## Wajah Hukum

## Analisis Peran Polsatwa K-9 Dalam Pidana Narkoba Berdasarkan Perpol 14 Tahun 2018
Erika Cahyani, Lintje Anna Marpaung, Erlina B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Correspondence: erikaika9999@gmail.com, lintje@ubl.ac.id, erlina@ubl.ac.id
Abstrak . Anjing pelacak sebagai mitra kerja kepolisian dapat meringankan tugas para penyidik karena keahlian yang dimiliki anjing. Anjing memiliki kemampuan khusus dalam indera penciumannya, yakni diantaranya dapat mendeteksi  adanya  indikasi  seseorang  membawa  bahan  peledak  ataupun  narkotika.  Adapun  metode  penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  pendekatan  yuridis  normatif  sehingga  hanya  mengkaji  dari  isi Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  No  14  Tahun  2018  Tentang  perubahan  atas  Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 22 Tahun 2010 Tentang susunan organisasi dan tata kerja kepolisian daerah, dan sumber yaitu sumber data sekunder, data primer dan data tersier. Dalam penelitian ini menggunakan teknik  pengumplan  data  yang  diperoleh  dari  studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan  dengan  cara  observasi  dan wawancara.  Hasil  dari  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  Peran  Unit  Polisi  Satwa  K-9  Dalam  Tindak  Pidana Narkoba  Berdasarkan  Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  No  14  Tahun  2018 ,  a njing  pelacak dalam penyelidikan mempunyai peranan yang sangat besar, karena sangat membantu pejabat penyelidik untuk mengungkap  peristiwa  pidana,  namun  anjing  pelacak  narkoba  yang  dimiliki  Unit  Polsatwa  Ditsamapta  Polda Lampung  sangat  terbatas.  Kurangnya  jumlah  anjing  pelacak  dan  personel  pawang  menyebabkan  peran  unit polisi satwa kurang efektif.
Kata Kunci : Peran Satwa K-9, Polisi, Pidana, Narkoba
Abstract.  Sniffer  dogs  as  police  partners  can  ease  the  task  of  investigators  because  of  the  expertise  of  dogs. Dogs have special abilities in their sense of smell, which include being able to detect indications that someone is carrying explosives or narcotics. The research method used in this study is a normative juridical approach so that  it  only  examines  the  contents  of  the  Indonesian  National  Police  Regulation  No.  14  of  2018  concerning changes  to  the  Regulation  of  the  Republic  of  Indonesia  National  Police  No.  22  of  2010  concerning  the organizational  structure  and  work  procedures  of  the  regional  police,  and  sources,  namely  secondary  data sources,  primary  data  and  tertiary  data.  In  this  study,  the  technique  of  collecting  data  obtained  from  library research  and  field  studies  was  carried  out  by  means  of  observation  and  interviews.  The  results  of  this  study explain that the role of the K-9 Animal Police Unit in Drug Crimes Based on the Regulation of the Indonesian National  Police  No.  14  of  2018,  sniffer  dogs  in  investigations  have  a  very  large  role,  because  they  are  very helpful for investigating officials to uncover criminal events, but dogs Drug trackers owned by the Ditsamapta Police Unit of the Lampung Police are very limited. The lack of sniffer dogs and handler personnel makes the role of the animal police unit less effective.
Keywords: The Role of Animals K-9, Police, Criminal, Drugs

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  sebagaimana  yang  telah  diamanatkan  dalam  Pasal  1 ayat  (3) jo Pasal  27  ayat  (1) jo Pasal  28  D  ayat  (1).  Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  1  ayat  (3) berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Pasal 27 ayat (1) berbunyi “Segala warga negara bersamaan  kedudukannya  di  dalam  Hukum  dan  Pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  Hukum  dan Pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada  kecualinya”.  Dan  Pasal  28  D  ayat  (1)  berbunyi  “Setiap  orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil  serta  perlakuan  yang  sama  di  hadapan  hukum”.  Secara  etimologi  peran  berarti  sesorang  yang melakukan  tindakan  yang  dimana  tindakan tersebut  diharapkan  oleh  masyarakat  lain.  Artinya  setiap tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk Sebagian orang.
Sedangkan  menurut  Merton  Raho  peran  didefinisikan  sebagai  pola  tingkah  laku  yang diharapkan  oleh  masyarakat  dari  seseorang  yang  menduduki  status  tertentu,  dalam  hal  ini  juga berkaitan dengan hubungan berdasarkan peran yang dimiliki seseorang yang menduduki status sosial tertentu. 1
1 Bernard Raho, Teori Sosiologi Modern , (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2007), hlm. 67.
Menurut Soekanto menyebutkan arti peran yang merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang berdasarkan status yang disandang. Meskipun setiap tindakan untuk menunjukkan peran berdasarkan status yang disandang tapi tetap dalam koridor keteraturan yang berbeda yang menyebabkan hasil peran dari setiap orang berbeda. 2
Dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia (selanjutnya disingkat dengan UU Kepolisian) yang dimaksud dengan Kepolisian tersebut dalam pasal 1 menyebutkan bahwa kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Untuk  mewujudkan  tercapainya  tujuan  negara yaitu  negara  yang  makmur  serta  adil  dan  sejahtera  maka  diperlukan  suasana  yang  kondusif  dalam segala aspek termasuk aspek hukum. 3
Penggunaan  anjing  satwa  k-9  dalam  kerja  kepolisian  dimulai  pada  tahun  1959.  Berdasarkan Surat  Keputusan  Menteri  Panglima  Angkatan  Kepolisian  Republik  Indonesia  No.  128/VII/1959 tanggal  04  Juli  1959,  untuk  yang  pertama  kali  di  Indonesia  Satuan  Anjing  Pekerja  pertama  yang bernama Brigade Anjing Polisi (BRIGAN) di pimpin oleh Ajun Komisaris Polisi R. Soedhono yang berkedudukan  di  Kelapadua  Cimanggis  Depok,  sekarang  berganti  nama  menjadi  Direktorat  Polisi Satwa di pimpin oleh seorang Brigadir Jendral Polisi (Brigjen). Unit Polisi Satwa tidak hanya berada di  ibu  kota  saja,  melainkan  di  beberapa  Provinsi  di  Indonesia.  Salah  satunya  berada  di  Kepolisian Daerah Lampung
Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai  obat  dalam  memberantas  kejahatan  yang  meresahkan  dan  merugikan  masyarakat  pada umumnya  dan  korban  pada  khususnya.  Penanggulangan  kejahatan  tersebut  dapat  dilakukan  secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). 4
Narkoba  adalah  singkatan  dari  narkotika  dan  obat-obatan  atau  bahan  berbahaya.  Selain narkoba,  istilah  yang  di  perkenalkan  khususnya  oleh  Departemen  Kesehatan  Republik  Indonesia (Depkes  RI)  adalah  Napza  yang  merupakan  singkatan  dari  Narkotika  Psikotropika  dan  Zat  Adiktif. Semua  istilah  ini  baik  narkoba  ataupun  napza  mengacu  pada  sekelompok  zat  yang  umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi pemakai ataupun penggunanya.
Narkotika  membuat  penggunanya  akan  menghalalkan  segala  cara  untuk  mendapatkan  barang tersebut  karena  Narkotika  mempunyai  efek  candu  yang  membuat  penggunanya  merasakan ketergantungan  yang  jika  tidak  menggunakannya  pengguna  akan  merasakan  Sakaw,  yaitu  keadaan dimana  orang  tersebut  mengalami  rasa  gelisah  atau  gangguan  psikis  atau  psikologis  akibat kecanduannya tersebut. Karena dampak dari Narkoba diatas meaka dapat kita cermati bahwa Narkoba merupakan  sebuah  tindak  kejahatan  dan  pelanggaran  yang  mengancam  keselamatan,  baik  fisik maupun jiwa pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara social. 5
Kelompok  anak  jalanan  juga  harus  diperhatikan  karena  dalam  usia  yang  sangat  muda mereka harus hidup di lingkungan yang rentan terhadap penyalahgunaan Narkoba. Anak jalanan adalah salah satu  kelompok  marginal  yang  secara  umum  kurang  mendapat  perhatian,  kebanyakan  dari  mereka tidak  mengenyam  pendidikan  dan  mayoritas  tidak  memperoleh  pemeliharaan  yang  memadai  karena kemiskinan. 6
Dalam sebuah penyidikan kepolisian berhak dan mempunyai kewenangan menggunakan anjing pelacak sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2018 Lampiran XX  yang  berbunyi  “Unit  Polsatwa  bertugas  melaksanakan  pelacakan  dan  penangkalan, memberikan bantuan taktis pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan serta pemeliharaan kesehatan satwa”.
Adapun  pengertian  Hukum  Administrasi  Negara  (HAN)  adalah  keseluruhan  peraturan  yang mengatur  tentang  aparatur  pemerintah  dalam  melakukan  berbagai  aktivitas  atau  tugas-tugas  negara, guna mencapau tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, bagi aparatur pemerintah baik di pusat maupun  di  daerah  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  (orang  perseorangan  maupun Badan Hukum Perdata begitu juga dalam memberikan pelayanan kepada sesama Aparatur Pemerintah
2 Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar , (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 212.
3 Barda  Nawawi  Arief, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan  Tindak  pidana ,  (Bandung, 2001), hlm. 73.
4 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana , (Jakarta : Bina Aksara, 2004), hlm.167.
5 Moh. Taufik Makarao, Tindak pidana Narkotika , (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003),  hlm. 49.
6 Ahmad Sofian, Perlindungan Anak di Indonesia , (Medan : PT Sofmedia, 2012), hlm. 38.
sendiri) tetap berpegang kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7
Dengan demikian, dalam penelitian ini pokok permasalahan yang akan dijelaskan oleh peneliti terkait  tentang  bagaimana  peran  Unit  Polisi  Satwa  K-9  dalam  Tindak  Pidana  Narkoba  berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2018 dan apakah hambatan-hambatan yang dihadapi Unit Polisi Satwa K-9 dalam Tindak Pidana Narkoba berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2018.

## METODE

## 1. Pendekatan Masalah
Dalam  membahas  permasalahan  yang  terdapat  dalam  penelitian  ini,  pendekatan  masalah yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan  cara  pendekatan  yuridis  normatif  dan pendekatan  empiris  dengan  penjelasan  sebagai  berikut  Pendekatan  Yuridis  Normatif  adalah penelitian  Doktrinal.  Pendekatan  melalui  studi  kepustakaan,  studi  kompetitif  dan  studi  dokumen dengan  cara  membaca,  mengutip,  dan  menelaah  kaidah-kaidah  atau  aturan-aturan  yang berhubungan  dengan  masalah  yang  akan  dibahas.  Pendekatan  tersebut  dimaksudkan  untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah dan pembahasan pada penelitian ini. Pendekatan Empiris yaitu  pendekatan  penelitian  hukum  mengenai  pemberlakuan  atau  implementasi  ketentuan  hukum normatif  (Kodifikasi,  Undang-Undang  atau  Kontrak)  secara in  action pada  peristiwa  hukum tertentu.  Pendekatan  empiris  dilakukan  dengan  cara  meneliti  serta  mengumpulkan  data  primer yang  telah  diperoleh  secara  langsung  pada  objek  penelitian  melalui  observasi  dan  wawancara dengan  narasumber  pada  objek  penelitian  yang  berhubungan  dengan  dengan  peran  Unit  Polisi Satwa sebagai pelacak saat terjadi tindak pidana narkoba.
2. Rancangan Kegiatan
Setiap  melakukan  penelitian,  tentunya  peneliti  melakukan  rancangan  kegiatan  guna mencapai  hasil  penelitian  yang  baik.  Adapun  rancangan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  peneliti terkait  dengan  penelitian  tentang  Analisis  Peran  Unit  Polisi  Satwa  K-9  Dalam  Tindak  Pidana Narkoba Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2018 (Studi Pada Direktorat Samapta Polda Lampung) ini yaitu Peneliti melakukan penelitian selama 2 bulan yaitu bulan Juni sampai dengan Juli 2022.
3. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang  lingkup  penelitian  dari  permasalah  diatas  adalah  pada  kajian  peraturan  Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya:
a. Peran Unit Polisi Satwa K-9 Dalam Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2018.
b. Hambatan-hambatan  yang  dihadapi  Unit  Polisi  Satwa  K-9  Dalam  Tindak  Pidana  Narkoba Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2018.
4. Bahan dan alat utama
Dalam  penelitian  ini  membutuhkan  bahan  untuk  mempermudah  peneliti  dalam  mengkaji pokok permasalahan yang sedang diteliti.  Bahan dalam meneliti Analisis Peran Unit Polisi Satwa K-9 Dalam Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No  14  Tahun  2018  (Studi  Pada  Direktorat  Samapta  Polda  Lampung)  yang  mana  penelitian  ini bersifat  normatif  maka  bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  bahan  hukum  primer, sekunder dan tersier adalah sebagai berikut :
a. Bahan Hukum Primer
Bahan  Hukum  Primer  adalah  bahan  hukum  bersifat  mengikuti  dan  terdiri  dari  norma  atau kaidah  dasar,  peraturan  perundang-undangan,  bahan  hukum  yang  tidak  dikodifikasi.  Adapun dalam  penelitian  ini  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  :  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia  Tahun  1945  Hasil  Amandemen;  Undang-Undang  Nomor  8    Tahun  1981  tentang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  tahun  2002 tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia;  Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  No  14  Tahun  2018  tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kepolisian  Daerah; dan  Surat  Keputusan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  No.Pol  :
7 Nur Yanto, Hukum Administrasi Negara Indonesia . (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 2.
SKEP/261/IV/2004  tanggal  21  April  2004  tentang  petunjuk  kegiatan  pelacakan  umum    / kriminal dengan anjing polri.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum primer,  seperti  rancangan  undang-undang,  hasil-hasil  penelitian  atau  pendapat  pakar  hukum yang berkaitan dengan pelacakan tindak pidana narkoba seperti artikel yang dimuat diberbagai media informasi diantaranya internet, koran dan majalah.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan  hukum  tersier  adalah  bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap bahan  hukum  primer  dan    bahan  hukum  sekunder,  seperti  kamus  (hukum),  Ensiklopedia  dan Jurnal.
Alat  utama  yang  digunakan  dalam  penelitian  Analisis  Peran  Unit  Polisi  Satwa K-9  Dalam Tindak  Pidana  Narkoba  Berdasarkan  Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  No  14 Tahun 2018 (Studi Pada Direktorat Samapta Polda Lampung) ini dimana penelitian ini merupakan penelitian  hukum  normatif  dan  empiris  maka  alat  utamanya  yaitu  dokumen  yang  terkait  dengan permasalahan,  melakukan  observasi  dan  wawancara  langsung  dengan  narasumber  pada  objek penelitian  yang  berhubungan  dengan  peran  Unit  Polisi  Satwa  sebagai  pelacak  saat  terjadi  tindak pidana narkoba.
5. Tempat
Di  dalam  suatu  penelitian  untuk  menentukan  terjadinya  suatu  permasalahan  tentu  ada tempat.  Tempat  dalam  penelitian  ini  adalah  negara  Indonesia  karena  mengaji  isi  Peraturan Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  No  14  Tahun  2018  Tentang  perubahan  atas  Peraturan Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  No  22  Tahun  2010  Tentang  susunan  organisasi  dan  tata kerja kepolisian daerah.
6. Teknik Pengumpulan Data
Guna melengkapi pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari :
a. Studi Kepustakaan ( Library Research ), Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan ( Library Research ). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran  dan  tujuan  penelitian  dilakukan    dengan  cara  membaca,  mengutip  dan  menelaah literatur  yang  menunjang,  peraturan  perundang-undangan  serta  bahan  bacaan  ilmiah  lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
b. Studi  Lapangan  ( Field  Research ),  Pengumpulan  data  Lapangan  ( Field  Research )  dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :
1) Pengamatan  ( Observation ),  Pengamatan  ( Observation )  yaitu  pengumpulan  data  secara langsung  terhadap  objek  penelitian  untuk  memperoleh  data  yang  valid  dengan  melakukan pengamatan  langsung  sesuai  dengan  permasalahan  di  Polres  Pesawaran,  Kejaksaan  Negeri Lampung Selatan dan Pengadilan Negeri Gedong Tataan.
2) Wawancara  ( Interview ),  Wawancara  ( Interview )  yaitu  pengumpulan  data  dengan  cara melakukan wawancara ( interview ) secara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat  terbuka  dengan  Narasumber  yang  berkaitan  dengan  permasalahan.  Wawancara dilakukan terhadap narasumber.
7. Definisi Operasional Variabel Penelitian
Definisi  operasional  variabel  penelitian  merupakan  suatu  penjelasan  terkait  dengan  istilah yang  terdapat  dalam  judul  penelitian  sehingga  dengan  adanya  definisi  operasional  variabel penelitian  ini  penulis  akan  memberikan  penjelasan  terkait  dengan  istilah-istilah  yang  ada  dalam judul penelitian. Untuk itu, definisi operasional variabel penelitian pada penelitian tentang Analisis Peran  Unit  Polisi  Satwa  K-9  Dalam  Tindak  Pidana  Narkoba  Berdasarkan  Peraturan  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  No  14  Tahun  2018  (Studi  Pada  Direktorat  Samapta Polda  Lampung) adalah sebagai berikut :
a. Peran  Satwa  K-9,  Polisi  Satwa  yang  telah  berdiri  sejak  4  Juli  1959  ini,  dalam  struktur Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  merupakan  salah  satu  Direktorat  di  lingkungan Baharkam  Polri  dengan  nama  Direktorat  Polisi  Satwa.  Mereka  bertugas  untuk  memberikan bantuan teknis kepada petugas Polisi lainnya, yang terdiri dari Detasemen K-9 (Anjing Pelacak : Kriminal, Handak, Narkotik, SAR, Tangkal Cegah/PHH)
b. Kepolisian  adalah  segala  hal  ihwal  yang  berkaitan  dengan  fungsi  dan  lembaga  polisi  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan.  Untuk  mewujudkan  tercapainya  tujuan  negara  yaitu negara  yang  makmur  serta  adil  dan  sejahtera  maka  diperlukan  suasana  yang  kondusif  dalam segala aspek termasuk aspek hukum
c. Hukum Pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya  dan  korban  pada  khususnya.  Penanggulangan  kejahatan  tersebut  dapat  dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan)
d. Narkoba  adalah  singkatan  dari  narkotika  dan  obat/bahan  berbahaya.  Selain  narkoba,  istilah yang di perkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah ini baik narkoba  atau  napza  mengacu  pada  sekelompok  zat  yang  umumnya  mempunyai  resiko kecanduan bagi penggunanya
8. Teknik Analisis
Setelah data terkumpul secara keseluruhan baik  yang diperoleh dari hasil studi pustaka dan studi  lapangan,  kemudian  dianalisis  secara  yuridis  kualitatif  yaitu  dengan  mendeskripsikan permasalahan berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat per kalimat yang disusun secara sistematis. Setelah dilakukan analisis data maka kesimpulan secara deduktif  suatu  cara  berfikir  yang  didasarkan  fakta-fakta  yang  bersifat  umum  kemudian  ditarik suatu kesimpulan secara khusus sebagai jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran  Unit  Polisi  Satwa  K-9  Dalam  Tindak  Pidana  Narkoba  Berdasarkan  Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2018
Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenang Polri fungsi utama kepolisian sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik Indonesia, meliputi :
Upaya  preventif  adalah  upaya  yang  dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya  atau  timbulnya kejahatan.  Mencegah  terjadinya  kejahatan  lebih  baik  sehingga  tidak  menimbulkan  ketegangan- ketegangan  sosial  yang  mendorong  timbulnya  perbuatan  menyimpang.  Dan  juga  meningkatan kesadaran  dan  partisipasi  masyarakat  bahwa  keamanan  dan  ketertiban  merupakan  tanggung  jawab bersama.
Upaya  represif  adalah  upaya  penanggulangan  kejahatan  secara  konsepsional  yang  dilakukan setelah  terjadinya  kejahatan.  Penanggulangan  dengan  upaya  represif  dimaksudkan  untuk  menindak tegas  para  pelaku  kejahatan  sesuai  dengan  perbuatan  serta  memperbaikinya  kembali  agar  mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat,  sehingga  tidak  akan  mengulanginya  kembali  mengingat  sanksi  yang  akan  ditanggung oleh pelaku kejahatan.
Upaya  represif  adalah  upaya  yang  tidak  terlepas  dari  sistem  peradilan  pidana,  dimana  dalam sistem  peradilan  pidana  paling  sedikit  terdapat  4  (empat)  sub-sistem  yaitu:  kehakiman  ,  kejaksaan, kepolisian  dan  lembaga  pemasyarakatan,  yang  merupakan  suatu  keseluruhan  yang  terangkai  dan berhubungan secara fungsional.
Kepolisian  Daerah  (selanjutnya disebut  Polda)  selaku pelaksana  tugas  dan  wewenang  Polri  di wilayah  provinsi  yang  berada  di  bawah  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (selanjutnya disebut  Kapolri),  merupakan  Polda  yang  berkedudukan  di  Ibu  Kota  daerah  Provinsi  atau  daerah Kota/Kabupaten  di  wilayah  Provinsi,  serta  memiliki  tugas  untuk  melaksanakan  tugas  pokok  Polri yaitu  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum,  serta  memberikan perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  dan  melaksanakan  tugas-tugas  Polri lainnya dalam daerah hukum Polda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud,  Polda  menyelenggarakan  fungsi diantaranya  adalah  pemberian  pelayanan  kepolisian  dalam  bentuk  penerimaan  dan  penanganan laporan  atau  pengaduan,  permintaan  bantuan  atau  pertolongan,  dan  pelayanan  surat-surat  izin  atau keterangan sesuai  dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan,  pelaksanaan  intelijen keamanan guna  pencegahan  gangguan  dan  pemeliharaan  keamanan  dalam  negeri,  pelaksanaan  Samapta kepolisian  dan  Satwa  kepolisian,  pengamanan  objek  vital,  pelaksanaan  lalu  lintas  kepolisian,
pelaksanaan  kepolisian  perairan  dan  udara,  pembinaan  masyarakat,  yang  meliputi  Perpolisian Masyarakat  (Polmas),  pembinaan  pengamanan  swakarsa,  menumbuhkembangkan  peran  serta masyarakat  dalam  bidang  keamanan  dan  ketertiban,  pembinaan  teknis  dan  pengawasan  kepolisian khusus serta satuan pengamanan dan jugapelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kapolda  selaku  pimpinan  Polri  di  daerah  bertanggung  jawab  kepada  Kapolri.  Dalam pelaksanaan tugasnya Kapolda dibantu oleh unsur-unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung serta kepolisian tingkat kewilayahan (kabupaten/kota),
Sebagai  lembaga  yang  mengemban  tugas  penting  untuk  menjaga  keamanan,  ketertiban,  serta menegakkan  hukum,  polisi  memiliki  beragam  unit,  ada  15  macam  unit  kepolisian  yang  ada  di Indonesia  yang  seluruhnya  dibagi  menjadi  dua  bagian,  yaitu  unit  khusus  dan  unit  umum.  Macam- macam pembagian unit kepolisian beserta masing-masing tugasnya yaitu sebagai berikut : 1. Unit Khusus
Ada  tiga  unit  kepolisian  yang  termasuk  ke  dalam  unit  khusus.  Unit  khusus  kebanyakan melakukan tugas-tugas yang sangat penting. Hampir sebagian besar masyarakat di Indonesia sudah tidak asing lagi dengan unit ini, diantaranya yaitu : a. Brimob (Korps Brigade Mobil)
Brimob adalah satuan operasi khusus, pramiliter, dan taktis di Indonesia. Unit Brimob memiliki tugas  dan  tanggung  jawab  penting  yaitu  untuk  menanggulangi  gangguan  masyarakat  tingkat tinggi  yang  mencakup  kerusuhan  massal,  kejahatan  senjata  api,  pencarian  dan  penyelamatan, bahan peledak, dan lain sebagainya.
b. Gegana
Gegana  adalah  bagian  cabang  khusus  dari  unit  Brimob,  karenanya  bisa  dibilang  sebagai resimen  kedua  Brimob.  Anggota  pada  satuan  Gegana  biasanya  memiliki  kemampuan  khusus yang  terbagi  dalam  lima  bidang,  diantaranya  yaitu  intelijen,  penjinak  bom,  anti  teror,  anti anarkis, dan penanganan KBR (Kimia, Biologi, dan Radioaktif).
c. Densus 88
Densus 88 merupakan unit khusus yang didanai oleh pemerintah Amerika dan dilatih di bawah CIA, FBI, dan US Secret Service . Tim densus 88 dibentuk untuk menjadi unit anti teroris yang bertugas sebagai penyelidik, ahli bahan peledak, dan penembak jitu.
2. Unit Umum
Meski  tidak  mengemban  tugas  sebesar  unit  khusus,  namun  unit  umum  kepolisian  tetap memiliki berbagai macam peranan dan tanggung jawab yang tidak kalah penting. Selain tiga unit yang  masuk  ke  dalam  unit  khusus,  ada  12  unit  lain  dalam  kepolisian  yang  masuk  ke  dalam  unit umum, diantaranya yaitu :
a. SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu)
SPKT  bertugas  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  berupa  penanganan  pengaduan, pelayanan  bantuan  kepolisian,  dan  fungsi  lain  yang  terkait  dengan  identifikasi  atau  pencegah kejahatan.
b. Sat-Intelkam (Satuan Intelijensi dan Keamanan)
Unit  ini  bertugas  membina  sistem  keamanan  termasuk  perizinan  warga  negara  asing, kepemilikan senjata api, kegiatan sosial dan politik, serta pembuatan SKCK.
c. Sat-Reskrim (Satuan Reserse Kriminal)
Unit ini bertanggung jawab untuk melakukan penyidikan serta identifikasi yang terkait dengan pelanggaran hukum dan tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat.
d. Sat-Resnarkoba (Satuan Reserse Narkoba)
Unit ini bertugas untuk melakukan penyidikan tindak pidana berupa penyalahgunaan narkoba, penyuluhan  dan  pembinaan  dalam  pencegahan  narkoba,  serta  rehabilitasi  korban penyalahgunaan narkoba.
e. Sat-Binmas (Satuan Bina Masyarakat)
Unit  ini  bertugas  untuk  melakukan  pembinaan  yang  meliputi  kegiatan  pemberdayaan  dan ketertiban masyarakat.
f. Sat-Sabhara (Satuan Samapta Bhayangkara) Sat-Sabhara memiliki tugas untuk mengawasi serta menjaga ketertiban umum dan keamanan di suatu daerah, termasuk melakukan patroli dan bertindak sebagai petugas penegak hukum yang
merespon panggilan ke Tempat Kejadian Perkara (TKP).
g. Sat-Lantas (Satuan Lalu Lintas)
Sama seperti namanya, unit ini bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum, pengendalian, pengaturan, dan patroli lalu lintas.
h. Sat-Pamobvit (Satuan Pengamanan Obyek Vital)
Unit  ini  bertugas  melayani  kegiatan  keamanan  VIP  dan  fasilitas  penting  seperti  pejabat pemerintah, misi diplomatik, kompleks industri, dan kawasan pariwisata.
i. Sat-Polair (Satuan Polisi Perairan)
Unit ini bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi kepolisian perairan yang meliputi patroli perairan,  penagakan  hukum  perairan,  pembinaan  masyarakat  pesisir,  dan  pencarian  serta pertolongan kecelakaan di wilayah laut.
j. Sat-Tahti (Satuan Tahanan dan Barang Bukti) Unit ini  bertugas  dalam menyelenggarakan  perawatan  narapidana meliputi  kesehatan  tahanan, perwalian narapidana, dan penyimpanan barang bukti di lungkungan Mapolres.
k. Si-Tipol (Seksi Teknologi Informasi Polri) Unit ini bertanggung jawab atas manajemen dan pengembangan sistem komputer dan TI untuk mendukung tugas Kepolisian Republik Indonesia.
l. Si-Propam (Seksi Profesi dan Pengamanan)
Unit  ini  bertanggung  jawab  untuk  melakukan  penyelidikan  internal  terhadap  personel  polisi yang diduga melakukan tindak pelanggaran dalam penegakkan disiplin.
Karena  polisi  memiliki  beragam  tugas  yang  sangat  luas,  dengan  melakukan  pembagian  unit yang  terpisah  bertujuan  untuk  memudahkan  seluruh  anggota  polisi  agar  dapat  lebih  fokus  dan maksimal  dalam menjalankan  setiap  tugas  di  masing-masing  area.  Di  Provinsi Lampung  Unit Polisi Satwa  (K-9)  merupakan  salah  satu  unit  yang  berada  di  bawah  Direktorat  Samapta  (Ditsamapta) Kepolisian Daerah Lampung (Polda Lampung).
Sebagai  unsur  pelaksana  tugas  pokok  yang  bertanggung  jawab  kepada  Kapolda  dalam  hal  ini Kapolda  Lampung,  Direktorat  Samapta  Polda  Lampung  selaku  pengemban  fungsi  bidang  samapta kepolisan pada tingkat Polda yang bertugas membina dan menyelenggarakan tugas umum kepolisian, pengendalian  massa  dan  unjuk  rasa  serta  bantuan  satwa  dibantu  oleh  unsur  pembantu  pimpinandan unsur-unsur pelaksana tugas pokok fungsi.
Direktorat  Samapta  Polda  Lampung  memiliki  sebuah  subdirektorat  yang  khusus  bertugas  dan berfungsi  untuk  melaksanakan  pelacakan  dan  penangkalan,  memberikan  bantuan  taktis  pelaksanaan tugas  penyelidikan  dan  penyidikan  serta  pemeliharaan  kesehatan  satwa.  Subdirektorat  ini  disebut Subdirektorat  Unit  Polisi  Satwa  (selanjutnya  disebut  Unit  Polsatwa)  yang  mana  dalam  pelaksanaan tugas  sehari-hari  gugus  tugas  ini  memiliki  sub-sub  yang  terdiri  atas  Subnitcakkal  dan  Subnitharvet yang  mana  masing-masing  sub  bertugas  untuk  melaksanakan  kegiatan  pelacakan  dan  penangkalan (selanjutnya  disebut  cakkal),  memberikan  bantuan  taktis  pelaksanaan  tugas  penyelidikan  dan penyidikan  serta  pemeliharaan  kesehatan  satwa  (selanjutnya  disebut  harvet),  sebagaimana digambarkan pada bagan dibawah ini.
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Samapta Polda Lampung Sumber : Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018
Anjing  pelacak  sebagai  mitra  kerja  kepolisian  dapat  meringankan  tugas  para  penyidik  karena keahlian  yang  dimiliki  anjing.  Dalam  sebuah  penyidikan  yang  menggunakan  anjing  pelacak  akan melibatkan reserse dan tim K-9 atau polisi yang khusus untuk melatih anjing tersebut dan yang akan memegang  dan  mendampingi  anjing  selama  proses  penyidikan  berlangsung.  Anjing  memiliki kemampuan khusus dalam indera penciumannya, yakni diantaranya dapat mendeteksi adanya indikasi seseorang  membawa  bahan  peledak  ataupun  narkotika.  Selain  itu,  dalam  sebuah  kasus  pencurian maupun  pembunuhan  anjing  pelacak  dengan  latihan  khusus  sangat  membantu  dalam  proses penyidikan untuk menemukan barang bukti serta dapat menemukan pelaku.
Polisi  Satwa  yang  telah  berdiri  sejak  4  Juli  1959  ini,  dalam  struktur  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  merupakan  salah  satu  Direktorat  di  lingkungan  Baharkam  Polri  dengan  nama Direktorat Polisi Satwa. Khusus nya di Provinsi Lampung, Polisi Satwa berada di bawah Ditsamapta Polda Lampung dengan sebutan Unit Polisi Satwa K-9. Mereka bertugas untuk memberikan bantuan teknis  kepada  petugas  Polisi  lainnya,  yang  terdiri  dari  Detasemen  K-9  (Anjing  Pelacak  :  Kriminal, Handak,  Narkotik,  SAR,  Tangkal  Cegah/PHH)  dan  Detasemen  Turangga  (Polisi  Berkuda),  dengan penjelasan sebagai berikut :
1. Anjing  pelacak  umum  /  tindak  kriminal  adalah  Anjing  ras  tertentu  yang  dididik  dan  dilatih diarahkan untuk melacak/mencari jejak orang, benda, hewan yang ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi.
2. Anjing  pelacak  handak  /  bahan  peledak  adalah  Anjing  ras  tertentu  yang  dididik  dan  dilatih diarahkan  untuk melacak/mencari  bahan  peledak  yang  kerap  dilibatkan  untuk mendeteksi  dini  di pusat keramaian, kedatangan tamu VVIP dan tempat peribadatan.
3. Anjing pelacak narkotik adalah Anjing ras tertentu yang dilibatkan dalam pencarian pelaku tindak kejahatan narkoba ataupun mencari alat bukti tindak kejahatan narkoba.
4. Anjing pelacak SAR adalah Anjing ras tertentu yang dilibatkan dalam pencarian mayat/korban jika terjadi musibah, seperti bencana tanah longsor, gempa bumi, banjir dan lain – lain.
5. Anjing  tangkal  cegah/PHH  adalah  Anjing  ras  tertentu  yang  bertugas  untuk  pengendalian  massa. Contoh ketika adanya unjuk rasa, anjing tangkal bertugas untuk mengurai massa.
6. Turangga  (Polisi  Berkuda)  adalah  Kuda  yang   diperuntukkan  dalam  tugas  penjagaan,  patroli  dan pengawalan, dalmas (pengendalian massa) dan SAR.
Berdasarkan Lampiran XX Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor  14 Tahun  2018  Tentang  Susunan  Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Pada  Tingkat  Kepolisian  Daerah,  dalam melaksanakan tugas, Unit Polsatwa menyelenggarakan fungsi:
1. pelacakan dan penangkalan untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban;
2. pemberian bantuan taktis dalam rangka penyelidikan dan penyidikan; dan
3. pemeliharaan kesehatan satwa serta pelatihan pelacakan dan penangkalan. Dalam melaksanakan tugas, Unit Polsatwa dibantu oleh:
1. Subnitcakkal, bertugas melaksanakan pelacakan dan penangkalan; dan
2. Subnitharvet bertugas menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan dan pelatihan satwa Arti  K-9  sendiri  sebenarnya  bukan  berasal  dari  singkatan  angka  apapun,  melainkan  sebuah istilah  dalam  dunia  fauna.  K-9  berasal  dari  kata Canine .  Merujuk  situs  Wikipedia, Canine atau Caninae sebenarnya bukan hanya tentang anjing, tetapi bisa merujuk  ke  serigala  maupun coyote atau anjing  hutan.  Namun, canine memang  diidentikkan  dengan  jenis  anjing  yang  jenius.  Dari  situlah kemudian istilah canine atau K-9 dijadikan sebutan untuk anjing pelacak milik kepolisian. Hampir di seluruh  dunia,  kepolisian  memiliki  satuan  anjing  pelacak  ini.  K9  adalah  symbol  atau  Lambang kesatuan  anjing  pekerja  diseluruh  dunia  baik  untuk  kalangan  militer,kepolisian,  maupun  dikalangan sipil atau swasta.
Namun  tidak  semua  anjing  dapat  dijadikan  anjing  pelacak  K-9.  Kepolisian  biasanya menggunakan  anjing  berjenis  belgian  malinois  atau  german  shepherds  atau  biasa  disebuh  anjing gembala  jerman  (AGJ)  untuk  program  K9  dan  dijadikan  sebagai  anjing  pelacak.  Tentunya  ada beberapa alasan mengapa anjing ini lebih dipilih sebagai partner kepolisian untuk K9. Kedua anjing ini dinilai memiliki keahlian khusus, mereka mampu melacak sesuatu seperti mengendus obat-obatan terlarang, mengendus penjahat dan lainnya.
Dilihat dari kemampuan yang dimiliki, kedua anjing jenis ini memiliki kecerdasan di luar rata- rata. Mereka lebih mudah untuk dilatih dan memecahkan masalah-masalah kompleks. Selain itu, dua jenis  anjing  ini  cenderung  curiga  terhadap  orang  lain  yang  tidak  ada  dalam  lingkungan  mereka.
Tentunya  kelebihan  inilah  yang  menjadi  pendukung  bagi  kepolisian  dalam  menangkap  pelaku kejahatan.  Seperti  kegiatan  mereka  yang  bertugas  untuk  menggembala  di  alam  membuat  mereka sangat termotivasi oleh pekerjaan.
Anjing  German  Sheperd  tergolong  anjing  yang  paling  cerdas.  Tidak  mudah  untuk  masuk menjadi  anggota  K-9.  Sebelum  mengikuti  proses  pendidikan  atau  pelatihan  anjing-anjing  ini  harus mengikuti  serangkaian  proses  uji  kompetensi  dasar  terlebih  dahulu.  Setelah  itu  setiap  peserta  tes kompetensi yang dinyatakan lulus, baru bisa mengikuti serangkaian proses pelatihan khusus selama 7 (tujuh) bulan yang dilakukan oleh para pawang (anggota Polisi satwa yang qualified).
Mungkin  ada  yang  bertanya  kenapa  yang  dilatih  bukan  anjing-anjing  lokal  yang  banyak berkeliaran  bebas  di  pinggir  jalan,  ternyata  dari  pengalaman  yang  terjadi  di  lapangan  selama  ini, anjing-anjing  lokal  tersebut  tidak  cukup  cerdas.  Hal  ini  terbukti  saat  diikutsertakan  dalam  uji kompetensi, ternyata anjing lokal yang di ikut sertakan dinyatakan tidak lulus.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Ladi  selaku  Kepala  Unit  (Kanit)  satwa  yang bertugas  di  Unit  Polisi  Satwa  Ditsamapta  Polda  Lampung  menerangkan  bahwa  satwa  k-9  yang dimiliki Unit Polisi Satwa berjumlah 7 ekor satwa dengan perincian 1 ekor satwa merupakan anjing pelacak  narkoba  yang  bertugas  membantu  pelacakan  alat  bukti  maupun  pelaku  jika  terjadi  suatu tindak  pidana  narkoba,  selain  melaksanakan  tugas  tersebut  Satwa  pelacak  narkoba  juga  kerap membantu dalam pelaksanaan razia di tempat hiburan malam. 3 ekor satwa merupakan anjing pelacak bahan  peledak  yang  sering  digunakan  untuk  menyeterilkan  tempat  sebelum  pejabat  negara  atau  pun tamu  penting  datang  berkunjung  ke  Provinsi  Lampung,  ataupun  saat  pelaksanaan  peribadahan  Hari Raya  Natal  dan  Tahun  Baru.  2  ekor  satwa  merupakan  anjing  pelacak  umum  yang  dilibatkan  dalam penyelidikan  tindak  pidana  kriminal  dan  1  ekor  satwa  merupakan  anjing  pelacak  SAR  yang  selalu dilibatkan  dalam  pencarian  korban  saat  terjadi  bencana  alam.  Selain  melaksanakan  tugas-tugas tersebut  Unit  Polisi  Satwa  juga  terlibat  dalam  pelaksanaan  patroli  rutin  dalam  menjaga  situasi kamtibmas.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Made selaku anggota Polri yang bertugas di Unit Polisi  Satwa  Ditsamapta  Polda  Lampung  menyebutkan  bahwa  sesuai  dengan  Peraturan  Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2018 Lampiran XX, Unit Polsatwa bertugas melaksanakan pelacakan  dan  penangkalan,  memberikan  bantuan  taktis  pelaksanaan  tugas  penyelidikan  dan penyidikan yang diemban oleh Subnitcakkal, serta pemeliharaan kesehatan satwa yang diemban oleh Subnitharvet. Dalam pemeliharaan kesehatan, satwa k-9 rutin diperiksa dan diberikan suplemen oleh dokter hewan yang telah menjadi rekanan dengan kurun waktu 1 (satu) bulan sekali. Satwa k-9 yang dimiliki unit polisi satwa juga rutin dibersihkan dan mendapat pelatihan dari anggota yang merupakan pawang di unit tersebut.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Ngakan  selaku  anggota  Polri  yang  bertugas  di Unit  Polisi  Satwa  Ditsamapta  Polda  Lampung  menyebutkan  bahwa  Unit  Polisi  Satwa  memiliki  13 anggota  Polri  yang  tergabung  sebagai  pawang  yang  telah mendapatkan  pelatihan  di  Subditlat  Satwa Polri  Cikeas,  Gunung  Putri,  Kab.  Bogor,  Jawa  Barat  .  Dalam  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP) Pelacakan Unit Satwa, setiap regu terdiri dari 1 ekor satwa, 1 orang pawang dan 2 orang pelindung.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Rio  selaku  anggota  Polri  yang  bertugas  di  Unit Polisi  Satwa  Ditsamapta  Polda  Lampung  menjelaskan  bahwa  kegiatan  pelacakan  dapat  dilakukan apabila  terdapat  permintaan  pelacakan  dari  Satker  Polda  dan  Satuan  Kewilayahan    Polres/Polsek melalui  surat  tertulis,  melalui  lisan  dengan  menggunakan  Hendphone  dan  alkom  yang  ada,  dengan memberikan    Lokasi  Tempat  Kejadian  Perkara    nomor  tanggal    Laporan  Polisi    dan  Tindak  Pidana yang  terjadi  serta  korbannya,  atau  dengan  meminta  kepada  anggota  polsek  untuk  menyiapkan  Surat Permintaan  Pelacakan  yang  ditujukan  langsung  ke  Direktur  Samapta  Polda  Lampung  dengan termbusan Kapolres setempat dan menyiapkan Laporan Polisi.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Daniel selaku anggota Polri yang bertugas di Unit Polisi  Satwa  Ditsamapta  Polda  Lampung  menjelaskan  bahwa  Anjing  Polri  sangat  berperan  dalam penyelenggaraan  kegiatan  pelacakan  guna  mencari  orang,  benda,  hewan,  berdasarkan  berkas-berkas atau jejak-jejak yang ditinggalkan oleh pelaku tindak pidana.
Terkait  dengan  peranan  suatu  organisasi,  hal  ini  sesuai  dengan  teori  utama  yang  digunakan sebagai  analisa  pembahasan  menggunakan:  Teori  Peran  menurut  Khantz  dan  Kahn  yang mengemukakan  bahwa  peran  merupakan  aspek  yang  dinamis  dalam  kedudukan  terhadap  sesuatu. Apabila  seseorang  melakukan  hak  dan  kewajibannya  sesuai  dengan  kedudukannya,  maka  ia
menjalankan suatu peran.
Teori  yang mendukung penelitian ini  adalah  role  theory (teori  peran)  yang  dikemukakan  oleh Khantz  dan  Kahn  yang  dikutip  dalam  buku  Sosiologi  sebagai  pengantar.  Teori  Peran  menekankan sifat  individual  sebagai  pelaku  sosial  yang  mempelajari  perilaku  sesuai  dengan  posisi  yang ditempatinya  di  lingkungan  masyarakat.  Teori  Peran  mencoba  untuk  menjelaskan  interaksi  antar individu dalam organisasi, berfokus pada peran yang mereka mainkan.
Setiap peran adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhiperannya. Model inididasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisisosial  dan  faktor  lainnya.  Mereka  menyatakan  bahwa  sebuah  lingkungan  organisasi  dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenaiperilaku peran mereka.
Peran  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  perilaku  seseorang  sesuai  dengan  status kedudukannya di masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu aspek yang dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan lembaga yang menempati atau memangku suatu posisi dalam situasi sosial.
Berdasarkan  uraian  dan  teori  tersebut  di  atas  maka  dapat  dianalisis  bahwa  Peran  Unit  Polisi Satwa  K-9  Dalam  Tindak  Pidana  Narkoba  Berdasarkan  Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  No  14  Tahun  2018  tentang  Unit  Polsatwa  bertugas  melaksanakan  pelacakan  dan penangkalan, memberikan bantuan  taktis  pelaksanaan  tugas  penyelidikan  dan  penyidikan  khususnya tindak  pidana  narkotika  yang  terjadi  di  lapangan  saat  ini  dirasa  belum  efektif.  Hal  ini  disebabkan karena  kurangnya  jumlah  anjing  pelacak  dan  personel  pawang  yang  dimiliki  oleh  Unit  Polisi  Satwa Direktorat Samapta Polda Lampung, dan hambatan-hambatan yang dialami oleh unit polisi satwa di lapangan. Dalam hal ini polri perlu mengkaji kembali untuk memberikan pengadaan satwa k-9 beserta pawang di Unit Polisi Satwa Ditsamapta Polda Lampung. Sebagaimana pernyataan dari  Teori Peran menurut Khantz dan Kahn yang mengemukakan bahwa peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan  terhadap  sesuatu.  Apabila  seseorang  melakukan  hak  dan  kewajibannya  sesuai  dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.

## Faktor  Penghambat  yang  dihadapi  Unit  Polisi  Satwa  K-9  Dalam  Tindak  Pidana  Narkoba Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2018
Penyidikan  adalah  serangkaian  tindakan  penyidik  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang  tentang  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  guna  menemukan  tersangkanya.  Berdasarkan  Pasal  1 angka 2 KUHAP. Mengatur sebagaimana dalam yang menyatakan Selanjutnya pihak yang melakukan penyidikan  diatur  pula  pada  Pasal  1  angka  1  yang  berbunyi  “Penyidik  adalah  pejabat  polisi  negara Republik  Indonesia  atau  pejabat  pegawai  negri  sipil  tertentu  yang  diberi  wewenang  khusus  oleh undang-undang  untuk  melakukan  penyidikan”.  Tindakan  penyidikan  dimaksudkan  untuk  mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang dan jelas, serta agar dapat menemukan dan menentukan siapa pelakunya. 8
Barang  bukti  atau  alat  bukti  yang  diatur  dalam  Pasal  184  KUHAP  adalah  Keterangan  Saksi, Keterangan  Ahli,  Surat,  Petunjuk  dan  Keterangan  Terdakwa.  Dalam  Pasal  KUHAP  majelis  hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti tersebut. Barang bukti ialah barang yang digunakan  oleh  terdakwa  untuk  melakukan  suatu  delik  atau  sebagai  hasil  suatu  delik,  disita  oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.
Terkait dengan pengumpulan alat-alat bukti berupa petunjuk, salah satu sarana yang digunakan oleh Kepolisian adalah penggunaan anjing pelacak dalam menemukan barang bukti yang tersembunyi. Namun  tidak  semua  barang  bukti  dapat  ditemukan  oleh  anjing  pelacak  karena  kemampuan  yang dimilikinya terbatas. Penyidikan mengharuskan para penyidik untuk terjun langsung ke TKP (Tempat Kejadian Perkara).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wayan selaku anggota Polri yang bertugas di Unit Polisi Satwa Ditsamapta Polda Lampung menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pelacakan kendala  yang  dihadapi  oleh  petugas  dilapangan  yaitu  Tempat  Kejadian  Perkara  (TKP)  yang  tidak dipertahankan status  quo -nya  (keadaan  aslinya  /  bentuk  semula  sehingga  TKP  tidak  berubah  atau
8 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia , (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 118.
rusak sebelum dilakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara atau TPTKP). Keadaan TKP harus  dijaga  agar  tetap  steril,  karena  kondisi  tersebut  sangat  mempengaruhi  hasil  dalam  pelacakan oleh anjing satwa k-9.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yugo selaku anggota Polri yang bertugas di Unit Polisi Satwa Ditsamapta Polda Lampung menjelaskan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam proses  pelacakan  di  lapangan  yaitu  cuaca  hujan  yang  dapat  membuat  udara  menguap  sehigga mempengaruhi  indera  pencium  anjing  pelacak,  cuaca  panas  dan  jarak  jauh  yang  ditempuh  dalam mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) juga sangat mempengaruhi kondisi satwa.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Widarta  selaku  anggota  Polri  yang  bertugas  di Unit  Polisi  Satwa  Ditsamapta  Polda  Lampung  menjelaskan  beberapa  hal  yang  juga  dapat mempengaruhi  keberhasilan  dalam  kegiatan  pelacakan  yaitu  terdapat  bau-bauan  bahan  kimia  yang digunakan  oleh  tim  inavis  dalam  memeriksa  alat  bukti  di  tempat  kejadian  perkara,  dan  juga  upaya pelaku untuk melarikan diri dengan menggunakan kendaraan bermotor (ranmor).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dapat  disimpulkan  bahwa  masih  ditemukan  beberapa  faktor penghambat  yang  dihadapi  Unit  Polisi  Satwa  K-9  Dalam  Tindak  Pidana  Narkoba  Berdasarkan Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  No 14  Tahun  2018  sehingga  pelaksanaan  kegiatan pelacakan belum efektif dan dirasa masih perlu untuk dikaji.
Teori  yang  melandasi  faktor-faktor  penghambat  yang  dihadapi  Unit  Polisi  Satwa  K-9  Dalam Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2018 yaitu: Teori sistem Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegak  hukum  tergantung  tiga  unsur  sistem  hukum  yaitu  :  Struktur  hukum  ( struktur  of  law ), Subtansi  hukum  ( substance  of  the  law ),  Budaya  hukum  ( legal  culture ).  Struktur  hukum menyangkut  aparat  penegak  hukum,  subtansi  hukum  meliputi  perangkat  perundang-undangan  dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup atau yang dianut dalam suatu masyarakat. 9
Menurut  Lawrence  M.  Friedman  menggambarkan  fungsi  hukum  sebagai  alat  kontrol  sosial secara detail. Ia mengatakan; “the structure of law, the court  system, legal procedures, legal history, the place of law in society—all of these  are important subjects. But at the core of the legal system are its  actual  operating  rules, the  substance  of law. What  behavior  does  the  system try  to  control?  How well  does  it  do  it?  How  does  the  law  influence  behavior?  What  conduct  does  it    encourage  or discourage.  These  are  key  question  in  any  society”.  Di  dalam    amatan  Friedman,  sistem  hukum memengaruhi kehidupan manusia setiap hari.  Kesimpulan itu benar menurut Friedman ketika orang melihat hukum dengan  sudut pandang yang sangat luas, yaitu mengendalikan semua kehidupan sosial publik. 10
Dengan  melihat  pengertian  dari  Teori  Lawrence  M.  Friedman  dapat  diketahui  bahwa  ketiga unsur  hukum  harus  berjalan  bersama  agar  hukum  yang  dibuat  untuk  menegakan  keadilan  dapat berjalan  secara  efektif  dan  keadilan  dapat  di  rasakan  oleh  masyarakat  yang  diatur  oleh  hukum  itu sendiri.
Pengertian terhadap teori di atas adalah : 1. Struktur Hukum
Berdasarkan  teori  sistem  hukum  yang  dikemukakan  oleh  Lawrence  Meir  Friedman  di  atas dapat  di  analisis  bahwa  apabila  suatu  asas  Peraturan    tidak  berjalan  dengan  maksimal,  hal  ini karena di pengaruhi oleh sistem hukum itu sendiri  salah satunya struktur hukum, yang dalam hal ini adalah personel unit polisi satwa yang merupakan pengemban tugas dalam kegiatan pelacakan oleh satwa k-9 yang seharusnya terdiri dari 1 orang pawang, 2 orang pelindung, 1 orang driver dan 1 orang katim yang bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan pelacakan tersebut. Namun yang terlaksana dilapangan adalah 1 orang pawang, 1 orang pelindung dan 1 orang driver.
2. Subtansi Hukum
Subtansi adalah aturan, norma dan pola prilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem itu,  subtansi  juga  berarti  produk  yang  dihasilkan  oleh  orang  yang  berada  didalam  sistem  hukum itu,  mencakup  keputusan  yang  mereka  keluarkan,  aturan  baru  yang  mereka  susun  terkait  hal  ini dilihat dari subtansi hukumnya maka dapat di ketahui bahwa Analisis Peran Unit Polisi Satwa K-9
9 Lawrence Meir Friedman, Teori dan Filsafat hukum: Telaah kritis atasi Teori-Teori Hukum (Susunan I), judul asli Legal Theory , cetakan kedua , (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 163.
10 Ibid .
Dalam Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2018 Pasal 28 yang berbunyi “Unit Polisi Satwa (Unit Polsatwa), terdiri atas: 1. Subunit Pelacakan  dan  Penangkalan  (Subnitcakkal);  dan  2.  Subunit  Pemeliharaan  dan  Veteriner (Subnitharvet)” dirasa belum efektif dikarenakan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut  belum  mencakup  peraturan  dalam  pelaksanaan  tugas  dilapangan,  tahapan  penggunaan kekuatan  yang  merupakan  tindakan  tegas  dan  terukur,  serta  penjelasan  apa  yang  menjadi  Tugas Pokok Fungsi (Tupoksi) Unit Polisi Satwa dalam menjalankan tugas dilapangan.
3. Kultur Hukum
Kultur Hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum yang menjelaskan hubungan  antara  perilaku  sosial  dan  kaitannya  dengan  hukum,  budaya  hukum  erat  kaitannya dengan  kesadaran  hukum  yang  dimiliki  suatu  individu,  semakin  tinggi  kesadaran  hukum  maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir mengenai hukum selama ini, adapun faktor kendala apabila dilihat dari sisi kultur hukumnya yaitu dalam pelaksanaan kegiatan pelacakan  di  lapangan  belum  memenuhi  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Pelacakan  Unit Satwa,  yang  seharusnya  setiap  regu  terdiri  dari  1  ekor  satwa,  1  orang  pawang  dan  2  orang pelindung, namun yang terjadi dilapangan adalah pelindung masih merangkap menjadi driver tim.
Bahwa berdasarkan teori dan uraian tersebut di atas maka dapat dianalisis bahwa Peraturan Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  No  14  Tahun  2018  Pasal  28  yang  berbunyi  “Unit  Polisi Satwa (Unit Polsatwa), terdiri atas: 1. Subunit Pelacakan dan Penangkalan (Subnitcakkal); dan 2. Subunit Pemeliharaan dan Veteriner (Subnitharvet)” saat ini dirasa belum efektif. Hal ini tentunya disebabkan  oleh  perkembangan  dan  dinamika  peraturan,  berbagai  hambatan  dalam  pelaksanaan dari  peraturan  itu  sendiri  sehingga  berdampak  pada  tidak  maksimalnya  sistem  hukum  tersebut. Dalam  hal  ini  Pemerintah  dalam  hal  ini  Polri  perlu  untuk  Mengkaji  kembali  Peraturan  tersebut karena  sistem  hukum  sebagaimana  pernyataan  dari  teori  Lawrence  M  Friedman  yang  artinya ketiga unsur hukum harus berjalan bersama agar hukum yang dibuat dapat berjalan secara efektif, Polri  dapat  menjadi  pelindung  pengayom  dan  pelayan  masyarakat  yang  baik  dan  kehadiran  Polri dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  serta  peran  unit  polisi  satwa  dalam  menjalankan  tugasnya  bisa terlaksana dengan baik dan maksimal.

## SIMPULAN
1. Peran  Unit  Polisi  Satwa  K-9  Dalam  Tindak  Pidana  Narkoba  Berdasarkan  Peraturan  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  No  14  Tahun  2018  sudah  berperan  namun  masih  belum  efektif dikarenakan  Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  ada  belum  mencakup peraturan  dalam pelaksanaan  tugas  dilapangan,  tahapan  penggunaan  kekuatan  yang  merupakan tindakan  tegas  dan  terukur,  serta  penjelasan  apa  yang  menjadi  Tugas  Pokok  Fungsi  (Tupoksi) Unit  Polisi  Satwa  dalam  menjalankan  tugas  dilapangan.  Sehingga  ketiga  unsur  sistem  hukum yaitu Struktur hukum, Subtansi hukum dan Budaya hukum belum dapat berjalan.
2. Faktor  Penghambat  yang  dihadapi  Unit  Polisi  Satwa  K-9  Dalam  Tindak  Pidana  Narkoba Berdasarkan  Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  No  14  Tahun  2018  yang  terjadi dalam  penyelidikan  yang  menggunakan  bantuan  anjing  pelacak  disebabkan  oleh:  Tempat Kejadian  Perkara  (TKP)  yang  tidak  dipertahankan status  quo -nya  sehingga  penyelidikan  di lapangan  menjadi  kurang  berhasil.  Cuaca  hujan  yang  dapat  membuat  udara  menjadi  menguap sehingga  memengaruhi  indera  penciuman anjing,  dan  cuaca  panas  yang  sangat  mempengaruhi kondisi fisik anjing. Jarak  yang  ditempuh  anjing  dalam  mendatangi  Tempat  Kejadian  Perkara (TKP)  sangat  jauh.  Terdapat  bau-bauan  bahan  kimia  di  TKP  yang  dapat  mengganggu  indera penciuman anjing. Upaya pelaku untuk melarikan diri dengan menggunakan kendaraan bermotor (ranmor).

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Arief, Barda  Nawawi, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan Penanggulangan Tindak pidana . Bandung, 2001.
Friedman,  Lawrence  Meir, Teori  dan  Filsafat  hukum:  Telaah  kritis  atasi  Teori-Teori  Hukum (Susunan I), judul asli Legal Theory , cetakan kedua . Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1993.
Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia . Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
Erika  Cahyani  et  al.,  Analisis  Peran  Polsatwa  K-9  Dalam  Pidana  Narkoba  Berdasarkan  Perpol  14  Tahun 2018
Makarao, Moh.  Taufik, Tindak  pidana  Narkotika . Jakarta : Ghalia  Indonesia, 2003. Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana . Jakarta : Bina Aksara, 2004. Raho, Bernard, Teori Sosiologi Modern . Jakarta : Prestasi Pustaka, 2007. Soekanto, Soejono, Sosiologi sebagai pengantar . Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001. Sofian, Ahmad, Perlindungan Anak di Indonesia . Medan : PT Sofmedia, 2012. Yanto, Nur, Hukum Administrasi Negara Indonesia . Jakarta : Mitra Wacana  Media, 2015.

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)
Republik Indonesia,  Peraturan  Kepolisian  Nomor  14  Tahun  2018   Tentang  Susunan  Organisasi  dan Tata Kerja Kepolisian Daerah
Republik  Indonesia,  Surat  Keputusan  Kepala  Kepolisian  No.Pol  :  SKEP/261/IV/2004  tanggal  21 April 2004 tentang petunjuk kegiatan pelacakan umum / kriminal dengan anjing polri.