Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 9 Issue 3, 2023 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG
NOMOR  6  TAHUN  2023  TENTANG  PENETAPAN  ATAS PERATURAN

## PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
David Hariadi 1 , Hesti Armiwulan 2 , Sonya Claudia Siwu 3
1 Faculty of Law, Universitas Surabaya, Indonesia. E-mail: davidhariadi12@gmail.com 2 Faculty of Law, Universitas Surabaya, Indonesia.
3 Faculty of Law, Universitas Surabaya, Indonesia.
Abstract: Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII-2020 states that Law Number 11 of 2020 concerning  Job  Creation  is  conditionally  unconstitutional.  This  is  the  basis  for  the  government  to  take action by establishing Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 to replace Law Number 11 of 2020. However, the action taken by the government has drawn a lot of criticism from the public because the  government  is  considered  not  careful  and  too  hasty  in  taking  action  by  establishing  government regulations  in  lieu  of  the  law.  Consider  whether  the  government  takes  appropriate  action  by  looking comprehensively at the presence or absence of force crunch which is the basis for the establishment of government regulations in lieu of law in accordance with Article 22 Paragraph (1) of the 1945 Constitution.
Keywords: Job Creation; Government Regulation Lieu of Law
How to Site: David Hariadi, Hesti Armiwulan, Sonya Claudia Siwu (2023). Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Jurnal hukum to-ra , 9 (3), pp 428-447. DOI. 10.55809/tora.v9i3.276

## Introduction
Indonesia  merupakan  negara  hukum  yang  diatur  di  dalam  Pasal  1  Ayat  3  Undang- Undang  Dasar  Tahun  1945.  Konsep  negara  hukum  merupakan  konsep  negara  yang sudah  banyak  dianut  oleh  negara  di  dunia.  Merujuk  pada  pendapat  Azhary  terkait konsep  negara  hukum  yang  dimana  penyelenggaraan  kekuasaan  negara  maupun pemerintah harus didasarkan dan dilandasi kedaulatan hukum untuk menyelenggarakan ketertiban  hukum 1 .  Konsep  negara  hukum  ini  melihat  bahwa  segala  tindakan  yang dilakukan oleh setiap orang di negara tersebut harus dilandaskan pada hukum sebagai suatu batasan dalam kehidupan bernegara.
1 Achmad. I. H. (2014). Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya. Yustisia.
Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jurnal Hukum tora: 9 (3): 428-447
Mengacu  pada konsep  negara hukum maka konsep ini dapat  dikelompokkan  menjadi dua  negara  hukum yang  paling terkenal  di seluruh dunia yakni konsep negara hukum rule of law dan rechtsstaat . Perbedaan mendasar dari dua konsep ini berada di dalam sistem  hukum yang digunakan  dalam konsep  negara  hukum tersebut.  Negara hukum dengan  konsep rechtsstaat ialah  hasil  dari  sistem  hukum civil  law atau  eropa kontinental, sementara konsep negara hukum rule of law merupakan produk dari sisten hukum common law atau anglosaxon.
Indonesia  yang  merupakan  negara  hukum  dengan  konsep rechtstaat merujuk  pada sistem hukum eropa kontinental atau civil law . Konsep negara hukum dan sistem hukum yang digunakan Indonesia ini mempunyai ciri-ciri dimana hukum positif atau peraturan perundang-undangan menjadi sumber hukum di dalam penyelenggaraan negara. Hal ini akan  mempengaruh  penyelenggaraan  negara  di  Indonesia  dimana  segala penyelenggaraan  negara  harus  berdasarkan  hukum  atau  peraturan  perundang- undangan dimana timbul banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga banyak  sekali  peraturan  yang  tumpang  tindih  atau  disharmonisasi  antar  peraturan. Disharmonisasi  ini  juga  dapat  berupa  saling  bertentangan  peraturan  satu  dengan peraturan  lainnya.  Hal  ini  menjadi  suatu  masalah  yang  berdampak  serius  karena menimbulkan ketidakpastian hukum.
Permasalahan disharmonisasi ini melatarbelakangi Presiden Joko Widodo membentuk Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  dengan  mengacu pembentukannya dengan konsep omnibus . Pemerintah meyakini dengan menggunakan konsep omnibus law ini menjadi suatu jalan keluar untuk mengatasi tumpang tindih atau disharmonisasi  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  di  Indonesia.  Awal  mula gagasan  pembentukan  undang-undang  mengenai  cipta  kerja  ini  dicetuskan  oleh Presiden  Jokowi  pada  20  Oktober  2019  dalam  Sidang  Paripurna  Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Setelah seiring proses pembentukan dan penetapan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  ini  menuai banyak pro dan kontra yang terjadi di dalam masyarakat.
Permasalahan  ini  berupa  ketidakterbukaan  pemerintah  dalam  pembentukan  undang- undang  dimana  masyarakat  tidak  dilibatkan  di  dalam  proses  pembentukan  undang- undang cipta kerja ini. Ketidaksetujuan masyarakat terhadap undang-undang cipta kerja ini  direalisasikan  dengan  demo  turun  di  jalan  di  beberapa  kota  di  Indonesia. Permasalahan yang terjadi bukan hanya di dalam proses pembentukan saja namun juga pada  substansi  pengaturan  pasal  dalam  undang-undang  tersebut  yang  dinilai  oleh masyarakat tidak  memberikan keadilan.  Selain kedua hal tersebut, penerapan konsep omnibus law yang digunakan di dalam pembentukan undang-undang cipta kerja ini tidak sesuai dengan konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang
Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jurnal Hukum tora: 9 (3): 428-447
diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Penggunaan  konsep omnibus ini juga  menciptakan  undang-undang cipta kerja  ini  menjadi  undang-undang  payung  yang  tidak  diakui  di  dalam  peraturan perundnag-undangan di Indonesia 2 .
Permasalahan  yang  timbul  menjadikan  dasar  dari  pengajuan  uji  formil  terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ini Mahkamah Konstitusi. Pengujian  formil  mengenai  pembentukan  undang-undang  ini  dinyatakan  oleh Mahkamah  Konstitusi  inkonstitusional  bersyarat  dimana  Mahkamah  Konstitusi memberikan  kesempatan  bagi  pembentuk  undang-undang  yaitu  Dewan  Perwakilan Rakyat  dan  pemerintah  untuk  memperbaiki  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 Tentang Cipta Kerja ini dalam jangka waktu 2 tahun setelah putusan ini dibacakan oleh mahkamah.  Namun,  apabila  dalam  jangka  waktu  tersebut  tidak  dilakukan  perbaikan terhadap undang-undang  tersebut maka akan dinyatakan inkonstitusional  permanen. Hal ini dituangkan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
Presiden  Joko  Widodo  pada  tanggal  30  Desember  2022  menerbitkan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang dimana  bertujuan  untuk  menggantikan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  yang sebelumnya  diamanatkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  dilakukan  perbaikan  di  dalam putusan  yang sudah dibacakan  dan ditetapkan.  Namun, tindakan yang  dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan pemerintah ini tidak menuai dukungan dari masyarakat dan berujung banyak kritik yang terlempar. Hal ini dikarenakan bahwa peraturan pemerintah pengganti  undang-undang  yang  ditetapkan  ini  tidak  terdapat  suatu  perbedaan  yang spesifik  dengan  undang-undang  cipta  kerja  sebelumnya  sehingga  masyarakat  merasa bahwa substansi dan cara pembentukan yang dilakukan pada undnag-undang cipta kerja sebelumnya  dan  peraturan  pemerintah  pengganti  undang-undang  merupakan kesaamaan.
Polemik penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja ini juga terjadi di kalangan para ahli hukum di Indonesia. Bvitri Susanti menyampaikan bahwa sebenernya penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undnag  cipta  kerja  ini  merupakan  suatu  akal-akalan  dari  pemerintah  karena tidak terdapat kegentingan yang memaksa (Ricky Handriana, Maharani Nurdin, 2023). Namun berbeda yang disampaikan oleh Luthfi Marfungah dimana menyatakan bahwa peraturan  pemerintah  pengganti  undang-undang  cipta  keja  ini  merupakan  suatu
2 Ibnu Sina Chandranegara. (2020). Kompabilitas Penggunaan Metode Omnibus Dalam Pembentukan Undang-Undang. JH Ius Quia Iustum, 27(2)
Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jurnal Hukum tora: 9 (3): 428-447
tindakan yang rasional dan konstitusional 3 . Polemik dan keributan ini tidak berakhir di dalam  penetapan  peraturan  pemerintah  pengganti  undnag-undang  ini  saja  tapi berlanjut  sampai  Dewan  Perwakilan  Rakyat  menetapkan  peraturan  pemerintah pengganti undnag-undang ini menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Pandangan ketidaksetujuan ini melihat bahwa peraturan pemerintah pengganti undang- undang  ini  tidak  memenuhi  syarat  ditetapkan  sesuai  dengan  pengaturan  yang  ada  di daalam  Pasal  22  Ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  sehingga  tidak  layak diterima  dan  ditetapkan  sebagai  undang-undang.  Ketidaksetujuan  pandangan  ini menjadi alasan untuk diajukan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi dengan nomor registrasi  5/PUU-XIX/2023  dan  6/PUU-XIX/2023  mengenai  uji  formil  dan  material terhadap  peraturan  pemerintah  pengganti  undang-undang  ini.  Oleh  karena  itu diperlukan  suatu  pembahasan  yang  komprehensif  dimana  melihat  apakah  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang ditetapkan  melalui  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  merupakan  suatu  tindakan konstitusional atau tidak.

## Discussion
Pembentukan  peraturan  perundang-undangan  ini  menjadi  suatu  hal  yang  sangat penting  di  dalam  berlakunya  suatu  peraturan  perundang-undangan.  Konsep pembentukan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  harus  sesuai  dengan undang-undang  yang  mengatur  mengenai  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  yang  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2022  Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 15  Tahun  2020  Tetang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  dan Undang-Undang  Nomor 12  Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.
Burkhardt  Krems  mengemukakan  istilah staatsliche  rechtssetzung mengenai  hal-hal yang  menyangkut  di  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Hal-hal menyangkut  tersebut,  berupa  Isi  peraturan,  Bentuk  dan  susuna  peraturan,  Metode pembentukan peraturan, Prosedur dan proses pembentukan peraturan 4
Pembentukan  peraturan  perundang-undangan  ini  bertujuan  untuk  membentuk peraturan  perundang-undangan yang baik. Peraturan  perundang-undangan yang  baik
3 M. Fathra Nazrul Islam. (2023). Perpu Ciptaker yang Diterbitkan Jokowi Kudeta Konstitusi . Retrieved from JPNN: https://www.jpnn.com/news/perpu-ciptaker-yang-diterbitkan-jokowi-kudeta-konstitusi-luthfi- bilang-begini
4 Maria Farida. (2022). Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius. 252.
Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jurnal Hukum tora: 9 (3): 428-447
harus memiliki landasan dan dasar yang baik agar dapat berlaku dan berguna di dalam kehidupan masyarakat 5 . Landasan  dari pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm atau norma fundamental negara yang  dikemukakan  oleh  Hans  Nawaisky.  Pancasila  sebagai  dasar  dan  ideologi  negara yang  menjadi dasar dan sumber dari  segala sumber hukum dimana hal tersebut juga dijelaskan  di  dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011.  Status  Pancasila sebagai  hukum  dasar  sebagai staatsgrundnorm ataupun staatsfundamentalnorm ini dijelaskan di dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Mengenai landasan pembentukan peraturan perundang-undangan, Prof. Bagir Manan menyatakan  bahwa  dalam  menyusun  peraturan  perundang-undangan  terdapat  3 landasan,  yaitu:  landasan  filosofis,  landasan  sosiologis  dan  landasan  yuridis 6 .  Hal  ini berbeda  dengan  Prof.  Jimly  Asshiddiqie  menjelaskan  bahwa  terdapat  lima  landasan pembentukan peraturan perundang-undangan, meliputi:

## 1. Landasan filosofis
Mengandung makna bahwa undang-undang harus mengandung norma-norma hukum yang  diidealkan  oleh  suatu  masyarakat  kearah  mana  cita-cita  luhur  kehidupan bermasyarkat benergara hendak diarahkan.

## 2. Landasan sosiologis
Setiap  norma  huum  yang  dituangkan  dalam  undang-undang  harus  mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarkat.

## 3. Landasan politis
Bahwa  di  dalam  konsiderans  atau  bagian  menimbang  harus  pula  tergambar  adanya sistem  rujukan  konstitusional  menurut  cita-cita  dan  norma  dasar  yang  terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

## 4. Landasan Yuridis
Setiap  perumusan  undang-undang  wajib  menempatkan  landasan  yuridis  di  dalam bagian menimbang atau konsiderans.
5 Tjondro  Tirtamulia.  (2017). Pembentukan  Peraturan  Pusat,  Daerah  Dan  Desa. Surabaya:  Universitas Surabaya.
6 Marulak Pardede. (2021). Omnibus Law dalam Grand Design Sistem Hukum Indonesia Studi Kasus UU NO. 11 Tahun 2020 Tentang Ciptaker. Depok: Papas Sinar Sinanti. 110.
Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jurnal Hukum tora: 9 (3): 428-447

## 5. Landasan Administratif
Landasan  ini  bersifat  fakultatif  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  terdapat  dalam konsiderans  dengan  kata  memperhatikan.  Landasan  ini  berisi  pencantuman  rujukan dalam hal adanya perintah untuk mengatur hal tersebut secara administratif 7 .
Tiga landasan yang disebutkan oleh Prof. Bagir Manan sesuai dengan landasan umum yang  dipakai  di  dalam  setiap  peembentukan  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia yaitu: landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Pendekatan ketiga  landsan  tersebut  akan  mempengaruhi  dari  peraturan  perundang-undangan. Pendekatan formal akan melihat unsur di dalam landasan yuridis sedangkan pendekatan hukum  dihadapkan  di  dalam  gejala  sosial  di  dalam  kehidupan  bermasyarakat  perlu dilakukan pendekatan dalam hal landasan sosisologis dan pendekatan dalam landasan filosofis digunakan untuk mengukur kebaikan dari suatu hukum 8
Pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dimaksudkan  untuk  menghasilkan peraturan  perundang-undangan  harus  dapat  dilaksanakan  yang  dimana  di  dalam pembentukannya  harus  mempertimbangkan  efektivitas  dari  peraturan  perundang- undangan tersebut di dalam masyarakat dalam lingkup filosofis, sosiologis dan yuridis. Penentuan pertimbangan di dalam ketiga landasan tersebut sebagai berikut:
Landasan  Filosofis  merupakan  pertimbangan  yang  menggambarkan  bahwa  peraturan yang dibentuk mempertimbangakan dan mencerminkan pandangan hidup, cita hukum dan  kesadaran  hidup  berbangsa  dan  bernegara  yang  meliputi  suasana  kebatinan, flasafah hidup  dan falsafah ideologis bangsa Indonesia yang bersumber  dari Pancasila yang  terletak  di  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945.  Dalam  hal  ini rumusan  masalah  dari  peraturan  perundang-undangan  harus  dipikirkan  secara mendalam untuk mendapat pembenaran atau alasan yang dapat dibenarkan.
Landasan sosiologis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi dan menunjukkan cerminan kenyataan dari kebutuhan masyarakat yang memerlukan pengaturan dan menjadi harapan dalam berbagai aspek. Landasan  sosiologis  ini  menyangkut  suatu  fakta  empiris  yang  berkaitan  mengenai keyakinan  dankesadaran  hukum  masayarakay  sebagai  kebutuhan  masyarakat  dalam kehidupan  bernegara  dan  bermasyarkat  yang  menjadi  suatu  hal  yang  harus  dipenuhi peraturan perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
7 Ibid. 111.
8 Tjondro  Tirtamulia.  (2017). Pembentukan  Peraturan  Pusat,  Daerah  Dan  Desa. Surabaya:  Universitas Surabaya. 87.
Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jurnal Hukum tora: 9 (3): 428-447
Landasan  yuridis  merupakan  pertimbangan  yang  menggambarkan  bahwa  peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan dirubah atau yang akan dicabut  guna  menjamin  kepastian  hukum  dan  rasa  keadilan  masyarakat.  Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur  sehingga  perlu  dibentuk  peraturan  perundang-undangan  yang  baru.  Landasan yuridis juga merupakan legalitas atau dasar hukum berdasarkan ketentuan  peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan di dalam aspek formal berkaitan mengenai yang  memberikan  kewenangan  pembentukannya  dan  aspek  material  yang  berkaitan dengan persoalan hukum yang harus diatur 9 .
Dalam  hal  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  ketiga  landasan  tersebut terdapat  di  dalam  pembuatan  naskah  akademik  yang  dimana  menjelaskan pertimbangan  dari  ketiga  landasan  tersebut  dalam  hal  perlunya  untuk  pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru. Namun, ketiga landasan tersebut tidak serta merta  menjadikan  suatu  peraturan  perundang-undangan  menjadi  baik.  Di  dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya di dalam perumusan naskah akademik  yang  melibatkan  mengenai  ketiga  landasan  tersebut  tetapi  juga  terdapat teknik perancangan yang dimana untuk menindaklanjuti dari hasil gagasan dan ide yang sudah dituangkan di dalam naskah akademik dituangkan menjadi rancangan peraturan perundang-undangan.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  dari  Prof.  Bagir  Manan  yang dimana  di  dalam  proses  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  terdiri  dari penyusunan naskah akademik dan tehapan perancangan yang dimana terdapat asas- asas pembentuan peraturan perundang-undangan.
Asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur di dalam Pasal 5 dan dijabarkan lebih rinci mengenai maksud dan pengertian dalam Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dimana meliputi:
a. kejelasan tujuan
Setiap  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  harus  mempunyai  tujuan  yang jelas yang hendak dicapai.
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
Setiap  jenis  Peraturan  Perundang-undangan  harus  dibuat  oleh  lembaga  negara  atau pejabat  Pembentuk  Peraturan  Perundang-undangan  yang  berwenang.  Peraturan
9 Tjondro  Tirtamulia.  (2017). Pembentukan  Peraturan  Pusat,  Daerah  Dan  Desa. Surabaya:  Universitas Surabaya. 95-96.
Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jurnal Hukum tora: 9 (3): 428-447
Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  harus  benarbenar  memperhatikan materi  muatan  yang  tepat  sesuai  dengan  jenis  dan  hierarki  Peraturan  Perundang- undangan
d. dapat dilaksanakan
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  harus  memperhitungkan  efektivitas Peraturan  Perundangundangan  tersebut  di  dalam  masyarakat,  baik  secara  filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan
Setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
f. kejelasan rumusan
Setiap  Peraturan  Perundang-undangan  harus  memenuhi  persyaratan  teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
g. Keterbukaan
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  mulai  dari  perencanaan,  penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan  demikian, seluruh lapisan masyarakat  mempunyai kesempatan  yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.
Tidak hanya asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik namun juga  terdapat  asas-asas  yang  harus  dipenuhi  dan  terdapat  di  dalam  materi  muatan peraturan perundang-undangan. Hal ini diatur di dalam Pasal 6 Ayat (1) dan dijelaskan mengenai  maksud  dari  asas  tersebut  di  dalam  Penjelasan  Pasal  6  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa:
Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jurnal Hukum tora: 9 (3): 428-447
a. Asas  pengayoman.  Materi  Muatan  Peraturan  Perundang-undangan  harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
b. Asas  kemanusiaan  adalah  bahwa  setiap  Materi  Muatan  Peraturan  Perundang- undangan  harus  mencerminkan  pelindungan  dan  penghormatan  hak  asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
c. Asas  kebangsaan  adalah  bahwa  setiap  Materi  Muatan  Peraturan  Perundang- undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Asas  kekeluargaan  adalah  bahwa  setiap  Materi  Muatan  Peraturan  Perundang- undangan  harus  mencerminkan  musyawarah  untuk  mencapai  mufakat  dalam setiap pengambilan keputusan.
e. Asas kenusantaraan adalah  bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian  dari  sistem  hukum  nasional  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
f. Asas  bhinneka  tunggal  ika  adalah  bahwa  Materi  Muatan  Peraturan  Perundang- undangan  harus  memperhatikan  keragaman  penduduk,  agama,  suku  dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
g. Asas  keadilan  adalah  bahwa  setiap  Materi  Muatan  Peraturan  Perundang- undangan  harus  mencerminkan  keadilan  secara  proporsional  bagi  setiap  warga negara.
h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap Materi  Muatan  Peraturan  Perundang-undangan  tidak  boleh  memuat  hal  yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
i. Asas  ketertiban  dan  kepastian  hukum  adalah  bahwa  setiap  Materi  Muatan Peraturan  Perundang-undangan  harus  dapat  mewujudkan  ketertiban  dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jurnal Hukum tora: 9 (3): 428-447
j. Asas  keseimbangan,  keserasian,  dan  keselarasan  adalah  bahwa  setiap  Materi Muatan  Peraturan  Perundang-undangan  harus  mencerminkan  keseimbangan, keserasian,  dan  keselarasan,  antara  kepentingan  individu,  masyarakat  dan kepentingan bangsa dan negara.
Peraturan pemerintah pengganti undang-undang merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat di dalam pengaturan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia di dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011.  Peraturan  pemerintah  pengganti  undang-undang  ini juga diatur di dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana menyatakan:
(1) Dalam  hal  ihwal  kegentingan  yang  memaksa,  Presiden  berhak  menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.
Peraturan  pemerintah  pengganti  undang-undang  ini  juga  merupakan  peraturan perundang-undangan  yang  setingkat  dengan  undang-undang  yang  dimana  hal  ini menyebabkan  materi  muatan  peraturan  pemerintah  pengganti  undang-undang  sama dengan  undang-undang  sesuai  dengan  penjelasan  dalam  Psaal  11  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011.  Perbedaan  peraturan  pemerintah  pengganti  undang-undang dengan  undang-undang  adalah  pembentuk  peraturan  pemerintah  pengganti  undang- undang ini adalah Presiden. Materi muatan undang-undang menurut Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu:
a. pengaturan  lebih  lanjut  mengenai  ketentuan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang
c. pengesahan perjanjian internasional tertentu
d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi
e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat
Peraturan  pemerintah  pengganti  undang-undang  dibentuk  di  dalam  hal  ihwal kegentingan  yang  memaksa  sesuai  dengan  Pasal  22  Ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar
Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jurnal Hukum tora: 9 (3): 428-447
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Pasal  22  yang  menjadi  dasar  berlakunya peraturan pemerintah  pengganti undang-undang ini  merupakan salah satu instrumen dari  hukum  darurat  di  Indonesia  bersama  dengan  Pasal  12  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengenai hal ihwal kegentingan yang memaksa tidak dijabarkan lebih lanjut di dalam Pasal 22 sehingga tidak memiliki suatu indicator yang jelas untuk menentuka situasi dan kondisi mengenai hal ihwal kegentingan yang memaksa  tersebut  untuk  diberlakukannya  hukum  darurat  dengan  bentu  peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
Merujuk  pada  tafsiran  otentik  pada  Pasal  22  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 menggunakan istilah noodverordeningsrecht yang  menjelaskan keadaan darurat dimana ketika:
1. terdapat situasi bahaya dan genting
2. situasi  tersebut  dapat  mengancam  keselamatan  negara  jika  pemerintah  tidak mengambil tindakan konkrit sesegera mungkin
3. pemerintah  perlu  mengambil  tindakan  yang  cepat  dikarenakan  situasi  yang mendesak sehingga tidak melibatkan mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat yang memakan proses yang lama 10 .
S.E Viner memiliki penjabaran mengenai keadaan dararut, meliputi:
a. Keadaan darurat karena perang
b. Keadaan  darurat  karena  ketegangan  termasuk  pengertian  bencana  alam ataupun ketegangan sosial karena peristiwa politik
c. Keadaan  darurat  karena  kepentingan  internal  pemerintahan  yang  memaksa (innere  notstand).  Meskipun  tidak  terdapat  keadaan  darurat,  tetapi  ada kepentingan internal pemerintahan. Maka dapat ditempuh dengan penerbitan Perppu sebagai landasan hukum 11
Prof.  Bagir  Manan  juga  menjelaskan  bahwa  unsur  kegentingan  yang  memaksa  harus menunjukkan ciri-ciri umum, yaitu:
10 Sonya Claudia Siwu. (2019). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Majelis, 02 , 48
11 Mohammad Zamroni. (2015). Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan PERPPU. 21.
Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jurnal Hukum tora: 9 (3): 428-447
a. Ada  krisis  (crisis),  ialah  suatu  keadaan  krisis  apabila  terdapat  ganguan  yang menimbulkan kegentingan dan bersifat mendadak
b. Kemendesakan  (emergency),  ialah  bila  terjadi  berbagai  keadaan  yang  tidak diperhitungkan  sebelumnya  dan  menuntut  suatu  tindakan  segera  tanpa menunggu permusyawaratan terlebih dahulu
c. Telah  ada  tanda-tanda  permulaan  secara  nyata  dan  menurut  nalar  yang  wajar (reasonableness),  apabila  tidak  diatur  segera  akan  menimbulkan  ganguan  baik bagi masyarakat maupun terhadap jalannya pemerintahan 12
Prof.  Jimly  Asshiddiqie  menjabarkan  3  hal  yang  menjadi  syarat  material  dalam  hal kegentingan yang memaksa, meliputi:
a. Ada kebutuhan yang mendesak untuk bertindak
b. Waktu yang tersedia terbatas (limited time) atauterdapat kegentingan waktu;
c. Tidak  tersedia  alternatif  lain  atau  menurut  penalaran  yang  wajar  (beyond reasonable  doubt)  alternatif  lain  diperkirakan  tidak  akan  dapat  mengatasi keadaan,  sehingga  penetapan  Perppu  merupakan  satu-satunya  cara  untuk mengatasi keadaan tersebut 13
Banyak pendapat yang menyatakan bahwa keadaan bahaya di dalam pengaturan Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945 mempunyai  makna yang sama dengan hal ihwal kegentingan yang memaksa di dalam pengaturan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selaras mengenai pendapat di  atas,  Prof  Jimly  Asshiddiqie  menjelaskan  bahwa  keadaan  bahaya  atau  lebih  tepat disebut dengan deklarasi keadaan bahaya pada Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dapat ditetapkan dengan:
a. Keputusan Presiden
b. Penetapan  Instruksi  Presiden  yang  berisi policy  rules , directive dan standard operating procedures
c. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 14
12 Ibid . 23.
13 Mohammad Zamroni. (2015). Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan PERPPU.
14 Jimly Asshiddiqie. (2020). Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia . Jakarta: Konstitusi Press. 113.
Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jurnal Hukum tora: 9 (3): 428-447
Berbeda  mengenai  hal  tersebut  Prof.  Bagir  Manan  menyatakan  bahwa  kegentingan memaksa  sangat  berbeda  ketika  disamakan  dengan  keadaan  bahaya  pada  Pasal  12 Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (Satrio  Alif  Febriyanto dan  Muhammad  Firman,  2022,  hal.  353).  Hal  ini  sesuai  dengan  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 dimana menjelaskan bahwa hal ihwal kegentingan yang memaksa tidak harus disamakan dengan adanya keadaan bahaya seperti keadaan darurat  sipil,  militier  ataupun  keadaan  darurat  perang.  Hal  ini  juga  senada  dengan pendapat  Maria  Farida  dimana  menyatakan  bahwa  hal  ihwal  kegentingan  memaksa tidak  selalu  terdapat  hubungannya  dalam  keadaan  bahaya  sehingga  peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini juga dapat berlaku diluar hukum darurat tata negara Indonesia 15
Ketidakjelasan  mengenai yang  dimaksud  dari hal ihwal kegentingan yang  memaksa  di dalam  Pasal  22  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  maka Mahkamah  Konstiusi  menentukan  kriteria  situasi  dan  kondisi  untuk  dikeluarkannya peraturan  pemerintah  pengganti  undang-undang  di  dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU/VII/2009 dimana menjelaskaan bahwa:
1. adanya  keadaan  yaitu  kebutuhan  mendesak  untuk  menyelesaikan  masalah hukum secara tepat berdasarkan undang-undang
2. undang-undang  yang  dibutuhkan  tersebut  belum  ada  sehingga  terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai
3. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang- undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan
Pengaturan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  dalam  putusannya  ini  memberikan  suatu Batasan  terhadap  kewenangan  subjektif  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang  Dasar kepada Presiden untuk menetapkan situasi dan kondisi mengenai hal ihwal kegentingan yang  memaksa  untuk  dapat  meggunakan  peraturan  pemerintah  pengganti  undang- undang  yang  memiliki  kesetaraan  dan  materi  muatan  yang  sama  dengan  undang- undang. Hal ini bertujuan agar Presiden tidak dengan mudah untuk menjadikan suatu situasi dan kondisi sebagai hal ihwal kegentingan yang memaksa. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dapat melahirkan norma hukum dan norma hukum tersebut merupakan norma hukum baru yang dapat menimbulkan:
15 Muhammad Rum Siolimbona, Saartje Sarah Alfons dan Hendrik Salmon.  (2022). Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian. PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 2 (2), 148.
Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jurnal Hukum tora: 9 (3): 428-447
a. Status hukum baru
b. Hubungan hukum baru

## c. Akibat hukum baru 16
Oleh karena itu, mengenai hal tersebut pembatasan dan penetapan mengenai hal ihwal kegentingan  yang  memaksa  perlu  dilakukan  untuk  mencegah  bahwa  peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini dapat digunakan secara semena-mena karena dapat  menimbulkan  suatu  akibat  hukum  dalam  pembentukan  dan  penerbitannya. Batasan juga terdapat didalam Batasan waktu dimana peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini memiliki waktu yang terbatas karena bersifat sementara yang harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan menjadi Undang-Undang sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Penjabaran  diatas  mengenai  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang dimana secara spesifik dalam bentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini  guna  untuk  mencermati  apakah  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja ini sesuai atau tidak dengan pengaturan yang seharusnya  dilakukan  terhadap  pembentukannya.  Dalam  hal  ini  patut  dispesifikkan apakah  di  dalam  pembentukan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja  ini  dibentuk  dikarenakan  adanya  hal  ihwal karena  kegentingan  yang  memaksa  atau  tidak  yang  dimana  merupakan  suatu  syarat untuk diadakannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini sesuai Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Melihat alasan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ini dikarenakan terdapat ancaman risiko ketidakpastian sehingga perlunya diambil tindakan untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk memberikan kepastian hukum kepada para investor dalam negeri ataupun luar negeri  untuk  mempertahankan  dan  memperbaii  kondisi  perekonomian  Indonesia. Alasan tersebut secara angsung diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo. Selain alasan tersebut, Presiden Joko Widodo mengungkapkan beberapa alasan lainnya yang menjadi latar belakang menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja:
a. bahwa untuk mewujudkan tujuan  pembentukan  Pemerintah Negara Indonesia dan  mewujudkan  masyarakat  Indonesia  yang  sejahtera,  adil,  dan  makmur
16 Achmad  Edi  Subiyanto.  (2014).  Menguji  Konstitusionalitas  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undnag- Undang. Lex Jurnalica, 11 (1), 17.
Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jurnal Hukum tora: 9 (3): 428-447
berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945,  Negara  perlu  melakukan  berbagai  upaya  untuk  memenuhi  hak warga  negara  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan melalui cipta kerja
b. bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi  ekonomi  serta  adanya  tantangan  dan  krisis  ekonomi  global  yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional
c. bahwa  untuk  mendukung  cipta  kerja  diperlukan  penyesuaian  berbagai  aspek pengaturan  yang  berkaitan  dengan  kemudahan,  pelindungan,  dan pemberdayaan  koperasi  dan  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah,  peningkatan ekosistem  investasi,  dan  percepatan  proyek  strategis  nasional,  termasuk peningkatan pelindungan dan kesejahteraan pekerja
d. bahwa  pengaturan  yang  berkaitan  dengan  kemudahan,  pelindungan,  dan pemberdayaan  koperasi  dan  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah,  peningkatan ekosistem  investasi,  dan  percepatan  proyek  strategis  nasional,  termasuk peningkatan pelindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan
e. bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem  investasi,  dan  percepatan  proyek  strategis  nasional,  termasuk peningkatan  pelindungan  dan  kesejahteraan  pekerja  dilakukan  melalui perubahan  Undang-Undang  sektor  yang  belum  mendukung  terwujudnya sinkronisasi  dalam  menjamin  percepatan  cipta  kerja,  sehingga  diperlukan terobosan  dan  kepastian  hukum  untuk  dapat  menyelesaikan  berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif dengan menggunakan metode omnibus
f. bahwa  untuk  melaksanakan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU- XVIII/2020,  perlu  dilakukan  perbaikan  melalui  penggantian  terhadap  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim (climate  change),  dan  terganggunya  rantai  pasokan  (supply  chain)  telah menyebabkan  terjadinya  penurunan  pertumbuhan  ekonomi  dunia  dan terjadinya  kenaikan  inflasi  yang  akan  berdampak  secara  signifikan  kepada
Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jurnal Hukum tora: 9 (3): 428-447
perekonomian nasional yang harus direspons dengan standar bauran kebijakan untuk  peningkatan  daya  saing  dan  daya  tarik  nasional  bagi  investasi  melalui transformasi ekonomi yang dimuat dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja 17
Merujuk  pada  konsep  mengenai  peraturan  pemerintah  pengganti  undang-undang terdapat  dua  kondisi  di  dalam  pembentukannya  yaitu  di  dalam  hukum  tata  negara normal  dan  hukum  tata  negara  darurat.  Dalam  kedua  kondisi  tersebut  kewenangan dalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini berada pada Presiden yang merupakan suatu kewenangan luar biasa sesuai dengan pendapat Prof. Bagir Manan.
Pembentukan peraturan perundang-undangan ini harus memenuhi syarat mengenai hal ihwal  kegentingan  yang  memaksa  sesuai  dengan  Pasal  22  Ayat  (1)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Merujuk pada hal ihwal kegentingan yang memaksa  menjadi suatu tafsir yang luas  mengenai apa yang sebenernya  dimaksud di dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya memberikan  kriteria  situasi  dan  kondisi  dikeluarkannya  peraturan  pemerintah pengganti undang-undang, yaitu:
1. adanya  keadaan  yaitu  kebutuhan  mendesak  untuk  menyelesaikan  masalah hukum secara tepat berdasarkan undang-undang
2. undang-undang  yang  dibutuhkan  tersebut  belum  ada  sehingga  terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai
3. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang- undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan
Menimbang  ketiga  kriteria  dan  kondisi  yang  disebutkan  Mahkamah  Konstitusi  untuk menjelaskan  hal  ihwal  kegentingan  yang  memaksa  dengan  latar  belakang  dari pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja ini menjadi tidak relevan. Hal ini dikarenakan Mahkamah Konstitusi dalam  putusannya  menyatakan  inkonstitusional  bersyarat  yang  dimana  hal  tersebut tidak  serta  merta  langsung  tidak  berlaku  secara  hukum  namun  terdapat  syarat  yang harus  dipenuhi  terlebih  dahulu  namun  apabila  syarat  tersebut  tidak  terpenuhi  maka
17 Adminkesbangpol. (2023, Januari 4). 9 Pertimbangan Presiden Jokowi Menerbitkan Perppu Cipta Kerja . Retrieved from https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/detil/664/9-pertimbangan-presiden-jokowi- menerbitkan-perppu-cipta-kerja
Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jurnal Hukum tora: 9 (3): 428-447
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  dinyatakan  tidak  berlaku  secara  hukum  atau inkonstitusional sepanjang mengingat tenggat waktu yang tersedia.
Kondisi  mengenai  inkonstitusional  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  sampai dibentuknya  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022 Tentang  Cipta  Kerja  yang  ditetapkan  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023 tidak  relevan  ditimbang  dengan  ketiga  syarat  yang  dijelaskan  Mahkamah  Konstitusi mengenai  hal  ihwal  kegentingan  yang  memaksa.  Perbaikan  yang  menjadi  amanat Mahkamah Konstitusi kepada pembentuk undang-undang memberikan tenggat waktu yang cukup  untuk melakukan  perbaikan  untuk cipta kerja  dan  putusan tersebut tidak menimbulkan  suatu  kekosongan  hukum  yang  dapat  mengakibatkan  ancaman  yang serius di dalam pelaksanaan hukum di Indonesia.
Keadaan  dan  kebutuhan  mendesak  yang  dijelaskan  di  dalam  angka  1  dan  3  ini  tidak relevan juga di dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2022.  Hal  ini  dikarenakan  apabila  melihat  pembentukan  Undnag- Undang  Nomor  11  Tahun  2020  yang  melalui  proses  dari  awal  sampai  pada  akhirnya hanya  memakan  waktu  satu  tahun  yang  disahkan  pada  kuarta  akhir  tahun  2020. Merujuk  pada  kasus  ini  maka  seharus  pembentuk  undang-undang  yanitu  Dewan Perwakilan  Rakyat  dan  pemerintah  diberikan  tenggat  waktu  yang  cukup  untuk menyelesaikan perbaikan dengan menggunakan bentuk undang-undang dalam tenggat waktu 2 tahun dimana terdapat lebih satu tahun tenggat waktu dibandingkan dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.
Peraturan  pemerintah  pengganti  undang-undang  di  dalam  ranah  hukum  tata  negara darurat  dapat dimaknai bahwa kegentingan yang memaksa yaitu keadaan mendesak, memaksa atau darurat yang dapat dirumuskan sebagai suatu keadaan sukar atau sulit dan  tidak  disangka  sehingga  penganggulan  segera.  Mempertimbangkan  alasan  yang dikemukakan  oleh  Presiden  Joko  Widodo  dalam  mengambil  tindakan  menerbitkan peraturan  pemerintah  pengganti  undang-undang  dengan  kriteria  mengenai kegentingan  yang  memaksa  dari  istilah noodverordeningsrecht ,  S.E  Viner,  Prof.  Bagir Manan dan Prof. Jimly Asshiddiqie tidak di dapatkan alasan yang dikemukakan masuk di dalam kategori mengenai kondisi kegentingan  memaksa tersebut. Hal ini dikarenakan pembentukan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  hanya  dilakukan  dalam  jangka waktu  1  tahun  sedangkan  untuk  melakukan  perbaikan  maka  pembentuk  Undang- Undang juga diberikan jangka waktu yang cukup dengan melebihkan 1 tahun daripada saat proses pembentukan awalnya.
Namun, selain dua hal tersebut yang perlu diperhatikan ada hal yang menjadi penting yang  tidak  terpenuhi  juga  di  dalam  pembentukan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jurnal Hukum tora: 9 (3): 428-447
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yaitu partisipasi masyarakat. Di  dalam  pembentukan  peraturan  pemerintah  pengganti  undang-undang  ini  tidak melibatkan partisipasi masyarakat di dalam proses perencanaan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Hal ini juga sama dengan proses pembentukan dari Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  sebelum  perubahan.  Sehingga pengingkaran  terhadap  partisipasi  masyarakat  ini  bertentangan  dengan  proses pembentukan  yang  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

## Conclusion
Berdasarkan  uraian  dan  pembahasan  yang  telah  dimuat  di  atas  sebelumnya,  maka penulis mengambil kesimpulan bahwa Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus  memenuhi syarat  hal ihwal kegentingan yang memaksa sesuai dengan pengaturan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana dijelaskan secara rinci oleh Mahkamah Konstitusi mengenai kriteria dari  hal  ihwal  kegentingan  yang  memaksa  di  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.
Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang  Cipta  Kerja  tidak  terdapat  alasan  yang  dapat  dimaknai  sebagai  hal  ihwal kegentingan yang memaksa yang dimana telah dijelaskan secara rinci oleh Mahkamah Konstitusi  di  dalam  putusannya  sehingga  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undnag- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tidak  memenuhi  pengaturan Pasal 22 Ayat  (1) Undnag- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikarenakan menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang tidak memenuhi syarat hal ihwal kegentingan memaksa dalam pembentukannya.
Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jurnal Hukum tora: 9 (3): 428-447

## References

## Book
Asshiddiqie, J. (2020). Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.
Marulak,  P. (2021). Omnibus Law  dalam Grand  Design Sistem Hukum  Indonesia Studi Kasus UU NO. 11 Tahun 2020 Tentang Ciptaker. Depok: Papas Sinar Sinanti.
Soeprapto, M. F. (2022). Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan.
Yogyakarta: Kanisius.
Soeprapto,  M.  F.  (2022). Ilmu  Perundang-Undangan  2:  Proses  dan  Teknik Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius.
Tirtamulia,  T.  (2017). Pembentukan  Peraturan  Pusat,  Daerah  Dan  Desa. Surabaya: Universitas Surabaya.

## Journal
Chandranegara,  I.  S.  (2020).  Kompabilitas  Penggunaan  Metode  Omnibus  Dalam Pembentukan Undang-Undang. JH Ius Quia Iustum, 27(2) , 40-50.
Febriyanto,  S.  A.,  &  M.  F.  (n.d.).  Menilik  Penerapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undnag-Undang Dalam Konsep HTN Darurat Di Indonesia: Studi Kasus PERPPU Nomor 1 Tahun 2020. 347-359.
Hamzani,  A.  I.  (2014).  Menggagas  Indonesia  Sebagai  Negara  Hukum  Yang Membahagiakan Rakyatnya. Yustisia, 90 , 136-142.
Siolimbona,  M.  R.,  Alfons,  S.  S.,  &  H.  S.  (2022).  Eksistensi  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  dan  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam Pengujian. PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 2 (2), 141-160.
Siwu, S. C. (2019). Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang (PERPPU) Dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Majelis, 02 , 45-53.
Subiyanto,  A.  E.  (2014).  Menguji  Konstitusionalitas  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang. Lex Jurnalica, 11 (1), 9-19.
Zamroni, M. (2015). Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan PERPPU. 1-38.

## Internet
Adminkesbangpol.  (2023,  Januari  4). 9  Pertimbangan  Presiden  Jokowi  Menerbitkan Perppu Cipta Kerja . Retrieved from
https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/detil/664/9-pertimbangan-presiden- jokowi-menerbitkan-perppu-cipta-kerja
Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jurnal Hukum tora: 9 (3): 428-447
Islam, M. F. (2023). Perpu Ciptaker yang Diterbitkan Jokowi Kudeta Konstitusi . Retrieved from  JPNN: https://www.jpnn.com/news/perpu-ciptaker-yang-diterbitkan- jokowi-kudeta-konstitusi-luthfi-bilang-begini

## Regulation
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (n.d.).
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2022  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan. (n.d.).
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
(n.d.).
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. (n.d.).
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Ciprta Kerja. (n.d.).
Putusan Mahkamah Konstitusi 138/PUU-VII/2009 (Mahkamah Konstitusi 2009).
Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020 (Mahkamah Konstitusi 2020).