## PENDATAAN KAWASAN KUMUH PADA KELURAHAN BANGUN JAYA DAN MUARA LAKITAN KABUPATEN MUSI RAWAS
Norma Puspita 1) , Achmad Djunaidi 2)
1), 2) Program Studi Teknik Sipil, Universitas Indo Global Mandiri Jl. Jend Sudirman No. 629 KM 3.5 Palembang, Kode pos : 30129 Email : norma.puspita@uigm.ac.id 1) , adjunaidi5@gmail.com 2)

## ABSTRAK
Penanganan  kawasan  permukiman  kumuh  sesungguhnya  perlu  dilakukan  tidak  saja  di  kawasan- kawasan permukiman kumuh yang menjadi bagian kota metropolitan dan atau kota besar, tetapi juga perlu dilakukan di kawasan-kawasan permukiman kumuh yang ada di kota sedang dan kecil. Pendataan kawasan  permukiman  kumuh  dilakukan  di  wilayah  Kelurahan  Bangun  Jaya  kecamatan  BTS  Ulu  dan Kelurahan  Muara  Lakitan  Kecamatan  Muara  Lakitan,  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat kekumuhan  pada  wilayah  ini  dan  dapat  menjadi  rujukan  pemerintah  daerah  dalam  melakukan penanganan  kawasan  kumuh.  Pendataan  dan  penentuan  tingkat  kekumuhan  dilakukan  berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas  Terhadap  Perumahan  Kumuh  dan  Pemukiman  Kumuh.  Berdasarkan  hasil  analisa  diketahui bahwa  tingkat  kekumuhan  pada  wilayah  Kelurahan  bangun  jaya  dan  Muara  lakitan  adalah  tingkat kekumuhan  sedang  dengan  nilai  kekumuhan  sebesar  69.  Sehingga  penangan  kawasan  kumuh  dapat dilakukan dengan menitikberatkan pada indikator – indikator penyebab kekumuhan yang dominan.
Kata kunci : Kumuh, Permukiman, Musi Rawas.

## 1. PENDAHULUAN
Penanganan  kawasan  permukiman  kumuh  sesungguhnya  perlu  dilakukan  tidak  saja  di  kawasan- kawasan permukiman kumuh yang menjadi bagian kota metropolitan dan atau kota besar, tetapi juga perlu  dilakukan  di  kawasan-kawasan  permukiman  kumuh  yang  ada  di  kota  sedang  dan  kecil. Meluasnya Permukiman kumuh di perkotaan telah menimbulkan dampak pda peningkatan frekuensi bencana kebakara dan banjir, meningkatnya potensi kerawanan dan konflik sosial serta menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, menurunnya kualitas pelayanan prasarana dan sarana pemukiman, dan lain  sebagainya.  Kawasan  permukiman  kumuh  yang  tidak  segera  di  tangani  akan  meluas  dan  perlu dengan  segera  ditangani,  sehingga  diharapkan  terwujud  suatu  lingkungan  perumahan  dan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat,aman,serasi dan teratur.
Sasaran  Pendataan  lokasi  kawasan  permukiman  kumuh  diutamakan  pada  kawasan-kawasan hinterland kota metropolitan yang ada di daerah penyangga. Meskipun demikian, melalui Pendataan ini  sangat  dimungkinkan  untuk  ditemukan  kawasan-kawasan  permukiman  kumuh  di  daerah penyangga  yang  bukan  kawasan  hinterland.  Dalam  hal  ini  daerah  hinterland  yang  terkait  pada kawasan  permukiman  kumuh  di  wilayah  kabupaten  meliputi  daerah  kelurahan  yang  merupakan ibukota  dari  kecamatan  yang  menjadi  sentra  pemerintahan,  interaksi  sosial  serta  ekonomi  sebuah kawasan.
Kegiatan  pendataan  permukiman  kumuh  di  lakukan  pada  Kelurahan  Muara  Lakitan  Kecamatan Muara Lakitan dan Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan BTS Ulu (Cecar) Kabupaten Musi Rawas.

## 2. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN
Pertimbangan pemilihan lokasi kawasan permukiman kumuh yang memerlukan penanganan dan prioritas, sebagai berikut:
a. Kawasan  permukiman  yang  berada  dibawah  standar  rata-rata  dari  segi  income  pendapatan (masyarakat prasejahtera dan prasejahtera I);
b. Lokasi kawasan permukiman yang sering mendapatkan ancaman banjir perkotaan;
c. Lingkungan kawasan permukiman yang berada diatas tanah legal dan illegal dan tidak memenuhi persyaratan estetika lingkungan;
d. Lokasi  yang  ditetapkan  berdasarkan  arahan  Rencana  Tata  Ruang  Kabupaten  Musi  Rawas, berdasarkan fungsi dan peran yang diemban sebagai kawasan permukiman kumuh;
e. Kawasan  yang  memiliki  nilai  fungsional  strategis  akan  tetapi  dari  kondisi  lingkungan  kurang memenuhi persyaratan;
f. Kawasan permukiman yang kurang mendapatkan penanganan dari segi sarana dan prasarana;
g. Kawasan permukiman yang berada diatas kepadatan antara 250 - 750 jiwa/ha;
h. Lebih dari 60% rumah/kurang layak huni; dan
i. Pendataan permasalahan sosial kemasyarakatan tidak terlalu besar.
Kegiatan pendataan kawasan permukiman kumuh ini mengacu pada  Peraturan Menteri PU No. 2 Tahun  2016  tentang  Peningkatan  Kualitas  Terhadap  Perumahan  Kumuh  dan  Permukiman  Kumuh yang menilai tingkat kekumuhan permukiman berdasarkan 7 kriteria, antara lain:
1) Bangunan gedung
2) Jalan lingkungan
3) Sumber air minum
4) Drainase lingkungan
5) Pengelolaan air limbah
6) Persampahan
7) Proteksi kebakaran
Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian pendataan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan BTS Ulu (Cecar) Kabupaten Musi Rawas, sebagai berikut:
1) Penentuan lokasi kegiatan
2) Koordinasi tim PKM dengan aparat setempat
3) Penyusunan format kuisioner yang akan disebar kepada responden, dengan jumlah responden 60 orang.
4) Survey  lapangan,  yaitu  penyebaran  kuisioner,  dan  pengamatan  lapangan  terhadap  indikator  – indikator kekumuhan.
5) Analisa pembobotan tingkat kekumuhan berdasarkan hasil survey lapangan
6) Penentuan klasifikasi tingkat kekumuhan permukiman
7) Delineasi kawasan kumuh dalam bentuk peta kawasan permukiman kumuh.
Penentuan Lokasi Kegiatan Koordinasi dengan aparat setempat Penyusunan format kuisioner Survey Lapangan Pembobotan Bangunan Gedung Jalan Lingkungan Air Minum Drainase Lingkungan Pengelolaan Air Limbah Persampahan Proteksi Kebakaran Klasifikasi Kumuh Kumuh Berat Kumuh Sedang Kumuh Ringan Delineasi Kawasan Kumuh

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penilaian  kriteria  kekumuhan  menunjukkan  bahwa  tingkat  kekumuhan  pada  kegiatan pendataan  kawasan  permukiman  kumuh  Kelurahan  Bangun  Jaya  Kecamatan  BTS  Ulu  (Cecar) Kabupaten  Musi  Rawas  menunjukkan  tingkat  Kekumuhan  Sedang  dengan  total  nilai  kondisi kekumuhan 69, Nilai 9 untuk tingkat sedang pada kriteria pertimbangan lain , dan status tanah tidak legal dalam hal ini dikarena membangun pada lahan tidak sesuai peruntukkan.
Tabel 1. Penilaian Kriteria Kekumuhan Kriteria Indikator Parameter Nilai Kel Bangun Jaya Ketidakteraturan Bangunan - Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau - Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan. 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 5 5 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 3 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 1 Tingkat Kepadatan Bangunan KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; a. KLB melebihi ketentuan dalam
RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau
b. Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu:
- untuk kota metropolitan dan kota besar>250 unit/Ha - untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha 76% - 100% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan 5 51% - 75% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan 3 3 25% - 50% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan 1 Kualitas Bangunan Yang Tidak Memenuhi Syarat Kualitas bangunan yang tidak memenuhi persyaratan: - pengendalian dampak lingkungan - pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum
- keselamatan bangunan gedung
- kesehatan bangunan gedung - kenyamanan bangunan gedung - kemudahan bangunan gedung 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 5 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 3 3 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 1 Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang 76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 5
Kriteria Indikator Parameter Nilai Kel Bangun Jaya sesuai dengan ketentuan teknis 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 3 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 1 1 Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman 76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 5 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 3 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 1 1 Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa 76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman 5 51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman 3 3 25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman 1 Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Kebutuhan air minum masyarakat padalokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari 76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 5 51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 3 25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 1 1 Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun 76% - 100% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 5 51% - 75% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 3 3 25% - 50% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 1 Ketidaktersediaan Drainase Tidak tersedianya saluran drainase lingkungan pada lingkungan perumahan atau permukiman, yaitu saluran tersier 76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan 5 5 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan 3
Kriteria Indikator Parameter Nilai Kel Bangun Jaya 25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan 1 Ketidakterhubunga n dengan Sistem Drainase Perkotaan Saluran drainase lingkungan tidak terhubung dengan saluran pada hirarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan 76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 5 5 51% - 75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 3 25% - 50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 1 Tidak Terpeliharanya Drainase Tidak dilaksanakannyapemeliharaan saluran drainase lingkungan pada lokasi perumahan atau permukiman,baik: 1. pemeliharaan rutin; dan/atau 2. pemeliharaan berkala 76% - 100% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau 5 5 51% - 75% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau 3 25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau 1 Kualitas Konstruksi Drainase Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan 76% - 100% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk 5 5 51% - 75% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk 3 25% - 50% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk 1 Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitukakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual, komunal maupun terpusat. 76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 5 5 51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 3 25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 1 Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau 76% - 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai 5
Kriteria Indikator Parameter Nilai Kel Bangun Jaya Sesuai dengan Persyaratan Teknis permukiman dimana: 1. kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik; 2. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat persyaratan teknis 51% - 75% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 3 3 25% - 50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 1 Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: 1. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; 2. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan; 3. Gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan 4. Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan. 76% - 100% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 5 51% - 75% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 3 3 25% - 50% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 1 Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. pewadahan dan pemilahan 111a katas; 2. pengumpulan lingkungan; 3. pengangkutan lingkungan; 4. pengolahan lingkungan 76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar 5 5 51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar 3 25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar 1 Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Tidak dilakukannya pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman, baik: 1. pemeliharaan rutin; dan/atau 2. pemeliharaan berkala 76% - 100% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara 5 5 51% - 75% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara 3 25% - 50% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara 1 Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. pasokan air; 2. jalan lingkungan; 3. sarana komunikasi; 76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 5 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 3 3
Kriteria Indikator Parameter Nilai Kel Bangun Jaya 4. data sistem proteksi kebakaran lingkungan; dan 5. bangunan pos kebakaran 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 1 Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 2. mobil pompa; 3. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan 4. peralatan pendukung lainnya 76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran 5 5 51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran 3 25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran 1 Kejelasan Status Penguasaan tanah Kejelasan terhadap status penguasaan tanah berupa: 1. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau 2. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan tanah, baik milik sendiri atau milik pihak lain + Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan tanah, baik milik sendiri atau milik pihak lain - - Kesesuaian RTR Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK). Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR + + Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR - Nilai Strategis Lokasi Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada: 1. fungsi strategis kabupaten/kota; atau 2. bukan fungsi strategis kabupaten/kota Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota 5 5 Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota 1 Kependudukan Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi: 1. rendah yaitu kepadatan Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >200 Jiwa/Ha 5 Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar 151 3 3
Kriteria Indikator Parameter Nilai Kel Bangun Jaya penduduk di bawah 150 jiwa/ha; 2. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151– 200 jiwa/ha; 3. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201–400 jiwa/ha; 4. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha; – 200 Jiwa/Ha Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha 1 Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa: 1. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan; 2. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; 3. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat. Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara 5 Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara 1 1

## Sumber: Hasil Analisa, 2018
Berdasarkan  hasil  survey  dan  analisa,  kemudian  dilakukan  pemetaan  tipologi  dan  lokasi kawasan kumuh di Kelurahan Muara Lakitan dan Bangun Jaya, seperti yang terlihat pada Gambar 2 dan Gambar 3.
Gambar 2. Tipologi Kawasan Kelurahan Bangun Jaya (kiri) dan Kelurahan Muara Lakitan (kanan)
Gambar 3. Peta Kawasan Kumuh di Kelurahan Bangun Jaya (Kiri) dan Muara Lakitan (Kanan)
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  No.  2  Tahun  2016 tentang  Peningkatan  Kualitas  Terhadap  Perumahan  Kumuh  dan  Permukiman  Kumuh,  hasil  analisa menunjukkan  bahwa  tingkat  kekumuhan  pada  Kelurahan  Bangun  Jaya  Kecamatan  BTS  Ulu menunjukkan  tingkat  Kekumuhan  Sedang  dengan  total  nilai  kondisi  kekumuhan  69,  Nilai  9  untuk tingkat sedang pada kriteria pertimbangan lain , dan status tanah tidak legal dalam hal ini dikarena membangun pada lahan tidak sesuai peruntukkan.
Sedangkan tingkat kekumuhan pada Kelurahan Muara Lakitan Kecamatan Muara lakitan menunjukkan tingkat  Kekumuhan  Sedang  dengan  total  nilai  kondisi  kekumuhan  69,  Nilai  9  untuk  tingkat  sedang pada kriteria pertimbangan lain , dan status tanah tidak legal dalam hal ini dikarena membangun pada lahan tidak sesuai peruntukkan.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan tingkat kekumuhan sedang pada wilayah Kelurahan Bangun Jaya dan Muara Lakitan maka  pemerintah  daerah  Kabupaten  Musi  Rawas,  dalam  hal  ini  Dinas  Perumahan  Rakyat  dan Permukiman  dapat  melakukan  penataan  terhadap  kawasan  –  kawasan  yang  dinyatakan  kumuh dengan menitik beratkan pada indikator – indikator penyebab kekumuhan yang dominan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terimakasih  dapat  diberikan  kepada  Universitas  Indo  Global  Mandiri  sebagai  pelindung dalam  kegiatan  ini,  Pemerintah  Kabupaten  Musi  Rawas  (Dinas  Perumahan  dan  Permukiman)  atas kesempatan  melalukan  kegiatan  ini,  aparat  setempat  dan  masyarakat  Kelurahan  Bangun  Jaya Kecamatan  BTS  Ulu  dan  Kelurahan  Muara  Lakitan  Kecamatan  Muara  Lakitan  sebagai  tempat dilakukannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Peraturan  Pemerintah  No.  14  Tahun  2014  tentang  Pembinaan  Penyelenggaraan  Perumahan  dan Kawasan Permukiman;
Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
BPS Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas dalam Angka Tahun 2017. BPS Kabupaten Musi Rawas, Bangun Jaya dalam Angka Tahun 2017. BPS Kabupaten Musi Rawas, Muara Lakitan dalam Angka Tahun 2017.