## Pendampingan Penerapan Checklist Kepatuhan Pada Pos Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Perusahaan Tekstil Surabaya
Ceicilia Bintang Hari Yudhanti 1* , Tineke Wehartaty 2 , Bernadetta Diana Nugraheni 3 , Jesica Handoko 4 , Lindrawati Lindrawati 5
1,2,3,4,5 Prodi Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Indonesia Email: 1 *bintang@ukwms.ac.id, 2 tineke@ukwms.ac.id, 3 bernadetta@ukwms.ac.id,
4 Jesica@ukwms.ac.id, 5 lindrawati@ukwms.ac.id

## Abstrak
Aktivitas dalam suatu organisasi memerlukan prosedur yang baik dan tepat agar sesuai dengan kebijakan  dan  peraturan  yang  dimiliki  organisasi  aturan  maupun    regulasi  pemerintah.  Agar tercapai tujuan tersebut, alur kegiatan-kegiatan ini memerlukan adanya Prosedur Operasional Standar yang menggambarkan dan menjelaskan tahapan dan pihak-pihak yang wajib terlibat. Prosedur Operasional Standar juga dapat digunakan untuk mengawasi pelaksanaan tanggung jawab staf tersebut. PT JIMAS memiliki Prosedur Operasional Standar pelaporan PPN namun perusahaan  belum  dapat  mengimplementasikan  prosedur  tersebut  karena  masih  memerlukan adanya checklist yang menjelaskan tahapan kerja dalam siklus aktivitas pelaporan PPN. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah perlunya tim pengabdian masyarakat menyusun checklist yang terdiri dari 6 sub prosedur sebagai berikut: 1) Prosedur E-Faktur Pajak Masukan, 2) Prosedur E-Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Pengganti, 3) Prosedur Nota Retur Pajak Pembelian, 4) Prosedur Retur Pajak Keluaran, 5) Instruksi Kerja E-Faktur PPN dan Pelaporan, dan 6) Prosedur Pelaporan PPN dan Pembayaran. Checklist ini diperlukan untuk mengevaluasi kepatuhan staf perusahan dalam penerapan prosedur siklus pelaporan PPN.  Selain checklist, Tim abdimas juga  membuat video tutorial mengenai cara penggunaan keenam sub prosedur pelaporan PPN, serta melatih tim manajamen PT JIMAS. Dengan adanya pelatihan dan video tutorial ini, tingkat pemahaman tim manajemen dapat tercapai 100% dan hasil penerapan awal Checklist /daftar  periksa  pelaporan  PPN  pada  Agustus  2023  dengan  nilai  kepatuhan  sub prosedur siklus pelaporan PPN sebesar 85%, dimana ketidakpatuhan sebesar 15%, disebabkan staf  pelaksana  sub  prosedur  siklus  pelaporan  PPN  masih  penyesuaian  mengenai  kegiatan dokumentasi dan pengarsipan khususnya Faktur pajak keluaran yang berkaitan dengan pihak eksternal PT JIMAS.
Kata Kunci: checklist /daftar periksa, kaptauhan, video tutorial

## Abstract
Activities  in  an  organization  require  good  and  appropriate  procedures  to  comply  with  the organization's policies and regulations, government rules and regulations. In order to achieve this goal, the flow of these activities requires the existence of Standard Operational Procedures that  describe  and  explain  the  stages  and  parties  that  must  be  involved.  Standard  Operating Procedures can also be used to monitor the implementation of these staff responsibilities. PT JIMAS has a Standard Operational Procedure for VAT reporting, but the company has not been able  to  implement  this  procedure  because  it  still  requires  a  checklist  that  explains  the  work stages in the VAT reporting activity cycle. The aim of this community service activity is the need
for the community service team to prepare a checklist consisting of 6 sub-procedures as follows: 1) Input Tax E-Invoice Procedure, 2) Output Tax E-Invoice Procedure and Replacement Tax Invoice, 3) Tax Return Note Procedure Purchases, 4) Output Tax Return Procedures, 5) VAT E-Invoicing and Reporting Work Instructions, and 6) VAT Reporting and Payment Procedures. This checklist is needed to evaluate company staff compliance in implementing VAT reporting cycle  procedures.  Apart  from  the  checklist,  the  community  service  team  also  made  a  video tutorial on how to  use the six sub-procedures for  VAT  reporting,  as well as training  the PT JIMAS management team. With this training and video tutorial, the management team's level of understanding can be reached 100% and the results of the initial implementation of the VAT reporting  checklist  in  August  2023  will  be  with  a  VAT  reporting  cycle  sub-procedure compliance value of 85%, of which 15% of non-compliance is due to implementing staff The VAT  reporting  cycle  sub-procedure  is  still  being  adjusted  regarding  documentation  and archiving activities, especially output tax invoices related to external parties at PT JIMAS. Keywords: Compliance, VAT reporting procedure checklist, video tutorial

## Pendahuluan
Sistem  merupakan  komponen-komponen  atau  elemen-elemen  yang  saling  terkait  satu dengan  lainnya  yang  digunakan  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  (Mulyadi,  2017).  Sistem informasi  berupa  serangkai  prosedur  formal,  yang  di  dalam  prosedur  terdapat  data  yang dikumpulkan  kemudian  diproses  menjadi  informasi  dan  yang  nantinya  informasi  tersebut dibagikan  kepada  pihak  yang  membutuhkan  (Gelinas  dkk.,  2011). Guo  &  Chen  (2019) menjelaskan  bahwa  salah  satu  tujuan  pengendalian  internal  adalah  untuk  memperkuat keandalan  pelaporan  keuangan. Zhu  &  Song,  (2021) menemukan  hasil  pengujian  empiris menunjukkan  bahwa  pengendalian  internal  yang  berkualitas  tinggi  berperan  dalam  menahan risiko perusahaan dan respons krisis. Perbaikan operasional perusahaan dalam hal penerapan mekanisme pengendalian internal dan pengendalian internal bergantung pada adanya penerapan berbagai  standar  dalam  operasional  perusahaan.  Pengendalian  internal  yang  efektif  dapat menciptakan  lingkungan  yang  mendukung  bagi  perusahaan  untuk  melakukan  keterbukaan informasi, dan secara langsung  dan tidak langsung mendorong perusahaan untuk  melakukan keterbukaan  informasi (Xie,  2021) .  Proses  penerapan  pengendalian  internal  bergantung  pada keputusan yang diambil dan kemauan manajemen puncak perusahaan untuk menerapkan sistem pengendalian dalam operasi rutinnya (Popović dkk., 2021) .
Juwita dan Febyane (2021) menyatakan bahwa sebuah perusahaan harus memiliki Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  agar  dapat  menjalankan  tugas  seluruh  divisi  dalam  perusahaan secara  efisien.  Soemohadiwidjojo  (2018)  menjelaskan  bahwa  POS  merupakan  serangkaian dokumen  yang  bersifat  dinamis  yang  disesuaikan  dengan  kondisi  perusahaan  sat  ini.  POS merupakan serangkaian dokumen yang mengatur aktivitas operasional suatu orgnasasi, missal perintah kerja, lembar kerja dan lain-lain. Aspek yang harus diperhatikan pada saat melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan POS adalah sebagai berikut:
1. Lingkungan  Operasional:  faktor  lingkungan  operasional  perusahaan  baik  internal maupun  eksternal  akan  memengaruhi  ruang  lingkup  dan  aktivitas  oeprasional  yang dituangkan dalam POS.
2. Kebijakan Pemerintah: perusahaan wajib mengikuti peraturan pemerintah termasuk jika terjadi perubahan peraturan perundangan. Jika terjadi perubahan peraturan tersebut akan memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
3. Kebijakan  Perusahaan:  kebijakan  manajemen  perusahaan  turut  serta  memengaruhi dalam penyusunan POS.
Tathagati (2014) menjelaskan bahwa sebuah POS dapat dijalankan dengan bantuan instruksi kerja yang salah satunya dalam bentuk checklist/ daftar periksa. Instruksi kerja adalah alat bantu yang  informative  yang  digunakan  untuk  mengurangi  tingkat  kesalahan  yang  terjadi  akibat keterbtasan daya ingat dan perhatian manusia. Checklist/ daftar periksa membantu memastikan konsistensi  dan  kelengkapan  dalam  elaksanaan  tugas.  Berikut  fungsi  penggunaan checklist /daftar periksa:
a. Digunakan  pada  suatu  proses  bisnis  yang  memiliki  banyak  aktivitas  yang  harus dilakukan.
b. Untuk memastikan seluruh langkah atau rangkaian aktivitas dilakukan dengan baik pada waktu yang tepat.
c. Mengurangi kemungkinan adanya langkah atau aktivitas yang terlewati.
d. Dapat membantu atau mempermudah proses kerja yang harus dilakukan berulang kali.
Dalam melakukan penyusunan POS perlu mengatur sistematika penyajian suatu POS, dengan tujuan bahwa POS yang telah disusun dapat diterapkan secara efektif. Berikut adalah langkah-langkah  yang  dapat  dilakukan  untuk  menentukan  sistematika  penyajian  suatu  POS yaitu 1) menetapkan karakter tulisan serta gambar, 2) menetapkan header dan format halaman, 3)  penetapan  susunan  isi  pedoman,  4)  penetapan  sistematika  penyajian  pedoman,  dan  5) penetapan pedoman secara keseluruhan (Tambunan, 2011: 222 - 227)
Pajak merupakan komponen penting dalam sebuah Negara sebagai  unsur  pendapatan yang diperoleh dari orang pribadi atau badan. Pendapatan dari pajak ini akan digunakan untuk sepenuhnya  kepentingan  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Pemerintah  melakukan  pemungutan pajak  melalui  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  yang  berkaitan  juga  dengan  kegiatan  bisnis. Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  didefinisikan  sebagai  pajak  yang  terjadi  karena  adanya konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak (Darussalam dkk., 2018). PPN adalah pajak objektif, yang artinya PPN ini timbul karena adanya objek pajak tanpa memperdulikan siapa atau  subjek  yang  melakukan  konsumsi  atas  barang  atau  jasa  kena  pajak  tersebut (Sukardji, 2015).Suatu  badan  usaha  perlu  memerhatikan  tentang  perhitungan,  tarif  dan  bagaimana melaporkan PPN. Pelaporan PPN pada sebuah badan usaha wajib hukumnya untuk Pengusaha Kena  Pajak  (PKP).  Pelaporan  PPN  dilakukan  disetiap  masa  pajak.  Pelaporan  ini  merupakan pembayaran pajak setiap bulannya yang secara umum pelaporan ini dilakukan di akhir bulan berikutnya.  Pelaporan  akan  berbentuk  Surat  Pemberitahuan  Pajak  (SPT).  Pelaporan  pajak berkaitan  dengan  proses  bisnis  sebuah  badan  usaha  dan  berpengaruh  terhadap  pelaporan keuangan secara khusus pada bagian penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP).  Pelaporan  PPN  merupakan  sub  sistem  di  bagian  akuntansi  secara  khusus  staf  pajak. Pelaporan  PPN  merupakan  sebuah  siklus  karena  terdapat  kejadian  berulang  dan  dilakukan secara  teratur.  Suatu  badan  usaha  memerlukan  pengendalian  internal  untuk  memastikan kepatuhan atas kebijakan dan aturan yang berlaku dengan menerapkan Prosedur Operasional Standar (POS). Pelaporan PPN juga memerlukan sebuah POS, karena POS merupakan sebuah sistem yang dibangun untuk memudahkan, merapikan dan menertibkan sebuah pekerjaan.
Perusahaan Tekstil Surabaya (PT JIMAS) berdiri pada tahun 2003 yang bergerak dalam industri  manufaktur  tekstil  dan  secara  khusus  menghasilkan  produk mop dan blanket  yarn . Perusahaan  menggunakan  3  jenis  pemintalan  ( spinning )  yaitu: friction  spinning dan woolen spinning dan open  end  spinning. Perusahaan  telah  melakukan  pengiriman  beragam  produk benang hingga ke pasar  dunia dengan melakukan ekspor ke 35 negara dan masih akan terus mengembangkan pangsa pasar. PT JIMAS memiliki POS pelaporan PPN yang dilakukan staf di  bagian  akuntansi.  Pelaksanaan  pelaporan  PPN  ini  mengikuti  POS  Pelaporan  PPN  yang dimiliki  PT  JIMAS.  Prosedur  Pelaporan  PPN  memiliki  sub  prosedur  sebagai  berikut:  1) Prosedur  E-Faktur  Pajak  Masukan,  2)  Prosedur  E-Faktur  Pajak  Keluaran  dan  Faktur  Pajak
Pengganti,  3)  Prosedur  Nota  Retur  Pajak  Pembelian,  4)  Prosedur  Retur  Pajak  Keluaran,  5) Instruksi Kerja E-Faktur PPN dan Pelaporan, dan 6) Prosedur Pelaporan PPN dan Pembayaran. Pajak Masukan merupakan PPN yang terjadi karena Pengusaha Kena Pajak (PKP) memeroleh BKP dan atau JKP, adanya pemanfaatan BKP tidak berwujud atau melakukan kegiatan impor BKP.  Kegiatan ini menunjukkan bahwa PPN telah dibayar PKP.  Pajak Keluaran merupakan PPN terutang yang dipungut oleh PKP atas suatu transaksi dari penyerahan BKP dan atau JKP, ekspor  BKP  berwujud,  dan  ekspor  BKP  tidak  berwujud.  Hasil  pemungutan  dari  aktivitas tersebut oleh PKP akan dibayarkan kepada kas Negara (Nupermana, dkk., 2019).
Tahap awal, tim abdimas menyusun checklist/ daftar periksa berupa daftar pertanyaan yang  bertujuan  untuk  pelaksanaan  kepatuhan  dari  Prosedur  siklus  Pelaporan  PPN  yang selanjutnya  disebut checklist/ daftar  periksa  kepatuhan.  Prosedur  E-Faktur  Pajak  Masukan memiliki 7 pertanyaan, Prosedur E-Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Pengganti memiliki 10 pertanyaan, Prosedur Nota Retur Pajak Pembelian memiliki 8 pertanyaan, Prosedur Retur Pajak Keluaran memiliki 8 pertanyaan, Instruksi Kerja E-Faktur PPN dan Pelaporan memiliki 33  pertanyaan,  dan  Prosedur  Pelaporan  PPN  dan  Pembayaran  memiliki  16  pertanyaan. Checklist/ daftar  periksa  kepatuhan  bertujuan  agar  petugas  atau  staf  perusahaan  dapat melaksanakan suatu tugas sesuai dengan kebijkan prosedur perusahaan. Setiap pekerjaan akan tercatat  secara  tertulis  sebagai  bagian  dari  pengendalian  perusahaan.  Informasi  pelaksanaan kepatuhan sebuah prosedur akan tersaji dalam sebuah laporan yang akan disampaikan kepada pimpinan perusahaan.
Pelaksanaan  kepatuhan  prosedur  siklus  pelaporan  PPN  merupakan  bagian  aktivitas pengendalian internal yang bertujuan agar prosedur dan aturan pelaporan PPN telah terpenuhi serta respon atas risiko telah dijalankan. Oleh karenya, checklist/ daftar periksa kepatuhan dari 6 sub prosedur pelaporan PPN diharapkan dapat membantu tugas bagian staf pajak PT JIMAS. Tahap kedua, tim abdimas membuat video tutorial cara mengimplementasikan checklist/ daftar periksa kepatuhan prosedur pelaporan PPN. Tujuan pembuatan video tutorial agar staf bagian pajak dapat lebih memahami tugas setiap tahapnya. Video tutorial yang dibuat berisi 6 buah sub prosedur siklus pelaporan PPN.

## Metode
Pelaksanaan  program  pengabdian  ini  untuk  menindaklanjuti memorandum  of understanding (MOU)  antara  PT  JIMAS  dan  Fakultas  Bisnis  Universtitas  Katolik  Widya Mandala Surabaya. Beberapa kegiatan riset dan pengabdian masyarakat telah dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Pengabdian ini bukanlah kali pertama yang dilakukan tim abdimas dalam membantu  menguraikan  masalah  yang  dihadapi  PT  JIMAS  saat  ini.  Tim  abdimas  telah menyusun beberapa video tutorial  untuk prosedur dan dokumen POS pembelian bahan baku dan  non  bahan  baku.  Pengabdian  kali  ini  tim  abdimas  akan  menyusun  instruksi  kerja  dalam bentuk checklist /daftar  periksa  prosedur  siklus  pelaporan  PPN  dan  dilanjutkan  penyusunan video  tutorial  yang  berisi  tata  cara  implementasi checklist /daftar  periksa  prosedur  tersebut. Kegiatan pengabdian banyak dilakukan dengan menggunakan telepon, whatsapps dan zoom. Metode pelaksanaan program pengabdian pelaporan PPN diuraikan sebagai berikut:
Tabel 1.  Pelaksanaan Abdimas No Tahapan
1.  Kontak dan Diskusi dengan Mitra
2.  Survey pemasalahan mitra

## 3.  Penyusunan checklist/daftar periksa
4.  Evaluasi checklist /daftar periksa
5.  Penyusunan/pembuatan video tutorial
6.  Evaluasi video tutorial
Kegiatan abdimas yang telah dilakukan oleh peneliti akan dijelaskan sebagai berikut:
1) Kontak dan diskusi dengan Mitra Peneliti melakukan diskusi dengan mitra terkait kebutuhan PT JIMAS sebagai tindak lanjut penyusunan video tutorial sebelumnya untuk prosedur dan dokumen sebelumnya.
2) Survey pemasalahan mitra
Peneliti  melakukan  pembahasan  permasalahan  perusahaan  dengan  staf  bagian  ISO ( International Organization for Standardization ) dan pemilik perusahaan. Hasil survey menunjukkan  bahwa  PT  JIMAS  membutuhkan  implementasi  POS  pelaporan  PPN. Peneliti menawarkan checklist /daftar periksa prosedur pelaporan PPN dan dilanjutkan penyusunan  video  tutorial  yang  berisi  tata  cara  implementasi checklist /daftar  periksa prosedur tersebut.
Gambar 1. Diskusi tim dan mitra
3) Penyusunan checklist /daftar periksa Peneliti menyusun checklist /daftar periksa berdasarkan POS pelaporan PPN. Masing- masing checklist /daftar periksa prosedur pelaporan PPN berisikan beberapa indikator pertanyaan.
4) Evaluasi checklist /daftar periksa
Checklist /daftar periksa yang sudah selesai didiskusikan dengan pihak perusahaan.
5) Penyusunan/pembuatan video tutorial
Checklist /daftar  periksa  yang  sudah  final  akan  digunakan  sebagai  dasar  untuk pembuatan video tutorial.
6) Evaluasi video tutorial Video tutorial yang sudah selesai didiskusikan dengan pihak perusahaan.

## Hasil dan Pembahasan
PPN  adalah  pajak  tidak  langsung  yang  didefinisikan  sebagai  pajak  yang  timbul berkaitan adanya konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak (Darussalam, dkk., 2018). Subjek  pajak  dalam  PPN  adalah  pihak-pihak  yang  diharuskan  untuk  melakukan  penyetoran, pemungutan  dan  kewajiban  untuk  melaporkan  PPN  massanya  (Nupermana,  dkk.,  2019). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 tahun 2020 mengatur tentang PPN yang dikenakan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) (Kementerian Keuangan RI, 2020). Pemungutan pajak yang berkaitan dengan PPN memerlukan bukti untuk dapat melakukan pengkreditan, dan bukti berupa faktur pajak.
Kegiatan abdimas ini melanjutkan kegiatan abdimas dalam penyusunan checklist /daftar periksa Prosedur  Operasional  Standar dan pembuatan video tutorial. Checklist /daftar periksa dan video tutorial akan digunakan oleh staf bagian pajak PT JIMAS. Tim abdimas pertama kali membuat checklist /daftar periksa dengan langkah sebagai berikut:
1. Mengumpulkan  dan  membuat  daftar  semua  aktivitas  yang  terdapat  dalam  prosedur pelaporan PPN.
2. Tim abdimas melakukan perbandingan aktivitas yang tertuang dalam POS pelaporan PPN dengan  daftar  aktivitas  yang  disusun  dalam  daftar  aktivitas  di  dalam checklist /daftar periksa. Tujuan adalah tidak terjadi perbedaan aktivitas atau ada aktivitas yang hilang.
3. Tim  abdimas  melakukan  pelatihan  penjelasan  penggunaaan Checklist /daftar  periksa pelaporan  PPN  kepada  tim  manajemen  PT  JIMAS  agar  dalam  menerapkan Checklist /daftar periksa tersebut tidak mengalami hambatan, selain itu tim abdimas juga memberikan video tutorial yang dapat dilihat sewaktu-waktu.
Langkah selanjutnya membuat video tutorial tata cara implementasi prosedur pelaporan PPN dengan langkah sebagai berikut:
1. Checklist /daftar periksa disusun dalam bentuk power point yang akan dimasukkan sbagai materi video.
2. Mendesain bentuk video yang dapat dipahami oleh staf pajak.
3. Merekam presentasi dalam bentuk power point menjadi materi audio visual.
Kegiatan  abdimas  ini  menghasilkan  luaran  yaitu  terselesaikannya  laporan  kegiatan abdimas dan poster kegiatan. Tim abdimas juga berencana untuk melakukan publikasi di jurnal ilmiah abdimas. Selain itu, luaran yang diberikan adalah checklist /daftar periksa pelaporan PPN dan video tutorial.
Tabel 2 Hasil dan bukti Luaran kegiatan No. Kegiatan Hasil kegiatan 1. Penyampaian Permasalahan  yang dihadapi  PT  JIMAS bagian pajak Tim  abdimas  menyarankan  ke  PT  JIMAS  untuk  memiliki checklist /daftar periksa dengan tujuan agar perusahaan dapat mengimplementasikan POS pelaporan PPN. Selain itu, agar mempermudah pelaksanaan checklist /daftar periksa tersebut dibuatkan  video  tutorial  yang  menjelaskan  tata  cara penggunaan checklist tersebut.
2. Penyusunan checklist /daftar periksa  dan  video tutorial - Dalam bulan Februari dan Maret tim abdimas menyusun checklist /daftar  periksa  dan  menghasilkan  sebanyak  6 buah checklist /daftar  periksa  sub  prosedur  siklus pelaporan PPN.
- Dalam bulan April dan Mei tim abdimas membuat 1 buah video  tutorial  yang  berisi  tata  cara  penggunaan  6  sub prosedur siklus pelaporan PPN.
Luaran  yang  dihasilkan  adalah checklist /daftar  periksa  pelaporan  PPN  dan  video tutorial.
a. Checklist /daftar periksa pelaporan PPN
Berikut  adalah  salah  satu checklist /daftar  periksa  pelaporan  PPN  yaitu  prosedur  E- Faktur  Pajak  Keluaran  dan  Faktur  Pajak  Pengganti. Checklist /daftar  periksa  bertujuan untuk  kegiatan  audit  kepatuhan  yang  meliputi  beragam  informasi.  Hal  yang  perlu diperhatikan adalah harus menulis nama petugas audit, nama POS dan nama sub- prosedur. Contoh  berikut  adalah POS :  Pelaporan  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan sub-prosedur Prosedur E-Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Pengganti.
Dokumen ini terdiri dari kolom nomor, uraian, Ya, Tidak, N/A dan keterangan dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Nomor
Kolom ini berisi nomor urut pertanyaan.
2. Uraian
Kolom ini berisi pertanyaan-pertanyaan sub-prosedur.
3. Ya
Kolom ini dicentang jika pertanyaan dilaksanakan.
4. Tidak
Kolom ini dicentang jika kegiatan dalam pertanyaan tidak dilaksanakan.
5. N/A
Kolon ini dicentang jika pelaksanaan tidak dapat mencentang kolom Ya dan Tidak.
6. Keterangan Kolom  ini  diisi  jika  kolom  N/A  dan  Tidak  dicentang.  Kolom  keterangan  menjelaskan mengapa kegiatan dalam pertanyaan tersebut tidak dapat dilaksanakan.
Contoh checklist /daftar periksa pelaporan PPN disajikan di tabel 2.
Tabel 3 Checklist /daftar periksa LOGO AUDIT KEPATUHAN PT. JIMAS TGL BLN THN / REF Petugas Audit: ………………
Alamat Penyelenggara:
(Koordinator GPS) POS: Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Sub-Prosedur: Prosedur Pelaporan PPN dan Pembayaran No. Uraian Ya  Tidak N/A Keterangan 1. Apakah staf bagian pajak mengumpulkan keseluruhan faktur pajak masukan dari admin dan faktur pajak keluaran dari staf bagian pajak selama satu bulan penuh?
2. Apakah staf bagian pemasaran ekspor juga akan memberikan dokumen eskpor kepada staf bagian pajak maksimal tanggal sepuluh bulan berikutnya?
3. Apakah staf expor impor juga akan memberikan dokumen impor maksimal tanggal sepuluh bulan berikutnya?
4. Apakah jika terjadi kurang bayar maka staf bagian pajak akan membuat e-billing dan mencetak kode billing?
5 Apakah jika memilih kompensasi maka saldo lebih bayar akan menyambung bulan berikutnya?
Hasil  pelatihan Checklist /daftar  periksa  pelaporan  PPN,  tim  manajemen  PT  JIMAS sebagai peserta pelatihan telah memahami tentang pengisian Checklist /daftar periksa tersebut, dimana dari kuesioner kepuasan dan kebermanfaatan pelatihan disini oleh tim manajemen PT JIMAS  dengan  baik.  Dalam  penerapan  awal Checklist /daftar  periksa  pelaporan  PPN  pada Agustus 2023, mendapatkan nilai kepatuhan sub prosedur siklus pelaporan PPN sebesar 85%, dimana pengisian kolom “Ya” sebanyak 85%. Kolom “Tidak” pada Checklist /daftar  periksa pelaporan PPN tidak terisi, namun  kolom “N/A” terisi 15%, dimana hal  ini  disebabkan staf pelaksana  sub  prosedur  siklus  pelaporan  PPN  masih  penyesuaian  mengenai  kegiatan dokumentasi dan pengarsipan khususnya Faktur pajak keluaran yang berkaitan dengan pihak eksternal PT JIMAS. Faktur pajak masukan merupakan data dokumen internal PT JIMAS maka tidak  mengalami  hambatan  jadi  bisa  dikatakan  tingkat  kepatuhan  100%  untuk  faktur  pajak masukan.
Berikut  adalah  rangkuman  dari  jawaban  kuesioner  dari  respon  tim  manajemen  PT JIMAS atas masing-masing prosedur:

## Tabel 4 Hasil Pengabdian Masyarakat
No. Prosedur Operasional Standar Keterangan 1. Prosedur E-Faktur Pajak Masukan. Prosedur ini berkaitan dengan mengelola faktur pajak masukan atas pembelian barang atau jasa yang terjadi.
- Staf bagian pajak memahami tahapan awal yang harus dilakukan. Staf bagian pajak akan menrima faktur pajak masukan dari admin hutang, staf exim, staf marketing , staf purchasing , human resource development . - Staf bagian pajak akan meminta data faktur pajak masukan pada program e- faktur PPN. - Faktur pajak masukan akan dibandingkan dengan bukti kas keluar yang dibuat oleh bagian admin pembelian.
No. Prosedur Operasional Standar Keterangan - Staf bagian pajak akan mengunggah faktur pajak masukan yang akan dikreditkan pada masa berjalan. - Tahapan terakhir staf bagian pajak mengarsip dokumen tersebut. 2. Prosedur E-Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Pengganti.
Prosedur ini berkaitan dengan faktur penjualan yang dibuat oleh bagian penjualan dari informasi yang diperoleh oleh bagian pemasaran. Staf bagian pajak akan melakukan input faktur pajak keluaran. - Staf bagian pajak memahami untuk melakukan entri faktur pajak keluaran.
- Staf bagian pajak akan melakukan pengecekan antra faktur pajak keluaran dengan faktur penjualan dan surat jalan.
- Staf bagian pajak akan mengarsip faktur pajak keluaran, faktur penjualan dan surat jalan.
3.   Prosedur Nota Retur Pajak Pembelian. Prosedur ini berkaitan dengan
pengembalian barang mealui surat retur. Staf bagian pajak akan menggunakan surat retur barang dan nota retur pajak masukan. - Staf bagian pajak memahami bahwa dari informasi adanya pengembalian barang atas barang yang dibeli dan akan dibuatkan retur pengembalian barang.
- Staf bagian pajak akan memilih faktur pajak masukan yang akan dibuatkan nota retur pajak masukan kemudian dilakukan penginputan data di program e-faktur PPN. - Staf bagian pajak mencetak nota retur pajak masukan.
- Staf bagian pajak akan mengarsip nota retur pajak masukan.
4.   Prosedur Retur Pajak Keluaran. Prosedur ini berkaitan dengan
pengembalian barang mealui surat retur. Staf bagian pajak akan menggunakan surat retur barang dan nota retur pajak keluaran. - Staf bagian pajak memahami bahwa dari informasi adanya pengembalian barang atas barang yang dijual.
- Staf bagian pajak akan meminta bukti penerimaan barang dan nota retur pajak penjualan.
- Staf bagian pajak akan memilih faktur pajak keluaran yang akan diretur dilanjutkan melakukan input nota retur pajak keluaran ke program e-faktur PPN. - Staf bagian pajak akan mengarsip nota retur pajak keluaran. 5. Instruksi Kerja E-Faktur PPN dan Pelaporan. - Staf bagian pajak memahami bahwa semua dokumen yang terjadi selama satu bulan harus diarsip dengan baik untuk tujuan pembuatan faktur PPN. - Staf bagian pajak memahami kelengkapan dokumen yang dibutuhkan yang kemudian melakukan mencatatkan SPT Masa PPN pada program e-faktur.
No. Prosedur Operasional Standar Keterangan Prosedur  ini  menjelaskan  tentang semua  dokumen  faktur  pajak  masukan dan  faktur  pajak  keluaran,  dokumen ekspor,  dokumen  impor,  retur  pajak masukan,  retur  pajak  keluaran,  faktur pengganti pada program e-faktur PPN.
- Staf bagian pajak melakukan pemeriksaan dan perhitugan untuk SPT
Masa  PPN  dengan  maksud  untuk mengetahui apakah terdapat lebih bayar atau kurang bayar.
- Staf  bagian  pajak  akan  mencetak  SPT Masa PPN dan bukti lapor dari web e- faktur pajak. - Staf  bagian  pajak  mengarsip  dokumen SPT  Masa  PPN  beserta  BPN  dan id- billing . 6. Prosedur Pelaporan PPN dan Pembayaran. Prosedur ini menjelaskan bagaimana staf bagian pajak dengan membawa id- billing ke kasir untuk meminta dana guna pembayaran PPN. - Staf bagian pajak memahami bahwa ada pajak yang harus dibayarkan. Staf bagian pajak dengan membawa id- billing akan meminta dana di kasir.
- Kasir akan melakukan pembayaran atas PPN kurang bayar.
- Staf bagian pajak akan mencatat SPT Masa PPN pada web e-faktur pajak. - Staf bagian pajak mengarsip SPT Masa PPN, BPN, dan bukti lapor.
Berikut adalah contoh sebagian tampilan sub prosedur siklus pelaporan PPN:
1. Prosedur E-Faktur Pajak Masukan Prosedur ini memiliki 7 akivitas yang di awali dengan staf purchasing , staf marketing , staf Exim, admin hutang dan Human Resource Development (HRD) menyerahkan faktur pajak masukan ke staf pajak. Aktivitas terakhir adalah staf pajak mengarsip faktur pajak beserta lampirannya.
Tabel 5 Checklist Prosedur E-Faktur Pajak Masukan LOGO AUDIT KEPATUHAN PT. JIMAS TGL BLN THN / REF Petugas Audit:

## ………………
Alamat Penyelenggara:
(Koordinator GPS) POS: Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Sub-Prosedur: Prosedur E-Faktur Pajak Masukan No. Uraian Ya  Tidak N/A Keterangan 1. Apakah Admin Hutang, Staf Exim, Staf Marketing , Staf Purchasing , HRD menyerahkan faktur pajak masukan kepada Staf Pajak atas pembelian barang atau jasa yang terjadi, dan akan diregister di buku maksimal tanggal 15 bulan berikutnya untuk pembelian
barang, untuk pembelian jasa tanggal 5?
2. Apakah Staf Pajak akan melakukan request data faktur pajak masukan pada program e-faktur PPN?
3. Apakah Staf Pajak akan mencocokan faktur pajak masukan yang didapat dari Supplier dan bukti kas keluar dari
Admin Purchasing dengan data faktur pajak masukan pada program e-faktur
PPN?
4. Apakah Staf Pajak akan melakukan konfirmasi dan pencocokan dengan Admin, Purchasing , dan Supplier jika data tidak sesuai dengan faktur pajak masukan?
2. Prosedur E-Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Pengganti Aktivitas di prosedur ini terdiri dari 10 aktivitas yang diawali dari bagian marketing yang menginfokan  kepada  bagian  penjualan  adanya  transaksi  penjualan.  Aktivitas  terakhir adalah pembuatan faktur pajak yang dikirim ke marketing dan jika tidak ada revisi faktur pajak maka faktur tersebut akan diarsip beserta invoice dan surat jalan.
Tabel 6 Checklist Prosedur E-Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Pengganti LOGO AUDIT KEPATUHAN PT. JIMAS TGL BLN THN / REF Petugas Audit:

## ………………
Alamat Penyelenggara:
(Koordinator GPS) POS: Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Sub-Prosedur: Prosedur E-Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Pengganti No. Uraian Ya  Tidak N/A Keterangan 1. Apakah bagian pemasaran memberikan informasi kepada bagian admin penjualan adanya penjualan pada hari berjalan?
2. Apakah admin bagian pemasaran membuatkan surat jalan dan faktur atas penjualan tersebut?
3. Apakah admin bagian pemasaran memberikan fajtur dan surat jalan kepada staf bagian pajak maksimal satu hari setelah barang terkirim?
4. Apakah staf bagian pajak melakukan penginputan data berupa faktur pajak
keluaran berdasarkan faktur dan surat jalan?
5 Apakah staf bagian pajak akan mencentang uang muka jika pembelia hanya memberikan uang muka, dan saat pelunasan selanjutnya staf bagian pajak perlu membuatkanfaktur keluaran lagi?
b. Video Tutorial
Video  ini  dibuat  dengan  tujuan  memberikan  tutorial  cara  menggunakan checklist /daftar periksa  pelaporan  PPN.  Harapannya  adalah  siapapun  yang  bertugas  pada  bagian  ini  dapat menerapkan checklist /daftar periksa ini dalam melakukan proses pengauditan kepatuhan. Video ini terdiri dari enam (6) checklist /daftar periksa pelaporan PPN.

## Gambar 2. Video Tutorial penggunaan POS PPN
Umpan Balik Penggunaan Penerapan checklist /daftar periksa POS PPN adalah masukan dari staf terkait dalam menjalankan POS PPN khususnya untuk kolom “Tidak” dan kolom “N/A”, dimana  pada checklist /daftar  periksa  POS  PPN  terdapat  Kolom  keterangan  menjelaskan mengapa kegiatan dalam pertanyaan tersebut tidak dapat atau sulit dilaksanakan. Masukan ini menjadi bahan evaluasi berkala tim manajemen PT JIMAS untuk kegiatan pemeliharaan POS pelaporan  PPN  yang  efektif  ataupun  merancang  ulang  POS  pelaporan  PPN  sesuai  dengan kondisi perusahaan dan atau peraturan PPN terkini. Perubahan pada POS pelaporan PPN (yang dirancang ulang) tersebut akan berdampak pada checklist /daftar periksa POS pelaporan PPN, dimana checklist /daftar periksa POS pelaporan PPN harus menyesuaikan pada POS pelaporan PPN yang terbaru.

## Kesimpulan
Dari hasil kegiatan ini disimpulkan bahwa PT JIMAS yang telah memiliki POS untuk prosedur  pelaporan  PPN  memerlukan checklist /daftar  periksa  yang  bertujuan  agar  prosedur tersebut  dapat  diimplementasikan  dalam  perusahaan. Checklist /daftar  periksa  ini  memiliki manfaat: 1) setiap langkah atau aktivitas dalam prosedur pelaporan PPN tertuang dalam secara
tertulis, 2) ktivitas yang tertulis ini dapat menhemat waktu kegiatan yang dilakukan oleh staf pajak  sehingaa  konsentrasi  staf  pajak  dapat  difokuskan  untuk  melakukan  aktivitas  dengan maksimal,  3)  memudahkan  pendelegasian  wewenang  pekerjaan.  Jika  terjadi  pendelegasian wewenang maka staf pajak dapat memberikan checklist /daftar periksa tersebut sehingga serah terima pekerjaan dapat dilaksanakan dengan jelas dan cepat. Untuk mempermudah penggunaan checklist /daftar  periksa  tersebut  dibuatlah  video  tutorial.  Video  ini  dapat  digunakan  untuk melihat  tata  cara  penggunaan checklist /daftar  periksa.  Selain  itu,  jika  terjadi  pergantian  staf pajak maka staf pajak yang baru dapat menggunakan video tutorial tersebut tentang tata cara penggunaan checklist /daftar  periksa  prosedur  pelaporan  PPN.  Selain  menyampaikan  hasil penerapan  awal Checklist /daftar  periksa  pelaporan  PPN  pada  Agustus  2023  dengan  hasil kepatuhan sub prosedur siklus pelaporan PPN sebesar 85%, juga disampaikan ke tim abdimas bahwa video tutorial sangat membantu dalam pengisian checklist /daftar periksa pelaporan PPN pada  Agustus  2023.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  video  tutorial  pengunaan Checklist /daftar periksa pelaporan PPN ini dapat peningkatkan pemahaman tim manajemen PT JIMAS menjadi 100%.

## Daftar Pustaka
Darussalam,  D.  S.,  &  Khisi  Armaya  Dhora.  (2018). Konsep  dan  Studi  Komparasi  Pajak Pertambahan Nilai . DDTC.
Gelinas, J., Ulric, J. S., & Huton, J. E. (2005). Accounting Information Systems (6th ed.). South Western.
Guo,  R.  C.  P.,  &  Chen,  P.  (2019). Board  of  directors  and  the  remediation  of  internal  control weaknesses. 257–270.
Juwita, R., & Febyane, C. M. (2021). Penerapan Audit Kepatuhan Prosedur Penjualan Kredit Unit Apartemen. Co-Value:  Jurnal  Ekonomi,  Koperasi,  Dan  Kewirausahaan , 12 (2),  75–82. https://doi.org/10.36418/covalue.v12i2.1225
Mulyadi. (2017). Sistem Akuntansi (4th ed.). Salemba Empat.
Popović,  D.,  Vitomir,  J.,  Tomaš-Miskin,  S.,  Davidov,  T.,  Popović,  S.,  Jovanović,  M.,  Aćimić Remiković, M., & Jovanović, S. (2021). Implementation of internal control with reference to the  application  of  “it”  in  companies  operating  on  the  principles  of  the  green  economy.
Agriculture and Forestry , 67 (2), 261–269. https://doi.org/10.17707/AgricultForest.67.2.19
Soemohadiwidjojo, A. T. (2018). SOP & KPI Untuk UMKM & Start Up (p. 15).
Sukardji, U. (2015). Pajak Pertambahan Nilai (Revisi 201) . PT Rajagrafindo Persada.
Tambunan, R. M. (2011). Standard Operating Procedure (2nd ed.). Maiestas Publishing.
Tathagati, A. (2014). Step by step membuat SOP. In Efata Publishing, Jakarta .
Xie,  X.  (2021). An  Empirical  Study  on  the  Relationship  between  the  Effectiveness  of  Internal Control and the Quality of Environmental Information Disclosure .
Zhu, P., & Song, J. (2021). The role of internal control in firms’ coping with the impact of the covid-19  pandemic:  Evidence  from  china. Sustainability  (Switzerland) , 13 (11). https://doi.org/10.3390/su13116294