  gawai,  dimana penyebarannya  nampak  dari  segi  dimana  aplikasi  media  sosial  memiliki  tombol “bagikan” yang juga terdapat di Instagram. Akibat dari penyebaran tersebut adalah para pengikut atau penggunan Instagram lainnya menggunakan permainan tersebut dan tak sedikit menggunakannya sebagai mata pencarian.
Pengusaha  Judi  dalam  mencapai  sasaran  produknya  mereka  menggunakan selebgram  sebagai  alat  untuk  promosi  permainan  judi  tersebut.  Biasanya  pengguna Instagram yang memiliki banyak followers dan biasanya berpakaian seksi dan terbuka menjadi buruan oleh para pengusaha judi. Semakin berkembangnya kegiatan perjudian yang juga dapat dilakukan secara daring dengan penggunaan internet sebagai medianya membuat perjudian menjadi susah untuk dibasmi, karena perjudian secara online bisa dilakukan oleh pihak manapun dan sulit terdeteksi. Adanya perjudian jenis baru melalui jaringan  internet,  mengakibatkan  perjudian  semakin  susah  untuk  dihilangkan  dari Indonesia, dikarenakan tindakan itu bisa dilakukan siapa saja, tanpa memandang tempat sekalipun.  Selebgram  mempromosikan  akun  atau  situs  judi  online  tersebut  melalui sebuah  video,  atau  konten.Padahal  mempromosikan  perjudian  melalui  instagram  ini adalah  kejahatan  dunia  maya.Perbuatan  selebgram  yang  mempromosikan  judi merupakan  pelaku  tindak  pidana  karena  melakukan  kejahatan cyber .Selebgram  yang mempromosikan  bisa  dikelompokkan  menjadi  seorang  pelaku  yang  memberikan bantuan atas perbuatan melawan hukum pidana yang berkaitan dengan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008.

## Contoh kasus
Sebagai salah satu contoh selebgram yang memiliki banyak pengikut dan mempromosikan  judi  ialah  MK,  akan  tetapi  polisi  telah  menangkap    selebgram berinisial MK tersebut yang berasal dari bengkulu dan memiliki 118 ribu pengikut di Instagram. Perempuan 20 tahun itu  dibekuk petugas lantaran mempromosikan situs  judi  online  di  akun  Instagram  pribadinya.Ketika  selebgram  tersebut mempromosikannya,  selebgram  asal  Bengkulu  itu  memberikan  berupa  kode cashback senilai Rp 50 ribu untuk para pendaftar baru. Kode itu disampaikan dalam video  yang  ia  buat.Polisi  menyita  barang  bukti  1  unit  telepon  genggam,  buku tabungan, dan kartu SIM.Atas perbuatannya MK dinyatakan melanggar peraturan Pasal 45 Ayat (2) juncto Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang  terkait  pelanggaran  Informasi  serta  Transaksi  Elektronik  "Tersangka melakukan perbuatan melanggar hukum pidana secara sengaja serta tidak memiliki izin untuk menyelurkan serta mentransmisikan dokumen serta informasi elektronik yang mengandung unsur perjudian dijerat pidana paling lama 6 tahun penjara serta wajib membayar denda sebanyak-banyaknya Rp1 miliar.
3.1.4. Pertanggungjawaban dalam UU ITE
Pelaku usaha judi online yang mengedarkan tanpa izin, disebutkan dalam pasal 27 ayat 2 dinyatakan tiap-tiap individu yang secara disengaja serta tidak memiliki izin untuk menyalurkan, mentransmisikan serta memudahkan akses terkait informasi serta dokumen  elektronik  yang  mengandung  unsur  perjudian.  Kemudian  lebih  lanjut diterangkan pada ketetapan hukum pidana dalam Bab XI pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa tiap individu yang memenuhi persyaratan yang termaktub dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dijatuhi hukuman pidana dengan dipenjara selama- lamanya  6  (enam)  tahun  dan/  atau  denda  sebanyak-banyaknya  Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam hukum pidana, konsep tanggung jawab adalah konsep inti. Dalam  doktrin  latin  “actus  non  facit  reum,  nisi  mens  sit  rea,  yang  artinya sesuatuperbuatan tidaklah menjadikan seseorang dinyatakan salah terkecuali apabila dikerjakan dengan ada niatan jahat.
Namun  dalam  pasal    27  ayat  2  diatas  masih  terdapat  celah  hukum  oleh oknum-oknum  yang  tidak  dijabarkan  pada  pasal  diatas,  namun  memiliki keterlibatan pada aktivitas perjudian di dunia maya. Seperti para pemain judi yang memakai atau mendapat jalan informasi atau dokumen yang mempunyai unsur judi. Apabila aparat mempunyai sifat konsisten untuk memberantas tindak aktivitas judi di  Indonesia,  semestinya  judi online disetarakan  dengan  perjudian  konvensional
dimana  para  penjudi  juga  ditindak  hukum  pidana  selain  pidana  yang  dijatuhkan untuk para bandarnya.
Mayoritas  negara  bagian  di  negara  Amerika  Serikat  melegalkan  aktivitas permainan judi, meskipun banyak pula negara bagian lainnya yang mengilegalkan judi online karena  permainan  judi  secara  daring  bisa  mengakibatkan  datangnya  bahaya untuk  masyarakat dan  merugikan  negara  bagian  yang  terkait.  Dasar  pelarangan tersebut didasarkan pada hal-hal berikut ini:
1. Dapat terindikasi adanya kecurangan di Internet
2. Memungkinkan  khususnya  untuk  anak-anak  dibawah  umur  masuk  ke  dalam jaringan perjudian
3. Mengakibatkan kecanduan bagi pengguna dan masyarakat
4. Dapat  mengurangi  keuntungan  atau  pendapatan  dari  negara  yang  memiliki perjudia legal atau resmi.
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas,  Indonesia  seharusnya  lebih  juga menekankan kepada para penjudi pengguna situs perjudian daring yang dimaksud agar dapat dihukum. Dalam pasal 27 ayat 2 UU ite bagi para pihak yang memperkenalkan situs tersebut maka akan dipidana. Akan tetapi di Instagram masih banyak akun para selebgram  yang  mempromosikan  situs  judi  ilegal  tersebut.  Para  selebgram  yang mengabil  keuntungan  tersebut  dapat  dikenakan  sansksi  pidana  sesuai  pasal  UU  ite diatas.

## 4. KESIMPULAN
1. Pengaturan pidana tentangperjudian di indonesia menurut kuhp dibedakan menjadi dua yaitu perjudian biasa dan perjudian secara online, perbuatan pidana yang dilakukan secara daring berbeda dengan tindakan pidana permainan judi secara langsung. Secara spesifik diatur pada pasal 27 ayat 2 UU nomor 11 tahun 2008 terkait informasi serta permainan judi klasik diatur dalam Pasal 303 KUHP.
2. Pertanggungjawaban  dalam  mempromosikan  judi  menurut  UU  ITE  diatur  pada  Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 27 ayat 2 disebutkan dalam pasal ini yaitu setiap individu yang  secara  sengaja  serta  tidak  memiliki  izin  untuk  menyalurkan,  mentransmisikan  serta memudahkan akses informasi dan dokumen elektronik yang memiliki unsur perjudian. Diatur juga didalam ketentuan hukum pidana Bab XI pasal 45 ayat (1) diatur bahwa “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Puji  syukur  kehadirat  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  atas  Berkat  Rahmat  dan  Karunia-Nya, sehingga  peneliti  dapat  menyelesaikan  jurnal  dengan  judul  :  “Pertanggungjawaban  Pidana Selebgram  Dalam  Mempromosikan  Akun  Judi  Menurut  UU  ITE”.  Tujuan  penulisan  Jurnal ini untuk memenuhi sebahagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) bagi mahasiswa program  S-1  di  program  studi  Ilmu  Hukum  Jurusan  Hukum  Universitas  Prima  Indonseia. Peneliti  menyadari  bahwa  jurnal  ini  masih  jauh  dari  kesempurnaan,  oleh  sebab  itu  peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan jurnal ini.
Terselesaikannya  jurnal  ini  tidak  terlepas  dari  bantuan  banyak  pihak,  sehingga  pada kesempatan  ini  dengan  segala  kerendahan  hati  dan  penuh  rasa  hormat  kami  peneliti menghaturkan  terima  kasih  yang  sebesar-besarnya  bagi  semua  pihak  yang  telah  memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung  dalam penyusunan jurnal ini hingga selesai, terutama kepada yang kami hormati:
1. Ibu  Dr.  Elvira  Fitriyani  Pakpahan,  S.HI.,  M.Hum,  selaku  Dekan  Fakultas  Hukum  yang telah  memberikan  kesempatan  bergabung  dalam  keluarga  besar  fakultas  hukum
Universitas Prima Indonesia.
2. Ibu Dewi Ervina Suryani, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum yang telah meluangkan  waktu  memberikan  masukan  serta  dukung  dalam  penyelesaian  jurnal ini.
3. Bapak  Mazmur  Septian  Rumapea,  S.H.,  M.H.,  selaku  Dosen  Pembimbing  yang  telah banyak  membantu  dan meluangkan  waktu,  tenaga  dan  pikiran  selama  bimbingan untuk memberikan masukan maupun kritik kepada peneliti hingga jurnal ini  dapat diselesaikan tepat waktunya.
4. Seluruh  Dosen  yang  tidak  dapat  satu  persatu  peneliti  cantumkan  dalam  jurnal  ini terimakasih telah mengajar dan memberikan banyak ilmu kepada kami selama mengikuti perkuliahan di Fakultas hukum Universitas Prima Indonesia.
5. Bapak  Rizki,  S.H.,  M.Kn.,  Selaku  Bagian  Staff  Admin  Fakultas  hukum  Unpri  yang membantu segala proses memberi masukan dan memberi info dalam  penyelesaian jurnal ini.
6. Kak  Maritta  siregar.,  Selaku  Bagian  Staff  Admin  Fakultas  Hukum  Unpri  yang  telah banyak membantu dalam hal-hal yang berkaitan dengan administrasi dalam penyelesaian jurnal ini.
7. Kedua  orangtua  yang  selama  ini  telah  mendampingi,mendoakan  serta  memberikan dukungan yang luarbiasa kepada peneliti baik dalam hal materil maupun non materil dalam segala hal yang peneliti lakukan, khususnya dalam penyelesaian jurnal ini.
8. Kepada Teman-teman dan sahabat para peneliti yang telah memberi ide-ide, kritikan, dan semangat serta waktu untuk menemani menyelesaikan jurnal ini.
9. Semua pihak yang turut membantu hingga selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekhilafan dalam penulisan ini.
Akhir kata semoga jurnal ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekhilafan dalam penulisan ini.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Khairul  Anam,  “ Hacking  vs  hukum  Positif  &  Hukum  Islam” ,  Yogyakarta:  Sunan  Kalijaga Press, 2010, hal. 3.
Undang-undang ite: pengertian ite dan uu ite (cyberpathe. blogspot.com) diakses pada hari kamis 3 juni 2021 pukul 15:32 WIB
Jesslyn, “Pertanggungjawaban penerima endorse judi dan kosmetik illegal melalui Instagram”, lex librum: jurnal ilmu hukum, Vol 6 No 2,2020
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 https://www.tokopedia.com/blog/mau-terkenal-di-instagram-ini-cara-menjadi- selebgram/diakses pada hari jumat, 18 juni 2021, pukul 18:04 WIB https://ekspetasi.com/arti-endorse/ diakses pada hari kamis, 3 juni 2021, pukul 13:45 WIB. https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/  diakses  pada  hari  kamis tanggal 24 juni 2021 pukul 19:33 WIB.
Soerjono Soekanto, “Pengantar penelitisn hukum ”, UI Press, Jakarta, 1986, hal 6 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian hukum normative, suatu tinjauan singkat”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
Mohammad  Kholid, “Kriminalisasi  Persiapan  Melakukan  Tindak  Pidana  Sebagai  Bentuk Penanggulangan Kejahatan Sendiri Mungkin ”, Jurnal Mahkamah, Vol XX, No. 1 April 2008
Poerwardamninta, ”Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua ”,(Jakarta: Balai Pustaka) http://repository.unissula.ac.id/12215/2/babI.pdf diakses pada jumat 18 juni 2021 pukul 18:39 Mesias J.P sagala “Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana permainan judi jackpot (studi kasus putusan nomor 45/pid.b/2017/pn.mdn) jurnal hukum kaidah Volume: 18, Nomor:3 http://e-journal.uajy.ac.id/3586/2/1HK09504.pdf diakses pada sabtu 19 juni 2021 pukul 16:59
http://e-journal.uajy.ac.id/3586/2/1HK09504.pdf diakses pada sabtu 19 juni 2021 pukul 17.20 http://e-journal.uajy.ac.id/3586/2/1HK106632.pdf diakses pada sabtu 19 juni 2021 pukul 17.41 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga (Bandung: Pustaka Setia, 2011)
Komang  dan  Wayan  ”Penerapan  Pasal  303  kuhp  dalam  putusan  tindak  pidana  perjudian  di pengadilan  negri  Denpasar  (analisis  putusan  nomor  716/pid.b/2018/pn  dps)”  jurnal kertha wicara vol.9 no. 7 Tahun 2020
Pande, A.A. Sagung dan I Putu Gede, “Sanksi Pidana Terhadap Para Pemasang Dan Promosi Iklan Bermuatan Konten Judi Online” , jurnal preferensi hukum, Vol. 2 No. 1 Februari 2021
Christianata, “perjudian online dalam perspektif undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik” , jurnal teknologi informasi,
Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)
Muhammad,  Fanny  dan  Samuel,  “Perjudian  Online:  Kajian  Pidana  atas  Putusan  Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG”, Lentera Hukum, Volume 4 Issue 1 (2017)
Rulli  Nasrullah,  “Media  Social  Perspektif  Komunikasi  Budaya,  dan  sosioteknologi”,
(Bandung:Simbiosa Rekatama Media, 2015)
Hetty ,”Tindak  Pidana  Perjudian  Melalui  Internet  (Internet  Gambling)  Ditinjau  dari  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” , Majalah ilmiah unikom, Vol 8, No 2
https://kumparan.com/kumparannews/selebgram-di-bengkulu-ditangkap-polisi-karena- oromosikan-judi-online-lu7nGorRmnH/full diakses pada hari Jumat, 11 juni 2021 pukul 20:00 WIB
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 45 ayat 1
Budi suhariyanto ,”Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) ”, (Jakarta: Rajawali pers, 2019)