## Kerjasama Pemerintah Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Inggris Dalam Bidang Keamanan Siber
Monica Romauly Weu 1
1 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Komputer Indonesia Jl. Dipati Ukur No.112-116, Bandung, Indonesia e-mail: monicaromauly@mahasiswa.unikom.ac.id

## Abstract
The development of increasingly advanced technology provides many conveniences that are obtained. However, technological advances not only have a positive impact, but also have a negative impact.  The  high  number  of  cyber  crimes  is  one  form  of  negative  impact  from  the  development  of information and communication technology. Indonesia and the UK are countries that cannot escape cyber threats and attacks. Thus, the two countries need to strengthen cyber resilience and security. This study  aims  to  determine  the  cooperation  carried  out  by  Indonesia  and  the  UK  in  the  cybersecurity sector. From this research shows that the implementation of cyber security cooperation is implemented in the form of a cyber dialogue forum that discusses Capacity Development, meanwhile the cooperation carried out is not only limited to improving defense and cybersecurity in each country, but there are other  interests  that  want  obtained  through  this  collaboration.  In  the  implementation  of  this  cyber security  cooperation  there  are  obstacles  faced  by  the  two  countries,  but  the  two  countries  have  an optimistic  view  that  this  cooperation  will  have  a  positive  impact  on  the  sustainability  of  relations between the two countries.
Keywords— Indonesia, UK, Cybersecurity Cooperation, National Interests.

## Abstrak
Perkembangan  teknologi yang semakin maju memberikan banyak kemudahan yang diperoleh. Namun, dengan kemajuan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga memberikan dampak negatif. Tingginya angka kejahatan siber merupakan salah satu bentuk dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Indonesia dan Inggris merupakan negara-negara yang tidak dapat trhindar dari ancaman dan serangan siber. Sehingga, kedua negara perlu memperkuat ketahanan dan keamanan siber. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerjasama yag dilaksanakan oleh  Indonesia  dan  Inggris  dalam  bidang  keamanan  siber.  Dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa pelaksanaan  kerjasama  keamanan  siber  ini  diterapkan  dalam  bentuk  cyber  dialog  forum  yang membahas mengenai Pengembangan Kapasitas, sementara itu kerjasama yang dilakukan tidak hanya sebatas pada meningkatkan pertahanan dan keamanan siber di masing-masing negara, namun adanya kepentingan-kepentingan  lain  yang  ingin  diperoleh  melalui  kerjasama  ini.  Dalam  pelaksanaan kerjasama keamanan siber ini terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh kedua negara, namun kedua negara  memiliki  pandangan  yang  optimis  bahwa  kerjasama  ini  akan  berdampak  positif  bagi keberlangsungan hubungan kedua negara.
Kata kunci — Indonesia, Inggris, Kerjasama Keamanan Siber, Kepentingan Nasional.

## 1. Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang
Seiring  dengan  perkembangan zaman, peradaban akan teknologi informasi dan komunikasi terus mengalami kemajuan.  Salah  satu  kemajuan  dari teknologi informasi dan komunikasi yakni kehadiran internet. Kehadiran internet telah menciptakan dunia baru bagi umat manusia yang berbasis komputer dengan menawarkan  realitas  yang  baru  dalam kehidupan manusia dengan realitas virtual atau  maya.  Kelebihan  dari  Internet  yakni mampu  mengirimkan  atau  meneruskan segala bentuk data informasi dengan tepat, cepat,  dan  efisien  serta  efektif  yang dilakukan secara elektronik.
Dengan  memanfaatkan  internet, para pengguna internet dapat dengan bebas menjelajahi cyberspace tanpa  dihalangi oleh  batas-batas  kedaulatan  suatu  negara. Menurut  Howard  Rheingold  bahwa cyberspace merupakan  sebuah  ruang imajiner atau maya yang bersifat artifisial, dimana  setiap  orang  melakukan  aktivitas ataupun  kegiatan  yang  biasa  dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara yang baru (Wahid dan Labib: 2005).
Namun,  disatu  sisi  dengan kelebihan yang didapat dengan memanfaatkan internet di dunia siber, siber dapat  juga  menjadi  salah  satu  faktor ancaman bagi keamanan ataupun kedauluatan  bagi  suatu  negara  yang disebabkan karena ruang lingkup dari siber yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  mencuri informasi,  penyebaran  ide  yang  bersifat destruktif,  maupun  serangan  terhadap sistem informasi di berbagai bidang, seperti data  perbankan,  jaringan  militer,  bahkan sistem pertahanan negara.
Hal ini dikarenakan sifat Cyberspace yang bersifat global menyebabkan cyber  crime sulit  untuk ditentukan yuridiksinya, sebab locus delicti
atau  tindak  pidana  kejahatan  yang dilakukan  berada  dalam  dunia  maya,  dan dunia  maya  ini  bersifat  melewati  batas- batas teritorial ataupun kedaulatan wilayah.
Selain  itu,  bentuk  serangan  siber yang  dilakukan  terdiri  dari  berbagai  jenis bentuk  serangan.  Bentuk  serangan  yang beragam  terdiri  dari  penyerangan  melalui virus, terhadap situs-situs resmi, hacker dan tindakan lainnya yang merupakan ancaman sekaligus  tantangan  yang  harus  dihadapi oleh  lembaga  pertahanan  ataupun  yang berwenang dalam menjaga keamanan siber nasional (Triwahyuni dan Wulandari. 2016. Strategi Keamanan Cyber Amerika Serikat. Diakses darihttps://search.unikom.ac.id/index.php/j ipsi/article/view/239).
Di  Indonesia,  serangan  siber  yag dilakukan  oleh  pelaku  tindak  kejahatan siber  dilaporkan  sesuai  dengan  hasil Laporan  Tahunan  Honeynet  Project dijelaskan bahwa pada tahun 2018, jumlah total serangan sebanyak 12.895.554 dengan jumlah total serangan malware 513.863. 3 (tiga) malware terbanyak  menyerang Indonesia  terdiri  dari  3  jenis Worm Conficker yang berbeda (Laporan Tahunan Honeynet Project BSSN IHP, 2018, diakses melalui
https://bssn.go.id/wp-
content/uploads/2019/02/Laporan-
Tahunan-Honeynet-Project-BSSN_IHP-
2018.pdf ).
Dari tindakan penyerangan tersebut, menimbulkan dampak yang buruk bagi  Indonesia  terutama  pada  sektor perekonomian.  Menurut  penelitian  yang dilakukan  oleh  Frost  &  Sullivan  yang diprakarsai  oleh  Microsoft  mengatakan bahwa tindak kejahatan siber di Indonesia dapat  menimbulkan  kerugian  mencapai US$34,2 miliar atau setara Rp 478,8 triliun (diakses
melalui
https://news.microsoft.com/id-
id/2018/05/24/ancaman-keamanan-siber- menyebabkan-kerugian-ekonomi-bagi-
organisasi-di-indonesia-sebesar-us34-2- miliar/).
Tindak  kejahatan  dalam  dunia siber,  tidak  hanya  dialami  oleh  Indonesia, namun,  Inggris  turut  menjadi  salah  satu negara sasaran serangan siber. Dilaporkan bahwa  ditahun  2017,  aktvitas  bisnis  di Inggris  mengalami  serangan  siber  dengan rata-rata  serangan  sebanyak  230.000 serangan siber (diakses
dari https://www.cnbc.com/2017/01/11/  pada 14 Mei 2020).
Teknik  serangan  yang  dilakukan pada aktivitas bisnis Inggris  sebagian besar menggunakan  teknik  malware,  virus, spyware,  yang  mencari  kelemahan  web sehingga  dapat  menemukan  jalan  masuk pada  akses  komputer  perusahaan  bisnis Inggris.
Inggris  yang  hampir  secara keseluruhan  aktivitas  bisnisnya  terhubung secara  langsung  pada internet  of thing, memberikan akses masuk bagi pelaku tindak  kejahatan  siber  untuk  melancarkan serangan  pada  perusahaan  bisnis  Inggris.
Tindakan  kejahatan  ini  berdampak  pada perekonomian Inggris, sehingga Pemerintah Inggris menginvestasikan biaya  yang  tinggi  untuk  perlindungan, pertahanan dan keamanan ketahanan siber bagi  kepentingan  bisnis  Inggris  maupun keamanan nasional Inggris lainnya.
Dengan maraknya kasus kejahatan siber  yang  terjadi  di  Indonesia  yang disebabkan  karena  adanya  keterbatasan terkait  sarana  dan  prasarana  dalam teknologi dan kemampuan dalam menghadapi  serangan  siber,  sehingga dalam  hal  ini  seluruh  elemen  pertahanan keamanan  kedaulatan  Indonesia  harus secara terus-menerus dalam meningkatkan sistem pertahanan dan keamanan siber, dan peningkatan  akan  kemampuan  kapasitas dan kuantitas dari sisi teknologi informasi dan  juga  komunikasi  serta  sumber  daya manusia.
Selain itu, dengan maraknya kasus kejahatan siber yang juga dapat berdampak pada kepentingan Inggris baik kepentingan nasional maupun kepentingan Inggris yang berada  di  luar  negeri,  maka  salah  satu tujuan strategis negara Inggris tahun 2016- 2021  yakni  bersedia  bekerjasama  secara internasional  dalam  menjaga  keamanan siber  internasional,  dengan  tujuan  Inggris yakni untuk menjadi negara yang aman di dunia  maya  untuk  melakukan  bisnis  dan mengamankan  kepentingan  Inggris  yang berada di luar yuridksi negara Inggris yang berdampak secara langsung pada keamanan nasional Inggris.
Dengan demikian, melihat permasalahan  siber  yang  dialami  oleh Indonesia dan juga untuk mencapai tujuan strategi nasional Inggris tahun 2016-2021, maka  Pemerintah  Inggris  menginisiasi kerjasama secara langsung dengan Pemerintah Indonesia di bidang keamanan siber.
1.2 Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang tersebut, maka  peneliti  merumuskan  rumusan masalah sebagai berikut:
a) Bagaimana  penerapan  kerjasama antara Indonesia dan Inggris dalam bidang keamanan siber berdasarkan MoU yang telah disepakati?
b) Apa  yang  menjadi  kepentingan Indonesia  dan  Inggris  dalam melakukan kerjasama dalam bidang keamanan siber?
c) Apa yang menjadi kendala terhadap pelaksanaan  kerja  sama  dalam bidang keamanan siber?
d) Bagaimana prospek kerjasama yang dilakukan  oleh  Indonesia  dan Inggris dalam keamanan siber?
2. Kajian  Pustaka  dan  Kerangka Pemikiran
a) Hubungan Internasional Pada dasarnya Hubungan Internasional merupakan suatu ilmu yang mempelajari  hubungan  antar  negara. Istilah hubungan internasional
mempunyai  beberapa  macam  arti  yakn sebagai berikut; Suatu bidang spesialisasi yang  meliputi  aspek-aspek  internasional dari  beberapa  cabang  ilmu  pengetahuan; Sejarah  baru  dari  politik  internasional; Semua aspek internasional dari kehidupan sosial  manusia  dalam  arti  bahwa  semua tingkah  laku  manusia  yang  terjadi  atau berasal  di  suatu  negara  dan  dapat mempengaruhi  tingkah  laku  negara  lain; Suatu  cabang  ilmu  yang  berdiri  sendiri (Darmayadi.2015: 22).
Berdasarkan
sejarahnya, hubungan  internasional  lahir  pasca  era Perang Dunia Pertama dengan tujuan agar dunia mampu menghindari konflik besar di masa yang akan datang serta bertujuan untuk  memastikan  interaksi  negara- negara  di  dunia  berjalan  secara  damai, sehingga diharapkan bahwa melalui studi hubungan  internasional  ini  mampu melahirkan pendekatan-pendekatan ataupun  pemikiran-pemikiran  terkait solusi perdamaian untuk
dunia (Triwahyuni.2015:51).
Hubungan  internasional  saat  ini berada pada masa transisi dimana faktor- faktor  dalam  hubungan  internasional tidak  mengalami  perubahan,  namu suasana  atau  lingkungan  internasional yang berubah dan masih terus mengalami perubahan. Perubahan ini disebabkan oleh perubahan sistem ketatanegaraan, perkembangan  teknologi  dan  informasi yang begitu cepat, pernanan yang makin bertambah  penting  dari  negara-negara yang bukan negara Barat, dan revolution of rising expectations yang terdapat pada negara-negara  yang  sedang  berkembang (Darmayadi. 2015: 25).
Hubungan  internasional  saat  ini tidak  hanya  sebatas  mengenai  politik, tetapi mencakup semua unsur-unsur yang terlibat  dalam  interaksi  baik  berupa ekonomi, sosial-budaya, ideologi, hukum, pertahanan dan keamanan yang melintasi atau  melewati  batas  nasional  negara antara  aktor-aktor  ataupun  kondisi  yang terlibat  dalam  interaksi  tersebut.  Wujud dari  interaksi  yang  ditimbulkan  dapat berupa  kerjasama,  perang,  pembentukan aliansi,  konflik,  serta  interaksi  dalam suatu organisasi internasional.
Dengan demikian, maka hubungan  internasional  kontemporer dapat  diartikan  sebagai  suatu  interaksi yang  melibatkan  fenomena  sosial  yang berupa  aspek  ideologi,  politik,  hukum, ekonomi,  sosial-budaya,  dan  pertahanan keamanan  yang  melintasi  batas  nasional suatu negara antara aktor-aktor baik yang bersifat pemerintah maupun non- pemerintah,  termasuk  kajian-kajian  yang relevan  yang  mengitari  aksi  tersebut (Perwira dan Yani, 2017: 8).
Hubungan  internasional  sangat penting  bagi  suatu  negara  dalam memenuhi  kebutuhan  nasionalnya,  maka sangat  jelas  bahwa  suatu  negara membutuhkan  negara  lain  sehingga tujuan negara dapat tercapai.

## b) Kerjasama Internasional
Pada  dasarnya  suatu  negara  akan membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan  dalam  negerinya.  Untuk mencapai  kebutuhan  nasional  tersebut, maka salah satu cara yang dapat ditempuh yakni dengan membangun suatu hubungan kerjasama dengan negara lain yang bersifat bilateral  maupun  multilateral.  Pada umumnya  kerjasama  ini  disebut  sebagai kerjasama internasional.
Kerjasama internasional
merupakan  suatu  bentuk  hubungan  yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara
lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam  negeri.  Kerjasama  yang  dilakukan meliputi  aspek  ekonomi,  sosial,  budaya, dan  keamanan  yang  berdasarkan  pada politik  luar  negeri  dari  masing-masing negara.
Isu utama dari kerjasama internasional dapat dilihat dari sejauhmana keuntungan  yang  dapat  diperoleh  secara bersama melalui kerjasama, serta mendukung  konsepsi  dari  kepentingan tindakan  yang  unilateral  dan  kompetitif (Perwita dan Yani, 2017: 34).
Terbentuknya kerjasama
internasional dikarenakan kehidupan internasional yang beraneka ragam seperti politik, sosial, budaya, ekonomi, lingkungan  hidup,  pertahanan,  kemanan dan ideologi,  dan juga adanya kelebihan- kelebihan  yang  dimiliki  oleh  negara  lain yang  mana  kelebihan-kelebihan  tersebut tidak  semuanya  dimiliki  oleh  negara  di dunia.  Dengan  demikian  hal  ini  akan menimbulkan hubungan saling kebergantungan  antara  negara  yang  satu dengan negara yang lain, dimana hubungan saling  membutuhkan  ini  dilatarbelakangi oleh kepentingan nasional suatu negara.
Untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhan  tersebut,  maka  suatu  negara akan  menjalin  hubungan  dengan  negara lain  yang  kemudian  akan  dilanjutkan dengan manjalin suatu hubungan kerjasama antar negara dalam bentuk Memorandum of Understanding  atau  dikukuhkan  dalam bentuk lainnya.

## c) Kepentingan Nasional
Konsep  kepentingan  nasional sangat diperlukan dalam menjelaskan sikap yang  diambil  oleh  suatu  negara  dalam sistem internasional. Kepentingan nasional menjadi  kunci  utama  dalam  merumuskan kebijakan  luar  negeri.  Kepentingan nasional  dapat  diartikan  sebagai  tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang
mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar  negerinya  (Perwita  dan  Yani,  2017: 35).
Kepentingan  nasional  negara merupakan  kebutuhan  penting  negara seperti  ekonomi,  militer,  keamanan, pertahanan. Keberadaan suatu negara tetap berlanjut apabila tercapainya kepentingan- kepentingan  negara.  Kepentingan  yang dimaksudkan  adalah  suatu  hal  yang menguntungkan,  sehingga  kepentingan nasional ini dapat pula diartikan sebagai hal yang menguntungkan bagi bangsa. Kepentingan nasional suatu negara bersifat vital sehingga yang menjadi priotitas utama adalah  mewujudnyatakan  kepentingan tersebut.
Konsep  kepentingan  nasional yang dikemukakan oleh Hans J.
Morgenthau  dirangkum  dalam  tiga  bagian yakni:  pertama,  perlindungan  terhadap identitas  fisik  yang  dalam  arti  bahwa negara  dapat  mempertahankan  integritas wilayahnya; kedua, perlindungan terhadap identitas  politik  yang  diartikan  dengan mempertahankan  rezim  politik  dan ekonominya;  ketiga,  terhadap  kulturnya, dalam  arti  mampu  mempertahankan linguistik dan sejarahnya (Yani, Montratama dan Wahyudin, 2017: 17). Dalam kepentingan nasional terdapat  juga  aspek-aspek  yang  menjadi identitas negara. Hal ini dapat ditinjau dari fokus negara untuk mewujudkan pencapaian kepentingannya dalam menjaga kelangsungan  bangsanya.  Dari  berbagai kepentingan-kepentingan  tersebut  dapat dirumuskan  dalam  perencanaan  jangka pendek, menengah, dan perencanaan dalam jangka panjang.
d) Konsep Keamanan
Suatu hubungan yang terus berlangsung  dalam  proses  perubahan  baik pada  tingkat  domestik,  regional,  maupun
global  akan  membentuk  suatu  lingkup ancaman dan gangguan keamanan nasional suatu  negara  yang  bersifat  kompleks. Menurut  Buzan,  keamanan  berkaitan dengan  masalah  kelangsungan  hidup (survival),  sehingga  perlu  adanya  suatu tindakan yang memprioritaskan isu tersebut agar  dapat  ditangani  sesegara  mungkin dengan  menggunakan  sarana-sarana  yang ada  dalam  menangani  masalah  tersebut (Perwita, A.A.B. dan Yani, Y.M : 2005). Dalam  konsepsi  klasik,  keamanan lebih  diartikan  sebagai  usaha  untuk menjaga  keutuhan  teritorial  negara  dari ancaman  yang  muncul  dari  luar.  Pasca berakhirnya  perang  dingin,  membuka  era baru dalam sudut pandang masyarakat akan keamanan.  Keamanan  tidak  lagi  diartikan secara  sempit  sebagai  hubungan  konflik militer saja, tetapi keamanan pada hari ini berpusat  pada  keamanan  masyarakat  atau dikenal  dengan  istilah  kemanan  non- tradisional.  Keamanan  non-tradisional berfokus kepada Human Security .
Beberapa  contoh  keamanan  non- tradisonal  membahas  mengenai  kejahatan transnasional seperti terorisme, penyelundupan manusia, senjata, kejahatan lingkungan,  kejahatan  hak  asasi  manusia, penyelundupan  manusia,  teknologi  dan kesehatan.
Sebuah  keadaan  yang  dapat membahayakan keamanan nasional merupakan  perpaduan  dari  ancaman  dan kerawanan.  Keduanya  berhubungan  erat serta  berhubungan  dengan  keamanan  baik nasional maupun internasional. Yang dapat dilakukan sebuah negara untuk menangkal hal  ini  adalah  dengan  membuat  kebijakan keamanan  nasional  yang  difokuskan  pada negara  itu  sendiri,  sebagai  upaya  untuk meredam keamanan dalam negeri, sekaligus dengan tidak melupakan kebijakan  luar  negeri  untuk  mengurangi ancaman dari luar.

## e) Keamanan Siber
Tindak  kejahatan  dunia  maya  atau yang  dikenal  dengan  istilah  cyber  crime yang  bersifat  tidak  mengenal  batas merupakan suatu bentuk tindakan ancaman terhadap keamanan individu hingga global. Oleh  karena  itu,  ruang  siber  perlu mendapatkan  perlindungan  yang  layak guna  menghindari  potensi  yang  dapat merugikan pribadi,organisasi bahkan negara.
Istilah pertahanan siber muncul sebagai upaya untuk melindungi diri dari ancaman dan gangguan tersebut ( https://www.kemhan.go.id/pothan/wp- content/uploads/2016/10/Permenhan- No.-82-Tahun-2014-tentang-Pertahanan- Siber.pdf ).
Cyber  security  merupakan  tindakan untuk melindungi operasi sistem komputer atau  integrasi  data  di  dalamnya  dari  aksi- aksi  kejahatan.  Cyber  security  juga  dapat diartikan  sebagai  melindungi  hilangnya kemampuan pemilik komputer (pihak yang berwenang  atas  pengendalian  komputer miliknya)  untuk  mengendalikan  sistem komputer sehingga tidak berfungsi sebagaimana  mestinya  yang  diakibatkan oleh  adanya  serangan  penyusup  yang masuk  ke  dalam  sistem  komputer  atau melalui  malware  (Yani,  Montratama,  dan Mahyudin, 2017: 73).
Konsep  cyber  security  merujuk kepada  persepsi  ancaman  yang  dihadapi mengingat  aktivitas  yang  terhubung melalui  internet  adalah  borderless,  namun ketika  arus  informasi  dengan  cepat  maka tidak  terhindarkan  ancaman  terhadapnya dengan  semakin  kompleksnya  berbagai aktor  yang  terlibat  dalam  aktivitas  yang terkoneksi  melalui  internet  (Octa  Putri, 2015: 137).
Ancaman-ancaman  tersebut  dapat berupa  pencurian  identitas,  gambar pelecehan  seksual,  penyebaran  virus, penipuan lelang internet, spionase, dan juga
kejahatan  teroris  untuk  penghasutan radikalisme  yang  menimbulkan  ancaman serius  bagi  keamanan  nasional  dan internasional. Ancaman-ancaman ini dapat disebabkan oleh kelemahan dalam mendesain  internet,  kelamahan  dalam perangkat  keras  dan  lunak  serta  langkah dalam  penempatan  sistem  yang  disebut sebagai  more  critical  dalam  dunia  maya atau virtual (Octa Putri, 2015: 137).
Serangan  siber  merujuk  kepada penggunaan kode komputer untuk mengganggu  fungsi  dari  sistem  komputer untuk  tujuan  politik  ataupun  strategi tertentu.  Karakteristik  penyerangan  ini sesuai dengan tujuan dan kepentingan yang ingin  diperoleh  dari  penyerangan  siber tersebut.
Tujuan  dari  penyerangan  tersebut tidak hanya sekedar menghancurkan sistem komputer, namun juga kepada aspek-aspek ekonomi, sosial atau terhadap pemerintahan. Penyerangan siber ini tidak bergantung pada letak geografis, perangkat komputer  tidak  berpengaruh  kepada  jarak geografis ataupun letak suatu wilayah, hal ini yang menjadikan potensi serangan siber lebih  luas  dan  lebih  banyak  dari  serangan konvensional.

## 3. Metode Penelitian
Dalam  meneliti  penelitian  ini, penulis  menggunakan  metode  penelitian kualitatif.  Penelitian  ini  menggunakan teknik  pengumpulan  data  melalui  studi pustaka, penelusuran data online, dokumentasi,  wawancara.  Untuk  metode wawancara,  teknik  penentuan  informan yang  peneliti  gunakan  adalah  teknik purposive  sampling.  Dalam  penelitian kualitatif  ini,  peneliti  menganalisis  data dengan menggunakan teknik reduksi data.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1. Penerapan  Kerjasama  Antara Indonesia  dan  Inggris  Dalam Bidang Keamanan Siber
Kerjasama  antara  Indonesia  dan Pemeritah  Kerajaan  Inggris  dalam  bidang keamanan siber merupakan suatu kerjasama yang baru terlaksana. Kerjasama dalam bidang keamanan siber ini diinisiasi langsung oleh Pemerintah Kerajaan Inggris ke Badan Sandi dan Siber Negara Indonesia pada  bulan  Agustus  2018.  Untuk menyepakati dan mengukuhkan kerjasama dalam  bidang  keamanan  siber,  maka  pada 14  Agustus  2018  penandatanganan Memorandum  Saling  Pengertian  Antara Pemerintah  Republik  Indonesia  dan Pemerintah Kerajaan Inggris dalam bidang keamanan siber pada 14 Agustus 2018.
Peserta  yang  menjadi  perwakilan dari  Republik  Indonesia  diwakili  oleh Badan  Sandi  dan  Siber  Negara  dan  untuk Kerajaan  Inggris  Raya  diwakili  oleh
Kementerian Luar Negeri dan Persemakmuran.  Namun,  kerjasama  ini tidak  hanya  mutlak  diikuti  oleh  Badan Sandi  dan  Siber  Negara  dan  juga Kementerian Luar Negeri dan
Persemakmuran,  tetapi  juga  dapat  diikuti oleh  instansi  pemerintahan  yang  lain tergantung  pada  konteks  pembahasan  dan juga  tergantung  pada  jumlah  porsi  yang dibutuhkan pada pembahasan dalam cyber dialog forum .
Pada cyber  dialog  forum topik utama  yang  menjadi  pembahasan  adalah Pengembangan  Kapasitas.  Pelaksanaan Pengembangan  Kapasitas  dilakukan  oleh Kedutaan  Besar  Inggris.  Dikarenakan sudah adanya payung MoU dengan Badan Sandi dan Siber Negara, maka pelaksanaan Peningkatan  Kapasitas  melibatkan  Badan Sandi  dan  Siber  Negara.  Pelaksanaan Peningkatan  Kapasitas  di  tahun  2019 diawali  dengan  2  program  pembahasan
yakni Cyber  Law dan Cybersecurity Awareness.
Pada  pembahasan cyber  law , kedua  peserta  membahas  terkait United Nations  Group  of  Governmental  Experts (UN GGE) dimana Indoensiad dan Inggris dipilih  sebagai  Anggota  Kelompok  Ahli Pemerintahan yang dibentuk oleh Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  yang bertujuan untuk meningkatkan dan memajukan perilaku negara untuk bertanggungjawab  di  dunia  siber  dalam rangka  menjaga  keamanan  internasional,
(diakses
dari https://www.un.org/disarmament/). Fokus perhatian pada pembahasan terkait United Nations Group of
Governmental  Experts (UN  GGE)  adalah peningkatan  kapasitas,  norma-norma  yang mengikat  terkait  perilaku  suatu  negara dalam dunia siber, peningkatan kepercayaan antar negara dalam melakukan kerjasama  keamanan  siber  baik  bersifat bilateral maupun multilateral (diakses dari https://www.un.org/).
Selain  diskusi  terkait United
Nations  Group  of  Governmental  Experts (UN GGE), poin yang turut dibahas adalah Tallin  Manual  2.0.  Tallin  Manual  2.0 berfokus pada operasi siber yang dilakukan oleh negara dan mengkaji kerangka hukum internasional  yang  dapat  diberlakukan dalam operasi serangan siber. Pada konteks ini,  Pemerintah  Inggris  berusaha  untuk menggambarkan  Tallinn  Manual  2.0  yang menjadi  pedoman  yang  komprehensif dalam mengatur operasi siber.
Hal ini menjadi pembahasan pada kerjasama  siber  yang  dilakukan  oleh Indonesia  dan  Inggris,  karena  sejauh  ini Tallinn  Manual  2.0  belum  menjadi  bahan pertimbangan pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan keaman siber. Karena, Indonesia tidak terlibat dalam perumusannya,  sehingga  tidak  diketahui apakah  kepentingan  nasional  Indonesia
bisa  tercakup  di  dalamnya  atau  tidak. Sehingga, Tallin Manual 2.0 masih menjadi kajian  bagi  Indonesia  untuk  mengetahui apakah  Tallin  Manual  2.0  dapat  menjadi jembatan  bagi  Indonesia  untuk  memenuhi kepentingan  Indonesia  terutama  pada sektor keamanan siber.
Pembahasan  berikutnya  yakni terkait Cybersecurity Awarenes . Pembahasan pada poin ini mengarah pada peningkatan  pemahaman  keamanan  siber seperti berita hoaks, pengamanan informasi pribadi serta isu privasi, selain itu cakupan yang menjadi pembahasan dalam cybersecurity  awareness yakni  teknik menganalisis dan menginvestigasi malware,  memahami  strategi  dan  juga taktik  dalam  menemukan  gangguan  dan kerentanan  serta incident  hadling yang dapat  dikatakan  sebagai  tindakan  pertama yang  perlu  dilakukan  apabila  terjadi serangan  siber  maka  pemerintah  atau instansi  terkait  dapat  menangani  baik berupa  mendeteksi  serangan,  menangani ataupun memberikan respon serta mempelajari  insiden  yang  terjadi  pada keamanan siber.
Dialog kerjasama ini menegaskan komitmen  kedua  negara  untuk  terus meningkatkan  hubungan  kerjasama  antara Indonesia  dan  Inggris  dalam  bidang keamanan siber dan memiliki kesepahaman terkait isu-isu siber, selain itu kedua peserta juga  mengungkapkan  keprihatinan  terkait meningkatnya  angka  serangan  siber  serta dampak  yang  ditimbulkan.  Kedua  negara mengakui bahwa sangat penting kolaborasi antar  semua  pihak  dalam  menangani kejahatan siber. Pada akhir dialog tersebut, delegasi  Inggris  berterimakasih  kepada Indonesia  karena  sudah  menjadi  tuan rumah untuk penyelenggaraan cyber dialog forum.
Kerjasama ini masih dalam bentuk pembahasan dan belum diimplementasikan kedalam suatu tindakan yang nyata seperti
pelatihan bersama. Namun dengan kerjasama  ini  kedua  peserta  dapat  saling berbagi  informasi  dalam  membantu  dan mengembangkan  pemahaman  organisasi ataupun  instansi  terkait  keamanan  siber pada  saat  melakukan  pengelolaan  data, sistem,  aset  termasuk  sumber  daya manusia.
Adanya  sumber  daya  yang mendukung  dan  mumpuni,  sehingga  akan mampun  mengidentifikasi,  mendeteksi, memberikan perlindungan dan pertahanan, serta mampu menanggapi atau menentukan sikap  dalam  mengambil  tindakan  saat sebelum  dan  terjadi  serangan  pada  dunia maya  serta  mampu  dalam  mendukung pemulihan serangan siber sehingga mampu meminimalisir  dampak  yang  diakibatkan dari serangan siber yang dilakukan.

## 4.2. Kepentingan Indonesia dan Inggris Dalam  Melakukan  Kerjasama
Dalam Bidang Keamanan Siber

## 4.2.1. Kepentingan Indonesia
Pemerintah  Indonesia  memahami bahwa  ancaman  dunia  siber  merupakan suatu tantangan yang akan berdampak pada perekonomian serta keamanan negara yang dapat  mengganggu  kedaulatan  Indonesia, sebab  pelaku  tindak  kejahatan  siber  akan terus berusaha untuk mengganggu, menyelidiki  bahkan  menyerang  sektor pemerintahan,  swasta,  perusahaan  dan individu. Sehingga perlu adanya penguatan dalam sumber daya manusia serta kapasitas peningkatan keamanan siber. Namun, perlu juga dibutuhkannya kerjasama internasional  untuk  memerangi  kejahatan siber  yang  bersifat  internasional,  sebab kejahatan  siber  tidak  hanya  berasal  dalam internal  suatu  negara  tetapi  juga  berasal dari luar negara.
Sehingga, Indonesia perlu menguatkan  strategi  keamanan  siber
nasional  Indonesia  lebih  efektif,  sehingga dapat  dijalankan  dan  dimaksimalkan dengan  baik.  Namun,  pada  strategi keamanan  siber  Indonesia,  terdapat beberapa  sektor  yang  belum  dapat diberdayakan  secara  maksimal  yakni Sektor  Pemerintah  yang  mencakup Kementerian  Negara  dan  Lembaga Pemerintah, Sektor Usaha atau Bisnis yang mencakup  Perbankan  dan e-commerce ,
Sektor Akademisi yang mencakup Perguruan  Tinggi  dan  Praktisi,  Sektor Komunitas seperti Hacker. Dapat disimpulkan
bahwa, beberapa  faktor  tersebut  merupakan  salah satu  dari  sekian  kepentingan  Indonesia dalam keamanan siber yang dapat dipenuhi ketika bekerjasama dengan Inggris, berikut kepentingan Indonesia dalam melaksanakan  kerjasama  siber  dengan Inggris: a) Penguatan pemahaman dan keterampilan  keamanan  siber  di bidang pendidikan.
Strategi  Keamanan  Siber  Nasional Pemerintah Inggris adalah melindungi dan mempromosikan  Inggris  dalam  dunia digital,  strategi  ini  menjelaskan  bahwa pemerintah akan bekerjasama dengan pihak industri  dan  juga  para  akademisi  untuk membuat  Inggris  lebih  tahan  terhadap serangan dunia maya. Sehingga, Pemerintah  Inggris  semakin  menguatkan pemahaman  dan  keterampilan  keamanan siber di bidang pendidikan. Hal ini bertujuan
untuk meningkatkan kualitas dan skala penelitian keamanan  siber  akademik  dan  pelatihan pascasarjana;  memudahkan  bagi  para akademisi  dalam  melakukan  proses identifikasi  penelitian  terhadap  keamanan di  dunia  maya  dan  pelatihan  terbaik  pada program  pascasarjana  yang  ditawarkan oleh Pemerintah Inggris terkait dunia siber.
Dengan mengoptimalkan
kemampuan  para  akademisi  terkhususnya bidang keamanan siber, akan memberikan kemudaham bagi pemerintah Inggris dalam mengembangkan visi dan tujuan bersama di antara  komunitas  penelitian  keamanan siber  Inggris  baik  di  dalam  dan  di  luar akademisi,  dan  membantu  warga  negara negara  Inggris  untuk  lebih  memahami bagaimana cara dalam melindungi diri pada ruang  dunia  maya,  serta  membantu pemerintah dan industry dalam melakukan pengembangan  terhadap  teknologi  baru yang berfungsi untuk melindungi infrastruktur kritis nasional Inggris.
Di  Inggris,  terdapat  19  universitas yang  berkualitas  dan  berkualifikasi  yang sangat bagus di bidang keamanan siber. Ke- 19 universitas ini memiliki jurusan terkait siber dan keamanan siber yang diakui oleh Pusat  Keunggulan  Akademik  dalam  Riset Keamanan  Siber.  Kedudukan  Pusat Keunggulan  Akademik  dalam  Riset Keamanan Siber tidak perlu diragukan lagi, dikarenakan lembaga ini telah diakui secara resmi  oleh Engineering  and  Physical Sciences  Research  Council (EPSRC)  dan
Government
Communications
Headquarters (GCHQ)  dalam  memimpin dan  menilai  skema  untuk  mengakui kedudukan  Pusat  Keunggulan  Akademik Inggris dalam Penelitian Keamanan Cyber (ACEs-CSR).
Inggris  yang  memiliki  beberapa pemikir  terbaik  di  bidang  keamanan  siber dan  memiliki  kualifikasi  yang  bagus dibidang  pendidikan,  akan  memberikan peluang  dan  kesempatan  bagi  Indonesia untuk  menerapkan  hal  tersebut  di Indonesia.  Di  Indonesia,  sudah  ada  pusat penelitian  terkait  keamanan  siber,  namun belum ditingkat secara intensif dan  efektif terkhususnya pada bidang akademik untuk jenjang universitas.
Pemerintah
Indonesia
baru menempatkan  pelajaran-pelajaran  seputar
Ilmu  Komputer,  Rekayasa  Komputer, Sistem Informasi, Teknolgi Informasi serta mempelajari tentang Internet di kurikulum pendidikan.  Pada  tingkat  universitas, Indoensia  belum  memiliki  jurusan  secara khusus terkait keamanan siber.
Melalui kerjasama ini, maka
Indonesia  bisa  belajar  dari  Inggris, bagaimana  cara  mengembangkan,  dan memaksimalkan kemampuan para akademisi  terlebih  pada  bidang  keamanan siber  untuk  mampu  berkolaborasi  dengan Pemerintah,  Industri,  dan  kelompok komunitas  masyarakat  dalam  melakukan pendekatan-pedekatan  tertutama  pada masyarakat  awam  dalam  memberikan pemahaman  dan  pengetahuan  bahkan memberikan langkah-langkah terkait keamanan  siber  yang  dapat  dilakukan secara berkesinambungan.
Dengan  demikian,  kerjasama  ini dapat memberikan informasi, pengetahuan secara  pemahaman  yang  lebih  mendalam bagi  Pemerintah  Indonesia  khususnya pihak  pemerintah  terkhususnya  pihak Badan  Siber  dan  Sandi  Negara  akan menciptakan  dan  mengatur  strategi keamanan  siber  nasional  Indonesia. Namun,  untuk  mendukung  penguatan  di sektor ini, tentu saja hal ini membutuhkan dukungan  serta  pendekatan  dari  semua multistakeholder.
b) Memperkuat kerjasama Pertahanan Siber di sektor pemerintahan
Pemerintah Indonesia menilai bahwa melalui  kerjasama  ini  Indonesia  dapat belajar dari Pemerintah Inggris khususnya Government Communications
Headquarters (GCHQ)  dalam  mengelola keamanan  siber  di  sektor  pemerintahan. Pada  sektor  pemerintahan, Government Communications  Headquarters (GCHQ) akan  berusaha  untuk  mengidentifikasi ancaman-ancaman  yang  menyerang  dan
akan  memainkan  peran  utama  yang berkolaborasi  dengan  pemerintah  untuk melindungi Inggris dari ancaman-ancaman tersebut.
Dari  kerjasama  ini  Pemerintah Indonesia  terkhusus  CSIRT  Sektoral Pemerintah  (Gov-CSIRT  Indonesia)  akan berkolaborasi dengan CSIRT Organisasi di Instansi  Pusat  (baik  Kementerian  maupun Lembaga  Pemerintah  Non  Kementerian), Pemerintah  Daerah  tingkat  Provinsi,  dan Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota dalam mengelola
keamanan  siber  Indonesia  di  sektor pemerintahan.
Diharapkan  bahwa  setiap  sektor pemerintahan  dapat  bekerjasama  dengan baik  dalam  mengatur  dan  mengelola keamanan siber, terkhususnya pihak Badan Siber dan Sandi Negara Indonesia sebagai kontak  utama  untuk  mampu  bersinergi secara efektif dengan instansi pemerintahan yang  lain  dalam  menciptakan  kondisi keamanan  siber  yang    kondusif  untuk menjaga keamanan siber Indonesia.
c) Meningkatkan  keamanan  siber infrastruktur kritis Indonesia.
Penggunaan akan
teknologi informasi  dan  komunikasi  merupakan  hal yang  sangat  penting  dan  menjadi  suatu kebutuhan  dalam  pemanfataan  terhadap Infrastruktur  Kritis  Nasional,  Infrastruktur Kritis  adalah  aset,  jaringan,  atapun  sistem yang  sangat  penting,  dan  jika  mengalami gangguan  akan  berdampak  langsung  pada kestabilan perekonomian negara, keamanan, dan keselamatan warga masyarakat.
Indonesia
memiliki infrakstruktur kritis nasional seperti sektor keuangan  dan  perbankan,  transportasi, energi, pertahanan, intelijen dan keamanan, telekomunikasi,  kesehatan,  e-governance, industri  kritis.  Sektor-sektor  infrastruktur kritis  nasional  yang  saling  terhubung dengan  internet  atau  terkoneksi  dengan
cyberspace akan memberikan dampak yang berbahaya apabila tidak diimbangi dengan perlindungan terhadap infrastruktur nasional. Melalui  kerjasama  ini,  Indonesia dapat belajar dari Inggris terkait hal untuk memberikan perlindungan dan mengamankan Infrastruktur Nasional
Krtitis  Inggris.  Keamanan  infrastruktur nasional  kritis  Inggris  dikelola  oleh Her Majesty’s  Government (HMG),  dimana Her  Majesty’s  Government (HMG)  akan melakukan  kontrol  keamanan  personil minimum  dan  melakukan  pemeriksaan keamanan  nasional.  HMG  mengeluarkan kebijakan pada seluruh bidang pemerintahan  dan  infrastruktur  nasional harus  termasuk  dan  melalui  proses pemeriksaan  dasar,  selain  itu  Proteksi Infrastruktur Nasional Inggris berkolaborasi dengan HMG dalam mengeluarkan panduan dan membuat saran untuk  perlindungan  terhadap  infrastruktur kritis nasional Inggris.

## 4.2.2. Kepentingan Inggris
Kerjasama dalam bidang keamana siber  yang  diinisiasi  secara  langsung  oleh Inggris  merupakan  salah  satu  kepentingan negara  Inggris  untuk  mewujudkan  salah satu  National  Strategy  2016-2021  yakni bersedia  bekerjasama  secara  internasional untuk menjadi negara yang aman di dunia maya untuk melakukan bisnis.
Bagi pemerintahan Inggris, kemakmuran  ekonomi  dan  kesejahteraan sosial  merupakan  salah  satu  hal  yang bergantung pada keterbukaan dan keamanan  jaringan,  sehingga  sangat penting  bagi  pemerintahan  Inggris  untuk bekerjasama  secara  internasional  yang dapat  dilaksanakan  melalui  kerjasama secara  bilateral  maupun  multilateral  atau bahkan mendukung
organisasi internasional untuk memastikan keamanan
siber ataupun keamanan dunia maya yang berdampak secara langsung pada perekonomian dan kesejahteraan Inggris.
Pemerintah  Inggris  menyadari bhawa salah satu faktor tingginya serangan siber yang menyerang Inggris tidak hanya berasal dalam lingkup internal namun juga berasal  dari  lingkup  eksternal  yang menyerang.  Sehingga  untuk  melindungi kepentingan  nasional  Inggris  baik  yang berasal  dari  dalam  negara  maupun kepentingan Inggris yang berasal dari luar negara, maka Inggris akan terus memastikan keberlangsungan hukum internasional  di  dunia  maya,  berlakunya hak  asasi  manusia  secara  online, kesepakatan  para  pemangku  pentingan dalam  mengelola  dan  mengoperasikan pengaturan internet.
Salah  satu  tujuan  Inggris  yakni menjaga keamanan dunia siber yang bebas, terbuka, damai, dan aman serta mendorong pertumbuhan  ekonomi  dan  mendukung keamanan  nasional  Inggris.  Dengaan demikian,  Inggris  bekerjasama  secara internasional dengan memperoleh berbagai sumber  informasi  terkait  ancaman  dan praktik penyerangan yang terus berkembang saat ini dan masa mendatang, maka Inggris bekerjasama secara internasional  dengan  melakukan  latihan dan  mengembangkan  standar  keamanan siber, memberikan pendanaan bagi negara lain yang menjadi rekan kerjasama Inggris, dan  bekerjasama  dalam  menegakkan hukum  internasional  terkhusus  pada keamanan siber.
Dalam  hal  ini,  Inggris  akan  terus bekerjasama  secara  internasional  untuk terus  memastikan  bahwa  keamanan  dan kemakmuran  Inggris  di  masa  yang  akan datang  melalui  aturan-aturan  yang  telah disepakati secara internasional.
Untuk  mencapai  tujuan-tujuan tersebut,  Inggris  menginisiasi  secara langsung  kerjasama  internasional  secara
bilateral  dengan  pihak  Indonesia.  Hal  ini dikarenakan  tingginya  angka  serangan siber  di  Indonesia,  dan  masih  terbatasnya kapasitas keamanan siber Indonesia. Dalam kerjasama  ini,  Inggris  menawarkan sejumlah teknologi serta bantuan pendanaan  pembaunan  kapasistas  kepada Indonesia,  namun  hal  ini  tidak  secara langsung  diterima  oleh  pihak  Indonesia dikarenakan  perlu  adanya  pembahasan lebih  lanjut  serta  persetujuan  terkait bantuan yang diberikan tersebut.
Selain itu, kerjasama siber dengan Indonesia,  akan  menjadi  kesempatan  bagi Inggris  untuk  melihat  peluang-peluang yang  ada  pada  dunia  siber  di  wilayah Indonesia.  Tujuannya  adalah  untuk membangkitkan perekonomian pasar digital  sekaligus  membuka  peluang  bisnis Inggris  secara  internasional.  Pemerintah Inggris  melihat  peluang  dan  juga  potensi yang  ada  pada  Indonesia  yang  dapat dijadikan  suatu  keuntungan  bagi  Inggris terutama  bagi  perusahaan  Inggris  yang bergerak  pada  bidang  penyedia  layanan yang  berkaiatan  dengan  keamanan  siber dan  juga  teknologi  informasi  dan komunikasi.  Namun  selain  itu,  adanya kepentingan Inggris untuk mengumpulkan data-data  penting  yang  berdampak  pada keberlangsungan negaranya.
Selain beberapa kepentingan tersebut,  kepentingan  lain  Inggris  dalam menjaga keamanan nasionalnya yang dapat dilakukan  di  luar  teritorial  Inggris  yakni mengumpulkan dan menyediakan informasi  dan  data-data  yang  dibutuhkan bagi Pemerintah Inggris terkait perkembangan suatu negara yang
dilakukan  oleh  intelijen  Inggris  (diakses dari https://www.bbc.co.uk/academy/id pada 15 Agustus 2020). Data-data yang dibutuhkan tersebut berhubungan dengan pengambilan keputusan ataupun kebijakan suatu negara terkait  politik,  ekonomi,  peta  kekuatan
dibidang pertahanan dan keamanan seperti informasi  terkait  angkatan  bersenjata bahkan keamanan siber serta hukum.
Badan  intelijen  Inggris  yang ditempatkan diluar dari wilayah kedaulatan nasional  Inggris  akan  bertanggungjawab secara langsung kepada Kementerian Luar Negeri  Inggris  seperti Secret  Intelligence Service (SIS-MI  6),  dan Government Communications  Headquaters (GCHQ), sehingga Pemerintah Inggris dapat dengan mudah  untuk  menentukan  arah  kebijakan luar  negeri.  Selain  itu,  badan  intelijen Inggris  akan  semakin  memperketat keamanan  dan  kerahasisaan  datanya dimana  intelijen  dari  negara  lain  tidak mampu  untuk  meretas  sistem  informasi data  bahkan  komunikasi  yang  dilakukan oleh  Pemerintah  Inggris  walau  secara elektronik.
Semua data yang diperoleh berasal dari  persebaran  anggota  intelijen  Inggris yang  kemudian  dilaporkan  atau  diolah melalui  pemantauan  dari  semua  sistem teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang bersifat elektronik seperti internet. Sehingga jelas bahwa, Inggris menawarkan kerjasama keamanan siber dengan Indonesia  tidak  hanya  sebatas  untuk mengurangi tindak kejahatan siber, namun juga  untuk  memperoleh  keamanan  dan kerahasian  data  yang  dimiliki  oleh Indonesia.
Data-data  serta  informasi  tersebut akan  sangat  berguna  bagi  Pemerintah Inggris untuk mampu memetakan kekuatan keamanan siber Indonesia, Inggris mampu mengetahui  adanya  tindakan  penyerangan ataupun  ancaman  terhadap  keamanan nasional Inggris sehingga mampu mencari solusi dan melakukan tindakan pencegahan apabila  terjadi  penyerangan,  selain  itu Pemerintah  Inggris  berusaha  untuk memperoleh  informasi  secara  langsung yang  akan  digunakan  untuk  keperluan negosiasi dan diplomasi.
4.3. Kendala  Terhadap  Pelaksanaan Kerjasama Dalam Bidang Keamanan Siber Dalam proses pelaksanaan
kerjasama  bidang  keamanan  siber  antara Indonesia  dan  Inggris  mengalami  kendala sehingga  tidak  banyak  pelaksanaan kesepakatan  kerjasama  yang  dilakukan. Pada  24  Mei  2019,  terjadi  pergantian pemimpin  Badan  Sandi  dan  Siber  Negara Mayjen  TNI  (Purn.)  Djoko  Setiadi digantikan  oleh  Letjen  TNI  (Purn.)  Hinsa Siburian,  maka  kesepakatan  pelaksanaan kerjasama yang sebelumnya sudah ditetapkan  harus  dijadwalkan  kembali sekaligus  menyesuaikan  waktu  antara Badan  Sandi  dan  Siber  Negara  dengan Pemerintah Kerajaan Inggris.
Selain itu, di masa Pandemi Covid- 19,  pertemuan  antara  pihak  Badan  Sandi dan Siber Negara Indonesia dan Organisasi Cybersecurity  Inggris  menjadi  tertahan. Pelaksanaan cyber dialog forum melalui via online  tidak  disepakati  oleh  kedua  pihak karena  ada  beberapa  hal  yang  sensitive yang  perlu  dibicarakan  secara  langsung. Kendala lainnya adalah pembahasan terkait poin-poin  kerjasama  siber  yang  harus dilaksanakan  pada  forum  resmi  dan  tidak dapat dilaksanakan pada forum informal.
4.4. Prospek Kerjasama Yang Dilakukan  Oleh  Indonesia  dan Inggris Dalam Keamanan Siber Pemerintah Indonesia melalui kerjasama  dengan  Pemerintah  Kerajaan dalam  bidang  keamanan  siber  akan mendapatkan  peluang  dalam  menyusun undang-undang  khusus  keamanan  siber. Selain  itu,  walaupun  manfaat  dari kerjasama ini belum dapat dirasakan secara efektif,  namun  dari  kerjasama  ini  dapat membuka  peluang-peluang  baru  bagi keamanan  siber.  Kerjasama  ini  akan memberikan  interaksi  yang  rutin  antara
Indoensia dan Inggris mengenai perkembangan  ancaman-ancaman  siber sehingga  kedua  negara  dapat  memitigasi serangan siber.
Prospek  lain  dari  kerjasama  ini adalah  dibangunnya  information  sharing dengan  tujuan  agar  Pemerintah  Indonesia dan  Pemerintah  Kerajaan  Inggris  dapat saling  bertukar  informasi  ketika  terjadi serangan siber yang akan berdampak pada Indonesia ataupun Inggris, sehingga kedua negara  dapat  melakukan  antisipasi  dan semakin memperkuat pertahanan keamanan  siber  di  masing-masing  negara dan juga kedua negara dapat saling belajar bagaimana  mengatasi  serangan  siber  yang telah terjadi di antara kedua negara ini.

## 5. Kesimpulan dan Rekomendasi

## a) Kesimpulan
Kerjasama  yang  dilaksanakan  oleh Pemerintah  Indonesia  dan  Pemerintah Kerajaan  Inggris  merupakan  suatu  bentuk kerjasama  dalam  bidang  keamanan  siber dengan  tujuan  untuk  saling  memperkuat ketahanan  siber  di  masing-masing  negara. Pemerintah  Indonesia  dan  Pemerintah Kerajaan  Inggris  menandatangani  nota kesepahaman  kerjasama  dalam  bidang keamanan  siber  pada  14  Agustus  2018  di Jakarta.  Bentuk  penerapan  kerjasama dalam  bidang  keamanan  siber  diterapkan dalam bentuk cyber dialog forum. Dari ke- 5 poin kerjasama yang disepakati bersama, Pemerintah  Indonesia  dan  Pemerintah Kerajaan  Inggris  lebih  terfokus  kepada Peningkatan  Kapasitas.  Pada  Peningkatan Kapasitas,  Pemerintah  Indonesia  dan Pemerintah Inggris membahas 2 hal yakni Cyber Law dan Cybersecurity Awareness.
Inti  dari  pembahasan  terkait Peningkatan  Kapasitas  adalah  bagaimana kedua  peserta  saling  berbagi  informasi dalam  membantu  dan  mengembangkan pemahaman  organisasi  ataupun  suatu instansi  terkait  keamanan  siber  pada  saat
melakukan  pengelolaan  data,  sistem,  aset termasuk  sumber  daya  manusia.  Adanya sumber  daya  yang  mendukung  dan mumpuni,  sehingga  akan  mampu  untuk mengidentifikasi, mendeteksi, memberikan perlindungan dan pertahanan, serta mampu menanggapi atau menentukan sikap  dalam  mengambil  tindakan  saat sebelum  dan  terjadi  serangan  pada  dunia maya  serta  mampu  dalam  mendukung pemulihan serangan siber sehingga mampu meminimalisir  dampak  yang  diakibatkan dari  serangan  siber  yang  dilakukan.  Pada Kapasitas Pengembangan ini juga membantu  kedua  peserta  dalam  membuat kerangka  kerja  keamanan  siber,  sehingga akan  lebih  mempermudah  organisasi ataupun instansi pemerintah dalam mengambil keputusan ataupun menentukan manajemen risiko keamanan siber.
Dalam  kerjasama  tersebut  dapat dikatakan  bahwa  baik  Indonesia  dan Inggris  sama-sama  memiliki  kepentingan nasional  yang  ingin  dipenuhi  melalui kerjasama  dalam  bidang  keamanan  siber. Melalui kerjasama ini, Pemerintah Indonesia  dapat  mengatur  ulang  kembali strategi  keamanan  siber  serta  dapat memberdayakan  secara  efektif  sektor- sektor  pemerintahan,  akademisi  serta industi  dalam  menjalankan  strategi keamanan  siber  nasional  Indonesia. Sementara  Pemerintah  Kerajaan  Inggris memiliki  kepentingan  yaitu  mewujudkan salah  satu  National  Strategy  2016-2021 yakni bersedia bekerjasama secara internasional  untuk  menjadi  negara  yang aman  di  dunia  maya  untuk  melakukan bisnis, melalui kerjasama internasional hal ini  bertujuan  untuk  mempromosikan Inggris  sebagai  negara  yang  aman  untuk melakukan  bisnis  ataupun  berinvestasi secara digital.
Pelaksanaan  terhadap  kerjasama dalam  bidang  keamanan  siber  mengalami kendala  yang  harus  dihadapi  oleh  kedua
negara yakni penyesuaian waktu pimpinan dalam  melaksanakan  cyber  dialog  forum, pertukaran  informasi  oleh  kedua  negara terkait siber harus dilaksanakan pada forum resmi  dan  tidak  pada  forum  informal, kendala lainnya adalah cyber dialog forum harus dilaksanakan pada high level sebelum dilaksanakan pada low level.
Walaupun terdapat berbagai kendala  dalam  melaksanakan  kerjasama keamanan  siber,  serta  dampak  yang dirasakan  dari  hasil  kerjsama  ini  belum dapat  dirasakan  secara  signifikant  dan berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan bentuk  pelaksanaan  yang  dilaksanakan masih  dalam  bentuk  pembahasan,  dan belum  ada  tindakan  secara  nyata  seperti pelaksanaan  pelatihan  bagi  sumber  daya manusia  untuk  kedua  negara  dalam mengelola  teknologi  ataupun  pelatihan dalam  teknik  mengatasi  ancaman  siber seperti  penyerangan  yang  dilakukan melalui virus.
Diharapkan bahwa, kerjasama kedua  negara  ini  dapat  terus  ditingkatkan dan berlangsung efektif, sehingga dampak dari  kerjasama  ini  dapat  dirasakan  oleh seluruh elemen.

## b) Saran
Sebagai  masyarakat  internasional kita  harus  dapat  memahami  terkait perkembangan  dan  kemajuan  teknologi informasi  dan  komunikasi,  sehingga  kita dituntut  untuk  semakin  sadar  serta melindungi keamanan data seperti menjaga kerahasiaan data, melindungi akurasi serta kelengkapan  data  dan  informasi  dari dampak  negatif  yang  ditimbulkan  dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi  terutama  penggunaan  fasilitas dan infrastruktur dari internet.
Kondisi  keamanan  siber  yang lemah  bagi  suatu  negara  akan  sangat berpengaruh  kepada  negara  lain  yang dikarenakan  sifat  internet  yang  tidak
memandang  batas  negara,  sehingga  perlu adanya  kerjasama  baik  secara  bilateral maupun  mulitilateral  atau  antar  lembaga keamanan informasi antar negara sehingga dapat memperkuat keamanan informasi dan mampu  mengimbangi  hal-hal  yang  sama dengan  negara  lain  dalam  konteks keamanan siber.
Untuk meminimalisir penyalahgunaan  tindakan  dalam  menjaga keamanan informasi, maka perlu dilakukan tindakan  dalam  pegamanan  personil. Maksudnya adalah perlu adanya tanggungjawab dari karyawan ataupun para pemanggu kepentingan yang menjalankann suatu  perusahaan,  organisasi  ataupun instansi  pemerintah  terutama  pada  bagian pemrosesan  informasi  data  yang  dapat dilakukan  dengan  menandatangani  surat perjanjian kerahasiaan informasi data.
Selain  itu,  perlu  dilakukannya sosialisasi atau promosi kesadaran keamanan informasi yang dapat dilakukan secara  berkala  sehingga  para  pengguna ataupun  pemangku  kepentingan  semakin sadar akan pentingnya keamanan informasi dan data.
Selain itu, dapat dikatakan bahwa kerjasama  ini  belum  secara  efektif dilaksanakan  oleh  kedua  negara.  Belum adanya  penerapan  secara  langsung  yang dapat dirasakan oleh multistakeholder pada bidang  keamanan  siber,  sehingga  semoga kedepannya  kerjasama  ini  dapat  berjala sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan bersama.
Pemerintah  Indonesia  juga  dpat menggerakan  sektor  pendidikan  untuk melakukan  kerjasama  atau  bertukar informasi  dengan  universitas  di  Inggris yang  memiliki  kapasitas  dan  kualifikasi dalam  bidang  keamanan  siber  sehingga dapat dikembangkan di Indonesia terkhusus di bidang pendidikan.
Daftar Pustaka
Abdul  Wahid,  Mohammad  Labib.  2005.
Kejahatan Mayantara (Cyber Crime). Bandung: Refika Aditama Triwahyuni  Dewi.  Wulandari  TA.  2016. Strategi Keamanan Cyber Amerika Serikat. Diakses dari https://search.unikom.ac.id/index.p hp/jipsi/article/view/239 Biro Hukum dan Humas BSSN. Mengenali Serangan Siber Global dan Nasional Melalui Laporan Tahunan Honeynet Project BSSN-IHP Tahun 2018. Diakses dari https://bssn.go.id/mengenali- serangan-siber-global-dan-
nasional-melalui-laporan-tahunan- honeynet-project-bssn-ihp-tahun- 2018/
Direktorat  Deteksi  Ancaman  Siber.
Laporan  Tahunan  2018  Honeynet Project  Badan  Sandi  Dan  Siber Negara-Indonesia Honeynet Project Volume 1, diakses dari https://bssn.go.id/wp- content/uploads/2019/02/Laporan- Tahunan-Honeynet-Project- BSSN_IHP-2018.pdf
Vishnum. 2018. Ancaman Keamanan Siber Menyebabkan  Kerugian  Ekonomi bagi  Organisasi  di  Indonesia Sebesar  US$34.2  Miliar.  Diakses dari  https://news.microsoft.com/id- id/2018/05/24/ancaman-keamanan- siber-menyebabkan-kerugian- ekonomi-bagi-organisasi-di- indonesia-sebesar-us34-2-miliar/
Anmar  Frangoul.  2017.  UK  businesses were  hit  230,000  times  each  by cyber-attacks in 2016, says internet service  provider.  Diakses  dari https://www.cnbc.com/2017/01/11/ uk-businesses-were-hit-230000- times-each-by-cyber-attacks-in- 2016-says-internet-service- provider.html.
Perwita,  A.A.B.  dan  Yani,  Y.M.  2017. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional  Cetakan  Kelima.
Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Yani Y.M, Ian Montrama, Emil Wahyudin. 2017. Pengantar  Studi  Keamanan . Malang: Intrans Publishing.
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2014. Pedoman Pertahanan  Siber.  Diakses  dari https://www.kemhan.go.id/pothan/
wp- content/uploads/2016/10/Permenha n-No.-82-Tahun-2014-tentang- Pertahanan-Siber.pdf
Putri  Sylvia  Octa,  Mengenal  Studi Hubungan  Internasional.  Bandung: Zavara. Group of Governmental Experts https://www.un.org/disarmament/g roup-of-governmental-experts/
https://www.bbc.co.uk/academy/id/articles /art20160205075210754