Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pekerjaan Konstruksi Rehab Pagar Pasar Raya Kota Solok
Radesza Rizky Sakinah Radesza24@yahoo.com
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History: Submitted : 12 Nopember 2021; Accepted: 31 Desember 2021; Published: 31 Desember 2021

## Abstract
This research  aims to  find out  and  analyze  the  rights  and  obligations  of the parties  in  the implementation  of  government  procurement  agreements  for  goods  and  services  for construction work on the reconstruction of the solok city market fence and efforts to resolve disputes in the implementation of government procurement agreements for goods and services for  construction  work  on  the  reconstruction  of  the  solok  market  fence  between  Dinas Perdagangan,  Koperasi,  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Kota  Solok  against  CV  Insan  Cita Company. The research method that the authors used in this study is empirical juridical. The results of this study showed that there had been a default by the Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok against CV Insan Cita Company by not paying wages for work. In Surat Perintah Kerja (SPK): 8/SPK/DPUKM/2018 the payment of work wages will be paid when the work has been completed. The service provider in this case has completed the work on time and in accordance with what is contained in the SPK, but the service user does not pay the wages on the grounds that the job description done is not in accordance with what  is  contained  in  the  SPK.  The  service  provider  then  sued  the  service  user  to  the  Solok District Court. In the proceedings, the parties also mediated and agreed on a Peace Act which states that the payment of working wages is carried out by budgeting back to the 2020 APBD Changes.
Keywords: Agreements, Procurement of Government Goods and Services

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah pekerjaan konstruksi rehab  pagar  pasar  raya  Kota  Solok  dan  upaya  penyelesaian  terhadap  sengketa  dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah pekerjaan konstruksi rehab pagar  pasar  raya  Kota  Solok  antara  Dinas  Perdagangan,  Koperasi,  Usaha  Kecil  dan Menengah  Kota  Solok  dengan  CV  Insan  Cita Company .  Metode  penelitian  yang  penulis gunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah  terjadi  wanprestasi  oleh  Dinas  Perdagangan,  Koperasi,  Usaha  Kecil  dan  Menengah Kota Solok terhadap CV Insan Cita Company dengan tidak membayarkan upah pekerjaan. Dalam Surat Perintah Kerja (SPK): 8/SPK/DPUKM/2018 pembayaran upah pekerjaan akan dibayarkan apabila pekerjaan tersebut telah selesai dilakukan. Penyedia jasa dalam hal ini
Volume 2 Nomor 3 Oktober 2021     Halaman 496 - 511 Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
telah menyelesaikan pekerjaan tersebut tepat waktu dan sesuai dengan yang dimuat dalam SPK, tetapi pengguna jasa tidak membayarkan upah dengan alasan uraian pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang dimuat dalam SPK. Pihak penyedia jasa kemudian menggugat  pihak  pengguna  jasa  ke  Pengadilan  Negeri  Kota  Solok.  Dalam  proses persidangan para pihak juga melakukan mediasi dan menyepakati Akta Perdamaian yang menyatakan  bahwa  pembayaran  upah  pekerjaan  dilakukan  dengan  menganggarkan kembali pada Perubahan APBD tahun 2020.
Kata Kunci: Perjanjian, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

## A. Pendahuluan
Dalam rangka menyelenggarakan pembangunan nasional yang berlandaskan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945  pemerintah  Indonesia  melakukan pembangunan di berbagai bidang seperti dibidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan  pertahanan  keamanan.  Pembangunan  nasional  dilakukan  bertujuan  untuk meningkatkan  perekonomian  nasional,  meningkatkan  kesejahteraan  dan kemakmuran  masyarakat  serta  untuk  mewujudkan  pemerataan  dalam pembangunan  di  seluruh  wilayah  agar  semua  kalangan  masyarakat  dapat merasakan hasil dari pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
Pembangunan infrastruktur dilakukan oleh pemerintah untuk menunjang kegiatan  pembangunan  nasional,  seperti  pembangunan  perumahan  untuk masyarakat,  pembangunan  jalan  untuk  mempermudah  masyarakat  dalam mengakses  suatu  lokasi,  pembangunan  rumah  sakit  sebagai  tempat penyelenggaraan  kesehatan,  pembangunan  pasar  sebagai  sarana  bagi  produsen untuk  memasarkan  produknya  dan  tempat  bagi  konsumen  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup,  serta  pembangunan  sarana  dan  prasarana  lainnya  yang  dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan  infrastruktur  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam praktiknya dilaksanakan melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mengadakan perjanjian dengan pihak swasta atau swakelola yang dilaksanakan dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Ketentuan mengenai pelaksanaan perjanjian dimuat dalam Buku ke III Bab ke  II  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Adapun  yang  dimaksud  dengan perjanjian  sebagaimana  dimuat  dalam  Pasal  1313  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  merupakan  “suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  atau  lebih”.  Adapun  yang  dimaksud
dengan perjanjian menurut Subekti adalah “suatu keadaan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih lainnya.” 1
Terhadap  pelaksanaan  suatu  perjanjian,  para  pihak  yang  terlibat  dalam perjanjian  tersebut  harus  memenuhi  persyaratan  untuk  mengadakan  perjanjian. Persyaratan untuk mengadakan perjanjian dimuat dalam Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Persyaratan mengadakan perjanjian untuk sahnya suatu perjanjian antara lain:
1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.
Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Adapun  yang  dimaksud  dengan  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 adalah:
“Suatu  bentuk  kegiatan  pengadaan  barang  atau  jasa  yang  dilakukan  oleh lembaga-lembaga  negara  yang  pembiayaannya  berdasarkan  Anggaran Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN)  atau  Anggaran  Pendapatan  Belanja Daerah  (APBD)  yang  mana  proses  pelaksanaannya  dilakukan  sejak identifikasi  kebutuhan  sampai  serah  terima  hasil  kegiatan  yang  telah dilakukan.”
Dalam  praktiknya,  pelaksanaan  perjanjian  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah dilakukan secara tertulis. Dalam Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dinyatakan bahwa perjanjian pengadaan barang dan jasa merupakan “suatu perjanjian tertulis antara Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat  Pembuat  Komitmen  dengan  penyedia  barang/jasa  atau  pelaksana swakelola.”
Suatu kesepakatan yang disetujui oleh pihak pengguna jasa dengan penyedia jasa kemudian para pihak saling mengikatkan diri secara hukum maka dalam hal ini terjadi  suatu  perjanjian  atau  kontrak  kerja  konstruksi.  Kontrak  kerja  konstruski sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (8) Unadang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang  Jasa  Konstruksi  merupakan  “keseluruhan  dokumen  yang  mengatur
1 Subekti, Hukum Pejanjian , (Jakarta: Intermesa, Cetakan ke-27, 2018), hal. 1.
hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa  konstruksi”.  Perjanjian  atau  kontrak  kerja  konstruksi  melahirkan  suatu hubungan kontraktual bagi pengguna jasa dan penyedia jasa. Adapun pelanggaran terhadap hubungan kontraktual dalam hal ini dinyatakan sebagai wanprestasi yang penyelesaiannya dilakukan melalui ranah hukum perdata.
Wanprestasi adalah jika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi prestasi  karena  kesalahannya  (kealpaan  atau  kelalaian).  Adapun  bentuk-bentuk wanprestasi adalah:
a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
b. Memenuhi prestasi tetapi keliru;
c. Terlambat memenuhi prestasi. 2
Salah  satu  bentuk  pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah pekerjaan  konstruksi  adalah  pelaksanaan  perjanjian  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah  pada  pekerjaan  konstruksi  rehab  pagar  pasar  raya  Kota  Solok. Pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok dengan CV Insan Cita Company .
Pekerjaan  konstruksi  rehab  pagar  pasar  raya  Kota  Solok  berdasarkan pengadaan langsung dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota  Solok  Nomor  47a  PPJ  DisdagkopUKM/V/201  pada  bulan  Mei  tahun  2018. Pekerjaan rehab pagar pasar raya Kota Solok dikerjakan oleh CV Insan Cita Company berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Konstruksi dengan Nomor SPK: 8/SPK/DPKUKM /2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 199.000.000,00.
Perjanjian  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  pekerjaan  konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Hak dan kewajiban yang telah disepakati tersebut wajib untuk dilaksanakan oleh pihak pengguna jasa dalam hal ini Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok yang diwakilkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan pihak penyedia jasa dalam hal ini CV Insan Cita Company , sebagaimana dimuat dalam SPK:
8/SPK/  DPKUKM/2018.  Adapun  hak  dan  kewajiban  para  pihak  dalam  pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok antara lain:
1. Hak dan  kewajiban  Dinas  Perdagangan,  Koperasi,  Usaha  Kecil dan  Menengah Kota Solok
2 Muhammad Hasbi, Perancangan Kontrak (Dalam Teori dan Implementasi), (Padang: Suryani Indah, 2012), hal. 131-132.
a. Dinas  Perdagangan,  Koperasi,  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Kota  Solok berkewajiban  untuk  membayar  CV  Insan  Cita Company atas  pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok sebesar Rp. 199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
b. Pejabat  Pembuat  Komitmen  berkewajiban  melakukan  pemeriksaan terhadap  setiap  hasil  pekerjaan  konstruksi  rehab  pagar  pasar  raya  Kota Solok  yang  dilakukan  oleh  CV  Insan  Cita Company dan  memberitahukan perihal cacat mutu secara tertulis apabila ditemukan cacat mutu dalam masa pengerjaan rehab pagar pasar raya Kota Solok.
c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok.
d. Dalam hal terjadi keadaan atau peristiwa kompensasi yang menyebabkan CV  Insan  Cita Company tidak  dapat  menyelesaikan  pekerjaan  konstruksi rehab  pagar  pasar  raya  Kota  Solok  sesuai  dengan  waktu  yang  telah ditentukan  sebagaimana  dimuat  dalam  Surat  Perintah  Kerja,  pihak pengguna  jasa  melalui  Pejabat  Pembuat  Komitmen  dalam  hal  ini  dapat menyetujui  untuk  dilakukannya  perpanjangan  pelaksanaan  pekerjaan apabila diajukan oleh CV Insan Cita Company setelah dilakukan penelitian terlebih dahulu terhadap usulan yang diajukan tersebut.
e. Dalam hal pekerjaan telah selesai dikerjakan oleh CV Insan Cita Company , Dinas  Perdagangan,  Koperasi,  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Kota  Solok berkewajiban untuk membayar pekerjaan yang telah selesai dikerjakan atau terjadinya suatu keadaan kahar. Pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 7  (tujuh)  hari  setelah  CV  Insan  Cita Company mengajukan  permintaan pembayaran  dan  mengajukan  surat  permintaan  pembayaran  kepada Pejabat  Penandatanganan  Surat  Perintah  Membayar  (PSPM).  Apabila terdapat  ketidaksesuaian  dalam  perhitungan  angsuran,  maka  pihak pengguna jasa melalui Pejabat Pembuat Komitmen dapat meminta CV Insan Cita Company untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara.
f. Dalam hal terjadi sengketa, baik sengketa yang terjadi selama pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok  berkewajiban  untuk  menyelesaikan  sengketa  secara  damai,  apabila sengketa  tidak  dapat  diselesaikan  secara  damai,  maka  dapat  menempuh jalur Pengadilan Negeri.
g. Hak Dinas  Perdagangan, Koperasi,  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Kota  Solok antara  lain  berhak  atas  kepemilikan  semua  bahan  yang  digunakan  pada pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok.
h. Berhak  atas  peralatan  dan  bahan  konstruksi  yang  disediakan  oleh  Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok.
i. Berhak untuk menggunakan uang retensi untuk membiayai pemeliharaan apabila  CV  Insan  Cita Company tidak  melaksanakan  kewajibannya  untuk melakukan  pemliharaan  setelah  pekerjaan  konstruksi  rehab  pagar  pasar raya Kota Solok selesai dilakukan.
2. Hak dan kewajiban CV Insan Cita Company
a. CV  Insan  Cita Company berkewajiban  untuk  menyelesaikan  pekerjaan konstruksi  rehab  pagar  pasar  raya  Kota  Solok  dalam  jangka  waktu pengerjaan  60  hari  kalender  sebagaimana  dimuat  dalam  Surat  Perintah Kerja dimulai dari tanggal 30 Mei 2018 dan harus selesai pada tanggal 28 Juli 2018.
b. Berkewajiban untuk menyerahkan pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya  Kota  Solok  apabila  pekerjaan  telah  selesai  dikerjakan  baik  secara keseluruhan maupun sebagian.
c. Berkewajiban untuk mengembalikan peralatan dan bahan konstruksi yang telah  disediakan  oleh  Dinas  Perdagangan,  Koperasi,  Usaha  Kecil  dan Menengah Kota Solok.
d. Berkewajiban untuk menyediakan asuransi dari awal diterbitkannya Surat Perintah  Mulai  Kerja  sampai  masa  pemeliharaan  yang  berkaitan  dengan semua  peralatan  konstruksi  yang  mempunyai  resiko  untuk  terjadinya kecelakaan,  kerusakan,  kehilangan  maupun  terhadap  kejadian  yang  tak terduga  lainnya,  kecelakaan  yang  dialami  oleh  para  pekerja  maupun asuransi apabila terjadi kegagalan dalam pembangunan.
e. Berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan selama masa pemeliharaan.
f. Berkewajiban  untuk  menyelesaikan  sengketa  secara  damai,  apabila sengketa tidak dapat diselesaikan, maka dapat menempuh jalur Pengadilan Negeri.
g. Adapun  hak  CV  Insan  Cita Company sebagaimana  dimuat  dalam  Surat Perintah Kerja yaitu berhak atas pembayaran pekerjaan konstruksi rehab pagar  pasar  raya  Kota  Solok  apabila  pekerjaan  telah  selesai  dikerjakan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
h. Dalam hal pekerjaan telah selesai dikerjakan secara keseluruhan maka CV Insan  Cita Company dapat  mengajukan  permintaan  pembayaran  secara tertulis  kepada  Dinas  Perdagangan,  Koperasi,  Usaha  Kecil  dan  Menengah Kota Solok.
Sebagaimana  dinyatakan  dalam  Surat  Perintah  Kerja  (SPK)  Nomor SPK:  8/SPK/DPKUKM/2018  bahwa  dalam  hal  CV  Insan  Cita Company telah selesai mengerjakan pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok secara  keseluruhan  maka  Dinas  Perdagangan,  Koperasi,  Usaha  Kecil  dan Menengah Kota Solok berkewajiban untuk membayarkan upah pekerjaan yang telah  dilakukan  oleh  CV  Insan  Cita Company sebesar  harga  yang  tercantum dalam Surat Perintah Kerja. Namun dalam pelaksanaanya Dinas Perdagangan,
Koperasi,  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Kota  Solok  tidak  membayarkan  upah pekerjaan kepada CV Insan Cita Company dikarenakan Badan Keuangan Daerah mengeluarkan Surat Penolakan Membayar terhadap Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok, yang menyatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh CV Insan Cita Company tidak sesuai dengan apa yang dimuat dalam Surat Perintah Kerja.
CV Insan Cita Company dalam melakukan pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok dalam hal ini telah melakukan sebagaimana yang dimuat dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK: 8/SPK/DPKUKM/2018. CV Insan Cita Company telah menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
B. Pembahasan
1. Hak Dan  Kewajiban Para  Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pekerjaan Konstruksi Rehap Pagar Pasar Raya Kota Solok
Perjanjian  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  pekerjaan  konstruksi rehab  pagar  pasar  raya  Kota  Solok  dalam  pelaksanaan  memberikan  hak  dan kewajiban  bagi  Dinas  Perdagangan,  Koperasi,  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Kota Solok  dan  CV  Insan  Cita Company yang  dimuat  secara  tegas  tegas  dalam  Surat Perintah  Kerja  (SPK)  Pekerjaan  Konstruksi  dengan  Nomor  SPK: 8/SPK/DPUKM/2018.
Berdasarkan  penelitian  terhadap  pelaksanaan  perjanjian  pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok sebagaimana dimuat dalam Surat Perintah  Kerja  (SPK)  Pekerjaan  Konstruksi  dengan  Nomor  SPK: 8/SPK/DPKUKM/2018  diketahui  bahwa  Dinas  Perdagangan,  Koperasi,  Usaha
Kecil dan Menengah Kota Solok tidak memenuhi kewajiban terhadap CV Insan Cita Company .  Dengan  tidak  dipenuhi  kewajiban  oleh  Dinas  Perdagangan,  Koperasi,
Usaha,  Kecil  dan  Menengah  Kota  Solok  merupakan  suatu  bentuk  perbuatan wanprestasi.  Wanprestasi  yang  dimaksud  ialah  tidak  membayarkan  upah  hasil pekerjaan yang dilakukan oleh CV Insan Cita Company .
Wanprestasi merupakan “suatu peristiwa atau keadaan, di mana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya.” 3 Adapun akibat yang timbul dari adanya suatu wanprestasi antara  lain  penggantian  terhadap  biaya,  ganti  kerugian  yang  timbul  akibat wanprestasi  tersebut, maupun  bunga sebagai  akibat  tidak dipenuhinya  prestasi dalam perjanjian tersebut.
Adapun CV Insan Cita Company dalam hal ini diketahui telah melaksanakan kewajiban  untuk  menyelesaikan  pekerjaan  konstruksi  rehab  pagar  pasar  raya Kota  Solok  sesuai  dengan  volume,  spesifikasi  teknis,  dan  harga  sebagaimana dimuat  dalam  Surat  Perintah  Kerja  (SPK)  Pekerjaan  Konstruksi  dengan  Nomor SPK: 8/SPK /DPKUKM/2018.
Pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok selesai dikerjakan oleh  CV  Insan  Cita Company 9  (Sembilan)  hari  lebih  cepat  dari  batas  waktu penyelesaian  pekerjaan.  Hal  ini  diketahui  dengan  ditandatangani  Berita  Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor:518/BASTHP/DPKUKM/2018 oleh Panitia Penerima  Hasil  Pekerjaan  dengan  CV  Insan  Cita Company pada  tanggal  19  Juli 2018.
Dalam  Berita  Acara  Serah  Terima  Hasil  Pekerjaan Nomor: 518/BASTHP /DPKUKM/2018 dinyatakan bahwa:
1. Berdasarkan  Berita  Acara  Pemeriksaan  Lapangan  Nomor:  152/BAPL /DPKUKM/2018 dinyatakan bahwa pihak Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah melakukan serah terima hasil pekerjaan terhadap pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok dengan bukti bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 100%.
2. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah menerima pekerjaan konstruksi rehab pagar  pasar  raya  Kota  Solok  yang  dikerjakan  oleh  CV  Insan  Cita Company dengan baik sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Perkerjaan Konstruksi dengan Nomor SPK: 8/SPK/DPUKM/2018.
3 J. Satrio, Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi , (Bandung: Citra Aditya Bakti, cetakan kedua, 2014), hal 39.
3. Terhadap  pemeliharaan  dilakukan  oleh  CV  Insan  Cita Company selama  6 bulan, terhitung sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai 13 Januari 2019.
Berdasarkan  Berita  Acara  Serah  Terima  Hasil  Pekerjaan  Nomor: 518/BASTHP/DPKUKM/2018 Pejabat  Pembuat  Komitmen,  Pengguna  Anggaran, dan CV Insan Cita Company menandatangani Berita Acara Pembayaran Kemajuan Pekerjaan (Termyn) Nomor:   /BAP-KP/DPKUKM /2018 pada tanggal 19 Juli 2018 yang  menyatakan  bahwa  CV  Insan  Cita Company telah  berhak  menerima pembayaran  termyn  ke-1  sebesar  95%  dari  harga  borongan  yakni  sebesar Rp.189.050.000,00.
Berdasarkan  Berita  Acara  Serah  Terima  Hasil  Pekerjaan  Nomor: 518/BASTHP/DPKUKM/2018 dan Berita Acara Pembayaran Kemajuan Pekerjaan (Termyn) Nomor:   /BAP-KP/DPKUKM /2018 semestinya CV Insan Cita Company telah  berhak  atas  pembayaran  hasil  pekerjaan  dikarenakan  dalam  Berita  Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, pekerjaan telah diterima dan CV Insan Cita Company telah  melakukan  pekerjaan  dengan  baik  sesuai  dengan  Surat  Perintah  Kerja sehingga dalam hal ini diketahui bahwa tidak terdapat kendala atau permasalahan yang dilakukan oleh CV Insan Cita Company .
Adapun  permasalahan  terhadap  pembayaran  upah  hasil  pekerjaan  yang tidak dibayarkan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok diakibatkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Solok mengeluarkan Surat Penolakan Membayar.
Berdasarkan  Wawancara  dengan  Bujang  P.:  “Pembayaran  tidak  dapat dilakukan  oleh  Dinas  Perdagangan,  Koperasi,  Usaha,  Kecil  dan  Menengah  Kota Solok  dikarenakan  Badan  Keuangan  Daerah  mengeluarkan  Surat  Penolakan Membayar  pada  Surat  Perintah  Membayar  Langsung  (SPM  LS)  pekerjaan konstruksi rehap pagar pasar raya Kota Solok.” 4
Surat  Perintah  Membayar  merupakan  “dokumen  yang  digunakan  untuk penerbitan  surat  perintah  pencairan  dana  atas  beban  pengeluaran  Dokumen Pelaksanaan  Anggaran  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah.” 5 Surat  Perintah Membayar  Langsung  merupakan  “dokumen  yang  digunakan  untuk  penerbitan surat  perintah  pencairan  dana  atas  beban  pengeluaran  Dokumen  Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada pihak ketiga.” 6
4 Wawancara dengan  Bujang  P.,  Kepala  Dinas  Perdagangan,  Koperasi,  Usaha,  Kecil  dan Menengah Kota Solok, tanggal 28 Juni 2021.
5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 ayat 41.
6 Ibid , Pasal 1 ayat 45.
Penerbitan  Surat  Penolakan  Membayar  yang  dilakukan  oleh  Badan Keuangan  Daerah  Kota  Solok  disebabkan  adanya  permasalahan  dalam  Surat Perintah  Kerja  (SPK)  Pekerjaan  Konstruksi  dengan  Nomor  SPK: 8/SPK/DPUKM/2018.  Permasalahan  pada  Surat  Perintah  Kerja  tersebut  antara lain:
a. Terdapat ketidaksesuaian nomenklatur pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Rincian  anggaran  pada  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  adalah  pekerjaan rehab pagar pasar raya Kota Solok, bukan pembuatan taman pasar raya Kota Solok.
b. Uraian rincian pekerjaan pada Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Konstruksi dengan  Nomor  SPK:  8/SPK/DPUKM/2018  tidak  sesuai  dengan  uraian pekerjaan.  Uraian  pekerjaan  yang  dimaksud  adalah  pekerjaan  taman  pagar pasar raya Kota Solok bukan rehab pagar pasar raya Kota Solok.
Dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Konstruksi dengan Nomor SPK:  8/SPK/DPUKM/2018  terdapat  perbedaan  rincian  pekerjaan  pada  judul pekerjaan Surat Perintah Kerja yakni pekerjaan rehab pagar pasar raya dengan judul  pekerjaan  pada  lembar  gambar  pekerjaan  yaitu  pekerjaan  pembuatan taman bunga pasar raya.
Perbedaan  terhadap  rincian  pekerjaan  pada  judul  Surat  Perintah  Kerja dengan  pekerjaan  pada  lembar  gambar  pekerjaan  semestinya  lebih diperhatikan  oleh  para  pihak  pada  saat  pelaksanaan  pekerjaan  agar  tidak menimbulkan  permasalahan  dikemudian  hari.  Adapun  dalam  hal  terdapat perbedaan rincian pekerjaan, para pihak dapat melakukan addendum terhadap Surat  Perintah  Kerja  (SPK)  Pekerjaan  Konstruksi  Nomor  SPK:  8/SPK/ DPUKM/2018.  Apabila  terdapat  perbedaan  maupun  hal-hal  yang  belum diperjanjikan  sebelumnya  yang  berdasarkan  kesepakatan  para  pihak  dapat dilakukan addendum .
Addendum merupakan  “istilah  yang  digunakan  dalam  suatu  perjanjian yang dapat diartikan dengan tambahan klausula atau pasal dalam perjanjian yang terpisah dari perjanjian pokok, namun melekat secara hukum terhadap perjanjian pokok tersebut. 7
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Konstruksi dengan Nomor SPK: 8/SPK/ DPUKM /2018, dalam
7 Rini Pamungkasih, 101 Draf Surat Perjanjian (Kontrak) , (Yogyakarta: Gradien Mediatama, cetakan pertama, 2009), hal.20.
Syarat-Syarat  Umum  Surat  Perintah  Kerja  (SPK)  pada  angka  17  terdapat persyaratan  untuk  melakukan  perubahan  Surat  Perintah  Kerja.  Perubahan Surat  Perintah  Kerja  hanya  dapat  dilakukan  melalui addendum .  Perubahan Surat  Perintah  Kerja  yang  dapat  dilakukan  meliputi  perubahan  pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan perubahan terhadap harga Surat Perintah Kerja sebagai akibat dari perubahan terhadap pekerjaan dan jadwal pelaksanaan  pekerjaan.  Maka  berdasarkan  hal  ini  dapatlah  sekiranya  para pihak  melakukan addendum terhadap  perbedaan  rincian  pekerjaan  yang dimaksud.
Berdasarkan wawancara dengan Eko F.: “CV Insan Cita Company dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok, hanya berkewajiban untuk melakukan pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota  Solok  dalam  jangka  waktu,  volume,  harga,  dan  spsesifikasi  teknis sebagaimana  dimuat  dalam  Surat  Perintah  Kerja.  Sementara  kesalahan  pada Surat Perintah Kerja  dan  gambar-gambar  yang dimuat  dalam  Surat  Perintah Kerja bukan menjadi tanggung jawab CV Insan Cita Company . Pembuatan Surat Perintah  Kerja  merupakan  tanggung  jawab  PPK  dan  pembuatan  gambar- gambar pekerjaan menjadi tanggung jawab konsultan perencana. CV Insan Cita Company hanya sebagai rekanan.” 8
Konsultan perencana adalah “orang atau badan hukum yang membuat perencanaan  bangunan  secara  lengkap  baik  di  bidang  arsitektur,  sipil,  dan bidang lain yang melekat erat membentuk suatu sistem bangunan.” 9
Konsultan  Perencana  dalam  pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah  pekerjaan  konstruksi  rehab  pagar  pasar  raya  Kota  Solok berkewajiban untuk:
a. Membuat  perencanaan  pelaksanaan  rehab  pagar  pasar  raya  Kota  Solok berupa gambar-gambar yang menggambarkan keseluruhan pekerjaan yang diperlukan dalam pekerjaan yang bersangkutan.
b. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok yang dilakukan oleh CV Insan Cita Company .
Berdasarkan  wawancara  dengan  Tomi:  “pekerjaan  yang  berdasarkan pengadaan langsung terhadap pekerjaan konstruksi rehap pagar pasar raya Kota
8 Wawancara dengan Eko F., Direktur CV Insan Cita Company, tanggal 26 Mei 2021.
9 Made Novi Indriani, I Nyoman Suta Widnyana, I Putu Laintarawan, Analisis Peran Konsultan Perencana  Dan  Konsultan  Pengawas  Terhadap  Keberhasilan  Proyek ,  Universitas  Hindu  Indonesia, Bali, 2019, hal. 4.
Solok merupakan pekerjaan rehab pagar pasar raya, adapun gambar yang dirancang merupakan  pagar  yang  di  desain  seperti  taman  yang  sebelumnya  telah  disetujui oleh pihak dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah Kota Solok sehingga  tidak  ada  permasalahan  terhadap  rancangan  pada  gambar  pekerjaan tersebut.” 10
Berdasarkan  permasalahan  pembayaran  yang  terjadi  dapatlah  diketahui bahwa  telah  terjadi  wanprestasi  yang  dalam  hal  ini  timbul  hak  bagi  pihak  yang dirugikan  untuk  menuntut  pihak  yang  melakukan  wanprestasi  tersebut  untuk memenuhi kewajibannya.
2. Upaya  Penyelesaian  Terhadap  Sengketa  Dalam  Pelaksanaan  Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pekerjaan Konstruksi Rehab Pagar Pasar Raya Kota Solok Antara Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Solok Dengan CV Insan Cita Company
Pada sengketa perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah pekerjaan konstruksi  rehab  pagar  pasar  raya  Kota  Solok  upaya-upaya  penyelesaian  yang dilakukan  oleh  CV  Insan  Cita Company terhadap  pemenuhan  pembayaran  hasil pekerjaan  yang  tidak  dibayarkan  oleh  Dinas  Perdagangan,  Koperasi,  Usaha  Kecil dan Menengah Kota Solok antara lain:
1. Penyelesaian sengketa melalui Mediasi
Berdasarkan  Surat  Perintah  Kerja  (SPK)  Pekerjaan  Konstruksi  Nomor SPK:  8/SPK/DPUKM/2018  pada  Syarat-Syarat  Umum  angka  23  dinyatakan bahwa terhadap penyelesaian sengketa yang terjadi baik selama atau setelah pelaksanaan  pekerjaan  dilaksanakan  secara  damai,  apabila  tidak  dapat diselesaikan secara damai maka penyelesaian dapat melalui jalur pengadilan negeri.
CV Insan Cita Company dalam menuntut pembayaran upah hasil pekerjaan dilakukan secara damai melalui mediasi. Berdasarkan wawancara dengan CV Insan Cita Company diketahui bahwa telah melakukan beberapa kali mediasi dengan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok. Dari  hasil  wawancara  dengan  Rino  A.  pada  mediasi  pertama:  “Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok berjanji untuk memenuhi  kewajiban  terhadap  Surat  Perintah  Kerja  dengan  melakukan penganggaran  kembali  pada  Perubahan  APBD  tahun  2018.  Pada  Perubahan
10 Wawancara dengan Tomi, Konsultan Perencana CV Dharmas Mitra Consultant , tanggal 2 November 2021.
APBD tahun 2018 hak CV Insan Cita Company belum juga kami diperoleh. Kami kembali nemui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok  agar  memenuhi  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  oleh  Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok.” 11
Diketahui  bahwa  berdasarkan  mediasi  kedua  yang  dilakukan  oleh  CV Insan  Cita Company dengan  Dinas  Perdagangan,  Koperasi,  Usaha  Kecil  dan Menengah Kota Solok disepakati bahwa pembayaran akan dilakukan dengan APBD tahun 2019. Namun pembayaran kembali tidak diperoleh oleh CV Insan Cita Company .
Mediasi ketiga kembali dilakukan oleh para pihak dan disepakati bahwa pembayaran  akan  dilakukan  dengan  Perubahan  APDB  tahun  2019.  Menurut penulis  dalam  penyelesaian  sengketa  secara  damai  melalui  mediasi  yang dilakukan antara Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok  dengan  CV  Insan  Cita Company tidak  terlaksana  dengan  baik.  Hal  ini dikarenakan  tidak  adanya  iktikad  baik  dari  Dinas  Perdagangan,  Koperasi, Usaha  Kecil  dan  Menengah  Kota  Solok  untuk  membayarkan  upah  hasil pekerjaan yang dilakukan oleh CV Insan Cita Company padahal dalam hal ini telah  dilakukan  mediasi  yang  waktu  pembayaran  telah  disepakati  para  para pihak.
Terhadap pemenuhan hak atas upah hasil pekerjaan yang melalui mediasi tidak  diperoleh  oleh  CV  Insan  Cita Company ,  untuk  menyelesaikan  sengketa yang terjadi CV Insan Cita Company melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Solok.
2. Penyelesaian melalui jalur Pengadilan Negeri
Sebagaimana  dinyatakan  dalam  angka  23  Syarat-Syarat  Umum  Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Konstruksi Nomor SPK: 8/SPK/ DPUKM/2018 apabila secara damai tidak dapat diselesaikan sengketa dapat menempuh jalur Pengadilan Negeri.
Sengketa pekerjaan konstruski rehab pagar pasar raya Kota Solok digugat di  Pengadilan  Negeri  Solok  dengan  gugatan  Nomor  Perkara:  1/Pdt.G/2020/ PN.Slk. Pada gugatan yang diajukan oleh CV Insan Cita Company , ganti kerugian yang dituntut oleh CV Insan Cita Company sebesar Rp. 499.000.000,00.
11 Wawancara  dengan  Rino  A.,  Pelaksana  dan  Pemodal  Proyek  Pemeliharaan  Sarana  dan Prasarana Pengelolaan Pasar (Rehab Pagar Pasar Raya) CV Insan Cita Company , tanggal 2 November 2021.
Berdasarkan  Surat  Perintah  Kerja  (SPK)  Pekerjaan  Konstruksi  dengan Nomor SPK: 8/SPK/DPUKM/2018 dalam Syarat-Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK) angka 18 mengenai Peristiwa Kompensasi, menyatakan bahwa CV Insan  Cita Company dapat  memperoleh  ganti  kerugian  akibat  keterlambatan pembayaran  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Perdagangan,  Koperasi,  Usaha  Kecil dan Menengah Kota Solok, maka dalam hal ini CV Insan Cita Company menuntut kerugian pada gugatannya.
Mengenai perhitungan kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan, dalam Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa ganti kerugian yang dituntut oleh pihak yang dirugikan dapat terdiri dari kerugian yang  diderita  dan  keuntungan  yang  sedianya  diperoleh  oleh  pihak  yang dirugikan. Kerugian yang dimaksud dapat berupa biaya-biaya dan ongkos yang telah  dikeluarkan  oleh  pihak  yang  dirugikan,  bunga  atau  keuntungan  yang diharapakan.
Selama  proses  persidangan  berlangsung  pihak  penggugat  dan  tergugat melakukan mediasi yang difasilitasi oleh Pengadilan Negeri Kota Solok. Mediasi mulai dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2020 dengan hasil mediasi tidak mencapai kesepakatan para pihak. Sehingga sidang dilanjutkan kembali dengan agenda pembacaan gugatan.
Pada  tanggal  4  Juni  2020  mediasi  lanjutan  dilakukan  oleh  pihak penggugat  dan  pihak  tergugat.  Pada  mediasi  lanjutan  ini  para  pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa antara para pihak sebagaimana dimuat dalam surat gagatan  Nomor  Perkara:  1/Pdt.G/2020/PN.Slk  dengan  perdamaian  melalui mediasi.  Pada  tanggal  16  Juni  2020  para  pihak  kemudian  mengadakan persetujuan secara tertulis berdasarkan kesepakatan perdamaian.
Adapun hasil dari kesepakatan perdamaian para pihak antara lain sebagai berikut:
1. Dinas  Perdagangan,  Koperasi,  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Kota  Solok bersedia untuk membayarkan prestasi kepada CV Insan Cita Company dan CV Insan Cita Company bersedia menerima pembayaran prestasi tersebut dengan menganggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.
2. Dengan telah ditadatanganinya Kesepakatan Perdamaian oleh para pihak, persoalan  hukum  dalam  perkara  Nomor  perkara  perdata  1/Pdt.G/ 2020/PN.Slk. dinyatakan selesai dan para pihak sepakat untuk tidak saling mengadakan tuntutan baik perdata maupun pidana di kemudian hari.
3. Biaya perkara pada sengketa rehab pagar pasar raya Kota Solok dibebankan kepada  Dinas  Perdagangan,  Koperasi,  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Kota Solok.
C. Kesimpulan
1. Pelaksanaan  perjanjian  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok tidak terlaksana dengan baik. Dinas Perdagangan,  Koperasi,  Usaha  kecil  dan  Menengah  Kota  Solok  tidak  memenuhi kewajiban  pembayaran  terhadap  pelaksanaan  pekerjaan  yang  telah  selesai diksejakan oleh CV Insan Cita Company berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Surat Perintah Kerja.
2. Upaya penyelesaian sengketa pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok  dilakukan  para  pihak  melalui  mediasi  dan  jalur  Pengadilan  Negeri  Kota Solok. Pembayaran atas upah hasil pekerjaan konstruksi rehap pagar pasar raya Kota  Solok  dilakukan  dengan  menganggarkan  pada  Perubahan  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020.

## Daftar Pustaka
Hasbi, Muhammad. Perancangan Kontrak (Dalam Teori dan Implementasi). Suryani Indah, Padang. 2012.
J. Satrio. Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi . Cet. 2. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2014.
Made Novi Indriani, I Nyoman Suta Widnyana, I Putu Laintarawan, “ Analisis Peran Konsultan Perencana Dan  Konsultan  Pengawas  Terhadap Keberhasilan  Proyek” , Universitas Hindu Indonesia, Bali, 2019, hal. 4.
Pamungkasih,  Rini. 101  Draf  Surat  Perjanjian  (Kontrak) .  Cet.  1.  Gradien  Mediatama,
Yogyakarta. 2009.
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 12 tahun 2019 . PP Nomor 12 Tahun 2019. LNRI Tahun 2019 Nomor
42.
Republik Indonesia . Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 . Perpres Nomor 16 Tahun
2018. LNRI Tahun 2018 Nomor 33.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Tentang  Jasa  Konstruksi .  UU  Nomor  2  Tahun  2017. LNRI Tahun 2017 Nomor 11. TLNRI Nomor 6018.
Subekti. Hukum Pejanjian . Cet. 27. Intermesa, Jakarta. 2018.