INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 3167-3178 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Perbandingan Kebijakan Perspektif Kesetaraan Gender  Indonesia dan Thailand Partisipasi Masyarakat Dalam Kesetaraan Gender Untuk Membuat Perspektif Kebijakan Pemerintahan di  Indonesia dan Thailand
Medina Yazidi 1 ✉ , Rachmat Ramdani 2 , Maulana Rifai 3
Program Studi Ilmu Pemerintahan,Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang
Email : 1910631180085@student.unsika.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Keberadaan  Masyarakat  menjadi  unsur  penting  bagi  suatu  Negara  yang  dikuasai  oleh  pemangku kebijakan. Oleh karena itu,peran dan fungsi serta keberadaan masyarakat menjadi tolak  ukur bagi pemangku  kekuasaan  untuk  membuat  atau  melaksanakan  kebijakan.  Partisipasi  Masyarakat  akan paham dan kebutuhan masyarakat dibatasi dengan tingkatan kesetaraan gender yang dinilai kurang merata,maksimal  di  dalam  kubu  pemerintahan  atau  diluar  pemerintahan.  Hal  itu  menjadi  titik perhatian  pemerintah  untuk  menangani  persoalan  yang  terjadi  di  masyarakat  dan  pemerintahan sendiri  sebagai  unsur  terpenting  dalam  suatu  Negara.    Sehingga  pemerintah  menilai  dan mempertimbangkan bahwa perlunya tindakan yang bersifat essensial sehingga menjadi elektabilitas pemerintah itu sendiri. Menjadikan studi banding Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Thailand mengenai perspektif kebijakan kesetaraan gender tentu berangkat dari problem atau masalah yang terjadi  di  Negara  asing-masing  yang  didasari  dengan  partisipasi  masyarakat  dan  keasadaran masyarakat tentnag kesetaraan gender yang lebih mendalam tidak hanya berbicara wanita dan pria saja  tetapi  berkaitan  lebih  pada  hal  itu  baik  segi  ekonomi,social,politik  dan  budaya.  Keterbukaan mindset  pemerintah  baik  di  Indonesia  atau  di  Thailand  tentu  menjadi  nilai  tambah bagi kebijakan kesetaraan  gender  terutama  menempatkan  atau  memposisikan  kebijakan  tersebut  sesuai  dengan paham masyarakat dan partisipasi masyarakat akan kesetaraan gender yang terus menerus mengalami perubahan  sehingga  keadilan  dan  kesetaraan  juga  kesejahteraan  dapat  dicapai  melalui  perspektif gender  ini.  Karena  gender  sendiri  menganut  pengertian    yaitu  konsep  yang  mengacu  pada pembedaan peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat social dan budaya masyarakat,dan  dapat  berubah.  Selain  itu,  gender  dapat  diartikan  sebagai  pandangan  masyarakat tentang  perbedaan  peran,  fungsi,  dan  tanggung  jawab  antarra  perempuan  dan  laki-laki  yang
merupakan  hasil  konstruksi  social  dan  budaya  dan  dapat  berubah  sesuai  dengan  perkembangan zaman dan mendapat dukungan dari masyarakat itu sendiri, waktu yang berbeda di setiap tempat dan waktu.  Oleh  karena  itu  pemerintah  baik  di  Indonesia  atau  Thailand  tidak  boleh  anti  terhadapa pemikiran budaya yang berkembang di masyarakat atas persepsi atau pandangan gender dijadikan hak masyarakat menghilang. Karena jika dikaitkan dengan teori Demokrasi bahwasanya Pemerintah itu berada di tangan Rakyat yang artinya Pemerintahan tersebut sebagai wadah dan penampungan aspirasi atas partisipasi terutama menyangkut kesetaraan gender baik di Indonesia atau di Thailand. Kata Kunci : Indonesia,Thailand, Gender, Kebijakan, Partisipasi, Pemerintahan

## Abstract
The existence of the community is an important element for a  country that is controlled by policy makers.  Therefore,  the  roles  and  functions  as  well  as  the  existence  of  the  community  become  a benchmark for power holders to make or implement policies. Community participation will understand and the needs of the community are limited by the level of gender equality which is considered less evenly distributed, maximum within the government or outside the government. This has become a point of concern for the government to deal with problems that occur in society and self-government as the most important element in a country. So that the government assesses and considers the need for essential actions so that it becomes the electability of the government itself. Making a comparative study  between  the  Government  of  Indonesia  and  the  Government  of  Thailand  regarding  the perspective of gender equality policies, of course, departs from problems or problems that occur in their respective foreign countries which are based on community participation and public awareness about gender equality which is deeper, not only talking about women and men but related more in terms of economic, social, political and cultural aspects. The open mindset of the government, either in Indonesia or in Thailand, is certainly an added value for gender equality policies, especially placing or  positioning  these  policies  in  accordance  with  community  understanding  and  community participation in gender equality which is constantly changing so that justice and equality as well as welfare can be achieved through this gender perspective. . Because gender itself adheres to the notion that is a concept that refers to the different roles and responsibilities of men and women that occur as a  result  of  social  and  cultural  society,  and  can  change.  In  addition,  gender  can  be  interpreted  as society's view of the different roles, functions, and responsibilities between women and men which are the result of social and cultural construction and can change according to the times and get support from  the  community  itself,  at  different  times  in  the  world.  every  place  and  time.  Therefore,  the government, whether in Indonesia or Thailand, should not be anti-cultural thinking that develops in the community on the perception or view that gender is made into the community's right to disappear. Because if it is related to the theory of democracy, that government is in the hands of the people, which means that the government is a forum and shelter for aspirations for participation, especially regarding gender equality, either in Indonesia or in Thailand.
Keywords : Indonesia,Thailand, Gender, Policy, Participation, Governance

## PENDAHULUAN
Ketidak  adilan  gender  telah  lama  menjadi  isu  nasional  yang  penanganannya memerlukan  kesadaran  dari  berbagai  pihak  mulai  dari  keluarga,  masyarakat,  hingga pemerintah. Begitupun sebaliknya kesetaraan gender yang berlebihan dikhawatirkan bisa mengancam keutuhan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauhmana persepsi  masyarakat  mengenai  kesetaraan  gender  di  dalam  keluarga.  Hal  ini  dibuktikan melalui  pemenuhan  hak  anak  yang  sama  dalam  bidang  pendidikan,  pembagian  tugas domestik  dalam  keluarga  secara  merata  oleh  anak  laki-laki  dan  perempuan,  kebebasan untuk  menentukan  pilihan  dan  mengeluarkan  pendapat,  serta  kebebasan  dalam pengambilan  keputusan  di  keluarga.  Singkatnya,  kesetaraan  gender  di  dalam  keluarga dinilai baik oleh masyarakat asalkan tidak berbenturan dengan sifat kodrati manusia dan nilai-nilai agama yang berlaku di masyarakat. Kesetaraan gender (gender equality) adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa lakilaki dan perempuan memiliki kebebasan untuk mengembangkan  kemampuan  personal  mereka  dan  membuat  pilihan-pilihan  tanpa pembatasan  oleh  seperangkat  stereotype,  prasangka,  dan  peran  gender  yang  kaku (Arkaniyati,  2012).    Kesetaraan  gender  di  Indonesia  mulai  diprogramkan  pada  saat ditetapkannya  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2000  tentang pengarusutamaan gender, artinya pemahaman terhadap kesetaraan gender di masyarakat mulai dibangun pada tahun 2000-an. Namun tidak semua masyarakat memahami makna dari kesetaraan gender sehingga pelaksanaan kesetaraan gender didalam keluarga dirasa masih  jauh  dari  harapan.  Oleh  karena  itu  diperlukan  suatu  kajian  mendalam  untuk mengeksplorasi sejauh mana persepsi masyarakat mengenai kesetaraan gender di dalam keluarga,lalu  masyarakat  hingga  Pemerintah  menyadari  kekurangan  yang  terjadi  di masyarakat  sehingga  Lembaga  Negara  menjadi  symbol  dan  wadah  untuk  mengatasi permasalahan  tersebut  dengan  mengandalkan  persepsi  dan  paham  masyarakat  akan kesetaraan gender baik di dalam negri dan diluar negri serupa permasalahan yang daingkut dan faktornya bermula dari diskriminasi terhadap gender baik perempuan dan laki-laik yang di  tempatkan  sesuai  dengan  porsinya  masig-masing.  Keterbatasan  Pemerintah  adalah mengetahui  hal  tersebut  dengan  kultur  masyarakat  yang  majemuk  baik  di  Indonesia maupun di Thailand. Oleh karena itu, fungsi dan peran masyarakat saat menawarkan konflik kesetraaan gender membuat pemerintahan kedua Negara tersebut memiliki gaya dan kultur kebijakan yang berbeda ketika menyelesaikan masalah keseteraan gender dengan sekreatif dan  outputnya  adalah  berdampak  bagi  masyarakat  secara  signifikan.    Tentu  yang melatarbelakangi gerakan kesetaraan gender dari kedua Negara ini berbeda. Berangkat dari Thailand yang gerakan kesetaraan gender pengaruh dari kondisi ekonomi social sehingga
menyebabkan sikap diskrimasi terhadap kaum perempuan. Begitu pula dengan Indonesia yang  sampai  saat  ini  masih  bisa  dirasakan  kehadiran  perempuan  di  Indonesia  menjadi semakin rentan kasusnya dan mengakibatkan kesetaraan gender yang berhak menduduki posisi jabatan menipis pada kaum perempuan. Posisi kedua Negara secara geografis berada di Asia Tenggaera dan memiliki pandangan yang berbeda atau perspektif kebijakan yang berbeda  dalam  menyelesaikan  paham  kesetaraan  gender  di  masyarakat.  Dan  lebih menariknya  lagi  paham  masyarakat  akan  kesetaraan  gender  baik  di  Indonesia  atau  di Thailand juga memiliki cara tersendiri dengan menghadirkan berbagai pergerakan dengan paham yang sama yaitu keadilan dan kesetaraan gender bagi masyarakat dan ditunjukkan kepada  pemangku  kekuasaan  atau  kebijakan  yaitu  pemerintahan  itu  sendiri.  Karena  itu muncullah  berbagai  kebijakan  yang  mendukung  paham  masyarakat  akan  kesetaraan gender dan hal ini masih menjadi kajian apakah kebijakan yang dilakukan kedua Negara baik Indonesia atau Thailand berdampak dan memiliki hasil yang di capai yaitu kesetaraan adan kesejahteraan bagi masyarakat serta di lini pemerintahan itu sendiri. Karena kembali lagi pada pernyataan unsur Negara adalah masyarakat. Dan masyarakat yang sejahtera serta didukung pemangku kebijakan pemerintahan.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian berlandasakan pada filsafat post positivesme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi  (gabungan),  analisis  data  bersifat  induktif  yaitu  berdasarkan  fakta-fakta  yang ditemukan di lapangan dan hasil penelitian kualitatif  lebih menekankan makna, makna yang dimaksud adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang nampak. (Sugiyono, 2014:9)
Metode  penelitian  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran  tentang  bagaimana  jalannya  program  menganalisa  bagaimana  partisipasi masyarakat dalam perspektif gender dan korelasi terhadap kebijakanp pemerintahan baik di Indonesia atau di Thailand sebagai nilai atau indicator kesejahteraan masyarakat yang menganut  system  budaya  demokratis  walauun  memang  kedunaya  memiliki  gaya pemerintahan yang berbeda ada yang presidensi dan ada yang parlementer. Teteapi, tidak menutuo  kemungkinan  paham  akan  kesetaraan  gender  menjadi  problem  atau  masalah yang  kompleks  serta  turun  temurun  yang  patutu  masyarakat  dan  pemerintah  tuntaskan
seiring perubahan zaman.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut Slameto (1995) persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau  informasi  ke  dalam  otak.  Menurut  Walgito  (2004)  persepsi  adalah  suatu  keadaan dimana individu mengamati dunia luarnya dengan menggunakan alat indranya atau proses yang  berwujud  diterimanya  stimulus  oleh  individu  melalui  reseptornya.  Hal  ini  sejalan dengan  pendapat  Rahmat  (2004)  yang  mengungkapkan  bahwa  persepsi  adalah  suatu pengalaman  tentang  objek  peristiwa  atau  hubungan  yang  diperoleh  dengan mengumpulkan informasi dan menafsirkan pesan.  UNESCO (2002a) menyebutkan bahwa gender merupakan konstruksi sosio-kultural yang menggarisbawahi hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, dimana perempuan secara sistematis memiliki kedudukan dibawah laki-laki.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Puspitawati  (2012)  yang  menyebutkan  bahwa gender merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan adat istiadat dari  kelompok  masyarakat  yang  dapat  berubah  menurut  waktu  serta  kondisi  setempat. Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  gender  merupakan  kondisi  sosial  dimana  adanya pembedaan peran dan tugas antara laki-laki dan perempuan.
Kesetaraan Gender memiliki arti suatu keadaan setara antara perempuan dan laki- laki dalam hak (hukum) dan kondisi (kualitas hidup) Dalam rangka menyikapi bahwa masih terdapat berbagai permasalahan dan kesenjangan dalam pencapaian pembangunan dalam masyarakat, diantaranya:
1.  masih terjadinya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumber daya;
2. masih tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan;
3.  masih rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, jabatan publik, dan bidang ekonomi;
4.  masih  banyaknya  hokum  dan  peraturan  perundangundangan  yang  bias  gender, diskriminasi terhadap perempuan dan belum peduli anak;
Di  sisi  lain  masih    belum  dipahaminya  konsep  dan  isu  gender,  baik  di  kalangan masyarakat luas maupun pada tataran pengambil keputusan, para penentu kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, antar tingkat pusat, antar tingkat daerah, atau antar tingkat pusat  dan  daerah  baik  di  Thailand  atau  di  Indonesia  sama-sama  memiliki  pergerakan masyarakat akan paham kesetaraan gender yang berbeda – beda. Ada beberapa hal yang
menurut paham masyarakat kesetaraan gender harus diluruskan dan menjadi permasalahan :
1. Kebebasan Untuk Menentukan Pilihan dan Mengeluarkan Pendapat Kebebasan  untuk  menentukan  pilihan  dan  mengeluarkan  pendapat  berawal  dari adanya  budaya  diskusi  dalam  keluarga.  Dari  hasil  wawancara  ditemukan  informasi bahwa  hampir  semua  responden  menjawab  hal  serupa  yaitu  mereka  memberikan kebebasan bagi anak-anaknya untuk mengeluarkan pendapat menentukan pilihan baik itu mengenai pilihan dalam mengambil jurusan, sekolah, ataupun dalam menentukan pasangan  hidup  anak-anaknya.    Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  menunjukkan bahwa pada dasarnya masyarakat sudah mengaplikasikan salah satu ciri dari pendidikan keluarga berbasis gender. Hal ini dibuktikan dengan adanya kebebasan berpendapat dan  menentukan  pilihan  dalam  keluarga.  Pengenalan  gender  dalam  keluarga  harus menjadi  salah  satu  prioritas  dalam  membangun  kesetaraan  gender  di  masyarakat diimabngi  dengan  nilai  agama  dan  sifat  kodrati  perempuan.  Pendidikan  keluarga keluarga berbasis gender dapat dianggap sebagai salah satu pendidikan yang efektif dan strategis untuk menanamkan dasar-dasar nilai kehidupan, khususnya nilai keadilan dan kesetaraan gender.
2.  Kebebasan Dalam Pengambilan Keputusan Kebebasan  dalam  pengambilan  keputusan  mendorong  terjalinnya  sikap  saling menghargai dan menghormati antar anggota keluarga. Hal ini juga dirasakan banyak manfaatnya oleh hampir semua responden. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa  semua  responden  mengungkapkan  bahwa  mereka  memberikan  kebebasan kepada anak dalam mengambil sebuah keputusan anak laki-laki dan perempuan, dan orang tua berperan sebagai pengarah keputusan yang dipilih oleh anak. Berdasarkan pemaparan di atas diperoleh informasi bahwa implementasi kesetaraan gender telah banyak  dilakukan  oleh  masyarakat  didalam  keluarganya.  Hal  ini  dibuktikan  dengan pemenuhan  hak  anak  yang  sama  dalam  bidang  pendidikan  baik,  pembagian  tugas domestik  dalam  keluarga  secara  merata,  kebebasan  untuk  menentukan  pilihan  dan mengeluarkan pendapat, kebebasan dalam pengambilan keputusan bagi anak laki-laki maupun perempuan. Sehingga secara tersirat kesetaraan gender telah diterima oleh masyarakat dan telah diterapkan di dalam keluarga.
3. Pemenuhan Hak yang sama dalam Bidang Pendidikan
Pemenuhan hak yang sama dalam bidang pendidikan sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Dari hasil wawancara ditemukan informasi bahwa semua responden menjawab hal serupa yaitu menyekolahkan semua anak mereka tanpa kecuali. Semua anak mereka dukung untuk berpendidikan. Berangkat dari persepsi masyarakat bahwa pendidikan merupakan investasi bagi  mereka dan  anak-anaknya sehingga tidak ada batasan gender untuk memenuhi hak anak dalam bidang pendidikan baik bagi anak laki  laki  maupun  anak  perempuan.    Keluarga  yang  berwawasan  gender  tidak  akan menjadikan gender sebagai penghalang ruang gerak pengembangan potensi seorang anak, bahkan keluarga tersebut akan selalu mendukung pengembangan potensi anak asalkan tidak berbenturan dengan norma yang ada di masyarakat. Fakta serupa terjadi negara  lainnya,  misalnya  di  Hongkong.  Pada  saat  ini  para  orang  tua  di  Hongkong memiliki kebanggaan tersendiri  apabila bisa menyekolahkan anak perempuannya ke luar  negeri  (Kajanus,  2015).  Jika  pada  masa  lampau  para  orang  tua  hanya memperbolehkan anak laki-laki saja yang bisa sekolah di luar negeri, akan tetapi saat ini  justru  anak  perempuanpun  didukung  untuk  melanjutkan  sekolah  hingga  keluar negeri. Hal ini sejalan  dengan  pendapat Anwar (2016) yang mengungkapkan bahwa pengasuhan sejak dini yang berwawasan gender perlu dilakukan oleh orang tua dalam keluarga sebagai solusi yang tepat untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah baik bagi laki-laki maupun perempuan.

## Perspektif Kebijakan Kesetaraan Gender Pemerintahan Indonesia
Keterlibatan perempuan dalam pemenuhan affirmative action telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 yang memuat kebijakan keterlibatan perempuan di ruang politik sebanyak 30%, sehingga perempuan memiliki peran politik dalam membuat kebijakan bagi masyarakat. Di tahun 2004 belum ada sanksi maupun teguran bagi partai politik yang belum memenuhi jumlah kuota perempuan sebanyak 30%. Namun tahun 2009, setiap  partai  politik  yang  belum  memenuhi  syarat  kuota  30%  harus  memberikan pengumuman melalui media agar tidak dicoret dalam bursa peserta pemilu. Masalah ini telah termaktub di dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 pasal 11. Dalam arti lain, terdapat 1 kandidat perempuan dari 3 (tiga)  kandidat yang  dicalonkan  oleh  masingmasing partai politik. Jika dillihat dari pergerakanya kesetaraan gender adalah pemenuhan hak yang harus sama baik terhadap laki-laki da perempuan yang dimana Indonesia memulai pergerakan tersebut  melalui  bidang  politik,demokrasi  dan  partisipasi  tuntutan  terhadap  perempuan.
Berikut merupakan hasil kajian data dimulai periode pertama gerakan politik Indonesia yang dinilai perempuan memiliki kesempatan kecil dam berpartisipasi.
PERIODE PEREMPUAN LAKI-LAKI 1955-1960 17 (6,3%) 272 (93,7%) 1956-1959 25 (5,1%) 488 (94,9%) 1971-1977 36 (7,8%) 460 (92,2%) 1977-1982 29 (6,3%) 460 (93,7%) 1982-1987 39 (8,5%) 460 (91,5%) 1987-1992 65 (13%) 500 (87%) 1992-1997 62 (12,5%) 500 (87,5%)
Sumber : http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/infosingkat /info% -11.pdf
Keterlibatan perempuan dalam pemenuhan affirmative action telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 yang memuat kebijakan keterlibatan perempuan di ruang politik sebanyak 30%, sehingga perempuan memiliki peran politik dalam membuat kebijakan bagi masyarakat. Di tahun 2004 belum ada sanksi maupun teguran bagi partai politik yang belum memenuhi jumlah kuota perempuan sebanyak 30%. Namun tahun 2009, setiap  partai  politik  yang  belum  memenuhi  syarat  kuota  30%  harus  memberikan pengumuman melalui media agar tidak dicoret dalam bursa peserta pemilu. Masalah ini telah termaktub di dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 pasal 11. Dalam arti lain, terdapat 1 kandidat perempuan dari 3 (tiga)  kandidat yang  dicalonkan  oleh  masingmasing partai politik.12    Dengan  demikian,  partisipasi  politik  perempuan  di  Indonesia  telah  diperkuat melalui  3  (tiga)  peraturan  yang  menguatkan  dengan  menempatkan  kuota  perempuan dalam ranah politik. Keterbatasan budaya dan agama seharusnya tidak menjadi kelemahan
bagi perempuan dalam meningkatkan kemampuan membentuk keputusan politik, sehingga bisa  merepresentasikan  kebutuhan  hak-hak  perempuan.  Perempuan  memiliki  sisi kepribadian yang menarik dengan gaya dan karakter kepemimpinan berbeda dengan laki- laki. Selain itu, proses pemberdayaan terhadap perempuan secara langsung maupun tidak belum mencapai tingkat maksimal sehingga masih banyak  perempuan  yang belum  bisa merumuskan  kepentingan-kepentingan  mereka  sendiri.  Isu-isu  sosial  yang  berkaitan dengan kebutuhan perempuan masih sering terabaikan, padahal perempuan masih terlibat dalam aktivitas sosial yang mewujudkan rasa social connectivity awareness yang tinggi. Oleh karena itu, dapat diagregasikan kepentingan tersebut ke ranah politik.

## Perspektif Kebijakan Kesetaraan Gender Pemerintahan Thailand
Keterangan  tahun  tersebut  adalah  rekapan  bagaimana  perkembangan  periode paham  keseteraan  gender  yang  diakui  masyarakat  di  Thailand  dan  membuahkan  hasil gerakan-geraka yang demikian. Lagi dari pada itu aktivis dari gerakan sejara tersebut mulai bermunculan yang dimana indikator kesetaraan gender benar-benar berasal dari paham masyarakat Thailand itu sendiri yang didukung juga oleh negara-negara lain serta aktivis pergerakan  tersebut  mampu  berdiri  dengan  dibuatya  organisasi-organisasi  yang mendukung hal tersebut sehingga membuat pemerintah Thailand memandang perspektif kebijakan akan kesetaraan gender di paham masyarakat perlu dikuatkan. Berikut pergerakan kesetaraan gender dan perspektif kebijakan di Thailand yang membuat organisasi sebagai wadah paham kesetaraan gender itu sendiri :
• Kemitraan  Perempuan  Internasional  untuk  Perdamaian  dan  Keadilan  (IWP)  adalah organisasi akar rumput feminis yang bertujuan untuk mendukung aktivisme di Thailand di antara kawasan Asia lainnya. Berfokus pada komunitas, spiritualitas, keberlanjutan, dan  dukungan  gerakan  lokal  yang  progresif.  IWP  berfungsi  sebagai  pusat  retret kelompok  perdamaian  masyarakat,  dengan  fasilitas  yang  meliputi  ruang  mediasi, perpustakaan,  dan  fasilitas  tamu.  Menurut  situs  web  IWP,  yayasan  organisasi  itu mencakup tiga prinsip inti: feminisme, aktivisme sosial, dan praktik spiritual.'
• Foundation for Women  (FFW) adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang berbasis di  Bangkok,  Thailand.  Pendirian  asli  diwujudkan  pada  tahun  1984  sebagai  Pusat Informasi Wanita memberikan nasihat kepada wanita Thailand bepergian ke luar negeri. Pada  tahun  1986  FFW  membuka  penampungan  perempuan  bagi  korban  kekerasan dalam  rumah  tangga  .  FFW  berfokus  pada  penyediaan  layanan  bagi  perempuan Thailand seperti tempat penampungan dan pendidikan hak asasi manusia . Pada tahun 1988 FFW memulai proyek Kamla, yang berpusat pada pendidikan masyarakat Bangkok
tentang  prostitusi anak dan  perdagangan manusia  . Pada tahun 1922 proyek Kamla mencapai kesadaran nasional ketika penelitian FFW dicetak dalam Rencana Aksi PBB Memerangi  Penjualan  Anak,  Pelacuran  Anak  dan  Pornografi  Anak  .  FFW  terus membantu perempuan dan anak-anak dalam pengembangan advokasi dan otonomi di komunitas mereka dengan membantu pelatihan sukarelawan melalui pekerjaan yang bias  komunitas  dan  menghubungkan  perempuan  dengan  otoritas  yang  tepat  untuk menyuarakan pendapat mereka sendiri untuk memfasilitasi pemecahan masalah dan perubahan  sosial.  FFW  memberikan  bantuan  bagi  individu  yang  menjadi  korban kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual dan domestik.

## SIMPULAN
Pada perbandingan perspektif kebijakan masyarakat akan paham kesetaraan gender baik pemerintah Indonesia atau pemerintah Thailand sama-sama memiliki persamaan yaitu tentang  partisipasi,keikutsertaan,sama  rata  dalam  proses  politik,ekonomi  dan pembangunan  dari  abad  ke-19  hingga  seterusnya.  Dengan  paham  tersebut  masyarakat memunculkan  berbagai  aktivis-aktivis  untuk  meghadirkan  organisasi-orgaisasi penentangan  atas  tuntutan  keadilan  bagi  masyarakat.  Di  Indonesia  hal  tersebut dilaterbelakangi oleh ideology dasar Negara sebagai pembaharuan semenjak abad ke – 19 yaitu  Keadilan  Sosial  Bagi  Seluruh  Rakyat  Indonesia.  Dibadningkan  dengan Thailand,kebijakan  yang  mutlak  penuntutan  penuh  bersandar  pada  hak  dan  putusan pemerintahan Thailand. Thailand merupakan Negara  berkembang di Asia Tenggara dan memulai pola piker Negara maju sehingga banyak didukung dari pemerintah eropa dan amerika untuk mewujudkan keadilan kesetaraan gender di Thailand sendiri. Kedua Negara baik Indonesia dan Thailand menyadari paham kesetaraan gender yang ada di masyarakat menimbulkan perspektif kebijakan yang dibuat dari kedua Negara tersebut. Di Indonesia telah dibuatnya Organisasi KPPA (Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak) sebagai bukti bahwansaya Indonesia memenuhi keinginan akan paham keseteraan gender pada rakyat dengan dasar ideology sila ke -5 serta didukung oleh kepenuhan kebijakn HAM yang artinya semua manusia tanpa memnadang gender baik itu laki-laki atau perempuan memiliki mata yang sama di depan hukum. Tak hanya membuat kebijakan lewat organisasi perlindungan tetapi juga dikuatkan dengan payung hukum dan politik terdapat di Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 pasal 11 yang berisikan bahwa wanita juga dapat berperan dalam partisipasi pencalona politik itu sendiri.   Bersamaan dengan itu di Thailand  juga dikuatkan dengan kebijakan dari pemerintah Thailand yang mengakui ada 18 gender di Thailand yang memiliki
arti kebebasan warga Negara pun diatur dan 18 gender perspektif kebijakan pemerintah Thailand telah dibuat guna mencerminkan kebebasandan keadilan bagi Negara Thailand.
Juga kesamaan yang ada di Indonesia dan Thailand Menggunakan Mill’s method, ada kesamaan (method of agreement) antara Indonesia dan Thailand, yaitu sebagai negara demokrasi di Asia Tenggara dengan perkembangan budaya politik yang dipengaruhi oleh feodalisme.  Disisi  lain  persamaan  tersebut  juga  menghasilkan  perbedaan  (method  of difference)  yang  menjadi  perbandingan  dan  analisa  bahwa  pada  perkembangannya persamaan mengalami perubahan seiring pengaruh berkembangnya budaya politik dalam perilaku  politik.  Ini  terlihat  bahwa  sistem  politik  Indonesia  cenderung  stabil  dan menghasilkan  budaya  politik  partisipan  termasuk  dengan  adanya  ketentuan  kuota perempuan di Parlemen sebesar 30 persen. Sedangkan di Thailand budaya politik masih cenderung  feodal  dengan  superioritasnya  belum  menetapkan  jumlah  kuota  perempuan dalam  parlemen.  Kuota  masih  bersifat  kesukarelaan  partai,  dalam  hal  ini  hanya  partai Demokrat  yang  telah  membuat  kuota  30  persen  bagi  partainya.  Dapat  dikatakan  ini merupakan  bentuk  melanggengkan  budaya  superior  atas  lakilaki  terhadap  perempuan meskipun  perempuan  Thailand  telah  mengalami  peningkatan  kualitas.    Sedangkan  di Indonesia, tantangan budaya dan agama masih menjadi jurang pembeda yang sangat besar bagi keterlibatan perempuan di ranah politik. Selain itu, kepemimpinan perempuan masih belum  lumrah  untuk  penerapan  di  Indonesia  sehingga  walaupun  serangkaian  konstitusi telah  mengatur  pembagian  kuota  perempuan  di  arena  politik  tetapi  implementasi menunjukan masih belum sepenuhnya partai Keterlibatan perempuan yang rendah tidak dapat  menghantarkan  perempuan  dalam  menyelesaikan  permasalahan  isu-isu  yang berkaitan dengan kebutuhan perempuan, sehingga edukasi dan pembimbingan politik bagi perempuan  sangat  dibutuhkan  agar  kaum  perempuan  berani  tampil  dalam  ranah kepemimpinan  yang  selama  ini  dikuasai  oleh  kaum  laki-laki..  Dengan  demikian,  kualitas demokrasi  dalam  indikator  gender  mengalami  laju  perubahan  walaupun  masih  dalam kategori rendah.

## DAFTAR PUSTAKA
Jurnal :
Liza Romanov , The Women of Thailand, Global Majority E - Journal , Vol 3, No. 1 (June 2012), pp.4460, p. 55
Jurnal  Sosial  Demokrasi    edisi  6  tahun  2,  Juni  Agustus  2009  diakses  melalui http://library.fes.de/pdffiles/bueros/indonesien/07003/jurna
l%20edisi%206%20kirim.pdf  akses pada tanggal 11 Februari 2016.
Susiana,  Sali,  “Penurunan  Keterwakilan  Perempuan  Dalam  Pemilu  2014”,  Info  Singkat Kesejahteraan  Sosial,  Vol.  VI/No.10/II/  P3DI/  Mei/2014,  hal.  10    dapat diaksesmelaluihttp://berkas.dpr.go.id/pengkajian/fi les/info_singkat/Info%20SingkatVI-10-II-P3DI-April-2014-11.pdf  jam akses 11 Februari 2016
Jur nal Cendekiawan Ilmiah PLS Vol 4 No 2 Desember 2019 p-ISSN 2541-7045
Internet :
UNECSO (2002a). Gender equality in basic education:  Education for all. Paris: UNESCO Puspitawati, H. 2012. Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia. PT IPB Press.
Bogor.
Prosiding Seminar :
Nurlian  &  Daulay.  (2008).  KESETARAAN  GENDER  DALAM  PEMBAGIAN  KERJA  PADA
KELUARGA PETANI LADANG (Studi Kasus Analisa Isu Gender pada Keluarga Petani Ladang di Desa Cot Rambong, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, NAD). Jurnal Harmoni Sosial, Januari 2008, Volume II, No. 2