## TINDAK PIDANA CYBERBULLYING BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 68/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL
Hamja Universitas Wiralodra
Email : hamja.hamja904@unwir.ac.id

## ABSTRACT
Cyber bullying  is  one  form  of  intimidation  by  someone,  and  discrediting  others  through the  cyber  world  bullying.  The  consequence  of  the  cyber  bullying  is  not  arbitrary. Sometimes,  death  becomes  the  end  of  cyber  bullying.  The  characteristics  of activities  in the  cyber  world  that  are  cross-border  and  no  longer  obey  the  boundaries  of  traditional law  require  responsive  law.  This  is  because  certain  articles  in  the  criminal  code  are considered  inadequate  to  answer  legal  issues  that  arise  due  to  activities  in  the  cyber world.  Article  of  the  criminal  code  that  is  relevant  to  cyber  bullying  is  article  310  and article  311  of  the  criminal  code.  The  research  method  used  in  this  study  is  a  normative juridical approach with data collection techniques in the study of literature both primary legal  materials,  secondary  legal  materials,  and  tertiary  legal  materials.  The  purpose  of this study is to find out the provisions of criminal acts against cyber bullying regulated in article  310  of  the  criminal  code,  and  how criminal  sanctions  against  cyber  bullying  in decision  Number  68/Pid.Prap/2015/PN.Jkr.Sel.  In  this  study,  it  could  be  concluded  that the provisions of criminal acts in the world of cyber bullying are hostile acts carried out consciously  and  intentionally  that  aim  to  hurt,  such  as  frightening  through  the  threat  of aggression and causing terror. It includes planned or spontaneous actions that are real or invisible, in front of someone or behind someone, easy to be identified or hidden behind friendship,  carried  out  by  a  child  or  a  group  of  children.  Because  the  perpetrators  of cyber  bullying  are  also  anonymous  accounts  whose  truth  of  identity  is  difficult  to  find, even  though  the  victim  has  reported  the  perpetrator's  account  for  his  actions,  but  the process of finding the identity of the perpetrator is quite time consuming.

## Keywords: Cyber Bullying, Technology, Crime

## I. PENDAHULUAN
Kebutuhan  akan  teknologi  jaringan  komputer  semakin  meningkat.  Selain  sebagai penyedia  informasi,  melalui  internet  pula  kegiatan  komunitas  komersial  menjadi  bagian terbesar dan pesat pertumbuhannya serta menembus bebagai batas negara. Bahkan melalui jaringan ini kegiatan pasar di dunia ini dapat diketahui 24 jam. Melalui dunia internet atau disebut juga cyber space, apapun dapat dilakukan.
Cyber  bullying, salah  satu  bentuk  intimidasi  yang  dilakukan  seseorang  atau  lebih memojokkan,  menyudutkan,  mendiskreditkan  orang  lain  melalui  dunia cyber bullying.
Intimidasi ini tidak sembarangan akibatnya, tak jarang kematian menjadi akhir dari cyber bullying. Karakteristik aktivitas di dunia cyber yang bersifat lintas batas yang  yang tidak lagi  tunduk  pada  batasan-batasan  terutorial  dan  hukum  tradisional  memerlukan  hukum respontif  sebab  pasal-pasal  tertentu  dalam  KUHP  dianggap  tidak  cukup  memadai  untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas di dunia cyber 1 . Pasal KUHP  yang  relevan  terhadap cyber  bullying adalah  pasal  310  dan  pasal  311  KUHP. Sedangkan  putusan  MK  Nomor  50/PUU-VI/2008  dapat  memberikan  sebuah  kepastian hukum terhadap ketentuan yang mengatur cyber bullying seperti halnya farhat abbas yang melakukan cyber  bullying atau  memfitnah  ahmad  dhani  dalam  akun  twitternya  farhat abbas menulis dalam tulisan yang memfitnah keluarga ahmad dhani dengan adanya tweet tersebut, maka pelapor menjadi malu dan merasa terhina serta dicemarkan nama baik saksi didepan  masyarakat,  karen  tulisan  yang  ada  di  twitter  tersebut  tidak  benar  adanya  dan tweet  tersebut  dapat  dibaca  oleh  orang  banyak  dan  dikhwatirkan  akan  merusak  mental anak-anak saksi dan keluarga saksi dikarenakan telah membaca tweet tersebut.
Pelapor akan menuntut secara hukum kepada sdr. FARHAT ABBAS sebagaimana yang  diatur  dalam  Undang-Undang  sesuai  dengan  laporan  pelapor  ke  Polda  Metro  Jaya. Untuk memperkuat keterangan, pelapor dapat memberikan barang bukti kepada penyidik berupa  17  (ujuh  belas)  lembar  print  out  tweet  @farhatabbas  dan  1  (satu)  buah  CD  bukti tulisan pasa tweet @farhatabbasslaw.
Pelapor  mengetahui  adanya  140  (seratus  empat  puluh)  tweet  sdr.FARHAT ABBAS  yang  semuanya  menyinggung  saksi  dan  sebagian  besar  berisi  fitnah, merendahkan  martabat  dan  mencemarkan  nama  baik  saksi  dan  ada  1  (satu)  tweet  yang membawa nama mantan istri saksi seolah-olah sdri. MAIA adalah orang  yang menyuruh Sdr.FARHAT  ABBAS  untuk  melakukan  hujatan  kepada  saksi  melalui  akun  twitter @farhatabbasslaw.
Pelaku cyber  bullying juga  merasa  bahwa  dirinya  akan  selalu  aman  melakukan bullying di  balik  layar  komputer  mereka  dengan  status”anonim”  karena  mereka  sendiri pasti  berfikir  di  dunia  maya  ini  tidak  ada  yang  mengenalinya,  sehingga  dia  bebas membully  seseorang  melalui  dunia  maya.  Saat  ini  pelaku cyber  bullying yang  sudah mencapai  batas sudah  bisa  diteliti  dan  dicari  keberadaannya  agar  tidak  kembali
1 Putusan No.68/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, hlm. 19 dari 118
meresahkan si korban, meski untuk menemukan pelaku sesungguhnya lebih susah karena pelaku bisa dengan mudah mengganti data dirinya dan menjadi orang lain lagi.
Pelaku cyber  bullying juga  tidak  pernah  sadar  bahwa  korban  dari cyber  bullying sebenarnya bisa lebih merasakan kedepresian. Dibandingkan bullying fisik sendiri. Karena kalau hanya sebatas bullying fisik, si pelaku jelas bisa dengan mudah diberikan hukuman yang setimpal, tapi kalau pelaku cyber bullying mereka brlindung di balik layar komputer dan berganti-ganti identitas dan selalu akan kembali menyerang korban.
Cyber  bullying, dapat  diintepretasikan  terhadap  berbagai  delik  yang  diatur  dalam hukum  pidana  umum  di  indonesia,  yaitu yang  termuat  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal KUHP yang relevan dalam mengatur delik cyber bullying ini adalah yang tercantum dalam Bab XVI mengenai penghinaan, khusunya pasal 310 ayat (1) dan ayat (2).
Ketentuan dari Pasal 310 ayat (1) ayat (2)
“B arang  siapa  dengan  sengaja  menyerang  kehormatan  atau  nama  baik seseorang  dengan  menuduhkan  sesuatu  hal,  yang  maksudnya  terang supaya  hal  iyu  diketahui  umum,  diancam  karena  pencemaran,  dengan pidana  penjara  paling  lama  sembilan  bulan  atau pidana  denda  paling banyak  empat  ribu  lima  ratus  rupiah.”Pasal  310  ayat  (2)  “jika  hal  itu dilakukan  dengan  tulisan  atau  gambaran  yang  disiarkan,  dipertunjukan atau  ditempelkan  di  muka  umum,  maka  diancam  karena  pencemaran tertulis  dengan  pidana  penjara  paling  lama  satu  tahun  empat  bulan  atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
Dari  kedua  pasal  tersebut,  maka  pasal 310  ayat  (2)  dinilai  lebih  cocok  untu menuntut  para  pelaku cyber  bullying. Pasa  dasarnya,  KUHP  memang  dibentuk  jauh sebelum perkembangan  teknologi  dunia  maya  dicetuskan.  Maka  dalam  rangka mengakomodasi  pengaturan  mengenai  dunia  maya  dan  segala  hal  yang  berkaitan dengannya,  dibentuklah  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  informasi  dan transaksi elektronik 2 .
Cyber  bullying juga  lebih  mudah  dilakukan  dari  pada  kekerasan  konvensional karena si pelaku tidak perlu berhadapan muka dengan orang lain yang menjadi targetnya. Mereka  bisa  mengatakan  hal-hal  yang  buruk  dan  dengan  mudah  mengintimidasi korbannya karena mereka berada di belakang layar komputer atau menatap layar telepon seluler  tanpa  harus  melihat  akibat  yang  ditimbulkan  pada  diri  korban.  Peristiwa cyber bullying juga tidak mudah diidentifkasikan orang lain, seperti orang tua atau guru kerena
2 Negara-negara-dengan-kasus-bullying-tertinggi-indonesia-urutan-ke-2
tidak  jarang  anak-anak  remaja mempunyai  kode-kode  atau  berupa  singkatan  kata  atau emoticon internet yang tidak dapat dimengerti. Kasus cyber bullying ini seperti gunung es. Korban  sendiri  malas  mengaku.  Tujuannya  juga  untuk  menggangu,  mangancam, mengucilkan secara sosial, atau merusak reputasi orang lain.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  diatas,  maka  dapat  ditarik  rumusan permasalahan  diantaranya  sebagai  berikut: Bagaimana  ketentuan  tindak  pidana  terhadap cyberbullying yang diatur dalam pasal 310 KUHP? dan bagaimana sanksi pidana terhadap cyberbullying dalam putusan Nomor 68/Pid.Prap/2015/PN.Jkr.Sel?

## II. METODE
Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan pengumpulan data secara study kepustakaan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan-bahan hukum sekunder. Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada  di  perpustakaan,  karena  penelitian  ini  dilakukan  hanya  pada  peraturan  yang  tertulis atau bahan hukum lainnya.
Data  sekunder  ini  digunakan  sebagai  sumber  atau  informasi  yang  diperolehdari bahan hukum primer, 3 bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini  akan  dikaji  dan  dijelaskan  serta  dianlisa  teori  hukum  yang  bersifat  umum,  peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.
Teknik pengumpulan  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara penelitian  kepustakaan,  yaitu  meneliti  sumber  bacaan  yang  berhubungan  dengan permasalahan. Seluruh  data  dan  bahan  hukum  yang  diperoleh,  dianalisa  secara  kualitatif dengan  mempelajari  seluruh  data  dan  bahan  hukum  dengan  memberikan  telaah  yang berarti  menentang, mengkritik, mendukung,  menambah  atau  memberi  komentar  dan kemudian  membuat  suatu  keduimpulan  terhadap  hasil  penelitian  dengan  pikiran  sendiri dan dibantu dengan teori yang dikuasi.

## III. PEMBAHASAN

## 3.1. Ketentuan Tindak Pidana Terhadap Cyberbullying Yang Diatur Dalam Pasal
310 KUHP
Pasal 310 Ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut;
” Barang  siapa  sengaja  merusak  kehormatan  atau  nama  baik  seseorang dengan  jalan  menuduh  dia  melakukan  sesuatu  perbuatan  dengan  maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena  menista, dengan
hukuman  penjara  selama-lamanya  sembilan  bula  atau  denda  sebanyak- banyaknya Rp. 4.500,- “
Mengenai  Pasal  311  Ayat  (1)  KUHP, R. Soesilo dalam  bukunya  yang  berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta dalam penjelasan Pasal 310 no tiga mengatakan,” untuk  dikatakan  sebagai  menista,  penghinaan  itu  harus dilakukan  dengan cara  menuduh  seseorang  telah  melakukan  perbuatan  yang  tertentu  dengan  maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).

## a) Pencemaran /Penistaan Lisan
Kejahatan  oleh  Undang-Undang  diberi  kualifikasi  pencemaran  atau  penistaan dirumuskan selengkapnya dalam Pasal 310 ayat (1) yang berbunyi;
” Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan yang maksudnya terang supaya hal itu  diketahui  umum,  diancam  karena  pencemaran  dengan  pidana  penjara paling lama 5 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.- “
Berdasarkan  rumusan  Pasal  310  ayat  (1)  KUHP  mempunyai 285nsure-unsur sebagai berikut;
1. Dengan sengaja
2. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain
3. Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu, dan
4. Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum. Berdasarkan Pasal 310 ayat (2) terdapat 285nsure-unsur berikut ;
1. Semua 285nsure (objektif dan subjektif ) dalam ayat (1)
2. Menuduh melakukan perbuatan dengan cara/melalui; (a) tulisan atau (b) gambar. a. Yang disiarkan
b. Yang dipertunjukkan dan atau
c. Yang ditempelkan
Kejahatan fitnah dirumuskan dalam Pasal 311KUHP yang berbunyi ;
” Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ini ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat  membuktikan  dan  jika  tuduhan  itu  tidak  benar,  dihukum  karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama- lamanya empat tahun”.
Maka unsur-unsur pencemaran atau pencemaran tertulis ada didalamnya yaitu;
a. Pencemaran (Pasal 310 Ayat (1))
b. Pencemaran tertulis (Pasal 310 Ayat (2))
c. Si pembuat dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkannya itu benar
d. Tetapi si pembuat tidak dapat membuktikan kebearan tuduhannya
e. Apa  yang  menjadi  isi  tuduhannya  adalah  bertentangan  dengan  yang diketahuinya
b) Penghinaan Ringan Pasal 315 KUHP berbunyi;
“Tiap -tiap  penghinaan  dengan  sengaja  yang  tidak  bersifat  pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik dimuka
umum dengan atau tulisan maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan  atau  dengan  surat  yang  dikirimkan  atau  diterimakan kepadanya,  diancam  karena  penghinaan  ringan  dengan  pidana  penjara paling  lama  empat  bulan  dua  minggu  atau  pidana  denda  paling  banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
Apabila  rumusan  di  atas  dirinci,  maka  pada  penghinaan  ringan  terdapat  unsur- unsur sebagai berikut;
1. Unsur objektif ;
a. Perbuatan menyerang
b. Objeknya adalah (a) kehormatan orang (b) nama baik orang
2. Unsur subjektif ;
a. Dengan lisan dimuka umum.
b. Dengan tulisan di muka umum.
c. Dengan lisan di muka orang itu sendiri.
d. Dengan perbuatan di muka orang itu sendiri.
e. Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan.
Unsur bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, bahwa unsur ini dirumuskan secara negatif, tertulis, artinya harus tidak terdapatnya sesuatu yang in casu sesuatu yang menjadi sifat atau ciri penistaan atau penistaan tertulis.
Mencermati  dari  uraian  pengertian-pengertian  diatas  maka  penulis  dapat menyimpulkan  bahwa  perlakuan  tindak  pidana cyberbullying itu  sudah  sesuai  dan  tidak bertentangan dengan Pasal 310 KUHPidana. Berdasarkan Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi Informasi Elektronik dalam tindak pidana cyberbullying tersebut yang menyebarkan atau memfitnah dalam dunia cyber/sosial media.
c. Sanksi  Pidana Kepada  Farhat  Abbas  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana
Cyberbullying Dalam Putusan Nomor 68/Pid.Prap/2015/PN.Jkr.Sel
Jika dalam bagian inti delik dalam Pasal 310 KUHP terpenuhi, maka sdr FARHAT ABBAS dapat diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Sedangkan untuk menentukan perbuatan sdr. FARHAT ABBAS dapat atau tidaknya dikategorikan sebagai perbuatan  pidana sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  311  KUHP,  maka  terlebih  dahulu diuraikan bagian inti delik sebagai berikut ;
a.  Tindak  pidana  pencemaran  nama  baik (Pasal  310  KUHP),  dimana  kasus  ini terpenuhi seluruh bagian inti deliknya ;
b.  Dibolehkan  untuk  membuktikan  apa  yang  dituduhkan  itu  benar,  maksudnya melakukan  kejahatan  pencemaran  nama  baik  secara  lisan  atau  secara  tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP dengan alasan tertentu dibolehkan untuk  membuktikan  kebenaran  tuduhannya tidak membuktikannya,maksudnya pelaku  tidak  berhasil  membuktikan  perbuatan  pencemaran  nama  baik  dan/atau kehormatan  yang  dituduhkan.  Bahwa  dalam  BAP,  Sdr.  FARHAT  ABBAS, tidak mampu  membuktikan  perbuatan  pencemaran  nama  baik  dan  atau  menyerang kehormatan  Sdr.  DHANI  AHMAD  PRASETYO.  Bagian  inti  delik  “dibolehkan untuk  membuktikan  apa  yang  dituduhkan  itu  benar”  dalam  fakta  tersebut, terpenuhi ;
c.  Tuduhan  dilakukan bertentangan  dengan  apa  yang  diketahui,  maksudnya  bahwa materi tuduhan berupa perbuatan tertentu  yang  mencemarkan nama baik dan/atau menyerang  kehormatan  seseorang  (Sdr.  DHANI  AHMAD  PRASETYO)  tersebut bertentangan dengan apa yang diketahui yang sebenarnya.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dimana seluruh bagian inti delik dalam Pasal 311 KUHP terpenuhi, maka sdr FARHAT ABBAS dapat diduga melakukan tindak fitnah. Unsur-unsur Pasal 310 KUHP, antara lain;
a. Sengaja, mengandung makna perbuatan yang dilakukan oleh pelaku diketahui dan/atau dikehendaki bertentangan dengan hukum pidana.
b. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, yakni melakukan suatu perbuatan yang membuat seseorang orang terserang nama baik atau kehormatan nya.
c. Dengan menuduhkan sesuatu hal, mengandung makna perbuatannya menuduh suatu perbuatan dan perbuatan tersebut membuat nama baiknya dan/atau kehormatannya terserang/tercemar.
d. Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, makna yang terkandung adalah bahwa perbuatan tersebut bertujuan agar banyak orang mengetahuinya. Sedangkan unsur delik pasal 311 KUHP, antara lain :
a) Perbuatan Pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP).
b) Dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, Maksudnya melakukan kejahatan pencemaran nama baik secara lisan atau secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP dengan alasan tertentu dibolehkan untuk membuktikan kebenaran tuduhannya tidak membuktikannya,Maksudnya pelaku tidak berhasil membuktikan perbuatan pencemaran nama baik dan/atau kehormatan yang dituduhkan.
c) Tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maksudnya bahwa materi tuduhan berupa perbuatan tertentu yang mencemarkan nama baik dan/atau menyerang kehormatan seseorang tersebut bertentangan dengan apa yang diketahui yang sebenarnya.
Berdasarkan  kronologis  yang  dijelaskan  oleh  Penyidik  maka  orang  yang  dapat mempertanggungjawabkan  perbuatan  pidana  tersebut  adalah  orang  yang  melakukan perbuatan  materil,  yakni sdr. FARHAT  ABBAS. Penghinaan/pencemaran  nama  baik adalah  suatu  perbuatan yang  menyerang  kehormatan  atau nama  baik  seseorang. Fitnah adalah  suatu  perbuatan  pencemaran  nama  baik,  tetapi  tidak  dapat  membuktikan  benar adanya pencemaran tersebut. Apabila pencemaran nama baik dan fitnah dilakukan melalui tweet  dalam  akun  twitter, berarti  perbuatan  tersebut  dilakukan  dengan  menggunakan media elektronik.
1. Bahwa  TERMOHON  menolak  dengan  tegas  dalil  PEMOHON  pada  halaman  6 angka 22 dan angka 23. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 24 tersebut hanyalah pengulangan  dari  dalil  permohonan  angka  9 dan  10  dan  telah  dijawab  oleh PEMOHON pada Jawaban angka 22. Sedangkan dalil PEMOHON pada angka 23 telah dijawab oleh PEMOHON pada Jawaban angka 24. Jelaslah pula bahwa dalil- dalil  PEMOHON  di  dalam  permohonannya  hanya  diulang-ulang  saja.  Dengan demikian dalil PEMOHON patut untuk ditolak dan dikesampingkan;
2. Bahwa  TERMOHON  menolak  dengan  tegas  dalil  PEMOHON  pada  halaman  26. Bahwa  dalam  Permohonannya,  Pemohon  mengakui  bahwa  Pemohon  telah menyampaikan  permintaan  maaf  secara  terbuka  kepada  Sdr  DAP.  Untuk  itu Termohon  selaku  penyidik  telah  mengambil  keterangan  dan  memeriksa  Sdr  DAP dimana  berdasarkanBAP  Tambahan  Saksi  Pelapor  Sdr.  DAP  tertanggal  9  April 2015 di dalam Poin  8 menyatakan bahwa Pelapor belum pernah bertemu langsung dengan  Sdr.  DR.  H.  FARHAT  ABAS, SH,  MH  /  PEMOHON  apalagi  Pelapor memaafkan  atas  perbuatan  PEMOHON  terhadap  diri  Pelapor,  termasuk  Pelapor juga  tidak  pernah  mengucapkan  perkataan  maaf  di  media  manapun.  Pelapor menyatakan  agar  proses  hukum  tetap  berjalan  dan  tidak  mencabut  laporannya. Permintaan  maaf  yang  disampaikan  oleh  Pemohon  demi  hukum  menjadi  bukti yang  tidak  terbantahkan  bahwa  Pemohon  telah  mengakui  kesalahannya,  Menurut Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  kata  maaf  berarti  pembebasan  seseorang  dari
hukuman  (tuntutan,  denda,  dsb)  krn  suatu kesalahan  atau  ungkapan  permintaan ampun  (penyesalan).  Dengan  demikian  Pemohon  pada  dasarnya  telah  mengakui kesalahannya,  menyesal  dan  memohon  pembebasan  dari  hukuman.  Oleh  karena Sdr  DAP  tidak  mencabut  laporannya  maka  demi  hukum  Pemohon  tidak  dapat dibebaskan dari hukuman. Dengan demikian dalil PEMOHON patut untuk ditolak dan dikesampingkan.

## d) Amar Putusan
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  cukup  beralasan  untuk  mohon  kepada Hakim Praperadilan  untuk  memeriksa  dan  memutus  permohonan  pra  peradilan ini dengan  amar putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan PraPeradilan dari Pemohon.
2. Menyatakan  tindakan  pihak  Termohon  I  dan  Termohon  II  yang  telah menetapkan  Pemohon  sebagai  Tersangka  adalah  tidak  sah  dan  tidak  berdasar hukum sehingga proses penyidikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3.  Menyatakan  Perbuatan  Pemohon  memberikan  keterangan-keterangan baik  lisan maupun  tertulis,  berbicara  dan  mengadakan  konfrensi  pers,  media  cetak  maupun elektronik adalah tindakan Pemohon selaku Profesi Advokat.
4.  Memerintahkan  Termohon  I  dan  Termohon  II  untuk  menghentikan  proses penyidikan dan penuntutan.
e) Inti dari Amar Putusan Yaitu Untuk:
• Menyatakan permohonan pra Peradilan tersebut tidak dapat diterima;
• Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkar a permohonan tersebut kepada Pemohon yang hingga kini sebesar nihil;
Demikianlah  diputuskan  pada  hari  ini  : Senin, Tanggal  : 24  Agusuts  2015 oleh kami Thamrin Tarigan, SH., MH, MM. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditunjuk  oleh  Ketua  Pengadilan Negeri  tersebut  untukmemeriksa  dan  mengadili  perkara permohonan  pra  Peradilan  tersebut,  putusan  mana  diucapkan  dalam  persidangan  yang terbuka  untuk  umum  pada  hari  ini  juga  oleh  Hakim  tersebut  dengan  dibantu A.  Endro Christiyanto, SH., MH selaku Panitera Pengganti Perkara tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon I dan Kuasa Termohon II.

## f) Pertimbangan Hakim
Menimbang,  bahwa  pada  persidangan  yang  ditentukan Pemohon hadir  kuasanya sebagaimana  tersebut  diatas,  sedangkan Termohon I  hadir  kuasanya  AKBP  Aminullah,
SH.,KOMPOL  DR  Nova  Irone  Surentu,  SH,  MH.,  KOMPOL  Salman,  SH,  MH., KOMPOL D. Marpaung, SH., AKP H. Darmo Suhartono, S.IP, MM., BRIPTU Mohamad Ibnu Wahiddin, SH., dan BRIPDA Wahyu Lukmanul Hakim yang masing-masing anggota Bidkum  Polda  Metro  Jaya  dan  Dit  Reskrimsus  Polda  Metro  Jaya  yang  memilih  domisili wilayah  hukum  dan  berkantor  di  Bidkum  Polda  Metro  Jaya  yang  berkedudukan  di  Jalan Jenderal  Sudirman  No.  55  Jakarta  Selatan.  Berdasarkan  surat  kuasa  khusus  Kasubdit  IV CyberCrime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya tanggal 10 Agustus 2015 untuk Termohon II hadir  Kuasanya  Sugih  Carvallo,  SH,  MH  Hari  Wibowo,  SH,  MH,  Mukharom,  SH, Fahmi  Iskandar,  SST,  SH  dan  Sandy  Handika,  SH  masingmasing  Jaksa  pada  Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan surat Perintah Penunjukkan Nomor PRINT/086/O.1/Euh/08/2015 tertanggal 07 Agustus 2015 ;
Menimbang,  bahwa  atas  permohonan  praperadilan  tersebut  Termohon  I telah mengajukan tanggapan/jawaban sebagai berikut :
Bahwa inti pokok permohonan adalah :
1. Menurut  pendapat  PEMOHON  bahwa  tindakan  TERMOHON  yang  menetapkan status  tersangka  terhadap  diri  PEMOHON  adalah tidak  sah  dan  tidak  berdasar hukum sehingga proses penyidikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Menurut  pendapat  PEMOHON  bahwa  perbuatan  PEMOHON  memberikan keterangan-keterangan  baik  lisan  maupun  tertulis,  berbicara  dan  mengadakan konferensi  pers  media  cetak  maupun  elektronik  adalah  tindakan  PEMOHON selaku profesi Advokat;
3. Menurut  pendapat  PEMOHON  bahwa  perkara  terhadap  diri  PEMOHON  agar dihentikan penyidikannya oleh TERMOHON I dan TERMOHON II.

## IV. PENUTUP

## 4.1. Simpulan
Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Ketentuan tindak pidana dalam Pasal 310 KUHP yang berkaitan dengan Pasal 311 KUHP memiliki revelansi atau keterkaitan dengan Pasal 27 pada Undang-Undang (UU)  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE) keterkaitan pada dua Pasal tersebut tidak dapat dipisahkan karna menjadi salah satu pertimbangan  Mahkamah  Konstitusi. dunia  cybebullying  itu  merupakan  tindakan
bermusuhan  yang  dilakukan  secara  sadar  dan  disengaja  yang  bertujuan  untuk menyakiti, seperti menakuti melalui ancaman agresi dan menimbulkan terror.
2. Berdasarkan  putusan  Nomor  68/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.  Idm  Tentang sanksi pidana  terhadap cyber  bullying melalui  sosial  media  putusan  tersebut  masih berhubungan  tentang  tindak  pidana  dan  sanksi-sanksi  dalam  perbuatan cyberbullying  tersebut  yang  dilakukan  didunia  cyber. Sanksi  pidana  dalam  Pasal 310 yaitu :”
“ Barang  siapa  dengan  sengaja  menyerang  kehormatan  atau  nama  baik seseorang  dengan  menuduhkan  sesuatu  hal,  yang  maksudnya  terang supaya  hal  iyu  diketahui  umum,  diancam  karena  pencemaran,  dengan pidana  penjara  paling  lama  sembilan  bulan  atau  pidana  denda  paling banyak  empat  ribu  lima  ratus  rupiah.”Pasal  310  ayat  (2)  “jika  hal  itu dilakukan  dengan  tulisan  atau  gambaran  yang  disiarkan,  dipertunjukan atau  ditempelkan  di  muka  umum,  maka  diancam  karena  pencemaran tertulis  dengan  pidana  penjara  paling  lama  satu  tahun  empat  bulan  atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
Sanksi dalam putusannya yaitu : Selain Pelapor sendiri yang mengetahui kejadian tersebut,  yang  mengetahui  tweet  diantaranya adalah  staff    kantor  sanksi  yaitu  :  sdr. HENDRI, sdr. RIDA, sdr.SATRIO dan sdr. BIMO serta masyarakat umum yang melihat tweet  tersebut.  Pelaporan  menuntut  secara  hukum  kepada  sdr.  FARHAT  ABBAS sebagaimana  yang diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan laporan Pelapor ke Polda Metro Jaya untuk memperkuat keterangan.
Pelapor  dapat  memberikan  barang  bukti  kepada  penyidik  berupa  17  (tujuh  belas) lembar  Print  out  tweet  @farhatabbaslaw  dan  1  (satu)  buah  CD  bukti  tuisan  pada  tweet @farhatabbaslaw.  Pelapor  mengetahui  adanya  140  (seratus  empat  puluh)  tweet  sdr. FARHAT ABBAS yang semuanya menyinggung sanksi dan sebagian besar berisi fitnah, merendahkan  martabat  dan  mencemarkan  nama  baik  sanksi  dan  ada  1  (satu)  tweet  yang membawa  mantan  nama  istri  sanksi  yang  seolah-olah  sdri.  MAIA  adalah  orang  yang menyuruh  sdr.FARHAT  ABBAS  untuk  melakukan  hujatan  kepada  sanksi  melalui  akun twitter @farhatabbaslaw.
Sanksi  menjelaskan  bahwa  sebelum  adanya  tweet  muncul  di  akun  twitter @farhatabbaslaw  sanksi  tidak  pernah  diminta  konfirmasi oleh  sdr.  FARHAT  ABBAS namun  setelah  adanya  tweet  tersebut  sanksi  telah  meminta  kuasa  hukumnya  untuk menindaklanjuti  dengan  cara  menghubungi  ataupun  meminta  klasifikasi  dan  permintaan maaf dari sdr. FARHAT ABBAS namun karena tidak ada itikad baik dari sdr. FARHAT
ABBAS dan masih terus menuliskan tweet di account twitternya maka sanksi melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya pada tanggal tiga Desember 2013. Bahwa di dalam BAP  Tambahan  sanksi  Pelapor  Sdr.  DAP  tertanggal  9  april  2015  di  dalam  Poin  8 menyatakan bahwa Pelapor belum pernah ketemu langsung dengan Sdr. DR. H. FARHAT ABBAS,  SH,  MH/  PEMOHON  apalagi  Pelapor  memaafkan  atas  perbuatan  PEMOHON terhadap diri Pelapor, termasuk Pelapor juga tidak mengucapkan perkataan maaf di media manapun.

## 4.2. Saran
Beberapa  hal  yang  perlu  dilakukan  dalam  menangani  cyberbullying  adalah memperkuat aspek hukum dan aspek non hukum, sehingga meskipun tidak dapat direduksi sampai titik nol paling tidak terjadinya cyberbullying dapat ditekan lebih rendah, melalui :
1. Menurut penulis Pasal 310  yang berkaitan dengan Pasal 311 karena cybebullying itu  merupakan  tindakan  bermusuhan  yang  dilakukan  secara  sadar  dan  disengaja yang  bertujuan  untuk  menyakiti,  seperti  menakuti  melalui  ancaman  agresi  dan menimbulkan  terror. Karena  dalam  Pasal  tersebut  menyemarkan  nama  baik seseorang yang dilakukan menuduhkan sesuatu hal.
2. Menurut Penulis Putusan Nomor 68/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel sanksi tersebut yaitu barang  siapa  dengan  sengaja  menyerang  kehormatan  atau  nama  baik  seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal iyu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

## DAFTAR PUSTAKA
Putusan No.68/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Negara-negara-dengan-kasus-bullying-tertinggi-indonesia-urutan-ke-2