## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Voume :18, Nomor : 2 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANGKAT T.A. 2011 (Studi Putusan No: 51/PID_SUS-TPK/2015/PN MDN)

## Oleh:

## Rahmayanti
Tim:
(Nikita Yulitri, Audo Fhater Jhonson Vant
Sinaga, Tanty Priskila Malau)

## Abstrack
This  study  aims  to  determine  the  regulation  of corruption. Corruption in Indonesia is increasingly  widespread  seen  from  who  the perpetrators  are,  how  they  commit  corruption, and  how  much  the  state’s  losses  incurred. Indonesia's  Corruption  Watch  (ICU)  notes  that the perpetrators of the most corruption are from civil servants (PNS) and they are in the top rank. This study aims to find out how the civil servants commit  corruption  in  the  procurement  of government  goods  and  services,  and  how  far the mode or method affects the judge in making a decision. This study uses a normative method. The  civil  servants  commit  corruption  in  different ways  or  procedures with  special characteristics. Putting  personal  interests  above the  community ones  and  something  entrusted  to  them  is  not carried  out  properly  is  called  modus  operandi. The modus operandi carried out by civil servants in  the  procurement  of  government  goods  and services occurs in all stages of procurement and implementation  of  the  modus  operandi,  and  it also influences the criminal convictions, especially  in  the  high  and  lower  levels  of criminal behavior; the more despicable the crime is, the higher the speech. 1 Based on the results of  this  study,  it  can  be  concluded  that  three problems  that  often  occur  in  the  process  of procurement of goods and services.
Key  Words :  Modus  Operandi,  Corruption,  Civil Servants, J udge’s Decision

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui pengaturan  terhadap  tindak  pidana  korupsi. Praktek  korupsi  diindonesia  semakin  meluas, dilihat  dari  pelaku,  cara  melakukan  korupsi, serta  besar  kerugian  negara  yang  ditimbulkan. Indonesia  corruption  watch  (ICU)    mencatat bahwa  pelaku  tindak  pidana  korupsi  terbanyak justru berlatar belakang dari pegawai negeri sipil (PNS) dan  menempati urutan teratas, penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana cara/modus seorang PNS
melakukan  korupsi  dalam  pengadaan  barang dan  jasa  pemerintahan  serta  sejauh  mana modus/cara tersebut berpengaruh pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.    Penelitian  ini  menggunakan  metode normatif,  Pegawai  negeri  melakukan  tindak pidana korupsi dengan cara atau prosedur yang berbeda dan berciri khusus. Meletakkan kepentingan pribadi diatas kepentingan masyarakat  dan  sesuatu  yang  dipercayakan kepadanya  tidak  dilaksanakan  sebagaimana mestinya sebagaimana disebut modus operandi. Modus  operandi  dilakukan  oleh  PNS  dalam pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintahan terjadi  dalam  semua  tahap  pengadaan  dan pelaksanaan modus operandi juga berpengaruh pada  putusan  pidana  pelaku  terkhusus  pada tinggi  rendahnya  pidana  semakin  tercela perbuatan
semakin
tinggi pula pidananya. 1 Berdasarkan  hasil  penelitian  ini disimpulkan  bahwa  tiga  permasalahan  yang sering  terjadi  dalam  proses  pengadaan  barang dan jasa..
Kata  kunci:  Modus  Operandi;  Korupsi; Pegawai Negeri Sipil; Putusan Hakim

## I. Latar Latar Belakang Masalah
Korupsi  merupakan  tindakan  pejabat publik,  baik  politisi  maupun  pegawai  negeri, serta  pihak  lain  yang  terlibat  dalam  tindakan  itu yang  secara  tidak  wajar  dan  tidak  legal menyalahgunakan  kepercayaan  publik  yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan  sepihak.  Menurut  Undang-Undang No.31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  yang  termasuk  dalam tindak  pidana  korupsi  adalah:  "Setiap  orang
1 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Undip

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya
diri sendiri, mengutungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun  kesempatan  atau  sarana  yang  ada padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan  yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Oleh  karena  itu,  tuntutan  terhadap keseriusan  pemerintah  dalam  penanggulangan tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia,  akhir-akhir ini semakin marak, terlebih dengan mencuatnya pemberitaan  terkait  dengan  korupsi  terhadap pengadaan  barang  dan  jasa  untuk  setiap instansi  kota,  kabupaten,  desa  maupun  dusun, terutama  di  kabupaten  Langkat.  Yang  dimana sering terjadi bahwa dana tersebut tak mengalir sesuai  dengan  kenyataan.  Terlepas  dari  siapa yang  salah  dan  siapa  yang  benar  dalam persoalan  tersebut,  tetapi  yang  jelas  berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah  di  dalam  persoalan  penegakan hukum, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa  untuk  setiap  daerah  melalui  tindakan represif. Mengingat sebagian masyarakat, masih  menganggap  hanya  dengan  tindakan reprensif  yang  tegas  tindakan  pidana  korupsi dapat ditanggulangi.
Hal  tersebut  terjadi  karena  kondisi sosial,  ekonomi,  dan  politik  saat  ini  telah memberi  ruang,  gerak  korupsi  secara  masif, sistematis,  dan  terstruktur  diberbagai  lini kehidupan,  termasuk  pada  lembaga  negara  , lembaga  pemerintah,  BUMN,  BUMD  serta berbagai  sector  kehidupan  masyarakat  lainnya sehingga berbagai kalangan berpendapat bahwa  tindak  pidana  korupsi  telah  menjadi kejahatan  yang  luar  biasa.  Pada  hakekatnya korupsi  bukanlah  sesuatu  yang  khas  di  negara Indonesia, dan kebanyakan negara di dunia pun
pernah  di  landa  masalah  korupsi,  dan  korupsi merebak baik di negara industri maupun negara berkembang.  Korupsi  telah  merayap  dan menyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi  sehingga  menggerogoti  keuangan negara,  perekonomian  negara  dan  merugikan masyarakat. 2
Pemerintahan  itu  sendiri  tidak  terlepas dari  yang  namanya  korupsi  sebagai mana  yang terjadi  di  Kabupaten  Langkat  yang  merupakan suatu  kabupaten  yang  berada  di  provinsi Sumatera  Utara.  Dinas  pengadaan  barang  dan jasa  beserta  pegawai  dan  pemborong  proyek melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan  barang  dan  jasa  lingkungan  hidup Kabupaten  Langkat  T.A  2011.  Keinginan  ini timbul  ketika  melihat  kenyataan  tersebut  kerap terjadi  di  kabupaten  langkat  dan  kabupaten lainnya,  untuk mengangkat  ke  dalam  skripsi ini, di  dalam  kehidupan  kemasyarakatan  banyak terjadi kecurangan – kecurangan dan ketimpangan –  ketimpangan  dalam  kehidupan hukum dan kehidupan sosial lainnya.
Seseorang  melakukan  korupsi  karena banyak  hal  yang  mendukung  kearah  tindakan kejahatan  tersebut.  Selama  tindakan  itu  tidak diketahui  atau  tidak  ada  sangsi,  atau  hanya mendapat  teguran,  hukuman  ringan  yang  tak berarti,  maka  korupsi  akan  terus  berjalan  dan berkembang pesat. Kaitan langsung merebaknya  tipikor  antara  lain,  supremasi  yang lemah, kondusifitas semu daerah yang berhubungan  juga  dengan  system  pengawasan yang  kurang,  juga  eksistensinya  para  aktivis, perekonomian,  pendidikan  masyarakat  dan moral para pemimpin di daerah. 3 Dari beberapa
2 Andi Hamzah. 1991. Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal.2.
3 Ibnu Santoso, 2011, Memburu Tikus Tikus
Otonom , Yogyakarta, Gava Media, Hal. 70.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
faktor  yang  sering  menjadi  perhatian  publik adalah sebagai berikut:

## A.  Faktor Penegakan Hukum
Dalam  upaya  penegakan  hukum  tindak pidana  korupsi  terkesan  sulit  bagi  aparat penegak  hukum  disebabkan  modus  operandi dan cara-cara yang digunakan oleh para pelaku sangat  bervariasi,  sulitnya  mengungkap  atau menjerat  pelaku  tindak  pidana  korupsi  juga diakibatkan  kesulitan  jaksa  penuntut  umum dalam  memberikan  alat  bukti  yang  dapat meyakinkan  hakim,  terlebih  lagi  pengungkap tindak  pidana  korupsi  memang  ruwet  yang penangananya  memerlukan  konsentrasi  dan kecermatan disamping pemahaman yang benar- benar terhadap Undang-Undang. 4
Oleh karenanya diperlukan dukungan semua  komponen  bangsa  sehingga  aparat penegak  hukum  tidak  perlu  ragu-ragu  untuk melakukan penindakan terhadap siapapun yang melakukan  tindak  pidana  korupsi  karena tanggungjawab  pemberantasan  korupsi  tidak hanya  terletak  pada  pundak  penegak  hukum saja,  tetapi  tanggungjawab  seluruh  komponen bangsa.

## B.  Faktor Internal
Berikut  merupakan  faktor  internal  yang menyebabkan korupsi : a.  Aspek perilaku individu
1). Sifat tamak/ rakus manusia 2). Moral yang kurang kuat
3.) Penghasilan yang kurang mencukupi
4). Kebutuhan hidup yang mendesak
5). Gaya hidup konsumtif
6). Malas atau tidak mau bekerja
7). Ajaran agama yang kurang diamalkan.
4 Edi Yunara, 2005, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , Bandung, Citra Aditya Bakti, hal.69.
b.  Aspek sosial
Disebabkan  karena  dorongan  keluarga.
Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan  keluargalah  yang  secara  kuat memberi  dorongan  bagi  orang  untuk  korupsi. Lingkungan dalam hal ini memberikan dorongan bahwa  memberikan  hukuman  pada  orang  yang menyalahgunakan kekuasaanya. 5

## C.  Faktor Eksternal Penyebab Korupsi
Faktor  eksternal  merupakan  faktor  dari  luar yang  berasal  dari  situasi  lingkungan  yang mendukung seseorang untuk melakukan korupsi.  Berikut  ini  beberapa  faktor  eksternal yang menyebabkan terjadinya korupsi : 6
1). Aspek ekonomi
2). Aspek politik atau tekanan kelompok
3). Sikap masyarakat terhadap korupsi
4). Aspek hukum
D.  Pengaturan  hukum  ikut  serta  melakukan tindak pidana korupsi menurut KUHP
Orang  yang  membantu  pelaku  tindak pidana korupsi dikenakan ancaman pidana yang sama  dengan  yang  dikenakan  kepada  pelaku korupsi (Pasal 15 UU Tipikor). Ancaman pidana untuk  orang  yang  turut  serta  melakukan  tindak pidana  korupsi,  kita  perlu  perlu  merujuk  pada ketentuan  umum  hukum  pidana  yang  diatur dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (“KUHP”). Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP, orang  yang  turut  serta  melakukan  perbuatan pidana,  dipidana  sebagai  pelaku  tindak  pidana. Jadi,  berdasarkan  Pasal  55  ayat  (1)  KUHP orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi  juga  dipidana  dengan  ancaman  pidana
5 http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read /news/2013/02/08/144788/Inilah-Penyebab- Maraknya-Korupsi-di-Indonesia .
6 Ibid. hal. 7.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
yang  sama  dengan  pelaku  tindak  pidana korupsi.

## D.  Pengaturan  Hukum Ikut  Serta  Melakukan
Tindak  Pidana  Korupsi  Menurut  UU  No 31 Tahun 1999 dan KUHP Undang-undang di Indonesia yang
mengatur  mengenai  tindak  pidana  korupsi adalah  UU  No.  31  Tahun  1999  tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  No.  20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi . Orang yang membantu pelaku tindak  pidana  korupsi  dikenakan  ancaman pidana  yang  sama  dengan  yang  dikenakan kepada  pelaku  korupsi  (Pasal  15  UU  Tipikor). Peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, saat ini sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya  dengan  dikeluarkannya  UU  No.  28 Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara Yang  Bersih  dan  Bebas  Dari  KKN,  UU  No.  31 Tahun  1999  jo  UU  No.  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  serta  terakhir  dengan diratifikasinya United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Anti  Korupsi, 2003)  dengan  UU  No.  7  Tahun  2006.  Subyek hukum  dalam  tindak  pidana  korupsi  adalah setiap  orang,  setiap  orang  diartikan  sebagai orang  perseorangan  atau  termasuk  korporasi (Pasal  1  butir  3  Undang-Undang  Tindak Pidana Korupsi). Dengan demikian jelas, unsur barangsiapa dalam hal ini sebagai pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Tipikor adalah  berupa  orang  perseorangan  atau
korporasi  yang  telah  merugikan  keuangan negara.
E. P rinsip-Prinsip  Pengadaan  Barang  dan

## Jasa Pemerintah
Adapun  prinsip-prinsip  pengadaan  barang dan  jasa  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  pasal 54  Perpres  No.  54  Tahun  2010  adalah  sebagai berikut : 7 a.  Efisien b.  Efektif
c.  Transparan. d.  Terbuka e.  Bersaing
f. Adil/tidak diskriminatif
g.  Akuntabel
1.  Para  Pihak  Dalam  Pengadaan  Barang  dan Jasa Pemerintah.
Dalam  proses  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah,  terdapat  beberapa  pihak terkait yaitu:
1)  Pengguna Anggaran (PA).
2)  Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
3)  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 4)  Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan 5)  Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 6)  Penyedia Barang/Jasa. 2.  Tahap-Tahap  Pengadaan  Barang  dan  Jasa Pemerintah . 1)  Tahap Perencanaan Pengadaan
(procurement plan).
2)  Tahap Pembentukan Panitia. 3)  Tahap  Penetapan  Metode  Penilaian Kualifikasi. 4)  Tahap Penyusunan Dokumen Pengadaan.
5)  Tahap  Penyusunan  Harga  Perkiraan Sendiri (HPS).
6)  Tahap Pengumuman lelang.
7)  Tahap  Pendaftaran  dan  Pengambilan
Dokumen Penawaran. 8)  Tahap Pemberian Penjelasan
(Aanwijzing).
9)  Tahap  Penyerahan  dan  Pembukaan Dokumen Penawaran.
10) Tahap Evaluasi Dokumen Penawaran.
11) Tahap  Penetapan  dan  Pengumuman Pemenang.
12) Tahap Sanggahan Peserta
7 Pengaturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 5: “Pengadaan Barang dan jasa Menerapkan Prinsip Prinsip

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
13) Tahap Penunjukan Pemenang Penyedia Barang/Jasa 14) Tahap Penandatanganan Kontrak 15) Tahap Penyerahan Barang/Jasa
3.  Perbuatan-Perbuatan  Yang  Dilarang  Dalam Pengadaan Barang dan Jasa      Pemerintah Beserta Dengan Sanksinya .
Dalam  Perpres  No.  70  Tahun  2012
tentang  Perubahan  Kedua  atas  Perpres  No
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  terdapat  beberapa perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa  yang  dapat  dikenai  sanksi, yaitu: 8
1)  Berusaha mempengaruhi Kelompok
Kerja  ULP/Pejabat  Pengadaan/pihak lain  yang  berwenang  dalam  bentuk  dan cara apapun. 2)  Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur harga penawaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau  meniadakan  persaingan  yang sehat dan/atau merugikan orang lain.
3)  Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan  Pengadaan  Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan. 4)  Mengundurkan  diri  setelah  batas  akhir pemasukan penawaran atau mengundurkan  diri  dari  pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan  dan/atau  tidak dapat  diterima  oleh  Kelompok  Kerja ULP/Pejabat Pengadaan.
5)  Tidak  dapat  menyelesaikan  pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab; dan/atau 6)  Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pemenuhan penggunaan produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa untuk keperluan instansi  masing  masing  ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri. Dalam hal terjadi penyimpangan sebagaimana yang disebutkan diatas, maka dapat dikenakan sanksi berupa: a)  Sanksi administratif
b)  Sanksi  pencantuman  dalam  Daftar Hitam c)  Gugatan secara perdata dan/atau
8 Pasal 118 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
d)   Pelaporan  secara  pidana  kepada pihak yang berwenang.

## II.  Rumusan Masalah
1.  Bagaimana  Faktor-faktor  apa  penyebab melaukan  tindak  pidana  korupsi  pengadaan barang  dan  jasa  badan  lingkungan  hidup Kabupaten Langkat T.A. 2011?
2.  Bagaimana  kebijakan  hukum  terhadap pelaku  tindak  pidana  pengadaan  barang dan jasa badan lingkungan hidup
Kabupaten Langkat T.A. 2011?
3.  Bagaimana  pertimbangan  hakim  dalam menjatuhkan  putusan  tindak  pidana  korupsi pengadaan barang dan jasa badan lingkungan  hidup  Kabupaten  Langkat  T.A. 2011  berdasarkan  putusan  (51/PID_SUS- TPK/2015/PN MDN)?

## III. METODE PENELITIAN
Secara  umum  metode  dapat  diartikan sebagai  suatu  cara  untuk memperoleh  sesuatu. Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  metode diartikan  sebagai  cara  teratur  yang  digunakan untuk  melaksanakan  sesuatu  pekerjaan  agar tercapai  sesuai  dengan  yang  dikehendaki,  cara kerja  yang  bersistem  untuk  memudahkan pelaksana suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.

## A.  Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis  penelitian  hukum  secara  garis besar  dapat  diklasifikasikan  menjadi  2  bagian yaitu: penelitian hukum normatif (yuridis normatif)  dan  penelitian  penelitian  hukum sosiologi atau empiris.

## B.  Sumber Bahan Hukum
a.  Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang  mengikat,  misalnya  Kitab  Undang- undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  serta

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
peraturan  perundang-undangan  lainnya yang berkaitan.
b.  Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan- bahan  yang  erat  hubungannya  dengan bahan-bahan  hukum  primer  yang  dapat menunjang  penulisan  skripsi  ini  dan dapat  membantu  melengkapi  bahan hukum primer, misalnya buku-buku, hasil penelitian  yang  berwujud  laoran,  buku haria,  tulisan  para  ahli  dan  hasil  karya para  ilmuan  yang  berbentuk  makalah atau karya tulis.
c.  Bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan-bahan yang  memberikan  informatika  tentang bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder  misalnya,  literature-literatur, internet,  karya  para  sarjana,  dan  lain- lain.

## C.  Teknik Pengumpulan Data
Untuk  mendapatkan  data  yang  diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara penelitian keperpustakaan.

## D.   Analisis Data
Analisis  data  merupakan  faktor  yang  penting dalam  suatu  penelitian  karena  akan  menjawab semua  persoalan  yang  timbul  dari  pokok permasalahan  yang  ada.  Analisis  data  dapat dilakukan setelah semua data terkumpul. Dalam penulisan  ini,  penulis  menggunakan  teknik analisi  kualifikasi,  yaitu  suatu  penelitian  yang dihasilkan  data  deskriptif  analisis  yang teliti  dan dipelajari secara utuh

## IV. Hasil dan Penelitian
Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Tindak Pidana  Korupsi  Dalam  Proyek  Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Menurut Undang -
Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Juncto Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.
Secara  hukum  administrasi,  parameter pertanggungjawaban jabatan yaitu asas legalitas  (keabsahan)  tindakan  pejabat,  dan persoalan  legalitas  tindakan  pejabat  berkaitan dengan pendekatan kekuasaan. Legalitas tindakan  pejabat  bertumpu  pada  wewenang, prosedur dan substansi. Setiap tindakan pejabat termasuk dalam hal pengadaan barang dan jasa harus  bertumpu  pada  wewenang  yang  sah. Kewenangan  tersebut  diperoleh  melalui  tiga sumber,  yaitu  atribusi  (kewenangan  yang  di tetapkan  oleh  peraturan  Perundang-Undangan bagi  Badan  atau  Pejabat  Pemerintahan), delegasi  (bersumber  dari  pelimpahan),  dan mandat (bersumber dari penugasan). 9 Pertanggung
jawaban pribadi atau tanggungjawab pidana ini berkaitan dengan mal administrasi  dalam  penggunaan  wewenang maupun  pelayanan  publik  (public  service). Parameter pertanggung jawaban pidana berdasarkan asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen  straf  zonder  schuld).  Sehingga  berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang  dan  jasa,  yang  menjadi  parameter adanya pertanggungjawaban pribadi yaitu melakukan perbuatan melawan hukum (wederrechttelijk) dan melakukan penyalahgunaan  wewenang  (detournament  de pouvoir). 10 Parameter
penyalahgunaan
9 Seminar Publik Dengan Tema Kriminalisasi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Universitas Sumatera Utara, Tanggal 02 Juni 2014
10 Ibid

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
wewenang  terdapat  dalam  ketentuan  Pasal  53 ayat  (2)  huruf  d  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1986  Juncto  Undang-Undang  Nomor  9 Tahun  2004  Juncto  Undang-Undang  Nomor  51 Tahun  2009  tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara, yang meliputi:
1.  Bertentangan dengan peraturan Perundang-
Undangan
2.  Bertentangan  dengan  asas-asas  umum pemerintahan yang baik.
Yang  dimaksud  dengan  asas-asas umum  pemerintahan  yang  baik  sebagaimana dalam  Penjelasan  Pasal  53  ayat  (2)  huruf  b Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Juncto Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2004  Juncto Undang  Undang  Nomor  51  Tahun  2009  adalah meliputi asas :
a. Kepastian hukum.
b. Tertib  penyelenggaraan negara.
c. Keterbukaan.
d. Proporsionalitas.
e. Profesionalitas.
f. Akuntabilitas. Analisis Putusan (51/Pid.Sus- TPK/2015/PN.Mdn 1.  Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Setelah  mendengar  pula  tuntutan  Penuntut
Umum yang telah dibacakan di persidangan pada  tanggal  10  September  2015,  yang pada pokoknya sebagai berikut:
1)  Menyatakan Terdakwa HERMINTA SEMBIRING,  SKM  terbukti  secara  sah dan  meyakinkan  melakukan  tindak pidana “bersama-sama melakukan tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan secara  berkelanjutan”  sebagaimana diatur  dan  diancam  pidana  dalam dakwaan  Subsidair  melanggar  Pasal  2 ayat  (1)  Jo.  Pasal  18  Undang-Undang RI  No.  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  RI  No.  20 Tahun  2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang  RI  No.  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi Jo.  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUH PidanaJo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
2)  Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMINTA  SEMBIRING,  SKM  dengan pidana  penjara  selama  5  (lima)  tahun dikurangi  selama  terdakwa  ditahan  dan denda sebesar Rp.100.000.000,-
(seratus juta rupiah) Subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan kurungan.

## V. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  diatas  maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut :
1.  Pengaturan  hukum  tentang  pengadaan barang dan jasa pemerintah terdapat dalam Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  54 Tahun  2010  Jo.  Perpres  Nomor  35  Tahun 2011  Jo.  Perpres  Nomor  70  Tahun  2012 Jo.  Perpres  Nomor  172  Tahun  2014  Jo. Perpres  Nomor  4  Tahun  2015  tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, tindak  pidana  korupsi  dapat  terjadi  mulai dari  tahap  persiapan  pengadaan  sampai dengan tahap pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa.
2.  Dalam  menentukan  pertanggungjawaban
pidana    pelaku  korupsi  dalam  pengadaan barang/jasa, kesalahan jabatan akan menjadi pertanggungjawaban jabatan sedangkan kesalahan pribadi akan menjadi pertanggungjawaban  pribadi.  Parameter adanya  pertanggung    jawaban  pribadi adalah  melakukan  perbuatan  melawan hukum  (wederrechtelijk)  dan  melakukan penyalahgunaan  wewenang  (detournament de pouvoir). Sedangkan parameter pertanggung  jawaban  pidana  adalah  asas tiada  pidana  tanpa  kesalahan  (geen  straf zonder schuld).
3.  Dalam  kasus  korupsi  pengadaan  barang dan  jasa  Kabupaten  Langkat  T.A.  2011 (Putusan  PN  Medan  Nomor  51/  Pid.Sus-

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
TPK/2015/PN.Mdn terdakwa Herminta Sembiring telah dapat dipertanggungjawaban  secara  pidana  atas perbuatannya,  oleh  karena  terdakwa  telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban  pidana,  yaitu  adanya kemampuan bertanggungjawab pada terdakwa, adanya kesalahan pada
terdakwa  yang  berbentuk  kesengajaan sebagai maksud. Adapun maksud terdakwa menerima fee proyek berupa uang sebesar Rp.  Rp  90.993.091,-  (Sembilan  Puluh  Juta Sembilan  Ratus  Sembilan  Puluh  Tiga  Ribu
Sembilan Puluh Satu Rupiah). Rp 90.993.091,- (Sembilan Puluh Juta Sembilan  Ratus  Sembilan  Puluh  Tiga  Ribu
Sembilan  Puluh  Satu  Rupiah)  tersebut adalah  agar  terdakwa  dalam  jabatannya selaku  Staf  dibagian  Barang  dan  Jaya Kabupaten  Langkat  berbuat  sesuatu  yaitu memberikan  proyek  pekerjaan  yang  ada  di Dinas
4.  Proyek  pembangunan  Jalan  dan  Gedung
dikabupaten langkat T.A. 2011 kepada para pihak  yang  telah  mengumpulkan  uangnya. Selain  itu,  tidak  terdapat  adanya  alasan
pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Adapun bentuk
pertanggung jawaban pidana yang dijatuhkan  terhadap  terdakwa  Herminta
Sembiring adalah berupa penjatuhan pidana yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun  serta  pidana  denda  sebesar  Rp. 50.000.000,-  (lima  puluh  juta  rupiah) subsider 4 (empat) bulan kurungan.

## Daftar Bacaan
A.  Buku
Andi  Hamzah.  1991. Korupsi  Di  Indonesia Masalah dan Pemecahannya , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama ,1991,hal 2
Ibnu  Santoso,  2011, Memburu  Tikus  Tikus Otonom , Yogyakarta, Gava Media.
Gultom  Binsar,  Pandangan  Seorang Hakim  Penegakan  Hukum  di Indonesia, Medan: Pustaka Bangsa
Press, 2006, hal.118 Marpaung Leden, Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan ,  Jakarta:  Djambatan, 2011, hal.27 Leden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan ,  Jakarta:  Djambatan,
2004, hal.70
Santoso  Ibnu,  Memburu  Tikus  Tikus Otonom,Yogyakarta:Gava Media,2011,hal.70 Yunara Edi, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi ,  Bandung:  Citra  Aditya Bakti, hal.69

## B.  Peraturan Pemerintah
Pengaturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah,  Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012

## C.  Seminar
Seminar  Publik  Dengan  Tema  Kriminalisasi Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Dalam Lingkungan Badan Usaha Milik Negara,  Universitas  Sumatera  Utara, Tanggal 02 Juni 2014 D.  Website
http://www.suaramerdeka.com/v1/index. php/read/news/2013/02/08/144788/Inila h-Penyebab-Maraknya-Korupsi-di-
Indonesia .