## DETERMINAN PERILAKU KEPATUHAN PAJAK PADA PROFESI DOKTER

## Penulis
Lalu Hakiki 1 laloohaqiqee@gmail.com Taufik Raharjo 2 taufik.raharjo@pknstan.ac.id

## Abstract
This study aims to analyze the factors that influence the behavior of  doc tor’s tax compliance with  the  approach  to  compliance  behavior  models.  This  study  was  conducted  in  Indonesia.  Data collection  in  this  research  is  using  questionnaire  where  respondent  in  this  research  is  doctors  who served  in  several  regions  in  Indonesia.  The  sampling  technique  used  in  this  study  is  convenience sampling  methoded.  The  number  of  research  samples  taken  as  many  as  109  respondents.  This research uses Partial Least Square (PLS) analysis technique. The results of this study indicate that the variables that have the greatest influence on the behavior of doktor compliance are intention, attitude, and taxpayer identity variables.
Keywords: compliance behavior models, tax compliance, intention, attitude, taxpayer identity.

## PENDAHULUAN
Penerimaan  pajak  merupakan  sumber  penerimaan  negara  yang  terbesar  dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dengan porsi lebih dari 70%. Beberapa tahun  terakhir,  realisasi  penerimaan  pajak  tidak  pernah  mencapai  target  yang  ditetapkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah dengan mengusahakan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (WP). Selama ini rasio kepatuhan WP masih menunjukkan tingkat capaian yang rendah.
Menurut  data  dari  Kementerian  Keuangan  menyatakan  bahwa  jumlah  WP  yang terdaftar sampai dengan tahun 2016 adalah sebanyak 32,77 juta dengan jumlah WP wajib lapor  SPT  PPh  Tahunan  sebanyak  20,17  juta.  Namun,  realisasi  SPT  PPh  Tahunan  yang diterima  oleh  kantor  pajak  hanya  12,74  juta WP.  Rasio  kepatuhan  penyampaian  SPT  PPh Tahunan pada tahun 2016 hanya mencapai 63,16%  di mana tingkat rasio kepatuhan yang ditargetkan adalah sebesar 72,50%. Masih diperlukan upaya yang lebih besar lagi dari DJP untuk meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT PPh Tahunan tersebut.
Salah satu upaya yang dilakukan DJP untuk meningkatkan kepatuhan adalah dengan menetapkan  rencana  dan  strategi  pemeriksaan.  Dalam  rencana  dan  strategi  pemeriksaan tersebut ditetapkan kategori-kategori WP yang akan mendapatkan perhatian khusus. Salah satu kategori WP yang mendapat perhatian khusus adalah WP dari kalangan profesional dan WP dengan penghasilan menengah ke atas. Hal ini dapat dilihat dari strategi pemeriksaan DJP beberapa tahun lalu yang tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor:
1 Alumni Jurusan Akuntansi Politeknik Keuangan Negara STAN
2 Dosen Jurusan Manajemen Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN
SE –09/PJ/2015  yang  mencantumkan  WP  dari  kalangan  profesional  dalam  daftar  fokus pemeriksaan DJP untuk kategori WP Orang Pribadi. Salah satu profesi yang memiliki potensi cukup  besar  dan  memungkinkan  penghasilan  dari  banyak  sumber  adalah  profesi  dokter. Direktorat  Penyuluhan  Pelayanan  dan  Humas  DJP  dalam  artikel  Perhitungan  Pajak Penghasilan  (PPh)  Bagi  Dokter  menjelaskan  bahwa  dokter  karena  keahliannya  atau kegiatannya dapat memiliki enam kategori sumber penghasilan. Pertama, gaji dan tunjangan serta  pembayaran  lainnya  terkait  dengan  gaji  sebagai  pegawai  tetap.  Kedua,  honorarium, komisi, atau fee sebagai tenaga ahli. Ketiga, uang saku, uang presentasi, uang rapat karena dokter sebagai peserta kegiatan. Keempat, hadiah atau penghargaan, bonus, gratifikasi atau imbalan  dalam  bentuk  lain,  karena  sebagai  dokter  yang  memberikan  keuntungan  bagi produsen obat-obatan atau alat kesehatan lainnya. Kelima, laba usaha karena sebagai dokter yang  buka  praktek.  Keenam,  penghasilan  lain  yang  diterima  di  luar  pekerjaan  yang  terkait dengan  kedokterannya,  seperti  penghasilan  dari  bunga  deposito,  penjualan  tanah,  hadiah, dividen,  dan  lain-lain.  Banyaknya  potensi  sumber  penghasilan  tersebut  menyebabkan  DJP perlu  memberikan  pengawasan  yang  lebih  agar  negara  tidak  dirugikan  akibat  adanya penghasilan yang disembunyikan atau tidak dilaporkan.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  diberitakan  dari  media  Konfrontasi  (2016)  bahwa komisi yang diterima dokter dari penjualan produk perusahaan farmasi sering tidak dicatatkan dalam laporan pajak, sehingga negara dirugikan karena pajak atas penghasilan tersebut tidak dibayarkan.  Hal  ini  terjadi  karena  komisi  itu  sering  disamarkan  dalam  bentuk  sponsorship seminar  ke  luar  negeri  atau  pemberian  natura  lain.  Praktik tersebut mendorong  DJP  untuk lebih intensif meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi profesi dokter.
Terkait  dengan  kepatuhan  penyampaian  SPT  Tahunan,  dalam  beberapa  tahun terakhir, data dari Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan DJP menunujukkan tingkat kepatuhan penyampaian SPT WP orang pribadi profesi dokter masih sangat rendah. Untuk meningkatkan  kepatuhan  WP  tersebut,  DJP  perlu  mempelajari  faktor-faktor  apa  saja  yang dapat  membuat  WP  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.  Dengan  mengetahui  faktor- faktor  tersebut,  DJP  kemudian  dapat  menyusun  strategi  yang  lebih  tepat  untuk  mendekati WP.
Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak dapat diprediksi dengan menerapkan  beberapa  pendekatan.  Salah  satunya  adalah  dengan  pendekatan Theory  of Planned Behavior (TPB) (Langham, 2012) yang merupakan sebuah teori di bidang psikologi untuk  mempelajari  dan  memprediksi  perilaku  manusia.  Dengan  menambahkan  beberapa variabel  penelitian,  teori  ini  dikembangkan  menjadi Compliance  Behaviour  Model (CBM). Faktor lain yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak adalah adanya sanksi atas ketidakpatuhan yang dilakukan oleh WP.  Marta (2013) memaparkan beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan, salah satunya adalah compliance and penalties regime
yang diukur sesuai dengan pendekatan deterrence theory . Variabel lain yang juga dibawakan dalam penelitian tersebut adalah variabel tax system .

## Rumusan Masalah Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  membahas  masalah-masalah  mengenai  faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Kepatuhan WP orang pribadi khusus WP yang berprofesi sebagai dokter  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.  Permasalahan  pada  penelitian  ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:
1.  Bagaimanakah pengaruh a ttitude terhadap intention ?
2.  Bagaimanakah pengaruh subjective norms terhadap intention ?
3.  Bagaimanakah pengaruh perceived behavioural control terhadap intention ?
4.  Bagaimanakah pengaruh perception cooperation of tax office terhadap intention ?
5.  Bagaimanakah pengaruh taxpayer’s identity terhadap intention ?
6.  Bagaimanakah pengaruh intention terhadap compliance behaviour ?
7.  Bagaimanakah pengaruh awareness terhadap compliance behaviour ?
8.  Bagaimanakah pengaruh tax system terhadap compliance behaviour ?
9.  Bagaimanakah  pengaruh  c ompliance  and  penalties  regime terhadap compliance behaviour ?

## Tujuan Penelitian
Tujuan  yang  ingin  dicapai  peneliti  dalam  penyusunan  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
1.  Untuk mengetahui pengaruh a ttitude terhadap intention .
2.  Untuk mengetahui pengaruh subjective norms terhadap intention .
3.  Untuk mengetahui pengaruh perceived behavioural control terhadap intention .
4.  Untuk mengetahui pengaruh perception cooperation of tax office terhadap intention.
5.  Untuk mengetahui pengaruh taxpayer’s identity terhadap intention .
6.  Untuk mengetahui pengaruh intention terhadap compliance behaviour .
7.  Untuk mengetahui pengaruh awareness terhadap compliance behaviour .
8.  Untuk mengetahui pengaruh tax system terhadap compliance behaviour .
9.  Untuk  mengetahui  pengaruh  c ompliance  and  penalties  regime terhadap compliance behaviour .

## Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak  sebagai berikut:
1.  Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk memperdalam ilmu tentang perilaku kepatuhan WP dan strategi-strategi untuk meningkatkan kepatuhan WP.
2.  Bagi  Direktorat  Jenderal  Pajak,  hasil  penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai  masukan mengenai  perilaku  kepatuhan  WP  dan  strategi-strategi  untuk  meningkatkan  kepatuhan WP khususnya yang berprofesi sebagai dokter demi tercapainya target penerimaan pajak.
3.  Bagi  peneliti  selanjutnya,  penelitian  dapat  dijadikan  sebagai  tambahan  sumber  literatur untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang menganalisis mengenai perilaku kepatuhan WP.

## LANDASAN TEORI

## Theory of Planned Behavior (TPB)
Teori ini dikembangan oleh Icek Ajzen yang berasal dari Theory of Reason Action (TRA) yang dikemukakan  oleh  Fishbein  dan  Ajzen  pada  tahun  1975. Teori  ini  merupakan  sebuah teori yang  disusun  untuk  memprediksi  dan  menjelaskan  perilaku  manusia  dalam  konteks  yang spesifik. Seperti halnya teori aslinya, yaitu TRA, faktor utama di dalam TPB ini adalah intention atau  niat  seseorang  untuk  melaksanakan  sebuah  tindakan.  TRA  menyatakan  bahwa seseorang mengadopsi atau mengambil kegiatan perilaku tertentu didasarkan pada variabel utama attitude dan subjective norms. Dua variabel tersebut terlihat memiliki pengaruh positif yang mendorong individu melakukan tindakan yang sebenarnya. TPB memperluas kerangka teoritis dalam TRA dan menambahkan faktor perceived behavioral control . Sehingga faktor yang  mempengaruhi  intention  terdiri  dari  tiga  faktor yaitu  attitude,  subjective  norms,  dan perceived  behavioral  control . Intention merupakan  indikasi  kesiapan  individu  untuk melakukan  perilaku  tertentu  dan  dianggap  anteseden  langsung  dari  perilaku.  Makin  besar intention  maka  akan  makin  besar  pula  kemungkinan  sebuah  perilaku  akan  terlaksana. Attitude adalah evaluasi positif dan negatif dari individu atas kinerja suatu perilaku tertentu. Konsepnya adalah sejauh mana perilaku tersebut dinilai positif atau negatif dan sejauh mana keuntungan maupun kerugian atas perilaku tersebut. Subjective norms merupakan persepsi individual  mengenai  perilaku  tertentu  yang  dipengaruhi  oleh  penilaian  orang  lain  yang signifikan seperti orang tua, guru, pasangan, dan teman. Penilaian tersebut menurut Sutton (2003) dapat berupa “ approve ” maupun “ disapprove ”. Dalam konteks perpajakan, subjective norms menggambarkan  motivasi  untuk  mengonfirmasikan  dengan  orang-orang  yang menurutnya  penting  untuk  memutuskan  apakah  akan  patuh  melaksanakan  kewajiban perpajakan  atau  tidak  (Saad,  2009).  Dalam  konteks  perpajakan, subjective  norms menggambarkan  motivasi  untuk  mengonfirmasikan  dengan  orang-orang  yang  menurutnya penting  untuk  memutuskan  apakah  akan  patuh  melaksanakan  kewajiban  perpajakan  atau tidak. Selanjutnya Perceived behavioral control mengacu pada persepsi seseorang tentang kemudahan  atau  kesulitan  untuk  melakukan  suatu  tingkah  laku.  Persepsi  ini  merupakan
refleksi  dari  pengalaman  masa  lampau  individu  dan  juga  halangan  atau  rintangan  untuk menampilkan tingkah laku.

## Compliance Behaviour Model (CBM)
Compliance Behavior Model merupakan model penelitian yang dikembangkan oleh Langham (2012). Model ini berasal dari TPB oleh Ajzen & Fishbein dengan penambahan tiga variabel lain. Ketiga variabel tersebut yaitu: taxpayer identity, perceived cooperation of tax office, dan awareness of the tax reporting rules and requirements .

## Deterrence Theory
Teori  ini  dicetuskan  pertama  kali  oleh  Becker  (1968)  berdasarkan  pada  tindakan  rasional manusia. Dalam penelitiannya Becker menyebutkan bahwa tindakan kriminal dapat dicegah dengan  meningkatkan  kemungkinan  si  pelaku  untuk  ditangkap  dan  diberikan  hukuman. Deterrence  theory menyatakan  bahwa  seseorang  akan  berlaku  rasional  dan  secara  tidak langsung  akan  memilih  jalan  yang  akan  memberikan  manfaat  terbaik  bagi  dirinya.  Terkait dengan kepatuhan perpajakan, perilaku WP dapat dipengaruhi oleh penegakan hukum yang dilakukan oleh DJP. Ketika WP mengetahui bagaimana hukuman yang diberikan kepada WP yang  tidak  patuh,  maka  akan  menimbulkan  rasa  takut  pada  diri  WP  yang  kemudian menyebabkannya  untuk  berfikir  lebih  lanjut  jika  berniat  untuk  tidak  melakukan  kewajiban perpajakannya.

## PENELITIAN TERDAHULU DAN PENGAMBANGAN HIPOTESIS
Penelitian  Saad  (2010)  mencari  tahu  peran  keadilan  pajak  dalam  menentukan kepatuhan pajak di Malaysia. Hasil penelitian Saad (2010) menjelaskan bahwa (a). Fairness perception of taxpayer bersifat multidimensional, yang terdiri dari: general fairness, exchange fairness, horizontal fairness, vertical fairness, retributive fairness dan administration fairness ; (b). Fairness perception of taxpayer tidak berpengaruh terhadap intention WP untuk mematuhi kewajiban perpajakan; (c). Tax knowledge berpengaruh positif terhadap fairness perception of  taxpayer;  (d). Taxpayer’s  attitude dan subective  norms berpengaruh  positif  terhadap intention WP untuk mematuhi kewajiban perpajakan; (e). Perceived behavioural control tidak berpengaruh  terhadap  intention  Pajak  untuk  mematuhi  kewajiban  perpajakan;  (f). Fairness perception  of  taxpayer tidak  berpengaruh  terhadap taxpayer’s  attitude ;  (g). Tax  knowledge dan tax complexity tidak berpengaruh terhadap perceived behavioural control .
Langham  (2012)  menarik  kesimpulan  bahwa  tidak  ada  solusi  sederhana  untuk menghilangkan ketidakpatuhan. Kantor pajak harus terus-menerus memastikan bahwa WP diberi  kesempatan  yang  adil  untuk  patuh  pajak  dan  mendapatkan  kesamaan  dalam kompleksitas  hukum  dan  membuat  semua  warga  Australia  mampu  dan  mau  bertanggung jawab  sesuai  dengan  sistem  pajak  mereka.  Penelitian  menjelskan  baahwa  (a). taxpayer attitude berpengaruh positif dan signifikan terhadap intention to comply; (b). subjective norms
berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap intention  to  comply ;  (c). perceived  behavioural control tidak berpengaruh signifikan terhadap intention to comply ; (d). perception cooperation of tax office tidak berpengaruh signifikan terhadap intention to comply ; (e). t axpayer’s identity tidak berpengaruh signifikan terhadap intention to comply; (f). intention to comply berpengaruh positif dan signifikan terhadap compliance behavior ; (g). awareness berpengaruh positif dan signifikan terhadap compliance behavior ; (h). perception cooperation of tax office berpengaruh positif dan signifikan terhadap compliance behavior; (i). taxpayer identity tidak berpengaruh signifikan terhadap compliance behaviour .
Dalam  penelitian  Smart  (2013)  menggunakan  kerangka  dasar  TPB  sebagai  dasar penelitiannya  dengan  menambahkan  beberapa  variabel  yang  relevan  antara  lain  variabel compliance and penalties regime dan tax system . Hasil penelitiannya secara ringkas adalah bahwa faktor-faktor non ekonomis seperti attitudes dan keyakinan pada diri merupakan faktor yang  sangat  baik  untuk  memprediksi  perilaku  kepatuhan  perpajakan.  Selain  itu,  simpulan yang didapat adalah bahwa sanksi informal yang berbentuk moral dan perasaan lebih efektif dibandingkan dengan sanksi hukum secara formal
Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah berdasarkan pada teori CBM yang menyatakan  bahwa attitude,  subjective  norms,  perceived  behavioural  control,  perception cooperation  of  tax  office, dan taxpayer’s  identity mempengaruhi intention ,  yang  kemudian intention ini bersama dengan awareness mempengaruhi compliance behaviour . Selain itu, tax system dan compliance and penalties regime juga turut mempengaruhi compliance behaviour .
Dari teori-teori tersebut, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:
H1 : Attitude berpengaruh positif dan signifikan terhadap intention .
H2 : Subjective norms berpengaruh positif dan signifikan terhadap intention .
H3 : Perceived behavioural control berpengaruh positif dan signifikan terhadap intention . H4 : Perception cooperation of tax office berpengaruh positif dan signifikan terhadap intention .
H5 : Taxpayer’s identity berpengaruh positif dan signifikan terhadap intention .
H6 : Intention berpengaruh positif dan signifikan terhadap compliance behaviour .
H7 : Awareness berpengaruh positif dan signifikan terhadap compliance behaviour .
H8 : Tax system berpengaruh positif dan signifikan terhadap compliance behaviour .
H9 : Compliance and penalties regime berpengaruh positif dan signifikan terhadap compliance behaviour .

## Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data
Penelitian  ini  menggunakan  data  promer  yang  bersumber  kuesioner  yang  diisi  oleh WP orang pribadi profesi dokter di Indonesia. Kuesioner tersebut menggunakan skala Likert 7 poin. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan bantuan media sosial dalam bentuk tautan google form di mana responden akan menjawab pertanyaan kuesioner tersebut secara online.

## Populasi dan Sampel
Populasi  responden  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  dokter  di  Indonesia. Berdasarkan  data  dari  Konsil  Kedokteran  Indonesia,  jumlah  dokter/dokter  gigi  seluruh Indonesia per tanggal 31 Mei 2017 adalah sebanyak 184.489 dokter, dengan rincian dokter sebanyak  118.754,  dokter  gigi  sebanyak  28.894,  dokter  spesialis  sebanyak  33.537,  dan dokter gigi spesialis sebanyak 3.304.
Metode  pengambilan  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pemilihan sampel  secara  nonprobabilitas  yaitu  convenience  sampling.  Convenience  sampling merupakan  metode  pengambilan  sampel  yang  dilakukan  dengan  memilih  sampel  secara bebas dan tanpa ada persyaratan khusus. Metode ini digunakan karena memudahkan dalam pengambilan data penelitian.  Untuk mempercepat penyebaran dipergunakan pula snowball sampling di mana responden yang menerima kuesioner  dapat menyebarkan lagi ke rekan- rekan  sesama  dokter  yang  memenuhi  kriteria.  Ukuran  sampel  ditentukan  dengan menggunakan  rumus  Slovin  dengan  batas  toleransi  kesalahan  10%,  maka  jumlah  sampel yang didapatkan adalah 99,94, atau sebanyak 100 orang dokter.

## Variabel Penelitian
Variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  terutama  berpedoman  pada  variabel- variabel pada Compliance Behaviour Model yaitu sebagai berikut:
Variabel  Attitude terdiri  dari affective  attitude dan instrumental  attitude . Affective  attitude menunjukkan  apa  yang  dirasakan  seseorang  jika  melakukan  sesuatu,  misalnya  perasaan senang atau tidak senang, kecewa, sedih,  dan lain-lain. Instrumental attitude menunjukkan keuntungan atau manfaat yang didapat seseorang jika melakukan sesuatu. Indikator-indikator variabel  ini  antara  lain WP merasa  senang  dan tidak mersa kecewa  jika melaporkan  pajak dengan benar.
Variabel Subjective Norm berkaitan dengan motivasi seseorang untuk melakukan tindakan berdasarkan pengaruh dari orang-orang di sekitarnya.
Variabel Perceived Behavioural Control menunjukkan kontrol perilaku yang dirasakan oleh WP dan juga fasilitas-fasilitas atau kemudahan-kemudahan serta kesulitan dalam melaporkan SPT dengan benar.
Variabel Taxpayer Identity menunjukkan bagaimana WP menilai dirinya atau menunjukkan karakter yang dimiliki oleh WP misalnya kejujuran, kecerdasan, kemurahan hati dan pemikiran mereka.
Variabel  Perceived  Cooperation  of  Tax  Office menunjukkan  tingkat  kepercayaan  dan penilaian  WP  terhadap  pegawai  pajak  dalam  membantu  mereka  dalam  melaksanakan kewajiban pajak.
Variabel Awareness menunjukkan kesadaran dan pengetahuan WP mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku.
Variabel  Intention mengandung  unsur-unsur kemauan,  harapan,  niat  dan keinginan  untuk melakukan perilaku tertentu.
Variabel  Tax  System menggambarkan  bagaimana  seseorang  memandang  sistem perpajakan  yang  berlaku.  Sistem  perpajakan  yang  rumit,  banyaknya  formulir,  dan  aturan cenderung membuat seseorang mengurungkan niatannya untuk menjadi patuh.
Variabel  Compliance  and  Penalties  Regime menggambarkan  bagaimana  persepsi seseorang mengenai penegakan hukum yang sedang berlangsung.
Variabel Compliance Behaviour mengacu pada perilaku nyata yang dilakukan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## Model penelitian
Berdasarkan hipotesis yang telah dibangun dalam landasan teori dan variabelvariabel yang  telah  disebutkan  dalam  bagian  sebelumnya,  model  penelitian  yang  akan  digunakan pada penelietian ini dapat diilustrasikan dengan Gambar 1. Model tersebut menggambarkan adanya pengaruh antar variabel, baik pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung.
Gambar 1. Model Penelitian

## Pengujian Hipotesis
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  Structural  Equation Model (SEM) dengan metode Partial Least Square (PLS). Alat bantu analisis yang digunakan adalah aplikasi SmartPLS 3.2.6 32 bit.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pelaksanaan Penelitian
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  dari  hasil  kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan mulai dari  tanggal 1 Mei 2017 hingga 14 Juni 2017. Total kuesioner  yang  berhasil  dikumpulkan  adalah  sebanyak  109  data  kuesioner.  Seluruh  data kuesioner tersebut digunakan untuk diolah lebih lanjut dalam penelitian.

## Profil Responden
Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  28  responden  laki-laki  dan  81  responden perempuan.  Berdasarkan  usia,  didapatkan  54,13%  responden  berusia  usia  21-30  tahun, 41,28% berusia 31-40 tahun, dan 4,59%. responden berusia di atas 40 tahun.
Responden dengan pendidikan terakhir profesi dokter umum adalah 74,31%, profesi dokter gigi sebanyak 14,68%, profesi dokter spesialis 5,50%, dan lulusan pascasarjana yaitu S-2 sebanyak 5,50%. Adapun untuk responden dengan pendidikan terakhir profesi dokter gigi spesialis dan S3 tidak didapatkan pada penelitian ini.
Data mengenai domisili responden didapatkan responden yang berasal dari wilayah Pulau Jawa memiliki jumlah yang paling banyak yaitu 64 responden atau 58,72% dari jumlah seluruh  responden,  diikuti  oleh  responden  yang  berasal  dari  Pulau  Sumatera  sebanyak 18,35%, hingga responden dari wilayah Papua dan Maluku dengan jumlah responden paling sedikit  yaitu  2,75%.  Pembagian  wilayah  responden  ini  dimaksudkan  agar  data  yang digunakan lebih representatif sehingga dapat mewakili seluruh dokter yang tersebar di seluruh wilayah  Indonesia  sesuai  dengan  proporsi  persebarannya  menurut  data  dari  Konsil Kedokteran Indonesia.

## Evaluasi Outer Model
Berdasarkan Rule  of  Thumb for  Model  Evaluation menurut  Hair  (2011)  dalam pengujian outer model meliputi pengujian validitas dan reliabilitas. Pengujian validitas meliputi convergent  validity dan discriminant  validity .  Setelah  itu  diuji  reliabilitasnya  dengan menggunakan  nilai loading dan composite  reliability .  Uji  validitas  dan  realibilitas  tersebut menggunakan prosedur kalkulasi dengan PLS Algorithm dan Bootstrapping pada SmartPLS .

## Convergent Validity
Tahapan convergent  validity berfungsi  untuk  menguji  seberapa  besar  hubungan antara  konstruk  dan  indikator.  Pada  pengujian  pertama,  seluruh  indikator  pada  seluruh konstruk  pada  model  akan  disertakan.  Kemudian  dari  hasil  pengujian  tersebut  dievaluasi melalui  nilai loading dari  tiap-tiap  indikator.  Pertama-tama,  langkah  yang  dilakukan  adalah menghitung nilai loading . Besar nilai loading yang ideal adalah 0,7 ke atas, yang menandakan bahwa  terdapat  lebih  banyak shared  variance antara  konstruk  dan  indikator  dibandingkan error  variance. Namun  demikian  untuk  penelitian  tahap  awal  dari  pengembangan  skala pengukuran, nilai loading 0,5 masih dianggap cukup. Indikator yang memiliki nilai loading 0,5 tetap dipertahankan selama memiliki t-values yang signifikan, yaitu di atas 1,65 pada tingkat signifikansi 10%. Namun indikator dengan nilai loading 0,5 dan 0,6 harus diperhatikan apakah lolos  kriteria  dalam cross  loading dan Fornell-Larcker  Criterion  (Square-root  of  AVE) pada tahap  uji discriminant  validity. Jika  indikator  tersebut  tidak  lolos,  maka  dihapus  dari  model penelitian. Dari hasil uji outer model atas kesepuluh variabel di atas, maka semua indikator diikutsertakan dalam perhitungan, tidak ada yang dibuang.
Selain dengan memperhitungkan nilai loading tiap indikator dan nilai T Statistic , dalam pengujian convergent validity juga dilakukan penghitungan nilai Average Variance Extracted (AVE) untuk  membuktikan  bahwa  indikator  memiliki  nilai  varians  atau  keberagaman  yang lebih besar terhadap konstruknya dibandingkan dengan konstruk lain di dalam model. Nilai AVE yang diharapkan adalah lebih besar dari 0,5 (Hair, 2011) . Nilai AVE lebih besar dari 0,5 menandakan  bahwa  indikator  tersebut  memiliki  nilai  varian  yang  besar  pada  konstruknya. Nilai AVE yang didapat dari uji dalam penelitian ini mempunya nilai lebih dari 0,5 pada setiap konstruk.

## discriminant validity
Cara  yang  dapat  dilakukan  untuk  menentukan discriminant  validity adalah  dengan  melihat nilai  akar  kuadrat Average  Variance  Extracted (AVE)  atau Square  Root  of  AVE. Nilai  AVE dihasilkan melalui prosedur bootstrapping pada SmartPLS . Jika nilai akar kuadrat AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai discriminant validity yang baik.
Selain  dengan  melihat  nilai  akar  kuadrat Average  Variance  Extracted (AVE)  atau Square  Root  of  AVE,  discriminant  validity dapat  diuji  dengan cross  loading . Cross  Loading dilakukan  dengan  cara  membandingkan  nilai loading antara  indikator  pada  suatu  konstruk dengan indikator pada konstruk yang lain. Suatu konstruk dapat disebut memiliki discriminant validity yang memadai apabila nilai loading di indikator pada konstruk tersebut lebih besar dari konstruk  lainnya.  Setelah  dilihat  hasil cross  loading ,  terlihat  bahwa  indikator  PBC_2  tidak
dapat memenuhi kriteria, maka indikator PBC_2 harus dihapus sehingga konstruk perceived behavioural control hanya mempunyai satu indikator tersisa.
Gambar 2 Model Penelitian Revisi
Sumber: Diolah dari data primer dengan SmartPLS 3.2.6

## composite reliability
Composite  Reliability dilakukan  untuk  menguji  reliabilitas . Pengujian composite reliability dilakukan  dengan  menggunakan composite  reliability  index. Suatu  konstruk dikatakan  reliabel  jika  nilai composite  reliability di  atas  0,60.  Nilai  yang  didapatkan  jauh melebihi angka 0,6. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh konstruk memiliki nilai reliabilitas yang konsisten.

## cronbach’s alpha
Uji  reliabilitas  berikutnya  yang  dilakukan  setelah  uji composite  reliability dalam penelitian ini adalah pengujian dengan mengukur nilai cronbach’s alpha dari masing-masing konstruk. Hasil uji ini menunjukkan bahwa nilai cronbach’s alpha yang didapat melebihi 0,7. Hal  ini  menandakan  bahwa  tiap  konstruk  telah  memenuhi  kriteria cronbach’s  alpha. Berdasarkan hasil kedua uji reliabilitas ini, seluruh konstruk dalam model penelitian ini telah memenuhi kriteria uji composite reliability dan cronbach’s alpha, sehingga dengan demikian konstruk dalam penelitian ini sudah reliabel.

## Evaluasi Inner Model
Pengujian inner  model atau  evaluasi  model  struktural  dilakukan  untuk menggambarkan pengaruh konstruk independen terhadap konstruk dependen berdasarkan hipotesis yang telah diajukan sebelumnya.  Dalam menguji hipotesis dengan menggunakan PLS,  cara  yang  digunakan  adalah  melihat  nilai R-Square, nilai  koefisien  jalur  ( Path Coefficient ) dari inner model, dan nilai signifikansi T-statistic.

## R-Square
Nilai R-Square dari  variabel  endogen intention adalah  sebesar  0,702  yang  berarti variabel  eksogen  yang  terdiri  dari attitude,  subjective  norm,  perceived  behavioural  control, taxpayer  identity, dan perceived  cooperation  of  tax  office mampu  menjelaskan  70,2% perubahan  pada  variabel Intention .  Sisanya  sebesar  29,8%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain diluar  variabel  yang  diteliti  dalam  penelitian  ini.  Kemudian  nilai  R-Square  untuk  variabel endogen compliance  Behaviour memperoleh  nilai  sebesar  0,520.  Hal  ini  berarti  variabel eksogen  yang  terdiri  dari awareness,  intention,  tax  system, dan compliance  and  penalties regime mampu menjelaskan 52,0% perubahan pada variabel endogennya yaitu compliance Behaviour . Sisanya sebesar 48,0% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

## Uji Hipotesis
Untuk menilai signifikansi, digunakan nilai T-statistic . Suatu hubungan antar konstruk dianggap  signifikan  jika  nilai T-statistic lebih  besar  dari  nilai  t  tabel.  Dalam  penelitian  ini digunakan significance level sebesar 10% sehingga nilai t tabel sebesar 1,65. Jika T-statistic memiliki nilai di atas 1,65 maka dianggap signifikan.
Gambar 3. Model Hasil PLS Algorithm
Besaran koefisien jalur atau tingkat pengaruh dari masing-masing variabel terhadap variabel  yang  dipengaruhinya  juga  bisa  dilihat  dari  tabel  1.  Pada  tabel  tersebut  tertera koefisien pengaruh antar variabel, baik pengaruh langsung ( direct effect ) maupun pengaruh tidak  langsung  ( indirect  effect ).  Pengaruh  yang  termasuk  dalam  kategori  langsung  adalah pengaruh  dari  variabel-variabel attitude,  subjective  norm,  perceived  behavioural  control, taxpayer identity, dan perceived cooperation of tax office terhadap variabel intention. Selain itu,  yang  juga  termasuk dalam  kategori  pengaruh  langsung  adalah  pengaruh  dari  variabel- variabel intention,  awareness,  tax  system, dan compliance  and  penalties  regime terhadap variabel compliance  behaviour. Adapun  yang  termasuk  dalam  kategori  pengaruh  tidak langsung  adalah  pengaruh  dari  variabel-variabel attitude,  subjective  norm,  perceived behavioural  control,  taxpayer  identity, dan perceived  cooperation  of  tax  office terhadap variabel compliance behaviour.
Tabel 1. Pengaruh Total antar Variabel
ATT AW R BEH CPR INT PBC PCT SNO TID TSY Attitude (ATT) 0,244 0,423 Awareness (AWR) 0,041 Compliance Behaviour (BEH) Compliance and Penalties Regime (CPR) 0,113 Intention (INT) 0,575 Perceived Behavioural Control (PBC) 0,073 0,128 Perceived Cooperation of Tax Office (PCT) 0,090 0,157 Subjective Norm (SNO) -0,003 - 0,006 Tax Payer Identity (TID) 0,185 0,322 Tax System (TSY) 0,104
Sumber: Diolah dari data primer dengan SmartPLS 3.2.6
Dari Tabel 1 dapat kita ketahui bahwa variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap  variabel compliance  behaviour adalah  variabel intention dengan  besar  koefisien 0,575, yang merupakan pengaruh langsung. Setelah variabel intention, variabel yang paling berpengaruh  berikutnya  terhadap  variabel compliance  behaviour adalah  variabel attitude dengan besar koefisien 0,244, yang merupakan pengaruh tidak langsung. Variabel attitude ini mempengaruhi variabel compliance behaviour melalui variabel intention. Hal ini berarti bahwa perilaku  kepatuhan  pajak  sangat  ditentukan  oleh  niatan  atau  keinginan  dari  WP  untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Niatan atau keinginan WP ini sangat dipengaruhi oleh perasaan atau emosi yang dirasakan ketika ia memenuhi kewajiban perpajakannya, misalnya perasaan  senang,  sedih,  kecewa,  atau  perasaan  lainnya.  Selain  perasaan  atau  emosi, keinginan WP ini juga sangat dipengaruhi oleh ada tidaknya manfaat yang dirasakan ketika
ia  memenuhi  kewajiban  perpajakannya,  misalnya  perasaan  puas  karena  merasa  telah  ikut berkontribusi terhadap penerimaan negara.

## Pembahasan

## 1.  Attitude Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Intention
Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  apa  yang  dirasakan  oleh  wajib  pajak  dokter  dalam melaksanakan kewajiban pajak berpengaruh terhadap tingkat keinginan mereka untuk patuh. Pengaruh  positif  mengindikasikan  bahwa  semakin  positif attitude wajib  pajak  dokter  dalam memandang pemenuhan kewajiban perpajakannya maka semakin besar keinginan mereka untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tersebut. Hasil pengujian ini sejalan dengan  hasil  penelitian  Langham  (2012)  dan  Saad  (2010)  yang  mengungkapkan  bahwa taxpaye r’s attitude berpengaruh positif terhadap taxpayer’s intention to comply.

## 2.  Subjective Norms Tidak Berpengaruh Signifikan terhadap Intention
Hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh dari lingkungan di sekitar Wajib Pajak dokter tidak berpengaruh terhadap niat mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Indikator dari variabel subjective norms terkait dengan pengaruh dari orang-orang terdekat terhadap diri  seseorang.  Terpengaruh  atau  tidaknya  seseorang  bergantung  pada  kepribadian  orang tersebut. Hasil pengujian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Langham (2012) dan Saad (2010)  yang  mengungkapkan  bahwa subjective  norms berpengaruh  positif  terhadap taxpayer’s intention to comply .

## 3.  Perceived  Behavioural  Control  Berpengaruh  Positif  dan  Signifikan  terhadap Intention
Hal ini mengindikasikan bahwa ketika tidak ada kendala dan kesulitan yang dirasakan wajib pajak pada saat menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya, maka keinginannya untuk  patuh  akan  meningkat.  Hasil  pengujian  ini  tidak  sejalan  dengan  hasil  penelitian Langham  (2012)  dan  Saad  (2010)  yang  mengungkapkan  bahwa perceived  behavioural control tidak berpengaruh terhadap taxpayer’s intention to comply.

## 4.  Perception Cooperation of Tax Office Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Intention
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pelayanan  pada  wajib  pajak  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap niatan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengaruh positif  ini  mengindikasikan  bahwa  makin  baik  penilaian  wajib  pajak  terhadap  pelayanan petugas pajak, maka makin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk patuh. Hasil pengujian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Langham (2012) yang mengungkapkan bahwa perceived cooperation of tax office tidak berpengaruh terhadap taxpayer’s intention to comply.
5. Taxpayer’s Identity Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Intention
Hal ini mengindikasikan bahwa pandangan wajib pajak terhadap dirinya sebagai wajib pajak  yang  baik  sangat  berpengaruh  terhadap  niat  mereka  untuk  berperilaku  patuh  dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.  Pengaruh  positif  menunjukkan  bahwa  semakin positif Wajib Pajak memandang kepatuhan dirinya maka semakin tinggi keinginannya untuk berperilaku patuh. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Langham (2012) yang mengungkapkan bahwa tax payer identity secara parsial tidak berpengaruh terhadap intention to comply.

## 6.  Intention Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Compliance Behaviour
Hal ini mengindikasikan bahwa niat yang muncul dalam diri wajib pajak dokter untuk melaksanakan  kewajiban  perpajakan  berpengaruh  terhadap  tindakan  aktual  mereka  untuk melaksanakan  kewajiban  perpajakan.  Pengaruh  positif  mengindikasikan  makin  tinggi keinginan atau niat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan maka akan makin tinggi pula kecenderungan  untuk  patuh.  Hasil  pengujian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Langham (2012)  yang  mengungkapkan  bahwa intention  of  tax  payers  to  comply berpengaruh  positif terhadap compliance behaviour .

## 7.  Awareness Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Compliance Behaviour
Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap  perilaku  aktual  mereka  dalam  melaksanakan kewajiban  perpajakan.  Hasil  pengujian  ini  tidak  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Langham (2012) yang mengungkapkan bahwa awareness of the tax reporting rules and requirements berpengaruh positif dan signifikan terhadap compliance behaviour .

## 8.  Tax System Tidak Berpengaruh Signifikan terhadap Compliance Behaviour
Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  kesederhanaan  sistem  perpajakan  dapat mempengaruhi  wajib  pajak  untuk  lebih  patuh.  Namun,  kesederhanaan  sistem  perpajakan tersebut tidak dapat memberikan dampak kepatuhan yang memadai. Hasil pengujian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Smart (2013) yang mengungkapkan bahwa tax system tidak berpengaruh positif terhadap compliance behaviour .

## 9.  Compliance  and  Penalties  Regime  Tidak  Berpengaruh  Signifikan  terhadap Compliance Behaviour
Hal ini mengindikasikan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh DJP dengan penerapan  sanksi  dapat  mempengaruhi  perilaku  wajib  pajak  untuk  patuh,  namun pengaruhnya tidak memadai. Hal ini berarti bahwa pemberian sanksi bukan termasuk dalam salah satu faktor utama yang menyebabkan perilaku kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian ini  tidak  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Smart  (2013)  yang  mengungkapkan  bahwa c ompliance and penalties regime tidak berpengaruh positif terhadap compliance behaviour.

## SIMPULAN
Berdasarkan  analisis  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap perilaku kepatuhan WP dokter adalah variabel intention , attitude, dan taxpayer identity. Untuk Intention , makin tinggi keinginan WP untuk patuh, makin tinggi pula tingkat perilaku aktual mereka untuk patuh dalam memenuhi kewajiban  perpajakannya.  Variabel Attitude menggambarkan  makin  baik/positif  perasaan yang  dirasakan  WP  ketika  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya,  maka  makin  tinggi keinginan WP untuk patuh. Mengenai Taxpayer’s identity , berarti bahwa jika WP memandang dirinya  adalah  WP  yang  baik,  maka  akan  meningkatkan  niat  mereka  untuk  patuh  dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## KETERBATASAN
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah responden pada penelitian ini belum dapat mewakili  semua  kalangan  dokter.  Masih  terdapat  ketimpangan  proporsi  jumlah  responden dalam  hal  usia,  dan  pendidikan  responden,  sehingga  secara  kesuluruhan  responden  pada penelitian ini masih belum cukup representatif.

## SARAN
Dari  hasil  analisis, intention,  attitude ,  dan taxpayer  identity merupakan  faktor  yang paling  signifikan  dalam  mempengaruhi  perilaku  kepatuhan  wajib  pajak.  Dengan  demikian, pemerintah, dalam hal ini DJP, perlu membuat strategi untuk meningkatkan peran tiga faktor tersebut dengan membangun kedekatan emosional antara DJP dengan dokter-dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Strategi yang dapat digunakan yaitu dengan membuat  kegiatan-kegiatan  sosialisasi  perpajakan  yang  dikemas  dengan  baik  sehingga mampu memberikan pula manfaat bagi para dokter.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajzan,  Icek..  “The  Theory  of  Planned  Behavior ” . Organizational  Behavior  Human  Decision Processes. 50 (1991) : 179-211 .
Becker, G.. “Crime and Punishment: An Economic Approach ”. Journal of Political Economy, 76(2) (1968) , 169-217.
Direktorat  Jenderal  Pajak.  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  SE-09/PJ/2015 Tentang Rencana dan Strategi Pemeriksaan Tahun 2015.
Ghozali,  Imam.. Structural  Equation  Modelling,  Metode  Alternatif  Dengan  Partial  Least Square. Semarang: Universitas Diponegoro. (2014)
Hair, Joseph F. “PLS-SEM: Indeed a Silver Bullet ”. Journal of Marketing Theory and Practice,
Vol. 19 No. 2 pp (2011) . 139-151.
Hair, Joseph F. A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modelling (PLS-SEM).
Los Angeles: Sage Publications, Inc. (2014)
Konfrontasi. http://www.konfrontasi.com/content/ekbis/ditjen-pajak-intensif-tingkatkan- kepatuhan-wajib-pajak-profesi-dokter (Diakses 31 Mei 2017)
Konsil Kedokteran Indonesia. http://www.kki.go.id/ (Diakses 31 Mei 2017)
Konsil  Kedokteran  Indonesia.  Laporan  Tahunan  2015  Konsil  Kedokteran  Indonesia. http://www.kki.go.id/index.php /subMenu/1158 (Diakses 30 Mei 2017)
Konsultan Statistik. http://www.konsultanstatistik.com/2009/03/structural-equation- modeling_17.html (Diakses 31 Mei 2017)
Langham ,  Jo’Anne,  Neil  Paulsen,  dan  Charmine  E.J.  Hartel.  “Improving  Tax  Compliance Strategies:  Can  the  Theory  of  Planned  Behaviour  predict  Business  Compliance?”
School of Taxation and Business Law (Atax). (2012) .Volume 10.
Liputan6. http://bisnis.liputan6.com/read/2842086/sri-mulyani-kepatuhan-bayar-pajak- rendah-pengaruhi-apbn (Diakses 31 Mei 2017)
Pemerintah  Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik Kedokteran.
Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang  Perubahan  Keempat  atas  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Saad,  Natrah. Fairness  Perception  and  Compliance  Behaviour:  The  Case  of  Salaried Taxpayers in Malaysia after Implementation of the Self-Assessment System. (2010)
Sekaran, Uma. Metodologi Penelitian untuk Bisnis: Buku 1 . Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
(2006)
Smart, Martha. Applying the Theory of Planned Behaviour And Structural Equation Modelling To Tax Compliance Behaviour: A New Zealand Study. University of Canterbury. (2013)
Sutton,  Stephen,  David  P.  French,  Susie  J.  Hennings,  Jo  Mitchell,  Nicholas  J.  Wareham, Simon Griffin, Wendy Hardeman, dan Ann Louise Kinmonth.. “Eliciting Salient Beliefs in Research on the Theory of Planned Behaviour: The Effect of Question Wording ” .
Current Psyhology: Developmental, Learning, Personality, Social. Vol 22 (2003): 234- 251.
Vallerand,  Robert  J.,  Luc  G.Pelletier,  Paul  Deshaies,  Jean-Pierre  Cuerrier,  dan  Claude Mongeau.  1992.  “Ajzen  and  Fishbeins’s  Theory  of  Reasoned  Action  as  Applied  to Moral  Behavior:  A  Confirmatory  Analysis ”.  Journal  of  Personality  and  Social Psychology. Vol.62, No. 1 (1992) : 98-109.