https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## MITIGASI BENCANA BANJIR SECARA TERPADU DAN KOLABORATIF

## MITIGATION OF FLOOD DISASTER AT INTEGRATED AND COLLABORATIVE
Satria Surya Armando, Lukman Arif *
Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya *Koresponden email: lukman_arif.adneg@upnjatim.ac.id

## ABSTRAK
Banjir  masih  menjadi  masalah  klasik  dan  begitu  kompleks  di  Kabupaten  Sidoarjo  yang  mana  merupakan  wilayah daerah rentan banjir yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor ulah manusia. Kurangnya kesiapsiagaan masyarakat dan penanganan yang hanya direspon dengan tanggap darurat yang tidak diikuti dengan upaya pengurangan risiko dan dampak bencana banjir menjadi persoalan yang harus diselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mitigasi bencana banjir secara pasif dan secara aktif yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo.  Metode yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  deskriptif  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  berupa  observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan upaya mitigasi bencana telah dilakukan sebagaimana pada  Peraturan  Kepala  BNPB  Nomor  4  Tahun  2008  Tentang  Pedoman  Penyusunan  Rencana  Penanggulangan Bencana namun kurang maksimal. Meskipun pada mitigasi pasif terdapat berbagai kegiatan yang bersifat terpadu dan kolaboratif, akan tetapi pada mitigasi aktif terdapat kegiatan yang belum berjalan dengan baik seperti aplikasi Sigap dan  Dapur  Umum.  Sehingga  dalam  mitigasi  aktif  diperlukannya  peningkatan  sosialisasi  secara  masif  dan berkelanjutan  serta  penambahan  pengadaan  fasilitas  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  ke  daerah-daerah  yang memiliki potensi bencana banjir yang cukup tinggi di Kabupaten Sidoarjo.
Kata kunci : Banjir, mitigasi bencana, BPPD, terpadu dan kolaboratif

## ABSTRACT
Flooding is still a classic and very complex problem in Sidoarjo Regency which is an area prone to flooding caused by natural and human factors. Lack of community preparedness and handling which only responds with an emergency response that is not followed by efforts to reduce the risk and impact of flood disasters is a problem that must be resolved.  This  study  aims  to  analyze  passive  and  active  flood  disaster  mitigation  carried  out  by  BPBD  Sidoarjo Regency.  The  method  used  in  this  study  is  descriptive  qualitative  with  data  collection  techniques  in  the  form  of observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that disaster mitigation efforts have been carried out in accordance with the Regulation of the Head of BNPB Number 4 of 2008 concerning Guidelines for Preparation of Disaster Management Plans but are not optimal. Even though in passive mitigation there are various activities that are integrated and collaborative, but in active mitigation there are activities that have not gone well such  as  the  Sigap  application  and  the  Public  Kitchen.  So  that  in  active  mitigation  it  is  necessary  to  increase socialization  on  a  massive  and  sustainable  basis  as  well  as  to  increase  the  provision  of  adequate  facilities  and infrastructure to areas that have a high potential for flood disasters in Sidoarjo Regency.
Keywords : Flood, disaster mitigation, BPPD, integrated and collaborative

## PENDAHULUAN
Seiring dengan pengembangan wilayah Kabu- paten Sidoarjo menjadi daerah industri, maka luas sawah  menjadi  berkurang  sebab  sebagian  lahan sawah  dijadikan  daerah  pemukiman  dan  industri (Raya & Prasetyo,  2022). Akan tetapi pembangu- nan gedung-gedung dan jalan raya serta bangunan fasilitas penunjang lainnya tidak diimbangi dengan pembangunan sarana dan prasarana drainase yang memadai.  Menurut  BBWS  Brantas  dalam  Purna- wali  (2018)  hal  tersebut  mengakibatkan  respon kawasan  konservasi  terhadap  masukan  air  hujan semakin  rendah  dan  berpotensi  terjadinya  banjir. Hal  tersebut  kemudian  membuat  sebagian  besar
wilayah Sidoarjo merupakan daerah rentan banjir, yaitu sebesar 49,41% dari keseluruhan luas wilayah yang ada.
Banjir  yang  terjadi  umumnya  dikarenakan wilayah  Kabupaten  Sidoarjo  terletak  diantara  dua aliran sungai yaitu Kali Surabaya dan Kali Porong yang  merupakan  cabang  dari  Kali  Brantas  yang berhulu di Malang sehingga terkenal sebagai Kota Delta serta juga kondisi lokal dan curah hujan yang tinggi. Ditambah lagi aktivitas manusia yang mem- perparah  bencana  banjir  yang  berdampak  negatif terhadap masyarakat, pemerintah, dan lingkungan. Akibatnya menimbulkan kerugian diantaranya ru- mah  terendam  banjir,  akses  terhambat,  bahkan
sampai menelan korban jiwa (Ilmi dkk., 2020). Hal ini  berbanding  terbalik  dengan  tahun  2018-2020, bahwa Kabupaten Sidoarjo memiliki indeks resiko banjir paling rendah dibanding wilayah lain di Jawa Timur (Pusdalop BNPB, 2021).
Dalam perspektif penyelenggaraan pemerinta- han daerah, upaya penanggulangan bencana mela- lui mitigasi merupakan bagian yang tidak terpisah- kan  dari  urusan  wajib  yang  menjadi  tanggung  ja- wab dan wewenang pemerintah daerah (Mahameru &  Hadi,  2022).  Upaya  mitigasi  bencana  telah  di atur dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Ta- hun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan  Bencana  digolongkan  menjadi dua, yaitu mitigasi aktif dan mitigasi pasif. Dalam hal ini, BPBD memiliki wewenang yang diatur da- lam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penang- gulangan  Bencana  sebagai  dasar  dalam  mitigasi bencana.
BPBD telah melakukan berbagai upaya tang- gap  pada  saat  banjir  terjadi  seperti  pembangunan tanggul  yang  jebol,  penyediaan  pompa  air  hingga pemberian  bantuan  sembako  kepada  masyarakat terdampak. Namun di samping itu, dalam hal pem- bangunan kisdam terdapat kendala  karena permu- kaan airnya tidak  kunjung menurun. Hal ini tidak menggambarkan  kondisi  sebagaimana  yang  di- ungkapkan  oleh  Nursyabani  dkk.,  (2020)  bahwa upaya tanggap darurat akan lebih berhasil jika diba- rengi  dengan  upaya  mitigasi  yang  baik  pula  se- hingga dapat mengurangi dampak kerugian akibat banjir.
Meskipun  telah  dilakukan  beberapa  kegiatan mitigasi,  namun  pada  kenyataannya  jika  melihat hasil paparan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSD) Wilayah Sungai Brantas yang melakukan monitoring dan evaluasi (monev) banjir di Kabupaten Sidoarjo bahwa pembangunan yang dilakukan  tidak  sesuai  peraturan  pemerintah,  se- hingga  terjadi  penyempitan  pada  sungai.  Kondisi ini diperparah tidak adanya kejelasan kewenangan sungai  tersebut  dan  banyaknya  lahan  pertanian menjadi perumahan dan industri yang mengenyam- pingkan sistem drainase. Selain itu, proses norma- lisasi sungai tidak berjalan maksimal, misalnya saja Kali  Buntung  yang  dinormalisasi  baru  5  persen. Sementara Kali Sidokare baru 10 sampai 20 persen, untuk  Kali  Kedunglarangan  sudah  dilakukan  nor- malisasi BBWS, dengan proyek multi yes. Kemu- dian,  kendala  teknis  ketika  akan  melakukan  nor- malisasi sungai, alat berat tidak bisa masuk, karena lokasi dekat sungai padat rumah penduduk.
Adanya program pengendalian banjir melalui perbaikan sungai dan waduk serta pengaturan pra-
sarana dan sarana sanitasi tidak mampu menjawab permasalahan  banjir  di  Kabupaten  Sidoarjo,  hal tersebut  dibuktikan  sebagian  besar  fungsi  sungai sebagai  saluran  irigasi  sekaligus  saluran  pematu- san.  Kondisi  sistem  drainase  yang  tidak  mampu menampung luapan air selama hujan, kualitas pintu air dan saluran drainase yang menurun akibat pen- dangkalan karena tumpukan sampah, area resapan yang  semakin  hilang  akibat  alih  fungsi  lahan menjadi  kawasan  permukiman  dan  industri,  serta fluktuasi  ketinggian  air  laut  yang  membuat  aliran air  dari  daratan  tertahan  sehingga  semakin  mem- perparah bencana banjir. Sementara itu,  pengopti- malan fungsi DAS dan penggunaan pompa air juga kurang  menunjukkan  hasil  yang  signifikan  dalam mitigasi banjir karena indeks resiko bencana banjir di Kabupaten Sidoarjo justru mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan kejadian bencana banjir juga  mengalami  kenaikan  dari  tahun  sebelumnya (BPBD Sidoarjo, 2022).
Peneliti melakukan penulusuran mengenai ka- jian yang membahas mitigasi bencana banjir. Ter- dapat beberapa referensi penelitian terdahulu yang memiliki  pembahasan  serupa  akan  tetapi  dengan fokus  yang  berbeda,  diantaranya  yaitu  penelitian yang dilakukan Fitriani et al., (2021) menghasilkan temuan bahwa manajemen mitigasi BPBD Letusan Gunung  Tangkuban  Parahu  di  Jawa  Barat  telah mendorong  masyarakat  untuk  merespon  keadaan darurat secara cepat, efisien. Sumber daya yang ter- sedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Muncul- nya  partisipasi  masyarakat  merupakan  salah  satu bentuk  kelompok  akar  rumput  yang  memegang peranan  penting  dalam  sistem  manajemen  risiko bencana.  Penelitian  selanjutnya  dilakukan  Arif (2020)  yang  menunjukkan  hasil  kegiatan  mitigasi bencana gempa di Kota Surabaya dilakukan dengan pendekatan proaktif.
Berdasarkan penelusuran penelitian terdahulu, terdapat  persamaan  dalam  penelitian  ini  yakni sama-sama membahas mengenai manajemen miti- gasi bencana, sedangkan perbedaannya ialah fokus maupun teori yang digunakan serta lokasi penelitia. Selain  itu,  penelitian  mengenai  manajemen  miti- gasi  bencana  banjir  secara  pasif  dan  aktif  di  Ka- bupaten Sidoarjo ini belum pernah diteliti sehingga diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk keberhasilan mitigasi bencana serupa di daerah lain dengan  memperhatikan  karakteristik  wilayah  dan sumber daya yang dimiliki.
Urgensi  penelitian  ini  dikaji  menggunakan fokus mitigasi bencana sebagaimana diungkapkan oleh  Saputra  (2022)  bahwa  upaya  pengurangan risiko  bencana  banjir  perlu  dilakukan  langkah- langkah  mitigasi  dan  kesiapsiagaan  kepada  mas-
yarakat dimulai dengan meningkatkan pemahaman masyarakat,  peningkatan  infrastruktur,  sarana  so- sialisasi dan peringatan dini serta arahan pada mas- yarakat  perlu  ditingkatkan.  Ketidaksiapan  dalam menghadapi bencana banjir, terutama di daerah ya- ng memiliki kawasan dengan tingkat resiko mene- ngah  ke  tinggi  akan  menimbulkan  kerugian  yang sangat  besar.  Oleh  karena  itu,  mitigasi  bencana merupakan sebuah tuntutan bagi daerah/kabupaten yang memiliki tingkat kerawanan bencana rendah hingga tingkat kerawanan yang tinggi (Nursyabani et al., 2020).
Mitigasi bencana perlu ditetapkan pada tahap agenda kebijakan. Penempatan mitigasi pada tahap agenda  kebijakan  dinilai  mampu  memberikan  pe- ngenalan  masalah  yang  mensyaratkan  bahwa  ma- salah  mitigasi  bencana  telah  didefinisikan  dan perlunya  intervensi  pemerintah  untuk  mendukung agenda telah ditentukan.  Kesadaran akan penting- nya  kesiapsiagaan  bencana  mampu  meningkatkan pemahaman dalam upaya menghadapi dan menye- lamatkan diri (Faturahman, 2019).
Mitigasi bencana umumnya dilakukan melalui mitigasi  struktural  dan  mitigasi  nonstruktural,  na- mun dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Ta- hun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, mitigasi dibagi menjadi dua  berdasarkan  sifatnya,  mitigasi  aktif  dan  miti- gasi  pasif.  Kabupaten  Sidoarjo  sebagai  daerah  ra- wan  banjir  tentunya  juga  terus  berupaya  untuk meminimalisir  resiko  dan  dampak  banjir  melalui kegiatan mitigasi yang dikoordinir oleh Pemerintah Kabupaten  khususnya  BPBD  sebagai  lembaga yang dibentuk untuk melakukan kegiatan penang- gulangan  bencana.  Maka,  penelitian  ini  bertujuan untuk mengetahui mitigasi bencana yang dilakukan oleh  BPBD  Kabupaten  Sidoarjo  sebagai  upaya untuk mengurangi dampak bencana banjir.

## METODE
Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kua- litatif.  Hal  ini  dikarenakan  data  yang  diperoleh menggambarkan data dan temuan secara detail ber- bentuk kata maupun gambar dalam tulisan naratif sesuai  data  dan  fakta  yang  ada  di  lapangan,  s- ehingga hasil penelitian dapat digambarkan secara komprehensif.  Teknik  pengumpulan  data  meng- gunakan  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi dengan teknik penarikan informan purposive sam- pling dan snowball  sampling .  Lokasi  penelitian dilaksanakan  di  BPBD  Kabupaten  Sidoarjo  yang terletak  di  Desa  Magersari  Kecamatan  Sidoarjo. Waktu  penelitian  dilakukan  selama  bulan  Januari hingga  April  2023.  Teknik  analisis  data  meng-
gunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles  et  al.,  (2019)  meliputi  pengumpulan  data, kondensasi  data,  tampilan  data,  serta  penarikan kesimpulan  atau  verifikasi.  Model  ini  dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus me- nerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Uku- ran  kejenuhan  data  ditandai  dengan  tidak  dipero- lehnya kembali data atau informasi baru.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Banjir  di  Kabupaten  Sidoarjo  menjadi  salah satu  wilayah  di  Jawa  Timur  dengan  potensi  ben- cana banjir yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari 15 wilayah kabupaten yang diterjang bencana banjir, Kabupaten Sidoarjo berada di urutan ketiga terparah  terdampak  bencana  banjir  karena  wilayh Kabupaten  Sidoarjo  juga  dikenal  sebagai  kota Delta  yang  mempunyai  arti  bahwa  Kabupaten Sidoarjo  dikelilingi  oleh  sungai  sehingga  potensi untuk  bencana  banjir  menjadi  cukup  tinggi  jika sungai-sungai  yang  mengelilingi  Kabupaten  Si- doarjo  tersebut  meluap  dan  menyebabkan  banjir. Selain itu, bencana banjir menjadi paling dominan yang  sering  terjadi  jika  dilihat  dari  intensitas kejadian setiap tahunnya yang cukup tinggi.
Banjir yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo se- tiap  tahunnya  tentu  menimbulkan  berbagai  dam- pak,  mulai  dari  kerugian  harta  benda  hingga  tim- bulnya  korban  jiwa.  Oleh  karena  itu,  berbagai upaya terus dilakukan untuk meminimalkan risiko dan dampak bencana banjir tahunan. Bencana me- rupakan masalah bersama, tidak hanya pemerintah tetapi semua pihak memiliki peran dalam penang- gulangan  bencana.  Sebagai  upaya  meminimalisir resiko dan dampak bencana banjir, Pemerintah Ka- bupaten  Sidoarjo melalui BPBD  bekerjasama  dan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya untuk melakukan  kegiatan  penanggulangan  bencana  se- cara aktif dan pasif berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008, pelaksanaan mitigasi aktif dan pasif tidak dapat dipisahkan karena miti- gasi aktif akan berjalan dengan baik jika dibarengi dengan  mitigasi  pasif.  Dan  mitigasi  pasif  diguna- kan  sebagai  pedoman  dalam  melakukan  mitigasi aktif.

## Mitigasi Pasif
Mitigasi pasif merupakan upaya pengurangan risiko dan dampak bencana melalui pengembangan tindakan-tindakan. Dalam mitigasi pasif mencakup tindakan  yang  dilakukan  oleh  BPBD  Kabupaten Sidoarjo seperti penyusunan perundang-undangan, penelitian  atau  pengkajian  risiko  bencana  banjir, pembuatan  peta  rawan  bencana  banjir,  pelaksa- naaan  SOP  bencana  banjir,  pembentukan  orga-
nisasi  atau  satuan  gugus  tugas  bencana  banjir. Kegiatan  mitigasi  pasif  tersebut  betujuan  untuk mengatasi bencana banjir guna mengurangi risiko dan dampaknya.
Penyusunan  peraturan  perundang-undangan terkait  kebencanaan  di  Kabupaten  Sidoarjo  telah dilakukan  diantaranya  Peraturan  Daerah  Kabu- paten  Sidoarjo  Nomor  12  Tahun  2013  Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan SK Bupati Sidoarjo tentang Forum Pengurangan Risi- ko  Bencana  (FPRB)  Kabupaten  Sidoarjo.  Secara umum ketentuan dan regulasi terkait kebencanaan dan tindakan pengurangan risiko bencana tersebut menjadi  langkah  awal  Pemerintah  Kabupaten  Si- doarjo dalam menyelenggarakan penanggulanggan bencana  yang  didalamnya  meliputi  kegiatan  miti- gasi, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
Terdapat  upaya  pembaruan  dari  Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2013 Tentang  Penyelenggaraan  Penanggulangan  Ben- cana,  mengingat  peraturan  tersebut  telah  berjalan cukup  lama  dan  diperlukan  penyesuaian  dengan situasi  dan  kondisi  saat  ini.  Akan  tetapi,  upaya pembaruan  Perda  tersebut  tidak  dapat  terlaksana dikarenakan  belum  adanya  pembaruan  pula  pada Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007  Tentang Penanggulangan Bencana sebagai peraturan negara yang  memiliki kekuatan hukum  yang  mengikat. Hal  ini  selaras  dengan  pendapat  Yuliani  (2017), pengundangan peraturan perundang-undangan me- rupakan salah satu tahapan yang harus dilalui oleh suatu produk peraturan perundang-undangan untuk memiliki daya laku dan kekuatan mengikat.
Apabila ditelusuri lebih mendalam, diketahui bahwa  selama  ini  adanya  batasan  aturan  kewena- ngan  antar  lembaga  sebagaimana  keterangan  dari Ombudsman  RI  Perwakilan  Jawa  Timur  dalam dalam  pantauan  pelaksanaan  kerja  BPBD  masih membuat  proses  kegiatan  mitigasi  maupun  pena- nganan  bencana  tidak  optimal  bahkan  cenderung lambat  dalam  pelaksanaan  di  lapangan. Namun demikian,  sejak  disahkannya  SK  Bupati  Sidoarjo tentang FPRB Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 membuat  koordinasi  antar  instansi  tekait  maupun koordinasi lintas sektor dan wilayah dalam mitigasi bencana  dapat  meningkatkan  sinergitas  program dan  kegiatan.  KRB  sendiri  berlaku  selama  empat tahun (periode 2021-2024) yang berarti mengalami pembaruan dalam empat tahun sekali.
Keberadaan FPRB diperlukan sebagai wadah membantu  memobilisasi  sumber  daya  yang  di- perlukan  dalam  penanggulangan  bencana  banjir serta  diharapkan  dapat  memberi  masukan  atau rekomendasi  kepada  Pemerintah  untuk  mengenal
model-model risiko bencana pada pra bencana, saat terjadi  bencana  dan  pasca  bencana  banjir.  Selain itu,  FPRB  merupakan  wadah  yang  berbentuk  in- dependen yang menyatukan berbagai dari berbagai elemen  di  antaranya  kalangan  dunia  usaha,  aka- demisi, organisasi kemasyarakatan, organisasi pro- fesi,  lembaga  donor,  media  massa,  dan  relawan penanggulangan  bencana  serta  mendukung  ber- bagai upaya pengurangan risiko bencana di daerah dan  merupakan  mitra  dari  BPBD  Kabupaten  Si- doarjo.  Dalam  hal  ini,  BPBD  memfasilitasi  ke- giatan  seperti  pengkajian  risiko  bencana  banjir ataupun pengkajian pembuatan peta rawan bencana pada setiap potensi bencana yang ada di Kabupaten Sidoarjo.
Dalam  FKRB  juga  terdapat  pengkajian  peta daerah  rawan  bencana  yang  diperbarui  minimal 1 tahun  hingga  lima  tahun  sekali  dengan  mem- perhatikan  situasi  dan  kondisi  yang  ada.  Menurut Rogi  (2017)  dalam  hasil  penelitiannya menyebut- kan  bahwa  dalam  konteks ketersediaan  instrumen standar untuk antisipasi peristiwa bencana, instru- men  berupa  peta  kebencanaan  merupakan  instru- men  substansial  yang  mutlak  harus  dipersiapkan. Suatu peta kebencanaan pada dasarnya merupakan komponen substansial dalam pengembangan suatu upaya penanggulangan bencana. Peta kebencanaan menjadi  dasar  pengembangan  strategi  mitigasi bencana bagi otoritas pemerintahan suatu kota.
Gambar 1. Peta Kerawanan dan Kerentanan Bencana Banjir
Terdapat beberapa lingkup kajian peta daerah rawan bencana seperti pengkajian tingkat kerawa- nan bencana, kerentanan bencana, dan pengkajian tingkat risiko bencana. Hasil dari kajian peta daerah rawan  bencana  di  Kabupaten  Sidoarjo  diketahui wilayah dengan tingkat risiko bencana banjir ren- dah tersebar pada Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Buduran, Kecamatan Jabon, Kecamatan Tarik dan Kecamatan Sedati. Kawasan dengan tingkat risiko sedang  tersebar  di  seluruh  Kabupaten  Sidoarjo. Sementara itu,kawasan dengan tingkat risiko tinggi hanya tersebar pada Kecamatan Tanggulangin dan Kecamatan Waru. Kawasan bencana banjir dengan tingkat  risiko  tinggi  tersebut  disebabkan  oleh kurangnya  area  penghijauan  serta  area  rawa  yang sebagai  tempat  penampungan  air  hujan  sudah berubah ahli fungsi lahan menjadi area perumahan, perdagangan  dan  jasa.  Hasil  tersebut  nantinya dapat  menyusun  rencana  yang  diharapkan  pada lingkungan.  Sebagaimana  menurut  Ujung  et  al., (2019)  yang  mengatakan  bahwa  peta  ancaman banjir  menentukan  wilayah  peristiwa  banjir berdasarkan  parameter-parameter  pemicu  banjir dapat terjadi.
Setiap kegiatan mitigasi bencana secara pasif harus  memiliki  pedoman  yang  terstruktur  dengan baik agar tujuan dari kegiatan dapat tercapai. Da- lam hal ini, tujuan utama ialah pelaksanaan pena- nggulangan  bencana  banjir  dapat  meminimalisir dampak serta risiko bencana banjir. BPBD Sidoarjo memiliki  pedoman  sebagai  acuan  dasar  dalam penanggulangan bencana banjir sebagaimana yang tertuang  dalam  Keputusan  Kepala  Badan  BPBD Kabupaten  Sidoarjo  Nomor  188.4/337/438.6.6/ 2021 Tentang Standar Pelayanan Penanggulangan Bencana  BPBD  Kabupaten  Sidoarjo.  SOP  ini merupakan suatu gambaran terstruktur dan tertulis tentang  langkah-langkah  yang  telah  disepakati bersama  oleh  seluruh  institusi  pelaksana  tentang siapa yang melakukan apa, saat kapan, dimana dan bagaimana pelaksanaannya.
Menurut Sadisun (2017), pada dasarnya SOP merupakan kerangka dasar dalam rencana tanggap darurat  yang  terkoordinasi  dan  efektif,  karena  di dalamnya  telah  mendefinisikan  peranan  dan tanggung jawab seluruh stakeholder seperti peme- rintah,  organisasi  swasta  dan  sukarelawan,  dan badan-badan  lain.  Sehingga  SOP  membantu  me- lakukan  perencanaan  terintegrasi  dan  pendekatan kesiapsiagaan terkait dengan potensi bencana yang ada.
Gambar 2. SOP Penanggulangan Bencana Banjir
Sama halnya dengan internalisasi penanggula- ngan  bencana  banjir  untuk  mengenal  pentingnya mitigasi  bencana  dalam  muatan  lokal  pendidikan. Peningkatan  kapasitas  masyarakat  sebagai  salah satu  mekanisme  pengurangan  risiko  bencana  de- ngan program berbasis masyarakat menjadi faktor penting. Oleh karena itu, untuk meningkatkan ka- pasitas  masyarakat  dalam  menghadapi  kemung- kinan  terjadinya  bencana,  maka  dengan  mem- berikan  pembekalan  kebencanaan  berupa  sosia- lisasi  pengurangan  risiko  bencana.  BPBD  Kabu- paten  Sidoarjo  telah  melakukan  internalisasi penanggulangan bencana banjir melalui kegiatan In House  Training (IHT)  Terpadu  Rumkitban 05.08.03 Sidoarjo dengan tujuan untuk menambah wawasan  tentang  penanggulangan  kebencanaan serta  dapat  mengaplikasikannya  dalam  kehidupan sehari-hari.  Disamping  itu,  juga  terdapat  kegiatan Pendidikan  Kebencanaan  di  Kabupaten  Sidoarjo berbasis  Sekolah  Madrasah  Aman  Bencana (SMAB)  yang  bekerjasama  dengan  tim  Satuan Pendidikan  Aman  Bencana  (SPAB).  Acuan  prog- ram  ini  juga  sudah  tertuang  dalam  buku  terbitan BNPB  yang  bekerjasama  dengan  Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
Gambar 3. Kegiatan IHT Terpadu
Gambar 4. Mitigasi Pasif berbasis SMAB di Sekolah- Sekolah Wilayah Kabupaten Sidoarjo
Kegiatan  pendidikan  kebencanaan  ini  me- nyasar pada sekolah-sekolah SD hingga SMK dan SMA  di  Kabupaten  Sidoarjo  seperti  SDIT  Insan Kamil, SDN Kedungturi, SMK Plus NU Sidoarjo, SMA  Muhammadiyah  1  Taman. Output kegiatan ini  ialah siswa  dan  warga  sekolah  memiliki  wa- wasan  dasar  mengenai  kebencanaan  dan  ketika dihadapkan  situasi  bencana  alam  tidak  panik  dan bisa  melindungi  diri  sendiri  dan  orang  lain.  Hal tersebut selaras dengan pendapat Mujiburrahman et al.,  (2020)  bahwa  upaya  pemberian  pendidikan kebencanaan  sejak  dini  merupakan  tindakan  pen- ting  dan  mendasar  yang  bukan  hanya  sebagai tindakan pengembangan atau pengayaan kurikulum semata,  tetapi  juga  merupakan  tindakan  preventif bagi  kehidupan  setiap  anak  dalam  menghadapi fenomena  tersebut  di  masa  yang  akan  datang, sehingga  ketika  dihadapkan  pada  kejadian  nyata setiap anak telah memiliki  kesiapan yang optimal dalam menghadapinya. Oleh karena itu penyeleng- garaan  pendidikan  kebencanaan  pada  satuan  pen- didikan anak usia dini menjadi sangat penting dan strategi sebagai dasar dalam mengurangi risiko atau berbagai kejadian bencana yang dihadapi.
Pembentukan  organisasi  atau  satuan  gugus tugas  bencana  di  Kabupaten  Sidoarjo  terlaksana melalui  pembentukan  Taruna  Siaga  Bencana  (Ta- gana). Tagana sendiri merupakan organisasi sosial yang bergerak dalam bidang penanggulangan ben- cana alam dan bencana sosial yang berbasis masya- rakat  yang  berorientasi  di  bidang  kesejahteraan sosial  untuk  menangani  penanggulan  bencana. Anggota  Tagana  telah  mengikuti  berbagai  pelati- han dibidang penanggulangan bencana dan bidang kesejahteraan  sosial.  Hal  ini  membuat  anggota Tagana mampu melaksanakan beragam peranan di bidang penanggulangan bencana khususnya banjir.
Selain itu, juga terdapat organisasi atau satuan gugus  tugas  melalui  pembentukan  forum  desa. Pembentukan  forum  desa  merupakan  salah  satu hasil dari program Desa Tangguh Bencana (Desta- na) sebagaimana pada gambar di bawah ini.
Gambar 5. Destana di Kecamatan Sedati
Destana bertujuan untuk mempermudah koor- dinasi apabila terjadi bencana baik dengan instansi terkait  maupun  masyarakat  desa  itu  sendiri.  Des-
tana  menjadi  indikator  pemerintah  terkait  penga- nggaran, pelaksanaan, serta evaluasi tingkat risiko tiap-tiap  desa  di  wilayah  Kabupaten  Sidoarjo. Destana menjadi elemen terpenting sebagai ujung tombak  dalam  pengukuran  dan  peningkatan  ka- pasitas  pemerintah  daerah  terkait  pengurangan risiko  bencana  banjir.  Menurut  Wibisono  et  al., (2023), pendekatan Destana menjadi sangat efektif untuk  mengontrol  aktivitas  kebencanaan  yang bertanggung jawab dikarenakan hanya masyarakat lokal  ( insiders )  yang  memahami  dan  mengetahui situasi lokal.
Secara  keseluruhan,  dapat  diketahui  bahwa dengan  dikembangkannya  kolaborasi pentahelix dalam penanggulangan bencana banjir, upaya miti- gasi  pasif  dalam  pengurangan  risiko  dan  dampak bencana  banjir  yang  dilakukan  telah  berjalan  de- ngan  baik.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  berbagai tindakan  pencegahan  dalam  meminimalkan  risiko dan  dampak  bencana  banjir  meliputi  pengukuhan pengurus FPRB, pembuatan peta risiko banjir, SOP penanggulangan  banjir,  kegiatan  IHT  Terpadu, kegiatan mitigasi pasif berbasis SMAB, dan pem- bentukan satuan gugus tugas bencana yaitu Tagana yang anggotanya telah terlatih di bidang penanggu- langan  bencana  serta  bidang  kesejahteraan  sosial dan  Destana  sebagai  organisasi  berbasis  forum desa.

## Mitigasi Aktif
Mitigasi aktif merupakan upaya pengurangan dampak dan risiko bencana melalui kegiatan yang memerlukan kontak langsung dengan masyarakat. Dalam  mitigasi  aktif  mencakup  tindakan  yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo seperti pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan daerah  rawan  banjir,  pelatihan  dasar  kebencanaan banjir bagi aparat dan masyarakat, penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat, pembuatan posko  untuk  penampungan  sementara  jika  terjadi bencana banjir, hingga pembuatan bangunan struk- tur untuk mencegah, dan mengurangi dampak yang ditimbulkan  dari  bencana  banjir.  Mitigasi  aktif merupakan upaya pengurangan dampak dan risiko bencana banjir melalui kegiatan yang memerlukan kontak langsung dengan masyarakat.
Pembuatan dan pemasangan rambu himbauan daerah rawan bencana banjir di Kabupaten Sidoarjo dilakukan  pada  daerah  dengan  tingkat  risiko bencana banjir tinggi. BPBD bekerjasama dan ber- koordinasi dengan para stakeholder seperti akade- misi dari Universitas Unitomo, instansi kepolisian dari Satlantas Polresta Sidoarjo. Dari hal tersebut, diketahui  telah  dilakukan  pemasangan  papan  in- formasi rawan bencana banjir serta dipasang tanda
peringatan  kebencanaan  seperti  papan  nama  jalur evakuasi,  papan  nama  titik  kumpul,  papan  nama dilarang  membuang  sampah  sembarangan  di  ma- sing-masing  desa  di  Kecamatan  Tanggulangin sebagaimana  yang  tercantum  pada  gambar  di  ba- wah ini.
Gambar 6. Informasi Peta Rawan Bencana Banjir
Selain  itu,  juga  dilakukan  survei  jalur  rawan banjir dan pengukuran serta monitoring genangan banjir  di  wilayah  Kecamatan  Porong.  Sehingga dapat  dikatakan  belum  dilakukan  secara  menye- luruh  di  wilayah  Kabupaten  Sidoarjo  mengingat masih terdapat beberapa daerah rawan yang belum diberikan  papan  informasi  atau  himbauan  daerah rawan bencana banjir. Menurut Wulandari & Nur- hantoro (2019), hal ini menyebabkan kemungkinan hanya masyarakat lokal saja yang dapat memahami informasi  pada  rambu  dan  papan  informasi bencana,  dan  tidak  demikian  dengan  masyarakat asing.  Sedangkan  peringatan  yang  termuat  pada rambu-rambu  kebencanaan  hanya  berupa  gambar yang maknanya juga belum tersosialisasikan secara luas  sehingga  dikhawatirkan  informasi  yang berbentuk simbol-simbol tersebut tidak serta merta mampu dipahami dengan baik oleh masyarakat.
Temuan  penelitian  ini  menghasilkan  bahwa minimnya pembuatan ataupun pemasangan rambu himbauan  daerah  rawan  bencana  banjir  dikarena- kan  BPBD  Kabupaten  Sidoarjo  lebih  memfokus- kan  dan  memprioritaskan  peringatan  ataupun himbauan  berbasis online melalui  layanan  respon cepat bebas pulsa Call Center 112 selama 24 jam. Selain itu, BPBD Kabupaten Sidoarjo meluncurkan inovasi  aplikasi  Sigap  (Sidoarjo  Tanggap)  yang dapat  diakses  oleh  masyarakat  umum  untuk  me- nyampaikan  informasi  tentang  adanya  potensi bahaya bencana. Call Center 112 dan aplikasi Si- gap telah terhubung dengan semua OPD, terutama OPD  yang  berkaitan  dengan  penanganan masalah sosial  dan  kebencanaan.  Menurut  Turang  et  al., (2022)  pelayanan  darurat Call Center merupakan bagian  dari  inovasi  pelayanan  dalam  upaya  me- menuhi  kebutuhan  masyarakat.  Hal  ini  dilakukan karena  pemerintah  memiliki  tangungjawab  untuk melayani masyarakat secara baik dan benar.
Gambar 7. Aplikasi Sigap dan Call Center 112
Aplikasi  Sigap  sendiri  merupakan  sebuah sistem  informasi  bencana  berbasis  aplikasi  yang telah tersedia di Google Playstore. Melalui aplikasi Sigap, masyarakat juga dapat melaporkan kejadian bencana secara langsung ke BPBD. Adapun tujuan dari  inovasi  tersebut  yaknni  untuk  meningkatkan dan mengoptimalkan respon time penanganan ke- jadian  bencana  pada  masyarakat.  Selain  itu,  apli- kasi  Sigap  mempunyai  fitur  sebagai  media  ko- munikasi  dan  informasi  masyarakat  dalam  me- ngetahui dan melaporkan kejadian bencana kepada BPBD  Sidoarjo  dan  memantau  tahapan  proses penanganan yang dilaksanakan oleh petugas secara transparan.
Tindakan tersebut dapat mendukung keberha- silan implementasi kebijakan manajemen bencana, sebagaimana  menurut  Koppell  (2005)  dikutip Utama  &  Widyaningrum  (2022)  bahwa  langkah strategis yang ditempuh dalam mewujudkan salah satu  standar  administrasi  yang  baik  yakni  terse- lenggaranya transparansi. Transparansi publik ter- letak  pada  terbukanya  akses  informasi  dalam implementasi  kebijakan  tidak  terkecuali  dalam penanganan  bencana  (Utama  &  Widyaningrum, 2022).
Dengan  kemudahan  akses  dan  penggunaan oleh  masyarakat  umum  diharapkan  dapat  mem- bantu mempercepat dan mempermudah penyeleng- garan  penanggulangan  bencana.  Akan  tetapi,  ter- dapat  sebagian  masyarakat  yang  masih  belum mengetahui  adanya  aplikasi  Sigap.  Hal  ini  di- karenakan masih minimnya sosialisasi secara masif kepada masyarakat sehingga menjadi koreksi bagi BPBD  Kabupaten  Sidoarjo  agar  disebarluaskan informasi  adanya  aplikasi  Sigap.  Menurut  Qurro- taini  et  al.,  (2022),  peningkatan  pengetahuan tanggap  terhadap  kesiapsiagaan  bencana  dapat dilakukan melalui sosialisasi dengan tujuan untuk mengedukasi. Hal ini juga selaras dengan kegiatan yang  dilakukan  BNPB,  bahwa  sosialisasi  sadar bencana sangat begitu penting untuk dapat meng- urangi  dampak  dari  terjadinya  bencana.  Edukasi kebencanaan ini memiliki manfaat untuk menutup
kemungkinan  bahwa  dampak  dari  suatu  bencana akan berkurang.
Pelatihan  dasar  kebencanaan  banjir  bagi aparat  dan  masyarakat  juga  menjadi  salah  satu kegiatan dalam mitigasi aktif. Dalam hal ini, BPBD Kabupaten  Sidoarjo  melakukan  program  kegiatan pelatihan  penanggulangan  bencana  untuk  aparat dan  relawan  masyarakat.  Dalam  pelatihan  ini diikuti  sebanyak  40  peserta  peserta  dari  para aparatur  pemerintah  dan  berbagai  unsur  relawan antara  lain  IPNU,  IPPNU,  CBP  (Corps  Brigade Pembangunan),  KPP  (Korp  Pelajar  Putri),  LPBI NU  (Lembaga  Penanggulangan  Bencana  dan Perubahan  Iklim),  BAGANA  (Banser  Tanggap Bencana),  Tagana,  Pramuka,  Ketua  Relawan Destana dari berbagai desa di Kabupaten Sidoarjo. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pelatihan  yang dilakukan  bersifat  kolaboratif.  Penelitian  Dapilah et  al.,  (2021)  menghasilkan  temuan  bahwa  tata kelola kolaboratif dianggap penting sebagai solusi untuk  menghadapi  isu  perubahan  yang  kompleks salah satunya kebencanaan
Gambar  8. Kegiatan  Pelatihan  Penanggulangan Bencana
Beragam  materi  pelatihan  penanggulangan bencana  diajarkan  mulai  dari  konsep  perkiraan cuaca,  cara  penggunaan  berbicara  dengan  HT ( Handtalky ),  cara  memberikan  bantuan  berdasar- kan  kerusakan  rumah  warga  dan  cara  mengeva- kuasi korban diperairan. Kemudian juga pelatihan simulasi penanganan bencana dipimpin oleh Basar- nas  mempraktekkan  cara  evakuasi  korban  dari sebuah  perairan  lalu  diangkat  ke  perahu  untuk dibawa  kedaratan.  Berbagai  teknik  evakuasi  yang digunakan seperti menggunakan perahu BPBD dan Basarnas untuk menolong korban yang tenggelam diperairan  dan  membutuhkan  pertolongan  medis. Selanjutnya, terdapat materi teknik fotografi untuk laporan  bencana  dan  tentang water  rescue atau proses  penyelamatan  di  air  serta  materi  pening- katan kapasitas SDM relawan.
Output dari  pelatihan  ini  untuk  aparatur  pe- merintah  dapat  meningkatkan  kemampuan,  kete- rampilan,  kreativitas  dan  profesionalisme  dalam upaya  memberi  pelayanan  terbaik  kepada  masya- rakat khususnya Kabupaten Sidoarjo sehingga ter- cipta  keterpaduan  peran  pemerintahan  yang
tangguh dalam penanggulangan bencana. Sedang- kan  bagi  relawan  yakni  menciptakan  relawan  pe- nanggulangan  bencana  yang  professional,  siap, siaga  dan  waspada.  Menurut  Ma’arif  &  Hizbaron (2015),  masyarakat  yang  memiliki  kemampuan dalam merespons dan beradaptasi merupakan suatu sumber daya yang dapat bermanfaat bagi perenca- naan  program-program  pengurangan  risiko  dan penanggulangan bencana. Langkah-langkah kong- krit tersebut juga menjadi bagian dari penyuluhan dan  peningkatan  kewaspadaan  masyarakat  akan bencana banjir.
Setiap tahun terlebih pada musim hujan pasti akan terjadi bencana banjir dalam skala yang sangat besar,  dalam  waktu  yang  singkat  ini  akan  me- nimbulkan  persoalan  yang  kompleks  membutuh- kan  penanggulangan  bencana  dan  manajemen kebencanaan  yang  baik,  terpadu  dan  terintegrasi dengan  melibatkan stakeholders terkait  sesuai perannya.  Dalam  hal  ini,  BPBD  juga  melakukan pembuatan  posko  untuk  penampungan  sementara jika terjadi banjir. Hal ini dalam rangka memantau dan memonitor penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Sidoarjo. Langkah ini dilakukan dengan mencari  sumber  informasi  tentang  sistem  moni- toring peringatan dini bencana banjir pada keting- gian air sungai di beberapa titik rawan meluapnya air (Bustomi, 2021).
Gambar 9. Posko Terpadu Siaga Darurat
Lokasi Posko Terpadu Siaga Darurat Bencana Banjir  berada  di  Desa  Sedati  Gede  Kecamatan Sedati yang digunakan sebagai posko induk darurat banjir  di  mana  akan  diberikan  pelayanan  darurat kepada  masyarakat  yang  menjadi  korban  banjir seperti  suplai  air  bersih  melalui Mobil  Water Threatmen  Proses (WTP)  milik  BPBD  Provinsi Jawa  Timur  terus  memproduksi  air  bersih  hingga pengosongan posko. Selain itu, juga terdapat posko di  kantor  BPBD  yang membuka  pelayanan medis dan  logistik.  Nantinya  masyarakat  diminta  untuk melaporkan  keluhannya  melalui  perangkat  desa setempat guna dilanjutkan ke Posko BPBD. Tidak hanya  di  wilayah  kantor  BPBD  Kabupaten  Si- doarjo, dan Kecamatan Sedati, terdapat posko siaga bencana  banjir  juga  di  wilayah  Candi,  Pari,  dan Porong mengingat di wilayah tersebut kerap terjadi
musibah  banjir  ketika  musim  hujan.  Adapun posko-posko tersebut dibantu oleh berbagai elemen pemangku  kepentingan  yang  ada  di  Kabupaten Sidoarjo  seperti Polresta  Sidoarjo,  TNI,  dan  Ba- sarnas.

## KESIMPULAN
Mitigasi  bencana  yang  dilakukan  BPBD  Ka- bupaten Sidoarjo sebagai upaya pengurangan risiko dan  dampak  bencana  banjir  menunjukkan  bahwa dalam  fokus  mitigasi  pasif  terdapat  berbagai  ke- giatan  yang  bersifat  terpadu  dan  kolaboratif. Dibuktikan  dengan  tindakan  pencegahan  dalam meminimalkan  risiko  dan  dampak  bencana  banjir meliputi  pembentukan  FPRB,  pembuatan  peta risiko banjir, SOP penanggulangan banjir, kegiatan IHT  Terpadu,  kegiatan  mitigasi  pasif  berbasis SMAB,  dan  pembentukan  satuan  gugus  tugas bencana  yaitu  Tagana  yang  anggotanya  telah terlatih  di  bidang  penanggulangan  bencana  serta bidang  kesejahteraan  sosial  dan  Destana  sebagai organisasi berbasis forum desa.
Kemudian  pada  fokus  mitigasi  aktif  terdapat berbagai  upaya  yang  bersifat  sektoral  dan  kon- disional  mulai  dari  pembuatan  papan  informasi peta  rawan  bencana  banjir,  aplikasi  Sigap,  pela- tihan penanggulangan bencana, pembentukan pos- ko terpadu siaga darurat, penyediaan Dapur Umum bagi  masyarakat  terdampak  banjir,  pembangunan rumah  pompa  air  dan  pemeliharaan  DAM.  Ke- adaan  wilayah  dan  curah  hujan  tinggi  yang  tidak menentu  menjadi  penyebab  banjir  semakin  sulit diatasi meskipun beberapa kegiatan telah diupaya- kan.  Dari  kedua  mitigasi  bencana  yang  telah  di- lakukan oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo, mitigasi pasif  telah  dilaksanakan  dengan  baik.  Sedangkan mitigasi  aktif  dinilai  kurang  maksimal  khususnya pada  aplikasi  Sigap  yang  sebaiknya  dilakukan peningkatan  sosialisasi  secara  masif  dan  ber- kelanjutan.  Selain  itu,  juga  penyediaan  Dapur Umum dapat diperluas ke daerah-daerah yang me- miliki potensi bencana banjir yang cukup tinggi di Kabupaten Sidoarjo.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif, L. (2020). Mitigasi Bencana Gempa di Kota Surabaya  (Kajian  tentang  Upaya  Antisipatif Pemerintah Kota
Surabaya dalam Mengurangi  Resiko  Bencana). Dinamika Governance:  Jurnal  Ilmu  Administrasi Negara , 10 (1), 86–100. https://doi.org/10.33005/jdg.v10i1.2048 BPBD Sidoarjo. (2022). Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten  Sidoarjo  Tahun  2021-2026 .
Sidoarjo:  Dokumen  Strategis  Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Dapilah, F., Nielsen, J. Ø., Lebek, K., & D’haen, S.
A. L. (2021). He who pays the piper calls the tune: Understanding collaborative governance and climate change adaptation in Northern Ghana. Climate Risk Management ,
32 (10036), 1–15.
https://doi.org/10.1016/j.crm.2021.100306
Fitriani,  I.  D.,  Zulkarnaen,  W.,  &  Bagianto,  A.
(2021).  Analisis Manajemen  Mitigasi  Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD) Terhadap  Bencana  Alam  Erupsi  Gunung Tangkuban  Parahu  di  Jawa  Barat. Jurnal Ilmiah  MEA  (Manajemen,  Ekonomi,  &
Akuntansi) , 5 (1), 91–111. https://doi.org/10.31955/mea.vol5.iss1.pp91-
111
Ilmi, W. Z., Asbi, A. M., & Syam, T. (2020). Kajian Dimensi  Ketahanan  Bencana  Pada  Kawasan Informal  Pesisir  Kota  Bandar  Lampung Dalam  Menghadapi  Dampak  Perubahan Iklim. Jurnal Dialog Penanggulangan
Bencana , 11 (2), 139–154.
Ma’arif,  S.,  &  Hizbaron,  D.  R.  (2015). Strategi Menuju  Masyarakat  Tangguh  Bencana Dalam Perspektif Sosial . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Mahameru,  Y.,  &  Hadi,  K.  (2022).  Pelaksanaan Tugas  dan  Fungsi  Pusat  Pengendalian Operasi  Penanggulangan  Bencana. Jurnal
Kebijakan Publik , 13 (1), 17–24.
https://doi.org/10.31258/jkp.v13i1.7991
Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  &  Saldaña,  J. (2019). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (4th ed.). USA: SAGE Publications Inc.
Mujiburrahman, M., Nuraeni, N., & Hariawan, R.
(2020). Pentingnya Pendidikan Kebencanaan Di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. JISIP (Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Pendidikan) , 4 (2),
317–321.
https://doi.org/10.58258/jisip.v4i2.1082 Mustainah, &  Royfandi, M.  (2022).  Problematika dan Kesiapsiagaan Pemerintah Dalam
Penanganan  Bencana. Jurnal  Kebijakan Publik , 13 (1), 45–53. https://doi.org/10.31258/jkp.v13i1.7993
Nursyabani,  Putera,  R.  E.,  &  Kusdarini.  (2020).
Mitigasi Bencana Dalam Peningkatan Kewaspadaan  Terhadap  Ancaman  Gempa Bumi  di  Universitas  Andalas. Jurnal  Ilmu Administrasi  Negara  (AsIAN) , 8 (2),  81–90. https://doi.org/10.47828/jianaasian.v8i2.12 Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  Nomor  12
Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
Peraturan  Kepala  BNPB  Nomor  4  Tahun  2008
Tentang  Pedoman  Penyusunan  Rencana Penanggulangan Bencana.
Purnawali,  H.  S.  (2018). Flood  Vulnerabilty
Analysis at Sidoarjo Regency Using
Geographic Information System and Remote Sensing , tidak dipublikasi. Surabaya:
Program Magister Bidang Keahlian Geomatika  Departemen  Teknik  Geomatika
Fakultas  Teknik  Sipil,  Lingkungan,  dan Kebumian  Institut  Teknologoi  Sepuluh Nopember.
Pusdalop BNPB. (2017). 2.341 Kejadian Bencana,
377 Tewas dan 3,5 Juta Jiwa Mengungsi dan Menderita  Akibat  Bencana  Tahun  2017 .  27
Maret 2017. https://bnpb.go.id/2341-
kejadian- bencana-377-tewas-dan-35-juta- jiwa-mengungsi-dan-menderita-akibat- bencana-tahun-2017 (23 Februari 2022).
Raya,  J.,  &  Prasetyo,  S.  (2022).  Analisis  Peta Rawan Banjir Metode Pembobotan dan Peta Genangan  Banjir  Metode  NDWI  terhadap Kejadian  Banjir  (Studi  Kasus:  Kabupaten Sidoarjo). Geoid:  Journal  of  Geodesy  Ad Geomatics ,
17 (2), 232–244. https://doi.org/10.12962/j24423998.v17i2.87
63
Rogi, O. H. A. (2017). Peta Kebencanaan: Urgensi Dan  Manfaatnya. Media  Matrasain , 14 (3), 61–76.
Rosyida,  A.,  Nurmasari,  R.,  &  Suprapto.  (2019). Analisis  Perbandingan  Dampak  Kejadian Bencana  Hidromeeorologi  dan  Geologi  di Indonesia  Dilihat  dari  Jumlah  Korban  dan Kerusakan. Jurnal  Dialog  Penanggulangan
Bencana , 10 (1), 12–21.
Saputra,  N.  B.,  &  Rodiyah,  I.  (2022).  Strategi
Penanggulangan Bencana Banjir di
Kabupaten  Sidoarjo  Berdasarkan  Analisis SWOT. Indonesian Journal of Public Policy Review , 20 (1), 1–6. https://doi.org/10.21070/ijppr.v20i0.1281 Schweizer,  P.-J., &  Renn, O.  (2019).  Governance of Systemic Risks for Disaster Prevention and Mitigation. Disaster Prevention and Management:  An  International  Journal, 28 (6), 862–874. https://doi.org/10.1108/- 09- 2019-0282
Setiawan,  B.,  Hasyim,  A.  W.,  &  Sasongko,  W. (2021).  Skenario  Penanggulangan  Banjir  Di Kabupaten  Sidoarjo. Planning  for  Urban Region and Environment , 10 (2), 149–158.
Ujung,  A.  T.,  Nugraha,  A.  L.,  &  Firdaus,  H.  S. (2019).  Kajian  Pemetaan  Risiko  Bencana Banjir Kota Semarang Dengan Menggunakan Sistem  Informasi  Geografis. Jurnal  Geodesi Undip , 8 (4), 154–164.
Utama,  D.  B.,  &  Widyaningrum,  N.  (2022). Transparansi  Publik  Dalam  Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 Pada Pemerintah Desa  Dermaji,  Banyumas,  Jawa  Tengah.
Pelita Kota , 3 (1), 120–129. https://doi.org/10.51742/pelita.v3i1.461
Zulkarnaini,  Z.,  Sujianto,  S.,  Wawan,  W.,  &
Mashur,  D.  Institutional  Synergy  In Sustainable Peatland Management. Jurnal Kebijakan Publik , 13 (4), 420-424.
Zulkarnaini, Z., & Gevisioner, G. Differences Perception  And  Interest  In  Peatland Management  Policy. Jurnal  Kebijakan Publik , 12 (2), 65-72.