## PERANAN PARTNERSHIPS IN THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT FOR SEAS OF EAST ASIA (PEMSEA) MELALUI PROGRAM INTEGRATED COASTAL MANAGEMENT (ICM) DALAM PENGENDALIAN KERUSAKAN EKOSISTEM TERUMBU KARANG DI INDONESIA (STUDI KASUS: PALABUHANRATU, KABUPATEN SUKABUMI- JAWA
BARAT)

## Rizki Rakhmawati
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipatiukur No. 116, Bandung, 40132, Indonesia
e-mail: rizki.rakhmawati@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to determine the role of the Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) through  Integrated  Coastal  Management  Program  (ICM)  for  Controlling  the  Damages  of  the  Coral  Reefs  Ecosystem  in Palabuhanratu,  Sukabumi  Regency,  West  Java.  Researcher  attempted  to  analyze  the  purpose  of  doing  damage  control program in coral reef ecosystems that occur in coastal areas Palabuhanratu, Sukabumi Regency, West Java. Author of the research methods used in this study is descriptive analysis method. Most of the datas have been gathered through library research, online data retrieval, documentation, interviews and observation. The results showed that the implementation of ICM  in  Palabuhanratu,  Sukabumi,  West  Java  has  involved  many  sectors  related  to  the  management  of  the  Marine  and Coastal regions in  Palabuhanratu Sukabumi, West  Java, with the implementation of several development projects in the coastal region of Palbuhanratu since 2003. But technically still have not made a direct attempt to address the damage to the coral reefs that occur in Palabuhanratu because of the constraints faced. Efforts made in the control of coral reef damage is in the form of outreach to the local community Palabuhanratu coast of Kenya, West Java since 2004.
Key words: PEMSEA, ICM, Damage Controlling, Coral Reefs Ecosystem

## ABSTRAK
Penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Partnerships in the Environmental Management for the Seas of East  Asia (PEMSEA) melelui  Program Integrated  Coastal  Management (ICM)  dalam  Pengendalian  Kerusakan  Ekosistem  Terumbu Karang  di  Palabuhanratu,  Kabupaten  Sukabumi,  Jawa  Barat.  Peneliti  berusaha  untuk  menganalisis  dari  tujuan  program dalam  melakukan  pengendalian  kerusakan  ekosistem  terumbu  karang  yang  terjadi  di  wilayah  pesisir  Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis.  Sebagian  besar  data  yang  dkumpulkan  melalui  studi  kepustakaan,  penelusuran  data  online,  dokumentasi, wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program ICM di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat telah melibatkan banyak sektor yang berhubungan dengan pengelolaan wilayah Pesisir dan Laut di Palabuhanratu  Kabupaten  Sukabumi,  Jawa  Barat  dengan  dilaksanakannya  beberapa  proyek  pengembangan  di  wilayah pesisir  Kabupaten  Sukabumi  sejak  tahun  2003.  Namun  secara  teknis  masih  belum  dilakukan  upaya  langsung  untuk mengatasi  kerusakan  terumbu  karang yang  terjadi  di  Palabuhanratu  oleh  karena  kendala-kendala  yang  dihadapi.  Upaya yang dilakukan dalam pengendalian kerusakan terumbu karang masih dalam bentuk  sosialisasi kepada  masyarakat  lokal pesisir Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat sejak tahun 2004.
Kata Kunci: PEMSEA, ICM, Pengendalian Kerusakan, Ekosistem Terumbu Karang

## I. Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang
Indonesia merupakan negara pemilik terumbu  karang  terluas  di  dunia  (setelah Australia) dengan luas 42.000 kilometer persegi atau  17  persen  dari  luas  terumbu  karang  dunia ( Tropicana Coasts Magazine vol.16 No.2, 2010). Ekosistem  terumbu  karang  tersebut  tersebar  di hampir dua per tiga garis pantai Indonesia  yang panjangnya 81.000 km (SECEM, 2009:7) merupakan potensi sumberdaya alam yang tidak ternilai harganya.
Terumbu  karang  yang  merupakan  tempat pembibitan  ( nursery) dan  makanan  ( feeding ground) bagi banyak populasi organisme laut dan terancam kepunahan bagi spesies yang dikategorikan langka.Dengan keadaan ekosistem terumbu karang yang rusak tentunya dapat mengancam keberlangsungan geliat perekonomian  negara  disektor  perikanan  yang nantinya  akan  berkorelasi  dengan  kesejahteraan masyarakat pesisir.
Pesisir  Kabupaten  Sukabumi  memiliki potensi  sumberdaya  pesisir  dan  laut  yang melimpah.  Akan  tetapi  sumberdaya  tersebut masih  belum  terkelola  dengan  baik.  Salah  satu yang  menjadi  perhatian  utama  dalam  penelitian ini adalah kerusakan terumbu karang di beberapa tempat di wilayah Sukabumi. Saat ini diperkirakan  kawasan  terumbu  karang  tersebut mengalami  kerusakan  dengan  kondisi  kurang baik  sekitar  50%  dalam  keadaan  rusak  dengan tutupan  kurang  dari  10%  (Dinas  Kelautan  dan Perikanan  Kabupaten  Sukabumi).  Kerusakan tersebut  terjadi  dapat  disebabkan  oleh  prilaku manusia. Sebagian besar penduduk lokal pesisir umumnya  memiliki  tingkat  pendidikan  yang masih  minim  sehingga  pola  pikir  terhadap pengelolaan  dan  menjaga  kelestarian  wilayah pesisir  dan  laut  masih  terabaikan.  Sehingga kerusakan-kerusakan  yang  terjadi  acapkali menjadi hal yang lumrah.
Kerusakan  terumbu  karang  yang  terjadi  di Palabuhanratu  dapat  dikatakan  sebagai  gejala yang  terlihat  dengan  kasat  mata  dari  hasil interaksi  antara  manusia  dengan  sumberdaya pesisir yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian  dan  daya  dukung  lingkungannya. Sehingga  persoalan  yang  mendasar  adalah mekanisme  pengelolaan  pesisir  wilayah  pesisir dan  pulau-pulau  kecil  tidak  efektif  untuk memberi kesempatan kepada sumberdaya hayati pesisir  yang  dimanfaatkan  pulih  kembali  atau pemanfaatan sumberdaya non-hayati disubstitusi dengan sumberdaya alam lain dan mengeliminir faktor-faktor  penyebab  kerusakannya  (SECEM, 2009:2).
Berangkat dari permasalahan  yang terjadi di daerah pesisir Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi  maka  diperlukan  pengelolaan  daerah pesisir  dan  laut  yang  terpadu  melalui  sistem manajemen  kelautan  yang  apik  guna  untuk mengatasi masalah manajemen yang kompleks di daerahpesisir  dan  laut  di  Kabupaten  Sukabumi. Baik itu mengenai pengelolaan sumberdaya laut yang berdampak langsung pada perekonomian negara ataupun dalam pengendalian  kerusakan  ekosistem  laut  yang termasuk salah satu didalamnya ialah ekosistem terumbu karang. Karena terumbu karang menjadi salah  satu  bagian  daripada  ekosistem  wilayah pesisir. Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi berinisiatif  untuk  menjalin  kerjasama  dengan pihak swasta yakni Organisasi Internasional yang bergerak  di  bidang  kelautan  khususnya  dalam pengelolaan  terpadu  wilayah  pesisir  dan  laut. Partnership  in  Environmental Management  for Seas  East  Asia (PEMSEA) sebuah  Organisasi Internasional Pemerintahan yang bersifat regional,  membangun  kemitraan  bagi  negara- negara yang berdekatan dengan wilayah perairan laut  di  Asia  Timur  untuk  bekerjasama  dalam menyelamatkan Laut-laut yang ada di Asia Timur menjadi  partner  dalam  pengelolaan  wilayah pesisir  dan  laut  di  Kabupaten  Sukabumi.  Fokus PEMSEA adalah dalam bidang pengelolaan laut. PEMSEA
membuat framework berupa Sustainable
Development untuk  Laut  Asia  Timur  yang selanjutnya disebut sebagai
Sustainable Development  Strategy  for  Seas  East  Asia (SDSSEA).  Strategi  pembangunan  ini  terus digalakkan kepada seluruh negara yang tergabung  dalam  PEMSEA  yakni  Filipina, Brunei  Darussalam,  Jepang,  Korea  Selatan, Korea  Utara,  Cina,  Indonesia,  Malaysia, Myanmar, Kamboja, Vietnam dan Thailand.
PEMSEA menjalin kemitraan khusus  secara langsung  dengan  pemerintah  lokal  di  suatu negara yang tergabung sebagai anggota PEMSEA  yang  disebut  sebagai  PEMSEA Network  of  Local  Governments  for  Sustainable Coastal  Development (PNLG)  yang  bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk  merencanakan,  mengembangkan  dan mengelola  sumber  daya  pesisir  dan  laut  untuk pemanfaatan secara berkelanjutan.
Kabupaten  Sukabumi  dan  PEMSEA  yang saat  itu  masih  menjadi  program  regional  dari International  Maritime  Organization (IMO) sehingga  penandatangan  dilakukan  oleh  IMO sendiri bersama Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat menjadi proyek kerjasama antara PEMSEA dan  Pemerintah  Daerah  Sukabumi  dalam pengelolaan terpadu wilayah pesisir yang disebut sebagai Integrated  Coastal  Management (ICM) yang  bertujuan  untuk  melindungi  sistem penyangga  kehidupan  dan  sumber  daya  pesisir dan  konservasi  laut  untuk  pembangunan berkelanjutan  dan  kesejahteraan  masyarakat Kabupaten Sukabumi.

## 1.2 Rumusan Masalah
Bagaimana upaya yang dilakukan
Partnership in Environmental Management for
Seas  East  Asia  (PEMSEA) melalui  program
Integrated  Coastal  Management (ICM)  dalam pengendalian  kerusakan  ekosistem  terumbu
karang di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat?

## 1.3 Maksud dan Tujuan
Penelitian ini memiliki tujuan, antara lain:
1. Untuk  mengetahui,  memahami,  dan menganalisa  kondisi  ekosistem  terumbu karang  di  Palabuhanratu,  Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat
2. Untuk  mengetahui,  memahami,  dan menganalisa  program  yang  dilaksanakan
PEMSEA dalam pengendalian kerusakan ekosistem terumbu karang di
Palabuhanratu,  Kabupaten  Sukabumi- Jawa Barat
3. Untuk  mengetahui,  memahami,  dan menganalisa  kendala  yang  dihadapi PEMSEA  dalam  menjalankan  program Integrated Coastal Management (ICM) di Palabuhanratu,  Kabupaten  Sukabumi- Jawa Barat.
4. Untuk  mengetahui,  memahami,  dan menganalisa hasil pelaksanaan dari program Integrated Coastal Management (ICM)dalam  pengendalian kerusakan ekosistem terumbu karang di
Palabuhanratu,  Kabupaten  Sukabumi- Jawa Barat.

## 1.4 Kegunaan Penelitian
Bagi  Peneliti,  diharapkan  dapat  menambah wawasan,  ilmu  pengetahuan,  pengalaman  dan kemampuan  peneliti  dalam  menyusun  skripsi  di bidang  Ilmu  Hubungan  Internasional  Untuk memperkaya  dan  mengembangkan  khasanah ilmu  pengetahuan  khususnya  Ilmu  Hubungan Internasional  dalam  kajian  Lingkungan  Hidup Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan  dapat  dijadikan  masukan  untuk  keperluan referensi akademis bagi yang berminat mengadakan penelitian lanjutan untuk
masalah  yang  sama.  Sebagai  salah  satu  syarat wajib untuk meraih gelar kesarjanaan (S-1) pada Program  Studi  Ilmu  Hubungan  Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia .
II. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran 2.1 Tinjauan Pustaka
Dalam mendapatkan dan memperoleh pijakan dan referensi ilmiah untuk penelitian ini, peneliti  tidak  hanya  menggunakan  referensi khusus  dari  keilmuan  Hubungan  Internasional, tetapi  referensi  dilihat  juga  dari  bidang-bidang keilmuan lainnya. Peneliti menggunakan beberapa  sumber  dari  hasil  penelitian  terdahulu yang  memiliki  tema  yang  sama  yaitu  mengenai terumbu karang yang ada di pesisir Indonesia.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

## 2.2.1 Hubungan Internasional
Hubungan Internasional adalah disiplin ilmu yang  tidak  lepas  dari  politik  yang  memiliki sejumlah fokus kajian antara lain:
1. Hubungan— saling ketergantungan
(interdependensi) ekonomi, hutang dan ketergantungan Dunia Ketiga, perdagangan internasional, ketidak setaraan, identitas
politik dan kewarganegaraan  model  baru,  rezim, komunitas  negara-negara  internasional, anarki, kerjasama ekonomi regional, keseimbangan kekuasaaan, demokratisasi,  keamanan  pasca  Perang Dingin;
2. Aktor— negara-bangsa, perusahaan transnasional,  pasar  modal,  organisasi non-pemerintah, masyarakat politik
supra-nasional dan sub-nasional, pasukan penjaga perdamaian PBB, gerakan sosial baru, G7, IMF-Bank Dunia;
3. Isu-isu  empiris—globalisasi  dan  isolasi, hak  asasi  manusia,  intervensi  dan kedaulatan, bantuan, pengungsi, etnis, persoalan perempuan, konservasi lingkungan,  aids,  narkoba,  kejahatan terorganisir; 4.  Isu-isu filsafat — permasalah epistemologi,  ontologi  dan  metodologi, perspektif  gender,  perdebatan  antar paradigma,  etika  dan  kebijakan  luar negeri (Burchill& Linklater, 2009:12).

## 2.2.2 Organisasi Internasional
Organisasi internasional adalah suatu proses; organisasi internasional juga menyangkut aspek- aspek  perwakilan  dari  tingkat  proses  tersebut yang  telah  dicapai  pada  waktu  tertentu. Organisasi internasional diperlukan dalam rangka kerjasama, menyesuaikan dan mencari kompromi untuk meningkatkan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama, serta mengurangi  pertikaian  yang  timbul.  Organisasi juga  diperlukan  dalam  menjajagi  sikap  bersama dan  mengadakan  hubungan  dengan  negara  lain. Dapat dicatat bahwa ciri organisasi internasional yang mencolok ialah merupakan suatu organisasi yang  permanen  untuk  melanjutkan  fungsinya yang telah ditetapkan. Organisasi itu mempunyai instrumen  dasar  (constituent  instrument)  yang akan memuat prinsip-prinsip dan tujuan, struktur maupun  cara  organisasi  itu  bekerja.  Organisasi internasional  dibentuk  berdasarkan  perjanjian, dan  biasanya  agar  dapat  melindungi  kedaulatan negara,  organisasi  itu  mengadakan  kegiatannya sesuai dengan persetujuan atau rekomendasi serta kerjasama,  dan  bukan  semata-mata  bahwa kegiatan itu haruslah dipaksakan atau dilaksanakan
(Suryokusumo, 1987:10).
2.2.2.1 Teori Peranan Organisasi

## Internasional
Stuktur yang terdapat dalam organisasi yang memiliki  fungsi-fungsi  yang  harus  mereka jalankan  agar  tercapai  tujuan  dari  pembentukan organisasi  tersebut,  dan  apabila  semua  fungsi tersebut dijalankan dengan baik maka organisasi tersebut  dapat  dikatakan  telah  menjalankan peranan. Peranan tersebut selain ditentukan oleh harapan  pihak  lain,  termasuk  juga  kemampuan, keahlian  ,  serta  kepekaan  pelaku  peran  tersebut terhadap  tuntutan  dan  situasi  yang  mendorong dijalankannya  peranan.  Peranan  juga  bersifat dinamis,  di  mana  dia  akan  menyesuaikan  diri terhadap  kedudukan  yang  lebih  banyak  agar kedudukannya  dapat  diakui  oleh  masyarakat (Soekanto, 1981:221).
Suatu  organisasi  internasional  yang  bersifat fungsional  sudah  tentu  memiliki  fungsi  dalam menjalankan  aktivitasnya.  Fungsi  ini  bertujuan untuk  mencapai  kepentingan  yang  hendak dicapai, berhubungan dengan pemberian bantuan dalam  mengatasi  masalah  yang  timbul  terhadap pihak yang terkait. Fungsi organisasi internasional itu antara lain:
1. Menyediakan  hal-hal  yang  dibutuhkan bagi  kerja  sama  yang  dilakukan  antar negara dimana kerja sama itu menghasilkan  keuntungan  yang  besar bagi seluruh bangsa.
2. Menyediakan  banyak  saluran-saluran komunikasi antar pemerintahan sehingga ide-ide  dapat  bersatu  ketika  masalah muncul  ke  permukaan  (Perwita  &  Yani, 2005:97).

## 2.2.3  Perkembangan  Isu  Lingkungan  Hidup dalam Hubungan Internasional
Isu  lingkungan  hidup  menjadi  perbincangan hangat  di  kancah  dunia  internasional  pasca terjadinya perang dingin. Beberapa negara mulai menyadari pentingnya lingkungan untuk
kelangsungan hidup bagi generasi di masa  yang akan  datang.  Dengan  meningkatnya  kesadaran lingkungan  masyarakat  dunia  umumnya  dan kalangan  pemerintahan  ditingkat  negara-bangsa khususnya dan bertambahnya persoalan kemerosotan  lingkungan  hidup  yang  sudah menyentuh  kehidupan  kita  sehari-hari,  seperti memanasnya suhu bumi dan meningkatnya jenis dan  kualitas  penyakit  akibat  berlubangnya lapisan  ozon,  maka  isu  lingkungan  hidup diangkat  dalam  agenda  percaturan  internasional (Rudy, 2011: 58).
Masalah  utama  dari  lingkugan  hidup  adalah pencemaran.  Pencemaran  atau  polusi  adalah suatu kondisi yang telah berubah bentuk asal pada keadaan  yang  lebih  buruk.  Pergeseran  bentuk tatanan dari kondisi asal pada kondisi yang buruk ini dapat terjadi sebagai akibat masuknya bahan- bahan  pencemar  atau  polutan.  Bahan  polutan tersebut  umumnya  mempunyai  sifat  racun (toksin)  yang  berbahaya  bagi  organisme  hidup. Toksinitas  daya  racun  dari  polutan  itulah  yang kemudian menjadi pemicu terjadinya pencemaran.Ancaman  yang  muncul  terhadap lingkungan  hidup  berasal  dari  dua  jenis,  yaitu ancaman yang alamiah dan ulah tangan manusia. Siklus  dari  unsur-unsur  yang  terdapat  dalam lingkungan  hidup  membentuk  keseimbangan tersendiri  dan  keseimbangan  itu  akan  berubah ketika mendapat pengaruh dari dua jenis ancaman itu (Rudy, 2011: 58).
2.2.3.1 Green  Political  Theory (Teori  Politik Hijau)
Teori Hijau (Green  Theory) muncul sebagai kekuatan  politik  yang  signifikan  sejak  1970an sampai  sekarang.  Sejarah  yang  menjelaskan tentang lingkungan hidup telah diwariskan sejak abad 12. Hal ini dibuktikan dengan penebangan kayu  hutan  Babilonia,  Yunani  dan  Italia  ketika peradaban  manusia  baru  berkembang  serta adanya  konservasi  minyak  di  Mediterania  dan peradaban Cina. Green Politics bermakna
ideologi  politis,  yang  sangat  kental  dengan nuansa ekologis, kelestarian lingkungan hidup,dan  demokrasi  partisipatoris.  Konsep green  politics  mulai  dibangun  dalam  bentuk gerakan konservatif sejak lahirnya Sierra Club di San  Fransisco,  tahun  1892.  Klub  tersebut menitikberatkan  pada  upaya-upaya  konservasi dan preservasi alam. Politik lingkungan juga tak terlepas  dari  gerakan  environmentalis  Jerman, ditandai dengan berdirinya German Green Party (GGP) tahun 1980 (Matthew, 2001: 238).

## 2.2.4 Lingkungan Hidup
Menurut Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mendefinisikan Lingkungan Hidup sebagai : ―Lingkungan hidup merupakan kesatuan  ruang  dengan  semua  benda,  daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan  perikehidupan  dan  kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya‖.
2.2.4.1 Lingkungan Hidup sebagai

## Transboundary Issues
Isu  lingkungan  menjadi  sebuah  isu  yang lintas  batas,  hal  ini  disebabkan  karena:  (1) sumber daya  yang  ada bergerak melalui banyak negara, (2) kegiatanyang dilakukan di lingkungan laut, seperti pengiriman barang, memancing dan pergerakan migrasi spesies asing dan, melibatkan beberapa  negara,  dan  (3)  laut  adalah  media dimana polutan relatif mudah menular. Penyebab dan  /  atau  dampak  dari  pada  pergerakan  yang terjadi  melibatkan  lebih  dari  satu  negara  dan respon  yng  dilakukan  harus  multilateral  atau regional.

## 2.2.5 Ekosistem
Berbicara mengenai Lingkungan Hidup tentu tidak  terlepas  dari  sistem  ekologi  yang merupakan  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan dari  kehidupan  manusia  yang  mempengaruhi kelangsungan  perikehidupan  manusia  dengan makhluk hidup lainnya.
Ekosistem  menurut  Benny  Joseph dalam bukunya ―Environment Studies‖
menngemukakan ekosistem sebagai:
―Ekosistem  adalah  kumpulan  biotik  tanaman, hewan,  dan  mikroba,  bila  digabungkan  dalam lingkungan fisik kimia. Dalam ekosistem terdapat pngelolaan  kehidupan  secara  biologis  oleh  tiga kelompok,  yakni  produsen,  konsumen,  dan dekomposer/daur ulang‖ (Joseph,2005:73).

## 2.2.5.1 Ekosistem Laut
Ekosistem  laut  sebagai  salah  satu  ekosistem di dunia, merupakan suatu dunia sendiri, di mana ada di dalamnya terdapat proses dan komponen- kompenen kehidupan yang serupa dengan proses yang  terjadi  pada  ekosistem  daratan  Indonesia salah  satunya  pemilik  ekosistem  laut  terbesar, merupakan  sebuah  Negara  Kepulauan  yang daerah perairannya lebih luas daripada daratannya.  Ekosistem  air  laut  dibedakan  atas ekosistem  lautan,  ekosistem  pantai,  ekosistem estuari  (muara),  dan  ekosistem  terumbu  karang (Pusat  Pendidikan  Lingkungan  Hidup  Propinsi Sulawesi Selatan dari website resmi http://pplhpuntondo.org/program/ekosiste m- laut/ diakses pada 8 Febuari 2012).
2.2.5.1.1 Ekosistem Terumbu Karang ( Coral Reefs )
Sebagian  besar  wilayah  Indonesia  adalah lautan, sehingga dengan demikian secara alamiah bangsa Indonesia merupakan bangsa bahari. Hal ini ditambah lagi dengan letak wilayah Indonesia yang strategis di wilayah
tropis. Hamparan laut yang luas merupakan suatu potensi bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan sumberdaya laut yang memiliki keragaman  baik  sumberdaya  hayati  maupun sumberdaya lainnya.

## 2.2.6 Pembangunan
Berkelanjutan
( Sustainable Development)
Pembangunan  yang  sekarang  sedang  marak adalah  pembangunan  yang  hanya  bersifat sementara. Dengan tuntutan globalisasi,
Indonesia mengikuti perkembangan jaman tanpa melihat prospek kedepan. Perkembangan masyarakat  yang  serba  instan  dan  asal  jadi, budaya  konsumtif  telah  mendarah  daging  pada sebagian  besar  masyarakat  Indonesia.  Sedang sebenarnya, hakikat pembangunan adalah pembangunan  yang  berkelanjutan  yang  tidak parsial, instan dan pembangunan kulit.

## 2.2.7  Pengendalian  Pencemaran  dan/  atau Perusakan Laut
Pengelolaan  sumberdaya  alam  merupakan agenda  21  Indonesia.  Tiga  sub-  agenda dirumuskan  dalam  agenda  ini  yakni:  (1) Konservasi keanekaragaman Hayati, (2) Pengembangan bioteknologi, dan (3)
Pengelolaan Terpadu wilayah pesisir dan lautan (Mitchell, et al, 2007: 33).

## 2.2.7.1  Pengendalian  Kerusakan  Terumbu Karang
Menurut Keputusan Menteri Negara
Lingkungan  Hidup  No.04  Tahun  2001  Tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang mendefinisikan pengendalian kerusakan terumbu karang sebagai: ―Bahwa salah satu upaya untuk melindungi  terumbu  karang  dari  kerusakan tersebut  dilakukan  berdasarkan  kriteria  baku kerusakan;  Kriteria  Baku  Kerusakan  Terumbu Karang adalah ukuran batas
perubahan  sifat  fisik  dan  atau  hayati  terumbu karang  yang  dapat  ditenggang;  Status  kondisi terumbu  karang  adalah  tingkatan  kondisi terumbu karang pada suatu lokasi tertentu dalam waktu  tertentu  yang  dinilai  berdasarkan  kriteria tertentu  kerusakan  terumbu  karang  dengan menggunakan  prosentase  luas  tutupan  terumbu karang yang hidup‖.

## 3. Objek dan Metode Penelitian
3.1  Gambaran  Umum International  Maritime Organization (IMO)
International  Maritime  Organization  (IMO) merupakan organisasi internasional yang memiliki kepentingan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan
konvensi internasional yang berkaitan dengan pencemaran laut. IMO dibentuk pada tahun 1958 saat konferensi internasional Genewadiadakan mengenai  tindakan  efektif  bagi  negara-negara maritim untuk permasalahan pencemaran laut.Tujuan  Organisasi,  seperti  yang  dirangkum oleh  Pasal  1  (a)  Konvensi,  adalah  "untuk menyediakan  mesin  untuk  kerjasama  antara Pemerintah  di  bidang  regulasi  pemerintah  dan praktik yang berkaitan dengan masalah teknis dari semua jenis pengiriman yang mempengaruhi terlibat dalam perdagangan internasional, untuk mendorong dan memfasilitasi adopsi umum dari standar tertinggi dalam  hal-hal  praktis  tentang  keselamatan maritim,  navigasi  dan  efisiensi  pencegahan  dan pengendalian  pencemaran  laut  dari  kapal  ". (http://www.imo.org/About/History OfIMO/Pages/Default.aspx  diakses  pada  30 Agustus 2012).
3.2 Gambaran Umum Partnership in
Environmental  Management  for  the  Seas  of East Asia (PEMSEA) Fungsi laut tidak terlepas dalam menjembatani aktivitas-aktivitas yang dilakukan
antara daratan satu ke daratan lainnya baik yang kepemilikannya  bersifat  nasional  atau  bahkan teritori  milik  negara  lain.  Maka  dari  itu  perlu adanya  kerjasama  atau  interaksi  antar  negara yang memiliki kepentingan dalam jalur perairan yang  menjadi  kebutuhan  bersama  dan  secara geografis  juga  menjadi  bagian  wilayah  negara, hal  ini berfungsi  sebagai  bentuk  tanggungjawab bersama  dalam  menjaga  kelestarian  wilayah perairan.  Seperti  halnya  wilayah  laut  diAsia Timuryangberbatasan  langsung  denganbeberapa negara meliputi Cina,Korea Selatan,Korea Utara, Jepang, Filipina,  Indonesia, Brunei  Darussalam, Malaysia,Singapura,  Thailand,  Kamboja,  dan Vietnam.Wilayah  ini  meliputi  serangkaian ekosistem  laut  yang  besar,  sub  regional  laut, daerah  pesisir,  dan  lembah  sungai  yang  terkait yang saling terhubung dalamskala besar, sebagai tempat perubahan iklim kelautan dan proses alam berupa  fenomena,  misalnya  siklus  angin topan,dan migrasispesies yang membuat wilayah perairan di Asia Timur begitu dinamis.

## 3.2.1  Sustainable  Development  Strategy  for The Seas of East Asia (SDS-SEA)
Keputusan untuk menyiapkan Strategi Pembangunan  Berkelanjutan  untuk  wilayah perairan  Asia  Timur  muncul  dari  pertemuan intergovernmental  meeting  dari  11  negara  Asia Timur yang diselenggarakan di Dalian pada Juli 2000.  Negara  yang  ikut  serta  adalah  Brunei Darussalam,  Kamboja,  Indonesia,  Timor  Leste, Laos,  Cina,  Korea  Selatan,  Singapura,Filipina, Thailand dan Vietnam.

## 3.2.1.1 Visi, Misi dan Framework SDS-SEA
Dalam  melaksanakan  tujuannya,  SDS-SEA memiliki  visi  sebagai  berikut:  "Sistem  sumber daya dari Pembangunan berkelanjutan di wilayah perairan  Asia  Timur  adalah  warisan  alam  bagi masyarakat di wilayah ini; media
akses ke pasar regional dan global; perlindungan untuk persediaan makanan yang sehat dan aman; penghidupan  yang  layak;  kemakmuran  ekonomi untuk eksistensi generasi yang akan datang‖.

## 3.2.2 Integrated Coastal Management (ICM)
Strategi  pembangunan  berkelanjutan  untuk wilayah  perairan  di  Asia  Timur  (SDS-SEA) memiliki  kerangka  strategi  yang  berdasarkan pada  Konferensi  Perserikatan  Bangsa-bangsa pada  tentang  Lingkungan  dan  Pembangunan ( United Nations Conference on Environment and Development -UNCED)  pada  tahun  1992  di Rio de  Janeiro,  Brasil  dengan  aksi  globalnya  yang dikenal  dengan  Agenda  21,  khususnya  Bab  17 tentang rencana aksi ― Protection of Oceans, All kind of Seas, Including Closed and Semi-Closed Seas,  and  Coastal  Areas  and  the  Protection, Rational  Uses  and  Development  Their  Living Resources ‖ telah melahirkan
kesepakatan bahwa menangani dan menyelesaikan permasalahan yang bersifat multi dimensi (sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan) di wilayah pesisir, diperlukan suatu pendekatan  yang  bersifat  menyeluruh  ( holistic ) dan terpadu ( integrated ).

## 3.2.3 Sejarah Perkembangan PEMSEA dalam
Isu  Lingkungan  Hidup  untuk  Wilayah Perairan Asia Timur
Berawal sejak dari intervensiGlobal Environment  Facility  (GEF)  sebuah  lembaga independen  yang  bergerak  dalam  pendanaan untuk kegiatan atau projek di bidang lingkungan hidup  pada  Desember  1993,  ketika  proyek  air internasional yang pertama diluncurkan oleh GEF di wilayah Asia Timur dengan fokus utama pada pencegahan  dan  pengelolaan  pencemaran  laut dengan  mendirikan  situs  terpadu  pengelolaan pesisir  percontohan  di  Xiamen,Cina  dan  di Batangas Bay, Filipina; juga berupaya memobilisasi subregional yang masih
berhubungan  dengan  wilayah  perairan  Asia Timur  (Indonesia,  Malaysia  dan  Singapura) untuk  mengatasi  masalah  pencemaran  laut  di Selat  Malaka  dan  Selat  Singapura,  dan memperkuat pembangunan kapasitas, terutama di negara  berkembang  seperti  Kamboja,  Cina, Korea, Indonesia, Filipina, Thailand dan Vietnam (http://beta.pemsea.org/about-pemsea/ history diakses pada 5 Mei 2012).

## 3.2.4  Kronologis  Bergabungnya  Indonesia dalam PEMSEA
Indonesia  sebenarnya  telah  terlibat  aktif  dalam forum internasional bersama negara-negara yang memiliki keterhubungan dengan wilayah perairan  Asia  Timur  sejak  tahun  1993  dalam pengelolaan  pencemaran  laut  di  Selat  Malaka dengan  mengutarakan  masalah  ini  hanya  pada forum-forum informal kepada tiaptiap negara di wilayah  Asia  Timur.  Ternyata  respon  dari  tiap- tiap  negara  di  wilayah  Asia  Timur  juga merasakan  hal  yang  sama  terhadap  pengelolaan wilayah  laut  yang  sifatnya  transboundary,  tidak dapat diatasi oleh negara sendiri melainkan harus dan  lebih  efektif  jika  melibatkan  negara-negara tetangga  yang sama-sama memiliki kepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut.
3.2.4.1 Implementasi Sustainable Development Strategy for The Seas of East Asia (SDS-SEA) di Indonesia
Indonesia telah mengimplementasikan
konsep  pembangunan  berkelanjutan  dalam bentuk produk hukum. Berikut bentuk implementasi  SDS-SEA  di  Indonesia  yang penulis sajikan melalui tabel berikut:
Tabel. 3.1 Indonesia’s Contribution to the Implementation of the Sustainable Development Strategy for the Seas of East Asia (2003-2011)
SDS-SEA related Legislation, Policies and Plans Coastal and Water
1. Act No.7/2004 on Resources Management integrated water resources management at the basin level 2. Act No. 32/2004 on decentralization of authorities and responsibilities in coastal and marine management 3. Act No.27/2007 concerning management of coastal zones and small islands provides the framework Development and Spatial 1. NA. 25/2005 (The Planning Development Plan Act) provides a systematic process of development planning and preparing multi-year action plans from the district, to the provincial and national level. 2. NA Nos. 32 and 33/2004 on development and management of province and districts.
3. National Act (NA)
No.26/2007 on Spatial Planning, including coastal and marine areas. Biodiversity and Habitat 1. Indonesian Biodiversity Protection Strategy and Action Plan (IBSAP, 2003) guides the implementation of national biodiversity program until 2020 2. Presidential Instruction No.16/2005 supporting the development of marine tourism and enhancing management and control of National Marine Park sustainability 3. Biodiversity Basic Law (2008) Fisheries 1. Fisheries law No. 31/2004 2. Government regulation No.60/2008 on fish conservation
3. NA No. 45/2009 on Fisheries Management Pollution Reduction and 1. Ministerial Decree No.51 Waste Management on Seawater Quality Standard (2004) 2. Ministerial Decree No.75 on Organization and Management of National Cleaner Production Center (2004) 3. Municipal Solid Management Law No.18/2008 4. National Act No.32/2009 Environmental Control and Management Information and Public 1. Walhi, WWF, Awareness COREMAP etc 2. National Biodiversity Networks collaboration between LIPI, Universities and BAKOSURTANAL. 3. National Universities Networks in Fisheries and Marine Sciences (F2PT) involving 63 universities in Indonesia ICM implementation 1. Demonstration Site: Bali Province (2000) 2. Parralel Site: Sukabumi Regency (2003) and Jakarta Bay 3. Law: NA 27/2007 on coastal and small islands management, NA 32/2009 on environmental protection and control, NA 32/2004 for coastal resource management 4. Projects:COREMAP, MCRMP, BOBLME,
ATSEA, and CTI.
(sumber : PEMSEA, 2012)

## 3.2.5 Jaringan Komunikasi Internasional dan Sistem Informasi PEMSEA
Mekanisme koordinasi wilayah yang dilakukan oleh negara-negara anggota merupakan  pendekatan  yang  unik  dan  inovatif untuk pengelolaan laut. Mekanisme ini tidak
mengikat  secara  hukum,  seperti  halnya  dengan konvensi  regional.  Sebaliknya,  hal  tersebut  itu merupakan  suatu  pengaturan  didirikan  yang mengacu  pada  prinsip-prinsip  keanggotaan,  dan didedikasikan untuk pencapaian visi bersama dan tujuan dari SDS-SEA.

## 3.2.5.1 Country Partners
Keanggotaan dalam Country Partners merupakan  negara-negara  yang  berada  dalam wilayah  perairan  Asia  Timur  yang  langsung memilki keterhubungan dengan wilayah perairan Asia Timur baik langsung maupun tidak langsung yang diresmikan pada tahun 2002 saat Deklarasi Putra  Jaya  di  Malaysia.  Saat  ini  terdapat  11 negara  yang  tergabung  dalam  Country  Partners antara lain (Brunei Darussalam, Kamboja, Cina, Korea Selatan, Korea Utara, Indonesia, Filipina, Jepang,  Timor  Leste,  Laos  dan  Vietnam).  Tiap- tiap  negara  yang  tergabung  dalam  keanggotaan Country Partners memiliki  National  Focal  Point yaitu Representatif negara anggota sebagai pusat informasi mengenai PEMSEA di negaranya yang biasanya di dudukkan pada kantor Pemerintahan pusat suatu negara. Untuk di Indonesia National Focal  Point  ofPEMSEA  adalah  Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (PEMSEA, 2003).

## 3.2.5.2 Non-Country Partners
Non-Country Partners merupakan keanggota -an  yang  mendukung,  mensponsori  dan  ikut berperan  aktif  dalam  mengimplementasikan SDS-SEA. Keanggotaannya dari berbagai macam  latar  belakang  seperti  Organisasi Internasional,  LSM,  ilmuwan,  lembaga  donatur keuangan dll yang serta merta mendukung dalam implementasi  SDS-SEA  yang  selanjutnya  dapat disebut  sebagai  PEMSEA  Network  Local Governments (PNLG) (PEMSEA, 2003).
3.2.5.2.1 PEMSEA Network Local Governments (PNLG)
Berdasarkan Charter  of  the  PEMSEA  Network Local  Governments  for  Sustainable  Coastal Development tahun  2005  PNLG  sebelumnya bernama Regional Network of Local Government (RNLG)  hingga  pada  akhirnya diubah  menjadi PEMSEA Network Local Governments (PNLG) dalam ―Bali Resolution on the Establishment of the PEMSEA Network of Local Governments for Sustainable Coastal Developmen t‖ pada 27 April 2005  di  Bali, Indonesia.  Berdasarkan  Charter PNLG,  PNLG  memilki  visi:  ― Coastal  areas throughout  the East  Asian  Seas  Region  are managed  in  sustainable  manner ‖  ( Charter  of PNLG, 2005: Chapter II ). Dan misi:
― The  PNLG’s  mission  shall  be  to  serve  as  a network of local governmentin the region, which, along with their stakeholders, shall promote the application  of  ICM  as  an  effective  management framework  to  achieve  sustainable  coastal development ‖ ( Charter of PNLG, 2005: Chapter II ).
3.3  PEMSEA Network  Local  Government (PNLG) di Indonesia
Integrated  Coastal  Management (ICM) sebagai salah satu program  yang dilahirkan dari SDS-SEA. Secara singkat ICM dapat didefinisikan sebagai sistem manajemen sumberdaya alamdan lingkungan yang mempekerjakan  melalui  pendekatan  integratif holistik dan proses perencanaan interaktif dalam mengatasi masalah manajemen yang kompleks di daerah  pesisir  dan  laut.  Baik  itu  mengenai pengelolaan  sumberdaya  laut  yang  berdampak langsung  pada  perekonomian  negara  ataupun dalam  pengendalian  kerusakan  ekosistem  laut. Manajemen  yang  diberikan  melalui  ICM  ini mencakup seluruh aktivitas yang bersinggungan
langsung  dengan  wilayah  perairan  laut  dan pesisir termasuk terumbu karang.
Pelaksanaan  ICM  di  Indonesia  dalam kerangka PEMSEA telah terapkan di tiga wilayah di  Indonesia  yakni  Bali,  Jakarta  dan  Sukabumi yang merupakan bagian daripada PNLG. Saat ini di  Indonesia  baru  tiga  wilayah  tersebut  yang menggunakan  Pengelolaan  Pesisir  Terpadu (ICM), hal ini dikarenakan ingin fokus pada titik- titik yang memang terjadi banyak kerusakan dan memerlukan  pengelolaan  pesisir  secara  terpadu (PEMSEA, 2003).

## 3.3.1  PEMSEA Network  Local  Government (PNLG) Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
Kabupaten  Sukabumi  terletak  di  provinsi Jawa Barat di pantai selatan Pulau Jawa, sekitar 170km dari ibukota Indonesia, Jakarta. Ini adalah bagian dari kawasan ekonomi berkembang pesat dari  Jakarta  dan  kota-kota  serta  kabupaten- kabupaten  di  sekitarnya.  Diberkati  dengan keajaiban alam seperti gunung, sungai, pantai dan Teluk indah yang berdekatan dari Palabuhanratu, Kabupaten  Sukabumi  menyadari  potensi  besar dari  daerah  tersebut  dan  berkomitmen  untuk mengejar  perkembangan  ekonomi  kota  maritim melalui  pengembangan  wisata  pantai,  perikanan dan lainnya terkait dengan layanan dan industri.
3.3.1.1  Kronologis  bergabungnya  Kabupaten Sukabumi  dalam  PEMSEA Network  Local Governments (PNLG)
Kabupaten  Sukabumi  bergabung  dalam PNLG  karena  melihat  bahwa  potensi  untuk mengembangkan  pengelolaan  pesisir  terpadu dalam  wadah  internasional  sangat  membantu untuk  pengelolaan  wilayah  pesisir  kabupaten Sukabumi.  .  Hal  tersebut  bermula  ketika Kementerian Lingkungan Hidup di tahun Hal tersebut bermula ketika Kementerian
Lingkungan Hidup di tahun 2002 (saat itu masih sebagai Departemen
Lingkungan Hidup) melaksanakan program kerja di bidang pengendalian pencemaran dan perusakan wilayah pesisir  berskala  nasional.  Program  tersebut bernama  ―Pantai  Lestari‖  yang  dibuat berdasarkan  ketentuan  negara  melalui  Amanat Kebijaksanaan  Negara  yang  tertuang  dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menyatakan  bahwa  lingkungan  hidup  sangat penting  bagi  pembangunan  sehingga  fungsi lingkungan  harus  dilestarikan  guna  menjamin terwujudnya  pembangunan  yang  berkelanjutan dan  sebagai  perwujudan  dari  REPELITA (Rencana  Pembangunan  Lima  Tahun)  sesuai pada  agenda  21  (Kementerian  Lingkungan Hidup, 2012).

## 3.4  Kondisi  Ekosistem  Terumbu  Karang  di Palabuhanratu,  Kabupaten  Sukabumi,  Jawa
Barat
Kabupaten Sukabumi terletak antara 6057’-7 025’  Lintang  Selatan  dan  106049’-  107000’ Bujur  Timur,  dengan  batas-batas  administrasi antara  lain:  disebelah  utara  berbatasan  dengan Kabupaten  Bogor,  disebelah  selatan  berbatasan dengan  Samudera  Hindia,  disebelah  timur berbatasan  dengan  Kabupaten  Cianjur  dan disebelah  barat  berbatasan  dengan  Kabupaten Lebak  dan  Samudera  Indonesia  (Samudera Hindia). Kabupaten Sukabumi menjadi salah satu wilayah  pesisir  Indonesia  yang  terletak  di Propinsi Jawa Barat  yang memiliki luas sebesar 4.128 km2 atau 14,39 persen dari luas Jawa Barat atau  3,01  persen  dari  luas  Pulau  Jawa  dengan panjang  garis  pantai  sekitar  117  km  (Dinas Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Sukabumi, 2011).
Karakteristik  umum  oseanografi  Kabupaten Sukabumi  berhadapan  dengan  Samudera  Hindia, namun terlindung karena berbentuk teluk. (Sugiarto dan  Birowo,  1975).  Tinggi  Gelombang  di Palabuhanratu  dapat  berkisar  antara  1–3  meter (Pariwono et. al., 1988). Kondisi kualitas air
perairan laut di Kabupaten Sukabumi, tergolong bagus  yang tercermin dari penampakan air  yang bening  dan  kecerahan  (cahaya  matahari  yang dapat  menembus perairan  mencapai  6–7 meter), meskipun  demikian  di  beberapa  muara  sungai besar  perairannya  terlihat  coklat  terutama  pada musim  hujan  (Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Kabupaten Sukabumi, 2011).

## 3.5 Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  penulis dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif analitis, bertujuan untuk mennggambarkan fakta- fakta  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang diteliti.  Metode  ini  bertujuan  untuk  membuat deskripsi  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat mengenai  hubungan  antar  fenomena  yang diselidiki,  yang  kemudian  pada  akhirnyametode ini digunakan untuk mencari pemecahan masalah yang diteliti (Nasir, 1988:63).

## 3.5.1 Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui  pendekatan  sistem,  yang  didukung  oleh teknik pengumpulan data: Studi Kepustakaan, Penelusuran data online, Dokumentasi, Wawancara dan Observasi.

## 4. Hasil dan Pembahasan
4.1  Usaha-usaha  yang  dilakukan  PEMSEA untuk menjalankan Program Integrated
Coastal Management (ICM) dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi- Jawa Barat
Pemerintah  Sukabumi  mengadopsi  program pengelolaan  pesisir  terpadu  atau  integrated coastal  management  sejak  tahun  2003  yang ditandai dengan penandatanganan Memorandum Of Agreement dengan GEF/UNDP/IMO
PEMSEA  regional  program  pada  tanggal  24 Februari  2003  di  Palabuhanratu  dalam  suatu kerangka  program  ―Building  Partnerships  on Environmental  Protection  and  Management  of the  east  asian  seas‖.  MOA  tersebut  menetapkan kabupaten  sukabumi  sebagai  Parralel  Site  yang ketiga dalam pengelolaan pesisir dan laut di Asia Timur.  Dalam  pelaksanaan  program  sukabumi ICM, telah dibentuk kelembagaan yaitu Programme Coordinating Committee (PCC) dan Programme  Management  Office  (PMO).  PCC beranggotakan  para  kepala  OPD  terkait  dan duduk sebagai ketua adalah wakil bupati Sukabumi. Sedangkan PMO beranggotakan  unsur  teknis  dari  OPD  serta stakeholder  lainnya.  Duduk  sebagai  ketua  PMO adalah  Badan  Lingkungan  Hidup  (Badan Lingkungan Hidup, 2012).

## 4.2 Kendala-kendala  dalam
Menjalankan Program ICM untuk Pengendalian
Kerusakan  Ekosistem  Terumbu  Karang  di Palabuhanratu,  Kabupaten  Sukabumi-Jawa
Barat
Lazimnya  pelaksanaan  program  dari  sebuah kerangka kerjasama seringkali ditemukan berbagai  kendala  yang  menjadi  hambatan sekaligus tantangan dalam mewujudkan program yang disepakati bersama. Seperti halnya dengan ICM,  pelaksanaan  ICM  sebagai  bentuk  upaya pengelolaan terpadu di wilayah pesisir Kabupaten  Sukabumi  menghadapi  berbagai kendala yang bersifat teknis dan nonteknis yang berasal  dari  pihak  pelaksana  di  lapangan  yang melibatkan banyak sektor (Pemerintah Kabupaten Sukabumi) dan pihak penggagas atau fasilitator
dalam kerangka kerjasama (PEMSEA). 4.2.1  Kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam Menjalankan Program ICM untuk Pengendalian
Kerusakan Ekosistem
Terumbu Karang di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat
Kendala-kendala yang dihadapi yang dapat peneliti jabarkan sebagai berikut:
1.  Menyikapi kepindahan ibukota kabupaten
Sukabumi  ke  Palabuhanratu  pada  tahun 2001  membuat  konsentrasi  terhadap program yang sudah dan akan
direncanakan menjadi terganggu. Perencanaan-perencanaan  program  yang sudah dipetakan menjadi sulit untuk ditindaklanjuti karena konsentrasi terpecah.
2. Kurangnya  koordinasi  antar  sektoral Pemerintahan Kabupaten Sukabumi yang terkait dalam implementasi ICM manjadi kendala  yang  cukup  signifikan  dalam mengolah data kerusakan terumbu karang yang  sudah  ada.  Karena  ICM  tidak melibatkan  pada  satu  sektor  namun berbagai multisektor yang membutuhkan banyak  SDM  dan  biaya  yang  tidak sedikit.
3. Terkendala dalam Pembiayaan. Laporan- laporan  mengenai  kerusakan  terumbu karang  yang  terjadi  di  Kabupaten Sukabumi tidak diteruskan untuk ditindaklanjuti karena proses pembiayaan untuk  melakukan  penelitian  kembali cukup besar dan anggaran yang ada tidak mencukupi  sehingga  proses  eksekusi menjadi terhambat.
4.2.2  Kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh PEMSEA dalam Menjalankan Program ICM untuk  Pengendalian  Kerusakan  Ekosistem Terumbu Karang di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Kendala-  kendala  yang  dirasakan  instansi pemerintah yang terlibat langsung dalam implementasi ICM merupakan kendala PEMSEA secara keseluruhan karena pelaku yang melaksanakan program ICM untuk PNLG
Kabupaten Sukabumi adalah pihak-pihak instansi pemerintahan  daerah  kabupaten  Sukabumi. Ketika  program  ICM  dapat  di  implementasikan tanpa  kendala  maka  PEMSEA  akan  menerima laporan  hasil  implementasi  ICM  juga  tanpa kendala baginya, sebaliknya ketika terjadi banyak kendala dalam mengimplementasi-  kan  program  ICM  maka PEMSEA  akan  mendapatkannya  juga  sebagai kendala yang harus di evaluasi.

## 4.3 Hasil Pelaksanaan dari Program Integrated Coastal Management (ICM) dalam
Pengendalian Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang di Palabuhanratu, Kabupaten
Sukabumi-Jawa Barat Pelaksanaan dari program Integrated Coastal Management (ICM) dalam pengendalian Kerusakan  Ekosistem  Terumbu  Karang  di Palabuhanratu,  Kabupaten  Sukabumi-  Jawa Barat  mendapatkan  hasil  bahwa  lingkungan pesisir Kabupaten Sukabumi saat ini sejak tahun 2003  mulai  tertata  dengan  baik  dengan terlaksananya  proyek  pengembangan  yang dilakukan berbagai sektor instansi pemerintahan Kabupaten Sukabumimelalui pelaksanaan program ICM sebagai sebuah pengelolaan pesisir terpadu. Dengan dilakukannya berbagai aktivitas yang mendukung implementasi program ICM ini telah  mencakup  daripada  fungsi  utama  ICM yakni perencanaan kawasan, promosi pengembangan ekonomi,  pengawasan  dan perlindungan sumberdaya, penyelesaian konflik, dan  perlindungan  keselamatan  dan  kesehatan masyarakat.
4.4 AnalisaPeranan PEMSEA melalui Program  Integrated  Coastal  Management dalam  Pengendalian  Kerusakan  Ekosistem Terumbu Karang di Palabuhanratu,
Kabupaten Sukabumi- Jawa Barat
PEMSEA melakukan peranan dalam pengendalian  kerusakan  ekosistem  terumbu karang  dengan  program  ICM-nya  di  Kabupaten Sukabumi  yang  dilakukan  oleh  berbagai  sektor terkait,  Badan  Lingkungan  Hidup  Kabupaten Sukabumi  sebagai  koordinator  untuk  program ICM  di  Kabupaten  Sukabumi  yang  merupakan konsep  pengelolaan  secara  menyeluruh  untuk menjaga  ekosistem  yang  menunjang  bagi pembangunan  berkelanjutan.  Akan  tetapi  masih belum  optimal  dalam  menyentuh  langsung  aksi atau  upaya  tindak  lanjut  untuk  kerusakan terumbu karang yang terjadi di Sukabumi karena kendala-kendala  yang  dihadapi  masih  belum terselesaikan.
5. Kesimpulan dan Rekomendasi

## 5.1 Kesimpulan
Dari paparan pembahasan dan hasil penelitian  yang  peneliti  lakukan  mengenai Peranan  Partnerships  in  the  Environmental Management  for  Seas  of  East  Asia  melalui program  Integrated Coastal Management  (ICM) dalam  Pengendalian  Kerusakan  Ekosistem Terumbu  Karang  di  Palabuhanratu  Kabupaten Sukabumi,  Jawa  Barat,  maka  peneliti  dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Luas kawasan terumbu karang yang ada di Kecamatan Ciracap, Palabuhanratu
Kabupaten Sukabumi sekitar 1.305 Ha. Kawasan terumbu karang tersebut mengalami kerusakan dengan kondisi kurang baik sekitar 50%  dalam  keadaan  rusak  dengan  tutupan kurang  dari  10%.  Berdasarkan  data  terakhir luas  terumbu  karang  yang  masih  kategori bagus sekitar 22,8ha (RTRW Pesisir Kabupaten Sukabumi, 2009). Jenis-jenis karang yang teridentifikasi terdiri  dari  karang  otak  dan  karang  meja. Terumbu  karang  di  Ujung  Genteng  terdapat pada  3  (tiga)  titik  lokasi  (RTRW  Pesisir Kabupaten Sukabumi, 2009).
2. Upaya-upaya  yang  dilakukan  PEMSEA melalui  program  ICM  dalam  Pengendalian Kerusakan  Ekosistem  Terumbu  Karang  di Palabuhanratu  Kabupaten  Sukabumi  antara lain  dengan  implementasi  ICM  yang dilakukan oleh berbagai sektor terkait sebagai Project  Coordinating  Committee  (PCC)  dan Program  Management  Office  (PMO)  sesuai dengan  fungsi  utama  ICM  yaitu  pertama, sebagai bentuk pengawasan dan perlindungan sumberdaya yang ditunjukkan dengan melakukan  rencana  zonasi  pesisir  dan  laut sebagai bentuk langkah awal untuk menempatkan titik-titik atau spot-spot kawasan  yang  dilindungi  ditahun  2009, melakukan konservasi air, rehabilitasi ekosistem estuari dan rekonstruksi  saluran  irigasi  di  tahun  2004. Kedua,  sebagai  bentuk  penyelesaian  konflik yang  ditunjukkan  dengan  upaya  sosialisasi mengenai  ICM  oleh  Pemerintah  Kabupaten Sukabumi  termasuk  didalamnya  sosialisasi mengenai  arti  pentingnya  terumbu  karang bagi  kehidupan  kepada  masyarakat  lokal pesisir  Kabupaten  Sukabumi  di  tahun  2004. Dan  melaporkan  secara  periodik  mengenai hasil  perkembangan  ICM  di  Kabupaten Sukabumi kepada PEMSEA melalui pertemuan-pertemuan rutin PEMSEA seperti EAS  Congress  yang  dilakukan  setiap  tiga tahun sekali.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ICM yang dilaksanakan di Palabuhanratu,  Kabupaten  Sukabumi,  Jawa Barat dalam pengendalian kerusakan ekosistem  terumbu  karang  telah  melibatkan banyak  sektor  di  lingkungan  pemerintahan yang berhubungan langsung dengan pengelolaan  wilayah  pesisir  Kabupaten Sukabumi  diantaranya  Badan  Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi, Dinas Kelautan dan  Perikanan  Kabupaten  Sukabumi,  Dinas Kebersihan  dan  Pertamanan  Kabupaten Sukabumi).
4. Hasil yang dirasakan dari implementasi ICM dalam  pengendalian  kerusakan  terumbu karang di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi,  Jawa  Barat  meskipun  masih belum  dilakukan  pada  tataran  aksi  langsung dengan  mengadakan  konservasi  namun dengan mulai tertatanya lingkungan wilayah pesisir Kabupaten Sukabumi dengan ditunjukkannya pembangunan sistem, manajemen  dan  infrastruktur  lingkungan hidup di wilayah pesisir kabupaten Sukabumi untuk  mendukung  kelestarian  ekosistem- ekosistem  yang  saling  terhubung  satu  sama lain  di  wilayah  pesisir  dan  laut  Kabupaten Sukabumi. Termasuk turut
mendukung pengendalian kerusakan ekosistem terumbu karang yang terjadi di Palabuhanratu,Kabupaten Sukabumi sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan.

## 5.2 Rekomendasi
Dalam  penelitian  ini  banyak  menemukan kekurangan baik karena keterbatasan kapabilitas penulis,  maupun  kendala-kendala  non  teknis. Peneliti  ingin  memberikan  saran  yang  peneliti yaitu :
1. Pola  komunikasi  yang  dibangun  oleh PEMSEA  hendaknya  bersifat  proaktif terhadap  anggotanya  agar  upaya  dalam mengimplementasikan  program  ICM dapat lebih mendetail dan spesifik sehingga mengetahui akar permasalahannya.
2. PEMSEA hendaknya membangun sekretariat  khusus  PEMSEA  ditiap negara-negara  anggota  agar  kedudukan dan perannya ke masyarakat lebih terlihat dan  agar  pula  kontrol  dapat  dilakukan dengan proses  yang maksimal  dan biaya yang minim.
3.  Untuk Badan Lingkungan Hidup
Sukabumi hendaknya meningkatkan pola komunikasi  dan  koordinasi  yang  lebih intensif  ke  semua  sektor  yang  memilki keterhubungan  dan  kapasitas  dengan wilayah pesisir Kabupaten Sukabumi agar implementasi ICM dapat diintegrasikan secara menyeluruh dengan efektif dan efisien.
4. Untuk  pemerintah  Indonesia,  hendaknya juga bersifat cepat tanggap dalam mengatasi pengendalian kerusakan terumbu  karang  dengan  menyiapkan perencanaan  yang  matang  berikut  SDM yang  ahli  dalam  bidang  tersebut  dan melakukan  upaya-upaya  yang  efektif untuk  program  edukasi  bagi  masyarakat lokal pesisir.

## Daftar Pustaka

## Acuan dari buku :
Burchill, Scott and Andrew Linkalter. 2009.
Teori-teori Hubungan Internasional .
Bandung. Nusa Media.
Matthew, Patternson. 2001. Theories of International Politics . New York. Palgrave Macmillan
May,Rudy Teuku. 2011. Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah- masalah Global . Bandung. PT.Refika Aditama.
______________. 2005. Administrasi dan Organisasi Internasional . Bandung.
PT.Refika Aditama.
______________. 2011. Pengantar Ilmu Politik .
Bandung. PT Refika Aditama
______________. 1993. Pengantar Ilmu Politik:
Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya . Bandung. Eresco
Nasir, Muhammad. 1988. Metodologi Penelitian . Jakarta. Galia Indonesia
Perwita, A.A Banyu, dan Yanyan Moch. Yani. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional . Bandung. PT Remaja
Rosdakarya.
Soekanto, Soerjono. 1981. Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta. Universitas Indonesia Press.
Suryokusumo, Sumaryo. 1987. Organisasi Internasional . Jakarta. Universitas Indonesia Press.

## Acuan dari Internet
International Organization. http://beta.pemsea .org/. Diakses pada tanggal 27 Januari 2012.
About PEMSEA. http://beta.pemsea.org/about-pemsea. Diakses pada tanggal 27 Januari 2012.
History. http://beta.pemsea.org/aboutpemsea/ history. Diakses pada tanggal 27 Januari 2012. Programs and Projects. http://beta. pemsea.org/programmes-and-projects. Diakses pada tanggal 27 Januari 2012.

## Ekosistem Laut-Pusat Pendidikan Lingkungan
Hidup Propinsi Sulawesi Selatan. http://pplhpuntondo.org/program/ekosistem- laut/. Diakses pada Tanggal 8 Febuari 2012.