## Gorontalo Law Review
Volume 6 -  No. 2 – Oktober 2023
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WNI PEKERJA MIGRAN NON PROSEDURAL YANG MENJADI PEKERJA JUDI ONLINE DI LUAR NEGERI
Farhan Zarbiyani Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara farhanzett@gmail.com
Benny Djaja Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara bennyd@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Penulisan ini dimotivasi oleh banyaknya kasus WNI Pekerja Migran yang bekerja sebagai Pekerja  judi  online  di  luar  negeri  yang  berangkat  secara  non  prosedural  dimana  tidak sedikit  dari  mereka  yang  akhirnya  menjadi  korban  penipuan.  Penipuan  dalam  hal  ini adalah berupa perbedaan gaji sesuai dengan interview awal, perbedaan jam kerja yang dijanjikan dan denda yang dikenakan apabila WNI Pekerja Migran tersebut ingin pulang kembali ke Indonesia. Belakangan kasus yang sedang marak adalah Pekerja Migran yang bekerja sebagai pekerja judi online di Kamboja dengan tidak menggunakan visa pekerja. Banyak dari mereka yang setelah sampai harus bekerja selama 12 jam dengan gaji yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal namun juga tidak bisa pulang ke Indonesia karena paspor mereka ditahan, dan harus membayar denda yang dinilai sangat tinggi. Penulisan ini  dilakukan  secara  normative  dan  dengan  studi  kepustakaan  dengan  mengumpulkan bahan-bahan  hukum Primer  yaitu  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,  bahan hukum Sekunder yaitu literatur yang bersangkutan baik buku maupun jurnal, dan bahan hukum  Tersier  yaitu  artikel-artikel  di  internet.  Kesimpulan  yang  dapat  diambil    dari penelitian  ini  adalah  meski  WNI  Pekerja  Migran  berangkat  secara  non prosedural, namun pemerintah tetap berupaya untuk melakukan perlindungan terhadap para WNI di luar negeri. Dan untuk mengurangi jumlah WNI Pekerja Migran non prosedural yang bekerja sebagai  pekerja  judi  online  di  luar  negeri,  aparat  penegak  hukum  sudah  memperketat prosedur keberangkatan setiap WNI di imigrasi.
Kata  Kunci  : Perlindungan  Hukum,  Pekerja  Migran  Non  Prosedural,  Judi  Online, Ilegal, Luar Negeri

## Abstract
This writing was motivated by many cases of Indonesian Migrant Workers who work as online gambling  workers abroad  who depart non-procedurally where not a few of them end up becoming victims of fraud. Fraud in this case is in the form of differences in salary according to the initial interview, differences in promising working hours and fines that are imposed if the Indonesian Migrant Worker wants to return to Indonesia. Lately, cases that have been rife are Migrant Workers who work as an online gambling worker in Cambodia without using a visa for work. Many of them, after arriving, had to  work  for  12  hours  with  a  salary  that  was  not  in  accordance  with  the  initial agreement  but  also  could  not  return  to  Indonesia  because  their  passports  were withheld,  and  had  to  pay  very  high fines.  This  writing  was  written  using  normative research method and with literature review by collecting Primary Legal Materials, like the  applicable  laws  and  regulations,  Secondary  Legal  Materials  which  is  relevant literature like books and journals, and Tertiary Legal Materials such as articles on the internet. The conclusion of this writing is that even though Indonesian Migrant Workers depart non-procedurally,  the  government is  still  trying  to  protect  Indonesian  citizens abroad. And in order to reduce the number of Indonesian citizens who work as online gambling  workers abroad, the law enforcement officers have tightened the departure procedures for every Indonesian citizen at immigration.
Keywords: Legal  Protection,  Unprocedural  Migrant  Workers,  Online  Gambling, Illegal, Overseas

## 1. PENDAHULUAN
Semenjak penyebaran virus Covid-19 yang mendunia dan masuk ke Negara kita,  belakangan  perekonomian  Negara  sedang  menurun.  Banyak  usaha  yang mengalami kebangkrutan sehingga banyak terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karyawan oleh perusahaan. Dengan banyaknya PHK yang terjadi, masyarakat yang  pengangguran  menjadi  semakin  banyak  dan  lapangan  usaha  pun  semakin sempit karena banyaknya usaha yang gulung tikar.
Pada  masa  pandemi  akibat  penyebaran  virus  Covid-19,  masyarakat  lebih cenderung mencari hiburan atau permainan di internet. Salah satunya adalah judi online. Pada umumnya judi dilakukan secara nyata dengan uang nyata dan dengan pemain  secara  nyata.  Namun  seiring  berjalannya  zaman  dan  dengan  semakin majunya  teknologi  internet  didukung  dengan  masa  pandemi  akibat  penyebaran virus  Covid-19  menyebabkan  permainan  judi  online  menjadi  sangat  ramai  dan diminati.
Dengan  banyaknya  situs  judi  online,  tentunya  banyak  membutuhkan  para pekerja untuk mengurus situs judi online tersebut. Menurut informasi yang Penulis dapat dari beberapa orang yang pernah menjadi pekerja judi online, macam-macam jenis pekerjaan dalam judi online antara lain adalah Customer Service (CS), Trader , Telemarketing , Digital Marketing , Auditor , Admin Financial dan SEO ( Search Engine Optimization ).  Masing-masing  memiliki  tugas  yang  berbeda-beda.  Penulis  akan menjabarkan beberapa jenis pekerjaan tersebut sebagai berikut:
1. CS, melayani permasalahan para pemain judi online.
2. Trader ,  memproses  transaksi  antara  deposit  dan withdraw (bonus  yang didapat jikalau pemain berhasil menang).
3. Telemarketing ,  mencari  member  atau  pemain  untuk  bermain,  dari  kontak (pada umumnya melalui kontak Whatsapp ).
4. Digital Marketing, mencari member atau pemain untuk bermain, dari sosial media.
5. Auditor , mencari kesalahan-kesalahan dari suatu sistem dalam perusahaan perjudian online dan memperbaiki kesalahan tersebut.
6. Admin Financial , mengatur keuangan dalam perusahaan judi online.
7. SEO,  mengoptimalkan website suatu  judi  online  di  google, sehingga  ketika seseorang   ingin   mencarinya   di   google,   website   tersebut   berada   di urutan paling atas.
Dari  beberapa  jenis  pekerjaan  tersebut,  banyak  masyarakat  yang  bekerja sebagai  CS, Telemarketing dan Digital  Marketing ,  karena  jenis  pekerjaan  tersebut dalam  perjudian  online  membutuhkan  banyak  pekerja  dan  masyarakat  dapat mendaftar dengan tanpa keahlian khusus, hanya dibutuhkan keterampilan untuk mengetik  secara  cepat  dan  dapat  bekerjasama  secara  tim.  Sisanya,  banyak masyarakat yang karena susah mencari pekerjaan di perusahaan-perusahaan legal sehingga mereka ikut mendaftar menjadi pekerja judi online di Negara kita.
Perjudian  online  memang  sudah  beroperasi  dari  sangat  lama,  pada hakikatnya  perjudian  merupakan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan  kehidupan  masyarakat,  bangsa  dan  negara,  meskipun  demikian,  berbagai macam dan bentuk perjudian dewasa ini sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat  sehari-hari,  baik  yang  bersifat  terang-terangan  maupun  secara sembunyi-sembunyi (Sidebang, 2015).
Sejak  tahun  2018  hingga  22  Agustus  2022,  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika (Kominfo) telah melakukan pemutusan akses terhadap 566.332 konten di ruang digital yang memiliki unsur perjudian, termasuk akun platform digital dan situs  yang membagikan  konten terkait  kegiatan  judi,  dengan  rincian penanganan per tahunnya sebagai berikut:
1.  Tahun 2018: 84.484 konten
2.  Tahun 2019: 78.306 konten
3.  Tahun 2020: 80.305 konten
4.  Tahun 2021: 204.917 konten
5.  Tahun 2022 (sampai 22 Agustus 2022): 118.320 konten.
Pemutusan akses tersebut dilakukan berdasarkan hasil temuan patroli siber, laporan dari masyarakat, dan laporan instansi Pemerintah atas  penemuan konten yang  memiliki  unsur  perjudian.  Patroli  siber  yang  dilakukan  oleh  Kementerian Kominfo  didukung  oleh  sistem  pengawas  situs  internet  negatif  atau  AIS,  yang dioperasikan selama 24 jam tanpa henti oleh tim Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika. Kemudian dengan mencuatnya kasus Ferdy Sambo juga menyebabkan terkuaknya kasus  perjudian online dalam  Negara  kita,  yang berakibat banyaknya situs perjudian online yang masih beroperasi di Negara kita semakin terbongkar dan kemudian diberantas.
Dengan pemberantasan judi online yang terjadi di Indonesia, maka pemilik bisnis judi online memilih  upaya lain  agar usaha judi onlinenya tetap jalan,  yaitu dengan membuka bisnis judi online di beberapa Negara yang melegalkan judi seperti Kamboja,  Vietnam,  Filipina  dan  Malaysia  dan  tentunya  dengan  merekrut masyarakat  Indonesia  sebagai  pekerja  bisnis  judi  onlinenya.  Namun  karena  judi online adalah bisnis illegal di Indonesia, maka banyak masyarakat Indonesia yang pergi  berangkat  ke  Negara-negara  tersebut  dengan  non-prosedural  yaitu menggunakan visa turis. Selain milik orang Indonesia, banyak juga bisnis judi online milik  orang  local  dari  Negara  mereka  sendiri  maupun  dari  Negara  yang  lainnya. Namun  tidak  sedikit  dari  masyarakat  Indonesia  yang  ketika  sampai  di  Negara- negara  tersebut,  diharuskan  untuk  bekerja  dengan  gaji  yang  tidak  sesuai dengan perjanjian atau bahkan tidak digaji dengan jam kerja 12 jam atau bahkan lebih dari yang dijanjikan.
Pelaksanaan  upaya  pencegahan  Pekerja  Migran  Indonesia  Non-Prosedural telah  gencar  dilaksanakan  sejak  diterbitkannya  Surat  Edaran  Direktur  Jendral Imigrasi  Nomor.IMI-0277.GR.02.06  Tahun  2017  tentang  Pencegahan  TKI  Non- Prosedural,  yang  ditetapkan  tanggal  24  Februari  2017.  Namun  demikian,  kasus- kasus  PMI  Non-Prosedural  masih  tetap  marak  terjadi  (Asharo  &  Aji,  2021).  Rina Komaria,  Fungsional  Diplomat  Muda  Direktorat  Perlindungan  WNI  Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa jumlah PMI yang dikirim ke luar negeri secara ilegal tersebut  meningkat  hingga  tujuh  kali  lipat,  mulai  dari  140 orang  di  2020  hingga 2021,  kemudian  meroket  di  angka  700  pada  2021  sampai  2022,  dan  terakhir menyentuh angka 1.800 orang pada 2023.
Maka  berdasarkan  uraian  Latar  Belakang  tersebut  penulis  tertarik  untuk melakukan  penelitian  hukum  dengan  judul “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Wni Pekerja Migran Non Prosedural Yang Menjadi Pekerja Judi Online Di Luar Negeri ” .

## 2. METODE PENELITIAN
Metode Pendekatan yang digunakan oleh Penulis adalah Metode Pendekatan  Normatif  (Yuridis  Normatif)  yaitu  suatu  proses  untuk  menemukan suatu  aturan  hukum,  asas-asas  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  untuk menjawab permasalahan hukum yang  dihadapi (Marzuki, 2021). Dalam penulisan ini,  Penulis  menggunakan  metode  pengumpulan  data  dengan  melakukan  studi dokumen  atau  studi  kepustakaan  ( Library  Research )  terhadap  bahan  Hukum, dimana penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terbagi menjadi 3 jenis, yaitu  bahan  hukum  primer  berasal  dari  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja  Migran  Indonesia  dan  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2007  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang.  Bahan  Hukum  Sekunder berasal  dari  publikasi  tentang  hukum  meliputi  buku-buku  teks,  kamus-kamus hukum,  jurnal-jurnal  hukum  yang  terkait  (Mukti  Fajar  &  Achmad,  2010).  Dalam penulisan jurnal ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku ilmiah di  bidang hukum,  makalah dan jurnal yang  berkaitan dengan WNI  Pekerja Migran  Non  Prosedural  yang  menjadi  pekerja  judi  online  di  luar  negeri.  Bahan Hukum Tersier bersumber dari internet dan sebagainya.

## 3. PEMBAHASAN
A.  Hukum Positif  di  Indonesia Terkait Pekerja  Migran Non Prosedural  di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja  Migran  Indonesia,  Pasal  1  angka  2  menyatakan  bahwa “ calon Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  setiap  tenaga  kerja  Indonesia  yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang  ketenagakerjaan  (Pasal  1  ayat  1).  Sedangkan  Pekerja  Migran Indonesia  adalah  setiap  warga  negara  Indonesia  yang  akan,  sedang,  atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia ” .
Menurut  Pasal  1  angka  5  Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2017 tentang   Perlindungan   Pekerja   Migran   Indonesia   menyatakan   bahwa ”p elindungan   Pekerja   Migran   Indonesia   adalah   segala   upaya   untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran  Indonesia  dan  keluarganya  dalam  mewujudkan  terjaminnya pemenuhan haknya  dalam  keseluruhan kegiatan sebelum bekerja,  selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial ”.
Seorang  WNI  yang  ingin  menjadi  Pekerja  Migran  mendapat perlindungan dari Negara. Sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun   2017   tentang   Perlindungan   Pekerja   Migran   Indonesia   yang menyatakan  bahwa  tujuan  perlindungan  PMI  adalah  untuk “ menjamin pemenuhan dan penegakan Hak Asasi Manusia sebagai warga Negara dan PMI, dan menjamin perlindungan hukum, ekonomi dan sosial setiap Pekerja Migran Indonesia dan juga keluargany a”.
Sebagai syarat untuk calon PMI agar dapat ditempatkan bekerja di luar negeri,  Pasal  13  Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan Pekerja Migran  Indonesia bahwa  calon  PMI  wajib  memiliki  dokumen  yang meliputi:
“a. surat  keterangan  status  perkawinan,  bagi  yang  telah  menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
c. sertifikat kompetensi kerja;
d. surat  keterangan sehat  berdasarkan hasil  pemeriksaan  kesehatan dan psikologi;
e. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
f.  Visa Kerja;
g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan h. Perjanjian Kerja ”.
Setiap PMI yang akan bekerja ke luar negeri harus memiliki dokumen lengkap  yang  dipersyaratkan  sebagaimana  dalam  Pasal  5  huruf  e  Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. PMI yang berangkat secara non-prosedural seringkali  mengabaikan point ini di mana  mereka  berangkat  dengan  memalsukan  dokumen  ataupun menggunakan visa turis bukan visa kerja. Akibatnya adalah banyak dari PMI Non-Prosedural  yang  kemudian  menjadi  korban  TPPO  (Tindak  Pidana Perdagangan Orang). Berdasarkan   data   pengaduan   Crisis   Center   Badan   Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tahun 2022, beberapa permasalahan yang dihadapi  sepanjang  2019-2021  antara  lain,  gaji  tidak  dibayar,  PMI  gagal berangkat,  perdagangan  orang,  pekerjaan  tidak  sesuai  perjanjian  kerja, tindak kekerasan dari majikan, depresi/sakit jiwa, penipuan peluang kerja, dan sebagainya. Bareskrim  Polri mulai mengungkap banyaknya  TPPO (Tindak  Pidana Perdagangan Orang) yang melibatkan jaringan internasional. Hal ini berawal dari banyaknya laporan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (Kedubes RI)  untuk  Kamboja  terkait  kasus  banyaknya  TPPO  (Tindak  Pidana Perdagangan Orang) dengan WNI sebagai korbannya. Sanski hukuman bagi tersangka TPPO diatur di dalam Pasal 4 Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  yang  berbunyi “ setiap  orang  yang  membawa  Warga Negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat 3 (tiga)  tahun  dan  paling lama   15 (lima   belas)   tahun   dan   pidana   denda   paling   sedikit   Rp 120.000.000,00  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ”.
Perwakilan dari suatu negara di negara lain yang berhubungan secara diplomatik  disebut  dengan  Duta  Besar.  Secara  resmi,  duta  besar  disebut
sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh. Duta besar merupakan pejabat diplomatik yang diberi tugas untuk bekerja ke pemerintahan asing yang berdaulat untuk mewakili negaranya. Lembaga yang mengayomi para diplomat  atau  Duta  Besar  disebut  dengan  Kedutaan  Besar  atau embassy dengan fungsi salah satunya antara lain yaitu sebagai wakil Negara untuk melindungi  kepentingan  Negara,  memberikan  informasi  maupun  laporan kepada  Negara, dan juga negosiasi  dengan  Negara  tempat  kedutaan  besar ini berada.
B.  WNI Pekerja Migran Non Prosedural Bekerja Sebagai Pekerja Judi Online di Luar Negeri Penyidik  Direktorat  Tindak  Pidana  Umum  Badan  Reserse  Kriminal (Dittipudum Bareskrim) Polri mengendus adanya eksploitasi pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal yang dikirim ke Kamboja untuk bekerja sebagai operator  judi  online.  Karena  banyaknya  pemberantasan  judi  online  dan penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia menyebabkan perusahaan judi  online  tersebut  menaruh  pusat usahanya  di luar  negeri.  Hal  tersebut adalah trik para pemilik usaha dengan melakukan penyelundupan hukum karena di Negara tertentu praktik judi adalah legal, sedangkan di Indonesia praktik judi adalah illegal.
Dari  hasil  penyelidikan  bahwa  oknum  yang  menjanjikan  tersebut menjanjikan  akan  mengirim  ke  Korea,  Australia  dan  sebagainya  namun ternyata  dikirim  ke  wilayah  Kamboja  untuk  menjadi  pekerja  judi  online. Kebutuhan  ekonomi  yang semakin meningkat menyebabkan jumlah  calon pekerja di Negara kita terus meningkat setiap tahunnya sedangkan lapangan pekerjaan  sangatlah  terbatas.  Menyebabkan  banyaknya  oknum  tersangka TPPO  yang  menjanjikan  pekerjaan  sebagai  buruh, customer  service (CS), marketing ,  operator  komputer,  operator game  online dan  sebagainya. Kemudian  ketika  sampai  di  Negara  yang  dimaksud,  WNI  yang  dijanjikan pekerjaan  ternyata  dipekerjakan  sebagai  pekerja  judi  online  dengan perjanjian yang tidak sesuai di awal kesepakatan sehingga mereka dipaksa kerja rodi.
Sebagaimana  yang  telah  diuraikan  secara  singkat  dalam  Latar Belakang,  faktor  utama  yang  menyebabkan  banyaknya  masyarakat  WNI yang  memilih  untuk  berangkat  bekerja  secara  Non-Prosedural  adalah karena masih banyaknya masyarakat yang mudah terbujuk dan terperdaya dengan iming-iming gaji yang tinggi di Negara luar sehingga seringkali PMI berangkat dengan secara non-prosedural baik karena iming-iming gaji yang tinggi maupun karena inisiatif pribadi setelah melihat beberapa orang yang berhasil  menjadi  pekerja  judi  online  di  luar  negeri.  Selain  itu  karena terbatasnya  akses  informasi  dan  kurangnya  pemahaman  masyarakat terhadap  resiko  menjadi  PMI  Non-Prosedural,  menyebabkan  masyarakat mudah  termakan  bujuk  rayu  dan  janji  manis  beberapa  oknum  yang memanfaatkan  keadaan  ini.  Mereka  menjanjikan  gaji  dengan  bonus  yang tinggi yang tidak mudah didapatkan oleh masyarakat kita di dalam negeri. Banyak PMI Non-Prosedural yang berangkat pergi dengan memalsukan dokumen  dan  atau  memanipulasi  data,  banyak  juga  yang  pergi  dengan dokumen yang  tidak lengkap  seperti misalnya  tidak  dengan  kontrak  kerja (karena banyak kontrak kerja judi online yang akan diberikan hanya setelah PMI  sampai  di Negara  yang  dimaksud)  dan  tidak menggunakan  visa  kerja melainkan  dengan  menggunakan  visa  turis,  dan  dengan  mengabaikan prosedur  sesuai  dengan  yang  telah  diatur  di  dalam  undang-undang  yang berlaku dengan bantuan baik dari oknum tertentu baik individual maupun
suatu  lembaga  atau  institusi  yang  khusus  mengurus  keberangkatan  PMI Non-Prosedural.
Imigrasi   sudah   menerapkan   protokol   ketat   bagi   WNI  yang   akan berpergian ke luar negeri. Bagi WNI yang akan mengajukan paspor dengan tujuan untuk bekerja,  maka wajib untuk melampirkan surat  rekomendasi dari dinas tenaga kerja. Ketentuan mengenai hal ini sudah diatur di dalam surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-1029  tahun  2017  tentang  Penegasan  Prosedur  Pencegahan TKI Nonprosedural. Dengan adanya Surat Edaran ini, merupakan satu cara atau  langkah pemerintah  untuk  melakukan  pencegahan  terhadap  Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural.
Sebagaimana  yang  telah  dikatakan  bahwa  Kedutaan  Besar  memiliki fungsi  melindungi  kepentingan  Negara,  maka  hal  ini  termasuk  dengan melindungi  Warga  Negaranya.  Maka  Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia memiliki tugas dan fungsi untuk melindungi WNI. Maka dari itu Kedutaan Besar  Republik  Indonesia  juga  harus  menegakkan  keputusan  yang  telah ditetapkan  mengenai  urusan  dalam  negeri  maupun  urusan  di  luar  negeri terkait dengan hubungan internasional. Apabila Kedutaan Besar Indonesia mengetahui perihal para WNI yang menjadi PMI Non-Prosedural dan bekerja sebagai pekerja judi online di luar negeri  seperti  di  Kamboja,  Vietnam dan  Filipina  maka  WNI  tersebut  akan dipulangkan ke Indonesia. Hal ini memerlukan kerja sama yang cepat dan efektif  dari  perwakilan RI  di  Negara tersebut  dengan  Otoritas  Pusat,  yaitu Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri dan Bareskrim Polri serta Otoritas terkait di Negara tersebut.
Sebagai bentuk perlindungan hukum, perwakilan RI di Negara-negara tersebut  mendapat  dukungan  penuh  dari  Otoritas  Pusat  yaitu  Direktorat Perlindungan  WNI  Kementerian  Luar  Negeri  dan  Bareskrim  Polri  serta Otoritas  terkait  di  Negara  tersebut.  Pemerintah  dari  Negara  yang bersangkutan  juga  memberikan  dukungan  penuh  untuk  menuntaskan kasus  TPPO  (Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang)  dengan  melakukan penangkapan secara cepat terhadap para pelaku yang berupaya melarikan diri  dari  jeratan  hukum.  Pihak  Perwakilan  dan  Pemerintah  Pusat  juga memberikan bantuan dan dukungan penuh kepada para korban mulai dari pemenuhan  konsumsi  dan  pakaian,  pengobatan  medis  hingga  biaya pemulangan ke Indonesia.
Setelah proses verifikasi dokumen dan setelah mendapatkan izin dari otoritas  Negara  yang  bersangkutan,  WNI  Korban  TPPO  (Tindak  Pidana Perdagangan Orang) kemudian dipulangkan ke tempat asal mereka masing- masing.  Dengan banyaknya  kasus  demikian,  Pemerintah Indonesia sudah selalu mengingatkan kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan iming-iming pekerjaan di luar negeri dan gaji besar. Kedepannya diharapkan agar  masyarakat  bisa  saling  mengingatkan  dan  mempelajari  prosedur bekerja di luar negeri agar mengikuti prosedur yang berlaku.

## 4.  PENUTUP
Berdasarkan  dari  hasil  pembahasaan  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kasus PMI Non-Prosedural masih banyak terjadi di Indonesia karena terbatasnya lapangan kerja yang ada di dalam negeri dan tingginya tingkat kemiskinan, sehingga banyak oknum yang melakukan bujuk rayu dan  menjanjikan  mereka  akan  mendapatkan  gaji  tinggi  dengan  mudah  jika mengikuti  mereka  bekerja  di  luar  negeri.  Karena  banyaknya  PMI  yang  berhasil
bekerja di luar negeri dan mendapatkan gaji sesuai dengan yang dijanjikan, maka sebagian  beranggapan  bahwa  semua  bisnis  judi  online  di  luar  negeri  akan  sama hasilnya.  Dengan  mengharapkan  hasil  yang  cepat  dan  proses  yang  praktis menyebabkan  banyaknya  masyarakat  yang  rela  menjadi  PMI  Non-Prosedural sehingga berakhir menjadi korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang). Dalam memberantas  perjudian  online  di  dalam  negeri,  Kementerian  Kominfo  bersama dengan Mabes Polri sejak tahun 2018 hingga Agustus 2022 telah menutup beberapa akses  terhadap  566.332  konten  berunsur  perjudian  di  ruang  digital.  Dengan diputusnya  dan  diberantasnya  perjudian  online  di  dalam  negeri,  banyak  pemilik situs  judi  online  Indonesia  yang  menjalankan  operasinya  di  luar  negeri  dengan mempekerjakan  masyarakat  Indonesia  sendiri.  Namun  karena  banyaknya masyarakat  yang  melakukan  keberangkatan  yang  tidak  sesuai  prosedur sebagaimana  Pekerja  Migran  Indonesia  seharusnya  yaitu  hanya  dengan menggunakan  visa  turis,  maka  pihak  imigrasi  bersama  dengan  pihak  kepolisian telah  memperketat  setiap  proses  keberangkatan  mulai  dari  pendaftaran  sampai dengan keberangkatan, dan memberi perhatian khusus terutama kepada WNI yang memiliki  tujuan  untuk  ke  luar  negeri  khsusunya  ke  berbagai  Negara  seperti Kamboja, Vietnam dan Filipina tempat di mana judi online dijalankan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2021). Pengantar ilmu hukum . Prenada Media. Mukti  Fajar,  N.  D.,  &  Achmad,  Y.  (2010). Dualisme  penelitian  hukum:  normatif  & empiris . Pustaka pelajar. Artikel Ashari, S. N. P., & Aji, K. P. (2021). EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF SOCIALIZATION  FOR  THE  PREVENTION  OF  NON-PROCEDURAL  PMI  AND THE CRIME OF TRAFFICKING IN PEOPLE (DPPO) IN TAMBAKREJO VILLAGE, GURAH     DISTRICT,    KEDIRI    REGENCY. Jurnal     Abdimas Imigrasi , 2 (1), 21-28.
Sidebang,  I.  G.  (2015). FENOMENA  JUDI  ONLINE  SITUS  LIGA365  Di  KALANGAN MAHASISWA  YANG  BERDOMSILI  di  Jl.  RELA/KERUNTUNG  KECAMATAN MEDAN TEMBUNG (Doctoral dissertation, UNIMED).
Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran Indonesia.
Undang-Undang   Nomor   11   Tahun   2008   Tentang   Informasi   Dan   Transaksi Elektronik.
Undang-Undang   Nomor   19   Tahun   2016   tentang   Perubahan   Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang.
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Website
Hendrik Simorangkir, 1.800 WNI Jadi Korban Perdagangan Orang, Didominasi Jadi Pekerja  Judi  Online ,  https://www.medcom.id/nasional/daerah/nbw0M5mk- 1-800-wni-jadi-korban-perdagangan-orang-didominasi-jadi-pekerja-judi- online
Semuel  A.  Pangerapan,  Direktur  Jenderal  Aplikasi  Informatika,  Penanganan  Judi Online   oleh   Kementerian   Komunikasi   dan   Informatika,   Siaran   Pers  No. 340/HM/KOMINFO/08/2022, https://www.kominfo.go.id/content/detail/43834/siaran-pers-no- 340hmkominfo082022-tentang-penanganan-judi-online-oleh-kementerian- komunikasi-dan-informatika/0/siaran_pers