Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Terhadap Biaya Penempatan Berlebih ( Over Charging ) Oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

## Qowi Dzulfarhad
qowi.dzulfarhad-2017@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
Indonesia's labor export policy has a positive impact in the form of reducing domestic unemployment, improving the economic welfare of Migrant Workers' families, gaining skills, experience and increasing the country's foreign exchange. Even though it has many positive impacts, migrant workers are prone to cases including Over Charging or excessive placement costs. Over Charging is a fee charged by the placement company for migrant workers that exceeds the upper limit set by the government. The research aims to examine and analyze the actions of companies placing migrant workers in over-charging Indonesian migrant workers and how legal protection for over-charging costs causes problems and losses. This research was conducted by examining and analyzing legal norms in the prevailing laws and regulations which are related to the legal issues that will be examined in this study. From this research, it can be seen that the act of over-charging is an act of maladmistration and there is a scheme that is systematically detrimental to Indonesian Migrant Workers. Keywords :Over Charging; Placement Costs; Migrant Workers.

## Abstrak
Kebijakan ekspor tenaga kerja Indonesia memberikan dampak positif berupa pengurangan pengangguran di dalam negeri, meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga Pekerja Migran, memperoleh ketrampilan, pengalaman dan menambah devisa negara.  Meskipun memberikan banyak dampak positif pekerja migran rawan terkena kasus diantaranya Over Charging atau biaya penempatan berlebih. Over Charging merupakan biaya yang dikenakan oleh perusahaan penempatan pekerja migran melebihi batas atas yang ditetapkan pemerintah. penelitian bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa mengenai tindakan Perusahaan penempatan pekerja migran dalam Pembebanan Biaya Penempatan Berlebih atau Over Charging terhadap Pekerja Migran Indonesia dan bagaimana Perlindungan Hukum atas Biaya Penempatan Berlebih atau Over Charging yang menimbulkan masalah dan kerugian. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti dan menganalisa norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki keterkaitan dengan isu- isu hukum yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa tindakan biaya penempatan berlebih atau Over Charging merupakan tindakan maladmistrasi dan terdapat skema yang secara sistematis merugikan Pekerja Migran Indonesia.
Kata Kunci: Over Charging ; Biaya Penempatan; Pekerja Migran.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 1, Januari 2022 Jurist-Diction. 2022; 297-312
How to cite: Qowi Dzulfarhad, ‘Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Terhadap Biaya Penempatan Berlebih ( Over Charging ) Oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia’ (2022) Vol. 5 No. 1 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 17 Mei 2021; Diterima  14 Januari 2022; Diterbitkan 31 Januari 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i1.32742 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 298 Qowi Dzulfarhad: Perlindungan Hukum Pekerja...

## Pendahuluan
Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor tenaga kerja terbesar di dunia menduduki posisi ke-3 di Asia hanya kalah dengan China dan Filipina yang memiliki jumlah lebih banyak. Dalam beberapa tahun terakhir jumlah pekerja migran Indonesia meningkat dan menjadi salah satu komponen penting tenaga kerja nasional. Pada tahun 2005 terdapat sekitar 3 juta penduduk Indonesia yang secara proseduran menjadi tenaga kerja migran, hal ini setara dengan 3 persen dari total angkatan kerja nasional. Lalu pada tahun 2016, jumlah pekerja migran yang secara prosedural melesat hingga menjadi 4,9 juta yang setara dengan 3,8 persen angkatan kerja nasional. 1 Banyaknya Warga negara Indonesia yang menjadi Pekerja migran dikarenakan melimpahnya Sumber daya manusia, sedangkan berbanding terbalik dengan lapangan kerja yang tersedia. Hal ini mengakibatkan banyak sekali pengangguran. demi mendapatkan pekerjaan dan  penghidupan yang layak maka bekerja di luar negeri adalah salah satu pilihan. Alasan terbatasnya lapangan pekerjaan di dalam negeri dan tingkat upah yang rendah menjadi faktor utama. Pembangunan Ekonomi di negara maju mendorong upah dan kondisi lingkungan ke taraf lebih tinggi. Pembangunan tersebut juga menjadikan permintaan kebutuhan tenaga kerja meningkat Sehinga dibutuhkannya impor tenaga kerja. Para pekerja Migran Indonesi tertarik untuk bekerja di luar negeri dikarenakan Upah dan kondisi lingkungan kerja berada di taraf yang lebih tinggi.
Pengaturan mengeani Tenaga Kerja Indonesia diatur di Undang-Undang No. 13 Tahun 2003  tentang ketenagakerjaan. Pada undang undang ini memiliki tujuan untuk menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi terhadap Tenaga kerja. Pada rumusan pasal 31 sampai dengan pasal 38 mengatur tentang penempatan  tenaga kerja. Dapat dilihat contohnya pada pasal 31 Bahwa “setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih,mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh pengahsilan yang layak di dalam atau di luar negeri”. Maka tidak boleh ada perlakuan diskriminasi
1 World Bank, Perkerja Global Indonesia : Antara Peluang & Resiko (World Bank 2017).[11].
dalam bentuk apapun. Selanjut UU tersebut mengamantkan untuk dibuat undang undang tersendiri mengenai penempatan kerja di luar negeri. Maka lahirlah undang undang 39 tahun 2004 tentang tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang diganti dengan Undan-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Alasan pembentukan Undang- undang Nomor 18 tahun 2017 didasari untuk melindungi Pekerja Migran dari perdagangan manusia,perbudakan,korban kekerasan dan hal-hal yang melanggar hak asasi manusia. Pelindungan Pekerja Migran meliputi pelindungan secara lembaga yaitu kememtrian sebagai Regulator dengan Badan Sebagai operator. Pada Undang-undang ini peran Pemerintah lebih luas dan mengurangi peran swasta dalam penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia lalu juga menggunakan sistem yang terpadu antara pemerintah Pusat dan daerah. Peran pemerintah daerah di dalam Undang-undang ini sedikit diberi Peran yang lebih luas dari sebelumnya.
Kebijakan Untuk menempatkan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri memberikan dampak Positif berupa pengurangan pengangguran di dalam negeri,meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga Pekerja Migran, memperoleh ketrampilan, pengalaman dan menambah devisa negara. Pemasukan devisa negara diterima dari hasil remintasi yaitu selisih kurs antar negara tujuan penempatan dan negara Indonesia. Bagi Indonesia sebagai negara penerima remintasi berpengaruh sebagai instrumen dalam memperbaiki keseimbangan pembayaran dan merangsang tabungan investasi di Indonesia. 2
Meskipun dengan adanya kebijakan pengiriman pekerja migran ke luar negeri memberikan dampak positif tetapi acapkali Pekerja Migran menjadi korban atau terkena kasus terutama pekera migran wanita. Diantaranya yaiuty Over Charging atau biaya penempatan berlebih. OverCharging ialah biaya berlebih dari hal penempatan Pekerja Migran di luar negeri yang meliputi biaya perkrutan,pengurusan dokumen pelatihan, penampungan ,pemberangkatan samapi negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan.
2 Dwi Putri Saragih , Skripsi: “ Kajian Ekonomi Politik Dari Pengiriman Tenaga Kerja Indo- nesia (Tki) Ke Malaysia ” (USU 2018).[48].

## 300 Qowi Dzulfarhad: Perlindungan Hukum Pekerja...
Dalam prakteknya Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau selanjutnya disingkat P3MI membebankan beberapa biaya kepada Pekerja Migran yang mengakibatkan pekerja migran terlilit hutang hingga berlipat-lipat. Praktik tersebut memberatkan bagi Pekerja migran yang baru atau pemula hingga pekerja migran yang telah purna atau telah kembali ke Indoneisa,dikarenakan biaya penempatan tersebut disamakan dengan utang Pekerja migran kepada P3MI yang harus dibayar.
Oleh Karena itu perlunya pelindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia terhadap biaya penempatan berlebih yang dibebankan kepada Pekerja Migran. Pelindungan Hukum adalah pelindungan akan harkat dan markabat serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh subjek hukum di dalam suatu negara berdasarkan perindungan dari kesewenang-wenangan. 3 Pelindungan Hukum dari permasalahan ini ialah Pelindungan Pekerja Migran yang menghadapi masalah ataupun menjadi korban terhadap Praktek Pembebanan biaya penempatan berlebih oleh P3MI. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin fokus untuk mengkaji dan menganalisa mengenai Tindakan P3MI dalam Pembebanan Biaya Penematan Berlebih ( Over Charging ) terhadap Pekerja Migran Indonesia.

## Metode Penelitian
Berdasarkan uraian judul dan pendahuluan yang diuraikan penulis, penelitian ini menggunakan metode penelitian doctrinal research yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai literatur yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti dengan menyediakan berbagai penjelasan secara sistematis yang berkaitan dengan norma-norma hukum. Kemudian menganalisa hubungan antar hukum sehingga mampu untuk menjelaskan bidang yang sulit agar dapat memberikan prediksi perkembangan norma tersebut. 4
3 Guus Heerma Van Voss dan Surya Tjandra, Bab-bab tentang hukum Perburuhan Indonesia (Pustaka Larasan 2012).[62].
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2005).[133].

## Tindakan P3MI dalam Mengenakan Biaya Penempatan Kepada PMI Melebihi Struktur Biaya yang Ditentukan Pemerintah
P3MI merupakan badan usaha berbadan hukum yang bertugas untuk merekrut dan menempatkan PMI ke negara penempatannya. Badan hukum merupakan salah satu subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan juga memiliki hak. Badan hukum atau dapat disebut rechts persoon yang bilah diartikan adalah orang yang diciptakan oleh hukum. Sebagaimana subjek hukum di dalam melakukan suatu hubungan hukum ( rechtsbetrekking/ rechtsverhouding ) , subjek hukum juga pemilik hak dan kewajiban (de drager van de rechten en plichten) yang dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan/kecakapan (bekwaan) atau kewenangan (bevoegdheid) yang dimilikinya. 5 Bentuk badan usaha dari P3MI ialah dengan perseroan terbatas sehingga pendirian dan kepengurusannya mengacu pada UU No  40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
P3MI adalah penyelanggara pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan swasta. Pelayan publik sendiri menurut pasal 1 ayat 1 UU 25 tahun 2009 tentang Pelayanan publik adalah  “kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. P3MI menyelenggarakan pelayanan publik dalam hal pelayanan jas publik berupa penempatan PMI ke negara tujuan penempatan.
Tindakan overcharging P3MI ke PMI ialah pembebanan biaya penempatan yang melebihi struktur biaya yang ditentukan.  Hal ini  berawal dari Biaya yang timbul selama prapemberangkatan/pra penempatan seperti biaya pelatihan,pemeriksaan kesehatan & psikologi, pembuatan paspor, tiket keberangkatan dan biaya jasa P3MI. Overcharging dilakukan secara sistematis dikarenakan melibatkan banyak pihak diantaranya pihak P3MI, mitra usaha dan pemberi kerja.
5 Subekti, Pokok-Pokok Hukum perdata (intermasa 2003).[21].

## 302 Qowi Dzulfarhad: Perlindungan Hukum Pekerja...
Pembebanan biaya penempatan kepada PMI sebenarnya telah dilarang dengan terbitnya UU No 18 tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia. Dalam pasal 30 ayat 1 “Pekerja Migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan” dan pada pasal 72 huruf a “setiap orang dilarang membebankan komponen biaya penempatan yang telah ditanggung calon Pemberi Kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia”.  Tetapi didalam prakteknya rumusan pasal tersebut belum dapat terealisasi dikarenakan dalam hal penempatan pekerja migran ke negara tujuan penempatannya atas dasar MoU antar negara sehingga perlu adanya persetujuaan dari negara tujuan penempatan untuk menanggung biaya untuk calon PMI.
Biaya penempatan PMI tercantum dalam perjanjian penempatan yaitu perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perjanjian penempatan dibuat dengan tujuan untuk memberikan pelindungan calon PMI selama dalam tahap proses penempatan yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan sebagai bukti dari suatu adanya hubungan hukum antara PMI dan P3MI dalam tahap penempatan. Dengan adanya perjanjian penempatan PMI dan P3MI terikat pada hubungan hukum
Pengertian hubungan hukum secara singkat ialah hubungan yang diatur oleh hukum. Hal itu berarti hunungan yang tidak diatur oleh hukum bukanlah hubungan hukum. 6 Pada hubungan hukum timbul hak dan kewajiban dari para subjek hukum yang berhadapan dengan subjek hukum lainnya dalam melaksanakan hak dan kewajiban dari masing-masing subjek hukum.
Hubungan hukum mempunyai dua sisi yaitu: sisi bevoegdheid (kewenangan/ hak) dengan plicht (kewajiban). Hak dan kewajiban timbul dari suatu peristiwa yang diatur oleh hukum. Hubungan hukum terdiri dari ikatan antara individu– masyarakat atau dengan individu itu sendiri. Ikatan tersebut tercemin dari hak
6 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar ilmu Hukum (Prenada Media 2008).[216].
dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan hubungan hukum ada beraneraga cara diantaranya dengan hanya merumuskan kewajiban seperti halnya hukum pidana ataupun sebaliknya dengan merumuskan peristiwa-peristiwa terntentu yang syarat timbulnya hubungan hukum. 7
Dalam pembentukan suatu perjanjiaan penempatan haruslah memenuhi suatu syarat-syarat sahnya perjanjiaan. Syarat sahnya perjanjiaan sendiri diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata ( BW ) yaitu:
1.  kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2.  kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3.  Suatu pokok persoalan tertentu;
4.  Suatu sebab yang tidak terlarang.
Mengenai besarnya biaya penempatan telah diatur oleh pemerintah dengan dibuatnya peraturan mengenai besarnya biaya penempatan yang ditanggung oleh PMI. Yaitu :
1.  Taiwan Informal (Kep. Dirjen No 153 Tahun 2009) a)  NEW : Rp. 17.925.400
b) EKS (Kurang dari 1 Tahun) : Rp. 10.075.400
c)  EKS (Lebih dari 1 Tahun dan kurang dari 2 tahun) : Rp. 10.200.400
d) FORMAL (Kep. Dirjen No 152 Tahun 2009) : Rp. 10.675.400
2.  HONGKONG (Kepmen No 98 Tahun 2012)
a)  NEW : Rp. 14.530.000
b) EKS (Kurang dari 1 Tahun) : Rp. 5.880.000
c)  EKS (Lebih dari 1 Tahun dan kurang dari 2 tahun) : Rp. 6.030.000
3.  SINGAPURA (Kepmen No 588 Tahun 2012)
TKI dari Jawa:
a)  NEW : Rp. 12.397.000
b) EKS (Kurang dari 1 Tahun) : Rp. 6.247.000
c)  EKS (Lebih dari 1 Tahun dan kurang dari 2 tahun) : Rp 6.397.000 TKI dari Luar Jawa:
a)  NEW : Rp. 13.538.000
b) EKS (Kurang dari 1 Tahun) : Rp. 7.388.000
c)  EKS (Lebih dari 1 Tahun dan kurang dari 2 tahun) : Rp. 7.538.000
4.  MALAYSIA (Kepmen Nomor 152 Tahun 2011)
a)  NEW : Rp. 5.040.000
b) EKS (Kurang dari 1 Tahun) : Rp. 4.380.000
c)  EKS (Lebih dari 1 Tahun dan kurang dari 2 tahun) : Rp. 4.930.000
7 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Liberty 1999).[40].

## 304 Qowi Dzulfarhad: Perlindungan Hukum Pekerja...
Meskipun telah diaturnya batas atas dalam membebani biaya penempatan kepada PMI tetapi dalam prakteknya banyak sekali oknum yang membebani PMI melebihi biaya penempatan yang telah ditentukan pemerintah. Hal ini dikenal sebagai Overcharging. Overcharging adalah praktik yang memungut harga terlalu mahal. Istilah overcharging juga berarti membuat biaya berlebihan (excessive charge), membesar-besarkan harga ( exaggerate ) atau biaya tambahan ( surcharge ). 8
Praktik Overcharging sendiri telah mencederai cita-cita dari uu 18 tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia yang berharap dapat memberikan pelayanan penempatan dan pelindungan yang mudah, murah, cepat, dan aman.
Skema dari Overcharging berawal dari biaya-biaya yang timbul di luar struktur biaya yang ditetapkan pemerintah Contohnya ialah didalam Kepmenaker 98 tahun 2012 pemeriksaan kesehatan untuk sekali pemeriksaan  berjumlah sebesar Rp 700.000 atau sebesar 636 HKD. Tetapi dikarenakan kondisi kerja yang mengharuskan melakukan pemeriksaan kesehatan lebih dari 1 kali yang mengakibatkan jumlahnya bertambah lebih banyak. Sinkronisasi cost structure dirasa kurang dikarenakan seperti peraturan menteri kesehatan tentang medical check up dan paspor sudah tidak sesuai lagi dengan aturan cost structur yang dibuat oleh pemerintah sehingga P3MI dapat meminta uang tambhan kepada calon PMI.
Overcharging berawal dari adanya penandatanganan perjanjiaan pinjam meminjam untuk keperluan biaya penempatan dan sebagai uang saku. Praktik pemberian uang saku dialami mayoritas PMI di Hong Kong. Pada praktiknya Dalam rincian perjanjiaan penempatan memasukan komponen pemberian uang saku atau sebagai santunan keluarga yang kenyataannya uang tesebut dibebankan dalam biaya penempatan dan diambil dari potongan gaji PMI. 9 Sehingga menarik PMI agar bekerja di luar negeri Penadatangan perjanjiaan tersbut dilakukan dengan paksaan dan/atau ancaman untuk tidak memberangkatkan PMI bilaman tidak menandatangi
8 Abdul Rahim Sitorus, Memahami Biaya Penempatan TKI Berlebih/Overcharging (Buruh migran,2014),<http://buruhmigran.or.id/2014/06/10/memahami-biaya-penempatan-tki-berlebih- overcharging-1/>, dikunjungi pada tanggal 26 Februari 2021
9 Muhammad Irsyadul, ‘P3MI Dalam Kacamata Pekerja Migran: Analisis Pelayanan P3MI kepada Pekerja Migran dalam Rekaman Pantau PJTKI’ (Pusat Sumber Daya Buruh Migran, 2018).[9]
perjanjiaan tersebut.Sumber dana dari pinjam tersebut berasal dari lembaga pinjaman di luar KUR. Dengan ini telah melanggar dari pasal 4 Permenaker No 45 tahun 2015 tentang pembiayaan penempatan tenaga kerja Indonesia ke Luar Negeri yang berbunyi “PPTKIS wajib memberikan pelayanan dan dilarang memaksa calon TKI/TKI untuk meminjam biaya penempatan pada lembaga keuangan perbankan atau koperasi simpan pinjam.
Pada kasus ini P3MI sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam ruang lingkup jasa publik berupa pelayanan penempatan PMI. Tindakan Overcharging yang dilakukan oleh P3MI merupakan bentuk dari maladministrasi.
Maladministrasi yaitu perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. 10 Sedangkan pengertian maladministrasi menurut para ahli diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam suatu proses administrasi pelayanan publik, yakni meliputi penyalahgunaan wewenang/ jabatan, kelalaian dalam tindakan dan pengambilan keputusan, pengabaian kewajiban hukum, melakukan penundaan berlarut, tindakan diskriminatif, permintaan imbalan, dan lain-lain yang dapat dinilai sekualitas dengan kesalahan tersebut. 11
Perbuatan maladministrasi terkait erat dengan pelanggaran prosedural dari pelayanan yang seringkali di kenal dengan standar pelayanan yang di dalamnya mengandung asas-asas. Standar pelayanan publik adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
10 Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman.
11 Hendra Nurtjahjo,[ et.,al. ], Memahami Maladministrasi (Ombudsman Republik Indonesia 2013).[7].

## 306 Qowi Dzulfarhad: Perlindungan Hukum Pekerja...
Akibat dari tindakan maladminitsrasi bukan tanpa akibat yang dapat diderita oleh Penyelenggara pelayanan publik, tetapi ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh Penyelenggara pelayanan publik berupa tuntutan atau aduan ganti kerugian.
Maka bilamana adanya pengenaan biaya penempatan yang melebihi struktur biaya yang telah ditetapkan pemerintah itu merupakan pelanggaran dan mencederai prinsip murah dalam pelaksanaan penempatan PMI. Bilamana P3MI terbukti melakukan overcharging maka dirjen menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan usaha P3MI berdasarkan pasal 7 ayat (1) huruf (g)  Permenaker No 7 tahun 2020 yaitu ‘tidak mengurus pemenuhan semua hak Pekerja Migran Indonesia yang seharusnya diterima’ Jo pasal 12 ayat (1) huruf d Permenaker No 17 Tahun 2012 Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan Dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri yang berbunyi Menteri menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan SIPPTKI, dalam hal membebankan biaya penempatan kepada calon TKI melebihi komponen biaya, sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.

## Sanksi Terhadap P3MI Yang Mengenakan Biaya Penempatan Kepada PMI Melebihi Struktur Biaya yang Ditentukan Pemerintah
Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasakarkan ketentuan umum dari kesewangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya. 12
Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk dari suatu penerapan dari fungsi hukum agar dapat mewujudkan hukum yang adil, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum sendiri dapat dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut :
a.  Perlindungan Hukum Preventif
Memberikan upaya perlindungan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya
12 Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (PT. Bina Ilmu 1987).
[25].
pelanggaran. Perlindungan hukum preventif bertujuan agar dapat mencegah terjadinya pelanggaran.
b.  Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif merupakan suatu upaya perlindungan hukum setelah terjadinya pelanggaran, berupa sanksi seperti denda, kurungan penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. 13
Ada tiga macam Perbuatan hukum pemerintah dalam melaksanakan perlindungan hukum yaitu dalam peraturan perundang-undangan ( regeling), perbuatan pemerintah dalam penerbitan keputusan (beschikking), dan perbuatan pemerintah dalam bidang keperdataan (materiele daad). Disamping tiga perbuatan pemerintah tersebut, pemerintah juga dilekati dengan kewenangan bebas atau freies Ermessen, yang jika dituangkan dalam bentuk tertulis akan berwujud peraturan kebijakan.
Perlindungan hukum adalah hak dari setiap warga negara yang dimiliki oleh subjek hukum selaku pemikul hak-hak dan kewajiban-kewajiban (de drager van de rechten en plichten) dari itu manusia maupun badan hukum yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum atau aturan hukum.
Indonesia dalam upaya melindungi PMI selama berada di negara penempatan telah meratifikasi konvensi UN Convention on the Protection of Rights of Migrant Workers and their Family Member dengan UU 6 tahun 2012. Pada konvensi ini mengatur hak segala hak yang dimiliki oleh PMI tanpa melihat status hukumnya dan memberikan standart hak asasi yang dijamin oleh semua negara. 14
Sanksi terhadap Overcharging telah diatur pada Permenaker 7 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif. Sanksi Administrai adalah sebagai upaya perlindungan hukum bagi PMI yang menjadi korban dari Overcharging. Hal
13 Dyah permata, ‘Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta’ (2018) 1 jurnal of intellectual property.[16].
14 Koesrianti, ‘Perlindungan Hukum Pekerja Migran Penata Laksana Rumah Tangga (Plrt) Di Luar Negeri Oleh Negara Ditinjau Dari Konsep Tanggung Jawab Negara’ (2015) 4 Yustisia.[4].

## 308 Qowi Dzulfarhad: Perlindungan Hukum Pekerja...
ini merupaan suatu bentuk pemaksaan pemerintah terhadap warga negara bilamana adanya suatu kewajiban atau larangan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan administrasi negara telah dilanggar
Sanksi merupakan bagian penting dalam hukum. Diaturnya sanksi dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan dimaksudkan, agar segala ketentuan yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan secara tertib dan tidak dilanggar. Selanjutnya pelaksanaan suatu sanksi pemerintahan berlaku sebagai suatu keputusan (ketetapan) yang memberikan beban belastende beschkking. Hal itu membawa serta hakikat (sifat) dari sanksi. 15
Sanksi administratif terdiri dari:
a.  peringatan tertulis;
b.  penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia;
c.  denda keterlambatan;
d.  pencabutan SIP3MI; dan/atau
e.  pencabutan izin tertulis penempatan untuk kepentingan perusahaan sendiri Penjatuhan sanksi terhadap Over Charging yaitu penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia sampai dengan pencabutan SIP3MI.
Sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada P3MI diberikan dalam jangka waktu tiga bulan. Sanksi tersebut memuat kewajiban terhadap P3MI untuk mengembalikan biaya Overcharging kepada PMI. Dalam hal P3MI tidak melaksanakan kewajiban dalam waktu tiga bulan maka Menteri mencabut SIP3MI.
Sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia ditindaklanjuti dengan tunda pelayanan P3MI oleh BP2MI. Tunda pelayanan ditetapkan dengan keputusan kepala BP2MI. Keputusan tersebut disampaikan kepada P3MI yang bersangkutan dan dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan pada tingkat kabupaten/kota
15 Philipus M. Hadjon  [ et al.], Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Gadjah Mada University Press 1993).[245-247].
dan perwakilan republik Indonesia. Selama menjalani masa sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia, P3MI dilarang melakukan seleksi atau kegiatan penempatan calon Pekerja Migran Indonesia.
Sanksi administrtif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia berakhir bilamana telah habis masa hukumannya dan/atau  P3MI telah memenuhi kewajiban berupa pengembalian dan Overcharging kepada PMI. Selanjutnya Dirjen menerbitkan berupa keputusan pencabutan sanksi administratif.
Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada P3MI dilakukan agar P3MI yang melakukan Overcharging merasa jera dikarenakan bilaman P3MI dijatuhi sanksi tersebut usahanya tidak dapat berjalan selama tiga bulan.
Upaya hukum yang dapat dilakukan pekerja migran bilamana mengalami tindaka Overcharging oleh P3MI yaitu dapat melakukan pengaduan kepada BP2MI.
Dalam penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan maka dilakukan dengan langkah-langkah berikut:
1.  Pendataan;
2. Verifikasi dan analisa dokumen;
3. Klarifikasi dokumen;
4. Klarifikasi jenis permasalahan;
5.  Distribusi;
6.  Monitoring;
7.  Pelaporan.
Selanjutnya bilamana P3MI terbukti melakukan pelanggaran menteri ketenagakerjaan menjatuhkan sanksi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia melalui dirjen terkait dan BP2MI.
Bilamana tidak Gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat ke Pengadilan Negeri, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara dan

## Qowi Dzulfarhad: Perlindungan Hukum Pekerja...
suatu pembuktian kebenaran suatu hak. 16 Menurut Sudikno Mertokusumo gugatan adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri17 terjadinya kesepakatan pekerja migran dapat mengajukan gugatan.

## Kesimpulan
Bilamana terjadi adanya tindakan Overcharging atau biaya penempatan berlebih yang dilakukan oleh P3MI terhadap pekerja migran Indonesia merupakan suatu pelanggaran hukum maka P3MI bertanggung gugat dengan mengganti kerugian materiil kepada pekerja migran tersebut. P3MI berkewajiban mengembalikan biaya Overcharging kepada pekerja migran. Perlindungan hukum diberikan kepada Pekerja migran yang terkena tindakan Overcharging berupa pelindungan hukum represif yaitu dengan sanksi administratif kepada P3MI yang telah diatur dalam Permenaker 7 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja migran yaitu ng dapat ditempuh oleh nasabah yaitu pengaduan, mediasi dan mengajukan gugatan.

## Daftar Bacaan

## Buku
Guus Heerma Van Voss dan Surya Tjandra, Bab-bab tentang hukum Perburuhan Indonesia (Pustaka Larasan 2012).
Hendra Nurtjahjo,[et.,al.], Memahami Maladministrasi (Ombudsman Republik Indonesia 2013).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2005)
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar ilmu Hukum (Prenada Media 2008).
Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (PT. Bina Ilmu 1987).
16 Dr. Yulia, Hukum Acara Perdata (Unimal Press 2018).[17].
17 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Liberty 2002).[52].
Philipus M. Hadjon  [ et al.], Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Gadjah Mada University Press 1993).
Subekti, Pokok-Pokok Hukum perdata (intermasa 2003).
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Liberty 2002).
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Liberty 1999).
Yulia, Hukum Acara Perdata (Unimal Press 2018)

## Jurnal
Dyah permata, ‘Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta’ (2018)1 jurnal of intellectual.
Koesrianti, ‘Perlindungan Hukum Pekerja Migran Penata Laksana Rumah Tangga (Plrt) Di Luar Negeri Oleh Negara Ditinjau Dari Konsep Tanggung Jawab Negara’ (2015) 4 jurnal Yustisia.

## Laman
Abdul Rahim Sitorus, Memahami Biaya Penempatan TKI Berlebih/ http:// buruhmigran.or.id/2014/06/10/memahami-biaya-penempatan-tki-berlebih- overcharging-1/, dikunjungi pada tanggal 26 Februari 2021.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indoesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141).

## Qowi Dzulfarhad: Perlindungan Hukum Pekerja...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--