POSISI PENDUDUK KOTA MAKASSAR DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN EKONOMI
Abdul Rahman dan Nur Rahmi Hamzah

## EFISIENSI BELANJA PEMERINTAH DI SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
Rapiuddin dan Bahrul Ulum Rusydi

## STRUKTUR EKONOMI DAN POLA PEMBANGUNAN DAERAH DI KAWASAN MAMMINASATA
Husni Mubarak dan Hasbiullah
PENGARUH  PENGELUARAN  PEMERINTAH  DAN  UPAH  MINIMUM  REGIONAL  (UMR) TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DI KOTA MAKASSAR
Ikhwan dan Siradjuddin

## PENGARUH TENAGA KERJA DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA MAKASSAR
Irmayanti dan Aulia Rahman Bato

## FAKTOR-FAKTOR  YANG  MEMENGARUHI  PRODUKSI  JAGUNG  DI  DESA  TANAH  TOWA KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA
Kamaluddin dan Andi Faisal Anwar
ANALISIS  PENENTUAN  SEKTOR  UNGGULAN  DAN  PERUBAHAN  STRUKTUR  EKONOMI KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2011-2015 Syaripuddin dan Abdul Wahab

## E cce S
Economics, Social, and Development Studies

## EcceS
Economics, Social, and Development Studies

## VOLUME 4 NOMOR 1 JUNI 2017

## POSISI PENDUDUK KOTA MAKASSAR DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN EKONOMI
Abdul Rahman dan Nur Rahmi Hamzah 1-22

## EFISIENSI BELANJA PEMERINTAH DI SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
Rapiuddin dan Bahrul Ulum Rusydi 23-39

## STRUKTUR EKONOMI DAN POLA PEMBANGUNAN DAERAH DI KAWASAN
MAMMINASATA Husni Mubarak dan Hasbiullah 40-48 PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR) TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI

## ANGKATAN KERJA DI KOTA MAKASSAR
Ikhwan dan Siradjuddin 49-55

## PENGARUH TENAGA KERJA DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA MAKASSAR Irmayanti dan Aulia Rahman Bato 56-66

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PRODUKSI JAGUNG DI DESA TANAH TOWA KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA
Kamaluddin dan Andi Faisal Anwar 67-76 ANALISIS PENENTUAN SEKTOR UNGGULAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2011-2015 Syaripuddin dan Abdul Wahab 77-102

## EFISIENSI BELANJA PEMERINTAH DI SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
Rapiuddin 1
Bahrul Ulum Rusydi 2

## ABSTRAK
Tujuan dalam penelitian ini adalah menganlisis efisiensi teknis anggaran bidang  pendidikan  dan  bidang  kesehatan  di  24  kabupaten/kota  di  Provinsi Sulawesi  Selatan.  Penelitian  dengan  menggunakan  analisis  efisiensi  ini,  dapat juga menjadi salah satu cara untuk mengetahui sumber ketidakefisienan daerah Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan serta memberi masukan kebijakan bagi pemerintah Kabupaten/kota yang belum efisien agar daerah tersebut dapat menjadi efisien.
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Data Envelopment  Analysis (DEA)  dengan  asumsi Variabel  Return  to  Scale (VRS). Analisis  DEA  di  desain  secara  spesifik  untuk mengukur  efisiensi  relative  dalam kondisi banyak input maupun banyak output. Penggunaan biaya perkapita pada bidang  pendidikan  dan  bidang  kesehatan  sebagai  variabel  input,  penggunaan rasio guru per murid (RGM), rasio sekolah per murid (RSM), rasio jumlah dokter dan jumlah puskesmas sebagai variabel intermediate output serta angka melek huruf  (AMH),  angka  partisipasi  sekolah  (APS),  angka  kematian  bayi  (AKB)  dan angka harapan hidup (AHH) sebagai variabel outcome .
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  secara  umum  sebagian  besar daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan masih belum efisien dalam teknis  biaya  maupun  teknis  sistem.  Hal  ini  mengindikasikan  masih  terjadinya pemborosan dalam belanja pendidikan dan belanja kesehatan yang cukup besar namun tidak diikuti dengan  layanan dan fasilitas pendidikan dan kesehatan serta belum ada upaya perbaikan sistem untuk meningkatatkan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat.
. Kata  kunci : Efisiensi,  Belanja  Pendidikan  dan  kesehatan,  Data  Envelopment Analysis, Efisiensi teknis biaya, Efisiensi teknis sistem

## PENDAHULUAN
Belanja yang efisien diyakini dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat  secara  lebih  luas.  Jika  penggunaannya  hemat  dan  tepat  sasaran dikatakan  efisiensinya  tinggi.  Jika  terjadi  yang  sebaliknya,  efisiensinya  berarti rendah.  Efisiensi  dapat  terjadi  ketika  dana  yang  tersedia  secara  cukup  dapat memberikan  pelayanan  yang  optimal  sehingga  mampu  mencapai  derajat
1 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, bahrul.rusydi@uin-alauddin.ac.id
masyarakat  yang  baik.  Oleh  karena  itu,  belanja  yang  efisien  merupakan  isu penting dalam kebijakan sektor publik terutama belanja di bidang pendidikan dan kesehatan.
Data  dari  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  menunjukkan  bahwa  pada tahun  2013-2014,  alokasi  belanja  kesehatan  dan  pendidikan  Provinsi  Sulawesi Selatan  terus  mengalami  peningkatan  yang  signifikan  besarannya.  Proporsi anggaran belanja sektor kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2013 sebesar  Rp340,656  Milyar  dan  untuk  sektor  pendidikan  sebesar  Rp119,067 Milyar.  Pada  tahun  2014  proporsi  anggaran  sektor  kesehatan  terjadi  kenaikan sebesar  Rp395,938  Milyar  begitu  pula  dengan  sektor  pendidikan  mengalami kenaikan sebesar Rp228,154 Milyar.
Secara  keseluruhan  tingkat  pendidikan  di  Sulawesi  Selatan  belum berkembang. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun (pendidikan  dasar)  tahun  2013  antarkota  dan  kabupaten  di  Provinsi  Sulawesi Selatan  tidak  merata.  Rata-rata  APS  Provinsi  Sulawesi  Selatan  tahun  2013 sebesar  98,21%  untuk  usia  7-12  tahun  dan  89,55%  untuk  usia  13-15  tahun. Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dengan APS terendah meliputi Kabupaten Sinderang Rappang (77,43%), Bone (83,95%), dan Maros (85,4%). Semakin tinggi jenjang  pendidikan  di  Sulawesi  Selatan,  semakin  rendah  angka  partisipasi sekolahnya. Hal ini mengambarkan masih kurangnya partisipasi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Rata-rata penduduk Sulawesi Selatan mengikuti pendidikan hanya sampai kelas tingkat SMP. 3
Tingkat kesehatan masyarakat Sulawesi Selatan belum menunjukkan hasil yang  baik  apabila  dilihat  dari  indikator  kesehatan,  seperti  angka  kematian  ibu, angka kematian bayi, dan balita, serta gizi buruk. Angka kematian bayi di Sulawesi Selatan  pada  tahun  2012  sebanyak  25  kematian  per  1000  kelahiran  baru, sedangkan  angka  nasional  menunjukkan  34  kematian  per  1000  kelahiran  baru. Angka  ini  mengalami  penurunan  bila  dibandingkan  dengan  kondisi  pada  tahun 2007,  angka  kematian  bayi  Sulawesi  Selatan  41  kematian  per  1000  kelahiran hidup. Sementara itu, angka kematian balita 37 kematian per 1000 kelahiran hidup atau menurun  dari  kondisi  tahun  2007  sebesar  66  kematian  per  1000  kelahiran
3 BPS, Provinsi Sulawesi Selatan, 2013
hidup.  Tingginya  nilai  AKB  suatu  wilayah  menunjukkan  kesehatan  di  wilayah tersebut rendah. 4
Pendidikan  dan  kesehatan  mempunyai  peranan  yang  penting  dalam peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  (SDM).  Pendidikan  mempengaruhi secara  penuh  pertumbuhan  ekonomi  suatu  bangsa  dan  kualitas  pembangunan manusia (IPM). Hal ini bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktifitas,  tetapi  juga  akan  berpengaruh  terhadapap  fertilitas  masyarakat. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal pokok untuk  mencapai  kehidupan  yang  layak.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  Provinsi Sulawesi  Selatan  harus  mampu  meningkatkan  aksesibilitas  dan  kualitas pelayanan  pendidikan  dan  kesehatan.  Dari  belanja  pemerintah  daerah  Provinsi Sulawesi  Selatan  yang  telah  dilakukan  apakah  sudah  dikatakan  efisiensi  atau inefisiensi, hal itu yang menjadi latar belakang penelitian ini.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Teori Pengeluaran Pemerintah
Pengeluaran  pemerintah  mencerminkan  kebijakan  pemerintah.  Apabila pemerintah  telah  menetapkan  suatu  kebijakan  untuk  membeli  barang  dan  jasa, pengeluaran  pemerintah  “mencerminkan  biaya  yang  harus  dikeluarkan  oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut". 5
Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hokum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya  peran  pemerintah  dalam  kegiatan  dan  kehidupan  ekonomi masyarakat  sebagai  suatu  keseluruhan.  Wagner  menyatakan  dalam  suatu perekonomian  apabila  pendapatan  per  kapita  meningkat  maka  secara  relatif pengeluaran  pemerintah  pun  akan  meningkat  terutama  disebabkan  karena pemerintah  harus  mengatur  hubungan  yang  timbul  dalam  masyarakat,  hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan, dan sebagainya.
4 Ibid
5 Basri, Zainal Yusman, Subri Mulyadi, Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri (Jakarta: PT Raja Grafindo), h. 49
Berkaitan  dengan  hukum  Wagner,  dapat  dilihat  beberapa  penyebab  semakin meningkatnya  pengeluaran  pemerintah,  yakni  meningkatnya  fungsi  pertahanan keamanan  dan  ketertiban,  meningkatnya  fungsi  kesejahteraan,  meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut :
PP k P PPK 1 < P k PP n PPK 2 <. . < P k PP n PPK n
Dimana
PPkP  : Pengeluaran pemerintah per kapita PPK : Pendapatan per kapita, yaitu GDP/ jumlah penduduk
n
: Jangka waktu tahun
Gambar 1. Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah
Sumber: Mangkoesoebroto, 1998
Teori Wagner mendasarkan pandanganya pada suatu teori yang disebut organic theory of state yaitu  teori organis yang mengangap pemerintah  sebagai individu  yang  bebas  bertindak  terlepas  dengan  masyarakat  lain.  Kurva  di  atas menunjukkan secara relatif peranan pemerintah semakin meningkat.

## Konsep Efisiensi
Efisiensi dapat dapat dilihat dari 2 segi, pertama, hasil yang telah dicapai, dan  kedua  adalah  usaha  yang  telah  dilakukan.  Suatu  kegiatan  dapat  disebut efisien jika usaha yang telah dilakukan, memberikan output yang maksimum, baik dari  jumlah  maupun  kualitas.  Suatu  kegiatan  dapat  dapat  dikatakan  efisien  jika
dengan usaha minimum dapat mencapai output tertentu. Usaha yang dimaksud mencakup material, pikiran, tenaga jasmani, ruang dan waktu. Jadi istilah efisiensi mempunyai  pengertian  yang  sudah  pasti,  yaitu  “menunjukkan  adanya perbandingan antara keluaran dan masukan”. 6
Ada  tiga  faktor  yang  menyebabkan  efisiensi,  yaitu  apabila  dengan  input yang sama menghasilkan output yang lebih besar, dengan input yang lebih kecil menghasilkan  output  yang  sama,  dan  dengan  output  yang  lebih  besar menghasilkan output yang lebih besar. Jika pengertian efisiensi dijelaskan dengan pengertian  input-output  maka  efisiensi  merupakan  rasio  antara  output  dengan input atau dinyatakan dengan rumus sebagai berikut.
E = O/I
Keterangan :
E = Efisiensi O = Output I  = Input
Efisiensi merupakan hasil perbandingan antara output fisik dan input fisik. Semakin tinggi rasio output terhadap input maka semakin tinggi tingkat efisiensi yang dicapai. Efisiensi juga dapat dijelaskan sebagai pencapain output maksimum dari  penggunaan  sumber  daya  tertentu. Jika  output  yang dihasilkan  lebih  besar dari pada sumber daya yang digunakan maka semakin tinggi pula tingkat efisiensi yang dicapai.

## Kerangka Pemikiran Teoritis
Berdasarkan pada hasil telaah teoritis dan pengamatan empiris sederhana, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran dari penelitian ini sebagai berikut:
6 Muhammad  Basir  Paly, Pengukuran  Efisiensi  dan  Produktivitas  Usaha  Tani (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 66.

## METODE PENELITIAN Variabel Penelitian
Dalam menganalisis  tingkat  efisiensi  belanja  pendidikan  dan  kesehatan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, penelitian ini menggunakan tiga jenis variabel yaitu variabel input yaitu belanja pemerintah di sektor pendidikan dan  kesehatan,  variable  output  intermediate  yang  terdiri  dari  Rasio  Guru  per Murid (RGM), Rasio Guru per Sekolah (RMS), rasio jumlah dokter, rasio jumlah puskesmas,  dan  variabel  outcome  yaitu  Angka  Melek  Huruf  (AMH),  Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Harapan Hidup (AHH).

## Model Analisis
Data  Envelopment  Analysis  (DEA)  adalah  sebuah  metode  optimasi program matematika yang dipergunakan untuk mengukur efisiensi teknis suatu unit Decision Making Unit (DMU) dan membandingkan secara relative terhadap DMU  lain”. 7 DEA  merupakan  suatu  teknik  pemprograman  matematis  yang digunakan  untuk  mengevaluasi  efisiensi  relatif  dari  sebuah  kumpulan  unit-unit pembuat  keputusan  (DMU)  dalam  mengelolah  sumber  daya  (input)  sehingga menjadi hasil (output) di mana hubungan bentuk fungsi dari input ke output tidak diketahui.
Sedangkan  menurut  Cooper  DEA  menggunakan  teknis  program matematis yang dapat menangani variabel dan batasan yang banyak, dan tidak membatasi input dan output yang akan dipilih kerena teknis yang dipakai dapat
7 Charnes, A, WW Cooper and E Rhodes, Measuring the efficiency of Decision Maing Units. European Journal of Operational Research 2, (North : Holland Publising Company, 1978), h. 429- 444
mengatasinya. 8 DMU adalah organisasi-organisasi atau entitas-entitas yang akan diikur  efisiensinya  secara  relatif  terhadap  sekelompok  entitas  lainnya  yang homogen. Homogen berarti input dan output dari DMU yang akan diveluasi harus sama/sejenis. DMU dapat berupa entitas komersial maupun publik, seperti bank komersial  atau  pemerintah,  sekolah  negeri  atau  swasta,  ruamah  sakit  dan sebagainya.
Metode analisis yang digunakan adalah metode non parametric dengan metode Data  Envelopment  Analysis (DEA).  DEA  merupakan  prosedur  yang didesaian relatif suatu unit kegiatan ekonomi (UKE) yang menggunakan banyak input dan banyak output (multi-input multi-output) di mana penggabungan input dan output tersebut tidak dapat dilakukan. Dalam metode penelitian ini melibatkan input  pendidikan  dan  kesehatan  di  Sulawesi  Selatan  sedangkan  output intermediate yaitu rasio guru/murid, rasio sekolah murid, rasio jumlah dokter dan jumlah puskesmas dan menggunakan outcome yang meliputi angka melek huruf angka partisipasi sekolah, angka kematian bayi dan angka harapan hidup.
Efisiensi yang diukur oleh analisis DEA memiliki karakter berbeda dengan konsep efisiensi pada umumnya. Pertama, efisiensi yang diukur adalah bersifat teknis,  bukan  ekonomis,  artinya,  analisis  DEA  hanya  memperhitungkan  nilai absolut dari suatu variabel. Satuan dasar pengukuran yang mencerminkan nilai ekonomis dari tiap-tiap variabel seperti harga, berat, panjang, isi dan lainnya tidak dipertimbangkan.  Oleh  karenanya  dimungkinkan  suatu  pola  perhitungan kombinasi  berbagai  variabel  dengan  satuan  yang  berbeda-beda.  Kedua,  nilai efisiensi uang dihasilkan bersifat relative, atau hanya berlaku dalam sekumpulan UKE yang diperbandingkan tersebut. 9

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Nilai  efisiensi  teknis  biaya  pendidikan  pemerintah  daerah  di  provinsi Sulawesi Selatan diperoleh dengan menggunakan variabel input berupa nominal jumlah  belanja  pendidikan  yang  dikeluarkan  masing-masing  pemerintah  daerah Kabupaten/Kota. Adapun variabel output yang digunakan untuk menghitung nilai
8 William Cooper, Lawrence M. Seiford and Joe Zhu. Chapter 1 : Data Envelopment Analysis : History, Model and Interpretations. http://users.wpi.edu/~jzhu/dea/hbchapter1.pdf
9 Nugroho  Purwantoro, Efektitas  Kinerja  Pelabuhan  dengan  data  Envelopment  Analysis (DEA), Manajemen Usahawan Indonesia No. 05,Th XXXIII, 2004.
efisiensi teknis adalah variabel output intermediate berupa indikator yang tersedia adalah rasio guru per murid dan rasio murid per sekolah.
Asumsi yang digunakan adalah bahwa besarnya input belanja pendidikan yang dikeluarkan pemerintah daerah mampu menghasilkan jumlah output  fasilitas dan layanan pendidikan dengan besaran yang tidak sama. Perhitungan efisiensi teknis biaya ini menggunakan asusmsi Variabel Ruturn to Scale (VRTS) dan model orientasi input ( input oriented ).
Tabel 1. Nilai Efisiensi Teknis Biaya Pendidikan Per Kabupaten/Kota di Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2012-2014 Kabupaten/Kota Efisiensi Rata-Rata Efisiensi 2012 2013 2014 Selayar 100,00% 100,00% 100,00% 100% Bulukumba 40.07% 37.34% 35.94% 37.78% Bantaeng 92.62% 62.69% 100,00% 85.10% Jeneponto 62.74% 45.93% 50.25% 52.97% Takalar 44.95% 51.20% 56.44% 50.86% Gowa 36.38% 35.63% 36.36% 36.12% Sinjai 49.29% 48.80% 100,00% 66.03% Maros 62.38% 39.17% 45.89% 49.15% Pangkep 41.24% 38.43% 40.74% 40.14% Barru 59.17% 54.29% 54.61% 56.02% Bone 29.81% 31.11% 34.25% 31.72% Soppeng 46.58% 45.48% 40.62% 44.23% Wajo 48.94% 47.94% 48.23% 48.37% Sidrap 50.27% 57.52% 63.36% 57.05% Pinrang 51.66% 51.50% 50.19% 51.12% Enrekang 71.94% 73.00% 50.78% 65.24% Luwu 61.21% 49.10% 46.48% 52.26% Tana Toraja 72.93% 78.79% 84.20% 78.64% Luwu Utara 59.24% 61.94% 62.05% 61.08% Luwu Timur 76.81% 86.00% 84.47% 82.43% Toraja Utara 75.59% 85.18% 85.15% 81.97% Makassar 24.62% 25.80% 28.66% 26.36% Pare-Pare 100,00% 100,00% 78.69% 93.00% Palopo 100,00% 100,00% 100,00% 100% Rata-rata Provinsi 61.00% 59.00% 62.00%
Sumber : Hasil Perhitungan dengan DEA-VRS-Input Orientation, diolah
Tabel  1  menunjukkan  hasil  analisis  efisiensi  teknis  biaya  pendidikan pemerintah  daerah  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dengan  menggunakan  DEA dalam kurun waktu 2012-2014. Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut :
 Pada tahun 2012, hasil perhitungan nilai efisiensi teknis biaya pendidikan di  24  Kabupaten/Kota  menunjukkan  bahwa  hanya  terdapat  3 Kabupaten/Kota  yang  mencapai  nilai  efisiensi  100%,  yaitu  Kabupaten Selayar, Kota Pare-Pare dan Kota Palopo.
 Pada  tahun  2013  jumlah  Kabupaten/Kota  yang  mampu  mencapai  skor efesiensi  100%  tidak  mengalami  perubahan  tetap  berada  pada  kondisi tahun sebelumnya. Kota Makassar dengan rata-rata belanja paling tinggi jauh  di  atas  lainnya  yang  mencapai  Rp.  698.240.000,00  namun  hanya memiliki  skor  efisiensi  25.80%  paling  rendah  dan  di  bawah  50%.  Hal  ini sejalan dengan pendapat Greert dan Andreas bahwa pengeluaran relatif besar  pada  sektor  pendidikan  tidak  selalu  menghasilkan  capain  yang paling efisien.
 Pada tahun 2014 kondisi pencapai efisiensi teknis biaya pendidikan hanya 4 Kabupaten/Kota yang mencapai efisiensi 100% yaitu hanya Kabupaten Selayar, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Sinjai dan Kota Palopo. Hal ini menunjukkan  bahwa  secara  teknis  biaya  belum  ada  upaya  yang  secara signifikan telah dilakukan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama tiga tahun penelitian.
 Berdasarkan  hasil  perhitungan  selama  periode  penelitian  menunjukkan bahwa  pencapain  nilai  efisiensi  di  seluruh  Kabupaten/Kota  hanya sebanyak 3 Kabupaten/Kota dari seluruh objek penelitian yang telah efisien 100%  dalam  menggunakan  belanja  pendidikan  daerahnya  secara konsisten selama periode penelitian.

## Efisiensi Teknis Sistem Pendidikan
Perhitungan  efisiensi  teknis  sistem  ini  menggunakan  asumsi Variabel Return  to  Scale (VRS)  dengan  orientasi  output  ( output  oriented ).  Berdasarkan hasil Tabel 2 dapat dijelaskan hasil empiris tentang efisiensi teknis sistem belanja pendidikan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :
 Pada  tahun  2012,  hasil  perhitungan  nilai  efisiensi  teknis  sistem  belanja sektor pendidikan di 24 Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa terdapat 10
Kabupaten/Kota  yang  mencapai  tingkat  efesiensi  dengan  nilai  efisiensi mencapai  100%.  Daerah  Kabupaten/Kota  yang  meraih  efisiensi  yaitu Kabupaten  Selayar,  Kabupaten  Jeneponto,  Kabupaten  Pangkep, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Toraja  Utara,  Kota  Makassar,  Kota  Pare-Pare  dan  Kota  Palopo. Pada tahun 2013 jumlah Kabupaten/Kota yang mampu mencapai skor efisiensi 100%  menurun  menjadi  hanya  7  Kabupaten/Kota.  Ada  beberapa Kabupaten  yang mengalami  nilai  efisiensi  100%  pada  tahun  2012  tetapi mengalami  penurunan  pada  tahun  2013  yaitu  kabupaten  Jeneponto, kabupaten  Pangkep,  kabupaten  Sidrap,  kabupaten  Pinrang,  kabupaten Enrekang dan kabupaten Toraja Utara.
 Tahun 2014, kondisi pencapain efisiensi teknis sistem belanja pendidikan menjadi 8 Kabupaten/Kota. Hanya beberapa Kabupaten/Kota yang mampu bertahan dan konsisten efisiensi 100%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum  belum  ada  upaya  perbaikan  efisiensi  teknis  sistem  pada kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
Tabel 2. Nilai Efisiensi Teknis Sistem Pendidikan Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2014
Kabupaten/Kota Efisiensi Rata-Rata Efisiensi 2012 2013 2014 Selayar 100,00%  100,00%  100,00% 100% Bulukumba 95.62% 96.60% 95.34% 95.85% Bantaeng 88.98% 89.71% 88.78% 89.16% Jeneponto 100,00% 96.81% 90.00% 96.00% Takalar 93.93% 94.79% 96.42% 95.05% Gowa 91.70% 91.12% 91.99% 91.60% Sinjai 96.78% 98.14% 98.52% 97.81% Maros 98.33% 100,00%  100,00% 99.44% Pangkep 100,00% 98.89% 97.54% 99.00% Barru 98.91% 100,00% 98.99% 99.30% Bone 94.05% 96.70% 95.30% 95.35% Soppeng 95.49% 97.89% 100,00% 97.79% Wajo 93.79% 95.96% 93.73% 94.49% Sidrap 100,00% 96.37% 96.63% 98.00% Pinrang 100,00% 95.73% 96.32% 97.00% Enrekang 100,00% 99.53% 98.57% 99.00% Luwu 94.67% 98.70% 96.46% 96.61%
Tana Toraja 97.16% 100,00%  100,00% 99.05% Luwu Utara 99.61% 99.52% 98.72% 99.28% Luwu Timur 97.61% 96.79% 100,00% 98.13% Toraja Utara 100,00% 97.20% 96.99% 98.00% Makassar 100,00%  100,00%  100,00% 100% Pare-Pare 100,00%  100,00%  100,00% 100% Palopo 100,00%  100,00%  100,00% 100% Rata-rata Provinsi 97.00% 98.00% 97.00%
Sumber : Hasil Perhitungan dengan DEA-VRS-Output Orientation, diolah

## Efisiensi Teknis Biaya Kesehatan
Nilai  efisiensi  teknis  biaya  kesehatan  daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan diperoleh dengan menggunakan input variabel berupa nominal belanja kesehatan yang dikeluarkan masing-masing daerah. Adapun variabel output yang digunakan adalah  variabel  output  intermediate  berupa  indikator  fasilitas  dan  layanan  yang tersedia  adalah  rasio  jumlah  dokter  per  100.000  penduduk,  dan  jumlah puskesmas.
Tabel 3 Nilai Efisiensi Teknis Biaya Kesehatan Per Kabupaten/Kota di Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2012-2014 Kabupaten/Kota Efisiensi Rata-Rata Efisiensi 2012 2013 2014 Selayar 96.08% 75.33% 64.45% 78.62% Bulukumba 60.12% 61.07% 54.02% 58.40% Bantaeng 74.14% 75.15% 72.19% 73.83% Jeneponto 46.69% 45.05% 31.44% 41.06% Takalar 61.70% 56.20% 49.27% 55.72% Gowa 100,00% 100,00% 100,00% 100% Sinjai 75.82% 72.95% 44.54% 64.44% Maros 84.05% 63.82% 65.68% 71.18% Pangkep 69.51% 67.64% 60.33% 65.83% Barru 71.07% 74.99% 67.77% 71.28% Bone 100,00% 100,00% 100,00% 100% Soppeng 79.88% 57.94% 50.80% 62.87% Wajo 71.45% 52.73% 57.46% 60.55% Sidrap 58.05% 61.17% 53.35% 57.52% Pinrang 51.61% 51.37% 37.97% 46.98% Enrekang 65.57% 54.34% 41.78% 53.90% Luwu 60.53% 57.57% 42.76% 53.62% Tana Toraja 57.72% 54.45% 44.71% 52.29% Luwu Utara 42.21% 42.82% 33.50% 39.51%
Luwu Timur 38.20% 40.74% 34.20% 37.71% Toraja Utara 100,00% 100,00% 100,00% 100% Makassar 100,00% 100,00% 100,00% 100% Pare-Pare 40.84% 46.16% 40.94% 42.65% Palopo 89.71% 94.63% 77.36% 87.23% Rata-rata Provinsi 70.62% 66.92% 59.36%
Sumber : Hasil Perhitungan dengan DEA-VRS-Input Orientation, diolah
Berdasarkan  Tabel  3  dapat  dijabarkan  secara  empiris  hasil  perhitungan dengan cara  efisiensi  teknis  biaya  kesehatan  daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan adalah sebagai berikut :
 Pada  tahun  2012,  hasil  perhitungan  menggunakan  efisiensi  teknis  biaya kesehatan  terdapat  4  Kabupaten/Kota  yang  mencapai  efisiensi  100%. Kabupaten Toraja Utara merupakan daerah yang mampu mencapai efisien sementara belanja kesehatannya paling rendah yaitu sebesar Rp 37.910 (milyar) jauh dibawah rata-rata keseluruhan yang mencapai Rp. 106.071 (milyar).
 Pada tahun 2013, jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai efisiensi 100% tidak mengalami perubahan. Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Pare- Pare  secara  berurutan  memiliki  rata-rata  skor  efisiensi  paling  rendah,  di mana proporsi belanja kesehatan Kabupaten tersebut jauh lebih besar dari daerah  lainnya.  Belanja  kesehatan memiliki  pengaruh  yang  cukup besar dalam  menentukan  tingkat  efisiensi.  Sementara  daerah  dengan  belanja kesehatannya yang besar cenderung mengalami inefisiensi. Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Avonso, Schuknect dan Tanzi yang menyatakan bahwa negara dengan pengeluaran sektor publik yang lebih kecil cenderung untuk menjadi paling efisien dibanding negara yang pengeluaran sektor publiknya lebih besar.
 Sedangkan tahun 2014 kondisi pencapain efisiensi teknik biaya kesehatan hanya 4 Kabupaten/Kota yang bertahan dan konsisten mencapai efisiensi 100%. Hal ini menunjukkan efisiensi secara teknis biaya kesehatan bahwa belum  ada  upaya  perbaikan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah Provinsi Sulawesi Selatan selama periode penelitian.

## Efisiensi Teknis Sistem Kesehehatan
Tabel 4. Nilai Efisiensi Teknis Sistem Kesehatan Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2014
Kabupaten/Kota Efsiensi Rata-Rata Efisiensi 2012 2013 2014 Selayar 100,00% 100,00% 100,00% 100% Bulukumba 99.63% 99.28% 97.14% 98.68% Bantaeng 100,00% 100,00% 100,00% 100% Jeneponto 100,00% 97.67% 97.67% 98.00% Takalar 99.81% 96.75% 96.10% 97.55% Gowa 99.85% 95.49% 98.32% 97.89% Sinjai 99.92% 100,00% 97.44% 99.12% Maros 99.78% 97.67% 97.15% 98.20% Pangkep 99.80% 94.98% 95.44% 96.74% Barru 100,00% 97.11% 97.00% 98.00% Bone 99.78% 98.33% 96.76% 98.29% Soppeng 99.71% 95.47% 96.68% 97.29% Wajo 99.63% 96.58% 94.61% 96.94% Sidrap 99.99% 97.70% 96.86% 98.18% Pinrang 99.93% 96.97% 96.70% 97.87% Enrekang 100,00% 100,00% 100,00% 100% Luwu 100,00% 100,00% 100,00% 100% Tana Toraja 99.79% 98.18% 100,00% 99.32% Luwu Utara 99.91% 96.40% 95.97% 97.43% Luwu Timur 100,00% 94.78% 98.34% 98.00% Toraja Utara 99,97% 97.36% 100,00% 99.01% Makassar 100,00% 100,00% 100,00% 100% Pare-Pare 100,00% 100,00% 100,00% 100% Palopo 99.81% 96.72% 99.19% 98.57% Rata-rata Provinsi 100% 98.00% 98.00% Sumber : Hasil Perhitungan dengan DEA-VRS-Output Orientation, diolah
Hasil  perhitungan  DEA  untuk  efisiensi  teknis  sistem  bidang  kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan ditunjukkan pada Tabel 4, dengan penjelasan sebagai berikut :
 Pada  tahun  2012-2014  secara  berturut-turut  terdapat  6  Kabupaten/Kota yang  mencapai  efisiensi  secara  konsisten  yaitu  Kabupaten  Selayar, Kabupaten  Bantaeng,  Kabupaten  Enrekang,  Kabupaten  Luwu,  Kota Makassar  dan  Kota  Pare-Pare.  Pencapain  efisiensi  100%  ini  karena kabupaten-kabupaten  tersebut  dengan  input  dokter  dan  jumlah puskesmas yang ada telah mampu menghasilkan output yang tinggi yaitu angka  harapan  hidup  yang  tinggi.  Hal  ini  mempunyai  makna  bahwa dengan input sumber daya dan fasilitas yang ada telah mampu menekan angka  kematian  bayi  sebagai  indikator  penentu  derajat  kesehatan  yang baik.
 Sedangkan  daerah  Kabupaten/Kota  yang  belum  efisien,  hal  ini  terjadi karena input dokter dan jumlah puskesmas yang ada menghasilkan output berupa angka kematian bayi yang masih tinggi. Walaupun skor efisiensi teknis sistem sudah baik mendekati angka 100% yang artinya rasio dokter per penduduk sudah ideal, namun daerah tersebut cukup luas misalnya Kabupaten  Luwu  Timur  cukup  luas  yaitu  6.994,88  km 2 dan  kepadatan penduduk hanya 38,79 jiwa/km 2 sehingga hal tersebut menyulitkan tenaga dokter  yang  ada  untuk  memberikan  pelayanan  maksimal  ke  seluruh wilayah yang mengakibtkan capain outputnya menjadi rendah.
 Kondisi tersebut di atas sejalan dengan hasil penelitian darai Afonso dan Aubyn  yang  mengemukakan  bahwa  negara-negara  mungkin  memiliki kebutuhan input yang berbeda untuk mencapai tingkat output yang sama, tergantung  pada  kepadatan  populasi  atau  tingkat  perkemabangan ekonomi, bahkan dibawah pelayan publik yang efisien.
Secara keseluruhan daerah yang mencapai kondisi efisiensi  ideal dalam belanja pendidikan dan kesehatan baik secara teknis biaya maupun teknis sistem belum  ada  daerah  Kabupaten/Kota  yang  mencapai  efisiensi  sempurna  100%. Dengan demikian di dalam perhitungan target perbaikan input dan output untuk seluruh Kabupaten/Kota sangat perlu perbaikan sesuai target yang harus dirubah.
Adapun  secara  umum  perbaikan  yang  dapat  dilakukan  terkait  dengan Kabupaten/Kota  yang  masih  belum  efisien  secara  teknis  biaya  maupun  teknis sistem yaitu melakukan penekanan alokasi belanja baik di sektor pendidikan dan kesehatan sehingga tidak terjadi pemborosan dan segera melakukan perbaikan, sedangkan perbaikan secara teknis sistem yaitu dengan cara meningkatkan peran guru  dan  dokter  yang  sudah  ada  untuk  selalu  menjangkau  lebih  banyak masyarakat  yang  membutuhkan  layanan  pendidikan  dan  kesehatan.  Di  sisi  lain pemerataan jumlah fasilitas pendidikan dan kesehatan berupa sekolah dan jumlah puskesmas  yang  tersedia  agar  lebih  ditingkatkan  sehingga  masyarakat  dapat dengan  mudah  mengakses  fasilitas  pendidikan  dan  kesehatan  dalam  rangka mencapai derajat pendidikan dan kesehatan yang optimal.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis efisiensi belanja pendidikan dan kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012-2014 dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA), maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1.  Selama periode penelitian ditemukan hasil empiris bahwa secara rata-rata pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  masih mengalami  inefisiensi  dalam  teknis  biaya  pendidikan  dan  kesehatan  di masing-masing daerahnya. Fenomena ini digambarkan dengan pencapain nilai  efisiensi  teknis  biaya  untuk  masing-masing  Kabupaten/Kota  yang secara  umum masih  jauh  lebih  sedikit  dibandingkan  nilai  efisiensi  teknis sistem.  Adapun  daerah  yang  sudah  mencapai  kondisi  efisien  selama periode  penelitian  untuk  efisiensi  teknis  biaya  sektor  pendidikan  yang konsisten maksimum 100% adalah Kabupaten Selayar dan Kota Palopo, sedangkan  daerah  yang  sudah  mencapai  skor  efisiensi  dalam  teknis sistem  adalah  Kabupaten  Selayar,  Kota  Makassar,  Kota  Pare-Pare  dan Kota Palopo.
2.  Daerah  Kabupaten/Kota  yang  mengalami  inefisiensi  dalam  teknis  biaya pendidikan  dan  kesehatan mencerminkan  bahwa  daerah  tersebut  belum mampu menggunakan belanja kesehatan yang dianggarakan pemerintahnya  secara  optimal.  Lebih  lanjut,  daerah  yang  tidak  efisien dalam teknis biaya juga mengindikasikan bahwa di daerah tersebut telah terjadi pemborosan biaya belanja pendidikan dan kesehatan yang terlalu
besar  namun  tidak  diikuti  dengan  peningkatan  layanan  dan  fasilitas pendidikan dan kesehatan dasar yang dibutuhkan masyarakat.
3.  Daerah  yang  secara  teknis  sistem  belum  efisien  berarti  bahwa  daerah tersebut belum mampu menggunakan input sumberdaya berupa layanan dan  fasilitas  pendidikan  dan  kesehatan  dengan  optimal.  Temuan  ini memberi  arti  lebih  jauh  bahwa  dalam  rangka  mencapai  pembagunan derajat  pendidikan  dan  kesehatan  masyarakat  perlu  adanya  perbaikan sisitem untuk meningkatkan peran dan manfaat dari layanan dan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang telah tersedia agar lebih efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
Afonso, Antonio dan  Miguel st. Aubyn. Non-parametric Approaches to Education and Health Efficiency in OECD Countries . Journal of Applied Economics,
Vol III No. 002. 2005.
_____ Cross  Country  Efficiency  of  Secondary  Education  Provisnsion  :  A  Semi Paramertic Analysis with Nondiscreationary input , 2005.
Arikunto,  Suharsimi. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik .  Jakarta  : Rineka Cipta, 2002.
Basir,  Muhammad  Paly. Pengukuran  Efisiensi  dan  Produktivitas  Usaha  Tani , Makassar : Alauddin University Press, 2011.
Boediono. Ekonomi Mikro . Yogyakarta : BPFE, 1982.
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2015.
Charnes,  A,  WW  Cooper  and  E  Rhodes, Measuring  the  efficiency  of  Decision Maing Units. European Journal of Operational Research 2, North : Holland Publising Company, 1978.
Cooper,  William,  Lawrence  M.  Seiford  and  Joe  Zhu.  Chapter  1  :  Data Envelopment Analysis : History, Model and Interpretations.
Daniel,  Setyo  Budi  . Efisiensi  Relatif  Puskesmas-Puskesmas  di  Kabupaten  Pati Tahun 2009 , Tesis MPKP FE UI, 2010.
Departemen  Agama  RI, Al  Qur’an  dan  Terjemahannya .  Jakarta:  Yaysan  Al Furqan, 2008.
Dumairy. Perekonomian Indonesia , Jakarta: Erlangga, 1996.
Erniwati, dkk, Refleksi 5 Tahun Otonomi Awards . Makassar: FIPO, 2013.
Fattah,  Nanang. Ekonomi  dan  Pembiyaan  Pendidikan .  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya, 2000.
Firda,  Asnita  Sebayang. Kinerja  Kebijakan  Fiskal  Daerah  di  Indonesia Pasca Crisis . Jurnal  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Islam  Bandung,  Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 10 No. 3, 2005.
Halim. Manajemen Keuangan Daerah , Yogyakarta; Edisi Revisi : BPFE, 2008.
Hasbullah, Otonomi  Pendidikan  :  Kebijakan  Otonomi  Daerah  dan  Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan . Jakarta :  Rajawali Pres, 2010.
Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2014
Lena, Dina Pertiwi. Efisiesi   Pengeluaran   Pemerintah  Daerah  di Provinsi Jawa Tengah . Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.12 No.2 : Yogyakarta, 2007. Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik . Andi : Yogyakarta, 2004.
Muhmidayeli. Filsafat Pendidikan . Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
Noor, Isran. Politik Otonomi Daerah untuk Penguatan NKRI. Kutai Kartanegara: Seven Strategic Studies, 2012.
Purwantoro,  Nugroho, Efektitas  Kinerja  Pelabuhan  dengan  data  Envelopment Analysis  (DEA),  Manajemen  Usahawan  Indonesia No.  05,Th  XXXIII, 2004.
Qomaruddin, Saleh dkk. Asbabun Nuzul , Bandung: CV Diponegoro, 2011.
Setyo, Daniel Budi, Efisisiensi Relatif Puskesmas-Puskesmas di Kabupaten Pati Tahun 2009 , Tesis MPKP FE UI, 2010.
Sudirman,  Wayan. Kebijakan  Fiskal  dan  moneter  :  Teori  &  Empirikal .  Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
al-Syaebani,  Omar  Mohammad  al-Toumy. Falsafah  Pendidikan  Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
Syakir Kurnia, Akhmad. Model Pengukuran Kinerja dan Efisiensi Publik M Metode Free Disposable Hull (FDH). Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.  11  No. 2, 2006.
Tirtarahajardja, Umar & La Sulo. Pengantar Pendidikan . Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015.
Undang-Undang RI No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang RI No 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Undang-Undang Otonomi Daerah. Jakarta : Pustaka Pergaulan, 2004. Wijaya, HAW. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
Yani,  Ahmad. Hubungan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
Zainal,  Yasman  Basri  dan  Subri  Mulyadi. Keuangan  Negara  dan  Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri , Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009.

## E C C E S
Economics, Social, and evelopment Studies

## Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin
Kampus II Jl. Slt Alauddin No.36 Samata Sungguminasa-Gowa Telp (424835) Email: ecces@uin-alauddin.ac.id
Aturan  penulisan  Jurnal  Ilmu  Ekonomi  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Islam  UIN Alauddin Makassar adalah sebagai berikut:
1.  Artikel harus berupa tulisan asli, merupakan hasil penelitian maupun kajian dalam bidang ekonomi terapan dan belum pernah dipublikasikan di media manapun serta bebas dari unsur-unsur plagiarisme.
2.  Artikel  ditulis  dalam  Bahasa  Indonesia  dengan  memenuhi  kaidah  EYD  Bahasa Indonesia.
3.  Sistematika penulisan:
a.  Bagian  awal:  judul,  nama  penulis  (dituliskan  lengkap  tanpa  gelar),  abstrak yang tidak lebih dari 300 kata dan diketik dengan satu spasi yang berisi latar belakang, tujuan, metodologi, dan hasil penelitian.
b.  Bagian utama: pendahuluan, tinjauan teoritis dan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan.
c.  Bagian akhir: daftar pustaka, dan lampiran.
4.  Judul artikel ditulis dengan menggunakan huruf kapital.
5.  Teknik penulisan:
a.  Alinea baru dimulai pada ketikan kelima pada batas tepi kiri. Antar alinea tidak diberi tambahan spasi.
b.  Penggunaan kata asing ditulis dengan menggunakan huruf miring ( italic ).
c.  Batas pengetikan: tepi kiri tiga cm, tepi kanan dua cm, tepi atas tiga cm, dan tepi bawah dua cm.
d.  Tabel, gambar, dan ilustrasi lainnya diberikan judul, nomor, dan sumber yang jelas.
e.  Sumber  pustaka  ditulis  nama-tahun  (nama  belakang  penulis,  tahun penerbitan). Nama penulis harus tepat sama dengan yang tercantum dalam daftar pustaka.
6.  Naskah diketik dengan MS Word, spasi satu, ukuran font 11, huruf Arial, dengan panjang minimum-maksimum 15-20 halaman (A4).
7.  Tulisan  harus  dikirim  paling  lambat  1  bulan  sebelum  penerbitan  jurnal  ke  email jurnal Ecces atau diserahkan langsung ke tim pengelola dalam bentuk CD.
8.  Jurnal Ecces terbit 2 kali dalam setahun, yaitu Juni dan Desember.
9.  Email jurnal Ecces: jurnalecces@gmail.com