## Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Provinsi Jawa Barat)
Dian Anita Program Studi Manajemen, Universitas Teknologi Digital, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia diananita@digitechuniversity.ac.id
Iqlima Octavianidori Program Studi Manajemen, Universitas Teknologi Digital, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia iqlima10120565@digitechuniversity.ac.id

## Article’s History :
Received 5 Februari 2024; Received in revised form 17 Februari  2024; Accepted 1 Maret 2024; Published 1 Juni 2024. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

## Suggested Citation:
Anita, D., & Octavionidori, I. (2024). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat).  JEMSI  (Jurnal  Ekonomi,  Manajemen,  dan  Akuntansi).  JEMSI  (Jurnal  Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 10 (3). 1790-1802. https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i3.2448

## Abstrak:
Kinerja  keuangan  daerah  yang  baik  dapat  dilihat  dari  kemandirian  pemerintah  dalam  membiayai program  pemerintah,  efektivitas  dalam  menggali  potensi  kinerja  daerah,  ketergantungan  terhadap  pemerintah pusat  yang  lebih  rendah,  dan  porsi  yang  lebih  besar  dari  PAD  dalam  pembiayaan  pembangunan  di  daerah. Provinsi  Jawa  Barat  merupakan  provinsi  yang  memiliki  kemandirian  keuangan  yang  sangat  baik  dan  tidak berpacu atau ketergantungan pada pendanaan pusat, namun pada tahun 2019, Indonesia terkena wabah Covid 19 yang membuat Pendapatan Asli daerah mengalami penurunan dikarenakan banyak jenis usaha yang terhenti, pendapatan pajak berkurang karena ada program Insentif Pajak sebagai bentuk Pemulihan Ekonomi Nasional. Hal tersebut berdampak pada kondisi keuangan provinsi Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio pemerintah untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah provinsi Jawa Barat periode 2018- 2022. Rasio pemerintah tersebut diantaranya rasio desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan, rasio efektivitas  PAD,  dan  rasio  belanja  modal.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  dengan pendekatan studi kasus dimana akan dilakukan analisis data keuangan realisasi anggaran menggunakan rumus dan mengacu pada skala interval menurut teori mahmudi, dan penelitian ini menggandeng Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai tempat berlangsungnya penelitian ini. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwasannya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini juga ikut terkena dampak dari wabah covid 19 pada kinerja keuangannya karena dapat dilihat dari pendapatan asli daerah yang turun pada tahun 2020. Namun kendati  demikian,  Provinsi  Jawa  Barat  masih  menempati  kriteria  sangat  baik  dalam  nilai  rasio  desentralisasi fiskal,  kemudian juga masih menunjukan  bahwa  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  tidak  terlalu tergantung pada pendanaan pusat untuk membiayai belanja pemerintahan, juga pendapatannya masih masuk dalam kategori yang efektif. Namun masih ada ketidak seimbangan dalam pengalokasian dana antara belanja modal dengan belanja operasi.
Keywords Rasio Keuangan; Kinerja Keuangan; Keuangan Pemerintahan

## Pendahuluan
Akuntabilitas dan efektifitas pengelolaan anggaran dinilai dari kinerja keuangan. Anggaran yang besar, menuntut  tanggung  jawab  yang  besar  terhadap  pengelolaannya.  Hasil  kinerja  tersebut  akan  disajikan  dalam bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan PP RI No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan adalah instrumen dan tata tertib yang mengatur perihal mekanisme dan standar dalam pengelolaan keuangan serta pelaporan keuangan pada pemerintah daerah.
Kinerja keuangan pemerintah diperoleh melalui pengukuran rasio keuangan pemerintah menggunakan laporan  keuangannya.  Anggaran  ini  disusun  dengan  menggunakan  pendekatan  kinerja  yang  mengutamakan upaya dalam pencapaian hasil kerja (output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya yang  sudah ditetapkan. Hasil kinerja yang diperoleh harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang sudah ditetapkan. Selain itu juga harus mampu menumbuhkan sikap profesionalisme saat bekerja di setiap organisasi kerja.
Isi dari UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 memberikan peluang bagi  setiap daerah dalam  mengembangkan  juga  membangun  daerahnya  menjadi  daerah  yang  sesuai  atau  sepadan  dengan kebutuhan  serta  prioritas  dari  setiap  daerahnya  masing-masing.  Kedua  undang-undang  tersebut  memiliki konsekuensi yang cukup tinggi bagi daerah khususnya dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana  yang  dimiliki  daerah  secara  efektif  dan  efisien.  Pada  dasarnya  yang  menjadi  pertimbangan  mendasar dalam terselenggaranya otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan perkembangan kondisi di dalam negeri yang telah mengindikasikan bahwa rakyat sudah menginginkan keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi). Selain itu, keadaan diluar negeri juga memperlihatkan semakin marak adanya globalisasi yang menuntut daya saing kinerja  pada  setiap  negara,  termasuk  daya  saing  pemerintah  daerahnya.  Daya  saing  pemerintah  daerah  ini diharapkan dapat tercapai melalui peningkatan nilai rasio kemandirian pemerintah daerah.
Otonomi daerah atau disebut juga desentralisasi memberikan kewenangan kepada setiap pemerintahan daerah  yang  ada  di  Indonesia  untuk  dapat  menyelenggarakan  urusan  pemerintahannya  sendiri.  Otonomi  ini bermaksud  untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada  publik  dalam  menciptakan  proses  atau  pola  pikir  dalam pengambilan keputusan di ranah publik secara lebih baik dan juga demokratis  (Zulkarnain, 2020).
Pengukuran  kinerja  dilakukan  untuk  menilai  sejauhmana  keberhasilan  sebuah  organisasi  publik terhitung  pada  suatu  periode  tertentu,  sehingga  periode  berikutnya  dapat  dijadikan  untuk  motivasi  dalam mendorong peningkatan performa di masa depan, juga merancang upaya perbaikan yang diperlukan.
Provinsi  Jawa  Barat  merupakan  provinsi  yang  memiliki  kemandirian  keuangan  yang  baik  dan  tidak berpacu atau ketergantungan pada pendanaan pusat, namun pada tahun 2019, Indonesia terkena wabah Covid 19 yang membuat Pendapatan Asli daerah mengalami penurunan dikarenakan banyak jenis usaha yang terhenti, pendapatan pajak berkurang karena ada program Insentif Pajak sebagai bentuk Pemulihan Ekonomi Nasional. Hal tersebut berdampak pada kondisi keuangan provinsi Jawa Barat.
Sebagaimana  dijelaskan  dalam  UU  No.  2  Tahun  2020 mengenai Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem Keuangan  untuk  Penanganan  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)  dan/atau  Dalam  Rangka Menghadapi  Ancaman  yang  Membahayakan  Perekonomian  Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan Menjadi  Undang-Undang.  Dan  PERPU  No.  1  Tahun  2020 tentang Kebijakan  Keuangan Negara  dan  Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi  Ancaman  yang  Membahayakan  Perekonomian  Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan (Negara, 2021). Serta dalam PMK Nomor 28/PMK.03/2020 tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID 19 (Prima, 2020).
Adapun data realisasi dan anggaran pendapatan asli daerah,  pendapatan daerah, prndapatan transfer, belanja modal dan belanja daerah adalah sebagai berikut:

## Tabel  1

## Anggaran dan Realisasi Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Keteranga n 2018 2019 2020 2021 2022 Anggaran Pendapat an Asli Daerah 18.817.250.1 09.020,00 20.933.819.8 74.978,00 21.831.985.1 40.899,00 19.553.536.3 43.937,00 22.148.286.5 83.164,00 Pendapat an Daerah 33.264.593.8 78.621,00 36.127.118.5 12.463,00 38.214.993.6 71.617,00 36.123.031.6 59.944,00 32.225.126.0 37.724,00 Pendapat an 14.412.987.5 89.601,00 15.157.878.7 87.485,00 16.309.003.4 67.996,00 16.528.606.1 82.128,00 9.792.137.48 4.000,00
Transfer Belanja Modal 3.611.034.73 2.162,09 3.262.927.17 1.376,00 1.800.874.18 9.805,00 2.607.035.84 9.589,00 2.566.127.77 4.581,00 Belanja Daerah 35.669.850.9 90.459,61 39.111.008.4 07.298,00 43.263.671.3 57.326,00 39.431.760.2 92.994,00 34.105.173.6 44.759,00
R eal is as i
Pendapat an Asli Daerah 19.642.915.4 48.763,78 21.244.266.5 98.017,66 18.521.882.1 78.042,37 20.333.679.9 66.126,39 23.249.622.2 53.957,00 Pendapat an Daerah 33.919.022. 032.347,70 36.037.894.7 62.460,66 34.504.275.7 05.318,37 36.991.873.2 24.931,39 33.236.110.5 12.395,00 Pendapat an Transfer 14.241.750.4 03.584,00 14.715.372.0 46.649,00 15.910.828.4 61.271,00 16.606.086.3 15.554,00 9.889.116.42 4.368,00 Belanja Modal 3.145.847.26 0.323,29 2.530.347.54 2.361,00 1.672.906.51 4.876,00 2.045.428.56 3.538,00 2.419.138.02 5.661,00 Belanja Daerah 33.333.824. 961.824,30 35.833.086.1 26.516,50 38.127.531.7 49.249,00 37.470.910.4 37.064,00 32.774.222.3 86.723,00
Sumber: LRA Pemerintah Provinsi Jawa Barat (2024)
Unutuk  itu,  penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengukur  sejauhmana  kemandirian,  ketergantungan,  dan efektifitas kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat.

## Tinjauan Pustaka
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Pengukuran  kinerja  keuangan  dilakukan  untuk  menilai  akuntabilitas  keuangan  sebuah insitusi/lembaga/organisasi  dalam  melakukan  layanan  publik  yang  terbaik  melalui  alat  ukur  keuangan. Akuntabilitas  ini  meliputi  kewajiban  institusi/lembaga/organisasi  dalam  menyampaikan  dengan  baik  dan  benar kepada  publik  atas  pembelanjaan  dana,  yang  termasuk  pula  kewajiban  menyampaikan  bahwa  dana  yang dikelola telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien.
Dari  setiap  rupiah  dana  yang  dibelanjakan  harus  mampu  memberikan  dampak  yang  baik    untuk kepentingan  publik,  memenuhi  kebutuhan  publik,  sesuai  dengan  tuntutan  publik,  serta  dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada publik (Halim. A, 2018).
Pengukuran kinerja bermanfaat bagi organisasi pemerintahan diantaranya (Mardiasmo, 2018):
a. Dapat digunakan sebagai ukuran dalam menilai kinerja manajemen;
b. Dapat memberi arah pada pencapaian target kinerja;
c.  Digunakan  dalam  memonitor  atau  mengevaluasi  pencapaian  kinerja.  Dalam  kondisi  tertentu  dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan korektif seperlunya untuk memperbaiki kinerja; d. Digunakan sebagai dasar yang objektif untuk pemberian reward and punishment dari sistem pengukuran kinerja organisasi yang telah disepakati sebelumnya;
e.  Dapat  menjadi  alat  komunikasi  di  antara  pimpinan  dan  bawahan  dalam  upaya  memperbaiki  kinerja organisasi;
f. Mampu membantu mengidentifikasi pemenuhan kepuasan masyarakat;
g. Mampu membantu memahami operasional kegiatan di instansi pemerintahan; dan
h. Untuk memastikan pengambilan keputusan telah dilakukan secara objektif.
Analisis rasio keuangan daerah  biasanya digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintahan daerah  (Mahmudi,  2016).  Rasio  keuangan  daerah  yang  biasa  digunakan  adalah  seperti  Rasio  Desentralisasi Fiskal,  Rasio  Ketergantungan  Keuangan  Pemerintah  Daerah,  Rasio  Efektivitas  PAD,  dan  juga  Rasio  Belanja Modal.

## 1) Rasio Desentralisasi Fiskal
Rasio Desentralisasi Fiskal merupakan proporsi dari jumlah realisasi PAD pada tahun berjalan terhadap total realisasi Pendapatan Daerah pada tahun berjalan secara keseluruhan (Mahmudi, 2016).
PAD merupakan bagian Pendapatan Daerah yang diterima dari hasil pemungutan (1) Pajak Daerah,
(2) Retribusi Daerah,
(3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (laba dari BUMD), dan (4) Lain-lain PAD yang Sah.
Pada  rasio  ini  dipertunjukkan  sejauhmana  partisipasi  masyarakat dalam  melaksanakan kewajibannya membayar pajak daerah dan retribusi, serta bagi hasil dari BUMD untuk menunjang pendapatan daerah secara keseluruhan.  Semakin  tinggi  Rasio  Desentrasi  Fiskal  mengindikasikan  semakin  rendah  ketergantungan  suatu pemerintahan daerah terhadap pendanaan dari pusat (Indramawan, 2018).
Rumus dan skala interval dari Rasio Desentralisasi Fiskal sebagai berikut:

## Tabel 1. 1
Skala Interval Rasio Desentralisasi Fiskal Rasio Desentralisasi Fiskal (%) Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah 0-10 Sangat Kurang 10-20 Kurang 20-30 Cukup 30-40 Sedang 40-50 Baik >50 Sangat Baik Sumber: UGM,1991 2) Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah
Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah adalah proporsi dari jumlah realisasi Pendapatan Transfer pada periiode berjalan terhadap total realisasi Pendapatan Daerah secara keseluruhan pada periode berjalan (Mahmudi, 2016).
Pendapatan  Transfer  adalah  bagian  dari  Pendapatan  Daerah  yang  diterima  melalui  transfer  dari pemerintah  pusat  maupun  transfer  antar  daerah.  Adapun  empat  jenis  transfer  dari  pemerintah  pusat  kepada daerah, diantaranya sebagai berikut:
(1) Dana Perimbangan, (2) Dana Otonomi Khusus, (3) Dana Keistimewaan, dan (4) Dana Desa.
Semakin  tinggi  nilai  Rasio  Ketergantungan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  mengindikasikan  semakin tinggi juga ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap pendanaan dari pusat begitupun sebaliknya, semakin  rendah  nilai  rasio  ketergantugan  keuangan  pemerintah  daerah  artinya  semakin  rendah  juga ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap pendanaan pusat.  (Indramawan, 2018).
Rumus dan skala interval dari Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

## Tabel 1.2
Skala Interval Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah
Rasio Ketergantungan (%) Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah 0-25 Sangat Rendah 26-50 Rendah 51-75 Sedang 76-100 Tinggi Sumber: (UGM,1991) 3) Rasio Efektivitas PAD
Rasio  Efektivitas  Pendapatan  Asli  Daerah  ini  menunjukkan  kemampuan  pemerintah  daerah  untuk merealisasikan target anggaran PAD (Mahmudi, 2016).
Rasio ini dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD dan anggaran PAD. Rumus dan skala interval dari Rasio Efektivitas PAD sebagai berikut:

## Tabel 1.3
Skala Interval Rasio Efektivitas PAD Rasio Efektivitas PAD (%) Kategori <75 Tidak Efektif 75-89 Kurang Efektif 80-99 Cukup Efetktif 100 Efektif >100 Sangat Efektif Sumber: (UGM,1991) 4) Rasio Belanja Modal
Rasio  Belanja  Modal  dapat  dihitung  dari  perbandingan  antara  total  Belanja  Modal  tahun  berjalan dengan Belanja Daerah secara keseluruhan pada tahun berjalan (Mahmudi, 2016).
Belanja  Modal  adalah  bagian  dari  Belanja  Daerah  yang  dikeluarkan  untuk  mendapatkan  perolehan (pengadaan) berupa aset tetap atau aset lainnya yang dapat digunakan atau memberi manfaat melebihi jangka waktu satu tahun anggaran.
Terdapat  dua  jenis  Belanja  Modal,  yang  pertama  yaitu  belanja  modal  yang  pengadaannya  dapat dirasakan  langsung  oleh  masyarakat,  contohnya  untuk  pembangunan  jalan,  rumah  sakit,  sekolah,  dan seterusnya. Kedua, belanja modal yang pengadaannya tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, yaitu belanja  modal  yang  digunakan  untuk  menunjang  operasional  aparatur  daerah  atau  negara,  contohnya  untuk pembangunan gedung pemerintahan, kendaraan dinas operasional, dan seterusnya (Muda. I ., 2018).
Dalam  rasio  Belanja  Modal  tidak  terdapat  skala  interval  untuk  mengukur  baik  dan  buruknya  alokasi. Namun, rata-rata Belanja Modal di pemerintahan daerah berada di kisaran 5% – 20% dari total Belanja Daerah (Mahmudi, 2016).
Rumus dari Rasio Belanja Modal sebagai berikut:

## 5) Pengguna Informasi Rasio  Keuangan
Adapun pihak-pihak yang berkepentingan atau yang dapat menggunakan rasio keuangan APBD antara lain sebagai berikut (Susanto, 2019):
1. DPRD sebagai wakil rakyat masyarakat.
2. Pihak eksekutif, sebagai landasan penyusunan APBD pada Tahun Anggaran berikutnya.
3.  Pemerintah  Pusat/Provinsi  sebagai  masukan  dalam  membina  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan daerah.
4.  Masyarakat  dan  Kreditur  sebagai  pihak  yang  akan  turut  memiliki  saham  pemerintah  daerah,  bersedia memberi pinjaman atau membeli obligasi.

## Metodelogi
Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Karena  dengan  digunakannya  metode  ini  dapat  memberikan  gambaran  dari  fenomena  yang  terjadi  serta memberikan keleluasaan dalam pelaksanaan penelitian. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kinerja  keuangan  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  yang  akan  di  analisis  rasio  keuangannya  melalui  Laporan keuangannya.  Objek  dalam  penelitian  terdiri  dari  dua  variabel  yaitu  varabel  bebas/independen  dan  variabel
terikat/dependen.  Dalam  penelitian  ini  adalah  rasio  keuangan  sebagai  variabel  independen  (X)    dengan turunannya rasio desentralisasi fiskal (X1), rasio ketergantungan keuangan (X2), rasio efektivitas PAD (X3) dan rasio belanja modal (X4), dan kinerja keuangan sebagai variabel dependen (Y).
Fokus pada penelitian ini yaitu menganalisis rasio keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Metode pengumpulan  datanya  yaitu  dengan  cara  kualitatif  dengan  menggunakan  data  sekunder  yaitu  langsung  dari BPKAD  Provinsi  Jawa  Barat.  Data  ini  didapatkan  dengan  cara  wawancara  secara  langsung  dengan  Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah BPKAD Provinsi Jawa Barat dengan sebelumnya melalui proses  pengajuan  kepada  bagian  Kepegawaian  untuk  melakukan  pengajuan  kemudian  diarahkan  kepada Sekretariat untuk pengajuan lanjutan hingga pada akhirnya wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah untuk melakukan wawancara.
Penelitian ini berlangsung selama 6 bulan terhitung dari bulan Desember tahun 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2024. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah voice record guna merekam penjelasan narasumber ketika diwawancara dan juga pencatatan pribadi oleh peneliti serta foto sebagai dokumentasi. Selain itu  peneliti  juga  meminta  data  berupa  laporan  realisasi  anggaran  tahunan  pasca  audit.  Pengolahan  data  dan analisis data dilakukan dengan cara perhitungan menggunakan rumus rasio keuangan pemerintahan.

## Hasil dan Pembahasan
Analisis  rasio  keuangan  ini  dilakukan  untuk  dapat  melihat  sejauh  mana  kesehatan  keuangan  pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Adapun rasio-rasio hasil analisis adalah sebagai berikut:

## 1) Rasio Desentralisasi Fiskal
Rasio Desentralisasi Fiskal ini dianalisis dengan cara membandingkan total realisasi PAD dengan total realisasi pendapatan daerah. Adapun hasil analisis rasio desentralisasi fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat periode 2018 sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut:
Tabel  3.1 Rasio Desentralisasi Fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2018-2022 No  Tahun Total realisasi PAD Total realisasi pendapatan daerah % Kemampuan Keuangan 1 2018 19.642.915.448.763,70  33.919.022.032.347,70 57,9% Sangat Baik 2 2019 21.244.266.598.017,60  36.037.894.762.460,60 58,9% Sangat Baik 3 2020 18.521.882.178.042,30  34.504.275.705.318,30 53,6% Sangat Baik 4 2021 20.333.679.966.126,30  36.991.873.224.931,30  54,96% Sangat Baik 5 2022 23.249.622.253.957,00  33.236.110.512.395,00  69,95% Sangat Baik

## Sumber: LRA Provinsi Jawa Barat Diolah (2024)
Berdasarkan hasil analisis rasio desentralisasi fiskal Pemerintah Provinsi Jawa barat periode 2018-2022 mengalami fluktuasi dengan persentase terendah pada tahun 2020 yaitu puncak dari adanya wabah COVID 19 namun tetap termasuk pada kriteria sangat baik.
Adapun  grafik  fluktuasi  rasio  desentralisasi  fiskal  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  adalah  sebagai berikut:

## Sumber: Diolah Penulis (2024)

## Grafik 3. 1 Kurva Rasio Desentralisasi Fiskal Provinsi Jawa Barat
Hasil  analisis  dari  rasio  desentralisasi  fiskal  menunjukan  bahwa  pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat mengalami  fluktuatif  dimana  persentase  rasio  kemandiriannya  mengalami  kenaikan  dan  penurunan,  namun masih  dalam  kategori  sangat  baik  dalam  menunjukan  performanya  pada  pembiayaan  belanja  pemerintahan. Masyarakat Jawa Barat banyak yang sudah taat pajak dan sudah memberi retribusi yang sangat baik.
Kenaikan  rasio  desentralisasi  fiskal  adalah  sebesar  1%  pada  tahun  2019  yaitu  dari  57,9%  menjadi 58,9%, dan mengalami penurunan sebesar 5,3% pada tahun 2020 menjadi 53,6%. Lalu nilai rasio pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan menjadi 54,96% kemudian semakin naik pada tahun 2022 menjadi 69,95%.
Hal  ini  disebabkan  oleh  Pendapatan  yang  juga  mengalami  fluktuasi,  pada  tahun  2019  mengalami kenaikan dari Rp. 19.642.915.448.763,70 menjadi Rp. 21.244.266.598.017,60 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp. 18.521.882.178.042,30 dikarenakan adanya kebijakan pemerintah pada UU. No.2 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID 19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem  keuangan,  sehingga  pemerintah  menetapkan  keringanan  dalam  kewajiban  membayar  pajak  salah satunya  pada  pajak  kendaraan  yang  mengakibatkan  adanya  penurunan  PAD  yang  akhirnya  juga  berdampak pada  penurunan  rasio  desentralisasi  fiskal.  Namun  kemudian  pada  tahun  2021  PAD  mengalami  kenaikan menjadi Rp. 20.333.679.966.126,30 yang artinya keuangan perlahan mulai pulih kembali meskipun tidak terlalu signifikan  karena  masih  dibawah  PAD  Pra-COVID  19.  Lalu  kembali  mengalami  kenaikan  yang  cukup  tinggi menjadi Rp. 23.249.622.253.957,00 yang mana Pasca COVID 19 ini melebihi sebelum adanya wabah COVID 19.
Meski  demikian,  kemandirian  keuangan  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  dalam  lima  tahun  terakhir selalu dalam kriteria sangat baik yang mana artinya Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini sudah mandiri dalam melakukan program kerja kegiatannya meskipun ada wabah COVID 19.
Jadi,  terjadinya  fluktuasi  pada  Rasio  Desentralisasi  Fiskal  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  ini disebabkan oleh terjadinya fluktuasi juga pada Pendapatan Asli Daerah yang disebabkan oleh diberlakukannya kebijakan baru pada tahun 2020 yaitu pemberian insentif pajak atau keringanan pajak salah satunya pada pajak kendaraan sebagai bentuk pemulihan ekonomi nasional akibat wabah COVID 19.

## 2) Rasio Ketergantungan Keuangan
Rasio  ketergantungan  keuangan  dapat  dianalisis  dengancara  melakukan  perbandingan  dari  total realisasi  pendapatan  transfer  dengan  total  realisasi  pendapatan  daerah.  Adapun  hasil  analisis  rasio ketergantungan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat periode 2018-2022 adalah sebagai berikut:

## Tabel 3. 2

## Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2018-2022
No  Tahun Total Realisasi Pendapatan Transfer Total realisasi pendapatan daerah % Ketergantungan Keuangan 1 2018 14.241.750.403.584,00  33.919.022.032.347,70 41,9% Rendah 2 2019 14.757.951.840.649,00  36.037.894.762.460,60 40,9% Rendah 3 2020 15.910.828.461.271,00  34.504.275.705.318,30 46,1% Rendah
4 2021 16.608.086.315.554,00  36.991.873.224.931,30  44,89% Rendah 5 2022 9.889.116.424.368,00  33.236.110.512.395,00  29,75% Rendah

## Sumber: LRA Pemerintah Provinsi Jawa Barat Diolah (2024)
Hasil analisis rasio ketergantungan keuangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada periode 2018- 2022 masih menempati kriteria rendah namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan ketergantungan yang cukup tinggi persentasenya.
Adapun  grafik  rasio  ketergantungan  keuangan  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  periode  2018-2022 adalah sebagai berikut:

## Sumber: Diolah Penulis (2024)
Grafik 3. 2 Kurva Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Hasil  analisis  rasio  ketergantungan  keuangan  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  periode  2018-2022 sudah  mencapai  kriteria  rendah  yang  artinya  ketergantungan  keuangan  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat terhadap pendanaan dari pusatnya sudah rendah.
Pada  tahun  2019  nilai  rasio  ketergantungan  keuangan  mengalami  penurunan  menjadi  40,90%  dari 41,9%,  itu  menunjukan  kinerja  keuangan  yang  meningkat  meskipun  realisasi  pendapatan  transfer  yang  juga meningkat menjadi Rp. 14.757.951.840.649,00 dari Rp. 14.241.750.403.584,00 pada tahun 2018 tetap diimbangi dengan peningkatan realisasi pendapatan daerah pada tahun 2019 menjadi Rp. 36.037.894.762.460,60 dari Rp. 33.919.022.032.347,70  pada  tahun  2018.  Sedangkan  pada  tahun  2020  nilai  rasio  ketergantungan  keuangan mengalami kenaikan menjadi 46,10%. , yang artinya ketergantungan keuangan semakin naik. Karena semakin tinggi nilai rasio ketergantungan maka semakin tinggi tingkat ketergantungan keuangan dari pependanaan pusat. Hal ini disebabkan oleh realisasi pendapatan transfer yang meningkat menjadi Rp. 15.910.828.461.271,00 dan berbanding terbalik dengan realisasi pendapatan daerah semakin menurun menjadi Rp. 34.504.275.705.318,30 yang disebabkan oleh kebijakan baru yang dikeluarkan karena wabah COVID 19.
Kemudian pada tahun 2021 rasio ketergantungan turun kembali menjadi 44,89% yang artinya kinerja keuangan  sudah  mulai  memulih  sedikit  demi  sedikit  ditandai  dengan  naiknya  realisasi  pendapatan  daerah menjadi  Rp.  36.991.873.224.931,30  meskipun  realisasi  pendapatan  transfernya  juga  meningkat  menjadi  Rp. 16.608.086.315.554,00.  Dan  semakin  membaik  pada  tahun  2022  karena  terjadi  penurunan  nilai  rasio ketergantungan  menjadi  29,75%  hampir  mencapai  kriteria  sangat  rendah.  Hal  ini  disebabkan  oleh  total pendapatan  transfer  pada  tahun  2022  mengalami  penurunan  yang  sangat  signifikan    menjadi  Rp. 9.889.116.424.368,00  yang  artinya  pendanaan  dari  pusat  menurun  drastis  meskipun  realisasi  pendapatan daerahnya  juga  mengalami  penurunan  menjadi  Rp.  33.236.110.512.395,00  namun  tidak  terlalu  signifikan  dan masih dapat di imbangi oleh realisasi pendapatan transfer yang menurun secara signifikan.
Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa  selama periode 2018-2022, Rasio ketergantungan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuatif jika dilihat dari nilai rasionya. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan baru akibat wabah COVID 19 sebagai bentuk pemulihan ekonomi nasional sebagaimana disebutkan
dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor  28/PMK.03/2020  tentang  pemberian  fasilitas  pajak  terhadap  barang  dan  jasa  yang  diperlukan  dalam rangka penanganan pandemi COVID 19.
Namun dalam lima tahun terakhir ini rasio ketergantungan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih dalam kriteria rendah yang artinya tidak terlalu bergantung pada pendanaan pusat.

## 3) Rasio Efektivitas PAD
Rasio  Efektivitas  Pendapatan  Daerah  dapat  dianalisis  dengan  cara  membandingkan  Total  Realisasi PAD  dengan  Total  Anggaran  PAD  tahun  berjalan.  Adapun  hasil  analisis  Rasio  Efektivitas  PAD  Pemerintah Provinsi Jawa Barat periode 2018-2022 adalah sebagai berikut:
Tabel 3 . 3 Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Provinsi Jawa  Barat 2018-2022 No  Tahun Total Realisasi PAD Total Anggaran PAD % Efektivitas 1 2018 19.642.915.448.763,70  18.817.250.109.020,00  104,30% Sangat Efektif 2 2019 21.244.266.598.017,60  20.933.819.874.978,00  101,40% Sangat Efektif 3 2020 18.521.882.178.042,30  21.831.985.140.899,00 84,83% Cukup Efektif 4 2021 20.333.679.966.126,30  19.553.536.343.937,00  103,98% Sangat Efektif 5 2022 23.249.622.253.957,00  22.148.286.583.164,00  104,97% Sangat Efektif

## Sumber: Pemerintah Provinsi Jawa Barat Diolah (2024)
Berdasarkan  hasil  tabel  diatas  disebutkan  bahwa  efektivitas  PAD  mengalami  penurunan  yang  cukup signifikan pada tahun 2020 dimana anggaran PAD meningkat namun berbanding terbalik dengan realisasinya yang semakin menurun, mengakibatkan menurunnya nilai rasio hingga tergolong pada kriteria cukup efektif dari sangat efektif.
Hal  ini  disebabkan  pada  tahun  2020  wabah  covid  19  sedang  dalam  masa  puncaknya  yang mengakibatkan penurunan realisasi anggaran PAD pada tahun 2020. Pada tahun 2020, salah satu dampak dari COVID 19 adalah lahirnya kebijakan keringanan dalam membayar pajak kendaraan sehingga pendapatan pajak dan retribusi daerah berkurang yang mengakibatkan nilai rasio efektivitas pendapatan asli daerah provinsi Jawa Barat menurun.
Adapun  grafik  rasio  efektivitas  Pemerintah  Proviinsi  Jawa  Barat  periode  2018-2022  adalah  sebagai berikut:

## Sumber: Diolah Penulis (2024)

## Grafik 3. 3 Kurva Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Hasil analisis rasio efektivitas pendapatan asli daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat periode 2018- 2022  mengalami  penurunan  dan  kenaikan,  seperti  pada  tahun  2019  menurun  menjadi  101,4%  dari  104,3%, padahal  jika  dilihat  dari  total  realisasi  PAD  pada  tahun  2019  mengalami  peningkatan  menjadi  Rp. 21.244.266.598.017,60 dari  Rp. 19.642.915.448.763,70  pada  tahun  2018,  dan  total  anggaran  PAD  pun meningkat menjadi Rp. 20.933.819.874.978,00 dari Rp. 18.817.250.109.020,00 pada tahun 2018. Namun selisih antara realisasi PAD dengan anggaran PAD menurun sehingga nilai rasio efektivitas PAD pun menjadi menurun.
Pada tahun 2020 nilai rasio efektivitas PAD kembali menurun secara signifikan menjadi 84,83% karena juga terjadi penurunan cukup tinggi pada realisasi PAD menjadi Rp. 18.521.882.178.042,30 namun berbanding terbalik dengan anggaran yang menurun menjadi sebesar Rp. 21.831.985.140.899,00. hal ini disebabkan puncak wabah  COVID  19  yang  terjadi  pada  tahun  2020  dimana  minat  beli  kendaraan  pada  saat  itu  sangat  menurun sehingga pendapatan pajak dan retribusi daerah pun ikut menurun. Pada tahun 2021 nilai rasio efektivitas PAD mulai  memulih  menjadi  103,98%  dengan  realisasi  yang  meningkat  menjadi  Rp.  20.333.679.966.126,30  dan anggarannya juga meningkat menjadi Rp. 19.553.536.343.937,00.
Pada  tahun  2022  nilai  rasio  efektivitas  PAD  kembali  meningkat  semakin  membaik  menjadi  104,97% dengan  realisasi  PAD  yang  meningkat  jauh  menjadi  Rp.  23.249.622.253.957,00  diimbangi  dengan  anggaran yang meningkat lebih tinggi dari sebelum adanya wabah COVID 19 menjadi Rp. 22.148.286.583.164,00.
Artinya  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  ini  sudah  dapat  memberikan  efektivitas  yang  baik  dalam mengelola  Pendapatan  Asli  Daerahnya.  Anggaran  dari  PAD  ini  sudah  terealisasi  dengan  baik.  Kecuali  pada tahun 2020 dimana puncak dari wabah COVID 19 menyebabkan realisasi PAD merosot jauh dari anggarannya.
Hal ini disebabkan oleh adanya wabah covid yang menjalar ke seluruh pelosok negeri mengakibatkan adanya penurunan pada pendapatan asli daerah khususnya dari pendapatan pajak dan retribusi daerah yang menurun akibat munculnya kebijakan keringanan dalam pembayaran pajak.
Namun  setelah  wabah  COVID  19  mulai  mereda,  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  mampu  kembali menunjukan kinerjanya dalam mengelola keuangannya sehingga kembali pada kriteria Sangat Efektif.
4) Rasio Belanja Modal
Rasio Belanja Modal dapat dianalisis dengan cara membandingkan total realisasi belanja modal dengan total realisasi belanja daerah. Adapun hasil analisis rasio belanja modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat periode 2018-2022 adalah sebagai berikut:
Tabel 3. 4
Rasio Belanja Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2018-2022
No  Tahun  Total Realisasi Belanja Modal Total Realisasi Belanja Daerah % 1 2018 3.145.847.260.323,39 33.333.824.961.824,30  9,43% 2 2019 2.530.347.542.361,00 35.833.086.126.516,50  7,06% 3 2020 1.672.906.514.876,00 38.127.531.749.249,00  4,38% 4 2021 2.045.428.563.538,00 37.470.910.437.064,00  5,45% 5 2022 2.419.138.025.661,00 32.774.222.386.723,00  7,38%

## Sumber: LRA Pemerintah Provinsi Jawa Barat Diolah (2024)
Pada teori Mahmudi disebutkan bahwa rasio belanja modal tidak memiliki skala interval untuk mengukur baik buruknya alokasi keuangan, namun rata-rata belanja modal di pemerintah itu terdapat pada 5%-20%.
Pada  tabel  diatas  dapat  dilihat  rasio  belanja  modal  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  ini  mengalami penurunan yang cukup drastis pada tahun 2020 bahkan sampai dibawah rata-rata belanja modal pemerintahan yaitu 4,38%. Namun kembali mulai membaik pada tahun berikutnya.
Adapun grafik rasio belanja modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

## Sumber: Diolah Penulis (2024)

## Grafik 3. 4 Kurva Rasio Belanja Modal BPKAD Provinsi Jawa Barat
Hasil  analisis  rasio  belanja  modal  pada  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  periode  2018-2022  bersifat fluktuatif. Seperti pada 2019 mengalami penurunan menjadi 7,06% dari 9,43%, dikarenakan adanya penurunan Realisasi  Belanja  modal  menjadi  Rp.  2.530.347.542.361,00  dari  Rp.  3.145.847.260.323,39  pada  tahun  2018. Berbanding terbalik dengan meningkatnya realisasi belanja daerah menjadi Rp. 35.833.086.126.516,50 dari Rp.
33.333.824.961.824,30 pada tahun 2018. Kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 menjadi 4,38%  ditandai  dengan  realisasi  belanja  modal  yang  semakin  menurun  menjadi  Rp.  1.672.906.514.876,00 namun realisasi belanja daerah terus meningkat menjadi Rp . 38.127.531.749.249,00.
Sedangkan  pada  tahun  2021,  realisasi  belanja  modal  kembali  meningkat  menjadi  Rp. 2.045.428.563.538,00 namun  berbanding  terbalik  dengan  realisasi  belanja  daerah  yang  menurun menjadi Rp. 37.470.910.437.064,00 mengakibatkan peningkatan pada nilai rasio belanja modal menjadi 5,45%. Pada tahun 2022 nilai rasio belanja modal semakin meningkat menjadi 7,38% dikarenakan adanya peningkatan pada  realisasi  belanja  modal  menjadi  Rp.  2.419.138.025.661,00  dan  realisasi  belanja  daerah  yang  semakin menurun menjadi Rp. 32.774.222.386.723,00.
Hal  ini  berarti  bahwa  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  belum  dapat  memprioritaskan  dalam pengalokasian  dana  untuk  belanja  modal  yang  pengadaannya  dapat  dirasakan  langsung  oleh  masyarakat seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dan seterusnya.
Berdasarkan teori mahmudi disebutkan bahwa rata-rata rasio belanjamodal berada di kisaran 5% – 20% dari total Belanja Daerah.
Dapat dilihat dari presentase belanja modal yang masih jauh berada dibawah belanja rutin (operasional) yang  selalu  meningkat  setiap  tahunnya  pada  periode  2018-2021  yang  tidak  diimbangi  dengan  peningkatan belanja modal. Namun ketika dikeluarkan kebijakan pemerintah mengenai pemulihan ekonomi nasional belanja operasional semakin menurun.
Ini  mengakibatkan  terjadinya  ketidak  seimbangan  antar  belanja.  Pemerintah  semestinya  dapat menyeimbangkan antara belanja modal dengan belanja operasional agar tidak terjadi ketimpangan antar belanja dan agar fungsi anggaran sebagai alokasi, alat distribusi, dan stabilisasi dapat berjalan dengan baik.
Adapun data belanja operasional Pemerintah Provinsi Jawa Barat periode 2018-2022 adalah sebagai berikut:

## Tabel 3. 5
Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2018-2022 No.  Tahun Realisasi Belanja Operasi (Dalam Rupiah) 1. 2018 18.981.038.246.976,00 2. 2019 19.907.453.301.108,50 3. 2020 21.066.529.850.169,00 4. 2021 23.385.024.872.111,00 5. 2022 17.173.841.212.703,00

## Sumber: LRA Pemerintah Provinsi Jawa Barat (2024)
Namun belanja operasi yang meningkat pada tahun 2021 diakibatkan oleh pengalokasian dana untuk dana bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID 19 dengan memindahkan sebagian pengalokasian yang seharusnya untuk operasional. Dan pada tahun 2022 belanja operasional menurun dikarenakan dana bantuan sosial yang juga ikut menurun karena perekonomian nasional mulai membaik kembali.
Adapun  Dana  Sosial  yang  diberikan  Pemerintah  Provinsi  Masyarakat  periode  2018-2022  adalah sebagai berikut:
Tabel 3. 6 Dana Bantuan Sosial Provinsi Jawa Barat 2018-2022 No. Tahun Dana Bantuan Sosial 1. 2018 285.950.507.171,00 2. 2019 277.619.075.000,00 3. 2020 206.085.750.000,00 4. 2021 742.262.400.000,00 5. 2022 196.885.510.000,00
Sumber: LRA Pemerintah Provinsi Jawa Barat (2024)

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dari  penelitian  analisis  rasio  keuangan  untuk  mengukur  kinerja keuangan pemerintah provinsi Jawa Barat pada studi kasus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1) Terjadinya  fluktuasi  pada  Rasio  Desentralisasi  Fiskal  Pemerintah  Provinsi Jawa  Barat  ini  disebabkan oleh  terjadinya  fluktuasi  juga  pada  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  disebabkan  oleh  diberlakukannya kebijakan baru pada tahun 2020 yaitu pemberian insentif pajak atau keringanan pajak salah satunya pada pajak kendaraan sebagai bentuk pemulihan ekonomi nasional akibat wabah COVID 19. Adapun kebijakan baru tersedbut diantaranya: PMK No.28 Tahun 2020, UU No. 2 Tahun 2020, PERPU No.1 Tahun 2020.
2) Selama  periode  2018-2022,  Rasio  ketergantungan  keuangan  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat mengalami fluktuatif jika dilihat dari nilai rasionya. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan baru akibat wabah COVID 19 sebagai bentuk pemulihan ekonomi nasional sebagaimana disebutkan dalam  PMK Republik Indonesia Nomor 28/PMK.03/2020 tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID 19. Namun dalam lima tahun terakhir ini rasio  ketergantungan  keuangan  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  masih  dalam  kriteria  rendah  yang artinya tidak terlalu bergantung pada pendanaan pusat.
3) Provinsi Jawa Barat ini sudah dapat memberikan efektivitas yang baik dalam mengelola Pendapatan Asli Daerahnya. Anggaran dari PAD ini sudah terealisasi dengan baik. Kecuali pada tahun 2020 dimana puncak  dari  wabah  COVID  19  menyebabkan  realisasi  PAD  merosot  jauh  dari  anggarannya.  Hal  ini disebabkan oleh adanya wabah covid yang menjalar ke seluruh pelosok negeri mengakibatkan adanya penurunan pada pendapatan asli daerah khususnya dari pendapatan pajak dan retribusi daerah yang menurun  akibat  munculnya  kebijakan  keringanan  dalam  pembayaran  pajak.  Namun  setelah  wabah COVID  19  mulai  mereda,  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  mampu  kembali  menunjukan  kinerjanya dalam mengelola keuangannya sehingga kembali pada kriteria Sangat Efektif.
4) Hal  ini  berarti  bahwa  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  belum  dapat  memprioritaskan  dalam pengalokasian  dana  untuk  belanja  modal  yang  pengadaannya  dapat  dirasakan  langsung  oleh masyarakat  seperti  pembangunan  jalan,  sekolah,  rumah  sakit,  dan  seterusnya.  Dapat  dilihat  dari presentase  belanja  modal  yang  masih  jauh  berada  dibawah  belanja  rutin  (operasional)  yang  selalu meningkat setiap tahunnya pada periode 2018-2021 yang tidak diimbangi dengan peningkatan belanja modal. Namun ketika dikeluarkan kebijakan pemerintah mengenai pemulihan ekonomi nasional belanja operasional  semakin  menurun.  Ini  mengakibatkan  terjadinya  ketidak  seimbangan  antar  belanja. Pemerintah semestinya dapat menyeimbangkan antara belanja modal dengan belanja operasional agar tidak terjadi ketimpangan antar belanja dan agar fungsi anggaran sebagai alokasi, alat distribusi, dan stabilisasi  dapat  berjalan  dengan  baik.  Namun  belanja  operasi  yang  meningkat  pada  tahun  2021 diakibatkan oleh pengalokasian dana untuk dana bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID 19 dengan memindahkan sebagian  pengalokasian  yang seharusnya  untuk  operasional.  Dan  pada  tahun 2022  belanja  operasional  menurun  dikarenakan  dana  bantuan  sosial yang  juga  ikut  menurun  karena perekonomian nasional mulai membaik kembali.

## Referensi
Halim. A, d. K. (2018). Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi dan Sektor Publik. Salemba : Salemba Empat. Indramawan.  (2018). Impact of  Financial  Performance  of Local Goverments  on  Human  Development  Index  in Papua . Simposium Nasional Keuangan Negara. Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM YPKN. Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik, Edisi Terbaru. Penerbit Andi. Muda. I ., d. N. (2018). Variables influencing Allocation of Capital Expenditure in Indonesia. IOP Conferences Series: Earth and Environtmental Science.
Negara,  D.  U.  (2021,  Oktober  29). https://peraturan.bpk.go.id/Details/185162 .  Retrieved  from  JDIH  Database Peraturan: https://peraturan.bpk.go.id
Prima,  P.  I.  (2020,  April  6). Media  Komunitas  Perpajakan  Indonesia .  Retrieved  from  Ortax: https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/17006
Susanto,  H.  (2019).  Analisis  Rasio  Keuangan  Untuk  Mengukur  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota Mataram. Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis .
Zulkarnain,  Z.  (2020).  Analisis  Rasio  Keuangan  Daerah  Untuk  Mengukur  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. CAKRAWALA - Repositori IMWI .