url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti

## PENYELESAIAN SENGKETA JASA KONSTRUKSI DI LUAR PENGADILAN BAGI  PELAKU USAHA JASA KONSTRUKSI  DI JAWA BARAT
Jafar Sidik 1 , Bayu Kania 2 , Rizli Naufal 3 1 Fakultas Hukum, Universitas Langlangbuana
1 jafar.fhunla@mail.com
23 Fakultas Teknik, Universitas Langlangbuana

## Abstrak
Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Pihak-pihak  yang  terkait,  yaitu  Pengguna  Jasa  dan  Penyedia  Jasa.  Pengguna  Jasa  adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi. Hubungan kontraktual antara Pengguna Jasa dan Penyedia  Jasa  tidak  selamnya  harmonis.  Dalam  hal  terjadi  sengketa  antar  para  pihak, Undang-Undang  No.2  Tahun  2017  tentang  Jasa  Konstruksi  mengedepankan  prinsip  dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Dalam hal musyawarah para pihak tidak dapat mencapai  suatu  kemufakatan,  para  pihak  menempuh  tahapan  upaya  penyelesaian  sengketa yang  tercantum  dalam  Kontrak  Kerja  Konstruksi.  Dalam  hal  upaya  penyelesaian  sengketa tidak tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi, para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan  tertulis  mengenai  tata  cara  penyelesaian  sengketa  yang  akan  dipilih.  Tahapan upaya  penyelesaian  sengketa  sebagaimana  dimaksud,  meliputi:  mediasi;  konsiliasi;dan arbitrase. Dalam praktek Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa belum memahami dengan baik mengenai  bagaimanakah  upaya  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang  Jasa  Konstruksi  tersebut.  Tulisan  ini  bermaksud  untuk menjelaskan tentang prosedur atau tahapan dalam mengajukan penyelesaian sengketa jasa konstruksi  di  luar  pengadilan,  dengan  menggunakan  metode  kajian  yuridis  normatif    dan analisis kualitatif serta studi kepustakaan (library research). Berdasarkan hasil kajian dapat dikemukakan  bahwa  penyelesaian  sengketa  jasa  konstruksi  dapat  dilakukan  di  luar pengadilan,  yaitu  melalui  tahapan  upaya    musyawarah,  mediasi,  konsiliasii  dan  arbitrase, sesuai dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Kata kunci: Penyelesaian sengketa, jasa konsutruksi, arbitrase.

## PENDAHULUAN
Sektor  konstruksi  Provinsi  Jawa  Barat merupakan  sektor  yang  memberikan kontribusi  yang  cukup  besar  terhadap Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB) wilayah.  Peran  sektor  ini  sangat  strategis terutama  dalam  penyerapan  tenaga  kerja mengingat  jumlah  perusahaan  konstruksi yang  beroperasi  di  Provinsi  Jawa  Barat cukup besar yaitu sekitar 21.459 perusahaan (Data BPS tahun 2016). 1)
Selain  itu  sektor  konstruksi  memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi wilayah.
Semakin meningkatnya pembangunan infrastruktur di wilayah Jawa Barat
menjadi salah
satu faktor
meningkatknya  peran  sektor  konstruksi terhadap  perekonomian  di  Jawa  Barat.  Hal ini  terlihat  dari  besarnya  persentase kontribusi  sektor  konstruksi  terhadap  total PDRB  di  Jawa  Barat  yang  mengalami peningkatan sebesar 8,26% pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 sebesar 8,12 %.
url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti
Gambar 1. Kontribusi Sektor Konstruksi Jawa Barat terhadap PDRB. (Sumber: Konstruksi dalam Angka Provinsi Jawa Barat 2017, BPS).
Nilai  Tambah  Bruto  (NTB)  sektor konstruksi  Jawa  Barat  pada  tahun  2017 mencapai  147.554.690  juta  (kontribusi 8,26%  terhadap  total  PDRB),  dengan  nilai NTB terbesar berada di Kota Bandung. 2)
Gambar  2.  NTB  Sektor  Konstruksi  per  Wilayah (Sumber:  Konstruksi  dalam  Angka  Provinsi  Jawa Barat 2017, BPS)
Nilai  konstruksi  terbesar  di  wilayah Jawa Barat disumbang dari nilai konstruksi bangunan  sipil.  Besaran  nilai  konstruksi yang telah diselesaikan di wilayah Provinsi Jawa  Barat  mengalami  peningkatan  setiap tahunnya (peningkatan tertinggi pada tahun 2015,  dengan  nilai  peningkatan  sebesar  28 triliun).  Pada  tahun  2016  nilai  konstruksi pekerjaan  bangunan  sipil  diperkirakan mencapai Rp. 61,9 trilyun. 3)
Gambar  3.  Nilai  Konstruksi  di  Wilayah  Jawa  Barat (Sumber:  Konstruksi  dalam  Angka  Provinsi  Jawa Barat 2017, BPS).
Sebaran perusahaan konstruksi di Jawa Barat bagian barat lebih tinggi dibandingkan di bagian tengah ataupun timur seperti yang terlihat pada Gambar. 4. Hal ini disebabkan karena banyaknya pembangunan di wilayah bagian  barat  pada  tahun  2017.  Sebaran perusahaan konstruksi di Jawa Barat bagian tengah  didominasi  oleh  Kota  Bandung dengan  jumlah  perusahaan  konstruksi sebanyak 4.084 perusahaan konstruksi. 4)
Gambar 4. Sebaran Perusahaan Konstruksi di Jawa Barat  (Sumber:  Konstruksi  dalam  Angka  Provinsi Jawa Barat 2017, BPS)
Menurut  Hellard  (1987),  sengketa konstruksi  dapat  dibagi  menjadi  4  (empat) kategori,  yaitu:  (1)  Sengketa  berkaitan dengan waktu (keterlambatan progress); (2) Sengketa berkaitan dengan finansial (klaim dan  pembayaran);  (3)  Sengketa  berkaitan dengan  standar  pekerjaan  (desain  dan  hasil pekerjaan);  dan  (4).  Konflik  hubungan dengan  orang-orang  di  dalam  industri konstruksi. 5) Sengketa  adalah  suatu  situasi  dimana ada pihak yang merasa dirugikan pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan  ketidak  puasan  ini  kepada pihak  kedua.  Jika  situasi  menunjukkan
url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti
perbedaan  pendapat,  maka  terjadilah  apa yang  disebut  dengan  sengketa.  (Nieke Masruchiyah, 2018:27). 6)
Sengketa  (dalam  hukum  kontrak) adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak, karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan  yang  telah  dituangkan  dalam suatu  kontrak,  baik  sebagian  maupun keseluruhan.  Dengan  kata  lain  telah  terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak (Nurmaningish, 2012:12). 7) Konflik  atau  sengketa  merupakan situasi  dan  kondisi  dimana  orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual  maupun  perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja (Takdir Rahmadi, 2011: 1). 8)
Kamus Besar Bahasa Indonesia-KBBI :
Sengketa  adalah  segala  sesuatu  yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau pembantahan. Istilah conflict (konplik) atau dispute (sengketa), perselisihan,  pertentangan  menunjukkan adanya  perbedaan  kepentingan  di  antara kedua belah pihak atau lebih. 9) Black  Law  Dictionary  (  7th  ed.  )  : “dispute  …  as  a  conflict  or  controversy, especially  one  that  has  given  rise  to  a particular law suit”. 10)
Suntana S. Djatnika, dalam buku Nieke M., 2018: 31). Persengketaan hukum adalah ketidak sesuaian mengenai adanya kewajiban hukum atau hak, atau sejauh dan jenis  kompensasi  yang  dapat  diklaim  oleh pihak yang dirugikan atas pelanggaran tugas atau  hak  tersebut.  Terjadinya  sengketa hukum  dalam  perjanjian  konstruksi  dapat disebabkan oleh faktor eksternal dan internal para pihak. 11)
Faktor  Eksternal  yang  tidak  dapat dikendalikan oleh kedua belah pihak, antara lain  kebijakan  pemerintah,  perubahan politik, pengaruh global, dan force majeure , karena  sebab  alam.  Faktor  Internal,  adalah pelanggaran  penunjukan  atau default hak dan  kewajiban,  dan  perubahan  waktu, kualitas dan biaya. Perselisihan hukum dapat juga  disebabkan  oleh  pilihan  penyelesaian segketa.  Persengketaan  hukum  dalam Perjanjian  Konstruksi  dapat  terjadi  pada masa pra-konstruksi, selama konstruksi dan
perselisihan  paska  konstruksi  yang  terjadi setelah  pekerjaan  selesai  dan  setelah Final Handling Over (FHO).
Faktor-Fantor Potensi Penyebab
Sengketa Konstruksi. Aspek Teknis, Faktor perubahan  lingkup  pekerjaan,  perbedaan kondisi  lapangan,  kekurangan  material dan/atau  peralatan,  keterbatasan  personil, kurang  jelas  atau  kurang  lengkap  gambar rencana  dan/atau  spesifikasi  teknis.  Aspek Waktu,  Faktor  Penundaan,  Percepatan,  dan
Keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan. Aspek Biaya, Faktor Penghematan,  Keterlambatan  Pembayaran (Yusid Thoyib, 2016: 3-4). 12)

## METODE
Metode  pelaksanaan  PkM  dengan mengadakan
Sosialisasi Penyelesaian Sengketa  Jasa  Konstruksi  ini  dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
1. Tahap Persiapan Tahap persiapan merupakan tahap awal dalam  pelaksanaan  kegiatan  PkM.  Pada tahap  persiapan  ini  dilakukan  beberapa kegiatan yang meliputi:
a. Pelaksanaan  koordinasi  dengan mitra  (LPJK  Provinsi  Jawa  Barat) dan  BANI  Perwakilan  Bandung, Jawa Barat terkait waktu penyelenggaraan  sosialisasi  serta partisipasi  mitra  sebagai  peserta sosialisasi.
b. Penyusunan    bahan  sosialisasi dengan tema penyelesaian sengketa jasa  konstruksi  di  luar  pengadilan.
Adapun muatan dari bahan sosialisasi meliputi:
1) Gambaran sektor jasa konstruksi di Wilayah Provinsi Jawa Barat.
2) Penyelesaian sengketa jasa konstruki dalam Undang- Undang  No.2  Tahun  2017 tentang Jasa Konstruksi. 3) Arbitrase sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa jasa konstruksi di Indonesia,
meliputi:  definisi;  dasar  hukum pengaturan  arbitrase;  perjanjian arbitrase; acta  compromise; prinsip-prinsip  arbitrase;  jenis-
url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti
jenis arbitrase; urgensi memahami  arbitrase;  dan  para pihak dalam arbitrase. 2. Tahap Pelaksanaan Sosialisasi Tahap pelaksanaan sosialisasi dilakukan setelah adanya persetujuan jadwal pelaksanaan sosialisasi. Metode pelaksanaan sosialisasi ini didesain dengan menggunakan pendekatan partisipasi mitra sebagai peserta sosialisasi dengan mengacu kepada pembelajaran  orang  dewasa,  melalui kegiatan sebagai berikut:
a. Pemaparan. Pemaparan materi bahan  sosialisasi  dalam  format power point dengan tema atau judul Penyelesaian  Sengketa  Konstruksi Di  Luar  Pengadilan.  Pemaparan diberikan  oleh  Bapak  Dr.  H.  Jafar Sidik,S.H.,M.H., MKn.,FCBArb, sebagai  tenaga  ahli  hukum  dari BANI  Perwakilan  Bandung,  yang sudah  lama  berkecimpung  dalam penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan  yaitu  melalui  arbitrase. Setiap  peserta  sosialisasi  akan mendapatkan  bahan  materi  dalam bentuk hardcopy.
b. Sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab antara  mitra  sebagai  peserta sosialisasi  dengan  tenaga  ahli. Diharapakan  dari  sesi  tanya  jawab proses  transfer  IPTEK  lebih optimal.
c. Pemberian  sertifikat.  Pemberian sertifkat  untuk  mitra  (peserta sosialisasi) sebagai bukti keikutsertaan mitra dalam pelaksanaan sosialisasi.
Waktu pelaksanaan sosialisasi ini sama dengan waktu pelaksanaan seminar setengah hari yaitu sekitar 3 (tiga) jam.
3. Tahap Evaluasi
Tahap  evaluasi  pelaksanaan  program dan  keberlanjutan  program  merupakan tahapan  yang  dilakukan  setelah  kegiatan pelaksanaan  PkM  ini  selesai  dilaksanakan. Tahapan  evaluasi  akan  dilakukan  setelah  1 (satu)  tahun  terselenggaranya  sosialisasi untuk  mengetahui  dampak  dari  pelaksanan kegiatan  sosialisasi.  Evaluasi  dilakukan terhadap  penyelesaian  sengketa  konstruksi
yang  terjadi  pada  tahun  berlangsung (penyelesaian sengketa Tahun 2019 dibandingkan dengan penyelesaian sengketa Tahun 2020).
Penilaian  dalam  evaluasi  ini  adalah sebagai berikut:
a. Jika  jumlah  penyelesaian  sengketa melalui  pengadilan  tetap  atau bahkan  meningkat,  maka  perlu dilaksanakan pelaksanaan sosialisasi yang berkelanjutan; akan tetapi b. Jika  jumlah  penyelesaian  sengketa melalui pengadilan cenderung menurun,  maka  pelaksanaan  PkM sosialisasi  ini  telah  mencapai dampak  yang  diharapkan  yaitu peningkatan  penyelesian  sengketa di luar pengadilan.
Akan  tetapi  dengan  banyaknya  jumlah perusahaan  konstruksi  di  Kota  Bandung yaitu  sebanyak  4.084  dan  pelaksanaan sosialisasi yang hanya mampu memfasilitasi 20  (dua  puluh)  perusahaan  konstruksi diharapkan  pelaksanaan  kegiatan  PkM  ini dapat  menjadi  langkah  awal  dalam peningkatan  kinerja  konstruksi  di  Jawa Barat  pada  umumnya.  dan  Kota  Bandung pada khususnya.
Metoda  pelaksanaan  PkM  Sosialisasi Penyelesaian  Sengketa  Jasa  Konstruksi  di Luar  Pengadilan  dapat  digambarkan  secara jelas seperti pada Gambar. 5.
Gambar 5. Metode Pelaksanaan PkM.
.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Arbitrase  adalah  cara  penyelesaian
url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti
suatu  sengketa  perdata  di  luar  peradilan umum  yang  didasarkan  pada  perjanjian arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh para  pihak  yang  bersengketa.  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  adalah  lembaga penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni  penyelesaian  di  luar  pengadilan dengan  cara  konsultasi,  negosiasi,  mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. 14) Sengketa  Jasa  Konstruksi.  Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor yang sangat  kompleks,  dikarenakan  dalam penyelenggaraanya  melibatkan  banyak pihak  dengan  kepentingannya  masing- masing dan juga multi disiplin. Kondisi ini menyebabkan industri jasa konstruksi sangat rentan terhadap terjadinya sengketa. Hal ini terlihat  dari  data  Badan  Arbitrase  Nasional Indonesia  (BANI),  yang  menyebutkan bahwa  sengketa  terbesar  terjadi  di  sektor konstruksi (26 % dari seluruh total sengketa) seperti yang terlihat pada diagram di bawah ini:
Gambar 6. Jenis Perkara yang Didaftarkan berdasar Sektor Bisnis (2015 - 2018). (Sumber : Husseyn Umar: 2019).
Permasalahan  Mitra,  dengan  mengacu kepada hasil analisis situasi, dapat diketahui permasalahan  prioritas  mitra  dalam  hal  ini penyelengaran jasa konstruksi yang merupakan  bagian  dari  atau  anggota Lembaga  Pengembangan  Jasa  Konstruksi (LPJK)  Wilayah  Propinsi  Jawa  Barat ataupun  di  luar  angggota  LPJK,  yang mencakup hal-hal berikut ini:
1. Besarnya  resiko  terjadinya  sengketa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.
2. Penyelesaian  sengketa  konstruksi  pada umumnya  diselesaikan  di  pengadilan dengan proses pengadilan yang memerlukan  waktu  yang  cukup  lama dan  biaya  yang  besar  serta  seringkali menimbulkan  ketidakpastian  di  antara para pihak yang menyebabkan pekerjaan  konstruksi  pun  menjadi berhenti.
3. Dengan  terbitnya  UU  Jasa  Konstruksi terbaru  yaitu  UU  No.2  Tahun  2017 tentang  Jasa  Konstruksi,  telah  diatur terkait perubahan tahapan penyelesaian sengketa  konstruksi  (Pasal  88). 15) Dimana penyelesaian sengketa
konstruksi  diutamakan  diselesaikan  di luar pengadilan. Akan tetapi mekanisme pelaksanaan  penyelesaian  sengketa  di luar  pengadilan  (terutama  untuk arbitrase) belum tersosialisasikan secara luas di masyarakat jasa konstruksi. 16)
4. Pengaturan  penyelesaian  sengketa  di luar pengadilan, termasuk sengketa jasa konstruksi  memiliki  payung  hukum yang kuat dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  (Pasal  58  s/d  Pasal  61) 17) serta  Undang-Undang  No.30  Tahun 1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa. 18) Landasan hukum  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan  (terutama  untuk  arbitrase) tersebut  belum  tersosialisasikan  secara luas di masyarakat jasa konstruksi. 5. Pembuatan  Ketentuan  Penyelesaian Sengketa  dalam  Perjanjian  Kontrak
Kerja  Konstruksi  belum  dipahami dengan baik oleh para pihak (Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Konstruksi). Peranan  Perguruan  Tinggi  untuk memberikan  solusi  terhadap  permasalahan mitra,  antara  lain  dilakukan  pelaksanaan sosialisasi mengenai penyelesaian  sengketa konstruksi  di  luar  pengadilan  menurut ketentuan  Pasal  88  UU  No.2  Tahun  2017 tentang  Jasa  Konstruksi  sebagaimana tahapan pada Gambar 6 di bawah ini.
url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti
Gambar  7.  Tahapan  Penyelesaian  Sengketa  Jasa Konstruksi menurut UU No.2 Tahun 2017
Bilamana para pihak yang bersengketa sepakat  memilih  forum  arbitrase,  baik arbitrase  ad-hoc  maupun  lembaga  arbitrase (misalnya BANI), maka tahapan
penyelesaian  sengketa  jasa  konstruksi sebagaimana  diuraikan  dalam  Gambar  7  di bawah ini.
Gambar  8.  Proses  Penyelesaian  Sengketa  Jasa Konstruksi melalui Arbitrase
Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor  yang  sangat  kompleks,  dikarenakan dalam penyelenggaraanya melibatkan banyak  pihak  dengan  kepentingannya masing-masing  dan  juga  multi  disiplin. Kondisi  ini  menyebabkan  industri  jasa konstruksi sangat rentan terhadap terjadinya sengketa.    Pada  umumnya  penyelesaian sengketa  konstruksi  ini  diselesaikan  atau berujung  di  pengadilan  yang  seringkali hasilnya menimbulkan ketidakpastian kepada  salah  satu  pihak,  hingga  tetap  akan dilakukan peninjauan kembali di Mahkamah Agung (MA). Proses ini memerlukan waktu yang  lama  dan  biaya  yang  besar  serta menimbulkan ketidakpastian hukum diantara  para  pihak  dan  konstruksi  pun menjadi berhenti.
Pemerintah  melalui  UU  No  2  Tahun 2017  tentang  jasa  konstruksi  telah  lebih mendorong penyelesaian sengketa konstruksi dilakukan melalui Arbitrase dan
Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (mediasi dan  konsiliasi).  Akan  tetapi  mekanisme penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan terutama  arbitrase  belum  tersosialisasikan secara  luas  di  sektor  jasa  konstruksi.  Oleh karena itu dalam PkM ini diusulkan kegiatan sosialisasi  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan  bagi  Pelaku  Usaha  Jasa Konstruksi yang terhimpun dalam organisasi LPJK Wilayah Provinsi Jawa Barat sebagai mitra dan di luar anggota LPJK. 19) Mekanisme penyelesaian sengketa melalui  upaya  di  luar  jalur  pengadilan  ini dirasa tepat untuk diterapkan pada sengketa konstruksi  dengan  alasan  kerahasiaan mengenai  sengketa,  para  pihak  dapat memilih pihak penengah (mediator /konsiliator/arbitrator), yang memiliki keahlian di bidang konstruksi, jangka waktu penyelesaian  sengketa  jelas  dan  relatif singkat  serta  putusannya  bersifat  final  dan mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para pihak (final & binding).
Pelaksanaan  Kegiatan  PkM  kepada Pelaku  Usaha  Jasa  Konstruksi  Jawa  Barat oleh Tim PkM Unla Bandung pada tanggal 08  Nopember  2019  bertempat  di  Gedung BANI  Perwakilan  Bandung,  Komplek Surapati Core Blok AB No.33 sebagaimana terlihat dalam Gambar 8 di bawah ini.
Gambar 9. Pelaksanaan Kegiatan PkM Unla.
Lembaga  Arbitrase  (seperti  BANI Perwakilan  Bandung)  serta  LPJK  Jawa Barat  dan  KADIN  Jawa  Barat  serta  Para Penegak  Hukum  di  Indonesia  sangat diharapkan  untuk  melaksanakan  sosialisasi tentang penyelesaian sengketa jasa
url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti
Konstruksi di luar pengadilan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil kajian dapat
disimpulkan  bahwa  penyelesaian  sengketa jasa  konstruksi  dapat  dilakukan  di  luar pengadilan,  yaitu  melalui  tahapan  upaya musyawarah,  mediasi,  konsultasi  dan arbitrase,  sesuai  dengan  Undang-Undang No.2  Tahun  2017  tentang  Jasa  Konstruksi, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No.30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Rekomendasi,  Para  Pelaku  Usaha  Jasa Konstruksi  atau  Kontraktor  di  Indonesia, khususnya  di  Jawa  Barat  agar  lebih memahami  dan  mendalami  hal  mengenai tata  cara  penyelesaian  perselisihan  akibat ketidaksepakatan  serta  tentang  tata  cara penyelesaian  perselisihan  atau  sengketa kontruksi, seperti melalui Lembaga
Arbitrase  BANI  sesuai  dengan  Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI. 20) Tim  PkM  mengucapkan  terima  kasih kepada  Dr,  Yudha  Wastu,Ir.,M.T.,sebagai Perwakilan  dari  Lembaga  Pengabdian kepada  Masyarakat  (PkM)  Unla  Bandung, serta kepada mitra, yaitu BANI Perwakilan Bandung dan  Perwakilan LPJK – Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Jawa Barat, Perwakilan  dari  KADIN  –  Kamar  Dagang dan  Industri  Jawa  Barat,  Depelover/ Kontraktor,  Praktisi  Hukum  –  Advokat, Notaris/PPAT,  Lembaga  Jasa  Keuangan Perbankan,  Pembiayaan,  Dosen/Mahasiswa serta Masyarakat Pelaku Jasa Konstruksi di Jawa Barat.

## REFERENSI
Bryan  A.  Garner,  Editor  in  Chief.,  Black’s Law Dictionary, Seventh Edition, Book 1, St.Paul, Minn, 1999, page.485). Data BPS Tahun 1996.
Hellard dalam Nieke Masruchiyah.
Penyelesaian  Sengketa  Kontrak  Kerja Konstruksi  melalui  Arbitrase  &  APS. LPJK,  Penerbit  Rajawali  Pers,  Depok, Cet.ke-1, Oktober 2018. http://www.baniarbitration.org/. https://integritasonline.com/pkm-unla- bani-
bandung-adakan-sosialisasi-arbitrase- bagi-kontraktor/
Husseyn  Umar,  Kuliah  Umum  di  Fakultas Hukum  Universitas  Padjadjaran,  4 Maret 2019);
Konstruksi  dalam  Angka  Provinsi  Jawa Barat 2017, Badan Pusat Statistik-BPS. Konstruksi  dalam  Angka  Provinsi  Jawa Barat 2017, BPS.
Konstruksi  dalam  Angka  Provinsi  Jawa Barat 2017, BPS.
Nieke Masruchiyah. Penyelesaian Sengketa Kontrak  Kerja  Konstruksi  melalui Arbitrase  &  APS.  LPJK,  Penerbit Rajawali  Pers,  Depok,  Cet.ke-1, Oktober 2018.
Pasal  1  angka  1  dan  angka  10  UU  No.30 Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
Peraturan  dan  Prosedur  Arbitrase  BANI, Januari 2018.
UU  No.2  Tahun  2017  tentang  Jasa Konstruksi;
UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
UU  No.48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan
Kehakiman;
Yuniarti.  (2017,  Februari).  Penyelesaian
Sengketa  Konstruksi  Pasca  Revisi  UU Jasa Konstruksi. Diakses.darihttp://businesslaw.binus.ac. id/2017/02/28/penyelesaian-sengketa- konstruksi-pasca-revisi-uu-jasa- konstruksi/.