YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 2 Nomor 3, Desember 2022, hlm. (172-183) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2863| E-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index
Perlindungan Hukum terhadap Bidan yang Melakukan Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Studi Kasus di PMB Bidan R Desa Cikumbueun,
Pandeglang)

## Suhelianah
Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan, Kota Serang, Banten Email: elly.suhelianah@gmail.com
Faridatul Fauziah Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan, Kota Serang, Banten Email: ratufaridatulfauziah@gmail.com

## Mohamad Noor Fajar Al Arif Fitriana
Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan, Kota Serang, Banten Email: alarifnoor@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2.
Info Artikel |Submitted : 14 Oktober 2022 |Revised : 19 November 2022 |Accepted : 20 November 2022
How to cite: Suhelianah, Faridatul Fauziah, Mohamad Noor Fajar Al Arif Fitriana, “Perlindungan  Hukum  terhadap  Bidan  yang  Melakukan  Penyalahgunaan Wewenang  Ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2019  tentang Kebidanan  (Studi  Kasus  di  PMB  Bidan  R  Desa  Cikumbueun,  Pandeglang)” Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, Vol.2 No.3, (Desember, 2022)”, hlm. 172-183.

## ABSTRACT:
This study aims to find out how the responsibility of legal protection for midwives if they commit unlawful acts (Onrochmati gedaad) because of accidentally helping patients is connected with Law No. 28 of 2017. As a case in point: Mrs. R aged 35 years pregnant with the second, after delivery must immediately be carried out manual placenta action by the midwife, but because it is blocked by authority, the midwife cannot do it, even though skillfully the midwife is able to carry out the action. Normative juridical legal  research methods that use a case approach and a descriptive analytical state approach as well as a statutory approach used to review related legislation. The results of this study arrived at a conclusion that the legal protection given to midwives was due to inadvertently helping patients carried out according to SOPs but when taking actions occurred outside of human reason such as uterine tears associated with Law 28 of 2017 article 23, then  given  the  authority  to  provide  services  based  on  an  assignment  from  the  government  as  needed  as referred to in Article 22 letter a, namely point b of authority because there are no other health workers in the area where the Midwife is on duty
Keywords : Midwife, Abuse of authority, Legal Protection.

## ABSTRAK:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  tanggung  jawab  perlindungan hukum  terhadap  bidan  apabila  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  (Onrochmati  gedaad) karena  ketidak  sengajaan  menolong  pasien  dihubungkan  dengan  Undang  undang  No  28  Tahun 2017. Sebagai contoh kasus: Ny. R usia 35  tahun hamil ke dua, pasca persalinan harus  segera di lakukan  tindakan  manual  plasenta  oleh  bidan,  akan  tetapi  karena  terhalang  oleh  kewenangan, bidan  tidak  bisa  melakukannya,  padahal  secara  skill  bidan  tersebut  mampu  melaksanakan tindakan  tersebut.  Metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif  yang  menggunakan  pendekatan case  approach  dan  state  approach  yang  bersifat  deskriptif  analitis  juga  dengan  pendekatan perundang-undangan  yang  digunakan  untuk  mengkaji  perundang-undangan  terkait.  Hasil penelitian  ini  tiba  pada  sebuah  simpulan  bahwa  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada bidan karena ketidak sengajaan dalam membantu pasien yang dilakukan sesuai SOP namun ketika melakukan  Tindakan  terjadi  diluar  nalar  manusia  seperti  robekan  rahim  dihubungkan  dengan Undang  undang  28  Tahun  2017    pasal  23,  maka  diberikan  Kewenangan  memberikan  pelayanan berdasarkan penugasan dari pemerintah sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf  a,  yaitu  poin  b  kewenangan  karena  tidak  adanya  tenaga  kesehatan  lain  di  suatu  wilayah tempat Bidan bertugas
Kata Kunci : Bidan, Penyalahgunaan wewenang, Perlindungan Hukum.

## Pendahuluan
Bidan  merupakan  bagian  dari tenaga  kesehatan  umum  yang  berperan serta dalam pelayanan kesehatan melalui pelayanan  kebidanan  yang  merupakan bagian  integral  dari  sistem  kesehatan bidan  terdaftar  yang  dapat  menjadi bidan  mandiri,  kolaboratif  dan  pemberi rujukan,  harus  mendapatkan  izin pemerintah.  Bidan  melakukan  praktik kebidanan di berbagai tatanan pelayanan kesehatan, secara aman dan bertanggung jawab  sesuai  standar  yang  dianggap mampu oleh masyarakat
Sesuai  dengan  surat  Edaran No.HK.01.01/I/002920/2018 tentang perubahan  penghimpun  dana  penerima negara  bukan  pajak  dalam  penerbitan STR,  pengurusan  STR  Kesehatan  akan dilakukan  melalui  KTKI  (Konsil  Tenaga Kesehatan  Indonesia).  Pengurusannya hanya  bisa  dilakukan  melalui  link ( http://ktki.kemkes.go.id /registrasi). Prosedur  penerbitan  Surat  Tanda Registrasi  (STR)  Bidan  yang  baru maupun  yang  memperpanjang  adalah mempunyai syarat masing-masing. 1 Pada kasus  bidan R ini pasien datang  dengan  kesadaran  sendiri untuk  melahirkan  di  tempat  praktek bidan  R  yang  diantar  oleh  pihak keluarga,  pasien  melahirkan  anak kedua  dengan  usia  kehamilan  38 minggu  (sudah  cukup  bulan  untuk melahirkan),  keadaan  umum  pasien baik  dan  pasien  sudah  merasakan mules-mules. Melihat  aturan  dan penyelenggaraan  praktek  bidan  tersebut pada  kasus  bidan  R  yang  terjadi  adalah adanya  penyalah  gunaan  wewenang yang dilakukan oleh bidan tersebut akan tetapi  secara  skill  bidan  R  mempunyai kemampuan  untuk  melakukan  tindakan tersebut, dikarenakan situasi dan kondisi
1 Hidayat Asri, Kebidanan, Plus Materi Bidan  Delima (Yogyakarta:  Buku  Kesehatan,
2009),hlm, 2.
yang  tidak  memungkinkan  untuk merujuk  pasien  tersebut  maka  bidan  R melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan dokter penangggung jawab agar dapat melakukan tindakan tersebut yang dibuktikan  dengan  adanya  pelimpahan tanggung  jawab  wewenang  baik  lisan maupun tertulis dari dokter penanggung jawab  tersebut.  Dari  kronologis  ini penulis  tertarik  untuk  meneliti  kasus tersebut dengan memberikan perlindungan hukum kepada bidan R. Kewenangan Dinkes setelah anggota Bidan mendapatkan STR adalah mewajibkan  Bidan  tersebut  untuk membuat Surat Izin Praktik Bisan (SIPB). Apabila bidan tersebut bekerja dipelayanan  Kesehatan  fungsi  Dinas Kesehatan  pada  Organiasi  IBI  adalah sebagai  pembina  profesi  jika  ada  Bidan yang  melakukan  Tindakan  yang  tidak sesuai  dengan  kewenangannya  maka Dinkes berhak menegur dan memberikan  Surat  Peringatan  melalui Organisasi  Profesi  dalam  hal  ini  IBI (Ikatan Bidan Indonesia).
Adapun SIPB ini ada dua kategori yaitu: SIPB  I  diberikan  kepada  Bidan  yang melakukan pelayanan kebidanan di:
1.RS Pemerintah/Swasta.
2.Puskesmas
3.Klinik  yang  melakukan  pelayanan Kebidanan.
SIPB  II  diberikan  kepada  bidan dalam  praktik  mandiri  rangkaian kegiatan  pelayanan  kesehatan  yang diberikan bidan kepada pasien (individu,  keluarga  dan  masyarakat) sesuai dengan amanat
dan keterampilannya.  Surat  Izin  Bidan  yang selanjutnya  disingkat  SIPB  merupakan surat keterangan tertulis bagi bidan yang telah  memenuhi  persyaratan  praktik kebidanan  secara  mandiri.  Setelah mendapatkan  STR  selanjutnya  bidan harus  melakukan  SIPB.  Bidan  juga merupakan  tenaga  kesehatan  yang dibutuhkan oleh masyrakat yang
ditempatkan di desa-desa terpencil yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat  yang  di  tunjuk  oleh pemerintah, untuk melaksanakan
pelayanan  kebidanan  sesuai  dengan tupoksi.  Kenyataannya  di  lapangan banyak  sekali  hal-hal  yang  seharusnya bukan  wewenang  bidan  akan  tetapi karna  situasi  dan  kondisi  lapangan masih  banyak  kekurangan,  diantaranya kurangnya  tenaga  medis  (Dokter) sehingga  bidan  melakukan  tindakan yang tidak sesuai dengan
kewenangannya.
Contoh  kasus:  Ny.  R  usia  35 tahun  hamil  ke  dua,  pasca  persalinan harus  segera  di  lakukan  tindakan manual  plasenta  oleh  bidan, akan  tetapi karena  terhalang  oleh  kewenangan, bidan tidak bisa melakukannya, padahal secara  skill  bidan  tersebut  mampu melaksanakan  tindakan  tersebut.  Upaya hukum  yang  dilakukan  adalah  adanya pelimpahan  wewenang  dari  medis  ke bidan  tersebut  untuk  melaksanakan tindakan  dengan  tidak  mengesamping kan  adanya  bukti  hitam  diatas  putih (surat pernyataan bermatrai dari dokter), sesuai dengan peraturan menteri kesehatan  (PMK)  No  28  pasal  22  tahun 2017 tentang pelimpahan kewenangan.
Menurut  hasil  penelitian  Siti Jamilah  Ahmad,  Sutarmo,  dan  Yulianto yang dipublikasikan pada Jurnal Justitia Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  Surabaya  dijelaskan bahwa  Bidan  dalam  menjalankan praktiknya harus sesuai dengan standar, baik  standar  pelayanan,  standar  profesi, dan  standar  operasional  prosedur. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan pasal  29  menyebutkan  bahwa:“Dalam melaksanakan  praktik  kebidanannya,
bidan memiliki hak memperoleh perlindungan hukum sepanjang
melaksanakan pelayanannya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional . Permasalahan  di  atas  bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum apabila di daerah bidan tersebut tidak ada tenaga medis yang menyediakan  layanan  kesehatan  24  jam karna keterbatasan sumber daya manusia  dan  jangkauan  pelayanan kesehatan,  yaitu  dengan  pelimpahan tanggung  jawab  wewenang.  Dengan adanya  kasus  tersebut  di  atas  maka bidan  perlu  adanya  perlindungan hukum agar bidan itu tidak salah dalam melakukan  penyalahgunaan  wewenang dalam  menjalankan  prakteknya,  dalam hal  ini  adalah  harus  sesuai  dengan tupoksi  bidan,  sesuai  dengan  UU  No  4 tahun  2019  tentang  kebidanan  yang  di uraikan  secara  jelas  melalui  peraturan mentri  kesehatan  No  28  Tahun  2017 tentang  izin  dan  penyelenggaraan praktek  bidan  pasal  29.  Upaya-upaya yang  dilakukan  oleh  organisasi  Ikatan Bidan  Indoesia  (IBI)  agar  bidan  tidak menyalahgunakan  wewenang  antara lain:  dengan  melakukan  pembinaan secara rutin kepada anggota bidan yang ada  di  daerahnya.  Kewenangan  bidan sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  62 ayat  (1)  dan  Pasal  62  ayat  (1)  huruf  c Undang-Undang  RI  No.  36  Tahun  2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang dimaksud dengan “kewenangan
berdasarkan  kompetensinya”  adalah kewenangan  memberikan  pelayanan kesehatan  secara  mandiri  sesuai  dengan ruang  lingkup  dan  tingkat  kualifikasi, misalnya  bidan  berwenang  memberikan pelayanan  kesehatan  ibu,  pelayanan kesehatan  anak,  pelayanan  kesehatan reproduksi, dan keluarga berencana. 2
2 “Lihat Pasal 84 Undang-Undang RI No.  36  Tahun  2014  Tentang  Tenaga Kesehatan” (n.d.).
Sesuai dengan pertanyaan di atas, jika  ukuran  pengaruh  yang  diterapkan pada  bidan  memang  merupakan  sanksi administrasi  dan  bukan  sanksi  pidana. Namun, jika ternyata dokter kandungan itu  sangat  lalai  sehingga mengakibatkan luka  berat  pada  penerima  pelayanan kesehatan,  bidan  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga) tahun.  Jika  terjadi  kelalaian  berat mengakibatkan kematian bidan dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  5 (lima)  tahun.  Namun,  jika  bidan melakukan kegiatan di luar kewenangannya,  namun  kewenangan tersebut merupakan
kewenangan berdasarkan  pasal  22  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2017,  bidan  harus mendapat perlindungan hukum.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian yuridis  normatif  atau  penelitian  hukum doktrinal  dengan  pendekatan  penelitian case  approach dan state  approach 3 yang bersifat deskriptif analitis. 4 Penelitian ini mengkaji  asas-asas  hukum  khususnya kaidah-kaidah  hukum  positif  yang berasal  dari  bahan-bahan  kepustakaan yang  berupa  peraturan  perundang- undangan  serta  ketentuan-ketentuan yang  ada  terutama  yang  berkaitan dengan  pelaksanaan  Peraturan  Menteri
Kesehatan nomor 1464 /MENKES/PER/X/2010 dan UU
Kebidanan  No  4  Tahun  2019  terkait dengan  tugas  dan  wewenang  bidan. Penelitian ini juga berusaha menemukan hukum  in  concrito  yaitu  hukum  yang sesuai  dan  akan  diterapkan  dalam masalah yang ada di dalam penelitian.
3 Mukti  Fajar ND  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan Empiris (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2010), hlm 34.
4 Amiruddin  &  zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum (Jakarta: raja grafindo persada, 2004), hlm 118.
Pembahasan Tanggung  Jawab  Seorang  Bidan  jika Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Melawan Kewenangan Implementasinya  bidan  dalam pemberian  pelayanan  Kesehatan  harus memenuhi kriteria yang sudah ditentukan  dengan  peraturan  menteri kesehatan diantaranya:
1. Ijazah dari perguruan tinggi kebidanan,  ijazah  yang  berlaku adalah  yang  dikeluarkan  oleh  salah satu perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B, karena akan berpengaruh  terhadap  masa  depan tersebut dalam melamar pekerjaan.
2. Memiliki  sertifikat  kompetensi  atau sertifikat  profesi,  bidan  harus memiliki surat tanda registrasi yang sebelumnya  harus  mengikuti  ujian kompetensi bidan.
3. Surat  keterangan  sehat  fisik  dan mental, bidan yang akan melakukan praktek  dan  melamar  pekerjaan  di instansi  kesehatan  harus  bebas  dari cacat fisik dan mental.
4. Surat pernyataan telah mengucapkan janji/sumpah  profesi, surat  pernyataan  ini  berfungsi  agar bidan tidak melakukan penyalahgunaan  wewenang  atau kewenangannya.
5. Surat  pernyataan  mematuhi  dan melaksanakan  etika  profesi  Setelah disahkannya  UU  No.4  Tahun  2019 tentang Kebidanan. Sekarang profesi kebidanan memiliki payung hukum. Selain  itu,  keberadaan  undang- undang ini bertujuan untuk meningkatkan  kualitas  kebidanan baik  dalam  pendidikan  maupun pelayanan
serta mewujudkan pemerataan pelayanan kebidanan. Bidan  Praktik  Mandiri  (BPM) adalah  pelayanan  kesehatan  dasar  yang diberikan  oleh  bidan  kepada  pasien (individu,  keluarga  dan  masyarakat) sesuai dengan keterampilan dan
kapasitasnya, terutama perempuan.
Dengan pelayanan diantaranya:
1. Selama  masa  sebelum  kehamilan, bidan  mempunyai  peran  sangat penting  pada  masa  ini  yaitu  masa remaja  yang  harus  dipersiapkan agar  pada  saat  remaja  ini  menikah kesehatan  reproduksinya  sudah memenuhi  syarat  misalnya  sudah memberikan  tablet  tambah  darah pada  remaja  untuk  mengurangi terjadinya  resiko  kekurangan  darah pada saat kehamilan dan melahirkan,  karena  jika  remaja memiliki  kadar  darah  rendah berpotensi  terjadinya  perdarahan, berat  badan  bayi  lahir  rendah,  dan kemungkinan  terjadinya  stunting. Pada  calon  pengantin  yang  mau menikah  wajib  disumtik  tetanus toksoid  (TT)  untuk  mencegah terjadinya  tetanus  pada  bayi  yang akan dilahirkan.
2. Masa kehamilan, pada masa kehamilan bidan melakukan pemeriksaan antenatal care, memeriksa  kesehatan  pertumbuhan dan  posisi  bayi,  memberi  konseling tentang  memakan  makanan  yang bergizi  yaitu,  karbohidrat  (nasi, jagung,  kentang,  umbi-umbian), protein  yaitu  (ikan,  ayam,  daging, telur,  tahu  dan  tempe),  vitamin (buah  dan  sayur),  mineral  (air mineral  yang  cukup),  dan  kalsium (susu  ibu  hamil  yang  mengandung banyak kalsium). Memberikan konseling  tentang  istirahat  yang cukup,  menganjurkan  ibu  untuk istirahat  yang  cukup  yaitu  tidur siang hari 1-2 jam dan malam hari 6- 8  jam  agar  ibu  hamil  tidak  merasa pusing, lelah dan lesu.
3. Persalinan,  secara  umum  peran bidan seperti dokter yang membantu  wanita  dari  kehamilan hingga persalinan. Untuk
menjelaskan  lebih  detail,  peran
bidan  saat  ini  adalah  melakukan pemeriksaan  sebelum  melahirkan, sedangkan  kesehatan  fisik  dan mental  ibu  diperiksa  sebelum melahirkan.
Pada  saat  persalinan  ibu sangat memerlukan perhatian khusus  karena  faktor  psikis  pada saat melahirkan sangat berpengaruh sekali,  dukungan  dari  suami, keluarga  dan  orang-orang  terdekat bisa  merubah  sugesti.ibu  dalam menghadapi proses persalinan contohnya yaitu masa aktif persalinan seorang ibu yang disupport  oleh  suami  atau  keluarga akan  berbeda  dengan  orang  yang tidak  didampingi  oleh  suami, keluarga, dan  orang  orang  terdekat. Oleh  karena  itu  psikis  ibu  saat persalinan  sangat  sensitif  apabila terjadi hal-hal yang bisa menyinggung perasaan dan
membuat sedih keadaan ibu, bahkan bisa  terjadi  perpanjangan  masa persalinan  karena  faktor  psikis tersebut.  Diluar  nalar  manusia  hal tersebut  mungkin  dianggap  terlalu berlebihan, akan tetapi pada kenyataannya  hal  tersebut  sangat berdampak sekali
terhadap kemajuan  persalinan  seorang  ibu, ibu  yang  saat  persalinan  menjadi single  parents  karna  percerainan atau  meninggal  sangat  besar  sekali resiko yang terjadi yang berdampak terhadap  kesehatan  bayinya,  karena banyak  faktor  yang  mempengaruhi saat  terjadi  proses  persalinan  baik dari  fikiran,  ekonomi,  kebiasaan sehari-hari,  maupun  kebiasaan  adat istiadat yang ada didalam lingkungan  sekitar  ibu.  Pada  masa persalinan  bidan  harus  benar-benar empati  terhadap  ibu  yang  sedang menjalani  proses  persalinan  yang kadang-kadang  ibu  tersebut  bisa
melakukan yang diluar sepengetahuan bidan. 4. Pasca  persalinan,  pada  masa  ini bidan  mempunyai  tanggung  jawab yang sangat penting yaitu tanggung jawab  bidan  dalam  masa  pasca persalinan diantaranya yaitu, pengasuhan  anak  bidan  harus memastikan  anak  yang  dilahirkan oleh ibu tersebut apakah keluarganya  menerima  atau  tidak karena  bisa  terjadi  dari  beberapa faktor  diantarannya  perceraian  atau tidak  adanya  pengakuan  dari  salah satu  keluarga,  pemberian  air  susu ibu  juga  menjadi  perhatian  khusus untuk kesehatan bayinya.
Perubahan  fisik  pada  ibu biasanya  juga  menjadi  masalah karena  adanya  peningkatan  berat badan  ataupun  penurunan  berat badan  ibu,  karena  kurangnya istirahat bisa menjadi faktor pencetus  stres  ibu  yang  berdampak terhadap hubungan suami istri yang tidak  harmonis,  oleh  karena  itu bidan  harus  memberikan  edukasi dan  semangat  pada  ibu  agar  tidak terjadinya  kecemasan,  depresi,  rasa takut yang berlebih.
5. Kesehatan  Bayi  dan  Balita,  bidan melakukan  pelayanan  kesehatan pada bayi dan balita  yaitu menimbang berat badan secara rutin yaitu satu bulan satu kali diposyandu,  memberikan  imunisasi sesuai jadwal, memantau pertumbuhan  dan  perkembangan bayi  dan  balita,  jika  terdapat kelainan  atau  pertumbuhan  dan perkembangannya tidak sesuai dengan umur bisa cepat tertangani. 6. Kesehatan Reproduksi, bidan mempunyai peran sebagai penyedia pelayanan  kesehatan,  pendidik, penggerak  peran  serta  masyarakat dan  pemberdayaan  perempuan. Dalam  hal  pelayanan  kesehatan
bidan  mempunyai  fungsi  sebagai pelayanan  kesehatan  reproduksi kepada  semua  wanita  baik  remaja, pasangan usia subur maupun lansia. Adapun  sebagai  pendidik  bidan merupakan role model di masyarakat  agar  menjadi  contoh bagi masyarakat, sedangkan sebagai penggerak  bidan  harus  mempunyai inovasi  yang  bisa  membeikan inspirasi bagi kaum wanita yang ada diwilayah  kerjanya  sehingga  tidak mempunyai  kesulitan  apabila  bidan berhadapan  dengan  masyarakat yang kurang paham tentang kesehatan reproduksi ibu. 7. Keluarga  Berencana,  Bidan  sebagai salah satu tenaga kesehatan dianggap  sebagai  salah  satu  subjek penting dalam pelaksanaan pelatihan  metode  kontrasepsi  yang ditujukan kepada warga masyarakat,  karena  tugas  bidan adalah menasihati atau mengkomunikasikan, selanjutnya meninformasikan dan melatih pasien  dalam  memilih  metode kontrasepsi  yang  terbaik.  Bidan mempertimbangkan banyak hal saat mengikuti  KB  bagi  ibu,  antara  lain usia  terlalu  muda,  usia  kehamilan pendek,  usia  terlalu  tua,  penyakit tertentu untuk meningkatkan kesehatan reproduksi wanita. 5 Di Kabupaten Pandeglang jumlah bidan  ±  1.025  orang  yang  bertugas diberbagai  fasilitas  kesehatan  dengan latar  belakang  pendidikan  yang  sama dan  rata-rata  sudah  memiliki  Surat Tanda  Registrasi  dan  Surat  Izin  Praktik Bidan.  Dari  jumlah  bidan  diatas  ±30% melaksanakan  praktik  mandiri  bidan,
5 Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor 1464
dan  pada  praktek  mandiri  bidan  ini melaksanakan pelayanan kebidanan. 6
Dari  tiga  puluh  enam  puskemas yang  terdiri  dari  tiga  ratus  dua  puluh dua  desa,  dan  setiap  desa  sudah memiliki  bidan  desa,  dari  semua  bidan yang  tinggal  didesa  tidak  semua  bidan memliki  fasilitas  tempat  tinggal  yang difasilitasi  oleh  pemerintah,  hal  ini sangat memungkinkan bidan melakukan hal-hal  yang  bukan  wewenangnya  akan tetapi karena asalan tersebut diatas maka tindakan  itu  bisa  terjadi.  Salah  satu faktor  yang  sangat  mempengaruhi terhadap  pelayanan  kebidanan  adalah sebagai berikut:
1. Infrastruktur yang tidak memadai.
2. Kurangnya transportasi.
3. Kurangnya  sumber  daya  manusia baik medis dan paramedis.
4. Kurangnya  dukungan  dari  tokoh masyarakat.
5. Kurangnya tingkat pendidikan masyarakat.
6. Masih  menjunjung  tinggi  adat istiadat disuatu daerah.
7. Pengambilan keputusan yang masih dominan.
8. Rendahnya pendapatan masyarakat. Dari permasalahan diatas peneliti menyimpulkan bahwa adanya pelanggaran  terhadap  wewenang  bidan terkadang  dipengaruhi  oleh  faktor  yang sangat mempengaruhi
pelayanan kebidanan,  sementara  bidan  dianggap oleh  masyarakat  desa  sebagai  tenaga kesehatan  yang  serba  bisa  dan  mereka tidak  melihat  apakah  itu  wewenang bidan  atau  bukan,  sementara  yang diperlukan dan dibutuhkan oleh masyarakat  adalah  kesehatan  yang menyeluruh. 7 Dalam  hal  ini  sangat
6 “Laporan  Tahunan  Ikatan  Bidan Indonesia  Cabang  Pandeglang  Tahun  2021,” n.d.
7 Dudi Zulvadi, Etika Dan Manajemen Kebidanan (Yogyakarta:  Penerbit  Cahaya Ilmu, 2010), hlm 57.
dibutuhkan bidan yang memiliki kemampuan  memberikan  informasi terhadap  masyarakat  yang  terkait dengan wewenang bidan.
Kasus yang terjadi di BPM Bidan R adalah salah satu contoh bahwa resiko yang  terjadi  pada  kehamilan  dan persalinan  bisa  terjadi  kapan  saja sehingga  skill  yang  dikuasai  seorang bidan harus sesuai dengan PERMENKES No. 28 Tahun 2017 yaitu tentang izin dan penyelenggaraan  praktek  bidan.  Pada kasus  ini  bidan  melaksanakan  tindakan yang  bukan  wewenangnya  akan  tetapi karena  tempat  pelayanan  kesehatannya berada  di  wilayah  terpencil  sehingga bidan  harus  melakukan  tindakan  yang memang bukan wewenangnya. Sebelum melakukan  tindakan  tersebut  bidan mengadakan  kolaborasi  dengan  dokter yang bertanggungjawab di wilayah kerja tersebut karena sesuai dengan PERMENKES  No.28  Tahun  2017  bagian ketiga  pasal  22  bahwa  disebutkan sebagai berikut: “Selain wewenang yang ditentukan  pada  pasal  18,  bidan berwenang memberikan pelayanan berdasarkan  mandat  pemerintah  sesuai kebutuhan  dan/atau  menyelenggarakan pelayanan  kesehatan  yang  ditentukan oleh  dokter  sesuai  dengan  mandate Pelimpahan Tanggungjawab Wewenang.
Pada kasus bidan R perlindungan hukum yang dipakai adalah perlindungan  hukum  preventif  yaitu perlindungan  yang  diberikan  kepada subyek  hukum  sesuai  dengan  aturan hukum  baik  yang  bersifat  preventif maupun  dalam  bentuk  represif  baik yang  secara  tertulis  maupun  tidak tertulis  dalam  rangka  menegakan peraturan  hukum.    Pada  kasus  Bidan  R ini apa yang dilakukannya lebih banyak manfaatnya  dari  pada  keburukannya, karena  keterbatasan  tenaga  medis  yang ada  di  Puskesmas  akan  tetapi  kasus- kasus  kebidanan  yang  ada  didesa  harus segera dilakukan tindakan sesuai dengan
kemampuan bidan tersebut. Seperti yang di alami oleh Bidan R adalah situasi yang benar-benar  harus  melakukan  tindakan, karena psien memerlukan tindakan yang harus  segera  diatasi  agar  ibu  dan  bayi selamat.  Sebelum  dilakukan  tindakan pada  kasus  ini  Bidan  R  membuat persetujuan  terlebih  dahulu  dengan pasien  dan  keluarga  untuk  melakukan tindakan  (informed  consent).  Sebelum melakukan  informed  consent  Bidan  R melakukan  konsultasi  terlebih  dahulu kepada  Dokter  penanggung  jawab  yang ada diwilayah setempat dengan
menginformasikan:
1. Data Subjektif pasien yaitu nama, umur,  alamat,  keluhan  pasien, latar belakang pendidikan, pekerjaan.
2. Data Objektif pasien yaitu tanda- tanda  vital  tekanan  darah,  suhu, nadi dan pernafasan, berat badan.
3. Anamnesa  Kebidanan  yaitu  hasil kesimpulan  dari  data  subjektif dan data objektif, yang kemudian bidan  menyimpulkan  Diagnosa Kebidanan dari hasil pemeriksaan sehingga memerlukan  kolaborasi  dengan dokter. 4. Planning yaitu perencanaan tindakan yang akan dilaksanakan oleh  bidan,  seperti  melakukan informed consent, memberitahukan hasil pemeriksaan  kepada  ibu  dan keluarga,  dan  memberitahukan untuk dilakukan tindakan manual plasenta. Setelah  melakukan  kolaborasi dengan  Dokter  dan  Dokter  menyetujui tindakan tersebut maka Bidan melaksanakan tindakan yang dianjurkan oleh  Dokter  sesuai  dengan  Standar Operasional  Kebidanan,  kasus-kasus yang terjadi pada Praktik Bidan biasanya terbagi menjadi tiga bagian yaitu:
1. Kasus Berat
Kasus  berat  yaitu  kasus  yang menyangkut  dengan  kehilangan  nyawa seseorang secara sengaja dengan melakukan tindakan (Aborsi Provocatus) adalah cara untuk mengakhiri kehamilan yang  tidak  direncanakan  atau  tidak diinginkan  dan  mengakhiri  kehamilan dengan  cara  ini  termasuk  tindakan kriminal  beresiko  tinggi  dan  berbahaya karena  dapat  menyebabkan  kematian. Hukuman  yang  diberikan  pada  Bidan dengan  kasus  berat  adalah  pencabutan izin  Praktik  Kebidanan  sampai  dengan hukuman pidana sesuai dengan Undang-undang  No  36  Tahun  2009  dan KUHP  sebagai  dasar  untuk  mengetahui pertanggung  jawaban  pidana  terhadap Bidan  yang  membantu  menangani tindakan aborsi provocatus secara ilegal. Pada  kasus  berat  ini  biasanya  banyak terjadi  dilakukan  oleh  bidan  yang  tidak mengikuti organisasi profesi dan praktik secara  ilegal  sehingga  bidan  tersebut tidak  pernah  mengikuti  ilmu-ilmu  dan aturan-aturan  yang  harus  diketahui biasanya  kasus  berat  ini  terjadi  sampai dengan menghilangkan nyawa seseorang.  Sehingga  pada  akhirnya bidan tersebut mengalami kerugian baik materil  maupun  non  materil,  dalam  hal ini organisasi profesi memiliki kewenangan  mengadakan  pembinaan yang  terus-menerus  terhadap  bidan tersebut,  apabila  bidan  tersebut  adalah anggota  profesi  Ikatan  Bidan  Indonesia yang secara tupoksi organisasi itu adalah menjadi  tanggung  jawab  profesi.  Dari kasus  ini  bidan  bertanggung  jawab terhadap semua perbuatan yang dilakukan  maupun  keputusan  yang dibuat dalam memberikan jasa pelayanan kebidanan.
2. Kasus Sedang Kasus  sedang  yaitu  kasus  yang
dilakukan  oleh  Bidan  yang  seharusnya tidak  boleh  diberikan  kepada  pasien akan tetapi Bidan tersebut memberikannya dengan sengaja
memberikan pelayanan kontrasepsi suntik  kepada  pasien  yang  belum menikah dengan tujuan untuk mencegah kehamilan.  Hukuman  yang  diberikan adalah  penundaan  perpanjangan  Surat Izin Praktek Bidan. Pada kasus ini bidan kadang-kadang  menjadi  dilema  pada saat akan memberikan tindakan terhadap  kasus  ini,  karena  disisi  lain harus  menjaga  kelangsungan  kesehatan reproduksi  wanita  dan  disisi  lain  juga melanggar  kewenangan  bidan.  Banyak sekali kasus ini terjadi pada anak remaja yang  sebetulnya  tidak  mempunyai suami  tetapi  pada  saat  datang  ke  bidan remaja  tersebut  mengaku  mempunyai suami  sementara  tidak  ada  alat  bukti yang  kuat  unutuk  menolak  remaja tersebut  diberikan  suntikan  kb.  Secara hukum  bidan  harus  menolak  apabila remaja tersebut tidak mempunyai suami.
Kasus  yang  terjadi  saat  ini  baik didaerah  perkotaan  dan  perdesaan hampir sama kejadiannya dengan alasan yang  sudah  menge  sampingkan  norma- norma  agama  dan  lebih  mementingkan kepentingan  diri  sendiri,  dalam  hal  ini keputusan  yang  diambil  oleh  bidan biasanya lebih kepada pendekatan secara perorangan  baik  dengan  keluarga ataupun remaja tersebut untuk menjelaskan  keburukan  yang  akan didapat  apabila  tindakan  ini  diberikan, karena  dengan  diberikannya  penjelasan baik  remaja  dan  keluarga  diharapkan mengerti  dan  memahami  dari  tindakan yang  sebenarnya  tidak  boleh  dilakukan sebelum remaja tersebut resmi menikah. Pada  kasus  sedang  ini  seorang  bidan harus mempertanggung jawabkan dikemudian  hari  apabila  terjadi  hal  hal yang  tidak  diinginkan  baik  terhadap dirinya  maupun  terhadap  remaja  dan keluarga.
3. Kasus Ringan Kasus  ringan  yaitu  kasus  yang dilakukan  oleh  bidan  yang  sebelumnya tidak  melakukan  kolaborasi  dengan
Dokter tetapi Bidan melakukan tindakan tersebut dan setelah melakukan tindakan tindakan  tersebut  baru  melakukan Kolaborasi  dengan  dokter.  Hukuman yang  diberikan  adalah  diberikan  surat peringatan.  Pada  kasus  ringan  ini tanggung jawab profesi adalah sebelumnya memberikan arahan kemudian  menindak  lanjuti  dengan surat  peringatan  yang  bertujuan  untuk memberikan  pelajaran  bahwa  semua tindakan kebidanan walaupun ditempatkan  didaerah  terpencil  tetap harus mengacu kepada standar operasional  kebidanan.  Pada  kasus  ini banyak terjadi pada puskesmas- puskesmas  dengan  perrawatan  yang dilegalkan  untuk  melakukan  tindakan yang  diluar  wewenang  akan  tetapi dikarenakan tenaga dokter kurang maka tindakan  itu  harus  dilakukan  yang sebelumnya  harus  adanya  pelimpahan tanggung jawab wewenang.
Terkadang  pada  kenyataannya karena  situasi  dan  kondisi  yang  tidak memungkinkan  tindakan  itu  dilakukan tanpa kolaborasi terlebih dahulu dengan dokter  jaga  sehingga  apabila  terjadi sesuatu  yang  tidak  diinginkan  terhadap pasien  tersebut  dokter  penanggung jawab  menyalahkan  terhadap  tindakan yang  sedang  dilakukan  oleh  bidan tersebut.  Maka  dalam  hal  ini  standar operasional harus benar-benar dilakukan oleh  bidan  baik  yang  bekerja  di  fasilitas pemerintah, praktik mandiri bidan yang ada penanggung jawab dokternya, klinik atau  rumah  sakit  swasta  dan  fasilitas kesehatan  lainnya  yang  ada  dokter penanggung  jawab.  Oleh  karena  itu informed consesnt dan surat pelimpahan tanggung  jawab  wewenang  mutlak harus  dibuat  oleh  bidan  sebelum melakukan  tindakan  atau  adanya konsultasi  dan  kolaborasi  terlebih dahulu  kepada  dokter  penanggung jawab.
Setelah  peneliti  membaca  dari jenis kasus tersebut maka
menyimpulkan  bahwa  Bidan  “R” termasuk  dalam  kategori  kasus  ringan, maka  perlindungan  hukum  bagi  Bidan “R”  yang  melakukan  tindakan  yang bukan  wewenangnya,  yang  sebelumnya mendapkan  mandat  atau  pelimpahan tanggungjawab  wewenang  dari  dokter karena  keadaan  kebijakan  pemerintah yang  mengharuskan  adanya  pelayanan kesehatan  di  daerah  terpencil  adalah secara  teori  perlindungan  hukum  bisa tidak  di  sebut  melawan  hukum  karena adanya  mandat  atau  wewenang  secara tertulis.  Perlindungan  hukum  yang diberikan  kepada  bi0dan  Reza  adalah perlindungan  hukum  represif.  Oleh karena  itu  mandat  dan  pelimpahan tanggungjawab wewenang dokter terhadap  tenaga  para  medis  dilakukan hanya dalam keadaan situasi dan kondisi tertentu  yang  lebih  banyak  manfaatnya daripada mudaratnya untuk kepentingan pasien. Pada kasus Bidan “R” perlindungan  hukum  yang  diberikan adalah  perlindungan  hukum  represif sesuai dengan undang-undang
kebidanan  yaitu  mengenai  pelimpahan tanggung  jawab  wewenang  dari  tenaga medis  terhadap  bidan,  adapun  hukum yang  diberikan  Bidan  “R”  adalah hukuman  administratif  yaitu  penahan izin  praktik  bidan.  Upaya-upaya  yang harus  dilakukan  untuk  penanganan kasus  terhadap  bidan-bidan  yang bermasalah yaitu:
1. Upaya  Tekhnis  diantaranya  adalah skil,  organisasi  profesi  dalam pelaksanaan  keseharian  semuanya harus  mengacu  kepada  standar operasional  saat  ini  keahlian  bidan terus  ditingkatkan  salah  satunya adalah dengan mengadakan pelatihan, seminar, pertemuan
ilmiah,  work  shop,  study  banding, pembinaan,  mou,  dan  lain-lain.
Salah satu upaya dari skil ini adalah study  banding  yang  harus  selalu melakukan  second  opini  terhadap semua  ilmu-ilmu  kebidanan  yang terbaru. Selain itu upaya pembinaan yang  dilakukan  pada  praktik mandiri  bidan  adanya  pertemuan rutin organisasi yang dilakukan oleh masing-masing  ranting  yang  ada didaerahnya  terhadap  anggotanya. Pada  upaya  kerja  sama  atau  mou yang  dilakukan  adalah  dengan pihak ketiga karena untuk menambahkan skil yang ada sehingga  bisa  bekerja  sama  dengan pihak ketiga. 2. Upaya  Managerial  adalah  upaya yang dilakukan terhadap sumberdaya manusia dan
administrasi,  pada  upaya  ini  hal yang  lebih  diperhatikan  adalah peningkatan  sumberdaya  manusia yaitu  adanya  pendidikan  berjenjang yang terus-menerus terhadap tenaga bidan yang kemudian akan berdampak pada sistem administrasi di praktik mandiri bidan.
Undang-Undang  No.  36  tahun 2014  tentang  tenaga  kesehatan  pasal  57
(a) “Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang  melaksanakan  tugas  sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional”. Kaitannya dengan tanggung  jawab  perawat  dan  bidan dalam  melaksanakan  tindakan  medis, perawat  dan  bidan  dituntut  untuk bekerja  secara  profesional  dengan  cara mematuhi  standar  prosedur  operasional setiap  akan  melakukan  kegiatan  atau pelayanan  kesehatan  baik  berupa tindakan keperawatan, kebidanan
maupun tindakan medik atas
pelimpahan  wewenang  dari  dokter.
Tanggung  jawab  bidan  begitu  luas sehingga tidak hanya mencakup
kesehatan ibu, kesehatan anak,
kesehatan  reproduksi,  tetapi  mencakup seluruh kesehatan masyarakat di tempat kerja, tentunya keberadaan bidan sangat diperlukan  bagi  masyarakat.  Namun  di sisi  lain,  tanggung  jawab  tersebut  tidak dapat dipenuhi secara maksimal, karena rasio  antara  jumlah  bidan  dan  wilayah kerja  tidak  seimbang.  Akibatnya,  hal  ini dapat menimbulkan pelanggaran terhadap  hak  pasien  dalam  pelayanan kesehatan  yang  diberikan  oleh  bidan.
Untuk  menghindari  hal  tersebut diperlukan kepemimpinan tingkat pertama dari IBI yang sebagai organisasi profesi  bidan  memegang  peranan penting  dalam  kepemimpinan  bidan yang  tujuannya  untuk  melindungi penerima  pelayanan  kesehatan  (pasien) dari tindakan bidan. Berdasarkan uraian di  atas,  kepemimpinan  asosiasi  profesi khususnya  IBI  menjadi  sangat  penting, terutama bagi profesi kebidanan mandiri.  Dari  pernyataan  diatas  IBI mempunyai  peranan  penting  dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan  bidan  praktik  mandiri.
Banyaknya  kendala  dalam  mengukur kinerja  bidan  mandiri  tentunya  akan menyulitkan  untuk  mengidentifikasi penyimpangan, mengoreksi kinerja tugas  individu  bidan  mandiri,  yang kesemuanya  menyebabkan  IBI  Cabang
Kabupaten  Pandeglang  tidak  optimal untuk pemantauan kebidanan. pelaksanaan  kewenangan  bidan  praktik mandiri untuk mewujudkan
perlindungan hukum terhadap pasien.

## Penutup
Hasil penelitian dan pembahasan yang  telah  disampaikan  melalui  studi lapangan  dan  wawancara,  maka  dapat diambil  kesimpulan  sebagai  berikut: pertama,Tanggung  jawab  seorang  bidan apabila  melakukan  perbuatan  melawan hukum atau (onrochmati gedaad) karena dalam  keadaan  keterbatasan  tertentu
melakukan Tindakan kebidanan terhadap  pasien  sebagaimana  ketentuan Undang Undang No 28 Tahun 2017 pasal 24  ayat  1  poin  E  dalam  penyelenggraan praktik  kebidanan  bidan  bertugas memberikan  pelayanan  yang  meliputi pelaksanaan  tugas  dalam  keadaan keterbatasan
tertentu. Kedua, perlindungan  hukum  yang  diberikan kepada  bidan  karena  ketidak  sengajaan dalam  menanganani  pasien  sesuai  SOP namun  ketika  saat  melakukan  tindakan terjadi diluar kendali manusia contohnya robekan  Rahim.  Jika  dikaitkan  dengan UU  28  Tahun  2017  pada  pasal  23 “Kewenangan  memberikan  pelayanan berdasarkan penugasan dari pemerintah sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, yaitu poin b kewenangan karena tidak adanya tenaga  kesehatan  lain  di  suatu  wilayah tempat Bidan bertugas”.

## Daftar Pustaka
Achmad,  Mukti  Fajar  ND  Yulianto.
Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris . Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2010.
Asikin,  Amiruddin  &  zainal. Pengantar Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta: raja grafindo persada, 2004. Asri,  Hidayat. Kebidanan,  Plus  Materi Bidan  Delima .  Yogyakarta:  Buku Kesehatan, 2009. “Laporan Tahunan Ikatan Bidan Indonesia  Cabang  Pandeglang Tahun 2021,” n.d. Lihat Pasal 84 Undang-Undang RI No. 36 Tahun  2014  Tentang  Tenaga
Kesehatan (n.d.).
Zulvadi,  Dudi. Etika  Dan  Manajemen Kebidanan .  Yogyakarta:  Penerbit Cahaya Ilmu, 2010.