## Kinerja Pegawai Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah  Dalam Pembuatan Surat Keterangan Tanah
Roy Martin 1) ; Antonio Imanda 2) ; Marida Sariningsih 3) ; Yanuar Rikardo 4)
1) Program Studi Administrasi Publik Universitas Dehasen Bengkulu Email: 1) rooymartin98@gmail.com , 2 antonioimanda@unived.ac.id , 3 marida.ap@unived.ac.id , 4 yanuarrikardo@gmail.com

## PENDAHULUAN
Suatu organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan bersama, namun untuk mencapai tujuan secara efektif  diperlukan  manajemen  yang  baik  dan  benar.Atas  dasar  tujuan  tersebut,  dirancang  sumber  daya yang  diperlukan,  baik  sumber  daya  alam,  sumber  daya  capital,  sumber  daya  manusia,  tekhnologi,  dan mekanisme  kerja  yang  ditempuh  dalam  mencapai  tujuan  organisasi.Faktor  yang  sangat  penting  untuk diperhatikan  terletak  pada  faktor  manusianya  dibandingkan  dengan  sumber  daya  yang  lainnya.Instansi pemerintah  memiliki  tujuan  atau  berfungsi  sebagai  pelayanan  publik,  pelaksanaan  pembangunan  dan menjalankan  administrasi  pemerintah.Rendahnya  kualitas  sumber  daya  manusia  merupakan  masalah mendasar  yang  dapat  menghambat  pembangunan  dan  perkembangan  ekonomi  nasional.  Rendahnya kualitas  sumber  daya  manusia  juga  akan  menjadi  batu  sandungan  dalam  era  globalisasi,  karena  era globalisasi  merupakan  era  persaingan  mutu.  Jika  bangsa  Indonesia  ingin  berkiprah  dalam  percaturan global,  maka  langkah  pertama  yang  harus  dilakukan  adalah  menata  sumber  daya  manusia,  baik  dari aspek intelektual, spiritual, kreativitas, moral, maupun tanggung jawab.
Kualitas  sumberdaya  manusia  berkaitan  dengan  kinerja  (performance).Pegawai  bagi  sebuah instansi  merupakan  komponen  yang  penting  dalam  aktivitas  suatu  instansi,  karena  dalam  memberikan

## ARTICLE HISTORY
Received [07 Mei 2024] Revised [20 Juni 2024] Accepted [25 Juni 2024]

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Kinerja  Pegawai  Kecamatan  Merigi  Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah  dalam Pembuatan Surat  Keterangan Tanah.Penelitian ini merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif  menggunakan  teknik  pengumpulan  data dengan  cara  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Informan  dalam  penelitian  ini berjumlah 4 orang yang terdiridari 2 orang informan kunci dan 2  orang informan pokok. Penelitian  ini  menggunakan  teorikinerja  (Mahsun,2006:77)  dengan  hasil  penelitian sebagai  berikut:  1.  Masukan  (Input):  dalam  pembuatan  SKT  yang  dilakukan  oleh masyarakat  tidak  ditarik  biaya  semuanya  digratiskan  oleh  pemeritahan  kecamatan dikarenakan  ada  intruksi  dari  pihak  kabupaten.  2.  Proses  (Process):  pembuatan  SKT oleh pihak kecamatan tidak tepat waktu  hal ini dikarenakan SKT diselesaikan lebih dari satu  bulan  sehingga  menyebabkan  ketidak  percayaan  masyarakat  pada  pegawai kecamatan. 3. Keluaran (Output): dalam pembuatan SKT pihak Kantor Kecamatan tidak ada  target  jumlah  SKT    yang  harus  dikeluarkan,  karena  tergantung  usulan  dari masyarakat  yang  membutuhkanya.  4.  Hasil  (Outcomes):  kualitas  bahan  kertas  yang digunakan  pembuatan  untuk  SKT  lebih  bagus  dari  sebelumnya  dan  pembuatan  SKT pegawai  yang  sudah  ahli  sesuai  dengan  latar  belakang  pendidikannya.  5.  Manfaat (Benefit):  tingkat  kesadaran  masyarakat  akan  manfaatnya  SKT  cukup  tinggi  segingga semua  tanah  yang    ada  kebanyakan  sudah  memiliki  SKT  secara  pribadi.  6.  Dampak (Impact): adanya dampak positif dari SKT yang dimiliki oleh masyarakat yaitu kejelasan hukum  hak  atas  kepemilikan  tanah  pribadi  yang    diatur  oleh  Undang-Undang Pertanahan  oleh  negara,  nilai  jual  harga  tanah  tinggi  dan  dapat    digunakan  sebagai anggunan kepada lembaga keuangan sebagai  jaminan untuk memudahakan pinjaman.

## ABSTRACT
This  research  purpose  is  to  find  out  the  performance  of  employees  in  creating  land certificate  at  Merigi  Sakti  District  of  Seluma  regency.  This  research  is  descriptive qualitative  research.  Data  are  collected  by  using  interview,  observation  and documentation. In this researchthere are 4 informants, 2 people as key informants and the other 2 as main informant. This research use performance theory (Mahsum, 2006: 7) with results as below: 1. The input: in making land certificate, there was no any free people have to  pay,  everything is free because there was an instruction from  regency government,  2. Process: in  making land certificate, the  process was not completed on time because the certificate finished more than one month and because of that society started not to believe with this officers, 3. The output, the officer doesn’t have target to indicate how many certificates must be finished because it depends an the number of requested people. 4. Outcome the quality of the certificate is better than before and the officers  are  skilled  based  on  their  skill  background,  5.  Benefit,  the  awareness  level  of society about the benefit from certificate are quite high almost all land have certificate personally, 6. Impact, the positive inpcat from having land certificate is about the  legal low  of  private  land  ownership  which  regulated  by  laws  of  land  by  nation,  the  price  of landis high and can be used as a collateral to finance department to simplity the loan.

## KEYWORDS
Employee Performance, Land Certificate.
This is an open access article under the CC –BY-SA license
pelayanan  kepada  publik.  Untuk  itu  diperlukan  kinerja  pegawai  yang  optimal  guna  mendukung Pelaksanaan tugas instansi yang bersangkutan sehingga seluruh rencana yang telah ditetapkan instansi tersebut dapat dicapai.Pada dasarnya kinerja menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan  atau  apa  yang  keluar  (out-come).  Bila  disimak  lebih  lanjut  apa  yang  terjadi  dalam  sebuah pekerjaan  atan  jabatan  adalah  suatu  proses  yang  mengolah  in-put  menjadi  out-put  (hasil  kerja). Penggunaan  indikator  kunci  untuk  mengukur  hasil  kinerja  individu,  bersumber  dari  fungsi-fungsi  yang diterjemahkan  dalam  kegiatan/tindakan  dengan  landasan  standar  yang  jelas  dan  tertulis.Mengingat kinerja mengandung komponen kompetensi dan produktifitas hasil, maka hasil kinerja sangat tergantung pada  tingkat  kemampuan  individu  dalam  pencapaiannya,  terutama  tujuan  organisasi.Terdapat kecendrungan  tanggapan  dari  masyarakat  tentang  keberhasilan  dan  ketidakberhasilan  instansi pemerintah  dalam  menjalankan  amanah  yang  diberikan  kepadanya  menunjukkan  harapan  dan kepedulian  publik  yang  harus  direspon.  Namun  antara  harapan  masyarakat  terhadap  kinerja  instansi pemerintah  dengan  apa  yang  dilakukan  oleh  para  pengelola  dan  pejabat  pemerintah  sering  berbeda. Artinya,  terjadi  kesenjangan  harapan  (ecpectation)  yang  bisa  menimbulkan  ketidakharmonisan  antara instansi pemerintah dengan para direct user dari masyarakat.
Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah sangat dibutuhkan adanya indikator  yang  jelas  oleh  stakeholder.  Idikator  kinerja  adalah  ukuruan  kuantitatif  dan  kualitatif  yang menggambarkan  tingkat  pencapaian  suatu  sasaran  atau  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Oleh  karena  itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitungsertadigunakan sebagai dasar untuk  menilai  atau  melihat  tingkat  kerja,  baik  dalam  tahap  perencanaan,  tahap  pelaksanaan,  maupun tahap  setelah  kegiatan  selesai.  Dengan  demikian,  tanpa  adanya  indikator  kinerja,  sulit  untuk  menilai tingkat  keberhasilan  dan  ketidakberhasilan  kebijaksanaan  maupun  program  suatu  instansi  pemerintah. Dengan indikator kinerja, suatu organisasi mempunyai tujuan yang jelas bagaimana dia akan dikatakan berhasil  atau  tidak  berhasil  dimasa  yang  akan  datang.Salah  satu  instansi  penyedia  pelayanan  di Kecamatan Merigi  Sakti  Kabupaten  Bengkulu  Tengah  yang dalam  hal  ini  sebagai  pelaksana  pelayanan publik  yang  langsung  bersinggungan  dengan  masyarakat,  diharapkan  mampu  memberikan  pelayanan yang baik.Kecamatan dalam struktur pemerintahan, harus mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat  dan  mampu  memperlihatkan  kinerja  yang  baik.  Namun  di  lapangan  sering  sekali  di  jumpai keluhan masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang di berikan oleh aparatur pemerintah di kecamatan, kurangnya keramahan pegawai juga menyebabkan masyarakat kurang dilayani dengan baik, pelayanan yang diberikan oleh pihak kecamatan kepada masyarakat adalah “Surat keterangan tidak mampu, surat keterangan usaha, kartu keluaraga (KK), surat keterangan tanah (SKT), dan lain-lain.

## LANDASAN TEORI
Mahsun,  2006:77  mengemukakan  bahwa  jenis  indikator  kinerja  pemerintah  daerah  meliputi indikator  masukan,  proses,  keluaran,  hasil,manfaat  dan  dampak.  Berikut  adalah  penjelasan  dari  teori indikator  kinerja  yang  disampaikan  oleh  Mahsun.  Penjelasan  dari  jenis-jenis  diatas  adalah  sebagai berikut:
1.  Indikator masukan (Input), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya: a. Jumlah dana yang dibutuhkan; b. Jumlah pegawai yang dibutuhkan; c. Jumlah infrastruktur yang ada; serta d. Jumlah waktu yang digunakan.
2.  Indikator proses (Process). Dalam indikator ini, organisasi/instansi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi/ instansi. Misalnya: Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan.
3.  Indikator  keluaran  (Output),  adalah  sesuatu  yang  diharapkan  langsung  dapat  dicapai  dari  suatu kegiatan  yang  berupa  fisik  atau  non-fisik.  Indikator  ini  digunakan  untuk  mengukur  keluaran  yang dihasilkan  dari  suatu  kegiatan.  Misalnya:  Jumlah  produk  atau  jasa  yang  dihasilkan,  serta  ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.
4.  Indikator hasil (Outcomes), segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka  menengah  (efek  langsung).  Outcome  menggambarkan  tingkat  pencapaian  atas  hasil  lebih tinggi  yang  mungkin  mencakup  kepentingan  banyak  pihak.Dengan  indikator  ini,  organisasi/instansi akan  dapat  mengetahui  apakah  hasil  yang  telah  diperoleh  dalam  bentuk  output  memang  dapat dipergunakan  sebagaimana  mestinya  dan  memberikan  kegunaan  yang  besar  bagi  masyarakat banyak.  Misalnya:  a.  Tingkat  kualitas  produk  atau  jasa  yang  dihasilkan;  b.  Produktivitas  para karyawan atau pegawai.
5.  Indikator  manfaat  (Benefit),  adalah  sesuatu  yang  terkait  dengan  tujuan  akhir  dari  pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil.  Misalnya: a. Tingkat kepuasan masyarakat; b. Tingkat partisipasi masyarakat.
6.  Indikator dampak (Impact), pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negative.
Disini penulis akan meneliti kinerja pegawai Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah dengan menggunakan 6 jenis indikator pemerintah daerah menurut Mahsun, 2006:77 yaitu 1). Indikator masukan  yang  terdiri  dari  jumlah  dana  yang  dibutuhkan,  jumalh  pegawai  dan  jumlah  waktu  yang dibutuhkan  dalam  pembuatan  surat  keterangan  tanah.  2).  Indikator  proses  terdiri  dari  kecepatan  dan ketepatan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pembuatan  surat  keterangan  tanah.  3).  Indikator keluaran  yaitu jumlah  produk  atau  jasa  serta  ketepatan  dalam  memproduksi barang atau  jasa dalam  pembuatan  surat keterangan tanah. 4). Indikator hasil yaitu produktivitas para pegawai dalam pembuatan surat keterangan tanah.  5).  Indikator  manfaat  terdiri  dari  tingkat  kepuasan  dan  tingkat  partisipan  masyarakat  dalam pembuatan surat keterangan tanah. 6). Indikator dampak yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif dari pembuatan surat keterangan tanah.

## METODE PENELITIAN

## Metode Analisis
Jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian ini adalah penelitian yang disajikan secara deskritif kualitatif.Sedangkan  menurut  ahli  Bodgan  dan  Taylor  (1991:21-22)  dalam  buku  Basrowi  dan  Suwandi (2008:1)  menyatakan  bahwa  penelitian  kualitatif  adalah  salah  satu  prosedur  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriftif  yang  berupa  ucapan  dan  tulisan  dan  prilaku  orang-orang  yang diamati.Menurut  Sugiyono  (2012:7-8)  penelitian  kulitatif  adalah  penelitian  tentang  risetyang  bersifat deskriftif  dan  cenderung  menggunakan  analisi.  Proses  dan  makna  (perspektif  subyek)  lebih  ditonjolkan dalam  penelitian  kualitatif.  Dengan  landasan teori  ini  akan  dimanfaatkan  penulis  sebagai panduan  agar fokus  penelitian  sesuai  denganfakta  yang  ada  dilapangan.  Selain  itu  landasan teori  ini  juga  bermanfaat untuk  memberikan  gambaran  umum  tentang  latar  penelitin  dan  sebagai  bahan  pembahas  hasil penelitian.Dalam  penelitian  ini,  sampel  sumber  data  dipilih  secara  purposive  dan  bersifat  snowball sampling. Sampel sumber data pada tahap awal memasuki lapangan dipilih orang yang memiliki power dan otoritas pada situasi sosial atau objek yang diteliti, sehingga mampu :membuka pintu” kemana saja peneliti  melakukan  pengumpulan  data  (Sugiyono,  2010:  400).  Dalam  penelitian  ini  peneliti  mencari beberapa orang yang menjadi tokoh kunci dari objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan dalam  penelitian  ini.  Keseluruhan  informan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebanyak  4  (empat)  orang informan penelitian, terdiri dari dua orang pegawai kantor kecamatan dan dua orang dari masyarakat.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data literature dan lapangan. Literatur yang berkenaan  dengan  teori-teori  yang  diperlukan  oleh  peneliti  sebagai  pembanding.Sedangkan  lapangan untuk mencari data yang diperlukan peneliti untuk dituangkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kinerja  Pegawai  Kecamatan  Merigi  Sakti  Kabupaten  Bengkulu  Tengah  Dalam  Pembuatan  Surat Keterangan Tanah
Setelah  melakukan  observasi  serta  wawancara  secara  langsung  ke  lapangan  yang  memakan waktu  kurang  lebih  4  minggu,  penulis  mendapatkan  4  informan  yang  telah  dipilih.  Langkah  selanjutnya yaitu  menganalisis  hasil  wawancara  yang  di  peroleh  oleh  penulis  di  lapangan  terdapat  keberagaman pendapat dari informan mengenai Kinerja Pegawai Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah dalan  Pembuatan  Surat  Keterangan  Tanah  (SKT)  menggunakan  6  jenis  indikator  kinerja  pemerintah daerah  menurut  Mahsun,  2006:7.  Sehingga  penulis  dapat  mengetahuhi  bagaimana  Kinerja  Pegawai Kecamatan  Merigi  Sakti  Kabupaten  Bengkulu  Tengah  dalan  Pembuatan  Surat  Keterangan  Tanah. Berikut indikator yang penulis gunakan dalam penelitian :

## Indikator Masukan (Input)
Indiktor  masukan  adalah  segala  sesuatu  yang  dibutuhkan  agar  pelaksanaan  kegiatan  dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran yaitu jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai serta jumlah waktu yang dibutuhkan.
1.  Jumlah dana yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam pembuatan surat keterangan tanah. Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  dalam pembuatan  SKT  yang dilakukan  oleh  masyarakat  tidak  di tarik  biaya  sama  sekali  oleh  aparat  kecamatan  dikarenakan  lokasi  masih  bisa  di  jangkau,  jelas tanahnya  tidak  dalam  sengketa  danada  saksinya  terutama  tapal  batas  tanah  namun  ada  beberapa dipungut biayanya jika lokasi yang di ajukan sangat jauh.
2.  Jumlah  pegawai  yang  dibutuhkan  dalam  pembuatan  SKT  apakah  sudah  cukupuntuk  melayanai pembuatan SKT di Kantor Kecamatan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pegawai yang ada di kecamatan sudah cukup untuk berkerja dan melayani  semua  masyarakat  akan  tetapi  kinerja  pegawai  masih  kurang  masimal  dikarenakan terkendala  dengan  pegawai  yang  ada  cuti,  dinas  luar  dan  acara  keluaraga  sehinga  kinerja  dan pelayanan  pada  masyarakat  menjadi  terkendala.  Selanjutnya  jika  dilihat  dari  jumlah  pegawai  dari kecamatan tersebut sudah cukup banyak untuk berkerja untuk melayani masyarakat akan tetapisering sekali dalam pengurusan SKT sering tertuda akibat pegawainya tidak masuk kerja.
3.  Jumlah waktu yang digunakan dalam pembuatan SKT. Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  dalam  pembuatan  SKT  dengan  mengunakan  waktu  tiga  jam selesai dengan semua persyaratan terpenuhiakan tetapi yang memakan waktu satu atau dua minggu dikarenakan tim survey dari kecamatan akan melihat letak dan lokasi tanah yang akan diajukan oleh pemohon.  Selanjutnya  pembuatan  SKT  tidak  diberikan  biaya  sama  sekali  dari  masyarakat  asalkan persyaratan pembuatan SKT tersebut terpenuhi sesuai dengan kententuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  Bengkulu  Tengah.  Pegawai  yang  ada  di  kecamatan  sudah  cukup untuk  berkerja  dan  melayani  semua  masyarakat  akan  tetapi  kinerja  pegawai  masih  kurang  masimal dikarenakan  terkendala  dengan  pegawai  yang  ada  cuti,  dinas  luar  dan  acara  keluaraga  sehinga kinerja  dan  pelayanan  pada  masyarakat  menjadi  terkendala.  Sedangkan  dalam  pembuatan  SKT hanya  memakan  waktu  tiga  jam  sudah  selesai  dengan  catatan  administrasi  sudah  terpenuhi  yang telah  di  tetapkan  oleh  pihak  kecamatan,  akan  tetapi  ada  juga  sebagian  sampai  2  minggu  lebih dikarenakan pegawainnya tidak masuk kerja dikarenakan kesibukan lain.

## Indikator Proses (Process)
Dalam  indikator  peroses  organisasi/instansi  merumuskan  ukuran  kegiatan,  baik  dari  segi kecepatan,  ketepatan,  maupun  tingkat  akurasi  pelaksanaan  kegiatan  tersebut.  Rambu  yang  paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi/ instansi.
1.  Ukuran kegiatan dari segi kecepatan untuk pembuatan SKT dalam jangka waktu tertentu.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pembuatan  SKT  hanya  memakan  waktu  tiga  jam  saja  kalau persyaratan  sudah  lengkap  dan  tidak  terkendala  dilapangan  terutama  tim  surve  akan  tetapi kebanyakan  selesai  pembuatan  SKTsampai  1  dan  2  bulan  baru  selesai  di  karenakan  melengkapi persyaratan  yang  ada.  Pembuatan  SKT  dari  pihak  kecamatan  kebanyakan  satu  atau  dua  bulan selesainya akan tetapi ada sebagian dalam pembuatanya lima jam sudah selesai yang dilakukan oleh pihak pegawai kecamatan.
2.  Ukuran kegiatan dari segi ketepatan waktu maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan pembuatan SKT dilihat cepat dan tepat waktu dalam pembauatan SKT.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa dalam  pembuatan  SKT  waktu  sudah  tepat  dalam  melaksanakan pekerjaannya oleh masyarakat walaupun masih diketemukan yang kurang tepat waktu penyelesainya. Pembuatan SKT oleh pihak kecamatan tidak tepat waktu dalam pelaksanannya SKT bisa diselesaikan lebih  kurang  selama  satu  bulan  atau  lebih  sehingga  tidak  tepat  waktu  dalam  penyelesaian  yang  di ajukan oleh masyarakat.
3.  Ketaatan  Pada  Peraturan  Perundang-Undangan  para  pegawi  kantor  Camat  dalam  menjalankan tugasnya terutama pembuatan SKT dan tidak ada pungutan lainnya.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pihak  pegawai  kecamatan  dalam  berkerja  selalu  berpatokan pada aturan undang-undang yang ada dan tidak melanggar aturan tersebut dalam pembuatan SKT yang du  ajukan  oleh  masyarakat.  Pembuatan  SKT  hanya  memakan  waktu  tiga  jam  saja  kalau  persyaratan sudah  lengkap  dan  tidak  terkendala  dilapangan  terutama  tim  surve  akan  tetapi  kebanyakan  selesai pembuatan  SKT  sampai  1  dan  2  bulan  baru  selesai  di  karenakan  melengkapi  persyaratan  yang  ada. Dalam  pembuatan  SKT  waktu  sudah  tepat  dalam  melaksanakan  pekerjaannya  oleh  masyarakat walaupun masih diketemukan yang kurang tepat  waktu penyelesainya.Pihak pegawai kecamatan dalam berkerja  selalu  berpatokan  pada  aturan  undang-undang  yang  ada  dan  tidak  melanggar  aturan  tersebut dalam  pembuatan  SKT  yang  du  ajukan  oleh  masyarakat.  Pegawai  yang  ada  di  kecamatan  dalam berkerja sesuai dengan aturan yang ada, pegawai tidak mau diberikan uang atau barangdari masyarakat beralasan  kami  sudah  di  gaji  oleh  Negara  kalau  masih  ada  persyaratan  yang  masih  kurang  tolong dilengkapi agar bisa di proses pembuatan SKT tersebut.

## Indikator Keluaran (Output)
Indikator  keluaran  adalah  sesuatu  yang  diharapkan  langsung  dapat  dicapai  dari  suatu  kegiatan
yang  berupa  fisik  atau  non-fisik.Indikator  ini  digunakan  untuk  mengukur  keluaran  yang  dihasilkan  dari suatu kegiatan.
1.  Jumlah  produk atau  jasa  yang  dihasilkan dalam  pembuatan  SKT  apakah  ada  target  dalam  perbulan atau pertahun sebagai acuan dalam berkerja.
Hasil penelitian menunjukan bahwa produk yang dihasilkan oleh pihak kecamatan kebanyakan surat- suratpenting lainya tapai dibagian pembuatan SKT. Dalam pembuatan SKT pihak Kantor Kecamatan tidak ada target berapa jumlanya SKT itu yang harus dikeluarkan tergantung usulan dari masyarakat yang  membutuhkanya.Kantor  Kecamatan  dalam  hal  pembuatan  SKT  tidak  ada  target  dalam pembuatannya berapa hasilnya tergantung kepengurusan masyarakat itu sendiri, akan tetapi memang ada  anjuran  untuk  masyarakat  wajib  mebuatkan  SKT  agar  hak  kepemilikan  lahan  tana  di  akui  oleh negara.
2.  Ketepatan dalam memproduksi barang atau jasaterkait dengan pembuatan SKT bagi masyarakat. Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pihak  Kantor  Camat  mengeluarkan  SKT  bagi  masyarakat  untuk kepemilikan  atas  tanah  pribadi  yang  ada  dasar  hukumnya  sebagai  bukti  yang  syah  yang  dapat digunakan  untuk  kepentingan  lainya.  Produk  yang  dihasilkan  oleh  pihak  kecamatan  kebanyakan surat-surat  penting  lainya  tapai  dibagian  pembuatan  SKT.  Dalam  pembuatan  SKT  pihak  Kantor Kecamatan tidak ada target berapa jumlanya SKT itu yang harus dikeluarkan tergantung usulan dari masyarakat  yang  membutuhkanya.Pihak  Kantor  Camat  mengeluarkan  SKT  bagi  masyarakat  untuk kepemilikan  atas  tanah  pribadi  yang  ada  dasar  hukumnya  sebagai  bukti  yang  syah  yang  dapat digunakan  untuk  kepentingan  lainya.  Adanya  ketepatan  pemerintahan  kecamatan  dengan mengeluarkan  SKT  kepada  masyarakat  yang  sudah  memenuhi  persaratanya  yang  telah  ditetapakan sehingga tanah yang ada SKTnya akan bernilai jual sangat tinggi.

## Indikator Hasil (Outcomes)
Indikator  hasil  adalah  segala  sesuatu  yang  mencerminkan  berfungsinya  keluaran  kegiatan  pada jangka  menengah (efek  langsung).  Outcome  menggambarkan  tingkat  pencapaian  atas  hasil  lebih  tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator ini, organisasi/instansi akan dapat mengetahui  apakah  hasil  yang  telahdiperoleh  dalam  bentuk  output  memang  dapat  dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.
1.  Tingkat kualitas produk atau jasa yang dihasilkan dalam pembuatan SKT oleh pihak kecamatan. Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  dalam  pembuatan  SKT  bahan  kertasnya  langsung  disediakan oleh pemerintah yang ada standarnya bukan sembarang kertas dan pembuatan SKT pegawai tertentu yang  ahlinya  yang  ditempatkan  di  kantor  kecamatan  oleh  pemerintah  daerah  pada  saat  penugasan kerjanya. Kualitas bahan kertas yang digunakan pembuatan untuk SKT lebih bagus dari sebelumnya dan pembuatan SKT pegawai yang sudah ahli bukan sembarang pegawai.

## Indikator Manfaat (Benefit)
Indikator  manfaat  adalah  sesuatu  yang  terkait  dengan  tujuan  akhir  dari  pelaksanaan kegiatan.Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. 1.  Tingkat kepuasan masyarakat dalam pembuatan SKT dari hasil kerja pegawai kecamatan.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  kinerja  pegawai  di  bagian  pembuatan  SKT  sangat  bagus  dan puas  hasil  kerja  pegawai  tersebut,  walaupun  ada  sedikit  kendala  dalam  pembuatannyaakan  tetapi semuanya  dapat  diselesaikan.  Kinerja  pegawai  pada  bagian  pembuatan  SKT  cukup  bagus  dalam menyelesaikan  pembuatannya  akan  tetapi  sering  kali  pegawai  datang  terlambat  dan  bahkan  tidak masuk kerja sehingga masyarakat dirugikan baik itu waktu dan tenaga.
2.  Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembuatan SKT secara pribadi atau kelompok. Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa partisipasi  masyarakat  dalam  pembuatan  SKT  yang diajukan  ke pada  Kantor  Kecamatan  sangatlah  tinggi  dimana  dengan  dibuktikan  dari  buku  laporan  administrasi kecamatan  dan  sering  kali  belangko  kosong  akibat  permintaan  masyarakat  dalam  pembuatan  SKT tersebut.  Kinerja  pegawai  di  bagian  pembuatan  SKT  sangat  bagus  dan  puas  hasil  kerja  pegawai tersebut,  walaupun  ada  sedikit  kendala  dalam  pembuatannya  akan  tetapi  semuanya  dapat diselesaikan.  Partisipasi  masyarakat  dalam  pembuatan  SKT  yang  diajukan  ke  pada  Kantor Kecamatan sangatlah tinggi dimana dengan dibuktikan dari buku laporan administrasi kecamatan dan sering  kali  belangko  kosong  akibat  permintaan  masyarakat  dalam  pembuatan  SKT  tersebut. Sedangkan tingkat kesadaran masyarakat akan manfaatnya SKT sudah tinggi segingga semua tanah yang  ada  kebanyakan  sudah  ada  SKT  nya  masing-masing  dan  memperjelas  kepemilikan  tanah secara pribadi.

## Indikator Dampak (Impact)
Indikator  dampak  adalah  pengaruh  yang  mendatangkan  akibat  baik  positif  maupun  negative,
dampak  positif  adalah keinginan  untuk  membujuk,  meyakinkan,  mempengaruhi  atau  memberi  kesan kepada  orang  lain,  dengan  tujuan  agar  mereka  mengikuti  atau  mendukung  keinginannya  yang  baik. Sedangkan  pengaruh  negatif  berarti  menunjukkan  perubahan  kearah  yang  lebih  buruk  dari  sebelum adanya pembangunan yang dilakukan.
1.  Pengaruh positif berarti menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik, Pengaruh positif (Kebaikan) kepada masyarakat yangsudah memiliki SKT.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  adanaya  kejelasan  atas  kepemilikan  tanah  pribadi  dengan dibuktikan SKT yang mana ada dasar hukumnya yang di ataur oleh Undang-Undang Pertanahan dari pemerintahan  dan  tanah  tersebut  bernilai  ekonomi  yang  tinggi.  Dampak  atau  pengaruh  positifnya adanya  kejelasan  hukum  yang  diatur  oleh  Undang-Undang  Peranahan  oleh  negara,  nilai  jual  harga tanahtersebut  mengalami  peninkatan  tinggi  dan  tanah  ersebut  dapat  dianggunkan  kepada  lembaga keuangan  untuk  dijadikan  jaminan  sehingga  memudahkan  masyarakat  mendapatkan  uang  untuk kosumsi sendiri.
2.  Pengaruh negatif atau kurang baik bagi masyarakat sudah memiliki SKT. Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  kebanyakan  masyarakat  dalam  pembuatan  SKT  ingin  cepat mendapatkan  uang  secara  cepat  dengan  cara  memberikan  anggunan  untuk  mendapatkan  pinjaman ke bank yang mereka tunjuksehingga masyarakat akan menjadikan beban untuk membayar ansuran tersebut.  Adanaya  kejelasan  atas  kepemilikan  tanah  pribadi  dengan  dibuktikan  SKT  yang  mana ada dasar  hukumnya  yang  di  ataur  oleh  Undang-Undang  Pertanahan  dari  pemerintahan  dan  tanah tersebut bernilai ekonomi yang tinggi.
Kebanyakan  masyarakat  dalam  pembuatan  SKT  ingin  cepat  mendapatkan  uang  secara  cepat dengan cara memberikan anggunan untuk mendapatkan pinjaman ke bank yang mereka tunjuk sehingga masyarakat  akan  menjadikan  beban  untuk  membayar  ansuran  tersebut.Ada  dampaknya  tidak  ada kebebasan  pemilikanatas  tanah  akibat  SKT  tersebut  sudah  digadaikan  untuk  anggunan  ke  bank  dan harga jualal tanah akan berkurang nilai jualnya atau ada perjanjian jual beli tanah bersangkutan.

## Pembahasan
Kinerja  Pegawai  Kecamatan  Merigi  Sakti  Kabupaten  Bengkulu  Tengah    dalam  Pembuatan  Surat Keterangan  Tanah  (SKT)  Sementara  menurut  Indikator  dalam  penelitian  ini  teori  kinerja  (Mahsun, 2006:77)  mengemukakan bahwa:
1.  Indikator Masukan (Input)
Dalam  pembuatan  SKT  yang  dilakukan  oleh masyarakat  tidak  di  tarik  biaya  sama  sekali oleh  aparat kecamatan dikarenakan lokasi masih bisa di jangkau artinya tempat tanah yang di sorve masih bisa di datangi  oleh  petugas  survey,  jelas  tanahnya  tidak  dalam  sengketa  masksudnya  tanah  yang  akan dibuat SKT tidak dalam sengketa sehingga dalam pengurusanya lebih  mudah dan lancar tampa ada hambatan  danada  saksinya  terutama  tapal  batas  tanah  saksi  yang  sangat  penting  untuk  membuat SKT  karena  disini  menjelaskan  bahwa  syahnya  lokasi  tanah  tersebut  benar  adanya  dan  jelas  tapal batasnya  sehingga  ketika  SKT  sudah  jadi  tidak  akan  menimbulkan  masalah  dan  menghidari  SKT tumpang tindih dalam kepemilikanya oleh sebab itu catatan tanah yang sudah ada SKT nya biasanya pihak kecamatanmempunyai arsip tersendiri, gunanya untuk menghidari kepemilikan ganda. Kalau dilihat dari jumlah pegawai dari kecamatan tersebut sudah cukup banyak untuk berkerja untuk melayani  masyarakat  akan  tetapi  sering  sekali  dalam  pengurusan  SKT  sering  tertunda  akibat pegawainya  tidak  masuk  kerja.  Penyakit  malas  ini  yang  sering  merugikan  orang  lain  yang  mau berurusan  ke  kantor  camat  ada beberapa  pegawai  yang  jarang  kali  masuk  bisa  dihitung dengan  jari walaupun sudah ada sanksinya sepertinya di kecamatan ini tidak berlaku bagi semua pegawai terbukti tidak ada sanksi tegas dari pimpinan yakni camat itu sendiri.
Pembuatan  SKT  hanya  memakan  waktu  tiga  jam  sudah  selesai  dengan  catatan  administrasi  sudah terpenuhi  yang  telah  di  tetapkan  oleh  pihak  kecamatan,  akan  tetapi  ada  juga  sebagian  sampai  2 minggu lebih dikarenakan pegawainnya tidak masuk kerja dikarenakan kesibukan lain.
2.  Indikator Proses (Process)
Pembuatan  SKT  dari  pihak  kecamatan  kebanyakan  satu  atau  dua  bulan  selesainya  akan  tetapi  ada sebagian dalam pembuatanya lima jam sudah selesai yang dilakukan oleh pihak pegawai kecamatan. Ini  lah  yang  sering  di  keluhkan  oleh  masyarakat  katanya  pembuatan  SKT  tidak  memakan  lama waktunya  kebanyakan  selesainya  di  atas  dua  bulan  bahkan  ada  yang  lebih,  sehingga  masyarakat bertanya-tanya  apasi  tugas  pegawai  ini  dalam  menyelesaikan  pembuatan  SKT  tersebut  sehingga banyak  masyarakat  bertanya  kalau  memang  geratis  kenapa  lama  prosesnya  lebih  baik  terus  terang berapa biyayanya dan cantum kan waktu berapa hari atau jam biar masyarakat mengambil alternative lainnya.
Pembuatan SKT oleh pihak kecamatan tidak tepat waktu dalam pelaksanannya SKT bisa diselesaikan lebih  kurang  selama  satu  bulan  atau  lebih  sehingga  tidak  tepat  waktu  dalam  penyelesaian  yang  di
ajukan oleh masyarakat.Apa lagi menyangkut waktu tidak ada kepastian yang jelas banyak kali alasan pegawainya  sehingga  masyarakat  sedikit  kecewa  dengan  pegawai  tersebut  yang  ada dikecamatan.Pegawai  yang  ada  di  kecamatan  dalam  berkerja  sesuai  dengan  aturan  yang  ada, pegawai  tidak  mau  diberikan  uang  atau  barang  dari  masyarakat  beralasan  kami  sudah  di  gaji  oleh Negara  kalau  masih  ada  persyaratan  yang  masih  kurang  tolong  dilengkapi  agar  bisa  di  proses pembuatan SKT tersebut.
3.  Indikator Keluaran (Output)
Kantor Kecamatan dalam hal pembuatan SKT tidak ada target dalam pembuatannya berapa hasilnya tergantung kepengurusan masyarakat itu sendiri, akan tetapi memang ada anjuran untuk masyarakat wajib  mebuatkan  SKT  agar  hak  kepemilikan  lahan  tana  di  akui  oleh  negara.  Selama  ini  SKT  yang dibuat oleh kecamatan tidakada target yang di umumkan atau ditulis di papan pengumuman sehingga tidak  ada  kejelasan  yang  pasti  dalam  jangka  waktu  tertentu  berapa  yang  dapat  diselesaikan pembuatnya.Adanya  ketepatan  pemerintahan  kecamatan  dengan  mengeluarkan  SKT  kepada masyarakat  yang  sudah  memenuhi  persaratanya  yang  telah  ditetapakan  sehingga  tanah  yang  ada SKT  nya  akan  bernilai  jual.  Tepapt  tidak  juga  kenyataannya  banyak  masyarakat  yang  pembuatanya lamban dan bahkan berbeda dengan kenyatannya  dalam pelaksanaannya.
4.  Indikator Hasil (Outcomes)
Kualitas  bahan  kertas  yang  digunakan  pembuatan  untuk  SKT  lebih  bagus  dari  sebelumnya  dan pembuatan  SKT  pegawai  yang  sudah  ahli  bukan  sembarang  pegawai.  Kalu  kuwalitas  kertas  sudah baik  dibandingkan  sebelumnya  akan  tetapi  seringkali  masyarakat  terhambat  dalam  pembuatanya dikarnakan kertas itu sudah habis dan mau dipesan terlebih dahulu sehingga masyarakat menunggu cukup lama apa lagi ada penjelasan tunggu antrian karena masih mengisi ketempat atau kecamatan lain.
5.  Indikator Manfaat (Benefit)
Kinerja  pegawai  pada  bagian  pembuatan  SKT  cukup  bagus  dalam  menyelesaikan  pembuatannya akan tetapi sering kali pegawai datang terlambat dan bahkan tidak masuk kerja sehingga masyarakat dirugikan  baik  itu  waktu  dan  tenaga.  Inilah  yang  sering  dilakukan  olehpegawi  kecamatan  sering  kali tidak  masuk  kerja  dengan  berbagai  macam  alasan  sehingga  pelayanan  pembuatan  SKT  sering  kali terhambat  sehingga  memakan  waktu  yang  cukup  lama.   Oleh  sebab  itu  terkadang masyarakat  yang pingin mengajukan pembuatan SKT banyak berpikir ulang karena menggingat waktu dan biaya yang cukup  tinggi  menuju  kantor  camat.  Akhirnya  banyak  yang  ditunda  dalam  pembuatan  SKT tersebut.Tingkat  kesadaran  masyarakat  akan  manfaatnya  SKT  sudah  tinggi  segingga  semua  tanah yang  ada  kebanyakan  sudah  ada  SKT  nya  masing-masing  dan  memperjelas  kepemilikan  tanah secara pribadi.
6.  Indikator Dampak (Impact)
Ada  dampak  pengaruh  positifnya  adanya  kejelasan  hukum  yang  diatur  oleh  Undang-Undang Peranahan  oleh  negara,  nilai  jual  harga  tanah  tersebut  mengalami  peninkatan  tinggi  dan  tanah ersebut  dapat  di  anggunkan  kepada  lembaga  keuangan  untuk  dijadikan  jaminan  sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan uang untuk kosumsi sendiri.
Ada  dampaknya  tidak  ada  kebebasan  pemilikan  atas  tanah  akibat  SKT  tersebut  sudah  digadaikan untuk anggunan ke bank dan harga jualal tanah akan berkurang nilai jualnya atau ada perjanjian jual beli tanah bersangkutan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1.  Dalam  pembuatan  SKT  yang dilakukan oleh masyarakat  tidak di  tarik biaya  semuanya  di geratiskan oleh  pemeritahan  kecamatan  dikarenakan    ada  intruksi  dari  pihak  kabupaten.  Jumlah  pegawai kecamatan  cukupbanyak  untuk  berkerja    melayani  masyarakat  akan  tetapi  sering  sekali  dalam pengurusan SKT sering tertuda akibat pegawainya tidak masuk kerja.
2.  Pembuatan SKT oleh pihak kecamatan tidak tepat waktu dalam pelaksanannya SKT bisa diselesaikan lebih  kurang  selama  satu  bulan  atau  lebih  sehingga menyebabkna  ketidak  percayaan  pada  pegawai kecamatan.
3.  Dalam pembuatan SKT pihak Kantor Kecamatan tidak ada target berapa jumlanya SKT itu yang harus dikeluarkan tergantung usulan dari masyarakat yang membutuhkanya.
4.  Kualitas  bahan  kertas  yang  digunakan  pembuatan  untuk  SKT  lebih  bagus  dari  sebelumnya  dan pembuatan  SKT  pegawai  yang  sudah  ahli  sesuai  dengan  latar  belakan  pendidikannya    bukan sembarang pegawai.
5.  Tingkat  kesadaran  masyarakat  akan  manfaatnya  SKT  cukup  tinggi  segingga  semua  tanah  yang  ada kebanyakan sudah di SKT nya masing-masing dan memperjelas kepemilikan tanah secara pribadi.
6.  Ada  dampak  pengaruh  positifnya  adanya  kejelasan  hukum  hak  atas  kepemilikan  tanah  pribadi  yang diatur oleh Undang-Undang Peranahanoleh negara, nilai jual harga tanah tinggi dan dapat di gunakan sebagai anggunan kepada lembaga keuangan sebagai jaminan untuk memudahakan pinjaman.

## Saran
1.  Penempatan  dan  jabatan  yang  ada  dikantor  camat  sesuai  dengan  kepangkatan  yang  secara  umum berlaku bukan karena kedekatan dengan pimpinan yang berkuasa.
2.  Pegawai  kecamatan  lebih  tepat  waktu  dalam  berkerja  sesuai  dengan  aturan  yang  ada.Pihak kecamatan harus memiliki target dalam pembuatan SKT baik target bulanan maupun tahunan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus, Dwiyanto. 2006. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. UGM Press. Yogyakarta Anwar. 2005. Evaluasi Kinerja SDM. Bandung : Refika Aditama. Arisanti,  A.,  Imanda,  A.,  &  Saputra,  H.  (2020).Analisis  Kualitas  Kerja  Pegawai  Tata  Usaha  Sekolah Menengah  Atas  Negeri  1  Bengkulu  Tengah.  Professional:  Jurnal  Komunikasi  Dan  Administrasi Publik, 7(1), 57-63. Https://Doi.Org/10.37676/Professional.V7i1.1093
Doni  Juni  Priansa,  2017.  Manajemen  Kinerja  Pegawai  dalam  Pengelolaan  SDM  perusahaan  Peneribit Pustaka Setia Bandung.
Eko  saputra,  H,  (2015).Kinerja  lembaga  perwakilan  rakyat  Daerah  (Studi  Deskriptip  Kualitatif  di  DPRD
Kota Bengkulu).Profesional : Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik,1(2). https://doi.org/10.37676/professional.v1i2.132
Gibson, James L. 1997. Organisasi. Jakarta: Erlangga. Gomes, Faustino C. 2005. Manajemen Sumber Daya Marmsia. Yogyakarta : CV Andi. Hardi,  H.,  Saputra,  H.,  &  Asnawati,  A.  (2018).  Kinerja  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kabupaten  Bengkulu  Tengah  Dalam  Menjalankan  Fungsi  Pengawasan  Peraturan  Daerah. Professional:
Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik, 5(2), 6-14.
https://doi.org/10.37676/professional.v5i2.961
Hartini, Y., Lorita, E., & C. Kader, B. A. (2022).Efektivitas Kinerja Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  (Kpu)  Kota  Bengkulu  Dalam  Penyelenggaraan  Pemilihan  Kepala  Daerah  Kota  Bengkulu Tahun  2018.  Professional:  Jurnal  Komunikasi  Dan  Administrasi  Publik,  8(2),  49-56. https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/view/1863
Hasibuan. 1999. "Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah", BukuGood Governance : Dalam Rangka Otonomi  Daerah  Upaya  MembangunOrganisasi  Efektif  dan  Efisien  melalui  Restrukturisasi  dan Pemberdayaan, Ed 1,I Jakarta : CV. Haji Masagung
Husaini Usman, 2009, Motivasi Dalam Bekerja Karyawan. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia Imanda,  A.  (2015).  Kualitas  Pelayanan  Publik  Pada  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Bengkulu  Tengah.  Professional:  Jurnal  Komunikasi  Dan  Administrasi  Publik,  1(2). https://doi.org/10.37676/professional.v1i2.133
Keban,  Yeremias  T.  2000.  Enam  Dimensi  Slrategis  Administrasi  Publik  Konsep,  Teori  danJsu.
Yogyakarta : Gava Media.
Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN Mahsun, M., 2006, Pengukuran Kmerja Sektor Publik, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta. Suyadi Prawirosentono, 1999. Kebijakan Kinerja Karyawan. Yogyakarta : BPFE. Suwatno.& Priansa, D. 2011. Manajemen SDM dalam organisasi Publik dan Bisnis. Bandung: Alfabeta.
Sedarmayanti, 2003.Good Governance : Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Memhangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restruktiirisasi dan Pemberdayaan, Ed J, Bandung : MandarMaju Yusuarsono.(2015). Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu.
Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik, 1(2).
https://Doi.Org/10.37676/Professional.V1i2.135