NELAYAN DAN BOS LOKAL (ANALISIS MATA RANTAI KETIMPANGAN KEKUASAAN PADA MASYARAKAT NELAYAN DI SUNGAILIAT) Olla Vellanda, Ibrahim dan Sujadmi
Universita Bangka Belitung E-mail: ollavellaedyson@gmail.com, iim_babel@yahoo.com dan sujad.m13@gmail.com
Diterima: 17 Maret 2021 Direvisi: 12 April 2021 Disetujui: 15 April 2021

## Abstrak
Ketimpangan  kekuasaan  merupakan  permasalahan  sosial  yang telah  mengakar  ke  berbagai  lini  kehidupan  masyarakat  di Indonesia,  terutama  terkait  pengelolaan  sumber  daya  alam. Sumber  daya  alam  yang  seharusnya  dikelola  secara  adil,  telah diubah  menjadi  ladang  kekayaan  pribadi  para  kaum  elit. Pengelolaan  sumber  daya  perikanan  di  Kabupaten  Bangka  adalah salah  satu  skala  kecil  dari  persoalan  ketimpangan  kekuasaan tersebut.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis mata  rantai  ketimpangan  kekuasaan  pada  masyarakat  nelayan  di Sungailiat  serta  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  melatar belakanginya. Penelitian ini menggunakan konsep orang kuat lokal ( local  strongmen )  oleh  Joel  S.  Migdal  sebagai  landasan  dasar penelitian.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah kualitatif  deskriptif  yang  sumber  data  primernya  berasal  dari wawancara  tidak  terstruktur  dengan  11  informan.  Para  informan tersebut  terdiri  dari  3  orang  nelayan  juragan,  4  orang  nelayan buruh, 2 orang bos lokal, 1 orang tengkulak dan 1 orang pedagang ikan  eceran.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa persoalan  ketimpangan  kekuasaan  yang  terjadi  pada  masyarakat nelayan  di  Sungailiat  merupakan  dampak  yang  ditimbulkan  dari fenomena  “orang  kuat  lokal".  Ketidakberdayaan  nelayan  yang kemudian  membangun  pola  hubungan patron-klien dengan  bos lokal  menjadi  mata  rantai  pertama  ketimpangan  kekuasaan. Adapun  faktor  yang  melatarbelakangi  persoalan  ketimpangan tersebut ialah (1) keterbatasan modal dan akses terhadap pasar, (2) skenario bos lokal, serta (3) lemahnya posisi negara.
Kata  Kunci : Nelayan,  Ketimpangan  Kekuasaan,  Orang  Kuat
Lokal, Patron-Klien.
Abstract Power  inequality  is  a  social  issue  that  has  taken  root  in  various aspects  of  the  life  of Indonesians, especially  in  the  aspect  of natural  resource  management.  Natural  resources  that  should  be managed  fairly  have  been  shifted  into  personal  wealth  resources for the elite. The fishery resource management in Bangka Regency is  one  of  the  small  scale  problems  of  this  power  inequality.
Accordingly,  this  study  aims  to  analyze  the  chain  of  power inequality in the fishing community in Sungailiat and to identify its background  factors.  This  study  applies  the  theory  of  local strongmen  proposed  by  Joel  S.  Migdal  as  the  main  theoretical basis  of  this  research.  According  to  Migdal, there  are  three  main arguments related to that theory, namely web-like societies, social
control, and weak state. At the same time, a qualitative descriptive method was used as the method of this study, and the primary data were  obtained  from  unstructured  interviews  with  11  informants, including  3  fisherman  employers,  4  fisherman  laborers,  2  local bosses, 1 middleman, and 1 retail fish seller. Lastly, the results of this study show that the power inequality issue that occurred to the fishing  community  in Sungailiat is  an  impact  of  the  local strongmen  phenomenon.  Additionally, the  pattern  of  patron-client relationship between the fishermen and the local bosses is the first chain  of  this  power  inequality.  Furthermore,  the  background factors  of  this  power  inequality  are  (1)  the  lack  of  capital  and access  to  markets,  (2)  the  local  boss  scenario,  and  (3)  the  weak state position. Keywords : Fishermen,  Power  Inequality,  Local  Strongmen, Patron-Client.

## Pendahuluan.
Ketimpangan  ekonomi  menyebabkan  ketimpangan  kekuasaan  dalam  hal  siapa yang  membuat  aturan,  siapa  yang  menguasai  modal  dan  sumber  daya  dan  siapa  yang dapat  menentang  status quo (Heikal,  2017),  juga  selama  ini  kajian  tentang  persoalan ketimpangan  hanya  menyangkut  masalah  pendapatan  dan  kekayaan.  Akan  tetapi, ketimpangan  pada  strukturnya  adalah  mengenai  bahwa  mereka  yang  berada  di  atas memiliki  akses  istimewa,  dan  pengaruh  pada  proses  pengambilan  keputusan  yang dimanfaatkan  agar  perekonomian  dan  berbagai  kebijakan  dapat  melayani  kepentingan mereka semata (Heikal, 2017).
Ketimpangan kekuasaan merupakan permasalahan sosial yang telah mengakar ke berbagai  lini  kehidupan  masyarakat  di  Indonesia,  terutama  terkait  pengelolaan  sumber daya alam. M enurut Resosoedarmo dalam (Zahri, 2005), sebagai mahluk hidup, manusia berinteraksi dengan alam lingkungannya. Interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya, tidak hanya ditentukan oleh jenis dan jumlah benda hidup dan mati dari lingkungan alam, melainkan juga oleh kondisi dan sifat biotik dan abiotik tersebut. Termasuk sumber daya alam yang seharusnya dikelola secara adil, telah diubah menjadi ladang kekayaan pribadi para  kaum  elit.  Hal  tersebut  pada  dasarnya  terjadi  karena  adanya  sifat  keserakahan  dari orang-orang yang saling berlomba untuk menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya yang kemudian menciptakan jurang ketimpangan antara si kaya dan si miskin, dan nelayan bisa dikategorikan  miskin  kerena  rendahnya  penghasilan  mengakibatkan  ketidakmampuan untuk  memenuhi kebutuhan hidup  mereka sampai batas yang layak. Terakhir, rendahnya kualitas  sumber  daya  manusia,  kurangnya  kepemilikan  peralatan  kerja,  modal  dana, perumahan, permukiman dan lain-lain (Pinem, Widiono, & Irnad, 2019).
Pengelolaan  sumber  daya  perikanan  di  Kabupaten  Bangka,  khususnya  di Kecamatan Sungailiat adalah salah satu skala kecil dari persoalan ketimpangan kekuasaan yang jarang disadari oleh masyarakat banyak. Bidang perikanan yang merupakan potensi ekonomi  kelautan  yang  baik  dan  strategis  bagi  pengelolaan  potensi  laut  di  sana  dapat dikatakan  gagal  dalam  memberikan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  nelayan  yang menggantungkan hidupnya pada potensi sumber daya tersebut. Ada juga faktor eksternal datang  dari  luar  kemampuan  orang  yang  bersangkutan,  seperti  birokrasi  atau  peraturan- peraturan  resmi  yang  dapat  menghambat  seseorang  dalam  memanfaatkan  sumberdaya. (Hasbi, 2019), padahal dengan wilayah lautnya mencapai 5,8 juta km2 yang merupakan
Nelayan dan Bos Lokal (Analisis Mata Rantai

## Ketimpangan Kekuatan pada Masyarakat Nelayan di Sungailiat)
wilayah laut terbesar di dunia, dengan garis pantai 95.181 kilometer, seharusnya menjadi sumberdaya  alam  yang  potensial  bagi  kemakmuran  rakyatnya  terutama  yang  tinggal  di pesisir (Juliantono & Munandar, 2016).
Nelayan  pada  umumnya  mengalami  kesulitan  pada  permodalan  dan  salah  satu strategi  yang  dilakukan  nelayan  untuk  memenuhi  kebutuhan  modal  adalah  dengan  cara berhutang.  Kelembagaan  hutang  dapat  menjamin  konsumsi,  produksi  dan  pemasaran untuk  bisa  berjalan  dengan  seimbang.  Rumah  tangga  menggunakan  jasa  hutang  untuk konsumsi dan produksi, jasa hutang  juga sebagai penampung  hasil produksi (Muhartono & Nurlaili, 2018).
Kenyataan  menunjukkan  kehidupan  nelayan  dapat  dikatakan  bukan  saja  belum berkecukupan,  melainkan  juga  masih  terbelakang,  termasuk  dalam  hal  pendidikan, kesehatan,  dan  juga  kesejahteraannya  (Aqmal,  Yoserizal,  &  Tantoro,  2020).  Pekerjaan nelayan  sejatinya  penuh  dengan  resiko  karena  kendala  yang  dihadapi  tidak  hanya menyangkut lingkungan alam saja tetapi juga lingkungan sosial (Listyawati, 2016), maka dari itu menjadi nelayan tidaklah mudah.
Adapun  fokus  kajian  dari  penelitian  ini  adalah  mengenai  bagaimana  mata rantai ketimpangan kekuasaan pada masyarakat nelayan di Sungailiat dan apa saja faktor-faktor yang  melatarbelakangi  masalah  ketimpangan  kekuasaan  tersebut.  Sebagai  bahan pertimbangan,  peneliti  melakukan  kajian  terhadap  beberapa  penelitian  terdahulu. Pertama,  sebuah  tesis  yang  ditulis  oleh  (Sulkarnain,  2018),  dengan  judul  Kedua,  sebuah jurnal penelitian yang dilakukan oleh Gadri Ramadhan Attamimi, Dkk t“Patron-klien dan Ketimpangan  Sosial  (Studi  Kasus  pada  Masyarakat  Nelayan  di  Desa  Tamasaju Kecamatan  Galesong  Utara  Kabupaten  Takalar)”. ahun  2018,  yang  berjudul  “Kelas  dan Ketimpangan  Struktural  Masyarakat  Nelayan  di  Kota  Ambon".  Ketiga,  yaitu  sebuah jurnal  penelitian  yang  ditulis  oleh  (Sinaga,  Widiono,  &  Irnad,  2015),  Jurnal  tersebut berjudul  “Pola  Hubungan  Patron-Klien  pada  Komunitas  Nelayan  di  Kelurahan  Malabro Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu". Meskipun sama-sama  melakukan  kajian yang berkenaan  dengan  kehidupan  masyarakat  nelayan,  yang  membuat  penelitian  ini  berbeda dengan  ketiga  penelitian  tersebut  adalah  terkait  fokus  utama  yang  membahas  tentang ketimpangan kekuasaan pada masyarakat nelayan di Sungailiat.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang faktor yang mempengaruhi mata rantai ketimpangan kekuasaan yang ada pada masyarakat di Sungailiat.
Kepentingan  dari  penelitian  ini  dilatarbelakangi  adanya  ketimpangan  kekuasaan pada  masyarakat  nelayan  di  Sungailiat  yang  terus  berlanjut,  sehingga  menarik  peneliti untuk mencari tahu faktor apa saja yang ada dan memunculkan ketimpangan itu terjadi.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan  data  berupa  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Penelitian  ini dilakukan di Sungailiat mengingat mayoritas kelompok masyarakat nelayan di Kabupaten Bangka terpusat di wilayah tersebut.
Teknik  penentuan  informan  pada  penelitian  ini  menggunakan  teknik purposive sampling. Adapun  sampel  yang  menjadi  sumber  data  dalam  penelitian  ini  yang  terbagi menjadi beberapa kriteria, yaitu nelayan (terdiri dari nelayan juragan, nelayan buruh, dan kapten kapal), bos lokal (bos-bos ikan), tengkulak, serta pedagang ikan eceran (pedagang ikan di pasar).
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  pada  perinsipnya  berdasar  pada  data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini merujuk pada hasil wawancara dan
pengamatan  langsung  peneliti  terkait  persoalan  masyarakat  nelayan  di  Sungailiat. Sedangkan,  data  sekunder  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  buku-buku,  jurnal,  akses internet (artikel, media online ), serta dokumen-dokumen publikasi dari lembaga-lembaga tertentu yang relevan.
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  data  kualitatif  model  Miles  dan huberman  dalam (Martono, 2015) yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi  data ( data reduction ),  penyajian  data  ( data  display ),  dan  penarikan  kesimpulan  ( verification ).  Pada reduksi data, peneliti memilih dan memilah data melalui proses wawancara dan observasi yang  dilakukan  pada  kalangan  masyarakat  nelayan  di  Sungailiat,  seluruh  data  kemudian dikelompokkan  dan  dipilih  sesuai  dengan  kebutuhan  penelitian.  Selanjutnya,  pada penyajian  data  peneliti  menampilkan  data  secara  sistematis  yang  sudah  diolah  melalui proses  reduksi  data  sebelumnya.  Kemudian  terakhir,  pada  penarikan  kesimpulan  peneliti melakukan  pengambilan  keputusan  terhadap  bagaimana  mata  rantai  ketimpangan kekuasaan  pada  masyarakat  nelayan  di  Sungailiat  dan  faktor-faktor yang melatarbelakangi permasalahan ketimpangan kekuasaan tersebut.

## Hasil dan Pembahasan
Menurut  (Ningsih,  2011),  nelayan  bukan  merupakan  suatu  entitas  tunggal, mereka  terdiri  dari  beberapa  kelompok  yang  saling  berinteraksi  atau  mempunyai hubungan sosial yang terpola dan dapat disebut sebagai pengorganisasian sosial. Hubugan sosial yang dimaksud oleh Ningsih tersebut sama halnya dengan jaringan sosial. Sebagai masyarakat berjejaring, nelayan sering kali memanfaatkan jaringan sosial tersebut sebagai sarana efektif dalam mengatasi tekanan sosial-ekonomi yang datang setiap saat.
Untuk  menghadapi  segala  kemungkinan  permasalahan  yang  sedang  terjadi, nelayan  membutuhkan  sokongan  seorang patron yang  memiliki  kekayaan  dan kemampuan dalam memasarkan hasil tangkapan dalam waktu yang singkat. Lantas, sosok patron yang  mereka anggap  sesuai  dengan  kualifikasi  tersebut adalah  bos  lokal.  Dengan segala  kemampuan  yang  dimiliki  bos  lokal  sebagai  jaringannya,  nelayan  kemudian membangun hubungan kerja sama berbentuk patron-klien . Melalui  pola  hubungan patron-klien ini,  bos  lokal  memiliki  tanggung  jawab untuk  memberi  bantuan  kepada  nelayan  yang  biasanya  berupa  pinjaman,  baik  uang ataupun  dalam  bentuk  barang.  Sebagai  timbal  balik,  nelayan  pun  berkewajiban  untuk menjual semua hasil tangkapannya kepada bos lokal. Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa nelayan menjadikan bos lokal sebagai penyokong hidup mereka, akan tetapi melalui pola hubungan tersebut secara otomatis membentuk keadaan dimana bos lokal memiliki kuasa untuk  memperkuat  pengaruhnya  terhadap  nelayan.  Kekuasaan  yang  dimiliki  oleh  bos lokal  inilah  yang  kemudian  berdampak  pada  semakin  dalamnya  jurang  ketimpangan kekuasaan  pada  masyarakat  nelayan.  Bahkan  bisa  dikatakan,  hubungan patronase ini adalah  mata  rantai  pertama  yang  menyebabkan  munculnya  rantai-rantai  ketimpangan kekuasaan lainnya.

## A. Mata  Rantai  Ketimpangan  Kekuasaan  pada  Masyarakat  Nelayan  di Sungailiat
Menurut  (Kusnadi,  2002),  melalui  hubungan  kerja  sama  yang  dilakukan  oleh nelayan  dan  pedagang  perantara  (dalam  hal  ini  adalah  bos  lokal),  nelayan  akan  selalu menjadi  pihak  yang  kurang  diuntungkan.  Pernyataan  tersebut  selaras  dengan  apa  yang terjadi pada masyarakat nelayan  di Sungailiat saat ini. Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan, rantai ketimpangan kekuasaan yang terjadi pada masyarakat nelayan di sana sudah terjalin cukup jauh.
Mata  rantai  dari  ketimpangan  kekuasaan  tersebut  pertama-tama  dapat  dilihat  dari timpangnya  sistem  penentuan  harga  beli  ikan  oleh  bos  lokal.  Kenyataan  menunjukkan, nelayan  tidak  memiliki  hak  dalam  mengintervensi  nilai  beli  dari  hasil  tangkapannya. Walaupun  nelayan  menyadari  bahwa  ikan-ikan  yang  berhasil  mereka  tangkap  dibeli dengan  harga  yang  lebih  murah  dibandingkan  dengan  ikan-ikan  nelayan  lain  yang  jenis tangkapannya sama, nelayan tersebut tidak memiliki kuasa untuk melakukan komplain.
Menurut  bos  lokal,  nelayan  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  menentukan  harga ikan.  Satu-satunya  pihak  yang  berwenang  adalah  bos  itu  sendiri  karena  merasa  hanya mereka  yang  paling  mengetahui  kondisi  pasar.  Dengan  melakukan  analisis  lebih  jauh terkait persoalan tersebut, pada akhirnya tingkat perolehan pendapatan nelayan tidak akan jauh berbeda antara musim ikan dan tidak musim ikan. Pada saat musim ikan dan nelayan menghasilkan  banyak  tangkapan,  tingkat  harga  beli  ikan  sepenuhnya  bergantung  pada mekanisme  pasar,  dimana  ketika  ikan  “banjir"  dipasaran  otomatis  harga  beli  ikan  akan menurun.
Bos  lokal  yang  mengambil  komisi  berupa  “bagian"  yang  besarnya  sesuai  dengan kesepakatan  awal,  jelas  tidak  akan  mengalami  penurunan  penghasilan  tersebut.  Begitu pula ketika sedang tidak  musim ikan, meskipun harga ikan akan melonjak  mahal, hal itu tidak akan memberi keuntungan yang berlipat bagi nelayan, kecuali bagi bos lokal.
Beranjak  dari  permasalahan  harga  beli  ikan,  ketimpangan  kekuasaan  yang  terjadi pada masyarakat nelayan  di Sungailiat juga dapat dilihat dalam sistem bagi hasil. Dalam hubungan  kerja  sama  antara  nelayan  dan  bos  lokal,  terdapat  sistem  bagi  hasil  berupa “bagian"  yang  menjadi  penentu  besarnya  jumlah  penghasilan  yang  diperoleh  masing- masing pihak.
Sistem penentuan  jumlah “bagian” ini tergantung  dari kesepakatan antara nelayan dan  bos  lokal.  Akan  tetapi,  terlepas  dari  hal  tersebut  bos  lokal  tetap akan  menjadi  pihak yang  paling  diuntungkan.  Besarnya  suntikan  modal  yang  bos  lokal  berikan  kepada nelayan  mempengaruhi  besarnya  kekuasaan  yang  mereka  miliki.  Selain  memperoleh keuntungan  melalui penjualan ikan, bos lokal juga  mendapatkan “satu bagian"  dari hasil penjualan  ikan  nelayan.  Hal  ini  mirip  dengan  sistem  penanaman  modal  yang  biasanya dilakukan oleh investor terhadap suatu perusahaan.
Bos  lokal  yang  menginvestasikan  uang,  kapal,  ataupun  alat  tangkap  untuk dijadikan  sebagai  modal  usaha  nelayan,  dianggap  berhak  mendapatkan  “bagian”  dari keuntungan  yang  diperoleh.  Selain  mendapatkan  “bagian”,  modal  awal  yang  bos  lokal berikan juga wajib dibayarkan oleh nelayan dalam bentuk cicilan disetiap penjualan yang dilakukan. Besaran dari cicilan tersebut tergantung dari seberapa besar penghasilan  yang nelayan terima dalam satu kali melaut.
Kondisi  tersebut,  jelas  merugikan  nelayan  dan  sangat  memperlihatkan  adanya ketimpangan di sana. Meski nelayan mendapatkan bagian yang lebih besar, tetapi mereka masih  harus  membagi  hasil  penjualan  tersebut  untuk  upah  para  anak  buah  kapal  (buruh nelayan),  biaya  operasional  (bahan  bakar  dan  ransum),  biaya  perawatan  kapal  dan  alat tangkap.  Terlebih  lagi  jika  nelayan  mengalami  masalah  kesehatan,  tidak  semua  dari mereka  memiliki  jaminan  sosial  sehingga  harus  menanggung  biaya  kesehatan  dengan uang pribadi.
Berbeda  dengan  nelayan,  bos  lokal  tidak  memiliki  tanggung  jawab  tertentu  selain memberikan  bantuan  berupa  pinjaman  ketika  nelayan  mengalami  desakan  kebutuhan. Walaupun  demikian,  bantuan  tersebut  tetaplah  sebuah  hutang  yang  pada  akhirnya  harus nelayan  bayar.  Dalam  hal  ini  dapat  dilihat  jika  apa  yang  dikorbankan  oleh  bos  lokal, sangat tidak sebanding dengan nelayan.
Perihal sangkutan hutang atau pinjaman, dalam sistem pemotongannya juga
menunjukkan  adanya  ketimpangan  kekuasaan.  Sangkutan  hutang  tersebut dipotong tergantung kondisi pendapatan nelayan dan bagaimana sifat personal bos lokal. Ketika  nelayan  memiliki  bos  yang  dapat  memahami  kondisi  mereka,  maka  hutang tersebut hanya akan dipotong ketika nelayan mendapatkan hasil penjualan yang besar.
Akan  tetapi,  disisi  lain  terdapat  beberapa  bos  lokal  yang  tetap  memotong  hasil tangkapan nelayan  meskipun hasil penjualannya tidak begitu baik. Hal ini biasanya akan terjadi  ketika  bos  lokal  sudah  merasa  tidak  diuntungkan  atau  ketika  mereka  tidak  lagi berkeinginan untuk mempertahankan hubungan kerja sama.
B. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi  Masalah Ketimpangan Kekuasaan pada Masyarakat Nelayan di Sungailiat.
1. Keterbatasan modal dan akses terhadap pasar. Sebagai  masyarakat  yang  sering  kali  digolongkan  sebagai  masyarakat  miskin, persoalan  modal  selalu  menjadi  permasalahan  utama  bagi  nelayan.  Modal  tidak  hanya diperlukan pada awal memulai usaha, akan tetapi pada setiap kali jadwal mereka melaut. Kondisi  penghasilan  disetiap  musimnya  yang  tidak  melulu  bagus,  menjadikan  nelayan tidak dapat menyokong kebutuhan usahanya sendiri.
Melalui  keterbatasan  modal  tersebut,  nelayan  menjadi  sulit  untuk  melepaskan  diri dari  jeratan  lingkaran  setan  kekuasaan  yang  diciptakan  oleh  bos  lokal  yang  selama  ini menjadi  penyebab  mereka  terus  terjebak  dalam  persoalan  ketimpangan.  Bos  lokal memanfaatkan  ketidakberdayaan  tersebut  dengan  berkedok  menjadi patron dan memperoleh  legitimasi  masyarakat  setempat.  Legitimasi  inilah  yang  kemudian menjadikan mereka berkuasa dan mampu mengontrol nelayan beserta jaringannya.
Selain  modal,  persoalan  lain  yang  nelayan  hadapi  adalah  terbatasnya  akses  mereka terhadap  pasar.  (Kusnadi,  2002)  menjelaskan,  dikarenakan  jaringan  perdagangan  ikan sudah  dikuasai  secara  total  oleh  pedagang  perantara,  tentu  ia  memiliki  kemampuan  dan keterampilan  yang  tinggi  untuk  mengatasi  keterbatasan  daya  tahan  kualitas  hasil tangkapan  agar  segera  laku  terjual.  Pedagang  perantara  dalam  hal  ini  adalah  bos  lokal juga memiliki kemampuan dan keterampilan yang sama.
Berbeda  dengan  nelayan,  bos  lokal  yang  memiliki  jaringan kekuasaan menjadikannya  mampu  untuk  menguasai  akses  dalam  proses  pemasaran  sumber  daya perikanan  di  daerah.  Salah  satu  dari  akses  tersebut  adalah  sebagai  penyuplai  ikan  ke berbagai  industri  pengolahan  ikan  khusus  ekspor.  Meskipun  terdapat  tengkulak  dan pedagang  pasar  dalam  perputaran  bisnis  perikanan,  bos  lokal  adalah  satu-satunya  orang yang memiliki kekuasaan dan pengaruh paling besar.
Kondisi  hasil  tangkapan  yang  tidak  bisa  disimpan  terlalu  lama,  membuat  nelayan diharuskan  untuk  menjual  habis  hasil  tangkapannya  dalam  jangka  waktu  yang  singkat. Akan  tetapi,  jika  nelayan  tetap  berusaha  melakukan  pemasaran  mandiri,  mereka  tidak akan  mampu  memanfaatkan  daya  serap  pasar  daerah  yang  hanya  bisa  diakses  oleh  bos lokal.  Untuk  mengatasi  hal  itu,  mereka  pun  mau  tidak  mau  harus  tetap  bergantung  pada keterampilan dan jaringan bisnis bos lokal dalam memasarkan hasil tangkapannya.
Kekuasaan  yang  dimiliki  bos  lokal  dapat  dianalogikan  sebagai  “keran”.  Mereka memiliki  kuasa  atas  mengatur  aliran  distribusi  sumber  daya  ikan  di  Sungailiat  sesuai dengan  kehendaknya.  Akan  sulit  bagi  siapa  saja,  baik  itu  nelayan,  pedagang  pasar, ataupun tengkulak untuk bertahan tanpa menjalin hubungan kerja sama dengan bos lokal. Hal itu pula yang juga membuat nelayan terpaksa menggantungkan hidupnya kepada bos lokal terlepas dari permasalahan ekonomi yang mereka alami.
2. Skenario bos local
(Satria, 2015) menyatakan bahwa kuatnya ikatan patron-klien merupakan konsekuensi dari  sifat  kegiatan  penangkapan  ikan  yang  penuh  dengan  resiko  dan  ketidakpastian. Merujuk  pada  pernyataan  tersebut,  dapat  dijelaskan  hubungan patron-klien yang sebagaimana merupakan awal dari timbulnya permasalahan ketimpangan kekuasaan pada masyarakat  nelayan  di  Sungailiat,  menjadi kuat  karena  konsekuensi dari ketidakberdayaan  nelayan  dalam  menghadapi  besarnya  resiko  dan  ketidakpastian  yang mereka alami.
Menurut Arif (2018) “orang kuat lokal” memainkan segala cara demi meraih tampuk kekuasaan,  dan  setelahnya  menggunakan  segala  cara  pula  untuk  mempertahankan kekuasaannya.  Sebenarnya,  ketidakberdayaan  nelayan  yang  selama  ini  menjadi  alasan utama  mengapa  permasalahan  ketimpangan  kekuasaan  ini  terus  berlanjut  adalah  kondisi yang  memang  sengaja  diciptakan  dan  dipelihara  oleh  bos  lokal.  Lebih  jelasnya,  mereka sengaja  menciptakan  ketidakberdayaan  nelayan  tersebut  untuk  menempatkan  nelayan tetap berada di bawah kekuasaannya.
Berdasarkan  pengakuan  seorang  nelayan,  jika  mereka  melakukan  usaha  mandiri dengan  menjual  sendiri  hasil  tangkapannya  di  pasar,  maka  secara  otomatis  nelayan tersebut  memutuskan  hubungan  kerja  samanya  dengan  bos  lokal  dan  keduanya  akan menjadi  pesaing.  Sedangkan,  bersaing  dengan  bos  lokal  adalah  hal  yang  sia-sia  bagi mereka karena para bos lokal dianggap sudah memiliki “permainannya" masing-masing.
Nelayan  lainnya  juga  mengatakan  bahwa  lapak-lapak  ikan  di  pasar  tidak  bisa didapatkan  dengan  mudah.  Lapak-lapak  tersebut  hanya  dimiliki  oleh  para  bos  lokal  atau orang-orang yang bekerja sama dengan  mereka. Maka dari itu, akan menjadi sia-sia bagi nelayan  jika  mereka  berusaha  untuk  menjual  sendiri  hasil  tangkapannya  di  pasar  hanya demi  mendapatkan  untung  yang  lebih  besar.  Akses  terhadap  pasar  sudah  tertutup,  ikan yang akan dijual belum tentu dapat habis dibeli konsumen. Kondisi inilah yang membuat nelayan  pada  akhirnya  pasrah  dan  diam  saja  jika  bos  lokal  membeli  hasil  tangkapannya dengan  murah.  Dengan  kata  lain,  untung  sedikit  akan  lebih  baik  daripada  tidak mendapatkan apa-apa.
Hampir seluruh nelayan memiliki sangkutan hutang dengan masing-masing bos lokal. Oleh  karena  itu,  hutang  adalah  alasan  lainnya  yang  membuat  nelayan  sangat  tidak mungkin  untuk  keluar  dari  jaringan  bos  lokal.  Meskipun  nelayan  tersebut  berhasil melunasi  hutangnya,  kebanyakan  uang  tersebut  adalah  uang  pinjaman  dari  bos  lokal lainnya. Jadi, hal apa pun yang  diusahakan  nelayan untuk keluar dari kesulitan-kesulitan yang  dialami,  pada akhirnya  mereka  tetap  akan  terikat  dan  tunduk  terhadap  sistem  yang dibangun oleh bos lokal.
3. Lemahnya posisi negara.
Permasalahan  ketimpangan  kekuasaan  yang  dihadapi  masyarakat  nelayan  sebenarnya dapat  ditekan  jika  negara  mampu  memberi  kebijakan  yang  tegas  dalam  menengahi hubungan  kerja  sama antara  nelayan  dan  bos  lokal  yang  menjadi  mata rantai utama  dari permasalahan ini. Sayangnya, kenyataan menunjukkan posisi negara berhasil dilemahkan oleh keberadaan bos lokal.
Faktor  yang  menyebabkan  lemahnya  negara  dihadapan  bos  lokal  berkaitan  dengan pengaruh kontrol yang dimiliki bos lokal. Pengaruh kontrol ini dapat sangat terasa ketika menjelang pesta demokrasi, yaitu Pilkada (pemilihan kepala daerah) dan Pileg (pemilihan legislatif). Tidak jarang para aktor politik yang akan mencalonan diri biasanya melakukan kesepakatan  kepada  bos  lokal  untuk  mendukungnya.  Besarnya  kelompok  masyarakat nelayan di Sungailiat, mampu mendongkrak perolehan suara mereka.
Argumentasi  tersebut  diperoleh  dari  kesaksian  narasumber  bernama  Sule  dan  Tamsir yang mengatakan bahwa disetiap masa pemilihan, bos lokal memang sering kali
mengenalkan  mereka  dengan  calon-calon  tertentu.  Biasanya  bos  lokal  akan  mengajak calon tersebut untuk menghadiri perkumpulan kelompok, hingga menjadi undangan pada acara pernikahan keluarga nelayan.
Ketika  para  aktor  politik  tersebut  berhasil  memenangkan  pemilihan  dan  menjadi legislator,  maka  mereka  akan  digunakan  bos  lokal  sebagai  tameng  pelindung.  Tidak hanya  mereka,  bos  lokal  juga  menjerat  para  oknum  aparat  dan  birokrat  pemburu  rente (rent seeking bereaucrats) yang rakus untuk membantunya menyelesaikan dan  menutupi pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan selama berbisnis.
Sejalan  dengan  fakta  tersebut,  dalam  membangun  negosiasi  dan  pengelolaan  aset ekonomi,  kelincahan  bos  lokal  memang  tercermin  dari  konsensus  yang  berhasil  mereka bangun  bersama  para  oknum  pejabat  negara.  Melalui  hubungan  mutualisme  tersebut, pejabat negara memperoleh  dukungan  modal  dan  kekuatan sosial, begitu pun sebaliknya “orang kuat lokal” memperoleh konsesi pengelolaan aset ekonomi (Solissa, 2016)
Berdasarkan  pernyataan  dari  para  nelayan,  permainan  antara  bos  lokal  dan  aparat memang  sering  terjadi.  Sudah  menjadi  rahasia  publik  bahwa  setiap  bos  lokal  memiliki “deking" atau pelindung untuk meloloskan mereka dari jeratan hukum. Nelayan berinisial SK  mengatakan,  dalam  melaut  terkadang  kapal-kapal  milik  bos  lokal  menggunakan peralatan  yang  terlarang,  yaitu trol (alat  tangkap  ikan  yang  dapat  merusak  ekosistem laut).  Untuk  melancarkan  aksinya,  bos  lokal  memanfaatkan  pengaruh  kekuasaannya terhadap oknum-oknum aparat tersebut. Dengan begitu, kapal-kapal mereka pun berhasil lolos dan tetap beroperasi.
Melalui  pelemahan-pelemahan  yang  dilakukan  bos  lokal  terhadap  anggota  dewan, oknum  birokrat  dan  aparat  tersebut,  tentunya  membuat  proses  pengimplementasian kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat (khususnya nelayan) menjadi terhambat.  Seperti  halnya  kebijakan  pengadaan  koperasi  dan  bantuan-bantuan  yang diperuntukkan  bagi  nelayan.  Setidaknya,  jika  kebijakan  tersebut  diimplementasikan dengan  benar,  dipastikan  nelayan  dapat  mempunyai  ruang  gerak  untuk  berkembang  dan keluar dari permasalahan ketimpangan.

## C. Ketimpangan Kekuasaan pada Masyarakat Nelayan di Sungailiat sebagai Fenomena “Orang Kuat Lokal”
Berdasarkan  hasil  analisis  dari  temuan  di  lapangan,  persoalan  yang  sedang  dihadapi oleh  masyarakat  nelayan  di  Sungailiat  merupakan  refleksi  dari  fenomena  “orang  kuat lokal”.  Melalui  penjelasan  pada  bagian  awal  pembahasan,  dapat  dilihat  bahwa  semua temuan  tersebut  mengarah  pada  praktik  penguasaan  bisnis  perikanan  lokal  oleh  “orang kuat” sebagaimana yang dimaksud Migdal dalam konsep berpikirnya.
Argumentasi  pertama,  Migdal  mengatakan  “orang  kuat  lokal”  tumbuh  subur  dalam masyarakat  mirip  jaringan.  Berkenaan  dengan  hal  tersebut,  nelayan  di  Sungailiat  juga cenderung  memiliki  pola  jaringan  yang  sama.  Pola  jaringan  sosial  yang  digunakan  oleh para nelayan tersebut berbentuk patron-klien yang memang sering kali digunakan sebagai bingkai dalam diskusi mengenai fenomena orang kuat lokal.
Sebagai  “orang  kuat”,  eksistensi  bos  lokal  dalam  kehidupan  masyarakat  nelayan  di Sungailiat juga memiliki pengaruh besar yang bahkan melampaui para pemimpin  daerah dan  birokrat.  Baik  birokrat  ataupun  pemimpin  daerah,  keduanya  adalah  bagian  dari segitiga  akomodasi  bos  lokal  yang  juga  disinggung  oleh  Migdal  sebagai  strategi  “orang kuat lokal” untuk bertahan.
Luasnya pengaruh jaringan bos lokal, hal tersebut menjadikan nelayan tidak memiliki
kesempatan  untuk  berkembang.  Jaringan  pasar  yang  juga  berhasil  dikuasai  bos  lokal membuat nelayan harus terus bergantung dengan mereka sebagai satu-satunya jalan untuk menyambung  hidup.  Dalam  hal  ini,  terlepas  dari  segala  permasalahan  yang  dialami nelayan, mereka telah kehilangan posisi tawarnya ( bargaining position) . Keberadaan bos lokal  sebagai  “orang  kuat”  berhasil  menjerat  nelayan  dengan  kemampuan  modal  dan kekayaan  yang  dimiliki.  Bantuan  berupa  hutang  menjadi  tali  efektif  untuk  mengikat nelayan dan membuat mereka terus bergantung.
Selanjutnya, pada argumentasi kedua, yaitu pengaruh kontrol dan legitimasi, hal inilah yang  sebenarnya  menyebabkan  nelayan  sangat  terpaku  pada  bos  lokal  dan mengesampingkan  keberadaan  negara  (pemerintah).  Bos  lokal  yang  berperan  sebagai patron , memberi berbagai kebaikan personal  kepada masyarakat nelayan hingga berhasil memperoleh legitimasi darinya.
Seperti  yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya,  bos  lokal  sering  memberi  bantuan  berupa pinjaman  kepada  para  nelayan  disaat  mereka  mengalami  kesulitan.  Melalui  bantuan- bantuan  tersebut,  pada  akhirnya  nelayan  pun  menaruh  empati  kepada  bos  lokal  dan mempercayai  mereka  sebagai patron dan  tempat  bergantung  hidup.  Situasi  itulah  yang menyebabkan  bos  lokal  berhasil  memperoleh  legitimasi  dan  kemampuan  kontrol  atas nelayan.
Akan  tetapi,  para  nelayan  tidak  menyadari  bahwa  kebaikan-kebaikan  tersebut hanyalah  “kedok”  untuk  menjerat  mereka.  Melalui  kemampuan  kontrol  yang  diperoleh, bos lokal berhasil menguasai nelayan beserta jaringannya (tengkulak dan pedagang ikan) untuk  mendominasi  pasar  perikanan  daerah.  Dengan  begitu,  bos  lokal  berhasil  menjadi pengendali  “keran”  pendistribusian  sumber  daya  ikan  di  daerah  dan  menjadikan  mereka sebagai kelompok teratas pada piramida perdagangan ikan di sana.
Terakhir,  terkait  argumentasi  ketiga,  dimana  “orang  kuat  lokal”  yang  berhasil melemahkan  negara  dengan  membatasi  otonomi  dan  kapasitas  lembaga  serta  para aparaturnya  merupakan  hal  yang  juga  terjadi  pada  kehidupan  masyarakat  nelayan  di Sungailiat.  Bos  lokal  dengan  segala  pengaruh  dan  kekayaannya,  berhasil  mengendalikan para oknum aparatur negara, birokrat pemburu rente, hingga legislator untuk melancarkan kegiatan-kegiatan ekonominya. Hal tersebut dilakukan agar dapat terhindar dari berbagai kemungkinan  hambatan  yang  akan  mereka  hadapi.  Dengan  keadaan  tersebut,  hal  itu lantas  menyebabkan  negara  kesulitan  dalam  mengimplementasikan  kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada pembangunan masyarakat khususnya nelayan.
Berdasarkan  pemaparan  ketiga  argumentasi  tersebut,  dapat  dianalisis  masalah ketimpangan  kekuasaan  yang  terjadi  pada  masyarakat  nelayan  di  Sungailiat  merupakan dampak  yang  ditimbulkan  dari  fenomena  “orang  kuat  lokal"  di  sana.  Masalah ketimpangan  adalah  hal  yang  tidak  bisa  lepas  dari  diskusi  “orang  kuat  lokal".  Bahkan, keberadaan  mereka  sendiri  sudah  menjelaskan  adanya  ketimpangan.  Timpangnya perekonomian  pada  masyarakat  nelayan  adalah  awal  dari  munculnya  fenomena  “orang kuat" ini, sehingga ketimpangan kekuasaan pun turut lahir di dalamnya .

## Kesimpulan
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  mengenai  “Nelayan  dan  Bos  Lokal  (Studi terhadap Mata Rantai Ketimpangan Kekuasaan pada Masyarakat Nelayan di Sungailiat)”, yang  telah  diuraikan  pada  bab  sebelumnya,  maka  dapat  disimpulkan  mata  rantai ketimpangan  kekuasaan  yang  terjadi  pada  masyarakat nelayan  di  Sungailiat  dipengaruhi oleh pola hubungan masyarakatnya yang berjejaring.
Keterbatasan  nelayan  terhadap  modal  dan  akses  pasar  membuat  mereka memanfaatkan  jaringan  sosialnya  sebagai  jalan  alternatif  untuk  tetap  bertahan.  Jaringan
sosial  tersebut  berupa  hubungan patron-klien dengan  bos  lokal.  Melalui  hubungan patron-klien tersebut, bos lokal berhasil mendapatkan legitimasi dan kemampuan kontrol atas  masyarakat  nelayan  hingga  menyebabkan  mereka  terjebak  pada  persoalan ketimpangan.
Besarnya  pengaruh  kontrol  yang  dimiliki  bos  lokal,  menyebabkan  munculnya ketimpangan  kekuasan  pada  masyarakat  nelayan.  Hubungan  yang  sebenarnya  berbentuk kemitraan/kerja  sama,  tetapi  tidak  seimbang  dalam  pembagian  kuasa  dan  penentuan kesepakatan  kerja  atas  hubungan  tersebut.  Ketimpangan  kekuasaan  ini  juga  berhasil menjadikan para bos lokal sebagai pengendali “keran" pendistribusian sumber daya ikan di daerah.
Berdasarkan  mata  rantai  ketimpangan  kekuasaan  tersebut,  dapat  diidentifikasi bahwa  terdapat  tiga  faktor  yang  menjadi  penyebabnya.  Pertama,  yaitu  persoalan keterbatasan  modal  dan  akses  terhadap  pasar.  Dalam  hal  ini,  keterbatasan  modal  dan penguasaan  akses  dalam  proses  pemasaran  sumber  daya  perikanan  di  daerah  oleh  bos lokal  membuat  nelayan  mau  tidak  mau  harus  bergantung  dengan  mereka.  Kedua,  adalah berkenaan  dengan  skenario  bos  lokal  yang  sengaja  menciptakan  dan  mempertahankan ketidakberdayaan nelayan . Dengan kata lain, bos lokal sengaja menjebak nelayan dalam lingkaran  setan  kekuasaan  yang  mereka  buat.  Ketiga,  adalah  terkait  dengan  lemahnya posisi  negara.  Dalam  hal  ini  bos  lokal  berhasil  menangkap  sumber  daya  serta  agen negara,  sehingga  berakibat  pada  terhambatnya  pengimplemantasian  kebijakan  yang seharusnya dapat membantu permasalahan masyarakat nelayan
Berdasarkan  pemaparan  tersebut,  persoalan  ketimpangan  kekuasaan  yang  terjadi pada  masyarakat  nelayan  di  Sungailiat  ini  adalah  dampak  yang  ditimbulkan  dari fenomena  “orang  kuat  lokal".  Ketimpangan  merupakan  persoalan  yang  tidak  bisa  lepas dari  diskusi  “orang  kuat  lokal"  karena  keberadaannya  sudah  menjelaskan  adanya ketimpangan itu sendiri.

## Bilbiografi
Aqmal, Romi, Yoserizal, & Tantoro, Swis. (2020). Mobilitas Mata Pencaharian Nelayan Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga. Jisipol (Jurnal Stisipol) Raja Haji Tanjungpinang , 2 (1), 345–358. Hasbi. (2019). Sekuritas Sosial Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Pada Komunitas Nelayan Pulau Kecil (Kasus Pulau Salemo, Desa Mattiro Bombang, Kecamatan Liukang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan) . Jurnal Penelitian Keserahteraan Sosial , 18 (1). Heikal, Husen Muhammad. (2017). Mewaspadai Ketimpangan. Retrieved from http://m.detik.com/news/kolom/d-3535191/mewaspadai-ketimpangan Juliantono, F., & Munandar, A. (2016). Fenomena Kemiskinan Nelayan: Perspektif Teori Strukturasi. Jurnal Politik Universitas Nasional , 12 (2), 1857–1866. Kusnadi. (2002). Konflik Sosial Nelayan (Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan) . Yogyakarta: LkiS.
Listyawati, Andayani. (2016). Strategi Penanganan Kemiskinan Nelayan Tradisional . Perspektif , 1 (2), 61–70. https://doi.org/10.31289/perspektif.v1i2.88 Martono, Nanang. (2015). Metode Penelitian Sosial : Konsep Konsep Kunci . Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Muhartono, Rizky, & Nurlaili, Nurlaili. (2018). Hutang Sebagai Pengikat Hubungan Nelayan Dan ‘ Pengambe ’ Di Kabupaten Jember , Provinsi Jawa Timur Debt As A Binding Relationship Between Fishers And „ Pengambe ‟ In The Jember Regency ,
East Java Province. Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan , 13 (2), 239–248.
Ningsih, Diah Ayu. (2011). Pengaruh Ikatan Patron-Klien Terhadap Perilaku Helayan dalam Pemasaran Hasil Tangkapan (Kasus : Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten . Institut Pertanian Bogor, Banten. Pinem, Eine Yamitha, Widiono, Septri Widiono, & Irnad, Irnad. (2019). Kemiskinan Struktural Komunitas Nelayan Di Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu . Jurnal Sosiologi Nusantara , 5 (2), 91–112.
https://doi.org/10.33369/jsn.5.2.91-112
Satria, Arif. (2015). Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir . Jakarta: Obor Buku. Sinaga, Herman, Widiono, Septri, & Irnad. (2015). Pola Hubungan Patron- Klien Pada Komunitas Segara Kota Bengkulu The Pattern of Patron- Client Relationship in Fishermen Community in Malabro Municipal , Teluk Segara District , Bengkulu City. Agrisep , 15 (2), 167–176. Solissa, Marcelino. (2016). Fenomena orang kuat lokal di indonesia: studi kasus tentang kemunculan keda dalam eksploitasi tambang emas di gunung botak Kabupaten buru provinsi maluku. The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanudi , 2 (2), 160–169. Retrieved from ttp://journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/download/3025/pdf Sulkarnain. (2018) . Patron-Klien Dan Ketimpangan Sosial (Studi Kasus pada Masyarakat Nelayan di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar) PATRON-KLIEN . Zahri, Nasution. (2005). Kemiskinan dan Adaptasi Masyarakat Nelayan pada Ekosistem Daerah Aliran Sungai Lempung, Sumatera Selatan: Suatu Pembedahan Fenomena Sosial Menggunakan Perspektif Ekologi. Jurnal Masyarakat Dan Budaya , 7 (2), 57– 78.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.