## SISTEM MUNᾹSAKHAH DAN PLAATSVERVULLING
Nurul Muthahharah 1 , Supardin 2
12 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : nurulmuthahharaha.r@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  mengenai  ahli  waris  pengganti  dalam  fikih  mawaris,  hukum  islam dan  Kitab  Undang  –  undang  Hukum  Perdata,  mengenai  perbedaan  bagian-bagian  warisan yang  akan  diterima  oleh  ahli  waris  pada  ketiga  sistem  tersebut  dengan  menggunakan penelitian  kepustakaan  dengan  mengumpulkan  data  –  data  dari  beberapa  sumber  penelitian berbentuk  pustaka  seperti  buku  –  buku,  jurnal  ataupun  skripsi  yang  berhubungan  dengan permasalahan yang diangkat. Perbedaan pada ketiga sistem ini ialah sistem munāsakhah ialah pembagian  warisan  dengan  sistem  kematian  beruntun  sedangkan  pada  hokum    islam  dan Kitab Undang – undang Hukum Perdata tidak perlu adanya kematian beruntun, namun dalam sistem Plaatsvervulling ini bagian warisan yang akan diterima antar perkara pada pengadilan agama dan pengadilan negeri tidaklah sama, juga pada hak – hak yang dimiliki oleh ahli waris dimana  dalam  hukum  islam  ahli  waris  tidak  dapat  menolak  harta  warisan  sedangkan  pada hukum  positif  ahli  waris  dapat  menolak  harta  warisan  kecuali  dengan  alasan  ahli  waris tersebut tidak ingin menanggung beban  utang yang dimiliki oleh pewaris.
Kata Kunci : Ahli Waris Pengganti, Munāsakhah, Plaatsvervulling, Warisan.

## Abstract
This  research  discusses  the  successor  heirs  in  jurisprudence  mawaris,  Islamic  law  and  the Civil Code, regarding the different parts of the inheritance that will be received by the heirs in the three systems using library research by collecting data from several research sources. in  the  form  of  libraries  such  as  books,  journals  or  theses  related  to  the  issues  raised.  The difference in these three systems is that the munāsakhah system is the division of inheritance with  a  system  of  consecutive  deaths,  whereas  in  Islamic  law  and  the  Civil  Code  there  is  no need  for  consecutive  deaths,  but  in  this  Plaatsvervulling  system  the  inheritance  will  be received between cases in religious courts and district courts. It is not the same, also in the rights owned by the heir where in Islamic law the heir cannot reject the inheritance while in positive law the heir can reject the inheritance unless the heir does not want to bear the debt burden of the heir.
Keywords : Successor Heir, Munāsakhah, Plaatsvervulling, Inheritance.
Nurul Muthahharah, Supardin

## A. Pendahuluan
Keberagaman  suku,  bahasa  maupun  budaya  di  indonesia  memiliki  peranan  penting dalam  mewujudkan  rasa  keadilan  dan  kepastian  hukum.  Hukum  perdata  di  Indonesia yang  masih  bersifat pluralisme karena  masih  berlaku  lebih  dari  dua  macam  yang diantaranya  ialah  hukum  islam,  hukum  adat  dan  hukum  barat.  Salah  satu  hukum  islam yang dikategorikan sebagai hukum positif di indonesia ialah hukum kewarisan.
Hukum kewarisan ialah  hukum  yang mengatur  mengenai  pemindahan hak kepemilikan harta  peninggalan (tirkah) pewaris  menentukan  siapa-siapa  yang  berhak  menjadi  ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. 1
Hukum perdata indonesia  yang masi beraneka ragam, maka begitu pula dengan hukum kewarisan  yang  menjadi  bagian  dari  hukum  perdata  indonesia,  sehingga  sistem  hukum kewarisan  yang  digunakan  dalam  sistem  hukum  di  indonesia  berbeda  pada  Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yaitu:
1. Hukum  kewarisan  islam  yang  mengatur  bagian-bagian  ahli  waris  berdasarkan keadilan antar kepentingan keluarga, agama dan masyarakat. Warisan menurut islam tidak  terbatas  hanya  pada  keluarga  inti  saja,  tetapi  sampai  pada  keturunan  kedua dalam  garis  lurus  kebawah,  samping  dan  keatas,  baik  bagi  laki-laki  maupun perempuan  tanpa  memandang  usia.  Maka  hukum  kewarisan  islam  disebut  bersifat bilateral individuel 2 .
Hukum kewarisan islam diatur dalam firman Allah dalam QS An Nisā’/4:7.
ْ لا َو  ِن ٰدِلاَو ْ لا  َك َرَت اَّ ِ ِمّ  ٌبْي ِص َن  ِءۤا َسِِنلِلَو ََۖنْوُة َرْقَا ْ لا َو  ِن ٰدِلاَو ْ لا  َك َرَت اَِّ ِ مّ  ٌبْي ِص َن  ِلا َجِِرلِل ْو َ ا ُهْن ِم َّ ل َ ق اَِّمّ َ ن ْوُة َر ْ ق َ ا َ ك ا ًض ْو ُر ْ ف َّم اًتْي ِص َن ۗ َرُث
Terjemahnya
“Bagi  laki-laki  ada  hak  bagian  dari  harta  peninggalan  kedua  orang  tua  dan kerabatnya,  dan  bagi  perempuan  ada  hak  bagian  (pula)  dari  harta  peninggalan
1 Republik Indonesia, Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan & kompilasi hukum islam, (Bandung: Citra umbara, 2014), hlm. 375.
2 Tamakiran, Asas – asas Hukum Waris menurut tga sistem hukum, (Bandung: CV Pionir Jaya, 1987), hlm. 85.
kedua  orang  tua  dan  kerabatnya,  baik  sedikit  atau  banyak  menurut  bagian  yang telah ditetapkan.” 3
2. Hukum kewarisan perdata yang berdasarkan pada pasal 1066 KUHPerdata yaitu:
a. Tidak  seorangpun  diharuskan  menerima  berlangsungnya  harta  peninggalan dalam keadaan tidak terbagi,
b. Pemisahan  harta  peninggalan  sewaktu-waktu  dapat  dituntut  walaupun  ada larangan untuk melakukannya,
c. Pemisahan harta dapat tidak dilakukan dengan adanya perjanjian,
d. Perjanjian hanya berlaku lima tahun dan dapat diperbaharui setelahnya 4 .
Dengan berkembangnya pemahaman-pemahaman di masyarakat yang juga berpengaruh pada ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga kewarisan ditengah-tengah masyarakat juga mengalami perkembangan yang diantaranya ialah dengan lahirnya sistem ahli waris pengganti yang dikenal dengan istilah Plaatsvervulling dan diatur dalam Kitab Undang- undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.
Dalam  Fiqih  mawaris  dikenal  istilah  lain  dari  ahli  waris  pengganti  yaitu munāsakhah dimana terjadi pembagian ahli waris bertingkat yang dimaksudkan adalah harta warisan yang ada belum sempat dibagi dan terjadi kematian lagi. 5
Plaatsvervulling dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  dan  Kompilasi  Hukum Islam  memiliki  perbedaan  dalam  beberapa  hal,  begitu  juga  dengan  penggantian  ahli waris dalam sistem munāsakhah.
Untuk  memperjelas  perbedaan-perbedaan  tersebut  diperlukan  penelitian  lebih  lanjut pada penggantian ahli waris menurut fikih mawaris dan ahli waris pengganti pada Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata  dan  Kompilasi  Hukum  Islam.  Oleh  karena  itu  penulis akan  menguraikan  perbandingan  sistem munāsakhah dan plaatsvervulling pada  Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.
3 Departemen agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2001), hlm. 79.
4 Republik Indonesia, Kitab Undang -,Undang Hukum Perdata, (Jakarta: P.T. Sofmedia, 2011), hlm. 210.
5 Supardin, fiqih mawaris dan hukum kewarisan (studi analisis perbandingan), (Makassar: Alauddin University Press, 2018), hlm. 75.
Nurul Muthahharah, Supardin

## B. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian pustaka atau biasa disebut Library Research. Library Reaserch ialah kegiatan mempelajari, mendalami, dan mengutip  teori-teori  atau  konsep-konsep  dari  sejumlah  literatur  baik  buku,  jurnal, majalah,  koran  atau  karya  tulis  lainnya  yang  relevan  dengan  topik,  fokus  atau  variabel penelitian 6 . Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif yaitu  pendekatan  yuridis  formal.  Pendekatan  yuridis  formal  ialah  pendekatan  yang digunakan  dalam  mengkaji  masalah  berdasarkan  ketentuan  dalam  undang-undang. Dalam  hal  ini  pasal  yang  digunakan  mengacu  pada  pasal  185  Kompilasi  Hukum  Islam dan pasal 841 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

## C. Hasil dan Pembahasan
Sistem  pembagian  warisan  di  indonesia  yang  mengacu  pada  fiqih  mawaris,  Kitab Undang  –  undang  Hukum  Perdata  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  memiliki  perbedaan yang  didasari  atas  pertimbangan  hukum  yang  berlaku.  Fiqih  mawaris  yang  dimaksud ialah  hukum  yang  bersumber  dari  al-quran,  hadis  dan  ijtihad  menurut  buku-buku  fiqih ataupun kitab fiqih mawaris, Kompilasi Hukum Islam ialah pembagian menurut hukum islam  yang  berlaku  di  indonesia  dan  berlaku  khusus  bagi  orang  islam  sedangkan  Kitab Undang  –  undang  Hukum  Perdata  ialah  kewarisan  yang  berlaku  bagi  warga  negara indonesia yang tidak beragama islam. 7
Dalam buku perdata barat, Effendi Parangin mengemukakan bahwa dua  cara mewarisi yaitu mewaris langsung atau karena kedudukan sendiri ( uit eigen hoofde) atau mewaris secara  tidak  langsung  atau  dengan  menggantikan  kedudukan  orang  lain (bij plaatsvervulling) 8
6 Widodo, Metodologi Penelitian (Populer dan Praktis), (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 93.
7 Supardin, Fikih Mawaris ... hlm. 61.
8 Fatahullah,  dkk.  “Antara  Munasakhah  dab  Ahli  Waris  Pengganti  pada  Putusan  No. 0311/Pdt.G/2009/PA. Sel”, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Volume 6 Nomor 1 (April 2018). Hlm. 118- 125

## 1. Sistem Munāsakhah
Sistem munāsakhah ialah  salah  satu  cara  pembagian  harta  warisan  dimana  dalam munāsakhah ini kematian yang terjadi tidak hanya pada satu orang saja tetapi dua orang dan  dimana  mereka  bertindak  sebagai  pewaris  dan  ahli  waris  sebelum  terjadi  kematian kedua.
Sistem munāsakhah ini  tejadi  apabila  harta  warisan  yang  ada  belum  sempat  dibagikan kepada  ahli  waris  dan  salah  satu  ahli  waris  yang  berhak  menerima  warisan  meninggal lagi. 9 Munāsakhah ini  terjadi  dengan  minimal  adanya  dua  kali  pembagian  karena kematian yang beruntun.
Unsur-unsur munāsakhah diantanya ialah:
a. Harta warisan dari kematian pertama belum dibagikan menurut ketentuan pembagian warisan,
b. Satu atau lebih ahli waris meninggal setelah pewaris,
c. Terjadinya pemindahan harta warisan orang yang telah meninggal kepada ahli waris lain yang sebelumya tidak termasuk sebagai ahli waris dari pewaris pertama,
d. Pemindahan  harta  warisan  bukan  melalui  jalan  hibah,  hadiah  atapun  pembelian, melainkan melalui jalan mempusakai. 10
Munāsakhah ini  sebenarnya  tidak  dapat  dikatakan  sama  dengan  ahli  waris  pengganti yang berlaku pada sistem hukum di indonesia, karena pada sistem ini pergantian tempat itu  dapat  dikatakan  tidak  terjadi,  melainkan  ahli  waris  dari  pewaris  yang  meninggal belakangan  hanya  bertindak  sebagai  ahli  waris  dari  pewarisnya  sendiri  dan  tidak  ada perubahan atas harta warisan yang diterimanya.

## 2. Sistem Plaatsvervulling
a. Plaatsvervulling dalam KHI
9 Supardin, Fikih Mawaris ... hlm.75
10 Rukiah, “Sistem Munasakhah dalam kewarisan”, Diktum Jurnal Syariah dan Hukum  Volume 12 Nomor 2 (Juli 2014),  hlm. 141.
Nurul Muthahharah, Supardin
Pada dasarnya, ahli waris pengganti berasal dari lapisan masyarakat yang telah tumbuh menjadi hukum sejak dahulu. Kebiasaan ini telah dilakukan oleh masyarakat untuk memuaskan berabagai pihak yang terlibat didalamnya. Aturan ini telah dilakukan melalui musyawarah bersama  ahli  waris  itu  sendiri  maupun  dewan  adat,  begitu  juga  dengan pengadilan negeri ataupun agama. 11
Ahli  waris  yang  ditetapkan  oleh  hukum  islam  diantaranya  ialah  karena sebab-sebab:
1) Kekerabatan atau keluarga, tanpa memandang jenis kelamin, usia ataupun kekuatan, semuanya berhak untuk menerima warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 12
2) Perkawinan, dimana duda ataupun janda dapat menerima warisan dari pasangannya yang telah meninggal lebih dahulu dengan didasari pada ketentuan: pertama, antara keduanya telah berlangsung  akad  nikah  yang  sah  dan  kedua,  diantara  mereka  masih terikat pada tali pernikahan saat salahsatunya meninggal. 13
3) Al-wala’ ialah orang yang telah memerdekakan hamba sahaya sebagai bentuk syukur pada perbuatan baik yang telah dilakukan. 14
Hal ini terjadi apabila orang yang dimerdekakan tersebut tidak memeiliki  kerabat.  Namun  hal  ini  pada  zaman  sekarang  akan  sangat jarang sekali didapati.
Pada tanggal 22 juni 1991 Menteri Agama mengeluarkan surat keputusan No. 154 Tahun 1991  yang  menyerukan  penyebar  luasan  KHI  dan  diberlakukan  disamping  undang- undang. 15 Maka pada saat itu KHI mulai digunakan diseluruh pengadilan agama dalam
11 Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 154.
12 Hasanudin, Fiqh Mawaris (Problematika dan Solusi), (Jakarta: Deepublish, 2018), hlm.19.
13 Syamsulbahri salihima, perkembangan pemikiran pembagian warisan dalam hukum islam dan implementasinya pada pengadilan agama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 188 & 191.
14 Aisyah as-salafiyah, Ilmu Faraidh dan mawaris, (Bogor: Pustaka Amma Alamia, 2018), hlm. 5.
15 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan islam, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 215.
melaksanakan  tugas  yang  dimana  KHI  tesebut  merupakan  kesepakatan  dari  para  alim ulama diseluruh indonesia.
Salah  satu  isi  dalam  KHI  mengenai  kewarisan  ialah  adanya  ahli  waris  pengganti  yang merupakan  hasil  penalaran  dari  Hazairin.  Salah  satu  proses  masuknya  ahli  waris pengganti  kedalam  KHI  ialah  melalui  konsep  teori Receptio diamana  pada  teori  ini mengatakan hukum adat suatu golongan masyarakat ialah hasil dari penerimaan hukum agama secara utuh yang dianut oleh golongan tersebut. 16
Asas ijbari dalam  kewarisan menentukan bahwa  apabila terjadi  kematian  maka seluruh yang  memiliki  hubungan  dara,  ataupun  perkawinan  langsung  menjadi  ahli  waris  dan tidak memiliki hak untuk menolak untuk menjadi ahli waris. Hal ini berlaku berdasarkan ketentuan  yang  telah  ditetapkan  oleh  Allah  Swt. 17 Baik  apa  yang  diwariskan  itu  ialah harta  peninggalan  ataupun  utang,  maka  ahli  waris  tidak  memiliki  pilihan  selain menerima  warisan  harta  tersebut  ataupun  mengambil  tanggung  jawab  untuk  melunasi utang-utang pewaris.
Ahli  waris  dapat  dikelompokkan  menjadi  beberapa  bagian  yang  salah  satu  diantaranya ialah  ahli  waris  pengganti  yang  terdapat  dalam  pasal  185  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum Islam dan untuk terjadinya penggantian ahli waris ini ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku ialah:
1) Cucu menggantikan posisi orang tuanya sebagai ahli waris utama
2) Bagian yang diterima cucu sebanding dengan bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya
3) Cucu menghijab hirman (menghalangi) ahli waris saudara
4) Jika  ada  hali  waris  anak,  maka  bagian  cucu  tidak  boleh  melebihi  bagian  ahli  waris yang sederajat dengan yang diganti
5) Jika  tidak  ada  ahli  waris  lainnya  maka  cucu  menerima  ashabah  (bagian  yang ditentukan dalam Al-Quran) atau rad (kelebihan dari harta warisan). 18
16 Hilman Syahrial, Pengantar Hukum Adat Indonesia, (Klaten: Lakeisha, 2020), hlm. 60.
17 NM. Wahyu Kuncoro, Waris Permasalahan dan Solusinya, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), hlm. 19.
18 Syamsulbahri salihima, perkembangan ... hlm. 252.
Nurul Muthahharah, Supardin

## b. Plaatsvervulling dalam KUHPerdata
Indonesia  sebagai  negara  bekas  jajahan  belanda,  maka  berdasarkan  asas  konkordansi, yaitu  hukum  yang  berlaku  di  negeri  jajahan  sama  dengan  ketentuan  yang  berlaku  di negeri  penjajah,  maka  hukum  perdata  tertulis  yang  berlaku  di  indonesia  ialah  produk hukum dari belanda. 19 hukum perdata pada umumnya sebagaimana yang termuat dalam Burgelijk  Weetboek atau  kitab  undang-undang  hukum  perdata  sebagian  besar  dijiwai oleh hukum romawi yang dibuat sekitar abad ke-IV Masehi. 20
Hukum yang dibawa oleh belanda untuk indonesia sendiri tidak murni ialah hukum yang berasal  dari  belanda,  melainkan  hukum  tersebut  telah  terpengaruh  oleh  hukum  dari prancis  dan  romawi.  Dimana  pada  abad  ke-XI  mesehi,  hukum  romawi  diajarka  pada perguruan-perguruan tinggi di italia utara dimana didalam perguruan tinggi ini memiliki mahasiswa dari berbagai negara di eropa yang salah satu diantaranya ialah orang-orang belanda yang selanjutnya mereka kembali ke negara masing-masing untuk mengajarkan dan menyebarkan hukum romawi ini. 21
Belanda  juga  sempat  dikuasai  oleh  prancis  yang  dimana  orang-orang  prancis  ini mengolah Code  Napoleon untuk  diberlakukan  di  belanda  dan  berhasil  disahkan  pada  1 Mei  1809  dengan  nama Wetboek  Napoleon  in  Gerigt  Voor  Het  Koningkrijk atau  Kitab Undang-undang Napoleon yang telah disesuaikan dengan kondisi masyarakat belanda. 22 Maka dengan disesuaikannya hukum prancis dengan hukum belanda  yang notabenenya ialah  hukum  yang  berasal  dari  romawi  ini  maka  hukum  yang  berlaku  di  belanda  tidak mutlak  ialah  hukum  belanda  itu  sendiri  melainkan  hukum  yang  telah  dipengaruhi  oleh hukum belanda dan prancis.
Ahli  waris  pengganti  merupakan  hukum  dari  negara  prancis  dan  hukum  itu  sendiri bukanlah  mutlak  berasal  dari  prancis  namun  merupakan  hasil  revisi  dari  hukum  yang
19 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 18.
20 Marilang, Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian), (Makassar: Indonessia Prime, 2017), hlm. 29-30.
21 Marilang, Hukum Perikatan ... hlm. 30.
22 Marilang, Hukum Perikatan ...  hlm. 32.
berlaku dari negara yang telah dijajah oleh prancis di timur tengah khususnya mesir yang notabennya  menggunakan  hukum  islam  dilihat  dari  pembagian  bab-babnya  yang  mirip dengan sistematisasi hukum fikih. 23
Sebagaimana adanya ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam, maka dalam Kitab  Undang  –  undang  Hukum  Perdata  juga  diatur  mengenai  ahli  waris  prngganti  itu sendiri  sebagaimana  yang  diatur  dalam  pasal  841  Kitab  Undang  –  undang  Hukum Perdata, adapun golongan-golongan dari ahli waris pengganti itu ialah:
1) Penggantian  tempat  untuk  golongan  1  diatur  dalam  pasal  842  ”penggantian  dalam gari  lurus  kebawah  yang  sah,  berlangsung  tanpa  akhir.  Pengantian  tempat  ini  dapat terjadi  apabila  anak  menjadi  ahli  waris  bersama  anak  dari  saudaranya  yang  telah meninggal lebih dahulu ataupun mewaris bersama dengan keturunan yang derajatnya berbeda”. 24
2) Penggantian  tempat  untuk  golongan  2  diatur  dalam  pasal  845  “penggantian  dalam garis  lurus  kesamping  apabila  saudara  laki-laki  atau  saudara  perempuan  masih memiliki keturunan sebagaimana yang disebutkan dalam golongan ke 2 ahli waris”.
3) Penggantian  tempat  untuk  golongan  4  siatur  dalam  pasal  844  “  dalam  garis kesamping, penggantian diperkenankan untuk keuntungan anak dari saudara laki-laki maupun perempuan, baik ia mewaris bersama paman atau bibinya ataupun besama- sama dengan keturunan yang derajatnya berbeda”. 25
Untuk bertindak sebagai ahli waris pengganti, A. Pilto mengemukakan hal hal yang harus terpenuhi yaitu:
1) Orang yang menggantikan harus memenuhi syarat sebagai ahli waris,  dimana  dalam  hal  ini  haknya  sebagai  ahli  waris  tidak  boleh berstatus  tidak  pantas  ataupun  hanya  sebagai  ahli  waris  tidak  pernah dicabut oleh pewaris.
23 Hajar M. “Asal Usul dan Implementasi Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam” Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Asy-Syir’ah Volume 50 Nomor 1 (Juni 2016). Hlm. 58
24 Republik Indonesia, Kitab Undang -,Undang Hukum Perdata ... hlm. 172.
25 Republik Indonesia, Kitab Undang -,Undang Hukum Perdata ... hlm. 173.

## Nurul Muthahharah, Supardin
2) Orang yang tempatnya akan digantikan harus terlebih dahulu meninggal, maka tidak boleh menggantikan posisi orang yang masih hidup.
3) Penggantian hanya dapat dilakukan oleh keturunan yang sah. 26
Dalam  KHI,  diatur  bahwa  ahli  waris  tidak  boleh  menolak  untuk  mendapatkan  warisan dari  pewaris.  Sedangkan  dalam  Kitab  Undang  –  undang  Hukum  Perdata,  ahli  waris diberi hak untuk menolak atau menerima warisan berdasarkan pasal 1058 Kitab Undang – undang Huum Perdata bahwa ahli waris yang menolak untuk menerima warisan akan diangap  tidak  perna  ada.  Menurut  pasal  1059  Kitab  Undang  –  undang  Hukum  Perdata bahwa bagian warisan ahli waris yang menolak itu akan diberikan kepada ahli waris lain yang  bersedia  menerimanya.  Menurut  pasal  1057  Kitab  Undang  –  undang  Hukum Perdata  untuk  menolak  suatu  warisan  harus  dinyatakan  dengan  tegas  dihadapan kepaniteraan  pengadilan  negeri.  Menurut  pasal  1062  Kitab  Undang  –  undang  Hukum Perdata bahwa penolakan harus dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan. Akan tetapi, penolakan  menerima  warisan  tersebut  tidak  boleh  dengan  alasan  tidak  ingin menanggung  utang  yang  dimiliki  pewaris,  apabila  hal  inii  terjadi  maka  menurut  pasal 1061 Kitab Undang – undang Hukum Perdata maka majelis hakim berhak memberikan kuasa  kepada  para  kreditur  untuk  menyatakan  ahli  waris  sebagai  pengganti  untuk membayat utang. 27

## D. Penutup
Perbedaan Sistem Munāsakhah dan Plaatsvervulling ialah sistem Munāsakhah ini ialah pembagian warisan menuru kitab fikih yang dalam kewarisan terjadi kematian beruntun sebelum  warisan  dibagikan  dan  salah  satu  ahli  waris  meninggal  dunia  sehingga kedudukannya dapat digantikan oleh keturunannya dan dalam Munāsakhah ini memiliki perbedaan  pada  ahli  waris  pengganti  pada  sistem  hukum  di  indonesia  karena  dalam sistem  ini  penggantian  tempat  itu  tidak  terjadi  melainkan  dia  hanya  hadir  untuk
26 Oemar Moechthar, Perkembangan Hukum ... h.lm 37.
27 Oemar Moechthar, perkembangan Hukum ... hlm. 20-21.
menerima  bagian  yang  memang  pada  awalnya  ialah  bagian  yang  harus  dimiliki pewarisnya.
Plaatsvervulling pada  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Kitab  Undang  –  undang  Hukum Perdata  sendiri  yang  sama-sama  menempatkan  diri  sebagai  pengganti  dari  ahli  waris yang  telah  meninggal  lebih  dahulu,  penggantian  tempat  ini  memiliki  kedudukan  yang sama dimana anak dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu dapat menjadi pengganti dari  orang  tua  mereka,  perbedaan  pada  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Kitab  Undang  – undang  Hukum  Perdata  dalam  ahli  waris  pengganti  ini  hanya  pada  bagia-bagian  yang akan diterima pewaris, dimana dalam Kitab Undang – undang Hukum Perdata tidak ada perbedaan  yang  akan  didapatkan  oleh  ahli  waris  pengganti  dengan  ahli  wars  yang digantikannya sedangkan pada Kompilasi  Hukum  Islam bagian  yang diterima oleh ahli waris  pengganti  tidak  boleh  melebihi  bagian  yang  diterima  ahli  waris  yang  langsung. Juga  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,  ahli  waris  tidak  dapat  menolak  untuk  menerima warisan yang menjadi bagiannya sedangkan dalam Hukum Perdata ahli waris diberi hak untuk  menerima  atau  menolak  suatu  harta  warisan  kecuali  penolakan  tersebut  didasari dengan ketidak inginan untuk menanggung hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.

## Daftar Pustaka

## Buku
Al-Qur’an Dan Terjemahannya.
Ali, Zainuddin. Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2008. As-Salafiyah,  Aisyah. Ilmu  Faraidh  dan  Mawaris. Cet.I;  Bogor:  Pustaka  Amma  Alamia, 2018.
Hasanuddin. Fiqh Mawaris (Problematika dan Solusi). Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2020
Kuncoro, NM. Wahyu. Waris Permasalahan dan Solusinya. Cet. I; Jakarta: Raih Asa Sukses,
2015.
Marilang. Hukum  Perikatan  (Perikatan  yang  lahir  dari  Perjanjian). Cet.  I;  Makassar: Indonesia Prime, 2017.
Moechtar, Oemar. Perkembangan Hukum Waris. Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
Salihima, Syamsulbahri. Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama. Cet. I; Jakarta: 2015.
Nurul Muthahharah, Supardin
Supardin. Fikih  Mawaris  Dan  Hukum  Kewarisan  (Studi  Analisis  Perbandingan). Cet.  II; Makassar: Alauddin University Press, 2018.
Syahrial, Hilman. Pengantar Hukum Adat Indonesia. Cet. I; Klaten: Lakeisha, 2020
Syarifuddin, Amir. Hukum Kewarisan Islam. Cet. III; Jakarta: Kencana, 2008.
Tamakiran. Asas  –  Asas  Hukum  Waris  Menurut  Tiga  Sisitim  Hukum. Cet.  I;  Bandung:  Cv Pionir Jaya, 1987.
Tutik,  Titik  Triwulan. Hukum  Perdata  dala  Sistem  Hukum  Nasional. Cet.  V;  Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
Widodo. Metodologi  Penelitian  (Populer  dan  Praktis). Cet.  III;  Depok:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2019.

## Jurnal
Fatahullah,  dkk.  “Antara  Munasakhah  dab  Ahli  Waris  Pengganti  pada  Putusan  No. 0311/Pdt.G/2009/PA. Sel”, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Volume 6 Nomor 1 (April 2018). Hlm. 118-125
Hajar  M.  “Asal  Usul  dan  Implementasi  Ahli  Waris  Pengganti  Perspektif  Hukum  Islam”
Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Asy-Syir’ah Volume 50 Nomor 1 (Juni 2016). Hlm. 58
Rukiah. “Sistem Munasakhah dalam kewarisan”, Jurnal Syariah dan Hukum Diktum Volume 12 Nomor 2 (Juli 2014). Hlm. 141.

## Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Cet. I; Jakarta: P.T. Softmedia, 2011.
Republik Indonesia. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.