## MELAWAN KORUPSI DARI BAWAH: STRATEGI PENGUATAN AKUNTABILITAS LOKAL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 1

## FIGHTING CORRUPTION FROM BELOW: A STRATEGY TO STRENGTHENING LOCAL ACCOUNTBILITY IN VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT

## Rusman Nurjaman
Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, LAN roesnoerjaman@gmail.com

## Abstract
The  mechanism  of  transparency  and  accountability  of  village  financial  management  is  currently  regulated within vertical technical regulations. It can be seen from the regulation that require the accountability of village financial  management  to  the  local  and  central  government.  However,  in  practice,  the  vertical  accountability approach is considered ineffective. The multilayered arrangements and tight controls through the supervision of many supra-village actors are in fact only powerful in curbing and dictating the village, rather than establishing them. In contrast, corruption practices in rural areas are increasingly widespread with increasing funds being channeled to the villages through fund transfer schemes from APBN for villages or Dana Desa. This paper has two purposes. First, shows weakness and at the same time criticizes the dominance of vertical transparency and accountability mechanisms in village financial management. Secondly, offers a strategy for strengthening local accountability as an alternative to fighting corruption from below - with and by the village community itself as its  main  actor  - in  managing  village  finances.  The  supervisory  model built up,  in  addition to  not ensuring the village budget management is free from elite capture, also gives space to rent-seeking networks in the regions and villages. This paper offers a strategy of strengthening local village accountability as an alternative solution to  get out of the corruption crisis in the village. Strengthening local accountability among others can be done through empowerment  approach  and institutionalization  of democracy  by  strengthening existing  channels  and working in village communitarian democracy schemes, namely through strengthening The Village Consultative Body (BPD), strengthening village meetings, building citizen forums, building village information systems, and designing systems or citizen complaints mechanism.
Keywords: village financial management, participation, local accountability, communitarian democracy.

## Abstrak
Mekanisme  transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  saat  ini  lebih  banyak  diatur  dalam peraturan  pelaksanaan  teknis  yang  bersifat  vertikal.  Hal  ini,  misalnya,  tampak  dari  aturan  yang  mengharuskan pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  desa  ditujukan  kepada  pemerintah  daerah  dan  pusat  saja.  Namun, dalam  pelaksanaannya,  pendekatan  akuntabilitas  vertikal  tersebut  tidak  efektif.  Pengaturan  yang  berlapis-lapis dan kontrol ketat melalui pengawasan yang melibatkan banyak aktor supradesa pada kenyataannya hanya ampuh dalam  mengekang  dan  mendikte  desa,  alih-alih  memandirikannya.  Sebaliknya,  praktik  korupsi  di  desa  justru kian  marak  seiring  meningkatnya  dana  yang  dialirkan  ke  desa  melalui  skema  dana  transfer  dari  APBN  untuk desa  atau  Dana  Desa.  Tulisan  ini  memiliki  dua  tujuan.  Pertama,  menunjukkan  kelemahan  dan  sekaligus mengkritik  dominasi  mekanisme  transparansi  dan  akuntabilitas  vertikal  dalam  pengelolaan  keuangan  desa. Kedua,  menawarkan  strategi  penguatan  akuntabilitas  lokal  sebagai  alternatif  pencegahan  korupsi  dari  bawah (fighting corruption from below)–dengan dan oleh unsur masyakarat desa sendiri sebagai aktor utamanya–dalam pengelolaan  keuangan  desa.  Model  pengawasan  yang  dibangun  selama ini, selain tidak  menjamin pengelolaan anggaran desa terbebas dari elite capture, juga justru memberi ruang pada jaringan pemburu rente (rent-seeking) di daerah dan desa. Tulisan ini menawarkan strategi penguatan akuntabilitas lokal desa sebagai alternatif solusi untuk  keluar  dari  kemelut  korupsi  di  desa.  Penguatan  akuntabilitas  lokal  antara  lain  dapat  dilakukan  melalui
1 Versi  awal  tulisan  ini  pernah  dipresentasikan  dalam  Seminar  dan  Konferensi  HUT  LAN  ke-60  yang bertajuk  “Rekonstruksi  Reformasi  Administrasi  Negara  untuk  Membangun  World  Class  Government”,  pada tanggal 21-22 Agustus 2017, di Jakarta.
pendekatan  pemberdayaan  dan  pelembagaan  demokrasi  dengan  memperkuat  saluran-saluran  yang  ada  dan bekerja dalam skema demokrasi komunitarian desa, yaitu melalui penguatan BPD, penguatan musyawarah desa, membangun  forum  warga,  membangun  sistem  informasi  desa,  dan  merancang  sistem  atau  mekanisme pengaduan warga.
Kata kunci: pengelolaan keuangan desa, partisipasi, akuntabilitas lokal, demokrasi komunitarian.

## Pendahuluan
Pengelolaan keuangan desa kini menjadi salah  satu  isu  krusial  dalam  penyelenggaraan pemerintahan desa.  Terlebih, pascaimplementasi UU  No.  6  Tahun    2014  tentang  Desa  (selanjutnya disebut  UU  Desa),  desa  memperoleh  sumber pendapatan  baru  melalui  Alokasi  Dana  Desa yang  berasal  dari  APBN  atau  Dana  Desa, sehingga jumlah anggaran desa melonjak drastis.
Selain itu, desa juga masih memperoleh dana dari sumber  pendapatan  lain.  UU  Desa  menyebutkan terdapat  7  sumber  pendapatan  desa,  antara  lain: (1)  Pendapatan  asli  desa  (PADes)  terdiri  atas hasil  usaha,  hasil  aset,  swadaya  dan  partisipasi, gotong  royong,  dan  lain-lain  pendapatan  asli Desa;  (2)  Alokasi  dana  dari  APBN  dengan besaran  10  %  dari  dan  di  luar  dana  transfer  ke daerah;  (3)  Bagian  hasil  pajak  dan  retribusi antara desa dan kabupaten/kota; (4) Alokasi dana perimbangan  dari  APBD  Kabupaten/Kota  (ADD); (5)  Bantuan  keuangan  dari  APBD  provinsi  dan kabupaten/kota;  (6)  Hibah  dan  sumbangan  yang
tidak  mengikat  dari  pihak  ketiga;  dan  (7) Pendapatan  desa  lain-lain  yang  sah.  Dengan beragamnya  pos  sumber  pendapatan  desa tersebut,  setiap  desa  kini  dapat  mengelola  dana yang  cukup  besar.  Hal  ini  karena  dua  sumber pendapatan  desa,  yakni  yang  berasal  dari  Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, jumlah besarannya meningkat  setiap  tahun,  sehingga  kini  rata-rata desa mengelola Rp1-4 miliar lebih.
Sebagai  contoh,  pada  tahun  anggaran 2017,  Desa  Cikadu,  Kabupaten  Cianjur  Jawa Barat  mengelola  dana  APBDes  sebesar  Rp.1,96 miliar.  Sementara  itu,  Desa  Lompulle,  Kabupaten Soppeng,  Sulawesi  Selatan,  mengelola  APBDes sebesar  Rp.2,6  miliar.  Bahkan,  desa-desa  di Kabupaten  Banyumas,  Jawa  Tengah  memperoleh sumber  dana  yang  jauh  lebih  besar  lagi.  Desa Dermaji,  misalnya,  mengelola  dana  APBDes sebesar  Rp.3,25  miliar,  sedangkan  Desa  Taman Sari    mengelola  dana  APBDes  lebih  besar  lagi, yaitu  Rp.4,34  miliar.  Selengkapnya  ditunjukkan dalam tabel 1 berikut.
Tabel 1 Struktur dan Besaran Pendapatan Desa Tahun 2017 (dalam rupiah) Sumber Pendapatan Nama Desa Desa Cikadu Dermaji Ciburial Lompulle PADes 30.825.000 84.000.000 125.000.000 4.812.000 Dana Desa 907.174.000 867.755.698 875.021.000 822.475.670 Bagi  hasil  pajak  dan retribusi 8.407.600 28.688.030 136.888.300 440.737.283 Alokasi Dana Desa 585.355.000 661.271.709 854.488.400 1.170.862.499 Bantuan Keuangan 165.000.000 273.000.000 600.000.000 50.000.000 165.000.000 - Hibah - - - - Lain-lain pendapatan - - 110.000.000 440.737.283 Pembiayaan - 1.014.000.000 19.000.000 - Jumlah 1.969.761.600 3.255.715.437 2.335.397.700 2.665.992.365
Sumber: ciburial.desa.id; cikadu.desa.id; dermaji.desa.id; soppengterkini.com. Data diolah oleh penulis.
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa porsi sumber  pendapatan  desa  paling  besar  rata-rata berasal  dari  dana  transfer,  yaitu  Alokasi  Dana Desa  dan  Dana  Desa.  Khusus  untuk  Desa Dermaji,  sumber  pendapatan  paling  besar  berasal dari  bantuan  keuangan  Pemda  Kabupaten Banyumas.Namun, hal ini karena faktor political
will dan diskresi dari kepala daerah yang jarang terjadi  pada  kebanyakan  daerah  lain  di Indonesia.  Sementara  itu,  terlihat  besaran  Dana Desa  dan  ADD  meningkat  setiap  tahun,  begitu pula  dengan  rata-rata  dana  yang  diterima  desa setiap tahunnya, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2 berikut.
Tabel 2 Rata-Rata Dana Desa per Desa tahun 2015-2017 (dalam rupiah)
*) Mengacu pada Road Map Dana Desa Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2017. (data diolah oleh penulis)
Jika mengikuti logika berpikir UU Desa, besarnya  aliran  dana  transfer  ke  desa  tersebut sesungguhnya  mengikuti  besarnya  kewenangan yang  kini  dimiliki  oleh  desa.  Bertumpu  pada prinsip  rekognisi  dan  subsidiarity,  UU  No. 6/2014 menegaskan dua jenis kewenangan desa, yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang terbagi ke dalam  4  (empat)  bidang  kewenangan,  yaitu kewenangan  dalam  bidang  pemerintahan  desa, kewenangan  dalam  bidang  pembangunan  desa, kewenangan dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan kewenangan dalam bidang pembinaan kemasyarakatan  desa.  UU  tersebut  menegaskan pula karakteristik desa sebagai organisasi campuran (hybrid)  yang  bertumpu  pada  semangat  self governing commmunity dan local self government.
Namun demikian, di satu sisi, pengembangan kapasitas  pemerintah  desa  yang  merupakan wilayah  kewenangan  pemerintah  supradesa (Kabupaten/Kota,  Provinsi,  dan  Kementerian Dalam  Negeri)  rupanya  belum  dilakukan  secara optimal.  Sehingga,  di  sisi  lain,  besarnya kewenangan  dan  dana  yang  dikelola  oleh  desa belum diimbangi oleh kapasitas pemerintah desa yang  memadai.  Artinya,  pengaturan  dan  kontrol yang  berlapis-lapis  serta  dukungan  pengawasan Dana  Desa  dari  banyak  pihak  tersebut  belum diimbangi dengan agenda dan program pengembangan  kapasitas  untuk  pemerintah  desa yang  memadai.  Begitu  pula  dengan  kapasitas
pendamping  desa  yang  diterjunkan  ke  desa-desa dengan  tujuan membantu  memfasilitasi  desa  agar dapat  melaksanakan  UU  Desa  dengan  baik.Pada kenyataannya, pendamping tersebut rata-rata tidak memiliki  kemampuan  yang  mumpuni  (PKDOD, 2016b;  Rozaki,  2016).  Padahal,    hingga  akhir 2016, tidak kurang dari 30.000 pendamping telah direkrut  dan  langsung  ditugaskan  mendampingi desa.  Namun,    keberadaan  mereka  selama  ini belum banyak membantu desa.
Sementara itu, dalam aras kebijakan dan organisasional (policy  dan organizational level), dalam  mengelola  keuangan  desa,  pemerintah desa  dihadapkan  pada  aturan  administratif  yang cukup  ketat  dan  rigid  serta  pengawasan  yang berlapis-lapis.  Studi  Pusat  Kajian  Desentralisasi dan  Otonomi  Daerah  Lembaga  Administrasi Negara  (2016)  menunjukkan  bahwa  mekanisme transparansi dan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan desa saat ini lebih banyak diatur dalam peraturan  pelaksanaan  teknis  yang  lebih  banyak bersifat  vertikal.  Hal  ini,  misalnya,  tampak  dari aturan  yang  mengharuskan  pertanggungjawaban pengelolaan  keuangan  desa  ditujukan  kepada pemerintah daerah dan pusat saja. Sementara itu, penguatan  partisipasi  masyarakat  lokal  dalam mengontrol  dan  mengawasi  penyelenggaraan pemerintahan  desa  cenderung  tidak  mendapat perhatian, alih-alih dilembagakan, dan lemahnya kapasitas  dan  kontrol  Badan  Permusyaratan Desa terkesan diabaikan.
Dalam praktiknya di lapangan, permasalahan muncul ketika desa kini menjadi  ladang  korupsi baru.  Peraturan  teknis  yang  berlapis-lapis  dan kontrol  pengawasan  Dana  Desa  yang  begitu ketat  dan  melibatkan  banyak  aktor  ternyata belum  efektif  dalam  mencegah  potensi  dan praktik  penyelewengan  dalam  pengelolaan keuangan  desa.  Penguatan  keuangan  desa melalui  Dana  Desa  dan  ADD  yang  semula ditujukan sebagai stimulus atau  instrumen fiskal untuk  memandirikan  dan  mensejahterakan  desa dalam  perkembangannya  ternyata  tidak  semulus yang  dibayangkan.  Indonesia  Corruption  Watch (ICW)  (2016)  mencatat  sepanjang  tahun  2016 terdapat  62  kasus  korupsi  yang  melibatkan pemerintah  desa  dengan  kerugian  negara mencapai  Rp.18  miliar.  Dengan  kata  lain, mekanisme  transparansi  dan  akuntabilitas  vertikal belum  ampuh  karena  tidak  diimbangi  dengan mekanisme  transparansi  dan  akuntabilitas  lokal desa.  Persoalan  lainnya  terkait  aspek  kebijakan muncul  karena  tidak  segeranya  kabupaten mengeluarkan peraturan bupati tentang kewenangan desa,  sehingga  menghambat  kinerja  pemerintah desa untuk mengelola anggaran desa.
Padahal,  pelibatan  masyarakat  dalam mengontrol  pengelolaan  keuangan  desa  sudah diatur  dalam  UU  No.  6  Tahun  2014  tentang Desa.  Pasal  68  menegaskan  bahwa  warga masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi. Pasal  ini  mengatur  bahwa  akses  atas  informasi terkait  penyelenggaraan  pemerintahan  desa adalah  hak  masyarakat  desa.  Dalam  hal  ini, masyarakat  desa  berhak  meminta  informasi  dari Pemerintah  Desa  dan  mengawasi  implementasi kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan  desa,  pelaksanaan  pembangunan desa,  pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan pemberdayaan  masyarakat  desa.  Selain  BPD, UU  Desa  memang  tidak  menyebutkan  secara eksplisit  struktur  kelembagaan  desa  dalam mengakomodasi  partisipasi  masyarakat  tersebut. Namun,  hak  masyarakat  untuk  berpartisipasi tentu  dapat  diwujudkan  melalui  organisasi mandiri sebagai wadah bagi keterlibatannya.
Walhasil,  semua  pokok  di  atas  pada gilirannya  bermuara  pada  aras  operasional (operational  level)  yang  menyulitkan  desa (PKDOD,  2016a;  Kompak,  2017).  Pertama, desa  mengalami  kesulitan  dalam  pengelolaan Dana  Desa,  terutama  dalam  aspek  perencanaan dan  pelaporan  penggunaan  dana  tersebut. Konsekuensinya,  sejumlah  daerah  terpaksa menunda  pencairan  Dana Desa untuk desa  yang
terkendala  administratif  tersebut  (Kompas,  7 Agustus  2017).  Kedua,  terjadinya  penyelewengan Dana  Desa  yang  melibatkan  baik  unsur pemerintah  desa  maupun  unsur  pemerintah daerah  dan  kejaksaan  (Kompas,  3-4  Agustus 2017).  Ketiga,  pemanfaatan  Dana  Desa  tidak tepat sasaran (Kompak, 2016).
Tulisan  ini  memiliki  dua  tujuan. Pertama,  menunjukkan  kelemahan  dari,  sekaligus mengkritik,  dominasi  mekanisme  transparansi, dan  akuntabilitas  vertikal  dalam  pengelolaan keuangan  desa.  Kedua,  menawarkan  strategi penguatan  akuntabilitas  lokal  sebagai  alternatif pencegahan  korupsi  dari  bawah  (fighting corruption  from  below)–dengan  dan  oleh  unsur masyakarat desa sendiri  sebagai  aktor utamanya –  dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Dengan demikian,  pertanyaan  yang  menjadi  pokok diskusi  dalam  tulisan  ini  adalah:  Mengapa dominasi  pendekatan  vertikal  dalam  mekanisme transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa  cenderung  tidak  efektif?  Dapatkah  penguatan akuntabilitas  lokal  dalam  pengelolaan  keuangan desa  menjadi  alternatif  atas  pendekatan  yang dominan selama ini? Bagaimana strateginya? –
Pengelolaan Keuangan Desa: Beberapa Konsep Penting
Dalam  melakukan  pengelolaan  keuangan desa,  terdapat  tiga  konsep  penting  yang  berkaitan dengan  hal  tersebut,  yaitu  good  village governance,  akuntabilitas  sosial,  dan  demokrasi komunitarian  desa.  Ketiga  konsep  penting tersebut akan dijelaskan di bawah ini.

## Good Village Governance
Apa yang dimaksud dengan good village governance?  Apakah  terdapat  keterkaitan  antara good village governance  dengan good governance? Bagaimana genealogi (silsilah) penerapan konsep ini dalam penyelenggaraan pemerintahan desa?  Apakah  UU  Desa  mengadopsi  prinsip- prinsip  good  village  governance?  Konsep  good village governance atau tata kelola pemerintahan desa  yang  baik  dalam  konteks  kajian  ini merupakan  hasil  adopsi  dari  penerapan  prinsip- prinsip konsep good governance dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa.    Kemunculan good governance tidak lepas dari kritik terhadap Program  Penyesuaian  Struktural  (structural adjustment  program),  seperti  deregulasi  dan debirokratisasi,  pada  dekade  1980-an.  Pada  saat itu,  ada  semacam  tuntutan  kuat  untuk  mengurangi
ketimpangan  ekonomi  dan  kemiskinan  masyarakat dan  mewujudkan pemerintahan  yang bersih dari korupsi  di  satu  sisi,  serta  tuntutan  pelibatan pihak swasta dalam pembangunan. Di Indonesia, good  governance  mulai  diperkenalkan  pada dekade  awal  1990-an  oleh  lembaga  donor internasional  (World  Bank  dan  IMF)  melalui program-program  penanggulangan  kemiskinan,– sepertiProgram  Inpres  Desa  Tertinggal  (IDT), Pembangunan Pendukung Prasarana Desa Tertinggal (P3DT),  Program  Pengembangan  Kecamatan (PPK),  dan  Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat  (PNPM)–desentralisasi,  dan  reformasi birokrasi.
Penerapan good governance juga sekaligus menandai pergeseran makna dalam penyelenggaraan pemerintahan  dari  “pemerintah”  (government) menjadi “tata (kelola) pemerintahan” (governance). Dalam  praktiknya,  hal  ini  berarti  bahwa  posisi pemerintah  (lembaga  pemerintah,  aparatur pemerintah)  sebagai  pihak  yang  bertanggung jawab dalam  mengurus  negara dan  menjalankan kehendak  rakyat  mulai  bergeser.  Sebagai gantinya, paradigma good governance menempatkan  keterlibatan  tiga  pilar  (aktor), yaitu:  pemerintah,  swasta,  dan  masyarakat. Hubungan  ketiga  aktor  tersebut  dalam  posisi seimbang,  saling  mengontrol,  dan  tidak  boleh ada dominasi satu sama lain.

## Good  governance  memiliki  sejumlah
unsur  atau  prinsip  (Bappenas,  2007),  yaitu:  (1) Wawasan ke depan (visionary), (2) Keterbukaan dan  transparansi  (openness  and  transparency), (3)  Partisipasi  masyarakat  (participation);  (4) Tanggung  gugat  (accountability);  (5)  Supremasi hukum  (rule  of  law);  (6)  Demokrasi  (democracy); (7) Profesionalisme dan kompetensi (profesionalism and competency); (8) Daya tanggap (responsiveness);
(9)  Efisiensi  dan  efektivitas  (efficiency  and effectiveness); )10) Desentralisasi (decentralization);
(11) Kemitraan dengan dunia usaha, swasta, dan masyarakat;  (12)  Komitmen  pada  pengurangan kesenjangan  (commitment  to  reduce  inequality); (13)  Komitmen  pada  perlindungan  lingkungan hidup  (commitment  to  environmental  protection);
(14)  Komitmen  terhadap  pasar  yang  adil (commitmenttofair market).
Dalam  konteks  desa,  sebagaimana ditunjukkan oleh Ivanovich Agusta (tanpa tahun) dalam  analisisnya  tentang  UU  No.  6  Tahun 2014,  kemunculan  good  village  governance merupakan penyesuaian terhadap hampir seluruh prinsip-prinsip  good  governance  tersebut.  UU
No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa  antara  lain mengatur tentang penataan desa dan penyelenggaraan pemerintahan  desa.  Bab  III  terkait  Penataan Desa,  Pasal  7  menyebutkan  bahwa  “Pemerintah, Pemerintah  Daerah  Provinsi,  dan  Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa” (ayat 1) dan “Penataan bertujuan meningkatkan  kualitas  tata  kelola  Pemerintahan Desa”  (ayat  3  huruf  d).  Sementara  itu,    Bab  V terkait  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  Pasal 26,  ayat  (4)  huruf  f  menyebutkan:  ”Dalam melaksanakan  tugas,  Kepala  Desa  berkewajiban melaksanakan  prinsip  tata  Pemerintahan  Desa yang  akuntabel,  transparan,  profesional,  efektif dan  efisien,  bersih,  serta  bebas  dari  kolusi, korupsi, dan nepotisme”.
Lebih  lanjut,  UU  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa  juga  mengatur  bahwa  dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa  terikat  dengan  beberapa  asas,  yaitu:  (1) Kepastian  hukum,  (2)  Tertib  penyelenggara pemerintahan, (3) Tertib kepentingan umum, (4) keterbukaan, (5) Proporsionalitas, (6) Profesionalitas, (7)  Akuntabilitas,  (8)  Efektivitas,  (9)  Kearifan lokal,  (10)  Keberagaman,  dan  (11)  Partisipatif. Kesebelas asas inilah yang melandasi penyelenggaraan pemerintahan  desa  yang  dalam  UU  tersebut pelaksanaannya  ditujukan  untuk  membentuk sebuah  pemerintahan  desa  yang  mandiri  dan demokratis.
Penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi  beberapa  aspek,  seperti:  perencanaan pembangunan  desa,  penataan  aset  desa,  pemilihan kepala  desa,  musyawarah  desa,  pengelolaan keuangan desa, penyusunan peraturan desa, serta aspek  lainnya.  Namun  demikian,  kajian  ini hanya  akan  memfokuskan    pembahasan  pada pengelolaan  keuangan  desa  dalam  perspektif akuntabilitas (lokal) desa.

## Akuntabilitas Sosial
Mengacu  pada  Ackerman  (Chandra, 2015),  akuntabilitas  melibatkan  pejabat  publik untuk melaporkan dan menginformasikan kegiatan pemerintah bertalian dengan hak publik untuk menjatuhkan sanksi terhadap perilaku dan hasil  kerja  mereka.  Namun,  pada  dasarnya, mekanisme  akuntabilitas  adalah  metode  untuk menghambat  penyalahgunaan  kewenangan  dan perilaku  korup.  Sementara  itu,  Linberg  (dalam Chandra,  2015),  menjelaskan  bahwa  akuntabilitas memiliki lima unsur generik. Pertama, agen atau lembaga  pelaksana  kewenangan  dan  tanggung
jawab; kedua, domain atau cakupan kewenangan dan  tugas  yang  dipertanggungjawabkan;  ketiga, prinsipal,  yaitu  individu,  posisi,  dan  lembaga yang  menerima  pertanggungjawaban  dari  agen; keempat,  adanya  hak  prinsipal  untuk  meminta agen  memberi  informasi,  menjelaskan,  dan  atau membenarkan  keputusan  terkait  domainnya (kewajiban  agen  memberi  informasi  kepada prinsipal);  kelima,  adanya  hak  prinsipal  untuk memberi  sanksi  kepada  agen  jika  gagal menyampaikan  informasi,  menjelaskan,  dan/ atau  membenarkan  keputusan  yang  menjadi domainnya. Dengan kata lain, akuntabilitas pada hakikatnya  adalah  relasi  kuasa  antara  agen  dan prinsipal  yang  bersumber  dari  hubungan- hubungan  hierarkis  dan  nonhierarkis  resmi  dan pendelegasian  kewenangan  dari  prinsipal  ke agen  dalam  ranah  politik,  elektoral,  dan administratif.
Meski  hubungan  agen  dan  prinsipal merupakan hubungan resmi (legal-formal), tetapi terdapat  dimensi  lain  yang  mencerminkan hubungan  sosial  kedua  aktor  tersebut  dalam suatu  struktur  sosial.  Oleh  karena  itu,  kendati telah  dibatasi  oleh  mekanisme-mekanisme  formal, konteks  sosial  politik  yang  melatari  hubungan tersebut  akan  berdampak  pada  efektivitas akuntabilitas  formal  (Chandra,  2015).  Hal  ini sejalan  dengan  temuan  studi  AKATIGA  yang menunjukkan  bahwa  pada  desa-desa  yang memiliki  kelompok  penyeimbang  terhadap kekuasaan  pemerintah  desa  cenderung  memiliki sebaran informasi yang lebih baik dari pada desa yang  kekuasaannya  terpusat  pada  kepala  desa dan/  atau  pada  sekelompok  elite  desa  saja  yang memiliki  jaringan  dan  akses  terhadap  sumber daya yang ada di desa (Chandra, 2015).
Mengacu  pada  teori  tentang  hubungan agen  dan  prinsipal,  perilaku  korupsi  tata  kelola pemerintahan  yang  buruk  didefinisikan  sebagai suatu keadaan  yang diindikasikan oleh ketimpangan informasi  dan  bertemunya  kepentingan  antara agen dan prinsipal (Chandra, 2015). Oleh karena itu, dalam konteks desa  jika terdapat persebaran informasi  yang  tidak  merata  karena  absennya transparansi  dalam  pengelolaan  anggaran  dan keberadaan BPD dapat didikte oleh kepala desa, perlu  diwaspadai  sebagai  tanda  adanya  perilaku korupsi  atau  tata  kelola  pemerintahan  yang buruk.
Sementara  itu,  The  Affiliated  Network for  Social  Accountability–EAP  Foundation
(ANSA-EAP) 2 menyebutkan  bahwa  pendekatan akuntabilitas  sosial  mengandaikan  setidaknya dua kriteria. Pertama, pemerintah memberi ruang untuk  partisipasi  masyarakat.  Kedua,  kebersediaan warga  negara  untuk  terlibat  dengan  pemerintah. Keterlibatan konstruktif melampaui cara interaksi  yang  dangkal.  Ini  tidak  dapat  ditarik kembali  serta  membutuhkan  saling  percaya  dan keterbukaan  antara  kelompok  warga  negara  dan pemerintah.  Tujuan  keterlibatan  konstruktif adalah  kemitraan  jujur,  terlibat,  dan  berkelanjutan yang  menciptakan  ruang  untuk  melanjutkan dialog dan negosiasi.
Lingkungan yang kondusif bagi penerapan  akuntabilitas  sosial  perlu  memper- timbangkan  faktor  sosial,  ekonomi,  dan  politik yang  saling  terkait  yang  menentukan  ruang keterlibatan  konstruktif  dan  akan  berdampak pada  terwujudnya  tata  pemerintahan  yang  baik. Menurut  ANSA-EAP,  dalam  hal  ini  terdapat empat  prasyarat  kondisional  untuk  menciptakan lingkungan  yang  mendukung  ini,  yang  dikenal sebagai  Empat  Pilar  Akuntabilitas  Sosial:  (1) Kelompok  warga  negara  yang  terorganisir  dan mampu;  (2)  Pemerintah  yang  responsif;  (3) Konteks  dan  kesesuaian  budaya;  dan,  (4)  Akses terhadap informasi. 3

## Demokrasi Komunitarian Desa
Sutoro Eko, seorang pakar tentang desa, selalu  mengutip  ungkapan  seorang  pendiri Republik  Indonesia,  Mohammad  Hatta,  berikut ini  ketika  berbicara  tentang  desa.  “Di  desa-desa sistem  yang  demokratis  masih  kuat  dan  hidup sehat  sebagai  bagian  adat-istiadat  yang  hakiki, dasarnya  adalah  pemilikan  tanah  yang  komunal yaitu  setiap  orang  merasa  bahwa  ia  harus bertindak  berdasarkan  keputusan  bersama, sewaktu  menyelenggarakan  kegiatan  ekonomi” (Hatta, 1956; dalam Sutoro Eko, 2005:64-65 dan 2015:178).  Lebih  lanjut,  menurut  Sutoro,  Hatta juga  menegaskan  bahwa  struktur  demokrasi yang  hidup  dalam  diri  bangsa  Indonesia  harus berdasarkan  pada  tradisi  demokrasi  asli  yang berlaku  di  desa.  Lalu,  apakah  sesungguhnya demokrasi desa itu?
Dari  ungkapan  Hatta  tampak  bahwa demokrasi  desa  tentunya  berbeda  dengan demokrasi  modern  yang  diterapkan  di  era
2 http://www.ansa-eap.net/about-us/who-we- are/the-four-pillars-of-social-accountability/
3 http://www.ansa-eap.net/about-us/who-we- are/the-four-pillars-of-social-accountability/
sekarang.  Tradisi  demokrasi  yang  selama  ini hidup di desa adalah demokrasi sosial komunitarian. Menurut  Sutoro  Eko,  demokrasi  komunitarian desa  tersebut  pada  prinsipnya  bertumpu  pada tiga  substansi:  (1)  Demokrasi  politik  dalam bentuk  pengambilan  keputusan  bersama  melalui musyawarah; (2) Demokrasi sosial dalam wujud solidaritas bersama  melalui gotong royong, dan; (3)  Demokrasi  ekonomi  dalam  wujud  kepemilikan tanah secara komunal.
Menurut  Soetardjo  Kartohadikoesoemo (dalam  Eko,  2005:65),  demokrasi  komunitarian desa  tersebut    dibingkai  dengan  tiga  tata  yang berbasis  pada  “kontrak  sosial”  masyarakat setempat.  Pertama,  tata  krama  (fatsun),  dan, kedua, tata susila (etika), sebagai bentuk budaya demokrasi yang mengajarkan toleransi, penghormatan terhadap  sesama,  kesantunan,  kebersamaan,  dan lain-lain.  Ketiga,  tata  cara  atau  aturan  main sebagai mekanisme untuk mengelola pemerintahan, hukum  waris,  perkawinan,  pertanian,  pengairan, pembagian  tanah,  dan  lain-lain.  Adapun  dalam konteks  pemerintahan,  sejak  zaman  dulu  desa sesungguhnya  sudah  menerapkan  pembagian kekuasaan yang sejalan dengan konsep Montesqiue  tentang  Trias  Politica:  eksekutif yang diperankan oleh pemerintah desa, legislatif dalam bentuk rembug desa, dan yudikatif dalam bentuk dewan morokaki.
Namun demikian, sebagaimana dikemukakan oleh Yumiko M. Prijono dan Prijono Tjiptoherijanto (1983,  dalam  Eko,  2005:  64;  dan  Eko,  2015: 181),  demokrasi  desa  pernah  mengalami kemunduran.  Menurut  mereka,  gotong-royong dan  musyawarah,  dua  kata  kunci  dalam demokrasi  tradisional  desa  yang  dulu  pernah hidup, kini makin surut. Kemunduran demokrasi desa, menurut mereka, disebabkan oleh perubahan  sosial-ekonomi  dan  kepemimpinan kepala  desa.  Setidaknya  terdapat  empat  bukti kemunduran demokrasi desa di era modern yang mereka catat. Pertama, lurah (kepala desa) tidak lagi  menggunakan  cara  demokrasi,  tidak  lagi menjadi  “bapak”  bagi  rakyatnya;  Kades  lebih cenderung  menjadi  administrator  ketimbang menjadi  pemimpin.  Kedua,  tidak  ada  lagi pemerataan  dan  kepemilikan  tanah  secara komunal  di  desa  karena  keterbatasan  lahan akibat pertumbuhan penduduk yang begitu pesat. Ketiga,  berubahnya  struktur  kekuasaan  desa yang  dipicu  oleh  masuknya  partai-partai  politik ke  ranah  desa.  Keempat,  timbulnya  polarisasi masyarakat desa yang disebabkan oleh dinamika sosial,  politik,  dan  ekonomi  pascakemerdekaan,
konflik  landreform,  dan  meluasnya  pembangunan perdesaan,  yang  menyebabkan  berubahnya  fungsi ekonomi  kepala  desa  dan  keterlibatan  masyarakat dalam proses politik dan pembangunan desa.
Menyusutnya  praktik  demokrasi  desa terutama  terjadi  pada  masa  Orde  Baru.  Kuatnya nuansa korporatis dalam UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa telah secara masif menghilangkan  demokrasi  desa.  Meskipun  ada Pilkades,tetapi  demokrasi  desa  pada  masa  ini bersifat  artifisial  belaka  karena  setiap  proses elektoral  selalu  mendapat  intervensi  dari pemerintah  supradesa.  Dalam  Pilkades,  pihak kabupaten hanya akan meloloskan kandidat yang telah  terbukti  loyal  kepada  pembangunan  dan partai  penguasa  maupun  mereka  yang  benar- benar  dinyatakan  “patuh”  kepada  pemerintah. Kuatnya  intervensi  pemerintah  supradesa  juga mendominasi lembaga musyawarah desa (LMD). Walhasil, dalam praktiknya, lembaga ini hanya  menjustifikasi  kebijakan  dari  atas  yang dikendalikan  kades,  serta bekerja  tanpa berbasis pada  aspirasi  lokal  dan  tantangan  nyata  yang  di desa (Eko, 2005: 66-67).
Setelah  mengalami  kemunduran,  kini orang  cenderung  romantis  ketika  berbicara tentang demokrasi desa. Demokrasi desa merupakan benteng  terakhir  demokrasi  ketika  demokrasi nasional  telah  mati.  Orang  Minangkabau, misalnya,  selalu  membanggakan  bahwa  sejak lama  nagari  selalu  merawat  tradisi  demokrasi komunitarian melalui musyawarah dalam pengambilan  keputusan  kolektif.  Begitu  pula dengan  keyakinan  sebagian  besar  orang  bahwa mereka  masih  meyakini  adanya  sisa-sisa demokrasi yang masih terpelihara di desa-desa di Jawa.  Beberapa  indikatornya  antara  lain: pemilihan  langsung  kepala  desa,  tradisi  forum- forum  RT  sampai  rembug  desa  sebagai  arena pembuatan  keputusan  kolektif  yang  demokrasi, terjaganya solidaritas komunal antarwarga dalam bentuk  gotong-royong,  dan  kini  telah  terbentuk badan  permusyawaratan  desa  yang  anggotanya dipilih secara demokratis. Bahkan, khusus terkait keanggotaan  BPD,  kini  UU  No.  6/2014  tentang Desa mengharuskan adanya keterwakilan perempuan dalam “parlemen desa” tersebut.

## Status Quo Pengelolaan Keuangan Desa
Setelah  mendeskripsikan  tiga  konsep penting  terkait  dengan  pengelolaan  keuangan desa  di  atas,  bagian  selanjutnya  dari  tulisan  ini
akan membahas keadaan terkini dari pengelolaan keuangan desa di Indonesia.
Aspek Kebijakan
Di aras kebijakan (policy level), pengelolaan  dan  pemanfaatan  Dana  Desa awalnya  mengacu  pada  PP  No.  60/2014  yang secara ekslusif mengatur hal ihwal tentang Dana Desa.  Dari  segi  substansi,  UU  Desa  sesungguhnya tidak  mengamanatkan  adanya  PP  tentang  Dana Desa.  Namun,  secara  teknis,  kebijakan  Dana Desa  memang  perlu  pengaturan  lebih  lanjut, terutama  terkait  dengan  formula  alokasi/besaran pembagian  Dana  Desa  untuk  setiap  desa,  dan dalam hal ini PP No. 60/2014 hadir untuk itu. PP ini  mengatur  secara  lebih  rinci  formula pembagian  dana  desa  berdasarkan  4  (empat) indikator, yaitu: luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis. Setahun  berselang,  formula  pembagian  Dana Desa  tersebut berubah  seiring  keluarnya  PP No. 22/2015  sebagai  revisi  atas  PP  No.  60/2014. Dalam  PP  baru  tersebut,  formula  pembagian/ alokasi  besaran  Dana  Desa  dilakukan  berdasarkan rumus:  90%  sama  rata  +  10%  berdasarkan  4 indikator  karakteristik  desa.  Hingga  memasuki tahun  ketiga  implementasi  UU  Desa  di  tahun 2017,  pembagian  besaran  Dana  Desa  tersebut masih masih mengacu pada formula menurut PP No. 22/2015.
Kendati  UU  telah  menegaskan  adanya kewenangan  desa,  pemerintah  tetap  mengatur prioritas  penggunaan  Dana  Desa.  Hal  ini dilakukan  melalui  Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa  PDTT)  tentang  prioritas  penggunaan Dana  Desa  yang  diperbaharui  setiap  tahun. Hingga  kini,  terdapat  tidak  kurang  dari  4 Permendesa  PDTT  terkait;  No.  5/2015,  No. 21/2015, No. 22/2016, dan No. 4/2017. Terakhir, melalui  Permendesa  PDTT  No.  22/2016  jo  PP No.  4/2017,  Pemerintah  menentukan  bahwa penggunaan  Dana  Desa  dipriotaskan  untuk pembangunan  infrastruktur  dan  pemberdayaan desa  dalam  4  (empat)  bidang,  yaitu:  (1) Pengembangan  produk  unggulan  desa/kawasan perdesaan  (Prudes/Prukades);  (2)  Pembentukan BUMDes;  (3)  Pembangunan  embung  desa;  (4) Pembangunan sarana dan prasarana olahraga. Di tingkat  lokal,  Bupati  juga  turut  mengatur penggunaan  Dana  Desa  sebagaimana  terjadi, misalnya,  di  Kabupaten  Pandeglang,  Banten. Masalah  krusial  kemudian  muncul  manakala Pemerintah Kabupaten lamban dalam menerbitkan
Peraturan  Bupati  tentang  daftar  kewenangan desa.
Sementara itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri  (Permendagri)  No.  113/2014  tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa  memuat  ketentuan yang  terkait  dengan  keseluruhan  kegiatan pengelolaan  keuangan  desa,  meliputi  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan pertanggungjawaban  keuangan  desa.  Selanjutnya, Permen  ini  menyebutkan  bahwa  pemegang kekuasaan  pengelolaan  keuangan  desa  adalah Kepala  Desa,  yang  juga  mewakili  Pemerintah Desa  dalam  kepemilikan  kekayaan  Desa  yang dipisahkan.  Dalam  mengelola  keuangan,  Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKD) yang dijabat oleh salah satu  perangkat  desa.  Adapun  Sekretaris  Desa berkedudukan  sebagai  koordinator  pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
Secara  umum,  pengelolaan  keuangan desa  dapat  dibagi  ke  dalam  beberapa  tahapan. Pertama,  tahapan  perencanaan,  yaitu  penyusunan Rancangan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa bersama BPD  melalui  mekanisme  musyawarah  desa. Kedua, tahapan pelaksanaan. Dalam tahapan ini, semua  penerimaan  dan  pengeluaran  desa  dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui  rekening  kas  desa.  Pemerintah  desa dilarang  melakukan  pungutan  selain  yang ditetapkan dalam peraturan desa. Ketiga, tahapan penatausahaan  yang  dilakukan  oleh  Bendahara Desa. Dalam hal ini, bendahara wajib melakukan pencatatan  setiap  penerimaan  dan  pengeluaran serta  melakukan  tutup  buku  setiap  akhir  bulan secara  tertib.  Penatausahaan  penerimaan  dan pengeluaran  dilakukan  menggunakan  buku  kas umum,  buku  kas  pembantu  pajak,  dan  buku bank.
Keempat,  tahapan  pelaporan.  Kades melaporkan  pelaksanaan  APBDesa  kepada  Bupati/ Walikota  berupa:  laporan  semester  pertama  dan laporan  semester  akhir  tahun.  Laporan  semester pertama  berupa  laporan  realisasi  APBDesa (disampaikan  pada  bulan  Juli  tahun  berjalan). Laporan  semester  akhir  tahun  berupa  laporan realisasi  APBDesa  yang  disampaikan  pada Januari  tahun  berikutnya.  Kelima,  tahapan pertanggungjawaban. Kades menyampaikan laporan pertanggungjawaban  (LPJ) realisasi pelaksanaan APBDesa  kepada  Bupati/Walikota  pada  akhir tahun  anggaran,  meliputi  pendapatan,  belanja, dan pembiayaan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri)  No.  113  Tahun  2014  tentang Pengelolaan Keuangan Desa sesungguhnya lebih sederhana  jika  dibandingkan  dengan  peraturan sebelumnya,  yang  terbit  sebelum  UU  No. 6/2014,  yaitu  Permendagri  No.  37/2007  tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Namun demikian,  Permendagri  No.  113/2014  masih menyisakan  sejumlah  persoalan  yang  perlu segera  dibenahi.  Setelah  dua  tahun  berjalan, beberapa  hal  substantif  dalam  Permendagri  No. 113/2014  memang  perlu  disesuaikan  kembali. Dalam pelaksanaannya, Permendagri No.
113/2014  dinilai  masih  terlalu  berat  karena mengasumsikan  kemampuan  aparatur  desa dalam  pengadministrasian  sama  dengan  aparat pemerintah  daerah  (kabupaten/kota).  Laporan yang  harus  disusun  oleh  aparat  desa  terlalu detail,  rumit,  sehingga  mempersulit  aparatur desa dalam mengelola keuangan desa. Walhasil, energi  aparat  desa  pun  banyak  tersita  untuk tugas-tugas  administratif.  Hal  ini  karena banyaknya  kewajiban  administratif  yang  harus dipenuhi oleh aparat desa.
Selain  itu,  berbagai  pengaturan  tentang pengelolaan  keuangan  desa  itu  sendiri  belum terintegrasi.  Beberapa  sumber  pendanaan  desa, seperti Alokasi Dana Desa (ADD) dari Anggaran dan  Pendapatan  Belanja  Daerah  dan  Alokasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Dana
Desa),  masing-masing  diatur  secara  berbeda. Sebagai  contoh,  Permendagri  No.  113  mewajibkan penyusunan laporan realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) setiap akhir semester  (Juli  dan  Januari)  dan  laporan pertanggungjawaban realisasi penggunanan APBDes  pada  akhir  tahun  anggaran.  Sementara itu,  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  No. 49/2016 juga mewajibkan aparat desa menyusun laporan  penggunaan  Dana  Desa.  Dengan  kata lain,  pengelolaan  keuangan  desa  memiliki prosedur yang beragam, tergantung pada sumber pendanaan.

## Aspek Organisasi
Di  aras  organisasional  (organizational level),  pengawasan  pengelolaan  Dana  Desa dilakukan  oleh  pemerintah  supradesa  (kabupaten/ kota,  provinsi,  dan  pemerintah  pusat).  Untuk kepentingan  tersebut,  sejak  awal  Kementerian Desa PDTT telah membentuk Tim Satuan Tugas Dana  Desa.  Selain  itu,  pemerintah  juga melibatkan banyak pihak untuk mengawasi Dana Desa. Hingga saat ini, tercatat setidaknya 9 aktor yang  turut  terlibat,  antara  lain:  Pemerintah Daerah  (melalui  inspektorat  daerah),  Satgas Dana  Desa,  BPKP,  Pendamping  Desa,  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  Forum  Perguruan Tinggi  untuk  Desa,  Kejaksaan  dan  Kepolisian, Masyarakat, dan media massa.
Dalam arti luas, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa, yang dilakukan  oleh  pemerintah  supradesa–sebagaimana diamanatkan  UU  No.  6/2014,  juga  mencakup pengembangan  kapasitas  pemerintah  desa. Namun, hal ini belum dilakukan secara optimal. Artinya,  pengaturan  dan  kontrol  yang  berlapis- lapis  serta  dukungan  pengawasan  Dana  Desa dari  banyak  pihak  tersebut  belum  diimbangi dengan  agenda  dan  program  pengembangan kapasitas untuk pemerintah desa yang memadai. Selain  itu  juga,  berbagai  regulasi  di  atas  juga menunjukkan  bahwa  mekanisme  transparansi dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa saat  ini  lebih  banyak  diatur  dalam  peraturan pelaksanaan  teknis  yang  lebih  banyak  bersifat vertikal.

## Aspek Operasional
Dalam praktiknya di  lapangan, berbagai pengaturan dan pengawasan yang dilakukan para pihak  di  atas  belum  menunjukkan  hasil  yang diharapkan. Sejumlah data berikut ini menunjukkan bahwa pendekatan akuntabilitas vertikal menunjukkan berbagai  kontradiksi  di  lapangan.  Pengaturan yang  berlapis-lapis  dan  kontrol  ketat  melalui pengawasan  yang  melibatkan  banyak  aktor supradesa  pada  kenyataannya  hanya  ampuh dalam  mengekang  dan  mendikte  desa,  alih-alih memandirikannya.  Sebaliknya,  praktik  korupsi di  desa  justru  kian  marak  seiring  meningkatnya dana yang dialirkan ke desa melalui skema dana transfer dari APBN untuk desa atau Dana Desa. Indonesia  Corruption  Watch  (ICW)  (2016) mencatat  sepanjang  tahun  2016  terdapat  62 kasus  korupsi  yang  melibatkan  pemerintah  desa dengan  kerugian negara  mencapai  Rp.18  miliar. Selengkapnya  dapat  dilihat  pada  grafik  1 berikut.
Grafik 1. Fenomena Korupsi Tahun 2016 Berdasarkan Instansi
Sumber: Adnan Topan Husodo (ICW), 2017.
Berdasarkan  pantauan  ICW,  sebagaimana dilansir Koran Tempo (8 Agustus 2017, hal. 10), sedikitnya  terdapat  12  (dua  belas)  modus penyelewengan  dalam  pengelolaan  keuangan desa, yaitu (1) Membuat rancangan biaya di atas harga  pasar;  (2)  Kepala  desa  membuat  laporan pembangunan  fisik  yang  disebut  berasal  dari Dana  Desa,  padahal  dari  sumber  lain;  (3) Meminjam  sementara  Dana  Desa  dengan menggunakan  rekening  pribadi  kemudian  tidak dikembalikan;  (4)  Pemotongan  Dana  Desa  oleh pegawai kecamatan atau kabupaten; (5)
Membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa atau jajarannya  ke  provinsi  ataupun  ke  kabupaten
dengan  cara  memalsukan  tiket  perjalanan  atau penginapan; (6) Penggelembungan uang honorarium perangkat desa; (7) Pembayaran alat tulis kantor desa yang tidak sesuai dengan harga sebenarnya; (8)  Memungut  pajak,  tapi  pungutan  pajak  tidak disetorkan  ke  kantor  pajak;  (9)  Pembelian inventaris  kantor  dengan  Dana  Desa,  tapi digunakan  secara  pribadi  oleh  kepala  desa;  (10) Menggunakan  dana  pembangunan  desa  untuk kepentingan  pribadi;  (11)  Menggelapkan  dana hasil  lelang  aset  desa;  (12)  Menggelapkan  dana pembangunan  infrastruktur  desa  (jalan,  sekolah, dll).
Pada  titik  ini,  yang  patut  menjadi cacatan adalah bahwa ICW terkesan menyamaratakan  korupsi  yang  melibatkan  kepala desa  dengan  korupsi  yang  dilakukan  kepala daerah. Padahal, fakta di lapangan menunjukkan bahwa  kepala  desa  dan  perangkatnya  rata-rata tidak  memiliki  kualifikasi  yang  memadai, mengingat  tingkat  pendidikan  yang  rendah  dan perolehan  informasi  yang  terbatas.  Sehingga, level korupsi mereka berbeda, karena di desa ada kemungkinan ketidaktahuan/ketidakpahaman dari perangkat desa yang kemudian “dimanfaatkan” oleh oknum di pemerintah kabupaten.
Kritik  terhadap  Mekanisme  Akuntabilitas Vertikal
Sebagaimana  disampaikan  sebelumnya bahwa  mekanisme  tranparansi  dan  akuntabilitas dalam  peraturan  teknis  pengelolaan  keuangan desa  selama  ini  lebih  banyak  bersifat  vertikal. Hal  ini  terwujud  antara  lain  dari  model pengawasan Dana Desa yang melibatkan banyak aktor  pemerintah  supradesa.  Ironisnya,  kasus korupsi dana desa yang belakangan mengemuka justru melibatkan aktor-aktor pemerintah supradesa  tersebut.  Hal  itu,  misalnya,  sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Pamekasan baru-baru ini (Kompas, 3 Agustus 2017, hlm. 1).
Kasus korupsi Dana Desa di Pamekasan selain  melibatkan  kepala  desa  juga  melibatkan kepala  daerah,  kepala  inspektorat,  dan  kepala kejaksaan.  Dari  segi  ini,  argumen  yang mengatakan  bahwa  minimnya  pengawasan
(vertikal)  sebagai  salah  satu  faktor  pemicu korupsi  di  desa  rupanya  kurang  tepat,  sebab yang  menjadi  pelaku  korupsi  Dana  Desa  justru adalah  aktor-aktor  yang  secara  resmi  ditunjuk oleh  undang-undang  untuk  berperan  dan bertanggung jawab terhadap pengawasan pengelolaan keuangan desa itu sendiri.
Dengan demikian, tampak bahwa sistem pengawasan  pengelolaan  keuangan  desa  selama ini  abai  terhadap  kenyataan  bahwa  aktor-aktor yang  menjalankan  peran  sebagai  pengawas adalah  institusi  yang  tidak  steril  dari  oknum- oknum yang korup atau pemburu rente. Berbagai instrumen  pengaturan  teknis  dan  adminitrasi terkesan dibuat dan dijalankan untuk mengelabui desa  sekaligus  sebagai  modus  untuk  perburuan rente  oleh  aktor-aktor  supradesa.  Sehingga, menyerahkan  pengawasan  pengelolaan  keuangan desa,  terutama  Dana  Desa,  akan  berpotensi menjadi “bancakan”.
Terkait dengan hal  tersebut di atas, data hasil  pemantauan  ICW  berikut  ini  juga  menarik untuk  diketengahkan.  Menurut  hasil  pantauan ICW,  sepanjang  tahun  2016  sebanyak  60% tersangka  korupsi  adalah  aparatur  sipil  negara (ASN). Aktor tersangka kedua terbanyak adalah pelaku usaha/swasta yang sebagian besar terlibat dalam  manipulasi  tender  dan  penyuapan. Sementara  itu,  masyarakat  dan  kepala  desa menjadi  aktor  ketiga  yang  paling  banyak melakukan tindak pidana korupsi. Selengkapnya dapat dilihat dari Diagram 2 berikut.

## Diagram 2
Tersangka Korupsi di Indonesia Tahun 2016
Sumber: Adnan Topan Husodo, ICW (2017).
Dengan berpijak pada fakta-fakta di atas, sikap  KPK  yang  menginginkan  pengawasan  Dana Desa  diperkuat  dengan  mengusulkan  pemotongan dana  tersebut  sebesar  2-5%  untuk  diberikan kepada  inspektorat daerah agar  kinerjanya  lebih maksimal, tentu kurang tepat. Pertama, pelaksanaan  pembinaan  binwas  penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan  desa,  sebagaimana  diatur  dalam  UU Desa,  merupakan  kewenangan  dan  tanggung jawab pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.  Artinya,  penguatan  kapasitas inspektorat,  baik  dari  segi  anggaran  maupun sumber  daya  manusia,  dalam  mengawasi  Dana Desa  merupakan  tanggung  jawab  pemerintah daerah.  Hal  ini  sekaligus  akan  menunjukkan tingkat  komitmen  pemerintah  daerah  dalam memfasilitasi  upaya  memajukan  desa.  Kedua, Dana  Desa  merupakan  hak  desa.  Pemotongan Dana  Desa  untuk  diberikan  kepada  aktor-aktor supradesa  yang  menjadi  pengawas  Dana  Desa sama  halnya  dengan  membenarkan  praktik perburuan  rente  di  daerah  dan  desa.  Ketiga, korupsi  di  desa  tidak  bisa  diatasi  dengan pendekatan  hukum  semata,  tetapi  juga  harus menggunakan  pendekatan  pemberdayaan  dan pelembagaan demokrasi di desa.
Urgensi Penguatan Akuntabilitas Lokal Desa
Sebagaimana  diwartakan  dalam  berbagai media  nasional  dan  lokal,  desa  kini  memang telah  menjadi  ladang  korupsi  baru.  Hal  ini merupakan kondisi yang mendesak untuk segera diatasi.  Jika  tidak,    niat  mulia  UU  Desa  untuk memperkuat  dan  memandirikan  desa  hanya sebatas  di  atas  kertas  saja  alias  tidak  akan pernah  terwujud.  Sebesar  apapun  gelontoran dana  dialirkan  ke  desa,  tidak  akan  menorehkan jejak  apa-apa,  selain  menyebar  wabah  korupsi. Sebagian  besar  solusi  yang  ditawarkan  untuk mengatasi  kecenderungan  ini  adalah  dengan mempercepat  pengembangan  kapasitas  pemerintah desa.  Mengacu  pada  UU  Desa,  pengembangan kapasitas  merupakan  bagian  integral  dari pelaksanaan  pembinaan  dan  pengawasan  yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  supradesa  terhadap desa.  Hal  ini  dilakukan  melalui  program- program  fasilitasi,  asistensi,  dan  evaluasi penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Dalam kenyataanya di lapangan, sudah barang tentu hal ini  sangat  bergantung  pada  niat  baik  dan komitmen, serta keberpihakan pemerintah terhadap desa.
Meskipun demikian, tanpa mengabaikan urgensi  penguatan  kapasitas  pemerintah  desa, tulisan ini menawarkan alternatif yang berbeda– meskipun  juga  masih  berkaitan–sebagai  solusi untuk  mengatasi  korupsi  di  desa.  Tulisan  ini berargumen  bahwa  upaya  mengatasi  korupsi  di desa  juga  perlu  dilakukan  dengan  pendekatan pemberdayaan  dan  pelembagaan  demokrasi  desa. Oleh  karena  itu,  penguatan  akuntabilitas  lokal desa  adalah  satu  agenda  mendesak  yang  harus diwujudkan  untuk  mencegah  potensi  korupsi  di desa.
UU Desa sendiri mendefinisikan keuangan desa sebagai hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai  dengan  uang  serta  segala  sesuatu  berupa uang  dan  barang  yang  berhubungan  dengan pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  desa.  Artinya, jika  mengacu  pada  definisi  tersebut,  keuangan desa  merupakan  bagian  dari  sistem  atau  rezim desa. UU Desa juga memastikan skema demokrasi dan akuntabilitas desa dalam pengelolaan keuangan desa.  Mekanisme  akuntabilitas  tersebut  dapat dilaksanakan  melalui  beberapa  saluran,  yaitu akuntabilitas  lokal  melalui  musyawarah  desa, akuntabilitas  sosial  melalui  partisipasi  masyarakat desa,  akuntabilitas  horizontal  melalui  mekanisme kontrol, dan keseimbangan (check and balances) oleh  Badan  Perwakilan  Desa,  dan  akuntabilitas vertikal  melalui  pembinaan  dan  pengawasan oleh  Pemerintah  Daerah.  Dalam  konteks  ini, akuntabilitas lokal merupakan jantung dan arena utamanya.
Pertama,  dalam  Pasal  26  ayat  1  yang secara  substansi  terkait  dengan  mekanisme akuntabilitas  lokal  desa.  Pasal  ini  mengatur bahwa  kepala  desa  bertugas  menyelenggarakan Pemerintahan  Desa,  melaksanakan  Pembangunan Desa,  pembinaan  kemasyarakatan  Desa,  dan pemberdayaan masyarakat Desa.Dalam pelaksanaan tugasnya  tersebut,  di  dalam  ayat  4  butir  p, kepala desa memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat Desa, selain  bahwa  warga  desa  memiliki  hak  untuk memperoleh pelayanan, menyampaikan aspirasi, memilih dan dipilih, dan mendapatkan pengayoman  dan  perlindungan  dari  gangguan ketenteraman dan ketertiban.
Kedua, Pasal 27 terkait dengan penyebarluasan  informasi.  Pada  prinsipnya pasal  tersebut  menegaskan  kembali  pokok ketentuan  di  atas  dengan  menyebutkan  bahwa dalam  melaksanakan  tugas,  kewenangan,  hak, dan  kewajiban  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal  26,  Kepala  Desa  wajib  memberi  dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara  tertulis  kepada  masyarakat  Desa  setiap akhir tahun anggaran. Kebijakan tersebut sangat membantu  masyarakat  untuk  dapat  berpartisipasi mengingat  pengetahuan  merupakan  prasyarat yang  perlu  dimiliki  agar  seseorang  dapat  (mampu) berpartisipasi.  Dengan  kata  lain,  melalui kebijakan  tersebut  secara  legal  formal  masyarakat diberi  ruang  untuk  dapat  mengakses  informasi yang  dibutuhkan  dengan  mudah,  karena  UU menempatkannya  sebagai  kewajiban  kepala desa. Pengaturan hak dan kewajiban masyarakat desa  pada gilirannya memperkuat  peran masyarakat desa sebagai subjek pembangunan di wilayahnya  sendiri,  sehingga  pengaturan  ini diharapkan dapat membuka ruang bagi masyarakat untuk  menjadi  active  citizen,  terutama  dalam konteks pembangunan di wilayahnya.
Komitmen  UU  untuk  memperkuat akuntabilitas  lokal  desa  tampaknya  tidak  main- main.  Sebab,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 28,  setiap  bentuk  pelanggaran  atas  pelaksanaan kewajiban  tersebut  dalam  Pasal  26  ayat  4, memiliki  konsekuensi  hukum  karena  kepala desa dapat dikenai sanksi. Bahkan, sanksi  yang dimaksud  tidak  hanya  berupa  sanksi  administratif, berupa teguran lisan dan/atau tertulis, melainkan lebih  dari  itu.  Kepala  desa  dapat  dikenai  sanksi pemberhentian sementara hingga pemberhentian tetap.
Ketiga,  Pasal  68  ayat  1  butir  (a) mengatur  bahwa  akses  atas  informasi  terkait penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai hak masyarakat desa. Dalam hal ini masyarakat desa berhak meminta informasi dari Pemerintah Desa dan  mengawasi  implementasi  kewenangan  desa dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa, pelaksanaan  pembangunan  desa,  pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Keempat,  terkait  dengan  pengawasan dan  pemantauan  pembangunan  Desa.  Bukan hanya hak atas informasi, akan tetapi masyarakat  juga  berhak  mengawasi  jalannya pemerintahan  desa  dan  seluruh  kegiatan pembangunan  desa.  Pengaturan  terkait  hak masyarakat  ini  dipertegas  kembali  dalam  Pasal 203 yang mengatur hal serupa dalam perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan, dan  pengelolaan  anggaran  desa  (APBDes). Sebagaimana  kemudian  diatur  dalam  butir  (c) pasal  dan  ayat  yang  sama,  masyarakat  berhak
menyampaikan  aspirasi,  baik  secara  lisan  atau tulisan,  terkait  penyelenggaraan  pemerintahan desa,  pelaksanaan  pembangunan  desa,  pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tentang peran masyarakat dalam pemantauan  dan  pengawasan  pembangunan  desa juga diatur dalam Pasal 54. Sementara itu, Pasal 82  mengatur  pelibatan  unsur  masyarakat  dalam musyawarah  desa,  sebagai  forum tertinggi  di  desa guna memutuskan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Sejumlah  pasal  di  atas  menegaskan bahwa  sejalan  dengan  asas  rekognisi  dan subsidiarity, sebagai paradigma  yang  mendasari UU  Desa,  penerapan  akuntabilitas  lokal  desa semestinya  menjadi  mekanisme  utama  dalam pengawasan  pengelolaan  keuangan  desa.  Peran pemerintah  sebagai  regulator,  tetap  diperlukan melalui  pengaturan  yang  proporisonal,  dengan lebih  menekankan  pada  prinsip  transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat desa.
Strategi Penguatan Akuntabilitas Lokal Desa
Sebelumnya  telah  diuraikan  bahwa berbagai  kasus  korupsi  dalam  pengelolaan keuangan  desa  menunjukkan  bahwa  model pengawasan  yang  dibangun  selama  ini,  selain tidak  menjamin  pengelolaan  anggaran  desa terbebas  dari  elite  capture,  juga  justru  malah memberi  ruang  pada  jaringan  pemburu  rente (rent-seeking)  di  daerah  dan  desa.  Mekanisme transparansi  dan  akuntabilitas  vertikal  dalam pengelolaan  kuangan  desa  akan  lebih  ampuh jika  diimbangi  dengan    transparansi  dan akuntabilitas  untuk  masyarakat  yang  bersifat lokal-horizontal. Akuntabilitas lokal desa selama ini  belum  berjalan  optimal  karena  belum  diatur dalam  mekanisme  pelembagaan.  Padahal  jika mengacu pada semangat UU Desa, akuntabilitas lokal  kepada  masyarakat  ini  harus  diatur  dalam bentuk  aturan  baku.  Artinya,  aturan  teknis tentang  pengelolaan  keuangan  desa  perlu mewajibkan kepala desa tidak hanya bertanggungjawab  kepada  BPD  tetapi  juga secara  terbuka  kepada  masyarakat  secara berkala.  Pemerintah  desa  juga  harus  membuka ruang-ruang  partisipasi  seluas-luasnya  bagi masyarakat  desa  dalam  pengelolaan  keuangan desa,  mulai  dari  tahapan  perencanaan  hingga pertanggung  jawaban.  Hal  ini  lah  yang  sejauh ini  belum  terjadi  di  sebagian  besar  desa  dari hampir 75 ribu desa yang berada di tanah air.
Meskipun  demikian,  penting  untuk dicatat bahwa UU Desa telah memberi kerangka institusional  bagi  terbentuknya  kelas  menengah di  perdesaan  yang  kritis  terhadap  penyelenggaraan pemerintahan  desa.  UU  Desa  memuat  sejumlah Pasal  yang  terkait  dengan  penguatan  partisipasi dan kontrol melalui semangat “kewargaan aktif” (active  citizens)  sebagaimana  diatur  dalam sejumlah pasal, seperti Pasal 26, 27, 54, 68, dan 82, yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya.  Dari  aspek  sosiokultural,  budaya demokrasi komunitarian desa juga turut berkontribusi bagi penguatan akuntabilitas lokal dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, dan musyawarah, sebagai  karakter  sosiokultural  masyarakat  desa, mencerminkan  nilai-nilai  komunitarian  yang  telah diadopsi dalam UU Desa (Eko, dkk., 2017: 103).
Hanya  saja,  harapan  munculnya  kelas menengah  kritis  di  perdesaan  akan  sangat bergantung  pada  sumber  daya  manusia  dan tingkat keterbukaan masyarakat desa itu sendiri. Pada  umumnya,  desa  mengalami  kelangkaan sumber  daya  manusia  yang  mumpuni.  Paradigma dan  praktik  pembangunan  bias  kota  yang  ada selama  ini  menyebabkan  tingginya  tingkat urbanisasi dari desa ke kota. Selain itu, orientasi pendidikan yang tidak peka terhadap potensi dan tantangan  lokal  desa  juga  turut  menyebabkan generasi  muda  yang  potensial  lebih  memilih berkiprah  di  kota.  Hal  itu  menjadi  akar  dari kondisi  kelangkaan  sumberdaya  manusia  di wilayah  perdesaan  tersebut–suatu  hal  yang sesungguhnya  ingin  coba  diatasi  melalui  UU Desa. Terlebih lagi, masih kuatnya budaya patronasi dan clientelism juga tentunya menjadi tantangan tersendiri  bagi  setiap  upaya  pengembangan budaya  demokratis  dalam  konteks  penguatan akuntabilitas lokal desa.
Namun,  semangat  pembaharuan  yang diusung  UU  Desa  sesungguhnya  melampaui pandangan romantis dan skeptis  tentang demokrasi desa  tersebut.  Republik  desa  yang  demokratis bisa  diorganisasi  dan  diciptakan.  Studi  dari Institute  for  Research  and  Empowering  (IRE) (Eko,  dkk.,  2013:  41)  menemukan  bahwa kombinasi  fasilitasi  yang  dilakukan  organisasi masyarakat sipil dan para mitra dengan gerakan lokal,  telah  mengantarkan  transisi  perubahan desa-desa di Indonesia Timur  menuju desa sipil yang  bercorak  inovatif,  emansipatoris,  demokratis dan inklusif. Studi ini menemukan ada tiga arus demokratisasi  yang  berlangsung  di  desa-desa dampingan ACCESS. Pertama, hadirnya
kepemimpinan dan tatakelola baru yang demokratis. Kedua,  kebangkitan  organisasi  warga  dan organisasi  masyarakat  sipil  di  ranah  desa. Ketiga,  tumbuhnya  pertautan  yang  demokratis antara  pemerintah  desa,  lembaga-lembaga  desa, dan  organisasi  masyarakat.  Terinspirasi  dari pengalaman  desa-desa  di  Indonesia  Timur tersebut,  UU  Desa  telah  memberikan  kerangka institusional  untuk  melembagakan  demokrasi desa, mulai dari aspek kepemimpinan, akuntabilitas, partisipasi, deliberasi, representasi, dan sebagainya.
Oleh karena  itu, dalam konteks penguatan akuntabilitas  lokal  desa,  menjadi  penting  untuk mempraktikkan  kembali  audit  sosial  yang melibatkan  elemen  masyarakat  dan  budaya/ tradisi  yang  tumbuh  desa.  Dalam  praktiknya, audit  sosial  dapat  menempuh  metode  yang beragam  karena  dapat  disesuaikan  dengan kearifan  lokal  yang  hidup  di  desa.  Sebagai contoh,  audit  sosial  dapat  dilakukan  antara  lain melalui  forum  rembug  desa,  media  penyiaran radio  desa,  atau  kegiatan  budaya  yang  lebih mudah dipahami penduduk desa.
Berdasarkan  pokok  di  atas,  setidaknya terdapat  4  (empat)  agenda  utama  yang  dapat ditempuh dalam memperkuat akuntabilitas lokal desa sebagai perwujudan dari upaya pemberdayaan dan pelembagaan demokrasi desa guna mencegah potensi tindak pidana korupsi di desa. Pertama, penguatan kelembagaan desa, terutama  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD). UU Desa mendefinisikan BPD sebagai lembaga yang  melaksanakan  fungsi  pemerintahan  yang anggotanya  merupakan  wakil  dari  penduduk desa  berdasarkan  keterwakilan  wilayah  dan ditetapkan  secara  demokratis.  Menurut  UU Desa,  fungsi  BPD  adalah  membahas  dan menyepakati  Rancangan  Peraturan  Desa  bersama kepala desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala  desa.  Menurut  Sutoro  Eko  (2015:  188), hal  tersebut  berarti  pelemahan  fungsi  hukum (legislasi)  BPD  digantikan  dengan  penguatan fungsi  politiknya  melalui  representasi,  kontrol, dan deliberasi. Oleh  karena  itu, penguatan BPD menjadi  sangat  penting.  Ketimbang  memotong Dana  Desa  untuk  dialokasikan  dalam  biaya operasional  inspektorat  daerah,  lebih  baik  dana tersebut  digunakan  untuk  memperkuat  BPD sebagai  upaya  melembagakan  demokrasi  dan mendidik warga desa agar lebih paham terhadap anggaran.
Agar  dapat  melaksanakan  fungsinya secara efektif, harus dilakukan penguatan secara
struktural,  penguatan  secara  fungsional,  dan penguatan  secara  sosial  terhadap  BPD  (Tjandra dan  Ninik,  2015:  53-55).  Penguatan  secara struktural  dilaksanakan  melalui  pengaturan dalam  peraturan  perundang-undangan  yang memastikan  kewenangan  BPD  agar  dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa  secara  optimal.  Penguatan  secara  fungsional dilakukan melalui mekanisme pengisian keanggotaan BPD berdasarkan sistem merit atau berdasarkan prinsip kualitas dan kapasitas calon anggota  BPD  yang  sungguh-sungguh  memeliki kompetensi utuk melaksanakan  fungsi,  tugas,  dan wewenang  BPD.  Penguatan  secara  sosial dilakukan  melalui  upaya  mendorong  agar  BPD tumbuh  dan  berakar  di  masyarakat  desa  yang menjadi  penyangganya,  sehingga  memperkuat penerimaan  dan  dukungan  masyarakat  terhadap eksistensi  BPD.  Dengan  demikian,  BPD  memiliki kekuatan sosial yang berpengaruh terhadap fungsi legislasi,  pengawasan,  dan  pengelolaan  anggaran desa.  BPD  juga  harus  mampu  membuka  ruang partisipasi  dan  menggali  aspirasi  dari  warga desa.
Oleh  karena  itu,  gagasan  terkait pemotongan  anggaran  sebesar  2-5%  dari  Dana Desa sebaiknya dialokasikan untuk pengembangan kapasitas  BPD  dan  warga  melalui  pendidikan dan pelatihan  yang dilakukan sesuai  kebutuhan. Hal  ini  mengacu  pada  fakta  bahwa  banyak anggota  BPD  tidak  mengetahui  tugas  dan kewenangannya.  Keterlibatan  warga  juga  penting agar BPD tidak menjadi aktor tunggal yang kuat di  desa,  mengingat  saat  ini  banyak  BPD  diisi oleh  lawan  politik  Kepala  Desa.  Selain  itu, untuk  mendorong  keterlibatan  warga  (termasuk kelompok marjinal) agar pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa tidak hanya menjadi panggung bagi elite-elite desa (elite capture).
Kedua,  memperkuat  musyawarah  desa sebagai  institusi  proses  demokrasi  deliberatif berbasis  desa.  Menurut  Eko  (2015:  192), musyawarah desa tidak lain merupakan representasi  dari  asas  self  governing  community yang  menjadi  landasan  utama  UU  Desa.  Untuk memperkuat musyawarah desa perlu diupayakan agar  musyawarah  desa  tidak  didominasi  oleh elite-elite  desa,  mengupayakan  perimbangan gender,  dan  melibatkan  kelompok  rentan (penduduk miskin). Selain itu, musyawarah desa harus  memperhatikan  setiap  aspirasi  dan kepentingan  warga  sehingga  usulan  masyarakat dapat  terakomodasi  dan  sedapat  mungkin menghindari  dan  meredam  potensi  konflik
masyarakat.  Sebagai  wadah  demokrasi  deliberatif, musyawarah  desa  menjadi  tempat  untuk bertukar  informasi,  komunikasi,  diskusi,  dan musyawarah  mufakat  untuk  mencari  kebaikan bersama.  Dengan  terbukanya  akses  terhadap informasi yang berkaitan terhadap permasalahan desa,  musyawarah  desa  akan  secara  efektif mendeteksi  dan  mengatasi  potensi  penyelewengan atau  korupsi  yang  terjadi  dalam  penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa.

## Ketiga,  membangun  forum  warga.
Forum  warga  merupakan  arena  publik  yang memungkinkan  kelompok-kelompok  masyarakat desa  dapat  menentukan  keputusan-keputusan tentang  cara  mengendalikan  dan  memperoleh sumber daya bersama (Eka Chandra, 2003: xix- xx). Di dalam forum terdapat upaya  pemecahan masalah bersama dan penyampaian kepentingan warga masyarakat desa kepada pemerintah desa, serta  terdapat  wakil-wakil  dari  kelompok masyarakat  miskin.  Lebih  jauh,  forum  warga menjadi  pangkal  bagi  penguatan  musyawarah desa  yang  memungkinkan  terjadinya  sebuah perencanaan  desa  dari  bawah  (bottom  up planning),  termasuk  dalam  pengelolaan  anggaran pembangunan  desa,  sehingga  penggunaannya sesuai kebutuhan masyarakat desa.
Pada  titik  ini,  forum  warga  yang  sudah terbentuk  dapat  diarahkan  pada  dua  isu  utama, yaitu: (1) Melacak  penggunaan atau pengalokasian belanja  anggaran  (budget  tracking)  pembangunan desa  sebelum  dan  selama  tahun  anggaran berjalan,  dan;  (2)  Melakukan  evaluasi  terhadap pelaksanaan  pembangunan  desa  setelah  selesai tahun  anggaran.  Hal  ini  sejalan  dengan  prinsip pelembagaan demokrasi untuk mencegah potensi  penyelewengan  dalam  pengelolaan keuangan  desa  dengan  berupaya  mendorong demokratisasi  melalui  pembukaan  ruang  bagi kelompok-kelompok masyarakat.
Keempat,  membangun  sistem  informasi desa yang dapat dimanfaatkan warga desa untuk membangun  mekanisme  pengawasan  (watch dog) yang dilakukan oleh warga sendiri. Dengan begitu,  warga  dapat  melakukan  kontrol  dan pantauan  terhadap  kebijakan-kebijakan  dan program  pemerintah  desa,  termasuk  dalam  hal pengelolaan  keuangan  desa.  Oleh  karena  itu, setiap  desa  di  indonesa  sebaiknya  menerapkan teknologi  informasi di desa untuk mendistribusikan informasi  secara  cepat.  Terlebih  karena  pers nasional  dan  daerah  jarang  sekali  yang
menjangkau  desa,  padahal  pers  berperan  untuk mendudukkan  masalah-masalah  yang  ada  di desa dengan merunutkan kasus dan menemukan solusinya.
Warga  desa  dapat  mengembangkan sistem informasi  berbasis website  untuk memantau  jalannya  pembangunan  desa  dan kondisi  terjadi  di  desanya  sendiri.  Di  masa depan,  desa  dapat  mengembangkan  sistem informasi  atau  laman  website-nya  sendiri  yang dikelola  oleh  warga  untuk  membangun  sistem yang  transparan  dan  akuntabel,  sekaligus  untuk mempromosikan  kekuatan  desanya  mengingat masih  sulitnya  menemukan  informasi  tentang desa-desa di mesin pencari seperti google.
Kelima, membangun sistem dan mekanisme komplain/pengaduan.  Pengelolaan  pengaduan merupakan  salah  satu  cara  penerapan  prinsip akuntabilitas  lokal  dalam  penyelenggaraan pemerintahan desa. Sistem atau mekanisme pengaduan yang  dibangun  dapat  dilakukan  secara  vertikal (kotak  pengaduan,  jajak  pendapat,  survei,  dan demonstrasi)  atau  horisontal  (berupa  lingkaran kebajikan,  yaitu  sistem  akuntabilitas  dalam pengelolaan  keuangan  desa  yang  melibatkan unsur-unsur  eksternal  di  luar  penyelenggara pemerintahan  desa).  Penerapan  sistem  pengaduan guna mengawal pelaksanaan pengelolaan keuangan  desa  memiliki  beberapa fungsi,  yaitu: (1)  Sebagai  peringatan  dini  (early  warning) kepada para pemangku kepentingan di desa akan adanya masalah yang harus mendapat perhatian; (2)  Mendorong  efisiensi  penggunaan  sumber daya  melalui  penyelesaian  internal  lebih  dini  di titik  terdekat  dengan  sumber  masalah;  (3) Memperbaiki  kualitas  pengelolaan  keuangan desa  dan  meningkatkan  akurasi  pemanfaatan anggaran desa.
Keenam,  membangun  jejaring  dengan lembaga  atau  institusi  di  luar  penyelenggara pemerintahan  desa,  seperti  organisasi  masyarakat sipil di tingkat lokal atau perusahaan yang ada di desa. Membangun hubungan dengan para pihak di  luar  pemerintahan  yang  ada  di  desa  akan memperkuat  akuntabilitas  lokal  desa.  Sebagai contoh,  jika  di  sebuah  desa  terdapat  lahan perkebunan yang dikelola oleh suatu perusahaan (BUMN atau  swasta), hubungan  yang  dibangun antara  pemerintah  dan  masyarakat  desa  dengan perusahaan  tersebut  akan  berdampak  pada akuntabilitas  lokal  desa.  Misalnya,  ketika perusahaan  tersebut  memberikan  dana  CSR terhadap  pemerintah  desa  atau  masyarakat,
informasi  terkait  jumlah  dan  penggunaan  dana tersebut diakses oleh para pihak terkait.

## Penutup
Mekanisme  transparansi  dan  akuntabilitas pengelolaan keuangan desa saat ini lebih banyak diatur  dalam  peraturan  pelaksanaan  teknis  yang bersifat  vertikal.  Hal  ini,  misalnya,  tampak  dari aturan yang mengharuskan pertanggungjawaban pengelolaan  keuangan  desa  ditujukan  kepada pemerintah  daerah  dan  pusat  saja.  Namun, dalam  pelaksanaannya  menunjukkan  bahwa pendekatan  akuntabilitas  vertikal  tersebut  tidak efektif,  mengingat  kian  merebaknya  praktik penyelewengan  dana  dalam  pengelolaan  keuangan desa,  seiring  mengalirnya  dana  besar  ke  desa melalui  kebijakan  Dana  Desa.  Artinya,  pengaturan yang  berlapis-lapis  dan  kontrol  ketat  melalui pengawasan  yang  melibatkan  banyak  aktor supradesa terbukti hanya efektif dalam mengekang  dan  mendikte  desa,  alih-alih memandirikannya.  Sebaliknya,  praktik  korupsi di desa justru kian marak dan melibatkan aktor- aktor yang seharusnya berperan sebagai pengawas  pengelolaan  Dana  Desa  (sebagai bagian  dari  keuangan  desa).  Hal  ini  sekaligus menunjukkan  kelemahan  mekanisme  transparansi dan akuntabilitas vertikal pengelolaan keuangan desa.
Sebagaimana  ditunjukkan  pada  bagian sebelumnya,  merebaknya  kasus  korupsi  dalam pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa model  pengawasan  yang  dibangun  selama  ini, selain  tidak  menjamin  pengelolaan  anggaran desa  terbebas  dari  elite  capture,  juga  justru malah  memberi  ruang  pada  jaringan  pemburu rente  (rent-seeking)  di  daerah  dan  desa  untuk beroperasi. Pada titik ini, penguatan akuntabilitas  lokal  menjadi  salah  satu  alternatif solusi  yang  dapat  ditempuh  untuk  keluar  dari kemelut korupsi di desa. Penguatan akuntabilitas lokal  antara  lain  dapat  dilakukan  melalui pendekatan  pemberdayaan  dan  pelembagaan demokrasi  dengan  memperkuat  saluran-saluran yang  ada  dan  bekerja  dalam  skema  demokrasi komunitarian  desa,  yaitu  melalui  penguatan BPD, penguatan musyawarah desa, membangun forum  warga,  membangun  sistem  informasi desa,  dan  merancang  sistem  atau  mekanisme pengaduan warga.
Daftar Pustaka
Buku
Agusta,  Ivanovich.  Tanpa  tahun  (tt).  Good Governance  dalam  UU  No.  6/2014 tentang Desa.
Bappenas.  (2007).  Penerapan  Tata  Pemerintahan yang Baik. Bappenas: Jakarta.
Chandra,  Eka,  dkk.  (2003).  Membangun  Forum Warga:  Implementasi  Partisipasi  dan Penguatan  Masyarakat  Sipil.  Bandung: Yayasan Akatiga.
Chandra, Eka. (2015). Akuntabilitas Pemerintah Desa.  Jurnal  Analisis  Sosial,  Vol.  19, No. 2, Desember 2015.
Eko, Sutoro. (2005). "Memperdalam Demokrasi Desa"  dalam  Sugeng  Bahagijo  dan Rusdi  Tagaroa  (Ed.).  Orde  Partisipasi: Bunga  Rampai  Partisipasi  dan  Politik Anggaran. Jakarta: Perkumpulan Prakarsa.
Eko,  Sutoro,  dkk.  (2013).  Mutiara  Perubahan: Inovasi  Desa  Dari  Indonesia  Timur. Yogyakarta:  Institute  for  Research  and Empowerment (IRE).
Eko, Sutoro. (2015). Regulasi Baru, Desa Baru: Ide,  Misi,  dan  Semangat  UU  Desa.
Jakarta:  Kementerian  Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Eko,  Sutoro,  dkk.  (2017).  Desa  Baru,  Negara
Lama.  Yogyakarta:  Pascasarjana  STPMD APMD.
Husodo, Adnan Topan/ICW. (2017). Menuju Desa Bebas Korupsi. Dipaparkan pada Dialog Media  PKSANHAN-LAN  tanggal  6 April 2017.
Tim  Peneliti  KOMPAK.  (2017).  “Dana  Desa, Pembagian  Alokasi,  dan  Penggunaan: Tinjauan  KOMPAK”.  Jakarta:  Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK).
Rozaki,  Abdul,  dkk.  2016.  Mengembangkan Model Pendampingan Desa Asimetris di Indonesia.  Yogyakarta:  Institute  for Research and Empowerment.
Tim  Peneliti  Pusat  Kajian  Desentralisasi  dan Otonomi  Daerah  (PKDOD)  LAN.  (2016). Model  dan  Instrumentasi  Kebijakan Hubungan  Kewenangan  Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/
Kota  dan  Pemerintah  Desa  dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa. Jakarta: PKDOD LAN.
Tjandra,  W.  Riawan  dan  Ninik  Handayani. (2015).  Badan  Permusyawaratan  Desa dalam  Demokrasi  Desa.  Yogyakarta: Forum  Pengembangan  Pembaharuan Desa
Peraturan Perundang-undangan
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN juncto PP No. 22 Tahun 2015.
PP  No.  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksanaan  UU  No.  6  Tahun  2014 juncto PP No. 47 Tahun 2015.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri) No.  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Desa dan PDTT (Permendesa PDTT)  No.  5  Tahun  tentang  Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2015.
Peraturan Menteri Desa dan PDTT (Permendesa PDTT) No. 21 Tahun tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2016.
Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  247  Tahun 2016  tentang  Tata  Cara  Pengalokasian, Penyaluran,  Penggunaan,  Pemantauan dan  Evaluasi  Dana  Desa  juncto  PMK No. 49 Tahun 2016.

## Artikel Media
“Dana  Desa  Sumber  Korupsi  Baru.  KPK Tangkap Bupati dan Kejari Pamekasan”,
Harian Kompas, 3 Agustus 2017, hal. 1.
“Pengawasan Dana Desa Minim. KPK Sampaikan Rekomendasi”,Harian Kompas,
4 Agustus 2017, hal. 1.
“Miliaran  Rupiah  Dana  Desa  Mengendap”, Harian Kompas, 7 Agustus 2017, hal. 1
“Jokowi Perintahkan Usut Penyelewengan Dana Desa”, Harian Koran Tempo, 8 Agustus 2017, hal. 10.
ANSA-EAP.  “The  Four  Pillars  of  Social Accountability”. http://www.ansa-eap. net/about-us/who-we-are/the-four- pillars-of-social-accountability/  diakses pada 16 November 2017.