## Research Article

## Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Kejahatan Genosida Antara Warga
Dusun Ori  dengan Warga Negeri  Kariu
Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu Fakultas Hukum, Universitas Pattimura juanricotitahelu80@gmail.com

## ABSTRACT
The humanitarian tragedy that befell the people of Kariu Country, Haruku Island, on January 26 2022 is a matter of gross human rights violations that must be resolved thoroughly and comprehensively, by prioritizing humanitarian principles. This study aims to analyze legal remedies in resolving the genocide conflict  against  the  attack  by  Ori  hamlet  residents  on  Kariu  citizens.  The  method  used  is  normative juridical with conceptual, legal, and case approaches. Collection of legal materials by collecting various literature besides that the author also uses the right data and information according to the problem and then analyzed descriptively analytically. The results of this study concluded that the conflict in the attack by a group of residents against the people of Negeri Kariu began with a verbal altercation between two residents of Kariu Country and residents of Ori Hamlet and this was resolved after being separated by Babinsa and Bhabinkamtibmas. However, there was a trigger factor, namely the crime in the form of a ban on a citizen of Negeri Kariu in Ori Hamlet which caused serious injuries and had to be rushed to a hospital  on  Ambon  Island.  Legal  efforts  in  resolving  the  genocide  crime  conflict  committed  by  the government of Central Maluku Regency and Maluku Province include: pre-emptive efforts, preventive efforts and repressive efforts.

## Keywords: Legal Remedies; Genocide Crime; Civil Group

## ABSTRAK
Tragedi kemanusiaan yang menimpa masyarakat Negeri Kariu, Pulau Haruku, pada 26 Januari 2022 merupakan  persoalan  pelanggaran  HAM  berat  yang  harus  diselesaikan  secara  tuntas  dan komprehensif,  dengan  mengedepankan  prinsip  kemanusiaan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  upaya  hukum  dalam  penyelesaian  konflik  genosida  terhadap  aksi  penyerangan  warga dusun Ori terhadap warga negeri Kariu.  Adapun metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan konseptual,  hukum,  dan  kasus.  Pengumpulan  bahan  hukum  dengan  mengumpulkan berbagai literatur  selain itu juga penulis menggunakan data serta informasi yang tepat sesuai dengan permasalahan  dan  kemudian  dianalisis  secara deskriptif  analitis.  Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan bahwa,  konflik  penyerangan  oleh  kelompok  warga  terhadap  masyarakat Negeri Kariu  bermula  dari percekcokan mulut antara dua warga Negeri Kariu dengan warga Dusun Ori dan hal ini telah teratasi setelah  dilerai  oleh  Babinsa  dan  Bhabinkamtibmas.  Namun,  ada  faktor  pemicu  yaitu  tindak  kriminal berupa pemarangan terhadap seorang warga Negeri Kariu di Dusun Ori yang menyebabkan luka serius dan harus dilarikan ke rumah sakit di Pulau Ambon. Upaya-upaya hukum dalam penyelesaian konflik kejahatan genosida yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Provinsi  Maluku diantaranya yaitu: upaya pre-emtif, upaya preventif dan upaya represif .
Kata kunci: Upaya Hukum; Kejahatan Genosida; Kelompok Sipil

## A. PENDAHULUAN
Various  places  in  this  part  of  the  world have  been  fights  and  even  violence  between groups.  The  solution  to  the  problem  shows  that the  application  of  international  law  in  handling human  rights  violations  does  not  reach  acts  that appear to be acts of violence that violate human rights such as crimes against humanity (Titahelu, 2019).
Tindak  pidana  atau  peristwa  pidana dimaksudkan  merupakan  suatu  tindakan  atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat  dihukum  bagi  yang  melanggar.  Secara sederhana  orang  yang  dapat  dijatuhi  hukuman oleh sebab sesuatu tindakan, aksi atau perbuatan yang  dapat    melanggar  aturan  hukum  sesuai dengan  yang  diatur  dalam  hukum  positif.  Suatu kejahatan  yang  dilakukan  secara  penyerangan terhadap orang lain akibat perselisihan dari etnis atau  budaya  sering  sebut  sebagai  kejahatan manusia  pada  hukum  internasional  yang mengarah  pada  perbuatan  dalam  bentuk pembunuhan secara massal terhadap penyiksaan pada  anggota  tubuh  manusia.  Dalam  hal  ini perselisihan  akan  semakin  meningkat  dan mengarah  pada  suatu  perbuatan  yang  lebih agresif  dan  orang  yang  melakukan  hal  tersebut akan semakin melakukannya di luar batas bahkan termasuk  pada  perbuatan  yang  berat.  Golongan tindakan  atau  perbuatan  yang  berat  ini merupakan  pembantain  besar-besaran  terhadap suatu  etnis  tertentu  yang  mengakibatkan
banyaknya korban dan kerugian materiil ataupun immateriil. Hal tersebut disebut sebagai kejahatan genosida (Prasetyo, 2020).
UU  Pengadilan  HAM    tersirat  bahwa kejahatan  genosida  adalah  salah  satu  bentuk kejahatan  yang  merupakan  pelanggaran  HAM yang    tergolong  dalam  pelanggaran  HAM  berat oleh  sebab  perbuatannya  tersebut  dilaksanakan dengan    usaha-usaha    seperti  membunuh,  dan membawa  dampak  kerugian  yang  berat, keburukan, pemaksaan terhadap kelompok serta pengungsian terhadap anak-anak serta orang tua bahkan  dengan  yang  lainnya  juga  dilaksanakan secara terpaksa oleh suatu gerombolan yang lain kepada gerombolan lainnya. Maka dengan itu UU ini harus tegas dalam memberikan sanksi kepada para  pelaku  kejahatan  kemanusiaan  (genosida) tersebut.
Kejahatan  genosida  yang  berhubungan dengan pemusnahan etnis atau budaya dan juga termasuk  pada  kejahatan  terhadap  kelompok politik karena kelompok tersebut sulit diidentifikasi yang  akan  menyebabkan  masalah  internasional dalam suatu  negara. Pengertian genosida dalam Konvensi Genosida tahun 1948, diartikan sebagai suatu  tindakan  dengan  maksud  menghancurkan atau  memusnahkan  seluruh  atau  sebagian kelompok  bangsa,  rasa,  etnis  atau  agama (Hassanah, 2017).
Maluku  saat  ini  sedang  berhadapan dengan  beberapa  kasus  konflik  antar  kelompok atau desa/ negeri , antara lain yakni Negeri Sepa-
Tamilou, Negeri Aboru-Hulaliu, Negeri Tuhaha- Ihamahu,  dan  umumnya  berada  dalam  wilayah pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah. Malah kita dikagetkan juga oleh pertikaian antara warga Pelauw dan Kei (Maluku) di Papua pada tanggal 24  Januari  2022.  Konflik-konflik  ini  tidak  bisa dilepaskan  dari  konflik  serupa  yang  terjadi  di tempat  lain  di  Indonesia  pada  kurun  waktu belakangan  ini.  Artinya,  setiap  konflik  komunal, ada  faktor-faktor  yang  multi  dimensional  atau kompleks,  sehingga  penyelesaiannya  pun membutuhkan  pendekatan  yang  komprehensif dan solusi yang permanen. Tragedi kemanusiaan yang  menimpa  masyarakat Negeri Kariu,  Pulau Haruku,  pada  26  Januari  2022  merupakan persoalan  HAM  yang  harus  diselesaikan  secara tuntas dan komprehensif, dengan mengedepankan  prinsip  kemanusiaan.  Adapun kronologis  tragedi  antar  warga Negeri Kariu  dan warga  Dusun  Ori  yaitu  bermula  dari  percecokan mulut  antara  dua  warga Negeri Kariu  dengan warga  Dusun  Ori  merupakan  pemicunya.  Ini sebenarnya  telah  teratasi  setelah  dilerai  oleh Babinsa  dan  Bhabinkamtibmas.  Namun,  ada faktor  pendorong  yang  terjadi  berupa  tindak kriminal  yaitu  pemarangan/penebasan  terhadap seorang  warga Negeri Kariu  oleh  sekelompok orang  dari  Dusun  Ori  pada  tanggal  25  Januari 2022,  yang  menyebabkan  luka  serius  dan  harus dilarikan ke rumah sakit di Pulau Ambon yaitu RS Bhayangkara Polri di Tantui.
Tindak kriminal yang berupa pemarangan/penebasan terhadap seorang warga Negeri  Kariu  oleh  sekelompok  orang  dari  Dusun Ori  yang  terjadi  pada  tanggal  25  Januari  2022, telah  menyebabkan  luka  serius  dan  harus dilarikan ke rumah sakit di Pulau Ambon yaitu RS Bhayangkara  Polri  di  Tantui  tersebutlah  yang menjadi  faktor  pendorong  yang  peling  kuat terjadinya  konflik  kejahatan  Genosida  antara warga Negeri Kariu dengan warga dari Dusun Ori. Sebelumnya  perlu  diketahui  bahwa  secara geografis, Negeri Kariu  berbatasan  dengan Negeri Pelauw  dan  Dusun  Ori.  Dusun  Ori merupakan  bagian  dari  petuanan  adat Negeri Pelauw  maka  secara  administrasi  keduanya memiliki hubungan kekerabatan dan pemerintahan.
Ada  hal  yang  disesali  adalah  pemicu  dan faktor  pendorong  itu  tidak  segera  dilokalisir  oleh pihak  berwajib  dalam  hal  ini  Kepolisian  Sektor (Polsek)  Pulau  Haruku,  dan  tidak  ditangani secara  prosedural.  Dari  sisi  anatomi  masalah, tindak  kriminal  itu  melibatkan  orang  dalam  arti person pelaku dan korban. Dan karena terjadi di perbatasan  antara Negeri Kariu  dan  Dusun  Ori, maka ada banyak orang yang menjadi saksi atas tindak  kriminal  tersebut.  Artinya  kepolisian setempat,  sebagai  alat  negara  yang  memiliki kewenangan pressure seharusnya dapat mengusut  dan  memproses  pelakunya , dan mencegah se cara  dini meluasnya tindak kriminal sehingga tidak menjadi aksi penyerangan secara
komunal.  Fakta  dari  peristiwa  tersebut  bisa diuraikan sebagai berikut:
1. Tindak  kriminal  pemarangan  itu  beralih  dari persoalan personal/orang ke komunal/kelompok. Di sini muncul kejanggalan,  yakni  pengkondisian  situasi untuk menyerang Negeri Kariu, dan tidak saja melibatkan  kelompok  dari  Dusun  Ori  sebagai suatu  komunitas  melainkan  juga  kelompok dari Negeri Pelauw yang dalam faktanya turut bersama-sama  mengepung  dan  menyerang Negeri Kariu  dari  dua  sisi  negeri  tersebut. Masyarakat Negeri Kariu  yang  adalah  pihak korban,  terkurung  di  tengah  karena persoalannya  melebar  bukan  hanya  antara mereka dengan masyarakat Dusun Ori, tetapi juga dengan masyarakat Negeri Pelauw.
2. Pihak  Kepolisian  tidak  menangani  secara tuntas dan cepat kasus pemarangan tersebut, dan  tidak  melakukan  pencegahan  dini  atas dampak ikutan dari tindak kriminal tersebut.
3. Aksi  terror  dengan  jalan  tembakan  dari  pihak Dusun  Ori  dan Negeri Pelauw  dan menciptakan  rasa  takut  dan  trauma  bagi masyarakat Negeri Kariu,  sebab  sebelum  ini, mereka  pernah  diserang  pula  pada  14 Februari  1999  dan  mengakibatkan  mereka keluar  dari Negeri Kariu  dan  menjadi pengungsi  dalam  waktu  yang  lama  sebelum kembali lagi ke Negeri Kariu.
4. Terjadi  penyerangan  komunal  yang  dilakukan oleh  masyarakat  Dusun  Ori  dan Negeri
Pelauw  terhadap  masyarakat Negeri Kariu pada  26  Januari  2022,  jam  06.00  WIT. Penyerangan  ini  didukung  oleh  perlengkapan senjata  api  yang  dikuasai  langsung  oleh masyarakat  sipil  dan  menembak  warga  Kariu secara  membabi  buta,  bahkan  berhasil menembus  pertahanan  aparat  TNI/Polri. Karena  itu  mereka  secara  bebas  melakukan aksi  pembakaran  atas  200-an  buah  rumah warga Negeri Kariu.
5. Tragedi Kariu 26 Januari 2022 adalah bentuk pengabaian  dan  pelanggaran  terhadap  Hak Asasi  Manusia  (HAM)  yang  dilakukan  oleh kelompok  sipil  dengan  dilengkapi  peralatan senjata api organik dan bom/granat.
6. Masyarakat Negeri Kariu,  sebagai  warga negara  Indonesia,  telah  diabaikan  hak kewargaannya  untuk  dilindungi  oleh  negara, sehingga  mereka  harus  keluar  untuk  kedua kalinya  dari negeri -nya  karena  penyerangan.
Mereka  meminta  kehadiran  negara  melalui penambahan  personil  militer  (Polisi  dan Tentara)  supaya  bisa  mengendalikan  massa yang besar, tetapi hal itu tidak didapati secara cepat  karena  alasan  prosedural  di  lembaga militer.  Menurut  mereka  jika  penambahan personil  militer  itu  datang  lebih  cepat, penyerangan  dan  pembakaran  rumah-rumah itu dapat dicegah.
7. Hak  mereka  terhadap  keamanan  hidup  di tanah  adat  mereka  itu  terusik  oleh  karena klaim  kepemilikan  tanah.  Sehingga  hal  ini
perlu  diselesaikan  sesuai  prosedur  dan menurut  ketentuan  hukum  yang  berlaku  di Indonesia,  bukan  melalui  aksi  penyerangan, teror  dan  pembakaran,  serta  pengusiran  dari negeri adatnya.
8. Akses  ekonomi  mereka  pun  menjadi  sangat terbatas,  sebagai  masyarakat  agraris  yang bergantung  pada  tanah  sebagai  lahan  usaha dan  potensi  ekonomi.  Dengan  terusir  keluar dari negeri -nya  dan  tinggal  di  lokasi pengungsian  dalam  waktu  tertentu,  sudah pasti  akses  ekonomi  terganggu  dan  otomatis kesejahteraan keluarga pun terganggu.
9. Anak-anak  kehilangan  kesempatan  untuk belajar  di  sekolah  dengan  layak,  dan  mereka harus  belajar  di  tempat-tempat  darurat. Peralatan sekolah pun musnah, karena itu hak mereka untuk menjadi cerdas pun terabaikan.
10. Orang  tua  lanjut  usia,  sebagai  kelompok rentan dalam situasi bencana/konflik, mengalami  masalah  ganda.  Secara  fisik mereka  tidak  sanggup  berjalan  dalam  jarak tempuh  yang  jauh  dan  waktu  tempuh  yang lama  (2  hari)  di  tengah  hutan.  Karena  itu gangguan  kesehatan  menjadi  fakta  yang melekat langsung pada mereka.
Urgensi  dari    penelitian  ini  yaitu  kejadian yang  menimpa  masyarakat  Kariu,  Pulau  Haruku, Kabupaten Maluku Tengah pada 26 Januari 2022 merupakan  persoalan  HAM  yang  harus diselesaikan  secara  tuntas  dan  komprehensif, dengan  mengedepankan  prinsip  kemanusiaan.
Untuk  itu  permasalahan  yang  akan  diteliti  oleh penulis  dalan  penelitian  ini  adalah  upaya  hukum dalam  penyelesaian  konflik  kejahatan  genosida terhadap aksi penyerangan Dusun Ori dan Negeri Pelauw terhadap Negeri Kariu.
Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian sebelumya baik dalam jurnal internasional mapun nasional.  Dalam  Penelusuran  penulis,  terdapat tiga penulis yang melakukan penelitian terdahulu di  antaranya  yaitu;  Roger-Claude  Liwanga, (2015), The Meaning of Gross Violation of Human Rights:  A  Focus  on  International  Tribunals’ Decisions over the DRC Conflicts , Denver Journal of  International  Law  and  Policy membahas tentang  perlunya  menetapkan  kriteria  yang  jelas untuk  menilai  kelayakan  suatu  pelanggaran sebagai  “pelanggaran  berat”  hak  asasi  manusia dengan  menggunakan  yurisprudensi  terbaru  dari ICJ  dan  pengadilan  regional,  selain  itu  juga menyoroti beberapa elemen yang harus ada agar tindakan  yang  salah  dapat  diidentifikasi  sebagai “pelanggaran berat” daripada “pelanggaran biasa” terhadap  hak  asasi  manusia,  fokus  pembahasan penelitian  tersebut  berbeda  dengan  fokus bahasan dalam penelitian ini yang secara spesifik membahas  tentang    upaya  hukum    dalam penyelesaian konflik kejahatan genosida terhadap aksi  penyerangan  dusun  ori    terhadap  negeri kariu.
Juanrico  Alfaromona  Sumarezs  Titahelu, (2019), The Essence of Human Rights Violations in  Social  Conflict  in  Maluku  (After  The  Riots  In
1999), Information and Knowledge Management ,
Vol.9,  No.8,  2019  membahas  tentang  perbuatan pelanggaran  hak  asasi  manusia  dalam  konflik sosial  di  Maluku  tahun  1999.  Konflik  sosial  yang terjadi merupakan proses penghancuran masyarakat  dan  budaya  di  Maluku  dilakukan secara sistematis, dengan menggunakan metode yang  sangat  sulit  dilacak  dan  dibuktikan. Kehancuran  tatanan  masyarakat  Maluku  dengan adat Pela Gandong hancur. Pada sisi lain, kondisi ini  diperparah  oleh  kehadiran  aparat  keamanan yang cenderung membiarkan kondisi ini berlanjut. Kondisi  ini  melahirkan  kenyataan  tentang kerapuhan  sebuah  tatanan  budaya  yang  sudah lama  tumbuh  dan  terpelihara  menjadi  suasana kehidupan  masyarakat  Maluku  terkotak-kotak. Penyelesaian  terhadap  masalah  tersebut memperlihatkan  bahwa  keberlakuan  hukum internasional  dalam  penanganan  pelanggaran hak asasi manusia, tidak menjangkau perbuatan- perbuatan yang tampaknya merupakan perbuatan kejahatan  yang  melanggar  hak  asasi  manusia seperti  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  dan genodisa. Fokus pembahasan penelitian tersebut berbeda dengan fokus bahasan dalam penelitian ini  yang  secara  spesifik  membahas  tentang upaya  hukum    dalam  penyelesaian  konflik kejahatan  genosida  terhadap  aksi  penyerangan dusun ori  terhadap negeri  kariu.
Mujiono Hafidh Prasetyo (2020) Kejahatan Genosida  Dalam  Perspektif  Hukum  Pidana Internasional, Jurnal  Gema  Keadilan ,  yang
membahas  tentang  tindak  kejahatan  genosida yang  dialami  jika  ditinjau  dalam  hukum internasional  dan  cara  penyelesaian  sengketa tindak  kejahatan  genosida  secara  hukum internasional.    Fokus  pembahasan  penelitian tersebut  berbeda  dengan  fokus  bahasan  dalam penelitian  ini  yang  secara  spesifik  membahas tentang    upaya  hukum    dalam  penyelesaian konflik  kejahatan  genosida  terhadap  aksi penyerangan  dusun  ori    terhadap  negeri    kariu. Selanjutnya penelitian oleh Bernhard Ruben Fritz Sumigar  (2020),  Pelanggaran  Berat  HAM  dalam RUU  KUHP:  Tinjauan  dari  Hukum  Internasional (Gross Violations of Human Rights in the Criminal Code  Bill:  an  Overview  from  International  Law) , Jurnal  Ilmiiah  Hukum  :  Negara  Hukum , membahas  tentang  rumusan  redaksional  yang disediakan  dengan  standar  hukum  internasional yang  berlaku  itu  dan  juga  mengenai  ketepatan penempatan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan dan  kejahatan  genosida  sebagai  satu-satunya jenis kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk  pelanggaran  berat  HAM  dalam  RUU KUHP  2019. F okus  pembahasan  penelitian tersebut  berbeda  dengan  fokus  bahasan  dalam penelitian  ini  yang  secara  spesifik  membahas tentang    upaya  hukum    dalam  penyelesaian konflik  kejahatan  genosida  terhadap  aksi penyerangan dusun ori  terhadap negeri  kariu.
Penelitian lainnya dilakukan oleh Ayu Setia Wati,  Dinda  Rasella  Efendi,  Lufty  Bryan FIrmanyah,  M.  Zainul  Arifin  Munthe,  Tata  Dhea
Wimala,  (2021), Genosida  Sebagai  Pelanggaran HAM  Berat , Jurnal  Keadilan-Mahasiswa ,  yang mengkaji  tentang tindak  kejahatan  genosida  yang dialami jika ditinjau dalam hukum internasional dan cara  penyelesaian  sengketa  tindak  kejahatan genosida  secara hukum  internasional. Fokus pembahasan penelitian tersebut berbeda dengan fokus  bahasan  dalam  penelitian  ini  yang  secara spesifik  membahas  tentang  upaya  hukum  dalam penyelesaian konflik kejahatan genosida terhadap aksi  penyerangan  dusun  ori    terhadap  negeri kariu.
Berdasarkan  perbandingan  dengan  kelima penelitian  terdahulu  mempunya  perbedaan  yang sangat  mendasar  dari  yang  diteliti  oleh  penulis. Kebaruan  hasil  penelitian  ( State  of  The  Art ) penulis  yaitu  upaya  hukum  dalam  penyelesaian konflik  kejahatan  genosida  terhadap  aksi penyerangan  Dusun  Ori  terhadap  Negri  Kariu. Kebaharuan penelitian ini sebagai landasan dasar yang  digunakan  penulis  untuk  melakukan penelitian  ini  dengan  tujuan  untuk  menganalisis dan mencari tahu upaya hukum apa yang paling relevan  untuk  mengatasi  atau  menyelesaikan konflik  kejahatan  genosida  terhadap  aksi penyerangan  Dusun  Ori  terhadap  Negri  Kariu. Kejahatan antar kelompok masyarakat Dusun Ori dengan  Negri Kariu tersebut sangat tidak sesuai dengan  semangat  persatuan  dan  kesatuan bangsa  Indonesia  yang  dikenal  dengan  bangsa yang  sangat  menghormati  perbedaan  dan  selalu mengupayakan  perdamaian,  sehingga  penelitian
ini  penting  untuk  dilakukan  agar  bisa  diketahui penyelesaian  konflik  yang  semestinya  dilakukan ketika terjadi konflik-konflik serupa.

## B. METODE PENULISAN
Pembahasan  permasalahan  ini  penulis pergunakan  metode  normatif  dengan  mengkaji, membahas dan menelaah dari hukum khususnya hukum  pidana  internasional  serta  aspek  HAM dalam  hal  penyelesaian  tindak  pidana  kejahatan genosida di Maluku. Pendekatan dalam penulisan ini  yaitu  pendekatan  konseptual,  pendekatan perundang-undangan  dan  pendekatan  kasus. Mengingat  penelitian  ini  adalah  penelitian normatif,  data  yang  digunakan  adalah  data sekunder sebagai data utama penelitian dan data primer sebagai data pendukung dalam penelitian ini,  bahan  hukumnya  yaitu  primer,  sekunder  dan tersier. Selain itu dalam penelitian ini juga penulis menggunakan  kepustakaan  ( library  research ), bahan  hukum  primer    terdiri  dari  ketentuan- ketentuan  perundang-undangan  yang  mengatur tentang tindak kejahatan genosida dan dari data- data  lain    seperti  artikel,  internet,  media  cetak, makalah,  jurnal,  dan  lain-lain  yang  berkaitan dengan  judul  penelitian  serta  permasalahan dalam  penelitian  ini.    Sementara  itu  Teknik Pengumpulan  bahan  hukum  yaitu  dengan  cara mengumpulkan  berbagai  literatur  yang  tepat sesuai  dengan  permasalaha  yang  di  teliti  dan dikaji,  kemudian  dianalisis  secara deskriptif- analitis .

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Aksi  Penyerangan  Dusun  Ori  Terhadap Negeri Kariu Merupakan Konflik Kejahatan Genosida
Pertama-  tama  perlu  dijelaskan  bahwa pelanggaran  HAM  diartikan  sebagai  setiap perbuatan  seseorang  atau  kelompok  orang termasuk  aparat  negara,  baik  disengaja,  atau kelalaian  yang  secara  melawan  hukum mengurangi,  menghalangi,  membatasi  dan  atau mencabut  HAM  seseorang  atau  kelompok  orang yang  dijamin  oleh  undangundang  ini,  dan  tidak mendapatkan,  atau  dikhawatirkan  tidak  akan memperoleh  penyelesaian  hukum  yang  adil  dan benar,  berdasarkan  mekanisme  hukum  yang berlaku. Pelanggaran HAM terjadi jika negara dan aparaturnya  tidak  atau  gagal  melaksanakan kewajiban menghormati, melindungi dan memenuhi Hak Asasi Manusia yang mengakibatkan  pengurangan  atau  hilangnya penikmatan  atas  Hak  Asasi  Manusia  itu  sendiri (Sriwidodo, 2020).
Sehingga  jika  terdapat  pelanggaran  maka temasuk  dalam  bagian  kewajiban  internasional yang  akanmenimbulkan  tanggung  jawab  negara. Pelanggaran HAM dentik denganpenyalahgunaan kekuasaan  ( abuse  of  power )  dan  kealpaan negara  ( stateomission )  atas  kewajiban  tersebut.
Sehingga  menimbulkan  pelanggaran  HAM sebagai  akibat  dari  negara  tidakberbuat  sesuatu ( violation  by  omission )  dan  negara  berbuat sesuatu  ( violation  bycommission ).  Pelanggaran
hak  asasi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Myanmar  terhadap  etnis  rohingya  salah  satunya dipicu oleh kemunculan gerakan Rohingya Elimination  Group pada  tahun  2012 yang bertujuan untuk menghapus kaum Rohingya dari bumi arakan (Arifin, & Lestari, 2019).
Sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas, tidak  ada  satu  definisi  tunggal  yaag  memadai untuk  menjelaskan  perbuatan  yang  dapat dikatagorikan  pelanggaran  HAM  berat.  Berbagai bentuk  pelanggaran  HAM  berat  tidak  cukup diterangkan  dalam  satu  definisi  hukum.  Piagam Pengadilan  Militer  Internasional  Nuremberg menyebutkan kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat sebagai berikut: a. Kejahatan  terhadap  perdarmaian  ( crimes against peace ). Terrnasuk kejahatan terhadap perdamaian ialah: merencanakan, mernpersiapkan,  mernulai,  atau  menjalankan perang  agresi,  atau  perang  yang  melanggar perjanjian-perjanjian internasional, persetujuan-persetujuan atau jarninan- jarainan;  atau  turut  serta  di  dalam  rencana bersama untuk mencapai salah satu daripada tujuan perbuatan-perbuatan tersebut di atas.
b. Kejahatan  Perang  ( war  crimes ).  Terniasuk kejahatan perang ialah: pelanggaran terhadap hukum  atau  kebiasaan-kebiasaan  perang, seperti  pembunuhan  ( murder ),  perlakuan kejam  terhadap  penduduk  sipil  dengan mengasingkan  mereka,  mengerjakan  mereka secara  paksa,  atau  di  wilayah  pendudukan
mernperlakukan  tawanan-tawanan  perang dengan  kejam,  membunuh  mereka,  atau mernperlakukan  orang  di  laut  secara demikian;  merampas  milik  negara  atau  milik perseorangan, menghancurkan kota atau desa dengan  cara  berlebihan  atau  semau-maunya, atau  menibinasakan  tanpa  adanya  keperluan militer.
c. Kejahatan  terhadap  Kemanusiaan  ( crimes against  humanity ).  Termasuk  kejahatan terhadap  keraanusiaan  ialah  pembunuhan ( murder) ,  membinasakan,  memperbudak,
mengasingkan dan Iain-lain kekejaman di luar perikemanusiaan  terhadap  penduduk  sipil, yang dilakukan sebelum atau sesudah perang; perkosaan hak-hak dasar berdasarkan alasan- alasan politik, ras atau agarna. Pemimpin atau orang  yang  mengorganisir,  mengbasut  dan membantu  mereka  yang  turut  serta  dalam membentuk  atau  melaksanakan  rencana bersazna  komplotan  untuk  melakukan kejahatan-kejahatan  tersebut  bertanggung jawab  atas  perbuatan  orang-orang  yang melakukan  rencana  tersebut  (Nusantara, 2021).
Kelompok    bangsa    dalam    pengertian genosida  merupakanmempunyai  identitas  yang berbeda  tetapi  dalam  satu tanah  air  bersama sedangkan kelompok  ras  merupakan  kelompok yang  mempunyai  ciri-ciri  atau  sifat-sifat  secara turun temurun. Kelompok etnis sendiri merupakan kelompok yang mempunyai bahasa, kebudayaan
serta  tradisi  yang  sama  secara  turun  temurun dan  merupakan  warisan bersama. Oleh karena itu  dengan  membunuh  kelompok-kelompok tersebut  termasuk  dalam  elemen-elemen  dari kejahatan genosida. Kejahatan  genosida  sering dikaitkan  dengan  kejahatan  terhadap manusia tetapi apabila dilihat secara mendalam kejahatan genosida  berbeda  dengan    kejahatan    terhadap manusia,    dimana        kejahatan        genosida tertuju    pada    kelompok-kelompok  seperti bangsa,  ras,  etnis  ataupun  agama  sedangkan kejahatan    terhadap    manusia  ditujukan    pada warga  negara  dan  penduduk  sipil.  Kemudian kejahatan    genosida    ini  dapat    melenyapkan sebagian    atau    keseluruhannya    sedangkan kejahatan  terhadap manusia tidak ada spesifikasi atau syarat dalam hal tersebut (Wati dkk, 2021).
Genosida ialah tindakan atau aksi terhadap apa  yang  dijalankan  atau  dikerjakan  yang mempunyai  maksud  dan  bertujuan  akan memusnahkan,    menghancurkan  sebagian kelompok  tertentu  serta  membawa  dampak  bagi kelompok  lainnya.  Dampak  terhadap  genosida yang dilakukan olek kelompok perorangan antara Dusun  Ori  di    Pulau  Haruku,    dan  warga  Negri Kariu  diantaranya  yaitu  kehilangan  rumah  akibat terjadi  pembakaran,    kehilangan  salah  satu anggota  keluarga,  kesengsaraan  yang  dialami secara psikis maupun fisik, dan lain sebagainya. Jenis-jenis  kejahatan  terhadap  kemanusian diantaranya yaitu;
a. Mempunya  maksud  dan  tujuan  untuk menghancarkan kelompok tertentu;
b. Membinasakan  salah  satu  kelompok perorangan tertentu;
c. Membawa  dampak  penderitaan  secara psikis  maupun  pisikis  terhadap  salah  satu satu kelompok, dan lain sebagainya. Genosida merupakan kejahatan internasional  ( International  Crimes )  dimana merupakan suatu pelanggaran hukum yang berat. Kejahatan  ini  merupakan  kejahatan  yang  dinilai paling  serius  karena  melibatkan  masyarakat internasional  secara  keseluruhan  yang  telah diatur  dalam  Mahkamah  Pidana  Internasional (ICC):
a. The jurisdiction of the Court shall be limited to the  most  serious  crimes  of  concern  to  the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes:
1) The crime of genocide;
2) Crimes against humanity;
3) War crimes; and
4) The crime of aggression.
b. The  Court  shall  exercise  jurisdiction  over  the crime  of  aggression  once  a  provision  is adopted  in  accordance  with  articles  121  and 123  defining  the  crime  and  setting  out  the conditions  under  which  the  Court  shall exercise jurisdiction with respect to this crime. Such  a  provision  shall  be  consistent  with  the relevant provisions of the Charter of the United Nations .
Pasal  6  Statuta  Roma  Tahun  1998  mengatur tentang;
Kejahatan  gnosida  merupakan  kejahatan  yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan  untuk menghancurkan seluruh atau sebagian etnis, ras, suku, dan agama diantarnya;
(a) Membunuh suatu kelompok;
(b) Menyebabkan  luka  parah  atau  merusak mental suatu kelompok;
(c) Dengan  sengaja  mengancam  jiwa  suatu kelompok  yang  menyebabkan  luka  fisik  baik sebagian maupun keseluruhan;
(d) Melakukan tindakan yang  dimaksudkan  untuk mencegah kelahiran dalam kelompok; dan
(e) Memindahkan anak-anak secara paksa.
Selain  itu  juga  sebagaimana  diketahui bahwa  Pasal  77  Statuta  Roma  mengatur  bahwa terdapat  dua  jenis  pidana  yang  dapat  dijatuhkan terhadap  pelaku genosida dan kejahatan lainnya dalam ICC yakni  pidana  pokok  dan  pidana tambahan.
Indonesia  telah  meratifikasi  berbagai konevensi  internasional  tentang  genosida  ke dalam  baturan  hukum  nasional  Indonesia  yaitu dengan  mengundangkannya  UndangUndang Republik  Indonesia  Nomor  26  Tahun  2000 Tentang  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia  (UU Pengadilan  HAM)  yang  dimana  Pasal  7    UU tersebut mengatur bahwa  pelanggaran hak asasi manusia  terdiri  atas  kejahatan  genosida  dan kejahatan  terhadap  kemanusiaan.  Kedua  jenis kejahatan  yang  telah  diatur  dalm  UU  penadilan HAM  tersebut  adalah  pelanggaran  terhadap  hak asasi manusia yang berat.
Dalam  UU  Pengadilan  HAM,  melihat bahwa  “Pelanggaran  HAM  yang  Berat”,  yang  (i) kejahatan  genosida,  dan  (ii)  kejahatan  terhadap kemanusiaan,  Jika  kedua  terminologi  ini diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Inggris,  maka istilah yang dipergunakan dalam kedua instrumen tersebut  akan  bermakna  “ serious  human  rights violations ”  untuk  “pelanggaran  HAM  yang  berat” dan  “ serious  crimes  of  human  rights ”  untuk “tindak pidana berat terhadap HAM”. Kedua istilah ini  tidak  lazim  dalam  kosakata  hukum internasional  (Sumigar,  2020).  Justru  konsep yang  selama  ini  dikenal  dan  dipergunakan masyarakat internasional adalah “ gross violations of  human  rights ”atau  pelanggaran  berat  HAM yang muncul pertama kali dalam Resolusi Dewan Ekonomi  dan  Sosial  (Economic  and  Social Council  “ECOSOC”)  1235  di  tahun  1967  dan selanjutnya  Resolusi  ECOSOC  1503  di  tahun 1970 (Liwanga, 2015).
Sementara  itu,  menurut  Dahniar  dan kawan-kawan,  mereka  menafsirkan  istilah  “ gross violations  of  human  rights  and  fundamental freedoms ”  dengan  menggolongkan  pelanggaran HAM ke dalam 2 (dua) kategori. Adapun kategori yang  dimaksud  ini  adalah  pelanggaran  HAM biasa  atau  “simple”  dan  pelanggaran  HAM  berat atau “ gross ”. Penggolongan jenis-jenis pelanggaran  HAM  ini  sepenuhnya  bergantung pada  jenis  dan  ruang  lingkup  pelanggaran  itu sendiri (Dahniar dkk, 2017) .
Bahwa  hukum  pidana  pada  hakikatnya merupakan  hukum  yang  mengatur  tentang norma-norma  hukum,  kaidah-kaidah  hukum ataupun  aturan-aturan  hukum  terhadap  suatu perbuatan  yang  dianggap  bertentangan  dengan hukum  serta  diatur  dalam  hukum  positif  dan apabila  perbuatan  tersebut  dilanggar  bagi  orang yang melakukan pelanggaran tersebut maka akan dijatuhi sanksi sesuai dengan hukum positif yang berlaku.  Hukum  pidana  internasional  merupakan seperangkat    norma-norma  serta  dasar-dasar hukum  yang  mengatur  mengenai  kejahatan internasional  dan dilaksanakan  oleh subyeknya terhadap  apa  yeng  menjadi  sasaran.  Pengertian HPI tersebut memperlihatkan adanya  norma  dan dasar  hukum    internasional.  Norma-norma  dan dasar-dasar hukum pidana internasional tersebut kita  dapat  melihat  dalam  wujud  perjanjian internasional  yang  substansi  hukumnya  yang mengatur mengenai suatu kejahatan internasional yang  merupakan  pelanggaran  HAM . Hak  asasi manusia  merupakan  hak  mendasar  yang  dimiliki oleh setiap manusia yang cmerupakan pemberian dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Oleh  karena  itu keberadaannya  sangat  kodrati.  Namun,  kendati hak  asasi  manusia  merupakan  hal  yang  paling esensial,  namun  tetap  saja  kerap  ditemukan kasus  pelanggaran  terhadapnya  (Mumtazinur, 2018).
Pengertian kejahatan internasional memperlihatkan  bahwa  terjadinya    suatu  kasus atau  kejadian  terhadap  tindak  pidana  kejahatan
yang  berciri-cirikan  kejahatan  internasional. Kejahatan internasional  dapat dikategorikan yaitu kejahatan internasional yang terdapat pengaturannya  dalam  konvensi-konvensi  seperti kejahatan genosida, terorisme, kejahatan perang dan sebagianya.
Negara Indonesia dalam hal ini pemerintah yang  memepunyai  amanah  dari  rakyat,  yang mana amanah itu untuk meninggikan kesehjahteraan  dan  kedamaian  antar  sesama masyarakat  sudah  seyoyanya  berikhtiar  untuk mencari cara penyelesaikan yang mengedepankan  sisi-  sisi  kemanusiaan  yang beradab  dan  berkepribadian  luhur.  Memang dalam  rangka  untuk  mengurangi  sampai menghapuskan  bentuk-bentuk  pelanggaran  hak ssasi  manusia  bukan  suatu  pekerjaan  yang mudah  dan  asal-asalan  melainkan  dibutuhan suatu  kinerja  dari  segala  elemen  bangsa Indonesia  untuk  menciptakan  suasana  yang kondunsif  bagi  penegakan  hak  asasi  manusia tentu  dengan  penyelasaian  yang  demokratis, komprehensif  dan  menyentuh  hati  nurani masyarakat itu sendiri (Supriyanto, 2014).
Secara  universal,  tanggungjawab  negara ini muncul ketika suatu negara melaksanakan hal- hal  berupa  mengingkari  perjanjian  internasional, pelanggaran  terhadap  kedaulatan  sautu  wilayah negara  lain,  merusak  hak  milik  atau  wilayah negara  lain,  melakukan  kekerasan  dengan menggunakan  senjata  kepada  negara  lain, merugikan  perwakilan  diplomatik  negara  lain,
atau melakukan kesalahan dalam memperlakukan  warga  negara  asing  (Rizki, 2006).
Pada  tataran  nasional    tindak  pidana terhadap  kejahatan  genosida  atau  kejahatan terhadap  kemanusiaan  sudah  di  atur  ke  dalam pengaturan  khusus,  yaikni  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU Pengadilan HAM).  Undang-undang ini yaitu kejahatan  genosida    atau  kejahatan  terhadap kemanusiaan dikategorikan sebagai “Pelanggaran HAM yang Berat
Memperbincangkan tentang subyek hukum yang  bertanggungjawab  atas  pelanggaran  HAM, maka  pelanggaran  HAM  mengedepankan tanggungjawab  negara  ( state  responsibility )  baik menurut  hukum  pidana  maupun  hukum internasional. Pertanggungjawaban negara adalah  menyangkut  perlindungan  terhadap  hak atas kebebasan pribadi dan hak atas kebebasan kelompok  pribadi.  Adanya  kekerasan  dari  suatu pihak kepada pihak lain dan sebalinya, menuntut pertanggungjawabn  negara  terhadap  hilangnya hak  atas  kebebasan  pribadi  ataupun  kelompok pribadi masing-masing pihak (Titahelu, 2003).
Pelanggaran  berat HAM secara  etimologis merupakan  terjemahan  dari gross  violationsof human  rights yang  pada  dasarnya  merupakan tindak  pidana  sebagaimana  tindk  pidana  pada umumnya  yang  bersifat  melawan  hukum ( unlawful )  dan  sama  sekali  tidak  ada  alasan
pembenarnya.  Pelanggaran  HAM  yang  berat terdapat beberapa unsur, yaitu :
a. Adanya abuse of power dalam kerangka asosiasi dengan Pemerintah
b. Kejahatan  tersebut  dianggap  merendahkan martabat  manusia  dan  pelanggaran  asas- asas manusia yang mendasar
c. Perbuatan tersebut dikutuk secara Internasional
d. Dilakukan secara sistematis dan meluas (Widayati, 2017).
Dengan  segala  problematika  dalam penegakkan  hukum  terhadap  pelanggaran  HAM berat,  tentu  tidak  bisa  terus  didiamkan  begitu saja,  karena  dengan  mendiamkan  dan  berusaha melupakanserta  mengaburkannya  bagi  generasi muda  tentu  akan  menimbulkan  masalah  baru. Sehingga padaakhirnya harus dicarikan alternatif lain  jika  cara  penegakkan  hukum  berdasarkan undang-undangyang  telah  ada  sulit  untuk dituntaskan.  Salah  satu  alternative  yang  saat  ini menngemuka  adalahwacana  dihidupkannya kembali  Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi (KKR)  sebagai  jalan  penyelesaiansecara  non yudisial.  Tentunya  terlepas  dari  pro  dan  kontra terhadap rencana ini, pada akhirnya harusdidasarkan  pada  orientasi  penyelesaian kasus-kasus  pelanggaran  HAM  tersebut  secara menyeluruhdengan  mengedapankan  keutuhan bangsa dan negara (Sobarnapraja, 2020).
Ada  3  (tiga)  prinsip  yang  harus dilaksanakan dalam suatu negara hukum menurut
A.V.  Dicey,  yaitu:  (1)  Supremasi  hukum ( supremacy  of  law );  (2)  Kesetaraan  didepan hukum  ( equality  before  the  law ),  dan  (3) Human rights .  Dalam  proses  penegakan  hukum,  ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan  pelaksanaannya,  yaitu  Hukum; Penegak  hukum;      Sarana  atau  fasilitas  yang mendukung  penegakan  hukum;      Masyarakat; dan    Kebudayaan  (Soekanto,  2017).  Mengacu pada  faktor-faktor  diatas,  dalam  proses penegakan  hukum,  selain  adanya  seperangkat peraturan  perundang-undangan,  dibutuhkan  juga instrumen  penggeraknya.  Instrumen  penggerak itu  yaitu  institusi  penegak  hukum  dan implementasinya melalui mekanisme kerja dalam sebuah  sistem,  yaitu  Sistem  Peradilan  Pidana ( Criminal  Justice  System )  (Hutahaean,  &  Indarti, 2019).
Upaya  hukum  yang  dimaksud  dalam penulisan  ini  adalah  upaya-upaya  yang  hendak dilakukan  dengan  maksud  dan  mempuyai  tujuan untuk mencegah akan terjadinya suatu aksi, atau tindakan sebelum terjadinya peritiwa hukum yang merupakan  kejahatan  genosida  dan  merupakan pelanggaran hak asasi manusia.
Upaya  hukum  dalam  penyelesaian  konflik kejahatan  genosida  terhadap  aksi  penyerangan Dusun  Ori  dan Negeri Pelauw  terhadap masyarakat Negeri Kariu di  Pulau Haruku, pada 26  Januari  2022  merupakan  persoalan pelanggaran  HAM  berat  di  Maluku  khususnya  di Kabupaten Maluku Tengah . Oleh sebab itu maka
upaya-upaya  hukum  yang  dilakukan  oleh pemerintah  Kabupaten  Maluku  Tengah  dan Provinsi Maluku di antara adalah sebagai berikut;
2. Upaya  Hukum  Penyelesaian  Konflik Kejahatan  Genosida  Antara  Warga  Dusun Ori Dengan Warga Negeri Kariu
a. Upaya Hukum Pre-emtif
Upaya Pre-Emtif yaitu  upaya-upaya  awal yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Kabupaten Maluku  Tengah  dan  Provinsi  Maluku    untuk mencegah  terjadinya  konflik.  upaya  hukum  yang dilakukan  pada  tahap pre-emtif seyogyanya pemerintah  menegakan  dan  mengedepankan norma-norma  atau  aturan-aturan  hukum    serta mengutamakan  norma-norma  atau  aturan-aturan hukum    yang  terdapat    di  dalam  kedua  negeri tersebut  di  dalam  diri  seseorang  guna memperdamaikan  kedua  belah  antara  warga Dusun  Negeri  Ori  dengan  warga  Kariu. Penyelesaian tragedi yang terjadi diantara kedua belah pihak tersebut dapat dilakukan dengan cara berkonsultasi,  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi ,  dan penilaian-penilaian dari pandangan pakar hukum. Jaminan  HAM  terhadap  segenap  warga  dapat menjadi  bagian  terpenting  dalam  bentuk penguatan  akan  kesadaran  kedua  warga tersebut dan juga merupakan   perdamaian antar warga bangsa.
Adapun upaya yang dilakukan adalah;
(1) Mensosialisasikan aturan perundang- undangan  tentang  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana,  Undang-undang  tentang  Hak
Asasi Manusia, sejumpalah peraturan tentang kejahatan  genosidda  secara  intensif  melalui berbagai media kepada seluruh masyarakat;
(2) Memberikan penyuluhan terhadap masyarakat antara Dusun Ori di  Pulau Haruku, dan warga negeri  Kariu    tentang  tindak    kekerasan  atau kejahatan genosida yang merupakan pelanggaran HAM; dan dan lain sebagainya.
b. Upaya Hukum Preventif
Upaya preventif adalah upaya yang paling tepat  dilaksanakan  oleh  individu,  keluarga  pihak kepolisian,  pemerintah,  maupun  masyarakat. Oleh  sebab  dengan  adanya  upaya-upaya sebelum terjadinya suatu konflik tersebut setidak- tidaknya  akan  mengurangi  konflik  yang  terjadi antara pihak-pihak yang bersengketa.
Upaya preventif merupakan  tindak  lanjut dari  upaya pre-emtif yang  masih  ada  tataran pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Upaya preventif yang  ditekankan  adalah menghilangkan  kesempatan  untuk  melakukan kejahatan. Tindakan preventif adalah suatu usaha pencegahan  dan  penanggulangan  yang  meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,  mengarahkan  dan  menggerakkan masyarakat untuk mentaati peraturan perundang- undangan  dan  norma-norma  sosial  yang  berlaku serta  berperang  aktif  dalam  menciptakan, memelihara  atau  meningkatkan  ketertiban  dan keamanan bagi diri dan lingkungan dalam bentuk sistim  keamanan  swakarsa  (Wicaksono,  Agis,  & Qamar, 2021).
Upaya yang dilakukan adalah diantaranya adalah sebagai berikut
(1) Membangun  kesadaran  masyarakat  bahwa konflik  antara  kelompok  Dusun  Ori  beserta kelompok Negeri Pelauw terhadap masyarakat
Negeri  Kariu di    Pulau  Haruku,    meresahkan dan  merugikan  kedua  belah  pihak,  selain  itu juga  konflik  tersebut  dapat  dikategorikan sebagai  salah  satu  bentuk  pelanggaran  HAM berat yaitu kejahatan genosida;
(2) Membangun  kepedulian  dan  kepekaan  untuk tanggap  dan  membantu  mencegah  terjadinya penyerangan  dari  kelompok  Dusun  Ori  dan kelompok Negeri Pelauw terhadap masyarakat Negeri Kariu    pada  tahap  RT,  RW, Saniri Negeri , Soa ,  maupun  organisasi-organisasi masyarakat  dan  pemuda  yang  terdapat  di kedua belah pihak tersebut dan lain-lain;
c. Upaya Hukum Represif
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak  pidana  atau  kejahatan  yang  tindakannya berupa  penegakan  hukum  ( law  enforcement ) dengan  menjatuhkan  hukuman,  kesemuanya dilakukan  dengan  transparan  (Pratjna,  Jaya,  & Purwoto, 2019). Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan dalam tahapan ketika suatu tindak pidana  atau  kejahatan  telah  terjadi.  Upaya  ini dilakukan  dengan  penegakan  hukum  ( law enforcement )  melalui  tindakan  pemberian hukuman  (Ahmad,  Dedi,  &  Hadriana,  2020). Upaya represif dilaksanakan apabila kedua upaya tersebut yakni upya pre- emtif dan upaya represif
sudah  tidak  mampu  lagu  maka  langkah selanjutnya  adalah  jika  terhadi  konflik  maka penyelesaiannya  sudah  melalui  mekanisme proses penegakan hukum.

## D. PENUTUP
Berdasarkan pembahasan dalam penelitian di atas maka bisa disimpulkan bahwa konflik yang terjadi  pada  masyarakat  Kariu,  Pulau  Haruku, Kabupaten  Maluku  Tengah  pada  tanggal  26 Januari  2022  merupakan  bagian  dari  kejahatan genosida dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia.  Untuk  itu  diperlukan  penanganan hukum  secara  komprehensif  dan  terbuka,  maka upaya-upaya  hukum  dalam  penyelesaian  konflik kejahatan  genosida  yang  dilakukan  oleh pemerintah  Kabupaten  Maluku  Tengah  dan Provinsi Maluku diantaranya; Upaya Hukum Pre- emtif yaitu upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pemerintah  Kabupaten  Maluku  Tengah  dan Provinsi  Maluku    untuk  mencegah  terjadinya konflik. upaya hukum yang dilakukan pada tahap pre-emtif  seyogyanya  pemerintah  menegakan dan  mengedepankan  norma-norma  atau  aturan- aturan  hukum    serta  mengutamakan  norma- norma  atau  aturan-aturan  hukum    yang  terdapat di  dalam  kedua  negeri  tersebut  di  dalam  diri seseorang  guna  memperdamaikan  kedua  belah antara  warga  Dusun  Ori, Negeri Pelauw  dengan masyarakat Negeri Kariu.  Selain  itu  perlu  juga dilakukan  Upaya  preventif  adalah  upaya  yang paling tepat dilaksanakan  oleh individu, keluarga
pihak kepolisian, pemerintah, maupun masyarakat.  Oleh  sebab  dengan  adanya  upaya- upaya  sebelum  terjadinya  suatu  konflik  tersebut setidak-tidaknya  akan  mengurangi  konflik  yang terjadi  antara  pihak-pihak  yang  bersengketa. Upaya preventif merupakan  tindak  lanjut  dari upaya pre-emtif yang  masih  ada  tataran pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Upaya  terakhir  yang  perlu  dilakukan  untuk mengatasi konflik tersebut adalah Upaya represif dilaksanakan apabila kedua upaya tersebut yakni upaya  pre- emtif dan upaya  represif sudah  tidak mampu  lagu  maka  langkah  selanjutnya  adalah jika  terhadi  konflik  maka  penyelesaiannya  sudah melalui mekanisme proses penegakan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Ahmad,  Muhammad  Al  Habsy.,  Dedi.,  & Hadriana.  (2020).  Penegakan  Hukum Terhadap  Tindakan  Main  Hakim  Sendiri: Studi  Polres  Majene. Indonesia  Journal  of Criminal  Law ,  Vol.2,  (No.2),  pp.128. https://doi.org/10.31960/ijocl.v2i2.533
Arifin,  Ridwan.,  &  Lestari,  Lilis  Eka.  (2019). Penegakan  dan  Perlindungan  Hak  Asasi Manusia  diIndonesia  alam  Konteks
Implementasi  Sila  Kemanusiaan  yang  Adil dan  Beradab. Jurnal  Komunikasi  Hukum , Vol.5,(No.2),pp.12–25. https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.16497
Dahniar.,  Adwani.,  Mujibussalim.,  &  Mahfud.
(2017). Gross Violation of Human Rights in Aceh:  Patterns  of  Violence  through  the Indonesian Government’s Policy. Journal of Humanities  and  Social  Science ,  Vol.22, (No.5),p.21.https://www.iosrjournals.org/ios r-jhss/papers/Vol.%2022%20Issue5/ Version-1/C2205011940.pdf
Hassanah, H. (2017). Genosida Dalam Ketentuan
Hukum  Nasional  Sebagai  Kejahatan Tradisional. Maleo  Law  Jurnal ,  Vol.1, (No.2),p.220.
https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/
MLJ/article/ view/75
Hutahaean,  Armunanto.,  &  Indarti,  Erlyn.  (2019).
Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana  Terpadu  di  Indonesia. Jurnal Legislasi  Indonesia ,  Vol.16,  (No.1),  p.28. https://doi.org/10.54629/jli.v16i1.453
Liwanga,  Roger-Claude.  (2015).  The  Meaning  of Gross V iolation of Human Rights: A Focus on  International  Tribunals’  Decisions  over the  DRC  Conflicts. Denver    Journal  of International  Law  and  Policy ,  Vol.44, (No.67),p.69.
https://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcont ent.cgi?article=1028 &context=djilp
Mumtazinur.  (2018).  Kejahatan  Terhadap Kemanusiaan  dan  Pelanggaran  Hukum Humaniter Internasional (Konvensi Jenewa 1949)  Studi  Kasus :  Pelanggaran  HAM
Berat  untuk  Bekas  Negara  Yugoslavia. Dusturiah; Jurnal Hukum Islam,
Perundang-undangan  dan  Pranata  Sosial , Vol.8,(No.2),p.124. http://dx.doi.org/10.22373/dusturiyah.v8i2.4 218
Nusantara,  Abdul  Hakim  G.  (2021).  Penerapan Hukum  International  Dalam  Kasus Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  Berat  di
Indonesia. Indonesian Journal of International  Law ,  Vol.1,  (No.4),  pp.758–
759. https://doi.org/10.17304/ijil
Prasetyo, Mujiono H. (2020). Kejahatan Genosida
Dalam Perspektif Hukum Pidana
Internasional. Jurnal Gema Keadilan , Vol.7,
(No.3),p.116.
https://doi.org/10.14710/gk.2020.9075
Pratjna,  Dwientha  Ayu.,  Jaya,  Nyoman  Serikat
Putra.,  &  Purwoto.  (2019).  Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia.
Diponegoro  Law  Journal ,  Vol.8,  (No.2), p.1036.https://doi.org/10.14710/dlj.2019.24 569
Rizki, Rudi M. (2006). Beberapa Catatan tentang Pengadilan  Pidana  Internasional  Ad  Hoc untuk  Yugoslavia  dan  Rwanda  serta Penerapan  Prinsip  Tanggung  Jawab Negara  dalam  Pelanggaran  Berat  HAM.
Teras  Law  Review:  Jurnal  Hukum Humaniter  dan  HAM ,  Vol.1,  (No.2),  p.278.
https://doi.org/10.25105/teraslrev.v1i2.5399
Sobarnapraja,  A.  (2020).  Penegakan  Hukum
Pelanggaran,  Hak  Asasi  Manusia  di Indonesia. Jurnal  Ilmu  Kepolisian ,  Vol.1,
(No.14),p.27.https://doi.org/10.35879/jik.v1 4i1.206
Sriwidodo,  Lukman  Dwi  Hadi  P.  (2020).
Pertanggungjawaban Negara Dalam Penyelesaian  Kasus  Pelanggaran  Hak Asasi Manusia Yang Berat Di Aceh Melalui Mekanisme  Komisi  Kebenaran  Dan Rekonsiliasi  Aceh. Jurist-Diction ,  Vol.3,
(No.6),p.2661.https://doi.org/10.20473/jd.v3
i6.22971
Sumigar, Benhard Ruben. F. (2020). Pelanggaran
Berat  HAM  dalam  RUU  KUHP:  Tinjauan dari Hukum Internasional (Gross Violations of Human Rights in the Criminal Code Bill: an  Overview  from  International  Law). Negara  Hukum ,  Vol.11,  (No.2),  pp.128– 129.https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1639 Supriyanto,  Bambang  H.  (2014).  Penegakan Hukum  Mengenai  Hak  Asasi  Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. Jurnal  Al-Azhar  Indonesia ,  Vol.2,  (No.3), p.162.https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS /article/view/167
Titahelu,  Juanrico  Aalfaromona  S.  (2019).  The Essence  of  Human  Rights  Violations  in Social Conflict in Maluku (After The Riots In 1999). Journal  of  Information  and Knowledge  Management ,  Vol.9,  (No.8),
pp.33–42.https://doi.org/https://doi.org/10. 7176/IKM
Wati,  Ayu  Setia.,  Efendi,  Dinda  Rasella., Firmansyah,  Luthfi  Brian.,  Munthe,  M. Zainul  Arifin.,  &  Wimala,  Tata  Dhea.
(2021).  Pelanggaran  Genosida  Sebagai
Pelanggaran  HAM  Berat. Jurnal  Keadilan ,
Vol.1,(No.1),p.111.https://www.stihmakisar an.ac.id/ojs/index.php/keadilan/article/view/
29
Wicaksono,  Bondan.,  Agis,  Abdil.,  &  Qamar,
Nurul.  (2021).  Penanggulangan  Tindak
Pidana  Korupsi  Dalam  Pengelolaan
Keuangan  Dana  Desa. Journal  of  Lex
Generalis ,Vol.2,(No.2),p.548. https://doi.org/10.52103/jlg.v2i2.348 Widayati,  K.  (2017).  Pelaksanaan  Pemenuhan Hak  KorbanPelanggaran  Hak  Asasi Manusia  Genosida  Berdasarkan  Undang-
Undang  Nomor  26  Tahun  2000. Jurnal
Legalitas; Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , Vol.2,
(No.2),p.4.https://doi.org/10.31293/lg.v2i2.3
381

## BUKU
Soekanto,  S.  (2017). Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .
Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## SKRIPSI
Titahelu,  Juanrico  Aalfaromona  S.  (2003).
Analisis Perbuatan Pelanggaran Hak Asasi Manusia  Oleh  Kelompok  (Studi  Kasus  Di Provinsi  Maluku) .  Universitas  Sam Ratulangi.