## PERANAN  ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GOWA
Oleh:
Thamrin Logawali, Sitti Aisyah, Kamaruddin dan Nurfiah Anwar UIN Alauddin Makassar
e-mail: thamrin.logawali@uin-alauddin.ac.id, sittiaisyahsulaiman@yahoo.co.id, kamaruddin46@gmail.com, dan nurfiahanwar05@gmail.com

## ABSTRAK
Permasalahan  dalam  judul  penelitian  ini  bagaimana  peranan  zakat sebagai  pengurang  Penghasilan  Kena  Pajak  di  Kantor  Kementrian  Agama Kabupaten Gowa, dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan zakat  dalam  kehidupan  masyarakat  dalam  hubungannya  dengan  pengurang penghasilan kena pajak di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yang  bersifat  kualitatif dengan  pendekatan  normatif  dan  sosiologis.  Adapun  sumber  data  penelitian ini  adalah  pihak  Bimbingan  Islam  (BIMAS)  di  kantor  Kementrian  Agama kabupaten  Gowa.  Selanjutnya,  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran referensi. Setelah data terkumpul maka dilakukan tekhnik pengelolaan data dengan melalui tiga tahapan, yaitu : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penerapan  zakat  sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa memberikan  keringanan  kepada  ummat  Islam  dalam  membayar  zakat dan pajak juga meningkatkan kesadaran dan kejujuran dalam diri masyarakat untuk membayar zakat, hal ini berdampak baik pada pendapatan negara.
Implikasi  dari  penelitian  ini  adalah  pihak  dari  Kementerian  Agama Kabupaten  Gowa  sebagai  pihak  pemerintah  diharapkan  agar  melakukan koordinasi  dengan  pemerintah  kabupaten  gowa  agar  mengusahakan  untuk terciptanya  undang-undang  atau  kebijakan  pemerintah  tentang  zakat  sebagai pengurang  langsung  pajak  penghasilan  seperti  pengelolaan  zakat  yang  telah diterapkan berdasarkan perinsip Islam.
Kata Kunci: Zakat; pengurang; pajak

## PENDAHULUAN
Zakat lama di salah pahami seakan “hanya merupakan amal pribadi saja yang  sifatnya  sukarela,  padahal  zakat  merupakan  sumber  penerimaan  negara terbesar pada awal sejarah Islam.” 1 Namun di tengah menguatnya pajak dalam penerimaan Negara, secara bersamaan muncul sebuah kesadaran ummat Islam akan  peranan  zakat.  Dua  hal  ini  menuntut  adanya  pengelolaan  yang  tepat, untuk tidak menimbulkan efek kontra produktif dalam pembangunan nasional. Salah satunya yaitu “beban ganda atas kewajiban untuk membayar pajak dan zakat.” 2
Zakat  salah  satu  rukun  Islam  yang  kewajibannya  bersifat  mutlak  atas harta  kekayaan  seseorang  menurut  aturan  yang  telah  di  tetapkan  dalam  al- Qur‟an dan Hadis. Dalam konteks Negara modern, zakat bukanlah pajak yang merupakan salah satu  sumber pendapatan Negara. Zakat di pandang  sebagai sarana  komunikasi  utama  antara  orang  kaya  dengan  orang  miskin,  yang memiliki peranan sangat penting sebagai sarana distribusi penghasilan dalam menata  tata  kehidupan  bermasyarakat  yang  sejahtera,    berkeadilan  di  dalam sebuah Negara.
Kedudukan zakat dalam Islam suatu keunggulan dalam sistem ekonomi Islam. Zakat menggambarkan perwujudan  ketaatan seorang muslim terhadap Sang  Khaliq.  Hal  ini  merupakan  suatu  penjelmaan  dari  solidaritas  seorang muslim dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi jika shalat berusaha membentuk keshalehan  pribadi  individu,  maka  zakat  berperan  membentuk  keshalehan sosial bagi setiap individu dalam masysrakat.
Korelasi  antara  zakat  dan  pajak  sama–sama  mempunyai  fungsi pemungutan  dalam  kehidupan  bernegara.  Pada  zakat,  fungsi  pemungutan
1 Afif  Noor, Hubungan  Zakat  dengan  Pajak  dalam  Undang-Undang  No.38  Tahun  1999 (Semarang : Universitas Diponegoro, 2003), h. 3
2 Damanhur. Mewujudkan  Sistem  Perpajakan  Perspektif  Islam  (Banda  Aceh  Darussalam  : Prosiding Persidangan Antar bangsa Pembangunan Aceh, 2006) h. 24
dapat dilakukan oleh orang yang terkena kewajiban membayar zakat dan dapat langsung disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya atau dilakukan oleh  suatu  badan  atau  lembaga  resmi  seperti  Badan  Amil  Zakat  (BAZ)  atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang di bentuk oleh pemerinta untuk memungut zakat serta mendistribusikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Sedangkan dalam pajak, fungsi pemungutannya dilakukan oleh Negara melalui  Dirjen  Pajak.  Menurut  ajaran  Islam,  zakat  sebaiknya  di  pungut  oleh Negara dan atas nama pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir miskin.
Fakta bahwa subjek pajak terbesar adalah kaum muslim yang jumlahnya 87%  dari  total  penduduk  Indonesia,  pemerintah  berupaya  untuk meminimalkan  kewajiban  ganda  yang  memberatkan.  Untuk  mengatasinya dilakukan upaya titik temu antara pajak dan zakat sehingga kedua kewajiban tersebut  dapat  dilaksanakan  oleh  ummat  Islam  tanpa  memberatkannya. Pemerintah membuat aturan yang dapat menjadi solusi bagi kewajiban ganda yaitu  zakat  dan  pajak  yang  dialami  oleh  ummat  Islam.  Hal  ini  dicantumkan dalam pasal  22  UU  No.23  Tahun  2011  atas  perubahan  pasal  14  ayat  (3) UU No.38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan:
Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari Wajib Pajak yang  bersangkutan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Undang-undang  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah  mencoba  untuk berperan  aktif  dalam  menciptakan  pelaksanaan  kewajiban  keagamaan masyara-katnya  dengan  menjadikan  unsur  zakat  sebagai  salah  satu tax  relief (keringanan  pajak)  dalam  pemungutan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  di  Indonesia. Saat ini undang-undang menjadikan zakat sebagai salah satu faktor pengurang penghasilan  neto  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (WPOP)  dalam  menentukan besarnya  Penghasilan  Kena  Pajak.  Hal  ini  diharapkan  dapat  meminimalkan beban ganda yang di pikul oleh ummat Islam sebagai Wajib Pajak dan muzakki. Jika  di  lihat  dari  fungsi  dasarnya  membayar  zakat  bisa  disamakan  nilainya
dengan membayar pajak yakni sama-sama dimaksudkan untuk melaksanakan kewajiban  yang  bertujuan  untuk  kemaslahatan  ummat  dan  bangsa.    Melihat kenyataan  di  atas,  bahwa  pemerintah  telah  mengeluarkan  undang-undang sebagai  solusi  dari  beban  ganda  yang  dirasakan  ummat  Islam  yang  saat  ini belum  terealisasi  dengan  baik  dan  besarnya  potensi  dana  zakat  di  Indonesia, maka  peneliti  tertarik  meneliti  tentang  “Peranan  Zakat  Sebagai  Pengurang Penghasilan Kena Pajak” dalam instansi pemerintah.

## KAJIAN PUSTAKA

## Konsep Zakat
Zakat  adalah  rukun  Islam  ketiga  setelah  syahadat  dan  shalat,  begitu pentingnya zakat Allah swt. dalam al-Qur‟an menyebut kata zakat sebanyak 30 kali  dan  27  diantaranya  beriringan  dengan  kata  shalat 3 .  Zakat  mempunyai kedudukan  yang  sangat  penting  baik  dalam  konteks  manusia  dengan  Allah, dengan  dirinya,  dengan  masyarakat  dan  dengan  hartanya.  Jadi  zakat  adalah
3 Apriliana, “Analisis Komparatif Antara Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan  Kena Pajak Dengan Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung Pajak Penghasilan”. Skripsi (Jakarta : Fak. Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 10.
salah satu kewajiban dari Allah swt. Sesuai firman Allah SWT. QS Al-Baqarah /2 : 43.
                                                                      
Terjemahnya :
Dan  dirikanlah  shalat,  tunaikanlah  zakat  dan  ruku'lah  beserta  orang- orang yang ruku'. 4
Ayat ini menunjukkan bahwa menunaikan zakat adalah sebuah perintah Allah yang berarti wajib untuk dilaksanakan, dan dengan menunaikkan zakat berarti  telah  memenuhi  salah  satu  rukun  Islam.  Terdapat  pula  hadis  yang menjelaskan kewajiban berzakat, seperti sabda Rasulullah Saw. artinya :
Abu Hurairah r.a. berkata bahwa seorang dusun datang kepada Nabi saw lalu  berkata,  "Tunjukkan  kepadaku  amal  yang  apabila  saya  amalkan, maka  saya  akan  masuk  surga."  Beliau  menjawab,  "Kamu  menyembah Allah,  tidak  menyekutukan-Nya  dengan  sesuatu  pun,  mendirikan  shalat fardhu,  menunaikan  zakat  yang  diwajibkan,  dan  berpuasa  pada  bulan Ramadhan." Ia berkata, "Demi Zat yang diriku berada dalam genggaman- Nya  (kekuasaan-Nya),  saya  tidak  menambah  atas  ini."  Ketika  orang  itu berpaling, Nabi saw bersabda, "Barangsiapa yang ingin melihat seseorang dari penghuni surga, maka lihat lah orang ini." (HR. Bukhari).
Hadis di atas memperjelas,  zakat adalah suatu hal yang diwajibkan dan dalam  hubungannya  dengan  diri  sendiri  ( muzakki) merupakan  salah  satu cara memberantas  pandangan  hidup  materialistis,  suatu  paham  yang  menjadikan harta  bukan    sebagai  alat  untuk  mencapai  tujuan  hidup,  tetapi menempatkannya sebagai tujuan hidup..

## Pengertian Zakat
4 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar,2007), h. 7.
Kata zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti berkah, tumbuh bersih dan baik. Menurut lisan al-arab kata zaka mengandung arti suci, tumbuh, berkah dan terpuji.  Arti tumbuh dan suci tidak hanya di pakai untuk kekayaan saja, tetapi juga untuk jiwa orang yang berzakat. Sesuai firman Allah dalam Qs. At-Taubah/9 : 103. yang Terjemahnya :
Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta  mereka,  dengan  zakat  itu  kamu membersihkan  dan  mensucikan  mereka  dan  berdoalah  untuk  mereka. Sesungguhnya  doa  kamu  itu  (menjadi)  ketenteraman  jiwa  bagi  mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 5
Maksud ayat diatas adalah zakat itu membersihkan muzakki (orang yang berzakat)  dari  kekikiran  dan  cinta  yang  berlebihan  kepada  harta  benda  dan zakat  itu  menyuburkan  sifat-sifat  kebaikan  dalam  hati  mereka  dan memperkembangkan  harta  mereka.    Pengertian  zakat  menurut  syar‟i  dalam pandangan  ahli fiqih Al-Syirbini, zakat sebagai nama bagi kadar tertentu dari harta  benda  tertentu  yang  wajib  didayagunakan  kepada  golongan-golongan masyarakat  tertentu. 6 Ibrahim  „Usman  asy-Sya‟lan,  zakat  adalah  memberikan hak  milik  harta  kepada  orang  fakir  yang  muslim,  Sayyid  Sabiq,  zakat  adalah suatu  sebutan  dari  suatu  hak  Allah  yang  dikeluarkan  seseorang  untuk  fakir miskin.

## Hikmah Zakat
Hikmah  atau  faedah  zakat  di  bagi  menjadi  tiga  bagian  yaitu Faedah Diniyah, Faedah Khuluqiyyah, dan Faedah Ijtima’iyyah. 7 Maksud dari ketiga faedah tersebut adalah sebagai berikut :  Dari uraian mengenai hikmah zakat di atas, jika  di  lihat  dari  segi  pengaruhnya  dapat  disimpulkan  bahwa  hikmah  zakat memberi keuntungan kepada semua pihak. Bagi orang miskin, dana zakat itu akan mendorong dan memberi kesempatan untuk berusaha dan bekerja keras
5 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah, h. 203
6 Muhammad al-Syirbini, al-Iqna (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1940), h. 195
7 Faedah  Zakat”, Wikipedia  the  free  Encyclopedia .  http://id.wikipedia.org/wiki/  Faedah_Zakat (18 Agustus 2014).
sehingga  gilirannya  akan  berubah  dari  golongan  penerima  zakat    menjadi pemberi zakat..

## Konsep Pajak
Pengertian  pajak  menurut  P.J.A.  Andriani,  di  kutip  oleh  Apriliana adalah:
Pajak  merupakan  iuran  kepada  negara  (yang  dapat  dipaksakan)  yang terhutang  menurut  peraturan  perUndang-Undangan  tanpa  mendapat prestasi  kembali  yang  langsung  dapat  ditunjuk  dan  digunakan  untuk membiayai  pengeluaran  umum  sehubungan  dengan  tugas  negara  untuk menyelenggarakan pemerintahan. 8
Menurut  Rochmat  Soemitro  dalam  bukunya  dasar-dasar  hukum  pajak dan pajak pendapatan yang di kutip oleh Apriliana :
Pajak adalah iuran rakyat kepada penguasa negara berdasarkan Undang- Undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tidak  mendapat  jasa  imbal (kontrprestasi)  yang  langsung  dapat  ditunjukkan  dan  yang  digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Secara konstitusional pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang  sah  dan  dikukuhkan  dalam  UUD  1945  pasal  23A,  yang  menyebutkan bahwa,  pajak  dan  pungutan  lain  yang  bersifat  memaksa  untuk  keperluan negara.

## Sistem Pemungutan Pajak
Pemungutan  pajak  yang  diterapkan  tercermin  dalam  UU  Pajak  yaitu  : official  assessment  system,  semi  self  assessment  system,  self  assessment  system, dan withholding system 9 . Maksud  UU pajak di atas ; Official Assesment System adalah suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang  kepada  pemungut
8 Apriliana, “Analisis Komparatif Antara Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena pajak Dengan Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung Pajak Penghasilan”, h. 31.
9 Farid Wajdi, “Kajian Penerapan Zakat Sebagai Kredit Pajak Dalam Penghasilan Orang Pribadi di Indonesia”. Skripsi (Depok : Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008),h. 45.
pajak  (fiskus)  untuk  menentukan  besarnya  pajak  yang  harus  di  bayar    (pajak yang terhutang) oleh seseorang. Semi Self Assesment system adalah suatu sistem pemungutan  pajak yang hampir sama dengan official assessment system . Sistem ini setiap tahun Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang untuk tahun berjalan Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Witholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memungut besarnya pajak yang terutang.

## Penghasilan Kena Pajak
Penghasilan  Kena  Pajak  (PKP)  adalah  penghasilan  Wajib  Pajak  yang menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilan 10 . Pendapatan kena pajak di  atur  Pasal  6  UU  No.  7  Th  1983  tentang  Pajak  Penghasilan,  telah  di  ubah dengan UU No. 36 Th 2008 tentang Perubahan keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.  PKP di dapat dengan menghitung penghasilan bruto  dikurangi  dengan  biaya  untuk  mendapatkan,  menagih  dan  memelihara peng-hasilan.  Apabila  dalam  menghitung  PKP,  penghasilan  bruto  setelah dikurangkan  dengan  biaya  untuk  mendapatkan,  menagih  dan  memelihara penghasilan di dapat kerugian maka kerugian tersebut dikompensasikan mulai dengan penghasilan tahun pajak berikutnya sampai dengan berturut-turut lima tahun.
Pengenaan  Zakat  untuk  WPOP  sebagai  pengurang  penghasilan  Kena Pajak, hal ini sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan  UU  No.  38  Tahun  1999  Tentang  Pengelolaan  Pajak.  Formal  pengenaan zakat  yang  digunakan  untuk  WPOP  jika  dikurangkan  dari    PKP.  dirincikan dalam table:
Table 2.4
10 “Penghasilan  Kena  Pajak”, Wikipedia  the  free  Encyclopedia .  http://id.wikipedia.org/wiki/ Penghasilan_Kena_Pajak (20 Agustus 2014).

## Formal Pengenaan Pajak dan Zakat untuk Wajib Pajak Orang Pribadi
Gaji satu bulan
Tunjangan istri/anak Tunjangan perumahan Tunjangan pendidkan anak Tunjangan jabatan Tunjangan transport Jaminan kecelakaan kerja Jaminan kematian Jaminan pemelihara kesehatan
Penghasilan Bruto (PB)
Pengurang
Biaya Jabatan (5%xPB)
Iuran Pensiun
Iuran THT
Penghasilan neto sebulan
Penghasilan neto setahun (-) Zakat Ph (2,5%xPB setahun) (-) PTKP
PKP PPh 21 terhutang setahun
(PKP x tarif pasal 17)
Rp. XXX XXX XXX XXX XXX
XXX
XXX
XXX XXX Rp. XXX XXX XXX Rp. XXX Rp. XXX Rp. XXX Rp. XXX Rp. (XXX)
Rp. (XXX)
Rp. XXX Rp. XXX

## Sumber : Skripsi Apriliana, 2010 : 44
Tabel 2.1 di atas menggambarkan cara menghitung pengenaan pajak dan zakat WPOP untuk mendapatkan bukti atau hasil diterapkannya zakat sebagai pengurang  Penghasilan  Kena  Pajak  setelah  dikurangkan  dengan  Penghasilan
Tidak Kena Pajak. Pengenaan Zakat untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dikurangkan  dari  Penghasilan  Kena  Pajak,  hal  ini  sesuai  dengan  UU  No.  36 Tahun  2008  Tentang  Pajak  Penghasilan  dan  UU  No.  36  Tahun  1999  Tentang Pengelolaan  Zakat.    Untuk  penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP)  per  tahun sesuai  dengan  pasal  7  UU  No.  36  Tahun  2008  Tentang  Pajak  Penghasilan adalah:

## Tabel 2.3

## Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

## Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
Rp. 15.840.000  Untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)
Rp.   1.320.000  Tambahan untuk Wajib Pajak menikah
Rp. 15.840.000  Tambahan untuk seorang istri yang  penghasilannya di gabung dengan penghasilan suami
Rp.   1.320.000  Tambahan  untuk  setiap  anggota  keluarga  sedarah  dan keluarga  semenda  dalam  garis  keturunan  lurus  serta anak  angkat,  yang  menjadi  tanggungan  sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.
Sumber : Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008
Tabel 2.3 di atas berisi tentang besarnya jumlah penghasilan yang tidak kena pajak (PTKP) dan aspek-aspeknya.  Selain Penghasilan Tidak Kena Pajak, tarif  pajak  juga  berpengaruh  dalam  perhitungan  Zakat  sebagai  pengurang Penghasilan Kena Pajak, maka perlu di uraikan tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan  Kena  Pajak  (PKP)  bagi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (WPOP). Rinciannya dapat dilihat dalam  tabel sebagai berikut :

## Tabel 2.4

## Tarif Pajak Pasal 17
Lapisan PKP Tarif Pajak Sampai dengan Rp. 50.000.000 5% Diatas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 250.000.000 15% Diatas Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000 25% Diatas Rp. 500.000.000 30%

## Sumber : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

## Pajak dalam Pandangan Islam
Menurut  Ilfi  yang  di  kutip  oleh  Sri  Andriani  dan  Fatha  Fathya  pada jurnalnya bahwa dalam peradaban Islam di  kenal dua  lembaga  yang menjadi pilar kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran negara yaitu Lembaga Zakat dan  Lembaga  Pajak  karena  sifatnya adalah  wajib.  Pada  prinsipnya  zakat  dan pajak adalah dua kewajiban yang mempunyai dasar berpijak berlainan. Zakat mengacu  pada  ketentuan  syariat  Islam,  sedangkan  pajak  berpijak  pada peraturan  perundang-undangan  yang  ditentukan  oleh Ulil Amri (pemerintah) menyangkut  pemungutan  maupun  penggunaannya. Ummat  Islam  sejak  abad pertama  hijriyah  telah mengenal  pajak  dengan  sebutan kharaj (pajak  hasil bumi/tanaman),  sedang  pajak  dalam  pengertian  umum disebut dharibah . Dalam    Islam  pajak  terdiri  atas Kharaj (pajak  bumi/tanaman), Usyur (pajak perdagangan/bea  cukai),  dan Jizyah (pajak  jiwa  terhadap  non-muslim  yang hidup di dalam naungan pemerintahan Islam).

## Hubungan Antara Zakat Dengan Pajak
Zakat  dan  pajak  berkorelasi  satu  sama  lain,  namun  keduanya  berbeda dalam  beberapa  hal.  Di  antara  titik  persamaan  antara  zakat  dan  pajak  adalah sama-sama  bersifat  memaksa,  melibatkan  pengelola  dan  tujuan  kesejahteraan bersama.  Seorang  muslim  yang  mampu  wajib  mendistribusikan  kekayaannya melalui  penyaluran  zakat  dijelaskan  dalam  QS.  At-Taubah/9:103.  yang Terjemahnya :
Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta  mereka,  dengan  zakat  itu  kamu membersihkan  dan  mensucikan  mereka  dan  berdoalah  untuk  mereka.
Sesungguhnya  doa  kamu  itu  (menjadi)  ketenteraman  jiwa  bagi  mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 11
Sebagaimana  disebutkan  bahwa  zakat  membersihkan  dan  mensucikan orang-orang yang menunaikan zakat. Kewajiban Zakat ini juga di kemukakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa ketika banyak orang  mengingkari  kewajiban  zakat  di  zaman  Abu  Bakar  As-siddiq,  Beliau berkata : Demi Allah, saya akan memerangi orang yang memisahkan kewajban sholat  dengan  kewajiban  zakat.  Sesungguhnya  zakat  itu  hak  yang  terkait dengan harta. Demi Allah, jika mereka menolak mengeluarkan zakat unta yang biasa mereka tunaikan kepada Rasulullah Saw, pasti aku akan memeranginya, karena penolakan tersebut. 12
Tujuan  zakat  dan  pajak  adalah  untuk  menekan  kesenjangan  sosial ekonomi  dalam  masyarakat  dan  melakukan  pemerataan  harta  kepemilikan untuk  kesejahteraan  bersama 13 .  Zakat  dan  Pajak  keduanya    mengandung beberapa  aspek  perbedaan,  yaitu  pada  sisi  penamaan,  dasar  hukum  dan  sifat kewajiban.  Dari  segi  penamaan,  zakat  berarti  bersih,  suci,  berkah,  tumbuh, maslahat,  dan  berkembang.  Sementara  pajak,  berasal  dari  kata dharibah yang secara  etimologis  berarti  beban  dan  kadangkala  diartikan  pula  dengan jizyah yang berarti pajak tanah (upeti) yang diserahkan oleh ahli zimmah (orang yang tetap dalam kekafiran tetapi tunduk pada aturan pemerintah Islam).

## Persamaan Zakat dengan Pajak
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  persamaan  antara  zakat  dengan  pajak Unsur  paksaan  dan  kewajiban  yang  merupakan  cara  untuk  menghasilkan pajak, juga terdapat dalam zakat. Bila pajak harus di setor kepada negara, pusat maupun  daerah,  maka  zakatpun  demikian.  Karena  pada  dasarnya  zakat  itu
11 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah , h. 204.
12 Ahmad bin „Ali bin hajar al-Asqalani, Bulugh al-Maram min ‘Adillah al-‘ahkam (bairut : Dar al-Fikr, 2001), h.114
13 Sjechul Hadi Permono, ”Pendayagunaan Zakat disamping Pajak dalam Rangka Pembangunan Nasional”, Disertasi ,(Jakarta : IAIN Syarif Hidayatullah, 1988), h. 119.
harus  diserahkan  kepada  pemerintah  sebagai  badan  yang  disebut  LAZ  atau BAZ.  Pada  ketentuan  pajak  tidak  ada  imbalan  tertentu.  Para  wajib  pajak menyerahkan  pajaknya  selaku  anggota  masyarakat.  Ia  hanya  memperoleh berbagai  fasilitas  untuk  dapat  melangsungkan  kegiatan  usahanya.  Pajak  pada zaman  modern  ini  mempunyai  tujuan  ke  masyarakat,  ekonomi  dan  politik  di samping tujuan keuangan, maka zakat mempunyai tujuan yang lebih jauh dan jangkauan yang lebih luas dari pada aspek-aspek tersebut. 14

## Perbedaan Zakat dengan Pajak
Perbedaan  zakat  dengan  pajak  menurut  beberapa  ahli.  Dari  segi  nama dan  etiketnya,  Perbedaan  antara  zakat  dan  pajak  sepintas  lalu  Nampak  dari etiketnya,  baik  arti  maupun  kiasannya.  Dari  segi  hakikatnya,  Zakat  adalah ibadah  dan  merupakan  rukun  islam  sehingga  pembayarannya  tidak  sah  jika tidak diikuti dengan niat. Dari segi batas dan ketentuannya

## METODE PENELITIAN

## Jenis dan Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  yang  bersifat dekriptif  dan  cenderung  menggunakan  analisis  dengan  pendekatan  induktif. Proses dan makna ( prespektif subyek ) lebih ditonjolkan. Sifat dari jenis penelitian ini adalah penelitian dan penjajahan terbuka berakhir dilakukan dalam jumlah
14 Apriliana, “Analisis Komparatif Antara Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena pajak Dengan Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung Pajak Penghasilan”,h. 45-46.
relatif  kelompok  kecil  yang  diwawancarai  sacara  mendalam.  Responden  di minta untuk menjawab pertanyaan umum dan menentukan persepsi, pendapat dan perasaan tentang gagasan atau topik yang di bahas dan untuk menentukan arah  penelitian.  Lokasi  Penelitian s esuai  dengan  judul,  maka  penelitian  ini berlokasi  di  Kantor  Kementrian  Agama  Kabupaten  Gowa.  Jl.  K.H  Agussalim No. 3 Sungguminasa-Gowa. Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian yang dilakukan  adalah  Pendekatan  Normatif  dan  Pendekatan  Sosiologis.  Peneliti melakukan pendekatan normatif karena isi penelitian banyak berkaitan dengan teks-teks  Al-Qur‟an,  dan  pendekatan  sosiologis  karena  peneliti  melakukan interaksi  lingkungan  sesuai  dengan  unit  sosial,  individu,  kelompok  dan lembaga.

## Sumber Data
Data  Primer Kepala  Seksi  Bimbingan  Islam  Kementerian  Agama Kabupaten  Gowa  yang  mengatur  urusan-urusan  agama  Islam  seperti  Ibadah sosial, Pangan halal, Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dan lain-lain. Kepala  Keuangan  Kementerian  Agama  Kabupaten  Gowa,  yang  mengatur tentang gaji dan biaya-biaya terkait. Bendahara Keuangan Kementerian Agama Kabupaten  Gowa,  yang  mengatur  keuangan  yang  dikenai  zakat  dan  pajak. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penulusuran berbagai referensi yang terkait penerapan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. Adapun data sekunder tersebut berupa dokumenter atau sumber- sumber  tertulis.  Seperti  majalah,  buku-buku,  Koran,  laporan  penelitian  dan sebagainya.  Metode  Pengumpulan  Data  Data  yang  dibutuhkan  dalam penelitian  ini  secara  umum  terdiri  dari  data  yang  bersumber  dari  penelitian lapangan.  Adapun  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Observasi, Dokumentasi, Wawancara.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Ketentuan Zakat dalam Undang-Undang Perpajakan
Reformasi  peraturan  perpajakan  mengenai  zakat  dilakukan  oleh pemerintah  untuk  mendorong  wajib  pajak  dan  muzakki  agar  dapat
menunaikan  kewajiban  membayar  pajak  penghasilan  dan  zakat  penghasilan dengan  baik.  Untuk  mengatasinya  pemerintah  telah  melakukan  integralisasi antara  kewajiban  pajak  dan  zakat.  Pada  Pasal  9  ayat  (1)  huruf  g  Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak penghasilan telah mengkomodir zakat bahwa:
Untuk  menentukan  besarnya  Penghasilan  Kena  Pajak  bagi  Wajib  Pajak dalam  dalam  negeri  dan  bentuk  usaha  tetap  tidak  boleh  dikunrangkan dari  harta  yang  dihibahkan,  bantuan  atau  sumbangan  dan  warisan, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf I sampai m serta zakat yang di terima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil  Zakat  yang  di  bentuk  atau  disahkan  oleh  pemerintah  atau sumbangan  keagamaan  yang  sifatnya  wajib  bagi  pemeluk  agama  yang diakui  di  Indonesia,  yang  di  terima  oleh  lembaga  keagamaan  yang  di bentuk atau disahkan oleh pemerintah.
Termaktub  pula  dalam  Pasal  14  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat menyatakan bahwa:
Zakat  yang  telah  dibayarkan  kepada  Badan  Amil  Zakat  atau  Lembaga Amil Zakat dapat dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan.
Dari  kedua  undang-undang  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  perlakuan zakat  yang  berlaku  di  Indonesia  saat  ini  yaitu  zakat  sebagai  pengurang Penghasilan  Kena  Pajak  (PKP).  Selama  ini  di  kalangan  ummat  islam  beredar anggapan  yang  salah,  bahwa  membayar  zakat  dapat  langsung  mengurangi pajak  yang  akan  di  bayar.  Namun  sesungguhnya  tidak,  sebagaimana keputusan Dirjen pajak Nomor KEP-163/PJ/2003 bahwa :
Zakat  atas  penghasilan  yang  nyata-nyata  dibayarkan  oleh  Wajib  Pajak orang  pribadi  dalam  negeri  pemeluk  agama  islam  dan  atau  Wajib  Pajak badan  dalam  negri  yang  dimiliki  oleh  pemeluk  agama  Islam  kepada Badan  Amil  Zakat  atau  Lembaga  Amil  Zakat  yang  di  bentuk  atau disahkan  oleh  pemerintah  sesuai  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  38 Tahun  1999  tentang  Pengelolaan  Zakat,  boleh  dikurangkan  dari penghasilan  bruto Wajib Pajak badan atau penghasilan neto Wajib  Pajak
orang  pribadi  yang  bersangkutan  dalam  menentukan  besarnya Penghasilan Kena Pajak.
KEP di atas menegaskan kembali ketentuan yang di atur dalam UU No. 38  Tahun  1999  serta  UU  No.  36  Tahun  2008  yang  menyatakan  bahwa  zakat yang  dibayarkan  dapat  dikurangi  dari  penghasilan  neto  wajib  pajak  orang pribadi. Maksud wajib pajak orang pribadi yang membayar zakat penghasilan, zakat tersebut diperbolehkan menjadi deductible expense (dapat dijadikan biaya).
Maka  jika  penghasilan  neto  seorang  Wajib  Pajak  orang  pribadi  adalah  Rp. 5.000.000  sedangkan  Wajib  Pajak  tersebut  telah  menunaikan  zakat  sebesar 1.000.000,  pajak  yang  harus  di  bayar  adalah  Rp.  4.000.000  (Rp.  5.000.000- 1.000.000) dikalikan tarif progresifnya sebesar 5% yaitu 200.000.
Meskipun  zakat  penghasilan  dapat  diakui  sebagai  pengurang Penghasilan  Kena  Pajak,  namun  bila  di  tinjau  lebih  dalam  Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2008,  maka  untuk  melaporkan  zakat  penghasilan  sebagai pengurang  Penghasilan  Kena  Pajak  ,  Wajib  Pajak  harus  memenuhi  beberapa persyaratan  yang  sifatnya  komulatif  yang  harus  dicantumkan  dalam  laporan pajak penghasilan tahunan (SPT Tahunan PPh), diantaranya yaitu : Zakat harus nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri pemeluk agama  Islam  dan  atau  Wajib  Pajak  badan  dalam  negeri  yang  dimiliki  oleh pemeluk agama Islam. Zakat yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga  Amil  Zakat  yang  di  bentuk  atau  disahkan  oleh  pemerintah sebagaimana  yang  di  atur  dalam  UU  No.  38  tahun  1999  tentang  pengelolaan Zakat.  Dari  pembayaran  zakat  tersebut  akan  dibuatkan  Nomor  Pokok  Waji Zakat  (NPWZ)  dan  Bukti  Setor  Zakat  (BSZ)  yang  diberikan  kepada  muzakki dan nantinya digunakan sebagai bukti pengurang PPh. Namun dalam struktur masyarakat  Indonesia,  keberadaan  amil  zakat  yang  berada  disekitar  mereka seperti  Lembaga  amil  Zakat  yang  di  kelola  masjid  atau  mushallah  maupun yayasan  swadaya  masyarakat,  jumlahnya  lebih  banyak  daripada  badan  atau lembaga  resmi  pemerintah.  Zakat  yang  dibayarkan  adalah  zakat  yang berkenaan  dengan  penghasilan  yang  merupakan  objek  pajak  yang  dikenakan
pajak penghasilan yang tidak bersifat final. Jadi jika kita membayar zakat atas penghasilan dari bunga deposito, hadiah undian, transaksi saham dan transaksi pengalihan  harta  maka  zakat  penghasilan  yang  kita  bayarkan  tersebut  tidak dapat  diakui  sebagai  pengurang  pajak  penghasilan.  Sesuai  Keputusan  Dirjen Pajak  Nomor  KEP-163/PJ./2003  ketentuan  zakat  sebagai  pengurang Penghasilan  Kena  Pajak  baru  merupakan  zakat  penghasilan  saja.  Ini  tidak berlaku untuk sejumlah jenis zakat.

## Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak
Kebijakan  Zakat  sebagai  pengurang  Penghasilan  Kena  Pajak  di  atur dalam  UU  Republik  Indonesia  No.  36  Tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan dan  UU  No.  23  Tahun  2011  Perubahan  atas  UU  No.  38  Tahun  1999  Tentang Pengelolaan Zakat serta Keputusan Direktur Jendral Pajak dengan Nomor KEP- 163/PJ/2003  mengenai  Perlakuan  Zakat  dikurangkan  dari  Penghasilan  dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak atas Pajak Penghasilan.
Mengenai  pelaksanaan  pengelolaan  zakat  tentunya  tidak  dapat dipisahkan dari sebuah ukuran akan berhasil atau tidaknya pengelolaan zakat tersebut.  Keberhasilan  dalam  pengelolaan  zakat  di  tentukan  dari  strategi  dan manfaat zakat bagi mustahiq .  Keberhasilan pengelolaan zakat dapat dilihat dari adanya  perubahan  peran  seseorang,  dari  yang  awalnya  menjadi mustahiq berdaya  dan  beralih  menjadi  seorang Muzzaki .    Untuk  merubah  peran seseorang mustahiq dari  yang  di  bantu  menjadi  yang  membantu  ( muzzaki ) dalam  zakat  ditentukan  oleh  strategi  dan  program  pendistribusian  yang dilakukan  oleh  pengelola  Zakat.  Pengelolaan  zakat  menjadi  suatu  hal  yang penting karena keberhasilan ini hanya dapat dicapai dengan pola pengelolaan zakat secara efektif produktif .
Pengelolaan  zakat  di  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  Gowa muncul  atas  kesadaran  sendiri  dari  pihaknya  sebagai  Muslim.  Zakat  yang  di kelola  adalah  zakat  penghasilan.  Sebagai  pemerintah,  pengambilan  zakat  ini
dilakukan  oleh  pihak  Kementerian  Agama  sebagai  contoh  untuk  masyarakat dalam memenuhi atau menunaikan kewajiban kepada Allah swt.
Kementerian  Agama  Kabupaten  Gowa  telah  menerapkan  kebijakan pemerintah  tentang  zakat  sebagai  pengurang  Penghasilan  Kena  Pajak  sejak dikeluarkannya Undang  Nomor  38  Tahun  1999  Tentang  Pengelolaan  Zakat sebagaimana telah di ubah terakhir dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2011. Melaksanakan  suatu  tugas  dari  pimpinan  atau  pemerintah termasuk juga suatu kewajiban. Dan sebagai lembaga pemerintah, Kementerian Agama pasti mementingkan kemaslahatan ummat.
Menurut  Kepala  Seksi  Bimbingan  Islam  (BIMAS)  yang  telah  di wawancarai  oleh  peneliti,  Walaupun  zakat  dan  pajak  tidak  dapat  disamakan karena pajak adalah kewajiban dari negara sedangkan zakat adalah kewajiban dari  Allah  swt,  tetapi  dalam  rangka  untuk  kebaikan  ummat  maka  akan  tetap dilaksanakan, lagi pula dalam hal ini tidak ada pihak yang akan dirugikan. 15
Penerapan  zakat  sebagai  pengurang  penghasilan  kena  pajak  telah disosialisasikan  oleh  kementerian  agama  dengan  pengurus-pengurus  zakat lainnya yang ada di wilayah kabupaten gowa. Hal ini terlihat dalam kegiatan “Orientasi  Pengurus  UPZ”  yang  dilaksanakan  oleh    Kementerian  Agama Kabupaten  Gowa.  Dalam  kegiatan  ini  pihak  Kementerian  Agama menghadirkan Ketua  Majelis  Ulama  Kabupaten  Gowa  KH.  Abubakar  Paka sebagai  pemateri  fiqhi  zakat, Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten Gowa  H.  Jamaris  sebagai  pemateri kebijakan  pemerintah  dalam  pengelolaan zakat  dan  Kepala  Seksi  Bimbingan  Islam  Kementerian  Agama  Kabupaten Gowa H. Mujahid Dahlan sebagai pemateri motivasi zakat. Orientasi pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) ini diikuti oleh oleh 25 orang UPZ dari beberapa instansi dan lembaga zakat di Kabupaten Gowa.
Pemanfaatan Zakat di Kementerian Agama Kabupaten Gowa.
15 Mujahid  Dahlan  (42  tahun),  Kepala  Seksi  Bimbingan  Islam  kantor  Kementerian  Agama Kabupaten Gowa, Wawancara, Gowa, 24 Februari 2015.
Pemanfaatan  zakat  terbagi  2  aspek  yaitu  aspek  sosial  dan  aspek ekonomi.  Aspek  sosial  adalah  menyalurkan  dana  zakat  tersebut  untuk kemaslahatan  pribadi  dan  kemaslahatan  umum.  Sedangkan  dalam  segi ekonomi adalah bahwa harta berputar di antara masyarakat, dan bahwa zakat adalah  daya  dorong  untuk  perputaran  harta  benda  dalam  masyarakat  dan menjadi salah satu sumber dana Baitul Mal. 16
Pemanfaatan zakat di Kementerian Agama Kabupaten Gowa disalurkan dengan  aspek  sosial.  Zakat  yang  telah  dikumpulkan  langsung  dibagikan kepada golongan  penerima zakat yang berada di wilayah Kementerian Agama Kabupaten Gowa, seperti : memberikan kepada panti asuhan, janda dan pihak- pihak yang kurang mampu lainnya.

## Perhitungan  Zakat  sebagai  pengurang  Penghasilan  Kena  Pajak  di Kementerian Agama Kabupaten Gowa
Perhitungan  zakat  dan  pajak  sangat  mempengaruhi  penghasilan,  oleh karena itu perhitungan harus dipahami dengan benar. Berikut penulis uraikan perhitungan  penerapan  zakat  sebagai  pengurang  Penghasilan  Kena  Pajak, sebagai contoh dari rata-rata gaji pegawai di Kantor Kementerian Agama: Tuan A seorang muslim dan bekerja sebagai pegawai di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa mendapatkan gaji Rp. 4.500.000 tiap bulan. Ia tidak memiliki penghasilan  lain  dan  belum  menikah,  sehingga  perhitungan  PPh  pasal  21 terhutang tahun 2014 adalah sebagai berikut :
16 Syehul Hadi Permono, Sumber-sumber penggalian zakat (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992),h.

## Tabel 1.1
Perhitungan Zakat dan Pajak di Kementerian Agama Kabupaten Gowa
ghasilan Bruto setahun (-)Biaya jabatan (5% x Ph Bruto)
Penghasilan Neto Setahun
(-) Zakat (2,5 % x Ph Bruto)
Penghasilan Neto Setelah Zakat (-) PTKP (TK/0) PKP PPh 21 terutang (5% x PKP) Rp.      54.000.000
Rp.        2.700.000
Rp.      51.300.000 Rp.        1.350.000
Rp.      49.950.000 Rp.      15.840.000
Rp.       34.110.000 Rp.       1.705.500

## Sumber : Kementerian Agama Kabupaten Gowa
Dari  presentase  masing-masing  zakat  dan  pajak  yang  dikeluarkan  jika zakat  dijadikan  sebagai  pengurang  Penghasilan  Kena  Pajak  (PKP)  adalah sebagai berikut :

## Tabel 1.2

## Persentase Pajak dan Zakat sebagai Pengurang PKP
Pajak Zakat Total Penghasilan Rp. 1.705.000 Rp. 1.350.000 Rp. 3.055.500 Rp. 54.000.000 3,16 % 2,5 % 5,66 % 100 %
Dari  tabel  4.1  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  zakat  yang  dikeluarkan sebesar  R.  1.350.000  dan  Pph  21  terutang  yang  di  tanggung  tuan  A  adalah sebesar  Rp.  1.705.500.  Sesuai  ketentuan  pasal  1  ayat  3  Keputusan  Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003, dalam perhitungan penghasilan kena
pajak  bahwa  beasarnya  zakat  yang  dapat  dikurangkan  dari  penghasilan  kena pajak adalah sebesar 2,5 persen dari jumlah penghasilan kena pajak.

## Harapan Kementerian Agama Kabupaten Gowa mengenai pengelolaan zakat di masa yang akan datang.
Kedudukan zakat yang pertanggungjawabannya langsung kepada Allah swt. menjadikan Muzakki tetap membayar zakat walaupun mempunyai beban ganda yaitu dengan kewajiban pembayaran pajak  (5 persen dari penghasilan bruto)  dan  kewajiban  pembayaran  zakat  (2,5  persen  dari  penghasilan  bruto). Namun, jika ada cara untuk meringankan masyarakat dalam membayar zakat dan pajak maka akan sangat efektif.
Zakat  sebagai  pengurang  penghasilan  kena  pajak  di  nilai  masih memberakan  wajib  pajak  yang  beragama  islam  karena  tetap  mempunyai kewajiban  ganda.  Karenanya  Pihak  Kementerian  Agama  Kabupaten  Gowa berharap  bahwa  pengelolaan  zakat  kedepannya  dapat  lebih  meringankan beban  masyarakat  muslim.  Seperti  halnya  usulan  BAZNAS  tentang pengelolaan zakat yang di laksanakan di Malaysia yaitu dengan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan (kredit pajak). Pengalaman  penerapan kebijakan zakat sebagai kredit pajak yang diterapkan di Malaysia menunjukkan bahwa  kebijakan  kredit  pajak  ini  dapat  menjadi  pemicu  meningkatnya pendapatan  di  kedua  instrumen  tersebut  secara  bersamaan.    Berikut  penulis ilustrasikan  sebagai  contoh  jika  zakat  sebagai  pengurang  langsung  pajak penghasilan (kredit pajak).
Tuan  A  seorang  muslim  dan  bekerja  sebagai  pegawai  di  Kantor Kementerian  Agama  Kabupaten  Gowa  mendapatkan  gaji  Rp.  4.500.000  tiap bulan.  Ia  tidak  memiliki  penghasilan  lain  dan  belum  menikah,  sehingga perhitungan PPh pasal 21 terhutang tahun 2014 adalah sebagai berikut :

## Tabel 1.3

## Zakat Sebagai Pengurang Langsung PPh (Kredit Pajak)
Penghasilan Bruto setahun
(-)Biaya jabatan (5% x Ph Bruto)
Penghasilan Neto Setahun (-) PTKP (TK/0)
PKP PPh 21 terutang (5% x PKP) (-) Zakat (2,5% x Ph Bruto) PPh 21 terutang
Rp.      54.000.000 Rp.        2.700.000
Rp.      51.300.000
Rp.      15.880.000
Rp.      35.460.000 Rp.        1.773.000 Rp.        1.350.000
Rp.           423.000
Sumber : Data diolah sendiri
Dan  persentase  masing-masing  zakat  dan  pajak  yang  dikeluarkan  jika zakat  dijadikan  sebagai  pengurang  langsung  pajak  penghasilan  (kredit  pajak) sebagai berikut :

## Tabel 4.4

## Persentase Zakat dan Pajak sebagai pengurang langsung PPh (Kredit Pajak)
Pajak Zakat Total Penghasilan Rp. 423.000 Rp. 1.350.000 Rp. 1.773.000 Rp. 54.000.000 0,78 % 2,5 % 3,28 % 100 %
Pada  perlakuan  zakat  sebagai  pengurang  langsung  Pajak  Penghasilan (Kredit  Pajak),  dapat  di  lihat  bahwa    pajak  terutang  Rp.1.773.000  dikurangi dengan  zakat  (sebagai  kredit  pajak)  yang  dikeluarkan  sebesar  1.350.000, sehingga  pajak  yang  dibayar  dapat  ditekan  sebesar  Rp.  423.000.  Dari
perhitungan  presentase  tabel  4.4  di  atas  berdasarkan  perhitungan  pajak penghasilan, jumlah pajak dan zakat yang di bayar tuan A dalam tahun  2014 adalah Rp. 1.773.000 dari penghasilan setahun atau 3,28 persen dari 100 persen penghasilan.  Hasil  analisis  dari  kasus  Tuan  A  (tabel  4.1  dengan  tabel  4.3)  di atas, dapat dilihat kurang efektifnya zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak,  maka  perlakuan  tersebut  kurang  tepat.  Adanya  kesetaraan  filosofis antara  zakat  penghasilan  dan  pajak  penghasilan  yang  menciptakan  aspek kongruensi,  maka  tentunya  akan  menimbulkan  beban  ganda.  Untuk menyelaraskan  aspek  filosofis  dan  menghindari  beban  ganda  serta menciptakan  keadilan  maka  perlakuan  zakat  sebagai  pengurang  langsung pajak (kredit pajak) dapat dikatakan tepat.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Zakat  sebagai  pengurang  Penghasilan  Kena  Pajak  di  Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa memberikan keringanan kepada ummat Islam  dalam  membayar  zakat  dan  pajak  juga  meningkatkan  kesadaran  dan kejujuran  dalam  diri  masyarakat  untuk  membayar  zakat,  dengan  kesadaran masyarakat  membayar  zakat  dan  pajak  maka  akan  semakin  meningkat muzakki dan sudah tentu akan meningkatkan pendapatan negara.

## Implikasi Penelitian
Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  bab  sebelumnya,  maka  implikasi penelitian  ini  adalah BAZNAS  diharapkan  agar  melakukan  penelitian  dan kajian  yang  komprehensif  atas  usulannya  yang  menyatakan  zakat  dapat dijadikan  sebagai  kredit  pajak  atau  zakat  sebagai  pengurang  langsung  pajak penghasilan  untuk  disosialisasikan  kepada  berbagai  pihak  termasuk  anggota legislatif  dan  pemerintah,  untuk  meningkatkan  pemahaman  akan  pentingnya kebijakan ini. Bagi pemerintah, dengan adanya usulan perlakuan zakat sebagai
pengurang  langsung  pajak  penghasilan  (kredit  pajak)  ini  seharusnya  dapat dijadikan  perhatian  dalam  merevisi  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2011 Tentang  Pengelolaan  Zakat.  Yang  perlu  diperhatikan  yaitu  ketika  masalah pajak telah di revisi dalam undang-undang zakat, maka pelaksanaannya harus di  atur  pula  dalam  undang-undang  pajak  sehingga  pengaplikasiannya  akan berjalan  lebih  baik.  Perlu  ada  payung  hukum  yang  jelas  jika  zakat  memang benar-benar  diterapkan  sebagai  pengurang  langsung  pajak  penghasilan. Payung hukum itu nantinya juga harus memperhatikan wajib pajak yang tidak membayar zakat (non muslim). Apakah sumbangan keagamaan serupa dalam agama lain akan diperlakukan sama dengan wajib zakat yang membayar pajak. Dan  yang  terpenting  adalah  harus  ada  standar  manajemen  yang  jelas  bagi pengelolaan zakat di negara Indonesia. Menjadi suatu kesyukuran jika skripsi ini dapat menjadi suatu rujukan, contoh, dan bahan bacaan untuk menambah dan memperluas wawasan tentang zakat dan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriani,  Sri  dan  Fatha  Fathya,  ”Zakat  Sebagai  pengurang  Pajak  Penghasilan Pada  Badan  Amil  Zakat”, UIN  Maulana  Malik  Ibrahim ,  vol.  4,  (Februari 2013) : h. 16-
al-Asqalani,  Ahmad  bin  „Ali  bin  hajar. Bulugh al-Maram min ‘Adillah al-‘ahkam . Bairut : Dar al-Fikr, 2001.
Bungin, Burhan. Penelitian Kualitatif, Jakarta: Kencana. 2009.
Damanhur, Mewujudkan  Sistem  Perpajakan  Perspektif  Islam .  Banda  Aceh Darussalam  :  Prosiding  Persidangan  Antar  bangsa  Pembangunan  Aceh. 2006.
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan , Jakarta : Pustaka Al-kautsar. 2007.
“Faedah  Zakat”, Wikipedia the free Encyclopedia .  http://id.wikipedia.org/wiki/ Faedah_Zakat  (18 Agustus 2014).
Farid,  Muhammad.  “Zakat  dan  Pajak  untuk  Kesejahteraan  :  Dualisme  Aturan Zakat dan Pajak di Indonesia” , STAIN Watampone, Vol. 18 No.1 (2012) : Ibrahim,  Teuku  H.  Muslim. Hubungan  Antara  Zakat  dan  Pajak  Sebagai Sumber Dana Kemasyarakatan . Jakarta : PT Bina Rena Pariwara. 1992.
Indonesian Tax Review. Vol IV, Ed 47. 2007.
al-Kindi,  Bamz.  “Hubungan  antara  zakat  dengan  pajak  meneurut  pandangan islam”(19 Desember 2011),
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003 pasal 1 ayat (3).
“Pajak Penghasilan”, Wikipedia the free Encyclopedia . http://id.wikipedia.org/wiki/ Pajak_Penghasilan,  (16 Oktober 2014). “Penghasilan Kena Pajak”, Wikipedia the free Encyclopedia . http://id.wikipedia.org/wiki/  Penghasilan_Kena_Pajak,    (20  Agustus 2014).
Permono, Sjechul Hadi, ”Pendayagunaan Zakat disamping Pajak dalam Rangka Pembangunan  Nasional,” Disertasi ,  IAIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta, 1988.
-------, “ Sumber-Sumber Penggalian Zakat . Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992.
Rahmawati Muin, Manajemen Zakat . Samata : Alauddin Universsity Press, 2011.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  Tentang Pengelolaan Zakat.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  1999  tentang Pengelolaan Zakat pasal 14 ayat 3.
1 al-Syirbini, Muhammad. al-Iqna . Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi.1940
Usman,  Husain  dan  Purnomo  Setiady  Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, Cet. IV. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001.
„Usman asy-Syar‟lan, Ibrahim . Nizhamu Misa fi al-Zakah wa Tauzi’u al-Ghana’im . Riyad: Tp, 1981.
Uzaifah,  “Manajemen  Zakat  Pasca  Kebijakan  Pemerintah  Tentang  Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak”. Vol.4 No. 1 (Juli 2010), h. 48- 49.  http://www.google.com  /jurnals.files.wordpress.com/  uzaifah- 2010.pdf.
Wajdi, Farid. “Kajian Penerapan Zakat Sebagai Kredit Pajak Dalam Penghasilan Orang  Pribadi  di  Indonesia”. Skripsi .  Depok  :  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. 2008.