## IMPLEMENTASI PROGRAM CSR PT PELINDO REGIONAL III SUB REGIONAL JAWA
Annisa Salsabila Putri 1 , Kalvin Edo Wahyudi 2 1, 2 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Correspondet author : annisaptrr20@gmail.com Surabaya, 60115, Jawa Timur - Indonesia

## Abstract
Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  is  a  commitment  given  by  companies  or  the  business world  by  contributing  to  sustainable  economic  development,  this  focuses  on  economic, social and environmental. Therefore, one way to reduce the poverty rate is by requiring every company  to  carry  out  social  responsibility,  especially  for  people  who  live  close  to  the company's environment. PT Pelabuhan Indonesia Regional III Sub Regional Java is one of the companies that carries out social responsibility as stated in Law no. 40 article 74 concerning Limited  Liability  Companies.  This  article  aims  to  find  out  how  the  Corporate  Social Responsibility  (CSR)  program  of  PT  Pelabuhan  Indonesia  (Persero)  Regional  III  Sub  Regional Java  is  implemented  in  the  context  of  community  empowerment  which  will  be  reviewed through  George  C.  Edward  III's  four  implementation  models,  namely:  Communication, Resources  (Resources),  Dispositions  (Dispositions),  and  Bureaucratic  Structure  (Bureaucratic Structure).  The  research  method  used  is  descriptive  qualitative,  with  data  collection techniques using observation, interviews and documentation. The results of this research are the  implementation  of  the  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  program  with  indicators  of Communication,  Disposition  and  Bureaucratic  Structure  which  has  been  running  well. Meanwhile, the Resource indicator has gone quite well.

## Keywords:  Corporate  Social  Responsibility  (CSR);  Community  empowerment;  PT  Pelabuhan Indonesia (Pelindo)

## Abstrak
Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  adalah  sebuah  komitmen  yang  diberikan  oleh perusahaan  atau  dunia  bisnis  dengan  memberikan  kontribusi  terhadap  pengembangan ekonomi  yang  berkelanjutan,  hal  ini  menitikberatkan  pada  aspek  ekonomi,  sosial,  dan lingkungan.  Oleh  sebab  itu  salah  satu  cara  untuk  menurunkan  angka  kemiskinan  yaitu dengan  cara  setiap  perusahaan  diwajibkan  untuk  melakukan  tanggung  jawab  sosial, terutama  pada  masyarakat  yang  tinggal  berdekatan  dengan  lingkungan  perusahaan.  PT Pelabuhan  Indonesia  Regional  III  Sub  Regional  Jawa  termasuk  salah  satu  Perseroan  yang menjalankan tanggung jawab sosial sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No.  40  pasal  74  tentang  Perseroan  Terbatas.  Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana  implementasi  program Corporate  Social  Responsibility (CSR)  PT  Pelabuhan Indonesia  (Persero)  Regional  III  Sub  Regional  Jawa  dalam  rangka  pemberdayaan masyarakat  yang  akan  ditinjau  melalui  empat  model  implementasi  George  C.  Edward  III yaitu:  Komunikasi (Communications) ,  Sumber  Daya (Resources) ,  Disposisi (Dispositions) ,  dan Struktur Birokrasi ( Bureucratic Structure ). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif,  dengan  teknik  pengumpulan  data  menggunakan  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.  Hasil  dari  Penelitian  ini  yaitu  implementasi  program Corporate  Social Responsibility (CSR)  dengan  indikator  Komunikasi,  Disposisi,  dan  Struktur  Birokrasi  sudah berjalan dengan baik. Sedangkan pada indikator Sumber Daya sudah berjalan cukup baik.
Kata  Kunci:  Corporate  Social  Responsibility  (CSR),  PT  Pelabuhan  Indonesia  (Persero); Pemberdayaan masyarakat
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.404-413 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.375

## PENDAHULUAN
Perusahaan  memiliki  tanggung  jawab  bagi  kehidupan  sosial  ekonomi  masyarakat terutama apabila mempunyai lokasi yang berdekatan dengan perusahaan. Adapun tujuan pendirian  perusahaan  sebagaimana  dalam  (Prabowo,  S.  A.,  &  Wahyudi,  K.  E.,  2023), khususnya bagi suatu bangsa adalah untuk turut serta membangun negara secara bersama dalam  mewujudkan  pembangunan  ekonomi  nasional  dengan  mengutamakan  kebutuhan rakyat,  serta  mendapatkan  keuntungan  bagi  perusahaan,  masyarakat,  dan  negara,  untuk menuju kehidupan yang sejahtera. Pada saat ini untuk mencapai kehidupan yang sejahtera rakyat  harus  lepas  dari  isu-isu  sosial,  seperti  kemiskinan.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa kemiskinan  merupakan  suatu  permasalahan  yang  belum  bisa  diselesaikan  secara  tuntas. Menurut Haralambos dikutip dalam (Indro, 2013), untuk menyelesaikan kemiskinan terdapat dua upaya yang bisa dilakukan yaitu mengenali dan mendefinisikan kemiskinan yang kedua adalah mengkonstruksi cara-cara untuk mengukurnya.
Negara kerap dituntut untuk bertanggung jawab atas kemiskinan yang dihadapi oleh rakyatnya,  dikarenakan  sudah  jadi  tugas  suatu  negara  untuk  membuat  regulasi  atau kebijakan yang dapat menghubungkan antara bantuan, kuota dan daya tahan terhadap pemanfaatan eksternal dikutip dalam (Lestari, 2018). Sebuah langkah yang dapat dilakukan negara untuk mengatasi kemiskinan yang dihadapi rakyatnya yaitu dengan cara melakukan pembangunan  dan  dibantu  oleh  lembaga  internasional.  Pembangunan  yang  dilakukan mempunyai  tujuan  yaitu  untuk  mewujudkan  kesejahteraan,  kemakmuran,  dan  keadilan masyarakat agar penyebarannya merata.
Salah  satu  cara  untuk  menurunkan  angka  kemiskinan  yaitu  dengan  cara  setiap perusahaan  diwajibkan  untuk  melakukan  tanggung  jawab  sosial,  terutama  pada masyarakat  yang  tinggal  berdekatan  dengan  lingkungan  perusahaan.  Tanggung  jawab sosial  perusahaan  atau  yang  biasa  disebut  CSR  mempunyai  makna  bahwa  sebuah perseroan  telah  berkomitmen  untuk  mengambil  peran  dalam  membangun  ekonomi  serta meningkatkan mutu kehidupan lingkungan yang memberikan manfaat bagi perusahaan itu sendiri, masyarakat, maupun komunitas. Tanggung jawab sosial perusahaan pada dasarnya memiliki makna yang luas, tidak terbatas pada tanggung jawab sosial terhadap karyawan, stakeholder, atau masyarakat umum melainkan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan hidup,  hak  asasi  manusia,  dan  anti  korupsi  menurut  susiloadi  (2008)  dikutip  dalam  (Lestari, 2018).  Program  CSR  didasari  oleh  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007  yaitu  pengaturan mengenai  CSR  hanya  terdapat  dalam  1  (satu)  pasal  yakni  Pasal  74.  Pasal  74  menegaskan bahwa  Perseroan  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  di  bidang  dan/atau  berkaitan dengan  sumber  daya  alam  wajib  melaksanakan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan, yang  mana  kewajiban  tersebut  dianggarkan  dan  diperhitungkan  sebagai  biaya  perseroan
yang  pelaksanaannya  dilakukan  dengan  memperhatikan  kepatutan  dan  kewajaran. Apabila  kewajiban  tersebut  tidak  dijalankan  maka  akan  dikenakan  sanksi  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  dikutip  dalam  (Priyono  &  Nurjanah,  2017).  istilah Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  adalah  sebuah  komitmen  yang  diberikan  oleh perusahaan  atau  dunia  bisnis  dengan  memberikan  kontribusi  terhadap  pengembangan ekonomi  yang  berkelanjutan,  hal  ini  menitikberatkan  pada  aspek  ekonomi,  sosial,  dan lingkungan  dikutip  dalam  (Octaviani,  Raharjo,  and  Resnawaty,  2022).  Adapun  ISO  26000 sebagai pedoman yang digunakan oleh perusahaan untuk pelaksanaan program CSR. ISO 26000 memberikan standar pedoman terkait tanggung jawab sosial suatu perusahaan yang mencakup semua sektor, badan privat maupun badan publik baik di Negara maju atau  di Negara berkembang. ISO 26000 memiliki tujuh subjek inti dalam panduannya melaksanakan tanggung jawab sosial (Capron, 2016).
Sebagai  salah  satu  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN),  PT.  Pelabuhan  Indonesia Regional III Sub Regional Jawa yang bergerak di bidang logistik, terutama pengelolaan dan pengembangan  pelabuhan.  Pelindo  merupakan  satu-satunya  perusahaan  BUMN  yang memiliki otoritas untuk mengelola pelabuhan di Indonesia. Maka dari itu Pelindo mempunyai kendali  strategis  yang  didukung  dengan  keunggulan  keuangan,  menjadikan  proses operasional  bisnis  didalamnya  menjadi  lebih  terstandar,  tertata  dan  lebih  efisien  lalu menjadikan masyarakat khususnya pengguna jasa pelindo akan mendapatkan keuntungan. Pelindo Sub Regional Jawa merupakan salah satu dari beberapa sub regional yang dikelola oleh PT. Pelabuhan Indonesia, merupakan salah satu pintu gerbang yang dijadikan sebagai pusat  distribusi  dan  konsolidasi  barang  di  Pulau  Jawa.  Oleh  karena  itu  dengan  memiliki kemampuan  finansial  yang  kuat  dan  juga  memegang  kendali  strategis,  operasional  bisnis Pelindo  akan  lebih  terkoordinasi,  terstandar  dan  efisien  sehingga  masyarakat  khususnya pengguna  jasa  Pelindo  akan  merasakan  manfaatnya  juga.  Integrasi  Pelindo  akan menciptakan sinergi satu BUMN Pelabuhan dengan standarisasi operasional dan proses bisnis yang  lebih  efisien.  CSR  Pelindo  Sub  Regional  Jawa  berperan  dalam  meningkatkan  kualitas perekonomian  masyarakat,  namun  tidak  hanya  fokus  untuk  melakukan  tanggung  jawab sosial dengan masyarakat yang tinggal dekat dengan lingkungan perusahaan.
Untuk  memperbaiki  situasi  dan  kondisi    ekonomi  masyarakat  maka  dari  itu  PT Pelabuhan Indonesia Regional III melalui program CSR kampung binaan yang nantinya juga terdapat  pengembangan  usaha  menengah  kecil  akan  membantu  masyarakat  untuk mengembangkan  usahanya  melalui  sosialisasi,  dana  bantuan  dan  fasilitas  yang  diberikan. Pembentukan  kampung  binaan  PT  Pelindo  III  Sub  Regional  Jawa  juga  dilihat  melalui beberapa  hal  yaitu  seberapa  besar  potensi  yang  dipunya  oleh  kampung  tersebut, bagaimana  local  hero  (penggerak)  dari  kampung  binaan,  dan  juga  kekompakan  antar masyarakat  disana.  Hal  ini  menjadi  sebuah  hal  yang  menarik  untuk  diteliti,  yakni  tentang

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.404-413 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.375
bagaimana  Implementasi  Program  CSR  PT  Pelabuhan  Indonesia Regional  III  dalam  Rangka Pemberdayaan  Maysarakat  sebagai  bentuk  kerjasama  yang  berkesinambungan  sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat.
Penelitian  ini  menggunakan  teori  Implementasi  kebijakan  menurut  Goerge  C.  Edwards dikutip  (Budi  Winarno  2014:177)  merupakan  salah  satu  tahapan  kebijakan  publik  antara pembentukan  kebijakan  serta  konsekuensi  kebijakan  bagi  masyarakat  yang  akan dipengaruhi.  apabila  suatu  kebijakan  tidak  bisa  menyelesailan  permasalahan  yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan meskipun kebijakan itu dilaksanakan dengan baik. penelitian menggunakan teori Edward III dikarenakan teori ini Edward III mempunyai beberapa indikator yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu dibanding dengan teori yang lain, teori ini lebih cocok dipakai karena implementor yang ada pada penelitian adalah tunggal.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif dengan  maksud  memperoleh  gambaran  tentang  Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui Program  CSR  (Corporate  Social  Responsibility)  oleh  PT  Pelabuhan  Indonesia  (Persero) Regional  III  Sub  Regional  Jawa.  Metode  kualitatif  menurut  Bogdan  dan  Taylor  dikutip  oleh (Farida, 2008), mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan perilaku yang diamati. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara Kepala TJSL PT Pelabuhan Regional III Sub Regional Jawa beserta staff yang ikut terlibat dalam program TJSL dan juga masyarakat yang merupakan Local Hiro dari kampung binaan. Dalam penelitian menggunakan analisis data  menurut  Miles,  Huberman  and  Saldana  (2014)  bahwasannya  Kegiatan  analisis  data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga selesai, sehingga data  menjadi  jenuh,  aktivitas  dalam  data  yaitu  data  collection,  data  condensation,  data display,  dan  conclusion  drawing/verification.  Uji  keabsahan  data  menggunakan  teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain  di  luar  data  tersebut  untuk  keperluan  pengecekan  atau  pembanding  terhadap  data yang bersangkutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk memahami implementasi kebijakan, beberapa referensi terkadang digunakan sebagai  perbandingan  pada  intsrumen  mana  sebuah  kebijakan  itu  cocok  unutk  diadopsi sesuai  studi  kasus  yang  ditemukan  di  wilayah  studi  penelitian.  Seperti  Teori  implementasi
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.404-413             Annisa Salsabila Putri, Kalvin Edo Wahyudi DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.375 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Mirelee Grindle (Grindle, 2017) kemudian digunakan pada dua level: Pertama, akan terlihat secara umum bagaimana implementasi kebijakan yang dikaji menjawab pertanyaan “apa yang terjadi” dan “bagaimana”. Grindle mengatakan, proses implementasi kebijak an perlu melihat  proses  kebijakan  hingga  tingkat  program  tertentu  dan  alokasi  pendanaannya; Kedua, untuk membantu menjelaskan temuan tahap pertama yaitu menjawab pertanyaan “mengapa”,  dilihat  bagaimana  interaksi  proses  implementasi  dengan  hal -hal  yang  secara umum menurut Grindle menentukan keberhasilan kebijakan. yaitu isi kebijakan dan konteks implementasinya.  Kemudian  menurut  pendapat  Grindle  akan  diuraikan  dengan  kajian implementasi  model  implementasi  kebijakan  menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  (Markulis, 1985)  yang  menggunakan  enam  (6)  indikator  implementasi  kebijakan,  yaitu:  (1)  standar kebijakan dan tujuan; (2) sumber daya; (3) karakteristik organisasi pelaksana; (4) komunikasi antar organisasi terkait pelaksanaan kegiatan; (5) sikap pelaksana dan (6) lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. (Ode et al., 2023)
Penelitian  ini  berfokus  pada “Implementasi  Program  CSR  Oleh  PT  Pelabuhan Indonesia  (Persero)  Regional  III  Sub  Regional  Jawa  Dalam  Rangka  Pemberdayaan Masyarakat” karena sebagai Perseroan Tertabatas PT Pelabuhan Indonesia Regional III Sub Regional Jawa menjadi pintu gerbang pusat distribusi dan konsolidasi barang di Pulau Jawa, sehingga  memiliki  kendali  yang  strategis  dalam  hal  financial  sehingga  hal  ini menguntungkan  bagi  masyarakat  yang  menggunakan  jasa  dan  layanan  PT  Pelabuhan Indonesia  Regional  III  Sub  Regional  Jawa.  Penelitian  ini  menggunakan  fokus  penelitian menurut Edward III, yang terdiri dari empat faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Keempat faktor tersebut saling berkesinambungan satu  sama  lain,  apabila  salah  satu  dari  faktor  tersebut  tidak  dijalankan  maka  akan mempengaruhi keberhasilan dari suatu program. Keempat faktor tersebut yaitu:

## A. Komunikasi
Faktor  yang  pertama  yang  mempengaruhi  keberhasilan  atau  kegagalan  suatu implementasi  kebijakan  yaitu  komunikasi,  dikarenakan  menurut  Agustino  dikutip  dalam (Anggara, 2014:251) menjelaskan bahwa suatu kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat,  dan  konsisten.  Dikarenakan  Jika    komunikasi    yang    dilakukan    kurang    oleh  pihak- pihak    terkait    maka    dimungkinkan    koordinasi  yang    dilakukan    tidak    berjalan    dengan baik,  Karena banyak    muncul    misskomunikasi    antar    instansi pelaksana  tersebut dikutip dalam  (Pramadya,  2016).  Komunikasi  menjadi  salah  satu  faktor  penting  dalam  proses pelaksanaan suatu program. Untuk menyampaikan suatu informasi kepada orang lain maka harus  mampu  untuk  menyampaikan  informasi  tersebut  dengan  jelas  dan  juga  dapat dipahami  agar  tujuan  dari  penyampaian  informasi  tersebut  dapat  tercapai.  Adapun beberapa  hal  yang  mempengaruhi  komunikasi  agar  tujuan    implementasi  program  CSR dalam rangka pemberdayaan masyarakat oleh tim TJSL Pelabuhan Indonesia regional III Sub

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.404-413 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.375

## Regional Jawa dapat tercapai yaitu :

## Proses Penyampaian
Dalam implementasi program CSR PT Pelabuhan Indonesia Regional III Sub Regional Jawa  untuk  penentuan  sasaran  alokasi  CSR  dibagi  menjadi  tiga  program  yaitu  program turunan,  program  penugasan  dimana  dua  program  ini  wajib  dilakukan  sebagaimana tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  BUMN  Republik  Indonesia  Nomor  Per-6/Mbu/09/2022 Tentang  Penugasan  Khusus  Dan  Program  Tanggung  Jawab  Sosial  Dan  Lingkungan  Badan Usaha Milik Negara. Terdapat juga program yang berasal dari Tim TJSL sendiri yang dimana program  ini  tidak  diwajibkan  untuk  dilaksanakan  seperti  program  penugasan  dan  turunan, namun apabila terlaksana maka akan mendapatkan nilai tambahan.
Dari  hasil  wawancara  juga  dapat  diketahui  bahwa  Tim  TJSL  melakukan  komunikasi  atau koordinasi  melalui  rapat  untuk  membahas  mengenai  RKAP  (Rencana  Kerja  dan  Anggaran Perusahaan). Setelah melakukan Rapat dengan sesama internal, Tim TJSL Sub Regional Jawa juga melakukan koordinasi dengan Tim TJSL Regional III (Pusat) untuk membahas mengenai usulan-usulan  kegiatan  yang  telah  ditampung.  Setelah  berkoordinasi  dengan  Tim  TJSL Regional  III  maka  usulan-usulan  akan  disampaikan  ke  HO  (Head  Office)  untuk  disetujui tidaknya program tersebut.

## Tanggapan Masyarakat
Untuk program kampung binaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Tim TJSL terjun  langsung  ke  kampung-kampung  yang  memiliki  potensi  untuk  diberdayakan  dan masyarakatnya  mendukung  untuk  membangun  wilayah  tersebut.  Setelah  menentukan kampung  yang  berpotensi,  Tim  TJSL  juga  memilih  Local  Hero  (penggagas)  kampung tersebut. Dalam proses komunikasi ini dijelaskan bahwa komunikasi dengan pihak eksternal sudah berjalan dengan baik dan tepat sasaran, sebagaimana dijelaskan oleh Local Heroes dari salah satu kampung binaan PT Pelabuhan Indonesia Regional III Sub Regional Jawa.

## B. Sumber Daya
Faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan atau kegalalan suatu program yaitu sumber daya,  agar program  berjalan  dengan  efektif  dan  efisien  maka  pada  implementasi kebijakan Edward III dikutip dalam (Subarsono, 2011:90) terdapat faktor sumber daya yang merupakan sumber penggerak dan pelaksana. Yang termasuk kedalam sumber daya yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sarana dan prasarana.

## Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  manusia  menjadi  variabel  yang  penting  dalam  proses  implementasi CSR  PT  Pelabuhan  Regional  III  Sub Regional  Jawa.  Sebagaimana  dikutip dalam  (Subekti et al.,  2017)  Sumber  daya  manusia  sangat  berpengaruh  dalam  keberhasilan  suatu implementasi  kebijakan,  dikarenakan  tanpa  sumber  daya  manusia  yang  cakap
pelaksanaan  kebijakan  akan  menemui  kegagalan.  Dalam  hal  ini  sumber  daya  manusia harus  tercukupi  secara  kuantitas  (jumlah)  maupun  kualitas  (keahlian).  Karena  efektivitas pelaksanaan  program  bergantung  pada  sumberdaya  manusia  atau  aparatur  yang bertanggung  jawab  melaksanakan  program.  Pada  implementasi  Program  CSR  PT  Pelindo sendiri sumber daya manusia terbagi atas Manajer, Pelaksana Utama, Pelaksana Muda, dan staf.  Dalam  tim  TJSL  PT  Pelabuhan  Indonesia Regional  III  Sub  Regional  jawa,  para  anggota sudah  mendapatkan  pembekalan  mengenai  mekanisme  implementasi  program berdasarkan buku petunjuk teknis pedomsn TJSL.
Namun  dari  hasil  wawancara  dapat  disimpulkan  bahwa  jumlah  SDM  tidak mempengaruhi berhasil tidaknya suatu program. Meskipun hanya terdiri dari sedikit anggota, pada  wawancara  juga  diketahui  jumlah  anggota  dianggap  sudah  efektif  dan  minim terjadinya  kendala  dalam  pelaksanaan,  dikarenakan  pada  hal  ini  Unit  CSR  Sub  Regional Jawa juga dibantu oleh CSR di Regional III sehingga program dapat berjalan secara efektif meskipun dengan jumlah anggota yang sedikit.

## Sumber Daya Anggaran
Selain  sumber  daya  manusia  terdapat  juga  sumber  anggaran  yang  menjadi  faktor penting  dalam  implementasi  program  CSR  ini,  Terbatasnya  anggaran  yang  tersedia  dapat menimbulkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Sejalan dengan  hal  tersebut  pelaksanaan  anggaran  memerlukan  perencanaan,  dengan  tujuan agar pelaksanaan  kegiatan CSR  bidang  pemberdayaan  masyarakat  antara  kegiatan dan anggaran  yang  telah  ditetapkan  sesuai  dengan  rencana  dikutip  dalam  (Dwiputrianti  & Suherman,  2016).  Bedasarkan  dari  hasil  wawancara  yang  telah  dijelaskan  dana  yang dibutuhkan  untuk  program  csr  belum  mencukupi  dan  pada  akhirnya  terdapat  beberapa program  yang  tidak  bisa  dijalankan,  terutama  program  yang  dibuat  oleh  tim  TJSL  Sub Regional Jawa.

## Sarana dan Prasarana
Terdapat juga faktor sarana dan prasarana sebagai pendukung proses implementasi CSR  PT  Pelabuhan  Indonesia  Regional.  Tujuannya  yaitu  untuk  mempermudah  tim  dalam melakukan kegiatan. Bedasarkan hasil wawancara sarana penunjang kegiatan yaitu mobil dinas yang diperuntukkan untuk kegiatan survey ke lokasi ataupun kegiatan di lapangan.

## C. Disposisi
Faktor ketiga yang mempengaruhi keberhasilan program  menurut Edward III dikutip dalam  (Anggara,  2014:253),  yaitu  Disposisi  yang  merupakan  sikap  dan  komitmen  dari pelaksana  terhadap  kebijakan  atau  program  yang  harus  dilaksanakan  karena  setiap kebijakan  membutuhkan  pelaksana-pelaksana  yang  memiliki  hasrat  kuat  dan  komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Pada implementasi program CSR PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional III Sub Regional Jawa pemilihan tim

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.404-413 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.375
TJSL  dilakukan  melalui  rekruitmen  sesuai  dengan  prosedur  yang  ada  dan  juga  ada beberapa tim TJSL yang berasal dari divisi lain lalu ditempatkan di TJSL. Namun hal tersebut tidak  mempengaruhi  jalanya  implementasi  program  dikarenakan  tim  TJSL  sudah  dibekali sebelum turun langsung ke lapangan.
Para pelaksana program CSR menerima program tersebut dengan baik dikarenakan program  CSR  sudah  tertuang  pada  Peraturan  Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara  Republik Indonesia  Nomor  Per-6/Mbu/09/2022  Tentang  Penugasan  Khusus  Dan  Program  Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara ,dalam faktanya mereka sebagai aktor utama dalam menjalankan program ini memiliki kemauan dan komitmen yang tinggi. Hal  ini  ditunjukkan  dengan  kemauan  dalam  menjalankan  program  dengan  melakukan pendampingan  dan  penyuluhan  terhadap  kelompok  sasaran.  Respon  masyarakat  yang baik mengenai program CSR yang dilakukan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menandakan bahwa program ini diterima baik, dan disamping menjalankan kewajiban implementor juga berhasil untuk menyebarkan citra positif perusahaan. Selain itu terdapat beberapa kampung binaan yang mendapatkan nilai sroi yang juga membuktikan bahwa keberhasilan program yang tim TJSL lakukan.

## D. Struktur Birokrasi
Faktor terakhir yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Edward III yaitu Struktur  Birokrasi,  yaitu  berkaitan  dengan  kesesuaian  organisasi  birokrasi  yang  menjadi penyelenggara  pelaksanaan  kebijakan  publik.  Struktur  birokrasi  menjelaskan  struktur  tugas dan  pelaksana  kebijakan,  menguraikannya  menjadi  tugas-tugas  rinci  dan  menetapkan prosedur operasional standar. Terdapat dua karakteriktis utama dari birokrasi yakni Standart Operational  Procedure  (SOP)  dan  fragmentasi.    Struktur  birokrasi  mempengaruhi  berhasil tidaknya  suatu  program,  apabila  SOP  yang  berlaku  tidak  beraturan  maka  akan menghambat implementasi program. (Ariyani et al., 2014)

## Struktur Organisasi
Dalam  struktur  birokrasi  yang  tersusun  dan  terorganisir  berdasarkan  mekanisme  dan sistem  organisasi  program  TJSL,  maka  yang  menjadi  penanggungjawab  utama  dari pelaksanaan program adalah Manajer divisi TJSL Sub Regional Jawa. Dalam hal ini Manajer sebagai pusat informasi dan koordinator dalam pelaksanaan program TJSL. Sedangkan Tim Pelaksana  dan  staf  sebagai  pelaksana  program  dan  melakukan  pendampingan  terhadap kelompok sasaran di lapangan. Tim Pelaksana dan staf ini ditunjuk langsung oleh Manajer. Dari hasil wawancara juga dapat diketahui bahwa SOP Divisi TJSL merujuk dan berpedoman langsung  pada  Peraturan  Menteri  BUMN,  sehingga  SOP  yang  dilaksanakan  PT  Pelabuhan Indonesia  (Persero)  ini  sama dengan  peraturan  yang  dikeuarkan  pemerintah  pusat  hingga pengeluaran  Surat  Keputusan  Direksi,  yang  kemudian  menjadi  acuan  dan  juga  pedoman
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.404-413             Annisa Salsabila Putri, Kalvin Edo Wahyudi DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.375 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
pelaksanaan  CSR  PT  Pelabuhan  Indonesia  (Persero)  sekaligus  menjadi  dasar  hukum  yang berlakupada Divisi TJSL.

## SOP (Standar Operasional Prosedur)
Standart Operating Procedure (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan di antara para pelaksana, terlebih jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu institusi. Ia juga mengingatkan  bahwa  adakalanya  fragmentasi  diperlukan  ketika  implementasi  kebijakan memerlukan  banyak  program  dan  melibatkan  banyak  institusi  untuk  mencapai  tujuannya. Struktur birokrasi mempengaruhi berhasil tidaknya suatu program, apabila SOP yang berlaku tidak  beraturan  maka  akan  menghambat  implementasi  program.  (Ariyani  et  al.,  2014). Tujuan  SOP  untuk  memberikan  parameter  pekerjaan,  pengoperasian  pekerjaan  secara aman, efektif, efisien, konsisten.
Dari  hasil  wawancara  juga  menjelaskan  mengenai  petunjuk  teknis  pedoman  TJSL mengenai pembina dan pelaksana program TJSL di Lingkungan Kantor Pusat dan Regional. Selain  itu  di  dalam  petunjuk  teknis  pedoman  TJSL  terdapat  mengenai  tata  cara  atau prosedur  pengajuan  pinjaman  oleh  calon  mitra  binaan  hingga  penyerahan  pinjaman kepada mitra binaan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  temuan,  hasil  penelitian  dan  pembahasan  maka  dapat  simpulkan  bahwa Implementasi  program  CSR  PT  Pelindo  Regional  III  Sub  Regional  Jawa  menunjukkan keberhasilan  dalam  faktor  komunikasi  dan  disposisi,  namun  menghadapi  hambatan  terkait sumber daya. Meskipun komunikasi dengan pihak internal dan eksternal telah berjalan baik, hambatan  anggaran  menyebabkan  beberapa  program  tidak  terlaksana.  Namun, implementor  telah  berkomitmen  sesuai  peraturan  yang  berlaku.  Diperlukan  dukungan  HO (Head  Office) terkait  anggaran  dan  peningkatan  komunikasi  antara  Regional  III  dan  Sub Regional untuk meningkatkan efektivitas program yang direncanakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik. Kebijakan Publik, 15.
Ariyani,  D.,  Hakim,  A.,  &  Noor,  I.  (2014).  Pengaruh  Faktor  Komunikasi  ,  Sumberdaya  ,  Sikap Pelaksana  ,  Dan  Struktur  Birokrasi  Terhadap  Output  Implementasi  Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Di Kabupaten Probolinggo. 5(2), 15 – 21.
Bing  Bedjo  Tanudjaja.  (2006).  Perkembangan  Corporate  Social  Responsibility  Di  Indonesia.
Nirmana, 8(2), 92 – 98. http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/dkv/article/view/17049
Capron,  M.  (2016).  Iso  26000.  Dictionnaire  Critique  de  La  RSE,  262 – 266. https://doi.org/10.4000/books.septentrion.6571
Dwiputrianti, S., & Suherman, J. (2016). Mengapa Anggaran Corporate Social Responsibility ( Csr ) Bidang Pendidikan Pt Pos Indonesia Bandung Belum Optimal ? April.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.404-413 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.375
Farida, N. (2008). dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. Metode Penelitian Kualitatif, 1(1), 305. Indro,  P.  (2013).  Kemiskinan  Global  Dalam  Prespektif  “Development  as  Freedom”  Amartya Sen Kasus: Indonesia. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional UNPAR, 9(1), 98363.
Miles, M.B, M Huberman, and J Saldana. 2014. Qualitative Data Analysis. Sage  Publication. Lestari,  S.  N.  (2018).  Peran  Perusahaan  Melaksanakan  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan Sebagai  Upaya  Pengentasan  Kemiskinan  Di  Indonesia.  Masalah-Masalah  Hukum, 46(1), 80. https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.80-91
Octaviani,  F.,  Raharjo,  S.  T.,  &  Resnawaty,  R.  (2022).  Strategi  Komunikasi  dalam  Corporate
Social  Responsibility  Perusahaan  sebagai  upaya  Pemberdayaan  Masyarakat.  Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS, 4(I), 21 – 33.
https://doi.org/10.23969/humanitas.v4ii.4882
Ode,  L.,  Elwan,  M.,  Kadir,  A.,  Rezkiawaty,  S.  U.,  &  Qomariyah,  E.  (2023).  Implementation  of Covid-19 Budget Policy in Southeast Sulawesi ( Case Study of Budget Refocussing and Reallocation  of  Regional  Revenue  and  Expenditure  Budgets  2020  ). Journal  of Governance and Public Policy , 10 (3), 234 – 252.
https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i3.16108
Prabowo, S. A., & Wahyudi, K. E. (2023). Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Corporate  Social  Responsibility  PT  Bank  Pembangunan  Reslaj :  Religion  Education Social Laa Roiba Journal. 6(1), 349 – 360. https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i1.3940
Priyono,  S.,  &  Nurjanah,  N.  (2017).  Implementasi  Program  CSR  Dalam  Pemberdayaan
Masyarakat  Di  Bidang  Bina  Lingkungan  Pada  Perusahaan  Penyaluran  Dan  Pusat Pengatur Beban Sumatera4(1), 1 – 12.
https://www.neliti.com/publications/126293/implementasi-program-csr-dalam- pemberdayaan-masyarakat-di-bidang-bina-lingkungan
Subekti,  D.  A.  N.,  Terhadap,  B.,  Sabatier,  P.  A.,  Meter,  V.,  &  Horn,  V.  (2017).  Implementasi Program  Bantuan  Operasional  Dasar  Negeri  Di  Kecamatan  Tambak  efektivitas implementasi  bantuan  operasional  sekolah  (BOS)  pada  Sekolah  Dasar  Negeri  di Kecamatan Tambak. 3, 58 – 71.