## PRAKTISI NOTARIS SEBAGAI PENGAJAR UNTUK MELAHIRKAN LULUSAN YANG MUMPUNI KAITANNYA DENGAN PROGRAM MBKM
Benny Djaja 1 dan Caecilia Deviana Puteri 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta Surel: bennydjaja.bd@gmail.com
2 Fakultas Hukum, Universitas  Tarumanagara Jakarta Surel: caecilia.putri4@gmail.com

## ABSTRACT
One   of   the  requirements  for  Public  Notary  appointment  according  to  UUJN  is  the  completion  of  a  graduate  study program   in   notary   education.   The   growing   number   of   universities   offering   the   Notary   Masters   Study   Program (MKn)   gives   rise   to   some   problems:   the   absence  of  curriculum  standards,  the  lack  of  competence  of  the  teaching staffs  to  produce  professional  Notaries,  and  the  increasing  number  of  graduates  not  in  proportion  to  the  available quota  for  new  appointments.  Making  available  adequate  legal  instruments  and  professionals  in  accordance  with  the written   regulations  to  respond  to  the  needs  of  the  community  requires  good  cooperation  between  legal  institutions and   education   institutions,   in   this   case   particularly   the   MKn   program.   The   elaborations   in   this   writing   aims   to understand   the   responsibilities   of   notary   as   public   officer   especially   in   light   of   the   Professional   Organization Regulation,   as   well   as   the   necessity   to   incorporate   practitioners   as  part  of  the  lecturers  board  in  the  MKn  Study Program,  in  line  with  the  Government  program Merdeka  Belajar,  Kampus  Merdeka (MBKM).  MKn  Program  aims to  produce  professional  and  competent  Notary  candidates  pursuant  to  the  Notary  Association  Regulation.  Following their   graduation,   efforts   to   achieve   said   aims   are   resumed   through   the   obligations   of   prospective   notaries   to participate   in   individual   internship,   communal   internship,   as   well   as   seminars/   conferences   and   socializations. Hereunder,   the   authors   describe   a   community   service   activity   carried   out   in   the   form   of   empowerment   and socialization,   targeted   to   improve   the   understanding   of   candidate   notaries   in   an   event   called   Special   Members Selection   Briefing   organized   by   the   West   Jakarta   Regional   Management   of   the   Indonesian   Notary   Association . Following   the   dissemination   of   materials   concerning  Notaries  as  part  of  the  legal  profession  and  a  public  officer pursuant  to  UUJN,  Notaries  as  professional  educator  within  Prodi  MKn,  and  their  responsibilities,  these  activities are   wrapped   up   with   a   Q&A   session   and   evaluation.   The   intended   outcome   of   these   activities   are   scientific publications in an ISSN-registered journal and a selected mass media outlet.
Keywords : Competence , Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Notary Public

## ABSTRAK
Persyaratan   untuk   dapat   diangkat   menjadi   Notaris   sesuai   dengan   UUJN   salah   satunya   yaitu   telah  menyelesaikan pendidikan   spesialis   Kenotariatan.   Banyaknya   Perguruan   Tinggi   penyelenggara   program   studi   Magister Kenotariatan   (Prodi   MKn)   menimbulkan   permasalahan,   antara   lain   tidak   adanya   standar   kurikulum,   kurangnya kompetensi   pengajar   untuk   melahirkan   Notaris   yang   profesional,   dan   meningkatnya   jumlah   lulusan   pendidikan Notaris  yang  tidak  seimbang  dengan  jumlah  formasi  pengangkatan  Notaris.  Untuk  mendukung  terciptanya  perangkat atau  profesi  hukum  yang  sesuai  dengan  aturan  tertulis  dan  menjawab  kebutuhan  masyarakat,  diperlukan  kerjasama yang  harmonis  antara  institusi  hukum  dengan  lembaga  pendidikan  hukum,  yaitu  Prodi  MKn.  Penelitian  ini  bertujuan untuk   memahami   pertanggungjawaban   Notaris   sebagai   pejabat   publik,   khususnya   terkait   Peraturan   Perkumpulan Notaris,   dan   pentingnya   kehadiran   praktisi   Notaris   sebagai   bagian  dari  tim  pengajar  di  Prodi  MKn  sesuai  dengan tujuan  program  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka  (MBKM)  yang  dicanangkan  Pemerintah  untuk  perguruan  tinggi. Prodi   MKn   bertujuan   untuk   membentuk   calon   Notaris   yang   profesional   dan   mempunyai   kompetensi   mumpuni sesuai   dengan   Peraturan   Perkumpulan   organisasi   Notaris,   yaitu   Ikatan   Notaris   Indonesia   (INI).   Pasca   kelulusan, tujuan   tersebut   dilanjutkan   melalui   kewajiban   magang   (perorangan),   magang   bersama,   serta   mengikuti seminar/penyuluhan   hukum.   Dalam   tulisan   ini,   Penulis   menguraikan   pelaksanaan   pengabdian   masyarakat   dalam bentuk   penyuluhan   dan  sosialisasi  untuk  meningkatkan  pemahaman  para  calon  Notaris  dalam  Pembekalan  Seleksi Anggota  Luar  Biasa  Wilayah  Jakarta  Barat.  Setelah  pemberian  materi  mengenai  Notaris  sebagai  bagian  dari  profesi hukum   dan   pejabat   publik   sesuai   dengan   UUJN,   Notaris   sebagai   pendidik   profesional   dalam   Prodi   MKn,   dan tanggung  jawab  Notaris,  kegiatan  ini  diakhiri  dengan  tanya  jawab  dan  evaluasi.  Rencana  luaran  yang  dihasilkan  dari kegiatan ini berupa publikasi ilmiah pada jurnal ber-ISSN dan media massa.
Kata Kunci : Kompetensi; Merdeka Belajar Kampus Merdeka;  Notaris

## 1.   PENDAHULUAN
Indonesia   adalah   negara   kesatuan   berlandaskan   UUD   1945   yang   memberikan   pengesahan   dan jaminan   kebebasan   hak-hak   warga   negara   mengacu   pada   peraturan   perundang-undangan   yang terkait.   Negara   memiliki   tugas   yang   signifikan   untuk   memberikan   kepastian   hukum, kenyamanan/ketertiban,   keamanan   kepada   masyarakat.   Oleh   karena   itu,   diperlukan   upaya penegakan   hukum   dan   sarana   penegakan   hukum   yang   memiliki   komitmen   sehingga   tujuan pembentukan   hukum   oleh   Negara   dapat   tercapai   dengan   berpedoman   pada  aturan  hukum  yang berlaku.   Bertekad   memberikan   jaminan   keamanan   yang   sah   bagi   masyarakat   umum   sesuai diperlukan   struktur   hukum   yang   berkompeten   sesuai   dengan   hukum   positif,   diperlukan partisipasi   dan  kerjasama  yang  harmoni  antara  lembaga,  yayasan  pendidikan,  dan  institusi  yang berbeda.  Kenyataannya  masih  banyak  orang  Indonesia  yang  tidak  memiliki  informasi  yang  benar terkait   dengan   kepentingan   yang   mengatur   rutinitas   sehari-hari   mereka   dalam   menyelesaikan urusan/persoalan  hukum  mereka  sendiri,  misalnya  kegiatan  yang  sah  jual  beli  tanah.  Oleh  karena itu,  Notaris  sebagai  ahli  hukum  turut  serta  mengambil  bagian  dalam  melaksanakan  UUJN  untuk memenuhi kewajiban jabatan yang diberikan kepadanya.
Dalam  rangka  memenuhi  dan  menjamin  kepastian  hukum  dan  jaminan  yang  sah  bagi  masyarakat Indonesia,   kami   menyadari   tidak   semua   orang   Indonesia   memahami   hukum.   Salah   satu   upaya Pemerintah   memberikan   persetujuan   untuk   membuka   Program   Studi   Magister   Kenotariatan (Prodi   MKn)   di   samping   untuk  memenuhi  kebutuhan  profesi. Output Prodi  MKn  adalah  calon Notaris   harus   menguasai   konsep,   teori   dan   doktrin   atau   ajaran   ajaran   dalam   ilmu   hukum khususnya   mengenai   Keperdataan/Kenotariatan.   Pada   hakikatnya  keberadaan  Notaris  diangkat sebagai   pejabat   publik   berdasarkan   ketentuan   perundang-undangan   yang   berlaku,   tidak   ada kepentingan   pribadi   dari   Notaris,   namun   pelayanan   kepada   masyarakat   merupakan   amanah sesuai   kewenangannya   yang   diberikan.   (Sjaifurrachman,   2011   :10)   Notaris   hadir   dengan kemampuan  unik  harus  penguasaan  yang  cukup  dan  bertanggung  jawab  penuh  untuk  menjawab kebutuhan  daerah  setempat  dengan  menawarkan  bantuan  sesuai  keinginan  hukum  dan  ketertiban yang ditentukan untuk melayani masyarakat untuk memberikan bukti yang diakui oleh Negara.
Notaris   dalam   mengemban   profesi   jabatannya   harus   mampu   menjaga   kepercayaan   publik   dan bertindak   dengan   tulus,   wajar   dan   sesuai   dengan   moral   hukum   dan   cakap.   Akibatnya,   jika kepercayaan   disalahgunakan   dalam   pembuatan   para   penghadap,   baik   sengaja   maupun   tidak, Notaris   wajib   memiliki   tanggung   jawab   hukum. (Edwar,   dkk:2019:180-201).   Semakin banyaknya   Perguruan   Tinggi   penyelenggara   program   studi   Kenotariatan   menimbulkan permasalahan,   antara   lain   tidak   adanya   standar   kurikulum,   kurangnya   kompetensi   untuk melahirkan   Notaris   yang   profesional,   dan   meningkatnya   jumlah   lulusan   profesi   Notaris   yang tidak   seimbang   dengan   jumlah   formasi   pengangkatan   Notaris.   Notaris   terikat   dengan   UUJN (Undang-Undang   Nomor   2   Tahun   2014   Jo.   Undang-Undang   Nomor   30   Tahun   2004   Tentang Jabatan   Notaris)  dan  Kode  Etik  Notaris  untuk  memenuhi  tanggung  jawab  terhadap  pelaksanaan jabatan  yang  diberikan  kepadanya.   Namun  kita  ketahui,  masih  banyak  pelanggaran  jabatan  yang dilakukan   Notaris.   Dalam   realita  yang  ada,  keselarasan  kewajiban  pelaksanaan  jabatan  dengan praktik   di   lapangan   belum   terlaksana   sepenuhnya. Oleh   karena   itu,   Perguruan   Tinggi memerlukan   pengajar   yang   memiliki   profesi   hukum   yang   telah   berkecimpung   di   dunia Kenotariatan   dengan   kompetensi   yang   unggul   memahami   permasalahan   praktik   yang   dapat membagi   ilmunya   kepada   dunia   pendidikan.   Notaris   mempunyai   karakter   ganda;   di   satu   sisi Notaris  merupakan  pemangku  jabatan  negara  tetapi  di  sisi  yang  lain,  ia  juga  merupakan  seorang pelaksana   profesi. Knowledge   is   power merupakan  satu  hal  yang  sudah  diketahui  umum.   Oleh karena   itu   untuk   menunjang   profesinya,   Notaris   harus   memiliki   wawasan   lebih   luas   di   bidang hukum   dan   pengetahuan   umum   agar   dapat   berperan  mewujudkan  masyarakat  yang  lebih  maju.
Salah   satu   perwujudannya   adalah   dengan   adanya   peran   dari   Notaris   di   dunia   akademik   dan pendidikan.   (Sibarani,   2020   :   3)   Kedudukan   Notaris   sebagai   dosen   diatur   pada   Pasal   101 Peraturan   Pemerintah   Nomor   60   Tahun   1999   tentang   Pendidikan   Tinggi,   Pasal   15   UUJN   dan Pasal   12   Undang-Undang   Nomor   12   Tahun   2012   tentang   Pendidikan   Tinggi.   Notaris   yang merangkap   jabatan   sebagai   dosen   sebagai   pendidik   profesional   yang   memiliki   tugas   dan kewajiban   untuk   membuat   rencana   dalam   rangka   penyelenggaraan   kegiatan   pembelajaran, memberikan   bimbingan   dan   kegiatan   latihan   dan   mentransfer   keilmuannya   serta   menyusun kegiatan   penelitian   dan   pengabdian   kepada   masyarakat   khususnya   untuk   para   pendidik   pada jenjang   pendidikan   tinggi,   sehingga   mahasiswa   dapat   menemukan   metodologi   dan   memahami antara  ilmu  pengetahuan  dan  dunia  praktik  yang  yang  senyatanya,  antara das  sollen dan das  sein . Mahasiswa  diharapkan  memperoleh  pemahaman  yang  benar,  antara  lain:  apa  pedoman  peraturan dan   keadaan   senyatanya   realitas,   bagaimana   hukum   itu   diterapkan   pada   keadaan   tertentu, bagaimana   para   pelaksana   peraturan   dan   pembuat   undang-undang   melengkapi   hukum,   dan bagaimana masyarakat umum menjawab hukum, dan lain-lain. (Setiawan, 2018:68-69)
Selain  mengajar,  Notaris  sebagai  Dosen  juga  berkewajiban  mengabdi  kepada  masyarakat  dalam bentuk   kegiatan   pengabdian   penyuluhan   hukum   untuk   mentransfer   keilmuan   dalam mengamalkan   profesionalisme   praktik   yang   digelutinya   untuk   dikembalikan   kepada  kehidupan masyarakat.   Kegiatan   ini   memberikan   manfaat   bagi   Notaris   sendiri   dan   juga   masyarakat   yang sesuai   dengan   Peraturan   Perkumpulan   Ikatan   Notaris   Indonesia   Nomor  16/PERKUM/INI/2018 tentang   Kriteria   Untuk   Menjadi   Pengajar   Pada   Prodi   Magister   Kenotariatan.  Tujuannya  adalah untuk   meningkatkan   kualitas   lulusan  pada  program  Prodi  MKn  sebagai  salah  satu  upaya  dalam mewujudkan   tujuan   perkumpulan,   yaitu   mempersiapkan   calon   Notaris   yang   profesional, memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni dengan perilaku yang baik, jujur dan berkompeten.
Dalam   tulisan   ini   selanjutnya   dibahas   mengenai   kegiatan   penyuluhan   hukum   yang   telah dilakukan  di  luar  kampus,  yang  tujuannya  sejalan  dengan  Peraturan  Perkumpulan  Ikatan  Notaris Indonesia   yang   diinisiasi   oleh   Pengurus   Daerah   Ikatan   Notaris   Indonesia   (INI)   Daerah  Jakarta Barat,   yaitu   kegiatan   pengabdian   masyarakat   yang  berjudul  “Peran  Notaris  sebagai  Pengajar  di Program   Studi   Magister   Kenotariatan   untuk   Meningkatkan   Kualitas   Pendidikan   Notaris   dan Penerapan  Program  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka“  pada  Pembekalan  Seleksi  Anggota  Luar Biasa pada bulan Februari 2022.

## 2.   METODE PELAKSANAAN PKM
PKM   dilakukan   dengan  mengidentifikasi  terlebih  dahulu  target  audiens  (kelompok  masyarakat) yang   memerlukan   pelayanan/pengabdian   di   bidang   hukum   khususnya   ilmu   Kenotariatan,  yaitu para   calon   Anggota   Luar   Biasa   Ikatan   Notaris   Indonesia   (ALB   INI)   Daerah   Jakarta   Barat. Metode pelaksanaan PKM adalah sebagai berikut :
1.   Penyuluhan atau pemberian materi
Metode   ini   digunakan   untuk   memberikan   penjelasan   dan   pemahaman   kepada   kelompok masyarakat  tersebut  tentang  pentingnya  pemahaman  mengenai  (1)  pentingnya  praktisi  Notaris hadir   sebagai   pengajar   di   Prodi   MKn  untuk  melahirkan  lulusan  yang  profesional,  kompeten, dan   mumpuni   sesuai  dengan  perkembangan  kebutuhan  layanan  jasa  Notaris  yang  berkualitas serta   memiliki   kualifikasi   yang   mumpuni   kaitannya   dengan   program   Merdeka   Kampus Belajar   Merdeka;   dan   (2)   Pentingnya   calon   ALB   INI   Jakarta   Barat   memahami   tugas   dan tanggung   jawab   Notaris   sebagai   pejabat   publik   sesuai   dengan   peraturan   perkumpulan   yang berlaku.
2.   Evaluasi dan tanya jawab pertanyaan (Q&A)
Sesi   evaluasi   dengan   pertanyaan-pertanyaan  yang  dilancarkan  oleh  Penulis  dan  Anggota  INI Daerah   Jakarta   Barat   selaku   penyelenggara   kegiatan,   yang   diselingi   dengan   tanya-jawab antara   peserta   kegiatan   (masyarakat)   dan   Penulis,   ideal   untuk   menjawab   materi   yang   tidak atau   kurang   dipahami   oleh   masyarakat   terkait   pentingnya  kehadiran  praktisi  Notaris  sebagai pengajar   di   Prodi   MKn   untuk   melahirkan   lulusan   yang   profesional,  mempunyai  kompetensi yang   sesuai   dengan   perkembangan   kebutuhan   layanan   jasa   Notaris   yang   berkualitas,   dan memiliki   kualifikasi   yang   mumpuni   kaitannya   dengan   program   Merdeka   Belajar   Kampus Merdeka,   serta   pentingnya   calon   ALB   INI   memahami   tugas   dan   tanggung   jawab   Notaris sebagai pejabat publik sesuai dengan peraturan perkumpulan yang berlaku.
3.   Penyebaran kuesioner
Kuesioner   disebarkan   kepada   peserta   Seleksi   ALB   dalam   bentuk link Google   Form   yang berisi   beberapa   pertanyaan   untuk   memperoleh feedback serta   mengumpulkan   aspirasi masyarakat peserta penyuluhan, yaitu :
a.   Tuliskan materi yang Anda sukai pada Prodi Magister Kenotariatan?
b.   Mengapa Anda menyukai materi tersebut?
c.   Sebutkan   jumlah   Dosen   yang   mengajar   di   Universitas   Prodi   Magister  Kenotariatan  Anda yang berasal dari Profesi Notaris/Non Notaris?
d.   Sebutkan   manfaatnya   jika   materi   Prodi   Magister   Kenotariatan   diajarkan   oleh   seorang Dosen yang berprofesi Notaris?
e.   Menurut pendapat Anda, materi apa yang sangat penting/perlu untuk diajarkan/disampaikan   kepada   Mahasiswa   Prodi   Magister   Kenotariatan   oleh   Dosen   yang berprofesi Notaris?
f.   Dalam   skala   1   s.d.   10,   seberapa   penting   bagi   Saudara,   seorang   Dosen   yang   berprofesi sebagai Notaris sebagai Pengajar dalam Prodi Magister Kenotariatan?
g.   Menurut Anda, materi apa yang perlu ditambahkan dalam bentuk seminar?

## 3.   HASIL DAN PEMBAHASAN
Pendidikan   merupakan   upaya   untuk   mempertinggi   wawasan   bagi   manusia   agar   dapat menganalisa  dan  memahami  peristiwa  dalam  hidupnya  menjadi  lebih  baik.  Dengan  memperoleh pendidikan   hukum   masyarakat   akan   mengetahui   manfaat   dan   dampak   akan   terjadinya pelanggaran   hukum,   bagaimana   pelanggaran   hukum   dapat   terjadi   karena   rendahnya   kesadaran masyarakat.   Atau   sebaliknya   apakah   pedoman   yang   mengatur   belum   berjalan,   atau   karena kepolisian yang kurang tegas.
Pada   beberapa   perguruan   tinggi   tertentu,   terlebih   pada  sekolah  tinggi  maupun  perguruan  tinggi yang  mempunyai  jurusan  hukum  baik  sarjana  maupun  pascasarjana,  dapat  kita  lihat  ada  banyak praktisi   yang   ahli   dalam   bidang   hukum,  contohnya  praktisi  advokat  (penasihat  hukum),  hakim, notaris,   serta   praktisi   lainnya.   Kemampuan  mereka  yang  dianggap  mempunyai  keahlian  khusus dalam  bidang  hukum  juga  banyak  ditemui  merintis  karirnya  sebagai  tenaga  pengajar  atau  dosen di   sekolah   tinggi   maupun   di   perguruan   tinggi   pada   fakultas   hukum   baik   sarjana   maupun pascasarjana.   Berbeda   dengan   advokat,   jaksa,   hakim   atau   polisi,   profesi   Notaris   salah   satu syaratnya  adalah  lulusan  sarjana  hukum  untuk  dapat  terdaftar  sebagai  mahasiswa  S2  pada  Prodi Magister   Kenotariatan   (Prodi   MKn).   Lebih   dari   pemahaman   mengenai   berbagai   aspek  hukum, seperti   halnya   pada   profesi   dokter,   profesi   notaris   membutuhkan   keterampilan   khusus,   yaitu keterampilan   membuat   akta.   Oleh   karena   itu,   peningkatan   dan   pengembangan   Prodi   MKn seyogianya  didukung  oleh  praktisi  notaris  yang  berpengalaman,  kompeten,  dan  profesional  agar dapat   menghasilkan   lulusan   dari   Prodi   MKn   yang   unggul,   berkualitas,   dan   sesuai   kebutuhan masyarakat di lapangan.
Notaris   yang   berpraktik   hukum   sekaligus   sebagai   mengabdi   sebagai   dosen   pada   lembaga pendidikan   lanjutan   dapat   memberikan   manfaat   bagi   dunia   akademik   dengan   berbagi pengalamannya   dengan   mahasiswa.   Ilmu   yang   disampaikan   dilakukan   dengan   melalui pendekatan   serta   pemahaman   yang   teruji   secara   praktis  dan  melewati  proses  yang  reflektif  dan hati-hati   dalam   pembuatan   setiap   aktanya   (Cendana,   2020:70).   Melalui   proses   ini,   Notaris sebagai   dosen   berkembang   secara   pribadi   dan   dapat   memberi   contoh-contoh   implementasi keilmuan   pada   kehidupan   nyata   mengenai   hukum,   artinya   harus   menjembatani   bahkan menyeimbangkan  antara  teori  hukum  dengan  praktik  hukum  yang  terjadi  di  lapangan  ( das  sollen dan das   sein )   (Maulidiana   dkk.,   2020:401).   Selanjutnya,   seorang   Notaris   juga   harus mengutamakan   etika   yang   baik   dalam   berperilaku,   serta   membina   hubungan   baik   antar   rekan seprofesi,   masyarakat,   organisasi   dan   Pemerintahan   yang   menaunginya.   Praktisi   notaris   yang mengambil   beban   untuk   mengabdi   sebagai   pengajar   sangat   mempengaruhi   aspek   ini,   karena dalam   posisinya   sebagai   dosen,  mahasiswa  tidak  hanya  memperoleh  pemahaman  akademis  dan praktis,   melainkan   juga   melihat   contoh   dan   dapat   menjadikan   dosennya   sebagai   suatu   model yang   menjadi   patokannya   dalam   bertindak   selaku   notaris   di   kemudian   hari   (Muyassaroh, 2020:606).
Para   mahasiswa   benar-benar   memperoleh   manfaat   dari  hadirnya  praktisi  notaris  sebagai  tenaga pengajar   pada   Prodi   MKn,   maka   sesuai   dengan   Undang-Undang   tentang   Pengajar   dan   Guru, setiap   Dosen   diharapkan   memiliki  kemampuan  skolastik,  keterampilan,  dan  dukungan  pengajar serta   karakteristik   yang   berbeda   yang   diharapkan   pada   satuan   pendidikan   lanjutan.   Seorang Notaris   yang   mengambil   tanggung   jawab   sebagai   Dosen   harus   memiliki   kemampuan   yang dipersyaratkan dalam satuan pendidikan tinggi, yaitu: (Adjie, 2011:61)
1.   Kecakapan   akademik,   yang   dibuktikan   dengan   bentuk   selembar   kertas   sertifikasi   kelulusan sekolah   formal   atau   ijazah   yang   berjenjang   pendidik  akademik  di  mana  guru  maupun  dosen harus   memilikinya   dan   sesuai   dengan   jenjang,   jenis   pendidikan   formal   di   tempat   ia ditugaskan.  Dalam  kasus  ini,  program  magister  kenotariatan  masuk  dalam  kualifikasi  strata  2 (S2).
2.   Kapabilitas   dalam  berbagai  hal  dari  keterampilan,  pengetahuan,  serta  perilaku  yang  baik  dan sesuai   aturan   untuk   kemudian   dimaknai   dan  dihayati  oleh  para  guru  serta  dosen  agar  sukses dalam menjalankan tugasnya secara profesional.
3.   Memiliki   sertifikat   yang   menyatakan   keahliannya   dalam   mendidik   sebagai   bukti   yang   sah untuk diakui menjadi tenaga pendidik profesional sebagai guru maupun dosen.
Hadirnya   praktisi   notaris   sebagai   bagian   dari   staf   pengajar   akan   meningkatkan   kredibilitas pengajar   bersangkutan   karena   dianggap   benar-benar   memahami,   meyakini,   bahkan mempraktikkan   apa   yang   diajarkan   (Nelson   &   McSherry,   2022:   114. Sebagai   bentuk kepercayaan   dan   penghargaan   kepada   Dosen   dengan   latar   belakang   profesi   Notaris   dengan diberikan   jabatan   struktural   seperti   ketua   program   studi   atau   sekretaris   program   studi   kepada praktisi   Notaris   yang   menjadi   dosen   pengajar   di   Perguruan   Tinggi   tersebut   agar   mampu beradaptasi serta kompatibel dengan kebutuhan di lapangan nantinya. (Kartini dkk, 2019:43-60)
Sebagaimana   kita   ketahui   bahwa   seorang   Notaris   memiliki   kedudukan   yang   strategis   sebagai jembatan   antara   masyarakat   dengan   khazanah   pengetahuan   hukum.   Ada   dua   alasan,   pertama, Notaris   telah   memenuhi   persyaratan   secara   akademis   untuk   disebut   sarjana   dan   lebih   dari   itu, telah   mendapat  pendidikan  berupa  pendidikan  khusus  Notaris  atau  magister  kenotariatan.  Suatu modal   yang   cukup   untuk   disebut   sebagai   ahli.   Gelar   magister   itu   sendiri   mempertegas   status Notaris   sebagai   praktisi   yang   sarat   akan   nilai   akademik.   Kedua,   sebagai   praktisi,   Notaris bersinggungan   langsung   dengan   masyarakat,   dalam   hubungannya   dengan   masyarakat   itulah Notaris   berkesempatan   untuk   mentransfer   ilmunya.   (Budi,   2010:279).   Salah   satu   upaya
meningkatkan  kualitas  lulusan  pada  Program  Studi  Kenotariatan,  dan  untuk  mewujudkan  tujuan perkumpulan   INI   yaitu   membentuk   dan   menyiapkan   lulusan   yang   handal/mumpuni, berintegritas,  dan  memiliki  moral  serta  berperilaku  terpuji  adalah  dengan  meningkatkan  kualitas pengajar   pada   Prodi   MKn.   Adanya   kerjasama   antara   Perguruan   Tinggi   penyelenggara   Prodi MKn  dengan  perkumpulan  INI  di  samping  akan  mengembangkan  kualitas  dosen  dan  mahasiswa juga   meningkatkan   pembelajaran   dengan   menggunakan   rencana   pendidikan   yang   tepat   untuk dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
Notaris   merupakan   profesi   yang   mulia   dan   disegani   di   mata   masyarakat.   Kepercayaan   yang diberikan   masyarakat   kepada   Notaris   harus   dijaga   dengan   menjunjung   tinggi   perilaku   hukum, harkat   martabat   serta   keluhuran   profesinya.   Tidak   sembarangan   orang   bisa   diizinkan   untuk menjadi   notaris,   hal   ini   kaitannya   dengan   notaris   sebagai   jabatan   yang   dipangku   oleh orang-orang   yang   menjunjung   tinggi   nilai   kejujuran   dan   memiliki   keilmuan   dan   keterampilan soal   hukum.   Dengan   demikian,   pemangku   jabatan   notaris   diwajibkan   untuk   mempertahankan citra   dan   harga   diri   profesinya   dengan   tidak   mengabaikan   prinsip   dan   berhati-hati   terhadap perilaku   yang   berakibat   merugikan   orang   lain.   Apabila   mengabaikan,   maka   akan   mencederai kepentingan   masyarakat.   Mempertimbangkan   bahwa   saat   ini   banyak   Notaris   terjerat   dalam kasus-kasus   hukum,   karena   adanya   dugaan  penipuan,  menyalahgunakan  kode  Etik  Notaris  atau peraturan   yang   berlaku.   Ketidakpatuhan   notaris   terhadap   kode   etik   serta   UUJN   jelas   akan merugikan kepentingan masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan Notaris.
Praktik   di   lapangan,   keselarasan   komitmen   dengan   praktik   pelaksanaan   secara   fakta   yang   ada masih   belum   terimplementasikan   seluruhnya.   Hal   ini   dapat   dilihat   pada  kondisi  lapangan  yang mana   masih   ada   notaris  yang  tidak  melaksanakan  tanggung  jawabnya  terkait  dengan  komitmen jabatan   dan   Kode   Etik   Notaris.  Dalam  kode  etik  profesi  Notaris  yang  dirangkai  oleh  organisasi profesi  Notaris,  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI)  menjelaskan  di  pasal  1  angka  (2)  mengenai  Kode Etik  Notaris  yang  kemudian  disebut  dengan  kode  etik  memiliki  pengertian  sebagai  kaidah  moral yang   penetapannya   diatur   oleh   Perkumpulan   Ikatan   Notaris   Indonesia   yang   kemudian   disebut dengan   “perkumpulan”   sesuai   dengan  ketetapan  hasil  kongres  perkumpulan  maupun  yang  telah ditetapkan   di   perundang-undangan   terkait   hal   tersebut   serta   berlaku   dan   wajib   untuk   dipatuhi seluruh   anggota   yang   tergabung   dalam   perkumpulan   termasuk   yang   menjabat   sebagai   notaris, notaris   pengganti,   pejabat   notaris   sementara,   dan   notaris   pengganti   khusus   pada   saat menjalankan jabatanya. (Priyambodo, 2017:338)
Pertanggungjawaban   Notaris   atas   pelanggaran   kode  etik  dan  UU  antara  lain  dapat  berupa  ganti rugi,   pidana   (penjara   dan   denda)   dan   sanksi   administratif   berupa   teguran   atau   pemberhentian jabatan   Notaris.   Jika   terbukti   ada   penyimpangan   dan   melakukan   perbuatan   melanggar   hukum yang   membuat   masyarakat   mengalami  kerugian,  maka  notaris  harus  mempertanggungjawabkan perbuatannya   sesuai   dengan   hukum   yang  berlaku.  Mengacu  pada  teori  kesalahan  yang  tertuang dalam   hukum   pidana,   ada   dua   unsur   yang   mendasari   perbuatan   kesalahan,   yakni   lalai   dan sengaja.   Adanya   pelanggaran   kode  etik  dan  hukum  Notaris  tentunya  akan  memberikan  dampak negatif   terhadap   profesi   Notaris   di   hadapan   masyarakat.  Untuk  itu  fungsi  dari  kode  etik  adalah sebagai   penjaga   marwah   profesi   Notaris.   (Yustica,   2020:71)   Penjatuhan   hukuman   terhadap Notaris   tidak   dapat   dilakukan   sembarangan   karena   harus   memenuhi   beberapa   syarat   sebagai bukti   pelanggaran   Notaris   atas   apa   yang   telah   ia   lakukan,   yaitu   telah   terbukti   dengan   nyata bahwa   perilaku   notaris   yang   bersangkutan   telah   melanggar   undang-undang,   menimbulkan kerugian  atas  perbuatannya  yang  bertentangan  dengan  hukum  baik  yang  berupa  materil  maupun formil.   Formil   maksudnya   adalah   telah   sesuai   dengan   isi   kajian   yang   ada   di   dalam undang-undang,   sedangkan   materiil   yaitu   telah   termaktub   dalam   kode   etik   dan   UUJN.
Ayuningtyas   (2020   :   102)   menambahkan   pelanggaran   yang  dilakukan  oleh  Notaris  mempunyai aspek batasan yang mana batasan tersebut mengacu pada UUJN.
Notaris   sebagai   pengemban   profesi,   Notaris   dituntut   harus   dapat   menguasai   keahlian   dan pengetahuan   hukum   baik   tentang   keperdataan,   kenotariatan   bahkan   tentang   pidana,   yang harapannya   mampu   melayani   kebutuhan   masyarakat.   Oleh   sebab   itu,   seseorang  yang  menjabat sebagai   Notaris   harus   menanamkan   pada   diri   untuk   menjaga   mutu   dan   kualitas   atas   jasa   yang diberikan.   Selain   itu,   profesi   Notaris   memiliki   keterikatan   pada   Kode   Etik   Notaris   yang menjunjung   tinggi   kemartabatan   manusia   utamanya   juga   martabat   Notaris.   Dengan   demikian, profesionalitas   dalam   mengemban   jabatan   Notaris   memiliki   suatu   keharusan   untuk   bersikap netral   dan   mandiri,   tidak   mengharap   balasan,   berfikir   rasional   dengan   berpegang   teguh   pada kebenaran   sesuai   objektif,   spesialisasi   fungsional,   dan   memupuk   rasa   solidaritas   kepada   rekan satu   profesi.   Hal   ini   berbeda   dengan   jabatan   advokat   yang   melaksanakan   tugas   profesinya cenderung   memihak   kepentingan   klien.   Notaris   dalam   menjalankan   tugas   profesinya   dilarang memihak   kepentingan   para   salah   satu   pihak   dan   harus   adil   dan   transparan   untuk   kepentingan para   pihak.   (Santoso,   2012:113)   Notaris   memiliki   ilmu   yang   berkualitas   dan   secara   konsisten mengikuti  penyempurnaan  pengaturan  peraturan  yang  berlaku,  sehingga  orang  awam  yang  tidak mengerti   akan   ilmu   kenotariatan   tidak   bisa   untuk   diajarkan   kenotariatan.   Perekrutan   Notaris sebagai   pengajar   perlu   memperhatikan   kompetensi,   kualifikasi   dan   persyaratan  akademik  yang sesuai dengan peraturan.
Sebagaimana   kita   ketahui   bahwa   dalam   perkembangannya,   banyak   praktisi   Notaris   yang merangkap   bekerja   dan   mengabdi   sebagai   dosen   di   Perguruan   Tinggi,   dengan   tujuan   supaya terlatih   untuk   menyelaraskan   kurikulum   pembelajaran   sesuai   dengan   praktik   lapangan. Mahasiswa   sebagai   calon   Notaris   diberikan   pembekalan   yang   mumpuni   langsung   dari   praktisi Notaris   dengan   tujuan   agar   calon   Notaris   dapat   memahami   permasalahan   hukum   yang  banyak terjadi   di   masyarakat   umum   serta   untuk   meningkatkan   mutu   dan   pendidikan   calon   Notaris sehingga  saat  berpraktik  dapat  memberikan  solusi  yang  benar  dan  adil  dengan  berpedoman  pada ketentuan   yang   dipegangnya   dengan   karakteristik   kepemimpinan   baru   yakni   berintegritas, antusias,   ketenangan   dan   bersikap   adil   dan   tegas.   (Ayuningtyas,   2020:10)   Pengangkatan seseorang   sebagai   Notaris   sebelumnya   harus   melewati   proses   pembelajaran   atau   pendidikan khusus   agar   kedepannya   memiliki   keterampilan   yang   cukup.   Hal   tersebut   dikarenakan   dalam melaksanakan  tugasnya  sebagai  pejabat  Notaris  ialah  disebut  dengan  melaksanakan  tugas  jabatan esoterik,   yang   artinya   tugas   yang   diemban   pada   jabatan  tersebut  wajib  dipahami  dan  dipelajari dengan  khusus.  Dengan  adanya  sifat  esoterik  tersebut  pada  keilmuan  kenotariatan,  ilmu  tentang Kenotariatan   hanya   diajarkan   oleh   orang-orang   yang   memang   memahami   secara   mendalam mengenai   ilmu   ilmu   Kenotariatan.   Hal   ini   telah   jelas   diatur   pada   Pasal   46   ayat   (2)   huruf   a Undang-Undang   Nomor   14   Tahun   2005   yang   berisi   tentang   Guru   dan   Dosen   yang   kemudian disebut   dengan   UU   Guru   dan   Dosen   bahwasanya   tenaga   pengajar   atau   dosen  pada  Pendidikan Magister   Kenotariatan   diharuskan   memiliki   latar   belakang   sebagai   praktisi   Notaris   dengan minimal lulusan magister.
Notaris   sebagai   pendidik   pada   perguruan   Tinggi   sejalan   dengan   apa   yang   tertuang   dalam Peraturan   Perkumpulan   Ikatan  Notaris  Indonesia  Nomor  16/PERKUM/INI/2018  yang  berisikan mengenai   Kriteria   untuk   Menjadi   Pengajar   Pada   Prodi   Magister   Kenotariatan,   yang   tertuang dalam   Pasal   1   Pengaturan   Umum.   Yang   dimaksud   dengan   tenaga   sekolah   kehakiman   dari   INI adalah   “perseorangan   yang   dipilih   oleh   Ikatan   Notaris   Indonesia   yang   memiliki   informasi   dan keterampilan   di   bidang   peraturan   kenotariatan   untuk   mendidik   atau   memberikan   materi   pada mata   kuliah   peraturan   kenotariatan   atau   mata   kuliah   lain   yang   terkait   dengan   hukum   di   MKn
Review  Program  dikoordinir  oleh  PTN  dan  PTS”.  Notaris  yang  berubah  menjadi  Dosen  Program Studi   MKn   yang   tidak   mendapat   pengesahan   atau   tidak   disarankan   oleh   INI,   maka   tidak ditindaklanjuti   untuk   kepentingan   INI   dan   merupakan   tanggung  jawab  moral  dari  Notaris  yang merangkap jabatan sebagai Dosen.
INI   mengedepankan  semangat  untuk  meningkatkan  kualitas  calon  Notaris  guna  mencetak  calon Notaris   yang   handal   dan   memiliki   kemampuan   dan   keahlian   yang   mumpuni   dengan berlandaskan   pada   perundang-undangan   serta   Kode   Etik   Notaris   dan   Peraturan   Perkumpulan. Oleh  karena  itu,  berbagai  pembekalan  yang  dilakukan  oleh  Pengurus  Daerah  INI  seiring  dengan program   Pemerintah   yang   mengedepankan   adanya   kreativitas   dan   kemajuan,   dengan   sebuah tujuan   penting   supaya   Indonesia   memiliki   pembangunan   yang   tetap   berkelanjutan.   Mahasiswa yang  kini  sedang  belajar  di  Perguruan  Tinggi  harus  dipersiapkan  untuk  menjadi  pembelajar  yang memiliki   keterampilan,   fleksibel,   dan   ulet (agile   learner). Pendidikan   model   Merdeka   Belajar merupakan   respon   terhadap   kebutuhan   sistem   pendidikan   era   Revolusi   Industri   5.0,   di   mana tujuan   utama   dari   adanya   sistem   pendidikan   utamanya   pada   metode   pembelajaran   mahasiswa ialah memiliki kecakapan atas literasi terkini.
Dari   segi   lembaga   pendidikan   dan output /luarannya,   keberadaan   Notaris   sebagai   Dosen  sangat menguntungkan.   Dalam   penelitian   yang   dilakukan   melalui   pembagian   kuesioner,   dapat disimpulkan   bahwa   banyak   praktisi   Notaris   yang   tidak   berminat   menjadi   seorang   pengajar. Alasan   yang   dikemukakan   adalah   pertama,   ketentuan   bahwa   Dosen   harus   merupakan   Dosen tetap   sesuai   dengan   Peraturan   Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor 84  Tahun  2013  yang  mengatur  mengenai  Pengangkatan  Dosen  Tetap  Non  Pegawai  Negeri  Sipil pada   Perguruan   Tinggi   Negeri   dan   Dosen   Tetap   pada   Perguruan   Tinggi   Swasta.   Kedua   adalah bahwa   konsekuensi   sebagai   Dosen   Tetap   antara   lain   mengamalkan   Tri   Dharma   Perguruan Tinggi,   yaitu   pengajaran,   penelitian  serta  pengabdian  masyarakat.  Dalam  kesehariannya,  Dosen selain  mengajar  juga  harus  melaksanakan  kegiatan  lainnya  yang  berhubungan  pengajaran  kepada masyarakat   di   luar   jam-jam   mengajar   yang   juga   harus   dilaksanakan   yang   tentu   saja   menyita waktu  Notaris  yang  masih  menjalankan  praktiknya.  Mahasiswa  disiapkan  untuk  menjadi  lulusan yang   memiliki   kredibilitas,   ketangguhan,   serta   keluar   sebagai   lulusan   yang   dibutuhkan   oleh zaman  agar  siap  menjadi  seorang  pemimpin  yang  memiliki  rasa  nasionalis  tinggi  di  mana  bentuk dari   keinginan   pemerintah   tersebut   diwujudkan   dengan   dikeluarkannya   kebijakan   Menteri Pendidikan   dan   Kebudayaan   Republik   Indonesia   yang   merintis   sistem   pembelajaran   dengan Merdeka   Belajar   Kampus   Merdeka.   Perguruan   tinggi   diharapkan   dapat   mempersiapkan lulusannya  yang  kredibel  dan  relevan  dengan  perkembangan  zaman  tidak  hanya  melakukan link and  match terhadap  dunia  industri  dan  dunia  kerja,  namun  juga  dikaitkan  dengan  proyeksi  masa depan yang akan dengan cepat untuk berkembang.
Mahasiswa  Strata  Satu  mendapatkan  hak  untuk  belajar  selain  dari  program  studinya  dalam  kurun waktu  3  semester  yang  mana  hal  ini  merupakan  Kebijakan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Republik   Indonesia   Nomor   3   Tahun   2020   yang   merumuskan   sistem   Merdeka   Belajar   Kampus Merdeka.   Dengan   adanya   kebijakan   tersebut,   mahasiswa  diberi  kesempatan  dalam  memperluas pengetahuan,   wawasan,   dan   meningkatkan   keahliannya   sesuai   dengan   apa   yang   dicita-citakan. Tentu  saja  hal  tersebut  menjadi  satu  pengharapan  sebagai  jawaban  dari  adanya  berbagai  tuntutan untuk  mewujudkan  sistem  pembelajaran  yang  lebih  fleksibel  di  Perguruan  Tinggi  yang  nantinya akan  menciptakan  kondisi  belajar  yang  kreatif,  fleksibel,  dan  diarahkan  agar  mahasiswa  mampu menghadapi   masa   mendatang.   Merdeka   Belajar   Kampus   Merdeka   merupakan   suatu  perubahan dalam   proses   belajar-mengajar   sehingga   diharapkan   dapat   mencetak   mahasiswa   yang   inovatif dan  kreatif,  dengan  cara  peningkatan  kapasitas  diri  yang  mumpuni  selaras  dengan skill dan  bakat
yang   dimiliki   yang   antara   lain   dapat   diperoleh   dalam   praktik   langsung   atau   magang   di   dunia kerja.   (Fuadi,   2021:603)   Program   Merdeka   Belajar   Kampus   Merdeka   untuk   mahasiswa   dan dosen   sebagai   pengajar   juga   telah   diterapkan   oleh   Universitas   Tarumanagara   sebagaimana tercantum   dalam   RENSTRA   Universitas   2020-2025  Indikator  Kinerja  Utama  (IKU)  7  Program Kerja  Tahun  2021  yaitu  Praktisi  Mengajar  di  dalam  Kampus.   Rencana  kerja  yang  dilaksanakan oleh   Universitas   Tarumanagara   tersebut   sejalan   dengan   penerapan   konsep   belajar   yang   aktif, inovatif,   dan   nyaman,   yang   harus   dapat   mewujudkan   dan   meningkatkan   kualitas   peserta   didik dan   dapat   beradaptasi   sesuai   dengan   kebutuhan   zaman   atau   era   industri   5.0.   Kebijakan   ini diberlakukan   untuk   mencapai   target   pendidikan   yaitu   mahasiswa   yang   berpikir   kritis   dalam memberikan   solusi,   penuh   dengan   kreasi   penuh   inovatif,   terampil   berkomunikasi   dan berkolaborasi, serta berkarakter.
Pelaksanaan   latihan   pembelajaran   harus   mampu   menghadapi   kesulitan   dan   memanfaatkan kesempatan   terbuka   di   masa   revolusi   industri   5.0.   Tenaga   pengajar   yang   merupakan   praktisi, dapat  menjadi  kunci  keberhasilan  dalam  Prodi  MKn  karena  praktisi  adalah  seorang  profesional, memiliki   kompetensi   dan   keterampilan   yang   mumpuni   karena   menghadapi   secara   langsung beragam   permasalahan   hukum   yang   ada   dalam   kehidupan   masyarakat   sehari-hari   dan memberikan   solusi   atas   permasalahan   yang   ada   tersebut   Metode blended  learning yang  sangat ideal   diterapkan  dalam  sistem  pendidikan  Merdeka  Belajar  dapat  diterapkan  pula  pada  Program Pasca   Sarjana   Magister   Kenotariatan.   Suatu   pengenalan   kepada   para  pengajar  dan  juga  peserta didik   untuk   memudahkan   dalam   melakukan   pembelajaran   yang   dapat   dilaksanakan   dengan mengkombinasikan  berbagai  metode  pembelajaran  seperti  model  penyampaian,  cara  pengajaran, maupun   gaya   mengajar.   Tidak   hanya   sebuah   pencampuran   dari   pengajaran   secara   tatap   muka maupun   pengajaran   secara online ,   namun   ditujukan   juga   sebagai   bentuk   interaksi   sosial  . (Mandala Education, 2020 : 6)
Kemanfaatan  penggunaan e-learning dan  juga blended  learning dalam  dunia  pendidikan  saat  ini adalah e-learning memberikan   fleksibilitas   dalam   memilih  waktu  dan  tempat  untuk  mengakses pelajaran   Pengajar   dan   siswa   dalam   menyelesaikan   latihan   belajar   dan   mengajar   tidak   harus pergi   ke   kelas   karena   dapat   dilakukan   dari   mana   saja,   terlepas   dari   apakah   mereka   memiliki akses  web. E-learning membuka  kesempatan  bagi  pengajar  dan  siswa  untuk  memegang  kendali kemajuan   pendidikan.   Dalam   penerapan   program   Merdeka   Belajar   Kampus   Merdeka   Prodi MKn,   seyogyanya   para   praktisi   termasuk   Notaris   sebagai   salah   satu   praktisi   hukum   dapat mengambil  bagian,  terutama  dalam  melaksanakan  penyuluhan  hukum.  Karena  fungsi  perguruan tinggi   sebagai   lembaga   pendidikan   adalah   memfasilitasi   sebuah team   work untuk mengembangkan   pendidikan   Kenotariatan   dengan   para   Notaris   yang  dengan  tulus  memberikan tenaga   dan   pikiran   yang   konstruktif   serta   dedikasinya   untuk   mengasah,   mengembangkan,   dan meningkatkan   kualitas   calon   Notaris   pada   era   Industri   5.0   dan   era-era   selanjutnya.   Sebagai hasilnya,  para  calon  Notaris  dilatih  untuk  mendalami  teori-teori  guna  memahami  kenyataan  yang terjadi   dalam   praktik   sehingga   mendukung   kegiatan   belajar   yang   dinamis.   Pada   akhirnya, diharapkan   masyarakat   memberikan   kemanfaatan   yang   positif   kepada   masyarakat   untuk   bisa lebih  melek  hukum  artinya  masyarakat  tidak  buta  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  karena  hukum  merupakan  hal  yang  cukup  krusial  dalam  kehidupan  bermasyarakat  yang mengatur keselarasan dan keteraturan di masyarakat.

## 4.   KESIMPULAN
Notaris  sebagai  praktisi  hukum  yang  memiliki  keilmuan  dan  keahlian  dalam  bidang  ilmu  hukum dan  kenotariatan  untuk  melayani  kebutuhan  masyarakat.   Oleh  karena  itu,  secara  pribadi  Notaris bertanggung   jawab   atas   kualitas   jasa   profesional   yang   diberikannya.   Sebagai   pengemban   misi
pelayanan,   profesi   Notaris   terikat   dengan   Kode   Etik   Notaris.   Notaris   yang   terbukti  melakukan perbuatan   melawan   hukum   atau   melakukan   pelanggaran   Kode   Etik   dalam   menjalankan profesinya wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Notaris   sebagai   pengajar   atau   Dosen   di   Perguruan   Tinggi   pada   Prodi   MKn   tidak   bertentangan dengan   UUJN   maupun   Kode   Etik   Notaris.   Bahkan   hal  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  dalam Peraturan  Perkumpulan  Nomor  16/PERKUMP/INI/2018  tentang  Kriteria  untuk  Menjadi  Tenaga Pengajar  pada  Program  Studi  Mkn.  Konsep  Notaris  yang  mengabdi  sebagai  dosen  ini  juga  sesuai dengan   kebijakan   Merdeka   Belajar   Kampus   Merdeka   yang   dipublikasikan   oleh   Kementerian Pendidikan   dan   Kebudayaan   saat   dilakukannya   pengabdian   masyarakat   ini.   Profesi   Notaris memiliki  peran  ganda  dalam  pengamalan  praktik  dunia  Notaris  yang  dimilikinya,  oleh  karena  itu diharapkan   Notaris   yang   telah   bersinggungan   langsung   dengan   pengalaman   praktis   dunia kenotariatan   dapat   pula   berkontribusi   memberikan   ilmu   dan   keahliannya   untuk   pembangunan dan   pengembangan   mahasiswa.   Hal   ini   selaras   dengan   kewajiban   hukum   Notaris   untuk memberikan  pembelajaran  hukum  kepada  masyarakat  sesuai  UUJN.  Notaris  yang  menjadi  Dosen pada   Prodi   MKn   harus   memenuhi   ketentuan   Pasal   45   Undang-Undang  Guru  dan  Dosen  antara lain   memiliki   kualifikasi   akademik,   memiliki   kompetensi,   memiliki   sertifikat   pendidik,   dan kualifikasi   lainnya   yang  ditentukan  oleh  satuan  pendidikan  yang  bersangkutan.  Dan  pentingnya sosialisasi  terhadap  masyarakat  agar  pesan  kepada  masyarakat  dapat  tersampaikan  dan  dipahami oleh  masyarakat  bahwa  Notaris  sebagai  Pejabat  Publik  diberikan  pengharapan  tinggi  untuk  dapat meningkatkan   kualitas   calon   Notaris   guna   mencetak   calon   Notaris   yang   memiliki   kemampuan dan keahlian yang mumpuni.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kami   mengucapkan   terima   kasih   kepada   pihak-pihak   yang   telah   membantu   dan   terlibat  dalam jurnal pengabdian masyarakat ini, antara lain :
1.   Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2.   Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Jakarta Barat;
3.   Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Jakarta Barat;
4.   Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tarumanagara.

## REFERENSI
Adjie   H,   (2011),   Hukum   Notaris   Indonesia   (Tafsir   Tematik   Terhadap   UU   No.30   Tahun   2004 Tentang Jabatan Notaris), PT. Refika Aditama, Bandung A’an Efendi dkk (2016), Teori Hukum, Sinar Grafika, Jakarta Ayuningtyas   P,   (2020),   Sanksi   Terhadap   Notaris   Dalam   Melanggar   Kode   Etik,   Jurnal
Repertorium 9 Volume 2
Budi   Afet   M   (2018),   Peranan   Notaris   Dalam   Pendidikan   Hukum   Bagi   Masyarakat,Volume   6 Nomor 1
Cendana   W   (2020),   The   Teacher   as   a   Reflective   Practitioner:   A   Qualitative   Descriptive   Case Study   of   Teaching   Grade   4   in   a   Province   of   Indonesia,   Autentik:   Jurnal   Pengembangan Pendidikan Dasar Volume 4 Nomor 2
Edward  dkk.  (2019),  Kedudukan  Notaris  Sebagai  Pejabat  Umum  Ditinjau  Dari  Konsep  Equality Before The Law, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 (1)
Firmansyah   A   F,   dkk.   (2019),   Keabsahan   Ujian   Pengangkatan   Notaris   Sebagai   Syarat Pengangkatan Notaris, Jurnal Komunikasi Hukum 4
Fuadi  M,  dkk.  (2021),  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka  (MBKM):  Bagaimana  Penerapan  Dan Kendala  Yang  Dihadapi  Oleh  Perguruan  Tinggi   Swasta  Di  Aceh,  Jurnal  Dedikasi  Pendidikan 5 Volume 2
___________, Jurnal Ilmiah Mandala Education Volume 6, (2020) bulan April - Mei Kartini   Roosalina,   dkk   (2019),   Kedudukan   Notaris   Yang   Memiliki   Jabatan   Struktural   Di Perguruan Tinggi, Jurnal Al Adl Vol X Nomor 1
Maulidiana   L   dkk.   (2020),   Dialectics   Method   in   Completion   of   Notary   and   PPAT   Service Capacity  Issues  with  Lecturers  as  Social  Problems  in  the  Legal  Education  Scope,  Advances  in Economics, Business and Management Research (Atlantis Press) Volume 140
Muyassaroh   dkk.   (2020),   Role   of   Clinical   Lecturers   on   the   Learning   Process   in   the   Specialist Doctor   Program,   Advances   in   Social   Science,   Education   and   Humanity   Research   (Atlantis Press) Volume 574
Nelson   L   &   McSherry   R,   (2002),   Exploring   the   Lecturer/Practitioner   Role:   Individuals Perceptions of the Lived Experience, Nurse Education in Practice Volume 2 (Elsevier)
Sjaifurrachman  (2011),  Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta,  CV  Mandar Maju, Bandung
Santoso   AHM   (2012),   Hukum,   Moral   &   Keadilan,   Sebuah   Kajian   Filsafat   Hukum,   Kencana Prenada Media Group, Jakarta
Setiawan   A   (2018),   Notaris   yang   Melakukan   Rangkap   Jabatan   sebagai   Dosen,   Jurnal   Dilogia Juridica Volume 9 Nomor 2
Sibarani   G   (2017),   Jurnal   Kajian  Hukum  Terhadap  Notaris  yang  Menjadi  Dosen  Pada  Program Studi Magister Kenotariatan
Yogi   Priambodo   dkk.   (2017),   Tinjauan   Terhadap   Pelanggaran   Kode   Etik   Jabatan   Notaris   Di Kabupaten Purbalingga, Jurnal Akta 4 Volume 3
Yamin   M,   dkk.   (2020),   STKIP   Harapan   Bima,   Universitas   Mandalika,   Jurnal   Ilmiah Pembangunan Pendidikan Merdeka Belajar, Volume 6 Nomor 1
Yustica   A,   dkk   (2020),   Ngadino,   Peran   Etika   Profesi   Notaris   Sebagai   Upaya   Penegakan Hukum, Jurnal Notarius 13 Volume 1