## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 2, Juli-Desember 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Perlindungan Hukum TerHadaP Warga negara indonesia eks isis dalam PersPekTif Hukum inTernasional
LegaL Protection for indonesian citizens formerLy associated with isis from the PersPective of internationaL Law

## lalu guna nugraha
Universitas Mataram Email : lgunanugraha@unram.ac.id

## erlies septiana nurbani
Universitas Mataram Email : erlisseptiana@unram.ac.id

## diva Pitaloka
Universitas Mataram Email : divapitaloka@unram.ac.id

## abstrak
Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap warga negara eks ISIS dari perspektif Hukum Internasional; kedua, bagaimana tanggung jawab pemerintah Republik Indonesia terhadap para WNI eks ISIS. Penelitian ini merupakan penelitian normatif berdasarkan kerangka hukum internasional, sehingga metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang- undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).   Dari hasil pengamatan, penulis menyimpulkan: pertama, ketentuan yang diatur dalam Negara Indonesia tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional, terutama ICCPR 1966 dan CRC 1989 serta guidance yang dibuat oleh PBB terhadap setiap negara dalam mengatur warga negara mereka yang tergabung dalam organisasi teroris.; kedua, dengan menjadi Warga Negara Indonesia maka Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi HAM WNI eks ISIS, yang dalam hal ini merupakan Warga Negara Indonesia. Perlindungan yang wajib diberikan oleh Pemerintah Indonesia adalah hak untuk hidup, hak atas kebebasan bergerak dan hak untuk dihindari dari konflik bersenjata.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; WNI Eks ISIS.

## abstract
this research aims to address the issues related to the legal protection of indonesian citizens formerly associated with isis from the perspective of international law. the two main questions explored are: first, what forms of legal protection exist for former isis-affiliated citizens from the perspective of international law; and second, what is the responsibility of the indonesian government toward these individuals? this study employs a normative research approach based on the international legal framework, utilizing a normative research method. the approaches used include the statutory approach, the case approach, and the conceptual approach. the findings of the research indicate that, first, the provisions established by the indonesian government align with international legal standards, particularly the international covenant on civil
and Political rights (iccPr) of 1966 and the convention on the rights of the child (crc) of 1989, along with guidance provided by the United nations for each country in regulating their citizens affiliated with terrorist organizations. second, as indonesian citizens, the indonesian government has an obligation to protect the human rights of former isis-affiliated citizens. the mandatory protection includes the right to life, the right to freedom of movement, and the right to be protected from armed conflicts.
Keywords: Legal Protection; Indonesian Citizens; Former ISIS Affiliates.

## a.  PendaHuluan
Di era globalisasi, terjadi banyak perubahan sosial ( social change ) yang sangat signifikan. Perubahan tersebut sebagai dampak dari arus modernisasi yang sangat berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan sosial. Ketidakseimbangan sosial ini akan menyebabkan keresahan dan ketegangan sosial ( social unrest and social tension ) di tengah masyarakat. Perubahan sosial yang terjadi akan berdampak pula pada perubahan sistem nilai-nilai sosial dan menuntut munculnya norma-norma kehidupan sosial yang baru. 1 Keadaan tersebut akan membutuhkan adanya hukum yang terbuka dan mampu mengakomodir perkembangan dan dinamika sosial di era globalisasi ini. Selain perubahan sosial yang terjadi, muncul permasalahan lainnya yaitu berupa ancaman terhadap negara. Fenomena ancaman terhadap suatu negara telah mengalami banyak perubahan secara karakteristik seiring dengan kuatnya arus globalisasi. Ancaman tersebut tidak lagi hanya terbatas pada ruang lingkup ancaman militer atau fisik, akan tetapi juga ancaman-ancaman seperti ancaman dari internal dan ancaman dari non- negara/ non-state actor . Perkembangan bentuk-bentuk ancaman di dalam lingkungan strategis negara akan menuntut sistem pertahanannya untuk terus beradaptasi guna mencegah dan menghadapi ancaman tersebut. 2
Indonesia sebagai negara yang besar dalam upaya peningkatan kekuatan pertahanannya, akan dihadapkan dengan dinamika-dinamika yang muncul di dalam lingkungan strategis. Tren pertahanan ke depan akan diuji dengan adanya penyebarluasan senjata secara ilegal dan peningkatan ancaman perang non-konvensional. Sehubungan dengan hal tersebut, muncul salah satu ancaman yang bukan masalah baru di Indonesia, akan tetapi ancaman tersebut telah mengalami perubahan dari skala nasional menjadi skala lintas batas negara, yaitu terorisme.
Terorisme adalah kejahatan yang memiliki dampak sangat merugikan. Dikatakan sangat merugikan, karena dapat berdampak besar terhadap keamanan kehidupan manusia maupun suatu negara. Terorisme dikatakan juga sebagai salah satu kejahatan yang di dalam pelaksanaannya penuh dengan perencanaan, sistematis nan terstruktur. Kejahatan ini tidak hanya mengganggu kehidupan bermasyarakat, akan tetapi juga mengganggu stabilitas perekonomian dan mengganggu kedaulatan negara. Dampak yang ditimbulkan dari kejahatan terorisme sangat luas dan besar, maka hal tersebut menjadikan terorisme selain dinyatakan sebagai hostis humani generis (musuh umat manusia), juga diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa ( extraordinary crime ) dan kejahatan lintas batas negara ( transnational crime ) yang penanganannya haruslah melalui cara-cara yang tidak biasa.
1 Muladi, hak asasi manusia, Politik dan sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997, hlm. 57
2 Prasetyono, E., nts challenges and Policy responses in indonesia. inaugural meeting for the consortium on non-traditional security studies in asia (nts-asia), Singapore, 2007, hlm. 1-4
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 864~874
Berkaitan dengan terorisme, headline news media massa di Indonesia  sempat diramaikan dengan munculnya pemberitaan tentang Warga Negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan jaringan kelompok teroris bersenjata transnasional islamic state of iraq and syria (ISIS). Menurut info yang dihimpun menyatakan bahwa sebagian besar adalah anak-anak. Hal ini tentu akan memiliki dampak yang besar dan berkelanjutan bahkan setelah ISIS berhasil dipukul mundur dan dinyatakan kalah sekalipun. Dengan kekalahan ISIS, akan memunculkan masalah baru yaitu banyak kombatannya yang akan berpencar ke berbagai wilayah mencari perlindungan, tanpa terkecuali para WNI eks ISIS. Sehubungan dengan hal tersebut, muncul polemik mengenai pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) eks islamic state of iraq and syria (ISIS) ke Indonesia dan penegakan hukumnya, apakah pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk memulangkan atau justru sebaliknya. Tidak sedikit respon negatif dari masyarakat yang menolak kepulangan mereka, terutama masyarakat sekitar yang menjadi tetangganya. Dengan banyaknya polemik yang bermunculan di tengah masyarakat, maka pemerintah melalui Presiden Joko Widodo menyatakan dengan jelas akan penolakannya terhadap mereka dan memberikan sebutan dengan istilah “WNI eks ISIS”. 3
Pada akhirnya, jika ditelaah lebih lanjut, di sini bukan saja permasalahan penanggulangan teroris lintas batas negara, akan tetapi juga permasalahan WNI dewasa dan anak-anak yang dikhawatirkan hanya menjadi korban eksploitasi jaringan terorisme internasional. Di sinilah dilema bagi Indonesia sebagai negara hukum, yaitu Indonesia sebagai negara hukum harus membuktikan diri dalam penegakan hukum, dan di lain sisi harus membuktikan diri sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dan menjamin perlindungan terhadap warga negaranya.

## a. rumusan  masalaH
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, muncul beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS dari perspektif Hukum Internasional?
2. Bagaimana tanggung jawab Pemerintah Republik Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS?

## B. TuJuan dan kegunaan PeneliTian

## 1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan:
(1) untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum yang harus diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap mereka yang merupakan WNI eks ISIS;
(2) untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab Negara Republik Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia eks ISIS.

## 2. manfaat Penelitian
Berangkat dari tujuan penelitian sebagaimana disebutkan di atas, maka diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi:
3 NN, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200214113641-20-474581/polemik-wni-eks-isis-dan-atur- an-kehilangan-kewarganegaraan, diakses pada tanggal 19 Februari 2022 pukul 22.20 WITA.
a.  Secara teoritis, dapat memberikan sumbangan pemikiran baik berupa konsep, metode, proposisi maupun pengembangan teori dalam khasanah studi hukum internasional, serta memberikan penjelasan mengenai pemahaman tentang bentuk tanggung jawab Pemerintah Republik Indonesia terhadap Warga Negara eks ISIS.
b.  Secara praktis, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi decision maker (pengambil keputusan) dalam proses pengambilan keputusan dalam menegakkan hukum dan menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi para WNI eks ISIS.

## 3. Temuan
Dapat dijadikan sebagai tolak ukur oleh pengambil keputusan dalam mengambil dan menentukan kebijakan dalam hal perlindungan terhadap warga negara, tak terkecuali WNI eks ISIS.

## C. meTode PeneliTian

## 1. Pendekatan yang digunakan
Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. 4 Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan, yaitu: 5
a.  Pendekatan peraturan perundang-undangan ( statute approach ) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang berkenaan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini; b.  Pendekatan kasus ( case approach ), yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah lebih mendalam mengenai kasus yang menjadi fokus permasalahan yang diteliti;
c.  Pendekatan konseptual ( conceptual approach ) yaitu pendekatan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, terutama yang berkenaan dengan permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini.

## 2. spesifikasi Penelitian
Tipe kajian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif , karena bermaksud menggambarkan secara jelas dan rinci fenomena yang menjadi pokok permasalahan maka spesifikasi penelitian ini terletak pada persoalan perlindungan hukum WNI eks ISIS dalam perspektif Hukum Internasional.

## 3. Jenis dan sumber Bahan Hukum
Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah:
a.  bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini;
b.  bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, serta symposium yang dilakukan pakar terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini;
4 . Peter Mahmud Marzuki., “Penelitian Hukum”, Kencana, Jakarta, 2005, hal 93. Dalam bukunya di kemu- kakan, pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-undang ( stat- ute approach ), pendekatan kasus ( case approach ), pendekatan historis ( historical approach ), pendekatan komparatif ( komparative approach ), dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). 5 ibid ., hlm. 95.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 866~874
c.  bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

## 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, Sebagai penelitian hukum pustaka, pengungkapan kebenaran dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari studi pustaka. Data yang akan dikumpulkan dan menjadi bahan kajian dalam penelitian ini adalah data yang relevan dengan permasalahan. Karena penelitian ini merupakan penelitian yang akan mengkaji permasalahan yang ada dalam lingkup hukum internasional, maka bahan-bahan penelitian yang berupa data dan informasi tentang fakta-fakta dan ketentuan hukum harus relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## d. analisa BaHan Hukum
Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dan logis, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu menyusun rangkaian kalimat-kalimat yang menggambarkan hasil dari penelitian yang diteliti, selanjutnya ditarik kesimpulan secara induktif melalui penafsiran hukum yakni dari suatu fakta yang bersifat khusus terhadap permasalahan yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini, ditarik ketentuan-ketentuan umum, sebagai hasil akhir dalam penulisan penelitian ini.

## e. PemBaHasan

## 1. Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Wni eks isis menurut Hukum internasi- onal
Semenjak pembentukan PBB pada tahun 1945, terdapat banyak perjanjian internasional yang mengatur mengenai pemenuhan HAM, termasuk perlindungan HAM untuk seorang anak. Terkait dengan permasalahan perlindungan HAM ini, PBB tidak hanya mengacu pada pengaturan di perjanjian internasional melainkan juga membuat pedoman bagi negara. Pedoman tersebut menjelaskan secara runtut tindakan yang perlu dilakukan oleh negara terhadap warga negara mereka yang menjadi anggota teroris, atau yang dinamakan PBB sebagai foreign terrorist fighters . Terkait dengan HAM anak, pedoman tersebut memberikan bab tersendiri untuk menjelaskan hal tersebut. Menurut pedoman tersebut, anak dikategorikan menjadi korban, saksi dan tersangka dan anak tersebut perlu diperlakukan dengan cara yang konsisten hak, martabat dan kebutuhan mereka. 6 a. Universal declaration of human rights 1 948
Dalam hubungannya dengan HAM Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS, DUHAM 1948 memberikan pengaturan HAM terhadap anak tersebut. Pengaturan HAM tersebut dinyatakan pada Pasal 2 yang menjelaskan terkait penerapan non-diskriminasi dalam perlindungan HAM oleh pemerintah terhadap setiap indivudu. Selanjutnya terdapat Pasal 3 yang menjelaskan terkait hak seseorang untuk hidup, kebebasan dan keselamatan. Dan yang terakhir terdapat ketentuan pada Pasal 13 yang menjelaskan terkait hak
6 United Nations, “ guidance to states on human rights-compliant responses to the threat Posed by foreign fighters ”, (United Nations Publication 2018), hlm. 28.
individu untuk kebebasan bergerak individu yaitu untuk meninggalkan suatu negeri dan berhak kembali ke negerinya.
Berdasarkan beberapa pasal di DUHAM 1948 tersebut maka Pemerintah Indonesia wajib melakukan perlindungan HAM terhadap Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS. Pemerintah Indonesia dalam hal ini wajib menjamin keberlangsungan hidup Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS dengan tanpa diskriminasi. Selain menjamin kehidupan Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS, Pemerintah Indonesia tidak dapat menghalangi keinginan anak tersebut untuk kembali ke negara asalnya yaitu Negara Indonesia. Pelaksanaan pemulangan tersebut juga dilakukan tanpa non-diskriminasi yaitu tidak membedakan ras, jenis kelamin, agama dan lain-lain
b.  international covenant on civil and Political rights 1966
Terhadap Warga Negara Indonesia eks ISIS, ICCPR 1966 memberikan pengaturan HAM yang wajib dilindungi oleh pemerintah. Pengaturan HAM tersebut diatur pada Pasal 6 yang mengatur tentang hak untuk hidup seorang individu. Selanjutnya terdapat pengaturan pada Pasal 12 yang mengatur terkait hak untuk kebebasan bergerak. Dan pengaturan yang terakhir diatur pada Pasal 24 yang mengatur terkait hak untuk anak, yaitu individu yang belum dewasa atau berumur di bawah 18 tahun.
Berdasarkan pengaturan HAM di ICCPR 1966 tersebut, maka Warga Negara Indonesia eks ISIS berhak untuk mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Indonesia. Perlindungan tersebut sebagai pemenuhan hak untuk hidup, sehingga bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia wajib dilakukan untuk menjamin kehidupan Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS. Perlu diketahui juga bahwa ketentuan mengenai hak hidup yang diatur pada Pasal 6 ICCPR 1966 merupakan hak yang tidak dapat dikurangi sedikitpun atau non-derogable rights. Sehingga dalam hal ini Pemerintah Indonesia wajib semaksimal mungkin untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal tersebut kepada Warga Negara Indonesia eks ISIS.
HAM selanjutnya yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Indonesia adalah hak untuk kebebasan bergerak. Dalam hak ini Pemerintah Indonesia tidak berhak untuk membatasi pergerakan Warga Negara Indonesia eks ISIS, termasuk apabila Warga Negara Indonesia tersebut terutama anak-anaknya hendak kembali ke Negara Indonesia. Dalam hal ini Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS merupakan Warga Negara Indonesia, sehingga Pemerintah Indonesia tidak berhak untuk menolak kepulangan mereka. Dalam melakukan perlindungan HAM tersebut, Pemerintah Indonesia wajib menerapkan asas non-diskriminasi terhadap Warga Negara Indonesia eks ISIS beserta anak-anaknya, sehingga penerapan perlindungan HAM tersebut dapat diberikan secara menyeluruh kepada para Warga Negara Indonesia eks ISIS.
c.  convention on the rights of the child 1989
Terhadap Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS, CRC 1989 memberikan pengaturan mengenai perlindungan HAM anak tersebut. Pengaturan HAM yang pertama dinyatakan pada Pasal 6 yang menjelaskan terkait hak seorang anak untuk hidup dan negara harus berusaha semaksimal mungkin terhadap hal tersebut. Pengaturan HAM selanjutnya yaitu dinyatakan pada Pasal 38 yang menjelaskan terkait kewajiban negara dalam memberikan perlindungan dan perawatan terhadap anak yang terdampak dalam suatu konflik bersenjata. Pengaturan HAM terakhir yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dinyatakan pada Pasal 40 yang menjelaskan terkait hak anak apabila dituduh telah melanggar hukum.
Berdasarkan beberapa pasal tersebut maka Pemerintah Indonesia wajib untuk memastikan kelangsungan hidup Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS. Dalam hal
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 868~874
ini Pemerintah Indonesia wajib untuk menghindari Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS dari konflik bersenjata. Sebagaimana diketahui bahwa Negara Suriah merupakan tempat konflik bersenjata sehingga dalam hal ini, kelangsungan hidup anak tersebut dapat terancam. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menghindari konflik tersebut adalah memulangkan anak tersebut ke Negara Indonesia.
Pada dasarnya negara juga wajib untuk mencegah perekrutan anak tersebut dalam organisasi teroris seperti ISIS tersebut. Hal ini dinyatakan pada Pasal 4 optional Protocol to the Convention on the rights of the child on the involvement of children in armed conflict 2002. Opsi ini menjelaskan kewajiban negara dalam suatu peristiwa terhadap anak dengan konflik bersenjata, dan opsi ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari CRC 1989. Pasal 4 opsi tersebut menjelaskan terkait kewajiban negara untuk semaksimal mungkin mencegah perekrutan dan penggunaan anak dibawah 18 tahun dalam suatu kelompok bersenjata. Dalam hal ini maka Pemerintah Indonesia wajib untuk mencegah Anak Warga Negara Indonesia untuk tergabung atau ikut andil dalam kegiatan organisasi ISIS.
d.  Pengaturan terkait counter-terrorism
Dalam mengatur perlindungan hukum terhadap Warga Negara Indonesia eks ISIS, negara dimungkinkan menemui keadaan yaitu WNI eks ISIS tersebut merupakan bagian dari organisasi ISIS. Dalam hal kejadian tersebut PBB mengatur beberapa pengaturan mengenai hal tersebut yang tersebar dalam pedoman dan special rapporteur. PBB melalui badan interregional crime and Justice research institute mengeluarkan pedoman kepada setiap negara. Dalam pedoman tersebut dinyatakan bahwa setiap anak yang berusia 18 tahun ke bawah dan bergabung dalam Organisasi ISIS tidak dituntut atas partisipasinya atau tindakan melanggar hukum, berdasarkan Pasal 38 CRC 1989. 7 Pasal 38 CRC 1989 tersebut mewajibkan negara dan kelompok bersenjata untuk menahan diri dalam merekrut angkatan bersenjata yang berusia 15 tahun ke bawah, dan memastikan mereka tidak ikut andil dalam permusuhan yang ditimbulkan oleh negara atau kelompok bersenjata. Perintah tersebut dijadikan sebagai hukum yang tidak tertulis terhadap negara dan kelompok bersenjata, termasuk organisasi ISIS. Pada dasarnya kepentingan terbaik bagi warga negara harus menjadi pertimbangan utama pada setiap negara. Sehingga warga negara terutama anak-anak harus dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman atas dasar pendapat atau keyakinan orangtua, wali atau anggota keluarga yang menyebabkan mereka bergabung dalam organisasi teroris. 8
Untuk menghindari dan menghilangkan pengaruh terorisme pada WNI eks ISIS terutama anak-anak mereka tersebut, maka diperlukan tindakan kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Kontra radikalisasi merupakan program yang secara khusus dirancang untuk mencegah individu yang tidak terpengaruh untuk tidak menyeberangi dan menjadi teroris. 9 Sedangkan deradikalisasi merupakan program yang ditujukan kepada individu yang telah menjadi radikal terhadap paham terorisme untuk mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat atau setidaknya menghalangi mereka dari kekerasan. 10

## Strategi counter-terrorism yang dicetus oleh PBB tersebut, pada kenyataannya tidak
7 United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, “ children and counter-terrorism ” (UNICRI 2016), hlm. 60.
8 Human Rights Council, “Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while counter terrorism A/HRC/31/65”, 22 February 2016, hlm. 18.
9 United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, op.cit ., hlm. 7. 10 ibid .
secara khusus merujuk kepada anak. Dalam hal ini Negara Indonesia dapat mencontoh tindakan yang dilakukan oleh Negara Inggris terhadap anak eks teroris tersebut. Tindakan Negara Inggris dalam hal ini meliputi, menanggapi tantangan ideologis dan ancaman terorisme yang dihadapi, mencegah orang untuk tidak masuk ke organisasi terorisme dengan diberikan nasihat dan dukungan yang sesuai dan bekerja sama dengan sektor dan institusi yang dapat menangani resiko radikalisasi. 11

## 2. Timbulnya Tanggung Jawab Pemerintah republik indonesia terhadap Warga negara indonesia (Wni) eks isis
Dalam lingkup Negara Indonesia, Pemerintah Indonesia telah membentuk beberapa pengaturan mengenai perlindungan HAM kepada WNI. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pengaturan HAM di UUD NRI 1945 mengatur hak-hak sipil dan politik dan hak-hak sosial budaya, dan pengaturan tersebut tersebar tidak hanya pada Bab XA UUD NRI 1945. 12 a.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Dalam pengaturan secara umum, Warga Negara Indonesia eks ISIS termasuk anaknya berhak atas HAM yang diatur pada Pasal 9, Pasal 26 dan Pasal 27 UU Nomor 39 Tahun 1999. Pasal 9 mengatur terkait hak untuk hidup dan mempertahankan hidup seorang individu. Pasal 26 mengatur terkait mengatur terkait hak warga negara untuk mendapatkan hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraan individu tersebut. Pasal 27 mengatur terkait hak warga negara atas kebebasan bergerak, dalam hal ini Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk masuk kembali ke wilayah Negara Indonesia.
UU Nomor 39 Tahun 1999 juga mengatur HAM yang diperoleh oleh seorang anak. Pengaturan HAM anak tersebut diatur pada bagian kesepuluh undang-undang tersebut. Dari bagian tersebut, Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS berhak terhadap HAM yang diatur dalam Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 63 UU Nomor 39 Tahun 1999. Pasal 52 menegaskan terkait negara sebagai pelindung terhadap hak anak tersebut. Pasal 53 menjelaskan terkait hak anak untuk hidup dan mempertahankan hidup sejak dalam kandungan. Pasal 63 menjelaskan terkait hak anak untuk tidak terlibat dalam situasi peperangan atau konflik bersenjata, dalam hal pemerintah mempunyai peran untuk menghindari anak tersebut pada situasi yang mengancam hidup anak tersebut. Berdasarkan pasal-pasal yang berada di UU Nomor 39 Tahun 1999 tersebut,
Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan HAM terhadap anak Warga Negara Indonesia eks ISIS. Kewajiban Pemerintah Indonesia yaitu sebagai pelindung anak tersebut terkait hak yang dimilikinya. Dalam hal ini hak yang wajib dilindungi oleh Pemerintah Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia eks ISIS adalah hak untuk hidup, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 9 dan dipertegas pada Pasal 53 UU Nomor 39 Tahun 1999. Berdasarkan pasal tersebut, Pemerintah Indonesia wajib untuk menjamin kelangsungan hidup Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS yang berada di Negara Suriah. Selain hak untuk hidup, Pemerintah Indonesia juga memiliki kewajiban untuk menghindari anak tersebut dari konflik bersenjata. Dalam menghindari kejadian tersebut, Pemerintah Indonesia dapat mengacu pada Pasal 27 UU Nomor 39 Tahun 1999 yang menjelaskan terkait kebebasan bergerak. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia perlu untuk memulangkan para WNI eks ISIS
11 ibid . 12   Herlambang P. Wiratraman, “ hak-hak Konstitusional warga negara setelah amandemen UUd 1945: Kon- sep Pengaturan dan dinamika implementasi ” (2007) Vol. 1, No. 1 Jurnal Hukum Panta Rei, hlm. 7
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 870~874
tersebut ke Negara Indonesia sekaligus tidak menghalangi apabila mereka hendak kembali ke Indonesia.
b.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS berhak atas hak yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002. Hak tersebut antara lain diatur pada Pasal 4, Pasal 15. Pasal 4 mengatur hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang pada setiap anak serta hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 15 menjelaskan terkait hak anak untuk mendapat perlindungan dari peristiwa yang dapat merugikan anak tersebut, dalam hal ini peristiwa yang perlu dihindari Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS adalah konflik bersenjata yang disebut pada angka 2 pasal tersebut. Berdasarkan kedua pasal tersebut maka dalam hal ini, Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan HAM terhadap Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS. Perlindungan HAM yang pertama adalah perlindungan atas hak untuk hidup, dalam hal ini hak hidup anak untuk tumbuh dan berkembang berada pada perlindungan Pemerintah Indonesia, sehingga dalam hal ini Pemerintah Indonesia wajib memastikan kelangsungan hidup Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS. Setelah hak untuk hidup, Pemerintah Indonesia wajib untuk menghindarkan anak dari peristiwa konflik bersenjata yang dapat mengancam kelangsungan hidup anak tersebut. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia perlu untuk memastikan bahwa Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS tidak terdampak pada Konflik bersenjata di Negara Suriah, yang sebagaimana diketahui merupakan lokasi sementara anak tersebut berada.
UU Nomor 23 Tahun 2002 juga menjelaskan terkait kewajiban Pemerintah Indonesia dalam melakukan perlindungan HAM terhadap setiap anak. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 21 UU Nomor 23 Tahun 2002 yaitu, Pemerintah wajib menghormati dan menjamin HAM setiap anak dengan tanpa menerapkan asas diskriminasi. Sehingga dalam hal ini Pemerintah Indonesia wajib untuk melakukan perlindungan HAM pada setiap Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS tanpa terkecuali.
c.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU
Nomor 6 Tahun 2011) tidak menjelaskan terkait HAM yang wajib dilindungi oleh Pemerintah Indonesia. Namun UU Nomor 6 Tahun 2011 memberikan suatu ketentuan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan HAM yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 14 UU Nomor 6 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa, setiap Warga Negara Indonesia tidak dapat ditolak untuk memasuki wilayah Negara Indonesia. Pengaturan tersebut sebagai implementasi dari salah satu HAM yang diatur baik di perjanjian internasional maupun undang-undang yaitu, hak untuk kebebasan bergerak.
Berdasarkan pembahasan sebelumnya telah ditentukan bahwa Warga Negara Indonesia eks ISIS merupakan Warga Negara Indonesia. Sehingga terkait dengan hal ini Pemerintah Indonesia tidak dapat menghalangi apabila Warga Negara Indonesia eks ISIS terutama anak-anaknya hendak kembali ke Indonesia. Pasal ini juga dapat menjadi acuan Pemerintah Indonesia untuk memulangkan Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS sebagai tindakan untuk menghindarkan anak tersebut dari konflik bersenjata d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Hubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam hal ini adalah posisi Organisasi ISIS sebagai organisasi teroris atau foreign terrorist fighters . Dengan ISIS sebagai organisasi teroris maka dimungkinkan Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS telah
menjadi bagian dari mereka, hal ini dinamakan kombatan. Selain dimungkinkan menjadi kombatan, Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS dimungkinkan juga terpapar pandangan terorisme pada dirinya. Terkait hal ini Pemerintah Indonesia wajib memberikan pendekatan yang berbeda terkait dengan anak yang mengalami situasi tersebut. PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tersebut dapat menjadi acuan Pemerintah Indonesia dalam melakukan pendekatan terhadap anak tersebut.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO2 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU Nomor 5 Tahun 2018), pada pasal 5 dinyatakan bahwa individu yang melakukan tindak pidana terorisme dapat diekstradisi. Dalam hal ini kombatan Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS telah melanggar ketentuan yang diatur dalam PERPU Nomor 1 Tahun 2002 jo, UU Nomor 5 Tahun 2018, maka Pemerintah Indonesia mempunyai kesempatan untuk memulangkan kombatan anak tersebut. Hal ini sebagai bentuk perlindungan HAM yang telah diatur dalam perjanjian internasional maupun undang-undang yang telah dibahas sebelumnya.
Selain dalam hal pemulangan kombatan, PERPU Nomor 1 Tahun 2002 jo, UU Nomor 5 Tahun 2018 juga memberikan ketentuan terhadap kombatan yang dipulangkan tersebut. Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 43C dan 43D peraturan tersebut, yaitu kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Kedua tindakan tersebut sesuai untuk diterapkan Pemerintah Indonesia kepada Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS apabila dipulangkan ke Negara Indonesia
Berdasarkan pernyataan Pemerintah Indonesia dan organisasi internasional, dengan dihubungkan dengan peraturan universal dan peraturan perundang-undangan tersebut dapat disimpulkan bahwa WNI eks ISIS berstatus sebagai Warga Negara Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka WNI eks ISIS tersebut mendapatkan hak yang diatur dalam konstitusi yaitu UUD NRI 1945.
Negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 harus dapat memenuhi perlindungan terhadap HAM warga negara. Hal ini didasarkan pada pendapat Hans Kelsen terkait empat syarat negara hukum, yaitu:
1. Negara yang kehidupannya sejalan dengan konstitusi dan undang-undang yang proses pembuatannya dilakukan oleh parlemen;
2.  Anggota-anggota parlemen itu sendiri dipilih langsung oleh rakyat;
3.  Negara yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh elit negara;
4.  Negara yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman;
5.  Negara yang melindungi hak-hak asasi manusia. 13
Pendapat Hans Kelsen tersebut sejalan dengan pendapat dari Philipus M. Hadjon yang memberikan pengertian terkait negara hukum yaitu “Negara yang mengarahkan dirinya pada satu sasaran yang utama, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia”. 14
Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Negara Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi HAM sebagaimana yang dinyatakan pada konstitusi mereka yaitu UUD NRI 1945, Negara Indonesia memiliki tanggung jawab dalam perlindungan HAM terhadap seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk Anak
13   A. Widiada Gunakaya, hukum hak asasi manusia (Penerbit ANDI 2017), hlm. 130.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 872~874
Warga Negara Indonesia eks ISIS. Negara Indonesia telah mengatur terkait HAM yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Republik Indonesia, yaitu dijelaskan secara runtut dan komprehensif pada Bab XA UUD NRI 1945. Menurut Herlambang, pengaturan perlindungan HAM di Negara Indonesia tidak hanya berada di Bab XA UUD NRI 1945 tersebut, namun terdapat HAM yang diatur di luar bab tersebut seperti pada Pasal 28 dan Pasal 31 UUD NRI 1945. 15 Selanjutnya Herlambang juga mengemukakan bahwa pengaturan HAM yang diatur di konstitusi Negara Indonesia yaitu UUD NRI 1945, sudah mencakup hak-hak yang diatur dalam ICCPR 1966 dan international covenant on economic, social and cultural rights 1966 ( icescr 1966). 16 Kedua perjanjian internasional tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia, maka ketentuan dalam perjanjian tersebut mengikat pada Warga Negara Indonesia termasuk Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS. Menurut Jimly Asshiddiqie, dengan meratifikasi perjanjian tersebut maka Indonesia telah memberikan sumbangan terhadap perjuangan HAM di dunia. 17 Dalam memenuhi HAM Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS, pemerintah dapat mengacu pada pengaturan di perjanjian internasional maupun peraturan perundang-undangan.

## f. kesimPulan
Ketentuan yang diatur dalam Negara Indonesia tersebut sesuai dengan ketentuan- ketentuan hukum internasional, terutama ICCPR 1966 dan CRC 1989 serta guidance yang dibuat oleh PBB terhadap setiap negara dalam mengatur warga negara mereka yang tergabung dalam organisasi teroris. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2006 dan asas yang dianut UU Nomor 12 Tahun 2006 serta PP Nomor 2 Tahun 2007, WNI eks ISIS terutama anaknya memiliki status hukum sebagai Warga Negara Indonesia dan Negara wajib mengakui dan memberikan perlindungan hukum.
Dengan menjadi Warga Negara Indonesia maka Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi HAM WNI eks ISIS, yang dalam hal ini merupakan Warga Negara Indonesia. Perlindungan yang wajib diberikan oleh Pemerintah Indonesia adalah hak untuk hidup, hak atas kebebasan bergerak dan hak untuk dihindari dari konflik bersenjata.
Untuk melaksanakan ketiga perlindungan HAM tersebut, Pemerintah Indonesia dapat melakukan tindakan pemulangan Warga Negara Indonesia eks ISIS. Pemulangan tersebut wajib untuk menerapkan asas non-diskriminasi, sehingga dalam hal ini pemulangan ditujukan kepada para WNI eks ISIS beserta anak-anaknya yang berusia 18 tahun ke bawah dan belum menikah, sesuai dengan ketentuan mengenai anak yang diatur dalam CRC 1989 dan UU Nomor 23 Tahun 2002.
dafTar PusTaka
a. Buku
Adolf, Huala, Kewarganegaraan (nasionalitas) menurut hukum lnternosional , makalah disampaikan dalam Diskusi mengenai Penyusunan RUU tentang Kewarganegaraan Ganda, di Gedung DPR Rl tanggal 28 Oktober 2014.
Adolf, Huala, 2015, aspek-aspek negara dalam hukum internasional Cetakan ke-5, CV Keni Media.
15   Herlambang P. Wiratraman, “ hak-hak Konstitusional warga negara setelah amandemen UUd 1945: Kon- sep Pengaturan dan dinamika implementasi ” (2007) Vol. 1, No. 1 Jurnal Hukum Panta Rei, hlm. 7.
16 ibid . 17   Jimly Asshiddiqie I, op. cit ., hlm. 349.
Asshiddiqie , Jimly, 2011, Ke-indonesiaan dan Kewarganegaraan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Asshiddiqie, Jimly, 2017, Pengantar ilmu hukum tata negara Cetakan ke-9, Rajawali Pers.
Corwin, Edward S. dan J.W. Peltason, 1967, Understanding the constitutio , fourt edition (New York Holt, Rinehart and Winston).
Deng, Francis M. et al., 1996 “ sovereignty as responsibility: conflict management in africa ”, Washington: The Brookings Institution.
Gunakaya, A. Widiada, 2017, hukum hak asasi manusia , Penerbit ANDI.
Human Rights Council, “Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while counter terrorism A/HRC/31/65”, 22 February 2016.
Ibrahim, Johny, 2006, teori dan Penelitian hukum normatif , Malang: Bayumedia.
Inter-Parliamentary Union 2005 Published by the Inter-Parliamentary Union with the United Nations High Commissioner for Refugees.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
Maftei, Jana, 2015, some aspects of citizenship from the Perspective of international Law, Legal sciences in the new millennium, european integration - realities and Perspectives, Proceedings .
Mahkamah Internasional, hlm. 23 Jana Maftei, 2015, some aspects of citizenship from the Perspective of international Law, Legal sciences in the new millennium, european integration - realities and Perspectives. Proceedings .
Marzuki, Peter Mahmud, 2005, “ Penelitian Hukum”, Kencana, Jakarta.
Muladi, 1997, hak asasi manusia, Politik dan sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Parthiana, I Wayan, 2002, Perjanjian lnternasional , Bandung: Mandar Maju.
Prasetyono, E. 2007. nts challenges and Policy responses in indonesia. inaugural meeting for the consortium on non-traditional security studies in asia (nts- asia), Singapore.
Soetoprawiro, Koerniatmanto, 1996, hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian , PT.Gramedia, Jakarta.
United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, 2016 “ children and counter-terrorism ”, UNICRI.
United Nations, 2018, “ guidance to states on human rights-compliant responses to the threat Posed by foreign fighters ”, United Nations Publication.
Wiratraman, Herlambang P., “ hak-hak Konstitusional warga negara setelah amandemen UUd 1945: Konsep Pengaturan dan dinamika implementasi ” (2007) Vol. 1, No. 1 Jurnal Hukum Panta Rei.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara

## 874~874
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

## C. Jurnal dan internet
Iskandar, Pranoto, 2012, hukum ham internasional, sebuah pengantar kontekstual , Cianjur: Perpustakaan Nasional Indonesia hlm. 21 diakses dari https://books. google.co.id/books, 13 Oktober 2022 pukul 15.30 WITA.
NN, http://www.ijrcenter.org/thematic-research-guides/nationality-citizenship/, diakses pada 13 Oktober 2022 pukul 16.00 WITA.
NN, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200214113641-20-474581/polemik- wni-eks-isis-dan-aturan-kehilangan-kewarganegaraan, diakses pada tanggal 19 Oktober 2022 pukul 22.20 WITA.