Vol. 3 | No. 3 | 2022 | Hal. 243-249
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

## PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) MELALUI OSS BERBASIS RISIKO
Irma Hidayati*, Vinna Anggraeni, Ardila Kurnia Heru Susanti, Risqi Firda Salsabila, Novi’atul Aulla
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang
*korespondensi email: irma.hidayati@unisma.ac.id

## ABSTRAK
Tujuan  pelaksanaan  pengabdian  bagi  masyarakat  untuk  memberikan  pemahaman pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan keuntungan yang ditawarkan jika pelaku usaha memilikinya serta membantu cara mendapatkannya. Proses pengajuan NIB dapat dilakukan secara  online  melalui  akses  pada  situs  OSS-RBA  (Online  Single  Submission  Risk  Based Approach) atau OSS Berbasis Risiko. Kegiatan dilaksanakan di lingkungan RW 03 Kelurahan Kedungkandang  Kecamatan  Kedungkandang  Kota  Malang.  Kegiatan  pengabdian  diawali dengan sosialisasi untuk menjelaskan secara singkat NIB dan menjaring pelaku usaha yang belum memiliki NIB. Tahap selanjutnya adalah penyuluhan tentang penting serta manfaat yang  akan  diterima  bagi  pelaku  usaha  jika  memiliki  NIB.  Tahap  terakhir  adalah pendampingan  pelaku  usaha  mendapatkan  NIB.  Seluruh  peserta  yang  mengikuti  tahapan penyuluhan dan pendampingan tergolong pelaku usaha mikro dengan tingkat risiko rendah. Hasil  dari  pengabdian  ini  adalah  pelaku  usaha  lebih  teredukasi  dan  paham  penting  serta manfaat  yang  akan  diterima  dengan  memiliki  NIB  untuk  keberlangsungan  usahanya. Sebanyak 63,63% dari jumlah peserta yang merupakan telah berhasil menerbitkan NIB baru. Dengan memiliki NIB, pelaku usaha bisa mendapatkan legalitas usaha, sertifikasi Bina UMK SNI dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal.

## Kata Kunci : OSS berbasis risiko; NIB; pelaku usaha

## PENDAHULUAN
Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru tentang pembuatan izin usaha dalam membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagaimana tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor  24  Tahun  2018  tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara Elektronik. Mengingat izin berusaha ini memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam  menjalankan  usahanya.  Kenyataannya,  penerbitan  izin  usaha  oleh  lembaga  dan pemerintah  daerah  dapat  dimanfaatkan  untuk  memulai,  menjalankan,  dan  memperluas operasi  komersial  daripada  menghalanginya.  (Arrum,  2019).  Kemudahan  mendapat  izin berusaha ini sejalan dengan pemenuhan komitmen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Jika berdasarkan hasil pengawasan dijumpai adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, maka  lembaga/pemerintah  daerah  dapat  mengambil  tindakan  peringatan,  menghentikan usaha secara sementara, mengenakakan denda dana tau mencabut ijin usaha  (Assegaf et al., 2019).
Implementasi  dari  PP  No.24/2018  adalah  pemerintah  menerbitkan  Sistem  Online Single  Submission  (OSS)  versi  1.1.  Sistem  OSS  yang  diterbitkan  oleh  Lembaga  OSS  ini
merupakan perizinan berusaha untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, pimpinan provisi/kota/kabupaten kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang  terintegrasi. Sistem OSS sebagai solusi yang merupakan inovasi terobosan dalam mengatasi perizinan yang sering menjadi kendala bagi masyarakat untuk menjalankan usaha/bisnis. (Widya et al.,  2019).    Untuk  mempermudah  perizinan  perusahaan,  dikembangkan  OSS-RBA  (Online Single  Submission  Risk  Based  Approach)  atau  OSS  Berbasis  Risiko  oleh  Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat memperoleh manfaat dari OSS berbasis risiko karena kriterianya yang lebih mudah,  dengan membagi tingkat ijin menjadi 3 kategori: risiko tinggi, risiko sedang, dan risiko rendah.
Karena  kemudahan  persyaratan,  keberadaan  OSS  Berbasis  Risiko  ini  dapat mempermudah pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Cukup mengunggah KTP dan NPWP pribadi/perusahaan untuk usaha yang berisiko rendah. Hal ini sejalan dengan tujuan OSS berbasis  risiko,  yaitu  untuk  memfasilitasi  kemampuan  UMKM  dalam  menjalankan  usaha, mempersingkat waktu dan/atau biaya yang diperlukan untuk memperoleh izin usaha, serta mendorong  penerapan  pengawasan  yang  transparan,  akuntabel,  dan  bisa dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang  yang  berlaku (mediaindonesia.com, 2021). Persiapan berkas dan dokumen yang harus dilengkapi pelaku usaha  sebagai  syarat  izin  berusaha  semakin  mudah,  karena  NIB  dapat  menggantikan dokumen  resmi  usaha  seperti  Surat  Ijin  Usaha  Perdagangan,  Tanda  Daftar  Perusahaan, Angka Pengenalan Impor dan akses kepabeanan  (Hartono et al., 2020). Dengan kemudahan bagi pelaku usaha mendapatkan legalitas usahanya dapat mengokohkan peran UMKM dalam pembangunan  ekonomi kerakyatan  yang  meramaikan  peran  penting  dan  strategis  dalam dunia  usaha  nasional  (Usman  &  Setyorini,  2020).  UMKM  memiliki  potensi  untuk memperluas  pasokan  dan  persaingan,  memajukan  teknologi,  mendiversifikasi  pasar, meningkatkan kesempatan kerja, dan meningkatkan produktivitas (Herawaty et al., 2022).
Kemudahan proses perizinan melaui OSS Berbasis Risiko tercermin dari meningkatnya jumlah perizinan berusaha yang sudah dikeluarkan lembaga/pemerintah daerah. Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebelum implementasi OSS versi 1.1, total izin  berusaha  yang  diterbitkan  hanya  sebanyak  2.000  per  hari,  kini  penerbitan  NIB meningkat tajam menjadi 7.000 per hari dengan total permohonan NIB s.d Oktober 2020 sebanyak  377.550  NIB.  Setelah  implementasi  OSS  Berbasis  Risiko,  permohonan  NIB mencapai 1,5 juta NIB selama 12 bulan (31-12-2021 s.d 31-07-2022).
Meskipun  permohonan  NIB  secara online tergolong  mudah,  namun  kenyataannya masih dijumpai UMK yang belum memiliki ijin usaha dengan beberapa alasan (1) kurang pemahaman pelaku usaha atas manfaat yang akan diperoleh jika memiliki NIB, (2) anggapan pelaku  usaha  bahwa  mengurus  NIB  itu  susah  dan  membutuhkan  biaya,  (3)  kurang pemahaman cara untuk mengajukan permohonan NIB, (4) kurang pemahaman pelaku usaha atas  informasi  baru  di  situs  atau  gaptek.  Berdasarkan  kondisi  di  tersebut  pengabdian masyarakat kali ini akan melakukan sosialisasi dan pendampingan pentingnya memiliki NIB, pendampingan mekanisme permohonan NIB di situs OSS sampai terbit surat ijinnya.

## METODE
Pelaksanaan sosialisasi awal dilakukan tanggal 07  Agustus 2022. Sedangkan proses penyuluhan dan pendampingan permohonan NIB melalui situs OSS dilakukan pada tanggal 01  September  2022.  Pelaksanaan  pengabdian  masyarakat  bertempat  di  Balai  RW  03 Kelurahan  Kedungkandang  Kecamatan  Kedungkandang  Kota  Malang.  Pada  awalnya sosialisasi  diberikan  kepada  semua  peserta  kegiatan  PKK  di  lingkungan  RW  03.  Dari sosialisasi ini diperoleh 11 warga sebagai pelaku usaha namun belum memiliki surat ijin
usaha. Pelaku usaha ini tergolong UMK risiko rendah dengan jenis usaha antara lain usaha makan/minum, jasa laundry, jasa pembuat karangan bunga (buket) serta perdagangan toko kelontong.
Pada  Metode  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  dilakukan  melalui  beberapa tahapan yaitu sosiali awal, penyuluhan dan pendampingan. (1) Tahap Sosialisasi, tahap ini bertujuan  untuk  mengenalkan  kewajiban  bagi  peserta  pengabdian  masyarakat  memiliki surat izin berusaha serta menjaring peserta pengabdian masyarakat di lingkungan RW 03 Kedungkandang  yang  memiliki  usaha  serta  bersedia  mengikuti  penyuluhan  dan pendampingan pada pertemuan berikutnya, Permasalahan yang ditemukan adalah peserta pengabdian yang juga sebagai pelaku usaha yang belum mengenal NIB beserta manfaatnya, (2)  Tahap  Penyuluhan,  tahap  ini  memberikan  penyuluhan  kepada  pelaku  usaha  tentang pentingnya  memiliki  NIB  serta  manfaat  yang  akan  diperoleh  jika  memiliki  NIB.  Saat penyuluhan ini dilakukan secara lisan  dan terbuka sehingga para peserta  diperkenankan untuk  bertanya  sehingga  timbul  diskusi  dua  arah;  (3)  Tahap  Pendampingan,  tahap  ini mendampingi  secara  personal  setiap  pelaku  usaha  untuk  membuat  akun  OSS  Berbasis Risiko, mengajukan permohonan NIB sampai NIB terbit. Tujuan akhir dari tahap ini adalah pelaku usaha memiliki NIB.
Pelaksanaan  ketiga  tahap  di  atas  dibantu  juga  oleh  mahasiswa  FEB  Unisma  yang tergabung  dalam  unit Tax  Center serta  mahasiswa  peserta  kegiatan  Kandidat  Sarjana Mengabdi (KSM) Tematik di tempat yang sama untuk mempercepat proses pendampingan secara personal bagi pelaku usaha sampai mendapatkan NIB.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  bertujuan  memberikan  pendampingan  bagi pelaku usaha mikro dan kecil di RW 03 Kel. Kedungkandang yang ingin mendapatkan surat izin berusaha atau NIB. Tahap sosialisasi dilakukan pada saat pertemuan PKK di lingkungan RW  03  Kelurahan  Kedungkandang  untuk  menggali  informasi  warga  yang  juga  sebagai pelaku usaha namun tidak memiiliki NIB. Pada tahap ini disampaikan pula secara singkat pentingnya  NIB  serta  mengajak  para  peserta  pengabdian  masyarakat  yang  juga  sebagai pelaku usaha untuk ikut serta dalam kegiatan penyuluhan dan pendampingan yang akan diselenggarakan berikutnya.
Gambar 1 . Sosialisasi Awal di pertemuan PKK
Pada  tahap  penyuluhan  peserta  pengabdian  masyarakat  diberikan  penyuluhan  apa yang dimaksud dengan NIB, pentingnya NIB dalam menjalankan usaha serta kemudahaan dalam  proses  permohonan  NIB  melalui  sistem  OSS.  Karena  persyaratannya  yang  lebih rendah dan pembagian tingkat izin menjadi tiga kategori — risiko rendah, risiko menengah atau menengah, dan risiko tinggi — sistem OSS Berbasis Risiko disebut sebagai system yang dapat  meringankan  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM).  Bisnis  berisiko  rendah.
Usaha dengan tingkat risiko rendah (R) maka perizinan berusaha hanya memerlukan Nomor Induk  Berusaha  (NIB)  saja.  Tingkat  risiko  menengah  rendah  (MR)  membutuhkan  NIB, Standar Sertifikasi berupa pernyataan mandiri. Untuk tingkat risiko menengah tinggi (MT) membutuhkan NIB, Standar Sertifikasi berupa pernyataan mandiri yang harus diverifikasi oleh  kementrian/  lembaga/  pemerintah  daerah.  Sedangkan  untuk  usaha  dengan  tingkat risiko  tinggi  (T)  membutuhkan  izin  berusaha  antara  lain  NIB,  izin  yang  dikeluarkan  oleh kementrian/lembaga/setingkat  provinsi/kota/kabupaten  dan  Standar  Sertifikasi  apabila membutuhkan. Sebagaimana tertuang dalam PP No. 5/2021 Pasar 12 ayat (1) bahwa NIB bagi kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah berlaku sebagai legalitas usaha, Standar Nasional  Indonesia  (SNI)  berupa  Sertifikasi  Bina  UMK  SNI  yang  difasilitasi  oleh  Badan Standarisasi Nasional, dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SPJPH) yang difasilitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Beberapa manfaat yang diperoleh pelaku usaha UMK yang memiliki NIB yaitu pertama mendapat kepastian hukum, dimana pelaku usaha tidak perlu was-was dalam menjalankan usahanya yang tidak jarang mengalami penertiban atau pembongkaran karena tidak berizin. Kedua kemudahan mengakses program pemerintah. Pelaku usaha yang memiliki NIB dan IUMK  mendapatkan  bantuan  sosial  dari  program  pemerintah  bagi  pelaku  usaha  untuk bangkit pasca masa pandemi (Ika Wulandari & Martinus Budiantara, 2022). Ketiga pelaku usaha  yang  sudah  ber-NIB  dapat  dengan  mudah  mendapat  akses  pembiayaan  dari  bank karena sudah mengantongi surat izin dalam berusaha. Mengingat salah satu keterbatasan yang dihadapi oleh UMK adalah sulitnya mendapat akses ke lembaga permodalan   (Farida et  al.,  2020;  Najib  et  al.,  2022;  Yuliani  &  Suhaeli,  2018),  atau  modal  dari  dana  program pemerintah  melalui  KUR    (I  Gst  Kt  A  Andri  Kurniaditama  et  al.,  2022).  Keempat  adalah adanya pendampingan usaha seperti workshop , seminar atau penyuluhan ke lokasi usaha bagi pelaku usaya yang memiliki NIB untuk mengembangkan usaha dan berinovasi dalam produk.
Gambar 2 . Penyuluhan Penting dan Manfaat NIB
Peserta  pengabdian  kepada  masyarakat  yang  mengikuti  kegiatan  penyuluhan  ini adalah  warga  RW  03  Kelurahan  Kedungkandang  yang  memiliki  usaha  namun  belum memiliki NIB. Mereka termasuk sebagai pelaku usaha orang perseorangan yang tergolong usaha mikro dengan tingkat risiko rendah karena omset yang dimiliki maksimal Rp300 juta dalam  setahun.  Kepemilikan  NIB  oleh  pelaku  usaha  orang  perseorangan  dengan  risiko rendah berfungsi juga sebagai legalitas usaha, sebagai syarat untuk memperolah Sertifikasi Bina UMK SNI dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH).
Pada tahapan pendampngan, pelaku usaha didampingi dan dipandu oleh mahasiswa Tax Center FEB Unisma dan mahasiswa Kandidat Sarjana Mengabdi (KSM) untuk membuat NIB melalui sistem OSS Berbasis Risiko. Tahapan-tahapan yang dilakukan adalah:
a) Melakukan pendaftaran akun sebagai Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk mendapatkan hak akses pada situs OSS Berbasis Risiko.
b) Setelah  memiliki  hak  akses  OSS  Berbasis  Risiko,  maka  dilanjutkan  dengan  melakukan permohonan baru perizininan usaha dengan mengisi data pelaku usaha meliputi data sesuai NIK, nomor telepon, data NPWP, nomor BPJS Kesehatan (jika memiilki) dan nomor BPJS Ketenagakerjaan (jika memiliki).
c) Apabila pelaku usaha tidak memiliki NPWP, maka sebelum dilanjutkan mengisi bidang usaha,  maka  bisa  langsung  melakukan  pengajuan  NPWP  melalui  sistem  OSS  Berbasis Risiko ini. Pelaku usaha akan diminta mengisi data-data yang diminta dan jika terpenuhi semua sistem akan secara langsung mengecek Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). Bagi yang sudah memiliki NPWP, sistem OSS Berbasis Risiko juga bisa melakukan validasi secara otomatis terkait pengecekan NPWP pelaku usaha atas status KSWP-nya.
d) Setelah  data  terisi  untuk  disimpan,  maka  selanjutnya  adalah  memilih  bidang  usaha. Untuk mengisi bidang usaha dapat melihat pada KBLI 2020 yang ada di halaman depan situs OSS Berbasis Risiko.
e) Selanjutnya  memilih  proses  perizinan  berusaha  dengan  mengisi  data  antara  lain  luas lahan usaha,  alamat usaha dan nama usaha. Dan menjawab  pertanyaan apakah usaha sudah berjalan atau belum, dan mengisi jumlah modal usaha. Hasil dari pengisian ini, sistem akan mengisi skala risiko dan tingkat risiko pelaku usaha, tergolong risiko rendah, risiko  menengah  rendah,  risiko  menengah  tinggi,  risiko  tinggi.  Kemudian  dilanjutkan mengisi kegiatan usaha dan jumlah tenaga kerja.
f) Bagian terahir yang harus diisi adalah jenis produk jasa/jasa dan kapasitas per tahun.
g) Selanjutnya dengan klik tombol perizinan berusaha, maka pelaku usaha perlu membaca, memahami  dan  menyetujui  pernyataan  mandiri  yang  mencakup  :  (1)    menjaga keamanan,  keselamatan,  kesehatan  dan  lingkungan  hidup  atau  (K3L),  (2)  kesediaan memenuhi SNI dan SPJPH, (3) pernyataan usaha mikro dan usaha kecil terkait tata ruang, dan (4) surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).
h) Sistem akan akan mengeluarkan draft nomor NIB untuk dilakukan pengecekan kembali pengisian data.
i) Jika telah sesuai maka centang kolom pernyataan dan pilih terbitkan perizinan berusaha, dan kemudian NIB terbit sehingga bisa dilihat, diunduh dan dicetak.
Melakukan proses unduh NIB untuk langsung dikirim kepada peserta pengabdian kepada masyarakat.
Gambar 3 . Pendampingan dibantu Mahasiswa Tax Center FEB Unisma dan peserta KSM Tematik
Hasil  akhir  dari  sosialisasi,  penyuluhan  dan  pendampingan  membuat  NIB  di lingkungan RW 03 Kelurahan Kedungkandang Kota Malang adalah dari 11 perserta terdapat 7 peserta yanng berhasil menerbitkan NIB baru (63,63%). Sedangkan 4 peserta lainnya tidak
dapat  melanjutkan  proses  permohonan  NIB  karena  terkendala  Konfirmasi  Status  Wajib Pajak (KSWP) sudah terdaftar sebagai wajib pajak namun dengan status tidak aktif. Langkah yang  harus  dilakukan  untuk  mengaktifkan  kembali  KSWP  adalah  pemohon  wajib mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar. Pasca sosialisasi dan  pendampingan  ini  seluruh  peserta  pengabdian  kepada  masyarakat  menjadi  paham kegunaan serta pentingnya memiliki NIB untuk kelanjutan usahanya.
Gambar 4 . Hasil Cetakan NIB

## KESIMPULAN
Kegiatan sosialisasi dan pendampingan membuat NIB bagi UKM di lingkungan RW 03 Kelurahan Kedungkandang Kota Malang ini bisa mendorong pelaku usaha untuk memahami pentingnya  memiliki  legalitas  usaha.  Kegiatan  ini  juga  dapat  berjalan  lancar  serta mendapatkan respon positif dari pelaku usaha. Berdasarkan kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa Peningkatan pemahaman pelaku usaha bahwa kepemilikan legalitas usaha adalah penting dalam kepastian usaha. Kepemilikan NIB memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha  untuk  mengembangkan  usahanya  melalui  pelatihan  Sertifikasi  Bina  UMK  SNI  dan Sertifikasi  Jaminan  Produk  Halal  (SJPH)  untuk  produk  makan  dan  minum.  Usai  acara berlangsung,  7  peserta  pelatihan  memiliki  NIB  baru  sebagai  bukti  legitimasi  komersil usahanya, sedangkan 4 peserta lainnya belum berhasil menerbitkan NIB karena terkendala KSWP-nya tidak aktif .
Saran  yang  dapat  kami  berikan  adalah  bagi  pelaku  usaha  untuk  sering  mengikuti pelatihan  terbaru  yang  diberikan  oleh  berbagai  pihak  baik  dari  institusi  pemerintahan, praktisi atau akademisi sehingga mendapat informasi secara update . Bagi pemerintah perlu melakukan pelatihan, pendampingan bagi UKM dengan menggandeng pihak praktisi atau akademisi sehingga UKM memiliki daya saing dan update terhadap ketentuan berlaku.

## DAFTAR RUJUKAN
Arrum,  D.  A.  (2019).  Kepastian  Hukum  Dalam  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia. Jurist-Diction , 2 (5), 1631 – 1653. Assegaf, M. I. F., Juliani, H., & Sa’adah, N. (2019). Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam  Rangka  Percepatan  Perizinan  Berusaha  di  Dinas  Penanaman  Modal  Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah. Diponegoro Law Journal , 8 (2). Farida, F., Apriliana, V., Putri, G. M. B., Fitriani, Y., Anggraini, F. A., & Lutfi, A. (2020). Digital Marketing dan Pembukuan Sederhana bagi UMKM Kripik Tahu di Sudimoro, Kelurahan Sidomulyo,  Kecamatan  Candimulyo,  Kabupaten  Magelang. Community  Empowerment ,
5 (3), 152 – 156. https://doi.org/10.31603/ce.4321
Hartono,  S.,  Ardiana,  T.  E.,  Listyono,  R.,  Purwaningrum,  T.,  &  Cahyono,  Y.  (2020). Pendampingan  Pengesahan  Pendirian,  Nomor  Induk  Berusaha,  Dan  Penyusunan Laporan Keuangan Amal Usaha Muhammadiyah Di Wilayah Kabupaten Ngawi. Jurnal BUDIMAS , 02 (02).
Herawaty, V., Oktaviani, A. A., & Soebadio, R. W. (2022). Training for Increasing Ability to Calculate  Profit  Loss  in  Entrepreneurship  for  MSMEs  Tegal  Alur. Mattawang:  Jurnal Pengabdian
Masyarakat , 3 (2), 218 – 224. https://doi.org/10.35877/454ri.mattawang1019
I Gst Kt A Andri Kurniaditama, Muhammad Chayyan Bagaskara, Trisna Aditya, & Luh Putu Mahyuni. (2022). Edukasi Berbagai Alternatif Sumber Pendanaan Bagi Pengembangan UMKM. Dinamisia : Jurnal
Pengabdian Kepada Masyarakat , 6 (4). https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i4.9377
Ika  Wulandari,  &  Martinus  Budiantara.  (2022).  Pembuatan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB) Melalui  Online  Single  Submission. Dinamisia :  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat ,
6 (2), 386 – 394. https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205
mediaindonesia.com.  (2021,  August  27).  OSS  Berbasis  Risiko  Solusi  Pezinan  bagi  UMK.
Diakses Pada 11 September 2022 .
Najib,  M.  F.,  Agustunus  Februadi,  Tjetjep  Djarnika,  Wahyu  Rafdinal,  Carolina  Magdalena Lasambouw, & Neneng Nuryati. (2022). Inovasi Desain Kemasan (Packaging) sebagai Faktor Peningkatan Daya Saing Produk UMKM di Desa Ciwarua, Kabupaten  Bandung Barat. Dinamisia :  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat , 6 (1),  56 – 64. https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i1.8397
Usman, M. N., & Setyorini, H. (2020). Pendampingan Penyusunan Strategi Untuk Peningkatan Daya  Saing  UKM  dalam  memasuki  Era  Digital  Pada  CV.  Indosarana  Global  Surabaya. Darmabakti :  Jurnal  Pengabdian  Dan  Pemberdayaan  Masyarakat , 1 (1),  19 – 22. https://doi.org/10.31102/darmabakti.2020.1.1.19-22
Widya,  E.,  Prananingtyas,  P.,  &  Ispriyarso  Program  Magister  Kenotariatan,  B.  (2019). Pelaksanaan  Penerbitan  Nomor  Induk  Berusaha  Melalui  Sistem  Online  Single Submission (Studi Pendirian Perseroan Terbatas Di Kota Semarang). NOTARIUS , 12 (1).
Yuliani, N. L., & Suhaeli, D. (2018). Pendampingan Bagi KUB Makanan Khas Magelang Guna Mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel. Community Empowerment , 3 (2),
67 – 70. https://doi.org/10.31603/ce.v3i2.2463