## Efisiensi dan Kepatuhan Penerapan
E-System dalam
Pelaksanaan Self Assessment System Guna Memenuhi Kewajiban Pajak PPh Wajib Pajak Notaris
Muhammad Arif Muhammadarif150896@mail.ugm.ac.id Universitas Gadjah Mada

## Abstract
In this study the authors conducted research on the efficiency and legal compliance of the application of  the  e-system  in  the  implementation  of  the  self-assessment  system  to  fulfill  the  obligation  to submit income tax notices for notary taxpayers in the Bontang Primary Tax Service Office area. This research uses a socio-legal approach. The use of this method is intended to understand the relationship and interrelationship between legal aspects and the reality that exists in society. In this context, law is not only seen as a normative entity that stands alone or isoteric, but also seen as a real part of the social system related to other social variables. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that: compliance of notary taxpayers at KPP Pratama Bontang can be said to be compliant seen from two parameters, namely article 3 of the regulation of the minister of finance of the republic of Indonesia Number 39 / PMK.03 / 2018 and compliance parameters according to Safri Nurmantu and the application of the e-tax system in the implementation of the self-assessment system for notary taxpayers can be said to be efficient in terms of the principle of efficiency according to Haula Rosdiana and Rasin Taringan.
Keywords: E-System; Compliance; Notary.

## Abstrak
Dalam  penelitian  ini  penulis  melakukan  penelitian  tentang  efisiensi  dan  kepatuhan hukum terhadap penerapan e-system dalam pelaksanaan self assessment system untuk memenuhi kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan pajak penghasilan wajib pajak notaris yang berada di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk memahami hubungan dan keterkaitan antara aspek hukum dengan realitas yang ada di masyarakat. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai entitas normatif yang berdiri sendiri atau isoterik, tetapi juga dilihat sebagai bagian nyata dari sistem sosial yang terkait dengan variabel sosial lainnya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: kepatuhan wajib pajak notaris di KPP Pratama Bontang dapat dikatakan patuh dilihat dari dua parameter yakni pasal 3 peraturan menteri keuangan republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018 maupun parameter kepatuhan menurut Safri Nurmantu dan penerapan e-tax system pada pelaksanaan self assessment system wajib pajak notaris dapat dikatakan sudah efisien ditinjau dari asas efisiensi menurut Haula Rosdiana dan Rasin Taringan.
Kata Kunci: E-System; Kepatuhan; Notaris.

## Notaire
Article history: Submitted 20 July 2023; Accepted 1 December 2023; Available online 5 December 2023.
e-ISSN:  2655-9404                    p-ISSN:  2721-8376 DOI: 10.20473/ntr.v6i3.47797
Vol. 6 No. 3, October 2023
Published in Notaire. Published by Universitas Airlangga,  Magister Kenotariatan.

## 398 Muhammad Arif: Efisiensi dan Kepatuhan Penerapan...

## Pendahuluan
Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan negara yang berperan penting untuk pembiayaan pembangunan negara dan penggambaran kemandirian ekonomi negara tersebut. 1 Pembiayaan pembangunan seperti pengembangan infrastruktur maupun pembiayaan lain dalam suatu negara, 2 mencakup kepentingan umum seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. 3
Prinsip memberdayakan kemampuan dalam negeri terhadap penerimaan negara sehingga pajak dipilih salah satunya sebagai sumber penerimaan, 4 hal ini juga karena pajak merupakan penerimaan negara dengan jumlah yang relatif stabil. 5 Sebagai sumber utama penerimaan negara, maka pemerintah dan otoritas perpajakan terus berupaya meningkatkan penerimaan negara dengan selalu memperbaiki kualitas sistem perpajakan. 6
Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2022 sebesar Rp. 2.438 triliun 7 , mayoritas pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp. 1608,1 triliun (65,95%), tumbuh sebesar 25,8% dari penerimaan pajak tahun sebelumnya. 8
Dari beberapa kontribusi jenis pajak, pajak penghasilan merupakan kontributor mayoritas dalam penerimaan pajak yakni sebesar 55,7%, salah satu faktor yang memberikan dampak positif dari penerimaan pajak yakni dukungan kebijakan
1 Finny Tania Rachdianti, Endang Siti Astuti and Heru Susilo, ‘Pengaruh Pengguanaan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Terdaftar Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)’ (2016) 11 Jurnal Perpajakan (JEJAK).[1].
2 Reny Aziatul pebriani and RM. Rum Hendarmin, ‘Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi, Pelayanan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Tahun 2020’ (2021) 16 Jurnal Wahana Akuntansi.[204].
3 Erly Suandy, Hukum Pajak (Salemba Empat 2005).[8].
4 Abu Samman Lubis, ‘Pengelolaan Sumber Penerimaan Pajak Sebagai Sumber Pendanaan Utama Dalam Pembangunan’ (Balai Diklat Keuangan Malang, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2015).
5 Bohari, Pengantar Hukum Pajak (Rajawali Pers 2018).[11].
6 Qurrotul Aini, ‘Peran Sosialisasi E-Registration Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di Kpp Pratama Surabaya Wonocolo)’ (2013) 2 Jurnal Akuntansi AKUNESA.[1].
7 Lihat: https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html diakses pada 19 Agustus 2023.
8 Tim Kementerian Keuangan, ‘Informasi APBN 2023 “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan’ (2023).[12-14].
pajak dari pemerintah yang salah satunya penguatan basis pemajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. 9
Atas dasar itu maka otoritas perpajakan melakukan banyak upaya untuk terus mengoptimalkan penerimaan Negara yang bersumber dari pajak. Salah satu data realisasi penerimaan pajak ditunjukkan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bontang menjadi salah satu unit kerja Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memberikan sumbangsih penerimaan pajak terbesar di Indonesia dan nomor satu di Kalimantan Timur. 10 Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak sebagai berikut:
Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Bontang 2019-2022 Tahun Realisasi 2019 Rp. 2.9 Trilliun 2020 Rp. 2.7 Trillun 2021 Rp. 2.5 Trilliun 2022* Rp. 3.1 Trillun
Sumber: Account Representative KPP Pratama Bontang pada tanggal 19 Mei 2023 (*Masa penyampaian SPT masih berjalan)
Berdasarkan informasi diatas, diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak tahun 2022 di KPP Pratama Bontang melampaui realisasi penerimaan pajak pada realisasi penerimaan pajak sebelum-sebelumnya terutama tahun 2021 yakni sebesar Rp. 3.1 Trilliun yang sebelumnya hanya Rp. 2.5 Trilliun.
Meskipun ada peningkatan realisasi penerimaan pajak namun berdasarkan informasi dibawah ini diketahui bahwa realisasi kepatuhan pajak mengalami penurunan berturut-turut sejak tahun 2020 hingga 2022 yakni 91,01%, 87,79%, dan 54.15%, penurunan tajam terjadi pada tahun 2022 dimana persentase realisasi kepatuhan wajib pajak hanya sebesar 54,15% atau turun sebesar 33,82% dari realisasi kepatuhan tahun 2021.
9 Keuangan (n 8).
10 Syifaul Mirfaqo, ‘Realisasi Penerimaan Tempati Peringkat Kedua Nasional, KPP Pratama Bontang Apresiasi Wajib Pajak’ (2023).
400
Muhammad Arif: Efisiensi dan Kepatuhan Penerapan...
Tabel 2. Realisasi Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Bontang 2019-2022 Tahun Wajib SPT Realisasi Persentase 2019 53.490 35.084 65,59% 2020 51.544 46.909 91,01% 2021 56.143 49.288 87,79% 2022* 64.301 34.816 54,15%
Sumber: Account Representative KPP Pratama Bontang pada tanggal 19 Mei 2023 (*Masa penyampaian SPT masih berjalan)
Berseberangan dengan kepatuhan pajak, jumlah wajib pajak terjadi peningkatan secara signifikan dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Secara umum ditunjukkan kepatuhan wajib pajak rendah khususnya tahun 2022. Meskipun realisasi kepatuhan pajak rendah namun yang realisasi penerimaan pajak tinggi, hal ini terjadi karena tingginya harga komoditas pertambangan (salah satu komoditas penyumbang pajak terbesar di KPP Pratama Bontang) sehingga mendongkrak kinerja pertumbuhan penerimaan pajak, demikian disampaikan oleh Aprillia FK
Account Representative (AR) KPP Pratama Bontang. 11
Salah satu profesi yang turut memberikan kontribusi penerimaan pajak di KPP Pratama Bontang yakni Notaris yang berdomisili di wilayah Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Wajib pajak berprofesi Notaris dalam jabatannya juga menerima penghasilan berupa honorarium, akibat dari penggunaan jasa jabatannya. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris.
Selain berhak memperoleh honorarium profesi Notaris, wajib pajak Notaris dimungkinkan merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya PPAT) yang juga memperoleh honorarium atas jasa profesi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.
11 Wawancara penulis dengan AR Aprillia FK  KPP Pratama Bontang pada tanggal 15 Mei 2023.
Atas dasar penghasilan berupa honorarium yang diterima Notaris, maka berkewajiban membayar pajak penghasilan, penghasilan ini digolongkan ke dalam pekerjaan bebas karena dilakukan dengan keahlian khusus yang diterangkan dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Dalam konteks diatas, pembebanan sebagai besar administrasi perpajakan dilimpahkan kepada wajib pajak, pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem administrasi perpajakan, karena sistem admistrasi menjadi salah satu faktor keengganan wajib pajak menunaikan kewajiban perpajakannya. Usaha ini tertuang ke dalam salah satu tujuan reformasi perpajakan yakni penataan sistem informasi dan teknologi, 12 dengan perkembangan sistem informasi, dan teknologi Ditjen Pajak mengadopsi inovasi di bidang teknologi untuk memudahkan proses administrasi perpajakan. 13 Inovasi tersebut yakni E-Tax System (Sistem Pajak Elektronik) yang menyediakan E-Filing dan E-Form sebagai saluran penyampaian SPT, E-Bupot Unifikasi sebagai saluran pembuatan bukti potong pajak penghasilan, dan E-Billing sebagai saluran pembuatan kode billing pembayaran pajak. 14
Sebuah penelitian empiris menunjukkan bahwa pengenalan salah satu layanan E-Tax System berdampak cukup besar terhadap kepatuhan pajak. 15 Hal ini  bisa  dikonfirmasi  di  Data  Statistik  Laporan  Tahunan  2021  oleh  Direktorat Jenderal Pajak yakni perkembangan jumlah penyampaian E-Filing,  E-Form, E-SPT,  dan  SPT  Manual dari 2018-2021 selalu mengalami peningkatan. 16 Fakta
12 Abdul Hofir and others, Reformasi Adalah Keniscayaan, Perubahan Adalah Kebutuhan: Cerita Di Balik Reformasi Perpajakan (Pertama, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI 2021).
[67-68]. 13 Kadarisman Hidayat and others, ‘Antecedents of Religiosity and E-Filing, the Effect on Tax Compliant Behavior Mediated By Attitude, Behavior Control, and Tax Compliant Intention’ (2022) 14 International Journal of Economics and Finance Studies.[172].
14 Lihat https://pajak.go.id/id/aplikasi-page diakses pada 18 Agustus 2023.
15 Suwardi, ‘Pengaruh Penggunaan E-Form Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak’ (Pusdiklat Pajak: Simposium Nasional Keuangan Negara, 2020).[654].
16 DJP, ‘Laporan Tahun 2021: Berkontribusi Bersama Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional’ (2021).[193-194].

## 402 Muhammad Arif: Efisiensi dan Kepatuhan Penerapan...
lain ditemukan bahwa rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan 2018-2021 selalu mengalami peningkatan berturut-turut 71,10%, 73,06%, 77,63%, dan 84,07%. 17
Berseberangan dengan fakta tersebut berdasarkan tabel I.2 realisasi kepatuhan pajak di KPP Pratama Bontang terjadi penurunan kepatuhan setiap tahunnya dari tahun 2020 hingga puncaknya 2022 rasio kepatuhan pajak hanya sebesar 54,15% turun sebesar 33,82%. Ketidakpatuhan pajak menjadi tantangan pertumbuhan teknologi informasi. 18 Masih belum jelas apakah wajib pajak Notaris juga memberikan kontribusi ketidakpatuhan yang terjadi di KPP Pratama Bontang. Namun sebuah penelitian disertasi oleh Ika Rahma Susilawati “ Tax in the Mind : Reprentasi Kognitif – Sosial Tentang Pajak” yang intinya fenomena perpajakan di Indonesia, sentimen pajak positif namun kepatuhan membayar pajak rendah. 19 Selain itu, kepatuhan perpajakan oleh Profesi Notaris, pada tahun 2016 pernah disorot oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani karena menjadi tiga profesi termasuk Pengacara dan Kurator yang memiliki tingkat kepatuhan yang masih rendah, Notaris khususnya hanya 39%. 20 Seharusnya hal ini tidak terjadi lagi, karena sebuah penelitian oleh Devos dalam disertasi Rizal Pahlil, salah satu variable kepatuhan adalah tingkat pendidikan, sementara Notaris pendidikan Magister menjadi salah satu syarat profesi. 21
Berangkat dari latar belakang diatas, selanjutnya penulis bermaksud meneliti “Penerapan E-Tax System ditinjau dari Asas Efisiensi dan Kepatuhan Wajib Pajak Notaris Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan”.
17 DJP (n 16). 18 Prianto Budi Saptono and others, ‘Quality of E-Tax System and Tax Compliance Intention: The Mediating Role of User Satisfaction’ (2023) 10 Informatics 1.[2].
19 Lihat  https://ugm.ac.id/id/berita/23411-fenomena-perpajakan-di-indonesia-sentimen- terhadap-pajak-positif-tapi-kepatuhan-membayar-pajak-rendah/, diakses pada tanggal 19 agustus 2023.
20 Aziatul pebriani and RM. Rum Hendarmin (n 2).
21 Palil Mohd Rizal, ‘Tax Knowledge and Tax Compliance Determinants in Self Assessment System in Malaysia’ (University of Birmingham 2010).[214].

## Metode Penelitian
Secara hakikat, ilmu hukum berusaha untuk menampilkan hukum secara integral 22 Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal . Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk memahami hubungan dan keterkaitan antara aspek-aspek hukum, dengan realitas dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum bukan hanya dilihat sebagai suatu entitas normatif yang mandiri atau isoterik, melainkan juga dilihat sebagai bagian riil dari sistem sosial yang berkaitan dengan variable sosial lainnya. 23 Dalam penelitian ini penulis membandingkan antara ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan realita yang terjadi di lapangan, dalam hal ini penulis memilih profesi notaris di KPP Pratama Bontang sebagai objek penelitian untuk melihat Efisiensi dan Kepatuhan Notaris Terhadap Penerapan E-System dalam Pelaksanaan Self Assessment System Guna melaksanakan kewajiban menyampaikan SPT PPh Wajib Pajak Notaris.
Penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan yaitu metode pendekatan kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa lisan dari orang-orang yang di wawancari maupun kata-kata tertulis dari hasil pencarian data. Data deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikira ataupun suatu kelasperistiwa pada masa sekarang. 24

## Deskripsi dan Hasil Penelitian
Dalam penelitian ini data yang digunakan yaitu data primer, data tersebut didapatkan dari responden yang sudah mengisi kuesioner. Jumlah responden sebanyak 15 orang diberikan secara langsung kepada responden, selanjutnya data diproses dan dianalisis.
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bontang merupakan unit kerja direktorat jenderal pajak yang berada di 2 (dua) wilayah kota/kabupaten yakni
22 Yati Nuhayati, ‘Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, Dan Tujuan Ilmu Hukum’ (2013) V Al’ Adl.[15].
23 Nuhayati (n 22).
24 Moh Nazir, Metodologi Penelitian (Ghalia Indonesia 2003).[68].

## 404
Muhammad Arif: Efisiensi dan Kepatuhan Penerapan...
Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur, wilayah ini juga merupakan wilayah industri pertambangan, perkebunan dan pertanian yang setiap tahunnya menyumbang pendapatan negara. Tercatat KPP Pratama Bontang berhasil menduduki peringkat kedua atas pencapaian realisasi penerimaan pajak dari 352 kantor unit kerja yang ada di Indonesia. 25 Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur merupakan daerah industri pertambangan, perkebunan dan pertanian selain itu juga masih banyak kegiatan usaha yang beragam sehingga jasa dari profesi notaris sangat diperlukan. Meskipun wilayah Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur dikategorikan wilayah kategori daerah C untuk notaris.
Notaris yang terdaftar bertugas di Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur berjumlah 25 Notaris dengan rincian jumlah Kota Bontang sebanyak 16 wajib pajak dan Kabupaten Kutai Timur sebanyak 9 wajib pajak. Sebanyak 15 buat kuesioner yang disebar, kembali untuk diolah juga dengan jumlah yang sama 15, di dapatkan informasi terkait jenis kelamin sebanyak tiga laki-laki dan dua belas orang perempuan, yang rata-rata masa kerjanya yang kurang dari 10 tahun terdapat empat orang, 10 hingga 20 tahun terdapat 6 orang dan sisanya lebih dari 20 tahun kerja sebanyak 5 orang.
Hasil analisa variabel penelitian dilakukan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak dan Kepatuhan pajak menurut Safri Nurmantu ditemukan.
Pertama, wajib pajak telah mendaftarkan diri dan memiliki NPWP, seluruh responden menjawab “ya”. Kedua, wajib pajak menyelenggarakan pembukuan/ pencatatan, sebanyak 12 responden menjawab pencatatan dan 3 responden lainnya menjawab pembukuan. Ketiga, seluruh responden menggunakan e-Tax System, untuk pelaporan menggunakan e-Form 10 responden dan e-Filing 5 responden, seluruh responden menggunakan e-Billing untuk pembayaran, dan tidak menggunakan e-Bupot Unifikasi. Keempat, jenis surat pemberitahuan yang
25 Mirfaqo (n 10). Dikunjungi pada tanggal 12 April 2023.
dilaporkan wajib pajak, responden hanya melaporkan SPT PPh Pasal 25/29 dan tidak melaporkan SPT PPh Pasal 21 dan SPT Pasal 4. Kelima, wajib pajak tepat waktu menyampaikan SPT PPh dan tidak pernah terlambat, seluruh responden menjawab tepat waktu dan tidak pernah terlambat. Keenam, wajib pajak pernah melakukan audit laporan keuangan oleh akuntan publik, seluruh responden menjawab tidak pernah. Ketujuh, wajib pajak pernah terpidana karena pajak, seluruh responden menjawab tidak pernah. Terakhir biaya administrasi pajak langsung dan biaya waktu, responden tidak mengeluarkan biaya-biaya ini karena sudah menggunakan e-Tax System .
Pengaruh  Penerapan  E-Tax  System  terhadap  Kepatuhan  Penyampaian  SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Notaris di KPP Pratama Bontang.
Tingkat kepatuhan wajib pajak Notaris, penulis menggunakan dua indikator yakni Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak dan Kepatuhan berdasarkan Safti Nurmantu dimana mengelompokkan kepatuhan perpajakan ke dalam dua poin yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Berikut pemaparan terkait kepatuhan perpajakan responden yang dilakukan di KPP Pratama Bontang.
Kriteria patuh yang dikemukan dalam Pasal 3 PMK RI Nomor 39/
PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Berdasarkan parameter, wajib pajak tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan, wajib pajak pernah ternah terlambat melakukan pembayaran, wajib pajak pernah melakukan audit laporan keuangan oleh akuntan publik, dan wajib pajak terpidana. Dari kriteria patuh tersebut disimpulkan wajib pajak Notaris di KPP Pratama Bontang dapat dikatakan patuh, kemudian Indikator kepatuhan berdasarkan teori dari Safri Nurmantu dimana untuk mengetahui kepatuhan perpajakan digunakan dua parameter yakni, kepatuhan formal dan kepatuhan materil. Kepatuhan formal diliat dari parameter tepat waktu mendaftarkan diri dan memiliki npwp, tepat waktu penyetoran

## 406
Muhammad Arif: Efisiensi dan Kepatuhan Penerapan...
pajak, tepat waktu menyampaikan SPT pajak penghasilan, disimpulkan sudah terlaksana, untuk kepatuhan materil diliat dadi parameter, tepat, benar dan jujur dalam menghitung pajak., tepat, benar dan jujur dalam menghitung, memotong dan memungut pajak sudah terlaksana oleh responden.
Secara umum, hasil penelitian terkait kepatuhan wajib pajak Notaris terhadap penerapan E-Tax  System dalam pelaksanaan Self  Assessement  System baik menggunakan parameter Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018 maupun Parameter Kepatuhan menurut Safri Nurmantu  mengkonfimasi  bahwa  wajib  pajak  Notaris  dilihat  dari  kepatuhan perpajakan di wilayah KPP Pratama Bontang, bisa dikatakan patuh artinya persentase penurunan kepatuhan pelaporan pajak di KPP Pratama Bontang Wajib Pajak Notaris tidak ikut terlibat dalam hal penurunan kepatuhan.
Relevansi  Penerapan E-Tax System di  KPP  Pratama  Bontang  dengan  Asas

## Efisiensi
Sistem perpajakan yang baik haruslah memenuhi asas efisiensi. Asas ini menekankan bahwa prosedur dan sistem administrasi perpajakan seharusnya dapat dilakukan dengan secara praktis dengan biaya yang sehemat-hematnya. 26
Dalam  penelitian  ini  untuk  mengetahui  efisiensi  perpajakan  digunakan  Asas Efisiensi  menurut  Haula  Rosdiana  dan  Rasin  Taringan    keduanya  dalam  hal mengukur  efisiensi  perpajakan  membagi  biaya  kedalam  tiga  (3)  biaya  yakni, Biaya Langsung (Direct Money Cost) , Biaya Waktu (Time Cost) dan Biaya Psikis (Psychic Cost). 27
Direct Money Cost (Biaya langsung) yakni biaya-biaya yang diukur dengan nilai uang yang harus dikeluarkan berkaitan dengan proses perpajakan.
Time Cost (Biaya Waktu) yakni biaya berupa waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.
26 Haula Rosdiana dan Rasin Taringan, Perpajakan:  Teori  Dan  Aplikasi (Raja  Grafindo  Pers 2005).[136-137].
27 Taringan (n 26).
Psychic Cost (Biaya Psikis) yakni menurut Sandford, Godwin, Hardwick, dan Butterworth, beban psikologis antara lain dalam bentuk stres dan kecemasan yang dibebankan kepada pembayar pahak karena undang-undang mengharuskan wajib pajak melaksanakan kewajiban yang kompleks dibawa ancaman hukum. 28
Dari parameter diatas, seluruh responden tidak mengeluarkan biaya- biaya tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan E-Tax  System pada wajib pajak umumnya diIndonesia dan khususnya wajib pajak Notaris KPP Pratama Bontang relevan terhadap asas efisiensi perpajakan dilihat dari parameter  asas  efisiensi  yang  dikemukan  oleh  Haula  Rosdiana  dan  Rasin Taringan, hal ini juga sejalan dengan prinsip efisiensi menurut Lymer dan Oats yang pada intinya mengatakan efisiensi dapat tercapai jika biaya administrasi sistem pajak tidak berlebihan. 29

## Kesimpulan
Pengaruh kepatuhan pajak terhadap penerapan E-Tax  System dalam pelaksanaan Self Assessment System, kepatuhan yang diukur dengan parameter Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018 maupun Parameter Kepatuhan menurut Safri Nurmantu mengkonfimasi bahwa wajib pajak Notaris dilihat dari kepatuhan perpajakan di wilayah KPP Pratama Bontang, bisa dikatakan patuh artinya persentase penurunan kepatuhan pelaporan pajak di KPP Pratama Bontang Wajib Pajak Notaris tidak ikut terlibat dalam hal penurunan kepatuhan. Meskipun sudah dikatakan wajib pajak Notaris patuh, namun keluhan terkait perpajakan dari Notaris juga ditemukan seperti, kurangnya sosialisasi perpajakan, dimana Notaris jarang membaca aturan terkait perpajakan karena banyaknya aturan dan banyaknya tugas jabatan sehingga tidak terlalu memperhatikan untuk membaca aturan perpajakan yang bukan tugas pokok Notaris.
28 Sandford, Godwin, Hardwick dan Butterworth dikutip dalam Noor Sharoja Shapiei, ‘Evaluation of Corporate Income Tax Compliance Costs and Compliance Behaviour under the Self- Assessment System’ (Monash University 2012).[29].
29 Lymer dan Oats dikutip dalam Shapiei (n 28).
408
Muhammad Arif: Efisiensi dan Kepatuhan Penerapan...
Penerapan E-Tax  System di  KPP  Pratama  Bontang  dengan  Asas  Efisiensi dapat dikatakan relevan dilihat dari parameter asas efisiensi yang dikemukan oleh Haula Rosdiana dan Rasin Taringan, hal ini juga sejalan dengan prinsip efisiensi menurut Lymer dan Oats yang pada intinya mengatakan efisiensi dapat tercapai jika biaya administrasi sistem pajak tidak berlebihan. 30
Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP Pratama Bontang melakukan beberapa upaya untuk terus meningkatkan penggunaan sistem yang memudahkan wajib pajak umumnya secara khusus wajib pajak Notaris langkah-langkah preventif harus dilakukan seperti mengadakan penyuluhan dan sosisalisasi seputar perpajakan khususnya untuk profesi-profesi yang melakukan pekerjaan bebas, agar dapat meningkatkan kepatuhan dalam hal perpajakan karena menurut Rizal Palil pengetahuan pajak dapat mempengaruhi perilaku patuh. 31 Kemudian melakukan pengawasan dengan benar, memberikan sanksi sesuai aturan perpajakan jika ada yang melakukan pelanggaran. Self Assessment System yang sudah bagus dijalankan, fiskus  sebagai  pengawas  harus  meningkatkan  pengawasannya  terhadap  wajib pajak agar yang sudah berjalan bisa dipertahankan dan ditingkatkan. Terakhir pada dasarnya setiap manusia tidak ingin dikenakan pajak, tetapi kesadaran akan pentingnya pajak serta di dukung oleh bukti konkret pemerintah yang ditunjukan berupa pelayanan publik, kesejahteraan dan pembangunan bangsa yang lebih baik akan membuat kerelaan manusia membayar pajak.
Dalam konteks layanan pajak online, E-Tax  System harus berbiaya serendah mungkin atau compliance cost (biaya kepatuhan) rendah, biaya rendah akan memudahkan, kemudian kemudahan dapat meningkatkan kenyamanan
(efisiensi),  maka  secara  implisit  dapat  dikatakan  bahwa  semakin  nyaman penggunaan layanan E-Tax System maka semakin puas wajib pajak, akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Smith mengatakan “Every tax ought to be so contrived as both to take out and to keep out of the pockets of the people as little as possible,
30 Lymer dan Oats dikutip dalam ibid.
over and above what it brings into the public treasury of the state” , 32 biaya pemungutan pajak oleh wajib pajak harus serendah mungkin dari pajak yang masuk ke Negara.

## Daftar Bacaan

## Buku
Bohari, Pengantar Hukum Pajak (Rajawali Pers 2018).
Nazir M, Metodologi Penelitian (Ghalia Indonesia 2003).
Suandy E, Hukum Pajak (Salemba Empat 2005).
Taringan HR dan R, Perpajakan: Teori Dan Aplikasi (Raja Grafindo Pers 2005).

## Jurnal
Aini Q, ‘Peran Sosialisasi E-Registration Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di Kpp Pratama Surabaya Wonocolo)’ (2013) 2 Jurnal Akuntansi AKUNESA.
Aziatul pebriani R and RM. Rum Hendarmin, ‘Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi, Pelayanan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Tahun 2020’ (2021) 16 Jurnal Wahana Akuntansi 204.
Hidayat K and others, ‘Antecedents of Religiosity and E-Filing, the Effect on Tax Compliant Behavior Mediated By Attitude, Behavior Control, and Tax Compliant Intention’ (2022) 14 International Journal of Economics and Finance Studies 160.
Lubis AS, ‘Pengelolaan Sumber Penerimaan Pajak Sebagai Sumber Pendanaan Utama Dalam Pembangunan’ (Balai Diklat Keuangan Malang, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2015).
Nuhayati Y, ‘Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, Dan Tujuan Ilmu Hukum’ (2013) V Al’ Adl.
Rachdianti FT, Astuti ES and Susilo H, ‘Pengaruh Pengguanaan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Terdaftar Di Dinas

## 410
Muhammad Arif: Efisiensi dan Kepatuhan Penerapan...
Pendapatan Daerah Kota Malang)’ (2016) 11 Jurnal Perpajakan (JEJAK) 1.
Saptono PB and others, ‘Quality of E-Tax System and Tax Compliance Intention: The Mediating Role of User Satisfaction’ (2023) 10 Informatics 1.
Suwardi, ‘Pengaruh Penggunaan E-Form Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak’ (Pusdiklat Pajak: Simposium Nasional Keuangan Negara, 2020) 654.

## Penulisan Hukum/Tesis/Disertasi
Mohd Rizal P, ‘Tax Knowledge and Tax Compliance Determinants in Self Assessment System in Malaysia’ (University of Birmingham 2010).
Shapiei NS, ‘Evaluation of Corporate Income Tax Compliance Costs and Compliance Behaviour under the Self-Assessment System’ (Monash University 2012) <http://www.nzlii.org/nz/journals/VUWLawRw/1985/17.pdf>.

## Laman/Laporan
DJP, ‘Laporan Tahun 2021: Berkontribusi Bersama Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional’ (2021).
Hofir  A  and  others, Reformasi  Adalah  Keniscayaan,  Perubahan  Adalah  Kebutuhan: Cerita  Di  Balik  Reformasi  Perpajakan (Pertama, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI 2021) <chrome-extension:// efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.pajak.go.id/sites/ default/files/2021-07/Buku Reformasi Perpajakan Web.pdf.
Keuangan TK, ‘Informasi APBN 2023 “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan’ (2023).
Mirfaqo S, ‘Realisasi Penerimaan Tempati Peringkat Kedua Nasional, KPP Pratama Bontang Apresiasi Wajib Pajak’ (2023) https://kaltim.tribunnews. com/2023/03/02/realisasi-penerimaan-tempati-peringkat-kedua-nasional- kpp-pratama-bontang-apresiasi-wajib-pajak

## Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133).
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan
Notaire, 6 (3) 2023: 397-412 411
Umum dan Tatacara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3).
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246).
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120).
Peraturan DJP Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan.
How to cite: Muhammad Arif, ‘Efisiensi dan Kepatuhan Penerapan E-System dalam Pelaksanaan Self Assessment System Guna Memenuhi Kewajiban Pajak PPh Wajib Pajak Notaris’ (2023) 6 Notaire.

## Muhammad Arif: Efisiensi dan Kepatuhan Penerapan...
--This page is intentionally left blank--