## Jurnal Ilmiah Dunia Hukum

## Volume 3 Nomor 2, April 2019
ISSN Print: 2528-6137 Penerbit:
Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemakai Jasa Elektronik Dalam Transaksi Melalui Marketplace

## Liany Dewi Sanjoto
Notaris PPAT di Semarang E-mail: notppat.smg@gmail.com
Abstract: Online marketplace is a small-scale business of e-commerce with a different business model, while e-commerce itself has a large scale not only providing a place for buying and selling transactions but maintainance (paying attention) to product delivery by cooperating with vendors (owners) of goods delivery services, maintainance ( pay attention to) how to pay and work with banks. The problem to be discussed in this paper is why legal protection for consumers who use electronic services in e-commerce transactions in the marketplace is needed? How is the construction that was built so that fair protection occurs  in  e-commerce  transactions  in  the  marketplace  ?, How  is  the  reconstruction  of  legal  protection efforts that can be obtained by a consumer of electronic service users in fair marketplace transactions? Given the challenge is how sellers of goods and services / business actors / online shop owners / virtual stores and buyers / consumers who use electronic services have a high sense of trust to transact on  the business model, so that business people in it do not need to worry about the goods not arriving, money hasn't been sent or the money hasn't been received by the seller. Similar to e-commerce, the owner of this marketplace cooperates with the shipping service vendor, bank, and internet service vendor (owner). After providing comfort to business people in the business model, the owner can focus on monetize (applying methods to make money from managed content) business model itself.
Keywords: Businessmen; Consumer Electronic Services; Marketplace.
Abstrak: Online marketplace merupakan bisnis skala kecil dari e-commerce dengan model bisnis yang berbeda,  sedangkan e-commerce ini sendiri skalanya luas tidak hanya menyediakan tempat transaksi jual beli  melainkan  maintainance  (memperhatikan)  pengiriman  produk  dengan  menggandeng  vendor (pemilik)  jasa  pengiriman  barang,  maintainance  (memperhatikan)  cara  pembayaran  dan  bekerja  sama dengan bank. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu Mengapa perlindungan hukum bagi  konsumen  pemakai  jasa  elektronik  dalam  transaksi  e-commerce  di  marketplace  diperlukan? Bagaimana konstruksi yang dibangun supaya perlindungan yang berkeadilan terjadi dalam transaksi e- commerce  di  marketplace?,  Bagaimana  rekonstruksi  upaya-upaya  perlindungan  hukum  yang  dapat diperoleh  seorang  konsumen  pemakai  jasa  elektronik  dalam  transaksi    marketplace  yang  berkeadilan? Mengingat  tantangannya  adalah  bagaimana  penjual  barang  dan  jasa/pelaku  usaha/pemilik  toko online/toko  virtual  dan  pembeli/konsumen  pemakai  jasa  elektronik  memiliki  rasa  kepercayaan  tinggi untuk  bertransaksi  pada  model  bisnis  tersebut,  sehingga  para  pelaku  bisnis  di  dalamnya  tidak  perlu khawatir akan barang tidak sampai, uang belum dikirim ataupun uang belum diterima oleh seller. Sama halnya dengan e-commerce, owner dari marketplace ini menggandeng vendor (pemilik) jasa pengiriman, pihak bank, dan vendor (pemilik) jasa internet. Setelah memberikan kenyamanan pada pelaku bisnis di dalam model bisnis tersebut, pemilik sudah bisa fokus untuk monetize (menerapkan metode-metode untuk menghasilkan uang dari konten yang dikelola) model bisnis itu sendiri.
Kata Kunci: Pelaku Usaha; Konsumen Jasa Elektronik;  Marketplace

## A. Pendahuluan
Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan  makmur  yang  merata  materiil  dan  spirituil  dalam  era  demokrasi  ekonomi berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Pembangunan perekonomian  nasional  pada  era  globalisasi  harus  dapat  mendukung  tumbuhnya dunia  usaha,  sehingga  mampu  menghasilkan  beraneka  barang  dan/atau  jasa  yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak  dan  sekaligus  mendapatkan  kepastian  atas  barang  dan/atau  jasa  yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen pemakai jasa elekronik.
Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang  menyebabkan  barang dan  jasa  yang diproduksi dalam  masyarakat bertambah dan  kemakmuran  masyarakat  meningkat.  Masalah  pertumbuhan  ekonomi  dapat dipandang  sebagai  masalah  makro  ekonomi  dalam  jangka  panjang.  Pertumbuhan ekonomi  dapat  diartikan  juga  sebagai  proses  kenaikan  pendapatan  nasional. Perekonomian  dikatakan  mengalami  pertumbuhan  apabila  pertumbuhan  ekonomi mengarah  pada  standar  hidup  yang  lebih  tinggi,  nyata  dan  kerja  yang  meningkat. Hal ini terlihat dari jumlah transaksi ekonomi yang terjadi dalam masyarakat.
Pertumbuhan  ekonomi  suatu  Negara  dapat  dilihat  dari  kemampuan  Negara itu  untuk  menyediakan  barang-barang  ekonomi  yang  terus  meningkat  bagi penduduknya, berdasarkan kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi  yang dibutuhkannya.  Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi dimana terjadinya  perkembangan Gross  National  Product (GNP)  atau  Produk  Nasional Bruto  (PNB)  merupakan  jumlah  barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  oleh  penduduk warga negara suatu negara, baik yang berada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri.
Kenaikan Gross  Domestic  Product (GDP)/Produk  Domestik  Bruto  (PDB) dapat muncul melalui kenaikan penawaran tenaga kerja, kenaikan modal fisik atau sumber  daya  manusia  serta  kenaikan  produktivitas.  Faktor-faktor  yang  akan menunjang pertumbuhan ekonomi suatu Negara, yaitu :
1. Sumber  Daya  Manusia,  terdiri  dari  kuantitas  tenaga  kerja  dan  ketrampilan angkatan kerja.
2. Sumber  Daya  Alam,  kekayaan  alam,  dapat  mempermudah  usaha  untuk mengembangkan  perekonomian  suatu  Negara  terutama  pada  masa  permulaan proses pertumbuhan ekonomi.
3. Sumber Daya Modal, meliputi barang modal dan modal uang.
4. Teknologi  dan  Inovasi.  Kemajuan  teknologi  menimbulkan  beberapa  efek positif dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu dapat mempertinggi efisiensi dalam komunikasi dan sarana untuk transaksi atau perdagangan.
Dari  keempat  faktor  penunjang  tersebut,  dalam  makalah  ini  menekankan pada  kemajuan  dalam  bidang  teknologi  dan  inovasi,  dimana  kemajuan  teknologi dipergunakan untuk memudahkan hidup manusia dari yang sebelumnya, khususnya kemajuan  dalam  bidang  teknologi  informasi  (termasuk  di  dalamnya  teknologi komputer  dan  telekomunikasi).  Teknologi  informasi  yang  mengalami  kemajuan yang  sangat  pesat  dalam  beberapa  tahun  terakhir  ini  telah  membawa  banyak perubahan  dalam  hidup  masyarakat.  Keunggulannya  bukan  hanya  terletak  pada fungsinya sebagai alat komunikasi melainkan juga sebagai sarana untuk penyebaran dan  pencarian  data,  sarana  hiburan,  kegiatan  belajar  mengajar  atau  dunia
pendidikan,  memberikan  pelayanan  dan  jasa  serta  yang  mulai  marak  dikenal masyarakat  akhir-akhir  ini  yaitu  sebagai  sarana  untuk  melakukan  transaksi  bisnis atau  perdagangan.  Fenomena  ini  pada  gilirannya  menempatkan  informasi  sebagai komoditas ekonomi yang sangat penting dan menguntungkan.
Media  internet  menumbuhkan  bentuk  perdagangan  baru  yang  dikenal dengan  nama electronic  commerce  (e-commerce), dimana  prinsip  perdagangan dengan  sistem  pembayaran  tradisional  yang  mempertemukan  penjual  dan  pembeli secara  fisik  diubah  dengan  perdagangan  jarak  jauh  dan  tidak  lagi  membutuhkan pertemuan  antar  pelaku  usaha,  menembus  batas-batas  dan  memberi  akses  yang lebih  besar pada  barang dan  jasa dengan  harga  yang  lebih  murah. Kejelian pelaku usaha untuk  memanfaatkan  internet sebagai  sarana promosi, transaksi, toko online ( virtual  store/ toko  maya),  maupun  sarana  bisnis  lainnya  tidak  dibarengi  dengan lahirnya  perangkat  perundang-undangan  yang  mengatur  hal  tersebut.  Akibatnya banyak  pihak  yang  dirugikan  akibat  kekosongan  hukum  dalam cyberspace (ruang maya).
Maraknya  transaksi e-commerce meningkatkan  pendapatan  masyarakat dengan  demikian  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  di  Indonesia  mutlak diperlukan dalam melakukan transaksi e-commerce, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga konsumen merupakan sasaran usaha. Undang- undang  Perlindungan  Konsumen  Nomor  8  Tahun  1999  merupakan  salah  satu payung hukum bagi konsumen di Indonesia atas pemanfaatan barang atau jasa dari produsen  atau  pelaku  usaha,  tetapi  nampaknya  masih  banyak  konsumen  yang belum  pernah  mendengar  atau  belum  tahu  tentang  Undang-undang  Perlindungan Konsumen,  hal  ini  menjadi  salah  satu  penghambat  terlaksananya  perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce.
Dalam  pelaksanaannya, e-commerce inipun  menemui  beberapa  hambatan. Salah  satunya  adalah  di  bidang  hukum  dimana  belum  adanya  ketentuan  hukum yang  secara  khusus  mengatur  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen dalam  transaksi e-commerce ini.  Sejauh  ini  transaksi e-commerce ini  dilakukan berdasarkan  ketentuan  pasal  1320  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  tentang sahnya suatu perjanjian, asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  serta  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  yang  telah  diperbaharui  dengan Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan Atas  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik.
Perlindungan    hukum    terhadap    konsumen  pemakai  jasa  electronic  (atau selanjutnya  cukup  ditulis  sebagai  “konsumen”)  dalam    melakukan    transaksi e- commerce mutlak  diperlukan  dalam  rangka  menyongsong  era  perdagangan  bebas yang  akan  datang.  Perlindungan  konsumen  itu  sendiri  menurut  pasal  1  ayat  (1) Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada  konsumen. Permasalahannya seperti pada umumnya yang dapat ditemui dalam transaksi secara konvensional, transaksi jual beli ala e-commerce juga merupakan suatu kontrak jual beli  yang  sama  dengan  jual  beli  konvensional  yang  biasa  dilakukan  masyarakat. Perbedaannya  hanya  pada    media    yang    digunakan.  Pada    transaksi e-commerce,
media  yang  dipergunakan  adalah  media  elektronik  yaitu  internet,  sehingga kesepakatan ataupun kontrak yang tercipta adalah melalui online . Transaksi  perdagangan  secara online terus  menggeliat  karena  mudah dilakukan  dimana  saja,  karena  itu  konsumen  dan  produsen  harus  dibekali pemahaman  agar  kemudahan  transaksi  tidak  malah  merugikan.  Transaksi online melalui  portal e-commerce semakin  populer  digunakan  di  masyarakat  dan  hal  itu dapat  dinilai  sebagai  perkembangan  positif  karena  semakin  mudah  untuk menghubungkan  penjual/pelaku  usaha/pengusaha/pemilik  toko online ( virtual store )  dan  pembeli/konsumen  saat  ini.  Di  sisi  lain,  pengguna e-commerce terus meningkat  dengan  bertambahnya  portal e-commerce yang  memenuhi  kebutuhan masyarakat saat ini.
Perkembangan  ekonomi  harus  terus  dipupuk  serta  masyarakat  harus  terus diberi  dorongan  dan  dukungan  untuk  melakukan  transaksi online agar  industri dapat  berkembang  dengan  pesat.  Namun,  perlu  diingat,  masyarakat  juga  perlu diberi  perlindungan  dengan  dibekali  ilmu  cara  bertransaksi  digital  yang  aman. Untuk  itu para pengusaha kecil/mikro, sedang  maupun  besar dapat  memanfaatkan pemasaran produknya melalui marketplace , hal mana dapat membantu memperluas jaringan usaha kecil/mikro tidak hanya menjual dan memasarkan secara lokal, tapi nasional  bahkan  internasional. Marketplace adalah  sebuah  pasar  elektronik  yang melakukan kegiatan menjual dan membeli suatu barang ataupun jasa yang meliputi 3  (tiga)  aspek  (B2B,  B2C  dan  C2C)  dimana  B2B  (Bisnis  to  Bisnis)  mendominasi sampai 70 % (tujuh puluh prosen) di Marketplace . 1
Marketplace adalah aplikasi atau situs web yang memberi fasilitas jual beli online dari berbagai sumber. Pemilik situs web atau aplikasi tidak memiliki produk apapun  dan  bisnis  mereka  hanya  menyajikan  produk  orang  lain  kepada  pengguna kemudian memfasilitasinya. Dengan kata lain pengertian marketplace adalah model bisnis dimana situs web tidak hanya membantu untuk mempromosikan produk tapi juga menjembatani transaksi online antara penjual dan pembeli. 2 Salah satu contoh marketplace terbesar dan terpercaya di Indonesia adalah Tokopedia.
Beberapa  tahun  terakhir  ini marketplace menjadi booming di  Indonesia karena marketplace memberikan  kemudahan  kepada  konsumen  untuk  berbelanja online . Marketplace memberikan  pilihan  produk  yang  bervariasi  sehingga konsumen  akan  dapat  memilih  barang  yang  sesuai  dengan  keinginan  mereka. Tentunya  ini sangat  menguntungkan  bagi penjual/pelaku usaha/pengusaha/pemilik toko online ( virtual  store )  karena  mereka  tidak  perlu  repot  mendatangkan pengunjung  ke  situs  mereka.  Hal  ini  dikarenakan marketplace telah  memiliki banyak  pengunjung, market  place cenderung  memiliki  lalu  lintas  yang  besar, sehingga  penjual/pelaku  usaha/  pengusaha/pemilik  toko online ( virtual  store ) dapat  memanfaatkannya.  Namun marketplace memiliki  kelemahan  diantaranya produk atau barang ditawarkan oleh banyak penjual/pelaku usaha/pengusaha/pemilik  toko online ( virtual  store ),  sehingga  informasi    produk yang  diberikan,  kecepatan  respon  penjual/pelaku  usaha/pengusaha/pemilik  toko online ( virtual  store )  dan  kecepatan  pengiriman  antara  penjual/pelaku usaha/pengusaha/pemilik  toko online ( virtual  store )    tidak  seragam.  Jika  satu penjual/pelaku  usaha/  pengusaha/pemilik  toko online ( virtual  store )  memiliki pelayanan  yang  buruk  dapat  berdampak  yang  buruk  pula  kepada  reputasi
1 www.xohop.com.blog.detail.apaitu marketplace , diakses 28 Nopember 2018.
2 www.pahlevi.net , diakses 28 Nopember 2018
keseluruhan  penjual/  pelaku  usaha/pengusaha/pemilik  toko online ( virtual  store ). Oleh  sebab  itu  sebuah marketplace harus  membuat  strategi  dan  juga  gambaran kepada  para  pemasok  secara  bersamaan  dan  memberikan  kemudahan navigasi /pencarian kepada konsumen. Bagi penjual/pelaku
usaha/pengusaha/pemilik  toko online ( virtual  store )  dengan  modal  yang  kecil tentunya  mendatangkan  lalu  lintas  yang  besar  ke  dalam web mereka  merupakan tugas yang sangat berat, oleh karena itu alternatif paling bijak bagi  mereka adalah berjualan  melalui marketplace .  Untuk  menjual  produk  di marketplace juga  tidak memerlukan persyaratan yang terlalu rumit dan tergolong mudah.

## B. Permasalahan
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Mengapa  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  pemakai  jasa  elektronik  dalam transaksi e-commerce di marketplace diperlukan ?
2. Bagaimana  konstruksi  yang  dibangun  supaya  perlindungan  yang  berkeadilan terjadi dalam transaksi e-commerce di marketplace ?
3. Bagaimana  rekonstruksi  upaya-upaya  perlindungan  hukum  yang  dapat diperoleh  seorang  konsumen  pemakai  jasa  elektronik  dalam  transaksi marketplace yang berkeadilan?

## C. Metode Pendekatan
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  sosiologis, artinya  suatu  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  keadaan  nyata  masyarakat  atau lingkungan  masyarakat  dengan  maksud  dan  tujuan  untuk  menemukan  fakta  ( fact- finding ),  yang  kemudian  menuju  pada  identifikasi  ( problem-identification )  dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah ( problem-solution ). 3

## D. Pembahasan
1. Perlindungan  Hukum  dan  Keabsahan  Transaksi    Bagi  Konsumen Pemakai Jasa Elektronik Dalam Transaksi E-commerce di Marketplace
Perlindungan hukum bagi  konsumen pemakai jasa elektronik/ pembeli dalam  perjanjian/kontrak  transaksi e-commerce belum  diatur  secara  khusus karena  berkembangnya  cara  perdagangan  dari  dunia  nyata  ke  dunia  maya menimbulkan cara perlindungan bagi konsumen yang berbeda. Perjanjian yang berlaku di situs-situs online yang bergerak di bidang perdagangan online yang dibuat oleh pengusaha Indonesia tetap harus mengikuti perjanjian yang berlaku umum,  hukum  yang  berlaku  umum  adalah  hukum    perdata  Indonesia  dengan sistem  terbuka,  dalam  hal  kebebasan  membuat  suatu  perjanjian  selama  tidak bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum serta tidak bertentangan  dengan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia. 4 Tetapi  dalam prakteknya pelanggaran kerap terjadi dalam transaksi bisnis dengan metode e- commerce, sehingga  konsumen  dalam  transaksi e-commerce lintas  negara  ini
3 Soejono Soekanto, 1982,  Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta,  hal. 10.
4 Abdul  Halim  Barkatullah  dan  Teguh  prasetyo,  2005, Bisnis  E-commerce ,  Studi  Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 104.
merupakan  pihak  yang  paling  dirugikan  karena  belum  terlindungi  secara maksimal.
Ketentuan  hukum  yang  terdapat  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata yang dapat dikenakan pada isi perjanjian yang telah ditawarkan dalam situs-situs online antara lain adalah pasal 1233  Kitab Undang-undang  Hukum Perdata  yang  menyatakan  “tiap-tiap  perjanjian  dilahirkan  baik  karena persetujuan  maupun  undang-undang”,  dengan  tidak  lupa  memperhatikan ketentuan  tentang  sahnya  perjanjian  diperlukan  terpenuhinya  empat  syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan  (dewasa,  mampu  dan  wenang  bertindak),  suatu  hal  tertentu (obyeknya  jelas),  suatu  sebab  yang  halal  (tidak  dilarang)  dan  asas  kebebasan berkontrak  yang  terdapat  dalam  pasal  1338  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata yaitu ayat (1) semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, ayat (2) suatu perjanjian tidak dapat  ditarik  kembali  selain  dengan  sepakat  kedua  belah  pihak  atau  karena alasan-alasan yang oleh, undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, dan ayat (3)  suatu  perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan  iktikad  baik.  Selain  dalam Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata,  perangkat  hukum  yang  dapat digunakan dalam aktivitas e-commerce adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  yang  telah  disahkan  pada  tanggal  20 April  1999  dan  mulai  berlaku  20  April  2000  dan  Undang-undang  Nomor  11 tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang  telah  disahkan dan mulai berlaku sejak tanggal 21 April 2008.
Hampir sama dengan kontrak jual beli pada umumnya, kontrak jual beli online tersebut  juga  terdiri  dari  penawaran  dan  penerimaan.  Hubungan  antara penjual/pelaku  usaha/pengusaha/pemilik  toko online ( virtual  store )  dengan konsumen  merupakan  hubungan  saling  menghendaki  dan  mempunyai  tingkat ketergantungan  yang  cukup  tinggi  antara  yang  satu  dengan  yang  lain.  Kunci pokok  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  adalah  bahwa  konsumen  dan penjual/pelaku  usaha/pengusaha/pemilik  toko online ( virtual  store )  saling membutuhkan.  Produksi  tidak  ada  artinya  kalau  tidak  ada  yang mengkonsumsinya  dan  produksi  yang  dikonsumsi  secara  aman  dan memuaskan,  pada  gilirannya  akan  merupakan  promosi  gratis  bagi penjual/pelaku usaha/pengusaha/pemilik toko online ( virtual store ). Penjual/pelaku  usaha/pengusaha/pemilik  toko online ( virtual  store )  sangat membutuhkan  dan  sangat  bergantung  pada  dukungan  konsumen  sebagai pelanggan.  Namun  penjual/pelaku  usaha/pengusaha/pemilik  toko online ( virtual  store )  memiliki  kecendrungan  untuk  melecehkan  hak-hak  konsumen serta  memanfaatkan  kelemahan  konsumen  tanpa  harus  mendapatkan  sanksi hukum. Mereka tidak perlu mengganti kerugian yang dialami konsumen akibat membeli/mengkonsumsi produk-produk yang tidak berkualitas. Penjual/pelaku usaha/pengusaha/pemilik  toko online ( virtual  store )  cukup  leluasa  untuk melakukan  promosi  produk-produknya  dengan  cara  mengelabui  atau memanfaatkan ketidak tahuan konsumen mengenai produk tersebut.
Rendahnya  kesadaran  dan  pengetahuan  masyarakat  konsumen  tidak mustahil  dijadikan  lahan  bagi  penjual/pelaku  usaha/pengusaha/pemilik  toko online ( virtual  store )  dalam  transaksi  yang  tidak  mempunyai  iktikad  baik
dalam menjalankan usaha, yaitu berprinsip mencari keuntungan yang sebesar- besarnya dengan memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya yang ada.
Hak-hak  konsumen  juga  telah  diakomodir  dalam  pasal  4  Undang- undang  Perlindungan  Konsumen  yang  terkait  erat  dengan  kewajiban  yang harus  dilakukan  oleh  penjual/pelaku  usaha/pengusaha/pemilik  toko  online (virtual store), yaitu kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan  jujur  serta  memberi  penjelasan  dalam  hal  penggunaan,  perbaikan, pemeliharaan  dan  menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa  sesuai  dengan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para penjual/pelaku usaha/ pengusaha/pemilik toko online  (virtual  store)  dan  sebagai  keseimbangan  atas  hak-hak  yang  diberikan kepada  konsumen  kepada  para  penjual/pelaku  usaha/pengusaha/pemilik  toko online (virtual store) juga diberikan hak-hak sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang Perlindungan Konsumen, yaitu :
1)  Hak  untuk  menerima  pembayaran  yang  sesuai  dengan  kesepakatan mengenai  kondisi  dan  nilai  tukar  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan;
2)  Hak untuk medapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;
3)  Hak  untuk  melakukan  pembelaan  diri  sepatutnya  dalam  penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4)  Hak  untuk  rehabilitasi  nama  baik  apabila  tidak  terbukti  secara  hukum bahwa  kerugian  konsumen  tidak  diakibatkan  oleh  barang  dan/atau  jasa yang diperdagangkan;
5)  Hak  hak  yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan lainnya.
Hak  sebagaimana  diatur  dalam  point  1  merupakan  hak  penjual/pelaku usaha/pengusaha/pemilik  toko  online  (virtual  store)  untuk  mendapatkan pembayaran  sesuai  kondisi  dan  nilai  tukar  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan, hal ini menunjukkan bahwa penjual/pelaku usaha/pengusaha/pemilik  toko  online  (virtual  store)  tidak  dapat  dituntut  lebih banyak  jika  kondisi  barang  dan/atau  jasa  yang  diberikan  kepada  konsumen ternyata  tidak  atau  kurang  memadai  menurut  harga  yang  berlaku  pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Sedangkan point 2, 3, 4 dan 5 menyangkut hak penjual/pelaku usaha/ pengusaha/pemilik toko online (virtual store)  terhadap  pemerintah  dan/atau  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen/Pengadilan  sekaligus  merupakan  kewajiban  konsumen  mengikuti upaya penyelesaian sengketa. Melalui hak-hak inilah diharapkan perlindungan konsumen
tidak mengabaikan kepentingan penjual/pelaku
usaha/pengusaha/pemilik  toko  online  (virtual  store).  Selain  itu  bagi penjual/pelaku  usaha/pengusaha/  pemilik  toko  online  (virtual  store)    juga diberlakukan  dua  larangan  pokok,  yaitu  bahwa  produk  yang  dihasilkan  harus memenuhi  ketentuan  syarat  dan  standar  yang  layak  untuk  dipergunakan  oleh konsumen dan keharusan untuk memberikan informasi yang benar, akurat  dan tidak menyesatkan.
Pelaku  usaha/penjual/pemilik  toko  online  (virtual  store)  mungkin  juga produsen  melakukan  penawaran  melalui  situsnya  dimana  konsumen/  pembeli dapat  melihat  secara  bebas  barang-barang  yang  ditawarkan.  Jika  konsumen
ingin membelinya, maka konsumen harus lebih dahulu mendaftarkan diri (log in) ke dalam  situs tersebut dengan  menyebutkan  nama, alamat e-mail, tempat dan tanggal lahir, domisili dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
Setelah konsumen  memilih  barang  yang akan dibeli, kemudian  barang yang dimasukkan ke dalam shopping cart (keranjang belanja) dengan menekan menu  yang  telah  disediakan.  Konsumen  hendaknya  meneliti  dengan  seksama sepesifikasi barang yang akan dibeli, syarat dan kondisi (terms and conditions) transaksi,  cara  pembayaran,  alamat  pelaku  usaha/penjual/pemilik  toko  online (virtual  store),  cara  dan  biaya  pengiriman  karena  banyak  juga  penipu  yang berkedok penjualanan online.
Setelah  barang  dipilih,  penjual/pelaku  usaha/pengusaha/pemilik  toko online (virtual store) atau bisa  juga produsen akan meminta pembayaran lebih dahulu  sebelum  barang  dikirim  ke  konsumen.  Untuk  itu  bisa  dipilih  jenis pembayaran  yang  akan    dilakukan.  Sedangkan  untuk  pengiriman  biasanya ditawarkan  apakah  kosumen  memilih  sehari  sampai  (biasanya  digunakan  jasa Titipan Kilat), atau pengiriman reguler (tiga hari sampai tujuh hari sampai, bila lokasi  jauh).  Di  sini  konsumen  dapat  memilih  dan  mengisi  ekspedisi pengiriman  yang  diinginkan  karena  ongkos  jasa  pengiriman  ini  makin  cepat barang  sampai  di  tangan  konsumen  ongkosnya  akan  makin  mahal.  Alamat perlu  ditulis  dengan  lengkap  dan  benar  untuk  menghindari  kesalahan pengiriman dan keterlambatan barang sampai di konsumen.
Sebelum  melakukan  pembayaran,  maka  konsumen  dapat  melakukan konfirmasi  sekali  lagi  kepada  penjual/pelaku  usaha/  pengusaha/pemilik  toko online (virtual store)  untuk memastikan mengenai barang yang dibeli, alamat pengiriman barang, metode pembayaran. Apabila semuanya telah sesuai, maka konsumen  dapat  mengklik  confirm  oder  dan  melakukan  pembayaran.  Setelah pembayaran selesai dilakukan, maka konsumen dapat memberitahukan kepada penjual/pelaku  usaha/pengusaha/pemilik  toko  online  (virtual  store)  dapat segera  mengirim  barang  yang  telah  dibeli.  Dalam  praktek  bisa  saja  terjadi, barang  yang  dikirim  memang  sesuai  dengan  gambar  yang  kita  pilih  tetapi mungkin  kualitasnya  lebih  rendah,  karena  konsumen  tidak  dapat  memegang, meraba-raba,  meneliti  atau  melihat  barang  yang  diinginkan  secara  langsung, belum lagi masalah keterlambatan, dimana penjual/pelaku usaha/pengusaha/pemilik  toko  online  (virtual  store)  tidak  dapat  disalahkan karena  tanggung  jawab  telah  beralih  kepada  perusahan  jasa  ekspedisi pengiriman barang.
2. Konstruksi  Yang  Dibangun  Supaya  Perlindungan  Yang  Berkeadilan Terjadi Dalam Transaksi E-commerce di Marketplace
Kepentingan  konsumen  dalam  negara  berkembang  seperti  Indonesia seringkali dikalahkan oleh kekuatan suara penjual/pelaku
usaha/pengusaha/pemilik toko online (virtual store), hal ini disebabkan karena perangkat  hukum  yang  ada  belum  memadai  untuk  melindungi  kepentingan konsumen, kurang tegas dan belum bisa memberikan rasa aman. Padahal disisi lain,  peran  konsumen  dalam  pengembangan  pendapatan  penjual/pelaku usaha/pengusaha/pemilik  toko  online  (virtual  store)  sangat  berarti,  namun dalam  banyak  hal  konsumen  sering  kali  dirugikan  dan  mengalami  hambatan dalam melindungi hak-haknya.
Perlindungan  konsumen  itu  sendiri  menurut  pasal  1  ayat  (1)  Undang- undang  Perlindungan  Konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Permasalahannya  seperti  pada  umumnya  yang  dapat  ditemui  dalam  transaksi secara konvensional, transaksi jual beli ala e-commerce juga merupakan suatu kontrak  jual  beli  yang  sama  dengan  jual  beli  konvensional  yang  biasa dilakukan masyarakat. Perbedaannya hanya pada  media yang digunakan. Pada transaksi e-commerce, media yang dipergunakan adalah media elektronik yaitu internet,  sehingga  kesepakatan  ataupun  kontrak  yang  tercipta  adalah  melalui online.
Konsumen  maupun  penjual/pelaku  usaha/pengusaha/pemilik  toko online  (virtual  store)  mendapatkan  banyak  manfaat  dalam  transaksi  e- commerce  antara  lain  efektif,  hemat,  aman,  harga  yang  lebih  murah,  dan fleksibel,  demikian  bagi  penjual/pelaku  usaha/pengusaha/pemilik  toko  online (virtual  store)  karena  menurunkan  biaya  operasional,  melebarkan  jangkauan pangsa  pasar  yang  luas  dan  mendunia,  tidak  ada  batasan  ruang  dan  waktu, tidak memerlukan modal besar, efisiensi tenaga kerja, dan kualitas serta harga yang kompetitif. Tetapi transaksi  e-commerce  masih  menempatkan konsumen dalam posisi  lemah dalam  menghadapi  berbagai  masalah  hukum,  yaitu dalam hal keabsahan kontrak dan tanda tangan digital, kontrak baku yang dibuat oleh penjual/pelaku  usaha/pengusaha/pemilik  toko  online  (virtual  store)    ataupun produsen,  dan  perbedaan  yurisdiksi  (cyberyurisdiction).  Oleh  karena    itu kehadiran  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  seharusnya dapat  melengkapi  kekurangan  atau  kekosongan  dalam  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  pada konsumen  sejak  saat  sebelum  terjadinya  transaksi,  saat  transaksi  dan  purna transaksi  agar  konsumen  dan  penjual/pelaku  usaha/pengusaha/pemilik  toko online  (virtual  store)  mempunyai  posisi  tawar  yang  seimbang  serta  untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam melakukan transaksi e-commerce. Selain  mengandalkan  konsep  toko  online  untuk  memperoleh  sejumlah keuntungan dari internet, konsep marketplace juga dapat menjadi pilihan yang tepat  dan  minim  risiko.  Marketplace  adalah  suatu  tempat  di  internet  dimana banyak pihak berkumpul untuk melakukan proses transaksi jual beli, ada yang ingin  mencari  suatu  barang  dan  ada  pihak  lain  yang  sedang  ingin  menjual barang.  Secara  konvensional,  konsep  marketplace  bisa  dianalogikan  seperti pasar  tradisional  dimana  banyak  orang  berkumpul  di  tempat  tersebut  untuk melakukan  transaksi  jual  beli.  Pihak  penyedia  marketplace  bertindak  sebagai fasilitator  yang  mewadahi  pertemuan  dan  transaksi  legal  antara  pihak  penjual dan pihak pembeli.
Dengan  menjalankan  marketplace,  kita  tak  perlu  memusingkan pembagian  keuntungan  kotor  yang  harus  diuraikan  untuk  membayar  biaya tertentu.  Pada  marketplace,  keuntungan  yang  kita  diperoleh  hanya  dipotong untuk  kepentingan  biaya  transaksi.  Memulai  bisnis  online  di  marketplace menjadi salah  satu solusi  yang tepat bagi pebisnis online  yang tidak  memiliki dana  yang  memadai  untuk  menyimpan  stok  barang  yang  beraneka  ragam. Perkembangan  bisnis  marketplace  juga  tidak  hanya  terbatas  pada  penjualan produk  saja,  namun  juga  sudah  mulai  merambah  ke  bidang  jasa  dan penyediaan  tenaga  freelance.  Beberapa  startup  seperti  gobann.com  dan
Sribulancer  menjadi contoh bahwa  marketplace akan tersedianya tenaga kerja freelance yang kreatif dan handal kini sangat dibutuhkan di Indonesia.
Selain  kedua  jenis  bisnis  e-commerce  tersebut,  masih  banyak  konsep bisnis  e-commerce  lainnya  yang  diterapkan  untuk  menarik  perhatian  para pembeli  dan  pengguna  internet.  Konsep  lelang  yang  diterapkan  oleh  eBay menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi pengguna internet. Calon pembeli tentu  akan  memperoleh  kepuasan  tersendiri  ketika  bisa  memperoleh  produk idamannya  melalui  sistem  lelang  ini.  Meski  belum  sepopuler  konsep  toko online  dan  marketplace,  namun  sistem  lelang  juga  kerap  kali  digunakan sebagai konsep unik untuk menarik perhatian para pengguna internet. Apapun konsep  bisnis  e-commerce  yang  kita  gunakan,  melakukan  inovasi  dan menerima  masukan  dari  para  pelanggan  tentu  menjadi  salah  satu  kunci kesuksesannya.
3. Rekonstruksi  Upaya-Upaya  Perlindungan  Hukum  Yang  Dapat  Diperoleh Seorang  Konsumen  Pemakai  Jasa  Elektronik  Dalam  Transaksi Marketplace Yang Berkeadilan
Setiap  individu  mempunyai  kedudukan  yang  sama  di  dalam  hukum untuk  melaksanakan dan  meneguhkan  hak-haknya. Transaksi  elektronik dalam e-commerce  melibatkan  penjual/pelaku  usaha/pengusaha/pemilik  toko  online (virtual  store)  dan  konsumen.  Perlindungan  hukum  dalam  transaksi  elektronik pada  prinsipnya  harus  menempatkan  posisi  yang  setara  antara  penjual/pelaku usaha/pengusaha/pemilik  toko  online  (virtual  store)  dan  konsumen.  Meskipun terlihat sebagai sebuah transaksi  maya, transaksi elektronik dalam e-commerce di  Indonesia  harus  tetap  tunduk  pada  ketentuan  yang  tercantum  dalam  UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen yang merasa dirugikan  bisa  menggunakan  upaya  hukum  yang  diatur  dalam  pasal-pasal Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  ini.  Dalam  pasal  2  Undang-undang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan  sebagai  usaha  bersama  berdasarkan  lima  prinsip  dalam pembangunan nasional, yaitu :
1)  Prinsip Manfaat. Segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi  konsumen  harus  memberi  manfaat  sebesar-besarnya  bagi  kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2)  Prinsip  Keadilan.  Dimaksudkan  agar  partisipasi  seluruh  rakyat  dapat diwujudkan  secara  maksimal  dan  memberikan  kesempatan  kepada konsumen  dan  pelaku  usaha  untuk  memperoleh  haknya  dan  melaksanakan kewajibannya secara adil.
3)  Prinsip Keseimbangan. Untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.
4)  Prinsip  Keamanan  dan  Keselamatan  Konsumen.  Dimaksudkan  untuk memberikan  jaminan  atas  keamanan  dan  keselamatan  kepada  konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan  barang dan/atau  jasa  yang digunakan.
5)  Prinsip  Kepastian  Hukum.  Dimaksudkan  agar  pelaku  usaha  maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan  perlindungan  hukum  bagi  konsumen,  dimana  Negara dalam hal ini turut menjamin adanya kepastian hukum tersebut.
Melalui  kelima  asas  tersebut,  terdapat  komitmen  untuk  mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen, yaitu :
1)  Meningkatkan  kesadaran,  kemampuan  dan  kemandirian  konsumen  untuk melindungi diri;
2)  Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3)  Meningkatkan  pemberdayaan  konsumen  dalam  memilih,  menentukan  dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4)  Menciptakan  sistem  perlindungan  konsumen  yang  mengandung  unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5)  Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha  mengenai  pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6)  Meningkatkan  kualitas  barang  dan/atau  jasa  yang  menjamin  kelangsungan usaha  produksibarang  dan/atau  jasa,  kesehatan,  kenyamanan  dan keselamatan konsumen.
Untuk mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen, negara bertanggung  jawab  atas  pembinaan  dan  penyelenggaraan  perlindungan  hukum bagi konsumen yang dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut :
a.  Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
b.  Berkembangnya  lembaga  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  baik  oleh negara atau swadaya masyarakat;
c.  Meningkatnya  kualitas  sumber  daya  manusia  serta  meningkatnya  kegiatan penelitian  dan  pengembangan  di  bidang  perlindungan  hukum  bagi konsumen.
Adapula  pasal-pasal  yang  mengatur  tentang  pertanggungjawaban penjual/pelaku  usaha/pengusaha/pemilik  toko  online  (virtual  store)  atas kerugian yang diderita konsumen antara lain yaitu pasal 19, 20 dan 21 Undang- undang  Perlindungan  Konsumen.  Pasal  19  mengatur  pertanggungjawaban penjual/pelaku usaha/pengusaha/pemilik toko online (virtual  store) baik pabrik dan/atau  distributor  pada  umumnya  untuk  memberikan  ganti  rugi  atas kerusakan,  pencemaran,  dan/atau  kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi barang  dan/atau  jasa  yang  dihasilkan  atau  diperdagangkan,  dengan  ketentuan bahwa  ganti  rugi  tersebut  dapat  dilakukan  dalam  bentuk  :  pengembalian  uang atau  penggantian  barang  dan/atau  jasa  yang  sejenis  atau  setara  nilainya,  atau perawatan  kesehatan  dan/atau  pemberian  santunan  yang  sesuai  dengan peraturan  perundangan  yang  berlaku.  Ganti  rugi  harus  telah  diberikan  dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal transaksi dan pemberian ganti rugi tidak  menghapuskan  kemungkinan  adanya  pidana  berdasarkan  pembuktian lebih  lanjut  mengenai  adanya  unsur  kesalahan,  kecuali  penjual/pelaku usaha/pengusaha/pemilik toko online (virtual store) dapat  membuktikan  bahwa kesalahan  tersebut  adalah  kesalahan  konsumen  sendiri.  Pasal  20  diberlakukan bagi  pelaku  usaha  periklanan  untuk  bertanggung  jawab  atas  iklan  yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut, sedang Pasal 21  membebankan  pertanggungjawaban  pada  importir  barang  sebagaimana
layaknya pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
Ketentuan  dalam  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  belum menggambarkan  secara  jelas  mata  rantai  hubungan  antara  transaksi  yang dilakukan  penjual/pelaku  usaha/pengusaha/pemilik  toko  online  (virtual  store) dengan konsumen, dari mulai kegiatan proses produksi barang dan jasa sampai ke  tangan  konsumen.  Namun,  jika  dicermati,  dari  ketentuan  Undang-undang Perlindungan Konsumen mengenai perbuatan yang dilarang bagi penjual/pelaku usaha/pengusaha/pemilik toko online (virtual store) dan ketentuan pencantuman klausa  baku,  maka  dapat  dilihat  bahwa  dalam  kegiatan  tahapan  transaksi  yang terjadi adalah kegiatan-kegiatan produksi dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa,  penawaran,  promosi  dan  periklanan  barang  dan/atau  jasa,  transaksi penjual/pelaku  usaha/pengusaha/pemilik  toko  online  (virtual  store)  barang dan/atau jasa serta kegiatan fasilitas purna jual dan jaminan (after sales service) dalam penjualan barang dan/atau jasa.
Jenis  transaksi  e-commerce  menurut  obyeknya  dibagi  dalam  dua kategori, yaitu :
a.  E-contract  (electronic  contract/kontrak  elektronik),  yang  memiliki  obyek transaksi  berupa  barang  dan  atau  jasa.  Dalam  hal  ini,  internet  merupakan medium dimana para pihak melakukan komunikasi dalam perbuatan kontrak dan akan diakhiri dengan pengiriman atau penyerahan barang dan atau jasa yang menjadi obyek kontrak secara fisik (physical delivery).
b.  E-contract  (electronic  contract/kontrak  elektronik)  yang  memiliki  obyek transaksi berupa informasi dan atau jasa. Dalam hal ini, internet merupakan medium  untuk  berkomunikasi  dalam  pembuatan  kontrak  sekaligus  sebagai medium  untuk  mengirim  atau  menyerahkan  informasi  dan  atau  jasa  yang menjadi obyek kontrak (cyber delivery).
E-commerce  mengubah  cara  konsumen  bertransaksi.  Dengan  bantuan internet,  bisnis  e-commerce  menembus  batas-batas  dan  memberi  konsumen akses  yang  lebih  besar  pada  barang  dan  jasa  dengan  harga  yang  lebih  murah. Kemudahan  dalam  melakukan  belanja  lewat  internet,  tidak  membuat  posisi tawar konsumen e-commerce semakin membaik. Hal itu terlihat dari banyaknya indikasi  yang  memperlihatkan  bahwa  hak-hak  perlindungan  dan  pengamanan bagi  konsumen  yang  didapatkan  sebelumnya  di  “ruang/dunia  nyata”  dan “ruang/dunia  maya”  semakin  berkurang,  hingga  merugikan  konsumen  di internet.
Dalam kegiatan ekonomi, barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha  harus  dipasarkan  agar  produksi  berjalan  lancar.  Untuk  memasarkan barang-barang  dan  jasa  yang  dihasilkan,  pelaku  usaha  harus  melakukan kegiatan  distribusi  barang-barang  yang  dihasilkan  agar  sampai  ke  daerah  atau tangan konsumen atau tersedia di dekat daerah konsumen. Dalam menyalurkan hasil produksinya, pelaku usaha tidak langsung berhubungan dengan konsumen, tetapi  barang  yang  sudah  dihasilkan,  diserahkan  kepada  pedagang  besar  atau grosir untuk dipasarkan atau dijual dalam jumlah besar dan mendapat balas jasa tertentu  dari  produsen.  Kemudian  pedagang  besar  akan  menyalurkan  kepada pedagang  menengah  dan  selanjutnya  kepada  pedagang  pengecer  sampai akhirnya sampai di tangan konsumen. Ini adalah cara transaksi konvensional.
E-commerce    merupakan  model  bisnis  modern  yang  non  face  (tidak menghadirkan  pelaku  bisnis  secara  fisik)  dan  non  sign  (tidak  memakai  tanda tangan asli). Dalam transaksi e-commerce diciptakan transaksi bisnis yang lebih praktis  tanpa  kertas  (paperless)  dan  tidak  perlu  bertemu  lansung  (face  to  face) bagi  para  pihak  yang  melakukan  transaksi,  sehingga  dapat  dikatakan  e- commerce menjadi penggerak ekonomi baru dalam bidang teknologi. Perbedaan  dalam  “transaksi  konvensional/tradisional”  dengan
“transaksi e-commerce”, bisa dilihat dari hal-hal sebagai berikut :
a.  Dalam  transaksi  konvensional,  konsumen  pergi  ke  toko  fisik  yang  dia ketahui  keberadaannya  untuk  membeli  barang  atau  jasa.  Kehadiran  fisik memberi  konsumen  tingkat  jaminan  tentang  keberadaan  pelaku  usaha. Sedangkan  dalam  transaksi  e-commerce,  unsur  toko  fisik  tidak  ada, sehingga  menimbulkan  ketidak  jelasan  atas  produk  yang  ditawarkan dan/atau  ketidak  pastian  apakah  konsumen  telah  memperoleh  informasi yang  layak  diketahui,  atau  yang  sepatutnya  dibutuhkan  untuk  mengambil keputusan  dalam  bertransaksi  sebab  informasi  yang  tersedia  dibuat  secara sepihak  oleh  pelaku  usaha,  tanpa  adanya  kemungkinan  bagi  konsumen untuk  melakukan  verifikasi.  Ini  membuat  konsumen  kuatir,  karena  seperti diketahui  biaya  untuk  membuat  website  (toko  online/virtual  store)  jauh lebih  murah  daripada  mendirikan  toko  sesungguhnya,  sehingga  penipuan dengan membuat website (toko online/virtual store) dapat mucul dan hilang dengan cepat.
b.  Dalam  transaksi  konvensional,  konsumen  bertemu  langsung  dengan penjual/pelaku  usaha/pengusaha/pemilik  toko  online  (virtual  store),  tapi dalam  transaksi  e-commerce,  pelaku  usaha  (subyek  hukum)  dapat  dengan mudah  menyembunyikan  identitasnya  atau  menggunakan  nama  samaran, alamat yang tidak jelas atau sekadarnya, sehingga konsumen akan kesulitan dalam menyampaikan keluhan, pengaduan atau meminta kompensasi.
c.  Dalam transaksi konvesional, konsumen diijinkan melihat-lihat, menyentuh, meraba, mengidentifikasi bahkan mencium barang yang akan dibeli. Hal ini jelas  tidak  bisa  dilakukan  dalam  ruang  maya,  oleh  karena  itu,  konsumen bisa jadi ragu-ragu untuk membeli barang kerena mungkin kualitasnya tidak seperti yang diharapkan. Meski konsumen mungkin dijanjikan berhak untuk mengembalikan  barang  yang  dibeli,  tapi  tindakan  itu  akan  menghabiskan waktu  dan  biayanya  mahal  dan  lagi  tidak  ada  jaminan  bahwa  konsumen akan mendapatkan barang yang tepat seperti yang diinginkan.
d.  Dalam transaksi di dunia/ruang nyata, konsumen dapat membawa langsung barang  yang  dia  beli  setelah  ia  teliti  lebih  dahulu,  sehingga  apabila konsumen  tidak  puas  dengan  produk  barang  yang  dibeli,  konsumen  dapat memilih  yang  lain  sebagai  ganti,  tetapi  tidak  demikian  dalam  dunia  maya, konsumen  tidak  berhadapan  langsung  dengan  pelaku  usaha  sehingga  bisa saja  barang  yang  nanti  dikirimkan  rusak  (cacat)  atau  terlambat  dikirim (tidak ada jaminan penerimaan barang, yang ada hanya jaminan pengiriman barang).  Dalam  hal  ini  konsumen  akan  mendapatkan  kesulitan  jika  akan meminta  pembayaran  kembali  atau  pembatalan  pembelian  barang.  Hal  ini dapat mengakibatkan konsumen kehilangan kepercayaan pada dunia online.
e.  Tidak  ada  jaminan  keamanan  bertransaksi  dan  privasi  serta  kejelasan terhadap  resiko-resiko  yang  berkenaan  dengan  sistem  yang  digunakan,
khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik baik dengan credit card karena  toko-toko  online  (virtual  store/website)  dapat  menghilang  dengan mudah  setelah pemesanan dan  menerima pembayaran  melalui  kartu kredit, sedangkan  pada  transaksi  konvesional  orang  membayar  sambil  langsung membawa barang yang dibeli (atau jika perlu barang dikirim).
f.  Jika terjadi permasalahan terhadap transaksi yang bersifat borderless (lintas negara), menimbulkan pertanyaan mengenai yurisdiksi hukum negara mana yang  sepatutnya  diberlakukan,  hal  ini  tidak  berlaku  dalam  transaksi konvensional.
Jadi  dalam  hal  ini  konsumen  e-commerce  kurang  mendapat  kepastian dan  jaminan  tentang  apa  yang  dia  beli  dan  dari  siapa  dia  membeli,  dengan demikian  pihak  konsumen  berada  dalam  karakteristik  tidak  adil  dibandingkan dengan  posisi  pelaku  usaha  karena  bisa  saja  pelaku  usaha  menempatkan  diri mereka  di  luar  jangkauan  yurisdiksi  negara  yang  mengakibatkan  praktik pemasaran  yang  tidak  fair,  produk  yang  tidak  aman,  iklan  yang  menyesatkan, metode  pembayaran  yang  tidak  aman  dan  hilangnya  privasi  pribadi  (misal pelaku  usaha  menyalah  gunakan  identitas  dan  nomor  kartu  kredit  konsumen tanpa  sepengetahuan  atau  ijin  konsumen  yang  menimbulkan  persoalan pelanggaran privasi pribadi).
Negara  Singapura  semakin  bulatnya  tekad  untuk  mengubah  negara kepulauan  menjadi  „pusat  e-commerce  internasional‟,  kebutuhan  Singapura akan  undang-undang  untuk  mengatur  e-commerce  mulai  mengemuka  sampai berulang kali. Desakan  yang kuat berasal dari gugus tugas yang dipimpin oleh Badan  Keuangan  Singapura  yang  merekomendasikan  beberapa  petunjuk  dan perubahan hukum untuk mencapai pertumbuhan perdagangan e-commerce yang cepat.
Dari  sudut  pandang  mekanisme  pembentukan  kontrak  secara  online,
ETA  ( Electronic  Transaction  Act )  meniru  apa  yang  telah  dibuat  dalam  Model Hukum  (UNCITRAL).  Proses  asimilasi  menurut  Model  Hukum  tersebut  dan sesudahnya,  ETA  masih  menyisakan  masalah  utama  tentang  formasi  hukum kontrak  yang  memerlukan  penyelesaian.  Fakta  tentang  pemberian  pengakuan hukum untuk penawaran dan penerimaan secara elektronik  belum  menjelaskan pertanyaan  yaitu  pada  tingkat  berapakah  pertukaran  informasi  tentang  sebuah kontrak dapat diperoleh.
Disamping  itu,  masalah  yang  mungkin  ditimbulkan  oleh  bermacam- macam  kombinasi  cara  pengiriman  penawaran  dan  penerimaan  baik  secara elektronik  dan  non-elektronik  tidak  akan  ditemukan  penyelesaiannya  dalam ETA.  Memang  benar,  seperti  bila  hal  tersebut  tidak  terlihat  jelas,  ETA menetapkan  bahwa  dengan  ketentuan  tentang  pengiriman  atau  penerimaan kumpulan data elektronik tidak ditujukan untuk menangani konsekuensi hukum yang  mungkin  muncul  dan  transaksi  semacam  itu.  Kepastian  dan  kepercayaan yang dicari oleh pihak-pihak dalam transaksi online pada dampak hukum yang terjadi  dari  komunikasi  mereka  akan  terus  bergantung  pada  peraturan  hukum yang umum.
Pemerintah Singapura bekerja membangun „jaringan yang benar-benar lancar  dan  oleh  karena  itu  bergerak  menuju  sistem  terbuka  yang  saling terhubung  dari  pembuatan  dan  pengiriman  dokumen  melalui  bagian  pokoknya dan komunitas bisnis serta warga Negara sepertinya telah dilupakan.
Pemahaman resmi yang ada adalah bahwa ketentuan ini bersifat pilihan, sehingga lembaga yang belum siap “tidak menggunakan kertas”, tidak dipaksa melakukannya.  Namun  demikian,  pemerintah  telah  berniat  menyediakan  pusat pelayanan  dalam  media  elektronik  selama  memungkinkan  dan  apabila  biaya terjangkau.
Penerapan  ETA  diharapkan  untuk  meningkatkan  kepercayaan  publik pada  integritas  dan  reliabilitas  dokumen  elektronik  dan  membantu pengembangan  perdagangan  elektronik,  maka  pendekatan  yang  lebih  baik mungkin  akan  bisa  berhasil.  Siapa  pun  dapat  menentukan  kewajiban  hukum mungkin  akan  bisa  berhasil.  Siapa  pun  dapat  menentukan  kewajiban  hukum untuk  menggunakan  standar  yang  jelas  (yang  perlu  untuk  disebutkan  dalam ETA  tetapi  masih  dapat  dilakukan  dalam  peraturan  yang  diijinkan  untuk dikeluarkan berdasarkan ETA) oleh departemen pemerintah, tetapi membiarkan mereka  untuk  memilih  waktu  penggunaan  dan  konfigurasi  ulang  dan  standar tersebut  agar  sesuai  dengan  aktivitas  dan  kebutuhan  khusus  para  pelaku transaksi elektronik.
Skema akreditasi CaseTrust mulai beroperasi di Singapura tahun 1999. Gagasan  skema  ini  dicetuskan  oleh  Consumer  Association  of  Singapore (CASE),  Consumer  Net  Singapore  dan  Retail  Promotion  Retail.  Pemerintah Singapura  menyatakan  bahwa  pembentukan  skema  akreditasi  alah  bagian  dari implementasi  program  TrustSg  yang  sangat  perlu  untuk  meningkatkan  derajat kepercayaan  konsumen  terhadap  pelaku  usaha  bisnis  secara  online  meupun offline.
Satu  fungsi  terpenting  institusi CaseTrust adalah  memberikan sertifikasi  kepada  situs  pedagang  online  ( web  certification ).  Tujuan  pokok pemberian  sertifikasi  kepada  para  pengecer  atau  pelaku  usaha  online  ( web certification )  agar  mereka  tetap  menyelenggarakan  aktivitas  bisnis  sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam internet Code Of Practice . Pertimbangan pokok yang mendasari pemberian sertifikasi kepada para pengecer  atau  pelaku  usaha  adalah  keharusan  mereka  untuk  taat  kepada  kode etik  yang  ditetapkan  oleh  masing-masing  industri,  deklarasi  tentang  praktik perdagangan dan kesediaan untuk diaudit oleh skema akreditasi.
Dalam  beberapa  hal  biasanya  pengecer  atau  pelaku  usaha  yang  sudah disertifikasi  akan  memperoleh  kepercayaan  yang  cukup  tinggi  dari  para konsumen.  Oleh  karena  itu  mereka  yang  ingin  memperoleh  keuntungan  dari sertifikasi tersebut dapat mengajukan permohonan sertifikasi kepada CaseTrust yang  tentu  saja  harus  dilengkapi  dengan  dokumen-dokumen  pendukung  dan biaya administrasi.
Pedagang  online  yang  mengajukan  permohonan  guna  memperoleh sertifikasi  CaseTrust  dan  stampel  Trustmark  harus  dapat  menjamin  bahwa produk yang akan dibeli konsumen memenuhi kriteria sebagai berikut :
a.   Informasi  yang  jelas  dan  lengkap  tentang  produk  barang  dan  jasa  yang tersedia agar dapat membantu konsumen mengambil keputusan membeli;
b.   Data pribadi konsumen akan dilindungi;
c.   Pembayaran yang dilakukan oleh konsumen juga akan diterima lewat cara- cara yang aman;
d.   Produk yang sudah dibeli akan dikirim secara aman dan tepat waktu;
e.   Pembatalan  dan  pengambilan  uang  oleh  pengecar  harus  dinyatakan  secara jelas;
f.   Pengecer  juga  harus  membuka pelayanan  yang cepat bagi pengaduan  yang disampaikan konsumen.
Rincian  tersebut  di  atas  memperlihatkan  bahwa  skema  akreditasi CaseTrust  berfungsi  meningkatkan  kepercayaan  konsumen.  Dengan  adanya skema  tersebut,  konsumen  yang  melakukan  transaksi  terhadap  pelaku  usaha yang sudah terakreditasi, dapat memastikan bahwa akan ada pengembalian uang bila terbukti barang dan jasa yang di beli ternyata tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan.
Agar  dapat  melayani  konsummen  secara  baik,  skema  akreditasi CaseTrust  juga  mensyaratkan  pelaku  usaha  memiliki  petugas  penjualan  yang benar-benar menguasai spesifikasi produk yang dipasarkan. Semua persyaratan yang  ditentukan  dalam  skema  akreditasi  CaseTrust  adalah  upaya  melindungi konsumen  dari  potensi  kerugian  yang  mungkin  saja  disebabkan  oleh  pelaku usaha.
Berlandaskan  ketentuan  itu  disebutkan,  pelaku  usaha  yang  ingin menjual  barang  dan  jasa  lewat  media  internet  harus  benar-benar  menyatakan bahwa  barang  dan  jasa  yang  ditawarkan  adalah  kategori  barang  dan  jasa  yang kualitasnya terjamin dan memuaskan.
Mereka juga harus menyatakan secara eksplisit kepada calon konsumen bahwa  barang  dan  jasa  yang  ditawarkan  telah  memenuhi  ketentuan  Sales  of Goods  act  Section.  Karena  itu,  syarat  dan  ketentuan  (terms  and  conditions) tentang  pelaku  usaha  pula  secara  jelas  mencantumkan  ketentuan  tentang jaminan  layanan  (service  guarantees)  agar  dapat  melindungi  konsumen  dan produk barang yang cacat (product defacts) atau tidak layak untuk dipergunakan (non-performance).
Dengan  demikian  Lembaga  Casetrust  adalah  bagian  dari  pelaksanaan program yang sangat perlu untuk meningkatkan derjata keprcasyaan konsumen terhadap  penjual/pelaku  usaha/pengusaha/pemilik  toko  online  (virtual  store) yang  melakukan  aktivitas  bisnisnya  secara  online.  Skema  akreditasi  yang diselenggarakan  memberikan perlindungan  hukum  bagi  konsumen atas produk yang  tidak  benar,  jarak  dan  pemberian  informasii  yang  tidak  jujur  dan  tidak benar.
Pemerintah  Indonesia  juga  dapat  mendirikan  lembaga  akreditasi tersebut  dan  menerapkan  aturan  lembaga  akreditasi  untuk  pelaku  e-commerce yang akan memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan  aturan tersebut. Dengan  demikian  akan  muncul  perlindungan  hukum  baik  dalam  bentuk perangkat  hukum  yang  bersifat  preventif  maupun  yang  bersifat  represif,  baik yang  tertulis  maupun  tidak  tertulis.  Adanya  undang-undang  e-commerce  yang didukung  dengan  berdirinya  Lembaga  Sertifikasi  akan  menjadi  satu  perangkat hukum yang baik, Dengan adanya Lembaga tersebut diharapkan dapat terwujud perdagangan  online  yang  lebih  memberi  kepastian  dan  perlindungan  hukum yang seimbang baik bagi para pelaku usaha maupun konsumen e-commerce.
Lembaga  Akreditasi  diharapkan  benar-benar  dapat  mengakomodir kepentingan-kepentingan  dari  pelaku  usaha  dan  konsumen  sehingga  mampu mewujudkan  prosedur  perdagangan  online  yang  lebih  terstruktur  baik  dalam penyelesaian  sengketa  yang  lebih    praktis  maupun  dalam  menjamin  kepastian
kualitas  produk-produk  milik  penjual/pelaku  usaha/pengusaha/pemilik  toko online (virtual store) yang diperdagangkan secara online.
.
E. Penutup
Marketplace merupakan perkembangan E-commerce yang merupakan bisnis modern  yang  mengubah  cara  transaksi  konvensional/tradisional  menjadi  transaksi modern  dengan  karakteristik  non  face  (tidak  menghadirkan  pelaku  bisnis  secara fisik),  non  sign  (tidak  memakai  tanda  tangan  asli),  paperless  (tanpa  perjanjian), borderless (lintas negara). Transaksi melalui  marketplace menempatkan konsumen dalam  posisi  lemah  dalam  menghadapi  berbagai  masalah  hukum,  yaitu  dalam  hal keabsahan kontrak dan tanda tangan digital, kontrak baku yang dibuat oleh pelaku usaha/pemilik  toko  online  (toko  virtual/virtual  store)  ataupun  produsen,  dan perbedaan  yurisdiksi  (cyberyurisdiction).  Perlindungan  hukum  dapat  diberikan pada  konsumen  sejak  saat  sebelum  terjadinya  transaksi,  saat  transaksi  dan  purna transaksi.  Keabsahan  suatu  transaksi  melalui  marketplace  harus  dilandasi  iktikad baik dari pelaku usaha  maupun konsumen dan tergantung dari pemenuhan syarat- syarat kontrak oleh karena itu pelaku usaha perlu mencantumkan batasan umur bagi konsumen    alam  transaksi  e-commerce  dan  menerima  surat  elektronik  (electronic mail) sebagai alat bukti.
Keamanan  dalam  bertransaksi  merupakan  masalah  penting  karena keberadaannya  menciptakan  rasa  kepercayaan  bagi  para  pengguna  dan  pelaku bisnis  untuk  tetap  menggunakan  media  elektronik  dalam  bertransaksi.  Untuk memperkuat posisi tawar konsumen dan menjamin adanya kepastian hukum dalam melakukan transaksi, Pemerintah hendaknya segera dan perlu melengkapi Undang- undang  tentang  perlindungan  konsumen  dengan  peraturan  pelaksanaan  yang mengatur  tentang  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  dalam  transaksi  e- commerce. Maraknya transaksi e-commerce meningkatkan pendapatan masyarakat dengan  demikian  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  di  Indonesia  mutlak diperlukan dalam melakukan transaksi e-commerce, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan  dan  teknologi  sehingga  konsumen  merupakan  sasaran  usaha. Pemerintah  Indonesia  juga  dapat  mendirikan  lembaga  akreditasi  dan  menerapkan aturan lembaga akreditasi untuk pelaku e- commerce yang akan memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri  dengan  aturan tersebut.
Dengan  demikian  akan  muncul  perlindungan  hukum  baik  dalam  bentuk perangkat hukum yang  bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan adanya Lembaga tersebut  diharapkan dapat terwujud  perdagangan  online  yang  lebih  memberi  kepastian  dan  perlindungan hukum  yang  seimbang  baik  bagi  para  pelaku  usaha  maupun  konsumen  e- commerce,  lebih  terstruktur  baik  dalam  penyelesaian  sengketa  yang  lebih  praktis maupun dalam   menjamin kepastian kualitas produk-produk  milik penjual/pelaku usaha/pengusaha/pemilik  toko  online  (virtual  store)  yang  diperdagangkan  secara online.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :
Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005, Bisnis E-commerce , Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Abdul  Halim  Barkatullah,  2009, Perlindungan  Hukum  bagi  Konsumen  Dalam Transaksi  E-commerce  Lintas  Negara  Di  Indonesia ,  Pascasarjana  FH  UII, Yogyakarta.
Adji  Samekto,  2015, Pergeseran  Pemikiran  Hukum  dari  Era  Yunani  Menuju Postmodernisme , Konstitusi Press, Jakarta.
Ahmadi  Miru,  2000, Prinsip-prinsip  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  di Indonesia , Disertasi Program Paska Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
Ahmadi  Miru  dan  Sutarman  Yodo,  2004 ,  Hukum  Perlindugan  Konsumen ,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Assafa  Endeshaw,  2007 ,  Hukum  E-commerce  dan  Internet  (dengan  focus  di  Asia Pasifik ), Cetakan I, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Dikdik  M.  Arief  Mansur  dan  Elisatris  Gultom,  2005, Cyber  Law  (Aspek  Hukum Teknologi Informasi) , Refika Aditama, Bandung.
Dwi  Armita  Sari,  2016, E-  Marketplace ,  Universitas  Pesantren  Tinggi  Darul  Ulum Peterongan Jombang.
Farizal F. Kamal, 1999, Cyber Bisnis , Cetakan 3, Elex Media Komputindo, Jakarta.
Herlien Budiono, 2008, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Imam Sjahputra, 2010, Konsumen dalam Transaksi Elektronik , PT. Alumni, Bandung.
Mieke Komar Kantaatmadja, 2001, Cyberlaw : Suatu Pengantar , ELIPS,   Bandung.
Onno  W.Purbo  dan  Aang  Arif  Wahyudi,  2001, Mengenal  E-commerce, Elex Media Computindo.
Setiawan,  2000, Electronic  Commerce  :  Tinjauan  dari  segi  Hukum  Kontrak, makalah.
Soejono Soekanto, 1982, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta.
Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Internet :
www.xohop.com.blog.detail.apaitu marketplace
www.pahlevi.net