## KONSTITUSI PENDIDIKAN ISLAM DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT  MADANI

## ABDULLAH B

## a bstract
This journal discuss how to Islamic education constituation in Indonesia and how are principles and implementation of islamic education in creating madani society.Islamic education constitution in indonesia be included in UU RI No 20 2003 it significant is developing ability and creating character it aims to develop students  potential to be faithful and piety to god, good character, healthy, skillful, learned, creative, stand alone, and to be democratis citizen  and  responsible.  Principles  of  Islamic  education  in  building  madani  society  are  freely  and  individual freedom, freedom and individual activity must be balance and be control, free thingking and individual activity. Madani  is an adoration value of fair, democrasy, freedom, prosperous.
Keywords : Constitution, Madani society and Freedom

## a bstrak
Jurnal ini membahas bagaimana pendidikan konstitusi Islam di Indonesia dan bagaimana prinsip dan pelaksanaan pendidikan Islam dalam menciptakan masyarakat madani. Pendidikan konstitusi Islam di Indonesia akan induded dalam UU RI No 20 tahun 2003 yang signifikan adalah mengembangkan kemampuan dan menciptakan karakter yang  bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa untuk menjadi setia dan takwa kepada Tuhan , karakter yang baik , sehat , terampil , belajar , kreatif, berdiri sendiri , dan menjadi warga negara democratis dan bertanggung jawab.  Prinsip-prinsip  pendidikan  Islam  dalam  membangun  masyarakat  madani    secara  bebas  dan  kebebasan individu , kebebasan dan aktivitas individu harus keseimbangan dan menjadi kontrol , berfikir bebas dan kegiatan individu . Madani adalah nilai adil, demokrasi, kebebasan, makmur.
Kata kunci : Konstitusi, Masyarakat madani dan Kebebasan

## P enDahuluan
Sebagian  besar  masyarakat  Indonesia sekarang  sudah  sadar  akan  pentingnya pendidikan  untuk  meningkatkan  hidup  dan kehidupan. Telah diakui oleh semua kalangan bahwa pendidikan Islam di Indonesia banyak menghasilkan  tokoh-tokoh  nasional  maupun internasional,  baik  yang  bergerak  di  bidang pendidikan,  politik,  keagamaan  dan  bidang- bidang lainnya.
Konsep  tentang  Islam  dalam  kerangka membangun  masyarakat  madani  telah  mulai mendapat tempat signifikan dalam pendidikan politik  Islam  modern.  Dalam  upaya  untuk menemukan suatu basis ideologis yang diterima oleh  semua  kalangan  di  dunia  Islam,  para
pemikir  dari  berbagai  kalangan  masyarakat muslim  mulai  merambah  misi  baru  untuk merekonsiliasi  perbedaan-perbedaan  antara berbagai kelompok.
Ada  dua  hal  yang  menjadi  dilema  di dalam  pendidikan  Islam.  Pertama,  berkaitan dengan  elemen-elemen  fenomenologis  yang mengundang  perdebatan  apakah  Islam compatible (cocok)  dengan  demokrasi  atau tidak.  Yang  kedua,  berkaitan  dengan  akar- akar  demokrasi  dalam  pengalaman  Islam yaitu masyarakat yang plural dan taat hokum atau  dalam  istilah  Nucholish  Madjid  adalah masyarakat madani (Mun’im A. Sirry,2002)
Bagi  sebagian  kalangan,  terutama  dalam lingkungan  akademis  dan  media  Barat, wacana mutakhir tentang Islam memunculkan
keraguan  serius  mengenai  kompatibilitas Islam  dan  demokrasi.  Alasan  yang  kerap dikemukakan  adalah,  kaum  revivalis  muslim punya  kelemahan  dalam  hal  komitmen mereka terhadap demokrasi. Akibanya negara- negara  dunia  Islam  selalu  gagal  dalam  upaya membentuk suatu politik demokratis.
Berkaitan  dengan  pendidikan  Paulo Freire,  ini  begitu  keras  mengeritik  sistem dan  praktek  pendidikan  seperti  gaya bank  yang  membelenggu  akal  dan  nalar manusia  pendidikan.  Sejalan  dengan  prinsip demokrasi pendidikan Islam, pendidikan yang dikehendaki  Poulo  Freire  adalah  pendidikan yang menempatkan manusia pada posisi sentral dalam  setiap  perubahan  yang  terjadi  serta mampu pula mengarahkan dan mengendalikan perubahan  itu.  Mencela  jenis  pendidikan yang  memaksa  manusia  menyerah  kepada keputusan-keputusan  orang  lain.  Pendidikan yang diusulkan adalah pendidikan yang dapat menolong manusia untuk meningkatkan sikap kritis terhadap dunia (Paulo Freire,2005).
Kecenderungan Nurcholish Madjid terhadap  pendidikan,  tidak  banyak  berbeda dengan  apa  yang  diajarkan  Muhammad  saw, enam  belas  abad  yang  lalu:  dengan  konsepsi ajaran  tauhid  yang  mulia  serta  peraktek pendidikan  dan  dakwah  Islamnya  yang begitu  toleran  terhadap  perbedaan  pendapat yang  terjadi  dikalangan  sahabat-sahabatnya sehingga  ia  sukses  membentuk  suatu masyarakat  yang  dikenal  dengan  masyarakat madinah.  Beliau  amat  menghargai  setiap perbedaan pendapat dari para sahabat, seperti perbedaan pendapat antara sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab.

## P embahasan

## Konstitusi Pendidikan Islam di Indonesia
Berbicara  dalam  konteks  pendidikan Islam,  Azyumardi  Azra  melontarkan  suatu keprihatinan  terhadap  prestasi  pendidikan Islam yang masih menempati posisi marjinal.
Azra menyatakan bahwa dikarenakan pengelolaan  yang  secara  umum  kurang profesional,  pendidikan  Islam  seringkali kalah  bersaing  dalam  berbagai  segi  dengan sub  sistem  pendidikan  Nasional  yang diselenggarakan  oleh  kelompok-kelompok masyarakat  lain  .  bukan  rahasia  lagi,  bahwa citra  dan  gengsi  lembaga  pendidikan  Islam sering  dipandang  sebagai  subordinat  dari pendidikan  yang  diselenggarakan  pihak  lain (Azumardi Azra,2006).
Dalam  kaitan  dengan  statement  tentang posisi pendidikan Islam tersebut (termasuk di dalamnya lembaga pendidikan Islam), Mochtar Naim menuding bahwa dualisme dan dikotomi pendidikan  yang  diwariskan  pemerintah kolonial, setidaknya, sebagai penyebab utama. Beberapa  dampak  negatif  yang  ditimbulkan oleh  sistem  yang  dualistik  ini  menurutnya adalah: Pertama , arti agama telah dipersempit yaitu  sejauh  yang  berkaitan  dengan  aspek teologi  Islam  seperti  yang  diajarkan  di madrasah-madrasah agama selama ini. Kedua , madrasah-madrasah  agama  telah  terkucil dalam  buku  tersendiri  dan  menjadi  eksklusif. Ketiga , sumber masukan madrasah agama dan perguruan  tinggi  agama  Islam  sangat  rendah dan  residual,  dan  karena  masuknya  residual maka  mutu  tamatannya  adalah  medioker (tergolong kelas dua) (Azyumardi Azra, 2006) Dua  pendapat  di  atas  memperlihatkan benang  merah  dari  kelemahan  besar  yang diperlihatkan  oleh  lembaga  pendidikan  Islam yakni kelemahan manajerial, eksklusifitas dan rendahnya prestasi. Jika diamati, maka ketiga titik  lemah  tersebut,  kesemuanya  merupakan permasalahan yang sangat esensial.
Dalam  Undang-Undang  RI  No.20  Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3 disebutkan:
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk  watak  serta  peradaban bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka mencerdaskan  bangsa,  bertujuan  untuk berkembangnya  potensi  peserta  didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak  mulia ,  sehat,  berilmu,  cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab ( UU  RI  No.  20  tahun  2003 Tentang  Sistem Pendidikan Nasional,2004).
Dari segi tujuannya, pendidikan nasional merupakan pendidikan yang terbaik  dan  terlengkap  di  seluruh  dunia. Bangsa menghendaki kaum terpelajar bukan  sekedar  berilmu,  cakap,  dan  kreatif (dimensi  intelektualitas),  tapi  juga  beriman dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa (dimensi  religiusitas)  serta  berakhlak  mulia (dimensi moralitas) dan menjadi warga negara yang  demokratis  serta  bertanggung-jawab (dimensi kebangsaan).
Tetapi dalam pelaksanaanya belum sebaik dengan  yang  tertuang  di  dalam  perundang- undangan itu. Aspek religi dan nilai-nilai masih terpinggirkan.  Unsur  pendidikannya  terlepas dari  unsur  pengajaran  ilmu  pengetahuan  dan teknologi.  Mungkin  masih  dapat  ditoleransi jika  terjadi  keseimbangan  antara  unsur pendidikan dengan unsur pengajaran.
D.  Krech  mengatakan  bahwa  pendidikan yang  dewasa  ini  sedang  berlangsung  sangat dipengaruhi  oleh  logika  positivisme;  yaitu logika  yang  hanya  berorientasi  pada  keadaan dunia here  and  now ,  yaitu  ‘dunia  yang  ada sekarang’  yang  dapat  di  ’indera’  manusia(D. Krech  &  R.  Crutchfield,  2007).  Pandangan ini  mengakibatkan  manusia  menjadi  sekuler dan  hanya  memikirkan  masalah-masalah yang  sifatnya  duniawi  (yang  dapat  dijelaskan secara  empiris),  dan  melupakan  masalah- masalah yang mempunyai keterkaitan dengan “nilai” luhur. Inilah awal dari di”dewa”kannya kemampuan nalar.
Atmosfir  reformasi  yang  mulai  bergulir pada tahun 1998, tampaknya membawa angin segar  bagi  dunia  pendidikan    di  Indonesia. Politik pendidikan (Azyumardi Azra) nasional  berubah  seiring  dengan  pergantian pemerintahan. Pada tanggal 7 mei 1999, presiden Habibie  menandatangani  Undang-undang
nomor  22  tahun  1999  tentang  pemerintahan daerah.  Implementasi  dari  undang-undang tersebut  meskipun  belum  bisa  dilaksanakan sepenuhnya)  akan  segera  mengubah  secara drastis  konsep  penyelenggaraan  negara. Dengan  undang-undang  ini,  kabupaten  dan kotamadya memiliki kewenangan yang sangat besar, termasuk dalam bidang pendidikan.
Momentum otonomi daerah dan otonomi pendidikan  yang  pada  gilirannya  akan mengarah pada tuntutan kemandirian lembaga pendidikan  sehingga  dapat  membentuk masyarakat madani yaitu aman sejaterah dan damai, jika tidak segera disikapi dengan segera, maka  akan  menjadi  tantangan  yang  sangat berat bagi lembaga pendidikan Islam. Terlebih lagi  ketika  menengok  pada  permasalahan- permasalahan  yang  menyelimuti  lembaga pendidikan Islam, yang seolah sukar bergeming dari  kebekuannya.  Di  sinilah  arti  penting bagaimana  menata  ulang  lembaga-lembaga pendidikan Islam agar bisa survive dan tumbuh menjadi  institusi    yang  mampu  memenuhi harapan pengguna jasanya. (Ismail,2001)
Sebagai  starting  poin  dalam  upaya membangun  lembaga  pendidikan  adalah bagaimana  menset  ulang  pola  pikir  para pengambil  kebijakan  dan  pengelola  lembaga pendidikan  tersebut.  Bagaimana  peningkatan citra  dan  gengsi  lembaga  pendidikan  dengan instrumen prestasi? Bagaimana mengubah pola manajemen?  Serta  bagaimana  meningkatkan partisipasi  aktif  masyarakat  sehingga  mereka merasa memiliki? Dengan kata lain madrasah tidak terpisah dari masyarakatnya. Kesemuanya merupakan  pertanyaan-pertanyaan  krusial yang harus segera dijawab oleh para pengelola madrasah
Dalam  kaitan  dengan  prestasi;  Shipman mengelompokkan  fungsi  pokok  pendidikan dalam  masyarakat  madani  yang  tengah membangun  terdiri  dari  tiga  bagian; sosialisasi,  pembelajaran  dan  pendidikan. Sebagai  lembaga  sosialisasi,  pendidikan adalah  wahana  bagi  integrasi  peserta  didik ke  dalam  nilai-nilai  kelompok  atau  nasional
yang  dominan.  Sedangkan  “pembelajaran” ( schooling )  adalah  guna  mempersiapkan mereka  untuk  mencapai  dan  menduduki posisi sosial-ekonomi tertentu dan karena itu, pembelajaran  harus  membekali  peserta  didik dengan  kualifikasi-kualifikasi  pekerjaan  dan profesi  yang  akan  membuat  mereka  mampu memainkan  peranan  sosial-ekonomis  dalam masyarakat.  Sedangkan  dalam  fungsi  ketiga yakni  “ education ”,  pendidikan  merupakan sarana untuk menciptakan kelompok elite yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan besar  bagi  kelanjutan  program  pembangunan (Shipman,1972).
Tuntutan masyarakat terhadap pendidikan semakin  tinggi  seiring  dengan  tingkatan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  serta perubahan-perubahan  zaman  yang  sangat cepat.  Muctar  Buchari  mengidentifikasi  tiga kemampuan  yang  dituntut  oleh  masyarakat dalam  kerangka  membangun  masayarakat madani  terhadap  pelaksanaan  pendidikan, yakni (1) Kemampuan untuk mengetahui pola perubahan  dan  kecenderungan  yang  sedang berjalan,  (2)  Kemampuan  untuk  menyusun gambaran  tentang  dampak  yang  akan ditimbulkan oleh kecenderungan yang sedang terjadi, dan (3) Kemampuan untuk menyusun program penyesuaian diri yang akan ditempuh dalam  jangka  waktu  tertentu.  Adapun kegagalan  untuk  mengembangkan  ketiga kemampuan  tersebut  akan  mengakibatkan sistem  pendidikan  terperangkap  ke  dalam rutinitas (Muctar Buchori,1994)  Dua pendapat di atas setidaknya bisa dijadikan acuan dalam upaya  menyiapkan  komponen-komponen yang  akan  menjadi  bekal  bagi  peserta  didik dalam  membangun  masyarakat  madani  yaitu masyarakat  yang  berperadaban  dan  taat hukum.
Patut  diakui  bahwa  hal  tersebut  tidaklah semudah  membalikkan  telapak  tangan, terlebih lagi bila melihat realitas bahwa in-put lembaga pendidikan kebanyakan adalah, boleh dikata  bukan  kualitas  prima.  Di  samping  itu dihadapkan pula pada tantangan umum dunia
pendidikan,  penulis melihat kenyataan ironis yang  terjadi  secara  umum,  dan  terlebih  lagi untuk  negara  berkembang,  adalah  problem yang  dihadapi  oleh  dunia  pendidikan,  bahwa perkembangan  zaman  selalu  lebih  cepat  dari perkembangan pendidikan.

## Prinsip Dasar Pendidikan Islam dan Pelaksanaannya dalam Membangun Masyarakat Madani
Seperempat  terakhir  abad  ke-20  telah muncul  fenomena  yang  menggembirakan dengan  isu  masyarakat  Madani.  Dengan semakin  menguatnya  orientasi  Islam  ke kehidupan perkotaan, maka dapat dimaklumi bahwa gerakan pembaharuan pemikiran Islam dan  gerakan  “Islam  modern”  menjadi  lebih solid,  sehingga  pada  akhir  abad  ke-20  terasa bahwa  bobot  Islam  modern  sudah  dominan dari  pada  Islam  tradisional.  Hal  ini  nampak jelas  dengan  munculnya  ulama-ulama  hasil pendidikan  Islam  kota  yang  kini  memiliki pengaruh  luas  dalam  skala  nasional  dan berupaya  membentuk  masyarakat  madani (Abdul Rachman Shaleh,2000).
Masyarakat  madani”  dalam  literatur bahasa  Indonesia  memang  agak  sulit. Kesulitan  ini  tidak  hanya  disebabkan  adanya hambatan  psikologis  untuk  menggunakan istilah-istilah  tertentu  yang  berbau  Arab- Islam, tetapi juga karena tiadanya pengalaman empiris diterapkannya nilai-nilai “madaniyah” dalam  tradisi  kehidupan  sosial  dan  politik bangsa. Namun banyak orang menyepadankan istilah ini dengan civil society, societas civilis (Romawi)  atau  koinonia  politike  (  Yunani). Padahal  istilah  “masyarakat  madani”  dan civil  society berasal  dari  dua  sistem  budaya berbeda.  Masyarakat  madani  merujuk  tradisi Arab-Islam,  sedang civil  society pada  tradisi Barat non-Islam (Nurcholish Madjid,2001) Hal lain yang berkaitan dengan perbedaan aplikasi  kedua  konsep  masyarakat  ini  adalah bahwa civil  society telah  teruji  secara  terus- menerus  dalam  tatanan    kehidupan  sosial- politik  Barat  hingga  mencapai  maknanya
yang terakhir, yang turut membidani lahirnya peradaban Barat modern. Sedangkan masyarakat  madani  seakan  merupakan keterputusan  konsep  ummah  yang  merujuk pada  masyarakat  Madinah  yang  dibangun oleh  Nabi  Muhammad.  Idealisasi  tatanan masyarakat  Madinah  ini  didasarkan  atas keberhasilan  Nabi  mempraktekkan  nilai-nilai keadilan,  ekualitas,  demokrasi,  kebebasan, penegakan hukum, dan jaminan kesejahteraan bagi semua warga serta perlindungan terhadap kaum lemah dan kelompok minoritas. Meskipun secara  ideal  eksistensi  masyarakat  Madinah ini  hanya  sebentar  tetapi  secara  historis memberikan  makna  yang  sangat  penting sebagai rujukan masyarakat di kemudian hari untuk membangun kembali tatanan kehidupan yang  sama.  Dari  pengalaman  sejarah  Islam masa  lalu  ini,  masyarakat  Madinah  yang dibangun  oleh  Nabi  Muhammad  secara kualitatif  dipandang  oleh  sebagian  kalangan intelektual muslim sejajar dengan konsep civil society (Ahmad Baso,2000)
Dalam  Piagam  Madinah  ditetapkan adanya  pengakuan  kepada  semua  warga Madinah,  tenpa  memandang  perbedaan agama  dan  suku,  sebagai  anggotaummat yang  tunggal  (ummah  wahidah),  dengan  hak dan  kewajiban  yang  sama.  Meskipun  prinsip Piagam  Madinah  ini  tidak  dapat  sepenuhnya terwujud,  karena  pengkhiatanan  beberapa komunitas Yahudi di Madinah saat itu, namun semangat dan maknanya dipertahankan dalam berbagai perjanjian yang dibuat kaum Muslim di  berbagai  daerah  yang  telah  dibebaskan tentara  Islam.  Semangat  ini  terus  menjiwai pandangan  sosial,  politik,  dan  keagamaan masyarakat Muslim. Dalam perjalanan sejarah ummat  Islam  juga  ditemukan  prinsip  dasar sikap  budaya  dan  agama  serta  hak-hak  asasi manusia  yang  pernah  dipraktekkan  secara berbeda, sehingga berdampak buruk terhadap mereka  yang  oposan  terhadap  dan  berlainan keyakinan dengan penguasa.
Masyarakat  madani  yang  dicontohkan oleh  Nabi  pada  hakikatnya  adalah  reformasi
total  terhadap  masyarakat  yang  hanya mengenai  supremasi  kekuasaan  pribadi seorang  raja  seperti  yang  selama  itu  menjadi pengertian  umum  tentang  negara.  Meskipun secara  eksplisit  Islam  tidak  berbicara  tentang konsep  politik,  dan  pendidikan  demokrasi namun yang menjadi elemen dasar kehidupan politik  masyarakat  madani  bisa  ditemukan di  dalamnya.  Wawasan  yang  dimaksud tercermin dalam prinsip persamaan (equality), kebebasan,  hak-hak  asasi  manusia,  serta prinsip  musyawarah.  Prinsip  persamaan  bisa ditemukan dalam suatu ide bahwa setiap orang, tanpa memandang jenis kelamin, nasionalitas, atau  status  semuanya  adalah  makhluk Tuhan.  Dalam  Islam  Tuhan  menegaskan; “Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa.”
Di  dalam  dunia  pendidikan,  khususnya madrasah,  memang  membuka  peluang mobilitas  sosial  dalam  waktu  relatif  singkat yang mampu mengubah status suatu keluarga dengan  keturunan  mereka.  Namun  tidak semua  warga  memiliki  kebebasan  memilih suatu  madrasah  bermutu,  jikapun  berhasil masuk belum tentu keluar sukses dengan hasil belajar yang memenuhi syarat bagi pendidikan lanjut  atau  pasaran  kerja.  Warga  masyarakat seringkali memilih madrasah tertentu berdasarkan  status  sosial-ekonomi,  paham keagamaan  dan  budaya,  sehingga  cenderung bersifat  monokultur,  bahkan  cenderung monosistem  nilai.  Madrasah  cenderung mencerminkan  status  sosial  dan  paham keagamaan,  serta  sistem  budaya  tertentu (Toroni,1994).
Kecenderungan madrasah sebagai media  pengukuhan  status  sosial  budaya  ini berhubungan  dengan  munculnya  berbagai bentuk  konflik  dan  tawuran  antar  geng  dan kelompok  sosial,  atau  antar  madrasah  yang tampak kurang menjadi perhatian pemerintah. Di  perlukan  kebijakan  pendidikan  yang mengara  kepada  kehidupan  bermasyarakat (demokratis) yang terbuka bagi semua orang.
Karena itu tugas pemerintah bukan hanya mengurusi madrasah negeri yang tanpa disadari meletakkan madrasah swasta sebagai lembaga kelas  dua.    Pemerintah  perlu  merumuskan kebijakan  khusus  madrasah  swasta,  hingga tidak tumbuh “budaya tandingan” dari peserta disik dan mahasiswa, guru, dosen, dan pegawai swasta. Tanpa kebijakan fungsional maka akan muncul  kesenjangan.  Madrasah  atau  sekolah pejabat dan orang kaya, sekolah artis, pribumi atau  etnis  lain,  menjadikan  sekolah  pelestari konflik  dan  kesenjangan  sosial  ( Stevan  M. Chan,1992).
Pendidikan  lebih  berfungsi  sebagai instrumen  kekuasaan,  instrumen  ideologi dan  alat  produksi  kelas  berkuasa  dan  kaum kapitalis.  Sementara  rakyat  seringkali  harus membayar  biaya  hidup  dan  pendidikan jauh  lebih  mahal  dari  pada  kelas  atas  dan orang-orang  kaya.  Orang-orang  miskin  tidak mempunyai  banyak  pilihan  kecuali  madrasah bermutu  rendah,  murah  dan  dekat  tempat tinggal. Fasilitas belajar anak-anak miskin itu pun hampir nihil.
Pendidikan  bukanlah  sekedar  sebuah transfer  of  knowledge dan  atau transfer  of value , karena model pendidikan ini hanya akan membuat  sejarah  berhenti  dan  kebudayaan menjadi  mati.  Model  pendidikan  yang  hanya beroprasi sebagai pemindahan teori IPTEK dan nilai  akan  menciptakan  masyarakat  nepotis dan  kolutif  sebagai  pelestari  kekuasaan  yang korup. Hal ini akan menempatkan pendidikan sebagai industri nilai yang telah gagal berfungsi dan sekedar menjadi sebuah pasar dari sebuah kekuatan borjuis dan kelas kapitalis.
Tujuan  pendidikan  dalam  kerangka membangun  masyarakat  Madani  seharusnya dirancang agar para peserta didik nanti secara kreatif  mampu  mengkonstruksi  nilai  moral dan teori IPTEK yang fungsional bagi masalah hidupnya  sendiri,  bukan  pengalaman  dimasa lalu  dari  sang  guru,  orang  tua  dan  penguasa. Sehingga  mengusung  nilai-  nilai  demokrasi dalam pendidikan sangat penting. Karena tidak ada suatu sistem nilai, teori, pembelajaran dan
evaluasi yang berlaku di semua zaman dan bagi semua masyarakat.
Di  dalam  pendidikan  Islam  ada  beberapa prinsip  dasar  yang  perlu  diperhatikan  dalam membangun  masyarakat  Madani,  yaitu; Tauhid dan syura.
Tauhid:  sebuah  paradigma  kebebasan. Persoalan  pendidikan  Islam  merupakan persoalan  yang  masi  memerlukan  klarifikasi (penjelasan) teoritis, sehingga perang pendidikan  Islam  banyak  berkaitan  dengan konsep  dasar  yang  dipergunakan.  Demikian pula  dengan  gagasan  masyarakat  madani dalam  dunia  pendidikan.  Masyarakat  madani merupakan  masyarakat  yang  menempatkan persamaan sebagai pemandu penyelenggaraan pendidikan,  juga  dapat  berarti  sebagai pembebasan  pendidikan  dan  manusia  yang terlibat  di  dalamnya  dari  struktur  dan  sistem serta perundangan yang menempatkan manusia sebagai  komponen,  bahkan  dapat  berarti pembebasan  manusia  dari  ketergantungan atas realitas obyektif yang sering menghambat manusia  alam  mengembangkan  diri  untuk mencapai  kualitas  hidup  di  luar  parameter material (Sukron Kamil,2002).
Sementara  konsepsi  ajaran  pendidikan Islam  bermuara  dan  selalu  bertumpu  pada pembentukan manusia sesuai dengan kodrat- nya  yang  mencakup  dimensi  horisontal dan  dimensi  transendental  (hubungan  dan pertanggungjawaban  kepada  yang  maha pencipta).    Konsep  ajaran  tauhid  (Dawam Raharjo  ,2004)  di  dalam  Islam  merupakan paradigma sebuah pembebasan dan kebebasan diskriminasi  pada  kelompok  tertentu  (Rusli Karim,1994). Tidak boleh terjadi pengkultusan kebenaran  antara  suprioritas  (dosen  atau guru)dengan  imperioritas  (sang  mahasiswa atau siswa). Karena itu, demokrasi pendidikan pun  harus  diselaraskan  dengan  kemampuan profesional manusia (peserta didik).
Keikhlasan  yang insani dan  manusiawi tidak  ada  tanpa  kemerdekaan  dan  kebebasan berpikir  maupun  berbuat.  Kemerdekaan  dan kebebasan  merupakan  pernyataan  azasi  yang
pertama dan terakhir dari nilai kemanusiaan. Syura: sebuah wacana keterbukaan. manusia  baik  secara  lahiriyah  maupun rohaniah,  kecuali  kepada  Tuhan.  Ini mengisyaratkan  sebuah  ajaran  bahwa  dalam praktek pendidikan Islam tidak mengenal
Disinyalir  dari  pendapat  sebagai  mufassil dan  filosof  Islam  bahwa  ajaran  tentang musyawarah  ( syara )  ini  telah  ditunjukkan oleh  Allah  sebelum  terciptanya  manusia  di muka bumi. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam QS. Al-Baqarah/2: 30:
ِضْر َ ْ لأا  ِف  ٌلِعاَج ِّ نِإ ِةَكِئ َ لَم ْ لِل  َكُّبَر  َلا َ ق ْ ذِإَو ُكِف ْسَيَو اَهيِف ُدِسْفُي ْنَم اَهيِف  ُلَعْ َ ت َ أ او ُ لا َ ق ًةَفيِلَخ ِّ نِإ َلاَق َكَل  ُسِّدَقُنَو َكِدْمَ ِب ُحِّبَسُن ُنْ َنَو َءاَمِّلدا َنوُمَلْعَت  َل اَم ُمَلْعَأ

## Terjemahnya:
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: «Sesungguhnya Aku hendak menjadikan  seorang  khalifah  di  muka bumi». Mereka berkata: «Mengapa Engkau hendak  menjadikan  (khalifah)  di  bumi itu  orang  yang  akan  membuat  kerusakan padanya  dan  menumpahkan  darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?» Tuhan  berfirman:  «Sesungguhnya  Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui» (QS. Al-Baqarah/2: 30).
Kandungan ayat di atas, menurut penulis bahwa Allah meminta pendapat kepada hamba- hambanya,  hal  ini  mengindikasikan  bahwa Allah mengajarkan sifat bermusyawarah dalam urusan  mereka  sebelum  dikembangkan  atau diterjemahkan dalam aktifitas kerja praktisnya, lebih-lebih bagi seorang pemimpin.
Syura ,  sebagai  bentuk  pelaksanaan pendidikan yang mengarah kepada pembentukan  masyarakat  Madani  yang bermacam-macam  itu  membawa  nilai  lain, yaitu keterbukaan. Karena itu dalam pemikiran pendidikan Islam, keterbukaan adalah mutlak diperlukan,  keterbukaan  yang  mengandung
perbedaan-perbedaan pendapat ( ikhtilaf ). Dan lawan pendapat adalah lawan berfikir. Dan di sana tidak boleh ada monopoli kebenaran dan apalagi  semboyan-semboyan:  “ siapa  tidak setuju saya, adalah musuh saya.”
Pendidikan  seharusnya  menjadi  wahana manusia  untuk  belajar  hidup  menyelesaikan problem  kehidupan  yang  sedang  dan  akan dihadapi.  Sayangnya,  pendidikan  lebih sebagai  sebuah  paket  peniruan  gaya  hidup versi  penguasa,  birokrat  pendidikan  dan para orang dewasa. Karena itulah pendidikan sering terperangkap sebagai praktek kekunoan dari  gaya  hidup  generasi  terdahulu  yang ketinggalan  zaman.  Bahkan  pendidikan  juga mudah terperangkap sebagai peraktek sebuah sistem penindasan dan ketidak adilan.
Tanpa  reformasi  pendidikan  sebagai sebuah  proses  induksi  dan  dialog  budaya antar  generasi,  pendidikan  akan  mudah menjadi praktek pemasungan dan penindasan kreatifitas serta kelakuan kekerasan sistematis yang  terlembaga.  HAM  yang  lebih  bernilai tradisional  itu  dipaksakan  menjadi  hak hukum, hak politik dan hak-hak lain menurut versi impersonal sebagai indikasi modernitas. Seharusnyalah  disadari  bahwa  HAM,  selain bersifat  universal  sekaligus  juga  bersifat unik  sesuai  dengan  jati  diri  manusia.  Tanpa penanaman  kesadaran  terhadap  HAM  dan demokrasi  di  dalam  lembaga  pendidikan, tujuan  berprestasi  dalam  dunia  pendidikan kemudian  dipicu  dengan  mengabaikan  hak paling  asasi  terhadap  orang.  Maka  prestasi anak  dalam  dunia  pendidikan    akan  mandek dan  yang  muncul  sentimen  lembaga  yang dibangun  secara  sistematis  dari  ruang-ruang kelas  bahwa  madrasahnyalah  yang  paling juara dalam banyak bidang. Inilah sebenarnya yang menjadi akar bentrokan antar madrasah. Dan  inilah  sebenarnya  menjadi  akar  dari segala  kerusuhan  antar  kelompok  di  dalam masyarakat  kita  selama  ini  sehingga  upaya untuk mengusung nilai-nilai demokrasi selalu mengalami banyak kendala.

## P enutuP
Konstitusi  pendidikan  Islam  di  Indonesia terdapar  dalam  UU  RI  No.20  Tahun  2003 yang  berfungsi  mengembangkan  kemampuan dan  membentuk  watak  serta  peradaban bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka mencerdaskan  bangsa,  bertujuan  untuk berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak mulia , sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis serta bertanggung jawab.
Prinsip-prinsip  pendidikan  Islam  dalam kerangka  membangun  masyarakat  Madani merupakan  kebebasan  dan  kemerdekaan individu  di  atas  norma  keseimbangan  antara diri pribadi dan orang lain dengan  paradigma Tauhid  dan  musyawarah  yang  dijabarkan dalam  dua  segi,  Pertama,  kebebasan  dan aktifitas individu harus berjalan dalam keadaan terkontrol  sehingga  individu  itu  terlindung dari  tipuan  yang  merugikan  diri  sendiri  dan masyarakat  (sosial)-nya.  Kedua,  kebebasan berpikir dan beraktivitas bagi setiap individu. Madani adalah menjunjung nilai-nilai keadilan,  ekualitas,  demokrasi,  kebebasan, penegakan hukum, dan jaminan kesejahteraan bagi semua warga serta perlindungan terhadap kaum lemah dan kelompok minoritas.
D aftar P ustaka
Arifin, Toroni dan Syamsul. Islam Pluralisme Budaya dan Politik; Refleksi Teologi Untuk Aksi dalam Keberagaman dan Pendidikan. Cet. I; Yogyakarta: SIPRESS, 1994.
Azra,    Azyumardi, Pendidikan  Islam  Tradisi dan Modernisasi Menuju Melenium Baru. Cet. II; Jakarta: Logos, 2006.
Baso, Ahmad Civil Society Versus Masyarakat Madani. Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
Buchori, Muctar Pendidikan dan
Pembangunan. Cet.  I;  Yogyakarta:  Tiara Wacana, 1994
Chan,  Stevan  M. Education  and  The Democratic  Ideal diterjemahkan  oleh Abdul Munir Yawisah, Mulkhan dan Umi Pendidikan  Liberal  Berbasis  Madrasah.
Cet. I; Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002.
Crutchfield,      D.  Krech  &  R. Individual  in Society. Tokyo:  McGraw-Hill  Kogakusha,
2007.
Freire, Paulo. Politik Pendidikan Kebudayaan, Kekuasan  dan  Pembebasan. Cet.  VI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
Ismail  SM.,  dkk., Dinamika  Pesantren  dan Madrasah dalam  buku  Nurul  Huda, Madrasah  Sebuah  Perjalanan  untuk Eksis. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
Kamil,  Sukron Islam  dan  Demokrasi  Telaah Konseptual  dan  Historis (Cet.  I;  Jakarta: Gaya Media, 2002.
Karim,  M.  Rusli Pendidikan  Islam  sebagai Upaya  Pembebasan  Manusia  dalam Pendidikan  Islam  di  Indonesia  antara Cinta dan Fakta Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991
Madjid  ,  Nurcholish. Meneruskan  Agenda Reformasi  untuk  Demokrasi  dengan Landasan  Jiwa  Masyarakat  Madani; Masalah  Pluralisme  dan  Toleransi (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 2001), h. 34.
Muhaimin, Paradigma  Pendidikan  Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Madrasah. Cet. II; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
Raharjo,  M.  Dawan Intelektual-Intelegensia dan  Prilaku  Politik  Bangsa:  Risalah Cendikiawan Muslim. Cet. I; Bandung