## ANALISIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA OTONOMI KHUSUS DI KABUPATEN BENER MERIAH
Milia Taurina 1 , Hasan Basri 2 , Heru Fahlevi 3
1 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bener Meriah 2,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Korespondensi Penulis: Arrayash@gmail.com,

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  mechanism  of  management  and  utilization  of  special  autonomy  funds  in Bener  Meriah  Regency  after  the  enactment  of  Qanun  Aceh  Number  2  of  2013  and  to  know  how  the pattern  and  proportion  of  allocation  of  special  autonomy  funds  to  priority  programs/activities  in achieving  special  autonomy  goals.  This  research  is  a  qualitative  descriptive  research.  Data  collection techniques  were  observation,  documentation  and  semi-structured  interviews  of  the  regency  apparatus work unit (SKPK) of Otsus fund managers, which then analyzed using interactive data analysis method, furthermore to convince the validity of the data used triangulation technique. The results showed that the transfer  mechanisms  showed  significant  changes,  higher  levels  of  activity  completion,  allowing  more diverse  and  strategic  programs  /  activities  to  suit  local  needs.  But  it  can  also  lead  to  the  selection  of activities that are not controlled / strategic if not well planned. The effectiveness of the management of a good Otsus fund needs to be accompanied by clear and binding regulations or rules as a need to realize accountability in the management of special autonomy funds.
Keywords : Management and utilization analysis, special autonomy fund, allocation pattern.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  mekanisme  pengelolaan  dan  pemanfaatan  dana  otonomi khusus  di  Kabupaten  Bener  Meriah  pasca  pemberlakuan  Qanun  Aceh  Nomor  2  Tahun  2013  dan mengetahui  bagaimana  pola  dan  proporsi  pengalokasian  dana  otonomi  khusus  pada  program/kegiatan prioritas  dalam  mencapai  tujuan  otonomi  khusus  (otsus).  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  berupa  observasi,  dokumentasi  dan  wawancara  semi  terstruktur terhadap  satuan  kerja  perangkat  kabupaten  (SKPK)  pengelola  dana  otsus,    yang  kemudian  dianalisis menggunakan  metode    analisis  data  interaktif.  Selanjutnya  untuk  meyakinkan  validitas  data  digunakan teknik  trianggulasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  mekanisme  transfer  menunjukkan  perubahan yang  signifikan,  tingkat  penyelesaian  kegiatan  yang  lebih  tinggi,  memungkinkan  adanya program/kegiatan  yang  lebih  beragam  dan  strategis  sesuai  kebutuhan  daerah.  Tetapi    juga  dapat mengakibatkan  terjadinya  pemilihan  kegiatan  yang  tidak  terkendali/strategis  jika  tidak  direncanakan dengan  baik.  Efektivitas  pengelolaan  dana  Otsus  yang  baik  perlu  disertai  dengan  regulasi  atau  aturan- aturan  yang  jelas  serta  mengikat  sebagai  suatu  kebutuhan  guna  mewujudkan  akuntabilitas  dalam pengelolaan dana otonomi khusus.
Kata kunci : Analisis pengelolaan dan pemanfaatan, dana otonomi khusus, pola alokasi.

## PENDAHULUAN
Provinsi  Aceh  merupakan  salah  satu  daerah  yang  diberikan  otonomi  khusus  berdasarkan Undang-Undang    No.  11  tahun  2006    tentang  Pemerintah  Aceh.  Pelaksanaan  otonomi  khusus  juga ditandai  dengan  pemberian    sumber-sumber  keuangan  kepada  Pemerintah  Aceh  berupa pendapatan daerah dan pembiayaan, termasuk melalui pemberian dana otonomi khusus (PPKD, 2015). Dana Otonomi Khusus Aceh merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan (Hartati, 2016). Selain itu, dana Otsus juga dialokasikan  untuk membiayai program pembangunan dalam rangka pelaksanaan keistimewaan Aceh. Penerimaan Dana Otonomi Khusus Aceh dimulai pada tahun 2008 selama 20 tahun, dengan besaran  dua persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional untuk 15 tahun pertama, dan 1 persen untuk lima tahun terakhir (Bank Dunia, Unimal & Unsyiah, 2011).
Pengelolaan dana otonomi khusus ditujukan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan daerah  dengan  memperhatikan  keseimbangan  kemajuan  pembangunan  antar  Kabupaten/kota. Pengelolaan dana otonomi khusus secara sentralisasi oleh Pemerintah Aceh dalam implikasinya tidak  berjalan  dengan  efektif,  proses  transparansi    keuangan  tidak  dijalankan    sejalan  dengan prinsip-prinsip Good  Governance yang  menunjukkan  buruknya    pengelolaan  dana  otonomi khusus  di  Provinsi  Aceh  (Syafei,  2013).  Tidak  jelasnya    prosedur  pengganggaran  sisa  pagu alokasi  Kabupaten/kota  yang  tidak  terealisasi    masih  menjadi  bagian  dari  penerimaan  Provinsi karena  dianggarkan  dalam  APBA  menyebabkan    realisasi  alokasi  Otsus  yang  diterima Kabupaten/kota  menjadi  lebih  sedikit  dari  yang  seharusnya  (Bank  Dunia,  Unimal  &  Unsyiah, 2011).  Proses  perencanaan  dan  pemograman  kegiatan  belum  mengacu  pada  suatu  dokumen perencanaan yang memiliki landasan kuat, sehingga terjadi pemilihan proyek yang belum sesuai dengan karakteristik  Otsus.  Ketiadaan  kriteria  tentang  pemilihan  kegiatan  dan  belum  adanya  dokumen perencanaan yang ditetapkan sebagai acuan menyebabkan kegiatan yang dipilih menjadi terfragmentasi dan  cenderung  kurang  strategis.  Kegiatan  yang  dibiayai  oleh  dana  Otsus  ditandai  dengan  masih banyaknya kegiatan berskala kecil  (<100 juta). Pada tahun 2014  di Kabupaten Bener Meriah tercatat sebanyak  420  paket  kegiatan  berskala  kecil,  jumlah  kegiatan  berskala  kecil  yang  terlalu  banyak, berpotensi  menyulitkan  manajemen  dan  supervisi.  Persoalan  lain  yang  timbul  dari  ketiadaan  kriteria yang jelas ini adalah terjadinya beberapa kasus politisasi pemilihan kegiatan yang timbul karena usulan
kegiatan  dari  Kabupaten/kota  harus  disepakati  bersama  oleh  Pemerintah  Daerah  dan  DPRK  (Basri  dan Nabiha, 2014).
Dengan berlakunya Qanun Aceh No. 2 tahun 2013 yang merupakan revisi dari Qanun Aceh  No. 2  tahun  2008  memberi  kesempatan  lebih  besar  bagi  Pemerintah  Kabupaten/kota  dalam  mengelola sendiri  dana  Otsus.  Kesempatan  ini  akan  diiringi  dengan  besarnya  tuntutan  bagi  Pemerintah Kabupaten/kota agar dana tersebut dapat digunakan  secara efektif dan mendatangkan manfaat bagi masyarakat (PECCAP, 2014). Transformasi dari ketersediaan sumber daya fiskal yang besar menjadi hasil  nyata  pembangunan  sangatlah  bergantung  kepada  pola  pemanfaatannya.  Dua  aspek  yang  perlu dikaji agar pemanfaatan dapat berjalan efektif yaitu, aspek tata kelola dana Otsus dari mulai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran sampai dengan pengawasan, monitoring dan evaluasi dan aspek pola alokasi (Bank Dunia, Unsyiah dan Unimal, 2011).
Penelitian ini bertujuan  menganalisis mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, menggambarkan pola  dan proporsi  pengalokasian dana otsus ke dalam program/kegiatan prioritas dalam mencapai tujuan otonomi khusus. Penelitian ini diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  pemikiran  dan  tambahan  informasi  bagi  Pemerintah Kabupaten  Bener Meriah  dalam pengelolaan  dana  Otsus dimasa datang terutama untuk memperbaiki kualitas perencanaan/penganggaran dan evaluasi.
Pembahasan    artikel  ini  selanjutnya  akan  dimulai  dengan  kajian  pustaka  yang berhubungan  dengan  pengelolaan  dan  pemanfaatan  dana  otonomi  khusus.  Bagian  ketiga menjelaskan  metode  penelitian  yang  digunakan.  Bagian  keempat  temuan  di  lapangan  diikuti dengan pembahasan dan terakhir, paper ini menyajikan kesimpulan penelitian dan saran.

## TINJAUAN TEORITIS

## Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban    dan  pengawasan  keuangan  daerah (Adisasmita,  2011).  Pengelolaan  keuangan  daerah  dilaksanakan  dalam  suatu  sistem  yang terintegrasi  yang  diwujudkan  dalam  anggaran  daerah  yang  disebut  APBK,  yakni  rencana keuangan  tahunan  pemerintahan  daerah  yang  dibahas  dan  disetujui  bersama  oleh  pemerintah daerah  dan  DPRK,  dan  ditetapkan  dengan  peraturan  daerah.  Pengelolaan  keuangan  daerah  terdiri
dari tiga  tahap yakni: Perencanaan, merupakan proses untuk menentukan apa yang akan dilaksanakan dan target kinerja yang akan dicapai dalam program dan kegiatan yang dijabarkan secara rinci dalam bentuk anggaran;  pelaksanaan  adalah  proses  penyelenggaraan  atas  semua  rencana  yang  telah  ditetapkan  dan pembiayaannya  telah  dirinci  dalam  dokumen  anggaran,  termasuk  didalamnya  pencatatan  dan pertanggungjawaban atas semua aktifitas  yang telah dilaksanakan; dan pengawasan/pengendalian adalah proses  penilaian,  koreksi  dan  evaluasi  atas  semua  pelaksanaan  yang  sedang  dan  telah  berlangsung. (Mahmudi,  2010).  Menurut  Adisasmita  (2011),  keuangan  daerah  dikelola  dengan  menggunakan  empat prinsip, yaitu prinsip kemandirian, prioritas,  efisiensi, efektivitas dan ekonomis, dan disiplin anggaran.

## Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh
Pengelolaan  dana  otonomi  khusus  Aceh  harus  dilakukan  secara  tertib,  taat  kepada peraturan  perundang-undangan,  efektif,  efisien,  akuntabel,  transparan  dan  bertanggungjawab serta  memperhatikan  rasa  keadilan,  kepatuhan  dan  manfaat  kepada  masyarakat.  Pengalokasian dan  penggunaan  dana  otonomi  khusus  ditujukan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat Aceh.  Pelaksanaan  Program  dan  Kegiatan    harus  mengindahkan  prinsip-prinsip Good Governance serta  memperhatikan  jadwal  proses  perencanaan,  berpedoman  dan  mengacu  pada rencana  pembangunan  jangka  panjang  (RPJP)  dan  rencana  pembangunan  jangka  menengah (RPJM)  Provinsi  dan  masing-masing  Kabupaten/kota,  juga  harus  sesuai  dengan  kriteria  dan persyaratan yang dikeluarkan setiap tahunnya oleh Pemerintah Aceh melalui Peraturan Gubernur Aceh  (PPKD,  2015).  Program    yang  akan  didanai  oleh  dana  Otsus  merupakan  program  dan kegiatan  pembangunan  yang  strategis,  mempunyai  daya  dorong  yang  kuat,  dan  berpengaruh signifikan  terhadap  pencapaian  kesejahteraan  masyarat  Aceh  yang  lebih  baik,  nyata,  dan  adil (Qanun  Aceh  No  2/2008).  Pengawasan  dan  evaluasi    terhadap  tata  kelola  dana  Otsus  menurut ketentuan Pergub Aceh Nomor: 79/2013  berada pada tingkatan masing-masing. Secara khusus, pengawasan  yang  dilakukan  terkait  dengan  perencanaan,  pengalokasian,  pelaksanaan  dan pertanggungjawaban terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
Beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya berkaitan dengan dana otonomi khusus diantaranya  adalah    Hutajulu  (2014)  menganalisis  pendapatan  dan  pengeluaran  daerah  Kota Jayapura, serta menganalisis perencanaan pengelolaan keuangan daerah,  merumuskan alternatif penggunaan anggaran yang memberikan manfaat optimal kepada masyarakat. Hasil penelitian ini menyajikan  estimasi  tentang  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah
Kota Jayapura, khususnya penetapan kebijakan  anggaran, mendorong terwujudnya transparansi, dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah  serta  mengefektifkan  pengelolaan  keuangan daerah.  Warouw  (2016),  meneliti  tentang  analisis  penggunaan  dana  otonomi  khusus  pada pemerintah  kota  Sorong  di  Provinsi  Papua  Barat  dengan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa anggaran  dana  otonomi  khusus  yang  disalurkan  selama  tahun  2012  sampai  dengan  2014 senantiasa  mengalami  peningkatan  namun  belum  memberikan  dampak  yang  baik  bagi pembangunan.

## METODELOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  deskriptif  kualitatif ditujukan  untuk  mendeskripsikan  dan  menggambarkan  fenomena-fenomena  yang  ada,  baik bersifat  alamiah  maupun  rekayasa  manusia,  yang  lebih  memperhatikan  mengenai  karakteristik, kualitas,  keterkaitan  antar  kegiatan  (Sukmadinata,  2011).  Selain  itu,  Penelitian  deskriptif  tidak memberikan  perlakuan,  manipulasi  atau  pengubahan  pada  variabel-variabel  yang  diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini    ada  tiga  yaitu,  teknik wawancara  dan  observasi  untuk  memperoleh  data  primer  dan  teknik  dokumentasi  untuk memperoleh  data  sekunder.  Wawancara  yang  dilakukan  adalah  wawancara  semi  terstruktur dengan  ciri  pertanyaan  terbuka  namun  ada  batasan  tema  dan  alur  pembicaraan,  kecepatan wawancara  dapat  diprediksi,  flexsibel  tapi  terkontrol,  ada  pedoman  wawancara  yang  dijadikan patokan  dalam  alur,  urutan  dan  penggunaan  kata,  dan  tujuan  (Sugiyono,  2014).  Wawancara dilakukan  terhadap  tujuh  SKPK  pengelola  dana  Otsus  di  Kabupaten  Bener  Meriah  yaitu  Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Dinas  Kesehatan,  Dinas  Bina  Marga  dan  Cipta  Karya,  Dinas Peternakan  dan  Perikanan,  Bappeda  dan  Dinas  Pengelola  Keuangan  dan  Kekayaan  Daerah Kabupaten  Bener  Meriah.  Pemilihan  SKPK  tersebut  untuk  mewakili  pola  pengelolaan  disetiap bidang  pembangunan  sesuai  amanah  Otsus.  Materi    wawancara  tentang    proses  perencanaan program/kegiatan  dana  Otsus  dilakukan,  proses  pelaksanaan  kegiatan  dan  monitoring  serta evaluasi  terhadap  program/kegiatan  yang  dilaksanakan  serta  kesesuaian  program/kegiatan dengan tujuan Otsus yang telah ditetapkan. Data sekunder diperoleh  dengan cara  menganalisis
dokumen  berupa  peraturan  dan  perundang-undangan,  hasil  kajian,  jurnal  ilmiah,  buku,  dan laporan  realisasi penggunaan dana otonomi khusus Kabupaten Bener Meriah  tahun 2014-2015.
Analisis  data  menggunakan  metode  yang  dicetuskan  oleh  Miles  dan  Huberman  (analisis data interaktif). Aktifitas analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data,  dan  penarikan  kesimpulan  (Sugiyono,  2014).  Kemudian  untuk  meyakinkan  validitas  data yang  diperoleh,  peneliti  menggunakan  teknik  triangulasi  sumber  data  untuk  menguji  validitas data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Mekanisme Pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Kabupaten Bener Meriah
Pengelolaan  dana  Otsus  oleh  Pemerintah    Kabupaten/kota  ditandai  dengan  terbitnya Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  2  Tahun  2013  tentang  perubahan  atas  Qanun  Aceh  Nomor  2 Tahun 2008  tentang tata cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan  dana  otonomi  khusus.  Dengan  berlakunya  Qanun  Aceh  tersebut  mengubah mekanisme pengelolaan dana otonomi khusus  yang sebelumnya dilaksanakan secara sentral oleh Pemerintah Aceh melalui APBA menjadi mekanisme transfer langsung ke Kabupaten/kota yang dimulai sejak tahun 2014.
Melalui  mekanisme  transfer,  Kabupaten/kota  memiliki  kewenangan  penuh  terhadap pengelolaan dana otonomi khusus yang menjadi alokasinya termasuk sisa anggaran. Mekanisme pengelolaan  dana  otonomi  khusus  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten      Bener  Meriah dapat  dikelompokkan  menjadi  3  tahap  yaitu:    tahap  perencanaan  dan  penganggaran,  tahap pelaksanaan anggaran, serta  tahap pengawasan dan evaluasi  seperti diilustrasikan pada Gambar 1 berikut:

## Gambar 1 Tahap Pengelolaan Dana Otonomi Khusus
Pengelolaan  keuangan  daerah  dilaksanakan  dalam  suatu  sistem  yang  terintegrasi  yang diwujudkan  dalam  anggaran  daerah  yang  disebut  dengan  APBK  (Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Kabupaten).  Penyusunan  APBK  berpedoman  kepada  RKPK  (Rencana  Kerja Pembangunan  Kabupaten)  dan  penyusunannya  dilakukan  berbasis  kinerja  sehingga  diharapkan dapat mendorong pengelolaan yang lebih baik. Jalil (2012) mengungkapkan bahwa penyusunan APBK Berbasis Kinerja yang bertujuan untuk mendorong proses tata kelola pemerintahan yang lebih baik  belum berjalan sesuai yang diinginkan.
Perencanaan  dan  penganggaran  dana  otonomi  khusus  di  Kabupaten  Bener  Meriah dimulai  dengan  pelaksanaan  Musyawarah  Rencana  Pengembangan  (Musrenbang)  di  tingkat kecamatan,  forum  SKPK  di  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA), Musrenbang  tingkat  kabupaten  dan    selanjutnya  Musrenbang  Otsus  di  tingkat  Provinsi.  Proses perencanaan  dan  penganggaran  yang  berjenjang  tersebut  seharusnya  menjadi  penjamin  bahwa program  dan  kegiatan  yang  dipilih  telah  memenuhi  syarat  dan  kriteria  yang  telah  ditetapkan mengenai  penggunaan  dana  otonomi  khusus,  karena  telah  didikusikan  secara  intensif  dan  telah disesuaikan  dengan  rencana  kerja  (RENJA),  rencana  strategis  (RENSTRA)  dan  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  (RPJM).  Namun  pada  kenyataannya,  masih  terdapat program/kegiatan  yang  kurang  strategis  dan  kurang  memiliki  daya  dorong  yang  kuat sebagaimana  diamanahkan  dalam  Undang-Undang  Pemerintahan  Aceh.  Hal  ini  terjadi  karena
program  dan  kegiatan  yang  diajukan  juga  harus  mengakomodir  kepentingan  politik,  dan pemerataan antar wilayah di kabupaten Bener Meriah untuk menghindari terjadinya kesenjangan. Seperti  diungkapkan  oleh    Basri  dan  Nabiha  (2014)  bahwa  kasus  politisasi  pemilihan  kegiatan timbul karena usulan kegiatan dari Kabupaten/kota harus disepakati bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK).
Musrenbang  Otsus  merupakan  forum  penyusunan  rencana  program  dan  kegiatan pembangunan  Aceh  dan  pembangunan  Kabupaten/kota    yang  bersumber  dari  dana  otonomi khusus  yang diikuti oleh wakil Pemerintah Aceh, Kabupaten/kota serta dapat mengikut sertakan elemen/wakil  masyarakat lainnya,  bertujuan  untuk menselaraskan program/kegiatan Kabupaten/kota dengan program/kegiatan Provinsi. Dalam melakukan pembahasan, SKPK akan didampingi  oleh  SKPA  terkait  yang  dapat  memberikan  pandangan  dan  masukan  mengenai program dan kegiatan yang diusulkan. Mekanisme perencanaan dan penganggaran dana otonomi khusus setiap tahunnya dapat di gambarkan  dalam Gambar 2.

## Gambar 2 Mekanisme Perencanaan Otsus Tahunan Kabupaten
Proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah mengikuti asas dan prinsip pengelolaan keuangan daerah, penyusunan program dan kegiatan diarahkan untuk kegiatan yang mendatangkan manfaat  dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat,  berdasarkan  skala  prioritas  dan  diarahkan  untuk  menciptakan  kemandirian  daerah dengan alokasi belanja  modal infrastruktur  dan belanja modal manusia yang lebih besar seperti pendidikan  dan  kesehatan.  Penetapan  Kebijakan  anggaran  oleh  pemerintah  daerah  akan
mendorong    terwujudnya  transparansi,  dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah  serta mengefektifkan pengelolaan keuangan daerah (Hutajulu, 2014).
Pelaksanaan Anggaran melalui mekanisme transfer  memudahkan pelaksanaan program dan  kegiatan  di  kabupaten,  hal  ini  dikarenakan  perencanaan  dan  persiapan  pengelolaan  sebuah program  telah  direncanakan  secara  lebih  matang  termasuk  kebutuhan  terhadap  perubahan- perubahan  program  dapat  secara  cepat  dilaksanakan  tanpa  harus  melalui  rantai  yang  panjang. Tingkat  penyerapan  anggaran  cenderung  meningkat    searah  dengan  pelaksanaan  kegiatan  yang semakin  terdesentralisasi.  Kabupaten  Bener  Meriah  tercatat  sebagai  kabupaten  yang  memiliki tingkat penyerapan tertinggi sebesar 97, 29 persen pada tahun 2014 sementara serapan anggaran tahun  2015  menurun  menjadi  96,22  persen.  Pagu  dan  realisasi  anggaran  dana  otonomi  khusus Kabupaten Bener Meriah dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 Jumlah Anggaran dan Realiasi Dana Otonomi Khusus tahun 2014-2015 Tahun Jumlah Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase 2014 109.243.670.794 107.389.052.738 97,29 2015 111.916.310.575 107.685.238.782 96,22

## Sumber: DPKKD (2016)
Pelaksanaan  anggaran  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kabupaten  Bener  Meriah mengacu  pada  peraturan  pemerintah  tentang  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  dilaksanakan mengikuti asas dan prinsip pengelolaan keuangan daerah diantaranya tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, keadilan dan kepatuhan.  Perubahan  besar  dalam  pelaksanaan  anggaran  antara  lain  menurunnya  persentase proyek  yang  tidak  selesai,  dan  kemudahan  pencairan  anggaran,  serta  rasa  memiliki  terhadap program/kegiatan  sehingga  program/kegiatan  dapat  berjalan  lebih  cepat  dan  terealisasi  dengan baik.
Pengendalian  dan  evaluasi  terhadap  pengelolaan  dana  otonomi  khusus    dilaksanakan oleh  bupati/walikota,  sementara  kepala  SKPK  selaku  pengguna  anggaran  bertanggung  jawab terhadap  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengawasan  program  dan  kegiatan  kepada bupati/walikota. Pengendalian  program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten
Bener  Meriah  dilakukan  melalui  rapat  pimpinan  (Rapim)  yang  dipimpin  langsung  oleh  Bupati dan  dikoordinir  oleh  BAPPEDA  Kabupaten  Bener  Meriah  melalui  TEPPA  (tim  percepatan pelaksanaan  anggaran),  pengendalian  ini  bertujuan  untuk  percepatan  pelaksanaan  anggaran  dan penjaminan  terhadap  pelaksanaan  anggaran  dapat  berjalan  dengan  lebih  baik.  Pengawasan  dan evaluasi  juga  dilakukan  oleh  tim  lain  yang  disebut  dengan  Tim    P2K  merupakan  tim  yang dibentuk  oleh  Pemerintah  Provinsi  untuk  menjaga  agar  program  dan  kegiatan  yang  telah disetujui bersama dalam Musrenbang Otsus  terlaksana sebagaimana yang telah direncanakan.
Qanun Aceh No 2 tahun 2013 telah mengakomodir program dan kegiatan Otsus dengan lebih baik  sesuai dengan kebutuhan daerah.  Kewenangan  yang lebih besar bagi daerah dalam mengelola tambahan sumber daya fiskal dalam pembangunan daerah memperkecil ketimpangan pembangunan (PECCAP, 2014). Daerah dapat menciptakan  terobosan  pembangunan yang lebih banyak  juga  mengakomodir  program/kegiatan  sesuai  dengan  kebutuhan  daerah  khususnya Kabupaten Bener Meriah.

## Pola  dan  Proporsi  Alokasi  Program/Kegiatan  yang  dibiayai  oleh  Dana  otonomi  khusus pada Kabupaten Bener Meriah tahun 2014-2015
Pengalokasian  Dana  otonomi  khusus  untuk  periode  2008-2015  mengacu  kepada Peraturan  Menteri  Keuangan  dan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia.  Selama    tahun  2008- 2015 Pemerintah Kabupaten Bener Meriah  telah menerima Rp 758.221.591.316  Dana otonomi khusus sebagaimana disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2

## Alokasi Dana Otonomi Khusus Kabupaten Bener Meriah Tahun 2008-2015
Tahun Jumlah (Rp) Keterangan 2008 77.390.000.000 PMK No.56/PMK/07/2008 Dikelola oleh Provinsi 2009 77.390.000.000 PMK No. 204/PMK/07/2008 Dikelola oleh Provinsi 2010 80.388.355.393 PMK No.160/PMK.07/2009 Dikelola oleh Provinsi 2011 80.658.387.499 PMK No.231/PMK/07/2010 Dikelola oleh Provinsi
Tahun Jumlah (Rp) Keterangan 2012 95.558.173.264 PMK No.239/PMK.07/2011 Dikelola oleh Provinsi 2013 125.676.693.791 PMK No.195/PMK.07/2012 Dikelola oleh Provinsi 2014 109.243.670.794 PMK No.195/PMK.07/2013 Dikelola oleh Kabupaten 2015 111.916.310.575 Perpres no. 162 Tahun 2014 Dikelola Oleh Kabupaten JUMLAH Rp                                       758.221.591.316 Rata-rata pertahun Rp                                         94.777.698.915 Sumber: Pergub Aceh Nomor 78 Tahun 2015 (diolah)
Selama periode  2014-2015  bidang infrastruktur selalu mendapat  alokasi  tertinggi  dalam pemanfaatan dana Otsus mencapai 52,45%, bidang pendidikan sebesar 21,93%,  kesehatan 10%, sosial dan keistimewaan aceh 8,42% dan  alokasi terendah pada bidang pemberdayaan ekonomi rakyat dan pengentasan kemiskinan sebesar 7,21%. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan oleh 13 SKPK pada tahun 2014 dan 16 SKPK di tahun 2015. Dari segi program, selama tahun 2014-2015  tercatat  59  Program  dibiayai  dari  dari  dana  Otsus  walaupun  tidak  semua  berlanjut untuk tahun berikutnya.

## Tabel  3
Alokasi Anggaran Dana Otsus Kabupaten Bener Meriah Berdasarkan Bidang Tahun 2014-2015 No Bidang Jumlah  Anggaran  (Rp) 2014 2015 1 Bidang pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur 50.311.069.556 65.678.917.403 2 Bidang pendidikan 25.298.734.159 23.183.262.115 3 Bidang sosial dan  keistimewaan aceh 14.950.000.000 3.666.000.000 4 Bidang kesehatan 10.924.367.079 11.191.631.057 5 Bidang pemberdayaan ekonomi rakyat dan pengentasan kemiskinan 7.759.500.000 8.196.500.000 Jumlah 109.243.670.794 111.916.310.575
Sumber: DPKK, 2017 (diolah)
Selama  kurun  waktu  2  tahun  sejak  diberlakukan  Qanun  Nomor  2  tahun  2013, pengalokasian  terbesar  digunakan  untuk  bidang  pembangunan  dan  pemelihaan  infrastruktur, disusul  bidang  pendidikan,  kesehatan,  sosial  keistimewaan  aceh,  dan  bidang  pemberdayaan ekonomi  rakyat  dan  pengentasan  kemiskinan.    Pola  ini  tidak  jauh  berbeda  dengan  pola  alokasi yang  dilakukan  secara  sentralistik  oleh  Pemerintah  Aceh.  Pola  ini  menunjukkan  bahwa Pemerintah  Aceh  dan  Pemerintah  Kabupaten/kota  di  Aceh  bersepakat  bahwa    sampai  saat  ini yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  adalah  penyediaan  modal  infrastruktur  dan  modal  manusia yaitu pendidikan dan kesehatan. Alokasi  dana Otsus  diarahkan pada  kegiatan  yang mendukung kapasitas fiskal yang berkelanjutan  sesuai dengan prinsip “ Hartwick’s Rule ” yang   menyatakan bahwa  untuk  penerimaan/pendapatan  yang  berbatas  waktu  pemanfatannya    seperti  dana  Otsus, maka  pendapatan  tersebut  harus  digunakan  untuk  pembentukan  modal,  baik  modal  fisik termasuk  infrastruktur  maupun  modal  sumber  daya  manusia  seperti  pendidikan,  kesehatan  dan lingkungan hidup (Kementerian Keuangan, 2012).
Total  paket  pekerjaan  fisik  bidang  infrastruktur  yang  dikerjakan  di  tahun  2014  adalah 299 paket dengan rincian paket skala kecil 293 (<200 juta) paket, 4 paket skala sedang (≤ 200 juta  -1  milyar)  dan  2  paket  skala  besar  (>  1  milyar).  Pada  tahun  2015  jumlah  paket  pekerjaan berjumlah  89  paket.  Dengan  paket  berskala  kecil  berjumlah  44  paket  yang  didominasi  oleh pembangunan rumah layak huni sebanyak 35 Paket, paket berskala sedang berjumlah 33 paket dan paket berskala besar berjumlah 13 Paket.
Di  bidang  pendidikan,  dilihat  dari  segi  output  kegiatan,  alokasi  terbesar  adalah infrastruktur  sekolah  yang  terdiri  dari  pembangunan  gedung  dan  ruang  kelas  baru,  pagar, mobiler, peralatan dan perlengkapan sekolah, taman/halaman sekolah, serta  mck dan air bersih, disusul  pembelajaran  sekolah  yang  terdiri  dari  pelatihan  bagi  guru/siswa,  lomba  kompetensi sekolah  dan  lainnya.  Infarstruktur  non  sekolah  menempati    urutan  ketiga  digunakan  untuk pembangunan  gedung  perpustakaan  daerah,  pembangunan  sarana  ibadah,  balai  pengajian  serta gedung olah raga dan kegiatan seni budaya. Secara keseluruhan selama tahun 2014-2015  belanja infrastruktur  sekolah    untuk  pembangunan    ruang  kelas  baru  dan  gedung  sekolah  mencapai 56,01%  didominasi  oleh  pembangunan  pendidikan  dayah/pesantren  selanjutnya  untuk pembangunan  pagar  sekolah  14,55%,  perlengkapan  sekolah  11,51%,  Mobiler  9,01%  dan pembuatan  taman/paving  blok  7,15%  dan  sisanya  sebanyak  1,77%  untuk  pembangunan  MCK dan air bersih di sekolah.
Bidang  pengentasan  kemiskinan  dan  pemberdayaan  ekonomi  sebagian  besar  alokasi diberikan kepada sektor pertanian, mendapatkan porsi alokasi sebesar 11,4 milyar atau 69 persen dari  alokasi  bidang  pengentasan  kemiskinan  dan  pemberdayaan  ekonomi.  Sementara  program- program  sektor perdagangan, industri mendapat  alokasi kurang lebih  4,2  milyar  atau 25 persen dari  alokasi  bidang  pengentasan  kemiskinan  dan  pemberdayaan  ekonomi.  Belanja  bidang kesehatan diprioritaskan untuk penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dan jaringannya serta pengadaan,  peningkatan  sarana  dan  prasarana  rumah  sakit  dengan  alokasi  dana  terbesar mencapai 62,65%.
Alokasi  untuk  Bidang  Sosial  dan  Kesejahteraan  Aceh  selama  2  tahun  sebesar  8,10% dari  total  alokasi  kabupaten,  dengan  alokasi  terbesar  untuk  program  peningkatan  dan pengembangan  sarana  prasarana  peribadatan  dan  pendidikan  islam  mencapai  11,07  milyar  atau 61,8 persen dari alokasi bidang, dan dikelola oleh Dinas Syariat Islam dan hanya ada pada tahun 2014  berupa  bantuan  pembangunan  untuk  masjid  sebanyak  171  mesjid  yang  ada  di  Kabupaten Bener  Meriah.  Secara  keseluruhan,  pemanfaatan    dana  Otsus  disetiap  bidang  digunakan  untuk pembangunan infrastruktur, sementara alokasi untuk membentukan modal manusia masih sangat rendah dan perlu ditingkatkan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya:  pertama  mekanisme  pengelolaan  dana  Otsus  di  Kabuaten  Bener  Meriah  telah dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Mekanisme  transfer  menunjukkan perubahan yang signifikan, ditandai dengan tingkat penyelesaian kegiatan yang lebih tinggi dari mekanisme sebelumnya serta memungkinkan adanya program/kegiatan yang lebih beragam dan strategis  sesuai  kebutuhan  daerah.  Namun  juga  dapat  mengakibatkan  terjadinya  pemilihan kegiatan yang tidak terkendali dan tidak strategis jika tidak direncanakan dengan baik.
Untuk  menjamin  efektivitas  pengelolaan  dana  Otsus  yang  baik  perlu  disertai  dengan regulasi atau aturan-aturan yang jelas serta mengikat sebagai suatu kebutuhan guna mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana otonomi khusus di Kabupaten Bener Meriah. Kedua pola alokasi  anggaran  Otsus  pada  Pemerintah  Kabupaten  Bener  Meriah  menunjukkan  konsistensi terhadap  tujuan  Otsus  disetiap  bidang,  beberapa  program    dan  kegiatan  yang  didanai  dana
otonomi  khusus  belum  strategis  serta  memiliki  daya  ungkit  yang  berdampak  secara  jangka panjang  karena  tidak  dilakukan  secara  berkelanjutan.  Proporsi  program  dan  kegiatan  masih didominasi oleh paket berskala kecil (<200juta) dan belum berkesinambungan. Diperlukan suatu rencana khusus pemanfaatan dana Otsus  yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah agar tidak melenceng dari tujuan Otsus yang sebenarnya dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kemandirian daerah.
Penelitian ini hanya terbatas pada  mekanisme pengelolaan dana Otsus setelah dilakukan mekanisme  transfer,  analisis  dilakukan  untuk  tahun  2014-2015  tanpa  melakukan  perbandingan hasil yang dicapai sebelum dan sesudah dilakukannya mekanisme transfer, penelitian selanjutnya dapat  dilakukan  untuk  waktu  pengelolaan  yang  lebih  lama  dan  dapat  menggabungkan  metode menelitian  kualitatif  dengan  kuantitatif  untuk  hasil  yang  lebih  mendalam  tentang  mekanisme pengelolaan dana Otsus

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, Rahardjo. (2011). Pengelolaan Pendapatan  & Anggaran Daerah. Yogyakarta:  Graha Ilmu.
Agustinus,  Jhon.  (2013).  Studi  Phenomelogical  pada  Kinerja  Kuangan  dan  Akuntabilitas Otonomi Pengelolaan Dana Khusus di Sektor Pendidikan di Provinsi Papua . Jurnal Bisnis dan Manajemen (IQSR-JBM), 6 (6): 30-40.
Agustinus, John. (2014). Pengelolaan Keuangan    yang efektif dan efisien dalam meningkatkan kekuatan ekonomi bagi Masyarakat Papua dan Papua Barat di Indonesia. Jurnal Aplikasi Manajemen. 12 (2): 323-329. Angkat,  Nur  Aulia.  (2010). Analisis  Yuridis  Pengelolaan  Dana  Otonomi  Khusus  di  Provinsi Aceh  berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
Arikunto, Suharsimi. (2010). Prosedur Penelitian  Suatu Pendekatan Praktik .  Rineka Cipta. Bank Dunia, Unsyiah & Unimal. (2011). Kajian Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh. Jakarta : Decentralization Support Facillity (DSF).
Basri, Hasan, & Siti Nabiha. (2014). Accountability of Local Goverment: the Case of Aceh Province, Indonesia. Asia Fasific Journal of Accounting and Finance. 3 (1): 1-14. Creswell,  John  W.  (2013). Research  Desing:  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  Mixed. cetakan III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Faradisi,  Nujma.  (2015). Determinan  Pertumbuhan  Ekonomi di Provinsi  Aceh. Signifikan. 4  (2): 151-172.
Hartati,  Cut  Sri.,  Syukriy  Abdullah,  dan  Mulia  Saputra.(2016)  Pengaruh  Penerimaan  Dana  Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Bagi Hasil Migas terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Aceh. Jurnal Magister Akuntansi Universitas Syiah Kuala. 5 (2): 12-23.
Hutajulu, Halomoan. (2014). Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Jayapura pada Era Otonomi Khusus. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. 17 (1): 21-48. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2012). Policy Brief 2012. Jakarta. Mahmudi.  (2009). Reformasi  Keuangan  Negara  dan  Daerah  Di  Era  Otonomi .  Yogyakarta: BPFE.
Moleong, Lexy, J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. Murdiansyah,  Firza.  &  Ikhsan  (2016).  Analisis  Pembangunan  di  Provinsi  Aceh  Pasca Pemberlakuan  Dana  Otsus. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  (JIM)  Ekonomi  Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah. 1 (2): 467-475. Pemerintah  Aceh,  (2008). Qanun  Aceh  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Tata  Cara  Pengalokasian Tambahan Dana Minyak dan Gas Bumi Penggunaan Dana Otonomi Khusus.
------. (2013) . Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun No.2 Tahun 2008 Tentag Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Minyak dan Gas  Bumi  Penggunaan  Dana Otonomi Khusus.
------.  (2013). Peraturan  Gubernur    Aceh  No.  79/2013  Tentang  Petunjuk  Teknis  Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus.
Publik  Expenditure  Analysis  Capacity  and  Strengthening  Program  (PECCAP).  (2014). Kajian Tata  Kelola  dan  Pemanfaatan  Dana  Otonomi  Khusus  Kabupaten  Aceh  Tengah. Banda Aceh
Pusat  Pengembangan  Keuangan  Daerah  (PPKD),  (2015). Kajian  Pelaksanaan  Dana  Otonomi Khusus Aceh. Banda Aceh: Bappeda Aceh. Sugiyono,  (2014). Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D  cetakan  20. Bandung: Alfabeta.
Syafei, Teuku Iskandar (2013). Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Dana Otonomi  Khusus  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 11 Tahun  2006 tentang Pemerintah Aceh . Tesis , Universitas Syiah Kuala.  Banda Aceh.
Taufieq, Muhammad. (2015). Analisis Pengaruh Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus di Kabupaten/Kota terhadap PDRB: Kasus Provinsi Aceh. Tesis , Universitas Indonesia. Jakarta.
Wael,  Baesara,  Samson  Laurens.  (2015).  Policy  Implementation  Of  Special  Autonomy  Funds: Case  Study  Of  Education  Finding  In  The  District  Manokwari  West  Papua,  Indonesia. International Journal Of Scientific & Technology Research. 4 (4): 77-81.
Worouw, Sinta., Grace Nangoy, &  Treesje Runtu. (2016). Analisis Penggunaan Dana Otonomi Khusus pada Pemerintah Kota Sorong di Provinsi Papua Barat. Jurnal Berkala Umiah Efisiensi. 16 (1): 627-637.
www. Belanjapublikaceh.org. (2016). Sengkarut Dana Otsus Aceh. Diakses pada   9 Septemner 2016. www. Indonesianreview.com (2016). Penggunaan Dana Otsus di Aceh tidak  Berjalan Efektif. diakses pada 9  September 2016.