## Legalitas
Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Residivis  Pelaku Tindak Pidana  Pencurian Senjata Api Laras Panjang
(Studi Kasus Perkara Nomor : 224/Pid.B/2020/Pn.Jmb)
Jasril, * Ferdricka Nggeboe, Bunyamin Alamsyah
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari
* e-mail koresponden: ferdrickaclassroom@gmail.com
Abstrak. Tindak pidana marak  terjadi dalam kehidupan masyarakat, salah satunya tindak pidana pencurian yang akhir- akhir ini marak  dan  meningkat  diberitakan  mass  media  cetak  maupun  media  elektronik,  pelakunya  bukan  saja  dilakukan  oleh  orang dewasa  bahkan  juag  ada  anak-  anak,  termasuk  pelakunya  seorang  yang  berulangkali  melakukan  kejahatan  (residivis).  Tindak pidana  pencurian,  sungguh  sangat  menggangu  keamanan,  ketertiban,  kesejahteraan  dan  sangat  menimbulkan  kerugian  materil dan imateril warga masyarakat. Oleh karena itu, perlu segera diantisipasi dan ditanggulangi dengan merespon secara cepat dan tepat penye-lesaiannya melalui mekanisme hukum yang berlaku, dengan menghukum pelaku/ tersangka dengan ancaman pidana yang cukup diperberat. Pada proses pemeriksaan pengadilan di dalam penerapan sanksi pidana terhadap residivis pelaku tindak pidana  pencurian  senjata  api  laras  panjang  berdasarkan  perkara  Nomor  224/Pid.B/2020/PN.  JMB  yang  diputus  oleh  hakim Pengadilan  Negeri  Jambi,  yang  menjadi  tujuan  penelitian    adalah  memahami  dan  menganalisis  dasar  pertimbangan  hukum hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  pidana  terhadap  residivis  pelaku  tindak  pidana  pencurian  senjata  api  laras  panjang,  dan isi/amar  putusan  hakim  terhadap    residivis  pelaku    tindak  pidana  pencurian  senjata  api  laras  panjang.  Tipe  penelitian  yang dipergunakan bersifat yuridis empiris ( sosio legal re-search ). Dari hasil penelitian, tercermin dasar pertimbangan hukum hakim dalam  men-jatuhkan  putusan  pidana  terhadap  residivis  pelaku  tindak  pidana  pencurian  sen-jata  api  laras  panjang  terhadap terdakwa IS Bin Alkat, dengan putusan memvonis terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, berdasarkan putusan perkara Nomor  224/Pid.B/2020/PN.JMB.  Padahal  dalam  pasal  363  ayat  (1)  ke  4  dan  ke  5  KUHPidana  yang  dilanggar  ancaman pidananya  maksimal  7  (tujuh)  tahun.  Sehingga  dirasakan  penerapan  putusan  pidananya  masih  sangat  ringan  dan  belum maksimal. Hakim pengadilan hanya mempertimbangan fakta yuridis dan non yuridis serta hal-hal yang meringankan terdakwa saja,  dengan  mengabaikan  dan  tidak  mempertimbangkan  hal-hal  yang  memberatkan  terdakwa  selaku  residivis  yang  ancaman pidananya  dapat  diperberat  1/3  (sepertiga)  dari  ancaman  pidana  pokoknya.  Saran  yang  disampaikan  diperlukan  dukungan  dan komitmen moral aparat penegak hukum terutama sekali hakim pengadilan, agar dapat memberikan ancaman pidana yang cukup berat  terhadap  tersangka/terdakwa,termasuk  residivis  pelaku  tindak  pidana  pencurian  senjata  api,  sepanjang  dimungkinkan dalam peraturan perundang- undangan (KUHPidana).
Kata Kunci : Putusan hakim, Residivis dan Tindak pidana pencurian
Abstract. Criminal acts are rife in people's lives, one of which is the crime of theft  which has recently been rampant and has increased  in  mass  media  reports  and  electronic  media.  The  perpetrators  are  not  only  committed  by  adults,  there  are  also children, including one who repeatedly commits a crime. (recidivist). The crime of theft really disturbs security, order, welfare and causes material and immaterial losses to the community. Therefore, it is necessary to immediately anticipate and deal with it  by  responding  quickly  and  appropriately  to  the  solution  through  the  applicable  legal  mechanism,  by  punishing  the perpetrator/suspect  with  a  fairly  severe  criminal  threat.  In  the  court  examination  process  in  the  application  of  criminal sanctions  against  recidivist  perpetrators  of  the  criminal  act  of  theft  of  long-barreled  firearms  based  on  case  Number 224/Pid.B/2020/PN. JMB which was decided by the Jambi District Court judge, the purpose of this research is to understand and analyze the basis of the judge's legal considerations in making a criminal decision against the recidivist perpetrators of the criminal act of theft of long-barreled firearms, and the contents/orders of the judge's decision against the recidivist perpetrators of the criminal act of theft of firearms. long barrel. The type of research used is juridical empirical (socio legal re-search). From the results of the study, it is reflected in the legal considerations of the judge in passing a criminal decision against the recidivist perpetrators  of  the  criminal  act  of  theft  of  long-barreled  firearms  against  the  defendant  IS  Bin  Alkat,  with  the  decision  to sentence  the  defendant  to  2  (two)  years  and  6  (six)  months,  based  on  decision  on  case  Number  224/Pid.B/2020/PN.JMB. Whereas in Article 363 paragraph (1) to 4 and 5 of the Criminal Code which is violated the maximum penalty is 7 (seven) years. So it is felt that the application of the criminal decision is still very light and not optimal. Court judges only consider juridical and non-juridical facts as well as mitigating factors for the defendant, by ignoring and not considering things that incriminate the  defendant  as  a  recidivist  whose  criminal  threat  can  be  increased  by  1/3  (one  third)  of  the  main  criminal  threat.  The suggestions submitted require the support and moral commitment of law enforcement officers, especially court judges, in order to  provide  a  fairly  severe  criminal  threat  to  the  suspect/defendant,  including  the  recidivist  perpetrators  of  the  criminal  act  of theft of firearms, as long as it is possible in the legislation (KUHPidana).
Keywords : Judge's Verdict, Recidivism and Criminal Theft

## PENDAHULUAN
Kejahatan  merupakan  suatu  perbuatan  melanggar  hukum  yang  senantiasa  dihadapi  oleh  setiap  masyarakat, bangsa  dan  negara.  Kejahatan  ataupun  tindak  pidana  berlangsung  sepanjang  masa  dalam  sejarah  peradaban  umat manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya, sulit untuk dihindari dan minimal hanya dapat ditekan/ dikurangi. Apapun bentuk dan motif serta jenisnya kejahatan tetap merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum, norma  agama  dan  etika,  karena  perbuatan  kejahatan/  tindak  pidana  merampas  milik  orang  lain  yang  dapat menimbulkan  kerugian,  meresahkan,  menganggu  keamanan,  ketertiban  dan  kesejahteraan  dalam  kehidupan masyarakat. 1
Kejahatan  atau  tindak  pidana  merupakan  suatu  problem  sosial  yang  dihadapi  masyarakat,  tidak  pernah  tuntas dan  selesai  seiring  dengan  kemajuan  dan  perkem-bangan,  selalu  bergerak  dan  berkembang  terus  menerus  sesuai dengan  tingkat  kemajuan  tehnologi  dan  peradaban  yang  dialami  umat  manusia.  Persoalan  kejahatan  atau  tindak pidana tidak hanya dihadapi  masyarakat tertentu yang ber-sifat  lokal, akan tetapi juga merupakan  masalah nasional dan  internasional. Lapisan sosial masyarakat dan aparat penegak hukum sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi  berbagai jenis  kejahatan  atau  tindak  pidana  yang  terjadi  di dalam  kehidupan  masyarakat.  Namun  dalam realitanya tindak pidana ataupun kejahatan terus berlangsung dan berkembang, baik cara/modus operandinya, jenis dan bentuknya dari hari ke hari, yang salah satunya tindak pidana pencurian.
Tindak pidana pencurian yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, dise-babkan oleh berbagai faktor di antara faktor  yang  satu  saling  pengaruh  mem-pengaruhi  dengan  faktor  yang  lainnya,  seperti  ;  tingkat  pengangguran  yang tinggi dan tidak terkendali karena sempit/ terbatasnya lowongan pekerjaan, terjadinya inflasi dengan melambungnya harga  bahan  kebutuhan  pokok  dan  bahan  kebu-tuhan  lainnya  yang  terkadang  tidak  terjangkau  dengan  daya  beli masyarakat  kelas  menengah  ke  bawah,  sehingga  mengakibatkan  beban  ekonomi  yang  ditanggung  oleh  masyarakat semakin  berat.  belum  lagi  terjadinya  pemutusan  hubungan  kerja  di  berbagai  perusahaan-  perusahaan  swasta  yang dalam kondisi pandemi tidak mampu menghasilkan laba yang cukup untuk bertahan yang pada akhirnya mela-kukan efisiensi dengan melakukan restruktu-risasi dengan cara mengurangi jum-lah tenaga kerja/karyawannya. Keadaan ini makin  memperparah  tingkat  pengangguran  yang  yang  ada  dan  dialami  masyarakat.  Kondisi  ini  mengaki-batkan kehidupan    masyarakat  makin  sulit  dan  terhimpit  dalam  mempertahankan  serta  memenuhi  kebutuhan  hidupnya sehari- hari, kenyataan yang dihadapi ini apabila kurang kuatnya iman dan moral  serta tidak ditopang dengan tingkat pen-didikan yang cukup  memadai, kesemuanya ini dapat membuat orang terjerumus    menjadi manusia gelap mata dan menghalalkan segala cara dengan melawan hukum melakukan berbagai bentuk tindak pidana pencurian. Tindak  pidana  pencurian  termasuk  dalam  katagori  tindak  pidana  terhadap  harta  benda,  yang  diartikan mengambil  barang/properti  milik  orang  lain  secara  tidak  sah/  melawan  hukum  tanpa  seizin  pemiliknya.  Pelaku tindak pidana pencu-rian ini biasa disebut dengan pencuri dan tindakannya oleh  masyarakat sering dikenal dengan mencuri.  Pencurian  terdiri  dari  dua  unsur,  yaitu  unsur  objektif  dan  unsur  subjektif.  Unsur  objektif  tindak  pidana pencurian  terdiri  dari  perbuatan  mengambil,  objeknya  suatu  benda  dan  unsur  keadaan  yang  menyertainya  atau melekat  pada  benda,  yaitu  benda  dimaksud  sebagian  atau  seluruhnya  milik  orang  lain.Unsur  subjektif  dari  tindak pidana pencurian antara lain adalah adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki dan dengan melawan hukum. 2 Terhadap pelaku tindak pidana pencurian dapat diterapkan ketentuan pasal 362 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana  (KUHP),  yang  merumuskan “Barangsiapa  mengambil  seluruhnya  atau  sebagian  kepunyaan  orang  lain dengan  maksud  untuk  dimiliki  secara  melawan  hukum,  diancam  karena  pencurian  dengan  pidana  penjara  paling lama  5  (lima)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp.  60.000,-  (enam  puluh  ribu    rupiah)”. Unsur  melawan  hukum dalam  tindak  pidana  pencurian  tersebut  dirumuskan  secara  tegas  dan  eksplisit,  sehingga  mengandung  pengertian bahwa  perbuatan  mengambil  barang  milik  orang  lain  secar  melawan  hukum  merupakan  suatu  perbuatan  yang dilarang  oleh  Undang-  Undang  dan  mempunyai  sanksi  berupa  pidana. Tindak  pidana  pencurian  yang  diatur  dalam ketentuan  pasal  362  KUHPidana  tersebut  merupakan  pencurian  dalam  bentuk  pokok,  sedangkan  pencurian  yang lainnya merupakan pencurian biasa yang disertai dengan keadaan- keadaan khusus.
Keadaan-  keadaan  khusus  tersebut,  antara  lain  tindak  pidana  pencurian  yang  disertai  dengan  kekerasan  diatur dalam pasal 365 ayat (1) KUHPidana dan apabila dilakukan tindak pidana tersebut mengakibat matinya orang diatur dalam pasal 365 ayat (2) KUHPidana. Sedangkan pencurian dengan unsur- unsur yang mem-beratkan diatur dalam ketentuan pasal 363 KUHP.
Pencurian dengan kualifikasi memberatkan diartikan dengan tindak pidana pencurian biasa disertai dengan salah satu keadaan sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan pasal 363 KUHP, yang menyatakan :
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, yaitu
(a) pencurian ternak,
1 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar , Rajawali Press : Jakarta, 2014,Halaman 27.
2 Zainal Abidin , Hukum Pidana Dalam Skema , Ghalia Indonesia : Jakarta, 2002, Halaman 68.
Jasril, Ferdricka Nggeboe, Bunyamin Alamsyah. Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Residivis  Pelaku Tindak Pidana Pencurian Senjata Api Laras Panjang (Studi Kasus Perkara Nomor : 224/Pid.B/2020/Pn.Jmb)
(b) pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung  meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang,
(c) pencurian  di  waktu  malam  hari  dalam  sebuah  rumah  atau  pekarangan  tertutup  yang  ada  rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,
(d) pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan
(e) pencurian  yang  untuk  masuk  ke  tempat  untuk  melakukan  kejahatan  atau  untuk  sampai  pada  barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
(2) Jika  pencurian  yang  diterangkan  dalam  butir  3  disertai  dengan  salah  satu  hal  dalam  butir  4  dan  5,  maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
Tindak  pidana  pencurian  dengan  pemberatan  seperti  di  atas,  yang  lazim  dilakukan  modus  operandi  adalah pencurian  yang  dilakukan    pada  waktu  malam  hari  dalam  sebuah  rumah  atau  pekarangan  tertutup  yang  ada rumahnya, pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih saling bekerja sama dan atau pencurian yang untuk masuk ke  tempat  untuk  melakukan  kejahatan    untuk  mengambil  barang  yang  dilakukan  dengan  merusak,  memotong  atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu dan lainnya.
Salah  satu  tindak  pidana  pencurian  dengan  unsur  pemberatan  yang  melanggar  pasal  363  ayat  ke  4  dan  ke  5 KUHPidana,  adalah  kasus  perkara  Nomor  224/  Pid.B/2020/PN  JMB  tindak  pidana  pencurian  senjata  api  laras panjang merek Ak 101 yang dilakukan residivis. Residivis adalah kelakukan seseorang yang mengu-langi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana oleh putusan hakim yang mempu-nyai kekuatan hukum yang tetap, karena perbuatan pidana  yang  dilakukannya  lebih  dahulu. 3 Dalam  KUHPidana  perbuatan  seseorang  yang  mengulangi  tindak pidananya atau sering disebut dengan residivis diatur ketentuannya dalam pasal 486 hingga pasal 488 KUHPidana yang merupakan dasar pemberatan pidana.
Pengulangan  tindak  pidana  merupakan  perbuatan  seseorang  yang  mengulangi  kem-bali  bentuk  kejahatannya, baik antara  tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lainnya adalah suatu tindak pidana sejenis maupun tidak  sejenis  yang  mana  dari  tindak  pidana  itu  sudah  ada  putusan  hukum  yang  bersifat  tetap.  Dengan  adanya seseorang yang mengulangi kembali tindak pidana yang sama atau tidak hal ini jelas merupakan suatu kegagalan dari salah satu sistem pembinaan di lembaga pemasyarakatan. 4
Residivis  merupakan  narapidana  yang  lebih  dari  dua  kali  menjadi  penghuni  lembaga  pemasyarakatan  atau narapidana  yang  melakukan  tindak  pidana  kembali,  sehingga  terkena  hukuman/pidana  kembali  di  lembaga pemasyarakatan. Pengu-langan (residivis) terda-pat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-  masing  me-rupakan  tindak  pidana  yang  berdiri  sendiri,  di  antara  perbuatan  mana  satu  atau  lebih  telah dijatuhi  pidana  oleh  pengadilan. 5 Residivis  digolongkan  ke  dalam  residivis  umum  dan  residivis  khusus.  Residivis umum, apabila seseorang melakukan tindak pidana yang telah dijatuhi pidana dan kemudian mengulangi lagi suatu tindak  pidana  dalam  jenis  pidana  apapun,  maka  terhadapnya  dapat  dikenakan  pemberatan  pidana.  Sedangkan residivis  khusus  yaitu  apabila  seseorang  melakukan  tindak  pidana  yang  telah  dijatuhi  hukuman  dan  kemudian mengulangi suatu tindak pidana yang sejenis (sama), kepadanya dapat dikenakan pemberatan pidana. 6
Untuk  mendapatkan  gambaran  tindak  pidana  pencurian  yang  dilakukan  residivis  dalam  Wilayah  Propinsi Jambi selama 3 (tiga) tahun terakhir ini, dari Laporan Kepolisian Daerah Jambi dari tahun 2019 hingga selama tahun 2001, jumlah  residivis pencurian selama  tahun  2019 sebanyak  15  orang  terpidana,  tahun  2020,  sebanyak  21  orang terpi-dana  dan  selama  tahun  2021,  sebanyak    27  orang  terpidana. 7 Residivis  yang  melakukan  tindak  pidana pencurian  tersebut  yang  se-tiap  tahunnya  meningkat,  ada  yang  masuk  dalam  katagori  residivis  umum,  yaitu mengulangi tindak pidana pencurian yang satu dengan yang lainnya tindak pidana pencurian yang berbeda dan ada yang masuk dalam katagori residivis khusus, yaitu tindak pidana pencurian yang dilakukan satu dengan yang lainnya sama  kasusnya,  pencurian  terhadap  harta  benda,  uang,  alat  rumah  tangga,  alat-  alat  elek-tronik,  perabot  rumah tangga, hewan ternak, emas perhiasan, kenderaan bermotor roda dua dan roda empat, senjata api  dan lainnya. Dalam  melakukan  tindak  pidana  pencurian  dengan  modus  operandinya,  dalam  praktiknya  ada  dengan  cara memecah  kaca  mobil,  merusak  pintu  rumah,  mencongkel,  menggunakan  kunci  palsu,  dilakukan  pada  malam  hari, saling  bekerja  sama  satu  dengan  yang  lainnya  dan  bahkan  dilakukan  dengan  melukai  korbannya,  yang  melanggar ketentuan  pasal  362  KUHpidana  dalam  bentuk  pen-curian  biasa,  pencurian  dengan  pemberatan  yang  diatur  dalam
3 Ali Mahrus, Dasar- dasar Hukum Pidana , Sinar Grafika : Jakarta, 2015, Halaman 139.
4 Marcus  Priyo  Gunarto, Sikap  mempidana  Yang  Berorientasi  Pada  Tujuan  Pemidanaan ,  Jurnal  Mimbar  Hukum, Volume 21,2009, Halaman 94.
5 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana , Rajawali Press : Jakarta, 2018, Halaman 121.
6 Ny. L. Moeljatno , Kriminologi , Bina Aksara : Jakarta, 2017, Halaman 161.
7 Laporan Tahunan Kepolisian Daerah Jambi, Januari 2022, Halaman 12.
Jasril, Ferdricka Nggeboe, Bunyamin Alamsyah. Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Residivis  Pelaku Tindak Pidana Pencurian Senjata Api Laras Panjang (Studi Kasus Perkara Nomor : 224/Pid.B/2020/Pn.Jmb)
pasal 363 KUHPi-dana, pencurian ringan diatur dalam pasal 364 KUHPidana yang nilainya berkisar dua  juta lima ratus  ribu  rupiah  (Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2012),  pencurian  dengan menggunakan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHPidana dan pencurian dalam keluarga yang diatur dalam pasal 367 KUHPidana.
Terhadap  tindak  pidana  pencurian  senjata  api  laras  panjang  dengan  merek  Ak  101  yang  dilakukan  terdakwa residivis yang bernama IS dengan putusan perkara Nomor : 244/Pid.B/2020/PN JMB, dalam hal dasar pertimbangan hakim dalam memutus dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa residivis, tidaklah sama dengan terdakwa tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  bukan  residivis.  Artinya,  terhadap  residivis  dapat  diperlakukan  ketentuan  pasal 486  hingga  pasal  488  KUHPidana  dengan  memperberat  ancaman  huku-man  terhadap  residivis  ditambah    1/3 (sepertiga)  dari  ancama  pidana  pokoknya,  se-bagaimana  yang  dijelaskan  dalam  pasal    486  KUHPidana,  yang menyatakan  :  “Pidana  penjara  yang  ditentukan  dalam  pasal  130  ayat  (1),  131,  133,  140,  353,  438,459  dan  460, kemudian  pasal  339,  340  dan  440  KUHPidana,  dapat  ditambah  sepertiga,  jika  yang  bermasalah  ketika  melakukan tindak  pidana,  belum  lewat  5  (lima)  tahun,  sejak  menjalani  untuk  seluruhnya  atau  sebagian,  pidana  penjara  yang dijatuhkan kepadanya.....”
Dalam pemidanaan terhadap terdakwa residivis, dari analisis yuridis terhadap pelaku IS terlihat ancaman pidana yang  dijatuhkan  hakim  Pengadilan  Negeri  Jambi  berdasarkan  perkara  Nomor  244/Pid.B/2020  /PN.JMB    belum maksimal dan sangat rendah sekali yaitu selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan pada hal dalam ketentuan pasal 363 ayat  ke  4  dan  ke  5  KUHPidana,    anca-man  pidana  maksimalnya  selama  7    (tujuh)  tahun  pidana  penjara  terhadap pelaku  tindak  pidana  pencurian  dengan  pemberatan.  Apalagi  tindak  pidana  pencurian  tersebut,    memenuhi  unsur- unsur  dilakukan  secara  bersama-  sama  bersekutu  (dua  orang  atau  lebih)  dengan  cara  membongkar,  merusak, mencokel  pintu  jendela  rumah  korban  OA  sebagainya,  yang  ancaman  pidananya  maksimal  9  (sembilan)    tahun penjara. Artinya, pertimbangan hukum hakim dalam penerapan ancaman pidana terhadap residivis yang melakukan tin-dak  pidana  pencurian  senjata  api  laras  panjang  merek  Ak  101  cukup  rendah  sekali  dan  belum  maksimal,  yang semestinya  minimal  3,5    tahun  pidana  penjara  atau  selama  4  (empat)  tahun  pidana  penjara,  sesuai  dengan kesalahannya.
Dalam memvonis terhadap residivis pelaku tindak pidana pencurian senjata api laras panjang yang tergolong ke dalam tindak pidana pencurian dengan unsur pemberatan sebagaimana terpenuhinya ketentuan dalam pasal 363 ayat (1)  Ke  4  dan  ke  5  KUHPidana,  putusan  hakim  Pengadilan  Negeri  Jambi  berdasarkan  putu-san  perkara  Nomor 224/Pid.B/2020/PN  JMB,  hanya  mempertimbangkan  hal-  hal  yang  meringankan  terdakwa  saja  dalam  persidangan yang  digelar  dan  dilakukan,  seperti  yang  dipertimbangkan  terhadap  terdakwa  adalah  terdakwa    mengakui perbuatannya secara berterus terang, dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya  di  masa  yang  akan  datang.  Dengan  mengabaikan  dan  tidak  mempertimbangkan  hal-  hal  yang memberatkan terdakwa, seperti ; perbuatan terdakwa sangat merugikan korban, dan terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya  (residivis),  yaitu  terdakwa  mengulangi  lagi  tindak  pidana  yang  dilakukan  dalam  putusan  perkara pertama dengan putusan perkara berikutnya, dimana kasus yang dilakukan berbeda dan tidak sejenis masuk dalam katagori residivis umum.
Terhadap  residivis  pelaku  tindak  pidana  pencurian  senjata  api  laras  panjang  yang  dilakukan  terdakwa  IS, seharusnya  ancaman  pidana  yang  diputuskan  hakim  pengadilan  ditambah  1/3  (sepertiga)  dari  ancaman  pidana pokoknya yang harus diperhitungkan dan dipertimbangkan hakim sebagaimana ancaman yang memperberat residivis yang diatur dalam ketentuan pasal 466 KUHPidana.
Dasar  pemikiran  hakim  tidak  mempertimbangkan    terhadap  pelaku  IS    selaku  residivis,  karena  pengakuan residivis  berdasarkan  keterangan  dari  hasil  pemeriksaan  saja  dan  tidak  dilengkapi/didukung  dengan  bukti  salinan putusan  hakim  pengadilan  yang  memutus  perkaranya,  karenanya  hakim  beralasan  dengan  mengabaikan  pelaku sebagai  residivis,  yang  membuat  belum  maksimalnya  penerapan  pidana  terhadap  terdakwa  IS.  Dampaknya,  secara prevensi general (pencegahan secara umum) dapat meng-hambat tujuan pemidanaan itu sendiri yang pada dasarnya untuk mengurangi/ memperkecil terjadinya suatu kejahatan/tindak pidana yang terjadi dalam kehi-dupan masyarakat dan secara prevensi spesifik (pencegahan secara khusus)  tidak memberikan efek jera terhadap pelaku residivis yang bersangkutan, sehingga besar kemungkinan akan mengulangi lagi suatu tindak pidana yang dilakukan.
Putusan hakim Pengadilan Negeri Jambi yang tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terpidana IS selaku residivis (yang mengulangi tindak pidana) sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 486 KUHPidana, yang semestinya  terpidana  IS  ancamannya  pidananya  diperberat  dengan  ditambah  1/3  (sepertiga)  dari  pidana  pokoknya, terlihat  dari  berkas  perkara  Nomor  224/Pid.B/2020/PN  JMB,  yaitu  :  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jambi  Nomor 224/Pid.B/2020/PN JMB, ter-tanggal  24 Juli 2020, dari fakta- fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan  hakim  dari  alat  dan  barang  bukti  serta  saksi-  saksi  yang  dihadirkan  dalam  proses  pemeriksaan  perkara pidana di persidangan, sehingga majelis hakim pengadilan menjatuhkan vonis terhadap terdakwa IS selama 2 (dua) tahun  6  (enam)  bulan  pidana    penjara,  dinyatakan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  pencurian  dengan  perbuatan
Jasril, Ferdricka Nggeboe, Bunyamin Alamsyah. Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Residivis  Pelaku Tindak Pidana Pencurian Senjata Api Laras Panjang (Studi Kasus Perkara Nomor : 224/Pid.B/2020/Pn.Jmb)
mengambil barang milik orang lain yang berupa senjata api laras panjang merek Ak 101  dan barang- barang  lainnya tanpa hak secara melawan hukum, dengan melanggar ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana. 8
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  tersebut  di  atas,  sehingga  hal  inilah  yang    menarik  minat  penulis untuk  menindak  lanjuti  dan  menelitinya  secara  lebih  mendalam  dengan  memilih  judul,  tentang “Analisis  Yuridis Putusan  Hakim  Terhadap  Residivis  Pelaku  Tindak  Pidana  Pencurian  Senjata  Api  Laras  Panjang  (Studi  Kasus Perkara Nomor 224/Pid.B/2020/PN JMB)”.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  dapat  diidentifikasi  perumusan masalah yang akan dibahas, yaitu :
1.    Apakah  yang  menjadi dasar  pertimbangan  hukum  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  pidana terhadap  residivis pelaku  tindak  pidana  pencurian  senjata  api  laras  panjang  (Studi  Kasus  Perkara  Nomor  :  244/Pid.B/2020/PN JMB) ?
2.  Bagaimana isi/amar putusan hakim terhadap  residivis pelaku  tindak pidana pencurian senjata api laras panjang (Studi Kasus Perkara Nomor : 244/ Pid.B/2020/PN JMB) ?

## METODE
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  bersifat deskriptif  analitis ,  yaitu  suatu  metode  yang  berfungsi  untuk mendiskripsikan  atau  memberikan  gambaran  terhadap  objek  yang  diteliti  secara  objektif, 9 yang  berkaitan  dengan permasalahan  analisis  yuridis  putusan  hakim  terhadap    residivis  pelaku  tindak  pidana  pencurian  senjata  api  laras panjang  berdasarkan perkara Nomor 244/Pid.B/2020?PN JMB.

## Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencurian Senjata Api laras Panjang
Meningkatkan  berbagai  kejahatan/tindak  pidana,  baik  tindak  pidana  umum  seperti  ;  tindak  pidana pencurian,  tindak  pidana  pemalsuan,  penggelapan,  pe-nipuan,  pemerkosaan,  tindak  pidana  pembunuhan  maupun tindak pidana khusus seperti ; tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang (money loundering),  tindak  pidana  perbankan  dan  lainnya.  Perlu  segera  diatasi  dan  diantisipasi  secara  cepat  dan  tepat, dengan  cara  menindak  dan  memperoses  pelakunya  melalui  mekanisme  prosedur  penegakan  hukum,  untuk menghukum pelakunya sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Tahap  awal  proses  penegakan  hukum  dimulai  dengan  melakukan  proses  pemeriksaan  penyelidikan  dan penyidikan  yang  dilakukan  oleh  aparat  ke-polisian,  diteruskan  dengan  melimpahkan  berkas  perkara  hasil pemeriksaan  kepada  jaksa  penuntut  umum.  Jaksa  penuntut  umum  selanjutnya  setelah  berkas  penuntutan  dianggap sudah  lengkap  dan  memenuhi  persyaratan,  diteruskan  dengan  melimpahkan  kasusnya  kepada  pengadilan,  untuk menerima, memeriksa dan memberikan putusan atas perkara  yang dilimpahkan tersebut. 10 Hakim pengadilan setelah menerima  berkas  berhak  untuk  menyidangkan  perkaranya  sesuai  dengan  peraturan  perundang-  undangan  yang berlaku (Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana). Hakim dalam menyidangkan perkara pidana yang diajukan kepadanya, mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan semata- mata harus didasari rasa keadilan dan tidak mengabaikan  pertimbangan hukum  yang disesuaikan dengan fakta- fakta yang terungkap di dalam persidangan. Fakta- fakta hukum yang berupa keterangan  terdakwa,  keterangan  saksi-  saksi  dan  barang  bukti  yang  ditemukan,  berikutnya  baru  dipertimbangkan motif  terdakwa  melakukan  tindak  pidana,  bagaimana  terdakwa  melakukan  tindak  pidana  dan  apa  akibat  yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan- batasan maksimum dan juga minimum serta kebe-basan yang dimiliki harus
8 Dokumen/Berkas  Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan  Negeri  Jambi  Perkara  Nomor  :  224/  Pid.B/2020/PN.  JMB,    24  Juli 2020.
9 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif , Alfa Beta :Bandung,2009, Halaman 29.
10 M.  Yahya  Harahap, Pembahasan,  Permasalahan  dan  Penerapan  Kitab  Undang-  Undang  hukum  Acara  Pidana ,  PT. Sarana Bhakti Semesta :  Jakarta, 2014, Halaman 102.
.
Jasril, Ferdricka Nggeboe, Bunyamin Alamsyah. Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Residivis  Pelaku Tindak Pidana Pencurian Senjata Api Laras Panjang (Studi Kasus Perkara Nomor : 224/Pid.B/2020/Pn.Jmb)
berlandaskan rasa keadilan, baik terhadap terdakwa, masyarakat dan pertanggungjawabannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap residivis sebagai pelaku tindak pidana pencurian senjata api laras panjang harus mempertimbangkan motif terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian senjata api laras panjang merek  Ak  101  tersebut. 11 Apabila  terdakwa  melakukan  tindak  pidana  pencurian  senjata  api  laras  panjang  dengan sengaja dan dilakukan secara bersama- sama pada siang hari, seperti menyediakan sarana transportasi sepeda motor untuk melakukan perbuatan itu dan mengge-rakkan orang lain ikut serta bersama- sama dalam melakukan pencurian senjata api laras panjang merek Ak 101, memasuki pekarangan rumah korban dengan cara merusak pintu kamar dan lain sebagainya, untuk memasuki ke dalam rumah tersebut, maka hal tersebut akan menjadi alasan bagi hakim untuk memperberat  sanksi  pidana  penjara  pada  putusan  yang  akan  dijatuhkan,  karena  perbuatan  yang  dilakukan tersangka/terdakwa IS, sudah memenuhi unsur sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 4  dan  ke  5  KUHPidana  tentang  tindak  pidana  pencurian  dengan  unsur  pemberatan    Dengan  unsur-  unsurnya dilakukan  secara  bersama-  sama  (lebih dari  satu  orang)  memenuhi  ketentuan  pasal 363 ayat  (1)  ke  4   KUHPidana dan dalam melakukan pencurian senjata api laras panjang, untuk memasuki rumah dengan cara merusak pintu kamar rumah dengan sebatang besi meme-nuhi ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana, ditambah lagi dengan tindak pidana pencurian senjata api laras panjang yang dilakukan saat ini dengan tindak pidana yang lainnya yang pernah dilakukan  terdahulu  putusannya  belum  sampai  5  (lima)  tahun,  berarti  tersangka/  terdakwa  IS  sudah  beru-lang  kali melakukan  tindak  pidana  yang  masuk  dalam  katagori  residivis,  yang  ancaman  pidananya  ditambah  1/3  (sepertiga) dari pidana pokoknya, berdasarkan pasal 466 KUHPidana.
Namun demikian, apabila tersangka/terdakwa  IS hanya sekedar melakukan pencurian tidak  memiliki niat dengan sengaja, akan tetapi kebenaran melewati rumah itu dilihatnya dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya dan  dilakukan  sendiri  tanpa  bekerja  sama  dengan  yang  lain  dan  baru  kali  pertama  melakukan  tindak  pidana pencurian senjata api laras panjang dan tidak mempunyai maksud lain hanya sekedar mencuri saja apa yang dilihat ada pada saat tersebut, tentu hal ini akan menjadi alasan bagi hakim untuk memperingan sanksi pidana penjara pada putusan yang akan dijatuhkannya. 12
Untuk  menjatuhkan  putusan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pencurian  sen-jata  api  laras  panjang,  hakim dalam mengambil putusan tentu dengan pertim-bangan- pertimbangan yang arif dan bijaksana. Berdasarkan putusan perkara  Nomor  :  224/Pid.B/2020/PN.JMB,  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  pidana  penjara  terhadap  residivis pelaku  tindak  pidana  pencurian  senjata  api  laras  panjang  menggunakan  pertimbangan-  pertimbangan  hukum,  baik yang bersifat pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non yuridis. 13

## 1.  Pertimbangan yang bersifat yuridis
Pertimbangan  yang  bersifat  yuridis  adalah  pertimbangan  hakim  yang  didasarkan  pada  fakta-  fakta  yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang- undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya ;
a. Dakwaan jaksa penuntut umum
Tindak pidana pencurian senjata api laras panjang merek Ak 101 diatur dalam ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana. Surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum berupa pengertian surat akta yang  memuat  perumusan  tindak  pidana  yang  didakwakan  kepada  terdakwa,  perumusan  ditarik  atau disimpulkan  dari  hasil  pemeriksaan  penyidikan  dihubungkan  dengan  pasal  tindak  pidana  yang  dilanggar dan  didakwa  kepada  terdakwa  dan  surat  dakwaan  tersebut  yang  menjadi  dasar  pemeriksaan  bagi  hakim dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim pada prinsifnya tidak dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara pidana di luar  yang tercantum dalam su-rat dakwaan. 14 Dengan demikian surat  dakwaan  berfungsi  sentral  dalam  persidangan  pengadilan  dalam  perkara-  perkara  pidana,  termasuk perkara  pidana  pencurian  senjata  api  laras  panjang.  Konsekuensinya  adalah  jika  terjadi  kesalahan  dalam penyusunan  surat  dakwaan  dapat berakibat seseorang  dapat dibebaskan  oleh  pengadilan  walaupun  orang tersebut  terbukti  bersalah  melakukan  tindak  pidana  pencurian  senjata  api  laras  panjang  meker  Ak  101 tersebut.
b. Keterangan saksi
Keterangan  saksi  sebagai  alat  bukti  menurut  pasal  185  ayat  (1)  KUHAP  adalah  apa  yang  saksi nyatakan di dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Keterangan beberapa saksi yang berdiri- sendiri
11 Wawancara dengan Lili Evelin , Hakim Pengadilan Negeri Jambi,  14 Juni 2022.
12 Wawancara dengan Adek Nurhadi , Hakim Pengadilan Negeri Jambi, 15 Juni 2022.
13 Wawancara dengan Partono , Hakim Pengadilan Negeri  Jambi, 14 Juni 2022.
14 Wawancara dengan Yusmawati, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi, 17 Juni 2022.
Jasril, Ferdricka Nggeboe, Bunyamin Alamsyah. Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Residivis  Pelaku Tindak Pidana Pencurian Senjata Api Laras Panjang (Studi Kasus Perkara Nomor : 224/Pid.B/2020/Pn.Jmb)
ten-tang  suatu  kejadian  atau  keadaan  dapat  digunakan  sebagai  suatu  alat  bukti  yang  sah,  apabila keterangan  saksi  itu  ada  hubungannya  satu  dengan  yang  lain  sedemikian  rupa,  sehingga  dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu atau kronologis kejadian/peristiwa dari tindak pidana pencurian senjata api laras panjang tersebut.
Berdasarkan  putusan  perkara  Nomor  :  224/Pid.B/2020/PN.JMB,  jaksa  penuntut  umum  mengajukan saksi- saksi yang terdiri dari 8 (delapan) orang saksi, yaitu saksi OA, saksi AA, saksi SA, saksi LA, saksi NN,  saksi  WG,    saksi  HA  dan  saksi  Bambang  Irawan  Bin  Alkat,  Kedelapan  orang  yang  dijadikan  saksi merupakan rekan, keluarga dari tersanga/terdakwa dalam  melakukan tindak pidana pencurian senjata api laras panjang. HA  selaku saksi bersama- sama dengan  terdakwa IS yang melakukan pencurian senjata api laras  panjang  di  sebuah  rumah  yang  beralamat  di  Desa  Mekar  Jaya  RT.  30  Kelurahan  Sungai  Gelam, dengan mengendarai sepeda motor  Yamaha Mio  warna hitam milik ter-dakwa berboncengan  dengan HA menuju ke rumah terse-but, setelah sampai di rumah kosong  yang dituju, tersangka/ terdakwa memasuki rumah melalui mencongkel dan merusak pintu jendela untuk mencapai memasuki ke dalam rumah korban OA.
c. Keterangan terdakwa
Keterangan  terdakwa  menurut  pasal  189  ayat  (1)  KUHAP  adalah  apa  yang  terdakwa  nyatakan  di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Menurut putusan perkara  Nomor  224/Pid.B/2020/PN.JMB  terdakwa  IS  mengaku  telah  melakukan  pencurian  yang  berupa senjata  api  laras  pan-jang  dan  lainnya  di  sebuah  rumah  yang  beralamat  di  Desa  Mekar  Jaya  RT.  30 Kelurahan Sungai Gelam. Berdasarkan keterangan terdakwa senjata api laras panjang merek Ak 101 yang diambilnya secara mela-wan hukum untuk memiliki harta kepunyaan orang lain tersebut dila-kukan pada hari  Senin,  jam  07.30  Wib  pagi  hari  pada  tanggal  20  Januari  2020,  niat  melakukan  pencurian  melihat rumah korban tersebut setelah dilewati dalam keadaan kosong, sehingga rumah dalam keadaan kosong ini timbul  niat  terdakwa  untuk  mengambil  barang  yang  ada  dalam  rumah  dengan  cara  mencongkel  dan merusak  pintu  kamar  rumah  dengan  sebatang  besi  yang  sudah  dipersiapkan  diselipkan  dipinggang-nya, membuka lemari dengan sebuah besi dengan mengambil  sebuah cincin berwarna kuning, sebuah kalung MCI  (kalung  kesehatan),  sepucuk  senjata  api  laras  panjang  beserta  magasin  sebanyak  37  butir  peluru. 15 Semua  barang  yang  diambil  dimasukkan  ke  dalam  karung,  kemudian  barang  beserta  senjata  api  laras panjang di simpan di rumah saksi HA. Senjata api laras panjang yang diambilnya itu hendak di-bawanya ke  rumah  saksi  Bambang  mau  dijual,  tetapi  belum  juga  terjual  senjata  api  itu  nomor  seri  dan  mereknya diamplas  dan  dibawanya  pergi  ke  palembang  ke  rumah  orang  tuanya  dan  dititipkannya  ke  tempat  saksi Linda Bin Alkat yang berada dekat rumah orang tua terdakwa IS.
d. Barang- barang bukti
Berdasarkan putusan perkara Nomor : 224/Pid.B/2020/PN.JMB, barang bukti dalam prkara pidana ini adalah    sebuah  senjata  api laras  panjang  merk  Ak  101  dengan  nomor  seri  171200226  dengan  tali  warna hitam  terpasang,  2  (dua)  buah  magasin,  amunisi  sebanyak  35  butir,  33  butir  peluruh  karet,  1  (satu)  unit kenderaan  bermotor  roda  empat  merek  Yamaha  Mio,  1  buah  tas  pancing  berwarna  hitam,  1  buah  kaos oblong warna biru, 1 buah batang besi dan 1 buah karung plastik.
e. Pasal- pasal dalam Undang- undang
Undang-  undang  yang  mengatur  tentang  tindak  pidana  pencurian  adalah  pasal-  pasal  yang  termuat dalam KUHPidana, yaitu
a) Pasal  362,  yang  mengatur  tentang  tindak  pidana  pencurian  dalam  bentuk  pokok  (pencurian  biasa), yaitu “Barang siapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara malawan hukum, dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian dengan hukuman penjara se-lama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah),
b) Pasal 363, yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan unsur pemberatan, biasanya secara doktrinal disebut sebagai “pencu-rian yang dikualifikasi”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menun- juk  pada  suatu  pencurian  yang  dilakukan  dengan  cara-  cara  tertentu  atau  dalam  keadaan  tertentu, sehingga  bersifat  lebih  berat  dan  kare-nanya  diancam  dengan  pidana  yang  lebih  berat  dari  pada pencurian biasa. Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, yaitu ; yaitu pencurian terhadap  ternak/hewan,  pencurian  pada  waktu  ada  kebakaran,  letusan,  banjir,  kapal  karam,  kapal terdampar,  huru hara, pemberontakan atau bahaya perang, pencurian di waktu malam hari  pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan berse-kutu, dan pencurian yang untuk  masuk  ke tempat
15 Wawancara  dengan  Iis  Sugianto  Bin  Alkat,  Residivis  Pelaku  Tindak  Pidana  Pencurian  Senjata  Api  Laras  Panjang,    24 Mei 2022.
Jasril, Ferdricka Nggeboe, Bunyamin Alamsyah. Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Residivis  Pelaku Tindak Pidana Pencurian Senjata Api Laras Panjang (Studi Kasus Perkara Nomor : 224/Pid.B/2020/Pn.Jmb)
untuk mela-kukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

## 2.   Pertimbangan yang bersifat non yuridis
Dari  hasil  analisis  penulis  terhadap  putusan  Pengadilan  Negeri  Jambi  dengan  putusan  Nomor 224/Pid.B/2020/PN JMB, ada beberapa pertim-bangan yang bersifat non yuridis, yaitu : a. Perbuatan pidana Menurut Moeljatno , tindak pidana merupakan perbuatan yang di-larang dan diancam dengan pidana, terhadap  barang  siapa  melanggar  larangan  tersebut.  Perbuatan  itu  harus  pula  dirasakan  oleh  masyarakat sebagai  suatu  hambatan  tata  pergaulan  yang  dicita-  citakan  oleh  ma-syarakat. 16 Dengan  demikian,  suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila memenuhi unsur- unsur, yaitu :
1) Perbuatan dilakukan oleh subjek hukum yaitu manusia ( natuurlijke persoon),
2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang- undang,
3) Perbuatan itu melawan hukum (bertentangan dengan hukum), dan
4) Perbuatan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungja-wabkan. Dari unsur- unsur di atas, apabila dihubungkan dengan perbuatan terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi, yaitu dalam putusan Nomor 224/pid.B/2020/PN.JMB terlihat, yaitu :
Dari unsur- unsur perbuatan pidana, seperti ;
a) Perbuatan  dilakukan  oleh  subjek  hukum  yaitu  manusia,  yaitu  setiap  orang  yang  mempunyai kedudukan  yang  sama  selaku  pendukunh  hak  dan  kewajiban,  bukan  dilakukan  oleh  badan  hukum. Menurut putu-san di atas, identitas terdakwa yaitu bernama IS, jenis kelamin laki- laki, umur 27 Tahun dan berkembangsaan Indo-nesia,
b) Perbuatan  itu  dilarang  dan  diancam  dengan  hukuman  oleh  Undang-  undang  dalam  putusan  ini, perbuatan terdakwa melanggar pasal 363 ayat (1) angka 4 dan 5 KUHPidana, yang bunyinya sebagai berikut  :    “Diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  7  (tujuh)  tahun,  yaitu  ayat  (1)  ke  4 KUHPidana,  pencurian  yang  dilakukan  dua  orang  atau  lebih  dengan  bersekutu,  dan  ayat  (1)  ke  5 KUHPidana,  pencurian yang untuk  masuk  ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada  barang  yang  diambil,  dilakukan  dengan  merusak,  me-motong  atau  memanjat  atau  dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
c) Perbuatan itu melawan hukum (bertentangan dengan hukum), Per-buatan- perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang melawan hukum, merugikan masyarakat. Dalam artinya bertentangan atau mengham- bat  akan  terlaksananya  tata  dalam  pergaulan  masyarakat  yang  dianggap  baik  dan  adil.  Dengan  kata lain bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan anti sosial,
d) Perbuatan  dilakukan  oleh  seseorang  yang  dapat  dipertanggungja-wabkan.  Menurut D.  Simons ,  orang dapat  dianggap  bertanggung-jawab  apabila  ia  mampu  untuk  mengetahui  atau  menyadari  bahwa perbuatannya  bertentangan  dengan  hukum  dan  ia  dapat  menentukan  kehendaknya  sesuai  dengan kesadarannya tersebut. 17 Seorang dapat dikatakan tidak mampu bertanggungjawab sebagaimana yang diru-muskan  dalam  pasal  44  (1)  KUHPIdana,  yaitu  karena  jiwanya  cacat  dalam  pertumbuhan  atau jiwannya  terganggu  karena  penyakit.  Da-lam  putusan  yang  dibacakan  oleh  majelis  hakim,  hakim menyatakan  bahwa  terdakwa  yang  bernama  IS  dinyatakan  mampu  bertanggungjawab  karena  tidak memenuhi  unsur  dalam  pasal  44  ayat  (1)  KUHPidana.  Hakim  menyatakan  bahwa  hakim  tidak menemukan  hal-  hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai  alasan pembenar  dan/atau  alasan  pemaaf,  maka  dari  itu  terdakwa  harus  mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan di-nyatakan besalah dan dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Jambi.
b.  Unsur kesalahan sipembuat pidana Unsur  kesalahan  merupakan  unsur  utama  dalam  pertanggungjawaban  pidana. Muladi dan Dwidja Priyatno ,  menyatakan  bahwa  kesalahan  mengandung  unsur  pencelaan  terhadap  seseorang  yang  telah melakukan  tindak  pidana.  Jadi,  orang  yang  bersalah  melakukan  perbuatan  itu  berarti  bahwa  perbuatan  itu dapat  dicelakan  kepadanya,  maka  dari  itu  dapat  dikatakan  bahwa  kesalahan  merupakan    dasar  untuk pertanggungjawaban  pidana. 18 Apabila  terdapat  kesalahan  pada  seseorang,  maka  orang  yang  melakukan
16 Moeljatno, Azas- azas Hukum Pidana , PT. Rineka Cipta : Jakarta, 2012, Halaman 46.
17 D. Simons di Dalam Buku Moeljatno, R, Azas- azas Hukum Pidana , PT. Rineka Cipta : Jakarta, 2012, Halaman 49.
18 Muladi dan Dwija Priyanto, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , Kencana Prenada Media Group : 1991, Halaman 79.
Jasril, Ferdricka Nggeboe, Bunyamin Alamsyah. Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Residivis  Pelaku Tindak Pidana Pencurian Senjata Api Laras Panjang (Studi Kasus Perkara Nomor : 224/Pid.B/2020/Pn.Jmb)
kesalahan  tersebut  dapat  dicela.  Hal  itu  dikarenakan  kesalahan  merupakan  keadaan  jiwa  dari  si  pembuat pidana  dan  hubungan  batin  antara  si  pembuat  pidana  dengan  perbuatannya.  Untuk  menentukan  adanya kesalahan pada seseorang, harus memenuhi beberapa unsur, antara lain ;
1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat tindak pidana,
2) Hubungan batin antara si pembuat tindak pidana dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan ( dolus ) atau kealpaan ( culpa ) ini disebut ben-tuk kesalahan,
3) Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.
Seseorang dapat dikatakan tidak mampu bertanggungjawab seba-gaimana yang dirumuskan dalam pasal 44  ayat  (1)  KUHPidana,  yaitu  karena  jiwanya  cacat  dalam  pertumbuhan  atau  jiwanya  terganggu  karena penyakit.  Apabila  seseorang  dalam  keadaan  demikian  dan  melakukan  suatu  tindak  pidana,  maka  orang tersebut  tidak  boleh  dipidana.  Menurut D.  Simons ,  ciri-  ciri  psikis  yang  dimiliki  orang  yang  mampu bertanggung-jawab  pada  umumnya  adalah  ciri-  ciri  yang  dimiliki  oleh  orang  yang  sehat  rohaninya, mempunyai  pandangan  normal,  yang  dapat  menerima  secara  normal  pandangan-  pandangan  yang dihadapinya,  yang  dibawah  pengaruh  pandangan  tersebut  ia  dapat  menentukan  kehendaknya  dengan  cara yang normal pula. 19
Seorang  terdakwa  dapat  dikatakan  bersalah  apabila  perbuatannya  telah  memenuhi  unsur-  unsur  dalam pasal  yang  mengatur  tentang  perbuatannya.  Menurut  putusan  Nomor  224/pid.B/2020/PN  JMB,  terdakwa dinyatakan  bersalah  karena  telah  memenuhi  unsur-  unsur  dalam  pasal  363  ayat  (1)  ke  4  dan  ke  5 KUHPidana,yang unsur- unsurnya sebagai berikut :
1) Barang siapa,
2) Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3) Dengan maksud untuk menguasasi secara melawan hukum,
4) Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan
5) Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil, dengan  cara  membongkar,  memecah  atau  memanjat  atau  dengan  cara  memakai  kunci  palsu,  perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
Kelima  unsur  tersebut  menjadi  dasar  pertimbangan  hukum  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  pidana terhadap terdakwa, yaitu ;

## a) Unsur ‘barang siapa’,
Hakim  menimbang  bahwa  “barangsiapa”  yaitu  siapa  saja  sebagai  orang  perseorangan  atau  korporasi pendukung  hak  dan  kewajiban  yang  berdasarkan  bukti  permulaan  yang  cukup  telah  diajukan  penuntut umum sebagai terdakwa dan didakwa melakukan tindak pidana in casu tindak pidana pencurian senjata api laras panjang. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum mengajukan seorang laki- laki yang dalam persidangan  menyatakan  bernama  IS  dengan  sege-nap  identitasnya  sebagaimana  tersebut  dalam  surat dakwaan  yang  telah  dibacakan  di  persidangan  dan  atas  dibacakannya  identitas  terdakwa  tersebut terdakwa  telah  membenarkannya  dan  tidak  terdapat  adanya  unsur error  in pesona (kesalahan terhadap orang/terdakwanya).
b) Unsur  ‘mengambil  seluruh  barang  (senjata  api  laras  panjang)  yang  ke-seluruhan  atau  sebagian kepunyaan orang lain’,
Hakim  mempertimbangkan  bahwa  “mengambil”  ialah  membawa  suatu  benda  menjadi  berada dalam  penguasaannya  atau  membawa  benda  tersebut  secara  mutlak  berada  di  bawah  penguasaannya yang nyata. Dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya.
Bahwa, berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan telah diperoleh fakta hukum, terdakwa IS bersama-sama dengan Hendri telah mengambil barang yang berupa sepucuk senjata api laras panjang dan lainnya  yang diambil milik dari OA milik orang lain.
c) Unsur ‘dengan maksud untuk menguasasi secara melawan hukum’,
Yang dimaksud dengan unsur”menguasasi secara melawan hu-kum” adalah dengan maksud dalam arti secara sempit, yaitu maksud mengambil semata- mata untuk dapat menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Frasa “menguasasi” berarti menguasasi suatu benda seolah- olah ia adalah pemiliknya, yang  merupakan  tujuan  dari  tin-dakan  mengambil  di  atas.  Sedangkan  frasa  “melawan  hukum”  berarti bertentengan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.
19 D. Simons di Dalam Buku Moeljatno, Azas- azas Hukum Pidana , Rineka Cipta : Jakarta, 2012, Halaman 51.
Jasril, Ferdricka Nggeboe, Bunyamin Alamsyah. Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Residivis  Pelaku Tindak Pidana Pencurian Senjata Api Laras Panjang (Studi Kasus Perkara Nomor : 224/Pid.B/2020/Pn.Jmb)
d) Unsur ‘yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu’,
Yang  dimaksud  dengan  “dilakukan  dua  orang  atau  lebih  secara    bersekutu”,  yaitu  dilakukan  dalam bentuk medeplegen atau turut mela-kukan seperti yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) KUHPi-dana ataupun dalam bentuk apa yang lazim disebut mededaderschap . Frasa “dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu” menurut Simons , menunjukkan adanya semacam kerja sama atau samenwerking . 20
e) Unsur  ‘yang  dilakukan  oleh  tersangka/terdakwa  dengan  masuk  ke  tem-pat  kejahatan  itu  dalam mencapai  barang  yang  diambil  dengan  cara  membongkar,  memecah,  memanjat  dan  merusak  atau dengan mema-kai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu’,
Bahwa  terdakwa  masuk  ke  dalam  rumah  OA  dengan  cara  terlebih  dahulu  mencongkel  jendela rumah  dengan  menggunakan  sebatang  besi  yang  telah  terdakwa siapkan  untuk  masuk  ke  dalam  rumah tersebut,  melalui  jendela  yang  dirusak/  di-congkel  terbuka,  terdakwa  membuka  lemari  dengan  cara mencongkel  dengan  sebatang  besi  yang  ia  bawa,  sehingga  terdakwa  berhasil  mengambil  barang  yang ada dalam lemari (senjata api laras panjang).
Bahwa berdasarkan  fakta  yang  terungkap  di persidangan terdakwa  ditangkap  oleh  petugas  kepolisian (Diskrimum Polda Jambi) pada tanggal 31 Februari 2020 di Jalan pangeran Sidoing Lautan Lorong Tedukan Bukit 2 Kelurahan 35 Ilir Barat II Palembang. Terdakwa mengakui bahwa ia bersama sama dengan saksi HA melakukan  tindak  pidana  pencurian  tersebut  pada  hari  Senin  pagi  Jam  7.30  wib,  pada  tanggal  20  Januari 2020.  dengan  barang  bukti  berupa  sebuah  senjata  api  laras  panjang  merk  Ak  101  dengan  nomor  seri 171200226  dengan tali  warna  hitam  terpasang,  2 (dua)  buah  magasin,  amunisi sebanyak  35  butir,  33  butir peluruh karet, 1 (satu) unit kenderaan bermotor roda dua merek Yamaha Mio, 1 buah tas pancing berwarna hitam, 1 buah kaos oblong warna biru, 1 buah batang besi dan 1 buah karung plastik.
Dilengkapi  dengan  saksi-  saksi  yang  dihadirkan  di  persidangan,  antara  keterangan  saksi  OA,  saksi AA, saksi SA, saksi LA, saksi  NN, saksi WG,  saksi HA dan saksi Bambang  Irawan Bin Alkat, saksi  HA yang  menyatakan  secara  bersama-  sama  dengan  tersangka/terdakwa  IS  benar  melakukan  tindak  pidana pencurian senjata api laras panjang tersebut. 21
Berdasarkan  Berita  Acara  Pemeriksaan  penyidikan  Kepolisian  Daerah  Jambi,  surat  dakwaan  dan tuntutan  pidana  kejaksaaan  penuntut  umum,  didapati  kesimpulan  bahwa  barang  bukti  tersebut  benar  yang diambil tersangka/terdakwa IS, dengan demikian, unsur mengambil barang (senjata api laras panjang merek Ak  101)  yang  dike-tahuinya  merupakan  milik  orang  lain  secara  melawan  hukum  telah  terpe-nuhi  pada perbuatan terdakwa.
Dari  unsur-  unsur  yang  telah  diutarakan  di  atas,  maka  terdakwa  dapat  dinyatakan  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian senjata api laras panjang merek Ak 101 dan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Jambi karena perbuatan terdakwa telah memenuhi  semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana.
c.   Motif dan tujuan tindak pidana
Dalam setiap perkara pidana, pelaku perbuatan pidana mempunyai motif dan tujuan tindak pidana yang berbeda- beda.  Berdasarkan  penelitian  yang  penulis  lakukan  dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  Jambi  dalam  perkara pidana  pencurian  senjata  api  laras  panjang  merek  Ak  101  ini  tujuan  terdakwa  mela-kukan  tindak  pidana motifnya semata- mata untuk mendapatkan uang yang digunakan dalam membiayai keperluan hidupnya sehari- hari.
a. Cara melakukan tindak pidana
Cara terdakwa melakukan tindak pidana adalah mendatangi rumah korban bersama- sama dengan saksi HA menaiki kenderaan roda dua merek Yamaha Mio milik terdakwa berboncengan, setiba di lokasi yang dituju HA untuk mengamankan dan menuggu di luar rumah dengan sepeda motor Yamaha Mio untuk mengawasi orang di sekitarnya.  Sedangkan  tersangka/terdakwa  IS  memasuki  rumah  dengan  cara  merusak  dan  mencongkel  dengan sebatang besi pada pintu kamar untuk memasuki rumah milik Oki Ade Putra Bin Ajis Sahur, dan  mencongkel lema-ri  untuk  mengambil  barang  yang  berupa  senjata  api  laras  panjang  dan  barang  lainnya.  Menurut  putusan perkara Nomor 224/Pid.B/2020/PN JMB, melaku-kan tindak pidana dengan cara mengambil barang (senjata api laras panjang) yang diketahuinya senjata api itu milik orang lain dikuasai secara melawan hukum, untuk dijual agar mendapatkan uang.
e.   Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana
20 D. Simons di Dalam Buku Moeljatno, R, Azas- azas Hukum Pidana , PT. Rineka Cipta : Jakarta, 2012, Halaman 54.
21 Wawancara  dengan Hendri ,  Sebagai  Saksi  Dalam  Kasus  Tindak  Pidana  Pencurian  Senjata  Api  Laras  Panjang,  28  Mei 2022.
Jasril, Ferdricka Nggeboe, Bunyamin Alamsyah. Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Residivis  Pelaku Tindak Pidana Pencurian Senjata Api Laras Panjang (Studi Kasus Perkara Nomor : 224/Pid.B/2020/Pn.Jmb)
Tindak  pidana  pencurian  senjata  api  laras  panjang  merek  Ak  101  mempunyai  dampak  yang  bervariasi.  Bisa berdampak  pada  kerugian  individu  dan  berdam-pak  pada  kerugian  masyarakat  dan  negara.  Kerugian  pada individu  (korban)  pencurian  akan  kehilangan  harta  benda  (senjata  api  laras  panjang)  dan  lainnya    akibat  dari perbuatan  tersangka/terdakwa.  Sedangkan  bagi  masyarakat  dan  ne-gara  akibat  yang  ditimbulkan  dari  tindak pidana pencurian  senjata api laras panjang adalah masyarakat akan takut apabila tindak pidana pencurian akan menimpa  dirinya  pada  saatnya  nanti.  Jelas  perbuatan  yang  dilakukan  ter-sangka/terdakwa  dapat  menganggu keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Selain  memperhatikan  pertimbangan  yang  bersifat  yuridis  dan  pertimbangan  yang    bersifat  non  yuridis,  maka diperhatikan pula hal- hal yang bersifat mem-beratkan dan hal- hal yang bersifat meringankan terdakwa, yang perlu diper-hatikan  majelis  hakim  dalam  mengambil  suatu  putusan,  agar  putusan  yang  di-jatuhkan  hakim  benar-  benar mencerminkan  prinsif  keadilan  yang  diingikan  ma-syarakat  dan  pelaku/terdakwa  yang  bersangkutan.  Adapun  hal- hal yang mem-beratkan terdakwa ;
1. Perbuatan terdakwa sangat merugikan korban, dan
2. Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya ( residivis ),
Selain hal- hal yang memberatkan terdakwa, dipertimbangkan pula  hal- hal yang meringankan, yaitu ; a. Terdakwa mengakui perbuatannya secara berterus terang, dan
b. Terdakwa  menyesali  perbuatannya  dan  berjanji  tidak  akan  mengulangi  lagi  perbuatannya  di  masa  yang  akan datang.
Setelah  hakim  menelaah  fakta-  fakta  yang  terungkap  dalam  persidangan  di  Pengadilan  Negeri  Jambi  terhadap terdakwa IS yang diduga melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana dan  Undang- Undang Nomor 8 Tahun  1981,  tentang  Undang-  Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  dan  peraturan  perundang-  undangan  lain yang  bersangkutan,  mempertimbangkan  juga  segala  hal-  hal  yang  bersifat  yuridis  dan  pertimbangan  yang  bersifat non yuridis serta memperhatikan pula segala hal- hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan terdakwa, maka hakim bermusyawarah untuk mengambil suatu putusan terhadap terdakwa. Apakah memang benar kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut penilaian majelis hakim ataukah sebaliknya terungkap segala fakta-  fakta  yang  diajukan  di  muka  persidangan  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan,  maka  majelis  hakim barulah memberikan dan mengambil suatu putusan.
Terhadap  kasus  perkara  Nomor  :    224/Pid.  B/2020/PN  JMB,  majelis  hakim  Pengadilan  Negeri  Jambi berdasarkan musyawarah hakim,  menyatakan terdakwa yang bernama  IS terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan  perbuatan  yang  melanggar  pasal  363  ayat  (1) Ke  4  dan Ke  5 KUHPidana,  sehingga  terhadap terdakwa yang  bernama  IS  dihukum  dengan  pidana  penjara    2  (dua)  tahun  dan  6  (enam)  bulan  dikurangi  sela-ma  terdakwa berada dalam tahanan, dengan membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah lima ribu rupiah.
Isi/Amar Putusan Hakim Terhadap Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencurian Senjata Api laras Panjang Dari hasil penyelidikan, penyidikan dan ditindak lanjuti dengan penuntutan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum  kepada pengadilan. Hakim pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memberikan putusan ter-hadap  tindak  pidana  pencurian  senjata  api  laras  panjang  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  IS  sebagai  residivis  di dalam wilayah kerjanya.
Atas pelimpahan berkas tindak pidana pencurian senjata apai laras panjang yang dilakukan terdakwa IS sebagai residivis, yang dilimpah-kan dan diajukan oleh jaksa selaku penuntut umum kepada pengadilan setempat. Ternyata setelah diperiksa dan diteliti secara cermat, menunjukkan tindak pidana tersebut merupakan batas wewenangnya dan merupakan  yurisdiksi  wilayah  pengadilan  negeri  tersebut,  untuk  diperiksa  dan  diputuskan,  tindakan  selanjutnya ketua Pengadilan Negeri Jambi menunjuk hakim  ketua dan hakim anggota yang akan menyidangkan tindak pidana dimaksud, dan hakim ketua beserta anggota yang ditunjuk akan menetapkan hari sidang yang akan dilaksanakan, 22 sambil memerintah penuntut umum untuk memanggil terdakwa dan saksi- saksi agar dapat hadir pada waktu sidang yang sudah dijadwalkan ataupun yang telah ditetapkan.
Sebelum sidang dimulai, hakim ketua beserta anggota meneliti jenis perkara pidana tersebut, apakah termasuk didalam  pemeriksaan  perkara  biasa,  acara  pe-meriksaan  singkat  ataupun  termasuk  dalam  acara  pemeriksaan  cepat. Setelah  diketahui  bahwa  pemeriksaan  perkara  tindak  pidana  pencurian  senjata  api  laras  panjang  yang  tergolong kedalam pemeriksaan biasa, maka hakim ketua membuka sidang, dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum, terkecuali perkara kesusilaan yang sidangnya dinyatakan oleh hakim tertutup.
Setelah  sidang  dibuka,  hakim  ketua  sidang  memerintahkan  supaya  terdakwa  dipanggil  masuk  dan  ia  berada dalam  tahanan,  supaya  sewaktu  memasuki  acara  persidangan  di  depan  hakim  majelis  yang  menyidangkannya,  ia dihadapkan dalam keadaan bebas. Pada permulaan awal sidang hakim menanyakan identitas ter-dakwa secara jelas
22 Nanda  Agung  Dewantara, Masalah  Kebebasan  Hakim  Dalam  Menangani  Suatu  Perkara  Pidana, Aksara  Persada Indonesia : Jakarta, 2005, Halaman 42.
Jasril, Ferdricka Nggeboe, Bunyamin Alamsyah. Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Residivis  Pelaku Tindak Pidana Pencurian Senjata Api Laras Panjang (Studi Kasus Perkara Nomor : 224/Pid.B/2020/Pn.Jmb)
dan  lengkap,  mulai  menanyakan  nama,  umur,  tempat/tanggal  lahir,  alamat,  status,    alamat  dan  lain-  lainnya  yang dianggap perlu. Pada tahap berikutnya hakim ketua sidang  mengingat  supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihat dalam sidang.
Pada  tahap  selanjutnya  hakim  ketua  sidang  mempersilahkan  penuntut  umum  membacakan  surat  dakwaan, seterusnya  hakim  menanyakan  kepada  terdakwa  apa-kah  ia  sudah  mengerti.  Jika  sudah  mengerti,  diperintahkan supaya saksi-saksi yang diperlukan dipanggil ke dalam sidang seorang demi seorang. Terhadap kete- rangan saksi yang akan diberikan dan didengar keterangannya, maka para saksi wajib mengangkat sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing- masing, bahwa ia memberikan keterangan yang sebenar- benarnya atau sejujur- jujurnya.
Pemeriksaan dinyatakan selesai, berikutnya jaksa selaku penuntut umum mengajukan tuntutan pidana seterusnya terdakwa  atau  penasehat  hukumnya  mengajukan  pembelaan.  Sebelum  hakim  mengambil  putusan  akhirnya,  dari segala rangkaian pentahapan- pentahapan proses penyelesaian dan pemeriksaan tindak pidana  pencurian senjata api laras panjang di depan sidang pengadilan, yang cukup penting dan esensial  diantaranya adalah dalam menjatuhkan putusan  terha-dap  terdakwa,  putusan  yang  dijatuhkan  hendaknya  dilakukan  hakim  secara  ra-sional,  arif,  bijaksana dan adil.
Artinya,  putusan  yang  diambil  dan  dijatuhkan  hakim  pengadilan  terhadap  ter-dakwa  yang  melakukan  tindak pidana  pencurian  yang  dilakukan  residivis,  tentu  didasarkan  pada  pertimbangan-pertimbangan  yang  objektif,  logis dan rasional. Dasar pertimbangan yang perlu dilakukan dan menjadi pedoman atau acuan hakim dalam pengambilan putusan dimaksud berisikan, yaitu 23 ;
1) Mempertimbangkan  fakta,  baik  fakta  yuridis  dan  fakta  non  yuridis  yang  berisi  tentang  data  pribadi  terdakwa, keadaan lingkungan dan keadaan lingkungan keluarga terdakwa yang bersangkutan,
2) Putusan  yang  dijatuhkan  dapat  dijadikan  dasar  kuat  untuk  mengembalikan  dan  mengantarkan  terdakwa  untuk menapak masa depan yang lebih baik,
3) Efektivitas putusan yang dijatuhkan, dan
4) Putusan harus bersifat objektif, rasional dan adil.
Dari  putusan  hakim  Pengadilan  Negeri  Jambi  berdasarkan  perkara  Nomor  224/Pid.B/2020/PN  JMB,  fakta- fakta yuridis yang menjadi pertimbangkan hakim terungkap dari dakwaan jaksa penuntut umum melanggar pasal 363 ayat  (1)  ke  4  dan  ke  5  KUHPidana,  keterangan  saksi-  saksi  lainnya  dan  saksi  Hendri    menguat-kan  terdakwa  IS secara  bersama-  sama  melakukan  perbuatan  pencurian  senjata  api  laras  panjang  dan  lainnya  di  rumah  OA. Sedangkan  dari  fakta  non  yuridis  terhadap  diri  pelaku,  adanya  unsur  kesalahan  yang  berupa  sengaja  mengambil barang keseluruhan dan atau sebagian milik orang lain tanpa hak/izin dari pemilik yang sebenarnya dan tidak adanya alasan pemaaf karena jiwanya sehat jasmani dan rohani dalam melakukan perbuatan itu dan sudah berumur 27 tahun. Pertimbangan  selain  di  atas,  pertimbangan  hakim  lainnya  dalam  menjatuhkan  suatu  putusan  terhadap  perkara pidana, didasarkan kepada, yaitu mengikuti  keten-tuan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan bukti- bukti dan  fakta  yang  terungkap  dalam  persidangan  dan  memperhatikan  pula  segala  hal-  hal  yang  mem-beratkan  dan meringankan  terdakwa.  Bukti  dan  fakta  yang  harus  relevan  dengan  penemuan  fakta-  fakta  itu  erat  hubungan  dan kaitannya  dengan  pengetahuan  hakim  tentang  hukumnya.  Pengetahuan  tentang  hukum  itu  mutlak  untuk  dapat menemukan  hukumnya  yang  diperlukan  untuk  menjatuhkan  putusan.  Penemuan  hukum  itu  merupakan  kewajiban hakim  pengadilan  sebagai  aparat  penegak  hu-kum  dan  keadilan  yang  wajib  menggali,  mengikuti  dan  memahami nilai- nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
Memperhatikan  fakta-  fakta  yuridis  dan  non  yuridis  dan  segala  hal-  hal  yang  cukup  memberatkan  dan meringankan terdakwa didukung dengan pengetahuan dan keyakinan hakim melalui musyawarah hakim mengambil suatu  putusan.    Putusan  hakim  Pengadilan  Negeri  Jambi  berdasarkan  Perkara  Nomor  224/Pid.  B/2020/PN  JMB menyatakan  terdakwa  yang  bernama  IS  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  telah  melakukan  perbuatan  yang melanggar  pasal  363  ayat  (1)  ke  4  dan  ke  5  KUHPidana,  sehingga  terhadap  terdakwa  yang  bernama    IS  dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan  dibebani  membayar  biaya  perkara  sebesar  lima  ribu  rupiah.  Putusan  hakim  terhadap  terdakwa  IS,  dengan meng-hukum terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sudah memenuhi ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHpidana dan dianggap hakim sudah menja-lankan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan. 24
23 H. Eddy Djunaedi Karnasudirdja, Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana , Iktisar : Jakarta, 2007, Halaman 71.
24 Wawancara dengan Rommel Siregar , Penasehat Hukum Dari kantor Bantuan Hukum  Restorasi Keadilan Jambi, 21 Juni 2022.
Jasril, Ferdricka Nggeboe, Bunyamin Alamsyah. Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Residivis  Pelaku Tindak Pidana Pencurian Senjata Api Laras Panjang (Studi Kasus Perkara Nomor : 224/Pid.B/2020/Pn.Jmb)
Namun demikian, apabila ditelaah/dianalisis dari isi/amar putusan hakim Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan Perkara Nomor 224/Pid.B/2020/PN JMB terhadap terdakwa IS yang dianggap melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana dan dijatuhi putusan dengan pidana penjara selama 2 (dua)  dan 6 (enam) bulan, dengan dibebani membayar  biaya perkara sebesar lima ribu  rupiah, terlihat di dalam penerapan norma hukum yang terdapat dalam pasal  363  ayat (1)  ke  4  dan  5  KUHPidana    masih lemah  dan  belum  mak-simal,  sehingga  tidak  mendukung  tujuan pokok  dari  pidana  dan  pemidanaan  baik  dari aspek  prevensi  general maupun  dari aspek  prevensi  special (pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus).
Pencegahan  secara  umum  ditujukan  terhadap  masyarakat  (publik)  agar  dengan  hukuman  yang  setimpal  yang dijatuhkan sesuai dengan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan (pasal 363 ayat (1) ke 4 dan  ke  5  KUHPidana  maksimal  ancaman  pidananya  7  (tujuah)  tahun),  dapat  menjadi  schok  terapy  yang  membuat masyarakat takut untuk melakukan tindak pidana ter-sebut. Sedangkan pencegahan secara khusus ditujukan terhadap pelaku itu sendiri, dengan ancaman pidana yang cukup maksimal dan berat, diharapkan pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya.  Selain  itu,  tujuan  pidana  dan  pemidanaan  selaras  dengan  tujuan  dari  pemerintah  dalam  upaya mengurangi  tingkat  kriminilitas  yang  terjadi,  yang  sangat  menganggu  keamanan,  ketertiban  dan  kesejahteraan  dan me-rugikan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
Terhadap  terdakwa IS yang didakwa mengambil barang (senjata api laras panjang) dan lainnya dan diterapkan ketentuan yang tertuang dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana dapat dibenarkan dari aspek penerapan hukumnya karena terpenuhi unsur- unsurnya, yaitu ;
1. Barang siapa,
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Dengan maksud untuk menguasasi secara melawan hukum,
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil, dengan cara  membongkar,  memecah  atau  me-manjat  atau  dengan  cara  memakai  kunci  palsu,  perintah  palsu  atau pakaian jabatan palsu.
Artinya, putusan perkara Nomor 224/Pid.B/2020/PN JMB, yang diputus hakim majelis Pengadilan Negeri Jambi sudah  tepat  dilihat  dari  aspek  penerapan  norma  hukumnya  yang  tertuang  dalam  pasal  363  ayat  (1)  ke  4  dan  ke  5 KUHPi-dana,  karena  telah  dipenuhi  semua  unsurnya  yang  dilakukan  terdakwa  IS.  Dengan  memvonis  terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
Namun yang  menjadi persoalan dalam isi/amar putusan hakim terhadap residivis sebagai pelaku tindak pidana pencurian senjata api laras panjang dalam hal berat ringannya pidana yang dijatuhkan, terlihat ancaman pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa masih belum maksimal. Padahal di dalam ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana, ancaman pidananya maksimal selama 7 (tujuh) tahun. Paling minim dijatuhkan ½ dari pidana 7 (tujuh) tahun  atau  paling  minimal  selama  3,5  tahun  pidana  penjara,  bukan  selama  2  (dua)  tahun  6  (enam)  bulan.  Apalagi pelakunya seorang residivis, hakim harus memper-timbangkan hal- hal yang  memberatkan terdakwa karena selaku residivis (orang yang berulang kali, lebih dari sekali melakukan suatu tindak pidana) sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan pasal 466 KUHPidana, yang menyatakan “terhadap pelaku yang berulang kali melakukan kejahatan atau residivis ancaman pidana yang dijatuhkan kepadanya ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokoknya”.
Persoalan  lainnya  terhadap  terdakwa  IS,  dalam  surat  dakwaan  bukan  saja  ia  melakukan  tindak  pidana pencurian  senjata  api  laras  panjang  dan  lainnya  bersama-  sama  dengan  Hendri  sebagaimana  melanggar  pasal  363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana. Artinya, dalam pertimbangan hukum hakim terdakwa  IS di samping melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5  KUHPidana dan  sekaligus juga melanggar pasal  1 ayat (1)  Un-dang-    Undang Darurat Nomor  12 Tahun 1951, tentang Senjata Api.
Sebagaimana  di  dalam  dakwaan  jaksa  penuntut  umum,  terdakwa    IS  di  samping  melakukan  tindak  pidana pencurian senjata api laras panjang yang melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana. Terhadap terdakwa IS  juga sebagai orang yang dianggap tidak berhak memiliki senjata api laras panjang yang melanggar pasal 1 ayat (1)  Undang- Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, tentang Senjata Api, yang menyatakan “Barang siapa tanpa hak menguasasi, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata api, amunisi dan sesuatu bahan peledak,  dihukum  dengan  pidana    mati,  pidana  seumur  hidup  dan  pidana  penjara  maksimal  20  tahun”. Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim  bisa menggunakan pengabungan/ perbarengan ( concorsus idealis ) terhadap terdakwa  IS.  Artinya,  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jambi  berdasarkan  putusan  pidana  dalam  perkara  Nomor  224/ Pid.B/2020/PN  JMB,  bisa  menggunakan concorsus  idealis ,  dari  dua  perbuatan  yang  dilakukan  berbarengan  oleh terdakwa  di  samping  melakukan  tindak  pidana  pencurian  senjata  api  laras  panjang  juga  melakukan  tindak  pidana senjata  api  ilegal  (orang  yang  tidak  berhak  memiliki  senjata  api),  hakim  dapat  menerapkan  ancaman  pidana  salah satu  di  antaranya  yang  terberat  yang  dapat  dijatuhkan  terhadap  terdakwa  IS,  yaitu  menggu-nakan  pasal  1  ayat  (1) Undang- Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, tentang Senjata Api.
Jasril, Ferdricka Nggeboe, Bunyamin Alamsyah. Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Residivis  Pelaku Tindak Pidana Pencurian Senjata Api Laras Panjang (Studi Kasus Perkara Nomor : 224/Pid.B/2020/Pn.Jmb)

## SIMPULAN
1. Dasar  pertimbangan  hukum  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  pidana  terhadap  residivis  pelaku  tindak  pidana pencurian  senjata  api  laras  panjang  berdasarkan  perkara  Nomor  224/Pid.B/2020/PN.JMB  yang  diputus  oleh hakim  Pengadilan  Negeri  Jambi  terhadap  terdakwa  IS,  hakim  mempertimbangan,  baik  pertimbangan  yang bersifat yuridis, yang  meliputi surat dakwaan jaksa penuntut umum sebagai dasar bagi hakim untuk  memeriksa dan  memberikan  putusan,  keterangan  saksi-  saksi  yang  menguatkan  dugaan  terjadinya  tindak  pidana  pencurian senjata  api  laras  panjang,  keterangan  terdakwa  dari  tindak  pidana  yang  dilakukan,  barang-  barang  bukti  dalam melakukan tindak pidana dan pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana yang dilanggar terdakwa. Sedangkan pertimbangan non yuridis, mencakup perbuatan pidana yang dilakukan, unsur kesalahan sipembuat pidana, motif dan  tujuan  dari  tindak  pidana,  cara  melakukan  tindak  pidana,  akibat  yang  ditimbulkan  dari  tindak  pidana  dan mempertim-bangkan pula hal- hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa ditambah diikuti dengan hal-hal yang terungkap di persidangan dan pengetahuan serta keyakinan hakim atas perkara yang diperiksa. Setelah hasil pemeriksaan perkara selesai, hakim sebelum memutus dan menja-tuhkan pidana, diadakan musyawarah, sesudah musyawarah barulah diam-bil putusan terhadap terdakwa IS dengan meng-hukum terdakwa,  dengan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dikurangi pidananya selama terdakwa be-rada dalam tahanan.
2. Isi/amar  putusan  hakim  terhadap    terhadap  residivis  pelaku  tindak  pidana  pencurian  senjata  api  laras  panjang berdasarkan  perkara  Nomor  224/Pid.B/  2020/PN.  JMB  yang  diputus  oleh  hakim  Pengadilan  Negeri  Jambi terhadap  terdakwa  IS  dalam  penerapan  hukum  masih  lemah  dan  belum  maksimal  ancaman  pidananya,  yaitu dijatuhi vonis selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan  saja, padahal didalam ketentuan pa-sal 363 ayat (1) ke 4 dan ke  5  KUHPidana,  ancaman  pidananya  maksimal  selama  7  tahun  pidana  penjara.  Apalagi  terdakwa  selaku residivis ada hal- hal yang memberatkan terhadap terdakwa dan tidak dipertimbangkan hakim dalam mengambil putusannya  untuk  menambah  1/3  dari  ancaman  pidana  pokoknya  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  466 KUHPidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku : Abidin, Zainal, Hukum Pidana Dalam Skema , Ghalia Indonesia : Jakarta, 2002. Ali, Mahrus, Dasar- dasar Hukum Pidana , Sinar Grafika : Jakarta, 2016. Hamzah, Andi, Azas- azas Hukum Pidana , Rineka Cipta : Jakarta, 2001.
___________, Kamus Hukum , Ghalia Indonesia : Jakarta, 2008.
Kanter, E.Y,et, al, Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya , Storia Grafika : Jakarta, 2002. Lamintang, P.A.F, Dasar- dasar Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya , Storia Grafika : Jakarta, 2012. Moeljatno,L, Azas- azas Hukum Pidana, Rineka Cipta : Jakarta, 2002. ___________, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana , Bina Aksara :  Jakarta, 1983. Ridwan Hasibuan, Kriminologi dan Ilmu- Ilmu Forensik , USU Prss : Meda, 2004. Soekanto,Soerjono  dan  Mamudji,Sri, Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan  Singkat , Jakarta:  Radja Grafindo Persada, 1994.
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UIPress: Jakarta, 1981. _______________, Sosiologi suatu Pengantar , Rajawali Press : Jakarta, 2014.
Soesilo, R. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Beserta Komentarnya Pasal Demi Pasal, Politeia : Bogor, 2008. Subekti, R, Kamus Hukum , Pradnya Paramita : Jakarta, 2017. Sungkono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Grafindo Persada : Jakarta, 2006. Sutopo, HB, Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Persidangan Pengadilan , Gramedia Pustaka Utama : Surakarta.

## Jurnal
Priyo  Gunarto,  Marcus, Sikap  Mempidana  Yang  Berorientasi  Pada  tujuan  Pemidanaan ,  Jurnal  Mimbar Hukum,Volume 21, 2009.
Shinta Agustina, Jurnal Ilmiah ‘ Impelementasi Azas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana, FH Univ. Andalas : Padang, 4 Oktober 2015. Qomariah, Pertanggungjawaban  Pidana  Residivis  Dalam  Tindak  Pidana  Pencurian ,  Skripsi,  Univ.  Islam  Sultan Thaha Jambi, 2018.

## Perundang- Undangan
_____ Undang-undang Nomor 8 T ahun 1981, tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). _____ Undang- undang Nomor `1 Tahun 1946 , tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHPidana). _____ Laporan Polda Jambi, Januari 2022.