## ANALISIS FAKTOR INTERNAL DAN EKTERNAL TERHADAP TAX COMPLIANCE PENYETORAN SPT MASA: STUDI EMPIRIS PADA PENGUSAHA KENA PAJAK YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MATARAM
Lalu Takdir Jumaidi 1) ; Iman Waskito 2) ; Baiq Anggun Hilendri L
1) takdirjumaidi@unram.ac.id , Universitas Mataram
2) waskitoiman@unram.ac.id, Universitas Mataram
n) hilendria@unram.ac.id, Universitas Mataram

## Abstract
This  study  aims  to  predict  internal  and  external  factors  on  tax  compliance  of  periodic  tax  return  filing.  This research is a type of associative research with a quantitative approach. The data used is primary data obtained through  distributing  questionnaires.  The  sampling  technique  used  is  nonprobability  sampling  with  incidental sampling technique. The data analysis tool used is Partical Least Square (PLS) version 3.0. The results of this study prove that attitudes, moral obligations have a positive effect on the intention to comply and have a positive effect  on  tax  compliance  with  the  moderating  variable  intention  to  comply.  Meanwhile,  subjective  norms  and perceived  behavioral  control  have  a  negative  effect  on  intention  to  comply  and  have  a  negative  effect  on  tax compliance  with  the  moderating  variable  of  intention  to  comply.  The  results  of  this  study  also  show  that  the intention to comply and the sanction of tax law have a positive effect on tax compliance. Meanwhile, compliance and understanding of tax regulations and the quality of tax services have a negative effect on tax compliance. Simultaneously  (F-Square)  for  testing  internal  variables  (attitude  and  moral  obligation)  in  influencing  tax compliance  simultaneously  is  relatively  small.  While  internal  variables  (subjective  norms  and  appreciated behavioral control) in influencing tax compliance are classified as large. Testing of external variables (knowledge and  understanding  of  pp)  in  influencing  tax  compliance  simultaneously  is  small.  While  the  external  variables (quality of tax services and tax law sanctions) in influencing tax compliance simultaneously are classified as large. Keywords: Attitude, Empiris, Moral Obligation, SPT Masa, Tax Compliance

## Abstrak
Pelitian ini bertujuan untuk memprediksi  faktor internal dan eksternal terhadap tax compliance penyetoran SPT Masa. Penelitian ini merupakat jenis penelitian asosiatif dengan pendekatan kauntitaif. Data yang digunakan yaitu data  primer  yang  diperoleh  melalui  penyebaran  kuesioner.  Teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  yaitu nonprobability  sampling  dengan  teknik  sampling  insidental.  Alat  analisis  data  yang  digunakan  adalah  Partical Least Square (PLS) versi 3.0. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa sikap, kewajiban moral berpengaruh postif terhadap niat untuk patuh dan berpengaruh postif terhadap kepatuhan pajak dengan variabel moderating niat untuk patuh.  Sedangkan  Norma  subyektif  dan  kontrol  prilaku  yang  dipersepsikan  berpengaruh  negatif  terhadap  niat untuk patuh dan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak dengan variabel moderating niat untuk patuh. Hasil penelitian  ini  juga  menunjukan  Niat  untuk  patuh  dan  sangsi  hukum  perpajakan  berpengaruh  postif  terhadap kepatuhan  pajak.  Sedangkan  pengatuhan  dan  pemahaman  tentang  peraturan  perpajakan  dan  kualitas  pelayanan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak.  Secara simultan (F-Square) untuk pengujian variabel internal  (sikap  dan  kewajiban  moral)  dalam  mempengaruhi  kepatuhan  pajak  secara  simultan  tergolong  kecil. Sedangkan  variabel  internal  (norma  subyektif  dan  kontrol  prilaku  yang  diapresiasikan)  dalam  mempengaruhi kepatuhan pajak tergolong besar. Pengujian variabel eksternal (pengetahuan dan pemahaman tentang pp) dalam mempengaruhi kepatuhan pajak secara simultan tergolong kecil. Sedangkan variabel eksternal (kualitas pelayanan perpajakan dan sangsi hukum perpajakan) dalam mempengaruhi kepatuhan pajak secara simultan tergolong besar. Kata Kunci: Empiris, Kewajiban Moral, Kepatuhan Pajak, Sikap, SPT Masa.

## PENDAHULUAN
Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang paling dominan di Indonesia, hal ini dapat terlihat rata-rata penerimaan negara dari sektor perpajakan hingga enam tahun terakhir ini dari tahun 2017 hingga tahun 2022 mencapai 79,46%. Sisanya sebesar 20,02% berasal dari penerimaan lain di luar pajak dan hibah sebesar 0,521%. Struktur sumber penerimaan APBN maupun dalam APBD, sangat terang terlihat sector pajak sebagai sumber pendapatan Negara sangat  dan  paling  dominan  hingga  mencapai  79,46%  dipenghujung  tahun  2022.  Tingginya
penerimaan  pajak  mencerminkan  kemandirian  suatu  negara  untuk  membiayai  pembangunan nasional.  Apabila  penerimaan  pajak  tinggi  maka  dapat  dikatakan  suatu  negara  telah  mandiri untuk  membiayai  pembangunannya  dan  semakin  kecil  ketergantungannya  terhadap  bantuan asing seperti hutang luar negeri maupun hibah. Sehingga diharapkan penerimaan pajak terus meningkat setiap tahunnya.
Tabel 1 Perkembangan Pendapatan Negara, 2010-2022  (Dalam Triliun Rupiah)
Thn Peneriman Perpajakan Penerimaan Bukan Perpajakan Peneriman Hibah Realisasi APBN % Realisasi APBN % Realisasi APBN % 2017 1.343,5 80,62% 311,2 18,67% 11,6 0,70% 2018 1.518,8 78,14% 409,3 21,06% 15,6 0.803% 2019 1.546,1 78,86% 409,0 20,9% 5,5 0, 3% 2020 1.285,1 78% 343,8 20,87% 18,8 1,14% 2021 1.375,8 79,27% 357,2 20.58% 2,7 0,15% 2022 1.506,9 81,87% 333,2 18,11% 0,6 0,03% grate 1.429,37 79,46% 360,62 20,02% 9,13 0,521%
Sumber: Kementerian Keuangan, Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2022(data diolah) Walau demikian tinggi realisasi penerimaan pajak, namun pada kenyataannya hingga saat ini  penerimaan  dari  sektor  perpajakan  masih  belum  optimal.  Belum  optimalnya  penerimaan disektor perpajakan disebabkan karena masih minimnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Seperti yang dikutip dari www.republika.co.id (4 Januari 2015), Direktur Jenderal Kementerian Keuangan Fuad Rahmany menyatakan tingkat kepatuhan wajib pajak di tanah air hingga saat ini masih sangat minim. Berdasarkan data Kemenkeu, dari total 12  juta  wajib  pajak  badan  hanya  5  juta  yang  sudah  menghasilkan  laba  usaha.  Dari  jumlah tersebut, hanya 550 ribu atau 11% yang rutin melaporkan “Surat Pemberitahuan Tahunan” (SPT Tahunan) pajak penghasilan. Sedangkan wajib pajak pribadi ditengarai sebanyak 30 juta orang tidak membayar pajak.
Besarnya jumlah wajib pajak badan yang tidak melaporkan SPT Tahunan PPh dan wajib pajak orang pribadi yang tidak membayar pajak menunjukkan bahwa kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dapat dilihat  salah  satunya  melalui  rendahnya  pelaporan  SPT  Tahunan  (Tarjo,  2006).  Berdasarkan data yang dikutip dari www.okezone.com (3 Maret 2015) bahwa target pajak yang ditetapkan dalam  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara-Perubahan  (APBN-P)  sebesar  Rp  1.246  triliun tidak tercapai. Realisasi  penerimaan pajak tahun 2014 hanya mencapai Rp 1.143 triliun atau sekitar 91,75%. Hal ini tentunya akan berdampak pada berkurangnya penerimaan APBN yang mengakibatkan kerugian bagi negara.
Dalam  Pasal  1  angka  1  (Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 2009), pajak didefinisikan: Pajak adalah kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam definisi tersebut  kata-kata  “bersifat  memaksa”  dan  “tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung” menunjukkan adanya ketidaksimetrisan hubungan (hubungan yang tidak selaras) antara negara dan masyarakat (dalam hal ini wajib pajak). Negara mengharapkan jumlah penerimaan pajak
yang  besar  dari  masyarakat  untuk  dapat  membiayai  pembangunan  negara.  Sedangkan masyarakat lebih mengharapkan pembayaran pajak yang kecil karena bagi masyarakat pajak merupakan beban yang dapat mengurangi pendapatan.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk terus meningkatkan penerimaan dari  sektor  perpajakan.  Pada  tahun  1983,  pemerintah  Indonesia  mulai  melakukan  reformasi perpajakan  secara  menyeluruh  dimana  pembaharuan  dilakukan  pada  peraturan  perundang- undangan  perpajakan  dan  dalam  sistem  pemungutan  pajak.  Reformasi  ini  bertujuan  agar kepatuhan wajib pajak terus meningkat. Menurut (Fajar & Suyatmin, 2014) besarnya jumlah penerimaan  pajak  tidak  terlepas  dari  peran  serta  wajib  pajak  dalam  pelaksanaan  sistem pemungutan  pajak.  Di  Indonesia,  sistem  pemungutan  pajak  menggunakan  sistem  Self Assessment yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk melakasanakan  hak  dan  kewajiban  perpajakannya  (Pohan,  2017).  Sehingga  kejujuran  dan kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan agar sistem ini berjalan dengan baik. Kepatuhan pajak yang dimaksud adalah terkait dengan bagaimana melaporkan semua informasi yang diperlukan tepat  pada  waktunya,  menghitung  dan  mengisi  secara  benar  jumlah  pajak  terutang,  dan membayar  pajak  tepat  pada  waktunya  (Fajar  &  Suyatmin,  2014).  Adapun  kepatuhan  pajak ditegaskan oleh (Gunadi, 2013) adalah kesdiaan wajib dalam melaksankana seluruh peraturan perpajakan, tanpa perlu melaksanakan pemeriksaan seksama, invetigasi, peringatan, ancaman, dan sangsi baik secara hukum maupun administrasi
Peran perumus kebijakan sangatlah penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak. Akan  tetapi  perumus  kebijakan  seringkali  terlalu  mengandalkan  pada  sanksi.  Perumus kebijakan mendesain sedemikian rupa dan mungkin begitu banyak sanksi, dengan tujuan agar kepatuhan meningkat. Kepatuhan wajib pajak yang disebabkan karena takut pada sanksi atau hukuman merupakan kepatuhan bersifat  semu  dan akan mengurangi  manfaat  dari penerapan sanksi (Rosdiana, 2018).
Salah  satu  upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan  kepatuhan  pajak  yaitu  dengan menetapkan  target  rasio  kepatuhan  penyampaian  Surat  Pemberitahuan  (SPT).  Berdasarkan Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor:  SE  –  06/PJ/2012.  SPT  yang  dimaksud  adalah SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN. Target rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2012 minimal 62,50%. Sementara untuk Kantor Pelayanan Pajak yang berada di Pulau Nusa  Tenggara  ditetapkan  target  rasio  SPT  Tahunan  PPh  minimal  sebesar  60,00%  dan  SPT Masa PPN minimal sebesar 45,00%.
PPN merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. PPN pada dasarnya adalah Pajak Penjualan  yang dipungut atas nilai tambah (tax on added value). Sehingga seluruh transaksi di bidang perdagangan, industri dan jasa yang tegolong Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) terkena PPN. Sebagai pihak pemungut PPN, Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib melaporkan penghitungan PPN setiap masa pajak dengan menggunakan (SPT) Masa PPN (Pangestu dan Rusmana, 2012). PKP yang dimaksud dapat berupa PKP Orang Pribadi maupun PKP Badan.
Venomena, dari data yang diperoleh dari KPP Pratama Mataram Barat dari tahun 2011- 2013  dan  2018-2020  bahwa  wajib  pajak  khususnya  PKP  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama Mataram  Barat  memiliki  tingkat  kepatuhan  pajak  yang  rendah.  Ini  terlihat  dari  jumlah pelaporan  SPT  Masa  PPN  di  KPP  Pratama  Mataram  Barat  terus  menurun  setiap  tahunnya selama tiga tahun terakhir dan mengalami penurunan puncak ditahun 2013 yaitu sebesar 4.929 SPT atau dalam prosentase mencapai angka diatas 52%. Bila mengamati data tahun 2018-2020, terlihat jelas tingkat prosentase kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pada kriteri rendah dan terus mengalami  penurunan dari 37,34% menjadi  24,50%. Demikian dengan informasi  yang
disajikan tentang pelaporan kepatuhan WP Badan juga menunjukkan tingkat prosentese kriteria rendah 22,49% tahun 2018 menurun 8,01% di tahun 2020.
Tabel 2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak  Orang  Pribadi- Pelaporan                                                                       SPT Tahun 2018-2020
No. Tahun Pajak Jumlah WP OP    Terdaftar JumlahWP OP Lapor SPT Tahunan Persentase  Kriteria 1 2018 95.220 35.560 37,34 % Rendah 2 2019 99.966 28.019 28,02 % Rendah 3 2020 131.312 32.174 24,50 % Rendah Sumber Data: KPP Pratama Mataram Barat (2018-2020) (data diolah) Tabel 3 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan-Pelaporan SPT Th. 2018-2020 No. Tahun Pajak Jumlah WP Badan Terdaftar Jumlah WP Badan Lapor SPT Tahunan Persentase Kriteria 1 2018 11.756 2.643 22,49 % Rendah 2 2019 12.443 1.920 15,43 % Rendah 3 2020 13.194 1.057 8,01 % Rendah
Sumber Data: KPP Pratama Mataram Barat (2018-2020) (data diolah) Kondisi realitas ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (OP)  maupu  Badan    masih  sangat  membutuhkasn  perhatian  khuus  dari  DJP  untuk  apat menemukan formulasi yang paling tepat dalam peningkatan kesadaran kepatuhan perpajakan, baik skala nasional maupun lebih khusus pada skala daerah. Kebiajakan-kebijakan yang cermat dan efektif dari pemerintah melalui DJP diharapkan dapart menciptakan kepatuhan pajak yang lebih baik, sehingga target pajak di setiap daerah dapat tercapai dengan maksimal.
Menurut  (Mustikasari,  2007)  untuk  mencapai  target  pajak,  perlu  ditumbuhkan  terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Mengingat  kesadaran  dan  kepatuhan  wajib  pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  melaksanakan  kewajiban  pajak dapat  dilihat  dari  dua  sisi,  yaitu  dari  sisi  internal  dan  dari  sisi  ekternal.  Sisi  internal  dapat didalami pada sikap terhadap perilaku (attitude toward), norma subjektif (subjective norm) dan control keperilakuan (perceived behavior control) yang dipersepsikan. Sisi ekternal diantaranya pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan pajak, sangsi perpajakan.
Theory of Planned Behavior (TPB) adalah salah satu teori perilaku yang sering digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi  oleh  niat  yang  dimiliki.  Sementara  niat  seseorang  dibentuk  oleh  sikap  terhadap perilaku  (attitude  toward  the  behavior),  norma  subyektif  (subjective  norm),  dan  kontrol keperilakuan  yang  dipersepsikan  (perceived  behavioral  control)  melalui  keyakinan  yang dimilikinya.  Blanthorne  (2000)  dan  Bobek  (2003)  dalam  (Mustikasari,  2007)  membuktikan bahwa perilaku tidak patuh (noncompliance) wajib pajak sangat dipengaruhi oleh sikap, norma subyektif, dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan.
Beberapa peneliti lain juga melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan  Theory  of  Planned  Behavior  dalam  menjelaskan  perilaku  wajib  pajak  dan menemukan  hasil  yang  berbeda-beda.  (Mustikasari,  2007)  menemukan  bahwa  sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat tax professional untuk berperilaku tidak patuh. Tax Professional adalah profesional di perusahaan yang ahli di bidang perpajakan (Harinurdin, 2011). Temuan ini didukung oleh  (Nurina, 2010)  yang melakukan penelitian terhadap wajib pajak  orang  pribadi.  Hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  sikap  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap wajib pajak orang pribadi untuk berperilaku tidak patuh.
Selain itu (Mustikasari, 2007) menemukan bahwa norma subyektif berpengaruh negatif signifikan terhadap niat. (Mustikasari, 2007) menyebutkan pengaruh orang sekitar (perceived social  pressure)  yang  kuat  mempengaruhi  niat  tax  professional  untuk  berperilaku  patuh. Berbeda dengan (Oktavia, 2009) dan (Nurina, 2010) yang menemukan bahwa norma subyektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat berperilaku tidak patuh.
Penelitian  (Mustikasari,  2007)  juga  menemukan  bahwa  pengaruh  kontrol  keperilakuan yang  dipersepsikan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  niat  tax  professional  untuk berperilaku  tidak  patuh.  Semakin  rendah  persepsi  tax  professional  atas  kontrol  yang dimilikinya, akan mendorong tax professional berniat patuh (Mustikasari, 2007). Temuan ini didukung oleh  (Nurina,  2010)  yang menemukan  bahwa pengaruh kontrol keperilakuan  yang dipersepsikan berpengaruh positif dan signifikan. Penelitian ini tidak didukung oleh Mandiri, (Tarjo, 2006) yang menemukan bahwa kontrol keperilakuan yang dipersepsikan tidak memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap  niat  berperilaku  tidak  patuh.  Penelitian  Mandiri,  (Tarjo, 2006) menggunakan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi  kurang  memiliki  kontrol  yang  dapat  mengahambat  maupun  mendorongnya  untuk berniat tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Penelitian  (Mustikasari,  2007),  (Oktavia,  2009),  (Miladia  &  Meiranto,  2010),  dan (Safitra,  2018)  menemukan  bahwa  niat  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap ketidakpatuhan  wajib  pajak.  (Mustikasari,  2007)  menyebutkan  bahwa  tax  professional  yang memiliki niat ketidakpatuhan pajak rendah, ketidakpatuhan pajaknya rendah atau sebaliknya. Penelitian ini juga didukung oleh (Fajar & Suyatmin, 2014) yang menemukan niat wajib pajak untuk  patuh  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  pajak.  Hal  ini  berarti  bahwa  wajib pajak yang memiliki niat untuk patuh yang tinggi, kepatuhan pajaknya tinggi.
Sebaliknya  (Nurina,  2010)  serta  (Lesmana  et  al.,  2018)  menemukan  bahwa  niat  tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  pajak.  Menurut  (Nurina,  2010)  tidak  terdapatnya  pengaruh tersebut  menandakan  bahwa  adanya  niat  wajib  pajak  untuk  berperilaku  tidak  patuh  tidak mengakibatkan ketidakpatuhan wajib pajak.
Terciptanya  ketidakpatuhan  memenuhi  kewajiban  perpajakan  selain  diakibatkan  oleh dimensi  internal  di  atas  juga  dapat  disebabkan  oleh  dimensi  ekternal.  Dimensi  ekterrnal  itu antara  lain  kesadaran  membayar  pajak,  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, dan Sanksi Pajak.
Beberapa  penelitian  terdahulu  menunjukkan  bahwa  pengetahuan  dan  pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Seperti penelitian Widayati  dan  Nurlis  (2010)  dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa  pengetahuan  dan pemahaman tentang peraturan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk  membayar pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian  (Arisandy, 2017; Suhendri, 2015) yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Penelitian  yang sama  dilakukan  oleh  (Ermawati,  2018;  Khuzaimah  &  Hermawan,  2018) yang  menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan hasil dari penelitian yang dilakukan (Edo et al., 2013) yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Strategi  peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak  lainnya  yang  dilakukan  oleh  Direktorat Jenderal  Pajak  melalui  penyempurnaan  sistem  administrasi  perpajakan  dapat  mempengaruhi persepsi  atas  efektifitas  sistem  perpajakan  yang  pada  akhirnya  juga  akan  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  kewajiban  pajaknya.  Beberapa  penelitian  terdahulu seperti  penelitian  yang  dilakukan  (Edo  et  al.,  2013)  dan  (Fikriningrum  &  Syafruddin,  2012) yang  menyatakan  bahwa  persepsi  atas  efektifitas  sistem  perpajakan  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak.  Hasil ini berbanding terbalik dengan hasil  penelitian  yang dilakukan
Widayati dan Nurlis ( 2010) yang menyatakan bahwa persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian  ini  didukung  oleh  penelitian  (Nofiani  &  Napisah,  2022;  Trida  et  al.,  2020)  yang menyatakan  bahwa  persepsi  atas  efektifitas  sistem  perpajakan  tidak  berpengaruh  secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Peningkatan kepatuhan wajib pajak juga dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan fiskus. Kualitas pelayanan fiskus yang baik dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Istanto, 2010) dan (Nofiani & Napisah,  2022) yang  menyatakan  bahwa  kualitas  pelayanan  berpengaruh  secara  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh  penelitian  (Brata  et  al., 2017),    (Trida  et  al.,  2020),    (Rahayu,  2017),  dan  (Syahril,  2013) yang  menyatakan  bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Edo et al., 2013) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Menurunnya  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  kewajiban  pajaknya memiliki  dampak  yang  sangat  besar  terhadap  penerimaan  pajak  karena  penerimaan  terbesar pemerintah  bersumber  dari  pajak.  Adanya  penunggakan  pembayaran  pajak  tentunya  tidak terlepas  dari  sanksi  pajak  yang  akan  dikenakan  kepada  wajib  pajak  yang  melakukan penunggakan pembayaran pajak tersebut. Dengan adanya sanksi pajak  yang  akan dikenakan kepada wajib pajak dapat menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. beberapa  penelitian  terdahulu  menunjukkan  bahwa  sanksi  pajak  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Seperti  penelitian  (Istanto,  2010),  (Rahayu,  2017),  dan  (Apriyanti, 2023) yang menyatakan bahwa ketegasan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Brata et al., 2017) dan (Apriyanti, 2023) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Edo  et  al.,  2013)  yang  menyatakan  bahwa  sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Jadi riset ini ingin menguatkan dan membuktikan bahwa variabel internal dan ekternal memilki  pengaruh  kuat  dalam  mewujudkan  kepatuhan  wajib  pajak  sehingga  hasil  akhirnya adalah dapat meningkatkan pendapatan negara pada sektor perpajakan.

## KAJIAN PUSTAKA

## Theory of Planned Behavior (TPB)
Menurut  Theory  of  Planned  Behavior  (Teori  Perencanaan  Perilaku),  perilaku  manusia didasarkan atas tiga jenis pertimbangan yaitu:
1. behavioral  beliefs  (keyakinan  perilaku),  yaitu  keyakinan  tentang  kemungkinan  hasil  dari perilaku  dan  evaluasi  atas  hasil  tersebut  (beliefs  strength  and  outcome  evaluation). Keyakinan perilaku menghasilkan sikap-perilaku baik atau buruk;
2. normative beliefs (keyakinan normatif), yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan  motivasi  untuk  memenuhi  harapan  tersebut  (nomative  beliefs  and  motivation  to comply).  Keyakinan  normatif  mengakibatkan  tekanan  sosial  yang  dirasakan  atau  norma subyektif (subjective norm); dan
3. control  beliefs  (keyakinan  kontrol),  yaitu  keyakinan  tentang  adanya  faktor  yang  dapat memfasilitasi  atau  menghambat  perilaku  yang  akan  ditampilkan  (control  beliefs)  dan persepsi  tentang  seberapa  kuat  faktor  tersebut  (perceived  power).  Keyakinan  kontrol menimbulkan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan.
Dalam  kombinasinya,  sikap  terhadap  perilaku  (attitude  toward  the  behavior),  norma subyektif  (subjective  norm),  dan  kontrol  keperilakuan  yang  dipersepsikan  (perceived behavioral control) mengarah pada pembentukan niat perilaku (intention) (Ajzen, 2002).
Relevansi dari Theory of Planed of Behavior dengan penelitian ini adalah bahwa perilaku patuh atau tidak patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh niat yang dimiliki oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki niat untuk patuh terhadap kewajiban  perpajakannya  maka  akan  terjadi  perilaku  tax  compliance  (kepatuhan  pajak). Dimana niat untuk patuh ditentukan oleh tiga faktor yaitu sikap, norma subyektif dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan yang dimiliki oleh wajib pajak.

## Tax Compliance (Kepatuhan Pajak)
Kepatuhan  dalam  hal  perpajakan  berarti  keadaan  wajib  pajak  yang  melaksanakan  hak,  dan khususnya kewajibannya, secara disiplin sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan dimaksud adalah terkait dengan bagaimana melaporkan semua informasi yang diperlukan tepat pada waktunya, mengisi secara benar jumlah pajak terutang, dan membayar pajak tepat pada waktunya(Fajar & Suyatmin, 2014).
Adapun  faktor-faktor  yang  mendorong  kepatuhan  Wajib  Pajak  yaitu:  (1)  kemudahan memperoleh informasi  melalui sistem perpajakan, (2) keberadaan peraturan perpajakan  yang baik, (3) tarif pajak yang baik dan tidak memberatkan, (4) kemudahan proses pelaporan, dan (5) kenyamanan di kantor pajak (Widodo et al., 2010).

## Sikap (Attitude)
Sikap merupakan produk dari proses sosialisasi di mana seseorang bereaksi sesuai dengan rangsang  yang diterimanya  (Mar’at,  1981). Menurut  (Mustikasari, 2007),  sikap adalah suatu bentuk evaluasi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau  memihak  (favorable)  maupun  perasaan  tidak  mendukung  atau  tidak  memihak (unfavorable) pada obyek tersebut. Sikap mempunyai peran yang penting dalam menjelaskan perilaku  seseorang  dalam  lingkungannya,  walaupun  masih  banyak  faktor  lain  yang mempengaruhi  perilaku,  seperti  stimulus,  latar  belakang  individu,  motivasi,  dan  status kepribadian. Secara timbal balik, faktor lingkungan juga mempengaruhi sikap-perilaku. Ajzen (2002) menyebutkan sikap terhadap tingkah laku (attitude toward the behavior) ditentukan oleh keyakinan perilaku (behavioral beliefs) yang dimiliki oleh seseorang.
Penelitian (Mustikasari, 2007) berhasil membuktikan bahwa sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk berperilaku. Tax professional yang memiliki sikap terhadap ketidakpatuhan  positif,  niat  ketidakpatuhan  pajaknya  tinggi.  Fajar  &  Suyatmin,  (2014)  juga menemukan  bahwa  sikap  berpengaruh  signifikan  terhadap  niat  wajib  pajak  untuk  patuh. Semakin  positif  sikap  wajib  pajak  untuk  patuh  terhadap  pajak,  maka  niat  wajib  pajak  untuk patuh semakin besar. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:
H1 :  Sikap berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh.

## Norma Subjektif (Subjetive Norm)
Norma  Subyektif  adalah  persepsi  individu  tentang  pengaruh  sosial  dalam  membentuk perilaku  tertentu  (Ajzen,  1991;  Mustikasari,  2007).  Norma  subyektif  merupakan  fungsi  dari harapan  yang  dipersepsikan  individu  dimana  satu  atau  lebih  orang  disekitarnya  (misalnya saudara, teman sejawat) menyetujui perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk mematuhi mereka (Ajzen, 1991). Ajzen (2002) menyebutkan bahwa subjective norm (norma subyektif ditentukan oleh normative beliefs (keyakinan normatif) yang dimiliki oleh seseorang yang mengakibatkan tekanan sosial yang dirasakan atau norma subyektif.
Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak yang lalu menunjukkan, bahwa teman sejawat mempunyai pengaruh penting untuk memprediksi perilaku wajib pajak Jackson dan Milliron, 1986; Roth et al., 1989; Steenbergen, McGraw and Scholz, 1992 dalam (Mustikasari, 2007). Indikator norma subyektif yang digunakan (Bobek & Hatfield, 2003) yaitu anggota keluarga,
pimpinan perusahaan, teman, pasangan dan Hanno & Violette (1996) indikator yang digunakan yaitu  keluarga  telah  membuktikan  secara  empiris  bahwa  norma  subyektif  secara  positif signifikan  mempengaruhi  niat  ketidakpatuhan  wajib  pajak  (Mustikasari,  2007).  Norma subyektif  membentuk  niat  tax  professional  untuk  berperilaku  patuh  (pengaruh  orang-orang yang dianggap penting disekitar tax professional) (Miladia & Meiranto, 2010).
Penelitian  (Oktavia,  2009)  dan  (Lesmana  et  al.,  2018)  menemukan  bahwa  norma subyektif berpengaruh positif signifikan. Hal ini disebabkan karena niat seseorang dipengaruhi oleh  lingkungan  tempat  wajib  pajak  itu  berada.  Sehingga  hipotesis  yang  diajukan  dalam penelitian ini yaitu : H2 : Norma Subyektif berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh.

## Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan (Perceived Behavioral Control)
Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan dalam konteks perpajakan adalah seberapa kuat tingkat kendali yang dimiliki seorang wajib pajak dalam menampilkan perilaku tertentu, seperti melaporkan penghasilannya lebih rendah, mengurangkan beban yang seharusnya tidak boleh dikurangkan  ke  penghasilan,  dan  perilaku  ketidakpatuhan  lainnya  Bobek  dan  Hatfield,  2003 dalam (Mustikasari, 2007). Artinya, semakin kuat tingkat kendali yang dimilki seorang wajib pajak  untuk  menampilkan  perilaku  kepatuhan  pajak  maka  akan  semakin  patuh  wajib  pajak tersebut.  (Ajzen,  2002)  mengatakan  bahwa  kontrol  keperilakuan  yang  dipersepsikan memberikan  implikasi  motivasi  pada  individu  yang  akan  berperilaku  tersebut.  Dalam  arti bahwa, niat akan terbentuk apabila individu merasa mampu untuk menampilkan perilaku.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Mustikasari,  2007)  menemukan  bahwa  kontrol keperilakuan  yang  dipersepsikan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  niat  tax professional untuk berperilaku tidak patuh. Hal ini menunjukkan semakin rendah persepsi tax professional  atas  kontrol  yang  dimilikinya  akan  mendorong  tax  professional  berniat  patuh. Pangestu  dan  (Kawengian  et  al.,  2017) juga  menemukan  bahwa  kontrol  keperilakuan  yang dipersepsikan  berpengaruh  signifikan  terhadap  niat  wajib  pajak  untuk  patuh.  Hal  ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi wajib pajak atas kendali dan kesanggupan yang dimilikinya akan mendorong niat wajib pajak untuk patuh. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:
H 3 :  Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh.

## Kewajiban Moral (Moral Obligation)
Ajzen  (1991)  menyebutkan  bahwa  model  Theory  of  Planned  Behavior  masih memungkinkan untuk ditambahi variabel prediktor lain selain ketiga variabel pembentuk niat. Moralitas adalah hidup yang tertuang dalam perilaku yang benar, yaitu perilaku benar dalam hubungan dengan orang lain maupun dengan diri sendiri (Gewirtz, 1984). (Cahyonowati, 2011) menyebutkan moral perpajakan merupakan motivasi intrinsik wajib pajak untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga seharusnya menjadi fokus utama kebijakan otoritas pajak. Kewajiban moral  (moral  obligation)  merupakan  norma  individu  yang  dipunyai  oleh  seseorang  yang kemungkinan tidak dimilki oleh orang lain, dimana norma ini secara implisit termasuk dalam model Theory of Planed Behavior (Mustikasari, 2007).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mustikasari  (2007)  dan  Oktavia  (2009)  menunjukkan, kewajiban moral berpengaruh negatif dan signifikan terhadap niat berperilaku tidak patuh. Hal ini  menunjukkan  pernyataan  kewajiban  moral  terhadap  ketidakpatuhan  pajak  yaitu  tindakan yang  melanggar  etika,  perasaan  bersalah,  dan  prinsip  hidup  merupakan  indikator  yang membentuk kewajiban moral. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: H 4 :  Kewajiban moral berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh.

## Niat untuk Patuh (Intention to Comply)
Niat berperilaku merupakan variabel perantara dalam membentuk perilaku (Ajzen, 2002). Dalam  Theory  of  Planned  Behavior  (TPB),  perilaku  yang  ditampilkan  oleh  individu  timbul
karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat berperilaku ditentukan oleh 3 faktor penentu yaitu behavioral beliefs, normative beliefs dan control beliefs.
Pada umumnya manusia bertindak sesuai dengan niat atau tendensinya. Niat wajib pajak untuk  patuh  merupakan suatu  keadaan dimana seorang wajib pajak memiliki kecenderungan atau  keputusan  untuk  berperilaku  patuh  pada  ketentuan  perpajakan.  Kecenderungan  adalah kecondongan  atau  tendensi  pribadi  wajib  pajak  untuk  patuh  atau  tidak  patuh  dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.  Keputusan  adalah  keputusan  pribadi  yang  dipilih wajib  pajak  untuk  mematuhi  atau  tidak  mematuhi  aturan  perpajakan  Harisnani,  2011  dalam (Fajar  Suyatmin, 2014).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Mustikasari,  2007),  (Oktavia,  2009),  (Miladia Meiranto, 2010), serta (Fajar  Suyatmin, 2014) berhasil membuktikan bahwa niat untuk patuh berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak (tax compliance). Hal ini berarti bahwa wajib pajak yang memiliki niat untuk patuh yang tinggi, kepatuhan pajaknya pun tinggi. Sehingga Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:
H 5 : Pengaruh  seluruh  Variabel  Internal  Terhadap  Kepatuhan  Pajak  melalui  variabal  Niat sebagai variabel Moderating.
H 6 :  Niat untuk patuh berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.
H 7 :  variabel internal, terdiri dari variable sikap, control moral, norma subjektif, dan kewajiban moral  secara  simultan  berpengaruh  terhadap  kepetuhan  pajak,  tanpa  melalui  variabel moderating Niat.

## Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan
Pengetahuan merupakan suatu informsi yang dimiliki oleh seseorang atas hal tertentu yang  dapat  menghasilkan  suatu  kerangka  berfikir.  Nofiani    Napisah  (  2022) menjelaskan bahwa  pengetahuan  adalah  berbagai  gejala  yang  ditemui  dan  diperoleh  manusia  melalui pengamatan akal.
Menurut Widayati dan  (Nurlis, 2010)  terdapat  beberapa indikator bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:
1. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setiap wajib pajak  yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.
2. Pengetahuan  dan  pemahaman  mengenai  hak  dan  kewajiban  sebagai  wajib  pajak. Apabila  wajib  pajak  telah  mengetahui  dan  memahami  kewajibannya  sebagai  wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.
3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai  sanksi  perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik.
4. Pengetahuan  dan  pemahaman  mengenai  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak,  Penghasilan Kena Pajak, dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang  berlaku,  maka  akan  dapat  mendorong  wajib  pajak  untuk  dapat  menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar.
5. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak, dan
6. Wajib  pajak  mengetahui  dan  memahami  peraturan  pajak  melalui  training  perpajakan yang mereka ikuti.
Sehingga Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:
H 8 : Pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  peraturan  perpajakan  berpengaruh  terhadap kepatuhan pajak.

## EDUCORETAX

## Kualitas Pelayanan
Kualitas pelayanan adalah kemampuan suatu pihak yang menawarkan manfaat kepada pihak  lain  pada  dasarnya  tidak  berwujud  untuk  memenuhi  pengharapan  dan  kebutuhan  lain tersebut (Apriyanti, 2023).
Menurut  Supadmi  (2009)  Pelayanan  yang  berkualitas  adalah  pelayanan  yang  dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang  dapat  dipertangungjawabkan  serta  harus  dilakukan  secara  terus-menerus.  Secara sederhana definisi kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia,  proses,  dan  lingkungan  yang  memenuhi  atau  melebihi  harapan  pihak  yang menginginkannya. Dengan demikian,  yang dikatakan kualitas di  sini adalah kondisi  dinamis yang bisa menghasilkan:
a. produk yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan;
b. jasa yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan;
c. suatu proses yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan;
d. lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.
Menyediakan pelanggan dengan jasa secara konsisten adalah pelayanan bermutu. Arti mutu tidak hanya memuaskan pelanggan, tetapi menyenangkan pelanggan, memberikan inovasi kepada  pelanggan,  dan  membuat  pelanggan  menjadi  kreatif.  Untuk  menciptakan  kualitas, pelayanan  harus  diproses  secara  terus-menerus  dan  prosesnya  mengikuti  jarum  jam,  yaitu dimulai  dari  apa  yang  dilakukan,  menjelaskan  bagaimana  mengerjakannya,  memperlihatkan bagaimana cara mengerjakan, diakhiri dengan menyediakan pembimbingan, dan mengoreksi, sementara mereka mengerjakan.
Kepatuhan  wajib  pajak  dapat  diukur  dari  pemahaman  terhadap  semua  ketentuan peraturan  perundangundangan  perpajakan,  mengisi  formulir  dengan  lengkap  dan  jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat waktu (Supadmi, 2009) Sehingga Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:
H 9 : Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak Sanksi Pajak
Sanksi  adalah  suatu  tindakan  berupa  hukuman  yang  diberikan  kepada  orang  yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar  wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan Mardiasmo,2006  dalam   (As’ ari, 2018). Sehingga Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:
H 10 : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
H 11 :  Variabel  ekternal:  sangsi  pajak,  pemahaman  dan  pengetahuan  serta  kualitas  pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak secara simultan
H 12: Variabel  Internal  dan  variabel  Ekternal  berpengaruh  positif  terhadap  Kepatuhan  Pajak Secara simultan

## METODE
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan hubungan kausal.

## Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  PKP  baik  orang  pribadi  maupun  badan yang terdaftar di KPP Pratama Mataram Barat per 10 Desember tahun 2022 yang berjumlah 1.054  PKP.  Terdiri  dari  835  PKP  orang  pribadi  dan  219  PKP  badan.  Dari  jumlah  tersebut
terdapat  penghapusan  PKP  non  efektif  sejumlah  90  PKP  orang  pribadi  dan  22  PKP  badan. Sehingga jumlah PKP aktif yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah745 PKP OP dan 192  PKP  Badan.  Sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan  PKP  OP  maupun  PKP  Badan sehingga  untuk  menentukan  besarnya  sampel  untuk-masing  PKP  digunakan  rumus Slovin(Umar, 2014), yaitu sebagai berikut:
• Perhitungan sampel PKP OP
𝑛  = 745
1  +    745 (10%) 2
= 88,16      88 (dibulatkan), PKP OP yang menjadi sampel sebanyak 88.
• Perhitungan sampel PKP Badan
𝑛 = 192
1 +    192 (10%) 2
=  65,75      66 (dibulatkan), PKP Badan yang menjadi sampel sebanyak 66. Dalam hal PKP badan, sampel atau responden diwakili oleh staf pajak (tax professional) yang  bekerja  di  badan  tersebut  dengan  kriteria  pernah  mengisi  SPT  Masa  PPN  dan  telah menjabat minimal satu tahun. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan kuesioner.

## Instrumen Penelitian dan Teknik Analisis Data
Instrumen  penelitian  yang  digunakan  adalah  kuesioner  untuk  masing-masing pertanyaan  diukur  dengan  menggunakan  skala  likert  antara  1  sampai  dengan  5.  Pengukuran skor 1 menunjukan Sangat Tidak Setuju (STS), skor 2 menunjukkan Tidak Setuju (TS), skor 3 menunjukkan  Netral  (N),  skor  4  menunjukkan  Setuju  (S)  dan  skor  5  menunjukkan  Sangat Setuju  (SS).  Teknik  analisis  data  dilakukan  menggunakan  aplikasi  SmartPLS  3.0.  pengujian model pengukuran (outer model) dengan uji validitas dan uji reliabilitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Uji Validitas

## Validitas Konvergen
konvergen  dalam  PLS  dengan  indikator  reflektif  dinilai  berdasarkan  loading  factor (korelasi  antara  skor  item/skor  komponen  dengan  skor  konstruk)  indikator-indikator  yang mengukur  konstruk  tersebut.  Semakin  tinggi  nilai  factor  loading,  maka  semakin  penting peranan loading dalam menginterpretasi matrik faktor. Rule of thumb yang biasanya digunakan untuk mengukur validitas konvergen adalah outer loading  0,7. Namun menurut (Chin, 1998), nilai loading factor 0,5 - 0,6 masih dianggap cukup (Ghozali, 2006).
GAMBAR 4.1 Model Struktural Sesudah Dieliminasi

## EDUCORETAX

## Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas dapat dilihat dari nilai composite reliability dan cronbach’s alpha. Untuk dapat dikatakan suatu konstruk yang reliable, maka nilai cronbach’s alpha harus 0,7 dan nilai composite reliability harus 0,7.
Tabel 4 cronbach’s alpha dan Realibilitas Komposit
Konstruk Cronbach's Alpha Reliabilitas Komposit Sikap 0,869 0,897 Norma Subyektif 0,933 0,944 Kontrol Prilaku yang Dipersepsikan 0,923 0,939 Kewajiban Moral 0,898 0,922 Pengetahuan dan Pemahaman Tentang PP 0,925 0,937 Kualitas Pelayanan Perpajakan 0,948 0,958 Sangsi Hukum Perpajakan 0,970 0,975 Niat Untuk Patuh 0,930 0,946 Kepatuhan Pajak 0,961 0,966

## Uji Hipotesis
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  responden  melalui  kuesioner,  telah  dilakukan pengolahan  data  melalui  PLS  sesuai  dengan  prosedur  pengolahan  data.  Sehingga  hasil diperoleh hasil pada tabel 5 dan 6 berikut.
Sampel Asli (O) Rata- rata Sampel (M) Standar Deviasi (STDEV) T Statistik (| O/STDEV |) P Values Hipotesis Keter. Sikap - Niat Untuk Patuh 0,493 0,475 0,184 2,675 0,011 H1 Diterima Norma Subyektif - Niat Untuk Patuh -0,101 -0,025 0,107 0,942 0,352 H2 Ditolak Kontrol Prilaku yang Dipersepsikan - Niat Untuk Patuh 0,019 0,030 0,107 0,174 0,863 H3 Ditolak Kewajiban Moral - Niat Untuk Patuh 0,483 0,450 0,180 2,677 0,011 H4 Diterima Sikap - Niat Untuk Patuh - Kepatuhan Pajak 0,275 0,257 0,120
2,292 0,027
H5 Diterima Norma Subyektif - Niat Untuk Patuh - Kepatuhan Pajak -0,056 -0,013 0,061 0,925 0,360 Ditolak Kontrol Prilaku yang Dipersepsikan - Niat Untuk Patuh - Kepatuhan Pajak 0,010 0,015 0,055 0,188 0,852 Ditolak Kewajiban Moral - Niat Untuk Patuh - Kepatuhan Pajak 0,269 0,233 0,106 2,531 0,015 Diterima Niat Untuk Patuh - Kepatuhan Pajak 0,557 0,527 0,132 4,217 0,000 H6 Diterima Pengetahuan dan Pemahaman Tentang PP - Kepatuhan Pajak 0,145 0,167 0,301 0,483 0,632 H8 Ditolak Kualitas Pelayanan Perpajakan - Kepatuhan Pajak -0,456 -0,405 0,203 2,248 0,030 H9 Diterima

## EDUCORETAX
Sangsi Hukum Perpajakan - Kepatuhan Pajak 0,380 0,412 0,161 2,363 0,023 H10 Diterima Tabel 5 F-Square Kepatuhan Pajak Hipotesis Sikap
0,002
H7,H11, H12 Norma Subyektif 0,088 Kontrol Prilaku yang Dipersepsikan 0,264 Kewajiban Moral 0,232 Pengetahuan dan Pemahaman Tentang PP 0,058 Kualitas Pelayanan Perpajakan 0,404 Sangsi Hukum Perpajakan 0,331
Berdasarkan hasil uji hipotesis  yang telah dilakukan peneliti mengenai  pengaruh  sikap terhadap niat untuk patuh. Pada tabel 4.2 menunjukkan hasil P values (0,011) 0,05. Hal ini menjelaskan  bahwa  hipotesis  (H1)  diterima  yaitu  dengan  hasil  sikap  berpengaruh  positif terhadap niat untuk patuh.
Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan peneliti mengenai pengaruh norma subyektif terhadap niat untuk patuh. Pada tabel 4.2 menunjukkan hasil P values (0,352) 0,05. Hal  ini  menjelaskan  bahwa  hipotesis  (H2)  ditolak  yaitu  dengan  hasil  norma  subyektif berpengaruh negatif terhadap niat untuk patuh.
Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan peneliti mengenai pengaruh kontrol prilaku  yang  dipersepsikan  terhadap  niat  untuk  patuh.  Pada  tabel  4.2  menunjukkan  hasil  P values  (0,863)  0,05.  Hal  ini  menjelaskan  bahwa  hipotesis  (H3)  ditolak  yaitu  dengan  hasil kontrol prilaku yang dipersepsikan berpengaruh negatif terhadap niat untuk patuh.
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  yang  telah  dilakukan  peneliti  mengenai  pengaruh kewajiban moral terhadap niat untuk patuh. Pada tabel 4.2 menunjukkan hasil P values (0,011) 0,05 Hal ini menjelaskan bahwa hipotesis (H4) diterima yaitu dengan hasil kewajiban moral berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh.
Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan peneliti mengenai pengaruh variabel internal  (sikap,  norma  subyektif,  kontrol  prilaku  yang  di  apresiasikan  dan  kewajiban  moral) terhadap  kepatuhan  pajak  melalui  variabal  niat  sebagai  variabel  moderating.  Pada  tabel  4.2 menunjukkan  hasil  P  values  dari  variabel  internal  (sikap  dan  kewajiban  moral)  (0,027  dan 0,015)  0,05.  Sedangkan  variabel  internal  (norma  subyektif  dan  kontrol  prilaku  yang diapresiasikan)  (0,360 dan 0,862) 0,05.  Hal  ini menjelaskan  bahwa  variabel  internal  (sikap dan  kewajiban  moral)  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  pajak  melalui  variabal  niat sebagai variabel moderating. Sedangkan variabel internal (norma subyektif dan kontrol prilaku yang  diapresiasikan)  berpengaruh  negatif  terhadap  kepatuhan  pajak  melalui  variabal  niat sebagai variabel moderating.
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  yang  telah  dilakukan  peneliti  mengenai  pengaruh  niat untuk patuh terhadap kepatuhan pajak. Pada tabel 4.2 menunjukkan hasil P values (0,000) 0,05 Hal  ini  menjelaskan  bahwa  hipotesis  (H6)  diterima  yaitu  dengan  hasil  niat  untuk  patuh berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.
Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan peneliti mengenai pengetahuan dan pemahaman  tentang  peraturan  perpajakan  terhadap  kepatuhan  pajak.  Pada  tabel  4.2 menunjukkan hasil P values (0,632) 0,05 Hal ini menjelaskan bahwa hipotesis (H8) ditolak yaitu  dengan  hasil  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  peraturan  perpajakan  berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak.
Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan peneliti mengenai pengaruh kualitas pelayanan  perpajakan  terhadap  kepatuhan  pajak.  Pada  tabel  4.2  menunjukkan  hasil  P  values
(0,030) 0,05 Hal ini menjelaskan bahwa hipotesis (H9) diterima yaitu dengan hasil kualitas pelayanan  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  pajak.  Berdasarkan  hasil  uji hipotesis yang telah dilakukan peneliti mengenai pengaruh sangsi hukum perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Pada tabel 2 menunjukkan hasil P values (0,023) 0,05 Hal ini menjelaskan bahwa  hipotesis  (H10)  diterima  yaitu  dengan  hasil  sangsi  hukum  perpajakan  berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.
Berdasarkan hasil uji hipotesis F square yang telah dilakukan peneliti mengenai pengaruh varibel  internal  (sikap,  norma  subyektif,  kontrol  prilaku  yang  di  apresiasikan  dan  kewajiban moral)  terhadap  kepatuhan  pajak  secara  simultan  (H7).  Pada  tabel  4.3  dari  variabel  internal (sikap dan kewajiban moral) menunjukkan hasil 0,002 dan 0,088. Sedangkan variabel internal (norma subyektif dan kontrol prilaku yang diapresiasikan) menunjukkan hasil 0,264 dan 0,232. Artinyal variabel internal (sikap dan kewajiban moral) dalam mempengaruhi kepatuhan pajak secara  simultan  tergolong  kecil.  Sedangkan  variabel  internal  (norma  subyektif  dan  kontrol prilaku yang diapresiasikan) dalam mempengaruhi kepatuhan pajak tergolong besar.
Berdasarkan hasil uji hipotesis F square yang telah dilakukan peneliti mengenai pengaruh varibel eksternal (pengetahuan dan pemahaman tentang pp, kualitas pelayanan perpajakan dan sangsi hukum perpajakan) terhadap kepatuhan pajak secara simultan (H11). Pada tabel 4.3 dari variabel  eksternal  (pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  pp)  menunjukkan  hasil  0,058. Sedangkan  variabel  eksternal  (kualitas  pelayanan  perpajakan  dan  sangsi  hukum  perpajakan) menunjukkan hasil 0,404 dan 0,331. Artinya variabel eksternal (pengetahuan dan pemahaman tentang pp) dalam mempengaruhi kepatuhan pajak secara simultan tergolong kecil. Sedangkan variabel  eksternal  (kualitas  pelayanan  perpajakan  dan  sangsi  hukum  perpajakan)  dalam mempengaruhi kepatuhan pajak secara simultan tergolong besar .
Hasil F Square juga menjawab hipotesis (H12) mengenai pengaruh variabel internal dan eksternal terhadap kepatuhan pajak secara simultan signifikan.

## PENUTUP
Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil sikap berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh. Sementara  norma  subyektif  berpengaruh  negatif  terhadap  niat  untuk  patuh.    Demikian  pula kontrol prilaku yang dipersepsikan berpengaruh negatif terhadap niat untuk patuh.  Untuk hasil kewajiban moral berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh.  Jadi variabel internal (sikap dan  kewajiban  moral)  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  pajak  melalui  variabal  niat sebagai variabel moderating. Sedangkan variabel internal (norma subyektif dan kontrol prilaku yang  dipersepsikan)  berpengaruh  negatif  terhadap  kepatuhan  pajak  melalui  variabal  niat sebagai variabel moderating. Variabel niat untuk patuh berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.
Variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak.  Untuk Variabel kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hasil satitistik dari variabel sangsi hukum perpajakan berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  pajak.  Sedangkan  dari  pengujian  simultan  ( F-Square )  untuk pengujian variabel internal (sikap dan kewajiban moral) dalam mempengaruhi kepatuhan pajak secara simultan tergolong  “kecil”. Sedangkan variable internal (norma subyektif dan kontrol prilaku  yang  diapresiasikan)  dalam  mempengaruhi  kepatuhan  pajak  tergolong  besar.  Untuk variabel eksternal (pengetahuan dan pemahaman tentang pp) dalam mempengaruhi kepatuhan pajak  secara  simultan  tergolong  kecil.  Sedangkan  variabel  eksternal  (kualitas  pelayanan perpajakan  dan  sangsi  hukum  perpajakan)  dalam  mempengaruhi  kepatuhan  pajak  secara simultan tergolong besar.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajzen,  I.  (1991).  The  theory  of  planned  behavior.  Organizational  Behavior  and  Human Decision Processes, 50(2), 179–211.
Ajzen,  I.  (2002).  Constructing  a  TPB  questionnaire:  Conceptual  and  methodological considerations.
Apriyanti,  S.  N.  (2023).  Pengaruh  Pelayanan  Fiskus  dan  Sanksi  Pajak  terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Cimahi.  Journal  of  Economics, Finance, and Social Science Review (JEFSOR), 1(1), 11–22.
Arisandy,  N.  (2017).  Pengaruh  pemahaman  wajib  pajak,  kesadaran  wajib  pajak  dan  sanksi pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  melakukan  kegiatan  bisnis online di pekanbaru. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 14(1), 62–71.
As’  ari,  N.  G.  (2018).  pengaruh  pemahaman  peraturan  perpajakan,  kualitas  pelayanan, kesadaran  wajib  pajak  dan  sanksi  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi. Jurnal Ekobis Dewantara, 1(6), 64–76.
Bobek, D. D.,  Hatfield, R. C. (2003). An investigation of the theory of planned behavior and the role of moral obligation in tax compliance. Behavioral Research in Accounting, 15(1), 13–38.
Brata,  J.  D.,  Yuningsih,  I.,    Kesuma,  A.  I.  (2017).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan  Kegiatan  Usaha  dan  Pekerjaan  Bebas  di  Kota  Samarinda.  Forum  Ekonomi, 19(1), 69–81.
Cahyonowati, N. (2011). Model moral dan kepatuhan perpajakan: wajib pajak orang pribadi. Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia, 15(2), 161–177.
Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. Modern Methods for Business Research, 295(2), 295–336.
Edo, M., Yunilma, Y.,  Putri, D. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang. Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Economics, Bung Hatta University, 2(1).
Ermawati, N. (2018). Pengaruh religiusitas, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik), 10(1), 106–122. Fajar, M.,  Suyatmin, W. A. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Tax Compliance  Penyetoran  SPT  Masa  Dengan  Niat  Sebagai  Variabel  Intervening  (Survei pada  PKP  yang  Terdaftar  di  KPP  Pratama  Surakarta.  Universitas  Muhammadiyah Surakarta.
Fikriningrum, W. K.,  Syafruddin, M. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Semarang  Candisari).  Diponegoro  Journal  Of Accounting, 1(1), 567–581.
Gewirtz, J. L. (1984). Morality, moral behavior, and moral development. Wiley.
Ghozali, I. (2006). Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. Analisis Multivariate Dengan Program SPSS.
Gunadi.  (2013).  Panduan  Komprehensif  Pajak  Penghasilan:  undang-undang  nomor  36  tahun 2008 (Edisi 2013). Bee Media Indonesia.
Harinurdin, E. (2011). Perilaku kepatuhan wajib pajak badan. BISNIS  BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi, 16(2).
Istanto, F. (2010). Analisis Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Ketegasan  Sanksi  Perpajakan  dan  Tingkat  Pendidikan  Terhadap  Motivasi  Wajib  Pajak Dalam Membayar Pajak.
Kawengian, P. V, Sabijono, H.,  Budiarso, N. S. (2017). Pengaruh lingkungan wajib pajak,
kontrol keperilakuan yang dipersepsikan dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak  orang  pribadi  di  Kelurahan  Paal  Dua  Manado.  Going  Concern:  Jurnal  Riset Akuntansi, 12(2), 480–494.
Khuzaimah,  N.,    Hermawan,  S.  (2018).  Pengaruh  Tingkat  Pemahaman  Wajib  Pajak, Kesadaran  Wajib  Pajak,  dan  Sanksi  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax), 1(1), 36–48.
Lesmana, D., Panjaitan, D.,  Maimunah, M. (2018). Tax Compliance Ditinjau dari Theory of Planned Behavior (TPB). InFestasi, 13(2), 354–366.
Mar’at. (1981). Sikap manusia perubahan serta pengukurannya. Ghalia Indonesia. Miladia,  N.,    Meiranto,  W.  (2010).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Tax Compliance  Wajib  Pajak  Badan  Pada  Perusahaan  Industri  Manufaktur  di  Semarang. UNIVERSITAS DIPONEGORO.
Mustikasari,  E.  (2007).  Kajian  empiris  tentang  kepatuhan  wajib  pajak  badan  di  perusahaan industri pengolahan di surabaya. Simposium Nasional Akuntansi X, 26, 1–42.
Nofiani, F.,  Napisah, L. S. (2022). PENGARUH PERSEPSI ATAS EFEKTIFITAS SISTEM PERPAJAKAN  DAN  PEMAHAMAN  TERHADAP  KEPATUHAN  WAJIB  PAJAK UMKM SEPATU DI CIBADUYUT. Riset Akuntansi Dan Perbankan, 16(2), 759–770.
Nurina,  L.  (2010).  Kajian  empiris  tentang  kepatuhan  Wajib  pajak  orang  pribadi  Di  kota Surakarta.
Nurlis, W. D. (2010). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak  orang  pribadi  yang  melakukan  pekerjaan  bebas  (Studi  Kasus  pada  KPP  Pratama Gambir Tiga). Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.
Oktavia,  F.  D.  (2009).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Niat  Berperilaku  Tidak Patuh  terhadap Ketidakpatuhan Pajak Badan.  Rangkuman Skripsi.  Sekolah Tinggi  Ilmu Ekonomi Perbanas. Surabaya.
Pohan, C. A. (2017). Panama papers dan fenomena penyelundupan pajak serta implikasinya terhadap penerimaan pajak Indonesia. Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani, 4(2), 149–165.
Rahayu,  N.  (2017).  Pengaruh  pengetahuan  perpajakan,  ketegasan  sanksi  pajak,  dan  Tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. Akuntansi Dewantara, 1(1), 15–30.
Rosdiana, H. (2018). Pengantar ilmu pajak: kebijakan dan implementasi di Indonesia.
Safitra, A. R. N.  (2018).  ANALISIS  FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  TAX COMPLIANCE WAJIB PAJAK PADA PERUSAHAAN INDUSTRI MANUFAKTUR DI GRESIK. STIE MALANGKUCECWARA.
Suhendri, D. (2015). Pengaruh pengetahuan, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi  yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang  (Studi  empiris  pada  kantor  pelayanan  pajak  pratama  Kota  Padang).  Jurnal Akuntansi, 3(1).
Supadmi, N. L. (2009). Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kualitas pelayanan. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 4(2), 1–14.
Syahril,  F.  (2013).  Pengaruh  tingkat  pemahaman  wajib  pajak  dan  kualitas  pelayanan  fiskus terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  PPh  orang  pribadi  (studi  empiris  pada  KPP Pratama Kota Solok). Jurnal Akuntansi, 1(2).
Tarjo, I. K. (2006). Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System: Suatu Studi Di Bangkalan. 10, 101–120. https://doi.org/10.4018/978- 1-4666-6114-1.ch009
Trida,  T.,  Jenni,  J.,    Salikim,  S.  (2020).  Pengaruh  Pemahaman  Akuntansi,  Kepercayaan Terhadap  Aparat  Pajak,  Manfaat  Yang  Dirasakan,  Persepsi  Atas  Efektifitas  Sistem Perpajakan  Dan  Tingkat  Penghasilan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi
Yang Menjalankan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm.
Umar, H. (2014). Metode Penelitian Untuk Skripsi  Tesis Bisnis Edisi ke 2. Jakarta: Rajawali Pers.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara  Perpajakan.  (2009).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kementerian Sekretariat Negara, 1– 11.
Widodo, W., Djefris, D.,  Wardhani, E. A. (2010). Moralitas, budaya, dan kepatuhan pajak. Alfabeta.