Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur Vol. 24 No. 1 Januari 2019 ISSN: 2301-668X (2598-2257 Print)

## PERAN PERATURAN BANGUNAN KHUSUS DALAM MENGURANGI PERUBAHAN KUALITAS KAWASAN CAGAR BUDAYA KRATON YOGYAKARTA
Rully
Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tunas Pembangunan rullystmt@gmail.com

## Abstrak
Pada  umumnya  kawasan  yang  berpotensi  di  Indonesia  belum  dikelola  secara  baik, sebagian  peraturan  masih  bersifat  peraturan  secara  umum,  tetapi  belum  berfungsi sebagai  alat  pengendali  operasional  di  lapangan,  sehingga  diperlukan  peraturan  yang mampu  menjangkau  ke  arah  pengendalian  arsitektur  bangunan  secara  tiga dimensional.  Penyusunan  peraturan  bangunan  khusus  merupakan  rancangan pengendalian  bangunan  kawasan  yang  diperlukan  setelah  adanya  rencana  tata  ruang kota,  untuk  mewujudkan  tertib  bangunan  agar  sesuai  dengan  karakteristik  bangunan setempat,  pengaturan  keselamatan  bangunan  yang  bertujuan  agar  setiap  bangunan dapat  memberikan  kenyamanan  bagi  penghuninya.  Pengembangan  obyek  pariwisata diperlukan  langkah  yang  terpadu  untuk  menjaga  kelestarian  dan  mutu  lingkungan hidupnya, kota Yogyakarta dengan beraneka ragam arsitekturnya dan kawasan wisata yang banyak berperan dalam menyerap wisatawan, akan berdampak pada peningkatan kualitas  bangunan  dimasa    datang  dan  aktifitas  pariwisatanya.  Dari  masalah  tersebut kawasan Cagar Budaya Kraton Yogyakarta sudah memerlukan adanya suatu peraturan bangunan khusus sebagai alat pengendali pembangunan fisik.
Kata Kunci : Peraturan Bangunan Khusus, Perubahan Kualitas Kawasan

## Abstract
In general, areas that have the potential in Indonesia have not been properly managed, some  regulations  are  still  in  general  regulations,  but  have  not  functioned  as operational  control  tools  in  the  field,  so  regulations  are  needed  that  can  reach  three- dimensional  building  architecture  control.  The  preparation  of  special  building regulations is a design of building control of the area needed after the city spatial plan, to realize orderly buildings to fit the characteristics of local buildings, building safety arrangements that aim for each building to provide comfort for its residents. Tourism object development requires integrated steps to preserve and preserve the quality of its environment,  the  city  of  Yogyakarta  with  its  diverse  architecture  and  tourist  areas which  have  many  roles  in  absorbing  tourists,  will  have  an  impact  on  improving  the quality  of  buildings  in  the  future  and  tourism  activities.  From  this  problem,  the Yogyakarta  Palace  Cultural  Heritage  area  already  requires  the  existence  of  a  special building regulation as a means of controlling physical development.
Keywords: Special Building Regulations, Changes in Regional Quality

## 1. Pendahuluan
Sebagian  besar  kawasan  berpotensi di  Indonesia  belum  dikelola  secara  baik, sebagian peraturan  masih bersifat umum,
belum  berfungsi  sebagai  pengendali  pada operasional di lapangan.
Sering terlupakan adalah produk peraturan belum mencakup aturan
terhadap  bangunan  khusus  pada  suatu kawasan.  Sehingga  untuk  mewujudkan suatu  pengendalian  bangunan  yang  telah direncanakan perlu peraturan bangunan.
Penyusunan peraturan bangunan khusus merupakan rancangan pengendalian  bangunan  kawasan  yang diperlukan  setelah  adanya  rencana  tata ruang kota. Penyusunan peraturan bangunan  khusus  dimaksudkan  untuk mewujudkan tertib bangunan serta pengaturan keselamatan bangunan memberikan  keamanan  dan  kenyamanan bagi penghuninya, sehingga sesuai karakteristik  bangunan  setempat.  Kota Yogyakarta  sebagai  kota  pendidikan  dan pariwisata  memiliki  beraneka  ragam arsitektur,  hal  ini  akan  berpengaruh  pada peningkatan  kualitas  bangunan  di  masa yang  akan  datang  dan  akan  memberikan dampak  pada  kegiatan  kepariwisataan  di kota  tersebut.  Dari  masalah  tersebut Kawasan Kraton Yogyakarta memerlukan adanya  suatu  peraturan  bangunan  khusus sebagai  pengendali  pembangunan  fisik, sehingga  diharapkan    mampu    menindak lanjuti Rencana Tata Ruang dan Kawasan yang sudah ada.
1.1. Lingkup Kegiatan Penelitian Lingkup  kegiatan  dalam  penelitian
ini    mencakup  transformasi  fungsi kawasan,  karakteristik  alam,  arsitektur, sosial,  budaya    dan  arahan  bagi  rencana tata bangunan, lingkungan, serta kebijaksanaan pemerintah kota Yogyakarta
dalam setiap upaya pembangunan kota, meliputi: a. Penataan Bangunan Mengatur penerapan persyaratan rencana tata bangunan dan lingkungan.
b. Penyelenggaraan Pembangunan Meliputi persyaratan perancangan, pelaksanaan,  penggunaan,  mekanisme penghapusan bangunan dan syaratnya c. Persyaratan Keselamatan dan Kenyamanan Bangunan
Meliputi  ketentuan  persyaratan  yang harus  dipenuhi  oleh  bangunan  agar handal  terhadap  beban  sendiri  dan bahaya  yang  disebabkan  alam  atau manusia  dan  yang  harus  dipenuhi bangunan agar nyaman dan sehat.
d. Persyaratan Perijinan Bangunan Meliputi:  Persyaratan  dan  prosedur pengurusan  ijin  mendirikan  bangunan (IMB),  ijin  pemanfaatan  bangunan (IPB),  dan  ijin  penghapusan  bangunan (IHB) di Kawasan Kraton Yogyakarta.
e. Pengawasan Mendirikan Bangunan Mengatur    mekanisme  pelaksanaan pendirian  bangunan  di  Kawasan Cagar  Budaya  Kraton  Yogyakarta oleh aparat Pemerintah setempat.
f. Pembinaan
Meliputi  :  Pemantauan  terhadap bangunan yang sudah berdiri, pengaturan  peran  swasta  dan  pihak terkait serta masyarakat dalam pembinaan kepada pelaku
pembangunan  untuk  mewujudkan dan  memelihara  Kawasan  Cagar Budaya Kraton Yogyakarta

## 1.2.   Lingkup Wilayah Studi
Wilayah  kegiatan  penelitian  ini meliputi  keseluruhan  Kawasan  Cagar Budaya  Kraton  Yogyakarta  Yogyakarta. Letak  kawasan  studi  dalam  konstelasi Kota  Yogyakarta  dapat  dilihat  pada  peta berikut.
Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur Vol. 24 No. 1 Januari 2019 ISSN: 2301-668X (2598-2257 Print)

## Peta 1.2 Posisi Kawasan Cagar Budaya Kraton Yogyakarta
Terhadap Kawasan-kawasan Pengembangan Wilayah di Kota Yogyakarta
2. Landasan Teori Kawasan Kraton Yogyakarta merupakan kawasan yang harus dilestarikan,  hal  ini  dipertegas  dengan
Undang-undang  Republik  Indonesia nomor  5  Tahun  1992  tentang  benda cagar budaya.
Disebutkan dalam undang- undang  tersebut  bahwa  benda  cagar budaya  penting  untuk  dilestarikan  agar terpeliharanya jati diri setempat, dalam Undang-undang  tersebut  benda  cagar budaya  didefinisikan  sebagai  segala
benda  baik  buatan  maupun  alam,  baik bergerak atau tidak bergerak, baik utuh maupun partial yang berumur lebih dari 50  tahun  atau  mempunyai  kekhasan tertentu  atau  bergaya  lama  (lebih  dari 50  tahun),  dan  yang  mempunyai  arti penting  dalam  hal  kesejarahan,  ilmu pengetahuan  dan  kebudayaan.  Terkait dengan  benda  cagar  budaya  adalah Situs ,  yakni  lokasi  atau  yang  diduga sebagai lokasi dari benda cagar budaya plus  area  sekitar  tertentu  yang  menjadi lingkungan  pengaman.  Benda  cagar
Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur Vol. 24 No. 1 Januari 2019 ISSN: 2301-668X (2598-2257 Print)
budaya  dan  Situs,  perlu  dilestarikan dan  dimanfaatkan  untuk  keperluan tertentu  sejauh  tidak  bertentangan dengan maksud pelestariannya.
Dalam  pelaksanaannya  Undang- Undang  Nomor  5  tahun  1992  tersebut diikuti oleh Peraturan Pemerintah yang mengatur  hal-hal  yang  terkait  dengan upaya  pelestarian  benda  cagar  budaya. Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  tahun 1993  tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  5  tahun  1992  tentang benda  cagar  budaya  ini  memberikan aturan  lebih  lanjut  tentang  penguasaan, pemilihan, pendaftaran, pengalihan, penemuan, pencarian, perlindungan,
pemeliharaan,  pemanfaatan,  pembinaan dan pengawasan.
Meskipun sudah merupakan penjabaran  yang  memberikan  kejelasan atas  Undang-Undang  Nomor  5  tahun 1992 serta menjadi
pedoman pelaksanaannya,  untuk  hal-hal  yang sangat  teknis  Peraturan  Pemerintah
Nomor  10  tahun  1993  ini  disertai  pula dengan  serangkaian  Surat  keputusan menteri.
Dari beberapa studi terdahulu yang diprediksikan  akan  memberi  pengaruh pada  kegiatan  penelitian  ini  diperoleh gambaran bahwa selain kebijakan umum,  program  pembangunan  rencana tata  ruang,  hingga  peraturan  yang berkenaan  dengan  pembangunan  fisik dan  prasarana  lingkungan,  terdapat  juga sejumlah hasil studi yang telah dilakukan sebelumnya, diantaranya adalah:
a. Penelitian  Bangunan  di  Kawasan Kraton.  Studi  ini  dilaksanakan  oleh Fakultas Teknik Universitas Gadjahmada Yogyakarta pada tahun 1994/1995. Studi ini  menelaah  keadaan  bangunan  yang ada serta memberikan gambaran perlunya dilakukan pengaturan pembangunan lebih lanjut.
b. Kajian  Identitas  Bentuk  Bangunan
Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (1997/ 1998).  Studi  ini  mencoba  menelusuri
citra  lokal  yang  dapat  membentuk  jati diri  Yogyakarta  melalui  bentuk bangunan yang  ada  di  seluruh  wilayah  Daerah  Istimewa Yogyakarta.
c. Rancangan Peraturan Tentang
Identitas  Bentuk  Bangunan  Daerah Istimewa  Yogyakarta  (1998).  Studi yang  baru  saja  dilaksanakan  ini mencoba  memberikan  rumusan  atas bentuk  bangunan  yang  berwawasan identitas  Daerah  Istimewa  Yogyakarta dan  mencari  peluang  pengaturannya agar  jati  diri  ini  dapat  terus  terpelihara dan berkembang lagi.

## 3.           Pembahasan
Hasil  dan  pembahasan  yang diperoleh  dari  kegiatan  penelitian  ini mencakup  kebijakan  dan  berbagai program pembangunan daerah, berbagai  peraturan  dan  perundangan yang  terkait  dengan  upaya  pelestarian kawasan  dan  benda  cagar  budaya, rencana  tata  ruang  dan  prasarana, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan,  ,  gambaran  keadaan Kawasan Cagar Budaya Kraton
Yogyakarta,  dan  arahan  bagi  peraturan bangunan  khusus,  yang  merupakan hasil  akhir  dari  pembahasan  penelitian ini.

## 3.1.  Kebijakan  Program  Pembangunan Daerah
Diukur dari materi yang diharapkan  dari  kegiatan  penelitian yang  mengarah  pada  penyusunan peraturan bangunan, terdapat kebijakan daerah  dan  program  pembangunan yang  sifat  dan  cakupannya  masih sangat  umum.  Keduanya  adalah  Pola Dasar Pembangunan Daerah dan
Rencana  Pembangunan  Lima  Tahun Daerah.  Disamping  lebar  cakupan substansi,  secara  kewenangan  cakupan yang paling mendekati lingkup pekerjaan  adalah  pada  level  Kota Yogyakarta.  Karena  sifatnya  yang
Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur Vol. 24 No. 1 Januari 2019 ISSN: 2301-668X (2598-2257 Print)
masih  sangat  makro  tersebut,  dapat disimpulkan  kecil  sekali  relevansi langsung  pada  studi  ini.  Untuk  itu diperlukan  acuan  lain  yang  berupa rencana  pengembangan  yang  lebih khusus.  Lepas  dari  itu,  satu  hal  yang bisa  dicatat  dari  arahan  pembangunan daerah  bagi  kota  Yogyakarta  adalah tekad untuk  tetap mempertahankan ciri asli  yang  menjadi  asal    terbentuknya kota.  Dalam  hal  ini  Kraton  beserta kawasannya  adalah  inti  pertumbuhan kota.  Segala  sesuatu  didalam  wilayah ini  masih  tetap  relevan  untuk  selalu dipertahankan  dan  dilestarikan.  Bukan hanya  bagi  kepentingan  masa  kini, bahkan  untuk  masa  mendatang  masih banyak  manfaat  yang  bisa  ditarik  dari keberadaan  Kawasan  Cagar  Budaya Kraton Yogyakarta untuk pengembangan pariwisata. Dari  rencana  tata  ruang  yang telah berhasil disusun, rumusan kebijaksanaan dan program pembangunan dirumuskan dengan didasarkan  pada  kondisi  kesejarahan yang  sesuai  dengan  konsep  struktur keruangan Kraton Kasultanan Yogyakarta.  Kondisi  ini  diharapkan dapat  menampilkan  kembali  model perwilayahan  dengan  pola  konsentrik dari suatu Kuthanegara , yakni keberadaan  inti  atau  pusat negarigung, mancanegara, dan pesisiran. Sejalan dengan model perwilayahan  tersebut,  penataan  yang dirumuskan  untuk  Kawasan  Cagar
Budaya  Kraton  Yogyakarta,  tersusun berikut :
a. Inti  Kawasan:  terdiri  atas  Alun- Alun  Lor,  Alun-Alun  Kidul,  dan Kraton . Ditetapkan  sebagai  daerah  yang diharapkan dapat berkembang sebagai  daerah  budaya,  dengan mempertahankan keaslian cagar budaya  yang  ada  melalui  upaya preservasi .
b. Daerah  Penunjang-I:    berada  di sisi  luar  timur  dan  barat  inti kawasan.
Sisi  luar  sebelah  barat  meliputi daerah  di  luar  inti  kawasan  sampai dengan  Jl.  Kauman,  Jl.  Ngasem,  Jl. Polowijan,  Jl.  Nogosari,  Jl.  Nagan Lor,  dan  Jl.  Patehan  Lor.  Sedangkan sisi  luar  sebelah  timur  meliputi daerah  di  luar  inti  kawasan  sampai dengan  Jl.  Wijilan,  Jl.  Amangkurat, dan Jl. Langenarjan Kidul. Ditetapkan  dengan  mengatur facade bangunannya berorientasi pada bangunan kraton, karena
kedudukannya  yang  secara langsung dipengaruhi  oleh  inti  kawasan.    Pada beberapa  obyek  yang  berupa  dalem pangeran  dan  rumah  abdi  dalem ditetapkan  dalam  bentuk  penanganan preservasi  adaptif. Kegiatan  lalu- lintas  dan  transportasi  dibatasai dengan ketat.
c. Daerah  Penunjang-II:  berada  di sisi  luar  dari  daerah  penunjang-I sampai dengan tembok beteng.
Ditetapkan  peruntukannya  sebagai pemukiman  dan  fasilitas  pelayanan lingkungan  setempat.  Direncanakan melalui pengaturan: kepadatan penduduk,  pemanfaatan  ruang,  arus pergerakan,  fisik  bangunan  berikut pengembangannya  untuk  bangunan magersari dan ngindung , peningkatan kualitas lingkungan, dan pembatasan  bangunan  yang  langsung berada di sisi tembok beteng.
d. Daerah Penunjang-III: daerah jagang dan  jalan  besar  yang mengelilingi  hingga  satu  persil  di tepi jalan. Ditetapkan sebagai daerah
transformasi  agar  mampu  membatasi dan  menjembatani  Kawasan  Cagar Budaya  Kraton  Yogyakarta  dengan kawasan  sekitarnya.
Dalam  rangka  pelaksanaan  dan pengendalian  pembangunan  di  wilayah
Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur Vol. 24 No. 1 Januari 2019 ISSN: 2301-668X (2598-2257 Print)
Kota  Yogyakarta,  selama  ini  telah diterapkan berbagai peraturan. Beberapa peraturan lama telah digantikan  dengan  yang  lebih  besar lagi, disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan  masyarakat.  Berikut  ini disajikan perangkat hukum yang pernah diberlakukan tersebut: a. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta  Nomor  24  Tahun  1956 tentang Petunjuk Bagi Penata Sempadan Jalan. b.Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta  Nomor  1  Tahun  1960 tentang Peraturan Sempadan, Pembuatan dan Pembongkaran
Bangunan.
c. Peraturan  Daerah  Kotapraja  Daerah Tingkat  II  Yogyakarta  Nomor  2 Tahun  1960  tentang  Tarip  Biaya Sempadan, peraturan ini memuat cara perhitungan  dan  penentuan  tarip biaya sempadan bangunan.
d.Peraturan  Daerah  Kotapraja  Daerah Tingkat  II  Yogyakarta  Nomor  4 Tahun  1976,  tentang  Tarif  Bea Sempadan, peraturan ini memuat cara penetapan bea sempadan yang didasarkan pada nilai  bangunan  yang diperhitungkan  atas  dasar  koefisien golongan bangunan dan indeks harga bangunan. e. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta  Nomor  2  Tahun  1960 tentang Pemeliharaan Daerah Istimewa  Yogyakarta,  peraturan  ini memuat kewajiban warga masyarakat dalam  hal  pemeliharaan  Kebaikan, Kerapian, Kebersihan, Kesehatan dan Ketenteraman Lingkungan serta Larangan  mengunakan  jalan  atau tempat  umum  untuk  jenis  kegiatan dan pekerjaan.
f. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat  II  Nomor  7  Tahun  1986 tentang Rencana Induk Kota
Yogyakarta 1985-2005.
g.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat  II  Nomor  4  Tahun  1988 tentang Bangunan.
h.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat  II  Nomor  6  Tahun  1994 tentang  Rencana  Umum  Tata  Ruang Kota Yogyakarta 1994-2004.
i. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat  II  Nomor  1  Tahun  1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.
j. Peraturan  Daerah  Kotapraja  Daerah Tingkat  II  Yogyakarta  Nomor  14 Tahun  1958  tentang  Pembuangan
Air. k.Surat Penetapan Walikotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 69/KA/1976 tentang Pelaksanaan
Peraturan  Restribusi  Pemeliharaan
Aseinering Daerah Kota Yogyakarta.
l. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat  II  Yogyakarta  Nomor  10
Tahun 1977 tentang Buangan Sampah.
m. Penetapan  Walikotamadya  Kepala Daerah  Tingkat  II  Yogyakarta Nomor  6  Tahun  1978  tentang Pemungutan  Restribusi  Sampah,
Pengambilan  dan  Pembuangan Sampah. 3.2.      Gambaran  Keadaan  Kawasan Cagar Budaya Kraton Yogyakarta Gambaran keadaan Kawasan Cagar  Budaya  Kraton  Yogyakarta, sebagai  wilayah  penelitian  tentang Peran  Peraturan  Bangunan  Khusus dalam Meminimalisir Degradasi Kualitas Kawasan Cagar Budaya Kraton Yogyakarta, sebagai berikut: a. Administrasi Wilayah. Adapun batas-batas administrasi wilayah Kecamatan Kraton adalah : Sebelah Utara   :  Wilayah Kecamatan Ngampilan dan
Gondomanan.
Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur Vol. 24 No. 1 Januari 2019 ISSN: 2301-668X (2598-2257 Print)
Sebelah Timur  :  Wilayah
Kecamatan  Gondomanan  dan Mergangsan. Sebelah Selatan  :  Wilayah Kecamatan Mantrijeron . Sebelah Barat :  Wilayah Kecamatan  Mantrijeron  dan Ngampilan.
Peta 3.1

## Posisi Kawasan Cagar Budaya Kraton Yogyakarta terhadap Kawasan-kawasan Pertumbuhan Kota Yogyakarta
Wilayah  Kecamatan  Kraton  secara administratif dibagi dalam tiga
kelurahan  yaitu  :  1)  Kel.Patehan;  2) Kel.Panembahan;  3)  Kel.Kadipaten. Luas  wilayah  keraton  adalah  seluas 1,40Km 2 dengan ketinggian +100m di atas  permukaan  laut,  dengan  tingkat
kemiringan  yang  relatif  sangat  kecil. Curah hujan berkisar antara 2.000mm
sampai  dengan  3.000mm  per  tahun, dengan  jumlah  hari  hujan  adalah  180 hari  pertahun,  yaitu  mulai  bulan Oktober sampai dengan bulan Maret,
Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur Vol. 24 No. 1 Januari 2019 ISSN: 2301-668X (2598-2257 Print)
dengan  iklim  tropis  yang  suhu minimum 26 0 C dan maksimun 36 0 C.
Gambaran secara lebih rinci mengenai
luas wilayah dan penggunaan lahan di Kecamatan  Kraton  pada  Tahun  2009 dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Tabel 3.1 Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Lahan Di Kecamatan Kraton  Tahun 2009 (Ha) Kelurahan Jalan Bangunan/ Pekarangan Lain-Lain Jumlah Patehan 4,85 35,02 0,30 40,00 Panembahan 9,58 52,42 4,00 66,00 Kadipaten 6,19 23,26 4,55 34,00 Jumlah 20,62 110,70 8,68 140,00 Sumber: Kecamatan Kraton Dalam Angka, 2010 Dari segi demografis, wilayah
Kecamatan  Kraton  merupakan  salah satu  wilayah  yang  telah  memiliki kepadatan  penduduk  yang  relatif padat.  Sebagaimana  pada  umumnya wilayah perkotaan, wilayah Kecamatan  Kraton  memiliki  tingkat perkembangan  penduduk  yang  selalu bertambah  dari  tahun  ke  tahun. Adapun  perkembangan  penduduk  di wilayah Kecamatan Kraton,
banyaknya  kepala  keluarga  serta perkembangan  tingkat  kepadatannya selama  tahun  1996-2009  dapat  dilihat dalam tabel berikut ini : Tabel 3.2 Jumlah Penduduk, Kepala Keluarga Dan Tingkat Kepadatan Penduduk Di Kecamatan Kraton  Tahun 2008 – 2009 Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Kepala Keluarga Tingkat Kepadatan (Jiwa/Km 2 ) 1996 30.642 7.193 21.887 2009 30.777 7193 21.984 Sumber : Kecamatan Kraton Dalam Angka, 2010 b. Rencana Pengendalian Pem- bangunan.
Dengan  adanya  berbagai  kebijakan dan  program  daerah  serta  rencana pembangunan  kota  yang  juga  berlaku  di kawasan  studi  dan  beberapa  hasil  studi, rencana-rencana, maupun pedoman pembangunan  yang  khusus  diberlakukan
bagi kawasan ini. Adapun dua diantaranya yang  mempunyai  relevansi  yang  sangat erat  dan  yang  masih  cukup  baru  untuk diacu dalam penelitian Peraturan Bangunan Khusus (PBK) dalam
mengurangi  perubahan  kualitas  Kawasan Cagar  Budaya  Kraton  Yogyakarta  ini adalah studi “Rencana Tata Ruang Dan
Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur Vol. 24 No. 1 Januari 2019 ISSN: 2301-668X (2598-2257 Print)
Indikasi Program Kawasan Kraton Yogyakarta” serta “Rencana Tata Bangunan  Dan  Lingkungan  Kawasan Kraton Yogyakarta”. 1) Rencana  Tata  Ruang  dan  Indikasi Program Kawasan Kraton Yogyakarta Rencana tata ruang ini disusun pada tahun  1988  oleh  pemerintah  daerah setempat. Kebijaksanaan dan program pembangunan yang dirumuskannya  didasarkan  pada kondisi  kesejarahan  yang  sesuai dengan  konsep  struktur  keruangan kraton  lama.  Hal  ini  dilakukan dengan menampilkan kembali model perwilayahan pola konsentrik dari  suatu  Kuthanegara,  yakni adanya  inti  atau  pusat  negarigung, mancanegara dan pesisiran. Untuk  Kawasan  Kraton  Yogyakarta sendiri, penataannya ditetapkan pembagiannya atas inti kawasan dan daerah-daerah penunjang. Inti kawasan  meliputi  alun-alun  lor  dan kidul  serta  kompleks  kraton  itu sendiri.  Daerah  ini  dikembangkan sebagai daerah budaya yang dipreservasi/ dipertahankan keasliannya.  Upaya  pembangunan baru harus dikaji tingkat keperluannya.
Daerah  penunjang  I  berada  disisi luar  barat  dan  timur  inti  kawasan. Daerah  yang  langsung  dipengaruhi oleh  inti  kawasan  ini  ungkapan fisiknya  diorientasikan  juga  pada bangunan kraton. Terhadap bangunan-bangunan penting dilakukan preservasi adaptif. Sedangkan lalu lintas umum dibatasi dengan  ketat.  Lapisan  berikutnya adalah  daerah  penunjang  II  yang berada  disisi  luar  dari  daerah penunjang  I  hingga  ke  tembok beteng. Peruntukannya adalah sebagai  permukiman  dan  fasilitas pelayanan lingkungan setempat.
Direncanakan dilakukan pengaturan
terhadap kepadatan penduduk, pemanfaatan ruang, arus pergerakan, fisik  bangunan  (magersari  dan ngindung),  pembatasan  bangunan yang  menempel  tembok  beteng  dan peningkatan  kualitas  lingkungan. Paling luar adalah daerah penunjang III  yang  meliputi  area  jagang  dan jalan  besar  di  sekelilingnya  serta satu  lapis  persil  disisi  luarnya. Wilayah  ini  diarahkan  sebagai  area transisi  yang  membatasi  sekaligus menjembatani Kawasan Kraton Yogyakarta  dengan  wilayah  luar. Langkah penataannya meliputi pengaturan pemanfaatan ruang, kepadatan bangunan, tinggi bangunan dan penampilan bangunan. 2) R ENCANA T ATA B ANGUNAN DAN L INGKUNGAN K AWASAN K RATON Y OGYAKARTA
Secara umum penataan bangunan di dalam Kawasan Kraton
Yogyakarta  tidak  bisa  dilakukan generalisasi  pada  seluruh  bagian wilayahnya  karena  masing-masing mempunyai  karakteristik  yang  cukup spesifik. Arahan lebih banyak diaplikasikan  menurut  penggal  jalan tertentu  ataupun  area  yang  terbatas. Secara umum disiratkan juga
perlunya  pelestarian  elemen  ruang kawasan.  Di  luar  kompleks  kraton, keberadaan  Pasar  Ngasem  juga  perlu mendapatkan perhatian khusus terlebih  bila  akan  membuka  akses  ke situs Tamansari. Dalam hal penanganan  lingkungan  perumahan ditujukan  pada  peningkatan  kualitas perumahan  yang  sudah  ada  maupun pertumbuhan baru,
serta mengendalikan  pertumbuhan  pada area  khusus.  Ada  tiga  hal  yang direncanakan:
a.  Penanganan    pola  lingkungan perumahan, yaitu dengan menerapkan syarat teknis bagi
Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur Vol. 24 No. 1 Januari 2019 ISSN: 2301-668X (2598-2257 Print)
perumahan  yang  sudah  ada, serta  pengaturan  pola  jalan  dan perletakan  fasilitas  lingkungan bagi perumahan baru. b.  Pengendalian    kualitas  ling-
kungan.  Hal  ini  dilakukan dengan  penyediaan  jaringan utilitas, serta pengendalian kualitas lingkungan. c.  Pengendalian bangunan. Hal ini dilakukan melalui bentuk pengaturan yang berkaitan dengan  aspek  Koefisien  Dasar Bangunan,  Koefisien  Lantai Bangunan  ,  tinggi  bangunan maupun orientasi bangunan.

## c. K EADAAN T ATA R UANG  DAN
B ANGUNAN
Tata  ruang  dan  prasarana  yang  ada di  Kawasan  Cagar  Budaya  Kraton Yogyakarta, tidak dapat  dilepaskan dari keberadaan
Kraton Kasultanan Yogyakarta  yang  berperan  sebagai bekas  pusat  pemeritahan  dan  sebagai tempat  tinggal raja-raja  dari Kasultanan Yogyakarta. Kompleks Kraton Kasultanan  Yogyakarta  berorientasi  ke arah utara. Bangunan Kraton Kasultanan Yogyakarta terletak di pusat Kota Yogyakarta, dan sekarang merupakan bagian dari wilayah Kecamatan  Kraton.  Kecamatan  Kraton pada sisi utara berbatasan dengan Kecamatan  Gondomanan,  sisi  timur berbatasan dengan Kecamatan
Mergangsan,  sisi  selatan  berbatasan dengan Kecamatan Mantrijeron, dan sisi barat  berbatasan  dengan  Kecamatan Wirobrajan.  Kecamatan  Kraton  dibatasi oleh  Beteng  Kraton  Yogyakarta  yang berbentuk  segi  empat  dengan  sedikit variasi  bentuk  pada  sisi  utara.  Ukuran keliling  dari  beteng  ini  adalah  4 kilometer.  Beteng  Kraton  Yogyakarta memiliki  lima  buah  pintu  gerbang  serta empat  buah  tempat  pengintaian  yang disebut tolak tala atau bastion pada
keempat sudutnya. Kelima pintu gerbang tersebut adalah: 1) Pintu gerbang (plengkung) di
Ngasem, disebut sebagai Jagasura t.
2) Pintu  gerbang  di  Tamansari,  disebut sebagai Jagabaya .
3) Pintu  gerbang  di  Gading,  disebut Nirbaya .
4) Pintu  gerbang  di Suryomentaraman diberi  nama Madyosuro .  Pintu  gerbang ini  terkenal  dengan  nama Plengkung Buntet .
5) Pintu gerbang di Mijilan , diberi nama Tarunasura ,  yang  berarti  pemuda  yang berani.  Dari  kelima  pintu  gerbang  ini, yang  hingga  kini  masih  berbentuk plengkung dan  kondisinya  relatif  masih baik  hanyalah  tinggal  pintu  gerbang Nirbaya di sisi selatan, dan Tarunasura di  sisi  utara.  Benda  cagar  budaya  yang berada di kawasan inti, daerah penunjang-I,  daerah  penunjang-II  dan daerah  penunjang-III,  termasuk  di dalam  rencana  penanganan preservasi adaptif. Dalam  pengertian  benda  cagar budaya,  bangunan  yang  berada  di Kawasan Cagar Budaya Kraton Yogyakarta, Kraton Kasultanan Yogyakarta dan Tamansari dapat dikategorikan  sebagai  benda  cagar budaya  tidak  bergerak  yang  berupa bangunan peninggalan budaya. Sedangkan bangunan peninggalan budaya  pendukung  lainnya  yang  terdiri atas: perlengkapan fasilitas Kraton,
dalem  Pangeran,  rumah  abdi  dalem, gapura,  dan  masjid  dapat  dimasukkan dalam  kategori  cagar  budaya,  karena usianya telah melebihi limapuluh tahun. Aset cagar budaya yang ada di Kawasan Cagar  Budaya  Kraton  Yogyakarta, terdiri atas: Kraton Kasultanan
Yogyakarta,  Tamansari,  perlengkapan fasilitas  Kraton  sejumlah  tiga  belas bangunan,  dalem  Pangeran  sejumlah sembilan  belas  bangunan,  dan  rumah abdi dalem sejumlah lima bangunan.
1) Kraton Kasultanan Yogyakarta:
Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur Vol. 24 No. 1 Januari 2019 ISSN: 2301-668X (2598-2257 Print)
Kompleks Kraton Kasultanan Yogyakarta  secara  garis  besar  dibagi dalam tiga halaman yang membujur dari utara  ke  selatan.  Halaman  tersebut dibagi  lagi  menjadi  halaman  yang lebih kecil  dengan  beberapa  bangunan  di dalamnya.   Seluruh  bangunan  yang terdapat  di  halaman  utama  Kraton Kasultanan Yogyakarta mempunyai arah  hadap  ke  timur,  kecuali  dalem Prabayeksa  sebagai  inti  pusat  raton mempunyai  arah  hadap  ke  selatan. Kasultanan Yogyakarta mempunyai dua alun-alun,  yaitu  Alun-alun  Utara,  dan Alun-alun  Selatan.  Di  sisi  barat  dari Alun-alun Utara terdapat Masjid Agung. Alun-alun  Utara,  merupakan  sebidang tanah  lapang  yang  terletak  di  muka Kraton (sisi utara) dengan ukuran 150 x 150  meter,  berfungsi  sebagai  tempat penyelenggaraan upacara kerajaan.
Masjid  Agung,  terletak  di  sebelah  barat Alun-alun  Utara.  Pintu  gerbangnya berbentuk limasan  semar  tinandu , sedangkan  bangunan  Masjid  Agung berbentuk tajuk  lambang  teplok yang beratap  susun  tiga,  dengan  serambi berbentuk limasan lawakan beratap dua, di  sekelilingnya  penuh  dengan  air. Selain berfungsi  sebagai tempat  ibadah, dahulu juga berfungsi sebagai pelaksanaan  pengadilan  agama  dan musyawarah para pemimpin agama. Halaman  pertama  Kraton  Kasultanan Yogyakarta dibagi dalam tiga bagian,
yaitu  Sitihinggil  Utara,  Kemandungan Utara, dan Sri Manganti. Halaman  kedua  Kraton  terdiri  atas tiga  bagian,  yaitu  halaman  utama Kraton  bagian  tengah,  halaman  utama Kraton  bagian  barat  yang  disebut sebagai  Keputren,  dan  halaman  utama bagian timur yang disebut Kesatriyan Halaman  ketiga  Kraton  terdiri  atas
tiga bagian, yaitu
halaman Kemagangan, halaman Kemandhungan
Selatan, dan halaman Sitihinggil
Selatan.
2) Tamansari:    dibangun  bersamaan dengan  pembuatan  beteng  keliling  dan Masjid Agung, berfungsi sebagai tempat rekreasi  Sri  Sultan  beserta  keluarganya. Beberapa bagian dari bangunan
Tamansari ini telah banyak yang hilang. Beberapa bagian yang masih menunjukkan  kenampakan  yang  jelas meliputi  zona  kolam  dan  sekitarnya, zona  sekitar  Sumur  Gemuling,  zona sekitar Pulau Kenanga, dan zona sekitar Pasarean  Ledoksari.  Tidak  adanya  pola tata  ruang  yang  jelas  di  Kawasan Tamansari  berakibat  apda  munculnya konflik-konflik penggunaan ruang. Konflik  yang  terjadi  adalah  zona  di sekitar  Pasar  Burung  Ngasem,  berupa konflik transportasi, kegiatan pasar, dan permukiman. Konflik antara
transportasi, kegiatan pasar, dan perumahan  terjadi  di  zona  sekitar kompleks  Balai  Teknik  Kesehatan Lingkungan Yogyakarta. Konflik antara permukiman,  dan  kelestarian  artefak, terjadi di zona sekitar artefak, khususnya  di  sekitar  Sumur  Gumuling, sekitar Pulau Kenanga, sekitar Terowongan,  dan  sekitar  Pasarean Ledoksari.  Konflik-konflik  yang  terjadi tersebut cenderung semakin mengaburkan  tampilan  yang  selama  ini masih dapat dikenali, sehingga karakteristik  zona  yang  mempunyai nilai  historis  tinggi  tersebut  semakin sulit dikenali lagi.
3) Perlengkapan Fasilitas Kraton, terdiri
atas:  Pagongan,  Masjid  Sela,  Muse-um Kereta.  Ringin  Kurung  Utara,  Ringin Kurung  Selatan,  Panggung  Krapyak, Pesanggrahan  Hamengku  Buwono  II, Masjid Keben, Pekapalan, SD Keputran, Bangsal Prabeya, Kandang Gajah, dan
Kandang Sima.
Kondisi masing-masing bangunan,
sebagai berikut:
Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur Vol. 24 No. 1 Januari 2019 ISSN: 2301-668X (2598-2257 Print)

## Tabel 3.3
Masing-masing  bangunan  cenderung dengan  konstruksi  lantai  tegel,  dinding tembok,  rangka  atap  kayu,  dan  penutup atap genting. Prasarana bangunan cenderung dilengkapi dengan air bersih, listrik,  tempat  sampah,  kamar  mandi, dan  sebagian  dilengkapi  dengan  sumur air bersih.
4) Dalem Pangeran, terdiri atas: Dalem
Purbonegaran,  Dalem  Mangkubumen, Dalem Ngadiwinatan, Dalem Suryoputran, Dalem Notoprajan, Dalem Mangunkusuman, Dalem Condrodiningratan,  Dalem  Kaneman, Dalem Pujokusuman, Dalem Mangkudiningratan, Dalem Puspodiningratan,  Dalem  Joyokusuman (Magangan Wetan), Dalem Pakuningratan,  Dalem  Tejokusuman, Dalem Yudonegaran, Dalem
Suryonegaran,  Dalem  Benawan,  Dalem Joyokusuman  (Bintaran/Rotowijayan), dan  Dalem  Suryobratan.  Bangunan cenderung dengan kostruksi lantai tegel, dinding  tembok  pada  beberapa  bagian bangunan  dengan  gebyok,  rangka  atap kayu, dan penutup atap dari genting.
5) Permukiman  dan  kegiatan  usaha  di Daerah  Penunjang-I:  Sejalan  dengan arahan agar lingkungan yang berkembang di Kawasan Inti diaarahkan dapat berorientasi pada bangunan Kraton, maka penanganan dalam bentuk preservasi  adaptif  dilakukan  dengan melakukan  preservasi  pada  bangun- bangunan yang  ada  di Kawasan Penunjang-I, baik yang berupa bangunan  penunjang,  fasilitas  Kraton, dalem  Pangeran,  dan  abdi  dalem Kraton, dan bangun-bangunan lain yang berkembang  kemudian  dengan  ciri bangunan  tradisional  yang  bernafaskan bangunan  cagar  budaya  di  Kawasan Cagar Budaya Kraton Yogyakarta.
Kondisi  bangunan,  lingkungan,  dan prasarana  bangunan  yang  ada  di Kawasan ini cenderung masih terkendali.
6) Permukiman  dan  kegiatan  usaha  di Daerah  Penunjang-II:  Kedudukannya sebagai  kawasan    pemukiman  dan pelayanan  lingkungan  yang  bersifat lokal, menunjukkan perkembangan yang tidak terkontrol. Perkembangan ini
7) tidak  saja  oleh  kegiatan  dalam menunjang  kegiatan  wisata  (lingkungan Dagadu), namun  beberapa kegiatan lain sepeti  pasar  (Ngasem),  industri  rumah tangga  (di  sekitar  Tamansari)  semakin menunjukkan  gejala  tidak  memenuhi upaya  menjaga  kelestarian  budaya  dan kualitas lingkungan.
8) Rumah  Tinggal  di  Daerah  Penunjang-III  : Hampir  seluruh  bangunan  yang  ada  di daerah  bekas jagang telah  dibangun dalam bentuk bangunan bertingkat lebih dari  satu  lantai,  baik  untuk  keperluan rumah tinggal, dan sebagian besar untuk kegiatan usaha.
Lingkungan  permukiman  dan  usaha yang  berkembang  tidak  terkendali  ini pada sisi utara timur menjadi lingkungan  yang  tidak  lagi  memenuhi kualitas lingkungan yang baik.
9) Rumah  Abdi  Dalem,  terdiri  atas: Rumah  Abdi  Dalem  Pengulon,  Rumah Abdi  Dalem  Benawan,  Rumah  Abdi Dalem  Kori,  Rumah  Abdi  Dalem Madukusuman,dan Rumah  Abdi Dalem
Juru Sungging.
10) Bangunan cenderung dengan konstruksi  lantai  tegel,  untuk  dinding sebagian  besar  tembok  dan  kayu  jati, rangka atap akyu jati, dan penutup  atap genting. Prasarana bangunan dilengkapi dengan  air  bersih,  listrik,  tempat sampah, km/wc, dan sumur air bersih. Sebagian  bangunan  yang  berbentuk joglo, dilengkapi dengan pendopo.

## d. T RANSPORTASI DAN P RASARANA
Sebagai  konsekuensi  logis  dari  ciri kota  dengan  predikat  sebagai  kota budaya dan pariwisata, maka Kawasan Cagar  Budaya  Kraton  Yogyakarta menjadi tujuan utama bagi wisatawan
domestik maupun mancanegara.
Berdasarkan  identifikasi  awal  sistem kegiatan  yang  menjadi  penyerap perjalanan yang berada di Kawasan Kraton Yogyakarta dibedakan menjadi:
 Pusat kegiatan wisata
 Pusat kegiatan perdagangan
 Pusat kegiatan  usaha dan jasa
Intensitas kegiatan tersebut akan terjadi  peningkatan  sesuai  dengan liburan  sekolah  maupun  hari  libur nasional.  Pusat  kegiatan  lain  yang sebenarnya terkait dengan pusat kegiatan wisata adalah pusat perdagangan di kawasan jalan Malioboro.
1) Sistem  Arus  Lalulintas  dan  Jaringan Jalan
Jaringan  jalan  yang  ada  di  Kawasan Kraton  Yogyakarta  ditinjau  dari  sisi kualitas  perkerasannya  sudah  cukup baik. Jenis perkerasan yang digunakan  umumnya  adalah  jenis beton  aspal.  Permasalahan  yang muncul  adalah  konflik  yang  terjadi antara  kegiatan  parkir  di  badan  jalan dengan arus lalulintas kendaraan.
2).   Parkir Kendaraan Parkir  di  sekitar  kawasan  wisata kraton  dapat  dibedakan  menjadi  dua jenis,  yaitu:  Parkir  bagi  pengunjung pasar  atau  kawasan  perdagangan lainnya  dengan  lokasi  di  jalan Polowijan,  Ngasem,  Rotowijayan, dan  Sompilan  serta  parkir  bagi kendaraan pengunjung wisata dengan lokasi  di  luar  badan  jalan.  Kantong parkir Ngabean ditinjau dari lokasinya  agak  jauh  dari  alun-alun utara,  sehingga  ada  keengganan  bagi pengunjung untuk berjalan kaki..
Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur Vol. 24 No. 1 Januari 2019 ISSN: 2301-668X (2598-2257 Print)

## Tabel 3.5

## Aktivitas Parkir Kendaraan di Jalan Polowijan pada Hari Minggu
a) Int er va l b) Masuk (1) Keluar waktu SM MP Bck Spd SM MP Bck Spd 06.00-07.00 228 9 30 39 109 7 32 42 07.00-08.00 311 16 23 29 246 10 23 29 08.00-09.00 302 16 24 20 213 11 24 20 09.00-10.00 228 13 15 22 189 21 15 22 10.00-11.00 195 11 12 19 181 7 12 14 11.00-12.00 192 8 20 29 180 7 20 29 12.00-13.00 205 13 31 17
194 11 30 14 13.00-14.00 216 17 19 22 188 18 16 22 14.00-15.00 99 9 12 9 114 12 7 9 15.00-16.00 17 4 4 1 26 2 2 0
Sumber: Survei dan Pengolahan Studio, 2010
Tabel 3.6

## Aktivitas Parkir Kendaraan di Jalan Ngasem pada Hari Minggu
B. Interval Masuk Keluar waktu SM MP Bck Spd SM MP Bck Spd 06.00-07.00 54 17 3 11 36 10 5 10 07.00-08.00 91 29 22 21 83 29 20 16 08.00-09.00 89 20 31 21
78 23 22 17 09.00-10.00 100 23 40 14 91 16 43 19 10.00-11.00 98 15 40 21 83 17 38 20 11.00-12.00 77 18 31 7 76 18 38 11 12.00-13.00 48 33 11 0 31 20 8 1 13.00-14.00 49 19 27 0
50 24 23 0 14.00-15.00 26 14 12 0 32 18 13 0 15.00-16.00 10 10 0 0 16 12 4 0
Sumber: Survei dan Pengolahan Studio, 2010
Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur Vol. 24 No. 28 Januari 2019 ISSN: 2301-668X (2598-2257 Print)
Berdasarkan kedua tabel tersebut,  nampak  bahwa  jenis kendaraan  yang  parkir  di  ruas Jl.  Polowijan  maupun  Jl. Ngasem didominasi oleh kendaraan sepeda motor dengan  intensitas  yang  tinggi pada  interval  waktu  pukul 07.00  hingga  pukul  11.00. Kegiatan parkir ini juga diwadahi  di  daerah  Sompilan maupun Jl. Kauman. 2. Pola Penggunaan Lahan Perubahan  pola  penggunaan lahan  di  dalam  Kawasan Cagar Budaya Kraton Yogyakarta  sebagai  dampak dari  semakin  tingginya  citra Kota  Yogyakarta  sebagai  kota wisata  dan  budaya  secara keseluruhan.  Berbagai  sektor usaha dan jasa maupun perdagangan  tumbuh  dengan pesat, apabila tidak diantisipasi, maka akan berdampak  pada  beban  arus lalulintas  yang  harus  dilayani dan secara sosial akan merugikan  penduduk  yang berada di dalam kawasan. e. S OSIAL DAN E

## KONOMI

## M ASYARAKAT
Kegiatan  sosial  dan  ekonomi  yang tumbuh di Kawasan Cagar Budaya Kraton  Yogyakarta  didukung  oleh perkembangan sosial ekonomi karena keberadaan sektor pariwisata. 1) Sosial  ekonomi  yang  tumbuh dari  masyarakat:  Kondisi  ini didasarkan pada kenyataan, bahwa  masyarakat  di  Kawasan Cagar Budaya Kraton Yogyakarta berada pada golongan  ekonomi  menengah  ke bawah.  Beberapa  masyarakat yang  berada  pada  golongan ekonomi  menengah  ke  atas cenderung  berada  pada  sisi  luar kawasan  (khususnya  Kawasan
Penunjang-III)  yang  memiliki akses  langsung  dengan  kegiatan perekonomian  di  luar  Kawasan Cagar Budaya Kraton Yogyakarta.  Beberapa  potensi yang diharapkan mampu meningkatkan sosial dan ekonomi masyarakat di Kawasan Cagar Budaya Kraton Yogyakarta,  meliputi:  lokasinya yang  strategis  karena  berada pada  pusat  Kota  Yogyakarta, kedudukannya sebagai salah satu daerah tujuan wisata, keberadaan tenaga trampil dan berpengalaman  dalam  bidang seni dan budaya yang diharapkan  mampu  menunjang industri pariwisata, berkembangnya  produk  spesifik Yogyakarta  sehingga  mampu menjadi komoditi unggulan sebagai  cinderamata  yang  khas. Peluang  yang  diharapkan  dapat memberikan motivasi dalam peningkatan  dan  pengembangan sosial  ekonomi  yang  tumbuh dari  masyarakat  dimungkinkan muncul dari: semakin berkembangnya kegiatan pariwisata, kepedulian dan keberpihakan pemerintah terhadap kegiatan sosial ekonomi  yang  tumbuh  dari masyarakat, keberadaan beberapa  institusi  (khususnya pendidikan) yang diharap mampu menunjang kualitas sosial  dan  ekonomi  masyarakat, dan otonomi yang nantinya akan dilimpahkan  oleh  pemerintah pusat pada pemerintah daerah. 2) Sosial ekonomi yang berkembang dari kegiatan pariwisata: Kondisi ini didasarkan pada keberadaan situs  peninggalan  sejarah  dan purbakala  dan  berbagai  kegiatan seni  budaya  yang  berkembang,
Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur Vol. 24 No. 28 Januari 2019 ISSN: 2301-668X (2598-2257 Print)
yang  memungkinkan  tumbuh sebagai asset yang menunjang.
3.3.  Arahan    bagi    Peraturan

## Bangunan Khusus
Dari  hasil  kajian  sebelumnya, beberapa  arahan  bagi  tersusunnya Peraturan  Bangunan  Khusus  (PBK) pada  Kawasan  Cagar  Budaya  Kraton Yogyakarta.
a. Ketentuan Umum Sebagai  suatu    Peraturan  Bangunan
Khusus seharusnya memberikan
pengertian  dan  batasan  dasar  atas  hal- hal  yang  akan  dibicarakan  kemudian,
yaitu:
1) Pengertian Umum
Berisi tentang batasan-batasan dasar yang akan dipergunakan lebih lanjut didalam  PBK  ini,  beberapa  hal pokok yang harus dijadikan pemahamam dasar antara lain sebagai berikut: a) Kraton   adalah Kraton  Yogyakarta yang merupakan organisasi kelembagaan budaya sebagai penerus  pemerintahan  Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dimasa lalu (pra kemerdekaan).
b) Kawasan  Cagar  Budaya  Kraton Yogyakarta,  adalah  keseluruhan wilayah  Kecamatan  Kraton  dan ruas  Jalan  Brigjen  Katamso,  Jalan MT.Haryono, dan Jalan Notoprajan,  sampai  dengan  jarak satu  persil, atau  seratus meter dari tepi jalan yang mengelilingi beteng Kraton. c) Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Yogyakarta. d) Dewan  Dewan
Perwakilan Rakyat,  adalah  Dewan  Perwakilan Rakyat Kota Yogyakarta.
e) Kepala  Daerah,  adalah  Walikota Yogyakarta.
f) Dinas  Tata  Kota,  adalah  Dinas
Tata  Kota  Kota  Yogyakarta,  yang mempunyai  kewenangan  untuk penataan  bangunan  baik  secara teknik maupun pekerjaan
umumnya  yang  berada  di  Kota
Yogyakarta. g) Kawedanan  Hageng  Punokawan (KHP)  Wahana  Saptakriya,  adalah lembaga yang secara khusus dibentuk oleh Kraton, yang mempunyai  kewenangan  untuk memberi  pertimbangan  terhadap pembangunan yang ada di Kawasan  Cagar  Budaya  Kraton Yogyakarta. h) Panitikismo  adalah  lembaga  yang secara khusus dibentuk oleh Kraton yang mempunyai wewenang untuk mengurusi masalah pertanahan yang statusnya dibawah kepemilikan Kraton.
i) Kantor  Purbakala  adalah  kantor instansi  teknis  yang  mengurusi benda  bersejarah,  purbakala  dan bernilai arkeologis.
j) Bangunan,  adalah  setiap  susunan sesuatu  yang  berdiri  dan  melekat pada  tanah,  atau  bertumpu  pada batu  landasan,  dengan  susunan yang dirancang sehingga membentuk  suatu  ruangan  yang mempunyai  batas  yang  jelas  baik sebagian, maupun seluruh sisinya. k) Bangunan, adalah bentuk bangunan  yang  di  dalamnya  dapat tersusun atas kamar, kamar mandi, kakus, ruang untuk kegiatan usaha, dan gudang.
l) Persil,  adalah  suatu  perpetakan tanah  yang  terdapat  dalam  suatu rencana kota, yang menurut pertumbangan  dapat  digunakan untuk  mednirikan  suatu  bangun- bangunan.
m) Pekarangan,  adalah  bagian  ruang terbuka  dari  suatu  persil,  di  luar bangunan  yang  telah  mengisi, maupun  pada  saatnya  mengisi bagian persil tersebut.
n) Perda  Bangunan  adalah  Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No.4 Tahun 1988  tentang  Bangunan  yang mengatur  tertib  pembangunan  di
Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur Vol. 24 No. 28 Januari 2019 ISSN: 2301-668X (2598-2257 Print)
dalam wilayah yurisdiksi administrasinya. 2) Klasifikasi Bangunan Bangunan didalam Kawasan Cagar Budaya  Kraton  Yogyakarta  pada dasarnya dapat dikategorikan menurut penggunaannya, jenis konstruksinya,  umurnya,  langgam arsitektur, lokasi, kepemilikan, serta nilai warisan budayanya .
a) Bangunan menurut penggunaannya, dibagi atas:
 Bangunan  Perumahan;  Fasilitas Umum;  Perdagangan  &  Jasa; pendidikan; kelembagaan;
 Bangunan Campuran. Dalam Peraturan Bangunan Khusus ini, yang dimaksud dengan Bangunan perumahan, adalah rumah,  atau  sekumpulan  rumah baik yang berfungsi sebagai rumah tinggal yang berdiri sendiri, rumah gandeng.  Dalem  pangeran  yang difungsikan sebagai hunian, maupun  rumah  campuran  untuk kegiatan yang sesuai dengan lingkungan perumahan.
Bangunan  fasilitas  umum,  adalah bangunan  yang  mempunyai  fungsi bagi  kepentingan  umum  dalam skala  tertentu,  lingkungan,  lokal,
regional, maupun nasional. Bangunan  fasilitas  umum  terdiri atas: bangunan
peribadatan, gedung  pertemuan,  perpustakaan, museum dan pameran seni, gedung olahraga, stasiun, gedung kesenian, kesehatan,  sekolahan,  dan  gedung serbaguna  lain  yang  berfungsi sebagai tempat berkumpulnya masyarakat,  termasuk  bangunan pendidikan dan kelembagaan. Bangunan  perdagangan  dan  Jasa, adalah  bangunan  atau  bagian bangunan  yang  dengan  ijin  dari instansi  yang  berwenang  terdaftar sebagai tempat pelayanan perdagangan dan jasa. Jenis
bangunan  ini  dapat  berupa  toko, pertokoan,  warung,  rumah  makan,
perbankan,  bengkel,  jasa  usaha lain. Bangunan kantor, adalah bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan pengelolaan administrasi kepemerintahan. Untuk  Kawasan  Cagar  Budaya Kraton  Yogyakarta  berupa  Kantor Kecamatan, Kelurahan, Kelembagaan Kraton, Yayasan. Bangunan industri, adalah bangunan atau bagian dari bangunan  yang  berfungsi  sebagai tempat diproduksinya suatu barang dan atau bahan-bahan. Skala industri  yang  diperkenankan  di dalam  Kawasan  Cagar  Budaya Kraton  Yogyakarta  adalah  industri rumah  tangga  dan  industri  kecil rumahan. Bangunan gudang, adalah bangunan atau bagian dari bangunan  yang  digunakan  sebagai tempat  penyimpanan  barang,  dan atau  untuk  pameran  barang  dan atau untuk penjualan barang. Bangunan campuran, adalah bangunan yang mewadahi berbagai fungsi kegiatan. b) Bangunan menurut jenis konstruksinya.
 Bangunan Permanen 1;
 Bangunan Permanen 2;
 Bangunan Semi Permanen 1;
 Bangunan Semi Permanen 2;
 Bangunan Sementara/Temporer.
Klasifikasi  bangunan  ini  adalah berdasar pada sistem kontruksi yang dipergunakan, bukan pemanfaatannya.
c) Bangunan Menurut Umurnya
 Bangunan  kuno  dibangun  lebih
dari 50 tahun ;
 Bangunan lama dibangun kurang  dari  50  tahun  lalu sampai 20 tahun
 Bangunan  baru  dibagun  setelah 20 tahun lalu.
Pengambilan  jangka  waktu  50 tahun dalam kategorisasi
Bangunan  Kuno  sifatnya  tentatif dan relatif.
d) Bangunan Menurut Lokasinya
 Bangunan di tepi jalan utama;
 Bangunan di tepi jalan lingkungan;  Bangunan di tepi gang kampung;
 Bangunan tanpa akses jalan. Lokasi  bangunan  dapat  dipilahkan atas jalan yang kemudahan aksesnya.  Ini  ditunjukkan  oleh kelas jalan yang berhubungan.
Kategori jalannya sendiri mengacu pada  ketentuan  rencana  tata  ruang dan RTBL setempat.
e) Bangunan Menurut Kepemilikannya
 Bangunan milik kerabat Kraton;
 Bangunan milik abdidalem Kraton;
 Bangunan milik keluarga abdidalem Kraton;
 Bangunan  milik  perseorangan umum/masyarakat;
 Bangunan milik pemerintah.
Di lapangan dimungkinkan adanya kasus  dimana  bangunan  yang secara historis-kultural mempunyai kaitan  yang  sangat  erat  dengan Kraton,  dimiliki  oleh  orang  lain yang tidak ada hubungan kekerabatan apapun. Apalagi dalam  era  demokrasi  ini,  secara hukum  siapapun  dapat  memiliki aset  di  dalam  Kawasan  Cagar
Budaya Kraton Yogyakarta.
Dengan  adanya  kategorisasi  ini maka dapat dilakukan pengendalian kepemilikan di dalam  Kawasan  Cagar  Budaya Kraton  Yogyakarta.  Maksudnya adalah  untuk  menunjang  upaya preservasi  kawasan.  Karena  pada intinya  yang  dipreservasi  adalah aspek budayanya, logikanya kehidupan  sosialnya  pun  perlu dipreservasi juga. f) Bangunan  Menurut  Langgam
Arsitekturnya
 Bangunan Tradisional Jawa;
 Bangunan  Bercorak  Tradisional Jawa;
 Bangunan Vermakular/Kampung;
 Bangunan Modern.
Bangunan  tradisional  Jawa  adalah bangunan yang merupakan bangunan  kuno  atau  lama  yang menggunakan corak tradisional. Ini berbeda dengan kategorisasi kedua yang hanya memiliki corak tradisional tapi bisa berupa bangunan baru. g) Bangunan Menurut Nilai Warisan Budayanya.
 Bangunan Warisan Utama (1);
 Bangunan Warisan (2);
 Bangunan Biasa.
Bangunan  Warisan  Utama,  selain artifak  dan  situs-situs  arkeologis, dapat  dicontohkan  adalah  Dalem Pangeran dan masjid kuno. Bangunan Warisan adalah beberapa  bangunan  rumah  kuno selain  bangunan  warisan  utama,
namun  memiliki  nilai  kesejarahan dan  budaya  ( heritage  value )  yang signifikan.  Sedangkan  bangunan biasa  adalah  bangunan  yang  tidak memiliki nilai warisan budaya.

## b. P ENATAAN B ANGUNAN
Kawasan  Cagar  Budaya  Kraton
Yogyakarta memiliki berbagai macam potensi sebagai berikut : 1) Lokasi  mudah  dicapai  dan terkait  dengan  kawasan  budaya lainnya
khususnya Kraton Yogyakarta 2) Merupakan bagian yang penting dan tak terpisahkan dari kesatuan Kawasan Kraton Yogyakarta.
3) Merupakan suatu kawasan yang unik 4) Beberapa  elemen  artefak  masih cukup nampak untuk menunjukkan gambaran kondisi asli kawasan.
Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur Vol. 24 No. 28 Januari 2019 ISSN: 2301-668X (2598-2257 Print)
5) Merupakan  kawasan  dengan guna  lahan  campuran  yang menarik dan revable. 6)  Pada  beberapa  kawasan  daya dukungnya masih dapat ditingkatkan. Beberapa  permasalahan  yang muncul di Kawasan Cagar Budaya Kraton  Yogyakarta  yang  perlu mendapatkan  arahan  penataan  dan penanganan agar tujuan disusunnya  penataan  bangunan khusus  di  Kawasan  Cagar  Budaya Kraton Yogyakarta dapat berjalan,
meliputi:
1) Menurunnya  karakteristik  tata ruang  pada  Kawasan  Cagar Budaya Kraton Yogyakarta.
2) Tidak  adanya  pola  tata  ruang yang jelas.
3) Kaburnya bagian kawasan yang mempunyai nilai historis.
4) Peningkatan  kegiatan  baru  di Kawasan  Kraton  Yogyakarta yang kurang terkontrol.
5) Intervensi kegiatan permukiman pada  zona  historis  dan  ruang terbuka pada beberapa artefak 6) Munculnya kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan. 7) Kaburnya  batas  hak  pemilikan dan penggunaan tanah. Dari  potensi  yang  ada  di Kawasan  Cagar  Budaya  Kraton Yogyakarta, arahan bentuk penataan bangunan sebagai landasan dari disusunnya Peraturan  Bangunan  Khusus  di dasarkan pada : 1)  Peruntukan Lahan :
a) Secara  umum  Kawasan  Cagar Budaya Kraton Yogyakarta dengan  batas  dinding  beteng ditetapkan  sebagai  Kawasan Cagar Budaya. b) Bangunan  Kraton  Kasultanan Yogyakarta sebagai inti kawasan, dan Tamansari ditetapkan sebagai daerah
preservasi dengan aktivitas budaya  sebagai  obyek  wisata kultural  dan  sumber  informasi budaya. c) Dalem  Pangeran  diharapkan dapat mendapatkan subsidi pendanaan  secara  mandiri  agar pemeliharaan  dan  pelestarian bangunan tetap dapat belangsung. d) Perumahan  dan  perdagangan dengan  skala  sedang  tetap dijaga komposisinya.
e) Kegiatan  perdagangan  dengan skala  sedang  yang  memberi kenampakan  fasilitas  kawasan ditetapkan berkembang di kawasan sepanjang Jalan Yudonegaran,  Jalan  Kauman, Jalan KH.Agus Salim, dan Jalan Ngasem,  dalam  bentuk  area pelayanan  umum,  berupa  kios, toko, dan warung.
f) Intensitas  kegiatan  perdaga- ngan  di  Pasar  Ngasem  perlu dipertimbangkan kembali, sehingga  tidak  menyebabkan intervensi kegiatan perdagangan dan parkir ke area perumahan di sekitarnya,  melalui  alternatif pengembangan  pelayanan  pasar (khususnya  pasar  burung)  ke luar  Kawasan  Cagar  Budaya
Kraton Yogyakarta. g) Kegiatan  perdagangan  dengan skala regional/kota, yang terbentuk di sepanjang Jl.Brigjen.Katamso, Jl.MT.Haryono, & Jl.KH.Wahid Hasyim. h) Kegiatan  industri  rumah  tangga dan  perdagangan  dalam  bentuk pertokoan yang menjual cinderamata,  kelontong,  dan persewaan  pakaian  ditetapkan agar  skala  kegiatannya  tidak berkembang terlalu jauh, sehingga mengganggu lingkungan di sekitarnya. i) Secara umum kepadatan
Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur Vol. 24 No. 28 Januari 2019 ISSN: 2301-668X (2598-2257 Print)
bangunan (khususnya perumahan  di  sekitar  situs Tamansari) perlu dijaga, sedangkan  infra  struktur  perlu ditangani lebih intensif. 2) Nilai Intensitas :
Berdasarkan  tingkat  strategis beberapa  area  yang  ada  di Kawasan  Cagar  Budaya  Kraton Yogyakarta, beberapa area memerlukan  penganan  yang khusus, meliputi: a) Area  sekitar  Alun-Alun  Utara dan Selatan (termasuk di dalamnya pusat pemerintahan) b) Area sekitar (nDalem) Kadipaten c) Area sekitar Kauman d) Area sekitar (nDalem) Notoprajan e) Area  di  sepanjang  jalan  yang memiliki  fungsi  komersil    dan terbentuk  di  sepanjang  Jalan Brigjen.Katamso,  MT.Haryono,
dan Jalan Wahid Hasyim.
3) Sistem Hubungan :
a) Sebagai  bagian  dari  upaya penataan  sistem  transportasi kota  yang  ada  di  Kawasan Kraton Yogyakarta, maka penyediaan  area  parkir  akan membantu kelancaran lalu- lintas.
b) Kawasan  Cagar  Budaya  Kraton Yogyakarta perlu ditunjang dengan perencanaan jalur wisata  pedestrian  bagi  lokasi yang berdekatan dalam kesatuan jalur c) Memfungsikan  area  parkir  bus wisata  di  bagian  barat  Jalan KH.Agus Salim diharapkan dapat  mengurangi  kepadatan lalau-lintas  di  Kawasan  Cagar Budaya Kraton Yogyakarta dengan menciptakan jalur wisata  yang menarik, sejak dari area parkir menuju pada obyek- obyek wisata di Kawasan Cagar Budaya Kraton Yogyakarta.
4) Ruang Terbuka dan Tata Hijau: Keberadaan  ruang  terbuka  di Kawasan  Cagar  Budaya  Kraton Yogyakarta  ditunjang  terutama oleh Alun-alun Utara dan Selatan. perlu arahan penataannya sehingga tetap dapat  berfungsi  dengan  baik sebagai ruang terbuka, khususnya pengembalian fungsi semula setelah digunakan untuk kegiatan-kegiatan rutin Sekaten. 5) Bangunan dan Lingkungan: Upaya  penataan  bangunan  dan lingkungan  di  Kawasan  Cagar Budaya  Kraton  Yogyakarta,
dilakukan  melalui  penanganan terhadap  kondisi  obyek  sebagai berikut:
a)  Perencanaan bangunan, dilakukan melalui upaya:
 pelestarian benda dan bangunan cagar budaya
 perlindungan bagian kawasan
 peremajaan  lingkungan  yang mendukung warisan budaya
 perbaikan  bangunan  dan  atau lingkungan  yang  memiliki  nilai warisan budaya
 penataan  kembali  dan  atau  alih fungsi bangunan dan atau lingkungan  yang  memiliki  nilai warisan budaya b)  Obyek  benda  dan  bangunan yang diarahkan untuk
dilestarikan, meliputi:
 Kompleks  kraton  Kasultanan Yogyakarta,  termasuk  Alun- Alun Utara dan Selatan
 Kompleks Tamansari
 Kompleks Masjid Agung
c) Obyek  bagian  kawasan  yang diarahkan untuk dilindungi:
 Kawasan  Kampung  Polowijan- Kadipaten
 Kawasan Kampung Taman
 Kawasan Jalan Ngadisuryan
 Kawasan  Jalan H.Agus Salim
 Kawasan Jalan Trikora
 Kawasan Jalan Ibu Ruswo
Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur Vol. 24 No. 28 Januari 2019 ISSN: 2301-668X (2598-2257 Print)
 Kawasan Jalan KH.Wahid Hasyim  Kawasan Jalan Brigjen. Katamso
 Kawasan Jalan Nagan Lor
 Kawasan Jalan Patehan Lor
 Kawasan  Jalan  Langenastran Lor
 Kawasan Jalan Kemitbumen
 Kawasan Jalan Wijilan
 Kawasan Jalan P. Mangkurat
 Kawasan  Jalan  Mantrigawen Lor
 Kawasan Plengkung Gading
 Kawasan Jalan MT. Haryono d)  Obyek peremajaan lingkungan permukiman, meliputi:
 Permukiman  Kampung  Polo- wijan Taman
 Permukiman  Kampung  Kriyan, Gebulan, dan Ngadisuryan
 Permukiman  Kampung  Kadi- paten
 Permukiman  Kampung  Roto- wijayan
 Permukiman  Kampung  Musi- kanan
 Permukiman  Kampung  Panem- bahan e)  Obyek perbaikan terhadap bangunan  dan  atau  lingkungan, meliputi:
 Kompleks Dalem Kanoman
 Kompleks Dalem Sompilan
 Kompleks Dalem Yudonegaran
 Kompleks Dalem Notoprajan
 Kompleks
Masjid Batu Panembahan  Kompleks Museum Sono- budoyo
 Kompleks  Plengkung  Taman- sari
 Kompleks  Pojok  Beteng  Timur Laut
 Kompleks Plengkung Wijilan
 Kompleks Plengkung Gading
 Kompleks Beteng Selatan Bagian Barat
 Kompleks  Sasana  Hinggil  Dwi
Abad
f)  Obyek tindakan alih fungsi pada bangunan, meliputi:  Kompleks Dalem Mangkubumen  Kompleks Dalem Notoprajan  Kompleks Dalem Pakuningratan  Kompleks Dalem Ngabean
 Kompleks Dalem Kanoman
 Kompleks Dalem Purbayan
 Kompleks Mangkunegaran
 Kompleks Wijilan Sesuai  dengan  Rencana  Detail Tata Ruang Kota Kota Yogyakarta, ketinggian maksimum bangunan  di  dalam  tembok  beteng adalah  7,00  meter.  Sedangkan bangunan  di  luar  tembok  beteng kurang  lebih  satu  persil  di  timur  l. Brigjen.Katamso  maksimum  22 meter.  Satu  persil  di  selatan Jl.Mayjen. Sutoyo ketinggian maksimum 18 meter, satu persil di selatan  Jl.MT.Haryono  ketinggian maksimum  18  meter,  sedangkan satu  persil  di  sebelah  barat JL.KH.Wahid  Hasyim  maksimum
16 meter.
Lebihlanjut  berlaku  pula  arahan pembangunan  sebagaimana  telah ditentukan  dalam  RTBL  Kawasan Cagar Budaya Kraton Yogyakarta. Arahan penataan
bangunan diarahkan  pada  beberapa  bagian wilayah,  dengan  mengacu  pada ruas  jalan  yang  secara  spesifik memerlukan  penatan  bangunan dengan memberi arah pada:
1) Guna lahan.
2) Gubahan massa.
3) Lansekap.
Arahan  penataan  bangunan  dan lingkungan yang berada di Kawasan  Cagar  Budaya  Kraton Yogyakarta, sebagai berikut: 1)  Penataan bangunan Jalan Kauman: a)  Guna lahan:
 Strategi  bangunan:  pelestarian bangunan  tunggal  konsolidasi
Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur Vol. 24 No. 28 Januari 2019 ISSN: 2301-668X (2598-2257 Print)
bagi status yang tidak sesuai.
 Bangunan: hunian, perdagangan, akomodasi  wisata  kultural,  dan campuran.
 Lahan  :  hunian,  perdagangan, akomodasi  wisata  kultural,  dan campuran.
 Sirkulasi:  satu  arah,  parkir  satu sisi.
b)  Tata massa:
 Koefisien Lantai Bangunan : 100 %.
 Koefisien Dasar Bangunan : 60 - 100 %.
 Ketinggian  bangunan:  untuk hunian,  perdagangan,  campuran 1 lantai; untuk akomodasi wisata kultural 2  lantai.
 Sempadan  :  untuk  bangunan hunian 1 lantai, 3 meter dari tepi tro-toar; untuk bangunan perdagangan  1  lantai,  5  meter dari tepi trotoar; untuk bangunan 2 lantai 6 meter dari tepi trotoar.  Fasade:  orientasi  dan  bentuk menyesuaikan ruang jalan memberi citra tradisional.  Elemen:  atap  miring  atau kombinasi  atap  tradisional  atap pelana dengan tritisan lebar 1,00
- 1,50 meter
c)  Lansekap:
 Pagar:  diarahkan  tanpa  pagar pembatas
 Vegetasi: tanaman peneduh dan penghias
2)  Penataan Bangun-Bangunan sepanjang Jalan Notoprajan:
a)  Guna Lahan:
 Strategi  bangunan:  pengendalian dan  pelestarian  bangunan  tung- gal  konsolidasi  bagi  status  yang tidak sesuai alih fungsi
 Bangunan: hunian, perdagangan, akomodasi  wisata  kultural,  dan campuran
 Lahan:  hunian,  perdagangan, akomodasi  wisata  kultural,  dan campuran
 Sirkulasi:  dua  arah,  parkir  satu
sisi
a) Tata Massa:
 KLB: 100 %
 KDB: 60 - 100 %
 Ketinggian bangunan: untuk
hunian,  perdagangan,  campuran 1 lantai; untuk akomodasi wisata kultural maksimum 2 lantai.  Sempadan: untuk bangunan hunian 1 lantai, 3 meter dari tepi trotoar; untuk bangunan perdagangan  1  lantai,  5  meter dari tepi trotoar; untuk
bangunan  2  lantai,  6  meter  dari tepi trotoar.
 Fasade:  orientasi  dan  bentuk menyesuaikan ruang jalan memberi citra tradisional
 Elemen: atap miring atau kombinasi  atap  tradisional  atap pelana dengan tritisan lebar 1,00 - 1,50 meter
b) Lansekap:
 Pagar: tanpa pagar
 Vegetasi: tanaman peneduh dan penghias
3)  Penataan Bangun-Bangunan sepanjang Jalan Ngasem:
a)  Guna Lahan:
 Strategi  bangunan:  konsolidasi bagi  kondisi/status/guna  yang tidak  sesuai  revitalisasi  lahan yang kurang dimanfaatkan dengan  optimal  membagi  beban pasar  burung  keluar  Kawasan Cagar Budaya Kraton Yogyakarta
 Bangunan:  hunian,  perdagangan skala menengah, dan campu-ran
 Lahan: hunian, perdagangan skala menengah, dan campuran
 sirkulasi:  satu  arah,  parkir  satu sisi  di  Jl.Ngasem,  parkir  sepeda motor di pasar
b)  Tata Massa:
 KLB: 100 %
 KDB: 60 - 100 %
 Ketinggian: 1 lantai untuk hunian, perdagangan, campuran
 Sempadan: untuk bangunan
Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur Vol. 24 No. 28 Januari 2019 ISSN: 2301-668X (2598-2257 Print)
hunian, 3 meter dari tepi trotoar
 untuk  bangunan  campuran  dan perdagangan, 5 me-
 ter dari tepi trotoar
 Fasade:  orientasi  dan  bentuk menyesuaikan ruang jalan memberi citra tradisional
 Elemen: atap miring atau kombinasi atap tradisional
 atap pelana dengan tritisan lebar 1,00 - 1,50 meter
c)  Lansekap:
 Pagar: tanpa pagar
 Vegetasi: tanaman peneduh dan penghias
4)  Penataan
Bangun-Bangunan sepanjang Kawasan Jagang:
a)  Guna Lahan:
 Strategi  bangunan:  konsolidasi bagi  kondisi/status/guna  yang tidak sesuai menekan kemungkinan terjadinya pertumbuhan mengarahkan pertumbuhan yang masih mungkin dilakukan struktur bangunan  harus  bebas/terpisah dari tembok beteng
 Bangunan: hunian
 Lahan: Hunian
 Sirkulasi: dua arah, parkir dua sisi
b)  Tata Massa:
 KLB: -
 KDB: 100 %
 Ketinggian:  untuk  hunian,  1 lantai
 Sempadan: 0,75 dari tepi bangunan terhadap tepi aspal/per-
 kerasan jalan
 Fasade: Citra tradisional, Elemen khas sebagai datum
 Elemen: atap miring atau
kombinasi  atap  tradisional    atap pelana  dengan  tritisan  selebar 1,00 - 1,50 meter c) Lansekap:
 Pagar: tanpa pagar
 Vegetasi: tanaman peneduh dan penghias.
5)  Penataan Bangun-Bangunan sepanjang Jl.Brigjen.Katamso:
a)  Guna Lahan:
 Strategi bangunan: struktur bangunan  yang  berhubungan dengan beteng dipisahkan  Bangunan: komersial, dan
campuran  Lahan: perdagangan, dan campuran
 Sirkulasi:  dua  arah,  parkir  dua sisi, disediakan kantong parkir
b) Tata Massa:
 KLB: 150 %
 KDB: 75 %
 Ketinggian: sisi timur jalan 3 lantai, sisi barat jalan 2 lantai
 Sempadan: untuk perdagangan 12 meter dari as jalan
 Fasade: orientasi dan bentuk menyesuaikan ruang jalan
 Elemen: atap miring, papan reklame, neon sign
c) Lansekap:
 Pagar: tanpa pagar
 Vegetasi: tanaman peneduh
6)  Penataan Bangun-Bangunan di sekitar Tamansari:
a)  Guna lahan:
 Strategi  bangunan:  konsolidasi bagi  status  yang  tidak  sesuai revitalisasi  lahan  yang  tidak dimanfaatkan  optimal  adaptip, pemanfaatan kembali yang memungkinkan bagi situs peningkatan utilitas lingkungan  Bangunan: hunian. dan perdagangan  skala  menengah (pasar, art shop, galery)
 Lahan: hunian, perdagangan skala menengah
 Sirkulasi: lingkungan, khususnya pedestrian
b)  Tata Massa:
 KLB: 100 %
 KDB: 60-100 %
 Ketinggian: untuk hunian, perdagangan  dan  campuran,  1 lantai
 Sempadan:  2,00  meter  terhadap
Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur Vol. 24 No. 28 Januari 2019 ISSN: 2301-668X (2598-2257 Print)

## tepi jalan lingkungan
 Fasade:  orientasi  dan  bentuk menyesuaikan  ruang  jalan  mem- beri citra tradisional.
 elemen: atap miring atau kombinasi atap tradisional    atap pelana  dengan  tritisan  selebar 1,00-1,50 meter c)  Lansekap:
 Pagar: permanen atau tanaman
 Vegetasi: tanaman peneduh, penghias, pembatas 7)  Penataan Bangun-Bangunan
sepanjang Jalan MT.Haryono:
a) Guna Lahan:
 Strategi bangunan: struktur
bangunan  yang  berhubungan dengan beteng dipisahkan  Bangunan: komersial, dan campuran  Lahan: Perdagangan dan campuran  Sirkulasi:  dua  arah,  parkir  dua sisi, disediakan kantong parkir
b)  Tata Massa:
 KLB: 150 %
 KDB: 75 %
 Ketinggian: sisi selatan jalan 3 lantai, sisi utara jalan 2 lantai
 Sempadan: 12,00 meter dari as jalan
 Fasade: orientasi dan bentuk menyesuaikan ruang jalan
 Elemen: atap miring, papan reklame, neon sign
c)  Lansekap:
 Pagar: tanpa pagar
 Vegetasi: tanaman peneduh
8)  Penataan  Bangunan  di  sekitar Alun-Alun Utara:
a)  Guna Lahan:
 Strategi  bangunan:  penataan pedagang  kaki-lima  revitalisasi ruang dengan alternatif kegiatan di  malam  hari  investasi  pada tata hijau sebagai peneduh
 Bangunan: perkantoran,
bangunan fasilitas sosial
 Lahan:  perkantoran,  bangunan fasilitas sosial
 Sirkulasi:  dua  arah,  bebas parkir
b) Tata Massa:
 KLB: 60 %
 KDB: 40 %
 Ketinggian: 2 lantai
 Sempadan: 12 meter dari as jalan
 Fasade: orientasi dan bentuk menyesuaikan ruang jalan
 Elemen: atap miring, joglo, kombinasi atap tradisional
c)  Lansekap:
 Pagar: dinding tembok
 Vegetasi: Tanaman peneduh dan pengarah
9)  Penataan  Bangunan  di  sekitar Alun-Alun Selatan:
a)  Guna Lahan:
 Strategi  bangunan:  penataan pedagang  kaki-lima  investasi tata  hijau  sebagai  peneduh antisipasi  terhadap  keberadaan Kandang Gajah
 Bangunan:  bebas  bangunan, kecuali  Sasana  Hinggil  dan
Dalem Pra-bukusuman  Lahan: Alun-alun sebagai ruang terbuka bersama dan lingkungan Sasana Hinggil
 Sirkulasi:  satu  arah,  parkir  satu sisi
b)  Tata Massa:
 KLB:  -
 KDB: -
 Ketinggian: -
 Sempadan: -
 Fasade: -
 Elemen: -
c)  Lansekap:
 Pagar: dinding tembok
 Vegetasi: tanaman peneduh dan pengarah Secara umum Peraturan Bangunan Khusus diharapkan mampu memberi arah bagi langkah perawatan bangunan cagar budaya  berikut  lingkungan  di sekitarnya  yang  mempunyai  nilai budaya yang penting.

## II. C . P ENYELENGGARAAN
P EMBANGUNAN Beberapa peluang yang memungkinkan untuk menjadi pertimbangan di dalam penyelenggaraan pembangunan pada  Kawasan  Cagar  Budaya Kraton Yogyakarta, meliputi: 1) Menjadikan  Kawasan  Kraton Yogyakarta satu kesatuan pengembangan kawasan. 2) Perkembangan era baru pariwisata. 3) Dukungan lintas sektoral pemerintah. 4) Kebutuhan akan lingkungan yang berkualitas.
5) Lingkungan  bersejarah  semakin diperhatikan dan diperlukan. Dengan demikian diharapkan kegiatan rancang bangun sejak studi kelayakan,  perancangan,  rekayasa- konstruksi, operasi-pemeliharaan,
penataan  lingkungan  hidup-binaan,
dan kemungkinan pemusnahan setiap  bangun  bangunan    yang  ada di  Kawasan  Cagar  Budaya  Kraton Yogyakarta  dalam  bentuk  produk arsitektur,  struktur,  dan  utilitas, pelaku  pembangunan,  proses-proses yang  harus  dilalui,  dan  perijinan yang  harus  dimiliki,  mengacu  pada kelima pertimbangan tersebut. Selain  persyaratan  dan  ketentuan umum  yang  diberlakukan  dalam setiap kegiatan pembangunan sebagaimana disebutkan dalam Perda Bangunan 4/88, untuk Kawasan  Cagar  Budaya  Kraton Yogyakarta  harus  pula  memenuhi beberapa persyaratan khusus. Hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut:
1) Persyaratan Perancangan Bangunan: Untuk menjamin dihasilkannya produk  perancangan  bangunan  yang memenuhi persyaratan dan ketentuan, logikanya produk tersebut  harus  digarap  oleh  Arsitek dan  insinyur  yang  secara  formal kualifikasinya  dapat  dipantau  dari
kepemilikan SIBP atau keanggotaan asosiasi profesi..
2) Persyaratan Pelaksanaan Bangunan Tahap perancangan di dalam pelaksanaan  pembangunan  projek bangunan  harus  dilaksanakan  oleh pelaksana  yang  memenuhi  syarat. Untuk itu persyaratan dan ketentuan formal  sebagaimana  umumnya  juga berlaku  di  Kawasan  Cagar  Budaya
Kraton  Yogyakarta.  Terlebih  bagi pekerjaan yang diborongkan. Namun  demikian  terdapat  juga banyak  pembangunan  skala  kecil yang  dilaksanakan  oleh  perorangan.
Untuk  itu,  pembinaan  dari  aparat lapangan  sangat  menentukan  tertib pembanguan di kawasan ini.
3) Persyaratan
Pemanfaatan/Penggunaan Bangunan Dalam  tahap  pasca  pembangunan, pada  dasarnya  tidak  diperlukan persyaratan khusus bagi pemanfaatan atau penggunaan bangunan.  Ketentuan  yang  berlaku secara  umum,  berlaku  pula  bagi
Kawasan  Cagar  Budaya  Kraton Yogyakarta. Persyaratan khusus baru  akan  diperlukan  bila  bangunan akan  dimanfaatkan  bukan  seperti maksud  awal  bangunan  tersebut didirikan. 4) Persyaratan Penghapusan Bangunan Ada kalanya bangunan atau bagiannya  tidak  lagi  diperlukan, contohnya  sebagai  konsekuensi  dari perubahan  fungsi,  karena  akan  ada perubahan bangunan, karena bangunan sudah runtuh dan membahayakan,  dan  sebagainya. Untuk itu diperlukan Ijin Penghapusan  Bangunan  (IHB)  yang diajukan  kepada  Dinas  Tata  Kota. Sebagai perimbangannya, Dinas Tata  Kota  memberikan  petunjuk seperlunya.
d. Persyaratan Keselamatan dan Kenyamanan Bangunan Pengembangan dan penataan kawasan  wisata  Kraton  Yogyakarta
merupakan  upaya  terpadu  untuk mewujudkan  suatu  citra  kawasan yang diharapkan dapat tertata dengan baik berikut segala kompleksitasnya. Perubahan  guna lahan  di  daerah  tertentu  ,  perlu dicermati  kaitannya  dengan  bahaya runtuh dan kelongsoran. Agar supaya tidak terjadi dampak negatif, maka  perlu  adanya  suatu  kriteria sebagai berikut :
1) Bangunan  yang  berada  di  pinggir jalan  raya  dibatasi  ketinggiannya, maksimum  sesuai  dengan  Perda yang  berlaku  (maksimum  7  meter untuk bangunan di dalam beteng) 2) Bangunan dengan ketinggian tembok  lebih  dari  5  meter,  perlu adanya  perkuatan  kolom  dan fondasi bentuk telapak.
3) Jarak  antar  bangunan  sekuarang- kurangnya 1 meter, untuk memberi ruang    agar  sirkulasi  udara  tetap lancar.
4) Pemukiman  di  dalam  kawasan diwajibkan  setiap  rumah  untuk menanam  tanaman  keras  yang produktif  yang  berfungsi  untuk menyerap polusi udara 5) Bagi  pemukiman  di  pinggir  jalan raya,  untuk  mengurangi  polusi suara dapat diatasi dengan memberi  media  antara  sumber bunyi  penerima  berupa  halaman rumput atau dengan barrier .
6) Untuk  kawasan  pemukiman  di daerah sekitar Pulau Cemeti Tamansari  (sebelah  selatan  pasar Ngasem), perlu larangan perubahan  pola  guna  lahan  yang masih kosong. Bangunan bersejarah  yang  saat  ini  masih berdiri, perlu diberi pagar pembatas serta dilakukan perawatan berkala.  Selanjutnya, persyaratan  umum  keselamatan dan  keamanan  serta  kenyamanan bangunan adalah sebagai berikut : 1) Persyaratan Keselamatan
Berdasarkan  kriteria  tersebut  di atas,  maka  perlakuan  bangunan rumah  tinggal  perlu  adanya aturan keselamatan sebagai berikut: a) Daya Dukung Tanah
Bangunan 1 lantai diletakkan di atas  tanah  dasar  yang  datar dengan  daya  dukung  sesuai beban  konstruksi  yang  dipikul. Tegangan  tanah  yang  terjadi harus  lebih  kecil  dari  daya dukung  tanah  yang  ada.  Untuk bangunan 2 lantai, daya dukung didasarkan  hasil  penyelidikan mekanika  tanah.  Pembuatan sumur  bor  tidak  dianjurkan untuk  kepentingan  umum  dan pribadi. b) Kekuatan Konstruksi Kekuatan konstruksi yang ditinjau  meliputi: Fondasi :
Untuk  struktur  fondasi  sangat terkait  dengan  daya  dukung tanah,  jenis  dan  kedalaman dasar  fondasi  dan  besarnya beban  yang  didukung.  Pada prinsipnya tegangan yang terjadi  harus  lebih  kecil  dari
Tembok :
Tembok  yang  pada  dasarnya merupakan  bangunan  pengisi, dapat  membahayakan bila tidak diberi  penguat  (kolom  maupun balok). Penguat diberikan untuk setiap  12  m 2 luasan  tembok. Tembok  diletakkan  di  atas struktur yang kuat (sloof).
Kolom dan Balok : Struktur kolom dan balok harus mampu  menahan  gaya  vertikal dan  horizontal.  Jumlah  besi tulangan yang dibutuhkan didasarkan  pada  jumlah  luasan penampang  besi  dibandingkan dengan luasan penampang beton  (jumlah  luas  penampang
Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur Vol. 24 No. 28 Januari 2019 ISSN: 2301-668X (2598-2257 Print)
tulangan  antara  1  –  3  %  luas penampang beton). c) Bahan Bangunan Konstruksi Bahan bangunan yang digunakan meliputi bahan kayu, baja dan beton. d) Bangunan Konstruksi lain Bangunan  yang  dimaksudkan adalah bangunan atap. 2) Kenyamanan Bangunan & Kesehatan Lingkungan Kenyamanan  bangunan  sangat dipengaruhi  oleh  penyediaan jaringan  utilitas  dan  kondisi lingkungan.  Jaringan  utilitas yang mendukung tingkat kenyamanan  bagi  penghuninya adalah  penyediaan  air  bersih, saluran  drainase  air  hujan, pembuangan  limbah  cair  (air kotor), tempat pembuangan sampah, fasilitas listrik, telekomunikasi dan ketersediaan  jaringan  bahaya kebakaran. e. Persyaratan  Perijinan  Bangu- nan. Beberapa  pertimbangan  yang  pada saatnya diharapkan menjadi bagian dari rekomendasi terhadap persyaratan  untuk  mengajukan  ijin bangun-bangunan  yang  berlaku secara  khusus  di  Kawasan  Cagar Budaya Kraton Yogyakarta, secara umum  meliputi  :  persyaratan administratif,  pertimbangan  dari sudut arsitektur, pertimbangan dari sudut struktur-konstruksi, per- timbangan  terhadap  lingkungan, dan  beberapa  persyaratan    yang perlu  dipenuhi  berkaitan  dengan pelaksanaan,  keselamatan  kerja dan pemeliharaan.
1) Persyaratan Administratif, berhubungan dengan proses dalam  tata  laksana  pengajuan ijin  bangunan  (berisi  berbagai kelengkapan tentang: per- mohonan, perintah, jangka
waktu,  dan  kewenangan  dalam pengajuan  maupun  pemberian ijin bangunan), klasifikasi fungsi dan pemanfaatan bangun- bangunan, proses perijinan, langkah-langkah pengawasan, dan sistem pembiayaan (dispensasi  dan  besarnya  biaya untuk  mengajukan  ijin  bangu- nan) 2) Pertimbangan  Arsitektur,  berisi berbagai  pertimbangan  tentang  : berbagai rencana kota dan rencana-rencana  khusus  yang telah  diberlakukan,  syarat-syarat tentang  lingkungan  di  sekitar bangunan, dan berbagai persyaratan bangunan 3) Pertimbangan Struktur dan Konstruksi, berisi berbagai pertimbangan  tentang  :  syarat dan perhitungan konstruksi, penyelidikan  terhadap  kondisi tanah,  jenis  dan  syarat  bahan bangunan yang digunakan, pertimbangan struktur dan konstruksi  untuk  bagian-bagian bangunan,  meliputi:  pondasi,
lantai,  dinding  (termasuk  sekat- sekat/partisi), kolom, langit-
langit,  atap  dan  penutupnya, pertimbangan  konstruksi  utama yang digunakan meliputi konstruksi-konstruksi: beton bertulang, baja, kayu, dan bambu,  system  drainase,  dan system instalasi. 4) Pertimbangan Pelaksanaan, Keselamatan Kerja, dan Pemeliharaan:  berisi  berbagai pertimbangan  tentang:  keting-
gian bangunan, perombakan bangunan,  penambahan  bangu-
nan, pembetulan bangunan, pagar sementara, perancah, keselamatan kerja, dan pemeliharaan.  Pengajuan  ter- hadap  ijin  bangunan  di  dalam Kawasan  Cagar  Budaya  Kraton Yogyakarta,  dapat  berupa  :
pemberian  ijin  terhadap  penga- juan atas bangun-bangunan tertentu  dengan  pertimbangan telah dipenuhinya berbagai persyaratan yang telah ditentukan,  penolakan  terhadap ijin bangunan  karena tidak dipenuhinya  salah  satu  syarat dalam  pengajuan  ijin  bangunan, tidak  diperlukannya  ijin  untuk jenis  bangun-bangunan  tertentu, pencabutan ijin bangunan, pembaharuan ijin bangun- bangunan, dan berbagai kemungkinan  tentang  keberatan terhadap  keputusan  yang  telah diberikan  oleh  instansi  yang berwenang dalam bentuk banding  kepada  Kepala  Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat. f. P ENGAWASAN
M ENDIRIKAN B ANGUNAN Kegiatan pengawasan dalam mendirikan  bangunan  selayaknya diperuntukkan bagi  bangunan baru maupun  bangunan  lama  yang mengalami  perbaikan.  Kegiatan pengawasan  ini  diharapkan  dapat berjalan secara menerus dan berkesinambungan. Substansi pengawasan  ini  diharapkan  dapat menyentuh pada beberapa kegiatan yang merupakan proses dari pembangunan  yang  terlanjutkan. Pembangunan terlanjutkan tersusun atas tahapan-tahapan pembangunan:  studi  kelayakan
(feasibility  study) ,  perancangan (design-engineering) ,  penga-daan sumber daya (procurement) , rekayasa-konstruksi (costruction) , operasi dan pemeliharaan (operation and maintenance) ,
bionomik-lingkungan (bionomic) , pemusnahan (demolishion) .. Beberapa  bangunan  yang  ada  di Kawasan  Cagar  Budaya  Kraton Yogyakarta  dapat  muncul  sebagai konflik  karena  tidak  dipenuhi
pertimbangan  tersebut.  Berbagai kegagalan dapat terjadi pada masing-masing tahap, dan menjadi kewajiban  bagi  institusi  yang terkait di dalam pengawasan pembangunan,  untuk  senantiasa memantau tumbuh kembang pembangunan baik bangunan baru, maupun pemeliharaan dalam bentuk  pemugaran.  Pengawasan yang  dilakukan  pada  tiap  tahapan pembangunan,  diharapkan  dapat memberi arah pada tujuan ditetapkankannya perturan bangunan  khususnya  di  Kawasan Cagar  Budaya  Kraton  Yogyakarta meliputi: pemanfaatan tanah, perwujudan bangunan, sistem pergerakan  di  dalam  dan  diluar tapak,  dan  tata  ruang  luar  dari masing-masing bangunan. Pengawasan pembangunan di dalam  Kawasan  Cagar  Budaya Kraton  Yogyakarta  mekanismenya dilaksanakan  oleh  berbagai  pihak. Dapat  disebutkan  adalah  aparat
Pemerintah  Daerah  yang  dibentuk untuk menangani pelaksanaan penataan  bangunan  di  Kawasan Cagar  Budaya  Kraton  Yogyakarta,
maupun  pengawasan  perorangan dan formal serta masyarakat.
g. P EMBINAAN
Pembinaan merupakan pengawasan  pembangunan  pada tataran  ide. Pembinaan  dijalankan dengan beberapa cara. Pada dasarnya  pembinaan  dilakukan dengan  melakukan  pemantauan yang  terus  menerus  terhadap bangunan-bangunan  yang  sudah berdiri. Pertimbangan  yang  harus dilakukan dalam rangka pembinaan dalam rangka persiapan disusunnya  peraturan  bangunan khusus  Kawasan  Cagar  Budaya Kraton Yogyakarta adalah: 1) Kemungkinan munculnya konflik  baru  sebagai  akibat  dari penataan.
Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur Vol. 24 No. 28 Januari 2019 ISSN: 2301-668X (2598-2257 Print)
2) Peningkatan ekonomi masyarakat  yang  berakibat  pada kebutuhan ruang baru. 3) Pengelolaan  perubahan  fungsi ruang.
4) penggunaan ruang dan lahan.
Pertimbangan  tersebut,  diharapkan menjadi  wacana  pengaturan  yang dijadikan  pedoman  bagi  setiap pelaku  pembangunan,  dan  peran serta  swasta  maupun  masyarakat secara  aktif  terhadap  perancangan, rekayasa,  operasional  pemeliharaan,
dan kemungkinan pemusnahan,
dalam  bentuk  pembinaan  terhadap bangun  bangunan  yang  sudah  ada, maupun  yang  akan  berkembang kemudian.
h. Insentif dan Disinsentif Sebagai bagian dari upaya menjaga beberapa  aset  cagar  budaya  yang pada  masa  sekarang  maupun kemudian  masih  dimungkinkan untuk dipertahankan keberadaannya  diharapkan  dapat muncul bentuk insentif (keringanan) dan disinsentif (pemberatan) tertentu. Bentuk penanganan  insentif-disinsentif  ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan terhadap upaya pelestarian  berbagai  cagar  budaya, khususnya  bangunan  yang  ada  di Kawasan  Cagar  Budaya  Kraton Yogyakarta. Pada sisi lain pemberlakuan insentif ini diharapkan mampu menahan berbagai gejala perkembangan bangunan  yang  bergeser  dan  tidak memenuhi  berbagai  harapan  serta persyaratan tentang bangunan yang seyogyanya  berada  di  Kawasan Cagar  Budaya  Kraton  Yogyakarta. Insentif  ini  sendiri  dapat  berupa insentif langsung dan tidak langsung. Insentif langsung diberikan pada kegiatan pembangunannya, misalnya: 1) pembebasan  dari  segala  biaya perijinan . 2) bantuan  dana  pelestarian  yang dianggarkan melalui kantor purbakala; 3) bantuan  teknis  berupa  tenaga preservasi  dalam  pelaksanaan bangunan; 4) bantuan keahlian bidang preservasi  dalam  perancangan bangunan. Insentif  tidak  langsung  diberikan kemudian setelah tahap pembangunan.  Di  antaranya  dapat disebutkan adalah: 1) keringanan  pajak  bumi  dan bangunan
2) pembebasan  bagian  bangunan yang  dipreservasi  dari  pajak
bangunan Bentuk  disinsentif  dapat  diberlakukan untuk  berbagai  jenis  bangunan yang  tidak  memenuhi  persyaratan bangunan yang diberlakukan
khusus  untuk  Kawasan  Cagar Budaya  Kraton  Yogyakarta.  Pada sisi  lain  disinsentif  juga  dapat diberikan  bagi  beberapa  pemilik bangun-bangunan  yang  memeliki nilai budaya, khususnya yang telah ditetapkan  sebagai  cagar  budaya apabila sejalan dengan perkembangan waktu akan diubah, dirombak,  ditambah  namun  tidak sesuai  dengan  kaidah  bangunan cagar  budaya,  khususnya  apabila bangunan  tersebut  akan  dihapus atau  dimusnahkan.  Sebagaimana insentif  di  atas,  disinsentif  juga dapat  diberikan  secara  langsung dan  tidak  langsung.  Disinsentif langsung misalnya:
1) Pengenaan retribusi  yang tinggi untuk  menghapus  bangunan yang bernilai budaya
2) Pemberlakuan  syarat  adanya kelengkapan  kajian  terhadap nilai  budaya  bangunan  yang dipermasalahkan. Disinsentif tidak langsung diberikan kepada kegiatan pembangunan yang sudah terlanjur
Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur Vol. 24 No. 28 Januari 2019 ISSN: 2301-668X (2598-2257 Print)
merusak bangunan bernilai budaya. Misalnya: 1) Rekonstruksi  bagian  bangunan yang dimusnahkan;
2) Renovasi  bagian  bangunan  yang dirusak; 3) Denda menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku (UU 5/92); 4) Sanksi  hukuman  badan  menurut perundang-undangan yang berlaku (UU 5/92). 4.  Kesimpulan
A. Dari keseluruhan proses penelitian  dapat  ditarik  kesim- pulan dan saran berupa rekomendasi, sebagai berikut:
B. a. Kualitas Fisik Kawasan Rekomendasi  yang  diharap-
kan  muncul  dari  kondisi  fisik  yang ada  di  Kawasan  Kraton,  meliputi: aspek: tata ruang, tata bangunan dan lingkungan,  serta  transportasi  dan prasarana  fisik.  Dari  aspek  tata ruang,  rekomendasi  yang  diberikan diharapkan mampu:
1) Mengembangkan  dan  menata kembali tata ruang Kawasan Kraton, sehingga didapatkan gambaran  yang  jelas  kesatuan  tata ruang antara Kawasan Inti, Kawasan  Penunjang-I,  Kawasan Penunjang-II, dan Kawasan Penunjang-III.  Kemungkinan  yang dapat direkomendasikan adalah dengan mengatur dan menyesuaikan  kembali  pola  tata ruang  Kawasan  Inti  dan  Kawasan Penunjang sesuai dengan peruntukannya. 2) Memberi  arahan  penataan  ruang kawasan  sesuai  dengan  dominasi kegiatan yang disarankan untuk tiap kawasan,  sehingga  tidak  terjadi kesenjangan arahan penatan kawasan  yang  satu  dengan  yang lain 3) Pengaturan pola tata ruang Kawasan  Kraton  dapat  dilakukan
dengan  mengatur  kembali  pola  dan struktur  jaringan  sirkulasi  yang menghubungkan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain, maupun antara satu kawasan dengan kawasan yang lain. 4) Memberi  ciri  khusus  yang  dapat mewakili  keberadaan  tiap  kawasan melalui pelestarian elemen kawasan
. 5) Peningkatan  kualitas  kawasan, melalui  peningkatan  kualitas  dan kapasitas  prasarana  dan  sarana kawasan, perbaikan lingkungan permukiman  dan  lingkungan  yang menimbulkan berbagai konflik. 6) Menata dan mengexpose kembali sisa  artefak  yang  ada  agar  tidak musnah oleh perkembangan permukiman dan kegiatan masyarakat. 7) Mengupayakan penyelesaian tata ruang  dan  permasalahan  tanah, khususnya  yang  berkaitan  dengan upaya  pengaturan  bangunan  di Kawasan Kraton melalui pendekatan yang terpadu 8) Penataan  tanaman  di  lingkungan permukiman,  sekitar  artefak,  yang berkaitan  pada  awalnya  memberi nuansa  lingkungan  di  Kawasan Kraton.
b. Tata Bangunan dan Lingkungan Upaya yang dilakukan sebagai
rekomendasi, meliputi:
1) Upaya  penyelematan  berbagai
artefak  yang ada dan tersisa melalui langkah konservasi. 2) Penataan kembali berbagai fungsi  dan  kegiatan  yang  ada  pada tiap kawasan sesuai dengan peruntukannya.
3) Upaya  penetapan  tolok  ukur
sebagai alat dalam melakukan pengawasan terhadap kepadatan bangunan, malalui: pengaturan jumlah bangunan permukiman, pengaturan luasan bangunan permukiman, strukturisasi pola permukiman,  sejalan  dengan  fungsi
peruntukan  pada  tiap  kawasan,
khususnya yang berada di dalam dan sekitar cagar budaya
4) Menata kembali keberadaan ruang terbuka sehingga memperjelas gambaran tentang keberadaan  cagar budaya  dan  situs  yang  ada  di Kawasan Kraton 5) Upaya  penetapan  tolok  ukur sebagai alat dalam melakukan
kontrol  terhadap  fungsi  bangunan,
melalui:
 Pembatasan perkembangan permukiman  khususnya  disekitar situs  dan  kawasan  cagar  budaya, perkembangan  fungsi  yang  mampu menunjang  keberadaan  situs  dan cagar budaya khususnya bagi pengembangan pariwisata
 Upaya penyusunan pedoman perancangan (design  guidelines) , sebagai acuan pembatasan ketinggian dan jumlah lantai bangunan, konstruksi bangunan, komposisi  dan  sintaksis  bangunan, sesuai  dengan  misi  yang  harus diemban  pada  tiap  kawasan,  tanpa meninggalkan  keberpihakan  baik bagi  keperluan  pelestarian  situs  dan cagar  budaya,  sehingga  tercipta arsitektur  yang  selaras  pada  tiap kawasan
 Penataan  lansekap  lingkungan melalui  kajian  terhadap  pola    dan elemen lansekap serta jenis tanaman, proses pembangunan dan pengelolaan,  aspirasi  dan  kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan  situs  dan  cagar  budaya sebagai suatu kebutuhan bersama  Meninjau kembali beberapa kegiatan dan peruntukan atas
bangunan  yang  telah  bergeser  dari kebijakan  yang  telah  diberlakukan sebelumnya,  agar  keberadaannya selaras  dengan  perannya  dalam mendukung situs dan cagar budaya.
c. Sistem Transportasi Rekomendasi terhadap penataan sistem  transportasi  di  Kawasan Kraton, meliputi:
1) Upaya mengatur struktur dan pola jaringan jalan.
2) Berupaya untuk menciptakan keterpaduan  sistem  parkir  yang ada  pada  pusat  kegiatan  di  tiap kawasan (khususnya Kraton, Tamansari-Ngasem, dan Benteng) 3) Penataan  jaringan  jalan  yang berkaitan  erat  dengan  sistem drainase  kawasan,    dan  elemen estetika jalan (street furniture) .
d.  Prasarana Fisik Rekomendasi penataan prasarana fisik yang ada di Kawasan Kraton, meliputi:
1) Penyusunan  desain  detail  tentang prasarana utilitas.
2) Penyelenggaraan penyuluhan
untuk  keperluan:  tata  bangunan, lingkungan, dan prasarana fisik.
e. Sosial Ekonomi
Rekomendasi terhadap aspek sosial dan ekonomi di Kawasan Kraton, meliputi: upaya pengembangan sosial ekonomi yang tumbuh dari masyarakat Kawasan Kraton, dan pengembangan sosial ekonomi yang tumbuh dari sektor pariwisata, meliputi: a) Pengembangan produk berorientasi ekspor b) Pemberdayaan masyarakat melalui kemudahan akses terhadap informasi, modal, ketrampilan, teknologi, dan penguasaan pasar
c) Kemitraan  antar  pelaku  ekonomi, baik  dalam  pengadaan  modal, produksi, maupun pemasaran
d) Pembukaan  jaringan  pemasaran yang  lebih  luas  di  dalam  dan  di luar negeri
e) Peningkatan  kualitas  manajemen dan sumberdaya manusia
Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur Vol. 24 No. 28 Januari 2019 ISSN: 2301-668X (2598-2257 Print)
f) Peningkatan peran serta aktif masyarakat g) Mobilisasi  sosial  pada  beberapa kegiatan yang mampu mengembangkan  kebersamaan  di dalam  ikut  menjaga  kelestarian Kawasan Kraton h) Pembinaan  terhadap  kelembagaan dan  institusi  yang  telah  diakui keberadaannya di tengah masyarakat Terciptanya kebersamaan dan kemitraan antara pemerintah daerah- Kraton- swasta, dan masyarakat Upaya  pengembangan  sosial  dan ekonomi  masyarakat  melalui  sektor pariwisata  direkomendasikan  dalam bentuk:
a) Pengembangan  obyek  dan  daya tarik wisata, meliputi:
 Pengembangan  obyek  dan  daya tarik  wisata  yang  telah  ada,  yang berkaitan  dengan  situs  dan  cagar budaya yang ada dan akan dikonservasi kemudian
 Pengembangan  obyek  dan  daya tarik wisata baru
 Pemberian  penghargaan  terhadap masyarakat  yang  peduli  terhadap kelestarian cagar budaya
 Pelatihan  teknik  pelestarian  dan konservasi
 Penataan  manajemen  pemeliharaan flora dan fauna di Kawasan Kraton
b) Pengembangan pasar wisata, melalui  kegiatan  promosi,  dan  sistem informasi c) Pengembangan fasilitas dan infrastruktur d) Peningkatan peran serta aktif kelembagaan dan sumberdaya manusia 5. Daftar Pustaka Adrisijanti,  Inajati.  t.th. Arkeologi Perkotaan Mataram Islam. Penerbit Jendela, Yogyakarta. Akihary,  Huib.  1988. Architectuur  & Stedebouw in Indonesie. De
Walburg Pers, Zutphen.
Anonim.  1980. Risalah  Sejarah  dan
Budaya, Seri Peninggalan  Sejarah .
Balai Penelitian   Sejarah  dan  Budaya, Yogyakarta. Budihardjo, Eko. 1986. Menuju Arsitektur Indonesia. Penerbit Alumni, Bandung. Dakung, Sugiyarto. 1981/1982. Arsitektur Tradisional Daerah Istimewa Yogyakarta. Departemen Pendidikan dan   Kebudayaan DIY,   Yogyakarta. Departemen Pekerjaan Umum Kanwil  Propinsi  DIY,  Proyek Perintis  Perbaikan  Lingkungan Perumahan Kota. 1986. Perencanaan Teknis Kawasan Kraton dan Alun-alun Lor  dalam rangka Pengembangan  Kawasan Malioboro   Yogyakarta, Yogyakarta. Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Propinsi DIY bekerjasama dengan Suaka Peninggalan Sejarah  dan  Purbakala  Daerah Istimewa Yogyakarta. 1993/1994. Laporan Kegiatan Inventarisasi Asset   Budaya Kawasan Kraton  Yogyakarta, Yogyakarta. Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Propinsi DI Yogyakarta. 1997/1998. Kajian Identitas Bentuk Bangunan Daerah Isitimewa Yogyakarta , Yogyakarta. Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Propinsi  DI  Yogyakarta.  1999. Peraturan Bangunan Khusus Kawasan Kraton Yogyakarta , Yogyakarta. Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Propinsi  DI  Yogyakarta.  1999. Laporan Analisis Dampak Lingkungan Kawasan Cagar Budaya  Tamansari  Yogyakarta , Yogyakarta. Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Propinsi DI Yogyakarta. 2000. Rencana Induk Pelestarian dan