## Koalisi Semu Partai Oposisi Di Indonesia
Dedi Zulkarnain Pratama  
 

## Abstrak
Fenomena koalisi  menjadi tren dalam  sistem kepartaian di Indonesia. Partai pemenang pemilu  pun  harus  melakukan  koalisi  untuk  mengamankan  kebijakan  politik  sang penguasa  pemerintahan.  Namun,  ada  pula  fenomena  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari koalisi  ini,  yakni  adanya  partai  oposisi.  Setiap  kebijakan  politik  yang  diusulkan eksekutif,  partai  oposisi  seolah  berkoalisi  menolak  kebijakan  tersebut  jika  menarik perhatian publik. Fenomena semacam ini dapat dimaknai sebagai koalisi semu. Koalisi semu  ini  terjadi  secara  informal  seperti  sekretariat  gabungan  (setgab).  Cara  kerjanya adalah  koalisi  ini  dilakukan  sebab  ada  kepentingan  yang  serupa  akibat  agenda  politik yang  bersebrangan  dengan  pemerintah  dan  koalisinya.  Implikasinya  adalah  rakyat menjadi  korban  atas  ketidakseimbangan  sistem  ini.  Sehingga,  esensinya  bukan kepentingan  rakyat  yang  diperjuangkan  melainkan  perebutan  simpati  rakyat  untuk memperoleh kekuasaan.

## Kata Kunci : Koalisi Semu, Kebijakan Populer, Partai Oposisi

## Abstrak
Coalition  has  become  widely  common  among  the  political  parties  in  Indonesia.  The political party that wins majority during the election still must build coalition in order to secure  his  administation  policies.  However, there  are other  phenomenon  which  cannot be  separed  from  the  coalition  building,  which  is  opposition  party.  In  cases  in  which policies  made by the executive draws  many attention  from the public, these opposition party  made coalition against those policies. This  phenomenon  may  be  seen as a  vague coalition. This was occured informally during SBY administration. Thus, the opposing coalition made was temporary due to similar interest against certain policy by the ruling government.  Eventually,  the  interest  of  the  people  was  made  second  as  the  parties struggling for gaining more power.

## Keywords : Vague Coalition, Popular Policies, Opposition Parties
*Korespondensi: Bank Mandiri, Jl. Pejanggik, Pejanggik, Kec. Mataram,
Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 8323 Email:

## Dedi Zulkarnain P, Koalisi Semu Partai Oposisi di Indonesia

## Pengantar
Terbentuknya koalisi didorong oleh  multimotif. Secara garis  besar  motif dalam koalisi meliputi  mencari  efisiensi  ( seek  efficiency ),  pemegang  kontrol  ( seek  control ),  dan mengamankan diri ( seek security ) (Pamungkas, 2011).
Tulisan  ini  akan  mengulas  tentang  praktik  koalisi  yang  dilakukan  oleh  partai- partai oposisi di Indonesia yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan  Indonesia  Raya  (Gerindra),  dan  Partai  Hati  Nurani  Rakyat  (Hanura).  Pada hakikatnya,  koalisi  yang  dimaksud  bukan  koalisi  secara  formal  layaknya  sekretariat gabungan (setgab) yang ada di parlemen Indonesia hari ini melainkan koalisi semu yang coba  diungkap  dalam  banyak  sisi.  Koalisi  menjadi tren politik  di  Indonesia  dengan sistem  presidensialisme.  Nalar  ‘the  winner  take  all’  pada  presidensialisme  dalam beberapa  segi  memang  menjadikan  koalisi  tidak  diperlukan,  tetapi  dalam  beberapa kasus,  terutama  presidensialisme  multipartai,  terjadi  koalisi  diantara  partai-partai (Pamungkas, 2011).
Dalam tulisan ini akan berusaha menjelaskan koalisi dengan berbagai motif dan mencoba untuk menyumbangkan konsep baru yakni koalisi semu. Sebelum masuk pada tahapan  tersebut,  tulisan  ini  akan  melewati  pintu  masuk  melalui  konsep  dasar  koalisi secara  umum  dan  koalisi  semu  yang  menjadi frame untuk  mengelaborasi  tulisan  ini. Selanjutnya  akan  dipaparkan  pula  praktek  koalisi  semu  yang  dilakukan  oleh  PDIP, Gerindra,  dan  Hanura  dalam  berbagai  segi.  Kemudian,  implikasi  dari  koalisi  semu  ini juga  menjadi  hal  penting  untuk  dipaparkan  secara  tegas  yakni  pudarnya  fungsi  partai politik.  Terakhir,  diharapkan  dari  gagasan  ini  dapat  ditarik  sebuah  pelajaran  untuk memperbaiki sistem kepartaian di Indonesia.

## Konstruksi Teori Koalisi
Koalisi adalah sebuah pengelompokan aktor-aktor politik pesaing untuk dibawa bersama baik melalui persepsi ancaman bersama, atau pengakuan bahwa tujuan mereka tidak  dapat  dicapai  dengan  bekerja  secara  terpisah  (Heywood  seperti  dikutip Pamungkas,  2011:77).  Sejalan  dengan  pengertian  di  atas,  Gamson  juga  memaknai koalisi  sebagai  penggunaan  sumber  daya  bersama  untuk  menentukan  hasil  dari  sebuah situasi  motif  campuran  yang  melibatkan  lebih  dari  dua  unit (Pamungkas,  2011). Berdasarkan  beberapa  definisi  diatas,  koalisi  dapat  dimaknai  secara  sederhana  yakni kerjasama  antara  dua  atau  lebih  pihak  dalam  mencapai  suatu  tujuan  yang  sama  yakni kekuasaan  dalam  konteks  politik.  Hakikat  koalisi  sendiri  adalah  untuk  membentuk pemerintahan yang  kuat
( strong ), mandiri ( autonomuos ), dan tahan  lama ( durable ) (Inayatullah, 2012). Kondisi ini diperkuat dengan sistem pemerintahan Indonesia yang menganut presidensial dengan multipartai. Koalisi sebenarnya sah-sah saja dilakukan di negeri yang penuh sejarah ini. Namun, jika kita bercermin secara utuh, sejarah koalisi di negeri ini adalah koalisi yang sakit (Balipost,  2012).  Skandal  Bank  Century,  lumpur  Lapindo,  amblesan  Hambalang, ataupun  wisma  atlet  Palembang,  merupakan  contoh  nyata,  bagaimana  koalisi menyuburkan kolusi dan sudah tentu untuk kepentingan elit-elit dalam koalisi.
Secara  teoretik,  Heywood  sebagaimana  dikutip  Sigit  Pamungkas  menyebutkan ada  empat  arena  dalam  koalisi  partai. Pertama ,  koalisi  elektoral,  yaitu  aliansi  melalui mana  partai  politik  setuju  untuk  tidak  bersaing  melawan  satu  dengan  yang  lainnya dengan  pandangan  untuk  maksimalisasi  representasi  bersama  mereka. Kedua ,  koalisi legislatif,  yaitu  kesepakatan  antara  dua  atau  lebih  partai  untuk  mendukung  sebuah undang-undang  atau  sebuah  program  tertentu. Ketiga ,  koalisi  pemerintahan,  yaitu kesepakatan  formal  diantara  dua  atau  lebih  partai  yang  melibatkan  distribusi    lintas partai  portofolio  menteri. Terakhir ,  koalisi  besar  atau  pemerintahan  nasional,  yaitu meliputi seluruh partai-partai utama, tetapi  mereka biasanya dibentuk hanya ketika ada krisis nasional atau bahaya ekonomi (Pamungkas, 2011) .
Ada pula 3 (tiga) macam bentuk koalisi berdasarkan soliditas koalisinya, seperti yang disampaikan oleh Denny Indrayana, yakni :
Koalisi  ideologis  (consensus  coalition)  yaitu  koalisi  yang  bergabung  karena alasan ideologis, kesamaan platform dan visi-misi perjuangan, koalisi strategis ( conglomerate  coalition)  yaitu  gabungan  kerjasama  antara  partai  politik  untuk tujuan strategi pemenangan pemilu dimana setelah pemilu selesai koalisi rentan untuk pecah, dan koalisi pragmatis (exlusive coalition) yaitu koalisi yang hanya terbentuk  karena  alasan-alasan  politik  pragmatis  semata,  tidak  ada  ikatan strategis  apalagi  ideologis,  sehingga  menjadi  koalisi  yang  hidup-mati  karena tergantung isu politik yang mereka hadapi (Indrayana, 2011).
Kondisi  politik  Indonesia  dewasa  ini  seringkali  justru  menggunakan  koalisi pragmatis,  entah  itu  untuk  mewujudkan  suatu  kebijakan  atau  program,  mendapatkan kekuasaan pada eksekutif, termasuk finansial partai. Hal ini juga sejalan dengan motif- motif  dalam  koalisi.  Pada  dasarnya,  motif-motif  koalisi  ini  dipengaruhi  oleh  tujuan- tujuan  daripada  aktor-aktor  yang  terlibat  dalam  koalisi  tersebut.  Adapun  tujuan  dari koalisi diantara aktor – aktor tersebut adalah :
1. Mencari  efisiensi  ( seek  efficiency )  biaya  untuk  keuntungan  koalisi  dengan bergabung dalam koalisi kekuatan minimum ( minimum winning coalition ).
Dedi Zulkarnain P, Koalisi Semu Partai Oposisi di Indonesia
2. Menjadi pemegang kontrol ( seek control ) dalam koalisi dengan bekerjasama atau bergabung dengan partner terlemah.
3. Mengamankan  diri  ( seek  security )  dari  beberapa  situasi,  yaitu  berkoalisi dengan pemegang sumberdaya terbesar (Pamungkas, 2011).
Adapula  teori  lain  yang  terkait  dengan  koalisi  ini  yakni  teori  buta  terhadap kebijakan  ( policy  blind  theory ),  pemain  kunci  dalam  permainan  koalisi  adalah  pemain dominan,  yaitu  satu  yang  termasuk  dalam  pemenangan  koalisi  daripada  partai  lain dalam  parlemen (Pamungkas,  2011).  Adapula  model  formasi  koalisi  yakni Bargaining Proposition  Coalition . Formasi  ini  berarti koalisi  dengan  jumlah partai  yang berkoalisi paling sedikit. Formasi koalisi ini sebenarnya hampir sama dengan maksud penulis yang menamai  konsep  ini  dengan  koalisi  semu.  Namun,  secara  lebih  spesifik,  bukan  hanya dalam  hal  kebijakan  melainkan  dalam  hal  perlawanan  terhadap  segala  keputusan pemerintah.  Partai-partai  oposisi  lebih  tepat  digunakan  dalam  menggambarkan fenomena koalisi semu ini. Sebab, secara nyata, partai-partai oposisi ini tidak berkoalisi, namun  karena  kepentingan  untuk  melawan  pemerintah  yang  berkuasa  menyebabkan partai-partai tersebut seolah – olah melakukan praktik koalisi.
Koalisi  semu  diartikan  sebagai  bentuk  koalisi  tidak  langsung  yang  dilakukan akibat adanya tujuan yang serupa dari beberapa pihak yang tidak terakomodasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, partai oposisi sering  menggunakan koalisi  semu  ini, namun tidak pernah disadari bahwa mereka senyatanya menggabungkan kekuatan untuk menolak kebijakan penguasa dalam konteks parlemen. Penegasan terhadap koalisi semu ini ada pada kekuatan bersama antar partai oposisi yang dilakukan secara tidak langsung untuk melawan pemerintah. Memang pada dasarnya secara teoretik tidak dikenal istilah koalisi  semu  ini,  namun  fenomena  politik  di  Indonesia  memberi  tanda  adanya  koalisi semu  ini.  Pada  dasarnya  tidak  ada  perjanjian  tertulis  hingga  berbagai  aturan  yang disepakati  dalam  koalisi,  namun  tindakan  dan  sikap  partai  oposisi  yang  tidak mendukung pemerintah yang menyebabkan koalisi semu ini justru terjadi.

## Praktik Koalisi Semu
Perjalanan  koalisi  di  Indonesia  menjadikan  pelajaran  berharga  bagi  sistem pemerintahan negara ini. Sebab, seperti yang telah diuraikan di atas, sistem presidensial dengan  multi  partai  yang  mengharuskan  adanya  koalisi  dengan  situasi  tidak  ada  yang dominan di parlemen. Begitu pula dalam konteks koalisi semu ini, praktiknya pun dapat di  deteksi  dalam  skala  nasional.  Adanya  fenomena  koalisi  semu  yang  dilakukan  oleh partai  –  partai  oposisi  di  Indonesia  yakni  PDIP,  Gerindra,  dan  Hanura  hanya  mampu dibuktikan  dalam  konteks  politik  nasional.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dalam  beberapa agenda politik, mulai dari personal, kebijakan hingga program pemerintah. Melihat dari sisi oposisi saja sudah mencerminkan posisi ketidaksetujuan terhadap segala sesuatu

## Jurnal Transformative, Vol. 1, Nomor 1, Maret 2015
yang dilakukan lawan. Namun, partai oposisi di Indonesia ini  juga tidak jelas posisinya sebagai sebuah partai oposisi.
Pertama, merujuk  pada  konteks  ketidaksamaan  agenda  politik  yang  selalu bertentangan  antara  partai  oposisi  dengan  partai  pemerintah  ataupun  pendukung pemerintah.  Pertama,  persoalan  personal  antar  elit  partai  seringkali  menjadi  pemicu suatu posisi partai apakah akan mendukung pemerintah atau beroposisi. Hal ini nampak pada  pemilihan  presiden  (pilpres)  tahun  2009  lalu,  dimana  Partai  Demokrat  (PD) sebagai  partai  pemenang  pemilu  mengusung  Susilo  Bambang  Yudhoyono  (SBY). Kemudian,  Megawati  Soekarno  Putri  yang  berpasangan  dengan  Prabowo  Subianto diusung  oleh  PDIP  dan  Gerindra.  Sedangkan,  Jusuf  Kalla  menggandeng  Wiranto  yang diusung oleh Partai Golkar (PG) dan Hanura.
Secara  jelas  tentu  dapat  dipahami  adanya  kontestasi  politik  dan  pertarungan yang cukup memanas pada pilpres 2009 lalu. Megawati sebagai top of party dari PDIP tentu  saja  tidak  mungkin  mendukung  SBY  yang  notabene  memiliki  konflik  pribadi dengan  Megawati,  terlebih  sebagai  rivalnya  dalam  pilpres.  Pertentangan  yang  kedua, terjadi  tentu  karena  pengusungan  Mega  –  Prabowo  oleh  Gerindra  juga  menyebabkan konflik  yang  mengakibatkan  Gerindra  harus  masuk  pada  posisi  oposisi.  Pertentangan terakhir secara personal yakni majunya JK bersama Wiranto yang diusung  oleh Hanura menyebabkan pertentangan baru antara SBY dengan Wiranto yang menjadi top of party dari  Hanura  yang  juga  pada  akhirnya  memposisikan  diri  sebagai  partai  oposisi.  Secara tidak  langsung,  nampak  adanya  koalisi  semu  yang  disebabkan  oleh  konflik  politik secara personal antara elit-elit partai.
Kedua, setiap kebijakan yang dinilai populer dan ingin diambil oleh pemerintah dalam  hal  ini  kepentingan  partai  pemerintah  juga  dilakukan counter /perlawanan  atas kebijakan  tersebut.  Semata  –  mata  untuk  mencari  dukungan  dan  simpati  publik, berbagai  alasan coba dilontarkan oleh partai  – partai oposisi  ini  yang  juga secara tidak langsung  melakukan  koalisi  semu.  Sebagi  contoh,  kebijakan  menaikkan  harga  Bahan Bakar  Minyak  (BBM)  yang  diinisiasi  oleh  pemerintah  ditolak  tanpa  perlu  berpikir berkali-kali  terhadap  kebijakan  ini.  Perlawanan  ini  menunjukkan  adanya  koalisi  semu diantara  partai-partai  oposisi  untuk  secara  tidak  langsung  bersepakat  untuk  menolak kenaikan  harga  BBM  ini.  Koalisi  semu  ini  diperkuat  dengan  posisi  awal  PDIP, Gerindra,  dan  Hanura  yang  memposisikan  diri  sebagai  partai  oposisi.  Memang,  tidak semua  kebijakan  ditolak  oleh  koalisi  semu  partai  oposisi  ini,  namun  setiap  kebijakan yang  dinilai  populer  dan  akan  menarik  perhatian  publik  selalu  saja  koalisi  semu  ini menunjukkan sikap penolakan.
Terakhir ,  program  pemerintah  yang  telah  mendapatkan  persetujuan  pun  masih saja  terus  dilakukan  penolakan  oleh  aliansi  koalisi  semua  partai  oposisi  ini.  Sebagai contoh  nyata  yakni,  program  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah  dinilai  oleh  PDIP,  Gerindra,  dan  Hanura  sebagai  suatu  program  yang  akan berimplikasi membuat masyarakat menjadi malas dan dianggap mendekatkan negara ini

## Dedi Zulkarnain P, Koalisi Semu Partai Oposisi di Indonesia
pada  praktek  komunisme.  Dari  beberapa  contoh  diatas,  posisi  koalisi  semu  partai oposisi  hanya  digunakan  dalam  persoalan  yang  populer  atau  yang  menyedot  perhatian publik.  Contoh  lain  yang  dapat  diamati  dalam  mencermati  terjadinya  koalisi  semu  ini adalah  pertarungan  posisi  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  DKI  Jakarta  dimenangkan oleh  Jokowi  –  Ahok  yang  diusung  oleh  PDIP  dan  Gerindra.  Sedangkan  jika  diamati pada pertarungan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) yang lainnya justru baik partai  oposisi  maupun  yang  tergabung  dalam  sekretariat  gabungan  justru  duduk bersama.

## Kebijakan Populer Pemicu Koalisi Semu
Berbagai  kebijakan  populer  yang  ada  saat  ini  menyebabkan  partai-partai  yang berada di dalam parlemen  berlomba-lomba untuk  mengambil simpati  masyarakat yang seolah-olah pro terhadap masyarakat. Kebijakan-kebijakan populer inilah yang memicu adanya  koalisi  semua  dari  partai-partai  oposisi,  sebab  sudah  jelas  posisi  oposisi berlawanan dengan pemerintah. Berbeda halnya dengan posisi partai pendukung koalisi yang serba dilematis apakah konsisten terhadap koalisi atau memihak pada masyarakat. Masyarakat tentu akan berpikir sikap pemerintah ini sebagai tindakan yang tidak peduli pada  rakyat  kecil (Yuda,  2008).  Sejalan  dengan  hal  ini,  tentu  nuansa  yang  mewarnai kebijakan ini sangat politis sebab partai-partai oposisi yang berkoalisi secara semu akan memanfaatkan momentum kebijakan populer ini untuk mendongkrak popularitas partai mereka.
Pada  bagian  ini  akan  dijelaskan  beberapa  contoh  kebijakan  populer  yang menjadi pemicu adanya koalisi  semu partai-partai oposisi di Indonesia. Pertama , tentu sudah  tidak  asing  lagi  di  beritakan  dikalangan  seluruh  lapisan  masyarakat  mengenai kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di awal tahun 2012  lalu.  Kebijakan  ini  tentu  harus  mendapatkan  persetujuan  dari  parlemen  sebagai lembaga  perwakilan  rakyat.  Disinilah  mulai  muncul  dilema  bagi  partai-partai pendukung koalisi  yang di satu sisi  harus konsisten pada kontrak koalisi,  namun disisi lain  juga  tidak  ingin  ketinggalan  momentum  untuk  merebut  hari  masyarakat.  Namun, pada persoalan ini, partai-partai oposisi yang berkoalisi secara semu justru dengan tegas dan  jelas  menolak  kebijakan  ini  karena  telah  jelas  bahwa  kebijakan  kenaikan  harga BBM ini adalah kebijakan yang sangat populer.
Adapun  beberapa  partai  oposisi  tersebut  yakni  PDIP,  Gerindra,  dan  Hanura. Sementara, partai pendukung koalisi yang mulai melenceng demi mendapatkan manfaat dari momentum ini justru mendapatkan teguran keras dari partai penguasa koalisi. Salah satu partai pendukung koalisi yang dianggap tidak konsisten yakni PKS. PKS mencoba untuk mendapatkan peruntungan dari momentum namun justru mempersulit posisi PKS itu sendiri. Dalam contoh kasus ini terlihat bahwa partai-partai oposisi seolah bersepakat

## Jurnal Transformative, Vol. 1, Nomor 1, Maret 2015
bersama untuk menolak kebijakan ini padahal sejatinya sangat pragmatis. Terbukti pula bahwa mereka bersepakat hanya pada kebijakan yang populer saja.
Kedua ,  yang  saat  ini  menjadi  perhatian  berbagai  kalangan  terkait  dengan keamanan  nasional  yakni  usulan  pemerintah  untuk  membahas  RUU  Keamanan Nasional (Kamnas). Sebagaimana yang dilansir oleh sebagian media, RUU ini dianggap oleh  kalangan  politisi,  akademisi,  hingga  mantan  petinggi  TNI  akan  memicu menguatnya peranan TNI dan sarat dengan pelanggaran HAM. Namun, sisi politis dari kebijakan ini justru muncul seirama dengan nuansa kebijakan kenaikan harga BBM tadi. Dalam kebijakan populer satu ini, koalisi semu partai-partai oposisi juga terjadi. PDIP, Gerindra,  dan  Hanura  juga  menyatakan  menolak  RUU  Kamnas  ini  jika  substansi  dari RUU  ini  tidak  juga  dirubah  oleh  pemerintah.  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  Wakil Menteri  Pertahanan  Sjafrie  Sjamsoeddin  mendatangi  Fraksi  Hanura,  Fraksi  Gerindra, serta  Fraksi  PDIP  dalam  upaya  untuk  menggolkan  RUU  tersebut (Detik,  2012). Sementara,  partai-  partai  lain  selain  ketiga  partai  oposisi  tersebut  sejauh  ini  masih mendukung RUU tersebut. Hal ini sekali lagi membuktikan bahwa partai-partai oposisi ini berkoalisi secara semu dalam kebijakan-kebijakan yang populer.

## Sebuah Pelajaran
Koalisi  semu  ini  merupakan  sebuah  istilah  baru  untuk  menggambarkan fenomena  politik  yang  terjadi  dewasa  ini.  Koalisi  semu  ini  secara  teoretik  perlu  dikaji lebih  mendalam  sebab  masih sangat sederhana pemahaman penulis dalam  menafsirkan konsep  koalisi  semu.  Pada  dasarnya,  gagasan  koalisi  semu  ini  akibat  semakin terpuruknya  kondisi  kepartaian  di  Indonesia  yang  harapannya  dapat  menjadi  pelajaran bagi perbaikan sistem kepartaian di Indonesia. Berbagai implikasi dari koalisi semu ini hampir  semua  dapat  dikatakan  negatif  dan  cenderung  akan  merusak  tatatan  kepartaian negeri ini,
Koalisi  semu  ini  justru  akan  menjadi  senjata  yang  mematikan  bagi  sistem kepartaian  di  Indonesia.  Seperti  banyak  hal  yang  telah  dipaparkan  pada  bagian-bagian sebelumnya.  Urgensi  yang  perlu  untuk  dipahami  dan  dikritisi  bersama  yakni,  rakyat menjadi korban akibat kepentingan dan konflik para elit-elit partai politik. Seharusnya, konflik ini mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh partai-partai poliitik untuk meningkatkan  partisipasi  rakyat.  Namun,  konflik  ini  justru  dijadikan  legitimasi  untuk menggerakkan  partai.  Sejatinya,  ada  dua  hal  pokok  yang  menyebabkan  terjadinya koalisi  semu  ini  diantaranya  yakni,  konflik  elit  partai  secara  personal  dan  kebijakan populer  yang  menarik  perhatian  publik  sehingga  koalisi  semu  partai  oposisi  ini menganggap  denggan  mereka  seolah  berpihak  pada  rakyat  akan  meningkatkan partisipasi rakyat untuk memilih mereka.

## Dedi Zulkarnain P, Koalisi Semu Partai Oposisi di Indonesia
Hal  penting  lainnya  adalah  sikap  koalisi  secara  umum  dengan  oposisi  di Indonesia masih tergolong abu-abu. Sebab, jika dilihat dari sisi oposisi, sikap penolakan ini tidak ditunjukkan secara konsisten oleh partai  yang  bersangkutan,  melainkan hanya pada titik-titik tertentu. Banyak sekali contoh tidak konsistennya sikap partai politik ini. Sebagai penutup, berharap banyak ketika konsep koalisi semu ini dapat dipahami secara baik  dan  sederhananya  konsep  ini  diupayakan  untuk  menggambarkan  fenomena sakitnya  kepartaian  di  Indonesia.  Sebagai  insan  akademis,  tentu  sangat  berharap  untuk ikut serta dalam memperbaiki sistem kepartaian di Indonesia *** .
Jurnal Transformative, Vol. 1, Nomor 1, Maret 2015

## Daftar Pustaka
Hanta, Yuda. (2008). Jurnal Update Indonesia Vol. 3, No. 2 – Juni 2008
Indrayana, Denny. (2011). Indonesia Optimis . Jakarta : Bhuana Ilmu
Populer.
Pamungkas, Sigit. (2011). Partai Politik : Teori dan Praktik di Indonesia . Yogyakarta : IDW.

## Website
http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/publikasi/artikel-opini/benni-inayatullah/202- -koalisi-untuk-pemerintahan-yang-kuat, diakses pada Kamis, 11 Oktober 2012
http://www.balipost.com/mediadetail.php?module=detailrubrik&kid=4&id=6622, diakses pada Jum’at, 12 Oktober 2012
http://www.detik.com, diakses pada Rabu, 17 Oktober 2012