## Jurnal Hukum tora : Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat
Volume 8 Issue 1, 2022 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Upaya  Hukum  Keimigrasian  Dan  Peranan  Keimigrasian Dalam  Mengantisipasi  Kejahatan  Transnasional  Di Negara Indonesia
Adelia Nur Asshilah 1 , Ahmad Ali Khadafi 2 , M. Arif Fadly 3 , Thesar Kurnia 4
1. Faculty of Law, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Indonesia. E-mail: adelial343@gmail.com
2. Faculty of Law, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Indonesia.
3. Faculty of Law, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Indonesia.
4. Faculty of Law, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Indonesia.
Abstract: Immigration is a matter of traffic of people entering or leaving the territory of Indonesia and its supervision in order to maintain the upholding of state sovereignty (Article 1 number 1 of Law No. 6 of 2011). At present the total population of the world in 2019 is 7,714,576,923 and continues to increase of course. It grew 1.07 percent compared to 2018 or increased by 81,757,598 residents. The total age of the world's population according to worldometers is 29.9 years. This is a condition where the cycle of density and traffic in the world is growing and increasing. The largest population is still dominated by China. The Bamboo Curtain country recorded 1,417,930,226 inhabitants. China's total population is five times more than Indonesia's population. In second place, the most population in the world is occupied by India. The population of India is 1,362,483,286 since this article was created and continues to grow. India pursues China, which is only about 50 million people. While in the order of three, the world's super power state stands firmly. The population in Uncle Sam's country is 328,103,440 people. More than 60 million people than Indonesia. Then successively Brazil 211,744,042, Pakistan 202,981,917, Nigeria 198,786,731, Bangladesh 167,343,032, Russia 143,924,908, Mexico 131,659,652, Japan 126,994,989, Ethiopia 109,023,899, Philippines 107,426,589, Egypt 100,403,614, Vietnam 97,029,764, DR Congo 85,561,094, Turkey 82,516,564, Iran 82,476,324, Germany 82,376,971, and Thailand 69,253,920. Indonesia is the 4th rank country with the 4th largest population in the world with a population reaching 257,912,349 if it is estimated to reach 3.44% of the earth's population. With the development of globalization and the increasing economy and population of the earth.  With the development of globalization and the increasing economy and the increasing number of population increases, people migrate to other countries. With the impact of changes in economic cycles in different countries and social mobility and social differentiation as well as social inequality, there will be criminality in each country. Crime is not only economic but also political, social, and also has an impact on state security. With this, immigration must be selective in accepting foreigners to Indonesia, in order to maintain the stability of state security from threats, harassment and external obstacles.
Keywords: Law Enforcement; Foreigners; Immigration; Crime.
How to Site: Asshilah, A. N. ., Khadafi, A. A. ., Fadly, M. A. ., & Kurnia, T. . (2022). UPAYA HUKUM KEIMIGRASIAN DAN PERANAN KEIMIGRASIAN DALAM MENGANTISIPASI KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI NEGARA INDONESIA. Jurnal Hukum to-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat , 8(1), 70–87. https://doi.org/10.55809/tora.v8i1.55
Adelia Nur Asshilah, Ahmad Ali Khadafi, M. Arif Fadly, Thesar Kurnia (2022) Upaya Hukum Keimigrasian Dan Peranan Keimigrasian Dalam Mengantisipasi Kejahatan Transnasional Di Negara Indonesia Jurnal Hukum tora: 8 (1): 70-87

## Introduction
Kejahatan semata-  mata semakin berkembang di kehidupan modern saat ini. Bukan hanya kejahatan yang bersifat di dunia nyata tetapi dalam kehidupan maya contohnya seperti cyber crime , Hacking dan sebagainya. Sehingga akan memicu ketidaknyamanan dalam kehidupan masyarakat. Kemampuan untuk memasuki suatu negara tanpa batas adalah faktor yang menyebabkan munculnya kejahatan modern saat ini. Selain itu tidak terlepas juga dengan perkembangan teknologi dan informasi yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern saat ini. Sehingga dewasa ini kejahatan tidak lagi berada dalam lingkup wilayah suatu negara saja tetapi dapat melampaui batas-batas wilayah negara lainnya. Kejahatan yang melintasi batas wilayah suatu negara tersebut dikenal dengan kejahatan transnasional, sedangkan kejahatan transnasional dalam lingkup multilateral disebut Transnational Organized Crime (TOC). Konsep ini diperkenalkan pertama kali secara internasional pada era tahun 1990-an dalam pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas pencegahan kejahatan transnasional.
Kejahatan Internasional tidak lepas juga dengan pengawasan keimigrasian. Pengawasan keimigrasian sangat berperan penting dalam menjaga keamanan, pengamanan negara dari gangguan yang bersifat eksternal maupun internal. Orang asing harus mentaati apa saja yang di atur dalam Kebijakan selektif keimigrasian serta tunduk pada aturan hukum di Indonesia.Fenomena kejahatan transnasional terorganisir (Transnational Organized Crime) / TOC) terus mengemuka dan membutuhkan perhatian serius dari setiap negara. Bentuk-bentuk TOC -  seperti; penyelundupan manusia (Human Trafficing), aksi-aksi pembajakan, kejahatan internet (Cyber Crime), terorisme, peredaran narkoba (Drug  Trafficking), pencucian uang (Money Loundering), penyelundupan senjata, dan aneka kejahatan ekonomi internasional – semakin berkembang pesat dan telah teridentifikasi sebagai ancaman keamanan baru.   Dalam konsep lama, keamanan merupakan persoalan yang terkait dengan negara (State Survival), sementara TOC melengkapinya dengan menaruh perhatian keamanan sampai pada tingkat individu (Human Security). Dengan demikian, TOC merupakan fokus yang merekatkan negara dan masyarakat. TOC mengancam negara dalam keseluruhan dimensinya dan pada saat yang sama ancaman TOC terkait erat dengan keamanan individu warga negara.  Demikian pula fenomena yang terjadi di Indonesia, kejahatan transnasional membutuhkan pehatian bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengatasinya. Sehingga, kejahatan trasnasional dapat dicegah.
Adelia Nur Asshilah, Ahmad Ali Khadafi, M. Arif Fadly, Thesar Kurnia (2022) Upaya Hukum Keimigrasian Dan Peranan Keimigrasian Dalam Mengantisipasi Kejahatan Transnasional Di Negara Indonesia Jurnal Hukum tora: 8 (1): 70-87

## Discussion

## Pengertian  Hukum  dan  hubungan  hukum  dengan  pengawasan  keimigrasian  serta pemahaman tindak pidana keimigrasian
Hukum secara umum adalah himpunan peraturan-  peraturan yang dibuat oleh yang berwenang,  dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya. 1 Menurut Prof. Dr. Van Kan hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-  kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat. 2 Dan maksud dari pengawasan keimigrasian adalah Pengawasan Keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian. 3 Sebelum kita memulai terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan tindak pidana Keimigrasian Tindak Pidana bidang Keimigrasian, adalah serangkaian perbuatan terlarang oleh undang undang, dan tercela dalam kaitan dengan kegiatan Keimigrasian. Sedangkan yang dimaksud keimigrasi adalah   hal ikhwal  lalu lintas orang yang masuk keluar wilayah Indonesia  serta pengawasannya  dalam rangka menjaga kedaulatan Negara. Bahwa Ketentuan  tentang tindak pidana di bidang Keimigrasian, berjumlah 23 pasal, dan terdapat dalam pasal 113, sampai dengan pasal 136, Undang Undang No.6 Tahun 2011 tentang  KeImigrasian, yang  untuk memudahkan pemahamannya dibagi dalam  2 (dua) kategori  yaitu : berdasarkan Subyek pelaku dan  berdasarkan Pertanggung jawaban pidana. 4
Dari segi Subyek hukum pelaku perseorangan, atau pelaku kelompok orang maupun badan swasta, atau badan  publik, terdapat dalam ketentuan  masing masing sebagai  berikut  Dipidana penjara dan denda, setiap orang yang sengaja keluar atau masuk wilayah  Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh pejabatan Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi, pemeriksaan mana meliputi pemeriksaan dokumen dan identias diri yang sah.
1 Soeroso, R. 2013, Pengantar Ilmu Hukum. 1st ed, Cet. 13, Sinar Grafika, Jakarta.
2 Soeroso, R. 2013, Pengantar Ilmu Hukum. 1st ed, Cet. 13, Sinar Grafika, Jakarta.
3 Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017, Pasal 1 angka 31.
4 http://asa-keadilan.blogspot.com/2014/04/tentang-tindak-pidana-keimigrasian.html, diakses pada hari Kamis (02/05/2019), pukul 23.48 WIB.
Adelia Nur Asshilah, Ahmad Ali Khadafi, M. Arif Fadly, Thesar Kurnia (2022) Upaya Hukum Keimigrasian Dan Peranan Keimigrasian Dalam Mengantisipasi Kejahatan Transnasional Di Negara Indonesia Jurnal Hukum tora: 8 (1): 70-87
Dipidana penjara dan denda, penangung jawab alat angkut yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dengan alat angkutnya, tidak melalui pemeriksaan imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi, dan  penangung jawab alat angkut apabila membawa penumpang, hanya dapat menaikkan atau menurunkan penumpang di tempat pemeriksaan imigrasi,  serta  penangung jawab alat angkut  yang sengaja menaikkan atau menurunkan penumpang yang tidak memalui pemeriksaan  pejabat imigrasi, atau petugas pemeriksa pendaratan di tempat pemeriksaan  imigrasi. 5
Dari segi pertanggungjawban pidana pelaku, baik perseorangan dan kelompok orang maupun badan swasta atau badan pemerintah.
Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksud adalah kesalahan pelaku yang terdiri atas Kesengajaan sebagai niat, dan sengaja karena insyaf akan kemungkinan  terjadi atau tidak terjadinya sesuatu, juga Kelalaian serta sikap batin yang tercela maupun kekhilafan dari pelaku perbuatan yang diuraikan dalam peraturan  pidana,
Bahwa persyaratan  orang asing yang masuk di wilayah Indonesia menurut ketentuan pasal 3, Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang Undang tentang Keimigrasian, antara lain : harus memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, dan memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, serta bukan tergolong orang yang terdaftar dalam daftar penangkalan. 6
Adapun yang harus diperhatikan terkait dengan kebijakan umum dan kebijakan selektif bagi orang asing yang ingin masuk ke wilayah kedaulatan negara Indonesia. Berdasarkan kebijakan selektif ( selective policy ) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia, demikian pula bagi orang asing yang memperoleh Izin Tinggai di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia. Pada prinsipnya, kebijakan selektif ini mengharuskan bahwa hanya orang asing yang bermanfaat yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia;  hanya orang asing yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia; orang asing harus tunduk pada peraturan hukum di Indonesia; orang asing
5 http://asa-keadilan.blogspot.com/2014/04/tentang-tindak-pidana-keimigrasian.html, diakses pada hari Kamis (02/05/2019), pukul 23.48 WIB.
6 http://asa-keadilan.blogspot.com/2014/04/tentang-tindak-pidana-keimigrasian.html, diakses pada hari Kamis (02/05/2019), pukul 23.48 WIB.
Adelia Nur Asshilah, Ahmad Ali Khadafi, M. Arif Fadly, Thesar Kurnia (2022) Upaya Hukum Keimigrasian Dan Peranan Keimigrasian Dalam Mengantisipasi Kejahatan Transnasional Di Negara Indonesia Jurnal Hukum tora: 8 (1): 70-87
yang masuk dan berada di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya.
Berdasarkan prinsip ini, maka hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara, tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat yang dapat masuk dan keluar wilayah Indonesia. Bahkan dalam tafsir lain, pergerakan orang asing tersebut harus dapat sesuai dengan ideologi negara dan tidak mengancam keutuhan bangsa. 7

## Pemahaman tentang Kejahatan Transnasional serta hubungan penegakan hukum keimigrasian di Indonesia.
Menurut G.O.W. Mueller “Kejahatan transnasional adalah istilah yuridis mengenai ilmu tentang kejahatan, yang diciptakan oleh perserikatan bangsa-bangsa bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam hal mengidentifikasikan fenomena pidana tertentu yang melampaui perbatasan internasional, melanggar hukum dari beberapa negara, atau memiliki dampak pada negara lain. Bassiouni mengatakan bahwa kejahatan transnasional atau transnational crime adalah kejahatan yang mempunyai dampak lebih dari satu negara, kejahatan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara lebih dari satu negara, sarana dan prasarana serta metoda-metoda yang dipergunakan melampaui batas-batas teritorial suatu  negara. Jadi istilah kejahatan transnasional dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kejahatan-kejahatan yang sebenarnya nasional (di dalam batas wilayah negara), tetapi dalam beberapa hal terkait kepentingan negara-negara lain. 8 . Kejahatan  yang melintasi  batas  wilayah  suatu  negara tersebut  dikenal  dengan kejahatan  transnasional,  sedangkan  kejahatan transnasional  dalam  lingkup multilateral  disebut Transnational  Organized Crime (TOC). Konsep ini diperkenalkan pertama kali  secara internasional pada  era  tahun  1990-an  dalam  pertemuan Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  yang  membahas pencegahan kejahatan transnasional. 9
PBB mengadakan  konvensi  mengenai  Kejahatan  Lintas  Negara Terorganisir  ( United Nations Convention on Transnational Organized Crime -  UNTOC)  atau dikenal  dengan sebutan Palermo Convention pada plenary meeting ke-62 tanggal 15 November 2000,
7 http://muhammadalvisyahrin.blogspot.com/2018/09/teori-kebijakan-selektif-keimigrasian.html, diakses pada hari Kamis (02/05/2019), pukul 22.34 WIB.
8 http://alfonsiusjojosiringoringo.blogspot.com/2012/12/transnasional-crime.html, diakses pada hari Kamis (02/05/2019), pukul 22.34 WIB.
9 “Kejahatan    Lintas    Negara”,    dalam    www.kemlu.go.id/Pages/lissueDisplay.aspx?IDP=20&l=id,  diakses pada hari Kamis (02/05/2019), pukul 22.34 WIB.
Adelia Nur Asshilah, Ahmad Ali Khadafi, M. Arif Fadly, Thesar Kurnia (2022) Upaya Hukum Keimigrasian Dan Peranan Keimigrasian Dalam Mengantisipasi Kejahatan Transnasional Di Negara Indonesia Jurnal Hukum tora: 8 (1): 70-87
yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations  Convention  Against  Transnational  Organized Crime menyebutkan sejumlah  kejahatan  yang termasuk  dalam  kategori  kejahatan  lintas negara terorganisir,  yaitu  pencucian uang,  korupsi,  perdagangan  gelap tanaman  dan satwa
liar  yang dilindungi,  kejahatan  terhadap  benda  seni  budaya  ( cultural property ), perdagangan manusia, penyelundupan migran serta produksi dan perdagangan gelap senjata api. 10 Berbicara mengenai people smuggling tidak akan terlepas dari masalah imigran illegal atau  imigran  gelap.  Imigran  gelap  pada umunya  adalah  subjek  yang melakukan perpindahan dari suatu negara ke negara lain secara tidak sah  atau tidak menurut hukum yang berlaku. Salah satu faktor yang menyebabkan mereka melakukan imigrasi  secara illegal ,  disebabkan  karena  adanya permasalahan krusial yang mereka hadapi  di  negara  asal  masing  –  masing  yang  dapat  dilihat  dari  perspektif  politik, keamanan,  ekonomi  maupun  pandangan individual,  contohnya  konflik  yang berkecamuk  di  kawasan  Timur  Tengah menyebabkan  hampir sebagian  besar  warga Afghanistan,  Pakistan,  Irak,  Iran melakukan migrasi  dengan tujuan negara Australia. Ketidakstabilan  di negara  asal  bedampak  buruk  pada  perekonomian  yang menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan, tidak    ada    peluang    usaha    serta memburuknya  kesejahteraan  dan  kualitas kehidupan masyarakat,  sehingga mendorong mereka untuk mencari kehidupan yang lebih baik serta mencari peluang bisnis atau pekerjaan  yang lebih baik di  negara lain.  kejahatan transnasional hampir selalu berkaitan dengan kejahatan dengan motif finansial, yang membawa dampak terhadap kepentingan lebih dari satu negara. Kejahatan ini antara lain, perdagangan obat bius (drug trafficking) , kejahatan terorganisir lintas batas negara (transborder organized criminal activity) , pencucian uang (money laundering) , kejahatan finansial (financial crimes) , perusakan lingkungan secara disengaja (willful damage to the environment) , dan lain-lain. 11
Pada tahun 2010, Conference of States Parties (CoSP) UNTOC yang kelima telah mengidentifikasi beberapa Kejahatan Lintas Negara Baru dan Berkembang (New and Emerging Crimes), antara lain cybercrime, identity-related crimes, perdagangan gelap benda cagar budaya, kejahatan lingkungan, pembajakan di atas laut, dan perdagangan gelap organ tubuh. Kejahatan Lintas Negara Baru telah menjadi perhatian dari dunia internasional mengingat jumlahnya yang semakin meningkat dan cara yang semakin
10 “Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Terorganisir”dalam
http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isukhusus/pages/PenanggulanganKejahatanLintasNegara-Terorganisir.aspx, diakses pada hari Kamis (02/05/2019), pukul 22.34 WIB.
11 http://alfonsiusjojosiringoringo.blogspot.com/2012/12/transnasional-crime.html diakses pada hari Kamis (02/05/2019), pukul 22.34 WIB.
Adelia Nur Asshilah, Ahmad Ali Khadafi, M. Arif Fadly, Thesar Kurnia (2022) Upaya Hukum Keimigrasian Dan Peranan Keimigrasian Dalam Mengantisipasi Kejahatan Transnasional Di Negara Indonesia Jurnal Hukum tora: 8 (1): 70-87
beragam. Kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan jenis ini juga sangat besar. 12 Kita lihat di Cina penegakan hukum terkait ekspansi warga negara tiongkok yang melakukan pelanggaran, mau tidak mau harus segera di laksanakan, terutama di bidang keimigrasian. 13

## Kasus Kejahatan Transnasional serta peran Keimigrasian
Adapun beberapa bentuk kasus kejahatan Transnasional yang pernah terjadi di setiap negara termasuk Indonesia yaitu:
Perdagangan orang dan penyelundupan manusia, Isu perdagangan orang dan penyelundupan manusia dapat dikategorikan sebagai isu migrasi ireguler. Isu migrasi ireguler tersebut tetap menjadi isu sentral di dunia, yang selain menyangkut masalah perdagangan orang dan penyelundupan manusia, juga menyangkut isu pengungsi dan pencari suaka. Indonesia juga tidak luput mengalami peristiwa migrasi ireguler. Berdasarkan data UNHCR, pada tahun 2018 terdapat sekitar 14.000 pengungsi dan migran ireguler yang kebanyakan berasal dari Asia Tengah yang terdampar di Indonesia dalam upaya mencapai negara tujuan. 14 Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi ASEAN Melawan Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak-anak, yang ditetapkanmelalui Undang-Undang No.12/2017. Undang-undang tersebut memperluas kewenangan pemerintah untuk mengusut tersangka yang terlibat perekrutan ilegal dan memberikan dasar hukum bagi penegak hukum di Indonesia untuk bekerja sama dengan negara-negara ASEAN lainnya, Seperti dilaporkan lima tahun sebelumnya, Indonesia merupakan salah satu negara asal utama dan pada tataran tertentu menjadi negara tujuan serta transit bagi laki-laki, perempuan, dan anak-anak Indonesia untuk menjadi pekerja paksa dan korban perdagangan seks. Seluruh provinsi (34 provinsi) di Indonesia merupakan daerah asal sekaligus tujuan perdagangan orang.   Pemerintah memperkirakan sekitar 1,9 juta dari 4,5 juta warga Indonesia yang bekerja di luar negeri—kebanyakan dari mereka adalah perempuan— tidak memiliki dokumen atau telah tinggal melewati batas izin tinggal. Situasi ini meningkatkan kerentanan mereka terhadap perdagangan orang. Jumlah sebenarnya jauh lebih besar mengingat banyaknya buruh migran yang secara turun temurun mengelak untuk memenuhi persyaratan penempatan dan izin bekerja ke luar negeri
12 https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara diakses pada hari Kamis (02/05/2019), pukul 22.34 WIB.
13 M Alvi Syahrin: “Eksodus Warga Negara Tiongkok: Antara Kebijakan dan Penyelundupan”. Checkpoint  29–31.
Adelia Nur Asshilah, Ahmad Ali Khadafi, M. Arif Fadly, Thesar Kurnia (2022) Upaya Hukum Keimigrasian Dan Peranan Keimigrasian Dalam Mengantisipasi Kejahatan Transnasional Di Negara Indonesia Jurnal Hukum tora: 8 (1): 70-87
yang diterbitkan oleh pemerintah, yang kerap dilakukan atas hasutan pelaku perdagangan orang. 15
Kejahatan perdagangan dan penyelundupan Narkoba, Kejahatan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang (narkoba) pada umumnya bersifat lintas negara, mengingat produsen, kurir, dan korban bisa berasal dari negara yang berbeda-beda. Untuk itu, diperlukan diperlukan kerja sama internasional karena tidak dapat ditanggulangi oleh satu negara sendiri. Mengingat kondisi geografis dan demografis, Indonesia telah menjadi salah satu negara tujuan dari peredaran narkotika. Indonesia telah menempatkan kejahatan narkoba sebagai high-risk crime dan dalam penanganannya membutuhkan upaya yang luar biasa. Untuk itu Indonesia mendorong kerja sama internasional untuk meningkatkan upaya penanggulangan isu narkoba. 16 Badan Narkotika Nasional (BNN) dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), organisasi PBB untuk urusan narkoba dan kejahatan, memaparkan perkembangan peredaran narkotika di seluruh dunia. Menurut paparan UNODC, Indonesia masuk dalam segitiga emas perdagangan metafetamin atau sabu,BNN mencatat jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia diperkirakan telah mencapai sekitar 3,5 juta orang pada 2017. Sekitar 1,4 juta di antaranya adalah pengguna biasa dan hampir 1 juta orang telah menjadi pecandu narkoba. 17
Kejahatan terhadap eksploitasi ilegal perikanan, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kepentingan besar dalam menjaga wilayahnya dan menegakkan kedaulatan termasuk terhadap kejahatan perikanan. Hal ini sejalan dengan visi Pemerintahan Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dengan memajukan kerja sama maritim melalui diplomasi serta pembangunan kekuatan pertahanan maritim guna mengamankan sumber daya alam kelautan dan zona ekonomi eksklusif. Kerja sama penanggulangan kejahatan perikanan akan mendukung strategi Pemri dalam rangka memperkuat jati diri sebagai negara maritim, yaitu mengintensifkan penegakan hukum dan pengendalian kejahatan perikanan serta kegiatan lain yang merusak laut,  Di tataran multilateral, Indonesia secara konsisten berupaya mengarusutamakan jenis-jenis kejahatan di dalam kejahatan perikanan sebagai tindak pidana transnasional terorganisasi di berbagai forum, Hal ini diperlukan mengingat kejahatan perikanan merupakan jenis kejahatan yang kompleks dan membutuhkan kerja sama internasional dalam penanggulangannya. Selain itu, pengaturan internasional mengenai kejahatan perikanan masih minimal dan belum
15 https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2018/ diakses pada hari Kamis (02/05/2019), pukul 22.34 WIB.
16 https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2018/ diakses pada hari Kamis (02/05/2019), pukul 22.34 WIB.
17 https://news.detik.com/berita/d-4083634/pbb-indonesia-masuk-segitiga-emas-perdagangan-narkoba-dunia  diakses pada hari Kamis (02/05/2019), pukul 22.34 WIB.
Adelia Nur Asshilah, Ahmad Ali Khadafi, M. Arif Fadly, Thesar Kurnia (2022) Upaya Hukum Keimigrasian Dan Peranan Keimigrasian Dalam Mengantisipasi Kejahatan Transnasional Di Negara Indonesia Jurnal Hukum tora: 8 (1): 70-87
terstruktur dengan baik, Upaya-upaya Indonesia dalam pengarusutamaan isu- isu Maritime Transnational Organized Crime dilakukan dalam forum-forum di bawah kerangka United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ), serta dukungan atas dimasukkannya IUU Fishing dalam berbagai resolusi Majelis Umum PBB terkait fisheries. 18 Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, sepanjang 2018, ada 106 kapal yang ditangkap Satgas 115 di wilayah perairan Indonesia. Kapal-kapal tersebut diduga melakukan kegiatan penangkapan ikan ilegal dan tak berizin. Tak hanya kapal dari luar negeri, ada juga sejumlah kapal dari Indonesia yang melakukan kejahatan perairan tersebut. Bahkan, kapal yang paling banyak ditangkap tahun ini berasal dari Indonesia, yakni sebanyak 54 kapal. Selain itu, kapal lainnya menggunakan bendera Vietnam sebanyak 38 kapal, Malaysia 8 kapal, Fililina 5 kapal, dan Togo satu kapal. Jumlah tangkapan kapal di tahun 2018 mengalami penurunan 64 persen dibandingkan 2017 dengan kapasitas pengawasan yang sama. Namun, di sisi lain, dominasi kapal Indonesia menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan kapal-kapal perikanan Indonesia. 19

## Pemahaman tentang tindak Pidana Keimigrasian
Tindak pidana keimigrasian merupa-kan setiap perbuatan yang melanggar peraturan keimigrasian berupa kejahatan dan pelanggaran yang diancam hukuman pidana. Penegakan hukum keimigrasian di wilayah Republik Indonesia baik secara preventif maupun represif ditempuh antara lain dengan melalui tindakan keimigrasian. 20
Adapun Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Keimigrasian Yaitu Pengawasan Keimigrasian, Pengawasan keimigrasian tidak hanya pada saat mereka masuk dan keluar dari wilayah Indonesia, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang menentukan apa yang sedang diselenggarakan yakni mengevaluasi penyelenggaraan dan bilamana perlu  mengambil tindakan korektif sehingga penyelenggaraan itu berlangsung dengan   rencana. 21 Dengan adanya kegiatan pengawasan keimigrasian maka akan lebih cermat lagi dalam menerima orang asing ke Indonesia. Dalam rangka membantu kementeri Hukum dan HAM menjalankan tugas pengawasan orang asing, maka di Kemen-trian Hukum dan HAM dibentuklah Biro Pengawasan Orang Asing.
18 https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara diakses pada hari Kamis (02/05/2019), pukul 22.34 WIB.
19 https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/21/164146426/106-kapal-pelaku-illegal-fishing-ditangkap-sepanjang- 2018-terbanyak-dari diakses pada hari Kamis (02/05/2019), pukul 22.34 WIB.
20 Bambang Hartono, “Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Keimigrasian”  Jurnal Penelitian Hukum 4 http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/download/69/66
21 Bambang Hartono, “Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Keimigrasian”  Jurnal Penelitian Hukum 6 http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/download/69/66
Adelia Nur Asshilah, Ahmad Ali Khadafi, M. Arif Fadly, Thesar Kurnia (2022) Upaya Hukum Keimigrasian Dan Peranan Keimigrasian Dalam Mengantisipasi Kejahatan Transnasional Di Negara Indonesia Jurnal Hukum tora: 8 (1): 70-87
Tugas ini di-laksanakan oleh Direktorat Jenderal Imig-rasi. Sebagai tindak lanjut dari pelaksana-an pengawasan orang asing, kementrian Hukum dan HAM diberi wewenang khusus yang tidak dimiliki oleh instansi lain untuk mengambil tindakan tertentu sebagai suatu tindakan administartif imigrasi terhadap orang asing. 22 Menurut pasal 69 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian adalah “Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah. 23
Tindakan Keimigrasian, Tindakan keimigrasian ini dilakukan sebagai pelaksanaan kebijaksanaan pengawasan di bidang keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Republik Indonesia yang melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku. 24 keimigrasian diluar tindakan hukum pidana  atau penyidikan masuk kategori Tindakan Keimigrasian. Selain menurut ketentuan hukum positif tersebut diatas, juga menurut hukum internasional bahwa tindakan keimigrasian berupa deportasi bukan tindakan hukum pidana dan ini berlaku secara universal pada negara-negara lain di dunia. 25 Semua tahapan-tahapan tindakan keimigrasian, tentu diperlukan adanya suatu landasan yuridis maupun administrasi, sebagai dasar operasional dalam menangani suatu kasus pelanggaran keimigrasian. Oleh karena pada hakekatnya tindakan keimigrasian adalah suatu tindakan pengekangan atau pembatasan terhadap kebebasan, dan hak asasi manusia tersebut dijamin serta dilindungi peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Setiap kegiatan atau tahapan tindakan keimigrasian, selain diperlukan adanya landasan yuridis juga diperlukan administrasi tindakan keimigrasian yang berupa format, laporan kejadian, surat perintah dan keputusan tindakan berupa pemanggilan, tugas, berita acara, register, kode penomoran surat untuk masing- masing tindakan keimigrasian, sehingga pelaksanaan kegiatan penindakan tersebut, selain dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sekaligus mencerminkan adanya kelengkapan atau tertib administrasi untuk setiap tindakan yang telah dilakukan.menurut UU nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian pasal 75 ayat (1) dan (2) “Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau
22 Bambang Hartono, “Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Keimigrasian”  Jurnal Penelitian Hukum 4 http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/download/69/66
23 Indonesia, Undang-Undang  tentang  Keimigrasian, UU No. 6 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 52, Pasal 69 ayat (1).
24 Bambang Hartono, “Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Keimigrasian”  Jurnal Penelitian Hukum 6 http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/download/69/66
25 http://hukumimigrasi.blogspot.com/  diakses pada hari Jum’at (03/05/2019), pukul 19.34 WIB.
Adelia Nur Asshilah, Ahmad Ali Khadafi, M. Arif Fadly, Thesar Kurnia (2022) Upaya Hukum Keimigrasian Dan Peranan Keimigrasian Dalam Mengantisipasi Kejahatan Transnasional Di Negara Indonesia Jurnal Hukum tora: 8 (1): 70-87
tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. (2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;  b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal; c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia; d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia; e. pengenaan biaya beban; dan/atau f. Deportasi dari Wilayah Indonesia. (3) Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara. 26
Karantina Imigrasi, Karantina imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenakan proses pengusiran atau deportasi atau tindakan keimigrasian lainnya. Namun karantina imigrasi diganti dengan Rumah Detensi Imigrasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.05IL.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi. 27 Dan maksud dari Rumah Detensi imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar Undang-Undang Imigrasi . Orang asing yang berdiam di rudenim disebut dengan deteni , Rudenim dibangun karena meningkatnya lalu lintas orang, baik yang keluar maupun yang masuk ke Indonesia, sehingga berpotensi timbulnya permasalahan keimigrasian terhadap kedatangan dan keberadaan orang asing di Indonesia yang memerlukan upaya penindakan bagi orang asing yang melanggar ketentuan yang berlaku Untuk mengefektifkan dan mengefisienkan penindakan tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana pendukung seperti rudenim. 28 Menurut UU nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian pasal 83 Ayat (1) dan (2) adalah “(1) Pejabat Imigrasi berwenang menempatkan OrangAsing dalam Rumah Detensi Imigrasi atau RuangDetensi Imigrasi jika Orang Asing tersebut: a. berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Izin Tinggal yang sah atau memiliki Izin Tinggal yang tidak berlaku lagi; b. berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Dokumen Perjalanan yang sah; c. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pembatalan Izin Tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum; d.
26 Indonesia, Undang-Undang  tentang  Keimigrasian, UU No. 6 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 52, Pasal
27 Bambang Hartono, “Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Keimigrasian”  Jurnal Penelitian Hukum 10 http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/download/69/66
28 https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Detensi_Imigrasi diakses pada hari Jum’at (03/05/2019), pukul 19.34 WIB.
Adelia Nur Asshilah, Ahmad Ali Khadafi, M. Arif Fadly, Thesar Kurnia (2022) Upaya Hukum Keimigrasian Dan Peranan Keimigrasian Dalam Mengantisipasi Kejahatan Transnasional Di Negara Indonesia Jurnal Hukum tora: 8 (1): 70-87
menunggu pelaksanaan Deportasi; atau e. menunggu keberangkatan keluar Wilayah Indonesia karena ditolak pemberian Tanda Masuk. 29
Pencegahan dan Penangkalan, Pelaksanaan pencegahan dan penangkalan adalah wewenang Kementerian hukum dan HAM yang dikeluarkan melalui Direktorat Jenderal Imigrasi. Selain itu permintaan pencegahan dan penangkalan menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Pasal  2 dapat dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung, Menteri Pertahanan dan Keamanan, Jaksa Agung, Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara atau pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung, Menteri Pertahanan dan Keamanan serta Jaksa Agung dan diajukan kepada  Menteri Hukum dan HAM. 30 Menurut UU Nomor 6 Tahun 2011 pasal 94 ayat (1) sampai (7) yaitu:  “(1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ditetapkan dengan keputusan tertulis oleh pejabat yang berwenang. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya: a. nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai Pencegahan; b. alasan Pencegahan; dan c. jangka waktu Pencegahan. (3) Keputusan Pencegahan disampaikan kepada orang yang dikenai Pencegahan pling lambat 7(tujuh) hari  sejak tanggal keputusan ditetapkan. (4) Dalam hal keputusanPencegahan dikeluarkan olehpejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2), keputusan tersebut juga disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan dengan permintaan untuk dilaksanakan.(5) Menteri dapat menolak permintaan  pelaksanaan Pencegahan apabila keputusan Pencegahan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Pemberitahuan penolakan pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disampaikan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan Pencegahan diterima disertai dengan alasan penolakan”. 31 Dan dari segi penangkalan Keimigrasian diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian pasal 100 ayat (1) sampai (6) yaitu: “Penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ditetapkan dengan keputusan tertulis. (2) Keputusan Penangkalan atas permintaan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dikeluarkan oleh Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal permintaan Penangkalan tersebut diajukan. (3) Permintaan Penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sekurang- kurangnya: a. nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai Penangkalan; b. alasan Penangkalan; dan c. jangka waktu Penangkalan. (4)
29 Indonesia, Undang-Undang  tentang  Keimigrasian, UU No. 6 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 52, Pasal 83ayat (1) dan (2).
30 Bambang Hartono, “Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Keimigrasian”  Jurnal Penelitian Hukum 11 http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/download/69/66
31 Indonesia, Undang-Undang  tentang  Keimigrasian, UU No. 6 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 52, Pasal 94 ayat (1) (2) (3) (4) (5) (6) dan (7).

## Adelia Nur Asshilah, Ahmad Ali Khadafi, M. Arif Fadly, Thesar Kurnia (2022)
Upaya Hukum Keimigrasian Dan Peranan Keimigrasian Dalam Mengantisipasi Kejahatan Transnasional Di Negara Indonesia Jurnal Hukum tora: 8 (1): 70-87
Menteri dapat menolak permintaan Penangkalan apabila permintaan Penangkalan tidak memenuhi Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Pemberitahuan penolakan permintaan Penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal permintaan  Penangkalan diterima disertai alasan penolakan. (6) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memasukkan identitas orang yang dikenai keputusan Penangkalan ke dalam daftar Penangkalan melalui
Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian”. 32
Perkembangan geopolitik dunia saat ini akan sangat mempengaruhi kebijakan dan stabilitas suatu negara baik dari sisi politik, ekonomi, sosial, ideologi dan lain sebagainya, konflik yang terjadi di Timur Tengah dan Myanmar telah memicu gelombang migrasi secara besar-besaran baik ke Negara Eropa maupun Asia, untuk mencari perlindungan atau suaka (asylum). Yang perlu diwasapai dari arus migrasi yaitu imigran illegal (irregular immigrant), imigran ilegal ialah orang asing yang masuk, dan berada di wilayah hukum suatu negara tidak memenuhi prosedur sesuai peraturan yang berlaku,  berdasarkan pemahaman tersebut imigran ilegal di Indonesia yaitu
32 Indonesia, Undang-Undang  tentang  Keimigrasian, UU No. 6 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 52, Pasal 100 ayat (1) (2) (3) (4) (5) dan (6).
Tabel.1. Peringkat Negara-Negara Dengan
Tindakan Administrasi Keimigrasian No  Negara
Jumlah 1 RRT/Tiongkok 1849 2 Afghanistan 664 3 Bangladesh 421 4 Vietnam 213 5 Malaysia 246 6 Somalia
198
7 Iran 183
8 Irak 181
9 Philipina 184 10 India 182 Tabel.3. Data Pelaku WNA Berdasarkan Tindak Pidana Tahun 2015 –2016 No Kasus Kejahatan 2015 2016 1 Legalitas Dokumen 271 91 2 Pembunuhan 37 19 3 Penipuan Online /
Cyber Crime 189 82
4 Perdagangan Manusia 91 19 5 Penganiaan 4 13 6 Pencurian 7 3
7 Narkoba 28 27 8 Terorisme -
2 9 Lain-Lain 88 7
Adelia Nur Asshilah, Ahmad Ali Khadafi, M. Arif Fadly, Thesar Kurnia (2022) Upaya Hukum Keimigrasian Dan Peranan Keimigrasian Dalam Mengantisipasi Kejahatan Transnasional Di Negara Indonesia Jurnal Hukum tora: 8 (1): 70-87
orang asing yang masuk dan berada di wilayah hukum Negara Republik Indonesia tanpa melalui prosedur yang sah sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian. 33
Peran Direktorat Jenderal Imigrasi (Kemenkumham) dalam memerangi ( combat) kejahatan transnasional, sangat besar dan strategis, hal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsinya sebagai penjaga pintu gerbang wilayah Indonesia, terhadap arus lalu lintas masuknya orang asing ke Indonesia, imigrasi menerapkan kebijakan yang selektif ( selective policy ) bagi orang asing yaitu hanya orang asing yang memberi manfaat dan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban yang diperbolehkan memasuki wilayah Indonesia. 34 Dalam jenis tindak pidana yang bersifat Internasional salah satunya adalah Terorisme, terorisme bisa berdampak buruk terhadap keamanan dan ketahanan suatu negara baik faktor nya berasal dari dalam maupun dari luar. Di dalam intelijen keimigrasian, terorisme dikenal juga yaitu Pergerakan Foreign Terrorist Fighters (FTF), Foreign Terrorist Fighters adalah para pejuang teroris asing yang merupakan individu yang melakukan perjalanan ke negara lain untuk tujuan perbuatan, perencanaan, atau persiapan, atau partisipasi dalam, tindakan teroris atau penyediaan atau penerimaan pelatihan teroris, termasuk konflik “Foreign terrorist fighters are “individuals who travel to a State other than their States of residence or nationality for the purpose of the perpetration, planning, or preparation of, or participation in, terrorist acts or the providing or receiving of terrorist training, including in connection with armed conflict”. 35 Ada salah satu kasus Terorisme yang terjadi di Indonesia pada tahun 2018 yang terjadi di Surabaya lokasi  kejadian di Mapolrestabes Surabaya dan Rusunawa Wonocolo Sidoarjo,di Maporestabes  Surabaya, bom meledak ada 14 Mei 2018 pagi hari. Aksi bom bunuh diri ini dilakukan oleh satu keluarga. Dalam aksi bom bunuh diri itu, pelaku membawa dua sepeda motor dan bom peledak. Akibat kejadian ini, empat di antaranya meninggal dunia dan satu anak kecil diduga anak pelaku selamat dan dirawat di rumah sakit. Sementara itu, bom bunuh diri di Rusunawa Wonocolo terjadi pada 13 Mei 2018 malam, di Blok B lantai 5 nomor 2. Kamar lantai 5 nomor 2 itu dihuni oleh satu keluarga. Kepala keluarga bernama Anton Febianto (47), Puspita Sari (47), Hilda (17), Ainur (15), Faiza (11), dan Garida (10). Diketahui ledakan ini terjadi saat
33 Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, “ Peran Intelijen Keimigrasian Dalam Rangka Antisipasi Terhadap Potensi Kerawanan Yang Ditimbulkan Oleh Orang Asing Di Wilayah Indonesia ”  Jurnal Penelitian Hukum, Oktober 2018: 275-293 http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.275-293 .275-293
34 Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, “ Peran Intelijen Keimigrasian Dalam Rangka Antisipasi Terhadap Potensi Kerawanan Yang Ditimbulkan Oleh Orang Asing Di Wilayah Indonesia ”  Jurnal Penelitian Hukum, Oktober 2018: 275-293 http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.275-293 .275-293
35 https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/FTF%20SSEA/Foreign_Terrorist_Fighters_Asia_Ebook. pdf  diakses pada hari Kamis (02/05/2019), pukul 22.34 WIB.
Adelia Nur Asshilah, Ahmad Ali Khadafi, M. Arif Fadly, Thesar Kurnia (2022) Upaya Hukum Keimigrasian Dan Peranan Keimigrasian Dalam Mengantisipasi Kejahatan Transnasional Di Negara Indonesia Jurnal Hukum tora: 8 (1): 70-87
pelaku Anton Febianto sedang merakit bom di rumahnya itu. Sang istri Puspita Sari dan anak pertamanya Hilda meninggal di tempat. Sementara, Anton yang kondisinya masih hidup dan memegang bom rakitan langsung dilumpuhkan oleh polisi dan meninggal di lokasi kejadian. Semenetara Ainur, anak laki-laki satunya keluar kamar sambil membawa kedua adiknya dan dirujuk ke RS Bhayangkara. 36 Dengan adanya kasus seperti ini maka pertahanan dan keamanan negara harus  di prioritaskan dan di tegakkan.

## Pemahaman dan Peran Intelijen Keimigrasian dalam menghadapi Kejahatan Transnasional
Menurut UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 1 angka 30 yaitu: “ Intelijen Keimigrasian adalah kegiatan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian dalam rangka proses penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan Keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi “. 37 Hakikat keimigrasian adalah sebagai garda atau pintu terdepan pelaksanaan kegiatan pengawasan keimigrasian yang berbasis sekuriti dan intelijen keimigrasian. Hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Pengawasan keimigrasian dapat dilakukan apabila terdapat konsep sekuriti dan intelijen. 38 Setiap usaha, upaya untuk melindungi dan mengamankan kedaulatan negara, serta pengawasan terhadap orang asing merupakan bagian tugas dan fungsi dari sekuriti keimigrasian. 39
36 https://www.brilio.net/serius/5-kasus-terorismepaling-disorot-sepanjang-2018-181231u.html#  diakses pada hari Kamis (02/05/2019), pukul 22.34 WIB.
37 Indonesia, Undang-Undang  tentang  Keimigrasian, UU No. 6 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 52, Pasal 1 Angka 30.
38 Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, “ Peran Intelijen Keimigrasian Dalam Rangka Antisipasi Terhadap Potensi Kerawanan Yang Ditimbulkan Oleh Orang Asing Di Wilayah Indonesia ”  Jurnal Penelitian Hukum, Oktober 2018: 275-293 http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.275-293 .275-293
39 Ketentuan tentang sekuriti dan pengawasan keimigrasian telah diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011; Pasal 66 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011 disebutkan pengawasan keimigrasian yang merupakan bagian dari sekuriti dan intelijen keimigrasian yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Pendelegasian kewenangan tersebut kemudian dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi cq.Direktorat Intelijen Keimigrasian sebagai lembaga yang menangani persoalan pengawasan keimigrasian di tingkat pusat. Sebagai pelaksana di lapangan menjadi wewenang dari setiap Pejabat Imigrasi untuk melakukan fungsi intelijen keimigrasian (vide Pasal 74 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2011).
Adelia Nur Asshilah, Ahmad Ali Khadafi, M. Arif Fadly, Thesar Kurnia (2022) Upaya Hukum Keimigrasian Dan Peranan Keimigrasian Dalam Mengantisipasi Kejahatan Transnasional Di Negara Indonesia Jurnal Hukum tora: 8 (1): 70-87

## Conclusion
Keimigrasian  merupakan hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara (UU No 6 Tahun 2011 pasal satu angka 1). Saat ini Total jumlah penduduk dunia tahun 2019 adalah sebanyak 7.714.576.923 dan terus bertambah tentunya. Bertumbuh 1.07 persen dibanding tahun 2018 atau bertambah 81.757.598 penduduk. Adapun jumlah usia rata-rata penduduk dunia menurut worldometers adalah 29,9 tahun. Ini merupakan suatu kondisi dimana siklus kepadatan dan lalu lintas orang di dunia semakin berkembang dan meningkat. Dengan di berlakukannya Bebas Visa Kunjungan akan mengakibatkan dampak positif dan juga tidak menutup kemungkinan dampak negatif,  salah satu dampak positifnya yaitu akan menambah devisa negara dengan bertambahnya jumlah wisatawan dari berbagai mancanegara, dan dampak negatifnya adalah akan terjadi ketidak stabilan dalam menjaga keamanan dan ketahanan negara dari bahaya kejahatan yang bersifat Transnasional. Menurut G.O.W. Mueller “Kejahatan transnasional adalah istilah yuridis mengenai ilmu tentang kejahatan, yang diciptakan oleh perserikatan bangsa-bangsa bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam hal mengidentifikasikan  fenomena pidana tertentu yang melampaui perbatasan internasional, melanggar hukum dari beberapa negara, atau memiliki dampak pada negara lain.dan Bassiouni mengatakan bahwa kejahatan transnasional atau transnational crime adalah kejahatan yang mempunyai dampak lebih dari satu negara, kejahatan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara lebih dari satu negara, sarana dan prasarana serta metoda-metoda yang dipergunakan melampaui batas-batas teritorial suatu  negara. Jadi istilah kejahatan transnasional dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kejahatan-kejahatan yang sebenarnya nasional (di dalam batas wilayah negara), tetapi dalam beberapa hal terkait kepentingan negara-negara lain. Dengan menghadapi adanya kejahatan Transnasional maka Keimigrasian melakukan upaya-  upaya hukum untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketahanan negara yaitu dengan adanya pengawasan keimigrasian Pengawasan Keimigrasian. Pengawasan keimigrasian tidak hanya pada saat mereka masuk dan keluar dari wilayah Indonesia, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang menentukan apa yang sedang diselenggarakan yakni mengevaluasi penyelenggaraan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif sehingga penyelenggaraan itu berlangsung dengan   rencana.
Kemudian upaya hukum selanjutnya  adalah Tindakan Keimigrasian. Tindakan keimigrasian ini dilakukan sebagai pelaksanaan kebijaksanaan pengawasan di bidang
Adelia Nur Asshilah, Ahmad Ali Khadafi, M. Arif Fadly, Thesar Kurnia (2022) Upaya Hukum Keimigrasian Dan Peranan Keimigrasian Dalam Mengantisipasi Kejahatan Transnasional Di Negara Indonesia Jurnal Hukum tora: 8 (1): 70-87
keimigrasian ter-hadap  orang asing yang berada di wilayah Republik Indonesia yang melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perudang- undangan yang berlaku. Dan upaya hukum selanjutnya adalah Pencegahan dan Penangkalan. Pelaksanaan pencegahan dan penangkalan  adalah wewenang Kementerian hukum dan HAM yang dikeluarkan melalui Direktorat Jenderal Imigrasi. Selain itu permintaan pencegahan dan penangkalan menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Pasal 2 dapat dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung,  Menteri Pertahanan dan Keamanan, Jaksa Agung, Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara atau pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung, Menteri Pertahanan dan Keamanan serta Jaksa Agung dan diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM. Intelijen Keimigrasian berperan memberikan deteksi dini terhadap setiap gangguan yang mungkin dapat terjadi yang disebabkan oleh orang asing, baik yang akan masuk ke wilayah Indonesia maupun orang asing yang berada dan berkegiatan di wilayah Indonesia yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban (pengawasan orang asing), dimana gangguan tersebut dapat berpengaruh/mengancam stabilitas negara. 40

## Acknowledge
Perlu intelijen negara terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia dengan cara tukar menukar informasi dengan komunitas intelijen  pusat maupun di daerah. Kemudian data tersebut diverifikasi dan dianalisis sehingga dapat diambil suatu tindakan (contoh: Pihak Direktorat Intelijen Imigrasi memberikan data visa orang asing kepada Direktorat Intelijen Perpajakan yang kemudian data tersebut dapat digunakan untuk menelusuri ‘kejahatan” perpajakan yang dilakukan oleh orang asing tersebut) sehingga kejahatan dapat di antisipasi dan dapat menganalisis seberapa besar persentase kejahatan Transnasional tersebut.
Perlu Sumber Daya Manusia dengan cara melakukan pendidikan dan pelatihan terkait analisis intelijen data dan intelijen keimigrasian, pengawasan keimigrasian dan pencegahan dan penagkalan terhadap orang  asing maupun operasi intelijen pengamanan dan pengawasan keberadaan orang asing
Setiap penyelenggara intelijen keimigrasian diberikan hak akses untuk menerima dan memberikan informasi yang dituangkan dalam Laporan Harian Intelijen dan informasi teknologi intelijen.
40 Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, “ Peran Intelijen Keimigrasian Dalam Rangka Antisipasi Terhadap Potensi Kerawanan Yang Ditimbulkan Oleh Orang Asing Di Wilayah Indonesia ”  Jurnal Penelitian Hukum, Oktober 2018: 275-293 http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.275-293 .275-293
Upaya Hukum Keimigrasian Dan Peranan Keimigrasian Dalam Mengantisipasi Kejahatan Transnasional Di Negara Indonesia Jurnal Hukum tora: 8 (1): 70-87

## References
Regulations: Indonesia, Undang-Undang  tentang  Keimigrasian, UU No. 6 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 52
Books: Soeroso, R. 2013, Pengantar Ilmu Hukum. 1st ed, Cet. 13, Sinar Grafika, Jakarta.
Journal articles:
Agung Nugroho, Trisapto Wahyudi, “ Peran  Intelijen Keimigrasian Dalam Rangka Antisipasi Terhadap Potensi Kerawanan Yang Ditimbulkan Oleh Orang Asing Di Wilayah Indonesia ”  Jurnal Penelitian Hukum, Oktober 2018: 275-293
Hartono, Bambang, “Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Keimigrasian”  Jurnal Penelitian Hukum 4
Syahrin, M Alvi. (2016). Eksodus Warga Negara Tiongkok: Antara Kebijakan dan Penyelundupan. Checkpoint, 29–31.
Syahrin, M Alvi. (2018). Jus Cogens dalam Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2000. Bhumi Pura, 2(1), 13–16.
Syahrin, M Alvi. (2019). Kepastian Hukum dan Kekuatan Bangsa. Petak Norma, 4(2),
1–4.
Syahrin, M Alvi. (2015). Beri Efek Jera Pada Pelaku Kejahatan Keimigrasian. Bhumi Pura, 8(1), 16–21.
Syahrin, M Alvi. (2014). Penyadapan oleh Australia, Saatnya Imigrasi Bersikap. Bhumi Pura, 1(1), 30–35.