Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 5, No. 9, September 2020 IMPLEMENTASI PEMBINAAN

## NARAPIDANA
TERORISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM KERANGKA

## DERADIKALISASI

## Indra Rukmana
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Depok Jawa Barat, Indonesia Email: Indrarukmana3213@gmail.com

## Abstract
The  study  of  "Implementation  of  Terrorist  Prisoners  Development  in  Corrections Institutions"  aims  to  describe  the  implementation  of  fostering  carried  out  in Penitentiaries  against  perpetrators  of  criminal  acts  of  terrorism;  as  well  as identifying  what  things  need  to  be  done  to  improve  the  quality  of  guidance  for terrorist prisoners in prison. The method used in this study is a qualitative method. Data  collection  techniques  using  literature  study  and  in-depth  interviews.  The results  of  the  study  showed  that  ineffective  guidance  for  inmates  in  correctional facilities  was  caused  by  the  following  things:  lack  of  integration  in  handling  the perpetrators  of  terrorism  crimes,  inadequate  implementation  of  existing  coaching standards,  lack  of  existing  facilities  and  infrastructure,  passive  prisoners themselves, lack of training for officers prison, as well as the culture of the people who  are  still  relatively  difficult  to  accept  former  terrorists  after  they  left  the Suppliers  Institute.  Suggestions  that  can  be  given  include  that  the  government, especially the Directorate General of Corrections and the BNPT (National Agency for  Terrorism  Prevention)  to  make  a  training  program  and  develop  a  special training  model  for  terrorist  prisoners  who  are  systematically  comprehensive, humanist,  and  sustainable.  In  addition,  BNPT  and  the  Directorate  General  of Corrections  need  to  improve  training  for  correctional  officers  to  improve  their understanding of various specific aspects of fostering terrorism inmates.

## Keywords: Deradicalization; Terrorist Prisoners; Development

## Abstrak
Pengkajian  “Implementasi  Pembinaan  Narapidana  Teroris  di  Lembaga Pemasyarakatan”  bertujuan  untuk  menggambarkan  implementasi  pembinaan  yang di  selenggarakan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  terhadap  pelaku  tindak  pidana terorisme; serta mengidentifikasi hal-hal apa saja yang yang perlu dilakukan untuk meningkatkan  kualitas  pembinaan  bagi  narapidana  teroris  di  lembaga pemasyarakatan.  Metode  yang  dipergunakan  dalam  kajian  ini  adalah  metode kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  menggunakan  studi  pustaka  dan wawancara  mendalam    (in-depth  interview).  Hasil  pengkajian  menunjukan  belum efektifnya pembinaan terhadap narapidana dalam pemasyarakatan  disebabkan oleh hal-hal  berikut:  belum  terintegrasinya  penanganan  terhadap  pelaku  kejahatan terorisme,  belum  optimalnya  pelaksanaan  standar  pembinaan  yang  telah  ada, minimnya  sarana  dan  prasarana  yang  ada,  pasifnya  narapidana  itu  sendiri,
kurangnya pelatihan bagi petugas lapas, serta budaya masyarakat yang masih relatif sulit menerima mantan teroris setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasysrakatan. Saran  yang  dapat  diberikan  antara  lain  adalah  agar  pemerintah  khususnya Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  dan  BNPT  (Badan  Nasional  Penanggulangan Teroris)  untuk  membuat  program  pembinaan  dan  menyusun  model  pembinaan khusus  bagi  narapidana  teroris  yang  sistematis  komprehensif,  humanis,  dan  dan berkesinambungan.  Selain  itu,  BNPT  dan  Ditjen  Pemasyarakatan  perlu meningkatkan  pelatihan  bagi  petugas  pemasyarakatan  untuk  meningkatkan pemahaman  mereka  terhadap  berbagai  aspek  khusus  dari  pembinaan  narapidana terorisme.
Kata kunci: Deradikalisasi; Narapidana Teroris; Pembinaan

## Pendahuluan
Direktorat  Jendral  Pemasyarakatan  (Ditjen  Pas)  memiliki  peran  yang  sangat strategis  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  terorisme.  Ditjen  PAS  memiliki  fungsi dalam  proses  pembinaan  narapidana  termasuk  narapidana  teroris  agar  pada  saat  bebas nanti napi tidak mengulangi lagi tindak pidananya dan menjadi warga negara yang baik yang  berlaku  sesuai  norma  dan  peraturan  yang  berlaku.  Upaya  Direktorat  Jendral Pemasyarakatan  (Ditjen  Pas)  terhadap  narapidana  teroris  antara  lain  adalah dilakukannya  profiling,  assesment  dan  Penelitian  Kemasyarakatan  untuk  menentukan penempatan serta penentuan program pembinaan yang tepat bagi narapidana terorisme. Selain  itu,  Ditjen  PAS  juga  telah  melakukan  pemisahan  narapidana  teroris  di  blok khusus,  serta  melakukan  program  deradikalisasi,  yang  mencakup  penyuluhan  agama, conflict managemen trainning, life skill,serta pembinaan nasionalisme.
Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme,  yang  kemudian  disahkan  menjadi Undang-Undang  No.  15  Tahun  2003  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana Terorisme.
Dengan dikeluarkannya undang-undang ini tentang pencegahan dan pemberantasan  terorisme  tersebut  maka  akan  membuat  para  aparat  penegak  hukum dalam  melawan  terorisme  lebih  mudah.  Dalam  pencegahan  terhadap  teroris  perlu dilakukan  dengan  cara  melawan  gagasan  pemikiran  mereka  yang  mana  hal  tersebut menjadi senjata mereka dalam melawan aparat penegak hokum. Menyikapi hal tersebut Pembinaan  narapidana  kasus  terorisme  di  indonesia  memang  dihadapkan  pada  banyak tantangan  mulai  dari  over  kapasitas  sampai  dengan  permasalahan  Sumber  Daya Manusia  (SDM).  Masalah  over  kapasitas  dengan  tempat  hunian  yang  sangat  terbatas mempersulit penempatan sekaligus meningkatkan ketegangan. Implikasi lainnya adalah penempatan  narapidana  teroris  di  lapas  yang  sama  dengan  narapidana  lainnya  juga beresiko  menimbulkan  gesekan  dengan  antar  narapidana,  sebagaimana  terjadi  pada kericuhan  yang  melibatkan  narapidana  kasus  terorisme  di  Lapas  Lowokwaru  Malang pada 8 Agustus 2015. Ada indikasi bahwa narapidana teroris yang ditempatkan di Lapas Lowokwaru  tidak  mau  bersosialisasi  dengan  narapidana  lain  selama  menghuni  lapas tersebut.  Tantangan  selanjutnya  ialah  kurangnya  kulitas  maupun  kuntitas  SDM  di
Lapas. Untuk membina narapidana kasus biasa saja petugas masih kurang baik kualitas maupun  kuntitasnya,  apalagi  untuk  narapidana  khusus  seperti  terorisme,  narkoba,  dan korupsi.  Tantangan  lainnya  belum  adanya  program  pembinaan  khusus,  keterbatasan data, dan informasi tentang terpidana terorisme. Serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.  Kondisi  tersebut  memberi  satu  pemikiran  bagi  kita  bahwa  narapidana  kasus terorisme  harus  medapatkan  perlakuan  yang  bersifat  khusus,  dalam  arti  bahwa perlakuan terhadap naraidana kasus terorisme tidak dapat disamakan dengan perlakuan terhadap narapidana kasus lainnya.
Penanganan  terorisme  sebagai  kejahatan  luar  biasa  ( extra  ordinary  crimes ) memerluan  usaha  ekstra  keras  ( extra  ordinary  efforts ).  Setiap  instansi  penegak  hukum memiliki  informasi  yang  bervariasi  sesuai  dengan  bidang  tugasnya  masing-masing. Kerjasama antar instansi terkait akan sangat  mendukung keberhasilan pemasyarakatan. Kerjasama  semua  pihak  terkait  mutlak  diperlukan agar terorisme  di  indonesia maupun di  negara  manapun  dapat  segera  di  berantas.  Sejak  tahun  2005,  BNPT  telah  berupaya mengadakan  kerjasama  dengan  Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI  melalui penandatanganan  MoU  dengan  Direktorat  Jendral  Pemasyarakatan.  Kerjasama  ini difokuskan  pada  upaya  deradikalisasi  di  dalam  lapas,  deradikalisasi  di  luar  lapas pembinaan  kemampuan  petugas  lapas,  dan  perlindungan  terhadap  aparat  penegak hukum.  Menjadi  menarik  untuk  dilihat  sejauh  mana  kerjasama  antara  stakeholder semacam  ini  mampu  mendukung  upaya  deradikalisasi  narapidana  teroris  yang  di tematkan di Lembaga Pemasyarakatan (dan HAM, 2016).
Penelitian ini, menghimpun data dan informasi mengenai pembinaan di lapas saat ini terhadap tindak pidana terorisme, sehingga memunculkan pertanyaan a) Bagaimana implementasi  pembinaan  terhadap  tindak  pidana  terorisme  yang  diselenggarakan  di Lembaga  Pemasyarakatan?,  b)  Hal-hal  apa  saja  yang  perlu  dilakukan  untuk meningkatkan kualitas pembinaan bagi narapidana teroris di Lembaga Pemasyarakatan?

## Metode Penelitian
Adapun  metode  penelitian  yang  penulis  gunakan  adalah  metode  penelitian kualitatif dan  kajian pustaka atau studi kepustakaan. Pendekatan kualitatif yaitu sebuah konsep  yang  meliputi  beberapa  bentuk  penyelidikan  dalam  memberikan  pemahaman kepada  peneliti  dan  menjelaskan  fenomena  sosial  yang  terjadi  di  dalam  lingkungan Lembaga  Pemasyarakatan.  Penelitian  kualitatif  ini  digunakan  dimana  peneliti  sangat bergantung  pada  informasi  dari  partisipan/objek  dalam  ruang  lingkup  yang  luas, pertanyaan  yang  bersifat  umum,  pengumpulan  data  yang  sebagian  besar  terdiri  atas kata-kata  atau  teks  dari  partisipan,  menjelaskan  dan  melakukan  analisa  terhadap  kata- kata dan melakukan penelitian secara subjektif.
Sebagaimana  Keputusan  Ditjenpas  Nomor:  Pas-172.PK.01.06.01  Tahun  2015 Tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris  pada keputusan ditjenpas menjelaskan tentang  standar  pemidanaan  narapidana  yang  mana  hal  ini  perlu  dilakukan  pengkajian lebih  dalam  dan  tentunya  pasti  diperlukan  berbagai  macam  referensi  buku  dan  jurnal yang  lebih  dalam  lagi  Sedangkan  kajian  pustaka  atau  studi  kepustakaan  yaitu
dilakukannya  pengkajian  yang  berisi  teori-teori  yang  relevan  dengan  masalah-masalah peneliti dari berbagai sumber baik dari buku-buku, artikel-artikel yang di publikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah.
O0 Kajian pustaka ini berfungsi untuk membangun konsep atau kerangka berfikir yang  menjadi  dasar  studi  dalam  penelitian.  Kajian  pustaka  merupakan  kegiatan  yang wajib  dalam  penelitian,  khususnya  penelitian  akademik,  sehingga  dengan memnggunakan  metode  penelitian  ini  penulis  dapat  dengan  mudah  menyelesaikan masalah yang hendak di teliti.

## Hasil dan Pembahasan
Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyatakan “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut  LAPAS  adalah  tempat  untuk  melaksanakan  pembinaan  Narapidana  dan  Anak Didik  Pemasyarakatan...”  (RI,  1995).  adalah  suatu  kegiatan  untuk  melakukan pembinaan  warga  binaan  pemasyarakatan  berdasarkan  sistem,  kelembagaan,  dan  cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana (RI, 1995).
Tujuan  sistem  Pemasyarakatan  sebagaimana  ditetapkan  dalam  Pasal  2  Undang- undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  menyatakan  “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan  agar  menjadi  manusia  seutuhnya,  menyadari  kesalahan,  memperbaiki diri,  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh lingkungan  masyarakat,  dapat  aktif  berperan  dalam  pembangunan,  dan  dapat  hidup secara  wajar  sebagai  warga  yang  baik  dan  bertanggung  jawab”.  Yang  artinya  bahwa tujuan  akhir  sistem  pemasyarakatan  adalah  bersatunya  kembali  Warga  Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat, senbagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, sehingga keberadaan mantan Warga Binaan di masyarakata nantinya dihaapkan mau  dan  mampu  untuk  ikut  membangun  masyarakat  dan  bukan  sebaliknya  justru menjadi penghambat dalam pembangunan.
Kebijakan  dan  managemen  lapas  berada  dibawah  Ditjen  PAS  Kementerian Hukum  dan  HAM  RI.  Direktorat  Jendral  Pemasyarakatan  memiliki  wewenang  dalam manajemen  Lembaga  Pemasyarakatan,  Rumah  Tahanan  Negara  dan  Balai Pemasyarakatan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kalapas adalah pegawai negeri, yang bertugas melaksanakan program perawatan dan rehabilitasi tahanan, mengatur tata tertib,  menjatuhkan  dan  memberikan  hukuman  disiplin  bagi  tahanan  yang  melanggar peraturan  tata  tertib  serta  menjaga  agar  tahanan  tidak  melarikan  diri.  Bapas  mengatur persiapan  dan  program  asimilasi  (proses  pembinaan  napi  yang  dilaksanakan  dengan membaurkan  napi  dala  kehidupan  masyarakat),  mengawasi  Cuti  Menjelang  Bebas (CMB), Pembebasan Bersyarat, dan Pembebasan penuh (Manik, 2020).
Berkembangnya  pola  dan  jenis  kejahatan  di  Indonesia  seperti  narkoba,  korupsi, terorisme,  dan  kejahatan  lainnya  secara  langsung  memengaruhi  pelaksanaan  sistem Pemasyarakatan.  Tentunya  kondisi  tersebut  langsung  diantisipasi  oleh  Direktorat
Jendral  Pemasyarakatan  dengan  melakukan  langkah  strategis,  teknis,  dan  sistematis, yakni dengan membuat prosedur tetap (Protap) Narapidana Resiko Tinggi. Narapidana yang  di  identifikasi  sebagai  Narapidana  Resiko  Tinggi  dalam  protap  tersebut  adalah narapidana  yang  dipidana  karena  kejahatan  terorisme,  narkoba,  dan  korupsi  atau berdasarkan  penetapan  dari  Direktorat  Jendral  Pemasyarakatan.  Upaya  pemidanaan terhadap  pelaku tindak  pidana  kasus  terorisme  perlu  pembinaan  yang  khusus  (Septian, 2012).  Penanganan  terorisme  sebenarnya  suatu  perlawanan  yang  ditujukan  kepada ideologi  yang  dianut  teroris  beserta  penyebarannya.  Progam  deradikalisasi  menjadi penting  karena  memiliki  peran  untuk  melepaskan  ideologi  yang  dianut  oleh  radikalis- teroris dengan menggantikannya dengan ideologi Pancasila (Febriyansah, Khodriah, & Kusuma,  2017).  Identifikasi  ini  dimaksudkan  untuk  mempermudah  perlakuan pembinaan  dan  pengamanan  yang  akan  diterapkan,  termasuk  bagaimana  merumuskan tindakan  yang  perlu  dilakukan  apabila  ada  narapidana  yang  terindikasi  Resiko  Tinggi akan  melarikan  diri,  melakukan  pelanggaran,  dan/atau  mengidap  penyakit  menular. Protap  tersebut  secara  umum  berpedoman  pada  keputusan  Direktur  Jendral Pemasyarakatan  Nomor:  E.22.PR.08.03  Tahun  2001  Tentang  Prosedur  Tetap Pemasyarakatan.  Oleh  karena  itu,  hal-hal  yang  diatur  dalam  protap  ini  bersifat  khusus terkait dengan Narapidana Resiko Tinggi, sedangkan hal-hal lain tetap berlaku (Golose, 2009).
Untuk  menangani  risiko  tinggi  Ditjen  Pemasyarakatan  telah  menetapkan Peraturan  Dirjen  Pemasyarakatan  Nomor  PAS-  58.OT.03.01  Tahun  2010  tentang Prosedur  Tetap  Perlakuan  Narapidana  Risiko  Tinggi  (Protap  Pelakuan  Narapidana Risiko  Tinggi).  Narapidana  risiko  tinggi  harus  mendapatkan  perlakuan  khusus  untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan risiko yang ditimbulkan (Haryono, 2017a).
• Narapidana  adalah  terpidana  yang  menjalani  hilang  kemerdekaan  di  Lembaga Pemasyarakatan.
• Narapidana  Resiko  Tinggi  adalah  Narapidana  yang  melalui  penilaian  memenuhi kualifikasi A dan kualifikasi B.
• Kualifikasi  A  adalah  penilaian  terhadap narapidana  tertentu  yang  memuat  penilaian memenuhi  salah  satu  hal  yang  berhubungan  dengan  jaringan  yang  masih  aktif, kemampuan mengakses senjata dan bahan peledak , memiliki catatan melarikan diri, memiliki akses dan pengaruh di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
• Pembinaan  adalah  semua  usaha  yang  ditujukan  untuk  memperbaiki  dan meningkatkan kepribadian dan kemandirian narapidana.
• Perawatan  adalah  semua  usaha  yang  ditujukan  untuk  memberikan  pelayanan  yang berhubungan dengan kesehatan narapidana.
• Pengamanan adalah segala usaha dan kegiatan dalam rangka memberikan perlakuan, perlindungan,  dan  pengayoman  kepada  narapidana  serta  penegak  hukum  terhadap setiap ancaman dan gangguan.
Sebagai panduan bagi UPT Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembinaan narapidana  teroris,  pada  tahun  2015  Ditjen  PAS  telah  mengeluarkan  Keputusan
Ditjenpas  Nomor:  Pas-172.PK.01.06.01  Tahun  2015  Tentang  Standar  Pembinaan Narapidana Teroris tersebut secara umum terdiri dari sejumlah program yaitu:
• Program Masa Pengenalan Lingkungan
• Program Profiling
• Program Assesment Resiko
• Program Litmas Bapas
• Program Kesadaran Beragama
• Program Kesadaran Hukum
• Program Kemampuan Intelektual
• Program Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
• Program Konseling
• Program Kesehatan Jasmani
• Program Pembinaan Kemandirian
Merujuk pada Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02- PK.04.10 Tahun 1990  tentang  Pola  Pembinaan  Narapidana  atau  Tahanan,  disebutkan  bahwasanya  agar pembinaan warga binaan pemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib dan mencapai  tujuan  yang  diharapkan,  maka  diperlukan  sarana  yang  memadai  baik  fisik maupun  non  fisik.  Bahan-bahan  pendukung  itu  meliputi  buku-buku  pelajaran,  alat-alat bantu  pengajaran,  perlengkapan  latihan  keterampilan,  buku-buku  pegangan  atau petunjuk, dan lain sebagainya yang sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga  Pemasyarakatan.Lembaga  Pemasyarakatan  mempunyai  tugas  pembinaan  dan pembimbingan  terhadap  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (WBP)  agar  menyadari kesalahannya  dan  tidak  lagi  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum  serta  dapat  aktif dan  produktif  dalam  pembangunan  (Mareta,  2018).  Proses  pemasyarakatan  bagi narapidana teroris bertujuan untuk membina dan mendidik mereka menjadi orang yang lebih baik. Pemidanaan terhadap para pelaku terorisme merupakan kajian penting dalam menjaga  kestabilan  keamanan  dikemudian  hari.  Hal  ini  menjadikan  pemasyarakatan sebagai  tempat  yang  memiliki  peranan  dalam  upaya  untuk  melakukan  pembinaan khusus  terhadap  narapidana  teroris  agar  tidak  mengulangi  perbuatannya.  Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas  pengayoman yang merupakan tempat  untuk  mencapai  sistem  pemasyarakatan  melalui  rehabilitasi  dan  reintegrasi. Program pembinaan di Lapas bertumpu pada konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsep rehabilitasi dilakukan di lembaga pemasyarakatan sedangkan konsep reintegrasi sosial  dilakukan  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan  maupun  di  luar  lembaga pemasyarakatan.  Program  ini    program  ini  bagi  narapidana  teroris  bertujuan  untuk memutus mata rantai kejahatan melalui internalisasi nilai-nilai yang di lakukan di dalam lembaga  pemasyarakatan,  sehingga  ketika  mantan  narapidana  teroris  kembali  ke masyarakat tidak melakukan aksi-aksi terorisme (Rini & Kurniawan, 2019). Pembinaan narapidana  terorisme  juga  bertujuan  untuk  menghilangkan  unsur-unsur  radikal  dari ajaran yang di anut oleh teroris (HAM, 2016).
Istilah teroris “pelaku” dan terorisme “dan aksi berasal dari kata latin terere yang kurang  lebih  memiliki  arti  menggetarkan  atau  membuat  getar.  Sebagaimana  dalam Black  Laws  Dictionary yang  dikemukakan  oleh  muladi  “ Tindak  Pidana  terorisme adalah  suatu  kegiatan  yang  melibatkan  unsur  kekerasan  yang  menimbulkan  efek bahaya  bagi  kehidupan  manusia  yang  melanggar  hukum  pidana,  dan  jelas  untuk mengintimidasi  masyarakat  sipil,  mempengaruhi  kebijakan  pemerintah,mempengaruhi penyelenggaran negara dengan cara melakukan pembunuhan dan penculikan”.
Pembinaan  narapidana  terorisme  bertujuan    agar  narapidana  sadar  akan perbuatannya  sehingga  pada  saat  kembali  ke  dalam  masyarakat  ia  akan  menjadi  baik, baik  dari  segi  keagamaan,  sosial  budaya  maupun  moral  sehingga  akan  tercipta keserasian  dan  keseimbangan  di  tengah-tenah  masyarakat  (Haryono,  2017b).  secara umum  pembinaan  tetap  mengacu  pada  10  prinsip  pemasyarakatandan  dan  ruang lingkupnya  tetap  mengacu  pada  PP  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  pembinaan  dan pembimbingan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan,  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan kualitas ketakwaan, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Warga Binaan Pemasyarakatan. Adapun pembinaan yang di lakukan meliputi:
• Pembinaan Kepribadian
• Pembinaan Kemaandirian
• Pembinaan kesadaran berbangsa dan Bernegara
Untuk  pembinaan  napi  teroris  petugas  harus  paham  bahwa  perlakuan  terhadap mereka  juga  ada  perlakuan  khusus  baik  dalam  pengawasan  maupun  pembinaan perlakuan  terhadap  mereka  lebih  bersifat  persuasif  namun  tidak  mengesampingkan kewaspadaan  pengamanan.  Dalam  pelaksanaan  program  pembinaan  di  lembaga pemasyarakatan,  terdapat  perlakuan  khusus  bagi  narapidana  terorisme.  Perlakuan khusus antara lain:
• Mendapatkan pengawasan langsung dari petugas
• Ditempatkan  dalam  sel/kamar  atau  one  man  one  sel  khusus  yang  terpisah  dari narpidana yang lain
• Mendapatkan bantuan secara khusus dari BNN
• Relatif sulit mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat
Tabel 1 Jumlah Narapidana Teroris di Kantor Wilayah No Kantor Wilayah Narapidana Teroris 1 Banten 73 2 Jawa Tengah 73 3 Jawa Barat 42 4 Jawa Timur 35 5 Sulawesi Selatan 11 6 Lampung 3 7 Nusa Tenggara Timur 3 8 DKI 2 9 Riau 2 10 Sulawesi Tengah 2 11 Sumatra Selatan 2 12 D.I.Y 1 13 Gorontalo 1 14 Jambi 1 15 Kalimantan Barat 1 16 Kalimantan Tengah 1 17 Sulawesi Barat 1 18 Sulawesi Tenggara 1 19 Sumatera Barat 1 Jumlah 256
Berdasarkan  data  Ditjenpas  narapidana  teroris  sampai  dengan  Maret  2017 berjumlah  256  orang  yang  tersebar  di  19  Kantor  Wilayah  (SDP,  2017).  Penyebaran narapidana  teroris  terbanyak  terdapat  di  pulau  jawa  yaitu  226  narapidana  teroris  yang tersebar  di  6  Kantor  Wilayah  (Banten,  DKI,  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah,  D.I.Y,  Jawa Timur)  sedangkan  selebihnya  30  narapidana  teroris  tersebar  di  13  Kantor  Wilayah seluruh Indonesia (SDP, 2017).
Di  indonesia  sendiri  proses  pembinaan  terhadap  narapidana  teroris  di  lembaga pemasyarakatan  dilaksanakan  sebagai  bagian  dari  upaya  deradikalisasi  narapidana terorisme.  Deradikalisasi  merupakan  suatu  proses  atau  upaya  untuk  menghilangkan radikalisme  atau  segala    upaya  untuk  menetralisir  paham-paham  radikal  melalui pendekatan  disipliner  seperti  hukum,  agama  psikologi,  dan  sosial  budaya  bagi  mereka yang diengaruhi paham radikal dan/atau pro kekerasan (Rochmawanto, 2018).
Program  deradikalisasi  bagi  narapidana  terorisme  di  indonesia  di  pilih  sebagai strategi  soft  approch  yakni  pendekatan  yang  komprehensif,  persuasive,  penuh kelembutan  dan  kasih  sayang.  Program  deradikalisasi  ditujukan  sebagai  usaha  “harm reduction” yang ditujukan bagi segelintir anak bangsa yang telah terpapar dan tergabung
secara  aktif  dalam  melakukan  aksi  terorisme  baik  secara  individu  maupun  kelompok dan mengatasnamakan agama (Asrori, 2019).
Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  (BNPT)  sebagai  lembaga  non kementerian yang bertanggungjawab dalam penanggulangan terorisme di indonesia, pun menggunakan strategi deradikalisasi dalam melaksanakan tugasnya, yang bekerjassama dengan  berbagai  pihak  seperti  Polisi,  Lembaga  Pemasyarakatan,  Kementerian  Agama, Kemenkosesra, Ormas dan lain sebagainya (Zuhri, 2017). Program deradikalisasi terdiri dari:
• Reedukasi adalah  penangkalan  dengan mengajarkan  pencerahan  kepada  masyarakat dalam  memberikan  pemahaman  tentang  paham  radikal  sehingga  tidak  terjadi pembiaran  berkembangnya  paham  tersebut.  Bagi  para  terpidana  kasus  terorisme, reedukasidilakukan  dengan  memberikan  pencerahan  terkait  dengan  doktrin-doktrin menyimpang yang mengajarkan kekerasan sehingga mereka sadar bahwa melakukan kekerasan  seperti  bom  bunuh  diri  bukanlah  jihad  yang  diidentikan  dengan  aksi terorisme.
• Rehabilitasi  memiliki  dua  makna.  pertama,  pembinaan  kemandirian  yang  artinya pembinaan  ini  guna  melatih  dan  membina  mantan  narapidana  dengan mempersiapkan  keahlian  dan  keterampilannya  agar  setelah  mereka  keluar  dari lembaga  pemasyarakatan,  mereka  sudah  memiliki  keahlian  dan  bisa  membuka lapangan  pekerjaan.  Kedua,  Pembinaan  kepribadian  adalah  melakukan  pendekatan dengan berdialog kepada para napi teroris agar mindset mereka bisa diluruskan serta memiliki  pemahaman  yang  komprehensif  serta  dapat  menerima  pihak  yang berbedadengan mereka.
• Kemudian,  untuk  memudahkan  mantan  narapidana  dan  narapidana  teroris  kembali dan  berbaur  ke  tengah  masyarakat,  BNPT  juga  membimbing  mereka  dalam bersosialisasi dan menyatu kembali dengan masyarakat (resosialisasi dan reintegrasi) (Febriyansah et al., 2017).
Tetapi  pada  pelaksanaannya  konsep  pembinaan  berbasis  rehabilitasi  dan reintegrasi  sosial  hingga  saat  ini  belum  menunjukan  hasil  yang  optimal. ketidakkeberhasilan  pembinaan  terhadap  narapidana  teroris  dapat  dilihat  pada  banyak residivis yang mengulangi kembali perbuatannya. Doktrin yang di anut oleh narapidana teroris  ini  sulit  dihilangkan  meskipun  ia telah menjalani  pembinaan  di  dalam lembaga pemasyarakatan (Wicaksono & Putrajaya, 2020). Contohnya saja seperti kasus bom bali yang terjadi pada tahun 2002,yang mana pihak kepolisian telah menahan dan mengadili sekitar  700  tersangka  teroris,  kebanyakan  dari  mereka  diadili  karena  terbukti  bersalah dan  terlibat  dalam  kasus  terorisme.  Dari  270  narapidana  yang  dibebaskan  setelah menjalani  masa  hukuman  mereka,  28  di  antaranya  kembali  di  tangkap  atau  ditembak mati dalam operasi polisi. Angka 10% ini sebenarnya masih dapat terus meningkat jika kita  menyertakan  kelompok  besar  residivis  terkait  dengan  terorisme,  8  diantaranya direkrut  disaat  mereka  di  penjara.  Dan  3  residivis  lainnya  yang  merupakan  pengedar narkotik yang direkrut oleh imam Samudra dan Amrozi di Lapas Kerobokan Bali pada
tahun 2004 yang kemudian pada tahun 2012 di tangkap dalam kasus perencanaan bom bali 3.
Secara umum, pola perlakuan terhadap narapidana terorisme selama ini memang belum  bersifat  spesifik.  Pola  perlakuan  terhadap  mereka  masih  dipersamakan  dengan pola  perlakuan  terhadap  narapidana  kasus  yang  lain.  Deradikalisasi  dalam  konteks pembinaan  bagi  narapidana  terorisme  di  lembaga  pemasyarakatan  selama  ini  memang belum  memiliki  format  yang  baku.  Misalnya  saja,  program  deradikalisasi  yang tampaknya  baru  haya  sebatas  ikrar  tertulis  untuk  tidak  mengulangi  perbuatan  dan mengakui  NKRI  sebagai  negaranya.  Pernyataan-pernyataan  tersebut  biasanya  hanya disampaikan sebatas persyaratan administrasi untuk mengajukan remisi. Ikrar ini hanya memiliki kekuatan moral tanpa ada kekuatan hukum yang mengikatbagi mereka. Selain itu,  masih  ada  ketidaksamaam  kebijakan  disetiap  lembaga  pemasyarakata  yang membina narapidana terorisme. Walaupun sebenarnya direktorat Jendral Pemasyarakatan  telah  menetapkan  standar  perlakuan  (Prosedur  Tetap)  terhadap narapidana  resiko  tinggi  (termasuk  di  dalamnya  narapidana  terorisme).  Dalam pelaksanaannya  memang  protap  ini  belum  dapat  Di  implementasikan  secara  efektif karena  beberapa  kendala  seperti  kurangnya  sosialisasi,  belum  adanya  pelatihan  bagi petugas tentang adanya protap ini, dan belum memadainya sarana pendukung (Isnawan, 2018).
Selanjutnya,  belum  terintegrasinya  penanganan  terhadap  pelaku tindak  kejahatan terorisme, yang arti bahwa penanganan terhadap pelaku terorisme seakan berhenti pada saat  mereka  telah  tertangkap  atau  dijatuhi  pidana.  Perhatian  terhadap  bagaimana memperlakukan  pelaku  kejahatan  terorisme  yang  telah  di  jatuhi  pidana  (di  dalam penjara) sering terabaikan. Dan seakan-akan penanganan terhadap mereka semata-mata menjadi tanggungjawab petugas pemasyarakatan.
Dalam hal ini yang menjadi perhatian adalah belum adanya petugas khusus untuk membina  narapidana  terorisme.  Petugas  khusus  sangat  di  perlukan  untuk memaksimalkan pembinaan bagi narapidana terorisme. Petugas khusus harus memenuhi syarat  berupa  kecakapan  untuk  memimpin  dan  membina  narapidana  terorisme  dan kelebihan  dibidang  agama  yang  mana  hal  ini  untuk  menyeamakan  persepsi  tentang agama  khususnya  islam  sebagai  ajaran  yang  damai  dan  menurunkan  akidah  dari narapidana  terorisme.  Pelatihan  terhadap  petugas  lapas  dalam  membina  narapidana teroris  memang  diperlukan  perhatian  khusus  mengingat  karakteristik  kejahatan terorisme  itu  sendiri,  diperlukan  perhatian  deradikalisasi  secara  khusus  bagi  petugas lapas yang menjadi garis depan dalam pembinaan narapidana terorisme. Deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan yang dilaksanakan utnuk  menghilangkan  atau  mengurangi  dan  membalikan  pemahaman  radikal  terorisme yang telah terjadi.
Deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan  yang  dilaksanakan  utnuk  menghilangkan  atau  mengurangi  dan membalikan  pemahaman  radikal  terorisme  yang  telah  terjadi.  Program  deradikalisasi yang  selama  ini  dilakukan  oleh  Ditjen  PAS  dalam  membina  napi  teroris  masih  belum
mampu  menjalankan  prosedur  yang  sesuai  bagi  pembinaan  narapidana  teroris, khususnya narapidana yang digolongkan sebagai “garis keras” dengan derajat pemikiran radikal  yang  relatif  tinggi.  Misalnya,  dalam  proses  awal  assesment  napi  teroris  yang baru  masuk  ke  lapas  sesungguhnya  menjadi  kunci  awal  untuk  mengenali  sekaligus menggali  profil  dari  napi  teroris  itu.hal  ini  sdah  sesuai  dengan  Permenkumham  no.12 Tahun  2013  Tentang  Assesment  Resiko  dan  Assesment  Kebutuhan  Bagi  Narapidana dan Klien Pemasyarakatan yang menjadi panduan bagi pegawai lapas.

## Kesimpulan
Secara umum, pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan  tidak  berjalan  optimal  karena  adanya  konsep  pembinaan  yang umumnya  tidak  dibedakan  dengan  narapidana  non  teroris,  belum  optimalnya pelaksanaan  standar  pembinaan  yang  telah  ada,  minimnya  sarana  dan  prasarana  yang ada, pasifnya narapidana itu sendiri, belum terintegrasinya penanganan terhadap pelaku kejahatan  terorisme,  kurangnya  pelatihan  bagi  petugas  lapas,  serta  budaya  masyarakat yang terkadang masih relatif sulit menerima mantan napi teroris setelah mereka keluar dari lapas.

## BIBLIOGRAFI
Asrori,  Saifudin.  (2019).  Disengagement  Dari  Jebakan  Terorisme;  Analisis  Proses Deradikalisasi  Mantan  Napi  Teroris. Kordinat.  Jurnal  Komunikasi  Antar Perguruan Tinggi Agama Islam , 18 (2), 314–338.
Febriyansah, Mochamad Nurhuda, Khodriah, Lailatul, & Kusuma, Raka. (2017). Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane  Semarang. Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Negeri  Semarang , 3 (1),  91– 108.
Golose,  Petrus  Reinhard.  (2009). Deradikalisasi  terorisme:  humanis,  soul  approach, dan menyentuh akar rumput . Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
HAM,  Balitbang  Hukum  dan.  (2016). Pembinaan  Narapidana  Teroris  Dalam  Upaya Deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan . Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya.
Haryono.  (2017a).  Kebijakan  Perlakuan  Khusus  Terhadap  Narapidana  Risiko Pemasyarakatan  Kls  Iii  Gn.  Sindur). Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  Hukum , Vol.11 No. (Jakarta), 231–247.
Haryono,  Haryono.  (2017b).  Kebijakan  Perlakuan  Khusus  terhadap  Narapidana  Risiko Tinggi di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kls III Gn. Sindur). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 11 (3), 231–247.
Isnawan,  Fuadi.  (2018).  Program  Deradikalisasi  Radikalisme  dan  Terorisme  Melalui Nilai-Nilai  Luhur  Pancasila. FIKRI:  Jurnal  Kajian  Agama,  Sosial  Dan  Budaya , 3 (1), 1–28.
Manik,  Ruth  Elisabeth.  (2020).  Peran  Pembinaan  Dan  Perlakuan  Khusus  Narpidana High  Risk  (Terorisme)  Pada  Lembaga  Pemasyarakatan. Jurnal  Ilmiah Pemasyarakatan .
Mareta,  Josefhin.  (2018).  Rehabilitasi  Dalam  Upaya  Deradikalisasi  Narapidana Terorisme. Masalah-Masalah Hukum , 47 (4), 338–356.
RI, Departement Direktorat Jenderal Hukum dan Kehakiman. (1995). Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (pp. 1–22). pp. 1–22.
Rini,  Dian  Eko,  &  Kurniawan,  Teguh.  (2019).  Deradikalisasi  Teroris  melalui  Lapas Supermaksimum  Security  dari  Perpective  Implementasi  Kebijakan. Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area , 7 (2), 42–57.
Rochmawanto,  Munif.  (2018).  Sistem  Pembinaan  Narapidana  Terorisme  Di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan. Jurnal Independent , 6 (1), 109–112. SDP. (2017). Sistem Database
Pemasyarakatan. Retrieved from http://smslap.ditjenpas.go.id/
Septian,  Farid.  (2012).  Pelaksanaan  Deradikalisasi  Narapidana  Terorisme  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang. Jurnal Kriminologi Indonesia , 7 (1).
Wicaksono,  Reki,  &  Putrajaya,  Nyoman  Serikat.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Pasal  43d UU  No  5  Tahun  2018  Pelaksanaan  Dan  Kendala  Deradikalisasi  Sebagai  Upaya Penanggulangan Terorisme. Jurnal Spektrum Hukum , 17 (1), 49–58.
Zuhri,  Saefudin.  (2017).  Kebijakan  Deradikalisasi  Terorisme  oleh  BNPT:  Perspektif Spektrum Politik. Jurnal Ilmu Kepolisian , 11 (2), 7.