Upaya Paksa terhadap Tersangka Terorisme dalam Perspektif Perlindungan Hukum

## Eka Yunita Sari
ekayunitasari12.06@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstrak
Artikel ini berjudul Upaya Paksa Terhadap Tersangka Terorisme dalam Perspektif Perlindungan Hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana konsep upaya paksa yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap sesorang yang ditetapkan sebagai tersangka terorisme, dan bentuk bentuk perlindungan hukum pada saat upaya paksa dilakukan terhadap tersangka terorisme. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yang bertujuan untuk menentukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin yang menjawab isu yang relevan dengan topik penelitian, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep sehingga sumber bahan hukum utama menggunakan peraturan perundang-undangan dan sumber bahan hukum pendukung menggunakan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya paksa terhadap tersangka terorisme mengalami perbedaan dengan KUHAP, sehingga dalam aturan lex specialis upaya paksa terhadap tersangka terorisme yaitu, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan. Adapun perlindungan hukum ketika pelaksanaan upaya paksa dilakukan, terdapat gugatan praperadilan apabila terdapat kesalahan dalam melakukan penerapan upaya paksa. Terkait hak-hak yang tidak diberikan atau dilanggar dapat ditindak berdasar dengan ancaman kepada penyidik, yang tidak menerapkan upaya paksa penangkapan dan penahanan dengan sanksi pidana berdasarkan Pasal 25, Pasal 28 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upaya paksa yang dilaksanakan sangat kompleks untuk tersangka teroris dan perlindungan hukum telah mengakomodir semua hak subjek hukum, namun ketika terdapat tidak sahnya upaya paksa yang diberikan kepada tersangka teroris, hanya dapat dilindungi melalui mekanisme praperadilan saja.
Kata Kunci :  Tersangka; Upaya Paksa; Perlindungan Hukum.

## Pendahuluan
Teror yang semakin masif terhadap bingkai persatuan negara menjadikan keamanan merupakan isu yang kembali menjadi sorotan. Teror tersebut didalamnya memiliki ancaman dan disertai dengan dampak yang luar biasa, selain itu teror yang
Jurist-Diction Vol. 3 (3) 2020
935

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 3, Mei 2020
How to cite: Eka Yunita Sari, ‘Upaya Paksa terhadap Tersangka Terorisme dalam Perspektif Perlindungan Hukum’ (2020) Vol. 3 No. 3 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 1 April 2020; Diterima 22 April 2020; Diterbitkan 1 Mei 2020.
DOI:
10.20473/jd.v3i3.18631

## 936 Eka Yunita: Upaya Paksa terhadap
disertai dengan ancaman berkembang dan meluas terutama bagi aktor pelaksana ancaman, tidak hanya dilakukan oleh satu orang melainkan juga dilakukan oleh kelompok-kelompok yang terpapar dan memiliki paham radikal yang luar biasa. 1
Bentuk penanganan tetap harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk mengetahui bagaimana teror  dapat  dikategorikan  sebagai  terorisme  diperlukan  pengidentifikasian tindakan terorisme itu sendiri. Pentingnya penyempurnaan terhadap aturan hukum pemberantasan tindak pidana terorisme dengan mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, maka penegakan hukum tindak pidana terorisme dengan megedepankan prinsip keadilan dan kepastian,  penyempurnaan  Undang-Undang No 15 Tahun 2003 melalui Undang-Undang No 5 Tahun 2018 dengan beberapa perubahan dan penambahan pasal didalamnya mengingat kelemahan-kelemahan yang diterapkan dalam praktik lapangan berkaitan dengan upaya pemberantasan tindak pidana terorisme. 2 penyempurnaan undang-undang tersebut, bermula dari peristiwa teror yang melanda Surabaya dan Sidoarjo yaitu penyerangan yang dilakukan oleh kelompok teror di Mapolda Riau dengan menggunakan Undang- Undang No 15 Tahun 2003, aparat mengalami kesusahan dalam melakukan penindakan dan pencegahan bagi pelaku yang telah diduga sebelumnya oleh polres, namun perlu pembuktian yang cukup untuk melakukan upaya paksa. 3 Selain itu terjadi penembakan di Mako Brimob dengan dugaan akibat kejadian terdapat enam orang jumlah korban, dari tindakan yang diduga sebagai kejahatan terorisme polisi melakukan penangkapan dan menembak mati sejumlah terduga teroris. 4 Sehingga konsekuensi yang diharapkan daripada penyempurnaan Undang-Undang No 5
1 Apriza Megawati, ‘Teror Sebagai Aktivitas Politik dan Kaitannya Dengan Kejahatan’, ( Jurnal intelijen.net, 15 Januari 2016), <https://jurnalintelijen.net/2016/01/15/teror-sebagai-aktivi- tas-politik-dan-kaitannya-dengan-kejahatan/>, accessed 9 agustus 2019.
2 Naskah akademik Perubahan Undang-Undang No 15 Tahun 2003.
3 Dika Dania Kardi, ‘Poin-Poin Perdebatan Revisi UU Terorisme Jelang Finalisasi’, (2018) <www.cnnindonesia.com/nasional/20180518093707-32-299160/poin-poin-perdebatan-revi- si-uu-terorisme-jelang-finalisasi> , accessed 26 September 2019.
4 Prima Gumilang, ‘Revisi UU Terorisme, Keresahan Negara Usai Bom Surabaya’, ( cnnin- donesia.com , 15 Mei 2018) <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180515084244-32-298254/
revisi-uu-terorisme-keresahan-negara-usai-bom-surabaya?>, accessed 26 September 2019.
Tahun 2018 memberikan ancaman hukuman bagi pelaku terorisme menjadi lebih berat. Selain patokan ancaman yang diperberat Undang-Undang No 5 Tahun 2018 juga memberikan landasan hak asasi manusia yang harus dijunjung oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan kewajiban melakukan upaya paksa. Selain itu nafas daripada Undang-Undang No 5 Tahun 2018 dilakukan secara preventif untuk meminimalisir korban yang diakibatkan oleh tindakan teroris. Pendeteksian secara dini memberikan rasa dilematis aparat penegak hukum, akibat yang terjadi daripada upaya paksa yang terlalu dini memberikan resiko pelanggaran hukum lebih besar yaitu penangkapan, terutama terhadap siapapun yang dapat diduga terlibat tindak pidana terorisme, dapat dengan mudah disematkan pelabelan isu terorisme dan umumnya lembaga yang melakukan upaya paksa cenderung membentuk lembaga- lembaga “ extrajudicial killing” atau memiliki pengertian sebagai suatu eksekusi yang dilakukan diluar putusan pengadilan dengan satuan anti teror yang justru dapat melakukan teror bagi masyarakat sipil. 5
Hal ini dikhawatirkan akan menjadikan pemerintah bukan ingin melakukan pemberantasan melainkan ikut-ikutan menjadi teroris. 6 Beratnya upaya paksa yang dilakukan, harus diimbangi dengan perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum agar tidak rentan mengalami kesewenangan dalam melakukan tindakan. Beberapa kasus upaya paksa seseorang yang diduga teroris berujung pada penyiksaan sebelum terang keterlibatan dan tindak pidananya, seperti kasus andika bagus 7 yang merupakan siswa SMA kelas 2 ditangkap sekira tahun 2015 dengan kondisi babak belur, pada saat ditahan sedangkan status yang melekat pada andika sebatas penganggapan atau dugaan yang masih menunggu adanya kekuatan hukum tetap, dugaan terjadi pada nur baskoro seorang siswa kelas 2 di daerah solo dilakukan penangkapan dengan kondisi tidak bisa berjalan dan beberapa pengakuan menyebutkan bahwa kondisi tersebut diperoleh ketika polisi melakukan
5 ibid.
6 F. Budi Hardiman et al, Terorisme Definisi , Aksi dan Regulasi (Imparsial 2003).[44].
7 DJ.Haris, M.O’Boyle, C.Warbick, Hukum pada konvensi Eropa tentang HAM, (law of the European Convention on Human Rights). [58].

## 938 Eka Yunita: Upaya Paksa terhadap
pemeriksaan dengan proses introgasi yang kurang tepat dan luka fisik yang dialami oleh baskoro akibat upaya paksa yang dilakukan oleh oknum kepolisian. 8 Kasus lain yang tercatat bahwa polisi juga menangkap empat orang lainnya yang diduga membantu aksi teror tersebut, meski oknum polisi tak terjun langsung kelapangan atau ke tempat kejadian perkara. Peristiwa lain yang mewarnai catatan tindakan terorisme yaitu terjadi penusukan polisi dengan benda tajam pada saat dilakukan upaya paksa dengan terduga sebagai kelompok militan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Jawa Barat. 9 Penangkapan terduga teroris di Solo dengan jumlah lima orang dalam waktu yang hampir bersamaan dan satu diantaranya difabel yang hidup sebatangkara menderita kelainan pada tulang belakang, pada saat penggeledahan rumah terduga terorisme tersebut, hanya ditemukan barang bukti beberapa buku saja. 10 Penyitaan yang dipaksakan, menjadikan seseorang menjadi terduga teroris tanpa melihat pengecualian yang ditentukan oleh KUHAP berkaitan dengan penyitaan. Upaya paksa juga dilakukan oleh Densus 88 pada saat penangkapan terduga terorisme yang diduga turut ke dalam jaringan teroris, sebagai pelaku yang melakukan penusukan Menko Polhukam masih belum mendapat bukti permulaan, belum dapat dikatakan tindak pidana terorisme dan belum dapat dilakukan upaya paksa yang lain, karena menurut pernyataan penyidik, peristiwa tersebut tertangkap tangan dan masih menunggu hasil pemeriksaan. 11 Kasus yang baru terjadi adalah peristiwa bom bunuh diri dengan pelaku yang menggunakan atribut gojek dan kemudian menghampiri penjagaan pos di Medan, memberikan dampak pada keluarga dan istrinya yang diduga sebagai teroris yang akan melakukan bom bunuh diri susulan dengan beberapa bukti, keterlibatan dalam pengajian yang diduga
8 ibid.
9 Hesti Rika, ‘Kondisi Empat Polisi Ditusuk Terduga Teroris Mulai Membaik’, ( cnnindone- sia.com ,2019),<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190405163004-12-383743/kondisi-em- pat-polisi-ditusuk-terduga-teroris-mulai-membaik>, accessed 10 September 2019.
10 Ahmad Rafiq, ‘Densus 88 Tangkapi terduga teroris, salah Satunya Difabel’, ( Nasional.tem- po, 2019), <https://nasional.tempo.co/read/1260442/densus-88-tangkapi-terduga-teroris-salah-sat- unya-difabel/full&view=ok>, accessed 19 Oktober 2019.
11 Audrey Santoso, ‘Ini dasar Hukum Polri Tak Tangkap Abu Rara Meski Sudah Dipantau’ ,
( Detik.com , 2019),<https://news.detik.com/berita/d-4743271/ini-dasar-hukum-polri-tak-tangkap- abu-rara-meski-sudah-dipantau>,accessed 21 Oktober 2019.
merencanakan negara khilafah, selain itu ayah dari istri pelaku juga mengalami pelabelan sebagai terduga teroris karena dinilai istri atau anak perempuanya oleh polisi lebih radikal daripada pelaku bom bunuh diri. 12
Berdasarkan beberapa peristiwa yang telah diuraikan, maka menarik untuk dilakukan penelitian skripsi terkait upaya paksa terhadap seseorang yang diduga teroris berdasarkan bukti permulaan untuk dapat ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum dan perlindungan hukum terhadap tersangka terorisme yang mengalami upaya paksa.

## Rumusan Masalah
1. Apakah upaya paksa yang dapat dilakukan terhadap tersangka terorisme?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi tersangka terorisme yang mengalami upaya paksa?

## Pendekatan Masalah
Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan ( statute approach) dan pendekatan konsep ( conceptual approach) . Pendekatan pertama perundang-undangan ( statute  approach) merupakan salah satu pendekatan yang tentu selalu digunakan dalam melakukan penelitian normatif, dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undang yang diperlukan untuk menjawab kesesuaian dengan rumusan masalah, sehingga penulisan berdasar pada berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada. 13 Pendekatan kedua adalah pendekatan konsep ( conceptual approach) pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam bidang hukum. 14
12 Tribunnews, ‘Mertua Bomber Polrestabes Medan Ungkap Perubahan Anak dan Menan- tunya Dijebak Jenguk Napi Teroris’, ( tribunnes.com, 2019 ) < https://newsmaker.tribunnews.com/ amp/2019/11/15/mertua-bomber-polrestabes-medan ungkapperubahan-anak-menantunya-dijeb- ak-jenguk-napi-teroris?page=3>, accessed 23 November 2019.
13 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenadamedia Group 2017).[137].
14 ibid.

## 940 Eka Yunita: Upaya Paksa terhadap

## Upaya Paksa yang Dapat Dilakukan Terhadap Tersangka Terorisme
Sebagai unsur yang harus dipenuhi agar dapat melakukan proses penindakan, perlu menelaah penggolongan pelaku secara umum dalam tindak pidana (dader) berdasarkan doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan unsur-unsur dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud menurut KUHP. Pompe berpendapat ketika mengartikan perumusan pelaku tindak pidana dapat merujuk bahwa semua yang tercantum dalam Pasal 55 dan 56 KUHP dapat ditetapkan sebagai tersangka. 15
Pasal 55 ayat (1) KUHP yang mengatur:
(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana,
1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan saran dan keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
Penggolongan Pasal 55 KUHP dapat diketahui kedalam empat golongan pelaku tindak pidana sesuai dengan bagian yang dilakukan. 16 Pasal 56 KUHP dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan: 17
1e. barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu (KUHP.58, 86):
2e. barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu (KUHP.57, 60, 86, 236)
Penerapan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP subjek hukum yang dapat diterapkan sebagai pelaku adalah orang perorangan, selain sebagai pasal penyertaan juga sebagai pasal pembantuan untuk mengetahui peran daripada masing-masing pelaku.
15 Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana ( Penyelidikan dan Penyidikan ) (Sinar Grafika 2000).[43].
16 ibid.
Berbeda dengan subjek pelaku menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mengalami peluasan materi tentang subjek hukum. Konsep setiap orang dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PTP Terorisme bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. 18 Penyempurnaan pasal ini, menjadikan kriteria pelaku tindak pidana mempeluas dan dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PTP Terorisme. Sedangkan peraturan terbaru diatur dalam undang-undang ini, berhubungan dengan korporasi Pasal 1 angka 10 adalah “kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.
Tindak pidana terorisme Unsur yang dapat dijadikan kualifikasi tindak pidana terorisme dalam beberapa pasal yaitu:
Pasal 5 Undang-Undang PTP Terorisme sudah dilakukan revisi sehinga penyempurnaan aturan pasal sebagai berikut:
“Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam undang-undang ini harus dianggap bukan tindak pidana politik dan dapat diekstradisi atau dimintakan bantuan timbal balik sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”.
Pengaturan tindak pidana terorisme dimulai dari Pasal 7 s/d Pasal 18 Undang- Undang PTP Terorisme. Menelaah rumusan Pasal 7 sebagai berikut:
“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup”.
Delik tersebut adalah delik formil-materiil yaitu menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan akibatnya, yaitu adanya kekerasan atau ancaman, dapat menimbulkan suasana teror menimbulkan korban massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang
18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 1 angka 9.

## 942 Eka Yunita: Upaya Paksa terhadap
strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional dapat dimungkinkan. 12 A maupun Pasal 12 B tergolong sebagai perbuatan persiapan, namun terhadap pelakunya sudah dapat dikenakan upaya paksa sebagai tindak pidana terorisme. Terkait frasa kata “dengan dimaksud” merencanakan atau mempersiapkan tindak pidana terorisme meskipun belum nyata timbul akibat namun sudah dapat diancam pidana. Melalui delik persiapan, pelaku tindak pidana terorisme yang belum terbukti tergabung dalam organisasi terorisme dapat dilakukan upaya paksa dengan perluasan perbuatan dapat dipidana, hal ini dimaksudkan sebagai upaya pencegahan bagi aparat penegak hukum untuk mengantisipasi untuk menghindari akibat yang akan timbul.
Menurut pendapat Van Bemmelemen bahwa hukum acara pidana sudah dapat bertindak meskipun baru ada persangkaan adanya orang yang melanggar atau memenuhi sesuai dengan aturan-aturan hukum pidana. Pendapat Didik Endro Guru Besar Hukum Acara Pidana Universitas Airlangga memberikan predikat yang berbeda kepada seseorang yang terlibat dalam perkara pidana yaitu tersangka, terdakwa, terpidana. 19 Secara etimologi upaya paksa adalah upaya yang dilakukan aparat penegak hukum berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan dalam rangka melaksanakan proses peradilan. Sementara itu, pakar Hukum Acara Pidana Universitas Islam Indonesia Mudzakkir mengakui sesungguhnya upaya paksa hanya dapat dilakukan pada tahap penyidikan. Karena penyelidikan itu menurut beliau belum sampai pada penegakan hukum pidana.
Pengaturan upaya paksa secara eksplisit tercatat pada Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP Titik berat fungsi adalah keadaan terpaksa, harus benar dimaknai tanpa ada subjektifitas antar lembaga yang memiliki kewenangan melakukan upaya paksa. Rangkaian proses upaya paksa dimulai dari penyelidikan dan Penyidikan. Upaya paksa menurut KUHAP dan UUPTP Terorisme dapat dilihat dalam perbedaan substansi sebagai berikut:
No. KUHAP UU P TP Terorisme  dan UU P P TP Pendanaan Terorisme 1. Penyelidikan
(Ps. 1 angka 5)
Kewenangan  badan penyelidik adalah POLRI  sesuai  dengan  kualifikasi  dari KUHAP. Untuk mencari apakah telah terjadi tindak pidana, maka kewenangan yang dapat diberikan kepada tahapan  penyelidikan antara lain:
1. Penangkapan
2. Larangan meninggalkan tempat
3. Penggeledahan,
4. penyitaan dan
5. pemeriksaan Surat.

## Pe nyelidikan
(Ps. 23 ayat (2)) Perkapolri
Kewenangan Penyelidikan adalah POLRI sesuai dengan ketentuan PERKAPOLRI tentang penindakan tersangka tindak pidana terorisme.
Siklus penyelidikan sebagai berikut: Bersumber pada bukti permulaan yang cukup serta laporan intelijen untuk selanjutnya dapat menemukan terduga atau tersangka terorisme.
1. Perencanaan
2. Pengumpulan
3. Pengelolaan
4. Penyajian
2. Pe

## nyidikan
(Ps.6)
Instansi yang berwenang melakukan tahapan penyidikan adalah pejabat polisi dan PPNS sesuai dengan kewenangan khusus yang diberikan oleh undang-undang.
Tujuan secara umum, untuk menemukan dan mengetahui peran tersangka serta pengumpulan bukti.

## Penyidikan
(Ps.23 ayat(2)) Perkapolri
Instansi yang berwenang badan khusus Densus 88 AT sebagai badan internal polisi sesuai dengan SOP sebagaimana aturan yang terdapat Pasal 1 angka 17 PERKAPOLRI
Nomor 23 tahun 2011, yang secara khusus terdapat,pra penindakan untuk tahap penyidikan. Tujuan secara khusus untuk melakukan penerapan upaya paksa berdasarkan laporan intelejen bagi setiap orang yang diduga terorisme.

## Eka Yunita: Upaya Paksa terhadap

## 3. Penangkapan
(Ps.16)
Bukti permulaan yang cukup sebagimana ketentuan bukti permulaan pada Pasal 183 Jo 134 KUHAP.
Jangka waktu penangkapan Pasal 19 ayat (1) KUHAP dengan alokasi waktu paling lama 1 hari, namun waktu penangkapan dapat dilakukan perpanjangan dengan pedoman pelaksanaan penangkapan karena faktor geografis indonesia.

## Penangkapan
(Ps.28 UUTPPT) Bukti permulaan yang cukup didasarkan pada bukti permulaan yang bersumber dari intelejen.
Jangka waktu total penangkapan selama 21 hari bagi setiap terduga terorisme. Harus berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme penyertaan bukti permulaan yang cukup.
Peran ketua pengadilan negeri atau wakil ketua pengadilan negeri sebagai wujud pengawasan. P0ada tahapan penangkapan dapat langsungmenerapkan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti. 4. Penahanan (Ps. 20) Penahanan memiliki batas waktu yang diatur dalam Pasal 29 ayat (2) dengan perpanjangan waktu 2 kali. Ada batas maksimum melakukan penahanan dan ketentuan dalam melakukan perpanjangan tidak lebih dari 30 hari. Secara hitungan 2x30 = 60 hari. Apabila jangka waktu perpanjangan berakhir ataupun belum selesai, maka tidak dapat digunakan oleh instansi lain.
Penahanan
( Ps.25 ayat(7)) Jangka waktu yang digunakan untuk menindak terduga terorisme sesuai dengan Pasal 25 ayat (2)  total lama penahanan 200 hari pada tahap penyidikan, 90 hari pada tahap penuntutan.
5. Penggeledahan (Ps.32) Pembagian penggeledahan menurut Pasal 32 KUHAP, terhadap ba rang dan badan yang diduga berhubungan dengan tindak pidana. Penggeledahan (Ps.33 UUPPTPPT) Pembagian penggeledahan dapat berupa dana, barang dan badan yang diduga berhubungan dengan tindak pidana terorisme. Penyadapan memiliki kekuatan upaya paksa seperti penggeledahan sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf b. Meminta penetapan pengadilan secara tertulis.

## 6. Penyitaan
(Ps.38) Pasal 1 angka 16 KUHAP digunakan untuk kepentingan pembuktian pada tahapan penyidikan, penuntutan, peradilan.

## Pen yitaan
(Ps.29 UUPTPT) Penyitaan bagi tindak pidana terorisme hanya digunakan pada benda bergerak saja baik dengan metode pemblokiran maupun metode penyitaan secara langsung.  Pasal
29 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo Undang- Undang
Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Kewenangan untuk melakukan penyitaan dilakukan oleh Subbid SF sesuai dengan PERKAPOLRI Pasal 1 angka 12, sebagai tindakan satuan Densus 88 7. Pemeriksaan Surat (Ps.47) Pemeriksaan surat diatur dalam Pasal
131 dan Pasal 132 KUHAP dengan membedakan bentuk dan metode pemeriksaan surat. Mengenai cara yang dilakukan yaitu perintah pengadilan diberikan kepada penutut umum dan diteruskan ke penyidik untuk melakukan hasil pemeriksaan surat kepada penuntut umum dan diberikan ke persidangan terkait.

## Pemeriksaan Surat
(Ps.31 ayat(1) huruf a) UUPTPT Kewenangan pemeriksaan surat dilihat dalam Pasal 31 ayat (1) a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pemeriksaan surat yang dilakukan tetap berkorelasi dengan laporan yang disampaikan oleh intelejen sebagai bukti permulaan yang cukup, kemudian ketentuan Pasal 26 ayat (4) dapat dilakukan.

## Sumber: diolah dari KUHAP dan UUP TP Terorisme

## Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Terorisme yang mengalami upaya paksa
Upaya paksa terhadap tersangka teroris yang meliputi penangkapan, penahan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat yang memiliki perbedaan pada unsur pasal, maka urgensi perlindungan hukum sangat diperlukan terhadap semua tindakan upaya paksa yang diterima oleh tersangka terorisme, terutama setelah adanya revisi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Pengayoman yang diharapkan mampu memberikan perlindungan tersangka teroris, dalam upaya paksanya secara menyeluruh. Pendapat selanjutnya tentang pengertian perlindungan hukum menurut Philipus M hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi

## 946 Eka Yunita: Upaya Paksa terhadap
manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Singkat kata perlindungan hukum oleh M.Hadjon diartikan sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. 20
Jika dihubungkan dengan bentuk perlindungan hukum yang terdapat dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sekarang adalah bentuk preventif, dapat dilihat daripada aturan Pasal 43A ayat (1) dan ayat (2) dengan kewajiban pemerintah untuk mencegah tindak pidana terorisme sekaligus mengantisipasi dengan landasan HAM dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan penangkapan dan penahanan. Apabila prinsip secara ideal tersebut diterapkan dalam upaya paksa, keadilan akan tujuan hukum untuk melindungi akan tercapai.
Sebagai kejahatan yang tergolong transnasional, tindak pidana terorisme ini perlu merujuk penerapan secara internasional, karena standar dalam melakukan penindakan untuk pelaku terorisme berpusat pada standar internasional dan diadopsi pada masing-masing negara sesuai dengan primat hukum nasional. Tujuan konvensi internasional ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap pribadi manusia sesuai dengan harkat dan martabat tanpa penyiksaan dan menjunjung tinggi nilai- nilai kemanusiaan. 21
Ketentuan KUHAP tentang perlindungan hukum bagi tersangka yang dikenai upaya paksa dapat merujuk pada asas praduga tak bersalah, sebagai bentuk tindakan awal dugaan teroris yang ditangkap, ditahan, ditutut dan diadili. 22
KUHAP memberikan hak pada saat seseorang ditetapkan sebagai tersangka dengan bentuk hak sebagai berikut: 1. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi apapun; 2. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum. 23 Bentuk perlidungan adalah pemberian bantuan hukum, secara umum permohonan bantuan hukum juga muncul adanya doktrin persamaan kedudukan ( equality  of  arms ). 24
20 Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Peradaban 2007).[3].
21 AWi/Apr, ‘Kekerasan dalam Penyidikan’, ( Hukumonline.com ,2001), <https://www.huku- monline.com/berita/baca/hol2037/kekerasan-dalam-penyidikan/> accessed 12 Desember 2019.
22 Soeharto, Perlindungan Hak tersangka Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Refika aditama 2007).[75].
23 ibid.
24 ibid.

## Jurist-Diction Vol. 3 (3) 2020
Terdapat gugatan praperadilan sebagai perlindungan hukum represif upaya paksa yang tidak sah. Apabila suatu penangkapan atau penahanan dinyatakan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus membebaskan tersangka (Pasal 82 ayat (3) a KUHAP), dalam Putusan Praperadilan juga dicantumkan besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 82 ayat (3) c KUHAP). Selanjutnya dalam hal SP3 dinyatakan sah, maka dalam putusan wajib dicantumkan rehabilitasinya (Pasal 82 ayat (3) c KUHAP);  dalam hal benda yang disita ada yang tidak termasuk ke dalam alat pembuktian maka dalam putusan wajib dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada Tersangka atau dari siapa benda itu disita (Pasal 82 ayat (3) b KUHAP). Perlindungan khusus untuk saksi pelaku diakomodir oleh Pasal 10 ayat (1) saksi, korban, saksi pelaku dan atau terlapor tidak dapat dituntut secara hukum baik perdata atau pidana baik sedang atau akan, atau telah, namun ketentuan pasal tersebut dikecualikan untuk yang beritikad baik dalam memberikan keterangan atau laporan. 25 Penuntutan terhadap subjek yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau keterangan yang diberikan sudah diputus oleh hakim dan berkekuatan hukum tetap. 26
Pasal 10A penanganan khusus juga diberikan pada saksi pelaku dan pemberian penghargaan atas kesaksian yang diberikan ayat (2) penanganan khsusu yakni pemisahan tempat, pemisahan pemberkasan, memberikan kesaksian didepan persidangan. Penghargaan yang diberikan berdasar Pasal 10 A ayat (3) untuk saksi yang memberikan keterangan, maka dapat mendapatkan keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi dan hak narapidana lainnya untuk status narapidana. 27
Perlindungan hukum dapat ditemukan Pasal 28 ayat (3), Pasal 25 ayat (7), Pasal 31 ayat (4) pada penyadapan yang dilakukan untuk informasi identitas
25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Un- dang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
26 ibid. Pasal. 10 ayat (2).
27 ibid. Pasal. 10 ayat (3).

## 948 Eka Yunita: Upaya Paksa terhadap
pribadi untuk kepentingan tindak pidana terorisme dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan ancaman didalamnya. Ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme perlindungan hukum diberikan kepada subjek yang disebutkan pada Pasal 33 ayat (1) diatur oleh Peraturan Pemerintah No 77 Tahun 2019 Pasal 1 angka 7 terkait perlindungan “jaminan rasa aman yang diberikan oleh negara kepada penyidik, penuntut umum, hakim dan petugas pemasyarakatn beserta keluarganya dari kekerasan/ancaman dalam menangani perkara tindak pidana terorisme”, Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2003 yang mengatur tentang perlindungan saksi , penyidik, penuntut umum, hakim diubah dengan Peraturan Pemerintah No 77 Tahun 2019 pengaturan tentang perlindungan saksi diubah perlindungan terhdap pemasyarakatan.
Pasal 34A Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, mengatur pelimpahan saksi menjadi kewajiban LPSK, sehingga mengacu pada UUPSK. Teknis perlindungan kepolisian dengan melakukan tindakan yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang merujuk pada ketentuan perkap No 23 Tahun 2011 tentang prosedur penindakan tersangka tindak pidana terorisme, Pasal 1 angka 6 terkait dengan tindakan dan  batasan  yang  diatur  dalam  definisi  yang  dilakukan  oleh  Polri,  Pasal  2 sebagai tujuan pedoman yang dapat dilakukan ketika melakukan tindakan harus dengan profesionalitas dan dipertanggungjawabkan secara hukum, 28 Pasal 3 Perkap berkaitan dengan tahapan pra penindakan dan terdapat Bidang Manajer TKP sebagai penentu tentang tindakan yang dilakuakn di TKP. Perlindungan terkait prosedur di lapangan dilakukan berdasarkan BAB III terdapat title pra- penindakan kelengkapan administrasi yang harus dibawa oleh penyidik seprti (surat perintah tugas, suart penangkapan, suart penggeledahan,surat penyitaan) selain itu, tahapan tersebut juga terdapat sumberdaya personel untuk upaya tahapan paksa penindakan. 29
28 Berita Negara No 759, 2011 Peraturan Kepala Negara Republik Indonesia.
29 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 23 Tahun 2011.

## Kesimpulan
Upaya paksa yang dapat dilakukan terhadap tersangka terorisme berbeda dengan KUHAP, ketentuan secara khusus diatur dalam Undang–undang No 15 Tahun 2003 Jo Undang-Undang No 5 Tahun 2018 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyadapan, penyitaan surat, pemeriksaan surat. Syarat dilakukannya upaya paksa dalam tindak pidana terorisme dengan korelasi bukti intelejen yang digunakan sebagai bukti awal dan barang bukti lain yang mendukung, selain itu penangkapan dan penahanan mengalami perpanjangan waktu, upaya penggeledahan dapat dilakukan dengan penyadapan dengan izin ketua pengadilan atau wakil ketua pengadilan, dalam keaadaan mendesak penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu. Penyitaan sebagai upaya paksa dapat melalui metode langsung dan pemblokiran.
Perlindungan hukum terhadap upaya paksa yang dilakukan terhadap tersangka telah diakomodir dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme, berkaitan dengan penahanan, penangkapan dengan ancaman sanksi pidana yang diberikan kepada aparat penegak hukum, perlindungan sebagai saksi pelaku telah diatur dalam UUPSK sebagai kewajiban LPSK. Selain itu hak yang diberikan kepada tersangka terorisme yang mengalami tidak sahnya upaya paksa dapat mengajukan gugatan praperadilan. Selain itu, konvensi telah memayungi aturan tentang perlindungan hukum bagi tersangka atau pelaku kejahatan.

## Daftar Bacaan

## Buku
Didik  Endro Purwoleksono, Hukum  Acara  Pidana (Airlangga University Press 2015).
F. Budi Hardiman [ et.,al. ], Terorisme  Definisi,  Aksi  dan  Regulasi (Imparsial Jakarta2003).
Leden Marpaung, Proses  Penanganan  Perkara  Pidana  (Penyelidikan  dan Penyidikan) (Sinar Grafika 200)

## 950 Eka Yunita: Upaya Paksa terhadap
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenadamedia Group 2017).
Philipus M.Hadjon, Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia (Peradaban Pertama 2007).
Soeharto, Perlindungan  Hak  tersangka  Terdakwa  dan  Korban  Tindak  Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Refika aditama 2007).

## Laman
Apriza Megawati, ‘Teror Sebagai Aktivitas Politik dan Kaitannya Dengan Kejahatan’, ( Jurnal intelijen.net, 15 Januari 2016), <https://jurnalintelijen. net/2016/01/15/teror-sebagai-aktivitas-politik-dan-kaitannya-dengan- kejahatan/>, accessed 9 agustus 2019.
Audrey Santoso,‘Ini dasar Hukum Polri Tak Tangkap Abu Rara Meski Sudah Dipantau’ , (2019),<https://news.detik.com/berita/d-4743271/ini-dasar- hukum-polri-tak-tangkap-abu-rara-meski-sudah-dipantau>,accessed 21 Oktober 2019.
Ahmad Rafiq, ‘Densus 88 Tangkapi terduga teroris, salah Satunya Difabel’, < https:// nasional.tempo.co/read/1260442/densus-88-tangkapi-terduga-teroris-salah- satunya-difabel/full&view=ok>, (2019), accessed 19 Oktober 2019.
Dika Dania Kardi, ‘Poin-Poin Perdebatan Revisi UU Terorisme Jelang Finalisasi’, (2018)<www.cnnindonesia.com/nasional/20180518093707-32-299160/
poin-poin-perdebatan-revisi-uu-terorisme-jelang-finalisasi>, accessed26
September 2019.
Prima Gumilang, ‘Revisi UU Terorisme, Keresahan Negara Usai Bom Surabaya’, (2018),<https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20180515084244-32-298254/revisi-uu-terorisme-keresahan- negara-usai-bom-surabaya?>, accessed 26 September 2019.
Tribunnews, ‘Mertua Bomber Polrestabes Medan Ungkap Perubahan Anak dan Menantunya Dijebak Jenguk Napi Teroris’,(2019 ) <https://newsmaker. tribunnews.com/amp/2019/11/15/mertua-bomber-polrestabes-medan ungkapperubahan-anak-menantunya-dijebak-jenguk-napi-teroris?page=3>, accessed 23 November 2019.

## Perundang-undangan
Naskah akademik Perubahan Undang-Undang No 15 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 59).

## Jurist-Diction Vol. 3 (3) 2020
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Hukum Pidana, (Lembaran Negara No 45 Tahun 2003).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293).
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92).
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--