## MEMAHAMI INVESTASI BERBASIS MINYAK CINA DI SUDAN: ANALISIS INTERAKSI STRATEGIS CINA PADA SITUASI KONFLIK

## Fajar Ajie Setiawan
Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi Universitas Wanita Internasional ajie.hatadji@gmail.com

## Abstrak
Perkembangan  pesat  perekonomian  Cina  khususnya  dalam  dua  dekade  terakhir  mendorong  tingginya ketergantungan  Cina  akan  impor  minyak  bumi  melebihi  kapasitas  produksi  domestiknya.  Cina  untuk  pertama kalinya  melewati  Amerika  Serikat  sebagai  importir  minyak  terbesar  di  dunia  pada  tahun  2015  dengan  kawasan Afrika khususnya  negara-negara ‗bermasalah‘  seperti Sudan  menjadi tujuannya. Investasi berbasis  minyak  Cina di Sudan kemudian menjadi perhatian dunia internasional karena kebijakan non-interferensi Cina dianggap tidak memedulikan  permasalahan  domestik  Sudan.  Penelitian  ini  berupaya  untuk  menjelaskan  bagaimana  investasi berbasis minyak Cina di Sudan dengan fokus analisis terhadap interaksi strategis antar negara yaitu Cina dengan Sudan  yang  dilanda  konflik  dengan  menggunakan  tiga  variabel  analisis  yaitu  kepentingan  negara,  spesifikasi setting  strategis,  dan  perhatian  terhadap  faktor  ketidakpastian.  Hasil  analisis  memperlihatkan  bahwa  kebutuhan minyak sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Cina merupakan kepentingan krusial sehingga menjadi prioritas yang dijalankan oleh SOEs Cina sebagai instrumen strategis berdasarkan kebijakan ―China First‖ yang permisif terhadap isu domestik.
Kata Kunci : investasi minyak; politik luar negeri cina; konflik sudan; ekonomi politik internasional

## Abstract
The  rapid  economic  development  of  PRC  especially  during  the  last  two  decades  has  prompted  its dependence on oil imports exceeding its domestic production. China for the first time exceeded US as the biggest oil importer in 2015 with Africa particularly „troubled‟ countries such as Sudan as its destination. China‟s oil- based  investment  in  Sudan  later  becomes  international  concern  since  China‟s  non-interference  policy  was perceived as ignoring Sudan‟s domestic problems. This research attempts to explain China‟s oil-based investment in  Sudan  with  focus  of  analysis  on  China‟s  strategic  interaction  with  conflict-troubled  Sudan  using  three analytical variables: the identification of state interest, the specification of strategic setting, and the attention to the role of uncertainty. Analysis result shows that China‟s need for oil to secure its economic growth is China‟s vital interest as being prioritized by its SOEs as China‟s strategic instrument based on „China First‟ policy that is permissive towards Sudan‟s domestic issue.
Keywords : oil investment; china‟s foreign policy; sudan conflict; IPE

## Pendahuluan
Meningkatnya  kebutuhan  sumber  energi minyak bumi untuk menstabilkan pertumbuhan ekonomi  dan  berkembangnya  populasi  yang sangat pesat mendorong Cina untuk memperluas  pencariannya  akan  alternatif sumber-sumber  minyak bumi selain Rusia dan Timur Tengah. Faktor pendorong hal ini sangat gamblang:  pertumbuhan  Produk  Domestik Bruto (PDB) Cina yang stabil di angka 8-10% dalam  kurun  2000-2010  membutuhkan  suplai energi  tanpa  gangguan. 1 Selain  itu,  stabilitas
1 Wayne  M.  Morrison,  China‘s  Economic  Rise: History,  Trends,  Challenges,  Implications  for  the United States, (Washington D.C.: U.S. Congressional Research Service, 2017)
suplai  energi  merupakan  kepentingan  nasional Cina  yang  utama,  terlihat  dari  kekhawatiran mantan  Presiden  Hu  Jintao  yang  ia  sebut sebagai “The  Malacca  Dilemma” ,  dependensi Cina  yang  sangat  tinggi  terhadap  jalur perdagangan laut Selat Malaka yang membawa 80%  minyak  impor  dari  Timur  Tengah  dan Afrika. 2 Hal  ini  mendorong  Cina  untuk mencari minyak bumi ke luar negeri; Cina saat ini  menjadi  importir  minyak  terbesar  di  atas Amerika  Serikat.  Afrika  menjadi  tujuan State- Owned  Enterprise (SOE)  Cina  terutama negara-negara ‗bermasalah‘ seperti Sudan serta
2 Shaofeng Chan, ―China's Self-Extrication from the ―Malacca Dilemma‖ and Implications‖,
International  Journal  of  China  Studies  1,  No.  1
(2010): 1-24.
120 Fajar Ajie Setiawan Memahami Investasi Berbasis Minyak Cina Di Sudan: Analisis Interaksi Strategis Cina Pada Situasi Konflik
menggunakan  kebijakan “China  First” yang permisif  terhadap  isu-isu  domestik  di  Sudan. Keterlibatan  Cina  di  Sudan  kemudian  menjadi perhatian dunia internasional karena kebijakan non-interferensi Cina dianggap tidak memedulikan  permasalahan  yang  terjadi  di Sudan  seperti  pelanggaran  hak  asasi  manusia di  dalam  konflik  Sudan  Selatan,  yang  terlihat dari  penolakan  Beijing  untuk  menurunkan penjaga  perdamaian  di  Darfur,  namun  dengan cepat  menurunkan  400  pasukannya  untuk menjaga  sumur  minyaknya  di  Sudan  ketika situasi politik dan keamanan semakin mengancam sumur minyak Cina di Sudan. 3
Penelitian ini berupaya untuk
mengeksplorasi pertanyaan penelitian ―Bagaimana  interaksi  strategis  Cina  dengan Sudan terkait dengan investasi berbasis minyak Cina  di  tengah  konflik  Sudan?‖.  Cina merupakan  salah  satu  fokus  utama  di  dalam kajian  IPE  global,  sehingga  Cina  menjadi sebuah  sumber  potensial  bagi  penelitian  dan pengembangan  ilmu  hubungan  internasional, khususnya  IPE. 4 Penelitian  ini  dilakukan menggunakan  teori  interaksi  strategis  antar negara  dan  internasional  sebagai  sebuah pendekatan  positivis  di  dalam  kajian  IPE. Berdasarkan  kepada  hal  ini,  bagian  pertama penelitian ini adalah pendahuluan dan penjabaran latar belakang permasalahan, pertanyaan penelitian, serta struktur penelitian. Bagian  kedua  dari  penelitian  ini  akan menjelaskan  mengenai  pendekatan  Ekonomi Politik  Internasional  di  dalam  studi  Hubungan Internasional, termasuk perdebatan di dalamnya,  serta  menjelaskan  mengenai  teori interaksi  strategis  antar  negara  yang  diusulkan oleh  Frieden  dan  Martin  untuk  memahami
3 Phillip Manyok, ―Oil and Darfur‘s Blood: China‘s Thirst  for  Sudan‘s  Oil‖,  Journal  of  Political Science & Public Affair 4, (2016): 189.
4 Gregory  Chin,  Margaret  M.  Pearson,  dan  Wang Yong,  ―Introduction  –  IPE  with  China‘s characteristics‖,  Review  of  International  Political Economy 20, 6 (2013): 1145-1164.
kebijakan  ekonomi  luar  negeri  sebuah  negara di dalam ekonomi politik internasional. 5
Bagian ketiga akan membahas mengenai investasi  Cina  di  Sudan  terkait  erat  dengan kebutuhan  konsumsi  energi  minyak  domestik di  Cina.  Bagian  ini  menjelaskan  mengapa Sudan menjadi salah satu fokus perhatian bagi Cina  dan  bentuk-bentuk  investasi  Cina  di Sudan  yang  sangat  erat  berhubungan  dengan kepentingan minyak Cina. Bagian ini juga akan menjelaskan  mengenai  dampak-dampak  yang ditimbulkan oleh hubungan Cina-Sudan terkait dengan  investasi  Cina  tersebut.  Dampak- dampak  tersebut  dibatasi/dikelompokkan  ke dalam  dua  kategori:  pembangunan  dan keamanan  sebagai  variabel  materialistis  yang menjadi fokus pengamatan pendekatan positivisme. 6 Penelitian  ini tidak mencoba menganalisis variabel-variabel seperti pengetahuan  bersama (shared  knowledge) , identitas (identity) ,  ide (idea) ,  atau  budaya strategis (strategic  culture) yang  diusulkan oleh konstruktivis. 7
Penelitian ini kemudian mencoba menganalisis interaksi  faktor  domestik  dan  internasional Cina di dalam bagian keempat yang berdasarkan  kepada  variabel  kepentingan ekonomi  dan  institusi  politik  Cina  sebagai faktor  domestik  serta  variabel  interaksi strategis antar negara dan institusi internasional
5 Frieden, Jeffry, dan Lisa L. Martin.. ―International Political Economy: Global and Domestic Interactions.‖ Dalam Political Science: The State of  Discipline ,  oleh  Ira  Katznelson  dan  Helen Miller,  118-146.  (Boston:  W.  W.  Norton  & Company, 2001)
6 Jeffry  A.  Frieden  dan  Ronald  Rogowski.  1996. ―The  Impact  of  the  International  Economy  on National  Policies:  An  Analytical  Overview.‖ Dalam Internationalization and Domestic Politics ,  disunting  oleh  Robert  O.  Keohane  dan Helen  V.  Milner,  25-47.  Cambridge:  Cambridge University Press.
7 Kajian lebih jauh terkait dengan hal ini, contohnya adalah:  Rawi  Abdelal,  Mark  Blyth,  dan  Craig Parsons, Constructing the International Economy ,  (New  York:  Cornell  University  Press, 2010);
sebagai  faktor  interaksi  internasional.  Bagian keempat ini kemudian menghasilkan kesimpulan  yang  akan  dijelaskan  pada  bagian kelima.

## Teori Ekonomi Politik Internasional
Keterikatan
studi hubungan internasional dan ekonomi internasional semakin  mendapatkan  perhatian  dunia  melalui munculnya  pendekatan International  Political Economy (IPE) atau ekonomi politik internasional sebagai pendekatan yang menggabungkan kedua studi untuk menjelaskan  fenomena-fenomena  hubungan internasional  kontemporer.  Pendekatan  ini mencoba  memahami  bagaimana  aktor  politik (negara,  individual,  institusi)  mempengaruhi ranah  internasional  yang  berdampak  kepada kebijakan  dan  interaksi  ekonomi  yang  juga kemudian  kembali  mempengaruhi  sektor politik  domestik. 8 Secara  singkat,  Thomas Oatley  mendefinisikan  IPE  sebagai  sebuah kajian  yang  mempelajari  bagaimana  faktor politik  mempengaruhi perkembangan  ekonomi global dan bagaimana ekonomi global kemudian  mempengaruhi  politik. 9 Keohane dan  Nye  dianggap  sebagai  akademisi  yang ‗membukakan‘  jalan  bagi  pengamat  dengan kerangka  pemikiran  HI  untuk  menganalisis secara  sistematis  hubungan  perekonomian internasional  sebagai  ekstensi  dari  kajian  ke- HI-annya. 10

## Paradigma  Ekonomi  Tradisional  dan  IPE Kontemporer
Studi ekonomi politik internasional pada umumnya  terbagi  menjadi  tiga  paradigma
8 Joan E. Spero, dan Jeffrey A. Hart, The Politics of International  Economic  Relations, (5 th .  London: Routledge, 1997), hal. 2-4.
9 Thomas  H.  Oatley. International  Political Economy. (5 th . New York: Routledge, 2016). Hal.
1-2.
10 Benjamin  J.  Cohen.  ―The  Multiple  Traditions  of American  IPE.‖  Dalam Routledge  Handbook  of International  Political  Economy  (IPE) ,  disunting oleh  Mark  Blyth.  (New  York:  Routledge.  2009). Hal. 23-35.
ekonomi  tradisional/  neoklasik  yang  berfokus pada perdebatan mengenai peran dan signifikansi  pasar  di  dalam  pengorganisasian masyarakat  dan  ekonomi  yaitu  Merkantilisme (atau  juga  disebut  dengan  nasionalisme,  atau realisme) 11 ,  Liberalisme,  dan  Marxisme 12 .
Kajian literatur mengenai merkantilisme sangat bervariasi  dan  luas,  namun  secara  umum terbagi  menjadi  merkantilisme  klasik  dan merkantilisme  modern.  Merkantilisme  klasik berargumen  bahwa:  1)  kekuatan  nasional sebagian  besar  berasal  dari  kekayaan;  2) surplus perdagangan dapat membawa kekayaan dari internasional ke dalam domestik;  dan  3)  perindustrian  merupakan aktivitas  ekonomi  yang  lebih  baik  daripada non-industri dan agrikultur. 13 Sedangkan merkantilisme  ‗modern‘,  berargumen  bahwa:
1)  kekuatan  ekonomi  hanya  merupakan komponen penting di dalam kekuatan nasional;
2)  perdagangan  harus  berfokus  kepada  ekspor dengan  pemerintah  mengurangi  impor  sebisa mungkin; dan 3) beberapa bentuk industri lebih baik  daripada  yang  lain,  khususnya  industri berteknologi tinggi. 14
Liberalisme  bersumber  dari  pemikiran- pemikiran market-centric seperti  Adam  Smith ( the  invisible  hands )  dan  David  Ricardo ( comparative  advantage ),  yang  mencoba mengubah dominasi negara di bidang ekonomi dengan  berargumen  bahwa:  1)  tujuan aktivitas ekonomi  adalah  untuk  memperkaya  individu, bukan  meningkatkan  kekuatan  negara;  2)
11 Gilpin  di  dalam  bukunya, Global  Political Economy:  Understanding  the  International Economic  Order, berargumen  bahwa  meskipun seluruh  nasionalis  adalah  realis,  tidak  semua realis menganut pandangan normatif nasionalisme.  Bacaan  lebih  lanjut:  Robert Gilpin, Global Political Economy:
Understanding  the  International  Economic Order. (New Jersey: Princeton University Press. 2001)
12 Robert  Gilpin. The  Political  Economy  of International  Relations. (New  Jersey:  Princeton University Press, 1987). Hal. 25-26.
13 Thomas H. Oatley. Hal. 8-9.
14 Ibid.
negara  tetap  mendapatkan  sesuatu  dari perdagangan  internasional,  tanpa  melihat surplus  tidaknya;  3)  negara  mendapatkan kekayaan  bukan  dari  industri  tertentu,  tetapi dari  perdagangan  manufaktur  yang  murah diproduksi  secara  lokal  dengan  manufaktur yang  mahal  bila  diproduksi  secara  lokal. 15
Dengan  demikian,  liberalisme  mengkritik merkantilisme  dengan  berargumen  bahwa pemerintah  justru  harus  seminimal  mungkin mempengaruhi  sektor  ekonomi  karena  hanya akan mengurangi kesejahteraan nasional.
Paradigma  ketiga  dalam  pemikiran tradisional IPE adalah Marxisme yang bersumber  dari  kritik  terhadap  kapitalisme yang berargumen bahwa:
1) ada kecenderungan alami akan terjadinya konsentrasi kapital melalui kompetisi ekonomi; 2)  kapitalisme  akan  mendorong  penurunan keuntungan/profit melalui melimpahnya produksi; dan 3) kapitalisme akan menghasilkan ketidakseimbangan antara ketersediaan  produksi  dengan  daya  beli masyarakat. Joseph Schumpeter menambahkan bahwa  ketika  Liberalisme  berfokus  kepada sistem kapitalis sehari-hari, Marxisme berfokus kepada  dinamika  jangka  panjang  dari  sistem kapitalis ini. 16
Secara umum, ketiga paradigma tradisional  IPE  mempengaruhi  tiga  teori  IPE kontemporer.  Yang  pertama  adalah  Teori Ekonomi Ganda ( Dual Economy Theory) , yang dipengaruhi  oleh  liberalisme  ekonomi.  Teori ini  menganggap  terjadinya  evolusi  pasar sebagai  respons  terhadap  dorongan  universal untuk meningkatkan efisiensi dan memaksimalkan  kekayaan.  Yang  kedua,  yang sangat  dipengaruhi  oleh  Marxisme,  seringkali diidentifikasikan  sebagai  Teori  Sistem  Dunia
15 Eric  Helleiner.  "Economic  Nationalism  as  a Challenge  to  Economic  Liberalism?  Lessons from  the  19th  Century." International  Studies Quarterly 46, No. 3 (2002): 307-329.
16 Robert  Gilpin,  Global  Political  Economy: Understanding the International Economic Order, Op.cit.
( World  System  Theory )  yang  berargumen bahwa  pasar  dunia  pada  dasarnya  adalah sebuah  mekanisme  untuk  mengeksploitasi ekonomi  negara-negara  berkembang  oleh ekonomi kapitalis maju. Ketiga, erat tapi tidak sepenuhnya terkait dengan Nasionalisme/Realisme  karena  ada  beberapa pandangan  Liberalisme  yang  mendukung  teori ini,  dikenal  sebagai Teori Stabilitas  Hegemoni ( Hegemonic Stability Theory ) yang menafsirkan kemunculan dan aktivitas ekonomi  internasional  modern  berdasarkan kepada kekuatan liberal yang dominan. 17
Terlepas  dari  perdebatan  mengenai definisi  IPE,  dalam  dua  puluh  tahun  terakhir studi  mengenai  IPE  cenderung  memiliki konsensus  terkait  dengan  teori,  metode, kerangka analisis, dan pertanyaan penting yang menjadi  dasar  dari  studi  ini.  Pernyataan  ini dimaksudkan bahwa perdebatan di dalam studi IPE  kontemporer  lebih  berfokus  kepada perdebatan klaim produktif, baik yang berbasis teoritis  maupun  empiris,  dan  tidak  lagi  pada benturan  paradigmatis. 18 Gilpin  berargumen bahwa  meskipun  studi  tentang  IPE  sangat bergantung  pada  teori  dan  wawasan  ekonomi neoklasik,  namun  IPE  dan  ekonomi  neoklasik mengajukan pertanyaan penelitian yang berbeda karena menerapkan cara analisis yang berbeda.  Ketika  kajian  ekonomi  tradisional terutama berkaitan dengan pertanyaan mengenai  efisiensi  dan  pertukaran  ekonomi, IPE  berfokus  kepada  pertanyaan-pertanyaan dalam  isu-isu  yang  lebih  luas,  seperti contohnya  adalah  distribusi  keuntungan  dari aktivitas  pasar,  peran  institusi  dan  rezim internasional  (berbeda  dengan  neoklasik  yang berfokus  hanya  kepada  pasar),  dan  otonomi
17 Robert  Gilpin.  The  Political  Economy  of International Relations. Op.cit. Hal. 66.
18 Jeffry Frieden, dan Lisa L. Martin, ―International Political Economy: Global and Domestic Interactions‖,  di  dalam Political  Science:  The State of Discipline , ed. Ira Katznelson dan Helen V. Milner, (Harvard: W. W. Norton & Company, 2001), hal. 118-146.
123 Fajar Ajie Setiawan Memahami Investasi Berbasis Minyak Cina Di Sudan: Analisis Interaksi Strategis Cina Pada Situasi Konflik
negara vis-a-vis interdependensi  di  dalam ekonomi internasional. 19

## Teori Interaksi Strategis Antar Negara
Salah satu perkembangan studi ekonomi politik  internasional  kontemporer  sebagai usaha untuk menjelaskan keterkaitan fenomena ekonomi  dan  politik  juga  menekankan  kepada analisis  hubungan  antara  faktor  ekonomi politik  domestik  di  dalam  kebijakan  ekonomi luar  negeri  dan  peran  dari  hubungan  strategi negara-negara  di  level  internasional.  Inti  dari analisis  ini  adalah  interaksi  antara  dimensi domestik  dengan  dimensi  internasional  di dalam  pembentukan  kebijakan  luar  negeri. 20
Dimensi  ekonomi  politik  domestik  mencakup dua faktor, yaitu: 1) kepentingan ekonomi, dan 2) institusi politik; sedangkan dimensi interaksi internasional  memiliki  dua  faktor  yaitu  1) interaksi strategis antar negara, dan 2) institusi internasional.
Penelitian ini akan menggunakan teori interaksi strategis antar negara untuk menjelaskan  investasi  berbasis  minyak  yang dilakukan Cina di Sudan. Untuk melakukan hal tersebut  ada  tiga  variabel  analisis  yang  perlu untuk  dikaji  untuk  dapat  menjelaskan  tujuan penelitian,  yaitu:  1)  identifikasi  kepentingan negara;  2)  spesifikasi setting strategis;  dan  3) perhatian terhadap ketidakpastian. 21
Pertama ,  proses  identifikasi  kepentingan negara  dan  dinamika  perubahannya  dapat dilakukan  dengan  berbagai  cara.  Pertama, adalah dengan melihat kepada pola kepentingan  dan  variasi  dari  kepentingan tersebut di berbagai negara dan isu. Salah satu metode adalah dengan melihat derajat kepentingan  bersama.  Ketika  negara  memiliki tingkat kepentingan bersama yang tinggi, fokus analisis  berpusat  kepada  faktor-faktor  yang mendorong  atau  mencegah  upaya  realisasi
19 Robert Gilpin, Global Political Economy. Op.cit. Hal. 77-78.
20 Ibid .
21 Jeffry Frieden, dan Lisa L. Martin. Op.cit.
kepentingan  bersama  tersebut.  Namun  apabila kepentingan bersama rendah, analisis difokuskan  kepada  faktor  yang  mempengaruhi hasil di  dalam situasi dengan derajat konfliktual  yang  tinggi  (seperti  kemungkinan pemutusan hubungan atau penggunaan militer). Kedua,  adalah  dengan  melihat  kepada  posisi negara  tersebut  di  dalam  sistem  internasional, terkait dengan distribusi kekuasaan.
Kedua adalah  variabel  spesifikasi  setting strategis  yang  dapat  dipahami  sebagai  struktur hubungan/interaksi sebuah negara baik dengan negara lain maupun dengan sistem internasional.  Interaksi  bilateral  menciptakan berbagai  kendala  dan  peluang  yang  berbeda daripada  interaksi  yang  melibatkan  beberapa negara, atau interaksi dengan sistem internasional  yang  melibatkan  banyak  negara. Sistem  internasional  juga  mempengaruhi prioritas  masalah  yang  akan  dipertimbangkan atau isu mana yang akan dipertimbangkan.
Ketiga adalah perhatian terhadap ketidakpastian,  dimana  sebuah  negara  hanya memiliki  perkiraan  terhadap  preferensi  atau pilihan  kebijakan  dari  negara  lain,  atau  situasi yang dihadapi. Negara pada awalnya membentuk  strategi  berdasarkan  perkiraan terhadap  tindakan  negara  lain  atau  situasi  di negara  lain.  Seiring  munculnya  interaksi, informasi mengenai perkiraan ini akan semakin lengkap  dan  jelas  sehingga  membantu  negara untuk mempertimbangkan ulang strateginya.

## Investasi Berbasis Minyak Cina di Sudan
Melonjaknya  harga  minyak  dilihat  oleh Cina sebagai sebuah dependensi yang membahayakan, terutama karena Cina merupakan  importir  terbesar  di  dunia  di  atas Amerika  Serikat.  Keadaan  ini  membuat  Cina memiliki  kerawanan  energi  dan  memiliki ketergantungan kepada hal yang berada di luar kontrol Beijing. Hal ini mendorong Cina untuk membentuk  minyak bumi sebagai kepentingan nasional  vital  dan  mencari  sumber  minyak bumi  ke  daerah  yang  seringkali  ditinggalkan
oleh  negara-negara  Barat,  seperti  negara- negara di Afrika.
Afrika  seringkali  dilihat  sebagai  sebuah  benua yang  ‗tertinggal‘  di  dunia;  tingginya  jumlah negara-negara  yang  bermasalah  seperti  perang sipil  yang  berkepanjangan,  kemiskinan  dan kelaparan,  rezim  otoriter  yang  seringkali melanggar  hak-hak  asasi  manusia.  Faktor- faktor tersebut memberikan dampak
ketidakstabilan domestik bagi negara-negara di
Afrika  sehingga  seringkali  melemahkan  posisi tawarnya di dunia internasional dan kemampuan  diplomasinya  bila  dibandingkan dengan  negara-negara  lain  seperti  negara- negara  Eropa  dan  Asia  Timur.  Hal  ini membuka  celah  bagi  Cina  untuk  menjalin kerjasama dengan negara-negara Afrika mengingat  Cina  menawarkan  hubungan  non- interferensi  dengan  rekan-rekannya  di  Afrika. Keterbukaan  negara-negara  Afrika  terhadap Cina  mendorong  tingginya  investasi  Cina  di Afrika,  seperti Foreign  Direct  Investment (FDI) Cina  di  Afrika  yang  pada  tahun  2005 mencapai US$1.6 triliun. Peta investasi berikut memberikan gambaran persebaran FDI Cina di Afrika yang cukup tinggi.
Gambar  1. Persebaran  FDI  Cina  di  Afrika pada 2005

## Sumber: Disadur dari BBC 22
Gambar  di  atas  memperlihatkan  persebaran FDI Cina di Afrika pada tahun 2000-2005 yang berjumlah  US$1,6  trilyun.  Sudan  menjadi negara  penerima  terbesar  di  Afrika  dengan US$300  juta  diinvestasikan  oleh  Cina  yang memperlihatkan  hubungan  ekonomi  yang  kuat antara Cina dengan Sudan.
Satu  hal  lain  yang  menjadikan  Afrika mulai  diperhitungkan  Cina  adalah  keberadaan cadangan minyak yang luar biasa besar. Afrika mulai  dilirik  sebagai  sumber  minyak  alternatif bagi  Cina  dengan  cadangan  minyak  yang sudah  terbukti  dimiliki  Afrika  adalah  sebesar 132.4  milyar  bpd  ( barrels  per  day/ barel  per hari), 8% dari cadangan minyak dunia saat ini dan  angka  ini  merupakan  sebagian  kecil  dari cadangan  minyak  yang  diperkirakan  ada  di Afrika.  Meskipun  memiliki  sumber  cadangan minyak yang diperhitungkan dan kemungkinan cadangan  minyak  yang  lebih  besar,  sumber minyak di Afrika hanya dimiliki oleh sebagian kecil  negara-negara  di  Afrika.  Tabel  berikut akan menjelaskan persebaran cadangan minyak di Afrika (yang sudah terbukti).
Tabel  1. Cadangan  Minyak  Negara-Negara Afrika
Negara (dalam milyar barel) %  dari  total Cadangan Afrika Aljazair 12.2 9,2% Angola 13.5 10,2% Chad 1.5 1,1% Republik Kongo 1.9 1,4% Mesir 4.3 3,2% Guinea Ekuator 1.7 1,3% Gabon 3.7 2,8% Libya 47.1 35,6% 22 BBC, China  in  Africa:  Developing  ties ,  BBC News, diakses melalui http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/7086777.s tm pada 6 September 2017
Nigeria 37.2 28,1% Sudan 6.7 5,1% Tunisia 0.4 0.3 Negara  Afrika 2.2 1.7 lainnya Total Afrika 132.4 100 Sumber: BP Statistical Review of World Energi 2011
Tabel  di  atas  menjelaskan  persebaran cadangan  minyak  di  Benua  Afrika.  Dapat dilihat bahwa Libya memiliki jumlah cadangan minyak  terbesar  dengan  47.1  milyar  bpd  per tahun  2011.  Nigeria  menjadi  negara  kedua dengan  cadangan  minyak  terbesar  di  Afrika dengan  jumlah  37.2  milyar  bpd  diikuti  oleh Angola,  Aljazair,  Sudan,  dan  negara-negara lainnya.  Bila  dibandingkan,  negara-negara pemilik  cadangan  minyak  terbesar  seperti Libya,  Nigeria,  dan  Aljazair  merupakan negara-negara  yang  relatif  stabil  dan  memiliki hubungan  yang  dekat  dengan  dunia  Barat, berbeda  dengan  Angola  dan  Sudan  yang dianggap  masih  memiliki  kasus  pelanggaran hak asasi manusia sehingga ‗ditinggalkan‘ oleh dunia  Barat.  Sudan  bahkan  mendapatkan sanksi ekonomi dari dunia Barat terkait dengan kasus  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang berat  di  Darfur  yang  mendorong  terjadinya isolasi  dari  dunia  Barat.  Hal  ini  memberikan celah  bagi  Cina  untuk  membuka  jalur kerjasama  dengan  negara-negara  yang  terisolir seperti Sudan sehingga mendapatkan sambutan yang hangat. 23

## Investasi di Sektor Produksi Minyak
Cadangan  minyak  telah  diketahui  sejak lama  oleh  masyarakat  Sudan  tetapi  kapasitas finansial  yang  terbatas,  diantara  beberapa  hal lainnya,  telah  menghambat  usaha  pemerintah untuk mengekstraksi cadangan minyak mereka. Proses  ekstraksi  mulai  dilakukan  ketika Chevron  Corporation menjadi  yang  pertama melakukan usaha tersebut pada 1960an namun kemudian meninggalkan usahanya pada 1980an  setelah  meletusnya  perang  saudara  di Sudan.  Cina  masuk  menjadi  partner  energi
23 Daniel  Large,  China‘s  Sudan  Engagement: Changing Northern and Southern Political
Trajectories  in  Peace  and  War, The  China Quarterly , 199 (2009) 610-626.
minyak  Sudan  setelah  Sudan  mendapatkan sanksi dari Amerika Serikat pada tahun 1990an terkait  dengan  isu  pelanggaran  hak  asasi manusia.  Sanksi  ekonomi  ini  memberikan peluang  untuk  kehadiran  Cina  di  Sudan  yang cenderung  menjadi  pemain  tunggal  di  sektor eksplorasi  minyak  di  Sudan. 24 Cina,  yang mengimplementasikan kebijakan non- interferensi,  hadir  melalui  sahamnya  di Greater  Nile  Petroleum  Operating  Company (GNPOC),  sebuah  kerjasama  internasional yang  40%  sahamnya  dimiliki  oleh  Cina. GNPOC  adalah  satu-satunya  dari  dua  proyek investasi Cina hingga 2010 yang menghasilkan 100,000  BPD  selain AktobeMunaiGas di Kazakhstan. Saham ini dimiliki oleh SOE Cina yaitu China  National  Petroleum  Company (CNPC)  yang  kemudian  berkolaborasi  dengan Kementerian Energi Sudan untuk menanamkan investasinya  sebesar  US$300juta  di  sumur minyak Heglig dan Unity untuk melipatgandakan hasil produksinya. Walaupun jumlah  tetapnya  tidak  dapat  diketahui,  Cina melalui CNPC diperkirakan telah menginvestasikan  lebih  dari  US$4  triliun dalam  bentuk  investasi  aktif  dari  total  US10$ triliun  investasi  Cina  di  ranah  eksplorasi minyak di Sudan. 25
Konsorsium  GNPOC  di  bawah  CNPC saat  ini  sedang  berusaha  melakukan  ekspansi untuk  mencari  dan  memproduksi  minyak  di Sudan. Beberapa kilang minyak baru dibangun, dengan  investasi  Cina,  di  Blok  4  serta  Thar Jath  dan  Mala  Field  di  Blok  5A  di  Sudan
24 International  Crisis  Group. China's  New Courtship  in  South  Sudan. Africa  Report,
(Brussels: International Crisis Group, 2012)
25 US-China  Economic  and  Security  Review Commission. China's  Overseas  Investment  in Oil and Gas Production. Government Publication,  (Washington  D.C.:  Eurasia  Group, 2006).
126 Fajar Ajie Setiawan Memahami Investasi Berbasis Minyak Cina Di Sudan: Analisis Interaksi Strategis Cina Pada Situasi Konflik
Selatan. Untuk mentransportasikan hasil eksplorasi  ini, China  Petroleum  and  Chemical Corporation (Sinopec)  sebagai  SOE  yang beroperasi  di  bidang  hilir  telah  membangun pipa  minyak  dari  blok-blok  tersebut  yang berada  di  daerah  Sudan  selatan  menuju Pelabuhan Sudan yang berada di Laut Merah di Sudan  utara.  Di  sana  pun  telah  dibangun terminal  tanker  ekspor  oleh China  Petroleum Engineering  Construction  Group (CPECG) seharga  US$215  juta  yang  berasal  juga  dari investasi Cina.

## Resource-backed Development Loans
Selain  di  sektor  eksplorasi dan  produksi minyak,  Cina  juga  melancarkan  hubungannya dengan  Sudan  dengan  menawarkan  pinjaman dan  bantuan  luar  negeri  sebagai  strategi  Cina untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan posisi tawarnya dengan pemerintah Sudan. CNPC bekerjasama dengan pemerintah Sudan untuk membangun infrastruktur  melalui  proyek-proyek  senilai US$1triliun.  SOE  milik  pemerintah  Cina seringkali bertindak sebagai pemimpin lapangan  dari  proyek-proyek  pembangunan infrastruktur di Sudan ini yang walaupun ‗tidak terlalu  menguntungkan‘  bagi  Cina  namun memberikan Cina posisi tawar yang lebih kuat terhadap Sudan. Sebagai contoh adalah proyek Harbin  Power  Company yang  mendapatkan pinjaman  dari  Bank  Sentral  Cina  untuk meningkatkan  kapasitas hidroenergi serta jalur transmisi sepanjang 1,700 kilometer.
Pemerintah  Cina  juga  menawarkan  pinjaman kepada  Sudan  untuk  meningkatkan  kapabilitas nasional,  seperti  pinjaman  US$60juta  untuk meningkatkan kapabilitas kilang minyak Sudan. Dalam kurun 2002-2006 pinjaman yang diberikan  pemerintah  Cina  di  estimasi  sebesar US$1triliun yang digunakan untuk membangun proyek-proyek seperti pembangkit dan peningkatan kapasitas listrik, peralatan air, irigasi,  pengeboran  minyak,  dan  Pelabuhan Sudan.
Pinjaman-pinjaman  ini  kemudian  akan dilunasi  oleh  pemerintah  Sudan  dalam  bentuk minyak  mentah. 26 Preferensi  penggunaan minyak  mentah  sebagai  bentuk  pembayaran oleh  pemerintah  Sudan  dilihat  sebagai  bentuk lain  dari  investasi  minyak  Cina  di  Sudan.
Dengan  begitu,  Cina  tetap  akan  mendapatkan pasokan  minyak  dari  Sudan  selain  dari kerjasama  eksplorasi  dan  produksi  minyak  di selatan Sudan. Bentuk pinjaman yang menggunakan  sumber  daya  sebagai  alat pembayaran  disebut  sebagai resource-backed development loans .

## Dampak Investasi Cina di Sudan
Perang sipil yang melanda Sudan bagian selatan mendapatkan perhatian dunia internasional  setelah  konflik  Darfur  mencuat sebagai  isu  pelanggaran  hak  asasi  manusia. Konflik  yang  bertahun-tahun  mengganggu stabilitas  keamanan  di  selatan  Sudan  ini  pada akhirnya  menemukan  perdamaian  pada  tahun 2004.  Meski  demikian,  kondisi  pasca-konflik yang  masih  dipenuhi  kecurigaan  tinggi  di dalam  masyarakat  Sudan  khususnya  Sudan Selatan  telah  membuat  CNPC  dan  pemerintah Cina  khawatir  karena  sebagian  besar  sumur minyak yang dikuasai CNPC berada di selatan Sudan  di  daerah  konflik. Sudanese  People Liberation  Army (SPLA)  yang  seringkali mengatasnamakan  warga  sipil  Sudan  Selatan menuduh  kehadiran  Cina  di  Sudan  Selatan memperburuk  situasi  yang  telah  mengalami efek  yang  sangat  merugikan  dari  adanya perang utara-selatan ini.
Selama perang sipil tersebut berlangsung,  Cina  merupakan  pemasok  utama persenjataan  untuk  militer  Sudan  termasuk amunisi  persenjataan,  helikopter,  pesawat tempur, tank T-59, senjata anti-pesawat kaliber 37mm  dan  howitzer  kaliber  122mm,  220  truk
26 Maglad,  Nour  Eldin  A.  ―Scoping  Study  on Chinese Relations with Sudan.‖ Impact  of  China and  India  on  Sub-Saharan  Africa:  Scoping Studies  on  China-Africa  Economic  Relations .
(Dar-es-Salaam: AERC. 2008) 1-29.
militer  yang  dibayar  oleh  pemerintah  Sudan menggunakan minyak hasil produksi domestik. Selain itu, Cina juga menjual beberapa pesawat tempur buatan Shenyang dan 12 jet supersonic F-7.  Cina  juga  menanamkan  investasinya  di dalam  pembangunan  tiga  pabrik  senjata  di Sudan. Selain melalui suplai persenjataan, Cina juga seringkali menghimbau pemerintah Sudan untuk  mengirimkan  pasukan  militernya  ke daerah-daerah  dimana  CNPC  beroperasi, seringkali  dengan  bantuan  tentara  Cina  tanpa seragam dan tentara Sudan. 27
Keterlibatan  Cina  dengan  militer  Sudan menyebabkan terjadinya penyerangan- penyerangan  yang  dilakukan  SPLA  terhadap instalasi minyak Cina di Sudan bagian selatan. Penyerangan  ini  juga  dilakukan  oleh  SPLA untuk  melemahkan  posisi  militer  Sudan sehingga perang sipil dapat diakhiri. Selain itu, penyerangan-penyerangan  ini  juga  dilakukan sebagai  reaksi  atas  pelanggaran  hak  asasi manusia  yang  dilakukan  pemerintah  Sudan  di daerah  selatan,  yang  membantai  dan  mengusir warga lokal dari tanah mereka untuk membuka lahan pengeboran minyak. Keterlibatan Cina di Sudan  menimbulkan  tekanan  dari  publik internasional,  menuduh  Cina  sebagai  aktor penting  perekonomian  dunia  yang  tidak bertanggung jawab dengan membantu pemerintah  Sudan,  seringkali  bersikap  abstain di  dalam  upaya  pembentukan  Resolusi  DK PBB  terkait  kondisi  di  Sudan.  Sikap  Cina dilihat  sebagai  bentuk  upaya  Cina  untuk  tetap mendapatkan  suplai  minyak  dari  Sudan, meskipun  tuduhan  ‗tidak  bertanggung  jawab‘ semakin keras diserukan oleh pengamat situasi di  Sudan  seperti  PBB,  Amerika  Serikat, negara-negara Eropa, serta NGO kemanusiaan. Pada  akhirnya,  sikap  Cina  ini  berakhir  pada tahun  2011  ketika  referendum  dilakukan  di Sudan  bagian  Selatan  dan  Cina  akhirnya mendukung referendum ini.
27 ―China's  Overseas  Investment  in  Oil  and  Gas Production‖. 22-23.

## Analisis dan Diskusi
Perilaku  non-interferensi  Cina  di  Sudan dilihat sebagai sebuah kebijakan yang persisten dan  tidak  bertanggung  jawab  oleh  dunia internasional. Cina seharusnya ikut memberikan  andil  terhadap  keamanan  dunia dan  perlindungan  HAM,  yang  merupakan nilai-nilai  universal  yang  dituju  di  dalam Piagam  PBB  dan  keanggotaan  DK  PBB. Bagian ini akan menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang mendorong investasi Cina di Sudan.  Faktor-faktor  tersebut  dapat  dijelaskan melalui pendekatan ekonomi politik internasional,  yang  menekankan  pentingnya hubungan domestik-internasional dengan berdasar kepada kepentingan nasional, institusi, dan informasi.

## Kepentingan Negara
Cina  mengalami  pertumbuhan  ekonomi yang  stabil antara 8-10%  semenjak  1978  yang akan  dapat  dipertahankan  hingga  10  tahun mendatang  apabila  tren  saat  ini  dapat dipertahankan. 28 Pada  tahun  2011,  20%  dari total  konsumsi  energi  Cina  adalah  minyak bumi. 29 Penggunaan minyak bumi ini diperkirakan  akan  terus  meningkat  mengingat penggunaan  batu  bara  yang  dinilai  Cina sebagai  sumber  energi  murah  terus  mendapat perhatian  dunia  internasional  terkait  dengan polusi yang dihasilkan. Selain itu, penggunaan minyak bumi merupakan alternatif yang paling memungkinkan bagi Cina apabila dibandingkan  dengan  sumber-sumber  energi lainnya seperti energi nuklir.
28 Stephen  C.  Thomas.  ―China's  Economic Development  from  1860  to  the  Present:  The Roles of Sovereignty and the Global  Economy.‖ Forum on Public Policy 2007, No. 1, (2006): 27- 29.
29 Paul  Crompton  and  Yanrui  Wu.  "Energy Consumption  in  China:  Past  Trends  and  Future Directions." Energy Economics 27 , no. 1 (2005): 195-208
Gambar  2 Produksi  dan  Konsumsi  Domestik  Minyak  Bumi  Cina  1991-2010  (dalam  ribu  barel  per hari)
20 10 20 09 20 08 20 07 20 06 20 05 20 04 20 03 20 02 20 01 20 00 19 99 19 98 19 97 19 96 19 95 19 94 19 93 19 92 19 91 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 Year Th ou sa nd B ar re ls /D ay Total Oil Production Total Oil Consumption
China's Total Oil Production & Total Oil Consumption (1991-2010)
Sumber:  Diolah dari berbagai sumber
Bila  dilihat  dari  grafik,  Cina  tidak dapat  memenuhi  konsumsi  domestik  minyak bumi  semenjak  tahun  1993.  Hal  ini  menjadi perhatian  pemerintah  Cina  karena  sumber energi  lain  hanya  akan  memenuhi  sedikit  dari kebutuhan  konsumsi  minyak  Cina  saat ini  dan masa  depan.  Oleh  karena  itu,  muncullah ketergantungan  Cina  terhadap  sektor  minyak luar negeri.
Produksi  minyak  di  Cina  stabil  di angka  2.836.20 thousand  barrels  per  day (tbpd) di tahun 1991 menjadi 3.377.50 tbpd di tahun    2000  dan  terakhir  di  angka  4.308.40 pada  tahun  2010.  Produksi  domestik  minyak bumi  Cina  terfokus  pada  dua  sumur  minyak terbesar di Cina yaitu di Daqing (Heilongjiang) dan  Tarim  (Xinjiang).  Meski  demikian, kebutuhan konsumsi Cina melonjak drastis dari tahun  1991  menuju  tahun  2010  dengan 2.498.80  di  tahun  1991  menjadi  8.745.70  di tahun  2010.  Hal  ini  dapat  dijelaskan  dengan melihat  rata-rata  konsumsi  minyak  bumi  di Cina  dalam  kurun  waktu  20  tahun  tersebut adalah sebesar 5200 tbpd, jauh di atas produksi domestik Cina. Konsumsi yang sangat besar ini
tidak  dapat  diimbangi  oleh  produksi  domestik sehingga  mendorong  Cina  untuk  mengimpor minyak  dari  luar  negeri  secara  besar-besaran seperti  yang  terlihat  di  dalam  grafik  di  bawah ini.
Gambar 3 Ekspor dan Impor Minyak Bumi Cina 1991-2010 (dalam ribu barel per hari)
20 10 20 09 20 08 20 07 20 06 20 05 20 04 20 03 20 02 20 01 20 00 19 99 19 98 19 97 19 96 19 95 19 94 19 93 19 92 19 91 5000 4000 3000 2000 1000 0 Year Th o u sa n d B a rr e ls / D a y Crude Oil Exports Crude Oil Imports China's Crude Oil Exports and Crude Oil Imports Sumber Diolah dari berbagai sumber
Seperti  yang  terlihat  di  grafik,  impor minyak  Cina  melonjak  dari  121  tbpd  pada tahun  1991  menjadi  4.753,64  tbpd  pada  tahun 2011,  hampir  dua  belas  kali  lipat  dari  tahun 1991. Impor minyak besar-besaran ini memenuhi  lebih  dari  setengah  kebutuhan harian  minyak  bumi  Cina  sebesar  8.475,70 tbpd.  Impor  ini  juga  menjadikan  Cina  sangat tergantung  kepada  suplai  minyak  luar  negeri, yang  menjadi  sebuah  ancaman  keamanan energi  Cina.  Hal  ini  akan  mendorong  Cina untuk mengamankan suplai minyak luar negeri dengan segala cara agar suplai tidak terganggu dan stabilitas domestik dapat terjaga.
Isu  konsumsi  Cina  menjadi  faktor pertama  mengapa  Cina  melakukan  kerjasama non-interferensi  dengan  Sudan.  Penelitian  ini berargumen  bahwa  Cina  berusaha  untuk mengamankan  sumber  energi  minyak  bumi dengan Sudan dengan tidak melihat permasalahan  domestik  Sudan  sebagai  isu yang  perlu  ditangani,  yang  selama  ini
memaksa  pihak  asing  lainnya  seperti  Amerika Serikat  dan  Eropa  untuk  tidak  menanamkan modal dan mengusahakan suplai dari pemerintah  Sudan.  Apabila  Cina  mengubah pendekatannya,  dapat  dipastikan  hubungan diplomasi  dan  ekonomi  Cina-Sudan  akan terganggu, sehingga kepentingan nasional Cina terkait energi minyak tidak dapat dipenuhi dan dapat mengancam keamanan Cina.
Spesifikasi Setting Strategis
Spesifikasi setting strategis yang dilakukan  Cina,  atau  dalam  kata  lain,  struktur interaksi  yang  dibentuk  oleh  Cina  dalam memenuhi  kepentingan  ekonominya  akan minyak  bumi  dilakukan  dengan  dua  hal:  1) kebijakan non-interferensi/postur permisif terhadap  isu  domestik  Sudan;  dan  2)  aplikasi strategic  trade  policy dengan  menggunakan SOE  Cina  di  Sudan.  Pemerintah  Cina  terlibat secara aktif terkait dengan proses negosiasi dan pembentukan  hubungan  baik  Cina-Sudan.
Kebijakan  non-interferensi  ini  dapat  dilihat sebagai salah satu implementasi kebijakan luar negeri  Cina  yaitu  ―Dahulukan  Cina‖.
Kebijakan ini memfokuskan kepada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan nasional  Cina  sebagai  yang  utama  dan hubungan-hubungan  kerjasama  luar  negeri yang  dibentuk  terbatas  kepada  hal  tersebut. Prinsip  non-interferensi  kemudian  berlaku sebagai implementasi kebijakan untuk memastikan  bahwa  kepentingan  nasional  Cina menjadi  utama  dan  terpenuhi  dengan  tidak melihat  isu-isu  lain  yang  dianggap  dapat mempengaruhi pemenuhan kepentingan nasional ini.
Kebijakan non-interferensi dengan Sudan  berarti  bahwa  hubungan  Cina-Sudan terbatas  pada  bisnis:  minyak  bumi.  Bahkan bantuan  luar  negeri  dan  pinjaman  luar  negeri yang  diberikan  Cina,  termasuk  penjualan persenjataan  militer  merupakan  salah  satu strategi  Cina  untuk  memenuhi  kepentingan nasional  Cina  di  Sudan  yaitu  minyak  bumi melalui  pembayaran  yang  dilakukan  oleh Sudan dalam bentuk sumber energi tersebut.
Sebagai tambahan,
kebijakan
―Dahulukan  Cina‖  dapat  terlihat  dari penggunaan  warga  nasional  Cina  sebagai top management di  dalam  proyek-proyek  Cina  di Sudan.  Hal  ini  memperlihatkan  bahwa  Cina benar-benar  berusaha  memenuhi  kebutuhan nasionalnya, bahkan termasuk  memastikan hal tersebut  melalui  penggunaan  sumber  daya manusia  yang  didatangkan  dari  Cina  untuk beroperasi  di  Sudan,  yang  membentuk  20% dari jumlah keseluruhan pegawai yang bekerja untuk proyek-proyek Cina di Sudan. 30
Penggunaan State-Owned  Enterprise (SOE) sebagai kepanjangan tangan pemerintah Cina  di  luar  negeri  merupakan  usaha  Cina
30 Deborah Brautigam.. ―Africa‘s Eastern Promise.‖ Foreign  Affairs 5,  (2010)  diakses  melalui http://www.foreignaffairs.com/articles/65916/deb orah-brautigam/africa%E2%80%99s-eastern- promise?page=show pada 3 September 2017.
untuk menarik kapital yang mungkin didapatkan  pihak  luar  negeri  ke  dalam domestik  Cina.  Hal  ini  dapat  dijelaskan melalui  teori Strategic  Trade  Policy atau Strategic    Trade  Theory yang  melihat  bahwa sebuah negara akan berusaha menarik keuntungan  luar  negeri  ke  dalam  domestik.
Salah satu bentuknya adalah penggunaan SOE oleh Cina untuk menarik devisa. 31
Penggunaan  SOE  di  Sudan  dilakukan Cina  melalui  CNPC  yang  bertanggung  jawab pada  sektor  hulu  minyak  di  Sudan.  Selain sebagai sebuah mesin bisnis, CNPC (dan SOE pada umumnya) merupakan instrumen diplomasi  Cina  di  luar  negeri.  Penggunaan CNPC  sebagai  instrumen  merupakan  usaha Cina  untuk  mendapatkan  suplai  minyak  yang dapat  diandalkan,  lancar,  dan  murah.  Ketiga hal  ini  menjadi  penting  bagi  pemerintah  Cina karena  keberadaan  tiga  faktor  sumber  daya minyak  ini  merupakan  faktor  yang  menjaga kestabilan  domestik  Cina.  Apabila  suplai minyak  terganggu,  Cina  sebagai  negara  yang sangat  bergantung  kepada  minyak  luar  negeri akan  mengalami  kemandekan  perkembangan pertumbuhan  ekonomi  karena  sektor  industri terganggu.  Selain  itu,  apabila  harga  minyak melonjak  juga  akan  mengganggu  proses ekonomi domestik yang ditakutkan pemerintah Cina  akan  meresahkan  masyarakat  dan mengancam status  quo Partai  Komunis  Cina (PKC) sebagai pemegang kekuasaan di Cina.

## Perhatian terhadap Ketidakpastian Situasi
Cina mulai menyesuaikan kebijakan luar negerinya  terhadap  Sudan  setelah  Konflik Sudan mendapatkan perhatian dunia internasional,  dengan  Presiden  Al-Bashir mendapatkan tuduhan sebagai penjahat perang dan  diusulkan  untuk  diadili  di  Pengadilan Internasional.  Pada  awalnya  Cina  bereaksi keras  terhadap  tuduhan  ini,  namun  perubahan mulai terjadi pada tahun 2007. Ada tiga alasan
31 Robert Gilpin, Global Political Economy , Op.cit. hal. 122-127.
perubahan kebijakan luar negeri Cina terhadap Sudan. Pertama ,  Cina  semakin  menunjukkan sensitivitas  tinggi  atas  tuduhan  negatif  dunia internasional  terhadap  perilakunya  di  dunia internasional.  Semakin  tingginya  sentimen negatif  terhadap  Cina  pada  dasarnya  akan mengganggu  upaya  Cina  untuk  melakukan ekspansi  ekonomi  dan  pengaruh,  suatu  hal yang  dianggap  penting  bagi  Beijing,  serta mempertajam  ketidakpastian  (misinformasi, berbedanya situasi yang dihadapi Cina dengan skenario yang diperkirakan sebelumnya). 32
Kedua , pengkajian ulang terhadap kepentingan  nasional  dan  politik  Cina  yang mengubah pendekatan Cina di dunia internasional. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya  perubahan  situasi  dunia  internasional terkait  isu  Sudan  yang  dianggap  di  luar skenario  diplomasi  Cina,  serta  perubahan kapasitas  Cina  dari  negara  berkembang menjadi  sebuah  negara great  power yang memiliki peranan penting di dunia internasional  yang  menuntut  Beijing  untuk memosisikan  ulang  Cina  baik  di  dalam hubungannya  dengan  Sudan  maupun  dalam sistem ekonomi internasional. 33
Ketiga ,  dan  merupakan  titik  perubahan kebijakan  Cina  pada  tahun  2007  adalah semakin meningkatnya serangan-serangan pemberontak terhadap instalasi milik Cina dan juga warga negara Cina, dengan serangan yang paling  fatal  adalah  serangan  terhadap  instalasi minyak  di  Kodorfa  pada  Oktober  2007  dan penculikan  warga  Cina  pada  Oktober  2008 yang  kemudian  dibunuh  oleh  pemberontak. 34
Meningkatnya  serangan  ini  merupakan  sebuah faktor  ketidakpastian  di  dalam  investasi  Cina
32 Stephanie  Kleine-Ahlbrandt  dan  Andrew  Small, ―China,  the  unlikely  human  rights  champion,‖ Policy Innovations, diakses melalui http://www.policyinnovations.org/ideas/comment ary/data/HumanRightsChampion pada 16
Desember 2016.
33 Ibid.
34 China‘s  Sudan  Engagement:  Changing  Northern and  Southern  Political  Trajectories  in  Peace  and War. Op.cit.
yang  justru  semakin  mengancam  kepentingan Cina  dan  kebutuhannya  akan  minyak  bumi. Ketiga  faktor  ini  mengubah  pendekatan  Cina terhadap  Sudan  menjadi  lebih  pragmatis  dan aktif  di  dalam  menuntut  penyelesaian  konflik Darfur.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan teori interaksi strategis  antar  negara,  investasi  berbasis minyak  Cina  di  Sudan  sangat  erat  kaitannya dengan  kepentingan  nasional  Cina,  bagaimana Cina memainkan peranannya di dunia internasional  pada  kurun  waktu  tersebut berdasarkan  kebijakan  ―China  First‖  yang memprioritaskan  kepentingan  nasional  Cina terkait  dengan  perkembangan  ekonominya, serta  adanya  perubahan  kebijakan  luar  negeri dan  postur  internasional  Cina.  Hubungan  ini dapat dijelaskan melalui tiga variabel yaitu: 1) kepentingan  nasional  Cina  di  Sudan  yaitu suplai minyak terkait dengan kebutuhan impor minyak  Cina  yang  sangat  krusial  bagi perkembangan  ekonomi  Cina;  2)  spesifikasi setting strategis kebijakan ekonomi luar negeri (foreign economic policy) Cina yang berdasarkan  kepada  ―China  First‖  dengan dasar kebijakan non-interferensi dan penggunaan  institusi  SOEs  sebagai  instrumen negara  untuk  mencapai  kepentingannya  di Sudan;  dan  3)  adanya  perubahan  kebijakan ekonomi  luar  negeri  ini  dalam  kurun  2010- 2011 terkait dengan perubahan situasi di Sudan yang dapat dihubungkan dengan ketidakpastian yang  dihadapi  oleh  Cina. Hingga  awal  dekade 2000,  Cina  mempertahankan  pendekatan  ini dengan  tujuan  mengamankan  kepentingan nasionalnya  di  Sudan.  Namun,  perubahan  di dalam  postur  Cina  di  ranah  internasional, tekanan  yang  tinggi  terhadap  perilaku  Cina  di Sudan,  serta  meningkatnya  serangan-serangan terhadap  instalasi  minyak  milik  Cina  oleh SPLA  mendorong  Cina  pada  akhirnya  untuk mengubah  pendekatan  non-interferensi  ini menjadi  lebih  pragmatis  dan  pro-perdamaian.
Derajat ketidakpastian yang semakin tinggi ini (atau justru informasi terhadap proses pembentukan  kebijakan  yang  semakin  jelas) baik yang berasal dari domestik Sudan maupun dari  tekanan  dunia  internasional  mendorong Cina mengubah posisi kehadirannya di Sudan. Hal  ini  khususnya  terlihat  dari  semakin menurunnya  impor  minyak  bumi  Cina  di Sudan  sebesar  10%  dari  tahun  2012-2017, setelah Cina mulai mengubah kebijakannya. 35

## Daftar Pustaka
Buku:
—.  1987. The Political Economy of International  Relations. New  Jersey: Princeton University Press.
Abdelal, Rawi, Mark Blyth, dan Craig Parsons,
.  2010. Constructing  the  International Economy. New York: Cornell
University Press.
Blyth,  Mark,  penyunt.  2009. Routledge Handbook  of  International  Political Economy (IPE). New York: Routledge.
Cohen,  Benjamin  J.  2009.  ―The  Multiple Traditions  of  American  IPE.‖  Dalam
Routledge  Handbook  of  International Political  Economy  (IPE) ,  disunting oleh  Mark  Blyth,  23-35.  New  York: Routledge.
Crompton,  Paul,  dan  Yanrui  Wu.  2005. ―Energy  Consumption  in  China:  Past Trends and Future Directions.‖ Energy
Economics 27 (1): 195-208.
Frieden,  Jeffry  A.,  dan  Ronald  Rogowski.
1996. ―The Impact of the International Economy  on  National  Policies:  An Analytical Overview.‖ Dalam Internationalization and Domestic
35 Crude  Oil  Imports  by  Country, World‘s  Top Exports,
diakses melalui http://www.worldstopexports.com/crude-oil- imports-by-country/ pada 6 September 2017.
Politics ,  disunting  oleh  Robert  O. Keohane  dan  Helen  V.  Milner,  25-47. Cambridge: Cambridge University
Press.
Frieden,  Jeffry,  dan  Lisa  L.  Martin.  2001.
―International Political Economy:
Global  and  Domestic  Interactions.‖
Dalam Political  Science:  The  State  of Discipline ,  oleh  Ira  Katznelson  dan Helen Miller, 118-146. Boston: W. W.
Norton & Company.
Gilpin, Robert. 2001. Global Political Economy: Understanding
the
International  Economic  Order. New Jersey: Princeton University Press.
Jackson,  Robert,  dan  Georg  Sorensen.  2006.
Introduction to International Relations
Theories and Approaches. 3rd. Oxford: Oxford University Press.
Keohane,  Robert  O.,  dan  Helen  V.  Milner,  .
1996. Internationalization and Domestic Politics. Cambridge: Cambridge University Press.
Oatley,  Thomas  H.  2016. International Political  Economy. 5th.  New  York:
Routledge.
Shirk,  Susan.  1996.  ―Internationalization  and China's  Economic  Reforms.‖  Dalam Internationalization and Domestic
Politics ,  disunting  oleh  Robert  O. Keohane  dan  Helen  V.  Milner,  186- 208. Cambridge: Cambridge University Press.
Spero, Joan E., dan Jeffrey A. Hart. 1997. The Politics  of  International  Economic Relations. 5th. London: Routledge.

## Jurnal:
Chen,  Shaofeng.  2010.  ―China's  Self- Extrication from the ―Malacca Dilemma‖ and Implications.‖
International Journal of China Studies
1 (1): 1-24.
Manyok,  Phillip.  2016.  ―Oil  and  Darfur‘s Blood:  China‘s  Thirst  for  Sudan‘s Oil.‖ Journal  of  Political  Science  & Public Affairs 4: 189.
Shinn, David H. Fall/Winter 2009. ―China and the Conflict in Darfur.‖ Brown Journal of World Affairs XVI (1): 85-100.
Lain-lain:
BBC.  t.thn. China in  Africa:  Developing  Ties.
Diakses September 6, 2017. http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa
/7086777.stm.
Brautigam,  Deborah.  2010.  ―Africa‘s  Eastern Promise.‖ Foreign Affairs 5.
Chin,  Gregory,  Margaret  M.  Pearson,  dan Wang  Yong.  2013.  ―Introduction  – IPE  with  China‘s  characteristics.‖
Review  of  International  Political
Economy 20 (6): 1145-1164.
International Crisis Group. 2012. China's New Courtship  in  South  Sudan. Africa Report  ,  Brussels:  International  Crisis
Group.
Large, Daniel.  2009.  ―China‘s  Sudan
Engagement:  Changing  Northern  and
Southern  Political  Trajectories  in Peace and War.‖ The China Quarterly
199: 610-626. doi:10.1017/S0305741009990129.
Maglad,  Nour  Eldin  A. 2008.  ―Scoping  Study on  Chinese  Relations  with  Sudan.‖
Impact  of  China  and  India  on  Sub- Saharan  Africa:  Scoping  Studies  on
China-Africa Economic Relations.
Dar-es-Salaam: AERC. 1-29.
Morrison, Wayne M. 2017. China‟s Economic Rise:  History,  Trends,  Challenges, Implications  for  the  United  States.
Washington D.C.:
Congressional
Research Service.
Thomas, Stephen C. 2006. ―China's Economic Development  from  1860  to  the Present: The Roles of Sovereignty and the  Global  Economy.‖ Forum  on Public Policy 2007 (1): 27-29.
US-China  Economic  and  Security  Review Commission.  2006. China's  Overseas Investment in Oil and Gas Production. Government  Publication,  Washington D.C.: Eurasia Group.
Wenjie, Chen, David Dollar, dan Heiwai Tang. 2016.  ―Why  is  China  investing  in Africa? Evidence from the firm level.‖
The  World  Bank  Economic  Review lhw049.