PERIKANAN DAN MODAL SOSIAL NELAYAN

## DI ERA OTONOMI DAERAH
Arif Satria

## RINGKASAN
Dalam rangka program revitalisasi perikanan, penyuluhan sangat berperan penting. Revitalisasi memerlukan SDM tangguh, tidak saja dalam hal penguasaan pengetahuan (kognisi), tetapi juga dari sisi keterampilan (psikomotorik), dan sikap (afeksi). Saat ini eranya berbeda dengan era swasembada beras di tahun 1980-an. Penyuluhan perikanan pada era otonomi daerah ini tidak mungkin lagi dilakukan secara sentralistik sebagaimana masa sebelumnya.
Tulisan ini merijelaskan uraian tentang pelaku penyuluhan perikanan di era otonomi daerah dan beberapa upaya pembangunan karakter para penyuluhan perikanan. Karakter para penyuluhan perikanan pada umumnya berbeda dan masing-masing mempunyai kekurangan dan kelebihan tersendiri.
Tantangan yang dihadapi dunia penyuluhan perikanan di era otonomi daerah ini, dengan khalayak sasaran yang beragam baik karakteristik maupun kepentingannya, penyuluhan perikanan dituntut untuk bisa menghadapi itu semua. Dengan melihat keragaman kelebihan dan kekurangan masing-masing pelaku penyuluhan baik pemerintah, pasar, maupun masyarakat, maka penyuluhan perikanan memerlukan peran ketiganya. Pemerintah mungkin cocok untuk satu wilayah, tapi tidak cocok untuk wilayah lain,begitu pula pasar dan masyarakat. Ketiganya bisa saling melengkapi. Untuk itu kerjasama antar ketiganya menjadi penting, prasyarat kerjasama itu adalah adanya frasrsesama mereka. Upaya pembangunan karakter mesti dilihat berjenjang, tidak saja karakter individual, tetapi juga karakter kelompok, karakter jaringan antar kelompok, serta karakter jaringan dengan luar komunitas. Semuanya juga mensyaratkan kuatnya trust, sehingga penyuluhan sebagai pilar pembangunan perikanan bisa berfungsi dengan baik.

## PENDAHULUAN
R a n c a n g a n
Undang-Undang
Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan kini sedang dibahas di DPR. Tentu hal ini merupakan salah satu kemajuan tersendiri bagi dunia penyuluhan. Untuk sektor perikanan, kemajuan juga telah dicapai dengan adanya Badan Diklat Kelautan dan Perikanan di Departemen Kelautan dan
74
Perikanan. Disadari bahwa persoalan sumberdaya manusia (SDM) kelautan dan perikanan masih sangat rendah. Jumlah nelayan yang mencapai 4 juta juga masih didominasi nelayan tradisional. Begitu pula pembudidaya ikannya sebagian besar masih tradisional.
Dalam rangka program revitalisasi perikanan, penyuluhan sangat berperan
penting. Mengapa ? Revitalisasi tentu memerlukan SDM tangguh, tidak saja dalam hal penguasaan pengetahuan (kognisi), tetapi juga dari sisi keterampilan (psikomotorik). dan sikap (afeksi). Hanya saja persoalannya adalah bahwa saat ini eranya berbeda dengan era swasembada beras di tahun 1980-an. Penyuluhan perikanan pada era otonomi daerah ini tidak mungkin lagi dilakukan secara sentralistik sebagaimana masa sebelumnya. Bahkan Van Den Ban (1999) telah mencoba mengidentifikasi perbedaan-perbedaan itu. Pada masa lalu karakteristik penyuluhannya sebagai berikut: (a) bertujuan meningkatkan produktivitas, (b) parsial, (c) semata-mata penyuluhan, (d) agen pemerintah, (e) terpusat, (f) bekerja dalam skala nasional, (g) semata- mata alih pengetahuan, (h) diarahkan. Sementara kecenderungan gaya penyuluhan yang baru adalah : (a) bertujuan memecahkan masalah, (b) holistik, (c) pelayanan terpadu, (d) bantuan sendiri, (e) tidak terpusat, (f) bekerja dalam wilayah kecil, (g) juga menghasilkan pengetahuan, (h) tidak diarahkan.
Tulisan ini merupakan deskripsi tentang pelaku penyuluhan perikanan di era otonomi daerah dan beberapa upaya pembangunan karakter para penyuluhan perikanan. Karakter para penyuluhan perikanan pada umumnya berbeda dan masing-masing mempunyai kekurangan dan kelebihan tersendiri.

## PELAKU
Perbedaan karakteristik penyuluhan pertanian tersebut menarik untuk dicermati. Dari sisi pelaku, memang pada masa lalu banyak mengandalkan peran pemerintah pusat, baik dalam penyediaan tenaga penyuluh. pembiayaan, serta perencanaan program-programnya. Di era otonomi daerah saat ini, terjadi pergeseran peran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Namun demikian, karakteristik penyuluhan oleh pemerintah pusat maupun daerah pada hakekatnya sama saja, yakni sama-sama berorientasi pada program-program pembangunan yang telah dirancang. Begitu pula ciri steering medium-nya adalah otoritas. Hal ini merupakan ciri umum sebuah birokrasi
Edisi No. 47/XV/JuIi/2006
pemerintahan. Karena itu, para penyuluh masih cenderung berperan sebagai perantara, yakni, perantara antara pembuat kebijakan dan khalayak sasaran pembangunan (nelayan dan pembudidaya ikan) untuk mempersatukan dua kepentingan tersebut dengan membuat keputusan terbaik dalam menggunakan sumberdaya yang tersedia.
Selain pemerintah, pasar (market) juga telah banyak berperan dalam penyuluhan. Namun demikian, orientasinya berbeda dengan pemerintah. Orientasi penyuluh kategori ini adalah bagaimana memperkuat pasar, yaitu peningkatan kesuksesan usaha perikanan. Karena suksesnya usaha perikanan tersebut juga akan merupakan kesuksesan perusahaan pakan ikan yang menyediakan penyuluh-penyuluh tersebut. Misalnya, pabrik pakan udang menyediakan tenaga technical services sebagai penyuluh untuk membantu para petambak dalam meningkatkan produktivitasnya. Karena itu, penyuluh yang disediakan pasar lebih banyak berperan sebagai konsultan saja, dan tentu steering media penyuluhan model pasar ini adalah uang. Artinya, uang lah yang meng- gerakkan terjadinya kegiatan penyuluhan.
Pelaku ketiga adalah masyarakat sipil (civil society), seperti LSM, universitas. dan semacamnya. Umumnya, pelaku ini berorientasi pada pemberdayaan. Istilah pemberdayaan (empowerment) mengacu kepada upaya memberikan power kepada khalayak sasaran secara partisipatif agar mereka dapat hidup secara lebih mandiri. Prinsip-prinsipnya sama saja dengan penyuluhan yang bertujuan pada to help them help themselves. Namun istilah tersebut sering dibedakan di lapangan, karena power yang diberikan dalam program pemberdayaan tidak semata pengetahuan tetapi juga uang dan penguatan organisasi. Nah, penyuluh oleh masyarakat sipil ini banyak berperan sebagai pendamping dan katalis. Sebagai pendamping karena mereka diharapkan dapat memecahkan masalah dengan membantu nelayan dan pembudidaya ikan tentang cara- cara mengenali keperluan (need assessment), identifikasi masalah dan penetapan tujuan perubahan yang ingin dicapai, memperoleh
sumber-sumber informasi, sarana, dan prasarana yang diperlukan, memodifikasi solusi, serta mengevaluasi dan mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul di masa mendatang. Sebagai katalis, karena mereka mendorong terjadinya keinginan perubahan dari masyarakat (Vitayala et.al, 1991). Ini biasanya diawali dengan adanya rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi yang ada. Para pelaku penyuluhan perikanan, peran, orientasi dan steering medium dapat di lihat pada Tabel 1.
masalah dan kebutuhan yang berbeda. Pollnac (1998) dalam Satria (2002) pernah membedakan nelayan ke dalam dua kelompok:i nelayan besar (large scala fisher man) dan nelayan kecil (small scale fisher man). Pembedaan ini didasarkan pada respon untuk mengantisipasi tingginya resiko dan ketidakpastian. Nampaknya pengelompokan Pollnac tersebut kurang memadai untuk konteks negara berkembang seperti Indone sia. Oleh karena itu Satria (2002) mencoba menggolongkan nelayan menjadi 4 (empat)
Tabel 1. Pelaku-Pelaku Penyuluhan Perikanan
Aspek Negara Pasar Masyarakat Orientasi Pembangunan Usaha Pemberdayaan Steering medium Otoritas Uang Rasionalitas Peran Penyuluh Perantara Konsultan - Pandamping - Katalis

## PENYULUHAN PERIKANAN
Karena ketiga pelaku di atas memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, maka penyuluhan perikanan mestinya tidak menggantungkan kepada salah satu pihak. Ketiga-tiganya diperlukan. Hal ini karena secara umum penyuluhan perikanan merupakan proses membantu nelayan dan pembudidaya ikan dalam menganalisis situasi saat ini, meningkatkan pengetahuan perikanan, memutuskan pilihan solusi yang tepat, meningkatkan motivasi dan sikap men tal, dan mengevaluasi. Namun demikian, secara lebih teknis, penyuluhan perikanan dapat dibedakan berdasarkan dua hal: (a) khalayak sasaran dan (2) hirarki perubahan.

## Khalayak Sasaran: karakteristik dan isu
Khalayak sasaran penyuluhan perikanan secara sederhana dapat dibagi ke dalam tiga jenis: nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan. Nelayan sendiri memiliki beberapa tipologi yang setiap tipologi memiliki
76
tingkatan seperti pada Tabel 2, dilihat dari kapasitas teknologi (alat tangkap dan armada), orientasi pasar, karakteristik hubungan produksi.
Pertama, nelayan tradisional atau peas ant-fisher yang biasanya lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri
(subsisten). Sebutan ini muncul karena alokasi hasil tangkapan yang dijual lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari (khususnya pangan) dan bukan diinvestasikan kembali untuk pengembangan skala usaha. Umumnya, mereka masih menggunakan alat tangkap tradisional berupa dayung atau sam pan tidak bermotor dan umumnya masih menggunakan anggota keluarga sebagai tenaga kerja utama. Ciri-ciri umum nelayan sebagai peasant juga pernah digambarkan Firth (1971) dalam Satria (2002) sebagai berikut:
"These fishermen as forming part of a peasant economy: with relatively simple, non- mechanical technology; small-scale produc-
Hon units; and a substantial production forsuch an economy may be outlined. In peasant economy the manner ofapportioning the prod uct of the economy process is some cases not very clearly defined in an overt way as when the producing unit is an individual fam ily ; in other cases it may be laid down by defi nite rules of custom, and be quite complex"
Kedua, dengan berkembangnya motorisasi perikanan menjadikan nelayan berubah dari peasant fisher menjadi post- peasant fisher yang dicirikan dengan penggunaan teknologi penangkapan lebih maju seperti motor tempel atau kapal motor. Penguasaan sarana perahu motor tersebut semakin membuka peiuang bagi nelayan untuk menangkap ikan di wilayah perairan lebih jauh, memungkinkan mereka memperoleh surplus dari hasil tangkapan itu, karena mempunyai daya tangkap lebih besar. Umumnya nelayan jenis ini masih beroperasi di wilayah pesisir. Pada tipe ini, nelayan sudah mulai berorientasi pasar. Sementara itu tenaga kerja atau anak buah kapal (ABK) sudah meluas dan tidak tergantung pada anggota keluarga.
Ketiga, adalah commercial fisher, yaitu nelayan yang telah berorientasi pada
peningkatan keuntungan. Skala usahanya sudah membesar yang dicirikan dengan besarnya jumlah tenaga kerja dengan status yang berbeda dari buruh hingga manajemen. Teknologi yang digunakan pun sudah lebih modern, dan membutuhkan keahlian tersendiri baik dalam mengoperasikan kapal maupun alat tangkap. Contohnya adalah nelayan purse seine di Pekalongan.
Keempat, adalah industrial fisher, yang pengertiannya dapat mengacu Pollnac (1998) dalam Satria (2002). Ciri nelayan industrial menurut Pollnac (1988) adalah : (a) diorganisasi dengan cara-cara yang mirip dengan perusahaan agroindustri di negara- negara maju ; (b) secara relatif lebih padat modal ; (c) memberikan pendapatan yang lebih tinggi daripada perikanan sederhana, baik untuk pemilik maupun awak perahu dan (d) menghasilkan ikan sebagai bahan baku untuk ikan kaleng dan ikan beku yang berorientasi ekspor. Nelayan skala besar dicirikan oleh besarnya kapasitas teknologi penangkapan maupun jumlah armada dimana mereka lebih berorientasi pada keuntungan (profitoriented) dan melibatkan buruh nelayan sebagai ABK dengan organisasi kerja yang kompleks.

## Tabel 2. Penggolongan Nelayan berdasarkan Karakteristik usaha
Jenis Orientasi Ekonomi dan pasar Tingkat Teknologi Hubungan Produksi Usaha Tradisional Subsisten, rumah tangga Rendah Tidak hirarkhis, status terdiri
dari pemilik dan ABK yang
homogen Usaha Post-Tradisi- onal Subsisten, surplus, rumah tangga, pasar domestik Rendah Tidak hirarkhis, status terdiri dari pemilik dan ABK yang homogen Usaha komersial Surplus, pasar domestik, ekspor Menengah Hirarkhis, status terdiri dari pemilik, manajemen, ABK yang heterogen Usaha Industrial Surplus, ekspor Tinggi Hirarkhis, status terdiri dari pemilik, manajemen, ABK yang heterogen
Sumber: Satria (2002)
Edisi No. 47/XV/Juli/2006 PANGAN 77
Isu pada nelayan tradisional dengan nelayan industrial sangat berbeda. Namun secara umum, nelayan memiliki isu krusial seputar manajemen usaha, pasar, manajemen sumberdaya, hukum, organisasi sosial, sikap mental, dan teknologi. Tipologi nelayan mana pun tak bisa lepas dari isu-isu tersebut, meski kedalamannya bisa saja berbeda.
secara de jure hingga saat ini pengakuan tersebut belum ada. Dalam bahasa Ostrom (1990) nelayan tersebut sudah tercerabut access, withdrawal, management,dan exclusion rights-nya, yang dulunya mereka miliki. Di era otonomi daerah saat ini, ada contoh bagus dari Lombok Barat, bahwa budidaya mutiara yang akan dikembangkan
Nelayan Pengolah Ikan

## 4U
- Sikap mental
^ 4^- - Organisasi sosial - Hukum - Teknologi - Keamanan pangan - Teknologi - Pasar - Manajemen - Manajemen usaha - Manajemen - Pasar - Manajemen SD - Property right
- Resoiusi Konflik - Property right
Gambar 1. Khalayak Sasaran Penyuluhan Perikanan dan Isu Krusialnya
Sementara itu, pembudidaya ikan umumnya dianggap hanya berkutat pada isu pasar, manajemen, dan teknologi. Namun tanpa disadari bahwa pembudidaya ikan pun juga tak bisa lepas dari isu hak kepemilikan (property right) sumberdaya. Hal ini mengingat banyak terjadi konflik antar pembudidaya dengan nelayan berkaitan dengan alokasi sumberdaya. Kisah konflik antara industri mutiara dengan nelayan di Lombok Barat dapat menjadi pelajaran berarti (lihat Satria et.al. 2006). Ini persis seperti apa yang sering disebut sebagai "external allocation conflict" (Charles, 2001). Hal ini terjadi karena desain institusi pengeloiaan sumberdaya umumnya tidak kokoh. Dalam desain tersebut, mestinya isu hak kepemilikan sumberdaya diakomodasi. Nelayan yang sudah berpuluh-puluh tahun menangkap ikan di suatu area, kemudian atas nama kepentingan investasi harus "tergusur" dan pindah ke wilayah tangkap lain. Nelayan sudah terlanjur menganggap bahwa wilayah tersebut adalah de facto miliknya, meski
78
mesti mendapat persetujuan dari nelayan lokal dan ada kewajiban merekrut tenaga kerja dari masyarakat lokal. Ini merupakan salah satu bentuk pengakuan pemda terhadap hak kepemilikan sumberdaya. Sehingga, konflik- konflik sebagaimana terjadi sebelumnya bisa dihindari. Hal ini tidak terjadi di saat pengeloiaan sumberdaya dan pembangunan perikanan bersifat sentralistik. Dengan rencana pengembangan budidaya ke depan, persoalan desain pengeloiaan sumberdaya perikanan mesti jelas dan memperhatikan isu hak kepemilikan sumberdaya.
Begitu pula isu keamanan pangan, di Amerika Serikat pada tahun 2001 sudah dikeluarkan The Bio Terrorism Act yang melindungi warga Amerika dari produk pangan impor yang berbahaya. Sementara di Jepang juga ada Food Sanitary Law and The Quarantine Law, yang melarang masuknya produk impor yang tidak sehat. Saat ini isu yang hangat adalah soal residu antibiotik pada produk budidaya. Umumnya penggunaan
antibiotik adalah untuk mencegah dan mengatasi bakteri. Masalahnya, seringkali penggunaan antiobiotik tersebut tidak terkontrol sehingga menimbulkan efek samping terhadap kesehatan konsumen. Isu ini juga menimpa pengolah ikan. Hanya saja, secara khusus pengolah ikan tak bisa lepas dari isu keamanan pangan. Banyak praktek pengolahan yang menggunakan zat-zat aditif, seperti zat-zat kimia. Karenanya isu keamanan pangan menjadi perhatian penting.
Penyuluhan perikanan adalah proses yang diarahkan untuk mampu menyentuh isu- isu tersebut. Oleh karena itu, teknik dan metode yang digunakan mesti beragam dan berbeda-beda sesuai dengan khalayaknya.

## Hirarki Perubahan: dari membangun karakter hingga modal sosial
Situasi otonomi daerah benar-benar berbeda dengan era sebelumnya, tidak saja dilihat dari organisasi penyelenggaraan penyuluhan, tetapi juga pada isu-isunya. Isu- isu tersebut dapat diklasifikasi dalam kemasan hirarki perubahan yang akan dituju dalam penyuluhan. Dalam penyuluhan perikanan ada beberapa hirarki yang perlu dicermati, sehingga peta penyuluhan bisa makin jelas.
Pertama, hirarki individual, yang mencakup perbaikan sikap mental dan karakter (ranah afeksi), pengetahuan (ranah kognisi), hingga ketrampilan (ranah psikomotorik). Masalah di ketiga ranah tersebut cukup banyak. Namun dari ketiganya, persoalan pembangunan karakter dan sikap mental menjadi sangat penting. Dalam era otonomi daerah ini, beberapa karakter dan sikap mental yang diperlukan adalah mandiri dan tidak tergantung pada pemerintah serta saling percaya, sebagai langkah awal membangun trust society. Fukuyama memaknai "trust sebagai unsur penting dalam modal sosial (socialcapital), dan modal sosial merupakan salah satu pilar penting bagi kemajuan masyarakat. Penting juga diperhatikan isu "trust" pada level pasar. Hubungan jual beli penjual dan pembeli bisa langgeng bila dilandasi "mutual trust" keduanya. Bagaimana menciptakan "trust" pada pasar, menjadi bagian penting dari
Edisi No. 47/XV/Juli/2006
program penyuluhan. Pada level pasar global, trust dengan mudah hilang bila ternyata setelah disampling ternyata produk yang kita ekspor ada yang tidak memenuhi standar mutu. Realitas tuntutan "trust' pada level global ini bisa di-scale-down ke level desa. Ini penting diperhatikan mengingat suasana masyarakat yang saling tidak percaya (distrust society) merupakan salah satu hambatan bagi kemajuan masyarakat pesisir.
Relevansi penyuluhan dalam isu trust sebagai a personality unit adalah bagaimana menempatkan keluarga nelayan dan pembudidaya ikan sebagai unit baru khalayak sasaran penyuluhan. Karena keluarga memainkan peran yang sangat penting dalam sosialisasi nilai-nilai dalam kerangka pembentukan karakter dan sikap mental anggotanya. Trust sebagai a personality unit merupakan pilar bagi tumbuh kuatnya modal sosial yang oleh Grafton (2005) selanjutnya diklasifikasi menjadi tiga macam, yaitu bonding, bridging, maupun linking social capital.
Kedua, komunitas, isunya bonding social capital. Di era otonomi daerah ini tuntutan adanya kekuatan kelompok nelayan dan pembudidaya ikan menjadi sangat mendesak. Hal ini penting dalam rangka kesinambungan hidup mereka: ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Namun demikian, upaya membangun kelompok yang tangguh seringkali diganggu dengan isu "trust", dimana terdapat banyak program bantuan pemerintah, maka isu "trust" menjadi signifikan dikaji. Masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan lapisan bawah sering ditemui tidak percaya kepada elit desa. Elit desa dianggap sering memanipulasi bantuan atau lebih menikmati program bantuan daripada sasaran yang sesungguhnya. Hal ini juga tidak terlepas dari pendekatan yang dilakukan pihak luar yang lebih senang berhubungan dengan elit dari pada langsung ke masyarakat lapisan bawah karena kemudahan komunikasi, akses, dan pertimbangan kepraktisan lainnya. Oleh karena itu, upaya pembangunan karakter dan perbaikan sikap mental sebagai pilar jaringan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan tidak serta merta dari sisi teknik dan metode
PANGAN 79
penyuluhan tetapi juga dari sisi penciptaan transparansi dan akuntabilitas program bantuan di desa.
Penyuluhan sangat penting untuk memperkuat bonding social capital. Pilar bonding social capital adalah juga trust. Dengan bonding social capital yang kuat maka serikat nelayan bisa menjelma menjadi kekuatan ekonomi (koperasi), kekuatan politik (lembaga advokasi), kekuatan social-ekologis (pengeloiaan sumberdaya berbasis masyarakat), dan kekuatan social budaya (revitalisasi nilai dan pengetahuan lokal). Sebagai contoh, kecenderungan model penyuluhan gaya baru yang tidak saja merupakan transfer pengetahuan tetapi juga produksi pengetahuan baru akan bisa tercipta bila bonding social capital kuat.
Ketiga, antar-komunitas. Isunya tentang bridging social capital, yang merupakan jaringan kerjasama antar komunitas nelayan. Di era otonomi daerah, jaringan ini sangat penting dalam mengharmoniskan upaya pengeloiaan sumberdaya bersama. Sering terjadinya konflik nelayan antar daerah mesti dimaknai sebagai kelemahan bridging social capital. Kelemahan ini bisa terjadi karena lemahnya bonding social capital, atau bisa juga terjadi karena memang lemahnya komunikasi dan kerjasama antar komunitas. Penyuluhan bisa berperan dalam mendorong kelompok untuk membangun jaringan dengan kelompok pada komunitas lain. Jaringan tersebut tidak semata untuk kepentingan pengeloiaan sumberdaya, tapi juga untuk ekonomi, seperti pertukaran tenaga kerja. Kelompok nelayan dari satu wilayah diperbolehkan untuk menangkap ikan di tempat lain karena buruh nelayan lokal diakomodasi menjadi ABK di kapal pendatang. Di Jepang, jaringan kerjasama antar komunitas dalam pengeloiaan sumberdaya perikanan bisa beriangsung dengan baik karena adanya "trust" antar komunitas.
Keempat, supra-komunitas. Isunya soal linking social capital, yang merupakan jaringan antara komunitas nelayan dengan dunia di luarnya, seperti perbankan, pemerintah, swasta, LSM, dan universitas.
Disini penyuluh bisa berperan sebagai penghubung komunitas nelayan dengan dunia luar tersebut baik untuk kepentingan permodalan, pemasaran, alih teknologi, pengeloiaan sumberdaya maupun kelembagaan. Jaringan ini pun bertumpu pada kekuatan trust. Lembaga perbankan masih belum percaya bahwa nelayan akan mampu mengembalikan pinjamannya. Nelayan pun tidak percaya bahwa LSM dan perguruan tinggi akan ikhlas memperjuangkan kepentingannya. Dunia luar pun tidak percaya bahwa nelayan bisa dipercaya. Ini menjadi semacam lingkaran setan yang sulit diputus. Oleh karena membangun mutual trust dengan komunitas nelayan mesti dilakukan keduanya.

## PENUTUP
Uraian di atas menggambarkan tantangan yang dihadapi dunia penyuluhan perikanan di era otonomi daerah ini. Dengan khalayak sasaran yang beragam baik karakteristik maupun kepentingannya, penyuluhan perikanan dituntut untuk bisa menghadapi itu semua. Dengan melihat keragaman kelebihan dan kekurangan masing-masing pelaku penyuluhan baik pemerintah, pasar, maupun masyarakat, maka penyuluhan perikanan memerlukan peran ketiganya. Pemerintah mungkin cocok untuk satu wilayah, tapi tidak cocok untuk wilayah lain, begitu pula pasar dan masyarakat. Ketiganya bisa saling melengkapi. Untuk itu kerjasama antar ketiganya menjadi penting, prasyarat kerjasama itu adalah adanya trust sesama mereka.
Sementara itu upaya pembangunan karakter mesti dilihat berjenjang, tidak saja karakter individual, tetapi juga karakter kelompok, karakter jaringan antar kelompok, serta karakter jaringan dengan luar komunitas. Semuanya juga mensyaratkan kuatnya trust. Oleh karena itu penyuluhan mesti menyentuh keseluruhan jenjang itu. Sehingga, penyuluhan sebagai pilar pembangunan perikanan bisa berfungsi dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Grafton, R.Q. (2005) "Social capital and fisheries governance". Ocean and Coastal Management 48: 753-766 Satria. Arif, Yoshiaki Malsuda, Masaaki Sano (2006) "Questioning Community-Based Coral Reef Management Systems: Case Study ofAwig-Awig in Gili Indah, Indonesia". Journal of Environment, Development and Sustainability, Vol 8, 99-118A@ Satria, Arif (2002) Sosiologi Masyarakat Pesisir: Suatu Pengantar. Cidesindo, Jakarta Ostrom. E. (1990) Governingthe Commons: The Evolution of Institutions for Collective Actions. Cambridge University Press: Cambridge
Van den Ban, A.W, Hawkins, H.S. (1999) Penyuluhan Pertanian. Kanisius, Jakarta Vitayala.Aida, PrabowoTjilropranoto, Wahyudi Ruwiyanto (1992) Penyuluhan Pembagunan di Indonesia Menyongsong Abad XXI. Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara, Jakarta.
Dr.lr. Arif Satria, MS, Dosen Departemen Sosial Ekonomi Perikanan Faultas Perikanan dan llmu Kelautan IPB. Menyelesaikan S1, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian IPB (1995), kemudian S2, Sosiologi Pedesaan IPB (1999). dan S3 Marine Policy, Kagoshima University, Japan (2006).