## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 188-201 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Analisis Pemangku Kepentingan Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Kabupaten Jember (Studi Kasus di Desa Tugusari Kabupaten Jember)
The Analysis of Stakeholder Forest Resources Management in District of Jember (The Case Study in Tugusari Village, Jember District )
Nurhuda Candra Hidayat 1 ,  Erna Setijaningrum 2 ,  Sulikah Asmorowati 3
1,2,3 Program Studi Magister Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia
Candrafandra17@gmail.com, Erna.set70@gmail.com, sulikah.asmorowati@fisip.unair.ac.id
Diterima: 26 Oktober 2020 Direvisi: 26 Desember 2020 Disetujui: 27 Desember 2020 DOI: 10.35967/njip.v19i2.118
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pemangku  kepentingan  atau stakeholder dalam pengelolaan  sumber  daya  hutan  Desa  Tugusari  Kecamatan  Bangsalsari  Kabupaten  Jember.  Penelitian ini  dilatarbelakangi  oleh  berkurangnya  lahan  kritis  di  Kabupaten  Jember  yang  cukup  drastis  atau dengan  kata  lain  terdapat  keberhasilan  pelestarian  hutan  dalam  kurun  waktu  2011-2015.  Menjawab rumusan  masalah  dan  menganalisis  pemangku  kepentingan  menggunakan  pendekatan stakeholder dengan teori Overseas Development Administration untuk mengidentifikasi stakeholder . Sementara itu untuk pengkategorian dan interelasi stakeholder menggunakan teori Reed. Penelitian ini menggunakan metode  kualitatif  deskriptif.  Hasil  dari  penelitian  ini  berhasil  mengidentifikasi stakeholder primer, sekunder dan kunci. Stakeholder primer adalah LMDH Wana Makmur dan Pemerintah Desa Tugusari. Stakeholder Sekunder  adalah  UPT  PHW  VII  Bondowoso  wilayah  kerja  Jember. Stakeholder kunci adalah  Perum  Perhutani  KPH  Jember.  Sedangkan  katagori stakeholder terdiri key  player,  context setters,  subjects dan crowd .  Katagori key  player yaitu  Perum  Perhutani  KPH  Jember. Context  setters yaitu  Pemerintah  Desa. Subjects yaitu  LMDH  Wana  Makmur  dan Crowd yaitu  UPT  PHW  VII Bondowoso  wilayah kerja Jember. Sedangkan interelasi antar stakeholder LMDH Wana Makmur dan Perum  Perhutani  KPH  Jember  berjalan  sangat  baik  karena  sering  melakukan  rapat  koordinasi  dan keterlibatan kerja sama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya  hutan  di  Desa  Tugusari  Kecamatan  Bangsalsari  Jember  karena  adanya  interelasi  dari key  player dan subjects yang sangat baik.
Kata kunci: Pengelolaan hutan, Stakeholder , Perum Perhutani
Abstract: This study aims to analyze stakeholders in forest resource management in Tugusari Village, Bangsalsari  District,  Jember  Regency.  This  research  is  motivated  by  the  drastic  reduction  of  critical land in Jember Regency, or in other words, there is success in forest conservation in the period 2011- 2015. In answering the problem formulation  and analyzing stakeholder using a stakeholder approach with  Overseas  Development  Administration  theory  to  identify  stakeholders.  Meanwhile,  for  the categorization  and  interrelation  of  stakeholders  using  Reed's  theory.  This  study  uses  descriptive qualitative method. The results of this study have identified primary, secondary and key stakeholders. The  primary  stakeholders  were  LMDH  Wana  Makmur  and  the  Tugusari  Village  Government. Secondary  stakeholders  are  PHW  Unit  VII  Bondowoso  Jember  working  area.  The  key  stakeholder  is the  public  company  Perhutani  KPH  Jember.  Meanwhile,  the  stakeholder  category  consists  of  key players,  contact  setters,  subjects  and  crowd.  The  key  category  is  the  public  company  Perhutani  KPH Jember.  The  contract  setters,  namely  the  Village  Government.  Subjects  were  LMDH  Wana  Makmur and Crowd, namely UPT PHW VII Bondowoso, Jember working area. While the interrelation between LMDH  Wana  Makmur  stakeholders  and  the  public  company  Perhutani  KPH  Jember  went  good because  they  often  held  coordination  meetings  and  collaborative  involvement. Thus,  it  can  be concluded  that  the  success  of  forest  resource  management  in  Tugusari  Village,  Bangsalsari  District Jember is due to the excellent interrelation of key players and subjects.
Keywords: Forest management, Stakeholders, Public company Perhutani

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 188-201 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Pendahuluan
Hutan  memiliki  manfaat  dan  fungsi  sebagai  penyangga  kehidupan  manusia  di antaranya  berfungsi  sebagai  tempat  tinggal  dan  sebagai  tempat  untuk  berkegiatan  sosial ekonomi.  Namun  dari  begitu  besarnya  fungsi  hutan  dan  nilai  ekonomi  yang  tinggi  dari sumber  daya  hutan  yang  ada,  membuat  manusia  melakukan  eksploitasi  besar-besaran terhadap hutan. kegiatan eksploitasi seperti alih fungsi hutan sebagai pertanian, perkebunan dan  yang  lebih  parah  adalah illegal  logging besar-besaran.  Dampak  penjarahan  terhadap sumber  daya  hutan  tersebut  adalah  terjadinya  lahan  kritis  di  berbagai  wilayah  Indonesia, termasuk  di  kabupaten  Jember.  Jember  memiliki  luas  hutan  309.234,00  hektar  namun tingkat  lahan  kritisnya  cukup  tinggi  yaitu  81.235,6  hektar  atau  26,26%    di  tahun  2011 (sumber:  Dinas  kehutanan  Jawa  Timur  2018).  Kerusakan  hutan  tersebut  menyebabkan berbagai  masalah  di  Jember,  masalah  langsung  dirasakan  oleh  masyarakat  Jember  yaitu banjir bandang dan terjadinya kekeringan saat musim kemarau tiba.
Masalah  lahan  kritis  dan  kerusakan  hutan  yang  signifikan  tersebut  direspons  oleh pemerintah  dengan  mengeluarkan  program  Pengelolaan  Sumber  Daya  Hutan  Bersama Masyarakat  (PHBM).  Program  tersebut  berdasarkan  Surat  Keputusan  Direksi  Perum Perhutani  No.136/KPTS/DIR/2001  tentang  PHBM.  Surat  keputusan  tersebut  kemudian dicabut dan diganti dengan Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 268/Kpts/Dir/2007 Tentang  Pedoman  Pengelolaan  Sumberdaya  Hutan  Bersama  Masyarakat  Plus  (PHBM Plus).  Peraturan  tersebut  kemudian  mengalami  perubahan  dan  dicabut  kembali  diganti dengan  Surat  Keputusan  Direksi  Perum  Perhutani  Nomor:  682/KPTS/DIR/2009  tentang Pedoman  PHBM.  Landasan  tersebut  kemudian  menjadi  dasar  Kesatuan  Pemangku  Hutan (KPH)  Jember  (unit  pelaksana  tugas  Perum  Perhutani  tingkat  kabupaten)  untuk  bekerja sama dengan masyarakat desa hutan yang diwakili oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMD)  bekerja  sama  dalam  mengelola  sumber  daya  hutan.  Kerja  sama  mengelola  hutan tersebut bagian dari aktualisasi Perum Perhutani dalam menerapkan prevention rather than cure (mencegah  lebih  baik  menanggulangi).  Artinya,  sebuah  upaya  mengubah  gaya pelayanan  memperbaiki  kerusakan  ke  arah  mencegah  kerusakan  dalam  hal  isu-isu  publik seperti isu lingkungan ( Isril et al., 2018 ).
Sejak KPH Jember menjalankan program pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat,  hutan  Jember  berangsur  pulih  atau  terjadi  pengurangan  jumlah  lahan  kritis. Terhitung  sejak  tahun  2011  –  2015,  terjadi  pengurangan  jumlah  lahan  kritis  yang signifikan. Berikut lahan hutan di Jember disajikan pada Tabel 1 .
Tabel 1. Perkembangan Luas Lahan Kritis Jember Luas hutan Jember Luas Hutan Kritis (hektar) 309.234,00 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 81.235,6 (26,26%) 81.235,69 (26,26%) 3.606,22 (1,16%) 3.606,22 (1,16%) 2.047,99 (0,66%) 3.606,22 (1.16%) 128.902,22 (41,68%)
Sumber: Dinas Kehutanan Jawa Timur. Data Olahan. (2020)
Berkurangnya lahan kritis dari 81.235,6 Hektar  ke 2.047,99 hektar  (2011 – 2015) merupakan  sebuah  pencapaian  kerja  yang  harus  diapresiasi.  Kerjasama  dalam  mengelola hutan tersebut juga mampu meningkatkan produksi kayu di Jember. Terhitung sejak tahun 2011  sampai  dengan  2015,  KPH  Jember  mampu  memproduksi  kayu  sebanyak  21.324,51 m3 di  tahun 2011,  tahun 2012 dan 2013 meningkat  menjadi  34.891,88  m3  dan 47.600,57 m3.  Namun,  di  tahun  2014  produksi  kayu  Jember  kembali  menurut  menjadi  29.072,62

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 188-201 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
m3dan  meningkat  tipis  di  2015  dibanding  dengan  tahun-tahun  sebelumnya  sebesar 30.297,87  m3.  Dari  proses  produksi  kayu  tersebut,  28  dari  50  lembaga  LMDH  yang terbentuk telah menerima bagi hasil ( sharing ) sebesar Rp 1,6 miliar di tahun 2014 dari hasil proses  tebang  habis  hutan  produksi  dengan  besaran  bagi  hasil  yang  berbeda-beda  setiap lembaga sesuai proporsi.
Selain kegiatan tebang habis hutan, Perum Perhutani KPH Jember bersama dengan LMDH  juga  melakukan  kegiatan  reboisasi  mulai  dari  2013  -2017.  Berikut  data  reboisasi yang telah dilakukan pada Tabel 2 .
Tabel 2 . Data Kegiatan Reboisasi di Jember KPH Luas Lahan (Ha) Jember 2013 2014 2015 2016 2017 240,75 249,90 221,57 325,00 205,80
Sumber data: Perum Perhutani Jatim (data diolah 2020).
Berdasarkan  data  tersebut,  menunjukkan  adanya  peran  aktif  yang  terjadi  antara KPH Jember dan LMDH yang merupakan wujud perwakilan dari masyarakat hutan dalam mengelola  sumber  daya  hutan.  Peran  dari  pihak  atau  pemangku  kepentingan  tersebut kemudian di definisikan sebagai stakeholder . Keterlibatan stakeholder dalam implementasi kebijakan  adalah  alat  untuk  mencapai  tujuan  dari  kebijakan  itu  sendiri.  Asumsinya, stakeholder merupakan  pihak  yang  terlibat  langsung  dan  mengetahui  apa  yang  menjadi kepentingannya  dari  kebijakan  itu  ( Rusli,  2013:22 ).  Keberhasilan  dalam  sebuah implementasi  kebijakan  ditentukan  oleh  berfungsinya  sebuah  lembaga  yang  dibangun, berjalannya  aturan  yang  dibuat  dan  sepakati  bersama stakeholder dan  para stakeholder menjalankan tugas sesuai dengan kewajibannya ( Zubayr et al., 2014 ). Syarat mutlak  yang harus  dipenuhi  agar  kolaborasi  atau  kerja  sama  pengelolaan  hutan  berjalan  dengan  baik yaitu  dengan  adanya  kesetaraan  posisi  masing-masing stakeholder yang  diiringi  dengan rasa  saling  percaya  ( Irawanto,  2013:  346 ).  Kolaborasi  kerja  sama  pengelolaan  hutan tersebut  sebagai  wujud  dalam  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  sebuah kebijakan.  Har  Tillar  ( Rafi  et  al.,  2020:93 )  mengatakan  partisipasi  masyarakat  sebagai perwujudan dari peningkatan demokrasi melalui sistem yang sudah terdesentralisasi dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dari sebuah kebijakan atau program.
Merujuk  pada  definisi  teoritis  dan  masalah  empiris  di  lapangan,  peneliti  tertarik untuk  melakukan  analisis  pemangku  kepentingan  atau stakeholder dalam  pengelolaan sumber  daya  hutan  di  Jember  dengan  menggunakan  teori stakeholder .  Penelitian  secara khusus  dilakukan  di  Desa  Tugusari  Kecamatan  Bangsalsari  Kabupaten  Jember  atau  di wilayah  kerja  Resort  Polisi  Hutan  (RPH)  Sumber  Kelopo,  Bagian  Kesatuan  Pemangku Hutan (BKPH) Lereng Yang Barat dari wilayah Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Jember. Pemilihan lokasi tersebut karena KPH Jember dan LMDH Wana Makmur sejak tahun 2007 menjalankan kontrak kerja  dengan nomor  06/PHBM/Jbr/II/2007 dan Kembali melakukan pembaharuan kontrak kerja sama di tahun 2009 dengan Nomor 16/Pengemb.USh/Jbr/II/2009.  Salah  satu  isinya  adalah  luas  wilayah  hutan  yang  masuk dalam  kontrak  kerja  sama,  yaitu  693,2  hektar  (petak  26F  –  39B).  Berbagai  kegiatan pengelolaan hutan sudah dilakukan di lokasi tersebut, mulai dari proses panen atau tebang habis  hutan  hingga  reboisasi  atau  penanaman  pohon  kembali  yang  dilakukan  oleh  KPH Jember  dan  LMDH  Wana  Makmur.  Reboisasi  yang  sudah  dilakukan  oleh  kedua  pihak tersebut  setelah tebang habis  dilakukan sebanyak 228 hektar (data  LMDH Wana Makmur 2018). Berdasarkan kontrak kerja sama, masyarakat hutan akan mendapatkan manfaat atau sharing bagi  hasil  dari  reboisasi  yang  telah  dilakukan  saat  panen  (tebang  habis  hutan)

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 188-201 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
berdasarkan  persentase  keterlibatan  menjaga  hutan  dan  persentase  tingkat  keberhasilan menjaga kelestarian hutan.
Menurut  Irawanto  (2013),  syarat  mutlak  dalam  menjalankan  kolaborasi  atau  kerja sama  pengelolaan  hutan  yang  baik  adalah  dengan  menyetarakan  posisi  masing-masing stakeholder dan saling percaya. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pemangku  kepentingan  atau stakeholder dalam  pengelolaan  sumber  daya  hutan  Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.
Stakeholder merupakan  individu,  kelompok  atau  lembaga  yang  dapat mempengaruhi  dan  atau  dipengaruhi  oleh  sebuah  pencarian  program  ( Freeman,  2010 ). Stakeholder kebijakan  publik  sebagai  kelompok  yang  mempunyai  pengaruh  tentu  akan memainkan  perannya  sebagai  pihak  yang  dapat  mengintervensi  pada  tahap  proses perumusan  dan  implementasi  kebijakan.  ( Gibson,  2000:245 )  mendefinisikan stakeholder sebagai  kelompok  atau  individu  yang  melakukan  interaksi  dan  memiliki  ketergantungan antar  individu  atau  kelompok  yang  dapat  mempengaruhi  atau  dipengaruhi  satu  sama  lain oleh  tindakan  berupa  keputusan,  kebijakan,  program  dan  tujuan.  Interaksi  yang dimaksudkan adalah adanya dampak yang berpengaruh atas adanya kebijakan yang dibuat oleh  pemerintah  atau  lembaga  pemerintah  terhadap  kelompok  atau  organisasi.  Dampak tersebut dapat pula berupa dampak positif atau dampak negatif.
Mitchell ( Kull et al., 2016 ) berpendapat bahwa setidaknya stakeholder memiliki tiga dimensi  yang  berhubungan  dengan  kekuasaan,  legalitas  dan  urgensi.  Kekuasaan  menjadi alat stakeholder dalam  mempengaruhi stakeholder yang  lain.  Legalitas  adalah  berkaitan dengan stakeholder yang  terlibat  apakah  sudah  sesuai  dengan  norma  dan  nilai  yang berlaku. Urgensitas terkait dengan keterlibatan stakeholder sangat mendesak dalam sebuah pengambilan  keputusan.  Tidak  ada  aturan  yang  ketat  terkait  aktor  siapa  saja  yang  masuk dalam stakeholder, namun  yang  terpenting  adalah  setiap  aktor  ( stakeholder )  dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan yang telah dibuat ( Derak et al., 2017:415 ). Dalam  pengelolaan  sumber  daya  hutan,  keterlibatan Stakeholder sangat  penting untuk  dipertimbangkan  dalam  merumuskan  kebijakan  kehutanan.  Hal  tersebut  sebagai dasar perwujudan sebagai ciri dari pemerintahan yang baik atau good governance . Swasta dan  masyarakat  diasosiasikan  sebagai stakeholder ikut  terlibat  dalam  mengatur  sumber daya  dan  memecahkan  masalah  masyarakat  yang  ada  ( Siswoko,  2009 ).  Peran  serta stakeholder memiliki  arti  penting  dalam  menyamakan  pandangan  dalam  menjaga kelestarian  hutan  yang  berkelanjutan  ( Fibrianingtyas,  2020 ). Innes  &  Booher ( 2015 ) memberikan  penjelasan  mengenai  membuat  kebijakan  secara  bersama-sama  atau kolaboratif.  Menurutnya,  dalam  membuat  kebijakan  kolaboratif  tidak  hanya  sekedar mengaplikasikan  metode  atau  teori  dalam  menyelesaikan  masalah  saat  terjadi  konflik dalam  kebijakan,  namun  yang  lebih  penting  adalah  cara  untuk  membangun  jaringan  baru para  pemain  atau  pihak-pihak  yang  berkepentingan  di  dalamnya.  Kebijakan  kolaboratif sangat cocok untuk diterapkan pada negara yang sedang berkembang. Maka dari itu, dalam mencapai  peran  yang  maksimal  dari stakeholder diperlukan  adanya  koordinasi  yang  baik antar stakeholder. Tujuan  dari  koordinasi  tersebut  dalam  rangka  mencapai  tujuan  secara efektif  dan  efisien  dengan  menggunakan  berbagai  pendekatan  guna  mencegah  terjadinya konflik yang menghadirkan ketidakserasian ( Darmansyah & Amin, 2019 )
Definisi para tokoh mengenai stakeholder, maka stakeholder adalah kelompok atau individu-individu  yang  memiliki  kepentingan  atau  pengaruh  terhadap  kebijakan  atau program  yang  dibuat  oleh  pemerintah,  kelompok  atau  individu  tersebut  juga  menerima dampak  langsung  atau  tidak  langsung  dari  adanya  kebijakan  tersebut.  Sebab  itu,  kunci dalam  peningkatan  dan  pengembangan  sektor  hutan    adalah    melibatkan stakeholder ( Paletto et al. 2017:69 ).

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 188-201 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Analisis stakeholder menjadi  cara  untuk  mencari  informasi  terkait  dengan  - stakeholder yang  mempengaruhi  dan  dipengaruhi  oleh  setiap  keputusan  atau  kebijakan Bryson, ( 2003 ). Seorang decision making harus mampu memetakan siapa saja Stakeholder yang  terlibat  dalam  kebijakan,  baik  dalam  formulasi  kebijakan  sampai  implementasi kebijakan dan termasuk dalam memetakan target grup dari kebijakan itu sendiri ( Nugroho, 2017 ). Hal  yang paling fundamental adalah menentukan aktor yang terpengaruh dan tidak terpengaruh baik positif atau negatif ( Grimble & Wellard, 1997 ). Seperti yang disampaikan oleh  Brugha  dan  Varvasovsky  ( Reed  et  al.,  2009 )  analisis stakeholder menjadi  alat seseorang  untuk  memperoleh  informasi  tentang  “aktor  yang  relevan”  untuk  memahami perilaku,  aktivitas  dan  pengaruhnya  terhadap  proses  pengambilan  keputusan. Weible, ( 2006:96 ) mengatakan bahwa analisis stakeholder sebagai kegiatan untuk mengidentifikasi peluang  dan  kendala  dalam  menghitung  kemungkinan-kemungkinan  yang  terjadi  dari keputusan.    Untuk  melakukan  analisis,  analisator  perlu  melakukan  tiga  langkah,  yaitu melakukan  identifikasi stakeholder terlebih  dahulu,  kemudian  pengelompokan  atau pengkategorian,  dan  melakukan  analisa  hubungan  antar stakeholder, ( Reed  et  al.,  2009 ) . Berikut penjelasan tiga tahapan tersebut:
1. Identifikasi stakeholder
Identifikasi stakeholder merupakan  sebuah  kegiatan  yang  dilakukan  seseorang dalam mengidentifikasi individu atau kelompok organisasi yang dapat memberikan dampak atau terkena dampak dari sebuah kebijakan. Identifikasi ini diperlukan guna untuk  mengenali  dan  memahami  kepentingan  dan  hubungan  setiap stakeholder ( Kusumedi  &  HB,  2010 ) . Proses  identifikasi  merupakan  proses  yang  berulang- ulang untuk  menentukan stakeholder , semisal  dengan meminta pendapat  para ahli, melakukan wawancara semi terstruktur, melakukan Focus Group Discussion (FGD) dan melakukan pengambilan sampel. Karena untuk mencapai keberhasilan analisis, diperlukan  identifikasi stakeholder utama  terlebih  dahulu  yang  kemudian dilanjutkan  dengan  membuat  daftar stakeholder pendukung  lainnya  ( Schmeer, 1999:6 ).
2. Pengelompokan dan pengkategorian stakeholders Tahap kedua dari proses analisis stakeholder adalah melakukan pengelompokan dan pengkategorian stakeholder berdasarkan  tingkat  kepentingan  dan  pengaruh.  Untuk melakukan ini diperlukan dua pendekatan, yaitu dengan top-down atau kategorisasi analitik dan bottom up atau metode rekonstruktif. Hare dan Pahl-Wostl ( Reed et al., 2009 )  mengatakan  bahwa  pengkategorian  analitik  merupakan  seperangkat  metode dalam  melakukan  klasifikasi stakeholder berdasarkan  pengamatan  yang  dilakukan analisator  terhadap  fenomena  yang  terjadi.  Kategorisasi stakeholder tersebut kemudian dibagi 4 kategori, yaitu key player, context setters, subjects dan crowd . 3. Menyelidiki hubungan antar stakeholder Menyelidiki hubungan antar stakeholder dapat dilakukan dengan membuat matriks penghubung  aktor  dan  menggunakan  analisis  jaringan.  Matriks  penghubung  aktor adalah pembuatan tabel-tabel  yang berisi tentang peran dari masing-masing aktor/- stakeholder dalam  kebijakan.  Aktor-aktor  tersebut  dikelompokkan  misalnya  untuk menentukan  hubungan  antar  masing-masing stakeholder apakah  bertentangan, saling melengkapi atau saling bekerja sama ( Salam & Noguchi, 2006 ).
Widodov et  al. ( 2018 )  pengelompokan  atau  pemetaan  terhadap  hubungan  setiap stakeholder menjadi sebuah gambaran dari hubungan masing-masing stakeholder baik yang tertulis  dalam  bentuk  dokumen  ataupun  yang  terlaksana  di  lapangan.  Overseas Development  Administration  ( ODA,  1995 )  mengelompokkan stakeholder ke  dalam  tiga jenis,  yaitu stakeholder primer, stakeholder sekunder dan stakeholder kunci. Stakeholder

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 188-201 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
utama  ( primary  stakeholder) adalah stakeholder yang  memiliki  keterkaitan  kepentingan secara  langsung  terhadap  sebuah  program  atau  kebijakan  yang  sedang  berjalan.  Sebagai pihak  yang  berkepentingan,  posisi stakeholder ini  harus  menjadi  pertimbangan  dalam setiap keputusan yang akan diambil. Stakeholder ini adalah kelompok yang terkena dampak langsung  dari  kebijakan,  baik  dampak  positif  ataupun  dampak  negatif. Stakeholder pendukung  ( secondary  stakeholder )  adalah  individu  atau  kelompok  yang  memiliki kepedulian  besar  terhadap  suatu  kebijakan  atau  program,  akan  tetapi  tidak  memiliki kepentingan  atas  kebijakan  tersebut.  Kelompok  ini  kerap  kali  ikut  bersuara  jika  ada program  atau  kebijakan  yang  berdampak  kepada  masyarakat. Stakeholder kunci  ( key stakeholder) merupakan stakeholder memiliki  kepentingan  sekaligus  kewenangan  yang besar secara legal dalam mengambil tindakan keputusan dalam sebuah kebijakan. Biasanya stakeholder ini dari unsur pemerintah yaitu eksekutif dan jajarannya atau lembaga legislatif yang diamanati oleh undang-undang.
Raum, ( 2018:171 )  menyampaikan  bahwa  dalam  melakukan  analisis stakeholder dapat  dilihat  dari  sebagai  sebuah  pendekatan  yang  holistik  agar  memperoleh  pemahaman tenteng perubahan sistem yang ada di dalamnya dengan cara mengidentifikasi stakeholder yang  terlibat.  Pengkategorian stakeholder yang  terlibat  dengan  menggunakan  kuadran kepentingan pengaruh Ackermann & Eden ( 2011 ). Context setter adalah stakeholder yang memiliki  sedikit  kepentingan  terhadap  kebijakan  namun  memiliki  tingkat  pengaruh  yang tinggi.  Selanjutnya subjects ,  adalah stakeholder yang  memiliki  pengaruh  yang  rendah terhadap kebijakan akan tetapi memiliki kepentingan  yang tinggi terhadap kebijakan  yang sedang  berjalan.  Walaupun  memiliki  pengaruh  yang  rendah, stakeholder jenis  ini  jika beraliansi  dengan stakeholder yang  lain  akan  mengubah  pengaruhnya  semakin  kuat. Terakhir crowd, adalah stakeholder yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah terhadap sebuah program atau kebijakan. Namun keberadaannya menjadi perimbangan oleh stakeholder yang lain.
Kuadran kepentingan dan pengaruh menurut Ackermann & Eden, ( 2011 ) disajikan pada Gambar 1 .
Gambar  1. Kuadran Pengaruh-Kepentingan Stakeholders
Sumber: Ackermann & Eden, 2011 Subjects Kuadran III Crowd Kuadran IV Context setters Kuadran II Key Players Kuadran I Ke pe nti nga n Pengaruh Tinggi ( high )

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 188-201 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Dalam  menyusun  kuadran  pengaruh  dan  kepentingan  dari  masing-masing stakeholder diakukan  atas  dasar  pada  deskripsi  pertanyaan  informan  yang  dinyatakan dalam ukuran kuantitatif (dalam bentuk skor) dan selanjutnya dikelompokkan berdasarkan kriteria pengaruh dan kepentingan Widodo et al., (2018).

## Metode
Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif.  Penelitian Deskriptif  menurut Neuman  &  Lawrence, ( 2015:44 )  merupakan  tipe  penelitian  yang menyediakan  gambaran  terperinci  dan  sangat  akurat,  menemukan  data  baru  yang bertentangan  dengan  data  lama,  menciptakan  serangkaian  kategori  dan  menjelaskan rangkaian  situasi  yang  terjadi.  Sumber  data  peneliti  gunakan  adalah  data  primer  dan sekunder.    Teknik  penelitian  deskriptif  ini  menggunakan purposive  sampling yang bermanfaat  dalam  situasi  khusus.  Teknik  ini  biasa  digunakan  dalam  penelitian  eksplorasi atau  penelitian  lapangan Creswell, ( 2009 )  dan Singarimbun  &  Effendi, ( 2008 ).  Informan dari  penelitian  ini  ialah  Ketua  LMDH  Wana  Makmur  Murtono,  Kepala  Koordinator  UPT PHW  VII  Bondowoso  Wilayah  Kerja  Jember  Ir,  Moh.  Suroso,  Wakil  Administrator KSKPH  Jember  Selatan  Akhmad  Faisal,  S.Hut.  MM  dan  Kepala  Desa  Tugusari  Sinul Arifin. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi sebagaimana yang dianjurkan oleh Nasir ( 2003 ). Lokasi penelitian berada di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari  Kabupaten  Jember.  Analisa  hasil  penelitian  menggunakan  model  interaktif Miles  &  Huberman, ( 1992:22 )  dengan  tahapan  pengumpulan  data,  kondensasi  data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
Pengelolaan  hutan  di  Jember  juga  tidak  lepas  dari  peran  berbagai stakeholder sebagaimana  berdasarkan  Surat  Keputusan  Direksi  Perum  Perhutani  Nomor: 682/KPTS/DIR/2009  tentang  Pedoman  PHBM.  Dalam  hal  ini stakeholder yang  terlibat pengelolaan  hutan  di  Desa  Tugusari  Kecamatan  Bangsalsari  Kabupaten  Jember  adalah KPH Jember, UPT PHW VII Bondowoso Wilayah Kerja Jember dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana Makmur Desa Tugusari.

## 1. Identifikasi Stakeholder
Stakeholder utama atau primer dalam kebijakan pengelolaan hutan di Desa Tugusari Kabupaten  Jember  adalah stakeholder yang  memiliki  keterkaitan  dan  peranan  yang  amat penting  dalam  proses  penyelenggaraan  kebijakan. Stakeholder primer  dalam  pembahasan ini  adalah  Lembaga  Masyarakat  Desa  Hutan  (LMDH)  Wana  Makmur  Desa  Tugusari Kecamatan  Bangsalsari  Jember.  LMDH  Wana  Makmur  sebagai  lembaga  yang  dibentuk oleh  masyarakat,  pemerintah  desa  dan  Perum  Perhutani  memiliki  hak  dalam  mengelola hutan. Hak dan kewajiban dalam pengelolaan hutan tertera dalam kontrak kerja sama antara Perum Perhutani  yang di  wakili  oleh KPH Jember dengan  LMDH  Wana Makmur dengan Nomor Surat 06/PHBM/Jbr/II/2007 dan kontrak kerja sama Nomor 16/Pengemb.USh/Jbr/II/2009. Dalam kontrak kerja sama pasal 3 disebutkan ruang lingkup kerja  sama  pengelolaan  hutan  yang  meliputi  kegiatan  pelestarian  fungsi  dan  manfaat sumber  daya  hutan,  mulai  dari  perencanaan,  penanaman,  pemeliharaan  dan  pemanenan dengan  ketentuan-ketentuan  yang  telah  disepakati  bersama.  Dalam  pengelolaan  hutan, LMDH  Wana  Makmur  memiliki  peran  besar  dalam  menjaga  kelestarian  hutan  dan pemanfaatan sumber daya hutan. Sebab, mata pencaharian anggota LMDH Wana Makmur yang  terdiri  dari  masyarakat  desa  hutan  sebagai  petani  dengan  lahan  garapan  di  wilayah Perhutani.  Ketergantungan  dan  menjadi  pihak  yang  berkepentingan  terhadap  hutan tersebut,  menjadikan  LMDH  Wana  Makmur  sebagai  perwakilan  dari  masyarakat  desa

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 188-201 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
hutan masuk dalam katagori stakeholder primer. Tanpa adanya keterlibatan LMDH Wana Makmur,  kelestarian  hutan  dan  sumber  daya  hutan  akan  sulit  terjaga  dan  tidak  bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
Selain  itu,  instansi  atau  kelompok  yang  masuk  dalam stakeholder primer  dalam pengelolaan hutan  adalah Pemerintah Desa Tugusari. Pemerintah Desa Tugusari memiliki kepentingan  terhadap  kelangsungan  sumber  daya  hutan  di  wilayahnya.  Kepentingan tersebut terkait sumber daya hutan yang bisa dimanfaatkan oleh warga desa Tugusari.
Stakeholder sekunder  dalam  kebijakan  pengelolaan  hutan  produksi  di  Kabupaten Jember  adalah stakeholder yang  tidak  memiliki  kaitan  kepentingan  secara  langsung terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya hutan. Akan tatapi, stakeholder ini memiliki kepedulian  yang  cukup  besar  terhadap  sumber  daya  hutan  di  Kabupaten  Jember.  Dalam pengelolaan  sumber  daya  hutan  di  wilayah  Desa  Tugusari  Kecamatan  Bangsalsari Kabupaten  Jember, stakeholder sekundernya  adalah  UPT  PHW  VII  Bondowoso  Wilayah Kerja Kabupaten Jember. Lembaga yang berada di bawah naungan Dinas Kehutanan Jawa Timur  hanya  bersifat  koordinasi  dengan  KPH  Jember  dan  bertugas  dalam  melakukan pendampingan  terhadap  masyarakat  desa  hutan  dalam  menjalankan  aktivitas  di  wilayah hutan. UPT PHW VII Bondowoso Wilayah Kerja Jember bertugas melaksanakan kegiatan teknis  operasional  atau  penunjang  tertentu  dibidang  teknis  rehabilitasi  lahan  hutan  yang kritis,  pengelolaan  hasil  hutan,  penyuluhan  kehutanan,  pemberdayaan  masyarakat  desa hutan.  Kepala  Koordinator  UPT  PHW  VII  Bondowoso  Wilayah  Kerja  Jember  Ir,  Moh. Suroso  mengatakan  bahwa  instansi  yang  dipimpinnya  kali  ini  merupakan  instansi  baru dengan tugas-tugas lama. Instansi terebut lahir setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga pekerjaan  dari instansi tersebut masih tugas-tugas  lama  sama  halnya  waktu  masih  dinas  kehutanan.  Saat  itu  memiliki  kegiatan pendampingan kepada masyarakat  yang mengelola hutan dan memanfaatkan hutan seperti Bertani  di  wilayah  hutan  (hutan  lindung).  Sedangkan  terkait  hutan  produksi,  UPT  PHW bersifat  koordinatif  bersama  dengan  Perum  Perhutani  KPH  Jember.  Hal  tersebut  terjadi karena  hutan  produksi  sepenuhnya  menjadi  kewenangan  dari  Perum  Perhutani  KPH Jember.
Stakeholder kunci  dalam  pengelolaan  sumber  daya  hutan  di  Desa  Tugusari Kecamatan  Bangsalsari  Kabupaten  Jember  merupakan stakeholder yang  memiliki  peran sentral dan wewenang dalam pengambilan keputusan, yaitu Perum Perhutani KPH Jember yang mengacu pada Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 682/KPTS/DIR/2009  tentang  Pedoman  PHBM.  Kewenangan  yang  dimiliki  oleh  KPH Jember  dalam  mengelola  hutan  bersama  masyarakat  di  antaranya, pertama bersama masyarakat  desa  hutan  dan  pihak  berkepentingan  untuk  menetapkan  nilai  dan  proporsi berbagi  hasil  dari  kegiatan  pengelolaan  sumber  daya  hutan  bersama  masyarakat. Kedua , menandatangani kesepakatan kerja sama dengan masyarakat desa hutan atau dengan pihak yang  berkepentingan  dalam  rangka  perencanaan  pengelolaan  sumber  daya  hutan  bersama masyarakat. Ketiga, mengambil  langkah  yang  diperlukan  untuk  pengembangan  dan pencapaian  tujuan  pengelolaan  sumber  daya  hutan.  Wakil  Administrator  KSKPH  Jember Selatan  Akhmad  Faisal,  S.Hut.  MM  mengatakan  tugas-tugas  tersebut  terimplementasikan dari  kegiatan  keseharian  dari  KPH  Jember  dalam  mengelola  hutan.  Pihak  KPH  Jember berwenang  penuh  dalam  menentukan  proses  perencanaan  mengelola  pohon,  mulai  dari menentukan  jenis  pohon  yang  akan  ditanam,  proses  pembibitan,  kapan  melakukan penanaman  hingga  proses  panen  atau  tebang  habis  pohon  saat  masuk  usia  panen  yang didasarkan  pada  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP).  Berikut  analisis  data  tentang identifikasi Stakeholder disajikan pada Tabel 3 .

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 188-201 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Tabel 3. Analisis Data Tentang Identifikasi Stakeholder Informan Instansi/Jabatan Keterangan Identifikasi Stakeholder Murtono Ketua LMDH Wana Makmur Memiliki keterkaitan langsung dengan hutan dan berperan dalam menyukseskan program pengelolaan sumber daya hutan. Sebagai mitra utama KPH Jember dalam mengelola hutan Stakeholder primer (utama) Sinul Arifin Kepala Desa Tugusari Memiliki kepentingan terhadap kelestarian hutan, menjamin kesejahteraan masyarakat desa hutan dan berperan dalam mengesahkan LMDH sebagai lembaga legal Stakeholder primer (utama) Ir. Moh. Suroso Ketua/Kepala Koordinator UPT PHW VIII Bondowoso wilayah kerja Jember Tidak memiliki kepentingan secara langsung terhadap hutan Desa Tugusari. Berperan jika dibutuhkan oleh KPH Jember Stakeholder sekunder (pendukung) Akhmad Faisal Wakil Administratur Perum Perhutani KPH Jember Pengambil kebijakan pengelolaan hutan, menentukan manajemen pengelolaan sumber daya hutan Desa Tugusari Stakeholder kunci
Sumber: Data Olahan. (2018)

## 2. Kategori Stakeholder
Setelah melakukan identifikasi adalah melakukan pengkategorian atau pengelompokan stakeholder berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya berdasarkan metode  yang digunakan  oleh Ackermann  & Eden, ( 2011 ). Dalam metode ini, stakeholder dikategorikan ke dalam empat bentuk katagori, yaitu key player, context setter, subjects dan crowd.
Key  player merupakan  salah  satu  katagori stakeholder yang  memiliki  kepentingan dan pengaruh  yang tinggi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya hutan Desa Tugusari Kabupaten Jember. Stakeholder yang masuk dalam kategori key player adalah KPH Jember sebagai wakil dari Perum Perhutani. KPH Jember dikategorikan key player karena memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang sangat besar dalam pengelolaan sumber daya hutan di  Desa  Tugusari  Kabupaten  Jember.  KPH  Jember  sebagai  uni  pelaksanaan  tugas  dari Perum  Perhutani  memiliki  hak  dalam  merumuskan  kebijakan  pengelolaan  hutan  Desa Tugusari, mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, implementasi kebijakan, hingga pada  tahun monitoring dan  evaluasi  kebijakan  pengelolaan  hutan  di  Desa  Tugusari. Menjadi  pemegang  kendali  kebijakan,  KPH  Jember  juga  menjadi  aktor  penentu  apakah masyarakat  desa  hutan  boleh  memanfaatkan  sumber  daya  hutan  dalam  hal  ini  lahan pertanian.  Wewenang  dan  hak  yang  begitu  besar  tersebut  menempatkan  KPH  Jember sebagai stakeholder yang memiliki pengaruh besar terhadap pengelolaan hutan di Jember. KPH Jember menurut Akhmad Faisal bertugas memastikan sumber daya hutan yang berada di  wilayahnya  tetap  lestari  dan  tidak  terjadi  kerusakan  hutan  yang  menyebabkan  hutan dalam  kondisi  kritis.  Sehingga  dalam  memastikan  hal  tersebut,  KPH  Jember  melakukan monitoring rutin dengan cara melakukan patroli rutin ke lapangan.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 188-201 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Stakeholder dalam katagori context setters ini adalah stakeholder yang mempunyai pengaruh  yang  besar  namun  memiliki  derajat  kepentingannya  yang  rendah  dalam pengelolaan  sumber  daya  hutan  bersama  melibatkan  masyarakat.  Berdasarkan  pedoman pengelolaan  sumber  daya  hutan  bersama  masyarakat  yang  tercantum  dalam  Keputusan Direksi  Perum  Perhutani  Nomor  268/Kpts/Dir/2007  Tentang  Pedoman  Pengelolaan Sumberdaya  Hutan  Bersama Masyarakat  Plus  (PHBM Plus), diketahui bahwa Pemerintah Desa  Tugusari  memiliki  pengaruh  dalam  proses  pengelolaan  sumber  daya  hutan.  Sebagai instansi  atau  pemerintah  daerah  yang  memiliki  hak  otonom  sendiri,  Pemerintah  Desa Tugusari  menjadi  instansi  yang  bertugas  dalam  melegalkan  LMDH  Wana  Makmur  atas persetujuan  kepada  desa.  Kepala  Desa  Tugusari  Sinul  Arifin  menjelaskan  bahwa pemerintah desa memberikan kesempatan dengan cara memfasilitasi masyarakat desa untuk menjalan  program  PHBM  yang  di  dalamnya  memuat  terbentuknya  LMDH.  Persetujuan kepala desa menjadi dasar Perum Perhutani KPH Jember untuk mengesahkan LMDH yang telah  dibentuk  menjadi  lembaga  yang  legal  berdasarkan  hukum  (mendapatkan  SK  dari Kementerian  Hukum  dan  Ham).  Legalitas  yang  dimiliki  oleh  LMDH  tersebut  menjadi dasar KPH Jember bisa melakukan kontrak kerja sama dalam mengelola hutan.
Pemerintah  Desa  Tugusari  memiliki  pengaruh  besar  terhadap  proses  pelaksanaan pengelolaan  sumber  daya  hutan  Desa  Tugusari  karena  berperan  memberikan  persetujuan terbentuknya LMDH Wana Makmur. Tingkat kepentingan Desa Tugusari terbilang rendah karena tidak dampak secara langsung dari adanya kebijakan pengelolaan hutan.
Stakeholder dengan  kategori subjects adalah stakeholder yang  memiliki  derajat pengaruh  yang  rendah  namun  memiliki  kepentingan  yang  sangat  tinggi  terhadap pengelolaan  sumber  daya  hutan  Desa  Tugusari.  Pihak  yang  masuk  dalam  kategori  ini setelah dilakukan penelitian di  lapangan adalah masyarakat desa hutan  yang diwakili oleh LMDH  Wana  Makmur.  LMDH  Wana  Makmur  masuk  dalam  katagori subjects karena bersifat sebagai pelaksana kebijakan pengelolaan hutan yang telah diputuskan oleh Perum Perhutani.  Di  mana  peran  dari  LMDH  Wana  Mamur  menjalankan  tugas-tugas  dari  KPH Jember yaitu menjaga hutan untuk tetap lestari di wilayahnya dengan mendapatkan manfaat langsung  dari  hutan,  yaitu  mendapatkan  hak  guna  pakai  lahan  untuk  pertanian  di  wilayah kerja Perum Perhutani.
LMDH  Wana  Makmur  melakukan  aktivitas  pengelolaan  sumber  daya  hutan berdasarkan  keputusan  yang  disepakati  bersama.  Namun  keputusan  tersebut  sebenarnya keputusan  yang  sudah  tidak  bisa  diubah  oleh  LMDH  Wana  Mamur.  Salah  satu  contoh keputusan  dalam  mengelola  hutan  terkait  jenis  tanaman  atau  pohon  apa  saja  yang diperbolehkan  untuk  ditanam  hingga  pada  tahun  kapan  bisa  dilakukan  panen  atau  tebang habis  hutan.  Wakil  Administrator  KSKPH  Jember  Selatan  Akhmad  Faisal,  S.Hut.  MM menjelaskan bahwa Perum Perhutani adalah perusahaan milik negara yang sudah memiliki sistem  dan  manajemen  yang  terukur  berdasarkan  kajian  terlebih  dahulu.  Sebagaimana contoh  untuk  wilayah  lerang  yang  barat  (wilayah  kehutanan  Perhutani),  Perhutani  telah menentukan jenis tanaman, kapan waktu tanam dan waktu tebang habis dilakukan. Hal -hal yang  demikian  itu  kata  Faisal  tidak  bisa  diubah  oleh  LMDH  Wana  Makmur.  Pernyataan tersebut  juga  tidak  dibantah  oleh  Ketua  LMDH  Wana  Makmur,  Murtono.  Pihaknya (masyarakat  hutan)  menyadari  bahwa  sebagai  pihaknya  penerima  manfaat  dari  hutan. Sehingga terkait manajemen pengelolaan hutan selalu mengikuti apa yang diputuskan oleh KPH jember dengan cara melakukan kerja-kerja koordinasi.
LMDH  Wana  Makmur  bersama  dengan  masyarakat  desa  hutan  merupakan  pihak yang menerima manfaat  langsung dengan ada sumber daya hutan. Masyarakat  desa hutan memiliki  ketergantungan  terhadap  hutan  sebagai  petani.  Mereka  bercocok  tanam  dengan mengandalkan  lahan  yang  telah  ditanami  pohon  inti  berupa  kayu  mahoni.  LMDH  Wana Makmur  memiliki  derajat  kepentingan  tinggi  terhadap  pengelolaan  sumber  daya  hutan,

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 188-201 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
namun  pengaruh  dalam  pengelolaan  hutan  rendah.  Hal  terbut  diasumsikan  oleh  peneliti masuk dalam katagori subjects .
Crowd adalah katagori stakeholder yang mempunyai derajat pengaruh yang rendah dan  derajat  kepentingan  yang  rendah  pula  dalam  pengelolaan  sumber  daya  hutan  di  Desa Tugusari Kabupaten Jember. Stakeholder yang masuk dalam katagori ini adalah UPT PHW VII  Bondowoso  wilayah  kerja  Jember  yang  kemudian  disebut  PHW  Jember.  Unit  kerja tugas  di  bawah  Dinas  Kehutanan  Jawa  Timur  ini  memiliki  derajat  pengaruh  yang  rendah terhadap hutan Desa Tugusari karena tidak memiliki kewenangan penuh dalam ikut campur mengelola  hutan  produksi,  terlebih  lagi  kewenangan  penuhnya  ada  di  Perum  Perhutani. PHW  Jember  dalam  kegiatannya  melakukan  perencanaan  dalam  mengelola  sumber  daya hutan di wilayah kerjanya, kelestarian hutan menjadi satu pokok tujuan berdirinya lembaga ini. Sedangkan Hutan yang berada di Desa Tugusari merupakan hutan produksi dan di luar wilayah kerja.
Analisis  kategorisasi stakeholder pengelolaan  sumber  daya  hutan  Desa  Tugusari Kecamatan Bangsalsari dapat dilihat pada Gambar 2 .
Gambar 2. Kuadran Pengaruh Kepentingan stakeholder Hasil Analisis Data (2018)

## 3. Interelasi Stakeholder
Interelasi  kerja  sama  KPH  Jember  dan  LMDH  Wana  Makmur  dalam  mengelola sumber daya hutan sangat tinggi karena terjalin koordinasi yang sangat baik. Hal tersebut terjadi  karena  adanya  saling  ketergantungan  antara  KPH  Jember  dan  LMDH  Wana Makmur.  Di  mana  LMDH  Wana  Makmur  menyadari  sebagai  pihak  yang  menerima manfaat  adanya hutan berkomitmen turut menjaga kelestarian hutan. Sedangkan interelasi KPH  Jember  dengan  UPT  PHW  Jember  cukup  rendah  karena  UPT  PHW  Jember ditempatkan  sebagai  lembaga  koordinatif.  Di  mana  koordinasi  dilakukan  saat  rapat-rapat koordinasi  dan  memberikan  masukan  dalam  pengelolaan  hutan.  Sementara  UPT  PHW Jember memiliki visi dan misi yang sama sebagai lembaga milik pemerintah yaitu menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Subjects: LMDH Wana Makmur Crowd : UPT PHW VII Bondowoso wilayah kerja
Jember
Context setters : Pemerintah Desa Tugusari Key players : Perum Perhutani KPH Jember Ke pe nti nga n Pengaruh Tinggi ( high )

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 188-201 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan interpretasi teoritis yang telah dilakukan dalam analisis stakeholder dalam  pengelolaan  sumber  daya  hutan  di  Desa  Tugusari  Kecamatan Bangsalsari  Kabupaten  Jember,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  di  mana  identifikasi stakeholder dalam  kebijakan  pengelolaan  sumber  daya  hutan  Desa  Tugusari  Kabupaten Jember  yaitu Stakeholder primer  dalam  kebijakan  pengelolaan  sumber  daya  hutan  Desa Tugusari  adalah  LMDH  Wana  Makmur  dan  Pemerintah  Desa  Tugusari, Stakeholder sekunder  dalam  kebijakan  pengelolaan  sumber  daya  hutan  Desa  Tugusari  adalah  UPT PHW  VII  Bondowoso  wilayah  kerja  Jember,  dan Stakeholder kunci  dalam  kebijakan pengelolaan sumber daya hutan Desa Tugusari adalah Perum Perhutani KPH Jember.
Katagori stakeholder dalam  kebijakan  pengelolaan  sumber  daya  hutan  Desa Tugusari Kabupaten Jember  yaitu Stakeholder yang masuk katagori key  players (pemain kunci) dalam pengelolaan sumber daya hutan Desa Tugusari adalah Perum Perhutani KPH Jember  di  antaranya: Stakeholder yang  masuk  dalam  katagori context  setters dalam pengelolaan  sumber  daya  hutan  Desa  Tugusari  adalah  Pemerintah  Desa  Tugusari, Stakeholder yang  masuk  dalam  katagori subjects dalam  pengelolaan  sumber  daya  hutan Desa Tugusari adalah LMDH Wana Makmur dan Stakeholder yang masuk dalam kategori crowd dalam  pengelolaan  sumber  daya  hutan  Desa  Tugusari  adalah  UPT  PHW  VII Bondowoso wilayah kerja Jember.
Interelasi stakeholder dalam  kebijakan  pengelolaan  sumber  daya  hutan  Desa Tugusari Kabupaten Jember. Interelasi antar stakeholder memiliki hubungan yang berbeda- beda.  Interelasi  kerja  sama  KPH  Jember  dan  LMDH  Wana  Makmur  dalam  mengelola sumber daya hutan sangat tinggi karena terjalin koordinasi yang sangat baik. Keberhasilan pengelolaan  sumber  daya  hutan  di  Desa  Tugusari  Kecamatan  Bangsalsari  Jember  karena adanya interelasi dari key player dan subjects yang sangat baik.

## Daftar Pustaka
Ackermann,  F.,  &  Eden,  C.  (2011).  Strategic  Management  of  Stakeholders :  Theory  and
Practice. Long Range Planning , 44 (3), 179–196.
https://doi.org/10.1016/j.lrp.2010.08.001
Bryson,  J.  (2003). What  to  do  when  stakeholders  matter :  A  guide  to  stakeholder identification and analysis techniques . Creswell,  J.  (2009). Research  Design,  Qualitative,  Quantitative  And  Mixed  Methods Approaches. Sage Publication.
Darmansyah,  R.,  &  Amin,  R.  M.  (2019).  Kearifan  Lokal  Desa  Buluh  Cina  (  Studi  Kasus Koordinasi Lembaga Adat , Pemerintahan Alam Desa Buluh Cina ). Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 18 (1), 35–46. https://doi.org/10.35967/jipn Derak, M.,  Cortina, J., & Taiqui,  L.  (2017).  Integration of stakeholder  choices and multi- criteria analysis to support land use planning in semiarid areas. Land Use Policy , 64 , 414–428. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.03.006
Fibrianingtyas,  A.  (2020).  Sinergitas  Stakeholder  Dalam  Pengelolaan  Kelestarian  Hutan Kawasan Ub Forest. Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis , 4 (4), 973–984. Freeman,  R.  A.  (2010). Strategic  Management:  a  Stakeholder  Approach. Cambrige University Press.
Gibson,  K.  (2000).  The  moral  basis  of  stakeholder  theory. Journal  of  Business  Ethics , 26 (3), 245–257. https://doi.org/10.1023/A:1006110106408
Grimble,  R.,  &  Wellard,  K.  (1997).  Stakeholder  Methodologies  in  Natural  Resource Management :  a  Review  of  Principles  ,  Contexts  ,  Experiences  and  Opportunities. Agricultural SystemS , 55 (2), 173–193.
Innes,  J.  E.,  &  Booher,  D.  E.  (2015).  Collaborative  policymaking:  governance  through

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 188-201 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
dialogue.  In Deliberative Policy Analysis Understanding  Governance in  the Network Society (pp. 33–59). Cambrige University Press.
Irawanto, D. (2013). Konstruksi Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Multistakeholder  di  Kabupaten  Jombang. Jejaring  Administrasi  PUblik , 5 (2),  343– 355.
Isril,  Febrina,  R.,  &  Harirah,  Z.  (2018).  Kemitraan  Pemerintah  dan  Swasta  dalam Kebijakan  Pengelolaan  Sampah  di  Kota  Pekanbaru. Jurnal  Ilmu  Pemerintahan Nakhoda , 17 (29), 60–72. https://doi.org/10.35967/jipn.v17i29.7059
Kull,  A.  J.,  Mena,  J.  A.,  &  Korschun,  D.  (2016).  A  resource-based  view  of  stakeholder marketing.
Journal of
Business Research , xxx , xxx–xxx. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.03.063
Kusumedi,  P.,  &  HB,  A.  R.  (2010).  Analisis  Stakeholder  Dan  Kebijakan  Pembangunan Kph Model Maros Di Propinsi Sulawesi Selatan. Analisis Kebijakan Kehutanan , 7 (3), 179–193.
Miles,  M.  B.,  &  Huberman,  A.  M.  (1992). Analisis  Data  Kualitatif.  Terjemahan  Tjetjep R.R. UI Press. Nasir, M. (2003). Metode Penelitian . PT. Ghalia Indonesia. Neuman,  W.,  &  Lawrence.  (2015). Metodologi  Penelitian  Sosial:  Pendekatan  Kualitatif Dan Kuantitatif . PT. Indeks. Nugroho,  R.  (2017). Dinamika  Kebijakan  Analisis  Kebijakan  Publik,  Manajemen  Politik Kebijakan  Publik,  Etika  Kebijakan  Publik,  Kimia  Kebijakan  Publik .  PT  Elex  Media Komputindo.
Oda.  (1995). Guidance  Note  On  How  To  Do  Stakeholder  Analysis  Of  Aid  Projects  And Programmes .
Paletto, A., Giacovelli, G., & Pastorella, F. (2017). Stakeholders’ opinions and expectations for the forestbased sector: a regional case study in Italy. Internasional Forest Review , 19 (1), 68–78.
Rafi,  M.,  Pribadi,  U.,  &  Rahmanto,  F.  (2020).  Factors  that  Affect  Deliberation  of Maguwoharjo  Village  Development  Planning  Sub-District  Depok  Regency  Sleman Yogyakarta. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 19 (1), 91–101. https://doi.org/10.35967/jipn
Raum, S. (2018). A framework for integrating systematic stakeholder analysis in ecosystem services  research :  Stakeholder  mapping  for  forest  ecosystem  services  in  the  UK. Ecosystem Services , 29 , 170–184. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2018.01.001
Reed,  M.  S.,  Graves,  A.,  Dandy,  N.,  Posthumus,  H.,  Hubacek,  K.,  Morris,  J.,  Prell,  C., Quinn,  C.  H.,  &  Stringer,  L.  C.  (2009).  Who  ’  s  in  and  why ?  A  typology  of stakeholder  analysis  methods  for  natural  resource  management. Journal  of Environmental Management , 90 (5), 1933–1949. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001
Rusli, B. (2013). Kebijakan Publik Membangun  Pelayanan Publik yang  Responsif . Halim Publishing.
Salam, A., & Noguchi, T. (2006). Evaluating capacity development for participatory forest management  in  Bangladesh  ’  s  Sal  forests  based  on  d  4Rs  T  stakeholder  analysis.
Forest Policy and Ekonomics , 8 , 785–796. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2004.12.004
Schmeer, K. (1999). Stakeholder Analysis Guidelines. In Stakeholder Analysis Guidelines (pp. 2–32).
Singarimbun, M., & Effendi, S. (2008). Metode dan Proses Penelitian . LP3ES. Siswoko, B. D. (2009). Good Forest Governance: Sebuah Keniscayaan dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Lestari. Jurnal Ilmu Kehutanan , 3 (1), 1–12.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 188-201 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Weible,  C.  M.  (2006).  An  Advocacy  Coalition  Framework  Approach  to  Stakeholder Analysis :  Understanding  the  Political  Context  of  California  Marine  Protected  Area Policy. Journal  of  Public  Administration  Research  and  Theory ,  95–117. https://doi.org/10.1093/jopart/muj015
Widodo,  M.  L.,  Soekmadi,  R.,  &  Arifin,  H.  S.  (2018).  Analisis  Stakeholders  Dalam Pengembangan  Ekowisata  Di  Taman  Nasional  Betung  Kerihun  Kabupaten  Kapuas Hulu. Jurnal  Pengelolaan  Sumberdaya  Alam  Dan  Lingkungan , 8 (1),  55–61. https://doi.org/10.29244/jpsl.8.1.55-61
Zubayr, M., Darusman, D., Nugroho, B., & Nurrohmat, D. R. (2014). Peranan para pihak dalam  implementasi  kebijakan  penggunaan  kawasan  hutan  untuk  pertambangan  (. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan , 11 (3), 239–259.