REGULASI PENDIDIKAN ISLAM

## Zulkifli
Zulkifli.royani123@mail.com
(Dosen Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Tangerang )

## Abstrak:
Pendidikan merupakan salah satu tujuan negara Indonesia yang diselenggarakan untuk meningkatkan  keimanan  dan  akhlak  mulia.  Keimanan  tersebut  hanya  dapat  diusahakan secara  optimal  melalui  pendidikan  keagamaan,  baik  melalui  muatan  materinya  maupun lembaganya . Pemerintah  mengeluarkan  regulasi  terkait  pendidikan  Islam  seperti  Undang- undang No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang  Pendidikan  Tinggi,  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  tahun  2007  tentang Pendidikan  Agama  dan  Pendidikan  Keagamaan. Keberadan  pendidikan  Islam  diakui  dalam tata  hukum  Indonesia  melalui  materi  kurikulum  pendidikan  agama  Islam  yang  diwajibkan dalam setiap jenjang pendidikan.
Kata Kunci: Regulasi, Pendidikan, Islam.

## A. Pendahuluan
Indonesia  telah  mengalami  berbagai kondisi  pemerintahan,  dari  pemerintahan orde  lama,  orde  baru,  dan  reformasi. Setelah  memasuki  masa  reformasi  ini, pemerintah hampir merubah seluruh ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pemerintahan
termasuk
ketentuan mengenai pendidikan nasional dan pendidikan  Islam.  Undang-Undang  Dasar 1945  sebagai  norma  dasar  menyatakan bahwa tujuan negara
Indonesia mengamanatkan  agar  pemerintah  negara Indonesia  melindungi  segenap  bangsa
Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 1
Tujuan  umum  pendidikan  islam dengan  tujuan  pendidikan  nasional  di
1 Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP UPI.
Ilmu  dan  Aplikasi  Pendidikan .  Jakarta:  Imtima, 2007. Hlm. 35.
indonesia pada hakikatnya tidak bertentangan  bahkan  mempunyai  titik persamaan,  apabila  pendidikan  nasional diletakkan secara profesional dalam rangka pendidikan  nasional,  maka  pendidikan islam  dapat  menciptakan  insan  yang beriman  dan  bertaqwa  seperti  yang dirumuskan di dalam program pemerintah, dan  sekaligus  berarti  mendidik  insan pancasila dan insan yang beragama. 2
Pendidikan  merupakan  salah  satu tujuan negara
Indonesia yang diselenggarakan untuk meningkatkan keimanan  dan  akhlak  mulia.  Keimanan tersebut  hanya  dapat  diusahakan  secara optimal  melalui  pendidikan  keagamaan, baik  melalui  muatan  materinya  maupun lembaganya.

## B. Pengertian Pendidikan Islam
Pendidikan  Islam  merupakan  suatu upaya  yang  terstruktur  dengan  melibatkan lembaga  pendidikan  Islam  dan  materi pendidikan  Islam  membangun  tatanan akhlak mulia sehingga cita-cita masyarakat
2 Ramayulis. Ilmu Pendidikan Islam . Jakarta: klam mulia, 1994. Hlm: 32
Islami  dapat  terwujud  dan  berkarakter sesuai  dengan  konsekuensinya  sebagai seorang  muslim.  Ahmad  D.  Marimba menyatakan  pendidikan  Islam  adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada  terbentuknya  kepribadian  utama menurut  ukuran  Islam  atau  memiliki kepribadian muslim. 3 Selanjutnya menurut Hasan Langgulung  Pendidikan  Islam  adalah sebagai  suatu  proses  penyiapan  generasi muda untuk mengisi
peranan, memindahkan  pengetahuan,  dan  nilai-nilai Islam  yang  diselaraskan  dengan  fungsi manusia  untuk  beramal  di  dunia  dan memetik  hasilnya  diakhirat. 4 Pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya,  akal,  dan  hatinya,  rohani  dan jasmaninya, akhlak, dan keterampilannya. 5
Karena  itu  pendidikan  Islam  menyiapkan manusia  untuk  hidup  baik  dalam  keadaan damai maupun perang, dan menyiapkannya untuk  menghadapi  masyarakat  dengan segala  kebaikan  dan  kesejahtraannya, manis  dan  pahitnya.  Pendidikan  Islam secara  konseptual  adalah  pendidikan  yang memenuhi  persyaratan  yang  dibutuhkan oleh  masyarakat  maju  dengan  memiliki sifat  demokratis,  robbaniyah,  seimbang, terbuka dan fleksibel. 6
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka  dapat  dipahami  ilmu  pendidikan Islam, adalah:
a. Ilmu  pengetahuan  ilmiah  dan  praktis, karena  memindahkan  pengetahuan  dan
3 Moh  Roqib. Ilmu  Pendidikan  Islam . Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2009. Hlm. 20
4 Hasan  Langgulung. Beberapa  Pemikiran Tentang  Pendidikan  Islam .  Bandung:  Al-Ma’rif, 1980. Hlm. 94
5 Azyumardi  Azra. pendidikan  islam  tradisi dan  modernisasi  menuju  millennium  baru .  Jakarta: logos wacana ilmu, 1999. Hlm. 5.
6 Abuddin Nata. Pendidikan dalam Perspektif Alquran  Edisi  Pertama .  Jakarta:  Kharisma  Putra Utama, 2016. Hlm. 33-37.
nilai-nilai  Islam  yang  digunakan  oleh manusia dalam beramal di dunia.
b. Ilmu  pengetahuan  normatif,  karena ilmu ini berdasarkan pada ajaran Islam, yakni al-Qur’an dan al-Sunnah.
c. Ilmu  pengetahuan  yang  terpadu,karena dilaksanakan melalui bimbingan jasmani dan rohani untuk mengarahkan akal,  akhlak,  dan  hatinya  sehingga manusia  dapat  beradaptasi  kapanpun dan dimanapun.
Sebagaiman dinyatakan  oleh  Mahmud  Syaltout bahwa al-Islam shalihun li kulli zaman wa makan .
Pendidikan Islam
menjadikan pedomannya  pada  Al-qur’an  dan  Hadis yang  berwujud  aplikasi  pada  akhlak manusia.  Manusia  yang  melaksanakan pendidikan,  maka  dia  taat  pada  Allah  dan melaksanakan  ibadah  kepada-Nya  (QS. An-Nahl [16]: 125).
Dalam  Al-qur’an  ajaran-ajarannya bersifat  universal  dan  tentu  saja  harus selalu digali atau dipahami secara mendalam  dengan  kecerdasan  manusia supaya  dapat  menemukan  makna  yang dalam  dan  luas.  Eksistensi  al-qur’an sebagai  sumber  ajaran  pokok  utama pendidikan  Islam.  Akan  tetapi  karena terdapat  beberapa  ayat  bersifat  global, yang  memerlukan  penjelasan  lebih  rinci, dimana  penjelasan  tersebut  terdapat  dalam hadis. Karena itulah dalam dasar pendidikan  Islam,  hadis  menjadi  sumber ajaran  pokok  kedua  setelah  al-qur’an.
Keberadaan Sunnah adalah sebagai penjelasan  keuniversalan  ajaran  al-qur’an bersamaan  dengan  itu  sebagai  petunjuk bagi kemaslahatan hidup manusia sepanjang zaman. 7
Sebagai satu sistem pendidikan  yang terdapat dalam kerangka negara Indonesia, maka  pendidikan  Islam  kaitannya  dengan Indonesia dapat di lihat dari dua perspektif,
7 Asep Herdi dan Asep Supriatna. Memahami Ilmu Hadis . Bandung: Tafakur, 2014. Hlm. 1
yaitu:  pendidikan  Islam  sebagai  lembaga pendidikan  dan  pendidikan  Islam  sebagai mata pelajaran. Sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia, pendidikan Islam  sudah  mampu  membentuk  lembaga pendidikan,  baik  secara  formal,  in-formal maupun
non-formal. Sedangkan pendidikan Islam sebagai materi pembelajaran  pendidikan  Islam  hampir secara umum sudah masuk dalam kurikulum  nasional  yang diberikan kepada seluruh  sekolah  baik  sekolah  umum maupun  sekolah  keagamaan.  Ini  berarti dalam konteks dasar pendidikan, pendidikan  Islam  memberikan  kontribusi positif  dalam  perkembangan  pedidikan nasional.

## C. Pendidikan  Islam  dalam  Pendidikan Nasional
Pada  masa  pemerintahan  Hindia Belanda,  keberadaan  lembaga  pendidikan Islam  terpinggirkan  tidak  seperti  sekolah- sekolah  Missie  dan  Zending  yang  dibantu oleh  pemerintah  Belanda. 8 Selain  itu terdapt  sekolah-sekolah  Belanda  lainnya seperti: Europeesche Lagere School (ELS) dan  Holland  Inlandsche  School  (HIS) untuk tingkat sekolah dasar, Meer Unitgebreid Lager Onderwijs (MULO)untuk  tingkat  lanjutan  pertama,
Algeemene  Middelbare  School  (AMS) tingkat menengah. 9
Walaupun  begitu,  lembaga-lembaga pendidikan  Islam  tetap  berkembang  atas dasar  dukungan  dan  kekuatan  masyarakat
8 Aqib Suminto dalam Politik Islam, sebagaiman  dikutip  oleh  Imam  Fuadi. Sejarah
Pendidikan Islam . Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2014 hlm. 178. Sekolah Missie dan  Zending  dikelolah  oleh  masyarakat  kristen. Sejarah  nasional  Indonesia:  Jaman  kebangkitan nasional  dan  masa  akhir  Hindia  Belanda . Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  1975 hlm. 62.
9 Atas  Hendartini  Habsjah  dan  Mooriati Sudiharto. Perjalanan Panjang Anak Bum i. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008. Hlm. 32.
sendiri.  Dengan  demikian,  sejak  saat  itu sudah ada kerangka dikotomi dalam sistem pendidikan  untuk  rakyat  Indonesia  yaitu antara  pendidikan  pemerintahan  Hindia Belanda  dan  pendidikan  Islam.  Berbeda dengan masa setelah kemerdekaan, saat ini sekolah  islam  sudah  banyak  mendapat pengakuan, bahkan  mendapat subsidi dana dari  pemerintah,  karena  menggunakan sistem  dan  kurikulum  yang  hampir  sama dengan  sekolah-sekolah  pemerintah  atau sistem  pelaksanaan  sekolah  sesuai  dengan ketentuan yang diatur pemerintah. Sementara  itu,  pesantren  yang  masih belum  menyesuaikan  dengan  ketentuan pemerintah,  maka  tidak  mendapat  fasilitas tersebut  karena  terdapat  jarak  (non kooperatif)  dengan  sistem  pendidikan nasional,  baik  karena  alasan  agamis maupun politik.
Pada  masa-masa  awal  kemerdekaan, Indonesia  mengembangkan  pendidikan sekolah sebagai bentuk pelaksanaan amanat UUD 1945 melalui sistem pendidikan nasional. Akan tetapi pengelolaan  dan  pengawasan  pendidikan masih  meniru  apa  yang  diwariskan  oleh pemerintah Hindia Belanda. Dengan demikian, dikotomi antara sistem pendidikan nasional dengan sistem pendidikan  islam  pun  terus  berlangsung. Hal  tersebut  dapat  dilihat  dalam  kebijakan pemerintah  terkait  pendidikan  yang  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  4  tahun 1950  jo  Undang-Undang  Nomor  12  tahun 1954  tentang  Dasar-Dasar  Pendidikan  dan Pengajaran di Sekolah dan Undang-undang No.  2  tahun  1989  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional.  Dalam  ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 13, pasal 14 dan pasal 15 mengenai pendidikan dasar dan pendidikan menengah  yang  dengan  tidak  menyatakan Madrasah  Ibtidaiyah  (MI),  Madrasah Tsanawiyah  (MTs),  dan  Madrasah  Aliyah (MA)  dalam  jalur  pendidikan  sekolah. Walaupun  demikian,  pendidikan  agama
wajib diberikan pada setiap jenis, jalur, dan jenjang  pendidikan  sebagaimana  diatur dalam pasal 39.
Tahun  2003  diundangkan  Undang- undang  No.  20 tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional.  Hal  mendasar  yang dirubah  dalam  ketentuan  tersebut  adalah pengaturan  mengenai  jenjang  pendidikan. Dalam  pendidikan  dasar  dan  pendidikan menengah  diakui  keberadaan  Madrasah Ibtidaiyah  (MI),  Madrasah  Tsanawiyah (MTs),  dan  Madrasah  Aliyah  (MA) sebagai jenjang pendidikan formal.
Sehingga  peserta  didik  yang  lulus  dari sekolah  tersebut  dipersamakan  dengan jenjang sekolah yang lain untuk mendapatkan  haknya  dalam  memperoleh pendidikan  yang  bermutu.  Hal  tersebut diatur  dalam  ketentuan  Pendidikan  Dasar pasal  17  ayat  (2)  bahwa  pendidikan  dasar berbentuk  Sekolah  Dasar  (SD)  dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang  sederajat  serta  Sekolah  Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs),  atau  bentuk  lain  yang  sederajat. Serta  Pendidikan  Menengah  yang  diatur dalam  pasal  18  ayat  (3)  pendidikan menengah  berbentuk  Sekolah  Menengah Atas  (SMA),  Madrasah  Aliyah  (MA), Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK),  dan Madrasah  Aliyah  Kejuruan  (MAK),  atau bentuk lain yang sederajat.
Salah  satu  point  penyesuaian  itu, terletak  pada  cakupan  sistem  pendidikan yang  komprehensif.  Apa  yang  disebut dengan  sistem  pendidikan  nasional  adalah salah  satu  kesatuan  dari  jalur  dan  satuan pendidikan  yang  beraneka  ragam,  dengan dasar  dan  tujuan  pendidikan  yang  bersifat nasional.  Meskipun  hanya  terdapat  satu sistem  pendidikan  nasional  di  indonesia, tetapi  diakui  adanya  jalur,  satuan,  dan pengelolaan  pendidikan  yang  berbeda- beda. Sehingga, termasuk ke dalam bagian dari  sistem  pendidikan  nasional  yaitu lembaga pendidikan keagamaan.
Undang-Undang  nomor  20  tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional, mengistilahkan  penyeragaman  terhadap kriteria  minimal  sebagai  standar  nasional pendidikan. Tujuannya untuk
menghasilkan  pendidikan  yang  bermutu dan  berdaya  saing  dalam  menghadapi tantangan  nasional  dan  global.  Standar nasional pendidikan dapat digunakan untuk mempertemukan  tradisi  pendidikan  yang berkembang di masyarakat dengan kebijakan  negara  yang  bisa  disepakati. Dengan demikian Standar nasional pendidikan  diperlukan  agar  negara  dapat melestarikan keragaman dengan
memberikan  jaminan  kepada  lembaga pendidikan  lainnya  termasuk  lembaga pendidikan keagamaan agar saling bersinergi  dan  saling  melengkapi  dalam peningkatan pendidikan. 10 Penyesuaian dalam sistem
pendidikan  nasional  dilakukan  terhadap kurikulum  yang  menempatkan  agama sebagai  salah  satu  muatan  wajib  dalam semua jalur dan satuan pendidikan. Hal ini memberi  jaminan  adanya  itikad  baik mengenai keagamaan  agar dapat diberikan kepada  seluruh  sekolah  yaitu  sekolah umum  dan  sekolah  swasta.  Selain  itu, diberikan  kesempatan  yang  sama  terhadap lulusan  kedua  sekolah  tersebut  untuk melanjutkan pendidikan kejenjang lanjutan tanpa diskriminasi. Lulusan sekolah umum dapat  melanjutkan  ke  sekolah  jenjang lanjutan  yang  bercirikan  khas  keagamaan ataupun sebaliknya.
Pendidikan  Islam  merupakan  nyawa dalam proses pendidikan yang dilaksanakan.  Hal  ini  terbukti  pula  bahwa pendidikan  agama  yang  merupakan  mata pelajaran wajib  yang diajarkan di sekolah- sekolah,  di  samping  posisi  yang  tepat  dan
10 Depertemen  Agama  Direktorat  Jendral. Kelembagaan  Agama  Islam.  Pendidikan  Islam  dan Pendidikan  Nasional  (Paradigma  Baru). Jakarta: 2005. Hlm.12.
strategis  tersebut,  pendidikan  Islam  telah memperlihatkan eksistensinya dalam membantu keberhasilan pendidikan nasional, yakni untuk mencerdaskan bangsa  dan  menanamkan  nilai  ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Kedudukan pendidikan  Islam  yang  merupakan  sub sistem dari pendidikan nasional, mengharuskan seluruh kebijakan pendidikan  yang  berada  dalam  otoritas Departemen  Agama,  menyerap  berbagai aturan  yang  merupakan  implementasi  dari kebijakan pendidikan secara nasional. 11
Kedudukan  Pendidikan  Islam  dalam Sistem Pendidikan
Nasional yang dinyatakan  dalam  Bab  VI  Jalur,  Jenjang dan  Jenis  Pendidikan  pada  Bagian  ke Sembilan Pendidikan Keagamaan Pasal 30 diatur sebagai berikut:
a. Pendidikan  keagamaan  diselenggarakan oleh  pemerintah  dan/atau  kelompok masyarakat dari pemeluk  agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b. Pendidkan keagamaan berfungsi mempersiapkan  peserta  didik  menjadi anggota  masyarakat  yang  memahami dan  mengamalkan  nilai-nilai  ajaran agamnya  dan/atau  menjadi  ahli  ilmu agama.
c. Pendidkan keagamaan
dapat diselenggarakan  pada  jalur  pendidikan formal, informal dan nonformal.
d. Pendidikan keagamaan berbentuk
pendidikan diniyah, pesantren,
pasraman, pabhaja samanera dan bentuk lain yang sejenis.
e. Ketentuan mengenai pendidikan keagmaan sebagaimana dimaksud
dalam  ayat  1,2,3  dan  4  diatur  lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah.
Dengan
ketentuan tersebut menjadikan  kedudukan  pendidikan  Islam mendapat posisi  yang  lebih  baik,  sehingga
11 Syafaruddin. Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat . Medan: Perdana Publishing. Hlm. 103
keberadaannya  memiliki  peran  sangat penting dan guru memiliki semangat untuk mengikuti  praktek-praktek  pendidikan  dan keagamaan  yang  mengakibatkan  siswa mendapat  banyak  manfaat  saat  belajar  di sekolah. 12
Ketentuan  terkait  pendidikan  Islam dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional,  telah mengalami  penyesuaian  dalam  memenuhi kedudukan pendidikan Islam,  baik sebagai mata  pelajaran  atau  sebagai  lembaga pendidikan yaitu:
a. Sebagai Mata Pelajaran. Istilah “Pendidikan Agama Islam“ di
Indonesia  dipergunakan  untuk  nama suatu  mata  pelajaran  yang  didalamnya dipelajari  secara  ringkas  berbagai  hal terkait agama Islam.  Pelajaran tersebut termasuk  ke  dalam  kelompok  mata pelajaran  wajib  dalam  setiap  jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, beriringan  dengan  mata  pelajaran  lain. Kemudian,  apabila  anak  yang  sekolah di  lembaga  pendidikan  keagamaan yang  berbeda  dengan  keyakinannya, maka  lembaga  pendidikan  tersebut wajib  menyediakan  guru  agama  sesuai dengan keyakinan agama peserta didik.
b. Sebagai Lembaga. Lembaga
pendidikan yang berada dibawah Kementerian Agama diwujudkan sebagai satuan pendidikan yang berjenjang  naik  mulai  dari  Raudatul Athfal  (RA)sampai  dengan  perguruan tinggi.  Walaupun  lembaga  pendidikan Islam dalam kurikulum berbeda dengan lembaga  pendidikan  umum,  tetapi keduanya  diberikan  hak  yang  sama untuk  melanjutkan  pendidikan  ke jenjang  lebih  tinggi  dalam  kesempatan untuk  masuk  perguruan  tinggi  Islam negeri  atau  swasta  serta  berlaku  juga
12 Nanang  Martono. Sekolah  Publik  VS Sekolah  Privat:  Dalam  wacana  kekuasaan, Demokrasi,  dan  Liberalisasi  Pendidikan. Jakarta: Pustaka Obor. Hlm. 181.
sebaliknya  dalam  masuk  perguruan tinggi  negeri  atau  swasta.  Hal  tersebut sesuai  dengan  Undang-Undang  No.  20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  Dimana  dalam  penjelasan Undang-Undang  Sistem  Pendidikan Nasional  mengenai  agama  dijelaskan bahwa pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa  serta  berakhlak  mulia.  Pendidikan Agama  Islam  memiliki  karakteristik tersendiri  yaitu  bahwa  materi  yang diajarkan  tidak  cukup  hanya  diketahui saja, tetapi dituntut pula untuk diamalkan. Sehingga guru yang mengajarkan  pelajaran  tersebut  adalah guru  yang  memiliki  perilaku  yang dapat diteladani, misalnya dalam pelaksanaan  sholat  wajib  berjamaah 13
Dengan demikian, jelas bahwa kedudukan  pendidikan  agama  islam sebagai  pelajaran  yang  diajarkan  di sekolah umum adalah segala penyampaian  ilmu  pengetahuan  agama islam, tidak hanya untuk dipahami dan dihayati saja melainkan harus diamalkan. Hal ini sesuai dengan UUD 1945  yang  menjamin  warga  negara untuk  beribadah  menurut  agamanya masing-masing. Pendidikan agama islam  merupakan  usaha  sadar  untuk menyiapkan  peserta  didik  meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan  agama  islam  melalui kegiatan  bimbingan,  pengajaran,  dan atau latihan untuk mewujudkan pribadi muslim  yang  beriman  dan  bertwakwa kepada  Allah  serta  berakhlak  mulia. Sementara itu, dalam kehidupan pribadi,  bermasyarakat, berbangsa, dan
13 Abdul  Rachman  Saleh. Pendidikan  Agama dan  Keagamaan,  Visi,  Misi,  dan  Aksi .  Jakarta:  PT Maries, 1999.
bernegara,  serta  memiliki  bekal  untuk kehidupan yang lebih tinggi. 14
Dalam  ketentuan  sistem  pendidikan nasional diatur mengenai pengertian pendidikan  yang  merupakan  usaha  sadar dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana belajar  dan  proses  pembelajaran  agar peserta didik secara aktif  mengembangkan potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri, kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,  bangsa  dan  negara. 15 Oleh karena itu, pendidikan agama sebagai mata pelajaran  yang  wajib  ada  dalam  setiap jenjang  pendidikan  dari  mulai  pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi baik sekolah umum ataupun sekolah keagamaan Islam.  Jika  pendidikan  agama  yang diperoleh  dari  sekolah  dirasakan  kurang maka,  anak  didik  dapat  menambahkan pendidikan agama tersebut dari pendidikan dari  luar  sekolah  formal  atau  pindah  ke sekolah madrasah.
Peranan Pendidikan Islam dan Pendidikan  Moral  membentuk  personaliti pelajar  yang  mencakupi  aspek  emosi, intelek, rohani dan  jasmani  seiring dengan falsafah pendidikan negara, maka pendidikan  agama  islam  harus  berperan sebagai berikut:
a. Membentuk  watak  serta  peradaban bangsa  dalam  rangka  membangun manusia  seutuhnya  dan  masyarakat Indonesia seluruhnya, maka pendidikan agama berperan sebagai berikut:
14 Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah,  Bagian  Proyek  Peningkatan  Wawasan Kependidikan Guru Agama. Bahan Dasar Peningkatan  Keagamaan  (Islam)  Guru  Bukan Pendidikan  Agama  dan  SLTA .  Jakarta:  Depdikbud, 1998. Hlm. 92.
15 Prayitno. Dasar  Teori  dan  Praksis Pendidikan . Jakarta: Grasindo 2009. Hlm. 259
1) dalam aspek individu, untuk membentuk  manusia  yang  beriman dan bertakwa.
2) dalam aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara,
untuk  membimbing  warga  negara Indonesia  menjadi  warga  negara yang baik sekaligus umat yang taat menjalankan ibadahnya.
b. Menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertakwa,  maksudnya  adalah  manusia yang  selalu  tunduk  dan  taat  terhadap apa-apa  yang  diperintahkan  oleh  Allah Swt, dan menjauhi segala larangannya.
c. Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Maksudnya adalah  sikap utuh dan  seimbang antara kekuatan  intelektual  dan  kekuatan spiritual yang secara langsung
termanifestasikan dalam  bentuk akhlak mulia.
d. Menjadi warga negara yang demokratis serta  bertanggung  jawab,  maksudnya adalah  perwujudan  dari  iman  dan takwa  itu  dimanifestasikan  dalam bentuk kecintaan terhadap tanah air.
Selain  itu,  apabila  dilihat  dari kurikulum  dan  lembaga  pendidikan,  maka peran  Pendidikan  Islam  dalam  sistem pendidikan nasional adalah:
a. Sebagai  mata  pelajaran.  Pendidikan Agama  Islam  sebagai  mata  pelajaran wajib  di  seluruh  jenjang  pendidikan sekolah di Indonesia berperan: 16
1) Mempercepat  proses  pencapaian tujuan pendidikan Nasional Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang  beriman  kepada  Tuhan  yang Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat, berilmu,cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung
16 Ramayulis . Ilmu Pendidikan Islam . Jakarta: Kalam Mulia, 2002. Hlm. 75-80
jawab.  Secara  sederhana  dapat dirinci  materi  pokok  yang  terdapat dalam tujuan Nasional:
a) Berkembangnya  potensi  anak didik
b) Beriman  dan  bertakwa  kepada Tuhan yang maha Esa
c) Berakhlak mulia, sehat,
berilmu,  cakap,  kreatif  dan mandiri.
d) Menjadi  warga  negara  yang demokratis.
e) Bertanggung jawab.
2) Memberikan  nilai  terhadap  mata pelajaran  umum.  Nilai-nilai  yang terdapat  dalam  pelajaran  Islam inilah yang diinternalisasikan dalam  proses  pembelajaran  kepada peserta didik. b. Sebagai lembaga pendidikan.
Madrasah sebagai sub sistem pendidikan nasional tidak hanya dituntut untuk dapat menyelenggarakan pendidikan  dasar  dan  menengah  yang bercirikan keagamaan, tetapi lebih jauh madrasah  dituntut  pula  memainkan peran  lebih  besar  yaitu  sebagai  basis dan  benteng  tangguh  yang  akan menjaga  dan  memperkokoh  etika  dan moral  bangsa.  Maka  dalam  hal  ini madrasah memainkan perannya sebagai berikut:
1) Media  sosialisasi  nilai-nilai  ajaran agama islam
2) Memelihara tradisi keagamaan
3) Membentuk akhlak dan karakter
4) Benteng moralitas bangsa
5) Lembaga pendidikan alternatif Peran  tersebut  didasarakan  pada ketentuan  yang  terdapat  dalam  Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang diatur sebagai berikut:
1) memperkuat  kedudukan  pendidikan agama islam dalam SISDIKNAS
2) memperluas  jangkauan  dan  sasaran pendidikan agama
3) memberikan  jaminan  secara  yuridis formal  bahwa  peserta  didik  akan mendapatkan  pengajaran  agama  sesuai dengan  agama  yang  diyakininya  dan diajarkan oleh guru yang seagama.
4) memberi  peluang  dan  kesempatan untuk berkembangnya pendidikan
islam  secara  terintegrasi  dalam  sistem pendidikan nasional Ketentuan  yang  terdapat  dalam sistem pendidikan nasional sangat mendukung untuk tumbuh dan
berkembangnya  pendidikan  agama  Islam baik  dalam  materi  kurikulum  pendidikan atau pendidikan keagamaan sebagai satuan pendididikan. Sejalan dengan tujuan nasional yang telah ditentukan, maka tugas dan  fungsi  pendidikan  agama  adalah membangun  pondasi  bangsa  Indonesia, yaitu pondasi mental-spiritual yang berakartunggang pada faktor keimanan dan ketakwaan yang berfungsi sebagai pengendali, pattern  of  reference spiritual dan sebagai pengokoh jiwa bangsa melalui pribadi-pribadi  yang  tahan  banting  dalam segala cuaca perjuangan. 17
Menurut  Jusuf  A.  Faisal  bahwa fungsi  pendidikan  yang  bertitik  tolak  dari Iman-Islam-Ihsan  atau  Akidah,  Ibadah, Akhlak,  untuk  menuju  kemuliaan  manusia dan budaya yang diridhoi Allah Swt, maka setidak-tidaknya  fungsi  pendidikan  islam sebagai berikut: 18
a. Individualisai  nilai  dan  ajaran  Islam demi  terbentuknya  derajat  manusia muttaqin  dalam  bersikap,  berpikir,  dan berperilaku.
b. Sosialisasi  nilai-nilai  dan  ajaran  Islam demi terbentuknya umat Islam.
c. Rekayasa  kultur  Islam  demi  terbentuk dan berkembangnya peradaban Islam
17 Muzayyin Arifin. Kapita Selekta Pendidikan Islam . Jakarta, PT Bumi Aksara, 2007. Hlm. 141.
18 Jusaf  Amir  Faisal. Reorinatasi  Pendidikan Islam. Jakarta Gema insani, 1995. Hlm. 95-96.
d. Menemukan, mengembangkan  serta memalihara ilmu, teknologi, dan keterampilan  demi  terbentuknya  para manajer dan manusia profesional.
e. Pengembangan intelektual muslim yang mampu  mencari  mengembangkan  serta memelihara ilmu dan teknologi.
f. Pengembangan pendidikan yang berkelanjutan  dalam  bidang  ekonomi, fisika, kimia, arsitektur, seni musik, seni budaya,  politik,  olahraga,  kesehatran, dan sebagaiuanya.
g. Pengembangan  kualitas  muslim  dan warga  negara  sebagai  angggota  dan pembina  masyarakat  yang  berkulitas kompetitif.
Fungsi  pendidikan  Islam  mencakup saluruh aspek kehidupan, dari  mulai aspek psikologis,  sosial,  budaya,  dan  ekonomi. Oleh karena itu, pendidikan Islam seharusnya  terintegrasi  dengan  seluruh ilmu dan pengetahuan. Sebagaimana ketika Islam  menguasai  peradaban  pada  masa Abbasiyah,  saat  itu  ilmu  pengetahuan Islam  terintegrasi  dengan  semua  disiplin ilmu pengetahuan. Sehingga fungsi pendidikan agama Islam, dijelaskan sebagai berikut:
1. Pengembangan fungsi pendidikan agama  Islam  dalam  bentuk  dan ketakwaan  kepada  Allah  Swt  dan akhlak mulia..
2. Kegiatan pendidikan dan pengajaran.Pendidikan  agama  harus memberikan  nilai-nilai  mulia  atau universal  yang  harus  dimiliki  dan diaplikasikan dalam perilakunya.
3. Mencerdaskan
Kehidupan Bangsa.Kehidupan  bangsa  yang  cerdas diwujudkan melalui terwujudnya manusia Indonesia yang memiliki daya saing  dalam  kompetisi  global  dengan memiliki  iman  dan  ketakwaan  dengan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang kuat.
4. Fungsi integrasi studi keilmuan. Pendidkan Islam dengan sumber ajaran
pokoknya  al-qur’an  dan  hadis  dapat menjadikan terintegrasinya seluruh studi  keilmuan  dengan  ilmu  agama, dari  mulai  psikologis  sampai  dengan kemajuan teknologi.
D. Aplikasi Pendidikan Islam di

## Sekolah
Dari  fakta-fakta  dilapangan  terdapat beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan  oleh pemerintah  terkait  dengan  pelaksanaan regulasi pendidikan antara laian:
1. Laporan
Pelaksanaan Pendidikan Agama pada Sekolah Swasta. Pemerintah  harus  melakukan  evaluasi terhadap administrasi pendidikan agama dari sekolah agama swasta yang memiliki  siswa  dengan  agama  yang berbeda  dengan  agama  yang  dianut oleh mayoritas siswa yang ada sekolah tersebut.  Pengawas,  dapat  menilai laporan pelaksanaan pendidikan agama dengan  keberadaan  guru  agama  islam di  sekolah  tersebut,  sehingga  sekolah tersebut harus  melaksanakan ketentuan Undang-Undang  Sistem  Pendidikan Nasional  Nomor  20  tahun  2003  pasal 12  ayat  (1)  huruf  a  yang  menyatakan bahwa "Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama  yang  dianutnya  dan  diajarkan oleh pendidikan yang seagama”.
2. Banyak Tawuran. Pelajaran pendidikan agama sudah diajarkan di sekolah sejak mulai  SD.  Akan  tetapi  masih  banyak siswa yang tawuran di berbagai tempat.
Padahal dalam pasal 37 ayat (1) huruf a Undang-Undang  Sistem  Pendidikan Nasional  Nomor  20  tahun  2003 dinyatakan bahwa Kurikulum pendidikan  dasar  dan  menengah  wajib memuat pendidikan agama. Ditambahkan juga dengan penjelasannya bahwa Pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta  didik  menjadi  manusia  yang
beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 3. Pembelajaran Baca Tulis  Al-qur’an dan Bahasa Arab. Al-qura’n sebagai pedoman  utama  umat  Islam  atau sebagai  sumber  hukum.  Saat  ini terdapat  beberapa  siswa  yang  belum bisa  atau  belum  lancar  membaca  dan menulis  Al-qur’an  Seluruh  siswa  yang beragama  Islam  harus  bisa  membaca Al-qur’an.  Selain  itu  di  Sekolah  SDN, SMPN,  dan  SMAN  tidak  terdapat pelajaran bahasa Arab. Pelajaran bahasa  Arab  hanya  ada  di  Sekolah Islam  Terpadu  dan  Madrasah.  Padahal pendidikan agama dimulai dari SD dan dipertegas  lagi  pada  arah  kebijakan pendidikan  Islam  mengacu  pada  arah kebijakan  Kementerian  Agama  Bidang Pendidikan  2015-2019  salah  satunya adalah  melaksanakan  strategi  dalam meningkatkan  mutu  dan  pemahaman siswa  terhadap  ajaran  Islam  berupa pemberian  kesempatan  bagi  siswa untuk mengikuti pelatihan Tuntas Baca Tulis Qur`an (TBTQ). 19
4. Perbaikan  Administrasi  Pendidikan Agama  Islam.  Pelaksanaan  pendidikan akan  berjalan  dengan  optimal  apabila seluruh pelaksanaan teknis dan administrasi  berjalan  dengan  tertib. Masalah yang sering muncul dalam hal ini  adalah  pembayaran  tunjangan kepada para guru dan dosen. Selain itu, yang  utama  juga  adalah  pemberian dana  bantuan  operasional  sekolah, pemberian  bantuan  dan  sosialisasi Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP),  dan pemberian bantuan operasional pendidikan (BOP). Kesemua hal tersebut  harus  berjalan  tepat  waktu, efektif, dan efisien. Untuk mewujudkan
19 Arah  Kebijakan  Pendidikan .  Islam http: //pendis.kemenag.go.id/ index.php?a=artikel &id2 =strategi  pendis,  di  unduh  pada  tanggal  01  Januari 2018.
hal  ini  adalah  dengan  meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan
pencairannya  berupa  tata  cara  dan ketentuannya.
5. Integrasi Pendidikan Umum dan Pendidikan Agama. Pelaksanaan pendidikan  di  Indonesia  mengalami dua pembagian yaitu lembaga pendidikan umum dan lembaga pendidikan  agama.  Keduanya  tampak jelas  perbedaan  kualitasnya.  Lembaga pendidikan  umum  cenderung  sangat maju,  sedangkan  lembaga  pendidikan agama  kemajuannya  tidak  secepat sekolah  umum.  Selain  itu  terdapat beberapa  “stempel  negatif”  dalam sekolah agama salah satunya
radikalisme. Pertama, tuduhan radikalisme  ini,  selain  diidentikkan pada  lembaga  pendidikan  agama  juga terhadap  organisasi  sekolah yang beraliran  agama  Islam.  Hal  tersebut juga  menjadi  perhatian  dari  kebijakan Pendidikan  Islam  pada  kebijakan Kementerian Agama Bidang Pendidikan 2015-2019. 20 Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui  strategi  dalam  meningkatkan kualitas  pembelajaran  Pendidikan  Islam yang moderat pada pendidikan diniyah dan pondok pesantren berupa:
a. Penyelenggaraan  Tahkiq  atas  Kitab Karya Ulama Nusantara.
b. Sosialisasi pemahaman keagamaan yang  toleran  (tasamuh),  seimbang (tawazun),  moderat  (tawasuth),  dan cinta tanah air.
c. Penyelenggaraan
deradikalisasi keagamaan  pada  lembaga  pendidikan keagamaan. Agama Islam yang memiliki pedoman  atau  sumber  hukum  berupa  Al-
20 Arah  Kebijakan  Pendidikan .  Islam http: //pendis.kemenag.go.id/ index.php?a=  artikel  &id2 =strategi  pendis,  di  unduh  pada  tanggal  01  Januari 2018.
qur’an dan hadis. Kedua pedoman tersebut tidak  ada  yang  melegalkan  radikalisme dalam  suatu  negara  yang  damai  berupa menghormati dan menghargai antar sesama agama.  Sehingga  tidak  tepat  julukan radikalisme  negatif  yang  ditujukan  kepada penganut  agama  Islam.  Menurut  Dede Mariana, bahwa secara teoritis, radikalisme tidak  identik  dengan  kekerasan,  termasuk penyandingannya dengan kelompok agama tertentu.  Fenomena  radikalisme  agama bukanlah fenomena yang lahir saat ini saja. Radikalisme  agama  telah  lahir  sejak  abad 16-19  M,  di  mana  perebutan  hegemoni agama  antara  Islam  versus  Kristen  sangat kentara  di  sana.  Fenomena  radikalisme agama  juga  bukan  hanya  milik  Islam, maupun  Kristen,  tetapi  juga  dalam  Hindu dan  Yahudi,  demikian  Karen  Amstrong, dalam The Battle for God, 2000. 21
Para pengajar pada lembaga pendidikan  keagamaan  dan  para  siswa dalam kegiatan organisasi sekolah hendaknya tetap istiqomah dalam
mengajarkan  pendidikan  agama,  tanpa  ada ketakutan  untuk  dituduh  radikalisme. Pendidikan agama tersebut harus berpedoman  pada  Al-qur’an  dan  hadis. Begitu  juga  dalam  menghadapi  organisasi keagamaan yang mengatasnamakan agama dalam  menjalankan  kegiatannya,  maka hendaknya  para  mengajar  memastikan pedoman apa yang dibawanya dan diwajibkan  untuk  saling  menghormati  dan menghargai  dengan  pemeluk  agama  lain dengan mengutamakan persatuan, khususnya  terhadap  sesama  organisasi agama Islam dengan menghindari perpecahan,  begitu  juga  terhadap  pemeluk agama lain  pada  umumnya  dengan menerapkan  nilai-nilai  Islam  yang  bersifat universal.
21 Dede  Mariana. Radikalisme  Agama  & Politik . https://tandamatabdg.wordpress.com/ 2017/05/12/radikalisme-agama-politik/diunduh pada tanggal 3 Janauari 2018.
Di  Indonesia,  awal  mula  terjadi pemisahan lembaga pendidikan umum dan lembaga  pendidikan  agama  adalah  pada saat  terjadi  penjajahan.  Karena  saat  itu, penjajah  tidak  memperhatikan  pendidikan agama  Islam  yang  dianut  oleh  mayoritas rakyat  Indonesia  karena  berbeda  agama dan  ideologinya  dengan  mayotitas  rakyat Indonesia. Para ulama dan santri memandang sistem pendidikan yang diselenggarakan penjajah
sangat menyimpang  dari  ajaran  Islam.  Sehingga banyak  para  ulama  yang  mendirikan lembaga  pendidikan  sendiri  tanpa  bantuan dan  campur  tangan  dari  pihak  penjajah. Sedangkan
pihak penjajah menyelenggarakan  pendidikan  di  wilayah jajahan  bertujuan  untuk  mempertahankan hegemoninya di tanah jajahan.

## E. Penutup
Indonesia  sebagai  negara  besar  yang mayoritas  penduduknya  beragama  Islam, seharusnya  pendidikan  Islam  berkembang dan  maju.  Akan tetapi sampai dengan  saat ini,  pendidikan  Islam  masih  tertinggal  dan kalah bersaing dengan sekolah umum. Saat ini pemerintah sudah mengeluarkan regulasi  terkait  pendidikan  Islam  seperti Undang-undang  No.  20  tentang  Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor  12  tahun  2012  tentang  Pendidikan Tinggi,  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 55  tahun  2007  tentang  Pendidikan  Agama dan  Pendidikan  Keagamaan.  Dengan ketentuan  tersebut  keberadan  pendidikan Islam  diakui  dalam  tata  hukum  Indonesia melalui  materi  kurikulum  pendidikan agama Islam yang diwajibkan dalam setiap jenjang  pendidikan.  Sedangkan  terhadap lembaga  pendidikan  agama  Islam  materi diberikan  dengan  lebih  banyak  seperti: aqidah,  tafsir,  hadis,  usul  fikih,  fikih, akhlak,  tasawuf,  dan  tarikh  Islam.  Selain itu,  satuan  pendidikan  dapat  menambah muatan pendidikan agama sesuai kebutuhan.  Berdasarkan  realitas,  maka
terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk dilakukan  perbaikan  demi  mewujukan pendidikan  yang  sesuai  dengan  tujuan negara Indoensia yaitu (1) laporan pelaksanaan pendidikan agama pada sekolah swasta, (2) pembelajaran baca tulis al-qur’an  dan  bahasa  arab,  (3)  perbaikan administrasi  pendidikan  agama  Islam,  (4) banyak Tawuran, dan (5) Integrasi Pendidikan Umum dan Pendidikan Agama

## DAFTAR PUSTAKA
Azyumardi Azra. Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Millennium Baru .  Jakarta:  logos  wacana  ilmu,
1999.
Abuddin Nata. Pendidikan dalam Perspektif  Al-qur’an  Edisi  Pertama . Jakarta:  Kharisma  Putra  Utama, 2016. Asep Herdi dan Asep Supriatna. Memahami  Ilmu  Hadis .  Bandung: Tafakur, 2014.
Aqib  Suminto  dalam Politik  Islam, sebagaiman  dikutip  oleh  Imam Fuadi. Sejarah  Pendidikan  Islam . Tulungagung:  IAIN  Tulungagung Press, 2014
Atas  Hendartini  Habsjah  dan  Mooriati
Sudiharto. Perjalanan Panjang Anakn  Bumi .  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia, 2008
Abdul Rachman Saleh. Pendidikan Agama dan  Keagamaan,  Visi,  Misi,  dan Aksi . Jakarta: PT. Maries, 1999.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Bagian Proyek Peningkatan Wawasan Kependidikan Guru Agama. Bahan Dasar Peningkatan  Keagamaan (Islam)
Guru  Bukan  Pendidikan  Agama  dan SLTA . Jakarta: Depdikbud, 1998
Depertemen  Agama  Direktorat  Jendral.
Kelembagaan Agama Islam. Pendidikan  Islam  dan  Pendidikan Nasional ( paradigma baru). Jakarta:
2005
Jusaf  Amir  Faisal. Reorinatasi  Pendidikan Islam. Jakarta Gema insani, 1995
Moh  Roqib. Ilmu  Pendidikan  Islam .
Yogyakarta:  LkiS  Pelangi  Aksara, 2009 Muzayyin Arifin. Kapita Selekta Pendidikan  Islam .  Jakarta,  PT  Bumi Aksara, 2007
Hasan  Langgulung. Beberapa  Pemikiran Tentang Pendidikan Islam . Bandung: Al-Ma’rif, 1980.
Prayitno. Dasar Teori dan Praksis
Pendidikan . Jakarta: Grasindo 2009.
Ramayulis. Ilmu Pendidikan Islam . Jakarta: Klam Mulia, 1994 Ramayulis . Ilmu Pendidikan Islam . Jakarta: Kalam Mulia, 2002
Tim  Pengembang  Ilmu  Pendidikan  FIP UPI. Ilmu  dan  aplikasi  pendidikan .
Jakarta: Imtima, 2007 Arah Kebijakan Pendidikan . Islam http://pendis.kemenag.go.id/ index.php?a=  artikel  &id2  =strategi pendis,  di  unduh  pada  tanggal  01 Januari 2018. Arah Kebijakan Pendidikan . Islam http://pendis.kemenag.go.id/ index.php?a=  artikel  &id2  =strategi pendis,  di  unduh  pada  tanggal  01 Januari 2018. Dede Mariana. Radikalisme Agama&Politik . https://tandamatabdg.wordpress.com/ 2017/ 05/12/radikalisme-agama-
politik/  diunduh  pada  tanggal  3 Jnauari 2018.