## OPTIMALISASI PELAYANAN HAJI: IMPLEMENTASI SISKOHAT DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020

## Ilham Syafii
Interdisciplinary Islamic Studies, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
Corresponding Author: Nama Penulis : Ilham Syafii Alamat: Email : ilhamsyafii1999@gmail.com
ARTICLE INFO

## ABSTRAK
Keyword s:
Optimalisasi Pelayanan Haji, Implementasi Siskohat, Kanwil Kemenag DIY
Submitted: 12-10-2022 Accepted:  30-01-2023
Tujuan  dalam  Penelitian  ini  adalah  mengetahui bagaimana  sistem  pengawasan  yang  dilaksanankan  di Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta  terkait  pengelolaan  data  dan  informasi pendaftaran  jemaah  haji,  waiting  list,  dan  proses pelaksanaan  ibadah  haji.  Penelitian  ini  adalah field research ,  menggunakan  analisis  deskriptif  kualitatif. Pengumpulan  data  menggunakan  data  primer  dengan observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi  dan  data sekunder  yang  berasal  dari  dokumen-dokumen  di Siskohat..  Analisis  data  menggunakan  Miles  dan Huberman,  serta  uji  validitas  data  menggunakan triangulasi sumber dengan melakukan pengecekan data yang  diperoleh  dari  berbagai  sumber.  Hasil  penelitian menunjukkan,  Kanwil  Kemenag  DIY  melaksanakan pengawasan  pendaftaran  jemaah  haji  melalui  aplikasi Siskohat  generasi  kedua  dengan  berbasis  web  pada database  Sybase  ASE  (Adaptive  Server  Edition). Bentuk  pengawasan  dilakukan  dengan  melakukan monitoring  pada  setiap  proses  pendaftaran  haji  di Kantor  Kemenag  Kabupaten/Kota  terkait  dengan adanya  kendala  sebagai  wujud  optimalisasi  pelayanan ibadah  haji.  Sumber  permasalahan  yang  sering  terjadi adalah pemblokiran data jemaah haji ketika melakukan setoran  awal  dan  proses  pelimpahan  porsi  bagi  calon jemaah  yang  sakit  permanen  atau  sudah  meninggal dunia  serta  berkas  dokumen  yang  belum  lengkap. Implementasi  Siskohat  di  Kanwil  Kemenag  DIY sebagai  sistem  pengawasan  yang  memiliki  manfaat
Creative  Commons  Non  Comercial  CC-BY-NC:  This  work  is  licensed  under  a  Jurnal  MD:  Jurnal  Manajemen  Dakwah Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which  permits  non-comercial  use,  reproduction,  and  distribution  of  the  work  whitout  further  permission  provided  the original work is attributed as spesified on the Jurnal MD: Jurnal Manajemen Dakwah and Open Access pages.
Vol. 8, No. 2 Desember 2022 Jurnal MD: Jurnal Manajemen Dakwah
pada  proses  monitoring  dan  evaluasi  penyelenggaraan haji  di  Provinsi  DI.  Yogyakarta.  Pengawasan dilaksanakan  dengan  online  dan real  time sehingga adanya bentuk koreksi dan analisis penyimpangan bagi pelayanan haji dapat optimal. Ketika proses monitoring berlangsung,  pengawasan  dapat  dilakukan  dengan bersamaan pendaftaran haji.

## ABSTRACT
Keyword s: Optimization of Hajj
Services, Implementation of Siskohat, DIY Regional Office of the Ministry of Religion.
This  research  aims  to  find  out  how  the  monitoring system  is  implemented  at  the  Regional  Office  of  the Ministry  of  Religion  for  the  Special  Region  of Yogyakarta  regarding  the  management  of  data  and information  on  Hajj  pilgrim  registration,  waiting  lists, and  the  process  of  carrying  out  the  Hajj  pilgrimage. This  research  is  field  research,  using  qualitative descriptive analysis. Data collection used primary data with  observation,  interviews,  documentation  and secondary  data  from  documents  in  Siskohat.  Data analysis  used  Miles  and  Huberman,  and  data  validity testing  used  source  triangulation  by  checking  data obtained  from  various  sources.  The  results  show  that the  Yogyakarta  Regional  Office  of  the  Ministry  of Religion  supervised  the  registration  of  Hajj  pilgrims using  the  second-generation  Siskohat  web-based application  on  the  Sybase  ASE  (Adaptive  Server Edition) database. This form of supervision is carried out by monitoring each Hajj registration process at the Regency/City  Ministry  of  Religion  Office  regarding existing obstacles as a form of optimizing Hajj services. The  source  of  problems  that  often  occur  is  the blocking of data on Hajj pilgrims when making initial deposits  and  the  process  of  handing  over  portions  to prospective  pilgrims  who  are  permanently  ill  or  have died  as  well  as  incomplete  document  files. Implementation  of  Siskohat  at  the  DIY  Regional Office  of  the  Ministry  of  Religion  as  a  monitoring system  that  has  benefits  in  the  monitoring  and evaluation  process  of  Hajj  implementation  in  DI Province. Yogyakarta. Supervision is carried out online and  in  real  time  so  that  there  is  a  form  of  correction and analysis of deviations for Hajj services that can be optimal.  When  the  monitoring  process  takes  place, supervision can be carried out at the same time as Hajj registration.

## Pendahuluan
Ibadah  haji  adalah  ritual  keagamaan  yang  dilaksanakan  oleh  umat Islam  yang  dibantu  oleh  Kementerian  Agama  Republik  Indonesia (Kemenag  RI)  sebagai  peyempurna  rukun  Islam  untuk  mengunjungi baitullah . Ibadah haji hanya dikhususkan untuk orang yang beragama Islam yang  diberikan  kemampuan  dengan  kewajiban  sekali  selama  seumur  hidup untuk mencari rida Allah SWT. Pelaksanaan ibadah haji memiliki perbedaan dengan  rukun  Islam  lainnya.  Ibadah  haji  dilakukan  dengan  jumlah  2,3  juta jiwa  yang  memiliki  keragaman  budaya,  suku,  karakter  dan  bahasa  yang berbeda  (Amarullah,  2018).  Agar  dapat  memberikan  pelayanan  haji  yang berkualitas kepada jemaah, pemerintah memberikan upaya segala persiapan penyelenggaraan haji yang memiliki orientasi kepada kepuasan jemaah (Mile et al., 2019).
Berdasarkan  wawancara  dengan  kepala  seksi  pendaftaran  haji  Agus Nur Budiatno  Indonesia merupakan negara dengan penyelenggaraan ibadah haji  terbesar  didunia  dengan  jumlah  jemaah  120  ribu  jiwa.  Meningkatnya pendaftaran  jemaah  haji  setiap  tahun  menimbulkan  antrian  keberangkatan haji semakin lama dan panjang dengan rata-rata keberangkatan mencapai 24 tahun (Nurhanudin & Everhard Riwurohi, 2021).
Berdasarkan  UU  No.  8  Tahun  2019,  Pelaksanaan  Ibadah  Haji memiliki  legalitas  dengan  melibatkan  beberapa stakeholder di  Indonesia adalah  Kemenag  RI  dan  Kemenlu  yang  selalu  bersinergi  dalam  mengatur rencana pelaksanaan ibadah haji. Maka proses pelaksanaan haji di Indonesia dilakukan untuk memberikan pelayanan, pembinaan serta perlindungan bagi jemaah  Indonesia  yang  selalu  mengedepankan  perilaku  amanah, transparansi,  keadilan,  serta  tanggu  jawab  kepada  jemaah.  Hal  ini  sebagai bentuk upaya menyempurnakan tata kelola dan tata laksana penyelenggaraan
Jurnal MD: Jurnal Manajemen Dakwah
haji  di  Indonesia  supaya  terlaksana  dengan  aman,  lancar,  dan  tertib (Refenze, 2022).
Pengoperasian  Siskohat  dimulai  sejak  terjadi  peristiwa  tragedi  Mina yang  menewaskan  1.426    jiwa  serta  649  jiwa  yang  berasal  dari  negara Indonesia  (Munawaroh  et  al.,  2015).  Sehingga  pemerintah  kesulitan  dalam melakukan pendataan dan mengidentifikasi jemaah haji, karena keterbatasan alat  dan  teknologi,  sehingga  membuat  proses  indentifikasi  berjalan  sangat lambat.  Pemerintah  memulai  penerapan  dalam  merintis  sistem  informasi dan teknologi haji dengan terpadu yang dapat memuat database jemaah haji agar dapat memudahkan proses pendaftaran dan optimalisasi pelayanan haji. Menuru Hamid (2020), Sistem Komputerisasi Haji Terpadu atau (Siskohat) merupakan  sebuah  system  yang  terkoneksi  dengan  Kementerian  Agama (Kemenag)  masing-masing  daerah  dengan  Bank  Penerima  Setoran  (BPS Bipih).
Siskohat mengalami
perubahan secara bertahap dan berkesinambungan.  Pengembangan  sistem  informasi  dan  teknologi  pada proses pendaftaran jemaah haji yang lebih modern, maka sangat dibutuhkan sistem  untuk  melakukan  pengelolaan waiting  list yang  semakin  panjang.
Berbagai  upaya  dalam  peningkatan  pelayanan  penyelenggaraan  ibadah  haji terus  diperbaharui  oleh  pemerintah  yang  pada  awal  tahun  1995  terjadinya kerja  sama  Kemenag  dan  maskapai  Garuda  Indonesia  untuk  melakukan main  system  Siskohat  yang  dapat  tersambung  dengan  7  Bank  BPS  Bipih. Kemudian pengembangan bertahap dilakukan di tahun 2010 oleh Kemenag pusat  dengan  melahirkan  Siskohat  generasi  pertama,  kemudian disempurnakan  dengan  generasi  kedua  pada  tahun  2014  yang  dapat digunakan  untuk  peningkatan  pendaftaran  jemaah  haji  secara online dan realtime serta adanya penambahan bank BPS Bipih (Munawaroh et al., 2015).
Vol. 8, No. 2 Desember 2022
Sehingga Siskohat adalah sebagai alat yang mendukung operasional ibadah haji (Hamid, 2020).
Pada penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun, kuota yang diberikan tidaklah  sama  pada  setiap  negara  dan  mengikuti  jumlah  batasan  yang ditetapkan.  Keputusan  tersebut  mengacu  pada  hasil  rapat  Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada tahun 1987 dengan perbandingan jumlah 1 : 1000  dari  keseluruhan  kuantitas  penduduk  beragama  Islam  pada  sebuah negara.  Sehingga  ada  Pemenuhan  jumlah  orang    yang  berhaji  dengan kesepakatan pada MOU pelaksana ibadah haji tahun 1433 H/2013 M yang berjumlah 211.000 jiwa (Hamid, 2020).
Kebijakan  selama  tahun  periode  2013-2016,  Indonesia  melakukan pengurangan kuota haji sebesar 20 persen akibat renovasi Masjidilharam dan Pada tahun 2017 setelah pemugaran kembali Masjidilharam selesai dilakukan, maka keseluruhan jumlah jemaah haji Indonesia 100 persen normal dengan tambahan  10.000  dan  total  jemaah  221.000.  Tahun  2019,  Indonesia memperoleh tambahan kuota haji sebesar 10.000 jiwa yang diambil dari sisa kuota negara yang terdampak konflik (Finaka, 2023). sehingga Total jemaah jemaah  haji  Indonesia  2019  adalah  231.000  jiwa.  sedangkan  Akumulasi jemaah  haji    terdiri  dari  jemaah  haji  regular  tahun  berjalan  199.518  jiwa dengan memberikan prioritas kepada haji lansia 2040 jiwa, Tim pembimbing Ibadah  Haji  (TPIH)  dari  unsur  kelompok  Bimbingan  Ibadah  Haji  Umrah (KBIHU)  250  jiwa,  serta  petugas  haji  daerah  sebesar  1.512  jiwa (Kementerian Agama, 2020).
Pendaftaran haji dilaksanakan tanpa batas waktu berdasarkan first come first  served dengan  prioritas,  sedangkan  keberangkatan  ditentukan berdasarkan  nomor  validasi  (Hamid,  2020).  Kemenag  RI  melakukan pendataan  setiap  tahun  berdasarkan  daftar  tunggu  di  34  provinsi  di
Indonesia  dengan  masa  tunggu  yang  variatif  (Direktorat  Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2023). Sementara penyediaan kuota tiap provinsi  adalah  1/1000  dari  total  penduduk  Islam  disebuah  daerah.  Masa tunggu  tersingkat  ada  di  provinsi  Gorontalo,  Sulawesi  Utara,  dan  Maluku yaitu  11  tahun.  Sedangkan  masa  tunggu  terlama  39  tahun,  di  provinsi Sulawesi  Selatan  (Hamid,  2020).  Berdasarkan  data  Siskohat  Kemenag, antusiasme  Masyarakat  muslim  mendaftar  haji  setiap  tahunnya  mengalami peningkatan (Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2023).
Berdasarkan  data  dari  katadata.co.id,  terjadinya  kenaikan  jumlah jemaah  haji  Indonesia  dari  tahun  2011  –  2018,  dipengaruhi  oleh  jumlah pendaftar dan kuota tambahan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi kepada Indonesia.
Gambar 1. Diagram Jumlah Jemaah Haji Tahun 2016 -2018 (Jayani, 2020)
Tingginya angka pendaftar haji setiap tahun hingga mencapai 600.000 jiwa mengakibatkan over quota, sehingga mengakibatkan waiting list yang lama (Astutik, 2021). Beberapa upaya yang dilakukan Kementerian Agama adalah dengan  melaksanakan  pendataan  dan  database  pelayanan  pendaftaran  haji secara terpadu melalui aplikasi Siskohat. Sistem ini adalah bentuk pelayanan bagi calon jemaah haji yang dilakukan secara daring dan langsung terhubung
dengan 31 Bank BPS Bipih, Kantor Kanwil Kemenag, Kemenag Kab/Kota dengan server yang terpusat  di Kantor Kemenag RI Jakarta (Hamid, 2020).
Sehingga  Siskohat  mampu  melakukan  monitoring  dengan  proses pengawasan  pada    pendaftaran  jemaah  haji  secara  daring  dan  langsung ketika  terjadi  pembayaran  Bipih  di  Kantor  BPS  Bipih  yang  ada  di  seluruh Indonesia.
Beberapa  penelitian  sebelumnya  juga  membahas  tentang  Siskohat Munawaroh  et  al  (2015)  bahwa  implementasi  Siskohat  sangat  efektif berpengaruh pada peningkatan kinerja pelayanan pelaksanaan ibadah haji di Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah. Siskohat dapat terhubung dengan 17 BPS Bipih dan Kantor Kemenag di seluruh Indonesia dengan Host pusat di  Kemenag  RI.  Pelayanan  Siskohat  terdiri  dari  proses  pendaftaran  serta penyimpanan  database  jamaah  dan  petugas  haji,  dokumen  paspor  dan pemvisaan,  penerbitan  Dokumen  Administrasi  Perjalanan  Ibadah  Haji (DAPIH), pembayaran Bipih oleh BPS Bipih yang dilakukan secara daring, melaksanakan  sistem  akuntansi  Bipih,  melakukan  proses  penyusunan pramanifest  kloter,  monitoring  dan  mengawasi  penerbangan,  melakukan pemantauan  kesehatan  haji,  serta  pemantauan  pelaksanaan  ibadah  haji  di Tanah Air dan di Arab Saudi.
Penelitian  tentang  efektivitas  Siskohat  di  Kabupaten  Sumedang Febianti  &  Farida  (2020)  bahwa  faktor  efektivitas  Siskohat  dalam pelaksanaan ibadah haji menghadapi beberapa kendala pada pelayanan yang mendukung  dan  sistem  jaringan  di  Siskohat.  Sedangkan  strategi  yang dilakukan  dalam  menjamin  Siskohat  berjalan  secara  efektif  adalah melakukan  kerja  sama  dengan  pemerintah  daerah  dalam  peningkatan kualitas  jaringan,  melaksanakan  pendidikan  serta  pelatihan,  melakukan bimbingan  teknis  peningkatan  integritas  pegawai,  dan  kerjasama  dengan
Jurnal MD: Jurnal Manajemen Dakwah

## berbagai penyuluh.
Kemudian  Penelitian  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  ibadah  haji Hussain  et  al.  (2021)  tentang  optimalisasi  Layanan  Shuttle  Bus Mashaer di Arafat-Muzdalifah  bahwa  masalah  keterlambatan  pelayanan  antar  jemput jemaah  terjadi  karena  kendala  operasional  jumlah  bus  tidak  sebanding dengan jemaah yang diangkut, sehingga jemaah tidak puas dengan pelayanan tersebut.
Penelitian yang dilakukan Shambour & Gutub (2022) teknologi riset dan Aplikasi IoT dalam melayani ibadah haji dan umrah bahwa penggunaan teknologi aplikasi IoT dapat mengintegrasikan pada empat komponen yakni dua  masjid  suci  di  kota  Mekah  dan  Madinah  dengan  studi  berskala  lokasi, melakukan  investigasi  sebelum  kedatangan,  melakukan  studi  pemondokan dan masyarakat, dan melakukan manajemen jemaah dan transportasi.
Penelitian  optimalisasi  layanan  kesehatan  haji  Mirza  et  al.  (2019) bertujuan  untuk  mengetahui  bentuk  layanan  unit  gawat  darurat  (UGD) pasien jemaah haji manfaat layanan tersebut di Puskesmas lanjutan. Selama pelaksanaan ibadah haji, para pasien yang terdiri dari berbagai jemaah yang mengunjungi  layanan  UGD  di  Faskes  utama  dipulangkan  selama  24  jam dengan intensitas pasien tertinggi pada pagi hingga sore hari.
Fungsi  Siskohat  di  Kanwil  Kemenag  DIY  dalam  wawancara  Agus Nur  Budiatno  sebagai  bentuk  pengawasan  dan  koordinasi  yang  meliputi Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  permasalahan yang  sering  terjadi  adalah  ketika  melakukan  pendaftaran,  calon  jemaah belum    melapor  di  Kemenag  domisili  sesudah  melakukan  setoran  awal  di Bank penerima pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS Bipih) yang  berdampak  pada  pemblokiran  dan  nomor  porsi  belum  muncul  di Siskohat  (Syafii,  2020).  Calon  jemaah  haji  perlu  mendatangi  Kanwil

## Vol. 8, No. 2 Desember 2022
Kemenag agar dapat melakukan aktivasi kembali data yang terblokir.
Melihat latar belakang masalah diatas yang diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti pendaftaran dibuka sepanjang tahun dan lama antrian jemaah haji semakin lama, operator yang menjalankannya, dan sistem informasi dan teknolgi  yang  diterapkan  dalam  mengelola  sistem database siskohat,  maka peneliti  tertarik  untuk  mengangkat  penelitian  yang  berjudul Optimalisasi Pelayanan  Haji:  Implementasi  Siskohat    Di  Kantor  Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah field  research (penelitian  lapangan)  berdasarkan kepada    pendekatan  deskriptif  kualitatif,  dengan  melakukan  deskripsi  dan eksplorasi  perilaku  kelompok  atau  individu  yang  dilaksanakan  berdasarkan sudut  pandang  kelompok  dengan  melakukan  optimalisasi  pelayanan  haji pada  implementasi  Siskohat  di  Kanwil  Kemenag  DIY.  Pengumpulan  data menggunakan  data  primer  dengan  melakukan  observasi,  wawancara,  serta dokumentasi secara langsung dan data sekunder yang berasal dari dokumen- dokumen  di  Siskohat.  Subyek  penelitian  adalah  Kepala  Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kepala Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji,  serta  Pelaksana  di  Seksi  Pendaftaran  dan  Dokumen  Haji  Kanwil Kemenag  DIY. Sedangkan  objek  penelitian  adalah  optimalisasi  pelayanan haji  pada  implementasi  Siskohat  di  Kanwil  Kemenag  DIY.  Analisis  data yang  diterapkan  adalah  model  Miles  dan  Huberman  (1992)  dengan pendekatan interactive model yakni melakukan reduksi data, menampilkan data, dan menarik kesimpulan (Miles & Huberman, 1992). Uji validitas data yang digunakan  adalah  teknik  triangulasi  sumber  sebagai  bentuk  penguatan  dari sumber data yang berbeda (Emzir, 2010).
Jurnal MD: Jurnal Manajemen Dakwah

## Hasil dan Pembahasan

## Sistem Pengawasan
Sistem  merupakan  sebuah  kegiatan  yang  ditentukan  prosesnya  dan kebiasaan  yang  dilaksanakan  secara  terus-menerus.  Sedangkan  pengawasan dapat diartikan sebagai bentuk usaha sistematika dalam menetapkan standar pelaksanaan berdasarkan sasaran-sasaran perencanaan, membuat rancangan sistem  informasi  sasaran  kembali,  membentangkan  pelaksana  kegiatan secara jelas berdasarkan indikator yang telah direncanakan sebelumnya, serta melakukan tindakan koreksi jika timbul kekeliruan untuk dapat memberikan jaminan  bagi  seluruh  sumber  daya    yang  dapat  digunakan  dengan  efektif (Handoko, 2014). Menurut Handoko (2014) sistem pengawasan cara dengan sistematika untuk melakukan penetapan indikator pelaksanaan berdasarkan sasaran-sasaran  perencanaan,  membuat  sistem  informasi  sebagai  sasaran balik, melakukan komparasi kegiatan yang jelas berdasarkan indikator yang telah  direncanakan  sebelumnya,  memetakan  dan  melakukan  klasifikasi bentuk  penyimpangan-penyimpangan,  serta  melakukan  pengambilan keputusan  koreksi  yang  dibutuhkan  dalam  memberikan  jaminan  bahwa seluruh  sumber  daya  perusahaan  dimanfaatkan  dalam  bentuk  yang  efektif dan efisien selama melakukan target sasaran-sasaran perusahaan (Marhawati, 2018).
Peran  Siskohat  di  Kanwil  Kemenag  DIY  memiliki  wewenang  dan tanggung  jawab  dalam  pengawasan,  khususnya  pengawasan  pendaftaran haji.  Jumlah  pendaftar  yang  meningkat  setiap  tahunnya  dan  terjadinya pandemi Covid-19 di tahun 2020 menambah jumlah antrian keberangkatan jemaah haji yang semakin meningkat. Pelaksanaan ibadah haji di tahun 2020 berdasarkan surat keputusan menteri Agama dalam Kementerian Agama RI (2020) menerangkan bahwa pemerintah melakukan pembatalan pelaksanaan
Vol. 8, No. 2 Desember 2022
keberangkatan haji diakibatkan wabah pandemi Covid-19. Kanwil Kemenag DIY  yang  diwakilkan  oleh  Bidang  PHU  melakukan  pengawasan  di  bidang pendaftaran  haji  dengan  melakukan  pengecekan  jemaah  yang  terblokir ketika  melakukan  setoran  awal,  sehingga  tidak  langsung  melaporkan  ke Kemenag Kabupaten/Kota. Menurut Agus Nur Budiatno Koordinasi yang dilakukan antar Kemenag Kabupaten/Kota kepada Kanwil Kemenag DIY adalah  dengan  memberikan  aduan  permasalahan  yang  dihadapi  jemaah ketika  terblokir,  sehingga  jemaah  tidak  mendapatkan  nomor  porsi keberangkatan.
Sedangkan  pengelolaan  dana  haji  merupakan  tanggung  jawab  dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai instansi pemerintah yang memiliki  wewenang  dalam  melaksanakan  penyimpanan  dana  setoran  awal jemaah  untuk  mendapatkan  nomor  porsi  keberangkatan  jangka  estimasi  5 sampai  25  tahun  dengan  menyesuaikan  jumlah  penduduk  yang  beragama Islam pada suatu daerah. Dana haji ini dikelola sebagai bentuk optimalisasi dana haji yang dapat dikembangkan dan diinvestasikan untuk menekan biaya operasional haji (Kurniadi et al., 2019).
Pelaksanaan  pengawasan  dapat  dilakukan  seharian  dengan  melihat berapa  banyak  jemaah  yang  mengalami  pemblokiran  dan  kemungkinan kesalahan  data  yang  ditimbulkan  dalam  pendaftaran  haji . apalagi  dengan penggunaan Siskohat Generasi 2 yang sudah dapat terintegrasi dengan BPS Bipih  sangat  memudahkan  petugas  untuk  memonitoring  jumlah  jemaah yang  telah  melakukan  pelaporan  ke  Kemenag  Kabupaten/Kota  dan  calon jemaah tidak perlu mendatangi  BPS Bipih. Sehingga proses perbaikan dapat dilakukan secara cepat.
Sumber  daya  manusia  adalah  elemen  terpenting  bagi  optimalisasi pelayanan  haji,  dikarenakan  sebagai  garda  terdepan  dalam  memberikan
Jurnal MD: Jurnal Manajemen Dakwah
pelayanan  kepada  jemaah  secara  profesional  relevan  dengan  kualifikasi  di bidang  teknologi  dan  informasi  (Angraini  et  al.,  2022).  Kemudian  sistem kerja  yang  dilakukan  dalam  pelaksanaan  pengawasan  dapat  dilakukan seluruh  pegawai  yang  berada  di  Bidang  PHU  untuk  mengoperasikan siskohat  secara  bergantian.  Proses  penanganan  masalah    yang  ditimbulkan menggunakan  sistem  komputerisasi  dan  petugas  yang  dapat mengoperasionalkan siskohat, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

## Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat)
Sistem komputerisasi haji terpadu adalah sistem pengelolaan berbasis jaringan,  informasi,  serta  data  tentang  pelaksanaan  ibadah  haji    secara terstruktur.  Siskohat  sebagai  jaringan  informasi  yang  dikembangkan  untuk mengelola  data  yang  berkaitan  dengan  proses  pendaftaran  dan  proses pelaksaaan  ibadah  haji  sejak  di  tanah  air  hingga  di  Arab  Saudi.  Siskohat memiliki  fungsi  dalam  memberikan  pelayanan  pada  proses  daftar  calon jemaah  haji  untuk  dapat  dimonitoring  dan  dikendalikan  secara  daring  dan langsung  melalui  Bank  Penerima  Setoran  BPS  Bipih  di  seluruh  Indonesia. Sistem komputerisasi haji terpadu terbagi menjadi 3 bagian yakni Hardware, software, dan brainware dengan kapasitas utama pada pendaftaran haji. Apabila ketiga  sistem  berjalan  dengan  baik,  maka  semakin  baik  pelayanan  yang didapatkan calon jemaah haji (Hamid, 2020).
Siskohat pada saat ini menggunakan Siskohat Generasi kedua versi 3 dengan  penambahan  fitur  sistem biometric untuk  menjaga  keamanan  data calon jemaah haji secara keseluruhan dalam satu sistem. Dengan demikian, tujuan pembentukan Siskohat adalah dalam rangka memberikan kemudahan calon  jemaah  haji  untuk  mengakses  informasi  tentang  haji,  peningkatan pengetahuan  serta  wawasan  calon  jemaah  haji  untuk  mandiri,  memberikan
Vol. 8, No. 2 Desember 2022
pelayanan kepada jemaah dengan profesional dalam bentuk informasi yang diberitahukan secara cepatt, tepat, serta akurat (Suzami et al., 2021)
Hal  ini  sebagai  langkah  tepat  dalam  meningkatkan  optimalisasi pelayanan haji, khususnya oleh Bidang PHU Kanwil Kemenag DIY, maka sistem  operasi  Siskohat  dapat  dilaksanakan  secara  terpusat  oleh  petugas dimulai  dari  Kementerian  Agama    Pusat,  Kanwil  Kemenag,  dan  Kemenag Kabupaten/Kota seluruh Indonesia (Zulfa et al., 2017). Permasalahan yang dihadapi berdasarkan wawancara Agus Nur Budiatno biasanya terjadi pada urusan teknis, ketika calon jemaah belum melakukan pelaporan di Kemenag Kab/Kota setelah proses pembayaran ongkos naik haji di Bank BPS Bipih, maka nomor validasi jemaah akan mengalami pemblokiran. Bentuk standar operasional  pada  Siskohat  bersifat  sistematis,  agar  pelayanan  kepada  calon jemaah dapat teroptimalkan dan operasional  Siskohat dapat menjadi tolak ukur  dalam  proses  implementasi  secara  efektif  dan  efisien  (Angraini  et  al., 2022).  Sehingga  Siskohat  memiliki  fungsi  untuk  pengawasan  pendaftaran ibadah haji secara daring dan langsung dari Kanwil Kemenag DIY.
Ketika musim haji tahun 1439 H/2018 M, Dirjen PHU Kemenag RI mengeluarkan keputusan untuk calon jemaah haji yang wafat ketika sebelum melaksanakan  proses  pemberangkatan  dapat  diahlihkan  kepada  keluarga terdekat  (Dirjen  PHU,  2018).    Kemudian  keputusan  pada  pelaksanaan ibadah  haji  tahun  1441  H/  2020  M  jemaah  haji  yang  sakit  permanen sebelum  keberangkatan  dapat  dipindahkan  kepada  keluarga  yang bersangkutan (Dirjen PHU, 2020).
Jurnal MD: Jurnal Manajemen Dakwah

## Implementasi Sistem Pengawasan Pendaftaran Jemaah Haji Reguler

## Penetapan Standar Pelaksanaan
Menurut    Handoko  (2014)  standar    adalah  sebagai  sebuah  satuan penilaian  yang  dapat  digunakan  sebagai  pijakan  terhadap  sebuah  capaian- capaian,  tujuan,  sasaran  ,  kuota,  dan  target  pelaksanaan  dapat  dijalankan sebagai indikator sebuah pekerjaan.
Model indikator yang diimplementasikan  bisa  berupa  standat  fisik,  standar  moneter,  dan  standar waktu.
Standar  pelaksanaan  umumnya  pada  manajemen  terdiri  dari  tiga bentuk, yakni:
1. Standar fisik, yang meliputi barang atau jasa.
Penetapan  standar  pelaksanaan  yang  dilakukan  oleh  Kanwil Kemenag DIY melalui siskohat yakni dengan melakukan koordinasi dan pemantauan  pendaftaran  di  Kemenag  Kab/Kota,  serta  mempersiapkan pelimpahan  porsi  haji.  Koordinator  dilakukan  secara online dan realtime melalui Siskohat untuk memudahkan pengawasan dan pelayanan kepada jemaah yang Mengalami kendala dalam pendaftaran haji di Kementerian Agama  Kabupaten/  Kota.  Selain  itu  penggunaan  siskohat  generasi  2 yang  sudah  diintegrasikan  melalui  Bps  Bipih  dan  diberikan  pelayanan yang lebih cepat.
Siskohat  Generasi  2  memiliki  sistem  operasi  yang  lebih  efisiensi dari  sebelumnya  yang  tidak  mengharuskan  jemaah  untuk  bolak-balik menuju  Kantor  Kemenag  Kab/Kota.  Sehingga  calon  jemaah  pendaftar cukup  datang  sekali  saja.  Selain  itu,  pelayanan  pendaftaran  dapat dilakukan  melalui handphone dan  dapat  memudahkan  pelayanan pendaftaran di masa pandemi Covid-19.

## 2. Standar Moneter
Standar  moneter  terdiri  dari  ongkos  tenaga  kerja,  ongkos penjualan, keuntungan kotor, laba penjualan, dan sebagainya (Handoko, 2014).  Setiap  organisasi  memiliki  standar  moneter  tersendiri,  seperti standar  yang  ditetapkan  dalam  proses  pendaftaran  haji  di  Siskohat. Anggaran siskohat bersifat nirlaba dan dilakukan secara terpusat dimana jemaah cukup melakukan setoran awal di BPS Bipih dengan nama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk mendapatkan antrian validasi.
Berdasarkan  PMA  Nomor  13  Tahun  2018  menurut  Hamid (2020)  yakni  calon  jemaah  haji  yang  telah  melaksanakan  kewajiban ongkos haji Bipih melalui rekening BPKH sebesar Rp 25.000.000, (dua puluh  lima  juta  rupiah),  kemudian  jemaah  dapat  menuju  Kantor Kementerian  Agama  Kab/  Kota  agar  mendapatkan  nomor  porsi (Hamid, 2020). Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, Kanwil Kemenag  DIY  tidak  pernah  mengambil  keuntungan  dan  semua  proses pengoperasian siskohat bersifat good government dan good governance dengan pengawasan yang optimal.
3. Standar Waktu
Standar  waktu  menurut  Handoko  (2014)  meliputi  kecepatan produksi  atau  batas  waktu  suatu  pekerjaan  yang  harus  diselesaikan. Standar waktu pada penelitian ini dengan kecepatan proses penginputan dan transaksi data selama proses pendaftaran di siskohat. Standar waktu pada  proses  pendaftaran  di  Kanwil  Kemenag  DIY  pada    Bidang  PHU yang  dilaksanakan  pada  Seksi  Pendaftaran  dan  Dokumen  Haji  menurut Agus  Nur  Budiatno  sesuai  dengan  dukungan  jaringan  yang  diperoleh, apabila  kualitas    jaringan  tidak  stabil  maka  waktu  proses  pendaftaran dapat  lebih  lama,  namun  sebaliknya  jika  jaringan  stabil  maka  proses
Jurnal MD: Jurnal Manajemen Dakwah
pendaftaran dapat lebih cepat dan kepuasan jemaah semakin meningkat terhadap layanan yang diberikan.

## Penentuan pengukuran Pelaksanaan Kegiatan
Penentuan pelaksanaan pada kegiatan dilakukan dengan melibatkan berbagai  pihak  dari  atasan  selaku  penentu  kebijakan  hingga  bawahan sebagai  pelaksana  dalam  sebuah  kegiatan  yang  dilakukan.  Pengukuran pelaksanaan  kegiatan  dapat  mempengaruhi  kinerja  karyawan,  sehingga proses  pengukuran  harus  dilaksanakan  secara  terperinci  (Sururama  & Amalia,  2020).  Bentuk  pengukuruan  dapat  dilakukan  dengan  tertulis, inspeksi  dan  telefon  melalui  atasan  atau  staf  pelaksana,  dan  bawahan yang melaksanakannya.
Kanwil  Kemenag  DIY  dalam  mengimplementasikan  Siskohat dengan pengawasan yang dilaksanakan oleh Kabid PHU selaku stakeholder dalam  bentuk  kegiatan  monitoring  pada  siskohat  berdasarkan pengukuran  visual,  yakni  melakukan  monitoring  secara  langsung  dan memastikan  sistem  Siskohat  dapat  berjalan  secara  baik.  Kelengkapan sarana  serta  prasarana  Siskohat  perlu  diperhatikan,  seperti  peralatan komputer  memadai,  ruangan  kondusif,  serta  komponen  dan  peralatan pendukung  seperti  kamera,  printer,  router  internet.  Serta  sidikjari (Angraini et al., 2022).

## Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Nyata
Pengukuran  merupakan  sebuah  tindakan  dalam  memastikan kemampuan  pekerjaan  yang  ditentukan  dilaksanakan  dengan  baik. Pengukuran  pelaksanaan  kegiatan  di  Kanwil  Kemenag  DIY  dilakukan dengan    pengamatan  serta  laporan  yang  dibuat  secara  tertulis. Pengukuran  secara  langsung  dilaksanakan  untuk  mengetahui  pada kegiatan suatu pekerjaan yang dilakukan dan kesalahan yang ditimbulkan
pada  pekerjaan  tersebut  (Handoko,  2014).  Metode  ini  dapat  dilakukan secara  langsung  dengan  pekerjaan  yang  terjadi  di  lapangan  sebagai optimalisasi  pelayanan  haji  kepada  jemaah.  Sebagaimana  yang  diketahui dengan  melakukan    pengawasan  dan  monitoring  secara realtime pada bagian  layanan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  bagian  Siskohat. Pengawasan  dan  monitoring  oleh  pimpinan  yang  dilakukan  secara langsung  memiliki  beberapa  kelebihan,  yakni  atasan  dapat  mengetahui kinerja  pekerjaan  karyawan  dan  bentuk  layanan  kepada  jemaah  dapat lebih  baik.  Sehingga  keberhasilan  dalam  optimalisasi  pelayanan  haji ditentukan  oleh  seberapa  tingkat  kepuasan  jemaah  yang  menerima pelayanan tersebut (Mile et al., 2019).
Pengawasan  secara  tidak  langsung  menurut  Agus  Nur  Budiatno dilaksanakan  dengan  melakukan    monitoring  proses  perpindahan  data melalui  komputer  dan  aplikasi  yang  sudah  terhubung  dengan  sistem  di Bidang  PHU.  Siskohat  memiliki  manfaat  dalam  melayani  proses pendaftaran ibadah haji yang dimonitoring dengan daring dan langsung, sehingga  dapat  melakukan  deteksi  apa  yang  terjadi  dalam  sebuah pekerjaan. Kesalahan yang terjadi pada siskohat kemungkinan kecil dapat teratasi oleh operator  atau teknisi Siskohat.
4. Perbandingan  pelaksanaan  kegiatan  dengan  standar  dan  penganalisaan penyimpangan-penyimpangan.
Pembanding  pelaksanaan  kegiatan  berdasarkan  standar  pada umumnya  untuk  mengevaluasi  kegiatan  selama  yang  dilakukan  untuk mencapai  hasil  yang  diharapkan.  Proses  pengawasan  dilakukan  dengan membandingkan pelaksanaan yang jelas dengan sesuatu yang ditetapkan atau standar yang direncanakan (Handoko, 2014). Sebuah pekerjaan jika terjadi  perbedaan  antara  hasil  dan  standar  yang  telah  ditetapkan,  maka
perlu  dilaksanakan  penyesuaian  untuk  penilaian  yang  dihadapi  dalam melihat  perbedaan  tersebut.  Perbandingan  pelaksana  kegiatan  yang dilakukan di Kanwil Kemenag DIY dengan mengendalikan standar yang dapat dijangkau setiap harinya melalui siskohat (Syafii, 2020).
Kecepatan  pelaksanaan  pelayanan  kepada  jemaah  haji  dapat menentukan  penganalisaan  penyimpangan  yang  terjadi.  Penganalisaan dilakukan untuk  mengetahui kesalahan yang sudah dilakukan. Selain itu penganalisaan  kesalahan  dapat  dilakukan  dengan  mengetahui  kendala yang terjadi dalam pengoperasian siskohat.
Gangguan  jaringan  Siskohat  menurut  Agus  Nur  Budiatno  jika terjadi take down jaringan dapat ditangani secara langsung oleh Kanwil Kemenag  DIY  dengan  melibatkan  PT.  Telkom  Indonesia  selaku provider  jaringan  komunikasi  siskohat  di  seluruh  Indonesia.  Pelayanan kepada  jemaah  mengalami  hambatan  disebabkan  terjadinya take  down yang  mengakibatkan  proses  pembukaan  blokir  menjadi  terputus  dan pelimpahan porsi mengalami down.
Kemudian ada beberapa hal yang menjadi kendala menurut Agus Nur  Budiatno  adalah  foto  yang  tidak  begitu  jelas  dan  nomor  validasi yang tidak terlihat, sehingga petugas melakukan pencocokan data  jemaah yang  bersangkutan.  Sedangkan  dalam  pelayanan  pelimpahan  porsi, terdapat  beberapa  jemaah  yang  belum  membuat  nomor  rekenin,    maka jemaah harus membuat rekening terlebih dahulu. Supaya bisa melakukan pengambilan  foto  dan  sidik  jari biometric yang  harus    dilakukan  secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.

## Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan
Pengambilan  tindakan  adalah  sebuah  langkah  terakhir  dalam proses  pengawasan.  Pengambilan  tindakan  bertujuan  untuk  melakukan
Vol. 8, No. 2 Desember 2022
koreksi sesuai tujuan yang dicapai. Tindakan koreksi dilaksanakan dengan merubah  standar,  memperbaiki  pelaksanaan,  atau  melaksanakan keduanya  (Handoko,  2014).  Pengambilan  tindakan  koreksi  dapat dilakukan jika pelaksanaan pengawasan pada suatu pekerjaan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan maka dapat dilakukan tindakan koreksi.
Penerapan  pengambilan  tindakan  koreksi  dilakukan  untuk melakukan  evaluasi  terkait  implementasi  Siskohat  Di  Kanwil  Kemenag DIY  tahun  2020  agar  dapat  melakukan  identifikasi  kesalahan  yang disebabkan  ketika  pelayanan  haji.  Evaluasi  yang  dilaksanakan  pada Kanwil  Kemenag  DIY  dilakukan  secara  menyeluruh  serta  tidak berpatokan pada proses pendaftaran haji. Evaluasi melibatkan beberapa petugas  di  PHU  untuk  mensinkronkan  perubahan  data  setelah  adanya pemekaran  wilayah  kecamatan  yang  berakibat  pada  perubahan  data jemaah haji.
Aplikasi Siskohat memiliki beberapa kelemahan, hal ini ketika proses pelimpahan  porsi    terdapat  kesalahan  yang  perlu  diperbaiki  dalam pengoperasiannya.  Seperti  kualitas  jaringan  yang  kurang  bagus  sehingga berdampak  pada  proses  penginputan  data  jemaah    yang  memakan  waktu lama.

## Kesimpulan
Ibadah  haji  adalah  ibadah  wajib  bagi  umat  Islam  yang  telah  mampu dan  sekali  seumur  hidup.  Pemerintah  memiliki  kewenangan  dalam pelaksanaan  ibadah  haji  dengan  melibatkan stakeholder seperti  kementerian dan  lembaga,  masyarakat,  dan  pemerintah  Kerajaan  Arab  Saudi  melalui Kemenag.  Pendaftaran  ibadah  haji  dilaksanakan  sepanjang  tahun  di Kemenag  Kabupaten/Kota  melalui  Siskohat  dengan  mengedepankan first come  first  served ,  agar  memperoleh  nomor  porsi  keberangkatan  ( waiting  list).
Jurnal MD: Jurnal Manajemen Dakwah
Kanwil Kemenag DIY dalam hal pelaksana pengawasan pendaftaran jemaah haji  menggunakan  aplikasi  Siskohat  generasi  kedua  dengan  berbasis  web pada database Sybase ASE (Adaptive Server Edition).
Bentuk  pengawasan  dilakukan  dengan  melakukan  monitoring  pada setiap  kegiatan  pendaftaran  calon  jemaah  di  Kantor  Kemenag  Kab/  Kota bersangkutan untuk melaksanakan deteksi gangguan atau kesalahan sebagai wujud optimalisasi pelayanan ibadah haji. Sumber permasalahan yang sering terjadi adalah pemblokiran data jemaah haji ketika melakukan setoran awal tidak segera melapor ke Kantor Kementerian Agama domisili calon jemaah. Kemudian ketika adanya proses pemindahan porsi untuk calon jemaah yang sakit  secara  permanen  atau  yang  sudah  wafat  serta  berkas  dokumen  yang tidak  lengkap.  Maka  keluarga  yang  bersangkutan  harus  melakukan pengurusan berkas dokumen di Kanwil Kemenag DIY.
Implementasi operasional Siskohat di Kanwil Kemenag DIY sebagai sistem pengawasan memiliki manfaat dalam proses monitoring dan evaluasi pada penyelenggaraan ibadah haji di Provinsi DI. Yogyakarta. Pengawasan dapat  dilaksanakan  dengan  daring  dan  langsung . Sehingga  adanya  bentuk koreksi  dan  analisis  penyimpangan  bagi  pelayanan  dapat  dilakukan  secara optimal.  Ketika  proses  monitoring  sedang  berlangsung,  maka  pengawasan dapat dilakukan secara bersamaan dengan proses pendaftaran haji. Sehingga hasil  sebuah  pekerjaan  dapat  diharapkan  dengan  standar  pengawasan  yang diimplementasikan.

## Referensi
Amarullah. A. (2018). https://haji.okezone.com/read/2018/08/26/398/19 41663/data-pemerintah-saudi-total-jamaah-seluruh-dunia-2-3-juta. Haji.okezone.com .
Angraini,  S.,  Hak,  N.,  &  Makmur,  H.,  (2022).  The  Effectiveness  of  Using

## Vol. 8, No. 2 Desember 2022
Siskohat (Integrated Hajj Information and Computerization System) in the Hajj Pilgrim Candidates’ Portion Number Delegation Service at the Ministry of Religious Affairs in Bengkulu Province. Munazzama: Journal of Islamic Management and Pilgrimage , 2 (1), 18–28.
https://journal.walisongo.ac.id/index.php/munazzama/
Astutik, Y. (2021). Tak Daftar Haji Sejak Muda, Antrean Bisa Makin Panjang . CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20210129 162126-29-219730/tak-daftar-haji-sejak-muda-antrean-bisa-makin- panjang.
Direktorat  Jenderal  Penyelenggaraan  Haji  dan  Umrah.  (2023). Estimasi Waiting  List  Jamaah  Haji  Indonesia .  Kementerian  Agama  RI. https://haji.kemenag.go.id/v4/waiting-list.
Dirjen  PHU.  (2018). Keputusan  Direktur  Jenderal  Penyelenggaraan  Haji  dan Umrah Nomor 148 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan BPIH Reguler Tahun 1439 H/2018 M .
Dirjen  PHU.  (2020). Keputusan  Direktur  Jenderal  Penyelenggaraan  Haji  dan Umrah  Nomor  130  Tahun  2020  tentang  petunjuk  Pelaksanaan  Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Meninggal Dunia atau Sakit Permanen .
Emzir. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data . Rajawali Press.
Febianti,  F.,  &  Farida,  I.  (2020).  the  Effectiveness  of  Integrated  Hajj Information  and  Computerization  System  (Siskohat)  in  the  Hajj Pilgrimage  in  Sumedang  Regency. Jhss  (Journal  of  Humanities  and  Social Studies) , 4 (2), 124–129. https://doi.org/10.33751/jhss.v4i2.2455.
Finaka,  A.  W.  (2023).  Update  Kuota  Haji  Indonesia  ditambah. Indonesiabaik.id .  https://indonesiabaik.id/infografis/update-kuota-haji- indonesia-ditambah.
Hamid, N. (2020). Manajemen Haji & Umrah Mengelola Perjalanan Tamu Allah ke Tanah Suci . Semesta Aksara.
Handoko, T. H. (2014). Manajemen . BPFE.
Hussain, O., Felemban, E., & Ur Rehman, F. (2021). Optimization of the Mashaer  Shuttle-Bus  Service  in  Hajj:  Arafat-Muzdalifah  Case  Study.
Information (Switzerland) , 12 (12), 1–15. https://doi.org/10.3390/Info12120496.
Jayani,  D.  hadya.  (2020). Jumlah  Jemaah  Haji  Di  Indonesia  Tahun  2011-2018 . katadata.co.id.
Jurnal MD: Jurnal Manajemen Dakwah
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/28/berapa- jumlah-jemaah-haji-di-indonesia.
Kementerian Agama. (2020). Keputusan Menteri Agama Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Kuota Haji Indonesia Tahun 1441 H/2020 M .
Kementerian  Agama  RI.  (2020). Keputusan  Menteri  Agama  RI  Nomor  494 Tahun  2020  tentang  Pembatalan  Pelaksanaan  Ibadah  Haji  tahun  2020 M/1441 H .
Kementerian Hukum & HAM. (2019). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah .
Kurniadi, D., Wiwoho, J., & Asrori, H. (2019). Hajj Fund Management in Perspective of the Financial Theory and Fiqh.
Advances in Social Science, Education and Humanities Research , 358 (34), 225–227. https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.57.
Marhawati, B. (2018). Pengantar Pengawasan Pendidikan . deepublish.
Mile,  K.,  Aneta,  A.,  Hatu,  R.  A.,  &  Abdussamad,  Z.  (2019).  Hajj  Service
Management  to  Increase  Pilgrim  Satisfaction  from  Gorontalo. Public Policy and Administration Research , 5731 (5), 79–88. https://doi.org/10.7176/ppar/9-6-09.
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru . Universitas Indonesia.
Mirza, A. A., Alsakkaf, M. A., Mohammed, A. A., Mirza, A. A., & Elmorsy, S.  A.  (2019).  Patterns  of  emergency  department  visits  during  Hajj period:  Towards  healthcare  optimization  in  view  of  Saudi  Arabia’s vision  2030. Pakistan  Journal  of  Medical  Sciences , 35 (3),  647–652.
https://doi.org/10.12669/pjms.35.3.611
Munawaroh,  Z.,  Mudhofi,  M.,  &  Susanto,  D.  (2015).  Efektivitas  Sistem Informasi  dan  Komputerisasi  Haji  Terpadu  (Siskohat)  Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji. Jurnal Ilmu Dakwah , 35 , No. 2 , 225–248.
Nurhanudin, N., & Everhard Riwurohi, J. (2021). Prediksi Jumlah Pendaftar Haji  Lanjut  Usia  Menggunakan  Jaringan  Syaraf  Tiruan Backpropagation. Jiko (Jurnal Informatika dan Komputer) , 4 (2), 112–121. https://doi.org/10.33387/jiko.v4i2.3138
Refenze,  R.  (2022).  Implementasi  undang-undang  nomor  13  tahun  2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Qiyas , 7 No. 1 , 39–51.
Shambour,  M.  K.,  &  Gutub,  A.  (2022).  Progress  of  IoT  Research
Technologies  and  Applications  Serving  Hajj  and  Umrah. Arabian Journal for Science and Engineering , 47 (2), 1253–1273. https://doi.org/10.1007/s13369-021-05838-7
Sururama,  R.,  &  Amalia,  R.  (2020). Pengawasan  Pemerintahan .  CV  Cendekia Press.
Suzami,  A.,  Hudaya,  C.,  &  Rodianto.  (2021).  Penerapan  Sistem Komputerisasi  Haji  Terpadu  (Siskohat)  Terhadap  Peningkatan Layanan Haji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa. Jurnal Tambora , 5 (2), 97–104. https://doi.org/10.36761/jt.v5i2.1131 Syafii, I. (2020). Observasi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta .
Zulfa,  A.  F.,  Sanusi,  I.,  &  Setiawan,  A.  I.  (2017).  Optimalisasi  Siskohat dalam Meningkatkan Pelayanan Pendaftaran Jamaah Haji. Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah , 2 (2), 133–152. https://doi.org/10.15575/tadbir.v2i2.162.