Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v17i2.1978

## PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PENGGUNA APLIKASI E-COMMERCE TERHADAP KASUS PENYALAHGUNAAN AKUN DALAM
KONSTRUKSI HUKUM ITE

## Swanasti Djatu Dianti
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta swanastidjatudianti@upnvj.ac.id
Andriyanto Adhi Nugroho
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta andriyanto.adhi.n@upnvj.ac.id

## Abstrak
Perkembangan  teknologi  yang  semakin  maju  menimbulkan  perubahan  terhadap  pola  hidup  masyarakat dalam banyak aspek, Salah satunya adalah munculnya aplikasi jual beli berbasis online atau e-commerce. Dengan  adanya  kemudahan  tersebut  ternyata  terdapat  permasalahan  baru  yang  muncul,  yaitu penyalahgunaan  akun.  Permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  mengenai  faktor- faktor  penyebab  terjadinya  penyalahgunaan  akun  dan  perlindungan  hokum  konsumen  pengguna  e- commerce  terhadap  kasus  penyalahgunaan  akun  dalam  konstruksi  Hukum  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (ITE).  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  Yuridis-Normative.  Hasil  Penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan akun dibagi menjadi 2 (dua), yakni factor  internal  dan  factor  internal.  Konsumen  pengguna  e-commerce  berhak  mendapatkan  perlindungan hokum  menurut  Undang  Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dan  Undang-Undang  Perlindungan Data  Pribadi.  Bekaitan  dengan  hal  tersebut,  peneliti  berpendapat  bahwa  diperlukan  peran  aktif  dari konsumen,  perusahaan  penyedia  platform  aplikasi  e-commerce,  serta  aparat  penegak  hokum  untuk mencegah dan mengurangi angka jumlah korban penyalahgunaan akun di Indonesia.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penyalahgunaan Akun, Data Pribadi

## Abstract
The  development  of  increasingly  advanced  technology  has  led  to  changes  in  people's  lifestyles  in  many aspects,  one  of  which  is  the  emergence  of  online  or  e-commerce-based  buying  and  selling  applications. With this convenience, it turns out that there are new problems, namely account abuse. The problems that will  be  discussed  in  this  study  are  regarding  the  factors  that  cause  account  abuse  and  consumer  legal protection  for  e-commerce  users  against  cases  of  account  abuse  in  the  construction  of  the  Electronic Information  and  Transaction  Law  (ITE).  This  research  uses  a  juridical-normative  research  method.  The research results  show that the factors  that  cause account  abuse are divided into 2  (two), namely  internal factors and external factors. Consumers who use e-commerce are entitled to legal protection according to the  Electronic  Information  and  Transaction  Law  and  the  Personal  Data  Protection  Act.  In  this  regard, researchers  argue  that  it  takes  an  active  role  from  consumers,  companies  providing  e-commerce application platforms, and law enforcement officials to prevent and reduce the number of victims of account abuse in Indonesia.
Keywords: Legal Protection, Consumers, Personal Data

## PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi  yang semakin  maju  memberikan pengaruh terhadap pola hidup manusia  dalam  banyak  aspek,  salah  satunya  adalah  pekerjaan  menjadi  lebih  mudah  dan  cepat
selesai  berkat  bantuan  internet.  Berdasarkan  hasil  riset  yang  dilakukan  oleh  Asosiasi Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia  (APJII)  dalam  laporannya  yang  berjudul  Profil  Internet Indonesia 2022, jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2021 sampai 2022 berjumlah 210.026.769 dari total populasipenduduk Indonesia pada tahun 2021 yang berjumlah 272.628.600 jiwa. 1 Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa 77,02% masyarakat saat ini sudah  menggunakan internet.
Hadirnya  revolusi  industry  4.0  yang  memanfaatkan  teknologi  yang  berbasis  internet menimbulkan  suatu  terobosan  baru  dalam  aktivitas  perdagangan,  yaitu e-commerce atau  situs belanja  online. E-commerce adalah  salah  satu  kegiatan  perdagangan  barang  dan/atau  jasa  yang memanfaatkan  keberadaan  teknologi  dan  informasi  digital  dalam  melakukan  transaksi  secara elektronik sehingga menyebabkan para pihak tidak perlu berinteraksi secara langsung. 2 Hadirnya e-commerce dalam  kehidupan  sehari-hari  membawa  angin  segar  dalam  kehidupan  sehari-hari karena  hanya  dengan  mengakses  sebuah  platform e-commerce seseorang  dapat  memenuhi kebutuhannya  kapanpun  dan  dimanapun.  Shopee,  Tokopedia,  dan  Lazada  merupakan  beberapa contoh platform e-commerce yang tersedia di Indonesia. Berdasarkan hasil riset Price, persaingan antara ketiga e-commerce tersebut cukup ketat pada kuartal kedua (Q2) di tahun 2022. 3
Seluruh e-commerce saling  bersaing  untuk  menghadirkan  berbagai  macam  fitur  dan layanan hanya dalam satu aplikasi sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya tarik konsumen untuk  berbelanja  di  situs  tersebut.  Banyaknya  diskon  dan  promo  yang  ditawarkan,  harga  yang jauh  lebih  murah  dari  toko  konvensional,  dan  praktis  merupakan  beberapa  alasan  masyarakat lebih  memilih  untuk  melakukan  transaksi  secara online . 4 Selain  itu  pembeli  juga  diberikan berbagai  macam  pilihan  metode  pembayaran  dan  kurir  logistik  yang  aman  dan  terintegrasi langsung dengan system. 5
Dengan  adanya  kemudahan  yang  dihadirkan  oleh e-commerce tidak  menutup kemungkinan  timbulnya  sebuah  masalah  di  kemudian  hari,  mengingat  internet  akan  terus berkembang  mengikuti  perkembangan  zaman  sehingga  jaminan  keamanan  terhadap  kerahasiaan informasi  pribadi  konsumen  sangat  riskan  untuk  bocor  dan  disalahgunakan  oleh  oknum  yang tidak bertanggungjawab. Konsumen selaku pemilik akun dituntut untuk selalu berhati-hati dalam
1 P APJII, “Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia,” Jakarta: APJII , 2014.
2 Anjali Gupta, “E-Commerce: Role of E-Commerce in Today’s Business,” International Journal of Computing and Corporate Research 4, no. 1 (2014): 1–8.
3 https://iprice.co.id/insights/mapofecommerce/, “Persaingan Toko Online di Indonesia,” 2022.
4 APJII, “Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.”
5 Valentin  I  F  Samuri,  Agus  S  Soegoto,  dan  Djemly  Woran,  “Studi  Deskriptif  Motivasi  Belanja Hedonis Pada Konsumen Toko Online Shopee,” Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 6, no. 4 (2018).
menggunakan  aplikasi e-commerce tersebut,  mengingat  saat  ini  banyak  sekali  kejahatan  yang berupa pencurian data-data pribadi hingga pembobolan yang berujung penyalahgunaan akun. 6
Terdapat  sebuah  contoh  kasus  penyalahgunaan  akun  yang  dialami  oleh  pemilik  akun Shopee.  Cerita  ini  berawal  dari  pemilik  akun  mendapatkan  telepon  dan  pesan whatsapp dari nomor  yang  tidak  dikenal  dan  mengaku  dari  pihak  Shopee.  Singkat  cerita,  penipu  tersebut memberitahu  pemilik  akun  bahwa  pemilik  akun  memenangkan  hadiah  sebesar  Rp.2.000.000, namun dengan syarat hadiah tersebut dikirimkan melalui ShopeePay dan korban diarahkan untuk mengklik link yang disediakan. Tidak lama setelah korban mengklik link tersebut, pelaku tersebut meminta korban untuk  menyebutkan nomor telepon  yang terdaftar di shopeepay  dan kode OTP. Setelah mengikuti perintah dari oknum tersebut, pemilik akun mendapatkan pemberitahuan bahwa pengajuan    shopee  pinjamnya  sudah  disetujui  oleh  pihak  Shopee  dan  pinjaman  tersebut  telah dicairkan ke nomor rekening  yang dituju. Pemilikakun  yang  merasa tidak mengajukan pinjaman dan  mencairkan  pinjaman  tersebut  merasa  aneh  dan  baru  menyadari  bahwa  dirinya  menjadi korban penipuan. 7
Kasus diatas merupakan salah satu contoh phising dan menjadi bukti bahwa perlindungan terhadap  data  pribadi  konsumen  di  Indonesia  masih  lemah,  padahal  perlindungan  terhadap  data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia dan negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak  tersebut.  Dalam  hal  ini  sebenarnya  pemerintah  sudah  menunjukkan  keseriusannya  dalam memberikan perlindungan hokum terhadap data pribadi yang diwujudkan melalui beberapa aturan yang  dikeluarkan,  namun  sayangnya  pelaksanaan  dari  beberapa  aturan  tersebut  belum  berjalan sebagaimana  mestinya,  mengingat  masih  banyak  korban  yang  mengalami  kesulitan  dalam menyelesaikan  masalah  penyalahgunaan  akun  tersebut.  Hal  tersebut  secara  tidak  langsung memperlihatkan  bahwa  perlindungan  hokum  bagi  korban  penyalahgunaan  akun  di  Indonesia masih lemah.
Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, perlindungan dan kepastian hokum terhadap konsumen  pengguna  e-commerce  terhadap  kasus  penyalahgunaan  akun  perlu  diperhatikan  agar dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan akun?
2. Bagaimana  perlindungan  hokum  konsumen  pengguna  e-commerce  terhadap  kasus penyalahgunaan akun dalam konstruksi hukum ITE?
6 Ferdy  Arliyanda  Putra  dan  Lucky  Dafira  Nugroho,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Penyalahgunaan Akun Dalam Transaksi Elektronik Melalui Traveloka,” INICIO LEGIS 2, no. 1 (2021).
7 Linda, “Thread Kasus Penipuan Online Mengatasnamakan Shopee,” 2021.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  penulis  dalam  penulisan  artikel  ini  adalah  yuridis normative yang dilengkapi dengan wawancara. Penelitian yuridis-normatif adalah suatu penelitian yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder. 8 Pendekatan  masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan ( statue approach ) ) dan pendekatan konseptual ( conseptual approach ). Pengumpulan data dilakukan melalui dengan melakukan  studi  kepustakaan (library  research )  atau studidokumen  ( documentary  study ,  dengan sumber data primer seperti undang-undang dan aturan-aturan lainnya  yang berlaku di Indonesia. Sedangkan untuk data sekunder berasal dari jurnal, buku, majalah, internet serta media lain yang berkaitan  dengan  penelitian  ini.Selain  itu,  untuk  menunjang  data-data  yang  berkaitan  dengan penelitian ini juga dilakukan wawancara dengan pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Akun
Perkembangan  dunia  intermet  yang  semakin  pesat  menimbulkan  sebuah  dampak negative, yakni maraknya kejahatan  yang terjadi dalam dunia digital. Salah satu kejahatan dunia digital ( cyber crime ) adalah penyalahgunaan akun atau bisa juga disebut sebagai phising. Phising merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menipu korbannya dengan cara menyamar  dan  melancarkan  aksinya  melalui email, telepon  atau  pesan  teks  yang  dirancang sedemikian  rupa  agar  korban  dapat  terpancing  dan  memberikan  data-data  pribadi  yang  bersifat sensitif,  seperti  identitas  pribadi,  informasi  perbankan,  dan  password  yang  dimilikinya  kepada pelaku.  Data-data  pribadi  yang  didapatkan  dari  korban  tersebut  nantinya  akan  digunakan  oleh pelaku  untuk  mengumpulkan  keuntungan  sebanyak-banyaknya  demi  memuaskan  kepentingan pribadinya dan akan menimbulkan kerugikan bagi korban. 9
Menurut  Laporan  Direktorat  Tindak  Pidana  Siber  Bareskrim  Polri,  sepanjang  kuartal kedua  tahun  2022,  terdapat  5.579  serangan  phising  yang  terjadi  di  Indonesia.  Jumlah  tersebut mengalami  peningkatan  sebesar  41,52%  dari  kuartal  pertama  2022  yang  berjumlah  3.942 serangan. 10 Dalam beberapa kasus yang terjadi, korban phising bahkan tidak tahu bahwa mereka telah  jatuh  kedalam  jebakan  phishing.  Tidak  sedikit  korban  yang  terkena  dampak  kejahatan phishing ini, namun kebanyakan orang menganggap phising sebagai kejahatan kecil.
8 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  “Normative  Legal  Research:  A  Brief  Overview.  Jakarta” (Rajawali Press. 2015).
9 Khanifah  Jannatul  Diniyah,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban  Tindak  Pidana  Cyber  Crime Phishing,” Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 28, no. 5 (2022): 3756–75.
10 C.  M  Annur,  “Ada  5  Ribu  Serangan  Phising  Terjadi  di  RI  pada  Kuartal  II-2022,  Ini  Lembaga yang Paling Banyak Diincar,” 2022.
Kurangnya literasi pengguna terhadap teknologi yang digunakan merupakan factor utama penyebab  terjadinya  penyalahgunaan  akun.  Ketidaktahuan  dan  kurangan  pengetahuan  pengguna terhadap teknologi pada  media elektornik  menjadi celah bagi pelaku untuk melancarkan aksinya dan  menjadikan  pengguna  sebagai  target  utama  kejahatan  tersebut. 11 Selain  itu,  kurangnya pengendalian emosi pengguna dalam menggunakan aplikasi online juga menjadi salah satu factor yang menyebabkan sebagian orang menjadi korban penyalahgunaan akun karena korban biasanya tidak  dapat  menolak,  menanggapi  ataupun  membedakan  tawaran  yang  ditujukan  kepadanya. 12 Pengguna  yang  menjadi  korban  biasanya  cenderung  berkonsentrasi  pada  perasaan  yang  timbul dari pesan yang ia dapatkan, seperti urgensi untuk segera merespon pesan yang berisi tautan untuk mengklaim  hadiah,  sehingga  mengabaikan  resiko  yang  akan  timbul  apabila  dirinya  mengklik tautan  tersebut.  Dengan  kata  lain,  kurangnya  pengetahuan  dan  kurangnya  pengendalian  emosi pengguna  dalam  menggunakan  teknologi  informasi  menjadi  factor  internal  penyebab  terjadinya penyalahgunaan akun.
Lemahnya  system  keamanan  sebuah  platform  dan  tampilan  situs  platform  yang  mudah ditiru  menjadi  juga  menjadi  factor  penyebab  terjadinya  penyalahgunaan  akun  atau  phising. 13 Pengguna  sebuah  platform  biasanya  tidak  mengetahui  situs  resmi  perusahaan  yang  dimaksud secara  spesifik,  sehingga  mereka  tidak  mengetahui  secara  pasti  mengenai  tampilan  situs  resmi platform  yang dituju. Kebanyakan orang hanya mengetahui nama perusahaannya saja karena hal tersebut merupakan cara yang paling mudah untuk mencari dan mendapatkan informasi mengenai perusahaan  yang  dimaksud.  Kemungkinan  terburuk  yang  akan  timbul  apabila  pengguna  tidak mengetahui  situs  resmi  dan  tampilan  situs  resmi  platform  yang  dimaksud  adalah  jika  situs  yang dimaksud  bukanlah  merupakan  situs  resmi  perusahaan  tersebut  maka  akan  menyebabkan pengguna  mengalami  kerugian.  Maka  dari  itu,  sangat  penting  bagi  pemilik  merek  dagang  untuk menggunakan nama perusahaannya sebagainama domain sebagai situs web resmi. 14
Tata  kelola  perlindungan  data  pribadiyang  belum  berjalan  sebagaimana  mestinya  juga termasuk dalam salah satu factor penyebab terjadinya penyalahgunaan akun. Penyalahgunan akun atau  phising  terjadi  karena  adanya  data  pribadi  pengguna  yang  bocor,  sehingga  dalam  hal  ini pengguna dituntut untuk membatasi penampilan data pribadi di internet, memahami jenis produk layanan  barang/jasa  yang  sedang  digunakan,  serta  memahami  ketentuan  kebijakan  privasi  yang terteradi  aplikasi  atau  platform  tersebut.  Perusahaan  sebagai  penyedia  aplikasi  atau  platform
11 Richardus  Eko  Indrajit,  “Konsep  dan  Strategi  Keamanan  Informasi  di  Dunia  Cyber,” Yogyakarta: Graha Ilmu , 2014, 48–58.
12 “University  of  Exeter  School  of  Psychology,” The  Psychology  of  Scams:  Provoking  and Committing Errors of Judgement , 2009.
13 P. Agustini, “Jubir Kemkominfo sebut Tiga Hal Jadi Penyebab Kebocoran Data Pribadi,” 2021.
14 Udi  Rosida  Hijrianti  dan  Andi  Muthiah  Fitriani,  “Peran  Konformitas  sebagai  Mediator Hubungan Harga Diri dan Perilaku Konsumtif pada Mahasiswa,” Mediapsi 6, no. 1 (2020): 48–59.
mempunyai  kewajiban  untuk  menjamin  keamanan  kerahasiaan  data  pribadi  penggunanya mengingat  ancaman  kebocoran  data  pribadi  semakin  berkembang  seiring  dengan  berjalannya waktu.
Lemahnya  system  keamanan  sebuah  platform  dan  tampilan  situs  platform  yang  mudah ditiru,  serta  tata  kelola  perlindungan  data  pribadi  yang  belum  berjalan  sebagaimana  mestinya merupakan  factor  eksternal  penyebab  terjadinya  penyalahgunaan  akun.  Serangan  phising merupakan  salah  satu  jenis  serangan  yang  sulit  dideteksi  oleh  system  keamanan  yang  ada,  oleh karena  itu  penyedia  aplikasi  online  dituntut  untuk  memperbaiki  dan  meningkatkan  system keamanan  platform  atau  situs  web  tersebut.  Apabila  hal  tersebut  dibiarkan  saja,  maka  jumlah korban  phising  akan  bertambah  dan  nama  baik  serta  image  perusahaan  akan  menjadi  buruk  di mata  masyarakat sehingga kepercayaan pengguna terhadap aplikasi tersebut akan terus  menurun seiring berjalannya waktu.

## B. Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna E-Commerce Terhadap Kasus Penyalahgunaan Akun dalam Konstruksi Hukum ITE
Jumlah  korban  penyalahgunaan  akun  atau  phising  terus  meningkat  seiring  berjalannya waktu.  Pengguna  yang  sudah  memiliki  pengetahuan  dan  pengalaman  pun  tidak  jarang  juga menjadi korban phising karena kejahatan siber phising ini memang sulit dideteksi oleh pengguna. Dalam  hal  ini,  konsumen  pengguna  e-commerce  berhak  mendapatkan  perlindungan  hukum terhadap kasus penyalahgunaan akun atau phising berdasarkan aturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia.  Pengertian  perlindungan  hukum  adalah  tindakan  atau  upaya  untuk  melindungi masyarakat  dari  perbuatan  sewenang-wenang  oleh  penguasa  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan hukum,  untuk  mewujudkan  ketertiban  dan  ketentraman  sehingga  memungkinkan  manusia  untuk menikmati  martabatnya  sebagai  manusia. 15 Dengan  kata  lain,  perlindungan  hokum  merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk melindungi hak asasi manusia dari tindakan semena-mena yang  menyebabkan  dirinya  mengalami  kerugian  dan  perlindungan  ini  diberikan  kepada  seluruh masyarakat tanpa terkecuali dan dijamin berdasarkan aturan hukum yang berlaku.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik  yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE),  Konsumen  pengguna  e-commerce  yang  menjadi  korban  penyalagunaan  akun  dapat mengajukan  laporan  kepada  pihak  berwajib  dengan  menggunakan  ketentuan  Pasal  28  Ayat  (1) dan/atau Pasal 35 UU ITE. Pasal 28 Ayat (1) berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam
15 Rule Of Law Setiono, “Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret” (Surakarta, 2004).
Transaksi Elektronik.”. Sedangkan Pasal 35 UU ITE berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa  hak  atau  melawan  hokum  melakukan  manipulasi,  penciptaan,  perubahan,  penghilangan, pengrusakan  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dengan  tujuan  agar  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  tersebut  dianggap  seolah-olah  data  yang  otentik.”. Selain  itu,  korban  juga  diperbolehkan  untuk  mengajukan  gugatan,  baik  secara  pidana  maupun perdata  karena  hal  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  38  ayat  (1)  yang  berbunyi:  “Setiap Orang  dapat  mengajukan  gugatan  terhadap  pihak  yang  menyelenggarakan  Sistem  Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.”
Apabila pelaku terbukti memenuhi unsur yang disebutkan dalam Pasal 28 Ayat (1), maka pelaku  akan  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak  Rp1.000.000.000,00  (satumiliar  rupiah). 16 Selain  itu,  apabila  pelaku  terbukti  memenuhi unsur  yang  disebutkan  dalam  ketentuan  Pasal  35,  maka  pelaku  akan  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 12 (duabelas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
Selain itu, UU ITE juga yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang yang teradat di Pasal 30. Pasal 30 berbunyi:
(1) Setiap  Orang  dengan sengaja  dan  tanpa  hak atau  melawan  hokum  mengakses  Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
(2) Setiap  Orang  dengan sengaja  dan  tanpa  hak atau  melawan  hokum  mengakses  Komputer dan/atau  Sistem  Elektronik  dengan  cara  apa  pun  dengan  tujuan  untuk  memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
(3) Setiap  Orang  dengan sengaja  dan  tanpa  hak atau  melawan  hokum  mengakses  Komputer dan/atau  Sistem  Elektronik  dengan  cara  apapun  dengan  melanggar,  menerobos, melampaui, atau menjebol system pengamanan.
Apabila  seorang  pelaku  terbukti  melakukan  salah  satu  hal  yang  disebutkan  dalam  Pasal 30, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman yang terdapat dalam Pasal 46, yakni sebagai berikut:
(1) Setiap  Orang  yang  memenuhi  unsure  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  30  ayat  (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
16 Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 28 ayat (1) huruf (c) UU Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, “Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 28 ayat (1) huruf (c) UU Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung,” t.t.
(2) Setiap  Orang  yang  memenuhi  unsure  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  30  ayat  (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
(3) Setiap  Orang  yang  memenuhi  unsure  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  30  ayat  (3) dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  8  (delapan)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
Selain  itu,  dalam  Pasal  36  UU  ITE  menyebutkan  bahwa  “Setiap  Orang  dengan  sengaja dan tanpa hak atau melawan hokum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.”. Apabila pelaku terbukti memenuhi  unsur  yang  disebutkan  dalam  Pasal  36,  maka  menurut  ketentuan  Pasal  51  Ayat  2 pelaku  akan  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  12  (dua  belas)  tahun  dan/atau  denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
Perlindungan  terhadap  data  pribadi  merupakan  salah  satu  hak  asasi  manusia  yang  wajib dilindungi oleh negara, sehingga dalam hal ini pemerintah diharuskan untuk membuat aturan yang dapat dijadikan sebagai landasan hokum dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi. Maka dari itu,  Indonesia  saat  ini  telah  memiliki  sebuah  aturan  yang  mengatur  mengenai  perlindungan  data pribadi,  yakni  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (yang selanjutnya disebut “ UU PDP ”). Dalam aturan tersebut, data pribadi terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Data pribadi yang bersifat  spesifik  meliputi a.  data  dan  informasi  kesehatan;  b.  data biometrik;  c.  data  genetika;  d. catatan kejahatan; e. data anak; f. data keuangan pribadi; dan/ atau g. data lainnya sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Sedangkan  untuk  data  pribadi  yang  bersifat  umum meliputi a. nama lengkap; b. jenis kelamin; c. kewarganegaraan; d. agama; e. status perkawinan; dan/ atau f. data pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang.
Bocornya data pribadi pengguna merupakan awal mula terjadinya penyalahgunaan akun. Lemahnya  system  pengawasan  terhadap  perlindungan  data  pribadi  menyebabkan  seseorang mengalami  kerugian  akibat  ulah  yang  dilakukan  oleh  pelaku  dalam  menggunakan  data    pribadi yang  bukan  miliknya.  Seseorang  yang  menjadi  subjek  data  pribadi  memiliki  hak  yang  diatur dalam  BAB  IV  UU  PDP.  Salah  satu  hak  tersebut  adalah  subjek  data  pribadi  berhak  menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa Data Pribadi dilakukan melalui arbitrase,  pengadilan,  atau  lembaga  penyelesaian  sengketa  alternative  lainnya  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Dengan  kata  lain,  apabila  konsumen  pengguna  e- commerce  merasa  dirugikan  akibat  adanya  penyalahgunaan  akun  diperbolehkan  untuk
mengajukan  gugatan  dan  menerima  ganti  rugi  karena  penyalahgunaan  akun  disebabkan  karena adanya penyalahgunaan data pribadi tanpa seizin dari subjek yang bersangkutan.
Selain  itu,  dalam  UU  PDP  juga  terdapat  larangan  dalam  penggunaan  data  pribadi. Berdasarkan  Pasal  65  UU  PDP,  larangan  tersebut  berupa  (1)  Setiap  Orang  dilarang  secara melawan  hokum  memperoleh  atau  mengumpulkan  Data  Pribadi  yang  bukan  miliknya  dengan maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  yang  dapat  mengakibatkan  kerugian Subjek  Data  Pribadi;  (2)  Setiap  Orang  dilarang  secara  melawan  hokum  mengungkapkan  Data Pribadi  yang  bukan  miliknya;  (3)  Setiap  orang  dilarang  secara  melawan  hokum  menggunakan Data  Pribadi  yang  bukan  miliknya.  Apabila  seseorang  terbukti  melanggar  ketentuan  yang disebutkan dalam Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) UU PDP, maka akan dikenakan sansi pidana yang diatur dalam Pasal 67 UU PDP, yaitu sebagai berikut:
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hokum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan mililoeya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang  lain  yang  dapat  mengakibatkan  kerugian  Subjek  Data  Pribadi  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  65  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  melawan  hokum  mengungkapkan  Data  Pribadi yang  bukan  miliknya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  65  ayat  (2)  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
(3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hokum menggunakan Data Pribadi yang bukan  miliknya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  65  ayat  (3)  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  dapat  disimpulkan  konsumen  pengguna  e-commerce mendapatkan  perlindungan  hokum  apabila  mereka  menjadi  korban  kasus  penyalahgunaan  akun menurut  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  dan  Undang- UndangPerlindungan  Data  Pribadi  (UU  PDP).  Konsumen  selaku  pemilik  akun  dituntut  untuk selalu berhati-hati dalam melindungi data pribadinya, mengingat saat ini banyak sekali kejahatan yang  berupa  pencurian  data-data  pribadi  hingga  pembobolan  yang  berujung  penyalahgunaan akun. Perlu diingat bahwa awal mula terjadinya penyalahgunaan akun disebabkan oleh bocornya data pribadi dan data tersebut akhirnya disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab demi  keuntungan  pribadi.  Maka  dari  itu,  perlindungan  data  pribadi  merupakan  tanggungjawab
bersama,  sehingga  diperlukan  peran  masyarakat,  individu  dan  badan  hukum,  serta  pemerintah agar perlindungan data pribadi di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

## KESIMPULAN
Faktor-faktor  penyebab  terjadinya  penyalahgunaan  akun  dibagi  menjadi  2  (dua),  yakni factor  internal  dan  factor  internal.  Kurangnya  pengetahuan  dan  kurangnya  pengendalian  emosi pengguna  dalam  menggunakan  teknologi  informasi  menjadi  factor  internal  penyebab  terjadinya penyalahgunaan  akun.  Sedangkan  untuk  factor  eksternal,  terjadinya  penyalahgunaan  akun disebabkan  oleh  lemahnya  system  keamanan  sebuah  platform  dan  tampilan  situs  platform  yang mudah  ditiru,  serta  tata  kelola  perlindungan  data  pribadi  yang  belum  berjalan  sebagaimana mestinya.  Konsumen  pengguna  e-commerce  berhak  mendapatkan  perlindungan  hokum  terhadap kasus  penyalahgunaan  akun  atau  phising  berdasarkan  aturan  dan  regulasi  yang  berlaku  di Indonesia.  Konsumen  pengguna  e-commerce  yang  menjadi  korban  penyalagunaan  akun  dapat mengajukan  laporan  kepada  pihak  berwajib  dengan  menggunakan  ketentuan  Pasal  28  Ayat  (1) dan/atau Pasal 35 UU ITE. Selain itu, korban juga diperbolehkan untuk mengajukan gugatan, baik secara pidana maupun perdata menurut ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU ITE. Ancaman hukuman untuk pelaku penyalahgunaan akun dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45 ay at (2) dan Pasal 51 ayat  (1)  UU  ITE.  Selain  UU  ITE,  konsumen  juga  diberikan  diberikan  perlindungan  hokum terhadap  data  pribadinya  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  Tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Seseorang  yang  menjadi subjek data pribadi  memiliki hak yang diatur dalam BAB IV UU PDP, salah satunya adalah subjek data pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuanperaturanperundang-undangan (Pasal 12 ayat (2) UU PDP). Penyelesaiansengketa Data Pribadi  dilakukan  melalui  arbitrase,  pengadilan,  atau  lembaga  penyelesaian  sengketa  alternative lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 64 ayat (1) UU PDP.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustini, P. “Jubir Kemkominfo sebut Tiga Hal Jadi Penyebab Kebocoran Data Pribadi,” 2021. Annur,  C.  M.  “Ada  5  Ribu  Serangan  Phising  Terjadi  di  RI  pada  Kuartal  II-2022,  Ini  Lembaga yang Paling Banyak Diincar,” 2022.
APJII, P. “Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.” Jakarta: APJII , 2014.
Diniyah,  Khanifah  Jannatul.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban  Tindak  Pidana  Cyber  Crime Phishing.” Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 28, no. 5 (2022): 3756–75.
Gupta, Anjali. “E-Commerce: Role of E-Commerce in today’s business.” International Journal of Computing and Corporate Research 4, no. 1 (2014): 1–8.
Hijrianti,  Udi  Rosida,  dan  Andi  Muthiah  Fitriani.  “Peran  Konformitas  sebagai  Mediator Hubungan  Harga  Diri  dan  Perilaku  Konsumtif  pada  Mahasiswa.” Mediapsi 6,  no.  1 (2020): 48–59.
https://iprice.co.id/insights/mapofecommerce/. “Persaingan Toko Online di Indonesia,” 2022.
Indrajit, Richardus Eko. “Konsep dan Strategi Keamanan Informasi di Dunia Cyber.” Yogyakarta: Graha Ilmu , 2014, 48–58.
Linda. “Thread Kasus Penipuan Online Mengatasnamakan Shopee,” 2021.
Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 28 ayat (1) huruf  (c)  UU  Nomor  3  tahun  2009  tentang  Mahkamah  Agung.  “Pasal  24  ayat  (1)  UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 28 ayat (1) huruf (c) UU Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung,” t.t.
Putra,  Ferdy  Arliyanda,  dan  Lucky  Dafira  Nugroho.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Penyalahgunaan Akun dalam Transaksi Elektronik Melalui Traveloka.” INICIO LEGIS 2, no. 1 (2021).
Samuri,  Valentin  I  F,  Agus  S  Soegoto,  dan  Djemly  Woran.  “Studi  Deskriptif  Motivasi  Belanja Hedonis  Pada  Konsumen  Toko  Online  Shopee.” Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 6, no. 4 (2018).
Setiono, Rule Of Law. “Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.” Surakarta, 2004.
Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. “Normative Legal Research: A Brief Overview. Jakarta.” Rajawali Press. page, 2015.
“University  of  Exeter  School  of  Psychology.” The  Psychology  of  Scams:  Provoking  and Committing Errors of Judgement , 2009.