## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja

## IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NOMOR  7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

## (Studi Kasus Pencegahan Konflik Sosial Di Kota Probolinggo)
Prautami Sintaresmi 1
Slamet Muchsin 2
Rulam Ahmadi 3
Mahasiswa Pascasarjana Magis ter Ilmu Administrasi Publik Universitas Islam Malang 1 Dosen Pascasarjana Magis ter Ilmu Administrasi Publik Universitas Islam Malang 2 Dosen Pascasarjana Magis ter Ilmu Administrasi Publik Universitas Islam Malang 3
Email:
p124utami@gmail.com

## Abstrak
Implementasi  suatu  kebijakan  publik  adalah  suatu  tindakan  yang  dapat  dilaksanakan  sesudah kebijakan  dirumuskan  dan  ditetapkan.  Salah  satu  kebijakan  yang  diimplmentasikan  di  daerah adalah  berkaitan  dengan  penanganan  konflik  sosial  khususnya  pencegahan  konflik  sosial. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahuai  bagaimana  implementasi  UU  Nomor  7  Tahun  2012 tentang  Penanganan  Konflik  Sosial  Di  Kota  Probolinggo,  mengetahui  faktor-faktor  pendukung dan penghambat pencegahan konflik sosial di Kota Probolinggo dan startegi menghadapi faktor  - faktor penghambat pencegahan konflik sosial di Kota Probolinggo. Pendekatan  yang  digunakan dalam    penelitian    ini    adalah  pendekatan    kualitatif.    Teknik    pengumpulan    data    dilakukan melalui  interview,  selain  itu  diperlukan  observasi  lapangan  dan  dokumentasi.Hasil  penelitian mengantarkan  pada  kesimpulan  implementasi  penanganan  konflik  sosial  di  Kota Probolinggo,khususnya  pencegahan  konflik  dilaksanakan  Tim  Terpadu  Penanganan  Konflik Sosial  sebagai  pelaku  implemetasi  ( implementator )  dan  masyarakat  sebagai  sasaran  kebijakan. Faktor  pendukung  pencegahan  konflik  sosial  di  Kota  Probolinggo  adalah  sinergi  yang  baik sumber  daya  manusia  pelaksana  implementasi , kondisi  geografis  dan  luas  wilayah  Kota Probolinggo dan penggunaana  sosial  media  yang  baik  dan  benar.  Sedangkan  faktor-faktor penghambatnya  adalah p elaksanaan  pencegahan  konflik  sosial  belum  melibatkan  LSM/Ormas dan  perguruan  tinggi , minimnya  inovasi  dalam  pencegahan  konflik  sosial ,  d ukungan pendanaan, m inimnya  dukungan  regulasi.  Adapun  stretegi  untuk  mengatasi  hambatan  adalah menjalin  kerjasama  dengan  LSM/Ormas  dan  perguruan  tinggi  sebagai  mitra  dalam  pencegahan konflik  sosial  di  Kota  Probolinggo,  mendorong  munculnya  inovasi  dalam  pencegahan  konflik sosial,  peningkatan  koordinasi  dengan  Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah  dan  penyusunan regulasi dimana mendukung pencegahan konflik sosial.
Kata kunci : konflik sosial, implementasi kebijakan , pencegahan konflik

## Abstract
The  implementation  of  a  public  policy  is  an  action  that  can  be  carried  out  after  the  policy  is formulated  and  determined.  One  of  the  policies  implemented  in  the  regions  is  related  to  the handling of social conflicts, especially the prevention of social conflicts. This study aims to find out how the implementation of Law Number 7 of 2012 concerning Handling of Social Conflict in Probolinggo City, to find out the supporting and inhibiting factors of preventing social conflict in Probolinggo City and strategies to deal with the inhibiting factors of social conflict prevention in Probolinggo City. The approach used in this study is a qualitative approach. The data collection technique  was  carried  out  through  interviews,  in  addition  to  requiring  field  observations  and documentation.  The  results  of  the  study  led  to  the  conclusion  that  the  implementation  of  social conflict management in  Probolinggo City, especially conflict prevention  was carried out by the

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Integrated  Team  for  Social  Conflict  Handling  as  implementers  and  the  community  as  policy targets.  The  supporting  factors  for  preventing  social  conflict  in  Probolinggo  City  are  the  good synergy of human resources implementing the implementation, geographical conditions and the area of Probolinggo City and the use of good and correct social media. Meanwhile, the inhibiting factors  are  that  the  implementation  of  social  conflict  prevention  does  not  involve  NGOs/Ormas and  universities,  the  lack  of  innovation  in  preventing  social  conflict,  funding  support,  and  the lack  of  regulatory  support.  The  strategy  to  overcome  obstacles  is  to  collaborate  with NGOs/Ormas  and  universities  as  partners  in  preventing  social  conflict  in  Probolinggo  City, encouraging innovation in preventing social conflict, increasing coordination with the Regional Government Budget Team and drafting regulations that support the prevention of social conflict. Keywords: social conflict, policy implementation, conflict prevention

## PENDAHULUAN
Menurut  Undang  -  Undang  Nomor    7  Tahun  2012  pertengkaran  dan/atau  perkelahian fisik di dalam suatu kelompok masyarakat dimana melibatkan kekerasan yang berlangsung dalam jangka  waktu  tertentu  dan  berakibat  luas  pada  ketidakamanan  dan    kehancuran  sosial  yang berpotensi  mengguncang  stabilitas  dan  pembangunan  nasional  diartikan  sebagai  konflik  sosial. Adanya  teori  fungsionalisme  struktural  yang  dianggap  mengabaikan  fenomena  konflik  sebagai bagian dari  gejala dalam masyarakat yang perlu diperhatian akhirnya memunculkan teori – teori konflik.Pada tahun 1950-an, teori-teori konflik mulai bermunculan. Gagasan yang terpopuler atau menjadi  landasan  dari  teori  konflik  adalah  hasil  pikir  dari  Karl  Marx.  Karl  Marx  berpendapat bahwa  konflik  dilihat  sebagai  suatu  paradigma sosiologi  yang  dipergunakan  untuk  memahami keadaan sosial masyarakat. (Magniz, 2005)
Konflik merupakan sebuah fenomena sosial yang akan terjadi terus-menerus kapanpun, diamanapun  dan  dapat  melibatkan  siapapun.  Jenis  dari  konflik  sosial  itu  bisa  bervariasi,  yakni konflik  perseorangan,  kelompik,  ataupun  bangsa.  Konflik  berakar  dari  ungkapan  latin “ Configere” dimana artinya adalah ”pukul memukul. Berjalannya suatu mode  sosial yang terjadi antara dua orang atau lebih dimana ada salah satu pihak yang berupaya  melenyapkan pihak lain dengan  cara  menghancurkan  atau  membuatnya  tidak  berdaya  juga  dapat  disebut  sebagai pengertian dari konflik (Haryanto & Nugrohadi, 2011)
Keanekaragaman    yang  ada  di  Indonesia  yang  dapat  memicu  konflik  baik  antara masyarakat  dengan  masyarakat  (horizontal)  maupun  antara  masyarakat  dengan  pemerintah (Vertikal). Konflik horizontal di masyarakat yang biasanya dipicu oleh sentiment SARA, adapun konflik  vertikal  biasanya  dilatarbelakangi  oleh  ketidakpuasan  masyarakat  terhadap  kinerja  dan kebijkan pemerintah.
Undang  -  Undang  Nomor    7  Tahun  2012  memiliki  tiga  komponen  utama,  yaitu pencegahan  konflik,  penghentian  konflik  dan  pemulihan  pasca  konflik.  Pada  fase    pencegahan konflik  sangat  penting  dilaksanakan  agar  potensi  konflik  tidak  berkembang  menjadi  konflik sosial.  Potensi  konflik  harus  diredam  karena  jika  berkembang  menjadi  konflik  sosial  akan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit diantaranya menghambat proses pembangunan daerah, menimbulkan  korban  jiwa  dan  harta  benda.    Konflik  sosial  yang  terjadi  di  masyarakat  dapat

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
merubah  tatanan  norma  yang  sudah  terbentuk  sebelumnya  dan  memicu  terjadinya ketidakteraturan di masyarakat.
Pencegahan  konflik  sosial  di  Kota  Probolinggo  yang  telah  dilaksanakan  selama  ini mampu  menciptakan  situasi  Kota  Probolinggo  yang  kondusif  .  Hal  ini  dapat  dilihat  dari munculnya potensi konflik dapat diselesaikan sehingga tidak terjadi konflik sosial di masyarakat. Pencegahan  konflik  sosial  di  Kota  Probolinggo  tetap  perlu  mendapatkan  perhatian  dimana beberapa  hal  yang  masih  perlu  dilakukan,  dibenahi  dan  diperkuat,  disatu  sisi  terdapat  faktor- faktor pendukung dan disisi lain terdapat faktor-faktor penghambat disesuaikan dengan peraturan perundang - undangan yang mengatur pencegahan konflik sosial.
Kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian aksi ataupun aktivitas yang ditawarkan secara  perseorangan,  berkelompok  ataupun  pemerintah  dalam  suatu  wilayah  di  mana  akan muncul  kesulitan  dan  peluang.  Setiap  kebijakan  yang  telah  ditawarkan  harus  memberi  manfaat dalam menggapai tujuan yang diinginkan(Agustino, 2020)
Penelitian  ini  mempunyai  tujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  mengetahui implemetasi  kebijakan  Undang  -  Undang  Nomor    7  Tahun  2012  tentang  Penanganan  Konflik Sosial    di  Kota  Probolinggo,  mengetahui  faktor-faktor  yang  mendukung  dan  menghambat pencegahan  konflik  sosial  di  Kota  Probolinggo,  dan  mengetahui  strategi  untuk  mengatasi hambatan pencegahan konflik sosial di Kota Probolinggo.

## Teori Kebijakan Publik
Kebijakan  adalah  salah  satu  instrumen  pemerintah  yang  mencakup  aparatur  negara ( government )  dan  manajemen  sumber  daya  publik  ( governance ).  Kebijakan  secara  inti merupakan  serangakaian  keputusan  atau  tindakan-tindakan  yang  dapat  diplih  secara  langsung digunakan  untuk  mengelola  penditribusian  SDA,  keuangan  dan  SDM  bagi  rakyat  suatu  negara. Suatu  kebijakan  terjadi  karena  adanya  kerjasama,  kesepakatan  dan  kompetisi  antara  berbagai kepentingan, ide, teori dan ideologi yang mewakili sistem politik suatu negara (Suharto, 2020)
Kebijakan  adalah  suatu  rangkaian  rencana  aksi,  keputusan,  perilaku,  program kegiatan,  baik  berperan  ataupun  tidak  berperan  yang  dicoba  oleh  banyak  pihak                    (aktor- aktor),  selaku  fase  untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  dialami.  Kebijakan  yang  telah ditetapkan  ialah  suatu  aspek  yang  berarti  bagi  suatu  organisasi  dalam  mencapai  tujuannya (Miftah, 2003)
Kebijakan  publik  dapat  mengalami  perubahan  disebabkan  oleh  adanya    perubahan yang  terjadi  di  masyarakat  dapat  hal  tersebut  merupakan  sebuah  konsekuensi  yang  harus dihadapi.  Hal  tersebut  terjadi  jika  peraturan  dipandang  sebagai  bagian  dari  produk  suatu kebijakan public. Kemudian kebijakan public tersebut juga dipandang sebagai merupakan suatu produk  politik.  Sehingga,  kebijakan  publik  pada  salah  satu  syaratnya  adalah,  bersifat  fleksibel, dapat  diganti,  dan  diselaraskan  dengan  dinamika  pasang-surut  proses  pembangunan.  Suatu

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
peraturan  dianggap  tepat  sangat  bergantung  pada  evaluasi  rakyat.  Pelaksanaan  kebijakan  publik adalah jalinan kegiatan setelah suatu kebijakan disahkan (Ramdhani & Ramdhani, 2017)

## Teori Implementasi Kebijakan
Implementasi  dalam  KBBI  berarti  pelaksanaan  ataupun  penerapan.  Implementasi merupakan  kegiatan  ataupun  usaha  -  usaha  yang  dicoba  pada  seluruh  rencana  dari  sesuatu kebijaksanaan  yang  sudah  diformulasikan  serta  diresmikan,  serta  dilengkapi  seluruh perlengkapan  yang  dibutuhkan,  pelaksana,  dimana  lokasi  penerapannya,  waktu  penerapannya, waktu mulai serta berakhirnya serta prosedur pelaksanaanya (. et al., 2016)
Peran  dan  tugas  dari  implementasi  adalah  membangun  jejaring  yang  mengijinkan skema dari kebijakan publik diwujudkan di dalam kegiatan lembaga pemerintah yang melibatkan bermacam pihak yang berkepentingan. Hal tersebut diuangkapkn oleh Van Meter serta Van Horn. Van  Meter  dan  Van  Horn  mengungkapkan  bahwa  fase  implementasi,  dimulai  setelah  proses legitimasi  dilalui  dan  sumber  daya  dialokasikan  dan  dana  yang  telah  disepakati,  tidak  boleh dimulai  saat  tujuan  dan  sasaran  kebijakan  publik  belum  ditetapkan  (Van  Meter  &  Van  Horn, 1975)
Salah  sudut  pandang  kebijakan  publik  ialah implementation  problems  approach yang di gagas oleh Edwards III. Pendekatan dengan sudut pandang ini didahului dengan mencetuskan dua  pertanyaan  pokok,    yaitu  aspek  apa  saja  penunjang  keberhasilan  implementasi  suatu kebijakan  serta  aspek  apa  penghambat  keberhasilan  implementasi  kebijakan.  sesuai  dengan statment diatas diformulasikan empat aspek  yang menunjang keberhasilan proses implementasi, ialah:
a. Komunikasi (communication)
Gagasan George C. Edwards III, mengungkapkan bahwa komunikasi dimaksudkan sebagai  penyampaian  pesan/informasi  dari  pembuat  kebijakan      kepada  pelaksana  kebijakan Komunikasi  adalah  fase  pertama  yang  merupakan  penentu  bagi  penerapan  suatu  kebijakan. Kebijakan harus diinformasikan baik kepada pelaku kebijkan maupun sasaran kebijakan. b. Sumber Daya
Staf yang cekatan dan cakap dalam menyelesaikan tugas, wewenang dan sarana - sarana  yang  dibutuhkan  untuk  menafsirkan  gagasan  yang  berguna  pada  saat  melaksanakan pelayanan public adalah sumber daya yang diperlukan pada saat implementasi suatu kebijakan publik.
c. Sikap ( dispotition )
Sikap  ( dispositions )  terikat  pada  sifat  personal  para  pencipta  kebijakan  dan  pelaku kebijakan dalam bentuk perangai dan sebagainya. Sikap adalah kondisi mental yang kompleks yang  melibatkan  dogma  dan  perasaan,  serta  disposisi  untuk  berbuat  atau  bertindak  sesuai aturan tertentu.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja

## d. Struktur Birokrasi
Bentuk  atau  model  otoritas  sipil//birokrasi  yang  terdapat  dalam  suatu  organisasi memberikan  efek  bagi  implementasi  kebijakan  publik.  Birokrasi  adalah  suatu  praktek pemerintahan  yang  telah  memiliki  fondasi  pada  hierarki  dan  jenjang  jabatan  yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah.
Birokrasi meliputi rasio  yang  berimbang  antara  penggunaan  anggaran,  penggunaan sarana,  pengawasan  dan  pelayanan  publik  volume  pekerjaan  dengan  kuantitas  aparatur  yang kompeten. (Edward, 1980)

## Teori Konflik Sosial
Konflik  dapat  didefinisikan  sebagai  interaksi  antara  dua  kubu  atau  lebih  (individu maupun  kelompok)  yang  mempunyai  atau  merasa  mempunyai  target  yang  berbeda.  Faktor penyebab atau penyulut pertentangan atau konflik adalah (Soerjono, 1993)
a) Perbedaan  antar  perseorangan.  Perbedaan  opini  dan  pikiran  dimungkinkan  akan memunculkan kericuhan diantara mereka. Perbedaan kebiasaan dari perorangan bergantung pula  dari  corak  kebiasaan  yang  menjadi  dasar  bagi  pembentukan  serta  perkembangan kepribadian seseorang.
b) Perbedaan kebutuhan
Perbedaan kebutuhan / kepentingan antara satu orang dengan orang lain ataupun dalam suatu populasi  adalah  salah  satu  akar  dari  munculnya  pertentangan  baik  kepentingan  ekonomi, politik, dan lain - lainnya
c) Transformasi sosial
Transfomasi sosial yang muncul dengan cepat secara temporer akan mampu mengubah nilai- nilai yang ada dalam kelompok yang dapat memunculkan golongan - golongan yang berbeda pendirian.
Konflik  dan  kekerasan  haruslah  dibedakan  pengertiannya.  Dimana  pengertian kekerasan  yaitu  sesuatu  yang  meliputi  tindakan,  perkataan,  sikap  atau  berbagai  struktur  dan sistem  yang  mengakibatkan  kerusakan  secara  fisik,  mental,  sosial  dan  lingkungan  dan  atau menghalangi seseorang meraih potensinya secara penuh. (Rukli, 2018)

## Undang  -  Undang  Nomor    7  Tahun  2012  Tentang  Penanganan  Konflik Sosial
Keragaman etnis, sosial , budaya dan agama yanga ada di Indonesia merupakan sumber identitas  sosial  dan  modal  besar  dalam  berbangasa  dan  bernegara  akan  tetapi  kondisi  ini  juga dapat  menjadi  penyulut  hadirnya  konflik  kelompok  di  tengah  masyarakat,  yang  acap  kali

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
membuahkan  kehilangan  harta  benda  maupun  nyawa.  Konflik  komunal  yang  terjadi  selain menghancurkan  tatanan  bangsa  yang  kita  miliki,  juga  memperlambat  pelaksanaan  skenario pembangunan  yang  seharusnya  bisa  bergulir  dengan  maksimal  dan  terhambatnya  pelayanan publik di masyarakat.
Upaya startegis dari Pemerintah agar konflik sosial baik di pusat maupun di daerah dapat tertangani  adalah  pembentukan  Undang  -  Undang  Nomor    7  Tahun  2012  tentang  Penanganan Konflik  Sosial  .  Dalam  UU  tersebut  menyebutkan,  bahwa  yang  menjadi  zona  penanganan konflik,  yaitu  mitigasi/pencegahan  konflik,  penghentian  konflik,  dan  pemulihan    paska  konflik. UU Nomor  7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial ini terdiri dari sepuluh bab  yang memuat  ketentuan  umum,asas,  tujuan  dan  ruanglingkup,  upaya  -  upaya  pencegahan  konflik, penghentian  konflik,  upaya  -  upaya  pemulihan  pasca  konflik,  kelembagaan  dana  mekanisme penyelesaian  konflik,  peran  serta  masyarakat,  pendanaan,  ketentuan  peralihan  dan  ketentuan penutup.

## PEMBAHASAN

## Implementasi UU Nomor  7 Tahun 2012 Di Kota Probolinggo
Implementasi  kebijakan  adalah  hal  yang  sangat  penting  pada  keselurahan  proses kebijakan, hal tersebut dikarenakan kebijakan akan bermanfaat apabila sudah diimplementasikan, selain itu implementasi suatu kebijakan dapat dilihat sebagai suatu hubungan antara serangkaian tujuan dan tindakan yang bisa mencapai tujuan yang diinginkan.
Implementasi  UU  Nomor    7  Tahun  2012  di  Kota  Probolinggo  akan  dibahas menggunakan  teori  Edward  III  dimana  terdapat  beberapa  faktor  yang  berpengaruh  terhadap kesuksesan dan kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu.[12]
a. Komunikasi
Komunikasi  adalah  proses  pemberitahuan.  Kebijakan  publik  harus  dikomunikasikan kepada pelaku kebijakan  yang dalam penelitian ini adalah Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial  (  PKS  ),  selain  itu  kebijakan  juga  harus  disampaikan  kepada  sasaran  kebijakan  yaitu masyarakat.  Penguatan  komunikasi  perlu  dilaksanakan  pada  Tim  Terpadu  PKS  sehingga diharapkan  perangkat  daerah  sebagai  anggota  Tim  Terpadu  PKS  dapat  memahami  upaya  - upaya pencegahan konflik sosial disinkronkan dengan fungsi dan tugas pokok pada masing – masing perangkat daerah.
Masyarakat sebagai sasaran kebijakan juga harus terus diberikan informasi mengenai pencegahan konflik sosial, selain melalui sosisalisasi langsung juga dapat menggunakan sosial media.  Masyarakat  sebagai  sasaran  kebijkan  sesungguhnya  sudah  mempunyai  modal  sosial dalam  pencegahan  konflik  sosial,  seperti  nilai-nilai  gotong  royong,  toleransi  dan  tenggang rasa.
b. Sumber daya

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Sumber daya meliputi  sumber daya manusia,  sumber daya anggaran,  sumber daya peralatan  dan    sumber  daya  kewenangan.  Sumber  daya  memiliki  peranan  penting,  suatu kebijakan  meskipun  telah  dikomunikasikan  dengan  kontinyu  namun  jika  pelaku  kebijakan kekurangan sumber daya maka kebijakan  yang dijalankan tidak akan mengena. Sumber daya meliputi  sumber daya manusia,  sumber daya anggaran,  sumber daya peralatan dan  sumber daya kewenangan
Sumber  daya  manusia  pelaku  kebijakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Tim  Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS). Sinergitas Timdu PKS di Kota Probolinggo telah berjalan dengan  baik  sehingga  tahap  pencegahan  dapat  dilaksanakan  sehingga  beberapa  tahun  ini kondisi Kota Probolinggo relatif kondusif.Pencegahan konflik sosial di Kota Probolinggo juga melibatkan  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  (FKUB)  dan  Forum  Pembauran  Kebangsaan (FPK) namun belum melibatkan peran ormas / LSM dan perguruan tinggi.
Sumber  daya  anggaran  penting  dalam  implementasi  suatu  kebijakan,  dimana  jika masih terdapat kekurangan anggaran maka akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan program- program  yang telah dirancang oleh pelaku kebijakan. Anggaran pencegahan konflik sosial di Kota Probolinggo telah diberikan namun masih terfokus untuk operasional Tim Terpadu PKS belum mencukupi untuk hal-hal lain yang diperlukan untuk pencegahan sesuai dengan amanat UU Nomor  7 Tahun 2012.
Sumber  daya  peralatan  merupakan  pendukung  implementasi  suatu  kebijakan. Sumber  daya  peralatan  pada  pencegahan  konflik  sosial  sudah  baik,  sarana  prasarana pendukung  seperti  gedung  tersedia  dengan  baik.  Gedung  secretariat  tim  berada  di Bakesbangpol Kota probolinggo
Sumber daya kewenangan merupakan bagian penting dari proses implementasi suatu kebijakan. Kewenangan akan mempengaruhi keputusan suatu lembaga ketika dihadapkan pada suatu masalah. Tim Terpadu PKS Kota probolinggo selaku pelaksana kebijakan yang diketuai oleh  Walikota  dan  beranggotakan  pimpinan-pimpinan  lembaga  vertikal  mempunyai kewenangan  yang  cukup,  sehingga  proses  komunikasi  dan  koordinasi  anatar  pelaku implementasi dapat berjalan dengan baik.
c. Disposisi
Edward  III  mengatakan  bahwa  dispoisi  yaitu  “  keinginan,  kecenderungan  dan kemauan  pelaku  kebijakan  untuk  menjalankan  suatu  kebijakan  dengan  sungguh-sungguh sehingga  hal-hal  yang  merupakan  arah  kebijakan  dapat  direalisasikan”.  Kebijakan  yang diimplemantasikan  dapat  berjalan  dengan  berhasilguna  dan  berdayaguna  jika  para  pelaku selain  harus  memiliki  kemauan  untuk  menjalankan  kebijakan  tersebut,  pelaku  wajib memahami  apa  yang  harus  dikerjakn  dan  memiliki  kapasitas  untuk  melaksanakan  kebijakan tersebut, (Widodo, 2008)

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Timdu  PKS  yang  diketuai  oleh  Walikota  didukung  oleh  unsur  instansi  vertikal  dan seluruh  perangkat  daerah  mampu  bersinergi  dengan  baik  dalam  penanganan  konflik  sosial. Tim Terpadu PKS secara tugas dan fungsinya masing-masing mempunyai kemampuan dalam penanganan konflik sosial.
d. Struktur birokrasi
Struktur  birokrasi  adalah  salah  satu  poin  penentu  efektifitas  dari  tahapan implementasi kebijakan. Implementasi suatu kebijakan bisa tidak efektif disebabkan oleh tidak efisiennya suatu birokrasi. Edwards III menyatakan ada dua kekhususan utama dari birokrasi yaitu:  ”  fragmentasi  dan standar  operasional  prosedur.  Standar  operasional  prosedur  (SOP) dapat dilihat sebagai kelangsungan tuntutan dari dalam organisasi pada sumber daya, kejelasan waktu,  serta  butuh  adanya  keseragaman  dalam  sistem  kerja  yang  luas  dan  rumit  (Winarno, 2002)
Pencegahan  konflik  sosial  di  Kota  Probolinggo  belum  mempunyai  SOP  yang  pasti, dimana SOP itu seharusnya tercantum di dalam suatu peraturan kepala daerah. SOP sebaiknya disusun  agar  pelaksanana  implementasi  UU  Nomor    7  Tahun  2012  di  Kota  Probolinggo khususnya  pencegahan  konflik  semakin  baik  dan  terarah.  SOP  akan  mempertegas  peran masing – masing anggota Timdu PKS.

## Faktor-Faktor Pendukung Pencegahan Konflik Sosial Di Kota Probolinggo
Pencegahan konflik sosial di Kota Probolinggo  yang berhasil menciptakan situasi yang kondusif  akhir-akhir  ini  mempunyai  beberapa  hal  yang  menjadi  faktor  pendukung  penecagahan konflik sosial di Kota Probolinggo.
a. Sinergi yang baik sumber daya manusia pelaksana implementasi
Pelaksana  implementasi  tergabung  dalam  suatu  Tim  Terpadu  (Timdu) Penanganan  Konflik  Sosial  yang  diketuai  langsung  oleh  Walikota  Probolinggo  dan beranggotakan  pimpinan  instansi  vertikal    lainnya  dan  Kepala  Perangkat  Daerah  Se-Kota Probolinggo  yang  selama  ini  dapat  bersinergi  dengan  baik.  Selain  itu,  terdapat  juga lembaga  semi  pemerintah  yaitu  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  (  FKUB  )  dan  Forum Pembauran Kebangsaan ( FPK ) dimana selama ini berkegiatan yang secara tidak langsung membantu  penanganan  konflik  sosial,  terutama  pencegahan  konflik  yang  bersumber  dari SARA.
b. Kondisi geografis dan luas wilayah Kota Probolinggo .
Kondisi  geografis  Kota  Probolinggo  yang  berupa  dataran  rendah  dan  luas wilayah  yang  kecil  memberikan  keuntungan  berupa  pembangunan  infrastruktur  yang merata, kondisi kesenjangan sosial ekonomi yang tidak mencolok dan  kemudahan dalam

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
pengawasan  wilayah.  Hal-hal  tersebut  mempermudah  pencegahan  konflik  sosial  di  Kota Probolinggo
c . Penggunaan sosial media yang baik dan benar
Sosial  media.  adalah  instrumen  yang  baik  bagi  upaya  implementasi  suatu kebijakan. Hampir seluruh masyarakat dapat mengakses sosial media.   Pemerintah Kota Probolinggo  melalui  perangkat  daerah  terkait  dapat  memanfaatkan  sosial  media  sebagai sarana  untuk  memberikan  informasi  yang  sahih  kepada  masyarakat  terkait,  peningkatan toleransi  dan  tenggangrasa,  rencana  pembangunan  dan  hasil-hasil  pembangunan.  Selain itu sosial media harus bisa mengcounter berita-berita HOAX yang beredar sebagai bagian dari upaya pencegahan konflik sosial. Hal tersebut diatas dapat menjadi sarana pendukung pencegahan konflik sosial di Kota Probolinggo.

## Faktor-Faktor Penghambat Pencegahan Konflik Sosial Di Kota Probolinggo
Proses  implementasi  suatu  kebijakan,  akan  mengalami  hambatan  -  hambatan.  Terdapat beberapa faktor - faktor yang menghambat pada pencegahan konflik sosial di Kota Probolinggo, yaitu
a. Pelaksanaan  pencegahan  konflik  sosial  belum  melibatkan  LSM/Ormas dan  perguruan tinggi.
Selain Timdu PKS terdapat  sumber daya yang dapat dilibatkan dalam pencegahan konflik  sosial,  yaitu  pelibatan  LSM/ormas  dan  perguruan  tinggi.  Potensi  konflik  yang muncul dapat diminimalisir oleh ormas dan LSM. Ormas dan LSM juga mempunyai fungsi menjaga  stabilitas  politik  dan  sosial.  Mereka  menjadi  penengah  di  dalam  kelompok masyarakat  dengan  berbagi  kepentingan  yang  berbeda  –  beda,  dengan  harapan  dapat mengurangi munculnya bibit-bibit konflik sosial . (Herdiansah, 2016)
Perguruan  tinggi  berperan  dalam  pencegahan  konflik  sosial  melalui  program  Tri Darma  Perguruan  Tinggi,  yaitu  memberikan  pendidikan  dengan  cara  menanamkan pendidikan toleran dan inklusif. Selain itu dapat melalui kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.  Pemerintah  Daerah  dapat  bersinergi  dengan  perguruan  tinggi  untuk menghasilkan  kajian  penelitian  yang  dapat  dipergunakan  untuk  pengambilan  kebijakan terkait  penanganan  konflik  soaial.  Pengabdian  masyartakat  dapat  dilaksanakan  melalui pendampingan terhadap para korban konflik.
b.  Minimnya inovasi dalam pencegahan konflik sosial .
Seiring  dengan  perkembangan  jaman  dan  dinamika  yang  terus  berkembang  di masyarakat,  pelaksana  implementasi  kebijakan  harus  menumbuhkan  inovasi  baru.  Inovasi

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
sederhana  dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  sosial  media  dapat  dimunculkan mengingat  saat  ini  hampir  semua  masyarakat  dapat  memanfaatkan  IT  dan  sosial  media. Inovasi sederhana seperti aplikasi pelaporan potensi konflik oleh masyarakat secara langsung kepada  Timdu  PKS.  Pemanfaatan  IT  dapat  mendukung  sistem  pencegahan  dini  dalam penanganan konflik sosial.

## c.  Dukungan pendanaan
Pendanaan  untuk  penanganan  konflik  sosial  dianggap  sudah  mencukupi  untuk operasional Timdu PKS akan tetapi belum dapat memenuhi aspek-aspek lainnya. Contohnya, Pemerintah Kota Probolinggo belum memiliki peta potensi konflik. Peta potensi konflik juga merupakan  salah  satu  bagian  dari  sistem  upaya  sistem  deteksi  dini  suatu  potensi  konflik. Pendanaan  lebih  juga  diperlukan  untuk  meningkatkan  pemahaman  tentang  UU  Nomor    7 Tahun 2012 baik bagi perangkat daerah maupun masyarakat.

## d.  Minimnya dukungan regulasi
Regulasi  yang  digunakan  untuk  pencegahan  konflik  sosial  selama  ini  langsung mengacu  pada  UU  Nomor    7  Tahun  2012  tentang  Penanganan  Konflik  Sosial.  Pemerintah Kota  Probolinggo  sebaiknya  menyusun  turunan  peraturan  baik  dalam  bentuk  Perda  atau Perkada  yang  memuat  petunjuk  teknis,  petunjuk  pelaksanaan  dan  SOP  dalam  penanganan konflik  sosial  khususnya  pencegahan  yang  disesuaikan  dengan  kondisi  lokal  Kota Probolinggo.  Turunan  peraturan  dalam  bentuk  Perda  dan  perkada  juga  sebagai  alat  untuk ‘membumikan’ proses pencegahan konflik sosial baik bagi pelaksana  yaitu perangkat daerah maupun untuk masyarakat.

## Strategi Mengatasi Faktor Penghambat Pencegahan Konflik Sosial di Kota Probolinggo
Faktor penghambat dalam proses implemetasi suatu kebijakana memerlukan strategi untuk menghadapinya. Adapun strategi untuk mengatasi faktor penghambat dalam pencegahan konflik sosial di Kota Probolinggo dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Pemerintah Kota Probolinggo perlu menjalin kerjasama dengan LSM/Ormas dan perguruan tinggi.  Misalnya  dalam  bentuk  pemberian  dana  hibah  bagi  LSM/Ormas  dan  kerjasama penyusunan  kajian  penelitian  dengan  perguruan  tinggi.  LSM/Ormas  dan  perguruan  tinggi juga dapat dilibatkan sebagai mediator konflik dalam tahapan penghentian konflik..
b. Mendorong  munculnya  inovasi  dalam  pencegahan  konflik  sosial  dapat  dilakukan  dengan study referensi ke daerah lain yang lebih maju dalam pencegahan konflik sosial, selain itu dapat dilaksnakan dengan pelatihan/ bimbingan teknis bagi pelaku implementasi kebijakan, yaitu Timdu PKS dan perangkat daerah yang terlibat.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
c. Peningkatan  koordinasi  dengan  Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah  agar  pengajuan tambahan  pendanaan  untuk  pencegahan  konflik  sosial  lebih  diperhatikan  dan  dapat terpenuhi sesuai dengan amanat UU Nomor  7 Tahun 2012. Timdu PKS perlu memberikan sosialisasi  pentingnya  penambahan  anggaran  untuk  pemenuhan  sarana  dan  prasarana pencegahan konflik sosial dalam bentuk peta potensi konflik , pemanfaatan IT dll.
d. Penyusunan  regulasi  yang  mendukung  pencegahan  konflik  sosial  perlu  dilaksanakan  oleh instansi  terkait,  selain  itu  perlu  disusun  petunjuk  teknis,  petunjuk  pelaksanaan  dan  SOP. Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Kota  Probolinggo  sebagai  pengampu  dan  leading sektor  pencegahan  konflik  sosial  dapat  bekerjasama  dengan  instansi  lain  untuk  menyusun peraturan turunan penanganan konflik sosial.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dideskripsikan  diatas,  hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan sebagai berikut:
a) Implementasi  UU  Nomor    7  Tahun  2021  di  Kota  Probolinggo  dilaksanakan  oleh  Tim Terpadu  Penanganan  Konflik  Sosial  sebagai  pelaku  kebijakan  dan  masyarakat  sebagai sasaran kebijakan. Pelaksanaan Penanganan konflik sosial di Kota Probolinggo khususnya pencegahan  konflik  sosial  akhir-akhir  ini  berhasil  menciptakan  situasi  Kota  Probolinggo yang kondusif.
b) Faktor- Faktor Pendukung dalam pencegahan konflik sosial di Kota Probolinggo adalah:
1. Sinergitas yang baik dari sumber daya pelaksana implementasi kebijakan, dalam hal ini adalah Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagai pelaksana dari UU Nomor  7 Tahun 2012.
2. Kondisi  geografis  dan  luas  wilayah  Kota  Probolinggo.  Kondisi  geografis  Kota Probolinggo  yang  berupa  dataran  rendah  dan  luas  wilayah  yang  kecil  memberikan keuntungan  berupa  pembangunan  infrastruktur  yang  merata,  kondisi  kesenjangan sosial ekonomi yang tidak mencolok dan  kemudahan dalam pengawasan wilayah.
3. Penggunaan  sosial  media  yang  baik  dan  benar.  Sosial  media  adalah  instrumen  yang baik  bagi  upaya  implementasi  suatu  kebijakan.  Hampir  seluruh  masyarakat  dapat mengakses sosial media.  Penanganan konflik sosial, terutama pencegahan. Pemerintah Kota  Probolinggo  melalui  perangkat  daerah  terkait  dapat  menggunakan  sosial  media untuk  memberikan  informasi  yang  benar  kepada  masyarakat  terkait,  peningkatan toleransi dan tenggangrasa, rencana pembangunan dan hasil-hasil pembangunan.
c) Faktor-Faktor  Penghambat  dalam  pencegahan  konflik  sosial  di  Kota  Probolinggo  adalah sebagai berikut:

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
1. Pelaksanaan  pencegahan  konflik  sosial  belum  melibatkan  LSM/Ormas  dan  perguruan tinggi;
2. Minimnya  inovasi  pencegahan  konflik  sosial.  Seiring  dengan  perkembangan  jaman  dan dinamika  yang  terus  berkembang  di  masyarakat,  pelaksana  implementasi  kebijakan  harus menumbuhkan inovasi baru.
3. Dukungan  pendanaan.  Selama  ini  pendanaan  untuk  pencegahan  konflik  sosial  sudah mencukupi untuk operasional Timdu PKS akan tetapi belum mencukupi apabila digunakan untuk  pemenuhan  aspek-aspek  lainny,  sesuai  dengan  amanat  UU  Nomor    7  Tahun  2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.
4. Minimnya  dukungan  regulasi.  Regulasi  yang  digunakan  untuk  pencegahan    konflik  sosial selama  ini  langsung  mengacu  pada  Undang  -  Undang  Nomor    7  Tahun  2012  tentang Penanganan  Konflik  Sosial.  Idealnya  Pemerintah  Kota  Probolinggo  menyusun  turunan peraturan  baik  dalam  bentuk  Perda  atau  Perkada  yang  memuat  petunjuk  teknis,  petunjuk pelaksanaan dan SOP yang disesuaikan dengan kondisi lokal Kota Probolinggo.
d) Strategi untuk mengatasi Hambatan dalam pencegahan konflik sosial di Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah  Kota  Probolinggo  perlu  menjalin  kerjasama  dengan  LSM/Ormas  dan perguruan tinggi sebagai mitra dalam pencegahan konflik sosial di Kota Probolinggo
2. Mendorong munculnya inovasi dalam pencegahan konflik sosial dapat dilakukan dengan study referensi ke daerah lain yang lebih maju dalam penanganan konflik sosial, selain itu  dapat  dilaksanakan  dengan  pelatihan/  bimbingan  teknis  bagi  pelaku  implementasi kebijakan, yaitu Timdu PKS dan perangkat daerah yang terlibat.
3. Peningkatan  koordinasi  dengan  Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah  agar  pengajuan tambahan  pendanaan  untuk  pencegahan  konflik  sosial  lebih  diperhatikan  dan  dapat terpenuhi sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor  7 Tahun 2012
4. Perlu  penelitian  –  penelitian  lanjutan  tentang  Penanganan  Konflik  Sosial  sebagi  bahan masukan  bagi  penyusun  kebijakan  di  tingkat  pusat,  provinsi  dan  daerah  sebagai  upaya penyempurnaan Undang - Undang Nomor  7 Tahun 2012.

## DAFTAR PUSTAKA
. H., Akib, H., & . H. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM MAKASSAR TIDAK RANTASA (MTR) DI KOTA MAKASSAR. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik , 6 (2), 21. https://doi.org/10.26858/jiap.v6i2.2477
Agustino, L. (2020). Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi Ke-2) (8th ed.). Alfabeta. https://cvalfabeta.com/product/dasar-dasar-kebijakan-publik/
Edward, G. C. (1980). Implementing Public Policy . Congressional Quarterly Press.
Haryanto, D., & Nugrohadi, E. (2011). Pengantar Sosiologi Dasar (1st ed.). Prestasi Pustaka. Herdiansah, A. G. (2016). PERAN ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) DAN

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja

## LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DALAM MENOPANG
PEMBANGUNAN DI INDONESIA. Sosioglobal : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi , 1 (1), 49. https://doi.org/10.24198/jsg.v1i1.11185
Magniz, F. (2005). PEMIKIRAN KARL MARX Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme. In PEMIKIRAN KARL MARX Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme (7th ed.). Gramedia Pustaka Utama.
Miftah, T. (2003). Dimensi-dimensi prima ilmu administrasi negara (8th ed.). Pustaka Utama Grafiti.
Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik . https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96
Rukli, R. (2018). EVALUASI KEBIJAKAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN MOUTONG KABUPATEN PARIGI MOUTONG . 6 (5).
Soerjono, S. (1993). Kamus Sosiologi (3rd ed.). Raja Grafindo Perkasa.
Suharto, E. (2020). Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik (5th ed.). Alfabeta.
Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process. Administration & Society , 6 (4), 445–488. https://doi.org/10.1177/009539977500600404
Widodo, J. (2008). Analisis Kebijakan Publik : konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik (1st ed.). Bayumedia Publishing.
Winarno, B. (2002). TEORI DAN PROSES KEBIJAKAN PUBLIK . Media Presindo.