## TINJAUAN HUKUM PRAKTIK BISNIS BERKEADILAN MELALUI PENINGKATAN AKSESIBILITAS KONSUMEN
Abi Jumroh Harahap
Fakultas Hukum Universitas Medan Area Email: abi.jumroh@yahoo.com

## Abstract
In  the  mid  of  free  trade  era,  both  in  domestic  and  international  level, consumer protection issues has become more relevan to be examined. One of the important aspect in the field of consumer protection that should be strengthened is consumer’s  access  to  justice.  The  complexity  of  global  trade  marked  by  unfair commercial practices have often negative impacts for consumer; consumer rights often be ignored and violated by business people. Therefore government must be able  to  ensure  the  existence  of  consumer’s  access  to  justice  through  the  rule making,  policy,  and  the  new  legal  institutionalization  in  order  to  create  fair business environment.
Kata Kunci: Konsumen, Perlindungan Konsumen, Akses Keadilan.

## A. Latar Belakang
Isu  perlindungan  konsumen  terus  menjadi  perhatian  banyak  pihak  di berbagai  negara,  tidak  terkecuali  di  Indonesia.  Hal  tersebut  akibat  meningkatnya perdagangan  global  (bebas)  yang  dampaknya  di  tingkat  konsumen  makin dirasakan  masyarakat.  Seiring  dengan  pertumbuhan  dunia  perdagangan  dan industri  itu,  posisi  konsumen  (khususnya  di  negara  berkembang)  kian  terpuruk karena  lemahnya  daya  tawar,  tingkat  pendidikan  dan  ketidaktahuannya  akan berbagai  produk  barang  dan  jasa  yang  beredar  di  pasaran.  Oleh  karena  itu, pertumbuhan  dunia  perdagangan  dan  industri  di  satu  sisi,  sedangkan  di  sisi  lain senantiasa  menuntut  berbagai  upaya  yang  sungguh-sungguh  dalam  melindungi kepentingan konsumen, sehingga tercipta perdagangan atau perniagaan  yang adil bagi konsumen.
Ketidaktahuan konsumen ( consumer ignorance ) sesungguhnya merupakan realitas  yang  harus  dihadapi  konsumen  (siapapun  konsumen  itu,  baik  kaya  atau miskin,  di  pedesaan  maupun  di  perkotaan)  ketika  berhadapan  dengan  setiap
produk  barang  dan  atau  jasa  yang  beredar  di  pasar.  Metode  promosi  yang cenderung  menyesatkan  dan  penggunaan  teknologi  tinggi  dalam  proses  produksi maupun  distribusi  dan  pemasarannya,  makin  memposisikan  konsumen  tidak terinformasi dan cenderung untuk menerima apa adanya karena ketidaktahuannya.
Hampir  semua  informasi  tentang  produk  barang  dan  atau  jasa  yang mengiringi  peredarannya,  seolah-olah  mesti  diterima  konsumen  sebagai  sesuatu yang “ given ”, bahkan ketika barang dan atau jasa itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya  ia  terima,  maka  seiring  dengan  perkembangan  dunia  industri  dan perdagangan  yang  makin  kompleks,  makin  lemah  pula  posisi  konsumen. Konsumen  kemudian  tidak  lagi  tampak  sebagai  subjek  (pelaku)  ekonomi, melainkan  cenderung  menjadi  objek  bagi  kalangan  pelaku  usaha  untuk  meraih keuntungan.  Dalam  kondisi  seperti  ini,  dapat  dipastikan  bahwa  kepentingan  dan hak-hak  konsumen  akan  diabaikan.  Dengan  kata  lain,  dari  sisi  perlindungan konsumen, perniagaan berkeadilan belum terwujud di Indonesia.
Perlindungan  konsumen  sebenarnya  mencakup  berbagai  topik,  termasuk tidak terbatas pada tanggungjawab produk ( product liability ), hak privasi ( privacy rights ),  praktik  bisnis  yang  tidak  adil  ( unfair  business  practices ),  penipuan ( fraud ), kekeliruan  ( misrepresentation ),  dan  interaksi  konsumen/bisnis  lainnya. Konsep  perniagaan  yang  berkeadilan  ( fair  business ) di  sini  mensyaratkan  antara lain,  suatu  situasi  dimana  pelaku  usaha  senantiasa  mempraktikkan  dan mempromosikan  pemberian  informasi  yang  akurat  bagi  konsumen  dalam  setiap promosi dan peredaran barang dan/atau jasa (sebelum konsumen membeli produk barang  dan  jasa)  di  antara  tujuan-tujuan  yang  lain,  termasuk  di  dalamnya menyangkut keamanan produk.
Apa yang dikatakan oleh dunia usaha atas produk barang dan/atau jasa di dalam  promosi  atau  iklan  adalah  suatu  hal  yang  penting  bagi  perlindungan konsumen.  Mempertimbangkan bahwa perniagaan  yang adil tidak akan terwujud dengan sendirinya tanpa intervensi pemerintah, peran dunia usaha, dan konsumen, maka salah satu aspek penting yang harus dikembangkan dalam upaya mewujud- kan  perlindungan  konsumen  adalah  peningkatan  akses  keadilan  konsumen.  Di tengah  masih  rendahnya  tingkat  kesadaran  konsumen,  berbagai  regulasi  serta
sarana  dan  prasarana  yang  memperluas  akses  keadilan  konsumen  perlu  terus didorong untuk diwujudkan.
Pengertian  akses  menuju  keadilan  adalah  kesempatan  atau  kemampuan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan,  atau  tempat  lahirnya)  untuk  memperoleh  keadilan  (melalui  lembaga peradilan).  Termasuk  juga  akses  bagi  masyarakat  khususnya  bagi  kelompok miskin, buta hukum, dan tidak berpendidikan terhadap mekanisme  yang adil dan akuntabel  (bertanggungjawab)  untuk  memperoleh  keadilan  dalam  sistem  hukum positif  melalui  lembaga  peradilan  (J.  Djohansjah,  2010:  57).  Takdir  Rahmadi (2011:  34),  berpandangan  bahwa  akses  keadilan  menyangkut  ketersediaan  asas hukum,  norma ‐ norma  hukum  materiil  dan  formil  dalam  sistem  hukum  Indonesia serta  kebijakan/program  lembaga  peradilan  yang  dapat  memfasilitasi  ataupun dapat  dijadikan  dasar  oleh  para  pihak  berperkara  maupun  masyarakat  pada umumnya untuk mewujudkan keadilan.
Dalam konteks perlindungan konsumen, dinyatakan bahwa akses keadilan konsumen meliputi: kemampuan untuk membawa klaim dan berhasil memperoleh kompensasi,  kemampuan  untuk  mempertahankan  klaim  yang  tidak  cukup  bukti, biaya  proporsional,  prosedur  yang  efektif  dan  sederhana;  proses  cepat  dari  awal hingga  kesimpulan,  dan  penegakan  hukum  yang  efektif  dari  suatu  keputusan. Lebih lanjut menurutnya, skema Small Claims Court dan Ombudsman  yang bisa mewujudkan  akses  perlindungan  konsumen  tersebut,  bukan  pengadilan  (Michell Lyttle,  2009:  7),  tetapi  di  Indonesia,  mekanisme Small  Claims  Court belum diperkenalkan,  sedangkan  Ombudsman  sudah  diinisiasi  sejak  lahirnya  Komisi Ombudsman Nasional (KON) melalui Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 2000 dan  kemudian  diperkuat  melalui  Undang-undang  Nomor  37  Tahun  2008  tentang Ombudsman  Republik  Indonesia,  termasuk  keberadaan  Ombudsman  Daerah  di beberapa wilayah di Indonesia.
Akses  keadilan  konsumen  melalui  skema  Ombudsman  (sektor  bisnis privat)  juga  perlu  didorong  dan  dikembangkan  di  Indonesia  karena  dunia perdagangan  dan  industri  yang  terus  tumbuh  dan  berkembang  makin  kompleks yang akhir-akhir ini melahirkan ketidakadilan sosial dan ekonomi bagi konsumen.
Hubungan  interdependensi  yang  ada  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen  dalam perdagangan tradisional, praktis bergeser ke arah dependensi konsumen terhadap dunia usaha.
Akibatnya posisi  tawar  konsumen menjadi  lemah, apalagi  dengan adanya dominasi  kekuatan  pasar  (yang  antara  lain  ditandai  dengan  pertumbuhan konglomerasi  dan Multi  National  Corporation ( MNC ),  menjadikan  nasib konsumen makin terpuruk. Keterpurukan nasib konsumen makin lengkap dengan maraknya  praktik-praktik  usaha  yang  tidak  sehat/curang  ( unfair  trade  practices ) dalam  berbagai  modus  dan  bentuknya  di  berbagai  sektor  atau  tahap  perniagaan. Berbagai  kecurangan  bahkan  kejahatan  pelaku  usaha  sudah  dimulai  dan  dapat terjadi  sejak  tahap  proses  produksi,  pemasaran,  distribusi,  sampai  dengan  tahap konsumsi.  Seringkali  praktik  usaha  semacam  ini  dilakukan  dengan  justifikasi untuk bertahan dalam memenangkan persaingan usaha atau guna melipatgandakan keuntungan.  Selain  itu,  lemahnya  kebijakan  dan  pengawasan  oleh  instansi pemerintah  atau  penegak  hukum  terkait,  berdampak  pada  tumbuhnya  praktik usaha  yang unfair tersebut  yang  akhirnya  (pasti)  melahirkan  kerugian  di  tingkat konsumen.

## B. Perumusan Masalah
Sehubungan dengan latar belakang  yang diuraikan di atas, maka rumusan masalahan dalam artikel ini adalah untuk menganalisis hal-hal berikut:
1. Mengapa  akses  keadilan  konsumen  sangat  diperlukan  dalam  mewujudkan perniagaan yang adil?
2. Apa  saja  prinsip-prinsip  yang  perlu  dikembangkan  dalam  peningkatan  akses keadilan konsumen?

## C. Metode Penelitian
Penelitian ini mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan  identifikasi  masalah  dengan  jenis  penelitian  yuridis  normatif.  Dalam penelitian  ini  penulis  melakukan  penelitian  asas-asas  hukum  yang  bertitik  tolak dari  bidang-bidang  tata  hukum  tertentu,  dengan  cara  mengadakan  identifikasi
terlebih  dahulu  terhadap  kaidah-kaidah  hukum  yang  telah  dirumuskan  di  dalam perundang-undangan.
Sifat  penelitian  ini  adalah  deskriptif,  yang  bertujuan  untuk  memberikan gambaran tentang gejala-gejala sosial yang terkait dengan masalah akses keadilan konsumen  sangat  diperlukan  dalam  mewujudkan  perniagaan  yang  adil  serta prinsip-prinsip  yang  perlu  dikembangkan.  Sumber  data  penelitian  berupa  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik studi dokumen, yang dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

## D. Hasil Penelitian dan Analisis
1. Akses keadilan konsumen dalam mewujudkan perniagaan yang adil
John Rawls (1971: 12) dalam bukunya “ A Theory of Justice ” menyatakan bahwa  keadilan  adalah  kebajikan  pertama  lembaga-lembaga  sosial,  sebagai kebenaran  sistem  berpikir.  Sebuah  teori  meskipun  elegan  dan  ekonomis,  harus ditolak  atau  direvisi  jika  itu  tidak  benar,  juga  hukum  dan  institusi,  tidak  peduli seberapa  efisien  dan  diatur  dengan  baik,  harus  direformasi  atau  dihapuskan  jika hal itu tidak adil. Setiap orang memiliki sesuatu yang tidak dapat diganggu gugat yang  didasarkan  pada  keadilan,  bahkan  kesejahteraan  masyarakat  secara keseluruhan tidak dapat menggantinya. Untuk alasan ini, keadilan menolak bahwa hilangnya  kebebasan  untuk  beberapa  hal  dibenarkan  oleh  kebaikan  yang  lebih besar dimiliki yang oleh orang lain.
Kebebasan kewarganegaraan yang sama dalam masyarakat yang adil harus tetap,  hak-hak  yang  dijamin  oleh  keadilan  tidak  tunduk  pada  tawar-menawar politik  atau  kalkulus  kepentingan  sosial.  Satu-satunya  hal  yang  memungkinkan untuk  menyetujui  dalam  teori  yang  salah  adalah  minimnya  hal  yang  lebih  baik analog  dengan  sebuah  ketidakadilan  ditoleransi  hanya  dapat  diperlukan  untuk menghindari  lebih  besar  ketidakadilan.  Menjadi  kebajikan  pertama  kegiatan manusia, kebenaran dan keadilan tanpa kompromi. Proposisi ini tampaknya untuk mengekspresikan keyakinan intuitif tentang keutamaan keadilan.
Rawls  (1971:13)  juga  menyatakan  perlunya  mempertimbangkan  peran prinsip-prinsip  keadilan  karena  konflik  kepentingan  selalu  terjadi  di  dalam masyarakat.  Menurutnya,  konflik  kepentingan  terjadi  karena  orang  tidak  peduli bagaimana manfaat besar yang dihasilkan oleh kerjasama mereka didistribusikan, mereka lebih mengejar tujuan mereka masing-masing. Seperangkat prinsip-prinsip diperlukan untuk memilih di antara berbagai pengaturan sosial  yang menentukan pembagian keuntungan ini.
Prinsip-prinsip  tersebut  adalah  prinsip-prinsip  keadilan  sosial  yang menyediakan  cara  menetapkan  hak  dan  kewajiban  dalam  institusi  dasar masyarakat  dan  yang  menentukan  distribusi  yang  tepat  manfaat  dan  beban kerjasama  sosial.  Dapat  dikatakan  bahwa  sebuah  masyarakat  tertata  dengan  baik jika  tidak  hanya  dirancang  untuk  memajukan  kebaikan  anggotanya,  tetapi  juga efektif  diatur  oleh  konsepsi  keadilan  masyarakat.  Artinya,  itu  adalah  masyarakat dimana  (a)  setiap  orang  menerima  dan  mengetahui  bahwa  orang  lain  menerima sama  prinsip-prinsip  keadilan,  dan  (b)  lembaga-lembaga  sosial  dasar  umumnya memenuhi dan umumnya dikenal untuk memenuhi prinsip-prinsip ini.
Pengembangan  kelembagaan  yang  dimaksudkan  untuk  mewujudkan keadilan  sosial  harus  terus  menerus  dikembangkan,  tetapi  Rawls  mengingatkan bahwa  beberapa  tindakan  kesepakatan  dalam  konsepsi  keadilan,  bagaimanapun, bukan  satu-satunya  prasyarat  untuk  sebuah  komunitas  manusia  yang  layak ( viable ).  Ada  masalah  sosial  mendasar  lainnya,  khususnya  koordinasi,  efisiensi, dan  stabilitas.  Dengan  demikian  menurutnya,  rencana  individu  perlu  dicocokkan bersama-sama  sehingga  kegiatan  mereka  cocok  satu  dengan  lainnya  dan semuanya  dapat  dilakukan.  Selain  itu,  pelaksanaan  rencana  ini  harus  mengarah pada  pencapaian  tujuan  sosial  dengan  cara  yang  efisien  dan  konsisten  dengan keadilan  dan  akhirnya  skema  kerjasama  sosial  harus  stabil,  hal  itu  harus  kurang lebih  terus  dipatuhi  dan  aturan  dasar  yang  bukan  ruang  untuk  dikritisi  dan ditanggapi  dan  ketika  pelanggaran  terjadi,  kekuatan  stabilisasi  harus  ada  untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut dan untuk memulihkan tatanan yang ada.
Berdasarkan pada pandangan Rawls tersebut  di atas, maka masalah akses keadilan  menjadi  relevan  untuk  terus  menerus  ditingkatkan.  Terdapat  hubungan
yang  sangat  erat  antara  stabilitas,  keadilan  dan  kesejahteraan.  Diyakini  bahwa perbaikan  aspek hukum  dan keadilan akan mendukung pencapaian kesejahteraan dan stabilitas, tidak terkecuali dalam dunia perdagangan/perniagaan.
Akses  hukum  dan  keadilan  dipahami  sebagai  akses  bagi  masyarakat, khususnya  bagi  kelompok  miskin  terhadap  mekanisme  yang  adil,  efektif  dan akuntabel  untuk  melindungi  hak,  menghadapi  posisi  dominan,  menghindari penyalahgunaan  kekuasaan,  dan  penyelesaian  konflik.  Termasuk  di  dalamnya adalah kemampuan masyarakat untuk memperoleh dan mendapatkan penyelesaian melalui  mekanisme  formal  dan  informal  dalam  sistem  hukum,  serta  kemampuan untuk  memperoleh  dan  terlibat  dalam  proses  pembuatan  dan  penerapan  dan pelembagaan hukum (World Bank, 2016: 5).
Dilihat  dari  dampaknya,  peningkatan  akses  keadilan  juga  sesuai  dengan Teori  Utilitarian.  Utilitarianisme  adalah  suatu  teori  dari  segi  etika  normatif  yang menyatakan  bahwa  suatu  tindakan  yang  patut  adalah  yang  memaksimalkan penggunaan ( utility ), biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan  mengurangi  penderitaan.  Beberapa  pokok  ajarannya  adalah:  (a)  seseorang hendaknya  bertindak  sedemikian  rupa,  sehingga  memajukan  kebahagiaan (kesenangan) terbesar dari sejumlah besar orang; (b) tindakan secara moral dapat dibenarkan  jika  ia  menghasilkan  lebih  banyak  kebaikan  daripada  kejahatan, dibandingkan  tindakan  yang  mungkin  diambil  dalam  situasi  dan  kondisi  yang sama, secara umum harkat atau nilai moral tindakan dinilai menurut kebaikan dan keburukan  akibatnya;  (c)  ajaran  bahwa  prinsip  kegunaan  terbesar  hendaknya menjadi  kriteria  dalam  perkara  etis.  Kriteria  itu  harus  diterapkan  pada konsekuensi-konsekuensi  yang  timbul  dari  keputusan-keputusan  etis  (Editor Wikipedia, 2016: 2).
Masalah akses keadilan di Indonesia mengemuka terutama pasca reformasi tahun  1998  karena  terjadinya  berbagai  ketidakadilan  sosial  seperti  kemiskinan, ketidakadilan  gender,  korupsi,  hak-hak  atas  tanah  dan  perumahan  yang  terbatas, lemahnya  kedudukan  buruh,  minimnya  pendapatan,  ketidakadilan  distribusi kesejahteraan,  keterbatasan  akses  terhadap  pendidikan  pada  umumnya  dan pendidikan  hukum,  penurunan  kualitas  lingkungan,  masalah-masalah  kesehatan,
diskriminasi  minoritas,  dan lain-lain. Dalam konteks hukum  adanya keterbatasan dan  ketidaksamaan  akses  terhadap  informasi  hukum,  proses  pembentukan peraturan  dan  lembaga-lembaga  hukum,  birokrasi,  peradilan,  dan  lembaga- lembaga  penyelesaian  sengketa  lainnya,  juga  menunjukkan  ketidakadilan  sosial. Dengan kondisi seperti itu, sebagai bagian dari reformasi hukum, lahirlah strategi nasional untuk akses terhadap keadilan (Jacqueline Vel, 2011: 8).
Mengkonsolidasikan  kebijakan  pemerintah  Indonesia  mengenai  akses terhadap  hukum  dan  keadilan  menjadi  strategi  nasional  yang  jelas,  koheren  dan diikuti  dengan  rencana  kerja  diharapkan  akan  (a)  membangun  lembaga  hukum yang lebih kuat; (b) menanggulangi kemiskinan dan memberdayakan masyarakat agar  mampu  mengeloa  kehidupannya  sendiri;  serta,  pada  gilirannya,  (c)  mem- perkuat  kemanan  nasional.  Sebuah  strategi  nasional  akses  terhadap  hukum  dan keadilan akan melengkapi berbagai upaya reformasi lembaga hukum yang sedang berjalan.
Penguatan  terhadap  sektor  keadilan  formal  merupakan  aspek  penting dalam  mendorong  akses  hukum  dan  keadilan,  berbagai  upaya  tersebut  belum dapat  optimal  jika  masyarakat  sendiri  belum  memiliki  kesadaran  atas  hak-hak mereka,  atau  mengakses  lembaga-lembaga  hukum  akibat  hambatan  geografis, finansial atau pengetahuan. Penguatan akses keadilan juga harus mempertimbang- kan  fakta  bahwa  proses  penyelesaian  sengketa  di  masyarakat  pada  umumnya diselesaikan melalui mekanisme informal.
Reformasi keadilan yang komprehensif mengandaikan adanya dua strategi yang  dijalankan  bersamaan  yang  menghubungkan  antara  reformasi  kelembagaan dari tingkat pusat ( supply ) dan aspirasi dari masyarakat untuk mendapat akses dan pelayanan  hukum  yang  lebih  baik  ( demand ).  Strategi  tersebut  diyakini  dapat membawa  keadilan  lebih  dekat  bagi  masyarakat.  Pendekatan  ini  akan  menjawab persoalan  rendahnya  kepercayaan  dan  bias  hukum  sebagaimana  persepsi  banyak orang, terutama oleh masyarakat miskin,  saat  berupaya mencari keadilan  (World Bank, 2011: 9).
Terdapat tiga dasar pemikiran utama untuk mengkonsolidasikan kebijakan pemerintah  dan  peraturan  hukum  dalam  sebuah  strategi  nasional  yang  jelas  dan koheren, yaitu:
a. Reformasi  kelembagaan,  yang  seharusnya  responsif  terhadap  kebutuhan masyarakat,  sebuah  strategi  nasional  akan  menghubung-kan  permintaan masyarakat akan pelayanan hukum yang lebih baik guna menjawab kebutuhan segenap  masyarakat  Indonesia,  mencakup  lembaga  keadilan  formal  dan informal.
b. Keadilan  dan  kemiskinan,  karena  melalui  peningkatan  akses  hukum  dan keadilan  akan  melengkapi  upaya  pemerintah  untuk  menanggulangi kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
c. Justice  and  security ,  karena  melalui  peningkatan  efektifitas  dan  kepercayaan terhadap  sistem  hukum  yang  pada  giliranya  dapat  mengurangi  konflik  dan memperbaiki jaminan keamanan masyarakat.
Selain itu, dibutuhkan pula akses terhadap lembaga-lembaga penyelesaian sengketa yang tepat yang mempunyai dimensi:
a. Akses  fisik,  yang  merujuk  pada  kepastian  bahwa  lembaga  hukum  dekat dengan  masyarakat  pemanfaat  dan  menyediakan  pelayanan  yang  ramah  serta mudah  dimengerti.  Hal  ini  merupakan  tantangan  utama  mengingat  konteks wilayah kepulauan di Indonesia. Beberapa inisiatif seperti mengurangi jadwal persidangan atau mengenalkan pengadilan berjalan bisa jadi merupakah upaya untuk mengatasi masalah geografis.
b. Akses pembiayaan, bahwa biaya untuk mengakses lembaga hukum baik biaya langsung  ( filing  fee )  tidak  langsung  (transportasi)  atau  ilegal  (suap/uang pelicin)  merupakan  hambatan  besar  bagi  kelompok  miskin  untuk  dapat mengakses sistem hukum.
c. Pelayanan  hukum  yang  baik,  bahwa  kelompok  miskin  dan  marginal  harus diperlakukan  dengan  baik  ketika  mereka  memutuskan  untuk  memakai lembaga  formal.  Melakukan  survey  publik  mungkin  dapat  membantu peningkatan pelayanan masyarakat.
d. Akses  terhadap  mekanisme  penyelesaian  sengketa  alternatif,  bahwa  sebagian besar  masyarakat  menyelesaikan  sengketa  melalui  mediasi  dan  arbritasi melalui  sistem  informal yang  ada  di  tingkat  desa  (kepala  desa,  tokoh  agama, lembaga adat).
Mekanisme  informal  secara  fisik  lebih  mudah  diakses  dan  cenderung disukai, tetapi seringkali mencerminkan ketidakseimbangan posisi tawar yang ada di  masyarakat  yang  berakibat  pada  dikompromikannya  kepentingan  kelompok miskin, perempuan atau etnis minoritas. Dalam strategi nasional akses hukum dan keadilan  seharusnya  ditekankan  penguatan  kualitas  dan  keterbukaan  dalam lembaga  atau  pelaku  penyelesaian  sengketa  alternatif.  Maurits  Barendrecht (2009:32),  menunjuk  pandangan  Cappelletti  dan  Garth  serta  Parker,  menyatakan bahwa masalah akses keadilan berkaitan dengan bagaimana seseorang sesungguh- nya menerima penyelesaian yang tepat dan adil atas konflik yang dihadapi, akses keadilan pada umumnya dikaji dari perspektif sosiolog, deskriptif dan tanpa suatu pandangan teoritis yang “mutual”.
Secara  tidak  langsung  istilah  akses  keadilan  adalah  suatu  sudut  pandang keadilan  sebagai  suatu  bentuk  akses  masyarakat  terhadap  urusan  organisasi advokat,  pengadilan,  dan  legislasi.  Banyak  kajian  mendeskripsikan  bagaimana kesenjangan  akses  masyarakat,  karena  mereka  menghadapi  hambatan-hambatan keadilan.  Studi  tentang  akses  keadilan  mendorong  pembaharuan  yang  memung- kinkan  peningkatan  akses  terhadap  keadilan.  Literatur  membedakan  5  (lima)  hal yang  mempengaruhi  reformasi  akses  terhadap  keadilan,  yakni:  (a)  pemberian bantuan  hukum;  (b)  litigasi  kepentingan  publik;  (c)  penyelesaian  sengketa alternatif;  (d)  membuka  pasar  untuk  layanan  hukum  ( opening  up  the  market  for legal services ); dan (e) aturan terhadap profesi hukum yang lebih baik.
Maurits  Barendrecht  (2016:  23),  juga  menyatakan  bahwa  akses  keadilan adalah  sebuah  konsep  yang  luas.  Ini  menunjuk  pada  cara  atau  metode  dimana seseorang  dapat  memperoleh  informasi  dan  layanan  hukum  dan  untuk menyelesaikan  sengketa.  Akses  keadilan  juga  meliputi  akses  terhadap  suatu prosedur  di  pengadilan,  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  dan  mekanisme ekstra legal ( extra legal mechanisms ) guna penyelesaian konflik. Seringkali, akses
keadilan juga dilihat sebagai sesuatu yang problematik: prosedur yang melindungi hak-hak tertentu yang hilang ( do not exist ) atau tidak dapat diakses oleh seseorang karena keterbatasan sumberdaya.
Berdasarkan  pada  konsep  akses  keadilan  di  atas,  maka  dapat  dikatakan bahwa  perwujudan  akses  keadilan  konsumen  dalam  konteks  praktik  perniagaan atau  perdagangan  nyata  dibutuhkan  di  tengah  praktik-praktik  bisnis  yang unfair dan  lemahnya  daya  tawar  konsumen  dihadapan  pelaku  usaha.  Akses  keadilan konsumen  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  posisi  tawar  konsumen  sekaligus melindungi  hak  konsumen  di  tengah  dominasi  pelaku  usaha  dalam  penyediaan dan peredaran produk barang dan/atau jasa.

## 2. Prinsip-prinsip peningkatan akses keadilan konsumen
Masalah perlindungan konsumen sebagai isu universal yang telah dituang- kan ke dalam United Nations Guidelines for Consumer Protection (UNGCP) tidak hanya  dimaksudkan  untuk  mendorong  efisiensi  ekonomi  saja  melainkan  juga berkaitan dengan masalah keadilan sosial dan HAM. Terkait dengan hal ini David Harland (1997: 14) menyatakan bahwa:
Consumer protection is thus seen as not concerned solely with promoting economic  efficiency  (though  this  is  an  important  aspect  of  it),  but  as ultimately concerned with issues of social justice and human rights. Under the  heading  “General  Prinsiples”,  government  are  urged  to  develop, strengthen, or maintain a strong consumer protection policy....”
Dokumen  UNGCP  memulai  dengan  pengakuan  bahwa  konsumen  sering menghadapi  ketidakseimbangan  ekonomi,  tingkat  pendidikan  dan  daya  tawar. Selanjutnya  ditegaskan  bahwa  konsumen  seharusnya  mempunyai  hak  untuk mendorong  keadilan,  pemerataan,  dan  pembangunan  sosial,  serta  ekonomi berkelanjutan. Fungsi utama UNGCP ini adalah membantu negara-negara anggota PBB  dalam  pemberian  kerangka  terhadap  kebijakan  konsumen  agar  dapat dikembangkan  dan  dievaluasi.  Pedoman  ini  juga  mengakui  bahwa,  meskipun masalah  mendasar  dan  prinsip-prinsip  kebijakan  konsumen  adalah  sama  dimana pun,  tidak  ada  satu  solusi  yang  akan  mempunyai  validitas  universal.  Artinya masing-masing negara diminta untuk menetapkan prioritas mereka masing-masing
karena peran  yang tepat  dari pemerintah suatu negara dalam mengimplementasi- kan kebijakan perlindungan konsumen juga dapat berbeda satu terhadap yang lain.
Perlu  adanya  langkah  komprehensif  yang  tepat  antara,  di  satu  sisi, pengaturan  hukum  positif,  dan  di  sisi  lain,  perlunya  tindakan  pemerintah  dalam mengembangkan  seluruh  tujuan  kebijakan  dan  mendorong  serta  memfasilitasi tindakan sukarela dari institusi bisnis dan organisasi konsumen. Hal terakhir inilah yang  semestinya  menjadi  titik  tolak  perlunya  pemerintah  mendorong  lahirnya mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang efektif, baik di tingkat internal organisasi  bisnis  yang  bersifat  sektoral  maupun  lintas  sektor,  atau  lembaga penyelesaian  sengketa  yang  independen  seperti  Ombudsman.  Dalam  hal  ini, UNGCP dalam salah satu butir tujuan dari pedoman ini menyatakan bahwa negara anggota  PBB  mesti  mengambil  langkah-langkah  atau  membentuk  mekanisme yang  memungkinkan  konsumen  untuk  memperoleh  ganti  rugi  yang  efektif ( effective consumer redress ).
Pada  umumnya,  konsumen  menghadapi  permasalahan  akses  keadilan manakala  dirinya  dirugikan  oleh  pelaku  usaha.  Sebagian  besar  di  antaranya bahkan  cenderung  bersikap  pasrah/menerima  peristiwa  yang  menimpanya  dan tidak  mengambil  langkah  apapun  (Nicole  L’Heureux,  1992:  54).  Andai  kata mereka  berjuang  untuk  mendapatkan  hak-haknya  pun,  harus  berjuang  keras karena rendahnya sikap bertanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan ganti kerugian. Lemahnya daya tawar konsumen di hadapan pelaku usaha serta lemah- nya  pengetahuan  konsumen  atas  produk  yang  dikonsumsi,  makin  menyulitkan posisi  konsumen  dalam  memperoleh  hak-haknya.  Mengenai  sikap  konsumen  ini Nicole  L’Heureux  (1992:52),  menyatakan  ada  3  (tiga)  persoalan  yang  dihadapi konsumen, yaitu:
a. tidak  adanya  kesadaran  konsumen  bahwa  mereka  mempunyai  hak  (hukum) yang dapat dimanfaatkan;
b. banyak konsumen tidak tahu bagaimana merumuskan tuntutan mereka;
c. keengganan mereka untuk membawanya ke pengadilan
Apabila konsumen hendak meminta bantuan hukum dari seorang advokat atau  pengacara,  mereka  cenderung  membatalkannya,  karena  biaya  yang  tidak
murah  harus  dikeluarkan  untuk  membayar  jasa  hukum  itu.  Bahkan  di  Amerika Serikat sekalipun, pemberian akses keadilan konsumen sebagian besar terkendala oleh  tingginya  biaya  jasa  pengacara.  Belum  ada  satu  solusi  yang  menjawab persoalan tersebut, dan oleh sebab itu berbagai pendekatan yang mengarah kepada peningkatan akses keadilan konsumen harus dicoba.
Keberhasilan  dan  kegagalannya  dapat  lebih  dipertimbangkan  dari  faktor- faktor  politis  dan  struktural,  ketimbang  menyangkut  langkah-langkah  hukum substantif. Menurut Peter B. Maggs (1990: 36), dikatakan bahwa ada 9 (sembilan) pendekatan  yang  dapat  dilakukan,  meliputi:  (a)  pengurangan  biaya  pengacara dengan  meningkatkan  persaingan  dalam  pemberian  jasa  bantuan  hukum;  (b) menambah nilai jumlah ganti kerugian; (c) biaya yang disatukan ( contingent fees ); (d) membagi beaya pengacara melalui class action ; (e) pemberian bantuan hukum pada  konsumen  tidak  mampu  oleh  badan  pemerintah;  (f)  pemberian  jasa  hukum bagi  masyarakat  pada  umumnya  oleh  badan  pemerintah;  (g)  menyederhanakan prosedur  guna  mengurangi  kebutuhan  jasa  pengacara;  (h)  arbitrase;  dan  (i) mediasi.
Persoalan  keengganan  konsumen  yang  dirugikan  untuk  mengambil langkah hukum ke pengadilan, juga dinyatakan oleh Leigh Gibson (1992: 8), yang berpendapat  bahwa:  “ consumers  are  clearly  reluctant  to  take  legal  action  in  the courts,  given  the  uncertainty  of  the  outcome  and  the  risk  that  the  costs  may  be disproporsionate  to  the  value  of  the  claim”. Oleh  karena  itu,  dalam  konteks perlindungan  konsumen,  prinsip-prinsip  akses  terhadap  keadilan  di  atas  tetap relevan  karena  pada  dasarnya  konsumen  adalah  subyek  hukum  yang  lemah  dan belum  tersedianya  akses  terhadap  keadilan  konsumen  yang  efektif.  Sehubungan hal  ini,  Michell  Lyttle  (2009:  7),  menyatakan  bahwa  akses  keadilan  konsumen meliputi  kemampuan  untuk  membawa  klaim  dan  berhasil  memperoleh kompensasi,  kemampuan  untuk  mempertahankan  klaim  yang  tidak  cukup  bukti, biaya  proporsional,  prosedur  yang  efektif  dan  sederhana,  proses  cepat  dari  awal hingga  kesimpulan,  dan  penegakan  hukum  yang  efektif  dari  suatu  keputusan. Skema Small  Claims  Court dan  Ombudsman  yang  dapat  mewujudkan  akses perlindungan konsumen tersebut, bukan pengadilan.
Pendapat  yang  sama  juga  diungkapkan  oleh  Gralf-Peter  Calliess  (2006: 23), bahwa akses terhadap keadilan menyangkut setiap orang yang terlibat dalam sengketa  berhak  memperoleh  mekanisme  ganti  rugi  yang  mudah  diakses  yang menyediakan  penyelesaian  sengketa  dengan  tepat  waktu  dan  pemulihan  yang efektif dengan biaya yang wajar.
Peningkatan  akses  keadilan  konsumen  dalam  konteks  perlindungan konsumen  harus  ditingkatkan  dan  dikembangkan  melalui  berbagai  cara; sebagaimana dinyatakan oleh Iain Ramsay (2006: 3), yang berpendapat bahwa:
The  issue  of  access  to  justice  has  been  an  important  theme  in  consumer protection.  Effective  redress  institutions  may  further  the  objectives  of compensation,  dispute  settlement,  behavior  modification,  and  norm development,  as  well  as  providing  confidence  to  consumers  and  business in a market. There has been continuing experimentation with a variety of institutions.
Pemerintah juga harus mendorong semua pelaku bisnis untuk menyelesai- kan  sengketa  konsumen  secara  adil,  cepat,  dan  dengan  cara  informal,  serta membentuk  mekanisme  fakultatif,  termasuk  layanan  informasi  dan  prosedur penyampaian  keluhan  secara  informal,  yang  dapat  membantu  konsumen.  Selain itu,  informasi  tentang  kemungkinan  memperoleh  ganti  rugi  dan  prosedur penyelesaian sengketa lainnya harus dibuat mudah diakses konsumen.
Mengapa  mekanisme  pemberian  ganti  rugi  yang  efektif  bagi  konsumen begitu  penting?  Mengenai  hal  ini  penulis  berpendapat  bahwa  persoalan mekanisme  pemberian  ganti  rugi  dapat  dijelaskan  dengan  mengkaji  lebih  lanjut tentang karakteristik sengketa konsumen ( consumer disputes ) itu sendiri, yaitu:
a. Sengketa  konsumen  lahir  dari  tidak  adanya  keseimbangan  kedudukan  antara pihak  pelaku  usaha  dan  konsumen  (J.  Widijantoro,  2004:  10).  Ketidak- seimbangan  kedudukan  inilah  yang  seringkali  menyulitkan  konsumen  untuk berjuang  sendiri  dalam  menyelesaikan  sengketa  yang  dihadapinya.  Betul bahwa mereka sekarang secara yuridis dijamin hak-haknya, namun tetapi yang dapat  menjamin  bahwa  hak-haknya  tersebut  akan  dengan  mudah  diperoleh- nya? Bahkan The Australian Government Commission of Inquiry into Poverty menemukan  bahwa  di  Australia  masih  banyak  konsumen  yang  tidak menemukan petunjuk hukum ( legal advice ) ataupun tidak melakukan tindakan
(hukum)  apapun  (ketika  dirugikan),  sementara  mereka  mengetahui  apa  yang menjadi  hak-haknya  sebagai  konsumen.  Penelitian Cass  and  Sackville membuktikan  bahwa  15  dari  28  orang  responden  masuk  kategori  konsumen seperti tersebut di atas (John Goldring, 1998: 23).
Fakta  ini  juga  didukung  oleh  fakta  lain  yang  menunjukkan  tingkat pengetahuan konsumen terhadap UU Perlindungan Konsumen (UUPK). CUTS International dan  Kementerian  Urusan  Konsumen  Pemerintah  India  dalam hasil studinya baru-baru ini juga menunjukkan hanya 20% konsumen di India yang mengetahui tentang UUPK di negaranya, sementara UUPK di India telah berlaku selama 25 tahun lebih (India mempunyai UUPK tahun 1986). Bahkan hanya  42%  dari  konsumen  di  India  yang  pernah  mendengar  tentang  hak-hak konsumen. Lebih lanjut ditunjukkan juga bahwa 93% responden (konsumen di India) yang dirugikan tidak melakukan komplain secara formal dan hanya 3% responden yang pernah komplain langsung ke pelaku usaha (www.moneylife. in,  2013).  Fakta  lain  menunjukkan  bahwa  90%  konsumen  di  Saudi  Arabia tidak  mengetahui  hak-hak  mereka  sebagai  konsumen.  Dalam  hal  ini  ekonom Saudi  Arabia,  Salem  Bajajh  menyesalkan  kerakusan  konsumen  Saudi  dan ketidakpedulian terhadap hak-haknya. Selanjutnya ia menyatakan:
...  consumers  should  be  aware  of  buying  large  quantities  of  unnecessary goods  without  paying  attention  to  their  expiry  dates,  such  as  purchasing foodstuffs in bulk. Many such large quantity items are expired at the time of  purchase,  he  said.  He  said  that  carelessness  and  negligence  of consumers  in  choosing  the  quantity  over  quality  and  buying  fast-moving consumer  goods  at  low  price  yet  low  quality  may  burden  the  household budget (Salem Bajajh, 2013: 47).
Kondisi  yang  tidak  jauh  berbeda  juga  ditemukan  dalam  penelitian  penulis tahun 2013 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang menunjukkan bahwa 59%  responden  (konsumen)  menyatakan  tidak  mengetahui  adanya  Undang- undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK). Selanjutnya dari 204 responden yang pernah dirugikan, 117 di antaranya tidak melakukan komplain atau menuntut haknya (Sari Murti W., 2013: 32).
b. Kondisi  sosial  ekonomi  konsumen  pada  umumnya  adalah  miskin,  kecuali mereka  adalah  konsumen  mobil  mewah,  rumah,  ataupun  barang-barang  lain
yang  mahal.  Daya  beli  yang  “pas-pasan”  jelas  tidak  memungkinkan  bagi mereka  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  (melalui lawyer ).  Hambatan psikologis  ada  pada  mereka  untuk  memasuki  prosedur  hukum  formal,  selain banyak lawyer yang  tidak  cukup  memahami  persoalan-persoalan  yang dihadapi  si  miskin.  Pada  akhirnya  bantuan  hukum  lebih  didominasi  oleh kasus-kasus  kriminal, perkawinan/perceraian, dan  lain-lain, ketimbang kasus- kasus konsumen.
c. Mekanisme  pemberian  ganti  rugi  yang  spesifik  juga  sekaligus  merupakan “kritik”  atas  dunia  peradilan  formal  yang  cenderung  tidak  efektif.  Tegasnya, penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui  pengadilan  tidak  cocok,  karena sangat  formal,  lama,  berbelit-belit,  dan  mahal.  Gambaran  peradilan  formal yang  demikian  itulah  yang  jelas  tidak  cocok  sebagai  media  penyelesaian sengketa  konsumen. The  UK  Consumer  Council pun  menyatakan  bahwa:  “ ... in  the  United  Kingdom,  the  expense  of  litigation  deters  the  pressing  of consumer claims ”(John Goldring, 1970: 57) .
Fakta  di  atas  menunjukkan  bahwa  gambaran  prosedur  peradilan  yang formal,  mahal  dan  berbelit-belit,  bukan  hanya  terdapat  di  negara-negara berkembang  saja,  tetapi  dalam  beberapa  kasus  besar  yang  menyangkut  kerugian dan  banyaknya  korban,  barangkali  pengadilan  adalah  tempat  yang  sesuai  karena aspek  “kepastian  hukum”  seringkali  masih  dinilai  banyak  pihak  sebagai  suatu kelebihan  dari  dunia  litigasi.  Selain  itu,  mekanisme  gugatan  seperti class  action maupun legal standing , hanya dapat dimanfaatkan melalui mekanisme litigasi.
Sehubungan  hal  tersebut,  dibutuhkan  instrumen  hukum  perlindungan konsumen,  termasuk  di  dalamnya  mekanisme  penyelesaian  sengketa  konsumen yang cepat, sederhana (tidak formal) dan murah. Apalagi sekarang ini penggantian kerugian  yang  efektif  sudah  menjadi  salah  satu  hak  dasar  konsumen.  Dalam konteks ini, harus diakui bahwa keberadaan UUPK belum cukup memadai untuk menjawab  kebutuhan  akses  keadilan  konsumen.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dalam ketentuan  Pasal  45  ayat  (1)  dan  (2),  Pasal  48  dan  Pasal  49  dan  seterusnya  yang mengatur tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Dari  ketentuan  tersebut,  UUPK  masih  meyakini  bahwa  sengketa konsumen  masih  cocok  untuk  diselesaikan  melalui  peradilan  umum,  meskipun juga  dibentuk  BPSK  sebagai  alternatif  penyelesaian  di  luar  peradilan,  tetapi persoalan  mendasar  UUPK  dalam  konteks  penyelesaian  sengketa  konsumen sebenarnya berawal dari adanya kontradiksi pengaturan BPSK di dalam UUPK itu sendiri. Di satu sisi Pasal 54 ayat (3) menentukan bahwa: Putusan majelis bersifat final dan mengikat, namun di sisi lain dalam Pasal 56 ayat (2) ditentukan bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14  (empat  belas)  hari  kerja  setelah  menerima  pemberitahuan  putusan  BPSK. Bahkan  putusan  Pengadilan  Negeri  itupun,  berdasarkan  Pasal  58  ayat  (2)  masih mungkin juga diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung
Tampak jelas di sini bahwa UUPK masih setengah hati dalam memberikan akses  keadilan  konsumen  melalui  jalur  non-litigasi  yang  cepat,  sederhana  dan murah.  Bahkan  secara  eksplisit  cenderung  menarik  penyelesaian  sengketa konsumen dari jalur non-litigasi ke jalur litigasi, yang sudah jelas bersifat formal, membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit (dan tentu saja tidak tepat  untuk  media  penyelesaian  sengketa  konsumen).  Oleh  sebab  itu  dapat dikatakan  bahwa  UUPK  belum  dapat  menyediakan  akses  keadilan  konsumen melalui pengaturan tentang mekanisme penyelesaian sengketa yang ada.
Berbagai fakta empiris dan yuridis di atas meyakinkan bahwa perlu adanya sebuah  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  spesifik,  semacam  “ special tribunal  for  consumer  claims ”  atau  “ small  claims  court ”,  termasuk  skema “ Consumer  Ombudsman ”.  Penguatan  kelembagaan  BPSK  harus  dilakukan sehingga  dapat  menjadi  alternatif  penyelesaian  sengketa  konsumen  yang  efektif. Di  sisi  lain,  keberadaan  Ombudsman  Republik  Indonesia  yang  diatur  dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia harus  terus  dikritisi  agar  dapat  juga  berkembang  tidak  hanya  mengawasi pelayanan publik oleh penyelenggara negara dan pemerintahan semata, melainkan juga dapat diperluas bagi tumbuhnya “ Consumer Ombudsman ” di berbagai sektor usaha/bisnis. Di sisi lain keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, tampaknya juga masih
belum  sepenuhnya  menjawab  kebutuhan  konsumen  karena  adanya  dua  pem- batasan, yaitu:
a. Dalam  Pasal  3  ayat  (1)  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan membatasi gugatan yang disebabkan oleh  cidera  janji  dan/atau  perbuatan  melawan  hukum  dengan  nilai  gugatan materil paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
b. Dalam  Pasal  4  ayat  (3)  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015 tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan  ditentukan  bahwa  penggugat  dan tergugat  dalam  Perma  ini  hanya  terbatas  pada  mereka  yang  ada  di  daerah hukum pengadilan yang sama
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Gugatan  tampaknya  “berjiwa” small  claim  court ,  tetapi  dengan adanya  pembatasan  di  atas  menjadikan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2 Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan  tidak  banyak  membawa manfaat  bagi  konsumen  di  Indonesia,  apalagi  dilihat  dalam  perspektif  per- dagangan  global  dan  regional  dimana  lalu  lintas  barang  dan  jasa  serta  transaksi konsumen sudah berlangsung antar wilayah dan bahkan lintas Negara.
Terlihat jelas bahwa perwujudan perniagaan yang berkeadilan membutuh- kan  peran  dan  intervensi  negara  melalui  kebijakan  dan  regulasi  yang  mampu mendorong  terciptanya  akses  keadilan  konsumen.  Dalam  hal  ini  Ranjana  Das (2009:  21)  mengutip  pendapat  B.M.  Brown  dalam  bukunya Fair  Trade : Reform and  Realities  in  the  International  Trading  System menyatakan  bahwa  negara bertanggung  jawab  untuk  mewujudkan  perniagaan  berkeadilan.  Lebih  lanjut dikatakan:
... nation state was considered as the primary agent of development and a democratically  run,  interventionist  state  is  required  to  regulate  the economy  both  internationally  and  domestically;  to  provide  much  needed infrastructure,  credit,  and  technology  to  domestic  producers;  and  to coordinate  various  sectors  within  a  national  economy  to  ensure diversification and a degree of self-reliance. The state is viewed as having the potential to provide benefits to the fairtraders through the provision of such  things  as  basic  social  welfare,  protection  for  weak  sectors  of  the domestic economy, and labor and environmental legislation.
Secara  singkat  dapat  dikatakan  bahwa  pemerintah  dan  pengambil  kebijakan  di bidang  hukum  harus  terus  didorong  untuk  mengembangkan  berbagai  kebijakan dan regulasi yang mengarah pada penciptaan alternatif kelembagaan perlindungan konsumen sehingga dapat meningkatkan akses keadilan konsumen.

## E. Penutup
1. Akses  keadilan  konsumen  sangat  diperlukan  dalam  mewujudkan  perniagaan yang adil karena dalam perspektif perlindungan konsumen, keberadaan akses keadilan  konsumen  merupakan  salah  satu  unsur  atau  aspek  yang  mendasar dalam mewujudkan perniagaan  yang berkeadilan. Keberadaan  akses keadilan konsumen  ini  menjadi  makin  relevan  karena  masih  banyaknya  praktik perniagaan  yang tidak adil atau tidak jujur dan lemahnya aturan hukum  yang memberikan akses keadilan konsumen.
2. Prinsip-prinsip  yang  perlu  dikembangkan  dalam  peningkatan  akses  keadilan konsumen  mampu  mendorong  perwujudan  perniagaan  yang  berkeadilan sangat penting dikedepankan dan harus membuka ruang bagi konsumen antara lain:
a. Pemberian bantuan hukum (gratis) pada konsumen yang tidak mampu oleh badan pemerintah;
b. Penyederhanaan  prosedur  penyelesaian  sengketa  konsumen  guna mewujudkan mekanisme ganti kerugian yang efektif;
c. Penguatan  kelembagaan  alternatif  penyelesaian  sengketa  konsumen  yang mudah diakses dan prosedur yang cepat, sederhana, dan tidak formal serta kekuatan  putusannya  final  dan  mengikat  seperti  Small  Claim  Court  dan Consumer Ombudsman.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Goldring,  John.  1998. Consumer  Protection  Law. New  South  Wales:  The Federation Press.
Harland, David. 2007. “ The United Nations Guidelines for Consumer Protection: Their  Impact  in  the First Decade”,  dalam  Iain  Ramsay, Consumer Law  in  the  Global  Economy-National  and  International Dimensions . Aldershot: Darmouth Publishing Company,
Rawls,  John.  1971. A  Theory  of  Justice. Cambridge-Massachusetts:  Harvard University Press.
Jurnal/Laporan Penelitian/Makalah/Artikel:
Calliess,  Gralf-Peter.  2006.  “Online  Dispute  Resolution,  Consumer  Redress  in  a Global Market Place”. German Law Journal . Vol. 7. No. 8.
Das, Ranjana. 2009. “Compromising Social Justice in Fairtrade? Case Study of a Fairtrade  Organization  in  India”. Working  Paper  No.  467. Den Haag: Institute of Social Studies.
Djohansjah,  J.  2010.  “Akses  Menuju  Keadilan”. Makalah .  Pelatihan  HAM  Bagi Jejaring  Komisi  Yudisial  Bandung  diselenggarakan  oleh  Pusham UII, Komisi Yudisial, dan NCHR. Bandung.
Gibson,  Leigh.  1992.  “Access  to  Justice  and  Consumer  Redress  within  a  Single Market”. Journal of Consumer Policy . Vol. 15. No. 4.
L’Heureux, Nicole. 1992. “ Effective Consumer Acces to Justice: Class Actions”. Journal of Consumer Policy . Vol. 15.
Lyttle, Michell. 2009. “Consumer Access to Justice”. Article . The Conference on Litigation  Costs  and  Funding.  University  of  Oxford  Faculty  of Law.
Maggs, Peter B. 1990. “Acces to Justice for the Consumer in the USA”. Journal of Consumer Policy . Vol. 13. No. 1.
Ramsay,  Iain.  1992.  “Consumer  Law,  Regulatory  Capitalism  and  the,  New Learning’ in”. Article .
Sari Murti W. (et al). 2013. “Pemetaan Masalah Perlindungan Konsumen Sebagai Landasan  Pengembangan  Kebijakan,  Perlindungan  Konsumen (Consumer Policy) dan Kebijakan Persaingan Usaha (Competition Policy) di Propinsi DIY. Laporan Penelitian. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmajaya.
Takdir Rahmadi. 2006. “Akses Menuju Keadilan”, Sydney Law Review , Vol. 28, No. 9.
UNCTAD.  2001. “ Consumer  Protection,  Competition,  Competitiveness  and Development”. Article .  Expert  Meeting  on  Consumer  Interests,
Competitiveness, Competition and Development. Geneva.
Vel,  Jacqueline.  2011.  “Policy  Research  on  Access  to  Justice  in  Indonesia:  A Review of World Bank and UNDP Reports”. Law, Social Justice &
Global Development ( An Electronic Law Journal ).
Widijantoro,  J . 2004. “ Perlunya  Media  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  yang Efektif”, Makalah ,  Seminar  Kedudukan  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan  (Perma  No.  2  Tahun  2003)  dalam  Upaya  Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK, Jakarta.

## Internet:
Bajajh,  Salem.  “90%  of  consumers  ignorant  of  their  rights”,  http://www. arabnews.com/news/452024, diakses tanggal 18 Mei 2013.
Barendrecht, Maurits. (et al). “How to Measure The Price and Quality Access to Justice”,  http://www.ivogiesen.com/media/1038/access_to_justice_ 2006_ssrn.pdf, diakses pada Tanggal 2 Februari 2016.
CUTS International. “Only 20% consumers know about consumer protection law” http://www.moneylife.in/article/only-20-consumersowaboutconsu- merprotectionlaw, diakses tanggal 13 Maret 2013.
Editor  Wikipedia.  “Utilitarianisme”,  http://id.wikipedia.org/wiki/Utilitarianisme, diakses pada 2 Februari 2016.
World  Bank.  “A  Framework  for  Strengthening  Access  to  Justice  in  Indonesia”, http://www.namati.org/tools/aframeworkforstrengthening  access  to justicein indonesia2/, diakses pada 2 Februari 2016.

## Peraturan Perundang-undangan:
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015  tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

## BIODATA PENULIS
Nama :  Abi Jumroh Harahap, SH, M. Kn Pekerjaan :  Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area Jabatan :  - Nomor HP : 081376699314 E-mail :  abi.jumroh@yahoo.com
Alamat Kantor  :  Jalan Kolam No. 1, Medan Estate, Kota Medan