## TINJAUAN TENTANG PERBEDAAN DATA KEPENDUDUKAN YANG MENJADI PERSYARATAN PERMOHONAN PASPOR DAN PENGEMBANGAN APLIKASI PENDAFTARAN PASPOR ONLINE (APAPO) SEBAGAI SOLUSINYAPADA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TAREMPA

## Renra Hata Galih
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa Jl. Kartini No. 51, Tarempa Hatagalih501@Gmail.Com

## Abdi Adirahim Hafidz
Kantor Imigrasi Kelas Ii Tpi Tarempa Jl. Kartini No. 51, Tarempa Hafidzabdiadirahim@Gmail.Com

## Abstrak
Perbedaan  data  kependudukan  yang  menjadi  persyaratan  dalam  permohonan  Dokumen  Perjalanan Republik Indonesia (Paspor) adalah salah satu masalah yang sering terjadi dalam proses pelayanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa, masalah tersebut menjadi lebih sulit karena wilayah  geografis  Kabupaten  Kepulauan  Anambas  yang  sebagian  besar  merupakan  wilayah perairan. Sebagai salah satu unit pelayanan teknis keimigrasian terhadap masyarakat di Kabupaten Kepulauan  Anambas  merupakan  suatu  kewajiban  tersendiri  bagi  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  TPI Tarempa untuk hadir memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Selanjutnya untuk menganalisis permasalahan  penulis  akan  menggunakan  Standar  pelayanan  dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta Peraturan Direktur Jenderal  Imigrasi  Nomor  :  IMI-UM.01.01-4166  Tentang  Implementasi  Pendaftaran  Paspor  Online di  Seluruh  Indonesia  untuk  menentukan  solusi  yang  tepat  dalam  permasalahan  ini.  Hasil  dari penelitian ini adalah Aplikasi Pendaftaran Paspor Online (APAPO) dapat menjadi solusi yang tepat dengan menambahkan fitur-fitur tertentu untuk pemeriksaan data kependudukan.
Kata  Kunci  :  Data  Kependudukan,  Persyaratan  Permohonan  Paspor,  Pelayanan  Publik, Aplikasi Pendaftaran Paspor Online (APAPO).

## Abstract
The difference in population data that is a requirement in the application for a Travel Document of the  Republic  of  Indonesia  (Passport)  is  one  of  the  problems  that  often  occurs  in  the  immigration service process at the TPI Tarempa Class II Immigration Office. waters. As one of the immigration technical  service  units  for  the  community  in  the  Anambas  Islands  Regency,  it  is  a  separate obligation for the Class II TPI Tarempa Immigration Office to be present to provide a solution to this problem. Furthermore, to analyze the problem the author will use the service standards in Law Number 23 of  2006 concerning Population  Administration and Regulation of  the Minister of  Law and  Human  Rights  Number  8  of  2014  concerning  Ordinary  Passports  and  Travel  Letters  Like Passports  and  Regulation  of  the  Director  General  of  Immigration  Number:  IMI-UM.01.01  -4166 About  the  Implementation  of  Online  Passport  Registration  throughout  Indonesia  to  determine  the right  solution  to  this  problem.  The  results  of  this  study  are  the  Online  Passport  Registration Application  (APAPO)  can  be  the  right  solution  by  adding  certain  features  for  population  data checks.
Keywords:  Population  Data,  Passport  Application  Requirements,  Public  Services,  Online Passport Registration Application (APAPO).

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Kantor  Imigrasi  Kelas  II  TPI  Tarempa adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan  sebagian  tugas  pokok  dan fungsi  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Kantor  Wilayah  Kepulauan  Riau  di bidang Keimigrasian dan menegakkan sebagian  Undang-Undang  Nomor  06  Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
Wilayah  kerja  Kantor  Imigrasi  Kelas  II TPI  Tarempa  meliputi  wilayah  Kabupaten Kepulauan  Anambas,  Kabupaten  Kepulauan Anambas sendiri merupakan daerah pemekaran baru yang awal mulanya merupakan beberapa kecamatan di Kabupaten Kepulauan Natuna.
Berdasarkan informasi dari website resmi Pemerintah  Kabupaten  Kepulauan  Anambas, sejarah Kabupaten Kepulauan anambas bermula dari “Undang-Undang No. 53 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten
Rokan
Hulu, Kabupaten  Rokan  Hilir,  Kabupaten  Siak, Kabupaten  Karimun,  Kabupaten  Natuna, Kabupaten  Singingi  dan  Kota  Batam. Kabupaten  Natuna  terdiri  atas  6  Kecamatan yaitu Kecamatan
Bungguran
Timur,
Kecamatan  Bungguran  Barat,  Kecamatan
Jemaja,  Kecamatan  Siantan,  Kecamatan
Midai  dan  Kecamatan  Serasan  dan  satu Kecamatan Pembantu Tebang Ladan. Seiring dengan kemenangan otonomi daerah, Kabupaten  Natuna  kemudian  melakukan pemekaran  daerah  kecamatan  yang  hingga tahun  2008  menjadi  17  kecamatan.  Dengan penambahan Kecamatan Palmatak, Kecamatan Sub Bungguran Utara,
Kecamatan  Pulau  Laut,  Kecamatan  Pulau Tiga,  Kecamatan  Bungguran  Timur  Laut, Kecamatan  Bungguran  Tengah,  Kecamatan Siantan  Timur,  Kecamatan  Siantan  Selatan, Kecamatan  Jemaja  Timur,  dan  Kecamatan Siantan  Tengah.  Seiring  dengan  pemekaran kecamatan yang bertujuan untuk memperpendek  rentang  kendali,  muncul aspirasi untuk menjadikan Gugusan Kepulauan  Anambas  menjadikan  Gugusan Kepulauan Anambas sebagai daerah otonomi tersediri.  Melalui  perjuangan  yang  cukup panjang  baik  di  Pusat  maupun  di  daerah
Kabupaten  Kepulauan  Anambas  akhirnya terbentuk  melalui  Undang-Undang  No.  33 Tahun  2008  Tanggal  24  Juni 2008.
Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Siantan, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Palmatak, Kecamatan  Jemaja  dan  Kecamatan  Jemaja Timur.  Ditambah  dengan  1  Kecamatan  yaitu Kecamatan  Siantan  Tengah  yang  dibentuk berdasarkan  Keputusan  Bupati  Kabupaten Natuna  Nomor  17  Tahun  2008  dengan cakupan wilayah administrasi Desa Air Asuk, Desa  Air  Sena  dan  Desa  Teluk  Siantan” Mengutip dari situs resmi Kabupaten Kepulauan Anambas (https://anambaskab.go.id/profil-kabupaten- kepulauan-anambas, akses06/11/2019).
Rentang  kendali  wilayah  kerja  Kantor Imigrasi  Kelas  II  TPI  Tarempa  ini  meliputi wilayah  darat  dan  laut  gugusan  Kepulauan Anambas  yang  terdiri  dari  240  (dua  ratus empat  puluh)  buah  pulau-pulau  kecil  yang dikelilingi  oleh  ±90%  lautan  yang  terletak  di Laut  Cina  Selatan,  berbatasan  langsung dengan :
1. Sebelah Selatan
:  Pulau  Bintan (Tanjung Pinang) dan Pulau Batam 2. Sebelah Timur : Kalimantan Barat 3. Sebelah Utara :  ZEE  (Vietnam dan Tiongkok) 4. Sebelah Barat : ZEE ( Thailand dan Malaysia) Dengan  wilayah  Kerja  Kantor  Imigrasi
Kelas  II  TPI  Tarempa  di  harapkan  bisa melaksanakan fungsi keimigrasian dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yaitu : “Fungsi  Keimigrasian  adalah  bagian  dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan  hukum,  keamanan  negara,  dan fasilitator pembangunan
kesejahteraan masyarakat”.
Salah  satu  pelayanan  Keimigrasian  yang dilaksanakan  di  Kantor  Imigrasi  adalah permohonan  baru  dan  penggantian  Dokumen Perjalanan  Republik  Indonesia  /  Paspor Republik  Indonesia  bagi  Warga  Negara Indonesia.  Pada  setiap  tahunnya  Kantor
Imigrasi  Kelas  II  TPI  Tarempa  menerbitkan kurang lebih 800 (delapan ratus) Dokumen.
Jumlah  penerbitan  Paspor  yang  sedikit bukan  berarti  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  TPI Tarempa  tidak  menemui  hambatan  dalam proses  permohonan  dan  penerbitan  paspor. Kondisi Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan Kabupaten pemekaran baru menyebabkan  banyak  permasalahan  terkait dengan dokumen kependudukan dan pencatatan  sipil  yang  dihadapi  oleh  Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa.
Salah  satu  masalah  yang  paling  sering ditemui  adalah  perbedaan  data  di  dokumen kependudukan  dan  catatan  sipil  seperti, perbedaan dalam penulisan nama, tempat dan tanggal  lahir serta alamat  penduduk.  Masalah perbedaan data dalam dokumen kependudukan  pada  pemohon  paspor  di Kabupaten  Kepulauan  Anambas  menjadi masalah  yang  lebih  rumit  karena  kondisi geografis  Kabupaten  Kepualuan  Anambas yang  berisi  pulau-pulau  dengan  jarak  yang cukup jauh.
Banyak  masyarakat  pemohon  paspor  di Kabupaten  Kepulauan  Anambas  yang  harus mengeluarkan  biaya  yang  lebih  besar  untuk transportasi  yang  juga  tidak  tentu  ada  setiap waktu,  biaya  tersebut  juga  akan  bertambah untuk  penginapan,  konsumsi,  dll.  Kondisi  ini tentu  sangat  menyulitkan  bagi  masyarakat pemohon  paspor  yang  harus  lebih  dahulu memperbaiki data pada dokumen kependudukan yang dimilikinya. Berangkat dari masalah yang menyulitkan  masyarakat  tersebut  maka  karya tulis ini dibuat untuk memberi pelayanan yang lebih  prima  dan  pasti  kepada  masyarakat secara  khusus  masyarakat  di  Kabupaten Kepulauan  Anambas.  Dengan  adanya  tulisan ini  kita  akan  membedah  apa  saja  yang menyebabkan  permasalahan  perbedaan  data tersebut serta apa solusi yang dibutuhkan dan bagaimana  Aplikasi  Pendaftaran  Paspor Online (APAPO) mengatasi permasalahan ini.

## RUMUSAN PERMASALAHAN
1. Apa Yang Menjadi Penyebab Banyaknya Perbedaan  dalam  Data  Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Kepulauan Anambas? 2. Bagaimana  Solusi  Unuk  Menangani Permasalahan Perbedaan data Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  di Kabupaten Kepulauan Anambas? 3. Bagaimana  Aplikasi  pendaftaran  paspor online (APAPO) Menangani Permasalahan Perbedaan data Kependudukan  di  Kabupaten  Kepulauan Anambas?

## TUJUAN
1. Penyebab Banyaknya Perbedaan-
Perbedaan  di  Data  Kependudukan  dan Catatan  Sipil  di  Kabupaten  Kepulauan Anambas
2. Mengidentifikasi Solusi Unuk Menangani Permasalahan Perbedaan data Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  di Kabupaten Kepulauan Anambas
3. Mengidentifikasi  Bagaimana  Aplikasi pendaftaran  paspor  online  (APAPO) Menangani Permasalahan Perbedaan data Kependudukan  di  Kabupaten  Kepulauan Anambas

## MANFAAT

## 1. Manfaat Bagi Organisasi
Manfaat penelitian bagi organisasi adalah untuk  pengidentifikasian  dan    pemetaan- pemetaan  masalah-masalah  yang  ditimbulkan pada permohonan Dokumen Perjalanan Republik  Indonesia  /  Paspor  Republik Indonesia  dan  mengidentifikasi  solusi-solusi untuk  permasalahan  tersebut  baik  jangka pendek maupun jangka panjang dan sekaligus bisa  menjadi  role  model  atau  percontohan bagi  kantor-kantor  Imigrasi  lainnya  apabila terdapat  permasalahan-permasalahan  yang sama  yang  di  alami  oleh  Kantor  Imigrasi Kelas II TPI Tarempa

## 2. Manfaat Bagi Masyarakat
Manfaat  penelitian  ini  bagi  masyarakat adalah  untuk  menjadi  sumber  informasi mengenai  permasalahan-permasalahan  yang ditemui oleh masyarkat yang akan mengajukan permohonan embuatan Dokumen Perjalanan  Republik  Indonesia  /  Paspor Republik  Indonesia  baik  itu  baru  maupun perpanjangan

## RUANG LINGKUP
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  wilayah kerja  Kantor  Imigasi  Kelas  II  TPI  Tarempa yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas

## KAJIAN PUSTAKA Peraturan  Mengenai  Data  Kependudukan Dan Catatan Sipil
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006 tentang Administrasi Kependudukan
Peraturan  mengenai  data  kependudukan  dan juga pencatatan sipil diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan  dalam  UU  tersebut  dijelaskan berbagai  hal  tentang  apa  itu  kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi tema besar dalam penulisan karya ilmiah ini.
1. Penduduk adalah Warga Negara
Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
2. Pendaftaran  Penduduk  adalah  pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan  Peristiwa  Kependudukan,  dan pendataan  Penduduk  rentan  Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen  Kependudukan  berupa  kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;
3. Pencatatan Sipil adalah pencatatan
Peristiwa  Penting  yang  dialami  oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  KabupatenlKota  atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 4. Dokumen Kependudukan adalah dokumen  resmi  yang  diterbitkan  oleh
Instansi  Pelaksana  yang  mempunyai kekuatan  hukum  sebagai  alat  bukti autentik  yang  dihasilkan  dari  pelayanan Pendaftaran  Penduduk  dan  Pencatatan Sipil;
5. Data Kependudukan adalah data perseorangan  dan/atau  data  agregat  yang terstruktur  sebagai  hasil  dari  kegiatan Pendaftaran  Penduduk  dan  Pencatatan
Sipil;
6. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya  disingkat  KTP-el,  adalah Kartu  Tanda  Penduduk  yang  dilengkapi cip  yang  merupakan  identitas  resmi
penduduk  sebagai  bukti  diri  yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;
7. Kartu  Keluarga,  selanjutnya  disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat  data  tentang  nama,  susunan  dan hubungan  dalam  keluarga,  serta  identitas anggota keluarga.
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006  juga  mengatur  tentang  Kesalahan Redaksional,  Kesalahan  redaksional  adalah kesalahan-kesalahan seperti penulisan huruf/angka  dalam  penulisan  di  dokumen kependudukan.  Dalam  Undang-Undang  ini juga  pada  pasal  70  diatur  bahwa  Pembetulan terhadap  dokumen  kependudukan  yang  bisa dilakukan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan Catatan Sipil hanya kesalahan-kesalahan yang sifatnya redaksional saja. Kesalahan- kesalahan  yang  sifatnya  bukan  kesalahan redaksional tidak dapat dilakukan pembetulan atau penulisan ulang kembali.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19  Tahun  2010  Tentang  Formulir  dan  Buku yang digunakan dalam Administrasi

## Kependudukan
Peraturan  Menteri  Dalam  Begeri  Nomor 19  Tahun  2010  menjadi  hal  yang  penting untuk  diketahui  dalam  tinjauan  tentang perbedaan data dalam dokumen kependudukan terutama terkait dengan penulisan  tempat  lahir  pada  akta  kelahiran. Dalam  peraturan  tersebut  dijelaskan  bahwa penulisan  tempat lahir  pada  dokumen kependudukan  Akte  Kelahiran  adalah  sesuai dengan  Kabupaten/Kota  tempat  seseorang tersebut dilahirkan. Peraturan ini adalah salah satu  solusi  dari  Kementerian  dalam  Negeri untuk  mengurangi  permasalahan  yang  ada pada tempat lahir seseorang.

## Peraturan  Mengenai  Dokumen  Perjalanan Republik Indonesia
Undang-Undang  Nomor  06  Tahun  2011 Tentang Keimigrasian
Peraturan  tentang  keimigrasian  di  Indonesia diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  06 Tahun  2011,  dalam  undang-undang  tersebut mengatur  tentang  segala  hal  yang  terkait dengan  Paspor  dan  penjelasan  lain  dalam  hal keimigrasian, seperti :
1. Keimigrasian  adalah hal ihwal  lalu lintas orang  yang  masuk  atau  keluar  Wilayah Indonesia  serta  pengawasannya  dalam rangka  menjaga  tegaknya  kedaulatan Negara;
2. Fungsi  Keimigrasian  adalah  bagian  dari urusan pemerintahan negara dalam
memberikan  pelayanan  Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator  pembangunan  kesejahteraan masyarakat;
3. Dokumen  Perjalanan  Republik  Indonesia adalah  Paspor  Republik  Indonesia  dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia 4. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh
Pemerintah  Republik  Indonesia  kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan  antarnegara  yang  berlaku selama jangka waktu tertentu.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor 8  Tahun  2014  Tentang  Paspor  Biasa  dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
Dalam Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 dijelaskan secara spesifik tentang Paspor.
Mulai  dari  dokumen-dokumen  yang harus  dipersiapkan  dalam  membuat  paspor yang tertulis pada pasal 4 yaitu :
1. kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau  surat  keterangan  pindah  ke  luar negeri;
2. kartu keluarga;
3. akta  kelahiran,  akta  perkawinan  atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
4. surat  pewarganegaraan  Indonesia  bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
5. surat  penetapan  ganti  nama  dari  pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan;
6. Paspor  biasa  lama  bagi  yang  telah memiliki Paspor biasa.
Dalam  Pasal  4  di  ayat  2  juga  dijelaskan bahwa :
Dokumen kelengkapan persyaratan
sebagaimana  dimaksud  harus  dokumen yang memuat:
a. nama;
b. tanggal lahir; c. tempat lahir; dan d. nama orang tua. Dan semua data di dokumen kependudukan  tersebut  harus  sama  1 dengan yang lainnya.

## Peraturan  Mengenai  Aplikasi  Pendaftaran Paspor Online (APAPO)
Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : IMI-UM.01.01-4166  Tentang  Implementasi Pendaftaran  Paspor  Online  di  Seluruh Indonesia
Dalam  Perdirjenim  Nomor  :  IMI- UM.01.01-4166  mengatur  tentang  bagaimana Implementasi  Aplikasi  Pendaftaran  Paspor Online (APAPO) diseluruh Indonesia. APAPO  adalah  Aplikasi  yang  digunakan untuk  mendaftarkan  diri  pada  saat  akan membuat paspor. Penggunaan Aplikasi APAPO cukup mudah hanya dengan menggunakan  Akun  Google  atau  Facebook, masyarakat dapat dengan mudah menggunakan Aplikasi tersebut.
Dalam  pelaksanaan  permohonan  paspor dengan  munculnya  Aplikasi  Pendaftaran Paspor Online ini Direktorat Jenderal Imigrasi menekankan  kepada  masyarakat  yang  ingin melakukan  Permohonan  Paspor  wajib  untuk mendaftar  terlebih  dahulu  melalui  Aplikasi sebelum  datang  ke  Kantor.  Hal  ini  bertujuan untuk  memberikan  kenyaman  dan  kepastian kepada  masyarakat  yang  akan  melakukan permohonan paspor.
Salah  satu  tujuan  dari  Karya  tulis  ini adalah  untuk  mengoptimalisasikan  Aplikasi pendaftaran  paspor  Online  sehingga  APAPO tidak hanya berfungsi sebagai sebuah Aplikasi yang  digunakan  untuk  mendaftarkan  diri dalam  Antrian  tetapi  juga  sebagai  aplikasi yang  berguna  untuk  melakukan  pengcekan dalam  permohonan  paspor.  Tujuan  akhirnya adalah  untuk  memberikan  kepastian  yang lebih  terjamin  kepada  masyarakat  pemohon paspor.
A. Penyebab Banyaknya Perbedaan-
Perbedaan  Di  Data  Kependudukan Dan  Catatan  Sipil  Di  Kabupaten Kepulauan Anambas Dokumen kependudukan adalah
persyaratan utama seseorang untuk melakukan  permohonan  Paspor  Republik Indonesia,  namun  saat  ini  kesadaran  rakyat Indonesia dalam membuat dokumen kependudukan dapat dikatakan kurang. Kekurangan ini bisa tercermin dari banyaknya orang  belum  memiliki  akta  kelahiran,  KTP, kartu  keluarga  ataupun  dokumen  lainnya bahkan  tidak  sedikit  pula  masyarakat  baru mau membuat dokumen kependudukan ketika membutuhkan,  misalnya  untuk  berurusan dengan  perbankan,  sekolah,  Paspor  atau mengurus urusan lainnya.
Kurangnya  kesadaran  penduduk  tentang dokumen  kependudukan  yang  dimilikinya menjadi  akar  permasalahan  dari  perbedaan data    kependudukan.  Kementerian  Dalam Negeri Melalui
Direktorat
Jenderal Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  yang bertugas  melaksanakan  pendataan  penduduk dan pencatatan sipil seringkali harus berhadapan dengan permasalahan yang meliputi  perbedaan  data  pada  tempat/tanggal lahir,  alamat,  status  pernikahan,  nama  orang tua dan data-data lainnya.
Perbedaan data pada dokumen kependudukan  dapat  menjadi  batu  sandungan pada  seseorang  dalam  proses  permohonan paspor  karena  kantor  Imigrasi  sebagai  unit pelaksana  teknis  dalam  pembuatan  Paspor memerlukan kesamaan data di setiap dokumen kependudukan yang menjadi persyaratan  pembuatan  Paspor  yang  memuat; nama,  tanggal  lahir,  tempat  lahir,  dan  nama orang tua dan tanpa ada perbedaan satu huruf pun.
Permasalahan  perbedaan  data  ini  adalah masalah  dengan  jumlah  yang  cukup  tinggi terjadi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II  TPI  Tarempa  yaitu  di  Wilayah  Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam wawancara yang dilakukan dengan bapak Drs. Agus Basir yang saat ini menjabat Kepala
Dinas
Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten Kepulauan  Anambas,  beliau  menuturkan bahwa :
“ Kabupaten
Kepulauan
Anambas merupakan  Kabupaten  baru  dan  pecahan dari Kabupaten Kepulauan Natuna sehingga banyak  daerah  pemekaran  yang  awalnya desa/kelurahan  menjadi  kecamatan,  ataupun beberapa  RW  yang  di  gabung  menjadi desa/kelurahan,  pemekaran  tersebut  tidak diikuti  dengan  kesadaran  masyarakatnya untuk  melakukan  perubahan  data/update data,  selain  itu  perubahan  nama  juga  pada saat  pemekaran  wilayah  banyak  terjadi ambil  contoh  kelurahan  Tarempa  yang sebelumnya  merupakan  Terempa,  selain  itu Kabupaten  Kepulauan  Anambas  merupakan wilayah  perbatasan  dan  merupakan  wilayah Kepulauan  dengan  ±  90  %  (Sembilan  Puluh Persen)  nya  adalah  wilayah  perairan  dan disertai  sumber  daya  manusia  yang  tingkat pendidikannya relatif rendah bila di banding dengan  kota-kota  besar  untuk  membantu proses pendataan seperti perangkat- perangkat  desa  yang  banyak  hanya  dari lulusan  sekolah  dasar  sehingga  mempersulit untuk  masalah  pendataan  dan  pencatatan sipil  di  Kabupaten  Kepulauan  Anambas faktor-faktor  itulah  yang  menjadi  penyebab banyaknya perbedaan-perbedan di dokumen- dokumen kependudukan”
Kabupaten  Kepulauan  Anambas  sendiri merupakan wilayah perbatasan yang mempunyai  perbatasan  laut  dengan  beberapa negara tetangga. Wilayah Kabupaten anambas merupakan  daerah  yang  digolongkan  masuk ke dalam daerah 3T (Tertinggal, terdepan dan Terluar),  dengan  ±240  (Dua  Ratus  Empat Puluh)  pulau  tmembuat  akses  dari  pulau  ke pulau  sangat  sulit  untuk  dijangkau  dan membutuhkan biaya yang sangat besar.
Kesulitan  masyarakat  untuk  menjangkau ibukota Kabupaten Kepulauan Anambas yang berada  di  Tarempa,  Kecamatan  Siantan mempengaruhi  sulitnya  pendaftaran  dan pencatatan  sipil  dari  9  (sembilan)  Kecamatan yang  ada  di  Kabupaten  Kepulauan  Anambas. Secara  letak  geografis  hanya  5  Kecamatan yang  lokasinya  berdekatan  dan  mempunyai akses  transportasi  reguler  setiap  hari,  sisanya di  4  (empat)  Kecamatan  transportasinya hanya  3  (tiga)  kali  dalam  seminggu  bahkan ada yang hanya 1 (satu) kali dalam seminggu dengan  waktu  tempuh  rata-rata  dari  4
kecamatan  tersebut  berkisar  antata  3  (tiga) sampai 5 (lima) jam.
Menanggapi  permasalahan  ini  Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  Kepulauan  Anambas  melakukan sebuah  solusi  dengan  mendatangi  langsung penduduk  yang  berada  di  wilayah-wilayah yang  lokasinya  jauh.  Program  jemput  bola untuk  pendaftaran  dan  pendataan  dokumen pendudukan  seperti  pembuatan  akta-lahir, perekaman  e-ktp  ataupun  pembuatan  Kartu Keluarga  sesuai  dengan  apa  yang  dituturkan oleh Pak Agus Basir.
“Disdukcapil  setiap  tahunnya  membuat program  jemput  bola  pendaftaran  dan pendataan dokumen catatan sipil agar semua masyarakat  Kabupaten  Kepulauan  Anambas mempunyai dokumen kependudukan dan bisa sejajar  dengan  daerah  lainnya  di  Indonesia, walaupun  jumlah  masyarakat  Kabupaten Kepulauan  Anambas  hanya  ±47.000  (Empat puluh  tujuh  ribu)  namun  dengan  wilayah geografis yang dimiliki Kabupaten Kepulauan  Anambas  yang  sangat  luar  biasa kesulitan yang di hadapi dalam menjalankan tugas-tugas dari Diskdukcapil ”.
Salah  satu  permasalahan  perbedaan  data pada  Dokumen  Kependudukan  yang  paling sering  tejadi  adalah  perbedaan  penulisan tempat  lahir.  Hal  tersebut  serngkali  terjadi dikarenakan sebelum adanya Permendagri No. 19  Tahun  2010  yang  mengatur  penulisan Tempat Lahir harus berdasarkan nama tempat Kabupaten/Kota dimana seseorang itu dilahirkan,  tidak  ada  aturan  yang  jelas  terkait dengan penulisan tempat lahir seseorang.
Pencatatan  kelahiran  yang  dilakukan sebelum keluarnya Permendagri No.19 Tahun 2010  didasari  atas  nama  kecamatan,  desa, wilayah ataupun nama pulau hal tersebut yang membuat  perbedaan  tempat  lahir  pada dokumen kependudukan. Permasalahan terkait  dengan  hal  ini  dituturkan  langsung oleh Pak Agus Basir
“perbedaan tempat lahir merupakan hal yang  banyak  saya  mencontohkan  sebelum keluarnya  Permendagri  No.  19  Tahun  2010 yang  mengatur  penulisan  Tempat  Lahir harus berdasarkan nama tempat Kabupaten/Kota ambil contoh ketika seorang anak  yang  bernama  Agung  dia  lahir  di
Terempa  tanggal  02  Januari  1990  maka  di Akta  lahir  akan  tertulis  bahwa  nama  Agung lahir  di  Terempa  tanggal  02  Januari  1990 namun  ketika  d  tahun  2007  pada  saat  dia beranjak  dewasa  dan  mau  membuat  KTP tempat  Terempa  sudah  berubah  menjadi Tarempa hal ini menjadikan perubahan data walaupun  beda  hanya  satu  huruf  saja, dengan  adanya  Permendagri  tersebut  tidak akan  lagi  permasalahan  tersebut  karena semua  anak  di  tulis  tempat  lahirnya  yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas”.
Dari  wawancara  yang  dilakukan  dengan Kepala  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Kabupaten  Kepulauan  Anambas,  kita bisa mengetahui banyaknya perbedaan- perbedaan di Data Kependudukan dan Catatan Sipil  di  Kabupaten  Kepulauan  Anambas  di sebabkan oleh beberapa faktor diantaranya : 1. Kesadaran masyarakat terhadap pendaftaran dan pencatatan sipil;
2. Pemekaran  wilayah-wilayah  baru  dan perubahan nama tempat;
3. Wilayah Geografis Kabupaten Kepulauan Anambas;
4. Sumber  Daya  Manusia  yang  relatif rendah dalam membantu pendaftaran dan pendataan catatan sipil seperti perangkat- perangkat  desa  yang  hanya  lulusan Sekolah Dasar;
5. Nama Tempat Lahir yang tidak berdasarkan nama Kabupaten/Kota. B. Solusi Untuk Menangani Permasalahan Perbedaan Data Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil Yang  Di  Jadikan  Dasar  Persyaratan Permohonan Paspor Di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa Perbedaan data pada dokumen kependudukan dan catatan sipil dapat menjadi permasalahan  ketika  seseorang  mengajukan permohonan  Paspor.  Permasalahan  yang dimaksud  disini  adalah  permohonan  paspor tersebut  tidak  dapat  diproses  secara  langsung dan  yang  bersangkutan  harus  memperbaiki dokumen-dokumen  persyaratannya  terlebih dahulu.  Banyak  kerugian  yang  dapat  terjadi dalam  hal  ini,  seperti  kerugian  waktu  dan biaya, kerugian biaya seperti biaya akomodasi yang tinggi karena harus mengeluarkan biaya
tambahan  untuk  hal  lain  seperti  menginap, konsumsi  dan  kerugian  lainnya.  Hal  –hal seperti  ini  adalah  hal  yang  seharusnya  dapat dihindari  pada  proses  pembuatan  Paspor apabila dokumen-dokumen persyaratan sudah benar.
Mengambil contoh untuk membandingkan hal tersebut dengan permohonan  yang  sudah  dilengkapi  dengan persyaratan  yang  benar  maka  dari  mulai pengisian  formulir,  pemeriksaan  dokumen persyaratan, input sampai tahapan pengambilan  data  biometrik  apabila  dirasa sudah  benar  maka  waktu  yang  diperlukan hanya sekitar ±20 (Dua puluh) menit saja.
Sinergitas antara Kantor Imigrasi Kelas II TPI  Tarempa  dan  Dinas  Kependudukan  dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas di  perlukan  agar  terjadinya  pelayanan  prima kepada  masyarakat  dan  menghadirkan  rasa keadilan  serta  kepastian  bagi  masyarakat  di daerah perbatasan.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kepulauan Anambas berkomitmen siap  bekerja  sama  dengan  kantor  Imigrasi untuk  mengatasi  permasalahan  ini  beliau menuturkan,
“Untuk Masyarakat yang akan membuat
Paspor namun dokumen persyaratannya  terdapat  perbedaan  kami akan  prioritaskan  untuk  mengganti  atau merubah  KTP  ataupun  Kartu  Keluarga namun  bantuannya  itu  hanya  yang  menjadi kewenangan  dari  Disdukcapil  itu  sendiri seperti Kesalahan tulis Redaksional apa bila kesalahan lainnya seperti penggantian nama dan  lain  lain  harus  mengikuti  proses pengadilan”
tidak hanya kemudahan untuk
membetulkan saja,
Disdukcapil juga mendapatkan  jatah  dari  Kemendagri  alat bantu  perekaman  dan  pencetakan  secara mobile    E-KTP  seperti  yang  dikatakan  oleh Pak Agus Basir :
“Saya di telepon oleh kementerian bahwa kami  mendapatkan  jatah  alat  MTwoM  yang berfungsi  untuk  merekam  dan  mencetak asalkan ada sinyal intenet 3G”.
Setelah mendalami dan melakukan diskusi  dengan  Pak  Agus  Basir,  kami berencana  memberikan  kemudahan  kepada
masyarakat  yang  berada  di  luar  pulau menggunakan alat perekaman dan pencetakan mobile tersebut. Rencana dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa adalah akan menyiapkan  aplikasi  pemeriksaan  dokumen persyaratan  Paspor  dengan  aplikasi  tersebut akan diketahui apakah syarat pemohon paspor sudah  lengkap  atau  ada  dokumen  yang  harus diperbaiki dari aplikasi tersebut.
Aplikasi  ini  juga  akan  memberitahu  apa saja  yang  harus  diperbaiki  dan  dokumen  apa yang  bisa  diperbaiki,  untuk  perbaikan dokumennya sendiri harus dilakukan di kantor Disdukcapil  namun  bisa  di  wakilkan  oleh kerabat  ataupun  petugas  desa/kecamatan dengan melengkapi dan formulir dan persyaratan  pembetulan  saja  sesuai  dengan yang dituturkan oleh Pak Agus
“Pembetulan  redaksional  tidak  mesti datang langsung ke kantor langsung orangnya  pelaksanaannya  bisa  di  wakilkan namun  tetap  harus  mengisi  formulir  dan melengkapi persyaratan”.
Diskusi  yang  dilakukan  dengan  kepala Disdukcapil  menghasilkan  rancangan  besar untuk  memberikan  solusi  besar  permasalahan yang  telah  terjadi  bertahun-tahun  yaitu perbedaan  dokumen  kependudukan  yang menjadi  persyaratan  permohonan  Paspor dengan  cara  merancang  sebuah  aplikasi pemeriksaan dokumen persyaratan.
Dengan  Aplikasi  tersebut  dokumen- dokumen  pemohon  dicek  terlebih  dahulu secara  mandiri  oleh  pemohon  dan  bisa  dicek apakah  persyaratannya  lengkap  dan  benar atau  tidak.  Apabila  benar  pemohon  bisa datang  langsung  ke  Kantor  Imigrasi  untuk membuat  jadwal  pembuatan  Paspor  serta apabila terdapat perbedaan ataupun kekurangan  persyaratan  maka  aplikasi  akan memberitahu  kesalahannya  dan  memberikan tata cara untuk memperbaikinya.

## C. APLIKASI
PENDAFTARAN PASPOR ONLINE (APAPO) MENANGANI PERMASALAHAN PERBEDAAN DATA KEPENDUDUKAN  DI  KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Logaritma Aplikasi Pemeriksaan Persyaratan Permohonan Paspor
User Interface Penerapan Aplikasi Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Paspor di Aplikasi Pendaftaran Paspor Online

## PENUTUP Kesimpulan
Perbedaan  Data  Kependudukan  dan  Catatan Sipil  di  Kabupaten  Kepulauan  Anambas sebagai  dasar  pembuatan  Paspor  di  sebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :
1. Kesadaran masyarakat terhadap pendaftaran dan pencatatan sipil;
2. Pemekaran  wilayah-wilayah  baru  dan perubahan nama tempat;
3. Wilayah Geografis Kabupaten Kepulauan Anambas;
4. Sumber  Daya  Manusia  yang  relatif rendah dalam membantu pendaftaran dan pendataan catatan sipil seperti perangkat- perangkat  desa  yang  hanya  lulusan Sekolah Dasar;
5. Nama Tempat Lahir yang tidak berdasarkan nama Kabupaten/Kota.
Solusi besar dari permasalahan yang telah terjadi bertahun-tahun yaitu perbedaan data di dokumen kependudukan yang menjadi persyaratan  permohonan  Paspor  yaitu  dengan cara  merancang  sebuah  aplikasi  pemeriksaan dokumen  persyaratan.  Aplikasi  tersebut  akan berfungsi untuk memeriksa dokumen- dokumen  pemohon  terlebih  dahulu  secara mandiri oleh pemohon dan bisa dicek apakah persyaratannya  lengkap  dan  benar  atau  tidak. Apabila  semua  persyaratan  benar  pemohon bisa  datang  langsung  ke  Kantor  Imigrasi untuk  membuat  jadwal  pembuatan  Paspor serta  apabila  terdapat  perbedaan  ataupun kekurangan  persyaratan  makan  aplikasi  akan memberitahu  kesalahannya  dan  memberikan tata cara untuk memperbaikinya.
Aplikasi ini akan dibuat dengan
mengembangkan  sebuah  aplikasi  yang  telah dibuat sebelumnya yaitu Aplikasi Pendaftaran Paspor Online (APAPO). Dengan pengembangkan yang akan dilakukan diharapkan akan memberikan kemudahan dan kepastian kepada masyarakat pemohon paspor khususnya
Masyarakat
di Kabupaten Kepulauan Anambas. Saran
1. Sinergitas  antara  Pemerintah  Kabupaten
Kepulauan  Anambas  melalui  Dinas Kependudukan  dan  pencatatan  sipil terkait  dengan  Kantor  Imigrasi  Kelas  II
TPI Tarempa
dalam memberikan
pelayanan  kepada  masyarakat  terkait dengan pembetulan pada dokumen kependudukan;
2. Integrasi  antara  Kantor  Imigrasi  Kelas  II
TPI  Tarempa  dengan  Direktorat  Jenderal Imigrasi terkait dengan Aplikasi Pendaftaran  Paspor  Online  (APAPO) yang dikembangkan dengan fitur pemeriksaan  dokumen  kependudukan pemohon paspor.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN Peraturan Perundan-Undangan
Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006 tentang Administrasi Kependudukan;
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor 8  Tahun  2014  Tentang  Paspor  Biasa  dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;
Permendagri No. 19 Tahun 2010
Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : IMI-UM.01.01-4166 Tentang Implementasi  Pendaftaran  Paspor  Online di Seluruh Indonesia.

## Sumber Lain
https://anambaskab.go.id/profil-kabupaten- kepulauan-anambas