Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com

## Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara (persero) sebagai Perusahaan Berbadan Hukum

## INFO PENULIS
La Ode Hariru Universitas Sulawesi Tenggara laodehariru@gmail.com
Suriani Bt Tolo Universitas Sulawesi Tenggara 60.suriani@gmail.com La Niasa
Universitas Sulawesi Tenggara laniasa171960@gmail.com

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307 Vol. 2, No. 3, Desember 2022 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2022 Arden Jaya Publisher All rights reserved
Saran Penulisan Referensi:
Hariru,  L.  O.,  Tolo,  S.  B.,  &  Niasa,  L.  (2022).  Kedudukan  Hukum  Badan  Usaha  Milik  Negara  (persero) sebagai Perusahaan Berbadan Hukum. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 2 (3), 160-168.

## Abstrak
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deksriptif kualitatif di mana yang dianalisis adalah perlakuan aparat penegak hukum terhadap Badan Usaha Milik  Negara  (persero)  dalam  kasus  PT.  Perusahaan  Listrik  Negara  Persero sebagaimana  diputus  oleh  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadian  Negeri Jakarta  Pusat  dengan  putusan  Nomor:  94/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST,  Putusan Pengadilan  Tinggi  Jakarta  Nomor:  36/PID.SUS-TPK/2019/PT.  DKI  dan  Putusam Mahkamah  Agung  RI  Nomor:  1903K/PID.Sus/2021.  Hasil  penelitian  menunjukan, aparat    penegak  hukum  dalam  hal  ini  kepolisian,  jaksa  dan  hakim  khususnya  pada peradilan judex facti memperlakukan PT. PLN Persero bukan sebagai perusahaan badan hukum  sehingga  hal  ini  bertentangan  dengan  teori  badan  hukum,  asas-asas  hukum BUMN Persero termasuk ketentuan  Pasal 1  ayat (2) dan Pasal 11  Undang-Undang No. 19  Tahun  2003  Tentang  BUMN.  Akibat  dari  perlakuan  demikian  itu  maka  antara kerugian  BUMN  dengan  kerugian  Negara  sebagai  pemegang  saham  memiliki  korelasi secara langsung sehingga bertentangan  dengan  ketentuan  Pasal  66  Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007 Tentang Perseroan Terbatas. Akibat selanjutnya ialah dengan memperlakukan PT. PLN bukan sebagai badan hukum maka tidak ada pemisahan antara harta kekayaan  PT. PLN dengan  kekayaan Negara sehingga kerugian yang diderita PT. PLN dianggap sebagai kerugian Negara.  Karena itu direksi diminta bertanggung  jawab di  mana  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagai  instrument penuntutannya  dengan  alasan  telah  menimbulkan  merugikan  Negara  atau perekonomian  Negara  meskipun  kerugian  tersebut  timbul  sebagai  akibat  dari wanprestasinya PT. TPPI dalam memasok BBM pada PT. PLN.
Kata kuci : Kedudukan Hukum, perusahaan BUMN, berbadan hukum

## A. Pendahuluan
Badan  Usaha  Milik  Negara  Persero   yang  kemudian  disingkat   BUMN Persero  adalah perusahaan  milik  Negara  yang  merupakan  salah  satu  pelaku  ekonomi  dalam  sistem perekonomian  nasional,  perannya  cukup  besar  karena  meliputi  hampir  seluruh  sektor ekonomi.  Disebut  milik  Negara  karena  modalnya  seluruhnya  atau  paling  sedikit  51%  (lima puluh  satu  persen)  dimiliki oleh  Negara yang  berasal dari kekayaan  Negara  yang  dipisahkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Satu  hal  penting  yang    menjadi  fokus  perhatian  penulis  di  sini  ialah  bahwa  BUMN Persero berbentuk Perseroan Terbatas (Pasal 1 ayat  2 UU BUMN No. 19 Tahun  2003)  karena itu  prinsip-prinsip  dan  ketentuan  yang  berlaku  pada Perseroan Terbatas yang diatur dalam Undang-Undang  PT  No.  40  tahun  2007  berlaku  pada  BUMN  Persero.  Karena  bebentuk perseroan terbatas dapat disimpulkan, bahwa BUMN Persero adalah badan hukum.
Dalam  kedudukannya  sebagai  badan   hukum  tentunya   BUMN  Persero adalah   subjek hukum dalam kualifikasi rechts persoon yang dalam banyak hal di bidang hukum   keperdataan hampir sama dengan  subjek   hukum   manusia (natuurlijk  persoon) .  Sebagai  subjek  hukum BUMN  Persero   memiliki kewenangan  bertindak,   menjadi  pihak  dalam  perjanjian  bahkan dapat    menjadi  pihak  dalam  perkara  perdata,  sebagai  penggugat,  tergugat  atau  pihak  ketiga. Dengan kewenangan yang dimilikinya itu    BUMN Persero dapat menjadi pendukung  hak  dan kewajiban    dalam    arti    memiliki    kekayaan    dan    kewajiban  hukum  sendiri    yang   terpisah dari  kekayaan    dan  kewajiban  pribadi  organnya dalam hal ini Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.  Antara  BUMN  Persero dengan   ketiga   organnya   tersebut   harus   dilihat   sebagai pribadi    hukum    yang  terpisah  ( separate  entity ),  karena  itu  keuntungan  yang  diperoleh  atau pun kerugian diderita  pada  prinsipnya  hanya  akan  menjadi keuntungan  dan  kerugian  BUMN Persero.  Negara sebagai pemegang  saham hanya  akan memperoleh  manfaat  dari keuntungan tersebut  melalui  dividen,  sebaliknya  jika  terjadi  kerugian,  pemegang  saham  (Negara)  hanya akan bertanggung  jawab sebatas nilai nominal saham yang dimiliknya, inilah yang dinamakan tanggung jawab terbatas (limited liability) .
Meskipun   demikian,    kedudukan  BUMN  Persero  sebagai  badan  hukum tersebut  perlu dipertanyakan.  Hal  ini  terjadi      karena  berkenaan  dengan  cakupan  pengertian  keuangan Negara  yang  diatur  dalam    Pasal  2  huruf    g    Undang-Undang  No.  17  Tahun  2003  Tentang

## Abstract
The  method  used  in  this  study  is  a  qualitative  descriptive  analysis  method  in  which what  is  analyzed  is  the  treatment  of  law  enforcement  officers  against  State-Owned Enterprises  (Persero)  in  the  case  of  PT.  The  State  Electricity  Company  Persero  as decided  by  the  Corruption  Court  at  the  Central  Jakarta  District  Court  with  a  decision Number:  94/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.  PST,  Jakarta  High  Court  Decision  Number: 36/PID.SUS-TPK/2019/PT. DKI and the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 1903K/PID.Sus/2021. The results showed that law enforcement officers in this case the police, prosecutors and judges, especially in judex facti courts, treated  PT.  PLN  Persero  is  not  a  legal  entity  company  so  that  this  is  contrary  to  the theory of legal entities, the legal principles of BUMN Persero including the provisions of Article  1  paragraph  (2)  and  Article  11  of  Law  no.  19  of 2003  concerning  BUMN.  As  a result of such treatment, the loss of BUMN and the loss of the State as a shareholder has a direct correlation so that it is contrary to the provisions of Article 66 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The next result is to treat PT. PLN is not  a  legal  entity  so  there  is  no  separation  between  the  assets  of  PT.  PLN  with  state assets  so  that  the  losses  suffered  by  PT.  PLN  is  considered  a  state  loss.  Therefore,  the board  of  directors  is  asked  to  be  responsible  where  the  Law  on  the  Eradication  of Criminal Acts of Corruption is an instrument of prosecution on the grounds that it has caused harm to the State or the economy of the State even though the loss has arisen as a result of the default of PT. TPPI in supplying fuel to PT. PLN.
Keywords : Legal position, state-owned company, legal entity.
Keuangan Negara yang   menyatakan “ Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi kekayaan Negara
/ kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang,  barang,  serta  hak-hak  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  termasuk  kekayaan  yang dipisahkan pada perusahaan Negara /perusahaan daerah”.
Ternyata  apa  yang  penulis  khawatirkan  tesebut  telah  menjadi  kenyataan,  hal  ini terungkap  melalui  kasus  yang  menimpa  PT.  Perusahaan  Listrik  Negara (Persero)  yang  melibatkan  direksi  PT.  PLN  terkait  dengan  wanprestasinya  PT.  Trans Pasific  Petrochemical  Indotama  (PT.  TPPI)  sebagai  salah  satu  perusahaan  pemenang  tender dalam  pasokan  BBM High  Speed  Diesel pada  PT.  PLN.  Karena  wanprestasinya  PT.  TPPI tersebut,  diduga  Negara  menderita  kerugian  sebesar    Rp.188,8  milyar.  Itulah  yang  menjadi alasan sehingga direksi PT. PLN yang kala itu dijabat oleh Nur Pamudji diproses di Pengadilan Tipikor  pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat   yang kemudian dinyatakan terbukti secara sah dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  korupsi.  Demikian  juga  halnya  pada  peradilan tingkat  banding    kembali  dinyatakan    terbukti,    meskipun    pada  akhirnya    pada    peradilan tingkat  kasasi  terdakwa  dinyatakan  lepas  dari  tuntutan  hukum  dengan  alasan  perbuatan terdakwa bukan tidak pidana .
Mencermati  paparan  di  atas  terlihat  jelas  bahwa  hasil  interpretasi  terhadap  ketentuan Pasal  2  huruf  g    Undang-Undang  No.  17  tahun  2003  tersebut  benar-  benar  menimbulkan masalah    yang  sangat  fundamental  karena  dapat  mengguncang  eksistensi  BUMN  Persero sebagai  badan  hukum,  bahkan  telah  merambat  jauh  hingga  pada  praktik  penegakan  hukum dan menurut pemahaman penulis hal tersebut sangat menarik untuk dikaji.
Sehubungan  dengan  latar  belakang  masalah  sebagaimana  diuraikan  di  atas  maka penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  bagaimanakah    kedudukan  hukum  BUMN  Persero sebagai  perusahaan berbadan hokum.

## B. Metodologi
Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis  yaitu  suatu pendekatan   yang menghubungkan  kemudian  membandingkan  antara  apa  yang  seharusnya  atau  apa  yang diharapkan  ( das  sollen )  dengan  apa  yang  senyatanya  terjadi  ( das  sein ).  Penilitian  jenis  ini berpijak  dari  suatu  asumsi  dasar  bahwa  apa  yang  ada  di  dalam  perundang-undangan  tidak persis sama dengan kenyataannya. Dengan  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  sosiologis maka  penulis            akan  memperoleh  data      kemudian  memahami  bagaimana  badan  hukum menurut  teori  badan    hukum,    asas  dan  norma  hukum  seharusnya  dan  bagaimana  pula dalam kenyataannya. Sehingga dengan demikian akan diketahui bagaimana kedudukan BUMN Persero sebagai badan hukum seharusnya dan bagaimana dalam kenyataannya.

## Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitin ini ada 2 jenis data yang digunakan, pertama data sekunder berupa karya ilmiah  baik  berupa  buku,  jurnal  ilmiah,  artikel  termasuk  peraturan  perundang-undangan. Kemudian   yang   kedua    ialah   data   primair    berupa pendirian  aparat   penegak   hukum dalam    menyikapi    kasus    BUMN    Persero  dalam    hal    ini    kasus    PT.    PLN    di    mana    di dalamnya Data sekuder  bersumber  dari buku,  jurnal ilmiah dan artikel termasuk perundang- undangan,  sedangkan data primair  bersumber   fakta lapangan yang terkait  dengan kasus PT. PLN tersebut di atas.

## Teknik Pengumpulan Data
Mengenai   pengumpulan   data    dapat    dijelaskan    bahwa    data    sekunder diperoleh melalui  hasil  analisis  dari  literatur  berupa  buku,  jurnal  ilmiah,  artikel  dan  perundang- undangan sedangkan data primair diperoleh melalui hasil analisis terhadap kasus PT. PLN.

## Analisa Data
Baik  data sekunder  maupun data primair dianalisis secara kualitatif yang kemudian akan menghasilkan  suatu  kesimpulan  bagaiman  kedudukan  BUMN  Persero  seharusnya  dan bagaimana dalam kenyataannya

## C. Hasil dan Pembahasan
Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Praktik
Dalam   mengungkap   bagaimana   BUMN   Persero   dalam   kenyataannya, penulis akan memulai  pembahasannya  dari  aspek  penemuan  hukum (rechts  vinding) terhadap  ketentuan Pasal  2  huruf    g    Undang-Undang  Keuangan  Negara  No.  17  Tahun  2003.  Ketentuan  tersebut menyatakan “ Keuangan Negara sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  1  meliputi  (g) kekayaan  Negara/kekayaan  daerah  yang  dikelola  sendiri  atau  oleh  pihak  lain  berupa  uang, surat  berharga,    piutang,    barang    serta  hak-hak    lain    yang    dapat    dinilai  dengan    uang, termasuk   kekayaan   yang   dipisahkan   pada   perusahaan   Negara/perusahaan daerah ( UU Keuangan Negara No.17/2003: Psl. 2(g) ).
Kalau  penemuan  hukum  terhadap  ketentuan  di  atas  menggunakan  metode interpretasi gramatikal yaitu suatu metode  di mana dalam memberi arti teks undang-undang berdasarkan kaidah bahasa, akan dapat memberi makna bahwa kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/daerah  merupakan  bagian  dari  keuangan  Negara.  Hanya  saja  permasalahannya kemudian  ialah   karena  dengan alasan  modal  BUMN  Persero  bersumber  dari  Negara  lalu diartikan  bahwa seluruh kekayaan BUMN dilihat sebagai bagian dari kekayaan Negara.   Kalau pemahamannya  sudah  seluas  itu  tentunya      eksistensi  BUMN  Persero  sebagai  perusahaan badan  hukum  telah  berubah  menjadi  badan  usaha  non  badan  hukum  dengan  alasan  BUMN Persero  tidak memiliki kekayaan sendiri.   Dalam kaitan itu harus  dikatakan  bahwa  ketentuan Pasal  2  huruf    g      di  atas  bertentangan  dengan  ketentuan  Pasal  1  ayat  2  dan  Pasal  11  UU BUMN  termasuk  sejumlah  prinsip  dan ketentuan  yang  tertuang  di  dalam  UU  PT,  padahal hukum    seharusnya  dilihat  sebagai  suatu  sistem.      Namun  pertanyaannya  kemudian      ialah apakah  selain  interpretasi  gramatikal      tidak  ada  lagi  jenis  interpretasi  lain  ?      Untuk menjawab  pertanyaan  tersebut  Prof.  Achmad  Ali  memberi  penjelasan  “  Dewasa  ini  setiap jenis  interpretasi  memiliki  kedudukan  yang  sama,  tergantung  kasus  dan  kebutuhannya.  Jadi urutan interpretasi mana yang harus diprioritaskan, sifatnya kasuistis (Ahmad Ali,1996:179). Dari penjelasan di atas penulis   menyimpulkan 2 hal :
1. Selain   interpretasi gramatikal    masih ada interpretasi lain, dan memang benar demikian. Hukum  dalam  kualifikasi begriffen  wissenschaft (hukum  dasar) dikenal beberapa jenis interpretasi di antaranya   interpretasi hitoris, interpretasi teleologis/sosilogis, interpretasi sistemastis  dan  sebagainya.  Bahkan  selain  interpretasi  masih  ada  yang  dinamakan konstruksi dengan berbagai jenisnya yang juga merupakan metode penemuan hukum.
2. Jenis  interpretasi  mana  yang  akan  digunakan  tergantung  dari  kasus  yang dihadapi, jadi sifatnya  kasuistis  sehingga  tidak  mutlak  setiap  kasus  hanya  menggunakan  jenis interpretasi tertentu, demikian juga halnya dengan konstruksi.
Karena  sifatnya  yang  kasuistis  dengan  konsekuensi  ada  kebebasan  memilih  itulah sehingga  dalam  memberi  makna  terhadap  ketentuan  Pasal 2  huruf   g   tersebut penulis lebih memilih  menggunakan  interpretasi  sistematis.  Apa  yang  dimaksud  dengan    interpretasi sistemastis   yaitu   metode   yang   menafsirkan   makna   teks undang-undang   sebagai   bagian dari  keseluruhan  sistem  perundang-undangan.
Terhadap  kasus  yang    penulis  analisis  tidak  bermaksud  menganalisis  putusan  baik putusan  peradilan judex  facti maupun peradilan judex  juris .  Yang  akan penulis analisis   ialah mengenai  pemahaman  dan  perlakuan     aparat  penegak  hukum terhadap PT. PLN Persero sebagai berikut :

## Tentang kedudukan PT. PLN Persero sebagai perusahaan badan hukum
Karena PT. PLN sebagai perusahaan berbadan hukum, maka  dalam membahas kasus  PT.  PLN penulis  menggunakan  pendekatan  teori-teori  badan  hukum, asas-asas hukum tentang BUMN Persero  dan    Undang-Undang  tentang  BUMN  yang  dijabarkan  dengan  Undang-Undang Perseroan Terbatas.
a) Pendekatan Berdasarkan Teori Harta Kekayaan Bertujuan Sebagaimana  dikemukakan  pada  bab  sebelumnya  bahwa  menurut  teori  harta kekayaan bertujuan di mana A. Brinz sebagai tokohnya berpendapat, bahwa pemisahaan harta   kekayaan   badan   hukum   dengan   harta   kekayaan anggotanya  dimaksudkan untuk  mencapai  suatu  tujuan  tertentu.  Harta  kekayaan  itu  menjadi  milik  dari
perkumpulan yang bersangkutan. Poin penting sebagai penekanan pada teori ini   adalah adanya  pemisahan  antara  harta  kekayaan      badan  hukum      dengan  kekayaan anggotanya.  Pemisahan  kekayaan  tersebut  berakar  dari  adanya  pengakuan  di  mana badan  hokum  dilihat  dan  diterima  sebagai  pribadi  hukum  yang  mandiri,  inlah  yang dinamakan  subjek  hukum.  Karena  itu  karakteristik  utama  badan  hukum ialah dikenal dengan  konsep  pemisahan  entitas (separate  entity) yaitu  terpisahnya  antara  badan hukum  dengan  pribadi  organnya.  Dalam  perseroan  organ  badan    hukum    yaitu    Rapat Umum    Pemegang    Saham,    Direksi  dan  Komisaris.  Sebagai  konsekuensi  yuridis  dari konsep separate entity adalah terpisahnya  harta  kekayaan  badan  hukum  dengan  harta kekayaan  pribadi dari ketiga  organ  tersebut.  Dengan  terpisahnya  harta kekayaan  maka pada  badan  hukum  dikenal  tanggung    jawab  terbatas (limited  liability) sebagai karakteristik    kedua    dari    badan    hukum.    Tanggung    jawab    terbatas    ini  ditujukan kepada  pemodal  (pemegang  saham)  di  mana  tanggung  jawabnya  hanya  terbatas  pada nilai nominal saham yang  ditempatkan pada  badan hukum.  Dalam kaitan  itu  jika  badan hukum menderita kerugian, harta kekayaan pribadi pemegag saham tidak boleh menjadi jaminan  pelunasan  utang-utang  badan  hukum.  Tentunya  demikian  juga  halnya  dengan PT.  PLN,   sebagai  badan  hukum maka    konsekuensi  yuridisnya  ialah  PT.  PLN  harus dilihat    dan  diterima  sebagai  pribadi  hukum  yang  mandiri,  terpisah    dari  seluruh organnya  tanpa  terkecuali  Negara  sebagai  pemegang  saham.      Sebagai  pribadi  hukum yang mandiri, PT. PLN    memiliki kekayaan dan kewajiban hukum sendiri. Berpijak pada teori  pemisahaan  harta  kekayan  bertujuan  tentunya  tidak  sepantasnya  kerugian  yang timbul  sebagai  akibat  dari  wanprestasinya  PT.  Trans  Pasific  Petrochemical  Indotama dianggap sebagai kerugian Negara sebab    Negara    hanya    sebagai    pemegang    saham. Kerugian    tersebut seharusnya  dilihat  sebagai kerugian PT.  PLN  sebab antara  PT.  PLN dengan Negara  merupakan entitas  yang  terpisah (sparate  entity). Dari dimensi  apa pun tidak ada suatu alasan yang membenarkan  antara 2 subjek hukum ( PT. PLN dan Negara) terdapat  percampuran  harta  kekayaan.    Percampuran  harta  kekayaan    antara    badan usaha  dengan  kekayaan  pribadi  pemodal    hanya ditemukan pada perusahaan yang non badan  hukum,  misalnya  Persekutuan  Firma  dan  beberapa  perusahaan  non  badan hukum  lainnya.  Pada  kasus  di  atas  PT.  PLN  sebagai  pihak  yang        dirugikan  berhak mengajukan  tuntutan  hak  kepada  PT.  TPPI  dengan  alasan  wanprestasi  sebab  kedua badan hukum inilah yang menjadi pihak dalam perjanjian.
b) Pendekatan Berdasarkan Asas-Asas  Hukum BUMN Persero
Asas  hukum  memiliki tempat  setingkat  lebih  tinggi di atas  norma  hukum sehingga asas  hukum  lebih  luas  (abstrak)  ketimbang  norma  hukum.  Dari  satu  asas  dapat melahirkan beberapa  norma  hukum,  karena  itu  dalam menyelesaikan   kasus   konkrit, sebelum      melakukan      penemuan      hukum  terhadap  norma  yang  terdapat  dalam perundang-undangan  seharusnya  lebih  awal  memahami  asas  hukum  yang  berkenaan dengan kasus yang akan diselesaikan.
Penulis  telah  memaparkan  sejumlah  asas  hukum  BUMN  Persero,  namun  pada bagian ini penulis tidak lagi membahas keseluruhannya. Yang akan penulis bahas adalah hanya  beberapa  di  antaranya  sebagai  dasar  pijakan  untuk  menganalisis  kasusus  yang menimpa PT. PLN. di antaranya yaitu
1. Asas keperdataan/korporasi
Asas  keperdataan /  korporasi dimaksudkan bahwa  BUMN  Persero  adalah badan hukum          privat.    Meskipun    dipahami    bahwa    BUMN    Persero  dibentuk  oleh  Negara, modalnya  sebagian  besar  atau  bahkan  keseluruhannya  bersumber  dari  Negara  namun BUMN  Persero  bukan badan hukum publik.  Dalam kedudukannya sebagai badan hukum privat  tentunya  yang  berlaku  adalah  hukum  privat,  bukan  hukum  administrasi  Negara. Hal  ini  perlu  ditegaskan  untuk  mengembalikan  pemahaman  yang  selama  ini  keliru  oleh sebagian besar warga masyarakat yang memaknai BUMN  Persero  sebagai  badan  hukum publik.   Banyak  orang   yang terkecoh dengan kata “milik Negara” sehingga seakan-akan BUMN  Persero  dilihat  sebagai  bagian  dari  lembaga  Negara.  Akibatnya  kerugian  yang terjadi  juga  dimaknai sebagai kerugian Negara, tanpa  menyadari bahwa   sesungguhnya BUMN   Persero   menganut    asas   keperdataan. Kasus yang terjadi pada PT.  PLN  yang membuktikan kekeliruan tersebut, dan  lebih  fatalnya  lagi ternyata  kekeliruan  dimaksud terjadi  pada  aparat  penegak  hukum  baik  kepolisian,  jaksa  termasuk  hakim,  khususnya pada peradilan judex facti.
Asas  kekayaan  terpisah  ini  lahir  sebagai  konsekuensi  dari  diakuinya  BUMN Persero  sebagai  persusahaan  badan  hukum      sehingga  memiliki  korelasi  dengan  teori harta  kekayaan  bertujuan  sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas.  Sebagai  badan  hukum BUMN  Persero  memiliki  harta  kekayaan  sendiri  yang  terpisah  dari  kekayaan      pribdi dari  seluruh  organnya.  Akan  tetapi  dengan  memaknai  kerugian  yang  diderita  BUMN sebagai  kerugian  Negara  seperti  yang  terjadi  pada  PT.  PLN  Persero  tentunya  telah menyalahi  asas  kekayaan  terpisah.  Akan  berbeda  halnya  kalau  BUMN  Persero  tidak berbentuk  Perseroan  Terbatas  dengan  kata lain   bukan   badan   hukum   yang   tidak mengenal   pemisahan   antara kekayaan pemodal dengan kekayaan badan usaha. Dalam keadaan demikian  itu  kerugian  yang  diderita  badan  usaha  juga  merupakan kerugian pemodal  secara  pribadi.  Oleh  karena  itu  pada  kasus  yang  menimpa  PT.  PLN  Persero yang    mengartikan  kerugian  badan  hukum  sebagai    kerugian    Negara    bertentangan dengan  asas  kekayaan  yang terpisah dan bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip badan  hukum.  Dalam  kaitan  itu  dapat  dikatakan  bahwa  secara  teoritis  BUMN  Persero sebagai  badan  hukum  namun  dalam  kenyataannya  diperlakukan  bukan  sebagai  badan hukum.
3. Asas kemandirian
Asas/prinsip  kemandirian  ini  lahir  sebagai  konsekuensi  dari  adanya pengakuan  bahwa  BUMN  Persero  sebagai badan  hukum.  Dalam  kedudukannya  sebagai badan    hukum    dengan    demikian    juga    sebagai  subjek  hukum  maka  BUMN  Persero merupakan  lembaga  yang  mandiri.  Dalam  kaitan  itu  meskipun  pada  BUMN  Persero Negara  sebagai  pemegang  saham  mayoritas  atau  pemegang  saham  tunggal  namun menurut  hukum  tidak  ada  alasan  melakukan  intervensi  pada  pengelolaan  BUMN Persero.    Namun    bagaimana    praktik    pelaksanaan    asas  kemandirian  yang  disandang oleh BUMN Persero,  Amanda Savira Karin menulis  “  UU  BUMN  secara  eksplisit  telah menegaskan  berlakunya ketentuan dan prinsip perseroan sebagaimana diatur dalam UU PT  bagi  kelembagaan  BUMN  Persero.  Melalui  pengaturan  yang  demikian  maka  jelas bahwa  segala  prinsip  kemandirian  PT  demi  hukum  berlaku    bagi  BUMN  Persero. Sebagaimana  telah  dikemukakan,  kekaburan  hukum  terjadi  manakala  ketentuan  UU BUMN disandingkan dengan UU Keuangan Negara. UU Keuangan Negara mengategorikan kekayaan  perusahaan  Negara  sebagai  bagian  dari  keuangan  Negara.  Ketentuan  ini seakan  memberi  legitimasi  bagi  Negara  untuk  melakukan  campur  tangan  atas pengelolaan  BUMN  Persero  yang  sejatinya  merupakan  badan  hukum  mandiri.  Inilah yang  kemudian  menimbulkan  begitu  banyak    implikasi  baik  dalam  tataran  normatif maupun  dalam  tataran  praktis.  Salah  satunya  adalah  mengenai  campur  tangan  Negara dalam  pengelolaan  BUMN  Persero  yang  terus  menerus  dilakukan  hingga  menimbulkan berbagai  persoalan  bukan  tak  jarang  memunculkan  indikasi  monopoli.  Selanjutnya ditambahkan  “mengingat  kedudukan  BUMN  Persero  sebagai  badan  hukum  mandiri dengan  segala  konsekuensi  yuridisnya  maka  demi  hokum  Negara  harus  ditafsirkan dalam  keduduannya  sebagai pemegang  saham layaknya  pemegang  saham dalam  suatu PT. Sebagai seorang pemegang saham maka Negara dilarang  melakukan intervensi atau campur tangan apa   pun   dalam   pengelolaan   /pengurusan   BUMN   Persero (sepration between  ownership  and  control) ”  (  Amanda  Savira  Karin,2017:104  dikutip  dari https//law.uii.ac.id,tgl.22 juli 2022 ).
Penulis  sangat  mendukung  pandangan  hukum  yang  dikemukakan  oleh  Amanda Savira  Karin  di  atas  baik  secara  teoritis  maupun  pada  tataran  praktis.  Secara  teoritis, meskipun Negara berkedudukan sebagai pemilik namun apa pun alasannya Negara tetap harus  dilihat  sebagai  pemegang  saham  yang  tidak  ada  bedanya  dengan  kedudukan pemegang saham pada perusahaan perseroan pada umumnya. Karena itu secara  teoritis intervensi  Negara  dalam  pengurusan  BUMN  Persero  tidak  boleh  dilakukan.  Bukankan melalui ketentuan Pasal 11 Undang-Undang BUMN telah menyatakan berlakunya segala ketentuan dan prinsip- prinsip  yang berlaku  di dalam UU PT., namun kenapa ketentuan tersebut  terus  menerus  dilanggar.  Kemudian  pada  aspek  praktisnya  memang  faktanya demikian  bahwa  intervensi Negara di dalam pengelolaan BUMN  terus menerus terjadi.

## Pendekatan  berdasarkan  Undang-Undang  BUMN  dan  Undang-Undang  Perseroan Terbatas
Dalam  ketentuan  Pasal  11  Undang-Undang  BUMN  No.  19  Tahun  2003 menyatakan  “ Terhadap    Persero    berlaku    segala    ketentuan    dan    prinsip-  prinsip    yang    berlaku    bagi Perseroan  Terbatas  sebagaimana  diatur    dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahuhn  1995” ( B U M N   N O .   1 9 / 2 0 0 3 )   (sekarang  UU  No.  40  tahun 2007.
Ketentuan  di  atas  memberi  petunjuk  yang  sangat  jelas  bahwa  BUMN Persero dalam operasionalnya harus tunduk pada prinsip-prinsip dan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Perseroan Terbatas. Terkait dengan   kasus   PT.   PLN      yang   akan   penulis   jadikan sebagai    acuan pembahasan  adalah  ketentuan  Pasal  66  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas No.  40  Tahun  2007  di  mana  pada      ayat  (2)  huruf    a  menyatakan  ”laporan  keuangan    yang terdiri  atas  sekurang-kurangnya  neraca  akhir  tahun  buku  yang    baru    lampau    dalam perbandingan  dengan  tahun  buku  sebelumnya, laporan  laba  rugi  dan  tahun  buku   yang bersangkutan,  laporan  kas,  dan laporan perubahan ekuitas serta catatan-catatan atas laporan keuangan tersebut” (uu pt.No. 40/2000:Psl.66(2).Karena  melalui Pasal  11  UU  BUMN  secara ekspilisit    telah  menyatakan  berlakuknya  ketentuan  dan  prinsip-prinsip  yang  berlaku  pada Undang-Undang Perseroan Terbatas maka sebagai konsekuensi hukumnya ketentuan Pasal 66 UU PT berlaku pada BUMN Persero. Ketentuan  di atas  memberi pemahaman  bahwa  ternyata untung  atau  ruginya  perseroaan  tidak  dihitung  dalam  setiap  kali  transaksi  melainkan perhitungannya  berdasarkan  akumulasi  dari  keseluruhan  transaksi  dalam  kurun  waktu tertentu  biasanya  selama  1  tahun.  Dalam  suatu  transaksi  mungkin  perseroan    menderita kerugian namun  kerugian  tersebut  belum dapat dihitung dengan kata lain belum final karena mungkin  masih  akan  dikompensasi  dengan  transaksi  yang  lain.  Dengan  menerapkan ketentuan-ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf   a   UU PT. pada kasus yang terjadi pada PT. PLN sangat  jelas  betapa  kelirunya  kalau  akibat  wanprestasinya  PT.  TPPI  telah  diperhitungkan sebagai  kerugian  perseroan  secara  final,  dan  lebih  fatal  lagi  kalau  dihitung  sebagai kerugian Negara.

## Mengenai kewenangan BPK dalam melakukan audit PT. PLN
Badan  Pemeriksa  Keuangan   yang  kemudian  disingat  BPK adalah  lembaga Negara  yang dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  memiliki  wewenang  memeriksa  pengelolaan  dan tanggung  jawab  keuangan  Negara.  Sebagaimana  diuraikan  di  atas  bahwa  pada  kasus  yang menimpa  PT.  PLN  jumlah  kerugian  yang  oleh  aparat  penegak  hukum  dianggap  sebagai kerugian  Negara  (namun sesungguhnya  hanya  kerugian PT.  PLN)  dihitung  berdasarkan  hasil audit  BPK.  Karena  itu  pertanyaannya  adalah  apakah  BPK  memiliki  kewenangan  memeriksa keuangan  PT.  PLN,  atau  pertanyaan  lain  apakah  pemerintah  berhak  melakukan  intervensi terhadap  BUMN ?  Dengan  secara  konsisten mengacu  pada  asas  keperdataan/korporasi dan asas kemandirian di mana BUMN Persero dipahami sebagai badan hukum privat yang mandiri tentu saja BPK  tidak  memiliki  kewenangan  mengaudit  PT.  PLN.  Perihal  kewenangan BPK tersebut  pada pembahasan babII penulis telah menyatakan pendirian tidak sependapat dengan mahkamah konstitusi yang memberi legitimasi kepada BPK untuk melakukan audit pada BUMN Persero.
Tentang penemuan hukum (rechts vinding) pada kasus PT. PLN Persero
Mengenai  penemuan  hukum  dalam  menyelesaikan  kasus  konkrit    ada  baiknya mencermati  gagasan  Prof.  Sudikno  Mertokusumo  yang  dikutip  oleh          Prof.  Achmad  Ali yang  menulis “ Ketentuan  undang-undang  tidak  dapat  diterapkan  begitu    saja    secara langsung   pada   peristiwanya.     Untuk   dapat   menerapkan ketentuan  undang-undang  yang berlaku  umum  dan  abstrak  sifatnya  itu  pada  persitiwa  yang  konkrit  dan  khusus  sifatnya, ketentuan  undang-undang  itu  harus  diberi  arti,  dijelaskan  atau  ditafsirkan  dan  diarahkan atau  disesuaikan  dengan  peristiwanya,  untuk  kemudian  baru  diterapkan  pada peristiwanya.  Peristiwa  hukum  harus  dicari  lebih  dahulu  dari  peristiwa  konkritnya kemudian  undang-  undang  ditafsirkan  untuk  dapat  diterapkan”(Ahmad  Ali,  1996  :141-142) Dapat  disimpulkan  bahwa  jika  norma  hukum        digunakan  sebagai  instrument  untuk menyelesaikan kasus konkrit, ada 2 hal yang mutlak dilakukan :

## 1. Melakukan analisis terhadap peristiwanya
Menganalisis  peristiwanya  di  sini  berarti  mengkaji  peristiwa  konkritnya  dengan menggunakan optik hukum (dalam arti luas), alat bantunya ialah keseluruhan alat bukti, inilah yang  dinamakan  melakukan  konstatir  sebagai  fase  awal  dalam  proses  penemuan  hukum. Pada  tahap  konstatir    ini  hal  pokok  yang  mutlak  diperhatikan  adalah  terhadap  suatu  fakta tidak  boleh  dilihat  sebagai  komponen  yang  berdiri  sendiri  melainkan  harus  dilihat hubungannya  satu  dengan  yang  lain,  lalu      dikaji  lebih  mendalam  terhadap  keseluruhan aspek  yang  berkaitan  dengan  itu,  faktor-faktor  yang  menjadi penyebabnya.  Tahap  konstatir ini  paling  penting  karena  akan  menentukan  melakukan  penemuan  hukum (rechts  vinding) Penemuan  hukum  di  sini  maksudnya  terhadap  fakta-fakta  hukum  yang  telah  dianalisis tersebut  dihubungkan  dengan  teori-teori  hukum,  asas-asas  dan norma-norma   hukum  yang mengaturnya        yang    pada    akhirnya           akan diketahui  terhadap  fakta  hukum  yang  telah dianalisis  tersebut  masuk  dalam  kualifikasi  perbuatan    hukum  apa.    Teori  hukum,    asas hukum  dan    norma  hukum  harus  benar-benar  dapat  diterapkan  pada  kasus  yang  telah dianalisis.
Pada    pembehsan  sebelumnya    penulis    telah    memaparkan    teori    badan    hukum,    teori tanggung  jawab  hukum,  asas-asas  hukum  dan  norma-norma  hukum  tentang  BUMN  Persero termasuk     Undang-Undang  Perseroan  Terbatas.   Semua     itu  akan menjadi pijakan dalam mengkaji bagaimana BUMN Persero seharusnya (aspek das sollen -nya). Tetapi amat disesalkan pada kasus PT. PLN aparat penegak hukum dalam membedah kasus tersebut tidak menjadikan teori  badan  hukum  dan  seterusnya  itu  sebagai  pijakannya,  melainkan    semata-mata  hanya melihat  adanya  kerugian  Negara,  tanpa  memberi  analisis  lebih  mendalam  mengenai  bentuk badan  usaha  PT.  PLN,  apa  yang  menjadi  penyabab  sehingga  timbulnya  kerugian,  siapa  yang sepantasnya  harus  bertanggung  jawab,  kualifikasi  perbuatan  apa  yang  dilakukan  dan sebagainya.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  keseluruhan  pembahasan  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara  teoritis  BUMN  Persero  berbentuk  Perseroan  Terbatas  dan secara  eksplisit  dinyatakan  tunduk  pada  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas.  Dengan demikian BUMN Persero    merupakan perusahaan  berbadan hukum yang tentunya   memiliki kekayaan  tersendiri  yang  terpisah  dari  kekayaan  pribadi seluruh organnya.   Namun sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 2 huruf   g UU Keuangan Negara di mana  melalui ketentuan tersebut  kekayaan  BUMN  Persero  dimaknai  sebagai  bagian  dari  kekayaan  Negara,  hal  ini berarti tidak ada pemisahan antara kekayaan BUMN Persero dengan kekayan Negara   sehingga status  BUMN  Persero  bukan  lagi  sebagai  perusahaan  berbadan  hukum.  Hal  ini  terungkap melalui kasus PT. PLN    di mana kerugian yang seharusnya merupakan kerugian PT. PLN tetapi diangap sebagai kerugian Negara.

## Saran
Karena  BUMN  Persero  sebagai  perusahaan  berbadan  hukum  dengan  segala  konsekuensi yuridisnya tentunya diharapkan, bahwa kedudukannya yang demikian itu tidak sekedar hanya terbatas  pada  tataran  teoritis  tetapi  juga  dapat  diterapkan,  khususnya  dalam  konteks penegakan hukum. Untuk mewujudkan harapan tersebut tentunya penemuan hukum terhadap ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Keuangan Negara seharusnya menggunakan metode interpretasi  sistematis.  Selain  itu      Negara  seharusnya  memahami  posisinya  hanya  sebagai pemegang saham sehingga intervensi terhadap BUMN Persero tidak lakukan.

## E. Referensi
Abdulkadir, M. (2010). Hukum  Perusahaan  Indonesia ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung. Ali, A. (1996). Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian filosofis dn sosiologis , Chandra Pratama, Jakarta. Ali, A. (2009). Menguak   Teori   Hukum,   ( legal    Theory )   dan   Teori   Peradilan ( judicialprudence ), Prenada Media Group, Jakarta. Ali, A. (2010). Menguak Realitas Hukum , Prenada Media Group, Jakarta.
Rido, A. (2012). Badan hukum dan kedudukan badan hukum perseroan, perkumpulan, koperasi, yayasan, wakaf . Alumni. lmar, A. (2004).  Privatisasi BUMN  Indonesi,  Hasanuddin University,  Tamalanrea. Azizah. (2016). Hukum Perseroan Terbatas , Setara Press, Malang. Yakup, B. I. (2020). Hukum BUMN Indonesia , Genta Publishing, Yogyakarta. Nadapdap, B. (2019). Hukum Perseroan Terbatas , Jala Permata Aksara, Jakarta. Zulfa, E. A. (2010). Gugurnya Hak Menuntut , Ghalia Indonesia, Bogor.
Hairris,   F . ,   & Anggoro,  T .   ( 2 0 1 0 ) . Hukum  Perseron  Terbatas,  Ghalia  Indonesia, Bogor. Supramono, G. (2016). BUMN  Ditinjau  Dari  Segi  Hukum  Perdata ,  PT.  Rineka  Cipta, Jakarta. Widjaja, G. (2008). 150  Tanya  Jawab  Tentang  Perseroan  Terbata ,  Forum  Sahabat, Jakarta. Widjaja, G. (2003). Tanggung  Jawab  Direksi  Atas  Kepailitan  Perseroan ,  PT.  Raja Grafindo Persda, Jakarta. Ikhwansyah,  I.,  dkk.  (2019). Hukum  Perusahaan  Analisis  Privatisasi  BUMN  dalam  Hukum Persaingan Usaha , PT. Refika Aditama, Bandung, 2019. Kosasih, J. I.,  dkk.,  ( 2019). Problematika  Hukum  Perseroan  Komanditer ,  PT.  Refika  Aditama, Bandung.
Monteiro, J. M. (2019). Hukum Keuangan Negara dan Daerah, Setara Press, Malang. Kaligis, O. C . (2008). Praktik Tebang Pilih Perkara Korupsi , PT. Alumni Bandung. Kusuma , M. (2009). Menyelami  Semagat  Hukum  Progresif ,  Anonylib,  Yogyakarta. Saidi,  M.  D.,  &  Djafar,  E.  M.  (2021). Hukum  Keuangan  Negara,  Teori  dan  Praktik ,  PT. Rajagrafindo Persada, Depok.
Mulhadi.  (2021). Hukum  Perusahaan  Bentuk-Bentuk  Badan  Usaha  Indoneia ,  Rajawali  Press, Jakarta.
Fuady, M. (2003) . Perseran Terbatas Paradigma Baru , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hartini,  R.  (2017). BUMN  Persero  Konsep  Keuangan  Negara  dan  Kepailitan  Indonesia ,  Setara Press, Malang.