PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

## Management of Regional Property in the Financial Management Agency and
Regional Assets in the City of Palangka Raya
Errin Seth Yanto *
Tri Lasmaria Sihotang 2
* Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, South Kalimantan, Indonesia
2 Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, South Kalimantan, Indonesia
*email:
errinsethy@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  dari   penelitian  ini  yaitu  (1)  Untuk  mengetahui  Pengelolaan  Barang  Milik Daerah  yang  dilakukan  oleh   Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kota Palangka  Raya.  (2)  Untuk  mengetahui  faktor – faktor  yang  menghambat  Badan Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kota  Palangka  Raya  dalam  mengelola Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  Pemerintah  Kota  Palangka  Raya.  Pendekatan penelitian  ini  menggunakan  kualitatif,  penelitian  ini  menggunakan  pedoman wawancara  sebagai  instrumen  penelitian.  Secara  kualitatif  penelitian  menemukan bahwa, berdasarkan  standar  operasional  dalam  (Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri, 2016) terkait penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berdasarkan Asas fungsional, Asas kepastian hukum, Asas transparansi, Asas efisiensi, Asas akuntabilitas, dan Asas kepastian hukum. Dan hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2016) yang dilihat dari asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan  Aset  Daerah  Kota  Palangka Raya  sudah  efektif  dan  efisien,  Namun  masih  ada kendala  yang  dilakukan  oleh  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kota Palangka  Raya  yaitu  mengenai  pedoman  teknis  terkait  dengan  pengelolaan  barang milik daerah, landasan pelaporan penanggung jawaban mengenai pengelolaan barang milik daerah, dan permasalahan mengenai inventarisasi barang milik daerah.

## Kata Kunci:
Pengelolaan Barang Milik Daerah Barang Publik Aset Keywords : Management Regional Property Public Goods Asset Accepted Januari 2022

## Published
April 2022

## Abstract
This research are (1) to find out the management of regional property carried out by the Regional Financial and Asset Management Agency of Palangka Raya City. (2) To find out the factors that hinder Management Regional Financial and Asset Management of Regional Property of the Palangka Raya City Government.This research approach uses qualitative, this study usesinterview guidelines as a research instrument. Qualitatively, the study found that, based on the operational standards in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 of 2016 regarding the use, utilization, and transfer of Regional Property based on  functional  principles,  legal  certainty  principles,  transparency  principles,  efficiency principles,  accountability  principles,  and  legal  certainty  principles.  And  the  results  of  this study show that the Management of Regional Property in accordance with the Regulation Minister of Home Affairs Number 19 of 2016 which is seen from the functional principle, the principle of legal certainty, the principle of transparency, the principle of efficiency, the principle of accountability, and the principle of value certainty at the Regional Financial and Asset Management Agency of the City of Palangka Raya has been effective and However, there are still obstacles carried out by the Regional Financial and Asset Management Agency of Palangka Raya City, namely regarding technical guidelines related to the management of regional  property,  the  reporting  basis  for  the  person  in  charge  of  the  management  of regional property, and problems regarding the inventory of regional property.
© year The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This  is  Open  Access  article  under  the  CC-BY-SA  License  (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).  DOI: https://doi.org/10.33084/restorica.v7i

## PENDAHULUAN
Barang Milik Daerah (aset) merupakan salah satu unsur penting  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintah, pembangunan,  pemberdayaan,  dan  pelayanan  kepada masyarakat,  harus  dikelola  dengan  baik  dan  benar menurut  azaz – azaz  berikut  :  fungsional,  kepastian hukum, transparansi, efisien, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Disamping perlunya memahami peraturan lain dan azaz ini bagi setiap pengelola barang milik daerah (aset), maka  dalam  rangka  mengjamin  terlaksananya  tertib administrasi dan pengelolaan barang milik daerah (aset) diperlukan  adanya  kesamaan  persepsi  dan  secara integral dan menyeluruh dari unsur – unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah (Sopingi, BA, SH, 2014)
Barang  Milik  Daerah  (aset)  sangatlah  penting  sebagai salah satu alat penyelenggaraan roda pemerintahan guna mendukung  pelayanan  kepada  masyarakat  atau stakeholder.  Ironisnya,  walaupun  memegang  peranan penting,  seringkali  Barang  Milik  Daerah  (aset)  belum dikelola  secara  transparan  dan  akuntabel.Padahal Penatausahaan  dan  pelaporan  Barang  Milik  Daerah (aset)  sangat  berarti  bagi  kewajaran  laporan  keuangan guna.Kesalahan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat  mengakibatkan  kesalahan  materiil  karena  nilai yang diinvestasikan relatif signifikan (Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah, 2015).
Dalam  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  (Aset)  yang sesuai  pada  ketentuan  (Peraturan  Menteri  Dalam Negeri,  2016)  ada  banyak  13  (tiga  belas)  siklus  yaitu antara  lain  :  Pejabat  pengelola  barang  milik  daerah; Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; Pengadaan; Penggunaan;
Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; PemindahTanganan;
Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; Pembinaan, pengawasan dan pengendalian; Pengelolaan barang milik daerah pada SOPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan  badan  layanan  umum,  daerah;  Barang  milik
daerah berupa rumah negara; dan Ganti rugi dan sanksi (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2016)
Pemerintah Kota Palangka Raya adalah organisasi yang memiliki kekuatan besar di wilayah Provinsi Kalimantan Tengahtermasuk  urusan  publik/masyarakat  tidak terkecuali dalam hal pengelolaan aset daerahnya dalam rangka  mencapai  tujuan  Negara/Daerah  (Suradinata Ermaya., 2016) . Dalam menjalankan pengelolaan barang milik  daerah  (aset),  Pemerintah  Kota  Palangka  Raya terkhususnya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  Kota  Palangka  Raya,  fenomena  yang  terjadi sampai  pada  saat  ini  masih  ada  yang    melakukan penyalahgunaan  kewenangan  yang  dilakukan  dalam pengelolaan barang milik daerah (aset), lebih konkritnya belum  memahami  sepenuhnya  (Peraturan  Menteri Dalam Negeri, 2016) seperti halnya: Penelantaran aset daerah, Penyalahgunaan kewenangan dalammenggunakan  barang  milik  daerah  untuk kepentingan pribadi yang mana dapat merugikan daerah serta kepentingan masyarakat.
Adapun  permasalahan  yang  terjadi  dalam  pengelolaan Barang  Milik  Daerah  yang  didapat  oleh  peneliti berdasarkan  observasi  langsung  ke  Badan  Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kota  Palangka  Raya  yang berkaitan  dengan  Siklus  Penggunaaan  yaitu,  ada beberapa ASN yang sudah pensiun atau pindah SOPD masih  ada  yang  belum  mengembalikan  Barang  Milik Daerah  berupa  Kendaraan  Dinas  ke  Badan  Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya, untuk dilakukan  pencatatan  dan  penunjukan  pengguna  baru terhadap kenderaan dinas tersebut. Penunjukan Barang Milik  Daerah  kepada  ASN  Pemerintah  Kota  Palangka Raya  masih  da  yang  tidak  sesuai  dengan  eselon  atau jabatannya(Koswara,  2016).Permasalahan  selanjutnya terkait dalam siklus Pemanfaatan yaitu dimana beberapa Petinggi  SOPD  Pemerintah  Kota  Palangka  Raya melakukan  kebijakan  yang  sifatnya  tidak  berdasarkan ketentuan  (Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri,  2016) pasal 153 ayat 1 disebutkan bahwa pinjam pakai Barang
Yanto ES, Sihotang TL. 2022. Management of Regional Property in the Financial Management Agency and  Regional Assets in the City of Palangka Raya
Milik Daerah dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah  Daerah  atau  antar  Pemerintah  Daerah dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintah.  Dan  juga permasalahan  terkait  dalam  siklus  Pemindahtanganan yaitu  Hibah  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota Palangka  Raya  kepada  lembaga  atau  instansi  luar  dari Pemerintah  Kota  Palangka  Raya  dilakukan  untuk kepentingan  tertentu,  sedangkan  Pemerintah  Kota Palangka Raya masih membutuhkan Barang Milik Daerah tersebut.  Pentingnya  bagi  perangkat  daerah  dalam memahami  (Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri,  2016) adalah  untuk  menjamin  terlaksananya  pengelolaan Barang  Milik  Daerah  pada  Pemerintah  Kota  Palangka Raya dan juga sebagai acuan tertib administrasi terkait dengan pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik bagi pemerintah  kota  Palangka  Raya.  Oleh  karena  itu, diperlukan  adanya  kesamaan  persepsi  secara  internal oleh  Pemerintah  Kota  Palangka  Raya  dan  memahami dengan  benar  benar  dari  unsur – unsur  yang  terkait dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  dan  juga  fenomena yang  terjadi  saat  ini  terkait  Pengelolaan  Barang  Milik Daerah  terkhususnya  pada  siklu  Penggunaan ,Pemanfaatan,  dan  Pemindahtanganan,  peneliti  ingin mengetahui peran dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  Daerah  Pemerintah  Kota  Palangka  Raya  sebagai ( leadding  sactor )  pengelolaan  Barang  Milik  Daerah Pemerintah  Kota  Palangka  Raya  dalam  melakukan manajemen pengelolaan barang milik daerah (aset) guna mencapai  tujuan  yang  sesuai  dengan  harapan sebagaimana  mestinya  pengelolaan  aset  yang  baik  bagi Pemerintah Kota Palangka Raya. Maka rumusan peneliti yaitu : (1) Bagaimana Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka  Raya.  (2)  Apa  saja  faktor – faktor  yang menghambat  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset Daerah  Kota  Palangka  Raya  dalam  mengelola  Barang Milik Daerah Kota Palangka Raya.

## METODOLOGI
Pendekatan  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif, dimana metode yang memfokuskan penelitian dengan  memaparkan  fenomena  yangn  terjadi.  Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif.
Menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan induktif.  Pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  cara Purposive Samplilng dimana informannya ditentukan oleh peneliti sendiri, akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga bisa menggunakan teknik snowball .(Sugiyono, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Asas  Dalam  Penggunaan  Barang  Milik Daerah
Penggunaan  Barang  Milik  Daerah  adalah  kegiatan  yang dilakukan  oleh  pengguna  barang  dalam  mengelola  dan menatausahakan  Barang  Milik  Daerah  yang  sesuai dengan  tugas  dan  fungsi  Satuan  Organisasi  Perangkat Daerah  (SOPD)  yang  bersangkutan.  Penetapan  status penggunaan  Barang  Milik  Daerah  dilakukan  oleh pengelola Barang Milik Daerah oleh
Gubernur/Walikota/Bupati.(Haryono,  Dwi.  Martoyo dan Hafsi, 2014)
Gambar I. Status Penggunaan BMD
Dalam  Siklus  Penggunaan  Barang  Milik  Daerah berdasarkan (Pemerintah Pusat, 2014) ada 6 (enam) asas yang menjadi pedoman antara lain: (1) Asas Fungsional, dalam  penggunaan  Barang  Milik  Daerah  adalah pengambilan  keputusan  dan  pemecahan  masalah dibidang  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang  milik daerah dan kepala daerah sesuai dengan fungsi, wewenang, dan tanggung  jawab  masing – masing  (Chabib  Sholeh  dan Heru  Rochmansjah,  2015).  Terkait  dengan  penerapan dalam  Penggunaan  Barang  Milik  Daerah  pada  Asas
Fungsional yaitu berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya walaupun ada beberapa kendala  yang  dialami oleh Bidang  Aset pada Badan Pengelola  Keuangan dan Aset  Daerah  Kota  Palagka  Raya  dalam  melakukan Pengelolaan Barang Bilik Daerah yang sesuai dengan asas fungsional  yaitu  kendala  terkait  dengan  belum diterbitkannya  pedoman  teknis  (Peraturan  Walikota) yang  mengatur  secara  teknis  dalam  Pengunaan  Barang Milik  Daerah,  oleh  karena  hal  tersebut  maka  kendala lainnya mengikuti seperti halnya ada beberapa pimpinan yang  masih  Belum  Memahami  bagaimana  Pengelolaan Barang  Milik  Daerah  tersebut  sesuai  dengan  asas fungsional.  (2)  Asas  Kepastian  Hukum,  penggunaan Barang  Milik  Daerah  harus  dilaksanakan  berdasarkan hukum dan perundang – undangan yang dapat dijabarkan melalui  Peraturan  Daerah  (Chabib  Sholeh  dan  Heru Rochmansjah,  2015).Terkait  dengan  penerapan  dalam Penggunaan  Barang  Milik  Daerah  pada  Asas  Kepastian Hukum  yaitu  berjalan  dengan  baik  dan  sebagaimana mestinya  penerapan  yang  dilakukan  yaitu  berbedopan kepada  (Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri,  2016). Walaupun  ada  beberapa  kendala  yang  dialami  yaitu kendala terkait dengan belum diterbitkannya pedoman teknis  (Peraturan  Walikota)  yang  mengatur  secara teknis  dalam  Pengunaan  Barang  Milik  Daerah,  oleh karena  hal  tersebut  maka  kendala  lainnya  mengikuti seperti halnya ada beberapa pimpinan yang masih Belum Memahami bagaimana Pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut sesuai dengan asas kepastian hukum. (3) Asas Transparansi,  penggunaan  Barang  Milik  Daerah  harus dilaksanakan  dengan  transfaran  terhadap  hak masyarakat  dalam  memperoleh  informasi  yang  benar (Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah, 2015). Terkait dengan  penerapan  dalam  Penggunaan  Barang  Milik Daerah  pada  Asas  Transfaransi    yaitu  berjalan  dengan baik dan sebagaimana mestinya yaitu dilakukan dengan cara  membuat  laporan  Barang  Milik  Daerah  yang dituangkan  kedalam  Kartu  Inventaris  Barang  yang artinya setiap jenis barang milik daerah pada Pemerintah Kota  Palangka  Raya  dilakukan  pencatatan  dan
dimasukkan  kedalam  Buku  Inventaris  Barang  sesuai dengan  jenis  barangnya,  lokasi  penepatan  barangnya terdapat di unit kerja mana, hal ini dilakukan agar barang milik  daerah  tersebut  dapat  terorganisir  tersusun dengan  rapi  didalam  pencatan  sehingga  bersifat Transfaran yang artinya semua orang bisa melihat barang milik  daerah  pada  Buku  Inventarisasi  Barang  Milik Daerah.  (4)  Asas  Efesiensi,  penggunaan  Barang  Milik Daerah  harus  diarahkan  agar  Barang  Milik  Daerah digunakan  sesuai  dengan  batasan – batasan  standar kebutuhan  yang  diperlukan  dalam  rangka  menunjang penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  pemerintah  secara optimal  (Chabib  Sholeh  dan  Heru  Rochmansjah, 2015)Terkait  dengan  penerapan  dalam  Penggunaan Barang  Milik  Daerah  pada  Asas  Efisiensi  yaitu  berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya yaitu dilakukan dengan  cara  membuat  sisoalisasi  kepada  pengurus barang  selaku  orang  yang  bertanggung  jawab  dalam pengelolaan barang milik daerah tersebut agar pengurus barang  ini  dapat  mengetahui  lebih  jelas  tugas  dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengelolaan barang milik  daerah  khususnya  dalam  penggunaan  yang berdasarkan asas efisiensi. Dan juga melakukan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) agar barang milik daerah tersebut dapat direncanakan sesuai dengan peruntukannya dan berdasarkan asas efisiensi. (5) Asas Akuntabilitas,  penggunaan  Barang  Milik  Daerah  harus dapat  dipertanggung  jawabkan  kepada  rakyat  (Chabib Sholeh  dan  Heru  Rochmansjah,  2015)Terkait  dengan penerapan dalam Penggunaan Barang Milik Daerah pada Asas  Akuntabilitas  yaitu  berjalan  dengan  baik  dan sebagaimana  mestinya  penerapan  yang  dilakukan penggunaan Barang Milik Daerah dengan cara membuat sisoalisasi  kepada  pengurus  barang  selaku  orang  yang bertanggung  jawab  dalam  pengelolaan  barang  milik daerah  tersebut  agar  pengurus  barang  ini  dapat membuat  laporan  triwulan,  semesteran,  dan  tahunan agar  dalam  penggunaan  Barang  Milik  Daerah  dapat dipertanggung jawabkan bilamana ada pemeriksaan yang dilakukan  oleh  BPK  RI  Perwakilan  Kalimantan  Tengah
Yanto ES, Sihotang TL. 2022. Management of Regional Property in the Financial Management Agency and  Regional Assets in the City of Palangka Raya
dan  juga  agar  penggunaan  Barang  Milik  Daerah berdasarkan asas Akuntabilitas. (6) Asas Kepastian Nilai, penggunaan  Barang  Milik  Daerah  harus  didukung  oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah serta penyusunan neraca (Chabib Sholeh dan  Heru  Rochmansjah,  2015).  Terkait  dengan penerapan dalam Penggunaan Barang Milik Daerah pada Asas  Kepastian  nilai  yaitu  bahwa  apa  yang  sudah dilakukan  oleh  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset Daerah  dalam  penerapan  Penggunaan  Barang  Milik Daerah  sudah  berjalan  dengan  sebagaimana  mestinya yakni  penerapan  tersebut  dilakukan  rekonsiliasi  yang dilakukan  oleh  Pengurus  Barang  pada  setiap  SOPD, Rekonsiliasi  Barang  Milik  Daerah  ini  bertujuan  untuk menyamakan  perbedaan  pencatatan  antara  laporan realisasi  anggaran  dengan  pencatatan  dalam  Kartu Inventaris Barang. Walaupun ada beberapa kendala yang dialami  oleh  Bidang  Aset  pada  Badan  Pengelola Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kota  Palagka  Raya  dalam melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan  asas  Kepastian  Hukum  yaitu  kendala  terkait dengan  belum  diterbitkannya  pedoman  teknis (Peraturan  Walikota)  yang  mengatur  secara  teknis dalam Pengunaan Barang Milik Daerah, oleh karena hal tersebut maka kendala lainnya mengikuti seperti halnya ada  beberapa  pimpinan  yang  masih  Belum  Memahami bagaimana  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  tersebut sesuai dengan asas kepastian nilai.

## 2. Asas  Dalam  Pemanfaatan  Barang  Milik Daerah
Pemanfaatan  Barang  Milik  Daerah  (BMD)  adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak digunakan  untuk  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi satuan  kerja  perangkat  daerah  dan/atau  optimalisasi Barang  Milik  Daerah  dengan  tidak  mengubah  status kepemilikannya (Pemerintah Pusat, 2014).
Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) memberikan peluang  bagi  daerah  untuk  meningkatkan  pendapatan
asli  daerah  (PAD)  serta  meningkatkan  fasilitas  publik. Konsep  pemanfaatan  Barang  Milik  Daerah  dalam peningkatan  pendapatan  asli  daerah,  metode pemanfaatan  Barang  Milik  Daerah,  penetapan kontribusi,  metode  pemanfaatan  Barang  Milik  Daerah yaitu  sewa,  pinjam  pakai,  kerja  sama  pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna, dan kerja sama infrastruktur  yang  satu  sama  lain  memiliki  tujuan, keunggulan  dan  karakteristik  tersendiri.  Dalam  rangka peningkatan  pendapatan  asli  daerah,  setiap  metode pemanfaatan Barang Milik Daerah (kecuali pinjam pakai) memiliki  bentuk  kontribusinya  masing-masing  yang mampu  meningkatkan  pendapatan  daerah  dan/atau peningkatan aset daerah.Pemilihan metode pemanfaatan aset  hendaknya  didasarkan  pada  visi  dan  misi  daerah serta metode yang paling memberikan dampak rentetan terbesar  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  daerah (M.Yusuf, 2015)
Gambar 2. Bentuk Pemanfaatan BMD
Dalam  Siklus  Pemanfaatan  Barang  Milik  Daerah berdasarkan  (Pemerintah  Pusat,  2014)  Tentang  Asas Pengeloaan Barang Milik Daerah ada 6 (enam) asas yang menjadi  pedoman  antara  lain:  (1)  Asas  Fungsional, berdasarkan penerapan dalam Pemanfaatan Barang Milik Daerah  pada  Asas  Fungsional  yaitu  bahwa  apa  yang sudah  dilakukan  oleh  Badan  Pengelola  Keuangan  dan Aset  Daerah  sudah  berjalan  dengan  sebagaimana mestinya  yakni  penerapan  tersebut  dilakukan berdasarkan  petunjuk  Kuasa  Pengguna  Barang (Walikota) sesuai dengan fungsi dan wewenangnya, dan juga  dilakukan  berdasarkan  (Peraturan  Menteri  Dalam Negeri, 2016). Walaupun sudah diterapkan dengan baik Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Palangka Raya juga memiliki kendala yaitu ada  beberapa  Pimpinan  SOPD  yang  masih  belum melaksanakan  Pemanfaatan  Barang  Milik  Daerah tersebut berdasarkan Asas Fungsional atau penerapannya  hanya  mengacu  kepada  kepentingan pribadi  (politis).  (2)  Asas  Kepastian  Hukum, Pemanfaatan  Barang  Milik  Daerah  berdasarkan  asas Kepastian Hukum pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya sudah berjalan dengan baik hanya saja ada beberapa kendala yang dialami antara lain  tidak  adanya  panduan  teknis  terkait  dengan Pemanfaatan  Barang  Milik  Daerah  yang  berasaskan Kepastian Hukum. Oleh karena hal tersebut Pemerintah Kota  Palangka  Raya  secepatnya  dapat  membuat  dasar atau  payung  hukum  berupa  Peraturan  Walikota Palangka Raya terkait dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah  agar  Bidang  Aset  pada  Badan  Pengelola Keuangan dapat dengan mudah melakukan pemnfaatan Barang Milik Daerah yang berasaskan kepastian hukum artinya  dapat  membijaki  bilamana  ada  kebijakan pimpinan  yang  tidak  berdasarkan  pedoman  teknis (Peraturan  Walikota  Palangka  Raya).  (3)  Asas Transfaransi,  Pemanfaatan  Barang  Milik  Daerah  pada Asas Transfaransi yaitu bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sudah berjalan  dengan  baik  sebagaimana  mestinya  yakni dilakukan  dengan  cara  membuat  laporan  Kartu Inventarisasi  Barang  (KIB)  tujuan  dibuatnya  Kartu Inventarisasi  Barang  ini  adalah  untuk  dapat  memilah barang  milik  daerah  sesuai  dengan  jenis  dan  juga kodefikasinya  sebagai  bahan  laporan  atau  pertanggung jawababan  atas  pemanfaatan  barang  milik  daerah bilamana dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan  Republik  Indonesia  Perwakilan  Kalimantan Tengah  dan  juga  bila  mana  ada  orang  atau  bahkan masyarakat  yang  ingin  meminta  daftar  barang  milik daerah  yang  di  miliki  oleh  Pemerintah  Kota  Palangka Raya, hanya saja ada beberapa kendala yang dialami oleh Bidang  Aset  yaitu  ada  beberapa  Satuan  Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang melakukan inventarisasi
tersebut  sering  terjadi  double  catat  dalam  melakukan pencatatan ke dalam Buku Inventarisasi Barang. (4) Asas Efesiensi, Pemanfaatan Barang Milik Daerah berdasarkan asas efesiensi sudah berjalan dengan baik hanya saja ada beberapa  kendala  yang  memang  harus  perbaiki  atau ditingkatkan  lagi  di  dalam  siklus  Pemanfaatan  Barang Milik Daerah misalnya Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya selaku ( Leading Sactor ) dalam  melakukan  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah dapat  melakukan  sosialisasi  kepada  semua  Satuan Organisasi  Perangkat  Daerah  (SOPD)  Kota  Palangka Raya,  tidak  terkecuali  Kepala  Dinas/Badan  ikut  serta dalam  sosialisasi  terkait  dengan  tata  aturan  dalam Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  khususnya  terkait dengan Pemanfaatan Barang Milik Daerah agar tidak ada lagi  Pegawai/Pejabat  yang  tidak  memahami  aturan terkait dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Pemerintah  Kota  Palangka  Raya  secepatnya  membuat atau menerbitkan dasar hukum turunan dari (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2016) Walikota Palangka Raya, berupa  Peraturan  Walikota  Palangka  Raya  terkait dengan  teknis  dalam  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah supaya  segala  sesuatu  penerapan  Pengelolaan  Barang Milik  Daerah itu dapat berjalan dengan lebih baik  dari sebelumnya dan dapat menjadi pedoman bilamana ada kebijakan yang bersifat pribadi atau bersifat politis. (5) Asas  Akuntabilitas,  pemanfaatan  barang  milik  daerah sudah  berdasarkan  asas  akuntabilitas  yaitu  antara  lain dilakukan dengan cara menyampaikan kepada pengurus dan  pinyimpan  barang  seluruh  SOPD  Kota  Palangka Raya  untuk  membuat  laporan  bagaimana  pemanfaatan barang  milik  daerah  yang  dilakukan  oleh  SOPD  kota palangka  raya,  laporan  tersebut  dibuat  dalam  bentuk triwulan, semesteran, dan tahunan yang dilakukan oleh pengurus  barang  pada  setiap  Satuan  Organisasi Perangkat  Daerah  (SOPD)  Pemerintah  Kota  Palangka Raya, hanya saja  ada beberapa kendala  antara lain  ada beberapa pengurus dan penyimpan Barang Milik Daerah
Yanto ES, Sihotang TL. 2022. Management of Regional Property in the Financial Management Agency and  Regional Assets in the City of Palangka Raya
melakukan double catat dalam pencatatan (laporan). (6)
Asas  Kepastian  Nilai,  pemanfaatan  barang  milik berdasarkan  asas  kepastian  nilai  yaitu  antara  lain dilakukan dengan cara Rekonsiliasi oleh Bidang Aset ke setiap  SOPD  yang  ada  di  Kota  Palangka  Raya, Rekonsiliasi  adalah  Pencocokan  dan  Pencatatan  data berupa  barang  milik  daerah,  pelaksanaan  terkait  asas kepastian nilai sudah berjalan dengan baik sesuai dengan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  Perwakilan  Kalimantan  Tengah  dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian, hal yang diperiksa  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  tersebut meliputi  Rekonsiliasi  terkait  dengan  pencatatan  dan pencocokan  barang  milik  daerah  antar  setiap  SOPD yang  ada  di  Pemerintah  Kota  Palangka  Raya.  Dalam melakukan  Rekonsiliasi  tersebut  bidang  aset  juga memiliki kendala antara lainpengumpulan laporan sering lambat  dikumpulkan  oleh  pengurus  dan  penyimpan barang  kepada  Bidang  Aset  Pengelola  Keuangan  dan Aset Daerah Kota Palangka Raya.

## 3. Asas Dalam Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
Pemindahtanganan  adalah  pengalihan  kepemilikan Barang  Milik  Daerah,  Pemindahantangan  Barang  Milik Daerah merupakan salah satu dari lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah, selain perencanaan kebutuhan dan penganggaran,  pengadaan,  penggunaan,  pemanfaatan, pengamanan,  pemeliharaan,  penilaian,  penghapusan, penatausahaan  dan  pembinaan.  Barang  Milik  Daerah yang  tidak  diperlukan  dalam  penyelenggaraan  tugas Pemerintah  Daerah  dapat  di  Pindahtangankan.Bentuk Pemindahtanganan  Barang  Milik  Daerah  dapat dipindahtangankan  dengan  bentuk  Penjualan,  tukar menukar,  hibah,  atau  penyertaan  modal  Pemerintah Daerah.(Hartoyo, 2015)
Gambar 3. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Dalam  Siklus  Pemindahtanganan  Barang  Milik  Daerah berdasarkan  (Pemerintah  Pusat,  2014)  Tentang  Asas Pengeloaan Barang Milik Daerah ada 6 (enam) asas yang menjadi  pedoman  antara  lain:  (1)  Asas  fungsional, pemindahtanganan  barang  milik  daerah  sudah berdasarkan  asas  fungsional  yaitu  melakukan  proses administratif bilamana ada SOPD yang ingin melakukan usulan  pemindahtanganan  barang  milik  daerah  sesuai dengan petunjuk, perintah dari pimpinan/kepala SOPD yang  ada  di  Kota  Palangka  Raya.  Maksud  dari  proses administrasi  yang  dilakukan oleh Bidang Aset tersebut adalah  membuat  berita  acara  serah  terima (pemindahtanganan)  barang  milik  daerah  yang  ingin dipindahtangankan  ke  SOPD.  adapun  Kendala  yang dihadapi antara lain beberapa kebijakan pimpinan yang bersifat  pribadi  atau  pemindahtanganan  barang  milik daerah  tersebut  dilakukan  hanya  untuk  kepentingan pribadi atau politis, misalnya pemindahtanganan barang milik daerah berupa kendaraan dinas, yang sebenarnya SOPD  terkait  masih  membutuhkan/memerlukan kendaraan  tersebut  sebagai  kendaraan  operasional SOPD  tersebut  tapi  malah  di  pindahtangankan  untuk lembaga  lain  hanya  untuk  kepentingan  yang  bersifat pribadi/politis,  dan  juga  masih  ada  beberapa  pimpinan yang masih belum memahami (Peraturan Menteri Dalam Negeri,  2016).  (2)  Asas  Kepastian  Hukum, pemindahtanganan  barang  milik  daerah  sudah berdasarkan  asas  kepastian  hukum  yaitu  melakukan proses  administratif    bilamana  ada  SOPD  yang  ingin melakukan  usulan  pemindahtanganan  barang  milik daerah  sesuai  dengan  ketentuan  (Peraturan  Menteri Dalam Negeri, 2016).
Adapula  beberapa  kendala  dalam  pelaksanaanya  yaitu tidak  ada  Pedoman  Teknis  atau  secara  khusus (Peraturan  Walikota  Palangka  Raya)  yang  membijaki terkait dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah ini. (3) Asas  Transfaransi,  pemindahtanganan  barang  milik daerah sudah berdasarkan asas transfaransi yaitu terkait dengan  pemindahtanganan  barang  milik  daerah  yang dilakukan oleh bidang aset sudah berjalan dengan baik dan dalam pelaksanaanya terkait dengan Pemindahtanganan  Barang  Milik  Daerah  berdasarkan asas transparansi yaitu dilakukan dalam bentuk laporan triwulan, semesteran, dan tahunan yang dilakukan oleh pengurus  barang  pada  setiap  Satuan  Organisasi Perangkat  Daerah  (SOPD)  Pemerintah  Kota  Palangka Raya, kendala yang terjadi yaitu ada beberapa pengurus dan penyimpan Barang Milik Daerah melakukan double catat  dalam  pencatatan  (laporan).  (4)  Asas  Efesiensi, pemindahtanganan  barang  milik  daerah  sudah berdasarkan asas efesiensi yaitu dapat dikatakan dengan baik yaitu pada 3 (tiga) tahun terakhir Pemerintah Kota Palangka Raya sudah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian  terkait  dengan  Pengelolaan  Barang  Milik Daerah (Pemindahtanganan) yang di berikan oleh Badan Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia  Perwakilan Kalimantan  Tengah,  pemberian  opini  Wajar  Tanpa Pengecualian  ini  yaitu  berdasarkan  hasil  pemeriksaan yang di lakukan oleh BPK RI salah satunya yaitu terkait dengan  pemindahtanganan  berdasarkan  asas  efesiensi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya.
Hanya  saja  dalam  penerapan  pemindahtanagan  barang milik  daerah  terkait  dengan  asas  efesiensi  memiliki beberapa  kendala  yang  harus  menjadi  perhatian  oleh Pemerintah  Kota  Palangka  Raya  antara  lainmasih  ada beberapa Barang Milik Daerah yang tidak sesuai dengan peruntukan  atau  fungsinya  pada  beberapa  Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Pemerintah Kota Palangka Raya, misalnya terkait dengan
pemindahtanganan  (hibah)  kendaran  dinas  yang harusnya digunakan untuk Operasional atau penunjang pelaksanaan  kegiatan  pada  Lembaga,  instansi,  atau yayasan  yang  memohon  pemindahtanganan  (hibah) malah  difungsikan  sebagai  kendaraan  jabatan  ataupun bersifat pribadi. Kendala yang dihadapi antara lain, tidak ada pedoman teknis terkait dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Peraturan Walikota Palangka Raya), ada beberapa kebijakan pimpinan yang bersifat pribadi atau politis dalam melakukan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah,  ada  beberapa  petinggi  Satuan  Organisasi Perangkat  Daerah  (SOPD)  yang  belum  memahami proses  Pemindahtanagan  Barang  Milik  Daerah  sesuai dengan  (Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri,  2016).  (5) Asas  Akuntabilitas,  pemindahtanganan  barang  milik daerah    berdasarkan  asas  akuntabilitas.  yaitu  sudah berjalan dengan baik,  Selain itu juga penerapan terkait dengan  pemindahtanganan  barang  milik  daerah bersasaskan  akuntabilitas  sudah  dilakukan  dengan  baik yaitu dalam pelaksanaanya terkait dengan Pimindahtanganan  Barang  Milik  Daerah  berdasarkan asas akuntabilitas yaitu dilakukan dalam bentuk laporan triwulan, semesteran, dan tahunan yang dilakukan oleh pengurus  barang  pada  setiap  Satuan  Organisasi Perangkat Daerah (SOPD). Kendala yang dialami sampai pada  saat  ini  yaitu  ada  beberapa  laporan pemindahtanganan  barang  milik  daerah  terjadi  dauble catat  oleh  pengurus  barang  milik  daerah  antar  Satuan Organisasi  Perangkat  Daerah  (SOPD).  (6)  Asas Kepastian Nilai, pemindahtanganan barang milik daerah sudah  berdasarkan  asas  kepastian  nilai  dalam penerapannya  sudah  berjalan  dengan  baik,  yaitu dilakukan dengan cara Rekonsiliasi oleh Bidang Aset ke setiap  SOPD  yang  ada  di  Kota  Palangka  Raya,  Dalam melakukan  Rekonsiliasi  tersebut  bidang  aset  juga memiliki kendala antara lainpengumpulan laporan sering lambat  dikumpulkan  oleh  pengurus  dan  penyimpan barang  kepada  Bidang  Aset  Pengelola  Keuangan  dan Aset Daerah Kota Palangka Raya. Dalam penerapannya juga terdapat kendala antara lain pengumpulan laporan
Yanto ES, Sihotang TL. 2022. Management of Regional Property in the Financial Management Agency and  Regional Assets in the City of Palangka Raya
sering  lambat  dikumpulkan  oleh  pengurus  dan penyimpan  barang  kepada  Bidang  Aset  Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya.
Berdasarkan hasil dapat dijelaskan bahwa di Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang
Milik Daerah
berdasarkan  dengan  Asas  Fungsional,  Asas  Kepastian Hukum, Transfaransi,
Asas Efensiensi, Asas Akuntabilitas,  dan  Asas  Kepastian  Nilai  yaitu  sudah berjalan  dengan baik  dan  sebagaimana  mestinya dalam artian  pelaksanaan  Pemindahtanganan  Barang  Milik Daerah  Pemerintah  Kota  Palangka  Raya  sudah berdasarkan  Asas  Fungsional,  Asas  Kepastian  Hukum, Transfaransi,  Asas  Efensiensi,  Asas  Akuntabilitas,  dan Asas  Kepastian  Nilai  yang  tertuang  di  dalam (Pemerintah  Pusat,  2014)  .  Hanya  saja  ada  beberapa kendala  yang  dialami  oleh  Bidang  Aset  pada  Badan Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kota  Palangka Raya  dalam  melaksanaka  Pemindahtanganan  Barang Milik  Daerah  yaitu  antara  lain  :  Masih  ada  beberapa Pimpinan  pada  Satuan  Organisasi  Perangkat  Daerah (SOPD)  Pemerintah  Kota  Palangka  Raya  Masih  belum memahami  (Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri,  2016), tidak  memiliki  Peraturan  Walikota  terkait  dengan pedoman  teknis  dalam  Pengelolaan  Barang  Milik Daerah,  ada  beberapa  pimpinan  Satuan  Organisasi Perangkat  Daerah  (SOPD)  Pemerintah  Kota  Palangka Raya yang melakukan kebijakan bersifat pribadi (politis), ada  beberapa  pengurus  dan  penyimpan  barang  pada Satuan  Organisasi  Perangkat  Daerah  (SOPD) Pemerintah  Kota  Palangka  Raya  yang  masih  belum mengerti dalam pembuanatan laporan (Inventarisasi dan rekonsiliasi),  ada  beberapa  pencatatan  laporan  yang dilakukan  oleh  pengurus  dan  penyimpan  Barang  Milik Daerah  pada  Satuan  Organisasi  Perangkat  Daerah (SOPD) double catat  dalam  pembuatan  laporan  baik laporan bulanan maupun tahun.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka  Raya,  berdasarkan  pada  (Peraturan  Menteri Dalam Negeri, 2016) terkait dengan siklus pengelolaan Barang  Milik  Daerah  pada    Asas  Fungsional,  Asas Kepastian  Hukum,  Transfaransi,  Asas  Efensiensi,  Asas Akuntabilitas, dan Asas Kepastian Nilai  sudah berjalan dengan  efektif  dan  efesiensi  pada  Pengelolaan  Barang Milik Daerah, Hanya saja terdapat  kendala-kendala yang dialami  pertama,  masih  belum  memiliki  Peraturan Walikota  terkait  dengan  pedoman  teknis  dalam Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah.  Kedua,  beberapa petinggi  tidak  memahami  (Peraturan  Menteri  Dalam Negeri,  2016).  Ketiga,  ada  beberapa  pimpinan  Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Pemerintah Kota Palangka Raya yang melakukan kebijakan bersifat pribadi (politis).  Keempat,  ada  beberapa  pengurus  dan penyimpan  barang  pada  Satuan  Organisasi  Perangkat Daerah  (SOPD)  Pemerintah  Kota  Palangka  Raya  yang masih  belum  mengerti  dalam  pembuanatan  laporan (rekonsiliasi), dan juga ada beberapa doable catat dalam pembuatan  laporan  baik  laporan  bulanan  maupun tahunan.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada informan di kantor BPKAD kota Palangka Raya (Badan Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah)  yang  telah  banyak membantu sehingga  penelitian ini selesai dengan baik. dan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin selalu suport  kepada  kami  untuk  tetap  produktif  dibidang penelitian dan publikasi.

## REFERENSI
Chabib  Sholeh  dan  Heru  Rochmansjah.  (2015). Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Sebuah Pendekatan  Struktural  Menuju  Tata  Kelola Pemerintahan Yang Baik . Fokusmedia.
Hartoyo,  N.  (2015). Artikel  kekayaan  negara  dan perimbangan-keuangan . Wisdyaiswara Balai Diklat.
Haryono,  Dwi.  Martoyo  dan  Hafsi,  N.  (2014). Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah. Tesis  PMIS- UNTAN-PSIAN .
Koswara,  E.  (2016). Teori  Pemerintahan  Daerah .  IIP Press. M.Yusuf. (2015). Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah .
1 – 44. https://media.neliti.com.
Pemerintah  Pusat.  (2014). Peraturan  Pemerintah  (PP) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah .
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri.  (2016). Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (pp. 1 – 300).
Sopingi,  BA,  SH,  K.  (2014). Dasar-Dasar  Manajemen Barang Milik Daerah/Aset . Widyaiswara Bandiklat.
Sugiyono.  (2014). Metode  penelitian  pendidikan pendekatan kuantitaif, kualitaitf, dan R&D . Alfabeta.
Suradinata Ermaya. (2016). Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintahan: Pendekatan Budaya, Moral, dan Etika . Gramedia Pustaka Utama.