## KEWENANGAN PT. PELABUHAN INDONESIA II
(PERSERO) CABANG PANJANG DALAM PENGELOLAAN LAHAN KEPELABUHANAN (Studi Pemisahan Regulator dan Operator Pelabuhan)
The Authority PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Subdivision Panjang in Land Ports Management (Study of Separation Regulator Port and Operator Port)

## Aditiawan Muslim
PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang, Bandar Lampung email : aditiawanmuslim@yahoo.com

## Abstract
The authority PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Subdivision Panjang in land  management  Ports  after  enactment  Law  Number  17  of  2008  on Shipping  have  experienced  changes.  Where  the  scope  of  portland management includes the formulation of Port Master Plan, the provision of portland,  port  monitoring  land  use,  and  exploitation  of  the  portland.  The results  showed  that  the  scope  of  authority  land  management  port  is  a portland  concession.  It  relates  to  the  status  of  PT.  Pelabuhan  Indonesia  II (Persero)  Subdivision  Panjang  as  a  Badan  Usaha  Pelabuhan  (BUP)  which has  the  function  of  a  role as  a  port  operator.  As for the formulation  of  the Port Master Plan, the provision of portland, port monitoring land use under the  authority  of  the  Port  Authority  which  has  the  function  of  a  role  as  a regulator.  In  a  land  concession  pass  port,  PT.  Pelabuhan  Indonesia  II (Persero) Subdivision Panjang is not included in the Port Enterprises whose business  activities  can  run  only  after  getting  the  concession  of  the  port authority.  Because  granting  concessions  only  to  Port  Business  Entities  are new. In addition, in article 344 paragraphs (2) of Law Number 17 of 2008 on  Shipping  provides  legal  certainty  on  the  legal  status  of  SOEs  Ports presence in the business activities of port services.
Keywords: Authority,  the  Port  Authority,  PT.  Pelabuhan  Indonesia  II (Persero) Subdivision Panjang
Volume 10 Issue 2, April-June 2016: pp. 221-412. Copyright ©  2015-2016  FIAT  JUSTISIA.  Faculty  of  Law,  Lampung University, Bandarlampung, Lampung, Indonesia. ISSN: 1978-5186 | e-ISSN: 2477-6238. Open Access: http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat
Fiat Justisia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the original work is properly cited.

## Abstrak
Kewenangan  PT.  Pelabuhan  Indonesia  II  (Persero)  Cabang  Panjang  di Pelabuhan pengelolaan lahan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun  2008  tentang  Pelayaran  telah  mengalami  perubahan.  Di  mana  ruang lingkup manajemen portland meliputi perumusan Rencana Induk Pelabuhan, penyediaan  portland,  penggunaan  lahan  monitoring  pelabuhan,  dan eksploitasi  portland.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ruang  lingkup manajemen port otoritas lahan konsesi portland. berkaitan dengan status PT. Pelabuhan  Indonesia  II  (Persero)  Cabang  Panjang  sebagai  Badan  Usaha Pelabuhan  (BUP)  yang  memiliki  fungsi  peran  sebagai  operator  pelabuhan. Adapun  perumusan  Rencana  Induk  Pelabuhan,  penyediaan  portland, penggunaan  pemantauan  lahan  pelabuhan  di  bawah  wewenang  Otoritas Pelabuhan  yang  memiliki  fungsi  peran  sebagai  regulator.  Dalam  konsesi lahan lulus pelabuhan, PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang tidak  termasuk  di  Pelabuhan  Usaha  yang  kegiatan  usahanya  dapat  berjalan hanya  setelah  mendapatkan  konsesi  dari  otoritas  pelabuhan.  Karena pemberian  konsesi  hanya  untuk  Badan  Usaha  Pelabuhan  (BUP)  yang  baru. Selain  itu,  dalam  artikel  344  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2008 tentang Pelayaran memberikan kepastian hukum tentang status hukum kehadiran BUMN Pelabuhan dalam kegiatan usaha jasa pelabuhan.
Kata  Kunci: Kewenangan,  Kewenangan  Pelabuhan , PT.  Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang

## A. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  yang  dua  pertiga  wilayahnya adalah  perairan  dan  terletak  pada  posisi  strategis,  berada  di  alur  strategis perdagangan dunia. Sebagai negara kepulauan, peran pelabuhan sangat vital dalam  perekonomian  Indonesia.  Kehadiran  pelabuhan  yang  memadai berperan  besar  dalam  menunjang  mobilitas  barang.  Pelabuhan  menjadi sarana penting untuk menghubungkan antar pulau maupun antar negara dan pengembangan perekonomian wilayah.
Besarnya  peran  Pelabuhan  di  Indonesia  tercermin  dalam  kegiatan pelabuhan untuk menunjang perdagangan internasional dan domestik secara nasional pada skala sangat besar. Serta ikut menunjang pertumbuhan industri dan  perdagangan  yang  merupakan  segmen  usaha  pelabuhan  tersebut  agar pengoperasiannya  dapat  dilakukan  secara  efektif,  efisien,  dan  profesional sehingga pelayanan pelabuhan menjadi lancar, aman, dan cepat dengan biaya terjangkau. Pada dasarnya pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan  adalah pelayanan terhadap kapal, barang, dan penumpang.
PT.  Pelabuhan  Indonesia  II  (Persero)  Cabang  Panjang  (Pelindo Panjang) merupakan salah satu pelabuhan yang berada di bawah pengelolaan
manajemen  PT.  Pelabuhan  Indonesia  II  (Persero),  sebuah  Badan  Usaha Milik  Negara  yang  bergerak  di  bidang  jasa  kepelabuhanan  dan  logistik nasional 1 yang  merupakan  roda  penggerak  perekonomian  di  Provinsi Lampung dimana sebagian besar produksi nya adalah dari hasil alam. Selain sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berorientasi pada profit, Pelindo  Panjang  sesuai  yang  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2008  tentang  Pelayaran  (UU  17/2008  Tentang  Pelayaran)  adalah sebagai  Badan  Usaha  Pelabuhan  (BUP)  yang  berperan  sebagai  Operator yang mengoperasikan terminal dan fasilitas pelabuhan lainya.
Sebelum  lahirnya  UU  17 /  2008 Tentang  Pelayaran, Pelindo  Panjang memiliki  wewenang  sebagai  Regulator  dan  merangkap  sebagai  Operator  di Pelabuhan.    Sehingga  dalam  pengelolaan  lahan  Kepelabuhanan,  Pelindo Panjang  bertugas  Sebagai  pengelola.  Artinya  menyediakan  lahan kepelabuhanan,  mengawasi  penggunaannya  dan  mengoperasikan  sendiri lahan  tersebut.  Pemerintah  memberikan  kewenangan  kepada  Pelindo Panjang  untuk  mengelola  lahan  Kepelabuhanan  sesuai  dengan  Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1987 / KM 154 /AL 106 / PHB-87  Tanggal 23 Juli 1987 Tentang  Batas  –  batas  Daerah  Lingkungan  Kerja  (DLKr)  dan  Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Panjang. Dalam SKB tersebut, lahan yang diberikan seluas ± 81,8130 Ha untuk DLKr dan ± 70,16 Ha untuk DLKp.
Ditetapkan Rencana Induk Pelabuhan untuk Pelabuhan Panjang sesuai Keputusan  Menteri  Perhubungan  Nomor  32  Tahun  2006  Tentang  Rencana Induk  Pelabuhan  Panjang.  Lahan  Kepelabuhanan  yang  dilimpahkan  kepada Pelindo Panjang diberikan Hak Pengelolaan (HPL) luas lahan  ± 81,8130 Ha untuk  DLKr  dan  ±  70,16  Ha  untuk  DLKp,  Pelindo  Panjang    mengatur pemanfaatan areal ( Land Use ) sesuai fungsi pelabuhan baik dilihat dari segi operasional bongkar muat dan trafik dalam pelabuhan, maupun dalam aspek navigasi  ( Safety  of  Navigation )  kapal  ketika  berada  di  daerah  pelabuhan. Karena  lahan  adalah  merupakan  salah  satu  asset  pelabuhan  yang  dikelola secara komersil. Untuk dapat dijadikan usaha komersil di DLKr Pelabuhan, maka pelabuhan tidak dapat berdiri sendiri yang tidak terlepas dari kegiatan lainnya 2
Lahirnya  UU  17  /  2008  Tentang  Pelayaran,  Pelindo  Panjang  hanya berperan  sebagai  Operator  sedangkan  Regulator  adalah  Otoritas  Pelabuhan (OP).  OP  adalah  lembaga  pemerintah  di  pelabuhan  sebagai  otoritas  yang melaksanakan  fungsi  pengaturan,  pengendalian,  dan  pengawasan  kegiatan kepelabuhanan  yang  diusahakan  secara  komersial. Dengan  pemisahan
1 Information Booklet PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang, 2015.
2 Karsafman, Tjetjep. (2004). Port and Shipping . Jakarta, p. 16.
Regulator  dan  Operator,  Pelabuhan  di  Indonesia  dapat  mengarah  pada Tatanan Kepelabuhanan Nasional yang baik.
Pemisahan  peran  Regulator  dan  Operator  di  Pelabuhan  selain memberikan  dampak  positif  seperti  jelasnya  kewenangan  masing-masing pihak  ,  terdapat  juga  dampak  negatif.  Beberapa  polemik  timbul  dengan pemisahan  peran  tersebut.  Selain  terjadinya High  Regulated (Terlalu birokratis)  dalam  penyelenggaraan  kegiatan    kepelabuhanan 3 .  Pengelolaan lahan  kepelabuhan  terjadi  tumpang  tindih  kewenangan.  Pasal  83  ayat  (1) huruf  a  UU  17/2008  Tentang  Pelayaran  jo.  Pasal  42  ayat  (2)  Peraturan Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2009  Tentang  Kepelabuhanan,  Penyediaan lahan  daratan  dan  perairan  menjadi  tugas  dan  tanggung  jawab  OP. Selanjutnya  Pasal  344  ayat  (3)  UU  17/2008  Tentang  Pelayaran, menyebutkan  bahwa  “  Kegiatan  pengusahaan  di  Pelabuhan  yang  telah diselanggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara tetap diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dimaksud”. Penjelasan ayat tersebut :
Dimaksud  dengan  “tetap  diselenggarakan  oleh  Badan  Usaha  Milik Negara”  adalah  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  didirikan  berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 57  Tahun  1991,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  1991,  Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1991, tetap menyelenggarakan kegiatan usaha pelabuhan yang meliputi :
1. Kegiatan yang diatur dalam Pasal 90 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang ini.
2. Penyediaan kolam pelabuhan sesuai dengan peruntukkannya berdasarkan pelimpahan  dari  pemerintah  dan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
3. Pelayanan jasa pemanduan berdasarkan pelimpahan dari Pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penyediaan  dan  pengusahaan  tanah  sesuai  kebutuhan  berdasarkan pelimpahan dari pemerintah dan ketentuan perundang-undangan dibidang pertanahan.
Pelindo Panjang sebagai BUP bila dilihat dari Pasal 344 UU 17/2008 Tentang  Pelayaran  memiliki  kewenangan  dalam  pengelolaan  lahan kepelabuhan. Sama seperti kewenangan OP.
Pada  dasarnya  Status  lahan/tanah  baik  itu  daratan  maupun  perairan dalam  Pelabuhan  adalah  Tanah  yang  dikuasai  oleh  negara   yang mengandung  arti  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  2  ayat  2  UU No.5/1960  yaitu  bahwa  Negara  mempunyai  wewenang  atas  lahan/tanah tersebut untuk:
3 Nuryanto.  (2011). Implementasi  Undang-  Undang  Pelayaran:  Dapatkah  Menghilangkan Monopoli Pelabuhan? . STIMART “AMNI”,
1. Mengatur  dan  menyelenggarakan,  peruntukan,  penggunaan,  persediaan dan pemeliharaan lahan tersebut.
2. Menentukan  dan  mengatur   hubungan-hubungan  hukum  Antara  orang- orang dengan lahan tersebut.
3. Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  Antara  orang- orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai lahan tersebut.
Adapun jika tanah Negara tersebut ingin digunakan oleh Pihak Ketiga maka  hak  penguasaan  negara  atas  tanah  tersebut  wajib  dikonversi  menjadi Hak  Pengelolaan  dan  Hak  Pengelolaan  berlangsung  selama  tanah  tersebut dipergunakan  untuk  keperluan  oleh  instansi  yang  bersangkutan.   Hal  ini berarti  jika  pemegang  Hak  Pengelolaan  atas  tanah  tersebut  tidak  lagi menjalankan  urusannya,  maka  tanah  tersebut  akan  kembali  kepada  Negara. Penyelenggara  Pelabuhan  sendiri  diberikan  hak  untuk  mengatur  tanah tersebut.
Bila  pengejawantahan  amanat  UU  17/2008  Tentang  Pelayaran dilaksanakan,  lahan  HPL  yang  telah  diberikan  oleh  Pelindo  Panjang  tidak dapat  langsung  dialihkan  kepada  OP.  Namun  harus  melalui  mekanisnya pelepasan hak kepada Negara, lalu diberikan kepada OP sebagai subjek HPL yang  baru.  Namun  dengan  mekanisme  pelepasan  hak  pun  belum  dapat dilaksanakan. Padahal UU 17/2008 Tentang Pelayaran harus sudah berjalan paling  lambat  3  tahun  setelah  diterbitkan  UU  tersebut.  Dengan  penjelasan dalam  penentuan  waktu  3 tahun adalah  waktu  yang  cukup  bagi  Pemerintah merencanakan pengembangan pelabuhan dengan melakukan :
1. Evaluasi aset Badan Usaha Milik Negara yang  menyelenggarakan usaha pelabuhan.
2. Audit secara menyeluruh terhadap aset Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan usaha pelabuhan.
Belum berjalannya UU 17 / 2008 Tentang Pelayaran khususnya dalam pengelolaan  lahan  kepelabuhanan  yang  ditelah  diusahakan  oleh  Pelindo Panjang,  menyebabkan  beberapa  masalah  baru  seperti  belum  jelasnya kewenangan  pengelolaan  lahan  kepelabuhanan  dimana  OP  dan  Pelindo Panjang  sebagai  BUMN  dan  BUP  yang  masih  eksis  menguasai  lahan tersebut.  Sehingga  tugas  Regulator  yang  dijalankan  OP  dalam  penyediaan lahan  daratan  dan  perairan  untuk  kemudian  di  konsesi  kan  kepada  BUP belum  dapat  dilaksanakan.  Mengingat  lahan  yang  ada  saat  masih  dalam wewenang Pelindo Panjang yang saat ini hanya berperan sebagai BUP.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  penulis  tertarik  menelaah pelaksanaan  pengaturan  pengelolaan  lahan  kepelabuhanan  dalam  peraturan perundang-undangan, dan kewenangan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang dalam pengelolaan lahan Kepelabuhanan kaitannya dengan keberadaan Otoritas Pelabuhan sebagai operator.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui data sekunder  berupa  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  yang  diperoleh  dari berbagai sumber yang berhubungan dengan permasalahan. Dianalisis secara kualitatif  sehingga  dapat  dilakukan  analisis  dan  dapat  diperoleh  jawaban permasalahan untuk ditarik kesimpulan  dan saran.

## B. Pembahasan
1. Pelaksanaan  Pengaturan  Pengelolaan  lahan  kepelabuhanan  dalam peraturan perundang-undangan
“Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”  Bunyi  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945  Pasal  33 Ayat  (3)  tersebut  merupakan  landasan  konstitusional  bagi  pembentukan Politik dan Hukum Tanah Nasional, yang berisi perintah kepada Negara agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang diletakkan dalam  penguasaan  Negara  itu  digunakan  untuk  mewujudkan  sebesar- besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
Lahan  Kepelabuhanan  hakikatnya  tanah  milik  negara  dengan penguasaan terbatas/ tidak penuh. Artinya, terhadap tanah-tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak oleh suatu subyek hukum. Tanah ini dinamakan “tanah  hak”  atau  “tanah  yang  dikuasai  tidak  langsung  oleh  Negara”  . Kekuasaan  Negara  yang  bersumber  pada  hak  menguasai  tanah  oleh  Negara terhadap tanah hak, dibatasi oleh isi dari hak itu. Artinya, kekuasan Negara tersebut  dibatasi  kekuasaan  (wewenang)  pemegang  hak  atas  tanah  yang diberikan oleh Negara untuk menggunakan haknya. Hal ini sesuai pada Pasal 2 ayat (3) UU 5/1960 Tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria menetapkan :
(3) Wewenang  yang  bersumber  pada  hak  menguasai  dari  Negara tersebut  pada  ayat  2  pasal  ini  digunakan  untuk  mencapai sebesar-besar  kemakmuran  rakyat  dalam  arti  kebangsaan, kesejahteraan  dan  kemerdekaan  dalam  masyarakat  dan  Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
Pemegang  hak  atas  tanah  yang  diberikan  oleh  Negara  untuk mengelola  suatu  tanah  diatur  melalui  Undang-Undang  atau  peraturan dibawahnya.  Otoritas  Pelabuhan  diberikan  Hak  Pengelolaan  sesuai  pada Pasal 85 UU 17/2008 Tentang Pelayaran :
“Otoritas  Pelabuhan  dan  Unit  Penyelenggara  Pelabuhan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  81  ayat  (1)  diberi  hak pengelolaan  atas  tanah  dan  pemanfaatan  perairan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Lahan  Kepelabuhanan  adalah  lahan  yang  diperuntukkan  untuk kegiatan  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  fungsi  pelabuhan  untuk menunjang  kelancaran,  keamanan,  dan  ketertiban  arus  lalu  lintas  kapal,
penumpang  dan/atau  barang,  keselamatan  dan  keamanan  berlayar,  tempat perpindahan  intra-dan/atau  antarmoda  serta  mendorong  perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
Lahan  Kepelabuhanan  memiliki  batas-batas  wilayah  sesuai  dengan DLKp  dan  DLKr  Pelabuhan.  Untuk  Pelabuhan  Panjang  DLKp  dan  DLKr ditetapkan  sesuai  Surat  Keputusan  Bersama  Menteri  Dalam  Negeri  dan Menteri  Perhubungan  Nomor  Nomor  63  Tahun  1987  /  KM  154  /AL  106  / PHB-87  Tanggal  23  Juli  1987  Tentang  Batas  –  batas  Daerah  Lingkungan Kerja  (DLKr)  dan  Daerah  Lingkungan  Kepentingan  (DLKp)  Pelabuhan Panjang.  Dalam  SKB  tersebut,  lahan  yang  ditetapkan  seluas  ±  81,8130  Ha untuk  DLKr  dan  ±  70,16  Ha  untuk  DLKp.  Dimana  dengan  terbitnya  UU 17/2008  Tentang  Pelayaran  menjadi  yugas  dan  wewenang  Otoritas Pelabuhan dalam penyusunan DLKr dan DLKp.
Lingkup  pengelolaan  lahan  Kepelabuhanan  yang  menjadi  tugas  dan wewenang  Penyelenggara  Pelabuhan  dalam  hal  ini  Otoritas  Pelabuhan  atau Unit  Penyelenggara  Pelabuhan  berdasarkan  UU  No.  17/2008  Tentang Kepelabuhanan Jo. PP No. 61/2009 Tentang Kepelabuhan meliputi :
a. penyusunan  Rencana  Induk  Pelabuhan  serta  Daerah  Lingkungan  Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.
b. Penyediaan lahan di daratan dan di perairan Pelabuhan.
c. Pengaturan  dan  Pengawasan  penggunaan  lahan  daratan  dan  perairan pelabuhan.
d. Pengusahaan lahan Pelabuhan
a. Menyusun  Rencana  Induk  Pelabuhan  serta  Daerah  Lingkungan
Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.
Rencana  Induk  Pelabuhan  Panjang  adalah  pedoman  pembangunan Pelabuhan Panjang yang mencakup keseluruhan kebutuhan dan penggunaan daratan serta perairan untuk kegiatan kepelabuhanan dan kegiatan penunjang pelabuhan  dengan  mempertimbangkan  aspek-aspek  teknis,  pertahanan, keamanan, sosial budaya, serta aspek-aspek terkait lainnya.
Rencana  Induk  Pelabuhan  merupakan  instrumen  perencanaan  jangka panjang  yang  digunakan  untuk  pelabuhan  baru  dan  pelabuhan  eksis  untuk rencana  pengembangannya. 4 Bagi  pemerintah,  pemilik  modal  swasta, keputusan  penyediaan  atau  pembangunan  sebuah  pelabuhan  perlu  diawali dengan sebuah rencana yang sifatnya mengikat dalam jangka waktu investasi dari  pelabuhan.  Sehingga  pelabuhan  dapat  mengantisipasi  perkembangan trafik  dan  pengguna  jasa  pelabuhan  ke  depan,  serta  melakukan  pengaturan
4 Oloan SG., Raja dan Haryadi B, Eko. (2007). Manajemen Bisnis Pelabuhan . Jakarta: APE Publishing, p. 189.
kembali dalam kaitannya dengan persaingan antar pelabuhan, dalam konteks jangka panjang. jadi rencana induk merupakan rasionalisasi dari tujuan dan arah jangka panjang pelabuhan yang dapat terukur oleh parameter-parameter teknis  dan  non  teknis  sehingga  dampak  duplikasi  investasi,  dan  lemahnya daya  dukung  pelabuhan  terhadap  kelancaran  arus  barang  dapat  dihindari lewat penetapan Rencana Induk Pelabuhan yang sistematis. Bagi pemerintah daerah  sekitar  pelabuhan,  Rencana  Induk  Pelabuhan  merupakan  referensi atau  sebaliknya  merupakan  respon  bagi  pengembangan  kawasan  pesisir dalam bentuk tata ruang kawasan pesisir wilayah pelabuhan tersebut. Maksud dan Tujuan penetapan Rencana Induk Pelabuhan meliputi : 5
1) Sebagai  pedoman  dalam  pengembangan  dan  pembangunan  dan operasional kegiatan kepelabuhanan .
2) Sebagai    alat    pengendalian    dan    pengawasansegala    kegiatan kepelabuhanan  baik    pembangunan,    pengembangan    dan    operasioanal agar  sesuai  dengan rencana yang ditetapkan untuk kepentingan wilayah pelabuhan dan sekitarnya.
3) Sebagai  alat pengatur  kepelabuhan baik  pembangunan,  pengembangan dan operasional untuk saat kini maupun saat yang akan datang
4) Sebagai  alat  untuk  mencapai  tujuan/sasaran  yang  hendak  dicapai  dari fungsi dan peran pelabuhan di masa mendatang.
5) Menetapkan  rencana  penetapan  fungsi  kegiatan  pokok  dan  penunjang pelabuhan jangka pendek, jangka menengah dan jangka penjang.
6) Menyusun    rencana    pembangunan    dan    pengembangan    fasilitas    dan utilitas pelabuhan pada lokasi yang dinilai memenuhi syarat.
7) Menyusun    rencana    pengelolaan    lingkungan    dan    arahan    jenis-jenis penanganan lingkungan.
8) Menyusun    rencana    pelaksanaan    tahapan  pembangunan  dan pengembangan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang
9) Menyusun rencana kebutuhan dan pemanfaatan baik  ruang daratan (land use) dan perairan (water use).
Secara hierarki regulasi, Rencana Induk Pelabuhan harus mempertimbangkan aspek hukum perihal tata ruang yang lebih tinggi seperti tata  ruang  nasional  dan  struktur  atau  tatanan  pengelolaan  kepelabuhanan secara nasional, regional, dan lokal 6
5 Triatmojo, Bambang. (1996). Pelabuhan . Beta Offset, p. 74.
6 Oloan SG., Raja dan Haryadi B, Eko. Op. Cit ., p. 190.
Gambar 1.

## Proses Persetujuan Rencana Induk Pelabuhan
Sumber : D.A. Lasse, Dr, SH,MM, Manajemen Pelabuhan .
Prosedur  mendapatkan  persetujuan  pemerintah  untuk  menetapkan lokasi  pelabuhan  berdasarkan  UU  17/2008  Tentang  Pelayaran  menyatakan bahwa  usulan  pembangunan  suatu  pelabuhan  laut  atau  pelabuhan  sungai harus  sesuai  dengan  rencana  Induk  Pelabuhan  Nasionalyang  ditetapkan pemerintah  c.q  Menteri  Perhubungan  untuk  jangka  waktu  20  (dua  puluh) tahun. Rencana Induk Pelabuhan Nasional  memuat (a) Kebijakan Nasional; (b) Rencana Lokasi dan Hierarki Pelabuhan 7
Rencana  Induk  Pelabuhan  Panjang  berdasarkan  Keputusan  Menteri Perhubungan  Nomor  32/2006  Tentang  Rencana  Induk  Pelabuhan  Panjang masih  berpedoman  pada  UU  21/1992  Tentang  Pelayaran,  PP  69/2001 Tentang  Kepelabuhanan  dan  KM  54/2002  Tentang  Penyelenggaraan Pelabuhan  Laut.  sehingga  Rencana  Induk  Pelabuhan  Panjang  harus dilakukan perubahan agar sesuai dengan UU 17/2008 Tentang Pelayaran, PP 61/2009 Tentang Kepelabuhanan dan PM 51/2015 Tentang penyelenggaraan pelabuhan  Laut.  Pada  Pasal  351  Ayat  (1)  UU  17/2008  Tentang  Pelayaran, Rencana  Induk  Pelabuhan  serta  DLKp  dan  DLKr  yang  telah  ada  sebelum UU tersebut harus selesai dievaluasi dan disesuaikan dengan UU Pelayaran tersebut paling lambat 2 (dua) tahun, sehingga penetapan peruntukkan lahan dalam  rangka  ikut  serta  peran  swasta,  Pemerintah  Daerah  dapat berpartisipasi sebagai BUP baru yang ikut melakukan kegiatan Pengusahaan.
7 Lasse, D.A. (2014). Manajemen Kepelabuhanan . Jakarta: Rajawali Press, p. 61.
Por t Otoritas Pelabuhan Unit Penyelenggara Pelabuhan
Kajian Kompetitif Wilayah Studi Kelayakan Layak? ya
tidak Persetujuan : Menteri
Perhubungan Rekomendasi:  Gubernur  Bupati
 Walikota Rencana Port

## b. Penyediaan Lahan di Daratan dan di Perairan Pelabuhan
Pasal 83 Ayat (1) huruf a UU 17/2008 Tentang Pelayaran menjelaskan bahwa  Penyediaan  lahan  di  daratan  pelabuhan  dilakukan  oleh  Otoritas Pelabuhan  atau  Unit  Penyelenggara  Pelabuhan  kepada  Badan  Usaha Pelabuhan  (BUP)  yang  peruntukkannya  untuk  kegiatan  pengusahaan  di lingkup area pelabuhan. Sedangkan penyediaan lahan di perairan dilakukan sesuai  kebutuhan  operasional  pelabuhan  dan  untuk  menjamin  keselamatan pelayaran.
Pada  Pasal  11  Ayat  (3)  dan  (4)  PM  Perhubungan  51/2015  Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut menjelaskan bahwa :
(3) Dalam  hal  diatas  lahan  yang  diperlukan  untuk  Pelabuhan terdpaat  hak  atas  tanah,  penyediaannya  dilakukan  dengan  cara Pengadaan Tanah.
(4) Dalam  hal  penyediaan  tanah  dilakukan  oleh  BUP  maka  Hak atas  tanah  merupakan  hak  pengelolaan  Penyelenggara Pelabuhan  yang  nilainya  diperhitungkan  dalam  perjanjian konsesi
Pada  pasal  tersebut  menjelaskan  bahwa  mekanisme  penyediaan  lahan daratan  dapat  dilakukan  oleh  Otoritas  Pelabuhan  dengan  cara  Pengadaan Tanah,  ataupun  dengan  penyediaan  dilakukan  oleh  BUP  yang  kemuadian Hak atas tanah tersebut menjadi Hak Pengelolaan Penyelenggara Pelabuhan.
Penyediaan  Tanah  yang  dilakukan  oleh  Otoritas  Pelabuhan  melalui mekanisme  Pengadaan  tanah  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2012  Tentang  Pengadaan  Tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan umum,  yaitu  dengan  cara  menyediakan  tanah  dengan  cara  memberi  ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pelabuhan menjadi salah objek yang menjadi lingkup dalam Undang-Undang tersebut sehingga. Mekanisme  pengadaan  tanah  harus  melalui  beberapa  tahapan,  yaitu: Perencanaan,  Persiapan,  Pelaksanaan,  Penyerahan  hasil.  Proses  pengadaan tanah pelabuhan harus memperhatikan Rencana Induk Pelabuhan.
Penyediaan  tanah  yang  dilakukan  oleh  BUP,  sesuai  dengan  Pasal  30 Ayat (5) PM 51/2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, yaitu dalam izin usaha BUP harus memenuhi persyaratan teknis yang salah satunya harus memiliki  lahan.  lahan daratan/  tanah  yang  dimiliki  BUP  kemudian  menjadi Hak Pengelolaan Penyelenggara Pelabuhan yang nilai lahan tersebut menjadi komponen  yang  diperhitungkan  dalam  pemberian  konsesi  pada  BUP tersebut.
Penyediaan  lahan  yang  dilakukan  oleh  Otoritas  Pelabuhan  dan  BUP yang  kemudian  menjadi  Hak  Pengelolaan  dari  Otoritas  Pelabuhan  harus memperhatikan  Rencana  Induk  Pelabuhan  pada  pelabuhan  tersebut.  Pada pembahasan sebelumnya, terkait pengadaan tanah dalam rangka pengelolaan lahan kepelabuhanan, Otoritas Pelabuhan masih terkendala dengan anggaran
dari  pemerintah.  Sehingga  Otoritas  Pelabuhan  tidak  dapat  melakukan penyusunan  Rencana  Induk  Pelabuhan  sesuai  yang  diamanatkan  oleh  UU 17/2008 Tentang Pelayaran sehingga lahan-lahan yang dapat diperuntukkan untuk  pelabuhan  yang  akan  dikelola  oleh  BUP  baru  belum  ada  kajian terhadap  pedoman  dalam  penetapan  lokasi,  pembangunan,  pengoperasian, pengembangan Pelabuhan. Padahal Rencana Induk Pelabuhan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali atau lebih dalam waktu 5 (lima) Tahun. pada Pasal 71 ayat (5) dan (6) UU 17/2008 Tentang Pelayaran :
(5) Rencana  Induk  Pelabuhan  Nasional  sebagaimana  dimaksud pada ayat (4) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(6) Dalam hal terjadi perubahan kondisi lingkungan strategis akibat bencana yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

## c. Pengaturan  dan  Pengawasan  Penggunaan  Lahan  Daratan  dan Perairan Pelabuhan serta DLKp dan DLKr Pelabuhan
Pasal  84  UU  17/2008  tentang  Pelayaran  Jo.  Pasal  66  PP  61/2009 Tentang  Kepelabuhanan  Jo.  Pasal  24  PM  Perhubungan  51/2015  Tentang Penyelenggaraan  Pelabuhan  Laut  menetapkan  bahwa  dalam  menjalankan tugasnya,  Otoritas  Pelabuhan  melakukan  pengaturan  dan  pengawasan penggunaan  lahan  daratan  dan  perairan  serta  DLKp  dan  DLKR  Pelabuhan. Hal  tersebut  merupakan  kewenangan  dari  tugas  Otoritas  Pelabuhan  dalam menyusun  Rencana  Induk  Pelabuhan  serta  penyediaan  lahan  daratan  dan perairan  pelabuhan.  Pada  Pasal  19  PM  Perhubungan  36/2012  Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, bahwa  yang  melakukan  pengaturan  dan  pengawasan  penggunaan  lahan daratan dan perairan serta DLKp dan DLKR Pelabuhan dibawah wewenang Bidang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Laut,  dan  Usaha  Kepelabuhanan. Kegiatan  mengatur  dan  mengawasi  penggunaan  lahan  daratan  dan  perairan serta  DLKp  dan  DLKr  dilakukan  dalam  rangka  terciptanya  optimalisasi pemanfaatan  lahan  kepelabuhanan  serta  terciptanya  keamanan  dan kenyamanan di lingkungan pelabuhan.
Otoritas  Pelabuhan  yang  merupakan  tranformasi  dan  Administrator Pelabuhan  dibawah  Direktur  Jenderal  Perhubungan  Laut  yang  semula tugasnya  hanya  di  lingkup  teknis  keselamatan,  ketertiban  dan  keamanan serta kelaiklautan kapal 8 , dengan diberikannya wewenang dalam pengaturan dan  pengawasan  penggunaan  Lahan  daratan  dan  Perairan  serta  DLKp  dan
8 Gurning, Raja Oloan Saut dan Budiyanto, Eko Hariyadi. Op. Cit ., p. 8.
DLKr Pelabuhan, maka aparat – aparat Otoritas Pelabuhan wajib menguasai ilmu bisnis Kepelabuhanan. karena dalam pengaturan dan pengawasan lahan pelabuhan,  harus  mencakup  aspek-aspek  bisnis  serta  tetap  berpatokan  pada Rencana  Induk  Pelabuhan.  Pengaturan  dan  Pengawasan  yang  dilakukan Otoritas Pelabuhan pun meliputi penggunaan lahan oleh Pihak yang bekerja sama  dengan  BUP.  Dengan  mekanisme  setiap  kerjasama-kerjasama penggunaan  lahan  seperti  BOT,  BTO,  BOWT  harus  mendapatkan rekomendasi  dari  Otoritas  Pelabuhan.  Hal  ini  dilaksanakan  mengingat  UU 17/2008  Tentang  Pelayaran  dalam  sistem  manajemen  Pelabuhan  di Indonesia menganut sistem Landlord Port dimana Kewenangan tertinggi ada pada Otoritas Pelabuhan.

## d. Pengusahaan lahan Pelabuhan
Berdasarkan  UU  17/2008  Tentang  pelayaran,  hakikatnya  Otoritas Pelabuhan memiliki fungsi, tugas dan wewenang dalam aspek pemerintahan, tidak langsung pada aspek pengusahaan pelabuhan. Pengusahaan Pelabuhan menjadi  tugas  dan  wewenang  BUP  setelah  mendapat  konsesi  dari  Otoritas Pelabuhan
Pada  Pasal  83  Ayat  (2),  “  Selain  tugas  dan  tanggung  jawab sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  Otoritas  Pelabuhan  melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh  pengguna  jasa  yang  belum  disediakan  oleh  Badan  Usaha  Pelabuhan.” Artinya    Otoritas  Pelabuhan  melakukan  kegiatan  pengusahaan    jasa kepelabuhanan  bila  BUP  dalam  suatu  pelabuhan  belum  menyediakan  jasa tersebut. Khususnya penyediaan yang berkaitan dengan penggunaan lahan di pelabuhan seperti :
1) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat.
2) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas.
3) Penyediaan  dan/atau  pelayanan  jasa  gudang  dan  tempat  penimbunan barang.
4) Penyediaan  dan/atau  pelayanan  jasa  terminal  peti  kemas,  curah  cair, curah kering, dan Ro-Ro.
5) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang.
2. Kewenangan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang dalam  Pengelolaan  Lahan  Kepelabuhanan  yang  telah  diusahakan kaitannya dengan keberadaan Otoritas Pelabuhan sebagai Regulator
UU  17  Tahun  2008  Tentang  Pelayaran  sebagai  bentuk  reformasi peraturan Kepelabuhanan disusun dalam upaya untuk: 9 a. Menghapus Monopoli
b. Menciptakan  kesempatan  yang  lebih  luas  untuk  investasi  di  sektor pelabuhan (Pihak Swasta dan Pemerintah Daerah).
c. Menciptakan kompetisi yang sehat dalam pelabuhan dan antar Pelabuhan.
d. Pemisahan  yang  jelas  antara  Regulator  dan  Operator  dengan pembentukkan Otoritas Pelabuhan.
e. Mengakomodasi Otonomi Daerah.
Di dunia maritim, dari lingkup tugas dan tanggung jawabnya, Otoritas Pelabuhan  di  Indonesia  dikategorikan  sebagai Landlord  port .  Adapun pelayanan kepelabuhannya dikerjakan  BUP yang  mempersilakan partisipasi swasta.  Otoritas  Pelabuhan  berperan  layaknya  seperti tuan  tanah yang memberikan  konsesi  aset  tidak  bergerak  berupa  lahan  dan  bangunan  untuk dipakai,  dioperasikan,  dan  tidak  dimiliki  hingga    suatu  masa  atau  periode tertentu  yang  disepakati.  Kemudian  sebuah  entitas  pengelola  ditunjuk  atau disepakati  mengusahakan  aset  yang  ada  dan  melengkapi  dengan  sistem peralatan bongkar muat dan sistem informasi  lainnya untuk mengoperasikan sebuah  tipe  jasa  kepelabuhanan  tertentu.  Pemilik  aset  Kepelabuhanan  di Indonesia  berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan  dan  berhak  atas kompensasi atas dari aset yang dikonsesikannya dalam suatu prestasi tertentu berdasarkan  fungsi  profit,  skala  usaha,  dan  parameter  lain  yang  telah disepakati bersama.
PT.  Pelabuhan  Indonesia  II  (Persero)  Cabang  Panjang  (Pelindo Panjang)  berdasarkan  ketentuan  UU  17/2008  Tentang  Pelayaran  saat  ini adalah  satu-satunya  BUP  yang  konsisten  melakukan  kegiatan  pengusahaan di Pelabuhan Panjang.
Pelindo  Panjang  sebagai  BUP  melakukan  kegiatan  pengusahaan kepelabuhanan  yang  berkaitan  dengan  penggunaan  lahanberdasarkan  Pasal 90 Ayat (3) UU 17/2008 Tentang Pelayaran meliputi : a. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat.
b. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas.
c. Penyediaan  dan/atau  pelayanan  jasa  gudang  dan  tempat  penimbunan barang.
9 Direktur Jenderal Perhubungan Laut. (2015). Sinkronisasi Pengaturan di Sektor Pelabuhan dalam  Rangka  Meningkatkan  Daya  Saing  Indonesia  di  Dunia  Internasional ,  Tanggal  24 Agustus 2015.
d. Penyediaan  dan/atau  pelayanan  jasa  terminal  peti  kemas,  curah  cair, curah kering, dan Ro-Ro.
e. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang.
Pelindo  Panjang  juga  melakukan  bekerja  sama  dengan  Pihak  Ketiga dalam  pemanfaatan  lahan  di  lingkungan  kerja  Pelabuhan  berdasarkan berdasarkan Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor :  HK.56/6/18/PI.II-13  Tanggal  Tentang  Pedoman  Pola  Kerjasama pemanfaatan  bagian-bagian  tanah  Hak  Pengelolaan  (HPL)  Pelabuhan  di lingkungan  PT.  Pelabuhan  Indonesia  II  (Persero)  di  mana  salah  satu  dasar pertimbangan keputusannya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang  Pelayaran.  Bentuk  kerjasama  yang  dapat  dilakukan  dalam pemanfaatan  HPL  tanah  Pelabuhan  di  Daerah  Lingkungan  Kerja  (DLKr) Pelabuhan  Panjang  dengan  mitra  kerjasama  berdasarkan  Surat  Keputusan Direksi tersebut adalah :

## a. Kerjasama Build, Operate, Transfer (BOT)
Adalah  kerjasama  bangun,  guna,  serah  diatas Tanah HPL  Pelabuhan, dimana  mitra  kerjasama  mendirikan  bangunan  dan/atau  sarana  dan fasilitasnya,  kemudian  dikelola  oleh  mitra  kerjasama  tersebut  untuk  jangka waktu  tertentu  yang  selanjutnya  Tanah  HPL  beserta  bangunan    dan/  atau sarana berikut fasilitasnya diserahkan kepada perusahaan setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama yang telah disepakati.

## b. Kerjasama Build, Transfer, Operate (BTO)
Adalah  kerjasama  bangun,  serah  guna  diatas  Tanah  HPL  Pelabuhan, dimana mitra kerjasama  mendirikan bangunan dan/ atau sarana fasilitasnya, yang  kemudian  setelah  selesai  pembangunan  maka  mitra  kerjasama  akan menyerahkan  Tanah  HPL  beserta  bangunan  dan/  atau  sarana  berikut fasilitasnya kepada perusahaan, yang selanjutnya Perusahaan mengoperasikan selama jangka waktu tertentu.

## c. Kerjasama Build, Own, Transfer (BowT)
Adalah  kerjasama  bangun,  miliki,  serah  diatas  tanah  Pelabuhan, dimana  mitra  kerjasama  mendirikan  bangunan  dan/  atau  sarana  dan fasilitasnya,  kemudian  bangunan  dan/  atau  sarana  dan  fasilitasnya  dimiliki oleh mitra kerjasama tersebut untuk jangka waktu tertentu yang selanjutnya Tanah  HPL  beserta  bangunan  dan/  atau  sarana  berikut  fasilitasnya diserahkan  kepada  perusahaan  setelah  berakhirnya  jangka  waktu  kerjasama yang telah disepakati.

## d. Kerjasama Operasi (KSO)
Kerjasama  Operasi  adalah  kerjasama  dengan  prinsip  bagi  hasil  yang saling  menguntungkan  antara  perusahaan  dengan  mitra  kerjasama,  dimana perusahaan ikut terlibat dalam manajemen pengelolaan.

## e. Kerjasama Usaha (KSU)
Kerjasama  Usaha  adalah  kerjasama  dengan  prinsip  bagi  hasil  yang saling  menguntungkan  antara  perusahaan  dengan  mitra  kerjasama  dimana perusahaan  tidak  ikut  terlibat  dalam  manajemen  pengelolaan.  Lima  bentuk kerjasama  pemanfaatan  lahan  HPL  oleh  mitra  dituangkan  dalam  Perjanjian Kerjasama yang minimal memuat lingkup perjanjian, hak kewajiban, waktu perjanjian, dan biaya perjanjian.
Lingkup  Pengelolaan  Lahan  Kepelabuhan  dalam  penulisan  ini meliputi :
a. penyusunan  Rencana  Induk  Pelabuhan  serta  Daerah  Lingkungan  Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.
b. Penyediaan lahan di daratan dan di perairan Pelabuhan.
c. Pengaturan  dan  Pengawasan  penggunaan  lahan  daratan  dan  perairan pelabuhan.
d. Pengusahaan lahan Pelabuhan
Pada periode dimana UU 21/1992 Tentang Pelayaran berlaku, Pelindo secara  keseluruhan  memiliki  wewenang  dalam  lingkup  Pengelolaan  lahan Kepelabuhanan  namun  kemudian  digantikan  oleh  UU  17/2008  Tentang Pelayaran kewenangan tersebut menjadi wewenang Otoritas Pelabuhan.
Pemisahan  peran  Regulator  dan  Operator  di  Pelabuhan  menjadikan Kewenangan  Pengelolaan  Lahan  Kepelabuhan  dibagi  sesuai  dengan  Tugas, Kewajiban dan wewenangnya.
Tabel 1.

## Pelaksanaan Pengelolaan Lahan Kepelabuhanan
No Dasar Pemegang Wewenang Lingkup Pengelolaan Lahan Kepelabuhanan 1. UU  21/1992 tentang Pelayaran Penyelenggara Pelabuhan  Umum / Pelindo (1) Penyusunan  Rencana  Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan  Kerja  dan  Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan. (2) Pengaturan  dan  Pengawasan penggunaan  lahan  daratan  dan perairan pelabuhan.
(3) Pengusahaan lahan Pelabuhan 2. UU  17/2008 Tentang Pelayaran Regulator / Otoritas Pelabuhan (1) Penyusunan  Rencana  Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan  Kerja  dan  Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan. (2) Penyediaan  lahan  di  daratan dan di perairan Pelabuhan. (3) Pengaturan  dan  Pengawasan penggunaan  lahan  daratan  dan perairan pelabuhan. 3. UU  17/2008 Tentang Pelayaran Operator / BUP (1) Pengusahaan lahan Pelabuhan
Perumusan  Rencana  Induk  Pelabuhan  Panjang  yang  ditetapkan  pada Keputusan  Menteri  Perhubungan  Nomor  32/2006  Tentang  Rencana  Induk Pelabuhan Panjang. Perumusan yang meliputi kajian tentang rencana jangka pendek,  jangka  menengah  dan  jangka  panjang  serta  proses  perizinin  ke berbagai  instansi  seperti  Pemerintah  Kota,  Pemerintah  Provinsi,  serta  ke Dinas Perhubungan sampai pengajuan ke Menteri Perhubungan pada saat itu adalah Pelindo Panjang yang pada saat itu sebagai Penyelenggara Pelabuhan yang tugasnya sebagai Operator merangkap sebagai Regulator. Sehingga bila pada  ketentuan  sekarang  Perumusan  Rencana  Induk  pelabuhan  menjadi tugas dan wewenang Otoritas Pelabuhan, hal ini harus dijalankan mengingan regulator saat ini adalah Otoritas Pelabuhan.
Penyediaan  lahan  yang  menjadi  wewenang  Otoritas  Pelabuhan merupakan  implikasi  dari  legalisasi  peran  serta  swasta  dan  Pemerintah Daerah  dalam  melaksanakan  kegiatan  Pengusahaan  Pelabuhan.  Penyediaan lahan yang dimaksud ada penyediaan lahan oleh Otoritas Pelabuhan kepada Badan  Usaha  Pelabuhan  yang  baru  dibentuk  untuk  melakukan  kegiatan pengusahaan.  Lahan  yang  disediakan  oleh  Otoritas  Pelabuhan  kepada  BUP menjadi salah satu yang diperhitungkan dalam konsesi.
Artinya  Pelindo  pada  saat  sebelum  UU  17/2008  tentang  Pelayaran tidak melalukan penyediaan lahan daratan dan perairan. Karena sebelum UU 17/2008  Tentang  Kepelabuhanan,  karena  hanya  Pelindo  sebagai  BUP  yang melakukan  pengusahaan  jasa  Kepelabuhanan  dan  merangkap  sebagai  wakil pemerintah  sebagai  regulator.  Sehingga  sama  seperti  tugas  dan  wewenang Penyusunan  Rencana  Induk  Pelabuhan  dan  Pengawasan  Penggunaan  lahan, Penyediaan lahan dan Pengawasan Penggunaannya menjadi tugas Regulator
Pelabuhan.  Siapapun  yang  ditunjuk  oleh  pemerintah  untuk  menjadi Regulator.
Dalam  Kegiatan  Pengusahaan  jasa  Kepelabuhanan  oleh  Pelindo Panjang  yang  menggunakan  lahan  Kepelabuhanan,  tetap  dilaksanakan  oleh Pelindo  Panjang.  dasar  kegiatan  Pengusahaan  lahan  Kepelabuhanan  tetap dilakukan  oleh  Pelindo  Panjang  ada  pada  Pasal  344  Ayat  (3)  UU  17/2008 Tentang  Pelayaran  :  “Kegiatan  pengusahaan  di  pelabuhan  yang  telah diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara tetap diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dimaksud.” Penjelasan pasal tersebut dalam UU tersebut adalah :
“Yang  dimaksud  dengan  “tetap  diselenggarakan  oleh  Badan  Usaha Milik  Negara”  adalah  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  didirikan berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  1991,  Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991,  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  59  Tahun  1991,  tetap menyelenggarakan kegiatan usaha di pelabuhan yang meliputi:
a. kegiatan yang diatur dalam Pasal 90 ayat (1), ayat (2), ayat  (3), dan ayat (4) Undang-Undang ini.
b. Penyediaan  kolam  pelabuhan  sesuai  dengan  peruntukannya  berdasarkan pelimpahan  dari  Pemerintah  dan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
c. Pelayanan jasa pemanduan berdasarkan pelimpahan dari Pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Penyediaan  dan  pengusahaan  tanah  sesuai  kebutuhan  berdasarkan pelimpahan  dari  Pemerintah  dan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan di bidang pertanahan.
Pasal  344  Ayat  (3)  UU  17/2008  Tentang  Pelayaran  yang  mengatur secara tegas  bahwa penyelenggaraan kegiatan pengusahaan pelabuhan yang telah  diselenggarakan  oleh  BUMN  Kepelabuhanan  tetap  diselenggarakan oleh  BUMN  Kepelabuhanan  tersebut.  Ketentuan  dimaksud  telah memberikan  pelimpahan  secara  langsung  (konsesi)  kepada  BUMN Kepelabuhanan  PT.  Pelabuhan  Indonesia  I,  II,  III,  dan  IV  dalam penyelenggaraan kegiatan pengusahaan pelabuhan. Pasal tersebut merupakan penegasan  dari concession  by  law (konsesi  yang  diberikan  langsung  oleh Undang-Undang) 10
Pasal  92  UU  17/2008  Tentang  Pelayaran  yang  menjelaskan  bahwa Kegiatan  penyediaan  dan/atau  pelayanan  yang  dilaksanakan  oleh  BUP berdasarkan  konsesi  atau  bentuk  lainnya  dari  Otoritas  Pelabuhan,  yang dituangkan  dalam  perjanjian,  hanya  diperuntukkan  kepada  BUP  yang  baru dibentuk setelah UU 17/2008 Tentang Pelayaran lahir. Konsesi menurut UU
10 WHITE BOOK IPC, p. 17.
17/2008  Tentang  Pelayaran  adalah    pemberian  hak  oleh  Penyelenggara Pelabuhan  kepada  Badan  Usaha  Pelabuhan  untuk  melakukan  kegiatan penyediaan  dan/atau  pelayanan  jasa  kepelabuhanan  tertentu  dalam  jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.
Pengaturan tentang konsesi dimuat pada PM 15/2015 Tentang Konsesi dan  bentuk  kerjasama  lainnya  antara  Pemerintah  dengan  Badan  Usaha Pelabuhan  di  Bidang  Kepelabuhanan.  pada  Pasal  28  Ayat  (1)  Peraturan Menteri  Perhubungan  tersebut,  memuat  tentang  konsesi  dapat  diberikan kepada pengelolaan fasilitas yang telah dibangun/ dikembangkan oleh BUP Kepelabuhanan  (Pelindo),    kemudian  pada  Pasal  28  Ayat  (2),  konsesi diberikan  melalui  mekanisme  penunjukkan/  penugasan  langsung.  Dan  pada Ayat (3) dan (4) menjelaskan bahwa :
(3) Dalam hal masa konsesi telah berakhir, fasilitas pelabuhan hasil konsesi  pada  ayat  (1)  beralih  atau  diserahkan  kepada Penyelenggara Pelabuhan
(4) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan hak nya kepada  Penyelenggara  Pelabuhan  sebagai  Hak  Pengelolaan sebelum perjanjian konsesi ditandatangani. Dan terhadap Badan Usaha  Pelabuhan  akan  diberikan  Hak  diatas  Hak  Pengelolaan yang  dimiliki  Penyelenggara  Pelabuhan  sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan.
Berdasarkan  peraturan  Perundang-Undangannya,  teknis  setelah konsesi  diberikan  oleh  Otoritas  Pelabuhan  kepada  Pelindo  terkait pengusahaan  fasilitas  Pelabuhan  termasuk  lahan  didalamnya,  harus menyerahkan seluruh lahan yang telah memiliki Hak Pengelolaan atas nama Pelindo.  Kemudian  besaran  pendapatan  konsesi  yang  sejatinya  adalah pendapatan  negara  dan  jangka  waktu  konsesi  diperhitungkan  berdasarkan total  aset  yang  dimiliki  oleh  Pelindo.  Dan  akibat  dari  berakhirnya  konsesi, seluruh  fasilitas  termasuk  lahan  menjadi  Hak  Pengelolaan  Penyelenggara Pelabuhan atau Otoritas Pelabuhan.
Sementara  itu,  Penasehat  SPPI  Armen  Amir  mengatakan  regulasi Kementerian Perhubungan yang ada saat ini dan yang akan diterbitkan tidak mencerminkan semangat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 344 ayat (3) UU Nomor 17 tahun 2008 dan Pasal 165 ayat (3) PP Nomor 61 tahun 2009.
Ketentuan  tersebut  tidak  mencerminkan  maksud  dan  penjelasan  dari Pasal 344 Ayat (3) UU 17/2008 Tentang Pelayaran dan Pasal 165 Ayat (3) PP 61/2009 Tentang Kepelabuhanan, dalam pasal tersebut telah memberikan kepastian  secara  hukum  tentang  status  hukum  keberadaan  BUMN Kepelabuhanan  dalam  pengusahaan  kegiatan  jasa  kepelabuhanan.  Sehingga tidak harus melalui konsesi.
Disamping  itu  juga,  pada  Peraturan  Pemerintah  57/1991  Tentang Pengalihan  bentuk  Perusahaan  Umum  (PERUM)  Pelabuhan  II  menjadi
Perusahaan  Perseroan  (Persero),  salah  satu  maksud  dan  tujuan  dibentuknya Pelindo  adalah  ”Menyelenggarakan  usaha  tanah  untuk  berbagai  bangunan dan lapangan, sehubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut dan industri”. Artinya Pelindo II didirikan dan dibentuk memang diperuntukkan untuk  menyelenggarakan  pengusahaan  pelabuhan  sesuai  pada  PP  57/1991 dimana  salah  satunya  adalah  usaha  tanah  untuk  berbagai  bangunan  dan lapangan,  sehubungan  dengan  kepentingan  kelancaran  angkutan  laut  dan industri.
Hal  ini  juga  diperkuat  dengan  tidak  adanya transfer  of  assets dari Pelindo  kepada  Regulator.  Hal  ini  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan pendirian  BUMN  sebagai  Kekayaan  Negara  yang  dipisahkan.    Kekayaan Negara  yang  dipisahkan  menurut  UU  19/2003  Tentang  Badan  Usaha  Milik Negara adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara  (APBN)  untuk  dijadikan  penyertaan  modal  negara  pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya.
Ketentuan  tersebut  juga  tidak  sesuai  dengan  cara  peralihan  Hak Pengelolaan dari Pelindo ke Otoritas Pelabuhan. Boedi Harsono menyatakan bahwa  Hak  menguasai  dari  negara  tidak  dapat  dipindahkan  kepada  pihak lain,  tetapi  pelaksanaannya  dapat  dilimpahkan  kepada  Pemerintah  Daerah dan  masyarakat  hukum  adat,  sepanjang  hal  itu  diperlukan  dan  tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, sebagai tugas pembantuan bukan otonomi. 11 Konsekuensi logisnya  ,  HPL  pun  tidak  bisa  dipindahkan  kepada pihak  lain,  kecuali  hak-hak  atas  tanah  yang  lahir  dari  HPL  tersebut.  Boedi Harsono menegaskan, HPL didaftar dan diterbitkan sertipikat sebagai tanah bukti  haknya,  tetapi  “gempilan”  HMN  tidak  dapat  dipindahtangankan 12 . Artinya  ,  HPL  tidak  dapat  berpindah  ‘hak”  nya  kepada  subjek  lainnya melalui  perbuatan  hukum  pemindahan  hak  (seperti  jual-beli).  Sebagaimana teori  hukum  pada  umumnya,  tindakan  pemindahan  hak  hanya  dapat dilakukan  oleh  suatu  subjek  hukum  terhadap  objek  hukum  yang  dipunyai secara privat pula. Oleh karena hubungan hukum antara subjek dengan objek dalam  HPL  lebih  bersifat  publik,  maka  perbuatan  hukum  pemindahan  hak (memindahkan  hak  secara  langsung  kepada  subjek  hukum  yang  lain)  tidak diperkenankan  secara  hukum.  Kalau  ada  maksud  untuk  mengakhiri hubungan  hukum  HPL  antara  dari  subjek  hukumnya  kepada  subjek  hukum lain, maksud itu hanya dimungkinkan melalui pelepasan hak.
Maria  S.W  Sumardjono  menegaskan  bahwa  tanah  HPL  tidak  dapat diperjual-belikan/  dialihkan,  tetapi  dapat  dilepaskan  (kembali  kepada Negara)  untuk  kemudian  diberikan  kepada  pihak  lain  dengan  sesuatu  hak
11 Harsono , Boedi.  (2008). Hukum  Agraria  Indonesia  Sejarah  Pembentukkan  Undang- Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya . Jakarta: Djambatan, p. 277-278.
12 Ibid .
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 13 Penegasan “pelepasan Hak’ sebagai pranata hukum hukum peralihan HPL ada sikap konsisten pada karakter  publik  dari  HPL  yang  pada  hakikatnya  tidak  bisa  dipindahkan. Kalau  karena  kebutuhan  tertentu  akan  dipindahkan  kepada  subjek  hukum yang  lain,  maka  prosedur  hukum  yang  ditempuh  harus  terlebih  dahulu mengembalikan penguasaan hukum tanah itu kepada negara. Setelah itu baru dilakukan pemberian HPL yang baru kepada subjek hukum yang baru pula. 14
Sebagai  perbandingan  bila  Pelindo  Panjang  dalam  pelaksanaan Kegiatan  Pengusahaan  lahan  Kepelabuhanan  tidak  melalui  Konsesi  dan melalui pemberian konsesi dari Otoritas Pelabuhan :
Tabel 2.

## Perbandingan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Lahan Kepelabuhaan
oleh Pelindo Panjang Konsesi Tanda No Tanpa  Konsesi  dari  Otoritas Pelabuhan Setelah  mendapat  Konsesi  dari Otoritas Pelabuhan 1. Pelindo Panjang tidak membayar  kompensasi  2,5% dari  pendapatan  kotor/  bruto kepada Otoritas Pelabuhan Pelindo Panjang membayar kompensasi  2,5%  dari  pendapatan kotor/ bruto kepada Otoritas Pelabuhan 2. Dalam  bermitra  dengan  Pihak Lain dalam pemanfaatan bagian lahan HPL, tidak perlu mendapat rekomendasi dari Otoritas Pelabuhan Dalam  bermitra  dengan  Pihak  Lain dalam  pemanfaatan  bagian  lahan HPL, harus setelah mendapat rekomendasi dari Otoritas Pelabuhan 3. Pembayaran  ke  Negara  hanya berupa Deviden Pembayaran  ke  Negara  Deviden dan Konsesi Sumber :  Undang-Undang 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran  & Perjanjian tentang Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan yang diusahakan oleh PT. Pelabuhan
Indonesia II (Persero)
Dampak  dari  Pengusahaan  Lahan  Pelabuhan  yang  telah  diusahakan oleh Pelindo Panjang apabila melalui konsesi berpengaruh pada pendapatan Pelindo  Panjang  sebagai  BUMN  yang  memiliki  orientasi  pada  Pendapatan. Pelindo  Panjang  harus  menyetorkan  biaya  konsesi  kepada  Otoritas Pelabuhan minimal 2,5 % dari pendapatan bruto. Selain itu juga, lahan yang telah ditetapkan sebagai aktiva tetap milik Pelindo Panjang harus diserahkan
13 Sumardjono, Maria S.W. (2008). Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya .
Jakarta: Penerbit Kompas, p. 58.
14 Hutagalung,  Arie  Sukanti  dan  Sitorus,  Oloan.  (2011). Seputar  Hak  Pengelolaan. STPN Press, p. 53.
seluruhnya  kepada  otoritas  Pelabuhan.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  86  UU 17/2008  Tentang  Pelayaran.  Padahal,  ketentuan  tersebut  diperuntukkan untuk BUP yang baru dibentuk. Bukan untuk Pelindo Panjang.

## C. Penutup

## 1. Simpulan
Lingkup  Pengelolaan  lahan  Kepelabuhan  berdasarkan  UU  17/2008 Tentang  Pelayaran  yang  menjadi  wewenang  Otoritas  Pelabuhan  meliputi Perumusan  Rencana  Induk  Pelabuhan,  Penyediaan  Lahan  Pelabuhan, Pengawasan Penggunaan Lahan daratan dan Perairan serta DLKp dan DLKr, dan  Pengusahaan  Lahan  Pelabuhan.  Khusus  Pengusahaan  lahan  Pelabuhan, Otoritas berwenang apabila BUP belum menyediakan pengusahaan tersebut.
Kewenangan  PT.  Pelabuhan  Indonesia  II  (Persero)  Cabang  Panjang dalam  pengelolaan  lahan  Kepelabuhanan  setelah  lahirnya  UU  17/2008 Tentang  Pelayaran  hanya  sebatas  pada  pengusahaan  lahan  Kepelabuhanan tanpa melalui konsesi dari Otoritas Pelabuhan mengingat Pasal 344 Ayat (3) UU 17/2008 Tentang Pelayaran dan Pasal 165 Ayat (3) PP 61/2009 Tentang Kepelabuhanan,  dalam  pasal  tersebut  telah  memberikan  kepastian  secara hukum  tentang  status  hukum  keberadaan  BUMN  Kepelabuhanan  dalam pengusahaan kegiatan jasa kepelabuhanan

## 2. Saran
1. UU  17/2008  Tentang  Pelayaran  merupakan  Undang-Undang  yang merubah sistem Kepelabuhanan di Indonesia yang semula Operating Port, menjadi Landlord Port. Dan memisahkan fungsi Regulator dan Operator Pelabuhan.  Sehingga  Lingkup  Pengelolaan  Lahan  Kepelabuhanan dilaksanakan  oleh  pihak-pihak  yang  berperan  sebagai  Regulator  dan Operator; dan
2. Agar  memberikan  kepastian  hukum  dalam  kepada  pihak-pihak  yang memiliki  wewenang  di  lingkungan  Kepelabuhanan  dengan  mengkaji pasal-pasal yang ada didalamnya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan kewenangan Pengelolaan lahan Kepelabuhanan. Khususnya  pemberian  konsesi  kepada  Pelindo  Panjang  sebagai  BUP tidak perlu dilakukan.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Harsono , Boedi.  (2008). Hukum  Agraria  Indonesia  Sejarah  Pembentukkan Undang-Undang  Pokok  Agraria,  Isi  dan  Pelaksanaannya .  Jakarta: Djambatan.
Hutagalung,  Arie  Sukanti  dan  Sitorus,  Oloan.  (2011). Seputar  Hak Pengelolaan. STPN Press. Karsafman, Tjetjep. (2004). Port and Shipping . Jakarta. Lasse, D.A. (2014). Manajemen Kepelabuhanan . Jakarta: Rajawali Press. Nuryanto.  (2011). Implementasi  Undang-Undang  Pelayaran:  Dapatkah Menghilangkan Monopoli Pelabuhan? . STIMART “AMNI”, Oloan SG., Raja dan Haryadi B, Eko. (2007). Manajemen Bisnis Pelabuhan. APE Publishing. Sumardjono,  Maria  S.W.  (2008). Tanah  dalam  Perspektif  Hak  Ekonomi Sosial dan Budaya . Jakarta: Penerbit Kompas. Tjetjep Karsafman. Ks. (2004), Port & Shipping. Triatmojo, Bambang. (1996). Pelabuhan . Yogyakarta: Beta Offset.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan Peraturan  Pemerintah  nomor  64  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  atas Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 15 Tahun 2015 Tentang Konsesi dan bentuk  Kerjasama  lainnya  antara  Pemerintah  dengan  Badan  Usaha Pelabuhan di bidang Kepelabuhanan
Peraturan Menteri Perhubungan nomor 166 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas  Peraturan  Menteri  Perhubungan  nomor  15  Tahun  2015  Tentang Konsesi  dan  bentuk  Kerjasama  lainnya  antara  Pemerintah  dengan Badan Usaha Pelabuhan di bidang Kepelabuhanan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor  :  63  Tahun  1987  /  Nomor  :  KM  154  /  AL  106  /  PHB-87 Tentang  Batas-batas  Daerah  Lingkungan  Kerja  dan  Daerah
Lingkungan Kepentingan

## C. Lain-lain
Direktur  Jenderal  Perhubungan  Laut.  (2015). Sinkronisasi  Pengaturan  di Sektor Pelabuhan dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Indonesia di Dunia Internasional , Tanggal 24 Agustus 2015. Information Booklet PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang WHITE BOOK IPC