VOLUME 6 NOMOR 1  2022   | E-ISSN : 2581-2424  |  P-ISSN : 2597-3657 |  Website : journal.undiknas.ac.id

## HUBUNGAN PENINGKATAN JUMLAH NARAPIDANA PENGGUNA NARKOBA DAN KETERSEDIAAN TENAGA MEDIS TERHADAP PENGIDAP HIV/AIDS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
Herry Fernandes Butar Butar 1 , Imaduddin Hamzah 2
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan 12
herryfbutar2@gmail.com
Received : 4 January 2022 | Reviewed: 5 January 2022 | Accepted: 16 February 2022

## ABSTRAK
Perubahan  dalam  paradigma  kesehatan  di  dunia  berakibat  pada  transformasi  kebijakan  dan kepedulian untuk menjamin tingkat kesehatan di Indonesia berada dalam kriteria yang baik. Masalah kesehatan terjadi dalam setiap lini kehidupan masyarakat, dalam hal ini khususnya di dalam Lapas dan Rutan sebagai tempat berhuni narapidana dari berbagai latar belakang dan kasus pidana yang dilakukan. Narkoba sebagai masalah besar di dalam UPT Pemasyarakatan tetap menjadi penyumbang signifikan  dalam  situasi  overcrowding  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  Rumah  Tahanan Negara.  Penelitian  yang  dilakukan  bertujuan  untuk  menjelaskan  terjadinya  korelasi  peningkatan narapidana  pengguna  narkoba  dan  ketersediaan  tenaga  medis  terhadap  peningkatan  pengidap HIV/AIDS  di  dalam  Lapas  dan  Rutan.  Metode  yang  digunakan  adalah  dengan  menggunakan pendekatan kuantitatif dan melakukan Analisa korelasional dari data-data yang diperoleh dari Sistem Database  Pemasyarakatan.  Data-data  terkait  adalah  data  pengguna  narkoba  dan  penghidap  HIV dalam UPT pada 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI. Dapat disimpulkan korelasi hubungan yang terjadi dalam dua variabel tersebut adalah hubungan yang moderat.
Kata kunci: HIV/AIDS, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, Narkoba, Tenaga Medis

## ABSTRACT
Correlation Studies of Rising Drugs Prisoners and the Availibility of Medical Officer against Prisoner with  HIV/AIDS  at  Correctional  Institutions.  The  change  of  health  paradigm  on  the  world  causing policy’s transformation and public concern regarding enhancement on Indonesian health rate rating. Medical  problem  happens  in  every  line  of  social  life,  especially  at  Correctional  Institutions  and Correctional Detention Center as the place for criminals. Narcotics as one of the biggest problems in Correctional  Sub-organizations  are  still  one  of  the  biggest  contributors  on  overcrowded  prison situations. This research intends to describe correlation between drug users and prisoners with HIV in prison. Methods being used are statistic correlative with quantitative approach which secondary data
obtained from Correctional Database System. Those data are narcotics users and prisoners with HIV in Correctional Suborganizations at 33 Ministry of Law and Human Rights Region Office. It can be concluded that the correlation between two variables is moderate relation.
Kata kunci: Correctional Institutions, HIV?AIDS, Medical Officers, Narcotics, Prisoner

## PENDAHULUAN
Salah  satu  kasus  kriminal  yang  sering  kita  temukan  di  media  massa  ataupun pemberitaan di media sosial adalah kasus narkoba, tidak hanya masyarakat biasa, namun artis, penyanyi,  bahkan  petugas  penyelenggaraan  pemerintah  menjadi  salah  satu  pelaku  dalam penyalahgunaan narkoba. Di Indonesia permasalahan penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu  masalah  yang  dikhawatirkan  dimana  generasi  muda  menjadi  target  sebagai  pemakai narkoba dan berpotensi untuk merusak generasi penerus bangsa Indonesia.
Masalah ini secara spesifik tercermin dalam jumlah narapidana kasus narkoba yang dibina di dalam Lembaga Pemasyarakatan ataupun menjalani rehabilitasi. Data di tahun 2016 yang  dikeluarkan  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  tercatat  sebanyak  81.948  orang  yang dipenjara  karena  kasus  narkotika  (Ikhtiar,  2019).  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  pada tahun  2016  mempublikasikan  data  mengenai  tenaga  kesehatan  yang  meliputi  dokter  umum, dokter gigi, perawat, psikolog/psikiater, apoteker, bidan dan ahli gizi yang tersedia di Lapas dan  Rutan  seluruh  Indonesia  Pada  tahun  2016  hanya  berjumlah  1.062  orang,  dan  tambahan 1.062 tenaga kesahatan paruh waktu dan telah memasuki masa purna. Jumlah tersebut tidak seimbang dengan penghuni lapas dan rutan di seluruh indonesia yang berjumlah 197.159 orang, sehingga  perbandingan  (rasio)  tenaga  dokter  dengan  jumlah  narapidana  dan  tahanan  adalah 1:185 dimana 1 orang tenaga medis harus melayani 185 orang narapidana/tahanan (Utami & Kurniawan, 2020). Ketidakseimbangan yang terjadi di dalam tugas dan fungsi pelayanan ini menjadi salah satu masalah dalam mencapai efektifitas pelayanan terhadap narapidana kasus narkobam  ditambah  lagi  ketidakcukupan  sarana  dan  prasarana  dalam  memberikan  layanan kesehatan  kepada  narapidana  secara  layak.  Kondisi  yang  ideal  untuk  pelaksanaan  layanan kesehatan kepada warga binaan pemasyarakatan tercermin dalam Standar Layanan Perawatan dan  Kesehatan  dimana  Unit  Pelasana  Teknis  membutuhkan  ruang  pelayanan  umum,  ruang pelayanan gigi, ruang gawat darurat, ruang pelayanan ibu dan anak, ruang obat, ruang tunggu dan  administrasi,  ruang  isolasi  penyakit  menular,  hingga  ruang  laboratorium  apabila memungkinkan.( Standar  Pelayanan  Dasar  Perawatan  Dan  Kesehatan  Di  Lapas,  Rutan, Bapas, LPKA, Dan LPAS , 2015). Ditambah lagi dengan pemenuhan instalasi air bersih, tata udara, dan instalasi pembuangan limbah alat kesehatan.
Peredaran narkoba di dalam kehidupan masyarakat luas telah menjadi masalah besar bagi kelangsungan hidup generasi-generasi muda, tidak hanya menyasar remaja dan dewasa, para  pengedar  telah  masuk  untuk  memasok  narkoba  pada  kalangan  anak-anak.  Hal  ini menjadikan Lembaga pemasyarakatan saat ini sesak dipenuhi terpidana narkoba baik pengguna maupun pengedar, bahkan bisnis peredaran narkoba mungkin untuk dilakukan di balik sel besi penjara  (Hagan,  2017).  Hal  ini  bukanlah  akhir  dari  kelamnya  kehidupan  bergantung  pada narkoba,  namun  penting  untuk  diingat  penggunaan  narkoba  dalam  jangka  panjang  serta pemakaian  jarum  bekas  akan  berujung  pada  menularnya  virus  HIV  yang  dapat  membunuh secara cepat. Permasalahan peredaran narkoba di dalam penjara dapat dibagi menjadi dua yaitu peredaran  narkoba  yang  terjadi  di  dalam  penjara  dan  narapidana  mengendalikan  peredaran narkoba  yang  ada  di  luar  penjara  (Apriansyah,  2016).  Hal  ini  bisa  terjadi  akibat  penjagaan
terhadap  barang-barang  yang  dilarang  masuk  ke  dalam  sel  dan  digunakan  oleh  narapidana seperti telepon seluler, dan alat komunikasi lainnya. Pada akhir tahun 2018 bulan Desember, data  yang  didapat  pada  website  Sistem  Database  Pemasyarakatan  menunjukkan  bahwa sejumlah  38.755  warga  binaan  yang  adalah  pengguna  narkoba  tersebar  di  33  satuan  kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Tabel 1. Jumlah Narapidana Pengguna Narkoba dan Ketersediaan Tenaga Medis di Satuan
Kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2018 No Satuan Kerja Pengguna Narkoba Tenaga Medis 1 Kanwil Aceh 1630 4 2 Kanwil Bali 272 24 3 Kanwil Bangka Belitung 161 15 4 Kanwil Banten 835 27 5 Kanwil Bengkulu 108 0 6 Kanwil D.I. Yogyakarta 161 9 7 Kanwil Dki Jakarta 4946 181 8 Kanwil Gorontalo 120 0 9 Kanwil Jambi 370 2 10 Kanwil Jawa Barat 3416 116 11 Kanwil Jawa Tengah 1156 49 12 Kanwil Jawa Timur 5187 83 13 Kanwil Kalimantan Barat 691 31 14 Kanwil Kalimantan Selatan 1533 15 15 Kanwil Kalimantan Tengah 316 9 16 Kanwil Kalimantan Timur 1283 52 17 Kanwil Kepulauan Riau 698 39 18 Kanwil Lampung 902 12 19 Kanwil Maluku 184 0 20 Kanwil Maluku Utara 66 3 21 Kanwil Nusa Tenggara Barat 468 7 22 Kanwil Nusa Tenggara Timur 35 1 23 Kanwil Papua 25 12 24 Kanwil Papua Barat 22 1 25 Kanwil Riau 1903 16 26 Kanwil Sulawesi Barat 146 0 27 Kanwil Sulawesi Selatan 2159 16 28 Kanwil Sulawesi Tengah 339 0 29 Kanwil Sulawesi Tenggara 175 3 30 Kanwil Sulawesi Utarra 15 2 31 Kanwil Sumatera Barat 768 20 32 Kanwil Sumatera Selatan 1017 17 33 Kanwil Sumatera Utara 7648 49 TOTAL 38755 815 Sumber: SMS Gateway Ditjen Pemasyarakatan
Menurut  catatan  dari  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  dikutip  dari  media  online  kredibel tirto.id, 90% persen kasus narkoba yang telah terungkap selama tahun 2017 melibatkan Lapas yang 50% peredaran tersebut dikendalikan (Sicca, 2018). Narkoba yang memiliki hubungan dengan pengidap virus HIV/AIDS merupakan situasi memprihatinkan. Pada hari AIDS sedunia tahun 2018, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyatakan 1.400 tahanan dan warga binaan di seluruh Indonesia yang positif mengidap HIV (Wiyanti, 2018). Sehingga  pada  saat  yang  bersamaan  kerjasama  dijalin  antar  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia dan Kementerian Kesehatan dalam mengatasi hal tersebut salah satunya dengan cara memberikan obat antiretroviral seumur hidup.
Keberadaan  narapidana  kasus  pengguna  narkoba  di  dalam  Lapas  yang  mungkin sebelumnya  belum  mengidap  HIV  berpotensi  tertular  virus  akibat  penggunaan  jarum  suntik yang ada digunakan oleh pemakai narkoba lainnya menjadikan mereka sebagai sub populasi khusus yang rawan tertular HIV (Nuzzilah & Sukendra, 2017). Pada penelitian yang dilakukan pada Tahun 2015 di Lapas Klas I Semarang ditemukan 2 (dua) narapidana yang menderita HIV dari total 1219 warga binaan, serta didapatkan perilaku berisiko HIV/AIDS yaitu pemakaian aksesoris  kelamin,  tindik  telinga,  dan  penggunaan  tato.  Kurangnya  pengetahuan  dari  warga binaan pemasyarakatan terhadap perilaku berisiko ini menjadikan mereka dapat dikategorikan sebagai korban (victim) sesuai dengan teori Terpaan Gaya Hidup dalam Viktimisasi kriminal dimana  gaya  hiduo  untuk  mencoba  narkoba  menjadikan  subjek  rentan  menjadi  korban HIV/AIDS (Mustofa, 2010).
Berkaca pada data yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam harian Merdeka dimana 135.000 dari 250.000 narapidana di dalam Lapas adalah narapidana dengan  permasalahan  atau  kasus  narkoba  dan  potensi  penyebaran  narkoba  di  dalam  Lapas sehingga muncul potensi dimana di dalam Lapas pemakaian narkoba oleh narapidana sangat besar.  Hal  lainnya  dalam  permasalahan  kesehatan  adalah  dalam  penyebaran  HIV/AIDS berpotensi tinggi akibat penggunaan jarum suntik. Studi yang dikeluarkan oleh United Nations Office  on  Drugs  and  Crime  (UNODC) dijelaskan  bahwa  pemakaian  jarum  suntik  yang berkelajutan  pada  narapidana  di  dalam  lingkungan  penjara  memiliki  potensi  besar  dalam peningkatan seseorang terjangkit virus HIV/AIDS. (UNODC, 2010).
Permasalahan penggunaan narkoba dan HIV di dalam penjara tidak hanya terjadi di Indonesia,  namun  juga  merupakan  permasalahan  global  yang  sampai  saat  ini  setiap  opsi penanggulangan dan pencegahannya masih dicari. Dalam implementasi pencegahan penularan HIV,  penyediaan  layanan  kesehatan  dan  program  rehabilitasi  dari  obat-obatan  terlarang menjadi penting untuk dilakukan terutama dalam penggunaan jarum suntik yang steril (Penal Reform  International,  2015).  Melihat  permasalahan  yang  telah  dijelaskan  dalam  identifikasi masalah  akan  berfokus  pada  dua  hal  dimana  melihat  korelasi  antara  meningkatnya  jumlah narapidana kasus narkoba dan peningkatan penderita HIV di UPT Pemasyarakatan. Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  kaitan  antara  dukungan  ketersediaan  tenaga  medis terhadap peningkatan jumlah narapidana narkoba.

## KAJIAN TEORI
Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shanti Riskiyani dalam artikel yang berjudul Feels (Not) Like at Home: Perlakuan di Lapas, Interaksi Sosial dan Harapan Pengguna Narkoba  Mantan  Narapidana  ditemukan  bahwa  terdapat  peluang  bagi  narapidana  kasus narkoba di  dalam Lapas  untuk  tertular HIV/AIDS yang diakibatkan oleh penggunaan jarum
suntik, tattoo, tindik, serta hubungan seksual sesame narapidana (Riskiyani, 2016). Keadaan di dalam Lapas tempat narapidana menerima  pelayanan kesehatan  sangat  kurang baik dimana narapidana  sulit  untuk  berkonsultasi  dengan  dokter  klinik  karena  ketidakhadiran  dokter. Ketidakhadiran dokter di tempat pada situasi tersebut digantikan oleh pegawai Lapas lainnya. Artikel lainnya yang membahas mengenai pelayanan keseahtan kepada narapidana ditulis oleh Nazaryadi  dan  kawan-kawan  yang  berjudul  “Pemenuhan  Hak  Kesehatan  Narapidana  di Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika  Langsa,  Aceh”.  Artikel  tersebut  menemukan  bahwa pelayanan  pemeriksaan  keseahtan  dan  perawatan  oleh  tenaga  kesehatan  masih  belum maksimal, yang disebabkan masih kurangnya sumber daya tenaga kesehatan yang tersedia di Lapas  tersebut  (Nazaryadi  et  al.,  2017).  Penelitian-penelitian  inilah  yang  menjadi  alasan penulis untuk membuka realita yang lebih dalam terkait dengan hubungan antara narapidana kasus  narkoba,  potensi  penularan  hiv/aids  dan  jumlah  ketersediaan  tenaga  kesehatan  di Lembaga Pemasyarakatan.
Teori  yang  dipakai  dalam  menjelaskan  permasalahan  penelitian  ini  adalah  teori pelayanan  publik  dimana  Pemerintahan  dan  juga  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  wajib memberikan  pelayanan  kepada  publik  secara  baik  dan  berkelanjutan.  Salah  satu  tugas  ASN dalam menjalankan fungsinya adalah menjadi pelayan publik sehingga apapun kondisi yang dialami  oleh  ASN  harus  lebih  dahulu  mampu  untuk  melayani  publik  dengan  baik.  Kualitas sebuah  layanan  publik  memiliki  nilai  yang  wajib  diberikan  kepada  masyarakat  dimana pelayanan yang berkualitas adalah tingkat keunggulan yang diarapkan oleh pelanggan dalam hal ini adalah narapidana sebagai penerima layanan (Nurdin, 2019). Dari sisi pelayanan yang dilakukan  oleh  pemerintah,  pelayanan  dapat  diartikan  sebagai  proses  suatu  kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan hak-hak dasar dan hak pemberian berupa jasa atau layanan.
Penelitian ini juga memakai  konsep Hak Asasi  Manusia terkait dengan  pemenuhan layanan kesehatan bagi narapidana. Narapidana sebagai manusia yang dianggap bersalah tentu tidak mengurangi hakikat dirinya sebagai manusia,sehingga pelayanan yang diberikan kepada mereka harus turut mencakup nilai-nilai kemanusiaan. Hak Asasi Manusia dalam konferensi Perrserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  definisikan  sebagai  hak  yang  dimiliki  oleh  manusia sebagai  dignitasnya,  dan  negara  wajib  melindungi  hak-hak  tersebut  (United  Nations,  2016). Hak Asasi Manusia terdiri dari hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, kebebasan dari perbudakan,  hak  untuk  diperlakukan  secara  manusiawi,  hak  untuk  berpikir  dan  beragama, hingga hak untuk berpendapat serta berekspresi.  Hak Asasi Manusia juga bersifat Universal dan berlaku dimanasaja individu berada.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kuantitatif  dengan  pendekatan korelasional  digunakan  untuk  mencari  hubungan  antara  pengguna  narkoba  dan  ketersediaan tenaga medis terhadap penderita HIV/AIDS di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan  Negara.  Data-data  yang  menjadi  acuan  dalam  penelitian  ini  adalah  laporan  resmi statistik  pengguna  narkoba  di  dalam  Lapas  dan  Rutan,  sumber  daya  manusia  dalam  bidang kesehatan  yang  bertugas,  dan  data  konfirmatori  melalui  media  kredibel  yang  memberitakan fenomena terkait Penjara dan Narkoba serta kaitannya dengan virus HIV. Metode kuantitatif yang berpegang pada validitas data pada penelitian ini akan disertakan data tahun 2017 dan 2018 sehingga membantu menemukan hubungan peningkatan atau penurunan pada pengguna narkoba di penjara dan penderita HIV/AIDS.
Sugiono  menjelaskan  di  dalam  metode  korelasi  sebagai  metode  yang  berusaha menghubungkan  satu  variabel  dengan  variabel  lainnya  untuk  menciptakan  wujud  baru  yang berbeda  dengan  sebelumya.  (Sugiyono,  2014).  Penelitian  ini  berjenis  penelitian  kuantitatif dengan  pendekatan  korelasional  yang  bertujuan  untuk  melihat  apakah  terjadi  hubungan korelasi  dari  dua  atau  lebih  variabel.  Dalam  hal  ini  adalah  hubungan  narapidana  pengguna narkoba di dalam Lapas atau Rutan dan ketersediaan Tenaga Medis dengan jumlah narapida pengidap HIV/AIDS di dalam Institusi Koreksional Pemasyarakatan.
Penelitian  yang  dilakukan  menggunakan  data  sekunder  yang  berasal  dari  Sistem Database  Pemasyarakatan,  data  tersebut  kemudian  dilihat  dan  dianalisa  apakah  terdapat hubungan korelasional. Variabel I adalah data terkait narapidana pengguna/kasus narkoba di 33 kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dari tahun 2017 hingga 2018 bulan  Januari  hingga  Desember.  Variabel  II  adalah  data  jumlah  tenaga  medis  di  33  kantor wilayah Kementerian dan Variabel III merupakan data narapidana pengidap HIV/AIDS pada Lapas  dan  Rutan  di  33  kantor  wilayah.  Data  kemudian  akan  dianalisa  untuk  melihat  sejauh mana variasi pada satu variabel berkaitan dengan variabel lainnya
Setelah menemukan ada atau tidaknya korelasi antar dua variabel yang telah dikurangi melalui selisih angka di tahun terbaru dan tahun sebelumnya akan dilakukan narasi fenomena yang  ada  dengan  analisis  menggunakan  teori  untuk  mendapatkan  alasan  mengapa  terjadi adanya korelasi atau tidak terjadi korelasi di antara dua variabel tersebut.

## PEMBAHASAN
Tugas dari Lapas terdiri dari 3 (tiga) yang diantaranya adalah Pembinaan, Perawatan, dan  Pengamanan.  Pembinaan  meliputi  kegiatan  seperti  registrasi,  penilaian  dan  klasifikasi; penempatan;  pemberian  program  pembinaan;  pembinaan  kepribadian;  pembinaan kemandirian; integrasi (Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang  Bebas,  Pembebasan  Bersyarat).  Perawatan  yang  diberikan  kepada  warga  binaan meliputi  kebutuhan  dasar,  kesehatan,  rehabilitasi  medik,  dan  rehabilitasi  sosial.  Sedangkan pengamanan  dilakukan  untuk  tindakan  pencegahan  dan  pemeliharaan,  penindakan  dan penanggulangan serta pemulihan kondisi jika ada situasi membahayakan.

## Narapidana Pengguna Narkoba dan Penderita HIV Dalam UPT
Narapidana  dengan  kasus  narkoba  yang  tersebar  di  Unit  Pelaksana  Teknis Pemasyarakatan memiliki banyak angka yang berbeda-bedara dari tiap satuan kerja yang dibagi atas 33 Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham. Pada tahun 2017, narapidana kasus narkoba terbanyak berada di Kanwil DKI Jakarta dengan jumlah 6.421 narapidana namun jumlah  ini berkurang sebesar 1.475 penghuni dengan kasus yang sama pada tahun 2018. Pengurangan ini bisa  disebabkan  oleh  banyak  sebab  salah  satunya  adalah  pemindahan  narapidana  ke  UPT lainnya  ataupun  narapidana  telah  bebas.  Jumlah  narapidana  kasus  narkoba  terbanyak  pada tahun 2018 berada pada Kanwil Sumatera Utara meningkat menjadi 7.648 penghuni dari 5.262 pada tahun sebelumnya.
Tabel 2. Penghuni UPT Pemasyarakatan berdasarkan Satuan Kerja Tahun 2017 – 2018
Narapidana Pengguna Narkoba X-Y % No Kantor Wilayah 2017 2018 X Y 1 Kanwil Aceh 1220 1630 410 34 2 Kanwil Bali 515 272 -243 -47 3 Kanwil Bangka Belitung 161 161 0 0 4 Kanwil Banten 2389 835 -1554 -65 5 Kanwil Bengkulu 200 108 -92 -46 6 Kanwil D.I. Yogyakarta 130 161 31 24 7 Kanwil Dki Jakarta 6421 4946 -1475 -23 8 Kanwil Gorontalo 112 120 8 7 9 Kanwil Jambi 357 370 13 4 10 Kanwil Jawa Barat 3646 3416 -230 -6 11 Kanwil Jawa Tengah 1004 1156 152 15 12 Kanwil Jawa Timur 4764 5187 423 9 13 Kanwil Kalimantan Barat 965 691 -274 -28 14 Kanwil Kalimantan Selatan 771 1533 762 99 15 Kanwil Kalimantan Tengah 430 316 -114 -27 16 Kanwil Kalimantan Timur 834 1283 449 54 17 Kanwil Kepulauan Riau 435 698 263 60 18 Kanwil Lampung 1370 902 -468 -34 19 Kanwil Maluku 129 184 55 43 20 Kanwil Maluku Utara 7 66 59 843 21 Kanwil Nusa Tenggara Barat 417 468 51 12 22 Kanwil Nusa Tenggara Timur 51 35 -16 -31 23 Kanwil Papua 17 25 8 47 24 Kanwil Papua Barat 11 22 11 100 25 Kanwil Riau 1080 1903 823 76 26 Kanwil Sulawesi Barat 64 146 82 128 27 Kanwil Sulawesi Selatan 1801 2159 358 20 28 Kanwil Sulawesi Tengah 370 339 -31 -8 29 Kanwil Sulawesi Tenggara 203 175 -28 -14 30 Kanwil Sulawesi Utara 69 15 -54 -78 31 Kanwil Sumatera Barat 894 768 -126 -14 32 Kanwil Sumatera Selatan 989 1017 28 3 33 Kanwil Sumatera Utara 5262 7648 2386 45 Total 37088 38755 1667 0.04
Sumber: SDP Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Dari  tabel  persebaran  penghuni  dengan  kasus  narkoba  di  33  kantor  wilayah Kemenkumham  secara  keseluruhan  angka  narapidana  naik  menjadi  38.755  narapidana  dari 37.088. Data ini secara parsial menunjukkan trend kenaikan pada narapidana kasus narkoba di seluruh Indonesia meskipun ada beberapa kanwil yang jumlah narapidananya berkurang.
Tabel 3. Penderita HIV di dalam UPT Pemasyarakatan Tahun 2017 – 2018
Penderita HIV Dalam UPT X-Y X-Y % No Satuan Kerja 2017 2018 X Y 1 Kanwil Aceh 1 4 3 300 2 Kanwil Bali 32 24 -8 -25 3 Kanwil Bangka Belitung 15 15 0 0 4 Kanwil Banten 52 27 -25 -48.08 5 Kanwil Bengkulu 3 0 -3 -100 6 Kanwil D.I. Yogyakarta 13 9 -4 -30.77 7 Kanwil Dki Jakarta 253 181 -72 -28.46 8 Kanwil Gorontalo 0 0 0 0 9 Kanwil Jambi 14 2 -12 -85.71 10 Kanwil Jawa Barat 172 116 -56 -32.56 11 Kanwil Jawa Tengah 49 49 0 0 12 Kanwil Jawa Timur 87 83 -4 -4.6 13 Kanwil Kalimantan Barat 21 31 10 47.62 14 Kanwil Kalimantan Selatan 9 15 6 66.67 15 Kanwil Kalimantan Tengah 7 9 2 28.57 16 Kanwil Kalimantan Timur 35 52 17 48.57 17 Kanwil Kepulauan Riau 39 39 0 0 18 Kanwil Lampung 9 12 3 33.33 19 Kanwil Maluku 1 0 -1 -100.00 20 Kanwil Maluku Utara 1 3 2 200.00 21 Kanwil Nusa Tenggara Barat 8 7 -1 -12.50 22 Kanwil Nusa Tenggara Timur 2 1 -1 -50.00 23 Kanwil Papua 4 12 8 200.00 24 Kanwil Papua Barat 2 1 -1 -50.00 25 Kanwil Riau 19 16 -3 -15.79 26 Kanwil Sulawesi Barat 0 0 0 0 27 Kanwil Sulawesi Selatan 19 16 -3 -15.79 28 Kanwil Sulawesi Tengah 2 0 -2 -100 29 Kanwil Sulawesi Tenggara 1 3 2 200 30 Kanwil Sulawesi Utara 2 2 0 0 31 Kanwil Sumatera Barat 13 20 7 53.85 32 Kanwil Sumatera Selatan 7 17 10 142.86 33 Kanwil Sumatera Utara 58 49 -9 -15.52 TOTAL 950 815 -135 0.14
Sumber: SDP Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Jumlah penderita HIV yang tersebar di seluruh Indonesia khusus berada dalam Unit Pelaksana  Teknis  Pemasyarakatan  pada  tahun  2017  sejumlah  950  penghuni  lebih  sedikit dibanding jumlah yang ada pada tahun 2018. Kanwil DKI Jakarta yang pada tahun 2017 adalah tempat terbesar narapidana kasus narkoba juga memiliki penderita HIV paling banyak dengan jumlah  253  narapidana.  Namun  pada  tahun  2018  jumlah  penghuni  penderita  HIV  berada  di Jakarta yang jumlah narapidana narkobanya mengalami penurunan. Virus HIV yang memiliki
hubungan  dengan  penggunaan  narkoba  khususnya  pemakaian  jarum  suntik  yang  sama  pada setiap pengguna.
Narkoba dan Virus HIV yang secara medis memiliki hubungan dalam penelitian ini akan diukur dengan melihat korelasi antar kedua variabel yang ada di dalam 33 kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi  Manusia Republik Indonesia. Hasil dari korelasi dicari dengan  melihat  selisih  antara  pengguna  narkoba  pada  tahun  2017  dan  2018  berbanding penderita  HIV  pada  tahun  yang  sama.  Hasil  korelasi  antar  keduanya  adalah  r=0.43,  dengan nilai regresi yang dimana berarti variabel penggunan narkoba dan penderita memiliki hubungan yang moderat,  tidak memiliki hubungan yang kuat  namun  juga hubungan yang terjadi tidak lemah.
Pengaruh hubungan yang moderat antara dua variabel tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor misalnya narapidana yang masuk ke dalam UPT sudah memiliki riwayat HIV. Faktor  lainnya  yang  membuat  hubungan  tersebut  moderat  adalah  beberapa  fakta  tentang peredaran narkoba di dalam Lapas atau Rutan, narapidana yang sebelumnya belum menderita HIV, setelah di dalam Lapas berinteraksi dan bertukar jarum suntik yang sudah terkontaminasi oleh  pengguna  lainnya.  Situasi  lainnya  yang  dapat  berkontribusi  terhadap  terjangkitnya narapidana pada HIV adalah kurangnya sosialisasi tentang kesehatan yang ekstensif khususnya sterilisasi benda-benda tajam dan masih minimnya tenaga kesehatan di dalam UPT.
Tabel 4. Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan UPT se-Indonesia Tahun 2018

## SDM TENAGA KESEHATAN
X-Y No Satuan Kerja 2017 2018 X Y 1 Kanwil Aceh 18 25 7 2 Kanwil Bali 11 21 10 3 Kanwil Bangka Belitung 8 11 3 4 Kanwil Banten 33 44 11 5 Kanwil Bengkulu 20 7 -13 6 Kanwil D.I. Yogyakarta 34 40 6 7 Kanwil Dki Jakarta 81 90 9 8 Kanwil Gorontalo 14 11 -3 9 Kanwil Jambi 17 14 -3 10 Kanwil Jawa Barat 88 81 -7 11 Kanwil Jawa Tengah 45 48 3 12 Kanwil Jawa Timur 59 72 13 13 Kanwil Kalimantan Barat 19 22 3 14 Kanwil Kalimantan Selatan 16 21 5 15 Kanwil Kalimantan Tengah 9 2 -7 16 Kanwil Kalimantan Timur 15 8 -7 17 Kanwil Kepulauan Riau 6 9 3 18 Kanwil Lampung 17 14 -3 19 Kanwil Maluku 16 14 -2 20 Kanwil Maluku Utara 4 8 4 21 Kanwil Nusa Tenggara Barat 18 24 6
22 Kanwil Nusa Tenggara Timur 9 12 3 23 Kanwil Papua 0 2 2 24 Kanwil Papua Barat 2 2 0 25 Kanwil Riau 21 22 1 26 Kanwil Sulawesi Barat 14 12 -2 27 Kanwil Sulawesi Selatan 41 57 16 28 Kanwil Sulawesi Tengah 9 7 -2 29 Kanwil Sulawesi Tenggara 19 23 4 30 Kanwil Sulawesi Utara 19 19 0 31 Kanwil Sumatera Barat 16 21 5 32 Kanwil Sumatera Selatan 54 53 -1 33 Kanwil Sumatera Utara 65 73 8
Sumber: SMS Gateway Ditjen Pemasyarakatan
Strategi  6,  yaitu  memperbanyak  kegiatan  Tenaga  Kesehatan  yang  memiliki  peran dalam  perawatan  tidak  terbatas  hanya  pada  pegawai  di  UPT,  namun  juga  memberikan pelayanan  terhadap  narapidana  penghuni  sehingga  dibutuhkan  jumlah  yang  memadai  untuk mengimbangi jumlah narapidana dan pegawai yang ada. Terkait dengan penderita HIV dalam Lapas dan Rutan, tenaga kesehatan akan menjalankan program  sesuai  kebijakan pemerintah terkait  cara  mengatasi  HIV/AIDS  sesuai  dengan  kebijakan  pengembangan  dan  sistem kesehatan nasional. Dimana pemerintah terus melakukan beberapa hal seperti:
a. Pembangunan kapasitas komponen pendukung kesehatan nasional.
b. Efektivitas perawatan dengan koordinasi pelayanan termasuk informasi dan pelatihan;
c. Perbaikan  kapasitas  institusi  dalam  merencanakan  dan  manajemen  pelayanan Kesehatan;
d. Mengembangkan  peraturan  pengembangan  SDM  seperti  pelatihan,  peraturan kualifikasi dan syarat serta syarat sertifikasi dan akreditasi;
e. Pengembangan dan penerapan strategi perencanaan SDM;
f. Prioritas  anggaran  untuk  pemberian  pelayanan  yang  efektif  ( Pedoman  Pengobatan Antiretroviral , 2014)
Hasil  dari  data  yang  telah  ditemukan  dari  sistem database pemasyarakatan menunjukkan  bahwa  secara  keseluruhan  terjadi  peningkatan  sebesar  0.04%  narapidana pengguna  narkoba  di  seluruh  UPT  Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia. Dibandingkan  dengan Penderita HIV terjadi  penurunan sebesar  0.14% pada tahun 2018.  Setelah  melakukan  penghitungan  maka  ditemukan  hubungan  yang  moderat  antara pengguna  narkoba  dan  penderita  HIV.    Di  Indonesia  pertumbuhan  kasus  HIV  meningkat dengan  cepat  salah  satu  penyebab  penularannya  adalah  penggunaan  jarum  suntik  secara bergantian di kalangan penasun dan kontak seksual baik heteroseksual, homoseksual, transfusi, dan perinatal (Astindari & Lumintang, 2014). Situasi seperti ini telah dijelaskan sebelumnya bahwa di dalam UPT perlu adanya sosialisasi terkait penggunaan alat kesehatan seperti jarum ataupun benda tajam lainnya yang digunakan bergantian dengan alat yang sama.
Peningkatan  Jumlah  Pengguna  Narkoba  yang  memiliki  potensi  menjadi  pengaruh meningkatnya penderita HIV/AIDS dalam Lapas dan Rutan di wilayah tertentu bila dikaitkan dengan temuan-temuan dalam penelitian lainnya. Pengguna narkoba yang menggunakan jarum suntik  dalam  mengkonsumsi  obat-obatan  terlarang  meningkatkan  kerentanan  untuk  terpapar virus HIV (Fitri & Migunani, 2014). Selain itu perilaku Homoseksual yang terjadi di dalam
UPT, menjadi akibat penularan virus bagi penghuni di dalam Lapas dan Rutan. Seperti yang terjadi dalam pengakuan salah satu petugas Pemasyarakatan yang pernah memergoki aktivitas seksual pada narapidana sesama jenis.
Dalam  praktik  pelayanan  kesahatan  pada  masyarakat,  peran  tenaga  medis  adalah krusial  dalam  memberika  pelayanan  kesehatan  secara  optimal.  Rasio  perbandingan  jumlah tenaga kesehatan dan pengguna narkoba di 33 kantor wilayah kementerian adalah 1:43 dimana 1 tenaga medis  bertanggung jawab dari 43 pengguna narkoba. Namun  untuk  penderita HIV rasio tenaga kesehatan adalah 1:2. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.21 Tahun 2013 tentang penanggulangan HIV-AIDS bahwa sumber daya manusia yang diperlukan dalam pelayanan penanggulangan HIV-AIDS adalah tenaga kesehatan dan non-kesehatan.
Jumlah  penderita  HIV/AIDS  yang  semakin  meningkat  memerlukan  peran  tenaga kesehatan  yang  seimbang  dengan  penderita  serta  keterampilan  dan  pengetahuan  tentang HIV/AIDS (Mujiati et al., 2017). Penanggulangan HIV/AIDS di dalam UPT Pemasyarakatan harus dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki pengetahuan dan kemampuan sesuai yang dibutuhkan sehingga potensi penyebaran dan pencegahan dapat dilakukan dengan maksimal. Jumlah  tenaga  medis  yang  terbatas  dapat  dibantu  dengan  pembekalan  pengetahuan  kepada tenaga  non-medis.  Narapidana  yang  telah  menjadi  pengguna  narkoba  ataupun  belum  tetap harus mendapatkan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran epidemik HIV/AIDS.

## KESIMPULAN
Hubungan pengguna narkoba dan penderita HIV di dalam Lapas dan Rutan ditemukan dalam hubungan yang relatif moderat dimana faktor-faktor seperti status narapidana yang telah menderita  HIV  sebelum  dipenjara  dan  keberadaan  tenaga  kesehatan  yang  menjadi  faktor penting hubungan antara kedua variabel bisa terjadi. Keberadaan tenaga medis dalam lapas dan rutan  menjadi  penting  untuk  memberikan  arahan  mengenai  hidup  sehat  kepada  narapidana khususnya  narapidana  kasus  narkoba  untuk  mencegah  terjadinya  pengidap  HIV/AIDS  yang baru. Hubungan korelasi moderat yang terjalin pada variabel I dan II memperlihatkan bahwa penting untuk memberikan perhatian pada rekrutmen tenaga medis untuk penempatan Lapas dan Rutan.
Setelah  ditemukan  hasil  korelasi  yang  terjadi  antara  pengguna  narkoba  dan penderita HIV dalam UPT seluruh Indonesia yang menunjukkan hubungan moderat maka pada level  pembuatan kebijakan dapat  berfokus pada  penelitian latar belakang dan cek kesehatan pada narapidana sebelum menghuni penjara. Sosialisasi pedoman kesehatan khusus mengatasi HIV/AIDS di dalam UPT juga menjadi tugas penting untuk mencegah narapidana tertular dari virus yang membahayakan.
Permasalahan  yang  terjadi  di  dalam  UPT  Pemasyarakatan  dari  generasi  ke  generasi masih  berada  pada  situasi  yang  kurang  lebih  tidak  jauh  berbeda  namun  tentu  cara  untuk mengatasinya yang terus berubah sesuai perkembangan jaman yang ada. Narapidana pengguna narkoba  yang  setiap  tahun  terus  bertambah  dan  masih  adanya  permasalahan  keterbatasan tenaga  medis  yang  tidak  sebanding  dengan  jumlah  narapidana  pengguna  narkoba  dapat menghalangi  pelayanan  Kesehatan  dan  bagaimana  sosialisasi  Kesehatan  terkait  dengan pencegahan penyebaran HIV/AIDS dalam Lapas/ Rutan dapat berjalan.

## DAFTAR PUSTAKA
Apriansyah,  N.  (2016).  Peningkatan  Kemampuan  Petugas  Pemasyarakatan  Dalam Menanggulangi  Peredaran  Narkoba  di  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  Rumah  Tahanan Negara. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 16 (4), 395–409.
Astindari,  &  Lumintang,  H.  (2014).  Cara  Penularan  HIV  &  AIDS  Di  Unit  Perawatan Intermediate  Penyakit  Infeksi  (  UPIPI  )  RSUD  Dr  .  Soetomo  Surabaya. Berkala  Ilmu Kesehatan Kulit & Kelamin , Vol. 26 No (6), 36–40. https://e- journal.unair.ac.id/index.php/BIKK/article/view/1511
Standar  Pelayanan  Dasar  Perawatan  dan  Kesehatan  di  Lapas,  Rutan,  Bapas,  LPKA,  dan LPAS , (2015) (testimony of Direktorat Jenderal Pemasyarakatan).
Fitri,  M.,  &  Migunani,  S.  (2014).  Sosialisasi  Dan  Penyuluhan  Narkoba. Asian  Journal  of Innovation and Entrepreneurship , 3 (2), 72–76. https://journal.uii.ac.id/ajie/article/view/7808
Hagan,  A.  O.  (2017).  Behind  Bars:  The  Truth  about  Drugs  in  Prisons. Foresic  Research  & Criminology International Journal , 5 (3), 309–320.
https://doi.org/10.15406/frcij.2017.05.00158
Ikhtiar, H. (2019). Pasar Gelap Narkotika di Penjara: Imbas Kebijakan Punitif .
Pedoman  Pengobatan  Antiretroviral ,  203  (2014)  (testimony  of  Kementerian  Kesehatan Republik Indonesia).
Mujiati,  M.,  Lestary,  H.,  &  Sugiharti,  S.  (2017).  Kecukupan  Tenaga  Kesehatan  dan Permasalahannya dalam Pelayanan Kesehatan Anak dengan HIV-AIDS di Rumah Sakit pada  Sepuluh  Kabupaten/Kota,  Indonesia. Media  Penelitian  Dan  Pengembangan Kesehatan , 27 (1), 1–8. https://doi.org/10.22435/mpk.v27i1.5550.1-8
Mustofa,  M.  (2010). Kriminologi:  Kajian  Sosiologi  Terhadap  Kriminalitas,  Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum (2nd ed.). Sari Ilmu Pratama.
Nazaryadi,  Adwani,  &  Ali,  D.  (2017).  Pemenuhan  Hak  Kesehatan  Narapidana  Di  Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langsa, Aceh. Syiah Kuala Law Journal , 1 (1), 157–168.
Nurdin, I. (2019). Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku Aparatur dan Komunikasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik) . Media Sahabat Cendekia.
Nuzzilah,  N.  A.,  &  Sukendra,  D.  M.  (2017).  Analisis  Pengetahuan  Dan  Sikap  Narapidana Kasus Narkoba Terhadap Perilaku Berisiko Penularan Hiv/Aids. JHE (Journal of Health Education) , 2 (1), 11–19. https://doi.org/10.15294/jhe.v2i1.18816
Penal Reform International. (2015). Global prison trends 2015 : Special focus pull-out section drugs and imprisonment. In
Penal
Reform International . http://www.penalreform.org/blog/%5Cnwww.penalreform.org
Riskiyani,  S.  (2016).  Perlakuan  di  Lapas,  Interaksi  Sosial  dan  Harapan  Pengguna  Narkoba Mantan Narapidana. Jurnal Etnosia , 01 (01).
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta.
United Nations. (2016). Human Rights: Handbook for Parliamentarians . Inter-Parliamentary Union.
Utami,  P.  C.,  &  Kurniawan,  D.  (2020).  Pelayanan  Kesehatan  Berbasis  TI  Dalam  Proses Pemenuhan  Hak-Hak  Tahanan  dan  Narapidana. Jurnal  Ilmiah  Indonesia , 5 (11),  1395– 1411.