## Vol 1 No 1 January 2015, 33 - 44

## SISTEM INFORMASI KEPEMILIKAN TANAH BERBASIS WEB
Dany Indah Pertiwi 1 , F.X Wisnu Yudo Untoro 2 1,2 Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, danyindahpertiwi1@gmail.com , wisnusakti@yahoo.com

## Abstrak
Mengetahui informasi kepemilikan tanah bagi masyarakat memang sangatlah penting. Karena dengan mengetahui informasi tersebut dapat menguntungkan masyarakat dalam berbagai macam aspek dan dapat terhindar dari kasus- kasus  pertanahan  yang  terjadi.  Terlebih  lagi  saat  ini  kasus-kasus  pertanahan  sedang  ramai  terjadi  di  kalangan masyarakat.  Kasus  yang  munculpun  berbagai  macam  jenis  dan  ragamnya.  Untuk  itu  membuat  suatu  sistem informasi kepemilikan tanah dengan menggunakan layanan berbasis web sangat menguntungkan berbagai pihak, baik  pihak  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  maupun  masyarakat  umum  serta  dapat    mendukung    layanan  di bidang pertanahan. Sistem informasi tersebut menggunakan metode query dengan mencocokan masukan berupa query dengan database dan mendapatkan kembali semua data yang berkaitan dengan query tersebut. Dari data- data inilah kelak akan didapatkan hasil yang akan diolah dengan metode pengolahan data mining sehingga menjadi informasi. Sistem tersebut juga menggunakan teknologi berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman php dan menggunakan database MySQL. Sehingga proses pendaftaran kepemilikan tanah menjadi lebih mudah. Selain  itu  dari  proses  pendaftaran  tersebut  akan  menghasilkan  suatu  informasi  kepemilikan  tanah.  Dengan didukung  menu  pencarian  yang  terdapat  di  dalam  sistem,  sehingga  mempermudah  pengguna  dalam  mencari informasi mengenai kepemilikan tanah. Dengan cara menginputkan NIK atau Nomor Sertipikat yang ingin dicari. Ditambah lagi dengan adanya menu laporan di dalam sistem tersebut yang akan mempermudah Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengetahui berapa jumlah pendaftaran kepemilikan tanah yang telah terjadi.
Kata Kunci : Kepemilikan Tanah, Sistem Informasi, Berbasis Web

## Abstract
Knowing the land ownership information for the public is very important. Because by knowing this information can benefit  people  in  many  aspects  and  can  avoid  cases  of  land  that  happen.  Moreover,  the  current  land  cases  are prevalent  in  crowded.  Cases  appear  various  types  and  variety.  For  that  create  a  system  of  land  ownership information  using  web-based services greatly benefit  all parties, both  the  National  Land Agency  (BPN)  and the general  public  as  well  as  to  support  services  in  the  areas  of  land.  The  information  system  using  the  method  of matching a query with input in the form of a query to a database and get back all the data related to the query. From the data obtained from this data will eventually result to be processed by the method of processing data mining so that it becomes information. The system also uses web-based technology using the programming language PHP and uses  a  MySQL  database.  So  that  the  process  of  registration  of  land  ownership  becomes  easier.  In  addition,  the registration process will result in a land ownership information. With the support of the search menu contained in the system, making it easier for users to search for information on land ownership. By way of input NIK or certificate number to search. Coupled with the report menu in the system that will facilitate the National Land Agency (BPN) to determine how the number of registration of land ownership that has occurred.
Keywords: Land Tenure, Information Systems, Web Based

## I. PENDAHULUAN
Mengetahui  informasi  kepemilikan  tanah  bagi masyarakat memang sangatlah penting. Karena dengan mengetahui  informasi  tersebut  dapat  menguntungkan masyarakat  dari  berbagai  macam  aspek  dan  dapat terhindar  dari  kasus-kasus  pertanahan  yang  terjadi. Terlebih  lagi  saat  ini  kasus-kasus  pertanahan  sedang ramai  terjadi  di  kalangan  masyarakat.  Kasus  yang munculpun berbagai macam jenis dan ragamnya.
Kasus pertanahan seperti sengketa, konflik dan perkara pertanahan  juga  merugikan  pihak  Badan  Pertanahan Nasional  (BPN),  karena  merekalah  yang  menangani dan  menyelesaikan  kasus  pertanahan  yang  terjadi  di masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya kasus pertanahan tersebut, di butuhkan suatu  sistem  informasi  yang  mendukung  untuk mengurangi  permasalahan  yang  terjadi.  Maka  dari itulah  muncul  ide  untuk  membuat  suatu  Sistem Informasi Kepemilikan Tanah Berbasis Web.

## Melek IT Information Technology Journal. Vol 1 No 1 January 2015, 34 - 44
Sistem  tersebut  menghasilkan  informasi  kepemilikan tanah yang diperoleh apabila pengguna menginputkan Nomor Sertipikat tanah atau Nomor Induk Kependudukan  (NIK)  pemilik  tanah  pada  menu pencarian  kepemilikan  tanah  di  dalam  sistem.  Menu pencarian  tersebut  mempermudah  pengguna  dalam menemukan  informasi  mengenai  kepemilikan  tanah yang  dicari.  Sistem  tersebut  ditujukan  untuk  seluruh pengguna, baik dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) maupun pihak masyarakat (umum).

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Sistem Informasi
Sistem  Informasi  adalah  kombinasi  dari  sejumlah komponen  (manusia,  komputer,  teknologi  informasi) yang  akan  memproses  data  menjadi  informasi  untuk mencapai  suatu  sasaran  atau  tujuan  (kadir,  2003:10). Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan unuk mengintegrasikan  data,  memproses  dan  menyimpan serta  mendistribusikan  informasi.  Dengan  kata  lain, Sistem informasi merupakan kesatuan elemen-elemen yang  saling  berinteraksi  secara  sistematis  dan  teratur untuk  menciptakan  dan  membentuk  aliran  informasi yang  akan  mendukung  pembuatan  keputusan  dan melakukan  control  terhadap  jalannya  perusahaan. (Budi Sutedja, 2006: 11).

## 2.2 Hak Atas Tanah
2.2.1 Definisi Hak Atas Tanah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2013
Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak  Atas  Tanah  Dan  Kegiatan  Pendaftaran Tanah  pasal  1  ayat  (1)  dalam  peraturan  ini yang  dimaksud  dengan  Hak  Atas  Tanah adalah  Hak  Milik,  Hak  Guna  Usaha,  Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.

## 2.2.2 Pemberian Hak Atas Tanah
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak  Atas  Tanah  Dan  Kegiatan  Pendaftaran Tanah  pasal  1  ayat  (4)  dalam  peraturan  ini yang dimaksud dengan Pemberian Hak  Atas Tanah  adalah  penetapan  Pemerintah  yang memberikan  suatu  Hak  Atas  Tanah  negara, termasuk perpanjangan jangka waktu hak dan pembaharuan hak serta pemberian hak di atas Hak Pengelolaan.

## 2.2.3 Pemberian hak Atas Tanah secara umum
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak  Atas  Tanah  Dan  Kegiatan  Pendaftaran
Tanah  pasal  1  ayat  (5)  dalam  peraturan  ini yang  dimaksud  dengan  Pemberian  hak  Atas Tanah  secara  umum  adalah  pemberian  hak atas  bidang  tanah  yang  memenuhi  kriteria tertentu kepada penerima hak yang memenuhi kriteria  tertentu  yang  dilakukan  dengan  satu penetapan pemberian hak.

## 2.2.4 Pembaharuan Hak
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak  Atas  Tanah  Dan  Kegiatan  Pendaftaran
Tanah  pasal  1  ayat  (7)  dalam  peraturan  ini yang  dimaksud  dengan  Pembaharuan  hak adalah penetapan Pemerintah yang
memberikan hak yang sama kepada pemegang  Hak  Atas  Tanah  sesudah  jangka waktu  hak  tersebut  atau  perpanjangannya habis.

## 2.3 Sertipikat
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  1997 Tentang Pendaftaran  tanah  Pasal  32  ayat  (1)  menjelaskan Sertipikat  merupakan  surat  tanda  bukti  hak  yang berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat  mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang  data  fisik  dan  data  yuridis  tersebut  sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

## 2.4 Pendaftaran Tanah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  1997 Tentang Pendaftaran  tanah  Pasal  1  ayat  (1)  Dalam  Peraturan Pemerintah  ini  yang  dimaksud  dengan  Pendaftaran tanah  adalah  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  secara  terus  menerus,  berkesinambungan dan  teratur,  meliputi  pengumpulan,  pengolahan, pembukuan,  dan  penyajian  serta  pemeliharaan  data fisik  dan  data  yuridis,  dalam  bentuk  peta  dan  daftar, mengenai  bidang-bidang  tanah  dan  satuan-satuan rumah  susun,  termasuk  pemberian  surat  tanda  bukti haknya  bagi  bidang-bidang  tanah  yang  sudah  ada haknya  dan  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

## 2.5 Konsep Dasar Pembuatan Web

## 2.5.1 Pengertian Web
Website atau situs merupakan kumpulan halaman yang  menampilkan  informasi  data,  teks,  gambar, data animasi, suara, dan gabungan dari semuanya, baik yang bersifat dinamis yang membentuk suatu rangkaian  bangunan  yang  saling  terkait  dengan jaringan- jaringan halaman.

## 2.5.2 Konsep Dasar Website
Perkembangan  dunia internet telah  melahirkan suatu  fasilitas  layanan  baru  yaitu  web,  yang

## pISSN: 2252-9128  eISSN: 2252-9128

## Vol 1 No 1 January 2015, 35 - 44
merupakan  layanan  terpenting internet .  Dewasa ini,  fasilitas  web  mengizinkan  pengakses  untuk mengakses  dan  berinteraksi  dengan  teks,  grafik, animasi, foto, suara, dan video. Web secara fisik adalah kumpulan komputer pribadi, web browser yang digunakan untuk mengalirkan informasi dan menjadi wahana pertama bagi pihak terkait. Web dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu :
1. Web search engine : adalah web yang memiliki kemampuan untuk melakukan pencarian dokumen berdasarkan kata kunci tertentu. Contoh: Google 2. Web portal : adalah web yang berisi kumpulan link , search engine , dan informasi. Contoh: yahoo dan AOL. 3.  Web  perusahaan  :  adalah  web  yang mendiskripsikan  suatu  perusahaan,  layanan,  dan segala sesuatu tentang perusahaan. 4.  Web  pribadi  :  adalah  web  yang  memberikan profil pemilik web.

## 2.5.3 Cara Kerja Web
Website  terdiri  dari  dua  macam  jenis,  yakni website statis dan website dinamis, website statis, yakni  website  yang  informasinya  merupakan informasi  satu  arah,  yakni  hanya  berasal  dari pemilik softwarenya saja. Sementara itu,  website dinamis merupakan website yang mempunyai arus informasi  dua  arah,  yakni  yang  berasal  dari pengguna  dan  pemilik,  sehingga  pengupdate-an dapat  dilakukan  oleh  pengguna  dan  juga  pemilik website.
Web  dikenal  dengan  sistem client-  server . Komputer  pengguna  disebut  komputer client , sedangkan komputer yang diakses disebut server . Ketika kita ingin mengunjungi sebuah situs, maka cara kerja web sebagai berikut :
1. Masukan  alamat  web  yang  dituju  pada  web browser.  Alamat  web  dikenal  sebagai Universal Resource Locator (URL).
2. Browser akan meminta halaman web dari web server.
3. Web  server mengirimkan  data  web  yang diminta ke browser.
4. Browser  mengintepresentasikan  data  dan menampilkannya.
2.5.4 Pemrograman Aplikasi Web
1. Hyper Text Markup Language (HTML) HTML adalah singkatan dari HyperText Markup  Language adalah  salah  satu bahasa pemprograman web  design dan juga  biasa  di sebut script untuk menyusun  dokumen-dokumen Web.
Dokumen  HTML  disimpan  dalam format teks  reguler  dan  mengandung tag-tag yang memerintahkan web browser untuk mengeksekusi  perintah- perintah  yang dispesifikasikan  dan
mengontrol  tampilan  di layar  monitor oleh Web Browser .

## 2. PHP
PHP adalah bahasa server side scripting yang  menyatu  dengan  HTML  untuk membuat  halaman web yang  dinamis. Maksud  dari server  side  scripting adalah sintaks  dan  perintah  yang diberikan  akan sepenuhnya  dijalankan di server tetapi disertakan  pada dokumen HTML.
3. Structured Query Language (SQL)
Structured  Query  Language ialah bahasa yang digunakan untuk berinteraksi dengan database . Database ialah  kumpulan-kumpulan  data  yang disimpan dengan berbagai cara pengorganisasian.

## III. METODE

## 3.1 Tahapan Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  mengambil  beberapa tempat  sebagai  contohnya,  seperti  di  Kantor  Kepala Desa  Carang  Wulung,  Kecamatan  Wonosalam, Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur. Dua Kantor Kelurahan  di  Kota  Surabaya  yakni  Kelurahan Simokerto dan Kelurahan Dukuh Kupang, dan Kantor Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Jawa Timur.  Tahapan awal dari penelitian ini  yakni proses wawancara kepada kepala desa  yang bersangkutan di desa tersebut, serta dua kepala kelurahan pada masing- masing  wilayah  yang  ada  di  Kota  Surabaya  dan Pegawai  Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan,  didapatkan  suatu  informasi  mengenai kepemilikan  tanah  secara  keseluruhan.  Hingga permasalahan-permasalahan  yang  sering  muncul akibat kepemilikan tanah tersebut

## 3.2 Teknik Pengumpulan Data
Didalam  melaksanakan  penelitian  ini,  teknik pengumpulan datanya menggunakan dua cara yakni :
a. Teknik Pengumpulan Data Primer Teknik  pengumpulan  data  primer  yang  dilakukan dapat menghasilkan data melalui kegiatan penelitian  langsung  ke  lokasi/tempat  dimana penelitian  itu  dilakukan  ,  dengan  tujuan  mencari data  yang  lengkap  dan  berkaitan  dengan permasalahan yang sedang diteliti yakni mengenai pertanahan. Cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data primer di dalam penelitian ini adalah:
 Metode Interview (Wawancara)

## Melek IT Information Technology Journal. Vol 1 No 1 January 2015, 36 - 44
Yakni  mewawancarai  sumber  informan  secara lebih  rinci  demi  menghasilkan  data  dan  informasi yang lengkap mengenai pertanahan dari narasumber  terkait.  Caranya  seperti  mengajukan permasalahan  dan  pertanyaan  seputar  pertanahan secara langsung kepada narasumber yang mengerti dan memahami pengetahuan tersebut.
Wawancara  yang  peneliti  lakukan  pada  penelitian ini yakni dengan mendatangi langsung Kepala Desa yang bersangkutan di Kantor Kepala Desa setempat di  Kabupaten  Jombang,  Kepala  Kelurahan  di  dua lokasi  yang  berbeda  di  kota  Surabaya,  dan  di Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional Provinsi Jawa Timur. Untuk melakukan wawancara dan mendapatkan informasi mengenai pertanahan. Setelah  melakukan  proses  wawancara,  peneliti mendapatkan  informasi  yang  lengkap  serta memahami  topik  dan  permasalahan  yang  dibahas mengenai pertanahan sesuai dengan judul penelitian. Dilengkapi dengan Peraturan-peraturan yang mendasari informasi tersebut.

## b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder
Teknik  pengumpulan  data  sekunder yang dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  data sebanyak-banyaknya  yang  diperoleh  dari  studi kepustakaan yang mendukung teori dari narasumber  tersebut  sesuai  dengan  topik  yang dibahas  yakni  seputar  masalah  pertanahan.  Cara pengumpulan data kepustakaan tersebut diperoleh dengan melakukan cara seperti : a. Studi Dokumentasi,
Studi  dokumentasi  dilakukan  dengan  cara mengumpulkan data yang diperoleh dari wawancara  sebelumnya  kepada  narasumber terkait seputar masalah pertanahan. Dari data-data dan catatan penting serta dokumentasi pendukung lainnya  yang  berada  di  lokasi  narasumber semuanya dapat dijadikan acuan yang membantu jalannya penelitian tersebut.
Dengan adanya studi tersebut, peneliti mendapatkan  banyak  informasi  mendalam  untuk mendukung  penelitian  yang  akan  ia  kerjakan. Setelah  proses  wawancara  dilakukan  dengan Kepala  desa  di  Kabupaten  Jombang,  dua  Kepala Kelurahan  di  lokasi  yang  berbeda  di  Kota Surabaya,  dan  Pegawai  Kantor  Wilayah  Badan Pertanahan  Nasional  Provinsi  Jawa  Timur. Masing-masing  memberikan  informasi  yang mendalam  dan  disertai  dengan  tambahan  bukti informasi  tersebut  secara  pasti.  Seperti  contoh bukti  sertipikat  kepemilikan  tanah  dan  Peraturan Perundangan yang berlaku mengenai pertanahan.
b. Studi Kepustakaan,
Studi  kepustakaan  juga  penting  dilakukan  untuk mendukung teori-teori yang dijelaskan oleh pihak narasumber  seputar  masalah  pertanahan.  Dengan adanya  proses  tersebut,  peneliti  lebih  banyak
mengetahui  mengenai  informasi  pertanahan  apa yang dibutuhkan untuk mendukung teori penelitian yang dilakukan. Lebih banyak kepustakaan  yang  diperoleh,  maka  lebih  banyak juga teori yang akan didapatkan dan diterapkan di dalam  mendukung  penelitian  tersebut.  Studi kepustakaan  yang  menjadi  dasar  informasi  di dapatkan dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,  Peraturan  Menteri  Agraria/  Kepala Badan Pertanahan Nasional, serta Jurnal Ilmiah.

## 3.3 Analisa Sistem
Sistem  Informasi  Kepemilikan  Tanah  Berbasis Web tersebut nantinya dapat memberikan bantuan layanan di bidang pendaftaran kepemilikan tanah, pencarian kepemilikan tanah, dan laporan jumlah pendaftaran  tanah  yang  telah  dilakukan  oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Sistem  ini  ditujukan  untuk  Badan  Pertanahan Nasional  (BPN)  sebagai  pengguna  utama  dari sistem  ini.  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN) berperan  penting  di  dalam  sistem  ini,  seperti pendaftaran  kepemilikan  tanah.  Dari  menu pendaftaran kepemilikan tanah tersebut, nantinya akan diperoleh data kepemilikan tanah yang akan tersimpan  di  dalam  database  kepemilikan  tanah. Dari data tersebut akan di proses kembali sehingga menghasilkan  informasi  kepemilikan  tanah  pada menu pencarian. Di dalam menu laporanpun juga memperoleh  data  dari  pendaftaran  kepemilikan tanah,  dimana  data  tersebut  akan  di  tampilkan kembali  ke  dalam  laporan  dengan  menampilkan jumlah  pendaftaran  dan  jenis  pendaftaran  yang dilakukan sesuai dengan tanggal pendaftaran.
Bukan  hanya  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN) yang  bisa  menggunakan  sistem  ini  sebagai  user utama, namun masyarakat juga bisa memanfaatkan  dan  menggunakan  sistem  ini. Yakni pada halaman utamanya saja, seperti menu home dan pencarian.
Metode pencarian yang digunakan dalam mencari data  kepemilikan  tanah  adalah  menggunakan metode  pencarian  Query  pada  database.  Metode query  adalah  metode  mencocokan  masukan berupa  query  dengan  database  dan  mendapatkan kembali semua  data  yang berkaitan dengan query tersebut.  Dari  data-data  inilah  kelak  akan didapatkan hasil yang akan diolah dengan metode pengolahan  data  mining  sehingga  menjadi informasi.

## 3.4 Kebutuhan Data
Proses  mengidentifikasi  &  mendokumentasikan data  yang  dibutuhkan  oleh  user  dalam  sebuah database  untuk  memenuhi  kebutuhan  informasi
pISSN: 2252-9128  eISSN: 2252-9128

## Vol 1 No 1 January 2015, 37 - 44
saat  ini  dan  masa  yang  akan  datang.  Data  yang dibutuhkan  untuk  membangun  Sistem  Informasi Kepemilikan  Tanah  Berbasis  Web  ini  terbagi menjadi  2  yaitu:  Kebutuhan  data  fungsional  dan kebutuhan data non-fungsional.

## 3.4.1 Kebutuhan Data Fungsional
Sistem yang akan dibangun ini merupakan sistem informasi kepemilikan tanah berbasis web yang di dalamnya terdapat menu pendaftaran kepemilikan tanah, pencarian kepemilikan tanah, dan laporan. Kebutuhan data fungsional yang ada pada sistem informasi kepemilikan tanah berbasis web yaitu:
1. Data Kepemilikan Tanah
Didalam data kepemilikan tanah ini terbagi ke dalam 3 jenis data, yaitu :
 Data  pendaftaran  kepemilikan  tanah  non sertipikat.
 Data  pendaftaran  kepemilikan  tanah non  sertipikat  juga  memiliki  3  data,
yaitu :
 Data  Petuk  Pajak  Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir.
 Data Letter C.
 Data Verponding.
2. Data pendaftaran kepemilikan tanah sertipikat BPN.
3. Data pendaftaran perubahan kepemilikan
 Data  pendaftaran  perubahan  kepemilikan tanah juga memiliki 2 data, yaitu :
 Data  pendaftaran  perubahan  Sertipikat BPN.
 Data pendaftaran peubahan Letter C.

## 3.4.2 Kebutuhan Data Non-Fungsional
Kebutuhan  data  non-fungsional  terbagi  menjadi dua  bagian  yaitu,  kebutuhan  software  dan hardware.
1. Kebutuhan perangkat lunak ( Sofware ) Dalam pembuatan sistem informasi
kepemilikan tanah
berbasis web,
membutuhkan  beberapa  software  untuk mendukung proses pembuatannya, yaitu :
a. Web server (Xampp 1.8.1) b. Sofware pengolah
situs/web
(Macromedia Dreamweaver cs5)
c. Sistem operasi windows 7
d. Power designer 6 32-bit
e. Microsoft word 2010
f. Google Crome & Mozila firefox
g. Adobe Reader 9
h. Internet Download Manager
2. Kebutuhan perangkat keras ( Hardware) Untuk  mendukung  pembuatan  sistem informasi  kepemilikan  tanah  berbasis  web juga membutuhkan hardware untuk melakukan proses pembuatan sistem, yaitu:
a. Personal Computer (PC) adalah seperangkat  komputer  yang  digunakan oleh satu orang saja / pribadi
b. Modem
3.3 Tahap Perancangan Sistem

## Tahap Perancangan DFD
Data  Flow  Diagram  (DFD)  digunakan  untuk merancangan pembuatan sistem informasi kepemilikan  tanah  berbasis  web.  Berikut  adalah perancangan DFD yang telah dibuat:

## DFD Level Konteks
Gambar 1. DFD Level Konteks
Pada DFD Level konteks Sistem Informasi Kepemilikan Tanah Berbasis Web terlihat jika sistem tersebut  memiliki  dua  pengguna  yaitu  Badan Pertanahan  Nasional  (BPN)  dan  Masyarakat.  Dari DFD tersebut dapat dilihat aktifitas apa saja yang bisa dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan masyarakat.  Dilihat  dari  pengguna  Badan  Pertanahan Nasional  (BPN)  bisa  melakukan  proses  daftar kepemilikan  tanah  ke  sistem  informasi  kepemilikan tanah  berbasis  web,  pencarian  kepemilikan  tanah berdasarkan  nomor  sertipikat  dan  Nomor  Induk Kependudukan  (NIK).  Selanjutnya  dari  inputan pencarian  tersebut  BPN  mendapatkan  output  berupa informasi  kepemilikan  tanah  berdasrkan  nomor sertipikat  tanah  dan  Nomor  Induk  Kependudukan (NIK) yang sebelumnya telah diinputkan pada kolom pencarian.  Selain  itu  BPN  juga  bisa  mendapatkan laporan  dari  sistem  informasi  kepemilikan  tanah berbasis  web.  Sekarang  jika  dilihat  dari  pengguna masyarakat  (umum)  di  dalam  perancangan  tersebut terlihat bahwa masyarakat melakukan proses pencarian kepemilikan tanah dengan nomor sertipikat dan Nomor Induk  Kependudukan  (NIK).  Selanjutnya  dari  proses tersebut  masyarakat  mendapatkan  hasil  berupa informasi  kepemilikan  tanah  dengan  menggunakan

## Melek IT
nomor sertipikat dan juga Nomor Induk Kependudukan  (NIK)    yang  telah  mereka  pilih  dan telah menginputkan nomornya.

## DFD Level 1

## Gambar 2. DFD Level 1
Pada  DFD  Level  1  Sistem  Informasi  Kepemilikan Tanah  Berbasis  Web  menjelaskan  mengenai  sub proses  dari  DFD  level  konteks  sebelumnya.  Pada DFD    ini  terdapat  tiga  proses  utama  yakni  proses pendaftaran  kepemilikan  tanah,  proses  pencarian kepemilikan  tanah  dan  proses  laporan  kepemilikan tanah.  Yang  alurnya  dimulai  dari  BPN  melakukan daftar  kepemilikan  tanah  ke  proses  pendaftaran kepemilikan tanah. Selanjutnya dari proses pendaftaran  tersebut  dihasilkan  data  pendaftaran kepemilikan tanah yang nantinya akan digunakan ke proses pencarian kepemilikan tanah. BPN melakukan pencarian kepemilikan tanah berdasarkan  NIK  dan  juga  berdasrkan  Nomor Sertipikat  ke  proses  pencarian  kepemilikan  tanah yang selanjutnya dari proses pencarian tersebut BPN memperoleh  output  berupa  informasi  kepemilikan tanah  berdasarkan  NIK  dan  nomor  sertipikat  yang dicari. Hal itu pun juga berlaku pada Masyarakat saat melakukan  proses  pencarian  kepemilikan  tanah dengan  menggunakan  Nomor  Sertipikat  dan  NIK. Dari proses pencarian tersebut juga di dapatkan hasil yaitu informasi kepemilikan tanah dengan menggunakan  NIK  dan  Nomor  Sertipikat  yang dicari.  Dari  proses  pendaftaran  kepemilikan  tanah juga menghasilkan rekap data pendaftaran
kepemilikan  tanah  untuk  di  proses  ke  tahap selanjutnya  yakni  laporan  kepemilikan  tanah.  Dari proses  tersebut  mendapatkan  hasil  berupa  laporan yang  nantinya  akan  di  informasikam  untuk pengguna BPN.

## DFD Level 2 Pendaftaran Kepemilikan Tanah

## Gambar 3. DFD Level 2 Pendaftaran Kepemilikan
Tanah
DFD  tersebut  adalah  gambaran  dari  sub  proses pendaftaran  kepemilikan  tanah  yang  diperoleh  dari decompose proses sebelumnya, diagram ini menjelaskan  alur  proses  pendaftaran  kepemilikan tanah. Dimulai dari BPN daftar kepemilikan tanah ke sistem informasi kepemilikan tanah berbasis web dan dihadapkan pada proses pilihan pendaftaran kepemilikan  tanah.  Dari  proses  tersebut  terdapat beberapa pilihan pendaftaran kepemilikan tanah yaitu: pilihan pendaftaran non sertipikat; pilihan pendaftaran sertipikat  BPN;  dan  pilihan  pendaftaran  perubahan kepemilikan  tanah.  Pada  pilihan  pendaftaran  non sertipikat  akan  masuk  ke  proses  pendaftaran  non sertipikat.  Selanjutnya  dari  proses  tersebut  akan menghasilkan rekap data non sertipikat menuju proses rekap  sertipikat  kepemilikan  tanah.  Setelah  proses tersebut  selesai  akan  menghasilkan  data  pendaftaran

## Vol 1 No 1 January 2015, 39 - 44
kepemilikan  tanah  untuk  digunakan  pada  proses pencarian  kepemilikan  tanah  dan  juga  menghasilkan rekap  data  pendaftaran  kepemilikan  tanah  yang  akan digunakan  di  proses  laporan  kepemilikan  tanah.  Dan pada  pilihan  pendaftaran  sertipikat  BPN  akan  masuk dan  di  proses  lebih  lanjut  ke  proses  pendaftaran sertipikat  BPN.  Selanjutnya  dari  proses  pendaftaran sertipikat BPN akan melakukan simpan data sertipikat BPN  ke  dalam  data  store  sertipikat  BPN.  Dari  data store sertipikat BPN tersebut akan di proses ke dalam rekap  sertipikat  kepemilikan  tanah,  yang  selanjutnya dari  proses  tersebut  menghasilkan  data  pendaftaran kepemilikan  tanah  lalu  dari  data  tersebut  akan digunakan  pada  saat  proses  pencarian  kepemilikan tanah.  Selain  itu  dari  proses  rekap  tersebut  juga menghasilkan  rekap  data  pendaftaran  kepemilikan tanah  yang  nantinya  akan  digunakan  di  dalam  proses laporan  kepemilikan  tanah.  Dan  pada  pilihan pendaftaran  perubahan  kepemilikan  juga  akan  di proses  lebih  lanjut  ke  proses  pendaftaran  perubahan kepemilikan.  Selanjutnya  pada  proses  pendaftaran perubahan  kepemilikan    akan  melakukan  rekap  data perubahan  kepemilikan  tanah  dan  akan  di  proses  ke rekap  sertipikat  kepemilikan  tanah.  Selanjutnya  dari proses  tersebut  akan  menghasilkan  data  pendaftaran kepemilikan  tanah  untuk  di  proses  lebih  lanjut  ke proses  pencarian  kepemilikan  tanah  dan  dari  proses rekap sertipikat kepemilikan tanah juga menghasilkan rekap data pendaftaran kepemilikan tanah yang akan di proses  lebih  lanjut  ke  proses  laporan  kepemilikan tanah.  Dari  masing-masing  proses  pendaftaran kepemilikan  tanah  tersebut  akan  tersimpan  di  dalam database  tersendiri  sesuai  dengan  form  pendaftaran yang  telah  dilakukan  sebelumnya.  Form  pendaftaran tersebut  diantaranya  adalah  form  pendaftaran  sub sertifikasi  darpendaftaran  non  sertipikat,  yakni terdapat form pendaftaran petuk pajak bumi/landrente, girik, pipil, kekitir, form pendftaran letter c, dan form pendaftaran verponding. Disetiap masing-masing form pendaftaran  tersebut  memiliki  database  tersendiri sesuai dengan nama pendaftarannya. Selanjutnya dari pendaftaran  sertipikat  BPN  juga  memiliki  database tersendiri.  Begitupun  dengan  pendaftaran  perubahan kepemilikan, di dalam pendaftaran perubahan tersebut memiliki  dua  form  pendaftaran  perubahan  yakni pendaftaran  perubahan  sertipikat  Badan  Pertanahan Nasional (BPN) dan juga perubahan letter c. dari kedua pendaftaran tersebut juga memiliki database penyimpanan  tersendiri.  Namun  data  perubahan kepemilikan  yang  lama,  akan  mengambil  dari  data pendaftaran yang pertama kali dilakukan (pendaftaran sebelum  terjadinya  perubahan  kepemilikan).  Data tersebut  tidak  akan  dihilangkan  ataupun  dihapus  dari data sertipikat, namun akan dijadikan sebagai riwayat kepemilikan  tanah.  Yang  di  dalamnya  berisi  data keemilikan  tanah  pertama  kali  hingga  terjadinya perubahan-perubahan selanjutnya.

## DFD Level 2 Pencarian Kepemilikan Tanah
Gambar 4. DFD Level 2 Pencarian Kepemilikan Tanah
Setelah  melakukan  proses  pendaftaran  kepemilikan tanah,  data  pendaftaran  kepemilikan  tanah  tersebut digunakan  untuk  melakukan  proses  pencarian kepemilikan tanah baik berdasarkan NIK atau Nomor Sertipikat.  Selanjutnya  BPN  dan  masyarakat  bisa mengaksesnya dengan memilih pencarian menggunakan  NIK atau Nomor Sertipikat  yang ingin mereka cari. Setelah BPN dan mayarakat menginputkan NIK atau Nomor Sertipikat selanjutnya masuk  ke  proses  pencocokan  NIK  atau  Nomor Sertipikat. Apabila NIK atau Nomor Sertipikat tersebut valid maka akan menghasilkan informasi kepemilikan tanah sesuai dengan NIK atau Nomor Sertipikat yang di cari. Antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Masyarakat  dalam  melakukan  proses  pencarian  di dalam  sistem  informasi  kepemilikan  tanah  berbasis web memiliki alur dan proses yang sama.

## Melek IT

## DFD Level 3 Pendaftaran Non Sertipikat
Gambar 5. DFD Level 3 Pendaftaran Non Sertipikat
DFD  ini  adalah  sub  proses  dari  Pendaftaran  non sertipikat  yang  merupakan  decompose  dari  proses pendaftaran  kepemilikan  tanah  di  level  sebelumnya. Prosesnya  dimulai  setelah  melakukan  proses  pilihan pendaftaran kepemilikan tanah dan pilihan pendaftarannya  adalah  pilihan  pendaftaran  non sertipikat.  Selanjutnya  di  dalam  pendaftaran  non sertipikat juga terdapat proses pilihan pendaftaran yang di  dalamnya  berisi  pilihan  pendaftaran  Petuk  Pajak Bumi atau Landrente, girik, pipil, kekitir. Dari pilihan tersebut  akan  masuk  ke  dalam  proses  pendaftaran Petuk Pajak Bumi atau Landrente, girik, pipil, kekitir dan simpan data pendaftaran pendaftaran Petuk Pajak Bumi atau Landrente, girik, pipil, kekitir kedalam data store  Petuk  Pajak  Bumi  atau  Landrente,  girik,  pipil, kekitir.  Setelah  di  dalam  data  store  tersebut  data tersebut  akan  di  rekap  di  proses  rekap  non  sertipikat dan  menghasilkan  rekap  data  non  sertipikat  untuk  ke proses  rekap  sertipikat  kepemilikan  tanah.  Begitupun untuk pilihan pendaftaran non sertipikat yang lainnya. Seperti  pilihan  pendaftaran  Letter  C  dan  pilihan pendaftaran Verponding.

## DFD Level 3 Pendaftaran Perubahan Kepemilikan
Gambar 6. DFD Level 3 Pendaftaran Perubahan

## Kepemilikan
DFD ini adalah sub proses dari pendaftaran perubahan kepemilikan tanah. Setelah proses pilihan pendaftaran kepemilikan tanah dan memilih pendaftaran perubahan kepemilikan, maka proses selanjutnya adalah pencocokan  NIK  atau  Nomor  Sertipikat  selanjutnya setelah  memasukkan  nomor  tersebut  dan  NIK  atau Nomor Sertipikat di nyatakan valid maka akan masuk ke  proses  pendaftaran  perubahan  kepemilikan  tanah dan  apabila  memilih  perubahan  Letter  C  nantinya perubahan data tersebut akan disimpan ke dalam data store perubahan Letter C dan data perubahan Letter C tersebut  akan  di  proses  rekap  perubahan  kepemilikan tanah.  Dan  selanjutnya  rekap  data  tersebut  akan digunakan di proses selanjutnya yakni rekap sertipikat kepemilikan tanah. Begitupun untuk proses perubahan BPN juga sama prosesnya seperti perubahan Letter C.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari  hasil  pengujian  sistem  yang  telah  dilakukan sebelumnya, di dapatkan suatu hasil analisa mengenai pengujian tersebut :

## pISSN: 2252-9128  eISSN: 2252-9128

## Vol 1 No 1 January 2015, 41 - 44
3.1 Hasil  Untuk  Menu  Pencarian  Kepemilikan Tanah
Untuk  menu  pencarian  kepemilikan  tanah, pengguna  umum  ataupun  Badan  Pertanahan Nasional  (BPN)  harus  menginputkan  pencarian menggunakan nomor yang benar sesuai ketentuan yang  berlaku  dengan  memasukkan  beberapa angka pada kolom Nomor Sertipikat ataupun NIK yang  ingin  mereka  cari.  Selanjutnya  jika  mereka ingin  mengetahui  informasi  dari  nomor  tersebut, hanya  tinggal  mengklik  nomornya  dan  secara otomatis  informasi  kepemilikan  tanah  akan muncul.  Gambar  7  adalah  hasil  yang  diperoleh jika  input  NIK  atau  Nomor  Sertipikat  sesuai ketentuan dan data ada di dalam database.
Gambar 7. Hasil pencarian sesuai ketentuan format NIK atau Nomor Sertipikat yang benar
Karena jika pengguna tidak menginputkan dengan benar nomor yang dicari, maka pada saat diproses sistem akan mengeluarkan output berupa keterangan  jika  “data  yang  anda  cari  tidak ditemukan”.
Gambar  8  adalah  hasil  yang  diperoleh  apabila pengguna  tidak  menginputkandengan  benar  NIK ataupun Nomor Sertipikat yang ingin dicari.
Gambar 8. Hasil pencarian NIK atau Nomor Sertipikat acak dan tidak sesuai ketentuan
Begitupun apabila mereka tidak memasukkan sama sekali  nomor  pada  kolom  pencarian,  maka  pada saat  di  proses  sistem  akan  secara  otomatis
mengeluarkan  output  berupa  keterangan  jika “Mohon  masukkan  terlebih  dahulu  Nomor Sertipikat / NIK yang Anda Cari”. Gambar 9 adalah hasil  yang  diperoleh  apabila  tidak  menginputkan sama  sekali  nomor  pada  kolom  pencarian,  baik pencarian  menggunakan  NIK  ataupun  Nomor Sertipikat.
Gambar 9. Hasil pencarian apabila kolom pencarian kosong

## 3.2 Hasil Untuk Menu Laporan
Untuk  menu  laporan  pada  sistem  informasi kepemilikan  tanah,  pengguna  Badan  Pertanahan Nasional  (BPN)  harus  menginputkan  dari  tanggal berapa  dan  sampai  tanggal  berapa  mereka  ingin melihat  hasil  laporan  pendaftaran  kepemilikan tanah  yang  telah  terjadi  sesuai  dengan  formatan tanggal  yang benar. Gambar 10 adalah hasil  yang diperoleh  apabila  menginputkan  formatan  tanggal yang benar pada kolom tanggal.
Gambar 10. Hasil inputan tanggal bena Namun  jika  mereka  tidak  menginputkan  apapun pada form tersebut, sistem tidak dapat memprosesnya.  Dikarenakan  di  dalam  form tersebut terdapat pembatasan karakter, apabila jika tidak  terisi  maka  sistem  akan  mengeluarkan peringatan  bahwa  harus  diisi.  Begitu  juga  apabila waktu  yang  diinputkan  salah,  maka  sistem  akan secara  otomatis  kembali  ke  waktu  dimana pengaksesan laporan dilakukan. Gambar 11 adalah hasil  yang  diperoleh  apabila  kolom  tanggal  tidak diisi.

## Melek IT
Information Technology Journal. Vol 1 No 1 January 2015, 42 - 44
Gambar 11. Hasil apabila tanggal tidak diisi
Begitupun  apabila  pengguna  Badan  Pertanahan Nasional  (BPN)  ingin  mencari  laporan  hasil pendaftaran  yang  telah  dilakukan,  setidaknya mereka  harus  menginputkan  dengan jelas  waktu terjadinya  proses  pendaftaran.  Apabila  inputan benar,  maka  sistem  akan  memproses  dan  secara otomatis menampilkan informasi laporannya.

## 3.2 Hasil  Untuk  Login  Sistem  Bagi  Pengguna Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Untuk  login  ke  sistem  informasi  kepemilikan tanah  sebagai  pengguna  Badan  Pertanahan Nasional  (BPN)  harus  melewati  tahap  login sistem  terlebih  dahulu.  Dengan  menginputkan username  dan  password  yang  benar.  Jika  input username dan password salah, maka sistem akan menampilkan  hasil  berupa  peringatan  jika “username / password  salah”. Gambar 12 adalah hasil yang diperoleh
apabila input username/password salah Gambar 12. Output apabila input username/password salah
Apabila  username  dan  password  tidak  diisi  dan juga hanya diisi salah satunya saja, maka sistem juga  akan  menampilkan  hasil  berupa  “silahkan lengkapi form login terlebih dahulu”. Gambar 13 adalah  hasil  yang  diperoleh  apabila  pengisian input username/password belum lengkap.
Gambar 13. Output apabila input username/password salah satu belum lengkap
Login sistem untuk masuk sebagai pengguna Badan Pertanahan  Nasional  (BPN)  hanya  bisa  di  akses menggunakan  username  dan  password  bpn  saja, karena  user  tersebut  yang  bisa  digunakan  apabila ingin  masuk  ke  dalam  sistem.  Username  dan password hanya pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN)  yang  mengetahuinya.  Selebihnya  untuk pihak luar dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak  mengetahuinya.  Karena  sistem  ini  hanya ditujukan untuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) saja.  Pihak  luar  (umum)  selain  Badan  Pertanahan Nasional  (BPN)  juga  bisa  mengakses  sistem  ini. Namun  hanya  menu  utamanya  saja,  selebihnya hanya  pihak  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN) yang bisa mengaksesnya.
Apabila  login  yang  dilakukan  berhasil,  maka pengguna  BPN  akan  masuk  ke  dalam  sistem  dan langsung  muncul  pada  menu  utama  dari  sistem informasi  kepemilikan  tanah  berbasis  web.  Hak akses  yang  dimiliki  oleh  Badan  Pertanahan Nasional (BPN)  mencakup keseluruhan dari sistem ini.  Seperti  menu  pendaftaran  kepemilikan  tanah, baik  jenis-jenis  pendaftaran  yang  berada  di dalamnya.  Jenis-jenis  pendaftarannya  adalah pendaftaran  non  sertipikat,  pendaftaran  sertipikat BPN,  dan  pendaftaran  perubahan  kepemilikan tanah.  Jenis  pendaftaran  non  sertipikat  juga memiliki  sub  menu  sertifikasi  seperti  pendaftaran non  sertipikat  Petuk  pajak  Bumi/  Landrente  girik, pipil,  kekitir;  pendaftaran  non  sertipikat  Letter  C; Pendaftaran non sertipikat Verponding. Begitupun perubahan  kepemilikan  tanah  juga  memiliki  dua jenis perubahan kepemilikan tanah yakni perubahan sertipikat BPN dan perubahan Letter C. Semua  proses  pendaftaran  tersebut  hanya  bisa dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), karena  yang  mengetahui  seluruh  ketentuan  dan prosesdur  mengenai  poendaftaran  kepemilikan tanah  hanya  mereka  yang  mengetahuinya.  Serta menu pencarian dan laporan di dalam sistem ini. Gambar  14  adalah  hasil  yang  diperoleh  apabila input username/ password benar.

## pISSN: 2252-9128  eISSN: 2252-9128

## Vol 1 No 1 January 2015, 43 - 44
Gambar 14. Output yang dihasilkan apabila input username/password benar

## V. PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Sistem  informasi  kepemilikan  tanah  berbasis  web ini telah melewati tahap pengujian sistem. Dimana pada  tahapan  tersebut  bisa  ditentukan  apakah sistem ini sudah bisa digunakan dan dipublikasikan secara  umum.  Tahap  pengujiannya  dilakukan dengan menggunakan data uji coba yang ada pada pembahasan  sebelumnya.  Setelah  tahap  uji  coba selesai dilakukan, dapat disimpulkan jika sistem ini telah sesuai dengan fungsinya. Fungsi-fungsi yang diinginkan  seperti  proses  pencarian  kepemilikan tanah, proses menampilkan informasi laporan, dan login  sistem  telah  sesuai  dengan  algoritma  yang telah dibuat pada bab sebelumnya.
Algoritma  yang  telah  dibuat  dan  di  uji  coba  pada tahap sebelumnya, bisa menjadi alternatif algoritma  di  dalam  pembuatan  sistem  informasi kepemilikan tanah berbasis web.

## 4.2. Saran
Saran terhadap pengembangan sistem kedepan agar menjadi lebih bagus dan sempurna perlu dilengkapi dengan  pendaftaran  kepemilikan  tanah  mencakup seluruh jenis-jenis tanah yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2013 Tentang  Pelimpahan  Kewenangan  Pemberian
Hak  Atas  Tanah  Dan  Kegiatan  Pendaftaran Tanah pasal 1 ayat (1)
[2] Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2013
Tentang  Pelimpahan  Kewenangan  Pemberian Hak  Atas  Tanah  Dan  Kegiatan  Pendaftaran Tanah pasal 1 ayat (4)
[3] Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2013
Tentang  Pelimpahan  Kewenangan  Pemberian Hak  Atas  Tanah  Dan  Kegiatan  Pendaftaran Tanah pasal 1 ayat (5)
[4] Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2013 Tentang  Pelimpahan  Kewenangan  Pemberian Hak  Atas  Tanah  Dan  Kegiatan  Pendaftaran Tanah pasal 1 ayat (7)
[5] Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  1997 Tentang  Pendaftaran  tanah  Pasal  32  ayat  (1) menjelaskan mengenai sertipikat
[6] Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  1997 Tentang Pendaftaran tanah Pasal 1 ayat (1)
[7] Sahono ,  Penerbitan  Sertipikat  Hak  atas  Tanah Volume XVII No. 2 Tahun 2012 Edisi Mei
[8] Tama,  Andri  Yodha.  Sistem  Informasi  Berbasis Web  Pada  SMA  NEGERI  2  Sorong  Propinsi Papua Barat. 2012. Yogyakarta.
[9] www.bpn.go.id  (Diakses  Pada  Tanggal  24 November 2014 Pukul 21:38).
[10] http://justruilmu.blogspot.com/2012/02/mengena l-query.html (Diakses Pada Tanggal 06 Juli 2014 Pukul 19:42)
[11] http://eleveners.wordpress.com/2010/05/22/serti pikat/ (Diakses Pada Tanggal 06 Juli 2014 Pukul 19:56)

## Melek IT
Information Technology Journal. Vol 1 No 1 January 2015, 44 - 44
Halaman ini kosong Redaksi Melek IT