…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN: 2828-5271 (online)

## Upaya Perlindungan Hukum oleh Pemerintah Desa Terhadap Kepemilikan Tanah Ulayat
Liyanti 1 , Siti Sarah 2 , Yuyun Samburoto 3 , Cendy Rahmawati 4 , Sarnia Wabula 5 1,2,3,4,5 Universitas Muhammadiyah Buton E-mail: azwaliyanti @ gmail . com 1 , sitisarah02176 @ gmail . com 2 , Yuyunsamburoto02 @ gmail . com 3 , cendyrahma @ gmail . com 4 , nias89454 @ gmail . com 5

## Article History:
Received: 07 Agustus 2024 Revised: 21 Agustus 2024 Accepted: 23 Agustus 2024 Abstract: Tanah ulayat memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya, dan merupakan komponen penting dari kehidupan masyarakat  adat.  Membutuhkan  upaya  perlindungan hukum yang kuat karena kepemilikan tanah ulayat sering terancam  oleh  berbagai  pihak.  Dalam  jurnal  ini,  kami berbicara tentang upaya untuk mempertahankan kepemilikan tanah ulayat di Desa Madongka, Kecamatan Lakudo,  Kabupaten  Buton  Tengah,  Sulawesi  Tenggara. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif, dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  observasi,  dan studi  dokumen.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa upaya  perlindungan  hukum  kepemilikan  tanah  ulayat  di Desa  Madongka  masih  terhambat  oleh  beberapa  faktor, seperti: Kurangnya pemahaman masyarakat adat tentang hak-hak mereka atas tanah ulayat. Lemahnya penegakan hukum  terhadap  pelanggaran  hak-hak  masyarakat  adat atas  tanah  ulayat.  Tumpang  tindih  regulasi  terkait pengelolaan  tanah  ulayat.  Berdasarkan  temuan  tersebut, jurnal  ini  merekomendasikan  beberapa  upaya  untuk memperkuat  perlindungan  hukum  kepemilikan  tanah ulayat di Desa Madongka.

## Keywords: Tanah Ulayat,
Kepemilikan Tanah, Upaya Perlindungan Hukum

## PENDAHULUAN
Menurut  pendapat  Phillipus  M.  Hadjon  bahwa  perlindungan  hukum  bagi  rakyat  sebagai tindakan  pemerintah  yang  bersifat  preventif  dan  represif.  Perlindungan  hukum  yang  preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati  dalam  pengambilan  keputusan  berdasarkan  diskresi,  dan  perlindungan  yang  represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangananya di lembaga peradilan (Anggoro, 2017).
Tanah  merupakan  sumber  daya  alam  yang  penting  dan  memiliki  nilai  strategis  bagi kehidupan  masyarakat,  khususnya  di  desa.  Kepemilikan  tanah  yang  sah  dan  terlindungi  secara hukum  menjadi  hak  fundamental  bagi  masyarakat  desa  untuk  menunjang  kehidupan  dan kesejahteraan  mereka.  Dalam  konteks  ini,  pemerintah  desa  memainkan  peran  penting  dalam memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  kepemilikan  tanah.  Tanah  memainkan  peran  besar dalam  kehidupan  manusia.  Tanah  diperlukan  untuk  setiap  aspek  kehidupan  manusia.  Bahkan setelah  pembangunan,  manusia  membutuhkan  tanah  untuk  mencari  sumber  penghidupan, membangun  tempat  tinggal,  membangun  fasilitas  umum,  pendidikan,  kesehatan,  pasar, perkantoran  pemerintah  dan  swasta,  membangun  jalan  umum,  jembatan,  pelabuhan  laut,  dan
bandar udara (Ahyar, 2018).
Tanah Ulayat adalah tanah yang dimiliki bersama oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak ulayat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan tanah yang terletak dalam wilayahnya. Hak ulayat diakui oleh UU No. 5 Tahun 1960, juga dikenal sebagai UU Pokok Agraria (UUPA). Sebuah pengakuan memerlukan eksistensi  dan  pelaksanaan.  Hak  ulayat  diakui  "sepanjang  menurut  kenyataannya  masih  ada", menurut Pasal 3 UUPA.Tanah ulayat merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat adat, yang memiliki nilai  ekonomi, sosial, dan budaya  ( UU RI No 5 Tahun 1960 , n.d.). Tanah ulayat didefinisikan  sebagai  tanah  yang  dikuasai  oleh  suatu  masyarakat  hukum  adat  berdasarkan  adat istiadat yang berlaku di masyarakat tersebut. Kepemilikan tanah ulayat oleh masyarakat adat diakui dan dilindungi oleh hukum di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (Permatasari et al., 2018).
Namun,  dalam  praktiknya,  kepemilikan  tanah  ulayat  seringkali  terancam  oleh  berbagai pihak,  seperti:  Para  mavia  tanah,  Pemerintah  yang  ingin membangun  infrastruktur  di  atas  tanah ulayat,  Individu-individu  yang  ingin  menguasai  tanah  ulayat  untuk  kepentingan  pribadi.  Hal  ini menyebabkan  terjadinya  konflik  agraria  antara  masyarakat  adat  dengan  pihak-pihak  yang  ingin menguasai tanah ulayat mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan hukum yang kuat untuk memastikan kepemilikan tanah ulayat oleh masyarakat adat.
Termaksuk masyrakat di Desa Madongka, Desa Madongka terletak di Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 19 km2 dan dihuni  oleh  sekitar  2476  jiwa.  Masyarakat  adat  di  Desa  Madongka  memiliki  tanah  ulayat  yang luasnya  sekitar  19.000  hektar  sudah  termaksud  tanah,  perkebunan,  pertanian,  pekarangan peternakan dan pemukiman. Kepemilikan tanah ulayat di Desa telah diakui oleh pemerintah daerah melalui  Surat  Keputusan  Bupati  Buton  Tengah  tentang  Pengakuan  dan  Pengesahan  Hak  Ulayat Masyarakat Adat (Esa, n.d., p. 06). Namun, dalam praktiknya, kepemilikan tanah ulayat di Desa Madongka masih terancam oleh beberapa pihak. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik agraria antara masyarakat  adat  Desa Madongka dengan pihak-pihak yang ingin menguasai  tanah ulayat mereka. Seperti yang terjadi pada tahun 2022 kasus pengklaiman tanah di Desa madongka oleh pihak luar sebesar 104 hektar sudah hampir hampir keseluruhan desa tersebut yang termaksud di dalamnya ada asset pemerintah kabupaten, pemerintah profinsi, tanah milik desa dan tanah ulayat masyarakat.  Sehinggah meyebabkan masyarakat  desa madongka menjadi gelisa  (Buton  Tengah, Redaksi, 2022).

## METODE PENELITIAN
Seperti yang di jelaskan di atas bahwa kepemilikan tanah ulayat di desa madongka terancam oleh pihak-pihak luar yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan untuk kepentingan pribadi, Dalam jurnal ini, kami berbicara tentang upaya untuk mempertahankan kepemilikan tanah ulayat di Desa Madongka, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara Penelitian ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus  dan  studi  literatur  untuk menganalisis artikel-artikel terkait upaya perlindungan tanah. Sumber data yang digunakan adalah artikel ilmiah yang relevan dengan memanfaatkan berbagai media sosial, seperti website Google Schoolar. Analisis data dilakukan dengan mengkaji penelitian terdahulu  terkait topik penelitian. Kajian  pustaka  dalam  kajian  kualitatif  harus  digunakan  secara  konsisten  dengan  metodologis; dengan  kata  lain,  harus  digunakan  secara  induktif  untuk  menghindari  mengarahkan  pertanyaan yang diminta peneliti.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN: 2828-5271 (online)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Desa
Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  sengketa,  yang  mengarahkan  tindakan  pemerintah bersikap  hati-hati  dalam  pengambilan  keputusan  berdasarkan  diskresi,  dan  perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangananya di lembaga  peradilan.  Menurut  Fitzgerald,  hukum  bertujuan  mengintegrasikan  dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.5 Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan  kepentingan  manusia,  sehingga  hukum  memiliki  otoritas  tertinggi  untuk  menentukan kepentingan  manusia  yang  perlu  diatur  dan  dilindungi.6  Menurut  Satijipto  Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang (Lauta et al., 2016).
Fenomena sengketa tanah muncul kepermukaan sebagian besar merupakan akibat dari pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  pembangunan  infrastruktur,  industri,  perumahan, pertanian,  maupun  perkebunan  skala  besar,  sengketa  tanah  sebagian  besar  terjadi  antara masyarakat hukum adat dengan pemilik modal (Bachtiar, 2018). Instansi-instansi pemerintah yang  berkepentingan  terhadap  pengusahaan  hutan,  perkebunan,  pertambangan,  termasuk pertambangan  minyak  dan  gas  bumi,  terutama  di  lokasi  tanah  masyarakat  hukum  adat, dilakukan secara tidak bijaksana sehingga menimbulkan sengketa tanah yang sampai saat ini belum terselesaikan, oleh karena itu pemerintah harus mempertegas mengenai perlindungan hukum terhadap hak masyarakat  akan tanah ulayat yang terdapar di berbagai daerah salah satunya yaitu daera desa madongka.
Pemerintahan  desa  memiliki  dua  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak masyarakat  desa,  yaitu  preventif  dan  represif.  Perlindungan  preventif  melibatkan  upaya- upaya  untuk  mencegah  terjadinya  konflik  atau  pelanggaran  terhadap  hak-hak  masyarakat desa,  seperti  melalui  pendidikan  dan  sosialisasi.  Perlindungan  represif,  sebaliknya, melibatkan  upaya-upaya  untuk  menanggapi  dan  mengatasi  konflik  atau  pelanggaran  yang sudah terjadi, seperti melalui proses hukum.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  merupakan  upaya  pemerintah Indonesia untuk menghadirkan dasar hukum yang kuat dalam proses pembangunan pedesaan di Tanah Air. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan terhadap hak-hak masyarakat desa  dalam  proses  pembangunan.  Namun,  diperlukan  perlindungan  hukum  bagi  hak-hak masyarakat  desa  terhadap  Pemerintah  Desa  yang  memiliki  peran  sebagai  pengurus pembangunan pedesaan.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  melihat apakah UU  Desa tersebut  memiliki  perlindungan  hukum  yang  memadai  terhadap  hak-hak  masyarakat  desa dalam  proses  pemerintahan  desa,  serta  menganalisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi perlindungan hukum tersebut.
Pengelolaan Aset  Desa,  Pemerintah desa dapat  mengelola aset  desa, termasuk tanah desa,  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  dan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Ini termasuk proses  sertifikasi  dan  pendaftaran  tanah  desa  untuk  memberikan  kepastian  hukum. Pengelolaan  aset  desa  harus  dilakukan  dengan  transparansi  dan  akuntabilitas  yang  tinggi untuk mencegah penyalahgunaan tanah desa (Hudaya & Triadi, 2024).
Pengesahan Akta Jual Beli, Pemerintah desa dapat menandatangani akta jual beli tanah desa untuk mengalihkan kepemilikan tanah kepada pihak lain. Namun, proses ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UUPA dan peraturan-peraturan yang mengatur penguasaan tanah. Pemerintah desa harus memastikan bahwa proses jual beli tanah desa dilakukan dengan benar dan sesuai dengan aturan.
Pengawasan  dan  Pengendalian,  Pemerintah  desa  dapat  melakukan  pengawasan  dan pengendalian  terhadap  tanah  desa  untuk  mencegah  penyalahgunaan  atau  penjualan  tanah desa yang tidak sesuai dengan aturan. Ini termasuk mengawasi proses jual beli tanah desa dan memastikan bahwa tanah tersebut tidak dialihkan menjadi hak milik perorangan yang tidak berhak.
Koordinasi  dengan  Masyarakat,  Pemerintah  desa  dapat  berkoordinasi  dengan masyarakat  setempat  untuk  memastikan  bahwa  tanah  desa  digunakan  sesuai  dengan kepentingan  masyarakat  dan  tidak  menimbulkan  konflik.  Ini  termasuk  mendengarkan masukan dan pertimbangan dari masyarakat sebelum mengambil keputusan mengenai tanah desa. Pemberian Hak Guna Usaha, Pemerintah desa dapat memberikan hak guna usaha atas tanah desa kepada pihak yang berhak, seperti warga desa yang membutuhkan tanah untuk keperluan hidup. Ini dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan harus diawasi agar tidak menimbulkan konflik.
2. Upaya Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah Ulayat
Peningkatan  Pemahaman  Masyarakat  Adat  Tentang  Hak-Hak  Mereka  Atas  Tanah Ulayat Masyarakat  adat  perlu memahami hak-hak mereka atas tanah ulayat, termasuk hak untuk  menguasai,  menggunakan, dan memanfaatkan tanah ulayat.  Hal  ini dapat  dilakukan melalui penyuluhan dan edukasi tentang hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Selain itu  dalam  Meningkatkan  pemahaman  masyarakat  adat  tentang  hak-hak  mereka  atas  tanah ulayat pemerintah Desa Madongla dapat dilakukan melalui beberapa langkah:
a. Pertama, dilakukan sosialisasi tentang hak ulayat kepada masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami hak-hak mereka atas tanah ulayat dan bagaimana hak tersebut dapat dipertahankan dan digunakan secara efektif
b. Kedua,  hak  ulayat  harus  diakui  secara  hukum.  Hal  ini  dapat  dilakukan  melalui penetapan hak ulayat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang. Pengakuan ini penting  untuk  memastikan  bahwa  tanah  ulayat  diakui  sebagai  hak  milik  masyarakat adat dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain.
c. Ketiga,  masyarakat  harus  didaftarkan  sebagai  pemilik  tanah  ulayat.  Hal  ini  penting untuk  memastikan  bahwa  hak-hak  masyarakat  adat  tercatat  secara  resmi  dan  dapat dipertahankan melalui proses hukum (Ismi, 2012) .
d. Keempat, diberikan kepastian hukum kepada masyarakat adat tentang hak-hak mereka atas tanah ulayat. Hal ini dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang jelas dan terperinci mengenai hak ulayat.
e. Kelima, masyarakat adat harus dijaga agar tidak dirugikan dalam proses pengelolaan tanah ulayat dan pentingnya perlindungan hak-hak masyarakat.
f. Keenam, apabila terjadi konflik, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui proses mediasi atau audiensi bersama Pemerintah Desa (Ernawan, 2015) . Dengan  mengikuti  langkah-langkah  ini,  masyarakat  adat  dapat  meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak mereka atas tanah ulayat dan memastikan bahwa hak- hak tersebut terlindungi dan dapat digunakan secara efektif (Pancarani & Wahyuni, 2023) . Selain langka-langka diatas Dengan meningkatkan koordinasi antara aparat  penegak
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN: 2828-5271 (online)
hukum dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat masyarakat desa dapat melakukan dengan cara:
Koordinasi  Vertikal  dan  Horizontal:  Melakukan  koordinasi  vertikal  dengan menghubungkan aparat penegak hukum dengan lembaga adat. Koordinasi horizontal dapat dilakukan  dengan  menghubungkan  aparat  penegak  hukum  dengan  masyarakat  adat  secara langsung,  seperti  yang  dilakukan  dalam  kasus  konflik  tapal  batas  Nagari  Sumpur  dengan Nagari Bungo Tanjuang di Kabupaten Tanah Datar.
Penyelesaian  Sengketa:  Menyelesaikan  sengketa  tanah  ulayat  melalui  proses musyawarah  mufakat,  bukan  keputusan  pimpinan  saja.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan mengikuti  prosedur  yang  telah  ditetapkan,  seperti  yang  dilakukan  oleh  Kerapatan  Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Kecamatan Batipuh.
Pengakuan Hukum: Mengakui hak ulayat secara hukum melalui penetapan hak ulayat oleh pemerintah  atau lembaga yang berwenang. Hal  ini penting untuk  memastikan bahwa tanah ulayat diakui sebagai hak milik masyarakat adat dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain.
Pengawasan  dan  Perlindungan:  Masyarakat  adat  harus  dijaga  agar  tidak  dirugikan dalam  proses  pengelolaan  tanah  ulayat.  Fatwa  adat  yang  mengatakan,  "urang  mandapek, awak  indak  kahilangan"  (masyarakat  tidak  boleh  dirugikan),  menekankan  pentingnya perlindungan hak-hak masyarakat adat (Mumu muhajir, 2019) .
Kepastian Hukum: Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat adat tentang hak- hak mereka atas tanah ulayat. Hal ini dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang jelas dan terperinci mengenai hak ulayat.
Dengan mengikuti langkah-langkah ini, koordinasi antara aparat penegak hukum dapat ditingkatkan, sehingga pelanggaran hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat dapat diatasi dengan lebih efektif.
3. Penguatan  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Hak-Hak  Masyarakat  Adat Atas Tanah Ulayat
Penguatan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak masyarakat adat atas tanah  ulayat  merupakan  upaya  untuk  melindungi  dan  menghormati  hak-hak  tradisional masyarakat adat di Indonesia. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak masyarakat adat  atas  tanah  ulayat  perlu  diperkuat.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  meningkatkan koordinasi antara pemerintah desa dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pelanggaran  hak-hak  masyarakat  adat  atas  tanah  ulayat  (Ni  Luh  Ariningsi  Sari,  2024). Masyarakat adat di desa Madongka memiliki hak ulayat atas tanah yang mereka diami secara turun-temurun. Namun, hak ini seringkali dilanggar oleh berbagai pihak, seperti para mafia tanah,  perusaan,  dan  individu.  Pelanggaran  ini  menimbulkan  berbagai  konflik  dan permasalahan sosial, Oleh karena itu Pemerintah memiliki peran penting dalam menghormati dan  melindungi  hak-hak  masyarakat  adat.  Konstitusi  dan  berbagai  produk  peraturan perundang-undangan  secara  normatif  telah  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat adat. Hal ini termasuk dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya (Anggoro, 2017).
Dalam  penguatan  hukum  terhadap  pelanggaran  hak-hak  masyarakat  adat  terhadap tanah ulayat pemerintah pemerintah dapat memperhatikan hal-hal berikut:
a. Harmonisasi Regulasi terkait Pengelolaan Tanah Ulayat : Regulasi terkait pengelolaan tanah  ulayat  perlu  diharmonisasi.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  meninjau  kembali regulasi yang ada saat ini dan memastikan bahwa regulasi tersebut tidak bertentangan
dengan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat (Indriasti Wardani, 2021).
b. Pembentukan  Lembaga  Adat : Pembentukan  lembaga  adat  di  Desa  Madongka  perlu dilakukan. Lembaga adat ini dapat membantu masyarakat adat dalam mengelola tanah ulayat mereka dan menyelesaikan konflik agraria yang terjadi (Wahyuni, 2017).
c. Pendampingan  Hukum : Masyarakat  adat  Desa  Madongka  perlu  mendapatkan pendampingan  hukum  dalam  upaya  mereka  melindungi  kepemilikan  tanah  ulayat mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil (OMS) dan lembaga bantuan hukum (LBH) dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat adat.
Oleh  karena  itu,  penguatan  dan  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  hak-hak masyarakat  adat  atas  tanah  ulayat  adalah  upaya  yang  kompleks  yang  melibatkan  banyak aspek, mulai dari pengakuan dan perlindungan hak hingga penguatan aturan adat dan peran pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat adat yang sudah ada.

## KESIMPULAN
Tanah ulayat memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya, dan merupakan komponen penting dari  kehidupan  masyarakat  adat.  Membutuhkan  upaya  perlindungan  hukum  yang  kuat  karena kepemilikan tanah ulayat sering terancam oleh berbagai pihak. Dalam jurnal ini, kami berbicara tentang upaya untuk mempertahankan kepemilikan tanah ulayat di Desa Madongka, Kecamatan Lakudo,  Kabupaten  Buton  Tengah,  Sulawesi  Tenggara.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa upaya  perlindungan  hukum  kepemilikan  tanah  ulayat  di  Desa  Madongka  masih  terhambat  oleh beberapa  faktor,  seperti:  Kurangnya  pemahaman  masyarakat  adat  tentang  hak-hak  mereka  atas tanah  ulayat.  Lemahnya  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  hak-hak  masyarakat  adat  atas tanah  ulayat.  Tumpang  tindih  regulasi  terkait  pengelolaan  tanah  ulayat.  Berdasarkan  temuan tersebut,  jurnal  ini  merekomendasikan  beberapa  upaya  untuk  memperkuat  perlindungan  hukum kepemilikan tanah ulayat di Desa Madongka. Upaya perlindungan hukum kepemilikan tanah ulayat di Desa Madongka sangat penting untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat adat. Selain  upaya  mediasi  pemerintah  desa  dapat  dilakukan  melalui  peningkatan  pemahaman masyarakat adat tentang hak-hak mereka atas tanah ulayat, penguatan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat, harmonisasi regulasi terkait pengelolaan tanah ulayat, pembentukan lembaga adat, dan pendampingan hukum

## DAFTAR REFERENSI
Ahyar,  A.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Hak  atas  Tanah  Adat  (Studi  Kasus  di  Provinsi  Aceh Khususnya  Kabupaten  Bener  Meriah). Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure , 18 (3),  289. https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.289-304
Anggoro, T. (2017). KAJIAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAM DALAM LlNGKUP  NEGARA  KESATUAN  REPUBLIK  INDONESIA. Jurnal  Hukum  & Pembangunan , 36 (4), 487. https://doi.org/10.21143/jhp.vol36.no4.1477
Bachtiar,  M.  (2018).  Peranan  Lembaga  Adat  Melayu  Riau  Dalam  Penyelesaian  Konflik  Tanah Ulayat di Provinsi Riau. Jurnal Hukum Respublica , 16 (2), 298–312. https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1442
buton  tengah,  redaksi,  agus.  (2022).  Masyarakat  &  Pemdes  Madongka  Curiga  Ada  Indikasi
Pemalsuan Tanda Tangan dan Manipulasi dalam Kasus Gugatan Tanah. OKESULSEL.COM,  BUTON  TENGAH , Masyarakat&Pemdes  Madongka  Curiga  Ada Indikasi Pemalsuan Tanda Tangan dan Manipulasi dalam Kasus Gugatan Tanah , 01.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN: 2828-5271 (online)
Ernawan,  W.  (2015).  HAK-HAK  MASYARAKAT  ADAT  ATAS  TANAH  DITINJAU  DARI PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA. Lex et Societatis , 3 (5). https://doi.org/10.35796/les.v3i5.8223
Esa,  D.  T.  Y.  (n.d.).  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Perumahan,  Kawasan  Pemukiman  dan Pertanahan Kabupaten Buton Tengah.
Hudaya, C. R., & Triadi, I. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Desa di dalam Pemerintahan  Desa:  (Legal  Protection  of  the  Rights  of  Village  Communities  in  Village Government). Indonesian Journal of Law and Justice , 1 (4), 10.
https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2332
Indriasti Wardani, W. (2021). Harmonisasi Lembaga Bank Tanah dengan Pengaturan Pengadaan Hak  Atas  Tanah  Bagi  Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum. SPEKTRUM  HUKUM ,
18 (2). https://doi.org/10.35973/sh.v18i2.2476
Ismi,  H.  (2012).  PENGAKUAN  DAN  PERLINDUNGAN  HUKUM  HAK  MASYARAKAT ADAT  ATAS  TANAH  ULAYAT  DALAM  UPAYA  PEMBAHARUAN  HUKUM NASIONAL. jurnal ilmu hukum , 2 (2).
Lauta, Y. A., Kalo, S., & Ikhsan, E. (2016). Perlindungan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Gayo di Kabupaten Bener Meria. USU Law Journal , 4 (3), 185–197. https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.225
Mumu muhajir, M. S. W. S., Timer Manurung, Julius Ferdinand. (2019). Harmonisasi Regulasi Terkait  Pengelolaan  Tanah  Ulayat. Integritas:  Jurnal  Antikorupsi , 05 (2–2),  1–13. https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2-2. 479
ni luh ariningsi sari. (2024). Penguatan dan Penegakan Aturan-aturan Adat (Awing-Awing) Untuk Melindungi Eksistensi Tanah Adat Di Lombok. Jurnal Ganec Swara, Gara , 18 (1), 381– 387.
Pancarani,  I.  A.,  &  Wahyuni,  R.  (2023).  Perlindungan  hak  kepemilikan  tanah  masyarakat  desa Pakel: Penelusuran legal standing akta 1929 dalam sengketa tanah dengan PT. Bumi Sari. Tunas Agraria , 6 (2), 110–124. https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.225
Permatasari,  E.,  Adjie,  H.,  &  Djanggih,  H.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Kepemilikan  Tanah Absentee yang Diperoleh Akibat Pewarisan. Varia Justicia , 14 (1), 1–9. https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2052
UU RI No 5 Tahun 1960 . (n.d.).
Wahyuni, Y. S. (2017). Perjuangan Perempuan terhadap Penguasaan Tanah Ulayat oleh Laki-laki di Minangkabau. 94–99.