## PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA SABUNGAN AYAM DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BULELENG
Oleh:
Ketut Ardiana 1 , I Nyoman Gede Remaja 2
(nym.remaja@unipas.ac.id)

## ABSTRAK
Judi  sabungan  ayam  tidak  hanya  berdampak  pada  pelakunya  saja,  tetapi secara  tidak  langsung  masyarakat  sekitar  juga  terpengaruh  oleh  kegiatan perjudian. Sehubungan dengan penanggulangan tindak pidana perjudian sabungan ayam di wilayah hukum Kepolisian Resor Buleleng diteliti permasalahan tentang faktor-faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya  tindak  pidana  sabungan  ayam  dan upaya  penanggulangan  perjudian  sabungan  ayam  di  Wilayah  Hukum  Kepolisian Resor Buleleng.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris,  bersifat  deskriptif. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  dokumen  dan  wawancara.  Data  yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya  tindak  pidana  sabungan  ayam di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resor  Buleleng  adalah:  hubungannya  yang  erat dengan  budaya  tabuh  rah,  menyebabkan  adanya  anggapan  bahwa  tajen  bukan merupakan  perbuatan  yang  menyimpang.  Pelaksanaan  tajen  melibatkan  banyak pihak  dan  banyak  kepentingan,  sehingga  upaya  penanggulangannya  akan berhadapan  dengan  pihak-pihak  dengan  kepentingan  yang  berbeda-beda.  Upaya penanggulangan  perjudian  sabungan  ayam  di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resor Buleleng berupa upaya preventif atau pencegahan dan upaya penindakan (represif). Upaya  preventif  dilakukan  dengan  melakukan  sosialisasi  tentang  perjudian sabungan  ayam  yang  melanggar  hukum  dengan  segala  akibat  negatifnya.  Upaya represif dilakukan dengan menindak secara tegas pelaku perjudian sabungan ayam bekerjasama dengan penegak hukum lainnya.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Sabungan Ayam, Kepolisian.

## PENDAHULUAN
Perjudian  bukan  merupakan  hal  baru  bagi  masyarakat  Indonesia,  karena permainan  judi  sudah  ada  sejak  dulu  dan  berkembang  seiring  perkembangan jaman.  Perjudian  merupakan  salah  satu  permainan  tertua  didunia  hampir  setiap elemen  masyarakat  diseluruh  dunia  mengenalnya  sebagai  sebuah  permainan untung-untungan.  Keberadaan  dari  permainan  judi  ini  tidak  tahu  pasti,  kapan
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
permainan ini mulai ada dan dikenal oleh masyarakat Indonesia karena permainan itu merupakan suatu kebiasaan.
Pada hakikatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan  kehidupan  masyarakat,  bangsa  dan  negara.  Kegiatan  perjudian  merupakan suatu  masalah  sosial  karena  membawa  dampak  yang  sangat  negatif  atau  buruk bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi penerus Bangsa karena kegiatan perjudian menyebabkan seseorang menjadi malas dalam bekerja karena dana yang mengalir  dalam  permainan  ini  tergolong  cukup  besar  jadi  dana  yang  seharusnya bisa  untuk  pembangunan  tetapi  malah  mengalir  ke  dalam  permainan  judi  dan pembangunan tersebut tidak akan berjalan lancar.
Berbagai  upaya  telah  dilakukan  pemerintah  untuk  memberantas  tindak pidana  perjudian  tersebut  baik  secara  preventif  maupun  represif.  Tindakan preventif yang dilakukan pemerintah salah satunya dibebankan kepada kepolisian, yang merupakan pengemban tugas negara untuk penanggulangan perjudian dalam masyarakat.  Sedangkan  tindakan  represifnya  adalah  menerapkan  peraturan- peraturan  yang  ada,  seperti  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1974  tentang Penertiban  Perjudian  sebagai  aturan  yang  sama  isinya  dengan  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya mengenai masalah perjudian.
Penelitian ini meneliti masalah-masalah sebagai berikut:
1. Faktor-faktor  apa  yang  mempengaruhi  terjadinya  tindak  pidana  sabungan ayam di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana sabungan ayam di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng?

## TINJAUAN PUSTAKA
Menurut  Barda  Nawawi  Arief  ada  dua  masalah  sentral  dalam  kebijakan kriminal  dengan  menggunakan  sarana  penal  (pemidanaan)  ialah  masalah penentuan (Barda Nawawi Arief, 2005: 29):
1. perbuatan apa yang seharusnya yang dijadikan tindak pidana, dan
2. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar.
Menurut  Abdulsyani,  penyebab  terjadinya  kejahatan  dapat  dirinci  melalui beberapa  fase  sebab  timbulnya  suatu  perbuatan  pidana/jahat,  yaitu  antara  lain (Abdulsyani, 1987: 21-23):
a. Sebab-sebab  kejahatan  yang  timbul  dari  hubungan  antara  sifat keserakahan (sifat manusia yang tidak pernah cukup dan puas) terhadap kebutuhan  akan  benda-benda  mewah.  Hal  ini  berarti  penyebab timbulnya kejahatan itu sendiri bergantung pada diri manusia itu sendiri tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak luar yang mendorong seseorang untuk berbuat jahat.
b. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari sifat-sifat jahat yang datangnya dari  luar  diri  manusia  itu  sendiri,  yang  artinya  tindakan  kejahatan  di luar  kehendak  sadar  pelaku.  Dalam  hal  ini,  seseorang  atau  pelaku kejahatan  itu  dianggap  tidak  bersalah,  sebab  tindakan  yang  dilakukan bukan atas kemauan yang bersangkutan.
c. Sebab-sebab  kejahatan  yang  timbul  akibat  dari  pengaruh  iklim. Mengenai  hal  ini  banyak  kalangan  yang  menganggap  bahwa  kurang rasional  jika penyebab seorang melakukan kejahatan akibat dari iklim, namun hal ini juga perlu dipertimbangkan karena iklim yang panas juga mempengaruhi  suhu  tubuh  dari  seseorang  di  mana  orang  yang  mudah tersinggung  atau  gampang  emosi  lebih  cenderung  gampang  untuk melakukan kejahatan.
d. Sebab-sebab  kejahatan  yang  timbul  dari  sudut  pandang  yang  sifatnya individualistis dan intelektualisis. Artinya manusia dianggap mempunyai kemampuan beralternatif dalam berbuat yang menyenangkan  atau  berbuat  yang  mungkin  dapat  mengakibatkan penderitaan.
e. Sebab-sebab kejahatan yang timbul akibat dari garis keturunan. Premis ini menerangkan timbulnya perbuatan jahat karena adanya faktor bakat yang terdapat dalam diri manusia.
f. Sebab-sebab  kejahatan  yang  timbul  dari  kemelaratan  atau  ketunaan akan  kebutuhan  hidup.  Premis  ini  dapat  menggambarkan  awal
timbulnya  kehendak  jahat  dalam  diri  seseorang  atas  dorongan  dari keinginan untuk mendapatkan apa yang tak dimilikinya atau menambah apa yang dimilikinya. Kenyataan ini dapat disaksikan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat.
g. Sebab-sebab  kejahatan  yang  timbul  dari  pengaruh  lingkungan.  Premis ini  menggambarkan  bahwa  faktor  lingkunganlah  yang  memungkinkan manusia  untuk  dapat  mengembangkan  diri  dan  kemampuannya, terutama  dengan  adanya  kesempatan-kesempatan  peniruan  ( immitatif ) terhadap masyarakat.
Sebelum  tanggal  6  November  1974,  ketentuan  tentang  perjudian  diatur dalam Bab XIV, Buku II, Pasal 303 KUHP tentang Kejahatan dan Bab VI Buku III  Pasal  543,  tentang  Pelanggaran,  pada  tanggal  6  November  1974  Pemerintah telah  mengesahkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1974  tentang  Penertiban Perjudian, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54 dan Tambahan  Lembaran  Negara  Tahun  1974  Nomor  3040,  di  mana  dalam  Pasal  1 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1974  dinyatakan  bahwa  semua  tindak  pidana perjudian merupakan kejahatan.
Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1974 ditindaklanjuti dengan dikeluarkannnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1981.  Pasal  1  ayat  (4) huruf  d,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1981  antara  lain  menyebutkan jenis-jenis perjudian yang dilarang, yaitu : kasino, pertaruhan uang yang dikaitkan dengan  sabungan  ayam,  adu  kambing,  adu  sapi,  adu  kerbau,  pacuan  kuda  dan karapan sapi.
Pelaksanaan  pencegahan/  penanggulangan  perjudian  di  tingkat  daerah masih  ditindaklanjuti  dengan  dikeluarkannya  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 5 Tahun 1981.  Instruksi  yang ditujukan kepada semua Gubernur Kepala Daerah  Tingkat  I  se-Indonesia  dan  para  Bupati/Wali  Kotamadya  seluruh Indonesia, yang pada intinya menegaskan bahwa: terhitung mulai tanggal 1 April 1981  menghapus/mencabut  ijin  perjudian  dalam  bentuk  dan  dengan  tujuan apapun.  Selain  menginstruksikan  pencabutan  ijin  perjudian,  juga  memuat pengaturan  tentang  pencegahan  kemungkinan-kemungkinan  timbulnya  usaha-
usaha yang menjurus kepada perjudian. Di samping itu, ditentukan pula tindakan pengawasan, dalam bagian III Instruksi tersebut, sebagai berikut:
a. Mengadakan  tindakan  pencegahan  terhadap  kemungkinan  timbulnya  usaha- usaha yang menjurus kepada perjudian dalam memberikan ijin penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat rekreasi dan hiburan.
b. Melaksanakan  pengawasan  yang  ketat  dan  terus  menerus  terhadap  ijin dimaksud  angka  1  sehingga  tidak  memungkinkan  timbulnya  hal-hal  yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.
Dalam  hal  terdapat  keragu-raguan  dalam  menentukan  apakah  sesuatu kegiatan  menjurus  ke  arah  perjudian,  agar  terlebih  dahulu  melaporkan  kepada Menteri Dalam Negeri guna mendapatkan keputusan.
Perjudian  merupakan  salah  satu  penyakit  masyarakat  yang  manunggal dengan  kejahatan,  yang  dalam  sejarah  dari  generasi  ke  generasi  ternyata  tidak mudah untuk diberantas. Pengertian penyakit masyarakat adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang ada didalam masyarakat  dan  adat  istiadat  atau  tidak  terintegrasi  dengan  tingkah  laku  umum sedangkan  ilmu  yang  mempelajari  tentang  gejala-gejala  sosial  yang  dianggap sakit disebabkan oleh faktor-faktor sosial disebut dengan Patologi Sosial (Kartini Kartono, 2005: 1).
Tindak pidana perjudian dalam KUHP diatur dalam Pasal 303 ayat (3) yaitu, yang disebut “permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir “. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang diadakan antara mereka  yang  turut  berlomba  atau  bermain,  demikian  juga  segala  pertaruhan lainnya sesuai dengan jenis-jenis tindak pidana perjudian merupakan suatu tindak pidana dolus yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja karena perjudian tidak  ada  unsur  kealpaan  atau  tidak  sengaja,  mereka  yang  melakukan  perjudian adalah  dengan  sadar  dan  mengetahui  dengan  nyata  dan  jelas  bahwa  ia  sedang melakukan judi.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  yaitu  penelitian  hukum  empiris  karena  adanya kesenjangan  Antara das  solen dengan das  sein .  Terkait  dengan  penelitian  ini kesenjangan  yang  terjadi  adalah  antara  tindak  pidana  sabungan  ayam  yang  telah secara  tegas  dilarang  dalam  peraturan  perundang-undangan,  antara  lain  KUHP dan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1974  tentang  Penertiban  Perjudian,  tetapi dalam kenyataannya masih marak terjadi di masyarakat.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/melukiskan secara tepat sifat-sifat  suatu  individu,  keadaan,  gejala  atau  kelompok  tertentu,  atau  untuk menentukan  penyebaran  suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  adanya  hubungan antara  suatu  gejala  dengan  gejala  lainnya  dalam  masyarakat.  Penemuan  gejala- gejala  itu  berarti  juga  tidak  sekedar  menunjukan  distribusinya,  akan  tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek- aspek  yang  diselidiki  yaitu  tentang  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya tindak  pidana  perjudian  sabungan  ayam  di  wilayah  hukum  Polres  Buleleng  dan upaya  penanggulangan  perjudian  sabungan  ayam  di  wilayah  hukum  Polres Buleleng.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kepolisian  Resor  Buleleng.  Pemilihan  lokasi penelitian ini dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang terpenting adalah untuk  memudahkan  proses  pencarian  data.  Kemudahan  tersebut  diantaranya karena  peneliti  berdomisili  di  singaraja.  Alasan  lain  karena  masih  maraknya perjudian sabungan ayam di wilayah hukum Kepolisian Resor Buleleng.
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  studi  pustaka (Literatur  study) dan  lapangan  dengan  menggunakan snowball  method (metode  bola  salju)  (Djam’an  Satori,  2010:  18).  Adapun  yang dimaksud  dengan  metode  bola  salju  adalah  metode  menggelinding  secara  terus menerus  yang  mengacu  kepada  peraturan  perundang-undangan,  dan  buku-buku hukum.
Teknik  pengumpulan  data  yang  juga  digunakan  adalah  wawancara.  Teknik wawancara  yang dilakukan adalah wawancara berencana/ terstruktur, yaitu suatu
wawancara  yang  disertai  dengan  suatu  daftar  pertanyaan  yang  disusun sebelumnya,  serta  tidak  menutup  kemungkinan  diajukan  pertanyaan-pertanyaan tambahan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara  (Amiruddin dan Asikin,  Zainal,  2004).  Wawancara  merupakan  cara  yang  digunakan  untuk memperoleh  keterangan  secara  lisan  guna  mencapai  tujuan  tertentu  (Burhan Ashofa,  2004) .
Berkaitan  dengan  penelitian  ini,  data  yang  terkumpul  dihubungkan  dengan rumusan  masalah  yang  telah  diidentifikasi.  Hal-hal  yang  kurang  berkaitan dihilangkan/dibuang.  Data  ini  kemudian  disusun  berupa  uraian  untuk  menjawab kedua masalah penelitian. Jika data yang terkumpul dianggap belum memberikan jawaban  yang  cukup,  dicari  lagi  data  tambahan  dengan  mengembangkan  data yang telah diperoleh dari informan, melalui wawancara tambahan.

## A. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tajen merupakan  sabungan  ayam  yang  disertai  dengan  pertaruhan  berupa uang.  Sebelum  pertarungan  ayam  dimulai,  dua  orang pakembar (petugas  yang melepaskan  ayam  aduan)  terlebih  dahulu  menghadapkan  kedua  ayam  yang  akan bertarung  sehingga  akan  tampak  mana  ayam  yang  akan  pantas  diunggulkan ataupun  tidak.  Setelah  seekor  ayam  dinyatakan  sebagai  petarung  unggulan  maka pakembar yang meneriakan cok berarti memegang ayam  yang menjadi unggulan yang  berarti  sistem  taruhannya  adalah  tiga  lawan  empat  dalam  artian  jika  ayam unggulan  menang  berarti  ayam  yang  kalah  akan  membayar  tiga  akan  tetapi  jika ayam  unggulan  kalah  berarti  ayam  yang  tidak  diunggulkan  akan  mendapatkan bayaran  empat.  Terkadang pakembar juga  akan  berteriak pade (seimbang)  hal tersebut  diartikan  ayam  yang  akan  diadukan  memiliki  kekuatan  yang  sebanding sehingga  taruhannya  harus  dalam  jumlah  yang  sama.  Teriakan  lain  yang  juga dilakukan oleh pakembar adalah gasal (sistem taruhan dengan perbandingan lima banding  empat), talude (taruhan  tiga  berbanding  dua), apit (taruhannya  satu berbanding dua), kadapang (taruhannya sembilan banding sepuluh).
Seperti telah diuraikan sebelumnya menurut KUHP dalam Pasal 303 ayat (3) yang  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1974  tentang  Penertiban Perjudian disebutkan bahwa:
Yang  disebut  permainan  judi,  adalah  tiap-tiap  permainan,  di  mana  pada umumnya  kemungkinan  mendapatkan  untung  tergantung  pada  peruntungan belaka,  juga  karena  permainnanya  lebih  terlatih  atau  lebih  mahir.  Disitu termasuk  segala  pertaruhan  tentang  keputusan  perlombaan  atau  permainan lain-lainnya,  yang  tidak  diadakan  antara  mereka  yang  turut  berlomba  atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.
Dari pengertian tersebut jika ditelaah maka :
1. Permainan  atau  perlombaan  yaitu  perbuatan  yang  dilakukan  biasanya berbentuk  permainan  atau  perlombaan.  Jadi  dilakukan  semata-mata  untuk bersenang-senang  atau  kesibukan  untuk  mengisi  waktu  senggan  guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif. Namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, dikarenakan merupakan penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.
2. Untung-untungan yaitu untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih  banyak  digantungkan  kepada  unsur  spekulatif  atau  kebetulan  atau untung-untungan.  Atau  faktor  kemenangan  yang  diperoleh  dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.
3. Adanya taruhan di dalam permainan atau perlombaan ini yang dipasang oleh para  pihak  pemain  atau  bandar  baik  dalam  bentuk  uang  atau  harta  benda lainnya  dan  mengakibatkan  ada  pihak  yang  diuntungkan  dan  ada  yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.
Tidak  ada  keraguan  lagi  bahwa  tajen/  sabungan  ayam  merupakan  bentuk perjudian.
Tajen sebagai bentuk perjudian sulit dihilangkan di Bali karena di dalamnya ada  berbagai  kepentingan  yang  saling  berhubungan,  tidak  hanya  kepentingan penyelenggara  untuk  memperoleh  dana,  dan  kepentingan  penggemar  sabungan ayam untuk menyalurkan kesenangan, tetapi juga melibatkan kepentingan:
1. Masyarakat  penjual  makanan  dan  minuman.  Arena  tajen  merupakan  tempat terbaik  untuk  menjual  makanan,  karena  berkumpul  orang  dengan  jumlah yang banyak, dan rata-rata membawa uang. Penjudi yang menang umumnya sangat  royal  untuk  membelanjakan  uang  kemenangannya  untuk  makan- makan.  Sehingga  ada  kelakar  bahwa  makanan  yang  paling  enak  adanya  di arena tajen. Minuman yang dijual di arena tajen bukan hanya minuman yang di  jual  di  toko-toko,  tetapi  juga  ada  minuman  tradisional  seperti  jamu  dan tuak. Penjualan makanan dan minuman ini membawa dampak juga terhadap usaha peternakan ayam dan babi.
2. Masyarakat penyedia jasa parkir. Umumnya tajen tidak hanya ditatangi oleh masyarakat  sekitar,  tetapi  juga  oleh  masyarakat  yang  berasal  dari  desa  atau kecamatan  lain,  yang  datang  dengan  menggunakan  kendaraan.  Penghasilan dari parkir kendaraan ini juga terbilang tidak kecil.
3. Masyarakat penjual pakaian dan/ atau alat-alat rumah tangga. Penjual pakaian dan peralatan rumah tangga seperti pisau, golok, kampak, cangkul, dan lain- lain sering berjualan di arena tajen.
4. Masyarakat  penjual  jasa  lain,  seperti  ojek  dan  tukang  pijat.  Disela-sela kesibukan orang yang mengadu ayam, banyak yang memanfaatkan jasa pijak, baik penjudi maupun yang berjualan di arena tajen.
5. Di  tempat-tempat  arena  sabungan  ayam  yang  telah  berjalan  cukup  lama, kadang  memunculkan  jasa  pemberi  pinjaman  uang  kepada  pelaku  sabungan ayam  dengan  atau  tanpa  jaminan.  Pinjaman  ini  dapat  disertai  bunga  yang besarnya di atas rata-rata bunga pinjaman yang ada di masyarakat.
Hambatan  yang  ditemui  dalam  pelaksanaan  penanggulangan  perjudian sabungan ayam oleh Kepolisian, selain karena adanya sebagian masyarakat  yang mendukung tajen ,  juga  hambatan  yang  berasal  dari  internal  Kepolisian.  Pertama hambatan  keterbatasan  pembiayaan  untuk  melaksanakan  kegiatan  sosialisasi secara  intensif  ke  seluruh  Kabupaten  Buleleng,  yang  wilayahnya  sangat  luas, meliputi hampir sepertiga Pulau Bali. Hambatan berupa keterbatasan personil juga dirasakan.  Meskipun  ada  petugas  Bhabinkamtibmas  di  desa,  dukungan  personil lainnya sangat diperlukan, terutama dalam hal pelaksanaan upaya represif.
Kasus tindak pidana sabungan ayam yang masuk ke Polres Buleleng Tahun 2016:  50  kasus.  dan  semua  kasus  diproses  ke  Pengadilan.  Tahun  2017  ada  33 kasus, semuanya di proses di pengadilan.  Tahun 2018 ada 5 kasus, 3 kasus sudah diproses di pengadilan.

## PENUTUP
Dari  uraian  di  depan,  baik  uraian  teoritis  maupun  uraian  hasil  penelitian lapangan  dapat  ditarik  simpulan.  Simpulan  adalah  jawaban  akhir  dari  rumusan masalah. Dari uraian di depan dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya  tindak  pidana  perjudian sabungan ayam di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng adalah:
a. Hubungannya  yang  erat  dengan  kebudayaan  yang  telah  turun- temurun,  dalam  hal  ini  budaya tabuh  rah, menyebabkan  adanya anggapan  bahwa  tajen  bukan  merupakan  perbuatan  yang menyimpang,  sehingga  banyak  masyarakat  yang  melakukan tindak pidana sabungan ayam tanpa merasa bersalah.
b. Pelaksanaan  tindak  pidana  perjudian  sabungan  ayam  melibatkan banyak  pihak  dan  banyak  kepentingan,  sehingga  upaya penanggulangannya akan berhadapan dengan pihak-pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda.
2. Upaya  penanggulangan  tindak  pidana  perjudian  sabungan  ayam  di Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resor  Buleleng  berupa  upaya  preventif  atau pencegahan  dan  upaya  penindakan  (represif).  Upaya  preventif  dilakukan dengan  melakukan  sosialisasi  tentang  perjudian  sabungan  ayam  yang melanggar  hukum  dengan  segala  akibat  negatifnya.  Upaya  represif dilakukan dengan menindak secara tegas pelaku perjudian sabungan ayam bekerjasama dengan penegak hukum lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulsyani. 1987. Sosiologi Kriminalitas . Bandung:  Remadja Karya.
Amiruddin  dan  Asikin,  Zainal.  2004. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Barda Nawawi Arief. 2005. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Burhan Ashofa. 2004 . Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT Rineka Cipta.
Djam’an Satori. 2010. Metodelogi Penelitian Kualitatif , Bandung: Alfabeta.
Kartini  Kartono.  2005. Patologi    Sosial, jilid  I.  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.