INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 1046-1059 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Strukturasi pada Perempuan dan Perannya Dalam Mengelola Bantuan PKH
Dina Elina Saragih 1 ✉ , Bintarsih Sekarningrum 2 , Muhammad Fedryansyah 3
Department of Sociology, Universitas Padjajaran, Indonesia Email: dina21004@mail.unpad.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Dalam menggunakan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), peran perempuan sangat penting. PKH merupakan inisiatif pemerintah yang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga berpendapatan  rendah  di  Indonesia  melalui  pengentasan  kemiskinan.  Agar  perempuan  dapat menangani bantuan dari program ini dan lebih memahami kebutuhan dan kesulitan yang dialami oleh keluarga berpenghasilan rendah, mereka ditugaskan sebagai pengasuh di rumah tangga penerima PKH (KPM). Salah satu kota di Indonesia yang mendapatkan uang bantuan PKH adalah Kota Bekasi. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  bagaimana  perempuan  mengelola  KPM  PKH  dan bagaimana  mereka  memanfaatkan  bantuan  tersebut.  Temuan  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa perempuan memiliki potensi untuk meningkatkan implementasi dan pemanfaatan secara signifikan. Kata  Kunci:  Perempuan. Peran, Bantuan PKH, Pemanfaatan, Strukturasi

## Abstract
In  using  Family  Hope  Program  Assistance  (PKH),  the  role  of  women  is  very  important.  PKH  is  a government  initiative  that  seeks  to  improve  the  welfare  of  low-income  households  in  Indonesia through  poverty  alleviation.  So  that  women  can  handle  assistance  from  this  program  and  better understand  the  needs  and  difficulties  experienced  by  low-income  families,  they  are  assigned  as caregivers in PKH beneficiary households (KPM). One of the cities in Indonesia that has received PKH assistance money is Bekasi City. The purpose of this research is to examine how women manage KPM PKH  and  how  they  use  this  assistance.  The  findings  of  this  study  indicate  that  women  have  the potential to significantly increase implementation and utilization
Keyword: Women; Role; PKH assistance; Utilization; stucturation.

## PENDAHULUAN
Penanggulangan kemiskinan menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.  Hal  ini  memerlukan  upaya  terpadu  dan  sinergi  dari  sejumlah  sumber  untuk membantu  keadaan  sosial  dan  ekonomi  yang  kurang  mampu.  Perundang-undangan  yang tepat,  inisiatif  yang  berhasil,  dan  komitmen  yang  kuat  dari  semua  pemangku  kepentingan diperlukan untuk mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat, kelompok non-pemerintah, dan sektor korporasi untuk berpartisipasi dalam mengembangkan program  dan  kebijakan  yang  dapat  membantu  menurunkan  angka  kemiskinan  dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Program Keluarga Harapan terutama tergantung pada upaya perempuan. karena mereka biasanya wanita yang memilih tinggal di rumah dan mengurus kebutuhan keluarga sehari-hari. Oleh karena itu, program PKH juga memperhatikan perempuan untuk mendapatkan manfaat dari program ini. Posisi perempuan sebagai Ibu dalam keluarga menjadikannya seorang yang dapat  diandalkan  tidak  hanya  dalam  tanggung  jawabnya  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari namun juga harus memikirkan pendidikan dan kesehatan setiap anggota keluarganya (Zahrok & Suarmini, 2018).
Di Indonesia, Program Keluarga Harapan (PKH) adalah inisiatif perlindungan sosial yang bertujuan  untuk  mengurangi  kemiskinan  dan  meningkatkan  akses  keluarga  berpenghasilan rendah ke layanan kesehatan dan pendidikan. Untuk mengakhiri kemiskinan antar generasi dan membangun  keluarga  yang  sukses.  Baik  laki-laki  maupun  perempuan  berhak  menerima manfaat PKH dalam program ini karena tidak membedakan jenis kelamin (Kementerian Sosial, 2021).
Program ini harus dapat mengurangi beban keuangan keluarga berpenghasilan rendah dalam jangka pendek, dan dalam jangka panjang, PKH harus dapat mempengaruhi perilaku penerima bantuan dalam hal kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan. Skema Transfer Tunai  Bersyarat  (Conditional  Cash  Transfer/CCT)  juga  telah  beroperasi  secara  internasional. (Direktorat Jaminan Sosial, 2019) .
Pada  pertengahan  1990-an,  Brasil  dan  Meksiko  mengembangkan  kebijakan  sosial  yang inovatif
yang disebut transfer tunai bersyarat (CCT). Sejak itu, CCT telah berkembang ke negara-negara di seluruh negara-negara di Amerika Latin dan di tempat lain Di Negara Meksiko program ini dikenal dengan nama PROGRESA yang mana di awal program berjalan fokus hanya di pedesaan berkembang  sampai  pada  lingkup  perkotaan.  Sementara  di  negara  Brazil  dikenal  dengan
program Bolsa Escola. Sesuai dengan CCT adalah nama program yang menawarkan bantuan keuangan kepada keluarga berpenghasilan rendah selama mereka memenuhi persyaratan di bidang  kesehatan  dan  pendidikan.  Hal  ini  diantisipasi  untuk  meningkatkan  pembangunan manusia dan kemiskinan antargenerasi yang lebih rendah (Sugiyama, 2011).
Inisiatif ini diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2007. Di Indonesia, PKH merupakan sistem  bantuan  tunai  bersyarat  yang  pertama.  oleh  Badan  Pembangunan  (Bappenas)  yang diatur  secara  cermat  oleh  Kementerian  Sosial.diluncurkan  sebagai  program  percontohan sehingga  banyak  disertai  dengan  berbagai  penelitian  dalam  pelaksanaannya.  Karena merupakan  percontohan di  awal target  penerima keluarga miskinnya juga rendah sehingga kebijakan ini terkesan lamban dan cakupan program yang terbatas (Nazara & Rahayu, 2013).
Jumlah penerima PKH secara bertahap bertambah sejak pemerintah Indonesia memulai program ini. Mulai tahun 2007, PKH terus dilakukan di 7 (tujuh) provinsi. Hingga tahun 2020, PKH telah menjangkau 514 kabupaten/kota dan 6.709 kecamatan yang telah dilaksanakan di 34 provinsi. Selain itu, PKH telah berhasil membantu penerima manfaat, keluarga miskin (sehingga disebut sebagai keluarga penerima; KPM), mengurangi kemiskinan mereka dan meningkatkan kemandirian mereka. Jumlah target  sasaran KPM  PKH juga semakin  bertambah tahun demi tahun. (Guna et al., 2012).
Seiring  dengan  berjalannya  waktu  kebijakan  pelaksanaan  PKH  juga  telah  cukup berkembang, perkembangan mengarah kepada mekanisme pelaksanaan yang lebih baik yaitu dengan  merubah  bentuk  yang  sebelumnya  merupakan  bantuan  tunai  telah  berubah  dalam bentuk  bantuan  non  tunai  yang  sesuai  dengan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia Mengenai penyaluran bantuan non tunai, lihat Nomor 63 Tahun 2017.
Salah satu dari 514 kabupaten atau daerah yang mendapatkan dana Program Keluarga Harapan  adalah  Kota  Bekasi.  Menurut  proyeksi  SUPAS  2015,  Kota  Bekasi  diperkirakan  akan mendiami 2,59 juta jiwa pada tahun 2022. Kota Bekasi memiliki sex ratio 101, artinya terdapat 101 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan, dengan jumlah penduduk 1,30 juta laki-laki dan 1,28 juta perempuan (BPS Kota Bekasi, 2023).
Di  Kota  Bekasi,  mayoritas  kecamatan  memiliki  jumlah  penduduk  yang  padat.  Tingkat kepadatan  yang  tinggi  menyebabkan  perkembangan  kawasan  pemukiman  yang  pesat  dan ketidakstabilan  ekonomi.  Pada  akhirnya,  jumlah  penduduk  yang  besar  perlu  ditopang  oleh sumber daya manusia yang berkualitas. sumber daya. Kabupaten Bekasi Utara, Bekasi Timur, Pondok Gede, Rawalumbu, Bekasi Barat, dan Bekasi Selatan termasuk di Kota Bekasi dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. lingkungan padat penduduk, khususnya di jantung Kota Bekasi.(BPS Kota Bekasi, 2023).
Gambar 1: Kepadatan Penduduk Kota Bekasi Tahun 2023
Kondisi kemiskinan di Kota Bekasi berdasarkan data statistik dapat digambarkan bahwa dari tahun 2020 s/d dengan tahun 2022 GINI RASIO Kota Bekasi meningkat dari 0.352, 0.401 menjadi 0.441 begitu juga Indeks Kedalaman Kemiskinan meningkat dari 0.60, 0.66 menjadi 0.96 di tahun 2022. Berikutnya Garis Kemiskinan Kota Bekasi juga meningkat dari 657.953 pada tahun 2020 naik menjadi 692.885 pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 menjadi 731.392 perkapita perbulan. BPS juga mencatat jumlah penduduk miskin kota bekasi pada tahun 2022 sebanyak 137.400 Jiwa (Badan Pusat Statistik, 2022).
Meningkatnya  angka  kemiskinan  secara  nasional  yang  juga  meningkatnya  angka kemiskinan  perkotaan  diakibatkan  oleh  beberapa  sebab  antara  lain  karena  kebijakan Penyesuaian  Harga  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)  ,  Tingginya  angka  Penduduk  Kerja  yang terdampak Pandemi /PHK, Kenaikan harga eceran 5 (lima) komoditas bahan Pokok, dan Kondisi Ekonomi Nasional pada triwulan III 2022 cenderung melambat (Badan Pusat Statistik, 2022).
Program Keluarga Harapan di Kota Bekasi masuk pada triwulan ke tiga tahun 2012 dengan jumlah  RTSM  (Rumah  Tangga  Sangat  Miskin)  istilah  pada  saat  itu,  sebanyak  10.074  RTSM tersebar di 56 Kelurahan dan 12 Kecamatan di Kota Bekasi. Kota Bekasi akan semakin jenuh penerima manfaat di tahun 2018 seiring dengan pengembangan strategi perluasan jangkauan penerima  manfaat  PKH,  sehingga  jumlah  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  menjadi 40.210.(Kemensos, 2023).
Gambar 2: Perkembangan Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM)  PKH Kota Bekasi
Program Keluarga Harapan menarik untuk dikaji lebih jauh, karena program ini diciptakan tidak hanya untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin terutama dengan adanya kondisi yang tiba-tiba seperti kasus yang terjadi di awal Tahun 2019, Pandemi Covid-19 masuk ke  Indonesia  yang  mengakibatkan  adanya  guncangan  ekonomi  yang  sangat  besar.  Karena sebelumnya  dengan  adanya  program  ini  sudah  menunjukkan  penurunan  angka  kemiskinan yang  signifikan  Namun,  juga  diperkirakan  akan  memberikan  tempat  bagi  perempuan  untuk diikat (Auzar, 2021).
Persyaratan  yang  digariskan  dalam  dukungan  PKH  ini  merupakan  intervensi  yang menitikberatkan pada masalah kesejahteraan dan ketegangan gender dalam kehidupan sehari- hari.  Oleh  karena  itu,  tidak  jarang  ibu-ibu  atau  perempuan  dewasa  menerima  pembayaran bantuan saat program ini dilaksanakan. yang disebut dengan istilah pengurus. Pemberian dana bantu  dan  pengelolaan  diberikan  kepada  pengurus  diyakini  dapat  memberikan  perubahan prilaku pada pengurus itu sendiri dan keadaan setiap anggota anggotanya. Secara khusus, hal ini dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan setiap peserta PKH (Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019).
Belajar tentang program CCT dan dampaknya sudah banyak dilakukan, baik itu dampak pada peningkatan  akses  bidang  pendidikan  maupun  peningkatan  pada  bidang  kesehatan  serta bagaimana  dampak  pada  peran  perempuan  sebagai  pengelola  bantuan.  Dalam  semua penelitian yang dilakukan di Negara Meksiko, Nikagarua, dan Brazil terlihat bawa kualitas pola makan meningkat yang ditunjukkan pada konsumsi masyarakat atas makanan hewani, buah dan sayuran. Hasil dari penelitian juga menunjukkan kendali perempuan atas bantuan yang diterima olehnya. Menaikkan status daya tawar perempuan. Meningkatnya kepercayaan diri, kesadaran dan memberdayakan mereka untuk mengendalikan sumber daya pada rumah tangga mereka (Leroy et al., 2009).
Hal serupa juga diuraikan pada penelitian yang dilakukan oleh Thomson & Molyneux (2011) tentang bagaimana adopsi program CCT yang dilakukan di Amerika Latin sangan menunjukkan keberhasilan dalam mengurangi kemiskinan di dua negara yaitu Meksiko dan Brazil. Dikatakan juga bahwa dengan adanya bantuan transfer langsung kepada perempuan sebagai pengurus dalam  keluarga  miskin  memaksimalkan  efektivitas  peran  seorang  perempuan/ibu  dalam keluarganya. Ketika seorang penghasilan ayah lebih dimaksimalkan untuk kebutuhan rumah tangga,  bantuan  ini  justru  semakin  memberdayakan  perempuan  dengan  partisipasi  mereka dalam mengelola bantuan tersebut (Thomson & Molyneux, 2011).
Berbagai penelitian tentang PKH dan dampaknya telah dilakukan di Indonesia, antara lain oleh Suharto & Thamrin (2012) bagaimana PKH sudah memberikan dampak yang begitu baik bagi  anggota  keluarga  miskin,  terlihat  dengan  meningkatnya  angka  partisipasi  sekolah, meningkatnya fasilitas-fasilitas kesehatan dan kunjungan Tidak diragukan lagi bahwa tingkat kesehatan ibu hamil dan balita sedang meningkat. Ditambah lagi, dengan waktu hal ini akan berdampak pada pengurangan angka kemiskinan (Suharto & Thamrin, 2012).
Pengelolaan memang ditujukan kepada perempuan namun saat menjalani program di dalam  keluarga  masing-masing  diharapkan  ada  kerja  sama  antara  istri  dan  pasangannya. Dukungan dari pasangan tidak kalah penting untuk terlaksananya program ini dengan baik. Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Nainggolan,  (2019)  pada  hasil  penelitiannya  yang mengungkapkan bahwa program PKH belum menyentuh semua anggota keluarga PKH yang ada.  Oleh  karena  bantuan  diterima  oleh  perempuan/Ibu  sehingga  menurutnya  PKH  belum menjawab persoalan ketimpangan gender yang ada pada keluarga miskin penerima bantuan PKH (Nainggolan, 2019).
Menurut  Anthony  Giddens  strukturasi  mengacu  pada  proses  saling  mempengaruhi antara aktivitas individu dan struktur sosial. Dia menolak perbedaan tajam antara aktor individu yang  bertindak  dan  struktur  sosial  yang  memaksakan  pembatasan  pada  tindakan  tersebut. Giddens berpendapat bahwa aktor individu dan struktur sosial saling berhubungan dan saling bergantung (Giddens, 1984).
Giddens menggunakan konsep penataan untuk menganalisis berbagai aspek kehidupan sosial, seperti politik, budaya, dan interaksi sosial. Baginya, strukturasi merupakan pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami bagaimana tindakan individu dan struktur sosial secara dinamis berinteraksi dan saling mempengaruhi (Nashir, 2010).
Hal ini menjadi menarik bagi penulis karena disatu sisi penelitian yang sebelumnya dilakukan di atas mengharapkan adanya Kerjasama dengan pasangan dengan laki-laki atau dalam hal ini yang berperan sebagai suami, sehingga penulis ingin melihat lebih jauh bagaimana perempuan
menjalankan perannya di dalam mengelola bantuan PKH. Teori Giddens akan dipakai penulis untuk  melihat  bagaimana  pola  yang  terbentuk  pada  diri  perempuan  pengurus  PKH  dalam mengelola bantuan tersebut.)

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang  mengandalkan  observasi  dan  analisis.  serta  menggambarkan  setiap  fenomena  dan keadaan yang terjadi pada saat sekarang pada perempuan yang berperan sebagai pengurus dalam keluarga penerima manfaat PKH. Dijabarkan secara sistematis dan faktual dengan tujuan untuk menggambarkan secara jelas mendapatkan penyelesaian dari masalah yang diteliti.
Pengumpulan  data  dilakukan  teknik  wawancara  dan  dokumentasi,  serta  memanfaatkan dokumen-dokumen  resmi  yang  diperoleh  dari  pemerintah/instansi  terkait.  Informan  pada penelitian ini adalah perempuan yang ditunjuk untuk mengelola bantuan atau sering disebut pengurus pada KPM PKH, yang berdomisili di Kota Bekasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Provinsi Jawa Barat Indonesia termasuk kota Kota Bekasi. Wilayah metropolitan Jabodetabek yang  meliputi  Jakarta,  Bogor,  Depok,  Tangerang,  dan  Bekasi  termasuk  kota  ini.  Bekasi berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor di utara, Depok di selatan, Jakarta di barat, dan Kabupaten Bekasi di timur.
Kota  Bekasi  telah  berkembang  pesat  dalam  beberapa  dekade  terakhir.  Awalnya,  Bekasi merupakan kota industri dengan  banyak pabrik dan kompleks industri di kawasan tersebut. Namun, dengan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, Bekasi berkembang menjadi pusat perdagangan dan bisnis yang penting.
Program Keluarga Harapan di Kota Bekasi masuk pada triwulan ke tiga tahun 2012 dengan jumlah RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin)  istilah pada saat itu sebanyak  10.074 RTSM yang tersebar di 12 Kecamatan dan 56 Kelurahan di Kota Bekasi. Seiring perkembangan kebijakan perluasan jangkauan penerima manfaat PKH maka pada tahun 2018 Kota Bekasi mendapatkan tambahan penerima manfaat saturasi sehingga saat ini berjumlah 40.210 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Gambar 3: Potret Kemiskinan Di Kota Bekasi Tahun 2012-2023
Berdasarkan  data  yang  dipublikasikan  BPS,  ada  beberapa  penyebab  kenaikan  angka kemiskinan pada September 2022. Di antaranya adalah penduduk usia kerja yang mencapai 4,15 juta pada Agustus 2022 dan terus terkena dampak pandemi, konsumsi rumah tangga dan terdampak oleh penurunan Pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga.
Pemerintah  Kota  Bekasi  bekerja  keras  untuk  membangun  kebutuhan  infrastruktur, kesehatan,  pendidikan,  dan  keamanan  warganya.  Ini  juga  berlaku  untuk  inisiatif  PKH  yang dilakukan Kota Bekasi. Pemerintah daerah Kota Bekasi turut membantu mensukseskan program ini. Dinas Sosial Kota Bekasi berperan sebagai pelaksana di wilayah Kota Bekasi dan menjadi wadah bagi seluruh pelaksana lapangan, khususnya Sumber Daya Manusia (SDM) PKH yang bekerja di wilayah Kota Bekasi.
Dalam mengelola program dan kegiatan, SDM PKH menjadi faktor kunci yang menyukseskan tujuan perusahaan. Program Keluarga Harapan diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 dan PKH SDM. PKH merekrut dan menyeleksi sumber daya manusianya. Dengan membangun infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan, Pemkot Bekasi terus berupaya meningkatkan kualitas hidup warganya. Hal ini juga berlaku untuk program PKH yang telah  diberlakukan  di  Kota  Bekasi.  Pemerintah  Daerah  Kota  Bekasi  turut  membantu mensukseskan program ini. Dinas Sosial Kota Bekasi berperan sebagai pelaksana wilayah dan menjadi wadah bagi seluruh pelaksana lapangan, khususnya pegawai Sumber Daya Manusia (SDM) PKH.
Faktor utama yang mendukung tercapainya tujuan organisasi  dalam mengelola  program dan kegiatan adalah SDM PKH. Terkait Program Keluarga Harapan, SDM PKH diatur dengan Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  1  Tahun  2018.  Rekrutmen  dan  seleksi  SDM  PKH  Dengan membangun infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan, Pemkot Bekasi terus berupaya  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  bagi  penghuninya.  Hal  ini  juga  berlaku  untuk program  PKH yang telah diberlakukan di Kota Bekasi. Pemerintah Daerah Kota Bekasi turut membantu mensukseskan program ini. Dinas Sosial Kota Bekasi berperan sebagai pelaksana
wilayah dan menjadi wadah bagi seluruh pelaksana lapangan, khususnya pegawai Sumber Daya Manusia (SDM) PKH.
Faktor utama yang mendukung tercapainya tujuan organisasi  dalam mengelola  program dan kegiatan adalah SDM PKH. Terkait Program Keluarga Harapan, SDM PKH diatur dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018. Rekrutmen dan Seleksi SDM PKH Keseluruhan dari mekanisme pelaksanaan PKH, SDM PKH akan turut serta di dalamnya.

## PEMBAHASAN
A. Program Keluarga Harapan
Program  Keluarga  Harapan  merupakan  program  bantuan  sosial  yang  bersyarat. Mekanisme PKH dilaksanakan mulai dari perencanaan, pemilihan calon peserta PKH, validasi informasi  calon  penerima  PKH,  penghitungan  KPM  PKH,  penyaluran  bansos  PKH, pendampingan  PKH,  peningkatan  kapasitas  keluarga,  verifikasi  komitmen  KPM  PKH, pemutakhiran data KPM PKH, dan mengubah keanggotaan PKH.
Program  Keluarga  Harapan  atau  dikenal  juga  dengan  PKH  bertujuan  untuk:  (1) meningkatkan pendapatan dan taraf hidup keluarga berpenghasilan rendah dan rentan; (2) menurunkan  biaya  dan  meningkatkan  standar  hidup  penerima  manfaat  melalui  akses  ke layanan  kesejahteraan  sosial,  kesehatan,  dan  pendidikan;  (3)  mengubah  kebiasaan mengakses dan kemandirian KPM;  dan (4) mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. (5) Sebutkan  keuntungan  dari  pendidikan  formal.  Mekanisme  PKH  dilaksanakan  mulai  dari perencanaan,  pendampingan  kepada  calon  peserta  PKH,  validasi  data  calon  penerima manfaat  PKH,  penetapan  KPM  PKH,  pemberian  bansos  PKH,  pendampingan  PKH, peningkatan kapasitas keluarga, verifikasi komitmen KPM PKH, pemutakhiran data KPM PKH, dan perubahan keanggotaan PKH.
Tujuan  Program  Keluarga  Harapan  atau  dikenal  juga  dengan  PKH  adalah:  (1) Meningkatkan taraf hidup KPM dengan memberikan akses pelayanan kesejahteraan sosial, kesehatan dan pendidikan; (2) meringankan beban keuangan keluarga miskin dan rentan serta meningkatkan  pendapatan mereka; (3)  mengubah perilaku  KPM dan meningkatkan kemandirian  mereka  dalam  mengakses  layanan  kesejahteraan  sosial,  kesehatan,  dan pendidikan; dan (4) mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. 5. Mendeskripsikan manfaat pendidikan formal.
Komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial dapat digunakan untuk mendiskriminasi penerima manfaat PKH. Setiap elemen kriteria memuat informasi sebagai berikut: Berikut persyaratan untuk mendapatkan PKH untuk komponen kesehatan: (1) Wanita hamil,  nifas,  atau  menyusui.  beberapa  kehamilan  dan/atau  menyusui  saat  ini;  (2)  Tahun-
tahun awal. Anak yang belum masuk sekolah dan berusia antara 0 dan 6 tahun (usia diukur dari ulang tahun terakhir).
Anak usia sekolah juga wajib mengikuti Komponen pendidikan. Anak usia sekolah yang dimaksud adalah individu yang berusia antara 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan  pendidikan  wajibnya  dan  bersekolah  pada  jenjang  pendidikan  SD/MI, SMP/MT, atau SMA/MA.
Elemen terakhir adalah kesejahteraan sosial. Berikut persyaratan penerima bantuan kesejahteraan sosial PKH. (1) Lansia adalah warga lanjut usia yang termasuk dalam satu kartu keluarga  sebagai  anggota  keluarga.  (2)  Orang  yang  cacat  berat.  individu  yang  terdaftar dalam kartu keluarga yang sama dengan anggota keluarganya dan mengalami gangguan penglihatan  yang  signifikan  adalah  individu  yang  kondisinya  menghalangi  mereka  untuk melakukan tugas sehari-hari atau membuat mereka bergantung pada orang lain dan tidak dapat menghidupi diri sendiri sepanjang hidup mereka.
Hak dan kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH harus dilindungi. Bantuan sosial  PKH,  bantuan  sosial  PKH,  pelayanan  di  bidang  kesejahteraan  sosial,  kesehatan, dan/atau  pendidikan,  serta  program  pendukung  lainnya  di  bidang  perumahan, pengembangan ekonomi, subsidi energi, dan lain-lain, merupakan manfaat yang menjadi milik KPM PKH. persyaratan vital.
Sedangkan KPM PKH memiliki beberapa tugas yang harus dijalankan, beberapa di antaranya  adalah  sebagai  berikut:  a.  Komponen  kesehatan  yang  terdiri  dari  ibu hamil/nifas/menyusui,  anak  kecil  (0-6  tahun)  yang  belum  sekolah  wajib  memeriksakan kesehatannya di fasilitas/layanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan; B. Komponen pendidikan yang meliputi anak usia 12 tahun yang wajib mengikuti wajib belajar dan yang wajib memenuhi kebutuhannya Selama ini terjadi, KPM PKH memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi, antara lain: a. Komponen Kesehatan yang terdiri dari ibu hamil, nifas, dan menyusui; Komponen Anak Usia Dini yang meliputi anak usia 0 sampai dengan 6 tahun yang belum bersekolah; dan Komponen Pendidikan, yang mencakup anak-anak berusia 12 tahun ke bawah yang wajib mengikuti pembelajaran.
B. Strukturasi Perempuan dan Perannya Dalam Mengelola Bantuan PKH Manusia memiliki kebebasan Manusia memiliki kebebasan untuk mengekspresikan diri mereka sendiri tanpa terikat pada struktur tempat mereka berada. Ataupun sebaliknya manusia dapat memilih bertindak atau tidak atas pengaruh dari struktur dimana dia berada. Manusia memiliki subjektivitasnya sendiri. Manusia adalah aktor untuk dirinya sendiri, yaitu
dalam ranah subjektivitas individu, ketika individu tersebut bertindak melalui kesadarannya di  dunia  sosial,  kinerja  tindakan  manusia  bergantung  pada  pemahaman  dan  penyatuan mereka atas tindakan tersebut. Perempuan dapat menjadi manusia yang berpengalaman dan memiliki pengetahuan, dengan kata lain manusia bebas berkembang.
Perempuan  sebagai  pengurus  PKH  di  Kota  Bekasi  memiliki  kelompok  yang  telah ditetapkan  berdasarkan  tempat  tinggal  terdekat  satu  dengan  yang  lainnya.  Anggota kelompok bisa terdiri daro 30-60 orang pengurus. Setiap kelompok ini didampingi oleh satu orang SDM PKH yang dikoordinator oleh Koordinator kota dan Koordinator Kecamatan.
Program PKH dikenalkan lebih mendalam pada pertemuan kelompok yang dilakukan rutin satu bulan sekali, namun saat pandemi pertemuan kelompok ini harus banyak terhenti. Namun pendamping berusaha untuk tetap menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. Selain dari pertemuan rutin yang berisi tentang berbagai kegiatan edukasi, terdapat pertemuan  peningkatan  kemampuan  keluarga  atau  yang  disebut  dengan  P2K2.  Untuk mempercepat  perbaikan  perilaku  di  KPM  PKH,  Pertemuan  Peningkatan  Kemampuan Keluarga  (P2K2)  merupakan  prosedur  pembelajaran  yang  sistematis.  Kepada  seluruh kelompok KPM PKH yang dibantunya, Fasilitator Sosial PKH wajib mendistribusikan materi P2K2, yang menjadi sarana verifikasi komitmen bagi KPM PKH.
Tujuan  P2K2  adalah  mendorong  percepatan  perubahan  perilaku  dengan meningkatkan  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  pentingnya  kesehatan  keluarga, pengelolaan  keuangan,  perlindungan  anak,  pendidikan  anak  usia  dini  dan  kesejahteraan sosial.
Setiap anggota kelompok di P2K2 memiliki akses terhadap modul pendamping yang berfungsi sebagai sumber ajar. Modul P2K2 adalah kursus pembelajaran terstruktur yang dirancang  untuk  membantu  anggota  KPM  PKH  mengembangkan  keterampilan  hidup mereka,  dengan  penekanan  khusus  pada  bidang  ekonomi,  pendidikan,  dan  pengasuhan anak.
Melalui  P2K2  dan  berbagai  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pendamping  kepada perempuan  pengurus  yang  tergabung  dalam  kelompok  merupakan  bagian  dari  struktur yang dapat mempengaruhi perempuan pengurus dalam hal bertindak.
Hasil dari lapangan menunjukkan bahwa perempuan sebagai pengurus dikuasai oleh rules yaitu peraturan-peraturan dari kelembagaan PKH. Terkait adanya kewajiban-kewajiban yang  harus  dilakukan  penerima  bantuan  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya.  Dalam  hal pendidikan terlihat bahwa kehadiran anak-anak KPM PKH disekolah diatas 98 persen.
Perempuan pengurus/Ibu juga dalam memanfaatkan bantuan yang diperoleh yang
sesuai  dengan  skema  bantuan  yag  telah  ditetapkan  seperti  pada  gambar  dibawah  ini, memaksimalkan  bantuan  sesuai  dengan  kebutuhan  atas  komponen  yang  mereka  terima. Dalam  Pendidikan  kebanyakan  perempuan  pengurus  akan  menggunakan  dana  yang diperoleh untuk kebutuhan sekolah, seperti uang sekolah, seragam, alat tulis, buku pelajaran ditambah dengan ongkos yang dibutuhkan untuk kesekolah serta operasional lainnya yang dibutuhkan anak bersekolah.
Untuk  komponen  kesehatan  juga  para  perempuan  sebagai  pengurus  PKH menggunakan dana bantuan untuk memenuhi gizi bagi anak usia dini, serta gizi ibu hamil dan pemeriksaan kehamilan. Sebagian besar juga digunakan untuk berobat di luar rumah sakit  pemerintah.  Terlihat  dari  data  yang  diperoleh  hampir  97  persen  ibu  hamil  rutin memeriksakan  kehamilannya  ke  puskesmas.  81  persen  KPM  PKH  telah  memberikan  asi ekslusif pada bayi mereka, pemeriksaan anak balita, pemberian imunisasi, pemberian vitamin rutin dilakukan.
Pada  pelaksanaannya  program  PKH  memberikan  segala  pemahaman  program kepada  KPM  PKH  melalui  pertemuan  kelompok  maupun  P2K2  sehingga  semakin memantapkan perempuan sebagai pengurus PKH dalam memutuskan tindakannya. Hal ini sesuai dengan konsep Giddens tentang strukturasi bahwa antara agen dan struktus dapat saling mempengaruhi. Perempuan pengurus sebagai agen dan kelembagaan PKH sebagai struktur baru bagi mereka mempengaruhi setiap keputusan yang akan mereka ambil.
Pengetahuan  dan  ketrampilan  yang  diperoleh  menjadi  sumber  daya  juga  untuk perempuan pengurus. Jadi tidak hanya dana bantuan PKH yang dikelola namun mendorong kemauan anak belajar dan bersekolah, menjaga pola hidup bersih dalam keluarga, menjaga asupan  gizi  bagi  anggota  keluarga  juga  merupakan  suatu  tindakan  yang  dilakukan perempuan dalam perannya sebagai pengurus PKH untuk memberikan yang terbaik bagi anggota keluarganya.  Pengambilan keputusan yang dapat mensejahterakan keluarganya, serta memandirikan keluarganya sehingga nantinya terbebas dari bantuan. Berdiri sendiri dalam rintisan usahanya melalui penyisihan dana bantuan sedikit demi sedikit.

## SIMPULAN
Perempuan  pengurus  PKH  dalam  menjalankan  perannya  telah  menunjukkan adanya pengaruh dari rules dan struktur yaitu kelembangaan PKH yang mempengaruhi perempuan dalam bertindak. Pengambilan keputusan sendiri untuk mengelola bantuan PKH  merupakan  salah  satu  bukti  konkrit  bahwa  perempuan  telah  berhasil  memegang kendali atas tindakannya. Sekalipun pada posisinya sebagai istri di dalam rumah tangga yang tetap harus memberitahukan segala sesuatu kepada pasangannya, menurut penulis
ini  justru  menjadi  tindalan  yang  positif  yang  telah  berhasil  dilakukan  oleh  perempuan. Karena  hal  tersebut  dapat  menjaga  hubungan  di  dalam  keluarga  tetap  harmonis  dan membentuk visi dan tujuan yang sama.
Sesuai  dengan  konsep  strukturasi  yang  merupakan  dualitas  artinya  saling mempengaruhi  demikian  juga  dengan  struktur  yang  dapat  dipengaruhi  oleh  agennya. Sekalipun perempuan sebagai agen dapat bebas melakukan tindakannya namun tetap di kuasai oleh struktur sosial yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Auzar,  Z.  (2021).  Kemiskinan,  Gender,  dan  Covid-19  Jatim :  Feminization  of  Poverty,  Multiple Pandemic,  and  Feminization  of  Pandemic. Prosiding  Seminar  Nasional  Penanggulangan Kemiskinan, 1, 248 – 287.
Badan  Pusat  Statistik.  (2022).  Kota  Bekasi  Dalam  Angka  2022. BPS  Kota  Bekasi,  295. https://bekasikota.bps.go.id/publication/2022/02/25/bb5e0280d7ba865191acbdb2/kota- bekasi-dalam-angka-2022.html
Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2019).
Pr o f i l e r e mp u ON. Profil Perempuan Indonesia. https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/b4bdc-profil-perempuan-indonesial-_2019.pdf
BPS Kota Bekasi. (2023). Kota Bekasi Dalam Angka 2023. BPS Kota Bekasi, 346.
Direktorat Jaminan Sosial. (2019). Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2019. Giddens. (1984). Teori strukturasi Anthony Giddens untuk analisis Sosial. 3, 1 – 31.
Guna,  D.,  Salah,  M.,  Syarat,  S.,  Gelar,  M.,  Ilmu,  S.,  Dan,  S.,  &  Politik,  I.  (2012).  Program  Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan (PKH), 17.
Kementerian Sosial. (2021). Pedoman PKH.
Leroy, J. L., Ruel, M., & Verhofstadt, E. (2009). The impact of conditional cash transfer programmes on  child  nutrition:  a  review  of  evidence  using  a  programme  theory  framework. Journal  of Development Effectiveness, 1(2), 103 – 129. https://doi.org/10.1080/19439340902924043 Nainggolan, T. (2019). Aspek Gender Dalam Program Keluarga Harapan. Sosio Informa, 5(1), 1 – 14. https://doi.org/10.33007/inf.v5i1.1593
Nashir, H. (2010). Sosiologi Giddens.
Nazara, S., & Rahayu, S. K. (2013). Program Keluarga Harapan (PKH): Program Bantuan Dana Tunai Bersyarat di Indonesia. International Policy Centre for Inclusive Growth, 1(42), 1.
Sugiyama, N. B. (2011). The diffusion of conditional cash transfer programs in the Americas. Global Social Policy, 11(2 – 3), 250 – 278. https://doi.org/10.1177/1468018111421295
Suharto,  E.,  &  Thamrin,  D.  (2012).  Program  Keluarga  Harapan  (Pkh):  Memotong  Mata  Rantai Kemiskinan Anak Bangsa. Jurnal Aspirasi, 3(1), 1 – 20.
Thomson, M., & Molyneux, M. (2011). CCT Programmes and Women ’ s Empowerment in by Maxine
Molyneux & Marilyn Thomson. CARE Policy Paper.
http://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/cct-progs-and-womens-emp- peru-bolivia-ecuador.pdf
Zahrok, S., & Suarmini, N. W. (2018). Peran Perempuan Dalam Keluarga. IPTEK Journal of Proceedings Series, 0(5), 61. https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4422
[1]