Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi  Creative Commons Atribusi 4.0  Internasional,  yang  mengizinkan  penggunaan,  distribusi,  dan  reproduksi  tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar .
DOI: 10.46924/jihk.v5i2.187
Otoritas Majelis Pembinaan dan Pengawasan Daerah terhadap Pelanggaran Etika yang Dilakukan oleh Pejabat yang Bertugas dalam Pembuatan Akta Tanah
Miftahul Huda 1 Ani Suhaini 2
1,2, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

## Korespondensi
Ani Suhaini, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya, Indonesia, Jl. Arief Rahman Hakim No.51, Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60117, e-mail: anisuhaini84@gmail.com

## Pengutipan
Huda, Miftahul., & Suhaini, Ani. 2024 . “ Otoritas Majelis Pembinaan dan Pengawasan Daerah terhadap Pelanggaran Etika yang Dilakukan oleh Pejabat yang Bertugas dalam Pembuatan Akta Tanah ”. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 5 (2), 14-29. https://doi.org/10.46924/jihk.v5i 2.187

## Original Article

## Abstract
This study aims to analyze the implementation of PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) guidance and supervision. It utilizes a normative and descriptive approach, gathering primary and secondary data through field investigations and relevant material collection. The analysis is qualitative, revealing that the PPAT Supervisory Council (PPAT) MPPD (Masyarakat Perlindungan Pejabat Dokumen)  plays  an  active  role  in  addressing  non-compliance  with  office hours, in accordance with Article 47 of Permen ATR/Ka BPN No. 2 of 2018. Sanctions  for  such  violations  include  written  warnings  and  higher-level discussions  with  MPPW  (Masyarakat  Perlindungan  Pejabat  Wilayah).  To improve guidance and supervision, efforts include disseminating land policies, defining PPAT duties, and regular office oversight. This study highlights the importance  of  effective  supervision  in  ensuring  PPAT  compliance  with regulations and duties, ultimately contributing to improved land management.
Keywords : Supervision , Supervisory Council, Ethics.

## Abstrak
Studi  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  implementasi  panduan  dan pengawasan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Menggunakan pendekatan normatif  dan  deskriptif,  mengumpulkan  data  primer  dan  sekunder  melalui investigasi  lapangan  dan  pengumpulan  materi  relevan.  Analisisnya  bersifat kualitatif,  menunjukkan  bahwa  Dewan  Pengawas  PPAT  (PPAT)  MPPD (Masyarakat  Perlindungan  Pejabat  Dokumen)  berperan  aktif  dalam menangani pelanggaran jam kerja, sesuai dengan Pasal 47 Permen ATR/Ka BPN  No.  2  tahun  2018.  Sanksi  untuk  pelanggaran  tersebut  termasuk peringatan  tertulis  dan  diskusi  tingkat  tinggi  dengan  MPPW  (Masyarakat Perlindungan  Pejabat  Wilayah).  Untuk  meningkatkan  panduan  dan pengawasan,  upaya meliputi penyebaran kebijakan pertanahan, mendefinisikan tugas PPAT, dan pengawasan kantor secara teratur. Studi ini menyoroti pentingnya pengawasan yang efektif dalam memastikan kepatuhan PPAT terhadap peraturan dan tugas, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan pengelolaan tanah.
Kata kunci : Supervisi, Dewan Pengawas, Etika.
Huda & Suhaini . Otoritas Majelis Pembinaan dan Pengawasan Daerah terhadap Pelanggaran Etika …………… . | 14

## 1. PENDAHULUAN
Berbagai  profesi  yang  berfungsi  strategis  untuk  mendukung  pemerintah  dibentuk  oleh  ilmu hukum. Salah satu profesi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adalah notaris, Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT),  jaksa,  dan  hakim.  Studi  ini  berfokus  pada  pejabat  publik  yang disebut PPAT, yang memiliki wewenang untuk membuat  akta autentik terkait dengan transaksi hukum tertentu yang berkaitan dengan hak atas tanah atau kepemilikan unit rumah susun. Selain itu, PPAT bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan bahwa informasi tentang  pendaftaran  tanah  dilacak  dan  dipelihara. 1 Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  1  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan:
“ Pendaftaran tanah adalah serangkaian proses yang dilaksanakan secara konsisten dan sistematis oleh pemerintah, yang melibatkan pengumpulan, analisis, pencatatan, dan pemeliharaan data fisik dan yuridis terkait lahan dan unit-unit perumahan, termasuk penerbitan sertifikat hak atas tanah dan kepemilikan unit-unit perumahan, serta hak yang terkait. ”
Oleh  karena  itu, tujuan utama  dari  proses pendaftaran  ini  adalah  untuk  memberikan  kepastian hukum, yang merupakan tanggung jawab negara yang dilaksanakan oleh Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). ATR/BPN bekerja sama dengan PPAT selama proses pendaftaran tanah, yang menunjukkan hubungan erat antara kedua lembaga tersebut. Ada dua elemen kepentingan yang saling terkait selama proses tersebut. Sebagai lembaga pemerintah, Kantor  ATR/BPN  bertanggung  jawab  untuk  mengatur  peraturan  yang  berkaitan  dengan pendaftaran hak atas tanah, berperan dalam mengawasi pelaksanaan proses tersebut. Sementara itu,  di  sisi  lain,  peran  PPAT  sebagai  pejabat  publik  hadir  untuk  menyusun  akta  autentik  yang mencatat transaksi hukum spesifik mengenai hak atas tanah, kepemilikan unit-unit rumah susun, dan hak-hak terkait lainnya, dengan tujuan memberikan jaminan hukum kepada masyarakat. 2 Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997,  Pasal  1  angka  24,  mendefinisikan  Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai seorang pejabat umum yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk menyusun akta-akta tertentu yang berkaitan dengan Hak Atas Tanah, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, dan hak-hak terkait lainnya. Peraturan Pemerintah Nomor 37  Tahun  1998  tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah,  Pasal  2  ayat  (2) menjelaskan  secara  eksplisit  ketentuan-ketentuan  ini.  Pasal  ini  mencakup  berbagai  tindakan hukum, seperti jual beli, tukar menukar, hibah, inbreng, pembagian hak bersama, pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak milik, pemberian hak tanggungan, dan pemberian wewenang untuk membebankan hak tanggungan.
Dokumen  tersebut  harus  memenuhi  format  yang  telah  ditetapkan  oleh  Menteri  Agraria, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  38  Peraturan  Pemerintah  Tahun  1961,  yang  mengamanatkan bahwa  PPAT  berkewajiban  untuk  menyusun  daftar  akta-akta  yang  telah  dibuat  sesuai  dengan format yang ditetapkan oleh Menteri Agraria, serta wajib menyimpan salinan asli dari dokumen- dokumen tersebut. Selain itu, terkait dengan cakupan wilayah kerja PPAT dalam proses pembuatan akta-akta tersebut, wilayah yang diatur adalah satu provinsi, dengan mengacu pada lokasi kantor
1 Pemerintah Republik Indonesia, “Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 24 Tahun 1997.” (1997).
2 Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah” (2016).
Huda & Suhaini . Otoritas Majelis Pembinaan dan Pengawasan Daerah terhadap Pelanggaran Etika …………… . | 15
PPAT yang bersangkutan. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip etika hukum yang seharusnya dipegang teguh oleh PPAT dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam  Undang-undang  dan  Peraturan  Perundang-Undangan,  diperlukan  pembinaan  dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap PPAT. Sebagai konsekuensi dari peran sebagai pejabat publik,  PPAT  memiliki  tanggung  jawab  yang  besar,  dan  oleh  karena  itu,  pembinaan  serta pengawasan terus menerus diperlukan agar tugas-tugas yang diemban oleh PPAT sesuai dengan fungsinya yang telah ditetapkan.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018, yang dikeluarkan oleh pemerintah, memberikan pedoman resmi tentang Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pasal 2 ayat (1)  dari  peraturan  tersebut  secara  khusus  mengatur  mekanisme  Pembinaan  dan  Pengawasan terhadap  PPAT,  dengan  tujuan  untuk  memastikan  bahwa  tugas  PPAT  dilaksanakan  dengan profesionalisme dan integritas sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
Diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 2018, Menteri ATR/BPN Pusat, melalui  Kepala  Kantor  Wilayah  BPN  dan  Kepala  Kantor  Pertanahan,  bertanggung  jawab  atas pembinaan  dan  pengawasan  PPAT.  Seperti  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  4  ayat  (1),  Peraturan Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  2  Tahun  2018 mengatur bahwa pembinaan oleh Menteri dapat mencakup berbagai tindakan, seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1):
a. Penetapan kebijakan terkait dengan pelaksanaan tugas PPAT;
b. Memberikan arahan kepada semua pihak yang terlibat, terkait dengan kebijakan dalam bidang PPAT;
c. Melaksanakan  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk  memastikan  bahwa  layanan  yang diberikan oleh PPAT sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; dan/atau
d. Memastikan bahwa PPAT menjalankan tugas dan fungsi mereka sesuai dengan Kode Etik yang berlaku. 3
Pasal 8 Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2018 mengatur pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PPAT  serta  penerapan  aturan  hukum  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  dalam  kontrak. Pengawasan  ini  adalah  tindakan  preventif  dan  represif  yang  dilakukan  oleh  menteri  untuk memastikan  bahwa  PPAT  menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pembinaan  yang  dilakukan  oleh  Kepala  Kantor  Wilayah  BPN  dan  Kepala  Kantor Pertanahan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi: 4
a. Penyampaian dan penjelasan mengenai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri terkait dengan pelaksanaan tugas PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. Sosialisasi dan penyebarluasan kebijakan serta peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang pertanahan;
c. Melakukan pemeriksaan secara berkala ke kantor PPAT untuk melakukan pengawasan yang berkelanjutan; dan/atau
3 Pemerintah Republik Indonesia, “Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.” (2010).
4 Pemerintah Republik Indonesia.
Huda & Suhaini . Otoritas Majelis Pembinaan dan Pengawasan Daerah terhadap Pelanggaran Etika …………… . | 16
d. Memberikan  pembinaan  terhadap  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  PPAT  yang  sesuai  dengan Kode Etik yang berlaku.
Pengawasan merupakan kegiatan yang memiliki dimensi preventif dan represif yang dilakukan oleh Menteri, dengan tujuan menjaga agar PPAT menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan mengenai pengawasan ini terdapat dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2018, yang mengacu pada pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PPAT serta penerapan aturan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam bidang PPAT. 5
Untuk meningkatkan kualitas PPAT, penting untuk membangun sistem hukum yang kokoh; ini merupakan bagian penting dari pembangunan nasional untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan hukum, pelayanan yang adil, dan kepastian hukum. Dalam hal pembinaan dan pengawasan PPAT, ada alat penegakan yang mencakup:
a. Majelis Pembina dan Pengawas Daerah (MPPD);
b. Majelis Pembina dan Pengawas Wilayah (MPPW);
c. Majelis Pembina dan Pengawas Pusat (MPPP). 6
Majelis  Pembina  dan  Pengawas  PPAT  (PPPT)  Pusat  (MPPP)  di  tingkat  kementerian,  Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Wilayah (MPPW) di Kantor Wilayah BPN, dan Majelis Pembina dan  Pengawas  PPAT  Daerah  (MPPD)  di  Kantor  Pertanahan.  Menurut  Pasal  12  Ayat  (1)  dari Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2018, pengawasan terhadap kinerja PPAT adalah pelaksanaan penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam domain PPAT. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 8 huruf b, pengawasan ini dapat dilakukan setelah Kementerian menemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan tugas PPAT atau setelah PPAT mengajukan pengaduan tentang dugaan pelanggaran.
Berdasarkan diskusi tentang pembinaan dan pengawasan PPAT, peneliti telah menyelidiki literatur  tentang  beberapa  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  PPAT,  seperti  iklan  di  situs  web. 7 Situasi  ini  merupakan  sebuah  isu  hukum  yang  menandakan  kemungkinan  adanya  pelanggaran terhadap tanggung jawab profesional seorang PPAT. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2)  huruf  d  Peraturan  Menteri  Agraria  Nomor  2  Tahun  2018  mengenai  Pembinaan  dan Pengawasan PPAT, disebutkan bahwa Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2), pembinaan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan dapat mencakup:
a. Penyampaian dan penjelasan tentang kebijakan Menteri mengenai pelaksanaan tugas PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. Sosialisasi dan penyebarluasan kebijakan serta peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang pertanahan;
c. Melakukan pemeriksaan secara berkala ke kantor PPAT untuk melakukan pengawasan yang berkelanjutan; dan/atau
5 Pemerintah Republik Indonesia, “Pasal 8 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.” (2010).
6 Pemerintah Republik Indonesia, “Pasal 1 Angka 12 Permen Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan PPAT” (2010).
7 Jualo, “Jasa Notaris PPAT Kota Bandung,” Jualo, 2023.
Huda & Suhaini . Otoritas Majelis Pembinaan dan Pengawasan Daerah terhadap Pelanggaran Etika …………… . | 17
d. Memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi PPAT sesuai dengan Kode Etik yang berlaku.
Dalam konteks permasalahan yang telah disebutkan, terdapat kebutuhan akan proses pembinaan dan  pengawasan  oleh  Majelis  Pembina  dan  Pengawasan  Daerah  (MPPD)  terhadap  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  guna  memastikan  bahwa  seluruh  pejabat  yang  terlibat  dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara penuh. Berdasarkan pembahasan ini, topik tersebut menjadi menarik bagi penelitian lebih lanjut, dimana penulis berencana untuk menggali dan  mendalami  isu  tersebut  melalui  pendekatan  akademis  dalam  bentuk  jurnal.  Judul  yang diusulkan  untuk  jurnal  tersebut  adalah  Otoritas  Majelis  Pembinaan  dan  Pengawasan  Daerah terhadap Pelanggaran Etika yang Dilakukan oleh Pejabat yang Bertugas dalam Pembuatan Akta Tanah.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif, yang secara khas berfokus pada eksplanasi dan penerangan terhadap fenomena yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk  merinci  secara  rinci  dan  sistematis  tentang  karakteristik,  situasi,  atau  kejadian  tertentu  di suatu  wilayah  atau  konteks  tertentu  pada  waktu  yang  spesifik.  Tujuannya  adalah  untuk menghasilkan analisis yang mendalam dan akurat terkait dengan manusia, keadaan, atau fenomena tertentu,  dengan  harapan  bahwa  hasil  penelitian  ini  akan  memberikan  kontribusi  dalam menguatkan teori-teori yang sudah ada atau bahkan membantu dalam mengembangkan teori-teori baru yang lebih terperinci.  Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis-empiris digunakan. Ini berarti data sekunder digunakan sebagai titik awal, dan kemudian penelitian hukum diperluas dengan data primer  melalui  studi  pustaka  dan  investigasi  lapangan.  Metode  ini  tidak  hanya  melihat  hukum sebagai set aturan atau standar, tetapi juga bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dua jenis yakni data primer, yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan. Data sekunder, yang merupakan pendukung data primer dan diperoleh dari  literatur,  artikel,  jurnal,  hasil  penelitian,  dan  sumber  lainnya.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan melalui penelusuran dokumen dan penelitian literatur tentang pendaftaran tanah. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menjelaskan data  dari  penelitian  lapangan  dan  kepustakaan.  Hasil  analisis  ini  kemudian  digunakan  untuk menarik kesimpulan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Otoritas Majelis Pembinaan dan Pengawasan Daerah terhadap Pelanggaran Etika oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
Dalam  menjalankan  tugasnya,  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  didukung  oleh  lembaga pembinaan dan pengawasan yang beroperasi di tingkat Kabupaten, Wilayah, dan Pusat. Regulasi terkait hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  (ATR/BPN)  Nomor  2  tahun  2018.  Tujuan  dari  ketentuan  tersebut  adalah  untuk meningkatkan  efektivitas  dan efisiensi  serta mewujudkan  kualitas  dan  kinerja  PPAT yang  lebih
Huda & Suhaini . Otoritas Majelis Pembinaan dan Pengawasan Daerah terhadap Pelanggaran Etika …………… . | 18 baik. 8 Dalam Peraturan tersebut, terdapat klasifikasi berupa poin-poin yang mengatur pengawasan dan pembinaan terhadap PPAT. 9 Kewenangan terkait pengawasan dan pembinaan diatur melalui pembentukan Majelis Pengawas PPAT. 10
Menurut  Pasal  3  ayat  (1)  Peraturan  ATR/BPN  Nomor  2  Tahun  2018,  peraturan  ini mencakup:  a)  Pembinaan  dan  pengawasan  PPAT;  b)  Pembentukan  Majelis  Pembina  dan Pengawasan  PPAT;  c)  Tata  cara  pemeriksaan  dugaan  pelanggaran  PPAT;  dan  d)  Memberikan bantuan hukum  kepada  PPAT. Berikutnya,  istilah “ PPAT ” sebagaimana  yang  dimaksud  dalam Pasal  3  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional (ATR/BPN) Nomor 2 Tahun 2018, merujuk kepada:
a. PPAT;
b. PPAT Sementara;
c. PPAT Pengganti;
d. PPAT Khusus.
Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  harus  menunjukkan  profesionalisme  saat  menggunakan kemampuan mereka untuk membuat akta otentik. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa undang- undang yang dibuat oleh PPAT adalah salah satu sumber utama yang memastikan bahwa data yang berkaitan  dengan  pendaftaran  tanah  tetap  aman. 11 Untuk  memastikan  bahwa  PPAT  dapat melaksanakan  tugasnya  dengan  baik,  seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  diperlukan pembinaan dan pengawasan yang meningkatkan kualitasnya.
Serangkaian  peraturan  mengatur  pembinaan  dan  pengawasan  PPAT  Sementara  di Kabupaten  Mojokerto  dalam  sistem  pendaftaran  tanah  Indonesia.  Peraturan  tersebut  telah menetapkan elemen hukum dan konsekuensi yang berlaku. Untuk memastikan adanya PPAT yang berkualitas dan meningkatkan standar kinerja, diperlukan pembangunan hukum yang kuat. Hal ini berarti  bahwa  pembangunan  hukum  harus  menjadi  bagian  integral  dari  upaya  pembangunan nasional untuk meningkatkan kesadaran hukum, memastikan penegakan hukum yang adil, serta memberikan pelayanan dan kepastian hukum yang memadai. Oleh karena itu, peran pejabat PPAT menjadi  sangat  penting  dalam  hubungannya  dengan  masyarakat,  dan  untuk  menjaga  integritas jabatan mereka, penting untuk dilakukan pengawasan dan pembinaan yang efektif.
Untuk  memastikan  bahwa  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  menjalankan  tugasnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan dan Kode Etik PPAT  yang  berlaku,  suatu  organisasi  menjalankan  pengawasan  dan  pembinaan  PPAT.  Untuk mencapai tujuan ini, organisasi menggunakan alat penegakan seperti: 12
8 Muhammad Yamin Lubis and Abdul Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah Edisi Revisi PP No. 13 Tahun 2010 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan , Revisi (Bandung: Mandar Maju, 2012).
9 Lisnadia Nur Avivah, Sutaryono Sutaryono, and Dwi Wulan Titik Andari, “Pentingnya Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Dalam Rangka Perlindungan Hukum Kepemilikan Sertifikat Tanah,” Tunas Agraria 5, no. 3 (2022): 197 – 210, https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.186. 10 Harris Yonatan Parmahan Sibuea, “Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali,” Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 2, no. 2 (2011): 287 – 306, https://doi.org/10.22212/jnh.v2i2.218.
11 Isdiyana Kusuma Ayu, “Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu,” Mimbar Hukum 31, no. 2 (2019): 338 – 51, https://doi.org/10.22146/jmh.41560.
12 Pemerintah Republik Indonesia, Pasal 1 Angka 12 Permen Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan PPAT.
Huda & Suhaini . Otoritas Majelis Pembinaan dan Pengawasan Daerah terhadap Pelanggaran Etika …………… . | 19
a. Majelis Pembina dan Pengawas Daerah (MPPD);
b. Majelis Pembina dan Pengawas Wilayah (MPPW);
c. Majelis Pembina dan Pengawas Pusat (MPPP).
Majelis Pembina dan Pengawasan tersebut memiliki beberapa spesifikasi, di antaranya:
1. Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Pusat (MPPP), yang berperan di tingkat Kementerian.
2. Majelis  Pembina  dan  Pengawas  PPAT  Wilayah  (MPPW),  yang  berkedudukan  di  Kantor Wilayah BPN.
3. Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah (MPPD), yang berperan di Kantor Pertanahan.
Kepala Kantor Wilayah BPN membentuk dan menetapkan MPD, yang berkantor pusat di Kantor Pertanahan. Anggota MPPD terdiri dari tujuh orang, menurut Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018, di mana empat dari mereka berasal dari unsur Kementerian dan tiga dari unsur PPAT. Ayat 2 Pasal 3  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 mengatur pembinaan dan pengawasan PPAT. Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 mengatur pembinaan tersendiri, yang mencakup:
a. Penyampaian kebijakan menteri mengenai pelaksanaan tugas PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. Sosialisasi dan penyebaran kebijakan dan peraturan pertanahan;
c. Pemeriksaan rutin kantor PPAT untuk pengawasan; dan
d. Pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi PPAT sesuai dengan kode etik yang berlaku.
Selanjutnya, pelatihan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) dapat mencakup:
a. Penetapan kebijakan terkait pelaksanaan tugas jabatan PPAT;
b. Memberikan arahan kepada semua pihak yang terlibat terkait dengan kebijakan dalam bidang PPAT;
c. Mengambil  tindakan  yang  dianggap  perlu  untuk  memastikan  pelayanan  PPAT  tetap  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. Memastikan  bahwa  PPAT  menjalankan  tugas  dan  fungsi  sesuai  dengan  Kode  Etik  yang berlaku.
Pembinaan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2), dapat mencakup:
a. Penyampaian dan penjelasan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri mengenai pelaksanaan tugas PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. Sosialisasi dan penyebaran kebijakan dan peraturan pertanahan;
c. Pengawasan berkala terhadap kantor PPAT; dan/atau
d. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi PPAT sesuai dengan Kode Etik yang berlaku
Huda & Suhaini . Otoritas Majelis Pembinaan dan Pengawasan Daerah terhadap Pelanggaran Etika …………… . | 20
Sementara itu, Pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan PPAT diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 2 tahun 2018, yang menyatakan:
1. Sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  9  ayat  (2),  pengawasan  atas  pelaksanaan  tugas  PPAT dilakukan melalui pemeriksaan ke kantor PPAT atau metode pengawasan lainnya.
2. Pemeriksaan ke kantor PPAT atau metode pengawasan lainnya, seperti yang dijelaskan pada ayat (1), dilakukan oleh:
a) Kepala Kantor Wilayah BPN, secara rutin;
b) Kepala Kantor Pertanahan, setidaknya satu kali dalam satu tahun.
3. Pejabat yang ditunjuk dapat ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan di kantor PPAT oleh Kepala Kantor Wilayah BPN dan/atau Kepala Kantor Pertanahan.
4. Majelis Pembina dan Pengawas PPAT dapat membantu dalam melakukan pemeriksaan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
5. Jika  pemeriksaan  dibantu  oleh  Majelis  Pembina  dan  Pengawas  PPAT,  harus  memenuhi persyaratan:
a) Diberikan penugasan oleh Ketua Majelis Pembina dan Pengawas PPAT;
b) Melibatkan minimal dua orang dalam tim pemeriksaan.
6. Hasil  pemeriksaan  dicatat  dalam  risalah  sesuai  format  yang  ditetapkan  dalam  Lampiran  I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
7. Apabila terdapat pelanggaran yang ditemukan, akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT.
Mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang peraturan jabatan dan kode etik PPAT,  Majelis  Pembina  dan  Pengawas  Daerah  (MPPD)  Kabupaten  Mojokerto  melakukan sosialisasi  kepada  PPAT  melalui  rapat  koordinasi  dua  kali  setahun.  Metode  informal,  seperti berkomunikasi melalui grup WhatsApp , digunakan untuk memberikan pelatihan. 13
Selama  proses  pembinaan,  pelanggaran  akan  dipantau.  Kepala  Kantor  Pertanahan Kabupaten Mojokerto  akan  mengambil  tindakan  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  2  Tahun  2018  jika  hasil  pemantauan menunjukkan  bahwa  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  melakukan  pelanggaran. 14 Pemeriksaan dilakukan secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan, yang dibantu  oleh  Majelis  Pembina  dan  Pengawas  Daerah  sesuai  dengan  mandat  dan  kewenangan mereka 15 , untuk memastikan bahwa PPAT memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 16
13 Pemerintah Republik Indonesia, “Pasal 1 Angka 12 Permen Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan PPAT.” (2010).
14 Purna Noor Aditama, “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli,” Lex Renaissance 3, no. 1 (2018): 189 – 205, https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art8.
15 Adhi Nugroho Prasetya and Triyono Ana Silviana, “Tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tentang Kebenaran Fakta Peristiwa Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 86/Pdt.G/2009/PN.DPK),” Diponegoro Law Journal 5, no. 3 (n.d.): 1 – 10, https://doi.org/10.14710/dlj.2016.11946.
16 Arpangi Sulistiyo Rini, “Peranan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Perumahan,” Jurnal Ilmiah Sultan Agung 2, no. 1 (2023): 502 – 11, https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/view/31320.
Huda & Suhaini . Otoritas Majelis Pembinaan dan Pengawasan Daerah terhadap Pelanggaran Etika …………… . | 21
Dalam  situasi  ini,  MPPD  memainkan  peran  penting  dalam  menjalankan  tanggung  jawab pengawasan  terhadap  PPAT  yang  bertanggung  jawab.  Ini  melibatkan  tindakan  aktif  untuk melakukan pemeriksaan terhadap kewajiban PPAT, yang mencakup aspek-aspek seperti:
1. Mencatat akta-akta yang dibuat;
2. Memastikan keabsahan akta-akta tersebut;
3. Menyelidiki dokumen-dokumen pendukung akta;
4. Mengawasi pelaporan arsip;
5. Memeriksa agenda kegiatan; dan
6. Meneliti dokumen-dokumen resmi lainnya yang terkait. 17
Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional  (Permen  ATR/BPN)  Nomor  2  Tahun  2018,  pengawasan  adalah  kumpulan  tindakan administratif yang dilakukan oleh menteri untuk memastikan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Permen ATR/BPN No. 2 Tahun 2018, pengawasan ini ditujukan untuk memastikan bahwa PPAT Sementara memenuhi kewajibannya dan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemeriksaan di kantor PPAT atau metode pengawasan lainnya digunakan untuk mengawasi pelaksanaan tugas PPAT. Menurut Pasal 12 ayat (1) Permen ATR/BPN No. 2 Tahun 2018, penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam bidang PPAT, seperti yang diatur dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan berdasarkan temuan Kementerian tentang pelanggaran tugas PPAT atau pengaduan tentang pelanggaran PPAT.
Sebagaimana  disebutkan  dalam  ayat  (1),  pelanggaran  PPAT  dapat  mencakup  melanggar kewajiban  hukum  untuk  melaksanakan  tugas  PPAT,  melanggar  larangan  yang  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan,  atau  melanggar  Kode  Etik  PPAT.  Tindakan  tindak  lanjut pengawasan PPAT sangat penting untuk menjaga fungsi pengawasan PPAT. Sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 2 Tahun 2018, sanksi terhadap PPAT yang melakukan pelanggaran seperti yang dijelaskan dalam  Pasal  12  ayat  (2)  ATR/BPN  Nomor  2  Tahun  2018  dapat  berupa  teguran  tertulis, pemberhentian  sementara,  pemberhentian  dengan  hormat,  atau  pemberhentian  dengan  tidak hormat.
Menurut  Pasal  28  ayat (1)  huruf  c  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nomor  1  Tahun 2006, pelanggaran yang dianggap ringan adalah sebagai berikut:
a. Memungut biaya jasa melebihi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
b. Tidak kembali melaksanakan tugasnya dalam waktu 2 (dua) bulan setelah berakhirnya cuti;
c. Tidak memberikan laporan bulanan tentang undang-undang yang dibuat;
d. Merangkap jabatan;
e. Pelanggaran tambahan yang diidentifikasi oleh Kepala Badan Pertanahan.
Pelanggaran  berat  yang  tercantum  dalam  Pasal  28  ayat  2  huruf  a  Peraturan  Kepala  Badan Pertanahan Nomor 1 Tahun 2006 termasuk:
a. Mendukung tindakan ilegal yang menyebabkan sengketa atau konflik pertanahan;
17 Mustofa, Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT (Yogyakarta: Karya Media, 2017).
Huda & Suhaini . Otoritas Majelis Pembinaan dan Pengawasan Daerah terhadap Pelanggaran Etika …………… . | 22
b. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain dan menyebabkan sengketa atau konflik pertanahan;
c. Membuat akta di luar wilayah kerja;
d. Memberikan keterangan palsu dalam akta yang menyebabkan sengketa dan konflik pertanahan;
e. Membuka cabang atau perwakilan di luar atau di dalam wilayah kerja;
f. Melanggar sumpah jabatan sebagai PPAT;
g. Membuat akta PPAT ketika pihak yang berwenang tidak hadir;
h. Membuat akta mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah yang masih dalam sengketa, sehingga pihak yang terkait tidak memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum;
i. Membacakan  akta  di  hadapan  pihak  yang  berwenang  atau  pihak  yang  tidak  memiliki kewenangan;
j. Membuat akta saat sedang menjalani sanksi atau cuti;
k. Semua pelanggaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan.
Dalam  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  1  Tahun  2016  tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Jabatan Pembuat Akta Tanah, Ayat (1) Pasal 47 menyatakan bahwa:
“ Kantor PPAT harus tetap buka setiap hari, kecuali hari libur resmi. Jam kerja harus paling sedikit sama dengan Kantor Pertanahan setempat. ”
Di Kabupaten Mojokerto, kejadian di mana kantor PPAT tidak dibuka selama lebih kurang tujuh (7)  hari  berturut-turut  seringkali  terjadi  karena  beberapa  alasan.  Dalam  situasi  semacam  itu, organisasi melalui MPPD akan mengambil langkah-langkah langsung dengan memberikan teguran lisan terlebih dahulu kepada PPAT yang bersangkutan. 18 Jika pelanggaran tersebut masih berlanjut, langkah selanjutnya akan berupa teguran tertulis, sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam lampiran Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 47, yang menetapkan bahwa PPAT yang tidak membuka kantornya pada hari kerja akan dikenai sanksi berupa teguran tertulis. 19
Setelah melakukan penelusuran informasi ke instansi Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional,  ditemukan  pelanggaran  terkait  dengan  ketidakbukaan  kantor  pada  hari  kerja  oleh beberapa PPAT. Penutupan kantor tersebut terkait dengan berbagai alasan dan faktor, sehingga PPAT  yang  terlibat  tidak  dapat  memenuhi  kewajibannya.  Dalam  situasi  ini,  seringkali  MPPD mendapat  klarifikasi  dari  PPAT  terkait  kemampuan  mereka  untuk  melaksanakan  tugas  sesuai dengan peraturan yang berlaku.
MPPD memiliki kewenangan untuk merekomendasikan permohonan cuti atau pengunduran diri bagi PPAT yang tidak mampu lagi menjalankan tugasnya, baik karena alasan ketidakmampuan atau  kesehatan,  sesuai  dengan  pedoman  yang  diberikan  oleh  Pengurus  Daerah. 20 Pengawasan
18 Pemerintah Republik Indonesia, “Pasal 1 Angka (11) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.” (2018).
19 Pemerintah Republik Indonesia, “Pasal 13 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.” (2018).
20 Teuku Fahryanda Irsal, “Fungsi Dan Kedudukan Majelis Pembina Dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2018” (Universitas Sumatera U tara, 2021).
Huda & Suhaini . Otoritas Majelis Pembinaan dan Pengawasan Daerah terhadap Pelanggaran Etika …………… . | 23 represif  merupakan  langkah  tegas  untuk  memastikan  ketaatan  PPAT  dalam  menjalankan jabatannya,  dengan  memberlakukan  sanksi  kepada  pelanggar  aturan,  sehingga  PPAT  dapat mematuhi peraturan dan kode etik yang berlaku. 21 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2018 bertujuan menjadi panduan dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penegakan aturan  hukum,  dengan  memberlakukan  sanksi  yang  tegas  terhadap  pelanggaran  yang  dilakukan oleh  PPAT,  melalui  mekanisme  yang  terstruktur  dan  komprehensif  yang  diatur  oleh Kementerian. 22
Peraturan ini dibuat untuk memastikan PPAT dapat melakukan pekerjaan mereka dengan profesionalisme  dan  integritas,  serta  sesuai  dengan  hukum  dan  kode  etik  yang  berlaku. 23 Oleh karena  itu,  Pasal  47  Ayat  (1)  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No  1  Tahun  2016 mengatur  pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  No  37  Tahun  1998  tentang  Peraturan  Jabatan Pembuat Akta Tanah. Oleh karena itu, PPAT harus tetap buka setiap hari kerja, kecuali pada hari libur  resmi,  dengan  jam  kerja  minimal  sama  dengan  kantor  pertanahan  lokal.  Jika  PPAT  tidak membuka kantor selama tujuh hari berturut-turut, PPAT tersebut akan ditegur secara lisan. Jika pelanggaran  terus  terjadi  setelah  teguran  lisan,  PPAT  tersebut  akan  diberikan  teguran  tertulis, seperti yang diatur dalam Pasal 47 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 2 Tahun 2018. 24
Penulis  tidak  menyebutkan  nama  orang-orang  yang  terlibat  dalam  pelanggaran  yang dilakukan oleh seorang Pejabat Umum PPAT yang tidak memenuhi tanggung jawab yang diatur dalam  Pasal  47  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No  1  Tahun  2016  tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah. Dalam kasus pelanggaran tersebut, MPPD setempat biasanya telah melakukan koordinasi yang  aktif  dan  luas  untuk  memberikan  teguran  tertulis  kepada  yang  bersangkutan.  Selain  itu, masyarakat  juga  memiliki  hak  untuk melakukan  pengaduan terhadap pelanggaran  tersebut,  dan laporan yang diterima akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Jika pelanggaran tersebut masih  berlanjut  dan  tidak  ada  perubahan  setelah  teguran  yang  diberikan,  tidak  menutup kemungkinan bahwa tindakan lebih lanjut seperti pemberhentian dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu. 25
Peran  MPPD  dalam  konteks  ini  mencakup  sosialisasi  yang  lebih  proaktif,  seperti menyampaikan kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri, baik yang baru maupun yang sudah ada, dengan tujuan agar PPAT, khususnya yang baru, dapat memahami tugasnya dan menjaga  integritasnya. 26 Dalam  konteks  penegakan  sanksi  terhadap pelanggaran  yang  dilakukan oleh  PPAT,  kewenangan  untuk  mengambil  langkah-langkah  tertentu  berada  di  tangan  MPPD, bekerja sama dengan perwakilan dari instansi Badan Pertanahan Nasional.
Metode yang digunakan adalah mengundang atau memanggil PPAT yang bersangkutan ke Kantor  Pertanahan  untuk  mengadakan  forum  pembinaan  terkait  dengan  kewajiban  yang  tidak dipenuhi. 27 Melalui panggilan, anggota dilatih dan diingat untuk mematuhi sumpah jabatan PPAT
21 Irsal.
22 Irsal.
23 Pemerintah Republik Indonesia, “Pasal 2 Ayat (1) Dan (2), Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah” (2010).
24 Pemerintah Republik Indonesia, “Pasal 12 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.” (n.d.).
25 Pemerintah Republik Indonesia.
26 Pemerintah Republik Indonesia.
27 Pemerintah Republik Indonesia.
Huda & Suhaini . Otoritas Majelis Pembinaan dan Pengawasan Daerah terhadap Pelanggaran Etika …………… . | 24 yang diucapkan saat pelantikan dan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku selama menjalankan tugas dan jabatan sebagai PPAT. MPPD memainkan peran aktif dalam memberikan arahan  dan pengingat  kepada  anggota  agar tetap mematuhi  etika  dan  peraturan  yang mengatur profesi tersebut. 28
Sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah, beberapa tindakan yang dapat diambil oleh kepala badan termasuk hal-hal berikut:
1. Menetapkan kebijakan terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan PPAT.
2. Memberikan arahan kepada semua pihak yang terlibat dalam jabatan PPAT.
3. 3Melatih  dan  mengawasi  organisasi  profesi  PPAT  untuk  memastikan  bahwa  mereka melakukan pekerjaan sesuai dengan pedoman dan kode etik profesi.
4. Berperan aktif dalam mengambil langkah-langkah lain yang dianggap perlu untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan oleh PPAT tetap optimal. 29
Menurut Simbolon, terdapat beberapa prinsip pengawasan yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 30
1. Pengawasan harus berpusat pada tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
2. Pengawasan  harus  dilakukan  secara  objektif,  jujur,  dan  mengutamakan  kepentingan  umum daripada kepentingan pribadi.
3. Pengawasan harus mengacu pada kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, prosedur yang telah ditetapkan, dan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pekerjaan.
4. Pengawasan harus menjamin efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pekerjaan.
5. Pengawasan harus didasarkan pada standar yang objektif, teliti, dan tepat.
6. Pengawasan harus bersifat kontinu dan berkelanjutan.
7. Hasil  pengawasan  harus  memberikan  umpan  balik  yang  memungkinkan  perbaikan, penyempurnaan, dan penyesuaian kebijakan di masa yang akan datang.
Jika metode pengawasan yang diuraikan oleh para ahli tersebut diterapkan dalam pengawasan yang dilakukan oleh MPPD Kabupaten Mojokerto, maka akan terbukti bahwa metode tersebut sesuai dan efektif. Namun, penting untuk diingat bahwa pembinaan dan pengawasan ini harus dilakukan secara berkelanjutan agar PPAT yang aktif dalam jabatannya dapat mempertahankan kualitas dan integritasnya  dan  memberikan  layanan  terbaik  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan  bantuan dalam administrasi pertanahan.

## 3.2. Perspektif Teori Kepastian Hukum
Teori kepastian hukum adalah dasar dari analisis penulisan hukum ini. Beberapa perspektif tentang tujuan hukum dibahas dalam literatur, seperti:
1. Pendekatan etis menganggap bahwa tujuan utama hukum adalah mencapai keadilan.
2. Pendekatan utilitarian menganggap bahwa tujuan hukum adalah menciptakan manfaat yang maksimal.
28 Pemerintah Republik Indonesia.
29 Pemerintah Republik Indonesia.
30 Maringan Masry Simbolon, Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).
Huda & Suhaini . Otoritas Majelis Pembinaan dan Pengawasan Daerah terhadap Pelanggaran Etika …………… . | 25
3. Pendekatan  yuridis  formal  menganggap  bahwa  tujuan  utama  hukum  adalah  menciptakan kepastian hukum. 31
Hukum memiliki tujuan dan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang teratur dan seimbang  sehingga  kepentingan  individu  dapat  dilindungi.  Untuk  mencapai  tujuan  ini,  hukum berperan dalam mengatur bagaimana hak dan kewajiban orang-orang dibagi, mengatur wewenang, menetapkan metode penyelesaian masalah hukum, dan memastikan kepastian hukum. 32
Gustav Radbruch menawarkan teori tujuan hukum tambahan. Radbruch berpendapat bahwa ada  tiga  tujuan utama  untuk hukum:  kemanfaatan, kepastian,  dan  keadilan.  Dia  percaya bahwa prinsip prioritas harus diterapkan untuk mencapai tujuan ini, dengan memberikan perhatian khusus pada  nilai  keadilan  dalam  kehidupan  manusia. 33 Menurut  Radbruch,  konsepsi  hukum  sebagai fenomena  budaya  tidak  dapat  disederhanakan  menjadi  sekadar  aspek  formal.  Sebaliknya,  ia menekankan  pada  rechtsidee,  yang  mengacu  pada  prinsip  keadilan.  Konsep  keadilan  sebagai aspirasi,  sebagaimana  yang  ditunjukkan  oleh  Aristoteles,  mendasarkan  pada  prinsip  bahwa kesamaan harus diperlakukan secara setara, dan ketidaksetaraan harus diperlakukan secara berbeda. Untuk memberi substansi konkret pada aspirasi keadilan ini, kita perlu mempertimbangkan aspek finalitasnya.  Radbruch  berpendapat  bahwa  kepastian  dan  keadilan  adalah  tiga  dimensi  utama hukum: keadilan, finalitas, dan kepastian.
Prasyarat utama supremasi hukum di suatu negara hukum adalah penegakan hukum yang tegas di mana hukum berlaku secara universal tanpa terkecuali. 34 Sebuah negara baru dapat disebut sebagai negara hukum apabila mengadopsi prinsip supremasi hukum, menjunjung tinggi kesetaraan di hadapan hukum, dan berdasarkan pada konstitusi. Supremasi hukum mengindikasikan bahwa segala permasalahan akan diselesaikan berdasarkan hukum itu sendiri. 35
Dalam  kehidupan  nyata,  teori  Gustav  Radbruch  sering  menyebabkan  konflik:  keadilan diprioritaskan  sementara  kepastian  ditinggalkan,  kemanfaatan  diabaikan,  atau  keadilan diprioritaskan  sementara  kemanfaatan  diabaikan.  Untuk  mengatasi  konflik  ini,  Radbruch merumuskan skala prioritas dengan urutan yang dijelaskan: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.. Dalam filsafat hukum, Socrates selalu menekankan pentingnya keadilan karena dianggap sebagai inti dari hukum. Dalam dilema penegakan hukum, teori tujuan hukum Radbruch mengikuti prinsip “ fiat  justitia  ruat  caelum ” ,  yang  berarti  bahwa  keadilan  harus  dipertahankan  bahkan  jika  langit runtuh. Metode Radbruch mengutamakan keadilan tanpa mengabaikan keuntungan dan stabilitas dalam penerapan hukum di Indonesia.
Akibatnya,  dengan  mempertimbangkan  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  yang  menetapkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara, seiring dengan  tujuan  hukum,  yang  salah  satunya  adalah  untuk  memberikan  kepastian  hukum  dalam konteks  pendaftaran  tanah,  yang  merupakan  wewenang  pemerintah  untuk  mengatur  bidang pertanahan. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang merupakan prinsip hak penguasaan oleh Negara, mengatur kegiatan ekonomi utama dan sistem perekonomian negara. Namun demikian, Pasal 33 tidak berdiri sendiri; itu terkait erat dengan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
31 Achmad Ali, Tujuan Dan Fungsi Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001).
32 Ali.
33 Theo Huijbers, Filsafat Hukum (Yogyakarta: Kanisius, 1991).
34 Fachmi, Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum’ Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011).
35 Fachmi.
Huda & Suhaini . Otoritas Majelis Pembinaan dan Pengawasan Daerah terhadap Pelanggaran Etika …………… . | 26
Oleh karena itu, memahami Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip kesejahteraan  sosial.  Oleh  karena  itu,  hak  negara  atas  sumber  daya  alam,  terutama  tanah, dimaksudkan untuk meningkatkan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat. 36
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa, berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) dan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 1, tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara sebagai representasi dari keseluruhan rakyat Indonesia. Pasal 2 ayat (2) UUPA memberikan wewenang kepada negara untuk: 37
a. Mengatur dan melaksanakan penggunaan, peruntukan, penyediaan, dan pemeliharaan tanah, air, dan ruang angkasa.
b. Menentukan  dan mengatur hubungan  hukum  antara  manusia  dengan tanah,  air,  dan  ruang angkasa.
c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara manusia dan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan tanah, air, dan ruang angkasa.
Setelah pengaturan tanah dalam UUPA selesai, langkah berikutnya adalah penerapan peraturan organik, yang dapat berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, atau peraturan yang dibuat oleh pimpinan instansi teknis yang berkaitan dengan pertanahan. 38 Ini sesuai dengan wewenang pemerintah untuk mengatur bidang pertanahan, terutama dalam hal perizinan dan pemanfaatan tanah, yang didasarkan pada Pasal 2 ayat (2) UUPA.
Oleh karena itu, pemerintah diberi otoritas hukum untuk membuat dan menerapkan aturan yang  berkaitan  dengan  lapangan  agraria,  khususnya  tanah,  serta  menyelenggarakan  pelaksanaan aturan tersebut, yang mencakup subjek, objek, dan hubungan hukum antara keduanya dalam hal sumber  daya  agraria. 39 Penting  untuk  diingat  bahwa  tujuan  pendaftaran  tanah  oleh  masyarakat adalah  untuk  memberikan  kepastian  hukum  yang  mencegah  tindakan  sewenang-wenang  dan memastikan  bahwa  seseorang  dapat  memperoleh  haknya  sesuai  dengan  keadaan  yang  telah ditetapkan.
Pemangku kepentingan umum dan pemilik hak berharap ada kepastian hukum, yang akan membuat  tatanan  masyarakat  lebih  teratur.  Fungsi  hukum  secara  prinsipil  adalah  menciptakan kepastian hukum ini. 40 Registrasi tanah dapat membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan, menurut gagasan kepastian hukum Gustav Radbruch. 41 Penyalahgunaan ini dapat mencakup upaya pihak-pihak yang bermaksud buruk untuk mengklaim kepemilikan tanah yang bukan milik mereka. Dalam  hal  kepastian hukum,  Sudikno  Mertokusumo mengatakan bahwa  ketidakpastian  hukum dapat menyebabkan ketidakstabilan. 42 Ketidakstabilan ini dapat digambarkan sebagai munculnya
36 Abrar Saleng, Hukum Pertambangan (Yogyakarta: UII Press, 2004).
37 Umar Said Sugiharto, Suratman, and Noorhuda Muchsin, Hukum Pengadaan Tanah: Pengadaan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pra Dan Pasca Reformasi (Malang: Setara Press, 2012).
38 Muhammad Yamin Lubis and Abdul Rahman Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah (Bandung: Mandar Maju, 2008).
39 Lubis and Lubis.
40 Harris Yonatan Parmahan Sibuea, “Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali,” Negara Hukum Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 2, no. 2 (2011): 287 – 306, https://doi.org/10.22212/jnh.v2i2.218.
41 Sibuea.
42 Sibuea.
Huda & Suhaini . Otoritas Majelis Pembinaan dan Pengawasan Daerah terhadap Pelanggaran Etika …………… . | 27 konflik tanah yang merugikan bagi pihak yang berkonflik. Jaminan kepastian hukum memberikan sejumlah manfaat, di antaranya adalah: 43
a. Mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, karena sertifikat hak atas tanah dapat digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit dari lembaga keuangan;
b. Berkontribusi pada pelestarian lingkungan, karena hubungan yang jelas antara pemilik hak dan properti  yang  dimilikinya  mendorong  pemilik  hak  untuk bertindak  dalam  upaya pelestarian lingkungan;
c. Meningkatkan penerimaan Negara, karena registrasi tanah memfasilitasi penataan administrasi peralihan hak,  yang pada  gilirannya  dapat menghasilkan  pendapatan  dari pembayaran pajak balik nama;
d. Memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama mereka yang secara ekonomi lemah, karena jika tanah yang dimiliki oleh pemilik hak digunakan untuk kepentingan publik, pemilik hak akan menerima kompensasi yang wajar;
e. Mencegah atau mengurangi konflik pertanahan; dan
f. Mendukung perencanaan tata ruang untuk pembangunan.
Selain  manfaat-manfaat  tersebut,  pendaftaran  tanah  juga  penting  bagi  Pemerintah  karena menyediakan informasi yang diperlukan oleh Pemerintah dan memudahkan akses terhadap data mengenai tanah dan rumah susun yang telah terdaftar. Informasi ini memiliki relevansi dengan pendapatan  Negara  melalui  pajak  properti  dan  penyelenggaraan  administrasi  pertanahan  yang efisien.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penjelasan  sebelumnya,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  MPPD  (Masyarakat Perlindungan Pejabat Dokumen) telah menunjukkan kerjasama yang aktif dan menyeluruh dengan Pejabat Umum PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang, sayangnya, terlihat telah melanggar kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No  1  Tahun  2016.  Dalam  konteks  yang  demikian,  penting  untuk  menekankan  bahwa  baik kelompok  maupun  masyarakat  secara  kolektif  memiliki  hak  untuk  mengambil  langkah  demi melaporkan setiap bentuk pelanggaran yang teridentifikasi. Ditekankan pula bahwa setiap laporan yang masuk akan diperiksa dengan seksama dan akan mengikuti proses evaluasi yang objektif. Oleh karena  itu,  tidak  dapat  diabaikan  kemungkinan  bahwa  tindakan  pemberhentian  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku  akan  diambil  jika  pelanggaran  yang  terjadi  terus  berlanjut  tanpa mengindahkan teguran yang diberikan sebelumnya. Proses pembinaan dan pengawasan terhadap MPPD melibatkan beragam langkah, mulai dari teguran secara lisan hingga teguran tertulis, dan pada  akhirnya,  mungkin  saja  melibatkan  pemberhentian  dengan  atau  tanpa  hormat,  yang  akan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan secara resmi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Aditama, Purna Noor. “ Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Memberikan
Huda & Suhaini . Otoritas Majelis Pembinaan dan Pengawasan Daerah terhadap Pelanggaran Etika …………… . | 28
Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli. ” Lex Renaissance 3, no. 1 (2018): 189 – 205. https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art8. Ali, Achmad. Tujuan Dan Fungsi Hukum . Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
Avivah, Lisnadia Nur, Sutaryono Sutaryono, and Dwi Wulan Titik Andari. “ Pentingnya Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Dalam Rangka Perlindungan Hukum Kepemilikan Sertifikat Tanah. ” Tunas Agraria 5, no. 3 (2022): 197 – 210. https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.186.
Ayu, Isdiyana Kusuma. “ Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu. ” Mimbar Hukum 31, no. 2 (2019): 338 – 51. https://doi.org/10.22146/jmh.41560.
Lubis, Muhammad Yamin, and Abdul Rahim Lubis. Hukum Pendaftaran Tanah Edisi Revisi PP No. 13 Tahun 2010 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan . Revisi. Bandung: Mandar Maju, 2012.
Prasetya, Adhi Nugroho, and Triyono Ana Silviana. “ Tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tentang Kebenaran Fakta Peristiwa Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 86/Pdt.G/2009/PN.DPK). ”
Diponegoro Law Journal 5, no. 3 (n.d.): 1 – 10. https://doi.org/10.14710/dlj.2016.11946. Sibuea, Harris Yonatan Parmahan. “ Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali. ” Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 2, no. 2 (2011): 287 – 306. https://doi.org/10.22212/jnh.v2i2.218.
——— . “ Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali. ” Negara Hukum Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 2, no. 2 (2011): 287 – 306. https://doi.org/10.22212/jnh.v2i2.218.
Sulistiyo Rini, Arpangi. “ Peranan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Perumahan. ” Jurnal Ilmiah Sultan Agung 2, no. 1 (2023): 502 – 11. https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/view/31320.

## Buku
Fachmi. Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum ’ Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia . Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011. Huijbers, Theo. Filsafat Hukum . Yogyakarta: Kanisius, 1991. Irsal, Teuku Fahryanda. “ Fungsi Dan Kedudukan Majelis Pembina Dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2018. ” Universitas Sumatera Utara, 2021.
Lubis, Muhammad Yamin, and Abdul Rahman Lubis. Hukum Pendaftaran Tanah . Bandung: Mandar Maju, 2008.
Mustofa. Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT . Yogyakarta: Karya Media, 2017. Saleng, Abrar. Hukum Pertambangan . Yogyakarta: UII Press, 2004.
Simbolon, Maringan Masry. Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen . Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
Sugiharto, Umar Said, Suratman, and Noorhuda Muchsin. Hukum Pengadaan Tanah: Pengadaan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pra Dan Pasca Reformasi . Malang: Setara Press, 2012.

## Laman Web
Jualo. “ Jasa Notaris PPAT Kota Bandung. ” Jualo, 2023.
Huda & Suhaini . Otoritas Majelis Pembinaan dan Pengawasan Daerah terhadap Pelanggaran Etika …………… . | 29

## Peraturan Perundang-undangan
Pemerintah Republik Indonesia. Pasal 1 Angka (11) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah. (2018).
——— . Pasal 1 Angka 12 Permen Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan PPAT. (2010).
——— . Pasal 1 Angka 12 Permen Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan PPAT (2010).
——— . Pasal 12 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah. (n.d.).
——— . Pasal 13 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah. (2018).
——— . Pasal 2 Ayat (1) Dan (2), Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah (2010).
——— . Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah. (2010).
——— . Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 24 Tahun 1997. (1997).
——— . Pasal 8 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah. (2010).
——— . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah (2016).