Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 1 – April 2021, Hal. 212-217| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3106.212-217

## PELAKSANAAN PENGAWASAN PEKERJA WARGA NEGARA ASING DI PROVINSI BALI
Prabowo Wijayanto, I Nyoman Putu Budiartha, Desak Gede Dwi Arini Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor  13 Tahun 2003 mengenai tenaga Kerja dan Transmigrasi. Banyaknya tenaga kerja asing yang bekerja di Bali, mengundang atensi dari pemerintah untuk melakukan  pengawasan  yang  terukur  dan  terarah.  Unutk  terciptanya  ketertiban  administrasi,  maka  terbitlah peraturan  yang  berupa  Izin  untuk  Mempekerjakan  Tenaga  Asing  (IMTA).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui ketentuan hukum dan faktor yang terjadi terhadap pelaksanaan pengawasan pekerja  Warga Negara Asing.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  hukum  empiris  yaitu  dengan  melakukan  observasi  dan wawancara  langsung  ke  narsumber  dalam  hal  ini  adalah  pekerja  Disnaker  terkait.  Dari  hasil  pembahasan  dan diskusi tentang proses pelaksanaan inspeksi ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali untuk korporasi yang menggunakan pekerja asing melalui yang bekerja di wilayah Indonesia melalui Dinas Tenaga  Kerja  Provinsi  Bali.  Kemudian,  faktor  penghambat  antara  lain:  pengguna  TKA  mengabaikan  dengan sengaja tidak memperpanjang IMTA, kurangnya kerjasama antara kantor yang mengeluarkan izin untuk tinggal yakni kantor imigrasi dengan Disnaker Provinsi Bali atau Kemenakertrans sebagai lembaga yang mengeluarkan izin  untuk  mempekerjakan  Pekerja  Asing,  pengawasan  yang  lemah  dan  fokus  kontrol  oleh  Disnaker  Provinsi setempat, program sosialisasi yang belum optimal disebabkan oleh tidak tersedianya anggaran dari Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Kata Kunci : Pelaksanaan, Pengawasan, Tenaga Kerja Asing

## Abstract
Based  on  the  Regulation  of  the  Minister  of  Manpower  and  Transmigration  Number  13  of  2003  concerning Manpower and Transmigration. The large number of foreign workers working in Bali has invited the attention of  the  government  to  carry  out  measured  and  directed  supervision.  In  order  to  create  administrative  order,  a regulation in the form of a permit to employ foreign workers (IMTA) was issued. This study aims to determine the  legal  provisions  and  factors  that  occur  in  the  implementation  of  the  supervision  of  foreign  workers.  The research  method  used  is  empirical  law,  namely  by  making  observations  and  direct  interviews  with  the informants, in this case the related Disnaker workers. From the results of the discussion and discussion on the process  of  implementing  the  labor  inspection  carried  out  by  the  Bali  Provincial  Manpower  Office  for corporations  that  use  foreign  workers  through  those  working  in  the  territory  of  Indonesia  through  the  Bali Provincial  Manpower  Office.  Then,  the  inhibiting  factors  include:  users  of  foreign  workers  deliberately neglecting  not  to  extend  the  IMTA,  lack  of  cooperation  between  offices  that  issue  permits  to  stay,  namely  the immigration office with the Bali Provincial Manpower Office or the Ministry of Manpower as the agency that issues  permits  to  employ  foreign  workers,  weak  supervision  and  focus  of  control  by  the  local  Provincial Disnaker, the socialization program has not been optimal due to the unavailability of budget from the Ministry of Manpower and Transmigration.
Keywords: Implementation, Supervision, Foreign Workers

## I. PENDAHULUAN
Inspeksi  ketenagakerjaan  diperlukan  untuk  dapat  mengambil  langkah  antisipatif  dan  mampu mengakomodasi  semua  perkembangan  dalammenghadapi  perubahan  dalam  nilai  dan  tata  kelola industri  dan  perdagangan.  Dengan  denikian,  perbaikan  pada  sistem  ketenagakerjaan  harus  terus dilakukan sehingga  aturan dapat diterapkan secara efektif.  Pengawasan ketenagakerjaan sebagai alat membawa  misi  dan fungsi sehingga  peraturan  dapat  ditegakkan.  Dalam rangka  untuk meningkatkan produktitivitas  kerja  dan  kesejahteraan  pekerja  dapat  jaminan  maka  harus  menjaga  keseimbangan antara  hak  dan  kewajiban  baik  bagi  pengusaha  itu  sendiri  maupun  pekerja  sehingga  kelangsungan bisnis dapat tercipta dengan baik dengan cara mengikuti aturan hukum yang sudah ada.
Berkaitan  dengan  pengawasasan  dan regulasi  ketenagakerjaan  khususnya  pekerja  asing,  berikut ini  beberapa  penelitian  telah  mengkajinya  seperti Antara,  Putra,  &  Ranawijaya  (2016);  Ang  & Fredriksson  (2018);  Athukorala  &  Devadason  (2012);  Guo,  Tang,  &  Jin  (2021);  Kadfak  &  Linke (2021);  Roy  (2021);  Saad  &  Fallah  (2020) .  Untuk  menciptakan  kondisi  yang  kondusif  maka pengembangan  ketenagakerjaan  harus  teratur  dan  terarah  sehingga  hak  dasar  perlindungan  bagi pekerja/ buruh terpenuhi pada saat yang bersamaan. Pengembangan lapangan kerja memiliki banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitannya tidak hanya dengan kepentingan buruh selama, sebelum, dan setelah  masa  kerja,  tetapi  juga  dalam  kaitannya  dengan  kepentingan  pelaku  usaha,  pemerintah,  dan masyarakat.  Oleh  karenanya,  Pengaturan  yang  komprehensif  diperlukan  untuk  mengembangkan sumber  daya  manusia,  meningkatkan  produktivitas  dan  daya  saing  pekerja  di  Indonesia  untuk memperluas ruang kerja, layanan pekerjaan dan membina hubungan industrial.
Menurut  PERMEN  Tenaga  Kerja  Nomor  3  Tahun  1990  mengenai  Pemberian  Izin  didalam mempekerjakan  tenaga  kerja  asing,  yang  berwenang  ialah  Petugas  Inspeksi  Tenaga  Kerja Kementerian  Tenaga  Kerja  untuk  mengawasi  pelaksanaan  peraturan  tentang  pemberian  izin  untuk mempekerjakan  pekerja  asing  migran,  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  21  aturan  ini ( Budiono, 1999:276 ).  Berdasarkan  dari  fakta  hukum  di  atas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  proses pelaksanaan   pengawasan Pekerja  Asing yang  dilakukan  oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali dan mengetahui faktor penghambat dalam Pelaksanaan Pengawasan di Disnaker Provinsi Bali.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  empiris  yaitu  penelitian  langsung  fokus  pada  suatu kejadian  di  lapangan  atau  keadaan  dari  objek  penelitian  dengan  informasi  data  dari  objek  yang  ada ( Soekanto & Mamudji, 2018 ). Dengan Penelitian Lapangan ( field research ), yaitu usaha-usaha untuk memperoleh  bahan-bahan  tulisan  dan  data  dengan  mengadakan  wawancara  langsung  secara  bebas yang  dalam  ini  dilakukan  di  Dinas  Tenaga  Kerja  Provinsi  Bali  untuk  memperoleh  informasi  yang berhubungan  dengan  peran  Badan  Kepegawaian  Daerah  Provinsi  Bali  untuk  menerapkan  kebijakan Mentri Tenaga kerja terhadap penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Bali. Sumber  bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 1) sumber data primer, yaitu data yang diperoleh di lapangan secara langsung dari  Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali dengan melakukan wawancara kepada pihak terkait  yang  menangani  objek  penelitian  ini.  Kemudian,  2)  sumber  data  sekunder,  yaitu  data  yang diperoleh  dari  kepustakaan  seperti  dokumen-dokumen,  artikel-artikel,  makalah  dan  literatur  hukum, khususnya  yang  terkait  dengan  objek  penelitian.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  dua cara, yaitu:
1. penelitian kepustakaan
Usaha  untuk  mengumpulkan  data  dengan  cara  membaca  dan  mempelajari  serta  mencatat  hal- hal  yang  dianggap  penting  dan  menyalin  bahan-bahan  berupa  buku,  Peraturan  Perundang- undangan,  hasil  penelitian,  surat-surat  keputusan  maupun  literatur-literatur  lainnya  yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Penelitian Lapangan
a. Observasi: Penulis mendatangi lokasi penelitian.
b. Wawancara:  Penulis  melakukan  tanya  jawab  secara  langsung  Staf  Kepegawaian  Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali.
c. Dokumentasi:  Yaitu  penulis  melakukan  pengumpulan  data  yang  didapat  di  lokasi penelitian yang berhubungan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pelaksanaan Pengawasan Pekerja Warga Negara Asing di Diprovinsi Bali
Manusia  Indonesia  merupakan  aset  bangsa  dalam  mengembangkan  pembangunan  nasional  dan masyarakat.  Dalam  melaksanakan  pembangunan  nasional  tenaga  kerja  merupakan  salah  satu pemegang  peranan  penting  dalam  menunjang  keberhasilan  pembangunan.  Dalam  menciptakan kesempatan  kerja,  kebijaksanaan  ketenagakerjaan  dalam  program  pembangunan  selalu  diutamakan guna untuk memantau ketertiban para pekerja. Dengan sumber daya manusia yang tertib maka dapat
meningkatkan mutu di berbagai bidang usaha dan meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja yang bersifat menyeluruh pada semua sektor.
Dengan  meningkatnya  perdagangan  bebas  dan  global  industri  yang  berkaitan  dengan  lapangan kerja membuat adanya tantangan dalam pembangunan nasional termasuk kehadiran para pekerja asing yang  sudah  menjadi  kebutuhan  yang  tidak  bisa  dihindari  karena  Indonesia  masih  membutuhkan tenaga  kerja  asing  dalam  mengembangkan  SDM  di  berbagai  sektor  industri  maupun  ekonomi. Munculnya  masalah  ketenagakerjaan  di  masa  yang  akan  datang  akan  tumbuh  semakin  komplek sehingga  membutuhkan  penanganan  yang  lebih  serius.  Pergeseran  nilai  dan  tata  kelola  akan  terus terjadi  selama  masa  pengembangan,  pergeseran  biasanya  tidak  jarang  yang  melanggar  hukum  dan peraturan yang berlaku.
Bidang  ketenagakerjaan  diperlukan  untuk  mengambil  langkah  antisipasi  dan  mengakomodasi perkembangan yang terjadi guna menghadapi perubahan nilai dan tata kelola industri yang ada. Oleh karena itu, perbaikan harus terus dilakukan pada sistem inspeksi ketenagakerjaan sehingga UU dapat diterapkan secara efektif pada perdagangan dan pelaku industri. Penerapan perundang-undangan juga dimaksudkan  agar  hak  dan  kewajiban  masih  terjaga  dan  seimbang  baik  bagi  penngusaha  maupun pekerja aar kelangsungan bisnis dan pekrjaan meningkat produktivitasnya dan para pekerja sejahtera.
Para  pelaku  industri  dalam  mengahadapi  tata  kehidupan  dan  pergeran  nilai,  para  pengawas tenaga  kerja  dituntut  untuk  bisa  mengambil  langkah  bijak  dan  antisipasi  serta  mampu  mewadahi segala  perkembangan  yang  ada  saat  ini.  Karena  itu,  penyempurnaan  terhadap  sistem  harus  intens dilakukan agar aturan dapat dilaksanakan secara efektif oleh pelaku industri
Hak-hak  dasar  dan  perlindungan  ketenagakerjaan  harus  diatur  dengan  jelas  sehingga  baik pekerja/ buruh semua kebutuhan terpenuhi dan pada saat yang bersamaan dapat menciptakan kondisi yang  kondusif  bagi  perkembangan  dunia  bisnis.  Pengembangan  lapangan  kerja  memiliki  banyak dimensi  dan  keterkaitan  diantaranya:  keterkaitan  tidak  hanya  dengan  kepentingan  buruh  tetapi  juga erat  kaitannya  dengan  pengusha,  pemerintah  dan  masyarakat.  Pengaturan  yang  komprehensif diperlukan  untuk  mengembangkan  SDM  baik  dalam  produktivitas  maupun  daya  saingnya,  serta memperluas peluang kerja dan layanan pekerjaan dalam membina hubungan industri.
Untuk dapat mewujudkan industri yang harmonis, dinamis dan berkeadilan maka pembangunan ketenagakerjaan harus terarah dengan baik karena merupakan bagian dari hubungan industrial. Dalam bidang  ketengakerjaan  TAP  MPR  No.  XVII/MPR/1998  harus  diwujudkan  guna  untuk  memberikan pengakuan  dan  penghargaan  terhadap  hak  asasi  manusia,  ketetapan  ini  meruapakan  tonggak  untuk menegakkan demokrasi ditempat kerja.
Dalam  pengertiannya  Tenaga  Kerja  Asing  adalah  seseorang  yang  bukan  berasal  dari  Negara Indonesia  yang  dapat  melakukan  pekerjaan  baik  di  dalam  maupun  luar  hubungan  kerja,  guna  untuk menghasilkan barang/ jasa untuk memnuhi kebutuhan masyarakat. Arti Tenaga kerja asing itu sendiri dapat  ditinjau  dari  berbagai  sisi,  salah  satunya  dapat  menentukan  kontribusi  daerah  dan  juga menentukan status hukumnya serta bentuk persetujuan dari pengenaan retribusi ( Khakim, 2009:27 ). Baik  investor  maupun  penanam  modal  asing  wajib  mentaati  segala  peraturan  perundang- undangan,  mereka  memicu  kedatangan  atau  didatangkannya  tenaga  kerja  asing.  Pengaturan  tenaga kerja asing diperlukan karena saling berkaitan baik dalam pengaturan aspek ketenagakerjaan maupun pengaturan aspek keimigrasian Indonesia. Dalam Pasal 42 ayat (1) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan  menjelaskan  tenaga  kerja  asing  harus  mempunyai  izin  tertulis  dari menteri atau pejabat yang ditunjuk dan berwenang. Oleh karena itu, pemberian kerja terhadap pekerja warga  negara  asing  harus  mengajukan  rencana  penggunaan  tenaga  kerja  asing  (RPTKA)  dan  izin mempekerjakan tenaga asing disebut IMTA.
Penggunaan tenaga kerja asing dalam wilayah republic Indonesia tentunya diatur dalam berbagai peraturan  perundang-undangan,  peraturan-peraturan  tersebut  yang  menjadi  dasar  dalam  penggunaan tenaga kerja asing ( Abdussalam, 2008:32 ).
Untuk mengawasi penggunaan pekerja asing, perusahaan yang menggunakan pekerja asing harus terlebih dahulu membuat rencana penggunaan pekerja asing (RPTKA), yang secara khusus diatur oleh KEMENAKERTRANS No. PER-02 / MEN / III / 2008 tentang ketentuan penggunaan pekerja asing. Jika dilihat dari aspek hukum perburuhan tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan jaminan dan  kerja  yang  layak  bagi  warga  negara  terutama  Indonesia  di  berbagai  sektor  atau  bidang  dan tingkatan. Sehingga dalam masuknya pekerja asing di Indonesia harus dilakukan dengan mekasnisme
dan  prosedur  yang  ketat  mulai  dengan  seleksi,  prosedur  perizinan  hingga  pengawasan  penggunaan pekerja asing tersebut. Ruang lingkup tugas pegawai ketenagakerjaan:
1. Melakukan  pengawasan  atas  pelaksanaan  peraturan  yang  berlaku  mengenai  keamanaan  dan perlindungan para pekerja serta melaksanakan pembinaan.
2. Usaha  untuk  penyempurnaan  aturan  kerja  dan  pengawasan  harus  dilakukan  pembinaan- pembinaan.
3. Perlindungan  untuk  pekerja  wanita,  anak  dan  remaja  dilakukan  pembinaan  dan  pengawasan agar tidak terjadi hal dikemudian hari.
Sesuai  dengan  maksud  diadakan  pengawasan  ketenagakerjaan,  maka  tugas  utama  dari  pegawai pengawas sebagai berikut:
1. Pengawasan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku.
2. Pengumpulan informasi, bahan dan keterangan soal keadaan tenaga kerja dan hubungan kerja dalam arti luas guna membuat UU dan peraturan ketenagakerjaan
3. Menyerahkan kepada UU dan peraturan-peraturan mengenai pekerjaan lain.
4. Pengawasan  norma  diperlukan  dalam  bidang  kecelakaan  kerja  untuk  melaksanakan  usaha pembentukan.
Mengenai  Izin  Mempekerjakan  Tenaga  Kerja  Asing  (selanjutnya  disebut  IMTA),  dan  dijelaskan dalam Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2013 dalam Pasal 1 angka 17  yang menyebutkan bahwa, IMTA  merupakan  izin  yang  diberikan  kepada  pemberi  kerja  TKA  bersifat  tertulis  dan  dapat diperpanjang,  sesuai  dengan  PERMEN  Ketenagakerjaan  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2015  tentang penggunaan  dan  tata  cara,  jangka  waktu  berlakunya  IMTA  diberikan  maksimal  1  tahun  serta  bisa diperpanjang  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  yakni  KEPMEN  tentang  jabatan  yang  dapat diduduki  TKA  tersebut,  selanjutnya  Permenaker  No.  16  Tahun  2015  Pasal  40  juga  menyebutkan, yang berwenang menerbitkan IMTA adalah Depnaker dan Transmigrasi RI yang dibayarkan sebesar 100/  bulan  dalam  hal  perpanjangan  IMTA,  dimana  pengajuannya  berdasarkan  bukti  pembayaran DPKK  (Dana  Pengembangan  Keahlian  &  Ketrampilan  Kerja),  yang  berwenang  untuk  melakukan perpanjangan  IMTA  ialah  penerbit  IMTA  itu  sendiri,  dan  dalam  hal  ini  adalah  Departemen  Tenaga Kerja & Transmigrasi RI, Permenaker No 16 Tahun 2015 Pasal 40 juga menentukan bahwa, penerbit IMTA  lah,  yang  berwenang  dalam  melakukan  pungutan  izin  perpanjangan  IMTA  itu  sendiri,  dan kemudian di setor ke Kas Daerah.
Perpanjangan  IMTA  digunakan  untuk  retribusi  daerah,  seperti  yang  dijelaskan dalam  Peraturan Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  5  Tahun  2013  dalam  Pasal  1  angka  19  menyatakan,  Retribusi Perpanjangan  IMTA  adalah  bentuk  dari  pembayaran  untuk  daerah,  atas  pemberian  perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja TKA Retribusi Perpanjangan IMTA termasuk dalam Retribusi Perizinan Tertentu tertuang dalam Pasal 2 Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2013.

## 2. Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Pengawasan di Disnaker Provinsi Bali
Pertama, ada beberapa faktor pendukung Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali dalam pengawasan tenaga kerja asing dikota Denpasar sebagai berikut:
a. Perusahaan  jasa  tenaga  kerja  asing  memberikan  data-data  yang  benar  kepada  Dinas  Tenaga Kerja  Kota  Bandar  Lampung  terhadap  calon  Tenaga  Kerja  yang  akan  berkerja  pada perusahaan  di  Kota  Denpasar  dalam  hal  ini  adalah  kebeneran  memberikan  data-data  berupa dokumen-dokumen yang diperlukan oleh calon tenaga kerja asing.
b. Perusahaan  yang  memiliki  tenaga  kerja  asing  harus  memberikan  laporan  kepada  Dinas Tenaga  Kerja  Kota  Denpasar  terhadap  kinerja  tenaga  kerja  asing  sehingga  dapat  menjamin pelaksanaan pengaturan dan pengawasan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan.
Berikut  ini  adalah  faktor-faktor  penghambat  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Denpasar  dalam  melakukan pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kota Denpasar:
a. Disamping adanya kelalaian, pihak Pengguna TKA dengan sengaja tidak mengurus izin baik perpanjangan  atau  lainnya  disebut  dengan  IMTA  yang  seharusnya  adalah  pihak  perusahaan yang  menggunakan  TKA  telah  mengetahui  dan  mengingatkan  pekerja  asingnya  untuk mengurus dan memperpanjang IMTA agar tidak terjadi masalah dikemudian hari.
b. Koordinasi  yang  kurang  jelas  antara  Kantor  Imigrasi  sebagai  penerbit  Izin  tinggal  dengan Dinas Tenaga Kerja sebagai instansi atau yang mengeluarka IMTA. Pada dasarnya koordinasi
dengan  pihak  terkait  seharusnya  dilakukan  untuk  menghindari  adanya  TKA  yang  ilegal  di Provinsi Bali.
c. Kurang serta lemahnya pengawasan dalam mengendalikan TKA di wilayah Provinsi Bali oleh Dinas Tenaga Kerja dan Pihak terkait.
Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar hanya sebatas pada pengunaan IMTA oleh pengguna TKA, yaitu IMTA perpanjangan dan IMTA sementara, sehingga akan muncul berbagai  indikasi  pelanggaran  pada  penggunaan  tenaga  kerja  asing  dilapangan.  Pengawasan  yang dilakukan Oleh Disnaker Provinsi Bali biasanya hanya sebatas pada IMTA Perpanjangan dan IMTA sementara,  pengunaan  IMTA  oleh  Pekerja  Asing,  sehingga  nantinya akan  muncul  beberapa indikasi pelanggaran  pada  penggunaan  TKA  dilapangan,  pengawasan  oleh  pihak  terkait  pun  harus  diawasi agar berjalan tertib dan kondusif.
Unsur  pengawasan  ketenagakerjaan  meruapakan  salah  satu  unsur  yang  ikut  berperan  dalam mensejahterahkan, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja. Segala masalah yang akan timbul bisa di deteksi  sejak  awal  apabila  penegak  hukum  di  bidang  pengawasannya  bertindak  sebagai  pendeteksi dini  dilapangan  yang  nantinya  dapat  memberikan  atau  mencipatakan  suasana  yang  kondusif,  stabil dibidang  ketenagakerjaan  dapat  memantapkan  dan  memberikan  partisipasi  dalam  melakukan pembangunan  dan  perkembangan  nasional  sehingga  ekonomi  dapat  tumbuh  dan  berkembang  sesuai harapan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Semua proses yang berjalan dibidang ketenagakerjaan yang dilakukan oleh kantor Disnaker Propinsi Bali terhadap korporasi dengan mengajukan izin mempekerjakan tenaga kerja asing, untuk kemudian dilakukan  kepengurusan  IMTA  guna  mendapatkan  ijin,  baik  Pekerja  asing  maupun  instansi  terkait wajib memperhatikan peraturan ketenagakerjaan agar semua berjalan tertib, teratur dan terarah untuk mencegah  hal  buruk  dikemudian  hari.  Kemudian,  beberapa  hambatan  yang  dialami  dalam mendapatkan Izin mempekerjakan Tenaga Asing sebagai berikut ini:
a. Pengguna  TKA  mengabaikan,dan  dengan  sengaja  tidak  mengurus  serta  memperpanjang IMTA untuk para pekerjanya.
b. Koordinasi yang kurang baik antara instansi terkait yang dalam hal ini kantor imigrasi sebagai penerbit  izin  tinggal  dan  instansi  yang  mengeluarkan  izin  mempekerjakan  pekerja  asing dimana Depnakertrans yang mempunyai kewenangan.
c. Kurangnya  pengendalian  dan  pengawasan  oleh  Pihak  Terkait  terhadap  TKA  yang  bekerja terutama di Kota Denpasar.
d. Program sosialisasi yang belum maksimal disebabkan oleh anggaran yang tidak tersedia oleh Pihak Depnakertrans.

## 2. Saran
Melalui  penelitian  ini  diharapkan  kepada  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Denpasar,  secara  intens, melakukan perbaikan sistem data baik komputerisasi penerbitan IMTA yang dapat memontiring setiap IMTA  yang  akan  habis  jangka  waktunya  dengan  cara  melakukan  perbaikan  komputerisaiasi  dalam menerbitkan  IMTA.  Selanjutnya,  apabila  terdapat  indikasi  pengurusan  perpanjangan  IMTA  maka kepala  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Denpasar  harus  memberikan  peringatan  kepada  perusahaan penggunaTKA.  Terakhir,  TKI  harus  menciptkan  SDM  yang  mampu  bersaing  di  semua  bidang  dan pekerjaan yang tersedia dari pemerintah, pengusaha dan investor baik dalam maupun luar negri yang dapat  bekerjasama  terutama  dalam  hal  pelaksanaan  pengawasan  dan  izin  penempatan  pkerja  asing yaitu  dilakukan  membenahi  diri  dengan  belajar  serta  berlatih  sehingga  tidak  menimbulkan  kerugian finansial.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussalam, H. (2008). Hukum Ketenagakerjaan . Jakarta: Penerbit Restu Agung. Ang,  J.  B.,  &  Fredriksson,  P.  G.  (2018).  Culture,  Legal  Heritage  and  the  Regulation  of  Labor. Journal  of Comparative Economics , 46 (2), 616–633 .
Antara,  I.  B.  G.  S.  W.,  Putra,  I.  B.  W.,  &  Ranawijaya,  I.  B.  E.  (2016).  Harmonisasi  Pengaturan  Persyaratan Tenaga Kerja Asing dalam Skema Regulasi Asean Economic Community. Kertha Negara: Journal Ilmu
Hukum , 4 (6), 1–5 .
Athukorala, P. chandra, & Devadason, E. S. (2012). The Impact of Foreign Labor on Host Country Wages: The Experience of a Southern Host, Malaysia. World Development , 40 (8), 1497–1510 . Budiono, A. R. (1999). Hukum Perburuhan di Indonesia . Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada. Guo,  J.,  Tang,  Q.,  &  Jin,  G.  (2021).  Labor  Protection  and  the  Efficiency  of  Human  Capital  Investment. Economic Analysis and Policy , 69 , 195–207 .
Kadfak,  A.,  &  Linke,  S.  (2021).  More  than  Just  a  Carding  System:  Labour  Implications  of  the  EU’s  Illegal,
Unreported and Unregulated (IUU) Fishing Policy in Thailand. Marine Policy , 127 (September 2020), 1–9 . Khakim, A. (2009). Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti. Roy, J. (2021). The effect of Employment Protection Legislation on International Trade. Economic Modelling , 94 (September), 221–234 .
Saad, A. F., & Fallah, B. (2020). How Educational Choices Respond to Large Labor Market Shocks: Evidence from a Natural Experiment. Labour Economics , 66 (August), 101901 .
Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S. (2018). Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat (18th  ed.).  Jakarta: Rajawali Pers.