Vol. 2, No. 2, Oktober 2021, pp. 145-151

## TATA KELOLA DAN KEANGGOTAAN KOPERASI (STUDI KASUS PADA PEDAGANG PASAR BLORA, JAWA TENGAH)
PENULIS Indra Setiawan 1) , Jody Pangestu 2) ABSTRAK Proses manajerial koperasi harus dibangun berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola ( Good
Corporate  Governance )  yang  baik.    Penerapan  prinsip-prinsip  yang  berlaku  secara universal  ini  diharapkan  koperasi    dapat  hidup  secara  berkelanjutan  dan  memberikan manfaat  bagi  para stakeholder -nya  yaitu  anggota  koperasi  tersebut.  Penelitian  ini dilakukan melalui Forum Grup Discussion (FGD), dimana memberikan pemahaman serta pengetahuan  kepada  masyarakat  mengenai  tata  kelola  koperasi  dan  keanggotaan didalamnya. Kegiatan ini dilakukan pada bulan September 2020 dan berlokasi  di Saung Mekar Sari Blora yang beralamat di Sawah, Karangjati, Blora, Kota Blora, Jawa Tengah (58219). Sasaran dari FGD ini adalah Pedagang Pasar Blora yang merupakan anggota dari salah satu koperasi di Indonesia. Pelaksanaan dari kegiatan ini dilakukan diskusi melalui penyampaian  materi, sharing dan  dilanjutkan  dengan  tanya  jawab  dan  diskusi  antara anggota koperasi  yang Sebagian besar sebagai pedagang Pasar Blora, Pengurus Koperasi, Dinas Koperasi, dan peneliti sebagai akademisi. Hal-hal yang disampaikan dalam FGD ini mulai dari tata Kelola koperasi, pemahaman koperasi, alur keanggotaan baru baik syarat- syarat  menjadi  anggota  maupun  hak  dan  kewajiban  anggota,  serta  administrasi keanggotaan.  Kebermanfaatan  dari  program  penyuluhan  ini  adalah  masyarakat  atau pedagang pasar Blora dapat mengetahui dan memahami mengenai posisi dan kedudukan anggota sebagai pemilik maupun pengguna jasa dari koperasi. Kata Kunci Koperasi, Tata Kelola, Keanggotaan AFILIASI Prodi, Fakultas Akuntansi, Fakultas Ekonomi Nama Institusi Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957 Alamat Institusi Jl. M. Kahfi II No. 33, Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12640

## KORESPONDENSI
Penulis Indra Setiawan Email ind_setiawan78@yahoo.com LICENSE This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License .

## I. PENDAHULUAN
Kedudukan koperasi diatur jelas dalam pasal 33 UUD 1945 sebagai bentuk perusahaan yang sesuai dengan sistem perekonomian yang akan dibangun di Indonesia. Pasal 4 UUD Nomor 25 Tahun 1945  menyebutkan  bahwa  koperasi  memiliki  fungsi  dalam  mewujudkan  dan  mengembangkan perekonomian nasional dengan dasar demokrasi ekonomi dan asas kekeluargaan.
Kepercayaan masyarakat terhadap koperasi di Indonesia pada saat ini terbilang masih cukup tinggi,  dengan  harapan  bahwa  koperasi  yang  ada  mampu  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat. Kepercayaan ini berdampak pada perkembangan koperasi-koperasi di Indonesia, salah satunya  adalah  koperasi  berbasis  .  Dikemukakan  oleh  Braman  Setyo,  Deputi  Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, perkembangan kinerja koperasi pada saat ini terhitung sangat baik serta berkualitas dari segi kesehatan, sumber daya manusia, serta teknologi informasi.
Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat, berupaya mengembangkan usaha produktif dan investasi dengan berdasar prinsip kebersamaan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, unit usaha koperasi jumlahnya mencapai 150.223 unit dengan anggota 1,4 juta orang  (www.depkop.go.id,2016).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kepercayaan  masyarakat  terhadap koperasi  masih cukup tinggi sebagai lembaga pemberdaya masyarakat kecil.
Keberadaan  koperasi  sendiri  tidak  terlepas  akan  adanya anggota  sebagai  pemilik  sekaligus pengguna  jasa  koperasi  (UUD  Nomor  25  Tahun  1992).  Partisipasi  aktif  anggota  menjadi  kunci keberhasilan  suatu  koperasi.  Sebagai  pemilik,  anggota  wajib  untuk  menyertakan  modal  koperasi dengan  membayar  simpanan,  melakukan  pengawasan,  serta  pemegang  kekuasaan  tertinggi  dalam rapat  anggota.  Sedangkan  sebagai  pengguna  jasa,  anggota  wajib  untuk  memanfaatkan  pelayanan, jasa, serta fasilitas yang disediakan oleh koperasi.
Namun, tidak semua anggota memahami dengan baik posisi serta kedudukan mereka sebagai seorang  anggota  koperasi.  Agus  Santoso,  Staf  Khusus  Menteri  Koperasi  dan  UKM  menghimbau kepada  pengurus  koperasi  untuk  dapat  menjaga  kepercayaan  masyarakat  pada  umumnya  serta anggota  pada  khususnya  melalui  berbagai  sosialisasi.  Karena  kerap  ditemukan  bahwa  anggota koperasi  menganggap  dirinya  sebagai  seorang  nasabah  seperti  di  perbankan  pada  umumnya  yang menyebabkan cara mereka melakukan penarikan seperti pada perbankan, bukan layaknya penarikan dari koperasi.
Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang dihadapi oleh koperasi saat ini salah satunya adalah  tata  kelola  pada  koperasi  dan  khususnya  mengenai  keanggotaan  koperasi.  Banyak  anggota yang belum memahami posisi serta kedudukan mereka sebagai anggota koperasi, tepatnya sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa layanan koperasi.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1  Tata Kelola
Good  Corporate  Governance adalah  cara  pengaturan  perusahaan  yang  mengarah  dan mengendalikan serta meningkatkan penghasilan perusahaan secara akuntabilitas dalam meningkatkan nilai para pemegang saham pada jangka panjang serta memperhatikan kepentingan pemilik lainnya (Tunggal, 2016). Corporate governance is a concept to improve efficiency through the relationship between  shareholders,  company  management  and  the  board  of  directors  and  other  stakeholder (Damayanty and Putri 2020)
Konsep corporate governance sejatinya merupakan bagian dari corporate governance dengan karakteristik khusus  karena dikaitkan dengan menciptakan tata pengelolaan yang baik. Sistem tata kelola koperasi yang baik, menuntut dibangun dan dijalankannya prinsip-prinsip tata kelola ( Good Corporate Governance ) dalam proses manajerial koperasi. Dengan mengenal sekaligus menerapkan prinsip-prinsip  yang  berlaku  secara  universal  ini  diharapkan  koperasi  dapat  hidup  secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para stakeholder -nya yaitu anggota koperasi tersebut.
Salah  satu  yang  penting  dalam  keberhasilan  koperasi  adalah  pengelolaannya  dimana mengadopsi dari good corporate governace dengan memasukkan prinsip-prinsip khas koperasi pada penerapannya.  Tata  kelola  mengacu  pada  proses,  kebijakan  dan  struktur  yang  melandasi  suatu organisasi yang akan diarahkan dan di kontrol.
Penerapan  tata  Kelola  koperasi  harus  melalui  penyusunan  dan  implementasi  perangkat  serta prinsip  tata  kelola.  Pendekatan  pengujian  tata  Kelola  menggunakan  indikator-indikator  tertentu sebagai  ukuran  yang  lebih  detail  dari  aspek-aspek  yang  dinilai  serta  dikembangkan  secara  khusus sesuai dengan karakteristik perusahaan. Penggunaan Indikator ditujukan sebagai alat untuk menguji atau menilai kondisi kelemahan dan kekuatan dalam suatu proses, sistem, ataupun struktur dalam tata kelola koperasi tersebut

## 2.2  Koperasi
Berdasarkan UUD Nomor 25 Tahun 1992, dijelaskan bahwa Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang kegiatannya dilandasi berdasarkan prinsip- prinsip koperasi serta sebagai gerakan ekonomi rakyat dengan berdasar pada asas kekeluargaan.
Menurut PSAK Nomor 27 Revisi 1998 (Reformat tahun 2007) tahun 2009, disebutkan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang mengorganisir pendayagunaan serta pemanfaatan sumber daya ekonomi  anggota-anggotanya  dengan  berdasar  pada  prinsip-prinsip  koperasi  serta  kaidah  usaha ekonomi sebagai usaha dalam meningkatkan kesejahteraan hidup anggota maupun masyarakat.
Koperasi  menurut  Ali  (2003:  161)  secara  etimologi  adalah  bekerja  sama.  Sedangkan  secara terminologi yaitu sebuah organisasi atau perkumpulan yang terdiri dari orang-orang yang merupakan anggota atau badan hukum yang saling bekerja sama dengan asas kekeluargaan dan sukarela untuk meningkatkan kemakmuran anggotanya.

## III.  METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  deskriptif  dengan  sasaran utamanya adalah anggota perkoperasian yaitu pedagang pasar Blora. Pelaksanaan dari kegiatan ini dilakukan  dengan Forum  Grup  Discussion (FGD)  dari  Dinas  Koperasi  Kabupaten  Blora,  Jawa Tengah, akademisi dan anggota koperasi.

## IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan Forum  Grup  Discussion (FGD)  mengenai  tata  kelola  dan  keanggotaan  koperasi berbasis  di Blora merupakan bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan koperasi  di Indonesia yang dilakukan oleh peneliti. Kerja sama dalam FGD ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta pengetahuan kepada masyarakat mengenai posisi serta kedudukan keanggotaan koperasi  yang
selama  ini  masih  banyak  disalah  diartikan  dengan  perbankan  pada  umumnya.  Peserta  yang merupakan  pedagang  pasar  di  Blora  dipilih  karena  minimnya  sosialisasi  mengenai  keanggotaan koperasi berbasis  disana, yang menyebabkan banyaknya kesalahan serta kekeliruan dari segi mindset maupun pelaksanaan keanggotaan koperasi di Blora.

## 4.1   Tata Kelola
Sistem tata kelola koperasi  yang baik, menuntut dibangun dan dijalankannya prinsip-prinsip tata  kelola (Good  Corporate  Governance) dalam  proses  manajerial  koperasi  .    Dengan  mengenal sekaligus menerapkan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal ini diharapkan koperasi  dapat hidup  secara  berkelanjutan  dan  memberikan  manfaat  bagi  para stakeholder -nya  yaitu  anggota koperasi tersebut.
Penerapan  tata  Kelola  koperasi  harus  melalui  penyusunan  dan  implementasi  perangkat  serta prinsip  tata  kelola.  Pendekatan  pengujian  tata  Kelola  menggunakan  indikator-indikator  tertentu sebagai  ukuran  yang  lebih  detail  dari  aspek-aspek  yang  dinilai  serta  dikembangkan  secara  khusus sesuai dengan karakteristik perusahaan. Penggunaan Indikator ditujukan sebagai alat untuk menguji atau menilai kondisi kelemahan dan kekuatan dalam suatu proses, sistem, ataupun struktur dalam  tata kelola koperasi tersebut

## 4.2  Koperasi
Koperasi merupakan bagian dari LKM (Lembaga Keuangan Mikro ) yang dianggap lebih adil dalam menyejahterakan anggotanya karena tidak ada bunga dalam transaksinya. Tujuan dari Koperasi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus sebagai alternatif dalam mengurangi kemiskinan  di  Indonesia  (Soemitra,  2018:2).  Menurut  Burhanuddin  (2013:  139),  koperasi  adalah badan  usaha  yang  kegiatannya  dilandaskan  pada  prinsip-prinsip  yang  beranggotakan  orang  atau badan hukum koperasi.

## 4.3   Alur Keanggotaan Baru Koperasi
Diagram 1. Alur Keanggotaan Baru di Koperasi
Mulai Memberikan sosialisasi keanggotaan termasuk hak dan kewajiban Mengisi formulir permohonan anggota baru Terima formulir dan periksa berkas persyaratan keanggotaan Pembayaran setoran simpanan keanggotaan Penerimaan  setoran dan pemberian slip setoran Penyerahan  slip setoran keanggotaan Penulisan identifikasi anggota di buku daftar anggota
Pengajuan pengesahan keanggotaan Pembuatan Kartu Anggota Penyerahan Bukti Setor Pengecekan ulang dan pemberian paraf validasi
Pemberian penjelasan dan penyerahan buku anggota selesai
Keterangan mengenai alur keanggotaan baru di Koperasi adalah sebagai berikut:
1) Diberikan sosialisasi kepada masyarakat yang akan menjadi anggota serta dipaparkan hak dan kewajiban yang dimilikinya.
2) Mengisi formulir permohonan anggota baru.
3) Formulir serta kelengkapan berkas yang diterimakan oleh Koperasi syariah harus diperiksa.
4) Pembayaran  setoran  simpanan  keanggotaan,  dengan  jumlah  simpanan  pokok  dan  simpanan wajib per bulannya sesuai dengan ketentuan dari koperasi.
5) Setoran diterima dan pemberian slip setoran.
6) Anggota diberikan slip setoran keanggotaan.
7) Penulisan identitas anggota di buku daftar anggota.
8) Pengajuan pengesahan keanggotaan.
9) Pembuatan Kartu Anggota.
10) Penyerahan Bukti Setor.
11) Dilakukan pengecekan ulang dan validasi berupa paraf.
12) Penyerahan buku anggota dengan diberikan penjelasan-penjelasan.

## 4.4   Syarat-syarat Menjadi Anggota Koperasi
Syarat menjadi anggota adalah sebagai berikut:
1) Semua  warga  Negara  Indonesia  yang  mampu  melakukan  tindakan  hukum  yang  memenuhi syarat
2) Semua  warga  Negara  Indonesia  yang  mampu  melakukan  tindakan  hukum  yang  memenuhi syarat
3) Mengisi,  menandatangani,  dan  menyerahkan  persyaratan  serta  formulir  permohonan  untuk menjadi anggota
4) Telah  terdaftar  dalam  buku  daftar  anggota  dan  telah  menandatangani  atau  membubuhi  cap jempol buku daftar anggota
5) Melakukan pembayaran simpanan pokok dan Simpanan Wajib

## 4.5   Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi
Setiap anggota koperasi pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam UUD Nomor 25 Tahun 1992, yaitu:
1) Kewajiban anggota koperasi:
a) menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
b) memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
c) meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
d) mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
e) memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
f) mendapatkan  keterangan  mengenai  perkembangan  Koperasi  menurut  ketentuan  dalam Anggaran Dasar.
g) mendapatkan Selisih Hasil Usaha Koperasi dan kekayaan sisa hasil penyelesaian Koperasi.

## 2) Hak-hak Anggota Koperasi:
a) Mematuhi  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  serta  keputusan  yang  telah disepakati dalam Rapat Anggota;
b) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
c) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan.

## 4.6   Administrasi Keanggotaan Koperasi
Dalam proses pendaftaran keanggotaan baru dalam koperasi, diperlukan beberapa administrasi persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu:
1) Fotokopi KTP.
2) Fotokopi KK.
3) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan anggota baru.
4) Membayar  Simpanan  keanggotaan  (Simpanan  Pokok &  Simpanan Wajib)  dengan menerima slip setoran.
5) Mengisi  identitas,  menandatangani  dan  membubuhi  cap  jempol  pada  buku  daftar  anggota koperasi.
6) Penerimaan buku anggota.

## 4.7   Tanya Jawab dan Diskusi
1) Apakah setoran simpanan pokok harus dipenuhi atau dibayar lunas dalam satu kali angsuran? Jawaban:  tidak,  simpanan  pokok  dapat  diangsur  sampai  terpenuhi  sesuai  dengan  jumlah nominal yang disepakati anggota, selanjutnya baru dapat dikatakan sebagai anggota
2) Bagaimana posisi anggota yang Simpanan Pokok dan Simpanan Wajibnya belum terpenuhi? Jawaban:  bagi orang yang simpanan pokok dan wajibnya belum terpenuhi secara sepenuhnya, maka  orang  tersebut  dikatakan  sebagai  calon  anggota,  belum  termasuk  anggota. Karena  syarat  seorang  anggota  yaitu  terpenuhinya  simpanan  pokok  dan  simpanan wajibnya.
3) Bagaimana jika anggota datanya tidak lengkap?
Jawaban:  data anggota harus dilengkapi, dan selain data harus lengkap, data anggota juga harus diperiksa kebenarannya. Jangan sampai ada indikasi pemalsuan data maupun data- data yang digunakan sudah tidak berlaku.

## V.   PENUTUP
Penting  bagi  anggota  koperasi    untuk  memahami  tata  Kelola  koperasi  khususnya  dalam  hal keanggotaan  dalam  sebuah  koperasi  .  Pada  dasarnya  seorang  anggota  koperasi  memiliki  hak  dan kewajiban yang telah diatur dalam UUD nomor 25 tahun 1992, yang mana dalam hak dan kewajiban tersebut  dijelaskan  bahwa  seorang  anggota  koperasi  merupakan  pemilik  sekaligus  pengguna  jasa layanan  koperasi.  Perbedaan  dalam  hasil  penelitian  akan  menjadi  pemicu  dalam  perbaikan  dalam penyempurnaan sistem penelitian selanjutnya.

## REFERENSI
Damayanty,  Prisila,  and  Tania  Rambe  Putri.  2020.  “The  Effect  of  Corporate  Governance  on  Tax Avoidance by Company Size as the Moderating Variable.” ICoSMI 2020 .
Komite  Nasional  Kebijakan  Governance,  2006.  Pedoman  Umum  Good  Corporate  Governance. Jakarta.
Muh.  Arief  Efendi.  2016.  The  Power  of  Good  Corporate  Governance  “Teori  dan  Implementasi”.
Jakarta. Salemba Empat
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1945 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
Karya  lengkap  Bung  Hatta  “Gerakan  Koperasi  dan  Perekonomian  Rakyat”.  Lembaga  Penelitian,
Pendidikan dan Penerangan Ekonomi, dan Sosial (LP3ES), 2018.
Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI).  2009.  Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas  Tanpa  Akuntabilitas publik (SAK ETAP). Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia www.depkop.go.id,2016