## IMPLEMENTASI BISNIS PEMERINTAH DESA: STUDI KASUS BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA SUKARATU KABUPATEN SERANG
Nikki Prafitri 1 , Siti Hardianti 2 1, 2 Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Agung Tirtayasa Email: nikki@untirta.ac.id 1 , hardiantid824@gmail.com 2

## ABSTRAK
Bisnis  pemerintah  desa  sebagai  wujud  entrepreneurial  government  merupakan  implikasi  dari  diberlakukannya otonomi  desa.  Melalui  bisnis  pemerintah  desa  diharapkan  mampu  mewujudkan  kemandirian  desa  dan meningkatkan  perekonomian  desa.  Bisnis  pemerintah  desa  di  Desa  Sukaratu  dikelola  oleh  BUM  Desa.  BUM Desa  Sukaratu  merupakan  salah  satu  BUM  Desa  yang  dianggap  cukup  berkembang  dalam  mengembangkan bisnis  pemerintah  desa.  Namun  dalam  pelaksanaannya  BUM  Desa  Sukaratu  belum  mampu  memberikan kontribusi bagi PADes. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi bisnis pemerintah desa melalui BUM Desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan BUM Desa, kinerja komunikasi stakeholder, kapasitas dan  komitmen  bisnis,  sosialisasi  serta  partisipasi  masyarakat  dalam  forum  penting  BUM  Desa  merupakan faktor-faktor  yang  mampu  mempengaruhi  keberhasilan  implementasi  bisnis  pemerintah  desa  melalui  BUM Desa.
Kata kunci : Bisnis Pemerintah Desa, Implementasi Kebijakan, BUM Desa

## VILLAGE GOVERNMENT BUSINESS IMPLEMENTATION: A CASE STUDY OF VILLAGE- OWNED ENTERPRISE IN SUKARATU VILLAGE SERANG REGENCY

## ABSTRACT
Village government business as a form of entrepreneurial government is an implication of the implementation of village  autonomy.  Through  business,  the  village  government  is  expected  to  be  able  to  achieve  village independence  and  improve  the  village  economy.  Village  government  businesses  in  Sukaratu  Village  are managed  by  Village-Owned  Enterprise.  Sukaratu’s  Village-Owned  Enterprise  is  one  of  the  Village-Owned Enterprises  that  is  quite  developed  in  developing  village  government  businesses.  However,  in  its implementation, Sukaratu’s Village-Owned Enterprise  has  not been able  to contribute  to Village  Own Source Revenue.  This  study  aims  to  see  the  implementation  of  village  government  business  through  Village-Owned Enterprise.  The  research  method  used  in  this  research  is  qualitative  with  interactive  data  analysis  techniques. The  results  show  that  the  readiness  of  Village-Owned  Enterprise,  stakeholder  communication  performance, business  capacity  and  commitment,  socialization,  and  community  participation  in  important  Village-Owned Enterprise  forums  are  factors  that  able  to  influence  the  successful  implementation  of  village  government business through Village-Owned Enterprise.
Keywords : Village Government Business, Policy Implementation, Village-Owned Enterprise

## PENDAHULUAN
Implementasi  kebijakan  dianggap sebagai  kekuatan  pemicu  ketegangan dalam masyarakat yang mampu menghasilkan pola transaksi dan pembentukan  lembaga  untuk  mencapai tujuan kebijakan (Smith, 1973).
Implementasi  kebijakan  menuju  proses manajemen  bisnis  memerlukan  prinsip flexibility  dan  agility (Gong  &  Janssen, 2012).  Bisnis  pemerintah  di  Indonesia yang dijalankan melalui privatisasi sebagian  besar  mengalami  kegagalan dikarenakan  tujuan  yang  berbeda  dan manajemen  yang  tidak  berpengalaman (Wahyuni,  et.al,  2002).  Keberhasilan implementasi  program  bisnis  dikarenakan adanya  praktik  bersama  sesuai  dengan kebutuhan  situasional  dan  pengembangan modal sosial (Langowitz,et.al, 2012).
Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM Desa)  merupakan  bisnis  pemerintah  desa yang  dikelola  secara  mandiri  melalui penyertaan  secara  langsung  yang  berasal dari  kekayaan  desa  yang  dipisahkan  guna mengelola  aset,  jasa  pelayanan  dan  usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan  masyarakat  desa.  Fenomena ini  juga  merupakan  wujud  penerapan entrepreneurial  government  yang  fleksibel dan  adaptif  sekaligus  sebagai  perubahan gaya  sektor  publik  ke  dalam  gaya  sektor swasta  (Osborne  &  Gaebler,  1999; Morales,  et.al,  2012).  BUM  Desa.  Tujuan
BUM  Desa  adalah  untuk  meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), perekonomian  desa  dan  pemberdayaan masyarakat  desa.  BUM  Desa  diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.
Implementasi bisnis pemerintah desa melalui  BUM  Desa  juga  diharapkan mampu  menjadi  solusi  bagi  permasalahan kemiskinan di wilayah pedesaan. Kabupaten Serang mulai gencar mensosialisasikan  dan  mendirikan  BUM Desa  di  wilayah  pedesaan  sejak  tahun 2018.  Hingga  tahun  2018  jumlah  BUM Desa  di  Kabupaten  Serang  mencapai  328 yang tersebar di 29 Kecamatan. Keseriusan Pemerintah  Kabupaten  Serang  dalam mengupayakan implementasi program BUM  Desa  di  wilayah  pedesaan  masih belum  maksimal.  Melihat  periode  waktu amanat  dari  Undang-Undang  tentang  desa yang  sudah  diselenggarakan  sejak  tahun 2014,  jumlah  desa  yang  aktif  dalam mengelola BUM Desa hanya berjumlah 26 desa  dari  total  328  desa  yang  telah mendirikan  BUM  Desa.  Berdasarkan  data primer yang didapatkan, rerata BUM Desa di  Kabupaten  Serang  dibentuk  pada  tahun 2016.  Dengan  demikian  belum  ada role model dalam  implementasi  BUM  Desa  di Kabupaten Serang.
Data  yang  didapatkan  melalui  Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Desa
Kabupaten  Serang  juga  menunjukkan
bahwa  dari  29  kecamatan  terdapat  1 Kecamatan  dengan  jumlah  desa  terbanyak yang  telah  mendirikan  BUM  Desa  yakni Kecamatan  Cikeusal,  dengan  jumlah sebanyak  17  desa.  Dari  17  desa  di Kecamatan Cikeusal yang telah mendirikan BUM Desa, hanya 2 desa yang dinilai  telah  mampu  menggerakkan  dan mengembangkan usahanya. Berikut merupakan  data  2  desa  di  Kecamatan Cikeusal yang dinilai sudah mengembangkan usahanya:
Tabel 1. Perkembangan BUM Desa di Kecamatan Cikeusal hingga Tahun 2018
Sumber:  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat Desa Kabupaten Serang Tahun 2018
Data  di  atas  menunjukkan  bahwa dari  kedua  desa  di  Kecamatan  Cikeusal yang  dianggap  sudah  cukup  berkembang dan  memiliki  omset  per  tahun,  Desa Sukaratu merupakan salah satu BUM Desa yang omsetnya lebih besar jika dibandingakan  dengan  Desa  Cikeusal. Dengan  demikian  BUM  Desa  Sukaratu memliki  progress  perkembangan  yang cukup baik dalam implementasi bisnisnya. Jika  implementasi  BUM  Desa  berjalan dengan  baik  dan  sinergis,  maka  dapat bermanfaat bagi penguatan dan pengembangan ekonomi lokal desa
(Rahman, 2015). Seperti halnya implementasi  BUM  Desa  Ponggok.  Hasil penelitian  terdahulu  mengenai  BUM  Desa Tirta Mandiri di Desa Ponggok Kabupaten Klaten  yang  berhasil  mengelola  bisnis Wisata Umbul
Ponggok yang implementasinya juga melibatkan masyarakat  desa.  Hingga  tahun  2016 mendapatkan  pendapatan  sebesar  4,7 miliar  atau  hampir  5  miliar  yang keuntungan  tersebut  juga  dapat  dirasakan oleh  masyarakat  desa  (Apriyani,  2016; Dewi 2016).
BUM  Desa  yang  ada  di  wilayah Kabupaten  Serang  rerata  didirikan  tahun 2016.  Namun  dalam  perkembangaannya masih  banyak  desa  dengan  status  BUM Desa  yang  tidak  aktif.  BUM  Desa  dengan status  aktif  juga  masih  menghadapi kendala seperti pendapatan dari hasil usaha BUM Desa yang tidak maksimal, meskipun telah lama didirikan. Berdasarkan  data  pada  tabel  1,  pada perkembangannya  dari  2  desa  tersebut hanya  1  desa  yang  sudah  berhasil mendapatkan  pendapatan  dari  hasil  usaha BUM  Desa,  yakni  BUM  Desa  Sukaratu Kecamatan Cikeusal dengan hasil pendapatan  sebesar  128.640.000  rupiah hingga tahun 2018.
BUM  Desa  Sukaratu  mengelola bisnis  desa  wisata,  pertanian  dan  pakan ternak.  Jumlah  pendapatan  yang  cukup besar  tersebut  tentunya  bisa  menjadi
indikasi best  practices penerapan  BUM Desa  di  Kabupaten  Serang.  Namun, jumlah  pendapatan  yang  besar  tersebut tidak  diikuti  dengan  kontribusi  terhadap PADes  sejak  didirikannya  BUM  Desa tahun  2016.  Permasalahan  ini  juga  terjadi pada desa yang telah memiliki BUM Desa dengan  status aktif.  Padahal bisnis pemerintah  desa  ini  bertujuan  untuk meningkatkan perekonomian desa.
Berdasarkan  fakta  tersebut,  maka  tujuan dari  penelitian  ini  adalah  mengetahui implementasi  bisnis  pemerintah  desa melalui  BUM  Desa  di  Desa  Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian  kualitatif  dengan  mengandalkan teknik pertanyaan wawancara terbuka, data tekstual  atau  gambar  (Creswell,  2014). Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Sukaratu Kecamatan  Cikeusal  Kabupaten  Serang karena BUM Desa yang dikelola dianggap memiliki  pencapaian  yang  baik.  Sasaran dari penelitian ini adalah Pemerintah Desa Sukaratu,  Pengelola  BUM  Desa  dan masyarakat  sebagai  informan  sekunder. Teknik  analisis  data  menggunakan  teknik analisis  interaktif  Miles,  et.al  (2014)  yang terdiri  dari  proses  pengumpulan  data, kondensasi, display  data serta  penarikan
kesimpulan dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  kebijakan  memiliki dua  pendekatan  yakni  top-down  dan bottom-up. Pendekatan top-down menitikberatkan pada pendekatan command and control dari atasan, sedangkan pendekatan bottom-up memperhatikan  peran  dari  street  level bureaucracy sebagai pihak yang menyampaikannya kepada kelompok sasaran  (Purwanto  &  Sulistyastuti,  2012). Smith (1973) menyebutkan terdapat empat komponen  implementasi  kebijakan  yang terdiri  dari  idealized  policy,  organisasi pelaksana, kelompok sasaran dan lingkungan.

## 1. Idealized policy
Idealized policy mendorong adanya pola  interaksi  yang  ideal  dengan  empat kategori  yaitu  kebijakan  formal,  jenis kebijakan, program dan gambar kebijakan  (Smith  1973).  BUM  Desa merupakan  kebijakan  formal  yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6  Tahun  2014  tentang  Desa  dan teknisnya dijabarkan secara rinci melalui  Peraturan  Kementerian  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi  Nomor  4  Tahun  2015 tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa
tentang Pendirian, Pengurusan,
Pengelolaan  dan  Pembubaran  BUM Desa.  BUM  Desa  adalah  wujud pelaksanaan otonomi desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian  desa.  Kebijakan  tentang BUM  Desa  tersebut  diturunkan  ke dalam  Peraturan  Desa  Sukaratu  Nomor 1  Tahun  2016  Tentang  Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran  Badan  Usaha  Milik  Desa. teknis pelaksanaan hingga pada persentase  bagi  hasil.  Kemudian  BUM Desa  juga  memiliki  AD/ART  sebagai dasar  pelaksanaan  berbagai  kegiatan usaha BUM Desa.
Kebijakan mengenai bisnis pemerintah  desa  sampai  pada  tingkat desa ini tidak didukung dengan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Serang terbaru  pasca  diberlakukannya  otonomi desa.  Fakta  menarik  adalah  adanya perbedaan  dari  segi  pengelolaan  yang diamanatkan  dalam  kebijakan  tentang BUM  Desa  pasca  berlakunya  otonomi desa.  Struktur  BUM  Desa  harus  berada di  luar  pemerintahan  desa.  Artinya seluruh perangkat desa tidak diperbolehkan  masuk  dalam  struktur BUM  Desa.  Pengelolaan  BUM  Desa harus  terpisah  dari  pemerintahan  desa. Hal  ini  sebagaimana  konsep  privatisasi menurut  Osborne  &  Gaebler  (1999) dimana pemerintah mengalihkan
beberapa fungsi pemerintah dan menjalin  kerjasama  dengan  swasta. Pengelola  BUM  Desa  wajib  dipilih melalui musyawarah desa dan disahkan oleh  masyarakat  desa  itu  sendiri.  Fakta kebijakan  ini  tentu  mempengaruhi implementasi kebijakan. Dengan terpisahnya  struktur  BUM  Desa  maka memerlukan  rekrutmen  sumber  daya yang  memiliki  pengalaman  bisnis mengingat  BUM  Desa  dikelola  dengan prinsip entrepreneurial government.
Kunci  dari  kebijakan  ini  adalah penetapan  persentase  bagi  hasil  usaha BUM Desa. Desa. Persentase bagi hasil usaha  BUM  Desa  ditentukan  melalui musyawarah desa. Persentase bagi hasil usaha  BUM  Desa  Sukaratu  adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Persentase Bagi Hasil Usaha BUM Desa Sukaratu
Sumber:    LPJ  BUM  Desa  Sukaratu Tahun 2018
Data  di  atas  menunjukkan  bahwa persentase  bagi  hasil  BUM  Desa  untuk PADes  hanya  sebesar  10%.  Dalam Peraturan kementerian desa, transmigrasi dan desa tertinggal tentang BUM  Desa  tujuan  utama  adanya  BUM Desa  adalah  juga  untuk  meningkatkan PADes.  Persentase  bagi  hasil  BUM
Desa  untuk  PADes  di  Desa  Sukaratu dinilai  masih  kecil.  Dengan  jumlah persentase yang kecil tersebut kenyataannya BUM Desa belum mampu memberikan kontribusi terhadap  PADes.  Hal  ini  juga  terbukti dari  data  kontribusi  BUM  Desa terhadap  PADes.  Berikut  data  APBDes Desa Sukaratu:
Tabel 3. Komponen PADes Desa Sukaratu Tahun 2016-2019
Sumber: APBDes Desa Sukaratu 2016-
2019 Data  di  atas  menunjukkan  bahwa PADes Desa Sukaratu sejak
didirikannya  BUM  Desa  pada  tahun 2016  tidak  menunjukkan  peningkatan yang signifikan terutama pada komponen  hasil  usaha  BUM  Desa. Hingga  tahun  2019,  komponen  yang memberikan  kontribusi  besar  bagi PADes  bersumber  dari  bagi  hasil  pajak dan  retribusi.  Hal  ini  menandakan bahwa  sejak  didirikan,  BUM  Desa Sukaratu  belum  memberikan  kontribusi terhadap PADes. Pengelolaan keuangan BUM Desa yang belum stabil
merupakan faktor
yang
melatarbelakangi tidak adanya
kontribusi BUM Desa terhadap PADes.
Dukungan pemerintah desa terhadap  BUM  Desa  Sukaratu  dapat
dilihat  dari  komitmen  pemerintah  desa dalam  mengalokasikan  modal  kepada BUM  Desa.  Berikut  merupakan  data bantuan modal yang diberikan pemerintah  desa  untuk  mendukung usaha BUM Desa:
Tabel 4. Modal BUM Desa yang bersumber dari APBDes Sukaratu
Sumber: APBDes Desa Sukaratu, 2016-
2019
Data  di  atas  menunjukkan  bahwa dari tahun 2016 hingga 2019, pemerintah  desa  hanya  memberikan bantuan modal kepada BUM Desa pada tahun  2018  dan  2019  dan  dialokasikan untuk pembangunan Wisata Desa Taman  Mahkota  Ratu.  Hal  ini  sesuai dengan perencanaan bisnis yang diinginkan  bahwa  BUM  Desa  Sukaratu akan  memfokuskan  usahanya  pada bisnis wisata desa. Komitmen pemerintah  desa  dalam  memberikan dukungan  modal  serta  besaran  modal ditentukan dari sejauh mana pencapaian BUM Desa Sukaratu dalam memberikan  penghasilan  yang  mampu mendongkrak  kesejahteraan  desa  dan juga  menguntungkan  bagi  PADes. Namun  demikian,  wisata  desa  tersebut belum  mampu  memberikan  kontribusi lebih terhadap PADes Sukaratu.
Pendapatan  BUM  Desa  yang  tidak maksimal  dan  kontribusi  yang  minim terhadap PADes disebabkan oleh penerapan  kebijakan  bisnis  pemerintah desa  melalui  BUM  Desa  yang  tidak disertai dengan kesiapan dari organisasi pelaksananya.  Hasil  penelitian  oleh Arifin, et.al (2020) menunjukkan bahwa dana  desa  cenderung  hanya  digunakan untuk  meningkatkan  jumlah  BUM Desa,  tetapi  tidak  memberikan  manfaat yang  besar  bagi  desa  dan  masyarakat. Pengembangan  usaha  yang  lambat dikarenakan minimnya inovasi baik dari pengelola  BUM  Desa  maupun  pihak BUM Desa. Dalam hal ini peran kepala desa  selaku  inisiator  dan  pihak  yang juga  terlibat  dalam  peraturan  desa tentang  BUM  Desa  dalam  memberikan ide serta mengkomunikasikan kebijakan kepada  pengelola  BUM  Desa  dan masyarakat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kinerja komunikasi  terkait  kebijakan  tidak berjalan  dengan  baik.  Koordinasi  dan arahan dari kepala desa nyatanya masih dibutuhkan  meskipun  secara  kebijakan pengelolaan  BUM  Desa  harus  terpisah dari pemerintah desa.
Penelitian terdahulu yang mendukung  temuan  tersebut  yaitu penelitian yang dilakukan oleh S.Kusuma, et.al (2019) dimana menurutnya  kinerja  komunikasi  dalam
pengelolaan  BUM  Desa  dibutuhkan karena  mampu  menumbuhkan  loyalitas dan  rasa  memiliki,  memberikan  arahan kebijakan, perencanaan partisipatif, diskusi dan sosialisasi, menggali inovasi,  pengembangan  usaha  dan promosi. Kinerja komunikasi yang baik ini  juga  harus  mampu  diemban  oleh kepala  desa.  Sejak  awal  pembentukan BUM  Desa  kinerja  komunikasi  dalam mengkomunikasikan  kebijakan  BUM Desa Sukaratu  belum optimal. Terbukti dari minimnya keterlibatan dan pengetahuan mayoritas masyarakat akan  BUM  Desa.  Komunikasi  terkait persentase bagi hasil juga tidak menghasilkan pembagian yang proporsional.  Artinya  proporsi  bagi hasil  PADes  masih  sangat  rendah  dan tidak ideal berdasarkan dengan peraturan  desa  tersebut  dimana  tujuan BUM  Desa  salah  satunya  adalah memberikan pendapatan terhadap BUM Desa.
Komunikasi dalam hal permodalan, kepala desa mampu memberikan  arahan  kepada  masyarakat yang  dianggap  memiliki  potensi  untuk memberikan  modal  berupa  lahan  yang disewakan  untuk  dibangun  Taman Mahkota Ratu sebagai unit usaha wisata desa.  Namun  arahan  untuk  melakukan inovasi  dan  pengembangan  BUM  Desa dari  kepala  desa  masih  minim  bahkan
menurun  dikarenakan  BUM  Desa
Sukaratu belum menunjukkan
keuntungan  yang  maksimal.  Hal  ini justru sangat mempengaruhi implementasi  bisnis  pemerintah  desa. Arahan  dari  kepala  desa  seharusnya menjadi  hal  yang  sustainable  dan  tidak terpengaruh dengan kondisi BUM Desa. Arahan  yang  sifatnya  rutin  merupakan kekuatan sekaligus dasar bagi pengelola BUM  Desa  untuk  senantiasa  menjaga amanat dan mencapai tujuan kebijakan.

## 2. Organisasi pelaksana
Menurut  Smith  (1973)  organisasi pelaksana merupakan pihak yang bertanggung  jawab  atas  implementasi kebijakan  yang  keberhasilannya  dapat dilihat  dari  struktur  dan  personel, kepemimpinan  organisasi  administratif serta  program  dan  kapasitas  pelaksana. Organisasi pelaksana dalam mengimplementasikan  program  BUM Desa  Sukaratu  dari  Dewan  Pembina yang  merupakan  perwakilan  dari  unsur Pemerintahan  Desa  Sukaratu  (Kepala Desa  Sukaratu  dan  BPD  Sukaratu)  dan pengelola  BUM  Desa  yang  terdiri  dari Direktur BUM Desa, Sekretaris,
Bendahara  dan  Kepala  Unit  Usaha (Unit  Usaha  Desa  Wisata,  Unit  Usaha Pakan Ternak dan Usaha Unit
Pertanian). Dewan Pembina BUM Desa Sukaratu menjalankan
fungsi
pengawasan  yakni  dengan  melakukan monitoring sehubungan dengan pelaporan  keuangan,  manajemen  resiko dan pengendalian internal serta memastikan  adanya  kepatuhan  kepada hukum,  peraturan,  kinerja,  kualifikasi dan audit.
Organisasi pelaksana dari perwakilan  pihak  pemerintah  desa  dan BPD Sukaratu bertindak sebagai dewan pengawas. Pengelola BUM Desa Sukaratu  memiliki  fungsi  mengelola bisnis  dan  keuangan  BUM  Desa, mengembangkan  usaha,  meningkatkan efektivitas  dan  efisiensi  BUM  Desa, menangani permasalahan yang berkenaan dengan BUM Desa, mengembangkan  penjualan,  pemasaran dan  pengembangan  SDM.  Berdasarkan hasil  penelitian,  organisasi  pelaksana memiliki  kelemahan  dalam  kapasitas pengelolaan  keuangan  dimana  hal  ini terlihat dari belum efektifnya kontribusi hasil  usaha  BUM  Desa  Sukaratu terhadap  PADes  dan  ketergantungan akan  bantuan  modal  dari  pemerintah desa.  Hal  tersebut  tidak  terlepas  dari pembentukan  pengelola  BUM  Desa yang belum disesuaikan dengan kapasitas  pengelola  bisnis  pemerintah desa.  Penempatan  struktur  pengelola BUM Desa rerata diisi oleh pihak yang tidak  memiliki  pengalaman  lebih  di
bidang bisnis dan pengelolaan keuangan bisnis pemerintah desa.
Kebijakan  perekrutan  staf  pada bisnis  di  tingkat  desa  seringkali dikarenakan  rujukan  bukan  karena proses seleksi yang berdasarkan kriteria perekrutan sesuai kebutuhan perusahaan (Chow,  2004).  Hal  ini  sejalan  dengan temuan penelitian dimana proses
rekrutmen pengelola BUM Desa Sukaratu hanya berdasarkan penunjukkan  saat  musyawarah  desa tanpa  mempertimbangkan  kapasitasnya dalam mengimplementasikan serta memajukan  bisnis  pemerintah  desa. Minimnya  keinginan  masyarakat  untuk menjadi  pengelola  BUM  Desa  juga menjadi  penyebab  penunjukkan  tidak didasarkan  kualifikasi  dan  kapasitas bisnis.
Temuan  lain  dalam  penelitian  ini adalah  bahwa  dari  tiga  unit  usaha  yang dijalankan,  hanya  satu  unit  usaha  yang mampu  memberikan  penghasilan  dan keuntungan  bagi  BUM  Desa  Sukaratu yakni  unit  usaha  wisata  desa.  Secara keseluruhan,  pendapatan  BUM  Desa hanya mampu membiayai biaya operasional  BUM  Desa.  Hal  ini dikarenakan  usaha  yang  masih  belum berkembang  dan  kondisi  kelembagaan BUM Desa Sukaratu yang masih dalam tahap menata dan menstabilkan usahanya. Dengan demikian,
pendapatan  BUM  Desa  menjadi  tidak optimal. Berikut merupakan data pendapatan BUM Desa Sukaratu:
Tabel 5.
Pendapatan BUM Desa Sukaratu Tahun 2016-2019
Sumber: LPJ BUM Desa Sukaratu Tahun 2018
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa pendapatan terbesar yang pernah dicapai  oleh  BUM  Desa  Sukaratu terjadi  pada  tahun  2018  yakni  sebesar Rp.128.640.000,-. Pada tahun 2018 juga merupakan  tahun  pertama  BUM  Desa memperoleh laba bersih dari hasil usaha yang didominasi oleh sumber pendapatan  yang  berasal  unit  usaha Desa  Wisata  Taman  Mahkota  Ratu. Namun  demikian,  melihat  data  di  atas juga  menunjukkan  bahwa  BUM  Desa lebih sering mengalami kerugian daripada  laba.  Artinya  nilai  efektivitas, efisiensi  dan  ekonomi  implementasi bisnis pemerintah desa tidak tercapai.
Kapasitas bisnis organisasi pelaksana  bisnis  pemerintah  desa  di Desa Sukaratu belum mampu memberikan  pendapatan  dan  laba  yang sustainable. Hasil  penelitian yang dilakukan  oleh  Kurniasih,  et.al  (2020) menunjukkan  bahwa  penyebab  tidak
optimalnya  kapasitas  bisnis  pemerintah desa  adalah  karena  pengelolaan  bisnis yang  masih  dikuasai  oleh  perangkat desa.  Namun,  dalam  hasil  penelitian  di Desa  Sukaratu  ini  justru  pemerintah desa  bukan  menjadi  pihak  yang dominan  dalam  pelaksanaan  bisnis pemerintah desa. Permasalahannya adalah  komitmen  bisnis  dari  semua stakeholder yang lemah. Hal ini terbukti dari  antusiasme  pemerintah  desa  yang menurun  karena  implementasi  bisnis yang dikelola oleh BUM Desa mengalami kerugian dan turut mempengaruhi kepercayaan pemerintah desa dalam memberikan bantuan modal.
Pemerintah  desa  dan  BUM  Desa Sukaratu  sebagai  organisasi  pelaksana belum mampu menjalankan BUM Desa dengan  menerapkan  teknik  bisnis  pada sektor  publik.  Salah  satunya  menurut Hood  (1991)  perlunya  bisnis  sektor publik menerapkan manajemen profesional, ketersediaan standar kinerja,  pengendalian  terhadap  output, pemecahan  unit  kerja,  menciptakan persaingan,  penekanan  gaya  sektor privat  dalam  manajemen  dan  disiplin serta menghemat penggunaan anggaran. Kerugian  yang  dialami  BUM  Desa Sukaratu  menandakan  prinsip  disiplin dan hemat dalam penggunaan anggaran tidak  diterapkan.  Kemudian  peran  dan fungsi  pengelola  BUM  Desa  Sukaratu
yang belum profesional juga dikarenakan para pengelola BUM Desa yang mayoritas memiliki pekerjaan lain di  luar  BUM  Desa.  Pembagian  tugas tidak  berjalan  dikarenakan  kepala  unit usaha  yang  juga  merangkap  tugas sekretaris  BUM  Desa  dikarenakan kurang aktifnya peran sekretaris. Hal ini juga  menyebabkan  koordinasi  antar pengelola kurang berjalan baik.
Hutamawida,  et.al  (2020)  dalam penelitiannya menyatakan bahwa dewan  pengawas  memiliki  kewajiban membahas kinerja, menetapkan kebijakan  pengembangan  bisnis  BUM Desa  dan  pengawasan.  Hal  ini  dapat dilakukan guna mencegah kebangkrutan.
Hasil penelitian
menunjukkan  bahwa  dewan  pengawas telah melaksanakan fungsinya mengawasi  dan  membahas  kinerja sampai pada pengembangan usaha pada saat  bisnis  wisata  desa  dibangun. Namun,  peran  Dewan  Pengawas  dalam menindak  kerugian  dan  memberikan alternatif  solusi  pengembangan  usaha tersebut terkesan pasif. Dengan demikian  kapasitas  dan  komitmen bisnis dari organisasi pelaksana diperlukan dalam mensukseskan implementasi  bisnis  pemerintah  desa melalui BUM Desa.

## 3. Kelompok sasaran
Kelompok  sasaran  adalah  unsur penting  dalam  implementasi  karena merupakan  pihak  yang  diminta  mampu menyesuikan  pola  interaksi  dengan kebijakan terdiri dari faktor pelembagaan, kepemimpinan dan pengalaman  kebijakan  sebelumnya  dari kelompok sasaran (Smith, 1973). Tujuan dari BUM Desa adalah meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa. Adanya bisnis pemerintah  desa  diharapkan  mampu meningkatkan perekonomian
masyarakat.  Dengan  demikian  BUM Desa diharapkan juga mampu meningkatkan  partisipasi  masyarakat desa sebagai kelompok sasaran kebijakan untuk turut serta mengembangkan bisnis pemerintah desa.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  mayoritas  masyarakat  Desa Sukaratu  merasa  keberadaan  BUM Desa tidak memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat.
Hasil  wawancara  dengan  tokoh masyarakat  juga  menunjukkan  bahwa BUM  Desa  belum  secara  optimal memberdayakan masyarakat. BUM Desa  Sukaratu  hingga  tahun  2018  baru mampu merekrut 5 orang dari masyarakat  asli  Desa  Sukaratu  untuk diangkat  sebagai  staf  pengelola  BUM Desa. Namun karena semakin
menurunnya  pendapatan  BUM  Desa, pada  tahun  2019  BUM  Desa  Sukaratu memberhentikan  3  orang  staf  hingga akhirnya  BUM  Desa  Sukaratu  hanya mampu  mempekerjakan  2  orang  staf saja. Hal ini berkaitan dengan minimnya  kemampuan  BUM  Desa untuk menggaji karyawannya.
Pengetahuan masyarakat akan keberadaan  BUM  Desa  juga  masih minim karena masih banyak masyarakat yang  tidak  mengetahui  keberadaan BUM  Desa  termasuk  jenis  usaha  yang dikelola oleh BUM Desa Sukaratu.  Hal tersebut  disebabkan  oleh  keterlibatan kelompok  sasaran  dalam  pertemuan tentang  BUM  Desa  masih  minim. Pertemuan  BUM  Desa  hanya  dihadiri oleh  perangkat  desa,  BPD,  tokoh masyarakat  dan  perwakilan  RT  atau RW.  Pihak  yang  terlibat  dalam  rapat tersebut  kurang  memberikan  sosialisasi informasi  mengenai  BUM  Desa  ke kalangan masyarakat. Mayoritas masyarakat juga merasa tidak dilibatkan dalam laporan pertanggungjawaban pengelolaan  BUM  Desa  Sukaratu. Dengan demikian masyarakat tidak bisa mengetahui  kondisi  pendapatan  dan kinerja  pengelola  BUM  Desa.  Hal  ini sebagaimana  menurut  Kurniasih  & Setyoko (2019) bahwa kapasitas masyarakat  desa  dalam  pengelolaan bisnis  pemerintah  desa  di  Indonesia
tergolong rendah karena tidak memiliki akses terhadap laporan
pertanggungjawaban, keterlibatan dalam  forum  BUM  Desa  dan  dalam pengawasan.
Perwakilan  dari  pihak  masyarakat yang  dilibatkan  dalam  pelaksanaan maupun  forum  pertemuan  BUM  Desa juga  menjadi  pemberi  modal  BUM Desa dengan menyewakan lahan miliknya untuk dijadikan pengembangan  bisnis  wisata  desa. Dukungan  modal  dari  masyarakat  ini mampu  menopang  kebutuhan  modal bagi  BUM  Desa  Sukaratu.  Menurut Dwiyanto (2009) sosialisasi baik kepada pihak perumus kebijakan maupun kelompok sasaran serta dukungan kelompok sasaran merupakan faktor  penting  bahkan  sejak  rencana implementasi dibuat. Dengan demikian, jika dukungan kelompok sasaran tercipta secara merata melalui sosialisasi yang terencana dan
sustainable, maka
mampu
mempengaruhi
keberhasilan implementasi  bisnis  pemerintah  desa melalui BUM Desa terutama dalam hal peluang  melibatkan  masyarakat  dalam permodalan  dan  pengembangan  unit usaha BUM Desa.

## 4. Lingkungan
Menurut  Smith (1973)  faktor lingkungan  adalah  faktor  yang  mampu mempengaruhi  dan  dipengaruhi  oleh implementasi  kebijakan.  Secara  politik, tidak  terdapat  konflik  atau  ketegangan antar  stakeholder  dalam  pelaksanaan bisnis  pemerintah  desa  melalui  BUM Desa  yang  mempengaruhi  minimnya pendapatan BUM Desa. Secara ekonomi,  masyarakat  Desa  Sukaratu sebagian  besar  bekerja  di  sektor perdagangan,  pertanian  dan  sektor formal.  Potensi  desa  juga  dapat  dilihat dari  banyak  lahan  sawah  produktif  dan didukung  dengan  keberadaan  Gapoktan yang  aktif.  Selain  itu,  masyarakat  Desa Sukaratu sebagian besar bekerja sebagai pedagang.
Data  dari  Profil  Desa  Sukaratu menunjukkan bahwa hingga tahun 2018 sebanyak  225  orang  bekerja  sebagai wiraswasta/pedagang. Hal ini seharusnya  mampu  menjadi  potensi peluang  bagi  pemerintah  desa  dan pengelola BUM Desa untuk melibatkan masyarakat dalam pengembangan bisnis pemerintah desa. Namun, hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  BUM Desa  belum  mampu  membuat  strategi untuk  memanfaatkan  peluang  tersebut, karena  kurang  melibatkan  masyarakat dalam forum-forum BUM Desa. Hal ini juga  yang  berdampak  pada  minimnya
motivasi BUM Desa untuk berkembang dan bangkit dari permasalahan.
Sebagaimana  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  Lunaris  (2019)  bahwa salah  satu  strategi  yang  tepat  dalam pengembangan  BUM  Desa  adalah dengan menguatkan pembangunan berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat. Partisipasi masyarakat mampu  menjadi  motivasi,  modal  sosial dan  ide  bagi  strategi  pengembangan bisnis BUM Desa secara berkelanjutan.

## KESIMPULAN
Implementasi  bisnis  pemerintah desa  melalui  BUM  Desa  Sukaratu  belum berjalan  secara  efektif  dikarenakan  masih rendahnya  pendapatan  BUM  Desa  serta kontribusi BUM Desa terhadap PADes dan perekonomian  masyarakat  desa  yang kurang  optimal.  Kebijakan  yang  ideal mengenai  BUM  Desa  perlu  didukung dengan  kesiapan  dan  kinerja  komunikasi antar stakeholder. Kapasitas dan komitmen bisnis  dari  organisasi  pelaksana  juga diperlukan  untuk  memastikan  penguatan peran  serta  fungsi  pengelola  BUM  Desa dan  dewan  pengawas  dalam  pelaksanaan bisnis pemerintah desa. Keterlibatan masyarakat menjadi kunci bagi pengembangan  usaha  BUM  Desa.  Artinya masyarakat  perlu  dilibatkan  dalam  forum- forum  penting  BUM  Desa  seperti  forum laporan  pertanggungjawaban  BUM  Desa,
permodalan  serta  pengambilan  keputusan. Dengan  demikian  hal  tersebut  diharapkan mampu meningkatkan kapasitas masyarakat  sebagai  kelompok  sasaran. Keterlibatan  masyarakat  juga  diperlukan untuk  meningkatkan  motivasi  BUM  Desa dalam  mengembangkan  usahanya  dan menetapkan  langkah  strategis  pelaksanaan bisnis pemerintah desa.
Rekomendasi  berdasarkan  hasil penelitian  ini  adalah  kepala  desa  perlu menjadi inisiator dalam mengkomunikasikan  kebijakan  kepada semua stakeholder terkait BUM Desa baik mengenai  rencana  bisnis,  tujuan  BUM Desa  serta  arahan  untuk  memastikan terciptanya  pemahaman  bersama  dan kesiapan  pelaksana.  Meskipun  secara struktur BUM Desa terpisah dari pemerintahan  desa,  namun  kepemimpinan kepala  desa  dibutuhkan  terutama  pada fungsi  komunikasi  dan  koordinasi.  Hal  ini karena  kebanyakan  pengelola  BUM  Desa tidak memiliki kualifikasi di bidang bisnis. Rekrutmen  pengelola  BUM  Desa  juga perlu  dilakukan  secara  profesional  sesuai dengan  kualifikasi  dan  kebutuhan  BUM Desa dengan tanpa mengabaikan musyawarah desa.
Selain  itu,  BUM  Desa  perlu melibatkan  masyarakat  dalam  forum pertemuan  rutin  BUM  Desa.  BUM  Desa juga perlu meluangkan waktu untuk masuk ke dalam forum masyarakat serta
melakukan  sosialisasi  secara  rutin  guna meningkatkan  pengetahuan  dan  dukungan masyarakat akan BUM Desa.
Pemerintahan  Desa,  BUM  Desa  dan masyarakat  sebagai  kelompok  sasaran perlu  membuat  forum  diskusi  mengenai strategi  bisnis  pemerintah  desa  yang  bisa dilakukan  dengan  BUM  Desa.  Strategi tersebut dapat bermanfaat sebagai pedoman  bagi  pelaksanaan  BUM  Desa sekaligus  solusi  manakala  BUM  Desa menghadapi permasalahan dan pengelolaan  usahanya.  Dengan  demikian, masyarakat bisa memberikan pendapat dan ide yang diharapkan mampu mengembangkan  bisnis  pemerintah  desa melalui BUM Desa.

## REFERENSI
Apriyani, Sri Astuti. 2016. “Strategi BUM
Desa Tirta Mandiri Dalam Pengelolaan  Objek  Wisata  Umbul Ponggok  di  Kecamatan  Polanharjo Kabupaten Klaten”. Jurnal Administrasi Negara. Universitas Negeri Yogyakarta.
Arifin,  Bondi,  et.al.  2020.  “Village  Fund, Village-Owned-Enterprises,
and
Employment: Evidence from Indonesia”. Journal  of  Rural  Studies (79), pp. 382-394
Chow,  Irene  Hau  Siu.  2004.  “Human
Resources  Management  in  Chinas-s
Township  and  Village  enterprise:
Change  and  Development  during  the Economic  Reform  Era”. Asia  Pacific Journal  of  Human  resources,  42  (3), pp. 318-335
Creswell,  John  W.  2014. Pendekatan Metode Penelitian Kualitatif,
Kauntitatif  dan  Campuran  (Edisi Keempat  dalam  Bahasa  Indonesia) . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dewi,  Adelia  Shinta.  2016.  “Dampak Pengembangan  Obyek  Wisata  Umbul Ponggok Terhadap Perekonomian Masyarakat  Desa  Ponggok”. Jurnal Ilmu  Sosiologi.  Fakultas  Ilmu  Sosial dan  Ilmu  Politik.  Universitas  Atma Jaya Yogyakarta.
Dwiyanto,  Indiahono.  2009. Kebijakan Publik  Berbasis  Dynamic  Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media
Gong,  Yiwei  dan  Marjin  Janssen.  2012. “From  Policy  Implementation  to Business Process Management: Principles for Creating Flexibility and Agility”. Government Information Quarterly, 29, pp S61–S71 Hood, Christoper. 1991. “Public
Management  For  All  Seasons  ?”.
Journal of Public Administration. Vol. 69. Pp 3-19.
Hutamawida,  Diky  Efra,  et.al.  2020.
“Supervisors Responsibility
for
Village-Owned
Enterprise
Bankruptcy”. Journal  La  Sociale,
Volume 01, Issue 05, pp. 10-18
Kurniasih,  Denok  dan  Paulus  Israwan Setyoko.  2019.  “Public  Governance Capacity  in  The  Accountability  of Village-Owned
Enterprise
Management  in  Indonesia”. Journal Sampurasun:  Interdiciplinary  Studies for  Cultural  Heritage,  Volume  05, Number 02, pp. 67-79.
Kurniasih,  Denok  et.al.  2020.  “Kapasitas
Bisnis Pemerintah Desa dalam Perspektif
Business-Government Relationship Pasca Implementasi
Otonomi  Desa  (Kasus  di  Kabupaten
Banyumas)”. Transparansi:  Jurnal Ilmiah  Ilmu  Administrasi  Volume  3, Nomor 1, pp. 86-95.
Kusuma,  S.,  et.al.  2019.  “Communication
Performance and Entrepreneurial Behaviour
in Village-Owned Enterprise in Managing Village
Enterprise: A case study of Panggungharjo Village of Bantul City,
Indonesia”. Russian Journal of
Agricultural and Socio-Economic
Sciences, Vol 94, Issue 10, pp. 41-50
Langowitz, et.al. 2012. “Women’s
Business Centers in the United States:
Effective  Entrepreneurship  Training and  Policy  Implementation”. Journal of Small Business and Entrepreneurship 19:2, pp 167-182
Lunaris,  Matani  Mella,  et.al.  2019. “Development  Strategy  of  Village- Owned  Enterprise  By  the  Village  and Community Empowerment Agency of South  Central.  Timor,  East  Nusa Tenggara, Indonesia”. Russian Journal  of  Agricultural  and  Socio- Economic  Sciences,  Vol  96,  Issue  12, pp. 201-205
Miles, Matthew B, et.al . 2014. Qualitative Data  Analysis:  A  Methods  Book  3  rd Edition .  Thousand  Oaks,  CA  :  Sage Publication.
Morales,  Fernando  Nieto, et.al .  2012. “After  the  Reform:  Change  In  Dutch

## Public  and  Private  Organization”.
Journal  of  Public  Administration  and Research  Theory.  Vol.23,  No.3,  Pp 735-754.
Purwanto,  Erwan  Agus  dan  Dyah  Ratih
Sulistyastuti. 2012 . Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan
Aplikasinya . Yogyakarta:  Penerbit
Gava Media
Rahman,  Hafiz.  2015.  “Synergy  and
Collaborative Integration Model among  Village  Economic  Actors  to Promote  Rural  Entrepreneurship  and Rural Economic Development in West Sumatra,  Indonesia ”.  Journal  of Entrepreneurship  and  Small-Medium Scale Enterprises. Andalas University.
Smith,  Thomas  B.  1973.  “The  Policy Implementation Process”. Policy Sciences 4, pp. 197-209 Osborne,  David  dan  Ted  Gaebler.  1999. Mewirausahakan Birokrasi Mentransformasi Semangat Wirausaha  ke  Dalam  Sektor  Publik .
Jakarta  :  PT  Pustaka  Binaman Pressindo.
Wahyuni,  Erma, et.al .  2002. Kebijakan dan  Manajemen  Privatisasi  BUMN dan  BUMD .  Yogyakarta  :  Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik
Indonesia.