Ma’had Aly

## KONSEP KENEGARAAN DALAM ISLAM DALAM PERSPEKTIF IMAM

## MAWARDI
Oleh : NASIRUDDIN

## A. PENDAHULUAN
Al-Mawardi merupakan salah satu tokoh pemikir Islam yang  terkenal,  Ia  juga  merupakan  tokoh  terkemuka  mazhab Syafi’i.  ia  menjadi  Hakim  Agung  (Qadi  al-Qudat)  dalam pemerintahan  Abbasiyah  disaat  Al-Qadir  berkuasa.  Meskipun begitu  ia  merupakan  penulis  yang  produktif.  Cukup  banyak karyanya  dalam  berbagai  cabang  ilmu  :  ushul  fiqih,  fiqih, hadits,  tafsir,  fiqih  siyasah  (ketatanegaraan).  Lewat  fiqih siyasah  inilah  namanya  menonjol.  Salah  satu  karyanya  yang terkenal  dan  dijadikan  rujukan  untuk  ilmu  politik  dan pemerintahan adalah kitabnya “ al-Ahkam al-Sulthoniyyah ”.
Di  dalam  kitabnya  tersebut  Al  Mawardi  membahas tentang pokok-pokok kenegaraan seperti : jabatan khalifah dan syarat-syaratnya,  cara  pengangkatannya,  hubungan  antara negara dan rakyat, dasar pokok agar suatu negara dapat berdiri, dan  juga  mengenai  pemecatan  khalifah  (kapan  seorang
khalifah itu diturunkan dari jabatannya) dan masalah lain yang berkaitan dengan ketatanegaraan.

## B. BIOGRAFI IMAM AL MAWARDI
Nama  lengkap  negarawan  Islam  ini  adalah Abu  Hasan Ali  bin  Habib  Al  Mawardi  Al  Bashri. Beliau  lahir  pada tahun 370 H  atau 975 M di  Kota Bashrah.  Al  Mawardi  hidup pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah ,tepatnya pada masa kepemimpinan  Khalifah  Al  Qadir  Billah  (370  –  422  H)  dan Khalifah Al Qa’imu Billah (422 – 467 H) 22
Dia  seorang  pemikir  Islam  terkenal,tokoh  terkemuka madzab  Syafi’i  dan  pejabat  tinggi  yang  besar  pengaruhnya pada  masa  itu.  Ia  diangkat  sebagai  hakim  yang  bertugas berpindah  pindah  dari  satu  kota  ke  kota  lain.  Namun  pada akhirnya ia menetap di kota Baghdad dan mendapat kedudukan terhormat dari Khalifah Qadir.
Di  Baghdad,  Khalifah  harus  mulai  berbagi  kekuasaan dengan  panglima  –  panglima  atau  wali  kota  yang berkebangsaan  Turki  dan  Persia.  Memang  pada  saat  itu wilayah  Islam  menjangkau  hingga  Persia.  Para  pemimpin  di daerah  sudah  tidak  mau  tunduk  lagi  kepada  seorang  kepala
22 Imam  Al  Mawardi  , Al  Ahkam  As  Shulthaniyah  Al  Wilayah  Ad  Diniyah
, terjamah : Fadli Bahri (Jakarta : Darul Falah, 2006) hal xxvi
negara  tunggal.  Pada  saat  itu  khalifah  yang  berkedudukan  di Baghdad  hanya  sebagai  kepala  negara  yang  resmi  dengan kekuasaan  yang  formal  saja,  sedangkan  yang  mempunyai otoritas  penuh  di  daerah  –  daerah  adalah  wali  kota  masing masing  daerah  termasuk  wali  kota  yang  berasal  dari  orang Turki dan Persia.
Dari kondisi yang seperti ini mempengaruhi pemikiran Al Mawardi  dalam  merumuskan  berbagai  teori  Hukum  Tata Negara  Islam,  seperti  halnya,Al  Mawardi  memberikan  syarat sebagai  khalifah  haruslah  dari  suku  Quraisy 23 .hal  ini disebabkan  setelah  dipimpin  oleh  bangsa  non  Arab,  Bani Abbasiyah  runtuh.  Oleh  karena  itu  beliau  berkeyakinan hanyalah suku Quraisy yang pantas untuk memimpin.
Imam  Al  Mwardi  wafat  pada  bulan  Rabi’ul  Awal  tahun 450  H,dalam  usia  86  tahun.  Beliau  meninggal  pada  masa pemerintahan  Taghral  Bek  yang  memenjarakan  Raja  Rahim raja terakhir Bani Buwaih hingga meninggal dunia pada tahun tersebut 24
23 Mujar  Ibnu  Syarif, Presiden  Non  Muslim  Di  Negara  Muslim, (Jakarta  : Pustaka Sinar Harapan,2006) hal 50
24 Imam  Al  Mawardi  , Al  Ahkam  As  Shulthaniyah  Al  Wilayah  Ad  Diniyah , terjamah…………………..hal xxxii
Ma’had Aly

## C. PEMIKIRAN IMAM AL MAWARDI TENTANG

## IMAMAH ( KEPEMIMPINAN )

## 1. WAJIBNYA IMAMAH
Sebagai  mahluk  sosial  ,manusia  tidak  mungkin  hidup seorang  diri.  Kebutuhan  hidupnya  yang  beraneka  ragam  akan menuntutnya  untuk  senantiasa  berinteraksi  dengan  manusia lain.  Perbedaan  pendapat,  ambisi  dan  kepentingan  masing  – masing  pihak  yang  muncul  dalam  dalam  proses  interaksi tersebut  tidak  menutup  kemungkinan  akan  memicu  lahirnya konflik, pertikaian, penindasan, peperangan, atau pertumpahan darah,  yang  pada  gilirannya  nanti  bisa  menyebabkan  pada terjadinya kehancuran total dalam berbagai dimensi kehidupan manusia itu sendiri.
Untuk  dapat  menghindari  kemungkinan  terjadinya  hal serupa  itu  dan  agar  nuansa  kehidupan  dalam  bermasyarakat berjalan  sempurna,  tercipta  rasa  amam,  tentram  ,  damai,  dan teratur maka perlu dipilih dari diantara  mereka untuk  menjadi panutan  serta  menjadi  seorang  pengatur  yang  akan  memandu masyarakat mengggapai segala manfaat sekaligus menghindarkan mereka dari kemafsadatan.
Dengan  alasan  yang  seperti  itulah  ,mengangkat  seorang pemimpin  adalah  wajib  hukumnya  demi  cita-cita  bersama
yakni  kehidupan  yang  harmonis,  tentam  dan  aman.  Islam sebagai  agama  yang  mengatur  seluruh  dimensi  kehidupan manusia  memberikan  solusi  untuk  menciptakan  kehidupan yang  teratur.  Jika  karena  alasan  sosial  dan  demi  kehidupan yang  harmonis  dalam  masyarakat  diperlukan  mengangkat seorang  pemimpin,  maka  pandangan  Islam  wajib  pula mengangkat  seorang  pemimpin  diantara  mereka.  Hal  ini senada dengan pendapatnya Imam Al Mawardi dalam kitabnya Al  Ahkam  As  Shulthaniyah seperti  yang  dikutip  oleh  Abu Abdul  Fatah  Ali  Ben  Haj  dan  Muhammad  Iqbal  dalam bukunya  yang  berjudul  Negara  Ideal  Menurut  Islam; ”mengangkat imam untuk mengurusi umat (hukumnya) adalah wajib menurut ijma’ (kesepakatan ulama) 25 .
Lebih  lanjut  Al  Mawardi  menyatakan  jika  imamah (kepemimpinan)  telah  diketahui  sebagai  hal  yang  wajib menurut syariat, maka status wajibnya imamah (kepemimpinan)  adalah  fardhu  kifayah  seperti  jihad  dan mencari ilmu. Artinya jika imamah telah dijalankan oleh orang yang  berhak  menjalankanya  maka  imamah  telah  gugur  bagi orang  lain.  Namun  jika  tidak  ada  orang  yang  menjalankan tugas  imamah  maka  harus  ada  dua  pihak  : pertama; dewan
25 Abu Abdul Fatah Ali Ben Haj dan Muhammad Iqbal , Negara Ideal Menurut Islam, (Jakarta : Ladang Pustaka dan Intimedia, 2002) hal 35-36
Ma’had Aly
pemilih  yang  bertugas  memilih  imam  (khalifah)  bagi  ummat, kedua ;  dewan  imam  (khilafah)  yang  bertugas  mengangkat salah seorang dari mereka sebagai imam (khalifah) 26 .
Menurut para Fuqaha’ Imamah atau sering kepemimpinan tertinggi  dalam  Negara  Islam  ,memiliki  dua  fungsi,  yaitu menegakkan  agama  Islam  dan  melaksanakan  hukum- hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas- batas yang digariskan Islam.
Pendapat  dari  Al  Mawardi  mendapat  dukungan  pula  dari Muhammad  Dhiyah  al-Din  al-Rayis,  mengangkat  kepala negara  itu  sangat  penting,  utamanya  untuk  melaksanakan empat  hal. Pertama, untuk  melanjutkan  misi  Islam  setelah sepeninggal  Nabi  Muhammad  SAW,  sehingga  ajaran  yang dibawanya  terus  dapat  dijalankan  dengan  baik, kedua, melindungi  masyarakat  dari  berbagai  mudharat,  semisal kekacaun,  persengketaan,  peperangan,  fitnah,  pertumpahan darah,  anarki,  dan  kehancuran  dalam  berbagai  dimensi kehidupannya, ketiga, untuk  merealisir  kewajiban-kewajiban agama  (yang  pelaksanaanya  memerlukan  campur  tangan penguasa), semisal membela orang yang teraniaya, menghukum  para  pelaku  kejahatan,  menikahkan  wanita  yang
26 Imam  Al  Mawardi  , Al  Ahkam  As  Shulthaniyah  Al  Wilayah  Ad  Diniyah
, terjamah…………………………hal 2-3
tidak  punya  wali,  dan  lain-lain  urusan  yang  tidak  dapat ditangani oleh umat Islam secara perorangan. Keempat, untuk mewujudkan  keadilan  sempurna  ( tahqiq  al-‘adl  al-kamil )  dan menjamin  tergapainya  keinginan  rakyat  untuk  mencapai kebahagiaan dunia akhirat. 27

## 2. CARA PEMILIHAN KHALIFAH
Yang  dimaksud  Al  Mawardi  dengan  Imam  adalah khalifah, raja. shultan atau kepala  negara 28 . Mengingat bahwa khilafah adalah  jabatan  pengganti kenabian yang  bertugas melanjutkan  pimpinan  kerohanian  dan  kenegeraan,  maka adanya jabatan khilafah itu mutlak bagi kaum Muslimin. 29
Menurut  Mawardi,  untuk  pemilihan  atau  seleksi diperlukan dua hal. Pertama, Ahl al-Ikhtiar 30 atau mereka yang berwenang  untuk  memilih  imam  bagi  ummat.  Mereka  harus memenuhi tiga syarat:
27 Mujar  Ibnu  Syarif, Presiden  Non  Muslim  Di  Negara  Muslim, (Jakarta  : Pustaka Sinar Harapan,2006) hal 18 28 Munawir  Sjadzali, Islam  dan  Tata  Negara  Ajaran  Sejarah  dan Pemikiran, edisi kelima (Jakarta : UI – Press, 2008)hal 63 29 A.  Hasjmy, Dimana  Letaknya  Negara  Islam, (Surabaya:  Bina  Ilmu,  1984) hal. 156 30 Ahl  al  ikhtiar  adalah  sebutan  lain  yang  diberikan  Al  Mawardi  terhadap lembaga ahl halli wa al ‘aqdi
1. Memiliki sikap adil
2. Memiliki  Ilmu  pengetahuan  yang  memungkinkan  mereka mengetahu  siapa  yang  memenuhi  syarat  untuk  diangkat menjadi imam
3. Memiliki  wawasan  yang  luas  dan  kearifan  yang memungkinkan  mereka  memilih  siapa  yang  paling  tepat untuk  menjadi  imam,  dan  paling  mampu  mengelola kepentingan umat diantara mereka yang memenuhi syarat untuk jabatan itu.
Kedua, Ahl al-Imamah , atau mereka yang berhak mengisi jabatan imam. Mereka harus memiliki tujuh syarat, yaitu:
1. Sikap adil dengan segala persyaratannya
2. Ilmu pengetahuan yang memadai untuk ijtihad
3. Sehat pemdengaran, penglihatan, dan lisannya
4. Utuh anggota-anggota tubuhnya
5. Wawasan  yang  memadai  untuk  mengatur  kehidupan rakyat dan mengelola kepentingan umum
6. Keberanian  yang  memadai  untuk  melindungi  rakyat  dan mengenyahkan musuh
Jurnal Putih Ma’had Aly

## 7. Keturunan Quraisy 31 .
Namun  demikian,  prinsip  pemilihan  khalifah  tidak  secara konsisten  diikuti  sebagaimana  dikatakan  Al  Mawardi,  bahwa seorang  Imam  dipilih  dan  dianggap  sah  apabila  dengan menggunakan salah satu dari dua cara berikut:
1. dia dapat dipilih oleh anggota dewan pemilih ( ahl ikhtiar / ahl halli wa al ‘aqdi)
2. dia  bisa  ditunjuk  oleh  Imam  yang  masa  jabatannya  akan berakhir. 32
Al Mawardi memberikan syarat, sebelum menunjuk calon penggantinya  seorang  imam  harus  berusaha  agar  yang ditunjuknya itu benar – benar benar berhak untuk mendapatkan kepercayaan  dan  kehormatan  yang  tinggi  itu,  dan  orang  yang ditunjuk  tersebut  benar  –  benar  memenuhi  syarat  untuk menjadi seorang Khalifah 33 .

## 3. TEORI KONTRAK SOSIAL IMAM AL MAWARDI
31 Munawir  Sjadzali, Islam  dan  Tata  Negara  Ajaran  Sejarah  dan Pemikiran, edisi kelima (Jakarta : UI – Press, 2008) hal 63-64 32 Asghar  Ali  Engineer, Islamic  State, terjemah:  Imam  Muttaqin(Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2000) hal 114 33 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara…………………………………… hal 115
Suatu  hal  yang  sangat  menarik  untuk  dicermati  dari gagasan ketatanegaraan Al Mawardi ialah hubungan antara ahl halli  wa  al  ‘aqdi  atau  Al  Mawardi  sering  menyebut  dengan sebutan  ahl  ikhtiar  dengan  seorang  khalifah.  Bila  dicermati kedua  lembaga  tersebut  menjalin  hubungan  perjanjian  yang didasari  sukarela  yang  melahirkan  hak  dan  kewajiban.  Oleh karenanya selain  imam  berhak untuk ditaati oleh  rakyatnya  ia juga  mempunya  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  rakyatnya artinya keduanya memiliki hubungan timbal balik.
J.J  Roousseu  bependapat  sama  dengan  pendapatnya  Al Mawardi,  bahwa  ; pertama ,  kontrak  sosial  itu  hanya  antara sesama  rakyat  atau  anggota-anggota  masyarakat, kedua, melalui  kontrak  sosial  itu  masing  –  masing  melimpahkan segala  hak  perorangannya  kepada  komunitas  sebagai  satu keutuhan. Dari teori inilah lahir lembaga perwakilan rakyat.
Selain  gagasan  teori  kontrak  sosial  ,  Al  Mawardi  adalah satu  satunya  pemikir  Islam  pada  zaman  pertengahan  ini  yang berani  mengemukakan  bahwa  kepala  Negara  dapat  diganti kalau  ternyata  tidak  mampu  lagi  melaksanakan  tugas,  baik disebabkan oleh soal moral maupun soal soal lain.
Namun  yang  menjadi  kelemahan  Al  Mawardi  dalam mengemukakan  teori  ini,  ia  tidak  memberikan  solusi mekanisme  pergantian  khalifah  jika  ia  diganti  pada  saat  masa jabatanya belum habis.

## D. PEMIKIRAN  IMAM  AL  MAWARDI  TENTANG

## WIZARAH
Kata  wizarah  terambil  dari  kata al-wazr yang  berarti al- tsuql yaitu  berat.  Dikatakan  berat  karena  tugas  yang diembanya  sangat  berat.  Kepadanyalah  dilimpahkan  sebagian kebijakan – kebijakan pemerintahan dan pelaksanaanya 34 .
Sementara  itu  Al  Mawardi  berpendapat  seperti  yang dikutip  oleh  Muhammad  Iqbal  dalam  bukunya Fiqh  Siyasah Kontektualisasi  Doktrin  Politik  Islam ,bahwa  al  wizarah memiliki  tiga  makna, pertama ,  wizarah  berasal  dari  kata  al wizar yang bermakna beban, kedua , bermakna tempat kembali, dikatakan  demikian  karena  kepala  Negara  membutuhkan pemikiran  dan  pendapat  wazirnya  sebagai  tempat  kembali untuk menentukan dan memutuskan kebijakan Negara . Ketiga bermakna  punggung,  disebabkan  sesuai  dengan  tugas  dan fungsi  wazir  sebagai  tulang  punggung  bagi  pelaksanaan
34 Muhammad  Iqbal, Fiqh  Siyasah  Kontektualisasi  Doktrin  Politik  Islam ( Jakarta : Radar Jaya Pratama Jakarta, 2001 )144
Ma’had Aly

## kekuasaan kepala Negara 35 .
Berdasarkan  tugas  dan  fungsi  seorang  wazir  yang  turut membantu  khalifah  dalam  mengurusi  Negara  Al  Mawardi membagi wazir dalam dua bentuk 36 :

## a. Wazir tafwidhi ( dengan mandat penuh)
Yaitu  wazir  yang  diangkat  khalifah  untuk  melaksanakan tugas  berdasarkan  pendapat  serta  ijtihadnya  sendiri.  Ia merupakan  pembantu  utama  kepala  negara  dengan kewenangan  tidak  saja  untuk  melaksanakan  kebijakan- kebijakan yang sudah digariskan oleh kepala negara, tetapi ia  juga  turut  serta  merumuskan  kebijakan  itu  bersama- sama kepala negara.
Bahkan  Al  Mawardi  menyebut  semua  yang  menjadi kewenangan  khalifah  dapat  dilakukan  oleh  seorang  wazir tafwidhi 37 .  Hanya  tiga  hal  yang  tidak  dapat  dilakukan wazir  yang  merupakan  hak  penuh  khalifah,  yaitu mengangkat/menunjuk  penggantinya,  meletakkan  jabatan
35 Ibid , hal 144 – 145
36 Imam  Al  Mawardi  , Al  Ahkam  As  Shulthaniyah  Al  Wilayah  Ad  Diniyah
, terjamah…………………………hal 37
37 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontektualisasi……………….. hal 147
Ma’had Aly
langsung  kepada  rakyat,  dan  memecat  pegawai  yang diangkat kepala Negara. 38
b. Wazir tanfidhi ( pelaksana )
Hanyalah  sebatas  pelaksana  kebijakan  Negara  yang diputuskan  oleh  kepala  Negara  atau  wazir  tafwidhi. Kekuasaannya  jauh  lebih  kecil  dibandingkan  wazir tafwidhi,  meskipun  demikian  sebgai  pembantu  kepala Negara,  ia  dapat  menyampaikan  saran  serta  pendapatnya untuk  kepala  Negara.  Dengan  kata  lain,  ia  hanya menyampaikan kebijakan politik kepada rakyat agar dapat diterima perihal kebijakan Negara.
Tugas  seorang  wazir  tanfidhi  melaksanakan  apa  yang menjadi  perintah  khalifah  dan  tidak  berhak  untuk mengangkat  pejabat  dalam  tugas  tersebut.  Selanjutnya  Al Mawardi  merinci  hanya  ada  dua  tugas  khusus  yang diemban  oleh  wazir  tanfidhi,  yaitu  membuat  laporan kepada imam dan melaksanakan perintah imam.

## E. PEMIKIRAN IMAM AL MAWARDI TENTANG

## KEKUASAAN PEMERINTAH
38 Ibid, hal 147
Dari  bebagai  literatur yang ada penulis tidak  menemukan pembagian  kekuasaan  yang  diungkapkan  oleh  imam  Al Mawardi termasuk di dalam bukunya yang berjudul Al-Ahkam Ash-Shulthaniyyah .  Namun  dari  segi  pemikiran  beliau ditambah  fakta  beliau  pencetus  teori  kontrak  sosial  bahwa penulis  menganalisis  imam  AlMawardi  membagi  kekuasaan pemerintah menjadi tiga badan.

## 1. Badan eksekutif
Diatas  telah  dikemukakan  bahwasannya  mengangkat khalifah  adalah  wajib  hukumnya.  Dalam  konsep  eksekutif, bahwa  umat  haruslah  menyerahkan  segala  urusan  umum kepada khalifah. Oleh karena  itu ada dua kewajiban pokok seorang  khalifah:  menegakkan  Islam  dan  mengurus  urusan Negara dalam batas-batas garis ajaran Islam.
Yang  dimaksudkan  mengurus  Negara  dalam  batas- batas garis ajaran Islam antara lain, keharusan menjalankan prinsip  ketatanegaraan  Islam,  seperti  prinsip  musyawarah yang  tercermin  dari  terbentuknya  ahl  halli  wa  al-aqdi, prinsip keadilan dan kepastian hukum yang tercermin dalam lembaga peradilan.
Ma’had Aly
Menurut al-Mawardi, ada  sepuluh  macam tugas pokok seorang khalifah 39 :
a. Menjaga agama sesuai dengan ajaran dasar yang pasti dan ajaran-ajaran yang telah ijma’ salaf ummat
b. Menjalankan  hukum  antara  mereka  yang  berselisih dan  menghentikan  permusuhan  antara  mereka  yang bertengkar sehingga keadilan merata
c. Menjaga  keamana  umum  agar  manusia  bebas berusaha  bebas  mencari  penghidupan  dan  dapat melakukan  perjalanan  dengan  aman,  tidak  terancam jiwa dan hartanya
d. Menegakkan hukum pidana hudud
e. Memperkuat  ketahanan  Negara  dengan  kelengkapan dan kekuatan
f. Berjihad melawan musuh-mush Islam setelah dilakukan dakwah
g. Mengumpulkan  harta  fai’,  pajak,  dan  sedekah  yang telah ditetapkan oleh syara’
h. Menetapkan uang keluar dari kas Negara (menetapkan
APBN)
39 A.  Hasjmy, Dimana  Letaknya  Negara  Islam, (Surabaya:  Bina  Ilmu,  1984) hal. 205
i. Mengangkat  orang-orang  yang  dipercaya  dan  jujur untuk  memangku  jabatan  yang  ada  hubungannya dengan keuangan Negara
j. Mengendalikan  langsung  dan  memeriksa  urusan- urusan  pemerintahan  dan  segala  sesuatunya  yang berhubungan dengan Negara.

## 2. Badan ahlul ikhtiar (legislative)
Badan  ini  bertugas  menyampaikan  aspirasi  rakyat kepada  kepala  Negara  dan  juga  ia  berfungsi  memilih seorang  khalifah.  Dan  yang  paling  penting  peraturan perundang-undangan lahir atas kerja sama seorang khalifah dengan  lembaga  ini.  Al  Mawardi  menyebut  lembaga  ini dengan  sebutan  ahl  ikhtiyar,  karena  lembaga  ini  bertugas memilih  seorang  khalifah 40 .  Ahl  halli  wa  al-aqdi  ini  lebih popular  dengan  sebutan  ahl  syura  karena  lembaga  ini sebagai  lembaga  yang  mencerminkan  prinsip  musyawarah dalam  ketatanegaraan  Islam.  Berangkat  dari  praktek  yang dilakukan  oleh  Khulafa’  Ar-Rasyidun  ini,  para  ulama’ siyasah  menyebut  dan  merumuskan  pandangannya  perihal
40 Suyuthi, Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran , Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta : Raja Grafindo 1997) hal 67
Ahl  Halli  wa  Al-Aqdi.  Al-Mawardi  berpendapat  Ahl  Halli wa Al-Aqdi ini sebagai representatif perwakilan umat.
Sayangnya  Al  Mawardi  tidak  menjelaskan  secara memadai  mengenai  prosedur  pemilihan  anggota  Ahl Ikhtiar,dan  tidak  pula  menjelaskan  hubungan  lebih  jauh antara lembaga ini dengan khalifah 41 .
Al-Mawardi  juga  berpendapat,  selain  lembaga  ini berhak  memilih  khalifah,  lembaga  ini  juga  mempunyai wewenang  dapat  menjatuhkan  kepala  Negara  bila  terbukti tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan tuntutan agama.

## 3. Badan peradilan (yudikatif)
Dalam  praktek  peradilan  Al-Mawardi  menyebut  tiga unsur penopang tegaknya hukum pada masa itu, yaitu 42 :
a. Hakim
Hakim  adalah  orang  yang  berhak  memeriksa, mengadili,  serta  memutus  suatu  perkara  hukum.
41 Ibid, hal 139
42 Imam  Al  Mawardi  , Al  Ahkam  As  Shulthaniyah  Al  Wilayah  Ad  Diniyah , terjamah…………………..hal, 122, 143, 398
Sehingga  orang  yang  berhak  menjabat  hakim  haruslah memiliki  ketentuan-ketentuan  tertentu.  Al-Mawardi memberikan tujuh syarat bagi seorang hakim, yaitu:
1. Laki-laki
2. Kemampuan  akal  pikiran  untuk  mengetahui  taklif (perintah), benar dan salah
3. Merdeka
4. Islam
5. Adil dan berhati-hati dalam bertindak.
6. Sehat pendengaran dan penglihatan
7. Ia  mengetahui  hukum-hukum  syariat,  ilmu-ilmu dasar beserta cabang-cabangnya.
b. Wali pidana
Wali  pidana  ialah  pejabat  Negara  yang  diberikan wewenang  untuk  mengajak  pelaku  pidana  kepada keadilan  dan  melarang  pihak-pihak  yang  berperkara dari  saling  memusuhi.  Seorang  wali  pidana  harus memiliki criteria antara lain:
1. Memiliki kedudukan tinggi dimata masyarakat
2. Perintahnya dipatuhi
3. Berwibawa
4. Bersih
5. Tidak ambisius
6. Menjauhi hal-hal yang sifatnya maksiat
c. Lembaga al-Hisbah
Yang  dimaksud  dengan  lembaga  hisbah  adalah muhtasib  yang  kewenangannya  adalah  menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat mungkar, yang tidak termasuk  wilayah  qadha  dan  wilayah  lainnya.  Yang dimaksud  dengan  muhtasib  adalah  petugas  yang diangkat oleh pemerintah oleh sulthan (pemerintah),dan wilayah  ini  khusus  menangani  masalah  moral  dan kesusilaan.
Dalam mengemban amanatnya sebagai penegak hukum ,maka  lembaga  al  hisbah  memiliki  tugas  dan kewenangan pokok :
1. Memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat  mengembalikan  haknya  tanpa  bantuan  dari petugas hizbah 43 .
Ma’had Aly
2. Mengawasi  berlaku  tidaknya  undang-undang  umum dan  adab  kesusialaan  yang  tidak  boleh  dilanggar oleh umum.
3. Memberikan  putusan  terhadap  hal-hal  yang  bersifat mendesak dan segera.
4. Meneliti  segala  bentuk  kemungkaran  yang  menjadi tuntutan.
5. Mengangkat  pegawai-pegawai  daerah  atau  untuk urusan tertentu.
Atas dasar kewenangan yang dimiliki lembaga al hisbah ini,maka  petugas-petugas                al  hisbah  (muhtasib) memiliki tugas dan kewenangan untuk :
1. Amar ma’ruf nahi mungkar
2. Membimbing  masyarakat  memelihara  kemaslahatan umum
3. Mencegah masyarakat utuk membangun rumah yang menyebabkan sempitnya jalan umum
4. Mencegah  penempatan  barang  dagangan  yang mengganggu lalu lintas
5. Mencegah  buruh  yang  membawa  beban  yang diluar batas kemampuan kendaraan
6. Memerintahkan kepada pemilik rumah  yang  hampir roboh utk merobohkan
7. Memberikan  pelajaran  kepada  guru-guru  yang memukul muridnya lebih dari kepatutan
8. Menindak tetangga yang mengganggu hak sesamanya tetangganya
9. Menerima  pengaduan,  seperti  penipuan  timbangan atau jual beli
10. Mendesak  orang  yang  menangguhkan  pembayaran hutang untuk segera melunasinya
11. Meneliti dan  memperhatikan keadaan pejabat tinggi dalam memenuhi tugas kewajibannya 44

## F. KESIMPULAN
Nama  lengkap  Negarawan  Islam  ini  adalah Abu  Hasan Ali  bin  Habib  Al  Mawardi  Al  Bashri. Beliau  lahir  pada tahun 370 H  atau 975 M di  Kota Bashrah.  Al  Mawardi  hidup pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, tepatnya pada masa kepemimpinan  Khalifah  Al  Qadir  Billah  (370  –  422  H)  dan Khalifah Al Qa’imu Billah (422 – 467 H)
Imam  Al  Mawardi  dalam  kitabnya Al  Ahkam  As Shulthaniyah seperti  yang  dikutip  oleh  Abu  Abdul  Fatah  Ali Ben  Haj  dan  Muhammad  Iqbal  dalam  bukunya  yang  berjudul Negara  Ideal  Menurut  Islam;  ”mengangkat  imam  untuk mengurusi  umat  (  hukumnya)  adalah  wajib  menurut  ijma’ (kesepakatan  ulama).  Masih  menurut  beliau  “dan  wajib mendirikan  imamah  untuk  menjadi  penguasa  diwaktu  itu sehingga  ia  bisa  mengurusi  umat  agar  agama,terjaga  (dengan kekuasaanya)  dan  berjalan  sesuai  dengan  aturan  dan  menurut sunnah-sunnah agama dan hukum-hukumnya
Menurut  Mawardi,  untuk  pemilihan  atau  seleksi diperlukan  dua  hal. Pertama, Ahl  al-Ikhtiar, kedua  , ahl imamah ( seseorang yang akan dipilih menjadi khalifah )
Beliau  adalah  pencetus  teori  kontrak  sosial  ,  selain  itu  ia merupakan  pemikir  Islam  pada  zaman  pertengahan  ini  yang berani  mengemukakan  bahwa  kepala  Negara  dapat  diganti kalau  ternyata tidak mampu  lagi  melaksanakan  tugas,  baik disebabkan oleh soal moral maupun soal soal lain.
Dalam  hal  pemerintahan  ia,  mempunyai  gagasan  bahwa seorang  khalifah  dalam  menjalankan  tugasnya  dibantu  oleh seorang  wazir,  dimana  wazir  ini  bertanggung  jawab  langsung
Ma’had Aly
kepada  sang  Imam.  Beliau  membagi  wazir  menjadi  dua macam, wazir tafwidhi dan wazir tanfidhi.
Dalam hal pembagian kekuasan, dalam rangka mewujudkan  pemerintahan  yang  tersistematis  dan  mudah melayani  rakyat  beliau  mempunyai  pandangan  Negara  terisi dari  tiga  unsur  yang  utama,  yaitu  unsur  imamah  ,  unsur legislatif ( ahl ikhtiar) dan unsur peradilan.

## DAFTAR PUSTAKA
 Al  Mawardi  ,  Imam, Al  Ahkam  As  Shulthaniyah  Al Wilayah  Ad  Diniyah  , terjamah  :  Fadli  Bahri  Jakarta  :
Darul Falah, 2006
 Ibnu  Syarif,  Mujar ,Presiden  Non  Muslim  Di  Negara
Muslim, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan,2006
 Ali  Ben  Haj,Abu  Abdul  Fatah  dan  Iqbal  ,  Muhammad,
Negara  Ideal  Menurut  Islam, Jakarta  :  Ladang  Pustaka
dan Intimedia, 2002
 Sjadzali,  Munawir, Islam  dan  Tata  Negara  Ajaran Sejarah dan Pemikiran, edisi kelima ,Jakarta : UI – Press,
2008
 Hasjmy,  A, Dimana  Letaknya  Negara  Islam, Surabaya: Bina Ilmu, 1984
Ma’had Aly
 Engineer,  Asghar  Ali Islamic  State, terjemah:  Imam Muttaqin,Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2000
 Iqbal,  Muhammad, Fiqh  Siyasah  Kontektualisasi  Doktrin Politik Islam Jakarta : Radar Jaya Pratama Jakarta, 2001
 Pulungan,  Suyuthi, Fiqh  Siyasah  Ajaran  ,  Sejarah  dan Pemikiran, Jakarta : Raja Grafindo 1997