## Volume 4 No. 2, Januari 2021
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Pendekatan Restoratif dalam Kekerasan Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Pidana

## Anthon Freddy Susanto
Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung Email: anthon.susanto@unpas.ac.id

## Abstract
Domestic violence is a form of violation of human rights and crimes against humanity, it is also an act of discrimination. In the principle of equality, the most fundamental thing of human rights is that people are born  free  and  have  equality  in  human  rights,  while  the  principle  of  discrimination  violations  is  an important  part  of  the  principle  of  equality.  The  article  describes  several  obstacles  that  complicate  law enforcement efforts for domestic violence in Indonesia, including the rigidity of law enforcers in enforcing regulations  and  most  of  them  are  still  guided  by  the  Criminal  Code  even  though  there  are  regulations governing KDRT. Enforcement through a restorative justice approach is offered in this paper.
Keywords : violence; household; restorative
Abstrak
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  merupakan  salah  satu  bentuk  pelanggaran  hak  asasi  manusia  dan kejahatan terhadap kemanusiaan, juga merupakan tindakan  diskriminasi.  Dalam prinsip kesetaraan hal yang  paling  fundamental  dari  hak  asasi  manusia  adalah  meletakkan  orang  terlahir  bebas  dan  memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia, sedangkan prinsip pelanggaran diskriminasi adalah bagian penting dari  prinsip  kesetaraan.  Tulisan  menguraikan  beberapa  hambatan  yang  mempersulit  upaya  penegakan hukum  atas  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  Indonesia  diantaranya  adalah  kakunya  penegak hukum  dalam  menegakan  peraturan  dan  sebagian  besar  masih  berpedoman  kepada  KUHP  walaupun sudah  ada  peraturan  yang  mengatur  tentang KDRT.  Penegakan  melalui  pendekatan  keadilan  restoratif ditawarkan dalam tulisan ini.
Kata kunci: kekerasan; rumah tangga; restoratif

## A. PENDAHULUAN
Konsideran  Undang-undang  No.  23  Tahun  2004  tentang  Pengahapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut Undang-Undang  PKDRT) butir a, b dan c dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat rasa aman dari segala bentuk  kekerasan  terutama  terhadap  perempuan, 1 dalam  kenyataannya  kasus
1 Konsideran  Undang-Undang    Nomor  23  tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga butir a) setiap warga Negara berhak mendapat rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan  sesuai  dengan  falsafah  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia
kekerasan  dalam  rumah  tangga  banyak  terjadi,  sedang  sistem  hukum  di  Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. 2
Sebelum disahkannya Undang-Undang PKDRT dalam banyak kasus  kekerasan yang  terjadi  pada  umumnya  para  pelakunya  terkena  ancaman  hukum  berdasarkan Pasal  351  KUHP  (penganiayaan),  Pasal  352  KUHP  (penganiayaan  ringan),  Pasal  353 KUHP (penganiayaan yang direncanakan), Pasal 354 KUHP (penganiayaan berat), Pasal 355 KUHP (penganiayaan berat yang direncanakan), jika perbuatan tersebut dilakukan kepada  ibunya,  bapaknya  menurut  undang-undang,  isterinya  atau  anaknya  maka ancaman  hukuman  ditambah  dengan  sepertiga.  Ketentuan  di  atas  meskipun  memang tidak secara khusus mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga, tapi setidaknya dapat  digunakan  untuk  mengadukan  para  pelaku  ke  kepolisian  dan  bahkan  KUHP memberikan ancaman hukuman lebih berat jika penganiayaan  itu dilakukan terhadap isteri  atau  suami  yang  jelas  menurutnya  karena  pemberatan  hukuman  ini  juga ditujukan  kepada  suami  atau  isteri  yang  melakukan  penganiayaan,  maka  setidaknya Pasal 356 mengandung prinsip keadilan gender. 3
Terbentuknya  Undang-Undang  PKDRT  yang  disahkan    pada  tanggal  22 Sepetember  2004  tidak  terlepas  dari  peran  pemerintah  di  dalamnya  karena  Undang- undang merupakan landasan hukum yang menjadi dasar dari seluruh kebijakan yang akan  dibuat  oleh  pemerintah, 4 serta  diharapkan  dapat  dijadikan  sebagai  perangkat hukum yang memadai, yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan 5 terhadap  korban,  dan  penindakan  terhadap  pelaku  kekerasan  dalam
Tahun  1945;  b)  segala  bentuk  kekerasan,  terutama  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  merupakan pelanggaran    c)  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  yang  kebanyakan  adalah  perempuan,  harus mendapat  perlindungan  dari  negara  dan/atau  masyarakat  agar  terhindar  dan  terbebas  dari  kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
2 Konsideran  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga butir huruf d.
3 Nursyahbani Katjasungkana. (1994). “ Seminar Aspek Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan ” . BPHN, Jakarta, 15-16 Desember 1994.
4 Yuliandri.  (2010). Asas-asas  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  Yang  Baik  (gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan). Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 1.
5 Pasal 1 angka  4 Undang-Undang  Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga manyatakan perlindungan adalah “segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga social, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan hakim.
rumah  tangga,  dengan  tetap  menjaga  keutuhan  demi  keharmonisan  keluarga.  Akan tetapi pada kenyataannya secara umum kasus KDRT di Indonesia masih tinggi, bahkan cenderung mengalami peningkatan.
KDRT  sebagian  besar  menjadi  penyebab  utama  perceraian.  Dalam  lingkup Pengadilan Agama  perceraian  harus  wajib  diselesaikan  dulu  dengan  mediasi sesuai UU  Perkawinan  No.1  Tahun  1974.  Sementara  di  Pengadilan  Negeri  belum  ada  dasar hukum yang mengatur mediasi sebagai alternative penyelesaian. Dalam lingkup pidana lebih dikenal mediasi penal sebagai metode penanganan perkara KDRT.
Berdasarkan  Undang-Undang  PKDRT  pada  Pasal  1  butir  1  menyebutkan bahwa  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan  atau penderitaan   secara fisik,    seksual,      psikologis,  dan/atau  penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman untuk  melakukan  perbuatan,    pemaksaan,    atau  perampasan    kemerdekaan    secara melawan    hukum  dalam  lingkup  rumah  tangga.  Demikian  juga  pada  pasal  2  ayat  1 menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
1. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud  dalam  huruf  a  karena  hubungan  darah,  perkawinan,  persusuan, pengasuhan,  dan  perwalian,  yang  menetap  dalam  rumah  tangga  (mertua, menantu, ipar dan besan);
3. Orang yang  bekerja  membantu  rumah  tangga  dan  menetap  dalam  rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).
Maksud  Undang-undang    KDRT,    ini    tentunya    agar    kalaupun    terjadi pemidanaan,  pidana  yang  dijatuhkan  akan  cenderung  ringan  sehingga  titik  akhirnya diharapkan  perkawinan  pelaku  dan  korban  tidak  akan  pecah. 6 Namun  demikian banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dikenakan pidana penjara dari pada pidana denda. Pidana penjara yang dijatuhkan hakim ini patut dipertanyakan  apakah pidana  penjara  dapat  menimbulkan  efek  jera  pada  di  terpidana    mengingat    banyak kasus    kekerasan    dalam    rumah    tangga    dilakukan  suami  terhadap  isteri  dengan beralasan  untuk  mendidik  isteri  supaya  patuh  dan taat   kepada   suaminya,   lebih-
6 Guse Prayudi. (2008). Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga . Yogyakarta: Merkid Press, hlm. 120
lebih   dengan   dianutnya   sistem   patriarkat   di masyarakat memberi tempat dominan kepada  kaum  pria  untuk  menjadi  kepala  rumah  tangga  dan  sekaligus  penentu kebijakan  dalam  rumah  tangga,  bahkan  banyak  kasus  terjadi  pelaku  yang  kemudian dilaporkan  atau  diadukan  melakukan  tindak  pidana  KDRT  ternyata  pada  awalnya merupakan korban dari jenis tindak pidana KDRT lainnya yang dilakukan oleh korban yang sebenarnya  adalah  pelaku awal dari sebuah proses kelahiran serangkaian  KDRT dalam lingkup rumah tangganya.
Pada  Tahun  2017  jumlah  kasus  yang  dilaporkan  meningkat  sebesar  74  %  dari tahun  2016.  Jumlah  kasus    KTP  2017  sebesar  348.446,  jumlah  ini  melonjak  jauh dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 259.150.. Berdasarkan data-data yang terkumpul  tersebut  jenis  kekerasan  terhadap  perempuan  yang  paling  menonjol  sama seperti tahun sebelumnya adalah KDRT/RP (ranah personal) yang mencapai angka 71% (9.609).  Ranah  pribadi  paling  banyak  dilaporkan  dan  tidak  sedikit  diantaranya mengalami  kekerasan  seksual.  Posisi  kedua  KtP  di  ranah  komunitas/publik  dengan persentase 26% (3.528) dan terakhir adalah KtP di ranah negara dengan persentase 1,8% (217).  Pada  ranah  KDRT/RP  kekerasan  yang  paling  menonjol  adalah  kekerasan  fisik 3.982 kasus (41%), menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual kasus 2.979 ( 31%), psikis 1.404 (15%) dan ekonomi 1.244 kasus (13%). 7
Data di atas tidaklah menunjukkan jumlah kekerasan dalam rumah tangga yang sebenarnya,  dipercaya  masih  banyak  perkara  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang tidak  dilaporkan 8 atau  diangkat  ke  ranah  hukum  pidana  ( dark  number). Peningkatan
7 Komnas  Perempuan.  (2018). “ Tergerusnya  Ruang  Aman  Perempuan  Dalam  Pusaran  Politik Populisme ” . Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan.
8 Dalam  Luhulima,  A.S.  (2000). Pemahaman  Bentuk-Bentuk  Kekerasan  terhadap  Perempuan  dan Alternatif  Pemecahannya. Jakarta:  PT.Alumni.  Harkrisnowo  menyatakan  penyebab  adanya  non  reporting crime  (kejahatan  tidak  dilaporkan)  adalah:1)  Si  korban  malu  karena  peristiwa  ini  telah  mencemarkan dirinya baik secara fisik, psikologis, sosial; 2) Si korban berkewajiban melindungi nama baik keluarganya terutama  pelaku  adalah  anggota  keluarga;  3)  Si  korban  merasa  bahwa  proses  peradilan  pidana  belum tentu  dapat  membuat  dipidananya  pembuat  ;  4)  Sikorban  khawatir  bahwa  diprosesnya  kasus  ini  akan membawa  cemar  yang  lebih  tinggi  lagi  bagi  dirinya,  misalnya  publikasi  di  media  massa;  5)  Si  korban khawatir  ada  pembalasan  dari  pelaku;  6)Lokasi  kantor  polisi  yang  jauh  dari  tempat  tinggal  korban membuatnya  enggan  melapor;  7)  Keyakinan  korban  bahwa  walaupun  ia  melapor    ia  tidak  akan mendapatkan  perlindungan  khusus  dari  penegak  hukum;  8)Ketidak  tahuan  korban  bahwa  yang dilakukan terhadapnya merupakan suatu bentuk tindak kekerasan.
jumlah  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  dalam  rumah  tangga  itu  diantaranya dilatar  belakangi  oleh  berbagai  faktor, faktor intern ,  faktor extern, faktor  budaya, idiologi 9 dan  sampai  pada  kesadaran  masayarakat  yang  masih  rendah  terhadap permasalahan  kekerasan yang dialaminya, bahkan kekerasan yang dialami perempuan dalam  rumah    tangga  masih  dianggap  sebagai  permasalahan  biasa.  Hal  ini  sering disebabkan  karena  Kekerasan  dalam  rumah  tangga  sering  bersifat  kontiniu  ( cyclical violence), bagi  pelaku  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  sendiri  mengangap  hal  ini merupakan suatu hal yang wajar. 10

## B. METODE PENELITIAN
Metode  merupakan  ilmu  yang  mempelajari  tentang  metoda-metoda penelitian dan ilmu tentang alat-alat untuk penelitian. 11 Metode penelitian merupakan ilmu  mengenai  jenjang-jenjang  yang  harus  dilalui  dalam  suatu  proses  penelitian,  atau ilmu  yang  membahas  metode  ilmiah  dalam  mencari,  mengembangkan,  dan  menguji kebenaran suatu pengetahuan. 12 Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum  merupakan  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. 13
Data  dalam  penelitian  ini  diperoleh  atau  dikumpulkan  terutama  dengan  cara mempergunakan  data  sekunder  dan didukung  oleh  data  primer.  Data  sekunder  yaitu data  yang  diperoleh  dari  penelitian  kepustakaan  dan  dokumentasi,  yang  merupakan hasil  penelitian  dan  pengolahan  orang  lain,  yang  sudah  tersedia  dalam  bentuk  buku-
9 Bashim Kamla. (1996). Menggugat Patriaki, Pengantar Tentang Persoalan Terhadap Kaum Perempuan, Terj.  Nursyahbani,  Katjasungkana. What  is  Patriartichy .  Yogyakarta:  Benteng  Kalyamamitra,  hlm.  1: “melekatnya  sistem  patriarki  adalah  ideologi  yang  menyatakan  bahwa  laki -laki  lebih  tinggi  daripada perempuan  dan  bahwa  perempuan  harus  dikontrol  laki-laki  dan  bahwa  perempuan  adalah  milik  laki- laki”.
10 Dalam  Silfia  Hanani.  (2019). “ Mengatasi  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Melalui  Institusi Adat  Minangkabau  (Suatu  Upaya  Dalam  Mewujudkan  Kesejahteraan  Berbasis  Perspektif  Lokalitas  dan Religius) ” . Conference  Proceeding,  Annual  International  Conference  on  Islamic  studies  (AICIS  XII) ,  hlm.  576 Banyaknya  kasus  KDRT  yang  tidak  dilaporkan  ke  pihak  yang  bertanggungjawab,  salah  satunya diakibatkan  oleh  kesadaran  masyarakat  yang  masih  rendah  terhadap  hal  ini.  Kasus  KDRT  masih dianggap  sebagai  kasus  domestik  yang  tidak  mangkus  dipublikasikan.  Hal  ini  menjadi  salah  satu penyebab tidak tersentuhnyapenyelesaian kasus KDRT di Indonesia.
11 Noeng Muhadjir. (1993). Metodologi Penelitian Kualitataif. Yogyakarta: Rake Sarasin, hlm.15 12 Rianto Adi. (2004). Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum . Jakarta: Granit,  hlm.  1.
13 Peter Mahmud Marzuki. (2010). Penelitian Hukum . Cet. VI. Jakarta: Kencana, hlm. 35
buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi. 14
Analisis  diartikan  sebagai  proses  penguraian  dari  konsistensi  terhadap  gejala-gejala tertentu. 15 Analis yang dimaksud di sini adalah analisis terhadap bahan-bahan hukum primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  non  hukum.  Mengingat  penelitian  ini termasuk  kategori  penelitian  hukum  normatif,  maka  analis  bahan  hukum  tersebut dilakukan  dengan  analisis  normatif  kualitatif. 16 .  Oleh  karena  itu  analisis  data  yang dilakukan adalah analisis terhadap isi atau disebut analisis isi ( content analysis). 17

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Gambaran Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia
Data  kekerasan  terhadap  perempuan  dari  tahun  ketahun  cenderung  terjadi peningkatan.  Kekerasan  di  ranah  personal  masih  menempati  posisi  tertinggi.  Tindak kekerasan terhadap perempuan ini secara umum ibarat sebuah piramid yang kecil pada puncaknya tetapi besar pada bagian  dasarnya, sebab untuk mendapatkan angka yang pasti  sangatlah  sulit.  Terlebih  jika  tindak  kekerasan  tersebut  terjadi  dalam  rumah tangga,  karena  masalah  tersebut  masih  dianggap  tabu  dan  masih  dianggap  sebagai masalah  keluarga  yang  diselesaikan  secara  kekeluargaan.  Hal  ini  menunjukkan  masih banyak  korban  perempuan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  menutup  mulut  dan menyimpan persoalan tersebut rapat-rapat.
Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan ini bagaikan fenomena gunung es, hal  ini  dikarenakan  untuk  mengetahui  jumlah  kekerasan  terhadap  perempuan  hanya berdasarkan  data  laporan  dari  masyarakat.    Fakta  yang  ada  dilapangan  diperkirakan lebih  memprihatinkan.  Banyak  kejadian  kekerasan  terhadap  perempuan  yang  tidak dilaporkan  karena  dianggap  aib  keluarga.  Perempuan  juga    cenderung  memilih  diam dan  memendam  sendiri    masalah  kekerasan  yang  ia  alami,  karena  takut  bila    ia berbicara dan meminta dukungan kepada orang lain ia akan disalahkan.
14 Hilman Hadikusuma. (1995). Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum . Bandung: Mandar Maju, hlm. 65
15 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  (2010). Metode  Penelitian  Hukum  Normatif .  Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 63.
16 Soejono  dan  Abdurrahman.  (2005). Metode  Penelitian  Suatu  Pemikiran  dan  Penerapan .  Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 56
17 Lexy Y. Maleong. (1999. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Remadja Karya, hlm. 9.
Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang PKDRT  adalah setiap perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  perempuan,  yang  berakibat  timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan  pemaksaan,  atau perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum  dalam  lingkup  rumah  tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang telah mengakar sangat dalam  dan  terjadi  di  seluruh  negara  di  dunia.  KDRT  di  Amerika  merupakan  bahaya terbesar bagi perempuan dibandingkan bahaya perampokan dan pencurian.
Catatan  Tahunan  (CATAHU)  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  Terhadap Perempuan  (Komnas  Perempuan)  mencatat  kasus-kasus  kekerasan  terhadap perempuan  yang  diterima  oleh  berbagai  lembaga  masyarakat  maupun  institusi pemerintah  yang  tersebar  di  hampir  semua  provinsi  di  Indonesia,  serta  pengaduan langsung  yang  diterima  oleh  Komnas  Perempuan  melalui  Unit  Pengaduan  Rujukan (UPR)  maupun  melalui  email  resmi  Komnas  Perempuan,  dalam  kurun  waktu  satu tahun ke belakang. Tahun 2017 Komnas perempuan mengirimkan 751 lembar formulir kepada lembaga mitra Komnas Perempuan di seluruh Indonesia dengan tingkat respon pengembalian  mencapai  32%,  yaitu  237  formulir.  Tahun  2017  jumlah  kasus  yang dilaporkan  meningkat  sebesar  74  %  dari  tahun  2016.  Jumlah  kasus  KTP  2017  sebesar 348.446,  jumlah  ini  melonjak  jauh  dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya  sebesar 259.150.  Sebagian  besar  data  bersumber  dari  kasus  atau  perkara  yang  ditangani  oleh PN/PA.  Data  ini  dihimpun  dari  3  sumber  yakni;  (1)  Dari  PN/Pengadilan  Agama sejumlah 335.062 kasus, (2) dari Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 13.384  kasus,  (3)  dari  Unit  Pelayanan  dan  Rujukan  (UPR),  satu  unit  yang  sengaja dibentuk  oleh  Komnas  Perempuan  untuk  menerima  pengaduan  korban  yang  datang langsung  ke  Komnas  Perempuan  dan  (4)  dari  divisi  pemantauan  yang  mengelola pengaduan yang masuk lewat surat dan surat elektronik. 18
Berdasarkan  data-data  yang  terkumpul  tersebut  jenis  kekerasan  terhadap perempuan  yang  palingmenonjol  sama  seperti  tahun  sebelumnya  adalah  KDRT/RP
18 Komnas Perempuan. (2018). Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2017. Jakarta: Komnas Perempuan, hlm.
(ranah  personal)  yang  mencapai  angka  71%  (9.609).  Ranah  pribadi  paling  banyak dilaporkan  dan  tidak  sedikit  diantaranya  mengalami  kekerasan  seksual.  Posisi  kedua KtP di ranah komunitas/publik dengan persentase 26% (3.528) dan terakhir adalah KtP di ranah negara dengan persentase 1,8% (217). Pada ranah KDRT/RP  kekerasan yang paling  menonjol  adalah  kekerasan  fisik  3.982  kasus  (41%),  menempati  peringkat pertama disusul kekerasan seksual kasus 2.979 ( 31%), psikis 1.404 (15%) dan ekonomi 1.244  kasus  (13%).  Pada  ranah  publik  dan  komunitas  kekerasan  terhadap  perempuan tercatat  3,528  kasus.  76%  kekerasan  terhadap  perempuan  di  Ranah  Publik  atau Komunitas  adalah  Kekerasan  Seksual  yaitu  Pencabulan  (911),  Pelecehan  Seksual  (704) dan Perkosaan (699). 19
Sementara  itu  persetubuhan  sebanyak  343  kasus.  Di  ranah  (yang  menjadi tanggung jawab) Negara , kasus penggusuran yang dilaporkan dan atau dipantau yang terjadi  pada  warga  Batu  Ampar  (Bali)  dan  Cilincing  (Jakarta)  dan  kasus  ancaman penggusuran  di  Taman  Sari  (Jawa  Barat)  dan  warga  Baraya  Raya  (Sulawesi  Selatan). Untuk kekerasan di ranah rumah tangga/relasi personal, kekerasan terhadap istri (KTI) menempati  peringkat  pertama  5.167  kasus  (54%),  disusul  kekerasan  dalam  pacaran 1.873 kasus (19%), kekerasan terhadap anak perempuan 2.227 kasus (23%) dan sisanya kekerasan  mantan  suami,  kekerasan  mantan  pacar,  serta  kekerasan  terhadap  pekerja rumah tangga. Angka kekerasan terhadap anak perempuan yang tinggi pada CATAHU 2018 ini memperlihatkan bahwa menjadi anak perempuan di dalam rumah bukan lagi hal  yang  aman.  Diantara  mereka  mengalami  kekerasan  seksual.  Bahkan  aspek  paling mengkhawatirkan  adalah  kasus incest sebesar  1.210  dimana  pelaku  adalah  ayah kandung  sebesar  425.  Perhatian  dan keberanian  melaporkan  kasus  yang  dialami  anak perempuan  kepada  lembaga  layanan  menunjukkan  langkah  maju  perempuan  yang selama ini cenderung menutup dan memupuk impunitas pelaku anggota keluarga. 20
2. Pendekatan Restorative  Justice sebagai  upaya  mewujudkan  keadilan  dan keseimbangan bagi korban KDRT
19 Ibid.
20 Ibid.
Sebagai  konsekuensi  logis  dari  pemikiran  bahwa  negara  melalui  organ-organ atau  alat-alat  kekuasannya  memiliki  kewenangan  untuk  menentukan  perbuatan- perbuatan  apa  saja  yang  dilarang  atau  diharuskan  untuk  dilakukan  (hukum  pidana dalam  arti  objektif (ius  poenale) sekaligus  berwenang  untuk  menjatuhkan  hukuman sesuai  dengan  yang  telah  ditentukan  undang-undang  terhadap  setiap  orang  yang melakukan  perbuatan  yang  dilarang  atau  tidak  melakukan  perbuatan  yang  justru diharuskan untuk dilakukan (hukum pidana dalam arti subjektif (ius puniendi) 21 , dalam sistem  peradilan  pidana,  tindak  pidana  kemudian  dipahami  sebagai  suatu  serangan terhadap  negara. 22 Dengan  kata  lain,  kejahatan  dipandang  sebagai  konflik  antara pelaku kejahatan dengan negara. 23
Sementara  itu,  sistem  peradilan  pidana  dapat  digambarkan  secara  singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, salah satu usaha masyarakat  untuk  mengendalikan  terjadinya  kejahatan  agar  berada  dalam  batas-batas toleransi yang dapat diterima. 24 Selain bertujuan untuk mencegah masyarakat menjadi korban  kejahatan  dan  berusaha  agar  mereka  yang  pernah  melakukan  kejahatan  tidak mengulangi lagi perbuatannya, salah satu tujuan sistem peradilan pidana adalah untuk menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana. 25 Oleh karena itu, keadilan kemudian dipahami sebagai  penjatuhan  hukuman  terhadap  pelaku  dalam  hal  dakwaan  atau  tuduhan terbukti secara hukum.
Restorative  justice atau  yang  sering  diterjemahkan  menjadi  keadilan  restoratif merupakan suatu model pendekatan dalam upaya penyelesaian perkara pidana sebagai respon  terhadap  sistem  peradilan  pidana  yang  dianggap  tidak  dapat  menampung
21 Jan  Remmelink.  (2003). Hukum  Pidana;  Komentar  atas  Pasal-Pasal  Terpenting  dari  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  Belanda  dan  Padanannya  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Indonesia  1-3 . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 54.
22 Eva  Achjani  Zulfa.  (2011). Reparasi  dan  Kompensasi  Korban  Dalam  Restorative  Justice,  Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Departemen Kriminologi. Jakarta: FISIP UI, hlm. 12.
23 Ibid.
24 Mardjono  Reksodiputro.  (1986). “ Mengembangkan  Pendekatan  Terpadu  Dalam  Sistem Peradilan Pidana ” . Pra Seminar Hukum Nasional V , Jakarta, 21 Januari 1986.
25 Eva  Achjani  Zulfa.  (2014). “ Konsep  Dasar  Restorative  Justice ” . Pelatihan  Hukum  Pidana  dan Kriminologi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa ini. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014.
aspirasi  pelaku  dan  korban. 26 Apa  yang  membuat  pendekatan  keadilan  restoratif  ini menjadi berbeda jika dibandingkan dengan sistem peradilan pidana adalah pendekatan ini  mengedepankan  konsep  mediasi  dan  rekonsiliasi  sebagai  mekanisme  penyelesaian sengketa atau konflik dalam hal terjadinya tindak pidana, sesuatu yang selama ini tidak dikenal dalam sistem peradilan pidana. 27
Pendekatan  ini  berbasis  pada  upaya  untuk  menyeimbangkan  fokus  antara korban,  pelaku  dan  masyarakat  yang  terkena  dampak  tindak  pidana  dengan  tujuan utama menciptakan kedamaian dalam masyarakat dengan cara memulihkan hubungan antara para pihak (pelaku dan korban) serta memperbaiki berbagai kerusakan sebagai akibat  dari  suatu  tindak  pidana  yang  dianggap  sebagai  suatu  sengketa  atau  konflik dalam hubungan kemasyarakatan.
Jika dibandingkan, memang terdapat perbedaan cara pandang dalam memahami tindak  pidana  dan  keadilan  dalam  sistem  peradilan  pidana  dan  pendekatan  keadilan restoratif. Perbedaan antara keduanya dapat digambarkan sebagai berikut:
Tabel 1
Perbedaan Cara Pandang Dalam Memahami Tindak Pidana Dan Keadilan Dalam
Sistem Peradilan Pidana Dan Pendekatan Keadilan Restoratif. Indikator Sistem Peradilan Pidana Pendekatan Keadilan Restoratif Pemahaman terhadap tindak pidana Tindak Pidana dipahami sebagai serangan terhadap Negara,    konsekuensi logis  dari  pemahaman terhadap  konsep ius poenale dan ius puniendi. Tindak  Pidana  dipahami sebagai serangan terhadap individu  dan  hubungan kemasyarakatan, konsekuensi dari pemikiran  bahwa  Tindak Pidana  pada  prinsipnya menyebabkan rusaknya hubungan  antar  individu dalam masyarakat. Pemahaman terhadap keadilan Keadilan dianggap terwujud dengan mengacu  pada  jumlah perkara  yang  diproses dan pidana yang Keadilan dianggap terwujud dalam hal : - Ditemukannya  solusi terbaik baik bagi pelaku, korban
26 Ibid. 27 Ibid.
dijatuhkan terhadap pelaku. maupun masyarakat untuk  menyelesaikan sengketa  atau  konflik yang  terjadi (win  win solution) sehingga hubungan kemasyarakatan  yang sempat  rusak  dapat dipulihkan kembali. - Kesepakatan para pihak  tersebut  dapat sungguh-sungguh dijalankan.
Sumber  (diolah):  Burt  Galaway  and  Joe  Hudson, Criminal  Justice,  Restitution  and Reconciliation (Criminal Justice Press, New York, 1990).
Korban kekerasan dalam rumah tangga ini dapat meliputi suami, istri, anak atau pun orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Korban KDRT berhak untuk  memperoleh  hak-haknya  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  UU  PKDRT. Secara  substansial,  tentunya  dengan  adanya  pasal  yang  memuat  tentang  hak-hak korban  ini  maka  diharapkan  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  akan  mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat sehingga tidak mengakibatkan dampak traumatis  yang  berkepanjangan.  Sesuai  dengan  konsideran  Undang-Undang  PKDRT, korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan perempuan harus mendapat perlindungan  dari  Negara  dan/atau  masyarakat  agar  terhindar  dan  terbebas  dari kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  penyiksaan,  atau  perlakuan  yang  merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
Namun dalam praksisnya, penyelesaian perkara pidana di pengadilan, seringkali hukum  terlalu  mengedepankan  hak-hak  tersangka/terdakwa,  sementara  hak-hak korban  diabaikan.  Banyak  ditemukan  korban  kejahatan  kurang  memperoleh perlindungan  hukum  yang  memadai,  baik  perlindungan  yang  sifatnya immateriil maupun materiil .  Korban  kejahatan  ditempatkan  sebagai  alat  bukti  yang  memberi keterangan  yaitu  hanya  sebagai  saksi  sehingga  kemungkinan  bagi  korban  untuk
memperaleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil. 28 Korban tidak diberikan  kewenangan  dan  tidak  terlibat  secara  aktif  dalam  proses  penyidikan  dan persidangan  sehingga  kehilangan  kesempatan  untuk  memperjuangkan  hak-hak  dan memulihkan  keadaannya  akibat  suatu  kejahatan. Oleh  karena  itu  dalam  konteks  ini, beberapa pihak menilai penanganan kasus KDRT belum maksimal. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Hani Barizatul Baroroh, disebabkan karena dua hal, yaitu: Pertama , kelemahan  dalam  Undang-Undang  PKDRT. 29 Kedua ,  kelemahan  dalam  Sistem Peradilan Pidana dalam Kasus KDRT. 30

## 3. Memaksimalkan lembaga Adat dalam preventif dan represif perkara KDRT
Fakta sosial yang berkembang selama ini, kekerasan dalam rumah tangga  yang dilakukan khususnya terhadap perempuan oleh pasanganya maupun anggota keluarga dekatnya,  terkadang  juga  menjadi  permasalahan  yang  tidak  pernah  diangkat  ke permukaan.  Meskipun  kesadaran  terhadap  pengalaman  kekerasan  terhadap  wanita berlangsung  setiap  saat,  fenomena  KDRT  terhadap  perempuan  diidentikkan  dengan sifat  permasalahan  ruang  privat.  Dari  perspektif  tersebut,  kekerasan  seperti  terlihat sebagai  suatu  tanggung  jawab  pribadi  dan  perempuan  diartikan  sebagai  orang  yang bertanggung  jawab  baik  untuk  memperbaiki  situasi  yang  sebenarnya  didikte  oleh
28 Dikdik M. Arief & Elisatris Gultom. (2007). Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 25-26.
29 Kelemahan yang berasal dari UU PKDRT tersebut antara lain: (1) UU PKDRT tidak mempunyai hukum  acara  tersendiri,  sehingga  aparat  penegak  hukum  kembali  berpedoman  kepada  KUHAP  yang kaku dan tidak ramah terhadap korban KDRT; (2) Dengan tidak mempunyai hukum acara tersendiri UU PKDRT  tidak  memberikan  peluang  bagi  metode  penyelesaian  sengketa  alternatif  selain  pengadilan (misalnya mediasi), padahal pengadilan tidak selalu tepat dan cocok dalam menangani kekhasan perkara KDRT;  (3)  Dimasukkannya  kekerasan  fisik,  psikis,  seksual  yang  dilakukan  suami  terhadap  istri  dalam delik aduan absolute. Penempatan tersebut membuat pelapor KDRT hanya bisa dilakukan oleh istri saja. Hal itu tentunya sangat membatasi ruang gerak istri yang menempatkan istri pada posisi subordinatif; (4) UU  PKDRT  memberikan  peluang  perlakuan  KUHP  karena  tidak  ada  aturan  mencabut  berlakunya ketentuan  dalam  tindak  pidana  sejenis;  (5)  Ancaman  UU  PKDRT  berbentuk  alternatif  (penjara  atau denda) seharusnya berbentuk kumulatif (penjara dan atau denda) hingga lebih bisa memberikan efek jera pada pelaku KDRT. (6) UU PKDRT tidak mengatur ancaman bagi pelaku
30 Chaerudin dan Syarif Fadillah. (2003). Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam . Jakarta: Grhadhika Press, hlm. 49.
norma-norma sosial atau mengembangkan metode yang dapat diteima dari penderitaan yang tak terlihat. 31
Dari  aspek  sosial  kemasyarakatan,  Kekerasan  dalam  rumah  tangga,  dalam prakteknya  sulit  diungkap  karena  beberapa  sebab. Pertama ,  Kekerasan  dalam  rumah tangga terjadi dalam lingkup kehidupan rumah tangga yang dipahami sebagai urusan yang bersifat privasi, dimana orang lain tidak boleh ikut campur (intevensi). Kedua , pada umumnya  korban  (isteri/anak)  adalah  pihak  yang  secara  struktural  lemah  dan mempunyai  ketergantungan  khususnya  secara  ekonomi  dengan  pelaku  (suami). Dalamaposisi  ini,  korban  pada  umumnya  selalu  mengambil  sikap  diam  atau  bahkan menutup-nutupitindak  kekerasan  tersebut,  karena  dengan  membuka  kasus  kekerasan dalam  rumah  tangga  ke  publik  berarti  membuka  aib  keluarga. Ketiga ,  kurangnya pengetahuan  dan  kesadaan  hukum  masyarakat  terhadap  hak-hak  hukum  yang dimilikinya. Keempat , adanya stigma sosial bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami dipahami oleh masyarakat sebagai hal yang mungkin dianggap wajar dalam kerangka pendidikan  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  memang  mempunyai  otoritas  untuk melakukanya.  Pada  posisi  ini,  korban  sering  enggan  melaporkan  kepada  aparat penegak hukum karena khawatir justru akan dipersalahkan (blame the victim ). 32
Permasalahan  KDRT  di  Indonesia  tiap  tahunnya  mengalami  peningkatan  yang tinggi,  dan  yang  sering  menjadi  korban  adalah  perempuan.  Kekerasan  terhadap perempuan telah menjadi permasalahan penting dan menimbulkan kecemasan di setiap negara di dunia, termasuk negara-negara maju yang dikatakan sangat menghargai hak- hak asasi manusia (HAM). Budaya hukum masyarakat terutama budaya melayu yang masih  dianut  oleh  masyarakat  kita  memiliki  persepsi  bahwa  urusan  rumah  tangga adalah wilayah pribadi dan merupakan aib yang tidak boleh diketahui atau diceritakan ke  orang  lain.  Sehingga  hal  ini  juga  merupakan  salah  satu  faktor  penghambat  dalam penegakan  hukum  KDRT.  Penerapan  sanksi  adat  terhadap  perilaku  menyimpang termasuk KDRT dalam tatanan sosial masyarakat adat masih dibudayakan. Keberadaan
31 Suryanti.  (2018). “ Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (Analisis  Fakta  Sosial Berbasis  Konseling Feminis Terhadap Ketimpangan Gender) ” . Jurnal Musawa, Vol. 10 No.1 Juni 2018.
32 Abnan  Pancasilawati. (2013). “ Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Perspektif  UU NO.23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan Hukum Islam ” . Jurnal Equalita. Vol 3 No 2 Juni 2013.
hukum  adat  sampai  sekarang  masih  tetap  dipertahankan  oleh  masyarakat  karena penyelesaian perkara melalui hukum adat selalu di kedepankan prinsip kekeluargaan, perdamaian, berdasarkan asas musyawarah mufakat. 33
Adat istiadat atau yang biasa disebut dengan adat merupakan seperangkat nilai atau  norma,  kaidah,  dan  keyakinan  sosial  yang  tumbuh  dan  berkembang  bersamaan dengan  pertumbuhan  dan  perkembangan  masyarakat  desa  dan/atau  satuan masyarakat  lainnya  serta  norma  lain  yang  masih  dihayati  dan  dipelihara  masyarakat sebagaimana  terwujud  dalam  berbagai  pola  kelakuan  yang  merupakan  kebiasaan- kebiasaan  masyarakat  setempat.  Hukum  adat  adalah  hukum  yang  benar-benar  hidup dalam  kesadaran  hati  nurani  warga  masyarakat  dan  tercermin  dalam  pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadatnya dan pola-pola sosial budayanya yang tidak  bertentangan  dengan  kepentingan  nasional  serta  memiliki  sanksi  jika  terjadi pelanggaran.  Kaidah  dan  norma  hukum  adat  muncul  seiring  dengan  dinamika hubungan  antar  manusia.  Hal  demikian  tersebut  mengakibatkan  susunan  pergaulan hidup  manusia  akan  menentukan  sifat  dan  corak  daripada  kaidah  hukum,  sehingga untuk dapat memahami sistem hukum adat, maka terlebih dahulu harus difahami sifat dan struktur susunan masyarakat di mana hukum adat itu tumbuh dan berkembang. 34
Peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga itu diantaranya dilatar belakangi oleh berbagai faktor, mulai dari faktor budaya, idiologi dan  sampai  pada  kesadaran  masayarakat  yang  masih  rendah  terhadap  permasalahan kekerasan yang dialaminya, bahkan kekerasan yang dialami perempuan dalam rumah tangga  masih  dianggap  sebagai  permasalahan  biasa. 35 Tidak  kalah  penting,  masalah ekonomi  juga  menjadi  pemicu  yang  signifikan  terhadap  kasus  kekerasan  terhadap perempuan  dalam  rumah  tangga.  Jika  dilihat  dari  perspektif  kultural  terutama berdasarkan  kultur  kekerabatan,  bahwa  corak  kekerabatan  tidak  mempengaruhi
33 Soerojo  Wignjondipoero.  (1983). Pengantar  dan  Asas-asas  Hukum  Adat .  Bandung:  PT.  Toko Gunung Agung, hlm. 18.
34 Djaren Saragih. (1996). Pengantar Hukum Adat Indonesia , Edisi III. Bandung: Tarsiti, hlm. 4.
35 http://www.institusiperempuan.org.id .  Banyaknya  kasus  KDRT  yang  tidak  dilaporkan  ke pihak yang bertanggungjawab, salah satunya diakibatkan oleh kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap  hal  ini.  Kasus  KDRT  masih  dianggap  sebagai  kasus  domestik  yang  tidak  mangkus dipublikasikan.  Hal  ini  menjadi  salah  satu  penyebab  tidak  tersentuhnya  penyelesaian  kasus  KDRT  di Indonesia.
terhadap tinggi atau rendahnya kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dari sosiokultural matrilineal di  Sumatera Barat. Dimana perempuan  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  mengalami  penigkatan  yang signifikan. Pada tahun 2015 koraban kasus KDRT berjumlah 132 kasus, kemudian tahun 2004  sebanyak  174  kasus,  tahun  2016  menjadi  287  kasus  dan  tahun  2017  tercatat sebanyak 286 kasus. 36
Jika  dibandingkan  antara  tahun  2006  dengan  tahun  2005,  kasus  KDRT  di Sumatera  Barat  hanya  turun  satu  kasus  saja.  Artinya,  kasus  KDRT  masih  menjadi permasalahan  di  daerah  yang  menganut  sistem  kekearabatan  matrilineal  ini.  Tahun 2007, kasus KDRT di Sumatera Barat mengalami peningkatan, kasus ini lebih banyak di picu oleh kesadaran masyarakat yang masih rendah, idiologi dan budaya setempat serta faktor ekonomi. Hal ini sejalan dengan pendapat Erlangga Masdiana yang menyatakan meningkatnya kasus KDRT sangat dipengaruhi oleh ideologi dan pemahaman budaya masyarakat.  Idiologi  dan  budaya  masih  merekonstruksi  dengan  menempatkan permasalahan  KDRT  sebagai  masalah  domestik,  sehingga  kasus  KDRT  dianggap permasalahan  keluarga  yang  biasa,  sehingga  perempuan  membiarkan  dirinya  berada sebagai korban kekerasan tersebut. Akhirnya kasus tersebut tidak dilaporkan atau tidak menjadi  perhatian  dari  masyarakat  setempat.  Kondisi  yang  demikian,  menyebabkan kasus KDRT tidak terselesaikan dan tidak tersentuh oleh hukum dan Undang-Undang. 37

## E. PENUTUP
Di  Indonesia  tindak  kekerasan  terhadap  perempuan  secara  umum  merupakan masalah  yang  banyak  dialami  oleh  banyak  perempuan,  karena  masalah  ibarat  sebuah piramid  yang  kecil  pada  puncaknya  tetapi  besar    ada  bagian  dasarnya,  sebab  untuk mendapatkan angka yang pasti sangatlah sulit. Terlebih jika tindak kekerasan tersebut terjadi dalam rumah tangga, karena masalah tersebut masih dianggap tabu dan masih dianggap  sebagi  masalah  keluarga  yang  diselesaikan  secara  kekeluargaan.  Sebelum
36 Silfia  Hanani.  (2017). “ Mengatasi  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Melalui  Institusi  Adat Minangkabau  (Suatu  Upaya  Dalam  Mewujudkan  Kesejahteraan  Berbasis  Perspektif  Lokalitas  Dan Religius) ” , Unand, Proceeding, 2017.
37 Ibid.
berlakunya  Undang-Undang    Nomor  23  Tahun  2004,  perlindungan  hukum    terhadap perempuan korban kekerasan suami diatur dalam Pasal 356 ayat 1, KUHP. Pasal 1365 KUHPerdata.,  Pasal  24  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan,  Pasal  1  UU  No.  7 Tahun  1984  tentang  Pengesahan  Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi Terhadap  Wanita/Perempuan,  Pasal  17  UU  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia  (HAM).  Setelah  berlakunya  UU  No.  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam rumah tangga  diatur  dalam  Bab  II,  Pasal  5,  Pasal  6,  Pasal  7,  Pasal  8  dan  Pasal  9  UU  No.  23 Tahun  2004.  ketentuan  pidananya  diatur  pada  Pasal  44,  Pasal  45,  Pasal  46,  Pasal  47, Pasal  48,  Pasal  49  dan  Pasal  50.  Kekerasan  dalam  rumah  tangga  merupakan  tindak pidana  yang  perlu  diselesaikan  secara  hukum  melalui  sistem  peradilan  pidana  dalam mekanisme peradilan pidana sebagaimana diatur di dalam KUHP sebagai Lex generalist dan  Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga sebagai Lex Specialist penegakan hukum yang telah diatur oleh Negara Indonesia.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  mengatur  bahwa  Perlindungan  adalah  segala  upaya  yang  ditujukan untuk  memberikan  rasa  aman  kepada  korban  yang  dilakukan  oleh  pihak  keluarga, advokat,  lembaga  sosial,  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  atau  pihak  lainnya  baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Perlindungan yang diharapkan oleh  korban  adalah  perlindungan  yang  dapat  memberikan  rasa  adil  bagi  korban. Kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  mayoritas  korbannya  dalah  perempuan  pada prinsipnya  merupakan  salah  satu  fenomena  pelanggaran  hak  asasi  manusia  sehingga masalah  ini  sebagai  suatu  bentuk  diskriminasi,  khususnya  terhadap  perempuan  dan merupakan  suatu  kejahatan  yang  korbannya  perlu  mendapat  perlindungan  baik  dari aparat  pemerintah  maupun  masyarakat.  Perlindungan  hukum  terhadap  perempuan korban  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  masih  menimbulkan  masalah terutama  mengenal  ketentuan  dalam  hukum  pidana  yang  mensyaratkan  suatu  tindak pidana hanya dapat dillakukan penuntutan karena adanya pengaduan.

## DAFTAR PUSTAKA
Achie  Sudiarti  Luhulima.  (2000). Pemahaman  Bentuk-bentuk  Tindak  Kekerasan  Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya. Jakarta: Alumni.
Bashim  Kamla.  (1996). Menggugat  Patriaki,  Pengantar  Tentang  Persoalan  Terhadap  Kaum Perempuan ,  Terjemahan    Nursyahbani.  Katjasungkana, What  is  Patriartichy , Yogyakarta: Benteng Kalyamamitra.
Chaerudin dan Syarif Fadillah. (2003). Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam .  Jakarta: Grhadhika Press.
Dikdik M. Arief & Elisatris Gultom. (2007). Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Eva  Achjani  Zulfa.  (2011). Reparasi  dan  Kompensasi  Korban  Dalam  Restorative  Justice, Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  dan  Departemen  Kriminologi  FISIP UI, Jakarta.
Eva Achjani Zulfa. (2014). Konsep Dasar Restorative Justice, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangannya  Dewasa  ini,  Universitas  Gajah  Mada,  Yogyakarta,  23-27 Februari 2014
Guse  Prayudi.  (2008). Berbagai  Aspek  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga, Yogyakarta: Merkid Press.
Hilman  Hadikusuma.  (1995). Metode  Pembuatan  Kertas  Kerja  Atau  Skripsi  Ilmu  Hukum,
Bandung: Mandar Maju.
Jan  Remmelink.  (2003). Hukum  Pidana;  Komentar  atas  Pasal-Pasal  Terpenting  dari  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  Belanda  dan  Padanannya  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana Indonesia 1-3 , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Komnas  Perempuan.  (2018). Tergerusnya  Ruang  Aman  Perempuan  Dalam  Pusaran  Politik Populisme ,  Catatan  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  Tahun  2017, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, 2018.
Luhulima,  A.S.  (2000). Pemahaman  Bentuk-Bentuk  Kekerasan  terhadap  Perempuan  dan Alternatif Pemecahannya, Jakarta: PT.Alumni.
Lexy  Y.  Maleong.  (1999). Metode  Penelitian  Kualitatif, Jakarta:  Remadja  Karya,  Jakarta, 1999.
Mardjono  Reksodiputro.  (1986). Mengembangkan  Pendekatan  Terpadu  Dalam  Sistem Peradilan Pidana, Pra Seminar Hukum Nasional V, Jakarta, 21 Januari 1986. Moerti Hadiati Soeroso. (2010). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis- Viktimologis, Jakarta: Sinar Grafika.
Nursyahbani  Katjasungkana.  (1994). Seminar  Aspek  Hukum  Kekerasan  Terhadap Perempuan , BPHN, Jakarta, 15-16 Desember 1994.
Noeng Muhadjir. (1993). Metodologi Penelitian Kualitataif, Yogyakarta: Rake Sarasin. Peter Mahmud Marzuki. (2010). Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.
Rianto Adi. (2004). Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit.
Silfia  Hanani.  (2019). “ Mengatasi  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Melalui  Institusi Adat Minangkabau  (Suatu  Upaya  Dalam  Mewujudkan  Kesejahteraan  Berbasis Perspektif  Lokalitas  dan  Religius) ” . Conference  Proceeding,  Annual  International Conference on Islamic studies (AICIS XII)
Soejono  dan  Abdurrahman.  (2005). Metode  Penelitian  Suatu  Pemikiran  dan  Penerapan. Jakarta: Rineka Cipta.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2010). Metode Penelitian Hukum Normatif . Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Suryanti.  (2018). “ Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (Analisis  Fakta  Sosial  Berbasis Konseling  Feminis  Terhadap  Ketimpangan  Gender) ” . Jurnal  Musawa, Vol.  10 No.1 Juni 2018.
Soerojo  Wignjondipoero.  (1983). Pengantar  dan  Asas-asas  Hukum  Adat, PT.  Toko Bandung: Gunung Agung.
Silfia  Hanani.  (2017). “ Mengatasi  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Melalui  Institusi Adat Minangkabau  (Suatu  Upaya  Dalam  Mewujudkan  Kesejahteraan  Berbasis Perspektif Lokalitas Dan Religius) ” . Proceeding, Unand.
Yuliandri.  (2010). Asas-asas  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  Yang  Baik (gagasan  Pembentukan  Undang-Undang  Berkelanjutan). Jakarta:  RajaGrafindo Persada.