## OPEN ACCESS

## PERI-URBANISASI DAN DINAMIKA PERKEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN SEKUNDER (STUDI KASUS: BOSUKAWONOSRATEN)
Suci Astin Kurniati 1 , Paramita Rahayu 1 , Tendra Istanabi 1 1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

## Abstrak
Pada abad ke-21, gelombang urbanisasi melaju dengan cepat memicu transformasi kawasan menjadi lebih modern dan city-oriented. Lebih dari 50% penduduk dunia adalah penduduk perkotaan. Fenomena ini membuat terjadinya proses perluasan kawasan perkotaan ke daerah pinggiran kota-kota administratif, yang dikenal sebagai proses peri-urbanisasi. Proses ini melahirkan kawasan-kawasan baru dengan fungsi dan peran yang berbeda-beda, diantaranya kawasan perkotaan sekunder. Sebagai kawasan penyangga, kawasan perkotaan sekunder memiliki peluang pengembangan tinggi, yang dibuktikan dengan pesatnya laju urbanisasi di kawasan tersebut dibandingkan  di  kota  intinya.  Kawasan  perkotaan  sekunder  Bosukawonosraten  (Boyolali,  Sukoharjo,  Wonogiri,  Sragen,  Klaten) memiliki laju urbanisasi sebesar 5,2%, terpaut jauh dari kota intinya yang hanya sebesar 0,2%. Kawasan ini memiliki tiga klaster utama dengan karakteristik yang beragam. Masing-masing klaster berinteraksi secara intensif, baik eksternal maupun internal kawasan. Hal ini berdampak pada kapasitas masing-masing klaster dalam menerima pengaruh peri-urbanisasi dari pusat kota maupun kawasan di sekitarnya. Akan tetapi, pemerintah belum mampu mengoptimalkan peluang ini sebagai dasar pengembangan kawasan perkotaan sekunder ke depannya. Minimnya inventaris data mengenai karakter kawasan perkotaan sekunder hingga tidak dipetakannya arah urbanisasi  menjadi  sejumlah  tantangan  yang  harus  dihadapi  pemerintah  agar  pembangunan  di  kawasan  perkotaan  sekunder Bosukawonosraten  dapat  terintegrasi  dengan  baik.  Melalui  penelitian  ini,  karakteristik  kawasan  perkotaan  sekunder  akan  digali menggunakan pendekatan multisektoral, diantaranya karakter demografi, karakter ekonomi, dan karakter spasial. Selain itu, tren peri- urbanisasi yang terjadi di dalamnya akan dijelaskan menggunakan data lintas tahun dari 2010 hingga 2019, sehingga akan diperoleh gambaran secara mendalam mengenai karakteristik dan proses perkembangan kawasan perkotaan sekunder Bosukawonosraten.
Kata kunci: densifikasi; kawasan perkotaan sekunder; metropolitan Subosukawonosraten; peri-urbanisasi; transformasi

## Abstract
In the 21 st century, urbanization rate grows rapidly. This phenomenon triggers a massive transformation of areas to become more modern and city-oriented. More than 50% of the world population currently are living in urban areas. This phenomenon causes urban areas to expand to their outskirts, so called peri-urbanization process. This process delivers spatial and aspatial transformation to the outskirts and potentially creates new areas with different functions and roles, among them are secondary urban areas. As buffer zone, secondary urban areas have high development potential, which is proved by higher urbanization rate compared with its city core. Bosukawonosraten (Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Klaten) secondary urban area has an urbanization rate of 5.2%, much higher than its core city which is only 0.2%. This area has three main clusters with distinct characteristics. Each of three clusters interact intensively, internally as well as externally. These interactions affect the capacity of each cluster in receiving the impacts of peri-urbanization from the city center and surrounding areas. Nonetheless, the government has not been able to optimize this chance as a base for secondary urban area development in the future. Limited data inventory on secondary urban area character and no mapping  of  urbanization  direction  are  some  challenges  faced  by  the  government  in  order  to  integrate  development  in Bosukawonosraten secondary urban area. Through this article, the characteristics of secondary urban area will be identified with a multisectoral approach, namely demographic, economic, and spatial characteristics. In addition, the peri-urbanization trend, which occurs inside, will be explained using cross-year data from 2010 to 2019. As the result, this paper provides an in-depth understanding on Bosukawonosraten secondary urban area characteristics and development process.
Keywords: densification; peri-urbanization; secondary urban area; Subosukawonosraten metropolitan; transformation

## 1. PENDAHULUAN
Saat ini, sebanyak 55% penduduk dunia tinggal di kawasan perkotaan (United Nations, Department of Economic and Social  Affairs,  2019).  Hal  ini  disebabkan  oleh  ledakan  gelombang  urbanisasi  yang  terjadi  pada  abad  ke-21  yang berdampak pada transformasi karakter masyarakat menjadi lebih modern dan individualis. United Nation, Department of Economic and Social Affairs (United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 2019) menjelaskan peluang
densifikasi penduduk perkotaan meningkat seiring dengan laju urbanisasi yang semakin cepat dan terjadi secara masif. Densifikasi umumnya terjadi di pusat kota. Masyarakat berbondong-bondong berpindah ke pusat kota sebab kawasan ini memiliki  ketersediaan  infrastruktur  yang  lengkap  dan  dianggap  berpeluang  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat (Roberts, 2014).
Namun, terbatasnya lahan di pusat kota menyebabkan perkembangan sifat perkotaan meluas hingga ke kawasan di sekitarnya (Pawan, 2016). Intensifikasi urbanisasi di kawasan pinggiran ditandai dengan transformasi spasial dan aspasial kawasan. Nechyba et. al., (2004) menyatakan proporsi penduduk yang tinggal di kawasan pinggiran meningkat lebih signifikan dibandingkan kota intinya dan diikuti oleh peningkatan luasan lahan terbangun di kawasan tersebut. Seiring berjalannya waktu, laju urbanisasi akan semakin meluas dan melahirkan kawasan perkotaan sekunder untuk menunjang aktivitas  di  kota  inti.  Sayangnya,  peluang  ini  tidak  ditunjang  dengan  pemenuhan  infrastruktur  yang  layak,  sehingga menghambat perkembangan kawasan perkotaan sekunder (Roberts, 2014). Kawasan perkotaan sekunder juga rentan akan berbagai eksternalitas seperti urban sprawl , penurunan kualitas lingkungan, hingga konflik pemenuhan kebutuhan perkotaan. Hal ini disebabkan oleh perencanaan pembangunan antar daerah yang saling tumpang tindih (Roberts, 2014).
Sumber: United Nation, Department of Economic and Social Affairs (2019)

## Gambar 1. Perbandingan Rata-Rata Laju Urbanisasi di Indonesia dan Dunia
Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat urbanisasi tertinggi di dunia. Pada Gambar 1 diketahui bahwa persentase jumlah penduduk perkotaan mencapai 56,64% di tahun 2020 (United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 2019). Angka ini memiliki nilai yang lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan penduduk di dunia. Akan tetapi,  pertumbuhan  tersebut  masih  terkonsentrasi  di  kota-kota  besar  dan  belum  terdistribusi  secara  merata. Ketidakmerataan pembangunan infrastruktur, minimnya perencanaan pusat-pusat pertumbuhan, hingga tingginya angka ketergantungan pada kota inti menyebabkan pertumbuhan di kabupaten cenderung lebih lambat dari kota-kota besar. Peristiwa inilah yang terjadi di kawasan metropolitan Subosukawonosraten.
Sebagai  kawasan  eks  karesidenan  Keraton  Surakarta,  metropolitan  Subosukawonosraten  tersusun  atas  tujuh kabupaten/kota  dengan  satu  kota  yang  berperan  sebagai  pusat  pemerintahan  (Putranto,  2013).  Dalam  aglomerasi Subosukawonosraten, Kota Surakarta berperan sebagai kota inti dan keenam kabupaten di sekelilingnya berperan untuk menunjang aktivitas di kota inti. Keenam kabupaten tersebut dikenal dengan nama kawasan perkotaan Bosukawonosraten yang  terdiri  dari  Kabupaten  Karanganyar,  Kabupaten  Sukoharjo,  Kabupaten  Boyolali,  Kabupaten  Klaten,  Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Sragen. Kawasan ini memiliki luas sebesar 5.666,44 km 2 dengan jumlah penduduk sebanyak 5.760.488 jiwa (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2020a). Kawasan ini berinteraksi secara intens dengan dua kawasan metropolitan besar lain, yaitu kawasan metropolitan Kedungsepur (Kendal, Ungaran, Semarang, Purwodadi) dan kawasan metropolitan Kartamantul (Yogyakarta, Sleman, Bantul). Ketujuh kabupaten/kota ini memiliki persamaan karakter dan kedekatan spasial yang menyebabkan kawasan ini terkonurbasi dan bertumbuh dengan cepat.
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% Dunia Indonesia 55,00% 56,64% Perkotaan Perdesaan
Sumber: Mardiansjah et. al., (2021)
Gambar 3. Perkembangan Luasan Lahan Terbangun di Kawasan Metropolitan Subosukawonosraten
Gambar 2. Perbandingan Laju Urbanisasi di Kota Inti dan Kawasan Pinggiran
Urbanisasi di kawasan metropolitan Subosukawonosraten bergerak secara sentrifugal dan meningkat signifikan dalam 30 tahun terakhir. Pada Gambar 2, terlihat bahwa tingkat urbanisasi di kawasan perkotaan Bosukawonosraten mencapai angka 5,2% dengan tingkat pertumbuhan kota intinya hanya sebesar 0,2% (Mardiansjah et. al., 2021). Luasan lahan terbangun  juga  menunjukkan  pertumbuhan  secara  progresif  sebesar  55%  dari  80.733  Ha  pada  tahun  1999  menjadi 155.699 Ha pada tahun 2019 (lihat Gambar 3). Besarnya peluang pengembangan ini belum dapat ditangkap dengan optimal oleh pemerintah setempat yang ditandai dengan rencana tata ruang masing-masing kabupaten masih tumpang tindih dan belum terintegrasi. Terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah setempat, diantaranya angka kemiskinan yang tinggi di kabupaten sekitar kota inti dengan rata-rata sebesar 20-50%, perbedaan laju PDRB sebesar 20%, hingga perencanaan transportasi yang masih terkonsentrasi di kota pusat (Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, 2020; Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar, 2020; Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten, 2020; Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen, 2020; Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, 2020; Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri, 2020; Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2020). Hal ini disebabkan oleh belum adanya lembaga perencanaan wilayah yang dapat menginvestigasi karakter kawasan perkotaan Bosukawonosraten. Investigasi karakter yang minim dapat menyebabkan perkembangan di kawasan perkotaan Bosukawonosraten menjadi kurang optimal. Dari pembahasan diatas dapat dirumuskan sebuah permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu bagaimana proses dan karakter aglomerasi perkotaan di kawasan perkotaan sekunder Bosukawonosraten.
Penelitian  ini  ditujukan  untuk  menganalisis  karakter  dan  proses  peri-urbanisasi  di  kawasan  perkotaan  sekunder Bosukawonosraten  menggunakan  analisis  non  hirarki.  Penelitian  ini  menggunakan  data  berbasis  multisektoral, diantaranya data demografi, data ekonomi, dan data spasial. Dari analisis tersebut akan dihasilkan tiga klaster beserta karakteristik  masing-masing  klasternya.  Setelah  mengetahui  karakteristik  dan  proses  urbanisasi  yang  membentuk kawasan  perkotaan  sekunder  Bosukawonosraten,  konfigurasi  permasalahan  utama  dan  kebutuhan  perencanaan kawasan perkotaan sekunder Bosukawonosraten dapat diidentifikasi. Artikel ini diharapkan dapat berkontribusi dalam perencanaan dan perumusan kebijakan terkait dengan arahan pengembangan kawasan perkotaan sekunder, khususnya kawasan perkotaan Bosukawonosraten.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

## 2.1. KARAKTERISTIK KAWASAN PERKOTAAN SEKUNDER
Menurut  Weber  dalam  Ahmed  (2004),  kota  dipahami  sebagai  suatu  kawasan  teritorial  dengan  batas  yang  telah ditetapkan dalam perundang-undangan dan berfungsi sebagai pusat permukiman maupun pusat aktivitas. Lebih lanjut, Weber  dalam  Ahmed  (2004)  menjelaskan  bahwa  kota  memiliki  sifat  perkotaan  yang  kuat  dan  melekat  pada  seluruh sistemnya. Di sisi lain, menurut Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan perkotaan merupakan  suatu  kawasan  yang  tidak  dibatasi  oleh  batas  teritorial  tertentu  dan  dapat  berfungsi  sebagai  pusat permukiman, pusat pelayanan jasa, pusat kegiatan ekonomi, hingga pusat produksi (Pemerintah Republik Indonesia, 2007). Kawasan perkotaan terdiri dari dua atau lebih kota yang berkonurbasi sebagai akibat dari tingginya intensitas interaksi maupun kedekatan spasialnya. Kawasan perkotaan umumnya memiliki fungsi sebagai kawasan penunjang dari
0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% Kota Inti Kawasan Pinggiran 0,20% 5,20% Laju Urbanisasi 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 1999 2009 2019 80732 102326 155699 Built Up Area
kota inti (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2016). Kawasan perkotaan mampu menyediakan tenaga kerja, fungsi produksi, hingga menyediakan beraneka sumber daya bagi aktivitas di kota inti.
Dalam hirarki sistem perkotaan, suatu negara umumnya terdiri dari dua atau lebih lapis perkotaan di antaranya kota primer, kota sekunder, dan seterusnya (Roberts, 2014). Dijelaskan oleh UN-Habitat dalam Roberts (2014) bahwa kawasan perkotaan  sekunder  memiliki  populasi  yang  beragam  dan  terdiri  dari  100.000-500.000  jiwa.  Hal  ini  sejalan  dengan Rondinelli (1983) yang menyatakan kawasan perkotaan sekunder memiliki setidaknya 100.000 jiwa atau lebih penduduk dan bersifat relatif pada besaran wilayahnya. Ukuran ini dapat berbeda-beda tergantung pada skala wilayahnya. Sebagai contoh, kawasan perkotaan sekunder di China dihuni 5.000.000 jiwa, sedangkan di Ethiopia hanya dihuni 200.000 jiwa (Roberts, 2014). Jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu.
Friedman dalam Roberts (2014) menyampaikan bahwa sebagai kawasan pendukung, kawasan perkotaan sekunder memiliki struktur semi-perifer yang berperan untuk menghubungkan kawasan inti dengan kawasan terluarnya. Kawasan perkotaan  sekunder  dapat  mengakomodasi  kebutuhan  produksi,  menyediakan  lahan  bagi  pembangunan,  dan memberikan  dukungan  sumber  daya  alam  maupun  manusia  bagi  kota  intinya  (Rondinelli,  1983).  Selain  itu,  kawasan perkotaan  sekunder,  sebagai  kawasan  yang  memiliki  lahan  non-terbangun  relatif  besar,  juga  berperan  dalam menyediakan fasilitas perkotaan dan pusat-pusat pelayanan (Rondinelli, 1983). Kawasan perkotaan ini diperkuat dengan sejumlah  jaringan  transportasi  untuk  dapat  mewujudkan  fungsi hub antara  kawasan  inti  dengan  kawasan periphery (Rondinelli, 1983).
Kawasan perkotaan sekunder memiliki konstelasi relatif terhadap wilayah kotanya. Kawasan ini juga berperan untuk mendukung aktivitas di kota inti dan memiliki fungsi penghubung antar kawasan. Lebih lanjut, Tabel 1 berikut merangkum sintesis ciri-ciri kawasan perkotaan sekunder berdasarkan teori dari para ahli.
Tabel 1. Karakter Kawasan Perkotaan Sekunder Karakteristik Penjelasan Sumber Jumlah penduduk Kawasan perkotaan sekunder terdiri dari 100.000-500.000 jiwa atau lebih dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Rondinelli (1983), UN-Habitat dalam Roberts (2014) Perkembangan aktivitas spasial Aktivitas spasial di kawasan perkotaan sekunder terus mengalami perkembangan dan berperan sebagai kawasan pendukung aktivitas perkotaan di kota pusat dan kawasan sekitar. Weber dalam Ahmed (2004), Rondinelli (1983), dan Friedman dalam Roberts (2014) Transformasi aktivitas ekonomi Aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan sekunder berkembang menjadi lebih modern dan berperan dalam menunjang aktivitas ekonomi di kota pusat dan kawasan sekitar. Friedman dalam Roberts (2014) dan Rondinelli (1983) Aksesibilitas tinggi Kawasan perkotaan sekunder sebagai kawasan penghubung ditunjang dengan sistem transportasi yang terintegrasi dengan baik. Friedman dalam Roberts (2014) dan Rondinelli (1983)

## 2.2. PROSES URBANISASI
Menurut Davis dalam Kumar & Rai (2014), urbanisasi merupakan suatu proses perubahan sektoral yang terjadi akibat beberapa faktor dan menyebabkan modernisasi suatu kawasan. Urbanisasi dapat disebabkan oleh industrialisasi secara revolutif maupun manifestasi modernisasi teknologi dan kebudayaan (Kumar & Rai, 2014). Macbeth & Collinson dalam Kumar & Rai (2014) menyampaikan bahwa urbanisasi dapat terjadi di seluruh kawasan terutama pada negara-negara berkembang  yang  memiliki  jumlah  penduduk  lebih  banyak  dan  heterogen.  Urbanisasi  berperan  besar  dalam perkembangan suatu kota melalui pertumbuhan ekonomi dan perubahan wajah spasialnya (Kumar & Rai, 2014).
Proses pengkotaan yang terjadi menyebabkan peningkatan konsentrasi penduduk di suatu kota. Terjadi densifikasi jumlah penduduk maupun peningkatan kepadatan penduduk yang dapat dibagi menjadi dua tahap (Gu, 2019). Tahap pertama berupa peningkatan proporsi penduduk di pusat kota baik disebabkan oleh faktor migrasi maupun pertumbuhan alami  kawasan  tersebut.  Seiring  dengan  berjalannya  waktu,  lahan  di  pusat  kota  menjadi  terbatas  dan  menyebabkan pertumbuhan penduduk meluas secara sentrifugal ke pinggiran kota. Inilah tahap kedua pertumbuhan penduduk akibat urbanisasi. Kawasan pinggiran sebagai kawasan yang potensial justru memiliki laju densifikasi penduduk yang lebih tinggi dari kota pusatnya (Nechyba & Walsh, 2004). Hal ini disebabkan oleh ketersediaan lahan potensial yang luas di kawasan pinggiran.
Selain  perubahan  proporsi  penduduk,  urbanisasi  juga  menyebabkan  perubahan  karakter  ekonomi  masyarakat. Modernisasi  memberi  dampak  pada  transformasi  sosial  masyarakat  dan  mendorong  sektor  non-pertanian  untuk mendominasi  (Gu,  2019).  Beberapa  sektor  non-pertanian  tersebut  diantaranya  adalah  sektor  perdagangan,  sektor pelayanan  jasa  dan  pemerintahan,  sektor  pendidikan,  hingga  sektor-sektor  komersial.  Lebih  lanjut  Gu  (2019) menyebutkan  bahwa  transformasi  ini  juga  dipengaruhi  oleh  perkembangan  kawasan  industri  yang  umumnya membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah banyak. Pertumbuhan sektor non-pertanian ini dinilai mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mampu mengakomodasi kebutuhan akan pekerjaan formal maupun informal (Gu, 2019).
Transformasi yang terjadi di sektor demografi maupun ekonomi diikuti oleh perubahan spasial suatu kota. Menurut Hobsbawm dalam Gu (2019), industrialisasi mengharuskan pemerintah meningkatkan infrastruktur pendukung aktivitas perkotaan.  Peningkatan  infrastruktur  perkotaan  ini  seakan  menjadi  efek  pengganda  dan  memicu  tumbuhnya  klaster- klaster  permukiman  khususnya  permukiman  bagi  para  pekerja  industri.  Selain  itu,  terjadi  peningkatan  aksesibilitas masyarakat sebagai akibat dari tumbuhnya jaringan-jaringan transportasi baik untuk sistem pengangkutan barang maupun manusia (Gu, 2019). Lambat laun, pertumbuhan ini akan menyebabkan konurbasi beberapa batas administrasi dan sistem perkotaan tidak hanya terdikotomi menjadi desa dan kota (Cohen, 2006).
Urbanisasi  menyebabkan  perubahan  pada  seluruh  sektor  perkotaan  khususnya  sektor  demografi,  ekonomi,  dan spasial. Urbanisasi menggeser aktivitas masyarakat yang semula dominan di sektor pertanian menjadi lebih city-oriented dan modern. Proses pengkotaan ini merupakan proses yang kompleks dan dapat merekonfigurasi karakter spasial suatu kota/kawasan. Karakteristik proses urbanisasi dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Karakter Urbanisasi Karakteristik Penjelasan Sumber Perubahan sektor demografi Terjadi densifikasi penduduk perkotaan dan meningkat dari tahun ke tahun Davis dalam Kumar & Rai (2014), Nechyba et. al., (2004); Gu (2019) Perubahan sektor ekonomi Adanya pergeseran dominasi aktivitas masyarakat dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian Macbeth dan Collinson dalam Kumar & Rai (2014); Gu (2019) Perubahan sektor spasial Urbanisasi membawa perubahan pada wajah spasial perkotaan berupa peningkatan luas lahan terbangun dan keterhubungan antar kawasan Hobsbawm dalam Gu (2019); Cohen (2006)

## 2.3. Variabel Penelitian
Urbanisasi  menyebabkan  transformasi  aktivitas  masyarakat  dari  sektor  pertanian  menjadi  non-pertanian.  Sebagai proses yang berkembang secara revolutif dan mendalam, urbanisasi menyebabkan dua atau lebih kawasan untuk saling terkonurbasi lintas batas administrasi. Kompleksitas yang terjadi menyebabkan terbentuknya kawasan-kawasan baru, sehingga sistem perkotaan tidak lagi hanya terdikotomi menjadi desa dan kota. Terdapat beberapa kawasan diantara dua sistem tersebut, dimana salah satunya merupakan kawasan perkotaan sekunder. Kawasan perkotaan sekunder muncul akibat proses peri-urbanisasi dari kota pusat ke kawasan pinggiran yang memicu terjadinya perubahan multisektoral. Perubahan-perubahan ini dapat diidentifikasi untuk menentukan karakter kawasan perkotaan sekunder. Sintesis karakter tersebut termuat dalam Tabel 3.
Tabel 3. Variabel Penelitian Karakteristik Kawasan Perkotaan Sekunder Karakteristik Urbanisasi Variabel Penelitian Indikator Tolok Ukur Jumlah penduduk Perubahan sektor demografi Perubahan demografi pada kawasan perkotaan sekunder Perubahan jumlah penduduk Jumlah penduduk di kawasan perkotaan sekunder mengalami peningkatan dan cenderung melebihi kota pusatnya Perubahan kepadatan penduduk Kepadatan penduduk di kawasan perkotaan sekunder mengalami peningkatan dan cenderung melebihi kota pusatnya
Karakteristik Kawasan Perkotaan Sekunder Karakteristik Urbanisasi Variabel Penelitian Indikator Tolok Ukur Transformasi aktivitas ekonomi Perubahan sektor ekonomi Perubahan aktivitas ekonomi masyarakat pada kawasan perkotaan sekunder Perubahan tenaga kerja sektor pertanian menjadi non-pertanian Tenaga kerja sektor non- pertanian mengalami peningkatan dari tahun ke tahun Perkembangan aktivitas spasial Perubahan sektor spasial Perubahan spasial pada kawasan perkotaan sekunder Perubahan tutupan lahan Peningkatan luas lahan terbangun di kawasan perkotaan sekunder Aksesibilitas tinggi Perubahan panjang jalan Peningkatan panjang jalan di kawasan perkotaan sekunder

## 3. METODE PENELITIAN
Kawasan metropolitan Subosukawonosraten merupakan salah satu kawasan yang memiliki tingkat urbanisasi tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kawasan ini terdiri dari satu kota yang berperan sebagai kota inti dan enam kabupaten yang berperan  sebagai  kawasan  penunjang.  Kota  Surakarta  sebagai  kota  inti  menerima  pengaruh  urbanisasi  dari  Kota Semarang dan Kota Yogyakarta. Seiring berjalannya waktu, proses urbanisasi di Kota Surakarta meluas secara sentrifugal ke kawasan yang ada di sekitarnya. Hal ini menyebabkan perubahan karakter aktivitas masyarakat secara signifikan di keenam kabupaten sekitar Kota Surakarta.
Proses identifikasi karakter aglomerasi kawasan perkotaan sekunder dan proses peri-urbanisasinya didahului dengan memetakan desa-desa perkotaan keenam kabupaten. Desa-desa perkotaan tersebut membentuk aglomerasi kawasan perkotaan  sekunder  yang  selanjutnya  akan  dianalisis  menggunakan  analisis  klaster  non  hirarki.  Analisis  tersebut menghasilkan klaster-klaster yang memiliki karakteristik berbeda satu dengan lainnya. Masing-masing klaster menerima pengaruh urbanisasi yang berbeda baik dari kota pusat maupun kota/kabupaten di sekitarnya. Untuk tujuan tersebut, data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua tahun data, yaitu tahun 2010 dan tahun 2019 (lihat Tabel 4). Dengan menggunakan data dari basis tahun yang berbeda, akan diketahui perubahan demografi, ekonomi, dan spasial yang terjadi.
Tabel 4. Kebutuhan Data Penelitian Variabel Indikator Kebutuhan Data Tahun Data Sumber Data Perubahan demografi pada kawasan perkotaan sekunder Peningkatan jumlah penduduk Jumlah penduduk 2010 dan 2019 BPS Bosukawonosraten Peningkatan kepadatan penduduk Kepadatan penduduk BPS Bosukawonosraten Perubahan aktivitas ekonomi masyarakat pada kawasan perkotaan sekunder Peningkatan jumlah tenaga kerja sektor non-pertanian Masterfile desa 2010 dan 2019 BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Tengah Jumlah tenaga kerja sektor non-pertanian BPS Bosukawonosraten Perubahan spasial pada kawasan perkotaan sekunder Peningkatan luasan lahan terbangun Tutupan lahan 2010 dan 2019 Citra satelit Persebaran sarana tingkat wilayah 2019 Persebaran industri besar dan menengah Pertumbuhan jaringan jalan Kelas dan panjang jalan 2010 dan 2019 BPS Bosukawonosraten
Dikarenakan  luasnya  wilayah  kajian  dan  keterbatasan  akses  pada  data  tertentu,  penelitian  ini  memiliki  beberapa keterbatasan atau limitasi. Peneliti tidak mampu mengamati kondisi lapangan secara langsung, terutama untuk desa-desa yang terletak di perbatasan terluar aglomerasi kawasan, seperti desa-desa di Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Sragen. Peneliti hanya melakukan observasi melalui citra satelit dan penggunaan beberapa jurnal pendukung maupun data sekunder lainnya. Selain itu, proses dokumentasi lapangan hanya dilakukan
untuk tahun 2019 sebab peneliti tidak menemukan dokumentasi yang relevan untuk menggambarkan kondisi lapangan pada tahun 2010.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. AGLOMERASI KAWASAN PERKOTAAN SEKUNDER BOSUKAWONOSRATEN
Perkembangan karakter spasial di aglomerasi kawasan perkotaan sekunder Bosukawonosraten terjadi secara masif dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir (lihat Gambar 5). Oleh karena keterbatasan lahan, perkembangan karakter spasial di kota pusat mengalami stagnasi. Sejalan dengan hal tersebut, perkembangan karakter perkotaan meluas ke kawasan pinggiran yang ditandai dengan pertumbuhan sarana-sarana perkotaan dan industri. Sebagaimana diutarakan oleh Friedman dalam Roberts (2014), kawasan perkotaan sekunder berperan untuk menjadi kawasan penyangga dan memiliki potensi pengembangan lahan yang besar guna mendukung kebutuhan produksi dan penyediaan sumber daya alam.  Rondinelli  (1983)  lebih  lanjut  menjelaskan  kawasan  perkotaan  sekunder  memiliki  jaringan  transportasi  yang integratif untuk dapat menghubungkan kota pusat dengan kawasan lainnya. Aglomerasi kawasan perkotaan sekunder Bosukawonosraten memiliki aksesibilitas yang baik ditunjukkan dengan adanya sejumlah jaringan transportasi eksternal maupun internal.

## Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2010, 2020a)
Gambar 4. Perkembangan Desa-Desa Perkotaan Bosukawonosraten Tahun 2010-2019
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2010, 2020a)
63 106 63 43 49 253 63 106 64 43 49 253 0 50 100 150 200 250 300 Boyolali Sukoharjo Karanga… Sragen Wonogiri Klaten 2019 2010
PETA DESA URBAN 2010 PETA DESA URBAN 2019 SKALA PETA 1:500.000
Aglomerasi kawasan perkotaan sekunder Bosukawonosraten memiliki dua tipologi utama, yaitu tipologi mengelompok dan tipologi linear. Tipologi mengelompok terletak pada desa-desa perkotaan yang berbatasan langsung dengan kota inti dan desa-desa perkotaan yang menjadi ibukota kecamatan. Sementara itu, tipologi linear tersebar mengikuti akses jalan arteri, jalan kolektor, maupun jalan tol. Kedua kabupaten dengan jumlah desa perkotaan terbanyak, yaitu Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo, memiliki rasio perbandingan sebesar 2:1 yang berarti terdapat 2 desa perkotaan dari 3 desa yang ada. Dapat diartikan bahwa kedua kabupaten tersebut memiliki perkembangan perkotaan yang lebih pesat dibandingkan kabupaten lain. Sedangkan pada Kabupaten Karanganyar, rasio perbandingan desa perkotaan dengan desa  perdesaan  mencapai  1:3.  Meskipun  demikian,  dari  tahun  2010  hingga  2019  terjadi  peningkatan  jumlah  desa perkotaan di kabupaten dan sangat dimungkinkan akan terus bertambah di tahun-tahun berikutnya.
Perkembangan  perkotaan  di  aglomerasi  kawasan  perkotaan  sekunder  Bosukawonosraten  ditandai  dengan pertumbuhan  sarana  perkotaan  dan  industri  skala  besar  dan  menengah.  Seperti  yang  tampak  pada  Gambar  5, pertumbuhan sarana perkotaan dan industri besar cenderung terpusat di kabupaten-kabupaten yang berbatasan langsung dengan kota inti. Sejumlah sarana perkotaan yang berkembang dengan pesat di kawasan ini berupa sarana perdagangan dan  jasa,  sarana  pendidikan,  dan  sarana  kesehatan.  Beberapa  diantaranya  membentuk  aglomerasi,  seperti  pusat perdagangan di Kecamatan Kartasura, Kecamatan Grogol, dan Kecamatan Jaten. Selain itu, terdapat aglomerasi sarana pemerintahan di beberapa ibukota kecamatan, seperti Kecamatan Boyolali dan Kecamatan Sukoharjo. Karakter lain yang mendominasi dan membentuk sifat perkotaan adalah adanya industri skala besar dan menengah yang tersebar secara mengelompok di Kabupaten Sukoharjo dan memanjang di sepanjang akses jalan utama di Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Karanganyar (lihat Gambar 6). Kabupaten Sukoharjo memiliki jumlah industri besar dan menengah terbesar, diikuti oleh Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Klaten (lihat Tabel 5).
Gambar 6. Peta Kepadatan Sarana dan Industri Besar Bosukawonosraten Tahun 2019 Tabel 5. Total Persebaran Industri Besar dan Menengah Tiap Kabupaten di Bosukawonosraten Tahun 2019
Kabupaten Industri Besar Industri Menengah Total Boyolali 26 80 106 Sukoharjo 125 342 467 Karanganyar 59 182 241 Wonogiri 6 18 24 Sragen 25 0 25 Klaten 99 46 134 Total 329 668 997
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali (2020), Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo (2020), Badan Pusat  Statistik  Kabupaten    Karanganyar  (2020),  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Wonogiri  (2020),  Badan  Pusat Statistik Kabupaten Sragen (2020), Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten (2020)
PETA KEPADATAN
SARANA 2019 PETA KEPADATAN INDUSTRI 2019 SKALA PETA 1:500.000

## Gambar 7. Peta Jaringan Transportasi Kawasan
Perkembangan sejumlah sarana perkotaan diikuti oleh perkembangan aksesibilitas, baik pertumbuhan jaringan jalan maupun perkembangan sejumlah sarana transportasi pendukung mobilitas manusia dan barang. Aglomerasi kawasan perkotaan sekunder Bosukawonosraten dilalui oleh sejumlah jalan utama yang menunjang aksesibilitas eksternal dan internal kawasan. Beberapa jaringan jalan yang terdapat di aglomerasi ini seperti jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan tol. Sedangkan aksesibilitas barang ditunjang dengan adanya ringroad dan jalan poros industri di beberapa kabupaten. Selain itu,  adanya  jaringan  kereta  api  cepat,  kereta  api  barang,  hingga  angkutan  kota  berperan  untuk  menunjang  mobilitas masyarakat dan industri (lihat Gambar 7).

## 4.2. PROSES PERI-URBANISASI KAWASAN PERKOTAAN SEKUNDER
Setelah  aglomerasi  kawasan  perkotaan  sekunder  Bosukawonosraten  dipahami,  selanjutnya  akan  dianalisis karakteristik dan proses urbanisasi yang terjadi di aglomerasi ini. Dengan menggunakan berbagai data multisektoral di antaranya data demografi, data ekonomi, dan data spasial, karakter aglomerasi kawasan perkotaan sekunder dianalisis menggunakan analisis klaster non hirarki dan menghasilkan tiga klaster utama. Berikut adalah hasil analisis klaster non hirarki pada tahun 2010 dan 2019 yang dapat dilihat pada Gambar 8.
Gambar 8. Hasil Analisis Non Hirarki Tahun 2010 dan 2019
PETA JARINGAN TRANSPORTASI
2019
KERETA API KOMUTER DAN JALAN POROS INDUSTRI
Tabel 6. Angka Z-score Ketiga Klaster Tahun 2010 dan 2019 Indikator Klaster Tahun 2010 Klaster Tahun 2019 1 2 3 1 2 3 Jumlah Penduduk -0.36799 1,11613 8,63568 -0,14860 1,18323 2,66590 Kepadatan Penduduk -0.11220 0,22926 17,84832 -0,13633 1,56732 2,05160 Tenaga Kerja Sektor Non-pertanian -0.38566 1,17825 7,88669 -0,16704 0,67462 3,53297 Lahan Terbangun -0,26282 0,82851 1,87169 -0,05161 0,67880 1,21470 Indeks Jalan -0,28937 0,92335 0,53555 -0,15542 4,54166 0,08491
Meski ketiga klaster memiliki nilai z-score yang cenderung rendah, namun terlihat dari Gambar 8 bahwa klaster 3 mengalami perkembangan sejak tahun 2010. Densifikasi penduduk perkotaan terjadi seiring dengan peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor non-pertanian. Hal ini mengindikasikan sektor non-pertanian telah mendominasi aktivitas ekonomi penduduk. Perkembangan demografi dan ekonomi masyarakat diikuti dengan peningkatan aktivitas spasial baik perluasan lahan terbangun maupun aksesibilitas kawasan. Sedangkan pada tahun 2019, peningkatan aktivitas perkotaan terjadi secara  intens  di  klaster  2  yang  ditunjukkan  dengan  peningkatan  aksesibilitas  secara  signifikan  yang  diikuti  oleh peningkatan jumlah tenaga kerja dan densifikasi penduduk perkotaan. Di klaster 2, terjadi perkembangan lahan terbangun namun tidak signifikan sebagaimana perkembangan lahan terbangun di klaster 3.
Seperti yang terlihat pada Gambar 9, klaster 3 terletak pada lokasi yang berdekatan dengan Kota Surakarta. Klaster ini menerima pengaruh urbanisasi yang lebih cepat dibandingkan kedua klaster lain sejak tahun 2010. Klaster ini memiliki jumlah dan tingkat kepadatan penduduk tertinggi dibandingkan klaster lain. Sedangkan perkembangan klaster 2 dapat diidentifikasi sejak tahun 2019 ketika aksesibilitas meningkat secara signifikan. Klaster 2 menjadi pusat aktivitas industri dan ditunjang dengan aksesibilitas yang baik baik aksesibilitas manusia maupun pergerakan barang (lihat Gambar 9). Di sisi  lain,  klaster  1  menjadi  kawasan  terluar  dalam  aglomerasi  ini  dan  berinteraksi  secara  intens  dengan  kabupaten- kabupaten lain. Klaster ini memiliki tingkat densifikasi dan perkembangan aktivitas ekonomi maupun spasial terendah dibandingkan kedua klaster lain.

## Gambar 9. Hasil Analisis Klaster Non Hirarki Tahun 2010 dan 2019
Meski perkembangan sifat perkotaan di klaster 1 memiliki signifikansi yang cenderung rendah, namun ketiga karakter utama terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Klaster ini terletak pada lokasi terluar dalam aglomerasi kawasan perkotaan  sekunder  Bosukawonosraten  dan  berbatasan  langsung  dengan  kabupaten  lain.  Sangat  dimungkinkan perkembangan  urbanisasi  di  klaster  1  menerima  pengaruh  dari  kabupaten-kabupaten  di  sekitarnya.  Sebagai  contoh, Kecamatan Kalasan di Kabupaten Sleman memiliki laju pertumbuhan penduduk yang tinggi sebesar 2,24% setiap tahun dengan total populasi mencapai 74.004 jiwa di tahun 2010. Jumlah ini terus berkembang menjadi 92.355 jiwa di tahun
SKALA PETA 1:500.000 PETA DESA URBAN 2010
PETA DESA
URBAN 2019
2019. Densifikasi penduduk di kecamatan ini bergerak secara sentripetal ke arah Kecamatan Prambanan di Kabupaten Klaten.
Menurut Rondinelli (1983) dan UN-Habitat dalam Roberts (2014), kawasan perkotaan sekunder umumnya memiliki jumlah penduduk sebesar 100.000-500.000 jiwa atau relatif terhadap wilayahnya dan selalu berkembang dari tahun ke tahun.  Sebesar  40,48%  atau  2.642.805  penduduk  kawasan  metropolitan  Subosukawonosraten  tinggal  di  aglomerasi kawasan perkotaan sekunder pada tahun 2010. Jumlah tersebut mengalami peningkatan di tahun 2019 menjadi 2.897.986 jiwa atau sebesar 43,54%. Separuh populasi kawasan metropolitan mendiami aglomerasi kawasan perkotaan sekunder Bosukawonosraten dan akan semakin bertambah dari tahun ke tahun. Perkembangan karakter demografi di aglomerasi kawasan perkotaan sekunder Bosukawonosraten tercantum dalam Gambar 10.
Klaster 3 memiliki proporsi penduduk terbanyak dibandingkan kedua klaster lainnya. Di tahun 2010, klaster ini memiliki kepadatan rata-rata sebesar 6.245 jiwa/km 2 dengan Desa Ngringo sebagai anggota klasternya. Kemudian, pada tahun 2019 klaster ini mengalami peningkatan jumlah dan reklasifikasi anggota klaster menjadi 22 desa (lihat Tabel 7). Dua puluh dua desa tersebut tersebar di dua lokasi utama, yaitu berbatasan langsung dengan kota pusat dan menjadi ibukota kecamatan. Densifikasi terjadi di dua klaster lain, yaitu klaster 1 dan klaster 2 yang masing-masing mengalami peningkatan sebesar 21% dan 27%. Sedangkan di pusat kota, pertumbuhan penduduk cenderung mengalami stagnasi yang dibuktikan dengan persentase peningkatan penduduk kurang dari 10%.
Peristiwa ini menjelaskan teori yang dikemukakan oleh Nechyba & Walsh (2004) mengenai potensi laju pertumbuhan penduduk di kawasan pinggiran yang cenderung lebih tinggi dari jumlah penduduk di pusat kota. Perkembangan penduduk juga berlangsung secara sentrifugal dari pusat kota lalu meluas ke kawasan pinggiran sebagaimana dikemukakan oleh Gu (2019) bahwa suatu perkotaan akan mengalami dua tahap perkembangan demografi. Tahap pertama terjadi stagnasi pertumbuhan  penduduk  di  kota  pusat  kemudian  dilanjutkan  di  tahap  kedua,  yaitu  perluasan  distribusi  penduduk  ke kawasan pinggiran (Gu, 2019).
Gambar 10. Densifikasi Penduduk Perkotaan Bosukawonosraten Tahun 2010 dan 2019
Tabel 7. Jumlah Anggota Klaster Tahun 2010 dan 2019 Nama Klaster Jumlah Klaster Tahun- 2010 2019 Klaster 1 439 538 Klaster 2 137 18 Klaster 3 1 22 Total 577 578
Pada sektor ekonomi, pergeseran dominasi aktivitas ekonomi penduduk ditunjukkan dengan peningkatan persentase jumlah tenaga kerja sektor non-pertanian. Selama tahun 2010-2019, terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja sebesar 5- 15% di aglomerasi kawasan perkotaan sekunder Bosukawonosraten. Jumlah tenaga kerja di klaster 1 meningkat sebesar 0,15%, di klaster 2 meningkat sebesar 1,87%, dan di klaster 3 meningkat sebesar 15,86% (lihat Gambar 11). Klaster 3 memiliki  proporsi  tenaga  kerja  sektor  non-pertanian  terbanyak  dibandingkan  kedua  klaster  di  kedua  tahun  data. Perkembangan ini terjadi seiring dengan pertumbuhan luasan lahan terbangun berupa peningkatan sarana perkotaan dan
3.658 7.378 26.337 4.441 9.452 14.952 0 10.000 20.000 30.000 Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 2019 2010 1.866 2.147 6.245 1.951 4.667 4.426 0 2.000 4.000 6.000 8.000 Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 2019 2010
Kepadatan Penduduk Rata-Rata Setiap Klaster Tahun 2010- 2019 Jumlah Penduduk Rata-Rata Setiap Klaster Tahun 2010-2019
industri.  Adanya  transformasi  spasial  mendorong  pergeseran  aktivitas  ekonomi  penduduk  menjadi  lebih  modern  dan mendominasi sektor-sektor perdagangan, sektor jasa, dan sektor industri.

## Gambar 11. Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Non-pertanian Tahun 2010 dan 2019
Sebagaimana  disampaikan  oleh  Hobsbawm  dalam  Gu  (2019)  bahwa  proses  urbanisasi  membawa  pergeseran aktivitas  ekonomi  penduduk  kawasan  dan  diikuti  oleh  perubahan  spasialnya.  Lebih  lanjut  dijelaskan  oleh  Gu  (2019) peningkatan aktivitas perkotaan tersebut diikuti oleh penurunan dominasi aktivitas-aktivitas pertanian dan modernisasi. Modernisasi ditandai dengan perkembangan teknologi, sektor industri, sektor pelayanan jasa, dan aksesibilitas kawasan. Berikut merupakan perkembangan aktivitas spasial dari tahun 2010-2019 yang dapat dilihat pada Gambar 12.

## Gambar 12. Perkembangan Aktivitas Spasial Tahun 2010 dan 2019
Salah  satu  indikasi  terjadinya  urbanisasi  di  suatu  kawasan  adalah  berupa  peningkatan  aktivitas  spasial  berupa pertumbuhan lahan terbangun dan aksesibilitas kawasan (Gu, 2019). Urbanisasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya industrialisasi, modernisasi, dan pergeseran budaya (Kumar & Rai, 2014). Aglomerasi kawasan perkotaan sekunder Bosukawonosraten juga mengalami peningkatan lahan terbangun selama tahun 2010 hingga 2019. Masing- masing klaster mengalami pertumbuhan yang berbeda-beda di antaranya klaster 1 meningkat sebesar 8,87%, klaster 2 sebesar  0,12%,  dan  klaster  3  sebesar  0,21%.  Peningkatan  lahan  terbangun  diikuti  dengan  peningkatan  aksesibilitas kawasan berupa perkembangan jaringan transportasi dan moda transportasi umum. Klaster 2 mengalami peningkatan indeks jalan tertinggi diantara klaster lain sebesar 10,52 km/km 2 , diikuti oleh klaster 1 sebesar 2,54 km/km 2 , dan klaster 3 sebesar 0,08 km/km 2 .
Peri-urbanisasi membawa pengaruh yang berbeda-beda pada ketiga klaster. Klaster 3 sebagai klaster yang terletak dekat  dengan  pusat  kota  dan  menjadi  ibukota  kecamatan  cenderung  terurbanisasi  lebih  intensif,  cepat,  dan  masif dibandingkan kedua klaster lain. Klaster 3 memiliki sarana perkotaan yang lengkap dengan pilihan moda transportasi yang variatif.  Beberapa  sarana  perkotaan  di  klaster  ini  seperti  universitas,  rumah  sakit  skala  wilayah,  hingga  pusat-pusat perdagangan (lihat Gambar 6). Klaster 3 dilalui oleh trayek BST dan memiliki beberapa stasiun KRL (lihat Gambar 7).
49,23% 48,72% 57,93%
Klaster 1
Klaster 2 Klaster 3 49,41%
50,59%
73,79% Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3
42,64% 65,18% 89,30% 51,51% 65,30% 89,51% 0,00% 50,00% 100,00% 150,00% 200,00% Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 2019 2010 4,99 7,54 7,77 7,53 18,06 7,85 0 5 10 15 20 Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 2019 2010
Persentase Rata-Rata Tenaga Kerja Sektor Non- Pertanian Tahun 2019 Persentase Rata-Rata Tenaga Kerja Sektor Non- Pertanian Tahun 2010
Luasan Rata-Rata Lahan Terbangun Tahun 2010-2019
Nilai Indeks Jalan Rata-RataTahun 2010-2019
Perkembangan industri dan aksesibilitas terjadi di klaster 2 diikuti oleh densifikasi penduduk perkotaan. Pada klaster 2, terdapat sejumlah aglomerasi industri besar dan menengah serta sejumlah jaringan jalan untuk pengangkutan barang industri seperti jalan tol, jalan poros industri, dan jalan lingkar. Di sisi lain, klaster 1 berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten dan cenderung menerima pengaruh urbanisasi dari kabupaten lain seperti Kabupaten Sleman.

## 5. KESIMPULAN
Peri-urbanisasi sebagai peristiwa yang kompleks berperan besar dalam membawa transformasi aktivitas penduduk dari dominasi aktivitas pertanian menjadi aktivitas perkotaan. Hasil analisis klaster non hirarki tahun 2010 hingga 2019 membagi aglomerasi kawasan perkotaan sekunder menjadi tiga klaster utama dengan karakteristik yang berbeda-beda. Ketiga klaster tersebut adalah:
● Klaster 3, yang berbatasan langsung dengan pusat kota dan memiliki infrastruktur perkotaan yang lengkap. Klaster ini juga memiliki sejumlah pilihan moda transportasi umum bagi masyarakat komuter.
● Klaster 2, yang berperan sebagai pusat aktivitas industri besar dan menengah. Sejumlah aglomerasi industri terletak di klaster ini yang ditunjang dengan beberapa jaringan transportasi pengangkutan barang industri seperti jalan tol dan jalan poros industri.
● Klaster 1, yang terletak paling luar dan berbatasan langsung dengan kabupaten lain. Klaster ini berpotensi menerima pengaruh urbanisasi dari kabupaten lain seperti Kabupaten Sleman.
Proses peri-urbanisasi di aglomerasi kawasan perkotaan Bosukawonosraten diawali dari perluasan urbanisasi di pusat kota ke kawasan pinggiran. Klaster 3, sebagai klaster yang berbatasan langsung dengan pusat kota, menerima pengaruh tersebut dan telah terurbanisasi sejak tahun 2010. Sembilan tahun kemudian, urbanisasi terus bergerak secara sentrifugal ke  klaster  2  dan  klaster  1,  dan  meningkatkan  sifat  perkotaan  di  kedua  klaster  tersebut.  Selain  itu,  terdapat  indikasi pengaruh urbanisasi dari kabupaten lain seperti Kabupaten Sleman.
Sayangnya,  perencanaan  masing-masing  kabupaten  masih  berjalan  secara  parsial  dan  belum  berorientasi  pada keberlanjutan. Hal ini dibuktikan dengan munculnya sejumlah kawasan yang mengalami peristiwa bottleneck seperti di beberapa ruas jalan poros industri di klaster 2, terbatasnya akses masyarakat klaster 1 dan klaster 2 pada sejumlah sarana wilayah yang terkonsentrasi di pusat kota dan klaster 3, hingga terbatasnya akses transportasi umum bagi masyarakat di klaster 1. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama antar wilayah dengan pembentukan lembaga koordinasi pengembangan wilayah dan masterplan guna mengidentifikasi dan memetakan arah urbanisasi tersebut. Urbanisasi yang dapat ditangkap dengan  optimal  berpotensi  meningkatkan  laju  pertumbuhan  kawasan.  Selain  itu,  dibutuhkan  rencana  pengembangan jaringan transportasi dan moda transportasi umum yang integratif agar aksesibilitas dan keterhubungan antar kawasan semakin tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmed, M. U. (2004). Weber’s Perspective on the City and Culture, Contemporary Urbanization and Bangladesh. Bangladesh E- Journal of Sociology, 1(1), 1–13. Diakses dari:
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.578.6999&rep=rep1&type=pdf
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Boyolali.  (2020).  Kabupaten  Boyolali  Dalam  Angka  Tahun  2020.  Diakses  dari: https://boyolalikab.bps.go.id/publication/2020/04/27/47511789805b25d834a4709c/kabupaten-boyolali-dalam-angka-2020.html Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Karanganyar.  (2020).  Kabupaten  Karanganyar  Dalam  Angka  Tahun  2020.  Diakses  dari: https://karanganyarkab.bps.go.id/publication/2020/04/27/a1a4a9d30a6c92d149f5a2a6/kabupaten-karanganyar-dalam-angka- 2020.html
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Klaten.  (2020).  Kabupaten  Klaten  Dalam  Angka  Tahun  2020.  Diakses  dari: https://klatenkab.bps.go.id/publication/2020/04/27/082df56fc0fa2c55d773401c/kabupaten-klaten-dalam-angka-2020.html Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Sragen.  (2020).  Kabupaten  Sragen  Dalam  Angka  Tahun  2020.  Diakses  dari: https://sragenkab.bps.go.id/publication/2020/04/27/da5d00ee43499a2e866e61dd/kabupaten-sragen-dalam-angka-2020.html Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Sukoharjo.  (2020).  Kabupaten  Sukoharjo  Dalam  Angka  Tahun  2020.  Diakses  dari: https://sukoharjokab.bps.go.id/publication/2020/04/27/b7f864cc1fedfb31ea329bce/kabupaten-sukoharjo-dalam-angka- 2020.html
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Wonogiri.  (2020).  Kabupaten  Wonogiri  Dalam  Angka  Tahun  2020.  Diakses  dari: https://wonogirikab.bps.go.id/publication/2020/04/27/5cd28ac1fcb8d9aaa7c31179/kabupaten-wonogiri-dalam-angka- 2020.html
Badan  Pusat  Statistik  Kota  Surakarta.  (2020).  Kota  Surakarta  Dalam  Angka  Tahun  2020.  Diakses  dari: https://surakartakota.bps.go.id/publication/2020/04/27/7b16686b53c78515e888f764/kota-surakarta-dalam-angka-2020.html Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Tengah.  (2010).  Jawa  Tengah  Dalam  Angka  2010.  Jawa  Tengah.  Diakses  dari: https://jateng.bps.go.id/publication/2010/12/09/00d5d8d5fcdf83b0adedc9cd/jawa-tengah-dalam-angka-2010.html Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Tengah.  (2020a).  Jawa  Tengah  Dalam  Angka  2020.  Badan  Pusat  Statistik.  Diakses  dari: https://jateng.bps.go.id/publication/2020/04/27/b96a0d5f63de624aa600934d/provinsi-jawa-tengah-dalam-angka-2020.html Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2020b). Master Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2019. Jawa Tengah. Diakses dari: https://jateng.bps.go.id/publication/2020/09/24/b2fa2c217065319a692f1a4b/master-wilayah-provinsi-jawa-tengah-2019.html Cohen,  B.  (2006).  Urbanization  in  developing  countries:  Current  trends,  future  projections,  and  key  challenges  for  sustainability. Technology in Society, 28, 63–80. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2005.10.005
Gu, C. (2019). Urbanization: Processes and Driving Forces. China Earth Sciences, 62, 1351–1360. https://doi.org/10.1007/s11430- 018-9359-y
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2016). Rencana Strategis Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 2015- 2019. Diakses dari: https://bpiw.pu.go.id/product/get_index/1
Kumar, A., & Rai, A. K. (2014). Urbanization Process, Trend, Pattern and Its Consequences in India. Neo Geographia, 3(4), 54–77. https://doi.org/10.1007/s11430-018-9359-y Mardiansjah, F. H., Rahayu, P., & Rukmana, D. (2021). New Patterns of Urbanization in Indonesia: Emergence of Non-statutory Towns and New Extended Urban Regions. Environment and Urbanization ASIA, 12(1), 11–26. https://doi.org/10.1177/0975425321990384
Nechyba,  T.  J.,  &  Walsh,  R.  P.  (2004).  Urban  Sprawl.  Journal  of  Economic  Perspectives,  18(4),  177–200. https://doi.org/10.1257/0895330042632681
Pawan, P. (2016). Urbanization and Its Causes and Effects: A Review. International Journal of Research and Scientific Innovation (IJRSI), III(IX), 110–112. Diakses dari: https://www.rsisinternational.org/virtual-library/papers/urbanization-and-its-causes-and- effects-a-review/
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2007).  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  Tentang  Penataan  Ruang.  Diakses  dari: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39908/uu-no-26-tahun-2007#:~:text=Undang-undang (UU) ini,3501) dan dinyatakan tidak berlaku.
Putranto, A. E. (2013). Peran BKAD Subosukawonosraten dalam Kerjasama Antar Daerah. Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota,
9(2), 111–121. https://doi.org/10.14710/pwk.v9i2.6515
Roberts, B. (2014). Managing System of Secondary Cities. Belgium: City Alliances.
Rondinelli,  D.  (1983).  Dynamic  Growth  of  Secondary  Cities  in  Developing  Countries.  Geographical  Review,  73(1),  42–57. https://doi.org/10.2307/214394
United  Nations,  Department  of  Economic  and  Social  Affairs,  P.  D.  (2019).  World  Urbanization  Prospects  Revision (ST/ESA/SER.A/420).  In  Demographic  Research  (Vol.  12).  New  York:  United  Nations.  Diakses  dari: https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-Report.pdf