e-ISSN: 2686-5238, p-ISSN 2686-4916
DOI: https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i3 Received: 14 September  2022, Revised: 10  Desember 2022,  Publish: 16 Januari 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal,  Sistem  Pengendalian  Internal, Dan Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan  (Suatu  Kajian  Studi  Literatur  Manajemen  Keuangan Daerah)
Sonya Atrisa Mantika 1 , Henny A. Manafe 2 , M.E. Perseveranda 3
1 Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, email: sonyamantika69@gmail.com 2 Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, email: hennyunwira@gmail.com 3 Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, email: perseverandaerse@gmail.com

## Korespondensi Penulis: Sonya Atrisa Mantika
Abstract: Previous research and relevant research are very useful for a research or literature review of a scientific work both examining the influence between variables and other factors that also influence a variable itself. This article discusses a literature review of factors that have an impact on financial reporting accountability, namely fiscal decentralization, internal control systems, and local government performance. This article is designed by the author in order  to  be  able  to  determine  hypotheses  that  have  an  impact  on  each  variable  and  can  be used for further articles or research. The results of this study are: 1) Fiscal decentralization has  a  positive  and  significant  impact  on  the  accountability  of  financial  statements;  2)  The internal control system has a positive or crucial influence on the accountability of financial statements;  3)  Local  government  performance  has  a  positive  and  crucial  impact  on  the accountability  of  financial  reports;  4)  Fiscal  decentralization,  internal  control  systems  and local  government  performance  simultaneously  have  a  positive  and  crucial  impact  on financial reporting accountability.
Keywords: Accountability of Financial Statements, Fiscal Decentralization, Internal Control Systems, Local Government Performance.
Abstrak : Penelitian terdahulu maupun penelitian yang relevan sangat berguna terhadap suatu penelitian  maupun  kajian  pustak  suatu  karya  ilmiah  baik  mengkaji  tentang  pengaruh  antar variabel  maupun  faktor  lain  yang  turut  mempengaruhi  suatu  variabel  itu  sendiri.  Artikel  ini Membahas  tentang  suatu  kajian  pustaka  faktor  yang  berdampak  pada  pertanggungjawaban laporan  keuangan,  yakni  desentralisasi  fiskal,  sistem  pengendalian  internal,  dan  kinerja pemerintah  daerah.  Artikel  ini  penulis  rancang  agar  bisa  menentukan  hipotesis  yang berdampak  bagi  tiap  variabel  dan  mampu  dimanfaatkan  bagi  artikel  atau  riset  selanjutnya. Hasil  kajian  ini,  yaitu:  1)  Desentralisasi  fiskal  berdampak  positif  maupun  bermakna  pada
akuntabilitas  laporan  keuangan;  2)  Sistem  pengendalian  internal  mempengaruhi  positif maupun  krusial  bagi  pertanggungjawaban  laporan  keuangan;  3)  Kinerja  pemerintah  daerah berdampak  positif  maupun  krusial  bagi  akuntabilitas  laporan  keuangan;  4)  Desentralisasi fiskal,  sistem  pengendalian  internal  maupun  kinerja  pemerintah  daerah  berdampak  positif maupun krusial secara simultan bagi akuntabilitas laporan keuangan.
Kata  Kunci: Akuntabilitas  Laporan  Keuangan,  Desentralisasi  Fiskal,  Sistem  Pengendalian Internal, Kinerja Pemerintah Daerah

## PENDAHULUAN
Usaha  pemerintah  dalam  memeratakan  dan  mencapai  tujuan  tata  kelola  keuangan diserahkan ke pemerintah daerah agar bisa menjalankan urusan pemerintahan secara optimal. Hal  itu  dilaksanakan  demi  mencapai  pemerataan  di  bermacam  daerah,  maka  bisa mempertanggungjawabkan semua penyelenggaraan pemerintahan sebagai wujud melaksanakan otonomi daerah berlandaskan prinsip pertanggungjawaban (Wicaksono, 2015).
Revitalisasi  yang  pemerintah  upayakan  bermaksud  agar  dapat  memangkas  jarak  atau mampu  mempercepat  penerapan  teknologi  sekarang  ini  (Muhammad  Rivandi,  2022). Akuntabilitas  merupakan  pertanggungjawaban  bila  suatu  lembaga  atau  pemerintah  daerah mampu  menjelaskan  segala  sesuatu  ke  masyarakat  terkait  kewajiban  penggunaan  keuangan (Oktaviani  et  al.,  2020).  Pemerintah  daerah  diminta  agar  mampu  memaksimalkan pertanggungjawaban  dalam  mengelola  dan  melaporkan  keuangan  pemerintahannya.  Secara ideal,  Idealnya  desentralisasi  fiskal  mampu  memaksimalkan  efektivitas,  efisiensi, keterbukaan,  dan  pertanggungjawaban  dalam  mengelola  keuangan  pemerintah  (Moisiu, 2013).
Sesuai  hasil  audit  BPK  ke  bermacam  pernyataan  dari  pakar  pemeriksa  laporan keuangan,  menyebut  bila  laporan  keuangan  pemerintah,  seperti  WTP  (wajar  tanpa pengecualian), makin baik proses pengauditan, berarti kian baik tingkat pertanggungjawaban keuangannya.  Hanya  saja,  opini  audit  berwujud  WTP  ini  termasuk  tidak  baik  sebab  tingkat kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah  selaku  pengelola  pun  belum  benar-benar seratus persen, yaitu melalui kinerja selama tahun anggaran berjalan (Muraiya & Nadirsyah, 2018).  Desentralisasi  fiskal  turut  andil  dalam  pertumbuhan  di  sektor  perekonomian  daerah. Pertumbuhan  ini  terpengaruh  oleh  desentralisasi  fiskal  yang  memberikan  peluang  ke  setiap daerah agar mampu menciptakan kemandirian demi memperoleh penghasilan masing-masing. Pertanggungjawaban  dalam  laporan  keuangan,  perwujudan  kemandirian  terhadap  keuangan daerah  sudah  didesentralisasi  karena  pemerintah  daerah  mempergunakan  kekuasaannya selaku  pengelola  keuangan  dan  sebagai  unsur  pelaksana  dari  kepentingan  masyarakat (Muraiya & Nadirsyah, 2018). Kian tinggi kebergantungan ke pemerintah daerah, kian kecil peluang  daerah  itu  mampu  mempunyai  pertanggungjawaban  laporan  keuangan  yang  tinggi berbentuk opini audit (Fontanella et al., 2014).
Desentralisasi di Indonesia sejak tahun 2001, lalu penyelenggaraannya dimulai dengan menyempurnakan  tatanan  politik  terhadap  Undang-Undang  No.  22  tahun  1999,  berganti menjadi  Undang-Undang  No.  32  tahun  2004  mengenai  pemerintah  daerah  dan  Undang- Undang  Nomor  25  tahun  1999  berganti  menjadi  Undang-Undang  No.  33  tahun  2004 mengenai  sumber  pendapatan  daerah.  Upaya  ini  disertai  oleh  kemunculan  otonomi  daerah yang menjadi pemberlakuan desentralisasi fiscal (Mujiati & Purbasari, 2014).
Liu  (2007) memaparkan bila  desentralisasi  fiskal  sebagai peran penggunaan keuangan untnuk  berbelanja  dan  sumber  penghasilan  pemerintah  daerah.  Kondisi  tersebut  menjadi dinamika  di  pemerintah  karena  berupaya  sebagai  perbaikan  dan  pengembangan  negara  atau transisi  di  sektor  perekonomian.  Pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  mewajibkan  pemerintah
daerah  agar  bisa  mengelola  daerah  masing-masing  melalui  pengalokasian  belanja  berdasar pada  pendapatan/penghasilannya,  yang  mempertegas  bila  pemerintah  daerah  perlu  menggali potensi  sumber  daya  di  wilayah  mereka.  Sesuai  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004, desentralisasi  ialah  bentuk  pemberian  kewenangan  pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah agar bisa mengatur maupun mengelola urusan pemerintah pada sistem Indonesia
Kesuksesan  selama  menerapkan  otonomi  daerah  ditunjang  oleh  capaian  kerja pemerintah  secara  teratur  dan  bertanggung  jawab  atas  tata  kelola  keuangan  (Saragih  & Siregar,  2020).  Kinerja  pemerintah  daerah  meningkat  atau  menurun,  termasuk  informasi terkait aset akan tersampaikan pada laporan perwujudan anggaran dan neraca. Capaian kerja pemerintah  daerah  dinilai  melalui  bermacam  pembangunan  atau  kebutuhan  lain,  serta meningkat atau menurunnya pendapatan dari beragam wilayah.
Sesuai  uraian  yang  sudah  tersampaikan,  rumusan  permasalahan  dalam  riset  ini  guna menentukan hipotesis, seperti:
1. Apakah  desentralisasi  fiskal  berdampak  positif  maupun  bermakna  terhadap  akuntabiltas laporan keuangan?
2. Apakah  sistem  pengendalian  internal  memengaruhi  positif  maupun  krusial  bagi akuntabilitas laporan keuangan?
3. Apakah kinerja pemerintah daerah memengaruhi positif maupun krusial bagi akuntablitas laporan keuangan?
Apakah  desentralisasi  fiskal,  sistem  pengendalian  internal  ataupun  kinerja  pemerintah daerah  memengaruhi  positif  maupun  krusial  secara  simultan  bagi  akuntabilitas  laporan keuangan?

## METODE
Prosedur  menuliskan  artikel  ini  ialah  mempergunakan  prosedur  kualitatif  dan  kajian pustaka . Menganalisis teori dan keterkaitan antarvariabel melalui buku maupun jurnal secara luring  di  perpustakaan  maupun  daring  yang  diperoleh  melalui  Mendeley,  Scholar  Google maupun  media  daring  lain.  Pada  kajian  kualitatif,  maka  kajian  pustaka  perlu  dipergunakan secara konsisten dengan hipotesis metodologis. Dengan kata lain, perlu dipergunakan secara induktif  agar  tidak  mengarahkan  pertanyaan  yang  peneliti  ajukan.  Dasar  penting  dalam melangsungkan  kajian  kualitatif,  yakni  kajian  itu  sifatnya  eksploratif,  (Ali  &  Limakrisna, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Desentralisasi Fiskal Memengaruhi Akuntabilitas Laporan Keuangan
Bawono  (2015)  memaparkan  bila  desentralisasi  fiskal  di  Indonesia  diawali  semenjak pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  dan  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  1999  berperan  sebagai  unsur  terpenting  bagi  desentralisasi.  Bawono  (2015) memaparkan  bila  peraturan  tersebut  mengubah  secara  mendasar  bagi  pemerintah  daerah dengan menyertakan transaksi akuntabilitas maupun keuangan dari pusat ke daerah.
Mujiati  dan  Purbasari  (2015)  memaparkan  bila  awalnya  pemerintah  Indonesia menggunakan sistem pemerintahan sentralistik. Melalui sistem pemerintahan itu, pemerintah daerah  tanpa  mampu  terlibat  secara  aktif  untuk  mengembangkan  daerah  mereka.  Melalui keberadaan hambatan itu, maka pemerintah merancang dalam mengimplementasikan otonomi daerah  dengan  maksud  agar  pengembangan  daerah  tetap  memahami  segala  sesuatu  yang diperlukan  oleh  daerah  masing-masing,  serta  bisa  mempergunakan  potensi  daerah  dalam memaksimalkan penghasilan asli daerah.
Guna  melaksanakan  otonomi  daerah,  daerah  diharuskan  untuk  memberi  informasi  ke pemilik  kepentingan  sehingga  pemerintah  harus  mempunyai  standar  akuntansi  keuangan pemerintah daerah yang layak, kendati lingkungan akuntansi pemerintah cukup rumut. Hanya
saja,  faktor  ini  merupakan  tantangan  pemerintah  agar  bisa  mengimplementasikan  sistem akuntansi  (Mardiasmo,  2009).  Guna  menerapkan  kehendak  pemangku  kepentingan  terkait informasi  pemerintah  daerah,  memerlukan  upaya  mengembangkan  dan  menerapkan  sistem akuntabilitas secara jelas, terperinci, dan sesuai target, maka pelaksanaan pemerintah maupun pembangunan  bisa  terlaksana  secara  maksimal,  bersih,  dan  terbebas  dari  tindakan  KKN (Sedarmanti, 2012).
Mimba,  et  al  (2007)  memaparkan  bila  desentralisasi  merupakan  tren  baru  di  seluruh negara, serta desentralisasi terkhusus fiskal merupakan unsur yang vital untuk mereformasi di bidang  publik,  terutama  bagi  negara  berkembang.  Hanya  saja,  organisasi  bidang  publik  ini mengalami  situasi  yang  tidak  berimbang  antara  permintaan  dan  penawaran  terhadap informasi kinerja.
Desentralisasi  fiskal  berdampak  positif  dan  krusial  bagi  pertanggungjawaban  laporan keuangan. Penjelasan ini sama seperti kajian milik W Nurmuthmainnah (2020), memperjelas bila  desentralisasi  fiskal  pada  pertanggungjawaban  laporan  keuangan  memperlihatkan pengaruh  signifikan.  Kajian  milik  R  Friyani  (2017)  mempertegas  desentralisasi  fiskal berpengaruh  secara  signifikan  bagi  pertanggungjawaban  keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota Jambi.

## Sistem Pengendalian Internal Memengaruhi Akuntabilitas Laporan Keuangan
Sistem  pengendalian  internal  sesuai  penuturan  IAPI  (2011:319.2)  merupakan  tahap yang  terlaksana  oleh  dewan  komisaris,  manajemen  maupun  unsur  lainnya  yang  dirancang agar  bisa  memberi  rasa  yakin  terkait  perolehan  pada  keandalan  dalam  laporan  keuangan, efektivitas maupun efisiensi operasional dan ketaatan hukum dan aturan yang diberlakukan.
Mulyati  et  al  (2011)  mengkaji  kesalahan  dalam  penyajian  akuntansi  berdasar  SPI  di Kab. Bojonegoro, yang bertanggung jawab guna merancang dan melaksanakan pengendalian mengenai catatan keuangan, memberi keyakinan bila laporan keuangan sudah berdasar pada SAP,  serta  memberi  keyakinan  secara  layak  mengenai  keamanan  aktiva  yang  berimbas material  bagi  laporan  keuangan.  Melalui  pelaporan  LHP  selama  tiga  tahun,  tepatnya  sejak 2007  hingga  2009,  memperlihatkan  bila  kelemahan  SPI  dari  tiap  tahun  kian  mengalami pengurangan  pada  2007,  yang  memperlihatkan  ada  sepuluh  kelemahan  SPD  dan  bersifat material.  Lalu,  pada  2009  terdapat  enam  kelemahan  SPI  yang  sifatnya  tidak  material  sebab kesalahan dalam mencatat tidak tersengaja,
Sistem  pengendalian  internal  berdampak  positif  maupun  krusial  bagi  akuntabilitas laporan  keuangan  sudah  dikaji  beberapa  peneliti  sebelumnya,  seperti  M  Sari (2020)  yang memperlihatkan  bila  sistem  pengendalian  internal  berdampak  signifikan  bagi  akuntabilitas laporan  keuangan.  Begitu  pula  dengan  M  Ichlas,  H  Basri,  M  Arfan  (2014)  mengemukakan bila  sistem  pengendalian  internal  secara  bersamaan  memengaruhi  bermakna  bagi pertanggungjawaban laporan keuangan.

## Kinerja Pemerintah Daerah Berdampak pada Akuntabilitas Laporan Keuangan
Halim dan Kusufi (2012) memaparkan bila sistem dalam mengukur bidang publik ialah sistem  yang  bermaksud  guna  memberi  bantuan  bagi  manajer  dalam  penilaian  atas  kinerja strategi  dengan  indikator  kinerja  keuangan  maupun  nonkeuangan.  Penentuan  kinerja  di bidang  publik  di  dunia  sudah  mengalami  perkembangan  pesat  semenjak  diperkenalkan  di Amerika  Serikat  pada  medio  1940-an.  Perkembangan  itu  pun  tersebar  ke  semua  negara  di dunia  berkat  program  dari  organisasi  internasional  semacam  PBB,  World  Bank,  dan  IMF (Bawono, 2015).
Beberapa negara berkembang kebutuhan untuk mengukur kinerja dan informasi kinerja turut berkembang. Kondisi ini diakibatkan kapasitas lembaga yang rendah dan tingkat korupsi tergolong tinggi sehingga kebutuhan itu tidak disertai oleh ketersediaan dari informasi kinerja
yang memperlihatkan kedudukan kebutuhan sehingga terasa tidak memuaskan (Mimba, et al, 2007).
Pengukuran  kinerja  berkembang  sejak  Indonesia  memberlakukan  Instruksi  Presiden Nomor 7 Tahun 1999 terkait  LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) yang  menilai  capaian  kerja  lain  berwujud  LPPD  (Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintah Daerah) maupun LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban). Pengukuran kinerja yang berkembang ini memberi kesempatan bagi daerah guna memperlihatkan diri mereka sebagai wilayah terbaik di Indonesia (Bawono, 2015).
Fontanelle  dan  Rossieta  (2014),  sesuai  kajian  Lin  (2010),  mempertegas  bila  kinerja pemerintah  daerah  berhubungan  positif  dengan  pertanggungjawaban  laporan  keuangan. Dengan begitu, makin baik opini kinerja yang diserahkan, maka kian tinghgi peluang wilayah itu berakuntabilitas laporan yang tinggi pula.

## Desentralisasi  Fiskal,  Sistem  Pengendalian  Internal,  Dan  Kinerja  Pemerintah  Daerah Berdampak pada Akuntabilitas Laporan Keuangan
Fontanella  dan  Rossieta  (2014)  mendapati  bila  desentralisasi  fiskal  berbentuk  tingkat kemandirian  dan  capaian  kerja  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  berdampak  positif bagi  peluang  pertanggungjawaban  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang  tinggi. Mudhohar  dan  Tahar  2016)  mempertegas  jika  kemandirian  daerah  berdampak  positif  bagi laporan keuangan sebab melalui kemandirian tinggi, maka bisa mendanai laporan keuangan, maka  mampu  mendanai  belanja  daerah  dan  bisa  menjadikan  daerah  itu  untuk  bertanggung jawab  atas  laporan  bermkacam  kegiatannya.  Sesuai  penuturan  itu,  memperjelas  bila desentralisasi  fiskal  berpengaruh  positif  bagi  pertanggungjawaban  laporan  keuangan pemerintah daerah.
Pengendalian internal  ialah perencanaan, tata cara, dan kebijakan  yang dirancang oleh manajemen  agar  menjamin  secara  layak  terhadap  pencapaian  efektivitas  operasional, kredibilitas  laporan  keuangan,  pengamanan  aset,  kepatuhan  kepada  perundang-undangan, kebijakan maupun aturan lainnya. Struktur untuk mengendalikan sektor internal meliputi lima unsur  mendasar  pada  kebijakan  dan  tata  cara  yang  terancang  maupun  dipergunakan  oleh manajemen  guna  meyakinkan  bila  tujuan  pengendalian  bisa  terpenuhi.  Kepentingan  auditor berupa  upaya  mencegah  dan  mendeteksi  salah  penyajian  pada  laporan  keuangan.  Selama merencanakan  pengauditan,  auditor  pelru  mendapat  pemahaman  yang  layak  terhadap  unsur dalam  mengendalikan  interal  guna  mereancang  pengauditan  melalui  pelaksanaan  tata  cara demi menelaah rancangan pengendalian yang sesuai untuk menyusun laporan keuangan.
Sistem  pengendalian  intern  berdampak  bagi  pertanggungjawaban  pelaporan  keuangan atau  kian  sedikit  temuan  SPI  yang  diperoleh,  berarti  pertanggungjawaban  laporan  keuangan kian membaik. Sama seperti riset milik Ramon (2014), menyebut bila variabel sistem dalam mengendalikan  secara  internal  mampu  memaksimalkan  pertanggungjawaban  laporan keuangan di Inspektorat Kota seprovinsi Sumatra Barat, dengan thitung 9,618 di batas ttabel sejumlah 1,670.
Kinerja  berdampak  cukup  penting  dan  positif  terhadap  pertanggungjawaban  laporan keuangan  yang  pemerintah  daerah  hasilkan.  Riset  itu  memperjelas  bila  pelaksanaan pemerintahan  daerah  berpeluang  untuk  mempunyai  pertanggungjawaban  laporan  keuangan. Capaian  kerja  berupa  bentuk  tindakan  yang  pemerintah  dapatkan  sehingga  capaian  kerja harus  diukur.  Keberadaan  pengukuran  ini  akan  sesuai  dengan  respons  baik  sehingga memunculkan  tindakan  perbaikan  berkesinambungan  demi  memperoleh  tujuan  di  masa mendatang (Bastian, 2016).
Kinerja  merepresentasikan  efektivitas,  efisiensi,  produktivitas  maupun  penghematan pemerintah  daerah.  Kajian  milik  Riza,  B.S  (2015)  memperjelas  bila  sistem  pengukuran kinerja yang baik menggambarkan fokus pemerintah daerah guna menerapkan pemerintahan
Sistem
Pengendalian Internal  (X2) Akuntabilitas Laporan Keuangan  (Y) Desentralisasi Fiskal  (X1)
yang baik (Mudhofar & Tahar, 2016) mampu bermanfaat seperti perencanaan kinerja  (Riza, B.  S.,  2015).  Pertanggungjawaban  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  terjadi  peningkatan bila capaian kerja keuangan yang didapat pemerintah daerah pun terjadi peningkatan. Perihal itu memperlihatkan bila capaian kerja pemerintah daerah terjadi peningkatan terkait layanan ke masyarakat.
Sesuai pemaparan tersebut, memperjelas bila desentralisasi fiksal, sistem pengendalian internal  dan  kinerja  keuangan  daerah  berdampak  positif  maupun  krusial  bagi  akuntabilitas laporan keuangan. Sama seperti kajian H Purbasari, ADB Bawono, (2017), yang memberikan kesimpulan  jika  variabel  secara  simultan  desentralisasi  fiskal,  pengendalian  internal,  kinerja pemerintah  daerah  memengaruhi  bermakna  bagi  pertanggungjawaban  laporan  keuangan. Kajian milik  W Nurmuthmainnah  (2020) memberi kesimpulan  bila variabel  secara simultan desentralisasi  fiskal  memengaruhi  bermakna  bagi  pertanggungjawaban  laporan  keuangan pemerintah daerah.

## Kerangka Pemikiran Teoritis
Sesuai uraian yang sudah tersampaikan, maka didapat kerangka berpikir seperti:
Berdasar  gambar  di  atas,  maka  desentralisasi  fiskal,  sistem  pengendalian  internal maupun    kinerja  pemerintah  daerah  berdampak  bagi  pertanggungjawaban  laporan  keuangan secara terpisah atau bersamaan. Terkecuali variabel desentralisasi fiskal, sistem pengendalian internal dan kinerja pemerintah daerah yang berdampak pada akuntabilitas laporan keuangan,

## Kinerja Pemerintah
Daerah (X3)
masih  terdapat  variabel  yang  turut  memengaruhinya,  seperti:  kemandirian  daerah (X4), efisiensi dan efektifitas penyerapan anggaran (X5), kompleksitas (X6)

## KESIMPULAN
Sesuai uraian yang sudah dilaksanakan, maka rumusan hipotesisnya ialah:
1. Desentralisasi fiskal berdampak positif maupun krusial pada pertanggungjawaban laporan keuangan.
2. Sistem pengendalian internal berdampak positif maupun krusial pada pertanggungjawaban laporan keuangan.
3. Kinerja  pemerintah  daerah  berdampak  positif  maupun  krusial  pada  pertanggungjawaban laporan keuangan.
4. Desentralisasi  fiskal,  sistem  pengendalian  internal,  dan  kinerja  pemerintah  daerah berdampak positif maupun krusial pada pertanggungjawaban laporan keuangan.

## REFERENSI
Fontanella,  A.,  Padang,  P.  N.,  &  Rossieta,  H.  (2014). Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal  dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia . Mudhofar,  K.,  &  Tahar,  A.  (2016).  Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal  dan  Kinerja  Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Efek Moderasi dari Kinerja.
Jurnal
Akuntansi dan
Investasi , 17 (2), 176–185. https://doi.org/10.18196/jai.2016.0053.1 76-185
Muraiya,  &  Nadirsyah.  (2018).  Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal,  Efisiensi  dan  Efektivitas Penyerapan Anggaran  Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi , 3 (2), 236–253 Oktaviani, M. A., Sari, D. P., Akuntansi, P., Katolik, U., & Mandala, W. (2020). Pengaruh Kemandirian  Daerah,  Kinerja  Pemerintah  Daerah  dan  Sistem  Pengendalian  Intern terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan . 21 (1), 186–193.
Purbasari,  H.,  &  Bawono,  A.  D.  B.  (2017).  Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal,  Sistem Pengendalian Internal Dan Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan. Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 2 (2), 102–108. https://doi.org/10.23917/reaksi.v2i2.488 4
Saragih,  F.,  &  Siregar,  I.  A.  (2020).  Analisis  Rasio  Keuangan  dalam  Menilai  Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing. Seminar of  Social Sciences Engineering  & Humaniora , 1–14. Syahruddin.  (2006). Desentralisasi  Fiskal:  Perlu  Penyempurnaan  Kebijakan  Dan Implementasi yang Konsisten . Universitas Andalas Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik) , 19 (1), 17. https://doi.org/10.22146/jkap.7523