## IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN REKOMENDASI TEKNIS BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PASCA TERBITNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2016
*) Ratna Wurjandari, Leo Agustino, Suwaib Amiruddin
*) Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Sultan Agung Tirtayasa
kierananamira.nana75@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  explain  the  process  of  transfer  of  authority  in  mineral  and  coal  mining  from  the district / city to the Banten Provincial Government. Including the constraints and implications of the transition  of  authority  over  the  implementation  of  good  governance  mining  practices  in  Banten Province  after  the  issuance  of  Law  Number  23  Year  2014  concerning  Regional  Government.  This study  uses  descriptive  qualitative  methods.  The  results  of  the  study  indicate  that  the  process  of transferring  mineral  and  coal  authority  in  Banten  Province  still  encountered  several  obstacles  and obstacles.  First,  mining  business  licenses  are  not  permits  that  are  only  administrative  in  nature  but are  closely  related  to  technical  and  non-technical  readiness  in  the  field.  Secondly,  the  authority  to administer  mining  business  licenses  that  have  been  delegated  since  the  end  of  2014  to  the  Banten Provincial Government has brought its own constraints to the Banten Provincial Office of Energy and Mineral  Resources  (Mining  and  Energy  Service)  as  the  technical  service  provider  for  technical recommendations.  Third,  is  the  delegation  and  submission  of  mining  data  in  Kabuaten  /  cities throughout Banten Province. Fourth, is the overlapping financial obligations imposed on applicants for  mining  business  licenses.  The  Banten  Provincial  Government  has  also  not  yet  prepared regulations related to the issue of mineral and coal mining. This condition will have an impact on the application  of  good  meaning  practice  in  Banten  Province,  where  in  its  implementation  it  must  pay attention to environmental aspects, community development.
Keywords : Mining, the transition of authority, good mining practice

## PENDAHULUAN
Usaha  pertambangan  merupakan kegiatan  usaha  yang  memiliki  nilai ekonomi  yang  sangat  penting  bagi pembangunan,  baik  dalam  skala  nasional maupun  lokal/kedaerahan  karena  usaha pertambangan  mendorong  dan  membuka peluang  bagi  pemerintah  mendapatkan sumber  penerimaan  pajak  dan  non  pajak serta  menumbuhkan  sektor  usaha  lainnya bagi masyarakat. Kegiatan usaha pertambangan akan mendorong berkembangnya  industri  manufaktur  dari hasil galian tambang dan menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, bahkan membuka  peluang  menjamurnya  usaha kecil  bagi  masyarakat  di  sekitar  lokasi pertambangan. Oleh karena itu pemerintah melalui  Kementerian  Energi  dan  Sumber Daya Mineral Republik Indonesia mencanangkan  program  meningkatkan nilai  tambah  industri  pertambangan  agar bahan  galian  tambang  yang  diambil  tidak hanya untuk dijual secara langsung namun harus diolah terlebih dahulu agar memiliki nilai  jual  yang  lebih  tinggi  dipasaran nasional  maupun    international.  Hal tersebut  tertuang  dalam  Laporan  Kinerja Akuntabilitas  Kementerian  Energi  Dan Sumber  Daya  Mineral  Republik  Indonesia Tahun 2016.
Sebagaimana kita ketahui bersama  bahwa  Indonesia  adalah  negara yang  memiliki  potensi  sumber  daya  alam
yang begitu besar dan beragam, hamparan lautan  dan  perairan  Indonesia  merupakan lautan  yang  memiliki  beragam  biota  laut, terumbu karangserta pantainya  yang indah merupakanjalur perairan bagi perdagangan nasional  dan  internasional  yang  sangat subur  yang  dapat  ditanami  oleh  berbagai macam  tumbuhan  yang  memiliki  nilai sangat  tinggi  seperti;  teh,  kopi,  kina, rempah-rempah,  sagu,  padi,  tebu,  sawit dan  seterusnya.  Tanah  Indonesia  juga merupakan  sumber  daya  pertambangan yang  potensial  untuk  diusahakan  seperti minyak bumi, gas alam, mineral, batubara, batuan dan lain sebagainya.
Provinsi  Banten  yang  merupakan bagian  dari  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  juga  memiliki  sumber  daya pertambangan  yang    potensial  untuk dikembangkan  yaitu  antara  lain  ;  emas, galena,  zeng,  pasir  besi,  bentonit,  zeolit, pasir  kuarsa,  pasir  darat,  pasir  laut,  batu andesit,  panas  bumi  dan  sebagainya. Potensi  bahan  galian  tambang  tersebut tersebar  di  beberapa  wilayah  di  Provinsi Banten yakni Kabupaten Serang,
Kabupaten  Pandeglang,  Kabupaten  Lebak dan Kota Cilegon.
Jenis bahan galian tambang yang diusahakan  pada  masing-masing  kab/kota di Provinsi Banten juga memiliki karakteristik  tersendiri,  untuk  wilayah Kabupaten Serang didominasi oleh kegiatan  pertambangan  jenis  batu  andesit,
pasir  darat  dan  pasir  laut,  sedangkan  di Kabupaten Pandeglang didominasi kegiatan  pertambangan  batu  andesit,  pasir darat  dan  pasir  besi,  untuk  wilayah  kota Cilegon adalah pertambangan batu andesit, pasir    darat  dan  tanah  urug,  dan  pada wilayah  Kabupaten  Lebak  kegiatan  usaha pertambangan  jauh  lebih  beragam  dari pada  daerah  lainnya  yakni;  emas,  galena, bentonit,  zeolit,  batu  andesit,  pasir  darat, pasir emas, zeng, felspar, batubara dan lain sebagainya.
Kegiatan  usaha  pertambangan selain  memberikan  dampak  positif  bagi penerimaan keuangan negara dan masyarakat, juga memiliki resiko kerusakan  lingkungan  yang  sangat  fatal, karena  kegiatan  usaha  pertambangan tersebut  akan  berpotensi  merubah  bentang alam,  penghapusan  ekosistem  dan  habitat tumbuhan  maupun  hewan  yang  ada  di hutan,  pegunungan  dan  lautan  (untuk tambang  pasir  laut)  serta  pencemaran udara,  air  dan  kebisingan.  Oleh  karena  itu kegiatan usaha pertambangan harus melalui  tahapan  perijinan  yang  komplek dan evaluasi yang ketat dari pemerintah.
Kegiatan  usahapertambangan  di Indonesia  telahdimulaisejak masa  kolonial Belanda,  tercatat  pertambangan  batubara pertamaT  ahun  1919  berlokasi  di  Tanjung Enim. Namun sejak berakhirnya kekuasaan  kolonial  Belanda  tersebut  atau setelah  masa kemerdekaan Republik
Indonesia, pemerintah membentuk perusahaan  pertambangan  negara  pertama yaitu  PN  TABA  (Perusahaan  Negara Tambang  Arang  Bukit  Asam)  yang kemudian  pada  Tahun  1968  dibentuklah PN  ANTAM  (Perusahaan  Negara  Aneka Tambang)  yang merupakan penggabungan dari beberapa proyek pertambangan pemerintah  seperti;  Perusahaan  Negara Tambang  Bauksit  Indonesia,  Perusahaan Negara  EmasTjikotok,  Perusahaan  Negara Logam  Mulia  dan  Perusahaan  Negara Nikel Indonesia.
Peraturan perundang-undangan pelaksanaan  kegiatan  usaha  pertambangan pun  telah  beberapa  kali  mengalami perubahan  termasuk  perubahan  peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah yang membagi kewenangan penyelenggaraan perijinan sektor pertambangan  antara  pemerintah  pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
Sebelum  berlakunya  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang pemerintahan daerah, kewenangan penyelenggaraan perijinan usaha pertambangan  bersandar  pada  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun2004    tentang Pemerintahan  Daerah    dan  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian  urusan  pemerintahan  antara pemerintah,  pemerintah  daerah  provinsi dan  pemerintah  daerah  kabupaten/kota.
DalamUndang-Undang  32  Tahun  2004 Pasal 10 menyebutkan bahwa kewenangan daerah  meliputi  seluruh  kewenangan bidang pemerintahan kecuali dalam bidang politik  luar  negeri,  pertanahan,  keamanan, yustisi,  moneter  dan  fiskal  nasional  serta agama.  Hal  tersebut  tertuang  dalam  Pasal 10  ayat  (1)  bahwa“ Pemerintahan  daerah menyelenggarakan  urusan  pemerintahan yang  menjadi  kewenangannya,  kecuali urusan  pemerintahan  yang  oleh  undang- undang  ini  ditentukan  menjadi  urusan pemerintah ”.  Dan  ayat  (2)  bahwa“ Dalam menyelenggarakan  urusan  pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), pemerintahan daerah menjalankan sendiri urusan  pemerintahan  berdasarkan  asas otonomi  dan  tugas  pembantuan .    Pada Pasal  11  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2004  disebutkan  bahwa  urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan pemeritahan  daerah  terdiri  atas  urusan wajib dan urusan pilihan, sedangkan dalam Pasal  13 ayat  (2)  dijelaskan  bahwa  urusan pemeritahan  provinsi  yang  bersifat  pilihan meliputi  urusan  pemerintahan  yang  secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat sesuai  dengan  kondisi,  kekhasan  dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
SelanjutnyadalamPeraturanPemer intahRepublik  Indonesia  Nomor  38  Tahun
2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, Pasal 2 ayat  1-4  menjelaskan  bahwa  urusan pemerintahan  bidang  energi  sumberdaya mineral  dibagi  bersama  antar  tingkatan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan sektorenergi dan
sumberdaya  mineral  khususnya  perijinan usahapertambangan pada tingkat
pemerintah pusat adalah menyelenggarakan  kewenangan  perijinan pada  wilayah  lintas  provinsi  dan  wilayah laut  lebih  dari  12  mil,  untuk  pemerintah daerah  provinsi  memiliki  kewenangan lintas  kabupaten/kota  atau  pada  wilayah perairan  laut  sejauh  4  hingga  12  mil, sedangkan pemerintah kabupaten/kota memiliki  kewenangan  didalam  wilayah kabupaten/kota atau pada wilayah perairan laut sejauh 0 sampai 4 mil.
Kondisifaktual  pada  penerapan Undang-UndangNomor  32  Tahun  2004 dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  38 Tahun  2007  di  Provinsi  Banten  pada implementasinya  tidak  ada  satu  pun perijinan usaha pertambangan mineral dan batubara  yang  diterbitkan  oleh  pemerintah provinsi, melainkan semua ijin pertambangan  mineral  dan  batubara  itu
diterbitkan  oleh  kabupaten/kota  yang bersangkutan.
Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  kewenangan pengelolaan  urusan  pemerintahan  bidang energi  dan  sumber  daya  mineral  yang semula  berada  di  tingkat  kabupaten/  kota beralih  menjadi  kewenangan  pemerintah daerah provinsi.
Kewenangan  penerbitan  perijinan sektor  pertambangan  sesuai  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014,    berada ditangan Gubernur Banten sebagai pimpinan  tertinggi  di  daerah,  namun dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur  Banten  Nomor  :  570/Kep.313- Huk/2016 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor 570/Kep.136-Huk/2015 tentang pendelegasian kewenangan
penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala
Badan
Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan  Terpadu  Provinsi  Banten  dan Keputusan Gubernur Banten Nomor:540/Kep.454-Huk/2016 tentang pendelegasian
kewenangan
penandatanganan  dokumen  hasil  penataan dan  evaluasi  penerbitan  izin  usaha pertambangan mineral dan batubarakepada Kepala  Dinas  Pertambangan  Dan  Energi Provinsi Banten .
Permasalahan  dan  kendala  yang dapat di identifikasi dalam
penyelenggaraan  kajian  dan  persetujuan teknis (rekomendasiteknis) perijinan sektor pertambanganantara lain;Pertama, ijin usaha  pertambangan  bukanlah  perijinan yang  hanya  bersifat  administrasi  saja namun  sangat  berkaitan  erat  dengan kesiapan teknis dan non teknis dilapangan. Kedua, Kewenangan penyelenggaraan perijinan usaha pertambangan yang dilimpahkan  sejak  akhir  Tahun  2014 kepada Pemerintah Provinsi Banten membawa  kendala  tersendiri  bagi  Dinas Energi  Dan  Sumber  Daya  Mineral  (Dinas Pertambangan Dan Energi) Provinsi Banten sebagai dinas teknis penyelenggara rekomendasi  teknis.  Ketiga,  permasahan lainnya adalah pelimpahan dan penyerahan data pertambangan yang ada di kabuaten/kota se-Provinsi
Banten. Keempat,  permasalahan  lainnya  yang menjadi “pekerjaan rumah” bagiPemerintahProvinsi  Banten  adalah adanya tumpang tindihkewajiban keuangan yang dibebankan kepada pemohon ijin usaha pertambangan.

## FOKUS PENELIT IAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  sejauhmana  penyelenggaraan rekomendasi  teknis    bidang  pertambangan mineral  dan  batubara  di  Provinsi  Banten pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

## KAJIAN PUSTAKA Kebijakan Publik
Menurut    William  I.Jenkins  (1978), Anderson  (1990)  yang  dirangkum  oleh Leo  Agustino  (2016)  dapat  disimpulkan bahwa kebijakan publik mempunyai beberapa karakteristik utama
1. Kebijakan  publik  merupakan  sebuah tindakan  yang  memiliki  maksud  atau tujuan tertentu; kebijakan tidak bersifat acak,  tetapi  mempunyai  sasaran  dan berorientasi pada tujuan.
2. Kebijakan  publik  dibuat  oleh  pihak berwenang.
3. Kebijakan publik pada dasarnya merupakan  keputusan  yang  stimultan dan  bukan  keputusan  yang  terpisah- pisah.
4. Kebijakan  merupakan  „apa  yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah‟  dan  bukan  „apa  yang hendak dikerjakan oleh pemerintah.
5. Kebijakan  publik bisa bersifat popular (pemberian insentif, pelaksanaan bantuan keuangan kepada rakyat miskin  dan  lainnya)  tetapi  juga  dapat tidak  popular  (pencabutan  subsidi, penerapan  suku  bunga  tinggi  dan sebagainya).
6. Kebijakan  dapat  berbentuk  positif maupun  negatif.  Untuk  yang  positif, kebijakan  melibatkan  tindakan  untuk menangani suatu masalah (a
deliberately purposive action); sedangkan  yang  negative,  kebijakan dapat  melibatkan  suatu  keputusan untuk  tidak  melakukan  suatu  tindakan atau mengerjakan apapun (a deliberately  purposive  decision  not  to take action).
7. Kebijakan  didasarkan  atas  aturan hukum  dan  merupakan  tindakan  yang bersifat  memerintah( Agustino,  Leo 2016: 6-7).

## Formulasi Kebijakan Publik
Merujuk  Sidney  (2007:  79), formulasi  kebijakan  merupakan  bagian dari  tahap  awal  pembuatan  keputusan kebijakan. Ini artinya, formulasi kebijakan menjadi  langkah  awal  penting  karena memberikan  informasi  pada  para  analisis kebijakan  dan decision-makers mengenai:
Apa  rencana  yang  akan  dibuat  untuk mengatasi  suatu  fenomena  atau  masalah publik?  Apa  tujuan  dan  prioritas  yang hendak  dituju  dari  formulasi  kebijakan? Apakah tersedia alternatif-alternatif kebijakan?Apa  kelebihan  dan  kekurangan dari  masing-masing  alternatif  kebijakan yang tersedia tersebut?
Yang  harus  dipahami  adalah perumusan  kebijakan  merupakan  turunan dari  perumusan  masalah  yang  telah diagendakan dalam agenda kebijakan.Perumusan  masalah  mempunyai tujuan  untuk  mengembangkan  rencana,
metode,  atau  resep  yang  dalam  hal  ini berupaya  untuk  menyelesaikan  suatu masalah publik.
Untuk memahami formulasi kebijakan    kita  juga  perlu  mengetahui model-model  perumusan  kebijakan  publik yang  telah  banyak  digunakan.  Dalam  Leo Agustino  (2016:  106-114)  dijelaskan bahwa  menurut  Dye  dalam  bukunya UnderstandingPublik Policy (1992) setidaknya terdapat Sembilan model formulasi kebijakan. Salah satu dari model formulasi kebijakan public tersebut peneliti  lebih  cenderung  pada  pendekatan model elit , dikarenakan terdapat kebijakan yang  memangkas  kewenangan  otonomi dari  tingkat  Kabupaten/Kota  yang  ditarik ke tingkat provinsi serta terdapat kebijakan yang  memangkas  kewenangan  pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi.
Tentunya pendekatan seperti ini berdampak  pada  penataan  perijinan  yang banyak menimbulkan penyelewengan karena  tidak  sesuai  dengan  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2009  Tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara.  Dan lain sebagainya.

## Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi kebijakan secara sederhana  dapat  diartikan  sebagai  proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan.  Dalam  praktiknya  implementasi kebijakan  merupakan  suatu  proses  yang
begitu  komplek  bahkan  tidak  jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Implementasi  kebijakan  model  Merilee S.Grindle  yang  dikenal  dengan  nama Implementation  as  A  Political  and Administrative  Process. Menurut  Grindle keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian outcomes (yaitu  tercapai  atau  tidaknya tujuan  yang  ingin  diraih).  Keberhasilan suatu  implementasi  kebijakan  publik menurut Grindle juga amat ditentukan oleh tingkat implementability yang  terdiri  atas Content  of    Policy  dan  Context  of  Policy (1980: 5).
1. Content  of    Policy  menurut  Grindlee adalah:
a. Interest Affected (kepentingan- kepentingan yang mempengaruhi) Interest  Affected  berkaitan  dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi  suatu  implementasi kebijakan. Indikator ini
berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan  banyak  kepentingan, dan sejauhmana kepentingan- kepentingan  tersebut  membawa pengaruh terhadap implementasinya,  hal  inilah  yang ingin diketahui lebih lanjut.
b. Type of Benefits (tipe manfaat)
Pada  poin  ini content  of  policy berupaya  untuk  menunjukkan  atau menjelaskan  bahwa  dalam  suatu kebijakan  harus  terdapat  beberapa jenis  manfaat  yang  menunjukkan dampak  positif  yang  dihasilkan
oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak
dilaksanakan.
c. Extent of Change Envision (derajat perubahan yang ingin dicapai) Setiap kebijakan mempunyai target yang  hendak  dan  ingin  dicapai.
Content  of  policy yang  ingin dijelaskan  pada  poin  ini  adalah bahwa  seberapa  besar  perubahan yang  hendak  atau  ingin  dicapai melalui suatu implementasi kebijakan  harus  mempunyai  skala yang jelas.
d. Site  of    Decision  Making (letak pengambilan keputusan) Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting  dalam  pelaksanaan  suatu kebijakan,  maka  pada  bagian  ini harus  dijelaskan  di  mana  letak pengambilan  keputusan  dari  suatu kebijakan
yang akan diimplementasikan.
e. Program  Implementor (pelaksana program)
Dalam menjalankan suatu kebijakan  atau  program  harus
didukung dengan adanya pelaksana kebijakan  yang  kompeten  dan kapabel  demi  keberhasilan  suatu kebijakan.Dan  ini  harus  sudah terdata  atau  terpapar  dengan  baik pada bagian ini.
f. Resources  Committed (sumber- sumber daya yang digunakan) Pelaksanaan  suatu  kebijakan  juga harus  didukung  oleh  sumber- sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya  berjalan  dengan baik.
2. Context  of    Policy  menurut  Grindle adalah:
a. Power,  Interest,  and  Strategy  of
Actor Involved
(kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat ) Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan  pula  kekuatan  atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi  yang  digunakan  oleh  para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan  suatu  implementasi kebijakan.  Bila  hal  ini  tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang  hendak  diiimplementasikan akan jauh arang dari api.
b. Institution and Regime Characteristic (karaktetistik lembaga dan rezim yang berkuasa)
Lingkungan    di  mana  suatu kebijakan  tersebut  dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini  ingin  dijelaskan  karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
c. Compliance  and  Responsiveness (tingkat  kepatuhan  dan  adanya respon dari pelaksana)

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian  dengan  pendekatan  kualitatif deskriptif.Penelitian  kualitatif  adalah  jenis penelitian  yang  menghasilkan  penemuan- penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan  prosedur-prosedur  statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Data yang  dikumpulkan  bukan  berupa  angka- angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah  wawancara,  catatan  lapangan, dokumen  pribadi,  catatan,  memo  dan dokumen  resmi  lainnya.  Sehingga  yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah    ingin  mengggambarkan  realita empirik di balik fenomena secara mendalam,  rinci  dan  tuntas.    Oleh  karena itu  penggunaan  pendekatan  kualitatif dalam  penelitian  ini  adalah  dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan  metode  deskriptif (Lexy  J. Moleong 2004: 138).
Pendekatan  kualitatif  merupakan metode-metode  untuk  mengekplorasi  dan memahami  makna  yang  oleh  sejumlah individu  atau  sekelompok  orang  dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.  Proses  penelitian  kualitatif ini  melibatkan  upaya-upaya  penting, seperti mengajukan pertanyaan- pertanyaaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan  data  yang  spesifik  dari partisipan, menganalisis data secara induktif  mulai  dari  tema-tema  umum,  dan menafsirkan  makna  data.  Laporan  akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka  yang  fleksibel.  Siapa  pun  yang terlibat  dalam  bentuk  penelitian  ini  harus menerapkan  cara  pandang  penelitian  yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas  suatu  persoalan.  ( Creswell , 2007)

## Hasil Penelitian
A. Konten Implementasi Kebijakan Perizinan Sektor Pertambangan
Mineral Dan Batubara.
1. Kepentingan  Yang  Mempengaruhi
(Interest Affected) Berdasarkan hasil penelitian
literatur pada regulasi pertambangan  bahwa  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 2009 tentang
Pertambangan
Mineral Dan Batubara dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  23
Tahun  2010  tentang  Kegiatan Usaha  Pertambangan  Mineral  Dan Batubara  bahwa  ijin  pertambangan harus  memenuhi  ketentuan  yang berkaitan dengan sektor lain, yaitu :
a. Tata Ruang
b. Lingkungan Hidup
c. Finansial
2. Jenis Manfaat (Type of Benefit)
Dalam  menganalisis  Type  Of Benefit yakni manfaat dan keuntungan  yang  diperoleh  dari perubahan kebijakan kegiatan usaha pertambangan peneliti membagi 2 manfaat yang dirasakan yaitu;  manfaat  bagi  pemerintah (pusat  dan  daerah)  serta  manfaat untuk masyarakat.
3. Derajat  Perubahan  Yang  Ingin dicapai (Extend of Change
Envision)
Dari  hasil  pengamatan  dan  data yang diperoleh peneliti yang berkaitan  dengan  dimensi  derajat perubahan  yang  ingin  dicapai (Extent  of  Change  Envision), ditemukan  cukup  banyak  perijinan pertambangan  yang    dicabut  atau ijin tidak diperpanjang atau
diberhentikan akibat dari pelanggaran pelaksanaan pertambangan maupun diberhentikan karena proses
perolehan  ijin  yang  tidak  sesuai
dengan  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  2009  tentang  Pertambangan Mineral Dan Batubara.
4. Letak Pengambilan Keputusan
(Site of Decision Making)
Melalui  mekanisme  pendelegasian kewenangan  di  daerah,  khususnya Provinsi  Banten,  Gubernur  Banten mendelegasikan  penyelenggaraan perijinan  usaha  pertambangan  di Banten  kepada  Kepala  Badan Koordinasi  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Terpadu  serta  Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Banten.
5. Pelaksana  Program  (  Program Implementator)
Pelayanan  perijinan  pertambangan bukanlah  perijinan  yang  bersifat administrasi,  melainkan  perijinan yang  sarat  dengan  kajian  dan evaluasi teknis yang sangat mendalam dan diperlukan beberapa informasi  dari  sektor  lain  yang terkait secara langsung. Maka yang mengambil peran sebagai “program implementor”  untuk  melaksanakan evaluasi  tersebut  adalah  Dinas Pertambangan  dan  Energi  Provinsi Banten.
6. Sumber  Daya  Yang  Digunakan (Resources Commited)
Pada kontent implementasi kebijakan  yang  berkaitan  dengan
Resources Commited (Sumber Daya  Yang  Digunakan),  peneliti menganggap  data  perijinan,  peta sebaran  ijin,  sarana  dan  prasarana serta  kompetensi  aparatur  teknis memang  dapat  dijadikan  sumber daya untuk melaksanakan pelayanan rekomendasi teknis perijinan  pertambangan  dan  semua sumber  daya  tersebut  sudah  di jalankan dengan sangat baik,
namun  peneliti  sedikit  mengkritisi berkaitan dengan kompetensi aparatur yang melaksanakan rekomendasi teknis perijinan pertambangan  masih  belum  sesuai kebutuhan,  karena  dari  11  orang yang  melaksanakan  rekomendasi teknis tersebut, hanya 1 orang yang memiliki kompetensi yang berkaitan dengan pertambangan.
B. Konteks Implemetasi
Kebijakan Perizinan Sektor Pertambangan
Mineral Dan Batubara.
1. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi dari aktor yang terlibat
a. Kekuatan atau kekuasaan
Gubernur  adalah  sebagai  wakil pemerintah  pusat  dan  sebagai kepala daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan  umum  di  wilayah daerah  provinsi,  sehingga  peran
Gubenur memiliki otoritas
penuh sebagai aktor yang melaksanakan implementasi kebijakan dalam
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014
b. Kepentingan Dalam  konteks  kepentingan, pelaksanaan implementasi kebijakan pengalihan kewenangan urusan
pemerintahan  bidang  energi  dan sumber daya mineral dari pemerintah  kab/kota  menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang memiliki
kepentingan  yang  cukup  tinggi, apalagi  yang  berkaitan  dengan kegiatan ijin usaha pertambangan di daerah grafiknya  selalu  saja  terjadi peningkatan  jumlah  ijin  dari waktu ke waktu.
c. Strategi Dalam konteks strategi implementasi  kebijakan  yang disusun oleh
Dinas Pertambangan  dan  Energi  tidak terlepas  dari  Dokumen  Rencana Stategis  (Renstra)  yang  menjadi acuan  dalam  penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pertambangan  dan  Energi  di Provinsi Banten. Didalam renstra  tersebut  tertuang  visi misi dan tujuan Dinas
Pertambangan Dan Energi untuk mencapai  target  pembangunan pada  periode  tahun  2012-2017, dan  didalam  renstra  tersebut
pula ditetapkan program,
sasaran program, indikasi kinerja  dan  indikasi  kegiatan hingga  pengaggaran  hingga  5 tahun kedepan.
2. Karakteristik Lembaga Secara  umum  karakteristik organisasi Dinas Pertambangan Dan Energi adalah sebagai berikut;
a. Melaksanakan Fungsi Kesekretariatan Fungsi kesekretariatan memiliki karakteristik tugas untuk melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumahtangga, keuangan dan perencanaan dinas.
b. Melaksanakan Fungsi pertambangan dan geologi Fungsi pertambangan dan geologi  pada  dinas  memiliki karakteristik  tugas  dan  fungsi sebagai  “Leading  Sector”  yang menyelenggarakan  pembinaan dan pengelolaan sektor pertambangan dan geologi,
yang  meliputi  pembinaan  dan pengelolaan pertambangan, pemetaan  potensi  sumber  daya mineral, pembinaan dan
pemetaan mitigasi bencana geologi,  serta  pemetaan  dan pengelolaan  sumber  daya  air tanah.
c. Melaksanakan  Fungsi  Energi dan Ketenagalistrikan. Karakteristik dinas
pertambangan dan energi lainnya dalam fungsi energi dan ketenagalistrikan adalah melakukan pembinaan,
pemetaan, pelayanan, dan pengelolaan sumber daya energi dan ketenagalistrikan yang meliputi ; pemetaan dan pembinaan  terhadap  potensi sumber energi ketenagalistrikan,  energi  baru terbarukan dan pelayanan listrik pedesaan.
d. Melaksanakan Fungsi Bina
Usaha dan Kerjasama.
Karakteristik  dari  fungsi  Bina Usaha  dan  Kerjasama  yaitu Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi  Banten  melaksanakan pembinaan, pelayanan dan pengelolaan terhadap pemberdayaan usaha dan industri  yang  berkaitan  dengan sumber daya alam yang terdapat di Provinsi Banten.
e. Melaksanakan
Fungsi Pengawasan dan Pengendalian.
Sedangkan karakteristik pengawasan  dan  pengendalian yang  dilaksanakan  oleh  Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten adalah melakukan  pengendalian  dan pengawasan terhadap pelaksanaan atas
penyelenggaraan  tugas  pokok dan  fungsi  dinas  yang  meliputi pengawasan  dan  pengendalian air  tanah,  pengawasan  dan pengendalian pertambangan serta pengawasan dan
pengendalian ketenagalistrikan.
3. Tingkat Kepatuhan dan Respon dari
Pelaksana\
Peneliti  menilai  bahwa  kepatuhan dan respon dari pelaksana kebijakan sangatlah  baik  dan  sesuai  dengan apa  diamanatkan  dalam  undang- undang.

## PENUTUP
1. Kesimpulan
Berdasarkan    hasil  pembahasan
penelitian melalui teori Merilee
S.Grindle maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
A. Konten  implementasi  kebijakan penyelenggaraan rekomendasi
teknis perijinan pertambangan; 1. Kepentingan yang mempengaruhi (Interest
Affected) dalam perijinan pertambangan  adalah  antara lain;  sektor  tata  ruang,  sektor lingkungan hidup sektor
finansial dan sektor pertambangan itu sendiri.
2. Tipe Manfaat  (Type Of Benefit )  yang  diperoleh  dari  kebijakan tersebut yaitu antara lain:
a. Penataan  perijinan  usaha pertambangan di daerah ;
b. Penerapan prosedur perijinan yang sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku ;
c. Peningkatan penerimaan negara/daerah ;
d. Menumbuhkan sumber- sumber  ekonomi  baru  bagi masyarakat  di  sekitar lokasi kegiatan usaha pertambangan ; e. Membuka lapangan pekerjaan.
3. Derajat  perubahan  yang  ingin dicapai  (Extent  of  Change Envisien)
a. Tercapainya penataan
perijinan pertambangan yang selama ini masih carut marut di wilayah kabupaten/kota.
b. Meminimalisir  kebocoran penerimaan negara dari
sektor  pertambangan  dan meningkatkan penerimaan .
c. Menjaga  dan  melestarikan lingkungan pada lokasi bekas tambang.
4. Letak  Pengambilan  Keputusan
(Site  Of  Decision  Making) rekomendasi  teknis  perijinan pertambangan dipengaruhi oleh persetujuan  dari  pihak  terkait, baik  secara  langsung  maupun tidak langsungseperti :
a. Bupati/  Walikota  di  daerah yang  bersangkutan  untuk kesesuaian tata ruang, kearifan  budaya  lokal  dan status tanah/lahan ;
b. Kepala  Dinas  Pengelola
Lingkungan Hidup Kab/Kota  atau  Provinsi untuk memperoleh ijin lingkungan ;
c. Kepala  Dinas  Pendapatan Daerah/Kepala
Kantor Pajak untuk evaluasi ketaatan pajak bagi
pemohon;
d. Kepala  Kanwil  Kehutanan dan Perkebunan/Kepala Dinas  Kehutanan  untuk pemanfaatan hutan produksi; e. Kepala Dinas
Pertambangan  Dan  Energi
Provinsi  Banten  sebagai instansi teknis sektor pertambangan;
f. Kepala  Badan  Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu  Provinsi  Banten sebagai  instansi  penerbit perijinan satu pintu.
5. Pelaksana program(Program
Implementor) Pelaksana program dalam implemetasi kebijakan pemberian  rekomendasi  teknis perijinan  pertambangan  adalah Dinas Pertambangan Dan
Energi Provinsi Banten. 6. Sumber Daya Yang Digunakan(Resources Commited)
Sumber  daya  yang  digunakan dalam penyelenggaraan rekomendasi teknis adalah antara lain :
a. Data  dan  informasi  yang berkaitan  dengan  perijinan tambang kab/kota ;
b. Peta sebaran ijin pertambangan ;
c. Sarana dan prasarana adminitrasi dan teknis ;
d. Aparatur  yang  memiliki kompetensi dan pengalaman yang baik.
B. Konten  implementasi  kebijakan
penyelenggaraan rekomendasi teknis perijinan pertambangan .
1. Kekuasaan,  Kepentingan  dan
Strategi dari aktor yang terlibat
a. Kekuatan atau Kekuasaan Gubernur sebagai wakil
pemerintah  pusat  memiliki peran strategis dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi.
b. Kepentingan
Pemerintah  provinsi  sangat berkepentingan untuk mengatur  dan  mengelola sektor  energi  dan  sumber daya mineral guna memberikan  pelayanan  dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat  serta  menjaga kelestarian lingkungan sebagaimana terkandung
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
c. Strategi
Strategi implementasi kebijakan  dibidang  energi dan sumber daya mineral di daerah tertuang dalam
Rencana  Strategis  Daerah
(Renstrada)  dan  dijabarkan dalam Rencana Stategis
Dinas (Renstra Dinas)
Pertambangan  Dan  Energi Provinsi  Bantentahun  2013- 2017.
2. Karakteristik Lembaga
Berdasarkan  Peraturan  Daerah Provinsi  Banten  Nomor  8 Tahun 2016 tentang Pembentukan  Dan  Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur  Banten  Nomor  83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan
Organisasi  Dan  Tata  Kerja
Perangkat Daerah Provinsi Banten. Maka Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Banten merubah nomenklatur dan struktur organisasinya  menjadi  Dinas Energi  Dan  Sumber  Daya Mineral Provinsi Banten.
3. Tingkat Kepatuhan Dan Respon dari Pelaksanaan (Compliance and
Responsiveness)
Pemerintah  Provinsi  Banten maupun  pemerintah  kab/kota merespon
positif diberlakukannnya
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.Hal ini diketahui
dengan  adanya  regulasi  baru
berupa peraturan daerah/peraturan gubernur/keputusan  gubernur sehingga pelayanan
rekomendasi  teknis  perijinan
usaha  pertambangan  tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan berkepentingan
masyarakat  tidak terabaikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo, 2016. Dasar-dasar
kebijakan publik,
Alfabeta: Bandung Anderson, James E. 1990. Public
Policymaking:  An  introduction .
Boston: Houghton Mifflin.
Creswell. W. John. 2007. Research Design :  Qualitative,  Quantitative,  and mixed methods approaches.
Thousand Oaks, California.
SAGE Publications
Grindle, Merille S (ed.). 1980. Politics and Policy  Implementation  in  Third
World. Moleong, Lexy J. 2004.
MetodePenelitianKualitatif.
Bandung: RemajaRosdakarya William  I.Jenkins.1978. Policy  Analysis:  A political  and  Organisational  Perspective