ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya Volume 12, Nomor 1, Februari 2023: 39 - 51
10.33772/etnoreflika.v12i1.1548
ISSN: 2252-9144 (Cetak) ISSN: 2355-360X (Online)

## EKSISTENSI LEMBAGA ADAT WAPULAKA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH

## THE EXISTENCE OF WAPULAKA CUSTOMARY INSTITUTION IN LAND DISPUTE SETTLEMENT
Ayusni ¹ , Jabalnur ², Nur Intan ³, Heryanti ⁴
Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Jl. H.E.A. Mokodompit, Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia
1 Email koresponden: ayusnijufry10@gmail.com
Diterima: 3 Mei 2022; Direvisi: 6 Februari 2023; Disetujui: 8 Februari 2023
Copyright © 2023 The Author This is an open access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
How to cite (APA) :  Ayusni, Jabalnur, Intan, N., & Heryanti. (2023). Eksistensi lembaga adat wapulaka dalam  penyelesaian  sengketa  tanah. ETNOREFLIKA:  Jurnal  Sosial  dan  Budaya , 12 (1),  39–51. https://doi.org/10. 33772/etnoreflika.v12i1.1548

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  existence  and  the  role  of  Wapulaka Customary  Institution  in settling land disputes in Bahari Village, Sampolawa District, South Buton Regency. This  study is a normative empirical research with field research taking place in Bahari I, II and III villages also  known  as  Wapulaka  villages  through  observation  and  interview  methods.  The  results  of study  indicate  that  in  settling  community  land  disputes,  the  existence  of  Wapulaka  customary institutions  is  still  significant,  especially  in  assisting  the  village  government.  The  role  of functionaries  of  traditional  institutions  determines  a  successful  dispute  resolution  where  the Sara  Adati  Wapulaka  is  the  reference.  The  settlement  of  land  disputes  is  carried  out  by Wapulaka  customary  institutions  through  deliberations  where  Sara  Adati  Wapulaka  acts  as  a mediator so that the disputing parties can reach an agreement and peace.
Keywords: existence, role, traditional institutions, sara adati wonua

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Eksistensi dan peran Lembaga Adat Wapulaka dalam penyelesaian  sengketa  tanah  di  desa  Bahari  Kecamatan  Sampolawa  Kabupaten  Buton  Selatan. Tipe penelitian secara normative empiris dengan penelitian lapangan pada Desa Bahari I, II dan III  yang  juga  disebut  sebagai  kampung  Wapulaka  melalui  metode  observasi  dan  wawancara. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  penyelesaian  sengketa  tanah  masyarakat, keberadaan  lembaga  adat  Wapulaka  masih  signifikan  terutama  dalam  membantu  Pemerintah desa.  Peran  fungsionaris  lembaga  adat  sangat  menentukan  keberhasilan  suatu  penyelesaian sengketa  dimana  Sara  adati  Wapulaka  menjadi  acuan.    Penyelesaian  sengketa  tanah  oleh lembaga  adat  Wapulaka  dilakukan  melalui  upaya  musyawarah  dimana  Sara  Adati  Wapulaka
berperan  sebagai  pihak  penengah  agar  pihak-pihak  yang  bersengketa  dapat  mencapai kesepakatan dan berdamai.
Kata kunci : eksistensi, peran, lembaga adat, sara adati wonua

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  kesa- tuan yang memiliki beribu-ribu pulau yang dipisahkan  oleh  selat  dan  laut,  ini  meru- pakan  kondisi  lingkungan  geografis  yang menjadi  sumber  dasar  adanya  keaneka- ragaman suku, budaya, ras dan golongan di Indonesia  ( Cultural  Diversity ).  Setiap  pu- lau  memiliki  suku  dan  budaya  yang  ber- beda,  dengan  kepemilikan  wilayah  ter- sendiri.  Dengan  kemajemukan  tersebut tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  penggunaan akan  tanah  kewilayahan  sangat  banyak dibutuhkan (Sudjito, 1987:1).
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  18B ayat  (2)  UUD  1945,  bahwa  negara  meng- akui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan sesuai perkembangan masyarakat dan prin- sip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, yang  diatur  dalam  UU.  Hak  menguasai negara  tersebut,  pelaksanaanya  dapat  di- kuasakan kepada daerah-daerah swantantra dan  masyarakat-masyarakat  hukum  adat, diperlukan  dan  tidak  bertentangan  dengan kepentingan  nasional,  menurut  ketentuan- ketentuan peraturan pemerintah.
Dalam  ruang  lingkup  agraria,  tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan  bumi.  Tanah  yang  dimaksud disini  bukan  mengatur  tanah  dalam  segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu  aspeknya,  yaitu  tanah  dalam  penger- tian  yuridis  yang  disebut  hak.  Tanah  se- bagai  bagian  dari  bumi  disebutkan  dalam Pasal  4  ayat  (1)  UUPA  yaitu:  “Atas  dasar hak  menguasai  dari  negara  sebagai  yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam  hak  atas  permukaan  bumi, yang  disebut  tanah  yang  dapat  diberikan kepada  dan  dipunyai  oleh  orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan
orang-orang  serta  badan-badan  hukum”. Dengan  demikian,  jelaslah  tanah  dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan  hak  atas  tanah  adalah  hak  atas sebagian  tanah  permukaan  bumi,  yang berbatas  berdimensi  dua  dengan  ukuran panjang dan lebar (Santoso, 2012:9-10).
Pengakuan terhadap masyarakat adat jelas  diterangkan  dalam  Pasal  3  dan  5 UUPA, namun selalu ada pengecualian dan batasan  terhadap  pengakuan  dan  pene- rapannya.  Seperti  pada  Pasal  3  UUPA yang berbunyi: “Dengan mengingat keten- tuan-ketentuan  Pasal  1  dan  2  pelaksanaan hak  ulayat  dan  hak-hak  yang  serupa  itu dari  masyarakat-masyarakat  hukum  adat, sepanjang  menurut  kenyataannya  masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan  kepentingan  nasional  dan  negara, yang  berdasarkan  atas  persatuan  bangsa serta  tidak  boleh  bertentangan  dengan undang-undang  dan  peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”
Pengakuan  keberadaan  masyarakat hukum  adat  juga  tersirat  dalam  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia  Nomor:  IX/MPR/2001  tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sum- ber  Daya  Alam  terutama  dalam  Pasal  4 butir j, bahwa salah satu prinsip yang harus dilaksanakan dalam pembaruan agraria dan pengelolaan  sumber  daya  alam  yaitu mengakui,  menghormati,  dan  melindungi hak  masyarakat  hukum  adat  dan  ke- ragaman  budaya  bangsa  atas  sumber  daya agraria/sumber daya alam.
Hukum  adat  merupakan  sistem  hu- kum  yang  dikenal  dalam  tatanan  ling- kungan  sosial,  sehingga  dapat  dikatakan jika  sistem  sosial  merupakan  titik  tolak dalam membahas hukum adat di Indonesia. Menurut Soepomo, hukum adat adalah hu- kum  yang  tidak  tertulis  didalam  peraturan
legislatif  meliputi  peraturan  yang  hidup meskipun  tidak  ditetapkan  oleh  yang berwajib  tetapi  ditaati  dan  didukung  oleh rakyat  berdasarkan  atas  keyakinan  bah- wasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai  kekuatan  hokum  (Soepomo, 1967:6).
Secara  singkat,  proses  lahirnya hukum adat yaitu dari manusia, adanya ke- biasaan,  menjadi  adat  di  daerah  tersebut dan  berlaku  sebagai  hukum  adat.  Hukum adat  bersumber  pada  peraturan-peraturan hukum  tidak  tertulis  yang  tumbuh  ber- kembang  dan  dipertahankan  dengan  kesa- daran  hukum  masyarakatnya.  Hukum  adat itu  mempunyai  tipe  yang  bersifat  tra- disional dengan berpangkal kepada kehen- dak  nenek  moyang.  Peraturan-peraturan hukum adat juga dapat berubah tergantung dari pengaruh kejadian-kejadian dan keadaan  hidup  yang  silih  berganti.  Per- ubahannya  sering  tidak  diketahui,  bahkan kadang-kadang  tidak  disadari  masyarakat. Hal  itu  karena  terjadi  pada  situasi  sosial tertentu  di  dalam  kehidupan  sehari-hari. Dari sumber hukum yang tidak tertulis itu, hukum adat dapat memperlihatkan kesang- gupannya  untuk  menyesuaikan  diri  dan elastis  (R.  Abdoel  Djamali,  2016:74). Begitu  juga  dengan  hukum  adat  yang berlaku  di  Desa  Bahari  I,  Bahari  II  dan Bahari  III/kampung  Wapulaka  Kecamatan Sampolawa  Kabupaten  Buton  Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara.
Masyarakat kampung Wapulaka merupakan masyarakat hukum adat. Secara formal, pengertian masyarakat hukum adat menurut  UU  Nomor  32  Tahun  2009  ten- tang Perlindungan dan Pengelolaan Ligkungan Hidup, masyarakat hukum adat adalah  sekelompok  masyarakat  yang  sec- ara  turun  temurun  bermukim  di  wilayah geografis  tertentu  karena  adanya  ikatan pada  asal  usul  leluhur,  adanya  hubungan yang  kuat  dengan  lingkungan  hidup  atau sumber  daya  alam,  serta  adanya  sistem nilai  yang  menentukan  pranata  ekonomi,
politik,  sosial,  dan  hukum  (Jabalnur, 2020:91).
Keberadaan kampong Walaka sebagai masyarakat hukum adat termaktub dalam  Peraturan  Bupati  Buton  Selatan
Nomor  65  Tahun  2019  tentang  Perlin- dungan  dan  Pengelolaan  Sumber  Daya Laut Berbasis Kearifan Lokal dalam Wila- yah  Adat  Wapulaka  Kabupaten  Buton  Se- latan.  Pasal  I  angka  4  perbut  tersebut menyatakan  bahwa  masyarakat  adalah masyarakat  adat  yang  bermukim  dalam Wilayah Adat Wapulaka. Selanjutnya pada angka  5  bahwa  masyarakat  hukum  adat adalah  kelompok  masyarakat  pesisir  yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis  tertentu  karena  adanya  ikatan pada  asal-usul  leluhur,  adanya  hubungan yang kuat dengan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Kemudian pada Pasal 4 “Masyarakat  Adat  memiliki  karakteristik: a)  sekelompok  masyarakat  secara  turun temurun;  b)  bermukim  di  wilayah  geo- grafis  tertentu;  c)  adanya  ikatan  pada  asal usul  leluhur;  d)  adanya  hubungan  yang kuat  dengan  tanah,  wilayah,  sumber  daya alam;  e)  memiliki  pranata  pemerintahan adat;  dan  f)  adanya tatanan  hukum adat di wilayah adatnya”. Maka dari pasal tersebut di  atas  dapat  dikatakan  bahwa  Desa Bahari/Kampung  Wapulaka  merupakan masyarakat hukum adat.
Sehubungan  dengan  sengketa  tanah yang  terkait  dengan  hak-hak  dan  ke- pentingan  adat  atau  masyarakat  hukum adat, muncul varian penyelesaian sengketa tanah secara adat. Pendekatan penyelesaian sengketa  pertanahan  secara  adat  meru- pakan  salah  satu  wujud  pengakuan  dan penghormatan  negara  terhadap  kesatuan- kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta hak-hak tradisionalnya.
Di  Kabupaten  Buton  Selatan  khu- susnya  di  Desa  Bahari  I,  Bahari  II  dan Bahari  III/kampung  Wapulaka,  masih terdapat  tanah-tanah  perkebunan  dengan
status  tanah  hak  milik  yang  sering menimbulkan  sengketa  dan  cenderung meningkat  dari  tahun  ketahun.  Hal  ini berdasarkan  pada  pengamatan  peneliti dalam  melakukan  pra  penelitian,  bahwa pada  tahun-tahun  sebelumnya  terdapat beberapa kasus tentang pengklaiman batas- batas  tanah  perkebunan,  namun  dengan proses yang panjang masyarakat adat dapat menyelesaikan sengketa tanah tersebut.
Terkait dengan kasus tanah yang saat ini  terjadi  menurut  Tasman  selaku  Kepala Desa  Bahari  III  (wawancara  tanggal  4 Maret  2021),  bahwa  tanah  yang  diseng- ketakan  merupakan  tanah  perkebunan dengan  status  tanah  hak  milik  yang diperoleh  dan  dikelolah  secara  turun  te- murun berdasarkan garis keturunan masing-masing.  Tanah  perkebunan  ini terletak  sekitar  500  meter  dari  perkam- pungan masyarakat Desa Bahari/Kampung Wapulaka.  Di  area  perkebunan  tersebut dinamakan  “Taburia”  oleh  masyarakat setempat.  Di  area  ini,  tanah  yang  awalnya hanya  digunakan  berkebun  oleh  masya- rakat  Desa  Bahari/Kampung  Wapulaka, namun  seiring  dengan  pertumbuhan  pen- duduk  kemudian  di  area  tersebut  sekarang telah ada beberapa masyarakat yang mem- bangun rumah yang kemudian berdasarkan Peraturan  Adat  Desa  Bahari/Kampung  W- apulaka  tanah  perkebunan  tersebut  jika telah  dibangunkan  pondasi,  maka  harus mengurus  surat  keterangan  kepemilikan tanah yang ditandatangani oleh kepala desa dan  parabela  sebagai  pemimpin  dari  Sara Adati  Wapulaka/Lembaga  Adat  Wapulaka agar dapat dijadikan surat pengantar dalam pembuatan sertifikat tanah.
Penelitian  tentang  peran  lembaga adat  sebelumnya  telah  dilakukan  oleh Awaluddin,  Kahar  Lahae,  dan  Ratnawati dengan judul ” Peran Lembaga Adat Pato- wonua  dalam  Menyelesaikan  Sengketa Tanah  pada  Masyarakat  Tolaki-Mekong- ga”.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa meski sempat dihapuskan, nyatanya peradilan  adat  masih  tetap  eksis  hingga
kini  di  kalangan  suku  Tolaki-Mekongga. Peralihan  proses  penyelesaian  sengketa dari  mekanisnme  adat  ke  mekanisme  hu- kum positif dikalangan suku Tolaki pernah terjadi  khusnya  tentang  sengketa  tanah dimana pada saat Kabupaten Kolaka Utara baru  saja  dimekarkan  menjadi  sebuah kabupaten  baru  yang  kemudian  terjadi kekosongan  lembaga  adat  pada  tingkat kabupaten. Hal itu mengakibatkan struktur kelembagaan  adat  yang  berada  di  bawah- nya  menjadi  tidak  stabil  sehingga  ma- syarakat  menyelesaikan  permasalahannya melalui  mediasi  yang  dilakukan  oleh kepolisian  bahkan  hingga  ke  jalur  hukum. Namun  setelah  lembaga  adat  kembali dihidupkan,  masyarakat  lebih  memilih menyelesaikan  masalahnya  melalui  lem- baga adat (Awaluddin dkk, 2021).
Kemudian  penelitian  sebelumnya tentang lembaga adat Wapulaka telah dila- kukan  antara  lain  oleh  Sahyudin,  Karsadi, dan  La  Aso  yang  berjudul    ”Peran Lembaga  Adat  Wapulaka  Dalam  Penye- lenggaraan  Pemerintahan  Desa  Bahari Kecamatan  Sampolawa  Kabupaten  Buton Selatan”.  Hasil  penelitian  bahwa  Lembaga Adat  Wapulaka  memiliki  tiga  peran:  (1) sebagai lembaga pertimbangan desa dalam pengangkatan  dan  pemberhentian  perang- kat desa, (2) sebagai lembaga sosial kema- syarakatan  dalam  membantu  penyelengga- raan pembangunan desa secara partisipatif, misalnya  gotong  royong  dan  kerja  bakti, dan  (3)  sebagai  lembaga  peradilan  desa (hakim  desa)  yang  membantu  untuk  me- nyelesaikan  masalah-masalah  di  desa, seperti:  perkelahian,  perjudian,  pencurian, penjualan  miras,  pemboman  ikan,  dan perbuatan asusila.  Adapun  sanksi  yang  di- berikan  oleh  Lembaga  Adat  Wapulaka kepada  para  pembuat  masalah  tersebut adalah berupa: (1) sanksi materil, (2) sank- si moral, dan (3) sanksi taliku tondo. Yang menarik adalah bahwa peran lembaga adat Wapulaka  ini  masih  dipercayai  oleh masyarakat  untuk  menyelesaikan  perma- salahan  di  desa  sehingga  lembaga  adat  ini
dapat  membantu  pemerintah  Desa  Bahari dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Sahyudin dkk, 2019).
Penelitian  yang  dilakukan  peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebe- lumnya  yaitu  dari  segi  objek  lokus keberadaan  lembaga  adat,  peran  lembaga adat  Wapulaka  yang  fokus  pada  pe- nyelesaian  sengketa  tanah  dan  metode penelitian  yang  digunakan  dalam  meng- analisis  menjawab  permasalahan.  Dina- mika  dibidang  pertanahan  terutama  terkait sengketa  pertanahan  dengan  perkem- bangan  daerah,  menempatkan  lembaga adat memiliki eksistensi dan peran penting dalam penyelesaian sengketa tanah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  dengan  meng- gunakan  jenis  penelitian  normatif  empiris. Lokasi  penelitian  yaitu  di  Desa  Bahari Kecamatan  Sampolawa  Kabupaten  Buton Selatan  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  seba- gai  tempat  keberadaan  Lembaga  Adat Wapulaka.
Jenis  data  yang  digunakan  adalah data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh secara  langsung  dari  lokasi  penelitian  me- lalui  wawancara  langsung  dengan  respon- den  yang  berkompeten  sesuai  dengan masalah  yang  dianalisis. Kemudian  data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui berbagai  referensi  atau  bahan-bahan  pus- taka  maupun  dokumen-dokumen  lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan aspek penelitian.  Populasi  dalam  penelitian  ini adalah  Desa  Bahari  Kecamatan  Sampo- lawa  Kabupaten  Buton  Selatan  Provinsi Sulawesi Tenggara.  Adapun sampel dalam penelitian  ini  yang  kemudian  dijadikan responden  adalah  Parabela  selaku  ketua adat  di  Desa  Bahari/Kampung  Wapulaka, dua  (2)  orang  tokoh  masyarakat  Desa Bahari dan Kepala Desa Bahari III. Teknik pengumpulan data  melalui wawancara dan studi  dokumen/literature.  Selanjutnya  me- tode  analisis  data  secara kualitatif, yaitu
dari data yang diperoleh kemudian disusun secara  sistematis  kemudian  dianalisis secara  kualitatif  untuk  mencapai  kejelasan masalah yang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Lembaga Adat Wapulaka merupakan lembaga  adat  yang  terdapat  di  Desa  Ba- hari,  Kecamatan  Sampolawa,  Kabupaten Buton  Selatan,  Provinsi  Sulawesi  Teng- gara.  Secara  historis,  nama  Desa  Bahari sebelumnya  adalah  Kampung  Wapulaka yang  merupakan  kampung  tua  dan memiliki pemerintahan lokal sendiri bernama  Parabela.  Desa  Bahari/Kampung Wapulaka  terbentuk  pada  tahun  1925  M dengan  luas  wilayah  83,5  Ha  dan berpenduduk  6894  jiwa.  Saat  ini  Desa Bahari  telah  dimekarkan  menjadi  3  desa yaitu  Desa  Bahari  I,  Bahari  II  dan  Bahari III dengan mayoritas penduduknya bersuku Buton yang merupakan imigran dari Pulau Burangasi.  Penduduk  masyarakat  Wapu- laka  dalam  kesehariannya  menggunakan bahasa Cia-cia.
Secara  administratif  walaupun  Desa Bahari telah mekar menjadi tiga desa baru, namun  desa-desa  tersebut  masih  tetap memiliki  dan  menerapkan  aturan  yang sama  yakni  hukum  adat  Wapulaka.  Kon- disi  penduduknya  memiliki  keakraban yang kuat dan sifat kegotongroyongan ma- sih  tetap  dijaga.  Selain  itu  pula,  desa  ini memiliki  sopan  santun  yang  masih  dijun- jung tinggi. Aturan-aturan yang digunakan selain  hukum  pemerintahan  yaitu  terdapat hukum  adat  yang  masih  digunakan masyarakat  adat  Desa  Bahari  sampai  saat ini.  Hal  unik  dari  etnik  Wapulaka  ialah bahwa  etnik  Wapulaka  dikenal  oleh masyarakat  Buton  yang  tegas  aturan adatnya.
Bagan  Lembaga  Adat  Wapulaka yaitu:
Sumber:  Keterangan  dari  La  Tajo  selaku  Kepala Lembaga Adat Wapulaka.
Peran  serta  Fungsi  Lembaga  Adat Wapulaka yaitu:

## Parabela
Parabela sebagai  pemimpin  adat/ ketua adat merupakan orang yang dituakan dalam memimpin masyarakat  Desa  Bahari yang  sangat  berperan  penting  dalam pengaturan  tata  kehidupan.  Masyarakat Desa  Bahari  mematuhi parabela yang menganjurkan  bahwa  pengaturan  dalam tata  kehidupan  masyarakat,  harus  berda- sarkan ketentuan adat  artinya adatlah yang mengikat  dalam  aturan  kehidupan  ma- syarakat  Desa  Bahari. Parabela bertugas memelihara  hidup  rukun  di  dalam  ma- syarakat  Desa  Bahari,  menjaga  supaya aturan-aturan  yang  dibuat  oleh  lembaga adat  dapat  berjalan  dengan  selayaknya (Sahyuddin  dkk,  2019).  Dalam  setiap penyelesaian  sengketa  tanah  maupun  pe- langgaran-pelanggaran yang dilakukan oleh  masyarakat  adat  Desa  Bahari, parabela berperan  sebagaimana  halnya ketua  pengadilan  yakni  sebagai  pimpinan yang  bertanggung  jawab  atas  terseleng- garanya  sidang  dalam  penyelesaian  perti- kaian  atau  sengketa  tersebut,  yang  mela- kukan  pengawasan  terhadap  pelaku  pe- langgaran,  pemohon  maupun  termohon dalam sengketa tanah serta para saksi.

## Moji
Moji yaitu  para  pemuka agama  yang berperan  penting  dalam  memberikan ka- hadari dalam  bahasa  adat  Wapulaka  atau nasehat kepada para pihak yang berperkara
atau  kepada  para  pihak  yang  melakukan pelanggaran-pelanggaran  terhadap  aturan yang  dibuat  oleh  sara  adati  atau  lembaga adat maupun peraturan desa itu sendiri.

## Wacci
Wacci berperan  untuk  bertanggung jawab  dibidang  pertanahan  dan  pertanian. Dimana lembaga ini yang menerima aduan masyarakat  yang  meminta  keadilan,  baik pelanggaran-pelanggaran maupun sengketa yang terjadi pada masyarakat Desa Bahari. Wacci sangat  berperan  penting  dalam menyelesaikan  konflik  tanah  dalam  me- wujudkan  keamanan  dan  ketertiban  ma- syarakat,  dimana  pihak-pihak  yang  ber- sengketa  akan  dipanggil  lembaga  ini mengadakan sidang untuk mendengar atau melihat  aduan  atas  pelanggaran  norma- norma di wilayah adat Desa Bahari. Wacci juga berperan sebagai wakil dari parabela .

## Kawangka
Kawangka berperan  sebagai  hakim adat.  Hakim  adat  berfungsi  atau  bertugas untuk  menjatuhkan  sanksi/denda  kepada pihak  yang  melakukan  pelanggaran  atau kepada  para  pihak  yang  bersengketa setelah  melihat  bukti-bukti  dan  fakta  yang sah  dan  meyakinkan  sesuai  dengan  jenis pelanggaranya. Sebelum menjatuhkan sanksi/denda,  hakim  adat  meminta  ma- sukan  dan  saran  dari  pemuka  agama ( moji ). Penjatuhan sanksi atas pelanggaran hukum  adat  maupun  penjatuhan  denda terhadap  suatu  sengketa,  umumnya  tidak dilakukan  secara  semena-mena  tetapi didasarkan  atas  tingkat  kesalahan  dari  pe- langgaran.  Adapun  dalam  sengketa  tanah, kawangka atau  hakim  adat  akan  memu- tuskan  perkara  tersebut  setelah  melihat bukti-bukti  atau  saksi-saksi  yang  meya- kinkan dan setelah melakukan musyawarah dengan  cara  mediasi  menurut  hukum  adat Wapulaka.  Mediasi  untuk  menyelesaikan sengketa  dilakukan  oleh  lembaga  adat Wapulaka  melalui  tokoh  adat  yang  duduk sebagai  fungsionaris  lembaga  adat  yang berfungsi  sebagai  mediator  (wawancara
Parabela Moji Wacci Kawangka

## dengan  La  Tajo  selaku  Ketua  Lembaga
Adat Wapulaka, tanggal 8 April 2021).
Eksistensi  Lembaga  Adat  Wapulaka dalam  Penyelesaian  Sengketa  Tanah yang Terjadi di Desa Bahari
Setiap  wilayah  perkampungan  di Indonesia  dalam  kehidupan  bermasyarakat tentu  memiliki  keragaman  hukum  adat masing-masing  yang  berlaku.  Hukum  adat menjadi  tolak  ukur  bagi  masyarakat  ter- sebut  dalam  menyelesaikan  persoalan- persoalan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat  hukum  adat,  baik  itu  berupa penyelesaian sengketa secara adat maupun penerapan sanksi-sanksi adat. Pada Kampung  Wapulaka  baik  itu  Desa  Bahari I,  Bahari  II  dan  Bahari  III,  hukum  adat menjadi  payung  hukum  dalam  penye- lesaian sengketa maupun penegakan sanksi-sanksi adat yang berlaku.
Penyelesaian sengketa maupun pene- gakan  sanksi  hukum  adat  yang  berlaku  di wilayah masyarakat adat Wapulaka hampir meliputi  segala  aspek  kehidupan,  mulai dari  penyelesaian  sengketa  tanah,  per- soalan  perjudian,  perbuatan  asusila,  peng- ambilan  pasir  dan  penebangan  pohon, minuman  keras,  membuang  sampah  di pesisir  pantai,  pengontrolan  jam  belajar masyarakat, penggunaan kendaraan bermo- tor,  berbicara  dan  berprilaku  tidak  sopan dan lain-lain.
Terkait  penyelesaian  sengketa  tanah, hukum  adat  sebagai  suatu  sistem  hukum memiliki  pola  sendiri  dalam  menyelesai- kan  sengketa.  Hukum  adat  memiliki  ka- rakter  yang  khas  dan  unik  bila  diban- dingkan  dengan  sistem  hukum  lainnya. Hukum  adat  lahir  dan  tumbuh  dari  ma- syarakat,  sehingga  keberadaannya  ber- senyawa  dan  tidak  dapat  dipisahkan  dari masyarakat.  Hukum  adat  memiliki  rele- vansi kuat dengan karakter, nilai, dan dina- mika yang berkembang dalam hukum adat. Dengan  demikian,  hukum  adat  merupakan
wujud yuridis  fenomenologis dari  masy- arakat hukum adat (Djafar, 2014:44). 1
Penyelesaian  sengketa  secara  infor- mal  dalam  komunitas  masyarakat  hukum adat  Wapulaka  lebih  diutamakan  melalui jalur musyawarah dengan cara mediasi me- nurut  hukum  adat  Wapulaka.  Mediasi untuk  menyelesaikan  sengketa  dilakukan oleh lembaga adat melalui tokoh adat yang duduk  sebagai  fungsionaris  lembaga  adat, dengan demikian para fungsionaris lemba- ga adat berfungsi sebagai mediator. Dalam tradisi  penyelesaian  sengketa  menurut  sis- tem  hukum  adat  Desa  Bahari,  peran  fung- sionaris  lembaga  adat  yaitu  untuk  men- damaikan kedua belah pihak yang bersengketa.  Masyarakat adat  Desa  Bahari yakin  jika  segala  masalah  atau  per-seng- ketaan  yang  diselesaikan  secara  adat  yang dilakukan  di  hadapan  sara  adati  Wapu- laka/lembaga  adat  Wapulaka  yakni Para- bela,  Moji,  Wacci dan Kawangka sebagai pihak mediator, maka hasil dari musyawarah  adat  akan  ditaati  oleh  kedua belah pihak yang bersengketa.
Mediasi  berasal  dari  kata  “ media- tion ”  atau  penengahan,  yaitu  penyelesaian sengketa  yang  melibatkan  pihak  ketiga sebagai  penengah  atau  penyelesaian  seng- keta  secara  menengahi.  Sedangkan  secara etomologi,  istilah  mediasi  berasal  dari bahasa latin, “ mediare ” yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang  ditampilkan  pihak  ketiga  sebagai mediator  harus  berada  pada  posisi  netral dan  tidak  memihak  dalam  menyelesaikan sengketa.  Mediator  harus  mampu  menjaga kepentingan  para  pihak  yang  bersengketa secara  adil  dan  sama,  sehingga  menum- buhkan kepercayaan ( trust ) dari para pihak yang  bersengketa  (Abbas,  2011:1-2). Mediasi adalah salah satu alternatif penye- lesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan  jasa  seorang  mediator  atau penengah.  Pengaturan  penyelesaian  seng- keta melalui mediasi diatur dalam Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang
1 La Sahu Djafar I, Op.Cit ., h.44.
Arbitrasi  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa,  Peraturan  Mahkamah  Agung (PerMA) Nomor 2 Tahun 2003 dan PerMA Nomor  1  Tahun  2008  untuk  mediasi yudisial  di  pengadilan.  Pada  lingkup hukum  adat,  mediasi  menurut  hukum  adat diatur  dalam  hukum  adat  daerah  masing- masing  dan  ada  juga  diatur  dalam  per- aturan  daerahnya.  Pendekatan  yang  digu- nakan  dalam  penyelesaian  sengketa  mela- lui  mediasi  adalah  mencari  kesepakatan bersama untuk mendapatkan keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa.
Mediasi merupakan salah satu upaya yang  dipilih  oleh  masyarakat  adat  Wapu- laka dalam penyelesaian masalah sengketa tanah,  karena  melalui  mediasi  ini  kepu- tusan  yang  diambil  merupakan  keputusan berdasarkan  kesepakatan  bersama  dan tidak  akan  merugikan  kedua  belah  pihak. Proses  mediasi  ini  dipimpin  oleh  seorang mediator (Sara Adati Wapulaka).
Penyelesaian  sengketa  tanah  dalam masyarakat  hukum  adat  di  Desa  Ba- hari/kampung  Wapulaka  berdasarkan  pada pandangan  hidup  yang  dianut  oleh masya- rakat  itu  sendiri.  Masyarakat  adat  Wapu- laka  memiliki  sifat  demokratis  yang  mana kepentingan  bersama  lebih  diutamakan, tanpa mengabaikan atau merugikan kepen- tingan perorangan (Djafar, 2014:45) . Dalam  kehidupan  masyarakat  adat Wapulaka,  sering  terjadi  persoalan-per- soalan  seperti  masalah  sengketa  batas  ta- nah  perkebunan  dan  pembukaan  lahan antar  sesama  masyarakat  sendiri,  hal  ini disebabkan karena masyarakat adat Wapu- laka  merupakan  masyarakat  agraris,  yaitu masyarakat  yang  mempunyai  keterkaitan dengan masalah pertanahan ataupun perta- nian.  Persoalan-persoalan  tersebut  terjadi karena  kesalahpahaman  dalam  mengklaim batas  tanah  ataupun  perkebunan,  begitu juga  dengan  sengketa  tanah  perkebunan yang  saat  ini  terjadi  di  Desa  Ba- hari/kampung Wapulaka.
Masyarakat  adat  Wapulaka  jika  ter- jadi  sengketa-sengketa  seperti  tersebut  di
atas,  masyarakat  lebih  memilih  menyele- saikan  masalahnya  melalui  lembaga  adat Wapulaka.  Bentuk penyelesaian seperti ini disebut  penyelesaian  secara  non  litigasi. Menurut  Usman  (2003:10),  prosedur  for- mal  dan  tahapan  prosedur  sebagaimana diatur dalam hukum acara (hukum positif), tenyata  menimbulkan  ketidakpuasan  para pencari  keadilan.  Pemeriksaan  perkara  di lembaga  peradilan  ternyata  memerlukan biaya yang tinggi serta membutuhkan wak- tu relatif lama. Selain itu, pemeriksaan per- kara  melalui  jalur  litigasi  mengakibatkan adanya  pemenang  dan  yang  kalah,  tidak ada  tawaran  solusi win-win  solution .  Ke- tidakpercayaan  para  pencari  keadilan  ter- hadap  jalur  litigasi  kemudian  diperparah dengan  maraknya  praktik  mafia  peradilan di  Indonesia.  Beranjak  dari  realitas  terse- but,  para  pencari  keadilan  mulai  berfikir untuk  menggunakan  alternatif  penyele- saian  sengketa  di  luar  jalur  litigasi  ( alter- native dispute resolution ).
Menurut  La  Tasman  selaku  Kepala Desa  Bahari  III  (wawancara  tanggal  12 November  2021),  bahwa  masyarakat  adat Wapulaka  sebagian  besar  jika  terlibat dalam  sengketa  tanah  jalur  penyelesaian yang  mereka  tempuh  adalah  melalui  mu- syawarah.  Pihak  yang  bersengketa  lebih memilih  jalur  musyawarah,  yang  dise- lesaikan  melelui sara  adati  Wapulaka. Masyarakat  adat  Wapulaka  masih  meng- utamakan pendekatan hukum adat dan sifat kekeluargaannya  yang  masih  kental  se- hingga  dipandang  cukup  baik  dan  dapat memberikan  kepuasan  bagi  kedua  belah pihak  yang  bersengketa.  Keterlibatan sara adati  Wapulaka atau  lembaga  adat  Wapu- laka  melalui  peran  tokoh-tokoh  adat  Wa- pulaka  dalam  penyelesaian  sengketa terse- but,  adalah  sebagai  penengah  atau  me- diator  yang  dapat  memberikan  solusi  ter- baik  dalam  menyelesaikan  sengketa  batas tanah tersebut.
Hal  ini  selaras  dengan  pendapat Tajuddin Banara selaku tokoh masyarakat, (wawancara  tanggal  15  November  2021)
bahwa terdapat beberapa kasus tanah yang pernah  diselesaikan  melalui  jalur  musya- warah,  umumnya  pendekatan  yang  dila- kukan untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut  adalah  dengan  cara  musyawarah. Tokoh  adat  terlebih  dahulu  akan  me- manggil pihak-pihak yang dianggap terkait dengan  sengketa  pertanahan  tersebut seperti  kedua  belah  pihak  yang  berseng- keta dan para saksi-saksi yang mengetahui betul  letak  tanah  serta  batas-batas  tanah yang dipersengketakan. Adapun isi musya- warah yang diperbincangkan adalah meng- enai  kesepakatan  serta  jalan  yang  terbaik yang  dapat  dilakukan  oleh  kedua  belah pihak yang dapat diterima diantara mereka. Oleh  karena  itu  dalam  menyelesaikan sengketa  tersebut, sara  adati  Wapulaka melalui  fungsionaris  lembaga  adat berpe- ran  sebagai  penengah  atau  perantara  yang bertugas memberikan nasihat-nasihat kepa- da kedua belah pihak yang bersengketa.
Tahapan  Penyelesaian  Sengketa  Tanah oleh Lembaga Adat Wapulaka
Penyelesaian  sengketa  masyarakat yang diselesaikan secara adat oleh lembaga adat  Wapulako  dilakukan  di  rumah  adat yang  disebut  Baruga.  Menurut  La  Tajo selaku  ketua  adat  di  Kampung  Wapu- laka/Desa  Bahari  (wawancara  tanggal  8 April  2021),  bahwa  dalam  penyelesaian sengketa  tanah  masyarakat  adat  Wapulaka memiliki  rumah  adat  yang  disebut  Baruga yang  menjadi  wadah  atau  tempat  dalam penyelesaian masalah tersebut. Baruga me- rupakan rumah adat masyarakat Wapulaka yang  bentuknya  sejenis  rumah  panggung. Rumah  adat  Baruga  merupakan  suatu amanat  dari  leluhur  masyarakat  Wapulaka bahwa  masalah  dalam  kehidupan  masya- rakatnya  mutlak  diselesaikan  di  Baruga sebagai  satu-satunya  tempat  pengadilan bagi  siapa  saja  yang  melanggar  aturan adat.  Baruga  adalah  tempat  yang  paling tepat  untuk  membicarakan  persoalan  ma- syarakat  dan  keadatan  karena  Baruga  bu- kan  milik  sekelompok  orang  saja,  me- lainkan milik  bersama  sehingga  keputusan
yang diambil oleh lembaga adat  di Baruga adalah keputusan yang dianggap benar dan mutlak.
Penyelesaian  sengketa  tanah  dila- kukan  melalui  beberapa  tahapan  berdasar- kan  Sara  Adati  Wapulaka  sebagai  me- diator, dapat dilihat sebagai berikut: 1. Adanya pengaduan dari pihak yang ber- sengketa.  Proses  ini  merupakan  tahap awal  timbulnya  sengketa  tanah  dengan adanya pengaduan dari salah satu pihak yang  merasa  dirugikan  (pihak  peng- gugat),  dimana  penggugat  melaporkan kepada parabela (ketua adat) atau wacci
(wakil  dari parabela )  tentang  sengketa tanah tersebut.
2. Memanggil  kedua  belah  pihak  yang bersengketa  dan  menanyakan  langsung tentang  masalah  tanah  yang  diseng- ketakan.
3. Memanggil  pihak-pihak  yang  dianggap terkait  dengan  sengketa  tanah  tersebut, yaitu saksi-saksi lainnya yang mengeta- hui  betul  letak  tanah  serta  batas-batas tanah  yang  disengketakan  dengan  men- dapatkan  keterangan  dari  saksi-saksi yang  mengetahui  persis  batas  tanah yang disengketakan.
4. Mengadakan pertemuan adat atau poro- rompua untuk menentukan waktu musyawarah dilakukan.
Pertemuan  adat ( pororompua ) merupakan  salah  satu  upaya  bersama dengan  sikap  rendah  hati  untuk  meme- cahkan  persoalan  atau  mencari  jalan keluar,  guna  mengambil  kesepakatan bersama  dalam  pemecahan  suatu  masa- lah. Berkaitan dengan sengketa tanah di masyarakat  adat  Wapulaka,  setelah mendapatkan keterangan dari saksi-sak- si  yang  mengetahui  persis  tanah  yang disengketakan,  maka  yang  dilakukan oleh  Sara  Adati  Wapulaka  bersama dengan pihak-pihak terkait yakni meng- adakan pororompua adat  guna  me- nindaklanjuti  kasus  sengketa  tanah tersebut.
Pembahasan  dalam pororompou adat  ini  tidak  berlangsung  lama,  hal  ini karena  substansi  yang  dibahas  dalam pororompua adat  yakni  tindak  lanjut dari  sengketa  tanah  antara  penggugat dan  tergugat  dimana  Sara  Adati  Wapu- laka  bersama  para  pihak  yang  berseng- keta,  akan  menentukan  dan  menyetujui kapan  waktu  musyawarah  adat  dapat dimulai.  Penentuan  kapan  waktu  mu- syawarah  adat  dimulai  atau  dalam istilah  adatnya  disebut hende  sara merupakan  bagian  dari  musyawarah adat  yang  dilakukan  oleh  sara  adati Wapulaka  bersama  dengan  pihak-pihak terkait  termaksud  kedua  belah  pihak yang bersengeketa.
Dalam  menentukan  kapan  waktu musyawarah  ini  pula,  tokoh-tokoh  adat dan  masyarakat  setempat  masih  mem- percayai  hal-hal  yang  bersifat  mistis secara  turun-temurun  seperti  berkaitan ramalan  terhadap  hari  baik  dalam  me- laksanakan  musyawarah.  Selain  itu, waktu yang ditentukan pula tidak boleh mengganggu  aktivitas  masing-masing baik parabela selaku  pemimpin  persi- dangan, kawangka selaku  hakim  adat, moji selaku  tokoh  agama, wacci selaku wakil parabela, pemohon dan termohon serta  para  saksi-saksi  terkait,  sehingga tiba hari musyawarah adat, semua dapat menghadiri.
5. Melaksanakan musyawarah/proses musyawarah.
Dalam  pelaksanaan  musyawa-
rah  adat  Wapulaka  dimana  La  Tajo ( parabela /ketua  adat),  La  Bahiri ( wacci /wakil parabela )  La  Ima  ( ka- wangka /hakim  adat)  dan  La  Daena ( moji /tokoh  agama)  berperan  sebagai pihak  penengah/mediator.  Langkah awal  dalam  musyawarah  ini,  tokoh adat  akan  langsung  menanyakan kembali  kepada  tergugat  perihal kebenaran  kepemilikan  tanah  yang diperoleh secara turun temurun.
Selain  itu,  dalam  musyawarah  adat ini  keterangan  dari  beberapa  pihak yang  berperan  sebagai  saksi  yang mengetahui  tentang  batas  tanah  ter- sebut  juga  dapat  menjadi  pertim- bangan  dalam  penyelesaian  sengketa tanah  tersebut.  Dalam  tahap  ini,  cara terakhir  yang  dilakukan  oleh  pihak yang  bersengketa  untuk  membuat kesepakatan  dalam  membicarakan solusi  terbaik  diantara  keduanya dengan melibatkan pihak-pihak terse- but  di  atas  yang  berperan  sebagai penengah/mediator  dalam  hal  mem- berikan  solusi  yang  terbaik  bagi kedua  belah  pihak  agar  dikemudian hari  tidak  terjadi  permusuhan  atau konflik yang berkepanjangan.
Dalam  mengadakan  musyawarah empat  pihak  tersebut  di  atas  yakni parabela, wacci, kawangka dan moji ha- rus  berada  di  tempat  atau  hadir  dalam musyawarah  adat  karena  jika  salah  satu dari  empat  pihak  tidak  menghadiri  mu- syawarah adat dalam penyelesaian seng- keta  tanah  tersebut,  maka  musyawarah adat  tidak  dapat  dilakukan.  Begitu  juga dengan  pihak-pihak  yang  bersengketa serta  para  saksi  dari  pihak-pihak  terse- but.  Dengan  demikian  bahwa  penye- lesaian  sengketa  batas  tanah  tersebut dapat  ditempuh  dengan  jalur  musya- warah  atau  dengan  mediator  Sara  Adati Wapulaka  yang  diselesaikan  di  rumah adat  Baruga  yakni  rumah  adat  Wapu- laka.
Dalam  penyelesaian  sengketa  ta- nah tersebut, solusi yang ditawarkan dari Sara  Adati  Wapulaka  selaku  pihak penengah atau mediator yaitu:
1. Jika  pihak  tergugat  terbukti  bahwa batas  tanah  yang  disengketakan  ter- sebut  masih  merupakan  batas  tanah milik penggugat, maka pihak tergugat harus  membayar  denda  kepada  pihak penggugat  sesuai  dengan  luas  tanah yang telah dipondasi, atau
2. Jika  pihak  tergugat  terbukti  bahwa batas tanah tersebut masih merupakan milik  pihak  penggugat,  maka  pihak tergugat  harus  membongkar  pondasi yang telah melewati batas tanah pihak penggugat.
Solusi  yang  ditawarkan  oleh  pihak penengah  yakni  Sara  Adati  Wapulaka kemudian akan dikembalikan kepada pihak penggugat  untuk  memilih  salah  satu  dari solusi  yang  ditawarkan  oleh  pihak  pe- nengah  yang  kemudian  akan  mejadi  hasil akhir  dari  musyawarah  adat  tersebut. Namun  itu  dilakukan  sebelum  hasil  akhir dari musyawarah adat tersebut diumumkan atau  diputuskan  oleh  La  Ima  selaku Kawangka.  Kawangka  akan  terlebih  da- hulu  menanyakan  hal  tersebut  kepada pihak tergugat dan penggugat agar putusan akhir  yang  diumumkan  oleh  Kawangka tidak  merugikan  kedua  belah  pihak  dan agar  rasa  kekeluargaan  diantara  kedua belah pihak selalu terjaga.
Bagi  masyarakat  adat,  keputusan yang  diambil  setelah  tahap-tahap  tersebut di  atas  sudah  sesuai  dengan  prosedur  hu- kum  adat  yang  berlaku  di  Desa  Ba- hari/Kampung  Wapulaka.  Dengan  tahap- tahapan  tersebut  guna  memediasi  kedua belah  pihak  yang  bersengketa  yang  meli- batkan  lembaga  adat  Wapulaka  sebagai mediator  dalam  pengambilan  keputusan, maka  eksistensi  lembaga  adat  Wapulaka dalam penyelesaian sengketa tanah melalui jalur  musyawarah  dengan  cara  mediasi menurut  hukum  adat  Desa  Bahari  adalah sebagai  lembaga  kemasyarakatan  yang membantu  Pemerintah  Desa  Bahari  dalam menyelesaikan  perselisihan  yang  timbul dari masyarakat khususnya untuk sengketa tanah.  Lembaga  adat juga  berfungsi  mem- perkaya,  melestarikan  dan  mengembang- kan  nilai-nilai  adat  istiadat  dan  kebiasaan- kebiasaan  masyarakat  yang  tidak  berten- tangan  dengan  nilai-nilai  Pancasila  dan agama,  serta  menjaga,  memelihara,  dan memanfaatkan  ketentuan-ketentuan  adat istiadat untuk kesejahteraan masyarakat.
Tugas  dan  fungsi  tersebut  berjalan dengan  baik,  dan  tidak  terlepas  dari  du- kungan dan kepercayaan masyarakat, serta peran  pemerintah  setempat,  baik  di  Desa Bahari itu  sendiri  maupun  tingkat  kabupa- ten  yang  memfasilitasi  dan  menyediakan sarana  dan  prasarana  demi  kelancaran  pe- laksanaan  fungsi  lembaga  adat.  Bentuk penyelesaian  sengketa  tanah  oleh  lembaga adat  Wapulaka  adalah  melalui  upaya  mu- syawarah  yang  bertujuan  untuk  mencapai kesepakatan  dan  mendamaikan  para  pihak yang bersengketa.
Peran  fungsionaris  lembaga  adat sangat  menentukan  keberhasilan  suatu  pe- nyelesaian  sengketa  batas  tanah  tersebut. Keberhasilan  penyelesaian  sengketa  batas tanah  antar  masyarakat  adat  Desa  Bahari sangat  bergantung  pada  kemampuan,  ke- cerdasan  para  fungsionaris  lembaga  adat dalam  melakukan  mediasi  sengketa  terse- but.  Terkait  dengan  peran  fungsionaris lembaga  adat,  tokoh  adat  baik Parabela, Moji,  Wacci dan Kawangka adalah  orang yang  memiliki  karisma  adat  dan  mema- hami  hukum  adat  Wapulaka  yang  diper- oleh secara turun-temurun.
Sara  Adati  Wapulaka  menjadi  acuan penyelesaian  sengketa  batas  tanah  dalam masyarakat  adat  Wapulaka.  Hukum  adat berada  di  tangan  lembaga  adat  Wapulaka, dan  merekalah  yang mewarisi  hukum  adat dan  menerapkannya  dalam  kehidupan  ma- syarakat adat Wapulaka, serta mereka yang memahami dan menguasai aturan adat Wa- pulaka.  Maka  berdasarkan  uraian  di  atas, dapat  dikatakan  bahwa  dalam  mediasi, keberadaan lembaga adat sebagai mediator sangat  penting,  untuk  itu  mereka  harus menguasai  dan  memahami  dengan  baik norma-norma hukum, praktik-praktik yang diterapkan  mengenai  sengketa  tanah  yang berkaitan dengan batas tanah.
Masyarakat  Wapulaka  menganggap setiap  keputusan  akhir  yang  didapatkan setelah  musyawarah  adat,  merupakan keputusan  yang  adil.  Hal  ini  dikarenakan proses  yang  dilakukan  tidak  hanya  meli-
batkan  sepihak  saja,  melainkan  kedua belah  pihak  serta  segala  proses  yang  dila- kukan  tetap  melibatkan  Sara  Adati  Wapu- laka  mulai  dari parabela,  moji,  wacci dan kawangka tanpa  terkecuali  sebagai  me- diator/penengah,  sehingga  rasa  kekeluar- gaan dan rasa kebersamaan tetap terjaga.
Dalam  putusan  akhir  tersebut,  jika salah satu pihak yang merugikan pihak lain tidak  melakukan  hasil  dari  putusan  akhir itu, maka pihak tersebut akan mendapatkan panggilan  kembali  dari Sara  Adati  Wapu- laka atau hende  sara untuk  ditindaklanjuti terkait  dengan  pemberian  denda  terhadap pihak tersebut.
Peran  lembaga  adat  Wapulaka  sela- ras  dengan  Undang-undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  desa  bahwa  peng- aturan  desa  berasaskan  asas-asas  yang diantaranya  adalah  asas  musyawarah.  Mu- syawarah merupakan suatu upaya bersama dengan  sikap  rendah  hati  untuk  meme- cahkan  persoalan  (mencari  jalan  keluar) guna  mengambil  keputusan  bersama  da- lam penyelesaian atau pemecahan masalah yang  meyangkut  urusan  keduniawian. Selanjutnya  pula  di  Pasal  103  huruf  d bahwa  kewenangan  desa  adat  berdasarkan hak  asal  usul  yaitu  penyelesaian  sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di  desa  adat  dalam  wilayah  yang  selaras dengan  prinsip  hak  asasi  manusia  dengan mengutamakan  penyelesaian  secara  mu- syawarah.

## KESIMPULAN
Eksistensi  lembaga  adat  Wapulaka dalam  penyelesaian  sengketa  tanah  adalah lembaga  adat  Wapulaka  memiliki  peran penting  dan  menjadi  pilihan  masyarakat dalam  penyelesaian  sengketa  pertanahan. Secara  tak  langsung  lembaga  adat  Wapu- laka pun telah membantu Pemerintah Desa Bahari  baik  itu  Desa  Bahari  I,  II,  dan  III atau  Kampung  Wapulaka  dalam  menye- lesaikan  permasalahan-permasalahan  di masyarakat  terutama  terkait  sengketa tanah. Bentuk penyelesaian sengketa tanah
oleh  lembaga  adat  Wapulaka  adalah  me- lalui  upaya  musyawarah  dimana  Sara Adati  Wapulaka  sebagai  pihak  penengah yang  bertujuan  untuk  mencapai  kesepa- katan  dan  mendamaikan  para  pihak  yang bersengketa.  Keberhasilan  penyelesaian sengketa  tanah  yang  dilakukan  lembaga adat  Wapulaka  sangat  bergantung  pada kemampuan,  kecerdasan  para  fungsionaris lembaga  adat  dalam  melakukan  mediasi sengketa  tersebut  yaitu parabela,  moji, wacci dan kawangka yang  merupakan tokoh-tokoh  adat  yang  memiliki  karisma adat dan memahami hukum adat Wapulaka yang  diperoleh  secara  turun-temurun  se- hingga  setiap  putusan  yang  dihasilkan lembaga  adat  Wapulaka  akan  ditaati  oleh masyarakat atau pihak yang bersengketa.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas,  S.  (2011).  Mediasi  Dalam  Hukum Syariah,  Hukum  Adat,  dan  Hukum Nasional. Jakarta: Kencana.
Awaluddin., Lahae, K., Ratnawati. (2021).
Peran  Lembaga  Adat  Patowonua Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah pada  Masyarakat  Tolaki-Mekongga. Diversi:  Jurnal  Hukum  Vol.7  No.  2 (2021),  DOI: https://doi.org/10.32503/ diversi.v7i2.1744, https://ejournal.unis ka-kediri.ac.id/index.php/Diversi/artic- le/view/1744 ,  diakses  tanggal  20
November 2022.
Djafar,  L.  S.  (2014).  Mengungkap  Sejarah Kampung  Wapulaka  Desa  Bahari  dan Silsilahnya.  Sofifi,  Kp  (Kepustakaan Peradaban).
Djamali,  R.  A.  (2016).  Pengantar  Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
Jabalnur.  (2020).  Hak  Ulayat  Masyarakat Hukum  Adat  di  Wilayah  Taman Nasional  (Eksistensi  dan  Perlindungan Hukumnya).  Surabaya:  Scopindo  Me- dia Pustaka.
Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Sumber  Daya  Laut  Ber- basis  Kearifan  Lokal  Dalam  Wilayah
Adat  Wapulaka  Kabupaten  Buton Selatan Sahyudin., Karsadi., Aso, L. (2019). Peran
Lembaga  Adat  Wapulaka  Dalam  Pe- nyelenggaraan Pemerintahan Desa
Bahari  Kecamatan  Sampolawa  Kabu- paten  Buton  Selatan.  Jurnal  Penelitian Budaya  Volume  4  No  2,  (Oktober Tahun  2019), http://karyailmiah.uho. ac.id/karya-ilmiah.php?read=8597 , diakses tanggal 20 November 2022. Soepomo. (1967). Bab-bab Tentang Hkum Adat. Jakarta: Paradnya Paramitha. Sudjito. (1987). Prona Pensertifikan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian sengketa Tanah yang bersifat Strategis.
Cet.1. Yogyakarta: Liberty.
Santoso,  U.  (2012).  Hukum  Agraria.  Ja- karta: Kencana Prenadamedia Group. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 Tentang  Peraturan  Pokok  Dasar  Agra- ria  (Lembaran  Negara  Republik  Indo- nesia  Tahun  1960  Nomor  104,  Tam- bahan  Lembaran  Negara  Republik  In- donesia Nomor 2043.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No- mor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2014  Nomor  7,  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5495).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No- mor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  1999  Nomor  138,  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5431).
Usman,  R.  (2013).  Pilihan  Penyelesaian Sengketa  di  Luar  Pengadilan.  Ban- dung: Citra Aditya Bakti.