## PERKAWINAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA 1
Oleh:
Dina Tsalist Wildana Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dinawildana@unej.ac.id
Irham Bashori Hasba Dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang irbash@syariah.uin-malang.ac.id

## Abstrak
Perkawinan  di  usia  anak  masih  marak  terjadi  di  beberapa  wilayah.  Tidak  hanya  di Indonesia, di beberapa wilayah masih tinggi angka perkawinan dini.Di Indonesia telah memiliki regulasi tentang perlindungan anak. Namun disisi lain perkawinan di usia anak masih tinggi bahkan menduduki peringkat ke 2 se Asia Tenggara setelah Kamboja. Hal ini  jelas  menunjukkan  regulasi  yang  dimiliki  tidak  berjalan  optimal.  Pada  tulisan  ini akan membahas tentang beberapa hak anak  yang dilanggar dengan adanya perkawinan dini.  Kendati  menunjukkan  beberapa  dampak  negatifdari  perkawinan  di  usia  anak namun  di  akhir  tulisan  ini  menawarkan  beberapa  formulasi  agar  perkawinan  di  usia anak tidak begitu banyak menyita hak-hak anak.

## Abstract
Marriage at the age of children still occur in some areas. Not only in Indonesia, in some areas  is  still  high  number  of  early  marriages.  Indonesia  has  had  a  regulation  on  the protection of children. But on the other hand the marriage at the age of children is still high even ranked second in Southeast Asia after Cambodia. This obviously shows that regulation owned does not run optimally. This article will discuss about some children's rights that are violated by the existence of early marriage. Despite showing some of the negative effects of marriage on the age of the child but at the end of this writing offers several  formulations  so  that  children  in  the  age  of  marriage  is  not  so  much  seized  the rights of the child.

## PENDAHULUAN; FENOMENA PENGABAIAN HAK ANAK
Anak  merupakan  sebuah  tahapan  prosesperkembangan  manusia  yang  dimulai sejak  dalam  kandungan  hingga  berusia  18  tahun.  Pada  usia  tersebut,  anak  masih memiliki jiwa dan fisik yang belum stabil, belum dewasa,  sehingga harus mendapatkan perlindungan.  Jiwa  yang  belum  dewasa  kerap  mendapatkan  perlakukan  yang  kurang
1 Tulisan ini pernah dipresentasikan pada Konfrensi Hak Asasi Manusia Tahun 2017 dengan tema “Hak Asasi Manusia dan Keadilan Eko – Sosial” yang dilaksanakan oleh SEPAHAM (Serikat Pengajar HAM) di Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu pada 1 – 3 Maret 2017
tepat  di  berbagai  negara.Banyak  hal  mengancam  generasi  anak-anak  mulai  dari narkotika,  pornografi,  kekerasan  fisik,  psikis  dan  seksual.  Sementara  disisi  lain,  hak asasi  anak  belum  sepenuhnya  diterima  seperti  hak  atas  kesehatan,  pendidikan,  dan perkembangan pertumbuhannya. Diantara hak-hak anak tersebut terdapat suatu kondisi yang  menyebabkan  hak-hak  anak  yang  lain  menjadi  terhambat.  Kondisi  ini  adalah perkawinan di usia anak. Pada penelitian ini akan fokus pada masalah perkawinan anak dengan alasan perkawinan anak menjadi penyebab terabaikannya berbagai macam  hak anak.
Penelitian  di  kawasan  Asia  Afrika  menunjukkan  bahwa  perkawinan  anak disebabkan  oleh  ideologi  patriarkhi,  norma  yang  diskiminatif  gender,rendahnya pendidikan  dan  faktor  ekonomi. 2 Indonesia  menduduki  peringkat  ke  dua  di  Asia Tenggara setelah Kamboja dalam hal angka perkawinan anak. 3 Perkawinan anak adalah perkawinan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  masih  berusia  anak  yaitu  belum  genap berusia  18  tahun  baik  laki-laki  maupun  perempuan.  Perkawinan  anak  disebut-sebut sebagai  penghambat  pembangunan  karena  pada  masa  tersebut  anak  harus mengoptimalkan  potensinya  melalui  pendidikan  untuk  selanjutnya  dapat  mengisi pembangunan.
Perkawinan  anak  selalu  menyisakan  dampak  kurang  menguntungkan  terutama bagi  perempuan.  Perempuan  sebagai  pelaku  perkawinan  anak  akan  mengalami kerentanan  berlipat  dibanding  laki-laki 4 .  Hal  ini  disebabkan  karena  perempuan  harus mengalami hubungan seksual yang terlalu dini, disusul kemudian dengan kehamilan dan persalinan  dini  pula.  Dampak  pada  sisi  kesehatan  seperti  masalah  reproduksi,  gizi buruk,  dan  kesehatan  mental  bagi  ibu  yang  terlalu  muda  maupun  anak  yang dilahirkannya. Sementara gangguan kesehatan mental yang dikaji di kawasan Ethiopia,
2 Joar  Svanemyr  et  al,  “Research  priorities  on  ending  child  marriage  and  supporting  married girls” (2015) 12:1 Reprod Health 80 at 2.
3 Kompas Cyber Media, “Indonesia Urutan Kedua Tertinggi Pernikahan Remaja - Kompas.com”, online:
<http://health.kompas.com/read/2015/12/13/110000623/Indonesia.Urutan.Kedua.Tertinggi.Pernikahan.Re maja>.
4 Perempuan  mengalami  tingkat  kerentanan  yang  lebih  tingga  dalam  kasus  perkawinan  dini. seperti  eksploitasi  seksual,  komersial  bahkan  diperdagangankan  Lihat,  Dewi  Candraningrum,  Anita Dhewy & Andi Misbahul Pratiwi, “Takut akan Zina, Pendidikan Rendah dan Kemiskinan: Status Anak Perempuan  dalam  Pernikahan  Anak  di  Sukabumi  Jawa  barat”  (2016)  21:1  J  Peremp,  online: <http://www.jurnalperempuan.org/uploads/1/2/2/0/12201443/jp_88-riset- takut_akan_zina_pendidikan_rendah_dan_kemiskinan__status_anak_perempuan_dalam_pernikahan_ana k_di_sukabumi_jawa_barat_.pdf> at 152.
Afganistan dan Kurdistan Irak menunjukkan adanya hubungan antara perkawinan anak dengan angka bunuh diri. 5
Melihat pola perkawinan anak, sesuai dengan laporan penelitian yang dilakukan Badan  Pusat  Statistik  (BPS)dan  UNICEF,memberikan  gambaran  bahwa  di  Indonesia khususnya wilayah pedesaan tingkat perkawinan anak lebih besar dari pada di wilayah perkotaan. 6 Indikator  perbedaan  perspektif  menikahkan  anak  di  wilayah  desa  dan  kota tersebut muncul karena ada asumsi  yang menyatakan bahwa pendidikan dapat menjadi faktor  yang  dapat  menunda  perkawinan.  Wajar  jika  di  wilayah  perkotaan  tingkat pernikahan  anak  sedikit  karena  masyarakat  kota  lebih  memprioritaskan  pendidikan anaknya.
Perkawinan anak tidak dapat  dipandang sebelah  mata.Terdapat  sejarah panjang yang  menjadi  akar  permasalahannya.  Budaya  patriarkhi  yang  berkembang  di  beberapa negara  menyebabkan  ketidaksetaraan  gender  dan  memposisikan  perempuan  sebagai beban.  Ketidak  setaraan  gender  berakibat  pada  rendahnya  pendidikan,  kesehatan  dan semakin  memperkuat  budaya  patriarkhi  yang  tidak  berprinsip  keadilan  gender. 7 Pada kondisi ini, perkawinan juga dianggap sebagai cara untuk meringankan beban orang tua. Beberapa masyarakat percaya  bahwa laki-laki  yang mengawini perempuan diusia anak merupakan suatu cara untuk memastikan keperawanan seorang perempuan. 8
Lebih lanjut BPS dan UNICEF juga memperoleh data yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa wilayah di Indonesia yang catatan tentang perkawinan anaknya sangat tinggi, seperti di Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. 9 Kasus  perkawinan dini  juga terjadi  di  Pulau Jawa.  Provinsi  Jawa Timur juga memiliki  angka  yang  tinggi  terkait  perkawinan  dini.Perkawinan  anak  juga  muncul
5 Svanemyr et al, supra note 1 at 2.
6 “Pernikahan Usia Anak Masih Marak di Indonesia”, online: CNN Indones <http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160723074431-277-146515/pernikahan-usia-anak- masih-marak-di-indonesia/>.
7 Di India, budaya patriarkhi dipegang oleh mayoritas masyarakat khususnya di daerah pedesaan. Menurut  Penelitian,  pengaruh  patriarkhi  di  daerah  perkotaan  tidak  sebesar  yang  terjadi  dipedesaan.  Hal ini  disebabkan  karena  perempuan  di  daerah  perkotaan  cukup  mengenyam  pendidikan.sehingga, memperbesar  kesempatan  kerja  yang  lebih  baik  daripada  sebagai  pekerja  kasar  yang  dialami  oleh perempuan  pedesaan.  Pendidikan  yang  baik  juga  memperbesar  akses  perempuan  perkotaan  terhadap kesehatan  (penggunaan  kontrasepsi)  serta  mengurangi  “syndrome  anak”  Lihat  Rashmi  Sharma  &  S Mukherjee,  “Comparative  study  of  selected  parameters  of  gender  discrimination  in  rural  versus  urban population of Ahmedabad, Gujarat” (2011) 2 Natl J Community Med 111 at 113–114.
8 “WHO | Child
marriages:
39 000
every day”, online:
WHO <http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/child_marriage_20130307/en/>.
9 Media, supra note 2.
disebabkan  karena  adanya  konstruksi  budaya,  ekonomi,  pendidikan,  perjodohan  orang tua,  adat. 10 Kekhawatiran  tidak  mentaati  adat  dengan  cara  menolak  lamaran dikhawatirkan akan mendapat  karma “kuwalat” yaitu tidak laku dan menjadi perawan tua. 11
Telah  banyak  kajian  yang  menjelaskan  rentannya  angka  perkawinan  dini terhadap  kesehatan,  kesejahteraan  dan  masalah  sosial  lainnya.  Pernikahan  dini  yang banyak  terjadi  terhadap  anak  kebanyakan  dilakukan  karena  tingkat  pendidikan  mereka rendah. 12 Rekomendasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF untuk meminimalisir perkawinan  dini  berupa; Pertama, optimalisasi  perlindungan  anak  melalui  pendidikan. Kedua, memberikan  pemahaman  terkait  norma  sosial  dan  budaya  kepada  anak  yang seharusnya  dilakukan  oleh  guru,  orang  tua,  tokoh  agama,  keluarga  dekat,  lingkungan dan  masyarakat  secara  lebih  umum. Ketiga, adanya  akses  bidang  pendidikan  yang berkualitas,  mudah  diakses  dan  biaya  murah  bagi  anak  khususnya  anak  perempuan. Keempat, kebijakan pemerintah tingkat pusat dan daerah harus lebih mengutamakan dan memperhatikan  larangan  terhadap  perilaku  perkawinan  dini  di  masyarakat. Kelima, menguatkan  program  penelitian  dan  melakukan  pendalaman  penelitian  yang khusus terkait perilaku pernikahan dini kepada anak. 13
Beberapa  daerah  pedesaan  di  wilayah  Kabupaten  Jember  terus  mengalami lonjakan  angka  perkawinan  dini. 14 Uniknya  masyarakat  yang  dominan  melakukan  hal tersebut  adalah  masyarakat  Jember  yang  berasal  dari  Suku  Madura.  Factor  pendorong perkawinan anak tidak jauh berbeda dengan motif yang terjadi di beberapa negara lain yaitu berkisar antara faktor kemiskinan, pendidikan, budaya, danpergaulan bebas. 15

## PERKAWINAN ANAK DAN HAK ASASI MANUSIA
10 Siti  Fatimah  &  others,  “Faktor-Faktor  Pendorong  Pernikahan  Dini  dan  Dampaknya  di  Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau” (2016) 4:3 E-J Sosiatri-Sosiol at 203–204.
11 Ibid at 204.
12 Media, supra note 2. 13 note 5.
14 “Mengakhiri Perkawinan Anak Perempuan; Antara Konvenan Internasional dan Advokasi yang Belum  Berakhir”,  online:  <http://kajiangender.pps.ui.ac.id/wp-content/uploads/2016/04/Hari-2-sesi-1- Maria-Ulfah-1.pdf> at 3.
15 Lihat Ibid .
Perkawinan  anak,  khususnya  bagi  anak  perempuan,  merupakan  tindakan  yang dikategorikan merupakan tindakan melanggar hak kemanusiaan karenaperkawinan anak tersebut  dapat  menyebabkan  pendidikan  anak  berakhir,  tertutupnya  kesempatan  bagi perkembangan  fisik  anak,  eksploitasi  seksual  melalui  kehamilan  dan  melahirkan  dini, dan meningkatkan resiko kekerasan seksual lainnya. 16 Selain itu, akan membatasi akses perempuan  di  bidang  ekonomi  yang  pada  akhirnya  akan  berdampak  pada  posisi perempuan yang rentan terhadap kekerasan di dalam rumah tangga.
Pendidikan adalah hak setiap warga Negara tanpa mengacu pada umur dan jenis kelamin.  Prioritas  utama  pendidikan  diberikan  kepada  anak  dan  pemerintah berkewajiban  menyediakan  dan  memenuhi  hak  anak  atas  pendidikan. 17 Sementara kewajiban  orang  tua  adalah  mendukung  dan  menghindarkan  berbagi  hambatan  yang dapat menganggu anak dalam menempuh pendidikan.
Beberapa  Penelitian  yang  dilakukan  di  Bangladesh,  Brunei,  Chili,  Ethiopia, Pakistan,  Arab  Saudi,  India,  Jordania,  Indonesia  dan  beberapa  negara  lain,  hambatan utama pendidikan bagi  anak perempuan adalah  perkawinan  anak dan kehamilan. 18 Hal ini  disebabkan  karena  setelah  perkawinan,  budaya  menempatkan  perempuan  di  dalam rumah  tangga  bahkan  mencabut  hak  mereka  atas  pendidikan. 19 Ironisnya  terdapat kurang  lebih  85%  anak  perempuan  di  Indonesia  yang  mengakhiri  masa  pendidikan mereka karena factor menikah. 20
Bagi  masyarakat  Jember,  masih  terdapat  steorip  yang  menyebut  bahwa pendidikan  bagi  perempuan  masih  dianggap  kurang  memiliki  manfaat.  Masih  banyak pendapat  masyarakat  yang  menempatkan  perempuan  dengan  tugas  hanya  pada  sumur, dapur  dan  kasur  yang  tidak  membutuhkan  pendidikan  di  dalamnya.Kerap  dijumpai perempuan  baik  secara  sadar  maupun  dorongan  orang  tua  tidak  melanjutkan pendidikan. 21 Padahal  hilangnya  kesempatan  untuk  menempuh  pendidikan  berbanding lurus  dengan  tertutupnya  peluang  untuk  memperoleh  pekerjaan  dan  penghasilan  yang
16 note 6.
17 Katarina Tomasevski, Pendidikan Berbasis Hak Asasi Penyederhanaan Persyaratan Hak Asasi Manusia  Global ,  Pelaporan  Khusus  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Hak  Atas  Pendidikan  dan  biro Pendidikan Wilayah Asia Pasifik UNESCO (Bangkok) at 10.
18 Ibid at 49.
19 Ibid at 50.
20 Kemajuan  yangTertunda:  Analisis  Data  Perkawinan  Usia  Anak  di  Indonesia (Jakarta:  Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF, 2016) at 12.
21 Hasil  Observasi  dan  wawancara  dengan  masyarakat  Dusun  Tegalgusi  Kecamatan  Mayang Kabupaten Jember.
layak  bagi  mereka. 22 Akibatnya  setelah  perkawinan  perempuan  sangat  tergantung sepenuhnya  terhadap  suaminya.  Kalaupun  ada  yang  bekerja  maka  perempuan menempati posisi sebagai pekerja kasar.
Pendidikan  dan  terbukanya  peluang  kerja  terbukti  mampu  mengurangi  praktik perkawinan  anak.  Malawi,  salah  satu  negara  termiskin  di  dunia  yang  juga  memiliki angka  tinggi  terhadap  perkawinan  anak  menganggap  bahwa  pendidikan  dapat mendorong warganya untuk berkontribusi dalam perekonomian dan pembangunan. 23
Selain  berdampak  pada  terhambatnya  pendidikan  dan  kesempatan  untuk berkembang, perkawinan anak berdampak buruk pada kesehatan khususnya perempuan. Hal  ini  disebabkan  karena  perempuan  mengalami  kehamilan  dan  melahirkan  di  usia anak. Survei  terhadap 16 juta anak perempuan yang melahirkan, terdapat 50 ribu kasus yang  mengalami  kematian. 24 Bayi  yang  dilahirkan  pun  mengalami  resiko  tinggi  atas kelahiran premature dan  kurang  gizi.  Selain  kesehatan  fisik,  perkawinan  anak  juga berpengaruh pada kesehatan psikis atau mental baik dalam taraf ringan, sedang, maupun berat. Gangguan tersebut berupa kecemasan, depresi bahkan berniat untuk bunuh diri. 25 Tekanan  mental  ini  disebabkan  karena  perempuan  tidak  memiliki  status,  kekuasaan, dukungan dan kontrol atas kehidupaan mereka sendiri.
Indonesia  menempati  rangkaning  pertama  diAsia  Tenggara  mengenai  kematian ibu  dan  anak.  Gangguan  kesehatan  perempuan  diwilayah  Jawa  Barat  mengalami peningkatan  dalam  5  tahun  terakhir. 26 Menurut  SDKI  2012,  perempuan  usia  15-19 tahun  yang  mengandung  dan  melahirkan  cenderung  mengalami  komplikasi  sehingga menyebabkan  kematian  ibu  dan  anak. 27 Survey  yang  dilakukan  di  Jawa  Barat menunjukkan  bahwa  perkawinan  anak  dilakukan  oleh  yang  berlatar  pendidikan  SD sebesar  46,8%  disusul  kemudian  pendidikan  SMP  33.9%  sedangkan  SMA  sebesar  5,8 %.  Pendidikan  rendah  menyebabkan  perempuan  rentan  terhadap  kekerasan  dalam rumah tangga, terutama pihak yang tidak memiliki penghasilan.
Di Pakistan, tingginya perkawinan anak khususnya perempuan akan berdampak pada  terabaikannya  hak  anak  perempuan.  Hak  atas  kesehatan  terkait  usia  kesuburan
22 Joar Svanemyr et al, “Preventing child marriages: first international day of the girl child ‘my life, my right, end child marriage’” (2012) 9:1 Reprod Health 31 at 1.
23 note 6.
24 Ibid .
25 note 19 at 13.
26 Candraningrum, Dhewy & Pratiwi, supra note 3 at 158.
27 Ibid at 178.
perempuan,  sehingga  perkawinan  anak  memicu  kelahiran  berulang,  kehamilan  yang tidak  diinginkan,  penghentian  kehamilan. 28 Sementara  kehamilan  di  usia  anak meningkatkan  resiko  komplikasi  selama  kehamilan  dan  persalinan.Sedangkan  kondisi bayi  yang  dilahirkan  dari  ibu  dibawah  umur  18  berupa  resiko  bayi  meninggal,  terlahir premature , kurus dan mengalami masalah kesehatan yang serius. 29

## SUDAHKAN PEMERINTAH INDONESIA MELINDUNGI HAK ANAK?
Perlindungan  terhadap  anak  merupakan  amanah  dari  Konvensi  Hak  Anak (KHA)  dimana  Indonesia  menjadi  salah  satu  dari  dari  192  negara  yang meratifikasinya. 30 Dalam hal hak asasi manusia, khususnya hak asasi anak, pemerintah wajib  membuat  instrumen  baik  berupa  regulasi  maupun  petunjuk  operasional terpenuhinya hak tersebut.
Amanah  KHA  yang  telah  diratifikasi  oleh  Indonesia  dalam  bentuk  berbagai undang-undang  mewajibkan  pemenuhan  anak  untuk  didengar,  terbebas  dari diskriminasi, terbebas dari kekerasan  yang dapat  mengganggu kesehatan,  penghapusan eksploitasi  yang  dapat  menghilangkan  kesempatan  anak  atas  kesehatan,  tekanan  fisik dan  mental,  pendidikan,  maupun  tekanan  secara  moral,  spiritual,  maupun  sosialnya. Perlindungan  hak  anak  yang  menjadi  wilayah  kerja  pemerintah  adalah  dengan  cara penyediaan regulasi yang peduli terhadap anak.
Kondisi  saat  ini,  negara  masih  ragu-ragu  dalam  menentukan  batas  usia  anak. Meskipun  konvensi  tetang  hak  anak  yang  telah  diamini  oleh  Indonesiayang menyebutkan sampai batas umur 18 tahun, akan tetapi regulasi lain masih dibiarkan ada meskipun  batasan  umur  tidak  sama.  Undang-Undang  Perkawinan  misalnya,  yang menyebut  umur  dalam  beberapa  kategori,  yaitu  boleh  menikah  dengan  syarat mendapatkan  ijin  dari  orang  tua  dengan  ketentuan  umur  19  tahun  bagi  laki-laki  dan umur  16  tahun  bagi  perempuan.  Berikutnya  menikah  tanpa  syarat  artinya  tanpa memerlukan  izin  orang  tua  yaitu  telah  mencapai  umur  21  tahun  baik  bagi  laki-laki
28 Sebagai upaya meminimalisir perkawinan anak, Pemerintah Pakistan mempromosikan hak-hak kesehatan khususnya bagi perempuan, mengingat reprosuksi seringkali menjadikan suami sebagai subjek (suami  cenderung  menginginkan  banyak  anak)  sementara  istri  sebagai  objek.Muazzam  Nasrullah  et  al, “Girl  Child  Marriage  and  Its  Effect  on  Fertility  in  Pakistan:  Findings  from  Pakistan  Demographic  and Health Survey, 2006–2007” (2014) 18:3 Matern Child Health J 534.
29 Svanemyr et al, supra note 20 at 1.
30 Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak Melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dengan diikuti lahirnya Undnag-Undnag tentang Perlindungan Anak.Tomasevski, supra note 16 at 6.
maupun perempuan. 31 Selain dua kategori tersebut ada konsep anak yaitu umur 18 tahun yang harus mendapat akses pendidikan. 32
Menarik untuk dikaji bahwa pada kategori pertama, pemerintah menyadari usia tersebut  belum  cakap/belum  dewasa  bagi  laki-laki  maupun  perempuan  sehingga dibutuhkan ijin dari orang tua. 33 Alasan ini diperkuat dengan penyebutan anak pada usia sebelum  18  tahun  sehingga  pada  usia  tersebut  anak  masih  dalam  pengawasan  orang tuanya. Nilai lebih dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan adalah adanya  penentuan  batasan  umur  anak  yaitu  18  tahun.Meskipun  kelemahannya  konsep ini belum dioperasionalkan dalam bentuk kebijakan. Sofia Hardani menyebutkan bahwa pada regulasi  tentang perkawinan pada dasarnya  telah mengandung perlindungan  anak melalui  konsep  “kedewasaan”  yaitu  menyebutkan  batas  umur  18  tahun  untuk perempuan  dan  21  untuk  laki-laki  untuk  melakukan  perkawinan. 34 Akan  tetapi  konsep ini  tidak  dipahami  oleh  masyarakat  maupun  penegak  hukum  perkawinan.Mengenai batas minimum kawin dianggap tidak lagi relevan untuk saat ini sehingga perlu segera dilakukan pembaharuan. 35
Akan  tetapi  harapan  yang  pernah  diupayakan  sekelompok  masyarakat  berupa pengajuan revisi batas minimum perkawinan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan  agama  dan  budaya. 36 Keadaan  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah  Indonesia menutup  mata  atas  temuan  penelitian  tentang  dampak  negatif  perkawinan  di  usia  dini bagi  anak.  Dengan  kata  lain,  negara  mengabaikan  hak  dasar  anak  khususnya  anak perempuan  dengan  cara  membiarkan  terjalannya  hukum  yang  tidak  melindungi
31 Lihat  Pasal  6  (2)  dan  bandingan  dengan  Pasal  7  (1) Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ]. 32 Lihat tentang bab hak dan kewajiban orang tua dan anak Pasal 47 (1) Ibid . 33 Dalam Islam terdapat dua pendapat tentang izin perkawinan, yaitu pendapat Ibnu Qayyim izin dari  para  pihak  yang  akan  kawin  dan  pendapat  Asy-Syafi’I  izin  dari  wali  bersifat  mutlak.  Yang membedakan dari kedua pendapat ini adalah pada pendapat pertama apabila para pihak telah dewasa dan para  mempelai  sepakat  untuk  kawin  maka  tidak  perlu  menunggu  persetujuan  orang  tua.Sedangkan pendapat kedua menjelaskan bahwa posisi orang  tua sangat urgen sehingga berhak untuk memaksa atau melarang  perkawinan  anak  perempuannya.  Undang-Undang  perkawinan  tampaknya  menggunakan mengakomodir  dua  pendapat  tersebut  dimana  izin  orang  tua  pada  suatu  kondisi  tertentu  dibutuhan  dan tidak  diperlukan  pada  kondisi  yang  lain  yaitu  telah  berumur  21  tahun.    Arman  Suriyono, Persetujuan Orang  Tua  dalam  Pernikahan  (Studi  Komparasi  Atas  Pandangan  Asy-Syafi’dan  Ibnu  Qayyim  al- Jawziyyah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010) [unpublished] at 1.
34 Sofia  Hardani,  “Analisis  tentang  Batas  Umur  untuk  Melangsungkan  Perkawinan  Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia” (2016) 40:2 ANIDA’ 126 at 130.
35 Ahmad  Masfuful  Fuad,  “Menelaah  Kembali  Ketentuan  Usia  Minimal  Kawin  di  Indonesia melalui  Perspektif  Hermeneutika”  (2015)  11:2  Al-Maslahah  J  Ilmu  Syariah,  online: <http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah/article/view/145> at 21.
36 Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
anak.Perkawinan  sebelum  usia  18  tahun  disebut  sebagai  perkawinan  anak  merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. 37
Undang-undang  perlindungan  anak  yang  merupakan  turunan  dari  konvensi  hak anak  jelas  menyebutkan  anak  sejak  di  dalam  kandungan  hingga  berumur  18  tahun. 38
Ketentuan  ini  sama  dengan  batas  umur  anak  dalam  undang-undang  kesehatan  dengan mewajibkan  negara  menjamin  hak  atas  kesehatan. 39 Sampai  umur  tersebut,  baik  orang tua  atau  pemerintahdan  negara  wajib  memastikan  hak-hak  anak  terpenuhi  sehingga dapat  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  dengan  normal.  Salah  satu  bentuk  perlindungan terhadap anak yang harus dilakukan orang tua adalah mencegah perkawinan di usia dini terhadap anak.
Dari  uraian  diatas  tampak  bahwa  pemerintah  masih  inkonsisten  dalam menentukan  batas  usia  anak.  Hal  ini  tidak  berdampak  baik  pada  proses  perlindungan anak.  Pada  satu  kondisi  seseorang  di  lindungi  karena  masih  berstatus  anak,  namun disaat yang bersamaan dia akan diperlakukan sebagai orang dewasa dimana pemerintah tidak lagi berkewajiban memberikan perlindungan.

## KESIMPULAN
Hampir  setiap  negara  mengalami  masalah  yang  sama  yaitu  perkawinan  anak. Penyebabnya  pun  tidak  jauh  berbeda.Negara  Malawi  menerapkan  beberapa  kebijakan yang  bersifat  prefentif  sebagai  upaya  pencegahan  dan  persuatif  sebagai  upaya optimalisasi kondisi yang terlanjur terjadi. Upaya prefentif tersebut adalah menyediakan pendidikan  gratis,  mengerahkan  beberapa  komponen  masyarakat  untuk  mengarahkan pendidikan bagi perempuan, membuat regulasi dengan cara menunaikan batas minimum perkawinan  yaitu  18  tahun. 40 Sedangkan  terhadap  perkawinan  anak  yang  telah berlangsung,  pemerintah  membuat  kebijakan  berupa  terbukanya  kembali  kesempatan pendidikan bagi perempuan pasca melahirkan, memperluas akses kesehatan reproduksi bagi  pasangan  muda. 41 Kebijakan  yang  hampir  sama  dilakukan  oleh  Mozambik  yaitu
37 Pasal 16 (2) Universal Declaration of Human Rights
38 Indonesia, supra note 41, v Pasal 1 (1).
39 Undang-undang  Republik  Indonesia  nomor  36  tahun  2009  tentang  Kesehatan ,  Republik Indonesia, 2009 [ Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ] at Pasal 131.
40 note 6.
41 Ibid .
komunikasi  dan  kampanye  terhadap  masyarakat  untuk  pencegahan  perkawinan  anak, peningkatan  pendidikan  khusunya  bagi  perempuan.  Selain  itu  juga  memperluas pendidikan seks dan keluarga berencana, mendukung kehidupan anak perempuan sudah menikah, dan reformasi hukum. 42
Perkawinan  anak,  baik  laki-laki  maupun  perempuan  cenderung  menyerang  hak asasi  perempuan.  Adapun  hak  anak  yang  terabaikan  adalah  hak  atas  pendidikan,  hak untuk tumbuhdan berkembang dan kesehatan.Tidak banyak yang meneliti dan mengkaji dampak  perkawinan  anak  bagi  laki-laki.Sebaliknya,  peneliti  lebih  memperhatikan perempuan sebagai pelaku perkawinan anak.
Berkaca  dari  upaya  negara  lain  dalam  hal  perkawinan  anak  dan  upaya memberikan  perlindungan  terhadap  anak,  Indonesia  masih  mengalami  ketertinggalan, khususnya mengenai batas minimum perkawinan sebagai upaya mengakhiri perkawinan anak dan pemenuhan hak anak khusunya perempuan.

## REFERENSI
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan, Indonesia  [Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan].
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan,  Pemerintah  Republik  Indonesia,  2009  [Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan].
Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Republik Indonesia,  2009  [Undang-undang  Republik  Indonesia  nomor  36  tahun  2009 tentang Kesehatan].
Indonesia,  Republik.  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Republik Indonesia, 2002).
Saputra,  Anjar  Kurniawan  &  Zulkifli  Djunaidi.  Persepsi  Anak  di  Bawah  Umur Terhadap  Keselamatan  Berkendara  Sepeda  Motor  di  Perumahan  Munjul  (Studi Kasus RT 11 RW 05 Kelurahan Munjul Jakarta Utara Tahun 2014) Universitas Indonesia, 2014) [unpublished].
42 “PMNCH  |  Press  release:  Mozambique  launches  national  strategy  to  end  child  marriage”, online: WHO <http://www.who.int/pmnch/media/news/2016/mozambique/en/>.
Suriyono,  Arman.  Persetujuan  Orang  Tua  dalam  Pernikahan  (Studi  Komparasi  Atas Pandangan Asy-Syafi’dan Ibnu Qayyim al-Jawziyyah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010) [unpublished].
Anshor,  Maria  Ulfah.  “Mengakhiri  Perkawinan  Anak  Perempuan;  Antara  Konvenan Internasional dan Advokasi yang Belum Berakhir”, online:
<http://kajiangender.pps.ui.ac.id/wp-content/uploads/2016/04/Hari-2-sesi-1- Maria-Ulfah-1.pdf>.
Candraningrum,  Dewi,  Anita  Dhewy  &  Andi  Misbahul  Pratiwi.  “Takut  akan  Zina, Pendidikan Rendah dan Kemiskinan: Status Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak  di  Sukabumi  Jawa  barat”  (2016)  21:1  J  Peremp,  online: <http://www.jurnalperempuan.org/uploads/1/2/2/0/12201443/jp_88-riset- takut_akan_zina_pendidikan_rendah_dan_kemiskinan__status_anak_perempuan _dalam_pernikahan_anak_di_sukabumi_jawa_barat_.pdf>.
Fatima, Fatima. “Perempuan Sebagai Anak dan Hak-Haknya dalam Perkawinan (Studi  terhadap  Peraturan  Perundang-undangan  dan  Praktek  di  Pengadilan Agama)” (2012) 2:1 Junal Indo-Islam 125.
Fatimah, Siti & others. “Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau” (2016) 4:3 E-J Sosiatri-Sosiol.
Fuad,  Ahmad  Masfuful.  “Menelaah  Kembali  Ketentuan  Usia  Minimal  Kawin  di Indonesia  melalui  Perspektif  Hermeneutika”  (2015)  11:2  Al-Maslahah  J  Ilmu Syariah, online:
<http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah/article/view/145>.
Hardani,  Sofia.  “Analisis  tentang  Batas  Umur  untuk  Melangsungkan  Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia” (2016) 40:2 ANIDA’ 126.
Nasrullah, Muazzam et al. “Girl Child Marriage and Its Effect on Fertility in Pakistan: Findings  from  Pakistan  Demographic  and  Health  Survey,  2006–2007”  (2014) 18:3 Matern Child Health J 534.
Sharma, Rashmi & S Mukherjee. “Comparative study of selected parameters of gender discrimination in rural versus urban population of Ahmedabad, Gujarat” (2011) 2 Natl J Community Med 111.
Svanemyr,  Joar  et  al.  “Preventing  child  marriages:  first  international  day  of  the  girl child ‘my life, my right, end child marriage’” (2012) 9:1 Reprod Health 31.
———.  “Research  priorities  on  ending  child  marriage  and  supporting  married  girls”
(2015) 12:1 Reprod Health 80.
Media,  Kompas  Cyber.  “Indonesia  Urutan  Kedua  Tertinggi  Pernikahan  Remaja  - Kompas.com”,
online:
<http://health.kompas.com/read/2015/12/13/110000623/Indonesia.Urutan.Kedua .Tertinggi.Pernikahan.Remaja>.
Tomasevski,  Katarina.  Pendidikan  Berbasis  Hak  Asasi  Penyederhanaan  Persyaratan Hak  Asasi  Manusia  Global,  Pelaporan  Khusus  Perserikatan  Bangsa-Bangsa tentang  Hak  Atas  Pendidikan  dan  biro  Pendidikan  Wilayah  Asia  Pasifik UNESCO (Bangkok).
Kemajuan  yangTertunda:  Analisis  Data  Perkawinan  Usia  Anak  di  Indonesia  (Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF, 2016).
“Pernikahan  Usia  Anak  Masih  Marak  di  Indonesia”,  online:  CNN  Indones <http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160723074431-277- 146515/pernikahan-usia-anak-masih-marak-di-indonesia/>.
“WHO | Child marriages:
39 000 every day”, online: WHO <http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/child_marriage_20130307 /en/>.
“MK  tolak  naikkan  batas  usia  minimal  untuk  menikah”,  online:  BBC  Indones <http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/06/150618_indonesia_m k_nikah>.
“PMNCH  |  Press  release:  Mozambique  launches  national  strategy  to  end  child marriage”,
online: WHO
<http://www.who.int/pmnch/media/news/2016/mozambique/en/>.