## Journal of Social and Economics Research Volume 3, Issue 2, December 2021
P-ISSN 2715-6117 E-ISSN 2715-6966 Open Access at: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER

## DAMPAK  PERUBAHAN  TARIF  PAJAK  PENGHASILAN  TERHADAP INVESTASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

## THE  IMPACT  OF  CHANGES  IN  INCOME  TAX  RATES  ON  INVESTMENT  AND ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA

## Welly Surjono
Universitas Sangga Buana, Bandung, Indonesia Email: welly.surjono@usbypkp.ac.id

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci:
Pajak  Penghasilan, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi. Perubahan  tarif  pajak  penghasilan  merupakan  isu  penting  dalam kebijakan fiskal yang dapat mempengaruhi berbagai aspek ekonomi suatu negara. Tarif pajak yang berubah dapat berdampak signifikan terhadap  struktur  ekonomi,  investasi,  dan  distribusi  pendapatan, yang pada akhirnya berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia,  dampak  perubahan  tarif  pajak  penghasilan  belum sepenuhnya  dipahami,  sehingga  penting  untuk  melakukan penelitian  mendalam  mengenai  topik  ini.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengeksplorasi  dampak  perubahan  tarif  pajak  penghasilan terhadap investasi domestik dan asing, serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif  dengan  mengumpulkan  data  dari  studi-studi  terdahulu dan  literatur  relevan.  Data  yang  terkumpul  akan  dianalisis  untuk mengidentifikasi  pola  dan  hubungan  signifikan  terkait  kebijakan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak penghasilan  mempengaruhi  keputusan  investasi,  distribusi pendapatan,  dan  stabilitas  ekonomi  makro.  Kenaikan  tarif  pajak dapat mengurangi konsumsi dan investasi, sedangkan penurunan tarif  dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  jangka  pendek namun berisiko pada defisit anggaran. Kebijakan pajak yang stabil dan  terencana  dengan  baik  sangat  penting  untuk  menjaga keseimbangan  ekonomi  dan  mendukung  pertumbuhan  yang berkelanjutan.
Copyright © 2021 JSER. All rights reserved .

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Income  Tax,  Investment, Economic Growth. Changes in income tax rates are an important issue in fiscal policy that can affect various aspects of a country's economy. Changing tax rates can have a significant impact on economic structure, investment, and income  distribution,  which  ultimately  affects  economic  growth.  In Indonesia,  the  impact  of  changes  in  income  tax  rates  is  not  fully understood, making it important to conduct in-depth research on this topic. This study aims to explore the impact of changes in income tax rates on domestic and foreign investment, as well as economic growth in Indonesia. The research method used is a qualitative approach by collecting  data  from  previous  studies  and  relevant  literature.  The collected  data  will  be  analyzed  to  identify  significant  patterns  and relationships related to tax policy. The results of the study indicate that changes  in  income  tax  rates  affect  investment  decisions,  income distribution, and macroeconomic stability. An increase in tax rates can reduce  consumption  and  investment,  while  a  decrease  in  rates  can encourage  short-term  economic  growth  but  is  risky  for  the  budget deficit. A stable and well-planned tax policy is essential to maintain economic balance and support sustainable growth.
Copyright © 2021 JSER. All rights reserved .

## PENDAHULUAN
Indonesia, sebagai negara berkembang dengan ekonomi yang dinamis, telah melalui berbagai  perubahan  kebijakan  fiskal  dan  moneter  untuk  mendorong  pertumbuhan ekonomi  yang  berkelanjutan.  Salah  satu  kebijakan  yang  selalu  menjadi  perhatian utama pemerintah adalah kebijakan pajak, khususnya tarif pajak penghasilan (Azwar, 2016).  Pajak  penghasilan  merupakan  salah  satu  sumber  penerimaan  negara  yang signifikan,  dan  pemerintah  sering  kali  melakukan  penyesuaian  terhadap  tarif  ini untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi tertentu. Namun, setiap perubahan tarif pajak penghasilan dapat membawa implikasi yang luas terhadap perekonomian, termasuk dampaknya terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi (Nugrahini, 2019).
Perubahan  tarif  pajak  penghasilan  tidak  hanya  mempengaruhi  pendapatan pemerintah tetapi juga perilaku ekonomi para pelaku usaha dan individu. Tarif pajak yang terlalu tinggi dapat menurunkan insentif untuk berinvestasi, karena pengusaha mungkin  melihat  laba  setelah  pajak  yang  mereka  peroleh  tidak  sebanding  dengan risiko dan modal yang mereka tanamkan (Saputro & Meivira, 2020). Sebaliknya, tarif pajak yang lebih rendah diharapkan dapat mendorong investasi dengan memberikan ruang  bagi  para  pelaku  usaha  untuk  mengalokasikan  lebih  banyak  sumber  daya mereka ke dalam kegiatan ekonomi produktif. Namun, di sisi lain, penurunan tarif pajak juga dapat mengurangi pendapatan negara yang diperlukan untuk membiayai pembangunan  infrastruktur  dan  pelayanan  publik,  yang  pada  akhirnya  juga  dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Amir, 2018).
Di  Indonesia,  perubahan  tarif  pajak  penghasilan  telah  menjadi  topik  diskusi  yang cukup sering terjadi, terutama dalam konteks upaya pemerintah untuk menarik lebih
banyak investasi asing dan domestik. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi global yang  semakin  kompleks,  pemerintah  Indonesia  berusaha  untuk  menyeimbangkan kebutuhan  untuk  meningkatkan  daya  saing  investasi  dengan  menjaga  stabilitas penerimaan pajak. Beberapa kali, pemerintah melakukan reformasi perpajakan yang mencakup penyesuaian tarif pajak penghasilan, dengan harapan dapat menciptakan iklim  usaha  yang  lebih  kondusif  tanpa  mengorbankan  kepentingan  fiskal  negara (Tambunan, 2020).
Kebijakan pajak, terutama yang terkait dengan tarif pajak penghasilan, juga sering kali dipengaruhi  oleh  dinamika  politik  dan  sosial  di  dalam  negeri.  Keputusan  untuk menaikkan  atau  menurunkan  tarif  pajak  penghasilan  sering  kali  melibatkan pertimbangan politik yang kompleks, di mana pemerintah harus mempertimbangkan berbagai kepentingan, termasuk kepentingan para pelaku usaha, masyarakat umum, serta  kebutuhan  anggaran  negara.  Dalam  beberapa  kasus,  tekanan  dari  berbagai kelompok kepentingan dapat mempengaruhi arah kebijakan pajak yang diambil oleh pemerintah (Kumaratih & Ispriyarso, 2020).
Selain itu, perubahan tarif pajak penghasilan juga berpotensi mempengaruhi distribusi pendapatan di masyarakat. Pajak penghasilan, yang dikenakan secara progresif, dapat menjadi  instrumen  untuk  mengurangi  kesenjangan  ekonomi  dengan  mengenakan beban pajak yang lebih besar kepada mereka yang memiliki pendapatan lebih tinggi. Namun, penyesuaian tarif pajak penghasilan yang tidak tepat dapat memperburuk ketimpangan  ekonomi,  terutama  jika  perubahan  tersebut  lebih  menguntungkan kelompok  masyarakat  yang  lebih  kaya  dibandingkan  dengan  masyarakat berpendapatan rendah (Fahmi, 2019).
Dalam konteks globalisasi, perubahan tarif pajak penghasilan di Indonesia juga harus dilihat dalam perspektif internasional. Globalisasi telah membuat modal lebih mudah bergerak  lintas  batas,  dan  negara-negara  bersaing  untuk  menarik  investasi  asing dengan  menawarkan tarif pajak yang lebih rendah (Ginanjar, 2016). Dalam kondisi seperti  ini,  Indonesia  perlu  mempertimbangkan  bagaimana  kebijakan  tarif  pajak penghasilan yang diterapkan dapat bersaing dengan negara-negara lain di kawasan Asia  Tenggara  maupun  secara  global.  Tarik-menarik  antara  kebutuhan  untuk mempertahankan pendapatan pajak yang cukup dan daya tarik investasi sering kali menjadi dilema yang dihadapi oleh pemerintah (Jumadin & Wibisono, 2019).
Lebih jauh lagi, perubahan tarif pajak penghasilan dapat berdampak pada stabilitas makroekonomi.  Tarif  pajak  yang  lebih  tinggi  mungkin  diperlukan  untuk  menutup defisit anggaran, tetapi hal ini dapat memperlambat laju investasi dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, tarif pajak yang lebih rendah dapat mendorong investasi tetapi mungkin akan menimbulkan risiko fiskal jangka panjang jika tidak diimbangi dengan pengelolaan  anggaran  yang  baik.  Ketidakseimbangan  ini  dapat  menyebabkan ketidakstabilan  ekonomi  yang  pada  akhirnya  akan  mempengaruhi  kepercayaan investor dan pelaku pasar terhadap perekonomian Indonesia (Tubagus, 2016).
Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan tarif  pajak  penghasilan,  dan  setiap  perubahan  tersebut  membawa  dampak  yang berbeda  terhadap  perekonomian.  Penting  untuk  memahami  bagaimana  perubahan
tarif ini mempengaruhi berbagai sektor ekonomi, terutama sektor-sektor yang paling sensitif terhadap perubahan kebijakan pajak (Kurniawan, 2017). Sektor-sektor seperti manufaktur,  jasa  keuangan,  dan  properti  sering  kali  menjadi  indikator  awal bagaimana  dampak  perubahan  tarif  pajak  penghasilan  tercermin  dalam  kegiatan ekonomi. Selain itu, respon dari investor asing terhadap perubahan kebijakan pajak di Indonesia juga menjadi faktor penting dalam menilai efektivitas perubahan tarif pajak penghasilan tersebut (Putri, 2017).
Melalui  penjelasan  singkat  di  atas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  bagaimana  kebijakan  tarif  pajak penghasilan  dapat  dioptimalkan  untuk  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  yang berkelanjutan  dan  inklusif.  Dalam  situasi  ekonomi  yang  semakin  kompleks  dan dinamis,  hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  masukan  bagi pengambilan kebijakan di masa depan.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pajak Penghasilan
Pajak  Penghasilan  (PPh)  menurut  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2000  Pasal  1 adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas pendapatan yang diterima atau diperoleh  dalam  tahun  pajak.  Tahun  pajak  menurut  Undang-Undang  Pajak Penghasilan  No.  17  Tahun  2000  merujuk  pada  tahun  kalender,  namun  wajib  pajak dapat  memilih  tahun  buku  yang  berbeda  dari  tahun  kalender,  asalkan tahun buku tersebut  mencakup  periode  12  (dua  belas)  bulan  (Arifka,  2018).  Pajak  penghasilan adalah  pajak  langsung  yang  dipungut  oleh  pemerintah  pusat  atau  pajak  negara. Sebagai pajak langsung, pajak penghasilan menjadi tanggung jawab wajib pajak, yang berarti pajak tersebut tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain atau dimasukkan dalam perhitungan harga jual maupun biaya produksi (Hasan, 2018).
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  menurut  Darussalam,  konsep  penghasilan  dalam perpajakan  dibagi  menjadi  dua  kategori,  yaitu  konsep  sumber  dan  konsep  akresi. Dalam  konteks  kebijakan  perpajakan,  konsep  akresi  lebih  banyak  diterapkan  oleh berbagai  negara.  Penghasilan  dalam  konsep  akresi  lebih  menekankan  pada ‘kemampuan  ekonomis’  yang  diperoleh  tanpa  memperhatikan  sumber  dan  tujuan penggunaannya (Maulana et al., 2018).
Sementara itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan,  yang  telah  beberapa  kali  mengalami perubahan  terakhir,  mendefinisikan  badan  sebagai  sekelompok  orang  atau  modal yang  membentuk  satu  entitas,  baik  yang  menjalankan  usaha  maupun  yang  tidak. Entitas ini bisa berupa Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Badan Usaha  Milik  Negara  (BUMN),  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD),  firma,  kongsi, koperasi, dana pensiun, Bentuk Usaha Tetap (BUT), dan bentuk lainnya (Pulungan, 2019).
Subjek pajak penghasilan adalah entitas yang memiliki potensi untuk mendapatkan pendapatan dan menjadi sasaran pajak penghasilan. Subjek Pajak akan dikenai Pajak
Penghasilan  jika  menerima  atau  memperoleh  pendapatan  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku  (Runtuwarow  &  Elim,  2016).  Jika  Subjek  Pajak telah memenuhi kewajiban pajak baik secara objektif maupun subjektif, maka disebut sebagai  Wajib  Pajak.  Wajib  Pajak  adalah  individu  atau  badan  yang  berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditetapkan untuk menjalankan kewajiban  perpajakan,  termasuk  pemungut  pajak  dan  pemotong  pajak  tertentu (Priliandani & Saputra, 2019). Yang termasuk dalam Subjek Pajak adalah:
1. Orang Pribadi: Orang pribadi adalah individu yang tinggal di Indonesia atau di luar Indonesia. Sebagai subjek pajak, tidak ada batasan usia, status sosial, ekonomi, atau  kewarganegaraan.  Dengan  kata  lain,  istilah  orang  pribadi  sebagai  Subjek Pajak PPh Indonesia mencakup semua orang (Susila et al., 2016).
2. Warisan: Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, yang menggantikan hak orang yang meninggal dunia (Manangin et al., 2020).
3. Badan: Menurut Penjelasan UU PPh Tahun 2000, badan adalah sekumpulan orang atau  modal  yang  membentuk  satu  kesatuan,  baik  yang  menjalankan  usaha maupun  tidak,  termasuk:  Perseroan  Terbatas,  Perseroan  Komanditer, Perseroan lainnya,  Badan  Usaha  Milik  Negara  dalam  bentuk  apa  pun,  Firma,  Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, serta bentuk lainnya seperti reksadana (Anisah, 2017).
4. Bentuk Usaha Tetap: Bentuk Usaha Tetap adalah usaha yang dijalankan oleh orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak  berkedudukan  di  Indonesia,  tetapi  menjalankan  usaha  atau  kegiatan  di Indonesia (Ratnasari & Sanjaya, 2020).
Asas-asas  umum  yang  berlaku  untuk  subjek  pajak  yang  memperoleh  penghasilan adalah sebagai berikut:
1. Asas  Kebangsaan:  Wajib  pajak  dalam  negeri  dikenakan  pajak  penghasilan  atas semua pendapatan yang diterima atau diperoleh, baik dari sumber di Indonesia maupun dari luar Indonesia (Thohari, 2018).
2. Asas Sumber: Wajib pajak luar negeri dikenakan pajak hanya untuk pendapatan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia (Arman & Husna, 2020).
3. Asas Domisili: Individu yang menjadi subjek pajak baik dalam negeri maupun luar negeri  adalah  orang  yang  memiliki  tempat  tinggal  atau  berniat  tinggal  di Indonesia.  Mereka  yang  berada  di  Indonesia  selama  183  hari  dalam  periode  12 bulan dikenakan pajak sebagai  subjek pajak dalam negeri (Wijaya & PAnjaitan, 2020).

## METODE
Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai dampak perubahan tarif pajak penghasilan terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Melalui  pendekatan  ini,  data  penelitian  akan  diperoleh  dari  berbagai  sumber,
termasuk hasil-hasil penelitian dan studi-studi terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.  Data-data  ini  akan  memberikan  wawasan  yang  berharga  mengenai bagaimana kebijakan pajak penghasilan memengaruhi berbagai aspek ekonomi dan sosial.  Setelah  data  terkumpul,  proses  pengolahan  dan  analisis  akan  dilakukan. Analisis  kualitatif  ini  akan  membantu  dalam  mengungkap  temuan-temuan  yang mendalam  dan  menyeluruh  mengenai  dampak  perubahan  tarif  pajak  terhadap ekonomi. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap  pemahaman  tentang  efek  kebijakan  pajak  dan  membantu  dalam merumuskan rekomendasi untuk kebijakan yang lebih efektif di masa depan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kebijakan Pajak Penghasilan dan Dinamika Ekonomi Nasional
Kebijakan pajak penghasilan memainkan peran penting dalam membentuk struktur ekonomi suatu negara. Di Indonesia, perubahan tarif pajak penghasilan tidak hanya berdampak pada pendapatan pemerintah, tetapi juga secara langsung memengaruhi struktur  ekonomi,  yang  meliputi  distribusi  sektor-sektor  ekonomi,  pola  konsumsi masyarakat, serta investasi. Perubahan tarif pajak penghasilan dapat merangsang atau menghambat  pertumbuhan  sektor-sektor  tertentu.  Misalnya,  tarif  pajak  yang  lebih rendah dapat memberikan insentif bagi sektor-sektor padat karya seperti manufaktur untuk  memperluas  operasinya,  yang  pada  gilirannya  dapat  meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan produksi. Namun, jika tarif pajak terlalu rendah, hal ini bisa  mengurangi  pendapatan  negara  yang  diperlukan  untuk  mendukung  sektor- sektor strategis lainnya seperti infrastruktur dan pelayanan publik, yang juga penting bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sebaliknya, tarif pajak yang lebih tinggi dapat  membatasi  ruang  gerak  sektor-sektor  tertentu  dengan  memperkecil  margin keuntungan yang tersedia untuk diinvestasikan kembali dalam bisnis. Hal ini dapat menyebabkan pergeseran modal ke sektor-sektor yang kurang terkena dampak pajak, yang pada akhirnya dapat mengubah distribusi sektor-sektor dalam ekonomi secara keseluruhan.
Respon  pasar  terhadap  perubahan  tarif  pajak  penghasilan  sering  kali  menjadi indikator  awal  bagaimana  kebijakan  tersebut  akan  memengaruhi  perekonomian. Pasar  keuangan,  sebagai  salah  satu  komponen  utama  dalam  dinamika  ekonomi nasional, biasanya bereaksi cepat terhadap perubahan kebijakan pajak. Kenaikan tarif pajak  penghasilan  dapat  memicu  penurunan  harga  saham  dan  obligasi,  karena investor  memperkirakan  penurunan  laba  bersih  perusahaan  akibat  kenaikan  pajak. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kepercayaan investor dan pengalihan modal ke  instrumen  investasi  lain  yang  dianggap  lebih  aman.  Di  sektor  riil,  perusahaan mungkin  akan  menunda  atau  mengurangi  rencana  investasi  mereka  dalam menghadapi  ketidakpastian  kebijakan  pajak,  yang  dapat  memperlambat pertumbuhan  ekonomi.  Sebaliknya,  penurunan  tarif  pajak  penghasilan  cenderung diterima  positif  oleh  pasar,  karena  memberikan  harapan  akan  peningkatan  laba perusahaan  dan  ketersediaan  lebih  banyak  modal  untuk  diinvestasikan  kembali. Reaksi positif ini dapat meningkatkan harga aset keuangan dan memperbaiki iklim
investasi nasional. Namun, respons pasar ini sering kali bersifat sementara dan lebih merefleksikan  sentimen  jangka  pendek  daripada  perubahan  fundamental  dalam perekonomian.
Dampak  dari  perubahan  tarif  pajak  penghasilan  dapat  dilihat  baik  dalam  jangka pendek  maupun  jangka  panjang,  dengan  masing-masing  memiliki  implikasi  yang berbeda terhadap dinamika ekonomi nasional. Dalam jangka pendek, perubahan tarif pajak penghasilan cenderung mempengaruhi perilaku konsumsi dan investasi dengan cepat. Kenaikan tarif pajak dapat menyebabkan penurunan konsumsi rumah tangga, karena pendapatan setelah pajak yang lebih rendah mengurangi daya beli masyarakat. Hal ini dapat berdampak langsung pada penurunan permintaan agregat, yang pada akhirnya  dapat  mengurangi  output  ekonomi  dalam  jangka  pendek.  Di  sisi  lain, penurunan  tarif  pajak  dapat  meningkatkan  pendapatan  disposabel,  yang  bisa mendorong peningkatan konsumsi dan investasi. Namun, dampak ini bisa saja tidak seimbang jika penurunan tarif pajak tidak disertai dengan peningkatan produktivitas atau efisiensi di sektor publik, yang dapat menyebabkan peningkatan defisit anggaran dan ketidakstabilan ekonomi.
Dalam jangka panjang, dampak perubahan tarif pajak penghasilan cenderung lebih kompleks  dan  sulit  diprediksi.  Perubahan  struktur  ekonomi  yang  disebabkan  oleh kebijakan pajak dapat mengarah pada redistribusi sumber daya antara sektor-sektor yang  berbeda,  yang  bisa  memperkuat  atau  melemahkan  fondasi  ekonomi  negara. Kenaikan tarif pajak yang terus-menerus tanpa diimbangi oleh peningkatan efisiensi di  sektor  publik  dapat  menghambat  investasi  jangka  panjang,  yang  pada  akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini bisa menyebabkan berkurangnya daya saing  Indonesia  dalam  menarik  investasi  asing,  yang  semakin  penting  dalam  era globalisasi ekonomi. Sebaliknya, penurunan tarif pajak yang dirancang dengan baik dan  diimplementasikan  secara  konsisten  dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dalam jangka panjang, kebijakan pajak yang efisien  dapat  menciptakan  lingkungan  ekonomi  yang  lebih  stabil  dan  mendorong inovasi  serta  investasi  yang  diperlukan  untuk  meningkatkan  produktivitas  dan pertumbuhan ekonomi.
Keseluruhan  dinamika  ini  menunjukkan  betapa  pentingnya  kebijakan  pajak penghasilan  dalam  mempengaruhi  ekonomi  nasional.  Kebijakan  yang  tepat  dapat menjadi alat yang kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan,  sementara  kebijakan  yang  kurang  tepat  dapat  mengakibatkan ketidakseimbangan  struktural  yang  sulit  diperbaiki.  Dalam  konteks  Indonesia,  di mana  tantangan  ekonomi  terus  berkembang,  penyesuaian  tarif  pajak  penghasilan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan tidak hanya kebutuhan jangka pendek tetapi  juga  dampak  jangka  panjang  terhadap  seluruh  sektor  ekonomi.  Dengan demikian,  kebijakan  pajak  penghasilan  harus  dirumuskan  dan  diterapkan  dengan hati-hati,  mempertimbangkan  berbagai  faktor  yang  mempengaruhi  dinamika ekonomi nasional agar dapat mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.

## Dampak Perubahan Tarif Pajak terhadap Investasi Domestik dan Asing
Perubahan  tarif  pajak  penghasilan  merupakan  salah  satu faktor  krusial  yang  dapat memengaruhi keputusan investasi perusahaan, baik domestik maupun asing. Ketika tarif pajak penghasilan dinaikkan, perusahaan-perusahaan domestik mungkin akan merasakan  penurunan  laba  bersih,  yang  pada  gilirannya  dapat  mempengaruhi kemampuan  mereka  untuk  mengalokasikan  modal  untuk  ekspansi  atau  investasi baru. Perusahaan mungkin menjadi lebih konservatif dalam pengeluaran modalnya, memilih  untuk  menahan  dana  atau  mengalihkan  investasi  ke  proyek-proyek  yang dianggap lebih aman dan berisiko rendah. Hal ini terutama berlaku di sektor-sektor yang sangat sensitif terhadap perubahan biaya, seperti manufaktur dan industri padat modal lainnya. Di sisi lain, perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia juga akan mempertimbangkan  dampak  dari  kenaikan  tarif  pajak  terhadap  laba  mereka,  yang mungkin  membuat  mereka  berpikir  ulang  tentang  rencana  ekspansi  atau  bahkan mempertimbangkan  untuk  mengalihkan  operasional  mereka  ke  negara-negara dengan tarif pajak yang lebih menguntungkan. Perubahan ini dapat memperlambat pertumbuhan  investasi  secara  keseluruhan  di  Indonesia,  mengurangi  arus  masuk modal yang sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Kompetisi antar negara dalam menarik investasi asing semakin intensif, terutama di era  globalisasi  ekonomi  saat  ini.  Negara-negara  di  seluruh  dunia  berlomba-lomba menawarkan  tarif  pajak  yang  kompetitif  untuk  menarik  perusahaan  multinasional agar menanamkan modalnya di wilayah mereka. Dalam konteks ini, perubahan tarif pajak penghasilan di Indonesia harus dilihat dalam perbandingan dengan kebijakan pajak di negara-negara tetangga, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Jika Indonesia menaikkan tarif pajak penghasilan, ini bisa membuat negara tersebut kurang menarik bagi investor asing dibandingkan dengan negara-negara lain yang menawarkan tarif pajak  lebih  rendah  atau  memiliki  insentif  fiskal  yang  lebih  menarik.  Hal  ini  dapat menurunkan  daya  saing  Indonesia  dalam  menarik  investasi  asing,  yang  sangat penting  untuk  mendukung  pertumbuhan  sektor-sektor  strategis  seperti  teknologi, infrastruktur,  dan  energi.  Sebaliknya,  penurunan  tarif  pajak  penghasilan  dapat memberikan Indonesia keunggulan kompetitif, meningkatkan daya tariknya sebagai tujuan investasi, dan mendorong arus masuk modal asing yang lebih besar. Namun, penurunan  tarif  pajak  ini  harus  diimbangi  dengan  langkah-langkah  lain  untuk memastikan  bahwa  penurunan  pendapatan  pajak  tidak  menghambat  kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan dan menjaga stabilitas fiskal.
Pengaruh perubahan tarif pajak penghasilan juga sangat signifikan terhadap stabilitas investasi  di  sektor-sektor  kunci.  Sektor  manufaktur,  misalnya,  sering  kali  sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan pajak karena sifatnya yang padat modal dan bergantung  pada  margin  keuntungan  yang  stabil.  Kenaikan  tarif  pajak  dapat meningkatkan  biaya  operasi  dan  mengurangi  laba,  yang  mungkin  memaksa perusahaan untuk mengurangi skala produksi atau menunda rencana ekspansi.  Ini tidak hanya mempengaruhi  kinerja sektor manufaktur itu sendiri  tetapi juga dapat memiliki  dampak  berantai  pada  sektor-sektor  lain  yang  terkait,  seperti  distribusi, logistik,  dan  rantai  pasokan.  Sektor  infrastruktur,  yang  sangat  bergantung  pada investasi jangka panjang dan pendanaan dari berbagai sumber, juga bisa terpengaruh
oleh  perubahan  tarif  pajak  penghasilan.  Peningkatan  pajak  dapat  mengurangi ketersediaan dana yang bisa dialokasikan untuk proyek-proyek infrastruktur besar, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Di sektor  teknologi,  yang  sering  kali  didorong  oleh  inovasi  dan  perkembangan  cepat, perubahan  tarif  pajak  yang  signifikan  dapat  mempengaruhi  keputusan  investasi dalam penelitian dan pengembangan, yang sangat penting untuk menjaga daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan di Indonesia.
Lebih  jauh  lagi,  dampak  jangka  panjang  dari  perubahan  tarif  pajak  penghasilan terhadap  stabilitas  investasi  tidak  bisa  diabaikan.  Stabilitas  jangka  panjang  dalam kebijakan  fiskal,  termasuk  tarif  pajak,  merupakan  faktor  penting  yang dipertimbangkan oleh investor ketika membuat keputusan investasi jangka panjang. Perubahan yang terlalu sering atau signifikan dalam tarif pajak dapat menciptakan ketidakpastian, yang mungkin menghalangi perusahaan untuk melakukan investasi besar-besaran  atau  berkomitmen  pada  proyek-proyek  jangka  panjang  di  Indonesia. Ketidakpastian  ini  juga  dapat  mempengaruhi  persepsi  risiko  investor,  yang  bisa berdampak negatif pada aliran modal masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan pajak  penghasilan  yang  stabil  dan  terprediksi  sangat  penting  untuk  menjaga  iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan dengan cermat dampak dari setiap perubahan tarif pajak penghasilan, tidak hanya dalam konteks fiskal jangka pendek tetapi juga dengan memperhatikan implikasi jangka panjangnya terhadap stabilitas dan daya saing ekonomi nasional.

## Perubahan Tarif Pajak Penghasilan dan Distribusi Pendapatan
Perubahan  tarif  pajak  penghasilan  memiliki  dampak  signifikan  terhadap  distribusi pendapatan  dalam  masyarakat,  yang  pada  akhirnya  dapat  mempengaruhi kesenjangan  ekonomi.  Ketika  tarif  pajak  penghasilan  dinaikkan,  terutama  pada kelompok berpendapatan tinggi, potensi redistribusi kekayaan dari golongan kaya ke golongan miskin dapat terjadi melalui mekanisme pajak yang lebih progresif. Hal ini diharapkan  dapat  mempersempit  kesenjangan  pendapatan,  mengurangi ketidakadilan  ekonomi,  dan  menciptakan  lebih  banyak  peluang  bagi  masyarakat berpendapatan  rendah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  mereka.  Namun,  dalam beberapa  kasus,  kenaikan  tarif  pajak  pada  kelompok  tertentu  justru  dapat memperburuk  ketidaksetaraan  jika  tidak  diimbangi  dengan  kebijakan  redistribusi yang  efektif.  Misalnya,  jika  kenaikan  pajak  tersebut  tidak  dibarengi  dengan peningkatan kualitas pelayanan publik atau dukungan sosial yang memadai, dampak positifnya terhadap kesenjangan ekonomi bisa sangat terbatas. Sebaliknya, penurunan tarif pajak penghasilan yang lebih menguntungkan kelompok berpendapatan tinggi dapat  memperlebar  kesenjangan  ekonomi,  karena  kelompok  kaya  mungkin mendapatkan manfaat yang lebih besar dibandingkan kelompok miskin. Hal ini bisa memperburuk  ketidakadilan  ekonomi  dan  menimbulkan  ketidakstabilan  sosial, terutama jika ketimpangan pendapatan menjadi semakin mencolok.
Pengaruh  perubahan  tarif  pajak  penghasilan  terhadap  daya  beli  masyarakat  juga merupakan aspek penting yang harus diperhatikan. Kenaikan tarif pajak penghasilan pada kelompok berpendapatan rendah hingga menengah dapat berdampak langsung pada  penurunan  daya  beli  mereka.  Ketika  pendapatan  setelah  pajak  menurun, kelompok  ini  akan  memiliki  lebih  sedikit  uang  untuk  dibelanjakan,  yang  dapat mengurangi  konsumsi  dan  berdampak  negatif  pada  permintaan  agregat.  Dalam jangka panjang, penurunan daya beli ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, karena  konsumsi  rumah  tangga  merupakan  salah  satu  pendorong  utama perekonomian.  Sebaliknya,  penurunan  tarif  pajak  penghasilan  pada  kelompok berpendapatan  rendah  dan  menengah  dapat  meningkatkan  pendapatan  disposabel mereka,  yang  memungkinkan  peningkatan  konsumsi  dan  memberikan  dorongan pada perekonomian. Namun, efek ini juga harus dilihat dalam konteks kebijakan fiskal keseluruhan.  Jika  penurunan  pajak  tersebut  mengurangi  pendapatan  negara  secara signifikan,  pemerintah  mungkin  terpaksa  mengurangi  pengeluaran  publik  yang penting,  seperti  dalam  sektor  kesehatan,  pendidikan,  dan  infrastruktur.  Dampak negatif ini bisa saja lebih besar daripada manfaat jangka pendek dari peningkatan daya beli masyarakat.
Efek  kebijakan  pajak  terhadap  pengeluaran  publik  juga  merupakan  faktor  penting yang  perlu  dipertimbangkan  ketika  membahas  perubahan  tarif  pajak  penghasilan. Pendapatan  dari  pajak  penghasilan  adalah  salah  satu  sumber  utama  pendapatan pemerintah yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek publik. Kenaikan  tarif  pajak  penghasilan  biasanya  akan  meningkatkan  pendapatan pemerintah,  yang  dapat  digunakan  untuk  membiayai  sektor-sektor  penting  seperti pendidikan,  kesehatan,  dan  infrastruktur.  Dengan  lebih  banyak  sumber  daya  yang tersedia,  pemerintah  dapat  meningkatkan  kualitas  layanan  publik,  yang  pada akhirnya dapat berkontribusi pada pengurangan kesenjangan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun, jika kenaikan tarif pajak terlalu tinggi, hal itu bisa mengurangi insentif kerja dan investasi, yang pada akhirnya dapat merusak basis pajak dan mengurangi pendapatan negara dalam jangka panjang. Di sisi  lain,  penurunan  tarif  pajak  penghasilan  dapat  menyebabkan  pengurangan pendapatan negara, yang bisa membatasi kemampuan pemerintah untuk membiayai proyek-proyek publik yang krusial. Pengurangan ini dapat berdampak buruk pada kualitas pelayanan publik, yang terutama dirasakan oleh kelompok masyarakat yang paling bergantung pada layanan tersebut, seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam jangka  panjang,  pengurangan  belanja  publik  ini  dapat  memperburuk  kesenjangan sosial dan ekonomi, serta menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Perubahan tarif pajak penghasilan memiliki dampak yang kompleks dan saling terkait terhadap  distribusi  pendapatan,  daya  beli  masyarakat,  dan  pengeluaran  publik. Kebijakan pajak yang dirancang dengan baik dapat membantu menciptakan distribusi pendapatan  yang  lebih  adil,  meningkatkan  daya  beli  masyarakat,  dan  mendukung pembiayaan  sektor-sektor  penting  dalam  perekonomian.  Namun,  kebijakan  yang tidak  seimbang  atau  tidak  mempertimbangkan  efek  jangka  panjangnya  dapat memperburuk ketidaksetaraan, mengurangi  daya beli, dan membatasi  kemampuan pemerintah untuk membiayai proyek-proyek publik yang esensial. Oleh karena itu,
penting bagi pemerintah untuk merancang kebijakan pajak penghasilan dengan hati- hati,  mempertimbangkan  dampaknya  terhadap  seluruh  lapisan  masyarakat,  dan memastikan bahwa kebijakan tersebut mendukung tujuan-tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

## Implikasi Perubahan Tarif Pajak Penghasilan terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Perubahan  tarif  pajak  penghasilan  memiliki  dampak  langsung  yang  signifikan terhadap  pertumbuhan  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  suatu  negara.  Tarif  pajak penghasilan  yang  lebih  tinggi  cenderung  mengurangi  pendapatan  disposabel individu  dan  perusahaan,  yang  pada  akhirnya  dapat  mengurangi  konsumsi  dan investasi—dua  komponen  utama  dari  PDB.  Ketika  individu  harus  membayar  lebih banyak pajak, mereka memiliki  lebih sedikit  uang untuk dibelanjakan pada barang dan jasa, yang dapat menurunkan permintaan agregat. Demikian pula, perusahaan mungkin menghadapi penurunan laba bersih akibat tarif pajak yang lebih tinggi, yang dapat mengurangi kemampuan mereka untuk berinvestasi dalam proyek-proyek baru atau memperluas operasi yang ada. Pengurangan dalam investasi ini, pada gilirannya, dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, karena investasi merupakan pendorong utama inovasi, produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja. Sebaliknya, penurunan tarif  pajak  penghasilan  dapat  meningkatkan  pendapatan  disposabel,  mendorong konsumsi dan investasi, serta memberikan dorongan bagi pertumbuhan PDB. Namun, peningkatan dalam PDB ini harus diimbangi dengan pertimbangan mengenai dampak terhadap pendapatan pemerintah dan kemampuannya untuk membiayai pengeluaran publik yang esensial.
Efek multiplier dari perubahan tarif pajak penghasilan juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi dinamika ekonomi secara keseluruhan. Efek multiplier mengacu pada  dampak  tambahan  yang  dihasilkan  dari  perubahan  dalam  pengeluaran  atau investasi  awal  yang  disebabkan  oleh  perubahan  dalam  tarif  pajak.  Misalnya, penurunan tarif pajak penghasilan dapat meningkatkan pendapatan disposabel, yang dapat  mendorong  konsumsi  lebih  besar  di  berbagai  sektor  ekonomi.  Peningkatan konsumsi ini dapat mendorong produksi, yang kemudian menciptakan lapangan kerja tambahan dan meningkatkan pendapatan lebih lanjut, menciptakan siklus positif yang memperkuat pertumbuhan ekonomi. Dalam skala nasional, efek multiplier ini dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan PDB dan kesejahteraan ekonomi secara  umum.  Namun,  efek  multiplier  ini  juga  bisa  bervariasi  tergantung  pada struktur ekonomi regional. Di daerah yang lebih maju dan berpendapatan tinggi, efek multiplier  dari  penurunan  tarif  pajak  penghasilan  mungkin  lebih  besar  karena masyarakat di  daerah tersebut cenderung memiliki daya beli yang lebih tinggi dan lebih cenderung untuk membelanjakan tambahan pendapatan mereka. Di sisi lain, di daerah yang lebih miskin atau terbelakang, efek multiplier mungkin lebih terbatas, karena  pendapatan  tambahan  cenderung  digunakan  untuk  kebutuhan  dasar  atau disimpan daripada dibelanjakan.
Keterkaitan  antara  kebijakan  pajak  dan  stabilitas  ekonomi  makro  juga  tidak  dapat diabaikan. Perubahan  tarif  pajak  penghasilan  dapat  mempengaruhi  berbagai  aspek
stabilitas ekonomi makro, termasuk inflasi, suku bunga, dan defisit anggaran. Tarif pajak  penghasilan  yang  lebih  tinggi  dapat  membantu  pemerintah  meningkatkan pendapatan dan mengurangi defisit anggaran, yang penting untuk menjaga stabilitas fiskal.  Namun,  jika  tarif  pajak  dinaikkan  terlalu  tinggi,  hal  ini  dapat  mengurangi insentif  bagi  individu  dan  perusahaan  untuk  bekerja  dan  berinvestasi,  yang  pada akhirnya  dapat  menurunkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  meningkatkan  tekanan inflasi.  Sebaliknya,  penurunan  tarif  pajak  penghasilan  dapat  mendorong pertumbuhan  ekonomi  jangka  pendek,  tetapi  juga  berisiko  meningkatkan  defisit anggaran jika tidak diimbangi dengan pengurangan pengeluaran atau peningkatan sumber  pendapatan  lain.  Defisit  anggaran  yang  meningkat  dapat  menyebabkan tekanan inflasi yang lebih tinggi dan mendorong kenaikan suku bunga, yang dapat menekan  pertumbuhan  ekonomi  lebih  lanjut.  Oleh  karena  itu,  keseimbangan  yang hati-hati  diperlukan  dalam  merancang  kebijakan  pajak  penghasilan  agar  dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi makro.
Lebih jauh lagi,  perubahan tarif pajak penghasilan juga memiliki implikasi  penting terhadap persepsi risiko ekonomi dan kepercayaan pasar. Ketidakpastian mengenai kebijakan  pajak  dapat  menciptakan  volatilitas  di  pasar  keuangan,  yang  dapat mempengaruhi  keputusan  investasi  dan  stabilitas  ekonomi  secara  keseluruhan. Perubahan  tarif  pajak  yang  tidak  terduga  atau  terlalu  sering  dapat  mengganggu perencanaan  bisnis  dan  investasi,  yang  pada  akhirnya  dapat  menurunkan kepercayaan investor dan memperlambat aliran modal ke dalam perekonomian. Hal ini  juga  dapat  mempengaruhi  nilai  tukar  dan  memperburuk  ketidakseimbangan eksternal, terutama jika perubahan kebijakan pajak menyebabkan aliran modal keluar dari  negara.  Sebaliknya,  kebijakan  pajak  yang  stabil  dan  dapat  diprediksi  dapat meningkatkan  kepercayaan  investor,  mendukung  stabilitas  ekonomi  makro,  dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan  bahwa  perubahan  tarif  pajak  penghasilan  dilakukan  dengan mempertimbangkan  dampaknya  terhadap  stabilitas  ekonomi  makro  dan  persepsi pasar, serta dampak jangka panjangnya terhadap pertumbuhan ekonomi.
Implikasi perubahan tarif pajak penghasilan terhadap pertumbuhan ekonomi sangat kompleks  dan  memerlukan  analisis  yang  mendalam.  Pengaruh  langsung  terhadap PDB,  efek  multiplier  yang  ditimbulkan,  serta  keterkaitannya  dengan  stabilitas ekonomi makro, semuanya harus diperhitungkan dengan cermat dalam merancang kebijakan  pajak  yang  efektif.  Kebijakan  pajak  yang  dirancang  dengan  baik  dapat mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  mendukung  stabilitas  makroekonomi,  dan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  secara  keseluruhan.  Sebaliknya,  kebijakan yang kurang tepat dapat menghambat pertumbuhan, meningkatkan ketidakstabilan ekonomi,  dan  memperburuk  ketidakadilan  ekonomi.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan semua aspek ini dalam merumuskan perubahan  tarif  pajak  penghasilan  agar  dapat  mencapai  tujuan  pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

## KESIMPULAN
Dari  analisis  yang  telah  dilakukan,  jelas  bahwa  perubahan  tarif  pajak  penghasilan memiliki  dampak  yang  luas  dan  signifikan  terhadap  berbagai  aspek  ekonomi  di Indonesia.  Perubahan  ini  mempengaruhi  pertumbuhan  Produk  Domestik  Bruto (PDB), keputusan investasi perusahaan, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi makro.  Dampak-dampak  ini,  baik  dalam  jangka  pendek  maupun  jangka  panjang, saling  berkaitan  dan  harus  dipertimbangkan  secara  menyeluruh  oleh  pembuat kebijakan.  Kenaikan  atau  penurunan  tarif  pajak  penghasilan  tidak  hanya memengaruhi konsumsi dan investasi secara langsung, tetapi juga menciptakan efek multiplier  yang  dapat  memperkuat  atau  melemahkan  dinamika  ekonomi  secara keseluruhan. Selain itu, perubahan tarif pajak penghasilan juga mempengaruhi daya saing  Indonesia  dalam  menarik  investasi  asing,  serta  stabilitas  ekonomi  makro, termasuk inflasi dan defisit anggaran. Kebijakan pajak yang stabil dan prediktif sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan yang hati-hati dalam merumuskan  kebijakan  pajak  penghasilan,  agar  dapat  mendukung  pertumbuhan ekonomi,  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  dan  menjaga  stabilitas  ekonomi makro dalam jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA
Amir, N. (2018). Aspek Hukum Pengaturan Tata Ruang Terhadap Alih Fungsi Lahan Dalam Rangka Pembangunan Nasional. Jurnal Justiciabelen , 1 (1), 120-144.
Anisah, A. (2017). Kajian Pajak Terhadap Dua Bentuk Badan Usaha. Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis , 7 (1), 11-27.
Arifka,  A.  (2018).  Sanksi  Administrasi  Bagi  Wajib  Pajak  Pajak  Penghasilan  Orang Pribadi di Kota Padang. Soumatera Law Review , 1 (2), 233-250.
Arman,  Z.,  &  Husna,  L.  (2020).  Penerapan  Pajak  Penghasilan  Orang  Pribadi  Dari Perdagangan  Valuta  Asing  Secara  Online  Yang  Menggunakan  Broker  Luar Negeri. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 15 (2), 277-289.
Azwar,  A.  (2016).  Peran  alokatif  pemerintah  melalui  pengadaan  barang/jasa  dan pengaruhnya  terhadap  perekonomian  Indonesia. Kajian  Ekonomi  dan Keuangan , 20 (2), 149-167.
Fahmi,  A.  (2019).  Keterkaitan  Antara  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  dan  PBB Terhadap  Kesenjangan  Pendapatan. JAK  (Jurnal  Akuntansi)  Kajian  Ilmiah Akuntansi , 6 (1), 39-54.
Ginanjar,  M.  H.  (2016).  Tantangan  dan  Peluang  Lembaga  Pendidikan  Islam  di  Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). An-Nidzam: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Studi Islam , 3 (2), 107-124.
Hasan, N. I. (2018). Tinjauan penerapan pungutan pajak dan zakat menurut konsep ekonomi islam di Indonesia. Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam , 19 (2), 75-91.
Jumadin, Z., & Wibisono, Y. (2019). Konflik Politik Antara Gubernur dan DPRD DKI Jakarta  Dalam  Proses  Penetapan  APBD  2015. Populis:  Jurnal  Sosial  dan Humaniora , 4 (2), 249-303.
Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh kebijakan perubahan tarif PPH final terhadap  kepatuhan wajib  pajak  pelaku UMKM. Jurnal  Pembangunan Hukum Indonesia , 2 (2), 158-173.
Kurniawan, C. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif ekonomi pada mahasiswa. Jurnal Media Wahana Ekonomika , 13 (4).
Manangin, M. S. A., Nurmala, L. D., & Martam, N. K. (2020). Pengalihan Atas Harta Warisan di Indonesia. DiH: Jurnal Ilmu Hukum , 16 (2), 177-189.
Maulana,  R.  A.,  Anzward,  B.,  &  Aprina,  E.  (2018).  Analisis  Hukum  Terhadap Pengakuan  Sepihak  Penunjukan  Yerusalem  Sebagai  Ibukota  Israel  Oleh Negara  Amerika  Serikat  Berdasarkan  Hukum  Internasional. Jurnal  de jure , 10 (2).
Nugrahini,  W.  (2019).  Pengaruh  Kebijakan  Tarif  Dan  Harga  Jual  Eceran Terhadapproduksi Dan Penerimaan Cukai Rokok Sigaret Kretek Mesin. Jurnal Perspektif Bea dan Cukai , 3 (1).
Priliandani,  N.  M.  I.,  &  Saputra,  K.  A.  K.  (2019).  Pengaruh  Norma  Subjektif  Dan Sosialisasi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Hotel  Dan Restoran. Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi , 11 (1), 13-25.
Pulungan, M. S. (2019). Konsepsi Bangun Perusahaan Koperasi: Kerangka Pemikiran Badan Usaha Yang Ideal Menurut Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945. Jurnal Hukum & Pembangunan , 49 (2), 241-264.
Putri,  W.  A.  (2017).  Insentif  pajak  dalam  membentuk  keputusan  investasi. Moneter- Jurnal Akuntansi dan Keuangan , 4 (2), 132-138.
Ratnasari, A., & Sanjaya, R. B. (2020). Upaya pemungutan pajak terhadap Netflix yang masih belum berbadan usaha tetap. DIVERSI: Jurnal Hukum , 6 (2), 118-142.
Runtuwarow, R., & Elim, I. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal  21  Atas  Gaji  Pegawai  Negeri  Sipil  pada  Dinas  Perkebunan  Provinsi Sulawesi  Utara. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  dan Akuntansi , 4 (1).
Saputro,  R.,  &  Meivira,  F.  (2020).  Pengaruh  tingkat  pendidikan  pemilik,  praktik akuntansi  dan  persepsi  atas  insentif  pajak  terhadap  kepatuhan  pajak UMKM. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  Dan Akuntansi , 8 (4).
Susila, B., Juniult, P. T., & Hidayat, A. (2016). Wajib pajak dan generasi muda: Tax morale  mahasiswa  di  Indonesia. Jurnal  Ekonomi  Dan  Pembangunan Indonesia , 16 (2), 5.
Tambunan,  M.  R.  (2020).  Review  Reformasi  Sistem  Perpajakan  di  Norwegia:  Suatu Pembelajaran  bagi  Reformasi  Perpajakan  Indonesia. Jurnal  Pajak  Indonesia (Indonesian Tax Review) , 4 (1), 1-13.
Thohari,  A.  A.  (2018).  Epistemologi  Pajak,  Perspektif  Hukum  Tata  Negara  Taxes Epistemology,  Constitutional  Law  Perspective. Jurnal  Legislasi  Indonesia , 8 (1), 69-78.
Tubagus, M. (2016). Ekonomi Makro dan Deregulasi Pasar Uang dan Globalisasi di Indonesia. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah , 4 (2).
Wijaya, S., & Panjaitan, N. R. L. (2020). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Pegawai Outsourcing di Indonesia (Studi Kasus di PT. ABC). Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis , 3 (1), 18-30.