## PERLINDUNGAN  HUKUM DAN MEKANISME HAK MENUNTUT GANTI RUGI  BAGI KORBAN TINDAK PIDANA AKIBAT KESALAHAN PENANGKAPAN DAN PENAHANAN
Oleh: Mhd. Ansori Lubis 1
Fitriani 2 Nata Pardamean Panjaitan 3 Universitas Darma Agung 1,2,2
E-mail: ansoriboy@gmail.com fitrianish89@yahoo.com natapardameanpanjaitan@gmail.com

## ABSTRACT
A suspect, defendant or convict has the right to receive protection if he becomes a victim  in a criminal justice process, that is, if an arrest and detention is made that is  not  in  accordance  with  legal  procedures.  This  research  method  is  juridical normative.  The  formulation  of  the  problems  in  this  research  are:  How  do  the arrangements  for  providing  compensation  for  victims  of  criminal  acts  due  to wrongful arrest and detention, what reasons cause the victim of a crime to sue for compensation  and  how  legal  protection  and  the  mechanism  for  prosecuting compensation  for  damages.  compensation  is  contained  in  Article  9  of  Law Number  48  of  2009  concerning  Judicial  Powers,  Article  95,  Article  96  of  the Criminal  Procedure  Code, for compensation for victims regulated in Article 98 to Article  102.  The  reasons  that  cause  victims  to  demand  compensation  are:  a). Unauthorized  arrest,  b).  Illegal  detention,  c).  Prosecuted  and  tried  without  being based  on  law,  d).  Losses  due  to  actions  without  reason  under  the  law,  e) Termination  of  investigation  and  termination  of  prosecution,  f).  Compensation after  review.  The  form  of  legal  protection  for  victims is contained in Government Regulation Number 92 of 2015 concerning the Second Amendment to Government Regulation  Number  27  of  1983  concerning  the  Implementation  of  the  Criminal Procedure  Code.  the  mechanism  for  filing  compensation  is  stated  in  Article  79, Article  95 paragraph (2), Article 80 of the Criminal Procedure Code.
Keyword: Protection,  Mechanism, Right to Demand, Compensation .

## ABSTRAK
Tersangka,  terdakwa  atau  terpidana    berhak  mendapatkan  perlindungan  apabila menjadi  korban  dalam  proses  peradilan  pidana  yakni  apabila  dilakukan penangkapan dan  penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Metode penelitian ini adalah yuridis Normatif. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini  adalah:  Bagaimanakah  pengaturan  pemberian  ganti  kerugian  bagi  korban
Mhd. Ansori Lubis, Fitriani, Nata  Pardamean Panjaitan
tindak pidana akibat kesalahan penangkapan dan penahanan,Alasan apa saja yang menyebabkan  korban  tindak  pidana  dapat  menuntut  ganti  kerugian  dan Bagaimanakah  Perlindungan  hukum    dan  mekanisme  penuntutan  ganti  kerugian .Adapun  hasilnya  yaitu  Pengaturan  pemberian  ganti  kerugian  terdapat    Pasal  9 Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009TentangKekuasaanKehakiman,  Pasal 95,  Pasal  96  KUHAP,  untuk  ganti  kerugian  bagi  korban  diatur  dalam  Pasal  98 sampai  Pasal  102.  Alasan  yang  menyebabkan  korban  dapat  menuntut  ganti kerugian:  a).  Penangkapan  yang  tidak  sah,  b).  Penahanan  yang  tidak  sah,  c). Dituntut  dan  diadili  tanpa  berdasarkan  Undang-undang,  d).  Kerugian  karena tindakan  tanpa  alasan  berdasarkan  Undang-Undang,  e).Penghentian    penyidikan dan  penghentian  penuntutan,  f).  Ganti  kerugian  setelah  peninjauan  kembali. Bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  korban  terdapat  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor    92  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  Tentang  Pelaksanaan  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana. mekanisme pengajuan ganti rugi disebutkan pada Pasal 79, Pasal 95 ayat (2) , Pasal 80 KUHAP.
Kata Kunci: Perlindungan, Mekanisme, Hak Menuntut, Ganti Kerugian.

## I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Setiap  tersangka,  terdakwa atau terpidana  berhak mendapat kan perlindungan  dari  Negara,  termasuk perlindungan  apabila  menjadi korban dalam  proses  peradilan  pidana  yakni dilakukan  penangkapan,  penahanan, penggeledahan  atau  penyitaan  yang tidak  sesuai  dengan  prosedur hukum oleh  aparat  penegak  hukum,  atau telah  terjadi  penerapan  hukum  yang salah  sehingga  terdakwa  dibebaskan dan  telah  mempunyai  kekuatan hukum  tetap    atau  terjadi  kekeliruan mengenai  orang  ( error  in  personal ). Salah  satu  bentuk  perlindungan  atas pelanggaran  hak  asasi  tersangka, terdakwa  dan  terpidana  oleh  aparat penegak  hukum  adalah  dengan pemberian  ganti  kerugian,  perlunya diberikan  perlindungan  hukum  pada korban. Meskipun  KUHAP  telah mengaturnya terkadang aparat penegak  hukum dalam melaksanakan kewenangannya  sebagai  penegak hukum  melakukan  perbuatan  yang
tidak  sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan atau melakukan perbuatan  melawan  hukum.  Salah tangkap  pada  dasarnya  hal  yang dapat terjadi pada setiap orang dalam melakukan kesalahan terhadap pekerjaanya.  Tetapi  yang  menjadi masalah  dalam  kesalahan  tersebut adalah akibat yang terjadi akibat atas perbuatan kesalahan itu menimbulkan  kerugian  bagi  korban tindak  pidana.  Terjadinya  salah tangkap merupakan suatu pelanggaran  yang  dilakukan  oleh penyidik dalam melakukan tugas dan wewenanganya.  Seperti  contoh  di dalam Putusan No.1273/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel, Putusan  Pengadilan  Tinggi  Jakarta Nomor:50/PID/2014/PT.DKI,    dan Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor: 1055K/PID/2014. Oleh karena itu perlindungan  hukum  dan  mekanisme penuntutan  ganti  kerugian  terhadap tersangka,  terdakwa  atau  terpidana yang  menjadi  korban  dalam  proses peradilan  pidana  sangatlah  perlu untuk  dikaji  secara  mendalam,
karena  tersangka,  terdakwa  atau terpidana  juga  memiliki  hak-hak yang harus dipenuhi oleh Negara.
B. Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah pengaturan pemberian  ganti  kerugian  bagi korban  tindak  pidana  akibat kesalahan penangkapan  dan penahanan? 2. Alasan apa saja yang menyebabkan  korban  tindak pidana  dapat  menuntut  ganti kerugian? 3. Bagaimanakah Perlindungan hukum dan mekanisme penuntutan  ganti  kerugian  bagi korban  tindak  pidana  akibat kesalahan penangkapan  dan penahanan?
C. Tujuan Penelitian 1. Untuk  mengetahui  pengaturan pemberian  ganti  kerugian  bagi korban  tindak  pidana  akibat kesalahan  penangkapan  dan penahanan.
2. Untuk  mengetahui  alasan  yang menyebabkan  korban  tindak pidana  dapat  menuntut  ganti kerugian. 3. Untuk mengetahui bagaimanakah Perlindungan hukum dan mekanisme penuntutan    ganti keugian bagi korban  tindak  pidana  akibat kesalahan  penangkapan  dan penahanan.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan dalam tulisan adalah metode penelitian hukum  normative.  Penelitian  hukum memiliki  beberapa  pendekatan dengan pendekatan  tersebut  peneliti  akan mendapat  informasi  dari  berbagai aspek  mengenai  isu  yang  dicari jawabannya. Pendekatan yang  gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Peraturan Perundang-undangan ( statute  approach )  dalam  melakukan analisa    terhadap  perlindungan hukum dan  mekanisme  hak  menuntut  ganti rugi  bagi  korban  tindak  pidana  akibat kesalahan penagkapan dan penahanan. 1.

## Jenis dan Sumber Penelitian
Jenis  dan  sumber  data  yang akan digunakan yaitu : a. Data  sekunder,  yaitu  data  yang diperoleh melalui studi kepustkaan  terhadap  berbagai macam  bahan  bacaan  yang berkaitan  dengan  objek  kajian seperti literature-literatul, dokumen,  putusan  hakim,  dan sumber  lainnya  yang  berkaitan dengan  masalah  dan  tujuan penelitian.
2. Teknik Pegumpulan Data Teknik  Teknik  pengumpulan data  dilakukan  melalui    penelitian kepustakaan  ( library  reseach )  , penelitian  ini penulis lakukan dengan membaca  serta  mengkaji  berbagai literature  serta  putusan  yang  relevan dan  berhubungan  dengan    masalah penelitian.
3. Analisis Data Data-data yang telah diperoleh  baik  data  primer  maupun data  sekunder  kemudian  akan dianalisis agar menghasilkan kesimpulan.  Kemudian  hasil  akan disajikan    secara  deskriptif, sehingga dapat  memberikan  pemahaman  yang jelas    dan  terarah    dari  hasil penelitian.
Mhd. Ansori Lubis, Fitriani, Nata  Pardamean Panjaitan

## III. HASIL  PENELITIAN  DAN
PEMBAHASAN A. Pengaturan  Pemberian  Ganti Kerugian Bagi Korban Tindak Pidana  Akibat          Kesalahan Penangkapan Dan Penahanan Peraturan perundang- undangan Indonesia yang mengaturtentanghakatasgantikerugi andalamperkarapidanapertama- tama  muncul  dalam  Pasal  9 Undang-Undang  Nomor  14Tahun 1970  (sekarang  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009TentangKekuasaanKehakiman ),padaPasal9yangberbunyi: (1) Setiaporangyangditangkap, ditahan,dituntutataudiadilitan paberdasarkanundang- undangataukarenakekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang dite-rapkan, berhak menuntut ganti kerugian  dan rehabilitasi; (2) Pejabatyangdengansengajame lakukanperbuatansebagaiman a  dimaksud  pada  ayat  (1) dipidana sesuaidenganketentuanperatur anperundang-undangan; (3) Ketentuan  mengenai  tata  cara penuntutan  ganti  kerugian,
rehabilitasi danpembebananganti kerugiandiaturdalamundang- undang. Undang-undang Nomor 8 Tahun  1981  Tentang  Kitab  Undang- undang  Hukum  Acara  Pidana
(KUHAP)  yangtercantum  dalam Pasal  95 yang  berbunyi  : a. Tersangka, terdakwa atau terpidana  berhak  menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain,  tanpa  alas  an  yang berdasarkan  Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. b. Tuntutan  ganti  kerugian  oleh tersangka  atau  ahli  warisnya atas penangkapan atau penahanan  serta  tindakan  lain tanpa  alas an yang berdasarkan undang-undang  atau  karena kekeliruan  mengenai  orang atau  hukum  yang  diterapkan sebagaimana  yang  dimaksud pada  ayat  (1)  yang  perkaranya tidak  diajukan  ke  pengadilan negeri,di putus disidang praperadilan  sebagaimana  yang dimaksud dalam Pasal 77. c. Tuntutan    ganti  kerugian sebagaimana  dimaksud  dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka,  terdakwa,  terpidana atau  ahli  warisnya  kepada pengadilan  yang  berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Pasal  95  dan  Pasal  96 KUHAP yang merupakan penjabaran Pasal 9 UUPKK tersebut. Tetapi etentuan dalamKUHAPinimasihkurangsemp urna,karenamasihperludijabarkan dalam peraturan pelaksanaan (peraturan  pemerintah),  antara  lain
ketentuan  yang  tegas  mengenai dalam hal apagantikerugianitudapatdiberikan danbagaimana hakimmenilaibesarnyagantikerugia ntersebut.Sedangkanuntukgantiker ugianbagikorbandiaturdalamPasal9
8  sampaidenganPasal102KUHAP.
Pengaturan  ganti  kerugian juga  terdapat  dalam  instrument Internasional  yang  terdapat  dalam : Internasional  Covenant  on Civil and Political Right (ICCPR) PADA Pasal 9  ayat  (5)  yang  berbunyi  “ Any  one who  has  the  victim  of  arrest  or detention  in  contravention  to  the provitions  been  of  this  article  an enforceable  right  to  copentation ” (setiap  orang  yang  telah  menjadi korban penangkapan, atau penahanan yang  tidak  sah,  berhak  untuk mendapatkan  ganti  kerugian  yang harus dilaksanakan). Di  mana sebelumnya,  pada  Pasal  9  ayat  (1) ICCPR  menyatakan  bahwa  :  “setiap orang  berhak  atas  kebebasan  dan keamanan  pribadi.  Tidak  seorangpun dapat  ditangkap  atau  ditahan  secara sewenang-wenang. Tidak seorangpun dapat dirampas kebebasan  kecuali  berdasarkan    alas an-alasan  yang  sah,  sesuai  dengan prosedur  yang  ditetapkan  oleh hukum”.
Pasal 14 ayat (6) ICCPR yang menyatakan  “apabila  seseorang  telah dijatuhi  hukuman  dengan  keputusan hukum  yang  telah  mempunyai kekuatan  hukum  tetap,  dan  apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan  suatu  fakta  baru,  atau fakta  yang  baru  saja  ditemukan menunjukan  secara  menyakinkan bahwa  telah  terjadi  kesalahan  dalam penegakan  keadilan.  Maka  orang yang  telah  menderita  hukuman sebagai akibat dari  keputusan tersebut  harus  diberi  ganti  rugi menurut  hukum,  kecuali  dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak  diketahui  itu,  sepenuhnya  atau untuk  sebagaian  disebabkan  karena dirinya sendiri”.
Selanjutnya dalam Declaration  of  Basic  principal  of Justice  for  Victims  of  Crime  and Abuse  of  Power (Deklarasi  Prinsip- Prinsip  Dasar  Keadilan  Bagi  Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan),  pada  Huruf  B  tentang Penyalahgunaan  Kekuasaan  angka 19 yang menyatakan bahwa “Negara - negara  harus  mempertimbangkan untuk  memasukan  ke  dalam  hukum nasional norma-norma yang melarang  penyalahgunaan  tersebut. Secara  khusus,  perbaikan  tersebut harus  mencakup  restitusi  dan/  atau kompensasi  (imbalan),  serta  bantuan dan  dukungan  materiil  medis, psikologi  dan sosial yang perlu”.
B. Alasan-Alasan Yang Menyebabkan  Korban Tindak Pidana  Dapat Menuntut Ganti Kerugian. a) Penangkapan yang tidak sah Dalammelakukanpena ngkapanpihakpenyidikharus memperhatikanpersyaratan- persyaratanyangtelahditetapk an  dalam  Pasal  16  sampai Pasal  19  KUHAP,  sebab tanpamemenuhipersyaratanya ngdimaksudpadaPasal- Pasaltersenbutmakatindakant ersebutdianggaptidaksah.
Alasanbagipenyidiku ntukmelakukanpenangkapan dapatberupaalasanobjektifda nalasansubjektif.Alasanobje ktifbahwa  penangkapan  itu
Mhd. Ansori Lubis, Fitriani, Nata  Pardamean Panjaitan
dilakukan untuk kepentingan penyelidikanbagipenyelidik sebagaimanadiaturpadaPasa l16ayat(1)KUHAPdanuntuk kepentinganpenyidikandanp enyidikpembantu(Pasal16ay at(2)KUHAP).Alasansubjek tifyaitupenangkapanyangdil akukanseseorangyangdidug akerasmelakukantindakpida naberdasarkanbuktipermula anyangcukup sebagaimana yang  diatur  pada  Pasal  17 KUHAP. Buktipermulaanmerupakanb uktu- buktiawalsebagaidasaruntuk mendugaadanyatindakpidan a. Penangkapan yang dilakukan oleh penyidik harus  memenuhi  tata  cara sebagaimana yang  diatur pada Pasal 18 ayat (1)KUHAP yang menentukan  bahwa  petugas yang diperintahkanmelakukan penangkapan harus memperlihatkan surat tugasnyakepadatersangkaya nghendakditangkap.Halterse butdimaksudkanagartidakter jadipenangkapanyangdilaku kanolehoknumyangtidakbert anggungjawab.Tersangka yangakanditangkapberhakm enolakuntukmematuhiperint ahpenangkapan apabila petugas yang akan menangkapnya tidakdisertadengansurattuga s.Namundalamhal tertangkaptangan,penangkap andapatdilakukantanpasurat perintah,denganketentuanba hwapenangkapharussegera menyerahkansi tertangkap beserta  barang  bukti  yang ada kepada penyidikpembantu terdekat(Pasal 18ayat(2) KUHAP). Petugasyangtelahme milikisurattugaspenangkapa nharus  pula  memperlihatkan surat  perintah  penangkapan terhadaptersangka. Penangkapan yang dilakukan oleh penyidik paling lamasatu hari sebagaimana yang ditetapkan  dalam  Pasal  19 ayat  (1)atau  24  (dua  puluh empat)  jam  sesuai  Pasal  1 butir 31 KUHAP.Maksudketentuan masapenangkapanpalinglam asatuhariialah  agar  setelah diadakan penangkapan terhadap tersangka,penyidiksegerada patmemeriksanyadandalams atuharitelahdapatdiperolehh asilnyauntukditentukanapak ahpenangkapantersebutakan dilanjutkandenganpenahana natautidak. Apabila ketentuan- ketentuan Pasal-pasal tersebut  tidak  terpenuhi  oleh penyidik,  maka  korban  dari salah tangkap dapat
mengajukan  tuntutan  ganti rugi. Sebagai contoh penulis  akan  mengurai  kasus dalam  hal  salah  tangkap  yang dialami  oleh  dua  pengamen yang didakwa terbukti bersalah  melakukan  tindak pidana  pembunuhan  secara bersama-sama yang kemudian  membuat  mereka dijatuhi pidana penjara selama  7  (tujuh)  tahun,  amar putusan  putusan  ini  tercantum dalam putusan  Pengadilan Negeri  Jakarta  Selatan  No. 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel. Selanjutnya atas putusan tersebut, diajukan upaya banding dan dikeluarkan Putusan  Pengadilan  Tinggi Jakarta Nomor:50/PID/2014/PT.DKI. di  dalam  amar  putusan  hakim menyatakan  bahwa  terpidana tidak  terbukti  secara  sah  dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sehingga kepadanya dikeluarkan  dari  tahanan  dan dipulihkan harkat dan martabatnya,  tidak  berhenti sampai disitu, penuntut umum  kemudian  melakukan upaya kasasi. Mahkamah Agung justru memperkuat Putusan  Pengadilan  Tinggi Jakarta melalui Putusan Mahkamah  Agung  Nomor: 1055 K/PID/2014. Pasca dikeluarkan putusan yang menyatakan  kedua  pengamen tersebut terbukti tidak bersalah,  dikutip  dari  artikel proses  pencairan  ganti  rugi pengamen salah tangkap terhambat  penetapan  hakim, kedua  pengamen  mengajukan permohonan  praperadilan  ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penangkapan yang  dianggap  tidak  sah sekaligus meminta ganti kerugian.    Berdasarkan  hasil penelusuran  dari  laman  resmi system  informasi  penelusuran perkara  Pengadilan  Negeri Jakarta dinyatakan bahwa ganti kerugian tersebut dikabulkan  melalui  Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 98/Pid.Pra/2016/PN JKT.SEL. b) Penahanan yang tidak sah Seperti Seperti halnya dengan  penangkapan,  kewenangan untukmelakukanpenahananjugadiat urdalamKUHAP.Pasal1butir21men entukanbahwapenahananbukanhan yawewenangyang dimiliki oleh penyidik  saja,  tetapi  juga  meliputi wewenangyangdiberikanundang-
undangkepadapenuntutumumdanha kim. Berkaitan  dengan  penahan S.M. Amir berpendapat bahwapenahanan atas diri seseorang merupakan penyimpangan dariketentuan
Mhd. Ansori Lubis, Fitriani, Nata  Pardamean Panjaitan
mengenai  hak  asasi  kebebasan bergerak dan hanyadapatdilakukansesuaidengank etentuandalamundang- undang. Legaliteit suatupenahanan menurut  Oemar  Seno  Adjibaru merupakan  suatu  jaminan  yang cukup bilamana iadisertai2(dua)Hal: a) Si tertuduh harus  dapat mengetahui  setelah  dia ditahan,sifatdarituduhanyang dihadapkankepadanya. b) Jikasitertuduhmenyadaripenti ngnyatuduhan,   iaharus memperoleh  hak  seketika  itu untuk mengadakanhubungan dan konsul  dengan  seorang pembela  menu-rutpilihannya Pasal  7  UUNo.  48  Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakantidakseorangpun dapat  dikenakan  penangkapan, penahanan,penggeledahan dan penyitaan,  kecuali  atas  perintah tertulis darikekuasaanyangsahdalamhalda nmenurutcarayangdiatur dalamundang-undang. Syarat- syaratyangharusdipenuhiolehpenyidi
k,penuntutumum,ataupunhakimdala mmelakukanpenahanandapatdilihatp
adaPasal21ayat(1)danayat(4)KUHA
P.
c) Dituntut dan di adili tanpa berdasarkan Undang-Undang.
M.YahyaHarahap menyatakanbahwakesalahanpener apanhukumdapatterjadidalamhal: 1. Surat  dakwaan  batal  demi hukum  (  ketentuan  Pasal 143  ayat  (2)  huruf  b  jo. Pasal 143 ayat (3)KUHAP) 2. Dakwaanjaksatidakdapat diterima 3. Apa  yang  didakwakan tanpa  didukung  alat  bukti yangsah,terdakwayangdit untutdandiadilitanpa alatbukti  yang  sah  sesuai dengan  pembuktian  dan batasminimumpembuktia nditentukandalamPasal18 3
KUHPadalahmerupakanp enuntutandanperadilanya ngtidaksahmenurutundan g-undang. 4. Apa  yang  didakwakan bukan merupakan pelanggaranatau kejahatan. apabila terdakwa  dituntut  dan diadiliberdasarkan surat dakwaan  tindak  pidana, kemudiandari hasilpemeriksaanapayang didakwakanbukanmerupa kankejahatanataupelangg
araan,sehinggaterdakwa dijatuhkan  putusan  lepas dari segalah tuntutan hukum. Berarti telah terjadi penerapan hukumatau terdakwa telah  dituntut  dan  diadili tanpa alasanundang- undang. 5. Apayangdidakwakantida ksesuaidengantindakanya ng dilakukan, sedang tindak pidana yang sebenarnya dilakukan terdakwa tidak didakwakan  kepadanya. d) Kerugian  karena  tindakan tanpa  Alasan  Berdasarkan Undang-Undang Pengertian kerugian karena  dikenakan  tindakan  lain dapat dilihat padapenjelasanPasal95ayat(1)K UHAPyangberupa:1)Kerugian yang ditimbulkan karena pemasukan rumah, 2) Penggeledahanyangtidaksahmen uruthukum,dan3)Penyitaanyangt idaksahmenuruthukum.
Wewenangpenyidikmela kukantindakanpemasukanrumah /penggeledahanharusmemenuhic ara- carayangtelahdigariskandalamPa sal33sampaidenganPasal37KUH AP.Tanpa  mengikuti  cara-cara tersebut  berarti  tidak  sah  dan memberikanhakkepadatersangka untukmenuntutgantikerugian. Persyaratan  yang  harus dipenuhi penyidik dalam melakukanpemasukanrumah/pen ggeledahanrumahmeliputi: a. Harus mendapatkanizindariketua pengadilannegeri.
b. Adanyasaksi
c. Membuatberitaacara. Tindakan pemasukan rumah/penggeledahan tidaksah,  dapat  pula  terjadi penyitaan  tidak  sah  yang dilakukan olehpenyidik,penyitaantidaks ahtersebutmemberikanhakpul akepadatersangkauntukmenu ntutgantikerugian.. e) Penghentian  Penyidikan  dan Penghentian Penuntutan 1) Penghentianpenyidika n Apabila penyidiktelahmemulaimela kukanpenyidikan  terhadap suatuperistiwapidanaberda sarkanlaporanataupengadu anyang  merupakan  tindak pidana, penyidik memberitahukan halitukepadapenuntutumu msebagaimanadiaturdalam
Pasal109ayat(1)KUHAP.T etapi  dalam  hal  penyidik berdasarkan kewenangannyadapat menghentikan penyidikan suatu perkara pidana denganalasansepertiyangdi aturdalamPasal109ayat(2)
KUHAPyaitu:1)Karenatida kterdapatcukupbukti,2)Peri stiwatersebutternyatabuka
Mhd. Ansori Lubis, Fitriani, Nata  Pardamean Panjaitan
nmerupakantindakpidana,a tau3)Penyidikandihentikan demihukum. 2) Penghentianpenuntuta n. Dasarhukumuntukmen ghentikanpenuntutanolehpe nuntut  umum  diatur  dalam Pasal  140  ayat  (2)  huruf  a KUHAPyangmerumuskan: Berdasarkan  Pasal  140 ayat  (2)  huruf  a  KUHAP, alasanyang memungkinkan untuk dilakukan penghentian penuntutanadalah sama dengan  alasan  penghentian penyidikan Penghentianpenuntuta ndituangkanpenuntutumum dalam  suatu  surat  ketetapan yang  menyebutkan  alasan dilakukannyapenghentianpe nututan.Isisuratpenetapanpe nghentianpenuntutandiberita hukankepadatersangkadanpi hak- pihakyangberkepentinganhu kumlainnya. f) Ganti    Kerugian  Setelah Peninjauan Kembali Apabila permohonan peninjauan kembali oleh terpidanaditerimaolehMahka mahAgungdanmembatalkan putusanyang  memidana  serta membebaskan  tepidana,  maka timbul hakbagi terpidana untuk menuntut ganti kerugian.Penggantiankerugia n akibat pengadilan
menjatuhkan pidana pada terdakwayangtidakbersalahya ngdibuktikandenganputusanp eninjauan  kembali,  dapat  dan berhak  menuntut  penggantian kerugian  berdasarkan  Pasal 95  KUHAP  khususnya  ayat (1)  dan ayat(3). Ad.3.Perlindungan hukum dan mekanisme  penuntutan    ganti keugian  bagi  korban  tindak pidana akibat kesalahan penangkapan dan penahanan. Bentuk  perlindungan  hukum terhadap korban salah tangkap adalah sebagaimana  yang  terdapat  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor    92 Tahun  2015  Tentang  Perubahan Kedua  Atas  Peraturan  Pemerintah Nomor  27  Tahun  1983  Tentang Pelaksanaan  Kitab  Undang-Undang
Hukum Acara Pidana. Ketentuan mengenai  ganti kerugian dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983 Tentang  pelaksana  Kitab  Undang- undang Hukum Acara Pidana sebagai yang  telah  dirubah dengan Peraturan Pemerintah  Nomor  92  Tahun  2015 Tentang  Perubahan  atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983 Tentang  Pelaksanaan  Kitab  Undang- undang  Hukum  Acara  Pidana. besaran  jumlah  ganti  kerugian  sesuai Pasal  9  bahwa  korban  salah tangkap/korban peradilan sesat sebagai berikut: a. Besaran ganti rugi korban salah tangkap/korban  peradilan  sesat paling  sedikit  Rp.500.000,00- dan paling banyak Rp. 100.000.000,-. b. Besaran ganti rugi korban salah tangkap/korban  peradilan  sesat yang  mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak dapat
melakukan  pekerjaan  paling sedikit  Rp.25.000.000,-  dan paling banyak Rp. 300.000.000,- c. Besaran ganti rugi korban salah tangkap/korban  peradilan  sesat yang mengakibatkan mati paling  sedikit  Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 600.000.000,-. Peraturan  Pemerintah  Nomor 92  Tahun  2015,  pemerintah  juga menata  jangka  waktu  pembayaran ganti kerugian . Pasal 11 menyebutkan  bahwa  pembayaran ganti kerugian  dilakukan  oleh Menteri  Keuangan    dalam  jangka waktu  paling  lama  14    hari  kerja terhitung  sejak  tanggal  permohonan ganti kerugian diterima oleh Menteri. Pasal 11 menyebutkan: (1) Pembayaran ganti kerugian  dilakukan  oleh menteri yang menyelenggarakan  urusan pemerintah  di  bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (2) Pembayaran ganti kerugian  dilakukan  dalam jangka  waktu  14  (empat belas)  hari  kerja  terhitung sejak  tangga  permohonan ganti  kerugian  diterima oleh menteri yang menyelenggarakan. Dalam  ketentuan  salah tangkap  disamping  berlaku Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor 92  Tahun  2015  Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan   Pemerintah Nomor 27  Tahun  1983  Tentang Pelaksanaan  Kitab  Undang- undang Hukum Acara Pidana, dalam prakteknya salah tangkap  termasuk  perbuatan pelanggaran  oleh  kepolisian Republik Indonesia sebagaimana  di  atur  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor 1  Tahun  2003  Tentang pemberhentian anggota kepolisian. Tuntutan  ganti  kerugian sebagai  salah  satu  sarana yang  akan  bermanfaat  bagi kepentingan pengawasan terhadap  perlindungan  hak- hak  tersangka  atau  terpidana atas  pelanggaran  tindakan sewenang-wenang    alat-alat penegak hukum. Berikut pihak-pihak yang berhak mengajukan  tuntutan  ganti rugi adalah berdasarkan KUHAP: a. yang  dapat  mengajukan permintaan  praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu  penangkapan  atau penahanan adalah tersangka,  keluarga  atau kuasanya    (Pasal  79 KUHAP) b. Pasal 95 ayat (2) KUHAP ahli waris tersangka dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian atas penangkapan dan penahanan  serta tindakan lain  tanpa  alasan  yang berdasarkan undang- undang atau karena
Mhd. Ansori Lubis, Fitriani, Nata  Pardamean Panjaitan
kekeliruan mengenai orang  atau  hukum  yang ditetapkan yang perkaranya tidak diajukan  ke  pengadilan Negeri,  dan  diputus  di sidang praperadilan sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 77. c. Pasal  80  KUHAP  pihak ketiga yang berkepentingan  meminta untuk diadakan pemeriksaan  tentang  sah tidaknya suatu penghentian  penyidikan atau penuntutan” Proses pemeriksaan permintaan/tuntutan ganti kerugian: 1) mengikuti acara pemeriksaan    praperadilan sebagaimana disebutkan padal Pasal  95  ayat (5)KUHAP. Dengan demikian acaranya dilakukan  menurut  Pasal 82 KUHAP. 2) Ketua  pengadilan  dalam waktu  3  (tiga)  hari  setelah menerima permintaan/tuntutan  ganti kerugian.  Hakim  yang ditunjuk harus menetapkan hari siding dengan memanggil tersangka (pemohon)  serta  pejabat yang berwenang  guna didengar keterangannya. 3) Penunjukan  hakim  oleh ketua  pengadilan  harus memperhatikan  Pasal  95 ayat(4)  yang  bunyinya sebagai  berikut:  “untuk memeriksa dan memutuskan perkara tuntutan  ganti  kerugian tersebut  pada  ayat  (1) ketua  pengadilan  sejauh mungkin  menunjuk  hakim yang  sama  yang  telah mengadili  perkara  pidana yang bersangkutan” 4) Pemeriksaan terhadap perkara  ganti  kerugian tersebut  dilakukan  secara cepat  dan  hakim  harus sudah menjatuhkan putusan selambat- lambatnya 7(tujuh) hari. 5) Putusan  perkara  ganti  rugi kerugian  pada  Pasal  96 KUHAP  yaitu  berbentuk penetapan yang harus memuat  dengan  lengkap semua hal yang dipertimbangkan  sebagai alas  an  bagi  putusan tersebut. Pembayaran ganti kerugian telah diatur dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor:  983/KMK.01/1983  Tanggal 1983  Tentang Tata Cara Pembayaran Ganti  Kerugian.  Dalam  keputusan menteri  keuangan  tesebut  jelas dikatakan tata cara pembayaran ganti kerugian adalah denggan melampirkan  penetapan  pengadilan bersangkutan Ketua Pengadilan Negeri setempat mengajukan permohonan  penyedian  dana  kepada menteri  Kehakiman  cq.  Sekretariat Jenderal Departemen kehakiman. Selain itu prosedur penganggaran  ganti  rugi  bsgi  korban
salah  tangkap  sendiri  juga  dapat merujuk  pada  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  132/PMK.02/2019 Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 206/PMK.02/2018  Tentang  Tata Cara Revisi Anggaran  Tahun 2019.

## KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan 1. Pengaturan pemberian  ganti kerugian  bagi  korban  tindak pidana akibat kesalahan penangkapan  dan  penahanan yaitu  terdapat  di  dalam  Pasal  9 Undang-Undang Nomor  48 Tahun 2009TentangKekuasaanKehaki man,  Pasal  95  dan  Pasal  96
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981  Tentang  Kitab  Undang- undang  Hukum  Acara  Pidana, Sedangkanuntukgantikerugian bagikorbandiaturdalamPasal98 sampaidenganPasal102KUHA
P.  Selain  pasal  yang  telah disebutkan  di  atas  pengaturan tentang  ganti  kerugian  juga terdapat dalam instrument Internasional yang terdapat dalam  : Internasional  Covenant on  Civil  and  Political  Right (ICCPR)  yang  terdapat  dalam Pasal  9  ayat  (5),  dan  Pasal  14 ayat (6), dan di dalam Declaration  of Basic principal of Justice  for  Victims  of  Crime and Abuse  of  Power (Deklarasi Prinsip-Prinsip  Dasar  Keadilan Bagi  Korban  Kejahatan  dan Penyalahgunaan Kekuasaan), pada Huruf B tentang
Penyalahgunaan Kekuasaan angka 19. 2. Alasan-alasan yang dapat menyebabkan  korban  tindak pidana  dapat  menuntut  ganti kerugian  yaitu : a). Penangkapan yang  tidak  sah,  b).  Penahanan yang  tidak  sah,  c).  Dituntut dan diadili tanpa berdasarkan Undang-undang,  d).  Kerugian karena  tindakan  tanpa  alasan berdasarkan Undang-Undang, e).Penghentian    penyidikan  dan penghentian penuntutan, f). Ganti kerugian setelah peninjauan kembali. 3. Bentuk  perlindungan  hukum terhadap  korban  salah  tangkap adalah    sebagaimana  yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah  Nomor    92  Tahun 2015  Tentang  Perubahan  Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor  27  Tahun  1983  Tentang Pelaksanaan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana. Ketentuan mengenai ganti kerugian dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  27  Tahun 1983  Tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang  Hukum  Acara Pidana  sebagaimana  yang  telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah  Nomor  58  Tahun 2010  Tentang  Perubahan  atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan  Kitab  Undang- undang  Hukum  Acara  Pidana
.Adapun  mekanisme  pengajuan ganti  rugi  disebutkan  di  dalam
Mhd. Ansori Lubis, Fitriani, Nata  Pardamean Panjaitan
Pasal  79,  Pasal  95  ayat  (2)  ,
Pasal 80 KUHAP B. Saran 1. Diharapkan    dengan  adanya aturan  tersendiri  dalam  suatu peraturan perundang- undangan  substansi  yang menyangkut  ganti  kerugian akibat salah penangkapan dan penahanan  akan  lebih  kuat kedudukanya  baik  dari  aspek susunan atau hierarki peraturan perundang- undangan. 2. Diharapkan bagi aparat penegakan hukum yang diberikan  wewenang  untuk melakukan  penangkapan  dan penahanan semakin  lebih berhati-hati dan lebih professional dalam melakukan  penangkapan  dan penahanan sesuai syarat- syarat  dan  prosedur  yang harus dipenuhi. 3. Dengan  dimuatnya  substansi ganti kerugian terhadap korban  salah  penangkapan dan  penahanan  ke  dalam suatu undang-undang tersendiri  diharapkan  lebih berdampak positif bagi turunnya  angka  terjadinya salah penangkapan dan penahanan. DAFTAR PUSTAKA A. Buku Arief , Barda Nawawi, “ Perbandingan Hukum Pidana ”  Rajawali  Press, Jakarta: 2013. Harahap, M. Yahya, “ Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan ”,  Cetakan  5, Sinar Grafika, Jakarta:
2002.
MartimanProdjohamidjojo, “ PembahasanHukumAcara Pidanadala m TeoridanPrakt ek ”, PradnyaParamita, Jakarta:  1989. Marpaung, Leden, “ Proses Tuntutan  Ganti  Kerugian Dan Rehabilitasi” , Rajawali  Press,  Jakarta: 1997. Marzuki, Peter Mahmud, “ Penelitian Hukum ” , Kencana Prenadamedia Group, Jakarta: 2005. Poewadarminta,  WJS, Kamus Umum  Bahasa  Indonesia , Cet.Y, Balai Pustaka, Jakarta: 1976. Seno ,Adji Oemar, “ PeradilanBebasNegaraHu kum ”,
Erlangga,Jakarta:1990.
Sunggono, Bambang ,“ Metode
Penelitian  Hukum ” ,  Raja Grafindo  Persada,    Jakarta: 2010 ------------------,
“ KomentarAtasKUHAP” ,Pr anadyaParamita,Jakarta:199 0. Susilo, R, “ Menahan, Menangkap, dan Pembebanan  Ganti  Rugi ” , politea, Bogor: 1991. B. Perundang-undangan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang  Hukum Acara Pidana.
Peraturan Pemerintah Nomor  92 Tahun 2015 Tentang Perubahan  Kedua  Atas Peraturan Pemerintah Nomor  27  Tahun  1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. C. Internet https://www.hukumonline.com/kli nik/detail/ulasan/lt5d9ebca 560aac/ganti-kerugian- bagi-pengamen-korban- salah-tangkap,  di  akses pada tanggal 1 April 2021, Pukul 13.00 WIB