Asas Kepastian Hukum dalam Aturan Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan Undang-Undang Hukum Keluarga Malaysia
Ardiansyah Email : ardiansyahkudi22@gmail.com

## Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri  Sunan Kalijaga Yogyakarta

## Abstract
This  article  discusses  the  rules  of  sanctions  against  marriage  registration  violations  in Malaysia.  Unregistered  marriages  often  negate  the  rights  that  must  be  fulfilled  for  both spouses  and  children.  The  imposition  of  sanctions  for  those  who  fail  to  register  their marriages is oriented towards the highly essential welfare to establish legal certainty for Malaysian citizens who enter into marriage. This writing focuses on the violation rules of marriage registration under Article 125 of the Federal Territories Act 303 of Malaysia. This research  employs  a  normative  juridical  approach  with  legislative  and  conceptual approaches  using  Gustav  Radbruch's  legal  certainty  theory.  The  results  of  this  study indicate  that  the  rules  of  sanctions  for  marriage  registration  violations  in  Malaysia  are highly  important  and  relevant  in  the  application  of  the  principle  of  legal  certainty  to protect the rights of citizens who enter into marriage.
Keywords: Legal Certainty, Marriage Registration, Family Law, Malaysia.

## Abstrak
Artikel ini membahas tentang aturan sanksi terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan di  Malaysia.  Perkawinan  yang  tak  tercatat  seringkali  menegasikan  hak-hak  yang  mesti terpenuhi, baik suami, istri dan anak. Pemberian sanksi bagi mereka yang tak mencatatkan perkawinannya  berorientasi  pada  kemaslahatan  yang  sangat  penting  demi  terciptanya kepastian  hukum  bagi  warga  negara  Malaysia  yang  melangsungkan  perkawinan.  Tulisan ini berfokus pada aturan pelanggaran pencatatan perkawinan pasal 125 Akta 303 wilayah persekutuan  Malaysia.  Peneltian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dengan pendekatan  perundang-undangan  dan  konseptual  menggunakan  teori  kepastian  hukum Gustav Radbruch. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan sanksi pada pelanggaran pencatatan  perkawinan  di  Malaysia  sangat  penting  dan  relevan  dalam  penerapan  asas kepastian  hukum  untuk  terciptanya  perlindungan  terhadap  hak-hak  warga  negara  yang melangsungkan perkawinan.
Kata kunci : kepastian hukum, pencatatan perkawinan, Hukum Keluarga, Malaysia.

## A. Pendahuluan
Dalam dikursus hukum keluarga muslim, ketentuan pencatatan perkawinan menjadi isu  yang sangat  penting 1 .  Selain  itu,  terdapat  berbagai  tanggapan  terhadap  pelanggaran pencatatan perkawinan di beberapa negara mayoritas muslim. Di Malaysia misalkan, sejak
1 Ahmad  Khoirul  Anam,  “Penerapan  Hukum  Keluarga  Muslim  di  Asia  Tenggara,” Jurnal Bimas Islam 10, no. 1 (2017): 129–54.
Volume 4 Nomor 3 Oktober 2023 Halaman 410 – 424
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721 - 8759
diberlakukannya  Undang-Undang  Keluarga  Islam  pada  tahun  1984  telah  ada  setidaknya dua  puluh  satu  peraturan  yang  berkaitan  dengan  pencatatan  perkawinan 2 .  Pelanggaran terhadap registrasi pencatatan perkawinan tersebut berupa penjara maupun denda yang diterapkan  di  Malaysia.  Sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Akta  303  Undang-Undang Keluarga  Islam  Wilayah-Wilayah  Persekutuan  tahun  1984  Malaysia,  “Apabila  seorang warga  negara  Malaysia  yang  menikah  namun  tidak  mencatatkan  perkawinannya  kepada pegawai pencatat nikah pada rentang waktu yang telah diatur, dan kedapatan melanggar aturan akan dikenai sanksi denda tidak melebihi seribu ringgit atau dipenjara sekurang- kurangnya enam bulan atau kedua-duanya.” 3
Oleh  karena  itu,  suatu  pernikahan  yang  tak  tercatat  menimbulkan  ketidakpastian hukum  dan  bahkan  banyak  hak-hak  yang  terabaikan. 4 Meskipun  perkawinan  tersebut dianggap  sah  secara  agama,  namun  mereka  akan  kehilangan  hak-hak  perkawinannya tanpa ada regulasi hukum yang legal untuk dapat diakui negara. Maka, pemberian sanksi terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan memiliki maṣlāḥah yang cukup besar untuk terciptanya  kepastian  hukum  dan  pemeliharaan  hak-hak  warga  negara  yang  berpotensi terabaikan 5 .  Penerapan  sanksi  pelanggaran  pencatatan  perkawinan  itu,  erat  kaitannya dengan  prinsip  kepastian  hukum  yang  dipopulerkan  oleh  Gustav  Radbruch.  Adanya kepastian  hukum  mengisyaratkan  tercapainya  hak-hak  untuk  dilindungi  terhadap perbuatan sekehendak hati untuk mencapai keadaan tertentu 6 .
Urgensi  dari  penelitian  ini  akan membahas asas kepastian hukum terhadap  sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan yang terdapat dalam aturan undang-undang hukum keluarga di Malaysia.  Sehingga harapannya dapat melihat korelasi antara aturan hukum dan asas kepastian hukum dalam perundang-undangan hukum keluarga Malaysia.
Adapun  penelitian-penelitian  sebelumnya  yang  telah  membahas  terkait  registrasi pencatatan  perkawinan  di  Malaysia,  antara  lain  yang  membahas  terkait  dengan  aturan
2 M.  Noor  Harisudin  dan  Muhammad  Choriri,  “On  the  legal  sanction  against  marriage registration violation in Southeast Asia countries: A Jasser Auda’s Maqasid Al-Shariah perspective,” Samarah 5, no. 1 (2021): 471–95, https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9159. 3 Akta 303 Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia, “AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM  (WILAYAH-WILAYAH  PERSEKUTUAN)  1984,”  Undang-Undang  Malaysia,  2002, http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/Federal_Updated.nsf/b3ac9c218c 8efdc4482568310022d8b3/633473c64eaa80a048256fd50001141a?OpenDocument.
4 Muhammad  Syakirin  Zahari,  “Status  hukum  pernikahan  yang  dilaksanakan  oleh  wali hakim  luar  negeri  (studi  kasus  di  mahkamah  syariah  negeri  kelantan)”  (UNIVERSITAS  ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, 2019).
5 Harisudin  dan  Choriri,  “On  the  legal  sanction  against  marriage  registration  violation  in Southeast Asia countries: A Jasser Auda’s Maqasid Al-Shariah perspective.”
6 Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui  Konstruksi  Penalaran  Positivisme  Hukum,” Crepido 1,  no.  1  (2019):  13–22, https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22.
hukum  seperti  artikel  yang  ditulis  oleh;  Dian  Mustika 7 ,  Supani 8 ,  Fahmi  Basyar 9 , Muhammad  Romi  Muar 10 ,  Chaula  Luthfia  dan  Hamdan  Arief  Hanif 11 ,  dan  Muhammad Yusman dan Sofyan Angga Fahlani 12 .
Kemudian  artikel  yang  membahas  tentang  pembaharuan  hukum  keluarga  seperti artikel  yang  ditulis  oleh;  Kholis  bidayati  dkk 13 dan  Muhammad  Ihsanul  Arif  dan Muhammad  Adib  Al-Farisi 14 .  Selanjutnya  artikel  yang  membahas  tentang  sanksi  hukum pelanggaran  pencatatan  perkawinan  di  Malaysia  ditulis  oleh;  M.  Noor  Harisuddin 15 dan Maskur Rosyid 16 .
Sedangkan  artikel  yang  spesifik  membahas  sesuai  dengan  penelitian  ini  adalah artikel  M.Noor  Harisuddin  tentang  sanksi  hukum  terhadap  pelanggaran  registrasi perkawinan  di  negara-negara  asia  tenggara  dengan  menggunakan  perspektif Maqāṣid Syarīah Jasser Auda. Perbedaannya dengan artikel ini adalah penulis menggunakan konsep kepastian  hukum  Gustav  Radbruch  untuk  melihat  jaminan  kepastian  hukum  pada penerapan sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan di Malaysia.
Konsep kepastian hukum menarik untuk dilihat dalam aturan terhadap pelanggaran pencatatan  perkawinan  di  Malaysia.  Karena  jika  dilihat  dalam  pasal  35  akta  303  itu mengatur  tentang  sanksi-sanksi  yang  dijatuhkan  apabia  warga  negara  yang  akan
7 Dian  Mustika,  “PENCATATAN  PERKAWINAN  DALAM  UNDANG-UNDANG  HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM Oleh Dian Mustika, S.H.I., M.A. 1,” INOVATIF 04, no. Vol. 4 No. 5 (2011): INOVATIF (2011): 52–64.
8 Supani,  “Pencatatan  Perkawinan  dalam  Teks  Perundang-undnagan  Perkawinan  di Beberapa Negara Islam Perspektif Ushul Fikih,” AL-MANAHIJ 5 (2011): 81–95.
9 Fahmi Basyar, “Prosedur Pencatatan Perkawinan dan Perceraian di Negara Indonesia dan Malaysia Perspektif Hukum Islam,” Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam 1, no. 1 (2017): 87–99, https://doi.org/10.35316/istidlal.v1i1.101.
10 Muhammad  Romli  Muar,  “Pencatatan  Perkawinan  Dalam  Multi  Perspektif,” MAQASHID Jurnal Hukum Islam 4, no. 1 (2021): 31–42, https://doi.org/10.35897/maqashid.v4i1.617. 11 Chaula  Luthfia  dan  Hamdan  Arief  Hanif,  “Urgensi  Pencatatan  Perkawinan  Perspektif Hukum Islam,” SAHAJA 1, no. 2 (2022): 85–96. 12 Muhammad Yusman dan Sofyan Angga Fahlani, “Problematika Pencatatan Perkawinan di Indonesia:  Telaah  Perbandingan  Pencatatan  Perkawinan  di  Beberapa  Negara  di  Asia  Tenggara,” BALREV 4, no. 2 (2022): 184–95. 13 Kholis  Bidayati  Kholis,  Muhammad  Alwi  Al  Maliki  Alwi,  dan  Suci  Ramadhan  Suci, “Dinamika  Pembaharuan  Hukum  Keluarga  Islam  Di  Negara  Muslim,” ADHKI:  Journal  of  Islamic Family Law 3, no. 1 (2021): 51–68, https://doi.org/10.37876/adhki.v3i1.45. 14 Muhammad  Ihsanul  Arif  dan  Muhammad  Adib  Al-Farisi,  “Perbandingan  Pembaharuan Hukum  Keluarga  Islam  Negara  Penganut  Mazhab  Syafi’i  (Malaysia  dan  Yaman),” Al-Ahwal  Al- Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam 4 (2023): 57–70,
https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327.
15 Harisudin dan Choriri, “On the legal sanction against marriage registration  violation in Southeast Asia countries: A Jasser Auda’s Maqasid Al-Shariah perspective.”
16 Maskur  Rosyid,  “KRIMINALISASI  TERHADAP  HUKUM  KELUARGA  DI  DUNIA  MUSLIM Maskur Rosyid UIN Walisongo Semarang Many Muslim family laws have moved from classical fiqh , one  of  which  is  the  existence  of  a  criminal  element  .  The  general  purpose  of  the  campaign  is  to protect and,” AL-AMIN: JURNAL KAJIAN ILMU DAN BUDAYA ISLAM 3, no. 1 (2020): 175–93.
melangsungkan  perkawinan  tidak  mendaftarkan  perkawinannya.  Tentu  saja  hal  ini berkorelasi dengan asas kepastian hukum dimana asas kepastian hukum menjadi jaminan bagi  individu  pencari  keadilan  atas  perbuatan  sesuka  hati,  dimana  setiap  individu memiliki keyakinan dan kemampuan untuk memperoleh hasil yang diharapkan 17 .
Dalam  penulisan  artikel  ini  penulis  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan  konseptual,  yaitu  suatu  pendekatan  yang bersumber pada doktrin-doktrin dan regulasi hukum 18 . Sementara teori yang digunakan untuk  menganalisis  permasalahan  dalam  artikel  ini  adalah  teori  kepastian  hukum  yang digagas oleh Gustav Radbruch. 19 .
Tulisan  ini  didasarkan  pada  Akta  303    Peraturan  Perundang-Undangan  Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) Malaysia Tahun 1984 yang menjadi sumber primer dalam  penelitian  ini.  Kemudian  sumber  sekunder;  artikel-artikel  pendukung  yang  erat kaitannya  dengan  topik  penelitian.  Kemudian  sistematika  penulisan  artikel  ini  akan menguraikan  Regulasi    Pencatatan  Perkawinan  dalam  Undang-Undang  keluarga  Islam  di Malaysia,  akibat  hukum  dari  perkawinan  yang  tak  tercatat,  asas  kepastian  hukum  yang terdapat dalam aturan sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia, dan ditutup dengan kesimpulan hasil pembahasan dari artikel ini.

## B. Pembahasan

## 1. Pencatatan Perkawinan di Malaysia
Apabila   berbicara   tentang   pelaksanaan   hukum   keluarga   Islam,   Malaysia merupakan  negara  yang  sebagian  besar  penduduknya  Muslim  memang  sangat  terkenal dengan  pesatnya  perkembangan  ketentuan  hukum  keluarga  Islam  dalam  sistem perundang-undangannya 20 . Terkait dengan undang-undang Perkawinan di Malaysia, diatur dalam  pasal-pasal  UU  perkawinan  yang  jika  tidak  dipatuhi  akan  mendapatkan  sanksi. Salah  satunya  berkaitan  dengan  pendaftaran  atau  pencatatan  perkawinan.  Hukum Keluarga  di  Malaysia  mewajibkan  melakukan  proses  pencatatan  perkawinan.  Secara prinsip,  admininstrasi  pencatatan  ini  dilakukan  sehabis  prosesi  akad  nikah.  Terdapat ketentuan sanksi yang mengatur hal ini dalam UU Serawak dan UU Kelantan. Dalam pasal
17 Julyano  dan  Sulistyawan,  “Pemahaman  Terhadap  Asas  Kepastian  Hukum  Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.”
18 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , 10 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
19 Muhammad  Jazil  Rifqi,  “Analisis  Utilitarianisme  Terhadap  Dispensasi  Nikah  Pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,” Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 10, no. 2 (2018): 156, https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10204.
20 Anam, “Penerapan Hukum Keluarga Muslim di Asia Tenggara.”
21  ayat  1  UU  Serawak,  terkandung  kalimat  yang  menyatakan  bahwa  "perkawinan  bisaa didaftarkan berdasarkan arahan yang diatur dalam pasal ini sesuai dengan syeksen 125". Uraian  tersebut  digunakan  sebagai  pengganti  kalimat  "perkawinan  tidak  dapat didaftarkan berdasarkan Enakmen atau Pentadbiran Agama Islam.” 21
Di  Malaysia,  terdapat  ketentuan-ketentuan  dalam  undang-undang  Perkawinan yang  harus dipatuhi,  dan pelanggarannya dapat dikenai hukuman. Salah satu aspek yang diatur  adalah  pencatatan  perkawinan.  Hukum  Keluarga  di  Malaysia  mewajibkan  adanya proses pencatatan perkawinan. Secara umum, proses pencatatan ini dilaksanaka sesudah akad  nikah  selesai.  Adapun  sanksi  yang  berlaku  diatur  dalam  UU  Serawak  dan  UU Kelantan.  Dalam  UU  Serawak,  pada  pasal  21  ayat  1,  terdapat  kalimat  yang  menyatakan bahwa "perkawinan bisa didaftarkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal ini, sebagaimana dijelaskan dalam syeksen 125". Uraian tersebut digunakan sebagai alternatif bagi kalimat "perkawinan tidak dapat didaftarkan berdasarkan Enakmen atau Pentadbiran Agama Islam.” 22
Berkenaan  dengan pencatatan perkawinan,  ada  dua  macam  prosedur pencatatan perkawinan di Malaysia; pertama, bagi pasangan pengantin yang berada di negara bagian, pencatatan  perkawinan  dapat  dilakukan  sesaat  setelah  akad  nikah  berlangsung.  Lain halnya dengan ketentuan di Kelantan, pencatatan perkawinan dapat diselenggarakan tujuh hari sehabis akad. Pada saat pencatatan perkawinan, wajib ada kehadiran wali, pendaftar, dan  dua  orang  saksi.  Pasal  22  Ayat  1  UU  Pulai  Pinang  menyatakan  bahwa  setelah  akad nikah dilaksanakan,  Pendaftar  harus  mencatat  detail yang ditentukan, seperti  ta'liq  yang ditetapkan atau ta'liq lainnya dalam daftar perkawinan.
Kedua, membahas  tentang  pencatatan  perkawinan  bagi  warga  negara  Malaysia yang berada di luar negeri dan melangsungkan pernikahan di kedutaan Malaysia di negara tersebut.  Hakikatnya  sama,  tetapi  perbedaannya  adalah  orang  tersebut  tidak  langsung mendaftarkan pernikahannya kepada petugas pencatatan  perkawinan di Malaysia, hanya dengan  mendaftarkan  perkawinannya  kepada  pegawai  pendaftaran  yang  ditunjuk  oleh kedutaan Malaysia di negara tersebut.
ketiga, membahas  tentang  aturan  pencatatan  perkawinan  bagi  orang  Malaysia yang  berada  di  luar  negeri  dan  tidak  melangsungkan  pernikahan  di  kedutaan  Malaysia. Terkait  hal  ini,  pria  yang  terlibat  dapat  mendaftarkan  pernikahannya  kepada  pegawai
21 Muchtar  Ali,  “Criminal  Confinement  For  Marriage  Law  Violations  (  Comparative  Study between Malaysia , Pakistan , Tunisia and Indonesia ) Pidana Kurungan Bagi Pelanggaran Hukum,” Bimas Islam 9 (2016): 703–30.
22 Muctar  Ali.  “Criminal  Confinement  For  Marriage  Law  Violations  (  Comparative  Study between Malaysia , Pakistan , Tunisia and Indonesia ) Pidana Kurungan Bagi Pelanggaran Hukum,”
pencatat  perkawinan  setempat  dalam  waktu  enam  bulan  setelah  akad  nikah dilangsungkan.  Jika  tidak,  jika  dalam  waktu  enam  bulan  yang  bersangkutan  pulang  ke Malaysia,  pernikahannya  dapat  didaftarkan  di  sana.  Ketentuan  ini  berdasarkan  "UU Serawak Pasal 29 Ayat 1", "UU Kelantan", dan "UU Negara Sembilan.” 23
Pencatatan perkawinan di bagian wilayah persekutuan Malaysia diatur dalam Akta 303  undang-undang  hukum  keluarga  Islam  (wilayah-wilayah  persekutuan)  tahun  1984. Terdiri  dari  sepuluh  bagian/Bab  dengan  135  seksyen/pasal.  Secara  khusus,  pencatatan perkawinan  dalam  undang-undang  Malaysia  terdapat  pada  seksyen  35.  Negara  bagian johor;  Bagian  35  terdapat  pada  peraturan  undang-undang  hukum  keluarga  Islam  No.17 tahun  2003.  Negara  bagian  kedah;  Bagian  35  terdapat  dalam  aturan  undang-undang keluarga Islam tahun 2008. Negara bagian Kelantan; Bagian 35 peraturan undang-undang keluarga  Islam  No.  6  tahun  2002.  Negeri  Sembilan  diatur  dalam  undang-undang  hukum keluarga Islam No.11 tahun 2003. Negara bagian Pahang terdapat pada peraturan undang- undang  keluarga  Isla  tahun  2005.  Kemudian  negara  bagian  Penang,  terdapat  dalam peraturan undang-undang keluarga Islam No.3 tahun 2004 24 .
Adapun  dalam  artikel  ini  khusus  membahas  peraturan  undang-undang  hukum keluarga Islam Akta 303 wilayah persekutuan Malaysia. Apbaila dilihat dalam bahgian IX perihal Penalti pasal 125 Akta Undang-Undang Keluarga Islam disebutkan:
“Ayat (1) Siapaa saja yang berkewajipan membuat suatu laporan di bawah akta ini dan  dia  dengan  sengaja  cuai  atau  tidak  berbuat  demikiaan  maka  dia  melakukan  suatu kesalahan  dan  hendaklah  dihukum  denda  tidak  melebihi  satu  ribu  ringgit  atau dipenjarakan tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya”.
Ayat  (2)  Sesiapa  sahaja  yang  berkewajipan  membuat  sesuatu  laporan  atau dikehendaki memberi sesuatu laporan atau dikehendaki memberi sesuatu maklumat atau menyempurnakan  atau  menandatangani  apa-apa  dokumen  yang  perlu  di  sisi  undang- undang  bagi  maksud  melaksanakan  pendaftaran  dokumen  itu  dan  dia  dengan  sengaja cuai atau tidak membuat laporan itu atau mematuhi kehendak itu maka dia melakukan suatu  kesalahan  dan  hendaklah  dihukum  denda  tidak  melebihi  satu  ribu  ringgit  atau dipenjarakan tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya” 25 .
23 Kholis, Alwi, dan Suci, “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara Muslim.”
24 Harisudin dan Choriri, “On the legal sanction against marriage registration  violation in Southeast Asia countries: A Jasser Auda’s Maqasid Al-Shariah perspective.”
25 Undang-Undang  Keluarga  Islam  Malaysia,  “AKTA  UNDANG-UNDANG  KELUARGA  ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1984.”
Dari  aturan  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  peraturan  undang-undang  keluarga  di Malaysia  mewajibkan  adanya  pencatatan  perkawinan.  Akibat  dari  kurangnya  kepatuhan terhadap hukum keluarga dalam hukum Malaysia, pencatatan perkawinan menjadi wajib. Pencatatan  perkawinan  yang  tidak  sejalan  dengan  hukum  Syariah  tidak  dapat  diterima dalam pengadilan sesuai dengan ajaran agama. Saat ini, hukum yang berlaku di Malaysia menetapkan  denda  maksimum  beberapa  ribu  ringgit  Malaysia  dan  hukuman  penjara maksimum beberapa bulan. 26 .
Jika  dilihat  dari  aturan-aturan  dalam  undang-undang  tersebut,  menunjukkan bahwa  terdapat  suatu  tujuan  hukum,  yaitu  perlindugan  terhadap  hak  perempuan  dan anak,  serta  terwujudnya  kepastian  hukum  bagi  mereka.  Sanksi  hukum  terhadap pelanggaran  registrasi  pernikahan  sanagat  penting,  utamanya  untuk  melindungi masyarakat dengan suatu kepastian hukum. Namun, di sisi lain, pernikahan yang melalui proses hukum akan memiliki perlindungan dan jaminan yang lebih baik serta memberikan hak bagi seorang ayah, ibu, dan anak 27 .
Sebaliknya,  akibat  dari  pernikahan  yang  tidak  terdaftar  menyebabkan  ikatan perkawinan  tersebut  tidak  memiliki  dasar  hukum.  Pernikahan  yang  tidak  resmi  akan menimbulkan  dampak  negatif,  seperti  ketiadaan  perlindungan  hukum  bagi  setiap  orang yang terlibat, seperti suami, istri, dan anak-anak mereka. Selain itu, perkawinan itu akan menagalami  berbagai  masalah,  termasuk  perselisihan  perceraian,  masalah  hak  asuh, pembatalan  pernikahan,  dan  penyerahan  aset.  Hal  ini  bahkan  dapat  mengungkapkan munculnya isu-isu sensitif dari perspektif etnis, perbedaan budaya, dan kesetaraan gender. Oleh  karena  itu,  untuk  mencegah  masalah-masalah  yang  merugikan  dan  konsekuensi negatif lainnya (mafsadah), diperlukan penerapan sanksi 28 .

## 2. Akibat hukum dari pernikahan yang tak tercatatat
Tidak  mendaftarkan  perkawinan  akan  berdampak  pada  validitas  perkawinan tersebut. Pasangan tersebut perlu mengajukan permohonan ke pengadilan syariah untuk mengkonfirmasi  pendaftaran  perkawinan.  Diantara  akibat  dari  perkawinan  tak  tercatat ialah:
26 Ihsanul  Arif  dan  Adib  Al-Farisi,  “Perbandingan  Pembaharuan  Hukum  Keluarga  Islam Negara Penganut Mazhab Syafi’i (Malaysia dan Yaman).”
27 Harisudin dan Choriri, “On the legal sanction against marriage registration  violation in Southeast Asia countries: A Jasser Auda’s Maqasid Al-Shariah perspective.”
28 Harisudin dan Choriri.
1. Kesulitan dalam mendaftarkan kelahiran anak
Pasangan  yang  tidak  mendapatkan  izin  untuk  menikah  dan  tidak  mendaftarkan perkawinan  mereka  berisiko  menghadapi  berbagai  kesulitan  ketika  memiliki  anak. Meskipun  anak  tersebut  sah  menurut  hukum  Islam,  sulit  untuk  mendaftarkan kelahirannya  jika  perkawinan  mereka  tidak  secara  sah  terdaftar.  Dengan  kata  lain,  sulit untuk  mendapatkan  akta  kelahiran  jika  orang  tua  tidak  dapat  menyajikan  bukti pernikahan yang sah.
2. Dampak setelah perceraian
Salah  satu  masalah  lain  yang  timbul  akibat  ketidakpatuhan  terhadap  prosedur perkawinan  adalah  saat  terjadi  perceraian  antara  suami  dan  istri,  di  mana  perempuan umumnya  menjadi  korban  dan  menderita  dalam  situasi  ini.  Beberapa  dampak  yang mungkin dialami adalah:
a) Tidak berhak mengajukan klaim hak-hak
Jika  perkawinan  tidak  terdaftar  dan  tidak  pernah  mengajukan  konfirmasi perkawinan,  istri  tidak  akan  dapat  mengajukan  permohonan  perceraian  yang  akan didengarkan  di  pengadilan  jika  ia  ingin  mengakhiri  perkawinannya.  Hal  ini  karena sebelum  perceraian  dikonfirmasi,  mereka  harus  mengkonfirmasi  perkawinan  mereka terlebih dahulu. Karena perkawinan tidak pernah dikonfirmasi, maka perceraian pun tidak dapat  dikonfirmasi.  Akibatnya,  semua  keluhan  yang  mereka  ajukan  tidak  akan  ditangani atau  dipertimbangkan  oleh  pihak  berwenang.  Oleh  karena  itu,  kegagalan  dalam mendaftarkan  perkawinan  akan  menyebabkan  istri  tidak  mendapatkan  hak-haknya sebagai istri yang  sah di mata  hukum. Dengan demikian,  mereka tidak dapat mengklaim hak-hak sebagai istri yang bercerai seperti mut'ah, harta bersama yang diperoleh, nafkah, atau hak asuh anak sebagaimana yang diperoleh dan dinikmati oleh perempuan lain yang sah menikah sesuai dengan prosedur hukum yang ditetapkan di negara ini.
b) Pembatasan untuk perkawinan berikutnya
Lebih  buruk  lagi,  banyak  perempuan  menjadi  korban  konsekuensi  ditinggalkan atau diabaikan oleh suami mereka dalam kasus perkawinan yang tidak terdaftar. Mereka dapat  dibiarkan  tanpa  perhatian  tanpa  adanya  konfirmasi  hukum  mengenai  status perkawinan  mereka.  Dalam  situasi  ini,  ketika  istri  ingin  mengeluh  bahwa  suaminya meninggalkannya atau ingin mengajukan perceraian secara hukum, pengadilan tidak dapat menangani  permohonan  mereka  karena  mereka  tidak  dapat  menyajikan  sertifikat pernikahan  yang  sah.  Tanpa  adanya  perceraian  yang  sah,  perempuan  tersebut  akan dibatasi dalam hal menikah dengan pria lain, meskipun ada pria yang bersedia menerima mereka sebagai istri.

## 3. Dampak saat pasangan meninggal dunia
Masalah  akan  muncul  ketika  salah  satu  pasangan  meninggal  dunia.  Karena  tidak ada  bukti  perkawinan  yang  sah  dan  legal,  baik  istri  maupun  suami  tidak  memiliki  hak untuk mengklaim bagian dari harta peninggalan yang ditinggalkan. Tidak hanya pasangan yang terbatas dalam hak warisnya, tetapi anak-anak mereka juga akan menghadapi nasib yang sama. Selain itu, masalah terkait distribusi harta akan timbul jika perkawinan tidak dikonfirmasi  dan  didaftarkan,  terutama  jika  perkawinan  tersebut  melibatkan  poligami. Jika suami meninggal, istri yang menikah tanpa izin pengadilan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan klaim waris di pengadilan Syariah karena tidak ada bukti bahwa mereka menikah secara sah 29 .

## 4. Kepastian Hukum Gustav Radbruch
Dalam satu aturan hukum, terdapat prinsip-prinsip hukum yang menjadi landasan pembentukannya. Satjipto Rahardjo berpandangan bahwa, asas hukum dianggap layaknya "inti"  dari  aturan  hukum,  sehingga  untuk  dapat  mengetahui  suatu  aturan  hukum,  asas hukum  sangat  diperlukan.  Hal  ini  juga  dijelaskan  oleh  Karl  Larenz  dalam  bukunya Methodenlehre der Rechtswissenschaft ,  sesungguhnya asas hukum adalah standar etis yang mengarah  pada  pembentukan  hukum.  Asas  hukum  juga  berfungsi  sebagai  penghubung antara regulasi hukum dengan aspirasi sosial di masyarakat. 30
Diantara  asas  yang  paling  penting  dalam  proses  pembentukan  aturan  hukum adalah asas kepastian hukum. Konsep asas kepastian hukum mulanya diperkenalkan oleh Gustav  Radbruch  dalam bukunya  yang  berjudul "einführung  in  die  rechtswissenschaften" . Radbruch  menyatakan  bahwa  dalam  hukum  terdapat  tiga  nilai  dasar,  yaitu  keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. 31
Menurut  Gustav  Radbruch,  hukum  harus  mencakup  tiga  prinsip  dasar.  Pertama, prinsip kepastian hukum dalam konteks yuridis, di mana hukum dirumuskan secara positif untuk  mengatasi  terjadinya  pertikaian.  Kedua,  prinsip  keadilan  hukum  dalam  konteks filosofis,  yang  berusaha  untuk  menciptakan  kesetaraan  di  dalam  hukum.  Ketiga,  prinsip kemanfaatan  yang  dipahami  sebagai  usaha  dalam  memenuhi  kebutuhan  dari  berbagai
29 Asiah Bidin  et al., “Procedures Noncompliance in Muslim Marriage Application:  A  Case Study  in  Syariah  Courts  in  Terengganu,  Malaysia,” ICLICK 203,  no.  Iclick  2018  (2019):  425–29, https://doi.org/10.2991/iclick-18.2019.90.
30 Julyano  dan  Sulistyawan,  “Pemahaman  Terhadap  Asas  Kepastian  Hukum  Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.”
31 Julyano  dan  Sulistyawan.  “Pemahaman  Terhadap  Asas  Kepastian  Hukum  Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.”
pihak. Hal ini sifatnya relatif karena singgungannya terhadap berbagai macam pandangan. 32 . Menurut pandangan Radbruch, kepastian hukum mengacu pada situasi di mana hukum berperan sebagai aturan yang harus dipatuhi 33 .
Mulanya,  Gustav  Radbruch  percaya  bahwa  kepastian  hukum  memiliki  prioritas yang  lebih  tinggi  dari  nilai  dasar  hukum  yang  lain.  Namun,  pandangannya  mengalami perubahan  setelah  menyaksikan  bahwa  konsep  yang  digagasnya  membenarkan  praktik- praktik  yang  tidak  manusiawi  yang  dilegalkan  oleh  Jerman  di  bawah  rezim  Nazi  selama Perang  Dunia  II.  Radbruch  kemudian  menempatkan  keadilan  di  atas  prinsip  yang  lain. Secara umum keadilan diartikan sebagai usaha untuk mencapai kesetaraan. Tentunya hal tersebut  sejalan  dengan  teori  tujuan  hukum,  Radbruch  menjelaskan  bahwa  tiga  prinsip dasar  tersebut  harus  diberlakukan  dengan  prinsip  prioritas  untuk  memperoleh  tujuan hukum yang prioritasnya adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
Ketiga  prinsip  dasar  tersebut  sering  kali  menciptakan  ketegangan  di  antara mereka, sehingga ada pengorbanan yang harus dilakukan. Prinsip prioritas yang diusulkan oleh  Radbruch  dilakukan  untuk  mengatasi  ketegangan  tersebut,  dengan  mendahulukan keadilan  lebih  diutamakan  daripada  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum.  Akan  tetapi, kompleksitas kepentingan  pada tatanan kehidupan menyebabkan prinsip tersebut  tidak ideal dan  lebih cenderung menjadi prinsip prioritas kasuistik  yang  lebih relevan. Prinsip prioritas  kasuistik  mengakui  sejatinya  ketiga  nilai  dasar  hukum  dapat  menjadi  dominan secara bergiliran sejalan dengan konteks permasalahan yang dihadapi. Terkadang, prinsip prioritas yang bisa saja tidak sejalan dengan tujuan hukum dalam situasi tertentu, karena kepastian hukum seringkali diutamakan daripada keadilan dan kemanfaatan 34
Radbruch berpandangan bahwa kepastian hukum membutuhkan adanya validitas. Validitas ini  memerlukan  proses  positivisasi,  di  mana  hukum  positif  bisa   berlaku  tanpa harus terkait dengan keadilan atau kemanfaatan. Radbruch berpandangan bahwa hukum dan  kekuasaan  memiliki  hubungan  erat,  sebab  hukum  tidak  sekedar  membutuhkan
32 Arum  Tarina,  Muhammad  Luthfi  Radian,  dan  Meri  Andriani,  “Kepastian  Hukum  Atas Fatwa DSN-MUI Pada Bidang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 /
PUU- XIX / 2021,” JURNAL HUKUM SASANA 9, no. 1 (2023): 210–28, https://doi.org/https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.2029.
33 R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005  Tentang  Pedoman  Beracara  Dalam  Pengujian  Undang-Undang,” Jurnal  Legislasi Indonesia 13, no. 2 (2016): 191–202, https://e-
jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151/0.
34 Tarina,  Radian,  dan  Andriani,  “Kepastian  Hukum  Atas  Fatwa  DSN-MUI  Pada  Bidang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 / PUU- XIX / 2021.”
validitas semata, tetapi juga memerlukan kekuasaan agar aturan hukum yang telah dibuat dapat diterapkan secara pasti dan praktis 35 .
Selanjutnya,  disebabkan  hukum  tidak  dapat  diatur  secara  individual  oleh  setiap orang karena kepentingan mereka yang berbeda antaras satu dengan yang lain, Radbruch mengusulkan adanya keseragaman yang dipimpin oleh otoritas kekuasaan. Hal ini berarti bahwa keinginan dan kekuasaan diharapkan dapat melampaui individu-individu yang ada untuk  mengatasi  keadaan  semacam  itu.  Radbruch  meyakini  bahwa  dengan  menciptakan ketertiban  hukum  yang  pasti,  normativitas  hukum  dapat  bertransformasi  dari  dimensi yuridis,  sosiologis  dan  filosofis.  Dengan  kepastian  hukum,  Radbruch  meyakini  bahwa validitas hukum yang tampaknya tak terbatas dalam dimensi yuridis dan sosiologis dapat diakhiri dan menciptakan kedamaian 36

## 5. Asas  Kepastian  Hukum  Gustav  Radbruch  Dalam  Sanksi  Hukum  Pelanggaran Pencatatan Perkawinan Malaysia
Isu  yang  muncul  dari  tidak  dijalani  prosedur  pernikahan  yang  semestinya  diatur adalah  isu  perlindungan  perempuan  dan  anak.  Sebab  akan  terjadi  kerugian  dari  pihak perempuan. Kerugian tersbut muncul disebabkan perkawinan yang tidak tercatat, diantara kerugian tersebut adalah pihak perempuan juga berpotensi tidak terealisasi hak-hak istri dalam admininstrasi kenegaraan. Kemudian, apabila terjadi perceraian, maka seorang istri tidak  dapat  melakukan  permohonan  gugatan  kepada  suaminya  untuk  betanggung  jawab atas dirinya, seperti mut’ah, nafkah dan hadhanah.
Selanjutnya,  perkawinan  yang  tidak  sah  dalam  aturan  negara  Malaysia  akan membuat rumit sebuah ikatan perkawinan ketika terjadi sesuatu, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain. Jika hal ini terjadi, pihak istri akan mengalami kesulitan ketika ingin mengajukan gugatan  kepada suami karena tidak memiliki buku  nikah  sebagai data perkawinan  yang  sah.  Untuk  itu,  adanya  sanksi  dalam  perundang-undangan  hukum Keluarga Malaysia adalah untuk memberikan perlindungan sepenuhnya terhadap hak-hak warga negara. 37 .
Sanksi  yang  diterapkan  terhadap  pelanggaran  registrsi  pernikahan  yang  diatur oleh  negara-negara  mayoritas  muslim  seperti  Malaysia  bertujuan  untuk  membawa
35 E.  Fernando  M.  Manullang,  “Misinterpretasi  Ide  Gustav  Radbruch  mengenai  Doktrin Filosofis  tentang  Validitas  dalam  Pembentukan  Undang-Undang,” Undang:  Jurnal  Hukum 5,  no.  2 (2022): 453–80, https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480.
36 Tarina,  Radian,  dan  Andriani,  “Kepastian  Hukum  Atas  Fatwa  DSN-MUI  Pada  Bidang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 / PUU- XIX / 2021.”
37 Zahari, “Status hukum pernikahan yang dilaksanakan oleh wali hakim luar negeri (studi kasus di mahkamah syariah negeri kelantan).”
reformasi  positif  dalam  kemaslahatan.  Implementasi  sanksi  terhadap  pelanggaran registrasi pernikahan yang mengarah pada kepastian hukum.
Dari  penejlasan  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  terdapat  hubungan  erat  antara  asas kepastian  hukum  yang  digagas  oleh  Radbruch  dengan  aturan  undang-undang  hukum keluarga  Malaysia  terkait  sanksi  pelanggaran  pencatatan  perkawinan.  Keterkaitan  yang terlihat  adalah  dalam  upaya  memberikan  kejelasan  terhadap  hukum  positif  guna mendukung  kelancaran  sistem  hukum.  Oleh  karena  itu,  pencapaian  tujuan  kepastian hukum  menjadi  sangat  penting  untuk  melindungi  kepentingan  umum,  termasuk kepentingan  pribadi,  yang  berfungsi  sebagai  motor  utama  dalam  menegakkan  keadilan dalam masyarakat, membangun kepercayaan warga negara terhadap pemerintah 38 .
Oleh  karena  itu,  pencatatan  perkawinan  menjadi  suatu  keharusan  dalam  aturan undang-undang  hukum  keluarga  Islam  Malaysia.  Tujuannya  adalah  untuk  memastikan bahwa  perkawinan  tersebut  tercatat  dan  menjadi  bukti  yang  sah  bahwa  perkawinan tersebut  telah  terjadi.  Hal  ini  bermanfaat  bagi  individu  yang  terlibat,  baik bagi keluarga, pihak lain, dan masyarakat umum karena peristiwa perkawinan dapat tercatat dalam surat resmi  yang  telah  disiapkan  khusus  berdasarkan  aturan  negara.  Akta  pencatatan perkawinan ini dapat digunakan sebagai bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya surat bukti  tersebut,  tindakan  lain  yang  melanggar  hukum  dapat  dicegah.  Oleh  karena  itu, meskipun  pencatatan  perkawinan  sebagian  besar  merupakan  persyaratan  administratif, namun  keberadaannya sangat  vital demi terciptanya kepastian  hukum dan  perlindungan terhadap hak-hak warga negara. 39 .

## C. KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pemberian sanksi terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan memiliki urgensi yang penting dalam menjaga  integritas  hukum  dan  mendorong  kepatuhan  terhadap  peraturan-peraturan perkawinan. Pelanggaran terhadap  regulasi pencatatan perkawinan di Malaysia  tentunya dapat meciptakan ketidakpastian hukum, terutama terkait dengan status perkawinan dan hak-hak  yang  terkait.  Tanpa  pencatatan  yang  sah,  dapat  menimbulkan  dugaan  tentang
38 Julyano  dan  Sulistyawan,  “Pemahaman  Terhadap  Asas  Kepastian  Hukum  Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.”
39 Luthfia dan Arief Hanif, “Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam.”
validitas  dan  legalitas  perkawinan  tersebut.  Pemberian  sanksi  terhadap  pelanggaran pencatatan  perkawinan  menjadi  Langkah  yang  penting  untuk  mencegah  ketidakpastian dan konflik hukum yang timbul akibat ketidakjelasan status perkawinan.
Artikel  ini  juga  menyimpulkan,  Menurut  Radbruch  asas  kepastian  hukum  sebagai prinsip  fundamental,  kepastian  hukum  merupakan  prinsip  dasar  dalam  sistem  hukum yang  mesti  dijunjung  tinggi.  Prinsip  ini  menekankan  adanya  ketertiban,  kejelasan,  dan kepastian  hukum  agar  individu  dapat  memahami  dan  mengatur  prilaku  mereka  sejalan dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, Pencatatan perkawinan yang sah dapat memberikan  perlindungan  hukum,  pembuktian  hukum  yang  kuat,  serta  kejelasan  status hukum dalam konteks pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Muchtar.  “Criminal  Confinement  For  Marriage  Law  Violations  (  Comparative  Study between  Malaysia  ,  Pakistan  ,  Tunisia  and  Indonesia  )  Pidana  Kurungan  Bagi Pelanggaran Hukum.” Bimas Islam 9 (2016): 703–30.
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum . 10 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
Anam,  Ahmad  Khoirul.  “Penerapan  Hukum  Keluarga  Muslim  di  Asia  Tenggara.” Jurnal Bimas Islam 10, no. 1 (2017): 129–54.
Basyar, Fahmi. “Prosedur Pencatatan Perkawinan dan Perceraian di Negara Indonesia dan Malaysia Perspektif Hukum Islam.” Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam 1, no. 1 (2017): 87–99. https://doi.org/10.35316/istidlal.v1i1.101.
Bidin, Asiah, Kamaliah Salleh, Akmal Mohamad, Noraida Harun, dan Noor Ashikin Hamid. “Procedures Noncompliance in Muslim Marriage Application: A Case Study in Syariah Courts  in  Terengganu,  Malaysia.” ICLICK 203,  no.  Iclick  2018  (2019):  425–29.
https://doi.org/10.2991/iclick-18.2019.90.
Harisudin,  M.  Noor,  dan  Muhammad  Choriri.  “On  the  legal  sanction  against  marriage registration violation in Southeast Asia countries: A Jasser Auda’s Maqasid Al-Shariah perspective.” Samarah 5, no. 1 (2021): 471–95. https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9159.
Ihsanul  Arif,  Muhammad,  dan  Muhammad  Adib  Al-Farisi.  “Perbandingan  Pembaharuan
Hukum Keluarga Islam Negara Penganut Mazhab Syafi’i (Malaysia dan  Yaman).” Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam 4 (2023): 57–70. https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327.
Julyano,  Mario,  dan  Aditya  Yuli  Sulistyawan.  “Pemahaman  Terhadap  Asas  Kepastian Hukum Melalui  Konstruksi Penalaran Positivisme  Hukum.” Crepido 1,  no. 1 (2019):
13–22. https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22.
Kholis,  Kholis  Bidayati,  Muhammad  Alwi  Al  Maliki  Alwi,  dan  Suci  Ramadhan  Suci.
“Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara Muslim.” ADHKI: Journal of Islamic Family Law 3, no. 1 (2021): 51–68.
https://doi.org/10.37876/adhki.v3i1.45.
Luthfia,  Chaula,  dan  Hamdan  Arief  Hanif.  “Urgensi  Pencatatan  Perkawinan  Perspektif
Hukum Islam.” SAHAJA 1, no. 2 (2022): 85–96.
Manullang,  E.  Fernando  M.  “Misinterpretasi  Ide  Gustav  Radbruch  mengenai  Doktrin Filosofis  tentang  Validitas  dalam  Pembentukan  Undang-Undang.” Undang:  Jurnal Hukum 5, no. 2 (2022): 453–80. https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480.
Muhammad  Romli  Muar.  “Pencatatan  Perkawinan  Dalam  Multi  Perspektif.” MAQASHID Jurnal Hukum Islam 4, no. 1 (2021): 31–42. https://doi.org/10.35897/maqashid.v4i1.617.
Mustika,  Dian.  “PENCATATAN  PERKAWINAN  DALAM  UNDANG-UNDANG  HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM Oleh Dian Mustika, S.H.I., M.A. 1.” INOVATIF 04, no. Vol. 4 No. 5 (2011): INOVATIF (2011): 52–64.
Prayogo, R. Tony. “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor  1  Tahun  2011  Tentang  Hak  Uji  Materiil  Dan  Dalam  Peraturan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  06/Pmk/2005  Tentang  Pedoman  Beracara  Dalam  Pengujian Undang-Undang.” Jurnal  Legislasi  Indonesia 13,  no.  2  (2016):  191–202.  https://e- jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151/0.
Rifqi, Muhammad Jazil. “Analisis Utilitarianisme Terhadap Dispensasi Nikah Pada Undang-
Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.” Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 10, no. 2 (2018): 156. https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10204.
Rosyid,  Maskur.  “KRIMINALISASI  TERHADAP  HUKUM  KELUARGA  DI  DUNIA  MUSLIM
Maskur Rosyid UIN Walisongo Semarang Many Muslim family laws have moved from classical  fiqh  ,  one  of  which  is  the  existence  of  a  criminal  element  .  The  general purpose  of  the  campaign  is  to  protect  and.” AL-AMIN:  JURNAL  KAJIAN  ILMU  DAN
BUDAYA ISLAM 3, no. 1 (2020): 175–93.
Supani.  “Pencatatan  Perkawinan  dalam  Teks  Perundang-undnagan  Perkawinan  di Beberapa Negara Islam Perspektif Ushul Fikih.” AL-MANAHIJ 5 (2011): 81–95.
Tarina,  Arum,  Muhammad  Luthfi  Radian,  dan  Meri  Andriani.  “Kepastian  Hukum  Atas Fatwa  DSN-MUI  Pada  Bidang  Perbankan  Syariah  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  65 / PUU- XIX  /  2021.” JURNAL  HUKUM  SASANA 9,  no.  1  (2023):
210–28. https://doi.org/https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.2029.
Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia, Akta 303. “AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM  (WILAYAH-WILAYAH  PERSEKUTUAN)  1984.”  Undang-Undang  Malaysia, 2002.
http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/Federal_Updated.n sf/b3ac9c218c8efdc4482568310022d8b3/633473c64eaa80a048256fd50001141a? OpenDocument.
Yusman, Muhammad, dan Sofyan Angga Fahlani. “Problematika Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Telaah Perbandingan Pencatatan Perkawinan di Beberapa Negara di Asia Tenggara.” BALREV 4, no. 2 (2022): 184–95.
Zahari,  Muhammad  Syakirin.  “Status  hukum  pernikahan  yang  dilaksanakan  oleh  wali hakim luar negeri (studi kasus di mahkamah syariah negeri kelantan).” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, 2019.