Volume 5 Nomor 2,  Oktober 2023
1 Dosen, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia, Zainab@ubl.ac.id
2 Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia, melisa.safitri@ubl.ac.id
3 Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, savitrigautama259@gmail.com,
DOI : HTTPS://DOI.ORG/10.31949/JPL.V5I2.4470

## PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANGGOTA TNI
(Studi Putusan Nomor: 359/Pid.B/2022/PN.Tjk)
Zainab Ompu Jainah 1 Melisa Safitri 2
Savitri Gautama 3

## ABSTRACT
The law becomes the rule of social life order aimed at creating security and order, the consequence of which is that all actions and behavior of the components of society must be in accordance with the values of applicable law. The research is focused on Accountability for the Crime of Persecution Against TNI Members (Decision Study Number: 359/Pid.B/2022/PN.Tjk). The research uses a normative legal approach as well as an empirical legal approach. The data source used is secondary data and the type of data used includes secondary data and primary data. The process of data analysis is described and analyzed qualitatively, and the results of the analysis are interpreted in the form of deductive conclusions, namely answers to problems according to research results. In accordance with the results of the research and discussion described, it was concluded that the panel of judges finally and conclusively found the defendant Rachmad Ardian Saputra Bin Diansyah F Nata guilty of the crime of "abuse". With a prison sentence of one year and eight months, the defendant remains in pretrial detention and detention and the defendant's detention period has been fully reduced from the sentence imposed and the defendant paid court costs of Rp. 2,000. Judge's Considerations in Dropping a Decision on the Crime of Abuse of a TNI Member Review of Decision No: 359/Pid.B/2022/PN Tjk. perfect because the judge considered that the actions committed by the defendant were very contrary to existing positive law rules and even the actions carried out by the defendant made the victim dizzy and forced the victim to rest for several days so he could carry out his daily activities, namely working as a member of the TNI.
Keywords: Persecution Crime; TNI member.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2,  Oktober 2023

## Abstrak
Hukum menjadi aturan tata kehidupan masyarakat bertujuan untuk menciptakan keamanan serta ketertiban yang konsekuensinya merupakan segala tindakan serta perilaku komponen masyarakat harus sesuai dengan nilai hukum berlaku. Penelitian tertujukan untuk Mempertanggungjawabkan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anggota TNI (Studi Putusan Nomor: 359/Pid.B/2022/PN.Tjk). Penelitian memakai pendekatan hukum normatif serta pendekatan hukum empiris. Sumber data dipergunakan merupakan data sekunder serta jenis data dipergunakan meliputi data sekunder serta data utama. Proses analisis data dideskripsikan dan dianalisis secara kualitatif, serta hasil analisisnya diinterpretasikan pada bentuk kesimpulan deduktif, yaitu jawaban atas permasalahan sesuai hasil penelitian. Sesuai hasil penelitian serta pembahasan yang diuraikan, disimpulkan bahwa majelis hakim akhirnya serta secara meyakinkan menetapkan terdakwa Rachmad Ardian Saputra Bin Diansyah F Nata bersalah atas tindak pidana “penganiayaan”. Dengan hukuman penjara satu tahun delapan bulan, terdakwa tetap pada penahanan prapersidangan serta penahanan serta masa tahanan terdakwa sudah dikurangi seluruhnya dari pidana dijatuhkan serta terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp 2.000. Pertimbangan Hakim pada Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Penganiayaan Anggota TNI Kajian Putusan No: 359/Pid.B/2022/PN Tjk. sempurna sebab hakim menilai bahwa perbuatan dilakukan oleh terdakwa sangat bertentangan menggunakan aturan hukum positif ada serta bahkan perbuatan dilakukan oleh terdakwa membuat korban pusing serta memaksa korban buat beristirahat selama beberapa hari sebagai akibatnya beliau bisa melakukan aktivitas sehari-hari, yaitu bekerja menjadi anggota TNI.
Kata Kunci: Tindak Pidana Penganiayaan; Anggota TNI.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2,  Oktober 2023
A. Latar Belakang Banyak persekusi yang terjadi di Indonesia, khususnya pada kalangan remaja, sebagaimana diketahui bahwa remaja masih mencari jati diri tak jarang menyebabkan  kerusuhan  misalnya.  Misalnya  tawuran,  ras  liar,  pelecehan seksual, dll. Pada luar usia tadi (remaja) seluruh golongan dilecehkan, baik anak-anak juga orang dewasa bahkan telah tua sekalipun. Sebab banyak sekali alasan  atau  motif,  sebab  kejadian,  spontanitas  atau  tindakan  direncanakan menggunakan sengaja. Terlepas dari penyebab serta motifnya, bagaimanapun, penuntutan artinya bagian dari kejahatan serta tindakan kriminal. Kejahatan dari KBBI merupakan perbuatan bertentangan menggunakan nilai serta norma berlaku disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana) 1 . Sedangkan dari Donald R. Taft, kejahatan merupakan perbuatan melanggar hukum pidana ( a crime is an act forbidden and made punishable by law ). 2
Kejahatan  artinya  pelanggaran  terhadap  norma  agama,  adat  istiadat serta kesusilaan hidup pada rakyat. Kejahatan agama merupakan pelanggaran terhadap perintah tuhan  (dosa). 3 Sudut pandang hukum, tindak pidana ialah setiap perbuatan atau kelalaian tak boleh oleh aturan publik untuk melindungi rakyat,  bisa  dihukum  oleh  negara  serta  dicontohkan  secara  kentara  pada peraturan  perundang-undangan  pidana  negara.  Ketiga  pengertian  tadi merupakan kejahatan dari kriminologi sebab kriminologi lebih luas dari hukum pidana.  Dari  Karl  Marx,  perseteruan  sosial  (individu)  merupakan  sumber terpenting serta berpengaruh dari seluruh perubahan sosial. Pernyataan Karl Marx didukung oleh Ralf Dahrendorf menyatakan bahwa seluruh perubahan sosial  merupakan  hasil  dari  konflik  kelas  pada  rakyat.  Sedangkan  teori fungsional  menyebutkan  bahwa  perubahan  sosial  konstanta  tak  perlu dijelaskan.  Maka,  perubahan  sosial  bisa  menghambat  keseimbangan  pada warga.  Seperti  dikatakan  William  Oqburn,  meskipun  elemen  rakyat  saling berhubungan.  Namun  kecepatan  perubahan  setiap  elemen  taksama.  Ada elemen berubah dengan cepat, ada pula elemen berubah seiring waktu.
Perubahan  sosial,  starata  kelas  individu,  mentalitas  manusia,  serta ketiadaan negara mempunyai peran atau latar belakang mendukung terjadinya kejahatan atau kejahatan. Salah satunya, tindak pidana penganiayaan dilakukan oleh  pengamen  dilakukan  oleh  terdakwa  Rachmad  Ardian  Saputra  bin Diansyah  F.  Nata  pada  23  tahun  terhadap  anggota  TNI  terjadi  pada  Kota Bandar  Lampung,  pada  akhir  majelis  hakim  Pengadilan  Negeri  Tanjung Karang menetapkan: 4
1. Menjelaskan  bahwa  terdakwa  Rachmad  Ardian  Saputra  Bin  Diansyah  F. Nata  telah  dinyatakan  bersalah  secara  meyakinkan  serta  persuasif melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
2. Menghukum  terdakwa  Rachmad  Ardian  Saputra  Bin  Diansyah  F.  Nata menggunakan pidana penjara 1 tahun 8 bulan;
1 https://kbbi.web.id/kejahatan diakses pada 23 april 2023
2 Soedjono D, Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 23.
3 Umam, https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-norma/ diakses pada april 2023
4 Putusan Nomor: 359/Pid.B/2022/PN.Tjk

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2,  Oktober 2023
3. Penetapan bahwa terdakwa tetap pada tahanan;
4. Penetapan  lamanya  penangkapan  serta  penahanan  terdakwa,  dipotong seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
5. Memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya kasus sebanyak Rp 2.000. Sesuai uraian latar belakang masalah pada atas, maka penulis tertarik untuk menyelesaikan kajian perihal penganiayaan pengamen terhadap anggota TNI  menggunakan  judul,  “ Pertanggungjawaban  Tindak  Pidana Penganiayaan  Terhadap  Anggota  TNI  (Studi  Putusan  Nomor: 359/Pid.B/2022/PN.Tjk)”.
B. Identifikasi M asalah
Sesuai uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan dilema:
1. Bagaimana  Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anggota TNI  Berdasarkan Putusan Nomor: 359/Pid.B/2022/PN Tjk?
2. Bagaimana  Pertimbangan Hakim  Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiyaan Terhadap Anggota TNI Berdasarkan Putusan Nomor: 359/Pid.B/2022/PN Tjk?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian:
1. Mengetahui  Pertanggungjawaban  hukum  pelaku  tindak  pidana penganyiayaan  terhadap  anggota  TNI  berdasarkan  putusan  nomor: 359/Pid.B/2022/PN Tjk.
2. Mengetahui  Pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  perkara tindak  pidana  penganiyaan  terhadap  anggota  TNI  berdasarkan  putusan nomor: 359/Pid.B/2022/PN Tjk.
D. Metode Penelitian
Pendekatan  masalah  dipergunakan  pada  penelitian  merupakan pendekatan  aturan  normatif  serta  pendekatan  empiris.  Pendekatan  masalah dipergunakan  pada  penelitian  merupakan  pendekatan  hukum  normatif  serta pendekatan realitas. Jenis data dipergunakan pada penelitian mencakup data sekunder, data primer, serta data tersier. Pada pengumpulan data, penulisan dilakukan dengan memakai penelitian kepustakaan, penelitian lapangan terdiri dari observasi serta wawancara. Analisis data dipergunakan merupakan hukum kualitatif,  lalu  menginterpretasikan  hasil  analisis  pada  bentuk  kesimpulan deduktif adalah jawaban atas permasalahan sesuai penelitian.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2,  Oktober 2023
E. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Pertanggungjawaban  Hukum  Pelaku  Tindak  Pidana  Penganiayaan Terhadap Anggota TNI Berdasarkan Putusan Nomor: 359/Pid.B/2022/PN Tjk
Pertanggungjawaban pidana tak terlepas dari tindak pidana, seorang tak  bisa  dimintai  pertanggungjawaban  tanpa  terlebih  dahulu  melakukan kejahatan. 5 dimintai pertanggungjawaban pidana, terdakwa harus terbukti bersalah.Wajib  dibuktikan  bahwa  perbuatannya  melawan  hukum  serta bahwa terdakwa bisa dimintai pertanggungjawaban.
Sesuai perkara menggunakan nomor kasus 359/Pid.B/2022/PN Tjk diawali dengan terdakwa mengamen serta menerima Rp 2000 dari Mufti Akbar  menggunakan  gitarnya  untuk memukul korban dan berkata,  “lo berani bayar berapa” lalu saksi Irawan Syah memisahkan. Terdakwa lalu mengambil sepeda motornya serta kembali ke Warung Sego Kucing Pak Bendot Jl. Pangeran Antasari Bandar Lampung kemudian memukul kepala saksi mufti besar 2 menggunakan sepeda motor gerigi, sesudah terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motornya. Bahwa dampak perbuatan terdakwa, Saksi Mufti Akbar sakit kepala serta Saksi Mufti Akbar harus istirahat  beberapa  hari  sebagai  akibatnya  tak  bisa  melakukan  kegiatan seharinya yaitu bekerja menjadi anggota TNI.
Sesuai  hasil  wawancara  dengan  Ibu  Aria  Verronica,  Hakim Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang  Kelas  IA  mengungkapkan  perihal pertanggungjawaban  pelaku  non  pidana  pencabulan  anggota  TNI  (Studi Putusan No. 359/Pid.B /2022/PN Tjk), menjadi berikut:
Perbuatan  dilakukan  oleh  terdakwa  merupakan  tindak  pidana penganiayaan  serta  melanggar  pasal  351(1)  KUHP,  oleh  sebab  Jaksa Penuntut awam meminta pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatannya. Atas  dasar  surat  dakwaan  tadi,  kejaksaan  mengajukan  tuntutan terhadap  terdakwa  sesuai  dengan  Pasal  351(1)  KUHP  perihal  dakwaan individu. Isi pasal didakwakan kepada terdakwa berbunyi: “Pasal 351 ayat (1)  KUHP  berbunyi:  Penuntutan  diancam  menggunakan  pidana  penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak Rp 4.500 “ Tentang  pasal  perihal  dakwaan  individu  terdakwa,  penulis  surat dakwaan  sependapat,  sebab  perbuatan  dilakukan  oleh  terdakwa  artinya tindak pidana pasal  351 tentang  penganiayaan.
Penuntutan pidana diartikan sebagai pengaduan umum untuk mengajukan suatu perkara kepada pengadilan setempat yang bersangkutan sesuai dengan syarat dan proses yang ditentukan dalam Undang-undang, disertai permintaan peninjauan kembali dan penetapan di pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 7 Undang-undang. KUHAP. Apabila terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum berupa penerimaan dan pembelian hasil hutan sonokeling yang berasal dari hasil pembalakan liar, maka kejaksaan akan menindaklanjutinya dengan tindak pidana berupa::
5 Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2,  Oktober 2023
a. Menyatakan bahwa terdakwa Rachmad Ardian Saputra Bin Diansyah F. Nata  sudah  terbukti  secara  meyakinkan  serta  meyakinkan  melakukan tindak  pidana  “penyiksaan”  sebagaimana  dimaksud  serta  diancam menggunakan pasal 351(1) KUHP;
b. Menghukum terdakwa Rachmad Ardian Saputra Bin Diansyah F. Nata menggunakan pidana penjara 1 tahun 10 bulan  selama terdakwa pada tahanan menggunakan perintah supaya terdakwa tetap pada tahanan;
c. Menyatakan bahwa tergugat harus membayar biaya kasus sebanyak Rp 2.000. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anggota TNI dan diketahui bahwa itulah sebenarnya cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Karena mengamen, terdakwa tidak mempunyai tamu yang dapat diberikan uang; hanya saksi Mufti Akbar Rafzanjani yang memberikan Rp. 2.000, namun terdakwa kesal dan mengeluh, dan terdakwa melihat saksi Mufti Akbar Rafzanjani menertawakan terdakwa hingga terdakwa menantang saksi Mufti Akbar Rafzanjani karena terdakwa tidak terima; Memang benar terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi Mufti Akbar Rafzanjani dengan saksi yang berbadan besar, terdakwa dan saksi;  Selanjutnya, terdakwa dipukul di bagian kepala dan hanya mampu memegangnya dengan tangan. Hal ini menyebabkan terdakwa menjadi gelisah, kemudian ia membuka jok sepeda motornya dan meletakkan peralatan tersebut di dalamnya. Terdakwa kemudian mengejar saksi pria pendek bernama Mufti Akbar Rafzanjani hingga saksi menjatuhkannya. Karena terpeleset, terdakwa memukul punggung saksi sebanyak tiga kali dengan sepeda motor, kemudian memukul muka saksi sebanyak satu kali. Teman terdakwa kemudian membacok terdakwa hingga terdakwa terjatuh, kemudian teman saksi mengambil perlengkapan sepeda motor terdakwa.
Majelis hakim menghukum terdakwa 1 tahun 8 bulan penjara serta menemukan bahwa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan dari  hukuman  dijatuhkan.  Bila  unsur-unsur  penyusun  pasal  351  Ayat  1 KUHP,  terdakwa  bisa  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  atas perbuatannya.
Dari  uraian  masalah  pada  atas  bisa  disimpulkan  bahwa  bentuk pertanggungjawaban  pidana  bagi  pelaku  tindak  pidana  penganiayaan terhadap anggota TNI merupakan menjadi berikut: 6
a. Terdakwa  Rachmad  Ardian  Saputra  Bin  Diansyah  F  Nata  dinyatakan oleh  Majelis  Hakim  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rachmad Ardian Saputra Bin Diansyah F Nata dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan;
c. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
d. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6 Putusan Nomor: 359/Pid.B/2022/PN.Tjk

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2,  Oktober 2023
e. Menetapkan  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp2.000,- (dua ribu rupiah).
2. Pertimbangan Hakim  Dalam  Menjatuhkan Putusan Perkara Tindak Pidana  Penganiyaan  Terhadap  Anggota  TNI  Berdasarkan  Putusan Nomor: 359/Pid.B/2022/PN Tjk
Musyawarah  hakim  pada  mengambil  suatu  putusan  merupakan salah  satu  unsur  penting  pada  menegakkan  suatu  putusan,  sebab musyawarah  merupakan  aspek  penting  berasal  segala  aspek  putusan, bahkan  putusan  tak  cukup  memuat  musyawarah  menjadi  alasan  untuk diberikannya pengajuan pulang. Upaya hukum, baik banding juga kasasi, mengakibatkan putusan berpotensi dibatalkan oleh pengadilan lebih tinggi. Pada pemeriksaan perkara, hakim wajib memperhatikan alat bukti, sebab hasil pembuktian nantinya dipergunakan menjadi bahan pemeriksaan perkara. Pembuktian merupakan tahapan sidang pengadilan sangat penting, pembuktian  bertujuan  untuk  menerima  kepastian  bahwa  suatu  peristiwa fakta dituduhkan benar terjadi guna memperoleh putusan benar serta adil dari  hakim.  Hakim  takakan  bisa  merogoh  putusan  hingga  jelas  baginya bahwa peristiwa fakta benar terjadi,  yakni kebenarannya terbukti sebagai akibatnya tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.
Sesuai wawancara penulis dengan ibu Aria Verronica 7 , hakim pada Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang,  berkata  bahwa  pertimbangan  hakim pada putusan kasus nomor 359/Pid.B/2022/PN Tjk dilakukan oleh terdakwa Rachmad Ardian Saputra Bin Diansyah F Nata benar. Bisa dilihat bahwa hakim wajib mendasarkan putusannya pada bukti, unsur serta pertimbangan cermat,  pada  terdakwa  Rachmad  Ardian  Saputra  Bin  Diansyah  F.  Nata benar  serta  terbukti  melakukan  penganiayaan yang melanggar hukum terhadap Anggota. Selain faktor lain yang dikemukakan hakim dalam perkara tersebut, TNI adalah sebagai berikut: a. Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 352(1) KUHP, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan satu dakwaan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 1) Komponen siapa 2) Komponen menganiaya seseorang; b. Menimbang bahwa pada saat terdakwa sedang mengamen, tidak ada pengunjung yang menawarkan uang; malah saksi Mufti Akbar Rafzanjani memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2000, yang tidak diterima oleh terdakwa hingga terdakwa memeriksa saksi Mufti Akbar Rafzanjani;Menimbang,  bahwa  pada  saat  terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Mufti Akbar Rafzanjani serta teman saksi Mufti Akbar Rafzanjani berbadan besar;
c. Menimbang  bahwa  pada  saat  terjadi  perkelahian  antara  terdakwa dengan  saksi  Mufti  Akbar  Rafzanjani  dengan  teman  saksi  Mufti Akbar Rafzanjani bertubuh tinggi;
7 Hasil wawancara dengan Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2,  Oktober 2023
d. Menimbang bahwa terdakwa emosi, terdakwa membuka jok motor terdakwa serta meletakkan perlengkapan motor pada atas jok motor, lalu  terdakwa  mengejar  saksi  Mufti  akbar  Rafzanjani  bertubuh pendek  sampai  saksi  Mufti  akbar  Rafzanjani  sebab  terpeleset, terdakwa pribadi memukul saksi Mufti akbar Rafzanjani sebesar tiga kali menggunakan motor gear pada bagian belakang ketua serta satu kali  di  bagian  muka  saksi  Mufti  akbar  Rafzanjani,  selanjutnya terdakwa ditikam oleh sahabat saksi Mufti akbar Rafzanjani sampai terdakwa serta teman Saksi melapor pada Mufti  besar Rafzanjani bahwa terdakwa sudah mengambil perlengkapan sepeda motor; e. Bahwa  terdakwa  langsung  melarikan  diri  menggunakan  sepeda motor  terdakwa  serta  perlengkapan  pendukung  dipergunakan terdakwa 1 sepeda motor roda gigi serta 1 sepeda motor Shogun R1 tahun 2010 warna hitam;
f. Menimbang bahwa saksi Mufti besar Rafzanjani menghubungi saksi Dipo Arimbi, selanjutnya saksi dibawa ke rumah sakit oleh saksi Dipo  Arimbi,  sedangkan  teman-teman  saksi  lainnya  mencari eksistensi  terdakwa  serta  teman-teman  terdakwa  lalu  kejadian Bandar Lampung dilaporkan ke polisi; g. Menimbang bahwa sesuai Surat Visum Et Repertum RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK Pemprov Lampung No: 445/0682B/VII.01/10.17/III/2022  tanggal  15  Maret  2022  perihal akibat otopsi atas nama MUFTI akbar RAFZANJANI menggunakan hasil  pemeriksaan  lengkap  yaitu  dilaporkan  ada  lecet  selama pemeriksaan  dahi  ke  kepala  dengan  trauma  benda  tumpul.  Luka terbuka dijahit di bagian belakang ketua:
h. Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut  di  atas,  maka menurut Majelis Hakim unsur telah terbukti;
i. Menimbang, sebab seluruh persyaratan Pasal 351(1) KUHP sudah terpenuhi,  terdakwa  harus  dibuktikan  secara  memuaskan  bahwa beliau sudah melakukan kejahatan didakwakan kepadanya pada satu surat dakwaan;
j. Menimbang bahwa sebab terdakwa sudah terbukti serta dinyatakan bersalah secara res judicata serta secara meyakinkan, maka terdakwa harus dipidana secara setimpal menggunakan perbuatannya;
k. Menimbang bahwa selama persidangan pengadilan tak menemukan pembenaran atau pengampunan bisa menghilangkan sifat melawan hukum terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa wajib dipertanggungjawabkan kepadanya;
l. Menimbang bahwa  sebab terdakwa bisa mendapatkan tanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana didakwakan serta dipidana;
m. Menimbang, sebab terdakwa berada pada penahanan terakhir dari Pasal 22(4) KUHAP, lamanya penahanan terdakwa akan dikurangi sepenuhnya dari keputusan akan diambil. hingga keputusan tadi menjadi tetap serta final;

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2,  Oktober 2023
n. Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 194(1) UURI No.8 Tahun 1981 perihal hukum acara Pidana, pada hal divonis bersalah atau bebas atau bebas pada segala tuntutan, pengadilan akan menetapkan bahwa barang bukti disita wajib dikembalikan pada pihak paling berhak untuk menerima kembali orang dianggap dalam putusan, kecuali undang-undang mensyaratkan barang bukti disita untuk kepentingan Negara serta karenanya dimusnahkan. atau rusak serta tak bisa dipergunakan lagi; o. Menimbang bahwa sehubungan menggunakan pemidanaan serta pemidanaan terhadap terdakwa sesuai menggunakan Pasal 222(1) KUHAP, pada hal terdakwa pula harus diperintahkan untuk membayar biaya besarnya dipengaruhi pada keputusan. di bawah;
p. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah ada hal memberatkan serta hal meringankan:
1) Hal-hal yang memberatkan : a) Terdakwa sudah pernah dihukum;
b) Perbuatan  Terdakwa  menyebabkan  saksi  Mufti  Akbar Rafzanjani mengalami rasa sakit;
2) Hal-hal yang meringankan : a) Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
b) Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
Mengingat  akan  Pasal  351  Ayat  (1)  KUHP  dan  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara, Majelis Hakim MENGADILI
a. Menyatakan bahwa terdakwa Rachmad Ardian Saputra Bin Diansyah F. Nata sudah dinyatakan bersalah secara meyakinkan serta meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
b. enghukum terdakwa Rachmad Ardian  Saputra Bin Diansyah F Nata menggunakan pidana penjara 1 tahun 8 bulan;
c. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
d. Penetapan lamanya penangkapan serta penahanan terdakwa, dipotong seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
e. Memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp 2.000. Dari uraian di atas bisa disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 359/Pid.B/2022/PN.Tjk, menggunakan mempertimbangkan informasi hukum di atas, sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP serta UU No. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 perihal hukum acara Pidana, unsur-unsurnya merupakan menjadi berikut: Unsur orang melakukan penganiayaan, jelas bahwa kejahatan dilakukan oleh Rachmad Ardian Saputra Bin Diansyah F Nata menjadi terdakwa merupakan konsisten wajar serta benar dari hukum berlaku serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2,  Oktober 2023

## F. Kesimpulan
Sesuai hasil penelitian serta pembahasan  sebelumnya,  bisa ditarik kesimpulan menjadi:
1. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana bagi penyalah guna terhadap anggota TNI merupakan:
a. Terdakwa Rachmad Ardian Saputra Bin Diansyah F. Nata akhirnya dinyatakan bersalah oleh majelis hakim pada tindak pidana “penganiayaan”, menggunakan hukuman 1 tahun 8 bulan penjara;
b. Terdakwa tetap pada tahanan serta masa penahanan serta pidana penjara terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
c. Terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp 2.000;
2. Pertimbangan Hakim pada Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Penganiayaan Anggota TNI Meninjau Putusan No: 359/Pid.B/2022/PN Tjk. sempurna sebab hakim menilai bahwa tindak pidana dilakukan oleh terdakwa cukup bertentangan menggunakan aturan hukum positif ada serta bahkan korban mengalami sakit kepala akibat perbuatan dilakukan oleh terdakwa sebagai akibatnya memaksa korban untuk beristirahat selama beberapa hari sebagai akibatnya beliau tak akan mampu melakukan aktivitas seharinya, yaitu bekerja menjadi anggota TNI.

## G. Saran
Saran penulis sampaikan merupakan menjadi:
1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, hendaknya mempertimbangkan kepentingan rakyat pada penyelesaian kasus penuntutan supaya putusan tadi bisa membawa kedamaian serta ketenteraman bagi warga, namun hakim wajib mengutamakan kepentingan korban kekerasan.
2. Pada masyarakat mengetahui adanya tindak kekerasan pada rakyat, supaya melaporkannya pada pihak berwajib.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2,  Oktober 2023

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku:
Deni Achmad, Firganefi. 2015. Pengantar Kriminologi serta Viktimimologi, BP. Justice Publiser Lampung, Gunsu Nurmansyah, Nunung Rodliyah, Recca Ayu Hapsari. 2019 Pengantar Antropologi  Sebuah  Ikhtiar  Mengenal  Antropologi .  Aura  Publiser. Bandar Lampung. Ishaq. 2020. Hukum Pidana . Rajawali Pers, Depok. Lintje  Marpaung,  Anggalana.  2019. Pengantar  Hukum  Indonesia, Aura Publising, Bandar Lampung.
Lintje  Anna  Marpaung.  2021. Politik  Pemerintahan  Daerah  Kajian  Hukum Otonomi  Daerah  Berbasis  Kearifan  Lokal.  Pusaka  Media, Bandar Lampung.
Tami Rusli. 2019. Pengantar Ilmu Hukum, Aura Publising, Bandar Lampung. Soedjono D, 1992, Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), (Bandung: Alumni, 1992).
Zainab  Ompu  Jainah.  2018. Kapita  Selekta  Hukum  Pidana .  Tira  Smart, Tangerang.

## B. Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen. Undang-undang No.1  Tahun  1946  Perihal  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana.
Undang-Undang No.8  Tahun  1981  Perihal Kitab Undang-Undang  Acara
Pidana.
Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Perihal Kepolisian Republik Indonesia. Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Perihal Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Perihal Kekuasaan Kehakiman. Peraturan Pemerintah No.27  Tahun  1983  Jo. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun  2010  Jo.  Peraturan Pemerintah No.92  Tahun  2015  Perihal Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHAP).

## C. Sumber Lainya:
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000. KamusBesarBahasaIndonesia . Balai Pustaka, Jakarta. Gede  Agastia  Erlandi . 2018. Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  Terkait Penghinaan Agama, Jurist Diction, Vol.1 No.2, Surabaya Hariati  Kalia.  2013. Pembuktian  Tindak  Pidana  Dengan  Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka (Studi Putusan No:  256/Pid.B/2010/PN.Dgl) , Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol.1 No.4 https://kbbi.web.id/kejahatan

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2,  Oktober 2023
Umam, https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-norma/ Putusan Nomor: 359/Pid.B/2022/PN.Tjk