## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v6i1.894

## Peranan Badan Permusyawaratan Desa Telago
Nuraini 1 , Mhd. Ansori 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Batanghari Jambi Jl. Slamet Riyadi Broni, Telanaipura, Kota Jambi Correspondence email: gadis.nuraini@gmail.com, mhd.ansori@unbari.ac.id
Abstrak. Pemerintah desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Negara Republik Indonesia. Pemerintah Desa  sebagai  ujung  tombak  sistem  pemerintahan  desa  akan  bersentuhan  dan  berhubungan  langsung  dengan  masyarakat.  Badan Permusyawaratan  Desa  berfungsi  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat.  Badan  Permusyawaratan  Desa  dan Pemerintah  Desa  secara  bersama  membuat  rancangan  peraturan  desa  yang  akan  ditetapkan  sebagai  Peraturan  Desa.  Pengisian anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa  melalui  pemilihan  secara  langsung  atau  melalui  musyawarah  perwakilan.  Berdasarkan pengamatan dan  informasi  yang didapatkan,  Badan Permusyawaratan  Desa Telago belum  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini tampak dari  tugas  pengawasan  Badan  Permusyawaratan  Desa  di  desa  Telago  berkesan  hanya  formalitas  saja,  karena  adanya  keluhan tentang penyelenggaraan pemerintah desa seperti kegiatan-kegiatan desa, sosialisasi dan kurangnya komunikasi antar masyarakat yang  tidak  berjalan  dengan  baik.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  Peranan  Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  di  Desa  Telago  Kecamatan  Keliling  Danau  Kabupaten  Kerinci.  Tipe  penelitian  yang digunakan  adalah  tipe  penelitian  yuridis  sosiologis  dan  menggunakan  pendekatan socio-legal  research.kemudian ditentukan sampel secara purposive sampling, dan data dianalisis secara kualitatif.
Kata kunci : Peranan, Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa
Abstract.  The  village  government  is  an  inseparable  part  in  the  administration  of  the  Republic  of  Indonesia.  The  Village Government as the spearhead in the village government system will come into contact and deal directly with the community. The Village  Consultative  Body  functions  to  accommodate  and  channel  the  aspirations  of  the  community.  The  Village  Consultative Body and the Village Government together make a draft village regulation which will be stipulated as a Village Regulation. The filling  of  the  Village  Consultative  Body  members  can  be  processed  through  direct  elections  and  or  through  representative deliberation.  Based  on  observations  and  information  obtained  by  the  Telago  Village  Consultative  Body,  it  has  not  been  going well. This can be seen from the  supervisory task  of the Village Consultative Body in  Telago  Village,  which seems to  be only a formality, because there are complaints about village government administration such as village activities, socialization and lack of communication between communities that are not going  well. This paper aims to analyze the role of the Village Consultative Body  in  the  Implementation  of  Village  Government  in  Telago  Village,  Keliling  Danau  District,  Kerinci  Regency.  The  type  of research used is a sociological juridical research type and uses a socio-legal research approach. Then the sample is determined by purposive sampling, and the data is analyzed qualitatively.

## Keywords: Role, Village Consultative Body, Village Government

## PENDAHULUAN
Pemerintah desa (Pemdes) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Negara Republik Indonesia  (NKRI).  Pemdes  merupakan  ujung  tombak  sistem  pemerintahan  desa  akan  bersentuhan  dan  berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu, mekanisme dan sistem penyelenggaraan Pemdes sangat ditentukan dan didukung  Pemerintah  Desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPDes)  sebagai  bagian  dari  Pemdes.  Pemerintahan desa harus menjadi bagian integral pemerintahan NKRI yang mejalankan fungsi-fungsi pemerintahan baru. 1 Pemerintahan  Desa  yang  terdiri  dari  Badan  Permusyawaratan  Desa  dan  Pemerintah  Desa,  BPDes  memiliki fungsi  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat.  Lembaga  ini  pada  dasarnya  memiliki  kedudukan  yang sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPDes dan Pemerintah Desa secara bersama membuat rancangan peraturan  desa  yang  akan  ditetapkan  sebagai  Peraturan  Desa.  Dalam  hal  ini,  BPDes  sebagai  pengawas  dalam implementasi Peraturan Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Badan  Permusyawaratan  Desa  mempunyai  beberapa  hak  sesuai  pada  Undang-Undang  Tahun  2014  Nomor  6 Pasal 61 tentang Desa:
1. Melakukan pengawasan dan meminta penjelasan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Pemerintah Desa (Pemdes).
2. Menyampaikan  pendapat  setelah  ada  temuan  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan memberdayakan masyarakat desa.
3. Memperoleh biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDes.
1 Bagir Manan dkk, 2005, Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, Cetakan IV, Hlm. 159
Anggota  BPDes  sebagai  wakil  dari  warga  desa  yang  mewakili  masyarakat  desa  dan  dipilih  dengan  cara demokratis. Anggota BPDes diisi melalui musyawarah perwakilan maupun proses pemilihan secara langsung. 2 Masa jabatan BPDes hanya 6 tahun dan anggota BPD hanya menjabat sebanyak tiga kali secara berturut-turut ataupun tidak. Menurut  Pasal  32  Permendagri  Tahun  2016  Nomor  110  tentang  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPDes)  memiliki tugas berikut ini:
a. Mencari lebih dalam aspirasi masyarakat,
b. Menampung aspirasi masyarakat,
c. Mengelola aspirasi masyarakat,
d. Menyalurkan aspirasi masyarakat,
e. Mengadakan penyelenggaraan musyawarah BPDes dan Pemdes,
f. Pembentukan panitia pemilihan kepala desa,
g. Mengadakan penyelenggaraan musyawarah desa untuk pemilihan kepala desa antar waktu,
h. Melakukan pembahasan dan menyepakati rancangan Peraturan Desap (Perdes) bersama kepala desa,
i. Mengawasi kinerja kepala desa,
j. Mengevaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa,
k. Menciptakan hubungan kerja harmonis dengan pemdes dan lembaga desa lainnya, dan
l. Melaksanakan tugas lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sesuai  pernyataan  di  atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kerinci  Tahun  2016  Nomor  3  tentang  BPDes  dan Perangkat Desa Pasal 3 dinyatakan BPDes berfungsi:
a. Membahas dan menyepakati rancangan perdes bersama Kepala Desa,
b. Menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
c. Mengawasi kinerja kepala desa.
Sejalan dengan itu pada peraturan daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 3 Pasal 5 tentang hak BPDes adalah :
a. Pengajuan usulan rancangan peraturan desa,
b. Pengajuan pertanyaan,
c. Menyampaikan usulan dan pendapat,
d. Memilih dan dipilih; dan
e. Memperoleh tunjangan dari APBDes.
Sesuai  pengamatan  dan  informasi  yang  didapatkan,  fungsi  BPDes  Telago  belum  terlaksana  dengan  baik.  Hal tersebut tampak dari tugas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa desa Telago berkesan hanya formalitas, karena adanya  keluhan  tentang  penyelenggaraan  pemerintah  desa  seperti  kegiatan-kegiatan  desa,  sosialisasi  dan  kurangnya komunikasi  antar  masyarakat  yang  tidak  terlaksana  dengan  baik.  BPDes  seharusnya  lebih  mengawasi penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  sebagaimana  disampaikan  Bapak  Illal  Musollin  sebagai  masyarakat  Desa Telago.  “Berpendapat  bahwa  dalam  proses  menampung  aspirasi  masyarakat  yang  melalui  proses  penyampaian langsung.  Sepengamatan  saya  dalam  proses  penyampaian  langsung  belum  terjadi  dikarenakan  masih  banyak  warga Desa  Telago  belum  tau  fungsi  dari  BPDes.” 3 Kemudian  wawancara  dengan  Bapak  Ismail  bahwa,  BPDes  Telago dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat masih belum berjalan baik. Dimana ada yang belum berjalan aspirasi dari masyarakat seperti pembuatan jalan tani, pengadaan saluran irigasi pertanian dan drainase/selokan. 4 Maka  tulisan  ini  bertujuan  menganalisis  Peranan  Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  di  Desa  Telago  Kecamatan  Keliling  Danau  Kabupaten  Kerinci,  untuk  itu  penulis  membatasi pokok permasalahan yaitu “Bagaimana Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Telago Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci?”

## METODE
Menggunakan  tipe  penelitian  yuridis  sosiologis 5 dan  menggunakan  pendekatan socio-legal  research. 6 Menggunakan sampel yaitu himpunan bagian atau sebagian dari populasi 7 , yang ditentukan dengan teknik purposive
2 Sirajuddin, 2015, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, Malang: Setara Press, Hal. 372
3 Wawancara bersama Bapak Illal Musollin pada tanggal 8 Maret 2021 pukul 10.00 WIB.
4 Wawancara bersama Bapak Ismail pada tanggal 7 Maret 2021 pukul 11.00 WIB.
5 Jonaedi dan Johnny, 2020, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jakarta, Kencana, Hal. 151-152.
6 Ibid, hlm. 153
7 Bahder Johan Nasution, 2016, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung, Mandar Maju, hlm. 147.
sampling, memilih sampel  yaitu Ketua Badan Permusyawaratan Desa beserta Wakil Ketua, Kepala Desa,  Sekretaris Desa, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat. Menganalisis data yang digunakan secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peranan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPDes)  dapat  diketahui  dari  Undang  Undang  Tahun  2014  Nomor  6 Tentang Desa, Pasal 55 tentang peranan BPDes terdiri dari:
1. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa sudah berjalan dengan baik.
2. Menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat Desa yang belum terlaksana dengan baik.
3. Mengawasi kinerja Kepala Desa sudah berjalan dengan baik.
Dari tiga peranan tersebut, penulis akan menyampaikan dan menganalisis peranan  BPDes Telago, berdasarkan hasil wawancara.

## Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa
Setelah  wawancara  dengan  Bapak  Harmiadi  sebagai  Ketua  BPDes  di  Desa  Telago  disampaikannya  “Dalam perumusan dan penetapan Peraturan Desa, BPDes bersama Pemerintah Desa”. 8 Hal tersebut sejalan dengan UU Tahun 2014  Nomor  6  Pasal  1  Angka  7  Tentang  Desa  yang  dimaksud  dengan  Peraturan  Desa  yaitu  Peraturan  perundang- undangan yang ditetapkan Kepala Desa sesudah melalui pembahasan dan kesepakatan dengan BPDes.
Selanjutnya, Bapak Harmiadi menjelaskan bagaimana proses Badan Pemerintahan Desa dalam  perumusan dan penetapan  Peraturan  Desa  Telago  Pulau  Tengah,  tahap  pertama  yaitu  Pemerintah  Desa  Telago  Pulau  Tengah mengundang  Badan  Permusyawaratan  Desa  dengan  maksud  untuk  membentuk  Peraturan  Desa,  sebelum  dimulainya musyawarah  desa,  pemerintah  desa  terlebih  dahulu  membuat  rancangan  pokok-pokok  penting  Peraturan  desa  yang akan diajukan kepada Badan Pemerintahan Desa. Setelah rancangan peraturan desa rampung, maka pemerintah desa mengadakan  musyawarah  besar  dengan  melibatkan  BPDes  serta  Tokoh-tokoh  masyarakat.  Tokoh-tokoh  masyarakat ikut serta dikarenakan Desa Telago masih berlindung di bawah pemerintahan adat.
Selanjutnya,  Pemerintah  desa,  Pemerintah  Adat  BPDes  berkumpul,  maka  diadakan  rapat  untuk  memutuskan peraturan  desa,  rapat  berguna  untuk  menyelaraskan  pendapat  antara  pemerintah  desa,  pemerintah  adat  dan  BPDes. Apabila ada usulan dan masukan untuk melengkapi rancangan Peraturan Desa, maka BPDes menyelenggarakan rapat dengan pemerintah desa antara satu hingga dua kali supaya mendapatkan kesepakatan bersama.
Sejalan  dengan  Narasumber  pertama,  Narasumber  kedua  Bapak  Akmaludin  sebagai  wakil  ketua  BPDes menambahkan  sesudah  rancangan  Peraturan  Desa  diajukan  oleh  BPDes  dan  Kepala  Desa,  selanjutnya  dilakukan pembahasan bersama dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa dan akan dilakukan perubahan dan penambahan pada peraturan  selama  rapat.Setelah  semua  rampung,  rancangan  Peraturan  desa  (Perdes)  tersebut  akan  disetujui  dan disahkan yang kemudian penetapan sebagai Perdes. 9
Berdasarkan  wawancara  dengan  Bapak  Ismail  sebagai  tokoh  masyarakat  mengatakan  bahwa,  “dalam  proses perancangan  Peraturan  desa  di  Desa  Telago,  Pemerintah  Desa  dan  BPDes  melibatkan  tokoh-tokoh  masyarakat  yang mana saya selaku dari tokoh masyarakat tersebut”. 10
Dalam proses pembahasan dan menyepakati Peraturan desa (Perdes), BPDes sudah berperan dengan baik yaitu pada proses pembuatan Perdes sudah terlaksana dengan baik.

## Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa
Aspirasi  masyarakat  ditampung  dan  disalurkan  sesuai  mekanisme  merupakan  proses  mengelola  keinginan rakyat supaya bisa diproses dan terealisasi dengan cepat, aspirasi merupakan keinginan kuat atau cita-cita, selanjutnya aspirasi merupakan harapan perubahan untuk lebih baik yang bertujuan meraih kesuksesan masa depan, aspirasi dapat memberikan arah kegiatan seseorang supaya lebih fokus terhadap pencapaian tujuan. 11 .
Purwoko  menyebutkan  aspirasi  yaitu  mengandung  dua  makna,  aspirasi  tingkat  ide  dan  aspirasi  tingkat  peran struktural,  aspirasi  adalah  “harapan,  hasrat,  maksud  tujuan  yang  ingin  dicapai  seseorang  dan  diperjuangkan”.  Pada konsep  aspirasi  di  tingkat  ide  bermakna  bermacam  ide/  gagasan  verbal  dari  berbagai  lapisan  masyarakat,  adapun dalam  forum  formalitas  yang  tertuang  berbentuk  usulan  kegiatan  pembangunan,  sedangkan  ditingkat  peran  dalam struktur merupakan keterlibatan langsung pada program tertentu. 12
8 Wawancara dengan Bapak Harmiadi pada tanggal 5 Maret 2021 Pukul 14.00 WIB.
9 Wawancara bersama Bapak Akmaludin tanggal 6 Maret 2021 Pukul 10.00 WIB
10 Wawancara bersama Bapak Ismail tanggal 7 Maret 2021 Pukul 11.00 Wib
11 Slamet, 2003, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya , Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 183
12 Purwoko, 2008, Buku Organisasi dan Manajemen Bimbingan Konseling , Surabaya: Unesa University Press, Hal. 35
Aspirasi masyarakat diserap oleh BPDes berdasarkan mekanisme maupun cara Penyampaian Langsung melalui Forum dan Pertemuan. Pertama, Penyampaian aspirasi secara langsung oleh masyarakat kepada BPDes, bahkan bisa secara  personal  maupun  kelompok  yang  disampaikan  langsung  kepada  anggota  BPDes  di  lingkungannya. Penyampaian langsung dikelompokkan menjadi dua yaitu tertulis dan lisan. Secara tertulis apabila masyarakat kurang bisa  menyampaikan  pendapatnya  dengan  cara  lisan  karena  kurang  mengkomunikasikan  dengan  baik  atau  merasa malu, aspirasi masyarakat bisa disalurkan juga melalui tulisan di kertas selanjutnya diserahkan kepada BPDes ketika rapat  dan  pertemuan  BPDes.  Secara  lisan,  aspirasi  disampaikan  langsung  oleh  masyarakat  kepada  Badan Permusyawaratan Desa ketika ada pertemuan atau rapat BPDes.
Berdasarkan  wawancara  bersama  Bapak  Illal  Musollin  sebagai  masyarakat  Desa  Telago.  “Berpendapat  dalam proses menampung aspirasi masyarakat yang melalui proses penyampaian langsung. Sepengamatan saya dalam proses penyampaian  langsung  belum  terjadi  dikarenakan  masih  banyak  warga  Desa  Telago  yang  belum  tau  tentang  fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa.” 13
Selanjutnya  ditambahkan  oleh  Bapak  Dika  Wilyardi  sebagai  masyarakat  Desa  Telago,  “berpendapat  bahwa sepengamatan saya tentang penyampaian langsung, jarang masyarakat Desa Telago melakukan penyampaian langsung dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa.” 14
Kedua  Penyampaian  Melalui  forum  warga  yaitu  Badan  Permusyawaratan  Desa  fokus  terhadap  aspirasi masyarakat dari forum setiap wilayah pada beberapa  waktu tertentu yang mengadakan pertemuan atau perkumpulan arisan.
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Illal Musollin berpendapat bahwa jika merujuk ke pernyataan saya tadi, penyampaian  melalui  forum  warga  belum  berjalan. 15 Kemudian  ditambahkan  oleh  Bapak  Dika  Wilyardi  bahwa penyampaian  melalui  forum  warga  tidak  berjalan  disebabkan  kurangnya  pengetahuan  masyarakat  dan  kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kontribusi dari masyarakat tentang aspirasi. 16
Dan  ketiga  yaitu  menyampaikan  ketika  diadakan  pertemuan  tingkat  desa  yaitu  penyampaian  aspirasi  melalui rapat  koordinasi  dan  forum  Pemdes.  Perwakilan  masyarakat  yang  diundang  oleh  Pemdes  antara  lain  ketua  RT/RW, adat, tokoh agama, masyarakat dan ikut serta BPDes untuk pembahasan terkait program dan hambatannya. 17 Sesuai  dengan  wawancara  bersama  Bapak  Harmiadi  bahwa,  dalam  penyampaian  melalui  tingkat  desa  sudah berjalan yang mana setiap sebulan sekali mengadakan pertemuan. 18
Kemudian  ditambahkan  Bapak  Akmaludin  bahwa,  setiap  pertemuan  yang  dilakukan  Badan  Permusyawaratan Desa mengundang perwakilan dari tokoh masyarakat, adat, tokoh agama, dan pemuda. 19
Atas dasar wawancara bersama Bapak Harmiadi diketahui Badan Permusyawaratan Desa adalah wadah aspirasi masyarakat  desa,  artinya  tempat  bagi  masyarakat  menyampaikan  berbagai  keluhan  dan  selanjutnya  ditindaklanjuti aspirasi  tersebut  yang  kemudian  ditujukan  kepada  lembaga  yang  terkait.  Cara-cara  untuk  menampung  aspirasi masyarakat  dan  selanjutnya  ditindaklanjuti  secara  lisan  dan  tertulis.  Cara  tertulis  seperti  permasalahan  terkait pembangunan  desa,  sehingga  dibicarakan  dan  dibaca  berbentuk  peraturan  desa,  adapun  secara  lisan  seperti penyampaian aspirasi langsung kepada Badan Permusyawaratan Desa. 20
Kemudian wawancara dengan Bapak Ismail bahwa, BPDes Telago dalam menampung dan penyaluran aspirasi masyarakat masih belum berjalan baik. Dimana ada yang belum berjalan aspirasi dari masyarakat seperti pembuatan jalan tani, pengadaan saluran irigasi pertanian dan drainase/ selokan. 21 Selanjutnya wawancara dengan Bapak Syamsir Manaf sebagai tokoh masyarakat bahwa, masih banyak  warga belum mengetahui fungsi dari  BPDes sehingga dalam proses menampung dan penyaluran aspirasi masyarakat desa telago masih belum terlaksana dengan baik seperti tidak ada media penyaluran aspirasi dari masyarakat. 22

## Melakukan pengawasan Kinerja Kepala Desa
Pengawasan  pelaksanaan  pemerintahan  adalah  satu  tujuan  paling  penting  berdasarkan  pembentukan  BPDes. BPDes mengawasi pelaksanaan Pemdes yang dipimpin Kepala Desa sudah menjadi tugas BPDes. Tujuan pengawasan ini  untuk  meminimalkan  penyelewengan  terhadap  keuangan  dan  kewenangan  desa  dalam  penyelenggaraan  Pemdes.
13 Wawancara bersama Bapak Illal Musollin tanggal 8 Maret 2021 pukul 10.00 WIB.
14 Wawancara bersama Bapak Dika Wilyardi tanggal 8 Maret 2021 pukul 12.00 WIB.
15 Wawancara bersama Bapak Illal Musollin tanggal 8 Maret 2021 pukul 10.00 WIB.
16 Wawancara bersama Bapak Dika Wilyardi tanggal 8 Maret 2021 pukul 12.00 WIB.
17 Djoko  Purwanto,  2017, Peranan  Badan  Permusyawaratan  Desa  Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol 9 (1), Hal. 80
18 Wawancara bersama Bapak Harmiadi tanggal 5 Maret 2021 pukul 14.00 WIB.
19 Wawancara bersama Bapak Akmaludin tanggal 6 Maret 2021 pukul 10.00 WIB.
20 Wawancara dengan Bapak Harmiadi tanggal 5 Maret 2021 Pukul 14.00 WIB.
21 Wawancara dengan Bapak Ismail tanggal 7 Maret 2021 pukul 11.00 WIB.
22 Wawancara dengan Bapak Syamsir Manaf tanggal 8 Maret 2021 pukul 10.00 WIB.
Sampai  saat  ini,  BPDes  konsisten  mengawasi  program  dan  fungsi  pemerintahan,  peraturan  dan  keputusan  bersama BPDes yang dilaksanakan Pemdes.
Pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa oleh BPDes di Desa Telago Kecamatan Keliling Danau adalah: 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa
Atas  dasar  wawancara  dengan  Bapak  Harmiadi  mengemukakan  pemantauan  dan  pengawasan  selalu dilakukan  oleh  pemerintah  desa,  hal  ini  dijalankan  BPDes  secara  langsung  dan  tidak  langsung,  hal  tersebut bertujuan mengetahui apakah ditemukan penyimpangan atau tidak terhadap peraturan desa.
Dalam  mengawasi  pelaksanaan  peraturan  desa,  BPDes  desa  Telago  menggunakan  cara  khusus  dengan pengawasan  berbagai  tindakan  pelaksanaan  peraturan  desa,  apabila  ada  penyelewengan,  maka  BPDes  di  desa Telago  akan  memberikan  teguran  kepada  penyeleweng  aturan,  jika  penyeleweng  melakukan  pelanggaran  untuk pertama  kalinya,  maka  akan  diselesaikan  dengan  cara  kekeluargaan  dan  akan  diklarifikasi    melalui  rapat  yang dipimpin Ketua BPDes.
Apabila  dijumpai  pelanggaran  serius  atau  terkendali  penyelesaian  atau  solusi,  sehingga  BPDes  akan memberi peringatan dan sanksi sesuai peraturan yang berlaku, sebagai contoh membuat laporan kepada Camat dan Bupati supaya mendapat tindak lanjut. 23

## 2. Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Atas  dasar  wawancara  bersama  Bapak  Harmiadi  mengemukakan  Pengawasan  APBDes  terlihat  melalui laporan pertanggungjawaban Kepala Desa pada akhir tahun anggaran. BPdes desa Telago melakukan pengawasan dengan  memantau  pemasukan  dan  pengeluaran  kas  desa  menyeluruh  dan  pemantauan  rutin  terkait  penggunaan dana swadaya untuk pembangunan desa. 24
Selanjutnya sesuai wawancara dengan Bapak Akmaludin mengemukakan transparansi kegiatan desa sejauh ini  terkait  pemasukan  dan  pengeluaran  kas  desa  terlaksana  dengan  lancar.    Selain  itu,  Badan  Permusyawaratan Desa  mengevaluasi  peraturan  desa  yang  belum  terlaksana.  Wujud  evaluasi  dan  tindakan  dari  Badan Permusyawaratan  Desa  melalui  nasehat  dan  teguran  secara  langsung  dan  pembahasannya  dilakukan  bersama Pemdes. 25
Sesuai dengan wawancara dengan Bapak Ashari mengemukakan pemantauan Dana Desa oleh pihak BPDes dan aparat polisi berperan terhadap pengawasan dana desa. 26
Terdapat  beberapa  kendala  yang  ditemukan  penulis  dalam  meneliti  kendala  yang  dihadapi  Badan Permusyawaratan  desa  Telago.  Berdasarkan  wawancara  dengan  Bapak  Akmaludin  bahwa,  di  Desa  Telago  masih banyak  masyarakat  belum  mengetahui  tentang  fungsi  dari  BPDes. 27 Selain  itu,  tambah  bapak  harmaidi,  kurang memadainya sarana dan prasarana dan juga terdapat banyaknya masyarakat yang memiliki kontra terhadap  keputusan yang telah ditetapkan. 28
Dari  hasil  temuan,  peneliti  akan  menguraikan  beberapa  kendala  yang  dihadapi  BPDes  di  Desa  Telago  yaitu sebagai berikut :
1. Kendala  pertama  yaitu  Sarana  dan  Prasarana  kurang  memadai,  sehingga  kinerja  Badan  Permusyawaratan  desa tidak  optimal.  Berdasarkan  hasil  wawancara  bersama  bapak  harmaidi  mengemukakan  supaya  kinerja  anggota BPDes  dapat  terlaksana  dengan  lancar,  kebutuhan  sarana  dan  prasarana  seperti  fasilitas  operasional  harus memadai.  Kurang  memadainya  fasilitas  operasional  merupakan  faktor  penghambat  kelancaran  kinerja  BPDes. Walaupun  BPDes  hanya  bekerja  dalam  skala  desa. 29 Selain  itu,  sejalan  dengan  bapak  harmaidi,  bapak  ashari mengemukakan  sarana  dan  prasarana  Desa  Telago  kurang  memadai.  Dengan  demikian  pelaksanaan  tugas  dan fungsi  pengawasan  BPDes  masih  menemui  hambatan. 30 Dari  uraian  tersebut  kesimpulannya  adalah  kurang memadainya sarana prasarana berupa fasilitas operasional berupa Kendaraan, ATK, biaya yang memadai membuat kinerja Badan Permusyawaratan Desa Telago kurang Optimal.
2. BPDes  di  Desa  Telago  juga  terkendali  dengan  adanya  Kontra  pada  penetapan  keputusan.  Sesuai  dengan wawancara  dengan  Bapak  Harmiadi  mengemukakan,  masyarakat  juga  dapat  menjadi  kendala  BPDes  dalam penyelenggaraan  pemdes  terkait  penetapan  keputusan,  selalu  saja  ada  masyarakat  yang  tidak  setuju,  hal  tersebut terjadi  karena  penetapan  keputusan  oleh  BPDes  dan  Pemdes  tidak  semuanya  diterima  oleh  masyarakat  secara keseluruhan.  Mengeluarkan  kebijakan-kebijakan  pasti  direspon  dengan  cara  yang  berbeda,  yaitu  dari  pihak
23 Wawancara dengan Bapak Harmiadi tanggal 5 Maret 2021 Pukul 14.00 WIB.
24 Wawancara dengan Bapak Harmiadi tanggal 5 Maret 2021 Pukul 14.00 WIB.
25 Wawancara dengan Bapak Akmaludin tanggal 6 Maret 2021 Pukul 10.00 WIB.
26 Wawancara dengan Bapak Ashari tanggal 6 Maret 2021 Pukul 14.00 WIB.
27 Wawancara dengan Bapak Akmaludin tanggal 6 Maret 2021 Pukul 10.00 WIB.
28 Wawancara dengan Bapak Harmidi tanggal 5 Maret 2021 Pukul 14.00 WIB.
29 Wawancara dengan Bapak Harmidi tanggal 5 Maret 2021 Pukul 14.00 WIB.
30 Wawancara dengan Bapak Ashari tanggal 6 Maret 2021 Pukul 14.00 WIB.
masyarakat  pro  dan  kontra.  Tanggapan  yang  sifatnya  kontra  tentu  saja  sebagai  kendala  terhadap  kelancaran langkah  BPDes  dan  Pemdes  terhadap  pelaksanaan  kebijakan  tersebut. 31 sependapat  dengan  bapak  Harmaidi, Bapak Ashari mengemukakan, Badan Permusyawaratan Desa seharusnya memahami kondisi- kondisi yang ada di masyarakat. 32
Sesuai dengan hasil wawancara di atas, kesimpulannya adalah terdapat perbedaan pendapat antara masyarakat dan pihak Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu, masyarakat juga terkadang kontra dengan Keputusan yang dibuat Badan Permusyawaratan desa. Kenyataannya, tidak semua masyarakat puas akan kinerja Badan Permusyawaratan Desa,  hal  itu  ditunjukkan  dengan  tidak  terimanya  masyarakat  terhadap  keputusan  yang  dibuat  Badan Permusyawaratan Desa, hal tersebut dikarenakan  keputusan  yang dibuat kurang menguntungkan bagi masyarakat desa. Walaupun saat ini Badan Permusyawaratan Desa Telago belum sepenuhnya mengatasi tugasnya dengan baik, akan tetapi upaya dalam melakukan perubahan telah dilakukan.
3. Kendala  ketiga  yang  dihadapi  Badan  Permusyawaratan  Desa  Telago  yaitu  adanya  masyarakat  yang  belum mengetahui fungsi dari BPDes. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Harmiadi bahwa, ini juga termasuk dalam kendala Badan Permusyawaratan Desa menjalankan fungsinya sebab masyarakat masih banyak belum mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Desa. 33

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  dikemukakan,  kesimpulanya  adalah  Belum  optimalnya  Peranan  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPDes)  terhadap  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  Di  Desa  Telago  terutama  dalam menampung  dan  menyampaikan  aspirasi  masyarakat  Desa,  namun  untuk  membahas  dan  menyepakati  rancangan Peraturan  Desa  bersama  Kepala  Desa  dan  Pengawasan  kinerja  Kepala  Desa  sudah  berjalan  dengan  baik  dan  perlu peningkatan  secara  bersama-sama.  Selanjutnya  hambatan  yang  dihadapi  BPDes  meliputi  keterbatasan  sarana  dan prasarana, masih terdapat banyaknya masyarakat kontra terhadap keputusan yang ditetapkan serta adanya masyarakat yang masih belum mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bahder Johan Nasution, 2016, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung, Mandar Maju. Bagir Manan dkk, 2005, Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, Cetakan IV Jonaedi dan Johnny, 2020, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jakarta, Kencana. Purwoko, 2008, Buku Organisasi dan Manajemen Bimbingan Konseling , Surabaya: Unesa University Press. Sirajuddin, 2015, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, Malang: Setara Press. Slamet, 2003, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya , Jakarta: Rineka Cipta.

## Peraturan perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Perda Kabupaten Kerinci Nomor 3 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Permendagri Nomor 110 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

## Jurnal
Djoko Purwanto, 2017, Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jurnal Ilmiah Ilu Hukum, Vol 9(1).
31 Wawancara dengan Bapak Harmidi tanggal 5 Maret 2021 Pukul 14.00 WIB.
32 Wawancara dengan Bapak Ashari tanggal 6 Maret 2021 Pukul 14.00 WIB.
33 Wawancara dengan Bapak Harmidi tanggal 5 Maret 2021 Pukul 14.00 WIB.