…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan
Ruliana 1 , Arnida Wahyuni Lubis 2
1,2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara E-mail: rulianaana32@gmail.com 1 , arnidawahyuni@yahoo.com

## Article History :
Received : 15 April 2022 Revised : 15 Mei 2022 Acccepted : 01 Juni 2022 Abstract:  Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk melihat  apakah  pengelolaan  aset  tetap  pada  Kantor Kepegawaian  Daerah  Kota  Medan  sudah  sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19
Tahun  2016.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan  metode  kualitatif.  Objek  penelitian ini yaitu  aset  tetap  pada  Kantor  Kepegawaian  Daerah Kota  Medan  Hasil  penelitian  ini  memperlihatkan Kantor  Kepegawaian  Daerah  Kota  Medan  sudah mengaplikasikan  tahapan-tahapan  dalam  mengelola aset  tetap  akan  tetapi    masih  terdapat  beberapa hambatan-hambatan  dalam  mengelola  aset  tetap seperti melacak aset yang sudah lama dan aset yang sudah rusak
Keywords: Pengelolaan Aset Tetap

## PENDAHULUAN
Dalam  mengimplementasikan  prosedur  dan.  aktivitas  instansi  pemerintahan  yang  telah  di rancang  guna  tercapainya  sebuah  tujuan,  baik  itu  dalam  masa  yang  lama  .ataupun.  masa  yang singkat  dengan  maksud  instansi  pemerintah  dapat  meningkatkan  jasa  pelayanan  serta  untuk kesejahterakan rakyat. Instansi pemerintahan memerlukan sumber dana dalam mengimplementasikan  aktivitas  operasionalnya  yang  memiliki  tingkat  ekonomis,  yakni melaksanakan penanaman modal terhadap aset tetap.
Instansi pemerintahan tentu mempunyai aset yang kemudian menjadi fasilitas sebagai alat penunjang dalam kegiatan operasional.Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 aset yaitu  aset  yang  memiliki  nilai  yang  ekonomis  yang  merupakan  kepunyaan  dari  sebuah  instansi dari kejadian lalu serta dari mana kegunaan nilai ekonomi dan sosial di masa yang akan datang di harapkan bisa di dapatkan,pemerintah dan masyarakat dan di ukur dalam bentuk tunai,tergolong sumber daya non keuangan yang di perlukan untuk pelayanan rakyat serta sumber daya yang di pelihara sebab silsilah dan budaya.
Aset  tetap  yang  di  miliki  pemerintah  bisa  berupa  tanah,gedung/bangunan,peralatan  dan mesin,  jalan,  irigasi,jaringan  serta aset lainnya.  Untuk  mendapatkan aset tetap  yang  di  perlukan terdapat berbagai upaya yang dapat di lakukan yaitu melakukan pembelian secara kontan maupun kredit,di tukar dengan aset berharga, hibah ataupun sumbangan dan masih banyak upaya lainnya untuk  mendapatkan  aset.Aset  tetap  amat  berpengaruh  sebagai  alat  penunjang  kegiatan operasional  instansi  pemerintah  sebab  aset  tetap  berperan  sebagai  faktor  pendukung  untuk melaksanakan  sebuah  aktivitas  hingga  bisa  meningkatkan  produktivitas/  instansi  pemerintah bergantung  kepada  pertumbuhan  serta  kegiatan  instansi  pemerintah  yang  berkaitan  dengan kegiatannya.
Permasalahan pokok institusi pemerintah pada pengelolaan aset tetap yaitu tidak  tertibnya manajemen penanganan inventarisasi aset, tidak termonitornya pengalihan aset,tempo  pemakaian aset, serta hilang nya surat catatan aset.Situasi seperti ini bisa mengakibatkan institusi pemerintah mengalami kerumitan untuk melihat dengan jelas berapa banyak aset yang di miliki,aset apa saja yang sudah di kuasai atau yang mempunyai prospek investasi yang tinggi

## LANDASAN TEORI

## 1. Pengelolaan Aset Daerah
Menurut KBBI Aset yaitu keseluruhan yang menyimpan nilai tukar ataupun modal, atau aset yang  di  katakan  barang  milik  daerah  Dapat  di  simpulkan  pengelola  aset  daerah  ialah  seluruh benda  kekayaan  daerah  yang  di  beli  ataupun  di  peroleh  berdasarkan  APBD  ataupun  di  peroleh secara  sah  dan  kemudian  diatur    dan  di  kelola  oleh  organisasi  yang  mempunyai  anggota  agar tercapainya  tujuan  organisasi  yang  telah  di  rancang  terlebih  dahulu.  Banyak  sekali  yang mendefenisikan pengelolaan sama halnya dengan manajemen.Sebab manajemen dan pengelolaan mempunyai maksud yang sama yakni terwujudnya sasaran dari sebuah organisasi.
Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2016  terkait  Pedoman  Teknis Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  Pasal  (1)  Ayat  (28),  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah .merupakan  segala  aktivitas  yang  melingkupi  perancangan  segala  keperluan  serta  menentukan jmlah  anggaran,penyediaan,pendayagunaan,  pemakaian,  pengawasan  serta  perlindungan, evaluasi,  pengalihan  kepemilikan,  penghancuran,  eliminasi,  penatausahaan,  bimbingan,kontrol serta  pengoperasian
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah mencakup:
a. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran
(Hasan  2019)Perencanaan  keperluan  merupakan  aktivitas  dalam  mencatat  segala  keperluan barang  milik  daerah  guna  mengaitkan  penyediaan  barang  yang  sudah  lama  dengan  situasi  yang sedang  berlangsung  sebagai  acuan  dalam  memenuhi  keperluan  pada  masa  yang  akan  datang. Aktivitas  dalam  merencanakan  serta  menentukan  keperluan  didasarkan  kewajiban  serta  tugas masing-masing unit sesuai dengan anggaran yang ada.

## b. Pengadaan
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016 menjelaskan penyediaan barang milik daerah dilaksanakan sesuai dengan aturan secara efektif, efisien, transparansi serta bersifat umum jujur serta akuntabel.Kepala satuan kerja Perangkat daerah mempunyai kewenangan serta kewajiban  untuk  menyampaikan  rincian  Hasil  penyediaan  barang  milik  daerah  pada  kepala daerah lewat pelaksana untuk menetapkan status penggunaan.Perincian penyediaan barang milik daerah    yang  dimaksudkan  pada  ayat  1,  Mencakup  rincian  hasil  penyediaan  per  bulan,  per semester, dan pertahun.
c. Penggunaan
Penggunaan  merupakan  aktivitas  yang  di  lakukan  pemakai  serta  menertibkan  Barang  Milik Daerah berdasarkan tanggung jawab serta kewajiban SKPPD. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  19  Tahun  2016  selaku  manajemen  aset  tetap  memaparkan  tahapan  penerapan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
termuat  pada  pasal  43  sampai  dengan  pasal  77  yang  menyatakan  tahapan  jika  BMD  sudap menetapkan  status  penggunaan  nya  maka  aset  tetap  tersebut  dipergunakan  untuk menyelenggarakan kewajiban serta tanggung jawab SKPD dan bis di operasikan pihak lain untuk berkontribusi jasa pelayanan sesuai unit SKPD.

## d. Pemanfaatan
Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 1 pemanfaatan merupakan penggunaan BMD Yang  tidak  dipergunakan  unit  SKPD  yang  berupa  sewa,  pinjam  pakai,  kerjasama  pemanfaatan, bangun guna serah, serta bangun serah guna tanpa memindahkan status pemilik.

## e. Pengamanan dan Pemeliharaan
Tahap pengamanan dan pemeliharaan adalah perihal yang amat urgen dalam mengelola aset apabila  tahap  pengelolaannya  minim  bisa  berdampak  fatal  bagi  aset  yang  dimiliki  oleh  SKPD. menurut  Permendagri  No  19  Tahun  2016    di  di  dalam  pasal  263  sampai  324    menjelaskan bahwasanya pelaksana, pemakai dan garis miring  atau kuasa pemakai diwajibkan melaksanakan pengamanan  BMD  dalam  penguasaannya.  pengamanan  BMD  mencakup  di  mana  terdapat aktivitas  pembukuan,  inventarisasi,  pelaporan  dan  penyimpanan  dokumen  kepemilikan pemeliharaan  bisa  dilakukan  melalui  metode:  pemeliharaan  ringan,  pemeliharaan  sedang,  dan pemeliharaan berat.
f. Penilaian
(Sumardi  and  Muchlis  2016)  Tahap  penilaian  merupakan  tahap  yang  dilakukan  untuk menyusun neraca Pemda (Pemerintah Daerah).Berdasarkan  Permendagri No 19 tahun 2016 Bab IX  Pasal  325-328    yang  menyatakan  tahap  evaluasi  dilakukan    menyusun  Neraca  Pemda, Pendayagunaan  serta  pemindahtanganan  BMD  untuk  menetapkan  taraf  Dalam  bentuk  neraca awal  Pemda  berdasarkan  pedoman    standard  akuntansi    pemerintah    sementara  Evaluasi  BMD untuk  aktivitas  pendayagunaan  serta  pemindahtanganan  dilakukan  satuan  tugas  yang  sudah ditetapkan Kepala Daerah serta mengimplikasikan penilai yang ahli dalam bidang evaluasi aset.

## g. Pemindahtanganan
Pemindahan  BMD  merupakan  pemindahan  status  pemilik  Sebagai  langkah    dalam menghapus  BMD    dari  catatan  inventaris  namun  masih  mempunyai  tingkat  ekonomi  bisa dipindahtangankan. Pemindahtanganan barang milik daerah mencakup penjualan, tukar-menukar, sumbangan  serta penyertaan modal.

## h. Pemusnahan
Pemusnahan  barang  milik  daerah  dilakukan  jika  tidak  bisa  dipergunakan,  Dimanfaatkan, dan/atau    di  di  dipindahtangankan  atau    ada  argumen  lain  berdasarkan  Ketetapan  peraturan perundang-undangan  pemusnahan  dilaksanakan  pemakai  barang  sudah  menerima  izin  dari gubernur/Bupati/Walikota.
i. Penghapusan
penghapusan  merupakan  langkah  untuk  menghapus  BMD  dari  catatan  dengan  menerbitkan surat  keputusan  dari  pejabat  yang  berwenang  pembebasan  pemakai/  kuasa  pemakai  ataupun pengelola  tugas  administrasi  serta  bentuk  barang  yang  penguasaannya  berbeda.  Menurut Permendagri  No  19  tahun  2016  menjelaskan  tahap  dalam  menghapus  BMD    yang  mencakup penghapusan  dari  catatan  barang  pemakai  dan  garis  miring  atau  kuasa  pemakai  yang
penghapusannya dilakukan jika BMD tidak dalam penguasaan pemakai/kuasa pemakai.
j. Penatausahaan
Berdasarkan  peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  tahun  2016  penatausahaan merupakan metode dalam pembukuan, inventarisasi serta pelaporan BMD berdasarkan Ketetapan peraturan  perundang-undangan  titik.Apabila  penatausahaan  tidak  sesuai  dengan  kebijakan  yang berlaku dapat berakibat laporan aset negara/daerah tidak cocok dengan laporan keuangan.

## k. Pembinaan,Pengawasan dan Pengendalian
Pembinaan  adalah  upaya  ataupun  aktivitas  dengan  arahan,  edukasi,  dan  supervise.Menteri membinaPengelolaan  BMD  serta  menentukan  prosedur  dalam  mengelola  barang  milik  daerah titik  Pengendalian  adalah  upaya  ataupun  aktivitas  menanggung  serta  membimbing  agar  profesi yang  dilakukan  berlangsung  dengan  rancangan  yang  sudah  ditentukan.  sementara  pengawasan adalah upaya ataupun aktivitas untuk melihat serta mengevaluasi fakta yang sesungguhnya terkait penerapan  kewajiban  atau  aktivitas  Apakah  dilaksanakan  berdasarkan  pedoman  Peraturan Perundang-Undangan.

## 2. Karakteristik Aset Tetap
Aset  tetap  mempunyai  karakter  yaitu aset  dimiliki  untuk  dipergunakan  kegiatan  operasional bukan  untuk  dijual  titik  aset  yang  dipergunakan  untuk  kegiatan  operasional  suatu  bisnis dikategorikan  sebagai  aset  tetap  (Trio  Mandala  Putra  et  al.  2013).  Contohnya  seperti  bangunan yang tidak terpakai dikategorikan terpisah sebagai investasi, properti, plan, serta equipment yang dimiliki sebagai price appreciation Dikategorikan sebagai investasi.Aset Tetap mempunyai masa manfaat  lebih  dari  12  bulan  aset  tetap  merupakan  aset  yang  memiliki  bentuk  fisik,  Hal  inilah yang membuat adanya perbedaan antara aset tetap dengan aset tidak berwujud.

## 3. Kategori Aset Tetap
Aset tetap dikategorikan dilihat dari sifat dan fungsinya dalam kegiatan operasional (Agustina and Rani 2020) kategori yakni: 1)Tanah; Mana dikategorikan sebagai aset tetap merupakan tanah yang didapatkan dipergunakan sebagai penunjang aktivitas pemerintah serta dalam keadaan siap pakai.  tanah  adalah  aset  pemerintah  yang  amat  penting  untuk  kegiatan  operasional  pemerintah serta pelayanan kepada masyarakat umum.2) Peralatan dan Mesin; Peralatan dan mesin meliputi mesin-mesin  kendaraan  bermotor,  peralatan  elektronik  inventaris  kantor  Serta  peralatan  yang memiliki  nilai  ekonomis  serta  masa  manfaat  lebih  dari  satu  periode.3)Gedung  dan Bangunan:Gedung  dan  Bangunan    meliputi  keseluruhan  gedung  dan  bangunan  yang  didapatkan untuk tujuan dipergunakan untuk aktivitas pemerintahan Serta dalam keadaan siap pakai.4) Jalan, Irigasi  Serta  Jaringan;Jalan,  Irigasi,  dan  Jaringan  Dibangun  pemerintah  dan  dimiliki  dalam keadaan siap pakai.5) Aset Tetap Lainnya;Kategori aset ini disebutkan dalam peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  17  tahun  2007  mencakup  buku  perpustakaan,  buku  terbitan  berkala, barang-barang  perpustakaan,  barang  yang  memiliki  corak  seni/budaya,  hewan  dan  tumbuhan.6) Kontruksi Dalam Pengerjaan; Kategori barang ini dicatat Banyak pengeluaran hingga Akhir masa pengerjaan pada tahun yang berkaitan.

## METODE PENELITIAN
1. Metode Kualitatif
Moleong  (2004)  Menjelaskan  mengenai  metode  penelitian  kualitatif  yang  dimaksudkan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
untuk  mengetahui  peristiwa  atau  kejadian  yang  dialami  subjek  peneliti.  Contohnya  seperti tingkah laku, pemahaman, dorongan, aktivitas lainnya dengan menggunakan metode alamiah.

## 2. Objek dan Subjek Penelitian
Objek  dari  penelitian  ini  yaitu  aset  tetap  pada  kantor  Kepegawaian  Daerah  Kota  Medan latar  belakang  memilih  objek  tersebut  karena  pada  kantor  Kepegawaian  Daerah  Kota  Medan masih  belum  mengikuti  pedoman  standar  pemerintah  terdapat  hambatan  dalam  mengelola  aset tetap pada kantor Kepegawaian Daerah Kota Medan, maka dari itu kantor Kepegawaian Daerah Kota Medan tepat untuk diteliti dalam aspek akuntansinya.

## 3. Sumber Data
Tika (2005) Menyatakan bahwa data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ada dua jenis: 1) Data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari narasumber atau objek yang diteliti atau  terdapat  kaitannya  dengan  masalah  yang  diteliti  data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari narasumber  terkait  pelaksanaan  pengelolaan  aset  tetap  yang  berada  di  Kantor  Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan.2) Data sekunder yang didapatkan dari instansi yang berkaitan dengan  permasalahan  penelitian  melalui  dokumen  yang  berbentuk  kertas  kerja  aset  yang didapatkan dari Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Prosedur  implementasi  aset  tetap  dengan  peraturan  yang  ditetapkan  Pemerintah  Kota Medan  Pedoman  yang  digunakan  Kantor  Badan  Kepegawaian  Daerah  Kota  Medan  dalam pengelolaan  aset  tetap  Yakni  Permendagri  No.  19  Tahun  2016.  terdapat  beberapa  prosedur diantaranya:

## 1. Perencanaan dan penganggaran
Perencanaan  dan  penganggaran  adalah  aktivitas  mencatat  segala  keperluan  BMD  secara rinci,  guna  untuk  mengaitkan  penyediaan  barang  yang  sudah  lalu  dengan  kondisi  masih beroperasi sebagai pedoman untuk melaksanakan aktivitas dalam pemenuhan keperluan di masa mendatang.Dalam perancangan pada kantor Kepegawaian Daerah Kota Medan Dilakukan sesuai dengan  metode  dan  peraturan  yang  berlaku  sehingga  Dalam  praktiknya  dapat  menjadi  lebih berpengalaman.  perancangan  keperluan  disusun  dalam  rencana  kerja  dan  anggaran  dengan melihat persediaan BMD yang ada titik selanjutnya dalam penganggaran sudah disediakan dana dalam mengelola aset.

## 2. Pengadaan
Permendagri  No  19  tahun  2016  menyatakan  pengadaan  BMD  dilakukan  berdasarkan kaidah-kaidah secara efektif, efisien, transparansi, bersifat umum, bersaing, adil/tidak membeda- bedakan, serta akuntabel. Pengadaan BMD pada kantor Kepegawaian Daerah Kota Medan sudah dilakukan  berdasarkan  kaidah-kaidah  efektif  efisien,  transparansi  dan  terbuka  titik  dikarenakan pengadaan  aset  sudah  sesuai  dengan  manajemen  yang  baik  yakni  tidak  terdapat  campur  tangan dari pihak lain.

## 3. Penggunaan
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  tahun  2016  sebagai  acuan  dalam  mengelola
aset  tetap  memaparkan  bahwa  tahapan  penggunaan  yang  tercantum  Pasal  43  sampai  pasal  77 adalah  tahapan  jika  BMD  sudah  ditetapkan  status  penggunaannya  sehingga  aset  tetap dipergunakan  dalam  menyelenggarakan  kewajiban  dan  tanggung  jawab  utama  SKPD  serta  bisa dikelola pihak lain guna untuk mendorong pelayanan umum sesuai dengan kewajiban dan tugas pokok SKPD yang terlibat.

## 4. Pemanfaatan
Permendagri  No  19  tahun  2016  pasal  1  menjelaskan  pemanfaatan  yaitu  pendayagunaan BMD yang tidak dipakai sesuai dengan kewajiban serta tanggung jawab satuan kerja Perangkat daerah  dalam  bentuk  sewa,  pinjam  pakai,  kerjasama  pemanfaatan,  bangun  serah  guna  tanpa merubah  Status  kepemilikan.Mengenai  pemanfaatan  kantor  Kepegawaian  Daerah  Kota  Medan menyerahkan  pemakaian  barang  antar  pemerintah  daerah  dalam  tempo  tertentu  dan  tidak menerima bayaran serta sehabis tempo berakhir barang langsung dikembalikan.

## 5. Pengamanan dan Pemeliharaan
(Meo,  Made,  and  Wulandari  2021)  Pengamanan  barang  milik  daerah  mencakup  aktivitas pembukuan  inventarisasi,  laporan  serta  penyimpanan  dokumen  kepemilikan  titik  perihal pengamanan  pada  kantor  Kepegawaian  Daerah  Kota  Medan ada  beberapa  aktivitas  penanganan kepengurusan barang milik daerah dengan wujud fisik, administrasi dilakukan sebagai cara untuk menghindari penguasaan alih ataupun client dari pihak lain.

## 6. Penilaian dan Pemindahtanganan
Penilaian  barang  pada  kantor  Kepegawaian  Daerah  Kota  Medan  dilakukan  guna  untuk penyusunan neraca yang dilakukan setiap tahunnya sehingga bisa diketahui jumlah aset pada tiap tahunnya  (Nurdiana,  Handajani,  and  Alamsyah  2016)  Pemindahtanganan  BMD  merupakan pemindahan  status  pemilik  sebagai  lanjutan  penghapusan  BMD  yang  dihapus  dari  catatan inventaris Namun masih mempunyai taraf ekonomi bisa dipindahtangankan. pada Kantor Badan Kepegawaian  Daerah  Kota  Medan  dilaksanakan  pemindahtanganan  aset  antar  Pemerintah Daerah.

## 7. Penatausahaan serta Pembinaan
Pada  Kantor  Badan  Kepegawaian  Daerah  Kota  Medan  melakukan  aktivitas  pendataan BMD  yang  dilaksanakan  oleh  staf  bidang  aset  dan  dibimbing  oleh  atasan,  hingga  pada  praktik pengelolaan  BMD  dapat  proporsional  antara  data  dengan  kenyataan  yang  ada  serta  perihal tersebut  dapat  menjadi  acuan  untuk  menetapkan  dana  yang  dibutuhkan  untuk  pemeliharaan barang.

## 8. Pengawasan dan Pengendalian
Pengawasan  adalah  upaya  ataupun  aktivitas  untuk  melihat  serta  mengevaluasi  fakta  yang sesungguhnya terkait pelaksanaan kewajiban maupun aktifitas, Apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan  titik  Sementara  pengendalian  merupakan  upaya  ataupun  aktivitas  sebagai penjamin  serta  mengkoordinasi  supaya  pekerjaan  yang  dilakukan  berjalan  sesuai  dengan rancangan  yang  sudah  ditentukan.  pengawasan  serta  pengendalian  dalam  mengelola  BMD dilaksanakan  untuk  menjalin  serta  membina  pekerjaan  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan rancangan yang sudah ditetapkan melalui pengawasan yang baik.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil Dalam penelitian ini yaitu Bahwa pengelolaan aset tetap pada  Kantor  Badan  Kepegawaian  Daerah  Kota  Medan  sudah  dilaksanakan  sesuai  dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016. dan terdapat beberapa persoalan terkait dengan  pengelolaan  aset  tetap  yaitu  sulitnya  melakukan  pelacakan  aset  pada  tahun  sebelumnya seperti aset yang sudah tidak dipakai atau pun mengalami kerusakan

## DAFTAR REFERENSI
Agustina,  Eva  Juniar,  and  Utpala  Rani.  2020.  “ANALYSIS  OF  THE  MANAGEMENT  OF FIXED  ASSETS  IN  THE  HOUSING  AND  RESIDENTAL  AREA  AGENCY  OF MAGELANG  CITY.” ANALYSIS  OF  THE  MANAGEMENT  OF  FIXED  ASSETS  IN  THE HOUSING AND RESIDENTAL AREA AGENCY OF MAGELANG CITY 47(3): 392–400.
Hasan,  Waode  Adriani.  2019.  “Sistem  Pengelolaan  Aset  Tetap  Pada  Sekretariat  Daerah Kabupaten Buton.” Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen 2(1): 27–38.
Meo, Yasinta, Anwar Made, and Retno Wulandari. 2021. “Analisis Pengelolaan Aset Tetap Dan Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  Pada  Bada  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset Daerah Kota Malang.” Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi 9(1): 1–12.
Nurdiana,  Siti  Rahimah,  Lilik  Handajani,  and  Alamsyah.  2016.  “Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Optimalisasi  Pemanfaatan  Aset  Tetap  Pada  Pemerintah  Kota  Mataram.” Jurnal Valid 13(1): 1–15. http://journal.stieamm.ac.id/index.php/valid/article/view/4.
Sumardi,  Ikbar  Andrian,  and  Mustakim  Muchlis.  2016.  “Analisis  Pengelolaan  Aset  Tetap Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.”
Assets 7(1): 69–85.
Trio  Mandala  Putra  et  al.  2013.  “Analisis  Penerapan  Akuntansi  Aset  Tetap  Pada  Cv.  Kombos Manado.” Journal of EMBA 2(4): 190–98. http://eprints.mdp.ac.id/708/.