## KEMISKINAN  DAN  REORIENTASI PEMIKIRAN  EKONOMI

## Iskandar

## Penulis adalah Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong

## Abstract :
There  were  hundreds  of  programs  nowadays  that  were  carried  out  for  weak  and  poor  groups. Respectively  the  Department  of  the  government  had  various  programs  for  these  weak  and  poor  groups. However, according to Prof. Mubyarto’s statement that was very rare today not the matter of the fund but the matter of the interest in the poor group. The standard measurement of the interest definitely not in the volume  and  the  number  of  voices  like  in  the  General  Election  campaign,  but  his  actualization.  In  this case, the social interest not only came from the government but also from all over the social stratum .
Key Word : Kemiskinan, Reorientasi

## 1. Pendahuluan
Secara  historis,    kemiskinan  pada dasarnya  bukan  merupakan  masalah  baru. Berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan telah pula dilaksanakan.
Meskipun demikian, setiap upaya mengangkat  kembali  masalah  kemiskinan, merupakan  langkah  positif.  Hal  ini  berarti bahwa  secara  sadar  kita  mewaspadai  bahwa proses  pembangunan  masih  menyisakan sejumlah  persoalan  yang  perlu  diselesaikan dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan  yang  berkeadilan  bagi  seluruh lapisan masyarakat.
Disamping  itu,  terlepas  dari    hasil- hasil  yang  telah  dicapai  dalam  penanggu- langannya, masalah kemiskinan yang diangkat kembali dalam perbincangan masyarakat umum, akademik  ataupun upaya- upaya penanggulangan praktis akhir-akhir ini perlu  mendapat  perhatian  serius.  Setidak- tidaknya  kemiskinan  memerlukan  suatu strategi untuk upaya penanggulangannya.
Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah  yang  berhubungan  dengan kemiskinan, seperti motivasi, perilaku kelompok-kelompok miskin, sebab-sebab kemiskinan,  hakekat  dan  proses  pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, pendekatan dan metodenya. Misalnya, adakah ambisi,  motivasi,  kemampuan  dan  orientasi budaya  pada  kelompok-kelompok  miskin? Kalau ada, apa beda hal itu dengan kelompok- kelompok  yang  relatif  lebih  mampu.  Kalau ada, bagaimana cara membangkitkan motivasi itu?  Seberapa  jauh  pandangan-pandangan yang  didasarkan  pada  etika  suatu  etnis  atau bangsa yang perlu ditelaah dan dikembangkan, sehingga inti budayanya dapat dipahami lebih mendalam.
Secara  organisasional/kelembagaan, kemiskinan pada dasarnya bukan hanya tugas dan tanggung-jawab pemerintah kabupaten/kota,  tetapi  juga  merupakan  tugas dan  tanggung-jawab  pemerintah  propinsi,
pemerintah  pusat  maupun  seluruh  organisasi masyarakat.    Pengalaman  menunjukkan bahwa  kelompok-kelompok  miskin  sukar memanfaatkan peluang dan kualitas sumberdayanya  rendah.  Secara  ekonomis yang  tampaknya  mendapat  konsensus  adalah bahwa  seseorang  atau  kelompok  miskin karena lack of economic resources (ketiadaan sumber  daya  ekonomi).  Tetapi,  apakah dengan  menyediakan  sumber  daya  ekonomi, lalu  kelompok  itu  akan  lepas  dari  tindihan kemiskinan?  Ini  pun  memerlukan  spesifikasi pemahaman  tentang  tanggapan,  sikap  dan perilaku,  tidak  hanya  dari  pihak  peneliti, perencana dan pelaksana program, tetapi juga pada kelompok-kelompok sasaran.
Kemudian,  kelompok  kelompok  ini  pun lazimnya mengalami kelangkaan aksesibilitas kepada sarana, prasarana dan pelayanan.
Kemiskinan  merupakan  penyebab pokok  atau  akar  masalah  gizi  buruk (Soekirman  :  2005).  Data  nasional  dan  di negara  lain  menunjukkan  adanya  hubungan antara  kurang  gizi  dan  kemiskinan.  Proporsi anak  yang  gizi  kurang  dan  gizi  buruk berbanding  terbalik  dengan  pendapatan. Makin  kecil  pendapatan  penduduk,  makin tinggi persentase anak yang kekurangan gizi; makin  tinggi  pendapatan,  makin  kecil persentasenya.  Hubungannya  bersifat  timbal balik.  Kurang  gizi  berpotensi  sebagai penyebab  kemiskinan  melalui  rendahnya pendidikan  dan  produktivitas.  Sebaliknya, kemiskinan menyebabkan anak tidak
mendapat  makanan  bergizi  yang  cukup sehingga kurang gizi dan seterusnya.
Kemiskinan  merupakan  penghambat keluarga  untuk  memperoleh  akses  terhadap ketiga  faktor  penyebab  di  atas.  Kemiskinan tidak  memungkinkan  anak  balita  mendapat ASI  yang  baik  dan  benar.  Kemiskinan  dan pendidikan  rendah  membuat  anak  tidak memperoleh  pengasuhan  yang  baik  sehingga anak  tidak  memperoleh  ASI,  misalnya. Kemiskinan juga menghambat anak memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai.  Apakah  dengan  demikian  untuk mencegah  gizi  buruk  harus  menunggu berhasilnya  pembangunan  ekonomi  sampai masalah kemiskinan dituntaskan ?
Masalahnya berapa lama kita harus menunggu perbaikan ekonomi, dan membiarkan  anak-anak  mati  akibat  gizi buruk.
Kita  tahu  pembangunan  ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan memakan  waktu  lama.  Pada  masa  Orde  Baru diperlukan  waktu  lebih  dari  20  tahun  untuk mengurangi  penduduk  miskin  dari  40  persen (1976) menjadi 11 persen (1996).
Data empiris dari dunia menunjukkan bahwa program perbaikan gizi dapat dilakukan  tanpa  harus  menunggu  rakyat menjadi makmur, tetapi menjadi bagian yang eksplisit  dari  program  pembangunan  untuk memakmurkan  rakyat  (Soekirman,  Pidato Pengukuhan Guru Besar IPB, 1991).
Mengkaji  uraian  di  atas  maka sampailah kita pada permasalahan yang ingin dikaji dalam tulisan ini yaitu  :
(1)  Sejauhmana peranan dan relevansi konsep-konsep  ilmu  ekonomi  dalam penanggulangan kemiskinan,
(2)  Perlukah reorientasi pemikiran ekonomi.
1. Tujuan
Sesuai  dengan  pokok  permasalahan
tersebut maka tujuannya adalah agar diperoleh model-model
alternatif pengelolaan, pendekatan, dan metode penanggulangan  kemiskinan  yang  benar- benar dapat menjadi rujukan dalam pelaksanaan  dan  evaluasi  kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan.
2. Peranan Ilmu Ekonomi
Kemiskinan  sebagai  suatu  fenomena ekonomi  dan  sosial  secara  teoritis  pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk, yakni kemiskinan struktural, kemiskinan  relatif  dan  kemiskinan  absolut. Kemiskinan  struktural    adalah  kemiskinan yang timbul bukan karena sifatnya individual tetapi  kemiskinan  yang  dialami  sekelompok masyarakat;  dan  bukan  pula  karena  satu sebab, tetapi berbagai sebab yang berbelit dan melilit kondisi kelompok penduduk (Soemardjan,  1979).  Kemiskinan  relatif adalah  kemiskinan  yang  timbul  akibat terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah, antar lapisan sosial, sedangkan kemiskinan  absolut  yaitu  kemiskinan  yang timbul akibat  tingkat pendapatan  yang tidak
cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  pokok (seperti ; pangan, papan, sandang, pendidikan dan kesehatan).
Menurut  Nasikun  (1995),  kondisi  yang sesungguhnya  harus  dipahami  mengenai kemiskinan yaitu bahwa :
“Kemiskinan  adalah  sebuah  fenomena multifase,  multidimensional,  dan  terpadu. Hidup  miskin  bukan  hanya  berarti  hidup  di dalam  kondisi  kekurangan  sandang,  pangan, dan  papan.    Hidup  dalam  kemiskinan seringkali  juga  berarti  akses  yang  rendah terhadap berbagai ragam sumberdaya dan aset produktif yang sangat diperlukan untuk dapat memperoleh  sarana  pemenuhan  kebutuhan- kebutuhan  hidup  yang  paling  dasar  tersebut, antara  lain:  informasi,  ilmu  pengetahuan, teknologi  dan  kapital.    Lebih  dari  itu,  hidup dalam  kemiskinan  sering  kali  juga  berarti hidup  dalam  alienasi,  akses  yang  rendah terhadap  kekuasaan,  dan  oleh  karena  itu pilihan-pilihan  hidup  yang  sempit  dan pengap”.
Pandangan ini mengisyaratkan,
bahwa  permasalahan  kemiskinan  tidak  hanya berdiri sendiri,
sehingga dalam penanggulangannya  menuntut  pemahaman, kecermatan  dan  kehati-hatian.  Di  dalam  diri masyarakat  miskin  tidak  hanya  terdapat kelemahan  (kondisi serba kekurangan),  tetapi dalam diri mereka juga terdapat potensi yang dapat  dipergunakan  sebagai  modal  dasar dalam  pengembangan  dirinya.  Kondisi  ini mengisyaratkan bahwa program
penanggulangan  kemiskinan  harus  mampu
mengakomodasikan  kedua  aspek  tersebut. Menurut    Koenraad  Verhagen,  (1996), melebih-lebihkan kemiskinan, kita cenderung melupakan  apa  yang  mereka  miliki.  Orang- orang  miskin  bukanlah  orang-orang  yang “tidak  memiliki”  ( havenot ).  Dari  sudut pandang ekonomi mereka adalah orang-orang yang  memiliki  sedikit”  ( have-little )  di  sisi lain  orang-orang  miskin  memiliki  kekayaan budaya dan sosial.
Kemiskinan  struktural  yang  parah, dan belum teratasi hingga saat ini merupakan kenyataan ekonomi yang bertentangan dengan  hak-hak  asasi  manusia.  Selain  itu kemiskinan dan pengangguran pada dasarnya bukan  merupakan  kesalahan  dan  dosa  si miskin  semata.  Tetapi  mereka  telah  menjadi korban  sistem  ekonomi  kapitalistik-liberal yang  menempatkan  pemilik  modal  atau kapitalis  selalu  sebagai  pencipta  lapangan kerja  dan  pemberi  pekerjaan,  sedangkan orang-orang  miskin  selalu  berkedudukan sebagai “peminta” atau “pengemis” pekerjaan.  Selain  itu  sampai  saat  ini  masih ada orang yang berpendapat bahwa kemiskinan  itu  lahir  karena  kemalasan. Kalaupun sekiranya pendapat ini ada benarnya, seharusnya jangan membenarkannya terus-menerus, tetapi mencoba untuk mencari persoalan berikutnya: "Mengapa mereka malas?"
3. Budaya Kemiskinan
Kemiskinan  dalam  konteks  budaya pada  dasarnya  berkaitan  dengan  keterbatasan
pemilikan  dan  penguasaan  sumber-sumber dasar material serta  merefleksikan suatu cara hidup tertentu atau kebiasaan/budaya tertentu, yang  ciri-cirinya  antara  lain  ;  fatalistik, meminta-minta, selalu mengharapkan bantuan,  serta  cenderung  suka  berjudi  dll. (terutama  untuk  masyarakat  miskin  kota). Jaringan-jaringan  dan  organisasi-organisasi sosial yang terbentuk pada masyarakat miskin tersebut  nampaknya  kurang  mendorong  pada peningkatan  status  ekonomi  mereka,  tetapi justru  menjerat  mereka  untuk  tetap  berada dalam  lingkaran  kemiskinan.  Dengan  kata lain,  budaya  kemiskinan  dan  institusi  sosial yang muncul dari kemiskinan cenderung akan memperkuat dan memapankan kemiskinan itu sendiri,  bukannya  menemukan  jalan  dan  atau ruang  bagi  para  pendukungnya  untuk  bisa naik status sosial-ekonominya.
Dengan  demikian,  kemiskinan  terkait langsung  dengan  pengalaman  seseorang,  di perdesaan maupun di perkotaan atau di mana pun.  Selain  itu  kemiskinan  berkait  pula dengan seseorang yang mengalami kelangkaan,  keterbatasan,  dan  kekurangan dalam  pemilihan  dan  penguasaan  atas  benda. Dengan  kata  lain  tidak  adanya  akses  dan kontrol  atas  sumber-sumber  daya  ekonomi atau kapital lainnya, sehingga tidak memungkinkan dirinya untuk bisa melakukan mobilitas secara vertikal.
Oleh  karena  itu,  tanpa  mengurangi arti  pentingnya  pembangunan  yang  telah dilakukan,  maka  kondisi  kemiskinan  yang terjadi  selama  ini  mengindikasikan  berbagai
model  yang  dibangun  dan  konsep  program yang dilaksanakan belum mampu membentuk sosial ekonomi masyarakat yang tangguh.
4. Reorientasi Pemikiran Ekonomi
Beberapa  koreksi  dari  para  pakar
menunjukkan, bahwa salah satu
permasalahan  yang  mendasar  dalam  hal  ini adalah orientasi pembangunan ekonomi yang kurang berpihak pada golongan berpenghasilan  rendah  atau  ekonomi  lemah. Kondisi  ini  tercermin  dari  konsentrasi industrialisasi  berskala  menengah  ke  atas, sehingga sektor usaha kecil (ekonomi lemah) yang dijalankan oleh sebagian besar masyarakat  kurang diperhitungkan. Menurut catatan  Halwani  (1999),  sebagian  besar (98,2%)  adalah  unit  usaha  kecil  dan  industri rumah  tangga  dengan  tenaga  kerja  sebanyak 3.484.408  orang  (63,3%).  Industri  yang tergolong  dalam  usaha  berskala  besar  dan sedang  (0,8%)  dengan  tenaga  yang  terserap sebanyak  1.691.435.  (32,7%).  Namun  jika hasil nilai  tambah dari  dua  jenis  kegiatan tersebut  diperbandingkan,  maka  hasil  yang diperoleh dari sektor industri kecil masih jauh dari  yang  harapan  yakni  sebesar  17,8% (Rp.2,03 trilyun), sedangkan industri berskala besar  (0,8%)  telah  memberikan  nilai  tambah Rp.9,35 trilyun (82,2%).
Bila  mengkaji  model  dan  kerangka konseptual penanggulangan kemiskinan yang dikemukakan  di  atas  nampak  bahwa  solusi masalah  kemiskinan  masih  berdasar  pada kerangka  berpikir  ekonomi  neoklasikal  yang
menganut mekanisme persaingan pasar-bebas. Kerangka    berpikir  ekonomi  neoklasikal  ini ternyata terbukti secara empirik tidak mampu mengatasi ketimpangan-ketimpangan struktural  untuk  terlaksananya  transformasi ekonomi  dan  transformasi  sosial  yang bermakna.  Ekonomi  neoklasikal  berorientasi pada  pertumbuhan  ( growth )  ekonomi  dan yang  melahirkan  eksploitasi  serta  proses pemiskinan ( impoverishment ) sosial-ekonomi.
Selain  itu  meninggalkan  kepedulian  akan harkat  manusia  dalam  lingkup  moralitas ekonomi.
Ilmu  Ekonomi  yang  diajarkan  dan diterapkan  di  seluruh  dunia  sejak  Perang Dunia  II  yang  dirintis  awal  oleh  buku Economics  An  Introductory  Analysis (Paul Samuelson  dari  MIT,  1946,  sekarang  tahun 2001  edisi  ke-17)  dikenal  sebagai  teori ekonomi  Neoklasik.  Isi  ajaran  ekonomi Neoklasik  merupakan  sintesa  teori  ekonomi pasar  persaingan  bebas  Klasik  (Homo ekonomikus dan invisible hand Adam Smith), dan ajaran marginal utility serta keseimbangan  umum  Neoklasik.  Tekanan ajaran  ekonomi  Neoklasik  adalah  bahwa mekanisme  pasar  persaingan  bebas,  dengan asumsi-asumsi tertentu, selalu menuju keseimbangan dan efisiensi optimal yang baik bagi  semua  orang.  Artinya  jika  pasar dibiarkan  bebas,  tidak  diganggu  oleh  aturan- aturan  pemerintah  yang  bertujuan  baik sekalipun,  masyarakat  secara  keseluruhan akan  mencapai  kesejahteraan  bersama  yang optimal ( Pareto Optimal )
Gunnar  Myrdal  (1967)  menyatakan sejak  awal  bahwa  teori  ekonomi  Neoklasik tidak  dikembangkan  untuk  menganalisis masalah-masalah ekonomi negara-negara terbelakang ( under developed regions ).
Negara-negara  terbelakang  atau  berkembang tersebut  harus  dikembangkan  teori  lain  oleh para ekonom muda dari negara-negara sedang berkembang sendiri (Swasono,2003).
J.H.Boeke, ekonom Belanda, menyatakan hal yang sama jauh sebelumnya dalam disertasinya  tahun  1910,  dan  diperkuatnya dalam  pidato  pengukuhan  Guru  Besar Ekonomi  kolonial  tropik  tahun  1930  di Universitas  Leiden.  Pada  tahun  1979  dalam pidato pengukuhan Guru Besar di Universitas Gadjah  Mada,  Mubyarto  secara  eksplisit menyatakan  bahwa  teori  ekonomi  Neoklasik bermanfaat
untuk
menumbuhkan perekonomian  tetapi  tidak  menolong  untuk mengadakan  pemerataan  dan  mewujudkan keadilan.
Ilmu ekonomi yang dipelajari selama ini, masih bersifat menyeluruh (tidak parsialistik  neoklasikal)  di  kampus-kampus, dan  tidak  terkoreksi  sama  sekali  oleh kenyataan-kenyataan mengenai parsialitasnya.  Selain  itu,  masih  mengambil asumsi  dasar  yang  kelewat  simplistik (Thurow  dalam  Swasono;2003),  bahwa manusia  rasional  adalah  manusia  yang mengejar  utilitas  ekonomi  optimal,  yaitu maximum gain dan minimum sacrifice , tetapi juga  pada  dasarnya  hanya  bersandar  pada
mekanisme  pasar,  inisiatif  individu  dan persaingan.
Buku  Amitai  Etzioni, The  Moral Dimension:  Toward  a  New  Economics (1988), menggambarkan secara tepat pergulatan paradigmatik antara ajaran ekonomi  baru  (sosioekonomi)  dengan  ajaran ekonomi  Neoklasik  yang  individualistik- rasionalistik.  Kondisi  saat  ini  pada  dasarnya berada di tengah-tengah pertarungan paradigma. Paradigma neoklasik yang individualistik-rasional,  dan  diterima  serta diterapkan  tidak  hanya  pada  kehidupan ekonomi, tetapi juga pada hubungan- hubungan  sosial  yang  semakin  luas,  dari kejahatan sampai kehidupan keluarga (Etzioni 1998: ix).
Perkembangan  ilmu  ekonomi  yang makin  meninggalkan  etika  dimulai  oleh David  Ricardo  (1817)  yang  mengenalkan ilmu  ekonomi  “ a  priori ”  yang  abstrak,  dan mengajarkan ilmu ekonomi yang seakan-akan tidak  ada  hubungannya  dengan  manusia ( depersonalized ).  Manusia  diubah  menjad “ model ”  abstrak homo-economicus .  Model “ homo-economicus ”  yang  menonjolkan self- interest atau “keserakahan manusia atas alam benda”,  bertentangan  dengan  ajaran  berbagai agama,  karena  dalam  agama  selalu  diajarkan rezeki  yang  berlimpah  yang  diberikan  Allah kepada  manusia  (Wilson  1997:  27  dalam Swasono,2003).
Dalam agama Islam menurut Swasono (2003) ditemukan  banyak  sekali  petunjuk  tentang sistem  ekonomi  yang  tidak  mengenal  serba
kelangkaan ( scarcity ), karena rezeki diberikan  serba  cukup  kepada  manusia  yang diciptakan-Nya.
1.   Dan  Allah  memberi  rezeki  kepada  siapa yang  dikehendaki-Nya  tanpa  batas  (An Nuur: 38).
2.  Allah-lah yang menciptakan kamu kemudian  memberimu  rezeki  (Ar  Rum: 40).
Dengan  demikian  jelas  kiranya  telah terjadi  banyak  penyimpangan  ajaran  ilmu ekonomi  dari  agama  dan  etika.  Banyak praktek-praktek kebijakan
ekonomi
masyarakat dan
pemerintah yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Oleh karena itu nampaknya perlu dilakukan  reorientasi  pemikiran  ekonomi. Dalam  ilmu  ekonomi  pada  dasarnya  tidak boleh  terbebas  dari  “pemihakan”.  Ilmu ekonomi  berorientasi    pemihakan    pada rakyat,  karena  rakyat  yang  memiliki  negara. Pembangunan    yang  hanya  berorientasi  pada pertumbuhan  ( growth )  ekonomi  merupakan lengah misi, karena yang dibangun dalam hal ini  adalah  rakyat,  bangsa  dan  negara,  bukan ekonominya  atau  pertumbuhan.  Dengan  kata lain  bahwa  pembangunan  bukan  mengabdi pada  ilmunya/teorinya,  ekonominya,    atau pertumbuhannya,  tetapi    pembangunan  harus mengabdi  pada  rakyat,  bangsa  dan  negara. Ilmu  harus  dapat  ditawar  dengan  misi  ilmu yang  dikuasai,  dikembangkan  dan  diabdikan kepada rakyat dan kepentingannya (Swasono:149:1999).
Reorientasi pemikiran ekonomi lainnya,  seperti  ;  konsep  pasar  bebas,  bahwa pasar  bebas  merupakan  pasarnya  pemilik modal  dan pasarnya penguasa. Penentu harga di  pasar  misalnya,  bukan  lagi  konsumen, tetapi fund  manager .  Lebih  dari  itu,  pasar bebas tidak memberikan emansipasi ekonomi terhadap  yang  miskin,  si  miskin  yang  tidak memiliki  kolateral/jaminan,  ditampik  oleh pasar dana, tidak dipercaya untuk memperoleh  alokasi  kredit  (betapapun  ia pemilik  republik  ini).  Pasar  bebas  jelas menutup hak demokrasi ekonomi rakyat, yang miskin  tanpa  daya  beli  akan  hanya  menjadi penonton  di  luar  pagar  transaksi  ekonomi (Swasono:80:1999).  Jadi  yang  berdaulat adalah  pasar,  bukan  rakyat.  Inilah  salah  satu penyelewengan  (bias  orientasi  ekonomi)  dari pemihakan.
Dengan demikian pembangunan perekonomian  rakyat  merupakan  suatu  dasar pemihakan,  strategi  dan  arah  kebijaksanaan pemberdayaan ekonomi
nasional.
Kebijaksanaan pemberdayaan ekonomi menjadi  penentu  bagi  lahirnya  kemandirian,
kemakmuran dan emansipasi rakyat (Swasono:4:2001). Namun dalam pelaksanaannya ternyata masih banyak kendala  yang  dis-orientatif  sosial-budaya, politik dan ekonomi. Bahkan terjadi berkelanjutan adalah proses pelumpuhan/ disempowerment (“pemiskinan”) terhadap  rakyat,  yang    berdampak  pada semakin meningkatnya ketergantungan rakyat.
Pemihakan  kepada  rakyat  khususnya yang  miskin,  yang  terpinggirkan  merupakan keharusan  untuk  dapat  melepaskan  mereka yang  terpuruk  ini  sebagai  korban  dari ketimpangan struktural. Keterpurukan ekonomi  Indonesia  selama  ini,  hendaknya dapat  menyadarkan  bahwa  kita  semua  perlu melakukan  re-orientasi  pemikiran  ekonomi. Bila  diamati  bahwa  kondisi  ekonomi  saat  ini seperti  ;  bank  dan  sistem  perbankan  yang terpuruk,  industri  besar  yang  belum  bangkit, bantuan  IMF    telah  dihentikan,  tetapi ekonomi  Indonesia  tetap  bekerja  dan  bahkan tumbuh  ± 4 persen. Ini menunjukkan bahwa dalam  perekonomian  nasional  tersimpan suatu “energi” nasional berupa dana dan daya yang  setiap  saat  mampu  membangkitkan  diri kita dari keterpurukan. Energi tersebut adalah ekonomi  rakyat  yang  saat  ini  masih  bekerja. Bahkan  ekonomi  rakyat  yang  mampu memberikan  kehidupan  murah    bagi  rakyat kecil/miskin/para buruh yang upahnya rendah.
5.  Pemberdayaan dan Paradigma Kemiskinan Dalam konteks
kemiskinan, pemberdayaan  pada  dasarnya  merupakan suatu  proses  peningkatan  kondisi  kehidupan dan  penghidupan  yang  ditujukan  kepada masyarakat miskin. Masyarakat miskin dalam hal ini merupakan sumber daya manusia yang berpotensi untuk berpikir dan bertindak yang pada  saat  ini  memerlukan  “penguatan”  agar mampu  memanfaatkan  daya  ( power )  yang
dimiliki.  Uraian  ini  mengisyaratkan,  bahwa langkah  awal  dalam  penanganan  masalah kemiskinan (keluarga miskin) perlu diidentifikasi  potensi  yang  mereka  miliki. Permasalahannya adalah bagaimana karakteristik  potensi  yang  dimiliki  oleh penduduk  miskin.  Identifikasi  karakteristik potensi  penduduk  miskin  dipandang  penting karena  solusi  penanggulangan  kemiskinan akan  merujuk  pada  informasi/data  tersebut. Selain itu, informasi/data yang dipublikasikan sering  bias  dengan  kondisi  riil  di  lapangan dalam  menjelaskan  fenomena  kemiskinan yang  sebenarnya.  Hal  ini  terjadi  sebagai akibat beragamnya indikator/instrumen pendataan yang digunakan, seperti ; indikator menurut  BPS,  BKKBN,  Bappenas,  Bank Dunia, dan lembaga-lembaga studi lainnya.
Bila dicermati, baik paradigma modernisasi  yang  dipakai  Bank  Dunia maupun pembangunan populis yang digunakan UNDP masih menyimpan kelemahan. Keduanya masih melihat kemiskinan  sebagai  kemiskinan  individu  dan kurang memperhatikan kemiskinan struktural. Sistem  pengukuran  dan  indikator  yang digunakannya  terfokus  pada  “kondisi”  atau “keadaan”  kemiskinan  berdasarkan  faktor- faktor  ekonomi  yang  dominan.  Orang  miskin hanya  dipandang  sebagai  “orang  yang  serba tidak  memiliki”:  tidak  memiliki  pendapatan tinggi, tidak terdidik, tidak sehat, dsb.
Kedua  perspektif  (Bank  Dunia  dan UNDP)  tersebut  masih  belum  menjangkau variabel-variabel yang menunjukkan
dinamika  kemiskinan.  Metodanya  masih berpijak  pada outcome  indicators. Sehingga kurang  memperhatikan  aspek  aktor  atau pelaku  kemiskinan  serta  sebab-sebab  yang mempengaruhinya.  Penduduk    miskin  dilihat hanya  sebagai  “korban  pasif”  dan  objek penelitian. Bukan sebagai “manusia” ( human being )  yang  memiliki  “sesuatu”  yang  dapat digunakannya  baik  dalam  mengidentifikasi kondisi  kehidupannya  maupun  usaha-usaha perbaikan yang dilakukan mereka sendiri.
Kelemahan  pendekatan  di  atas  pada dasarnya  menuntut  perubahan  (paradigma baru)  pada  fokus  pengkajian  kemiskinan, khususnya  menyangkut  kerangka  konseptual dan  metodologi  pengukuran  kemiskinan. Paradigma  baru  tidak  lagi  melihat  orang miskin  sebagai  orang  yang  serba  tidak memiliki.  Melainkan  orang  yang  memiliki potensi  (sekecil  apapun  potensi  itu),  yang dapat digunakan dalam mengatasi kemiskinannya.  Paradigma  baru  menekankan pada  “apa  yang  dimiliki  orang  miskin”  dari pada “apa yang tidak dimiliki orang miskin”. Potensi  orang  miskin  tersebut  bisa  berbentuk aset  personal  dan  sosial,  serta  berbagai strategi penanganan masalah ( coping strategies )  yang  telah  dijalankannya  secara lokal.
Paradigma  baru  studi  kemiskinan sedikitnya  mengusulkan  empat  poin  yang perlu dipertimbangkan: 1.  Kemiskinan sebaiknya dilihat tidak hanya dari  karakteristik  si  miskin  secara  statis. Melainkan  dilihat  secara  dinamis  yang
menyangkut  usaha  dan  kemampuan  si miskin dalam merespon kemiskinannya. 2.  Indikator  untuk  mengukur  kemiskinan sebaiknya tidak tunggal, melainkan indikator  komposit  dengan  unit  analisis keluarga atau rumahtangga.
3.  Konsep kemampuan sosial ( social capabilities )  dipandang  lebih  lengkap daripada  konsep  pendapatan  ( income ) dalam memotret kondisi sekaligus dinamika kemiskinan.
4.  pengukuran  kemampuan  sosial  keluarga miskin  dapat  difokuskan  pada  beberapa key indicators yang mencakup kemampuan  keluarga  miskin  dalam memperoleh mata pencaharian ( livelihood capabilities ),  memenuhi  kebutuhan  dasar ( basic  needs  fulfillment ), mengelola  asset ( asset management ), menjangkau sumber-sumber  ( access  to  resources ),
berpartisipasi
dalam kegiatan kemasyarakatan ( access to social capital ), serta  kemampuan  dalam  menghadapi goncangan dan tekanan.
Dengan  demikian  secara  substansial setidak-tidaknya dalam konteks penanggulangan kemiskinan, penduduk
miskin  tidak  hanya  didekati  sebagai objek ( gejala yang diamati), tetapi harus dipandang sebagai subjek atau pelaku yang dikelompokkan  dalam  golongan  masyarakat yang  berpenghasilan  rendah.            Mereka adalah  pelaku  yang  berperan  sepenuhnya untuk  menetapkan  tujuan,  mengendalikan
sumber  daya,  mengarahkan  proses  yang mempengaruhi  kehidupannya.  Oleh  karena itu,  dalam  kerangka  memahami  potensi penduduk  miskin,  paling  tidak  terdapat  tiga bentuk potensi yang diamati, yakni: 1. Kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar,
Tinjauan  tentang  kemampuan  dalam memenuhi  kebutuhan  akan  dilihat  dari aspek  (1)  pengeluaran  keluarga,  (2) human capital atau kemampuan menjangkau  tingkat  pendidikan  dasar formal  yang  ditamatkan,  dan  (3) security capital atau  kemampuan  menjangkau
perlindungan dasar.
2. Kemampuan  dalam  pelaksanaan  peran sosial
Tinjauan  tentang  kemampuan  peran sosial akan dilihat dari (1) kegiatan utama dalam  mencari  nafkah,  (2)  peran  dalam bidang  pendidikan,  (3)  Peran  dalam bidang perlindungan, dan (4) peran dalam bidang kemasyarakatan.
3. Kemampuan dalam menghadapi
permasalahan.
Tinjauan  tentang  kemampuan  dalam menghadapi  permasalahan,  akan  dilihat dari  upaya  yang  mereka  lakukan  untuk mempertahankan diri dari tekanan
ekonomi dan non ekonomi Dengan  kata  lain  profil  kemiskinan
dapat  dilihat  dari  karakteristik  ekonominya seperti sumber pendapatan, pola
konsumsi/pengeluaran, tingkat
beban
tanggungan  dan  lain  lain.  Juga  perlu diperhatikan profil kemiskinan dari karakteristik  sosial-budaya  dan  karakteristik demografinya seperti tingkat pendidikan, cara memperoleh fasilitas kesehatan, jumlah anggota keluarga, cara memperoleh air bersih dan  sebagainya.
Demikian  pula  mengenai  penyebaran kemiskinan  dapat  dilihat  dari  karakteristik geografisnya,  yaitu  dengan  menentukan  di mana penduduk miskin terkonsentrasi. Dalam hal  ini  aspek  geografis  dapat  di  lihat  dari penyebaran  di  wilayah  pekotaan  dan  wilayah pedesaan/pedalaman.
Berdasarkan hasil identifikasi karakteristik potensi penduduk miskin tersebut,  selanjutnya  dapat  dibuat  strategi pemberdayaan.  Pemberdayaan  masyarakat pada  dasarnya  merupakan  prasyarat  mutlak bagi upaya penanggulangan masalah kemiskinan.    Pemberdayaan  masyarakat dalam  hal  ini  adalah  mendayagunakan potensi-potensi  ekonomi  masyarakat  lokal dengan  cara  membangun  pasaran  untuk  hasil usaha  penduduk  miskin  tersebut.  Harapannya adalah  terjadinya  “nilai  tambah  ekonomi”  di wilayah setempat. Dengan demikian daya-beli masyarakat  akan    meningkat  dan  pada akhirnya  akan  menjadi  ”energi”  masyarakat untuk  membangun  diri  dan  kehidupan ekonominya.  Kebijaksanaan  pemberdayaan pada  dasarnya  menjadi  penentu  bagi  lahirnya kemandirian dan produktivitas masyarakat.
Khusus implementasi kebijakan gerakan  pengembangan  dan  pemberdayaan
masyarakat    di  kabupaten  Kutai  Kartanegara (Gerbang  Dayaku)  pada  dasarnya  adalah pengembangan  dan  pemberdayaan  seluruh komponen masyarakat. Sesuai dengan misinya,  yaitu  pemberdayaan  pemerintahan daerah (eksekutif dan legislatif) serta
penegakan supremasi hukum dan pemberdayaan  seluruh  komponen  ekonomi, untuk  menuju  pada  kemandirian  sosial  dan kemandirian ekonomi.
Gerakan  yang  telah  dilaksanakan sejak  tahun  1999  tersebut,  tentu  belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini disebabkan  oleh  berbagai  faktor,  seperti  ; kelancaran  penyaluran  dana  perimbangan yang  tidak  konsisten,  adanya  berbagai perubahan kebijakan pemerintah pusat, pemahaman  dan  kesiapan  masyarakat  yang belum  optimal.  Namun  nampaknya  faktor penting  yang  menjadi  penyebab    adalah kualitas pemahaman masyarakat. Pemahaman masyarakat selama ini bahwa gerbang-dayaku baru sebatas pemberian bantuan khusus untuk masyarakat  kurang  mampu  (miskin)  dari pemerintah  kabupaten.  Padahal  pemberian bantuan sejumlah dana, sebenarnya diarahkan untuk  memotivasi  masyarakat  agar  mampu hidup  mandiri.  Dengan  kata  lain,  bahwa hakikat  dari  program  gerbang-dayaku  pada dasarnya adalah kemandirian. Dengan demikian isu pokok yang harus disosialisasikan  kepada  masyarakat  luas adalah konsep kemandirian. Dengan demikian isu pokok yang harus
disosialisasikan  kepada  masyarakat  luas adalah konsep kemandirian.
Oleh karena itu belajar dari pengalaman  selama  ini,  maka  berbagai  pem- benahan  terhadap  konsep  program  gerbang- dayaku  telah  dilakukan.  Paradigma  baru dalam menjalankan pemerintahan di kabupaten Kutai Kartanegara melalui pelaksanaan gerbang-dayaku  yang dijalankan dengan prinsip-prinsip : 1. Berpangkal dan bermuara pada kepentingan  serta  keberpihakan  pada masyarakat luas.
2. Bersifat pelayanan publik
3. Bertujuan  meningkatkan  etos  kerja masyarakat
4. Partisipatif dan transparan
Tiga  sektor  unggulan  yang  menjadi arah pembangunan dalam hal ini adalah :
1. Peningkatan    kualitas  sumber  daya manusia
2. Pengembangan pertanian, dan
3. Pengembangan industri pariwisata.
Harapannya adalah pertumbuhan ekonomi  yang  bersumber  dari  tiga  sektor unggulan  tersebut.  Dengan  kata  lain  bahwa pertumbuhan  ekonomi  yang  bersumber  dari sumber  daya  manusia    yang  berkualitas  dan sumber  daya  alam  yang  dapat  diperbahrui ( renewable resources ).
5. Kesimpulan dan Saran
1. Bahwa masalah kemiskinan pada
dasarnya  bukan  semata-mata  soal  dana tetapi  soal  kepedulian  sosial  terhadap kelompok  miskin.  Bukan  pula  hanya kepedulian  dari  pemerintah,  tetapi  yang lebih  penting  adalah  kepedulian  seluruh masyarakat  setempat  di  mana  kelompok atau  warga  miskin  berada.  Tolok  ukur kepedulian tentunya bukan dalam volume dan jumlah suara seperti dalam kampanye Pemilu, tetapi aktualisasinya.
2. Perlunya dilakukan reorientasi pemikiran ekonomi  agar  peranan  ilmu  ekonomi dalam  menanggulangi  kemiskinan benar- benar  menjadi rujukan yang tepat.
3. Pemberdayaan dan peningkatan produktivitas  masyarakat    merupakan sebuah  solusi  yang  mendasar  bagi penanggulangan kemiskinan. 4. Implementasi kebijakan gerakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di kabupaten Kutai
Kartanegara  (Gerbang  Dayaku)  selama ini  pada  dasarnya  merupakan  sebuah solusi,  sekalipun  masih  belum  optimal. Oleh  karena  itu  agar  program  tersebut bermanfaat  optimal  di  masa  mendatang, maka  diperlukan  pemebenahan  pada
tataran konsep maupun proses
implementasinya. Daftar Pustaka Etzioni,  Amitai,  1988,  The  Moral  Dimension : Toward A New Economics, New York, The Free Press. Gunawan Sumodiningrat (1997), Pembangunan  Daerah  dan Pemberdayaan Masyarakat, Bina Rena Pariwara, Jakarta. Cet.2
Halwani,  R.H.,  1998.  Paradigma  Baru:
Dapatkah  Ekonomi  Rakyat  Memainkan Peran Sentral. Dalam Sintesis, Jurnal dua Bulanan  Center  For  Inormation  and Development  Studies  (CIDES)  No.26 tahun ke 5 Jakarta.
Keynes,  John  Maynard,  1936,  The  General Theory  of  Employment,  Interest,  and Money, London, Macmillan & Co
Lester  C.  Thurow,  1983.The  Dangerous
Currents:  The  State  of  Economics  (New York:  Random  House,  1983),  Bab  1  dan Bab 8.
Mubyarto,  2004.  Pendidikan  Ekonomi  Kita,
artikel   6  Januari  2004  Pusat  Studi Ekonomi  Pancasila  -  Universitas  Gadjah Mada website: http://www.ekonomipancasila.org/e-mail: info@ekonomipancasila.org  dan  pustep- ugm@indo.net.id web-master: webmaster@ekonomipancasila.org
Mubyarto, 2003. Tantangan Ilmu Ekonomi
Dalam Menanggulangi Kemiskinan,
Artikel - Ekonomi Rakyat dan Pendidikan Ilmu Ekonomi - Maret  2003, Copyright
© 2003 www.ekonomirakyat.org
Nasikun,  1995,  Kemiskinan  di  Indonesia
Menurun, dalam  Perangkap Kemiskinan,
Problem,  dan  Strategi  Pengentasannya,
(Bagong Suyanto, ed), Airlangga Univercity Press. Nurimansjah Hasibuan. Kemiskinan Struktural  Di  Indonesia:  Menembus  Ke Lapisan Bawah Stone, E. (1992). Investing in the poor. Asian Business, April, hal. 24-32. Soekirman.2005.  Kemiskinan  dan  gizi  buruk, Harian KOMPAS. http://www. kompas.com. Swasono,  Sri-Edi.  2003.  Kompetensi  Dan Integritas  Sarjana  Ekonomi,  Artikel-Th.I- No.12–Februari,www.ekonomirakyat.org e-mail: redaksi @ ekonomirakyat.org
Verhagen,  K.  1997.  Pembangunan  Daerah dan  Pemberdayaan  Masyarakat,  cet2, Bina Rena Pariwara, Jakarta.
Wilson,  Rodney,  1997,  Economics,  Ethics and  Religion,  London,  MacMillan  Press Ltd Yunus,  Muhammad,  1993, Alleviation  of Poverty is a Matter of Will, not of Means , Packages Corporation Limited, Cittagong, Bangladesh.