Peningkatan  Pemahaman  Siswa  MAN  1  Kota  Semarang Terhadap  Penundaan  Pemilu  Dan  Perpanjangan  Masa Jabatan Presiden Ditinjau Dari Konstitusi RI
Mukharom 1 , A. Heru Nuswanto 2 1,2 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Semarang Email : mukharoms2@yahoo.co.id

## Abstract
The discourse on postponing the election and extending the term of office of the president is currently being discussed, there are pros and cons. Pro means agree while con means reject. This makes the public more confused about the situation and condition of this state administration,  if  not  addressed  immediately.  Then  the  question  arises,  what  is  the position  of  the  Indonesian  constitution  in  responding  to  this  discourse?.  This  national insight  is  important  to  convey  to  the  younger  generation,  the  aim  is  to  better  know  and understand the national problems that occur, while still prioritizing the applicable rules, because  rules  are  made  to  be  obeyed,  not  violated.  The  Community  Service  Team, Faculty of Law, University of Semarang will organize activities in the form of counseling to  students  of  MAN  1  Semarang  City  with  the  theme  of  students'  understanding  of  the postponement of elections and the extension of the term of office of the President in terms of  the  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia.  The  goal  is  that  students  can  increase their  knowledge  of  constitutional  law  applicable  in  Indonesia.  The  methods  used  are lectures,  questions  and  answers  and  filling  out  questionnaires  before  and  after  the material is given. The results showed that before the socialization material was delivered, students  did  not  know  about  the  problem,  but  after  being  explained  in  the  lecture  and question and answer forum, students already understood it. In conclusion, in Community Service held at MAN 1 Semarang City, national insight should continue to be carried out by  the  school  in  collaboration  with  universities  so  that  students  are  able  to  understand the mechanisms of constitutional law in Indonesia.
Keywords: Postponement of Election, Extension of Presidential Office.

## Abstrak
Wacana  Penundaan  Pemilu  dan  Perpanjangan  Masa  Jabatan  Presiden  sedang  hangat dibicarakan, ada yang pro dan juga kontra.  Pro artinya setuju sedangkan kontra artinya menolak. Hal ini menjadikan masyarakat semakin bingung atas situasi dan kondisi ketata negaraan  ini,  jika  tidak  segera  diatasi.  Kemudian  muncul  pertanyaan,  bagaiman kedudukan  konstitusi  negara  Indonesia  dalam  mensikapi  wacana  tersebut?.  Wawasan kebangsaan  ini  menjadi  penting  untuk  disampaikan  kepada  generasi  muda,  tujuannya agar  lebih  mengetahi  dan  memahami  persoalan  bangsa  yang  terjadi,  dengan  tetap mengedepankan  aturan  yang  berlaku,  karena  aturan  dibuat  untuk  ditaati  bukan sebaliknya dilanggar. Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Semarang  akan  menyelenggarakan  kegiatan  berupa  penyuluhan  kepada  siswa  MAN  1 Kota  Semarang  dengan  tema  tentaang  pemahaman  siswa  terhadap  Penundaan  Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden ditinjau dari Konstitusi RI. Tujuannya adalah
siswa  dapat  bertambah  wawasannya  mengeni  hukum  tata  negara  yang  berlaku  di Indonesia. Metode yang digunakan yaitu, ceramah, tanya jawab dan pengisian kuisioner sebelum  dan  sesudah  materi  diberikan.  Hasilnya  menunjukan  bahwa  sebelum  materi sosialisasi  ini  disampaikan,  siswa  belum  mengetahui  tentang  persoalan,  namun  setelah dijelaskan  pada  forum  ceramah  dan  tanya  jawab,  siswa  sudah  memahaminya. Kesimpulannya,  dalam  Pengabdian  kepada  Masyarakat  yang  dilasanakan  di  MAN  1 Kota  Semarang,  wawasan  kebangsaan  seharusnya  terus  dilakukan  oleh  pihak  sekolah bekerjasama dengan Perguruan Tinggi agar siswa mampu memahami mekanisme hukum ketatanegaraan di Indonesia.
Kata Kunci: Penundaan Pemilu,Perpanjangan Jabatan presiden.

## Pendahuluan
Pandemi covid 19 belum berakhir, di tengah rakyat menghadapi penderitaan akibat  bencana  ekologis,  krisis  pangan  dan  pandemi,  wacana  penundaan  Pemilu bukanlah  jawaban  terhadap  kesulitan  rakyat,  melainkan  upaya  pembajakan konstitusi  untuk  kekuasaan.    Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945  menyatakan  “Negara Indonesia  adalah  Negara  Hukum”,  Dimana  hukum  dijadikan  panglima mengendalikan  kekuasaan.  Sedangkan  wacana  penundaan  Pemilu  dan perpanjangan  masa  jabatan  presiden  merupakan  bagian  dari  praktek  Negara Kekuasaan, dimana kekuasaan dan politik mengendalikan Hukum.
Wacana penundaan pemilihan presiden (Pilpres) kembali menyeruak kendati jadwal  telah  ditetapkan  secara  resmi.  Kali  ini  pengusung  wacana  itu  datang  dari gerbong  ketua  parpol  koalisi,  Muhaimin  Iskandar  alias  Cak  Imin  (Ketua  Umum PKB).  Wacana  ini  sebelumnya  mencuat  di  tengah  euforia  geliat  pertumbuhan ekonomi  nasional  pasca  dihantam  pandemi  Covid-19.  Menteri  Investasi/Kepala BKPM  Bahlil  Lahadalia  yang  mula-mula  memantik  pernyataan  terkait  klaimnya atas  keinginan  sebagian  besar  para  pengusaha  untuk  menunda  Pilpres  2024  ke 2027. Alasan mendasarnya karena para pelaku usaha masih menata diri usai babak belur dihajar Covid-19 (Mukharom & Aravik, 2020).
Secara umum, Pemilu yang demokratis adalah pemilu yang  dilakukan secara berkala, dan diselenggarakan berdasarkan prinsip bebas, serta jujur dan adil ( free and  fair  election ).  Sifat  demokratis  Pemilu  diperlukan  untuk  menjaga  bahwa Pemilu  sebagai  suatu  mekanisme  demokrasi  dapat  mewujudkan  tujuan  yang hendak  dicapai.  Melalui  Pemilu,  rakyat  tidak  hanya  memilih  orang  yang  akan menjadi  wakilnya  dalam  penyelenggaraan  negara,  tetapi  juga  memilih  program yang  dikehendaki  sebagai  kebijakan  negara  pada  pemerintahan  selanjutnya. Tujuan pelaksanaan Pemilu adalah terpilihnya wakil rakyat dan terselenggaranya pemerintahan  yang  benar-benar  sesuai  dengan  pilihan  rakyat.  Pemilu  yang  tidak mampu  mencapai  tujuan  itu  hanya  akan  bersifat  formalitas  sebagai  pemberian legitimasi bagi pemegang kekuasaan negara. Pemilu demikian adalah Pemilu yang kehilangan ruh demokrasi. (Jenedjri M. Gaffar: 2013: 5)
Pretensi  Cak  Imin  dan  Menteri  Investasi  yang  diucapkan  ke  ruang  publik menggambarkan  pemahaman  nilai  konstitusi  pejabat  negara  kita  masih  sangat rendah. Padahal norma konstitusi menegaskan bahwa Pilpres sebagai pelaksanaan daulat  rakyat  harus  dilaksanakan  secara  periodik lima  tahun  sekali.  Presiden  dan wakil  Presiden  memegang  jabatan  selama  lima  tahun,  dan  dapat  dipilih  kembali dalam  jabatan  yang  sama,  hanya  untuk  satu  kali  masa  jabatan  (Pasal  7  UUD 1945).  Wacana  penundaan  Pilpres  sama  halnya  dengan  pretensi  memperpanjang masa  jabatan  Presiden  menjadi  tiga  periode.  Rentang  waktu  dari  2024  ke  2027
(tiga  tahun)  merupakan  hitungan  satu  periode  jabatan  terpisah.  Sebagai  sebuah wacana,  istilah  penundaan  hanyalah  kamuflase  dari  kata  perpanjangan.  Wacana itu  sebagai  manuver  di  tengah  menguatnya  arus  kritikan  publik  bahkan  Presiden sendiri  bereaksi  geram  atas  rencana  memperpanjang  masa  jabatan  Presiden menjadi tiga periode melalui Amandemen UUD 1945. (news.detik.com)
Di  tahun  politik  2024  yang  akan  datang,  tinggal  beberapa  tahun  lagi,  kita akan  menyelenggarakan  Pemilu,  masyarakat  memiliki  harapan  akan  muncul pemimpin  pusat  dan  daerah  yang  amanah  dan  berkualitas,  harapan  akan meningkatnya  kesejahteraan  masyarakat,  meningkatnya  daya  saing  daerah  dan meningkatnya  pelayanan  umum  yang  cepat  dan  berpihak  kepada  masyarakat. Bukan  tugas  yang  mudah  demi  mewujudkan  pemimpin  pusat  dan  daerah  yang berkualitas  dalam  Pemilu  tahun  ini,  cara  yang  cerdas  adalah  menggunakan  hak pilihnya  dengan  tepat.  Hindari  apatisme  dan  tidak  memilih  yang  sering  di  sebut golput. Menjadi pemilih cerdas adalah memilih dengan hati nurani dan akal sehat, bersikap objektif tanpa dipengaruhi suku, agama, kekerabatan bahkan faktor uang, memilih dengan melihat sisi moralitasnya apakah pernah tersadung kasus korupsi atau  tidak,  pernah  selingkuh  atau  tidak,  secara  intelektual  mumpuni  atau  tidak, intelektual  penting  karena  bersangkutan  pada  penyerapan  aspirasi  rakyat, profesionalismenya  dalam  menyelesaikan  permaslahan  yang  bersifat  teknis  dan pendidikannya,  karena  pendidikan  yang  membentuk  karakter  kepemimpinan secara  bijak  dan  tepat  sasaran,  hal  ini  sangat  penting  untuk  dicermati  sebagai bahan pertimbangan sebelum dipilih.
Hasil  dari  pra  survei  menunjukan  bahwa  adanya  kekurangfahaman masyarakat,  khususnya  para  pelajar  terhadap  hukum  tata  negara,  dalam  hal  ini mengenai  masalah  wacan  Penundaan  Pemilu  dan  Perpanjangan  Masa  Jabatan Presiden  dan  Wakil  Presiden,  sehingga  timbul  suatu  pertanyaan,  antara  lain bagaimana  pemahaman  para  siswa,  khususnya  siswa  MAN  1  Kota  Semarang terhadap  mengenai  wacana  Penundaan  Pemilu  dan  Perpanjanggan  Masa  Jabatan Presiden dan Wakil Presiden ?.  Oleh karena itu, uaraian di atas menggambarkan proses  Pengabdian  kepada  Masyarakat  yang    secara  spesifik  menguraiakan mengenai  pemahaman  para  siswa  tentang  kedudukan  secara  konstitusi  wacana Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

## Metode Pengabdian
Pemahaman  siswa  terhadap  Penundaan  Pemilu  dan  Perpanjangan  Masa Jabatan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  ditinjau  dari  konstitusi  negara  Republik Indonesia  perlu  untuk  dilakukan,  bentuknya  adalah  penyuluhan,  sehingga  siswa dapat  memahami  mengenai  wawasan  kebangsaan  dan  hukum  tata  negara. Kegiatan ini adalah untuk menitikberatkan pada peningkatan pengetahuan tentang Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden ditinjau dari konstitusi negara Republik Indonesia.
Sebelum  kegiatan  berlangsung  telah  dilakukan  observasi  lapangan (kunjungan  awal)  dengan  melakukan  wawancara  kepada  beberapa  orang mengenai  keterkaitan    dari  wacana  yang  berkembang  tentang  Penundaan  Pemilu dan  Perpanjangan  Jabatan  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Hasil  wawancara menunjukan bahwa kekurangpahaman masyarakat mengenai wawasan kebangsaan,  khususnya  para  siswa  MAN  1  Kota  Semarrang.  Oleh  karena  itu, kegiatan  ini  dilakukan  dalam  bentuk  penyuluhan  sebagai  upaya  sosialisasi mengenai peningkatan pemahaman siswa terhadap wacana Penundaan Pemilu dan
Perpanjangan  Jabatan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  ditinjau  dari  konstitusi  RI. Kegiatan ini perlu dilaksanakan mengingat pentingnya peran generasi muda yang unggul dan berkualitas dalam mengisi pembangunan agar lebih memiliki potensi dan  potensial  dibidang  keahlian  masing-masing.  Kegiatan  ini  diikuti  oleh perwakilan siswa MAN 1 Kota Semarang  sebanyak 20 (dua puluh) orang, dengan alasan masih dalam kondisi pandemi covid 19.
Kegiatan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  mengenai  pemahaman  siswa terhadap  Wacana  Penundaan  Pemilu  dan  Perpanjangan  Masa  Jabatan  Presiden dan Wakil Presiden ditinjau dari konstitusi RI. Dilakukan dengan metode ceramah (Penyuluhan) dan tanya jawab atau diskusi.
1. Metode  pertama  yang  digunakan  adalah  metode  ceramah.  Adapun  hal  ini dilakukan  melalui  pemaparan  materi  yang  terkait  dengan  peningkatan pemahaman  siswa  terhadap  Penundaan  Pemilu  dan  Perpanjangan  Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden ditinjau dari konstitusi RI.
2. Metode  yang  kedua  adalah  tanya  jawab  atau  diskusi.  Metode  ini  digunakan untuk  menjawab  hal-hal  yang  tidak  diketahui  oleh  siswa  mengenai Penundaan  Pemilu  dan  Perpanjangan  Masa  Jabatan  Presiden  dan  Wakil Presiden ditinjau dari konstitusi RI.
3. Metode  yang  ke  tiga  yaitu  membagikan  kuisoner,  sebelum  dan  sesudah materi  sosialisasi  disampaikan,  tujuannya  untuk  mengetahui  sejauh  mana siswa mengetahui tentang wacana Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  ditinjau  dari  konstitusi  RI,  kemudian sasaran  yang  disampaikan  kepada  siswa  agar  tepat  sasaran  dalam penyampaian materi.

## Hasil dan Pembahasan
Dialektika ketatanegaraan kita saat ini dihadapkan pada persoalan yang cukup serius mengenai isu perpanjangan masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Isu  ini  menjadi  serius  karena  bergulir  paska  merebaknya  virus  Covid  19  yang kemungkinan dapat dimaknai sebagai kejadian luar biasa yang dapat mengganggu stabilitas  perekonomian  nasional.  Selain  itu,  isu  perpanjangan  masa  jabatan Presiden  ini  semakin  serius  karena  diwacanakan  oleh  elit  partai  yang  notabene menguasai  parlemen  secara  riil,  mulai  Airlangga  Hartanto  Ketum  Golkar, Muhaimin  Iskandar  Ketum  PKB  ataupun  Zulkifli  Hasan  Ketum  PAN  paska pertemuannya  dengan  Menko  Marves  Luhut  Binsar  Panjaitan  yang mengklaim memiliki  big  data  masyarakat  Indonesia  yang  menginginkan  dilakukannya penundaan pemilu.
Berbagai  perspektif  ketatanegaraan  mengenai  perpanjangan  periodesasi Presiden dianggap sudah final berdasarkan ketentuan pasal 7 UUD 1945. Dengan kata  lain  perpanjangan  presiden  tidak  mungkin  terjadi  selama  MPR  RI  tidak melakukan  amandemen  terhadap  UUD  1945  terutama  yang  berkaitan  dengan jabatan  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden.1  Disisi  lain  penundaan  pemilu  dalam rezim  UU  Pemilu  dimungkinkan  dilakukan  meskipun  dengan  syarat  yang  cukup ketat dan  dengan  batas  waktu  yang  sudah  ditentukan.  Meskipun  tentunya  secara hirarkhis tidaklah equal mensejajarkan UUD 1945 sebagai Konstitusi dengan UU Pemilu.
Namun  demikian,  upaya-upaya  politik  hukum  untuk  melegitimasi perpanjangan jabatan Presiden kian terasa mulai dari pertemuan elit dengan ketum partai  politik,  pertemuan  dengan  para  tokoh,  munculnya  deklarasi  dukungan
masyarakat terhadap Presiden Jokowi dan teranyar adalah lamaran terhadap adik Presiden  Jokowi  oleh  Ketua  MK  Anwar  Usman.  Sepintas  pertemuan  tokoh  dan lamaran  Ketua  MK  terhadap  adik  Presiden  Jokowi tidak  ada  korelasinya  dengan perpanjangan  masa  jabatan  Presiden,  namun  dari  aspek  politik  hukum  sangat mempengaruhi  dinamika  ketatanegaraan  Indonesia  yang  pada  ujungnya mengkristal pada satu titik perpanjangan masa jabatan Presiden.
Seiring  menguatnya  isu  perpanjangan  masa  jabatan  Presiden,  justru  kondisi Parlemen semakin rapuh paska disahkannya Perpu Nomor 1 tahun 2020 menjadi UU.  Dimana  kewenangan  Parlemen  semakin  dikebiri  terutama  kewenangannya yang berkaitan dengan kerugian negara yang diakibatkan oleh pandemi Covid 19. Hal  ini  menandakan  realitas  parlemen  saat  ini  berada  dibawah  kekuasaan presidensial  yang  notabene  fraksi-fraksi  yang  ada  di  DPR  mayoritas  menjadi koalisi pemerintahan. Ditengah tidak berimbangnya kekuasaan ini perlu dilakukan upaya penguatan parlemen untuk dapat menciptakan check and balances system2 antara eksekutif dan legislatif. (Erfandi, 2022)
Konsistensi  ketatanegraan  Indonesia  terus  mengalami  ujian  seiring  dengan bergulirnya isu 3 periodesasi jabatan presiden. Meski secara tegas telah ditetapkan dalam  Pasal  7  UUD  1945  yang  membatasi  masa  jabatan  Presiden  dan  Wakil Presiden  selama  5  tahun,  namun  berbagai  upaya  terus  dilakukan  untuk memperpanjang  periodesasi  jabatan  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Gagasan perpanjangan  periodesasi  jabatan  Presiden  ini  akan  menemui  masalah  hukum karena  memang  secara  hirarkhi  peraturan  perundang-undangan  legitimasi pembatasan  jabatan  Presiden  disebutkan  secara  tegas  oleh  UUD  1945.  Jika  kita merujuk  pada  teori  Stufenufbau  der  Rechtsordnung  dari  Hans  Nawiasky  UUD 1945  bisa  dikategorikan  sebagai  aturan  dasar  (Grundgesetzes)  dalam  tata  urutan peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia.  Sehingga  perubahan  masa  jabatan Presiden tidaklah  semudah  dengan  merivisi  perundang-undangan  dibawah Grundgesetzes seperti UU MD3, UU KPK ataupun UU Cipatkerja.
Upaya perpanjangan periodesasi jabatan Presiden tidak bisa hanya  dilakukan melalui  upaya  politik  semata,  akan  tetapi  hanya  dapat  diupayakan  paling  tidak melalui upaya amandemen UUD 1945 sebagai aturan dasar bernegara. Tidak bisa perpanjangan  periodesasi  jabatan  Presiden  dan/atau  wakil  Presiden  hanya menggunakan tafsir terhadap Pasal 432 UU nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  432  yang  dikenal  dengan  istilah  pemilu susulan.  Pemilu  susulan  tidak  bisa  disepadankan  dengan  perpanjangan  jabatan Presiden,  karena  pemilu  susulan  sejatinya  merupakan  akibat  dari  penundaan Pemilu  yang  disebabkan  oleh  gangguan  keamanan,  bencana  alam atau  gangguan lainnya  yang  mengakibatkan  seluruh  tahapan  tahapan  penyelenggaraan  Pemilu tidak  dapat  dilaksanakan.  Periodesasi  jabatan  Presiden  tentunya  memiliki terminlogi  yang  berbeda  dengan  penundaan  pemilu.  Karena  periodesasi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 sangatlah identik dengan masa jabatan lembaga  negara  sedangkan  penundaan  pemilu  hanya  sebatas  rentang  waktu penundaan pemilihan umum. Selain itu penundaan pemilu hanya dibatasi selama kurang  lebih  10  hari  dari  pelaksanaan  pemilu  sebagaimana  mestinya.  Sedangkan perpanjangan  Jabatan  Presiden  sangat  erat  kaitannya  dengan  masa  periodesasi jabatan  presiden  selama  satu  periode.  Artinya  tidak  bisa  dijadikan  dalil perpanjangan  masa  jabatan  presiden  selama  2  atau  3  tahun  apalagi  satu  periode selama tidak merubah dasar konstitusi bernegara.

## Hasil Pengabdian
Hasil Kuesioner Pengabdian kepada Masyarakat Peningkatan Pemahaman Siswa MAN 1 Kota Semarang Terhadap
Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden ditinjau dari Konstitusi RI
No. Pertanyaan Nilai Skor Sebelum Sesudah Persentase Peningkatan Pengetahuan 1. Apakah saudara mengetahui tentang Wacana Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden ? a. Tahu
b. Tidak Tahu 10 20 30 00 100% 2. Apakah saudara mengetahui Dasar hukum terkait Wacana Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden ? a. Tahu
b. Tidak Tahu 00 30 29 01 95% 3. Apakah saudara setuju atau tidak setuju adanya Wacana Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden ? a. Setuju b. Tidak Setuju
04 26 28
02 90%
4. Apakah saudara mengetahui UU Pemilu ? a. Tahu
b. Tidak Tahu 01 29 29 01 95% 5. Apakah saudara setuju atau tidak setuju jika di sekolahan diadakan
pendidikan Politik ?
a. Setuju
b. Tidak Setuju
30 00 30
00 100% Rata-rata 90%
Dari hasil data yang diperoleh tim, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pemahaman  siswa  MAN  1  Kota  Semarang  tentang  wacana  Penundaan Pemilu  dan  Perpanjangan  Masa  Jabatan  Presiden  dan  Wakil  Presiden sebagian  sudah  mengetahui,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  data  kuesioner  yang
dilakukan  pra  pelaksanaan,  dari  30  peserta  hanya  10  siswa  yang  tahu tentang wacana Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan presiden dan  Wakil  Presiden,  selebihnya  tidak  mengetahuinya  dan  setelah dilaksanakan  kegiatan  Pengabdian  tentang  wacana  tersebut  dikaitkan dengan hukumnya, wawasan siswa meningkat 100% pemahamannya.
2. Pertanyaan selanjutnya tentang dasar hukum tentang Penundaan Pemilu dan Perpanjangan  Masa  jabatan  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  pra  pelaksana menghasilkan bahwa sebagian besar siswa tidak mengetahui yaitu sebanyak 30  dari  30  peserta,  kemudian  semakin  meningkat  setelah  pelaksanaan menjadi 29 siswa, hanya 1 siswa yang masih belum paham.
3. Wacana  Penundaan  Pemilu  dan  Perpanjjangan  Masa  Jabatan  Presiden  dan Wakil  Presiden  menimbulkan  banyak  pendapat,  ada  yang  pro  dan  kontra dengan  berbagai  argumentasi  yang  menjadi  dasarnya,  begituu  juga  di kalangan siswa MAN 1 Kota Semarang,  dari sekian peserta sebagian besar tidak setuju jika diadakan penundaan Pemilu, termasuk perpanjangan masa jabatan  Presiden,  yang  setu  pun  kita  hargai  pendapatnya.  Setelah  diadakan penyuluhan peserta pun semakin meningkat pemahamannya.
4. Sebagian besar siswa belum mengetahui dasar hukum tentang Pemilu yaitu Undang-Undang  Nomor  07  Tahun  2017  tentang  Pemilu,  dapat  dilihat  dari hasil pra pelaksana, hanya 01 siswa yang tahu, sedangkan sisanya sebanyak 29  tidak  tahu,  pemahaman  siswa  meningkat  setelah  pelaksanaan  dari  tidak tahu menjadi tahu sebanyak 29 peserta.
5. Pendidikan  politik  bagi  kalangan  remaja  atau  pemuda  sangatlah penting,setidaknya jika pemilu diadakan, siswa atau pemuda yang memiliki hak  pilih  dapat  menyalurkan  hak  pilihnya  dengan  tepat,  artinya  memilih pemimpin  yang  amanah.  Dari  pemahaman  siswa  tentang  arti  penting pendidikan politik bagi siswa sebagian besar sudah memahinya.
Gambar 1. Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat, Laki-laki
Gambar 2.

## Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat, Perempuan

## Simpulan
Pada  kegiatan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  ini  siswa  MAN  1  Kota Semarang  memperoleh  informasi  akan  pemahaman  mengenai  peran  pemuda dalam  pembangunan  dalam  hal  ini  memahami  wawasan  kebangsaan  mengenai Undang-Undang  Nomor  07  Tahun  2017  tentang  Pemilu  dan  wacana  penundaan pemilu  dan  perpanjangan  masa  jabatan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  sesuai dengan konstitusi RI. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukan bahwa, sebelum pelaksanaan  kegiatan,  para  siswa  MAN  1  Kota  Semarang  belum  memahami  dan mengerti,  dan  setelah  dilakukan  penyuluhan  para  siswa  MAN  1  Kota  Semarang bertambah  wawasan.  Dalam  hal  ini  terjadi  peningkatan  pemahaman  para  santri yang  semula  tahu  sedikit  kemudian  setelah  penyuluhan  menjadi  tahu  lebih banyak. Adanya kegiatan ini didukung respon dari siswa, maka diharapkan dapat mengurangi jumlah kenakalan remaja di masa yang akan datang.

## Daftar Pustaka
Buku Assiddiqie, Jimlly, (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara , Konstitusi Press,
Jakarta.
Erfandi,  (2022). Extension  Of  The  Presidential  Term  And  Efforts  To  Strengthen The  Post-Covid  19  Parliamentary  System ,  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Al Wasath, Vol 3 No. 1.
Gaffar,  Jenedjri  M.,  (2013). Demokrasi  dan  Pemilu  di  Indonesia ,  Penerbit Konpress,  Jakarta.
Gaffar,  Jenedjri  M.,  (2013). Demokrasi  Konstitusional ,  Penerbit  Konpress, Jakarta.
Konpress, (2012). Demokrasi Lokal , Jurnal DEBAT, Konstitusi Press, Jakarta.
Mahfud  MD,  (2009). Konstitusi  dan  Hukum  dalam  Kontroversi ,  Rajawali  Press, Jakarta.
Mukharom,  M.,  &  Aravik,  H.  (2020).  Kebijakan  Nabi  Muhammad  Saw Menangani  Wabah  Penyakit  Menular  dan  Implementasinya  dalam Konteks  Penanggulangan  Coronavirus  Covid-19. SALAM:  Jurnal  Sosial Dan Budaya Syar-I , 7 (3). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15096
Rahardjo, Satjipto, (1991). Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Cet. III, Bandung.

## INTERNET
www.baladena.id www.news.detik.com www.walhi.or.id