## Kekuasaan Kehakiman Dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Saat Ini Dan Esok”

## Kariadi Kariadi
Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong
Kariadipakkar@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisi  dan  menelaah  fungsi,  tugas  dan  wewenang Mahkamah  Agung,  Mahkamah  Kontitusi  dan  Komisi  Yudisial  pasca  amandemen  Undang- Undang Dasar 1945. Penelitian dilakukan dengan Metode yuridis normatif yang manjadikan norma  sebagai  obyek  penelitian  dengan  menggunankan  pendekatan  perundang-undangan ( statutory approach ), data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kualitatif yang hasilnya dipaparkan secara deskriptif. Negara Indonesia merupakan negara. Kekuasaan dalam negara  hukum  dibagi  pada  tiap-tiap  lembaga  ( separation  power )  seperti  lembaga  eksekutif, lembaga  legislatif  dan  lembaga  yudikatif.  Lembaga  yudikatif  sebagai  poros  ketiga  dalam lembaga  kekuasaan  berperan  penting  dalam  menciptakan  lembaga  kekuasaan  kehakiman yang merdeka dan independen dalam menyelenggarakan peradilan yang adil dan bermanfaat. Amandeman  Undang-Undang  Dasar  memberikan  “wajah”  baru  pada  struktur  dan  fungsi lembaga kekuasaan kehakiman. Munculnya Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial serta adanya  penambahan  tugas  dan  wewenang  Mahkamah  Agung.  Mahkamah  Konstitusi  yang fungsinya tidak pernah diemban oleh Mahkamah Agung, kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap  telah  menjelma  menjadi  sebuah  lembaga  Negara  tertinggi  atau super  body yang kekuasaannya bisa mengatasi kekuasaan eksekutif dan legislatif. Begitu juga Komisi Yudisial yang  fungsinya  memberikan  rekomendasi  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  atas  posisi hakim  Agung,  dalam  implementasi  perekrutan  hakim  dinilai  mengintervensi  lembaga Mahkamah  Agung.  Amandemen  UUD  1945  melahirkan  Mahkamah  Konstitusi,  Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dengan fungsi dan tugas yang berbeda-beda sehingga antara Mahkamh  Konstitusi,  Mahkamah  Agung  dan  Komisi  Yudisial  saling  mengotrol  dan mengimbangkan  dalam  prakteknya  terjadi super  power pada  salah  satu  lembaga  kekuasaan kehakiman dan lembaga kekuasaan kehakiman belum menjalankan chek and balance dengan penuh tanggungjawab.
Kata Kunci : Kekuasaan Kehakiman, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Hukum

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  and  examine  the  functions,  duties  and  authority  of  the  Supreme Court,  the  Constitutional  Court  and  the  Judicial  Commission  after  the  amendment  to  the 1945  Constitution.  ,  the  data  obtained  were  then  analyzed  using  qualitative  methods  whose results were described descriptively. The country of Indonesia is a country. Power in the rule of  law  is  divided  between  each  institution  (separation  power)  such  as  the  executive, legislative and judiciary institutions. The judiciary as the third axis in the institution of power plays an important role in creating an independent and independent judicial power agency in carrying out fair and useful justice. Amandeman of the Basic Law gives a new "face" to the structure  and  function  of  the  institution  of  judicial  power.  The  emergence  of  the Constitutional  Court  and  the  Judicial  Commission  and  the  addition  of  the  duties  and authority  of  the  Supreme  Court.  The  Constitutional  Court  whose  function  has  never  been
carried out by the Supreme Court, the authority of the Constitutional Court is considered to have  been  transformed  into  a  supreme  State  institution  or  super  body  whose  power  can overcome  the  executive  and  legislative  powers.  Likewise  the  Judicial  Commission  whose function  is  to  provide  recommendations  to  the  House  of  Representatives  on  the  position  of Supreme Court judge, in the implementation of recruiting judges considered to be intervening in  the  institution  of  the  Supreme  Court. Amendments  to  the  1945  Constitution  gave  birth  to the  Constitutional  Court,  the  Judicial  Commission  and  the  Supreme  Court  with  different functions and duties so that between the Constitutional Mahkamh, the Supreme Court and the Judicial Commission mutually control and balance in practice there was super power in one of the judicial power institutions and the judicial power institutions. run checks and balances with full responsibility.
Keywords : Judicial Power, Amendments to the 1945 Constitution and the rule of law

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah Negara hukum, sebagaimana termaktub dalam konstitusi Pasal 1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945,  konsekuensi  dari  negara  hukum  berdampak pada  penyelenggaraan  kehidupan  berbangsa  dan  benegara  huruslah  berlandaskan  hukum. konsep  dalam  negara  hukum  terdapat  pemisahan  kekuasaan  ( separation  of  power ), pemisahan  kekuasaan  bertujuan  untuk  menghindari  kemungkinan  terjadi  pemusatan kekuasaan  pada  satu  lembaga  negara  (kewenangan  absolut)  yang  mengakibatkan  rentang terhadap  tindakan  korup,  sebagaimana  ungkapan  Lord  Acton power  tends  to  corrupt  and absolute power corrupts absolutely.
Gagasan Negara hukum simetris dengan prinsip kedaulatan rakyat yang memposisikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Negara. Legitimasi terhadap kedaulatan rakyat  secara implisit dalam  pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  yang berbunyi  “ Kedaulatan  ditangan  rakyat  dan  dilakukan  menurut  undang–undang  dasar  ini ”. Rakyat  sebagai  pemegang  kedaulatan  tertinggi,  sehingga  pelaksanaan  roda  pemerintahan haruslah  berpihak  kepada  rakyat.  Untuk  mewujudkan  kekuasaan  yang  berpihak  kepada rakyat,  maka  seyogyanya  diwujudkan    pembagian  kewenangan  lembaga  Negara  secara seimbang  agar  tercipta  mekanisme  kekuasaan  yang  saling  mengawasi  dan  saling menyeimbangkan  ( check  and  balance ).    Pandangan  tentang  Pemisahan  kekuasaan  selalu diidentikkan  dengan Trias  Politica Montesquieu  yang  membagi  kekuasaan  negara  kedalam tiga  ranah  kekuasaan  yaitu:  kekuasaan  legislatif,  kekuasaan  eksekutif  dan  kekuasaan yudikatif.
Kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Esensi  dari  negara  hukum  adanya kekuasaan kehakiman yang independent bebas dari intervensi lembaga negara lainnya dalam menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pada era Soekarno, Ketua Mahkamah Agung pernah dijadikan  sebagai  salah  satu  anggota  kabinet  yang  bertanggung  jawab  langsung  kepada Presiden,  sehingga  konseptul  tidak  ada  lagi  kekuasaan  kehakiman,  karena  telah  menjadi kekuasaan Eksekutif.
Sebelum  Amandemen  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945,  kekuasaan  kehakiman hanya mengenal Mahkamah Agung sebagai payung Lembaga peradilan di Indonesia. Setelah amandemen, terjadi perubahan pada struktur dan fungsional lembaga kekuasaan kehakiman. Perubahan  tersebut  sejalan  dengan  semangat  reformasi  untuk  menciptakan  kekuasaan  yang merdeka dan independen terlepas dari intervensi dan bayang-bayang lembaga kekuasaan lain, sehingga  marwah  dari  lembaga  kekuasaan  kehakiman  menyelenggarakan  peradilan  yang memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat ( justiabelen ) dapat tercapai.
Perubahan  yang  nampak  pada  “wajah”  lembaga  kekuasaan  kehakiman  selain  adanya penambahan dan pengurangan pada tugas, fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung, ialah hadirnya  Mahkamah  Konstitusi  dan  Komisi  yudisial  sebagai  lembaga  yang  berada  pada kekuasaan  kehakiman atau  Lembaga  Yudikatif.    Yang  menjadi  konsen  dari  tulisan  ini,  Apa saja  pokok  permasalahan  terkait  pelaksanaan  tugas,  fungsi  dan  kewenangan  Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial yang dinilai belum bisa menjalankan fungsi dan perannya secara maksimal?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  yang  dilakukan  dalam  penulisan  ini  merupakan  penelitian  hukum normatif, yang menjadi norma sebagai obyek penelitian, tentunya penelitian ini lebih dikenal dengan  penelitian  kepustakaan.  Data  yang  digunakan  merupakan  data  sekunder  yang diperoleh  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier. Pendekatan  yang  digunakan  untuk  memudahkan  penelitian  yaitu  pendekatan  perundang- undangan (statutory approach), yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.
Analisis data adalah kegiatan menganalisis data-data yang telah diolah. Analisis data merupakan  penjelasan  mengenai  proses  memanfaatkan  data  yang  terkumpul  untuk selanjutnya  digunakan  dalam  memecahkan  masalah  penelitian.  Dalam  penelitian  ini,  proses analisis data menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ialah suatu tata cara penelitian yang  menghasilkan  data  deskriptif-analitis,  yang  mempelajari  objek  penelitian  sebagai sesuatu  yang  utuh  sehingga  dapat  mengungkap  serta  memahami  kebenaran  atas  objek tersebut.

## PEMBAHASAN

## Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perkembangan dan perubahan dengan adanya  perubahan  UUD  1945,  telah  mengubah  system  penyelenggaraan  negara  di  bidang yudikatif atau kekuasaan kehakiman sebagaimana termuat dalam BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C dan Pasal 25. Kekuasaan kehakiman menjadi kekuasaan yang sangat fundamental dan sebagai bagian dari poros kekuasaan  yang mempunyai  fungsi  menegakkan  keadilan.  Kekuasaan  kehakiman  dalam  susunan  kekuasaan negara  menurut  UUD  1945  setelah  perubahan  tetap  ditempatkan  pada  kekuasaan  yang mandiri  bebas  dari  campur  tangan  kekuasaan  lain.  Dalam  susunan  kekuasaan  Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA), badan-badan peradilan lain dibawah Mahkamah Agung, yaitu peradilan umum, peradilan  tata  usaha  negara,  peradilan  militer,  dan  peradilan  agama  serta  Mahkamah Konstitusi.
Kemudian  untuk  menjaring  hakim-hakim  agung  yang  perofesional  dan  mempunyai integritas  terhadap  profesinya  sebagai  penegak  hukum  dan  keadilan,  terdapat lembaga  yang khusus  diadakan  untuk  rekrutmen  calon-calon  hakim  agung  yaitu  Komisi  Yudisial.  Berikut ini  mentelaah  lebih  jauh  tentang  Mahkamah  Agung,  Mahkamah  Konstitusi  dan  Komisi Yudisial:

## Mahkamah Agung
Mahkamah  Agung  merupakan  salah  satu  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24A ayat (1) dan  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  serta  Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2004  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung  dan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2009  tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung. pasal  24A  Mahkamah  Agung  berwenang  mengadili  pada  tingkat  kasasi,  menguji  peraturan perundang-undangan  di  bawah  undang-undang  terhadap  undang-undang,  dan  mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
Kewenangan  Mahkamah  Agung  tersebut  kemudian  dielaborasi  lagi  dalam  Undang- Undang  Mahkamah  Agung  antara  lain  sebagai  berikut  meliputi:  a)  Mahkamah  Agung bertugas  dan  berwenang  memeriksa  dan  memutus,  1.  Permohonan  Kasasi,  2.  Sengketa
tentang  kewenangan  mengadili,  3.  Permohonan  peninjauan  kembali.  b)  Menguji  peraturan perundang-undangan yang  dibawah  undang-undang  terhadap undang-undang,  c) Kewenangan lain yang diberikan Undang-Undang.
Mahkamah  Agung  berwenang  juga:  a)  melakukan  pengawasan  tertinggi  terhadap penyelenggaraan  peradilan  disemua  lingkungan  peradilan  yang  berada  dibawahnya,  b) melakukan  pengawasan  organisasi  administrasi  badan  peradilan  yang  ada  dibawahnya,  c) meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknis peradilan dari semua badan yang  berada  dibawahnya,  d)  memberikan  petunjuk,  teguran  atau  peringatan  kepada pengadilan  disemua  badan  yang  berada  dibawahnya,  e)  memberi  pertimbangan  hukum kepada  presiden  dalam  permohonan  grasi  dan  rehabilitasi,  f)  dapat  memberi  keterangan, pertimbangan dan nasehat masalah hukum kepada lembaga Negara dan lembaga pemerintah.

## Mahkamah Konstitusi
Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi mendapat respon positif  dan  menjadi  salah satu materi perubahan Undang-Undang Dasar, akhirnya pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi  kenyataan  dengan  disahkannya  Pasal  24  ayat  (2),  Pasal  24C  dan  Pasal  III  Aturan Peralihan  UUD  1945  yang  pada  pokoknya  menyatakan,  pelaksana  kekuasaan  kehakiman dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya dalam  lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan  peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yaitu: 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat  pertama dan terakhir  yang  putusannya  bersifat  final  untuk  menguji  undang-undang  terhadap  Undang- Undang  Dasar,  memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  Negara  yang  kewenangannya diberikan  oleh  Undang-Undang  Dasar,  memutus  pembubaran  partai  politik,  dan  memutus perselisihan  tentang  hasil  pemilihan  umum.  2) Mahkamah  Konstitusi  wajib  memberikan putusan  atas  pendapat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  mengenai  dugaan  pelanggaran  Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar .

## Komisi Yudisial
Latar  belakang  pembentukan  Komisi  Yudisial  merupakan  bagian  penting  dari komitmen  bangsa  untuk  dilakukannya  reformasi  multi  dimensional  dalam  kehidupan  sosial, ekonomi,  politik,  budaya  dan  hukum,  serta,  keprihatinan  yang  mendalam  atas  praktik peradilan  yang  tidak  mencerminkan  moralitas  keadilan.  Agenda  besar  reformasi  yang
bergulir  di  tahun  1999,  bertujuan  untuk  membangun  Indonesia  yang  lebih  kuat,  adil,  dan sejahtera.
Tugas  dan  wewenang  Komisi  Yudisial  di  beberapa  Negara  pada  intinya  yaitu mengusulkan  atau  merekomendasikan  calon  hakim  agung  dan  melakukan  pengawasan terhadap para hakim. Tujuan utama dibentuknya Komisi Yudisial adalah (1) Komisi Yudisial dibentuk  agar  dapat  melakukan  monitoring  yang  intensif  terhadap  kekuasaan  kehakiman dengan  melibatkan  unsur-unsur  masyarakat  dalam  spektrum  yang  seluas-luasnya  dan  bukan hanya  monitoring  secara  internal,  (2)  Komisi  Yudisial  menjadi  perantara  ( mediator )  atau penghubung  antara  kekuasaan  pemerintah  ( executive  power )  dan  kekuasaan  kehakiman ( judicial  power )  yang  tujuan  utamanya  adalah  untuk  menjamin  kemandirian  kekuasaan kehakiman  dari  pengaruh  kekuasaan  apapun  juga  khususnya  kekuasaan  pemerintah,  (3) Dengan adanya komisi yudisial, tingkat efesiensi dan efektivitas kekuasaan kehakiman akan semakin  tinggi  dalam  banyak  hal,  baik  yang  menyangkut  rekrutmen  dan  monitoring  hakim agung  maupun  pengelolaan  keuangan  kekuasaan  kehakiman,  (4)  Terjaganya  konsistensi putusan  lembaga  peradilan,  karena  setiap  putusan  memperoleh  penilaian  dan  pengawasan yang  ketat  dari  sebuah  lembaga  khusus,  yaitu  Komisi  Yudisial,  dan  (5)  Dengan  adanya Komisi  Yudisial,  kemandirian  kekuasaan  kehakiman  ( judicial  power )  dapat  terus  terjaga, karena  politisasi  terhadap  perekrutan  hakim  agung  dapat  diminimalisasi  dengan  adanya Komisi  Yudisial  yang  bukan  merupakan  lembaga  politik,  sehingga  diasumsikan  tidak mempunyai kepentingan politik.
Komisi Yudisial diberikan kewenangan oleh UUD 1945 dalam Pasal 24B,  yaitu: (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan  mempunyai  wewenang  lain  dalam  rangka  menjaga  dan  menegakkan  kehormatan, keluhuran  martabat,  serta  perilaku  hakim.  Peranan  Komisi  Yudisial  dalam  Pasal  24B  UUD 1945  dari  segi  kewenangan  yang  kedua  menentukan  bahwa”...  mempunyai  wewenang  lain dalam  rangka  menjaga  dan  menegakkan  kehormatan,  keluhuran  martabat,  serta  perilaku hakim”.  Dari  ketentuan tersebut,  dapat  dielaborasi  menjadi  (a)  Menjaga  kehormatan  hakim; (b)  Menjaga  keluhuran  martabat  hakim;  (c)  Menjaga  perilaku  hakim;  (d)  Menegakkan kehormatan hakim; (e) Menegakkan keluhuran martabat hakim; dan (f) Menegakkan perilaku hakim. Dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 dikatakan sebagai berikut: “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Pewakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2004  tentang  Komisi  Yudisial  juga  diatur mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses perekrutan Hakim Agung, hal tesebut terlahir dikarenakan  evaluasi  dari  sistem  rekrutmen  hakim  pada  masa  Orde  Baru  yang  berdasarkan pada  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung  yang memperlihatkan  beberapa  kelemahan,  diantaranya:  1).  Tidak  ada  baromerameter  yang obyektif  untuk  mengukur  kualitas  dan  integritas  calon  hakim  agung;  2).  Adanya  indikasi praktik droping nama,  dimana  hakim  agung  akan  memberikan  nama  kepada  Mahkamah Agung dengan harapan Ketua Mahkamah Agung memberikan perhatian kepada kandidat dan memasukkan namanya dalam daftar; dan 3. Adanya indikasi jaringan, pertemanan, hubungan keluarga, dan sebagainya yang menyebabkan pemilihan tidak dilakukan secara obyektif.
Untuk  itu  perlu  melibatkan  masyarakat  dalam  proses  rekrutmen  Hakim  Agung sehingga dalam Undang-Undang Komisi Yudisial dalam Pasal 17 ayat (3) yang menyatakan, “Masyarakat  berhak  memberikan  informasi  atau  pendapat  terhadap  calon  Hakim  Agung dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak pengumuman sebagaimana diatur ayat (2 )”. Masyarakat  dalam  memberikan  masukan  terhadap  calon-calon  hakim  agung  kepada Komisi  Yudisial  untuk  dilakukan  pengkajian.  Dalam  hal  tersebut  usulan  nama  calon  hakim agung diajukan oleh Komisi Yudisial kepada DPR dan bersifat mengikat, artinya DPR wajib dan hanya dapat memilih bakal calon diantara daftar nama calon hakim agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial
Problematika Dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial .
Bahwa  secara  kelembagaan  kekuasaan  kehakiman  telah  menunjukan  independensi yang  secara  normatife  sudah  dinyatakan  dalam  pasal  24  ayat  (1)  UUD  1945,  namun  dalam pelaksanaanya  masih  menimbulkan  ketidakpercayaan  publik  sejak  awal  tahun  2000-an hingga saat ini perubahan memang banyak terjadi disektor peradilan khususnya yang berada di bawah Mahkamah Agung. Kita dapat membuat daftar panjang perubahan-perubahan yang terjadi  di  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  di  bawahnya,  terlepas  dari  apakah perubahan-perubahan tersebut memiliki dampak atau tidak. Misalnya ditetapkannya Agenda Perubahan Mahkamah Agung yang dikenal dengan nama Cetak Biru ( Blue Print ) Mahkamah Agung,  dibentuknya  berbagai  macam  Pengadilan  Khusus  termasuk  Mahkamah  Syariah  di wilayah  Nanggroe  Aceh  Darussalam,  dialihkannya  fungsi  administrasi,  organisasi  dan finansial dari Pemerintah ke Mahkamah Agung (Penyatuan Atap), dibukanya akses informasi
pengadilan melalui SK KMA No.144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, dan lain sebagainya.
Meski  begitu,  perubahan  ketentuan  mengenai  Kekuasaan  Kehakiman  saat  ini  masih dirasakan kurang berdampak banyak pada perubahan kondisi penegakan hukum dan keadilan serta kondisi peradilan, khususnya badan peradilan yang di bawah Mahkamah Agung. Secara umum  tingkat  kepercayaan  publik  terhadap  institusi  peradilan  kecuali  terhadap  Mahkamah konstitusi harus diakui masih cukup rendah, bahkan tampaknya tidak ada perubahan sebelum atau sesudah terjadi Perubahan atas Bab Kekuasaan Kehakiman tersebut. Keberadaan Komisi Yudisial  yang  menurut  pasal  24B  memiliki  fungsi  mengusulkan  calon  Hakim  Agung  serta wewenang  lain  dalam  rangka  menjaga  dan  menegakkan  kehormatan,  keluhuran  martabat serta  perilaku  hakim,  suatu  institusi  yang  awalnya  diharapkan  dapat  membantu  merubah kondisi  peradilan  Indonesia,  tampaknya  tak  banyak  membantu,  setidaknya  yang  terlihat hingga saat ini.
Dibentuknya Mahkamah Konstitusi memang sangat berpengaruh dalam dunia hukum di Indonesia, namun tidak pada kondisi peradilan itu sendiri. Hal ini dikarenakan kewenangan yang  diberikan  kepada  Mahkamah  Konstitusi  yang  diatur  dalam  pasal  24C  ayat  (1)  dan  (2) UUD Tahun1945 pada dasarnya merupakan kewenangan-kewenangan baru yang sebelumnya memang  juga  bukan  kewenangan  dari  Mahkamah  Agung.  Kelima  masalah  hukum  yang menjadi  kewenangan  yang  ada  pada  Mahkamah  Konstitusi  yaitu  wewenang  untuk  menguji undang-undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar,  sengketa  kewenangan  antar  lembaga negara,  pembubaran  partai  politik,  perselisihan  tentang  hasil  Pemilu  dan  permakzulan, sebelumnya  pun  bukan  masalah  hukum  yang  menjadi  kewenangan  Mahkamah  Agung, sehingga  berdirinya  Mahkamah  Konstitusi  tidak  berdampak  banyak  terhadap  Mahkamah Agung.  Satu-satunya  hubungan  antara  Mahkamah  Agung  dengan  keberadaan  Mahkamah Konstitusi  hanyalah  diaturnya  peran  Mahkamah  Agung  untuk  mengajukan  tiga  orang  untuk menjadi Hakim Konstitusi.
Dalam  hal  putusan  Mahkamah  Konstitusi  terkait  pasal  24C  ayat  (2)  masih  menjadi dilema hukum, setidaknya ada 2 persoalan yaitu: bagaimana sifat kekuatan mengikat putusan Mahkamah  Konstitusi  terkait  terbuktinya  dugaan  pelangaran  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden terhadap berhenti /tidak berhentinya Presiden dan/atau Wakil Presiden pada sidang istimewa  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)?  kedua  jika  yang  diputus  Mahkamah Konstitusi  terkait  dugaan  tindak  pidana  dan  ternyata  pada  forum  pembuktian  putusan
Mahkamah  Konstitusi  tersebut  ternyata  bertentangan  dengan  putusan  peradilan  umum (pidana) atau pada saat sidang di Pengadilan Negeri menjadi tidak terbukti ?
Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  yang  “tidak  terbatas”  dianggap  telah  menjelma menjadi  sebuah  “lembaga  negara  tertinggi”  atau super  body yang  kekuasaannya  bisa mengatasi  kekuasaan  eksekutif  dan  legislatif.  Beberapa  keputusan  Mahkamah  Konstitusi mendapatkan  kritik  karena  dianggap  bersifat ultrapetita ,  melampaui  apa  yang  dimohonkan oleh pihak pemohon, misalnya dengan membatalkan keseluruhan Undang-Undang yang telah dibahas  dan  mendapat  persetujuan  bersama  pihak  eksekutif  dan  legislatif.  Hal  itu menimbulkan pertanyaan, apakah 9 (sembilan) hakim konstitusi memiliki kompetensi menilai hasil kerja legislatif dan eksekutif yang melibatkan banyak orang. Mahkamah Konstitusi juga dinilai melampaui kewenangannya karena dianggap memutuskan sesuatu yang bersifat teknis perundangan  yang  seharusnya  menjadi  kewenangan  pembuat  undang-undang,  melampaui aturan pasal-pasal yang ada dalam konstitusi itu sendiri semisal sistem pemilu. Terlebih lagi sifat  putusan  Mahkamah  Konstitusi  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir  yang  putusannya bersifat final pada beberapa kasus dipertanyakan? persoalannya adalah bagaimana putusan itu dibuat atas dugaan suap seperti yang terjadi pada kasus suap yang menimpa Akil Mochtar ? Apakah putusan tersebut dapat ditinjau kembali?
Persoalan  lain  adalah  menyangkut  tata  hubungan  antara  Mahkamah  Agung  dan Mahkamah  Konstitusi,  utamanya  terkait  soal Judicial  Review (JR).  Pemisahan  kewenangan Judicial Review antara Mahkamah Agung (menguji peraturan di bawah undang-undang) dan Mahkamah  Konstitusi  (menguji  undang-undang  terhadap  UUD),  dalam  praktiknya menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan yang menimbulkan potensi konflik hukum karena adanya perbedaan putusan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi. Sebagai contoh ketika  ada  pengajuan Judicial  Review atas  Surat  Ketua  Mahkamah  Agung  No  : 73/KMA/HK.01/IX/2015  tanggal  25  September  2015  perihal  Penyumpahan  Advokat terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, perkara tersebut dihentikan untuk  sementara  karena  Undang-Undang  Advokat  masih  dalam  proses  pengujian  di Mahkamah Konstitusi, dll
Kewenangan Komisi Yudisial (KY) yang dianulir oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan  pengawasan  hakim  bahwa  hakim  konstitusi  tidak  termasuk  dalam  pengawasan Komisi Yudisial, belum lagi masalah putusan sidang kode etik Komisi Yudisial yang “tidak” dipatuhi, terakhir pelibatan Komisi Yudisial dalam perekrutan hakim dinilai  mengintervensi
lembaga Mahkamah Agung. Persoalan ini terjadi karena UUD 1945 pasal 24 A dan B tidak memberikan kewenangan dan batasan yang jelas berkaitan dengan soal di atas.
Mahkamah  Agung  walaupun  manajemen  semua  pada  satu  atap  artinya  urusan administrasi dan keuangan langsung diberikan kewenangan pada Mahkamah Agung, namun, belum  menyentuh  persoalan  dan  rasa  keadilan  masyarakat  sehingga  kepercayaan  publik belum  juga  naik,  hal  ini  terjadi  karena check  and  balance diantara  kekuasaan  kehakiman belum  terbangun  dalam  konstitusi,  Mahkamah  Agung,  Mahkamah  Konstitusi  dan  Komisi Yudisial terkesan jalan sendiri.
Ketentuan  hukum  yang  mengatur  tentang  Mahkamah  Agung,  Mahkamah  Konstitusi dan Komisi Yudisial masih belum tuntas karena masih diserahkan kepada peraturan di bawah nya  dan  konstitusi  masih  multitafsir  tentang  kewenangan  Mahkamah  Agung,  Mahkamah Konstitusi  dan  Komisi  Yudisial,  sehingga  baik  itu  Undang-Undang  Mahkamah  Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial pada gilirannya dilakukan Judicial Review .
Dalam  teori  pertanggaan  norma  ( Stuffen  bauw  theorie )  Hans  Kelsen  menyatakan bahwa hukum bersumber pada hukum yang lebih tinggi, hukum yang lebih tinggi bersumber pada hukum yang tertinggi. Teori ini implikasinya sejalan dengan asas hukum lex superiori derogate lex inferiori (aturan hukum yang lebih tinggi mengesampingkan aturan hukum yang lebih rendah). Dalam praktek bernegara baik sebelum maupun setelah perubahan UUD 1945, kita  telah  menyusun  tata  urutan  peraturan  perundang-undangan  terakhir  dengan  UU  No.  15 Tahun  2019  Tentang  Perubahan  UU  No.  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  pasal  7  yang  menempatkan  UUD  1945  sebagai  hukum  tertinggi sehingga  keberadaanya  sangat  mempengaruhi  system  hukum  di  Indonesia.  UUD  1945 dipahami  sebagai  hukum  dasar  yang  memuat  hal-hal  yang  bersifat  mendasar  dari ketatanegaraan,  namun  sejarah  telah  membuktikan  kelemahan-kelemahan  pada  UUD  1945 menjadi alasan untuk melanggengkan kekuasaan, melanggar Hak Asasi Manusia dan mudah untuk disalahgunakan karena belum menjamin lahirnya system check and balance , demikian pula setelah perubahan UUD 1945, dirasa masih banyak yang harus dilakukan penataan tidak terkecuali pada wilayah kekuasaan kehakiman.
Dengan menggunakan analisis system dari Friedman, ada tiga hal yang harus dibenahi dalam  wilayah  kekuasaan  kehakiman  yaitu  Subtansi  hukum  yaitu  berkenaan  dengan pentingnya  menata  kekuasaan  kehakiman  dimulai  dari  UUD  1945,  sampai  pada  aturan pelaksanaan  lainnya,  kedua,  Struktur  hukum,  perlu  diletakan  struktur  ketiga  cabang kekuasaan  kehakiman  tersebut  harus  sejajar  dan  mampu  melahirkan  system check  and
balance diantara  cabang  kekuasaan  baik  sesama  kekuasaan  kehakiman  maupun  dengan cabang kekuasaan lain (legislative dan eksekutif), dan ketiga, budaya hukum, warga Negara dan  aparatur  penyelenggara  Negara,  harus  membudayakan  sadar  hukum  demi  tercapainya tujuan  hukum  Indonesia  yaitu  “... untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ... ”.

## SIMPULAN
Eksistensi  dari  Negara  Hukum  adanya  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  dan independen untuk menyelenggarakan peradilan guna menciptakan keadilan dan kemanfaatan berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar.  Amandeman  Undang-Undang  Dasar equal dengan tuntutan reformasi memberikan “wajah” baru pada struktur dan fungsi lembaga kekuasaan  kehakiman.  Munculnya  Mahkamah  Konstitusi  dan  Komisi  Yudisial  serta  adanya penambahan  tugas  dan  wewenang  Mahkamah  Agung.  Sebelum  amandemen,  Mahkamah Agung  menjadil  satu-satunya  kekuasaan  kehakiman  dan  membawahi  lembaga  peradilan dibawahnya, peradilan Militer, Peradilan Agama, Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.  Pasca  Amandemen  UUD  1945  melahirkan  Mahkamah  Konstitusi  yang  fungsinya tidak  pernah  diemban  oleh  Mahkamah  Agung,  dalam  perjalannya  kewenangan  Mahkamah Konstitusi  dianggap  telah  menjelma  menjadi  sebuah  lembaga  Negara  tertinggi  atau super body yang  kekuasaannya  bisa  mengatasi  kekuasaan  eksekutif  dan  legislatif.  Begitu  juga Komisi Yudisial yang fungsinya memberikan rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas  posisi  hakim  Agung,  dalam  implementasi  perekrutan  hakim  dinilai  mengintervensi lembaga  Mahkamah  Agung  dan  tidak  sedikit  putusan  kode  etik  yang  tidak  dipatuhi.  Akan tetapi  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  komisi  yudisial  tidak  mengawasi  hakim  Mahkamah Konstitusi. Amandemen UUD 1945 melahirkan Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial dan Mahkamah  Agung  dengan  fungsi  dan  tugas  yang  berbeda-beda  sehingga  antara  Mahkamh Konstitusi,  Mahkamah  Agung  dan  Komisi  Yudisial  saling  mengotrol  dan  mengimbangkan dalam  praktek  terjadi super  power pada  salah  satu  lembaga  kekuasaan  kehakiman  dan lembaga  kekuasaan  kehakiman  belum  menjalan chek  and  balance dengan  penuh tanggungjawab.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie, Jimly, (2005), Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945 , FH UII Press : Yogyakarta ------------, (2006), Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia , Setjen MK RI :        Jakarta ------------,  (2006), Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca    Reformasi , Setjen MK RI : Jakarta
Basuki  Udiyo,  “Struktur  Lembaga  Yudikatif,  Telaah  atas  dinamika  kekuasaan  kehakiman Indonesia  Pasca  Amandemen  UUD  1945”, Cakrawala  Hukum, Vol  IX,  No.  2 Tahun 2014
Budiardjo,  Miriam,  (2004), Dasar  –  Dasar  Ilmu  Politik ,  PT.  Gramedia  Pustaka      Utama  : Jakarta
Budi  Subiyanto,  Achmad,  “Mendesain  Kewenangan  Kekuasaan  Kehakiman  setelah Perubahan UUD 1945”, Jurnal Konstitusi, Vol.9 No. 4 Desember 2012
Fatkhurohman,  Dian  Aminudin  dan  Sirajuddin,  (2004), Memahami  Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti : Bandung Huda, Ni’Matul, (2010), Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta Isra,  Saldi, (2006), Reformasi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945,  Andalas University Press : Kampus UNAND Limau Manis Padang.
Kariadi,  (2007),  Konsekuensi  Pertanggungjawaban  Presiden  Republik  Indonesia,  Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang;
Konsorsium  Reformasi  Hukum  Nasional,(2005), Lembaga  Negara  dan  Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara , Konstitusi Press : Jakarta
Lubis, M. Solly, (2008), Hukum Tata Negara, C.V. Mandar Maju : Bandung
Mahfud MD,(2007), Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, LP3ES :
Jakarta
Rimdan, (2013), Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi, Kencana, Jakarta Sadjijono, (2008), Pengantar Hukum Tata Negara , Materi Kesetaraan pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya
------------,  (2008),  Memahami  beberapa  Bab  Pokok  Hukum  Administrasi,  Laksbang Pressindo :Yogyakarta
Siahaan,  Maruarar,  2012,Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia,  Sinar grafika : Jakarta
Sulistyanto  Luhukay  Roni,  “Independensi  Kekuasaan  Kehakiman  Pasca  Amandemen  UUD Tahun  1945  Dan  Relevansinya  Bagi  Penegakan  Hukum  Yang  Berkeadilan  Di Indonesia” Jurisprudentie, Vol 6, No. 1 Juni 2019.
Thaib, Dahlan, (2009) Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional, Total Media : Yogyakarta
................. dkk, (2013) Teori dan Hukum Konstitusi, Raja Grafindo Persada : Jakarta Thalib, Abdul Rasyid, (2006), Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung