## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 22, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

## PENGUATAN PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA MENJADI FINAL DAN MENGIKAT DALAM SENGKETA PEMILIHAN DENGAN PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM
Batara Abdullah Nasution. 1 Email : bataraabdullahnasution@gmail.com Zulkifli AR 2

## Abstract
The  decision  of  the  Regency/City  Bawaslu  is deemed  not  strong  enough  to  provide  legal certainty  in  the  Regional  Election  system.  For this  reason,  it  is  necessary  to  create  legal certainty in resolving disputes over the Regional Election process by strengthening the decisions of  Regency/City  Bawaslu.  This  research  is  a normative  legal  research.  The  results  of  the study  indicate  that  the  decision  of  the Regency/City Bawaslu needs to be strengthened against the nature of the decision to be final and binding which aims to create legal certainty in the Regional Election.
Keywords: Decision, Regional Election,
dispute, final and binding

## Abstrak
Putusan  Bawaslu  Kabupaten/Kota  dipandang tidak  cukup  kuat  untuk  memberikan  kepastian hukum dalam sistem Pemilihan Kepala Daerah. Untuk itu perlunya menciptakan suatu kepastian hukum  dalam  penyelesaian  sengketa  proses Pemilihan  Kepala  Daerah  dengan  melakukan penguatan terhadap putusan Bawaslu Kabupaten/Kota.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  hukum  normatif.  Hasil  penelitian menunjukkan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota perlu  dilakukan  penguatan  terhadap  sifat putusannya  menjadi  final  dan  mengikat  yang bertujuan  demi  terwujudnya  kepastian  hukum pada Pemilihan Kepala Daerah.
Kata Kunci : Putusan, Pemilihan Kepala Daerah, sengketa, final dan mengikat
1 Mahasiswa Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
2 Dosen Fakultas Hukum UISU

## 1. Pendahuluan
Pemilihan  Kepala  Daerah  merupakan ekspresi  demokrasi  dari  keutuhan  bangsa Indonesia  yang  sudah  tumbuh  menjadi  suatu kultur  baru  dalam  gegap  gempita  berbangsa dan  bertanah  air.  Pemilihan  Kepala  Daerah sejatinya  merupakan  suatu  tatanan  demokrasi yang dimulai dari teritorial wilayah yang terkecil di Republik Indonesia. Dengan diwujudkan oleh antusiasme  masyarakat  untuk  turut  serta berpartisipasi. Indonesia sebagai negara hukum,  sebagaimana  yang  termuat  dalam Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun 1945 mengindikasikan bahwa setiap hal ihwal  dalam  penyelenggaraan  negara  harus didasari oleh  hukum  sebagai  bentuk  Indonesia adalah  negara  hukum.  Dengan  kata  lain, aktivitas  apapun  yang  dilakukan  oleh  organ- organ negara harus didasari oleh hukum.
Dalam  karya  Gustav  Radbruch  yang
berjudul “einfuhrung
in
dierechtswissenschaften” menyebutkan tiga (3) nilai dasar pembentukan hukum yang kemudian diharapkan  tujuan  dalam  pembentukannya, yakni: 3
1. Gerechtigkeit (Keadilan)
2. Zweckmassigkeit (Kemanfaatan)
3. Rechtssicherheit (Kepastian hukum).
Jika  diambil  presisi  dari  identitas Indonesia  sebagai  negara  hukum,  maka  jika diambil salah satu nilai dasar yang dikemukakan
3 Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum . Citra Aditya Bakti: Bandung. hlm. 19

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
oleh  Gustav  Radbruch,  maka  pembentukan hukum di indonesia harus mencerminkan suatu kepastian hukum. Kepastian hukum juga dapat dijadikan  sebagai  suatu  kebolehan  dan  suatu ketidakbolehan  individu  atau  institusi  dalam berperilaku  atau  menggunakan  haknya,  dalam mengambil keputusan dan
dalam mendistribusikan keadilan.
Sebagai  negara  yang  menganut  aliran positivisme hukum, menciptakan suatu kepastian  hukum  dapat  dilakukan  dengan merubah  norma-norma  hukum  dalam  regulasi yang mencerminkan visi dari kepastian hukum. Ada banyak variabel yang dapat dihimpun untuk menjadikan suatu hukum memiliki nilai kepastiandengan  melihat  beberapa  aspek.
Pertama ,  seberapa  besar  produk  hukum  yang dihasilkan  bagi  kalangan  yang  berkepentingan dan umumnya masyarakat luas. Kedua , apakah hukum  yang  dibentuk  oleh stakeholder ,  baik yang  bersifat  regulatif  dalam  hal  ini  dibentuk oleh  lembaga  legislatif  maupun  peradilan melalui  suatu  putusan  dapat  dijalankan  oleh para-para  pihak  yang  berkepentingan  dan umumnya  masyarakat,  Sebab  eksistensi  suatu peraturan  yang  dalam  tanda  kutip  “ada”  tetapi norma  hukumnya  tidak  dapat  dijalankan.  Nanti pada  akhirnya  juga  tidak  mencerminkan  suatu kepastian hukum.
Ada beberapa hal yang mesti diperhatikan dalam persoalan Pemilihan Kepala Daerah. Pertama , persoalan penguatan konsep kewenangan yang bernuansa kepastian hukum dalam  pelaksanaan  pesta  demokrasi  yang mengejawantahkan  kedaulatan  rakyat. Kedua , penegakan  hukum  benar-benar  harus  dapat dijalankan  sebagaimana  kepastian  hukum  dan tidak menimbulkan
ambiguitas
atau
kebingungan  dalam  penegakan  hukum  pada ruang lingkup kepemiluan.
Misalkan  dalam  persoalan  Pemilihan Kepala  Daerah,  Bawaslu  Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk melakukan penyelesaian  sengketa  pemilihan.  Namun sangat  disayangkan,  produk  hukum  dari pelaksanaan  penyelesaian  sengketa  pemilihan tidak memiliki “taring” yang cukup dikarenakan sifat  putusannya  yang  diberikan  oleh  Undang- Undang  tidak  cukup  kuat  dan  masih  diberikan upaya  hukum  lain  terhadap  penyelesaiannya yaitu  dengan  melalui  peradilan  tata  usaha negara.
Lebih  spesifik  pada  saat  Pemilihan Kepala  Daerah  yang  pernah  terjadi  di Kabupaten  Serdang  Bedagai  yang  menjadi banyak  pembahasan  dan  perhatian  publik  ada peristiwa  dimana  suatu  putusan  pengadilan tidak  dapat  dijalankan  akibat  tenggang  waktu yang diberikan oleh undang-undang membatasi pelaksanaan  putusan  yang  telah  berkekuatan tetap ( inkracht van gewijsde ).
Penulis  lebih  lanjut  akan  membahas penguatan  putusan  Bawaslu  Kabupaten/Kota yang  masih  bersifat  mengikat  tetapi  tidak  final sebagaimana  yang  termuat  dalam  Pasal  144 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang  berbunyi  putusan  Bawaslu  Provinsi  dan putusan  Panwas  Kabupaten/Kota  mengenai sengketa  Pemilihan  bersifat  mengikat.  Jika ditambah  norma  hukum  dalam  pasal  144 menjadi  final  dan  mengikat,  akan  lebih sederhana  proses  penyelesaian  sengketa  dan bernuansa  kepastian  hukum.Penulisan  ini  juga bertujuan untuk mendorong terciptanya

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
peradilan  pemilu  dan  pemilihan  yang  mandiri serta terbebas dari unsur-unsur manapun.
Teori yang digunakan dalam penulisan ini  menggunakan  pendekatan  terhadap  teori kepastian  hukum  yang  dikemukakan  Gustav Radbruch  yang  memaknai  keadilan  dan kepastian hukum merupakan suatu bagian yang baku dari hukum. Kepastian hukum merupakan suatu bagian yang harus dijaga demi keamanan dan ketertiban umum.

## 1.2 Rumusan Masalah
Masalah  yang  menjadi  fokus  utama dalam pembahasan ini yaitu penguatan putusan Bawaslu  Kabupaten/Kota  dalam  Pemilihan Kepala  Daerah  melalui  pendekatan  kasus Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Kabupaten Serdang Bedagai.

## 1.3 Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan normatif  serta  bersifat  deskriptif  analitis. Penelitian  meneliti  data  primer  dan  sekunder yang  bersumber  dari  bahan  hukum  primer, sekunder  dan  tersier  berupa  perundang- undangan,  putusan  hakim,  buku,  pandangan ahli,  jurnal/artikel  dan  bahan  lainnya  yang berkaitan  dengan  topik  pembahasan  dengan pendekatan  kasus  ( case  approach )  dan pendekatan  peraturan  perundang-undangan ( statute  approach )  saat  Pemilihan  Bupati  dan Wakil  Bupati  Kabupaten  Serdang  Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.
Kemudian
menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian terhadap dokumen serta  literatur yang berkaitan dengan
4 Sekretariat Jenderal MPR, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Cetakan ke-10,
pembahasan sehingga mendapatkan titik terang terhadap persoalan yang dibahas.

## 2.  Hasil dan Pembahasan
2.1 Perkembangan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2015 Jo. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2015
Jo. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016 Jo . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
mengenai  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan Walikota di Indonesiamemberikan peluang bagi peserta  pemilihan  untuk  melakukan  prosesi penyelesaian sengketa Terutama pada Bawaslu Kabupaten/Kota.
Pasca reformasi tahun 1998, Indonesia mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa sektor.  Terutama  pada  pembentukan  hukum baru, kehadiran lembaga baru, kejelasan tugas, fungsi  dan  kewenangan  lembaga  negara. Seperti  halnya  Mahkamah  Konstitusi  yang dianggap  lembaga  baru  pasca  reformasi  dan amandemen  UUD  1945.  Dalam  UUD  1945 sendiri  pada  pasal  24  Ayat  (3)  yang  berbunyi badan-badan  lain  yang  fungsinya  berkaitan dengan  kekuasaan  kehakiman  diatur  dalam Undang-Undang. 4
Kemudian hak menjalankan kekuasaan kehakiman  yang  disebutkan  oleh  Undang- Undang  Dasar  1945  kemudian  di  derivasi kepada Undang-Undang sebagai norma hukum dengan  strata  dibawah  Undang-Undang  Dasar secara  hierarkhi  yaitu  Undang-Undangan. Hadirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Tentang  Pemilihan  Umum  membuka  peluang untuk  memberikan  hak  kekuasaan  kehakiman sebagaimana  penulis  telah  sampaikan  di  awal sebagai bentuk derivasi norma hukum Undang- Undang Dasar 1945 yang mengatur kekuasaan kehakiman. Apalagi ditambah hadirnya sebuah lembaga  yang  tidak  baru  tapi  lebih  memiliki kejelasan  baik  secara  struktur,  tata  kelola organisasi, dan sifat kelembagaan yang jika kita bandingkan  dengan  awal  berdirinya  Panitia Pengawas  Pelaksanaan  Pemilihan  Umum (Panwaslak  Pemilu)  pada  tahun  1982  yang masih  jauh  dari  kata  sempurna.  Baru  ketika hadirnya  Undang-Undang  22  Tahun  2007 dengan  dibentuknya  sebuah  lembaga  tetap yang  dinamakan  Badan  Pengawas  Pemilihan Umum. 5
Lebih  lanjut,  hadirnya  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017  menambah  kesan  lebih masif  mengenai  Badan  Pengawas  Pemilihan Umum  secara  hierarki  kelembagaan  sampai kepada  tingkatan  yang  lebih  rendah.  Secara bentuk kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan  Umum  yang  sudah  jelas,  kemudian ditambah  tugas  dan  fungsinya  oleh  Undang- Undang.
Penambahan
kewenangan dari Undang-Undang  7  Tahun  2017  salah  satunya ialah  bentuk  adjudikasi.  Adjudikasi  merupakan kata  serapan  dari  bahasa  inggris Adjudication , yang  memiliki  makna  secara  etimologi  yaitu proses pengambilan keputusan menjadi
5 Sumber dariWikipediabab Sejarah, diakses pada tanggal 24 September 2021 pukul 01.32 WIB 6 Adiyanta, Susila. ,SC Widyastuti, Hukum dan Proses Pengambilan Putusan Oleh Hakim: Menelusuri Khasanah Diskursus tentang Teori- TeoriAdjudikasi , Administrative Law &GovernanceJournal. Vol.4terbitan 2, Juni 2021. Hlm.254
putusan  oleh  hakim  atau  majelis  hakim  dalam upaya  untuk  menyelesaikan  permasalahan hukum dari para pihak-pihak yang bersengketa dengan  pertimbangan  yang  dapat  ditelusuri tanggungjawabannya secara hukum. 6
Merriam-Webster
dictionary menyebutkan pengertian dari adjudication yaitu, the  actor  process  of  adjudicating  a  dispute . 7 Sementara itu Black’slawdictionary menyebutkan bahwa adjudication adalah : 8
1.  The legal process of resolving a dispute; the process of judicially deciding a case;
2.  Judgement;
3.  A  method  of  transfering  heritable  and  to  a creditor  as  security  for  or  in  satisfaction  of debt.
Hans  Kelsen  memberikan  pengertian terminologi  terhadap  pengertian  adjudikasi secara  literalsebagai declaring  or  pronouncing the law dan finding or discovering the law yang
diartikan sebagaimenyatakan atau mengucapkan  hukum  dan  menemukan  atau menelusuri fakta hukum. 9 Sudikno
mertokusumo  memberikan  pandangan  yang berbeda  perihal  adjudikasi,  ia  memberikan pandangan  bahwa  adjudikasi  ( adjudication ) ialah apa yang disebut suatu proses penemuan hukum, yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim  atau  majelis  hakim  serta  petugas- petugas hukum lainnya yang diberi kewenangan
7 www.Merriam-Webster.com, diakses pada tanggal 26/10/2021. Pukul 16.00 WIB.
8 Garner, Bryan A., Henry Campbell Black, 2009, Black’s Law Dictionary , westpublisher, New York.
9 Kelsen, Hans, 1992, IntroducingtotheProblem ofLegal Theory , terjemahan oleh Bonnie LitsschewskyPaulson dan Stanley L., Paulson, Oxford: ClanderonPress, Hlm.67

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
oleh  Undang-Undang  untuk  melaksanakan hukum sesuai dengan peristiwa-peristiwa konkrit. 10
Pengetahuan mengenai adjudikasi Pemilu  dan  Pemilihan  terbilang  baru  dalam sistem  ketatanegaraan  di  Indonesia,  sehingga proses  adjudikasi  pada  ruang  lingkup  Pemilu dan  Pemilihan  masih  membutuhkan  “tambal sulam”  perbaikan  dalam  untuk  menghasilkan sistem  adjudikasi  pemilihan  yang  sempurna. Dengan kata  lain, mewujudkan cita-cita peradilan Pemilu dan Pemilihan bukanlah suatu hal yang mustahil mengingat secara kelembagaan,  Bawaslu  di  tiap  tingkatan  sudah memiliki instrumen yang cukup untuk memisahkan unsur-unsur diluar Bawaslu di tiap tingkatannya.
Dengan  pengertian  bahwa  adjudikasi memiliki  peran  sentral  terhadap  bagian  dari pengawasan  Pemilu  dan  Pemilihan  sepanjang secara teoritistelah mencukupi untuk dikatakan mandiri.  Di  sisi  lain,  adjudikasi  dianggap sebagai  suatu  proses  penemuan  hukum, setelah  melalui  proses  hukum  acara  dalam sidang  yang  terbuka  umum  secara  simultan juga  membuat  norma  individual  dalam  upaya menentukan  sanksi  harus  di  eksekusikan terhadap  individu  tertentu  melalui  proses adjudikasi  ( adjudication ). 11 Hukum  acara  disini merupakan  kewenangan  mandiri  dari  Bawaslu sebagai high  policy  maker (pembuat  kebijakan tertinggi) untuk mengatur prosedur dan tata cara menjalankan proses adjudikasi.
10 SudiknoMertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar , Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm. 48
11 Op.Cit., Hukum dan Proses Pengambilan Putusan Oleh Hakim .. hlm. 255

## 2.2 Sifat dan organisasi Bawaslu
Pemberian kewenangan adjudikasi yang diberikan oleh Undang-UndangPilkadatak terlepas  dari  sifat  organisasi  yang  dimiliki  oleh Bawaslu  sampai  kepada  tingkatan  Bawaslu Kabupaten/Kota.  Dalam  melaksanakan  tata organisasi, secara kewenangan tentunya Bawaslu  sampai  kepada  tingkatan  Bawaslu Kabupaten/Kota  memiliki  karakteristik  yang sangat berbeda dari organisasi negara lainnya.
Dalam  kajian  teoritik,  lembaga,  badan, komisi  memiliki  sifat  dan  karakteristik  yang berbeda  antara  satu  dengan  yang  lainnya. Perbedaan dan karakteristik itu sendiri dimaksudkan untuk memenuhi kehendak negara  ( staatswill )  dalam  menjalankan  suatu sistem ketatanegaraan. Perbedaan sifat tersebut  dapat  dilihat  tergantung  dari  norma hukum pembentuknya dengan kata lain sebagai alat  negara,  organ-organ  negara  tersebut mampu menjadi fasilitator dalam upaya penegakan negara dalam hukum. Alat perlengkapan  negara  disebut  dalam  berbagai istilah, yaitu : 12
1.  Organ
2.  Lembaga
3.  Forum
4.  Badan
5.  Instansi
6.  Institusi tambahan ( statea uxiliaries )
7.  Komisi-komisi negara
8.  Badan-badan independen
9. Quangos ( quasi autonomous NGO )
10. State enterprise
Quangos disini penulis artikan sebagai a partly  autonomous  regulatory  agency . 13 Yaitu merupakan  badan  administrasi  diluar  pegawai
12 Hendra Nurtjahjo, Ilmu Negara , Penerbit Rajawali, Jakarta, 2005. Hlm. 63-64
13 Merriamwebster, quangos , diakses pada 2 Oktober 2021, Pukul 13.00WIB

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
negeri namun mendapatkan dukungan keuangan  dari  pemerintah.  Secara  umum, organ-organ  negara  dapat  diklasifikasikan kepada dua pengertian, yaitu:
1.  Lembaga  (organ)  yang  dibentuk  langsung dari Konstitusi
2.  Lembaga  (organ)  yang  tidak  dibentuk langsung oleh Konstitusi
Karakteristik  organ  yang  tidak  dibentuk  oleh konstitusi  memperoleh  kewenangan  secara derivatif  oleh  konstitusi  untuk  menjalankan sistem  ketatanegaraandan  menetapkan  tugas- tugas  dan  fungsi  yang  mengacu  pada  tujuan negara yang sebagaimana termuat dalam UUD 1945.  Dari  tujuan  negara  itu  kemudian dibentuklah  fungsi  organ  negara  fungsi  itu kemudian  di  derivasi  kedalam  tugas-tugas organ  negara  yang  mana  tugas  inilah  yang nantinya  dibentuk  organ-organ  pelaksananya. Sehingga, lembaga-lembaga negara dan pemerintahan  sesuai  dengan  tujuan  dasar negara. 14
Menurut  Hendra  Nurtjahjo,  berikut adalah  gambaran  Klasifikasi  kelembagaan sebagai tatanan normatif : 15
N O Lembaga / Organ Payung Hukum 1 Lembaga Negara Utama  :  Presiden, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan Undang- Undang  Dasar dan Undang- Undang Organik (Undang- undang yang
14 Hendra Nurtjahjo, Op.Cit ., hlm71-73.
15 Hendra Nurtjahjo, Lembaga, Badan dan Komisi Negara Independen (State AuxiliaryAgencies) di
dibentuk  untuk melaksanakan
perintah UUD1945) 2 Lembaga Negara Penunjang ( state auxilarya gencies ) : Komnas  HAM,  KPK, KHN. Lembaga negara penunjang dan badan regulasi  ini  sering disebut sebagai Lembaga Independen yang bebas dari intervensi, dapat bersifat struktural  dan  non- struktural, budgeter dan non budgeter/selfsufficien t. Undang- Undnang (bagi  lembaga tertentu  seperti KPU  dibentuk
atau
bersumber pada  Undang- Undang Organik) 3 Badan-badan regulasi SK Menteri/Perpre s 4 Ormas, Organisasi Sosial, LSM/NGO Undang- Undang
Jika merujuk pada tabel yang dikemukakan oleh Hendra  Nurtjahjo,  Bawaslu  merupakan  organ negara  yang  hadir  dan  dibentuk  oleh  Undang- Undang. Mengingat secara kelembagaan Bawaslu di tiap tingkatannya yang secara utuh merupakan  lembaga  yang  berasal  dari  unsur publik  dan  memiliki  kewenangan  tambahan
Indoneisa: Tinjauan Hukum Tata Negara , dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-35. No.3 Juli September 2005. hlm.285

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
berupa proses adjudikasi maka Bawaslu di tiap tingkatan  merupakan  lembaga  penunjang kinerja  kekuasaan  kehakiman  dalam  hal Pemilihan  Umum  dan  Pemilihan  sebagaimana Pasal 24 UUD 1945 yang menyebutkan Badan- badan  lain  yang  fungsinya  berkaitan  dengan kekuasaan  kehakiman  diatur  dengan  Undang- Undang. Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya  maka  penulis  berpendapat  bahwa Pertama , Bawaslu sampai tingkat Kabupaten/Kota memiliki sifat kuasi ( Quangos )
yang menjalankan sebagian fungsi dari kekuasaan  kehakiman  sebagaimana  Pasal  24 (3)  UUD  1945,  dan  mengemban  tugas  juga sebagai badan-badan yang melengkapi pelaksanaan  Pemilu  dan  Pemilihan. Kedua, pada  ruang  lingkup  Pemilihan,  posisi  Bawaslu Kabupaten  Kota  sebagai  badan  yang  memiliki kewenangan  berkaitan  dengan  kekuasaan kehakiman  dianggap  sebagai  “semi”  peradilan tingkat  pertama  dimana  jika  upaya  hukum sudah  dilakukan  di  Bawaslu  Kabupaten/Kota, maka  dibenarkan  oleh  Undang-Undang  untuk melakukan  upaya  hukum  lainnya  pada  tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana  dalam  Pasal  154  (2)Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016.

## 2.3 Asas dalam hierarki adjudikasi
Asas hukum resjudicata Pro VeritateHabeteur , merupakan asas yang dimaknai  sebagai  putusan  hakim  dianggap benar sampai adanya putusan hakim lain yang mengkoreksi  putusan  sebelumnya.  Merujuk kepada  asas  tersebut,  secara  hierarki  putusan
16 https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/puslitbang- id/dok-keg-puslitbang-id/759-mahkamah-agung- sebagai-judex-juris-ataukah-judex-facti-kajian- terhadap-asas-teori-dan-praktek.html. Diakses pada
hakim  dapat  dikoreksi  oleh  hakim  yang  lebih tinggi  sepanjang  putusan  tersebut  dapat dikoreksi.  Asas  tersebut  menghasilkan  hak untuk melakukan upaya hukum berupa perlawanan,  banding,  kasasi  dan  peninjauan kembali.  Setiap  upaya  hukum  yang  dilakukan menunjukkan tingkatan peradilan sebagaimana mestinya dimulai dari peradilan tingkat pertama sampai  ke  Mahkamah  Agung.  Kewenangan hakim  pada  tingkat  pertama  dan  banding disebut dengan istilah JudexFactie, sedangkan kewenangan Mahkamah Agung disebut dengan istilah Judex  Juris .  Dalam  ruang  lingkup peradilan dikenal dengan istilah judex factie dan judex  juris ,  Mahkamah  Agung  sendiri  dalam suatu penelitian membantah adanya kewenangan  judexfactie  dan  judex  juris  dan membatasinya  hanya  sebatas  istilah  akademis yang tidak mendasarkan pada ketentuan hukum yang  berlaku. 16 Namun  di  sisi  lain  Mahkamah Agung juga memberikan definisi terhadap judex factie dan judex  juris . Judex  factie sendiri dimaknai  dengan  sebagai  kompetensi  hakim dalam  memeriksa  dan  mengadili  perkara pertama dan tingkat banding, sedangkan judex juris  ialah  kompetensi  hakim  agung  di Mahkamah  Agung  dalam  memeriksa  dan mengadili  perkara  dalam  tingkat  kasasi  dan tingkat peninjauan kembali. 17
Dengan  demikian  jika  disandarkan pada  logika  hukum  pada  penjelasan  diatas sehingga penulis berpendapat bahwa, Pertama asas resjudicata  pro  veritatehabeteur sebagai asas yang mendasari suatu putusan akan selalu benar  sebelum  adanya  koreksi  atau  gugatan
tanggal 4 Oktober 2021 Pukul 21.00 WIB 17 Laporan Penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Tahun 2013  hlm.33

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
terhadap  putusan  tersebut  merupakan  salah satu nilai dasar dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Kedua ,  Bawaslu  sampai  tingkat
Kabupaten/Kota diberikan kewenangan adjudikasi oleh Undang-undang atau
memperoleh  sebagian  kekuasaan  kehakiman menjalankan mekanisme dan proses penyelesaian  sengketa  Pemilu  dan  Pemilihan yang hampir serupa dengan lembaga peradilan pada  umumnya. Ketiga ,  jika  merujuk  pada pemaknaan Judex  Factie maka  putusan Bawaslu  Kabupaten/Kota  dalam  penyelesaian sengketa Pemilihan harusnya dilakukan koreksi atau  upaya  hukum  kepada  lembaga  yang setingkat diatasnya dalam hal ini ialah Bawaslu Provinsi,  sebab  kompetensi  judex  factie  tidak dilakukan  oleh  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha Negara  karena  secara  kelembagaan  Bawaslu Kabupaten/Kota  bukanlah  lembaga  lembaga peradilan  murni  melainkan  lembaga  pengawas Pemilu dan Pemilihan.
Hanya  kewenangan  yang  diberikan Undang-Undang  bukan  berarti  menjadikan Bawaslu  secara  hierarki  adalah  lembaga peradilan murni dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilihan. Perlu digaris bawahi, bahwa kewenangan  yang  diberikan  Undang-Undang merupakan  pendistribusian  kekuasaan  yang dalam  hal  ini  kekuasaan  kehakiman  di distribusikan sebagian kepada Bawaslu secara hierarki  untuk  menyelesaikan  sengketa  proses pemilihan dan beberapa aspek dalam Pemilihan Umum.
18 Isi pada bagian ini sebagian diambil dari Putusan Bawaslu Kab. Serdang Bedagai No: 001/PS.REG/12.1218/X/2020 dan Putusan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No:
6/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN
2.4  Penguatan  Putusan  dan  Kelembagaan
Bawaslu. 18
Pendekatan kasus yang penulis gunakan  dalam  penulisan  ini  ialah  pada  kasus Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Kabupaten Serdang  Bedagai,  Provinsi  Sumatera  Utara. Pada  saat  pelaksanaan  Pemilihan  Kepala Daerah serentak tahun 2020, Provinsi Sumatera Utara  menjadi  pusat  perhatian  yang  cukup menyita  perhatian  karena  terdapat  23  (dua puluh
tiga) Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan  Pemilihan  Kepala  Daerah pada Tahun 2020.
Pilkada yang
diselenggarakan  tahun  2020  terdapat  13  (tiga belas)  permohonan  penyelesaian  sengketa proses  pemilihan  KepalaDaerahyang  tersebar pada  8  (delapan)  permohonan  yang  oleh Bawaslu Kabupaten/Kota masing-masing sudah diputus melalui suatu putusan,diantarapermohonan penyelesaian
sengketa  yang  sudah  diputus  oleh  Bawaslu Kabupaten/Kotaada 4 (empat) Paslon/Bapaslon Kepala Daerah yang  mengajukan permohonan gugatan  atas  sengketa  Tata  Usaha  Negara  ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan 19 .
Sebelum  melihat  Putusan  PTTUN Medan Nomor 6/G/PILKADA/PTTUN-MDN ada baiknya  kita  membahas  bagaimana  putusan dari  Bawaslu  Kabupaten  Serdang  Bedagai dengan nomor register 001/PS.REG/12.1218/X/2020. Putusan Bawaslu  Kabupaten  Serdang  Bedagai  Nomor 001/PS.REG/12.1218/X/2020 sebelumnya
19 Herdi Munte & Christo S.T. Sagala, Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 6/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN dalam Perspektif Kepastian Hukum, Jurnal Mercatoria 14 (1) Juni 2021. hlm. 24

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
diawali  oleh  Permohonan  yang  di  ajukan  oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Serdang Bedagai atas nama Darma Wijaya dan H. Adlin Umar Yusri Tambunan, S.T., MSP yang pada  pokok  permohonannya  menganggap Surat  Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum Nomor  380/PL.02.2-kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 Tentang penetapan pasangan calon Ir. Soekirman  dan  Tengku  Muhammad  Ryan Novandi,  B.Bus,  M.IB  sebagai  pasangan  calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Serdang Bedagai Tahun 2020.
Permohonan  sebagaimana  dimaksud merupakan  upaya  hukum  yang  di  tempuh pasangan  calon  sebagaimana  Pasal  154  Ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  10  tahun  2016 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU- XVII/2019 Jo .  Peraturan  Badan  Pengawas Pemilihan  Umum  (Perbawaslu)  No.  2  Tahun 2020.  Permohonan  sendiri  di  dasari  oleh Pasangan  Calon  (Paslon)  Bupati  dan  Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai atas nama Darma  Wijaya  dan  H.  Adlin  Umar  Yusri Tambunan, S.T., MSP yang awalnya memperoleh  dukungan  sebanyak  8(delapan) Partai  Politik  pengusung  yang  berjumlah  37 (tiga  puluh  tujuh)  kursi  dari  45  (empat  puluh lima)jumlah  total  perolehan  kursi  di  DPRD Kabupaten  Serdang  Bedagai  atau  82%  jumlah suara yang terdiri dari berbagai partai berikut :
a.  Partai Gerakan Indonesia Raya : 7 Kursi
b.  Partai Golongan Karya : 6 Kursi
c.  Partai  Persatuan  Demokrasi  Indonesia
Perjuangan  : 5 Kursi
d.  Partai Hati Nurani Rakyat : 5 Kursi
e.  Partai Kebangkitan Bangsa   : 4 Kursi f. Partai Amanat Nasional : 4 Kursi
g.  Partai Persatuan Pembangunan : 3 Kursi
h.  Partai Demokrat : 3 Kursi Total 37 Kursi
Sehingga Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Serdang Bedagai atas nama Darma Wijaya dan H.  Adlin  Umar  Yusri  Tambunan,  S.T.,  MSP gagal untuk menjadi calon tunggal akibat salah satu partai pendukung yaitu DPP Partai Amanat Nasional  (PAN)  merubah  dukungan  kepada PaslonIr.  Soekirman  dan  Tengku  Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB yang awalnya DPD PAN  Kabupaten  Serdang  Bedagai  mendukung Paslon  atas  nama  Darma  Wijaya  dan  H.  Adlin Umar  Yusri  Tambunan,  S.T.,  MSP  dan ditetapkan KPU Kab. Serdang Bedagai sebagai pasangan  calon  melalui  Surat  Keputusan  KPU
Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 380/PL.02.2-kpt/1218/KPU-Kab/X/2020.
Isi  dalam  amar  putusan  Bawaslu  Kabupaten Serdang  Bedagai  pada  tanggal  20  Oktober 2020 yaitu:

## 1.  Menyatakan  menolak  Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Atas putusan dari Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai  tersebut,  secara  norma  hukum  yang diberikan  oleh  Pasal  154  Ayat  (2)  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi :
“ Pengajuan Gugatan atas sengketa tata  usaha negara  Pemilihan  ke  Pengadilan  Tinggi  Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif  di  Bawaslu  Provinsi  dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan ”
Mengingat  dasar  hukum  yang  diberikan Undang-Undang  maka  diberikan  upaya  hukum lain  kepada  pihak-pihak  yang  bersengketa Pemilihan.  Selanjutnya  tanggal  23  Oktober 2020  Paslon  atas  nama  Darma  Wijaya  dan  H.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Adlin  Umar  Yusri  Tambunan,  S.T.,  MSP melakukan  upaya  hukum  ke  PTTUN.  Objek gugatan  tetaplah  Surat  Keputusan  KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor
380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU- Kab/X/2020sebagaimana  yang  tertuang  dalam Putusan  Nomor  6/G/PILKADA/2020/PTTUN- MDN.  Menurut  hemat  penulis,  gugatan  yang diajukan juga pada intinya adalah sama seperti dengan  permohonan  penyelesaian  sengketa yang  diajukan  di  Bawaslu  Kabupaten  Serdang Bedagai  dengan  menitik  beratkan  pada  tujuan utama Paslon atas nama Darma Wijaya dan H. Adlin  Umar  Yusri  Tambunan,  S.T.,  MSP  untuk menjadi  calon  tunggal  pada  Pemilihan  Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Serdang Bedagai. Uraian  dasar-dasar  gugatan  juga  memiliki persamaan yaitu perpindahan dukungan Partai Amanat Nasional kepada Paslon atas nama Ir. Soekirman  dan  Tengku  Muhammad  Ryan Novandi, B.Bus, M.IB.
Dalam  amar  putusan  PTTUN  Nomor 6/G/PILKAD/2020/PTTUN-MDN yang menyatakan : 1.  Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;
2.  Menyatakan  batal  objek  sengketa  berupa Surat  Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum Serdang  Bedagai  Nomor  380/PL.02.2-
Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai  Tahun  2020  yang  dinyatakan Negatif  atau  Sembuh  dari  Corona  Virus Disease  2019  (Covid-19),  atas  nama  Ir.  H. Soekirman  dan  Tengku  Muhammad  Ryan Novandi, B.Bus, M.IB;
3.  Memerintahkan  Tergugat  untuk  mencabut Surat  Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum Serdang  Bedagai  Nomor  380/PL.02.2-
Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang
Bedagai  Tahun  2020  yang  dinyatakan Negatif  atau  Sembuh  dari  Corona  Virus Disease  2019  (Covid-19),  atas  nama  Ir.  H.
Soekirman  dan  Tengku  Muhammad  Ryan Novandi, B.Bus, M.IB;
4.  Menghukum  Tergugat  untuk  membayar segala  biaya  perkara  yang  timbul  dalam perkara  ini  sejumlah  Rp.  496.000.  (Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
Putusan PTTUN memerintahkan KPU Serdang Bedagai  untuk  mencabut  surat  keputusan Nomor  380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tentang  Penetapan  Pasangan  Calon  Peserta Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Serdang Bedagai  Tahun  2020  yang  dinyatakan  Negatif atau  Sembuh  dari Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19),  namun  menariknya  KPU  Serdang Bedagaibukan melaksanakan putusan tersebut melainkan  mengirimkan  surat  penjelasan  yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dengan Nomor 860/PL.02.2- SD/1218/KPU-Kab/XI/2020  yang  pada  intinya berlandaskan  pada  surat  KPU  RI  Nomor 1055/HK.06-SD/03/KPU/XI/2020  yang  pada intinya  tidak  dapat  menjalankan  putusan PTTUN Nomor 6/G/PILKAD/2020/PTTUN-MDN dengan berlandaskan pada Pasal 154 Ayat (12) Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  yang intinya  memberikan  tenggang  waktu  dalam menjalankan  Putusan  PTTUN  atau  Mahkamah Agung  paling  lambat  30  hari  sebelum  hari dilakukannya pemungutan suara.
Berikut penulis jabarkan perihal tenggang waktu proses  penyelesaian  sengketa  secara  singkat yang  terjadi  pada  pemilihan  Bupati  dan  Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2020 dalam bentuk tabel :
No  Tenggang Waktu Dasar Hukum 1 Gugatan  di  Bawaslu
Kabupaten  Serdang Bedagai  tanggal  7 Oktober  2020  pukul
Undang- Undang  Nomor
10  tahun  2016 Jo . Peraturan

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
14.00  WIB,  yaitu  3 Hari setelah penetapan PaslonBupati dan Wakil  Bupati  Kab. Serdang Bedagai atas  nama  Ir.  H. Soekirman dan Tengku  Muhammad Ryan Novandi, B.Bus,  M.IB  pada tanggal  5  Oktober 2020 Bawaslu  Nomor 2 Tahun 2020 2 Diputusdi Bawaslu Kabupaten  Serdang Bedagai  Tanggal  20 Oktober 2020 Undang- Undang  Nomor 10  tahun  2016 Jo . Peraturan Bawaslu  Nomor 2 Tahun 2020 3 Gugatan  didaftarkan pada tanggal 23 Oktober  2020  pukul 14.00 WIB, sebagaimana  masih dalam kurun waktu 3 harisetelah  putusan Bawaslu  Kabupaten Serdang Bedagai tanggal  20  Oktober 2020 Pasal 154 Undang- Undang  Nomor 10 tahun 2016 4 Putusan  diucapkan pada sidang terbuka dan  terbuka  untuk umum  oleh  PTTUN pada tanggal 13 November 2020. Pasal  154  Ayat (6)Undang- Undang  Nomor 10 tahun 2016 5 Pelaksanaan pemungutan  suara Perppu Nomor 2 Tahun  2020 Jo . Undang- pada tanggal 9 Desember 2020 Undang 6 Tahun  2020 Jo . Peraturan  KPU Nomor  5  Tahun
2020
Atas dasar bahwa norma hukum pada pasal 154 (12) Undang-Undang 10 Tahun 2016 maka KPU Serdang  bedagai  tidak  melakukan  Kasasi terhadap putusan PTTUN Medan karena secara garis  besar  Putusan  telah  melewati  ambang batas  waktu  30  hari  sebelum  hari  Pemilihan dilangsungkan pada tanggal 9 Desember 2020 sehingga putusan tersebut tidak dapat dijalankan  dan  menjadi  berkekuatan  hukum tetap  karena  tidak  dilakukan  upaya  hukum kasasi  ke  Mahkamah  Agung  selama  ambang batas  yang  diatur  Undang-Undang  mengenai upaya hukum Kasasi.
Di  satu  sisi,  putusan  tersebut  seperti “buah simalakama” bagi KPU Serdang Bedagai mengingat  KPU  sebagai  penyelenggara  terikat oleh  kode  etik  sebagaimana  Pasal  37  Ayat  (2) huruf  b  Undang-Undang  7  Tahun  2017 Jo . Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017Tentang pedoman  kode  etik  yang  salah  satu  intinya melaksanakan  tugas  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 154 Ayat (11) yang pada pokoknya KPU  Kabupaten/Kota  Wajib  menindaklanjuti putusan PTTUN Medan.
Hal  tersebut  dapat  berimbas  pada sanksi  yang  akan  diterima  bagi  KPU  Serdang
Bedagai dari
Dewan
Kehormatan
Penyelenggara  Pemilu  (DKPP),  meskipun aduan  yang  disampaikan  pihakPaslon  atas nama  Darma  Wijaya  dan  H.  Adlin  Umar  Yusri

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Tambunan, S.T., MSPkarena tidak menjalankan tugas  sebagaimana  Peraturan  Perundang-
undangan mengaturnya kemudian diputus oleh DKPPmelalui Putusan Nomor 30-PKE- DKPP/I/2021 yang amar putusannya menyatakan : 1.  Menolak Pengaduan Pengadu untuk Seluruhnya;
2.  Merehabilitasi  nama  baik  Teradu  I,  Teradu II,  Teradu  III,  Teradu  IV  dan  Teradu  V, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Serdang Bedagai;
3.  Memerintahkan  KPU  untuk  melaksanakan putusan ini paling lama  7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan
4.  Memerintahkan  kepada  Bawaslu  untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.
Dalam  kacamata  pembentukan  hukum,  maka sub-sistem  yang  ada  dalam  Pemilihan  Bupati dan Wakil Bupati memiliki error systemic dimana terdapat  suatu  ketidakpastian  hukum  yang berakibat dapat mengganggu ketertiban umum dan ketertiban
kelembagaan
antar penyelenggara itu sendiri.
Jika merujuk pada problematika Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Serdang  Bedagai,  maka  penulis  berpendapat (2)  dua  hal. Pertama, apabila  perkara penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah
cukup diputus di Bawaslu Kabupaten/Kota maka persoalan seperti penulis sampaikan  diatas  tidak  akan  terjadi. Kedua putusan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penyelesaian sengketa proses, harus diperkuat sifatnya  menjadi  final  dan  mengikat  supaya lebih mencerminkan suatu kepastian hukum.
3. Penutup

## 3.1 Simpulan
Bawaslu sebagai salah satu pilar untuk menegakkan  demokrasi  di  Indonesia  memiliki kesempatan  yang  cukup  luas  untuk  berbenah diri meningkatkan kwalitas kelembagaan secara utuh. Berangkat dari pemaparan diatas berkaitan dengan perkembangan, kewenangan lembaga,  serta  asas  yang  melekat  pada kewenangan maka penulis berkesimpulan pada aspek,bahwa  untuk  memodifikasi  peran  yang efektif  bagi  Bawaslu  dalam  pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah  dengan memberikan kewenangan tambahan dalam bentuk kemandirian berupa penguatan terhadap putusan yang dihasilkan oleh Bawaslu di tingkat
Kabupaten/Kota yang sebelumnya dalam Undang-Undang hanya bersifat mengikat diubah menjadi final dan mengikat pada upaya penyelesaian  sengketa  Pemilihan  Bupati  dan Wakil Bupati mengingat proses adjudikasi yang diberikan oleh Peraturan  Perundang-undangan semata-mata bervisi kepastian hukum.

## 3.2 Saran
Untuk  melakukan  penguatan  terhadap Bawaslu  Kabupaten/Kota  cukup  dilakukan dengan  merubah  norma  hukum  pada  tingkat Undang-Undang. Menurut hemat penulis maka ada  setidaknya  dua  norma  hukum  yang  mesti dirubah dalam  Undang-Undang berkaitan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yaitu Pasal  144  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  2016  dan  norma  hukum  Pasal  154 Undang-undang 10 Tahun 2016.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## DAFTAR BACAAN
A.  Buku-Buku :
Satjipto  Rahardjo. Ilmu  Hukum .  Citra  Aditya
Bakti: Bandung.
Sekretariat  Jenderal  MPR,  Undang-Undang Dasar  Republik  Indonesia  Tahun
1945, Cetakan ke-10.
Garner, Bryan A. , Henry Campbell Black, 2009,
Black’s Law Dictionary , westpublisher,
New York.
Hendra  Nurtjahjo, Ilmu  Negara ,  Penerbit
Rajawali, Jakarta, 2005.
Kelsen,  Hans,  1992, Introducingtothe  Problem of  Legal  Theory ,  terjemahan  oleh
Bonnie LitsschewskyPaulson dan Stanley L., Paulson, Oxford:
ClanderonPress.
SudiknoMertokusumo, Penemuan Hukum
Sebuah  Pengantar ,  Penerbit  Liberty,
Yogyakarta.

## B.  Jurnal Ilmiah
Hendra Nurtjahjo, Lembaga, Badan dan Komisi Negara Independen (State AuxiliaryAgencies) di Indoneisa:
Tinjauan  Hukum  Tata  Negara ,  dalam Jurnal  Hukum  dan  Pembangunan, Tahun  ke-35.  No.3  Juli  September 2005.
Adiyanta, Susila. ,  SC  Widyastuti , Hukum  dan
Proses  Pengambilan  Putusan  Oleh Hakim: Menelusuri Khasanah Diskursus tentang Teori- TeoriAdjudikasi ,  Administrative  Law &GovernanceJournal. Vol.4 terbitan 2, Juni 2021.
Laporan  Penelitian  Puslitbang  Hukum  dan Peradilan  Badan  Litbang  Diklat  Kumdil
Mahkamah Agung Tahun 2013. C.  Putusan & Undang-Undang Putusan PTTUN Medan No. 6/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN
Putusan  Bawaslu  Kab.  Serdang  Bedagai  No.
001/PS.REG/12.1218/X/2020 Putusan DKPP Nomor 30-PKE-DKPP/I/2021
Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
D.  Link &website
www.Merriam-Webster.com. www.Wikipedia.com. https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/puslitban g-id/dok-keg-puslitbang-id/759-mahkamah- agung-sebagai-judex-juris-ataukah-judex-facti- kajian-terhadap-asas-teori-dan-praktek.html.