## HUBUNGAN PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012 DENGAN KEADILAN BAGI
TERDAKWA
(Kajian terhadap putusan pengadilan mengenai perkara pencurian ringan)

## Rizky Ramadhan Baried
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Jalan Tamansiswa Nomor 158, Yogyakarta Email: rizkyrb.emceha@gmail.com

## Abstrak
Penerapan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2012 (PERMA  Nomor  2  Tahun  2012)  mengalami  dinamika  yang  cukup  menarik,  pada  dua tahun  pertama  pasca  ditetapkan,  pengadilan  masih  memandang  PERMA  Nomor  2 Tahun 2012 sebagai peraturan dalam masa sosialisasi, sehingga urung diterapkan. Sejak tahun 2014, PERMA Nomor 2 Tahun 2012 mulai diterapkan, bahkan diawali dari tahap penyidikan  oleh  instansi  kepolisian,  sehingga  berdasarkan  kuasa  dari  penuntut  umum, penyidik  dapat  melimpahkan  perkara  pencurian  ringan,  ke  pengadilan  dengan menggunakan  acara  pemeriksaan  cepat.  Dengan  demikian  hak  terdakwa,  yakni mendapatkan  proses  pemeriksaan  yang  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan  telah terpenuhi berdasarkan praktik di pengadilan.
Kata kunci: PERMA Nomor 2 Tahun 2012, Pertimbangan Hakim, Keadilan

## Abstract
Regulation  of  Indonesian  Supreme  Court  Number  2  years  2012  has  an  interesting dynamic application, in first of two years after applied, court still view it as a regulation in  socialiszation  period,  with  the  result  that  unsuccessful  applied.  Since  in  2014,  it started  to  be  applied,  even  it  started  by  police  investigation,  until  based  on  authority from  prosecutor,  investigator  can  bestow  light  stealing  case  to  court  by  way  of  rapid judicial procedure. By thus defendant’s right, that  is  gain  a rapid judicial procedure, simple, and cheap has ful fill based on juridical practice.
Keywords:  Regulation  of  Indonesian  Supreme  Court  Number  2  years  2012,
Judgment, Justice

## A.  PENDAHULUAN

## 1.   Latar Belakang
Perkara  pencurian  ringan  sering  kali  terdengar,  mulai  pencurian  sandal,  hingga salah  satu  perkara  yang  menyita  perhatian  publik,  yakni  pencurian  kakao  oleh  Minah, seorang perempuan renta pada tahun 2009. Tindak pidana pencurian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada bab XXII tentang pencurian mulai dari  Pasal  362 1 sampai  dengan  Pasal  367.  Dalam  praktik,  Pasal  362  sering  digunakan
1 Barangsiapa  mengambil  sesuatu  barang,  yang  sama  sekali  atau  sebagian  termasuk  kepunyaan orang lain, dengan  maksud akan  memiliki barang itu dengan  melawan  hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-. Baca: R. Soesilo, Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya  Lengkap Pasal Demi Pasal untuk Para Pejabat Kepolisian Kejaksaan Pamong-Praja dsb., Politeia, Bogor, 1974

## Hubungan Penerapan Peraturan Mahkamah…………………… Rizky Ramadhan Baried
oleh penyidik dalam menangani perkara pencurian, meskipun berupa perkara pencurian ringan belaka.
Sebelum  persidangan  pencurian  kakao  tersebut  digelar  di  Pengadilan  Negeri Purwokerto, sesungguhnya masyarakat sudah mulai menyoroti perkara pencurian ringan (nilai  obyek/barang  yang  kecil)  yang  diperiksa  di  pengadilan.  Namun,  sejak  perkara tersebut diperiksa dan putusan dibacakan oleh Bambang Luqmono, SH. pada tanggal 19 November  2009 2 ,  masyarakat  kembali  menilai  bahwasanya  sangatlah  tidak  adil  jika perkara  serupa  diancam  dengan  ancaman  hukuman  5  (lima)  tahun  sebagaimana  diatur Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. 3
Atas dasar pemikiran tersebut, pada tanggal 27 Februari 2012 Mahkamah Agung Republik  Indonesia  (MA)  menerbitkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (PERMA Nomor 2 Tahun 2012). Peraturan mahkamah agung tersebut terbit lantaran sejak tahun 1960 seluruh nilai uang  yang terdapat dalam KUHP  belum  pernah  disesuaikan  kembali.  Hal  ini  berimplikasi  pada  digunakannya pasal pencurian biasa yang diatur Pasal 362 KUHP atas tindak pidana yang diatur Pasal 364 KUHP.
Implikasi  yang  dimaksud  ada  dua  hal,  yakni  kata-kata  “dua  ratus  lima  puluh rupiah”  dalam  Pasal  364,  373,  379,  384,  407,  dan  Pasal  482  KUHP  dibaca  menjadi Rp.2.500.000,-  (dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah). 4 Selain  itu,  apabila  nilai  barang  atau uang  tersebut  tidak  lebih  dari  Rp.2.500.000,-  (dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah), penanganan  perkara  pencurian  tersebut  menggunakan  acara  pemeriksaan  cepat  yang diatur  dalam  Pasal  205-210  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum Acara Pidana (KUHAP). 5
Pemeriksaan  cepat  dibagi  dua  menurut  KUHAP.  Pertama  acara  pemeriksaan tindak  pidana  ringan,  dan  kedua  acara  pemeriksaan  perkara  pelanggaran  lalu  lintas jalan. Yang pertama termasuk delik yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/ atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan  penghinaan  ringan.  Yang  kedua  termasuk  perkara  pelanggaran  tertentu  terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. 6
Banyaknya perkara pencurian, khususnya pencurian ringan sangat tidak tepat jika didakwa dengan menggunakan Pasal 362 KUHP.  Perkara pencurian ringan seharusnya masuk  dalam  kategori  tindak  pidana  ringan  ( lichte  misdtijven )  yang  lebih  tepat menggunakan Pasal 364 KUHP sebagai dasar surat dakwaan. 7 Hakim sebagai  gerbong terakhir di dalam proses peradilan pidana, mempunyai kewenangan untuk menyimpangi ketentuan  tertulis  yang  ketinggalan  zaman  sehingga  tidak  lagi  mampu  memenuhi  rasa keadilan  masyarakat,  dengan  mencakupkan  pertimbangan  hukumnya  secara  jelas  dan tajam dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan hukum. 8
2 Detik    News,    “Mencuri  3  Buah  Kakao,  Nenek  Minah  Dihukum  1  Bulan  15  Hari”,  http:// news.detik.com/berita/1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari, diakses tanggal 2 Oktober 2016
3 Penjelasan  Umum  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  :  02  Tahun  2012 tentang  Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda  dalam  KUHP  (ditetapkan  di  : Jakarta, pada tanggal : 27 Februari 2012)
4 Baca: BAB I tentang Tindak Pidana Ringan Pasal 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2012
5 Baca: BAB I tentang Tindak Pidana Ringan Pasal 2 angka 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2012
6 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta:  Sinar Grafika, 2014, hlm. 246
7 Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Loc.Cit.
8 Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Hukum Yurisprudensi, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 8
Salah  satu  pengertian  keadilan  oleh The  Encyclopedia  Americana disebutkan adalah the right to obtain a hearing and decision by a court which is free of prejudice and  improper  influence (hak  memperoleh  suatu  pemeriksaan  dan  keputusan  oleh pengadilan  yang  bebas  dari  prasangka  dan  pengaruh  yang  tidak  selayaknya). 9 Dari pengertian tersebut, apa yang disebut sebagai hak bagi terdakwa merupakan wujud dari upaya pemenuhan keadilan baginya, seperti halnya eksistensi PERMA Nomor 2 Tahun 2012  yang  selain  meminimalisasi  penumpukan  perkara  di  lingkungan  mahkamah sesungguhnya  memberikan  keadilan  bagi  terdakwa  untuk  segera  memperoleh  proses persidangan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

## 2.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  oleh  penulis  di  atas,  maka permasalahan hukum yang akan dikaji dan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :
a. Bagaimanakah  pertimbangan  hakim  dalam  putusan  pengadilan  tentang  perkara pencurian ringan setelah ditetapkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2012?
b. Bagaimanakah  penerapan  hak-hak  terdakwa  pada  perkara  pencurian  ringan  dalam putusan pengadilan?

## 3.  Tujuan Penelitian
Berdasarkan  latar  belakang  dan  rumusan  masalah  yang  telah  diuraikan  oleh penulis di  atas, maka tujuan  yang ingin  dicapai  dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
a. Mengaji pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan tentang perkara pencurian ringan setelah ditetapkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2012;
b. Mengaji penerapan hak-hak terdakwa pada perkara pencurian ringan dalam putusan pengadilan.

## 4.   Metode Penelitian
Metode yang digunakan di dalam penulisan karya ilmiah ini ialah metode dengan pendekatan  yuridis  normatif  atau  yang  biasa  dikenal  dengan  penelitian  doktrinal ( doctrinal research ). Sebagai bahan hukum primer ialah peraturan perundang-undangan lain  yang  berlaku  (hukum  positif).  Kemudian  untuk  bahan  hukum  sekunder,  dapat diupayakan dari buku, jurnal, laporan penelitian, artikel ilmiah hukum dan sosial, serta bahan  seminar,  lokakarya,  dan  sebagainya.  Bahan-bahan  hukum  yang  diperoleh  akan dianalisis  dengan  cara  deskriptif  kualitatif,  khususnya  dalam  hasil  analisis  dari pertimbangan  hakim  dalam  putusan  pengadilan  tentang  perkara  pencurian  setelah ditetapkannya  PERMA  Nomor  2  Tahun  2012  dan  penerapan  hak-hak  terdakwa  pada perkara pencurian ringan dalam putusan pengadilan.

## B. PEMBAHASAN

## 1.  Selayang pandang tentang acara pemeriksaan tindak pidana ringan
Acara pemeriksaan tindak pidana ringan diatur di dalam paragraf 1 bagian keenam tentang  acara  pemeriksaan  cepat  (istilah  yang  dipakai  di  dalam  HIR  adalah  perkara rol 10 )  bab  XVI  tentang  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  mulai  Pasal  205  sampai dengan Pasal 210 KUHAP.
9 Salman  Luthan,  Modul  Filsafat  Hukum,  Yogyakarta:  Magister  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010
10 Andi Hamzah, Loc.Cit

## Hubungan Penerapan Peraturan Mahkamah…………………… Rizky Ramadhan Baried
Hukum  atau  dalam  hal  ini  yang  dimaksud  adalah  undang-undang,  tidak menjelaskan atau mengualifikasikan bentuk-bentuk tindak pidana yang tergolong dalam tindak pidana ringan. Akan tetapi berdasarkan Pasal 205 ayat (1), dapat diketahui jenis- jenis tindak pidana ringan dapat dijelaskan dari ancaman pidananya, yakni :
1. Tindak  pidana  yang  ancaman  pidananya  “paling  lama  tiga  bulan”  penjara  atau kurungan;
2. Atau denda sebanyak-banyaknya Rp.7.500,-; dan
3. “Penghinaan ringan” yang dirumuskan Pasal 315 KUHP. 11
Mengenai  tata  cara  persidangan  dengan  acara  pemeriksaan  tindak  pidana  ringan telah diatur dalam Pasal 210, yang menyebutkan ketentuan dalam bagian kesatu, bagian kedua, dan bagian ketiga bab ini (bab XVI) tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraf ini.  Hanya saja bagian keempat tentang pembuktian dan putusan  dalam  acara  pemeriksaan  biasa  tidak  disebutkan,  artinya  tentang  pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan menurut hemat penulis tidak sama  dengan  acara  pemeriksaan  biasa.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  ketentuan  Pasal  205 ayat  (2),  alat  bukti  yang  selama  ini  disebutkan  dalam  ketentuan  Pasal  184  ayat  (1) KUHAP direduksi dan hanya menyisakan saksi,  ahli, dan keterangan terdakwa – tidak disebutkan  adanya  surat  maupun  petunjuk.  Sedangkan  tentang  putusan  dalam  perkara tindak pidana ringan cukup berupa bentuk “catatan”, yang sekaligus berisi amar putusan berbentuk  “catatan  dalam  daftar  catatan  perkara”. 12 Sedemikian  sederhana  bentuk putusan  dalam  perkara  tindak  pidana  ringan  mengandung  maksud  untuk  mempercepat penyelesaian perkara, namun demikian sebaiknya jangan sampai mengurangi ketelitian hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut. 13
Berikut  adalah  hal-hal  yang  menyimpang  dari  acara  pemeriksaan  biasa  yang diterapkan pada pemeriksaan tindak pidana ringan :
1. Penyidik  langsung  menghadapkan  terdakwa  beserta  barang  bukti,  saksi, ahli, dan/ atau juru bahasa ke pengadilan, atas kuasa penuntut umum. Dalam penjelasan dikatakan bahwa atas kuasa berarti demi hukum (Pasal 205 ayat (2) KUHAP).
2. Pengadilan  mengadili  dengan  hakim  tunggal  pada  tingkat  pertama  dan terakhir,  kecuali  dalam  hal  dijatuhkan  pidana  perampasan  kemerdekaan, terdakwa dapat minta banding (Pasal 205 ayat (3) KUHAP). Ini berarti jika tidak  dijatuhkan  pidana  penjara  atau  kurungan,  maka  terpidana  tidak  dapat minta banding.
3. Saksi  dalam  acara  pemeriksaan  tindak  pidana  ringan  tidak  mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208).
4. Berita  acara  pemeriksaan  sidang  tidak  dibuat,  kecuali  jika  dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik (Pasal 209 ayat (2) KUHAP). 14
Di dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak dikenal lembaga penuntut atau jaksa atau bahkan penuntut umum sebagaimana di dalam acara pemeriksaan tindak pidana  biasa.  Telah  ditegaskan  Pasal  205  ayat  (2),  penyidik  atas  kuasa  dari  penuntut
11 M.  Yahya  Harahap,  Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP  Pemeriksaan  Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 422-423
12 Ibid. , halaman 430
13 Baca: Penjelasan Pasal 209 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
14 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Op.Cit. , hlm. 247
umum  berperan  sebagai  penuntut  di  persidangan.  Pasal  tersebut  juga  mengandung maksud  bahwa  kehadiran  penyidik  atas  kuasa  penuntut  umum  adalah  demi  hukum, artinya  tidak  perlu  adanya  surat  kuasa  yang  ditandatangani  oleh  kedua  belah  pihak. Ketika  perkara  tindak  pidana  ringan  diperiksa  oleh  pengadilan  dan  penuntut  umum hadir  pula  dalam  persidangan,  keberadaannya  tidak  cukup  signifikan,  bahkan  dapat dikategorikan sebagai pengunjung sidang biasa. 15
Demikian  halnya  terhadap  saksi  dalam  agenda  pembuktian,  yang  bersangkutan tidak perlu mengucapkan sumpah atau janji, kecuali hakim memerintahkan untuk itu. 16 Meskipun demikian, M. Yahya Harahap menyarankan kepada hakim ketika memeriksa perkara  tindak  pidana  ringan  agar  saksi  yang  diperiksa  terlebih  dahulu  mengucapkan sumpah  atau  janji,  hal  ini  berkorelasi  dengan  ketentuan  penilaian  pembuktian  oleh hakim.  KUHAP  telah  menegaskan  bahwasanya  sistem  pembuktian  yang  dianut  adalah negatief wettelijk , dan bukan berdasarkan pada keyakinan hakim semata. 17

## 2.   Maksud dan tujuan Terbitnya PERMA Nomor 2 Tahun 2012
Sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya,  ide  dasar  diterbitkannya  PERMA Nomor 2 Tahun 2012 adalah di samping mereduksi penumpukan perkara di lingkungan MA,  juga  mengakomodasi  pandangan  masyarakat  terhadap  perkara-perkara  kejahatan ringan yang diadili oleh pengadilan dengan menggunakan pasal-pasal konvensional dan hal tersebut melukai rasa keadilan di dalam masyarakat.
Wujud  nyata  upaya  mereduksi  penumpukan  perkara  dilakukan  dengan  cara menyesuaikan  seluruh  besaran  rupiah  yang  ada  dalam  KUHP  kecuali  Pasal  303  dan Pasal  303bis.  Pada  tahun  1960,  batas  tindak  pidana  pencurian  ringan  ialah  26  gulden, diadaptasi  menjadi  Rp.250,-  oleh  sistem  hukum  Indonesia,  dengan  perbandingan  pada waktu itu harga minyak dunia berkisar US$ 1,8 per barel dan harga emas dunia US$ 35 per ons – dan kini melonjak menjadi US$ 100 per barel dan US$ 1.700 per ons. 18
Berdasarkan pemikiran tersebut, dalam bab I tentang tindak pidana ringan, Pasal 1 menyatakan  kata-kata  “dua  ratus  lima  puluh  rupiah”  dalam  Pasal  364,  373,  379,  384, 407,  dan  Pasal  482  KUHP  dibaca  menjadi  Rp.2.500.000,-  (dua  juta  lima  ratus  ribu rupiah). Nominal tersebut merupakan batas maksimal dari nilai barang atau uang  yang menjadi  obyek  suatu  perkara  pidana  sebagaimana  dimaksud  pasal-pasal  tersebut.  Oleh karena itu ada kewajiban bagi ketua pengadilan negeri untuk memperhatikan ketentuan Pasal 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2012 ketika menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan,  penggelapan,  dan  penadahan  dari  penuntut  umum. 19 Hal  ini  dikarenakan apabila  nilai  barang  atau  uang  tersebut  tidak  lebih  dari  Rp.2.500.000,-  (dua  juta  lima ratus  ribu  rupiah),  maka  ketua  pengadilan  negeri  segera  menetapkan  hakim  tunggal untuk menangani perkara tersebut dan mengadilinya dengan acara pemeriksaan cepat. 20 Dengan  demikian,  harapannya  perkara-perkara  seperti  pencurian,  penipuan, penggelapan,  dan  penadahan  yang  masuk  dalam  kualifikasi  perkara  tindak  pidana ringan dapat segera diperiksa dan diselesaikan dengan segera oleh pengadilan.
Di sisi yang lain, dengan adanya pelayanan penanganan atau pemeriksaan perkara tindak  pidana  yang  demikian  sederhana  dan  cepat,  hal  ini  juga  menjawab  keresahan
15 M. Yahya Harahap, Op. Cit. , hlm. 424 16 Baca: Pasal 208 KUHAP.
17 M. Yahya Harahap, Op. Cit. , hlm. 428-429
18 Jamal Wiwoho, “Penegakan Hukum atas Pencurian Ringan”, Media Indonesia, 16 Maret 2012
19 Baca: Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2012
20 Baca: Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2012

## Hubungan Penerapan Peraturan Mahkamah…………………… Rizky Ramadhan Baried
sosial yang selama ini kerap dikeluhkan oleh masyarakat pada umumnya. Dengan kata lain,  maka  diharapkan  tidak  ada  lagi  perkara-perkara  yang  menyayat  perasaan masyarakat seperti, perkara pencurian buah kakao, pencurian sandal, maupun pencurian ringan lainnya yang diperiksa melalui acara biasa.

## 3.  Praktik pengadilan pasca ditetapkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2012
Lima  tahun  sejak  ditetapkan,  PERMA  Nomor  2  Tahun  2012  cukup  mewarnai praktik penegakan hukum  di  Indonesia. Sebagai  contoh  pada bulan Juli 2012, terdapat perkara  pencurian  ringan  dengan  nomor  register  perkara  395/Pid.Sus./2012/PN.Slmn. pada  Pengadilan  Negeri  Sleman.  Perkara  tersebut  melibatkan  seorang  anak  sebagai terdakwa yang didakwa dengan dakwaan alternatif, yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 juncto Pasal  64  ayat  (1) KUHP  juncto Undang-Undang RI Nomor 3  Tahun 1997 atau  melanggar  Pasal  363  ayat  (1)  ke-5  KUHP  juncto  Undang-Undang  RI  Nomor  3 Tahun  1997.  Di  dalam  surat  dakwaan,  jaksa  penuntut  umum  menyebutkan  nilai  uang yang  menjadi  obyek  perkara  adalah  Rp.2.051.000,-  (dua  juta  lima  puluh  satu  ribu rupiah)  atau  setidak-tidaknya  kurang  dari  nilai  uang  yang  ditentukan  dalam  PERMA Nomor 2 Tahun 2012.
Perkara  tersebut  dilimpahkan  ke  pengadilan  dengan  acara  pemeriksaan  biasa, bahkan  ter-register  khusus  dikarenakan  status  terdakwa  yang  masih  di  bawah  umur. Oleh  penasihat  hukum  terdakwa,  surat  dakawaan  tersebut  ditanggapi  melalui  nota keberatan,  bahwa  digunakannya  acara  pemeriksaan  biasa  adalah  sangat  berlebihan, kemudian  memohon  agar  menyatakan  surat  dakwaan  batal  dan  meminta  agar  berkas perkara  tersebut  dikembalikan  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  Sleman  agar memerhatikan  ketentuan  Pasal  2  PERMA  Nomor  2  Tahun  2012.  Di  dalam  pendapat jaksa  penuntut  umum,  eksistensi  PERMA  Nomor  2  Tahun  2012  bukan  merupakan alasan/  dalil  yang  dapat  digunakan  untuk  mengajukan  keberatan  atas  surat  dakwaan sebagaimana diatur Pasal 156 ayat (1) KUHAP, sehingga memohon agar nota keberatan dinyatakan tidak dapat diterima.
Permohonan  jaksa  penuntut  umum  tersebut  dikabulkan  oleh  hakim.  Di  dalam putusan  sela,  hakim  berpendapat  bahwa  penerapan  PERMA  Nomor  2  Tahun  2012 tersebut  sampai  dengan  saat  ini  masih  diperdebatkan  penerapannya  sehingga  hakim belum dapat menerapkan perma tersebut dalam perkara ini. 21
Hal  yang  sama  terjadi  pada  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Pekanbaru  Nomor 176/Pid.B/2013/PTR,  dimana  terdakwa  dikenakan  Pasal  362  KUHP  dalam  dakwaan tunggal.  Terdakwa  disebut  mencuri  44  (empat  puluh  empat)  buah  kelapa  sawit  milik PT.  SJI  yang  ditaksir  membuat  korban  (PT.  SJI)  mengalami  kerugian  sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Ketika perkara tersebut disidangkan pada pengadilan tingkat pertama, jaksa penuntut umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa hukuman, akan tetapi oleh majelis hakim pemeriksa perkara, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima  belas)  hari.  Inilah  yang  kemudian  menjadi  salah  satu  alasan,  mengapa  jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum.
Secara  umum  dalam  perkara  tersebut,  Pengadilan  Tinggi  Pekanbaru  sependapat dengan  pertimbangan  hukum  Pengadilan  Negeri  Pasir  Pangaraian  dengan menambahkan pertimbangan  hukum,  khususnya terhadap eksistensi PERMA Nomor 2 Tahun 2012. Di dalam pertimbangannya, majelis hakim tingkat banding seolah hendak
21 Putusan Sela Nomor : 395/Pid.Sus./2012/PN.Slmn, hlm. 11
menegakkan keadilan bagi terdakwa pasca ditetapkannya perma tersebut. Majelis hakim tingkat  banding  juga  seakan  tidak  berdaya  karena  jaksa  penuntut  umum  terlanjur melimpahkan  perkara  tersebut  dengan  pemeriksaan  acara  biasa,  dan  hal  ini  telah ditegaskan  oleh  PERMA  Nomor  2  Tahun  2012,  bahwa  MA  sama  sekali  tidak bermaksud mengubah KUHP. 22
Dua  putusan  pengadilan  di  atas  menunjukkan  bahwa  dalam  dua  tahun  pasca ditetapkannya  PERMA  Nomor  2  Tahun  2012,  pengadilan  masih  menolerir  adanya praktik  penegakan  hukum  pencurian  ringan  dengan  menggunakan  acara  pemeriksaan biasa. Menurut Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 395/Pid.Sus./2012/PN.Slmn., penerapan  PERMA  Nomor  2  Tahun  2012  dinyatakan  masih  diperdebatkan penerapannya sehingga hakim belum dapat menerapkan perma tersebut. Hal yang sama dinyatakan  oleh  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Pekanbaru  Nomor  176/Pid.B/2013/PTR, ketika  bergulirnya  perkara  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  PERMA  Nomor  2  Tahun 2012 adalah dalam tahap sosialisasi.
Pada tahun 2014 Pengadilan Negeri Kisaran menyidangkan perkara tindak pidana pencurian  ringan  dengan  nomor  register  perkara  79/Pid.C/2014/PN.Kis.,  terdakwa disebut  telah  mengambil  empat  tandan  atau  seberat  44  (empat  puluh  empat)  kilogram buah kelapa sawit milik PTPN III Sei Dadap. Kerugian yang diderita oleh PTPN III Sei Dadap  menurut  catatan  dakwaan  adalah  senilai  Rp.66.000,-  (enam  puluh  enam  ribu rupiah).  Penyidik  atas  kuasa  penuntut  umum  menyusun  catatan  dakwaan  dengan mencantumkan  Pasal  364  KUHP  juncto  PERMA  Nomor  2  Tahun  2012,  hal  ini  tentu langkah  maju  dalam  penegakan  hukum  yang  berkeadilan  bagi  terdakwa.  Atas perbuatannya  tersebut,  hakim  tunggal  pada  pengadilan  tersebut  menjatuhkan  pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama  2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.
Putusan  pengadilan  lain  yang  telah  menerapkan  hukum  acara  sesuai  dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 adalah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun dengan nomor register perkara 33/Pid.C/2015/PN-Sim. dan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 7/Pid.C/2016/PN.Smn.
Dalam  perkara  nomor  33/Pid.C/2015/PN-Sim.  penyidik  menerangkan  bahwa terdakwa  di  persidangan  dengan  tuduhan  pencurian  ringan  berupa  satu  tandan  kelapa sawit milik PTPN  III. Terdakwa disebut melanggar Pasal 364 KUHP. Berbeda dengan perkara  nomor  79/Pid.C/2014/PN.Kis.  yang  memuat  seluruh  fakta  yang  terungkap  di persidangan,  mulai  dari  catatan  dakwaan  hingga  sampai  agenda  pembuktian,  perkara nomor  33/Pid.C/2015/PN-Sim.  hanya  mencantumkan  ringkasan  putusan,  tanpa menunjukkan  fakta  (bahkan  nilai  kerugian  korban)  dan  tanpa  penyebutan  PERMA Nomor 2 Tahun 2012 sebagai dasar penyelesaian perkara tersebut.
Sedangkan  dalam  perkara  nomor  7/Pid.C/2016/PN.Smn.,  penerapan  PERMA Nomor  2  Tahun  2012  sudah  jelas  terwujud  dalam  putusan  tersebut.  Terdakwa  yang tidak  ditahan,  diajukan  oleh  Penyidik  Kepolisian  Sektor  Ngaglik  atas  kuasa  penuntut umum melanggar Pasal  364 KUHP  jo.  Pasal  53  ayat  (1) KUHP jo.  PERMA Nomor 2 Tahun  2012.  Atas  dakwaan  percobaan  pencurian  tersebut,  terdakwa  dipidana  dengan hukuman penjara selama tiga bulan dengan masa percobaan selama enam bulan.
22 Majelis  hakim  mempertimbangkan  bahwa  dengan  penanganan  perkara  ini  mulai  dari pelimpahan  dan  penerimaan  perkara,  penanganan  perkara  sampai  kepada  laporan  banding  dengan    cara penanganan perkara biasa sebagaimana dikemukakan diatas, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.02 Tahun 2012 tentang PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP dapat di pahami adalah dalam tahap sosialisasi

## Hubungan Penerapan Peraturan Mahkamah…………………… Rizky Ramadhan Baried
Dari  kelima  putusan  pengadilan  yang  telah  disebutkan,  mengindikasikan pengadilan  telah  menerapkan  PERMA  Nomor  2  Tahun  2012  dalam  perkara  pencurian ringan. Hal  ini dapat  ditengarai  dari perjalanan perkara pencurian ringan dari tahun ke tahun,  yang  mana  pada  saat  awal  diberlakukannya  PERMA  Nomor  2  Tahun  2012, pengadilan  masih  ragu  menerapkan,  dan  disebut  pula  masih  dalam  tahap  sosialisasi sampai  tahun  2013.  Mulai  tahun  2014,  paradigma  pengadilan  sudah  berubah  dengan memberikan  akses  yang  mudah  bagi  para  terdakwa  yang  melakukan  tindak  pidana pencurian ringan, dengan cara menyelesaikannya melalui pemeriksaan acara cepat.

## 4.  Hak-hak terdakwa di persidangan
Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. 23 KUHAP  memberikan  perhatian  tersendiri  bagi  terdakwa  yang  termuat dalam bab VI tentang Tersangka dan Terdakwa mulai Pasal 50 sampai dengan Pasal 68.
Hak-hak terdakwa sebagaimana dalam bab tersebut  yang kiranya relevan dengan penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2012, diantaranya:
a. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan;
b. Terdakwa    berhak    untuk    diberitahukan    dengan    jelas    dalam    bahasa    yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya;
c. Terdakwa  berhak  mendapat  bantuan  hukum  dari  penasihat  hukum,  bahkan pengadilan  wajib  menunjuk  penasihat  hukum  bagi  terdakwa  yang  diduga melakukan  tindak  pidana  dengan  ancaman  pidana  mati  atau  ancaman  pidana  15 (lima  belas)  tahun  atau  terdakwa  yang  tidak  mampu  yang  melakukan  tindak pidana dengan ancaman pidana lima tahun;
d. Terdakwa berhak untuk menghubungi atau bertemu dengan penasihat hukumnya, perwakilan  negaranya  tatkala  terdakwa  berkewarganegaraan  asing,  berhak menemui sanak keluarga dan juga rohaniwan;
e. Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum;
f. Terdakwa berhak mengajukan saksi yang meringankan ( adecharge ) atau ahli yang menguntungkan  baginya,  dan  dalam  proses  pembuktian  ini  terdakwa  tidak dibebani kewajiban pembuktian;
g. Terdakwa  berhak  untuk  minta  banding  terhadap  putusan  pengadilan  tingkat pertama.
Apa yang terkandung dalam bab VI di atas tidak lain disebabkan adanya asas-asas KUHAP  yang menjadi  sumber jaminan adanya ketentuan normatif itu atas berlakunya hak-hak  terdakwa  dalam  proses  acara  pidana.  Perbedaan  esensial  KUHAP  sebagai hukum acara pidana dengan aturan di dalam HIR yang sebelumnya, justru terletak pada pemberlakuan kandungan asas-asas hukum itu. 24
Berbicara tentang hak-hak terdakwa, hal ini berhubungan langsung dengan sistem pemeriksaan selama di persidangan, yakni dikenal dengan sistem inquisitoir dan sistem acquisitoir .
Sistem inquisitoir adalah  sistem  pemeriksaan  yang  primitif,  tidak  bermartabat. Terdakwa  diperlakukan  layaknya  obyek  yang  dianggap  hina  dan  tidak  memiliki  hak untuk menjawab sesuai dengan apa yang ia alami, dengar, dan lihat sendiri. Pengakuan
23 Pasal  1  angka  15  KUHAP.  Definisi  tersangka  berdasarkan  Pasal  1  angka  14  KUHAP,  adalah seorang  yang  karena  perbuatannya  atau  keadaannya,  berdasarkan  bukti  permulaan  patut  diduga  sebagai pelaku tindak pidana.
24 Nikolas  Simanjuntak,  Acara  Pidana  Indonesia  dalam  Sirkus  Hukum,  Bogor:  Ghalia  Indonesia, 2012, hlm. 111
terdakwa  menjadi  tujuan  pemeriksaan  sistem  ini,  artinya  bagi  pemeriksa  sangat mungkin  untuk  melakukan  tindakan-tindakan  mulai  dari  intimidasi  psikis  sampai dengan  kekerasan  fisik  terhadap  terdakwa  agar  didapatkan  pengakuan  bersalah. Pemeriksaan  ini  lazim  dalam  praktiknya  dulu  yang  dikenal  dengan opsporing ,  yang kira-kira  berarti  pengusutan  tuntas  dengan  mengejar  terus  sampai  ketemu  kemauan  si pemeriksa. 25
Sedangkan  sistem acquisitoir adalah  kebalikan  dari  sistem inquisitoir .  Sistem inilah yang dianut oleh KUHAP, yakni dengan mengedepankan hak-hak terdakwa serta menghormati,  sebagaimana  dimaksud  Pasal  184  KUHAP  ayat  (1)  huruf  e,  disebutkan keterangan  terdakwa,  bukan  pengakuan  terdakwa.  Artinya  pengakuan  terdakwa bukanlah  bukti  satu-satunya,  sebab  masih  dikenal  alat  bukti  yang  lain  untuk  dapat menjadi dasar menjatuhkan pidana, di samping itu hakim di dalam hendak menjatuhkan pidana  terhadap  terdakwa,  juga  disyaratkan  adanya  keyakinan  bahwa  memang terdakwalah pelakunya ( beyond reasonable doubt ).

## 5.  Penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 sebagai hak bagi terdakwa
Berdasarkan  penjabaran  bab  VI  KUHAP,  apabila  dirangkaikan  dengan  keempat putusan pengadilan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disampaikan bahwasanya perkembangan  penerapan  PERMA  Nomor  2  Tahun  2012  sebagai  hak  bagi  terdakwa telah berangsur-angsur terpenuhi atau terlaksana.
Hal ini dapat dilihat dari tren perkembangan penanganan perkara pencurian ringan dari tahun ke tahun, yang dapat dijelaskan melalui tabel berikut:
NOMOR REGISTER PERKARA ACARA PEMERIKSAAN YANG DIPAKAI PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM 395/Pid.Sus/2012/PN.Slmn. Acara pemeriksaan biasa Bahwa penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tersebut sampai dengan saat ini masih diperdebatkan penerapannya sehingga hakim belum dapat menerapkan perma tersebut dalam perkara ini. 176/Pid.B/2013/PT.R. Acara pemeriksaan biasa Majelis hakim mempertimbangkan bahwa dengan penanganan perkara ini mulai dari pelimpahan dan penerimaan perkara, penanganan perkara sampai kepada laporan banding dengan  cara penanganan perkara biasa sebagaimana dikemukakan diatas, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.02 Tahun 2012 tentang
PENYESUAIAN BATASAN
25 Ibid. , hlm. 116

## Hubungan Penerapan Peraturan Mahkamah…………………… Rizky Ramadhan Baried
TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP dapat di pahami adalah dalam tahap sosialisasi. 79/Pid.C/2014/PN.Kis. Acara pemeriksaan cepat  Bahwa terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUHPidana Jo Perma RI Nomor 2 Tahun 2012;  Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dakwaan penyidik atas kuasa penuntut umum dianggap terbukti. 33/Pid.C/2015/PN.Sim. Acara pemeriksaan cepat  Telah membaca resume perkara yang diajukan oleh Penyidik dari Kepolisian Resort Simalungun Sektor Bosar Maligas tertanggal 05 Mei 2015, dimana penyidik membacakan dan menerangkan bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini dengan tuduhan Pencurian Ringan;  Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa, Pengadilan Negeri Simalungun berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melanggar Pasal 364 KUHP dan menghukum terdakwa oleh karena itu sesuai dengan rasa keadilan. 7/Pid.C/2016/PN.Smn. Acara pemeriksaan cepat  Terdakwa tidak dilakukan penahanan;  Di depan persidangan telah dibacakan dakwaan dalam berkas perkara yang diajukan oleh
Penyidik Polsek Ngaglik atas kuasa Penuntut Umum sebagaimana dengan Berita Acara Pemeriksaan Perkara Ringan Tindak, Pidana Ringan Nomor: BP/07/II/2016/Reskrim, tanggal 13 Februari 2016;  Mengingat Pasal 364 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. PERMA No. 2 tahun 2012 tentang penyesuaian tindak pidana Ringan dan Jumlah denda serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini.
Pasal 50 KUHAP menegaskan bahwa penanganan perkara seorang tersangka dan/ atau terdakwa tidak boleh sampai terkatung-katung nasibnya, bahkan tidak jelas kapan dilakukan  pemeriksaan.  Ketentuan  normatif  ini  merupakan  hasil  ejawantah  asas peradilan  cepat,  sederhana,  dan  biaya  ringan  –  sehingga  seorang  tersangka/  terdakwa pun akan memperoleh kepastian hukum terhadap statusnya, dan menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. 26
Hal  tersebut  kemudian  dimuat  di  dalam  Nota  Kesepakatan  Bersama  tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara  Pemeriksaan  Cepat,  serta  Penerapan  Keadilan  Restoratif  ( restorative  justice ), 27 atau disebut dengan nota kesepakatan bersama.
Tujuan  ditetapkannya  nota  kesepakatan  bersama  ini,  diantaranya  ialah  sebagai pedoman  bagi  aparat  penegak  hukum  dalam  menyelesaikan  perkara  tindak  pidana ringan,  memudahkan  para  hakim  dalam  memutus  perkara  tindak  pidana  ringan,  dan mengefektifkan  pidana  denda. 28 Hemat  penulis,  telah  ada spirit bersama  yang melibatkan  para  institusi  penegak  hukum  di  dalam  menerapkan  PERMA  Nomor  2 Tahun 2012 – maka wajar adanya jika di dalam periode awal diberlakukannya PERMA Nomor  2  Tahun  2012  ini,  pengadilan  tidak  mampu  menjalankan  secara  konsekuen,
26 Baca: Penjelasan Pasal 50 KUHAP.
27 Nota kesepakatan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia – Jaksa Agung Republik Indonesia – Kepala Kepolisian Negara Republik  Indonesia  ini  dibuat  dengan  nomor:  131/KMA/SKB/X2012  –  nomor:  M.HH-07.HM.03.02 Tahun  2012  –  nomor:  KEP-06/E/EJP/10/2012  –  nomor:  B/39/X/2012,  dan  ditandatangani  oleh  Ketua Muda  Pidana  Khusus  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  –  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  –  Plt.  Jaksa  Agung  Muda  Tindak Pidana  Umum  Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia  –  Kepala  Badan  Reserse  Kriminal  Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2012.
28 Baca: Pasal 2 ayat (2) Nota Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda,  Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif ( restorative justice )

## Hubungan Penerapan Peraturan Mahkamah…………………… Rizky Ramadhan Baried
lantaran  “terbelenggu”  dengan  berkas  limpahan  perkara  yang  didahului  oleh  penyidik kepada  jaksa  yang  berpedoman  dengan  konstruksi  yang  telah  ada  dalam  KUHAP  dan KUHP.
Dengan  demikian  tidak  ada  alasan  lagi  bagi  penyidik  maupun  jaksa  untuk  tidak menerapkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 di dalam menangani perkara tindak pidana ringan.  Hal  ini  dikarenakan  sebelum  diterapkannya  PERMA  Nomor  2  Tahun  2012 secara  konsekuen,  proses  pemeriksaan  terhadap  pelaku  dirasa  tidak  adil,  antara  lain karena  “kurang  adanya  transparansi”  dalam  pemberkasan  perkara  yang  dituduhkan kepadanya. 29

## C.   SIMPULAN DAN SARAN

## 1.  Simpulan
Berdasarkan  analisis  atau  pembahasan  tersebut,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai berikut :
a. Terdapat kesalahan prosedur beracara di dalam putusan nomor 395/Pid.Sus/2012/PN.Slmn.
dan nomor 176/Pid.B/2013/PT.R., yakni digunakannya  acara  pemeriksaan  biasa  terhadap  tindak  pidana  pencurian  ringan yang  nilai  barang  atau  uang  dalam  perkara aquo tidak  lebih  dari  Rp.2.500.000,-
(dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah).  Sedangkan  menurut  putusan  nomor 79/Pid.C/2014/PN.Kis., nomor 33/Pid.C/2015/PN.Sim. dan nomor 7/Pid.C/2016/PN.Smn.,  pengadilan  telah  menerapkan  PERMA  Nomor  2  Tahun 2012  dengan  digunakannya  acara  pemeriksaan  cepat  terhadap  perkara aquo .  Hal ini dapat ditengarai dari pelimpahan penyidik berdasarkan kuasa  penuntut umum kepada pengadilan dan telah menggunakan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 sebagai dasar catatan dakwaan.
b. Hak-hak  terdakwa  dalam  perkara  pencurian  ringan  telah  berangsur-angsur terpenuhi  atau  telah  diterapkan  melalui  putusan  pengadilan.  Dalam  periode  awal ditetapkannya  PERMA  Nomor  2  Tahun  2012,  memang  belum  dapat  diterapkan dengan berbagai latar belakang, akan tetapi sejak 2014 dan dengan ditetapkannya pula  nota  kesepakatan  bersama,  penyidik  sebagai  palang  pintu  pertama  di  dalam pemberlakuan  PERMA  Nomor  2  Tahun  2012  telah  menerapkan  secara konsekuen.

## 2.   Saran
Di samping hal tersebut, menurut hemat penulis terdapat beberapa buah pemikiran sebagai saran yang dapat diberikan sebagai berikut :
a. Perlu adanya peningkatan kapasitas terhadap seluruh penegak hukum, khususnya tentang  pemahaman  terhadap  hak-hak  pelaku  (tersangka  dan/  atau  terdakwa), khususnya  di  dalam  penerapan  hukum  acara  yang  menjamin  terlaksananya peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mencerimnkan keadilan di mata masyarakat.
b. Perlu  adanya  sosialisasi  lebih  lanjut  kepada  masyarakat  pada  umumnya,  dan kepada  pelaku,  agar  yang  bersangkutan  memahami  betul  tentang  apa  dan bagaimana hak-haknya di dalam proses pemeriksaan perkara pidana.
29 Mahmutarom  HR,  Rekonstruksi  Konsep  Keadilan  (Studi  tentang  Perlindungan  Korban  Tindak Pidana  terhadap  Nyawa  menurut  Hukum  Islam,  Konstruksi  Masyarakat  dan  Instrumen  Nasional), Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenegoro, 2010, hlm. 199

## DAFTAR PUSTAKA Buku:
Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. 2008. Hukum Yurisprudensi, Jakarta: Kencana
Hamzah, Andi. 2014. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika,
Harahap,  M.  Yahya.  2010.  Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan,  Banding,  Kasasi,  dan  Peninjauan  Kembali.
Jakarta: Sinar Grafika
HR,  Mahmutarom.  2010.  Rekonstruksi  Konsep  Keadilan  (Studi  tentang  Perlindungan Korban  Tindak  Pidana  terhadap  Nyawa  menurut  Hukum  Islam,  Konstruksi Masyarakat  dan  Instrumen  Nasional).  Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Dipenegoro
Simanjuntak,  Nikolas.  2012.  Acara  Pidana  Indonesia  dalam  Sirkus  Hukum.  Bogor: Ghalia Indonesia
Soesilo,  R.  1974.  Kitab  Undang-Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal untuk Para Pejabat Kepolisian Kejaksaan Pamong-Praja dsb. Bogor: Politeia
Luthan,  Salman,  “Modul  Filsafat  Hukum”,  Yogyakarta:  Magister  Hukum  Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  02  Tahun  2012  tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
Nota  kesepakatan  bersama  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  –  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  –  Jaksa  Agung  Republik Indonesia  –  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  ini  dibuat  dengan nomor:  131/KMA/SKB/X2012  –  nomor:  M.HH-07.HM.03.02  Tahun  2012  – nomor:  KEP-06/E/EJP/10/2012  –  nomor:  B/39/X/2012  tentang  Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif ( restorative justice )
Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 395/Pid.Sus/2012/PN.Slmn
Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 176/Pid.B/2013/PT.R
Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 79/Pid.C/2014/PN.Kis
Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 33/Pid.C/2015/PN.Sim
Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 7/Pid.C/2016/PN.Smn

## Hubungan Penerapan Peraturan Mahkamah…………………… Rizky Ramadhan Baried
Wiwoho,  Jamal,  “Penegakan  Hukum  atas  Pencurian  Ringan”,  Media  Indonesia,  16

## Maret 2012

## Internet:
Detik  News,  “Mencuri  3  Buah  Kakao,  Nenek  Minah  Dihukum  1  Bulan  15  Hari”, http://news.detik.com/berita/1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah- dihukum-1-bulan-15-hari, diakses tanggal 2 Oktober 2016