DOI: 10.46870/jstain.v6i1.1022
Kaprawi, Kurniati,
Misbahuddin

## AL-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan
Volume 6 Nomor 1, Juni Tahun 2024 https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/about E-ISSN: 2715-5420

## PERTIMBANGAN SOSIOLOGIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN PORNOGRAFI DI INDONESIA
Kaprawi 1, Kurniati 2 Misbahuddin 3
1 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia *80100322255@uin-alauddin.ac.id
Kata Kunci : Pertimbangan Sosiologi,
Hukum Islam, Penolakan Pornografi

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan sosiologis hukum  Islam  terhadap  penolakan  pornografi  di  Indonesia. Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif-kualitatif.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  kemudahan  akses  tayangan pornografi  di  media  sosial  yang  terus  menerus  dikonsumsi  oleh individu dapat mengakibatkan peningkatan kasus perzinahan, pemerkosaan,  hingga  pembunuhan,  serta  dampak  negatif lainnya.  Dalam  perspektif  hukum  Islam,  pornografi  dilarang keras  dan  dianggap  haram.  Hal  ini  ditegaskan  dalam  Al-
Qur'an  surah  al-Nur/24:  30-31  yang  memerintahkan  untuk menjaga  kehormatan,  serta  surah  al-Isra'/17:  32  yang melarang  mendekati  zina  dan  menetapkan  hukuman  bagi pelaku  zina  dalam  surah  al-Nur/24:  2.  Pornografi  dalam Islam dianggap setara dengan perbuatan zina berat. Kejahatan pornografi  tidak  diatur  secara  eksplisit  dalam  undang-undang, sehingga  hukumnya  diadopsi  dari  prinsip  kias  yang  mengacu pada teks dan hukum yang sudah ada.
Keywords: Sociological Considerations, Islamic Law, Rejection of Pornography This  study  aims  to  examine  the  sociological  considerations  of Islamic law regarding the rejection of pornography in Indonesia. This  research  employs  a  descriptive-qualitative  method.  The findings indicate that the easy  access to pornographic content on social media, which is continuously consumed by individuals, can lead to an increase in cases of adultery, rape, and even murder, along with other negative impacts. From the perspective of Islamic law,  pornography  is  strictly  prohibited  and  considered  haram.
DOI: 10.46870/jstain.v6i1.1022
Kaprawi, Kurniati,
Misbahuddin
This is affirmed in the Qur'an, surah al-Nur/24: 30-31, which commands  the  preservation  of  chastity,  as  well  as  surah  al-
Isra'/17:  32,  which  forbids  approaching  adultery  and  sets  out the punishment for adultery in surah al-Nur/24: 2. In Islam, pornography is equated with severe adultery. Pornographic crimes are  not  explicitly  regulated  by  law;  therefore,  the  legal  stance  is adopted  from  the  principle  of  analogy  (qiyas)  based  on  existing texts and laws. Article History: Received: 15 Januari 2024 Accepted:
12 Juni 2024
PENDAHULUAN
Sungguh  ironis,  saat  masyarakat  ramai  membicarakan moralitas  bangsa,  pornografi  dan  pornoaksi  justru  dibiarkan berkembang.  Akibatnya,  tidak  mengherankan  jika  fatwa  MUI tentang
pornografi dan bahkan RUU larangan
pornografi/pornoaksi  (RUU  APP)  kurang  mendapat  respons positif.  Lebih  ironis  lagi,  ada  sejumlah  kelompok  yang  menolak RUU  Anti  Pornografi  dan  Pornoaksi  (RUU  APP)  yang  saat  ini sedang dibahas oleh DPR. Pro dan kontra terkait hal ini menjadi fenomena  menarik  di  berbagai  media  massa.  Namun,  satu  hal yang pasti, pornografi merupakan racun bagi masyarakat.
Seperti  halnya  RUU  yang  mengatur  kehidupan  rumah tangga beberapa tahun yang lalu yang juga ditolak dengan alasan membela kepentingan dan martabat kaum perempuan, penolakan terhadap  RUU  APP  sering  kali  didasarkan  pada  argumen  bahwa peraturan  tersebut  memarjinalkan  perempuan.  Perempuan  sering kali  dijadikan  korban  untuk  menolak  peraturan  yang  sebenarnya mengikat  baik  perempuan  maupun  laki-laki.  Alasan  bahwa  RUU APP  akan  membatasi  kebebasan  perempuan  dan  menganggap perempuan sebagai korban merupakan dalih yang tidak berdasar. Saat  ini,  banyak  perempuan  yang  berpakaian  sopan  berkiprah  di berbagai  bidang,  seperti  ibu  rumah  tangga,  guru,  wartawan, pebisnis,  maupun  politisi.  Seperti  yang  disampaikan  oleh  Agus
DOI: 10.46870/jstain.v6i1.1022
Kaprawi, Kurniati,
Misbahuddin
Triyanta,  “Lalu,  kiprah  seperti  apa  yang  sebenarnya  dibatasi?” (Triyanta,  2006).  Alasan  dari  "pembela  pornografi"  bahwa  RUU APP  membatasi  aktivitas  perempuan  terkesan  dipaksakan  atau hanya sekadar pembelaan diri. Bagaimana tidak, karena mayoritas yang  mengungkapkan  penolakan  tersebut  adalah  pelaku pornografi dan pornoaksi.
Bagi  perempuan  yang  terlibat  dalam  industri  ini,  mungkin mereka  tidak  merasa  menjadi  objek,  malah  muncul  rasa  bangga. Ironisnya,  perempuan  dengan  segala  keindahannya  sering  kali dieksploitasi  untuk  berbagai  kepentingan.  Perkembangan kehidupan masyarakat di dunia modern saat ini sangat bergantung pada  teknologi.  Teknologi  membuat  masyarakat  menjadi  manja dalam  kehidupannya  dan  mengakibatkan  banyaknya  konten- konten negatif. Konten ini tidak hanya ditonton dan dialami oleh orang  dewasa,  tetapi  juga  dilihat  dan  ditonton  oleh  kaum  muda, terutama pelajar. Oleh karena itu, dasar untuk memperkuat akhlak dan  iman  generasi  muda  saat  ini  adalah  dengan  membentengi mereka  dengan  ajaran-ajaran  atau  hukum-hukum  yang  diajarkan dalam Al- Qur’an dan hadis Rasulull ah Muhammad saw. Perdebatan  tentang  masalah  pornografi  dan  pornoaksi memang  menjadi  perhatian  berbagai  lapisan  masyarakat.  Hal  ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa penayangan berbagai film, acara TV, dan media lainnya dirasakan oleh masyarakat luas telah menembus  batas  norma-norma  kesusilaan,  kaidah  agama,  dan nilai-nilai  luhur  yang  melekat  dalam  kehidupan  masyarakat. Firdaus  Syam  menyatakan  bahwa,  “Apa  yang  disaksikan  sehari - hari baik melalui berbagai media elektronik maupun cetak dengan jelas  tidak  lagi  mengindahkan  apa  yang  dianggap sebagai sesuatu yang  tabu,  melanggar  batas-batas  kesopanan  dan  ketidakpatutan sebagai Masyarakat Timur yang religius sekaligus beradab” (Syam, 2010). Pornografi  dan  pornoaksi  memiliki  dampak  negatif terhadap  perilaku  generasi  muda.  Anak-anak  dan  perempuan sering  kali  menjadi  korban,  baik  sebagai  korban  murni  maupun sebagai "pelaku sebagai korban". Oleh karena itu, pornografi dan pornoaksi  dikategorikan  sebagai  perbuatan  pidana.  Ini  bukanlah
DOI: 10.46870/jstain.v6i1.1022
Kaprawi, Kurniati,
Misbahuddin
isu  baru  karena  Pasal  281,  Pasal  282,  Pasal  283,  Pasal  532,  dan Pasal  533  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  telah melarang pornografi dan pornoaksi serta menetapkan hukumnya. Dampak  pornografi  dan  pornoaksi  juga  meluas  ke  perbuatan moral  lainnya  dan  tindak  pidana  lainnya,  seperti  perzinaan, pemerkosaan, pelacuran, aborsi, pembunuhan, dan lain-lain.
Undang-Undang  Pornografi  Nomor  44  tahun  2008 merupakan produk hukum yang pengesahannya memakan waktu cukup panjang, sekitar 10 tahun. Proses ini diawali dengan suatu rancangan yang mengalami beberapa perubahan, yaitu Rancangan Undang-Undang  Anti  Pornografi  dan  Pornoaksi  (RUU  APP). Dalam  perkembangannya,  nama  rancangan  tersebut  berubah menjadi  Rancangan  Undang-Undang  Pornografi,  yang  akhirnya melalui  sidang  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  Indonesia disahkan  dan  ditetapkan  sebagai  Undang-Undang  Pornografi. Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Neng  Djubaedah,  "Undang- Undang ini merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan berbagai perubahan dan diskusi" (Djubaedah, 2009).
Pornografi  sering  kali  dikaitkan  dengan  seni,  di  mana banyak pelaku pornografi berlindung atas nama seni. Padahal, seni adalah tindakan atau proses penciptaan yang secara sengaja dibuat untuk  meningkatkan  kreativitas  dan  kecerdasan  manusia, memenuhi unsur estetika, artistik, filosofis, dan moral. Sementara itu,  pornografi  adalah  tindakan  yang  bertujuan  mengeksploitasi syahwat.  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI), pornografi  didefinisikan  sebagai  penggambaran  tingkah  laku secara  erotis  dengan  lukisan  atau  tulisan  untuk  membangkitkan nafsu  birahi;  bahan  bacaan  yang  sengaja  dan  semata-mata dirancang  untuk  membangkitkan  nafsu  birahi  dalam  seks (Departemen Pendidikan Nasional, 2005).
Menurut  Webster  New  World  Dictionary,  kata  pornografi berasal  dari  bahasa Yunani  yang  terdiri  atas  dua  suku  kata, yaitu porne dan graphein. Secara harfiah, kamus Webster memberikan definisi  tentang  pornografi  sebagai  "writing,  pictures,  etc., intended  primarily  to  arouse  sexual  desire.  The  production  of
DOI: 10.46870/jstain.v6i1.1022
Kaprawi, Kurniati,
Misbahuddin
such writings, pictures, etc." Dalam penggunaan kata "porno" dan "pornografi", secara definisi memang ada sedikit perbedaan. Kata "porno"  biasanya  mencakup  tulisan,  gambar,  lukisan,  maupun kata-kata  lisan,  tarian,  serta  apa  saja  yang  bersifat  asusila  atau cabul.  Sedangkan  "pornografi"  hanya  terbatas  pada  tulisan, gambar,  dan  lukisan — terbatas  pada  apa  yang  bisa  di-graphein (digambar,  ditulis,  atau  dilukis)  (Departemen  Pendidikan Nasional, 2005).
Ilmu yang mempelajari tentang sosiologi hukum tidak dapat dipisahkan  dari  pengetahuan  dan  pemahaman  sosial  tentang hukum  dalam  peristiwa-peristiwa  tertentu  dan  bagaimana  ia digunakan  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Hal  ini  karena kehidupan manusia selalu disertai dengan peristiwa masa lalu yang dapat  berdampak  pada  kehidupannya  sebagai  makhluk  sosial. Peristiwa  dalam  masyarakat  mungkin  berbeda  dari  apa  yang diharapkan atau seharusnya dan apa yang sebenarnya terjadi. Hal ini  merupakan  hasil  dari  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang terus  berubah  dari  waktu  ke  waktu  dan  selalu  berhubungan dengan nilai positif dan negatif. Ketidaksepakatan muncul melalui pendekatan  untuk  menganalisis  peristiwa  sosial  dan  pergolakan. Perbedaan-perbedaan  ini  juga  menyebabkan  konflik  dan perbedaan  yang  signifikan  karena  setiap  orang  memiliki  kualitas unik  yang  memanifestasikan  dirinya  dalam  cara  hidup  yang berbeda (Suparman Usman, 2002).
Dengan  adanya  pendekatan  analisis  yang  berbeda, dibutuhkan  suatu  rambu-rambu  atau  kaidah-kaidah,  dan  fikih sosial yang dalam sosiologi hukum lebih tepat disebut norma atau peraturan  yang  memberi  batasan  dan  kebebasan  bagi  setiap anggota  masyarakat.  Pembatasan  tersebut  berfungsi  sebagai pegangan dalam pergaulan hidup antara anggota masyarakat yang satu  dengan  masyarakat  lainnya  sehingga  terjadi  hubungan harmonis dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara (Sudirman Tebba, 2003).
DOI: 10.46870/jstain.v6i1.1022
Kaprawi, Kurniati,
Misbahuddin

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan studi  pustaka  yang  menggunakan data  kualitatif  yang  terdiri  dari  paparan,  uraian,  dan  tulisan  dari berbagai  referensi  yang  relevan  dengan  permasalahan  penelitian. Sumber  data  mencakup  buku,  literatur,  artikel,  dan  jurnal  yang berkaitan  dengan  topik  yang  diteliti.  Metode  yang  diterapkan dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif,  yang  bertujuan  untuk menguraikan informasi dari bahan pustaka yang relevan.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  teknik dokumenter,  di  mana  informasi  diperoleh  melalui  dokumen  dari berbagai  bahan  pustaka.  Data  tersebut  kemudian  dianalisis menggunakan  metode  analisis  isi.  Metode  ini  melibatkan  kajian terhadap  perilaku  manusia  atau  objek  penelitian  secara  tidak langsung, melalui analisis terhadap buku, esai, artikel, majalah, dan bentuk komunikasi lainnya yang dapat dianalisis.
Dengan  teknik  ini,  data  kualitatif  dikumpulkan  dan dikelompokkan  berdasarkan  kesamaan  tema.  Selanjutnya, dilakukan  analisis  kritis  terhadap  isi  data  untuk  merumuskan kesimpulan  yang  konkret,  yang  kemudian  dijelaskan  secara mendalam.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Sejarah Pornografi
Pornografi  dan  pornoaksi  muncul  sebagai  dampak  dari modernisasi  dan  globalisasi  yang  memengaruhi  kehidupan  sosial. Dalam  konteks  ini,  Islam  sebagai  doktrin  awal  berfungsi  untuk mengatasi  permasalahan  tersebut,  dengan  banyak  ayat  Al-Qur'an dan  hadis  Nabi  yang  mengatur  tentang  pakaian,  interaksi  antara laki-laki  dan  perempuan,  serta  publikasi  yang  menampilkan dekadensi  moral.  Dalam  perspektif  hukum  Islam,  pornografi dilarang secara jelas dan normatif berdasarkan beberapa ayat Al- Qur'an dan hadis Nabi yang tegas melarangnya.
Sejarah  pornografi  diperkirakan  sangat  panjang,  meskipun
DOI: 10.46870/jstain.v6i1.1022
Kaprawi, Kurniati,
Misbahuddin
waktu pastinya kapan pornografi mulai mendapat perhatian secara signifikan  masih  memerlukan  bukti  sejarah  yang  mendukung. Meskipun  demikian,  pada  abad  kedua  puluh,  pornografi mengalami  pemuliaan  yang  belum  pernah  terjadi  sebelumnya. Sejak  era  demokratisasi,  kebebasan  telah  menjadi  bagian  integral dari  kemajuan  peradaban  manusia.  Penemuan  mesin  cetak,  alat fotografi,  dan  teknologi  komunikasi  merupakan  contoh  ekspresi karya  manusia  pada  masa  itu.  Akibatnya,  pornografi  kini  telah menjadi  komoditas  yang  menguntungkan  bagi  para  pebisnis, mendatangkan miliaran rupiah (Maryandi, 2018).
Allah  menciptakan  manusia  dibekali  dengan  berbagai kecenderungan, harta, lawan jenis, anak-anak dan sebagainya  dan potensi  berbuat    baik  dan  potensi  berbuat  kedurhakaan  Q.S.  Ali Imran : 14
ِّ يُز ِّ ن ِِّساَّنلِل ِّ بُح ِِّت ٰو هَّشلا ِّ نِم ِِّءۤا س نلا ِّ نْيِن بْلا و ِِّرْيِطا ن قْلا و ِِّة ر طْن قُمْلا ِّ نِم ِِّب هَّذلا ِِّةَّضِفْلا و ِِّلْي خْلا و ِِّة مَّو سُمْلا ِِّما عْن  ْلْا و
ِِّثْر حْلا و ...... Terjamahannya : Dijadikan  terasa  indah  dalam
pandangan  manusia  cinta  terhadap  apa  yang  diinginkan,  berupa perempuan-perempuan,  anak-anak,  harta  benda  yang  bertumpuk dalam  bentuk  emas  dan  perak,  kuda  pilihan,  hewan  ternak  dan sawah ladang .
Q.S. As-Syam : 8 .
ا ه م هْل ا ف ا ه ر ْوُجُف
ِّ ا هى ٰوْق ت و
Terjemahannya : maka Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya.
Islam  sebagai  agama  yang  komprehensif  telah  menjelaskan dan  mengatur  berbagai  aspek  kehidupan  manusia,  baik  sebagai khalifah  maupun  sebagai  hamba  Allah  Swt.  Pengaturan  atau syariat  Tuhan  dirancang  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  bagi umat  manusia.  Keanekaragaman  potensi  manusia,  meliputi  akal, emosi,  dan  fisik,  dapat  berkembang  menjadi  lebih  baik  dan fungsional  melalui  proses  belajar  yang  dipengaruhi  oleh lingkungan  sosialnya.  Implikasi  dari  hal  ini  adalah  bahwa
DOI: 10.46870/jstain.v6i1.1022
Kaprawi, Kurniati, Misbahuddin
lingkungan  sosial  memiliki  pengaruh  langsung  dan  signifikan dalam menentukan kecenderungan, watak, karakter, dan perilaku manusia.

## Pornografi dalam Islam
Islam  memang  tidak  memberikan  definisi  eksplisit  tentang pornografi.  Namun,  Islam  memiliki  konsep  yang  jelas  mengenai aurat.  Larangan  untuk  melihat  atau  memperlihatkan  aurat (tabarruj),  serta  mendekati  atau  terlibat  dalam  perbuatan  zina (qurb  al-zina),  diatur  secara  tegas  dalam  Al- Qur’an,  Hadis,  dan kaidah-kaidah  fikih  serta  usul  fikih.  Dalam  konteks  ini, pemahaman  tentang  pornografi  dan  pornoaksi  bagi  umat  Islam harus  merujuk  pada  hukum  Islam.  Setiap  tindakan  yang melibatkan pembukaan, pemameran, atau penampilan aurat yang dapat  merendahkan  kehormatan  atau  mendekatkan  pada perbuatan  zina  adalah  hukumnya  dilarang  (haram).  Namun, terdapat  beberapa  pengecualian  dalam  kondisi  tertentu  di  mana aurat  boleh  diperlihatkan  untuk  kepentingan  yang  lebih  besar (Departemen Agama R.I., 1992).
Pornografi  telah  menjadi  kejahatan  yang  meresap  dalam masyarakat  sejak  zaman  dahulu  dan  kini  berkembang  pesat, menyentuh  berbagai  kalangan  mulai  dari  pemuda  hingga masyarakat  umum.  Akses  yang  mudah  melalui  media  elektronik dan  cetak  telah  memungkinkan  pornografi  tersebar  tanpa  batas geografis, menjadikannya isu global. Fenomena ini sering menjadi topik  perdebatan  dan  perhatian  publik,  mencerminkan  dampak dari  akumulasi  lingkungan  dan  globalisasi.  Perkembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang media, telah mempercepat  produksi  dan  distribusi  materi  pornografi, memberikan  dampak  negatif  yang signifikan  terhadap  moral  dan karakter bangsa.
Transformasi sosial, yang sering disebut sebagai perubahan sosial,  adalah  elemen  krusial  dalam  perkembangan  masyarakat. Tanpa  perubahan,  masyarakat  berisiko  terjebak  dalam  keadaan stagnan dan tertekan oleh waktu. Dari perspektif Islam, manusia
DOI: 10.46870/jstain.v6i1.1022
Kaprawi, Kurniati,
Misbahuddin
memiliki  peran  sebagai  khalīfatullāh  (wali  Allah)  di  bumi,  yang melibatkan pelaksanaan ajaran Islam melalui interaksi mental dan fisik  dengan  Tuhan,  sesama  manusia,  dan  lingkungan  sekitar. Kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  meskipun membawa  banyak  manfaat,  juga  turut  berperan  dalam memperluas  penyebaran  pornografi.  Ini  berkontribusi  pada penurunan  moral  dan  integritas  bangsa  Indonesia,  serta  dapat meningkatkan perilaku asusila dan pencabulan, yang mengancam stabilitas sosial masyarakat.
Dalam  Al- Qur’an,  paling  tidak  terdapat  tiga  ayat  yang menjelaskan hal ini, yaitu Q.S. al-A'raf/  : 26, Q.S. al-Isra: 32, dan Q.S.  al-Nur  :  30,  yang  bisa  dipahami  menjadi  petunjuk  tentang embargo pornografi dan pornoaksi.
ا ي ِّ ْيِن ب ِّ م دٰا ِّْد ق ا نْل زْن ا ِّْمُكْي ل ع اًسا بِل ِّْيِرا و ي ِّْمُكِتٰا ْو س ِّ اًشْيِر و ُِّسا بِل و ى ٰوْقَّتلا ِّ كِل ٰذ ِّ  رْي خ ِّ كِل ٰذ ِّْنِم ِِّتٰيٰا ِِّّٰالل ِّْمُهَّل ع ل ِّ ن ْوُرَّكَّذ ي Terjemahannya :
Wahai anak cucu Adam!
Sesungguhnya  Kami  telah  menyediakan  pakaian  untuk  menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang  lebih  baik.  Demikianlah  sebagian  tanda-tanda  kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat .
ِّ لْ و اوُب رْق ت ِّ ىٰن زلا ِّ هَّنِا ِّ نا ك ًِّة شِحا ف ِّ ءۤا س و  ۗ ًِّلْيِب س
Terjemahannya : Dan Jangan kamu mendekati zina,
karna sesungguhnya  ia perbuatan keji dan jalan buruk
ِّْلُق ِّ نْيِنِمْؤُمْل ل ا ْو ضُغ ي ِّْنِم ِّْمِهِرا صْب ا ا ْوُظ ف ْح ي و ِّ ْمُه ج ْوُرُف ِّ كِل ٰذ ى ٰك ْز ا ِّ ْمُه ل َِّّنِا ِّ ّٰالل ِّ  رْيِب خ ا مِب ِّ ن ْوُع ن ْص ي
Terjemahnnya  :  Katakanlah  kepada  laki-laki  yang  beriman, agar  mereka  menjaga  pandangannya,  dan  memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.
Selain  berfungsi  sebagai  sistem  normatif  dan  etika  agama, Islam juga berperan sebagai sistem pertahanan sosial. Karena itu, ajaran  Islam  sangat  tegas  dalam  menanggapi  tindakan  yang merusak  struktur  dan  norma  kehidupan  masyarakat.  Salah  satu permasalahan  mendasar  dalam  pemikiran  hukum  Islam  adalah
DOI: 10.46870/jstain.v6i1.1022
Kaprawi, Kurniati,
Misbahuddin
bagaimana hukum ini berfungsi sebagai aturan yang ideal di satu sisi, sementara di sisi lain harus beradaptasi dengan realitas sosial yang  terus  berubah.  Perubahan  zaman,  yang  tak  dapat  dihindari, memengaruhi  berbagai  aspek  kehidupan  sosial — baik  secara perlahan maupun cepat.
Di  era  modern  ini,  internet  dan  media  sosial  telah menghapus  batas-batas  yang  sebelumnya  ada,  memberikan kebebasan  yang  luas  untuk  kreativitas  dan  interaksi.  Namun,  di balik  kemudahan  ini  muncul  tantangan  baru,  seperti  penyebaran pornografi melalui situs-situs dengan tampilan menarik yang dapat merusak  moral  masyarakat.  Dampak  dari  pornografi  ini  tidak hanya  mengancam  moral  dan  karakter  bangsa,  tetapi  juga  dapat mengganggu  tatanan  sosial  masyarakat  Indonesia  secara keseluruhan.  Penyebaran  pornografi  di  masyarakat  berpotensi meningkatkan perilaku asusila, memperburuk masalah sosial, dan mengancam stabilitas moral.
Dengan  demikian,  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia merupakan  negara  hukum  yang  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945. Negara ini mengintegrasikan nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, serta kepribadian luhur bangsa, keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa,  dan  menghargai  keanekaragaman  hayati serta kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  Negara  ini  bertujuan  untuk  melindungi  masyarakat, negara,  bangsa,  dan  martabat  kemanusiaan  semua  warga  negara (Djubaidah, 2013).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 1  ayat  1,  pornografi  didefinisikan  mencakup  berbagai  bentuk media, termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, teks, suara, video, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, dan pesan lainnya yang menggunakan  alat  komunikasi.  Media  atau  pertunjukan  ini mengandung  unsur  kata-kata  kasar  atau  eksploitasi  seksual  yang melanggar  norma  kesusilaan  sosial  (Haryatmoko,  2007).  Oleh karena  itu,  pornografi  menjadi  ancaman  serius  bagi  bangsa  dan negara, terutama bagi regenerasi masa depan. Penting bagi agama
DOI: 10.46870/jstain.v6i1.1022
Kaprawi, Kurniati,
Misbahuddin
dan orang tua untuk memberikan dasar agama yang kuat sejak dini sebagai  upaya  pencegahan.  Selain  itu,  pemerintah  juga  perlu memainkan peran aktif dalam mengontrol dan menghapus konten pornografi  yang  dapat  memicu  syahwat  dan  merusak  moral masyarakat.

## PENUTUP
Pada  masa  lalu,  mengenakan  rok  di  atas  lutut  atau menampilkan  pusar  dianggap  sebagai  tindakan  yang  tabu  dan memalukan, namun saat ini hal-hal tersebut telah menjadi norma yang diterima. Demikian juga, adegan ciuman di media elektronik yang  dulunya  dianggap  kontroversial  kini  dipandang  sebagai  hal yang  wajar.  Sebagai  warga  negara,  kita  harus  menyadari  bahwa salah  satu  kewajiban  fundamental  negara  adalah  melindungi agama  dan  keimanan  warganya,  selain  menjaga  jiwa  dan  harta mereka.  Oleh  karena  itu,  pengaturan  regulasi  yang  mengelola aspek  kehidupan  sehari-hari  adalah  suatu  keharusan  yang  tak dapat diabaikan.
Tanggung  jawab  ini  tidak  hanya  terbatas  pada  pemerintah, tetapi  juga  melibatkan  individu  dan  masyarakat  luas.  Norma- norma sosial, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, membentuk kewajiban  kolektif  untuk  memelihara  tata  krama  dan  moralitas. Memahami  misi  manusia  di  dunia  seharusnya  mendorong  kita untuk mendukung dan menghargai setiap upaya pengawasan dan pembinaan  perilaku.  Langkah  ini  akan  membantu  memastikan bahwa  masyarakat  tetap  pada  jalur  yang  benar,  selaras  dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen Agama RI. Ensiklopedi Islam, di bawah kata Aurat. Jakarta: Depag RI, 1992.
Departemen  Pendidikan  Nasional.  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia. Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka, 2005. Djubaedah,  Neng.  Pornografi  dan  Pornoaksi  Ditinjau  dari Hukum Islam. Cet. III. Jakarta: Kencana, 2009.
DOI: 10.46870/jstain.v6i1.1022
Kaprawi, Kurniati,
Misbahuddin
Djubaidah, Neng. Tinajauan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  44  Tahun  2008  Tentang  Pornografi,  disampaikan pada  Rapat  Terbatas:  Penanganan  Pornografi.  Jakarta: Dewan Pertimbangan Presiden, 2013.
Hadi,  Sutrisno.  Metode  Penelitian  Pendidikan  (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta, 2009. Haryatmoko. Etika Komunikasi. Cet. X. Yogyakarta: PT Kanisius,
2007.
Intan,  Nurjannah.  “Dasar  Pertimbangan  Putusan  Hakim Terhadap  Tindak  Pidana  Aksi  Pornografi  Yang  Dilakukan Oleh  Pengidap  Penyakit  Eksibisionisme.”  Skripsi, Universitas Jambi, 2022.
Maryandi,  Yandi.  “Pornografi  dan  Pornoaksi  (Perspektif  Sejarah dan Hukum Islam).” Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam 1, no. 1 (2018): 21 – 40. Moleong,  John  Leksi.  Metode  Penelitian  Kualitatif.  Edisi  Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
Pel u,  Hanafi,  and  Muh.  Zainal.  “Komunikasi  Interaktif  melalui Metode  Cas-Cis- Cus.”  Jurnal  Ilmiah  Nizamia  Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama 4, no. 2 (2022): 171 – 77. Syam, Firdaus. Analisis dan Evaluasi Undang-undang Nomor 44 Tahun  2008  tentang  Pornografi.  Jakarta:  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI  Badan  Pembinaan Hukum Nasional, 2010.
Tebba,  Sudirman.  Sosiologi  Hukum  Islam.  Cet.  1.  Yogyakarta: UII Press, 2003.
Tuti, Widiastuti. “Analisis Sosiologi Media Pada Konstruksi Berita Bernuansa Pornografi.” Journal Communication Spectrum: Capturing  New  Perspectives  in  Communication  2,  no.  2 (2013): 133 – 50.
Usman, Suparman. Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Cet. II. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.