Perkawinan Sasuku: Instrument Budaya Dalam Kajian Hukum Nasional

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Journal website: https://al-afkar.com
P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905 Vol. 7  No. 1  (2024). https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.910            pp.  980-987
Research Article

## Perkawinan Sasuku: Instrument Budaya Dalam Kajian Hukum Nasional
Nailatur Rahmadiah 1 , M. Waritsul Firdaus. F 2
1. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia; nailaturrahmadiah010699@gmail.com
2. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia; waritsul.firdaus@gmail.com
Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0). Received :  October 12, 2023 Revised :  November 26, 2023 Accepted :  December 17, 2023 Available online    :  January 25, 2024
How  To  Cite: Nailatur  Rahmadiah  and  M.  Waritsul  Firdaus.  F  (2024)  “Sasuku  Marriage:  A  Cultural Instrument  in  National  Legal  Studies”, al-Afkar,  Journal  For  Islamic  Studies ,  7(1),  pp.  980 – 987.  doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.910.

## Sasuku Marriage: A Cultural Instrument in National Legal Studies
Abstract. Each tribe has a philosophical belief in life as a social identity. Like the Minangkabau culture, there is a prohibition on marriage which is called Sapayuang marriage (Marriage of the same tribe). The same tribe in Minangkabau is prohibited from marrying even if they are far apart in generations. This  pluralism  certainly  gives  rise  to  legal  dualism  that  occurs  among  indigenous  communities. Therefore, it is deemed necessary to carry out this research to see what actually happens in society regarding tribal marriages and respond to the legal dualism that occurs in tribal marriage practices. In this writing, the author uses a type of library research. The primary data source used in this research is marriage law. One example of secondary data is books that encourage authors to develop primary data.  The  results  of  this  research  are  that there  are  no  sanctions  regarding  the  prohibition of tribal marriages in the law. As long as there is no prohibition on sasuku marriage according to the law, it is legal to do so, but if sasuku marriage is carried out by the Minangkabau indigenous people they will
Perkawinan Sasuku: Instrument Budaya Dalam Kajian Hukum Nasional
receive sanctions, sanctions in the form of slaughtering a buffalo, being ostracized from society and some also depend on each region which determines it.
Keywords: Marriage, ethnicity, culture, law
Abstrak. Setiap  suku  memiliki  keyakinan  filosofi  hidup  sebagai  identitas  sosial.  Seperti  halnya kebudayaan  Minangkabau  ada  larangan  perkawinan  yang  disebut  dengan kawin  Sapayuang (Nikah Sesuku) suku yang sama di minangkabau dilarang untuk kawin sekalipun terpaut generasi yang jauh. Kemajemukan ini tentu melahirkan dualisme hukum yang terjadi di kalangan masyarakat adat. Oleh karenanya penelitian ini dirasa perlu dilakukan untuk melihat sebenarnya yang terjadi di masyarakat terkait perkawinan sasuku serta merespon dualisme hukum yang terjadi dalam praktek perkawinan sasuku . Dalam  penulisan  ini,  penulis  menggunakan  jenis  penelitian  kepustakaan  (library  research). Sumber  data  primer  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  undang-undang  perkawinan.  Satu contoh  data  sekunder  adalah  buku-buku  yang  mendorong  penulis  untuk  mengembangkan  data primer.  Adapun  hasil  penelitian  ini  adalah  tidak  ada  sanksi  tentang  larangan  kawin sasuku dalam undang-undang . Selama    tidak  ada  larangan  kawin  sasuku  menurut  undang-undang  sah-sah  saja dilakukan,  tetapi  jika  kawin  sasuku  dilakukan  oleh  masyarakat  adat  Minangkabau  meraka  akan mendapatkan sanksi, sanksi berupa penyembelihan seekor kerbau, dikucilkan dari masyrakat dan ada juga tergantung daerah masing-masing yang menetapkan.
Kata Kunci: Perkawinan, sesuku, budaya, hukum

## PENDAHULUAN
Setiap suku di Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda, begitu juga dengan adat  dan  budayanya.  Setiap  suku  bangsa,  khususnya  masyarakat  adat,  memiliki landasan falsafah hidup sebagai  identitas sosial yang menjadi landasan pandangan dunia ( Muazzin, 2014: 45). Adat Minangkabau yang memiliki adagium budaya Adat Basandi  Syarak,  Syarak  Basandi  Kitabullah,  Adat  Mangato  Adat  Mamakai,  Alam Takambang  jadi  guru. Syariat  mengungkapkan  sesuatu  dan  adat  menggunakan dalam  prakteknya,  alam  terbentang  sebagai  guru ( Idrus,  1999:  31).  Minangkabau menggunakan sistem kekerabatan Matrilineal, yaitu mengambil garis keturunan ibu.
Meskipun ada banyak jenis suku di Minangkabau, Tambo alam Minangkabau menegaskan bahwa pada saat Pembentukan Kebiasaan Istiadat Minangkabau oleh Datuak Katumangguangan dan Datuak Perpatiah Nan Sabatang, hanya ada empat suku yang diberi nama sesuai dengan dua kelarasan. Tiga suku yang dimaksud adalah Koto,  Piliang,  Bodi,  dan  Caniago  (Madjoindo,  1956:  50).  Sesama  suku  tersebut  di dalam  kebudayaan  Minangkabau  ada  larangan  perkawinan  yang  disebut  dengan kawin  Sapayuang (Nikah  Sesuku).    Dalam  terminologi  adat  Minangkabau, Sasuku artinya garis keturunan jalur ibu yang dihitung dari nenek ke bawah (Amir, 2001: 62).
Konsep  Minang  menekankan  fakta  bahwa  orang  Minang  dilarang  kawin dengan  orang  dari  suku  serumpun,  sedangkan  suku  serumpun  dimaksud  adalah serumpun  menurut  garis  keturunan  matrilineal.  Kondisi  ini  dikenal  sebagai "exogami matrilocal" Madjoindo atau "exogami matrilinea” ( Amir, 2001: 156). Telah banyak karya yang ditulis oleh peneliti hukum tentang perkawinan sasuku , seperti penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hasibuan  &  Harahap.  Adapun  hasil  dari penelitiannya perkawinan sesuku yang dianggap sebagai pelanggaran Hukum Adat

## Nailatur Rahmadiah, M. Waritsul Firdaus. F
Perkawinan Sasuku: Instrument Budaya Dalam Kajian Hukum Nasional
Perkawinan akan bergeser menuju penyesuaian Hukum Adat Perkawinan baru yang lebih fleksibel sesuai nilai yang yang dianut dalam area sosial mereka interaksi dan adaptasi hukum akan mewarnai kehidupan mereka di kemudian hari pengaruh luar atau  kebudayaan  kota  serta  kemajuan  berfikir  akan  ikut  mewarnai  budaya  baru tersebut  apalagi  dihubungkan  dengan  perkembangan  arus  informasi  dan komunikasi baik dalam skala Nasional maupun Internasional(Hottop, 2019: 127).
Serupa  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ferry  Sandy,  dimana  aturan adat  yang  melarang  pernikahan  sesuku  dianggap  tidak  sesuku  dan  dianggap melanggar aturan HAM. Larangan nikah sesuku karena dianggap akan  melahirkan keturunan yang kurang bagus atau kurang berkualitas, pergaulan yang sempit, bisa memutuskan  tali  persaudaraan  dan  akan  memutuskan  garis  keturunan  yang sebenarnya  bisa  menghasilkan  keturunan  dari  suku  lain.  Sanksinya    akan  didenda satu ekor kerbau , dan di usir atau dikucilkan dari kampung (Hottop, 2019: 127).
Kemudian  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Pasaribu  &  Sudaryatmi menghasilkan  adanya  perkembangan  sistem  perkawinan  dari  eksogami  menjadi eleutherogami.  Hal  ini  dikarenakan  adanya  kepercayaan  masyarakat  bahwa pernikahan  satu  marga  merupakan  aib  dan  akan  mendatangkan  malapetaka  bagi kampung  halaman  (Khumaini,  2020:  10).  Berdasarkan  penelitian  diatas  tidak  ada penelitian yang membahas perkawinan sasuku dari hukum positif. Oleh karenanya, penelitian  ini  dirasa  perlu  dilakukan  untuk  melihat  realitas  sosial  yang  terjadi  di masyarakat terkait perkawinan sasuku serta merespon dualisme hukum yang terjadi dalam praktek perkawinan sasuku .

## METODE PENELITIAN
Penulis melakukan penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian ini, yaitu rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode data pustaka  (Mahmud, 2011: 15). Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitiaan kepustakaan ialah penelitian yang menggunakan cara mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang  ada  di  perpus,  seperti  buku,  majalah,  dokumen,  catatan  kisah-kisah  sejarah (Rahman, 2005: 18). Sumber data yang merupakan  bahan tertulis dalam penelitian kepustakaan ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data  primer,  yaitu  data  yang  diperoleh  oleh  subjek  penelitian  sebagai  sumber informasi yang dicari. Data ini disebut juga sebagai data primer (Saifuddin, 2007: 20 ).  Sumber  data  primer  dalam  penelitian  ini  adalah  Undang-undang  Perkawinan. Meskipun data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain, namun tidak dikumpulkan  sendiri  oleh  peneliti  dari  bidang  studi.  Dalam  studi  ini  data sekundernya  adalah  buku-buku  yang  mendukung  penulis  untuk  melengkapi  dari sumber data primer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Tinjauan Umum Adat Kawin Sapayuang
Minangkabau menganut kekerabatan matrilineal, yang mengatur kehidupan dan  kenyamanan  suatu  masyarakat  yang  terikat  dalam  suatu  jalinan  kekerabatan dalam garis ibu. Seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, adalah pemberian dari  orang  tuanya.  Ayah  tidak  bisa  mengembalikan  anaknya  ke  tanah  air,  seperti

## Nailatur Rahmadiah, M. Waritsul Firdaus. F
Perkawinan Sasuku: Instrument Budaya Dalam Kajian Hukum Nasional
halnya  dalam  sistem  patrilineal.  Akibatnya,  seorang  pemuda  Minangkabau  akan mengikuti  pamannya  atau  suku  ibunya  (Syaifuddin,  2015:  182).  Matrilineal  di Minangkabau  berbeda  dengan  sistem  kekerabatan  lain  sebagai  pedoman  dalam membangun kekerabatan. Ada beberapa pengenal matrilineal yang tidak ditemukan di sistem lain, seperti: garis keturunan dihitung menurut garis keturunan ibu; suku anak  menurut  suku  ibu;  babangso  kabakeh  ayah  (mengikuti  nasab  ayah);  jauah mancari suku dakek mancari ibu (jika jauh dari Pusako tinggi (harta pusaka tinggi) kemenakan dari mamak (saudara ibu laki-laki), pusako rendah (harta pusaka rendah) ke  anak.  Dalam  hal  ini,  ganggam  bauntuak  (total  penyerahan),  hak  kuasa  pada perempuan, hak memelihara kepada laki-laki (Misnal, 2016: 25).
Hal serupa juga dikemukakan oleh J. De Jong Muhammad Rajab, diantaranya: keturunan  menurut  garis  ibu  ( matrilineal  descent );  suku  terbentuk  menurut  garis ibu( matrilineal clan ); kawin harus keluar suku( clan-exogamy ); balas dendam adalah kewajiban seluruh anggota kaum( vendetta as a duty of entire clan) ; kekuasaan secara teoritis di tangan ibu, walaupun jarang dilaksanakan( clan authority theoretically in hands  of  the  "mother",  but  rarely  exercised  by  her  in  practice );  adanya  kekuasaan mamak (saudara  laki-laki  ibu)  ( authority  of  mother's  brother );    dalam  perkawinan suami tinggal di rumah kaum istri ( matrilocal marriage or visit of husband to hi wife ); warisan diturunkan dari mamak kepada anak dari saudara perempuan ( succession of dignities from mather brother to sister son ) (Huen, 1986: 84).
Masyarakat  Minangkabau  adalah  masyarakat  yang  memiliki  sistem pernikahan  yang  tidak  sama  dengan  daerah-daerah  lain  di  Indonesia.  Untuk menyempurnakan sistem pernikahan, masyarakat Minangkabau menerapkan sistem eksogami, yang berarti jika seseorang memiliki suku yang sama, dia harus menikah dengan orang dari suku lain (Fiony Sukmasari, 1 986: 50).
Menurut logika hukum, Minangkabau tidak bisa lahir dengan satu suku. Bagi mereka yang menikah satu suku akan menderita, sanksi moral akan diterapkan, mirip dengan bagaimana hukuman itu berasal dari pergaulan dan berkembang dari waktu ke waktu. Hukuman ini berlaku tidak hanya terhadap pasangan yang mengerjakan, namun keluarga besar juga mendapat sanksinya. Karena itu, menikah sesuku akan menyebabkan malapetaka di rumah tangga ( Yossi, 2011:51).
Menurut  Undang-Undang  Nan  Duo  Puluh,  alasan  perkawinan  sesuku  tidak dapat  dihapuskan  adalah  karena  perkawinan  tersebut  dapat  menimbulkan penyempitan  pergaulan,  dengan  cara  bergaul  dengan  orang-orang  yang  memiliki karma yang sama, mengakibatkan perpecahan yang lebih besar karena konflik lebih mudah  diselesaikan  dalam  suku  internal,  dan  menyebabkan  psikologis  anak memburuk akibat perubahan rasial dari orang lain (Datoek Toeah, 2022: 247).
Setiap  peraturan  yang  diterapkan  akan  menghasilkan  sanksi  yang  tidak terbatas  pada  masyarakat  adat  Minangkabau.  Wali  Nagari  akan  menunjuk penanggung jawab sidang. Peran Wali Nagari adalah pemberi keputusan berdasarkan rembukan  dari  Ninik  Mamak  perihal  perkara  perkawinan  sesuku  tersebut.  Sanksi untuk  pelaku  perkawinan  sesuku  adalah  dibuang  sepanjang  adat,  membubarkan perkawinan, diusir dari kampung, dan hukum denda seperti tempat dimana hukum memutuskan ( Vidya, 2020: 1 – 11.).

## Nailatur Rahmadiah, M. Waritsul Firdaus. F
Perkawinan Sasuku: Instrument Budaya Dalam Kajian Hukum Nasional

## Perkawinan Dalam Aturan Hukum Nasional
Menurut  Pasal  1  Undang-Undang  nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974  telah  mengatur  secara  rinci  tentang  ketentuan-ketentuan  yang mencangkup  aspek  perkawinan,  mulai  dari  dasar  perkawinan,  syarat-syarat perkawinan,  pencegahan  perkawinan,  batalnya  perkawinan,  juga  termasuk  di dalamnya larangan-larangan perkawinan, akan tetapi berkaitan dengan perkawinan adat  tidak  ada  penjelasannya.  Hanya  saja  ada  indikasi  pemberlakuan  hukum  adat yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 pada pasal 8 (f) yang mengatakan  perkawinan  dilarang  antara  dua  orang  yang  : “Mempunyai  hubungan yang  oleh  agamanya  atau  peraturan  lain  yang  berlaku,  dilarang  kawin” (Mahkamah Agung: 2011).
Pengunifikasian  aturan-aturan  di  bidang  hukum  perkawinan  terjadi  ketika lahirnya  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan.  Adanya pengunifikasian  Undang-Undang  Perkawinan  itu  secara  otomatis  seluruh  warga negara Indonesia harus menggunakan dasar Undang-Undang No 1 tahun 1974 dalam mengadakan atau menyelenggarakan perkawinan padahal sebenarnya mereka telah mempunyai hukum adat perkawinan sendiri. Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan untuk  perkawinan  dan  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata ( Burgerlijk Wetboek ), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen ( Huwelijk Ordanantie Christen Indonesia 1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran ( Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. “Peraturan -peraturan  lain  yang  mengatur  tentang  perkawinan  sejauh  telah  diatur dalam Undang- undang ini, dinyatakan tidak berlaku”. Namun dengan penafsiran a contrario hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan ini tetapi ada di hukum adat perkawinan maka tetap berlaku, seperti bentuk perkawinan upacara perkawinan  dan  lain-lain.  Jadi  pasal  66  Undang-Undang  Perkawinan  punya  fungsi sebagai dasar hukum berlakunya hukum perkawinan adat (Soerojo, 1983: 132).

## Analisis Sanksi Adat Dalam Hukum Nasional
Perkawinan  memiliki  peraturan  dan  ketentuan  selama  pelaksanaannya. Menurut hukum Minangkabau, orang tidak dapat menikah dengan orang dari suku yang sama. Garis keturunan di  Minangkabau ditentukan oleh garis keturunan ibu, ibu  yang  menentukan  suku  seseorang.  Sistem  perkawinannya  dikenal  dengan eksogami matrilokal atau eksogami matrilineal, yaitu sistem yang dilakukan dengan orang  yang  memiliki  suku  yang  berbeda  (Amir:  24).  Masyarakat  Minangkabau menganut tiga aturan hukum atau yang disebut dengan Bapilin tigo (Tiga hal dalam adat yang harus dipatuhi), yaitu seluruh masyarakat Minangkabau harus senantiasa memegang teguh pada nilai. Kalau  melangar yang pertama sama saja melanggar yang semuanya yaitu, agama, adat dan pemerintah (Amir: 24).

## Nailatur Rahmadiah, M. Waritsul Firdaus. F
Perkawinan Sasuku: Instrument Budaya Dalam Kajian Hukum Nasional
Larangan  melakukan  perkawinan  sesuku  tersebut  bagi  masyarakat Minangkabau  adalah  karena  masyarakat  Minangkabau  memandang  bahwa hubungan sesuku itu merupakan hubungan keluarga, masih terdapatnya pelanggaran terhadap  ketentuan  tidak  dibolehkannya  melakukan  perkawinan  sesuku  tersebut, tentunya  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  telah  diatur  oleh  hukum  adat  dan  itu mencerminkan bahwa keberadaan hukum adat dewasa ini semakin melemah (Resti, 2011:  62).  Pada  zaman  dahulu  penghulu  adat  dan  para  leluhur  telah  mengucapkan Sumpah  Sotih,  maka  secara  otomatis  seluruh  masyarakat  Minangkabau  tidak  ada yang  berani  melanggar  atau  melakukan  pernikahan  sesuku  karena  mereka  takut melawan  sumpah  leluhur  maupun  marabahaya  yang  akan  datang  di  kemudian harinya,  baik  itu  terjadi  pelaku  pernikahan  sesuku  maupun  anak  cucu  mereka nantinya. Menurut hukum Minangkabau, tidak mungkin menikah hanya dengan satu suku.  Sanksinya  jika  dilanggar  adalah  sanksi  moral,  dibuang  sepanjang  adat, dikucilkan dari pergaulan. Bukan hanya orang pribadi yang menderita, tetapi seluruh masyarakat juga menderita. Menikah sesuku akan membawa malapetaka di rumah tangga (Yossi: 51).
Pada dasarnya setiap undang-undang yang dilanggar memiliki sanksi, begitu juga  undang-undang  yang  tidak  membolehkan  menikah  sesukuu  dalam  Adat Minangkabau. Wali Nagari akan menunjuk penanggung jawab penyelidikan. Peran wali Nagari ini berdasarkan rembukan dari para pihak Ninik Mamak tentang masalah perkawinan sesuku yang terjadi. Peran wali Nagari ini juga mengatasi permasalahan tanah  adat  dan  mengatasi  perkawinan  sesuku.  Dalam  hukum  adat  tersebut,  ada aturan  dan  ketentuan,  serta  sanksi,  untuk  menangani  setiap  masalah  yang timbul. Terlepas  dari  kenyataan  bahwa  sanksi  bagi  pelaku  pernikahan  sesuku  ini  dibuang sepanjang  adat,  membubarkan  perkawinan,  diusir  dari  kampung,  hukum  denda disesuai dengan tempat dimana hukum memutuskan. Meskipun demikian, sebagian besar  populasi  dipengaruhi  oleh  situasi  saat  ini  (Nurhaliza,  2020:  1-11).  Di  dalam undang-undang  tidak  ditemukan  mengenai  sanksi  bagi  pelaku  pernikahan  sesuku dan juga tidak ditemukan adanya larangan nikah sesuku seperti yang ada dalam Adat Minangkabau, sanksi-sanksi untuk pelaku pernikahan sesuku ini kepala adat (kepala suku)  terdahulu  yang  memutuskan,  dan  telah  disepakati  oleh  ninik  mamak terdahulu,  dan  masyarakat  Minangkabau.  penghulu  adat  (kepala  suku)  terdahulu, dan telah disepakati oleh ninik mamak terdahulu dan masyarakat Minangkabau (Elsi, 2019).

## SIMPULAN
Kawin sasuku adalah perkawinan oleh masyarakat yang sukunya sama, Sasuku artinya semua keturunan dari nenek kebawah yang dihitung menurut garis ibu. Adat Minagkabau  memprakarsai  masalah  ini.  Larangan  melakukan  perkawinan  sesuku tersebut  bagi  masyarakat  Minangkabau  adalah  karena  masyarakat  Minangkabau mendapat  pelanggaran  terhadap  ketentuan  tidak  diperbolehkannya  melakukan perkawinan  sesuku.  Pada  dasarnya,  setiap  undang-undang  yang  diundangkan memiliki sanksinya, ada juga undang-undang yang melarang menikah sesuku dalam Adat  Minangkabau.  Wali  Nagari  akan  menunjuk  penanggung  jawab  penyelidikan. Peran wali Nagari ini berdasarkan rembukan dari para pihak Ninik Mamak tentang

## Nailatur Rahmadiah, M. Waritsul Firdaus. F
Perkawinan Sasuku: Instrument Budaya Dalam Kajian Hukum Nasional
masalah  perkawinan  sesuku  yang  terjadi.  awin  sasuku  adalah  perkawinan  yang dilakukan  oleh masyarakat yang sukunya sama, Sasuku artinya semua keturunan dari nenek kebawah yang dihitung menurut garis ibu. Perkawinan ini dilarang oleh adat Minagkabau.    Larangan  melakukan  perkawinan  sesuku  tersebut  bagi  masyarakat Minangkabau  adalah  karena  masyarakat  Minangkabau  memandang  bahwa hubungan sesuku itu merupakan hubungan keluarga, masih terdapatnya pelanggaran terhadap  ketentuan  tidak  dibolehkannya  melakukan  perkawinan  sesuku.  Pada dasarnya  setiap  peraturan  yang  dilanggar  pasti  ada  sanksinya,  begitu  pula  adanya peraturan larangan pernikahan sesuku yang ada dalam Adat Minangkabau.  Pelaku perkawinan sesuku akan  di adili  oleh Wali  Nagari. Peran wali  Nagari disini adalah sebagai  pemberi  suatu  keputusan  berdasarkan  rembukan  dari  para  pihak  Ninik Mamak tentang perkara perkawinan sesuku yang terjadi. Di dalam undang-undang tidak  ditemukan  mengenai  sanksi  bagi  pelaku  pernikahan  sesuku  dan  juga  tidak ditemukan adanya larangan nikah sesuku seperti yang ada dalam Adat Minangkabau, jadi sanksi-sanksi untuk pelaku nikah sesuku ini hanya ada dan dibuat oleh penghulu adat (kepala suku) terdahulu, dan telah disepakati oleh ninik mamak terdahulu dan masyarakat  Minangkabau.  Jadi  kawin sasuku atau sapayuang menurut  undang- undang sah-sah saja, tapi bagi adat Minangkabau bagi yang melakukan kawin sasuku akan dikenakan sanksi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Rahman sholeh. “Pendidikan Agama Dan Pembangunan,” 2005. Amir.m.s. Adat  Minangkabau  Pola  Dan  Tujuan  Hidup  Orang  Minang, .  Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001.
Azwar, Saifuddin. Metode Penelitian . Pustaka Pelajar , 2007, 2007.
Batuah, A. Dt. & Madjoindo. Tambo Minangkabau Dan Adatnya / Penulis, Ahmad Dt.
Batuah, A. Dt. Madjoindo . Djakarta : Balai Pustaka, 1956, 1959.
Effiati  Juliana  Hasibuan,  Hottob  harahap.  “Pluralisme  Hukum  Pada  Kasus Perkawinan  Semarga  Pada  Etnis  Padang  Lawas  Di  Kabupaten  Tapanuli Selatan.” Jurnal Harmoni Sosial I, no. 3 (2019): 127 – 32.
Fiony Sukmasari. Perkawinan Adat Minangkabau . Jakarta: karya indah, 1986.
Huen,  P  L  P. The  Malay  World  of  Southeast  Asia:  A  Select  Cultural  Bibliography . Programme on the Cultural Heritage of Southeast Asia, Institute of Southeast Asian Studies, 1986. https://books.google.co.id/books?id=HPCIdZWAIpMC.
Khumaini  ibnu  Demang.  “Yogyakarta  2020.” Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap Perkawinan  Eksogami  Pada  Suku  Banglae  Desa  Bampalola  Kecamatan  Abal Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur , 2020. Mahkamah  Agung  RI. Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  Yang  Berkaitan Dengan  Kompilasi  Hukum  Islam  Serta  Pengertian  Dalam  Pembahasannya . Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan . Vol. 1, 2011.
Mahmud. Metode Penelitian Pendidikan . Bandung : Pustaka Setia, 2011, 2011.
Muazzin, Muazzin. “Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) Atas Sumber Daya Alam:  Perspektif  Hukum  Internasional.” PADJADJARAN Jurnal  Ilmu Hukum
(Journal of Law) 1 (August 1, 2014): 322 – 45.

## Nailatur Rahmadiah, M. Waritsul Firdaus. F
Perkawinan Sasuku: Instrument Budaya Dalam Kajian Hukum Nasional
https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a7.
Munir,  Misnal.  “Sistem  Kekerabatan  Dalam  Kebudayaan  Minangkabau:  Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi- Strauss.” Jurnal Filsafat 25, no.
1 (2016): 1. https://doi.org/10.22146/jf.12612.
Nurchaliza,  Vidya.  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Larangan  Kawin  Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia.” Journal of Islam Law Studies 3, no. 1 (2020): 1 – 11.
Pangulu,  Idrus  Hakimi  Dt  Rajo. Rangkaian  Mustika  Adat  Basandi  Syarak  Di Minangkabauecord . Bandung: CV. Rosda, n.d. hal. 30-31.
Sandy,  Ferri,  Mardalena  Hanifah,  and  Dasrol  Dasrol.  “Sanksi  Adat  Terhadap Perkawinan  Sesuku  Di  Desa  Tanjung  Kecamatan  Koto  Kampar  Hulu Kabupaten  Kampar  Berdasarkan  Hukum  Adat  Kampar.” Jurnal  Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau 3, no. 2 (2016): 1 – 15.
Sari, Elsi kumala. “Larangan, Analisis Sesuku, Nikah Minangkabau, D I,” 2019. Syarifuddin,  P  D  A. Hukum  Kewarisan  Islam .  Prenada  Media,  2015. https://books.google.co.id/books?id=5-UuEAAAQBAJ.
Toeah,  Datoek. Tambo  Alam  Minangkabau .  Bukittinggi:  Pustaka  Indonesia,  2022. https://books.google.co.id/books?id=DXGCEAAAQBAJ.
Wignjodipoero,  Soerojo. Kedudukan  Serta  Perkembangan  Hukum  Kemerdekaan. Jakarta: PT. Gunung Agung, 1983.
Yossi Febrina. “Perkawinan Satu Suku Di Nagari Jawi -Jawi Sumatera Barat Ditinjau Dari  Hukum  Islam.” Fak.  Syariah  Dan  Hukum;  UIN  Syarif  Hidayatullah; Jakarta , 2011.
Yulanda, Resty. “Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Dalam Kenagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman,” 2011, 62– 63.
http://repository.unand.ac.id/17276/1/SANKSI_ADAT_TERHADAP_PERKAW INAN_SESUKU.pdf.