PERBANDINGAN HUKUM HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN UU NO. 1

## TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
Atoillah Karim, S.H., M.Ag .
Fakultas Hukum Universitas Wiralodra, Indramayu Email: atorim68@gmail.com

## Abstrak
Marriage  in  Marriage  treasure  agreement  lawful  if  it  does  not  violate  the  law  and decency. And it does not violate the rules set forth in Article 29 of the Marriage Law on Treaties and Agreements Marriage Marriage in Islamic Law Compilation is quite clear, because these agreements are legally valid and it does not conflict with Islamic law. The marriage agreement also must be made according to the provisions described in Article 47 Compilation of Islamic Law. Marital Agreement can regard segregation of  assets  together  and  pooling  innate  property,  the  division  of  conjugal  rights  and obligations in terms of taking care of children outside nature that have been defined, and so forth. If the marital agreement that has been made by either party breached such agreement can be canceled and can be used as a reason for divorce to cancel or terminate the marriage bond.
Key Word: Marriage Agreement, Civil law, Compilation of Islamic Law.

## I. PENDAHULUAN
Perkawinan menurut hukum Islam yang disebut dengan Nikah, yaitu asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan  itu  bukan  saja  merupakan  satu  jalan  yang  amat  mulia  untuk  mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, melainkan dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dan yang lain 1 Menurut hukum islam, nikah merupakan suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya 2 .
Calon  pasangan  suami  isteri  sebelum  melangkah  kejenjang  perkawinan hendaknya  membuat  suatu  perjanjian  kawin.  Isi  yang  diatur  dalam  perjanjian  kawin tergantung  pada  pihak-pihak  calon  suami  dan  calon  isteri,  asal  tidak  bertentangan
1 Dedi Ismatullah, Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam Indonesia, Bandung, Pustaka Setia, 2011. hlm. 32.
2 Ibid, hlm. 34
dengan  undang-undang,  agama,  kepatutan  atau  kesusilaan.  Bentuk  dan  isi  perjanjian tersebut  sama  seperti  perjanjian  pada  umumnya,  karena  pada  kedua  belah  pihak diberikan kebebasan (sesuai dengan asas hukum “kebebasan berkontrak”) asalkan tidak bertentangan  dengan  undang-undang,  kesusilaan  atau  tidak  melanggar  ketertiban umum. Isi perjanjian kawin dapat berupa pemisahan harta kekayaan, pembagian biaya keluarga,  mengatur  terhadap  profesi  masing-masing  calon  suami  isteri  selama perkawinan itu berlangsung. Semua hal tersebut bisa dimasukkan sebagai bagian dari perjanjian perkawinan tersebut.
Perjanjian perkawinan yang diatur dalam pasal 29 Undang-undang no. 1 tahun 1974 bukan hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan saja melainkan juga  meliputi  hak-hak/kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  kedua  belah  pihak sepanjang  perjanjian  itu  tidak  bertentangan  dengan  batas-batas  hukum,  agama  dan kesusilaan.
Akibat dari perkawinan biasanya berdampak sosial dan hukum, mulai pada saat perkawinan,  Selama  perkawinan  maupun  setelah  perkawinan,  karena  dalam  suatu perkawinan banyak hal yang akan terjadi dan di alami, seperti masalah harta, keturunan, dimana  apabila  tidak  ada  ketentuan  yang  jelas  khususnya  dalam  masalah  harta kekayaan, seperti pembagian harta peninggalan dari yang meninggal maupun harta dari perceraian,  maupun  juga  tentang  masalah  harta  bawaan  masing-masing,  pasti  akan banyak menimbulkan persoalan dan dapat menimbulkan putusnya tali perkawinan.
Perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dibuat sebelum perkawinan  berlangsung,  dan  mulai  berlaku  sejak  perkawinan  itu  dilangsungkan. Perjanjian itu diletakkan pada akta nikah dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan surat nikah dan perjanjian perkawinan itu dibuat atas persetujuan dan keinginan bersama, dibuat secara tertulis, disahkan oleh pegawai catatan sipil, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Bersumber pada UU No. 1 tahun 1974 pasal 29 dan pasal 47 dalam Kompilasi Hukum Islam 3 .
Perkembangan  yang terjadi belakangan ini sering terjadi permasalahan dalam perkawinan, dimana suami dan isteri sering mengalami persoalan khususnya mengenai harta  kekayaan  dalam  perkawinan,  kebanyakan  yang  sering  dirugikan  disini  adalah seorang  isteri,  misalnya  selama  perkawinan  seorang  isteri  sering  mendapatkan
3 htps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=465340400169023&id=43589486978024, diakses pada 2 Juli 2016.
perlakuan yang tidak baik dari seorang suami, dan si suami sering melakukan kesalahan lainnya,  seperti  suami  suka  berjudi,  mabuk-mabukan  sehingga  sering  menghabiskan uang dari harta yang diperoleh bersama, maupun terkadang menghabiskan juga harta bawaan  dari  si  isteri.  Sehingga  merugikan  si  isteri  dalam  halmaterinya.  Namun sebaliknya juga si isteri terlalu boros dalam memakaiharta bersama dan tentunya akan merugikan suami yang sudah bekerja keras mengumpulkan harta tersebut.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah  kedudukan  Perjanjian  Perkawinan  dalam  Harta  Perkawinan berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Apakah akibat  yang di timbulkan dari adanya  Perjanjian Perkawinan tersebut berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?

## Tujuan
a. Untuk mengetahui kedudukan Perjanjian Perkawinan dalam Harta Perkawinan berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
b. Untuk mengetahui akibat yang di timbulkan dari adanya Perjanjian Perkawinan tersebut berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

## II. KAJIAN TEORI

## 2.1.   Pengertian Perkawinan
Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi:
“ Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.
Menurut Kompilasi Hukum Islam adalah:
“Perkawinan  ialah  akad  yang  sangat  kuat  atau  miitsaqan  ghalizhan untuk  mentaati  perintah Allah  dan  melaksanakannya  merupakan ibadah”.
Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah:
“ Perkawinan,  ialah  pertalian  yang  sah  antara  seorang  lelaki  dan seorang perempuan untuk waktu yang lama”.
Menurut Al Qur’an, perkawinan adalah: Firman Tuhan yang ditujukan kepada kaum  pria  dan  wanita,  selama  mereka  itu  jasmaninya  mampu  untuk  melakukan perkawinan itu 4 .
Sementara itu banyak sarjana-sarjana yang berpendapat, antara lain:
Paul Scholten yang menyatakan: “Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria untuk hidup bersama yang diakui oleh Negara” 5 .
R. Subekti menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama” 6 .
Istilah  perkawinan  menurut  hukum  islam  disebut  nikah  atau  ziwaj’.  Kedua istilah ini dilihat dari arti katanya dalam bahasa Indonesia ada perbedaan, sabab kata nikah’ berarti hubungan seks antar suami-isteri sedangkan ‘ziwaj’ berarti kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami- isteri  untuk  mencapai  tujuan  hidup  dalam  melaksanakan  ibadat  kebaktian  kepada Allah 7 .
Perkawinan  ialah,  pertalian  yang  sah  antara  seorang  lelaki  dan  seorang perempuan  untuk  waktu  yang  lama.  Undang-undang  memandang  perkawinan  hanya dari hubungan keperdataan, demikian pasal 26 Burgelijk Wetboek 8 .
Pasal tersebut hendak menyatakan, bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan  yang  memenuhi  syarat-syarat  yang  ditetapkan  dalam  Kitab  Undang- undang  Hukum  Perdata,  dan  syarat-syarat  serta  peraturan  agama  dikesampingkan. Suatu  asas  lagi  dari  BW  ialah  poligami  dilarang.  Larangan  ini  termasuk  ketertiban umum,  artinya  bila  dilanggar  selalu  diancam  dengan  pembatalan  perkawinan  yang dilangsungkan itu 9 .
Perkawinan  bukan  hanya  mempersatukan  dua  pasangan  manusia,  yakni  laki- laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sskinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.
4 Yusuf Wibisono, Monogami atau Poligami. Bulan bintang, Jakarta, 1980, cetakan pertama, hlm. 5.
5 Happy Marpaung, Masalah Perceraian, Tonis, Bandung, 1983, hlm. 9.
6 R. Subekti, pokok-pokok Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 9
7 R. Abdul Djamali, Hukum Islam, Mandar Maju, Bandung, 2002, cetakan ketiga, hlm. 77.
8 R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermesa, Jakarta, 2001, cetakan 29, hlm. 23.
9 Ibid.
Untuk  menegakkan  cita-cita  kehidupan  keluarga  tersebut  perkawinan  tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sifatnya global, tetapi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara 10 .
Perkawinan  adalah  suatu  perjanjian  suci  antara  seorang  laki-laki  dan  seorang perempuan  untuk  membentuk  keluarga  bahagia.  Definisi  itu  memperjelaskan pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian.
Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan Kabul  yang harus diucapakn dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan  calon  isteri,  jika  kedua-duanya  sepenuhnya  berhak  atas  dirinya  menurut  hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu 11 .
Pekawinan menurut hukum Islam disebut nikah atau ziwaj’. Kedua istilah ini dilihat  dari  arti  katanya  dalam  bahasa  Indonesia  ada  perbedaan,  sebab  kata  ‘nikah’ berarti hubungan seks antar suami istri sedangkan ‘ziwaj’ berarti kesepakatan  antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami-isteri untuk  mencapai  tujuan  hidup  dalam  melaksanakan  ibadat  kebaktian  kepada  Allah. Karena  itu  sebelum  melangsungkan  perkawinan  bagi  calon  suami-isteri  benar-benar bersedia  melanjutkan  hidup  sebagai  pelaksanaan  perintah  Allah  yang  dicantumkan dalam Al-Quran 12 .

## 2.2.  Syarat-syarat Perkawinan
Yang dimaksud dengan syarat, ialah segala sesuatu yang telah ditentukan dalam hukum  islam  sebagai  norma  untuk  menetapkan  sahnya  perkawinan  sebelum dilangsungkan 13 .
Syarat-syarat  yang  perlu  dipenuhi  seseorang  sebelum  melangsungkan perkawinan itu ada enam, ialah:

## a.   Persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaaan
Calon suami-isteri mempunyai dorongan (motivasi) yang sama untuk membentuk suatu  kehidupan  keluarga.  Motivasi  mereka  itu  sebagai  persetujuan  masing- masing  yang  diperoleh  dengan  adanya  saling  mengerti  dan  berkeinginan  lanjut berpartisipasi dalam membentuk satu keluarga.
10 Dedi Ismatullah, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Bandung, 2011, cetakan kesatu, hlm. 30.
11 Ibid.
12 R. Abdul Djamali, Hukum Islam. Op Cit.
13 Ibid.

## b.   Dewasa
Ukuran dewasa seseorang tidak dilihat dari usia melainkan dari kedewasaan fisik dan  psikis  yang  sekurang-kurangnya  ada  tanda-tanda  kematangan  diri.  Tanda- tanda itu bagi seorang pria sejak pertama kali menghasilkan sperma (baliqh) dan bagi  seorang  wanita  sejak  menstruasi  pertama.  Tetapi  ukuran  itu  tidak  mutlak, karena  dimaksud  dengan  kedewasaan  fisik  yang  ditempuh  oleh  hukum  Islam sesuai  ilmu  kesehatan  bagi  setiap  bangsa  yang  mungkin  ada  perbedaannya. Sedangkan  kedewasaan  psikis  dimaksudkan  bahwa  bagi  para  pihak  tidak memiliki  kesehatan  mental  yang  baik,  mempunyai  rasa  tanggung  jawab  sebagi suami-isteri terutama dalam mendidik anak-anaknya dengan wajar dan terhormat.

## c.   Kesamaan Agama Islam
Hal  ini  dimaksudkan  bahwa  dalam  memelihara  keturunan  yang  sah  tidak  ada pertentangan  memperebutkan  atau  mengalahnya  salah  satu  pihak  untuk terwujudnya  keagamaan  keturunan  mereka  itu.  Dalam  islam  tidak  mengenal perkawinan beda agama 14 .

## d.   Tidak dalam Hubungan Nasab
Hubungan  nasab,  ialah  hubungan  keluarga  dekat  baik  dari  pihak  ibu  maupun bapak.  Syarat  ini  diperlukan  karena  hubungan  darah  yang  dekat  baik  secara vertical maupun horizontal tidak dikehendaki, sebab perkawinan dalam keturunan satu darah masih merupakan keluarga besar.

## e.   Tidak ada Hubungan Rodhoah
Rodhoah ialah sepersusuan, maksudnya bahwa antara pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan itu pernah mendapat air susu satu ibu ketika masih bayi  walaupun  keduanya  orang  lain.  Dalam  hubungan  rodhoah  ini  haram  juga hukumnya  kalau  yang  menikah  saudara-saudara,  suami,  paman,  bibi,  dan keponakan dari ibu, yang akan menikah dengan anak sepersusuanya.

## f.   Tidak Semenda (mushoharoh)
Artinya kedua calon suami-isteri tidak mempunyai hubungan perkawinan seperti antara  bapak/ibu  dan  menantu,  anak  dan  bapak/ibu  tiri,  anak  bawaan  dalam perkawinan ibu/bapak 15 .
15 Ibid, hlm 85.
Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (pasal 2 ayat 1).
Sementara  itu  pada  pasal  6  Undang-undang  nomor  1  tahun  1974  tentang perkawinan juga menyatakan bahwa syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:
1.   Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.
2.   Untuk  melangsungkan  perkawinan  seorang  yang  belum  mencapai  umur  21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3.   Dalam salahsatu seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan  tidak  mampu  menyatakan  kehendaknya,  maka  izin  dimaksud  ayat  2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4.   Apabila  kedua  orang  tua  telah  meninggal  dunia  dalam  keadaan  tidak  mampu untuk  menyatakan  kehendaknya,  maka  izin  diperoleh  dari  wali,  orang  yang memelihara  atau  keluarga  yang  mempunyai  hubungan  darah  dalam  garis keturunan  lurus  keatas  selama  mereka  masih  hidupdan  dalam  keadaan  dapat menyatakan kehendaknya.
5.   Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan  (4) pasal  ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan potang tersebut dapat  memberikan  izin  setelah  lebih  dahulu  mendengar  orang-orang  tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6.   Ketentuan tesebut dalam ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-undang  perkawinan  menentukan  bahwa tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-perundang-undangan yang berlaku.
2.3.   Tujuan Perkawinan:
a.   Adanya  pengakuan  atau  ikrar  perkawinan  yang  dapat  diterima  dengan keterangan  para  saksi,  dengan  syarat  perkawinan  itu  sudah  diketahui  oleh umum.
b.   Menunjukkan peristiwa bahwa akad nikah merupakan ikatan kekeluargaan yang fundamental perlu dijaga dan diselamatkan.
c.   Dengan  adanya  akta  perkawinan  untuk  menghormati  akad  nikah  dan  atau sangkalan  dan  juga  untuk  menghindari  kerusakan-kerusakan  yang  mungkin akan timbul 16 .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3. 1.  Harta Perkawinan
a.   Pengertian Harta Perkawinan
Harta  perkawinan  menurut  hukum  adalah  semua  harta  yang  dikuasai,  suami isteri  selama  mereka  terikat  dalam  perkawinan,  baik  harta  kerabat  yang  dikuasai maupun  harta  perorangan  yang  berasal  dari  harta  warisan,  harta  hibah,  harta penghasilan  sendiri,  harta  pencaharian  bersama  suami-isteri  dan  barang-barang hadiah 17 .
b. Macam-macam Harta Perkawinan
a) Harta Bawaan
Adalah  harta  yang  diperoleh  atau  dikuasai  suami-isteri  sebelum perkawinan. Macam-macam Harta Bawaan adalah sebagai berikut: 18
1) Harta peninggalan, adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami- isteri kedalam pernikahan yang berasal dari peninggalan harta orang tua utuk diteruskan penguasaan dan pemanfaatannya guna kepentingan para ahli ahli waris bersama, dikarenakan harta peninggalan itu tidak terbagi-bagi kepada setiap ahli waris.
2) Harta Warisan, adalah harta atau barang-barang yang dibawah oleh suami atau isteri  kedalam  perkawinan  yang  berasal  dari  harta  warisan  orang  tua  untuk dikuasai  dan  dimiliki  secara  perseorangan  guna  memelihara  kehidupan berumah tangga.
3) Harta  Wasiat,  adalah  harta  atau  barang  yang  dibawa  oleh  suami  atau  isteri kedalam perkawinan yang berasal dari hibah atau wasiat anggota kerabat.
4) Harta pemberian atau hadiah, adalah harta atau barang-barang  yang dibawa oleh suami atau isteri kedalam perkawinan yang berasal dari pemberian atau
16 K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hlm. 16-17.
17 Makalah  Pendidikan, http://pendidikan.blogspot.com/2010/11/hukum-hartaperkawinan .html?m=1 diakses tanggal 13 Juli 2016
18 Ibid.
hadiah para anggota kerabat dan mungkin juga orang lain karena hubungan baik.
b) Harta Penghasilan
Adalah  harta  yang  diperoleh  atau  dikuasai  oleh  suami-isteri  secara perorangan  sebelum  atau  sesudah  perkawinan.  Harta  penghasilan  pribadi  ini terlepas  dari  pengaruh  kekuasaan  kerabat,  pemiliknya  dapat  melakukan transaksi atas harta tersebut tanpa bermusyawarah dengan para anggota kerabat yang lain 19 .

## c) Harta Pencaharian
Adalah harta yang diperoleh oleh suami atau isteri bersama-sama selama perkawinan  tanpa  mempersolkan  apakah  dalam  mencari  harta  kekayaan  itu suami  aktif  bekerja  sedangkan  isteri  mengurus  rumah  tanggadan  anak-anak, kesemua harta kekayaan yang didapat suami isteri itu adalah hasil pencaharian mereka yang berbentuk harta bersama suami isteri 20 .

## d) Hadiah Perkawinan
Adalah  harta  yang  diperoleh  suami  isteri  ketika  upacara  perkawinan sebagai  hadiah.  Hadiah  yang  diterima  mempelai  pria  sebelum  upacara perkawinan dimasukkan  dalam harta bawaan suami sedangkan  yang diterima mempelai wanita sebelum upacara perkawinan masuk dalam harta bawaan isteri dan  semua  hadiah  yang  disampaikan  ketika  kedua  mempelai  bersanding  dan menerima ucapan selamat dari para hadirin adalah harta bersama kedua suami isteri terlepas dari pengaruh kekuasaan kerabat atau hanya dibawah pengaruh orang tua yang melaksanakan upacara perkawinan itu yang kedudukan hartanya diperuntukkan kedua mempelai bersangkutan.
Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 25 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menetukan  lain,  dan  apabila  perkawinan  putus  maka  harta  bersama  tersebut diatur  menurut  hukumnya  masing-masing  dan  apabila  sebelum  perkawinan
19 Ibid.
20 Ibid.
berlangsung  sudah  diadakan  perjanjian  perkawinan  tentang  pemisahan  harta perkawinan  maka  perjanjian  itu  berlaku  sesuai  dengan  apa  yang  telah diperjanjikan 21 .

## 3.2.   Perjanjian
Perjanjian merupakan sumber dari perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu pihak atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban  yang dibebankan pada debitor dalam  perjanjian, memberikan  hak kepada pihak kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut 22 .
Menurut ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perjanjian didefinisikan sebagai:
“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.
Jika diperhatikan dengan seksama, rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain.
Abdulkadir  Muhammad  mengemukakan  bahwa  perjanjian  adalah  suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu  hal  mengenai  harta  kekayaan.  Ahli  hukum  lain  mengemukakan  bahwa  suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang yang lain atau  dimana  dua  orang  itu  saling  berjanji  untuk  melaksanakan  suatu  hal  yang menimbulkan perikatan berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis 23 .
Menurut J. Satrio, perjanjian dapat mempunyai dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit,  dalam  arti  luas  suatu  perjanjian  berarti  setiap  perjanjian  yangyang menimbulkan  akibat  hukum  sebagai  yang  dikehendaki  oleh  para  pihak  termasuk didalamnya  perkawinan,  perjanjian  perkawinan,  dan  lain-lain,  dan  dalam  arti  sempit perjanjian berarti hanya ditujukan kepadahubungan-hubungan hukum dalam lapangan
21 Ibid.
22 Kartini  Muljadi,  Gunawan  widjadja,  Perikatan  Yang  Lahir  Dari  Perjanjian,  Rajawali  Pers,  Jakarta, 2010, cetakan Kelima, hlm. 91.
23 Owi3, Hukum Perjanjian, http://owi3.wordpress.com/2010/04/20/hukum-perjanjian/ diakses 14 Juli 2016.
hukum  kekayaan  saja,  seperti  yang  dimaksud  oleh  buku  III  Kitab  Undang-undang Hukum Perdata 24 .
a. Syarat-syarat sahnya Perjanjian
Syarat-syarat sahnya Perjanjian dapat kita temukan di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang bunyinya:
Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat:
1.   Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2.   Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3.   Suatu pokok persoalan tertentu
4.   Suatu sebab yang tidak terlarang
Ke  empat  unsur  tersebut  selanjutnya,  dalam  doktrin  ilmu  hukum  yang berkembang, digolongkan kedalam dua unsur, yaitu 25 :
1.   Dua  unsur  pokok  yang  menyangkut  subyek  (pihak)  yang  mengadakan perjanjian (unsur subyektif)
2.   Dua  unsur  pokok  lainnya  yang  berhubungan  langsung  dengan  obyek perjanjian (unsur obyektif).
Unsur subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan antara para pihak  yang berjanji,  dan  kecakapan  dari  pihak-pihak  yang  melaksanakan  perjanjian.  Sedangkan unsur obyektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan obyek yang diperjanjian,  dan  klausa  dari  obyek  yang  berupa  prestasi  yang  disepakati  untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum.  Tidak  terpenuhinya  salah  satu  unsure  dari  ke  empat  unsure  tersebut menyebabkan  cacat  dalam  perjanjian,  dan  perjanjian  tersebut  diancam  dengan kebatalan,  baik  dalam  bentuk  dapat  dibatalkan  (jika  melanggar  dan  tidak  memenuhi unsur subyektif) dan dapat dibatalkan demi hukum (jika melanggar dan tidak memenuhi unsure obyektif). Dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan.

## b. Perjanjian Perkawinan
Perjanjian perkawinan dalam pengertian Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  merupakan  suatu  kesepakatan
24 Kartini Muljadi, Gunawan widjadja, Op Cit , hlm. 14.
25 Ibid, hlm 93.
bersama bagi calon suami dan calon isteri yang harus dipenuhi apabila mereka sudah menikah,  tetapi  jika  salah  satu  tidak  memenuhi  ataupun  melanggar  perjanjian perkawinan tersebut maka salah satunya bisa menuntut meminta untuk membatalkan perkawinannya begitu juga sebaliknya, sebagai sanksi tidak terpenuhinya perjanjian perkawinan tersebut (Pasal 51 KHI). Perjanjian perkawinan juga bisa disebut sebagai perjanjian pra-nikah karena perjanjian perkawinan dilaksanakan secara tertulis pada waktu  sebelum  perkawinan  dilangsungkan  dan  harus  disahkan  oleh  Pegawai Pencatatan Nikah (Pasal 47 ayat 1 KHI dan Pasal 29 ayat 1 UU perkawinan) 26 .
“ Pasal  47  ayat  1  KHI: pada  waktu  atau  sebelum  perkawinan  dilangsungkan kedua  calon  mempelai  dapat  membuat  perjanjian  tertulis  yang  disahkan  Pegawai Pencatatan Nikah mengenai kedudukan harta dalam Perkawinan”.
“ Pasal 51 KHI: pelanggaran atas perjanjian perkawinan member hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama”.
“ Pasal  29  ayat  1  UU  No.  1/1974 :  pada  waktu  atau  sebelum  perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis  yang  disahkan  oleh  Pegawai  pencatatan  perkawinan,  setelah  mana  isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

## c. Bentuk Perjanjian Perkawinan
Calon  suami-isteri  yang  ingin  mengajukan  perjanjian  perkawinan  bias bermacam-macam  bentuknya,  baik  itu  mengenai  taklik  talak,  harta  kekayaan/harta bersama,  poligami  ataupun  perjanjian  lain  yang  tidak  bertentangan  dengan  hukum islam (Pasal 45 KHI).61
“ Pasal  45  KHI: kedua  calon  mempelai  dapat  mengadakan  perjanjian perkawinan dalam bentuk:
1.   Taklik talak; dan
2.   Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam”.
Penulis  disini  akan  menjelaskan  perjanjian  perkawinan  mengenai  harta kekayaan/harta  bersama  saja  sesuai  dengan  judul  dan  masalah  yang  penulis  angkat.
26 Journalicious, Perjanjian  Perkawinan , http://jilbabkujiwaku.blogspot.com/2011/01/perjanjian-perka winan -menurut-undang.html?m=1, diakses 19 Juli 2016.
Perjanjian  Perkawinan  mulai  berlaku  sejak  perkawinan  dilangsungkan  dihadapan pegawai pencatatan nikah (Pasal 29 ayat 3 UU No. 1/1974 dan Pasal 50 ayat 1 KHI). Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua  belah  pihak  ada  perjanjian  untuk  mengubah  dan  perubahan  tidak  merugikan pihak ketiga (Pasal 29 ayat 4 UU no. 1/1974) 27 .
“ Pasal 29 ayat 3 UU no 1/1974: perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan”.
“ Pasal  29  ayat  4  UU  no  1/1974: selama  perkawinan  berlangsung  perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”.
“ Pasal 50 ayat 1 KHI: perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para  pihak  dan  pihak  ketiga  terhitung  mulai  tanggal  dilangsungkannya  perkawinan dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah”.
Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.  Harta  isteri tetap menjadi  hak isteri  dan dikuasai  penuh olehnya, begitu juga dengan harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya (Pasal 86  ayat  1  dan  2  KHI).  Berlaku  demikian  juga  dengan  harta  bawaan  masing-masing. Apabila  dibuat  perjanjian  perkawinan  mengenai  pemisahan  harta  bersama  atau  harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (Pasal 48 ayat 1 KHI).
“ Pasal  48  ayat  1  KHI: apabila  dibuat  perjanjian  perkawinan  mengenai pemisahan  harta  bersama  atau  harta  syarikat,  maka  perjanjian  tersebut  tidak  boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga”.
“ Pasal 86 ayat 1 dan 2 KHI: (1) pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan, (2) harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh oleh suami”.
Menurut  Undang-undang  nomor  1  tahun  1974  dan  Kompilasi  Hukum  Islam perjanjian perkawinan juga bisa batal dan terhapus karena:
1.   Suami atau isteri melanggar apa yang sudah diperjanjikan
27 Ibid.
2.   Suami  atau  isteri  tidak  memenuhi  salah  satu  syarat  dalam  Perjanjian Perkawinan. Jadi intinya bagi siapapun yang ingin melangsungkan perkawinan (terutama bagi kaum perempuan) untuk menghindari hal yang tidak diinginkan atau  masalah  perkawinan  khususnya  dalam  masalah  Harta  perkawinan  boleh mengajukan  Perjanjian  Perkawinan  terhadap  calon  suaminya  nanti  asalkan Perjanjian Perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan syari’at Islam.

## 3.3.   Konsepsi Perjanjian Perkawinan Dalam Harta Perkawinan
Dalam  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  Perjanjian Perkawinan diatur pada Pasal 29, yang bunyinya:
(1)  Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan  bersama  dapat  mengadakan  Perjanjian  tertulis  yang disahkan  oleh  Pegawai  Pencatatan  Perkawinan,  yang  mana  isinya berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut
(2) Perjanjian  tersebut  tidak  dapat  disahkan  bilamana  melanggar  batas- batas hukum, agama dan kesusilaan
(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
(4)  Selama  perkawinan  berlangsung  perjanjian  tidak  dapat  dirubah, kecuali  bila  dari  kedua  pihak  ada  persetujuan  untuk  merubah  dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
Perjanjian Perkawinan adalah perjanjian yang dilakukan oleh calon suami/isteri mengenai kedudukan harta setelah mereka melangsungkan perkawinan.
Menurut  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  dengan  adanya  perkawinan, maka sejak itulah harta kekayaan baik harta asal maupun harta bersama suami dan isteri bersatu, kecuali ada perjanjian perkawinan.
Dalam  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  Harta Perkawinan mengenal dua macam Harta Perkawinan, yaitu:
 Harta bawaan/harta asal
 Harta Bersama (Pasal 35)
Harta  bawaan  atau  harta  asal  adalah  harta  yang  dibawa  masing-masing suami/isteri  kedalam  perkawinan,  dimana  yang  menjadi  pengurus  adalah  masing- masing  pihak  tersebut,  sedangkan  harta  bersama  adalah  harta  yang  dibentuk  selama perkawinan.
Menurut  Undang-undang  Perkawinan  tidak  ada  namanya  penyatuan  harta, tetapi dibedakan antara harta asal dan harta bawaan, berbeda dengan penjelasan yang
terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa dalam perkawinan akan menimbulkan penyatuan harta setelah perkawinan itu berlangsung.
Dengan adanya Perjanjian Perkawinan, maka harta asal suami atau isteri tetap terpisah dan tidak terbentuk harta bersama, suami-isteri memisahkan harta yang didapat masing-masing selama perkawinan.
Dalam  penjelasan  Pasal  29  Undang-undang  Perkawinan  disebutkan  bahwa tak’lik  talak  tidak  termasuk  dalam  Perjanjian  Perkawinan.  Perjanjian  Perkawinan dibuat  pada  waktu  sebelum  Perkawinan  berlangsung.  Perjanjian  Perkawinan  dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, apabila telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, maka isi perjanjian tersebut mengikat para pihak dan juga pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut.
Perjanjian Perkawinan mulai berlaku sejak Perkawinan berlangsung dan tidak boleh  dirubah  kecuali  atas  persetujuan  kedua  belah  pihak  dengan  catatan  perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga yang tersangkut.

## 3.4.  Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
Pada Pasal 29 Undang-undang Perkawinan, tidak menjelaskan secara spesifik hal-hal yang dapat diperjanjikan, kecuali hanya menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, dari hal ini berarti semua hal  bisa  diperjanjikan  asalkan  tidak  bertentangan  dengan  hukum  dan  kesusilaan, misalkan  tentang  harta  sebelum  dan  sesudah  perkawinan  atau  setelah  perceraian, pembukaan rekening Bank.
Dari  penjelasan  diatas  sudah  cukup  jelas  bagaimana  kedudukan  Perjanjian Perkawinan  dalam  Harta  Perkawinan  sah  menurut  hukum  apabila  tidak  melanggar hukum dan kesusilaan. Dan tidak melanggar aturan yang diatur dalam Pasal 29 Undang- undang Perkawinan tentang Perjanjian Perkawinan.

## 3.5.  Menurut Kompilasi Hukum Islam
Perjanjian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 47, yang bunyinya:
(1)  pada  waktu  atau  sebelum  perkawinan  dilangsungkan  kedua  calon mempelai  dapat  membuat  perjanjian  tertulis  yang  disahkan  Pegawai Pencatat  Nikah  mengenai  kedudukan  harta  dalam  perkawinan,  (2) perjanjian  tersebut  dalam ayat  (1) dapat  meliputi percampuran harta
pribadi  dan  pemisahan  harta  pencaharian  masing-masing  sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum islam, (3) disamping ketentuan ayat  (1)  dan  (2)  diatas,  boleh  juga  isi  perjanjian  itu  menetapkan kewenangan  masing-masing  untuk  mengadakan  ikatan  hipotik  atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat”.
Perjanjian mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama Perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak dan selama perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.
Jadi  jelas,  perjanjian  perkawinan  hanya  dapat  dirubah  jika  ada  kesepakatan kedua belah pihak. Bila keinginan untuk merubah itu datang hanya dari satu pihak, dan satu pihak lain tidak setuju, maka perubahan tersebut tidak sah yang berarti perjanjian yang disepakati belum mengalami perubahan.
Dengan demikian kedudukan Perjanjian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam  sudah  cukup  jelas,  karena  perjanjian  tersebut  sah  menurut  hukum  dan  tidak bertentangan  dengan  hukum  islam.  Perjanjian  Perkawinan  juga  harus  dibuat  sesuai ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam.

## 2.9. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Dalam  sebuah  Perkawinan  masyarakat  kita  sejak  dulu  mengenal  adanya pencampuran  harta  perkawinan.  Para  mempelai  tidak  pernah  meributkan  mengenai harta  masing-masing  pihak.  Asas  saling  percaya  dan  memahami  pasangan  menjadi landasan dalam penyatuan harta kekayaan. Perlahan budaya asing yang dikenal bersifat individualistis  dan  mtrelialistis  masuk  ke  Indonesia  melalui  para  penjajah.  Setelah berabad-abad pola hidup mereka menurun pada generasi bangsa Indonesia.

## IV. Kesimpulan
Dari  hasil  pembahasan  sebelumnya,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai berikut:
1.   Kedudukan  Perjanjian  Perkawinan  dalam  Harta  Perkawinan  sah  menurut  hukum apabila tidak melanggar hukum dan kesusilaan. Dan tidak melanggar aturan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Perkawinan tentang Perjanjian Perkawinan dan kedudukan Perjanjian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam sudah cukup jelas, karena perjanjian tersebut sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum  islam.  Perjanjian  Perkawinan  juga  harus  dibuat  sesuai  ketentuan  yang dijelaskan dalam Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam.
2.   Perjanjian  perkawinan  khususnya  dalam  harta  perkawinan  akan  menimbulkan akibat yang positif dan negatif bagi pasangan yang melakukan perjanjian ini. Dalam hal  positif  Perjanjian  perkawinan  bukan  merupakan  suatu  harapan  jika  kelak perkawinan ini akan berkahir dengan perceraian, justru dengan adanya perjanjian ini  dapat  memberikan  batasan  yang  jelas  tentang  apa  yang  harus  dan  boleh dilakukan pasangan masing-masing pihak dan perkawinan akan langgeng. Dalam hal negatif perjanjian perkawinan akan menimbulkan rasa tidak saling percaya antar pasangan, karena hal itu akan dianggap tidak baik karena bukan kebahagian yang dicari melainkan harta perkawinan saja yang menjadi target utama yang diinginkan. Dan  perjanjian  perkawinan  juga  bisa  berakibat  putusnya  tali  perkawinan  apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar hal yang telah diperjanjikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Dedi Ismatullah, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Bandung, 2011, cetakan kesatu _____________, Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam Indonesia, Bandung, Pustaka Setia, 2011.
Happy Marpaung, Masalah Perceraian, Tonis, Bandung, 1983
K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976
Kartini Muljadi,  Gunawan widjadja, Perikatan Yang  Lahir Dari Perjanjian, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, cetakan Kelima
R. Abdul Djamali, Hukum Islam, Mandar Maju, Bandung, 2002, cetakan ketiga,
R. Subekti, pokok-pokok Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta,
_________, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermesa, Jakarta, 2001, cetakan 29
Yusuf  Wibisono,  Monogami  atau  Poligami.  Bulan  bintang,  Jakarta,  1980,  cetakan pertama
----------------------------------------------------------------------------------------------- Jurnal  Pendidikan, http://pendidikan.blogspot.com/2010/11/hukumhartaperkawinan . html?m=1 diakses tanggal 13 Juli 2016
Journalicious, Perjanjian  Perkawinan , http://jilbabkujiwaku.blogspot.com/2011/01/ perjanjian-perkawinan -menurut-undang.html?m=1, diakses 19 Juli 2016.
Owi3, Hukum  Perjanjian, http://owi3.wordpress.com/2010/04/20/hukum-perjanjian/ diakses 14 Juli 2016.