## Penanganan TerhadaP Financial Technology Peer-To-Peer lending Ilegal MelaluI OTOrITas Jasa Keuangan (studi Pada OJK Jakarta Pusat)
Alifia Salvasani E-mail: avasalva@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Munawar Kholil E-mail: munawar.kholil@gmail.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## abstract
This article aims to examine the role of Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in handling illegal peer-to-peer (P2P)  financial  technology  (fintech)  in  Indonesia.  This  role  includes  the handling carried out by the FSA to minimize the number of illegal fintech in Indonesia, both through supervision and arrangements related to illegal fintech. This type of empirical legal research, is descriptive, with primary data types. Literature study and interview data collection techniques, qualitative analysis techniques. Factors causing the rise of illegal fintech are normative and non-normative factors. Then the role of the OJK in making efforts to handle illegal P2P lending includes establishing Satgas Waspada Investasi, listing registered P2P lending and licensed on the official OJK website, socializing to the public about the characteristics of illegal P2P lending that must be avoided and data of illegal P2P lending in Indonesia, closing illegal P2P  lending,  blocking  applications  and  illegal  P2P  lending  websites  on  a  regular  basis,  conducting selective checks on P2P lending companies that  propose  opening  new  accounts,  applying  special rules  for  P2P  lending  companies related to the fintech payment system , and submit information reports to the Criminal Investigation Police regarding cyber crime.
Keywords: Otoritas Jasa Keuangan; Illegal Fintech; Peer-to-Peer

## abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  peranan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dalam menangani financial technology ( fintech ) peer-to-peer (P2P) lending ilegal di Indonesia. Peranan  tersebut  meliputi penanganan yang dilakukan OJK untuk meminimalisir jumlah fintech ilegal  di  Indonesia,  baik melalui  pengawasan  maupun  pengaturan  terkait fintech ilegal. Jenis penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif, dengan jenis data primer. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara, teknik analisis kualitatif. Faktor penyebab tumbuh maraknya fintech ilegal adalah adanya faktor normatif dan non-normatif. Kemudian peranan OJK dalam melakukan upaya penanganan P2P lending ilegal antara lain dengan membentuk Satgas Waspada Investasi, mencantumkan daftar P2P lending yang terdaftar dan berizin di website resmi  OJK,  mensosialisasikan  kepada  masyarakat  terkait ciri-ciri P2P lending ilegal yang harus dihindari dan data P2P lending ilegal di Indonesia, melakukan penutupan terhadap P2P lending ilegal, pemblokiran aplikasi dan website P2P lending ilegal secara  rutin, melakukan pemeriksaan  secara  selektif  bagi  perusahaan  P2P lending yang mengajukan pembukaan rekening baru, memberlakukan aturan khusus bagi perusahaan  P2P  lending  terkait fintech  payment  system , dan  menyampaikan  laporan informasi kepada Bareskrim Polri terkait tindakan cyber crime .
Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan; Fintech Ilegal; Peer-to-Peer Lending

## A.    Pendahuluan
Perkembangan pada bidang teknologi dan informasi di era globalisasi saat ini merupakan suatu fenomena yang mempermudah manusia di segala sektor kehidupan. Di Indonesia,   kemajuan tersebut   berdampak   pada   pergerakan start-up yang   terus mengalami   perkembangan
ISSN 2337-4640 (Printed) 2715-5676 (Online)
Jenis start-up dibedakan  menjadi  dua, yaitu e-commerce dan Financial   Technology ( Fintech ). (Ana   Sofa   Yuking,   2018:   1). E-commerce merupakan sistem pemasaran barang dan jasa yang mengandalkan sistem elektronik yang berupa transfer dana dan pertukaran data elektronik, sistem manajemen, dan pengumpulan data secara otomatis. Sedangkan yang dimaksud dengan fintech yaitu inovasi pada bidang keuangan yang menggunakan teknologi modern, sehingga transaksi keuangan menjadi lebih praktis, aman, dan modern.
Fintech hadir dengan menawarkan berbagai kemudahan dalam bidang keuangan, yaitu untuk mencapai  kecepatan,  keefektifan,  dan  keefisienan  akses  terhadap  aktivitas  perbankan  seperti transaksi, menabung dan lain lain yang dapat dilakukan melalui ATM, e-money dan Telkomsel cash yang selama ini telah menjadi salah satu dari beberapa program yang telah dilakukan Bank Indoensia untuk terobosan baru teknologi keuangan. (Fitri Rusdianasari, 2018: 253).
Pelaksanaan fintech di Indonesia berada di bawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam hal ini, OJK merupakan lembaga independen yang memegang otoritas tertinggi, sehingga mendapat pemindahan fungsi pengaturan dan pengawasan pada seluruh lembaga- lembaga keuangan dan bisnis keuangan di Indonesia. Seluruh lembaga-lembaga keuangan  dan bisnis keuangan tersebut berada di bawah pengaturan dan pengawasan OJK yang bebas dari intervensi pihak manapun. (Andrian Sutedi, 2014: 78).  Oleh  karena  itu,  hal-hal  yang  berkaitan dengan fintech diatur  pada  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016. Diberlakukannya peraturan tersebut bertujuan untuk menjaga para pihak di dalamnya, yaitu konsumen dan institusi keuangan.  Dalam  peraturan  tersebut,  OJK  mengatur  mengenai peer to peer lending (P2P lending), yaitu bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna. P2P lending adalah jenis fintech yang paling banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia. P2P lending menyediakan platform pinjaman online dan dapat digunakan untuk modal dalam membuka usaha. Berkaitan    dengan    perlindungan    konsumen,    hal    tersebut    diatur    dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Di dalam UU ITE terdapat aturan terkait perlindungan data pribadi, yang mana harus ada persetujuan atas orang yang bersangkutan terkait penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi orang tersebut.
Perusahaan fintech di Indonesia masih terus berkembang, bahkan di Indonesia pertumbuhannya sangat tinggi setiap tahunnya. Fenomena ini dianggap sangat penting karena di masa depan, sektor teknologi keuangan diharapkan dapat bertindak sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. (Ichwan dan Rahmatina A. Kasri, 2019: 743). Namun di sisi lain, banyak ditemukan permasalahan pada penerapan fintech di Indonesia. Salah satu permasalahan tersebut yaitu ditemukannya fintech berbentuk P2P  lending  ilegal  atau  tidak  sah  menurut  hukum. Pertumbuhan  P2P  lending  di Indonesia  pun  akhirnya  tidak  hanya  pada  P2P  lending  yang legal  saja,  namun  P2P lending ilegal juga. Dalam hal ini P2P lending ilegal banyak diminati oleh masyarakat karena  adanya  kemudahan  prosedur  dalam  pinjaman online .  Adanya  kemudahan prosedur dalam pinjam meminjam online tersebut justru membuat timbulnya risiko gagal bayar bagi  peminjam  maupun  pemberi  pinjaman.  Risiko  ini  nantinya  harus  ditebus dengan  rata-rata bunga  pinjaman  di  atas  bunga  kredit  perbankan  konvensional  pada umumnya, atau terbilang cukup mahal yaitu rata-rata di atas 19%.
Permasalahan di atas adalah salah satu bentuk kendala dalam pertumbuhan fintech P2P lending di Indonesia. Dalam hal ini, masyarakat tentu saja merasa dirugikan atas kehadiran P2P lending ilegal. Terkait permasalahan P2P lending ilegal tersebut, OJK dianggap masih belum mampu menangani banyaknya kasus P2P lending ilegal yang meresahkan masyarakat. Problem inilah yang akan dikaji dalam artikel ini.

## B.    Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer
yang diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian penulis. Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku-buku teks hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal hukum, artikel hukum, literatur yang terkait, karya ilmiah, dan hasil penelitian lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen, dengan teknik pengolahan data menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah serta pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh kemudian menuangkannya dalam bentuk kalimat yang tersusun secara terinci dan sistematis.

## C.    Hasil Penelitian dan Pembahasan
Financial technology (fintech) adalah sebuah inovasi baru dalam jasa finansial yang mengubah model bisnis menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi. Fintech merupakan    suatu industri  yang  bergerak  sangat  cepat  dan  dinamis. Fintech dibagi menjadi beberapa jenis, berdasarkan bentuk atau jenis inovasi, salah satunya yaitu peer to peer lending (P2P lending). Di Indonesia, P2P lending merupakan salah satu jenis fintech yang paling banyak diminati oleh masyarakat. P2P lending biasa dikenal sebagai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi. P2P lending merupakan penyelenggaraan  layanan  jasa  keuangan  untuk  mempertemukan pemberi  pinjaman dengan  penerima  pinjaman  dalam  rangka  melakukan  perjanjian  pinjam meminjam melalui internet. P2P lending  dapat  didefinisikan sebagai  “perubahan finansial” yang terjadi langsung antara individu tanpa intermediasi lembaga keuangan tradisional. Bank masih berperan sesuai dengan peraturan, yaitu bertindak sebagai lembaga penyimpanan, yang digunakan untuk menyediakan platform dengan akun di mana uang disimpan, dan menaruhnya di platform . (Eugenia Omarini A, 2018: 31). Teknis penyelenggaraan dalam P2P lending yaitu penyelenggara sebagai pihak ketiga akan mempertemukan debitur dan kreditur melalui sebuah platform yang dikelolanya. Penyelenggara dapat menjadi pihak yang menyeleksi dan menyetujui pengajuan pinjaman debitur.
Pada  dasarnya,  pelaksanaan fintech di  Indonesia  berada  di bawah  kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal tersebut dikarenakan OJK merupakan lembaga independen yang memegang otoritas tertinggi, sehingga mendapat pemindahan fungsi pengaturan dan pengawasan pada seluruh lembaga-lembaga keuangan dan bisnis keuangan di Indonesia. Dalam melakukan pengawasan terkait fintech di Indonesia, OJK telah mengeluarkan aturan mengenai fintech peer to peer lending melalui POJK Nomor 77/POJK.01/2016   tentang   Layanan   Pinjam   Meminjam Uang   Berbasis Teknologi Informasi. Adanya aturan tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan fintech dan diharapkan dapat meminimalisir permasalahan terkait fintech di Indonesia. Berkaitan dengan pertumbuhan fintech ilegal  di  Indonesia,  sebenarnya  di  dalam  POJK  Nomor 77/ POJK.01/2016 tersebut sudah dicantumkan cara untuk melakukan pengajuan pendaftaran suatu perusahaan fintech yang mana harus sesuai dengan syarat yang dijelaskan  di  dalam  POJK. Suatu  perusahaan  dapat  mendaftar  ke  OJK  dengan mengajukan permohonan yang dilengkapi persyaratan sebagaimana dicantumkan dalam POJK.
Beberapa tahun belakangan sejak pertumbuhan fintech P2P lending ilegal semakin tinggi, OJK semakin memperketat pendaftaran fintech dengan  melakukan  pencatatan  dan  pengawasan. Disamping   itu,   OJK   juga   melakukan   pembaharuan   regulasi   yang dikeluarkan khusus untuk mengatur fintech , dengan dikeluarkan aturan baru yaitu POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) di Sektor Jasa Keuangan. Aturan ini merupakan ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri fintech . Munculnya POJK Nomor 13/ POJK.02/2018 tentang IKD tersebut memiliki fungsi sebagai wadah pertama bagi fintech jenis baru. Dalam hal ini OJK akan mengawasi pelaku fintech yang belum diakomodasi oleh kerangka hukum manapun ( regulatory  sandbox ). Apabila sudah ada peraturan yang mengatur dan lebih spesifik, maka pelaku fintech tersebut akan keluar dari regulatory sandbox dan harus tunduk pada
kerangka hukum yang lebih spesifik. Sebenarnya kedua peraturan tersebut saling berkaitan, yang mana POJK Nomor 77/POJK.01/2016 merupakan dasar hukum bagi fintech jenis P2P lending. Karena hadirnya POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang lebih  awal  sebelum  POJK  Nomor  13/ POJK.02/2018,  membuat  pelaku fintech P2PL tidak mendapat kesempatan untuk mengikuti regulatory sandbox dan langsung wajib tunduk   kepada   POJK   Nomor   77/POJK.01/2016. Adanya   aturan   POJK   Nomor 77/POJK.01/2016 tersebut sebenarnya sudah merujuk pada fintech P2P lending, namun aturan tersebut hanya berlaku bagi fintech P2P lending yang legal saja. Di Indonesia, fintech telah berkembang sejak tahun 2006. Namun P2P lending itu sendiri baru muncul pertama kali pada tahun 2016 dan terus mengalami pertumbuhan. Data di website resmi OJK per 9 Desember 2017, disebutkan bahwa terdapat 11 perusahaan peminjaman kredit fintech yang terdaftar. Kemudian per 27 Januari 2018, jumlah perusahaan pinjaman kredit fintech terdaftar di Indonesia Indonesia mencapai 32 perusahaan, dan 17 di antaranya adalah pinjaman peer to peer . Pada tahun 2019, dalam website resmi OJK terdapat 25 perusahaan fintech terdaftar dan berizin OJK.
Sebenarnya terdapat beberapa faktor yang mendorong tumbuh maraknya fintech ilegal berbentuk P2P lending di Indonesia, yang kemudian dapat dikategorikan menjadi dua faktor:
1.    Faktor Normatif
a.    Tidak adanya aturan terkait besaran suku bunga P2P lending. Saat   ini   aturan   penetapan   besaran   suku   bunga   P2P   lending   hanya disesuai- kan  dengan  profil  dan  skala  usahanya.  Aturan  tersebut  diatur  secara tidak langsung melalui Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).
b.    Kurang maksimalnya penegakan hukum P2P lending ilegal. Sampai saat ini OJK baru memberlakukan sanksi bagi fintech P2P lending yang terdaftar dan berizin saja. Sedangkan terkait banyaknya aplikasi fintech ilegal, OJK hanya dapat melakukan upaya penutupan dan pemblokiran aplikasi melalui SWI yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kemkominfo.
c.   Belum adanya ketentuan pidana yang menjerat P2P lending tanpa izin, karena pengaturannya hanya sebatas Peraturan OJK (POJK) atau setingkat.
Saat  ini  OJK  melalui  POJK  Nomor  77/POJK.01/2016  hanya  mengatur sanksi bagi fintech P2P lending yang terdaftar dan berizin OJK saja. Sedangkan terkait pelanggaran yang lebih jauh, OJK akan menyampaikan laporan kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum.
2.    Faktor Non-Normatif
a.    Pengawasan P2P lending ilegal yang sulit dilakukan Pengawasan terkait P2P lending ilegal sulit dilakukan karena perkembangannya yang sangat pesat padahal SWI membutuhkan waktu yang lama untuk mendeteksi aplikasi P2P lending ilegal.
b.    Pengetahuan atau literasi masyarakat yang minim terkait P2P lending Masyarakat masih asal dalam memilih website pinjaman online dan tidak mengetahui dampak yang ditimbulkan apabila mereka melakukan pinjaman online di P2P lending ilegal, misalnya tingginya suku bunga pinjaman yang akan memberatkan masyarakat.
c.    Permintaan P2P lending ilegal yang tinggi dari masyarakat Banyak masyarakat yang lebih memilih melakukan pinjaman online melalui platform P2P lending ilegal karena kemudahan dalam prosedur pinjaman jika dibandingkan dengan P2P lending legal atau perbankan.
d.    Kemudahan dalam proses pembuatan aplikasi atau website Adanya kemajuan teknologi ditambah dengan proses pembuatan aplikasi atau website yang  mudah  memungkinkan  semua  orang  untuk  membuat  P2P lending ilegal.  Disamping  itu,  adanya  kemajuan  teknologi  memungkinkan adanya keberadaan lintas negara. Fenomena tersebut menyebabkan banyaknya server fintech P2P lending ilegal yang keberadaannya di luar negeri.
Pada dasarnya, OJK tidak memiliki kewenangan khusus dalam penanganan fintech P2P lending ilegal. Karena adanya keterbatasan tersebut, kemudian dibentuklah Satgas Waspada Investasi (SWI) yang berada di bawah pengawasan OJK. SWI dibentuk untuk mencegah dan menangani dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana dan pengelolaan investasi, termasuk penghimpunan dana dan pengelolaan investasi yang dilakukan melalui platform fintech . SWI merupakan forum koordinasi untuk menangani   kasus-kasus   penipuan berkedok   penawaran   investasi   atau   penawaran investasi tanpa izin (ilegal) termasuk fitech ilegal. SWI merupakan hasil kerja sama beberapa instansi pemerintah, dengan harapan agar upaya OJK untuk meminimalisir perkembangan  P2P  lending  ilegal  dapat  dioptimalkan dengan  kerjasama  antara  para instansi tersebut, sebab ada beberapa tugas dari Satgas yang pelaksanaannya bukan merupakan kewenangan OJK.
Namun karena adanya keterbatasan dari pihak OJK terkait penanganan P2P lending ilegal, maka permasalahan tersebut belum dapat ditangani secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan fintech P2P  lending  ilegal  bukan  merupakan  ranah  kewenangan  OJK. Karena   adanya   keterbatasan   tersebut,   OJK   melalui   SWI   hanya   dapat   meng- cover permasalahan   yang   berkaitan   dengan   fintech   P2P   lending   ilegal   melalui   kerjasama dengan beberapa instansi antara lain Kemkominfo dan Bareskrim Polri.
Saat ini OJK masih terus melakukan upaya terkait penanganan terhadap P2P lending ilegal   di   Indonesia.   Upaya   tersebut   dilakukan   oleh   OJK   sebagai   cara   untuk me- minimalisir  pertumbuhan  P2P  lending  ilegal  di  Indonesia.  Berikut  peranan  OJK dalam melakukan upaya penanganan P2P lending ilegal:
1.    Mencantumkan daftar P2P lending yang terdaftar dan berizin di website resmi OJK. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar masyarakat mengetahui dan menggunakan fintech legal sesuai data dalam website resmi OJK.
2.   Mensosialisasikan kepada masyarakat terkait ciri-ciri P2P lending ilegal yang harus dihindari.
Beberapa website yang berada di bawah pengawasan OJK (www.duwitmu.com) selalu update terkait permasalahan dan ciri-ciri P2P lending ilegal.
3.    Memberitahukan  kepada  masyarakat  mengenai  data  dan  informasi  P2P  lending ilegal di Indonesia.
Pihak OJK selalu memberitahukan data terbaru terkait P2P lending ilegal tersebut melalui keterangan resmi yang kemudian dapat dibaca pada website seperti CNN, Kompas, Detik, dan lain sebagainya.
4.    Melakukan penutupan terhadap P2P lending illegal. Penutupan  fintech  P2P  lending  ilegal  tersebut  dilakukan  oleh  SWI  dengan  cara menghentikan izin pengoperasian perusahaan fintech P2P lending ilegal di Indonesia.
5.    Pemblokiran aplikasi dan website P2P lending ilegal secara rutin. Pemblokiran aplikasi dan website tersebut dilakukan melalui permohonan atau pengajuan oleh SWI kepada Kemkominfo.
6.     Melakukan   pemeriksaan   secara   selektif   bagi   perusahaan   P2P   lending   yang mengajukan pembukaan rekening baru SWI meminta agar pihak perbankan menghambat perkembangan fintech P2P lending ilegal sejak awal pendaftaran rekening baru.
7.   Memberlakukan aturan khusus bagi perusahaan P2P lending terkait fintech  payment system.
Sesuai dengan POJK Nomor 77/POJK.01/2016, penyelenggara fintech P2P lending wajib membuka virtual  account di Bank yang berkedudukan di Indonesia serta telah memiliki izin usaha sebagai Bank.
8.    Menyampaikan  laporan  informasi  kepada  Bareskrim  Polri  terkait  tindakan cyber crime. SWI akan menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri apabila para pelaku P2P lending ilegal melakukan penagihan disertai teror, intimidasi, atau pencemaran nama baik.
Disamping banyaknya upaya yang telah dilakukan oleh OJK, namun upaya tersebut masih dianggap  belum  maksimal.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  masih  banyaknya laporan terkait permasalahan yang ditimbulkan oleh P2P lending ilegal. Dapat diketahui bahwa laporan fintech P2P lending ilegal yang diterima OJK akhir-akhir ini meningkat jumlahnya. Beberapa laporan yang diterima OJK terkait fintech P2P lending ilegal antara lain yaitu:
1.    Bunga pinjaman tinggi
2.   Aplikasi fintech ilegal yang berganti nama dan bunga pinjaman terus bertambah
3.    Penagihan dilakukan dengan cara pengancaman sampai pencemaran nama baik
4.    Penagihan dilakukan kepada kontak darurat yang dicantumkan oleh peminjam
5.    Tidak hapusnya pinjaman padahal peminjam sudah membayarnya
6.    Penyebaran data pribadi peminjam oleh perusahaan fintech ilegal
7.    Penggunaan  data  KTP  peminjam  oleh  perusahaan  aplikasi fintech ilegal  untuk mengajukan pinjaman di aplikasi lain
(Hasil wawancara dengan Andrei Romario selaku staf di Bagian Deputi Direktur Kebijakan Penyidikan OJK pada tanggal 3 Februari 2020).
Namun karena adanya keterbatasan dari pihak OJK terkait penanganan P2P lending ilegal, maka permasalahan tersebut belum dapat ditangani secara maksimal. Dalam hal ini, OJK tidak memiliki kewenangan yang berkaitan dengan tindak pencemaran nama baik atau bahkan kekerasan dalam penagihan yang dilakukan oleh P2P lending ilegal. Hal tersebut dikarenakan fintech P2P lending ilegal bukan merupakan ranah kewenangan OJK. Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan fintech P2P lending yang terdaftar dan berizin, SWI dapat melakukan penindakan terhadap fintech tersebut. Kemudian pihak OJK menegaskan, apabila ada laporan atau aduan yang masuk terkait tindak kekerasan dan pelecehan yang dilakukan saat penagihan atau masuk ke ranah kejahatan cyber maka hal tersebut harus ditindaklanjuti di bawah Kepolisian Republik Indonesia.
Keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh OJK terkait fintech P2P lending ilegal tersebut  dilatarbelakangi  oleh  alasan  bahwa  selama  ini  industri fintech hanya  diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Padahal aturan tersebut dianggap belum jelas, karena tidak memuat penjelasan secara rinci terkait bagaimana kedudukan fintech di mata hukum. Dalam hal ini, adanya aturan yang diterapkan oleh OJK melalui POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dianggap belum cukup, khususnya dalam penindakan terhadap P2P lending ilegal yang kerap menetapkan bunga dengan nilai yang tinggi serta melakukan  penagihan  yang  tidak  etis kepada peminjam. Sampai saat ini OJK hanya dapat  meng- cover permasalahan  yang berkaitan  dengan fintech P2P  lending  ilegal melalui kerjasama dengan beberapa pihak.

## D.    Simpulan
1.    Tumbuhnya fintech  peer  to  peer  lending ilegal  di  Indonesia  disebabkan  oleh beberapa faktor yang kemudian dikelompokkan menjadi dua kategori, yakni:
a.    Faktor normatif:
1)    Tidak adanya aturan terkait besaran suku bunga P2P lending 2)    Kurang maksimalnya penegakan hukum P2P lending ilegal
3)    Belum  adanya  ketentuan  pidana  yang  menjerat  P2P lending tanpa  izin, karena pengaturannya hanya sebatas Peraturan OJK (POJK) atau setingkat
b.    Faktor non-normatif:
1)    Pengawasan P2P lending ilegal yang sulit dilakukan
2)    Pengetahuan atau literasi masyarakat yang minim terkait P2P lending 3)    Permintaan P2P lending ilegal yang tinggi dari masyarakat
4)    Kemudahan dalam proses pembuatan aplikasi atau website
2.    Peranan OJK dalam melakukan  upaya  penanganan  P2P lending  ilegal  antara  lain dengan membentuk Satgas Waspada Investasi, mencantumkan daftar P2P lending yang terdaftar dan berizin di website resmi OJK, mensosialisasikan kepada masyarakat terkait ciri-ciri P2P lending ilegal yang harus dihindari, memberitahukan kepada masyarakat mengenai data dan informasi P2P lending ilegal di Indonesia, melakukan penutupan terhadap P2P lending ilegal, pemblokiran aplikasi dan website P2P lending ilegal secara rutin, melakukan pemeriksaan secara selektif bagi perusahaan  P2P  lending  yang  mengajukan  pembukaan  rekening  baru, memberlakukan aturan khusus bagi perusahaan P2P lending terkait fintech payment system , dan  menyampaikan  laporan  informasi  kepada  Bareskrim  Polri  terkait tindakan cyber crime .

## E.    Saran
Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, penulis dapat menyampaikan beberapa saran, antara lain:
1.     Pemerintah   yakni   Presiden   bersama   DPR   perlu   menerbitkan   regulasi   atau Undang- Undang khusus yang memberikan kewenangan bagi OJK untuk menindaklanjuti P2P lending ilegal. Selanjutnya Pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait P2P lending ilegal melalui social media di bawah pengawasan OJK.
2.     OJK perlu membuat sistem pendeteksi dan pemberantas fintech P2P lending ilegal dengan melibatkan pihak lain di luar instansi dan meningkatkan kapasitas Satgas Waspada Investasi.
3.   Masyarakat perlu meningkatkan literasi terkait P2P lending serta bahaya yang ditimbulkan dari transaksi pinjaman online di P2P lending ilegal dan lebih hati-hati dalam memilih platform pinjaman onlne .

## F.    daftar Pustaka

## Buku
Adrian Sutedi. 2014. Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan . Jakarta: Raih Asa Sukses.

## Jurnal
Ana Sofa Yuking. 2018. “Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi dalam Era Bisnis Fintech”. Jurnal Hukum dan Pasar Modal . Vol. 8, No. 16. Jakarta: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.
Arner,  Douglas  W.,  Barberis,  Janos  N.,  &  Buckley,  Ross  P.  2017.  “Fintech,  RegTech  and  the Reconceptualizing  of  Financial  Regulation”. Northwestern  Journal  of  International  Law  and Business . Vol. 37, Issue 3. Chicago: Northwestern University School of Law.
Ernama,  Budiharto,  Hendro  S.  2017.  “Pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan  terhadap  Financial Technology  (Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 77/POJK.01/ 2016)”. Diponegoro Law Journal . Vol. 6, No.3. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Eugenia  Omarini  A.  2018.  “Peer-to-Peer  Lending:  Business  Model  Analysis  and  the Platform Dilemma”. International Journal of Finance, Economics and Trade (IJFET) . Vol. 2, Issue 3. Lewes: SciDoc Publisher.
Fitri Rusdianasari.  2018. “Peran  Inklusi Keuangan  melalui Integrasi Fintech  dalam  Stabilitas Sistem Keuangan  Indonesia”. Jurnal  Ekonomi  Kuantitatif  Terapan  (JEKT) .  Vol.  11, No. 2. Denpasar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
Hesty D. Lestari. 2012. “Otoritas Jasa Keuangan: Sistem Baru dalam Pengaturan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan”. Jurnal Dinamika Hukum . Vol. 12, No. 3. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
Ichwan  dan  Rahmatina  A.  Kasri.  2019.  “Why  Are  Youth  Intent  on  Investing  Through  Peer to Peer Lending? Evidence from Indonesia”. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance (JIMF) . Vol. 5, No.4. Jakarta: Bank Indonesia.
Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turisno. 2019. “Praktik Finansial Teknologi Ilegal  Ditinjau dari  Prespektif  Etika  Bisnis”. Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia . Vol. 1, No. 3. Semarang: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Rinitami    Njatrijani.    2019.    “Perkembangan    Regulasi    dan    Pengawasan    Financial Technology  di Indonesia”. Diponegoro  Private  Law  Review . Vol. 4, No. 1. Semarang: Hukum Keperdatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Yesaya Eglesias Paulus. 2018. “The Emergence of Peer-to-Peer Lending in Indonesia: A Study   of Risk   Management   Analysis   on   Conventional   Banking   Companies”. International Journal of Management and Applied Science (IJMAS) . Vol. 4, Issue 7. Bhubaneswar: Institute of Research and Journals.