## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 257-265 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## ISLAM DAN NEGARA DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN

## ISLAM AND STATE IN INDONESIAN CONTEXT

## Arfan
Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia Email: arfan@stiba.ac.id

## Indo Santalia
Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia Email: indosantalia@uin-alauddin.ac.id

## Tabhan Syamsu Rijal
Universitas Bosowa, Makassar, Indonesia Email: samsu.rijal@universitasbosowa.ac.id
Nur Afni A.
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia
Email: nurafni@stiba.ac.id Keywords : ABSTRACT Islam, state, Indonesia This study analyzes the relationship between Islam and the state in the Indonesian context. This research employes descriptive and analytical methods  through  normative  and  historical  approaches,  through literature  review,  both  books  written  by  classical  scholars  as  well  as books  and  journal  articles  written  by  contemporary  researchers,  and other  relevant  sources.  The  results  of  this  study  indicate  that  the relationship  between  religion  and  the  state  in  the  Indonesian  context initially  led  to  an  integral  paradigm  by  making  Islam  the basis  of  the state.  However,  with  various  considerations,  Pancasila  is  the  middle way  which  marks  that  the  state  and  the  Islamic  religion  are  in  a symbiotic paradigm. To this day, the two side by side help each other in achieving the national ideals of the Indonesian nation. Kata kunci : ABSTRAK Islam, Negara, Indonesia Penelitian  ini  membahas  relasi  antara  agama  Islam  dan  negara  dalam konteks  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dan analitis  melalui  pendekatan  normatif  dan  historis,  melalui  kajian kepustakaan,  baik  kitab-kitab  yang  ditulis  oleh  ulama  klasik  maupun buku-buku dan artikel jurnal yang oleh para peneliti kontemporer, serta sumber-sumber  lain  yang  relevan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  relasi  agama  dan  negara  dalam  konteks  Indonesia  mulanya mengarah  pada  paradigma  integralistik  dengan  menjadikan  Islam sebagai  dasar  negara.  Akan  tetapi  dengan  berbagai  pertimbangan,
Pancasila menjadi jalan tengah yang menandai bahwa negara dan agama Islam  berada  dalam  paradigma  simbiotik.  Hingga  hari  ini,  keduanya berdampingan dan saling membantu dalam mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia.
Diterima : 15 Juni 2023; Direvisi : 26 Juli 2023; Disetujui : 26 Juli 2023; Tersedia online : 25 Agustus 2023

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 257-265 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
How to cite: Arfan, Indo Santalia, Tabhan Syamsu Rijal, Nur Afni A., “Islam dan Negara dalam Konteks Keindonesiaan”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang  Hukum Islam Vol. 4 , No.  2 (2023):  257-265. doi: 10.36701/bustanul.v4i2.978.

## PENDAHULUAN
Relasi  agama  dan  negara  telah  menjadi  diskursus  yang  berkepenjangan  dan senantiasa  mendapatkan  tempat  di  berbagai  kalangan.  Keduanya  merupakan  dua  hal fundamental  yang  mempengaruhi  kehidupan  manusia. 1 Oleh  karena  itu,  mereka senantiasa mencari formula yang tepat dan menyahuti semua kebutuhan, tidak terkecuali di  kalangan  para  cendikiawan  Muslim.  Diskusi  panjang  ini  selain  dikarenakan  faktor sosial histori dan sosial kulturalnya, namun juga disebabkan faktor teologis yaitu tidak terdapat dalam Islam penjelasan secara eksplisit terkait penjelasan hubungan agama dan negara,  namun  hanya  penjelasan  prinsip-prinsip  dasar  yang  dijadikan  pijakan  dalam bernegara. 2 dalam  perkembangannya  konsep  negara  selalu  dihubungkan  dan  dikaitkan dengan beberapa istilah yang memiliki keterkaitan makna, antara lain daulah, khilafah, dan ḥukūmah ,  akan  tetapi  setelah  ditelusuri  bahwa  ketiga  istilah  tersebut  entitasnya termasuk dalam kategori ẓanniyyah sehingga menimbulkan banyak tafsiran terkait relasi agama dan negara. 3
Berkenaan dengan ketatanegaran, pada dasarnya agama di Indonesia ditempatkan pada posisi yang strategis. Sekalipun Indonesia bukan sebagai negara berdasarkan agama, namun  juga  bukan  sebagai  negara  yang  memisahkan  diri  dari  agama.  Indonesia merupakan salah satu negara yang melibatkan agama dalam pendiriannya. 4 Sila pertama pada  Pancasila  yang  secara  terang  menyatakan  bunyi  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa menunjukan bahwa dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia tidak  menampikan  keberadaan  agama. 5 Namun  demikian,  posisi  Islam  dan  kaum muslimin di Indonesia masih sering diperdebatkan, utamanya di bidang politik di tahun- tahun  politik. 6 Isu-isu  politisasi  agama 7 dan  kedewasaan  bernegara  kaum  Islamis, 8 misalnya, adalah indikasi cekoknya pehamanan mengenai jalinan negara dengan agama, secara khusus  NKRI  dan  Islam.  Padahal,  perkara ini telah dijelaskan oleh para pendiri bangsa. Oleh karena itu, penguraian tentang masalah ini adalah subtansial.
1 Sofyan Hadi, “Relasi dan Reposisi Agama dan Negara (Tatapan Masa Depan Keberagamaan di Indonesia),” RI’AYAH 3, no. 1 (2018): h. 12.
2 Seva  Maya  Sari  dan  Toguan  Rambe,  “Relasi  Agama  dan  Negara  Perspektif  Al-Mawardi Relevansinya di Indonesia,” Jurnal Al-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial 7, no. 1 (2021): h. 135.
3 Rijal Mummaziq, “Relasi Agama dan Negara Perspektif K.H. Wahid Hasyim,” Al-Daulah 5, no. 2 (2015): h. 334.
4 Mummaziq, “Relasi Agama dan Negara Perspektif K.H. Wahid Hasyim,” h. 335.
5 Sari dan Rambe, “Relasi Agama dan Negara Perspektif Al-Mawardi Relevansinya di Indonesia,” h. 135.
6 Lihat Mohamad Latief, “Islam dan Sekularisasi Politik Di Indonesia,” Tsaqafah 13, no. 1 (2017): 1–24.
7 Lihat  Siti  Faridah  and  Jerico  Mathias,  “Politisasi  Agama  Pemecah  Keutuhan  Bangsa  Dalam Pemilu,” in Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang , vol. 4, 2018, 489–506.
8 Lihat Fathani, Aqil Teguh, and Zuly Qodir, “Agama Musuh Pancasila? Studi Sejarah dan Peran Agama Dalam Lahirnya Pancasila,” Al-Qalam 26, no. 1 (2020): 117–28.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 257-265 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Sejumlah penelitian sudah dilakukan terkait relasi agama dan negara, meskipun masih banyak yang perlu dikembangkan melalui topik ini. Zulkifli menulis artikel dengan judul Paradigma  Hubungan  Agama  dan  Negara , 9 sebuah  penelitian  yang  berkisar singgungan negara secara universal dengan agama-agama mainstream . Ridwan meneliti tentang Paradigma Relasi Agama dan Negara dalam Islam 10 yang menjurus pada tilikan Islam terhadap  posisi  negara di  hadapan agama.  Adapun Masyukuri Abdilah mengkaji Hubungan Agama  dan  Negara  dalam Konteks  Modernisasi  Politik di  Era Reformasi 11 yakni  sebuah  tafahus  terhadap  pertalian  agama  dan  negara  di  Indonesia  yang  terfokus pada  masa  pasca  Orde  Baru.  Edi  Gunawan  menelaah Relasi  Agama  dan  Negara Perspektif  Pemikiran  Islam, 12 mengelaborasi  persangkutan  agama  dan  negara  dengan sudut pandang khusus yakni pemikiran Islam. Rasdha Diana menulis tentang al-Māwardī dan Konsep Kenegaraan dalam Islam 13 yakni gagasan al-Māwardī akan falsafah negara menurut  syariat  Islam  dalam  kitabnya al-Aḥkām  al-Sulṭāniyyah .  Adapun  penelitian  ini akan  menelaah  relasi  agama  dan  negara  secara  global  kemudian  secara  spesifik  antara NKRI dan agama Islam mulai pra-kemerdekaan hingga hari ini. Hal ini belum dibahas secara spesifik dan terfokus pada penelitian-penelitian yang telah ada.
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis  relasi antara agama  Islam dan negara dalam  konteks  Indonesia. Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dan  analitis melalui  pendekatan  normatif  dan  historis,  melalui  kajian  kepustakaan,  baik  kitab-kitab yang  ditulis  oleh  ulama  klasik  maupun  buku-buku  dan  artikel  jurnal  yang  oleh  para peneliti  kontemporer,  serta  sumber-sumber  lain  yang  relevan.  Selanjutnya  keseluruhan informasi  yang  diperoleh  selama  penelitian  dan  kemudian  dianalisis  untuk  diambil kesimpulan.

## PEMBAHASAN
Relasi agama Islam dan Indonesia dapat dikembalikan kepada salah satu dari tiga paradigma yang disebutkan oleh para ahli mengenai hubungan agama dan negara, yaitu paradigma integralistik,  simbiotik,  dan sekularistik. 14 Adapula  ahli yang menggunakan istilah  pola  hubungan  integrasi,  alienasi,  dan  oposisi. 15 Dalam  perspektif  historis- diakronis, ketiga paradigma maupun pola itu berulang kali muncul ke permukaan dalam periode-periode  sejarah  tertentu.  Hubungan  tersebut  dapat  diuraikan  dalam  lima  fase waktu sebagai berikut.
1. Masa Kerajaan hingga Penjajahan
9 Zulkifli, “Paradigma Hubungan Agama dan Negara,” JURIS 13, no. 2 (2014): h. 175.
10 Ridwan, “Paradigma Relasi Agama dan Negara dalam Islam,” Volksgeist 1, no. 2 (2018).
11 Masyukuri Abdilah, “Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Moderinsasi Politik di Era Reformasi,” AHKAM 13, no. 2 (2013): h. 247.
12 Edi Gunawan, “Relasi Agama dan Negara (Perspektif Pemikiran Islam),” AL-HIKMAH 13, no. 2 (2014): h. 32.
13 Rasdha Diana, “Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam,” TSAQAFAH 13, no. 1 (2017): h. 157.
14 Kamsi, “Paradigma Politik Islam,” IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia 2, no. 1 (2012): h. 44.
15 Hadi,  “Relasi  dan  Reposisi  Agama  dan  Negara  (Tatapan  Masa  Depan  Keberagamaan  di Indonesia),” h. 13.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 257-265 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Di  masa  kerajaan  Nusantara,  masuknya  Islam  membuka  lembaran  baru.  Proses Islamisasi  berjalan  dengan  sangat  damai,  tanpa  pergolakan,  baik  dengan  budaya  lokal maupun  dengan  agama  yang  terlebih  dahulu  hadir  di  tanah  nusantara. 16 Islam diperkenalkan di Nusantara antara lain dengan menggunakan jalur perdagangan, sebuah media yang sangat melekat dengan tradisi masyarakat Nusantara. Aktivitas perdagangan meniscayakan  adanya  interaksi  sosial  yang  mutualisme  antara  penjual  dan  pembeli, kesederajatan,  serta  jauh  dari  kesan  permusuhan  ataupun  perasaan  superioritas- inferioritas. 17
Islamisasi di ranah politik juga berjalan demikian cair, tanpa ada pergolakan sama sekali.  Ulama  memerlukan  perlindungan  demi  memperlancar  dakwahnya,  sedangkan penguasa (raja) membutuhkan legitimasi dari ulama agar lebih dapat di terima di depan rakyat. 18 Diperkirakan abad ke-13 sampai ke-15 Islam sudah menyebar ke hampir seluruh wilayah Nusantara dengan tampilnya kerajaan-kerajaan Islam. 19
Adapun pada era kolonialisme, Islam tampil pula ke permukaan sebagai kekuatan oposisional. Kalau pada awalnya Islam terkungkung pada kondisi yang alienatif terhadap kekuasaan  pemerintah  Belanda,  semenjak  munculnya  kesadaran  diri  yang  dipicu  oleh organisasi-organisasi  Islam  modern  semacam  Sarekat  Islam,  ia  telah  berubah  wujud menjadi  kekuatan  oposisional  terhadap  pemerintah.  Islam  dan  negara  menunjukkan hubungan yang erat ketika revolusi kemerdekaan melahirkan nation-state yang kemudian disebut Indonesia. 20
2. Persiapan Kemerdekaan
Tidak dijadikannya Islam sebagai dasar negara Indonesia, meski secara kuantitas mayoritas warganya adalah Muslim, adalah salah satu dari contoh dialektika yang terjadi antara  Islam dan  negara. Perdebatan sengit tentang dasar negara antara dua kubu yang berseberangan dalam sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) periode Mei  dan  Juni  1945  antara  kubu  Islam  yang  menginginkan  dijadikannya  Islam  sebagai dasar  negara,  berserangan  dengan  kubu  nasionalis  yang  menolak  ide  ini. 21 Lahirnya Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 merupakan kompromi politik tertinggi yang berhasil  meredakan  ketegangan  dua  kubu  ini.  Muh.  Yamin  menyebut  Piagam  Jakarta sebagai Jakarta Charter , Soepomo menyebutnya dengan “Perjanjian Luhur”, sedangkan Soekirman  menyebutnya  dengan Gentlemen  Agreemen . 22 dalam  naskah  inilah,  pada alinea ke-4 terdapat Pancasila versi Soekarno yang telah dimodifikasi, dan sila pertama berbunyi,  “Ketuhanan  dengan  Kewajiban  Menjalankan  Syariat  Islam  bagi  Pemeluk- pemeluknya.”
16 Hasan Muarif Ambary, Menemukan Peradaban Arkeologi dan Islam di Indonesia (Jakarta: Puslit Arkenas, 1998), h. 53.
17 Zakiyah Darojat, “Relasi Agama dan Negara: Perspektif Sejarah,” Al-Turas 25, no. 1 (2019): h. 78-79.
18 Darojat, “Relasi Agama dan Negara: Perspektif Sejarah,” h. 79.
19 Darojat, “Relasi Agama dan Negara: Perspektif Sejarah,” h. 79.
20 Hadi,  “Relasi  dan  Reposisi  Agama  dan  Negara  (Tatapan  Masa  Depan  Keberagamaan  di Indonesia),” h. 14.
21 Azyumardi  Azra, Pergolakan  Politik  Islam;  Dari  Fundamentalisme,  Modernisme,  Hingga Postmodernisme (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 22.
22 Darojat, “Relasi Agama dan Negara: Perspektif Sejarah,” h. 84.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 257-265 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Kebesaran hati dan pengorbanan umat Islam Indonesia diuji saat beberapa waktu setelah  proklamasi  kemerdekaan,  masyarakat  Indonesia  timur  berkeberatan  dengan pencantuman tujuh kata sila pertama, dan mengancam akan keluar dari NKRI jika tujuh kata itu tidak dihapuskan. Menurut mereka, kalimat itu merupakan bentuk diskriminasi terhadap  kelompok  minoritas.  Akhirnya,  demi  menjaga  persatuan  dan  kesatuan  NKRI yang baru saja berdiri, para pemimpin Islam merelakan dihapuskannya tujuh kata sakral dalam  Piagam  Jakarta,  dan  digantikan  dengan  kalimat  “Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,” redaksi  yang  diajukan  Ki  Bagus  Hadikusumo. 23 Demi  persatuan  dan  kesatuan  bangsa, para tokoh Islam dengan visi dan watak kenegarawanan yang tinggi akhirnya rela untuk menghapus kata sakral dalam sila pertama Pancasila. 24

## 3. Era Kemerdekaan
Intervensi  Belanda  yang  masih  ingin  mencengkeramkan  kakinya  di  bumi Indonesia, menjadikan Negara Indonesia kembali pada situasi politik tak menentu. Hanya beberapa  bulan  setelah  Proklamasi,  NICA  (tentara  Belanda)  memasuki  Indonesia  dan melakukan  agresi.  Oleh  karena  itu,  pada  22  Oktober  1945  ulama  menggelorakan “Resolusi Jihad” dan membakar semangat para santri dalam pertempuran 10 November 1945 untuk mengusir para tentara Belanda.
Demikian pula lahirnya UUD RIS pada 27 Desember 1949 tidak hanya merubah sistem  pemerintahan,  tetapi  juga  merubah  bentuk  negara.  Sistem  pemerintahan presidensial seperti yang ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 4 ayat 1, berubah menjadi sistem parlementer, dan Negara Kesatuan (Pasal 1 UUD 1945) berubah menjadi negara federasi yang mengharuskan pemerintahan RIS mengakui Ratu Belanda sebagai kepala negara persekutuan. 25
Rakyat  Indonesia  terbelah  menghadapi  kondisi  ini,  antara  yang  pro  NKRI  atau pro-unitarian dan yang pro-federalis, beberapa daerah mulai bergolak. Dalam kondisi ini, M.  Natsir  yang  saat  itu  menjadi  Ketua  Fraksi  Masyumi  mengambil  inisiatif  untuk membuka dialog dengan berbagai kalangan. Ia berkeliling daerah untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak, baik yang pro-unitarian maupun yang pro-federalis. Natsir tidak ingin  terjebak  dalam  pusaran  dua  arus  ini,  tetapi  ia  menghendaki  penyelesaian komprehensif  dan  tidak  membiarkan  rakyat  mencari  jalannya  sendiri.  Tanggal  3  April 1950, Natsir mempelopori lahirnya Mosi Integral, semacam proklamasi kedua. Melalui mosi ini, Indonesia kembali utuh. Pemerintah segera menerbitkan Piagam Pembentukan Negara Kesatuan. 26 Mosi Integral menjadi bukti kecintaan umat Islam terhadap NKRI.
4. Masa Orde Lama dan Orde Baru
Sejak  awal  kemerdekaan,  dapat  dikatakan  mengalami  dua  fase  terkait  tentang relasi agama dan  negara, pertama fase  relasi  agama dan  negara bersifat antagonistik. 27 Relasi antagonistik ini ditandai bersifat hubungan yang mencirikan adanya ketegangan dan ketidak harmonisan antara negara dan Islam sebagai sebuah agama. Misalnya pada
23 Darojat, “Relasi Agama dan Negara: Perspektif Sejarah,” h. 84.
24 Dien  Syamsuddin,  “Indonesia  Sebagai  Negara  Kesepakatan  (Darul  Ahdi),”  in Dari Muhammadiyah Untuk Indonesia (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2013), h. xiii.
25 Darojat, “Relasi Agama dan Negara: Perspektif Sejarah,” h. 85.
26 Darojat, “Relasi Agama dan Negara: Perspektif Sejarah,” h. 85.
27 Sari dan Rambe, “Relasi Agama dan Negara Perspektif Al-Mawardi Relevansinya di Indonesia,” h. 143-144.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 257-265 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
masa era kemerdekaan sampai pada masa revolusi politik. Islam pernah dianggap sebagai sebuah gangguan dan pesaing dalam kekuasaan yang dapat mengusik basis kebangsaan dalam bernegara. Sehingga anggapan tersebut membawa dampak keinginan negara untuk berusaha menghalangi dan melakukan domestika terhadap ideologi politik Islam. 28 Hal ini disebabkan pada tahun 1945 dan dekade 1950-an, terdapat  dua kubu ideologi yang memperebutkan negara Indonesia, yaitu gerakan Islam dan gerakan nasionalis. 29
Akar  antagonisme hubungan politik antara  Islam  dan  negara di  Indonesia tidak terlepas  dari  konteks  kecenderungan  pemahaman  yang  berbeda  terhadap  agama.  Awal tumbuhnya hubungan antagonistik ini dapat dilihat dan ditelusuri dari masa pergerakan kebangsaan,  saat  elit  politik  nasional  terlibat  dalam  ketegangan  dan  perdebatan  terkait kedudukan Islam di alam Indonesia merdeka. 30 Usaha untuk menciptkan sebuah sintesis yang memungkinkan antara Islam dan negara terus bergulir hingga masa kemerdekaan dan pasca revolusi. Meskipun begitu upaya-upaya dalam rangka mencarikan jalan keluar untuk ketegangan ini pada awal 1970 an, cenderung legalistik, formalistik, dan simbolik masih berkembang dan melekat pada sebagian aktivis Islam pada dua dasawarsa pertama pemerintahan orde baru, kurang lebih pada 1967-1987. 31 Keberadaan Islam benar-benar dicurigai oleh negara, yang dianggap sebagai pesaing yang memiliki kekuatan potensial dalam  menandingi  eksistensi  Negara.  Di  sisi  lain,  pada  masa  itu  umat  Islam  sendiri memiliki semangat yang tinggi untuk mewujudkan Islam sebagai sumber ideologi negara dalam  menjalankan  pemerintahan.  Sehingga  hal  ini  semakin  memicu  sikap  antogonis negara terhadap agama. 32
Depolitisasi umat Islam paling kentara terjadi di awal rezim Orde Baru. Harapan umat  Islam  agar  pemerintah  merehabilitasi  Masyumi,  partai  Islam  yang  dibubarkan Soekarno karena desakan PKI, kandas ketika Soeharto menolak usulan beberapa tokoh Islam.  Soeharto  bahkan  memfusikan  partaipartai  Islam  menjadi  satu  yaitu  Partai Persatuan  Pembangunan  (PPP)  dan  partai-partai  nasionalis  ke  dalam  Partai  Demokrasi Indonesia (PDI), dua partai yang tidak pernah bisa menandingi dalam pemilu menghadapi kendaraan partai pemerintah, Golkar. 33
Terdapat pula beberapa kebijakan yang dinilai bertentangan dengan aspirasi Umat Islam antara lain pertama, pembangunan yang sangat pragmatis seperti legalisasi tempat- tempat perjudian, prostitusi, pendirian kilang dan pabrik miras, Sumbangan Dana Sosial Berhadiah  (SDSB)  dan  Porkas,  yaitu  bentuk  permainan  judi  terselubung  di  bawah kementrian social RI, bertahan hingga 15 tahun sampai akhirnya dibubarkan pada tahun 1993,  setelah  gelombang  protes  dari  umat  Islam  dan  para  ulama.  Kedua,  larangan  dan intimidasi  kepada siswi Muslimah berjilbab di  sekolah-sekolah negeri, berdasarkan PP No.052/C/Kep.D.82  tangal  17  Maret  1982,  dan  sebagainya.  Belum  lagi  peristiwa- peristiwa yang menyangkut pelanggaran hak asasi manusia oleh negara, seperti perstiwa
28 Sari dan Rambe, “Relasi Agama dan Negara Perspektif Al-Mawardi Relevansinya di Indonesia,” h. 143-144.
29 Gunawan, “Relasi Agama dan Negara (Perspektif Pemikiran Islam),” h. 197-198.
30 Sari dan Rambe, “Relasi Agama dan Negara Perspektif Al-Mawardi Relevansinya di Indonesia,” h. 143.
31 Gunawan, “Relasi Agama dan Negara (Perspektif Pemikiran Islam),” h. 197-198.
32 Sari dan Rambe, “Relasi Agama dan Negara Perspektif Al-Mawardi Relevansinya di Indonesia,” h. 143.
33 Darojat, “Relasi Agama dan Negara: Perspektif Sejarah,” h. 86.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 257-265 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Tanjung  Priuk  tahun  1984,  peristiwa  Talangsari,  Lampung  tahun  1989,  penangkapan tokoh-tokoh  Islam karena dituduh melakukan tindakan subversif dan makar yang akan mengganti  ideologi  Pancasila  dengan  ideologi  Islam,  dan  sebagainya,  memperlihatkan tindakan represif yang dialami umat Islam oleh pemerintah Orde Baru. 34 Inilah fase yang digambarkan sebagai bentuk antagonistik umat Islam dan negara.
5. Masa Reformasi hingga Hari Ini
Memasuki tahun 1990-an, terjadi perubahan sikap dan kebijakan pemerintah Orde Baru  dari  yang  antagonistik  menjadi  akomodatif.  Penerimaan  Pancasila  sebagai  asas tunggal oleh ormas-ormas Islam sedikit meredakan hubungan antara umat Islam dengan pemerintahan  Orde  Baru.  Munculnya  banyak  cendekiawan  Muslim,  berdirinya  Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Desember 1990, didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) serta koran nasional Republika, berkontribusi besar dalam pencerahan pemikiran modern di Indonesia. Begitu juga program pengiriman seribu dai ke pelosok daerah di tanah air, penyelenggaraan Festival Istiqlal mulai tahun 1991 yang menyedot animo masyarakat yang begitu besar, dan sebagainya, menandai kemesraan umat Islam dan pemerintah. 35
Inilah  fase  kedua  yang  dimaksud,  hubungan  agama  dan  negara  bersifat akomodatif. Agama dan negara satu sama lain saling berdampingan dan saling mengisi bahkan cenderung memiliki kesamaan untuk berusaha mengurangi konflik. 36 Pemerintah menyadari bahwa umat Islam memiliki kekuatan politik yang potensial sehingga negara semestinya  mengakomodasi  Islam  dalam  berkehidupan  bernegara.  Negara  pun memberikan  ruang  kepada  agama  untuk  dapat  saling  mengisi  dalam  melaksanakan kehidupan  bernegara,  sejak  pertengahan  tahun  1980-an,  ada  indikasi  bahwa  hubungan agama  dan  negara  mulai  mencair,  dan  saling  mengisi  satu  sama  lain,  menjadi  lebih akomodatif dan integratif. 37
Hal  ini  ditandai  dengan  pemberian  ruang  terhadap  wacana  politik  Islam  serta dirumuskannya sejumlah kebijakan yang dianggap pro oleh sebagian besar umat Islam. Kebijakan-kebijakan  itu  berspektrum  luas,  ada  yang  bersifat  struktural,  yaitu  ditandai dengan  semakin  terbukannya  kesempatan  bagi  para  aktivis  Islam  untuk  masuk  dan terintegrasi  kedalam  negara  sehingga  dapat  menjadi  penyalur  dan  perwujudan  dari aspirasi-aspirasi umat Islam; ada yang bersifat legislatif, misalnya disahkannya sejumlah kebijakan  dan  undang-undang  yang  dinilai  akomodatif  dan  positif  bagi  kepentingan Islam,  dan  yang  bersifat  infrastruktural  yaitu  ditandai  dengan  semakin  tersedianya infrastruktur-infrastruktur  yang  diperlukan  umat  Islam  dalam  menjalankan  peribadatan dan  tugas-tugas  keagamaan;  serta  yang  bersifat  kultural,  misalnya  terkait  dengan akomodasi  negara  terhadap  Islam  yaitu  menggunakan  idiom-idiom  perbendaharaan bahasa pranata ideologis maupun politik negara. 38
Kini Indonesia dengan memiliki wakil presiden Ma’ruf Amin dari ulama sebagai orang nomor dua di negara ini. Tentu ini, membawa angin segar dan memberi ruang lebih
34 M. Rusli Karim, Negara dan Peminggiran Islam Politik (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999).
35 Darojat, “Relasi Agama dan Negara: Perspektif Sejarah,” h. 86.
36 Sari dan Rambe, “Relasi Agama dan Negara Perspektif Al-Mawardi Relevansinya di Indonesia,” h. 143.
37 Gunawan, “Relasi Agama dan Negara (Perspektif Pemikiran Islam),” h. 198.
38 Gunawan, “Relasi Agama dan Negara (Perspektif Pemikiran Islam),” h. 198-199.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 257-265 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
bagi  masyarakat  Islam.  Diharapkan  dengan  pemerintah  menggandeng  ulama  dapat menyuarakan  dan  melaksanakan  aspirasi  umat  Islam.  Dapat  dilihat  bahwa  pemerintah melihat  ulama  memiliki  basis  masa  yang  kuat  yang  memiliki  kekuatan  yang  potensial sehingga  harus  dirangkul  dan  dilibatkan  agar  tidak  adalagi  jurang  pemisah  serta kesenjangan  antara  agama  dan  politik  dapat  diminimalisir  serta  senantiasa  menjadikan agama sebagai pengendali dalam bernegara dan berbangsa. Hal ini menandakan bahwa pemerintah (negara) hingga kini masih bersiafat akomodatif terhadap Islam.
Uraian  di  atas  menunjukkan  pada  pada  mulanya  pendiri  bangsa  Indonesia  dari kalangan  Islam  berkeinginan  membentuk  negara  dengan  Islam  sebagai  dasar  negara sebagaimana dalam paradigama integralistik. Akan tetapi, dengan berbagai pertimbangan mereka mencetuskan Pancasila sebagai kesepakatan yang menjelaskan bahwa hubungan Islam  dengan  negara  saat  ini  adalah  lebih  dekat  dengan  paradigma  simbiotik.  Negara bersikap akomodatif terhadap Islam dan menjadi pelindung sekaligus sarana penegakan ajaran  Islam  dan  sebaliknya  Islam  membantu  negara  dalam  mengontrol  perilaku rakyatnya dalam hal ini kaum muslimin yang menjadi mayoritas.

## KESIMPULAN
Relasi agama dan negara dalam konteks Indonesia pada mulanya mengarah pada paradigma  integralistik  dengan  menjadikan  Islam  sebagai  dasar  negara.  Akan  tetapi dengan  berbagai  pertimbangan,  Pancasila  menjadi  jalan  tengah  yang  menandai  bahwa negara dan agama Islam berada dalam paradigma simbiotik. Sejak saat itu hingga hari ini, keduanya berdampingan dan saling membantu dalam mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdilah, Masyukuri. “Hubungan Agama Dan Negara Dalam Konteks Moderinsasi Politik Di Era Reformasi.” AHKAM 13, no. 2 (2013).
Ambary,  Hasan  Muarif. Menemukan  Peradaban  Arkeologi  Dan  Islam  Di  Indonesia . Jakarta: Puslit Arkenas, 1998.
Azra,  Azyumardi. Pergolakan  Politik  Islam;  Dari  Fundamentalisme,  Modernisme, Hingga Postmodernisme . Jakarta: Paramadina, 1998.
Darojat, Zakiyah. “Relasi Agama Dan Negara: Perspektif Sejarah.” Al-Turas 25, no. 1 (2019).
Diana, Rasdha. “Al-Mawardi Dan Konsep Kenagaraan Dalam Islam.” TSAQAFAH 13, no. 1 (2017).
Faridah, Siti, and Jerico Mathias. “Politisasi Agama Pemecah Keutuhan Bangsa Dalam Pemilu.” In Seminar  Nasional  Hukum Universitas  Negeri  Semarang , 4:489–506, 2018.
Fathani, Aqil Teguh, and Zuly Qodir. “Agama Musuh Pancasila? Studi Sejarah Dan Peran Agama Dalam Lahirnya Pancasila.” Al-Qalam 26, no. 1 (2020): 117–28. Gunawan, Edi. “Relasi Agama Dan Negara (Perspektif Pemikiran Islam).” AL-HIKMAH 13, no. 2 (2014).
Hadi,  Sofyan.  “Relasi  Dan  Reposisi  Agama  Dan  Negara  (Tatapan  Masa  Depan Keberagamaan Di Indonesia).” RI’AYAH 3, no. 1 (2018).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 257-265 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Kamsi. “Paradigma Politik Islam.” IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia 2, no. 1 (2012).
Karim,  M.  Rusli. Negara  Dan  Peminggiran  Islam  Politik .  Yogyakarta:  Tiara  Wacana, 1999.
Latief,  Mohamad.  “Islam  Dan  Sekularisasi  Politik  Di  Indonesia.” Tsaqafah 13,  no.  1 (2017): 1–24.
Mummaziq,  Rijal.  “Relasi  Agama  Dan  Negara  Perspektif  K.H.  Wahid  Hasyim.” Al- Daulah 5, no. 2 (2015).
Ridwan. “Paradigma Relasi Agama Dan Negara Dalam Islam.” Volksgeist 1, no. 2 (2018). Sari, Seva Maya, and Toguan Rambe. “Relasi Agama Dan Negara Perspektif Al-Mawardi Relevansinya  Di  Indonesia.” Jurnal  Al-Qanuny:  Jurnal  Ilmu-Ilmu  Kesyariahan Dan Pranata Sosial 7, no. 1 (2021).
Syamsuddin,  Dien.  “Indonesia  Sebagai  Negara  Kesepakatan  (Darul  Ahdi).”  In Dari Muhammadiyah Untuk Indonesia . Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2013.
Zulkifli. “Paradigma Hubungan Agama Dan Negara.” JURIS 13, no. 2 (2014).