Woelandari dan Alunaza, hal 49-60

## Peran PBB dan NATO dalam Konflik Perpecahan di Yugoslavia Pasca Turunnya Pemerintahan Josip Broz Tito
Dwi Rizki Woelandari 1 , Hardi Alunaza 2
12 Program Studi Hubungan Intenasional, Universitas Tanjungpura
surel: hardi.asd@fisip.untan.ac.id

## Abstrak
Tulisan ini mendeskripsikan efektivitas peacekeeping melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa serta efektivitas peacemaking melalui peran North Atlantic Treaty Organization (NATO) terhadap konflik perpecahan yang terjadi di negara Yugoslavia pasca turunnya pemerintahan Josip Broz Tito. Hal ini dikarenakan konflik yang terjadi  antara  negara-negara  bagian  di  Yugoslavia  sudah  banyak  menelan  korban  jiwa  bahkan  dapat dikatakan terdapat tindakan penghapusan etnik yang telah menyebabkan masyarakat takut keberlangsungan kehidupannya. Konflik ini dilatarbelakangi oleh keinginan setiap negara-negara bagian di Yugoslavia untuk menjadi negara merdeka dengan cara keluar dari negara federasi Yugoslavia dan juga perbedaan pendapat dalam hal menjalankan politik atau pemerintahan, perbedaan agama, dan juga etnik, serta terdapat negara yang merasa memiliki super power dibandingkan negara bagian lainnya di Yugoslavia yaitu Serbia yang ingin  menjadi  pemimpin  serta  penguasa  di  negara  federasi  Yugoslavia  dengan  melakukan  penyerangan terhadap  negara-negara  bagian lainnya,  terutama  penyerangan terhadap  Bosnia  yang memiliki mayoritas umat  Islam  yang  dianggap  Serbia  sebagai  agama  yang  tidak  sejalan  dengan  agama  yang  dipercayainya. Tulisan  ini  disajikan  untuk  menjawab  pertanyaan  bagaimana  efektivitas peacekeeping melalui  peran Perserikatan  Bangsa-Bangsa  serta  efektivitas peacemaking melalui  peran  NATO  terhadap  konflik perpecahan  yang  terjadi  di  negara-negara  bagian  Yugoslavia.  Penulis  menggunakan  teori  peran,  konsep peacekeeping, dan konsep peacemaking dalam menganalisa fenomena ini. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan library research yaitu dengan  cara  pengambilan  data  dari  pustaka  baik  berupa  buku,  jurnal,  dan  artikel  yang  tepercaya  yang digunakan untuk mendukung data penelitian ini. Hasil tulisan ini terbagi menjadi dua poin penting dalam menjelaskan  serta  menganalisa  terkait  efektivitas peacemaking melalui  peran  NATO  dan  efektivitas peacekeeping melalui  peran  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  terhadap  konflik  perpecahan  di  Yugoslavia. Pertama,  peran  NATO  dalam  penyelesaian  konflik  perpecahan  di  Yugoslavia. Kedua,  peran  PBB  dalam penyelesaian konflik perpecahan di Yugoslavia.
Kata Kunci: Efektivitas Peacemaking, Efektivitas Peacekeeping , Konflik.
Woelandari dan Alunaza, hal 49-60

## Abstract
This research aims to explain the effectiveness of peacekeeping implemented by the United Nations and the effectiveness of peacemaking implemented by the United Nations and North Atlantic Treaty Organization (NATO) against the conflict that occurred in the Yugoslavia country after the fall of the government of Josip Broz Tito. This is because the conflicts that occur between the states in Yugoslavia have claimed many lives and can even be said that there are ethnic abolition measures that have made the community fearful of their survival. This conflict was happen by the desire of every state in Yugoslavia to become an independent state by  exiting  the  Yugoslavia  federation  and  also  differences  of  opinion  in  terms  of  running  politics  or government,  different  religion,  and  also different  ethnicity, and  there are  countries feel they  have  super power compared to another state in Yugoslavia is Serbia, which wants to be leader and  attacking other state  in  the  Yugoslavia federation,  Serbia  for  especially attack  Bosnia  which  has  a  majority  of  Muslims whom  Serbia  considers  to  be  a  religion  that  is  not  in  line  with  the  religion  it  believes.  This  research  is attempted to answer the questions of how the effectiveness of peacekeeping through United Nationand how the effectiveness of peacemaking through NATO role in the division conflict that occurred in the state of Yugoslavia. The author is using the role theory, concept of peacekeeping, and concept of peacemaking in analyzing  this  phenomenon.  This  research  uses  a  descriptive  method  with  a  qualitative  approach.  Data collection techniques are making by library research by taking data from libraries in the form of books, journals, and articles trusted data used to support this research data. The result of this research are divided by two important points to explain and to analyzing the effectiveness of peacemaking through the role of NATO and the effectiveness of peacekeeping through the role of United Nation in the division conflict in Yugoslavia. First, the role of NATO in the resolution of conflict divisions in Yugoslavia. Second, the role of United Nation in the resolution of conflict divisions in Yugoslavia.
Keywords: Peacemaking Effectiveness, Peacekeeping Effectiveness, Conflict.

## PENDAHULUAN
Konflik  dapat  terjadi  apabila  terdapat perbedaan  pemahaman  antara  dua  belah pihak  atau  lebih  yang  dapat  berbentuk perselisihan,  ketegangan  dan  perbedaan- perbedaan  yang  mengakibatkan kedua belah pihak  atau  lebih  menjadi  tidak  sepaham (Wahyudi,  2015).  Ketika  kedua  belah  pihak atau lebih sudah tidak sepaham sudah pasti di antara kedua belah pihak merasa paling benar dan  menganggap  pihak  lain  sebagai  lawan atau  sebagai  penghalang  untuk  mencapai sesuatu  yang  diinginkan.  Terdapat  beberapa fakta  lainnya  mengapa  konflik  sangat mungkin  terjadi  yaitu  karena  memiliki perbedaan  kepentingan  baik  yang  bersifat individu  atau  kelompok  dan  juga  perbedaan
latar belakang layaknya  konflik  yang terjadi di Yugoslavia yang dimulai karena memiliki latar  belakang  yang  berbeda  sehingga  saat negara-negara  tersebut  di  jadikan  satu pemerintahan akan banyak timbul perbedaan yang tidak dapat di toleransi.
Seperti  yang  dikatakan  di  atas  konflik dapat terjadi  antara individu atau kelompok, dan  juga  dalam  skala  interpersonal,  grup, etnik, bahkan sampai pada level nasional dan internasional  (Perwita  &  Sabban,  2015). Salah satu konflik yang berbentuk kelompok yaitu konflik antar etnik. Konflik antar etnik juga  menjadi  salah  satu  penyebab  awal  dari perpecahan  antara  negara-negara  bagian  di Yugoslavia.  Konflik  etnik  adalah  konflik yang  bersinggungan  dengan  permasalahan-
Woelandari dan Alunaza, hal 49-60
permasalahan  mengenai,  sosial,  ekonomi, politik, budaya, dan wilayah atau teritorial di antara  dua  kelompok  etnik  atau  lebih (Sya’roni,  2008).  Konflik  dapat  berbentuk kekerasan  dan  juga  ada  yang  tidak menggunakan kekerasan, dalam konflik etnik sering  kali  menggunakan  kekerasan  yang dipikir  dapat  digunakan  sebagai  suatu penyelesaian, yang tentunya saat
menggunakan kekerasan dalam konflik etnik akan  menyebabkan  banyak  jatuhnya  korban jiwa.
Terdapat  beberapa  hal  yang  biasa menjadi  latar  belakang  terjadinya  konflik antar etnik, yaitu memiliki kepentingan yang sama di antara beberapa pihak, dimana untuk memperoleh kepentingan tersebut tidak dapat didapatkan  oleh  kedua  belah  pihak,  tetapi salah  satu  akan  mendapatkan  kepentingan tersebut  sedangkan  pihak  lain  tidak  dapat memperoleh apa yang diinginkan.
Selanjutnya,  perebutan  sumber  daya  alam yang  sudah  pasti  menjadi  hal  yang  sangat rentan akan terjadinya konflik karena sumber daya alam suatu daerah mampu mempengaruhi  sosial,  politik  dan  tentunya ekonomi  suatu  daerah.  Dalam  konflik perpecahan di  Yugoslavia terdapat  beberapa faktor yang memang menjadi  latar  belakang konflik  ini,  yaitu  kepentingan  setiap  negara bagian untuk merdeka, latar belakang berupa agama  dan  etnik  yang  berbeda,  terjadi diskriminasi  terhadap  umat  Islam  sebagai kaum minoritas di negara federasi Yugoslavia  serta  Serbia  yang  merasa  tidak diperlakukan  secara  adil  karena  negara bagian lainnya yang hanya ingin memanfaatkan sumber daya alam miliknya.
Dunia  saat  ini  sedang  dihadapkan terhadap  konflik  yang  terjadi  secara  luas  di sebagian  negara  yang  ada  di  seluruh  dunia. Termasuk  negara  maju  secara  ekonomi,
sosial dan politik pun tidak mampu terbebas dari konflik. Sehingga hal ini menjadi faktor bahwa  konflik  sudah  menjadi  perhatian khusus  bagi  dunia  internasional,  dimana setiap  negara  tentunya  memiliki  konfliknya masing-masing  dan  memiliki  dampak  yang berbeda-beda  pula.  Yugoslavia  sebagai negara yang terletak di bagian selatan benua Eropa yang secara geografis di kelilingi oleh negara-negara maju sekalipun, tetap mengalami konflik (Dickson, 2019). Yugoslavia merupakan negara federasi yang tentunya  terdiri  dari  beberapa  agama  dan etnik  yang  disatukan  dalam  satu  negara karena  memiliki  kesamaan  sejarah,  dimana negara-negara  bagian  tersebut  pernah  sama- sama  dijajah  dalam  waktu  yang  cukup  lama oleh  negara  yang  sama  yaitu  oleh  Turki (Kerajaan  Ottoman),  Austria-Hungaria,  dan Rusia (Masnun, 2017).
Josip  Broz  Tito  merupakan  seorang tokoh  yang  mengusulkan  pendirian  negara Yugoslavia dan sekaligus menjadi pemimpin tertinggi  pertama  di  Yugoslavia  pada  tahun 1953. Ia berasal dari dua etnik campuran dari negara  bagian  di  Yugoslavia  yaitu  Kroasia dan  Slovenia (Amelia,  2014). Yugoslavia di bawah  kepemimpinan  Broz  Tito  tidak memiliki konflik yang berarti dan juga dapat diredam,  hingga  pada  saat  beliau  meninggal pada tahun 1980, kondisi Yugoslavia menjadi tidak  terkendali  dimana  konflik-konflik  di Yugoslavia  mulai  bermunculan.  Terdapat enam  negara  bagian  di  Yugoslavia  yaitu Slovenia, Bosnia-Herzegovina, Serbia,
Kroasia, Montenegro, dan Macedonia (Purwaningrum, 2019). Konflik di Yugoslavia diawali dengan perpecahan etnik dimana setiap etnik menginginkan kekuasaannya sendiri dengan cara keluar dari negara  federasi  Yugoslavia  dan  menjadi negara merdeka.
Woelandari dan Alunaza, hal 49-60
Perbedaan  itu  dapat  dilihat  dari bagaimana  keenam  negara  bagian  tersebut memiliki perbedaan keyakinan dalam keagamaan,  dimana  Bosnia  didominasi  oleh umat Islam, Slovenia dan Kroasia didominasi oleh  agama  Katolik  dan  tiga negara terakhir yaitu  Serbia,  Makedonia,  dan  Montenegro didominasi  oleh  umat  Kristen  Ortodoks (Sumartini, 2014). Hal ini menjadi salah satu faktor  terpecahnya  negara  Yugoslavia, terutama Serbia yang memiliki power paling kuat  di  antara  negara  bagian  lainnya  tidak ingin  adanya  umat  Islam  di  Yugoslavia, sehingga  Serbia  melakukan  penyerangan terhadap  warga Bosnia terutama umat  Islam disana  secara  besar-besaran  dan  dapat dikatakan  sebagai genosida .  Saat  itu  Turki sebagai negara Muslim turut membantu umat Muslim  yang  berada  di  Bosnia,  dimana mereka  mendapatkan  serangan  dari  negara Serbia  hingga  jatuhnya  10.000  korban  jiwa (www.bbc.com,  2017).  Dalam  konflik  ini, saat Turki memberikan bantuan kemanusiaan kepada  Bosnia,  Turki  tidak  harus  meminta izin terlebih dahulu kepada kedua belah pihak terutama  kepada  pihak  penyerang  dalam memberikan  bantuan  tersebut.  Hal  ini diperbolehkan  karena  termasuk  dalam  lima agenda  PBB  dalam  resolusi  konflik  pada tahap  terakhir  yaitu peace  enforcement . Peace  enforcement diperbolehkan  tanpa harus memiliki izin dan juga bagi negara yang akan  membantu  tidak  harus  memiliki legitimasi. Peace enforcement dapat dilakukan jika antara negara yang berkonflik telah  melakukan  gencatan  senjata  dan  juga pelanggaran  hak  asasi  manusia  serta genosida .  Beberapa  alasan  tersebut  yang menyebabkan Turki dapat melakukan intervensi  dengan  memberikan  bantuan kemanusiaan  kepada  umat  Muslim  yang berada di Bosnia.
Dibalik penyerangan Serbia ini terdapat tokoh  komunis  dari  Partai  Komunis  Serbia yaitu Ratko Mladic yang diberikan kurungan tahanan  seumur  hidup  oleh  mahkamah kejahatan perang PBB karena telah melakukan  dua genosida yaitu  pembantaian di  Srebrenica (wilayah tempat umat Muslim Bosnia  tinggal)  dengan  menewaskan  7.000 remaja  muslim  Bosnia  dan  pengepungan  di kota Sarajevo. Ratko Mladic telah melakukan pelanggaran  hak  asasi  manusia  dimana  ia telah  melakukan  pembantaian  menggunakan senapan  mesin  dan  membuang  mayat  ke sejumlah  kuburan  tempat  umum.  Selain konflik  yang  telah  menewaskan  banyak korban jiwa ini, dalam hal berskala kecil pun sebenarnya konflik telah terjadi antara negara bagian  di  Yugoslavia,  dimana  saat  mereka bersatu  dalam  satu  naungan  pemerintahan banyak  terjadi  gesekan  yang  diakibatkan perbedaan pandangan mengenai ideologi dan sistem  politik  saat  melakukan  rapat  di pemerintahan  dan  tidak  ada  yang  ingin mengalah  karena  setiap  etnik  merasa pendapatnya  yang  paling  benar  dan  tepat untuk dijalankan dalam menjalankan pemerintahan. Sehingga,  tidak jarang terjadi perdebatan  dan  berujung  konflik  bahkan pembunuhan  jika  pihak  lain  tidak  sepihak dengan jalan pikir negara bagian lainnya.
Faktor lain pecahnya negara Yugoslavia  yaitu  pengaruh  politik  di  Uni Soviet,  dimana  Uni  Soviet  yang  akhirnya terpecah  dan  menjadi  negara  merdeka  yang berdiri  sendiri-sendiri  telah  mendorong negara-negara  bagian  di  Yugoslavia  untuk melakukan  hal  yang  sama  (Masnun,  2017). Negara-negara bagian di Yugoslavia merasa bahwa mereka memiliki ide pemikiran politik sendiri  dan  akan  lebih  mudah  untuk mewujudkannya jika memiliki pemerintahan yang  berdiri  sendiri  tanpa  pengaruh  dari
Woelandari dan Alunaza, hal 49-60
politik Yugoslavia. Dengan berbagai macam konflik  yang  sedang  terjadi  di  Yugoslavia menyebabkan  Yugoslavia  sudah  tidak  lagi kondusif  dan  tidak  layak  dijadikan  tempat tinggal.  Bagaimana  para  penguasa  di pemerintahan, para pemuka agama atau etnik yang  hanya  mementingkan  kepentingannya sendiri demi memperoleh yang diinginkan.
Oleh  karena  itu,  berdasarkan  apa  yang sedang terjadi di Yugoslavia, maka dibutuhkan suatu pendekatan dan aktor yang mau  berkomitmen  untuk  melakukan  upaya perdamaian  konflik  yang  terjadi  antara negara-negara bagian di Yugoslavia.
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  dan  secara khusus  yaitu  NATO  turut  dalam  upaya penyelesaian  konflik  antara  negara-negara bagian  di  Yugoslavia.  PBB  sendiri  telah menetapkan wilayah aman bagi umat Muslim di  Srebrenica  walaupun  pada  akhirnya  tetap mengalami serangan oleh pasukan Serbia dan akibat  perilaku  yang  Serbia  lakukan  maka PBB secara tegas memberikan sanksi kepada Serbia  atas  apa  yang  sudah  negara  tersebut lakukan,  serta  PBB  mengirim  pasukan perdamaiannya  guna  menjaga  konflik  yang berada  di  Bosnia  yang  saat  itu  sedang mengalami serangan oleh Serbia. NATO juga berperan  besar  dalam  penyelesaian  konflik perpecahan  di  Yugoslavia,  dimana  NATO yang  memaksa  Serbia  untuk  melakukan perundingan perdamaian.
Tulisan  ini  disajikan  untuk  menjawab pertanyaan bagaimana peran PBB dan NATO dalam  konflik  perpecahan  di  Yugoslavia pasca  turunnya  Pemerintahan  Josip  Broz Tito. Tulisan  ini  terbagi  menjadi  dua  poin penting dalam menjelaskan serta menganalisa terkait efektivitas peacemaking melalui peran NATO dan efektivitas peacekeeping melalui peran Perserikatan  Bangsa-Bangsa terhadap konflik  perpecahan  di  Yugoslavia.  Pertama,
peran  NATO  dalam  penyelesaian  konflik perpecahan  di  Yugoslavia.  Kedua,  peran
Perserikatan Bangsa-Bangsa
dalam penyelesaian konflik perpecahan di Yugoslavia.
Penulis menggunakan teori peran dalam menganalisa  fenomena  ini.  Definisi  peran menurut  K.J  Holsti  yaitu: “Konsep  peranan bisa  dianggap  sebagai definisi yang dikemukakan oleh para pengambil keputusan terhadap  bentuk-bentuk  umum,  keputusan, aturan, dan fungsi Negara dalam suatu atau beberapa  masalah  internasional.” (Sugiri, 2009).  Berdasarkan  definisi  peran  diatas dapat  dikatakan  dalam  penyelesaian  suatu konflik terutama konflik internasional memerlukan  suatu  peran  baik  berupa  peran individu  seperti  diplomat  atau  presiden  atau peran  dari  organisasi  internasional.  Dalam tulisan  ini  penulis  menggunakan  peran organisasi internasional yaitu PBB dan secara khusus  peran  dari  NATO  dalam  upaya penyelesaian konflik perpecahan di Yugoslavia.  Peranan  sangat  terkait  dengan fungsionalitas  yang  relevan  terhadap  sejauh mana  efektivitas  dari  fungsi  dan  kedudukan dapat diimplementasikan di lapangan. Dalam hal  ini,  tidak  ada  lagi  kontradiksi  antara tujuan  yang  ingin  dicapai  dengan  aturan- aturan,  serta  nilai-nilai  yang  melekat  pada fungsi dan kedudukan tersebut.
Selanjutnya dibutuhkan proses
pengendalian konflik dalam upaya penyelesaian  konflik  yang  menuju  ke  tahap realisasi, penghindaran, intervensi, pemilihan strategi  dan  implementasi,  dan  evaluasi dampak yang ditimbulkan oleh konflik (Rivai &  Mulyadi,  2009).  Proses  pengendalian konflik  yang  digunakan  dalam  konflik  ini yaitu menggunakan intervensi dan pemilihan strategi serta implementasi dengan menggunakan  negosiasi  atau  dalam  lima
Woelandari dan Alunaza, hal 49-60
agenda  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  dalam resolusi konflik internasional termasuk dalam tahap peacemaking yaitu  terdapat  pihak  ke tiga  dalam  membantu  penyelesaian  konflik berupa mediasi antara dua  negara  atau  lebih yang sedang berkonflik.
Mediasi  dalam  upaya  penyelesaian konflik  membutuhkan  suatu  negosiasi  atau perundingan  dengan  cara  mempertemukan pihak-pihak  yang  berkonflik  yang  memiliki kepentingan  berbeda,  bersama-sama  untuk mencapai  sebuah  persetujuan,  dimana  tiap pihak  biasanya  akan  membawa  serangkaian usulan yang kemudian akan didiskusikan dan dilaksanakan. Peacemaking sendiri  akan menjadi  pihak  ketiga  atau  mediator  antara pihak  yang  bertikai  dalam  menentukan pembahasan  penyelesaian  konflik,  lalu langkah apa yang harus dilakukan agar antara pihak  yang  bertikai  dapat  menyetujui  hasil dari  pembahasan  penyelesaian  konflik, bagaimana  agar  perjanjian  tersebut  dapat terealisasi dan paling tidak bagaimana daerah pasca  terjadinya  konflik  dapat  bangkit  dari keterpurukan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama dari konflik sebelumnya (Wallensteen, 2002).
Selanjutnya  dalam  upaya  penyelesaian konflik perpecahan di Yugoslavia, PBB yang melakukan peacekeeping pada daerah berkonflik  di  Yugoslavia. Peacekeeping dikemukakan  oleh  Lester  B  Pearson  pada tahun  1956  yang  bekerja  sama  dengan Sekretaris Jenderal PBB dan Dag Hammarskjold, dimana peacekeeping
bertujuan untuk menstabilkan konflik internasional  dan  memberikan  waktu  dan tempat bagi para politisi dan diplomat untuk menyusun  solusi  jangka  panjang.  Dalam dokumen  PBB,  Boutros-Ghali  mengatakan bahwa peacekeeping adalah:
“ The  deployment  of  a  United Nations  presence  in  the  field, hitherto  with  the  consent  of  all the  parties  concerned,  normally involving United Nations
military  and/or  police  personnel and  frequently  civilians  as  well. Peace keeping is a technique that expands the possibilities for both prevention  of  conflict  and  the making  of  peace (Wallensteen, 2002 ) .
Peacekeeping merupakan  salah  satu bentuk Responsibility  to  Protect yang dilakukan dalam kewajiban untuk melindungi dalam rangka kemanusiaan . Responsibility to Protect dilakukan  karena  tiga  hal  yaitu, pertama  jika  terdapat  pelanggaran  hak  asasi manusia,  baik  berupa genosida ,  kejahatan perang,  dan  kejahatan  kemanusiaan.  Kedua untuk  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia dan  demokrasi  serta  kesepakatan  prinsip dalam Konferensi Tingkat Tinggi PBB tahun 2005 dimana negara-negara di dunia berjanji untuk  menjunjung  prinsip Responsibility  to Protect agar tidak terjadi tragedi kemanusiaan.  Ketiga,  sebagai  bentuk global peace dan prospenity.

## METODE PENELITIAN
Penulis menggunakan metode kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif,  di mana  penulis  memberikan  gambaran  terkait situasi  fenomena  sosial,  memilah  informasi yang relevan dengan permasalahan yang ada baik  dari  sudut  pandang  teoritis  maupun praktis.  Selanjutnya  dilakukan  interpretasi data untuk dapat menjelaskan dan menganalisa permasalahan,
serta
memberikan  jawaban  terhadap  bagaimana
Woelandari dan Alunaza, hal 49-60
peran  PBB  dan  NATO  dalam  konflik perpecahan di Yugoslavia. Teknik
pengumpulan  data  primer  dan  sekunder dalam  penelitian  ini  diperoleh  melalui  studi kepustakaan  dari  buku,  jurnal,  skripsi, website dan literatur lainnya yang berhubungan  dengan  penelitian  ini.  Penulis menggunakan  teknis  analisis  data  kualitatif yang  bersifat  induktif,  yaitu  analisa  melalui data  yang  telah  diperoleh.  Dalam  penelitian ini, penulis menetapkan limitasi materi yakni secara spesifik menjelaskan bagaimana peran PBB dan NATO dalam penyelesaian konflik di Yugoslavia.

## PEMBAHASAN
Peran  PBB  dalam  Penyelesaian  Konflik Perpecahan di Yugoslavia
Salah satu upaya yang dilakukan dunia internasional  untuk  menciptakan  keamanan dan perdamaian dunia berupa mencegah dan menciptakan  perdamaian  serta  mengatur hubungan  antar  negara-negara  yang  ada  di dunia  adalah  dengan  mendirikan  organisasi internasional.  Organisasi  internasional  yang bergerak di bidang tersebut yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa.  Majelis  Umum  dan  Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah merupakan forum-forum dalam mana masalah-masalah internasional dapat
dibicarakan,  atau  opini-opini  publik  dapat diungkapkan  dan  negosiasi-negosiasi  dapat dilaksanakan antara pihak-pihak yang bersengketa (Sitepu, 2011).
Dalam  konflik  perpecahan  di  negara- negara  bagian  di  Yugoslavia  sebagai organisasi  internasional  ikut  serta  dalam upaya  penyelesaian  konflik  ini.  Salah  satu konflik  terbesar  antar  etnik  yang  terjadi  di negara  bagian  di  Yugoslavia  yaitu  antara Serbia  dan  Bosnia,  dimana  telah  banyak
korban  jiwa  yang  jatuh  akibat  konflik  ini. Melihat  sikap  Serbia  terhadap  Bosnia  yang termasuk  dalam  pelanggaran  hak-hak  asasi manusia  dan  dapat  dikatakan  sebagai penghapusan  etnik  dalam  kasus  ini  Serbia menginginkan  penghapusan  agama  Muslim di  negara  bagian  Bosnia,  PBB  mulai mengambil  tindakan  untuk  ikut  serta  dalam upaya penyelesaian konflik ini.
Tahap  pertama  yang  dilakukan  oleh pihak  PBB  yaitu  dengan  memerintahkan kepada  pihak  Serbia  untuk  menghentikan gencatan  senjata  kepada  pihak  Bosnia  dan memberi himbauan kepada kedua belah pihak untuk  tidak  melakukan  serangan  satu  sama lain  (Sulistyati,  1993).  Dalam  lima  agenda PBB sendiri terkait resolusi konflik internasional ini merupakan tahap peacekeeping yaitu  dalam  hal  penjagaan perdamaian  antara  pihak  yang  berkonflik, dimana  kedua  belah  pihak  diperintahkan untuk  menjaga  sikap  dengan  menghentikan serta  tidak  melakukan  kegiatan  berupa genjatan  senjata  dan  upaya  konflik  lainnya. Sebelumnya dalam upaya peacekeeping PBB telah  memberikan  sanksi  embargo  agar Serbia menghentikan genjatan senjata kepada Bosnia.
Pada  tahun  1990  PPB  tidak  hanya berupaya dalam melakukan tindakan peacekeeping kepada  pihak  Serbia  dan Bosnia,  PBB  juga  melakukan  kegiatan bantuan  kemanusiaan  selama  konflik  terjadi terhadap  Bosnia  berupa  pembagian  obat- obatan serta pangan dengan melakukan kerja sama  kepada  NGO  lokal  dan  internasional selama  konflik  terjadi  (Sudira,  2015). Selanjutnya  peran  PBB  dalam  bentuk peacekeeping kepada  pihak  berkonflik  di Yugoslavia terutama di negara bagian Serbia- Bosnia  yaitu  menghapuskan  gangguan masyarakat  antar  etnik,  membentuk  hukum
Woelandari dan Alunaza, hal 49-60
dan tatanan dalam perang saudara, menghapuskan  kelompok  bersenjata  lokal serta menekan pihak Serbia hingga pemberian  sanksi  karena  sudah  melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan mempertahankan negara bagian di Yugoslavia  yang  ingin  memisahkan  diri dengan menjadi negara merdeka.
PBB juga telah menetapkan “ safe area ” di  enam  kota  di  Bosnia  yaitu  Srebrenika, Zepa,  Gorazde,  Sarajevo,  Tuzla  dan  Bihac dimana  pihak  Serbia  tidak  diizinkan  untuk melakukan  gencatan  senjata  serta  serangan lainnya kepada kota-kota tersebut (Barutciski,  1995).  Sehingga  PBB  telah memberikan arahan kepada umat Muslim  di Bosnia untuk tinggal atau berlindung di kota- kota yang telah dideklarasikan sebagai daerah aman  tersebut.  Dalam  mendeklarasikan wilayah-wilayah  aman  di  Bosnia,  PBB memiliki tiga tujuan utama yaitu menawarkan  perlindungan  bagi  warga  sipil terutama  yang  beragama  umat  Muslim  di Bosnia  yang  terancam,  mendukung  umat
Muslim Bosnia tanpa memberikan perlawanan  atau  gencatan  senjata  kepada pihak  Serbia  dan  terakhir  membantu  umat Muslim  Bosnia  dengan  memberikan mereka sejumlah kecil wilayah untuk mengantisipasi jika nanti akan terjadi perpecahan dalam umat Muslim Bosnia itu sendiri.
Berbagai  upaya  penyelesaian  konflik oleh pihak PBB dengan melalukan peacekeeping pada  pihak  berkonflik  di negara  bagian  di  Yugoslavia  khususnya konflik  etnis  di  Bosnia  dan  Serbia  ternyata belum mampu menyelesaikan konflik antara dua  negara  bagian  tersebut.  Karena  pihak Serbia  tetap  melakukan  gencatan  senjata kepada pihak Serbia bahkan di kawasan yang telah  ditetapkan  sebagai  “ safe  area”. Sehingga  PBB  memberikan  arahan  kepada
NATO  untuk  selanjutnya  melakukan  upaya dalam  penyelesaian  konflik  antara  negara bagian di Yugoslavia tersebut.
Peran North  Atlantic  Treaty  Organization ( NATO)  dalam  Penyelesaian  Konflik Perpecahan di Yugoslavia
Melanjutkan  dari  upaya  penyelesaian PBB  terhadap  konflik  perpecahan  di Yugoslavia,  Perserikatan  Bangsa-Bangsa memiliki badan khusus yang dapat dijadikan sebagai  mediasi  atau  penengah  bagi  negara yang  sedang  mengalami  konflik  (Sitepu, 2011).  Dalam  kasus  ini  PBB  belum  mampu mengatasi konflik yang terjadi di Bosnia yang merupakan  negara  bagian  dari  Yugoslavia yang turut ingin menjadi negara merdeka dan ingin keluar dari negara federasi Yugoslavia.
Dalam  kasus  perpecahan  antar  negara- negara bagian di Yugoslavia termasuk dalam sumber konflik yang berasal dari budaya dan ideologi  yang  artinya  intensitas  konflik  dari sumber  ini  sering  dihasilkan  dari  perbedaan politik,  sosial,  agama  dan  budaya  serta perbedaan  sistem  nilai  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga hal inilah menjadi  faktor  mendasar  keinginan  Bosnia untuk  merdeka  yang  saat  itu  mendapat serangan  dari  Serbia  karena  memiliki perbedaan  keyakinan  dalam  beragama. Pembersihan etnis pun mulai dilakukan oleh Serbia dengan melakukan serangan menggunakan senjata kepada umat Muslim di Bosnia.  Melihat  kejadian  yang  terjadi  PBB pun  telah  memberikan  sanksi  kepada  pihak Serbia, tetapi tidak sedikit pun memengaruhi Serbia  dalam  melakukan  serangan  terhadap Bosnia.  Dengan  melihat  apa  yang  terjadi anggota  NATO  memberikan  saran  untuk mengambil tindakan lebih tegas dari sekedar pemberian sanksi kepada Serbia.
Woelandari dan Alunaza, hal 49-60
Akhirnya, NATO mengeluarkan ultimatum  pada  tanggal  10  Februari  1994, dimana ini adalah awal yang baik dari adanya keseriusan  organisasi  internasional  dalam upaya penyelesaian konflik etnis yang terjadi di Bosnia-Herzegovina sebagai negara bagian di  Yugoslavia  (Sumartini,  2014).  NATO melakukan  serangan  udara  terhadap  Serbia sebanyak  tiga  kali  selama  tahun  1994, serangan pertama pada tanggal 1 Maret 1994, serangan kedua pada tanggal 10 dan 11 April 1994 dan yang terakhir pada bulan November 1994.  Tetapi  tidak  juga  adanya  penarikan militer  Serbia  terhadap  umat  Muslim  di Bosnia.  Akhirnya  NATO  dan  pasukan  PBB kembali  melakukan  penyerangan  dengan mengirim 60 pesawat tempur untuk menyerang  markas  militer  Serbia  di  Bosnia pada  tanggal  30  Agustus  1995  dan  terus berlanjut  hingga  pertengahan  September (Trimurti, 2000).
Serangan  yang  diberikan  dari  pihak NATO  menyebabkan  pihak  Serbia  berhenti melakukan  penyerangan  terhadap  umat Muslim di Serbia. Hal ini dipandang NATO sebagai  kesempatan  yang  sangat  berharga untuk  kembali  memaksa  Serbia  dan  Bosnia maju  ke  meja  perundingan  dan  melakukan mediasi  agar  dapat  menghentikan  gencatan senjata  yang  terjadi.  NATO  sebagai  pihak yang  menawarkan  sebagai  pihak  mediator melakukan pemantauan terhadap
perundingan-perundingan tersebut. Beberapa perundingan  dalam  penyelesaian  konflik  ini di  antaranya  rencana  Vance-Owen  yang dirumuskan  oleh  Lord  Owen  pada  Oktober 1992  dengan  membagi  Bosnia  menjadi sepuluh  provinsi  otonom  yaitu  tiga  untuk Muslim, tiga umat Kroasia, tiga umat Serbia, dan  ibukota  Sarajevo  sebagai  daerah  netral (Sumartini, 2014).
Dengan
bantuan mediasi dan pengawasan  pada  setiap  perundingan  dari pihak  NATO  sudah  berjalan  beberapa perundingan  dalam  upaya  penyelesaian konflik antara Serbia dan Bosnia dan diakhiri dengan perjanjian Dayton yang dihadiri oleh Menteri  Luar  Negeri  Yugoslavia  (Serbia- Montonegro),  Kroasia,  dan  Bosnia.  Setelah melakukan  perundingan  secara  intensif sebuah  kesepakatan  akhir  diumumkan  pada tanggal  21  November  1995  di  Dayton, Amerika,  dimana  hasil  perundingan  ini ditandatangani di Prancis pada 14 Desember 1995.  Beberapa  isi  pokok  dari  perjanjian damai  tersebut  yaitu  Republik  Bosnia- Herzegovina tetap berdaulat dengan perbatasan  wilayah  yang  ada  sekarang  yang diakui secara internasional, Republik Bosnia- Herzegovina  terdiri  dari  dua  bagian  yakni Federasi  Bosnia-Kroasia  yang  menguasai 51%  wilayah  dan  Republik  Serbia-Bosnia yang  menguasai  49%  wilayah,  dimana  tiap bagian  itu  memiliki  presiden  dan  parlemen sendiri-sendiri.  Dengan  adanya  perjanjian Dayton  yang  telah  disepakati  oleh  negara- negara  bagian  berkonflik  di  Yugoslavia diharapkan  tidak  adanya  lagi  bentuk kekerasan  dalam  bentuk  apapun  lagi,  dan setelah  adanya  perjanjian  Dayton  ini  pihak NATO  tetap  mengirim  pasukannya  dalam mengawasi  pelaksanaan  dari  perjanjian Dayton  yang  telah  disepakati  bersama tersebut.

## SIMPULAN
Konflik  perpecahan  yang  terjadi  di Yugoslavia merupakan konflik yang diakibatkan oleh perbedaan etnis, agama, dan ideologi  yang  menyebabkan  ketika  negara- negara  bagian  tersebut  disatukan dalam  satu naungan  pemerintahan  telah  menyebabkan
Woelandari dan Alunaza, hal 49-60
timbulnya banyak perbedaan hingga menyebabkan  konflik.  Selain  itu  konflik perpecahan  di  Yugoslavia  juga  disebabkan oleh  keinginan  setiap  negara  bagian  untuk menjadi  negara  merdekanya  masing-masing dengan  cara  keluar  dari  negara  federasi Yugoslavia.  Hal  ini  diperparah  dengan adanya  negara  yang  memiliki power yang lebih dari negara bagian lainnya, yaitu Serbia. Serbia  menginginkan  menjadi  penguasa  dan juga  pemimpin  di  Yugoslavia,  sehingga Serbia sangat melarang keras jika ada negara bagian yang ingin keluar dan menjadi negara merdekanya  masing-masing.  Serbia,  dengan super power yang  ia  miliki  merasa  berhak untuk  menjadi  penguasa  tunggal  dan  tidak segan  dalam  memberikan  serangan  kepada negara  bagian  lainnya  di  Yugoslavia  yang tidak sepaham dengannya.
Hal inilah yang memicu konflik antara Serbia  dan  Bosnia,  dimana  Bosnia  yang didominasi  oleh  umat  Muslim  dan  Serbia didominasi  oleh  umat  Kristen  Ortodoks. Pembantaian  terhadap  umat  Muslim  di Bosnia  mulai  dilakukan  oleh  Serbia  secara besar-besaran.  Dengan  segala  perilaku  yang Serbia lakukan kepada Bosnia menyebabkan PBB  selaku  organisasi  internasional  yang bergerak  dalam  hal  perdamaian  dunia  dan hubungan  antara  negara  ikut  turun  tangan dalam upaya penyelesaian konflik ini. Dilihat dari lima agenda PBB dalam resolusi konflik, terdapat  dua  agenda  yang  dilakukan  oleh PBB  dan  NATO.  PBB  melakukan  perannya sebagai peacekeeping dan NATO melakukan perannya  sebagai peacemaking atau  sebagai pihak mediasi.
Peran  PBB  dan  NATO  dalam  konflik perpecahan  di  Yugoslavia  dianggap  sangat membantu dalam proses penyelesaian konflik ini. Dimana PBB dengan peran peacekeeping nya  telah  memberikan  arahan  kepada  kedua
belah  pihak  untuk  mengambil  sikap,  serta tenang dan tidak melakukan gencatan senjata apapun  satu  sama  lain.  Hal  ini  tentunya sangat  membantu  meredam  konflik  yang terjadi  saat  itu,  dimana  PBB  kembali memberikan  upaya  penyelamatan  kepada umat Muslim di Bosnia dengan mendeklarasikan  “ safe  area” agar  tidak mendapatkan  serangan  dari  pihak  Serbia. Tetapi,  Serbia  terus  melakukan  gencatan senjata  dan  PBB  telah  meminta  bantuan kepada  NATO  untuk  melanjutkan  upaya penyelesaian konflik ini secara lebih serius.
NATO dengan perannya sebagai peacemaking telah  membatu  dalam  mediasi kedua belah pihak negara bagian yang sedang bertikai  ini.  Pihak  NATO  terus  memaksa pihak  Serbia  untuk  melakukan  perundingan serta  dalam  pengawasan  NATO,  dan  juga perundingan  bersama  negara  bagian  lainnya di  Yugoslavia  agar  tidak  terjadi  konflik lainnya  kembali.  Perjanjian  akhir  yang menyebabkan  selesainya  konflik  ini  dan konflik negara bagian lainnya di Yugoslavia yaitu  perjanjian  Dayton  yang  disepakati  di Amerika  pada  tahun  1995.  Berakhirnya konflik ini dengan adanya perjanjian tersebut, NATO tetap melakukan pengawasan kepada negara-negara  bagian  di  Yugoslavia  dalam mengimplementasikan perjanjian tersebut.

## REFERENSI
Amelia,  Siska.  (2014).  Genosida  Terhadap Bosnia  Herzegovina:  Kajian  Terhadap
Pembentukan Negara Bosnia Herzegovina  1991-1995.  Universitas Indonesia: Jakarta. Barutciski,  Michael.  (1995).  Safe  Areas  in Bosnia –Herzegovina: Some
Woelandari dan Alunaza, hal 49-60
Reflections and Tentative Conclusions. Journal  of  York  University,  Canada. Volume 14, No. 10, 1995. BBC Indonesia. (2017). Siapa Ratko Mladic, Jagal  yang  Membantai  Lebih  dari Tujuh Ribu Muslim Bosnia . (https://www.bbc.com/indonesia/dunia -42081108,  diakses  16  September
2018).
BBC Indonesia. (2018). Pembantaian Muslim  Srebrenica:  Tentara  Belanda Ikut Bertanggung Jawab Atas Pembunuhan  Massal  350  Orang.
(https://www.bbc.com/indonesia/amp/d unia-490455045, diakses 16 September 2018).
Dickson.  (2018). Profil  Negara  Serbia. (Online).
(https://ilmupengetahuanumum.com/pr ofil-negara-serbia/, diakses 15 September 2018). Masnun,  Putri  Yohani.  (2017). Latar
Belakang  Yugoslavia  dan  Alasan Terjadinya Perpecahan. (Online). (https://hukamnas.com/latar-belakang- yugoslavia,  diakses  15  September 2018).
Perwita,  Anak  Agung  Banyu  dan  Nabilla Sabban.  (2015). Kajian  Konflik  dan Perdamaian . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Purwaningrum,  Ambar.  (2018). 8  Negara
yang  Dulunya  Ada  dalam  Peta  Dunia Kini Menghilang, Mulai dari Yugoslavia  sampai  Tibet .  (Online). (https://travel.tribunnews.com/2018/06 /19/8-negara-yang-dulunya-ada-dalam- peta-dunia-kini-menghilang-mulai- dari-yugoslavia-sampai-tibet?page=all, diakses 16 September 2018).
Rivai, Veithzal dan Deddy Mulyadi. (2009).
Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Sitepu, P. Anthonius. (2011). Studi Hubungan  Internasional. Yogyakarta:
Graha Ilmu.
Sudira,  I  Nyoman.  (2015).  Nuansa  Baru
Peranan PBB dalam Menjaga Perdamaian  Selepas  Perang  Dingin: Perspektif  Resolusi  Konflik.  Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan.
(https://media.neliti.com/media/publica tions/96727-ID-nuansa-baru-peranan- pbb-dalam-menjaga-pe.pdf,  diakses  21 September 2018).
Sugiri, Gilang. (2016). Peran United Nations High Commissioner for Refuges (UNHCR)  Dalam  Menangani  Imigran Ilegal di Indonesia. Institutional Repository & Scientific Journals Universitas Pasundan. (http://repository.unpas.ac.id/13447/, diakses 21 September 2018).
Sulistyati,  Sarasrini  Budi.  (1993).  Peranan Perserikatan  Bangsa-Bangsa  dalam Menyelesaikan  Sengketa  Bersenjata
Antara Serbia-Bosnia. Repository Universitas Surabaya. (http://repository.ubaya.ac.id/15561/, diakses 21 September 2018). Sumartini,  Sri.  (2014). Perang  Bosnia: Konflik  Etnis  Menuju  Kemerdekaan (1991-1995). Lumbung Pustaka Universitas Negeri Yogyakarta. (http://eprints.uny.ac.id/21749/3/4.BA
Woelandari dan Alunaza, hal 49-60
B%20II%20.pdf,  diakses  pada  16
September 2018).
Suryabrata,  Sumardi.  (1983). Metodologi Penelitian. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Sya’roni.  (2008).  Interaksi  Sosial  Antar Kelompok  Etnik  (Studi  Kasus  di Kelurahan  Tambak  Sari,  Kecamatan Jambi  Selatan,  Kota  Jambi),  (Online) Volume  23,  No.1,  2008  (diakses  15 September 2018).
Trimurti,  Ana.  (2000).  Perlindungan  Hak
Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional  (Studi  Kasus  Bosnia- Herzegovina).  Repository  Universitas Airlangga, Surabaya.
(http://repository.unair.ac.id/51622/, diakses 21 September 2018). Wahyudi,  Andri.  (2015).  Konflik,  Konsep Teori dan Permasalahan. Jurnal Universitas  Tulungagung,  Jawa  Timur (Online). (http://jurnal- unita.org/index.php/publiciana/article/v iewFile/45/41,  diakses  15  September 2018).
Wallensteen,  Peter.  (2002). Understanding Conflict Resolution War, Peace and the
Global System. London: Sage Publications.