## JIUBJ

## Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan
(Studi Kasus di Kabupaten Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, Kebumen, dan Banyumas)
Hendry Wijaya 1 *, Istiqomah 2 , Arintoko 3
1,2,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman Jl. Prof. Dr. H.R. Boenyamin No.708, Kabupaten Banyumas, 53122 *Coresponding: hendry_wijaya@live.com
Abstrak. Penelitian  bertujuan  menganalisis  pengaruh  inflasi,  PDRB dan IPM  terhadap kemiskinan  di  Kabupaten Banjarnegara, Cilacap  Purbalingga,  Kebumen,  dan  Banyumas.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  dalam  rentang tahun  2000-2019.  Metode  yang  digunakan  adalah  regresi  linier  berganda  dengan  pendekatan  data  panel.  Output  regresi  dengan model fixed effect menunjukkan variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan variabel PDRB dan IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di  Kabupaten Banjarnegara, Cilacap Purbalingga, Kebumen, dan Banyumas.  Temuan  ini  mengimplikasikan  pemerintah  daerah  agar  dapat  menciptakan  kesempatan  kerja  yang  lebih  banyak  dan memberikan pelatihan serta meningkatkan infrastruktur pendidikan dan kesehatan.
Kata Kunci : Kemiskinan; Inflasi; Produk Domestik Regional Bruto; dan Indek Pembangunan Manusia
Abstract. This study aims to analyze the effect of inflation, Gross Regional Domestic Product, and Human Development Index on poverty in  Banjarnegara, Cilacap Purbalingga, Kebumen,  dan Banyumas Regencies. The data used in  this study are secondary data in the period 2000-2019. With the multiple linear regression method panel data. The regression output with the fixed effect model  shows  that  the  inflation  variable  does  not  have  a  significant  effect  on  poverty,  and  the  Human  Development  Index  and Gross  Regional  Domestic  Product  variables  have  a  negative  and  significant  effect  on  poverty  in  Banjarnegara,  Cilacap Purbalingga, Kebumen, dan Banyumas Regencies. This finding implies local governments to create jobs and provide training and improve education infrastructure and health infrastructure.

## Keywords: Poverty; Inflation; Gross Regional Domestic Product; and Human Development Index

## PENDAHULUAN
Kemiskinan  merupakan  permasalahan  hampir semua negara di dunia,  terutama di negara berkembang. Kemiskinan  memiliki  sifat  multidimensional  yang mengandung  arti  manusia  memiliki  kebutuhan  yang bermacam-macam. Maka dari kemiskinan dapat ditinjau dari  aspek  primer  seperti  miskin  karena  aset,  ilmu pengetahuan,  keterampilan  dan  aspek  sekunder  yaitu berupa  miskin  akan  jaringan  sosial,  sumber-sumber keuangan, dan informasi (Arsyad, 2010).
Dampak  kemiskinan  sangatlah  kompleks,  orang miskin  akan  kesulitan  memenuhi  kebutuhan  pangannya, sehingga  akan  berpengaruh  pada  tingkat  kesehatan  dan tingkat  produktivitas.  Dengan  produktifitas  yang  rendah akan  menyebabkan  pendapatan  yang  rendah,  dengan
demikian  orang  miskin  akan  semakin  kesulitan  dalam memenuhi  kebutuhan  hidupnya (Jhingan, 2007). Jumlah penduduk  miskin  merupakan  tujuan  hal  yang  sangat penting untuk menilai berbagai efektifitas jenis program pembangunan.
Persentase  kemiskinan  yang  cenderung  menurun setiap  tahun  memperlihatkan  bahwa  penanggulangan kemiskinan  di  daerah  Jawa  Tengan  berpengaruh  positif. Namun,  di  Jawa  Tengah  masih  memiliki  persentase kemiskinan  tinggi,  yaitu  dikawasan  Karesidenan Banyumas  yang  meliputi  Kabupaten  Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Kebumen dan Purbalingga. Tabel 1 menunjukkan  persentase  kemiskinan  di  daerah  tersebut dan Jawa Tengah.
Tabel 1. Persentase Kemiskinan Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Kebumen, Purbalingga dan Jawa Tengah Tahun
2011-2019 (Persentase) No Kabupaten Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1. Banjarnegara 20,38 18,87 18,71 17,77 18,37 17,46 17,21 15,46 14,76 2. Banyumas 21,11 19,44 18,44 17,45 17,52 17,23 17,5 13,5 12,53 3 Cilacap 17,15 15,92 15,24 14,21 14,39 14,12 13,94 11,25 10,73 4 Kebumen 24,06 22,40 21,32 20,50 20,44 19.86 19,60 17,47 16,82 5. Purbalingga 23,06 21,19 20,53 19,75 19,70 18,98 18,80 15,62 15,03 6. Jawa Tengah 16,21 14,98 14,44 13,58 13,58 13,27 13,01 11,32 10,80
Sumber: BPS Jawa Tengah tahun 2019
Hendry  Wijaya  et  al,  Analisis  Faktor  -  Faktor  yang  Mempengaruhi  Kemiskinan  (Studi  Kasus  di  Kabupaten  Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, Kebumen, dan Banyumas)
Untuk  mengatasi  kemiskinan  di  daerah  tersebut, maka perlu diketahui faktor apa saja yang memengaruhi jumlah  penduduk  miskin  di  kabupaten-kabupaten tersebut,  sehingga  dapat  digunakan  sebagai  bahan pertimbangan  dalam  merumuskan  instrumen  kebijakan dalam  menangulangi  jumlah  penduduk  miskin.  Kelima kabupaten  tersebut  masuk  dalam  wilayah  Karesidenan banyumas  yang  berada  Bagian  selatan  provinsi  Jawa Tengah yang mayoritas daerah berada di kawasan pesisir pantai  selatan,  yang  mayoritas  penduduknya  bekerja  di sektor pertanian. Faktor-faktor yang diduga memengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara,  Cilacap  Purbalingga,  Kebumen,  dan Banyumas seperti inflasi, pengangguran dan pengeluaran pemerintah.
Salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya kemiskinan  adalah  tingginya  tingkat  inflasi  yang menaikkan  garis  kemiskinan  (Badan  Pusat  Statistik, 2013).  Nopirin  (2000)  mengemukakan  bahwa  inflasi adalah  kondisi  dimana  harga-harga  barang  dan  jasa mengalami  kenaikan  yang  terjadi  secara  terus  menerus. Inflasi  yang  tinggi  merupakan  kecenderungan  kenaikan harga  barang  dan  jasa  dimana  tidak  hanya  terjadi  pada satu  jenis  barang  saja,  tetapi  meliputi  barang-barang yang  seringnya  dikonsumsi  oleh  masyarakat  yang  juga dapat mempengaruhi harga barang lain.
Umumnya,  tolok  ukur  dalam  menentukan  garis kemiskinan  salah  satunya  bersumber  dari  harga  barang dan jasa. Mankiw (2003) menjelaskan apabila laju inflasi terus  mengalami  kenaikan  namun  tidak  diiringi  dengan nilai  mata  uang  riil  yang  menguat  pada  saatnya  akan meningkatkan garis kemiskinan dimana jumlah penduduk  miskin  dapat  meningkat  jika  tidak  didukung dengan  pendapatan  masyarakat  yang  meningkat  atau daya  beli  yang  menguat.  Hal  ini  disebabkan  karena dengan  naiknya  harga  barang  dan  jasa  ini,  maka  nilai uang turun dan masyarakat terpaksa membayar sejumlah barang  yang  sama  dengan  harga  yang  lebih  tinggi, sehingga pendapatan riil mereka turun (Kuncoro, 2009). Bagi  kelompok  dengan  berpenghasilan  rendah,  inflasi akan  membuat  mereka  mengurangi  konsumsi  atau mengganti  barang  konsumsi  pada  tingkatan  yang  lebih rendah.  Secara  riil  uang  yang  dimiliki  juga  akan mengalami  penurunan  daya  beli  seiring  dengan  inflasi yang meningkat sehingga akan menyebabkan meningkatnya  jumlah  penduduk  miskin.  Temuan  Imelia (2012)  menemukan  bahwa  inflasi  memiliki  pengaruh positif terhadap kemiskinan yang artinya semakin tinggi tingkat  inflasi  maka  juga  akan  meningkatkan  jumlah penduduk miskin.
Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB) merupakan  nilai  keseluruhan  dari  barang  dan  jasa  yang dihasilkan  oleh  suatu  negara  pada  periode  waktu tertentu.  Jumlah  PDRB  adalah  indikator  untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan
ekonomi memberikan peluang bagi  suatu wilayah untuk mengatasai  berbagai  masalah  yang  dihadapai  salah satunya  adalah  kemiskinan.  Hal  ini  dikarenakan  cermin dari  kesejahteraan  suatu  masyarakat  dapat  dilihat  dari bagaimana  perekonomian  wilayah  tersebut  dapat tumbuh.  Kuznets  dalam  Tambunan  (2001)  menyatakan bahwa  pertumbuhan  ekonomi  dan  kemiskinan  memiliki keterkaitan  yang  kuat  dimana  dalam  tahap  awal pembangunan kemiskinan cenderung mengalami peningkatan  karena  alokasi  penerimaan  pendapatan ditujukan  pada  sektor-sektor  yang  mengutamakan pembangunan  berskala  besar.  Namun  pada  akhir pembangunan  jumlah  penduduk  miskin  akan  menurun secara berangsur-angsur.
Pertumbuhan ekonomi indikakor yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut sedang berkembang  dengan  baik.  Namun,  sebaliknya  apabila perekonomian  tidak  bertumbuh  akan  menyebabkan masalah  ekonomi  dan  sosial.  Tingkat  kemiskinan  dapat diturunkan  apabila  Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB)  secara  riil  meningkat.  Jundi  (2004)  juga mengatakan bahwa meningkatnya PDRB mencerminkan produktivitas  yang  meningkat  yang  menimbulkan pendapatan  masyarakat  juga  dapat  meningkat,  sehingga jumlah  penduduk  miskin  akan  turun.  Temuan    Susanty (2013)  dan  Akhtar et  al. (2013),  menunjukan  produk domestik  regional  bruto  (PDRB)  berkorelasi  negatif terhadap angka kemiskinan.
Salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  jumlah penduduk  miskin  adalah  Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM).  Todaro  (2000)  mengatakan  bahwa  tujuan pembangunan  itu  sejatinya  adalah  pembangunan manusia.  SDM  yang  berkualitas  turut  berkontribusi penting  dalam  upaya  membangun  perekonomian  secara berkesinambungan. IPM memberikan gambaran mengenai  pembangunan  hidup  yang  layak  dengan  tiga komponen,  yaitu  kesehatan,  pendidikan,  kemampuan daya  beli.  Pembangunan  manusia  yang  diukur  melalui Meningkatnya IPM dapat menurunkan jumlah penduduk miskin (Suliswanto, 2010). Namun, rendahnya IPM akan menunjukkan  rendahnya  kualitas  manusia  yang  dapat mengganggu  produktivitas  kerja.  Produktivitas  kerja yang rendah memberikan dampak pada pendapatan yang diperoleh,  sehingga  jumlah  penduduk  miskin  akan bertambah. Temuan Susanty (2013) dan Pratama (2014) menemukan  bahwa  IPM  berpengaruh  negatif  terhadap kemiskinan..
Dengan demikian penelitian bertujuan menganalisis  pengaruh  inflasi,  Produk  Domestik Regional  Bruto,  dan  Indeks  Pembangunan  Manusia terhadap  kemiskinan  di  Kabupaten  Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Kebumen dan Purbalingga.
Hendry  Wijaya  et  al,  Analisis  Faktor  -  Faktor  yang  Mempengaruhi  Kemiskinan  (Studi  Kasus  di  Kabupaten  Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, Kebumen, dan Banyumas)

## METODE
Metode dalam penelitian ini menggunakan regresi data  panel.  Data  panel  yaitu  gabungan  antara  data time series  dan  cross  section .  Data  yang  digunakan menggunakan  data  sekunder  berasal  dari  BPS.  Obyek penelitian  ini  adalah  tingkat  kemiskinan,  tingkat  inflasi, PDRB  dan  IPM  terhadap  kemiskinan  di  Kabupaten Banjarnegara,  Banyumas,  Cilacap,  Kebumen  dan Purbalingga pada tahun 2000-2019. Berikut definisi dari variabel – variabel penelitian:
1. Kemiskinan  merupakan  persentase  jumlah  penduduk miskin yang penghasilanya di bawah garis kemiskinan  di  Kabupaten  Banjarnegara,  Banyumas, Cilacap,  Kebumen  dan  Purbalingga  (dalam  satuan persentase).
2. Inflasi  merupakan  merupakan  kecenderungan  harga- harga  barang  dan  jasa  yang  mengalami  kenaikan secara  terus-menerus  di  Kabupaten  Banjarnegara, Banyumas,  Cilacap,  Kebumen  dan  Purbalingga (dalam satuan persentase).
3. Produk Domsetik Regional Bruto (PDRB)
merupakan  jumlah  nilai  barang  dan  jasa  yang dihasilkan  di  suatu  wilayah  dalam  suatu  waktu (dalam satuan juta rupiah).
4. Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  merupakan indikator  dalam  menentukan  kualitas  pembangunan manusia.
Regresi  linier  berganda  data  panel  adalah gabungan dari data time series dan cross section . Berikut adalah rumus persamaan penelitian:
𝐾𝐸𝑀 𝑖𝑡 = 𝛽 0 + 𝛽 1 𝐼𝑁 1𝑖𝑡 + 𝛽 2 𝑃𝐷𝑅𝐵 2𝑖𝑡 + 𝛽 3 𝐼𝑃𝑀 + 𝜀 𝑖𝑡
Keterangan :
KEM  = Kemiskinan (Persen)
IN = Inflasi (Persen) PDRB = Produk Domestik Regional Bruto  (Juta
Rupiah)
IPM = Indeks Pembangunan Manusia β 0 = konstanta β 1, β 2, β 3 = koefisien regresi t = time series i
= cross section 𝜀 = error term
Dalam  penelitian  ini  terdapat  satuan  dan  besaran variabel  independe,  maka  dibuat  model  logaritma natural.  Logaritma  natural  bertujuan  untuk  menghindari heterokedastisitas dan dapat mengetahui koefisiesn yang menunjukkan  elastisitas.  Dari  pertimbangan  tersebut maka  persamaan  dalam  penelitian  ini  menjadi  seperti berikut:
𝐼𝑛𝑌 𝑖𝑡 = 𝛽 0 + 𝛽 1 𝐼𝑛𝐼𝑁 1𝑖𝑡 + 𝛽 2 𝐼𝑛𝑃𝐷𝑅𝐵 + 𝛽 3 𝐼𝑛𝐼𝑃𝑀 3𝑖𝑡 + 𝜀 𝑖𝑡
Teknik estimasi model regresi data panel memiliki tiga  teknik  yang  dapat  digunakan  yaitu  dengan  metode
OLS  ( Common  Effect ),  model Fixed  Effect ,  model Random  Effect .  Kemudian  menggunakan  teknik  yang lebih  baik,  dilakukan  dengan  cara  1)  Uji  Chow,  2)  Uji Lagrange  Multiplier  dan  3)  Uji  Hausman.  Selain  itu, penelitian  regresi  linier  berganda  harus  bersifat Best Linier  Unbiased  Estimator (BLUE),  sehingga  harus lolos uji asumsi klasik yang meliputi: 1) Multikolinearitas,  2)  Heteroskedastisitas,    dan  3) Autokorelasi (Gujarati, 2012).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Model  penelitian  ini  mengunakan  model fixed effet dan sudah dinyatakan lolos asumsi klasik. Dengan demikian  penelitian  ini  dapat  dijabarkan  lebih  lanjut mengenai  pengaruh  masing-masing  variabel  independen terhadap  dependen.  Berikut  ini  Tabel  2  yang menujukkan  ringkasan  output  regresi  yang  digunakan dalam penelitian ini.
Tabel 2. Ringkasan Output Regresi Model Fixed Effect Variabel
Koefisien T Statistik t tabel Inflasi -0,0020 -0,0597 > -1,673 PDRB -0,9143 -7,4835 < -1,673 IPM -0,9835 -1,9324 < -1,673
R Square =    0,672
Nilai koefisien regresi inflasi adalah -0,914 hal ini memiliki  makna  bahwa  inflasi  berdampak  negarif terhadap kemiskinan. Selain itu,  nilai t statistik inflasi lebih kecil  daripada  t tabel ini  megartikan  bahwa  pengaruh inflasi terhadap kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara, Cilacap  Purbalingga,  Banyumas,  dan  Kebumen  tidak signifikan.  Temuan  ini  berbeda  bertolak  belakang dengan    penelitian  Barika  (2013  dan  Endrayani  (2016) yang  menyatakan  bahwa  inflasi  memiliki  pengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  tingkat  kemiskinan. Nopirin  (2000)  menjelaskan  bahwa  inflasi  yaitu  proses kenaikan harga-harga umum barang dan jasa secara terus menerus selama periode suatu waktu. Selain itu, menurut Gillani,  Rehman,  &  Gill  (2009)  suatu  kenaikan  inflasi dalam  batas  yang  wajar,  dapat  meningkatkan  kondisi kesejahteraan masyarakat secara umum atau mengurangi jumlah  penduduk  miskin  melalui  peningkatan  produksi pada sektor riil.
Nilai  koefisien  regresi  PDRB  adalah  -0,9143  hal ini  memiliki  makna  bahwa  PDRB  berdampak  negarif terhadap kemiskinan. Selain itu,  nilai t statistik PDRB lebih besar  daripada  t tabel ini  megartikan  bahwa  pengaruh PDRB  teradap  kemiskinan  di  Kabupaten  Banjarnegara, Cilacap  Purbalingga,  Banyumas,  dan  Kebumen  adalah signifikan.  Secara  empiris,  penelitian  ini  sesuai  dengan temuan  Zamzami  (2014),  Wahyuningsih  &  Zamzami (2014),  dan  Silastri  (2017)  yang  menunjukkan  bahwa PDRB  memiliki  pengaruh  negatif  dan  signifikan terhadap  kemiskinan.  Pertumbuhan  PDRB  yang  tinggi meningkatkan  pendapatan  atau  pengeluaran  penduduk miskin  yang  tadinya  jauh  di  bawah  garis  kemiskinan
Hendry  Wijaya  et  al,  Analisis  Faktor  -  Faktor  yang  Mempengaruhi  Kemiskinan  (Studi  Kasus  di  Kabupaten  Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, Kebumen, dan Banyumas)
menjadi lebih mendekati garis kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi  yang  tinggi  dan  berkelanjutan  adalah  suatu keharusan bagi keberlangsungan pembangunan ekonomi dan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  di  suatu daerah.  Apabila  pertumbuhan  ekonomi  tidak  diimbangi dengan  peningakatan  kesempatan  kerja  yang  banyak maka  mengakibatkan  ketimpangan  dalam  pembagian dari  penambahan  pendapatan (cateris  paribus), dan selanjutnya  akan  menciptakan  sebuah  kondisi  dimana pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan tinggi (Tambunan, 2001).
Pertumbuhan  ekonomi  adalah  dalam  menurunkan jumlah penduduk di setiap daerah atau wilayah. Apabila pertumbuhan  ekonomi  mengalami  kenaikan  pada masing-masing  provinsi  hal  ini  mengindikasikan  bahwa kinerja pemerintah daerah mampu menaikan kesejahteraan  masyarakatnya,  sehingga  menurunkan jumah  penduduk  miskin  di  wilayahnya  (Rusdarti  dan Sebayang, 2013). PDRB merupakan indikator pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah.  Semakin  tinggi nilai  PDRB  suatu  wilayah,  maka  semakin  tinggi  pula potensi dari penerimaan daerah tersebut
Nilai koefisien regresi IPM adalah -0,9835 hal ini memiliki  makna  bahwa  PDRB  berdampak  negarif terhadap  kemiskinan.  Selain  itu,    nilai  t statistik IPM  lebih besar daripada t tabel ini megartikan bahwa pengaruh IPM teradap kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara, Cilacap Purbalingga, Banyumas, dan Kebumen adalah signifikan.  Temuan  penelitian  ini  sejalan  dengan Suliswanto (2010), Pratama (2014) dan Yolanda, (2017) yang  menemukan  IPM  memiliki  pengaruh  negatif  dan signifikan terhadap tingkat jumlah penduduk miskin.
Teori  pertumbuhan  ekonomi  baru  menjelaskan bahwa  pemerintah  memiliki  peranan  penting  dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (human capital). Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dapat dilihat dengan meningkatnya ilmu pengetahuan dan keterampilan seseorang (Khobadakhshi,  2011).  Peningkatan  ilmu  pengetahuan dan keterampilan akan berkorelsi positif terhadap tingkat produktivitas  kerja  seseorang,  yang  pada  akhirnya  akan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin. Maka dari itu, semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin meningkat juga  pengetahuan dan  keterampilan. Dengan demikian, akan mampu meningkatkan produktivitas,  pendapatan  dan  terlepas  dari  lingkaran kemiskinan  (Sitepu  dan  Sinaga,  2007).  Dengan demikian,  pendidikan  termasuk  salah  satu  modal manusia untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan serta untuk meningkatkan kesejahteraan.

## SIMPULAN
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adaah  bahwa variabel  inflasi  tidak  memiliki  pengaruh  signifikan terhadap  tingkat  kemiskinan  dan  PDRB  dan  IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat
kemiskinan  di  Kabupaten  Banjarnegara,  Banyumas, Cilacap, Kebumen dan Purbalingga. Hasil ini mengimplikasikan pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara,  Banyumas,  Cilacap,  Kebumen  dan Purbalingga  juga  perlu  meningkatkan  pendapatan  atau penerimaan  masyarakat  dan  IPM  yaitu  dengan menciptakan kesempatan kerja dan memberikan kemudahan  prosedur  kepada  para  investor,  memberikan pelatihan  kerja  kepada  masyarakat  serta    meningkatkan infrastruktur  pendidikan  maupun    kesehatan  di  wilayah Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap,  Kebumen dan Purbalingga.
Membuat  kebijakan  terkait  kemudahan  prosedur investasi  sehingga  memudahkan  investor  menanam modal. Maka akan mendorong perekonomian daerah dan membuka  lapangan  pekerjaan.  Kemudian  memberikan berbagai  pelatihan  kerja  kepada  masyarakat  dan menambah infrastruktur pendidikan serta kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhtar,  R.,  Liu,  H.,  and  Ali,  A.  (2017).  Influencing Factors  of  Poverty  in  Pakistan:  Time  Series Analysis. International  Journal  of  Economic  and Financial Issues, 7(2): 215 -222.
Arsyad, L. (2010). Dasar-Dasar Ekonomika
Pembangunan . UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
Badan  Pusat  Statistik  (2000-2019).  Provinsi  Jawa
Tengah dalam Angka tahun 2000-2019).
Semarang
Barika,  B.  (2013).  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,
Pengeluaran  Pemerintah,  Pengangguran  dan Inflasi  Terhadap  Tingkat  Kemiskinan  di  Provinsi se  Sumatera. Jurnal  Perencanaan  Ekonomi  dan Perencanaan Pembangunan . 5(1):27-36.
Endrayani, N. K. E., & Dewi, M. H. U. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Bali. E- Jurnal  Ekonomi  dan Bisnis  Universitas  Udayana . 5(1): 63-88.
Gujarati,  D.  (2012). Basic  Econometric .  Erlangga. Jakarta.
Hussain, S., & Malik, S. (2011). Inflation and Economic Growth:  Evidence  from  Pakistan. International Journal of Economics and Finance . 3(5): 262-276. Jhingan,  M.  L.  (2007). Ekonomi  Pembangunan  dan Perencanaan , Rajawali Pers. Jakarta.
Khobadakhshi,  A.  (2011).  Relationship  between  GDP and  Human  Development  Indices  in  India. International  Journal  of  Trade,  Economics  and Finance . 2(3):251-253.
Kuncoro,  M.  (2009).  Ekonomi  Pembangunan: Teori, Masalah  dan  Kebijakan .  UPP  STIM  YKPN. Yogyakarta.
Mankiw,  N.  G.  (2003). Teori  Makro  Ekonomi Terjemahan. Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka Utama
Hendry  Wijaya  et  al,  Analisis  Faktor  -  Faktor  yang  Mempengaruhi  Kemiskinan  (Studi  Kasus  di  Kabupaten  Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, Kebumen, dan Banyumas)
Nopirin , N. (2000). Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro dan Makro. Yogyakarta: BPFE.
Pratama,  Y.  C.  (2014).  Analisis  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Kemiskinan  di  Indonesia. Jurnal Bisnis dan Manajemen. 4 (2):210-223.
Rusdarti,  R.  &  Sebayang,  L.  K.  (2013).  Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi  Tingkat  Kemiskinan  di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Economia . 9(1):1-9. Silastri,  N.  (2017).  Pengaruh  Jumlah  Penduduk  dan Pendapatan  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB) Terhadap  Kemiskinan  di  Kabupaten  Kuantan Singingi. Jurnal Matematika Integratif. 9(1):1-18. Sitepu,  R  K.;  Sinaga,  B  M.  (2007)  The  Impact  Of Human  Capital  Investment  On  Economic  Growth And  Poverty  In  Indonesia:  Computable  General
Equlibriu. Soca: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, 7(2):1-14.
Sugema,  I.,  Irawan,  T.,  Adipurwanto,  D.,  Holis,  D.,  & Bakhtiar,  T.  (2010)  The  Impact  of  Inflation  on Rural  Poverty  in  Indonesiaan  Econometrics Approach. International  Research  Journal  of Finance and Economics . 58(1):50-57. Susanty, S (2013). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto,  Pengangguran  dan  Indeks  Pembangunan Manusia  terhadap  Kemiskinan  di  Jawa  Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel. J urnal Matematika Integratif, 9(1):1-18. Suliswanto,  M.  S.  W.  (2010).  Pengaruh  Produk Domestik  Bruto  (PDB)  dan  Indeks  Pembangunan Manusia  (IPM)  Terhadap  Angka  Kemiskinan  di
Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan. 8(2):357-366. Tambunan,  T.  (2001). Perekonomian  Indonesia:  teori dan temuan empiris. Ghalia Indonesia Todaro,  M.  P.  2000. Pembangunan  Ekonomi  di  Dunia Ketiga . EdisiKetujuh, Terjemahan
Haris
Munandar. Jakarta: Penerbit Erlangga
Wahyuningsih,  Y.  E.  &  Zamzami,  Z.  (2014).  Analisis Pengaruh  Produk  Domestik  Regional  Bruto  dan Jumlah  Penduduk  Terhadap  Tingkat  Kemiskinan di  Kabupaten  Nagan  Raya. Jurnal  Ekonomi  dan Kebijakan Publik Indonesia . 1(1):39-47.
Yolanda,  Y.  (2017).  Analysis  of  Factors  Affecting Inflation  and  its  Impact  on  Human  Development Index  and  Poverty  in  Indonesia.  European Research Studies Journal. 20(4):38-56.