## ANALISIS POS-POS DALAM PAJAK DAERAH YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH DKI JAKARTA
TAHUN 2010-2012
Belinda Christy Sutanto Vivi Adeyani Tandean
Dosen Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie e-mail : vivi.adeyani@gmail.com

## ABSTRACT
Regional  autonomy  is  the  right,  authority,  and  responsibility  to  manage  and administer  own  governmental  matter.  To  run  regional  autonomy  fully,  it  is essential  that  each  district  has  the  ability  to  minimise  its  dependence  on  the central  government,  where  monetary  independence  becomes  an  important criterion  to  know  the  capability  of  a  district  to  manage  and  administer  its  own area.  Local  tax  is  one  of  the  components  of  own-source  revenue  which  has  the potential  and  considerable  contribution  towards  revenue.  Local  tax  which  is collected is adapted with the characteristics and potentials from each district. The central  place  that  Special  Capital  City  District  Jakarta  holds  as  the  economic, politic and cultural centre results in the high potential revenue contributed by the vehicle tax and hotel tax. The tax contribution and tax effectivity towards the own- source revenue will  show that whether the related taxes have the potential  to  be more optimised.
The object of this research is the own-source revenue, vehicle tax, and hotel tax. The method of research used is statistic study, using descriptive research design. The  data  collection  technique  used  in  this  research  is  utilising  secondary  data collected from government institutions. The results of this research show that the total average of vehicle tax and hotel tax are greater than the increase in motor vehicle  amount  and  hotel  occupancy  rate.  Realisation  of  motor  vehicle  tax  and hotel  tax  has  a  greater  percentage  average  compared  to  the  budget  of  motor vehicle  tax  and  hotel  tax.  Additionally,  vehicle  tax  and  hotel  tax  also  contribute considerably towards the own-source revenue.
The conclusion from this research is that the motor vehicle tax and hotel tax are good  sources  of  local  tax.  Motor  vehicle  tax  and  hotel  tax  have  a  good  rate  of increase. Additionally, motor vehicle tax and hotel tax also have positive average of  tax  effectivity,  and  also  give  considerably  large  contributions  towards  own- source revenue.
Keywords : Own-source Revenue, Vehicle Tax, Hotel Tax, Effectivity, Contributions

## 1.1 Latar Belakang Permasalahan
Pembangunan  adalah  salah  satu  upaya  pemerintah  untuk  mensejahterakan masyarakat.  Sistem  pemerintahan  yang  berorientasi  kepada  pusat  telah menyebabkan  adanya  kesenjangan  antara  pulau  Jawa  dan  luar  pulau  Jawa  oleh karena  itu  dilakukan  perubahan  dengan  menjalankan  otonomi  daerah  secara  luas sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah.
Otonomi  daerah  di  Indonesia  adalah hak,  wewenang,  dan  kewajiban  yang diberikan  kepada  daerah  otonom  untuk menggali,  mengatur,  dan  memanfaatkan potensi  besar  yang  ada  di  masing-masing  daerah. Peran  pemerintah  pusat  dalam konteks  ini  adalah  melakukan  supervisi,  memantau,  mengawasi,  dan mengevaluasi pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Keuangan  adalah  salah  satu  faktor  utama  keberhasilan  realisasi  otonomi daerah.Sumber-sumber  penerimaan  daerah  diantaranya  adalah  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD),  Dana  Perimbangan,  Pinjaman  Daerah,  dan  Pendapatan  Lain-lain yang Sah.Kemandirian keuangan menjadi  kriteria untuk  mengetahui  kemampuan daerah  dalam  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri  dan  ditandai dengan  semakin  besarnya  persentase  nilai  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  semakin menurunnya persentase dukungan pusat dalam bentuk sumbangan / bantuan.
Sumber  pendapatan  yang  memiliki  potensi  besar  untuk  dikembangkan  adalah Pajak Daerah, diantaranya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Hotel.Kota Jakarta  merupakan  ibukota  Republik  Indonesia. Sebagai  pusat  bisnis,  politik,  dan kebudayaan,  dapat  dipastikan  bahwa  kendaraan  bermotor  banyak  diperlukan dalam berbagai kegiatan operasional maupun non-operasional perusahaan.Jakarta juga menyerap jumlah tenaga kerja yang tidak sedikit yang menyebabkan adanya pertumbuhan kebutuhan atas alat transportasi, sehingga pajak kendaraan bermotor menjadi pendapatan yang potensial untuk dikembangkan.
Potensi  pendapatan  daerah  yang  lain  juga  terdapat  pada  pajak  hotel.  Globalisasi yang  berdampak  pada  pertambahan  jumlah  perusahaan  yang  menyebabkan bertambahnya  kunjungan  bisnis  ke  Jakarta.Selain    itu,  beberapa  obyek  wisata unggulan di Jakarta seperti Ragunan, Monas, Ancol, maupun TMII juga salah satu faktor  yang  menarik  minat  pengunjung  dari  luar  Jakarta.  Semuanya  berdampak pada  bertambahnya  kebutuhan  akomodasi  yang  juga  menambah  pendapatan pemerintah daerah atas pajak hotel.

## 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah,  identifikasi  masalah,  dan  batasan  masalah, maka  rumusan  masalah  yang  akan  diteliti  yaitu:  “Bagaimana  perkembangan pendapatan  asli  daerah  (PAD)  dan  perkembangan  pajak  kendaraaan  bermotor serta pajak hotel di DKI Jakarta tahun 2010-2012, berapa besarnya peranan pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, apakah realisasi pendapatan telah sesuai dengan anggaran, serta apakah anggaran pajaknya telah sesuai dengan potensi yang ada?”

## 1.3 Batasan Masalah
Analisa dilakukan pada laporan pendapatan asli daerah, anggaran pendaapatan daerah, pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel di DKI Jakarta tahun 2010 – 2012.

## 1.4 Tujuan penelitian
Adapun  penelitian  ini  memiliki  tujuan  sebagai  berikut,  yaitu  untuk  mengetahui perkembangan  pertumbuhan  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  serta  pajak  kendaraan bermotor  dan  pajak  hotel  di  DKI  Jakarta  tahun  2010-2012,  untuk  mengetahui seberapa  besar  peranan  pajak  kendaraan  bermotor  dan  pajak  hotel  terhadap pendapatan  asli  daerah,  untuk  mengetahui  apakah  realisasi  pajak  kendaraan bermotor, dan pajak hotel telah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, dan untuk mengetahui apakah penetapan anggaran pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel telah sesuai dengan potensi.

## 2. LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

## 2.1 Pendapatan Asli Daerah
Pengertian  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  menurut  Undang  –  Undang  Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pada pasal  1  adalah  pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang  dipungut  berdasarkan peratiran  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang  –  undangan.  Otonomi daerah  yang  dijalankan  di  Indonesia  diliputi  keragua  terhadap  kemampuan masing  –  masing  daerah  dalam  menggali  potensi  guna  membiayai  kegiatan rumah  tangganya.  Selain  dengan  bantuan  pemerintah,  daerah  juga  harus mampu memenuhi kebutuhan dananya sendiri.
Sumber – sumber pendapatan asli daerah (PAD) dipisahkan menjadi 4 sumber pendapatan yaitu ;
pajak  daerah,    retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan asli daerah.

## 2.2 Pajak Daerah
Pajak  daerah  diatur  dalam  Undang  –  Undang  nomor  28  tahun  2009  tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada darah yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan undang  –  undang  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Pajak  daerah  dibagi  menjadi  pajak  provinsi  dan  apajak  kabupaten/kota  yang masing  –  masing  memiliki  jenis  pajak  yang  dapat  dipungut  yang  berbeda. Untuk  daerah  khusus  seperti  DKI  Jakarta,  jenis  pajak  yang  dapat  dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota (Mardiasmo,2013).
Beberapa  jenis  pajak  daerah  yang  dipungut  di  wilayah  DKI  Jakarta  menurut Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta antara lain :
a. Pajak  Kendaraan  Bermotor  adalah  pajak  atas  kepemilikan  dan/atau penguasaan kendaraan bermotor  yang  beroda beserta  gandengannya  yang
digerakkan  oleh  peralatan  teknik  di  semua  jenis  jalan  darat  serta  yang dioperasikan di air.
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
d. Pajak  Hotel  adalah  pajak  atas  pelayanan  yang  disediakan  oleh  hotel  yang mencakup  motel,  losmen,  gubuk  pariwisata,  wisma  pariwisata, pesanggrahan,  rumah  penginapan  dan  sejenisnya  serta  rumah  kos  dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
e. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan  yang disediakan oleh restoran yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan jasa boga.
f. Pajak Hiburan
g. Pajak Reklame
h. Pajak Penerangan Jalan
i. Pajak Parkir
j. Pajak Air Tanah
k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
Menurut Darwin (2010), fungsi pajak daerah antara lain : sebagai tiang utama penopang  kegiatan  dan  penyelenggaraan  otonomi  daerah  dan  sumber pendapatan  pemerintah  daerah,  sebagai  sumber  dana  dalam  pembiayaan pembangunan  daerah,  sebagai  sumber  dana  untuk  membiayai  kegiatan  rutin pemerintahan  daerah,  sebagai  sumber  dana  untuk  kegiatan  sosial  pemerintah dan/atau  kegiatan  insidental  dan  sebagai  pengatur  pertumbuhan  dan pemerataan ekonomi.
Pemerintah daerah memiliki kebebasan di bidang keuangan untuk menentukan dan mengubah sumber  – sumber pajak daerah dan juga menentukan tarif  atas sumber  pajak  daerah  tersebut.  (Rahardjo,  2011).  Beberapa  kriteria  untuk menentukan sumber pajak yang berpotensi untuk dipungut yaitu :
a. Kecukupan dan elastisitas. Pemerintah harus memusatkan perhatian kepada sumber  pendapatan  yang  memberikan  penghasilan  yang  lebih  besar dibandingkan dengan anggaran pengeluaran atas pelayanan yang diberikan.
Penerimaan  tersebut  juga  diharapkan  dapat  memberikan  sumbangsih  yang stabil kepada pendapatan daerah dalam jangka waktu yang lama.
b. Keadilan. Kriteria ini berprinsip bahwa beban pengeluara pemerintah harus dipikul  oleh  semua  golongan  masyarakat  sesuai  dengan  kekayaan  dan kesanggupan masing – masing golongan. Menurut Darwin (2010) keadilan dalam  perpajakan  daerah  memiliki  tiga  dimensi  yaitu  keadilan  vertikal, keadilan horizontal dan keadilan geografis.
c. Kemampuan administrasi. Tindakan admisnistrasi yang berbeda diperlukan untuk semua jenis pajak daerah yang berbeda dimana terkadang diperlukan pengetahuan teknis yang tinggi.
d. Kesepakatan  politis.  Kemampuan  politis  diperlukan  dalam  mengenakan pajak, menetapkan tarif,  menentukan subjek pajak, pemungutan pajak dan pemberian sanksi. Hal  ini  bergantung kepada  kepekaan dan kejelasan dari pajak yang dimaksud serta keleluasan dalam pengambilan keputusan.

## 2.3 Pajak Kendaraan Bermotor
Berdasarkan  ketentuan  undang-undang  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah, pengenaan  pajak  kendaraan  bermotor  tidak  mutlak  ada  di  sleuruh  probinsi  yang ada  di  Indonesia.  Pemerintah  daerah  harus  terlebih  dahulu  menentukan  landasan hukum operasional maupun teknis dengan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor di daerah probinsi yang bersangkutan (Marihot, 2013). Kendaraan  bermotor  juga  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Prov.  DKI  Jakarta nomor  8  tahun  2010  tentang  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dimana  dalam  pasal  1 disebutkan  bahwa  kendaraan  bermotor  terdiri  atas  2  jenis  yaitu  kendaraan bermotor umum dan kendaraan bermotor pribadi. Wajib pajak kendaran bermotor adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  memiliki  kendaraan  bermotor.  Jika  wajib pajak  merupakan  badan  maka  kewajiban  perpajakannya  diwakili  oleh  pengurus atau  kuasa  dari  badan  tersebut.Objek  pajak  kendaraan  bermotor  adalah kepemilikan  dan/atau  penguasaaan  kendaraan  bermotor,  termasuk  di  dalamnya adalah kendaraan motor beroda beserta gandengannta yang dioperasikan di semua jenis jalan darat, dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi  kotor  GT  ( Gross  Tonage )  5  sampai  dengan  GT  7.  Pengertian  kendaraan
bermotor juga mencakup alat –  alat besar dan alat – alat berat, diantaranya  yaitu forklif,  buldozer,  tracktor,  whel  loader,  og  loader,  motor  grader,  skyder,  shovel, back hoe, vibrator dan kereta gandeng.
Tarif  pajak  kendaraan  bermotor  menurut  Peraturan  daerah  Provinsi  DKI Jakarta nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor pasal 7, yaitu :
1. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5%
2. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2%.
3. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 2,5%
4. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat dan seterusnya sebesar 4%.
5. Kepemilikan oleh badan sebesar 1,5%
6. TNI/POLRI,  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah,  angkutan  umum, ambulans,  mobil  jenazah,  pemadam  kebakaran,  sosial  keagamaan,  lembaga sosial dan keagamaan ditetapkan sebesar 0,5%.
7. Tarif pajak kendaraan bermotor alat – alat berat dan alat – alat besar ditetapkan sebesar 0,2%.

## 2.4  Pajak Hotel
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 tahun 2010 pasal 1 menjelaskan bahwa pajak hotel adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan  atas  penyerahan  jasa  sebagai  pembayaran  kepada  pengusaha  hotel termasuk  jasa  penunjang  sebagai  kelengkapan  hotel  yang  sifatnya  memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Pasa pasal 4  dan  5  menjelaskan  tentang  wajib  pajak  dan  subyek  pajak  hotel.  Wajib  pajak hotel  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  mengusahakan  hotel  sedangkan subyek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada  orang  pribadi  atau  badan  yang  mengusahakan  hotel.  Konsumen  yang menikmati  pelayanan  hotel  merupakan  subyek  pajak  sedangkan  pengusaha  hotel adalah wajib pajaknya.
Objek pajak hotel adalah fasilitas penginapan antara lain gubuk pariwisata, motel, wisma  pariwisata,  pelayanan  atau  jasa  penunjang  seperti  fasilitas  telepon, faksimile,  internet  dan  fasilitas  lain  yang  dikelola  atau  disediakan  oleh  hotel,
fasilitas  olahraga  dan  hiburan  yang  disediakan  khusus  untuk  tamu  hotel,  jasa penyewaan  ruangan  untuk  kegiatan  acara  atau  pertemuan  di  hotel.  Tarif  pajak hotel sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 tahun 2010 pasal 7 ditetapkan sebesar 10%.

## Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Pertumbuhan Hotel Anggaran PajakKendaraan
Bermotor
Anggaran Pajak
Hotel
Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Realisasi Pajak Hotel Pendapatan Asli Daerah (PAD)

## METODE PENELITIAN

## 3.1 Objek Penelitian
Pada  penelitian  ini  yang  menjadi  obyek  adalah  sumber-sumber  pendapatan  yang merupakan bagian dari pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah DKI Jakarta berupa pendapatan asli daerah, pajak kendaraan bermotor, dan pajak hotel. Jenis  data  yang digunakan adalah  data sekunder  termasuk didalamnya  yaitu  data anggaran dan realisasi pajak dari pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel, serta data  realisasi  dari  pendapatan  asli  daerah.Penulis  juga  menggunakan  data-data berupa data jumlah kendaraan bermotor dan jumlah tingkat hunian hotel per tahun di wilayah DKI Jakarta.

## 3.2 Teknik Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini,  digunakan  beberapa  teknik  pengumpulan  data  yaitu wawancara  dan  analisis  dokumen.Wawancara  dilakukan  kepada  Kepala  Bidang Sekretariat Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta. Dokumen yang digunakan  merupakan  data  sekunder  yang  dikumpulkan  oleh  Badan  Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta berupa data laporan pajak daerah berupa  anggaran  dan  realisasi  pajak  kendaraan  bermotor  dan  pajak  hotel  serta realisasi pendapatan asli daerah. Dokumen berupa jumlah peningkatan kendaraan bermotor  dan  jumlah  peningkatan  tingkat  hunian  hotel  juga  merupakan  data sekunder  yang  berasal  dari  hasil  olahan  Badan  Pusat  Statistik  wilayah  DKI Jakarta.Data-data yang dikumpulkan merupakan data untuk periode 2010-2012.

## 3.3 Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  menganalisis  adalah  metode perbandingan  tetap.  Dalam  Moleong  (2013:288)  metode  perbandingan  tetap adalah membandingkan satu datum dengan datum yang lain, dan kemudian secara tetap  membandingkan  kategori  dengan  kategori  lainnya.  Data  diolah  dengan menghitung data yang berbentuk angka yang berkaitan dengan jumlah kendaraan bermotor, jumlah tingkat hunian hotel, pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, dan pendapatan asli daerah dari tahun 2010-2012. Langkah-langkah pengelolaan data dijabarkan sebagai berikut:
1. Membuat  tabel  jumlah  kendaraan  bermotor  dan  tabel  anggaran  pajak kendaraan bermotor tahun 2009-2012.
2. Menyusun  tabel  tingkat  pertambahan  jumlah  kendaraan  bermotor  dan tingkat  pertambahan  anggaran  pajak  kendaraan  bermotor,  dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Sumber: Baihaqi, Jurnal Akuntansi, 2011:253
Keterangan: T= Tingkat pertambahan A=  Jumlah  kendaraan  bermotor  dan  jumlah  anggaran  kendaraan bermotor n= Tahun (periode) tertentu
3. Membuat  tabel  jumlah  tingkat  hunian  hotel  dan  tabel  anggaran  pajak hotel tahun 2009-2012.
4. Menyusun  tabel  tingkat  pertambahan  jumlah  tingkat  hunian  hotel  dan tabel  tingkat  pertambahan  anggaran  pajak  hotel,  dengan  menggunakan rumus sebagai berikut:
Sumber: Baihaqi, Jurnal Akuntansi, 2011:253
Keterangan: T= Tingkat pertambahan B = Jumlah tingkat hunian hotel dan jumlah anggaran hotel n= Tahun (periode) tertentu
5. Membuat  tabel  anggaran  dan  realisasi  pajak  kendaraan  bermotor  dan pajak hotel serta realisasi pendapatan asli daerah tahun 2010-2012.
6. Menyusun  tabel  analisis  pertumbuhan  pajak  kendaraan  bermotor  dan pajak hotel dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Keterangan:
X = Anggaran pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel
Y= Realisasi pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel
7. Menyusun  tabel  tingkat  efektifitas  pemungutan  pajak  kendaraan bermotor dan pajak hotel dengan rumus sebagai berikut:
Tabel 3.2
Kriteria Efektivitas Persentase Efektivitas Keterangan Kode < 100% Tidak Efektif TE = 100% Efektif E > 100% Sangat Efektif SE Sumber: Muhammad Fauzan, Jurnal Akuntansi, 2012:6
8. Menyusun  tabel  kontribusi  realisasi  pajak  kendaraan  bermotor  dan kontribusi  pajak  hotel  terhadap  realisasi  pendapatan  asli  daerah  (PAD) dengan rumus sebagai berikut:
Keterangan: K= Kontribusi pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel terhadap PAD An= Realisasi pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel tahun (periode) tertentu Bn= Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun (periode) tertentu
Tabel 3.3 Kriteria Kontribusi Persentase Kontribusi Keterangan Kode > 4% Sangat Berkontribusi SB 3% - 3,9% Berkontribusi B 2% - 2,9% Cukup Berkontribusi CB 1% - 1,9% Kurang Berkontribusi KB 0% - 0,9% Tidak Berkontribusi TB Sumber:  Fuad  Bawasir,  Peran  dan  Strategi  Keuangan  di  Daerah, 1999

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Hasil Penelitian
Pertambahan  kendaraan  bermotor  tahun  2010  sebesar  14,32%  dan  pertambahan anggaran pajaknya sebesar 15,37%.Tahun 2011, pertambahan anggaran menurun menjadi  12,90%  namun  dengan  pertambahan  kendaraan  bermotor  juga  menurun menjadi  11,25%.Pada  2012  pertambahan  kendaraan  bermotor  mengalami penurunan  menjadi  9,52%  dan  pertambahan  anggaran  pajaknya  mengalami kenaikan menjadi 18,57%.
Gambar 4.3
Pertambahan Jumlah dan Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor
Sumber: Data diolah, 2014
Pertambahan tingkat hunian hotel tahun 2010 sebesar 14,19% dan pertambahan anggaran pajaknya negatif sebesar 8,20%. Pertambahan anggaran yang negatif disebabkan  karena  diturunkannya  jumlah  anggaran  tahun  2010  karena  tahun sebelumnya  anggaran  tersebut  pada  realisasinya  tidak  tercapai.Tahun  2011, pertambahan  anggaran  meningkat  pesat  menjadi  25,39%  namun  pertambahan tingkat  hunian  hotel  menurun  menjadi  5,62%.Pada  2012  pertambahan  tingkat hunian  hotel  mengalami  sedikit  kenaikan  menjadi  5,71%  dan  pertambahan anggaran pajaknya turun menjadi 22,70%.
Perbandingan  rata-rata  pertambahan  kendaraan  bermotor  dan  tingkat  hunian hotel  dengan  rata-rata  pertambahan  anggaran  pajak  kendaraan  bermotor  dan anggaran  pajak  hotel  menunjukkan  bahwa  anggaran  pajak  telah  memiliki
persentase  pertambahan  yang  lebih  besar.  Hal  ini  disebabkan  karena perhitungan anggaran pajak ditetapkan dan dilihat dari beberapa aspek seperti jumlah  kendaraan,  jenis  kendaraan,  kepemilikan  kendaraan,  jenis  hotel, fasilitas yang diberikan, maupun perbedaan dasar harga.
Gambar 4.4
Pertambahan Jumlah Tingkat Hunian dan Anggaran Pajak Hotel
Sumber: Data diolah, 2014
Tahun 2010 dan tahun 2011 pajak kendaraan bermotor memiliki pertumbuhan yang positif dan meningkat dari sebesar 0,25% menjadi 4,70% serta termasuk dalam  skala  sangat  efektif  dalam  kriteria  efektivitas.  Di  tahun  2012  tingkat efektivitas  pajak  kendaraan  bermotor  berubah  menjadi  tidak  efektif  dalam kriteria  efektivitas,  dengan  tingkat  pertumbuhan  pajak  yang  turun  menjadi negatif  sebesar  1,04%.  Penurunan  di  tahun  2012  disebabkan  beberapa  faktor yaitu lebih besarnya mutasi keluar kendaraan bermotor daripada mutasi masuk dan  juga  banyaknya  jumlah  kendaraan  bermotor  yang  Belum  Daftar  Ulang (BDU) dengan jumlah potensi pokok pajak yang besar.
Tahun 2010 pajak hotel  memiliki tingkat  persentase pertumbuhan  yang tinggi yaitu sebesar 14,50% dengan skala sangat  efektif dalam kriteria efektivitas.Di tahun 2011 pajak hotel memiliki pertumbuhan yang positif dan termasuk dalam kriteria sangat efektif namun menurun dari tahun sebelumnya menjadi 5,32%. Pada  tahun  2012  tingkat  pertumbuhan  pajak  hotel  menurun  lagi  menjadi 2,85%,  namun  tetap  termasuk  dalam  skala  sangat  efektif  dalam  kriteria efektivitas.

## Gambar 4.5

## Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Hotel
Sumber: Data diolah, 2014
Kontribusi  pajak  periode  2010-2012  di  wilayah  DKI  Jakarta  cenderung mengalami  penurunan  baik  dari  pajak  kendaraan  bermotor  maupun  pajak  hotel. Pajak  kendaraan  bermotor  memberikan  kontribusi  sebesar  24,11%  tahun  2010 sedangkan pajak hotel memberikan kontribusi sebesar 5,77% terhadap pendapatan asli  daerah.  Tahun  2011  kontribusi  pajak  kendaraan  bermotor  dan  pajak  hotel turun  menjadi  20,56%  dan  4,82%.Pada  tahun  2012  kontribusi  pajak  kendaraan bermotor menurun lagi menjadi 18,63% dan kontribusi pajak hotel juga menurun menjadi  4,67%.  Persentase  kontribusi  yang  jumlahnya  lebih  besar  dari  4% menandakan bahwa pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel termasuk ke dalam golongan pajak yang sangat memberikan kontribusi dalam kriteria kontribusi.

## Gambar 4.6
Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Hotel Terhadap PAD 24.11% 20.56% 18.63%
5.77% 4.82% 4.67% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 2010 2011 2012 Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Hotel

## 4.2 Pembahasan
Penerimaan pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta yang berasal dari pendapatan asli daerah terus meningkat dalam periode 2010-2012, dengan jumlah penerimaan pendapatan  asli  daerah  tahun  2010  sebesar  Rp.  12.891.992.182.041,00  dan bertambah  terus  hingga  menjadi  sebesar  Rp.  22.040.801.447.924,00  pada  tahun 2012. Provinsi DKI Jakarta memiliki struktur perekonomian dengan sektor tersier sebagai  pemilik  persentase  tertinggi  dibandingkan  dengan  sektor  primer  dan sektor sekunder setiap tahunnya dengan jumlah persentase lebih dari 70%. Sektor tersier  antara  lain  meliputi  subsektor  perdagangan,  hotel,  restoran,  angkutan  dan komunikasi, perbankan, dan jasa.
Pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel memiliki jumlah anggaran pajak yang meningkat  setiap  tahunnya  selama  periode  2010-2012.Pajak  kendaraan  bermotor memiliki  tingkat  pertambahan  anggaran  yang  berfluktuatif  namun  lebih  besar daripada  tingkat  pertambahan  jumlah  kendaraan  bermotor.Hal  ini  terjadi  karena adanya  perbedaan  besaran  tarif  pajak  bagi  masing-masing  jenis  kendaraan  dan pemilik kendaraan bermotor.
Tingkat  pertambahan  anggaran  pajak  hotel  juga  berfluktuatif  dan  lebih  besar daripada  tingkat  pertambahan  jumlah  tingkat  hunian  hotel,  kecuali  pertambahan anggaran pajak hotel tahun 2010 yang mengalami penurunan anggaran dari tahun sebelumnya.  Anggaran  pajak  hotel  yang  negatif  pada  tahun  2010  disebabkan karena  rendahnya  tingkat  realisasi  pajak  hotel  tahun  sebelumnya.Tingkat pertambahan  anggaran  pajak  hotel  yang  lebih  besar  terjadi  karena  pada  obyek pajaknya  terdapat  perbedaan  harga  dari  fasilitas  yang  diberikan  masing-masing hotel.
Pertumbuhan pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel berfluktuatif dengan rata- rata  pertumbuhan  pajak  kendaraan  bermotor  sebesar  1,30%  dan  rata-rata pertumbuhan  pajak  hotel  sebesar  7,56%.  Pajak  kendaraan  bermotor  tahun  2012 memiliki  tingkat  pertumbuhan  yang  negatif  dan  tidak  efektif  dengan  jumlah realisasi  hanya  sebesar  Rp.  4.106.968.370.530,00  dari  jumlah  anggarannya  yaitu
Rp.  4.150.000.000.000,00.Realisasi  pajak  kendaraan  bermotor  yang  negatif disebabkan  karena  adanya  mutasi  kendaraan  bermotor  dan  banyaknya  pemilik kendaraan  bermotor  yang  tidak  mendaftarkan  ulang  untuk  pengesahan  STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).
Kontribusi  yang  diberikan  oleh  pajak  kendaraan  bermotor  dan  pajak  hotel terhadap  pendapatan  asli  daerah  dinilai  sangat  memberikan  kontribusi.  Kriteria sangat  berkontribusi  diberikan  bagi  pendapatan  pajak  yang  memiliki  tingkat kontribusi lebih besar daripada 4%, dimana pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel  telah  melebihi  kriteria  yang  ditentukan  dengan  persentase  rata-rata  sebesar 21,10% untuk pajak kendaraan bermotor dan 5,09% untuk pajak hotel.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan atas pos-pos dalam pajak daerah yang mempengaruhi pendapatan asli daerah yaitu berupa pajak kendaraan bermotor dan pajak  hotel  terhadap  kontribusi  pendapatan  asli  daerah  tahun  2010-2012,  dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Kontribusi  pajak  kendaraan  bermotor  terhadap  pendapatan  asli  daerah Provinsi  DKI  Jakarta  dengan  persentase  rata-rata  sebesar  21,10%.  Tingkat realisasi  pajak  kendaraan  bermotor  Provinsi  DKI  Jakarta  positif  pada  tahun 2010  dan  tahun  2011  dengan  penapaian  realisasi  yang  selalu  melebihi anggaran,  dan  persentase  negatif  sebesar  1,04%  pada  tahun  2012,  namun dengan rata-rata persentase pertumbuhan sebesar 1,30%.
2. Kontribusi  pajak  hotel  terhadap  pendapatan  asli  daerah  Provinsi  DKI  Jakarta dengan  persentase  rata-rata  sebesar  5,09%.  Tingkat  realisasi  pajak  hotel Provinsi DKI Jakarta menurun setiap tahunnya namun dengan persentase yang tetap  positif  dan  selalu  melebihi  anggaran  yang  ditetapkan,  dengan  rata-rata persentase pertumbuhan sebesar 7,56%.
3. Pertambahan anggaran pajak kendaraan bermotor telah ditetapkan lebih besar daripada  perhitungan  pertambahan  kendaraan  bermotor  di  Provinsi  DKI Jakarta,  dengan  rata-rata  pertambahan  anggaran  pajak  kendaraan  bermotor
sebesar  15,61%  dan  rata-rata  pertambahan  kendaraan  bermotor  sebesar 11,70%.
4. Pertambahan anggaran pajak hotel cenderung ditetapkan lebih besar daripada perhitungan  pertambahan  tingkat  hunian  hotel  di  Provinsi  DKI  Jakarta.  Pada tahun  2010  pertambahan  anggaran  pajak  hotel  memiliki  persentase  yang negatif. Rata-rata pertambahan anggaran pajak hotel sebesar 13,30% dan rata- rata pertambahan tingkat hunian hotel sebesar 8,51%.

## 5.2 Saran
Dari kesimpulan yang ada diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:
1. Pemerintah  daerah  sebaiknya  meningkatkan  sosialisasi  kepada  masyarakat tentang  perlunya  membayar  pajak  sehingga  meningkatkan  tingkat  kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.
2. Pemerintah daerah sebaiknya melakukan penagihan terhadap wajib pajak yang memiliki potensi piutang yang besar.
3. Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah  diharapkan  dapat  meningkatkan  upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dalam mengelola pajak daerah yang ada. Selain itu juga mencari sumber-sumber pendapatan pajak daerah yang baru agar tidak terlalu bergantung pada pendapatan pajak daerah tertentu.
4. Pemerintah  daerah  diharapkan  menambahkan  lokasi  pemberian  pelayanan kepada  masyarakat  sehingga  lebih  mempermudah  wajib  pajak  untuk melakukan kewajibannya.
5. Petugas  yang  terkait  diharapkan  mendapatkan  pelatihan  yang  cukup  serta meningkatkan  kinerja  pelayanan  sehingga  mengurangi  jumlah  wajib  pajak yang tidak membayar karena pelayanan yang kurang baik.
6. Bagi  peneliti  selanjutnya  sebaiknya  menggunakan  data  acuan  yang  bukan hanya  berasal  dari  data  sekunder  (Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah  dan Badan  Pusat  Statistik),  dan  juga  meneliti  aspek  pajak  daerah  yang  lainnya selain pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita,  Rahardjo  (2011), Pengelolaan  Pendapatan  dan  Anggaran Daerah, Yogyakarta: Graha Ilmu
Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah  (2014), Struktur  Organisasi ,  diakses  10  Juli 2014, http://bpkd.jakarta.go.id/#
Badan Pusat Statistik (2012), Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2012 , diakses 14 Juli 2014, http://jakarta.bps.go.id/flip/statda2012/index.html Badan Pusat Statistik (2013), Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2013 , diakses
10 Juli 2014, http://jakarta.bps.go.id/flip/statda2013/files/assets/basic- html/page36.html
Badan  Pusat  Statistik  (2013), Jakarta  Dalam  Angka  /  Jakarta  in  Figures  2013 , diakses  14  Juli  2014,  http://jakarta.bps.go.id/flip/jda2013/files/assets/basic- html/page532.html
Baihaqi  (2011), Analisis  Kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap Pendapatan Daerah Propinsi Bengkulu , Jurnal Akuntansi, Vol. 1, No. 3 Bawasir,  Fuad  (1999), Peran  dan  Strategi  Keuangan  di  Daerah ,  Jakarta: Gramedia
Cooper, Donald R. dan Pamela S. Schindler (2006), Metode Riset Bisnis: Volume 1 , Edisi 9, Jakarta: Media Global Edukasi Darwin  (2010), Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah ,  Jakarta:  Mitra  Wacana Media
Depdagri  (2001),  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  65  Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah Fauzan, Muhamad (2012), Akuntansi dan Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  dan  Kontribusinya  terhadap Pendapatan  Daerah  di  Kota  Semarang  Periode  Tahun  2008-2011 ,  Jurnal Akuntansi, Vol. 1, No. 2
Kusuma,  Krisna  Arta  Anggar  dan  Putu  Wirawati  (2013), Analisis  Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali , Jurnal Akuntansi, Vol. 5, No. 3
Mardiasmo (2013), Perpajakan: Edisi Revisi , Yogyakarta: Andi Moleong,  Lexy  J.  (2013), Metodologi  Penelitian  Kualitatif:  Edisi  Revisi , Bandung: Remaja Rosdakarya
Pemerintah  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  (2010),  Peraturan  Daerah  Provinsi Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor  6  Tahun  2010  Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah
Pemerintah  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  (2010),  Peraturan  Daerah  Provinsi Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang Pajak Kendaraan Bermotor
Pemerintah  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  (2010),  Peraturan  Daerah  Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel Prameka, Adelia Shabrina (2013), Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Malang ,  Jurnal Akuntansi, Vol. 1, No. 2
Resmi,  Siti  (2013), Perpajakan:  Teori  dan  Kasus:  Buku  1 ,  Edisi  7,  Jakarta:
Salemba Empat
Republik Indonesia (1997), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Republik Indonesia (1999), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (2000), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Republik Indonesia (2004), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (2004), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004  Tentang Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah
Republik Indonesia (2007), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007  Tentang Perubahan  Ketiga  atas  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Republik Indonesia (2009), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sabon,  Max  Boli  (2009), Hukum  Otonomi  Daerah ,  Jakarta:  Universitas  Atma Jaya
Siahaan,  Marihot  Pahala  (2013), Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah:  Edisi Revisi , Jakarta: Raja Grafindo Persada Waluyo (2011), Perpajakan Indonesia , Jakarta: Salemba Empat Watini, Sri (2010), Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung , Jurnal Akuntansi Vol. 2, No. 2