## JURNAL EKONOMI EFEKTIF
ISSN: 2622 – 8882, E-ISSN: 2622-9935
Jurnal Ekonomi Efektif, Vol. 5, No. 2, Januari 2023 @Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Pamulang
EFEKTIVITAS BANTUAN JAMINAN SOSIAL EKONOMI TERHADAP KEMANDIRIAN MASYARAKAT PRASEJAHTERA DI KOTA MAKASSAR
Rasidin Calundu 1* , Musdalifa 2
STIA AL Gazali Barru, Sulawesi Selatan, Indonesia rasidincalundu564@gmail.com 1*
Manuskrip: Desember-2022; Ditinjau: Desember-2022; Diterima: Desember-2022;  Online: Januari -2023; Diterbitkan: Januari-2023

## ABSTRAK
Tujuan peneitian adaah untuk menganalisis efektivitas bantuan jaminan sosial ekonomi terhadap    kemandirian  masyarakat  prasejahtera  Di  KOTA  MAKASSAR.  Jenis  penelitian kualitatif  melalui  pendekatan  fenomenologi,  adapun  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa program  penanganan  kemiskinan  belum  optimal,  penanganan  kemiskinan  masih  bersifat sektoral belum secara holistik, artinya setiap dinas cenderung bekerja sendiri sendiri sehingga seolah  olah  bahwa  persoalan  kemiskinan  mutlak  menjadi  tanggung  jawab  dinas  sosial, sedangkan  dinas  lain  tidak  bertanggung  jawab,  untuk  itu  perlu  ada  sinergitas  antar departemen,instansi agar penanganan kesejahteraan masyarakat dapat di tingkatkan sekaligus juga menekan angka kemiskinan.
Kata Kunci: Masyarakat, Miskin, Sejahtera, Ekonomi, Kebijakan

## ABSTRACT
The purpose of this research is to analyze the effectiveness of socio-economic security assistance  on  the  self-sufficiency  of  the  poor  in  MAKASSAR  CITY.  This  type  of  qualitative research uses a phenomenological approach, while the results of the research show that the program  for  handling  poverty  is  not  yet  optimal,  handling  poverty  is  still  sectoral  and  not holistic,  meaning  that  each  agency  tends  to  work  independently  so  that  it  seems  as  if  the problem  of  absolute  poverty  is  the  responsibility  of  the  social  service,  while  other  agencies irresponsible, for this reason there needs to be synergy between departments, agencies so that the handling of people's welfare can be increased while also reducing the poverty rate.
Keywords: Community, Poor, Prosperous, Economy, Policy

## I. PENDAHULUAN
Fenomena  kemiskinan  di  indonesia  khusunya  di  kota  Makassar  menjadi  pekerjaan rumah yang harus di tanggani pemerintah kota Makassar, berbagai upaya telah dilakukan namun
Sampai saat  ini kemiskinan masih  menjadi  masalah yang  rumit untuk  dipecahkan , dalam  konteks  masyarakat  kota  Makassar  masalah  kemiskinan  masih  tergolong  berat, karena bukan hanya mereka kurang makan,gizi dan tempat tinggalyang kurang layak huni, tapi lebih terkait pada aspek pikiran dan cara pandang yang keliru, ada perasaan nyaman kalau mereka di kenal sebagai orang miskin karena menjadi miskin berarti akan mendapat bantuan dari berbagai kalangan.
Masalah kemiskinan merupakan salah satu  persoalan mendasar yang menjadi  pusat perhatian  pemerintah  di  Indonesia  karena  terbilang  cukup  sulit  untuk  mengatasinya. Terkadang  ada  kalanya  suatu  kemiskinan  harus  benar-benar  terjadi  karena  adanya  suatu kondisi yang memaksa seseorang untuk miskin misalnya krisis ekonomi, juga gaya hidup dan  budaya  yang  justru  mengakibatkan  masyarakat  Indonesia  itu  menjadi  miskin.  Hal tersebut  diperparah  dengan  banyaknya  rumah  tangga  yang  berada  di  sekitar  garis kemiskinan  nasional  sehingga  banyak  penduduk  yang  meskipun  tergolong  tidak  miskin tetapi rentan terhadap kemiskinan.
Masalah  kemiskinan  memang  telah  lama  ada  sejak  dahulu  kala.  Pada  masa  lalu umumnya  masyarakat  menjadi  miskin  bukan  karena  kurang  pangan  tetapi  miskin  dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka  tidak  menikmati  fasilitas  pendidikan  pelayanan  kesehatan,  dan  kemudahan  - kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern.
Pemerintah  Kota  Makassar  yang  berorientasi  mengembangkan  Makassar  menjadi kota yang maju dan mapan dari segi ekonomi tentu menganggap kemiskinan adalah masalah mutlak  yang  harus  segera  diselesaikan  disamping  masalah  lain  yaitu  ketimpangan pendapatan,  strukturisasi  pemerintahan,  defisit  anggaran  dan  lain-lain.  Sensus  penduduk yang baru akan di mulai diduga akan mengalami peningkatan drastis.
dapat  dianalisis melalui  tingkat  angkatan kerja, tingkat  penduduk yang bekerja dan tingkat  penduduk  yang  menganggur.  Masalah  kemiskinan  yang  dihadapi  ini  akan  selalu dibarengi  dengan  masalah  laju  pertumbuhan  penduduk  yang  kemudian  menghasilkan pengangguran,  ketimpangan  dalam  distribusi  pendapatan  kota  Makassar  maupun pembangunan,  dan  pendidikan  yang  menjadi  modal  utama  untuk  dapat  bersaing  didunia kerja dewasa ini. Karena itu dalam makalah ini, penulis akan banyak membahas mengenai masalah kemiskinan di Makassar dan factor-faktor yang memicu terjadinya kemiskinan di Makassar.

## II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif melalui pendekatan fenomenologi  adalah suatu  metode penelitian yang  mengeksplorasi  pengalaman subjektif yang  dialami  oleh  individu  tentang  fenomena  tertentu.  Tujuan  utama  dari  penelitian  ini adalah untuk memahami bagaimana individu mengalami dan memahami fenomena tersebut, serta  untuk  mengungkap  makna  yang  terkandung  di  dalamnya.  Penelitian  ini  biasanya menggunakan  wawancara  mendalam  atau  focus  group  untuk  mengumpulkan  data,  dan menggunakan  teknik-teknik  analisis  kualitatif  seperti  interpretasi,  pengkodean,  dan memoing untuk mengeksplorasi dan menafsirkan data tersebut..

## III. HASIL PENELITIAN
Kemiskinan  berdampak  terhadap  pola  pemberdayaan  masyarakat  miskin. Kemiskinan  di  Indonesia  adalah  topik  yang  tidak  pernah  habis  untuk  di  perbincangkan
dewasa  ini.  Dalam  konteks  negara  berkembang  seperti  Indonesia,  kemiskinan  menjadi permasalahan  sosial  yang  akan  terus  muncul  dan  sulit  untuk  dituntaskan.  Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang harus di perhatikan dalam pembangunan, sebab salah satu ukuran keberhasilan pembangunan adalah mengurangi angka kemiskinan.
Kemiskinan  adalah  taraf  hidup  yang  rendah  atau  suatu  kondisi  ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakatnya di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini di tandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan  yang  rendah  ini  juga  akan  berdampak  berkurangnya  kemampuan  untuk memenuhi  standar  hidup  rata-rata  seperti  standar  kesehatan  masyarakat  dan  standar pendidikan.
Definisi kemiskinan dapat ditinjau dari tinjauan ekonomi, sosial dan politik. Secara ekonomi  kemiskinan  adalah  kekurangan  sumber  daya  yang  dapat  digunakan  untuk meningkatkan  kesejahteraan.  Secara  sosial  kemiskinan  diartikan  kekurangan  jaringan sosial  dan  struktur  untuk  mendapatkan  kesempat  an-kesempatan  meningkatkan produktivitas. Sedangkan secara politik kemiskinan diartikan kekurangan akses terhadap kekuasaan
A. Faktor-faktor  penyebab  kemiskinan  sangat  bervariasi,  antara  lain  rendahnya  tingkat pendidikan,  rendahnya  produktivitas  tenaga  kerja,  rendahnya  tingkat  upah,  adanya ketimpangan  dalam  distribusi  pendapatan,  terbatasnya  lapangan  pekerjaan,  belum adanya kestabilan politik dan tidak meratanya kesejahteraan di Indonesia. Pernyataan diatas diperkuat dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2017 sebesar 70,81 2 , atau jika dilihat dari indikator yang disusun United Nation Development Programme (UNDP), Indonesia masih berada di urutan 113 dari 188A negara di dunia.
B. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang di rilis pada bulan September 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta jiwa.
Kemiskinan merupakan  permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh dalam  rangka  memenuhi  hak-hak  dasar  warga  negara  secara  layak.  Penanggulangan kemiskinan  memerlukan  keterlibatan  berbagai  pemangku  kepentingan.  Pemerintah, pemerintah  daerah,  dunia  usaha  (sektor  swata)  dan  masyarakat  telah  melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya pemenuhan hak- hak  dasar  warga  Negara  secara  layak,  meningkatkan  kesejahteraan  sosial  ekonomi masyarakat  miskin,  penguatan  kelembagaan  sosial  ekonomi  masyarakat  serta melaksanakan  percepatan  pembangunan  daerah  tertinggal  dalam  upaya  mencapai masyarakat  Indonesia  yang  sejahtera,  demokratis  dan  berkeadilan.  Penanggulangan kemiskinan  dilakukan  secara  komprehensif  dengan  memperhatikan  empat  prinsip utama.  Pertama  adalah  pembangunan  yang  inklusif.  Pembangunan  mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat Indonesia.
Partisipasi  menjadi  kata  kunci  dari  seluruh  pelaksanaan  pembangunan.  Kedua adalah peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Memperbaiki akses  masyarakat  miskin  terhadap  pelayanan  pendidikan,  kesehatan,  air  bersih  dan sanitasi,  serta  pangan  dan  gizi  akan  membantu  mengurangi  biaya  yang  harus dikeluarkan, serta meningkatkan investasi modal manusia (human capital).
Dampak Kemiskinan
a. Pengangguran.
Sebagaimana  kita  ketahui  jumlah  pengangguran  di  Indonesia  begitu  banyak. Dengan  banyaknya  pengangguran  berarti  banyak  masyarakat  yang  tidak  memiliki
penghasilan karena tidak bekerja. Karena tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Secara otomatis pengangguran telah menurunkan daya saing dan beli masyarakat. Sehingga, akan memberikan dampak secara langsung terhadap tingkat pendapatan, nutrisi, dan tingkat pengeluaran rata-rata. Ukuran daya saing inilah yang kerap digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu bangsa dalam bersaing dengan bangsa-bangsa lain secara global.
b. Kekerasan.
Sesungguhnya kekerasan yang marak terjadi akhir-akhir ini merupakan efek dari pengangguran.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  seseorang  tidak  mampu  lagi  mencari nafkah  melalui  jalan  yang  benar.  Ketika  tak  ada  lagi  jaminan  bagi  seseorang  dapat bertahan  dan  menjaga  keberlangsungan  hidupnya  maka  jalan  pintas  pun  dapat dilakukannya.  Misalnya,  merampok,  menodong,  mencuri,  atau  menipu.  Dari  sinilah sebuah kemiskinan dapat berdampak bagi kelangsungan hidup masyakarat kebanyakan. Semakin  tinggi  masyarakat  yang  hidup  dalam  kemiskinan,  semakin  membahayakan juga lingkungan tempat tinggal mereka. Karena sebagai dampak kemiskinan, mereka akan berusaha mencari jalan pintas untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka.
c. Pendidikan Tingkat putus sekolah yang tinggi merupakan fenomena yang terjadi dewasa ini.
Mahalnya biaya pendidikan membuat masyarakat miskin tidak dapat lagi menjangkau dunia sekolah atau pendidikan. Jelas mereka tak dapat menjangkau dunia pendidikan yang sangat mahal itu. Sebab, mereka begitu miskin. Untuk makan satu kali sehari saja mereka sudah kesulitan. Akhirnya kondisi masyarakat miskin semakin terpuruk lebih dalam. Tingginya tingkat putus sekolah berdampak pada rendahya tingkat pendidikan seseorang.  Dengan  begitu  akan  mengurangi  kesempatan  seseorang  mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Ini akan menyebabkan bertambahnya pengangguran akibat tidak mampu bersaing di era globalisasi yang menuntut keterampilan di segala bidang.
d. Kesehatan
Seperti  kita  ketahui,  biaya  pengobatan  sekarang  sangat  mahal.  Hampir  setiap klinik pengobatan apalagi rumah sakit swasta menerapkan tarif atau ongkos pengobatan yang biayanya sangat mahal. Sehingga, biayanya tak terjangkau oleh kalangan miskin. Karena  biaya  yang  mahal  tersebut,  berdampaklah  kepada  masyarakat  yang  masuk dalam kategori miskin. Dampak yang ditimbulkan inilah yang semakin memperparah kehidupan  masyarakat  miskin.  Mereka  kehilangan  hak  untuk  mendapat  fasilitas kesehatan karena mereka tidak mempunyai dana untuk membayar.
e. Konflik sosial
Tanpa  bersikap  munafik  konflik  sara  muncul  akibat  ketidakpuasan  dan kekecewaan atas kondisi miskin yang akut. Hal ini menjadi bukti lain dari kemiskinan yang kita alami semuanya ini adalah ekspresi berontakan identitas diri setiap individu. Terlebih lagi fenomena bencana alam yang kerap melanda negeri ini yang berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah orang miskin. Kesemuanya menambah deret panjang daftar kemiskinan. Dan, semuanya terjadi  hampir merata di  setiap daerah di Indonesia.  Baik  di  perdesaan  maupun  perkotaan.  Kemiskinan  memang  merupakan permasalahan yang kompleks dan perlu diatasi dengan melibatkan peran serta banyak pihak, termasuk kalangan perguruan tinggi. Dari sekian banyak strategi mengentaskan kemiskinan,  pendekatan  sosial  enterpreneurship  yang  bertumpu  pada  semangat kewirausahaan untuk tujuan-tujuan perubahan sosial, kini semakin banyak digunakan karena dianggap mampu memberikan hasil yang optimal.
Upaya  untuk  memberdayakan  orang  miskin  menjadi  sangat  penting  untuk meningkatkan  efektivitas  dan  keberlanjutan  penanggulangan  kemiskinan  agar  orang miskin  dapat  berupaya sendiri  untuk  keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali  ke
dalam  kemiskinan.  Keempat  adalah  memperbaiki  dan  mengembangkan  sistem perlindungan  sosial  bagi  penduduk  miskin  dan  rentan.  Sistem  perlindungan  sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi goncangangoncangan  (shocks)  dalam  hidup,  seperti  jatuh  sakit,  kematian  anggota keluarga,  kehilangan  pekerjaan,  ditimpa  bencana  atau  bencana  alam,  dan  sebagainya. Sistem  perlindungan  sosial  yang  efektif  akan  mengantisipasi  agar  seseorang  atau masyarakat yang mengalami goncangan tidak sampai jatuh miskin Keempat prinsip di atas telah diterjemahkan dalam empat kelompok program penanggulangan kemiskinan.
Kelompok  pertama  meliputi  program  bantuan  sosial  terpadu  berbasis  keluarga, kelompok kedua adalah kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat, kelompok ketiga  adalah  program  penanggulangan  kemiskinan  berbasis  pemberdayaan  usaha ekonomi mikro dan kecil,  dan kelompok keempat  adalah kelompok progam  pro rakyat. Keseluruhan  program tersebut menunjukkan  pemahaman  komprehensif atas penanggulangan  kemiskinan.  Penanggulangan  kemiskinan  tidak  saja  diarahkan  sebagai bentuk  intervensi  langsung  kepada  individu  dan  rumah  tangga  miskin.  Lebih  dari  itu, penanggulangan kemiskinan juga harus dilakukan ditingkat komunitas (masyarakat), dan pula penting untuk dimaknai dengan penguatan kegiatan ekonomi yang berbasiskan sistem keuangan dan perbankan.
Sasaran  penanggulangan  kemiskinan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin absolut menjadi sekitar 6% dari seluruh penduduk. Besarnya  anggaran  dana  dan  program  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk menanggulangi  kemiskinan,  diharapkan  angka  kemiskinan  akan  di  tekan.  Program- program  pemerintah  yang  sudah  dilakukan  dalam  penanggulangan  kemiskinan  adalah membentuk TNP2KP (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan).
TNP2KP memiliki berbagai macam program yang terdiri dari 4 klaster, yaitu klaster I yang merupakan kelompok program penanggulangan kemiskinan bantuan social dengan program  utama  Jamkesmas  (jaminan  kesehatan  masyarakat),  PKH  (program  keluarga Harapan),  Raskin  (Beras  untuk  keluarga  miskin),  dan  BSM  (Bantuan  Siswa  Miskin). Program  klaster  II  merupakan  kelompok  program  penanggulangan  kemiskinan  berbasis pemberdayaan  masyarakat  dengan  program  utamanya  adalah  PNPM  mandiri  (program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri).
Program  klaster  III  merupakan  kelompok  program  penanggulangan  kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil dengan program utamanya adalah pemberian  KUR  (kredit  usaha  rakyat).  Program  Klaster  IV  kelompok  program penanggulangan  kemiskinan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  askes  terhadap ketersediaan  pelayanan  dasar  dan  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  miskin. Program-program  dalam  kelompok  ini  adalah  program  kemiskinan  lain  yang  secara langsung  atau  tidak  langsung  dapat  meningkatkan  kegiatan  ekonomi  dan  kesejahteraan masyarakat miskin.
Kemiskinan merupakan permasalahan umum yang dihadapi oleh negaranegara yang sedang  berkembang  di  dunia.  Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  yang  sedang berkembang  terus  berupaya  untuk  menyelesaikan  permasalahan  kemiskinan  bagi  warga negaranya
. Salah satu langkah nyata adalah melalui penerbitan kebijakan pemerintah melalui dokumen peraturan perundang-undangan yang mendukung pengentasan kemiskinan yang kemudian dituangkan ke dalam program-program pengentasan kemiskinan. Sebagaimana Presiden  Joko  Widodo  saat  mulai  menjabat  telah  memproklamirkan  Program  Nawacita yang  berisi  tentang  9  (Sembilan)  prioritas  pembangunan  Presiden  Joko  Widodo  selama menjadi Presiden Republik Indonesia. Terdapat 2 (dua) Program Nawacita1 yang pro pada program  pengentasan  kemiskinan,  yaitu:  membangun  Indonesia  dari  pinggiran  dengan
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; dan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12  tahun  bebas  pungutan  dan  program  Indonesia  Sehat  untuk  peningkatan  layanan kesehatan masyarakat. Serta Indonesia Kerja dan mendorong program kepemilikan tanah seluas sembilan juta hektar. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa kemiskinan bukanlah permasalahan  yang  mudah  untuk  di  atasi  akan  tetapi  bukan  hal  yang  sulit  pula  untuk diupayakan.
Sebagaimana  amanat  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  Pasal  34  bahwa  “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”, maka Pemerintah Indonesia sejak zaman orde lama hingga saat ini mengupayakan masyarakat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan dapat menurun jumlahnya. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) pada Maret 20162 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin dengan pengeluaran per kapita per bulan yang berada di bawah garis kemiskinan mencapai 28.01 juta jiwa atau sebesar 10,86 persen dari total jumlah penduduk sekitar 250 juta jiwa.
Data  pada  BPS  pun  menunjukkan  bahwa  jumlah  penduduk  miskin  lebih  banyak terdapat di wilayah perdesaan daripada perkotaan. Berdasarkan data hingga bulan Maret 2016  mengalami  kenaikan  sebesar  0,02  persen  menjadi  14,11  persen  dibanding  pada periode yang sama pada tahun 2015 lalu. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa angka  kemiskinan  di  Indonesia  masih  membutuhkan  perhatian  lebih  dari  Pemerintah Indonesia,  dikarenakan  terdapat  kenaikan  jumlah  penduduk  miskin  dibandingkan  pada tahun  sebelumnya.  Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan analisis kebijakan terkait strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia, dimulai dari masa orde lama hingga masa pemerintahan saat ini.
1. Bentuk bantuan pemerintah dikota Makassar
Kehadiran  sektor  informal  memegang  peranan  yang  sangat  penting  dalam kehidupan  perkotaan,  karena  dapat  menunjang  tersedianya  lapangan  pekerjaan  dan merupakan  sumber  pendapatan  yang  potensial  bagi  penduduk  di  kota.  Mereka  yang terlibat  dalam  sektor  informal  pada  umumnya  miskin  kebanyakan  dalam  usia  kerja utama (prime age) berpendidikan rendah, upah yang diterima di bawah upah minimum, modal usaha rendah dan sektor ini memberikan kemungkinan untuk mobilitas vertikal. Sebagian  kaum  migran  dalam  sektor  informal  adalah  penganggur  atau  tidak termasuk dalam angkatan kerja sebelum bermigrasi,  tetapi  kebanyakan kaum  migran terdiri  dari  masyarakat  yang  berpindah  dari  sektor  pertanian  ke  sektor  yang  non pertanian.  Juga,  kebanyakan  kaum  migran  berasal  dari  daerah  pedesaan.  Di  kota Makassar  khususnya  di  Kelurahan  Tamangapa  Kecamatan  Manggala  yang  sebagian masyarakatnya juga merupakan kaum migran, kebanyakan bekerja di sektor informal antara lain sebagai sopir, pedagang kaki lima, buruh bangunan, pengamen bahkan lebih banyak yang bekerja sebagai pemulung.
Kemiskinan di kota Makassar merupakan masalah yang sangat penting untuk di atasi  dalam  rangka  percepatan  penanggulangan  kemiskinan,  maka  dari  itu  peran pemerintah  kota  Makassar  sangat  di  perlukan.  Menurut  Soerjono  soekanto  peran merupakan  aspek  dinamis  kedudukan  (status).  Apabila  seseorang  melaksanakan  hak dan  kewajibannya  sesuai  dengan  kedudukannya,  maka  ia  menjalankan  suatu  peran. Kemudian  hal  serupa  juga  di  tambahkan  dari  pendapat  Horton  dan  Hunt mengemukakan  bahwa  peran  adalah  perilaku  yang  di  harapkan  dari  seseorang  yang mempunyai status.
Dinas Sosial dalam hal ini sebagai bagian dari lembaga pemerintah kota Makassar yang berfokus pada pembangunan kesejahteraan sosial harusnya sangat berperan dalam pengentasan  kemiskinan,  antara  lain  melaksanakan  kegiatan  yang  bertujuan  untuk memberdayakan masyarakat fakir miskin. Pemberdayaan fakir miskin merupakan salah
satu  upaya  strategis  nasional  dalam  mewujudkan  sistem  ekonomi  kerakyatan  yang berkeadilan  sosial  dan  melindungi  hak  asasi  manusia  terutama  dalam  pemenuhan kebutuhan dasar manusia.
Berdasarkan hasil observasi,  dokumentasi  dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti,  maka  dalam  pembahasan  ini  dapat  secara  rinci  dijabarkan  sebagai  berikut: Terkait  bagaimana  pelaksanaan  program  pemberdayaan  fakir  miskin  yakni  program bantuan  Usaha  Ekonomi  Produktif  (UEP)  dan  program  bantuan  Kelompok  Usaha Bersama  (KUBE),  program  ini  awalnya  merupakan  program  yang  dikeluarkan  oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk selanjutnya
Dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang ada di seluruh daerah di Indonesia. Dinas Sosial  sebagai  bagian  dari  pemerintah  kota  Makassar  menyelenggarakan  Program Pemberdayaan Fakir Miskin yakni program bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan program bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan pemberian bantuan berupa  peralatan  dan  bahan  sesuai  dengan  usaha  yang  diinginkan.  Program  bantuan Usaha  Ekonomi  Produktif  (UEP)  dan  Program  bantuan  Kelompok  Usaha  Bersama (KUBE)  merupakan  programprogram  andalan  Dinas  Sosial  kota  Makassar  dalam rangka pemberdayaan keluarga miskin.
Dengan adanya program ini, diharapkan dapat memberikan dampak yang positif yakni  membantu  keluarga  miskin  dalam  meningkatkan  taraf  hidupnya.  Selain  itu, pelaksanaan  program  ini  juga  merupakan  salah  satu  upaya  pemerintah  dalam meningkatkan dan memajukan pembangunan nasional, khususnya pada sektor ekonomi dan  kesejahteraan  sosial  masyarakat.  Adapun  program  yang  diupayakan  pemerintah dalam  memajukan  pembangunan  ekonomi  yaitu  pogram  Bantuan  Usaha  Ekonomi Produktif (UEP). Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah kegiatan di bidang ekonomi yang dilaksanakan oleh Rumah Tangga untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja dan ketahanan pangan masyarakat berbasis sumber daya lokal.
Program bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) merupakan salah satu kegiatan program  pemberdayaan  fakir  miskin  oleh  dinas  sosial  kota  Makassar  dengan memberikan  bantuan  modal  usaha  untuk  kegiatan  usaha  ekonomi  produktif  atau memberikan  bantuan  modal  berupa  alat  dan  bahan  untuk  usaha  yang  akan  di  geluti, sehingga  diharapkan  mampu  meningkatkan  ketersediaan  pangan  bagi  keluarga  fakir miskin sehingga mampu bangkit dari keterpurukan. Program bantuan UEP merupakan media  yang  strategis,  efektif  dan  efisien  dalam  upaya  pemberdayaan  masyarakat, khususnya  bagi  keluarga  fakir  miskin  sebagai  bentuk  perwujudan  dari  amanat  UUD 1945  pasal  34  ayat  (1)  dan  (2),  serta  Undang-undang  no.  11  tahun  2009  tentang kesejahteraan sosial.
Program UEP diharapkan mampu menjadi sarana yang efektif dan efisien untuk mendorong pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat khususnya bagi keluarga fakir miskin untuk berkembang. Sasaran penerima bantuan UEP diprioritaskan kepada keluarga  fakir  miskin  yang  terdaftar  pada  kantor  kecamatan  atau  kelurahan.  Sasaran Out Come dari kegiatan UEP adalah meningkatnya kegiatan usaha masyarakat untuk mewujudkan ketahanan  pangan dan gizi masyarakat,  meningkatnya pendapatan serta berkurangnya  tingkat  kerawanan  pangan  dan  gizi.  Hal  tersebut  juga  dibenarkan  oleh bapak  La  heru  selaku  Kepala  seksi  Jaminan  Kesejahteraan  Sosial  Dinas  Sosial  Kota Makassar, beliau menyatakan bahwa :  “UEP merupakan program  dinas sosial  untuk memberdayakan keluarga miskin dalam bentuk bantuan modal usaha. Modal usaha ini berupa peralatan dan bahan untuk usaha mereka nantinya.”
Beliau juga menambahkan bahwa : “usaha yang akan mereka jalankan nantinya disesuaikan dengan kemampuan si penerima bantuan ini misalnya masyarakat ini bisa memasak  gorengan  maka  nantinya  bantuannya  berupa  peralatan  dan  bahan  untuk
membuat gorengan.” Pendapat serupa juga dinyatakan oleh informan lainnya yaitu ibu Sitti  hajar  selaku  Kepala  Seksi  Pemberdayaan  Fakir  Miskin  Dinas  Sosial  Kota Makassar,  beliau  menyatakan  bahwa:  “Program  bantuan  UEP  merupakan  salah  satu program  kami  untuk  membantu  keluarga  fakir  miskin  untuk  meningkatkan  pereko- nomian  keluarganya  supaya  mampu  melengkapi  kebutuhan  sehari-harinya.” Government: Jurnal Ilmu P
Program  selanjutnya  yang  dilakukan  peemerintaha  yaitu  program  bantuan Kelompok  Usaha  Besama  (KUBE).  Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE)  adalah himpunan  dari  keluarga  yang  tergolong  miskin  dengan  keinginan  dan  kesepakatan bersama  membentuk  suatu  wadah  kegiatan,  tumbuh  dan  berkembang  atas  dasar prakarsa  sendiri,  saling  berinteraksi  antara  satu  dengan  yang  lain,  dan  tinggal  dalam satuan wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah  sosial  yang  dialaminya  dan  menjadi  wadah  pengembangan  usaha  bersama (Kemensos RI, 2011).
Hal  tersebut  juga  dibenarkan  oleh  Burhanuddin  Ghalib  selaku  kepala  bidang jaminan  bantuan  dan  pengendalian  kesejahteraan  sosial  dinas  sosial  kota  Makassar, beliau menyatakan bahwa: “KUBE adalah kelompok usaha bersama yang dimaksudkan yakni  kumpulan  keluarga  miskin  yang  membentuk  suatu  kelompok  usaha  untuk tumbuh, berkembang dan saling berinteraksi antara satu dengan yang lain serta tinggal di wilayah yang sama.
Tujuannya  untuk  meningkatkan  produktivitas  anggotanya  dalam  memenuhi kebutuhan keluarganya masing-masing. Kemudian dalam bidang kami ada yang disebut seksi  pemberdayaan  fakir  miskin  yang  mengurusi  masalah-masalah  keluarga  miskin melalui program-program kami inilah yang menjadi solusi untuk masalah tersebut salah satunya  adalah  program  KUBE  ini.”  Dari  penuturan  dari  informan  diatas,  dapat dikatakan  bahwa  program  bantuan  kelompok  usaha  bersama  (KUBE)  merupa-kan sarana  koordinasi  dan  kolaborasi  yang  produktif  sebagai  bagian  tak  terpisahkan  dari upaya pengentasan kemiskinan yakni pelaksanaan program pemberdayaan fakir miskin.
2. Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kota Makassar Kemiskinan di kota Makassar ini merupakan masalah yang sangat penting untuk di  atasi  dalam  rangka  percepatan  penanggulangan  kemiskinan,  maka  dari  itu  peran pemerintah kota Makassar sangat di perlukan. Dinas Sosial dalam hal ini sebagai bagian dari  lembaga  pemerintah  kota  Makassar  yang  berfokus  pada  pembangunan kesejahteraan sosial harusnya sangat berperan dalam pengentasan kemiskinan, antara lain melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan fakir miskin.
Pemberdayaan fakir miskin merupakan salah satu upaya strategis nasional dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial dan melindungi hak asasi  manusia  terutama  dalam  pemenuhan  kebutuhan  dasar  manusia.  Menangani kemiskinan bukan hanya dari dinas sosial saja, dari dinas kesehatan juga perlu untuk menangani  masalah  kesehatan  masyarakat,  dari  dinas  pendidikan  yang  bertanggung jawab bagi anak sekolah yang tidak mampu dengan memberikan bantuan, orang miskin jika  dilihat  dari  rumahnya  yang  bertanggung  jawab  yaitu  dinas  perumahan,  dan  dari BUMN  sendiri  ia  memberikan  bantuan  elpiji  gratis  bagi  masyarakat  yang  tidak mampu.”
Adapun  beberapa  tahap  yang  dilakukan  pemerintah  kota  Makassar  dalam menanggulangi kemiskinan dengan menerapkan beberapa program, antara lain menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat  miskin,  menyempurnakan  dan  memperluas  cakupan  program  pembangunan berbasis masyarakat, meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar,
membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.
Beberapa tahap telah disebutkan agar jumlah kemiskinan di kota Makassar dapat tertanggulangi  sedikit  demi  sedikit.  Tahap  pertama  dengan  menjaga  stabilitas  harga bahan kebutuhan pokok dapat dijalankan dalam suatu program yang bertujuan untuk menjamin  daya  beli  masyarakat  miskin  atau  keluarga  miskin  untuk  memenuhi kebutuhan pokok terutama beras, tahap kedua dengan mendorong pertumbuhaan pihak pada rakyat miskin ini ditujukan agar masyarakat miskin diberikan kesempatan untuk membangun  suatu  usaha  yang  lebih  luas  dengan  cara  bertahap,  tahap  ketiga menyempurnakan dan memperluas cakupannya dalam membangun masyarakat untuk meningkatkan  sinergi  dan  optimalisasi  di  kawasan  perkotaan  dalam  ruang  lingkup kemiskinan untuk memperkuat penyediaan dukungan dalam pengembangan berusaha bagi  penduduk  miskin,  kemudian  tahap  keempat  yaitu  akses  masyarakat  harus ditingkatkan pelayanan  dasarnya untuk  lebih fokus dalam meningkatkan  pendidikan, kesehatan,  dan  prasarana  dasarnya,  untuk  ditahap  akhir  kelima  membangun  dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial untuk masyarakat miskin tersebut dalam menghadapi guncangan sosial dan ekonomi.
Adapun beberapa upaya telah di laksanakan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan  kepada  masyarakat  miskin  yang  terjadi  di  kota  Makassar  yaitu  membiayai keluarga  bagi  yang  mempunyai  anak  sekolah  yang  tidak  memiliki  dana  untuk menempuh  pendidikan,  program  kesehatan  bagi  ibu  hamil/balita  yang  akan  dibiayai oleh  pemerintah  bagi  orang  yang  tidak  mampu,  membiayai  kehidupan  lansia  yang berusia diatas 70 tahun dengan memberikan bantuan kepadanya, memberikan bantuan untuk disabilitasi berat/cacat berat yang dimana semua komponen atau penyakit yang membuat orang itu tidak bisa berdaya apa-apa, contoh lumpuh seluruh badan. kelemahan  dan  kelebihan  program  KUBE.  KUBE  adalah  Kelompok  Usaha Bersama  yang  terdiri  dari  Kepala  Keluarga-Kepala  Keluarga  fakir  miskin  adapun kelebihan dan kelemahan pada program ini seperti :

## Kelebihan dari program kube
a) Pelatihan  ketrampilan  berusaha,  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  kemampuan praktis  berusaha  yang  disesuaikan  dengan  minat  dan  ketrampilan  PMKS  serta kondisi  wilayah,  termasuk  kemungkinan  pemasaran  dan  pengembangan  basil usahanya. Nilai tambah lain dari pelatihan adalah tumbuhnya rasa percaya diri dan harga  diri  PMKS  untuk  mengatasi  permasalahan  yang  dihadapi  dan  memperbaiki kondisi kehidupannya
b) Pemberian  bantuan  stimulan  sebagai  modal  kerja  atau  berusaha  yang  disesuaikan dengan  ketrampilan  PMKS  dan  kondisi  setempat.  Bantuan  ini  merupakan  hibah (bukan pinjaman atau kredit) akan tetapi diaharapkan bagi PMKS penerima bantuan untuk mengembangkan dan menggulirkan kepada warga masyarakat lain yang perlu dibantu
c) Pendampingan, mempunyai peran sangat penting bagi berhasil dan berkembangnya KUBE, mengingat sebagian besar PMKS merupakan kelompok yang paling miskin dan  penduduk  miskin.  Secara  fungsional  pendampingan  dilaksanakan  oleh  PSK yang dibantu oleh infrastruktur kesejahteraan sosial di daerah seperti Karang Taruna (KT),  Pekerja  Sosial  Masyarakat  (PSM),  Organisasi  Sosial  (ORSOS)  dan  Panita Pemimpin Usaha Kesejahteraan Sosial (WPUKS)

## Kelemahan program kube
Kube  sendiri  merupakan  program  yang  disediakan  pemerintah  kota  makasaar dalam  mengatasi  kemiskinan,  namun  pada  program  ini  masi  terdapat  beberapa kelemahan Hasil kajian dilapangan menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi
KUBE meliputi :
a) Kurangnya modal kerja
b) Tidak berfungsinya pengurus KUBE
c) Kurang kompaknya anggota KUBE,
d) Kurangnya dukungan dari Pemerintah,
e) Rendahnya Teknologi,
f) Kurang kekompakan anggota dalam penentuan harga
g) belum ada kemitraan.

## 3. Strategi Pemerintah Dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat
Perkembangan  global  yang  begitu  dahsyat  membawa  pengaruh  dalam  pranata sosial  dan  berimplikasi  pada  nila-nilai  yang  bergeser  karena  adanya  perubahan kebutuhan  manusia,  salah  satunya  yaitu  pertumbuhan  ekonomi  yang  yang menyebabkan  barang  atau  jasa  yang  diproduksi  dalam  masyarakat  meningkat. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang terhadap pembangunan ekonomi nasional,  dimana  Indonesia  menganut  perekonomian  terbuka  dan  menjalankan perekonomiannya dengan menciptakan interaksi dari pihak swasta maupun negara lain.
Pembangunan  dalam  bidang  ekonomi  pada  dasarnya  merupakan  tujuan  dari Pancasila yang merupakan dasar negara, dimana pemerintah dituntut untuk berlaku adil terhadap  tiap-tiap  warga  negara  dengan  cara  menstabilkan  atau  meningkatkan kehidupan masyrakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 33 ayat 4 dijelaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, perluasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Tujuan  dari  pembangunan  ekonomi  adalah  untuk  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat,  maka  dari  itu  pemerintah  mengacu  pada  peraturanperaturan  yang  telah dirumuskan  untuk  mengembangkan  industri  yang  menjadi  acuan  besar  pendapatan ekonomi  negara.  Salah  satu  sektor  pertumbuhan  ekonomi  yang  mampu  memberikan pendapatan  besar  bagi  negara  adalah  Usaha  Mikro,  Kecil,dan  Menengah  (UMKM), maka  dari  itu  strategi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  adalah  memberdayakan  dan meningkatkan pertumbuhan UMKM (Guntur et al., 2019).
Pemerintah telah memberikan wadah bagi masyarakat untuk membangun usaha yakni, penerapan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang dimaksudkan untuk meningkatkan  pembangunan  nasional  dalam  hal  perekonomian  yang  lebih  maju. Keberadaan UMKM di Indonesia diatur dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 yang dimana UndangUndang tersebut dimaksudkan untuk membuktikan bahwa krisis ekonomi  yang  terjadi  pada  1997-  1998  silam  telah  memperkuat  kedudukan  potensi pengembangan UMKM.
Dengan adanya dasar hukum yang mengatur tentang usaha mikro mendapatkan jaminan  kepastian  dan  keadilan  usaha  melalui  program  pemberdayaan  usaha  mikro, seperti  di  negara-negara lain usaha mikro yang biasa disebut sebagai  bisnis  keluarga memperoleh  perlindungan  hukum  dari  pemerintah  setempat  dan  diberi  kemudahan untuk memperoleh akses yang berkaitan dengan pengembangan usaha.
Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  RI  No. 18/Per/M.KUKM/IX/2015  tentang  Pedoman  Pendidikan  dan  Pelatihan  Bagi  Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah, menjelaskan bahwa dalam  rangka  pengembangan  koperasi  dan  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  perlu peningkatan  kualitas,  kapasitas  dan  kompetensi  sumber  daya  manusia  koperasi  dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah.
Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar memiliki banyak daya tarik dalam berbagai  sektor  ekonomi  yang  mampu  meningkatkan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah (UMKM) sehingga diperlukan strategi pemberdayaan UMKMyang mampu menumbuhkan  tingkat  persaingan  UMKM  di  Kota  Makassar  yang  mengacu  pada Peraturan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  No.  17  Tahun  2019  Tentang Pemberdayaan Koperasi dan UKM, peraturan daerah ini mengatur tentang pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah yang diharapkan mampu memberikan  terobosan  dalam  pemberdayaan  kepada  koperasi  dan  usaha  kecil  yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing.
Pemerintah Kota Makassar telah melakukan beberapa program berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan UMKM yang diadakan pada tahun 2019, yaitu:
a) bimtek pola pengelolaan limbah rumah tangga untuk UMK
b) bimtek teknik pengelolaan warung makan
c) fasilitasi pemasaran produk UMKM dengan pelaku bisnis
d) pengembangan pemberdayaan UMKM bagi pelaku usaha jasa Laundry
e) pemanfaatan informasi teknologi dalam peningkatan kualitas UKM
f) peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama UMKM
g) lomba lorong UKM
h) sentra Galeri produk unggulan koperasi dan UKM
i) penyelenggaraan promosi produk unggulan, dan
j) workshop peningkatan pengelolaan keuangan UMKM.
Usaha Mikro, Keci, dan Menengah merupakan sektor usaha yang terbukti telah memiliki  peran  yang  strategis  dalam  memberikan  kontribusi  untuk  mendorong perekonomian negara secara regional dan nasional. Sektor usaha juga menjadi unggul dalam  menyerap  tenaga  kerja  dengan  menggunakan  sumber  daya  lokal  sehingga  hal tersebut  menjadi  pilar  dalam  menopang  sendi-sendi  perkonomian  daerah.  Secara khusus,  Kota  Makassar  yang  merupakan  pusat  perekonomian  di  Sulawesi  Selatan memiliki  peluang  yang  sangat  banyak  dalam  memberdayakan  dan  mengembangkan UMKM sebagai salah satu langkah meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Makassar.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
Penanganan  kemiskinan  tidak  bisa  berdiri  sendiri,  kompleksnya  persoalan kemiskinan dimana masyarakat miskin buka saja kekurangan dari segi makanan,uang,rumah,merekajuga  miskin  dari  segi  wawasan,pergaulan,  miskin  dari  segi ilmu  dan  miskin  dari  segi  pemahaman,  sehingga  banyak  yang  berfikir  bahwa  menjadi orang  miskin  merupakan  pintu  gerbang  dari  banyaknya  sumbangan  dan  bantuan  bagi mereka,  sehingga  penanganan  kemiskinan  harus  melibatkan  berbagai  bidang  dan  dinas yang  terkait  dalam  satu  komando  kepemimpinan  yang  terintegratif,  juga  penangan kemiskinan haru juga melibatkan dunia pendidikan dan dunia usaha dan lain lain.

## V. DAFTAR PUSTAKA
Aath-Thawil.  Kemiskinan  dan  Keterbelakangan  di  Negara-Negara  Muslim  diterjemah Muhammad Bagi. ; cet .1. Bandung : Mizan, 1985 Ahmad, Abu. Ilmu Sosial Dasar .Jakarta:
Agussalim.  2009.  Mereduksi  Kemiskinan,  Sebuah  Proposal  Baru  untuk  Indonesia. Makassar:
Edwards III, George C. 1980.Implementing Public Policy.Washington DC: Congressional Quarterly Press. Jacques, Jean Rousseau. 1986. Kontrak Sosial, Terjemahan Sumarjo. Jakarta: Erlangga.
Efendi,  Tadjuddin  Noer.  Sumber  Daya  Manusia,  Peluang  Kerja  dan  Kemiskinan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 1993. Huda, Nurul. dkk. Ekonomi Pembangunan Islam. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
Komaruddin. 1994. Ensiklopedia Manajemen. Semarang: PT. Raja Grafindo Persada. Kybernology 2 (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: PT. Asdi Mahasatya. Meleong,Lexy  J.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Bandung  :  PT  Remaja  Rosdakarya,
1994.
Nala  Cipta  Litera.  Arief,  Hasrat,  dkk.  2014.  Pedoman  Penulisan  Proposal  dan  Skripsi. Makassar:  Universitas  Hasanuddin.  BPS  (Badan  Pusat  Statistik).  2014.  Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2014. Makassar: Badan Pusat Statistik.
Ndraha,  Talidziduhu.  2003,  Kybernology  1  (Ilmu  Pemerintahan  Baru).  Jakarta:  PT.  Asdi Mahasatya. Ndraha, Talidziduhu. 2003.
Rasyid,  Ryas.  1997. Makna Pemerintahan (tinjauan dari Segi  Etika dan  Kepemimpinan). Jakarta: PT. Yasrif Watampone.
Renika Cipta. 2003. Basri, Faisal. Perekonomian Indonesia. Jakarta : Erlangga. 2002. Setiadi,Elly  M.,  Usman  Kolip,  Pengantar  Sosiologi,  Jakarta  :  Prenamedia  Group,  2011.
Sudarwati,Nanik.  Kebijakan  Pengentasan  Kemiskinan  Mengurangi  Pengangguran Kemiskinan. Malang : Intimedia. 2009.
Subarsono.  2005.  Analisis  Kebijakan  Publik:  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi.  Yogjakarata: Pustaka  Pelajar.  Soekanto,  Soerjono.  2002.  Pemerintah:  Tugas  Pokok  dan  Fungsi. Jakarta: Bumi Aksara.
Sumar’in, Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif ekonomi Islam ,Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.
Suparlan,Parsudi. Kemiskinan di Perkotaan. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 1995. Suwarsono,Sri Edi. Sekitar Kemiskinan dan Keadilan. Jakarta: Cendikiawan Tentang Islam UI Press. 2007.