## Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Pemotongan Saldo OVO pada Transaksi GRAB-Food yang Tidak Selesai
Hasbuddin Khalid Universitas Muslim Indonesia, Indonesia
sucibintaaa@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine and analyze the legal protection of consumers using GRAB-Food services  who  make  payments  using  OVO  balances  for  incomplete  transactions  and  how  to regulate  legal  remedies  that  can  be  taken  by  users  for  default  actions.    This  study  used  a normative  method,  namely  data  obtained  from  primary  legal  materials,  secondary  legal materials  and  tertiary  legal  materials  and  then  processed  qualitatively  in  order  to  provide answers or solutions to problems to draw a conclusion.  Based  on the  results of the study, firstly, there are two forms of legal protection for consumers who are harmed by deducting OVO balances for transactions that are not completed by GRAB drivers, the first is preventive legal  protection,  and  the  second  is  legal  protection    for  consumers  who  are  harmed  by deducting  OVO  balances  for  transactions.    What  are  not  resolved  by  GRAB  drivers,  both preventive  legal  protection  and  repressive  legal  protection  are  considered  not  optimal  in providing protection to victims who are harmed due to OVO balance deductions, because so far there is no law that specifically regulates legal protection for e-money  users  (electronic money)  or  in  a  more  detailed  manner,  regulates  consumer  protection,  especially  in  cutting balances in electronic transactions.  Second, legal remedies that can be taken by consumers who  are  harmed  as  a  result  of  deducting  OVO  balances  for  incomplete  transactions  can  be carried out in two ways, the first by means of litigation (through the courts).  The second is by non-litigation.    The  recommendation  of  this  research  is  that  in  order  to  achieve  legal protection  for  consumers  using  e-commerce,  especially  for  users  of  the  GRAB-Food application,  more  specific  regulations  are  needed  to  regulate  the  protection  of  e-commerce users.  And the government must regulate more specifically regarding dispute resolution or e- commerce cases.
Keywords : Legal Protection, Legal Protection for Consumers, Protection of Consumers Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  informasi  yang  begitu  pesat  di  Indonesia  merupakan penopang untuk pertumbuhan ekonomi bagi negara Indonesia. Pengaruh yang sangat kuat yang dimunculkan oleh kemajuan teknologi pada semua aspek kehidupan telah semakin meluas  pada  beragam  tantangan  potensial  yang  dihadapi  oleh  individu – individu,  bisnis dan  masyarakat  pada  umumnya.( Assafa  Endeshaw,2007) Kemajuan  sistem  teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, membuat transaksi perdagangan tidak hanya dilakukan  dalam  dunia  nyata  saja  tetapi  juga  dilakukan  dengan  transaksi  perdagangan melalui  media  internet  yang  biasa  dikenal  dengan  istilah  Electronic  Commerce  (e- commerce).( Lia Alfina Dewi dkk,2015)
E-commerce  merupakan  transaksi  perdagangan  yang  melibatkan  individu  atau organisasi. E-commerce juga merupakan penemuan baru dalam bentuk perdagangan yang dinilai lebih dari pada bentuk perdagangan pada umumnya.( Abdul Hakim Barkatullah,2006)

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4, No. 1, June 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
Perdagangan  yang  didukung  dengan  adanya  kemajuan  sistem  teknologi  informasi  dan komunikasi  yang  semakin  canggih  memberikan  berbagai  keuntungan  dan  kemudahan bagi  para  pihak  dalam  melakukan  perdagangan.  Dalam  transaksi  elektronik  disebut dengan  e-commerce  sedangkan    untuk  pembayarannya  menggunakan  Electronic  Wallet atau  e-wallet  yang  karakteristiknya  berbeda  dengan  pembayaran  elektronik  seperti penggunaan debit ATM ataupun pengguna kartu kredit. E-wallet atau dompet elektronik adalah alat pembayaran digital yang menggunakan media elektronik berupa server based. E-wallet  berkembang  seiring  dengan  munculnya  e-commerce    dan  marketplace  di Indonesia seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Alat pembayaran produk atau jasa yang ingin  dibeli  konsumen  dapat  dilakukan  dimanapun  dan  kapanpun  menggunakan  ponsel pintar serta dapat dilakukan dengan lebih mudah dan murah baik bagi konsumen maupun pelaku usaha.
Namun  sayangnya,  disisi  lain  E-commerce  juga  menimbulkan  banyak permasalahan hukum yang dapat terjadi melalui media elektronik atau internet tersebut sehingga menyebabkan kerugian bagi para pihak yang telah melakukan transaksi melalui media  tersebut,  salah  satunya  wanprestasi  dalam  transaksi  e-commerce.  Olehnya  itu kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  melalui  media  elektronik  perlu  didukung  perangkat hukum  dalam  rangka  melindungi  masyarakat  khususnya  pada  perlindungan  hukum terhadap  konsumen  pengguna  e-commerce.  Penegakan  dan  penerapan  hukum  di Indonesia  seringkali  menghadapi  permasalahan  kendala  berkenaan  dengan perkembangan teknologi yang lebih cepat daripada aturan perundang-undangan, sehingga peraturan  harus  mengalami  penyesuaian  atau  perubahan-perubahan  dalam  mengikuti perkembangan teknologi tersebut.
Hukum  perlindungan  konsumen  tidak  semata-mata  dimaksudkan  untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru untuk mendorong iklim berusaha yang sehat  dan  lahirnya  perusahaan  yang  tangguh  dalam  menghadapi  persaingan  melalui pelayanan  dan  penyediaan  barang  dan/atau  jasa  yang  berkualitas.  Sikap  keberpihakan pada  konsumen  itu  juga  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  sikap  peduli  yang  tinggi terhadap konsumen (wise consumerism).( Susanti  Adi  Nugroho,2008) Dalam Pasal  1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain  maupun  makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum  Negara  Republik Indonesia,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama  melalui  perjanjian  penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
PT. Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) merupakan salah satu perusahaan jasa yang  memanfaatkan  kemajuan  teknologi  untuk  menjalankan  aktivitas  jasanya  melalui aplikasi  GRAB  yang  sudah  tidak  asing  lagi  dikalangan  masyarakat  dan  telah  berpayung hukum  berupa  Peraturan  Menteri  Perhubungan  No.  32  Tahun  2016.  Aplikasi  GRAB tersebut  tersedia  dengan  berbagai  macam  jasa  yang  langsung  dapat  diakses  dari smartphone  penggunanya.  Dalam  aplikasi  GRAB  memberikan  kemudahan  untuk  para konsumen  dengan  sistem  pembayarannya,  yaitu  melalui  sistem  OVO  yang  merupakan aplikasi  pembayaran  uang  elektronik  dan  sebagai  media  transaksi  dalam  melakukan pembayaran dengan metode pembayaran elektronik atau secara digital yang didalamnya terdapat  saldo  OVO  cash.(OVO,2021)  Driver  GRAB  kerap  sekali  terjadi  persaingan  tidak sehat  diantaranya,  tidak  dimungkinkan  adanya  pengawasan  langsung  oleh  pihak perusahaan  dilapangan.  Riwayat  perjalanan  atau  pesanan  hanya  tersedia  dalam  data pesanan semata dan hal tersebut bisa saja berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.  Saldo  OVO  konsumen  akan  dengan  otomatis  terpotong  ketika  melakukan transaksi  sedangkan  transaksi  tersebut  belum  selesai  pada  aplikasi  GRAB.  Kerugian
terhadap  konsumen  dapat  ditimbulkan  dari  praktik-praktik  tersebut,  ketika  ada  driver GRAB yang melakukan tindakan wanprestasi dimana driver tersebut hanya menerima dan mengambil pesanan namun prestasinya tersebut tidak dilakukan.
Setelah  melakukan  Pra  Penelitian  masih  kerap  terjadi    kasus  di  Makassar  pada Agustus 2017 yang dialami oleh seorang konsumen yang berinisial RA. Kejadian tersebut disinyalir  merugikan,  lantaran  diduga  mitra  atau  driver  GRAB  tersebut  melakukan pencurian saldo  OVO sesaat setelah RA memesan makanan melalui layanan GRAB-Food. Driver    GRAB  tersebut  mengambil  order-an  yang  di  order  oleh  RA,  namun  dia  tidak melakukan  kewajibannya  untuk  membelikan  makanan  dan  mengantarkannya  sesuai tujuan.  Dalam  sisi  lain,  driver  GRAB  tersebut  meng-klik  pada  aplikasi  GRAB  bahwa prestasinya telah terlaksana. Hal ini menyebabkan saldo OVO konsumen dipotong secara otomatis tanpa menerima jasa dari driver GRAB.  Perlindungan hukum sangat diperlukan bagi  konsumen  OVO  karena  hal  tersebut  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  konsumen. Kerugian  materiil  ataupun  imateriil.  Tindakan  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  driver inilah  yang  memunculkan  masalah  akademis  yang  perlu  untuk  diteliti,  oleh  karena  itu penulis  tertarik  untuk  membahasnya  dan  mencantumkan  dalam  suatu  karya  ilmiah berjudul  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Atas  Pemotongan  Saldo  OVO  Pada Transaksi GRAB- Food Yang Tidak Selesai” dengan permasalahan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas pemotongan saldo OVO pada transaksi GRAB-Food yang tidak selesai.
METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  normatif.  Penelitian  hukum normatif  adalah  metode  atau  cara  yang  dipergunakan  di  dalam  penelitian  hukum  yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, serta penelitian hukum normatif yaitu  suatu  proses  untuk  menemukan  suatu  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu hukum  yang  dihadapi,  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan pendekatan konseptual, Adapun jenis dan sumber bahasan hukum yang digunakan dalam penelitian  ini  yakni;  Pertama  bahan  hukum  primer,  kedua  bahan  hukum  sekunder,  dan ketiga  bahan  hukum  tersier.    kemudian  akan  diolah  dan  dianalisis  untuk  menghasilkan kesimpulan,  kemudian  disajikan  secara  deskriptif,  guna  memberikan  pemahaman  yang jelas  dan  terarah  dari  hasil  penelitian  nantinya  sesuai  dengan  permasalahan  yang  erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan hukum merupakan upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan hukum  untuk  memberikan  rasa  aman  kepada  korban,  perlindungan  hukum  terhadap korban  dapat  diwujudkan  dalam  berbagai  bentuk,  seperti  melalui  pemberian  restitusi, kompensasi,  pelayanan  medis,  dan  bantuan  hukum.( Soerjono Soekanto,1984) Perlindungan  hukum  juga  merupakan  gambaran  dari  bekerjanya  fungsi  hukum  untuk mewujudkan  tujuan-tujuan  hukum,  yakni  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum. Perlindungan  hukum  adalah  suatu  perlindungan  yang  diberikan  kepada  subyek  hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.( Philipus M. Hadjon,1987) Berbicara  mengenai  perlindungan  hukum  pada  hakekatnya  bahwa  setiap  orang berhak  mendapatkan  perlindungan  hukum.  Secara  Konseptual  bentuk  perlindungan hukum  yang  diberikan  kepada  masyarakat  atau  korban  merupakan  implementasi  atas prinsip  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  harkat  dan  martabat  manusia  yang bersumber prinsip negara hukum. Segala yang berhubungan dengan hukum maka harus pula  mendapatkan  perlindungan  hukum,  olehnya  itu  terdapat  banyak  bentuk perlindungan hukum, dan salah satunya adalah perlindungan hukum terhadap konsumen
yang  dalam  hal  ini  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen.
Esensi  dari  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen ialah untuk mengatur perilaku pelaku usaha dengan tujuan agar konsumen dapat terlindungi secara hukum.(Dimas Bagus Wicaksono,2017)  Hal ini berarti bahwa dalam upaya melindungi kepentingan konsumen yang dilakukan melalui perangkat hukum  diharapkan  dapat  menciptakan  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen. Kemajuan  perkembangan  teknologi  yang  semakin  pesat,  terkhusunya  teknologi  internet yang  memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat  dalam  melakukan  akitivitas  sehari-hari, mulai  dari  kemudahan  pemenuhan  kebutuhan  penyediaan  barang  yang  beragam  hingga jasa, kini dapat memudahkan para konsumen untuk melakukan transaksi dengan mudah, yakni melalui aplikasi pada smartphone (Ponsel Pintar) hingga pada alat pembayarannya pun  tidak  perlu  lagi  dengan  tunai,  melainkan  dapat  pula  dilakukan  dengan  berbagai macam  alat  pembayaran  non-tunai  seperti  debit,  kartu  kredit,  dan  sistem  pembayaran non-tunai lainya.
Salah satu layanan penyedia jasa dengan menggunakan kemajuan teknologi yakni PT  Solusi  Transportasi  Indonesia  (GRAB),  dengan  aplikasinya  yang  tidak  asing  lagi dikalangan masyarakat yang berbagai macam jasa yang ditawarkan melalui aplikasi GRAB yang  diakses  melalui  smartphone.  Selain  memudahkan  masyarakat  dalam  memnuhi kebutuhannya,  PT  Solusi  Transportasi  Indonesia  (GRAB)  juga  memberikan  kemudahan dalam  proses  pembayarannya,  yaitu  melalui  sistem  pembayaran  lewat  OVO  yang merupakan salah satu sistem dompet virtual untuk menyimpan GRAB Credit yang dapat digunakan  untuk  melakukan  transaksi  pembayaran  di  dalam  aplikasi  GRAB.  OVO merupakan salah satu alat pembayaran secara elektronik yang dikenal juga dengan istilah E-Money, Digital Money atau Digital cash. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dijelaskan bahwa;( Peraturan BI,2018) “Uang  Elektronik  adalah  instrumen  pembayar an  yang  memenuhi  unsur  sebagai berikut:  Diterbitkan  atas  dasar  nilai  uang  yang  disetor  terlebih  dahulu  kepada penerbi; Nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip;  dan  Nilai  uang  elektronik  yang  dikelola  oleh  penerbit  bukan  merupakan simpanan sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan”
Berdasarkan pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor.18/40/PBI /2016 tentang  Penyelenggaraan  Pemerosesan  Transaksi  Pembayaran,  penyelenggara  teknologi finansial  termasuk  kategori  sebagai  penyelenggara  jasa  sistem  pembayaran  harus memperoleh  izin  dari  Bank  Indonesia.( Ivan  Rifqi  Anindita  dkk,2020) PT  Visionet Internasional  dengan  brand  aplikasi  OVO  telah  resmi  mendapatkan  izin  dari  Bank Indonesia  sebagai  salah  satu  penyelenggara  uang  elektronik  (e-money),  sebagai  alat pembayaran  secara  elektronik  yang  memanfaatkan  teknologi  informasi  serta  jaringan internet sehingga sangat memudahkan para penggunanya.
Namun  sayangnya,  dengan  kemudahan  layanan  dalam  pembayaran  melalui  OVO ini,  saldo  OVO  akan  otomatis  terpotong  ketika  konsumen  melakukan  transaksi    pada aplikasi  GRAB  sebelum  sutau  prestasi  atau  layanan  yang  dipesan  oleh  konsumen  baik dalam  pembelian  pesanan,  penjemputan  atau  pengantaran  barang  diselesaikan  oleh driver,  hal  ini  kerap  memicu  timbulnya  driver  melakukan    wanprestasi  yang  dapat menimbulkan  kerugian  terhadap  konsumen.  Sebagaimana  data  yang  dilansir  dari Kompas.Com  dua  orang  wartawan  Tribunsumsel.com  melaporkan  driver  GRAB  ke Perusahaan PT Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) atas pemotongan saldo OVO secara sepihak yang dilakukan oleh driver.( Kompas,2021)
Lebih lanjut dari Pra Penelitian yang dilakukan bahwa, masih kerap terjadi  kasus pemotongan  saldo  OVO  di  Makassar,  sebagaimana  yang  telah  dialami  oleh  salah  satu
konsumen yakni RA yang dimana saldo OVO RA telah terpotong tanpa menerima jasa dri driver  GRAB.    Dari  data  tersebut  berarti  bahwa  disamping  kemudahan  dalam memudahkan  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat,  terdapat  pula  celah  yang  dapat membuat  konsumen  mengalami  kerugian  yang  nyata  baik  kerugian  materiil  maupun imateriil.  Olehnya  itu  kemudian  adanya  pemberian  perlindungan  hukum  terhadap konsumen yang telah dirugian akibat pemotongan saldo OVO tanpa penyelesaian prestasi oleh  driver,  baik  perlindungan  hukum  secara  preventif  maupun  perlindungan  hukum secara represif. Adapun bentuk perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif  terhadap  konsumen  yang  dirugikan  oleh  driver  GRAB  akibat  dari  pemotongan saldo OVO tanpa penyelesaian prestasi dari driver sebagai berikut:
1. Perlindungan  hukum  preventif  terhadap  konsumen  pengguna  jasa  GRAB-Food  yang melakukan  pembayaran  menggunkan  saldo  OVO  atas  transaksi  yang  tidak  selesai. Perlindungan  hukum  preventif  merupakan  pencegahan  sebelum  terjadinya  suatu sengketa.  Perlindungan  hukum  preventif  tercantum  dalam  peraturan  perundang- undangan  dengan  tujuan  untuk  mencegah  terjadinya  suatu  pelanggran  dan memberikan batasan-batasan bagi subyek hukum dalam melakukan suatu kewajiban. Olehnya  itu  diperlukan  perlindungan  hukum  bagi  konsumen,  terkhusunya  bagi konsumen  pengguna  jasa  GRAB-Food  yang  mengalami  kerugian  akibat  wanprestasi yang  dilakukan  oleh  driver    GRAB.  PT  Solusi  Transportasi  Indonesia  (GRAB)  pada dasarnya  telah  memiliki  Kode  Etik  Mitra  GRAB  sebagai  upaya  pencegahan  terhadap driver  untuk  melakukan  perilaku  curang.  Dalam  Kode  Etik  Mitra  GRAB  mengatur beberapa  ketentuan  disertai  dengan  sanksi  apabila  dilanggar,  diantaranya  ialah;( Dwi Andhika ,2020)
a. Menyebarluaskan data atau informasi pribadi  milik penumpang, pelanggan,  mitra GRAB  lainnya  dan  restoran  yang  terdaftar  dalam  platform  GRAB-Food  melalui media apapun dapat dikenai sanksi pemutusan hubungan kemitraan.
b. Mengurangi atau memanipulasi sistem GRAB milik sendiri atau orang lain untuk alasan apapun, termasuk untuk mendapatkan orderan atau uang tambahan, bonus atau  insentif  dapat  dikenai  sanksi  hubungan  kemitraan  dan  dilaporkan  ke  pihak yang berwajib.
c. Meminjamkan maupun melakukan jual beli akun Mitra GRAB. Dapat dikenai sanksi pemutusan hubungan kemitraan.
d. Terlibat kasus yang membutuhkan investigasi baik secara langsung maupun tidak langsung  saat  menjalankan  sebuah  layanan,  termasuk  sulit  diajak  bekerjasama atau tidak kooperatif atau secara sengaja memperlambat proses investigasi, dapat dikenai  sanksi  pembekuan  akun  hingga  dinyatakan  tidak  terbukti  bersalah  dan atau pemutusan hubungan kemitraan bila dinyatakan bersalah.
e. Mengambil atau menahan secara sengaja atau  tidak sengaja apaun yang menjadi milik  penumpang,  baik  yang  tertinggal  ataupun  yang  dititipkan  ke  mitra  GRAB, dapat dikenai sanksi pemutusan hubungan kemitraan.
f. Segala kecurangan yang menggunakan dan atau melibatkan metode pembayaran tunai  dan  atau  non  tunai  yang  dapat  merugikan  pihak  manapun  baik  materiil maupun immateriil. Dapat dikenai sanksi pembekuan akun hingga lima hari.
Bank Indonesia juga telah mengatur mengenai perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran,  sebagaimana  hal  ini  tertuang  dalam  Pasal  10  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran bahwa: (Peraturan BI,2014)
“Penyelenggara  wajib  bertanggung  jawab  kepada  konsumen  atas  kerugian  yang ditimbul akibat kesalahan pengurus dan pegawai penyelenggara.”
Lebih lanjut menurut Direktoral Jendral Perlindungan Hukum dan Tertib Niaga dalam  mengawasi  pelaku  usaha  agar  tidak  melakukan  pelanggran    terhadap  hak-hak konsumen  sebagai  upaya  pencegahan  dapat  dilakukan  dengan  cara  memberikan
pembinaan  terhadap  pelaku  usaha  mengenai  makna  dari  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  khusunya  yang  mencakup  enam parameter  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  yakni,  standar,  label,  klausula baku,  pelayanan  purna  jual,  cara  menjual  dan  pengiklanan.  Selain  itu,  tindakan pencegahan  tersebut  tidak  hanya  ditargetkan  untuk  pelaku  usaha,  melainkan  juga untuk konsumen yang kritis, cerdas, mandiri dan cinta produk dalam negeri, sehingga mampu  membentengi  dirinya  dan  menghindarkannya  dari  pemahaman  atau pemnfaatan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan.
2. Perlindungan hukum represif terhadap konsumen pengguna jasa GRAB-Food yang melakukan pembayaran menggunakan saldo OVO atas transaksi yang tidak selesai. Pemberian perlindungan hukum selanjutnya  yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila  driver    GRAB melakukan  pelanggaran  yakni  pemotongan  saldo  OVO  tanpa menyelesaikan  orderannya  ialah  perlindungan  hukum  represif,  perlindungan hukum  represif  ini  merupakan  upaya  terakhir  yang  dilakukan  oleh  konsumen bilamana driver tidak juga memiliki itikad baik atau melakukan pelanggaran.
Bentuk  Perlindungan  hukum  yang  diberikan  adalah    pertanggungjawaban  yang dilakukan  oleh  PT  Solusi  Transportasi  Indonesia  (GRAB)  jika  terjadi  tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh driver GRAB, adapun bentuk pertanggungjawabannya yakni;
a. Pengembalian  Saldo  OVO;  Pengembalian  ini  dilakukan  oleh  PT  Solusi Transportasi Indonesia (GRAB), karena hanya PT Solusi Transportasi Indonesia (GRAB)  yang  dapat  mengembalikan  saldo  OVO  konsumen  ke  keadaan  semula akibat  dari  pemotongan  saldo  OVO.  Hal  ini  sudah  menjadi  kewajiban  bagi  PT Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) sebagai pelaku usaha untuk memberikan ganti  rugi  atas  kerugian  konsumen  yang  timbul  akibat  pengguna  jasanya tersebut, yang dimana hal ini sesuai dengan Pasal 19 Ayat (1) Undang-undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  yang  menyatakan bahwa
“Pelaku  usaha  bertanggungjawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan, pencemaran,  dan  atau  kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang  dan atau jasa yang dihasilkan atau dierdagangkan”
Lebih lanjut pada Ayat (2) dijelaskan  bahwa “Ganti  rugi  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  Ayat  (1)  dapat  berupa pengembalian  uang  atau  penggantian  barang  dan/atau  jasa  yang  sejenis  stau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku” Lebih lanjut dasar hukum mengenai ganti rugi dipertegas kembali dalam Pasal 1243  dan  Pasal  1244  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata) yakni senagai berikut; Bunyi Pasal 1243 “Penggantian  biaya,  kerugian,  dan  bungan karena  tak  dipenuhinya  suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika suatu yang harus diberikan atau dilakukannya  hanya  dapat  diberikan  atau  dilakukannya  dalam  waktu  yang melampau waktu yang ditentukan”.
Bunyi Pasal 1244 “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat  membuktikan  bahwa  tidak  dilaksanakannya  perikatan  itu  atau  tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”.
Dari apa yang telah diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  dan  yang  dipertegas  kembali  dalam  Pasal  1243  dan Pasal  1244  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  memberikan  amanah  yang berupa  kewajiban  bagi  pelaku  usaha  untuk  memberikan  ganti  rugi  sebagai perlindungan hukum terhadap konsumen yang telah mengalami kerugian dari akibat perbuatan yang dilakukannya.
b. Sanksi Perusahaan terhadap Driver
Meskipun  tindakan  pencegahan  (preventif)  telah  dilakukan,  tidak  dapat dipungkiri  bahwa masih dapat  terjadi  adanya  tindakan  tidak  bertanggungjawab  yang dilakukan oleh driver, oleh sebab itu sebagai bentuk pertanggungjwaban dari PT Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) juga memberikan sanksi kepada driver, yakni; pertama, Auto  Suspend  yang  dimana  rekan  driver  akan  mendapatkan  sanksi  dari  pelanggaran yang  dilakukan  berdasarkan  deteksi  kecurangan  dari  sistem  GRAB.  Kedua,  Manual Suspend, yang dimana rekan driver akan mendapatkan sanksi dari pelanggaran yang dilakukan  berdasarkan  laporan  dari  pelanggan  ataupun  pihak  lain  terhadap  layanan yang diberikan.
Namun pada faktanya dari perlindungan hukum preventif terhadap konsumen pengguna jasa GRAB-Food yang melakukan pembayaran menggunakan saldo OVO atas transaksi  yang  tidak  selesai  dinilai  kurang  memadai  dalam  mencegah  terjadinya tindakan-tidakan yang melanggar atau yang merugikan pengguna. Sebab regulasi atau aturan yang ada tidak memadai untuk memberikan pencegahan terhadap pelanggaran- pelanggaran  yang  ada.  Serta  pada  perlindungan  hukum  represif  terhadap  konsumen pengguna jasa GRAB-Food yang melakukan pembayaran menggunakan saldo OVO atas transaksi yang tidak selesai pun juga dinilai tidak maksimal,  yang dibuktikan dengan masih banyaknya korban yang mengalami pemotongan saldo OVO atas transaksi yang tidak  selesai,  yang  juga  kurang  mendapatkan  ganti  kerugiian  sebagaimana  data  yang telah  disajikan  diawal.  Sebab  sejauh  ini  belum  ada  Undang-Undang  yang  mengatur secara spesifik mengenai perlindungan hukum pengguna e-money (electronic money) atau  yang  lebih  terperinci  mengatur  perihal  perlindungan  konsumen  terkhususnya pada pemotongan saldo pada transaksi elektronik.
Sehingga  kemudian  perlu  adanya  aturan  yang  secara  khusus  dan  tegas mengatur atau melindungi konsumen dalam bidang transaksi elektronik terkhusunya pada aplikasi OVO . Sehingga dari adanya upaya hukum yang secara tegas baik secara preventif  (pencegahan)  terkhusunya  secara  represif  yang  berupa  sanksi  terhadap driver yang berbuat curang atau melakukan wanprestasi atas pemotongan saldo OVO tanpa  menyelesaikan  orderannya  diharapkan  akan  merasa  jera sehingga  kedepannya tidak  akan  ada  lagi  konsumen  yang  diperlakukan  buruk  atau  mengalami  kerugian akbibat dari perilaku curang driver.

## KESIMPULAN
Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  yang  dirugikan  akibat  pemotongan saldo  OVO  atas  transaksi  yang  tidak  diselesaikan  oleh  driver  GRAB,  baik  perlindungan hukum  preventif  maupun  perlindungan  hukum  represif  dinilai  belum  optimal  dalam memberikan  perlindungan  terhadap  korban  yang  dirugikan  akibat  pemotongan    saldo OVO, sebab sejauh ini belum ada Undang-Undang yang mengatur secara spesifik mengenai perlindungan  hukum  pengguna  e-money  (electronic  money)  atau  yang  lebih  terperinci mengatur  perihal  perlindungan  konsumen  terkhusunya  pada  pemotongan  saldo  pada transaksi elektronik.

## REFERENSI
Abdul Hakim Barkatullah dan Teguh Prasetyo. 2006. Bisnis E-Commerce. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
Assafa Endeshaw. 2007. Hukum E-Commerce dan Internet. Pustaka Pelajar : Yogyakarta. Dimas  Bagus  Wicaksono.  2017,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Go-Jek (Layanan  Transportasi  Dengan  Aplikasi  Online)  DAlam  Perjanjian  Aplikasi  Go-Jek Berdasarkan PAsal 1320 KHUPerdata. Justitia Jurnal Hukum, Vol 1. No. 2.
Dwi  Andhika.  2020.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Yang  Dirugikan  Akibat Pemotongan Saldo  OVO Sepihak Oleh Driver Ojek Online (Grab). Skripsi.  Fakultas Hukum. Universitas Jember.
Edi Hudiata. 2015. Penyelesaian Sengketa Perbangkan Syariah: Pasca Putusan MK Nomor 93/PUUX/201: Litigasi dan Non Litigasi. Yogyakarta: UII Pres.
Ivan  Rifqi  Anindita,  dkk,  2020,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pengguna  Layanan Pembayaran Berbasis Teknologi di Indonesia, Jurnal Notarius, Vol 13, No. 2.
Kompas.Com  Pengemudi  Sedot  Saldo  OVo  dan  Rugiakan  Konsumen,  https:  //  money. Kompos. Com/read/ 2019/07/31/124151126/ pengemudi-sedor-ovo-dan-rugikan- konsumen-grab persilahkan -lapor?page=all.
Lia  Alfina  Dewi,  dkk.  2015.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kreditur  Atas  Wanprestasi Debitur Dalam Transaksi E-Commerce. Skripsi Fakultas Hukum UNS.
Philipus  M.  Hadjon.  1987.  Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  di  Indonesia.  Bina  Ilmu  : Surabaya.
Setia  Saputra,  (2014),  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Dalam  Transaksi  Jual- Beli Melalaui E-Commerce, Jurnal Ilmu Hukum,  Vol. 4, No.2 Soerjono Soekanto. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Ui Press : Jakarta. Susanti Adi Nugroho. 2008. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya. Kencana Prenada Media : Jakarta.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Burgerlijk  Wetboek  Voor  Indonesia  (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)
Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen.  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  22,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa.  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008.  Nomor  58,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
Peraturan Bank Indonesia Nomor. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran
Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik
Copyright Holder :
© Hasbuddin Khalid  (2023).
First Publication Right : © Jurnal Tana Mana
This article is under: