## KONFIGURASI AKTOR DAN INSTISUSI POLITIK DALAM PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DAERAH PADA PILKADA KOTA PEKANBARU TAHUN 2017

## Tito Handoko & Erman Muchtar
Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Titohandoko.th@gmail.com

## ABSTRACT
The  election  of  Regional  Heads  is  in  addition  to  the  procedures  and mechanisms  for  delegating  popular  sovereignty  to  the  state  administrators, also  the  most  important  is  the  orderly  and  periodic  procedures  and mechanisms of political change, both changes in the elite circulation, and the direction and pattern of political policy. It is undeniable that Political Parties are  still  the  most  dominant  media  in  the  elections  even  in  the  case  in  Riau Province  there  has  not  been  a  single  political  space  from  the  independent track  that  won  the  political  contestation  in  the  elections  in  Riau.  The dominance of the political party has made the hegemony party in determining candidates  including  the  National  Mandate  Party  in  the  Pekanbaru  City Election 2017. This study specifically looks at the actor's configuration and the role  of  political  party  institutions  in  determining  the  candidate  for  regional heads  as  part  of  the  mechanism  of  delegating  people's  sovereignty  to  the state's  administrators.  The  study  of  actors  in  local  democracy  and  the interaction of actors in the political realm are the main concepts put forward in  the  analysis  of  this  study.  Furthermore,  this  study  was  carried  out  with  a qualitative  approach  with  an  emphasis  on  the  interpretation  of  the phenomenon in question, namely the actor's configuration and the role of the political  party  institution  in  determining  the  prospective  regional  head candidates. The results of this study indicate that the actor's configuration in the  determination  of  PAN  Regional  Head  candidates  is  illustrated  that  local (local)  actors  do  not  have  a  significant  influence  because  ultimately  the determination  of  candidates  is  the  PAN  DPP  domain.  This  assumption  was reinforced by the awarding of cadre status to Irvan Herman who clearly had not participated in cadre formation (LKAD) at the National Mandate Party. The institutional  situation  arising  from  the  determination  of  candidates  for  the Regional Head by the PAN DPP is the weak role of the DPD or party structure at the local level in escorting the Candidate Pairs set by the DPP. This further strengthens  the  occurrence  of  transactional  politics  in  the  determination  of
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018

## 2
candidates  for  regional  heads  by  the  National  Mandate  Party  which  has  an impact  on  the  withdrawal  of  democratization  in  the  party  body  because  all party strategic decisions are in the hands of the DPP.
Keywords: Elections, Political Parties, Actors and Political Space

## ABSTRAK
Pemilihan  Kepala  Daerah  di  samping  merupakan  prosedur  dan  mekanisme pendelegasian  kedaulatan  rakyat  kepada  penyelenggara  Negara,  juga  yang terpenting  merupakan  prosedur  dan  mekanisme  perubahan  politik  secara tertib  dan  periodik,  baik  perubahan  sirkulasi  elit,  maupun  arah  dan  pola kebijakan  politik. Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  Partai  Politik  masih  menjadi media  yang  paling  dominan  dalam  Pilkada  bahkan  dalam  kasus  di  Provinsi Riau  belum  ada  satupun  ruang  politik  dari  jalur  independen  yang  berhasil memenangkan kontestasi politik Pilkada di Riau. Dominannya partai politik itu menjadikan  partai  hegemoni  dalam  menetapkan  kandidat  termasuk  Partai Amanat Nasional pada Pilkada Kota Pekanbaru 2017. Kajian ini secara spesifik melihat  konfigurasi  aktor  dan  peran  institusi  partai  politik  dalam  penetapan bakal  calon  kepala  daerah  sebagai  bagian  dari  mekanisme  pendelegasian kedaulatan  rakyat  kepada  penyelenggara  negara  tersebut.  Studi  aktor  dalam demokrasi lokal dan interaksi aktor dalam ranah politik menjadi konsep pokok yang dikedepankan dalam analisis kajian ini. Selanjutnya, kajian ini dilakukan dengan  pendekatan  kualitatif  dengan  penekanan  pada  interpretasi  terhadap fenomena  yang  dimaksud  yaitu  konfigurasi  aktor  dan  peran  institusi  partai politik  dalam  penetapan  bakal  calon  kepala  daerah.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa k onfigurasi aktor dalam penetapan calon Kepala Daerah dari PAN tergambar bahwa aktor daerah (lokal) tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan karena pada akhirnya penetapan calon menjadi domain DPP PAN.  Asumsi  ini  diperkuat  dengan  diberikannya  status  kader  kepada  Irvan Herman  yang  jelas-jelas  belum  mengikuti  kaderisasi  (LKAD)  pada  Partai Amanat  Nasional.  Situasi  kelembagaan  yang  timbul  akibat  penetapan  calon Kepala Daerah oleh DPP PAN yakni lemahnya peran DPD atau struktur partai di  tingkat  lokal  dalam  mengawal  Pasangan  Calon  yang  ditetapkan  oleh  DPP. Hal itu semakin menguatkan terjadinya politik transaksional dalam penetapan calon  kepala  daerah  oleh  Partai  Amanat  Nasional  yang  berdampak  pada mundurnya  demokratisasi  di  tubuh partai  karena  semua  keputusan  strategis partai ada di tangan DPP.
Kata Kunci: Pemilu, Partai Politik, Aktor dan Ruang Politik

## PENDAHULUAN
Partai Politik masih menjadi media yang paling dominan dalam Pilkada bahkan
dalam  kasus  di  Provinsi  Riau  belum  ada  satupun  ruang  politik  dari  jalur independen  yang  berhasil  memenangkan  kontestasi  politik.  Hal  itu disebabkan mesin partai yang cukup mumpuni untuk digerakkan sebagai salah satu  dari  sekian  banyak  variabel  pemenangan  kandidat  dalam  Pilkada. Bekerjanya  mesin  partai  politik  tidak  dapat  dilepaskan  dari  situasi  yang berkembang dalam proses seleksi calon yang dilakukan oleh partai politik itu. Kecenderungan  partai  politik  dalam  melakukan  penjaringan  atau  rekrutmen calon-calon    kepala  daerah  dalam  pilkada  langsung  juga  berlangsung pragmatis  dan  tidak  jarang  menimbulkan  potensi perpecahan internal  di partai  politik.  Sebagaimana  yang  sudah-sudah,  kecenderungan  penonjolan peran figur juga dibaca partai politik dalam cara melakukan penjaringan nama- nama  yang  memiliki  potensi  menang  besar.  Figur  yang  memiliki  potensi  ini tidak  harus  berasal  dari  mereka  yang  memiliki  latar  belakang  sebagai  kader interal  partai  politik  itu  sendiri,  tetapi  juga  dari  kalangan  eksternal  partai. Dalam  hal  ini,  proses  seleksi  yang  dilakukan  partai  politik  bisa  dilakukan dengan melalui mekanisme terbuka atau dengan tertutup.
Rahat  dan  Hazan  (2006)  menyatakan setidaknya  terdapat  dua  pola  sistem seleksi kandidat. Pertama, inklusif (terbuka) bagi siapapun dapat mencalokan melalui partai politik dengan memenuhi syarat ringan (eligible). Di sini, tidak ada semacam keharusan untuk menjadi anggota partai politik terkait, ataupun memiliki  kesamaan  ideologi.  Pola  kedua adalah  eksklusif  (tertutup),  di  mana pada  pola  ini  terdapat  sejumlah  syarat  yang  membatasi  hak  pemilih  untuk ikut  serta  dalam  seleksi  kandidat.  Semakin  inklusif  proses  seleksi  kandidat, maka  semakin  demokratis.  Sebaliknya,  semakin  eksklusif  seleksi  kandidat semakin  tidak  demokratis  seleksinya,  karena  tidak  transparan  dan  hanya internal elite saja sebagai penyeleksi ataupun penentu kandidat.
Lebih  lanjut  Rahat  dan  Hazan  menyatakan  bahwa terkait dengan perekrutan kandidat secara  inklusif, ada dua faktor yang cukup menentukan  terekrutnya
anggota  dari  luar  ini.  Pertama,  syarat  keterjaminan  terpilihnya  kandidat tersebut  (tingkat  elektabilitas).  Dalam  kerangka  politik  lokal, proses seleksi kandidat terletak pada rekam jejak seorang figur. Rekam jejak dan popularitas ini  sangat  menentukan  dapat  diterimanya  seseorang  oleh  masyarakat. Elektabilitas  ini  bisa  menjangkau  lintas-kelompok,  etnis,  agama,  dan seterusnya, karena hal-hal yang bersifat konsep dan ideologis telah diabaikan melalui kompromi.  Kedua,  pada  syarat  biaya.  Bahwa  pertimbangan  penentu dalam proses perekrutan kandidat dari orang luar  adalah dari segi biaya. Hal ini  karena  keikutsertaan  dalam  pilkada  membutuhkan  biaya  tidak  sedikit. Kebutuhan dana menjadi inheren dalam pilkada.
Selain  hal  itu,  yang  perlu  dicermati  adalah  partai  politik  juga  memiliki mekanisme  terkait  dengan  apakah  akan  memberikan  kewenangan  besar kepada daerah dalam memilih calon atau menciptakan sistem sentralistik di mana  kewenangan  memilih  dan  menentukan  calon  berada  di  tangan pengurus pusat. Kedua pilihan itu menyimpan dampak bagi partai politik. Jika pilihan  pertama  yang  diambil,  pengurus  partai  pusat  tidak  bisa  mengontrol proses  mekanisme  pemilihan  calon  kepala  daerah  dan  akibatnya  bisa  jadi nama  yang  dipilih  bukanlah  nama  yang  potensial  menang.  Tetapi  jika pilihan  kedua  yang  diambil,  dampak  buruknya  adalah  pada  proses pengkaderan  dan  pendewasaan  struktur  partai  politik  di  daerah.  Partai politik  lebih berkepentingan memilih nama yang punya  potensi  menang.  Ada kecenderungan  rekrutmen  calon  kepala  daerah  yang  diusung  oleh  partai politik  dalam pilkada  lebih ditentukan  oleh  kepentingan pengurus partai di pusat.
Berkenaan dengan itu, Partai Amanat Nasional sebagai salah satu kendaraan politik  dalam  Pilkada  juga  melakukan  hal  yang  sama  sebagaimana  yang dijelaskan  oleh  Rahat  dan  Hazan  di  atas.  Partai  Amanat  Nasional  dalam Pilkada juga menempatkan dirinya sebagai salah satu penopang demokrasi di
tingkat  lokal  sehingga  dalam  proses  politik  penentuan  calon  kepala  daerah Partai  Amanat  Nasional  melakukan  sistem  rekrutmen  calon  yang  bersifat terbuka.  Berikut  kandidat  Kepala  Daerah  Kota  Pekanbaru  yang  mendaftar melalui Partai Amanat Nasional pada Pilkada Kota Pekanbaru tahun 2017.
Tabel 1.1
Calon-calon  yang  mengikuti  rekrutmen  Walikota/Wakil Walikota Partai Amanat Nasional Pada Pilkada Kota Pekanbaru Tahun 2017 No Nama Kandidat Latar Belakang 1 Irvan Herman Dosen 2 Edi Satria PNS Pemprov Riau 3 Ade Hartati Anggota DPRD Riau F-PAN 4 Jufri Zubir Pengusaha 5 Zulfan Hafis Anggota DPRD Kota Pekanbaru Nasdem 6 Nofrizal Anggota DPRD Kota Pekanbaru F-PAN 7 Destrayani Bibra PNS Kota Pekanbaru

## Sumber: DPD PAN Kota Pekanbaru 2017
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  kandidat  yang  berasal  dari internal PAN adalah Ade Hartati dan Nofrizal. Hasil penjaringan DPD PAN itu untuk  selanjutnya  disurvey  oleh  lembaga  survey  nasional  yang  telah ditentukan  oleh  DPD  PAN.  Berdasarkan  Pedoman  Partai  tentang  Pilkada, kandidat  yang  diutamakan  adalah  kandidat  yang  berasal  dari  internal  partai artinya  peluang  Ade  Hartati  dan  Nofrizal  dalam  konteks  penjaringan  di internal partai itu lebih besar dibandingkan dengan calon yang lain.
Persoalan  yang  kemudian  muncul  adalah  proses  penjaringan  yang  telah dilakukan  oleh  DPD  PAN  Kota  Pekanbaru  itu  hanya  dianggap  sebagai formalitas karena di tingkat pusat sudah terjadi negosiasi yang difasilitasi oleh elit DPW PAN Riau. DPP PAN pada akhirnya menetapkan Bakal Paslon Ramlin Walid dan Irvan Herman diusung dalam Pilkada Kota Pekanbaru tahun 2017. Lahirnya keputusan DPP PAN itu jelas menimbulkan polemik baik dikalangan PAN  Kota  Pekanbaru  maupun para  kandidat  yang  telah  mendaftarkan  diri  di DPD PAN Kota Pekanbaru sebagai bakal calon.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018

## 6
Keputusan  yang  diambil  oleh  DPP  PAN  yang  dianggap  kontroversial  karena Ramlid  Walid  yang  diusung  sebagai  bakal  calon  dianggap  tidak merepresentasikan  keinginan  kader  PAN  serta  Irvan  Herman  yang  dianggap sebagai kader karbitan. Kondisi itu menggambarkan interaksi elit sebagaimana yang  digambarkan  oleh  Tornquist.  Linz,  Stephan,  dan  Diamond  bahwa interaksi  antar  aktor  dalam  ranah  politik  yang  terdapat  dalam  dua  arena utama : pertama , interaksi di arenanya masing-masing ( micro politic ). Kedua , interaksi  antar  aktor  dalam  arena  yang  lebih  luas  ( macro  politic ),  salah  satu arena  penting  yang  bisa  digunakan  untuk  melihat  lebih  jauh  keterlibatan aktor-aktor  dalam  arena  yang  lebih  luas  adalah  kompetisi  publik  dan pembuatan  kebijakan  publik.  Interaksi  antar  aktor  juga  berlangsung  dalam arena  kompetisi  politik  dimana  aktor-aktor  dalam  masyarakat  berkontestasi dalam  merebut  jabatan  terpilih  ( elected official ).  Dalam  kompetisi  itu,  aktor- aktor  politik  (politisi  dan  partai  politik)  bertemu,  bersentuhan  dan membangun jejaring dengan aktor lain, seperti masyarakat sipil dan ekonomi. Sebagai akibatnya, arena pilkada menjadi arena interaksi antar aktor ditingkat lokal.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  kajian  ini  hendak  menggambarkan interaksi  antar  aktor  tersebut  sesuai  derajat  susunannya  serta  peran  yang dimainkan  oleh  masing-masing  aktor  dalam  penetapan  bakal  calon  kepala daerah  sehingga  studi  ini  dirumuskan  dalam  pertanyaan  penelitian  yaitu bagaimanakah  konfigurasi  peran  para  aktor  dalam  penetapan  calon  kepala daerah  dari  Partai  Amanat  Nasional  pada  Pilkada  Kota  Pekanbaru  tahun 2017?.  Terkait  dengan  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk, pertama mengetahui  dan  menjelaskan  mekanisme  penjaringan  calon  kepala  daerah oleh  Partai  Amanat  Nasional  di  Kota  Pekanbaru. Kedua,  m engetahui  dan menjelaskan  peran  para  aktor  dalam  penetapan  calon  kepala  daerah  oleh Partai  Amanat  Nasional  di  Kota  Pekanbaru,  dan ketiga  m engetahui  dan
menjelaskan  situasi  kelembagaan  Partai  Amanat  Nasional  pada  Pilkada  Kota Pekanbaru tahun 2017.

## TINJAUAN PUSTAKA
Kajian  tentang  konfigurasi  aktor  dan  peran  institusi  politik  dalam  penetapan bakal  calon  kepala  daerah  ini  ditinjau  dari  tiga  konsep  utama,  yaitu  konsep studi  aktor  dalam  perspektif  demokrasi  lokal,  konsep  interaksi  aktor  dan konsep tentang peran aktor dan dinamika politik di tingkat lokal.

## a) Studi Aktor Dalam Perspektif Demokrasi Lokal
Kajian  tentang  peran  aktor  dalam  proses  demokrasi  lokal  menjadi  penting untuk  dilakukan  mengingat  dua  hal  : Pertama ,  dalam  kaitannya  dengan budaya politik lokal, aktor adalah agency budaya, disatu sisi aktor merupakan penerus  nilai-nilai  budaya  politik  yang  tumbuh  dan  berkembang  di  ranah lokal.  Namun,  disisi  lain  aktor  juga  merupakan  produsen  (kreator)  budaya, dimana perilaku politik aktor mempengaruhi perubahan dan kesinambungan nilai-nilai  budaya  politik  lokal.  Dengan  kata  lain,  peran  aktor  merupakan salah  satu  kunci  penting  keberhasilan  demokrasi  karena  tingkah  laku  aktor dan kebijakan yang dihasilkan mempunyai arti penting dan juga berpengaruh terhadap konsolidasi demokrasi. Kedua , dalam kaitannya dengan demokrasi, proses  transisi  politik  yang  berlangsung  di  Indonesia  dalam  sepuluh  tahun terakhir  telah  memberikan  wadah,  sekaligus  menempatkan  para  aktor  baik diaras nasional maupun lokal. (RS. Zuhro, 2009, 2)
Dua mainstreem pendekatan  yang  mengemuka  dalam  studi  transisi  adalah pendekatan  yang  lebih  mengedepankan  peran  elite  dan  pendekatan  yang lebih  mengedepankan  perhatian  pada  dimensi  struktural.  Pada  awalnya studi-studi  transisi  lebih  menekankan  pada  faktor  struktural,  namun selanjutnya pusat perhatian bergeser ke faktor elite. Oleh karena  itu, dalam
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018
perkembangan  berikutnya,  sejumlah  studi  mengenai  transisi  umumnya memusatkan perhatian pada peran aktor untuk memetakan dan menjelaskan proses demokrasi. Studi peran aktor dianggap penting    karena melalui studi ini dapat dilihat pertarungan antar aktor dalam menentukan apakah transisi akan berasal dari atas, bawah, atau tengah (RS. Zuhro; 2009,17).

## b) Interaksi Aktor Dalam Arena Politik
Selanjutnya,  preferensi  yang  menghubungkan  politik  lokal  tentu  tidak terlepas  dari  elit  lokal  dalam  mensikapi,  menentukan  dan  mempengaruhi rekruitmen  dan  perjalanan  politik  di  tingkat  lokal.  Varma  SP.  dalam  “Teori Politik  Modern”  (2003,197)  mengatakan  bahwa,    teori  elit  menegaskan bahwa  ialah  yang  bersandar  pada  kenyataan  bahwa  setiap  masyarakat terbagi dalam 2 (dua) kategori yang luas mencakup :
1. Sekelompok  kecil  manusia  yang  berkemampuan  dan  karenanya menduduki posisi untuk memerintah, dan
2. Sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah.
Dengan  konsep  teori  elit  yang  lahir  di  Eropa  ini  mengemukakan  bahwa  di dalam  kelompok  penguasa  ( the  rulling  class )  selain  ada  elit  yang  berkuasa ( the  rulling  elite )  juga  ada  elit  tandingan,  yang  mampu  meraih  kekuasaan melalui  massa  jika  elit  yang  berkuasa  kehilangan  kemampuan  untuk memerintah.  Soelaeman  Soemardi  dalam  bukunya  Miriam  Budiarjo (1991,34), Laswell menggunakan konsep elit, yaitu :
Kedudukan  didominasi  dalam  masyarakat,  dalam  arti  bahwa  nilai- nilai  (values)  yang  mereka  bentuk  (ciptakan-hasilkan)  mendapat penilaian  tinggi  dalam  masyarakat  yang  bersangkutan.  Nilai-nilai tersebut  mungkin  tanpa  kekuasaan,  kekayaan,  kehormatan, pengetahuan  dan  lain-lain.  Mereka  yang  memilikinya  yang  paling banyak    elite    orang    banyak    selebihnya    merupakan    massa.
Eliteberhasil  memiliki  sebagian  terbanyak  dari  nilai-nilai,  karena kecakapan-kecakapan serta sifat-sifat kepribadian mereka.
Linz  dan  Stephan  (1996)  menyebutkan  bahwa  arena  politik    ditandai  oleh hadirnya  empat  aktor  utama  : pertama , the  state yang  dalam  berbagai literatur ditempatkan sebagai public agency . Kedua , political society , yang di dalamnya  terdapat  partai  politik. Ketiga , economic    society ,  yang  selalu bergerak  dalam  logika-logita  kapital  dan  pasar. Keempat , civil  society ,  yang memiliki  karakteristik  keswadayaan  (voluntarisme)  dan  mandiri  dari pengaruh negara” (RS.Zuhro,2009:22).
Dengan meminjam kerangka Tornquist. Linz, Stephan, dan Diamond, studi ini memusatkan perhatian pada interaksi antar aktor dalam dua arena utama : pertama ,  interaksi  di  arenanya  masing-masing  ( micro  politic ). Kedua , interaksi antar aktor dalam arena yang lebih luas ( macro politic ), salah satu arena  penting  yang  bisa  digunakan  untuk  melihat  lebih  jauh  keterlibatan aktor-aktor  dalam  arena  yang  lebih  luas  adalah  kompetisi  publik  dan pembuatan  kebijakan  publik.  Interaksi  antar  aktor  juga  berlangsung  dalam arena kompetisi politik dimana aktor-aktor dalam masyarakat berkontestasi dalam merebut jabatan terpilih ( elected official ). Dalam kompetisi itu, aktor- aktor  politik  (politisi  dan  partai  politik)  bertemu,  bersentuhan  dan membangun  jejaring  dengan  aktor  lain,  seperti  masyarakat  sipil  dan ekonomi.  Sebagai  akibatnya,  arena  pilkada  menjadi  arena  interaksi  antar aktor ditingkat  lokal.
Seperti yang terlihat dari hasil penelitian Siti Zuhro (2009).  Adapun birokrasi ( the  state ),  dengan  kekuasaannya  sampai  ketingkat  desa  (kelurahan) birokrasi  relatif  digunakan  sacara  efektif  untuk  menggalang  dukungan melalui program-program pembangunan yang populis dikenalkan incumbent . Jaringan  birokrasi  menjadi  alat  efektif  bagi incumbent untuk  menggalang
kekuatan.  Tak  jarang  pula  aktifitasnya  dilakukan  dengan  menggunakan kekuasaan  yang  dimilikinya  sehingga incumbent menjadi  relatif  populer ditengah-tengah masyarakat.
Sementara  kelompok economic  society ,  melalui  dana  yang  dimilikinya, pengusaha  atau  “investor  pilkada”  berperan  penting  dan  cenderung menentukan  kemenangan  calon,  khususnya  ketika  para  elite,  tokoh-tokoh masyarakat  dan  semua stakeholder memiliki  pragmatisme  tinggi  dan cenderung hanya berprientasi pada kekuasaan dan uang. Selanjutnya peran organisasi  kemasyarakatan  (ormas)    dan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM)  cenderung  mencari  keuntungan  melalui  pilkada,  seperti  menjadi  tim sukses.  Tidak  sedikit  ormas  yang  menjadi  partisan  dan  menujukkan keberpihakannya pada pasangan calon tertentu.

## c) Peran aktor dan Dominasi Elite Lokal
Lebih  tajam  mengupas  dominasi  elite  dan  oligarki  elite,  N.  Susan  (2008,72- 73), Charles W. Mills dalam risetnya tentang struktur kekuasaan di Amerika ( The  Power ,  1956)  yang  sepakat  dengan  paparan  Max  Weber  (1864-1920),
Mills memiliki pengertian bahwa elite kekuasaan dikomposisikan dari orang- orang yang memungkinkan mereka melebihi lingkungan biasa, laki-laki atau perempuan;  mereka  ada  diposisi  pembuatan  keputusan  yang  memiliki konsekuensi  besar.  Mereka  menempati  posisi  pimpinan  strategis  dari struktur  sosial,  seperti  pimpinan  partai    politik    atau    keagamaan    yang memusatkan  alat-alat  efektif    dari kekuasaan, kekayaan dan kemasyhuran. Posisi penting mereka dalam mempengaruhi opini publik dan mengarahkan tindakan  sosial  massa  merupakan  keahlian  yang  dimiliki  karena  tingkat pengetahuan  dan  kepemilikan  mereka  tehadap  alat-alat  kekuasaan,  seperti usaha  ekonomi,  politik  dan  militer.  Dari  riset  tersebut  diperoleh  suatu hubungan dominatif atara elite dan rakyat, yaitu:
Struktur  sosial  dikuasai  elite  dan  rakyat  adalah  pihak  di  bawah kontrol  politisnya.  Hubungan  dominasi  itu  muncul  karena  elite-  elite berusaha  memperoleh  dukungan  politis  rakyat  demi  kepentingan mobilitas  vertikal  mereka  secara  ekonomi  dan  politik.  Mills menemukan  bahwa  mereka  para  elite  kekuasaan  mempunyai kecenderungan  untuk  kaya,  baik  diperoleh  melaui  investasi  atau duduk dalam posisi eksekutif.
Semangat reformasi dan demokratisasi secara prosedural terwadahi melalui perubahan  sistim  pemilu  dan  pilkada,  meskipun  pada  praktiknya,  dominasi elite  masih  kuat  menentukan  dinamika  politik  di  level  nasional  dan  lokal. Kondisi  inilah  yang  mengindikadikan  bahwa  demokrasi  tengah  mengalami stagnasi  bahkan  memunculkan  kekhawatiran  bahwa  demokrasi  gagal mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat.  Mariana  dan  Paskarina  dalam bukunya “Demokrasi dan Politik Desentralisasi” (2007,13) membedah secara lugas tentang kegagalan demokrasi dan desentralisasi yang bergeser menjadi oligarki elite, dimana:
Praktik  demokrasi  yang  dijalankan  saat  ini  baru  sebatas  prosedural dan  formal,  masih  jauh  dari  substansial.  Indikasinya,  institusi demokrasi  yang  ada  hanya  dikuasai  segelintir  elit  politik  sehingga praktik  demokrasi  bergeser  menjadi  oligarki  elit-elit  strategis.  Politik desentralisasi  yang  dijalankan  baru  sebatas  elit  dan  parpol,  belum sampai  ke  massa  atau  rakyat/warga,  sehingga  otonomi  daerah cenderung oligarkis dalam pelaksanaanya.
Sementara dari dominasi perilaku aktor politik, orientasi para pelaku politik sekarang  ini  cenderung  mengalami  pergeseran,  dari  yang  semula  didasari orientasi  idiologis  menjadi  sekedar  orientasi  pragmatis  yakni  untuk memperoleh  kekuasaan  dan  menggunakannya  untuk  kepentingan kelompoknya.

## METODE PENELITIAN
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018
Penelitian  ini  bermaksud  memberikan  gambaran  yang  jelas  dan  mendalam mengenai  konfigurasi  aktor  dan  peran  institusi  politik  dalam  penetapan bakal  calon  kepala  daerah  pada  Pilkada  Kota  Pekanbaru  Tahun  2017.  Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang mengemukakan ciri-ciri dari  sesuatu,  penelitian  deskriptif  kualitatif  bertujuan  menggambarkan dengan  katakata  atau  alasan  secara  cermat  karakteristik  dari  gejala permasalahan  yang  diteliti.  Menurut  Sugiono  (2009)  penelitian  deskriptif adalah  penelitian  yang  dilakukan  untuk  mengetahui  nilai  variabel  mandiri, baik  satu  variabel  atau  lebih  tanpa  membuat  perbandingan,  atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain.
Sebagai  lokasi  penelitian  dari  penelitian  mengenai  konfigurasi  aktor  dan peran  institusi  politik  dalam  penetapan  bakal  calon  kepala  daerah  pada Pilkada Kota Pekanbaru Tahun 2017 adalah DPD PAN Kota Pekanbaru, lokasi penelitian  juga  mencangkup  wilayah  kerja  PAN  baik  pada  lingkup  nasional maupun lokal (Riau). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Data  Primer,  data  primer  dalam  penelitian  ini  meliputi  data tentang peraturan organisasi PAN yang mengatur tentang Pilkada, aktor-aktor  yang  terlibat  dalam  penetapan  bakal  calon  tersebut dan institusi-institusi yang berperan dalam penetapan bakal calon tersebut (baik institusi internal PAN maupun di luar PAN)
2. Data Sekunder, data sekunder dalam penelitian ini meliputi data- data yang telah dipublikasikan baik oleh peneliti maupun instansi- instansi  sebelumnya.  Sementara  yang  terkait  dengan  kajian  ini seperti  data  tentang  sejarah  PAN,  regulasi-regulasi,  pemberitaan media massa dan kajian-kajian terdahulu.
Data-data tersebut diperoleh dengan cara wawancara, observasi dan analisis terhadap  data  dokumentasi  untuk  selanjutnya  dianalisis  dengan  teknik
analisis  data  deskriptif  yang  berpedoman  pada  kaedah  penelitian  kualitatif sehingga  data-data  yang  telah  dikumpulkan  tersebut  diinterpretasikan berdasarkan kebutuhan.

## PEMBAHASAN
a) Mekanisme  Penjarigan  Calon  Kepala  Daerah  Oleh  Partai  Amanat Nasional Kota Pekanbaru

## 1. Penjaringan Bakal Calon
Untuk melihat sejauh mana mekanisme penjaringan calon Kepala Daerah oleh Partai  Amanat  Nasional  dalam  pemilihan  Kepala  Daerah  di  Kota  Pekanbaru, apakah  sudah  sesuai  dengan  konstitusi  partai  atau  sekedar  formalisasi konstitusi  partai,  maka  yang  pertama  penulis  melihat  dari  mekanisme tahapan. Seperti yang di jelaskan oleh Ronald Akhyar sebagai Wakil Ketua POK DPD  PAN  Kota  Pekanbaru,  mekanisme  penjaringan  calon  dilakukan  dalam Rapat  DPD  PAN  Kota  Pekanbaru  untuk  kemudian  disepakati  jadwal  dan tahapan penjaringan Calon oleh DPD PAN Kota Pekanbaru.
Sebagaimana  merujuk pada  Peraturan  Partai  tentang  Pilkada,  DPD  PAN  Kota Pekanbaru  setelah  berkonsultasi  dengan  DPW  PAN  Riau  membentuk “Tim Pilkada PAN Kota Pekanbaru” yang terdiri dari 9 orang atau yang populer di kalangan pengurus DPD PAN Kota Pekanbaru disebut sebagai “Tim Sembilan”. Tim  ini  bertugas  melaksanakan  tahapan  penjaringan  Calon  Kepala  Daerah Kota  Pekanbaru  mulai  dari  tahap  awal  hingga  pelaksanaan  rapat  pleno penetapan Calon Kepala Daerah oleh DPD PAN Kota Pekanbaru.
Dengan merujuk pada PP PAN tentang Pilkada, Tim Sembilan membuka posko pendaftaran  Calon  Walikota  dan  Wakil  Walikota  Pekanbaru  di  Kantor  DPD PAN  Kota  Pekanbaru.  Selanjutnya  Tim  Sembilan  DPD  PAN  Kota  Pekanbaru mensyaratkan para bakal calon untuk melengkapi berkas pendaftaran sebagai
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018
bakal  calon  Walikota  dan  Wakil  Walikota  Pekanbaru  sesuai  dengan persyaratan  yang  ditetapkan  oleh  UU  dan  tambahan  kesediaan  untuk membayar  dana  survey  yang  akan  dilakukan  oleh  lembaga  survey  nasional sebesar Rp. 20.000.000,-.
Tim Sembilan kemudian melakukan verifikasi terhadap bakal calon mencakup pengalaman  kerja;  pengabdian  pada  Partai;  ijazah  sebagai  bukti  pemenuhan persyaratan  ketentuan  undang-undang  (SR/SD,  SLTP,  SLTA)  dan  pendidikan formal  terakhir)  dan  pemenuhan  kriteria  peraturan  perundang-undangan. Verifikasi  dilakukan  dengan  meneliti  kebenaran  dan  keabsahan  atas  seluruh kelengkapan  persyaratan  bakal  calon  kepala  daerah  dan/  atau  wakil  kepala daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Pilkada dan Peraturan Partai yang berlaku.
Pada saat verifikasi dilakukan, Rapat Partai juga melakukan evaluasi terhadap komitmen bakal calon kepada Partai, serta analisa dukungan kekuatan politik/ ketokohan  bakal  calon.  Dalam  melakukan  verifikasi  dan  evaluasi  terhadap bakal  calon  tersebut,  DPD  pada  tingkatannya  dapat  meminta  keterangan secara  tertulis  dan  pihak  lain  sebagai  tambahan  informasi  terhadap  bakal calon.  Hasil  verifikasi  bakal  calon  Walikota  disampaikan  ke  DPP  Partai  oleh DPD Partai.”
Dalam prosesnya sebagaimana merujuk pada tabel 1.1. di atas terdapat paling tidak  7  (tujuh)  orang  Bakal  Calon  Walikota  yang  mendaftar  dan  4  (empat) orang Bakal Calon Wakil Walikota yang mendaftar. Sebagaimana mekanisme penjaringan  yang  telah  ditetapkan  oleh  DPP  PAN,  DPD  PAN  Kota  Pekanbaru selanjutnya  melaksanakan  survey  popularitas  dan  elektabilitas  para  bakal calon. Survey itu dilakukan oleh lembaga survey SMRC dengan menggandeng enumerator  lokal.  Berikut  pemaparan  hasil  survey  oleh  Program  Director Lembaga Survei Saifulmujani, Sirojudin Abbas PhD:
“...dari  pertanyaan  yang  diutarakan  tim  survei  kepada  masyarakat, siapa  Balon  Walikota  Pekanbaru  yang  banyak  dipilih  masyarakat, berada  diperingkat  teratas  yaitu  Irvan  Herman  Abdullah,  disusul Firdaus  MT,  Ayat  Cahyadi,  Septina,  Nofrizal,  Erizal  Muluk,  Dwi  Agus Sumarno,  Jufri  Zubir,  Firdaus  Ces,  Zulfan  Hafiz,  Said  Usman  Abdullah, Syahril, Ade Hartati Rahmad, Edi Satria, Suroto, Sondia Warman, Ramli Walid,  Herman  Nazar,  Yusuf  Daeng,  Yusfar,  Marlis  Kasim,  Dastrayani Bibra,  Yose  Saputra,  Syamsinar,  dan  yang  terakhir  Darnil...” ( http://m.riaupos.co/124009-berita-dpd-pan-pekanbaru-usulkan-8- nama-balon-wakowawako-ke-dpp.html )
Namun ketika dikerucutkan menjadi empat nama, hanya nama-nama ini yang muncul yaitu Firdaus MT, Irvan Herman Abdullah, Ayat Cahyadi, dan Septina sebagai  Balon  Walikota  Pekanbaru.  Jika  dilihat  kekuatan  dukungan,  Firdaus MT  memiliki  dukungan  lemah  tertinggi,  yakni  42  persen,  kemudian  yang terendah  dukungan  lemahnya  Irvan  Herman  Abdullah  hanya  30  persen.  Dari survei ini juga ditemukan hasil bahwa kesempatan incumbent untuk kembali memimpin  Kota  Pekanbaru  sangat  kecil,  hanya  27  persen  warga  yang  ingin incumbent  duduk  lagi  di  Pemerintah  Kota  Pekanbaru,  58  persen  menolak incumbent,  sementara  15  persen  tidak  tahu  dan  belum  menetapkan pendirian.
Sirojudin  mengatakan  memang,  Irvan  Herman  Abdullah  dinilai  mendapat tanggapan baik dari masyarakat pemilih, karena didompleng dari popularitas orang tuanya yang pernah menjadi Walikota Pekanbaru dua periode berturut- turut sebelum Firdaus MT. Sementara itu, hancurnya elektabilitas incumbent di  mata  masyarakat,  hasil  survei  mengatakan,  dikarenakan  masyrakat  tidak puas  dengan  kinerja  pemerintah.  Dari  hasil  survei,  kepuasan  terhadap pemerintahan Firdaus-Ayat tercatat hanya 26 persen yang memandang buruk dan 25 persen memandang baik.
Berdasarkan  hasil  survey  ini  kemudian  DPD  PAN  Kota  Pekanbaru  melakukan rapat pleno DPD terkait dengan penjaringan bakal Calon Walikota dan Wakil
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018
Walikota  Pekanbaru  tersebut.  Dalam  rapat  pleno  itu  disepakati  bahwa  DPD PAN merekomendasi 8 (delapan) nama kepada DPW PAN Riau dan DPP PAN untuk  selanjutnya  ditetapkan  oleh  DPP  PAN  sebagaimana  merujuk  pada  UU Pilkada. Delapan nama yang direkomendasikan itu adalah:
1. Irvan Herman Abdullah
2. Jufri Zubir
3. Nofrizal
4. Firdaus,Cs
5. Desrayani Bibra
6. Edi Satria
7. Ade Hartati Rahmad
8. Dwi Agus Sumarno

## 2. Penetapan Bakal Calon
Setelah pelaksanaan rapat pleno oleh DPD PAN Kota Pekanbaru, selanjutnya nama-nama bakal calon Walikota yang direkomendasikan itu dikirim ke DPW PAN Riau. Pada saat itu DPW PAN Riau juga tengah dalam kondisi kritis karena pecahnya  faksi  Ketua  DPW  dan  Sekretaris  DPW  PAN  Riau  sehingga  proses pembahasan rekomendasi dari DPD PAN Kota Pekanbaru tidak dilakukan oleh DPW  PAN  Riau.  Selain  itu,  karena  Ketua  DPW  PAN  Riau  telah  mendapatkan informasi bahwa  DPP  PAN  sudah menetapkan pilihan  maka  Ketua  DPW  PAN Riau tidak lagi terlalu memikirkan rekomendasi DPD PAN Kota Pekanbaru.
Pada akhirnya DPP PAN memutuskan untuk mengusung Irvan Herman sebagai Bakal Calon Walikota atau Wakil Walikota dari PAN. Dalam artian bahwa Irvan Herman  diperintahkan  untuk  mencari  pasangannya  sendiri  dengan  garansi perahu  PAN  sudah  untuk  Irvan  Herman.  Munculnya  nama  Irvan  Herman  ini tentu mengejutkan banyak pihak sebab Ketua DPW PAN Riau secara eksplisit lebih  tertarik  untuk  mengusung  Firdaus  MT  yang  kemudian  dipasangkan
dengan kader PAN.
Perihal  penetapan  calon  yang  dilakukan  oleh  DPP  PAN,  DPW  PAN  Riau  dan DPD PAN Kota Pekanbaru tidak dapat bersuara banyak mengingat keputusan akhir sebagaimana merujuk pada UU ada di tangan DPP PAN. Oleh karena itu, naiknya  nama  Irvan  Herman  disinyalir  oleh  sebagian  fungsionaris  DPW  PAN Riau  tak  luput  dari  peran  Sekretaris  DPW  PAN  Riau  waktu  itu  sehingga penetapan nama Irvan Herman berjalan mulus.
Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa,  proses  rekrutmen  Calon  Kepala Daerah melalui partai politik (PAN) Kota Pekanbaru Riau yang telah dilakukan sejak  tahun  2016  pada  prinsipnya  sudah  berjalan  sesuai  dengan  mekanisme konstitusi  partai  dan  sudah  terpenuhi  melalui  tahapan-tahapan  rekrutmen seperti,  Penjaringan  Calon,  Penyaringan  dan  Seleksi  Calon,  dan  sampai Penetapan  Calon.  Meskipun  ada  beberapa  faktor  penghambat  yang mempengaruhi proses rekrutmen tersebut, yaitu (1) terjadinya perpecahan di dalam  partai  itu  sendiri  dalam  mengusung  calon,  dari  ketidak  kekompakan tersebut  terjadilah  dualisme  karena  adanya  kepentingan  di  masing-masing pengurus,  (2).  Adanya  penekanan  dari  wilayah  untuk  membuka  penjaringan dan penetapan.
Meskipun  ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi proses  rekrutmen  calon kepala daerah Kota Pekanbaru di atas namun ada faktor yang mendukungnya yaitu,  (1).  Dukungan  pengurus  partai  amanat  nasional  yang  dari  DPD,  DPW, dan DPP, (2). Tim-tim dari pemenang dari luar yang mampu meyakinkan calon tersebut,  (3).  Tim  seleksi  melihat  dari  socil  backroundnya  calon  yaitu  dari keluarga  yang  mampunyai  kemampuan  untuk  maju  menjadi  calon  Kepala Daerah  (finansial)  dan  dari  keluarga  elit,  (4).  Tim  seleksi  melihat  calon  dari seorang figure dalam birokrasi atau pemerintahan.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018
b) Konfigurasi  Aktor  dan  Tindakan  Aktor  Dalam  Penetapan  Bakal  Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru
Sistem  rekruitmen  Bakal  Calon  Walikota  dan  Wakil  Walikota  Peanbaru Periode  2017-2022  yang  dilakukan  oleh  Partai  Amanat  Nasional  pada dasarnya  mengacu  pada  tiga  hal  pokok,  yaitu  :  mengutamakan  kader, kapasitas  dan  loyalitas  kepada  Partai.  Ketiga  hal  pokok  tersebut  merupakan pilar  untuk  mewujudkan  cita-cita  PAN  sebagai  partai  yang  senantiasa memperjuangkan nilai-nilai reformasi dan demokrasi.Untuk mewujudkan cita- cita tersebut maka diperlukan adanya seleksi kepemimpinan melalui tiga pilar tersebut. Kader, dianggap sebagai asset utama dan spirit bagi berlangsungnya kehidupan  berpartai.  Ditangan  Kader  tersebut,  PAN  dapat  melakukan  tugas- tugas dan orientasi politik berupa mengumpulkan suara dalam pemilu ( voting seeker ),  mengisi  dan  memperebutkan  jabatan-jabatan  politik  ( public  holder seeker )  maupun  memperjuangkan  “visi  dan  misi”  partai  kedalam  kehidupan masyarakat ketika berkuasa.
Kapasitas  kader  sebagai  pilar  kedua,  didasarkan  pada  pemikiran  bahwa pemilukada  merupakan  peristiwa  pemilu,  dimana  perilaku  politik  pemilih lebih  cenderung  memilih  “figur’  daripada  partai/ideology  partai.  Untuk kepentingan  ini,  maka  PAN  senantiasa  mengedepankan  untuk  mengusung kader  yang  berkualitas,  kader  yang  memiliki  kemampuan  untuk  memimpin bagi  masyarakat  yang  akan  dipimpinnya.  Untuk  keperluan  ini,  PAN  telah mengadakan  survey  internal,  untuk  memastikan  kualitas  dan  kepemimpinan kader  yang  akan  diusung  dalam  pemilukada.  Survey  pemilukada  tersebut berkisar  pada  a)  persoalan-persoalan  apa  saja  yang  mendesak  dan  harus segera  diatasi;  b)  criteria-kriteria  kepemimpinan  seperti  apa  yang  dapat mengatasi  persoalan-persoalan  mendesak  tersebut;  c)  Siapa-siapa  saja  yang layak  memimpin  (sebagai  Walikota),  dan  d)  bagaimana  kecenderungan- kecenderungan  perilaku  memilih,  terutama  factor  pesona  figure,  identitas
kepartaian dan politik uang.
Sedang  sinergisitas  dengan  DPP  PAN,  dideskripsikan  sebagai  pola  hubungan yang  “ patron-client ”.  Bagaimana  mekanisme  system  rekruitmen  bakal  calon Walikota  dan  Wakil  Walikota  dilakukan  ?.  Pada  tahap  pertama,  PAN melakukan  system  penjaringan,  yaitu  system  yang  menggunakan  pola-pola seleksi  terbuka.  Sistem  penjaringan  ini dilakukan  oleh  Dewan  Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kota Pekanbaru dengan cara membuka pendaftaran bakal- calon Kepala Daerah kepada masyarakat luas.
Melihat system rekruitmen bakal calon Walikota dan Wakil Walikota seperti di atas,  fungsi-fungsi  politik  PAN  sebagai  Partai  Politik  tampaknya  dijalankan secara sentralistik oleh lembaga yang bernama DPP PAN yang ada di Jakarta. Sedang  DPD  PAN  Kota  Pekanbaru, hanya  menjalankan  fungsi  administrative- normatif,  yaitu  membuat  surat  keputusan  (SK)  yang  menetapkan  pasangan Ramli  Walid-Irvan  Herman  Ke  KPU  Kota  Pekanbaru,  sebagai  calon  Walikota dan  Wakil  Walikota  dalam  pemilukada  Pekanbaru  2017  yang  lalu.  Adapun substansi dari isi keputusan tersebut semuanya berasal dari perintah maupun restu DPP PAN.
Padahal, jika semangat otonomi daerah dan desentralisasi yang dikedepankan maka  mestinya  kewenangan  mengusulkan  atau  menetapkan  pasangan  calon kepala daerah berada dikepengurusan daerah. Menanggapi fenomena seperti di  atas,  salah  seorang  fungsionaris  DPD  PAN  Kota  Pekanbaru  menyatakan bahwa  PAN  Kota  Pekanbaru  dalam  menjalankan  fungsi-fungsi  politik senantiasa  menjunjung  nilai-nilai  gotong  royong,  musyawarah-mufakat  dan senantiasa taat pada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai.
DPD PAN Kota Pekanbaru merasa telah berkontribusi dalam tahapan Pilkada itu,  maka  keputusan  DPP  PAN  untuk  mengusung  Ramli  Walid-Irvan  Herman
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018
merupakan  keputusan  partai,  maka  keputusan  tersebut  harus  didukung penuh  oleh  jajaran  partai  di  Kota  Pekanbaru.  Untuk  menunjang  dan mensosialisasikan  pasangan  ini,  Ketua  Desk  Pilkada  DPP  PAN  Asman  Abnur memerintahkan  semua  pengurus  partai  di  semua  tingkatan,  para  pimpinan /anggota  DPRD  yang  berasal  dari  Partai  Amanat  Nasional  untuk  ikut mendukung  pencalonan  Ramli-Irvan.  Bagi  mereka  yang  tidak  loyal,  mereka akan  dikenai  sangsi  tegas  dapat  berupa  pemecatan,  teguran,  sanksi administratif  dan  lain  sebagainya  karena  dianggap  menentang  keputusan partai.
Dengan demikian fungsi-fungsi politik kepartaian termasuk didalamnya fungsi rekruitmen  kepala  daerah,  sepenuhnya  dijalankan  oleh  elite  partai  yang bernama  DPP  PAN.  Kepengurusan  partai  yang  ada  ditingkat  Provinsi  (DPW) dan  ditingkat  Kabupaten/Kota  (DPD  PAN  Kota  Pekanbaru)  hampir  tidak memiliki  fungsi-fungsi  politik,  kewenangan  pengurus  daerah  adalah kewenangan  administrative,  kewenangan  yang  hanya  sebatas  menjalankan perintah dan meminta petunjuk dari DPP PAN.
Pertanyaan  berikutnya  adalah  bagaimana  model  pengambilan  keputusan  di DPP  PAN?  apakah  melalui  mekanisme  organisasi  modern  atau  melalui kebajikan seorang tokoh. Berdasarkan hasil pengamatan melalui pernyataan- pernyataan beberapa tokoh di media cetak maupun media elektronik, proses pengambilan  keputusan  dalam  proses  rekruitmen  kepala  daerah  pada pemilukada Kota Pekanbaru Tahun 2017, mengindikasikan bahwa kedaulatan keputusan ada ditangan Ketua Umum DPP PAN dan elit-elit di DPP PAN.
c) Tindakan Para Aktor Dalam Penetapan Bakal Calon Walikota dan  Wakil Walikota Pekanbaru
Hasil  atau  keluaran  dari  sebuah  proses  rekruitmen  politik  adalah  terpilihnya kader  untuk  diusung  dalam  pemilukada.  Seperti  diketahui  dalam  proses
penjaringan bakal calon kepala daerah di Kota Pekanbaru, telah muncul nama yang  paling  banyak  menghiasi  berbagai  media  massa  dan  perhatian  dari pengamat  politik.  Singkat  kata,  praktek  system  rekruitmen  PAN  pada pemilukada  Pekanbaru  2017,  mengarah  pada  model  semi  tertutup, sentralistik , dan sifat keputusannya bersifat personal. Dengan demikian PAN belum  menunjukkan  perilaku  politik  yang  demokratis,  baik  dari  sisi kelembagaan maupun sisi perilaku elit politiknya. Terlepas dari itu, kekalahan pasangan  Ramli-Irvan  semakin  menambah  preseden  buruk  penetapan  calon oleh  DPP.  System  rekruitmen  bakal  calon  Walikota  dan  Wakil  Walikota, menyisakan  pertanyaan  fundamental.  Sudah  siapkah  PAN  menjadi  partai modern,  kawah  candradimuka  bagi  kepemimpinan  politik  Indonesia  yang demokratis, transparan dan akuntabel.
d) Situasi  Kelembagaan  Partai  Amanat  Nasional  pada  Pilkada  Kota Pekanbaru Tahun 2017
1. Peran Perencana Konseptual
Peran  sebagai  perencana  konseptual  berkaitan  dengan  perumusan  Visi  dan Misi, Tim Sukses, dan Strategi Politik. Makna Visi secara harafiah adalah suatu pandangan  kedepan  dan  tujuan-tujuan  utama  sebuah  organisasi/  gerakan yang  ingin  dicapai  selama  periode  tertentu.  Visi  yang  dibuat  harus  mampu mempresentasikan  mengenai  hal-hal  apa  saja  yang  ingin  diperjuangkan, sehingga  visi  tersebut  mampu  menarik  simpati  pemilih.Untuk  keperluan  ini, Dewan Pimpinan Pusat PAN menugaskan Jon Erizal, salah satu Ketua DPP PAN sebagai pengarah tim sukses Ramli-Irvan.

## 2. Peran Sebagai Mesin Suara
Peran  sebagai  mesin  pengumpul  suara,  DPP  PAN  telah  menggandeng  Saiful Mujani  Research  and  Consulting  untuk  melakukan  survey  internal  mengenai kekuatan dan kelemahan semua bakal calon dan memetakan kecenderungan
perilaku  memilih  masyarakat  Kota  Pekanbaru.  Ada  hal  yang  menarik mengenai peran atau fungsi DPP PAN sebagai mesin pengumpul suara, yaitu minimnya dana yang dimiliki oleh Tim Pemenangan dan kemampuan ekonomi calon.

## PENUTUP
Mekanisme  penetapan  bakal  calon  kepala  daerah  yang  dilakukan  oleh  PAN adalah merujuk pada peraturan partai sehingga secara formal struktur partai di  tingkat  lokal  melaksanakan  proses  yang  dimulai  dari  penjaringan  Calon Kepala Daerah dan diakhiri dengan penetapan bakal calon untuk selanjutnya dikirim  ke  DPP  PAN.  Secara  administratif  DPD  PAN  Kota  Pekanbaru  telah melaksanakan  konstitusi  partai,  mekanisme  penjaringan  itu  secara  politis meliputi publikasi media massa, pembukaan posko penjaringan, pembentukan tim  penjaringan  dan  pelaksanaan  penjaringan  oleh  tim  penjaringan. Keseluruhan  proses  itu  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  mekanisme  yang ditetapkan  oleh  konstitusi  partai.  Dalam  hal  penetapan  bakal  calon  menjadi calon dari PAN, terlihat bahwa peran DPD PAN Kota Pekanbaru sangat lemah sehingga  semakin  menguatkan  asumsi  bahwa  PAN  dalam  satu  sisi  menjadi partai yang sentralistis.

## DAFTAR PUSTAKA
Adian,  D.G.  2005.  Menyoal  Dimensi  Kultural  Demokrasi.  Sinar  Harapan, Jakarta
Andi  Ramses,  2003.  Pemilihan  Kepala  Daerah  Langsung.  Jakarta:Jurnal  Ilmu Pemerintahan
Dede Mariana & Caroline Paskarina. 2008. Demokrasi & Politik Desentralisasi.
Graha Ilmu, Yogyakarta
Helmi  Mahadi,  “Pragmatisme  Politik:  Studi  Kasus  Proses  Rekrutmen  Politik PDIP Pada Pilkada Sleman”, Jurnal Studi Pemerintahan , Volume 2, Nomor 1, Tahun 2011.
J.  Prihatmoko.  Joko.  2008.  Mendemokrasikan  Pemilu.  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta.
Miriam  Budiarjo.  2001.  Dasar-Dasar  Ilmu  Politik.  PT.Gramedia  Pustaka, Jakarta.
Moleong. J. Lexy., 2001, Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Posdakarya, Bandung.
RS  Zuhro,  2009. Demokrasi  Lokal:  Peran  Aktor  Dalam  Demokrasi .  Ombak, Jakarta
SP Varma, 2003. Teori Politik Modern. Raja Grafindo Persada, Jakarta