INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 1154-1161 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kerangka Regulasi dan Tantangan Hukum Dalam Sistem Pembiayaan Digital
Vivi Alviana 1 ✉ , Indra Afrita 2
Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Email: drgmameh@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pembiayaan digital telah mengubah lanskap  keuangan global dengan mendorong inovasi teknologi dan  pemecahan  masalah  keuangan  melalui  platform  digital.  Meskipun  memberikan  manfaat  yang signifikan bagi konsumen dan perusahaan, perkembangan cepat dalam industri ini juga memunculkan berbagai tantangan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka regulasi yang ada dan tantangan  hukum  yang  dihadapi  dalam  sistem  pembiayaan  digital  dengan  menggunakan  metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif digunakan untuk melakukan analisis terhadap kerangka regulasi dan tantangan hukum dalam pembiayaan digital dengan merinci hukum dan peraturan yang berlaku  serta  mengidentifikasi  isu-isu  hukum  yang  muncul.  Penelitian  ini  memeriksa  peraturan- peraturan yang berlaku, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan pedoman industri yang mempengaruhi  sistem  pembiayaan  digital.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pembiayaan  digital menghadapi tantangan hukum seperti perlindungan konsumen, privasi data, keamanan transaksi, dan perpajakan. Selain itu, kerangka regulasi yang ada belum selaras dengan perkembangan teknologi dan inovasi dalam industri ini, menyebabkan ketidakpastian hukum dan risiko yang mungkin timbul. Studi ini menyoroti perlunya perbaikan dalam kerangka regulasi untuk  mengatasi tantangan  hukum yang muncul dalam pembiayaan digital. Hal ini mencakup perluasan regulasi yang relevan, peningkatan kerja sama  antara  pemangku  kepentingan, dan  pembentukan  standar  yang  lebih  ketat  untuk  melindungi kepentingan  konsumen  dan  mempromosikan  pertumbuhan  yang  berkelanjutan  dalam  industri pembiayaan digital. Penelitian ini memberikan kontribusi berharga untuk pemahaman tentang masalah hukum yang dihadapi dalam pembiayaan digital dan mengidentifikasi arah perbaikan dalam kerangka regulasi  yang  dapat  menghadapi  tantangan  ini.  Selain  itu,  studi  ini  dapat  membantu  pemerintah, regulator, dan pelaku industri untuk mengembangkan solusi yang lebih baik untuk menjaga kestabilan dan keamanan dalam sistem pembiayaan digital.
Kata Kunci: Regulasi, Sistem Pembiayaan Digital, Ekonomi

## Abstract
Digital finance has changed the global financial landscape by driving technological innovation and solving financial problems through digital platforms. While providing significant benefits for consumers and companies, rapid developments in the industry have also given rise to various legal challenges. This research aims to analyze the existing regulatory framework and legal challenges faced in digital financing  systems  using  normative  research  methods.  Normative  research  methods  are  used  to analyze the regulatory framework and legal challenges in digital financing by detailing applicable laws and regulations and identifying emerging legal issues. This research examines applicable regulations, including laws, government regulations, and industry guidelines that affect digital financing systems. The research results show that digital financing faces legal challenges such as consumer protection, data privacy, transaction security and taxation. In addition, the existing regulatory framework is not yet in line with technological developments and innovation in this industry, causing legal uncertainty and possible risks. This study highlights the need for improvements in the regulatory framework to address emerging legal challenges in digital financing. This includes expanding relevant regulations, increasing cooperation between stakeholders, and establishing stricter standards to protect consumer interests and  promote  sustainable  growth  in  the  digital  financing  industry.  This  research  makes  a  valuable contribution to the understanding of the legal issues faced in digital financing and identifies directions for improvement in the regulatory framework that can address these challenges. In addition, this study can help governments, regulators and industry players to develop better solutions to maintain stability and security in the digital financing system.
Keywords: Regulations, Digital Financing Systems, Economics

## PENDAHULUAN
Kemajuan yang sangat mengesankan dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)  telah  membawa  dampak  positif  yang  sangat  besar  pada  kemajuan  peradaban manusia (Jefry Tarantang et al., 2019). Dalam beberapa dekade terakhir, pembiayaan digital telah  menjadi  motor  penggerak  perubahan  signifikan  dalam  dunia  keuangan.  Inovasi teknologi yang pesat telah membuka jalan bagi munculnya beragam platform dan model bisnis  yang  memungkinkan  individu  dan  perusahaan  untuk  mengakses  sumber pembiayaan secara lebih mudah dan efisien. Meskipun ini memberikan manfaat yang luar biasa  dalam  hal  aksesibilitas  keuangan  dan  pemecahan  masalah  keuangan  sehari-hari, pembiayaan digital juga membawa sejumlah tantangan hukum yang kompleks. Tantangan ini  berkaitan  dengan  perlindungan  konsumen,  privasi  data,  keamanan  transaksi,  dan peraturan perpajakan.
Dalam era di mana transaksi dan layanan keuangan semakin bergeser ke ranah digital, penting untuk memiliki kerangka regulasi yang sesuai dan efektif untuk mengatur operasi
pembiayaan digital. Kerangka regulasi yang tepat dapat memberikan jaminan perlindungan bagi  konsumen,  mempromosikan  persaingan  yang  sehat,  serta  menjaga  stabilitas  dan integritas sistem keuangan secara keseluruhan. Namun, mengejar perkembangan teknologi yang pesat dalam industri ini sambil menghadapi tantangan hukum yang muncul adalah suatu tantangan dalam diri sendiri.
Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kerangka regulasi yang ada yang mengatur pembiayaan  digital  dan  menganalisis  tantangan  hukum  yang  muncul  seiring perkembangan  industri  ini.  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode penelitian  normatif  yang  akan  memungkinkan  kita  untuk  memahami  peraturan  yang berlaku  saat  ini  serta  mengidentifikasi  isu-isu  hukum  yang  perlu  ditangani  dalam pembiayaan digital (Dzakisyah Alyus Mubarak dan Muhammad Heru Akhmadi, 2022)
Dengan  pemahaman  yang  lebih  dalam  tentang  kerangka  regulasi  dan  tantangan hukum yang ada dalam pembiayaan digital, kita dapat mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang  perlu  diambil untuk  mencapai  keseimbangan  yang tepat antara  inovasi teknologi, perlindungan konsumen, dan kepatuhan hukum. Penelitian ini akan memberikan pandangan yang mendalam tentang kompleksitas pembiayaan digital dan kontribusi untuk pemikiran  yang  lebih  bijak  dalam  merumuskan  regulasi  yang  sesuai  dan  berkelanjutan untuk masa depan keuangan digital.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum. Penelitian  hukum  normatif  didefinisikan  penelitian  yang  mengacu  kepada  norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2018).
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah  kemudian  dilakukan  elaborasi  dan  eksplanasi  terhadap  data  atau  teks  yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  Pustaka,  membaca,  mencatat  serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem Pembayaran Digital Di Indonesia
Sistem pembayaran adalah kerangka yang terdiri dari aturan, entitas, dan prosedur yang digunakan untuk mentransfer dana sebagai respons terhadap kewajiban yang muncul dalam konteks aktivitas ekonomi (Suryanto et al., 2022). Sistem pembayaran digital adalah platform yang membolehkan individu untuk melakukan beragam pembayaran, memeriksa saldo,  dan  melakukan  transfer  dana  secara  instan.  Ini  tidak  hanya  melibatkan  sektor perbankan,  tetapi  juga  melibatkan  penyedia  layanan  pembayaran  perusahaan  (Rasistia Wisandianing  Primadineska,  2020).  Sistem  pembayaran  digital  telah  mengalami perkembangan pesat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini didorong oleh berbagai  faktor,  termasuk  meningkatnya  penetrasi  internet,  pertumbuhan  e-commerce, dan peran inovasi teknologi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin digital. Dalam konteks ini, pembahasan mengenai sistem pembayaran digital di Indonesia menjadi sangat relevan. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pembahasan ini:
1. Inovasi Teknologi dalam Sistem Pembayaran Digital
Penetrasi smartphone yang tinggi dan akses mudah ke internet telah memungkinkan munculnya beragam aplikasi pembayaran digital. Aplikasi seperti GoPay, OVO, dan Dana telah menjadi populer di kalangan masyarakat (Yulfan Arif Nurohman1 et al., 2022). Mereka menawarkan berbagai layanan pembayaran, termasuk pembayaran tagihan, transfer uang, pembelian barang secara online, dan pembayaran di toko fisik. Inovasi teknologi juga telah memungkinkan  pengembangan  metode  pembayaran  tanpa  uang  tunai  seperti  Quick Response  (QR) Code. Dengan demikian, sistem pembayaran, yang memiliki  peran kunci dalam  menjaga  stabilitas  sistem  keuangan,  telah  mengalami  perkembangan.  Awalnya terbatas pada uang tunai, sekarang telah meluas ke dalam ranah pembayaran digital, yang sering disebut sebagai uang elektronik (e-money) (Bank Indonesia, 2008).
2. Pentingnya Kolaborasi dengan Lembaga Keuangan
Sistem  pembayaran  digital  sering  kali  memerlukan  kolaborasi  dengan  lembaga keuangan tradisional seperti bank dan institusi keuangan nonbank. Oleh karena itu, regulasi yang memadai dan kerangka kerja yang jelas diperlukan untuk memastikan keamanan dan keandalan  sistem pembayaran digital.  Bank Indonesia, sebagai  otoritas moneter negara, memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur sistem pembayaran di Indonesia.
3. Peran E-commerce dalam Pertumbuhan Sistem Pembayaran Digital
Pertumbuhan e-commerce di Indonesia telah menjadi penggerak utama dalam adopsi pembayaran digital. Pelanggan e-commerce cenderung menggunakan sistem pembayaran
digital untuk melakukan pembelian online. Ini menciptakan peluang besar bagi penyedia layanan  pembayaran  digital  dan  toko  online  untuk  meningkatkan  penetrasi  dan penggunaan sistem pembayaran digital.

## 4. Tantangan dan Keamanan
Meskipun pertumbuhan sistem pembayaran digital di Indonesia positif, ada beberapa tantangan  yang  perlu  diatasi.  Salah  satunya  adalah  keamanan.  Meningkatnya  kasus penipuan  dan  ancaman  siber  menggarisbawahi  perlunya  peraturan  dan  praktik  terbaik untuk melindungi konsumen. Selain itu, masalah aksesibilitas juga perlu diatasi, terutama di daerah yang belum sepenuhnya terhubung dengan internet.

## 5. Potensi FinTech dan Peran Pemerintah
Pemerintah Indonesia telah memperhatikan potensi FinTech dalam memajukan sistem pembayaran digital. Inisiatif seperti "Making Indonesia 4.0" dan "Gerakan Nasional Non- Tunai"  menekankan  pentingnya  adopsi  teknologi  digital  dalam  perekonomian.  Regulasi yang mendukung perkembangan FinTech juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi.
Pembahasan mengenai sistem pembayaran digital di Indonesia menyoroti perubahan signifikan  dalam  cara  masyarakat  bertransaksi  dan  berbelanja.  Pertumbuhan  ini menciptakan  peluang  ekonomi  dan  teknologi  yang  besar,  tetapi  juga  menghadirkan tantangan  terkait  dengan  keamanan,  regulasi,  dan  inklusi  keuangan.  Oleh  karena  itu, kerjasama antara pemerintah, regulator, sektor swasta, dan lembaga keuangan adalah kunci untuk memastikan perkembangan yang berkelanjutan dan aman dari sistem pembayaran digital di Indonesia.
Regulasi Dan Tantangan Hukum Dalam Sistem Pembayaran Digital
Dalam  pembiayaan  digital,  regulasi  memegang  peranan  kunci  dalam  mengatur dinamika  bisnis  yang  cepat  berkembang.  Pendekatan  regulasi  yang  diterapkan  harus mencerminkan pemahaman mendalam terhadap inovasi dan perubahan industri ini, selaras dengan dasar hukum yang relevan (Suryanto et al., 2022). Pendekatan regulasi ini dapat mencakup berbagai undang-undang dan regulasi yang ada, termasuk UU Keuangan yang mengatur  layanan  keuangan  digital.  Seiring  dengan  itu,  perlindungan  konsumen merupakan  salah  satu  isu  utama  yang  muncul  dalam  pembiayaan  digital.  Dasar  hukum perlindungan konsumen berlandaskan undang-undang perlindungan konsumen yang ada, yang  mengatur  praktik  bisnis  yang  merugikan  konsumen  dan  persyaratan  transparansi dalam  perjanjian  pembiayaan.  Perlindungan  data  dan  keamanan  transaksi  dalam pembiayaan  digital  bergantung  pada  undang-undang  privasi  data  dan  keamanan  siber
yang berlaku, seperti GDPR di Uni Eropa dan undang-undang perlindungan data nasional. Peraturan  perpajakan  dalam  pembiayaan  digital  mencakup  undang-undang  perpajakan yang relevan dan perjanjian pajak internasional yang mengatur masalah perpajakan lintas batas.  Terakhir,  kolaborasi  antara  pemerintah,  regulator,  dan  pemangku  kepentingan lainnya,  seiring  dengan  penyempurnaan  kerangka  regulasi,  sering  kali  didasarkan  pada undang-undang yang memfasilitasi kerja sama dan revisi regulasi. Kerangka regulasi yang tepat,  yang  didasarkan  pada  dasar  hukum  yang  sesuai,  penting  untuk  mencapai keseimbangan  antara  inovasi  dan  perlindungan  konsumen  dalam  pembiayaan  digital. Dengan pemahaman yang mendalam tentang dasar hukum yang relevan, regulator dapat lebih efektif mengatasi tantangan hukum yang muncul dalam pembiayaan digital, menjaga perlindungan  konsumen,  dan  mempromosikan  pertumbuhan  yang  berkelanjutan  dalam industri ini.
Di  Indonesia,  beberapa  undang-undang  yang  relevan  terkait  dengan  sistem pembayaran digital antara lain:
1. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011  tentang  Mata  Uang**:  Undang-undang  ini mengatur aspek-aspek mata uang dan pembayaran di Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**: UU ITE mengatur aspek-aspek transaksi elektronik, termasuk pembayaran digital.
3. Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)**: Perubahan ini mengandung ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan transaksi elektronik, termasuk pembayaran digital.
4. Peraturan Bank Indonesia**: Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter di Indonesia, mengeluarkan berbagai peraturan dan pedoman terkait dengan sistem pembayaran digital.  Sebagai  contoh,  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  19/12/PBI/2017  tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik.
Peraturan dan undang-undang tersebut dapat berubah atau diperbarui dari waktu ke waktu  sesuai  dengan  perkembangan  teknologi  dan  kebutuhan  pasar.  Oleh  karena  itu, sangat  penting  untuk  selalu  mengikuti  perkembangan  regulasi  terbaru  dalam  sistem pembayaran digital di Indonesia.

## SIMPULAN
Kerangka  regulasi  dan  tantangan  hukum  dalam  sistem  pembiayaan  digital memainkan  peran  sentral  dalam  mengelola  dinamika  industri  ini.  Seiring  dengan pertumbuhan  cepat  pembiayaan  digital,  regulasi  yang  sesuai  menjadi  sangat  penting untuk melindungi konsumen, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mengatasi masalah hukum yang timbul. Dalam konteks ini, regulasi harus mencerminkan kemajuan teknologi dan inovasi dalam industri pembiayaan digital. Tantangan utama dalam kerangka regulasi ini melibatkan perlindungan konsumen, privasi data, keamanan transaksi, dan perpajakan. Perlindungan  konsumen  harus  menjadi  prioritas  dalam  mengatur  praktik  bisnis pembiayaan  digital,  termasuk  ketentuan  untuk  mencegah  penipuan  dan  kebijakan transparansi.  Regulasi  juga  harus  memastikan  bahwa  data  pribadi  konsumen  dikelola dengan benar dan aman. Keamanan transaksi, termasuk proteksi terhadap serangan siber, juga  merupakan  perhatian  penting.  Selain  itu,  pembiayaan  digital  harus  mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku untuk menjaga keseimbangan ekonomi.
Kolaborasi  yang  baik  antara  pemangku  kepentingan,  termasuk  pemerintah, regulator,  dan  industri,  menjadi  kunci  dalam  mengatasi  tantangan  hukum  ini. Penyempurnaan regulasi yang relevan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi adalah  langkah  penting.  Dalam  hal  ini,  regulasi  yang  fleksibel  dan  inovatif  diperlukan untuk  mengakomodasi  dinamika  industri  pembiayaan  digital  yang  terus  berkembang. Dalam  kesimpulannya,  pembahasan  tentang  kerangka  regulasi  dan  tantangan  hukum dalam sistem pembiayaan digital adalah penting untuk memahami kompleksitas industri ini. Dengan regulasi yang sesuai, perlindungan konsumen yang baik, dan kolaborasi yang kuat, sistem pembiayaan digital dapat terus berkembang dengan cara yang aman dan berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi dan inovasi dalam era digital.

## DAFTAR PUSTAKA
Bank Indonesia. (2008). Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang.
Dzakisyah Alyus Mubarak, & Muhammad Heru Akhmadi. (2022). IMPLEMENTASI SISTEM
APLIKASI PEMBAYARAN DIGITAL PAYMENT DALAM PELAKSANAAN PEMBAYARAN BERBASIS CASHLESS DI MASA PANDEMI COVID-19. Jurnal Manajemen Keuangan Publik, 6(2).
Jefry  Tarantang,  Annisa  Awwaliyah,  Maulidia  Astuti,  &  Meidinah  Munawaroh.  (2019). PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DI INDONESIA. Jurnal Al Qardh, 4.
Jonaedi  Effendi,  &  Johnny  Ibrahim.  (2018).  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan
Empiris. Kencana.
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar- Ruzz Media.
Rasistia Wisandianing Primadineska. (2020). Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Digital terhadap Perilaku Beralih di Era Pandemi COVID-19. Telaah Bisnis , 21(2).
Suryanto,  Herwan  Abdul  Muhyi,  &  Poni  Sukaesih  Kurniati.  (2022).  USE  OF  DIGITAL PAYMENT  IN  MICRO,  SMALL  AND  MEDIUM  BUSINESS.  AdBispreneur :  Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan, 7(1).
Yulfan Arif Nurohman1, Rina Sari Qurniawati, & Fahri Ali Ahzar. (2022). PEMBAYARAN DIGITAL  SEBAGAI  SOLUSI  TRANSAKSI  DI  MASA  PANDEMI  COVID  19:  STUDI MASYRAKAT MUSLIM SOLO RAYA). Among Makarti , 15(2).