## OPEN ACCESS

## KAJIAN POLA PERSEBARAN PERMUKIMAN DI KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO
Alfisah Nur Aini 1 , Rufia Andisetyana Putri 1,2 , Tendra Istanabi 1 1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
2 Pusat Informasi dan Pengembangan Wilayah (PIPW), LPPM Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

## Abstrak
Kota Surakarta mengalami perkembangan yang pesat ke wilayah pinggiran yang mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan non terbangun menjadi lahan terbangun secara masif. Kecamatan Kartasura di Kabupaten Sukoharjo merupakan wilayah pinggiran Kota Surakarta yang mengalami alih fungsi lahan sebesar 1.643,99 ha selama tahun 2009 hingga 2020, khususnya untuk pembangunan perumahan dengan jumlah perumahan baru yang dibangun sebanyak 1.294 hanya dalam kurun tahun 2019 hingga 2021. Perkembangan permukiman di Kecamatan  Kartasura  menyebabkan  terjadinya  penyebaran  permukiman  dengan  kecenderungan  acak  atau  tidak  merata  dan  tidak dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya pola persebaran permukiman di Kecamatan Kartasura. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan teknik analisis tetangga terdekat untuk mengetahui tentang pola persebaran permukiman di Kecamatan Kartasura dan analisis  regresi  linier  berganda  untuk  mengetahui  tentang  faktor  yang  berpengaruh  terhadap  pola  persebaran  permukiman.  Pola persebaran permukiman yang terbentuk di Kecamatan Kartasura adalah pola mengelompok dan pola acak. Adanya pusat-pusat aktivitas dan wilayah dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai mengakibatkan permukiman mengelompok di sekitar pusat aktivitas tersebut. Bertambahnya  jumlah  penggunaan  lahan  permukiman  yang  tumbuh  dan  bercampur  dengan  penggunaan  lainnya  menyebabkan permukiman menyebar secara acak. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya pola mengelompok dan acak di Kecamatan Kartasura adalah faktor kependudukan, yang meliputi pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk). Karakteristik topografi dan infrastruktur antara zona satu dengan zona lainnya yang tidak jauh berbeda mengakibatkan topografi dan infrastruktur tidak berpengaruh terhadap pola persebaran permukiman.
Kata kunci: Kecamatan Kartasura; permukiman; pola persebaran; wilayah pinggiran kota

## Abstract
The city of Surakarta has experienced rapid development towards its suburbs, which resulted in the conversion of non-built-up area into a massive built-up land. Kartasura Subdistrict in Sukoharjo Regency is a suburb of Surakarta City, which experienced land conversion of 1,643.99 ha during 2009 to 2020, particularly for housing development, with 1,294 new houses built during 2019 to 2021. The expansion of settlements in Kartasura District causes the spread of settlements with a random or uneven tendency and inadequate infrastructure. This research aims to discover factors that influence the formation of settlement patterns in Kartasura District. This quantitative study uses the nearest neighbor analysis technique to understand settlement patterns in Kartasura District and multiple linear regression analysis to understand factors that influence settlement patterns. The pattern of settlements distribution formed in Kartasura District is a clustered and random pattern. The existence of activity centers and areas with adequate infrastructure availability resulted in settlements clustered around these activity centers. The increasing number of residential land use that grow and are mixed with other land uses cause settlements to spread randomly. Factors influencing the formation of clustered and random patterns in Kartasura District are demographic factors, namely population growth and population density. The characteristic of topography and infrastructure between one zone and another are not much different, resulting that topography and infrastructure to have no effect on the pattern of settlement distribution.
Keywords: distribution pattern; Kartasura District; settlement; suburban

## 1. PENDAHULUAN
Wilayah perkotaan di Indonesia mengalami fenomena urbanisasi yang ditandai dengan berpindahnya masyarakat dari desa ke kota secara masif dan berpotensi untuk memadati wilayah perkotaan. Adanya ketersediaan lahan yang terbatas di wilayah perkotaan mengakibatkan terjadinya perkembangan dan perluasan aktivitas fisik ke wilayah pinggiran kota. Perluasan kota ke wilayah pinggiran kota mengakibatkan terjadinya degradasi lahan hijau di wilayah pinggiran kota untuk dimanfaatkan menjadi lahan permukiman dan lahan terbangun lainnya (Bintarto, 1989). Kondisi tersebut mengakibatkan wilayah pinggiran kota mengalami perkembangan pembangunan permukiman yang pesat. Perkembangan permukiman yang terjadi pada suatu wilayah memiliki kaitan yang erat dengan pola persebaran permukiman yang akan terbentuk (Wulandari & Setyowati, 2020). Pola  persebaran  permukiman  pada  suatu  wilayah  dapat  digunakan  untuk  mengetahui  pemerataan  ataupun  pemusatan permukiman yang disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya. Aktivitas pembangunan yang pesat dan adanya penambahan  jumlah  penduduk  yang  besar  berpotensi  mengakibatkan  terjadinya  pemusatan  permukiman  yang  kemudian membentuk pola persebaran yang berbeda (Saraswati et. al., 2016).
Kota Surakarta memiliki luas wilayah sebesar 44.04 km 2 dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 11.718,78 jiwa/km 2 (Widodo & Sunarti, 2019). Adanya kepadatan penduduk yang tinggi di Kota Surakarta, namun pada sisi lain luasan wilayah tergolong  kecil,  mengakibatkan  Kota  Surakarta  menjadi  kota  terpadat  di  Provinsi  Jawa  Tengah  (Ricky,  2021).  Jumlah penduduk  yang  terus  meningkat  setiap  tahun  berbanding  lurus  dengan  tingginya  kebutuhan  ruang  yang  harus  dipenuhi khususnya untuk fungsi permukiman. Sementara itu, Kota Surakarta memiliki ketersediaan lahan non terbangun yang sangat terbatas  sehingga  mengakibatkan  terjadinya  perluasan  aktivitas  perkotaan  ke  wilayah  pinggiran  kota.  Dinamika  wilayah pinggiran kota mengakibatkan terjadinya perubahan penggunaan lahan non terbangun menjadi lahan terbangun, khususnya untuk permukiman di wilayah perbatasan Kota Surakarta, termasuk di Kecamatan Kartasura (Nurdiana & Giyarsih, 2016).
Kecamatan  Kartasura,  yang  berlokasi  di  Kabupaten  Sukoharjo,  merupakan  wilayah  pinggiran  Kota  Surakarta  yang mengalami perkembangan pesat sebagai dampak dari meluasnya aktivitas fisik Kota Surakarta. Hal tersebut ditandai dengan adanya alih fungsi lahan non terbangun menjadi lahan terbangun secara masif khususnya untuk fungsi permukiman. Lahan non  terbangun  di  Kecamatan  Kartasura  telah  berkurang  sebanyak  1.643,99  ha  khususnya  untuk  pembangunan  wilayah permukiman  dalam  kurun  tahun  2009-2020  (Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Sukoharjo,  2010,  2021).  Fenomena pembangunan fisik yang pesat di Kecamatan Kartasura juga disebabkan oleh letak kecamatan tersebut yang berada pada lokasi  strategis.  Kecamatan  Kartasura  menjadi  penghubung  antara  Kota  Surakarta  dengan  kabupaten  sekitarnya,  seperti Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten dan merupakan pintu gerbang kawasan segitiga Yogya-Semarang-Solo (Setyawan & Karmilah, 2017). Sepanjang tahun 2019 hingga 2021, sebanyak 1.294 unit perumahan baru telah dibangun di Kecamatan Kartasura  dan  menjadikan  Kecamatan  Kartasura  sebagai  wilayah  dengan  pembangunan  perumahan  baru  tertinggi  di Kabupaten Sukoharjo (Putri & Ihsan, 2022). Pembangunan permukiman di Kecamatan Kartasura yang dilakukan secara terus menerus dalam jumlah yang besar berpotensi menyebabkan terjadi persebaran permukiman secara tidak merata dan tidak dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai.
Kecamatan  Kartasura  berlokasi  pada  wilayah  dataran  rendah  sehingga  mengakibatkan  aktivitas  pembangunan berlangsung dengan cepat. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kemudahan pelaksanaan pembangunan fisik pada wilayah yang cenderung datar. Pembangunan fisik yang terjadi di Kecamatan Kartasura ditandai dengan berkembangnya kawasan permukiman  yang  mendorong  dilakukannya  pembangunan  sarana  dan  prasarana  untuk  menunjang  fungsi  kawasan permukiman  tersebut.  Kecamatan  Kartasura  dilengkapi  dengan  sarana-sarana  seperti  masjid,  TK,  SD,  SMP,  SMA, puskesmas, tempat praktik dokter, kantor desa, pertokoan, pasar, dan lapangan olahraga. Selain itu, Kecamatan Kartasura juga dilengkapi dengan sarana lainnya seperti pusat perbelanjaan TransMart, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Universitas Sebelas Maret (UNS) Pabelan, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Massaid, Rumah Sakit UNS, dan Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta. Fungsi kawasan permukiman di Kecamatan Kartasura ditunjang dengan ketersediaan prasarana seperti jaringan drainase, TPS, jaringan air bersih yang bersumber dari PDAM, tangki septik, jaringan listrik, dan jaringan telepon. Wilayah di Kecamatan Kartasura juga dilalui oleh jaringan jalan arteri primer seperti Jalan Raya Solo – Yogyakarta, Jalan Raya Solo – Semarang, dan Jalan Raya Adi Sumarmo yang mengakibatkan mobilitas di Kecamatan Kartasura  tergolong  ramai  dan  padat.  Permukiman  yang  terus  tumbuh  di  Kecamatan  Kartasura  berdampak  terhadap bertambahnya jumlah penduduk yang bermukim setiap tahunnya. Hal tersebut mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk
dan  tingkat  kepadatan  penduduk  menjadi  meningkat  akibat  tingginya  jumlah  penduduk  yang  mendiami  wilayah-wilayah permukiman di Kecamatan Kartasura.
Penelitian serupa tentang faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu pola persebaran permukiman sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, seperti Bachry (2015) dan Habibah (2016). Hal yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya tersebut adalah lokasi yang menjadi objek penelitian di mana pada dua penelitian sebelumnya berlokasi pada kawasan rawan bencana dan pada penelitian ini berlokasi di wilayah pinggiran kota. Disamping itu, penelitian ini mencoba untuk mengamati faktor yang mempengaruhi terbentuknya pola persebaran permukiman dengan melihat kondisi fisik dan kependudukan di Kecamatan Kartasura yang mengalami perkembangan pesat sebagai dampak dari meluasnya  aktivitas  fisik  Kota  Surakarta.  Berdasarkan  fenomena  yang  telah  dijabarkan  sebelumnya,  maka  dirumuskan pertanyaan  penelitian  ini,  yaitu  faktor-faktor  apa  yang  berpengaruh  terhadap  pola  persebaran  permukiman  di  Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

## 2.1 WILAYAH PINGGIRAN KOTA
Wilayah pinggiran kota terbentuk sebagai akibat dari meluasnya aktivitas fisik perkotaan dan merupakan wilayah pembatas antara  perkotaan  dan  pedesaan  serta  terdapat  percampuran  penggunaan  lahan  non  agraris  dengan  lahan  perkotaan  di dalamnya (Yunus, 2009). Wilayah pinggiran kota telah mengalami pengurangan ribuan hektar lahan pertanian menjadi lahan terbangun  yang  difungsikan  sebagai  kantong-kantong  permukiman  yang  tersebar  secara  tidak  terpadu  dan  tanpa  pola (Ekawati,  Hardiman,  &  Pandelaki,  2018).  Salah  satu  ciri  yang  menandakan  wilayah  pinggiran  kota  adalah  adanya  laju pertumbuhan penduduk yang cepat sehingga menyebabkan terjadinya perkembangan sektor ekonomi yang dapat menarik pendatang  untuk  bermukim  (Leaf,  2002).  Pertumbuhan  penduduk  yang  cepat  pada  wilayah  pinggiran  kota  berpotensi menyebabkan terjadinya peningkatan angka kepadatan penduduk yang berdampak terhadap besarnya kebutuhan lahan non terbangun yang harus disediakan. Adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi dan alih fungsi penggunaan lahan yang cepat di wilayah pinggiran kota menyebabkan terjadinya perubahan aktivitas penduduk dari awalnya bersifat pedesaan menjadi bersifat perkotaan (Chen & Zhao, 2017).

## 2.2 PERMUKIMAN DAN POLA PERSEBARAN PERMUKIMAN
Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman, permukiman adalah bagian lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana,  utilitas  umum,  serta  penunjang  kegiatan  fungsi  lain  di  kawasan  perkotaan  atau  kawasan  perdesaan  (Pemerintah Republik  Indonesia,  2011).  Seiring  dengan  bertambahnya  waktu,  permukiman  mengalami  perkembangan  secara  terus menerus  dan  tanpa  batas.  Perkembangan  permukiman  terjadi  akibat  adanya  fenomena  demografis  laju  pertumbuhan penduduk yang cepat yang mengakibatkan terjadinya peningkatan kuantitas penghuni suatu ruang wilayah (Sutomo et. al., 2019).
Pola persebaran permukiman didefinisikan sebagai gambaran sifat penyebaran permukiman pada suatu wilayah yang dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  pembentuknya  (Wesnawa,  2015).  Persebaran  permukiman  dalam  suatu  wilayah  dapat membentuk pola-pola tertentu sesuai dengan karakteristik wilayah yang bersangkutan. Pola persebaran permukiman dapat dibedakan menjadi tiga pola, yaitu (1) mengelompok atau bergerombol ( clustered pattern ); (2) acak ( random pattern ); dan (3) seragam  atau  tersebar  merata  ( uniform  pattern )  (Bintarto  &  Hadisumarno,  1979).  Mengacu  pada  Wesnawa  (2015),  pola persebaran permukiman ditinjau dari sifat penyebaran kelompok-kelompok permukiman dibedakan menjadi pola menyebar dan  pola  mengelompok.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pola  persebaran  permukiman  yang terbentuk pada suatu wilayah dapat berupa pola mengelompok, acak, ataupun seragam. Adapun jenis-jenis pola persebaran permukiman dapat dilihat pada Gambar 1.

## Sumber: Bintarto & Hadisumarno (1979)
Gambar 1. Jenis-Jenis Pola Persebaran Permukiman

## 2.3 FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP POLA PERSEBARAN PERMUKIMAN
Pola  persebaran  permukiman  terbentuk  oleh  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya  dan  merupakan  cerminan  dari karakteristik suatu wilayah. Faktor pembentuk pola persebaran permukiman berbeda antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Iklim, topografi, keadaan tanah, tata air, dan ketersediaan sumber daya alam merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya suatu pola persebaran permukiman (Bintarto & Hadisumarno, 1979). Saraswati et. al., (2016) mengemukakan bahwa pola persebaran permukiman dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu (1) topografi yang terdiri dari kemiringan lahan dan ketinggian lahan dan (2) aksesibilitas. Topografi merupakan salah satu kriteria penting bagi penduduk dalam  menentukan  tempat  bermukim.  Penduduk  juga  memiliki  kecenderungan  untuk  bermukim  pada  wilayah  dengan aksesibilitas yang tinggi dikarenakan pada wilayah tersebut memiliki ketersediaan infrastruktur yang lengkap. Berdasarkan Pigawati et. al., (2018) pola persebaran permukiman yang terbentuk di wilayah pinggiran kota dapat dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: (1) faktor kependudukan yang terdiri dari kepadatan dan pertumbuhan penduduk; (2) faktor sosial ekonomi yang terdiri dari tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan; dan (3) faktor infrastruktur yang terdiri dari kelengkapan sarana dan prasarana. Mengacu pada Martono & Cholil (2010), faktor kependudukan dan faktor ketersediaan sarana sebagai fasilitas penunjang  aktivitas  sosial  ekonomi  berpengaruh  langsung  terhadap  terbentuknya  pola  persebaran  permukiman  pada lingkungan yang berbeda-beda dan kemudian membentuk ciri khasnya masing-masing.
Berdasarkan pendapat dari berbagai ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pola persebaran permukiman yang terbentuk pada suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: (1) faktor topografi yang meliputi kemiringan lahan dan ketinggian lahan; (2) faktor infrastruktur yang meliputi pelayanan sarana dan prasarana; dan (3) faktor kependudukan yang meliputi pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk.

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1 WILAYAH PENELITIAN
Delineasi wilayah pada penelitian ini meliputi Kecamatan Kartasura yang terletak di Kabupaten Sukoharjo dengan luas sebesar 2.081 ha. Kecamatan Kartasura dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan oleh beberapa hal, yaitu: (1) Kecamatan Kartasura mengalami penambahan luasan lahan terbangun khususnya untuk fungsi permukiman sebesar 1.644 ha pada tahun 2009-2020 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, 2010, 2021); (2) Kecamatan Kartasura terletak pada wilayah yang strategis karena menjadi penghubung Kota Surakarta dengan kabupaten di sekitarnya dan merupakan gerbang kawasan segitiga  emas  Yogyakarta-Surakarta-Semarang  (Setyawan  &  Karmilah,  2017);  dan  (3)  Kecamatan  Kartasura  merupakan kecamatan dengan angka pembangunan perumahan baru tertinggi di Kabupaten Sukoharjo dengan perubahan baru yang dibangun sebesar 1.294 unit hanya pada tahun 2019-2021 (Putri & Ihsan, 2022).
Wilayah penelitian kemudian dibagi menjadi beberapa zona yang akan diteliti. Penentuan zona wilayah dilakukan dengan mengacu pada kriteria perencanaan perumahan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota dan berpedoman pada peruntukan zona  perumahan  yang  telah  diatur  dalam  Rencana  Detail  Tata  Ruang  (RDTR)  Kecamatan  Kartasura  Tahun  2030-2039 (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2011; Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, 2020). Penentuan zona wilayah juga berpedoman pada aturan analisis regresi linier berganda di mana uji statistik berpotensi tidak valid atau bias
apabila sampel yang digunakan kecil atau n<30 (Kurniawan & Yuniarto, 2016). Zona dalam penelitian ini yang berjumlah 33 dianggap  representatif  karena  telah  melebihi  batas  minimal  sampel  yang  dapat  digunakan  dalam  analisis  regresi  linier berganda dan melebihi batas sampel yang cocok digunakan dalam penelitian. Gambar 2 merupakan peta wilayah penelitian dan pembagian zona wilayah sebagai unit data yang diteliti.

## Gambar 2. Peta Wilayah Penelitian dan Pembagian Zona Wilayah

## 3.2 JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deduktif. Cara berpikir pendekatan deduktif diawali dengan hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan ke hal yang bersifat khusus. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Konsep penelitian kuantitatif pada dasarnya adalah menguji suatu teori secara objektif dan dapat diukur dengan menggunakan analisis statistik (Yusuf, 2014).

## 3.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  primer  dan  sekunder.  Teknik pengumpulan data primer meliputi observasi yang dilakukan dengan cara mengamati serta memberikan simbol pada borang observasi  dan  wawancara  yang  dilakukan  dengan  cara  bertatap  muka  secara  langsung  dengan stakeholder yang  dituju. Stakeholder yang dituju meliputi sekretaris desa dan kepala dusun dimana pihak-pihak tersebut mengetahui tentang kondisi dan permasalahan yang terdapat pada masing-masing desa di Kecamatan Kartasura. Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder  meliputi  citra  satelit,  survei  instansi,  dan  studi  literatur.  Teknik  pengumpulan  data  sekunder  dilakukan  untuk memperoleh data-data yang dimiliki oleh instansi terkait dan data-data yang dapat diakses secara online di internet. Adapun informasi  terkait  variabel,  sub  variabel,  dan  indikator  yang  ingin  diperoleh  datanya  serta  bagaimana  suatu  data  tersebut diperoleh termuat pada Tabel 1.
Tabel 1. Variabel dan Indikator Penelitian Variabel Sub Variabel Indikator Teknik Pengumpulan Data Pola persebaran permukiman Indeks T yang digunakan untuk mengukur pola persebaran permukiman pada suatu wilayah Observasi, citra satelit, survei sekunder ke instansi Topografi Kemiringan lahan Tingkat kemiringan lahan yang diukur dalam satuan derajat Survei sekunder ke instansi Ketinggian lahan Tingkat ketinggian lahan yang diukur secara vertikal dari atas permukaan laut Survei sekunder ke instansi Infrastruktur Sarana Tingkat pelayanan sarana dengan memperhatikan distribusi sarana dalam menunjang fungsi lingkungan permukiman Observasi, citra satelit, survei sekunder ke instansi, studi literatur Prasarana Tingkat pelayanan prasarana dalam mendukung beroperasinya lingkungan permukiman Observasi, wawancara, citra satelit, survei sekunder ke instansi, studi literatur Kependudukan Pertumbuhan penduduk Laju pertumbuhan penduduk dalam kurun tahun 2011-2022 Citra satelit, survei sekunder ke instansi, studi literatur Kepadatan penduduk Tingkat kepadatan penduduk dalam satu zona wilayah penelitian Citra satelit, survei sekunder ke instansi, studi literatur

## 3.4 TEKNIK ANALISIS DATA
Proses analisis data secara kuantitatif menggunakan nearest neighbor analysis atau analisis tetangga terdekat dan analisis regresi linier berganda. Teknik analisis tetangga terdekat digunakan untuk mengetahui pola persebaran permukiman dengan memperhatikan perhitungan antara faktor jarak titik yang diamati dengan titik tetangga terdekat, jumlah titik yang diamati, dan luas wilayah (Yang, Xu, & Long, 2016), sedangkan analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen (Kurniawan & Yuniarto, 2016). Persyaratan data yang digunakan dalam analisis regresi linier berganda adalah data berskala interval atau rasio (Ningsih & Dukalang, 2019). Analisis regresi linier berganda digunakan pada penelitian untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel bebas (topografi, infrastruktur, dan kependudukan) dalam mempengaruhi variabel terikat (pola persebaran permukiman) dan mayoritas data yang digunakan berskala  interval.  Dengan  demikian,  maka  data  yang  berskala  nominal  (tingkat  pelayanan  sarana  dan  tingkat  pelayanan prasarana) pada penelitian ini perlu diubah menjadi data berskala interval atau rasio dengan proses transformasi data.
Metode  transformasi  data  berskala  ordinal  menjadi  data  interval  dilakukan  dengan  cara  mengubah  proporsi  kumulatif menjadi nilai kurva normal baku pada setiap perubah di masing-masing kategori menggunakan MSI (Metode Suksesif Interval) (Ningsih & Dukalang, 2019). Pada penelitian ini, data pada variabel infrastruktur yang berskala nominal terlebih dahulu diubah menjadi data berskala ordinal dengan menggunakan skala likert melalui metode skoring pada parameter-parameter yang telah ditentukan. Data yang telah berskala ordinal kemudian ditransformasikan menjadi data berskala interval menggunakan MSI yang dioperasikan melalui Ms. Excel.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pergeseran pembangunan rumah ke wilayah pinggiran kota terjadi akibat adanya tuntutan penyediaan rumah yang harus dipenuhi di wilayah perkotaan (Kalesaran, Mandagi, & Waney, 2013). Perkembangan kota yang terjadi tanpa batas, acak, dan tidak  terkendali  ( urban  sprawl )  berpotensi  menjadi  ancaman  bagi  wilayah  pinggiran  kota  akibat  adanya  perkembangan permukiman yang masif (Ekawati et. al., 2018). Fenomena urban sprawl menyebabkan ribuan hektar lahan pertanian beralih fungsi menjadi lahan terbangun untuk kantong-kantong permukiman (Ekawati et. al., 2018). Keterbatasan lahan yang terdapat di  Kota  Surakarta  dan  tingginya  permintaan  akan  hunian  menyebabkan  pembangunan  permukiman  bergeser  ke  wilayah pinggiran kota. Kecamatan Kartasura yang berada di Kabupaten Sukoharjo mengalami perkembangan permukiman yang pesat  akibat  adanya  pergeseran  aktivitas  fisik  Kota  Surakarta.  Tingkat  aksesibilitas  yang  tinggi  di  Kecamatan  Kartasura menyebabkan terjadinya perkembangan permukiman dari pusat Kota Surakarta menuju ke Kecamatan Kartasura (Widodo & Sunarti,  2019).  Berdasarkan  letak  wilayah,  Kecamatan  Kartasura  merupakan  wilayah  perkembangan  Kota  Surakarta  dan berada  pada  lokasi  yang  strategis  sebagai  wilayah  persimpangan  jalur  Solo-Yogyakarta  dan  Solo-Semarang  (Sudirman,
2019).  Kondisi  tersebut  mendorong  terjadinya  alih  fungsi  lahan  secara  masif  untuk  mendukung  fungsi  permukiman, perdagangan dan jasa, industri, dan pendidikan. Ketersediaan lahan non terbangun yang luas dan adanya penyediaan rumah dalam skala besar oleh developer menjadi daya tarik bagi pendatang untuk pindah dan menetap di Kecamatan Kartasura.

## 4.1 POLA PERSEBARAN LALU LINTAS
Perkembangan kota ke wilayah pinggiran menyebabkan terjadinya perluasan kota secara liar dan tidak terkendali sehingga menciptakan kantong-kantong permukiman yang tumbuh secara cepat (Pigawati, et. al., 2017). Kantong-kantong permukiman yang  berkembang  di  wilayah  pinggiran  kota  tersebar  tanpa  pola  dan  tidak  terpadu  (Ekawati et.  al., 2018).  Persebaran permukiman di Kecamatan Kartasura dapat dilihat lebih jelas melalui peta pada Gambar 3.

## Gambar 3.  Peta Persebaran Permukiman Kecamatan Kartasura Tahun 2022.
Merujuk peta pada Gambar 2, dapat diketahui bahwa sebaran permukiman di Kecamatan Kartasura membentuk suatu pola tertentu. Untuk mengetahui tentang jenis pola persebaran permukiman yang terbentuk pada masing-masing zona di Kecamatan Kartasura dilakukan proses analisis melalui metode analisis tetangga terdekat dengan menggunakan software ArcMap  10.3.  Hasil  analisis  menunjukkan  sebanyak  17  zona  atau  55.52%  zona  memiliki  pola  mengelompok  atau cluster pattern dengan indeks T berkisar antara 0.370711-0.796220 dan 16 zona atau 48.48% memiliki pola acak atau random pattern dengan indeks T berkisar antara 0.820669-1.064955. Persebaran permukiman dengan pola yang berbeda terbentuk akibat adanya persebaran penduduk yang tidak merata dalam suatu wilayah (Rakhmawati, Sriyono, & Setyowati, 2014). Bentuk pola persebaran  permukiman  di  Kecamatan  Kartasura  sesuai  dengan  penelitian  tentang  persebaran  permukiman  di  wilayah pinggiran Kota Semarang yang dilakukan oleh Saraswati et. al., (2016) di mana kecenderungan persebaran permukiman di wilayah pinggiran kota membentuk pola mengelompok dan acak. Adapun bentuk pola seragam tidak ditemukan di Kecamatan Kartasura dikarenakan adanya penyebaran kantong-kantong permukiman secara tidak terkendali dan terencana.
Perkembangan  aktivitas  fisik  di  Kecamatan  Kartasura  menyebabkan  permukiman  tumbuh  secara  alami  dengan mengelompok mendekati pusat-pusat aktivitas dan wilayah dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Pola mengelompok  juga  disebabkan  oleh  adanya  ketersediaan  lahan  non  terbangun  yang  luas  sehingga  permukiman  tumbuh secara  mengelompok  memadati  wilayah  permukiman  yang  telah  terbentuk  sejak  puluhan  tahun  silam.  Adanya  pola
persebaran  permukiman  mengelompok  memudahkan  pemerintah  dalam  penyediaan  infrastruktur  penunjang  permukiman dikarenakan  adanya  pemusatan  permukiman  penduduk  dalam  satu  wilayah.  Mengacu  pada  Octorio  &  Christanto  (2014), permukiman cenderung akan mengelompok mendekati keberadaan jaringan jalan utama. Akan tetapi, pada wilayah yang dekat dengan jaringan jalan utama di Kecamatan Kartasura mengalami pencampuran penggunaan lahan yang tinggi sehingga permukiman tersebar secara acak. Sebaran permukiman yang mengikuti struktur jalan dan telah menempati lahan kosong sebelumnya menyebabkan permukiman tumbuh menyebar secara tidak merata (Widodo & Sunarti, 2019). Hal tersebut tidak terlepas  dari  dampak  yang  ditimbulkan  oleh  perluasan  kota  ke  wilayah  pinggiran  yang  menyebabkan  perkembangan permukiman terjadi secara tersebar, tidak teratur, dan tidak saling terintegrasi (Pigawati e t. al., 2018). Adanya pola persebaran permukiman acak dapat menyebabkan permukiman tumbuh dan berkembang dengan tidak dilengkapi oleh infrastruktur yang memadai. Perkembangan urban sprawl berpotensi menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan (Ekawati et. al., 2018) dan dampak perubahan penggunaan lahan yang terjadi secara cepat berpotensi menurunkan kualitas lingkungan permukiman (B Pigawati et. al., 2018). Dengan demikian, maka perlu adanya pengaturan yang lebih ketat khususnya mengenai pemanfaatan lahan secara efektif sehingga perencanaan kedepannya dapat dilakukan dengan tertata dan terpadu.

## 4.2 FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP POLA PERSEBARAN PERMUKIMAN
Pola  persebaran  permukiman  yang  terbentuk  pada  masing-masing  zona  dapat  dipengaruhi  oleh  faktor  topografi (kemiringan lahan dan ketinggian lahan), infrastruktur (sarana dan prasarana), dan kependudukan (pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk). Berikut penjelasan masing-masing faktor yang dapat mempengaruhi pola persebaran permukiman.

## 4.2.1 Kemiringan Lahan
Gambaran tentang bentuk permukaan bumi dapat direpresentasikan dengan tingkat kemiringan lahan pada suatu wilayah. Kemiringan lahan di Kecamatan Kartasura mayoritas berkisar antara 0-2%, namun juga terdapat wilayah dengan topografi berkisar antara 2-5%. Gambar 4 menunjukkan gambaran kemiringan lahan yang terdapat di Kecamatan Kartasura.

## Gambar 4. Peta Kemiringan Lahan Kecamatan Kartasura Tahun 2022
Berdasarkan Gambar 4, dapat diketahui bahwa Kecamatan Kartasura memiliki topografi datar. Aspek kemiringan lahan penting  dalam  pertimbangan  pembangunan  rumah  karena  perlunya  perhitungan cut  and  fill (Octorio  &  Christanto,  2014).
Penduduk juga memiliki kecenderungan menghindari bermukim pada wilayah yang curam dengan ancaman bahaya bencana alam yang tinggi sehingga permukiman terbentuk secara mengelompok. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan perbandingan antara nilai t hitung dengan t tabel adalah 1.241<2.0518831 (t hitung<t tabel) sehingga faktor tidak berpengaruh terhadap pola persebaran permukiman. Hal tersebut dikarenakan karakteristik kemiringan lahan di Kecamatan Kartasura tidak bervariasi sehingga menyebabkan faktor tidak berpengaruh terhadap pola persebaran permukiman.
Letak Kecamatan Kartasura yang berada pada topografi datar merupakan incaran bagi developer atau masyarakat untuk melakukan  pengembangan  permukiman  dalam  skala  besar.  Hal  tersebut  berpotensi  menyebabkan  harga  lahan  menjadi melambung  tinggi  akibat  meningkatnya  permintaan  terhadap  lahan  untuk  mengakomodasi  pembangunan  yang  akan dilakukan. Maka dari itu, perlu adanya pengendalian terhadap harga lahan untuk mencegah monopoli oleh pihak tertentu yang dapat menyebabkan masyarakat ekonomi rendah tidak mempunyai akses terhadap permukiman yang layak.

## 4.2.2 Ketinggian Lahan
Elevasi  lahan  secara  vertikal  yang  diukur  dari  atas  permukaan  laut  merupakan  representasi  dari  ketinggian  lahan. Kemiringan lahan di Kecamatan Kartasura berkisar antara 0-200 m dpl. Gambar 5 menunjukkan lebih lanjut tentang gambaran ketinggian lahan yang terdapat di Kecamatan Kartasura.

## Gambar 5. Peta Ketinggian Lahan Kecamatan Kartasura Tahun 2022
Berdasarkan Gambar 5, dapat diketahui bahwa Kecamatan Kartasura berada pada dataran rendah. Karakteristik lokasi untuk lahan permukiman baik untuk diarahkan tidak berada pada wilayah rawan bencana alam (Kementerian Pekerjaan Umum dan  Perumahan  Rakyat,  2007).  Dengan  bermukim  di  dataran  rendah,  maka  ancaman  bencana  alam  terhadap  wilayah permukiman  dapat  dihindari  dan  kondisi  tersebut  dibuktikan  dengan  tidak  adanya  kejadian  bencana  alam  di  Kecamatan Kartasura tahun 2020 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, 2021). Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan faktor ketinggian lahan tidak berpengaruh terhadap pola persebaran permukiman. Perbandingan antara nilai t hitung dengan t tabel adalah 1.135<2.0518831 (t hitung<t tabel) sehingga faktor tidak berpengaruh terhadap pola persebaran permukiman. Karakteristik  ketinggian  lahan  yang  terbentuk  pada  zona  dengan  pola  persebaran  permukiman  mengelompok  dan  zona dengan pola persebaran permukiman acak adalah sama atau berada pada wilayah dataran rendah menyebabkan faktor tidak berpengaruh terhadap pola persebaran permukiman.
Letak  Kecamatan  Kartasura  yang  berada  pada  dataran  rendah  menyebabkan  pembangunan  dapat  dilakukan  dengan mudah sehingga dapat menarik banyak pemilik modal untuk berinvestasi. Pada sisi lain, kemudahan pembangunan berpotensi mempertaruhkan  keberadaan  ratusan  hektar  lahan  pertanian  produktif  untuk  dikembangkan  menjadi  lahan  terbangun sehingga  perlu  adanya  regulasi  yang  mengatur  mengenai  pembatasan  konversi  lahan  pertanian.  Dengan  demikian, pembangunan fisik untuk mendorong aktivitas Kecamatan Kartasura dapat dilakukan tanpa harus mengorbankan ketersediaan lahan pertanian produktif.

## 4.2.3 Sarana
Pelayanan sarana pemerintahan dan pelayanan umum menjangkau 66.2% dari total luas Kecamatan Kartasura. Adanya pengelompokan  persebaran  sarana  pemerintahan  dan  pelayanan  umum  pada  bagian  barat  Kecamatan  Kartasura menyebabkan wilayah lain memiliki ketimpangan terkait kemudahan menjangkau sarana. Pelayanan sarana pendidikan dan pembelajaran yang mencakup TK, SD, SMP, dan SMA menjangkau ke seluruh wilayah Kecamatan Kartasura. Hal tersebut disebabkan adanya persebaran sarana secara merata di Kecamatan Kartasura. Selain itu, terdapat beberapa perguruan tinggi di Kecamatan Kartasura, seperti Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Universitas Sebelas Maret (UNS) Pabelan, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Masaid, dan lain-lain. Pelayanan sarana kesehatan menjangkau 73.97% dari total luas Kecamatan  Kartasura.  Adanya  pelayanan  sarana  yang  tidak  menjangkau  ke  seluruh  zona  disebabkan  oleh  wilayah Kecamatan  Kartasura  yang  luas  dan  jumlah  penduduk  yang  dilayani  tidak  sebanding  dengan  jumlah  sarana  yang  ada. Kecamatan Kartasura juga terlayani oleh beberapa rumah sakit, seperti Rumah Sakit UNS, Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta, dan Rumah Sakit Khusus Bedah Karima Utama Surakarta.

## Gambar 6. Peta Tingkat Pelayanan Sarana Kecamatan Kartasura Tahun 2022
Pelayanan sarana peribadatan menjangkau 55.9% dari total luas Kecamatan Kartasura. Adapun pelayanan masjid telah menjangkau ke seluruh wilayah Kecamatan Kartasura. Terkait dengan pelayanan sarana peribadatan lainnya, terdapat 17 titik gereja yang tersebar Kecamatan Kartasura. Pelayanan sarana perdagangan dan niaga menjangkau 92.72% dari total luas Kecamatan Kartasura. Keberadaan pertokoan tersebar ke seluruh wilayah khususnya di sekitar kawasan pendidikan dan sepanjang jaringan jalan kolektor primer (Jalan Slamet Riyadi). Lokasi pusat pertokoan + pasar lingkungan yang berada di jaringan jalan arteri primer (Jalan Raya Semarang – Solo dan Jalan Raya Solo – Yogyakarta) memudahkan masyarakat dalam mengakses  sarana  tersebut  baik  menggunakan  transportasi  pribadi  ataupun  transportasi  umum  seperti  BST  (Batik  Solo
Trans). Pada sepanjang jaringan jalan utama, pusat perbelanjaan dan niaga (pertokoan, pasar, bank, dan kantor) mengalami pertumbuhan yang pesat. Pelayanan sarana kebudayaan dan rekreasi menjangkau 2.3% dari total luas Kecamatan Kartasura. Dikarenakan  keberadaan  sarana  kebudayaan  dan  rekreasi  yang  sangat  terbatas  menyebabkan  sebagian  kecil  wilayah Kecamatan  Kartasura  yang  terlayani  oleh  sarana.  Pelayanan  sarana  ruang  terbuka,  taman,  dan  lapangan  olahraga menjangkau 79.7% dari total luas Kecamatan Kartasura. Keberadaan lapangan dan pemakaman umum yang tersebar secara menyeluruh menyebabkan sebagian besar Kecamatan Kartasura terlayani dengan sarana. Keberadaan taman di wilayah penelitian sebagai ruang interaksi sosial sangat minim dengan luas pelayanan sebesar 36.4%.
Berdasarkan kondisi pelayanan sarana pada masing-masing zona, kemudian dilakukan proses skoring terhadap rata-rata luas wilayah yang terlayani dengan sarana sehingga diperoleh klasifikasi tingkat pelayanan sarana pada masing-masing zona. Hasil proses skoring menunjukkan 24% zona memiliki pelayanan sarana tinggi, 34% zona memiliki pelayanan sarana sedang, dan 42% zona memiliki pelayanan sarana rendah. Adapun klasifikasi tingkat pelayanan sarana dapat dilihat melalui peta pada Gambar 6.
Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan faktor pelayanan sarana tidak berpengaruh terhadap pola persebaran permukiman. Perbandingan antara nilai t hitung dengan t tabel adalah 1.412<2.0518831 (t hitung<t tabel) sehingga faktor tidak berpengaruh terhadap pola persebaran permukiman. Pelayanan sarana di Kecamatan Kartasura antara zona satu dengan zona  lainnya  tidak  berbeda  secara  signifikan  sehingga  menyebabkan  faktor  tidak  berpengaruh  terhadap  pola  persebaran permukiman.
Perkembangan  permukiman  dengan  konsentrasi  tinggi  yang  diprediksi  terus  mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya berpotensi menyebabkan terdapatnya wilayah permukiman yang tidak didukung dengan ketersediaan sarana yang memadai. Dengan  demikian,  maka  perlu  adanya  perhitungan  proyeksi  ketersediaan  dan  kebutuhan  sarana  sebelum  melakukan pengembangan kawasan permukiman.

## 4.2.4 Prasarana
Kecamatan Kartasura berada pada lokasi strategis karena dilalui oleh jaringan jalan arteri primer, yaitu Jalan Raya Solo- Yogyakarta, Jalan Adi Sumarmo, dan Jalan Semarang – Solo yang menjadi perlintasan utama dan penghubung menuju Kota Surakarta dari wilayah lain ataupun sebaliknya. Wilayah penelitian juga dilalui oleh jaringan jalan kolektor primer, yaitu Jalan Slamet Riyadi dan Jalan Joko Tingkir yang menjadi penghubung untuk menuju Kota Surakarta. Pada sepanjang jaringan tersebut merupakan wilayah dengan mobilitas paling tinggi dan mengalami pertumbuhan aktivitas perdagangan dan jasa yang pesat. Antara lingkungan permukiman dengan pusat-pusat aktivitas telah dihubungkan oleh jaringan jalan lokal primer dan lingkungan. Pelayanan jaringan drainase telah menjangkau ke seluruh zona. Namun, pada musim hujan dengan intensitas hujan yang tinggi selama lebih dari 2 jam mengakibatkan terjadinya genangan pada beberapa zona. Hal tersebut disebabkan fungsi  drainase  yang  kurang  optimal  dan  adanya  luapan  air  dari  Sungai  Bolon  di  Kecamatan  Colomadu  sehingga mengakibatkan drainase tidak dapat menampung dan mengalirkan air hujan dengan baik. Pelayanan jaringan air bersih telah terhubung ke hampir seluruh rumah di masing-masing zona. Meskipun jangkauan pelayanan jaringan perpipaan PDAM telah menjangkau ke seluruh wilayah, sumber air bersih yang digunakan oleh masyarakat mayoritas bersumber dari air tanah. Hal tersebut dikarenakan kualitas air tanah lebih bersih dan jernih dibandingkan dengan air yang bersumber dari PDAM.
Pelayanan jaringan air limbah telah menjangkau ke seluruh zona. Seluruh rumah telah memiliki tangki septik masing- masing sehingga minim masyarakat yang membuang air limbah rumah tangga ke lingkungan sekitar. Pelayanan jaringan persampahan telah menjangkau ke semua zona. Alur jaringan persampahan adalah masyarakat membuang sampah pada tong sampah yang ada di depan rumah dan kemudian akan diangkut oleh petugas kebersihan. Pada beberapa zona yang terlayani oleh TPS desa, sampah yang telah diangkut oleh petugas dibawa ke TPS desa dan kemudian dibuang ke TPA. Sedangkan pada zona yang tidak terlayani oleh TPS desa, sampah dari masing-masing rumah akan diangkut dan dibuang di TPS kecamatan sebelumnya akhirnya dibuang ke TPA. Pelayanan jaringan listrik telah menjangkau ke seluruh zona. Semua rumah yang dihuni oleh masyarakat telah mendapatkan pasokan listrik yang bersumber dari PLN sehingga semua masyarakat mendapat akses ke jaringan listrik. Pelayanan jaringan telepon telah menjangkau ke seluruh zona. Semua rumah yang dihuni oleh masyarakat telah tersambung dengan jaringan telepon sehingga semua masyarakat mendapat akses ke jaringan telepon.
Berdasarkan  kondisi  pelayanan  prasarana  pada  masing-masing  zona  tersebut,  kemudian  dilakukan  proses  skoring terhadap  penilaian  pelayanan  prasarana  sehingga  diperoleh  klasifikasi  tingkat  pelayanan  prasarana  pada  masing-masing zona.  Hasil  proses  skoring  menunjukkan  3%  zona  memiliki  pelayanan  prasarana  tinggi,  70%  zona  memiliki  pelayanan prasarana sedang, dan 27% zona memiliki pelayanan prasarana rendah. Adapun klasifikasi tingkat pelayanan prasarana dapat dilihat melalui peta pada Gambar 7.

## Gambar 7. Peta Tingkat Pelayanan Prasarana Kecamatan Kartasura Tahun 2022
Hasil  analisis  regresi  linier  berganda  menunjukkan  faktor  pelayanan  prasarana  tidak  berpengaruh  terhadap  pola persebaran  permukiman.  Perbandingan  antara  nilai  t  hitung  dengan  t  tabel  adalah  -1.301<2.0518831  (t  hitung<t  tabel) sehingga faktor tidak berpengaruh terhadap pola persebaran permukiman. Pelayanan prasarana di Kecamatan Kartasura antara zona satu dengan zona lainnya tergolong memadai sehingga menyebabkan faktor tidak berpengaruh terhadap pola persebaran permukiman.
Perkembangan permukiman yang terjadi secara tidak terkendali dan tersebar secara tidak merata ke seluruh wilayah di Kecamatan Kartasura berpotensi menyebabkan tumbuhnya permukiman secara tidak merata. Hal tersebut menyebabkan sulitnya dilakukan penyediaan prasarana yang memadai. Dengan demikian, maka pengembangan permukiman kedepannya dapat dilakukan secara mengelompok dan tersebar secara merata guna memudahkan penyediaan prasarana yang memadai dalam menunjang fungsi lingkungan permukiman.

## 4.2.5 Pertumbuhan Penduduk
Di  Kecamatan  Kartasura,  36.36%  zona  memiliki  pertumbuhan  penduduk  cepat,  42.435  zona  memiliki  pertumbuhan penduduk sedang, dan 21.21% zona memiliki pertumbuhan penduduk lambat. Klasifikasi laju pertumbuhan penduduk pada masing-masing zona dapat diketahui melalui peta pada Gambar 8.
Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan faktor pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap pola persebaran permukiman. Perbandingan antara nilai t hitung dengan t tabel adalah 2.376>2.0518831 (t hitung>t tabel) sehingga faktor berpengaruh terhadap pola persebaran permukiman. Laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Kartasura yang berbeda- beda antar zona menyebabkan faktor berpengaruh terhadap terbentuknya pola persebaran permukiman.
Gambar 8. Peta Laju Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Kartasura Tahun 2022
Laju pertumbuhan penduduk yang cepat pada suatu wilayah mendorong developer untuk mengembangkan lahan non terbangun  menjadi  kawasan  permukiman  yang  dibangun  secara  mengelompok  pada  wilayah  dengan  laju  pertumbuhan penduduk tinggi tersebut (Octorio & Christanto, 2014). Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dapat menyebabkan permukiman  dibangun  pada  wilayah  yang  kurang  mendukung  ( inhabitable )  (Martono  &  Cholil,  2010).  Laju  pertumbuhan penduduk yang semakin cepat dari waktu ke waktu memberikan tekanan yang besar terhadap lahan pertanian sehingga menyebabkan terjadinya degradasi lahan pertanian dan daya dukung lingkungan agraris menurun pada wilayah pinggiran kota  (Martono  &  Cholil,  2010).  Kondisi  tersebut  dapat  dicegah  melalui  penegakan  program  keluarga  berencana  untuk mencegah terjadinya ledakan penduduk, membatasi migrasi yang terjadi pada skala besar, dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya ledakan penduduk terhadap kebertahanan dan keseimbangan lingkungan.

## 4.2.6 Kepadatan Penduduk
Di Kecamatan Kartasura, 63.63% zona memiliki kepadatan penduduk tinggi, 18.18% zona memiliki kepadatan penduduk sedang, dan 18.18% zona memiliki kepadatan penduduk rendah. Klasifikasi tingkat kepadatan penduduk pada masing-masing zona dapat diketahui melalui peta pada Gambar 9.
Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan faktor kepadatan penduduk berpengaruh terhadap pola persebaran permukiman. Perbandingan antara nilai t hitung dengan t tabel adalah 12.257>2.0518831 (t hitung>t tabel) sehingga faktor berpengaruh terhadap pola persebaran permukiman. Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Kartasura antara zona satu dengan zona lainnya yang berbeda menyebabkan faktor berpengaruh terhadap terbentuknya pola persebaran permukiman.
Kepadatan penduduk pada pusat kota yang berada pada kategori tinggi menyebabkan terjadinya pergeseran persebaran permukiman ke wilayah pinggiran kota dengan kepadatan penduduk yang lebih rendah (Widodo & Sunarti, 2019). Peningkatan kepadatan  penduduk  terjadi  di  wilayah  pinggiran  kota  yang  sebelumnya  merupakan  wilayah  pedesaan  akibat  adanya pertumbuhan perumahan baru, jalan, dan aktivitas komersial (Tambani et. al., 2018). Adanya kepadatan penduduk yang tinggi tersebut membawa dampak yang berseberangan. Dampak positif yang dapat dirasakan adalah efisiensi dalam penyediaan infrastruktur  akibat  adanya  pengelompokan  penduduk  dalam  satu  wilayah  sehingga  pelayanan  infrastruktur  dapat  lebih
maksimal. Sedangkan dampak negatif yang dapat menjadi ancaman adalah meningkatnya tekanan penduduk terhadap lahan sehingga berpotensi menyebabkan daya dukung lahan akan terlampaui dalam beberapa tahun ke depan (Handoyo et. al., 2014). Dengan demikian, maka perlu dilakukannya pengaturan pemanfaatan lahan di Kecamatan Kartasura mengingat masih tersedianya lahan kosong yang luas yang dapat dikembangkan menjadi wilayah permukiman. Hal tersebut dapat mengurangi beban lahan dalam menampung kepadatan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya.

## Gambar 9. Peta Tingkat Kepadatan Penduduk Kecamatan Kartasura Tahun 2022

## 4.3 PENGARUH FAKTOR TERHADAP POLA PERSEBARAN PERMUKIMAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  dijabarkan  sebelumnya,  dapat  diketahui  bahwa  di  antara  faktor-faktor  yang diidentifikasi, seperti kemiringan lahan, ketinggian lahan, tingkat pelayanan sarana, tingkat pelayanan prasarana, pertumbuhan penduduk,  dan  kepadatan  penduduk,  hanya  faktor  pertumbuhan  penduduk  dan  kepadatan  penduduk  yang  berpengaruh terhadap pola persebaran permukiman.
Bahwa fenomena topografi tidak berpengaruh terhadap pola persebaran permukiman juga ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Bachry (2015). Kondisi kemiringan lahan antara zona dengan pola persebaran permukiman mengelompok dan acak adalah datar dan kondisi ketinggian lahan antara zona dengan pola persebaran permukiman mengelompok dan acak berada pada wilayah dataran rendah menyebabkan faktor tidak berpengaruh terhadap permukiman. Hasil penelitian Pigawati et. al., (2018) menunjukkan bahwa kondisi topografi Kota Semarang yang bervariasi dari datar hingga berbukit mempengaruhi terbentuknya  pola  penyebaran  permukiman.  Dengan  demikian,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kemiringan  lahan  dan ketinggian lahan akan berpengaruh terhadap pola persebaran permukiman apabila memiliki karakteristik yang bervariasi.
Tidak terdapatnya pengaruh antara sarana dan prasarana terhadap pola persebaran permukiman juga ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Bachry (2015). Ketersediaan sarana dan prasarana pada suatu wilayah merupakan salah satu pertimbangan  bagi  masyarakat  dalam  menentukan  tempat  bermukim  (Doxiadis,  1968).  Namun,  pelayanan  sarana  yang cenderung  memadai  di  Kecamatan  Kartasura  menyebabkan  sarana  bukan  merupakan  salah  satu  faktor  terpenting  bagi masyarakat dalam menentukan tempat bermukim. Fenomena tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widodo  &  Sunarti  (2019)  yang  menyatakan  bahwa  sebaran  permukiman  di  Kota  Surakarta  yang  mengarah  ke  wilayah
pinggiran kota cenderung akan menjauhi ketersediaan sarana dan mementingkan adanya ketersediaan lahan non terbangun yang dapat dimanfaatkan untuk permukiman dengan harga yang relatif lebih rendah. Selain itu, antara zona satu dengan zona lainnya di Kecamatan Kartasura telah terlayani dengan jaringan jalan, drainase, air bersih, air limbah, listrik, persampahan, dan telepon secara memadai sehingga tidak terdapat perbedaan tingkat pelayanan prasarana secara signifikan antar zona di Kecamatan Kartasura.
Adanya pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pola persebaran permukiman juga ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Pigawati et. al., (2018), Martono & Cholil (2010), dan Octorio & Christanto (2014). Pengaruh laju pertumbuhan penduduk  terhadap  terbentuknya  pola  persebaran  permukiman  memiliki  persamaan  dengan  hasil  penelitian  Octorio  & Christanto (2014) dimana zona dengan laju pertumbuhan penduduk cepat cenderung memiliki pola persebaran permukiman mengelompok. Pada zona dengan laju pertumbuhan penduduk sedang cenderung membentuk pola persebaran permukiman mengelompok dan acak. Sementara itu, zona dengan laju pertumbuhan penduduk lambat cenderung memiliki pola persebaran permukiman  acak.  Adanya  wilayah  yang  masih  dapat  dikembangkan  menjadi  kawasan  perumahan  menyebabkan  laju pertumbuhan  penduduk  pada  wilayah  tersebut  menjadi  meningkat  dan  banyak  perumahan  yang  dibangun  secara mengelompok pada wilayah tersebut (Octorio & Christanto, 2014). Kecamatan Kartasura yang memiliki ketersediaan lahan non terbangun luas yang dapat dikembangkan menjadi kawasan permukiman mengalami peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya dan mendorong terjadinya penyebaran permukiman secara mengelompok. Sementara itu, pada zona yang telah dipadati dengan permukiman sejak puluhan tahun silam cenderung memiliki ketersediaan lahan non terbangun yang terbatas sehingga  penambahan  jumlah  penduduk  tidak  terjadi  secara  signifikan  setiap  tahunnya.  Pada  zona  tersebut  aktivitas permukiman tumbuh dan berkembang beriringan dengan aktivitas lainnya, seperti perdagangan dan jasa, pendidikan, dan industri sehingga mengakibatkan pola persebaran permukiman yang terbentuk adalah acak.
Tabel 2. Interpretasi Model Analisis Regresi Linier Berganda Masing-Masing Faktor terhadap Pola Persebaran Permukiman Prediktor
Nilai Konstanta ( ꞵ o)  Interpretasi Konstan 0.164 Pola persebaran permukiman akan memiliki nilai 0.164 dan membentuk pola acak apabila keseluruhan prediktor memiliki nilai sebesar 0. Kemiringan Lahan 0.040 Nilai pola persebaran permukiman akan meningkat sebesar 0.040 menjadi 0.82 sehingga pola yang terbentuk pada rata-rata zona berubah dari mengelompok menjadi acak apabila terjadi peningkatan 1 angka terhadap nilai rata-rata kemiringan lahan. Ketinggian Lahan 0.001 Apabila terjadi peningkatan 1 angka terhadap nilai rata-rata kemiringan lahan, maka nilai pola persebaran permukiman akan meningkat sebesar 0.001 menjadi 0.781, namun pola yang terbentuk pada rata-rata zona tidak berubah, yaitu tetap mengelompok. Pelayanan Sarana 0.026 Nilai pola persebaran permukiman akan meningkat sebesar 0.026 menjadi 0.806 sehingga pola yang terbentuk pada rata-rata zona berubah dari mengelompok menjadi acak apabila terjadi peningkatan 1 angka terhadap nilai pelayanan sarana. Pelayanan Prasarana -0.026 Apabila terjadi peningkatan 1 angka terhadap nilai rata-rata pelayanan prasarana, maka nilai pola persebaran permukiman akan meningkat sebesar -0.026 menjadi 0.754, namun pola yang terbentuk pada rata-rata zona tidak berubah, yaitu tetap mengelompok. Pertumbuhan Penduduk 0.005 Apabila terjadi peningkatan 1 angka terhadap nilai rata-rata pertumbuhan penduduk, maka nilai pola persebaran permukiman akan meningkat sebesar 0.005 menjadi 0.785, namun pola yang terbentuk pada rata-rata zona tidak berubah, yaitu tetap mengelompok. Kepadatan Penduduk 5.179E-5 Apabila terjadi peningkatan 1 angka terhadap nilai rata-rata kepadatan penduduk, maka nilai pola persebaran permukiman akan meningkat sebesar 5.179E-5 menjadi 0.78005279, namun pola yang terbentuk pada rata-rata zona tidak berubah, yaitu tetap mengelompok.
Adanya pengaruh kepadatan penduduk terhadap pola persebaran permukiman juga ditemukan dalam penelitian Pigawati et. al., (2018) dan Martono & Cholil (2010). Pada wilayah dengan kepadatan penduduk sedang cenderung membentuk pola persebaran  permukiman  seragam  dan  pada  wilayah  dengan  kepadatan  penduduk  rendah  cenderung  membentuk  pola persebaran permukiman mengelompok dan acak (Pigawati et. al., 2018). Hasil tersebut berbeda dengan hasil yang diperoleh pada penelitian ini, dimana pada zona dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi cenderung membentuk pola persebaran
permukiman acak. Sedangkan zona dengan tingkat kepadatan penduduk sedang dan rendah cenderung membentuk pola persebaran  permukiman  mengelompok.  Tingginya  jumlah  penduduk  yang  bermukim  di  Kecamatan  Kartasura  terhadap proporsi luas zona secara keseluruhan menyebabkan terjadinya penyebaran permukiman secara tidak merata sehingga pola persebaran permukiman yang terbentuk adalah acak. Zona dengan kepadatan penduduk sedang dan rendah disebabkan oleh jumlah penduduk yang bermukim di zona tersebut tergolong rendah dan masih terdapatnya ketersediaan lahan non terbangun yang  luas.  Hal  tersebut  menyebabkan  permukiman  akan  tumbuh  pada  wilayah  yang  telah  dipadati  dengan  permukiman penduduk sebelumnya sehingga pola persebaran permukiman yang terbentuk adalah mengelompok.
Berdasarkan analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan, maka diperoleh model regresi sebagai berikut, yang kemudian diinterpretasikan pada Tabel 2.
Y = 0.164 + 0.040X1 + 0.001X2 + 0.026X3 - 0.026X4 + 0.005X5 + 5.179E-5X6 + 0

## 5. KESIMPULAN
Kecamatan  Kartasura  memiliki  dua  pola  persebaran  permukiman,  yaitu  mengelompok  dan  acak.  Pola  persebaran permukiman  mengelompok  disebabkan  oleh  adanya  pusat-pusat  aktivitas  dan  ketersediaan  infrastruktur  yang  memadai sehingga mengakibatkan permukiman tumbuh alami secara mengelompok pada sekitar pusat aktivitas dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Sementara itu, pola persebaran permukiman acak disebabkan oleh bercampurnya permukiman dengan penggunaan lahan lainnya (perdagangan dan jasa, industri, pendidikan, dan lain-lain) dalam satu wilayah sehingga mengakibatkan  permukiman  tersebar  secara  tidak  merata.  Pola  persebaran  permukiman  mengelompok  dan  acak  di Kecamatan  Kartasura  terbentuk  oleh  adanya  pengaruh  dari  faktor-faktor  tertentu.  Hasil  penelitian  menunjukkan  faktor kependudukan  yang  terdiri  dari  pertumbuhan  penduduk  dan  kepadatan  penduduk  merupakan  faktor  yang  menyebabkan terbentuknya  pola  persebaran  permukiman  mengelompok  dan  acak  di  Kecamatan  Kartasura.  Sedangkan  faktor  lainnya, seperti topografi (kemiringan lahan dan ketinggian lahan) serta infrastruktur (tingkat pelayanan sarana dan prasarana) tidak berpengaruh terhadap pola persebaran permukiman. Semakin cepat laju pertumbuhan penduduk, maka pola yang terbentuk memiliki  kecenderungan  mengelompok.  Semakin  tinggi  tingkat  kepadatan  penduduk,  maka  pola  yang  terbentuk  memiliki kecenderungan acak.

## DAFTAR PUSTAKA
Bachry, A. A. S. (2015). Pengaruh Faktor Bermukim Masyarakat Terhadap Pola Persebaran Permukiman di Kawasan Rawan Bencana Longsor Kabupaten Magetan (Universitas Sebelas Maret). Universitas Sebelas Maret. https://doi.org/10.20961/arst.v14i1.9156 Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Sukoharjo.  (2010). Kecamatan  Kartasura  dalam  Angka  2010 (Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten Sukoharjo, Ed.). Sukoharjo: BPS Kabupaten Sukoharjo. Diakses dari: https://sukoharjokab.bps.go.id/publication/2011/01/03/fabea2f1d5b86af10e097a35/kecamatan-kartasura-dalam-angka-2010.html Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo. (2021). Kecamatan Kartasura Dalam Angka 2021 . Sukoharjo: BPS Kabupaten Sukoharjo. Diakses dari: https://kartasura.sukoharjokab.go.id/submenu-multi/kecamatan-kartasura-dalam-angka-2021 Bintarto, R. (1989). Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya . Jakarta: Ghalia Indonesia. Bintarto, R., & Hadisumarno, S. (1979). Metode Analisa Geografi . Jakarta: LP3ES.
Chen, C., & Zhao, M. (2017). The undermining of rural labor out-migration by household strategies in China’s migrant-sending areas: The case of Nanyang, Henan Province. Cities , 60 , 446–453. https://doi.org/10.1016/j.cities.2016.04.009
Doxiadis, C. A. (1968). Ekistics An Introduction To The Science of Human Settlements . London: Anchor Press.
Ekawati, J., Hardiman, G., & Pandelaki, E. E. (2018). Pertumbuhan Permukiman di Pinggiran Kota Semarang. Prosiding Temu Ilmiah Ilmiah Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia (IPLBI) 2018 , D027--D035. https://doi.org/10.32315/ti.7.d027
Habibah. (2016). Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pembentukan Pola Permukiman Kawasan Rawan Bencana II dan III Gunung Merapi . Universitas Sebelas Maret.
Handoyo,  J.  P.,  Yunus,  H.  S.,  &  Sujali.  (2014).  Perubahan  Daya  Dukung  Lingkungan  di  Wilayah  Pinggiran  Kota  (Kasus:  Kecamatan Kecamatan yang Berbatasan Dengan Kota Yogyakarta, Tahun 1990-2008). Majalah Geografi Indonesia , 28 (1), 48–64.
Kalesaran, R. C. E., Mandagi, R. J. M., & Waney, E. (2013). Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Dalam Pemilihan Lokasi Perumahan Di Kota Manado. Jurnal Ilmiah Media Engineering , 3 (3), 170–184. Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat.  (2011). Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No.20/PRT/M/2011  Tentang Pedoman  Penyusunan  Rencana  Detail  Tata  Ruang  dan  Peraturan  Zonasi  Kabupaten/Kota .  Diakses  dari: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/144828/permen-pupr-no-20prtm2011-tahun-2011 Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat.  (2007). Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No.41/PRT/M/2007  Tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya .
Kurniawan, R., & Yuniarto, B. (2016). Analisis Regresi (Pertama). Jakarta: Kencana. Leaf,  M.  (2002).  A  Tale  of  Two  Villages:  Globalization  and  Peri-Urban  Change  in  China  and  Vietnam. Cities , 19 (1),  23–31. https://doi.org/10.1016/S0264-2751(01)00043-9
Martono, A. D., & Cholil, M. (2010). Analisis Pola Persebaran Permukiman di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Penelitian Sains & Teknologi , 11 (2), 167–178.
Ningsih,  S.,  &  Dukalang,  H.  (2019).  Penerapan  Metode  Suksesif  Interval  pada  Analisis  Regresi  Linier Berganda. Jambura  Journal  of Mathematics , 1 (1), 43–53.
Nurdiana, M. S., & Giyarsih, S. R. (2016). Analisis Fragmentasi Spasial Berbasis Citra Multitemporal Untuk Mengidentifikasi Fenomena Urban Sprawl di Surakarta. Jurnal Bumi Indonesia , 5 (4).
Octorio, A., & Christanto, J. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Sebaran Perumahan di Kabupaten Sleman. Jurnal Bumi Indonesia , 3 (3). Pemerintah  Kabupaten  Sukoharjo.  (2020). Peraturan  Bupati  Sukoharjo  Nomor  93  Tahun  2020  Tentang  Rencana  Detail  Tata  Ruang Kawasan Perkotaan Kecamatan Kartasura Tahun 2020-2039 . Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2011). Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  2011  Tentang  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman . Diakses dari: http://www.bphn.go.id/data/documents/11uu001.pdf
Pigawati, B, Yuliastuti, N., & Mardiansjah, F. H. (2018). The Settlements Growth in Mijen District , Suburb of Semarang. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , 1–12. Semarang: IOP Publishing. https://doi.org/10.1088/1755-1315/123/1/012034 Pigawati, Bitta, Yuliastuti, N., & Mardiansjah, F. H. (2017). Pembatasan Perkembangan Permukiman Kawasan Pinggiran Sebagai Upaya Pengendalian Perkembangan Kota Semarang. Tata Loka , 19 (4), 306–319.
Putri, M. N., & Ihsan, D. N. (2022). Jadi Lokasi Terfavorit Perumahan, Segini Kisaran Harga Rumah di Kartasura. Solopos.Com . Surakarta. Rakhmawati,  E.  R.,  Sriyono,  &  Setyowati,  D.  L.  (2014).  Analisis  Pola  Sebaran  Permukiman  Berdasarkan  Topografi  di  Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. Jurnal Geo Image , 4 (1), 30–37. Ricky,  M.  (2021).  Kalahkan  Semarang,  Solo  Jadi  Kota  Terpadat  di  Jawa  Tengah. Solopos .  Surakarta.  Diakses  dari: https://www.merdeka.com/peristiwa/kalahkan-semarang-solo-jadi-kota-terpadat-di-jawa-tengah.html
Saraswati,  D.  A.,  Subiyanto,  S.,  &  Wijaya,  A.  P.  (2016).  Analisis  Perubahan  Luas  dan  Pola  Persebaran  Permukiman  (Studi  Kasus : Kecamatan Tembalang, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Gunungpati, Gunungpati, Kecamatan Mijen Kota Semarang Jawa Tengah). Jurnal Geodesi Undip , 5 (1), 155–163.
Setyawan, T., & Karmilah, M. (2017). Dampak Guna Lahan Terhadap Tingkat Kemampuan Kinerja Jalan Studi Kasus: Jalan Ahmad Yani di Kecamatan Kartasura. Jurnal Planologi , 14 (1), 40–53. https://doi.org/10.30659/jpsa.v14i1.3858 Sudirman,  S.  (2019). Analisis  Pola  Perubahan  Penggunaan  Lahan  Untuk  Stabilitas  Swasembada  Beras  di  Kabupaten  Sukoharjo (S. Sudirman, Ed.). Sleman: STPN Press.
Sutomo, Suwarno, & Shalihati, S. F. (2019). Analisis Daya Dukung Lahan Permukiman Di Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga. Seminar  Nasional  Hasil  Penelitian  Dan  Pengabdian  Pada  Masyarakat  IV  Tahun  2019  “Pengembangan  Sumberdaya  Menuju Masyarakat Madani Berkearifan Lokal,” 527–537. Purwokerto.
Tambani, J., Sangkertadi, & Sela, R. L. E. (2018). Kajian Pengaruh Urban Sprawl Terhadap Perkembangan Infrastruktur di Kecamatan Mapanget. Media Matrasain , 15 (1), 71–89. Wesnawa, I. G. A. (2015). Geografi Permukiman . Yogyakarta: Graha Ilmu. Widodo, & Sunarti. (2019). Pola Perkembangan Perumahan Di Kota Surakarta. Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota , 15 (4), 288. Wulandari, N. D., & Setyowati, D. L. (2020). Analisis Pola Persebaran Permukiman Tahun 1998, 2006 Dan 2019 di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Jurnal Geo Image , 9 (1), 65–71.
Yang, R., Xu, Q., & Long, H. (2016). Spatial distribution characteristics and optimized reconstruction analysis of China’s rural settlements during the process of rapid urbanization. Journal of Rural Studies , 47 , 413–424. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2016.05.013 Yunus, H. S. (2009). Dinamika Wilayah Peri-Urban Determinan Masa Depan Kota (I). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Yusuf, A. M. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan (Pertama). Jakarta: Kencana.