## ‘
Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Kampanye  Hitam  ( Black Campaign ) di Media Sosial

## Mhd Teguh Syuhada Lubis
Fakultas
Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia,
Email:
mhd.teguhsyuhada@umsu.ac.id
Article Info Abstract Article History: Received   : 26-10-2022
Revised     : 29-11-2022 Accepted : 30-11-2022 Published  : 30-11-2022

## Keywords:
Criminal Law
Local Election Information  and  Transaction Law Black Campaign The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  form  of  black  campaign crime  according  to  the  Indonesian  regional  head  election  law,  the mechanism  of  investigation  of  the  perpetrators  of  the  black  campaign crime of regional head elections based on the regional head election law and  the  information  and  transaction  law,  and  criminal  liability  for  the perpetrators  of  the  regional  head  election  black  campaign  based  on election  law  and  information  and  transaction  law.  The  research conducted  is  normative  juridical  research  using  secondary  data  by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and  tertiary  legal  materials.  Based  on  the  results  of  the  study,  it  is known that the form of black campaign crime according to the regional head  election  law  is  in  the  form  of  inciting  slandering  and  playing against  each  other,  then  it  can  also  be  in  the  form  of  defamation, insulting and disseminating information with the aim of causing hatred to  political  opponents  mentioned  in  information  and  transaction  law. The  mechanism  of  investigation  of  the  perpetrators  of  the  black campaign  crime  of  the  regional  head  election  based  on  the  regional election  law  and  the  information  and  transaction  law  is  that  in  essence police  investigators  can  conduct  investigations  after  reports  of  election violations  are  received  by  the  provincial  election  supervisory  and regency election supervisory. Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima     : 26-10-2022
Direvisi      : 29-11-2022 Disetujui : 30-11-2022 Diterbitkan : 30-11-2022

## Kata Kunci:
Hukum Pidana
Pemilukada ITE Black Campaign
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  bentuk  tindak pidana  black campaign menurut hukum pemilu kepala daerah Indonesia, mekanisme penyidikan  terhadap  pelaku  tindak  pidana black  campaign pemilu kepala  daerah  berdasarkan  Undang-Undang  Pilkada  dan  Undang- Undang  ITE,  dan  pertanggungjawaban  pidana  bagi  pelaku black campaign pemilu  kepala  daerah  berdasarkan  Undang-Undang  Pilkada dan  Undang-Undang  ITE.  Penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dengan mengolah data  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan hukum  tersier.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  bentuk tindak  pidana black  campaign menurut  hukum  pemilu  kepala  daerah yaitu  dalam  bentuk  menghasut,  memfitnah,  dan  mengadu  domba, kemudian dapat juga dalam bentuk pencemaran nama baik, menghina
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id
dan menyebarkan informasi dengan tujuan menimbulkan rasa kebencian kepada  lawan  politik  yang  tersebutkan  dalam  Undang-Undang  ITE. Mekanisme  penyidikan  terhadap  pelaku  tindak  pidana black  campaign pemilu  kepala  daerah  berdasarkan  Undang-Undang  Pilkada  dan Undang-Undang  ITE  yaitu  pada  pokoknya  penyidik  kepolisian  dapat melakukan penyelidikan  setelah adanya laporan pelanggaran pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota. Penyidik  tersebut  dapat  melakukan  penggeledahan,  penyitaan,  dan pengumpulan  alat  bukti  untuk  kepentingan  penyelidikan  maupun penyidikan.

## PENDAHULUAN
Sejatinya  prinsip  demokrasi  tak  lepas  dari  negara  demokratis  yang  melandaskan dirinya  atas  posisi  sentral  rakyat  berkuasa  ( government  or  role  by  the  people ).  Dan sebenarnya  negara  merupakan  milik  rakyat.  Di  dalam  suatu  negara  yang  demokrasi  sudah seharusnya  negara  diselenggarakan  berdasarkan  kehendak  dan  kemauan  rakyat,  atau  jika ditinjau  dari  sudut  organisasi,  yaitu  memiliki  makna  suatu  pengorganisasian  negara  yang dilakukan  oleh  rakyatnya  sendiri,  kedaulatan  ( sovereignty )  ada  di  tangan  rakyat.  Kedaulatan rakyat  pada  dasarnya  baru  dapat  terwujud  apabila  di  suatu  pemerintah  diberlakukannya demokrasi.
Bentuk  pemerintahan  yang  sifatnya  demokrasi,  dapat  diwujudkan  salah  satunya dengan  adanya  kehidupan  berpolitik  yakni  partai  politik.  Keberadaan  partai  politik selanjutnya  memunculkan  hal  yang  telah  menjadi  sebuah  ketentuan  umum  berupa  kegiatan untuk  memilih  presiden  beserta  wakil  presidennya,  kepala  daerah  tingkat  kabupaten/kota maupun wakil-wakil rakyat. 1
Sebagai  negara  demokrasi,  pemilu  menjadi  tolak  ukur  tingkatan  derajat demokratisasi  yang  bermartabat,  walaupun  pemilu  bukan  menjadi  tolak  ukur  satu-satunya dalam  melihat  derajat  demokrasi  di  negara  yang  menganut  paham  demokrasi.  Mewujudkan pemilu  yang  memiliki  tingkat  derajat  yang  tinggi  ini  dapat  terwujud  apabila  prinsip-prinsip pemilu  ditegakkan  dan  dijalankan  sepenuhnya  oleh  pemerintah  tanpa  terkecuali.  Penerapan asas-asas  tersebut  yang  diterapkan  dalam  pemilu  dilatarbelakangi  oleh  ekspektasi  rakyat untuk menciptakan pemilu yang adil dan bermartabat. 2
1 Miftah Thoha, Birokrasi Politik Dan Pemilihan Umum Di Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2014), 113.
2 Zainal  Arifin  Hoesein  dan  Arifudin, Penetapan  Pemilih  Dalam  Sistem  Pemilihan  Umum ,  (Depok:  PT. RajaGrafindo Persada, 2017), 18.
Kerangka  negara  demokrasi  dalam  pelaksanaan  pemilihan  umum  (Pemilu) merupakan  momentum  yang  sangat  penting  bagi  pembentukan  pemerintahan  dan penyelenggaraan negara periode berikutnya. Pemilu selain merupakan mekanisme bagi rakyat untuk  memilih  para  wakil  juga  dapat  dilihat  sebagai  proses  evaluasi  dan  pembentukan kembali  kontrak  sosial.  Salah  satu  konsekuensi  yuridis  dari  sistem  negara  hukum  yang demokratis  di  Indonesia  adalah  adanya  pemlihan  pemimpin  dengan  cara  yang  demokratis. Pemilihan  pemimpin  tersebut,  termasuk  pemilihan  pemimpin  di  daerah  atau  biasa  dikenal sebagai kepala daerah. 3
Dalam  rangka  menjamin  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh  rakyat,  dan  untuk  rakyat  wajib  dihormati  sebagai  syarat  utama  pelaksanaan  Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kedaulatan rakyat dan demokrasi tersebut perlu ditegaskan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung oleh rakyat, dengan  melakukan  beberapa  perbaikan  mendasar  atas  berbagai  permasalahan  pemilihan langsung yang selama ini telah dilaksanakan. 4
Pemerintah Indonesia dalam mengatasi persoalan-persoalan pemilihan umum kepala daerah  ini  telah  membentuk  beberapa  regulasi  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan yang sudah mengalami beberapa perubahan, yang sekarang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Kedua  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  menjadi  Undang-Undang,  serta  beberapa  peraturan perundang-undang  lain  terkait  pelaksanaan  pemilihan  umum  kepala  daerah,  termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk melihat kewenangan Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  dan  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  sebagai  instansi penyelenggara  pemilu  yang  telah  diamanatkan  oleh  konstitusi  negara.  Di  dalam  peraturan perundang-undangan itu dibuat suatu aturan yang mengikat bagi setiap orang.
3 Rusmanto.  “Peranan  Penyidik  Dalam  Tindak  Pidana  Pemilihan  Kepala  Daerah”. Jurnal  Hukum  UNISSULA , 35, No 2,( 2019): 101-102.
4 Penjelasan  Atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Aturan  mengikat  itu  dilengkapi  dengan  sanksi-sanksi  yang  dapat  dikenakan  kepada pihak-pihak  yang  melanggar  termasuk  pihak  yang  melakukan  pelanggaran  dibidang pelaksanaan  pemilihan  umum  kepala  daerah,  dari  keseluruhan  sanksi/akibat  hukum  yang dapat dikenai kepada pelaku terdapat di dalamnya sanksi pidana pula. Apabila kaidah-kaidah hukum  tentang  pemilihan  umum  kepala  daerah  tidak  diikuti  atau  dilanggar,  maka  kaidah hukum  yang  berlaku  harus  diterapkan,  termasuk  dalam  hal  pengenaan  pidana  baik  itu pelakunya subjek hukum secara perorangan, maupun bagi instansi penyelenggara.
Penerapan  sanksi  pidana  itu  dapat  dilakukan  awalnya  apabila  telah  ada  pembuktian yang  cukup  yang  sudah  dilakukan  oleh  para  penegak  hukum  dalam  hal  ini  pihak  Majelis Hakim di Pengadilan dan terbukti ada pihak yang melanggar kaidah hukum pemilihan umum kepala  daerah  itu,  maka  akan  dikenakan  akibat  hukum  terhadapnya.  Akibat  hukum  muncul berawal  dari adanya hubungan  antara subjek hukum  satu  dengan  yang lain,  yang bersepakat untuk  menciptakan  suatu  hubungan  hukum  selaras  atas  aturan  perundang-undangan. Hubungan hukum merupakan hubungan yang diatur oleh hukum. 5
Pada pelaksanaan pilkada banyak sekali ditemukan penyelewengan-penyelewengan. Kecurangan  ini  dilakukan  oleh  para  bakal  calon.  Dikutip  langsung  oleh  Badan  Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bahwa ditemukan 15 dugaan pelanggaran tindak pidana Pilkada Serentak  2020  sampai  28  Agustus  2020,  pelanggaran  tersebut  berasal  dari  3  temuan  dan  12 berasal  dari  laporan.  Salah  satunya  seperti  melakukan  kampanye  hitam  ( black  campaign ). Kampanye  hitam  dapat  timbul  karena  kurangnya  sosialisasi  bakal  calon  kepada  masyarakat sehingga  dapat  dimanfaatkan  oleh  pihak  lawan  untuk  menyebarkan  informasi  yang  tidak benar atau fitnah yang dapat merusak integritas calon kepala daerah tersebut. 6
Penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pemilu kada khususnya pada kampanye hitam berdasarkan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, untuk dapat  pelaku  tersebut  dijatuhi  sanksi  pidana  terlebih  dahulu  orang  yang  dimaksud  telah terbukti melakukan tindak pidana pemilu kepala daerah. Walaupun sebelumnya tindak pidana pemilihan  umum  ini  telah  diatur  secara  umum  di  dalam  KUHP,  tepatnya  pada  Pasal  148 sampai  dengan  Pasal  153  KUHP.  Namun,  dikarenakan  telah  adanya  pengaturan  undang- undang Pemilihan Kepala Daerah secara khusus, maka pengenaan sanksi pidananya pun harus secara  khusus  ( lex  specialis ).  Menurut  Andi  Hamzah  menulis,  aturan  norma  hukum  pidana
5 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum , (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 216.
6 Bayhaqi  Febriyan  dan  Nursiti.  “Tindak  Pidana  Kampanye  Hitam  (Black  Campaign)  Dalam  Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Walikota Banda Aceh Tahun 2017”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana , 1, no 1, (2017): 55.
yang tertuang di luar KUHP dapat dikatakan undang-undang (pidana) tersendiri atau disebut pula  hukum  pidana  di  luar  kodifikasi  atau  nonkodifikasi.  Oleh  karenanya  terdapat  hukum pidana  sebagian  di  dalam  KUHP  (kodifikasi)  dan  sebagian  di  luar  KUHP  atau  di  dalam undang-undang tersendiri. 7
Tindak  pidana  pemilihan  umum  kepala  daerah  merupakan  salah  satu  tindak  pidana khusus  yang  pengaturan  pidananya  berada  di  luar  ketentuan  KUHP.  Hal  ini  mengingat urgensi  dari  pelaksanaan  pemilihan  umum  kepala  daerah  itu  sendiri,  sehingga  tidak  relevan lagi  menggunakan  ketentuan  KUHP.  Tindak  pidana  pemilihan  umum  kepala  daerah  juga menjadi  aturan khusus  dikarenakan bentuk-bentuk dari pelanggaran pemilihan  umum  kepala daerah  (pemilu  kada)  itu sendiri  sudah berbagai  macam  yang dapat  dilakukan oleh berbagai pihak.  Pasal  177  sampai  dengan  Pasal  198  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2020  tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020  tentang Perubahan  Kedua  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Ketiga  atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota menjadi Undang-Undang, mengatur terkait pemberian sanksi bagi para pelaku tindak pidana pemilu  kada.  Salah  satu  tindak  pidananya  ialah  dalam  bentuk  kampanye  hitam  ( black campaign ).
Seiring perkembangan zaman dan teknologi tindak pidana pemilu kepala daerah juga semakin bermacam-macam bentuk, termasuk dalam hal black campaign . Dengan telah adanya internet  dan  media  sosial,  para  pelaku black  campaign bukan  hanya  melakukannya  secara langsung  atau  dengan  media  massa/cetak  namun  sekarang  hal  yang  sering  ditemukan  ialah black campaign melalui media sosial.
Kampanye  hitam  ( black  campaign )  tersebut  dilakukan  oleh  oknum  dengan menggunakan  spanduk,  tatap  muka,  selebaran,  dan  melalui  dunia  maya  seperti  media  sosial ( facebook,  twitter,  instagram ,  dan  lain-lain)  atau  aplikasi  pengirim  pesan  ( whatsapp, messenger ,  dan  lain-lain),  contoh black  campaign yang  biasanya  terjadi  adalah  menyewa buzzer untuk  menyebarkan  berita-berita  bohong  ( hoax )  mengenai  pasangan  lawan  ketika pilkada. Saat ini, media sosial mengubah cara pandang masyarakat terhadap kehidupan sosial. Soerjono  Soekanto  sebagaimana  dikutip  oleh  Dikdik  M.  Arief  Mansur  mengatakan  bahwa kemajuan  dibidang  teknologi  akan  berjalan  dengan  munculnya  perubahan  dibidang
7 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus , (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 8.
kemasyarakatan khususnya di bidang nilai sosial, kaidah sosial, pola perikelakuan, organisasi, dan  susunan  lembaga  kemasyarakatan.  Berdasarkan  pendapat  Soerjono  Soekanto  tersebut, dapat dikatakan bahwa adanya kemajuan bidang teknologi informasi akan membawa dampak pada hal yang positif maupun negatif.
Kampanye hitam ( black campaign ) yang dilakukan di dunia maya, khususnya media sosial seringkali tidak terungkap, karena pelaku pembuat dan penyebar konten yang berisikan kampanye hitam ( black campaign ) tersebut sulit ditemukan. Selain itu, sifat dunia maya yang tanpa  batas  ( borderless )  menyebabkan  secara  yuridis  dalam  hal  ruang cybe r  tidak  dapat mengkategorikan  sesuatu  dengan  ukuran  dan  kualifikasi  hukum  konvensional  untuk  dapat dijadikan objek dan perbuatan. 8
Sulitnya  pengungkapan  berbagai  kasus  kampanye  hitam  ( black  campaign )  yang beredar  di  media  sosial  memang  akan  memberikan  dampak  pada  penyelenggaran  pemilu secara keseluruhan. Kampanye hitam ( black campaign ) bukan saja akan merugikan pasangan calon  yang  sedang  bertanding  dalam  kontestasi  pemilu,  melainkan  merugikan  masyarakat juga karena akan terdampak pada penggiringan opini yang salah. Hal ini justru bertentangan dengan  hak  dasar  masyarakat  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945 mengenai  hak  untuk  mendapatkan  informasi  yang  baik  dan  benar.  Tidak  terungkapnya berbagai  kasus  kampanye  hitam  ( black  campaign )  di  dunia  maya  dapat  memberikan  opini bahwa penegakan hukum tidak berjalan dengan baik. 9
Atas  dasar  itu  maka  dalam  penanganan  tindak  pidana black  campaign pada  pemilu kepala  daerah  tidak  hanya  dapat  berpatokan  pada  ketentuan  pidana  yang  diuraikan  dalam Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2020,  melainkan  juga  harus  berdasarkan  ketentuan  pidana yang  diuraikan  dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini dikarenakan  media  yang  digunakan  pelaku  dalam  melakukan  tindak  pidana black  campaign pada  pemilu  kepala  daerah  itu  ialah  menggunakan  media  sosial  baik  itu  melalui facebook, twitter, instagram, whatssapp ataupun aplikasi medias sosial lainnya yang seyogyanya diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Atas dasar keseluruhan uraian tersebut di atas, terdapat beberapa persoalan terutama terhadap  hal  penegakan  hukum  seperti  penyidikan  di  tingkat  kepolisian  terhadap  tindak
8 Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia , (Bandung: Refika Aditama, 2010),  1- 3.
9 Denico  Doly.  “Penegakan  Hukum  Kampanye  Hitam  (Black  Campaign)  di  Media  Sosial:  Pembelajaran Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019”, Jurnal Kajian , 25, no 1, (2020): 3.
pidana black campaign pada pemilu kepala daerah dengan menggunakan media sosial. Selain itu  juga  perlu  dikaji  pertangguungjawaban  yang  dapat  dibebankan  kepada  pelaku  apabila terbukti melakukan black campaign pemilu kepala daerah dengan menggunakan media sosial, hal ini dikarenakan tindak pidana itu tidak hanya bisa memperhatikan ketentuan pidana dalam Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2020  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota, akan  tetapi  juga  memperhatikan  Undang-Undang  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik.  Oleh  karena  itu  harus  benar-benar  ditelaah  secara  komperhensif  dan dianalisis  dengan  seksama  ketentuan  pidana black  campaign ini  dengan  kedua  peraturan perundang-undangan tersebut.
Metode  penelitian  merupakan  salah  satu  faktor  suatu  permasalahan  yang  akan dibahas,  dimana  metode  penelitian  merupakan  cara  utama  yang  bertujuan  untuk  mencapai tingkat  penelitian  ilmiah.  Sesuai  dengan  rumusan  permasalahan  dan  tujuan  penelitian  maka dalam  metode  penelitian  dipergunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif  (yuridis  normatif) penulis  memilih  jenis  penelitian  normatif  karena  sesuai  dengan  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini berupa data skunder di bidang hukum yang kemudian dibedakan lagi menjadi 3 jenis  berdasarkan  kekuatan  mengikatnya,  yaitu  badan  hukum  primer,  skunder  dan  tersier. Pendekatannya ialah berdasarkan kaidah hukum  peraturan perundang-undangan. Selanjutnya sifat penelitian ini merupakan deskriptif analisis. Sumber data yang dipakai untuk melakukan penelitian yuridis normatif ini adalah bersumber dari data sekunder yang menggunakan bahan hukum  baik  berupa  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier. Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka/studi dokumentasi dan menganalisis  data-data  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada.  Studi  dokumentasi merupakan  studi  yang  mengkaji  tentang  berbagai  dokumen-dokumen,  baik  yang  berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada. 10

## BENTUK  TINDAK  PIDANA BLACK  CAMPAIGN MENURUT  HUKUM  PEMILU KEPALA DAERAH INDONESIA
Dalam  rangka  membentuk  negara  yang  demokratis  diperlukan  partisipasi  oleh rakyat,  salah  satunya  adalah  pemilu.  Pemilu  adalah  wujud  nyata  demokrasi  prosedural, meskipun  demokrasi  tidak  sama  dengan  pemilihan  umum,  namun  pemilihan  umum merupakan  salah  satu  objek  demokrasi  yang  sangat  penting  dan  juga  harus  diselenggarakan
10 Salim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurbaini. Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  dan  Disertasi , (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2019), 19.
langsung,  rahasia,  jujur,  dan  adil.  Pemilu  di  Indonesia  dilakukan  untuk  memilih  anggota legislatif, kepala daerah, walikota, bupati, presiden, dan wakil presiden.
Kegiatan  pemilu  tidak  lepas  dari  unsur  kampanye.  Kampanye  dalam  banyak  kasus hanya bersifat satu arah dan hanya berisi penyampaian monolog saja, sehingga hanya bersifat retoris.  Padahal,  kampanye  adalah  alat  untuk  menyebarkan  informasi  dan  meningkatkan kesadaran  untuk  meningkatkan  kepedulian  dan  perubahan  perilaku  dari  target audience . Definisi  kampanye  adalah  pemanfaatan  metode  komunikasi  kepada  khalayak  umum  agar terkoordinasi  dalam  waktu  tertentu.  Kampanye  harus  ditujukan  untuk  mengarahkan  kepada masyarakat  mengenai  permasalahan  dan  pemecahan  masalah.  Kampanye  juga  dapat  dilihat sebagai  alat  advokasi  kebijakan  untuk  menciptakan  tekanan  publik  aktor-aktor  kunci, misalnya peneliti/ilmuwan, media massa, dan pembuat kebijakan. 11
Terkait pemahaman kampanye dalam pemilu kepala daerah dijelaskan menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyebutkan, “Kampanye  pemilihan  yang  selanjutnya  disebut  Kampanye  adalah  kegiatan  untuk meyakinkan  pemilih  dengan  menawarkan  visi,  misi,  dan  program  Calon  Gubernur,  Calon Bupati, dan Calon Walikota.” Pada dasarnya kampanye dibolehkan oleh peraturan perundang- undangan,  bahkan  terdapat  banyak  pasal  yang  mengatur  terkait  kegiatan  kampanye  pemilu kepala daerah. Namun dalam kegiatan pemilu kepala daerah tersebut terdapat kampanye yang dilarang yaitu yang sering disebut dengan kampanye hitam atau black campaign . Kampanye hitam ( black campaign ) dapat membahayakan bagi keutuhan bangsa dan negara. Penggunaan internet  khususnya  media  sosial  memang  memberikan  dampak  positif  kepada  masyarakat, tetapi akan menimbulkan ancaman bagi ideologi bangsa apabila  dipergunakan untuk sesuatu yang salah seperti kampanye hitam ( black campaign ). 12
Perbuatan black  campaign dalam  pemilu  kepala  daerah  merupakan  bagian  dari tindak  pidana  dalam  proses  pemilu  kepala  daerah.  Tindak  pidana  merupakan perbuatan/tindakan  yang  oleh  aturan  hukum  dilarang  dan  diancam  dengan  pidana,  dimana pengertian  tindakan  disini  selain  tindakan  yang  bersifat  aktif  (melakukan  sesuatu  yang sesungguhnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sesungguhnya diharuskan hukum oleh hukum). 13
11 Aisyah  Dara  Pamungkas  dan  Ridwan  Arifin.  “Demokrasi  Dan  Kampanye  Hitam  Dalam  Penyelenggaraan Pemilihan  Umum  Di  Indonesia  (Analisis  Atas  Black  Campaign  Dan  Negative  Campaign”, DIKTUM:  Jurnal Syariah dan Hukum , 17, no 1, (2019): 19.
12 Denico Doly. Op.Cit .: 3-4.
13 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana , (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 50.
Secara umum, istilah tindak pidana pemilu merupakan terminologis  yang sama atau menjadi  bagian  dari  tindak  pidana  dalam  rezim  hukum  pidana.  Istilah  lain  untuk  “tindak pidana” adalah “perbuatan pidana” atau “delik” yang dalam bahasa Belanda disebut dengan strafbaar  feit .  Jika  dikaitkan  dengan  pemilu,  maka  dapat  diistilahkan  dengan  delik  pemilu atau  tindak  pidana  pemilu.  Dengan  menggunakan  istilah  delik  atau  tindak  pidana  pemilu,  ia akan  menjadi  lebih  spesifik,  yaitu  hanya  terkait  perbuatan  pidana  yang  terjadi  dalam  proses penyelenggaraan pemilu. Dalam arti, istilah tindak pidana pemilihan umum diperuntukan bagi tindak  pidana  yang  terjadi  dalam  atau  berhubungan  dengan  pelaksanaan  tahapan-tahapan pemilu. 14
Melihat  atau  untuk  mengetahui  bentuk  dari  tindak  pidana black  campaign berdasarkan  hukum  pemilu  kepala  daerah  di  Indonesia,  tentu  dapat  berpedoman  pada ketentuan  peraturan  perundang-undangan  pemilu  kepala  daerah.  Norma  hukum  telah mengatur  kampanye-kampanye  yang  dilarang  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang dituangkan  dalam  Pasal  69  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2020  perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2015,  yang  menguraikan  bahwa  dalam  kampanye  dilarang  sebagai berikut:
a. mempersoalkan  dasar  negara  Pancasila  dan  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. menghina  seseorang,  agama,  suku,  ras,  golongan,  Calon  Gubernur,  Calon  Bupati,  Calon Walikota, dan/atau Partai Politik;
c. melakukan  Kampanye  berupa  menghasut,  memfitnah,  mengadu  domba  Partai  Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
d. menggunakan  kekerasan,  ancaman  kekerasan  atau  menganjurkan  penggunaan  kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
f. mengancam  dan  menganjurkan  penggunaan  kekerasan  untuk  mengambil  alih  kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
k. melakukan  kegiatan  Kampanye  di  luar  jadwal  yang  telah  ditetapkan  oleh  KPU  Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
Berdasarkan  beberapa  bentuk  larangan  dalam  kampanye  tersebut,  beberapa perbuatan  dapat  digolongkan  sebagai  bentuk black  campaign apabila  perbuatan  tersebut
14 Khairul Fahmi, Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi: Kompilasi Catatan Atas Dinamika Pemilu Dan Pilkada Di Era Reformasi , (Jakarta: PT. RajaGrafindos Persada, 2016), 33.
ditujukan  untuk  menjatuhkan  lawan  politik.  Menjatuhkan  lawan  politik  sebagai  tujuan  dari black campaign pada dasarnya dapat  dilakukan  dengan berbagai  macam cara. Jika mengacu pada  ketentuan  di  atas,  maka  secara  sempit  kita  bisa  melihat  beberapa  bentuk  pelanggaran yang  sifatnya  menyerang  peserta  pemilu  lainnya/lawan  politik  antara  lain  menghina, mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan, merusak dan/atau  menghilangkan  alat  peraga  kampanye,  dan  membawa  atau  menggunakan  gambar dan/atau atribut pasangan calon lain. 15
Sesuai  dengan  Pasal  69  huruf  c  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2020  perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwasannya  terdapat  beberapa  bentuk black  campaign yang  dapat  terjadi  pada  proses kampanye  pemilu  kepala  daerah  yang  masuk  dalam  bagian  tindak  pidana.  Bentuk  tindak pidana black campaign menurut hukum pemilu kepala daerah Indonesia diantaranya itu black campaign dengan cara menghasut, memfitnah dan juga dengan cara mengadu domba. Ketiga bentuk black  campaign tersebut  dapat  dipidana  dengan  menggunakan  Undang-Undang Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah.  Bentuk black  campaign ini  dapat  merujuk  pada  Pasal  69 huruf c dikarenakan pada penjelasan atas pasal tersebut menyebutkan “Ketentuan dalam huruf ini  dikenal  dengan  istilah  kampanye  hitam  atau black  campaign ”.  Oleh  karena  itu  tegaslah bentuk-bentuk black  campaign dalam  pemilu  kepala  daerah  ada  dalam  bentuk  menghasut, memfitnah dan mengadu domba.
Sedangkan  jika  melihat  dari  sisi  media  yang  digunakan  dalam  melakukan black campaign pemilu  kepala  daerah  tersebut,  bentuk  tindak  pidana black  campaign yang dimaksud  dapat  bertambah.  Hal  ini  dikarenakan  media  yang  digunakan  menentukan  aturan lain yang terkait untuk diterapkan di dalamnya. Apabila black campaign itu dilakukan dengan platform media  sosial,  maka  selain  Undang-Undang  Pemilu  Kepala  Daerah  harus  juga berpatokan  pada  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang- Undang  ITE  ini  diuraikan  pula  secara  implisit  hal  yang  dapat  dikaitkan  dengan black campaign ,  walaupun  memang  penjelasannya  tidak  diuraikan  secara  khusus  terhadap  pemilu kepala  daerah  namun  ini  tidak  bisa  juga  dilepaskan  terhadap  tindak  pidana  tersebut.  Bentuk tindak pidana yang dimaksud tersebut dapat dilihat pada perbuatan yang dilarang yaitu dalam Pasal  27  ayat  (3)  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang  menyebutkan:
15 Muhammad  Rizaldi.  “Pro  dan  Kontra  Black  Campaign  Dalam  Pemilihan  Umum  di  Indonesia”, Jurnal  Fiat Justitia , 2, no 2, (2014): 9.
“Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik.”  Selain  daripada  itu  juga pidana  yang  berkaitan  juga  dapat  dilihat  pada  ketentuan  Pasal  28  ayat  (2)  Undang-Undang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang  menyebutkan:  “Setiap  orang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  menyebarkan  informasi  yang  ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau permusuhan  individu  dan/atau  kelompok  masyarakat  tertentu  berdasarkan  atas  suku,  agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dipahami  bentuk-bentuk  dari  tindak  pidana black campaign pada pemilu kepala daerah ialah berupa menghasut, memfitnah dan juga mengadu domba.  Apabila  media platform yang  digunakan  dalam  melakukan  tindak  pidana black campaign itu  dengan  menggunakan  media  sosial  maka  bentuk  itu  juga  dapat  berupa penghinaan, pencemaran nama baik dan menyebarkan informasi dengan tujuan menimbulkan rasa kebencian kepada lawan politik.
Tindak  pidana  dalam  pemilihan  umum  kepala  daerah  hanya  dapat  dituntut  jika dilakukan  dalam  konteks  pemilihan  umum  kepala  daerah.  Dalam  arti,  berbagai  perbuatan yang  ditetapkan  sebagai  tindak  pidana  dalam  pemilihan  umum  kepala  daerah  hanya  dapat dituntut  sesuai  Undang-Undang  Pemilihan  Kepala  Daerah,  bukan  ketentuan  pidana  umum. Hal  ini  sesuai  dengan  penerapan asas  lex  specialis  derogat  legi  generali .  Menurut  asas  ini, semua unsur-unsur suatu rumusan delik terdapat atau ditemukan kembali di dalam peraturan lain, sedangkan peraturan yang disebut kedua (yang khusus) itu disamping semua unsur-unsur peraturan  pertama  (yang  umum)  memuat  pula  satu  atau  beberapa  unsur  lain.  Dalam  kaitan dengan  Pemilihan  Kepala  Daerah,  unsur  lain  yang  dimaksud  adalah  tindak  pidana  tersebut terjadi dalam kaitannya atau dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah. 16
Salah  satu  bentuk  pelanggaran  yang  paling  sering  dilakukan  dan  mendekati  dengan karakteristik black  campaign adalah  perbuatan  menghina  peserta  pemilu  yang  lain.
Kurangnya  penjelasan  mengenai  perbuatan  “menghina”  dalam  undang-undang  membuat ketentuan tersebut seakan menjadi pasal karet sehingga sering dimanfaatkan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk menyerang salah satu peserta pemilu. Selain itu, perbuatan tersebut dapat dengan mudah dilakukan melalui berbagai macam cara dan media. 17
16 Magdalena  Lurenzia  Seba.  “Kajian  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana  Pemilihan  Kepala  Daerah”, Jurnal  Lex Administratum , V, no 9, (2017): 125.
17 Muhammad Rizaldi. Loc.Cit .
Penyebaran black  campaign yang  dilakukan  untuk  menjatuhkan  nama  baik  lawan politik  yang  dihadapinya  dengan  harapan  yang  bersangkutan  dijauhi  dan  tidak  disukai masyarakat  secara  umum  sebagai  pemilih  sehingga  nantinya  tidak  akan  mendapatkan dukungan  suara.  Selain  itu,  bertujuan  juga  sebagai  proses  pembunuhan  karakter  dengan mengarahkan  pada  opini  buruk  terhadap  lawan  politik  yang  bersangkutan  seperti  yang  telah disebutkan di atas dan sekaligus sebagai  rencana untuk mengurangi peluang dipilihnya  yang bersangkutan  sebagai  lawan  politiknya  sehingga  dengan  kata  lain  sebagai  bentuk penyingkiran saingan yang dihadapinya.
Praktik black  campaign pada  kenyataannya  telah  lama  dilakukan  dalam berkampanye politik. Hanya saja awal kemunculannya, black campaign masih dikenal dengan istilah smear campaign yang berarti kampanye kotor yakni kampanye dilangsungkan dengan cara yang kotor, buruk atau tidak baik. Hingga pada perkembangannya, smear campaign lebih dikenal dengan istilah black campaign seperti saat ini. 18

## MEKANISME  PENYIDIKAN  TERHADAP  PELAKU  TINDAK  PIDANA BLACK CAMPAIGN PEMILU  KEPALA  DAERAH  BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG PILKADA DAN UNDANG-UNDANG
Penyidikan  terhadap  pelaku  tindak  pidana black  campaign merupakan  bagian  dari penegakan  hukum  atas  kejahatan  yang  dapat  terjadi  dalam  penyelenggaraan  pemilu  kepala daerah.  Penegakan  secara  konkret  adalah  berlakunya  hukum  positif  dalam  praktik sebagaimana  seharusnya  patut  dipatuhi.  Oleh  karena  itu,  memberikan  keadilan  dalam  suatu perkara  berarti  memutuskan  hukum in  concerto dalam  mempertahankan  dan  menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural  yang ditetapkan oleh hukum formal. 19
Terhadap rangka untuk mewujudkan terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang aman,  damai,  tertib  dan  lancar  maka  penanganan  laporan  pelanggaran  pemilihan  kepala daerah  ditangani  oleh  Kepolisian  Republik  Indonesia.  Kepolisian  Republik  Indonesia mempunyai tugas melakukan pengamanan pada setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, agar penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dapat berjalan dengan aman dan lancar melakukan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  dalam  pemilihan  kepala  daerah  yang
18 Candra Ulfatun Nisa, dkk. “Aspek Hukum Tentang Black Campaign Pada Platform Media Sosial Instagram”. Jurnal Mahkamah , 5,no 1, (2020): 7-8.
19 Soerjono  Soekanto  II, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  (Jakarta:  Grafindo  Persada, 2002), 33.
dilaporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum  (Bawaslu),  Panitia  Pengawas  Pemilihan  Umum  (Panwaslu)  Provinsi,  Panwaslu Kabupaten/Kota,  melakukan  tugas  lain  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. 20
Bawaslu  mengawasi  tahapan  penyelenggaraan  pemilu  dari  tingkat  desa  sampai tingkat  pusat  dan  mempunyai  kewajiban  menyampaikan  temuan  dan  laporan  yang  berkaitan dengan  adanya  dugaan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  dalam  pemilihan kepala  daerah.  Selanjutnya  penyidik  tindak  pidana  dalam  pemilihan  kepala  daerah  adalah penyidik  Kepolisian  Republik  Indonesia,  penyidik  terhadap  tindak  pidana  dalam  pemilihan kepala daerah dilakukan oleh tim penyidik tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah yang telah  ditunjuk  (penyidik  tidak  dilakukan  secara  perorangan)  menurut  ketentuan  hukum  yang berlaku.  Untuk  penangganan  laporan  pelanggaran  dalam  pemilihan  kepala  daerah sebagaimana yang diatur dalam UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016. 21
Salah  satu  laporan  pelanggaran  pemilu  yang  diteruskan  kepada  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  (Polri)  yaitu  tindak  pidana  pemilihan  umum.  Tindak  pidana  pemilihan umum  adalah  setiap  orang  atau  badan  hukum  ataupun  organisasi  yang  dengan  sengaja melanggar  hukum,  mengacaukan,  menghalang-halangi  atau  mengganggu  jalannya  pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang. Salah satu pelanggaran yang termasuk tindak pidana pemilu kepala daerah ialah dengan melanggar Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yaitu dalam penjelasannya dengan melakukan kampanye hitam ( black campaign). Tentu terhadap pelaku black campaign ini sudah semestinya dilakukan penegakan hukum  mulai  dari  penyelidikan,  penyidikan  dan  proses  selanjutnya.  Sehingga  dipahami bahwa  proses  ataupun  mekanisme  dalam  melakukan  penyidikan  dan  penegakan  hukum terhadap  pelaku  tindak  pidana black  campaign pada  penyelenggaraan  pemilu  kepala  daerah dapat  merujuk  pada  Pasal  146  Undang-Undang  6  Tahun  2020  perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menguraikan sebagai berikut:
1. Penyidik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  tergabung  dalam  sentra penegakan  hukum  terpadu  dapat  melakukan  penyelidikan  setelah  adanya  laporan pelanggaran  Pemilihan  yang  diterima  oleh  Bawaslu  Provinsi  maupun  Panwas Kabupaten/Kota.
2. Penyidik Kepolisian Negara Republik  Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dalam  menjalankan  tugas  dapat  melakukan  penggeledahan,  penyitaan,  dan
20 Magdalena Lurenzia Seba. Op.Cit .: 126.
21 Ibid .
pengumpulan alat bukti untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
3. Penyidik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  menyampaikan  hasil  penyidikan disertai  berkas  perkara  kepada  penuntut  umum  paling  lama  14  (empat  belas)  hari kerja  terhitung  sejak  laporan  diterima  dari  Bawaslu  Provinsi  maupun  Panwas Kabupaten/Kota.
4. Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja  penuntut  umum  mengembalikan  berkas  perkara  kepada  Penyidik  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  disertai  petunjuk  tentang  hal  yang  harus  dilakukan untuk dilengkapi.
5. Penyidik Kepolisian Negara Republik  Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari  kerja  terhitung  sejak  tanggal  penerimaan  berkas  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (4)  harus  sudah  menyampaikan  kembali  berkas  perkara  tersebut  kepada penuntut umum.
6. Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima berkas perkara dari penyidik.
Terhadap  penanganan  atas  tindak  pidana  pemilihan  umum  kepala  daerah  pada dasarnya  penanganannya  selalu  berkordinasi  dengan  sentra  Gakkumdu  (Penegakkan  Hukum Terpadu) yang terdiri dari Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan umum, dan  Jaksa.  Oleh  karena  itu  laporan  hanya  dilakukan  oleh  Bawaslu.  Idealnya  memang  sentra Gakkumdu  mampu  menyelesaikan  mengingat  peran  Sentra  Penegakan  Hukum  Terpadu (Gakkumdu)  sebagai  sentra  penegakan  hukum  terpadu  memiliki  peran  penting  dalam penanganan  tindak  pidana  pilkada,  dibentuknya  Gakkumdu  bermaksud  untuk  menyamakan pemahaman  dan  pola  penanganan  tindak  pidana  pilkada  oleh  Bawaslu,  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  dan  Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia. 22 Hal  ini  sesuai  ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.
Sebelumnya telah dipaparkan pula bahwasannya tindak pidana black campaign dalam pemilu kepala daerah dapat bergantung pada media yang dilakukan, seperti saat ini media melakukan black  campaign oleh  para  pelaku  paling  sering  dengan  menggunakan  media  sosial  seperti instagram,  twitter,  facebook dan  lain  sebagainya.  Media  kampanye  dengan  media  sosial  ini sebenarnya  dibenarkan  oleh  peraturan  perundang-undangan  pemilu  kepala  daerah,  sesuai dengan  Pasal  65  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2020  perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016, kampanye dapat dilaksanakan melalui:
a. pertemuan terbatas;
b. pertemuan tatap muka dan dialog;
c. debat publik/debat terbuka antarpasangan calon;
22 Muhammad  Junaidi.  “Pidana  Pemilu  Dan  Pilkada  Oleh  Sentra  Penegakan  Hukum  Terpadu”, Jurnal  Ius Constituendum , 5, no 2, (2020): 227.
d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum; pemasangan alat peraga;
e. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
f. kegiatan  lain  yang  tidak  melanggar  larangan  Kampanye  dan  ketentuan  peraturan perundangundangan.
Pasal  65  ayat  (1)  di  atas  khususnya  pada  huruf  e  menegaskan  legalitas  melakukan kampanye  pada  pemilu  kepala  daerah  melalui  media  elektornik  atau  dalam  hal  ini  media sosial.  Akan  tetapi  kebolehan  melakukan  kampanye  melalui  media  sosial  tersebut  dibatasi pula  oleh  peraturan  perundang-undangan  agar  tidak  melakukan  kampanye  hitam  ( black campaign ) sesuai larangan pada Pasal 69 huruf c Undang-Undang Pemelihan Umum Kepala Daerah.
Keberadaan  internet  menjadi  kunci  dalam  pelaksanaan  pemilu.  Namun,  keberadaan internet  ini  mengakibatkan  kampanye  hitam  ( black  campaign )  semakin  marak  dalam pelaksanaan pemilu. Hal tersebut menunjukkan adanya kemudahan teknologi dan mengakses media  sosial  menjadi  primadona  dalam  berbagai  kalangan,  sehingga  dapat  mempengaruhi terjadinya kejahatan yang mengalami peralihan dengan adanya teknologi.
Kampanye hitam  ( black  campaign ) melalui media sosial  saat  ini sudah meresahkan masyarakat. Ini karena media sosial dapat dijadikan sebagai alat kejahatan baru. Perpindahan ini dapat  dilihat juga pada saat dilaksanakannya  pemilu.  Kampanye hitam  ( black  campaign ) sebelum  adanya  media  sosial  dilakukan  dengan  membagi  atau  menyebarkan  informasi melalui  brosur,  pamflet,  artikel,  spanduk,  dan  lain-lain  berisi  berita  bohong,  fitnah,  dan/atau informasi  negatif  yang  ditujukan  terhadap  satu  pasangan  tertentu.  Penyebaran  itu  bisa dilakukan oleh siapa saja, baik itu oknum tim kampanye yang sudah terdaftar maupun oknum simpatisan yang bukan sebagai tim kampanye terdaftar. 23
Media yang digunakan untuk melakukan tindak pidana black campaign pada pemilu kepala  daerah  menggunakan  media  sosial  internet,  oleh  karena  itu  tentu  dalam  proses penegakan  hukumnya  khususnya  pada  proses  penyidikan  juga  tidak  terlepas  pada  ketentuan peraturan perundang-undangan penggunaan internet itu sendiri. Terkait hal tersebut Pasal 43 ayat  (5)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  telah  mengatur  tentang mekanisme  wewenang  dalam  proses  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  yang  berkaitan dengan media sosial internet. Proses penyidikan itu diuraikan sebagai berikut:
23 Denico Doly. Op.Cit .: 5.
a. menerima  laporan  atau  pengaduan  dari  seseorang  tentang  adanya  tindak  pidana dibidang teknologi informasi dan transaksi elektronik;
b. memanggil  setiap  orang  atau  pihak  lainnya  untuk  didengar  dan  diperiksa  sebagai tersangka  atau  saksi  sehubungan  dengan  adanya  dugaan  tindak  pidana  dibidang teknologi informasi dan transaksi elektronik;
c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang teknologi informasi dan transaksi elektronik;
d. melakukan  pemeriksaan  terhadap  orang  dan/atau  badan  usaha  yang  patut  diduga melakukan tindak pidana dibidang teknologi informasi dan transaksi elektronik;
e. melakukan  pemeriksaan  terhadap  alat  dan/atau  sarana  yang  berkaitan  dengan kegiatan  teknologi  informasi  yang  diduga  digunakan  untuk  melakukan  tindak pidana dibidang teknologi informasi dan transaksi elektronik;
f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana dibidang teknologi informasi dan transaksi elektronik;
g. melakukan  penyegelan  dan  penyitaan  terhadap  alat  dan/atau  sarana  kegiatan teknologi  informasi  yang  diduga  digunakan  secara  menyimpang  dari  ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. membuat suatu data dan/atau sistem elektronik yang terkait tindak pidana dibidang teknologi informasi dan transaksi elektronik agar tidak dapat diakses;
i. meminta  informasi  yang  terdapat  di  dalam  sistem  elektronik  atau  informasi  yang dihasilkan  oleh  sistem  elektronik  kepada  penyelenggara  sistem  elektronik  yang terkait dengan tindak pidana dibidang teknologi informasi dan transaksi elektronik;
j. meminta  bantuan  ahli  yang  diperlukan  dalam  penyidikan  terhadap  tindak  pidana dibidang teknologi informasi dan transaksi elektronik; dan/atau
k. mengadakan  penghentian  penyidikan  tindak  pidana  dibidang  teknologi  informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
Berdasarkan  aspek  hukum  formil,  hukum  pidana  pemilihan  kepala  daerah  juga tunduk  pada  ketentuan  yang  berlaku  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP).  Di  mana,  pengadilan  negeri  dalam  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  perkara tindak  pidana  pemilihan  kepala  daerah  menggunakan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana,  kecuali  ditentukan  lain  dalam  Undang-Undang  Pemillihan  Kepala  Daerah. 24 Hal serupa juga berlaku terhadap proses penegakan hukum  tindak pidana black campaign dalam pemilu  kepala  daerah  dengan  menggunakan  media  sosial,  sebagaimana  penjelasan  dalam Pasal 43 ayat (1) sampai dengan ayat (8) yang pada pokoknya mengungkapkan segala proses penyidikan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang transaksi dan informasi elektronik (media  internet)  berpedomana  pada  hukum  acara  pidana.  Maka  perlu  diketahui  proses  atau mekanisme  penyidikan  tersebut  ketentuannya  secara  lengkap  diuraikan  dalam  Pasal  106 sampai dengan Pasal 136 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
24 Magdalena Lurenzia Seba, Loc.Cit .
Pada  akhirnya  adanya  kemudahan  teknologi  menyebabkan  penyebaran  kampanye hitam  ( black campaign )  lebih masif dilakukan, karena dengan satu  buah  peralatan komputer atau smartphone bisa  menyebarkan  isi  kampanye  hitam  ( black  campaign )  ke  seluruh  dunia melalui  internet.  Penyebaran  isi  kampanye  hitam  ( black  campaign )  melalui  media  sosial dikatakan lebih masif, karena dengan menyebarkan ulang  ( re-share )  atau copy-paste sebuah link atau berita pada media sosial, maka berita itu akan tersebar dalam hitungan detik. Hal ini yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan sehingga opini dapat terbentuk dan masyarakat akan mengubah  pola  pikirnya.  Selain  itu,  banyak  kampanye  hitam  ( black  campaign )  dilakukan dengan  membuat  iklan  yang  justru  isinya  menipu.  Iklan  kampanye  menipu  cenderung menyesatkan  dan  mendistorsi  kebenaran  tentang  calon  lawan  dan  tidak  ada  cara  yang  lebih baik  untuk  membuktikannya  karena  tujuan  iklan  ini  memang  menipu  dan  mendistorsi kebenaran lawan politik. 25
Kampanye  hitam  ( black  campaign )  tersebut  memberikan  dampak  ketidakpercayaan terhadap  pasangan  calon  yang  sedang  melakukan  kontestasi.  Pelaku  kampanye  hitam  ( black campaign )  di  media  sosial  seringkali  sulit  untuk  diungkap  atau  bahkan  ditangkap,  karena terdapat beberapa faktor yang selalu mempengaruhi penegakan hukumnya. Penegakan hukum saat ini masih menjadi permasalahan yang belum berhenti untuk dikaji dan diteliti. Penegakan hukum  ini  berarti  pelaksanaan  atau  implementasi  dari  suatu  peraturan  perundang-undangan sebagai  perwujudan  konsep  yang  telah  menjadi  sebuah  kenyataan  di  masyarakat.  Satjipto Rahardjo  mengatakan  bahwa  penegakan  hukum  merupakan  suatu  usaha  untuk  mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan keadilan menjadi kenyataan. 26 Oleh sebab itu mekansime dalam proses penyidikan tindak pidana pemilu kepala daerah khususnya dalam hal black  campaign dengan  menggunakan  media  sosial  harus  benar-benar  dijalankan  oleh para  penegak  hukum,  khusunya  mulai  dari  pihak  kepolisian  yang  melakukan  penyidikan tindak pidana yang dimaksud.

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU BLACK CAMPAIGN PEMILU KEPALA  DAERAH  BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG  PILKADA  DAN UNDANG-UNDANG ITE
Pada dasarnya dalam KUHP  tindak pidana  yang terkait dengan pelaksanaan pemilu diatur  dalam  Bab  IV  Buku  Kedua  tentang  “Kejahatan  terhadap  Pelaksanaan  Kewajiban  dan
25 Denico Doly. Op.Cit .: 5-6.
26 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis , (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 24.
Hak  Kenegaraan”.  KUHP  tidak  memberikan  definisi  berbagai  tindak  pidana  tersebut  dan untuk  mencari pengertiannya dengan melihat rumusan unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 148, 149, 150, dan 152 KUHP. 27 . Sedangkan di dalam peraturan perundang-undangan pemilu kepala  daerah  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pemilu  kepala daerah  diatur  dalam  Pasal  177  sampai  dengan  Pasal  198  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2020  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2020  tentang  Perubahan  Kedua  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Perubahan Ketiga  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Pasal-pasal  yang  diuraikan  di  atas,  apabila  dicermati  maka  rumusan-rumusan tersebut  bertujuan  agar  masyarakat  tidak  kehilangan  hak  pilihnya,  misalnya  tidak memperbaiki  daftar  pemilih  sementara  padahal  ada  masukan  dari  masyarakat,  seorang majikan  yang  tidak  mengizinkan  pekerjanya  untuk  ikut  memberikan  suaranya,  pelaksanaan pemilu yang bebas dari politik uang dan sebagainya. 28 Termasuk juga agar setiap orang tidak melakukan  pelanggaran  tindak  pidana  pemilu  kepala  daerah,  khususnya  dengan perkembangan  teknologi  orang  dapat  memahami  bahwasanya  kampanye  yang  dilarang  oleh peraturan  perundang-undangan  pemilu  kepala  daerah,  dapat  dikenakan  sanksi  pidana walaupun kampanye itu ( black campaign ) yang dilakukan melalui media sosial.
Sebelum seorang pelaku dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadap, tentu terlebih  dahulu  tuduhan  pidana  yang  dilayangkan  terhadapnya  seperti  tindak  pidana black campaign ini  terlebih  dahulu  harus  sudah  diputus  oleh  pengadilan  yang  putusannya  telah berkekuatan  hukum  tetap.  Putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  merupakan salah  satu  cara  untuk  mencapai  tujuan  dan  fungsi  hukum.  Karena  putusan  yang  dikeluarkan oleh  pengadilan  yang  sah  dan  berwenang  merupakan  tolak  ukur  ataupun  dasar  seseorang untuk  memintakan haknya  yang telah dilanggar  oleh pihak lain. Melalui  putusan pengadilan yang adil barulah hukum sebenarnya dapat diterapkan. Putusan hakim merupakan bagian dari penegakan hukum. Penegakan hukum dimaksudkan sebagai usaha untuk mewujudkan ide-ide atau  keinginan-keinginan  hukum  menjadi  kenyataan. 29 Oleh  karenanya  hakim  dalam memberikan putusan akhir harus melihat berbagai aspek dan unsur yang dapat mempengaruhi
27 Aulia. “Kampanye “Hitam” dalam Pemilu Melalui Media Massa”, Rechtidee Jurnal Hukum , 9, no 2, (2014): 130.
28 Ibid .
29 M. Syamsudin, Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim , (Jakarta: Kencana, 2015), 50.
isi  dari  putusan  yang  akan  diberikan. 30 Termasuk  dalam  hal  hakim  dalam  putusan  itu  wajib menggali  bukti-bukti  yang  konkret  dan  melakukan  pembuktian  atas  perbuatan black campaign pada pemilu kepala daerah yang dituduhkan kepada terdakwa.
Terhadap cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap  alat  bukti,  dilakukan  dalam  batas-batas  yang  dibenarkan  undang-undang,  agar  dalam mewujudkan  kebenaran  yang  hendak  dijatuhkan,  majelis  hakim  terhindar  dari  pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan. Jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasar  hasil  perolehan  dan  penjabaran  yang  keluar  dari  garis  yang  dibenarkan  sistem pembuktian tidak berbau dan diwarnai oleh perasaan dan pendapat subjek hakim. 31
KUHAP  memberikan  pengaturan  mengenai  jenis-jenis  alat  bukti  yang  sah  menurut hukum  sebagai  mana  ditentukan  di  dalam  ketentuan  Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP,  oleh karenanya  pengertian  “pembuktian”  merujuk  kepada  pendapat  ahli  dibidang  hukum  acara pidana. Martiman Prodjohamidjojo berpendapat bahwa proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk  menyatakan kebenaran atas suatu  peristiwa, sehingga dapat  diterima  akal  terhadap  kebenaran  peristiwa  tersebut.  Selain  itu,  Darwan  Prinst berpendapat  bahwa  pembuktian  mengandung  arti  bahwa  benar  suatu  peristiwa  pidana  telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya. 32
Pada dasarnya mekanisme penyelesaian tindak pidana pemilukada tidak jauh berbeda dengan mekanisme penyelesaian tindak pidana lainnya,  yang harus melalui  sistem peradilan pidana,  mulai  dari  kepolisian,  kejaksaaan,  hingga  peradilan.  Ketika  kasus  itu  memasuki peradilanpun  akan  melalui  tahap-tahap  seperti  perkara  pidana  umumnya,  yaitu  melalui Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung di tingkat Kasasi. 33
KUHP  mengatur  pertanggungjawaban  pidana  (sanksi  pidana)  terhadap  pelanggaran pada  saat  pemilu  terdapat  dalam  Bab  IV  tentang  Kejahatan  terhadap  Melakukan  Kewajiban dan  Hak  Kenegaraan.  Aturan  ini  diatur  dalam  Pasal  148-153  KUHP.  Khusus  kepada  tindak pidana black campaign pada pemilu kepala daerah melalui media sosial, sesuai dengan salah satu  bentuknya  yang  telah  diuraikan  pada  pembahasan  sebelumnya  bahwasanya black
30 Mhd. Teguh Syuhada. Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia , (Medan: CV. Pustaka Prima, 2021), 170.
31 M.Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP  Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 274.
32 Aristo Pangaribuan, dkk, Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia , (Depok: Rajawali Pers, 2018), 273.
33 Topo Santoso dan Ida Budhiati, Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan , (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 41.
campaign melalui  media  sosial  dapat  berbentuk  penghinaan  kepada  salah  satu  pasangan calon. Terhadap perbuatan black campaign pada pemilu kepalada daerah melalui media sosial dalam  bentuk  penghinaan  ini  pada  dasarnya  harus  juga  mengkaitkan  pertanggungjawaban pidananya dengan aturan yang diatur dalam KUHP.
Bentuk penghinaan dalam KUHP terbagi menjadi beberapa bentuk perbuatan. Paling tidak  ada  enam  macam  bentuk  penghinaan,  yaitu  penistaan  (310  ayat  1  KUHP),  penistaan dengan  tulisan  (310  ayat  2  KUHP),  fitnah  (311  KUHP),  penghinaan  ringan  (315  KUHP), pengaduan  palsu  atau  pengaduan  fitnah  (317  KUHP),  perbuatan  fitnah  (318  KUHP),  dan penyebarluasan pencemaran terhadap orang yang sudah meninggal dunia (321 KUHP). Untuk memberikan  kepastian  hukum  kepada  terdakwa,  sudah  seharusnya  jaksa  mengaitkan ketentuan  penghinaan  dalam  dakwaan  dengan  ketentuan  KUHP.  Hal  ini  bertujuan  untuk meyakinkan  hakim  mengenai  bentuk  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa,  sekaligus memberikan kepastian hukum kepada terdakwa. 34
Pemberian  sanksi  pidana  kepada  pelaku  tindak  pidana  pemilihan  umum  kepala daerah  (khususnya  pada black  campaign )  tidak  terlepas  dari  prinsip  pertanggungjawaban pidana  yang  dianut  dalam  KUHP  yang  selaras  dengan  sanksi  pidana  pada  Undang-Undang Pilkada.  Sebagaimana  telah  diterangkan  bahwa  pengertian  hukum  pidana  yang  mencakup ketentuan tentang 3 (tiga) macam/hal, yaitu sebagai berikut:
1. Aturan umum hukum pidana dan yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan  larangan  melakukan  tindakan-tindakan  tertentu  disertai  dengan  ancaman pidana  bagi  pihak  yang  melanggar  larangan  yang  dimaksud  (dikatakan  tindak pidana).
2. Syarat-syarat khusus yang wajib dpenuhi bagi pihak yang melanggar aturan hukum pidana  seperti  dikatakan  awalnya  di  atas,  agar  yang  melanggar  tadi  dapat  dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
3. Upaya  negara  yang  harus  dan  dapat  dilakukan  oleh  alat-alat  perlengkapan  negara dalam  hal  negara  menegakkan  ataupun  melaksanakan  hukum  pidana  yang dikatakan tersebut. 35
Terkait tindak pidana pemilu kepala daerah dalam hal black campaign di media sosial, yang diberlakukan kepada pihak yang melanggar merupakan salah satu dari fungsi hukum itu sendiri.  Hukum  berfungsi  sebagai  perlindungan  kepentingan  manusia.  Agar  kepentingan manusia  terlindungi,  hukum  harus  dilaksanakan.  Pelaksanaan  hukum  dapat  berlangsung
34 Muhammad Rizaldi. Op.Cit ., 20.
35 Adami  Chazawi  I, Pelajaran  Hukum  Pidana:  Penafsiran  Hukum  Pidana,  Dasar  Peniadaan,  Pemberatan  & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan  & Ajaran  Kausalitas , (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), 2-3.
secara  normal,  damai,  tetapi  dapat  terjadi  juga  karena  pelanggaran  hukum.  Dalam  hal  ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadikan  kenyataan.  Dalam  menegakkan  hukum  ada  tiga  unsur  yang  selalu  harus diperhatikan,  yaitu:  kepastian  hukum  ( rechtssicherheit ),  kemanfaatan  ( zweckmassigkeit )  dan keadilan ( gerechtigkeit ). 36
Praktik black  campaign melalui  media  sosial,  khusunya instagram menimbulkan efek  yang  lebih  dari  sekedar  berita  bohong  dan  jatuhnya  nama  baik  para  tokoh  politik  saja, tetapi juga berefek bagi masyarakat dalam hal hak untuk mendapatkan suatu informasi secara akurat  dan  objektif.  Tindakan  tersebut  tentu  menimbulkan  akibat  hukum. 37 Akibat  hukum inilah yang erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan kepada seorang  pelaku  tindak  pidana.  Pertanggungjawaban  dalam  hukum  pidana  erat  hubungannya dengan kemampuan bertanggung jawab dari seseorang. Apabila seseorang  atau badan usaha atau  subjek  hukum  melakukan  suatu  perbuatan  yang  melanggar  ketentuan  peraturan perundang-undangan  pada  ranah  pidana,  maka  akan  dikenakan  kepadanya  akibat  hukum berupa pertanggungjawaban hukum pidana.
Sebagaimana  yang  telah  diuraikan  sebelumnya  bahwasanya  tindak  pidana  pemilu kepala daerah ini pengaturan sanksi pidananya diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2020.  Hukum  pidana  khusus  merupakan  bagian  dari  hukum  pidana  yang tersebar dalam berbagai undang-undang yang dibentuk untuk mengatur materi hukum secara khusus.  Dalam  Undang-Undang  tersebut  (Undang-Undang  Pemilu  Kepala  Daerah),  selain memuat materi hukum pidana materiil juga memuat materi hukum pidana formil, atau dengan kata  lain  hukum  pidana  khusus  memuat  norma  dan  sanksi  pidana  yang  tidak  diatur  dalam KUHP,  dan  juga  memuat  aturan  hukum  acara  yang  menyimpang  dari  ketentuan  yang  ada dalam KUHAP. 38
Sehingga  oleh  karena  itu  diketahui  untuk  mengenakan  sanksi  pidana (pertanggungjawaban  pidana)  kepada  pelaku  tindak  pidana black  campaign pada penyelenggaraan pemilu kepala daerah dengan menggunakan media sosial jika beracuan pada Undang-Undang Pilkada, maka sanksi itu dapat dikenakan kepada pelaku sebagaimana uraian
36 Sudikno Mertokusumo dan  A. Pitlo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum . (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017), 1.
37 Candra Ulfatun Nisa, dkk. Op.Cit . 15.
38 Ruslan  Renggong, Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar  KUHP , (Jakarta: Kencana, 2017), 31.
Pasal  187  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2020  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang menyebutkan sebagai berikut:
“Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melanggar  ketentuan  larangan  pelaksanaan kampanye  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  69  huruf  a,  huruf  b,  huruf  c,  huruf  d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling  lama  18  (delapan  belas)  bulan  dan/atau  denda  paling  sedikit  Rp.  600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah)”.
Selanjutnya  dikarenakan  pidana black  campaign pada  pemilu  kepala  daerah  itu dilakukan  dengan platform media  sosial  seperti instagram,  twitter,  facebook atau platform media  sosial  lainnya,  maka  penerapan  sanksi  pidana  ini  juga  dapat  menggunakan  aturan dalam  Undang-Undang  ITE.  Pada  Undang-Undang  ITE  pertanggungjawaban  pidana  yang dapat  dikenakan  kepada  pelaku black  campaign terbagi  pada  2  (dua)  pasal  sesuai  bentuk tindak  pidana  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya.  Pertama,  pelaku  tindak  pidana black campaign dalam bentuk penghinaan, pencemaran nama baik dan penghinaan dapat dikenakan sanksi  pidana  sesuai  Pasal  45  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik, yang menyebutkan sebagai berikut:
“Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi  elektronik  dan/atau dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama baik  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27  ayat  (3)  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.
Kemudian  apabila  perbuatan black  campaign pada  pemilu  kepala  daerah  melalui media sosial itu dilakukan dalam bentuk menyebarkan informasi dengan tujuan menimbulkan rasa  kebencian  kepada  lawan  politik  (individu),  maka  sanksi  pidana  yang  dapat  diterapkan kepada  pelaku  adalah  sesuai  dengan  Pasal  45A  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan sebagai berikut:
“Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  informasi  yang ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  individu  dan/atau kelompok  masyarakat  tertentu  berdasarkan  atas  suku,  agama,  ras,  dan  antargolongan (SARA)  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  28  ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
Menurut  Adami  Chazawi  terkait  pertanggungjawaban  pidana  termasuk  kepada pelaku tindak pidana black campaign pada Pemilu  Kepala Daerah, bahwasanya kemampuan bertanggung  jawab  bukan  merupakan  unsur  tindak  pidana.  Harus  dibedakan  dan  ada pemisahan  yang  jelas  antara  tindak  pidana  dan  dapat  dipidananya  pembuat.  Terjadi  atau terwujudnya tindak pidana secara konkret syaratnya ialah jika semua unsur yang dicantumkan dalam rumusan telah terdapat atau terpenuhi oleh perbuatan seseorang. Sementara itu, untuk dipidananya  pembuat  tadi  ia  harus  mampu  bertanggungjawab.  Sebagaimana  Moeljatno menyampaikan  bahwa  “dalam  perbuatan  pidana  yang  menjadi  pusat  adalah  perbuatannya, dalam  pertangung  jawab  sebaliknya,  yang  menjadi  pusat  adalah  orang  yang  melakukan perbuatan”.  Dasar  mengenai  terjadinya  tindak  pidana  adalah  asas  legalitas  berbeda  dengan mengenai dapatnya dipidana pembuat yang menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan.
Setelah  terwujudnya  tindak  pidana,  barulah  dilihat  apakah  orang  pembuatnya  tadi ada  pertanggungjawaban  ataupun  tidak,  dalam  arti  yaitu  ada  kesalahan  ataukah  tidak  pada pembuatnya  tersebut.  Hanya  terhadap  orang  yang  dipersalahkan  saja  yang  dapat  dibebani tanggung jawab pidana. Hal ini baru dipersoalkan dalam hal untuk menetapkan amar putusan oleh hakim agar putusan itu mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya. Dalam praktik hukum memang demikian, baru menjadi persoalan setelah ada keragu-raguan tentang jiwa si pembuat, apakah dapat atau tidak dapatnya dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya itu. 39
Black  campaign melalui  media  sosial,  bertujuan  sebagai  strategi  untuk  menyerang, menjatuhkan  nama  baik  lawan  politik  yang  dihadapinya  dengan  harapan  yang  bersangkutan tidak  akan  mendapat  simpati  dari  masyarakat  sehingga  dapat  dipastikan  pula  tidak  akan mendapatkan  dukungan  suara  yang  cukup.  Hal  tersebut  dikenal  sebagai  bentuk  politik pembunuhan  karakter.  Masyarakat  secara  umum,  khususnya  netizen  dapat  terpengaruh dengan  adanya  isu-isu  yang  tersebar  di  postingan  media  sosial,  yang  kemudian  secara  sadar membentuk  persepsi  buruk  terhadap  tokoh  politik  yang  bersangkutan.  Meskipun black campaign seringkali  digunakan  sebagai  senjata  utama  dalam  strategi  berkampanye  politik, tetapi  pada  kenyataannya  tidak  selalu  menjadi  jaminan  bahwa  praktik black  campaign merupakan  strategi  yang  ampuh  dan  efektif  untuk  mendongkrak  perolehan  dukungan  suara. Akan  tetapi,  sudah  tentu  keberadaan black  campaign dapat  memunculkan  keonaran  yang
39 Adami  Chazawi  II, Pelajaran  Hukum  Pidana:  Stelsel  Pidana,  Tindak  Pidana,  Teori-teori  Pemidanaan,  dan Batas Berlakunya Hukum Pidana , (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), 154.
dapat  meresahkan  dan  mengkhawatirkan  masyarakat  umum  secara  luas,  tidak  hanya  dari kalangan netizen saja. 40
Sehingga sudah sepantasnya bagi pelaku tindak pidana black campaign pada pemilu kepala  daerah  melalui  media  sosial  diberikan  sanksi  pidana  sebagaimana  ketentuan  pidana aturan terkait mengaturnya. Pertanggungjawaban pidana kepada para oknum  pelaku tersebut dapat  dalam  bentuk  pidana  penjara  ataupun  denda.  Besarnya  denda  atau  lamanya  pidana penjara  yang  dikenakan  kepada  pelaku  menurut  Undang-Undang  Pilkada  hanya  mengatur maksimal  pidana  penjara  18  (delapan  belas)  bulan  atau  1  (satu)  tahun  6  (enam)  bulan  dan denda paling banyak Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), hal ini sangat ringan mengingat efek dari  pidana black  campaign itu  sendiri  bukan  hanya  merugikan  pasangan  calon  pemilu, melainkan  juga  dapat  merugikan  masyarakat  yang  mendapat  informasi  yang  salah  atas pasangan tersebut.
Sedangkan  apabila  merujuk  pada  Undang-Undang  ITE,  maka  tindak  pidana  bagi pelaku black  campaign dengan  menggunakan  media  sosial  besarnya  pertanggungjawaban pidana  dapat  bergantung  pada  bentuk  dari  tindak  pidana black  campaign yang  dilakukan. Apabila  pelaku  melakukan black  campaign dalam  bentuk  pencemaran  nama  baik  atau penghinaan  maka  besaran  pidana  yang  dapat  diberikan  adalah  paling  lama  4  (empat)  tahun dan/atau  denda  paling  banyak  Rp.  750.000.000,00  (tujuh  ratus  lima  puluh  juta  rupiah).  Dan jika dalam bentuk menyebarkan informasi dengan tujuan menimbulkan rasa kebencian kepada lawan  politik  (individu)  sanksi  pidana  dapat  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## KESIMPULAN
Bentuk  tindak  pidana black  campaign menurut  hukum  pemilu  kepala  daerah Indonesia yaitu dapat dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 6  Tahun  2020  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  yang  pada  pokoknya bentuk  tersebut  berupa  menghasut,  memfitnah  dan  mengadu  domba,  hal  ini  sesuai  dengan penjelasan  atas  Pasal  69  huruf  c  bahwa  bentuk-bentuk  merupakan  bagian  dari  kampanye hitam  ( black  campaign ).  Sedangkan  apabila  media black  campaign pada  pemilu  kepala daerah yang digunakan adalah media sosial, maka bentuk itu dapat bertambah sesuai dengan uraian Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
40 Candra Ulfatun Nisa, dkk. Op.Cit ., 13.
Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik, yang pada pokoknya diketahui bentuk black campaign dengan media sosial dapat berupa  penghinaan,  pencemaran  nama  baik  ataupun  menyebarkan  informasi  dengan  tujuan menimbulkan  rasa  kebencian  kepada  lawan  politik.  Penyebaran black  campaign yang dilakukan  untuk  menjatuhkan  nama  baik  lawan  politik  yang  dihadapinya  dengan  harapan yang  bersangkutan  dijauhi  dan  tidak  disukai  masyarakat  secara  umum  sebagai  pemilih sehingga  nantinya  tidak  akan  mendapatkan  dukungan  suara.  Dan  sepatutnya  bentuk  tindak pidana black campaign  menurut  hukum  pemilu kepala daerah  Indonesia  ini diuraikan secara eksplisit dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan pemilu kepala daerah.
Mekanisme penyidikan terhadap pelaku tindak pidana black campaign pemilu kepala daerah  berdasarkan  Undang-Undang  Pilkada  dan  Undang-Undang  ITE  merujuk  pada  Pasal 146 Undang-Undang 6 Tahun 2020 perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang  pada  pokoknya  penyidik  kepolisian  dapat  melakukan  penyelidikan  setelah  adanya laporan  pelanggaran  pemilihan  yang  diterima  oleh  Bawaslu  Provinsi  maupun  Panwas Kabupaten/Kota.  Penyidik  tersebut  dapat  melakukan  penggeledahan,  penyitaan,  dan pengumpulan  alat  bukti  untuk  kepentingan  penyelidikan  maupun  penyidikan.  Hasil penyidikan paling lama 14 (empat) belas hari kemudian disampaikan kepada penuntut umum. Selanjutnya  apabila  tindak  pidana black  campaign pada  pemilu  kepala  daerah  itu  dilakukan dengan  media  sosial  seperti instagram,  twitter,  facebook dan  lain  sebagainya.  Maka penyidikan juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik,  yang  secara  pokok  semua  tahapan  dari  penyidikan  baik  itu  mulai  dari penangkapan,  penahanan,  penggeledahan,  penyitaan  ataupun  hal-hal  terkait  pada  proses penyidikan  tetap  berpedoman  pada  hukum  acara  pidana  yang  secara  lengkap  diatur  dalam Pasal  106  sampai  dengan  Pasal  136  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana.  Dan seharusnya  mekanisme  penyidikan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  black  campaign  pemilu kepala  daerah  berdasarkan  Undang-Undang  Pilkada  dan  Undang-Undang  ITE  dibedakan dalam proses baik di dalam Undang-Undang Pilkada maupun dalam Undang-Undang ITE.
Pertanggungjawaban  pidana  bagi  pelaku black  campaign pemilu  kepala  daerah berdasarkan  Undang-Undang  Pilkada  dan  Undang-Undang  ITE  dapat  berupa  pidana  denda dan  pidana  penjara.  Besarnya  denda  atau  lamanya  pidana  penjara  yang  dikenakan  kepada pelaku  menurut  Undang-Undang  Pilkada  hanya  mengatur  maksimal  pidana  penjara  18 (delapan  belas)  bulan  atau  1  (satu)  tahun  6  (enam)  bulan  dan  denda  paling  banyak  Rp.
6.000.000  (enam  juta  rupiah),  hal  ini  sangat  ringan  mengingat  efek  dari  pidana black campaign itu  sendiri  bukan  hanya  merugikan  pasangan  calon  pemilu,  melainkan  juga  dapat merugikan  masyarakat  yang  mendapat  informasi  yang  salah  atas  pasangan  tersebut. Sedangkan apabila merujuk pada Undang-Undang ITE, maka tindak pidana bagi pelaku black campaign dengan  menggunakan  media  sosial  besarnya  pertanggungjawaban  pidana  dapat bergantung  pada  bentuk  dari  tindak  pidana black  campaign yang  dilakukan.  Apabila  pelaku melakukan black  campaign dalam  bentuk  pencemaran  nama  baik  atau  penghinaan  maka besaran  pidana  yang  dapat  diberikan  adalah  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau  denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dan jika dalam bentuk menyebarkan  informasi  dengan  tujuan  menimbulkan  rasa  kebencian  kepada  lawan  politik (individu)  sanksi  pidana  dapat  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah).  Serta  sudah  seharusnya  adanya  revisi Undang-Undang  Pilkada  terkait  ketentuan  pidana  dalam  tindak  pidana  black  campaign  pada pemilu  kepala  daerah  dengan  menggunakan  media  sosial,  guna  menyesuaikan  dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Hal itu juga dikarenakan sanksi pidana black campaign  yang  sekarang  pada  Undang-Undang  Pilkada  selain  belum  mengatur  sanksi  pada media sosial juga sanksi yang diterapkan dirasa masih terlalu rendah, dengan begitu tidak ada efek jera bagi pelaku tindak pidana black campaign tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Aulia. “Kampanye “Hitam” dalam Pemilu Melalui Media Massa”. Rechtidee Jurnal Hukum ,
9, no 2, (2014): 130.
Chazawi,  Adami. Pelajaran  Hukum  Pidana:  Penafsiran  Hukum  Pidana,  Dasar  Peniadaan, Pemberatan  &  Peringanan,  Kejahatan  Aduan,  Perbarengan  &  Ajaran  Kausalitas . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
___________. Pelajaran  Hukum  Pidana:  Stelsel  Pidana,  Tindak  Pidana,  Teori-teori Pemidanaan,  dan  Batas  Berlakunya  Hukum  Pidana .  Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada, 2018.
Denico  Doly.  “Penegakan  Hukum  Kampanye  Hitam  (Black  Campaign)  di  Media  Sosial: Pembelajaran  Pemilihan  Umum  Presiden  Tahun  2019”. Jurnal  Kajian ,  25,  no  1, (2020).
Fahmi,  Khairul. Pemilihan  Umum  Dalam  Transisi  Demokrasi:  Kompilasi  Catatan  Atas Dinamika  Pemilu  Dan  Pilkada  Di  Era  Reformasi .  Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada, 2016.
Harahap,  M.Yahya. Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP  Pemeriksaan Sidang  Pengadilan,  Banding,  Kasasi,  dan  Peninjauan  Kembali. Jakarta:  Sinar Grafika, 2005.
Hoesein,  Zainal  Arifin  dan  Arifudin. Penetapan  Pemilih  dalam  Sistem  Pemilihan  Umum . Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbainin. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2019.
Junaidi, Muhammad. “Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu”. Jurnal Ius Constituendum , 5, no 2, (2020): 227.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
Mertokusumo,  Sudikno  dan  A.  Pitlo. Bab-bab  Tentang  Penemuan  Hukum .  Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti, 2017.
Nisa,  Candra  Ulfatun  dkk.  “Aspek  Hukum  Tentang  Black  Campaign  Pada  Platform  Media Sosial Instagram”. Jurnal Mahkamah , 5,no 1, (2020): 7-8.
Pamungkas,  Aisyah  Dara  dan  Ridwan  Arifin.  “Demokrasi  Dan  Kampanye  Hitam  Dalam Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  Di  Indonesia  (Analisis  Atas Black  Campaign Dan Negative Campaign ”. DIKTUM: Jurnal Syariah  dan Hukum , 17, no 1, (2019): 19.
Pangaribuan,  Aristo  dkk. Pengantar  Hukum  Acara  Pidana  di  Indonesia .  Depok:  Rajawali Pers, 2018.
Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana . Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
Rahardjo,  Satjipto. Penegakan  Hukum:  Suatu  Tinjauan  Sosiologis .  Yogyakarta:  Genta Publishing, 2009.
Ramli  Ahmad  M. Cyber  Law  dan  HAKI  dalam  Sistem  Hukum  Indonesia .  Bandung:  Refika Aditama, 2010.
Renggong,  Ruslan. Hukum  Pidana  Khusus:  Memahami  Delik-delik  di  Luar  KUHP .  Jakarta: Kencana, 2017.
Rizaldi,  Muhammad.“Pro  dan  Kontra  Black  Campaign  Dalam  Pemilihan  Umum  di Indonesia”. Jurnal Fiat Justitia , 2, no 2, (2014): .9
Rusmanto.  “Peranan  Penyidik  Dalam  Tindak  Pidana  Pemilihan  Kepala  Daerah”. Jurnal Hukum UNISSULA , 35, No 2,( 2019): 101-102.
Santoso,  Topo  dan  Ida  Budhiati. Pemilu  di  Indonesia:  Kelembagaan,  Pelaksanaan,  dan Pengawasan . Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
Seba,  Magdalena  Lurenzia.  “Kajian  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana  Pemilihan  Kepala Daerah”. Jurnal Lex Administratum , V, no 9, (2017): 125.
Soekanto,  Soerjono. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum .  Jakarta: Grafindo Persada, 2002.
_____________, Penelitian Hukum Sosiologis. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
Syamsuddin, Aziz. Tindak Pidana Khusus . Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
Syamsudin, M. Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim . Jakarta: Kencana, 2015.
Syuhada,  Mhd  Teguh. Hukum  Pembuktian  Dalam  Peradilan  di  Indonesia .  Medan:  CV. Pustaka Prima, 2021.
Thoha, Miftah. Birokrasi Politik Dan Pemilihan Umum di Indonesia . Jakarta: Kencana, 2014.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Kedua  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.