## SUMBER OTORITAS PELAKSANAAN SUPERVISI
1 Ficky Uwais Alqarny, 2 Meti Fatimah
1 Institut Islam Mamba’ul ‘Ulum Surakarta fickyassalafy@gmail.com
2 Institut Islam Mamba’ul ‘Ulum Surakarta fatimahcan@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  peran  dan  relevansi  sumber  otoritas  dalam  pelaksanaan  supervisi  di  berbagai konteks.  Sumber  otoritas  pelaksanaan  supervisi  memiliki  peran  yang  krusial  dalam  mengawasi,  mengontrol,  dan memastikan  kepatuhan  terhadap  regulasi  dan  standar  yang  berlaku.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  Studi Literatur  atau  Studi  Pustaka,  yaitu  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  pustaka,  membaca,  menganalisis  dan mencatat serta mengolah bahan penelitian yang relevan, termasuk menggunakan studi dokumen atas hasil-hasil penelitian sebelumnya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri jurnal pada beberapa media elektronik seperti  digital  library  dan  internet,  Penelusuran  jurnal  dilakukan  melalui  Google  Cendekia  dan  literatur  akademis  yang terkait  dengan  sumber  otoritas  dalam  pelaksanaan  supervisi.  Hasil  penelitian  ini  merinci  mengenai  landasan  yuridis otoritas  supervisi  yang  mencakup  undang-undang  dan  regulasi,  peraturan  pelaksana,  kebijakan  dan  pedoman,  serta perjanjian kontrak. Sumber otoritas pelaksanaan supervisi dilaksanakan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah yang memiliki  peran  utama  pengaturan  dan  pengawasan,  pengendalian  kepatuhan,  penegakan  hukum,  pemberian  lisensi  dan izin, penyuluhan dan edukasi, pengembangan kebijakan serta transparansi dan akuntabilitas.
Kata kunci: Sumber Otoritas; Otoritas Pelaksana; Supervisi.

## ABSTRACT
This research aims to examine the role and relevance of authority sources in the implementation of supervision in various contexts.  The  authority  sources  in  the  implementation  of  supervision  play  a crucial role in  overseeing, controlling, and ensuring  compliance  with  applicable  regulations  and  standards.  The  study  adopts  a  Literature  Review  approach, involving  the  collection  of  literature  data,  reading,  analyzing,  and  recording  relevant  research  materials.  This  includes utilizing  document  studies  on  the  results  of  previous  research.  Data  collection  is  conducted  by  searching  journals  on various electronic media such as digital libraries and the internet. The search for journals is carried out through Google Scholar  and  academic  literature  related  to  authority  sources  in  the  implementation  of  supervision.  The  results  of  this research  detail  the  legal  basis  of  supervisory  authority,  which  includes  laws  and  regulations,  implementing  regulations, policies and guidelines, as well as contractual agreements. The sources of authority in the implementation of supervision are  carried  out  by  school  principals  and  school  supervisors  who  play  a  primary  role  in  regulation  and  oversight, compliance  control,  law  enforcement,  licensing  and  permits,  counseling  and  education,  policy  development,  as  well  as transparency and accountability.
Keywords: Source of Authority; Implementing authority; Supervision.

## I. PENDAHULUAN
Dalam perkembangannya, pengawasan lebih  diarahkan  untuk  memiliki  serta  memahami bahkan dituntut untuk dapat mengamalkan apa yang tertuang  dalam  peraturan,  Peraturan  Pemerintah (PP)  Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar Nasional  Pendidikan  dan  Undang-Undang  Nomor
20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional.  Peraturan  Pemerintah  ini  dimaksudkan untuk  memacu  pengelola,  penyelenggara,  dan satuan  pendidikan  agar  dapat  meningkatkan kinerjanya  dalam  memberikan  layanan  pendidikan yang  bermutu,  serta  sebagai  perangkat  lunak  untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas  publik  dalam  penyelenggaraan  sistem
pendidikan nasional (Puha, 2021). Tuntutan tersebut salah satunya tentang kompetensi dalam memahami metode  dan  teknik  dalam  supervisi.  Seorang supervisor  adalah  orang  yang  profesional  ketika menjalankan  tugasnya,  ia  bertindak  atas  dasar kaidah-kaidah  ilmiah  dalam  melaksanakan  tugas (PS, S. S. D., & Ulpah, 2022). Pengetahuan tentang sumber  otoritas  pelaksaan  supervisi  akan  lebih menambah  khazanah  ilmu  supervisor  dalam pelaksanaan supervisi.
Menurut  Glasser,  kemampuan  profesional yang  diperlukan  oleh  seorang  guru  adalah  sebagai berikut:  (1)  penguasaan  materi  pelajaran,  (2) kemampuan  mendignosa  tingkah  laku  siswa,  (3) kemampuan  melaksanakan  proses  pengajaran,  dan (4)  kemampuan  mengukur  proses  belajar  siswa (Husni,  2019).  Untuk  menjalankan  program supervisi  dengan  baik,  harus  memenuhi  semua komponen  perencanaan,  implementasi,  evaluasi, dan  tindak  lanjut  supervisi  karena  hal  ini  sangat mempengaruhi  keberhasilan  supervisi.  Kepala sekolah  harus  memiliki  kompetensi  sebagai  kepala sekolah (Fatimah et al, 2021). Sesuai peraturan dan perundang-undangan yang mengaturnya, agar kepala  sekolah  dapat  melaksanakan  tugas  dan tanggung  jawabnya  sebagai  supervisor  dengan efektif.  Seorang  Kepala  Sekolah  tidak  terlepas  dari kesalahan  dan  kekeliruan  dalam  menjalankan tanggung  jawabnya.  Oleh  karena  itu  diperlukan seorang pengawas untuk mengawasi dan meluruskan kesalahan dan kekeliruan tersebut.
Dalam dunia pendidikan, supervisi menjadi sangat  penting  karena berpengaruh terhadap kinerja guru dan hasil pembelajaran (Fitri, 2020). Supervisi pendidikan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan profesional dalam upaya untuk  meningkatkan  proses  belajar  peserta  didik dengan mengajar  yang  lebih  baik.  Secara  khusus, supervisi  pendidikan  berfungsi  untuk  mengatur semua  usaha  sekolah,  memperluas  pengalaman guru,  mendorong  upaya  pembelajaran  kreatif, memberikan penilaian yang konsisten, dan memberikan  pengetahuan  dan  keterampilan  kepada guru.  Fungsi  dasar  dari  supervisi  adalah  untuk memperbaiki  situasi  belajar  mengajar  disekolah agar  lebih  baik.  Supervisi  terhadap proses  belajar mengajar  adalah  jenis  kegiatan  yang  dimaksudkan
untuk  membantu  guru  dalam  melaksanakan  tugas mereka  secara  efektif  (Hendriawati,  2019).  Melalui kegiatan  supervisi,  pengawas  sekolah  memberikan arahan,  bimbingan,  dan  pembinaan  kepada  guru tentang  berbagai  masalah  yang  mungkin  mereka temui  saat  melaksanakan  tugas  mereka  di  sekolah (Messi et al., 2018).
Pengawas  hanya  bertindak  sebagai  mitra  kepala sekolah dan guru untuk mencapai tujuan sekolah. Dengan kata  lain,  mereka  bertindak  sebagai  pengawasan manajemen  dan  akademik.  karena  jika  terdapat  peran yang  tidak  dilaksanakan  maka  Sekolah  akan mengalami kendala dalam pengembangan dalam penyelenggaraannya (Musdalipa et al., 2021).

## II. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  mengunakan  pendekatan Studi  Literatur  atau  Studi  Pustaka  yaitu serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan metode  pengumpulan  data  pustaka,  membaca, menganalisis  dan  mencatat  serta  mengolah bahan  penelitian  yang  relevan,  termasuk menggunakan  studi  dokumen  atas  hasil-hasil penelitian sebelumnya (Abbas, N., & Subando, J.,  2023).  Pengumpulan  data  dalam  penelitian ini  dilakukan  dengan  menelusuri  jurnal  pada beberapa  media  elektronik  seperti  digital library  dan  internet,  Penelusuran  jurnal dilakukan  melalui  Google  Cendekia  dan literatur  akademis  yang  terkait  dengan otoritas supervisi dan perannya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN Sumber Otoritas Pelaksanaan Supervisi
Supervisi  adalah  suatu  proses  kritis  dalam pengawasan,  pengendalian,  dan  penegakan kebijakan,  peraturan,  serta  standar  yang berlaku  dalam  berbagai  sektor  dan  entitas (Imelda,  2022).  Di  dalam  proses  ini,  sumber otoritas  pelaksanaan  supervisi  memegang peran  yang  sangat  penting.  Mereka  memiliki tanggung  jawab  untuk  memastikan  bahwa aturan dan ketentuan diterapkan dengan benar, dan  bahwa  pelaku  usaha  atau  organisasi beroperasi  sesuai  dengan  standar  yang  telah ditetapkan. Konsep otoritas pelaksanaan supervisi melibatkan aspek hukum dan regulasi yang menjadi dasar pengawasan serta kewenangan  yang  diberikan  kepada  lembaga atau individu yang menjalankan tugas supervisi
(Fahmi, 2018). Dalam konteks ini, pemahaman mendalam  tentang  landasan  yuridis  otoritas supervisi  sangat  penting.  Hal  ini  mencakup pemahaman  tentang  kerangka  hukum  yang mengatur  supervisi  dan  kewenangan  yang diberikan  kepada  badan  pengawas,  regulator, atau  agen  yang  bertanggung  jawab  atas supervisi.  Dalam  berbagai  sektor  dan  bidang, supervisi  merupakan  elemen  kunci  dalam menjaga  kualitas,  integritas,  dan  kepatuhan terhadap  standar  dan  regulasi  yang  berlaku (Sarifudin,  2019).  Supervisi  juga  menjadi  alat penting  untuk  mengidentifikasi  dan  mengatasi potensi  masalah  atau  pelanggaran  yang  dapat berdampak negatif pada masyarakat, lingkungan,  atau  pihak-pihak  yang  terlibat. Dalam  konteks  ini,  peran  sumber  otoritas pelaksanaan  supervisi  memiliki  dampak  yang signifikan dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan  berbagai  entitas,  mulai  dari institusi keuangan hingga industri lingkungan.
Pentingnya  pemahaman  yang  mendalam tentang  sumber  otoritas  pelaksanaan  supervisi tidak  dapat  diabaikan.  Dalam  banyak  kasus, lembaga-lembaga  pengawas,  regulator,  atau agen  pemerintah  memegang  kendali  dalam proses  supervisi  (Tolchah,  2020).  Mereka memiliki  tanggung  jawab  untuk  menegakkan aturan  dan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan, dan  memastikan  bahwa  pihak-pihak  yang mereka awasi beroperasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam beberapa dekade terakhir,  supervisi  telah  menjadi  semakin kompleks  dan  melibatkan  berbagai  aspek hukum,  teknis,  dan  etis.  Oleh  karena  itu, pemahaman yang komprehensif tentang sumber  otoritas  pelaksanaan  supervisi menjadi semakin penting. Hal ini mencakup pemahaman  yang  mendalam  tentang  landasan hukum  dan  regulasi  yang  mengatur  supervisi, serta  kewenangan  yang  diberikan  kepada lembaga atau individu yang menjalankan tugas supervisi.
Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  secara mendalam tentang sumber otoritas pelaksanaan supervisi  dapat  memberikan  wawasan  yang lebih  baik  tentang  bagaimana  pelaksanaan
supervisi dapat ditingkatkan dan disempurnakan  di  berbagai  sector  (Pakaya, 2021).  Oleh  karena  itu,  artikel  ini  akan memfokuskan  perhatian  pada  landasan  yuridis otoritas supervisi dan bagaimana peran mereka memengaruhi  pelaksanaan  supervisi  dalam konteks yang beragam. Dalam tulisan ini, kami akan  mengulas  lebih  lanjut  mengenai  sumber otoritas  pelaksanaan  supervisi,  termasuk  peran mereka  dalam  mengawasi  dan  mengendalikan entitas  atau  sektor  yang  relevan.  Kami  juga akan menganalisis dampak faktor-faktor eksternal  dan  internal  terhadap  pelaksanaan otoritas  supervisi.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih baik  tentang  bagaimana  pemahaman  yang mendalam  tentang  otoritas  supervisi  dapat berkontribusi  pada  perkembangan  supervisi yang  lebih  efektif  dan  efisien  di  berbagai konteks.

## 1. Landasan Yuridis Otoritas Supervisi
Landasan  yuridis  otoritas  supervisi mengacu pada kerangka hukum yang mengatur dan  memberikan  wewenang  kepada  lembaga atau  individu  yang  bertanggung  jawab  atas pelaksanaan  tugas  supervisi.  Landasan  ini adalah  fondasi  hukum  yang  menetapkan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab entitas supervisi  dalam  mengawasi  sektor,  organisasi, atau  aktivitas  tertentu.  Dari  tahun  ke  tahun, masalah  pertumbuhan  pendidikan  di Indonesia terus menjadi perhatian  akademisi  dan pemerhati  pendidikan.  Keputusan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI  Nomor 0134/1977,  yang  menetapkan  siapa  yang berhak  ditunjuk  sebagai  pengawas  di  sekolah, termasuk kepala sekolah, penilik sekolah untuk tingkat  kecamatan,  dan  pengawas  di  tingkat kabupaten/kota,  Dalam  PP  Nomor  38/1992 terdapat perbedaan istilah antara pengawas dan penilik,  adapun pengawas  dikhususkan  untuk pengawas  pendidikan  di  sekolah,  sedangkan penilik ditujukan untuk pengawas di luar sekolah (Slameto, 2016).
Supervisi  harus  dilakukan  oleh  profesional karena  supervisi  merupakan  hal  yang sangat
kompleks. Menurut pengetian tersebut, seorang supervisor  harus  orang  yang  memiliki  jabatan resmi yang memiliki otoritas atau kewenangan untuk mengawasi. Pengawas adalah orang yang diangkat  oleh  pemerintah  untuk  mengawasi satuan  atau  lembaga  pendidikan.  Supervisor atau pengawas dalam hal ini berarti orang yang berada atau bertugas di luar satuan pendidikan dan mengawasi pelaksanaan pendidikan. Pengawas ini memiliki fungsi untuk mengawasi  kepala  sekolah  dan  guru-guru di sekolah  (Slameto,  2016).  Salah  satu  aspek penting  dari  supervisi  pendidikan  adalah pembinaan yang  diberikan  oleh  pengawas sekolah  kepada  setiap  guru  di  sekolah binaannya. melalui kegiatan supervisi, pengawas memberikan arahan, bimbingan, dan pembinaan  kepada  guru  dalam  menghadapi berbagai kendala dalam melaksanakan tugasnya disekolah (Messi et al., 2018).
Landasan  yuridis  ini  sering  mencakup berbagai  elemen,  seperti  undang-undang, peraturan  pelaksana,  kebijakan,  dan  hukum kontrak  yang relevan. Berikut adalah beberapa elemen  utama  dari  landasan  yuridis  otoritas supervisi:
a) Undang-undang  dan  Regulasi :  Undang- undang adalah dasar hukum tertinggi yang memberikan  kewenangan  dan  pedoman umum  bagi  entitas  supervisi.  Undang- undang  tersebut  biasanya  disusun  oleh badan  legislatif  atau  parlemen  dan memberikan  wewenang  kepada  entitas tertentu  untuk  mengawasi  dan  mengatur sektor  tertentu.  Regulasi  adalah  peraturan lebih  rinci yang dikeluarkan oleh lembaga atau entitas supervisi  berdasarkan undang- undang tersebut, dan mereka menguraikan prosedur,  persyaratan,  dan  standar  yang harus diikuti.
b) Peraturan Pelaksana : Peraturan pelaksana  adalah  peraturan  yang  dibuat oleh  entitas  supervisi  untuk  memberikan panduan lebih rinci tentang cara melaksanakan  supervisi  sesuai  dengan undang-undang yang berlaku.
Ini
mencakup  prosedur  inspeksi,  pengujian, pelaporan, dan tindakan penegakan hukum yang dapat diambil oleh entitas supervisi.
c) Kebijakan  dan  Pedoman : Selain undang- undang  dan  peraturan,  entitas  supervisi juga  dapat  menerbitkan  kebijakan  dan pedoman yang mengatur praktik supervisi. Kebijakan  ini  dapat  mencakup  standar etika,  pedoman  pelaporan,  dan  prosedur penyelesaian sengketa.
d) Perjanjian  Kontrak :  Dalam  beberapa kasus,  supervisi  dapat  melibatkan  entitas swasta  yang  memainkan  peran  dalam pengawasan.  Dalam  situasi  ini,  perjanjian kontrak  dapat  digunakan  sebagai  landasan yuridis  untuk  mengatur  hubungan  antara entitas  supervisi  dan  entitas  swasta  yang terlibat.
Landasan  yuridis  otoritas  supervisi  penting dalam  menentukan  batasan  wewenang  dan tugas  entitas  supervisi.  Hal  ini  juga  mengatur hak  dan  kewajiban  pelaku  usaha  atau organisasi  yang  tunduk  pada  pengawasan. Pemahaman  yang  mendalam  tentang  landasan yuridis  ini  penting  untuk  memastikan  bahwa supervisi dilakukan dengan cara yang sah, adil, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

## 2. Peran  Sumber  Otoritas  Pelaksanaan Supervisi
a. Pelaksanaan Supervisi oleh Kepala sekolah
Menurut Sabandi (2013),
perkembangan supervisi  pendidikan  seiring dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan, teknologi, sosial ekonomi, dan budaya masyarakat. Supervisi berkembang dari inspeksi,  di  mana  supervisor  memiliki  otoritas yang  lebih  besar,  menjadi  kolaborasi  antara supervisor  dan  guru  yang  bekerja  sama  untuk meningkatkan  kualitas  pembelajaran  dan menumbuhkan  budaya  belajar  guru  untuk selalu  meningkatkan  kompetensinya  sehingga mencapai hasil  yang  maksimal (Sabandi, 2013).
Menurut  Hendriawati  (2019),  proses supervisi  adalah  rangkaian  tindakan  yang dilakukan  saat  supervisi  dilaksanakan.  Proses ini  biasanya  dilakukan  dalam  tiga  tahap: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
1) Perencanaan:  Kegiatan  perencanaan  dalam mengidentifikasi  masalah  agar  membuat supervisi  menjadi  lebih  efisien  dan  tepat sasaran,  identifikasi  dilakukan  dengan mengevaluasi kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman dari elemen kegiatan pembelajaran  yang  dilakukan  oleh  guru. Perencanaan supervisi melibatkan (1) mengumpulkan  data  melalui  pertemuan pribadi, kunjungan kelas, dan rapat staf; (2) mengolah  data  dengan  melakukan  koreksi terhadap  data;  (3)  mengklasifikasikan  data menurut  bidang  masalah;  (4)  membuat kesimpulan tentang permasalahan berdasarkan situasi yang sebenarnya;  dan  (5)  menetapkan  strategi yang  tepat  untuk  meningkatkan  atau memperbaiki profesionalisme guru.
2) Pelaksanaan:  Kegiatan  pelaksanaan  adalah kegiatan  nyata  yang  dilakukan  untuk meningkatkan
atau
memperbaiki kemampuan  guru.  Supervisor  membantu guru  melaksanakan  kegiatan  pelaksanaan dan memberikan bantuan. Supervisi berlanjut  untuk  mengevaluasi  keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi.
3) Evaluasi:  Kegiatan  evaluasi  merupakan kegiatan  untuk  menelaah  keberhasilan proses  dan  hasil  pelaksanaan  supervisi. Evaluasi dilaksanakan secara komprehensif. Sasaran evaluasi supervisi ditujukan kepada semua  orang  yang  terlibat  dalam  proses pelaksanaan  supervisi.  Hasil  dari  evaluasi supervisi  akan  dijadikan  pedoman  untuk menyusun program perencanaan berikutnya. Namun,  banyak  juga  ahli  supervisi  yang mengemukakan tiga langkah supervisi yaitu pertemuan  pendahuluan,  observasi  guru yang  sedang  mengajar  dan  pertemuan balikan (Kristiawan et al., 2019).
Sebagai  supervisor  kepala  sekolah harus  juga  memperhatikan  prinsip-prinsip diantaranya: 1) Hubungan konsultatif, kolegial, dan  bukan  hirarkhi.  2)  Dilaksanakan  secara demokratis. 3) Berpusat pada tenaga kependidikan (guru). 4) Dilakukan berdasarkan kebutuhan tenaga kependidikan. 5) Merupakan bantuan  profesional  dan  dapat  juga  dilakukan secara  efektif  antara  lain  melakukan  diskusi kelompok,  kunjungan  kelas  atau  pembicaraan individual, dan simulasi pembelajaran (Amanda et al., 2017).
b. Pelaksanaan supervisi oleh Pengawas sekolah
Standar  mutu  pengawas  yang  telah ditetapkan oleh Direktorat
Jenderal Peningkatan  Mutu  Pendidik  dan  Tenaga Kependidikan Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen  Pendidikan  Nasional  (Sudjana, 2006)  bahwa  pengawas  sekolah  berfungsi sebagai  supervisor  baik  supervisor  akademik maupun supervisor manajerial. Sebagai supervisor akademik, pengawas sekolah berkewajiban  untuk  membantu  kemampuan profesional guru agar guru dapat meningkatkan mutu  proses  pembelajaran.  Sedangkan  sebagai supervisor  manajerial,  pengawas  berkewajiban membantu  kepala  sekolah  agar  mencapai sekolah yang efektif (Slameto, 2016). Supervisi termasuk  kegiatan  yang  kompleks,  dalam artian  bahwa  bahwa  seorang  supervisor  harus orang  yang  memiliki  jabatan  resmi  yang memiliki  kewenangan  dan  atau  otoritas  dalam pengawasan.  Menurut  (Sagala  2010)  dalam (Messi  et  al.,  2018)  mengatakan  bahwa pengawas sekolah merupakan tenaga kependidikan profesional yang diberi tanggung jawab, tugas, dan wewenang secara penuh oleh pejabat  yang  berwenang  untuk  melakukan pembinaan  dan  pengawasan  dalam  bidang akademik maupun bidang manajerial (Messi et al.,  2018).  Sebagai  salah  satu  sumber  otoritas pelaksanaan  supervisi  oleh  pengawas  sekolah maka  pengawas/supervisor memegang peranan yang  sangat  strategis  dalam  meningkatkan kualitas pembelajaran. Supervisi atau pembinaan  tenaga  pendidik  oleh  pengawas  ini
lebih menekankan pada
pembinaan profesioanalisme  yaitu  pembinaan  yang  lebih ditujukan  dalam  upaya  memperbaiki  dan meningkatkan  kemampuan  profesionalisme guru (Febriani, n.d.).
Sumber  otoritas  pelaksanaan  supervisi memegang  peran  penting  dalam  menjalankan tugas  pengawasan  dan  pengendalian  dalam berbagai  sektor  dan  bidang.  Peran  mereka meliputi  berbagai  aspek  yang  bersifat  kritis dalam  menjaga  kualitas,  kepatuhan,  dan integritas aktivitas yang mereka awasi. Berikut adalah  beberapa  peran  utama  dari  sumber otoritas pelaksanaan supervisi:
a) Pengaturan  dan  Pengawasan :  Sumber otoritas  pelaksanaan  supervisi  bertanggung jawab  untuk  mengatur  dan  mengawasi entitas  atau  sektor  yang  relevan.  Mereka membuat  peraturan,  regulasi,  dan  pedoman yang  mengatur  aktivitas  yang  tunduk  pada pengawasan,  serta  memastikan  bahwa standar  yang  ditetapkan  diikuti  dengan benar.
b) Pengendalian Kepatuhan : Salah satu peran utama sumber otoritas pelaksanaan supervisi  adalah  memastikan  bahwa  entitas yang  mereka  awasi  mematuhi  semua peraturan dan standar yang berlaku. Mereka dapat  melakukan  inspeksi,  pengujian,  dan evaluasi untuk memverifikasi tingkat kepatuhan.
c) Penegakan Hukum : Sumber otoritas pelaksanaan supervisi memiliki kewenangan untuk  menjalankan  tindakan  penegakan hukum jika ada pelanggaran aturan. Mereka dapat  memberlakukan  sanksi,  denda,  atau tindakan  hukum  lainnya  terhadap  pelaku usaha  atau  organisasi  yang  melanggar regulasi yang berlaku.
d) Pemberian  Lisensi  dan  Izin :  Dalam banyak  sektor,  sumber  otoritas  pelaksanaan supervisi  juga  memiliki  peran  dalam memberikan  lisensi  dan  izin  kepada  entitas atau  individu  yang  memenuhi  persyaratan yang ditetapkan. Mereka memastikan bahwa
hanya  mereka  yang  mematuhi  standar tertentu yang diberikan izin untuk beroperasi.
e) Penyuluhan  dan  Edukasi :  Selain  tugas penegakan hukum, sumber otoritas pelaksanaan  supervisi  juga  berperan  dalam memberikan penyuluhan dan edukasi kepada  entitas  yang  mereka  awasi.  Mereka dapat  memberikan  panduan  dan  pedoman kepada  para  pelaku  usaha  untuk  membantu mereka memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku.
f) Pengembangan Kebijakan : Sumber
otoritas pelaksanaan supervisi sering terlibat dalam  pengembangan  kebijakan  baru  atau perubahan  peraturan  yang  diperlukan  untuk menjawab perubahan lingkungan bisnis atau sosial.  Peran  ini  mencakup  penelitian, analisis,  dan  konsultasi  dengan  pemangku kepentingan.
g) Transparansi  dan  Akuntabilitas :  Mereka juga  bertanggung  jawab  untuk  menjaga transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  proses pengawasan. Ini mencakup pelaporan berkala  kepada  publik  dan  pemangku kepentingan  mengenai  hasil  supervisi  dan aktivitas yang mereka lakukan.
Pentingnya  peran  sumber  otoritas pelaksanaan supervisi dalam menjaga integritas,  kepatuhan,  dan  kualitas  dalam berbagai  sektor  dan  bidang  tidak  bisa diabaikan. Peran mereka mendukung terciptanya  lingkungan  yang  adil,  aman,  dan teratur  dalam  aktivitas  bisnis,  lingkungan,  dan masyarakat secara keseluruhan.
Hasil  penelitian  ini  mengungkapkan beberapa temuan utama:
1. Peran Utama : Sumber otoritas pelaksanaan supervisi memiliki peran yang krusial dalam menjaga  integritas  dan  kepatuhan  di berbagai  sektor.  Mereka  berperan  dalam pengaturan,  pengawasan,  pengendalian,  dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa
entitas yang mereka awasi beroperasi sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku.
2. Landasan Hukum : Landasan yuridis otoritas  supervisi  memainkan  peran penting dalam  membentuk  tugas  dan  kewenangan mereka.
Analisis
landasan hukum menunjukkan  perbedaan  signifikan  dalam regulasi  antar  negara,  tetapi  semuanya bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja pengawasan yang efektif.
3. Relevansi  dan  Dampak :  Dalam  banyak kasus, sumber otoritas pelaksanaan supervisi  memiliki  dampak  yang  signifikan dalam  menjaga  kepatuhan  dan  kualitas dalam sektor yang mereka awasi. Keberhasilan  mereka  dalam  mengendalikan entitas  yang  melanggar  regulasi  berdampak positif  pada  masyarakat,  lingkungan,  dan pemangku kepentingan lainnya.
4. Faktor  Eksternal  dan  Internal :  Faktor- faktor eksternal, seperti perubahan kebijakan  pemerintah  dan  perkembangan pasar,  dapat  memengaruhi  peran  otoritas supervisi.  Faktor  internal  seperti  budaya organisasi  dan  kapasitas  sumber  daya  juga berdampak  signifikan  pada  efektivitas supervisi.
Penelitian  ini  menyoroti  pentingnya pemahaman  yang  mendalam  tentang  sumber otoritas  pelaksanaan  supervisi  dalam  berbagai konteks.  Otoritas  supervisi  memiliki  peran krusial dalam menjaga integritas dan kepatuhan  dalam  sektor  atau  entitas  yang  di awasi.  Landasan  yuridis  yang  kuat  diperlukan untuk  memastikan  bahwa  tugas  pengawasan dijalankan  dengan  baik.  Selain  itu,  peran sumber  otoritas  pelaksanaan  supervisi  tidak terlepas  dari  dampaknya  terhadap  entitas  yang diawasi  dan  masyarakat  pada  umumnya. Dampak positif yang dihasilkan dari pengawasan  yang  efektif  adalah  meningkatnya kepercayaan,  keamanan,  dan  keadilan  dalam lingkungan  bisnis  dan  sosial.  Namun,  hasil penelitian  ini  juga  menunjukkan  bahwa  faktor eksternal  dan  internal  dapat  memengaruhi pelaksanaan  tugas  supervisi.  Oleh  karena  itu,
penting  bagi  otoritas  supervisi  untuk  terus memantau dan mengevaluasi praktik pengawasan mereka, serta untuk mengadaptasi strategi  mereka  sesuai  dengan  perubahan  yang terjadi.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan pemaparan persoalan sumber  otoritas  pelaksanaan  supervise  diatas dari  berbagai  sektor  dan  entitas,  peran  sumber otoritas  pelaksanaan  supervisi  sangat  penting dalam  menjaga  kepatuhan,  integritas,  dan kualitas.  Landasan  yuridis  yang  kuat  adalah dasar  yang  diperlukan  untuk  memastikan bahwa  pengawasan  berjalan  dengan  baik. Sumber otoritas pelaksanaan supervisi memiliki  tugas  yang  beragam,  termasuk pengaturan,  pengawasan,  pengendalian,  dan penegakan  hukum  untuk  memastikan  entitas yang  mereka  awasi  beroperasi  sesuai  dengan regulasi  dan  standar  yang  berlaku.  landasan yuridis  otoritas  supervisi  mencakup  undang- undang  dan  regulasi,  peraturan  pelaksana, kebijakan  dan  pedoman,  serta  perjanjian kontrak.  Adapun  sumber  otoritas  pelaksanaan supervisi dilaksanakan oleh kepala sekolah dan pengawas  sekolah  yang  memiliki  peran  utama pengaturan dan pengawasan.

## DAFTAR PUSTAKA
Fatimah,  M.,  Mardhiyah,  A.,  &  Azizah,  I.  N.
(2021). Pentingnya Supervisi Untuk Pengembangan Staff di Madrasyah
Ibtidaiyah Muhammadiyyah Juwiran Klaten. Mamba'ul'Ulum , 80-87. Abbas,  N.,  &  Subando,  J.  (2023).  Pendidikan Keteladanan Shalahuddin Al-Ayyubi
Konteks  Pendidikan  Islam  Era  Society 5.0. JIPSI:  Jurnal  Ilmu  Pendidikan  dan Sains Islam Interdisipliner , 2 (2 Mei), 117- 128.
Puha,  K.,  Ahmad,  S.,  &  Nurmantu,  S.  (2021). Analisis Kebijakan Kepengawasan Akademik. Berkala Ilmiah
Pendidikan , 1 (2), 60-67.
PS,  S.  S.  D.,  &  Ulpah,  M.  (2022). Profesionalisasi  Kepala  Sekolah  Sebagai Supervisor  Pendidikan  Dalam  Upaya
Meningkatkan  Kualitas  Pembelajaran  di Lembaga  Pendidikan  Islam. Jurnal  Ilmiah Mandala Education , 8 (3).
Fahmi,  C.  N.  F.  C.  N.,  Nurliza,  E.  N.  E.,  AR,
M.  A.  M.,  &  Usman,  N.  U.  N.  (2018). Pelaksanaan  Supervisi  Akademik  Dalam Meningkatkan  Kompetensi  Guru  Sekolah Dasar. Jurnal  Serambi  Ilmu , 19 (2),  104- 119.
Tolchah,  M.  (2020).  Problematika  Pendidikan Agama Islam dan solusianya.
Amanda,  M.  O.,  Salam,  R.,  &  Saggaf,  S.
(2017). Pengaruh Supervisi Kepala Sekolah  Terhadap  Kinerja  Guru  Di  SMK Negeri  1  Bungoro  Kabupaten  Pangkep. Prosiding  Seminar  Nasional  Himpunan Sarjana Ilmu-Ilmu Sosial, 2, 149– 154.
Pakaya,  S.  (2021).  Pemanfaatan  Lingkungan Sekolah  Sebagai  Sumber  Belajar  Melalui Supervisi  (Pembinaan)  Dengan  Teknik
Diskusi  Kelompok  Kerja  Guru  (KKG) Dalam  Upaya  Peningkatan  Kreativitas Guru  Di  SD  Negeri  03  Popayato Barat. Aksara:  Jurnal  Ilmu  Pendidikan Nonformal , 7 (3), 865-876.
Febriani,  A.  L.  (n.d.).  Pelaksanaan  Supervisi
Akademik  Pengawas  Sekolah  Sebagai Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru.
Fitri,  E.  (2020).  Konsep  Dasar  Supervisi Pendidikan.
Imelda,  I.  (2022).  Isu-Isu  Kritis  dalam
Pendidikan  Budaya  Kontrol  dalam  Sistem Pendidikan. ULIL  ALBAB:  Jurnal  Ilmiah Multidisiplin , 1 (12), 4270-4278.
Hendriawati, R. (2019). Supervisi pendidikan. Husni,  L.  (2019).  Pentingnya  Penggunaan
Supervisi Secara Efektif Dalam Pendidikan. Sarifudin,  S.  (2019).  Implementasi  supervisi kepala  sekolah  terhadap  kinerja  guru dalam upaya meningkatkan kualitas
pembelajaran  di  madrasah  ibtidaiyah negeri (min) kota bogor. Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam , 2 (01), 49-70.
Kristiawan,  M.,  Yuniarsih,  Y.,  Fitria,  H.,  &
Refika,  N.  (2019).  Supervisi  pendidikan.
Bandung: Alfabeta.
Messi,  M.,  Sari,  W.  A.,  &  Murniyati,  M. (2018).  Pelaksanaan  supervisi  akademik pengawas sekolah sebagai upaya peningkatan profesionalisme guru. JMKSP (Jurnal  Manajemen,  Kepemimpinan,  Dan Supervisi Pendidikan), 3(1), 114–125.
Musdalipa,  M.,  Mustaming,  M.,  Taqwa,  T.,  & Wiratman,  A.  (2021).  Peranan  Pengawas Dalam  Meningkatkan  Mutu  Pengelolaan Sekolah  Dasar.  Jurnal  Konsepsi,  10(2),
106–112.
Sabandi, A. (2013). Supervisi pendidikan untuk pengembangan profesionalitas guru berkelanjutan.  Pedagogi:  Jurnal  Ilmu Pendidikan, 13(2), 1–9. Slameto, S. (2016). Supervisi Pendidikan Oleh Pengawas Sekolah. Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan, 3(2), 192–206.
Sudjana,  N.  (2006).  Standar  Mutu  Pengawas.
Jakarta: Depdiknas.