## DESAIN DWI-KEWARGANEGARAAN UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN DIASPORA DAN KEDAULATAN INDONESIA

## DUAL-CITIZENSHIP DESIGN TO PROTECT THE DIASPORA INTEREST AND INDONESIAN SOVEREIGNTY
P-ISSN 2622-4828 E-ISSN 2774-9592 https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/view/403
DOI: 10.52617/jikk.v6i1.403

## Dewi Purnamasari
purnamadewi2123@gmail.com UIN Sayyid Ali  Rahmatullah Tulungagung Fatimah Dewi Ratna Suwari dewiddnaa04@gmail.com UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Mohammad Avi Nur Rohman gedungavi@gmail.com UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

## Shinta Aprilia Wulandari Wibisono
shintasss0016@gmail.com

## UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Abstract. The entire and complete nation of Indonesia is a mandate for protection by  the  Government  of  the  Republic  of  Indonesia  in  the  Preamble  of  the  1945 Constitution. The concept of dual citizenship must be studied in depth in order to maximize its potential and protect the interests of the Indonesian diaspora, while protecting the sovereignty and identity of the Indonesian nation. The formulation of the  problems  that  will  be  studied  to  formulate  a  dual-citizenship  policy recommendation: 1. What are the theoretical foundations and principles that serve as the basis for developing a dual-citizenship design?; 2. What is the design or form of the dual-citizenship legal framework to protect the Indonesian diaspora and sovereignty?  The  method  used  is  normative  juridical  and  literature  studies  with study sources in the form of laws and regulations, scientific publications of journal articles, and includes comparisons with other countries. The theoretical basis and principles  on  which  it  rests  are  the  theory  of  taxes  and  interests,  ease  of immigration,  national  interests,  equality  before  the  law  and  government,  and derogation of human rights. The OCI scheme option via KMILN is of no real use. The legal framework that has been developed includes the addition of the norm of dual  Indonesian  citizenship,  exemption  from  an  unrecognized  state,  tax obligations,  usufructuary  rights  and  building  usufructuary  rights,  prohibition  of obtaining property rights, prohibition of military service in foreign countries, the right to vote in elections, the right to become a public officials not from elections, and sanctions for violations. It is necessary to further study the norms of other countries that are not in line with Pancasila.
Keywords : Diaspora; Citizenship; Sovereignty
Abstrak. Segenap dan seutuhnya bangsa Indonesia adalah amanat perlindungan oleh Pemerintah Negara Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945. Konsepsi dwi- kewarganegaraan  harus  dikaji  secara  mendalam  agar  dapat  memaksimalkan potensi dan melindungi kepentingan diaspora Indonesia, dengan tetap melindungi kedaulatan  dan  jati  diri  bangsa  Indonesia.  Rumusan  masalah  yang  akan  dikaji untuk menyusun suatu rekomendasi kebijakan dwi-kewarganegaraan: 1. Apa saja landasan teori dan asas-asas yang menjadi pijakan untuk menyusun desain dwi-kewarganegaraan?; 2.
Bagaimanakah  desain  atau  bentuk  kerangka hukum  dwi-kewarganegaraan  untuk  melindungi  diaspora  dan  kedaulatan Indonesia?.  Metode  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  dan  studi kepustakaan  dengan  sumber-sumber  kajian  berupa  peraturan-perundang- undangan, publikasi ilmiah artikel-artikel jurnal, serta memuat komparasi dengan negara lain. Landasan teori dan asas yang menjadi pijakan adalah teori pajak dan kepentingan, kemudahan imigrasi, kepentingan nasional, persamaan di hadapan hukum  dan  pemerintahan,  serta  derogasi  hak  asasi  manusia.  Opsi  skema  OCI melalui KMILN tidak bermanfaat secara nyata. Kerangka hukum yang dibangung antara  lain  penambahan  norma  subjek  dwi-kewarganegaraan  Indonesia, pengecualian negara yang tidak diakui, kewajiban pajak, hak guna usaha dan hak guna  bangunan,  larangan  memperoleh  hak  milik,  larangan  dinas  militer  negara asing, hak pilih dalam Pemilu, hak untuk menjadi pejabat publik bukan dari Pemilu, dan sanksi-sanksi pelanggaran. Perlu kajian lanjutan norma negara lain yang tidak selaras dengan Pancasila.
Kata Kunci : Diaspora; Kewarganegaraan; Kedaulatan

## 1. PENDAHULUAN
Kewarganegaraan  ganda  merupakan  status  seseorang  dengan  memiliki kewarganegaraan  dari  dua  negara  secara  bersamaan.  Di  Indonesia  sendiri berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  No.  12/2006  (UU  Kewarganegaraan), menerapkan  asas  kewarganegaraan  tunggal  dan  kewarganegaraan  ganda terbatas  untuk  kasus  tertentu  seperti  pada  anak  yang  lahir  dari  perkawinan campuran  ataupun  anak  yang  lahir  dengan  ketentuan  negara  asing  yang memberikan  kewarganegaraan  bagi  anak  tersebut.  Anak  dengan  status kewarganegaraan  ganda  terbatas  harus  memilih  satu  kewarganegaraan  saat berumur  18  (delapan  belas)  tahun  atau  jika  sudah  kawin,  dengan  ketentuan paling lambat saat berumur 21 (dua puluh satu) tahun.
Hak  atas  status  kewarganegaraan  bagi  setiap  orang  telah  diamanatkan konstitusi  Undang-Undang  Dasar  (UUD  1945).  Namun  beberapa  orang  justru dipaksa kehilangan kewarganegaraannya seperti pada kasus Gloria Natapraja Hamel.  Gloria  secara  nyata  menegaskan  tidak  memilih  kewarganegaraan Prancis,  melainkan  hanya  memilih  Indonesia.  Ia  pun  harus  mengikuti  proses
pewarganegaraan atau yang dikenal dengan istilah naturalisasi. 1 Tentu proses naturalisasi  sangat  memberatkan  apalagi  bagi  orang  yang  seharusnya  secara sah memperoleh kewarganegaraan Indonesia, karena ketidaktahuannya harus membayar 50 (lima puluh) juta rupiah dan itupun belum tentu dikabulkan.
Segenap  dan  seutuhnya  bangsa  Indonesia  adalah  amanat  perlindungan oleh  Pemerintah  Negara  Indonesia  dalam  Pembukaan  UUD  1945.  Konteks kebangsaan  Indonesia  pada  era  modern  tidak  lagi  dibatasi  secara  teritorial wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Bangsa  Indonesia  tersebar  di seluruh  penjuru  dunia  dengan  kepentingan-kepentingannya  masing-masing. Diaspora  Indonesia  di  antaranya  adalah  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  dan Warga Negara Asing baik eks WNI, anak dari WNI, maupun anak dari eks WNI. Dikutip  dari  Buku  Putih Indonesian  Diaspora  Network, diperkirakan  terdapat  8 (delapan)  juta  jiwa  jumlah  diaspora  Indonesia. 2 Jumlah  tersebut,  pertanyaan seputar penerapan dwi-kewarganegaraan di Indonesia semakin menarik untuk dikupas.
Konvensi  Montevideo  1993  menetapkan  unsur-unsur  negara  yang merupakan  syarat  mutlak  yang  harus  ada  untuk  membentuk  suatu  negara. Unsur-unsur  tersebut  di  antaranya  adalah a  permanent  population (rakyat), a defined territory (wilayah), dan a government (pemerintahan), serta pengakuan de  facto dan de  jure sebagai  tambahan. 3 Akan  tetapi,  melihat  fakta  adanya  8 (delapan)  juta  diaspora  Indonesia,  unsur-unsur  negara  yang  tampak  sebagai sebuah batasan tersebut mulai memudar dan tidak relevan.
Peranan  krusial  diaspora  terdapat  di  beberapa  sektor  diantaranya  dalam hal peluang bisnis, investasi, perdagangan, remitansi ekonomi, remitansi sosial, dan  juga  jaringan  internasional. 4 Diaspora  Indonesia  memiliki  keahlian, pendidikan,  dan  pengalaman  secara  internasional  di  berbagai  bidang  seperti
1 Hamalatul Qurani, “Status Kewarganegaraan Ganda dalam Hukum Indonesia,” Hukum Online, Maret 31, 2021, https://www.hukumonline.com/berita/a/status-kewarganegaraan-ganda-dalam-hukum- indonesia-lt6063e0a3a6f72?page=all.
2 “Buku Putih: Perjuangan Diaspora Indonesia untuk Kewarganegaraan Ganda” (2023), art. 2.
3 Issha Harruma, “Unsur - Unsur Negara menurut Konvensi Montevideo 1993,” Kompas.com, Mei 21,
2022, https://nasional.kompas.com/read/2022/05/21/01000061/unsur-unsur-negara-menurut-konvensi- montevideo-1993.
4 Betti Rosita Sari, “Ringkasan Hasil Penelitian Peran Diaspora Akademisi dan Profesional Indonesia di Malaysia dalam Transfer Ilmu Pengetahuan di Indonesia,” Jurnal Kajian Wilayah 11, no.2 (2020): 214, https://doi.org/10.14203/jkw.v11i2.839.
teknologi,  ilmu  pengetahuan,  bisnis,  seni,  dan  budaya.  Hubungan  bilateral Indonesia dengan negara-negara lain dapat diperkuat dengan adanya diaspora Indonesia.  Selain  itu,  diaspora  Indonesia  juga  dapat  menjadi  duta  untuk mempromosikan  pariwisata  Indonesia,  melalui  kegiatan  seni,  kuliner,  promosi wisata  dan  budaya,  citra  Indonesia  sebagai  destinasi  wisata  akan  semakin dikenal.  Potensi  diaspora  Indonesia  untuk  mentransfer  ilmu  pengetahuan  dan teknologi terbaru, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Indonesia, ataupun  sebagai  tenaga  ahli  di  Indonesia,  adalah  aset  berharga  yang  harus dilindungi.
Kekhawatiran  untuk  menerapkan  dwi-kewarganegaraan  salah  satunya adalah pada aspek keamanan. Penerapan dwi-kewarganegaraan dapat menjadi celah  penyusupan,  bocornya  informasi,  terorisme,  hingga  separatisme.  Orang dengan  dwi-kewarganegaraan  dapat  memanfaatkan  statusnya  untuk kepentingan negara asing. Maka dari itu, konsepsi dwi-kewarganegaraan harus dikaji  secara  mendalam  agar  dapat  memaksimalkan  potensi  dan  melindungi kepentingan diaspora Indonesia, dengan tetap melindungi kedaulatan dan jati diri bangsa  Indonesia.  Berdasarkan  pertimbangan  yang  telah  diuraikan,  berikut rumusan  masalah  yang  akan  dikaji  untuk  menyusun  suatu  rekomendasi kebijakan dwi-kewarganegaraan:
1. Apa  saja  landasan  teori  dan  asas-asas  yang  menjadi  pijakan  untuk menyusun  desain  dwi-kewarganegaraan  yang  dapat  melindungi diaspora dan kedaulatan Indonesia?
2. Bagaimanakah  desain  atau  bentuk  kerangka  hukum  dwi- kewarganegaraan  untuk  melindungi  diaspora  dan  kedaulatan Indonesia?

## 2. METODE
Tulisan  berikut  bertujuan  untuk  merumuskan  rekomendasi  kebijakan komprehensif dengan metode yuridis normatif dan studi kepustakaan. Sumber- sumber  kajian  berupa  peraturan-perundang-undangan,  publikasi  ilmiah  artikel- artikel jurnal, serta memuat komparasi dengan negara lain.

## 3. PEMBAHASAN
Toleransi  atau  penerimaan  terhadap  status  dwi-kewarganegaraan mengalami  tren  peningkatan.  Pada  tahun2020,  76%  negara  tidak  serta  merta mencabut  status  kewarganegaraan  warga  negaranya  yang  menerima kewarganegaraan  lain. 5 Temuan-temuan  dalam  kajian  asas  dan  teori,  serta perbandingan dengan negara lain, menjadi pijakan dalam menyusun desain dwi- kewarganegaraan Indonesia.

## 3.1. Kajian terhadap Asas dan Teori

## A. Teori Pajak dan Kepentingan (Aequivalentie)
Besarnya  ukuran  pajak  yang  harus  dibayarkan  warga  negara  harus sesuai dengan ukuran kepentingan yang dilindungi. Besaran pajak setara denganbesaran  jasa  yang  diberikan  oleh  negara. 6 Maka  dari  itu,  dalam menentukan  kewajiban  pajak  bagi  WNI  dengan  dwi-kewarganegaraan harus tetap menyesuaikan penerimaan yang didapatnya baik penghasilan, fasilitas, dan lain-lain.
B. Kemudahan Imigrasi
Kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada diaspora Indonesia, kehendak  untuk  berkontribusi  bagi  negara  akan  lebih  mudah  untuk dilakukan  dan  tujuan  penerapan  dwi-kewarganegaraan  dapat  dicapai. Kemudahan  imigrasi  dapat  dilihat  pada  penerapan  bebas  visa, visa  on arrival, bebas izin tinggal, dan lain sebagainya.
C. Asas Keadilan
Keadilan  menurut  Satjipto  Rahardjo  merupakan  keseimbangan  atas persamaan hak dan kewajiban. Dalam konteks diaspora WNI dengan dwi- kewarganegaraan yang memperoleh penghasilan lebih besar dibandingkan WNI  yang  tinggal  di  Indonesia,  tentu  hak  dan  kewajiban  untuk  keduanya tidak dapat disamakan.
D. Kepentingan Nasional
5 “Buku Putih: Perjuangan Diaspora Indonesia untuk Kewarganegaraan Ganda” (2023), art. 4.
6 Abdul Kadir, Kapita Selekta Perpajakan di Indonesia, edisi ke-1. (Medan: Pustaka Bansa Press, 2013), 22-23.
Kepentingan nasional menurut Nuechterlein di antaranya adalah:
a. Kepentingan  Pertahanan,  yakni  kepentingan  untuk  melindungi warga negara dan wilayah;
b. Kepentingan  Ekonomi,  yakni  kepentingan  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c.  Kepentingan Tatanan Dunia, yakni kepentingan untuk mempertahankan stabilitas politik internasional;
d. Kepentingan  Ideologi,  yakni  kepentingan  untuk  mempertahankan tata nilai yang dianut. 7
Kebijakan  dwi-kewarganegaraan  harus  memperhatikan  kepentingan nasional,  baik  dari  segi  pertahanan  seperti  militer,  dan  lain-lain,  maupun kepentingan  untuk  mempertahankan  ideologi  Pancasila.  Peningkatan ekonomi jelas menjadi faktor kunci diberlakukannya dwi-kewarganegaraan. Selain itu, stabilitas politik internasional harus dijaga sebaik mungki, jangan sampai  aturan-aturan  yang  diberlakukan  menimbulkan  konflik  dengan dunia internasional.

## E. Persamaan di Hadapan Hukum dan Pemerintahan
Inti  dari  persamaan  dihadapan  hukum  dan  pemerintahan  adalah persamaan  perlakuan  dan  kesempatan  yang  sama.  Dalam  menerapkan asas  persamaan  tersebut,  tetaplah  secara  bersamaan  dengan  asas kepentingan  nasional,  sehingga  kekhawatiran-kekhawatiran  penerapan dwi-kewarganegaraan dapat dihindarkan.

## F. Derogasi Hak Asasi Manusia (HAM)
Derogasi  HAM  merupakan  pengecualian  hak  yang  harus  dipenuhi dengan  untuk  keadaan  tertentu.  Pengecualian  tersebut  harus  sebanding dengan  potensi ancaman yang dimungkinkan terjadi terhadap keamanan dan kepentingan nasional.
7 Nadya Dara Prasetyo, Istislam, Siti Hamidah, “Perlindun gan Kepentingan Nasional dalam Penanaman Modal,” Jurnal Hukum dan Kenotariatan 5, no. 2 (2021): 277, https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i2.10630.

## 3.2. Opsi Skema Kebijakan di India
Kebijakan Overseas  Citizenship  of  India (OCI)  adalah  kebijakan  yang diperkenalkan oleh Pemerintah India pada tahun 2005 untuk memberikan status khusus  kepada  orang  asing  keturunan  India  di  luar  negeri.  Orang  yang memperoleh status OCI dianggap memiliki status  hampir sama dengan warga negara  India  non-resident.  Mereka  tidak  memiliki  hak  pilih,  tidak  dapat mencalonkan  diri  untuk  jabatan  publik,  dan  tidak  dapat  melakukan  kegiatan tertentu yang dibatasi oleh pemerintah India.
OCI adalah keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah kepada orang- orang  keturunan  India  yang  sudah  menjadi  warga  negara  asing.  Namun, penggunaan OCI tidak mengubah status India sebagai negara yang menjunjung tinggi  gagasan  kewarganegaraan  tunggal.  Membandingkan  implementasi program  OCI  dengan  konversi  sistem  kewarganegaraan  tunggal  menjadi kewarganegaraan ganda, skema OCI dianggap ide yang lebih masuk akal.
Pemerintah India telah mendeklarasikan sejumlah manfaat bagi pemegang OCI.  Pemegang  Kartu  OCI  dapat  memperoleh  hak  istimewa  antara  lain, mendapat pekerjaan tanpa izin kerja, biaya ke tempat wisata yang disetarakan dengan  warga  negara  India,  adopsi  anak  dari  India,  kesetaraan  dalam memperoleh akses pendidikan, akses kesehatan, izin tinggal untuk waktu yang lama,  dan  kemudahan-kemudahan  lainnya.  Pemegang  kartu  OCI  diberi pengecualian dari persyaratan pendaftaran visa untuk kunjungan ke India. Pada tahun 2009, pemegang kartu OCI diberi otorisasi oleh Kementerian Luar Negeri India untuk praktik kedokteran, kedokteran gigi, keperawatan, farmasi, hukum, arsitektur, dan akuntansi bagi orang India di luar negeri.
Penolakan  terhadap  kebijakan  dwi-kewarganegaraan  dengan  dalih loyalitas  kepada  ibu  pertiwi,  memunculkan  usulan  dengan  menerapkan  model kebijakan seperti di India yakni Overseas Citizenship of India . Indonesia sendiri telah meluncurkan program Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) yang  diklaim  dapat  memberikan  kemudahan-kemudahan  bagi  diaspora Indonesia.  Namun,  klaim  tersebut  tampak  belum  secara  nyata  berdampak signifikan meski sudah diterapkan sejak 2017.

## 3.3. Konstruksi Norma Dwi-Kewarganegaraan Indonesia
Terdapat  berbagai  norma  yang  harus  diubah  atau  ditambahkan  untuk membuat  suatu  kerangka  hukum  dwi-kewarganegaraan  agar  dapat memaksimalkan  potensi  dan  melindungi  kepentingan  diaspora  Indonesia, dengan  tetap  melindungi  kedaulatan  dan  jati  diri  bangsa  Indonesia.  Yang pertama, tentu dalam UU Kewarganegaraan dengan menambahkan ketentuan subjek WNI dengan dwi-kewarganegaraan yang mencakup:
a. WNI  yang  mendapat  kewarganegaraan  asing  dengan  tidak  ingin melepas status WNI-nya;
b. Warga  Negara  Asing  (WNA)  eks  WNI  yang  ingin  memperoleh kembali  kewarganegaraan  Indonesia  tanpa  melepas  status kewarganegaraan asingnya;
c. Anak dari perkawinan campuran yang ingin menjadi WNI dengan dwi-kewarganegaraan;
d. WNA  keturunan  WNI  yang  ingin  memperoleh  status  WNI  tanpa melepas kewarganegaraan asingnya; serta
e. WNA keturunan eks WNI yang ingin memperoleh status WNI tanpa melepas kewarganegaraan asingnya.
Status  WNI  dengan  dwi-kewarganegaraan  tidak  diperkenankan  dengan negara  yang  masih  belum  memiliki  hubungan  diplomatik  dengan  Indonesia. Negara-negara tersebut di antaranya adalah Kosovo, Taiwan, dan Israel. Hal ini berkaitan  dengan  pengakuan  oleh  Indonesia  terhadap  kemerdekaan  negara bersangkutan.
Dalam hal perpajakan, kewajiban membayar pajak bagi WNI dengan dwi- kewarganegaraan  baik yang berada  di Indonesia maupun di  luar negeri  harus menyesuaikan  dengan  hak  yang  diterimanya  dari  Indonesia.  Semisal  Pajak Penghasilan  (PPh)  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  7/1983  dan Perubahannya (UU Pajak Penghasilan), harus ditelusuri dari penghasilan yang didapatkan  dari  Indonesia.  Begitupun  jenis  pajak-pajak  lainnya,  harus menyesuaikan hak-hak yang diterima WNI di luar negeri dari Indonesia agar tidak terjadi pajak ganda yang dibebankan.
Kemudian, dalam hal Visa yang diatur dalam Undang-Undang No. 6/2011
(UU Keimigrasian), maka WNI dengan dwi-kewarganegaraan tidak memerlukan Visa  untuk  masuk  ke  wilayah  Indonesia  dari  luar  negeri.  Selain  itu,  ia  tidak memerlukan Izin Tinggal untuk berada di Indonesia, kecuali ditentukan dalam hal kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini akan memberikan kemudahan bagi WNI dengan dwi-kewarganegaraan.
Untuk hak guna bangunan  dan hak guna usaha, dapat diberikan kepada WNI  dengan  dwi-kewarganegaraan,  sehingga  akan  mengubah  ketentuan Undang-Undang  No.  5/1960  (UU  Pokok-Pokok  Agraria).  Hak  milik  tetap  tidak dapat  diberikan  bagi  WNI  dengan  dwi-kewarganegaraan,  mengingat  diaspora dimungkinkan memiliki penghasilan yang lebih besar, sehingga WNI tanpa dwi- kewarganegaraan  dengan  penghasilan  yang  lebih  kecil  dapat  tersisihkan  oleh hak milik atas tanah.
WNI  dengan  dwi-kewarganegaraan  yang  menjadi  bagian  dinas  militer negara asing maupun suatu kelompok yang menyebut diri mereka sebagai suatu negara,  meski  tidak  diakui  seperti International  State  of  Iraq  and  Syria  (ISIS), harus melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Ketentuan tersebut juga dapat dikecualikan dengan izin khusus untuk kepentingan negara Indonesia Indonesia. Selain  itu,  WNI  dengan  dwi-kewarganegaraan  juga  harus  melepaskan kewarganegaraan  lainnya  apabila  menjadi  bagian  dari  Tentara  Nasional Indonesia  (TNI)  ataupun  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (POLRI). Ketentuan tersebut dapat dikecualikan untuk keahlian tertentu dan izin khusus untuk kepentingan negara Indonesia. Hal ini sebagai bentuk menjaga stabilitas keamanan,  perlindungan  informasi,  dan  perlindungan  terhadap  kedaulatan negara Indonesia.
Undang-Undang  No.  7/2017  beserta  Perubahannya  (UU  Pemilu)  dan Undang-Undang No. 1/2015 beserta Perubahannya (UU Pilkada) harus diubah juga. hak politik untuk memilih dalam Pemilu diberikan untuk WNI dengan dwi- kewarganegaraan, baik untuk memilih anggota legislatif di daerah dan nasional, maupun  memilih  kepala  daerah  dan  presiden.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  WNI dengan  dwi-kewarganegaraan  dapat  memilih  wakil  dan  pemimpinnya. Sedangkan apabila WNI dengan dwi-kewarganegaraan menjadi peserta Pemilu, ia harus melepaskan kewarganegaraan asingnya jika telah memenuhi syarat dan lolos  sebagai  calon  presiden/wakil  presiden,  calon  kepala  daerah/wakil  kepala
daerah, ataupun calon legislatif. Ketentuan tersebut untuk melindungi kedaulatan negara dengan isu seperti kecenderungan beberapa wilayah untuk memisahkan diri dari Indonesia atau kepentingan asing dapat dihindarkan.
Selanjutnya,  WNI  dengan  dwi-kewarganegaraan  diperbolehkan  menjadi pejabat publik di negara lain dengan syarat bukan diperoleh melalui Pemilu. Hal ini memberikan kebebasan WNI dengan dwi-kewarganegaraan dalam bekerja di luar negeri. Kemudian, WNI dengan dwi-kewarganegaraan juga diperbolehkan untuk  mengisi  jabatan  publik  yang  tidak  diperoleh  melalui  Pemilu  di  Indonesia sehingga  memberikan  kesetaraan  hak  dengan  WNI  tanpa dwi- kewarganegaraan.  Namun,  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  pejabat  publik dengan  dwi-kewarganegaraan  tersebut  harus  dibatasi  dengan  aturan-aturan seperti larangan membocorkan informasi, dan larangan lainnya, beserta dengan sanksi-sanksi  baik  administratif,  denda,  maupun  pidana.  Hal  tersebut  akan menjamin perlindungan kepentingan negara Indonesia.
Selain hal tersebut di atas, diperlukan pengaturan khusus yang membatasi suatu tindakan yang legal di negara lain, tetapi tidak selaras dengan hukum di Indonesia atau nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Di antaranya seperti paham-paham  anti-ketuhanan,  perkawinan  sesama  jenis  yang  dilegalkan  di beberapa negara, dan lain sebagainya. Oleh karenanya perlu kajian lebih lanjut terhadap  norma-norma  hukum  di  negara  lain  agar  penerapan  dwi- kewarganegaraan  di  Indonesia  benar-benar  dapat  melindungi  kepentingan diaspora Indonesia, di samping tetap mempertahankan jati diri dan kedaulatan negara Indonesia.

## 4. K ESIMPULAN
Dalam  menyusun  konstruksi  norma-norma  baru  dwi-kewarganegaraan Indonesia,  landasan  teori  dan  asas-asas  yang  menjadi  pijakan  desain  dwi- kewarganegaraan  yang  melindungi  diaspora  dan  kedaulatan  Indonesia  antara lain:  Kewajiban  pajak  yang  sesuai  dengan  penerimaannya  dari  Indonesia, kemudahan-kemudahan imigrasi, keadilan atau keseimbangan atas persamaan hak  dan  kewajiban,  kepentingan  nasional  baik  secara  pertahanan,  ekonomi, stabilitas politik internasional dan kepentingan untuk mempertahankan tata nilai
yang  dianut,  lalu  persamaan  di  hadapan  hukum  dan  pemerintahan,  serta derogasi terhadap hak asasi manusia. Opsi skema Overseas Citizenship of India tampak tidak serius diterapkan dalam bentuk Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri. Tidak ada manfaat nyata yang diterima diaspora Indonesia.
Kerangka  hukum  dwi-kewarganegaraan  Indonesia  harus  mengubah berbagai  norma,  di  antaranya  adalah  penambahan  ketentuan  subjek  Warga Negara Indonesia (WNI) dengan dwi-kewarganegaraan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan,  pengecualian  status  WNI  dengan  dwi-kewarganegaraan dengan  negara  yang  belum  memiliki  hubungan  diplomatik  dengan  Indonesia, kewajiban  pajak  menyesuaikan  hak-hak  yang  diterima  WNI  dengan  dwi- kewarganegaraan,  legalitas  untuk  memperoleh  hak  guna  bangunan  dan  hak guna  usaha  kecuali  hak  milik  dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  larangan untuk  menjadi  bagian  dinas  militer  negara  asing  ataupun  kelompok  yang menyebut  diri  mereka  sebagai  militer,  keharusan  untuk  melepas kewarganegaraan  lain  apabila  menjadi  bagian  dari  TNI  atau  POLRI,  hak  pilih dalam  Undang-Undang  Pemilu  bagi  WNI  dengan  dwi  kewarganegaraan, larangan  menjadi  peserta  Pemilu,  hak  untuk  dapat  menjadi  pejabat  publik  di negara  lain  yang  diperoleh  bukan  melalui  Pemilu,  hak  untuk  menjadi  pejabat publik  di  Indonesia  dengan  ketentuan-ketentuan  larangan  dan  sanksi administratif, denda, dan pidana.

## 5. SARAN
Kajian-kajian terhadap norma hukum di negara lain masih diperlukan untuk membatasi  legalitas  dan  norma-norma  yang  tidak  selaras  dengan  hukum  di Indonesia  serta  nilai-nilai  yang  dipegang  teguh  masyarakat  Indonesia berdasarkan Pancasila, sehingga penerapan dwi-kewarganegaraan di Indonesia benar-benar  dapat  melindungi  kepentingan  diaspora  Indonesia,  dengan  tetap mempertahankan jati diri dan kedaulatan negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Diaspora Indonesian  Network.  “Buku  Putih:  Perjuangan  Diaspora  Indonesia untuk Kewarganegaraan Ganda.” 2023.
Harruma,  Issha.  ,  “Unsur - Unsur  Negara  menurut  Konvensi  Montevideo  1993,” Kompas.com, Mei 21, 2022,
https://nasional.kompas.com/read/2022/05/21/01000061/unsur-unsur- negara-menurut-konvensi-montevideo-1993 .
Kadir,  Abdul.  Kapita  Selekta  Perpajakan  di  Indonesia.  Medan:  Pustaka Bansa Press, 2013.
Prasetyo, Nadya. Istislam. Hamidah,  Siti. “Perlindungan Kepen tingan  Nasional dalam Penanaman Modal,” Jurnal Hukum dan Kenotariatan 5, no. 2 (2021): 277.
Qurani,  Hamalatul.  “Status  Kewarganegaraan  Ganda  dalam  Hukum Indonesia,” Maret 31, 2021, https://www.hukumonline.com/berita/a/status- kewarganegaraan-ganda-dalam-hukum-indonesia- lt6063e0a3a6f72?page=all .
Sari, Betti Rosita. “Ringkasan Hasil Penelitian Peran Diaspora Akademisi dan Profesional Indonesia di Malaysia dalam Transfer Ilmu Pengetahuan di Indonesia,” Jurnal Kajian Wilayah 11, no.2 (2020): 214.