## PENGEMBANGAN BANK SYARI’AH DAN MENSYARI’AHKAN BANK SYARI’AH

## Farid Firmansyah
( Dosen Tetap Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam)
Abstrak:
Sekitar 80% penduduk Indonesia menganut agama Islam, suatu komunitas  yang  tidak  bisa  dibilang  sedikit  tentunya.  Sebagai negara  Muslim  terbesar  di  dunia,  Indonesia  sudah  sewajarnya menjadi  pelopor  bahkan  panutan  dalam  peran  sertanya  untuk pengembangan  industri  perbankan  syari‟ah.  Dari  data demografi  terdapat  sekitar  1,3  miliar  muslim  di  dunia  yang merepresentasikan 20%  dari populasi  dunia dan  memiliki  total kontribusi  mendekati  10%  pada  GNP  Dunia.  Pengembangan bank  syari‟ah  merupakan  salah  satu  alat  bagi  dunia  Islam umumnya  dan  Indoneisa  khususnya  untuk  mewujudkan kemandiriannya  dalam  perekonomian,  tanpa  harus  lagi mengharapkan  bantuan  lembaga  dunia  lainnya,  seperti  IMF, Bank Dunia, dll. Di dunia Internasional pun, perbankan syari‟ah telah memiliki kesiapan memasuki era perdagangan bebas dan juga  memiliki counterpart di  setiap  negara  sehingga  jaringan yang dimiliki juga relatif lengkap dan luas. Sehingga perbankan syari‟ah mampu memberikan pelayanan yang efektif dalam segi waktu dan efisien dalam segi keuangan.

## Kata Kunci:
bank syari‟ah, syarî‟ah , Financing to Deposit Ratio, Non- Performing Loan, dual bankings system.

## Pendahuluan
Dalam  pandangan  ekonomi  konvensional,  pertumbuhan ekonomi 1 secara  garis  besar  ditujukan  untuk  kesejahteraan  materi,
1 Terdapat  perbedaan  mendasar  antara  pandangan  ilmu  ekonomi  konvensional dengan  ilmu  ekonomi  Islam  tentang  pertumbuhan  ekonomi.  Perbedaan  tersebut terletak  pada  tujuan  akhir  dari  pertumbuhan  ekonomi  itu  sendiri.  Ilmu  ekonomi konvensional  hanya  berorientasi  kepada  pertumbuhan  yang  tinggi  dari  suatu aktifitas kehidupan ekonomi, tanpa menyertainya dengan distribusi yang merata dari

## Farid Firmansyah
yang itu hanya berdimensi jangka pendek. Dengan kata lain, ia  hanya diarahkan  menuju  kesejahteraan  duniawi  tanpa  diimbangi  dengan tujuan  ukhrawi.  Pemasukan  istilah  yang  mencerminkan  kepuasan rohaniyah  dalam  fungsi  ini  tidak  akan  menimbulkan  masalah- masalah matematis, karena sifatnya yang tidak berwujud. Di sisi lain, Islam  memandang  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  merupakan  satu sarana untuk menjamin tegaknya keadilan sosial secara kekal. 2
Keberhasilan  sistem  ekonomi  konvensional  yang  dianut  oleh Indonesia  –yaitu  kapitalisme  negara 3 ,  tidak  dapat  dipungkiri  lagi telah mampu membawa kehidupan masyarakat ke tatanan yang lebih sejahtera.  Namun  demikian,  tidak  dapat  dipungkiri  lagi  bahwa keberhasilan  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  itu,  realitanya, hanya  dinikmati  oleh  sebagian  kecil  kelompok  masyarakat.  Di samping  itu,  terdapat  juga  masalah  lain  (kritik)  dalam  sistem perekonomian  kapitalisme,  yaitu  bahwa  jalannya  sistem  ekonomi selalu diikuti dengan berbagai gejolak 4 , begitu juga dengan landasan
output yang dihasilkan, yang ujung-ujungnya berakhir pada kesejahteraan materi dan pendistribusiannya  tidak  merata  untuk  kesejahteraan  manusia.  Sedangkan  ilmu ekonomi  Islam  memandang  pertumbuhan  ekonomi  sebagai  sebuah  sarana  untuk meningkatkan  kesejahteraan  materi  manusia  tanpa  memandang  ras,  agama,  dan bangsa.  Lebih  dari  itu,  ilmu  ekonomi  Islam  mempunyai  orientasi  ganda  dalam  hal ekonomi yaitu kesejahteraan materi (duniawi) dan kepuasan batin (ukhrawi).
2 Syed Nawab Haidar Naqvi, Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami, terj. Husin Anis (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 134 3 Apapun  variasi  dan  pengertian  dari  kapitalisme,  ia  memiliki  karakteristik  umum sebagai  berikut:  (1)  Menganggap  bahwa  ekspansi  kekayaan  yang  dipercepat  dan produksi yang maksimal serta pemenuhan keinginan menurut preferensi individual sebagai  sesuatu  yang  esensial  bagi  kesejahteraan  manusia;  (2)  menganggap  bahwa kebebasan individu yang tak terhambat dalam mengaktualisasikan kepentingan diri sendiri dan kepemilikan atau pengelolaan kekayaan pribadi sebagai suatu hal yang sangat  penting  bagi  inisiatif  individu;  (3)  mengasumsikan  bahwa  inisiatif  individu ditambah  dengan  pembuatan  keputusan  yang  terdesentralisasi  dalam  suatu  pasar yang kompetitif sebagai syarat utama untuk mewujudkan efeisensi optimum dalam alokasi  sumber  daya  ekonomi;  (4)  tidak  mengakui  pentingnya  peranan  pemerintah atau  penilaian  kolektif  (oleh  masyarakat),  baik  dalam  efisiensi  alokatif  maupun pemerataan distributif; (5) mengklaim bahwa melayani kepentingan diri sendiri oleh setiap  individu  secara  otomatis  akan  melayani  kepentingan  sosial-kolektif.  Lihat Umer Chapra, Islam and Economic Challenge , Herndon USA: IIIT, 1995), hlm. 36.
4 Mustafa  E  Nasution,  “Kebijakan  Terhadap  Pasar  Yang  Islami,”  dalam Kebijakan Ekonomi dalam Islam, eds. Jusmaliani dan Muh. Soekarni, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005),  hlm.  196.  Untuk  melihat  masalah  lain  yang  juga  ditimbulkan  oleh  sistem
47
atau sistem nilai (value based) yang membentuknya, yaitu sekulerisme dan  materialisme,  yang  memisahkan  antara  agama  dan  ilmu pengetahuan  serta  cenderung  mengabaikan  dimensi  normatif  atau moral. 5
Adanya berbagai masalah dan kritik terhadap sistem ekonomi tersebut,  memunculkn  suatu  pemikiran  untuk  memperbaikinya, yakni dengan mencoba membangun sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan  al-Qur‟ân  dan  al-Hadîts.  Salah  satu  upaya  yang  bisa dilakukan  adalah  dengan  membangun  perbankan  syarî‟ah.  Arti penting  pembangunan  perbankan  syari‟ah  ini  terletak  pada keuntungan  operasi  bank  yang  dibagikan  secara  langsung  kepada nasabah,  sehingga  tidak  memungkinkan  terjadinya negative  spread . Pada  saat  sistem  perbankan  nasional  runtuh  akibat  krisis  ekonomi, bank  syari‟ah  menunjukkan  eksistensinya,  di  mana  ia  lebih  tahan terhadap guncangan krisis moneter  yang telah terjadi di Indonesia.
Di  Indonesia,  meskipun  bank  syari‟ah  mulai  diperkenalkan pada  1992  di  Istana  Bogor,  Bank  Muamalat  Indonesia,  tetapi  bank syari‟ah  itu  sendiri  baru  marak  pada  delapan  tahun  terakhir,  yaitu sekitar tahun 2000, dengan didirikannya unit usaha syari‟ah oleh BNI, yang merupakan bank pertama yang menganut dual banking system 6 . Mulai saat itulah, bank-bank umum lainnya, ramai-ramai mendirikan unit usaha syari‟ah-nya 7 , karena UU No. 10 tahun 1998 dan UU No. 23 tahun 1999 membolehkan adanya dual banking system di Indonesia 8 .
kapitalis  periksa  Muslich, Etika  Bisnis Islami (Yogyakarta: Ekonisia,  2004),  hlm.  hlm. 69.
5 M.B.  Hendrie  Anto, Pengantar  Ekonomi  Mikro  Islami ,  (Yogyakarta:  Ekonisia,  2003), hlm. 358 .
6 Dual  banking  system artinya  ada  dua  sistem  perbankan  yang  berlaku  di  Indonesia, yaitu: Pertama ,  bank  konvensional,  yang  dalam  praktik  operasionalnya  didasarkan pada sistem bunga. Kedua , bank syari‟ah, di mana sistem perbankannya berdasarkan pada profit and loss sharing (bagi hasil dan rugi).  Dengan pemahaman yang lebih luas, implementasi sistem profit and loss sharing harus dipahami sebagai komitmen untuk menegakkan keadilan, nota bene sebagai sesuatu yang prinsipil dalam Islam.
7 Perbankan berbasis syari‟ah menemukan eksistensinya di Indonesia semenjak tahun 1983  dan  secara  formal  diizinkan  beroperasi  dalam  pengertian  yang  sebenarnya semenjak  diterbitkannya  UU  No.  10/1998  dan  UU  No.  23/1999.  Dampak  dari beberapa  kebijaksanaan  tersebut  sangat  besar,  seperti  tercermin  dari  pertumbuhan jumlah  lembaganya  yang  mencapai  70  persen,  begitu  pun  dana  yang  dihimpun, asetnya  serta  jumlah  pembiayaannya.  Dana  yang  dihimpun  misalnya  mencapai jumlah  Rp.  4,67  triliun,  dengan  dana  yang  disalurkan  mencapai  Rp  4,60  triliun  per

## Farid Firmansyah
Setelah  sekian  tahun,  Bank  Indonesia  melihat  pertumbuhan aset  perbankan  syari‟ah  selama  2003  hingga  2004  yang  mengalami kenaikan  cukup  signifikan,  dari  0,68  persen  pada  2003  menjadi  1,15 persen pada  2004, mau  tidak mau  Bank Indonesia  melakukan  revisi proyeksi  2011  dengan  menargetkan  pertumbuhan  aset  perbankan syari‟ah 9,10 persen. 9 Adanya perubahan proyeksi perbankan syari‟ah oleh  Bank  Indonesia  itu,  bukannya  tanpa  alasan.  Kecenderungan perbankan umum mengembangkan bisnis  usaha mereka ke  syari‟ah merupakan  salah  satu  pertimbangan  Bank  Indonesia,  bahwa  sektor syari‟ah  akan  berkembang  pesat  dalam  waktu  lebih  cepat  dari perkiraan.
Dengan kondisi yang diraih secara baik tersebut, maka banyak pihak  menaruh  harapan  terhadap  keberadaan  lembaga  keuangan berbasis syari‟ah tersebut. Ini, antara lain, dibuktikan dengan semakin besarnya  minat  beberapa  pihak  untuk  terjun  ke  bisnis  ini.  Jika  ini berjalan mulus, maka diperkirakan pangsa pasar lembaga keuangan ini  dalam  struktur  lembaga  keuangan  kita  akan  meningkat,  seperti yang  telah  ditargetkan  oleh  Bank  Indoneisa  bahwa  pada  tahun 2011pertumbuhan aset perbankan syari‟ah menjadi 9,10 persen.
September  2003.  Ini  berarti  bahwa  rasio  pembiayaan  dengan  dana  pihak  ketiga (Financing to Deposit Ratio/FDR) mencapai hampir 100 persen. Demikian juga, posisi asetnya yang telah mencapai Rp 7,74 triliun per November 2003. Lebih menarik lagi, ternyata  posisi  kredit  bermasalahnya (Non-Performing  Loan/NPL) tercatat  hanya sebesar 7,5 persen. 8 Sayangnya, keinginan masyarakat untuk menjalankan perekonomian secara syari‟ah belum  bisa  diakomodasi  secara  maksimal  oleh  lembaga  keuangan  Islam  maupun perbankan  syari‟ah.  Sulit  disangkal,  lembaga  keuangan  berbasis  syari‟ah  masih kesulitan mencari format yang jelas dalam menjalankan bisnis mereka dan menyasar segmen yang diinginkan.
9 Erna  Djedi,  “Memasyarakatkan  Syariah,  Mensyariahkan  Masyarakat,”  dalam Peluang dan Tantangan Bank Syari’ah di Indonesia , ed. WN Effendi (Jakarta: Al-Kautsar Prima,  2006),  hlm.  74.  lihat  juga  penelitian Karim  Business  Consulting yang  juga memproyeksikan  bahwa  total  aset  bank  syari‟ah  di  Indonesia  akan  tumbuh  sebesar 2,859  persen  dalam  waktu  8  tahun  dengan  rata-rata  pertumbuhan  356,25  persen setiap  tahunnya.  Dari  tahun  1996  sampai  dengan  2002  pertumbuhannya  memang belum  mencapai  Rp.  10.000  miliar,  namun  dalam  tahun  2005  ini  total  aset  bank syari‟ah  di  Indonesia  diproyeksikan  mencapai  Rp 27.468  miliar,  sedang  pada  tahun 2010  diperkirakan  mencapai  Rp  80.8841  miliar.  Lihat,  Adiwarman  A.  Karim, Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan (Jakarta: Penerbit IIIT Indonesia, 2003), hlm. 68.
49
Kondisi  yang  diraih  secara  baik  dan  harapan  terhadap keberadaan  lembaga  keuangan  berbasis  syari‟ah  ini,  tentunya  akan menimbulkan  persaingan  yang  ketat  dengan  lembaga-lembaga keuangan  lain  yang  sangat  agresif  dan  cenderung  menghalalkan segala cara, atau saat di mana semakin berkembangnya pemahaman sebagian masyarakat tentang perbankan syari‟ah yang benar sehingga mempertanyakan  tentang  apakah  praktik  perbankan  syari‟ah  di Indonesia  benar-benar  telah  menjalankan  prinsipnya  sesuai  dengan syari‟ah  Islam.  Tulisan  ini  akan  mengkaji  akan  arti  penting pengembangan perbankan syari‟ah di Indonesia, prospek perbankan syari‟ah,  dan  usaha  mensyari‟ahkan  kegiatan  perbankan  syari‟ah  di Indonesia.

## Pengembangan Perbankan Syari’ah di Indonesia
Pada  saat  badai  krisis  ekonomi  dan  moneter  menerjang dengan  hebatnya  di  Indonesia,  terdapat  fenomena  menarik.  Bank Muamalat  Indonesia  berhasil  melalui  krisis  ekonomi  tanpa  harus mendapat bantuan likuiditas dari Bank Indonesia. Lebih dari itu,  dari kalangan  perbankan  sendiri  kemudian  muncul  wacana  untuk mendirikan dan  mengkonversi bank  konvensionalnya menjadi  bank syari‟ah  serta  membuka  layanan  perbankan  syari‟ah  pada  bank konvensional.  Terdapat  beberapa  hambatan  dalam  upaya  untuk mewujudkan  keinginan  itu.  Ada  tujuh  faktor  yang  cukup berpengaruh  dalam  memperlambat  perkembangan  bank  syari‟ah, yaitu: (1) Adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama Indonesia mengenai  bunga  bank;  (2)  pertimbangan  kondisi  sosio-politik  di Indonesia  yang  kurang  kondusif  bagi  perkembangan  bank  syari‟ah; (3)  adanya  kendala  dasar  hukum  yang  belum  memungkinkan  bagi pengembangan perbankan  syari‟ah, dimana  dalam UU No 14 tahun 1967  tentang  pokok-pokok  perbankan  tidak  dikenal  adanya  bank syari‟ah;  (4)  pemahaman  masyarakat  muslim  sendiri  yang  masih belum  tepat  terhadap  kegiatan  operasional  bank  syari‟ah;  (5) peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi  operasional  bank  syari‟ah;  (6)  jaringan  kantor  bank syari‟ah  yang  belum  luas;  dan  (7)  sumber  daya  manusia  yang

## Farid Firmansyah
al-Ih V o l . 3   N o . 1   J u n i   2 0 0 8 50
memiliki  keahlian  mengenai  bank  syari‟ah  masih  sedikit. 10 Munculnya hambatan ini dikarenakan perbankan syari‟ah relatif baru dan banyak pihak yang belum mengerti mengenai tata cara kegiatan maupun operasional dari perbankan syari‟ah itu sendiri.
Hadirnya  UU  No.  10  tahun  1998  dan  UU  No.  23  tahun  1999 langsung direspon positif oleh Bank Indonesia dengan membentuk 3 komite, yaitu: (1) Komite Pengarah yang terdiri dari Gubernur Bank Indonesia,  Menteri  Keuangan  dan  Menteri  Agama.  (2)  Komite  Ahli yang  terdiri  dari  para  ulama,  dan  tokoh  perbankan  serta  pakar perbankan  syari‟ah.  (3)  Komite  Kerja  yang  terdiri  dari  satuan  kerja terkait yang ada di Bank Indonesia. 11 Kemudian, pemberian regulasi- regulasi khusus yang diberikan oleh Bank Indonesia bagi perbankan syari‟ah  membuat  para  kalangan  pelaku  bisnis  tergiur  untuk  segera melakukan dual banking  system dengan  mendirikan  jaringan  kantor perbankan  syari‟ah.  Selain  itu,  prospek  ke  depan  bank  syari‟ah semakin meningkat dengan adanya kesadaran keberislaman sebagian masyarakat,  sehingga  tuntutan  akan  sistem  perbankan  yang  sejalan dengan syari‟ah makin besar.
Perbankan  syari‟ah,    di  usianya  yang  masih  terbilang  muda, telah  memiliki  jaringan  kantor  yang  semakin  meningkat  tiap tahunnya. Namun demikian, dipandang dari  total aset dan laba yang dihasilkan,  perbankan  syari‟ah  masih  kalah  dengan  bank konvensional  lainnya.  Akan  tetapi,  perbankan  syari‟ah  mampu mengelola pembiayaan dengan dana pihak ketiga (Financing to Deposit
10 Sofyan Hadi, “Bank Syariah dan Takaful”, al-Ihkam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Vol. II. NO. 2 (Desember 2007), hlm. 246-247. lebih dari itu Agustianto memberikan 8 faktor yang menyebabkan umat Muslim belum berhubungan dengan bank syari‟ah, antara  lain: Pertama ,  tingkat  pemahaman  dan  pengetahuan  umat  tentang  bank syari‟ah  masih  sangat  rendah. Kedua ,  belum  ada  gerakan  bersama  yang  optimal dalam  skala  besar  untuk  mempromosikan  bank  syari‟ah. Ketiga ,  terbatasnya  pakar dan  SDM  ekonomi  syari‟ah. Keempat ,  peran  pemerintah  masih  kecil  dalam mendukung  dan  mengembangkan  ekonomi  syari‟ah. Kelima ,  peran  ulama,  ustadz dan  da‟i  masih  relatif  kecil. Keenam ,  para  akademisi  di  berbagai  perguruan  tinggi, termasuk  perguruan  tinggi  islam  belum  optimal. Ketujuh ,  peran  ormas  Islam  juga belum  optimal  membantu  dan  mendukung  gerakan  bank  syari‟ah. Kedelapan ,  Bank Indonesia “belum serius” mengembangkan bank syariah.  Agustianto, Akselerasi Bank Indonesia: http://www.kasei-unri.org/index.php?option=com. Diakses pada 13 April 2008.
11 Ali Yafie, et.al., Fiqh Perdagangan Bebas (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 205.
51
Ratio/FDR) mencapai hampir 100 persen. Lebih menarik lagi, ternyata posisi kredit bermasalahnya (Non-Performing Loan/NPL) tercatat hanya sebesar  7,5  persen,  sehingga  bola  salju  bank  syari‟ah  pun  terus menggelinding  dan  semakin  membesar.  Tabel-tabel  berikut  ini menunjukkan  adanya  peningkatan  jaringan  pada  kantor  perbankan syari‟ah, yang semakin tahun semakin meningkat dan perbandingan proyeksi aset bang syari‟ah di Indonesia.
Tabel 1 Jaringan Kantor 12
Tabel 2
Perbandingan Proyeksi Aset Bank Syari’ah di Indonesia 13
12 Setiawan  B.  U., Membangun  Ekonomi  dan  Perbankan  Syari’ah  di  Indonesia ,  Makalah disampaikan pada Semiloka LP2SI Kab. Pamekasan (Pamekasan, 7 Januari 2008), hlm. 17.
13 Karim, Bank Islam, hlm. 26.

## Farid Firmansyah
Lebih  dari  itu,  Setiawan  Budi  Utomo  menjelaskan  beberapa alasan,  mengapa  di  Indonesia  perlu  dikembangkan  ekonomi  dan perbankan syari‟ah, yaitu, karena: (1) Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia sudah sewajarnya turut menjadi pelopor bahkan panutan  dalam  pengembangan  Industri  ini;  (2)  dari  data  demografi terdapat sekitar  1,3 miliar  muslim  di dunia  yang  merepresentasikan 20% dari populasi dunia dan memiliki; (3) total kontribusi mendekati 10%  pada  GNP  Dunia.  Pengembangan  bank  syari‟ah  merupakan salah  satu  alat  bagi  dunia  Islam  untuk  mewujudkan  kemandirian dalam  perekonomian  mereka;  (4)  potensi  sumber  daya  alam  (SDA) negara Muslim yang mendominasi potensi sumber daya alam dunia. Dengan  kondisi  seperti  ini  dapat  dikatakan  pasar  keuangan  Islam memiliki  prospek  yang  cukup  baik  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat  muslim  dunia;  (5)  perbankan  syari‟ah  bukan  hanya menjadi  kebutuhan  masyarakat  Indonesia  tapi  juga  telah  menjadi kecenderungan dunia Internasional terutama negara-negara muslim. Bahkan kini banyak negara yang notabene bukan negara Muslim juga telah mengembangkan industri perbankan syari‟ah ini, seperti Inggris dan Singapura. 14
Sehingga, dengan demikian, Bank Indonesia harus bisa secepat mungkin  mempersiapkan,  memperbaiki  sistem  regulasi  khusus perbankan syari‟ah yang telah dikeluarkannya 15 dan infrastrukturnya. Perlunya  pengaturan  regulasi  khusus  bagi  perbankan  syari‟ah  ini dilakukan  supaya: Pertama , sebagai upaya  meningkatkan  ketahanan sistem  perbankan  melalui  penyempurnaan  peraturan  dan infrastruktur. Kedua ,  agar  bank  syari‟ah  dapat  beroperasi  secara efisien, kompetitif, dan istiqâmah menerapkan prinsip syari‟ah, perlu ada ketentuan dan fasilitas perbankan yang sesuai dengan karateristik kegiatan  usaha  bank  syari‟ah. Ketiga , agar  perbankan  syari‟ah  di Indonesia  lebih  maju,  di  mana  saat  ini  operasional  sistem  bank
14 Utomo, “Membangun Ekonomi”, hlm. 20. 15 Banyak  investor  yang  siap  berinvestasi  di  Indonesia,  dengan  syarat  harus  sesuai dengan  prinsip  syari‟ah  yakni  dalam  bentuk  sukuk.  Namun  sampai  saat  ini, Indonesia belum siap karena masih terganjal persoalan UU No 24 Tahun 2002 tentang SUN  dan  kebijakan  perpajakan  ganda.  Sehingga  dana  triliunan  dari  negara  Timur Tengah belum dapat terserap dengan baik oleh Indonesia.

## Pengembangan Bank Syariah
syari‟ah masih mengacu sistem hukum bank konvensional dan DPR belum mengesahkan UU Perbankan Syari‟ah. 16
Selain sistem regulasi khusus perbankan  syari‟ah di Indonesia, tidak  kalah  pentingnya  adalah  pembangunan  infrastruktur 17 di Indonesia.  Banyak  yang  menanyakan,  bagaimanakah  infrastruktur fisik dapat dihubungkan dengan pertumbuhan? Di beberapa negara miskin  ataupun  negara  yang  sedang  berkembang,  nilai  dari  sebuah investasi  bisnis  berkurang  akibat  sarana  dan  prasarana  transportasi yang  buruk,  jaringan  telekomunikasi  dan  listrik  yang  tidak mencukupi,  serta  keputusan-keputusan  politis  yang  tidak  populer.
Sehingga penting kiranya pemerintah Indonesia mulai memperhatikan  akan  pentingnya  pembangunan  infrastruktur  untuk merangsang  investor  untuk  bersedia  menginvestasikan  dananya  di
Indonesia.
Ada  baiknya  masyarakat  Indonesia  belajar  dari  kesuksesan Bangladesh  dalam  mengembangkan  bisnis  perbankan  syari‟ah. 18 Peluang  Bangladesh  dalam  mengembangkan  bisnis  perbankan syari‟ah  ini  adalah  dukungan  masyarakat  luas  terhadap  lembaga keuangan  syari‟ah  ini.  Tantangan  terbesar  pada  awalnya  hanyalah pada  aspek  legal  (hukum)  yang  belum  mendukung.  Tetapi  dengan dukungan pemerintah, masalah ini dapat diatasi. Yang lebih penting daripada  itu  adalah  semua  operasi  bank  dipantau  oleh  dewan syari‟ah secara intensif. Dewan syari‟ah bekerja secara penuh waktu
16 Mohammad Shodiq, Membangun Ekonomi Syariah di Madura , Makalah disampaikan pada Semiloka LP2SI Kab. Pamekasan, (7 Januari 2008), hlm. 15.
17 Infrastruktur  adalah  seluruh  jenis  modal  yang  bukan  dimiliki  oleh  perusahaan bisnis perorangan yang membuat produksi perusahaan menjadi lebih efisien. Selain itu,  pada  zaman  Rasûlullâh  saw,  pembangunan  infrastruktur  merupakan  hal  yang sangat  penting  dan  mendapatkan  perhatian  yang  besar.  Beliau  membangun infrastruktur  berupa  sumur  umum,  pos,  jalan  raya,  dan  pasar.  Pembangunan infrastruktur  ini  juga  diikuti  oleh  Khalîfah  „Umar  ibn  al-Khaththâb,  di  mana  beliau membangun dua kota dagang besar, yaitu Basrah dan Kuffah. Selain itu, beliau juga membangun kanal dari Fustat ke Laut Merah.  Lihat Adiwarman A. Karim, Ekonomi Makro Islami (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 288.
18 Perbankan  syari‟ah  milik  Bangladesh  memiliki  nama  Islami  Bank  Bangladesh (IBBL),  didirikan  pada  Maret  1983.  Lima  belas  tahun  kemudian,  yakni  1998,  IBBL telah memiliki 105 cabang dengan aggregate deposit 20,475 juta taka dengan rata-rata pertumbuhan 22 persen per tahun (bank konvensional hanya 13 persen), pre tax profit 148 juta taka dengan dividen yang dibayarkan ke pemegang saham sebesar 21 persen. Lihat Karim, Bank Islam , hlm. 29.

## Farid Firmansyah
( full  time )  untuk  bank  dan  punya  kekuatan  untuk  memberhentikan suatu transaksi jika tidak sesuai dengan aturan syari‟ah. 19 Perlunya  dikembangkan  perbankan  syari‟ah  di  Indonesia dikarenakan peran bank syari‟ah semakin kuat yang disebabkan oleh fungsinya  yang  lebih  luas  dari  bank  konvensional  yang  hanya berperan sebagai  lembaga  intermediasi  dengan  menerima  dana  dari nasabah  dan  menyalurkan  kembali  kepada  masyarakat. 20 Bank syari‟ah  dapat  melakukan  jual-beli  ( murabbahah ),  sewa  ( ijârah ),  dan gadai  ( qardl ), 21 sehingga  bank  syari‟ah  dapat  mengembangkan berbagai  macam  produk  perbankan  sebagai  kegiatan  usaha. Kewenangan  yang  lebih  luas  dalam  mengembangkan  produk perbankan  merupakan  suatu  potensi  strategis  bank  syari‟ah  dalam management marketing setiap kegiatan usahanya.

## Prospek Perbankan Syari’ah di Indonesia
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  pertumbuhan  perbankan syari‟ah  di  Indonesia  mengalami  perkembangan  yang  sangat  pesat. Proyeksi  bahwa  total  aset  bank  syari‟ah  di  Indonesia  akan  tumbuh sebesar  2,859  persen  dalam  waktu  8  tahun  dengan  rata-rata pertumbuhan 356,25 persen setiap tahunnya. Dari tahun 1996 sampai dengan 2002, pertumbuhannya memang belum mencapai Rp. 10.000 miliar,  namun  dalam  tahun  2005  ini  total  aset  bank  syari‟ah  di Indonesia  diproyeksikan  mencapai  Rp  27.468  miliar,  sedang  pada tahun 2010 diperkirakan mencapai Rp 80.8841 miliar. 22
Perkembangan  perbankan  syari‟ah  yang  sangat  pesat  tersebut, memiliki  banyak  prospek  bagi  banyak  kalangan  bisnis,  maupun masyarakat di Indonesia. Gambaran akan prospek maupun potensial bisnis  di  Indonesia  ditunjukkan  dengan: Pertama ,  ekonomi  makro Indonesia  menunjukkan  harapan  yang  cukup  baik  dalam  bentuk menurunnya  tingkat  suku  bunga,  menurunnya  tingkat  inflasi  serta harapan  kestabilan  pada  nilai  tukar.  Hal  tersebut  memberikan
19 Hendri Tanjung, “Formula Bintang Lima: Upaya Merebut Peluang  dan Mengatasi Tantangan  Perbankan  Syariah  di  Indonesia,”  dalam Peluang  dan  Tantangan  Bank Syariah di Indonesia, ed. WN Effendi (Jakarta: Al-Kautsar Prima, 2006), hlm. 191.
20 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah (Jakarta: Alvabet, 2003), hlm. 86.
21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pasal 10 dan SEBI No : 34/KEP/DIR 1999.
22 Adiwarman  A.  Karim, Bank  Islam:  Analisis  Fikih  dan  Keuangan (Jakarta:  IIIT Indonesia, 2003), hlm. 32.
55
harapan  membaiknya  kinerja  sektor  riil,  yang  selanjutnya  akan meningkatkan  demand/permintaan/tuntutan  bagi  pembiayaan. Kedua ,  dengan  semakin  membaiknya  kondisi  makro,  produktivitas dan  tingkat  profitabilitas  sektor  usaha  juga  akan  meningkat  yang akan berimplikasi pada menurunnya tingkat pembiayaan bermasalah. Ketiga ,  harapan  akan  terus  tumbuhnya  perbankan  syari‟ah  juga ditunjang oleh adanya ekspektasi meningkatnya daya beli masyarakat yang didorong oleh rencana kebijakan fiskal, seperti peningkatan gaji pegawai negeri dan penyesuaian upah minimum regional/UMR pada semester satu 2007, serta belanja pemerintah. Membaiknya daya beli masyarakat  tersebut  selanjutnya  akan  mendorong  produsen  untuk melakukan  ekspansi  usaha. Keempat ,  arah  pergerakan  suku  bunga yang  diperkirakan  semakin  kondusif  sebagai  respon  terhadap perkembangan yang  positif pada  sisi  makro, juga  akan  berimplikasi pada  meningkatnya competitiveness produk  syari‟ah  dibandingkan dengan tingkat return sistem perbankan secara nasional. 23
Di  dunia  Internasional,  bank  syari‟ah  pun  sebenarnya  telah memiliki  kesiapan  memasuki  era  perdagangan  bebas  dan  juga memiliki counterpart di  setiap  negara 24 sehingga  jaringan  yang dimiliki juga relatif lengkap dan luas. Tentu saja, perbankan syari‟ah nasional  dan  pemerintah  perlu  melakukan  penyempurnaan  dan peningkatan, terutama pada sumber daya manusianya dan teknologi, sehingga  perbankan  syari‟ah  mampu  memberikan  pelayanan  yang efektif dalam segi waktu dan efisien dalam segi keuangan.

## Syari’ahkah Bank Syari’ah?
Tantangan  perbankan  syari‟ah  di  Indonesia  cukup  berat, selain disebabkan belum adanya regulasi khusus yang mengatur bank syari‟ah, 25 kendala eksternal dan internal yang  dihadapi  perbankan syari‟ah cukup beragam. Kendala eksternal pada perbankan syari‟ah adalah  berupa  keraguan  dari  sebagian  tokoh  Muslim  atas
23 Setiawan, Membangun Ekonomi , hlm. 38.
24 Beberapa negara yang menerapkan perbankan Islam adalah Iran, Sudan, Pakistan, Bahrain,  Malaysia,  Mesir,  dan  negara-negara  muslim  lainnya  yang  menganut dual banking system. Bahkan negara-negara seperti Inggris, Amerika, dan lainnya membuat pengaturan khusus tentang bank Islam.
25 Selama ini payung hukum perbankan syari‟ah hanya ada pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

## Farid Firmansyah
kemampuan  bank  syari‟ah  untuk  mengimplementasikan  sistem ekonomi Islam dan bersaing dengan bank konvensional. 26 Selain itu, sudah menjadi rahasia umum, bahwa keberadaan suatu bank syari‟ah lebih  banyak  ditopang  oleh  bank  induk.  Hal  itu  memang  bisa dimaklumi.  Tetapi,  keadaan  ini  juga  menimbulkan  keraguan  bagi masyarakat atas kemurnian sistem syari‟ah yang dijalankan. Sehingga muncul  pertanyaan,  bagaimana mau syari‟ah,  sedangkan modalnya bercampur  dengan  bank  konvensional  yang  sistemnya  tidak menerapkan prinsip syari‟ah atau apakah sistem perbankan syari‟ah di Indonesia benar telah menjalankan prinsip sesuai syari‟ah Islam?
Beberapa  kelompok  masyarakat  yang  mempersoalkan  hal tersebut  pada  dasarnya  memiliki  pengetahuan  yang  cukup  tentang syariat  agama  Islam  dalam  kaitannya  dengan  kegiatan  ekonomi. Persoalan yang diajukan meliputi beberapa hal pokok, di antaranya, adalah  praktik  bisnis  bank  syari‟ah  selama  ini  sebenarnya  dapat dianggap masih didasarkan pada sistem ribâ , karena prinsip bagi hasil melalui  sistem mudlarabah , 27 musyarakah 28 maupun murabahah dalam praktiknya  tidak  berbeda  dengan  sistem  yang  dilakukan  perbankan konvensional.  Sehingga,  mereka  menganggap  bahwa  sistem perbankan  syari‟ah  yang  dipraktikkan  masyarakat  Muslim sebenarnya  belum  didasarkan  pada  prinsip  ekonomi  Islam,  oleh
26 H.A.  Djazuli, Lembaga-lembaga  Perekonomian  Umat (Jakarta:  Rajawali  Press,  2002), hlm. 87-88 27 B agi  hasil mudarabah (pembiayaan  modal),  dapat  dianggap  bahwa  bank  syari‟ah secara de facto tidak berbeda dengan kegiatan yang dilakukan oleh perbankan ribawi.
Alasannya,  dalam  saat  bersamaan  bank  syari‟ah  bertindak  sebagai mudlârif (pengumpul  dana)  dan shahibul mâl (penyalur  dana)  sekaligus.  Lihat  Marsuki, “Syariatkan  Perbankan  Syariah,”  dalam Analisis  Sektor  Perbankan,  Moneter  dan Keuangan Nasional (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2005), hlm. 84.
28 Dalam  hal  produk murabahah (jual  beli),  secara de  jure memang  dapat  disyahkan karena sebelumnya sudah ada akad, tetapi secara de facto tidak ada bedanya dengan praktik  yang  dilakukan  perbankan  ribawi  yang  menjalankan  penjualan  dengan sistem kredit atau cicilan dengan sistem fixed rate . Dalam praktiknya, bank syari‟ah, misalnya,  membelikan  sebuah  kendaraan  untuk  nasabahnya  dengan  harga  Rp  100 juta, kemudian dicicil selama 5 tahun dengan harga Rp 200 juta. Jika hal ini dilakukan berarti  bank  syari‟ah  bukan  melakukan  kegiatan  jual  beli  tapi  menciptakan  kredit dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan dan dicicil dengan bunga fixed rate 20 persen  per  tahun.  Lihat  Marsuki,  “Syariatkan  Perbankan  Syariah,”  dalam Analisis Sektor Perbankan, Moneter, dan Keuangan Nasional (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2005), hlm. 85.
57
karena  sistem  yang  berlaku  tidak  lain  hanyalah  merupakan diversifikasi  sistem  perbankan  ribawi  yang  berlandaskan  pada “prinsip kapitalis yang belum Islami”. 29
Sehingga  tantangan  yang  dihadapi  perbankan  syari‟ah  di Indonesia cukup berat, karena praktik bank-bank Islam menunjukkan bahwa  mereka  tidak  mampu  menghapus  bunga  dari  transaksi mereka,  yang  dipraktikkan  dengan  berbagai  samaran  dan  nama. Tidak  ada  alasan  yang  baik  untuk  percaya  bahwa  ekonomi  Islam telah mengembangkan sebuah metode yang bebas dari bunga karena pada  berbagai  kesempatan  dasar  dari  sistem  perbankan  modern masih dipraktikkan. 30
Perbankan syari‟ah dan Bank Indonesia harus mampu mencari dan  membuat  format  atau  pendekatan  yang  benar-benar  sesuai dengan amanat ekonomi syari‟ah, agar masyarakat kebanyakan tidak menjadi  korban  keyakinannya  akibat  ketidaktahuan  mereka  oleh karena  kepentingan  pihak-pihak  yang  kurang  bertanggung  jawab. Sehingga  mekanisme  penanganan  yang  perlu  dilakukan  adalah pentingnya  pendalaman  tentang  perbankan  syari‟ah  bagi  pengelola berdasarkan syarî’ah Islâm,  kemudian  sosialisasi  program  secara intensif,  perlunya  transparansi  kegiatan,  perlunya  pembenahan sumber  daya  insani  yang  ikhlas,  jujur  dan  profesional,  maupun penerapan teknologi yang sesuai syari‟at. 31

## Mensyari’ahkan Bank Syari’ah
Mensyari‟ahkan  perbankan  syari‟ah  di  Indonesia  bukanlah perkara mudah. Hal ini dikarenakan sistem perbankan syari‟ah dalam praktik  bisnisnya  masih  dikoordinasi  oleh  Bank  Sentral,  sehingga perbankan  syari‟ah  di  Indonesia  telah  menjadi  bagian  integral  dari sistem perbankan yang sifatnya adalah ribawi. Lebih dariu itu, secara umum,  dapat  dikatakan  bahwa  perbankan  syari‟ah  di  Indonesia belum  bisa  menjalankan  fungsinya  secara syarî’ah ,  baik  dari  segi manajemen maupun aktifitasnya.
Peranan pemerintah sangat instrumental terhadap perbankan dan  lembaga  keuangan  Islâm.  Pemerintahan  Indonesia  patut
29 Ibid. 30 Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 248
31 Marsuki, “Syari‟atkan”, hlm. 86-87,

## Farid Firmansyah
mencontoh  sebuah  negara  Islam,  yaitu  Pakistan,  yang  pada  1979 menghapuskan  sistem  tiga  lembaga  keuangan  non-bank  untuk diganti  dengan  sistem  non  ribawi.  Demikian  juga,  pada  1981, pemerintahan  Pakistan  mengeluarkan  UU  perusahaan mudharabah dan murabahah ,  yang  memungkinkan  beroperasinya  7.000  cabang bank konvensional di seluruh Pakistan  berdasarkan syari‟ah.
Tidak  mudah  memang  bagi  pemerintahan  Indonesia  untuk mengeluarkan UU perusahaaan mudharabah dan murabahah seperti di negara  Pakistan  atau  UU  Keuangan  Syari‟ah/Muamalat  yang mengatur  sistem  perbankan  Islam  di  Indonesia.  Karenanya, perjuangan  politik,  termasuk  formalisasi syarî’ah Islam,  tidak  saja diperlukan,  tetapi  juga  mungkin  dilaksanakan  dengan  bukti-bukti empiris.  Pada  dasarnya  ada  tiga  prosedur  yang  perlu  ditempuh dalam  pelaksanaan syarî’ah Islam,  khususnya  di  bidang  ekonomi.
Pertama , prosedur ilmiah, melalui proses rasionalisasi dan objektivasi. Kedua ,  kontekstualisasi  budaya  dan  masyarakat. Ketiga ,  harus diperjuangkan  secara  demokratis.  Dalam  perjuangan  demokratis tersebut,  diperlukan  perjuangan  politik,  termasuk  dalam  proses legislasi syarî’ah menjadi  hukum  positif. 32 Karena  cara  ini  akan
32 M. Dawam Rahardjo, “Menegakkan Syariat Islam di Bidang Ekonomi”, dalam Bank Islam,  Adiwarman  A.  Karim (Jakarta:  IIIT  Indonesia, 2004),  hlm.,  xxvi.  Periksa  juga Hardiwinoto,  Perbankan  Syariah:  Antara  Penantian  Hukum  Positif  Muamalat  Dan Produk Bank, (Jakarta: Al-Kautsar Prima, 2006), hlm. 138-141. Tatanan ekonomi dan bisnis secara islami dapat tegak dengan perangkat metodologi, antara lain: Pertama , Penerapan Hukum Muamalat dan Sistem Ekonomi Islam yang seiring perlakuannya, sebab  tegaknya  sebuah  sistem,  mutlak  membutuhkan  adanya  supremasi  hukum. Hukum  Keuangan  Syaraiah  /  Muamalat  di  sini  bukan  hukum  yang  berlaku  secara normatif melainkan harus menjadi hukum positif, sebab dalam muamalat mengatur hubungan  kontraktual  antara  pelaku  ekonomi  secara  riil.  Jika  tidak  diatur  dalam hukum positif maka Sistem Ekonomi Islam selamanya hanya menjadi wacana belaka karena  tidak  ada  hukum  positif  yang  mengaturnya  -  Dalam  literatur  fikih  klasik, kedua bidang ini terangkum menjadi satu dan itulah yang yang dikenal dengan ‘Fiqh Mu’amalat’ .  Untuk  menjadikan fiqh  Mu’amalat dapat  berjalan  dan  menjadi  hukum positif  maka  ada  dua  hal  yang  juga  mutlak  keberadaannya  yaitu undang-undang mu’amalat dan  sekaligus badan  peradilannya yaitu hakim  mu’amalat . Kedua , enghidupkan  Kajian  Fikih  Muamalat  dan  Ekonomi  Islam.  Hal  yang  tak  kalah pentingnya  ialah  mengalakkan  kajian  fikih  dan  Ekonomi  Islam,  baik  di  tingkat Perguruan  Tinggi  Islam  dan  Umum  seperti  Fakultas  Ekonomi.  Karena  dalam penerapan fikih dan hukum positif bersumber dari undang-undang, sementara yang memproduksi  undang-undang  adalah  legislatif  maka  sudah  barang  tentu dipersiapkan calon legislator yang memahami keberadaan syari‟ah dalam muamalat.

## Pengembangan Bank Syariah
59
menjadikan  perbankan  Islam  bisa  berjalan  secara  independen  dan otonom,  di  samping  juga  perbankan  syari‟ah  di  Indonesia  dapat terpisahkan dari sistem perbankan konvensional yang sifatnya adalah ribawi.

## Penutup
Pada  saat  sistem  perbankan  nasional  runtuh  akibat  krisis ekonomi,  bank  syari‟ah  menunjukkan  eksistensinya  dengan  lebih tahan akan guncangan krisis moneter yang telah terjadi di Indonesia. Regulasi-regulasi  khusus  yang  diberikan  oleh  Bank  Indonesia  bagi perbankan  syari‟ah,    membuat  para  kalangan  pelaku  bisnis  tergiur untuk segera melakukan dual banking system dan mendirikan jaringan kantor perbankan syari‟ah. Selain itu, Bank syari‟ah dapat melakukan jual-beli ( murabbahah ), sewa ( ijarah ), dan gadai ( Qardl ), sehingga bank syari‟ah dapat mengembangkan berbagai macam produk perbankan sebagai kegiatan usaha  Prospek ke depan bank syari‟ah pun semakin meningkat  dengan  adanya  kesadaran  keberislaman  sebagian masyarakat,  tuntutan  akan  sistem  perbankan  yang  sejalan  dengan syari‟ah makin besar. Sehingga Indonesia harus bisa secepat mungkin mempersiapkan,  memperbaiki  sistem  regulasi  khusus  perbankan syari‟ah yang telah diberikan oleh Bank Indonesia dan infrastruktur.
Perbaikan  sistem  regulasi  khusus  ini  perlu  segera  dilakukan, karena terdapat  keraguan dari sebagian tokoh Islam atas kemurnian sistem  syari‟ah  yang  dijalankan.  Persoalan  yang  diajukan  meliputi beberapa  hal  pokok,  diantaranya:  praktik  bisnis  bank  syari‟ah  yang selama  ini  masih  dianggap  masih  didasarkan  pada  sistem  ribawi, karena  prinsip  bagi  hasil  melalui  sistem  mudharabah,  musyarakah maupun murabahah dalam praktiknya tidak berbeda dengan sistem
Hal  demikian  masih  menjadi  tantangan  tersendiri  untuk  merespons  perkembangan masyarakat  dari  semua  aspeknya.  Jika  bangkitnya  lembaga  keuangan  Islam  tidak segera  direspons  dengan  ditetapkannya  bentuk regulasi yang  nyata  maka  akan menjadi  sia-sia.  Fikih  dan  syari‟ah  dalam  muamalat  hanya  berupa  nasihat-nasihat belaka yang tak bisa direalisasikan dalam dunia nyata. Ketiga , pendidikan ilmu-ilmu alat  pendukung  muamalat.  Dikotomi  pendidikan  sekuler  yang  sudah  berabad-abad lamanya  menjauhkan  masyarakat  bahwa  Islam  mengatur  ekonomi.  Oleh  karena  itu perlu  adanya  perbaikan  kurikulum  pendidikan  sehingga  pelajaran  ekonomi  Islam, akuntansi  Islam,  hukum  dalam  bisnis  Islam,  sistem  kontrak  Islam  dan  sistem perjanjian, dan lain sebagainya, perlu diajarkan di bangku sekolah untuk mendukung realisasi syari‟ah dalam muamalat.

## Farid Firmansyah
yang dilakukan perbankan konvensional, karena sistem yang berlaku tidak lain hanyalah merupakan diversifikasi sistem perbankan ribawi yang berlandaskan pada prinsip kapitalis yang belum Islami.
Kita  menyadari  masih  banyak  pekerjaan  rumah  yang  mesti kita  benahi.  Diperlukan  upaya-upaya  yang  terpadu  untuk  dapat memperbaiki  regulasi  khusus  bagi  perbankan  syari‟ah.  Dan  yang sangat  penting  adalah  dukungan  pemerintah  dan  Bank  Indonesia akan  arti  penting  perbankan  syari‟ah  di  Indonesia  khususnya  dan bagi  umat  muslim  umumnya.  Namun  demikian,  besar  harapan  kita agar umat  kita,  terutama  Ulama sebagai  ujung  tombak,  para  pelaku ekonomi,  dapat  melihat  hal-hal  yang  positif  ataupun  negatif.  Usaha ini menjadi fardh kifâyah untuk dijelaskan kepada seluruh umat Islam, dan  diharapkan  uraian  yang  ada  disini  akan  menggugah  perhatian umat Islam, dan menjadi target minimal dari penjelasan tulisan ini.

## Daftar Pustaka
Agustianto. Akselerasi  Bank  Indonesia :  http://  www.kasei- unri.org/index.php?option=com. (Diakses 13 April 2008)
Anto,  M.B.  Hendrie. Pengantar  Ekonomi  Mikro  Islami. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
Arifin, Zainul. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: Alvabet, 2002.
Bakhri, Mokh. Syaiful. Ekonomi Syariah dalam Sorotan . Jakarta: Penerbit Yayasan  Amanah  bekerjasama  dengan  PT.  Permodalan Nasional, 2006.
Chapra, Umer. Islam and Economic Challenge. Herndon USA: IIIT, 2003.
Djazuli,  H.A. Lembaga-lembaga  Perekonomian  Umat. Jakarta:  Rajawali Press, 2002
61
Djedi, Erna. “Memasyarakatkan Syari‟ah, Mensyariahkan Masyarakat”,  dalam Peluang  dan  Tantangan  Bank  Syariah  di Indonesia , ed. WN Effendi. Jakarta: Al-Kautsar Prima, 2006
Hadi, Sofyan. “Bank Syariah dan Takaful”, al-Ihkam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial. Vol. II No. 2 (Desember 2007).
Hardiwinoto. Perbankan  Syariah:  Antara  Penantian  Hukum  Positif
Muamalat dan Produk Bank. Jakarta: Al-Kautsar Prima, 2006
Karim, Adiwarman A. Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan. Jakarta:
IIIT Indonesia, 2004.
----------. Ekonomi  Makro  Islami. Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada, 2007.
Marsuki,  “Syariatkan  Perbankan  Syariah,”  dalam Analisis  Sektor Perbankan,  Moneter  dan  Keuangan  Nasional. Jakarta:  Mitra Wacana Media, 2005
Muslich. Etika Bisnis Islami. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
Naqvi,  Syed  Nawab  Haidar. Etika  dan  Ilmu  Ekonomi  Suatu  Sintesis Islami, Ter. Husin Anis. Bandung: Mizan, 1992.
Nasution, Mustafa E. “Kebijakan Terhadap Pasar yang Islami”, dalam Kebijakan  Ekonomi  dalam  Islam ,  ed.  Jusmaliani  dan  Muh.
Soekarni. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005
Saeed, Abdullah. Bank Islam  dan Bunga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
Shodiq,  Mohammad. Membangun  Ekonomi  Syariah  di  Madura ”. Makalah disampaikan pada Semiloka LP2SI Kab. Pamekasan ( 7 Januari 2008)
Tanjung,  Hendri.  “Formula  Bintang  Lima:  Upaya  Merebut  Peluang dan Mengatasi Tantangan Perbankan Syariah Di Indonesia,”

## Farid Firmansyah
dalam Peluang  dan  Tantangan  Bank  Syariah  di  Indonesia ,  ed. WN Effendi. Jakarta: Al-Kautsar Prima, 2006
Utomo, Setiawan Budi. Membangun Ekonomi dan Perbankan Syariah di Indonesia. Makalah  disampaikan  pada  Semiloka  LP2SI  Kab.
Pamekasan  (7 Januari 2008)
Yafie,Ali, et.al. Fiqh Perdagangan Bebas. Jakarta: Teraju, 2003.