Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 1 – Februari 2021, Hal. 150-155| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3061.150-155

## PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DALAM MASYARAKAT HINDU DI BALI
Pande Putu Gita Yani, I Ketut Sukadana, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Dalam Pasal 2 UU tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya,  serta  didaftarkan  ke  catatan  sipil.  Proses  perceraian  yang  tidak  dicatatkan  dalam  masyarakat Hindu  di  Bali  dan  akibat  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  dalam  masyarakat  Hindu  di  Bali.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui  perceraian yang perkawinannya tidak di catatkan dalam masyarakat  Hindu di Bali dan  mengetahui  akibat  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  dalam  masyarakat  Hindu  di  Bali  Metode  penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normative, penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dan terbagi aspek. Hasil analisis menunjukan bahwa seiring berjalannya waktu seringkali timbul permasalahan serta ketidak harmonisan  dalam  kehidupan  rumah  tangga,  sehingga  timbul  sebuah  perceraian,  perceraian  merupakan  akhir dari  suatu  perkawinan.  Dalam  UU  No.  1  Tahun  1974  putusnya  ikatan  perkawinan  dapat  disebabkan  karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Dalam Persidangan perkara perceraian tidak memiliki akta perkawinan  maka  dapat  diganti  dengan  Surat  keterangan  dari  kelurahan.  Kesimpulannya  pada  ajaran  Hindu sesungguhnya sangat melarang perceraian antara pasangan, terkecuali suami atau istri berkhianat dan tidak setia. Itupun tergantung pada konteksitas terhadap pelanggaran Satyeng Lhaki atau Satyeng Wadon . Tidak hanya itu, perempuan yang tidak mencatatkan perkawinannya lebih banyak mendapat kerugian baik secara sosial, hukum dan kehilangan hak asuh anak.
Kata kunci : Perceraian, Akta Perkawinan, Masyarakat Hindu

## Abstract
In Article 2 of the Law on Marriage, that a marriage is considered valid if it is carried out according to religion and  belief,  and  is  registered  in  the  civil  registry.  Divorce  proceedings  that  are  not  registered  in  the  Hindu community  in  Bali  and  as  a  result  of  marriages  that  are  not  registered  in  the  Hindu  community  in  Bali.  This study aims to determine the divorce whose marriage is not recorded in the Hindu community in Bali and to find out  the  consequences  of  marriage  that  is  not  recorded  in  the  Hindu  community  in  Bali.  The  research  method used is the type of normative research, legal research that examines written law and divided aspects. The results of the analysis show that over time problems and disharmony often arise in domestic life, resulting in a divorce, divorce  is  the  end  of  a  marriage.  In  Law  no.  1  of  1974  the  breaking  of  the  marriage  bond  can  be  caused  by death, divorce, and on court decisions. In divorce proceedings that do not have a marriage certificate, it can be replaced  with  a  certificate  from  the  sub-district.  In  conclusion,  Hinduism  actually  prohibits  divorce  between spouses, unless the husband or wife is treasonous and unfaithful. That too depends on the context of the Satyeng Lhaki  or  Satyeng  Wadon  violations.  Not  only  that,  women  who  do  not  register  their  marriages  suffer  more losses both socially, legally and lose custody of children. Keywords: Divorce, Marriage Certificate, Hindu Society

## I. PENDAHULUAN
Perkawinan  ialah  kasih  sayang  kesenangan.  Hubungan  cinta.  Merupakan  sarana  terciptanya kebahagiaan dan kerukunan. Hubunga perkawinan merupakan untuk membentuk keluarga yang kekal serta  bahagia.  Dengan  demikian  menegakkan  keluarga  yang  bahagia  dan  menjadi  sendi  dasar  dari susunan masyarakat, suami istri memikul suatu tanggung jawab dan kewajiban.
Perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk kerjasama kehidupan antara pria dan wanita di dalam masyarakat dibawah suatu peraturan khas serta khusus. hal ini sangat diperhatikan dengan baik oleh negara,  agama  maupun  Adat,  yang  dimana  artinya  bahwa  dari  peraturan  tersebut  bertujuan  untuk mengumumkan  status  baru  kepada  orang  lain  sehingga  pasangan  ini  diterima  dan  diakui  statusnya sebagai  pasangan  yang  sah  menurut  agama,  baik  hukum,  hukum  adat  maupun  Negara  dengan sederetan  hak  dan  kewajiban  untuk  dijalankan  oleh  keduanya  sehingga  pria  itu  bertindak  sebagai suami sedangkan wanita bertindak sebagai istri. Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting
dalam  hidup,  karena  perkawinan  iyalah  suatu  penunjang  untuk  meneruskan  keturunan.  Perkawinan dinyatakan  sah  apabila  telah  dilakukan  dengan  kepercayaan  serta  agamanya  masiing  masimg. Perkawinan juga didaftarkan dalam catatan sipil, bahwa pernah ada perkawinan. Perkawinan ini tidak didaftarkan  di  dalam  catatan  sipil  maka  perkawinan  tersebut  tidak  dapat  membuat  akta  perkawinan, perkawianan tersebut tetap sah namun sah secara adat ( Surpha, 2004:12 )
Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  diantara  seorang  wanita  dengan  pria  sebagai  suami  istri karena  setiap  orang  tidak  bisa  hidup  sendiri.  Sehingga  harus  membentuk  keluarga  dengan  tujuan membentuk  keluarga  yang  kekal  serta  bahagia  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Rumusan perkawinan  di  atas  merupakan  rumusan  UU  tentang  Perkawinan..Ketidakharmonisan  dalam  suatu rumah tangga biasanya disebabkan oleh faktor kesetiaan dan kepercayaan dalam membangun keluarga serta kurangnya komunikasi antara suami istri.Tetapi ada juga diantaranya beberapa kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi seperti misalnya suami yang tidak bekerja sehingga tidak bisa menafkahi istri dan anak-anaknya.
Berikut  ini  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  mengkaji  permasalahan  tentang  perkawinan seperti Dyatmikawati  (2011) ; Adnyana,  Windia,  &  Sudantra  (2012) .  Perceraian  ialah  suatu  proses yangdimana sebelumnya pasangan tersebut sudah (pasti) berusaha untuk mempertahankannya namun mungkin jalan terbaiknya yang harus ditempuh dengan jalan "perceraian". Biasanya perceraian sering terjadi  untuk  terhindarnya  dari  KDRT,  untuk  perlindungan  anak-anaknya  yang  masih  balita,  untuk masa  depan  anak-anaknya,  atau  malah  untuk  mendapatkan  keturunan.Perceraian  ialah  sebuah perkawinan,  dimana  perkawinan  sering  terjadi  pertengkaran,  ketidakcocokan,  kegagalan,  terkadang merasa  tidak  bahagia  ataupun  masalah  lainnya,  bahkan  sering  ingin  untuk  mengakhiri  ( Soimin, 2001:24 ).  Perceraian  sering  terjadi  karena  alasan-alasan  yang  yang  sudah  jumlah  antara  seperti memberi  pelajaran  kepada  pasangan  bahkan  itu  dijadikan  jalan  keluar  dari  suatu  masalah,  dimana penyebab  perceraian  yang  sering  kita  lihat  adalah  dimana  salah  satu  pasangan  menghianati pasangannya,  bahkan  ketidak  cocokan,  serta  kegagalan  dalam  berkomunikasi  ( Lestawi,  1999:4 ). Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perceraian yang perkawinannya tidak di catatkan dalam masyarakat Hindu di Bali dan mengetahui akibat perkawianan yang tidak dicatatkan dalam masyarakat Hindu di Bali.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  didesain  dengan menggunakan metode penelitian  hukum  normative.  Penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dan terbagi aspek, yaitu aspek teori, sejarah,  filosofi,  perbandingan  struktur  dan  komposisi,  lingkup  dan  materi,  konsistensi,  penjelasan umum  dan  pasal  demi  pasal,  formalitas  dan  kekuatan  mengikat  suatu  undang  undang,  serta  Bahasa hukum yang digunakan ( Muhamad, 2006:82 ).
Adapun sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 2 bentuk yaitu (1) bahan hukum  primer  yaitu  bahan  hukum  yang  mempunyai  kekuatan  yang  mengikat  secara  umum (perundang-Undangan)  atau  mempunyai  kekuatan  yang  mengikat  bagi  pihak  yang  berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum atau putusan hakim). Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan tentang perceraian yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  tentang  perkawinan  dan  (2)  bahan  hukum  sekunder,  yaitu  memberikan  penjelasan mengenai  bahan  hukum  primer,  misalnya  buku  buku  hukum  kekeluargaan  yang  khususnya  tentang perkawinan dan perceraian.
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum yang  digunakan  adalah teknik  dokumentasi  yang  dilakukan dengan  cara  menginventarisasi  bahan-bahan  hukum  baik  berupa  peraturan  perundang-undangan literatur-literatur  maupun  bahan  hukum  lainnya  yang  berkaitan  dengan  perkawinan  dan  perceraian yang dimana perkawinan yang harus di daftarkan dicatatan sipil dan membuat akta perkawinan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengertian dan Sahnya Perkawinan Dalam Hukum Hindu
Perkawinan ialah suatu yang disakralkan dan perkawinan ialah hubungan antara pria dan wanita dan dimana  suatu  hubungan  yang  dilandasi  oleh  cinta,  dan  kasih  sayang.  Perkawinan  adalah  pertemuan antara  kamanjaya  dan  kamaratih atau  pertemuan  antara  sperma  dan  ovum.  Maksud  dari  perkawinan tersebut  adalah  untuk  menghindari  bibit  dari  pengaruh  buruk  atau  hal  negative  dari  luar.  Sehingga
dapat  melahirkan  putra  yang  suputra  dan  anak  yang  memiliki  budi  luhur.  Dan  perkawinan  tersebut mampu menetralisir aura negative.
Dalam UU Perkawianan pasal 1 menyebutkan dimana perkawinan iyalah ikatan antara pria dan wanita dimana mereka saling mengikatkan diri dan saling memiliki satu Sama lain, dengan memiliki tujuan  untuk  membantu  suatu  keluarga  yang  harmonis  dan  bahagia  kekal  abadi.  Dan  sebelum perkawinan  terjadi  dimana  seorang  pria  harus  memiliki  restu  dari  orang  tua  begitu  pula  dengan seorang  wanita  yang  harus  memiliki  izin  restu  dari  orang  tua,  karena  perkawinan  tidak  boleh dilakukan  karena  paksaan  ataupun  dipengaruhi  karena  dasar  lain.  Karena  itu  untuk  menghindari terjadinya suatu kerenggangan dan suatu pertengkaran hingga terjadinya suatu perceraian yang sangat di  benci  oleh  tuhan.  Dan dalam  rumah  tangga  juga  di  perlukan adanya  suatu kerja  Sama  dan  saling membatu antara suami dan istri dan bisa saling menghagai pasangannya.
Menurut  hukum  adat  Bali  perkawinan  adalah  suatu  tanggung  jawab  yang  harus  secara  mental memahami  makna  suatu  perkawinan  sehingga  mereka  dapat  bertanggung  jawab.  Perkawinan  dalam hukum  adat  Bali  sangat  menghubungkan  dan  mengaitkan  dengan  keluarga  dan  adat,  karena  di  Bali jika  sudah  kawin  harus  bisa  memilah  dan  juga  harus bisa menyama  braya  karena  setiap  orang  yang sudah kawin memiliki ayahan banjar atau petedunan. Dan dalam perkawinan harus bisa melanjutkan garis  keturunan,  perkawianan  juga  peristiwa  dimana  masuknya  orang  baru  dalam  keluarga  dan  ikut memiliki  tanggung  jawab  penuh  dalam  keluarga.  Dalam  hukum  adat  Bali  juga  ada  yang  namanya kasta  dimana  setia  orang  harus  mempertahankan  kedudukannya,  nanun  ada  juga  yang  kluar  dari kastanya  sehingga  mereka  lepas  dari  kedudukannya  yang  sebenarnya.  Dan  sring  menjadi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat.
Selain  perkawinan  mengenai  bentuk  perkawinan  perkawianan  yang  Beda  kasta  sudah  yang secara  hukum  dibebaskan  yang  di  atur  dalam  keputusan  DPRD  Bali  No.  11/1951.  Namun  di masyarakat  masih  menyisakan  sederetanorang  yang  masih  mempertahankan  kedudukannya  dan sangat  kokoh  dalam  pendiriannya  untuk  mempertahan  kastanya  dan  sangat  memaksakan  untuk mengawinkan anak anaknya dengan orang yang berkasta Sama dengannya ( Usman, 2010:23 ). Kata sahnya suatu perkawinan APA bila perkawinan tersebut sudah dilakukan secara agama dan melengkapi  administrasi  di  Kantor  catatan  sipil.  Karena  setiap  perkawinan  yang  sah  harus  adanya pemberitahun  kepada  pihak  tertentu,  perkawinan  juga  dikatakan  sah  harus  dilakukan  berdasarkan restu  orang  tua  ( Pudja  &  Sudharta,  2002:551 ).  Menurut  UU  Perkawinan,  sahnya  suatu  perkawinan adalah  sesuai  hukum  agama  masing-masing.Jadi  perkawinan  yang  sah  menurut  hukum  perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama  Hindu.  Jadi  dalam  agama  Hindu  misalnya  yang  terjadi  didesa  Apuan  yaitu  pertamanya dilakukan ngidih atau mepadik kerumah  mempelai  wanita,  dan  dilakukian metanjung  sambuk dan dilakukannya  yang  di  sebut mebiakalamekalan  kalan dan metataban di bale  adat .  Dan  setelah  itu dilakukan acara mepejati atau mepamit di rumah yang wanita. Jadi setiap perkawianan juga dilakukan berdasarkan  awig  awig  adat  yang  berlaku  disetiap  banjarnya.  Dan  sebelum  tiga  hari  dari  acara perkawinan belum boleh keluar karena dinyatakan sebagai sebet kandel atau sebel nganten .
Dalam  Hukum  Hindu  dijelaskan  sistem perkawinan  di  Indonesia dianggap  sah  selain  telah memenuhi  aturan  dan  syarat  yang  berlaku  dan  telah  di  lakukan  administrasi  sesuai  aturan  yang berlaku.  Oleh  karena  itu  dalam  setiap  perkawinan,  harus  dilakukan  pencatatan  perkawinan  oleh petugas catatan sipil. Hal tersebut ditegaskan dalam UU Perkawinan yang di tegaskan dalam pasal 2 ayat 1  dan  2:  “Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya dan  kepercayaan  itu  serta  tiap-tiap  perkawinan dicatat  menurut peraturan  perundang-undangan  yang berlaku”.
Ajaran Hindu sebenarnya melarang adanya perceraian antara pasangan, kecuali suami atau istri berkhianat  dan  tidak  setia.  Itupun  tergantung  pada  konteksitas  terhadap  pelanggaran Satyeng  Lhaki atau Satyeng  Wadon. Perceraian  merupakan  akhir  dari  suatu  perkawinan  .Ketika  suatu  perkawinan sering  trjadi  perdebatan,  merasa  tidak  bahagia,  danketidaksetiaan  pasangan,  atau  masalah  lainnya, serin terpikir untuk segera mengakhiri pernikahan tersebut. Bercerai dengan pasangan hidup dianggap sebagai  solusi  terbaik  bagi  banyak  pasangan  yang  perkawinan  walaupun  mereka  tahu  perbuatan perceraian  adalah  perbuatan  yang  dibenci  Tuhan.  Alasan  lain  bercerai  adalah  memberi  pasangan hidup  pelajaran  sebagai  jalan  keluar  yang  baik  untuk  mengakhiri  rasa  sakit  hati.  Tetapi,  dengan bercerai tidak  berarti  bebas  dari masalah.  Beberapa  faktor  yang  menyebabkan  perceraian itu  terjadi, antara lain:
1. Gagal berkomunikasi
2. Ketidaksetian
3. Kekerasan dalam Rumah Tangga
4. Masalah Ekonomi
5. Perkawinan Dini
6. Perubahan Budaya
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan perceraian dapat disebabkan oleh kematian,  penghianatan  dan  putusanya  dalam  persidangan.  Artinya,  perceraian  itu  sah  apabila dilakukan  di  pengadilan.  Sebuah  masyarakat  proses  perceraiansecara  adat  di  dalam  lingkungan masyarakat,  penelitian  pada  salah  satu  Desa Pakraman yang  ada  di  Bali  yaitu  tepatnya  Desa Pakraman Apuan, yang merupakan salah satu desa pakraman yang terletak di Kecamatan Susut, Kota Bangli. Menurut Bendesa Adat Desa Pakraman Apuan, di desa tersebut pernah beberapa kali terjadi perceraian  secara  adat  antara karma (warga)  desa  tersebut.  Proses  perceraian  secara  adat  di  awali dengan Pasangan suami istri yang sudah dengan keinginan yang keras untuk bercerai pertama harus membuat  suatu  pernyataan,  dimana  dalam  Surat  pernyataan  perceraian  tersebut  isinya  sudah  sangat jelas  tentang alasan-alasan perceraian maupun  Hak  Asuh  si  anak  (kalau punya  anak).  Setelah kedua belah  pihak  sama-sama  sudah  mengetahui  isi  dari  surat  pernyataan  tersebut,  jika  memang  tidak  ada yang  perlu  harus  ditambah  ataupun  dikurangi  dari  isi  pernyataan  tersebut  maka  surat  pernyataan perceraian  tersebut  ditanda  tangani  oleh  kedua  belah  pihak  dengan  bermaterai  6.000,  -  Perlu dijelaskan  posisi  Kepala  Dusun  adalah  pengganti  Kepala  Desa  karena  yang  bercerai  tidak  memiliki Akta Perkawinan dan yang menyaksikan proses upacara perkawinan tersebut adalah kepala dusun.
Bilamana  yang  bercerai  telah  memiliki  akta  perkawinan  proses  perceraian  adat  ini  bisa  dipakai dasar  untuk  mengajukan  gugatan  perceraian  ketingkat  Pengadilan  Negeri.  Dengan  tambahan  pihak Kepala  Desa  ikut  mengetahui  perceraian  tersebut.  Di  dukung  kuat  oleh  pendapat  hakim  perceraian yang  tidak  dapat  menunjukkan  alat  bukti  seperti  akta  perkawinan  maka  dapat  di  gantikan  dengan Surat  keterangan  dari  kepala  desa/lurah  bahwa  pernah  ada  perkawinan  yang  tidak  didaftarkan  atau tidak  memenuhi  persyaratan  administrasi  dan  tidak  dicatatkan  dalam  catatan  sipil.  Jadi  perceraian tersebut dapat dilaksanakan apabila sudah mendapat Surat keterangan. Karena pejabat yang berada di desa  tidak  dapat  memutus  perceraian,  perceraian  hanya  dapat  diputus  oleh  hakim,  sekalipun perkawinan tersebut tidak memiliki akta perkawinan.

## 2. Kekuatan Hukum Alat Bukti Akta Perkawinan Dalam Proses Perceraian
Menurut  bentuknya  akta  dapat  dibagi  menjadi  akta  otentik  dan  akta  di  bawah  tangan.  Akta  otentik adalah  akta  yag  dibuat  oleh  pejabat  yang  diberi  wewenang  untuk  itu  oleh  penguasa,  menurut ketentuan-ketentuan  yang  telah  ditetapkan,  baik  dengan  maupun  tanpa  bantuan  dari  yang berkepentingan lihat pasal 165 HIR, 1868 BW, dan 285 Rbg. Akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja  dibuat  untuk  pembuktian  oleh  para  pihak  tanpa  bantuan  dari  seorang  pejabat.  Dengan  kata lain dapat diartikan bahwa Akta otentik adalah akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh notaries/PPAT, camat dan/atau pejabat resmi lainnya ( Harwathy, 2011:24 ).
Pejabat  resmi  lainnya  atau  Pegawai  umum  yang  dimaksud  dapat  berlaku  pada  seorang  hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai catatan sipil, dan sebagainya. Dengan demikian maka suatu akta notaris, suatu Surat putusan hakim, suatu Surat proses verbal yang dibuat oleh seorang juru sita pengadilan  dan  suatu akta perkawinan  yang  dibuat  oleh  pegawai  catatan  sipil  adalah  termasuk  ke dalam  akta-akta  otentik.  Perceraian  terjadi  sebagai  akibat  dari  adanya  suatu  perkawinan  yang  sah menurut  undang-undang.  Dan  menurut  agama  Hindu  terkait  proses  pembuktian  dalam  persidangan perkara  perceraian  apabila  pasangan  suami  istri  tidak  memiliki  bukti  surat  berupa  akta  perkawinan atau  dengan  kata  lain  perkawinan  mereka  belum  dicatatkan  pada  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil  maka  Akta  Perkawinan  sebagai  alat  bukti  otentik  bisa  digantikan  dengan  surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan bahwa memang benar telah terjadi perkawinan yang sah antara suami istri bersangkutan yang dilangsungkan secara agama hindu dan diterangkan pula waktu dan tempat berlangsungnya perkawinan tersebut.
Perkawinan yang tidak dicatatkan ternyata, defacto dan dalam kasus konkrit bukan bentuk yang sederhana  dan  tunggal.Bahkan,  dalam  bentuk  tertentu  sudah  merupakan  perbuatan  sindikasi  yang bersentuhan dengan aspek sosial, ekonomi, kultural dan tentu saja hukum. Berbagai kasus kejahatan perdagangan  orang  yang  terungkap  ke  media, ternyata  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  karena
pernikahan  paksa,  atau  perbudakan  berkedok  pernikahan  ( servile  marriage )  sebagai  modus perdagangan anak dan perempuan. Perkawinan yang tidak dicatatkan dalam masyarakat Hindu di Bali banyak di jumpai pada orang tua, dimana perkawinan yang tidak dicatatkan tidak dapat dikatakan sah, karena  tidak  terdaftar  dalam  catatakan  perkawinan  masyarakat  yang  terdapat  di  desa  tersebut, perkawinan  dalam  hukum  Hindu  harus  mengukuti  awig-awig  yang  mengatur  di  suatu  desa. Perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  dapat  dikatakan  sebagai  kawin  kontrak  yang  hanya  berlangsung beberapa saat dan tidak dapat di akui oleh masyarakat Hindu ( Rasaid, 1995:7 ). Jika perkawinan yang hanya  di  hadiri  oleh  kepala  Dusun  dan  tidak  didaftarkan  kepada  kepala  desa  maka  perkawinan tersebut dapat dikatakan  sah  menurut  masyarakat  Hindu,  namun tidak menurut UU  Nomor  1  Tahun 1974  karena  tidak  melengkapi  kriteria  perkawinan  yaitu  tidak  memenuhi  administrasi  di  kantor catatan sipil.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Ajaran Hindu sesungguhnya sangat melarang perceraian antara pasangan, terkecuali suami atau istri berkhianat  dan  tidak  setia.  Itupun  tergantung  pada  konteksitas  terhadap  pelanggaran Satyeng  Lhaki atau  Satyeng  Wadon .  Menurut Reg  Weda ,  sudah  sangat  salah  kalau  bercerai  atau  berpisah,  karena sudah  melanggar Yadnya yang  sangat  susah  dilakoni  secara  materiil,  moril,  dan  spiritual  dan melanggar sumpah yang telah diucapkan dalam acara perkawinan. Perlu Mulat Sarira atau intropeksi diri antara pasangan suami istri yang berkhianat dan tidak setia. Pasangan yang ingin bercerai harus membuat  Surat  Pernyataan  bahwa  pernah  ada  perkawinan  dan  membawa  saksi  yang  mengetahui perkawinan tersebut dan mengetahui bahwa pasangan suami istri tersebut telah sepakat akan bercerai. Selanjutnya,  disampaikan  secara  lisan  terhadap  masyarakat  bahwa  pernah  ada  perkawinan  dan  akan bercerai. Kemudian, perkawinan yang tidak dicatatkan sangat merugikan bagi seorang istri dan anak dari  perkawinan  itu,  baik  dilihat  secara  hukum  maupun  secara  sosial.  Secara  hukum,  sehingga perempuan tidak lagi dianggap sebagai istri sah. Dengan itu, dia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu, sang istri dan anak juga tidak berhak atas harta gono-gini  jika  terjadi  perceraian,  karena  secara  hukum  perkawinan  tersebut  dianggap  tidak  pernah terjadi.  Sehingga,  dilihat  dari  segi  sosial,  perempuan  yang  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  sering dianggap menjadi istri simpanan. Selain itu, status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Karena tidak adanya pendaftaran perkawinan secara sah.

## 2. Saran
Melalui  penelitian  ini  diharapkan  sosialisasi  yang  lebih  serius  dari  pemerintah  supaya  kesadaran hukum masyarakat meningkatkan tentang pentingnya proses pencatatan perkawinan dan memberikan pemahaman  kepada  masyarakat  tentang  sahnya  perkawinan  menurut  Undang-Undang  No  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan.  Kemudian,  biaya  perceraian  yang  dianggap  masih  terlalu  mahal  bagi masyarakat  khususnya  masyarakat  pedesaan  yang  masih  tergolong  miskin  menyebabkan  beberapa masyarakat  memilih  bercerai  secara  adat  saja.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  hendaknya  bisa memberikan  pelayanan  hukum  yang  mudah  kepada  masyarakat,  walaupun  ada  proses  berperkara secara  prodeo  yang  dibiayai  pemerintah  namun  hal  tersebut  belum  sepenuhnya  diketahui  dan  bisa dirasakan oleh masyarakat serta cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama.

## DAFTAR PUSTAKA
Adnyana, I. W. P., Windia, I. W., & Sudantra, I. K. (2012). Perkawinan Nyeburin Berbeda Agama Ditinjau dari Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Banjar Dakdakan, Desa Pakraman Kelaci Kelod, Kabupaten Tabanan). E-Journal Ilmu Hukum: Kertha Wicara , 1 (1), 1–10.
Dyatmikawati, P. (2011). Perkawinan pada Gelahang dalam Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. DIH, Jurnal Ilmu Hukum , 7 (14), 107–123. Harwathy, T. I. S. (2011). Hukum Perdata . Denpasar: Universitas Mahasaraswati. Lestawi, I. N. (1999). Hukum Adat . Surabaya: Paramita. Muhamad, A. (2006). Hukum dan Penelitian Hukum . Bandung: PT. Citra Bakti. Pudja, & Sudharta. (2002). Hukum Perkawinan Hindu yang Diresepsir ke dalam Hukum Adat Bali dan Lombok . Jakarta. Rasaid, M. N. (1995). Hukum Acara Perdata . Jakarta: Sinar Gafika. Soimin, S. (2001). Hukum Orang dan Keluarga . Jakarta: Sinar Grafika.
Surpha, I. W. (2004). Eksistensi Desa Adat dan Desa Dinas di Bali . Denpasar: Pustaka Bali Post. Usman,  H.  A.  (2010). Titik  Singgung  Kewenangan  Pengadilan  Dalam  Lingkungan  Peradilan  Umum dan Peradilan  Agama .  Jakarta:  Balitbang  Pendidikan  dan  Pelatihan  Hukum  dan  Peradilan Mahkamah Agung RI.
UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata