## Tersedia Online di
http://journal.unublitar.ac.id/pendidikan/in dex.php/Riset_Konseptual
Sejarah Artikel Diterima pada : 01-10-2023 Disetuji pada : 20-10-2023 Dipublikasikan pada : 31-10-2023
Kata Kunci:
Etika Bisnis, Hibrid Contract, Manajemen Keuangan Syariah DOI: http://doi.org/10.28926/riset_konseptual.7i4.883

## Implementasi Etika Bisnis Hybrid Contract Manajemen Keuangan Syariah (Kajian Pusat Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Blitar)
Gleydis Harwida (1) , Evita Novilia (2) , Saptono Hadi (3)
1,2,3 Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Indonesia Email: 1 Gleydis.harwida.gh@gmail.com , 2 evitanovilia@gmail.com ,
3 Saptono656@gamil.com
Abstrak: Manajemen pembiayaan keuangan/finansial  dikatakan  proses  multi- aktivitas tatakelola
lembaga/perusahaan sebagai tahapan renstra dipergunakannya dana- keuangan seefisien, seefektif demi terwujudnya multi-tujuan  etika  bisnis  syariah  lembaga. Hybrid  Contract,  ketetapan/syarat  yang  harus ada  dalam  aksi  jual-beli  sebagai  akad  untuk kepentingan-kepentingan multi-transaksi tertuju  secara  syariah.  Penerapan  hukum- hukum  syariah  yang  berbasis  ke-Islaman menjadi  standart  tolok  ukur  yang  diterapkan pada  bisnis-bisnis  baik  tradisional  ataupun modern  berbasis  sector  perdagangan  syariah. Hukum  Islam  syariah  menjadi  fundamental perlakuan multi-bisnis yang diterapka di pusat bisnis UNU Blitar.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  bisnis  syariah  semakin  menanjak  berkembang  searah mellesatnya  perekonomian  global.  Global  Islamic  Economy  mendeskripsikan  tingkat perkembangan  tersebut  menanjak  diperingkat  keempat.  Tumbuh  kembang  ini mendorong  lembaga-lembaga  berbasis  syariah  melakukan  perombakan,  penataan, sebagai  langkah  penetapan  manajemen  perekonomian  yang  berfundamentalkan syariah.  Tindakan  ini  diambil  sebagai  langkah  penyusunan  roadmap-roadmap pengembangan  lembaga  berbasis  syariah  sebagai  tindakan  startegis  sekaligus  multi- arah  kebijakan-kebijakan  program-program  penunjang  tujuan  utama  pengembangan bisnis  berbasis  syariah  sebagai  taktis  pemenuhan  multi-kepentingan  kebutuhan masyarakat pengguna.
Apapun bentuknya bahwa multi-bisnis begitu juga bisnis berbasis syariah selalu menjadi  pemeran  terpenting  di  setiap  multi-keheidupan  perekonomian.  Kemaknaan multi-bisnis  dikatakan  proses-proses  multi-peritiwa  transaksi  dengan  terlibatnya multi- pelaku  pebisnis-bisnis-pengguna  multi-bisnis.  Kecenderungan-kecenderungan  multi- kepentingan menimbulkan banyak upaya untuk mendapatkan keinginan yakni sebuah keuntungan  yang  berlipat.  Taktis  multi-cara  untuk  mendapatkan  mutli-keuntungan menjadi  progress  dominasi  dalam  ruang-ruang  pelosok  multi-bisnis  yang  diterapkan. jelas  bahwa  yang  untung  akan  mendominasi,  yang  bunting  akan  terjerembab  jatuh tersungkur  dalam  kebuntungan  kerugian  sekaligus  pada  dampak  menumpuknya hutang  pinjaman.  Makan,  orientasi  Islam  dalam  syariahnya  tidak  hanya  terorientasi pada  keuntungan  atau  laba  saja,  seperti  para  pebisnis  kapitalis.  Prinsip-prinsip  etika bisnis  syariah  menjadi  fundamental  transaksi  dengan  kemanfaatan  Islam  penuh keberkahan  sebagai  pertanggungjawaban  kepada  Pencipta.  Sehingga,  bisnis  ini, manajemen  bisnis  ini  tertaut  wajib  dengan  multi-etika  yang  tidak  terpisahkan (Rusdiawan, R., 2019).
www.journal.unublitar.ac.id/jp E-ISSN: 2598-2877, P-ISSN: 2598-5175 Vol 7 No 4, Oktober 2023
Mutli-kebutuhan  atas  bermacam-macam  produk-produk  syariah  di  kalangan masyarakat  memberikan  dorongan  perguruan  tinggi  bersama  pakar  ekonomis persyariahan,  seklaigus  prakti-praktisi,  akedemisi  melakukan  kajian-kajian  seklaigus berupaya  mengembangkan  multi-ilmu  syariah  sebagai  standart  transaksi  dan  atau manajemen  keuangan  serta  multi-kegiatan  muammalah.  Berdasarkan  kajian  ( Syawie, A.,  2022)  menunjukkan  bahwa  akad  trending  dan  menjadi  brend  dalam keuangan/pembiayaan  syariah  yakni  mudharabah,  murabahah  dan  musyarakah. Keberadaan  akad  ini  sebagai  terobosan  atas  multi-produk  di  masyarakat  dan dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat pengguna dari pola searah kea rah pola dua  arah,  salah  satu  akad  tersebut  dikenal  dengan  hybrid  contract  atau  lebih  dikenal dengan al- ‘uqud al-murakkabah, dikatakan juga praktisi ini dengan multi-akad. Hybrid  contract  atau  dapat  diistilahkan  multi-akad  dikatakan  sebagai  model alternative  sebagai  langkah  mengembangkan  pengembangan  perekonomian  atau bisnis  berbasis  syariah.  Fauziah,  F.  N.,  Kosim,  A.  M.,  &  Lisnawati,  S.  (2021) memberikan  dasar  bahwa  banyak  para-ulama  Hanafiyah,  beberapa  Malikiyah,  serta Safi’iyah dan ulama Hambali menyatakan hukum multi-akad dinyatakan sah sekaligus dapat  diterapkan  berdasarkan  syariai-syariat  ke-Islaman.  Sudah  barang  tentu, fundamental  pelaksanaan  model  ini  dalam  pengawasan  Dewan  Pengawas  Syariah atau  Otoritas  Jasa  Keuangan,  seklaigus  berdasar  pedoman  fatwa-fatwa  DSN-MUI. Selanjuynya  Najmudin  mendeskripsikan  bahwa  setiap  progress  di  perilaku-perilaku transaksi, maka multi-akad yang diterapkan jika dilaksanakan secara-bersamaan dana tau  sekurang-kurangnya  di  tiap  tarnsaksi/akad  dalam  nuansa  suatu-produk,  hal  ini tidak dapat ditinggalkannya, kenapa demikian, Najamudin mengatakan bahwa material tersebut  sudah  merupakan  satu-kesatuan  yang utuh dalam  prosesnya.  Material  inilah yang  dimaknai  sebagai  model  hybrid  contract/HC  atau  dikatakan  sebagai  proses  al ‘uqud al murakkabah (Hasan, 2017).
Manajemen  keuangan  mempunyai  kedudukan  super  fundamental  di  lembaga atau  pusat  bisnis  multi-perusahaan.  Hal  ini  tampak  bahwa  multi-transaksi  dengan keterlibatan  keuangan  pada  dasarnya  tidak  akan  meninggalkan  berbagai  laporan- laporan  transaksi  sebagai  detailnya.  Proses  transaksi  jual  beli,  pengeluaran pemasukan  sebagai  perjalanan  bisnis  seklaigus  operasional-operasional  diperlukan detail tatakelola terstruktur dan bersistem perkembangan multi-usaha yang terbangun. Manajemen  keuangan  yang  baik  akan  terbit  tatakelola  yang  dispilin  jelas  terstruktur yang  memberikan  multi-informasi  keuangan  dengan  segala  kegunaan  pendapatan, pengeluaran, maupun keuntungan bisnis sebagai tahapan identifikasi transaksi.  Pada pratiknya  syariah  tetap  berdasarkan  pedoman  Al-quran  dan  hadist,  sebagai manajemen keuangan syariah (Irawan, A. W., & Anisah, Z., 2020).
Sari, P. N.  (2020) dalam kajiannya menyatakan bahwa dalam suatu produk di lembaga-lemabga keuangan syariah jika hanya menggunakan satu akad yang berdiri- sendiri,  maka  material  ini  menyebabkan  progress  tidak  dapat  diterapkan/terjalankan. Beragamnya  mutli-produk  syariah  serta  multi-komplek  transaksi  diperlukan  inovasi sebagai  langkah  menyempurnakan  rekontruksi  multi-akad.  Penting  dilakukan manajemen  syariah  sebagai  mutli-instrumen  sebagai  poal  pertanggungjawaban multi- transaksi  yang  di  dalmmya  terkandung  akuntabilitas-akuntabilitas  baik  horizontal maupun  vertical  kepada  sang  Maha  Pencipta. “Sesungguhnya  pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya” (QS. Al Isra’: 36).
Selanjutnya  Sari,  W.R.  (2023)  mendeskripsikan  bahwa  tidak  sempurnanya pangsa-pasar  mendesain  pembiayaan  dengan  nilai-tinggi,  material  ini  disebabkan banyaknya indicator terkait. Indicator-indikator tersebut terletak pada sisi terkumpulnya multi-informasi,  diterapkannya  kontrak-kontra,  dana  tau  taktis  tatalaksana  transaksi- transaksi  yang  ada.  Hal  lain  terbit  asumsi  bahwa  perkembangnya  multi-bisnis menyebabkan munculnya model-model transaksi/kontrak yang variatif inovatif sebagai upaya  terpenuhinya  kepentingan  pengguna  sekaligus  multi-tantangan  yang  wajib ditindaki  pebisnis  syariah.  Manajemen  keuangan  syariah  dalam  multi-akad/HC  jelas
www.journal.unublitar.ac.id/jp E-ISSN: 2598-2877, P-ISSN: 2598-5175 Vol 7 No 4, Oktober 2023
bahwa  bunga  sebagai  elemen  finasial-profit  yang  diterbitkan  terdeteksi  sebagai  nilai keribaan terharamkan. Pada titik ini maka akad muamallah menjadi progress prosedur multi-mekanisme  sekaligus  muti-instrumen  multi-transaksi  untuk  pendapatan/profit. Multi-akad  atau  HC  pada  dasarnya  model  transaksi  yang  penerapannya  menyatukan gabungan multi-elemen darai banyak bisnis/kontrak untuk mendapatkan kesepakatan- kesepakatan  yang  pada  akhirnya  terbit  fungsi  fleksibility  di  antara  kekompleksitasan transaksinya.
Terdapat beberapa material yang menjadi dasar ketidakbolehan penerapan HC yakni  tampak  pada  Hadist  Nabi  saw  yang  diceritakan  kepada  Yahya  dari  Malik  yang berkata,  “sesungguhnya  Rasulullah  saw  telah  bersabda  yaitu  Melarang  dua  akad dalam satu akad”. Petunjuk hadist tersebut memberikan larangan model HC terutama pada  sisi  transaksi  multi-akad  yang  dilaksanakan  dalam  satu-akad.  Hal  lain  Della (2022), kemudian M.N. Alim (2021) serta Arifkan (2021 menyatakan bahwa Ibnu Qoyim menyampaikan  jika  Nabi  saw  memberikan  larangan  terkait  HC  di  antara  salaf maknanya  penggunaan  transaksi/akad  qard  dengan  transaksi  satu-akad,  namun pernyataannya  menjelaskan  bahwa  bila  kedua  material  tersebut  berlaku- terpisah/sendiri-sendiri,  sifat  transaksi  ini  diperbolehkan.  Jelas  bahwa  Islam  secara komprehensi  memberi  pedoman-pedoman  serta  prisip-etis/etika  transaksi  yang memberikan bimbingan berperilaku dalam mutli-bisnis dalam rangka mencapai tujuan- tujuan  syah  terbaik  halal  sekaligus  menjaga  ekosistem  keadilan-sosial  (Jati,  S.P., 2023).
Berdasarkan  asumsi-asumsi  tersebut  jelas  bahwa  prinsipilnya  HC  atau  hybrid contract  dapat  dilakukan/diperbolehkan  semampang  taktis  tatalaksanan  transaksinya tidaklah keluar/menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Jelas bahwa pusat bisnis atau multi-bisnis  berbasis  syariah,  dalam  taktis  multi-bisnis  penerapan  HC  diharuskan menerapkan  etika-etika  bisnis  model  syariah  di  antaranya  menerapkan  nilai-nilai keseimbangan-keesaan-kehendak  bebas-bertang  jawab  ataupun  multi-kebajikan. Sehingga,  selayaknya  riset  terkait  model  HC  ini  menjadi  tantangan  tersendiri mengingat  banyaknya  tantangan  atas  berkembangany  model  bisnis  syariah  yang terkelola  di  berbagai  aspek  kehidupan  juga  lembaga-lembaga  pendidikan.  Tantangan untuk  mendeteksi  apakah  progress  multi-bisnis  yang  menjadi  pengembangan  bisnis berbasis  syariah  yang  digaungkan  tersebut  telah  mendasarkan  pola  transaksi, manajemen  keuangannya,  atau  praktik-praktik  lain  dalam  mencapai  tujuan  syariah telah menerapkan multi-prinsip agama Islam dalam etika-bisnisnya.
Riset  yang  dilakukan  Gledys  Harwida  ini  berpangkal  pada  subjek  sekaligus objek  di  lingkungan  lembaga  pusat  bisnis  Universitas  Nahdlatul  Ulama  Blitar.  Kajian dengan  progress  mendekati  indicator-indkator  pelaku  manajemen  keuangan  dengan komprehensif  pelaku  pengguna.  Pada  dasarnya  peneliti  berupaya  mengungkapkan realitas  manajemen  keuangan  telah  berbasis  hybrid  contract  atau  akad  yang  bersifat multi-arah  atau  hanya  bersifat  searah  dalam  upaya  inovasi  penegmbangan  multi- aktivitas  bisnisnya. Hal lain riset menimbang bahwa terdapatnya fenomena-fenomena lembaga  berbasis  syariah,  fakta  aktivitas  bisnisnya  manajemen  tatakelola keuangannya belum/bahkan tidak menggambarkan transaksi-transaksi berbasis hybrid contract/multi-akad dalam tindaklakunya. Selanjutnya, bahwa terbit asumsi perbedaan atas  kelayakan  penerapan-penerapan  model  multi-akad  terhadap  produka  atau  jasa yang  ada  di  lembaga-lembaga  keuangan  syariah.  Implementasi-implementasi  hybrid contract  tersebut  menjadi  daya  tarik  periset  untuk  mendapatkan  jawaban  pada tatakelola  atau  manajemen  keuangan  yang  diterapkan  di  pusat  bisnis  tersebut. Sehingga,  upaya  menemukan  penerapan  etika  bisnis  berbasis  syariah  dengan  multi- akad/HC  telah  terbit  prinsip-prinsip  tauhid-shidiq/jujur,  amanah/terpercaya,  tabliq  atau prinsip-kecerdasan/fathonah, dalam mengembangkan pusat bisnis
Pusat bisnis Universitas Nahdlatul Ulama dikatakan sebagai lembaga berbasis syariah yang bergerak di bidang bisnis perdagangan multi-produk. Taktis keberadaan pusat  bisnis  ini  untuk  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  internal  civitas  academia kampus,  namun  perkembangannya  mengalami  perombakan  eksternal.  Langkah
www.journal.unublitar.ac.id/jp E-ISSN: 2598-2877, P-ISSN: 2598-5175 Vol 7 No 4, Oktober 2023
tersebut  ditetapkan  sebagai upaya  menjawab  masyarakat  pengguna  terutama warga- warga nahdiyin yang teroraginisir di bawah banon-banon PCNU Blitar. Kebutuhan yang ditawarkan  mampu  memberikan  kemudahan,  layanan  ketermudahan  dengan  harga terjangkau  dan  mendapatkan  mekanisme  hantar  sampai  tujuan.  Pengembangan mekanisme  bisnis  syariah  pusat  bisnis  UNU  Blitar  dengan  menjalin  berbagai  kerja sama dengan berbagai perusahaan rekanan dari berbagai produk dan jasa. Penerapan hybrid  contract  atau  model  multi-akad  syariah  sebagai  jawaban  atas  banyaknya permintaan  rekanan.  Sehingga  pusat  bisnis  ini  secara  fundamental  manajemen keuangannya  telah  terinternalisasi  hybrid  contract,  manajemen  operasional keuangannya berbasis syariah.
Penerapan hybrid contract di pusat bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Blitar ini menjadi bahan kajian yang cukup menarik, mengingat bahwa program stusi perbankan syariah  sebagai  salah  satu  program  studi  unggulan  perguruan  tinggi  memegang kendali utama pengembang pusat bisnis syariah tersebut. selama menjalankan bisnis syariahnya,  apakah  fungsi-fungsi  hybrid  contract  telah  diterapkan,  apakah  sudah terimplementasikan  multi-akad  tersebut  pada  penerapan  tatakelola  manajemen keuangannya yang pada dasarnya masyarakat penggunannya tidak hanya masyarakat civitas  academia  internal  kampus  saja,  akan  tetapi  secara  eksternal  sudah memberikan  layanan  di  luar  kampus,  masyarakat  pengguna  lain  dalam  tarnsaksinya. Pandangan  pusat  bisnis  Universitas  Nahdlatul  Ulama  Blitar  yakni  apabila  formula- formula  hybrd  contract/multi-akad  yang  diterapkan  tidak  menerbitkan  indicator riba/gharar/dzulm/maisi  dan  atau  multi-larangan  yang  tak  syariah,  berdasarkan tangkapan  esensial  tersebut  diperbolehkan  atau  kembali  pada  hukum-hukum mendasar muamallah yakni Al- Aslu fil mua’malah al-ibahah.

## METODE
Riset  menerapka  kajian  kualitatif  berbasis  deskriptif,  dengan  kajian  berupa dokumen  pengelola  beserta  kuesioner  pengguna  terkait  etika  bisnis  yang  diterapkan sebagai  taktis  managemen  syariah  pusat  bisnis  Universitas  Nahdlatul  Ulama  Blitar. Observasi  memperlakukan  pencatatan  data  objek  tersistematis  pelaku  bisnis  dengan pelanggan/pengguna, wawancara sebagai taktis perolehan data langsung, dokumentasi lanjutan sebagai modal dasar data-primer, diperkuat studi pustaka. Taktis analisis  deskriptif  sebagai  langkah  penggambaran  kondisi-kondisi  transaksi  multi- akad/HC model untuk menarik-realitas penciri progress proses transaksi di pusat bisnis UNU  BLitar.  Sebagai  taktis  utama,  peneliti  melakukan  desain  kajian  secara  penuh untuk  melakukan  interpretasi  perspektinya  terhadap  temuan-temuan  dokumen sekaligus penilaian analisis terhadap teks dan kontens yang secara fundamental tidak terlepas  dari  tujuan  riset  kajian.  Detail-detail  data  akan  dilakukan  kajian  penuh kecermatan  untuk  mendapatkan  kesimpulan  untuk  menemukan  kapabilitas  data factual.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Terapan Etika Bisnis Hybrid Contract dalam Manajemen Keuangan
Hasil kajian temuan data bahwa manajemen keuangan pusat bisnis Universitas Nahdlatula  Ulama Blitar  ditemukan progress  multi-transaksi dua metode yakni  proses transaksi  secara  tunia  dan  non-tunai.  Data  temuan  yang  menjadi  actor  model  satu akad tampak pada transaksi pengelola bisnis Pusbisnu terkait proses multi-pemesanan makanan. Taktis transaksi ini terjadi secara non-tunai melalui Go Pay, sehingga praktik transaksi  ini  menuju  pada  proses  satu  arah/satu  akad  berbasis  wakalah  bil  ujroh. Taktis  lanjut  ditemukan  model  yang  sama  yakni  transaksi  pemesanan-pemesanan makan,  akan  tetapi  teknis  pada  transaksi  ini,  model  pembayaran  berinteraksi  secara langsung  dengan  driver/pengantar  pemesanan,  sehingga  material  interaksi  bisnis  ini menunjukkan  akad  transaksi  dua  arah  berbasis  wakalh  bil  ujroh  dengan  qardh. Berdasarkan  titik  esensial  tersebut  terdapat  unsur  tarnsaksi  akad  pengelola  dengan konsumen/pelanggan  yang  bersifat  non-tunai,  maka  taktis  transaksi  akad  seperti  ini
www.journal.unublitar.ac.id/jp E-ISSN: 2598-2877, P-ISSN: 2598-5175 Vol 7 No 4, Oktober 2023
diperbolehkan, sedangkan teknis transaksi tunai masuk kategori haram karena bersifat transaksi dua akad ke dalam transaksi satu akad prosesnya.
Standarts  transaksi,  yang  di  dalamnya  terdapat  proses  transaksi,  terjadinya hubungan  melibatkan  banyak  pihak.  Material  desain  ini  menjadi  perhatian  apakah proses  akad  ini  secara  syariah  telah  berfundamental  pada  prinsip-prinsip  yang  telah ditetapkan dan menjadi pedoman bisnis berbasis Islam (syariah). Keterlibatan banyak mitra,  teknis  pembayaran,  baik  tunai  maupun  non-tunai,  melalui  keterlibatan  proses pembayaran, dari proses pemesanan, melalui aplikasi atau via telp. (akad wakalah bil ujroh).  Maknanya  tipe  pemesanan  yang  melibatkan  penerima-kuasa,  dari  muwakkil kepada  wakil  (diberi  fee/ujroh).  Maknanya  terjadi  proses  transaksi  yang  bersifat mewakilkan-jasa,  yakni  melalui  driver/penanggung  jawab  tagihan  yang pada  akhirnya akan menerima upah.
Kenampakan yang hamper sama terjadi pada proses transaksi pemesanan air minum Top 88. Pada transaksi ini juga terjadi proses pembayaran keuangan yang tidak kalah  sama  dengan  pemesanan  multi-makanan  yang  tercatat  dalam  manajemen keuangan  Pusat  Bisnis  Universitas  Nahdlatul  Ulama  Blitar.  Transaksi  terlaksana melalui  pemesanan  Go-Top,  terjadi  proses  pengiriman  pesanan  air  minum  Top  88, proses selanjutnya pembayaran keuangan diberikan kepada penanggung jawab hantar air  minum,  sehingga  terjadi  proses  akad  waklah  bil  ujroh.  Sebuah  akad  atau  proses transaksi  pembayaran  secara  langsung  kepada  wakil/diberi  kuasa  oelh  pimpinan perusahaan dengan gaji/fee/ujroh.
Berdasarkan material di atas sepakat dengan Jati, S. P., & Putriyana, A. (2023) bahwa  transaksi  yang  terjadi  di  Pusat  Bisnis  telah  melalui  tiga  proses  kelengkapan- rukun akad. Ketiga hal tersebut (1) aqidain yakni pelaku driver/penghantar/penghutang dan  pembeli/customer/berutang  di  mana  makna  definisi  aqidain  bermakna  rukun memiliki kemerdekaan, dewasa/baligh, bernalar/berakal, berkesehatan/sehat, memiliki kepandaian  yang  maksudnya  mampu  melihat  mana  yang  baik  dana  tau  buruk;  (2) terdapatnya  objek  qard/barang  pesanan  terpilih,  tertera  jumlah,  sehingga  sesuai pemesanan akan terbit jumlah yang akan dibayar, baik langsung tunai melalui aplikasi m-banking  atau  proses  COD/pembayaran  setelah  hantaran,  sehingga  proses pembayaran  akan  diterima  driver  beserta  fee  ongkos  kirim;  (3)  shighat/ijab-kabul, maknanya  terjadi  proses  kesepakatan  saat  proses  aplikatif  jika  menyetujui  berapa yang  harus  dibayar,  sesuai  metode-pembayaran,  sedang  proses  akad-kabul  tampak pada  saat  serah  terima  dengan  penghantar/driver  aplikasi  on-line.  Sehingga, kemaknaan transaksi/akad menerbitkan sighat al qard yang cukup jelas, kenampakan proses  akad  terjelaskan  melalui  detail  isian  aplikasi,  maka  tinjaun  nilai  rukun  serta syarat qard terpenuhi.
Tinjauan  berdasarkan  HC/hybrid  contract  atau  multi-akad  yang  bermakna banyak  atau  berganda  (definisi  KBBI),  sedang  menurut  Bahasa  Arab  al-uqud  al- murakkabah  yang  bermakna  akad-ganda/rangkap,  maka  analisis  multi-praktik pemesanan  makanan  ditinjau  pada  titik  fikih-kontemporer  dapat  terdeskripsikan sebagai  berikut.  Pertama  bahwa  pola  transaksi/pembayaran  yang  diterapkan  melalui non-tunai  jalur  aplikasi/m-bangking  atau  bentuk  lain  go  pay  terjadi  proses  transaksi satu akad model akad wakallah bil ujroh. Maknanya akad yang terjadi di Pusat Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Blitar ini bersifat proses transaksi perwakilan jasa-jasa on line. Terjadi taktis pemanfaatan penyedia aplikasi yang terindens driver/penyedia jasa hantar  untuk  kesediaan  mengantarkan  pesanan  kepada  pelanggan  untuk mendapatkan  fee/upah.  Kedua  pada  proses  pembayaran  secara  tunai  pemesanan minuman  Top  88  terdeteksi  transaksi  akad  dua  tahapan  yakni  kepada produsen/pengusaha,  pemberian  tunai  kepada  driver/kepercayaan  perusahaan. Esensial  proses  akad  ini  terkategori  multi-akad  yakni  dua  akad  dalam  satu-transaksi (akad wakallah bil-ujroh dan akad-qardh). Terjadi proses beragam lebih dari satu yakni produk  minuman  yang  dijalankan  perusahaan  Top  88  yang  dapat  dilakukan  melalui telp./aplikasi  selanjutnya  akan  diantarkan  sesuai  pesanan  untuk  pembayaran  secara tunai diterima penghantar pesanan sesuai resi pemesanan. Namun demikian, transaksi
proses  pemesanan  minuman  ini  terdapat  dua  akad,  namun  pada  proses  satu  akad yang berbeda. Multi-akad  tersebut  diperbolehkan  berdasarkan  Quran  surat  Al Maidah  ayat  1  dan  Al  Baqarah  ayat  275  didukung  kaidah-kaidah  ushul-fiqih  yakni  al ashalu  fii  al  mu’aamalati  al  ibaahah  illa  an  yadullu  daliylun  alaa  tahriymihaa  yang bermakna hokum asal dalam perkara muamallah diperkenankan kecuali terdapat dalil- dalil (melarangnya). Maknanya dapat dikatakan multi-akad/HC hukumnya mubah/boleh dengan  tetap  berfundamental  syariah  halal-banyak  manfaat  bagi  pentransaksi,  tidak terdapat pertentangan syariat, selanjutnya sudah pasti selama tidak terdapat dalil-dalil yang melarang/mengharamkan hybrid contract/HC tersebut.
Bagaimana  penerapan  etika  bisnis  syariah  pada  menejemen  keuangan berbasis  hybrid  contract  dalam  praktiknya?  Data  kajian  berdasarkan  penelusuran indicator  teks  dan  konteks  taktis  tatakelola  manajemen  keuangan  dilanjutkan  hasil wawancara  pengelola  pusat  bisnis  didapatkan  apresiasi  telah  melaksanakan  sesuai prinsip-prinsip etika bisnis syariah. Tatakelola manjemen yang didukung data terlampir transaksi,  maka  akad  multi-alad  dan  satu  akad  ritme  pusat  bisnis  berfundamental prinsip  Rasulullah  saw,  prinsip  syariah  yang  tetap  mendapatkan  keuntungan  namun memberikan  multi-keberkahan  yang  tidak  keluar  dari  etika-bisnis  Islam.  Pengelola berprinsip  bahwa  pelanggan  adalah  umat  Allah  swt,  maka  fundamental  ketauhidan sebagai  laku  ibadah/muamallah  dalam  layanan  menjadi  standart  teruntuk  konsumen. Keikhlasan  layanan,  perilaku  jujur/shidiq  dalam  melayani,  jujur  dalam  pendataan  baik produk  ataupun  layanan  jasa  diterapkan.  Prinsip  amanah  atau  dapat  dipercaya merupakan  keseriusan  pengelola  pada  karakter  bertanggung  jawab  pada  tugas kewajiban  terutama  pada  pemesanan  dan  penghantaran  produk-produk  konsumen. Secara  keseluruhan  pada  praktiknya  etika  bisnis,  menejemen  keuangan  serta  model akad telah diupayakan berfundamental prinsip-prinsip syariah menuju hasil keuntungan dan keberkahan usaha.

## KESIMPULAN
Prinsipnya  bahwa  hokum-asal  suatu  transaksi/akad  dan  syarat  dikatakan  sah, terkecuali  terbatalkan  dikarenakan  keluar  syariat,  tidak  ada  dalil,  dan  atau  dilarang- agama.  Praktisi  hybrid  contract/HC  selama  proses  transaksinya  telah  terpenuhi  di semua-rukun  dan  syarat  penetapan  hukum  syariat  Islam,  etika  bisnis  Islam,  maka dapat dilaksanakan atau dihalalkan. Metode pembayaran menjadi titik mendasar yang harus  diperhatikan  sebagai  upaya  kebenaran  dan  keberkahan.  Multi-etika  bisnis- syariah  Islami  sangat  diperlukan  bagi  perikehidupan  umat  Islam  dalam  melakukan praktik  perdagangan/bisnis.  Hal  ini  sebagai  upaya  aktualisasi,  internalisasi, implementasi  ajaran  agama  Islam,  di  mana  dalam  berbisnis  tidak  saja  sekedar mengejar  keuntungan  sebanyak-banyak,  namun  haram,  akan  tetapi  tetap  berdasar tujuan  vertical  yakni  capaian  menuju  keberkahan  sesuai  ajaran  Rasulullah  saw  serta Al-quran dan Hadist. Semoga berkah, aamiin yra.

## DAFTAR RUJUKAN
Annurria,  W.  (2022). Studi  Etnometodologi:  Penerapan  Akuntansi  Hybrid  Contract Pada Pembiayaan Di Pt Bank Syariah Indonesia (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia).
Fauziah,  F.  N.,  Kosim,  A.  M.,  &  Lisnawati,  S.  (2021). Analisis  Implementasi  Akad Hybrid  Contract  Murabahah  bil  Wakalah  di  Bank  BJB  Syariah  Kc  Bogor Jabar . El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam , 2 (3), 149-160.
Haryono, H. (2019). Dinamika dan Solusi Pengembangan Multi Akad (Hybrid Contract) Sebagai  Basis  Produk  Perbankan  Syariah . Ad-Deenar:  Jurnal  Ekonomi  dan Bisnis Islam , 3 (01), 17-36. Hasan,  N.  F.  (2017). Konsep  dan  Implementasi  Etika  Islam  dalam  Dunia Bisnis. ISTITHMAR: Jurnal Studi Ekonomi Syariah , 1 (2).
www.journal.unublitar.ac.id/jp E-ISSN: 2598-2877, P-ISSN: 2598-5175 Vol 7 No 4, Oktober 2023
Hikmah,  N.,  &  Masse,  R.  A.  (2020). Implementasi  Hybrid  Contract  pada  Pembiayaan Murabahah  Bil  Wakalah  di  BNI  Syariah  Cabang  Makassar . BANCO:  Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah , 2 (1), 65-80. Irawan,  A.  W.,  &  Anisah,  Z.  (2020). Tinjauan  Hybrid  Contract  Perspektif  Maqashid Syari'ah . Journal of Islamic Banking , 1 (1), 54-82. Jati,  S.  P.,  &  Putriyana,  A.  (2023). Tinjauan  Fiqih  Muamalah  Terhadap  Akad  Praktik Pesan  Antar  Makanan  Go-Food . JEBESH:  Journal  Of  Economics  Business Ethic And Science Histories , 1 (2), 193-204. Muhsin, S. (2019). Implementasi Hybrid Contract pada Transaksi Pembiayaan MULIA di  Unit  Pelayanan  Syariah  Pegadaian  cabang  Pangkajene (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
Pranata, A. N. V. (2020). Implementasi Hybrid Contract dalam Akad Al-Murabahah Wa Ar-rahn di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto .
Rusdiawan,  R.  (2019). Implementasi  Etika  Bisnis  Islami  Bagi  Pengusaha  Terhadap Pelanggan Di Toko Seragam Sekolah di Pusat Grosir Butung Makassar . Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah , 2 (1), 105-124. Sari,  P.  N.  (2020). Analisis  Penerapan  Hybrid  Contract  Dalam  Produk  Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Griya) Pada Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng Kota Banda Aceh (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY). Sari,  W.  R.  (2023). Hybrid  Contract  Model  (Hcm)  Dalam  Perspektif  Etika  Bisnis Islam . Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi , 3 (2), 24-30. Syawie, A. (2022). Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Hybrid Contract Pada Bank Syariah . Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum , 10 (1), 57-78.
Tiara,  K.  H.  (2022). Analisis  Implementasi  Hybrid  Contract  Pada  Produk  Ib  Hasanah Card  Dan  Dampaknya  Terhadap  Risiko  Pembiayaan  Bermasalah  (Studi  Pada Bank  BNI  Syariah  Kantor  Cabang  Teluk  Betung) (Doctoral  dissertation,  Uin Raden Intan Lampung).