## EVALUASI PENERAPAN PROGRAM BUS RAPID TRANSIT (BRT) DI KOTA TANJUNGPINANG
Ismi Safitri Agus Hendrayady e-mail: agushendrayady05081973@gmail.com Fitri Kurnianingsih e-mail: fitriacy@gmail.com
(Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji)

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  kinerja  implementasi  program  Bus  Rapid Transit  (BRT)  Kota  Tanjungpinang.  Metode  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  yaitu pendekatan  kualitatif  dan  jenis  penelitian  deskriptif  dengan  memaparkan  secara  ilmiah dari  hasil  yang  diperoleh  dari  lapangan  melalui  teknik  observasi,  wawancara  dan dokumentasi. Informan dalam penelitian berjumlah 8 orang. Lokasi penelitian ini di Kota Tanjungpinang yang merupakan wilayah pengoperasian BRT. Teknik analisis data dalam penelitian  ini  adalah  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil penelitian  ini  yaitu  program  BRT  yang  telah  berjalan  selama  kurang  lebih  7  bulan  ini sudah berjalan cukup baik dan tujuan program tercapai secara bertahap namun terdapat beberapa masalah yang harus dicari jalan penyelesaiannya yaitu masih minimnya jumlah penumpang  dari  kalangan  masyarakat  hal  ini  dikarenakan  masih  ada  masyarakat  yang tidak  tahu  bahwa  BRT  merupakan  transportasi  umum  dan  juga  juga  disebabkan  kurang maksimalnya  sosialisasi  yang  dilakukan  hanya  lewat  media,  untuk  penambahan  rute trayek BRT yang tidak melewati rute kota akibat berbentrokan dengan angkutan Kota yang ada  ppadahal  masyarakat  lebih  ramai  di  daerah  kota,  dan  masalah  yang  terakhir  yaitu adanya  keterlambatan  pencairan  dana  operasional  BRT  yang  menjadi  penghambat pengoperasian BRT yang perharinya membutuhkan biaya untuk bahan bakar dan servis. Kata Kunci: Evaluasi, Kinerja, Bus Rapid Transit.

## Abstract:
This study aims to  evaluate the performance of the implementation  of the Tanjungpinang City  Bus  Rapid  Transit  (BRT)  program.  The  method  used  in  this  study  is  a  qualitative approach  and  type  of  descriptive  research  by  presenting  scientifically  from  the  results obtained  from  the  field  through  observation,  interview  and  documentation  techniques. There  were  8  informants  in  the  study.  The  location  of  this  research  is  in  Tanjungpinang City which is the operational area of BRT. Data analysis techniques in this study are data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study, namely the BRT program which has been running for approximately 7 months, has been running quite well  and  the  program  objectives  have  been  achieved  gradually,  but  there  are  some problems  that  have  to  be  addressed,  namely  the  lack  of  passengers  from  the  community. know that BRT is public transportation and also due to the lack of socialization carried out only through the media, for the addition of BRT route routes that do not pass through the city  route  due  to  collision  with  the  existing  City  transportation,  the  community  is  more crowded  in  the  city  area,  and  the  last  problem  is  delays  in  the  disbursement  of  BRT's operational funds that become a barrier to the operation of the BRT, which requires costs for fuel and service per day.
Keywords: Evaluation, Performance, Bus Rapid Transit.

## Pendahuluan
Sebagai  Ibukota  Provinsi  Kepulauan
Riau, Kota Tanjungpinang
terus melakukan Pembaharuan
diberbagai bidang  termasuk  salah  satunya  bidang transportasi  yang  merupakan  kebutuhan mutlak  bagi  masyarakat.  Tidak  dapat dipungkiri bahwa setiap manusia membutuhkan
transportasi
untuk mempermudah segala aktivitas sehari-hari. Transportasi yang digunakan pun beragam sesuai  dengan  kebutuhan    mulai  dari transportasi  udara,transportasi  laut,  dan transportasi darat.
Terkait  dengan  masalah  ketersediaan transportasi  umum,  Dinas  Perhubungan Kota Tanjungpinang memberikan alternatif  dengan  penerapan  program Bus Rapid  Transit (BRT).  BRT  adalah  moda transportasi  massal  berbasis  bus  yang mempunyai desain, pelayanan dan infrastruktur  yang  di  kustomisasi  atau menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna  untuk  meningkatkan  kualitas sistem  dan  menyingkirkan  hal-hal  seperti penundaan  kedatangan  dan  keberangkatan yang sering ditemui pada sistem bus biasa. ( www.itdp-indonesia.org )
Bus  berjumlah    5  (Lima)  buah  yang dilengkapi dengan fasilitas full AC tersebut merupakan  bantuan  dari  Kementerian Perhubungan  Republik  Indonesia. Bus Rapid  Transit (BRT)  mulai  beroperasi pada  Rabu,  05  Desember  2017  setelah sebelumnya
sempat
tertunda pengoperasiannya  terhambat  sejak  April 2017  karena  masalah  dana.  Kepala  Dinas Perhubungan Kota
Tanjungpinang,
Bambang  Hartanto,  mengatakan  bahwa bus  tersebut  terduduk  karena  tidak dimasukkan  dalam  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD)  2017.  Beliau juga mengatakan bahwa dalam pengoperasiannya  mereka  butuh  dana operasional,  sementara  dana  itu  tidak dianggarkan di APBD perubahan, sekarang  sudah  dianggarkan  dan  sudah diketok.  Jadi  akhir  tahun  ini  akan  bus
tersebut
akan operasikan.
(BatamToday.Com. Senin, 13/11/2017) Bus    yang  dioperasikan  setiap  hari hanya  berjumlah  4  (Empat)  unit  dengan alasan 1 (Satu) unit  lagi  sebagai  cadangan jika  ada  yang  mengalami  kerusakan.  Bus- bus  ini  akan  dibagi  menjadi  2  (Dua)  rute yaitu  Senggarang  dan  Dompak  dan    akan berhenti pada titik-titik yang telah disediakan tangga untuk naik turun karena mengingat  pintu  masuk  yang  agak  tinggi namun  penumpang  tetap  bisa  berhenti dimana  saja  dengan  melewati  pintu  depan yang  lebih  rendah  asalkan  masih  sejalan dengan rute tersebut. Masalah pengelolaan BRT, Kepala Dinas Perhubungan mengatakan  bahwa  pihak  Dishub  akan menyerahkan  ke  pihak  ketiga  yang merupakan konsorsium
Perusahaan Outobus  (PO)  di  Tanjungpinang  dengan membentuk  badan  usaha  bersama.  Dan para  PO  ini  membentuk  konsorsium  yang terdiri dari 6 sampai 9 PO dan membentuk satu  perusahaan  sebagai  pengelola  BRT dan  nama  PT  yang  mengelola  yaitu  PT Bestari  Indah  Sepakat.  Selanjutnya  beliau mengatakan  bahwa  pengelolaan  bus  ini menggunakan  sistem  subsidi  dan  untuk hasil  operasional  semuanya  disetor  ke  kas daerah. (HaluanKepri.Com. Selasa,
21/11/2017)
Pada  pengoperasian  bulan  Desember lalu, Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menganggarkan  sebanyak  60  juta  rupiah dan  hasilnya  ternyata  tidak  balik  modal. Menurut  Kepala  Dishub  Tanjungpinang, Bambang Hartanto, BRT memang diproyeksikan untuk memudahkan
masyarakat memperoleh transformasi yang baik,  bukan  untuk  mencari  keuntungan. Beliau menuturkan bahwa tidak bisa kalau bicara  balik  modal.  karena  untuk  BRT  ini kita  tidak  menargetkan  pendapatan,  tapi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi fasilitas transportasi masyarakat. Selanjutnya beliau juga menambahkan bahwa Tahun ini dianggarkan Rp400  juta untuk operasional selama  12  bulan.  Itu  artinya,  operasional
BRT  dapat  dibagi  sebesar  Rp33,3  juta  per bulannya.
50 persen berkurang dibandingkan pada tahap percobaan Desember  2017  lalu.    (HaluanKepri.com. Kamis,08/03/2018) tarif yang dikenakan terutama terhadap pelajar/mahasiswa itu lebih murah  yaitu  2.000  rupiah  saja  per  sekali jalan  dibandingkan  dengan  menggunakan angkutan  umum  yang  harus  membayar 5.000-7.000 per sekali jalan.
Setelah beroperasi lima kali berangkat/hari  selama  sebulan  pertama dengan  jadwal  dan    rute  yang  telah ditetapkan, Bambang Hartanto menuturkan bahwa  jika  dirata-ratakan  penumpang dengan  rute  Terminal  Sungai  Carang  ke Senggarang hanya ada 15 orang penumpang dalam sekali berangkat. Sedangkan  untuk  rute  Terminal  Sungai Carang ke Dompak  hanya tiga atau empat orang per sekali berangkat.
(Tanjungpinang Pos. 04/01/2018).
Dalam 3 (tiga) bulan pengoperasiannya  Trayek Bus  Rapid Transit (BRT)  dikurangai  pada  hari  Sabtu dan  Minggu.  Bila  pada  hari-hari  lainnya BRT  jalan  empat  sampai  lima  kali  Pulang Pergi, kini cuma dua sampai tiga kali. Hal tersebut  dilakukan  karena  penumpang BRT  tidak  banyak  pada  hari-hari  tersebut. Kepala Dishub Kota Tanjungpinang mengatakan  bahwa  memang  Sabtu  sama Minggu  ini  sepi.  Kadang  tidak  ada penumpang  sama  sekali  maka  jadwalnya kurangi. (TribunBatam.id. 30/03/2018).
Permasalahan  yang  dipaparkan  oleh berbagai  media  bertolak  belakang  dengan tujuan  dari  penerapan  program Bus  Rapid Transit (BRT)  oleh  Dinas  Perhubungan Kota Tanjungpinang itu sendiri. Sebagaimana  yang  telah  dikatakan  oleh Walikota Tanjungpinang pada saat pengoperasian  BRT  pertama  kali  terhadap media,  beliau  mengatakan  bahwa  BRT  ini murni  untuk  membantu  masyarakat  agar terbiasa  menggunakan  transportasi  publik dan pengoperasian BRT adalah solusi yang
diberikan  pemerintah  terhadap  keluhan masyarakat  dengan  transportasi  daerah- daerah yang jaraknya jauh dan tujuan yang tidak  terjangkau  oleh  angkutan  kota. Beliau juga menambahkan bahwa Program ini bertujuan untuk mewujudkan transportasi  yang  murah,  bagus, aman dan nyaman.  Hal  ini  selaras  dengan  bahan pertimbangan  dalam  Surat  Keputusan Walikota  Tanjungpinang  Nomor  278 Tahun  2017  yaitu  program  BRT  ini bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan pelayanan  serta  kepastian  rute  perjalanan kepada masyarakat pengguna jasa angkutan transportasi darat yang memerlukan pembenahan reformasi sistem dan manajemennya.

## Kerangka Teoritik

## Kebijakan Publik
Kebijakan publik menurut Riant Nugroho D (2003:51):
Kebijakan  publik  adalah  jalan  mencapai tujuan  yang  bersama  yang dicita-citakan, jadi jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan  pancasila (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi  dan  keadilan)  dan  UUD (Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia) yang  berdasarkan  hukum  dan  tidak semata-mata  kekuasaan  maka  kebijakan publik  adalah  seluruh  prasarana  dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut.

## Evaluasi Kebijakan
Kata  evaluasi  berasal  dari  bahasa inggris evaluation yang  berarti  penilaian atau penaksiran untuk mengetahui maksud dan  makna  dari  evaluasi  diperlukan pemahaman  mengenai  kebijakan.  Hal  ini disebabkan  karena  obyek  dari  evaluasi umumnya  adalah  kebijakan  dan  program- program yang dikeluarkan oleh pemerintah. Evaluasi kebijakan
menurut Anderson  (Winarno,  2008:166),  secara umum  evaluasi  kebijakan  dapat  dikatakan
sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi  atau  penilaian  kebijakan  yang mencakup  substansi,  implementasi  dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

## Evaluasi Formatif
Evaluasi  formatif  menurut  Palumbo (Parsons,  2014:549)  merupakan  evaluasi yang  dilakukan  ketika  kebijakan/program sedang diimplementasikan merupakan analisis  tentang  seberapa  jauh  sebuah program diimplementasikan dan apa kondisi yang bisa meningkatkan keberhasilan  implementasi.  Oleh  karena itu, fase implementasi memerlukan evaluasi  formatif  yang  memonitor  cara dimana  sebuah  program  dikelola  atau diatur  untuk  menghasilkan  umpan  balik yang  bisa  berfungsi  untuk  meningkatkan proses implementasi.
Menurut Rossi dan Freeman (Parsons,  2014:549-550)  mendeskripsikan mode  evaluasi  ini  sebagai  evaluasi  pada tiga persoalan yaitu sebagai berikut :
1. Sejauh mana sebuah program mencapai target populasi yang tepat
2. Apakah  penyampaian  pelayanannya konsisten  dengan  spesifikasi  desain program atau tidak; dan
3. Sumber  daya  apa  yang  dikeluarkan dalam
melaksanakannya melaksanakan program Transportasi Umum Menurut Nasution (2004:15), transportasi  diartikan  sebagai  pemindahan barang  dan  manusia  dari  tempat  asal  ke tempat tujuan. Proses pengangkutan merupakan  gerakan  dari  tempat  asal,  dari mana  kegiatan  angkutan  dimulai,  ke tempat
tujuan, kemana kegiatan pengangkutan diakhiri.
Menurut  Miro  (2005:5)  Kendaraan umum  merupakan moda transportasi yang diperuntukkan buat bersama (orang banyak),  kepentingan  bersama,  menerima pelayanan  bersama,  mempunyai  arah  dan titik tujuan yang sama, serta terikat dengan
peraturan  trayek  yang  sudah  ditentukan dan jadwal yang sudah ditetapkan dan para pelaku perjalanan harus wajib menyesuaikan  diri  dengan  ketentuan- ketentuan tersebut apabila angkutan umum ini  telah  mereka  pilih.  Contoh  dari kendaraan  umum  yaitu  Bus,  kereta  api, kapal, pesawat, mikrolet dan lain-lainnya.
Bus Rapid Transit (BRT) Bus  Rapod  Transit (BRT)  adalah moda  transportasi  massal  berbasis  bus yang  mempunyai  desain,  pelayanan  dan infrastruktur  yang  dikustamisasi  untuk meningkatkan kualitas sistem dan menyingkirkan  hal-hal  seperti  penundaan kedatangan dan keberangkatan yang sering ditemui pada sistem bus biasa. ( www.itdp- indonesia.org )

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  sebagaimana  didefinisikan  oleh John Creswell (Silalahi, 2012 : 77) sebagai suatu proses penyelidikan untuk memahami  masalah  sosial  berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan  pandangan  informan  secara terperinci,  dan  disusun  dalam  sebuah  latar alamiah.  Peneliti  menggunakan  jenis penelitian  deskriptif,  yaitu  penelitian  yang berusaha mendeskripsikan, gejala, peristiwa,  kejadian  yang  terjadi  sekarang. Penelitian deskrriptif memuatkan perhatian pada  masalah  aktual  sebagaimana  adanya pada  saat  penelitian  berlangsung  (Noor, 2017 : 35).

## Temuan dan Pembahasan
Penerapan Program Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Tanjungpinang
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan bahwa pemerintah  wajib  menyediakan  kebutuhan angkutan  umum  yang  selamat,  aman, nyaman,  dan  terjangkau  bagi  masyarakat, pemerintah yang dalam hal ini
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia  melakukan  pengadaan Bus
Rapid  Transit (BRT)  untuk  membantu pemerintah  kota  atau  kabupaten  dalam menata  transportasi  umum  di  perkotaan. Kebijakan  diatas  selaras  dengan  konsep Kebijakan  publik  menurut  Riant  Nugroho D (2003:51):
Kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan  yang  bersama  yang  dicita- citakan,  jadi  jika  cita-cita  bangsa Indonesia  adalah  mencapai  masyarakat Indonesia  yang  adil  dan  makmur berdasarkan pancasila (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan)  dan  UUD  (Negara  Kesatuan Republik  Indonesia)  yang  berdasarkan hukum dan tidak semata-mata kekuasaan maka  kebijakan  publik adalah  seluruh  prasarana  dan  sarana untuk mencapai tujuan tersebut
Jadi  kebijakan  terkait  transportasi yang  pemerintah  ambil  merupakan  cara atau  jalan  untuk  mencapai  tujuan  bersama yaitu  tersedianya  kebutuhan  angkutan umum  yang  selamat,  aman,  nyaman,  dan terjangkau bagi masyarakat
Bus  Rapid  Transit (BRT)  menjadi bagian dari program pengadaan 3.000 unit bus pada tahun 2015-2019 oleh Kementerian  Perhubungan  yang  berasal dari  dana  APBN  hasil  dari  pengalihan subsidi  bahan  bakar  minyak  (BBM)  yang digunakan untuk
pembangunan infrastruktur,
salah
satunya adalah infrastruktur  transportasi.  (dephub.go.id. Kamis, 05/07 2018, 19.10) Menanggapi  program  tersebut
Pemerintah Kota Tanjungpinang mengajukan permohonan bantuan penyediaan Bus  Rapid  Transit (BRT) kepada  Kementerian  Perhubungan Republik  Indonesia.  Dan  setelah melalui  berbagai  prosedur,  akhirnya berhasil mendapat bantuan bus sebanyak 5 unit.
Bus  Rapid  Transit (BRT)  adalah  satu alat  transportasi  darat  yang  mempunyai
sistem angkutan cepat ( rapid transit ) yang terpadu dan merupakan salah satu program nasional  yang  dijalankan  oleh  Pemerintah Kota  Tanjungpinang  yang  dalam  hal  ini yaitu Dinas Perhubungan Kota
Tanjungpinang. bertambahnya jumlah penduduk maka semakin meningkat aktifitas-aktiftas  masyarakat  dikawasan hutan  yang  kemudian  sangat  berpengaruh terhadap  pemeliharaan  kawasan  hutan sebagai  daerah  resapan  air  dan  sumber  air baku masyarakat di Tanjungpinang
Sebagaimana  yang  tercantum  dalam Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2009 Tentang Pelayanan Publik, bahwa kebutuhan  pelayanan  untuk  masyarakat baik  itu  jasa  atau  barang  itu  harus disediakan  oleh  pemerintah  yang  salah satunya  sarana  transportasi  umum.  Hal  ini disesuaikan  dengan  yang  dikemukakan oleh  Thomas  R.  Dye  (Suharto,  2015:3) bahwa  kebijakan  publik  adalah “whatever government  choose  to  do  or  not  to  do”. Artinya  kebijakan  publik  adalah  apa  saja yang  dipilih  oleh  pemerintah  untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Pelaksanaan  program Bus  Rapid  Transit (BRT)  sebagai  transportasi  umum  Kota Tanjungpinang  oleh  Dinas  Perhubungan ini  adalah  tindakan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Kota  Tanjungpinang  untuk melayani kebutuhan masyarakat Tanjungpinang  akan  transportasi,  hal  ini selaras  dengan  pendapat  dari  HS  yang menyebutkan bahwa :
“Tujuan dari penerapan program  ini  ya itu  melayani  masyarakat.  Melayani kebutuhan masyarakat akan transportasi unntuk  melayani  tujuan-tujuan  mereka jadi kalau dari BRT ini memiliki trayek atau  rute  yang  pasti  dia  memiliki  rute dan  waktu  pelayanan  yang  pasti  dari tujuannya  ini  tujuan  penerapan  ini untuk  lebih  melayani  masyarakat”. (Wawancara  Kamis  05  Juli  2018,  jam 10.00 wib)
Dalam pengelolaan BRT untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat  terkait
transportasi  ini  melibatkan  beberapa  aktor yang terdiri dari pemerintah yaitu Kementerian  Perhubungan  RI  dan  Dinas
Perhubungan  Kota  Tanjungpinang,  Pihak swasta
sebagai
pihak yang mengoperasikan  yaitu  PT.  Bestari  Indah Sepakat  dan  masyarakat  sebagai  sasaran atau penerima kebijakan.
Evaluasi  Formatif  Program Bus  Rapid Transit (BRT )
Program Bus  Rapid  Transit (BRT) yang  beroperasi  di  Kota  Tanjungpinang mulai  pada  awal  Desember  2017  dan terhitung  sudah  sekitar  kurang  lebih  6 bulan  beroperasi  walaupun  ada  terdapat kendala-kendala  namun  diharapkan  bisa berkelanjutan  kedepannya  dan  bisa  terus melayani masyarakat Kota Tanjungpinang. Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh Palumbo  (Parsons,  2014:549)  bahwa evaluasi formatif merupakan evaluasi yang dilakukan ketika kebijakan/program sedang diimplementasikan merupakan analisis  tentang  seberapa  jauh  sebuah program diimplementasikan dan apa kondisi yang bisa meningkatkan keberhasilan implementasi.
Dengan
berlandaskan  pada  teori  tersebut,  peneliti akan  menganalisis  program Bus  Rapid Transit (BRT)  yang  saat  ini  sedang berjalan  atau  beroperasi,  seberapa  jauh program  ini  dijalankan  dan  melihat kondisi-kondisi  apa  yang  berpengaruh pada keberhasilan program.
Tujuan  evaluasi  formatif  menurut Anggara  (2014:278)  adalah  untuk  melihat beberapa hal sebagai berikut:
1) Sebuah  program  mencapai  target populasi yang tepat
2) Penyampaian pelayanannya telah sesuai dan konsisten dengan
spesifikasi program atau tidak
3) Sumber  daya  apa  yang  dikeluarkan dalam melaksanakan program tersebut
Sesuai dengan konsep
yang dikemukakan oleh Anggara diatas, peneliti ingin melakukan evaluasi pada
pelaksanaan  program  BRT  dengan  tujuan sebgai berikut:
1) Untuk  melihat  apakah  program  BRT mencapai  target  atau  tujuannya  yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat Tanjungpinang akan transportasi
2) Untuk  melihat  apakah  pelayanan terhadap  penumpang  telah  sesuai  dan pelayanan itu konsisten atau tidak
3) Untuk  melihat  sumber  daya  dan usaha-usaha  yang  dikeluarkan  untuk melaksanakan  program  BRT  dalam pencapaia tujuannya.
Untuk  melakukan  evaluasi  formatif pada  pelaksanaan  program Bus  Rapid Transit (BRT)  sebagai  sarana  transportasi Kota Tanjungpinang, peneliti menggunakan beberapa kriteria dari William  N.  Dunn  untuk  mempermudah menganalisis  kondisi  yang  mempengaruhi keberhasilan  program.  William  N.  Dunn (Anggara,  2014:279),  membagi  aspek- aspek  kinerja  kebijakan  yang  harus dievaluasi  menjadi  6  indikator  yaitu  : Efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan,  responsivitas  dan  ketepatan. Namun  dalam  penelitian  kali  ini  peneliti lebih  fokus  pada  salah  satu  kriteria  saja yaitu  efektivitas  agar  pembahasan  lebih bisa dilakukan secara mendalam.
Dalam menentukan keberhasilan sebuah program kegiatan yang dilaksanakan pasti berkaitan dengan efektifitas.  Hal  ini  dikarenakan  efektifitas dijadikan  sebagai  pengukur  keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang ingin dicapai  dari  penerapan  program.  Dan indikator  ini  berkenaan  dengan  apakah hasil yang diinginkan dari sebuah program telah tercapai atau tidak. Dunn mengatakan bahwa  (2003:429)  Efektivitas  berkenaan dengan  apakah  suatu  alternatif  mencapai hasil  (akibat)  yang  diharapkan,  atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.  Yang  secara  dekat  berhubungan dengan  rasionalitas  teknis,  selalu  diukur dari  unit  produk  atau  layanan  atau  nilai moneternya.  Menurut  Sugiyono  (Yuliani,
2017:29)  ada  beberapa  indikator  ntuk mengukur efektivitas yaitu sebagai berikut:

## a. Ketepatan sasaran program
Yaitu  sejauh  mana  peserta  program tepat  yang  sudah  ditentukan  sebelumnya. Ketepatan sasaran lebih berorientasi kepada  jangka  pendek  dan  lebih  bersifat operasional,  penentu  sasaran  yang  tepat baik  ditetapkan  secara  individu  maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan  aktivitasnya.  Begitu  juga sebaliknya jika sasaran yang ditetapkan itu kurang  tepat  maka  akan  menghambat pelaksanaan  berbagai  kegiatan  itu  sendiri. Sasaran  dari  pengoperasian  BRT  untuk saat ini yaitu masyarakat Kota Tanjungpinang  dan  Mahasiswa  UMRAH yang  termasuk  dalam  2  trayek  yaitu Dompak  dan  Senggarang,  namun  ternyata masyarakat masih minim yang menggunakan  BRT.  Dalam  pembagian rute  ini  BRT  berbagi  trayek  dengan angkutan  kota  namun  kedepannya  akan dilakukan  pengembangan  yang  masih dalam  rencana  untuk  rute  kota,  hal  ini disampaikan  langsung  oleh  Staff  Bidang Angkutan Jalan yang mengatakan bahwa:
“Jadi  dari  pengembangan  nanti  ya didalam  pengembangan  kami  ini  kami memiliki  rencana  masih  dalam  rencana ya  emm…  untuk  melayani  rute  kota tetapi  untuk  saat  ini  kan  rute  kota  itu dilayani oleh angkot jadi ibaratnya kami berbagi  pasar  dulu.  Pasarnya  ini  ada pasar  untuk  angkot  wilayah  kota  dan untuk  pasar  untuk  BRT  ni  kami jalankan  untuk  wilayah  yang  mungkin angkot  merasa  terlalu  jauh  tidak terjangkau”
Dua  trayek  yang  dilalui  BRT memang  merupakan  wilayah  yang  tidak dilewati  oleh  angkot  hal  ini  tentunya karena  kurangnya  jumlah  penumpang diwilayah  tersebut  dan  jarak  terlalu  jauh untuk  dijangkau.  Sesuai  dengan  konsep evaluasi formatif, bahwa penelitian
melakukan  penilaian  dan  memberikan rekomendasi  agar  lebih  baik  pelaksanaan programnya.  Rekomendasi  yang  bisa diberikan oleh peneliti untuk permasalahan trayek ini yaitu pemerintah Kota Tanjungpinang  dan  pengelola  BRT  untuk melakukan koordinasi dengan pihak Angkotan Kota yang ada untuk menemukan  solusi  atau  alternatif  terkait trayek  sehingga  tidak  merugikan  pihak manapun  dan  BRT  bisa  masuk  kewilayah kota  sesuai  dengan  permintaan  mahasiswa yang  meminta  pengoperasian  didaerah Pamedan.
b. Sosialisasi program
Yaitu  kemampuan  penyelenggaraan program dapat tersampaikan kepada masyarakat  pada  umumnya  dan  sasaran peserta program pada khususnya. Memberikan informasi merupakan langkah awal  yang  dilakukan  untuk  mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan memperlancar  dalam  melanjutkan  suatu pekerjaan,  karena  dengan  memberikan informasi dapat dipergunakan dan meningkatkan  pengetahuan  bag  orang yang menerima informasi tersebut.
Penerapan program BRT yang masih dalam  tahap  pengembangan  ini  ditemukan beberapa  kendala  yaitu  masih  minimnya penumpang  dari  kalangan  masyarakat, keterbatasan  pada  trayek  dan  adanya kendala  terkait  dana  operasional.  Kendala yang  pertama  yaitu  minimnya  penumpang masyarakat,  hal  ini  diakui  oleh  pihak Dishub sebagai berikut:
“Untuk  saat  ini  pencapaiannya  itu dari  em…  data  yang  kami  pegang untuk  pemakainya  la,  konsumennya la paling besar  itu adalah anak-anak mahasiswa  kalau  untuk  masyarakat umum  memang  masih  minim  jadi keliatan  dari  data  yang  kami  punya itu tiket yang banyak terjual itu tiket pelajar mahasiswa yang menggunakan  jadi  kalau  dari  em… pencapaiannya  ini  sebenarnya  kami sudah  merasa  sudah  dia  sudah memberikan  efek  la  bagi  em
khususya  bagi  masyarakat  bagi mahasiswa”. (Wawancara pada Kamis  05  Juli  2018,  Pukul  10.00 wib)
Dari wawancara dengan pihak Dishub diatas membuktikan bahwa sebenarnya  penumpang  BRT  mayoritas berasal  dari  kalangan  mahasiswa  dari UMRAH  khususnya  yang  merupakan  titik pemberhentian  dari  BRT  sedangkan  dari masyarakat  umum  itu  sendiri  masih minim.  Salah  satu  penumpang  dari masyarakat umum Eli Hairani mengatakan bahwa:
“itu  tu  nak  pas  bude  naik  bus  dari kampus  bude  turun  didepan  pinang lestari  jadi  orang-orang  pada  heran tengok  bude.  Ada  juga  yang  Tanya  itu bus  apa  bude  bilanglah  itu  bus  yang ngambil  penumpang  la  mereka  tu kiranya  bus-bus  elit  gitu  yang  mahal bayarnya  jadi  bude  bilang  gak  buk murah  kok  cuma  4  ribu  kalau  saya. Pelajar  tu  2  ribu  orang  pada  tak  tau sebenarnya  is”  (Wawancara  Selasa  24 juli 2018, pukul 17.00)
Dari  hasil  wawancara  dengan  Eli Hairani  dapat  kita  kita  ketahui  bahwa adanya  ketidaktahuan  masyarakat  umum terkait BRT ini. Peneliti sempat mengkonfirmasi  kepada  pihak  Dishub apakah  telah  dilakukan  sosialisasi  kepada masyarakat.
Dan pihak Dishub mengatakan bahwa: “Jadi sebenarnya kalau untuk sosialisasi sebenarnya sosialisasi
langsung maksudnya  dengan  dia  beroperasi  ini kan  berarti  masyarakat  melihat  ini  ada yang  baru  ini  beroperasi  nah  dengan begitu  sebenarnya  masyarakat  udah  tau kan  kami  memiliki  jadwal  jadi  kan jadwal mereka udah bisa melihat oh jam segitu  dia  lewat  jam  segini  ada  yang lewat  jadi  sebenarnya  itu  sebenarnya sosialisasi  secara  langsung  kalau  untuk kita datang kewilayah-wilayah tidak ada jadi secara langsung dia sudah
mensosialisasikan  diri  sendiri  BRT  ini dengan beroperasi”. (Wawancara Kamis 05 Juli 2018, pukul 10.00)
Berdasarkan wawancara tersebut untuk  sosialisasi  ke  masyarakat  umum belum  bisa  dilakukan  secara  maksimal karena belum tentu masyarakat tahu hanya dengan melihat bus itu lewat dilingkungan mereka.  Dalam  masalah  ini  peneliti mengharapkan  pihak  Dishub  dan  PT
Bestari Indah Sepakat lebih memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara sosialisasi terbuka secara langsung kemasyarakat dan alternatif  lain  juga  diberikan  oleh  salah satu  pengemudi  BRT  yang  mengatakan bahwa:
“Kalau  sekarang  ini  untuk  kebutuhan anu  untuk  mahasiswa  ya  efektif  la  kan tapi  kalau  untuk  masyarakat  kayaknya kalo  untuk  ke  Senggarang  tu  ada  tapi minim  kali  kan  cuma  penumpang sekarang  tu  kita  dapati  sehari-hari  ini memang  untuk  sekarang  ni  mahasiswa baru  kalo  untuk  umum  belum  ada yakan. Ha itu aja kendalanya masyarakat  mungkin  gak  tau  itu  mobil umum ntah mobil apa kan. Cuma kalau bisa  kita  untuk  kedepannya  lebih  kita bikin  Trans  Tanjungpinang.  Kita  juga usulkan  ke  Pak  Kadis  dulu  kita  kan belum berani bikin nanti enak orang itu aja kan gitu” (wawancara Kamis 19 Juli 2018, pukul 15.00)
Alternatif  yang  disampaikan  oleh pengemudi  BRT  diatas  bisa  dijadikan sebagai solusi terkait minimnya penumpang  dari  masyarakat  namun  yang terpenting  dilakukan  yaitu  pemaksimalan sosialisasi ke masyarakat sehingga kedepannya masyarakat bisa tertarik untuk menggunakan BRT.
c. Tujuan program
Yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil program dengan tujuan program yang telah  ditetapkan  sebelumnya.  pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya
pencapaian tujuan harus dipandang sebgaai suatu  proses.  Oleh  karena  itu  agar pencapaian tujuan  akhir  semakin terjamin, diperlukan  tahapan  baik  dalam  arti pentahapan  pencapaian  bagian-bagiannya maupun tahapan dalam arti periodesasinya.
Program  BRT  ini  sebelumnya  telah mengalami  keterlambatan  pengoperasian sejak bulan April 2017 hal ini dikarenakan tidak  adanya  dana  operasional  sehingga tepat pada tanggal 05 Desember 2017 BRT baru  secara  resmi  dioperasikan  oleh  pihak Dinas  Perhubungan  Kota  Tanjungpinang. Untuk  pengoperasian  BRT  ini  masih dilakukan  secara  bertahap dan disesuaikan dengan rencana operasi yang telah dibuat

## Penutup
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  serta  konsep  teori  yang dikemukakan  penulis  terkait  Evaluasi Penerapan  Program Bus  Rapid  Transit
(BRT) Kota
Tanjungpinang dan disesuaikan dengan tujuan penelitian  yaitu mengetahui  terkait  kinerja  implementasi program Bus  Rapid  Transit (BRT)  Kota Tanjungpinang,  dapat  disimpulkan  bahwa berdasarkan  indikator  efektivitas  yang digunakan,  program  BRT  yang  telah berjalan  selama  kurang  lebih  7  bulan  ini sudah  berjalan  cukup  baik  dan  tujuan program  tercapai  secara  bertahap  namun terdapat  beberapa  masalah  yang  harus dicari  jalan  penyelesaiannya  yaitu  masih minimnya jumlah penumpang dari kalangan  masyarakat  hal  ini  dikarenakan masih  ada  masyarakat  yang  tidak  tahu bahwa BRT merupakan transportasi umum dan juga juga disebabkan kurang maksimalnya  sosialisasi  yang  dilakukan hanya  lewat  media,  untuk  penambahan rute trayek  BRT  yang  tidak  melewati  rute kota akibat berbentrokan dengan angkutan Kota  yang  ada  ppadahal  masyarakat  lebih ramai  di  daerah  kota,  dan  masalah  yang terakhir yaitu adanya keterlambatan pencairan  dana  operasional  BRT  yang menjadi  penghambat  pengoperasian  BRT
yang  perharinya  membutuhkan  biaya untuk bahan bakar dan servis.
Kelemahan  dalam  penelitian  yang dilakukan  ini  yaitu  analisis  yang  masih kurang  mendalam,  masih  kurangnya  data- data pendukung penelitian, karena keterbatasan  keilmuan  peneliti  hanya melihat dari satu aspek saja, dan  informan dalam  penelitian  masih  kurang  terutama informan dari pihak Dinas Perhubungan.

## Daftar Pustaka
Anggara,  Sahya.  2014. Kebijakan  Publik .
Bandung: CV. Pustaka Setia Azwar, Saifuddin. 2010. Metode Penelitian .  Yogyakarta  :  Pustaka Pelajar.  Gunawan,  Imam.  2014. Metode  Penelitian  Kualitatif  : Teori  dan  praktik .  Jakarta  :  Bumi
Aksara.
Miro,
Fidel. 2005. Perencanaan
Transportasi  :  Untuk  Mahasiswa, Perencana,  &  Praktisi .  Jakarta  : Erlangga.
Moleong,  Lexy  J.  2014. Metodologi Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi . Bandung : PT Remaja Rosdakarya
Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, implementasi dan Formulasi .
Jakarta : PT Alex Media Koputindo.
Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2014. Public Policy. Jakarta  :  PT  Alex  Media Koputindo.
Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Parsons,  wayne.  2014. Public  Policy,
pengantar teori dan praktik analisis kebijakan . Jakarta : Kencana
Patilima,  Hamid.  2007. Metode  Penelitian
Kualitatif . Bandung : Alfabeta
Safitri, Dian Prima,dkk.2016. Teori kebijakan  publik.Tanjungpinang  : UMRAH Press
Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi . Bandung : Alfabeta Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D . Bandung : Alfabeta.
Suharto,  Edi.  2015. Analisis  Kebijakan Publik  (Panduan  Praktis  Mengkaji Masalah  dan  Kebijakan  Sosial).
Bandung : Alfabeta. Wahab,  Solichin  Abdul.  2014. Analisis
Kebijakan:  Dari  Formulasi  ke
Penyusunan Model-Model Implementasi  Kebijakan  Publik . Jakarta : Bumi Aksara. Winarno, Budi. 2008. Kebijakan
Publik:Teori  dan Proses, Jakarta  : PT.  Buku  Kit Winarno,  Budi.  2014. Kebijakan  Publik  (Teori,  Proses, dan  Studi  Kasus) .  Jakarta  :CAPS ( Center  of  Academic  Publishing Service Tentang Desa.