## Gorontalo Accounting Journal
https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gaj Vol. 5, No. 2, October 2022 P-ISSN: 2614-2074, E-ISSN: 2614-2066 Nationally Accredited Journal, Decree No.36/E/KPT/2019 Sinta 4
Dampak Program Bantuan UMKM Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan Dalam Meningkatkan Produksi dan Pendapatan Dimasa Pandemi Covid-19
Marina Paramitha Sari Piola 1 , Rusdi Abdul Karim 2 , Rizka Yunika Ramly 3 1,2,3 Universitas Ichsan Gorontalo/Jl. Ahmad Nadjamuddin No 17 Gorontalo/Indonesia Email: marinaparamitha@gmail.com 1 , rusdiyudhani@yahoo.co.id 2 , ikhayunika@gmail.com 3 Citation: Piola, M. P. S., Karim, R. A. & Ramly, R. Y. (2022). Dampak Program Bantuan UMKM Pengolah  dan  Pemasar  Hasil  Perikanan  Dalam  Meningkatkan  Produksi  dan  Pendapatan Dimasa  Pandemi  Covid-19. Gorontalo  Accounting  Journal ,  5(2),  136 – 145.  DOI: 10.32662/gaj.v5i2.1892
Artikel info
Artikel history: Received: 13-12-2021
Revised: 30-08-2022
Accepted: 13-09-2022
Abstract. This study aims to analyze the implementation of the PUMP-P2HP assistance program in Gorontalo Province, especially the  impact  on  increasing  POKLAHSAR  production  and  income. This  research  uses  the  Approach  qualitative  with  case  study method.  The  results  show  the  implementation  of  this  program through the facilitation of capacity and institutional strengthening by  socialization,  training,  and  mentoring.  In  addition, POKLAHSAR received BLM funding assistance. This research is expected to be a benchmark in implementing assistance programs for  MSMEs  under  the  auspices  of  the  Department  of  Marine Affairs and Fisheries.
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari  program  PUMP-P2HP  di  Provinsi  Gorontalo,  terutama dalam  meningkatkan  produksi  dan  pendapatan  POKLAHSAR. Pendekatan  yang  digunakan  adalah  kualitatif  dengan menggunakan metode studi kasus. Hasil menunjukkan bahwa implementasi  program  ini  dilakukan  melalui  pemberian fasilitasi  dalam  meningkatkan  kapasitas  dan  penguatan institusi  melalui  sosialisasi,  pelatihan,  dan  pendampingan. Selain itu, POKLAHSAR juga mendapatkan pendanaan melalui skema BLM. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam  mengimplementasikan  program  asistensi  terhadap UMKM di bawah Dinas Perikanan dan Kelautan.
Keywords:
PUMP-P2HP; POKLAHSAR; Production; Revenue Coresponden author: Email: arinaparamitha@gmail.com

## Pendahuluan
Penyebaran  virus  Covid-19  yang  sangat  cepat  menuntut  upaya  pencegahan yang  cepat  pula.  Adanya  pembatasan  sosial  adalah  salah  satu  upaya  cepat  yang telah  diambil  oleh  seluruh  pemerintahan  di  dunia.  Akibatnya,  terjadi  penurunan
pertumbuhan  ekonomi  secara  mikro-makro  pada  level  nasional  yang  membawa dampak  ke  perekonomian  global  (Suryadinata,  2020).  Pelaku  UMKM  di  Indonesia yang dikenal sebagai “penyelamat” dalam krisis moneter 1997, pada kali ini justru terkena  dampak  yang  begitu  besar.  Menurut  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai 64 juta, mencapai 99,9 persen dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia (Santia, 2020). Pandemi Covid- 19 pada sektor UMKM mengharuskan banyak pelaku usaha menghentikan kegiatan usahanya  dikarenakan  volume  penjualan  yang  berbanding  terbalik  dengan  beban operasional (Amri, 2020).
Untuk  memulihkan  perekonomian  nasional  maka  pemerintah  berinisiatif untuk  memanfaatkan  sumber  daya  perikanan  dan  kelautan  dalam  menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, secara umum kontribusi sektor perikanan terhadap  perekonomian  nasional  belum  terlalu  signifikan.  Hal  ini  didukung  oleh studi terbaru yang dilakukan oleh Arida (2019) yang menyatakan investasi pada sub sektor  perikanan  dari  tahun  1997-2016  belum  dirasakan  manfaatnya  bagi pertumbuhan  ekonomi  nasional  (Arida,  2019).  Hal  ini  disebabkan  oleh  program investasi  yang  masih  kurang  menyasar  sektor  sekunder  maupun  tersier,  seperti industri  pengolahan  produk  perikanan.    Menurut  Tajerin  (2015)    investasi  yang difokuskan  pada  pembangunan  industri  pengolahan  produk  perikanan  dapat memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan perekonomian nasional pada level makro (Tajerin et al., 2015). Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti dampak program PUMP-P2HP dalam memperbaiki perekonomian secara mikro.
Program  PUMP-P2HP  merupakan  program  dengan  tujuan  pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga dapat meningkatkan rasio jumlah penduduk yang terampil dan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM)  yang  inovatif  dan  produktif  serta  berdaya  saing    melalui  fasilitasi  bantuan pengembangan  usaha  bagi  pengolah  dan  pemasar  hasil  perikanan  dalam  wadah Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) (Utami, 2018).
POKLAHSAR  saat  ini  telah  cukup  berkembang  dengan  ragam  produk  yang inovatif,  pengemasan  yang  baik  dan  menarik  serta branding ,  dalam  praktiknya POKLAHSAR  juga  mampu  mendukung  pengarusutamaan  gender  mengingat keanggotaannya melibatkan wanita (Kominfo Jatim, 2013). Dengan cakupan potensi ekonomi kelautan Indonesia yang mencapai US$ 1338 miliar atau Rp19,6 triliun per tahun  menjadikan  Indonesia  sangat  positif  dalam  sistem  perdagangan  sekaligus penyedia  bahan  baku  hasil  perikanan  laut  bagi  masyarakat  nasional  dan internasional, maka  pemerintah  menargetkan  peningkatan volume  produk  olahan ikan yang bermutu dan berdaya saing menjadi 7,04 juta ton dan angka konsumsi ikan 58,08 kg/kapita (Rahma, 2020).
Tujuan  Umum  Penelitian  ini  untuk  menganalisis  pelaksanaan  program bantuan PUMP-P2HP di Provinsi Gorontalo. Tujuan Khusus Penelitian menganalisis dampak  program    bantuan  PUMP-P2HP  terhadap  peningkatan  produksi  dan pendapatan POKLAHSAR di Provinsi Gorontalo. Urgensi penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi  pelaksanaan  program  dari  segi  perencanaan  sampai  pelaksananya dan  dampak  pemanfaatan  bantuan  PUMP-P2HP  oleh  kelompok  usaha  P2HP. Informasi yang disampaikan diharapkan dapat  menjadi acuan kepada pemerintah sebagai  bahan  evaluasi  kebijakan  pengembangan  sistem  dan  desain  program  ke depan.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  dengan metode  studi  kasus.  Penelitian ini  membatasi  ruang lingkupnya pada  evaluasi  pelaksanaan  program  dari  segi  perencanaan  sampai  pelaksananya
serta  dampak  pemanfaatan  bantuan  PUMP-P2HP  oleh  kelompok  usaha  Pengolah dan  Pemasar  Hasil  Perikanan  atau  (P2HP).  Data  yang  dibutuhkan  penelitian  ini terdiri dari data primer dan sekunder. Pengambilan data primer dilakukan melalui pengamatan terhadap proses pelaksanaan ataupun hasil kegiatan PUMP-P2HP serta melakukan  wawancara  dengan  menggunakan  kuesioner  terstruktur  yang  telah disusun  berdasarkan  pedoman  teknis  PUMP-P2HP  terhadap  produksi,  dan pendapatan POKLAHSAR. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber baik dari lokasi POKLAHSAR dan Dinas Terkait maupun pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi  Gorontalo.  Narasumber  dalam  penelitian  ini  adalah  pelaku  usaha  yang tergabung dalam kelompok POKLAHSAR di Provinsi Gorontalo. Pengumpulan data dilakukan  selama  tiga  bulan  dimulai  pada  bulan  Maret  sampai Mei  2021.  Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## Hasil Dan Pembahasan

## Pelaksanaan Penyaluran BLM Program PUMP-P2HP
Sejak Pandemi covid-19 merebak pada tahun 2020. melanda hampir di seluruh dunia,  termasuk  Indonesia.  Perkembangan  akan  krisis  kesehatan  membawa dampak pada perekonomian di seluruh dunia. Sehingga dampak terberat dirasakan oleh sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan hal tersebut berbagai  kebijakan  pun  di  modifikasi  sedemikian  rupa  agar  optimal  dalam penanganan pemutusan mata rantai penyebaran covid-19. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia  pun  harus  memberlakukan  kebijakan social  distancing , physical distancing , work  from  home (WFH)  dan  Pembatasan  Sosial  yang  Berskala  Besar (PSBB) berdasarkan peraturan pemerintah RI No.21 tahun 2020 (Kholis et al., 2020).
Adanya  Pembatasan  aktivitas  masyarakat  tak  ayal  memberikan  kerugian ekonomi  yang  signifikan  pengaruhnya  pada  skala  nasional  pada  berbagai  sektor (Parhuniarti, 2021). Beberapa penelitian juga menunjukkan sektor UMKM perikanan dalam bidang pengolahan dan pemasar hasil perikanan juga mengalami penurunan pendapatan  (Jufra,  2020).  Meskipun  demikian,  kinerja  sektor  perikanan  di  masa pandemik menunjukkan capaian yang positif. Berdasarkan Data BPS hingga kuartal I  2020,  produk  domestik  bruto  (PDB)  sektor  perikanan  masih  dapat  bertumbuh positif di atas PDB nasional dengan kisaran 3,52 %. Dilihat dari aspek Kesehatan, ikan merupakan sumber pangan dengan kandungan protein hewani yang kaya akan nutrisinya  sehingga  dapat  membantu  meningkatkan  imunitas  kekebalan  tubuh manusia  (Hidayat,  2021).  Keuntungan  ini  menjadikan  sektor  perikanan  sebagai motor penggerak dalam mempercepat pemulihan ekonomi daerah maupun nasional.
Industri  pengolahan  perikanan  merupakan  penanganan  pasca  produksi dengan berbagai jenis komoditas ikan serta penyesuaian selera konsumen. Dengan proses  Pengolahan  yang  dilakukan  secara  tradisional  maupun  modern  sehingga dapat  meningkatkan  nilai  tambah  terhadap  produk  perikanan  tersebut  dan penyimpanan pun lebuh dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. hal ini yang melatarbelakangi stimulus bantuan yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM pengolah dan  pemasar  hasil  perikanan  (POKLAHSAR)  untuk  dapat  menstabilkan  Kembali perekonomian usahanya yang didampingi oleh pemerintah (Prasetyo et al., 2020).
Sebagai  wujud  dukungan  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  (PEN)  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memprioritaskan usaha pengolahan perikanan menjadi  bagian  penting  untuk  ditingkatkan  dalam  pelaksanaan  pembangunan perikanan  yang  berdaya  saing.  Sehingga,  melalui  Direktorat  Jenderal  Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan menyalurkan bantuan stimulus berupa hibah  peralatan  pengolahan  yang  disesuaikan  dengan  komoditi  olahan  UMKM POKLAHSAR  melalui  program  yang  sebelumnya  telah  direalisasikan  yakni Pengembangan Usaha Mina Pedesaan sub sektor Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Perikanan  PUMP-P2HP  sejak  tahun  2012.  PUMP-P2HP  merupakan  kegiatan pemberdayaan  yang  salah  satu  programnya  adalah  memfasilitasi  bantuan pengembangan  usaha  bagi  pengolah  dan  pemasar  hasil  perikanan  kepada  UMKM POKLAHSAR.  Dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  kemampuan  POKLAHSAR  dan mengembangkan  wirausaha  bidang  pengolahan  dan  pemasaran  perikanan  di pedesaan.
Di Provinsi Gorontalo sendiri sejak tahun 2020 program PUMP-P2HP beralih menjadi Program Bedah UMKM yang ditujukan pada UMKM POKLAHSAR. Dengan mekanisme Kelompok penerima lebih sedikit atau penerima dalam satu jenis usaha dengan  klasifikasi  70%  anggaran  pengalokasian  pada  perehaban  unit  usaha  agar layak sebagai tempat usaha dan 30% pengadaan sarana dan prasarana penunjang usaha dengan menyesuaikan prioritas kesepakatan kelompok dalam Rencana Usaha Bersama  (RUB)  sehingga  pemanfaatan  bantuan  digunakan  bersama  sesuai kebutuhan kelompok. Adanya  program ini merupakan respons untuk melindungi, mempertahankan dan membantu memulihkan Kembali kemampuan ekonomi para pelaku usaha UMKM dalam menjalankan usahanya selama pandemik Covid-19.
Pola  dasar  PUMP-P2HP  dirancang  untuk  meningkatkan  kemampuan POKLAHSAR  agar  dapat  mengembangkan  usaha  produktif  dalam  rangka mendukung  peningkatan  kemampuan  dan  pengembangan  wirausaha  bidang pengolahan  dan  pemasaran.  Dan  Program  Bedah  UMKM  sebagai  turunan  dari program  PUMP-P2HP  dimaksudkan  agar  dapat  mempertahankan,  memulihkan Kembali  keberlangsungan  usaha  POKLAHSAR  sehingga  pemulihan  perekonomian nasional  dapat  tercapai.  Komponen  utama  pada  kegiatan  PUMP-P2HP  maupun Bedah UMKM Di Provinsi Gorontalo lihat Tabel 1.
Berdasarkan  Tabel  1,  mekanisme  penyaluran  bantuan  PUMP-P2HP dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Kabupaten, kota, provinsi hingga pusat yang meliputi identifikasi, seleksi dan verifikasi data poklahsar maupun persyaratan dokumen  administrasi  penyaluran  PUMP-P2HP.  Kelompok  pengolah  dan  pemasar yang terpilih merupakan produsen pengolahan ikan skala kecil dengan modal dan peralatan  produksi  yang  terbatas.  Hal  ini  sejalan  dengan  pernyataan  yang  di ungkapkan oleh Bapak Kusbianindradi selaku  Kepala Seksi Pembina Mutu Dinas Perikanan Provinsi Gorontalo:
“Program bantuan PUMP -P2HP tidak rutin dilakukan, hal ini tergantung dari ketersediaan  anggaran  yang  ditentukan  oleh  pemerintah  pusat.  Bantuan  ini  pada tahun 2020 dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo namun pada tahun 2021  kewenangan  pelaksanaan  program  ini  berada  di  tangan  Pemerintah Kota/Kabupaten. Tapi, Pemerintah Provinsi memiliki fungsi pengawasan. Dana ini merupakan alokasi dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya, proses pengajuan POKLAHSAR disesuaikan dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Contohnya, kami mendaftarkan 10 POKLAHSAR namun yang lolos seleksi hanya 3 kelompok.”
Berdasarkan  Komponen  utama  kegiatan  PUMP-P2HP  adalah  a.)  Keberadaan POKLAHSAR  b.)  Keberadaan  tenaga  pendamping,  Tim  Koordinasi,  Pokja  PUMP P2HP, Tim Pembina dan Tim Teknis c.)Sosialisasi dan pelatihan d. Penyaluran dana BLM e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
Untuk  mekanisme  tahapan  penyaluran  yang  disampaikan  oleh  Bapak Kusbianindradi yakni:
Tabel 1. Prosedur Penyaluran Bantuan PUMP-P2HP atau Bedah UMKM Pengolah dan Pemasar Provinsi Gorontalo Input Provinsi Gorontalo Kota Gorontalo Kabupaten Gorontalo Kabupaten Bone Bolango Identifikasi, seleksi, verifikasi, penetapan calon penerima bantuan Beroperasi ±2 tahun Memiliki tempat usaha Seleksi berdasarkan kriteria program bantuan Penyiapan dokumen dan verifikasi dokumen Kelompok yang terpilih diajukan pemberkasan ke pusat Verifikasi penetapan calon penerima bantuan Proses — Sosialisasi, pelatihan dan pendampingan dari penyuluh ASN atau penyuluh Pendamping Tenaga Kontrak (PPTK) Sosialisasi untuk peningkatan kapasitas Pendampingan dilakukan 1-2 kali/bulan oleh DKP — Sebagian Poklahsar kurang mendapat bimbingan Prosedur penyaluran, penarikan dan pemanfaatan dana BLM PUMP-P2HP Sesuai pedoman pelaksanaan Pemberian bantuan berupa bedah tempat usaha, penyediaan sarana dan prasarana Bantuan diklasifikasikan menjadi 70% bedah unit usaha dan 30% sarana dan prasarana Kelompok penerima berdasarkan jenis usaha Anggaran 100 – 200 jt/usaha Kegiatan pembinaan dan pengendalian sebagai penguatan kapasitas Poklahsar Terlaksana Evaluasi dan pelaporan Monitoring peningkatan kapasitas produksi dan mutu Laporan dilakukan oleh penyuluh hanya untuk kepentingan pencairan honor penyuluh (kontrak) Output — Target jumlah penerima BLM Kelompok penerima ditentukan oleh pusat Sebagian Poklahsar dengan umur usaha 5 tahun dengan pendapatan rata-rata 2-3 juta belum mendapatkan bantuan Kelompok penerima ditentukan oleh pusat Sebagian Poklahsar dengan umur usaha 5 tahun dengan pendapatan rata-rata 2-3 juta belum mendapatkan bantuan Jumlah penerima menurun dipengaruhi faktor pandemi Jumlah penerima menurun dipengaruhi faktor pandemi Target sasaran penerima program bantuan PUMP Terdapat Poklahsar (pendapatan 2-3 jt) belum mendapatkan bantuan Usaha perorangan dengan tenaga kerja yang bukan berdasarkan kelompok usaha bersama Serapan anggaran per usaha yang cukup besar sehingga peluang kelompok lainnya kecil Ketepatan waktu turunnya dana Tepat waktu
Sumber: Hasil pengolahan data penelitian, 2021.
“Program  PUMP -P2HP  yang  dilaksanakan  oleh  provinsi  tahun  2020  adalah bedah UMKM. Sebagai prasyarat usahanya telah beroperasi lebih dari 2 tahun dan bentuknya  per  jenis  usaha.  Selain  itu,  mempunyai  kepemilikan  lahan.  Lahannya harus terpisah dari bangunan rumah utama. Jika memenuhi dua kriteria ini maka berhak untuk me ndapatkan bantuan rehabilitasi tempat usaha.” Selanjutnya,  untuk  tahap  penyaluran,  pemantauan,  evaluasi  dan  pelaporan bantuan BLM masih menurut Bapak Kusbianindradi.
“ Selain  bantuan  rehabilitasi,  pemerintah  juga  memberikan  bantuan  berupa pengadaan  alat  penunjang  usaha.  Namun  yang  terpenting  adalah  saat  proses rehabilitasi perlu diperhatikan alur produksinya. Misalnya produk tidak boleh bolak balik dan harus “ fast in fast out” sehingga mutu produk terjamin. Pada tahun 2020, Pemerintah Provinsi memiliki tiga kelompok usaha yang kita bina, yaitu POKLAHSAR ALYA,  BILAL  MEKAR,  dan  ANDINI  dengan  anggaran  per  usaha  sebesar  200  juta. Porsi  pemanfaatannya  ialah  70%  anggaran  untuk  rehabilitasi  dan  30%  untuk bantuan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.”
Peneliti  pun  melakukan  Wawancara  Pada  POKLAHSAR  sebagai  penerima manfaat bantuan program PUMP-P2HP atau yang sekarang beralih menjadi Program Bedah  UMKM.  Berikut  pernyataan  dari  POKLAHSAR  terkait  penyaluran  bantuan BLM untuk UMKM Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR).

## Gambar 1. Realisasi Program
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  UMKM  POKLAHSAR  bahwa  program bantuan  PUMP-P2HP  yang  sekarang  beralih  menjadi  bedah  UMKM  38,5% mengatakan terealisasi sesuai dengan permintaan kebutuhan dari POKLAHSAR, dan 38,5%  lainnya  menyatakan  terealisasi  Sebagian  saja  kebutuhannya.  Dan  Adapun POKLAHSAR dengan tingkat persentase 23,1% menyatakan tidak terealisasi sama sekali. Berikut beberapa pernyataan dari POKLAHSAR.
POKLAHSAR  Rahida  merupakan  Kelompok  Binaan  Dinas  Kelautan  dan Perikanan Provinsi Gorontalo, menjadi salah satu POKLAHSAR penerima bantuan BLM. Adapun bentuk bantuan yang diterima oleh POKLAHSAR Rahida adalah:
“Bantuan  yang  saya  dapatkan  berupa rehabilitasi  tempat  pengolahan  dan produksi  serta  mendapatkan  sarana  prasarana  penunjang  usaha.  Jadi  toko  saya direnovasi  tahun  2020  dan  rampung  pada  tahun  2021.  Jadi,  toko  ini  baru  saya tempati. Tata ruang usaha disesuaikan dengan standar mutu yang telah ditentukan. Sekarang  ruang  produksi  terpisah  dengan  ruang  bahan  baku,  dan  juga  terdapat ruang etalase produk. Sarana penunjang yang saya dapatkan berupa blender, oven,
meja  aluminium,  dan  berbagai  macam  peralatan  kecil  untuk  pengolahan.  Saya merasa sangat terbantu sekali dengan bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan.” Pernyataan  lain  disampaikan  oleh  POKLAHSAR  Zoellen  yang  mengatakan bantuan  Dinas  Kelautan  Perikanan  hanya  Terealisasi  Sebagian  Saja  dari  Yang mereka  ajukan  dalam  permintaan  kebutuhan  sarana  dan  prasarana  pengolahan perikanan.
“Bantuan ya ng kami dapatkan hanya meja etalase dan mesin spiner, padahal kami  juga  membutuhkan  alat  seperti  mesin  press,  dan cold  refrigerator .  Tetapi hingga kini lemari pendingin saja belum kami terima.”
Sejalan  dengan  pernyataan  POKLAHSAR  Zoellen,  adapun  POKLAHSAR  yang mengatakan  bahwa  tidak  adanya  realisasi  bantuan  terhadap  usahanya.  Berikut Pernyataan  dari  POKLAHSAR  Bougenvile  yang  telah  menjalankan  usahanya  di kisaran 5 – 6 tahun menyatakan.
“Kami  sering  mendapatkan  sosialisasi  tapi  untuk  bantuan  kami  hanya mendapatkan bantuan berupa plastik kemasan satu pak yang isinya 1.000 lembar. Selain itu belum dapat apa- apa”.
Dalam Hal Pelaksanaan Penyaluran Bantuan PUMP-P2HP atau Bedah UMKM terdapat  POKLAHSAR  yang  masih  belum  merasakan  manfaatnya.  Terutama POKLAHSAR skala kecil dengan estimasi modal berkisar 3 juta dan tenaga pekerja paling  banyak  2  orang  terhitung  dengan  pemilik  usaha  yang  menggantungkan kehidupannya  pada  pendapatan  dari  hasil  penjualan  walaupun  dengan  kuantitas yang terbatas. Dalam hal ini sebagai bentuk pemulihan perekonomian, POKLAHSAR sangat membutuhkan bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan agar bisa bangkit dari keterpurukan akibat pandemik COVID-19.
Keberadaan  tenaga  pendamping,  Tim  Koordinasi,  Pokja  PUMP  P2HP,  Tim Pembina dan Tim Teknis dan pelaksanaan Sosialisasi dan pelatihan.
“Kami, tenaga pendamping, selaku pembina dan tim teknis hingga penyaluran bantuan.  Untuk  pendampingan  dan  pembinaan  sering  kami  lakukan  setiap  saat melalui  saluran Whatsapp Group.  Namun,  tatap  mukanya  tidak  intens  karena wilayah kerja kami meliputi satu Provinsi Gorontalo”.
Dari  Segi  Pemantauan,  evaluasi  dan  pelaporan  bapak  Anas  Said  Selaku Sekretaris  Dinas  Kelautan,  Perikanan  dan  Pertanian  Kota  Gorontalo, mengatakan bahwa.
“Pemantauan kami lakukan per triwulan atau per se mester. Untuk pelaporan dan evaluasinya tidak kami minta ke kelompok penerima bantuan. Jadi, secara garis besar  kami  tidak meminta  pelaporan  pertanggungjawaban  dari  POKLAHSAR.  Jadi POKLAHSAR tidak memberikan laporan apa pun kepada kami”.
Sehingga,  peneliti  pun  ingin  menggali  lebih  dalam  dengan  menanyakan bagaimana  segi  pemantauan  yang  dilakukan  oleh  DKP  Kota  Gorontalo  terkait bantuan serta bagaimana evaluasi atas efektivitas bantuan.
“Setelah  bantuan  tersalurkan,  kami  memantau.  Kami  lihat  saja  apakah usahanya  masih  ada  atau  tidak.  Tapi  tidak  ada  laporan  yang  kami  minta  ke kelompok.”
Sejalan  dengan  pernyataan  Bapak  Anas  Said,  “dari  segi  pelaporan  untuk teknisnya masih dikerjakan oleh penyuluh tenaga kontrak dengan membuat laporan ke  pemerintah  pusat.  Hal  ini  disebabkan  oleh  pencairan  honor  kepada  tenaga kontrak jika mereka telah menyelesaikan laporan kinerja mereka. Akan tetapi tim pembina adalah orang dinas yang ditunjuk oleh pusat.”
Dari  berbagai  pernyataan  informan  terkait  pelaksanaan  penyaluran  bantuan PUMP-P2HP telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan yang ada,  Program PUMP- P2HP hanya digunakan untuk peralatan pengelolaan dan pemasaran. Jadi bantuan yang diberikan bukan berupa stimulus namun sarana prasarana peralatan sebagai
penunjang  usaha.  Adapun  mekanisme  program  Bedah  UMKM  dengan  serapan anggaran yang cukup besar untuk satu jenis usaha atau satu kelompok penerima, 70% anggaran akan di fungsikan oleh DKP dalam perehapan unit usaha agar layak sebagai  tempat  usaha  dan  30%  pengadaan  langsung  oleh  DKP  pada  sarana prasarana penunjang usaha dengan menyesuaikan prioritas kesepakatan kelompok dalam  Rencana  Usaha  Bersama  (RUB)  sehingganya  pemanfaatan  bantuan digunakan bersama sesuai kebutuhan kelompok.
Penyaluran  Bantuan  PUMP-P2HP  kepada  Poklahsar  dibantu  oleh  kelompok kerja  (Pokja)  PUMP-P2HP  yang  sekretariatnya  berada  pada  Direktorat  Usaha  dan Direktorat  Jenderal  P2HP,  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  sebagai  Tim Pembina, Dinas Kabupaten / Kota yang membidangi kelautan dan perikanan sebagai tim  teknis  serta  tenaga  pendamping  Penyuluh  Perikanan  Tenaga  Kontrak  (PPTK) utusan pusat. yang berada di kabupaten /kota penerima PUMP-P2HP.
Namun dari segi evaluasi capaian akan pemanfaatan aggaran yang tergolong cukup  besar  per  kelompok  penerima  tidak  di  barengi  dengan  laporan  produksi maupun  pendapatan  dari  poklahsar  dikarenakan  pembuatan  laporan  tersebut hanya dilaksanakan oleh penyuluh tenaga kontrak yang pelaporannya langsung ke pusat,  sehingganya  DKP  terkait  tidak  dapat  menilai  dan  mengevaluasi  capaian program ini kepada poklahsar.

## Dampak bantuan Program PUMP-P2HP Dimasa Pandemi Covid-19
Kebijakan penanganan pandemi COVID19 dengan mengkarantina wilayah dan pembatasan  aktivitas  baik  di  dalam  negeri  maupun  di  negara  tujuan  ekspor berdampak pada penurunan permintaan atas berbagai produk makanan, termasuk produk perikanan. Kondisi ini membuat masyarakat Gorontalo maupun UMKM di provinsi Gorontalo mulai beradaptasi dengan perubahan.
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  (KKP)  melalui  Dinas  Kelautan  dan Perikanan  sebagai  pelaksana  teknis  daerah,  terus  memberikan  sosialisasi  serta pembinaan agar industri pengolah ikan segar hasil panen menjadi produk olahan yang memiliki nilai tambah dan ketahanannya pun lebih panjang Pandemi Covid-19 menggiring  perubahan  perilaku  konsumen  dalam  mengonsumsi  makanan  dan minuman,  dengan  memilih  makanan  yang  sehat,  higienis,  aman  bagi  tubuh.  dan ikan merupakan salah satu opsi bahan makanan dengan kandungan gizi dan protein yang  sangat  baik  sehingga  budaya  konsumsi  makan  ikan  di  masyarakat  terus meningkat. Tak lepas akan dukungan dan peran pemerintah dalam menggalakkan program Gerakan Masyarakat Makan Ikan (GEMARIKAN). Upaya tersebut diaungkan guna  meningkatkan  imunitas  masyarakat  di  tengah  pandemi.  Terjaganya permintaan konsumsi ikan masyarakat membuat ketersediaan ikan tetap terserap. Lambat  laun,  sektor  kelautan  dan  perikanan  pun  menjadi  salah satu  dari  sedikit sektor  yang  dapat  bertahan  di  tengah  krisis  kesehatan.  Berikut  merupakan pernyataan dari POKHLAHSAR Alya memproduksi Sambal Sagela yang merupakan salah satu binaan DKP Provinsi Gorontalo, Ibu Alya menyatakan:
“Awal  Pandemi  kami  UMKM  secara  memprihatinkan  sangat  terdampak. Produksi hanya dilakukan jika terdapat pesanan sehingga produksi kami menurun secara  signifikan.  Akan  tetapi,  kami  bersyukur  dari  dinas  selalu  memberikan bantuan untuk kami UMKM. Bantuan yang saya dapat berupa rehabilitasi tempat usaha sehingga berubah menjadi toko yang lebih layak untuk berjualan. Bantuan lainnya  berupa pembinaan UMKM untuk menjual secara daring. Berkat berjualan secara daring pemesanan makanan siap saji terutama di masa pembatasan sosial meningkat pesat”. Sejalan dengan pernyataan Ibu Alya, POKHLAHSAR Snack Bilal Mekar  yang  memproduksi  Sagela,  Abon  Ikan  Tuna  Rasa  Iloni,  Panada  Tore sependapat  dengan manfaat dari program bantuan pemerintah. Selain itu menurut
POKLAHSAR Griya Abon Ikan D'lira memberikan testimoni positif dari pembinaan pemasaran melalui pemanfaatan toko daring.
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa hasil kebijakan pemerintah  dan  PUMP-P2HP  merupakan  salah  satu  program  pemerintah  pada sektor  industri  perikanan  berdampak  positif  dan  berhasil  secara  perlahan  dapat memulihkan perekonomian UMKM mikro, kondisi ini membuat POKLAHSAR sebagai pelaku  UMKM  mulai  bisa  beradaptasi  dan  mampu  bertahan  di  tengah  pandemi dengan berbagai upaya perubahan dan tetap terus berinovasi.
Kendala Yang dihadapi saat pelaksanaan Penyaluran Program PUMP-P2HP Kendala yang dihadapi oleh Dinas Selaku Pelaksana Teknis, adanya Kebijakan penanganan pandemi COVID19 seperti karantina wilayah dan pembatasan aktivitas cukup  mempengaruhi  aktivitas  penyuluh.  Seperti  yang  disampaikan  oleh  Bapak Kusbianindradi sebagai berikut.
“Ada  kelebihan  dan  kekurangannya  dengan  adanya  penerapan lockdown . Kegiatan  Dinas  yang  biasanya  dilakukan  di  kantor  dipindah  tugaskan  dengan bekerja  dari  rumah    namun  bisa  lebih  efektif  tanpa  adanya  jarak  yang mempengaruhi  dengan  penggunaan  media  daring,  seperti  Zoom  Meeting,  dalam memberikan sosialisasi maupun pembimbinga n”.

## Kesimpulan Dan Saran
Pandemi  Covid-19  berdampak  luas  terhadap  krisis  Kesehatan  maupun ekonomi  global  sepanjang  tahun  2020  lalu  hingga  tahun  ini.  krisis  ekonomi  di seantero  penjuru  dunia,  industri  pengolahan  ikan  skala  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah (UMKM) berkontribusi besar terhadap perekonomian rakyat, baik pemilik maupun  masyarakat  yang  ikut  dipekerjakan. Oleh  karena  itu,  KKP  berupaya membangkitkan  kembali  ekonomi  UMKM  sektor  kelautan  dan  perikanan  di  masa pandemi  Covid-19  dan kenormalan  baru  sebagai  salah  satu  upaya  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan  (KKP)  mendorong  penguatan  usaha  mikro,  kecil  dan menengah  (UMKM)  untuk  bertahan  dan  bangkit  di  tengah  pandemik.  Strategi Kebijakan  Bedah  UMKM  Pengolahan  dan  Pengadaan  Peralatan  Pengolahan  bagi industri perikanan merupakan salah satu upaya kebijakan pemerintah yang telah terealisasi sejak tahun 2012 pada Program PUMP-P2H yang ditujukan untuk pelaku usaha  dalam  pengembagan  usaha  produktif  dalam  mendukung  peningkatan kemampuan  dan  pengembangan  wirausaha  bidang  pengolahan  dan  pemasaran. dilaksanakan  melalui  fasilitasi  bantuan  pengembangan  usaha  dalam  wadah Kelompok  (POKLAHSAR).  Output  kebijakan  pemerintah  dari  program  PUMP-P2HP positif dan berhasil secara perlahan dapat memulihkan perekonomian UMKM mikro pengolah dan pemasar hasil perikanan, kondisi yang sulit sempat menumbangkan sebagian  besar  UMKM  mikro  namun  perlahan  namun  pasti  UMKM  mulai  bisa beradaptasi  dan  mampu  bertahan  di  tengah  pandemi  dengan  berbagai  upaya perubahan  dan  tetap  terus  berinovasi.  Kendala  yang  dihadapi  oleh  Dinas  Selaku Pelaksana Teknis, dengan adanya Kebijakan penanganan pandemi COVID19 seperti karantina wilayah dan pembatasan aktivitas cukup mempengaruhi mobilitas namun penyaluran  tetap  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  kepada  POLAKSAR  sebai penerima manfaat.
Melalui  kesempatan  ini,  kami  menyarankan  beberapa  hal  yang  perlu ditingkatkan.  Pertama,  pada  aspek  pelaporan  dan  evaluasi  perlu  di  perkuat  agar dapat  terwujud  akuntabilitas  yang  terstandarisasi.  Kedua,  program  PUMP-P2HP, khususnya di Gorontalo perlu memberikan dukungan terhadap kebutuhan prioritas POKLAHSAR.  Ketiga,  realisasi  program  harus  dapat  menjangkau  POKLAHSAR secara berjenjang dan merata. Keempat, perlu meningkatkan sub program/bantuan
teknis  yang  berfokus  terhadap  penyusunan  laporan  keuangan  yang  sesuai  PSAK agar dapat membantu dalam evaluasi dan mempermudah terhadap akses modal.

## Daftar Pustaka
Amri, A. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia. Jurnal Brand , 2 (1),
123 – 130.
Arida,  A.-.  (2019).  Pengaruh  Investasi  Sektor  Perikanan  Terhadap  Perekonomian Indonesia. Jurnal Penelitian Agrisamudra , 6 (2), 76 – 81. https://doi.org/10.33059/jpas.v6i2.882
Hidayat,  R.  (2021,  June  28). Strategi  Garap  Akuakultur  di  Masa  Pandemi . Kompasiana.https://www.kompasiana.com/rezihidayat/60d99bb206310e59b c218bb2/strategi-garap-akuakultur-di-masa-pandemi
Jufra,  A.  A.  (2020).  Studi  Pemulihan  Dan  Pengembangan  Ekonomi  Kreatif  Sub- Sektor  Kuliner  Pasca  Pandemi  (Covid-19)  Dalam  Menunjang  Pertumbuhan Ekonomi  Di  Provinsi  Sulawesi  Tenggara. Mega  Aktiva:  Jurnal  Ekonomi  Dan Manajemen , 9 (2), 116 – 131.
Kholis,  M.  N.,  Fraternesi,  &  Wahidin,  L.  O.  (2020).  Prediksi  Dampak  Covid-19 Terhadap  Pendapatan  Nelayan  Jaring  Insang  Di  Kota  Bengkulu  . Albacore Jurnal Penelitian Perikanan Laut , 4 (1), 1 – 11. Kominfo Jatim. (2013). Pemerintah Pacu Wirausaha Perikanan . Kominfo Jatim.
Parhuniarti.  (2021). Strategi  Pengembangan  UMKM  Sektor  Kuliner  Pada  Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Mataram . https://repository.ummat.ac.id/id/eprint/3309
Prasetyo,  B.,  Hubeis,  M.,  &  Purwanto,  B.  (2020).  Evaluasi  Bantuan  Modal Pengembangan  Usaha  Mina  Pedesaan  Pengolahan  dan  Pemasaran  Hasil Perikanan  di  Kabupaten  Bogor (Studi Kasus  UKM  Penerima  Bantuan  PUMP- P2HP  Tahun  2012-2014). Manajemen IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah , 15 (1), 10 – 18. https://doi.org/https://doi.org/10.29244/mikm.15.1.10-18 Rahma,  A.  (2020,  August  21). Edhy  Prabowo:  Potensi  Ekonomi  Kelautan  dan Perikanan Indonesia USD 1.338 Miliar . Liputan6. https://www.liputan6.com/bisnis/read/4335872/edhy-prabowo-potensi- ekonomi-kelautan-dan-perikanan-indonesia-usd-1338-miliar
Santia, T. (2020, September 4). Berapa Jumlah UMKM di Indonesia? Ini Hitungannya . Liputan6.  https://www.liputan6.com/bisnis/read/4346352/berapa-jumlah- umkm-di-indonesia-ini-hitungannya
Suryadinata.  (2020,  June  5). Virus  Corona  Hantam  Sektor  UMKM  |  Intens . Intens.News. https://intens.news/virus-corona-hantam-sektor-umkm/ Tajerin, Kurniawan, T., & Wicaksana, M. N. (2015). Dampak Peningkatan Investasi Untuk  Pengembangan  Industri  Pengolahan  Produk  Perikanan  Indonesia Terhadap  Perekonomian  Nasional. Buletin  Ilmiah  Marina  Sosial  Ekonomi Kelautan Dan Perikanan , 1 (2), 89. https://doi.org/10.15578/marina.v1i2.2075 Utami,  B.  C.  (2018). Partisipasi  Masyarakat  dalam  Program  Pengembangan  Usaha Mina  Pedesaan  Pengolahan  dan  Pemasaran  Hasil  Perikanan  (PUMP-P2HP) . https://doi.org/10.31227/osf.io/6sgeb