## PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA CILEGON
Ridwan¹, Budiman Rusli²,  A.Djadja Saefullah³, Heru Nurasa⁴ ¹Mahasiswa Program Doktor Universitas Padjadjaran Bandung ² ³ ⁴ Dosen Administrasi Publik Fisip Universitas Padjadjaran Bandung Email : ridwannov1967@gmail.com ; budiman9560@gmail.com ; heru.nurasa@unpad.ac.id

## ABSTRAK
Permasalahan  permukiman  kumuh  banyak  dijumpai  di  kota-kota  besar  di Indonesia.  Keterbatasan  ruang  dan  tingginya  akan  kebutuhan  ini  menyebabkan tingginya  harga  lahan  untuk  rumah  yang  harus  dibeli  oleh  masyarakat  kota. Permasalahn  kemisikinan  menjadi  salah  satu  penyebab  masyarakat  miskin  kota hidup  dengan  tidak  teratur  yang    menimbulkan  meluasnya  kawasan  kumuh  di suatu  kota.  Penelitian  ini  terfokus  pada  kebijakan  penanganan  kawasan pemukiman  kumuh  di  Kota  Cilegon.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui dan  menganalisis  tentang  implementasi  kebijakan  penanganan  kawasan pemukiman  kumuh  di  Kota  Cilegon.  Metode  Penelitian  menggunakan  metode kualitatif, metode pengambilan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.  Informan  penelitian dinas terkait,  masyarakat  kawasan pemukiman kumuh  dan  pelaksana  kegiatan.  Hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  sumberdaya yang tersedia dalam pengentasan permukiman kumuh di Kota Serang masih perlu ditingkatkan.  Dari  sumberdaya  anggaran  daerah  untuk  alokasi  penataan permukiman  kumuh  dinilai  masih  minim,  sehingga  anggaran  masih  dominan mengharapkan dari dana pusat yaitu APBN.
Kata kunci: Implementasi, Kebijakan kawasan pemukiman kumuh.

## ABSTRACT
Problems with slums are common in big cities in Indonesia. The limited space and the high demand will cause high land prices for houses that have to be purchased by urban communities. The problem of poverty is one of the causes of the urban poor  living  in  an  irregular  manner  that  causes  the  expansion  of  slums  in  a  city. This  research  is  focused  on  the  policy  of  handling  slum  areas  in  the  city  of Cilegon. This study aims to find out and analyze the implementation of policies on handling  slum  areas  in  the  city  of  Cilegon.  Research  Methods  using  qualitative methods, methods of data collection through observation, in-depth interviews and documentation. Informants of the related research service, community slum areas
and implementing activities. The results found that the available resources in the alleviation  of  slums  in  Serang  City  still  need  to be  improved.  From  the  regional budget resources for the allocation of the arrangement of slums is still considered minimal,  so  the  budget  is  still  dominant  to  expect  from  the  central  fund,  namely the State Budget.
Keywords: Implementation, slum area policy

## PENDAHULUAN
Fenomena  lonjakan  jumlah penduduk yang terus meningkat akan mempengaruhi pada pemenuhan kebutuhan dari berbagai aspek kehidupan, salah satunya yaitu pemenuhuhan kebutuhan akan tempat  tinggal  yang  layak  sebagai hunian yang aman dan nyaman untuk ditempati  bagi  kehidupan  manusia. Berdasarakan  tempat  bermukimnya, secara geografis masyarakat Indonesia  penduduknya  terbagi  ke dalam  dua,  yaitu    masyarakat  yang tinggal  di  wilayah  perkotaan  dan perdesaan.  Penduduk  masyarakat yang tinggal di perkotaan kondisinya terus  mengalami  peningkatan,  salah satunya disebabkan oleh arus urbanisasi.  Kondisi  ini  membuat kepadatan permukiman semakin padat dan banyak menimbulkan titik- titik  kumuh  karena  terbatasnya pelayan dasar.
Kondisi
permasalahan
permukiman kumuh banyak dijumpai di  kota-kota  besar  di  Indonesia.
Kurangnya penataan kebutuhan ruang yang terus meningkat, khusunya  ruang  untuk  perumahan dan permukiman menyebabkan kondisi  tersebut  terus  meningkat. Keterbatasan  ruang  dan  tingginya akan  kebutuhan  ini  menyebabkan tingginya  harga  lahan  untuk  rumah yang  harus  dibeli  oleh  masyarakat kota. Permasalahn kemisikinan menjadi salah satu penyebab masyarakat miskin kota hidup dengan tidak teratur yang menimbulkan  meluasnya  kawasan kumuh di suatu kota.
Selain  itu,  ketersediaan  lahan dan harga yang tinggi mengakibatkan tumbuhnya
perumahan  kumuh  di  perkotaan.  Hal ini  menyebabkan  masyarakat  miskin kota menjadi kesulitan untuk memiliki  rumah.  Akibatnya,  mereka
mendirikan  permukiman  di  tempat- tempat  yang  melanggar  aturan, seperti  di  bantaran  sungai,  pinggiran rel kereta api, dan tempat-tempat lain yang  dilarang.  Kondisi  tersebut menjadi tidak terbendung dan menjadi pemandangan kesemerautan, sehingga menyebabkan kawasan kota menjadi kumuh.
Implementasi  kebijakan  untuk
mengatasi permasalahan permukiman kumuh di Kota Cilegon belum  dilakukan  secara  tuntas  dan menyeluruh.  Hal  ini  peneliti  belum melihat  kebijakan  yang  dipandang ideal  karena  belum  jelas  arah pengaturan permukiman dan perumahan  di  kota  tersebut.  Namun, baru  merujuk  pada  Perda  tetkait RTRW  (Rencana  Tata  Ruang  dan Wilayah).  Pemerintah  daerah  belum membuat  regulasi  terkait  pengaturan perumahan dan permukiman.

## KAJIAN KONSEP
Konsep seanjutnya dari Marilee S. Grindle (1980). Pendekatannya dikenal dengan nama
implementation  as  A  political  and administrative process. Grindle (1980: 6-10) memperkenalkan model
implementasi  sebagai  proses  politik dan  administrasi.  Model  tersebut menggambarkan  proses  membuat keputusan  yang  dilakukan  oleh banyak  aktor,  dimana  hasil  akhirnya ditentukan  oleh  baik  bahan  program yang  telah  dicapai  maupun  melalui interaksi  para  pembuat  keputusan dalam  konteks  politik  administrasi. Proses  politik  dapat  dilihat  melalui proses  membuat  keputusan  yang melibatkan  banyak  aktor  kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai  aksi  administrasi  yang dapat diteliti pada peringkat program tertentu.
Menurut pendapat Smith (1973:205)  di  atas  menyatakan bahwa,  ada  empat  variabel  yang perlu  diperhatikan  dalam  proses implementasi kebijakan.
(1)
Idealized  policy ,  pola  interaksi  yang diidealisasikan  perumus  kebijakan dengan  tujuan  untuk  mendorong target group untuk melaksanakannya. (2) Target  group ,  yaitu  bagian  dari policy  stakeholders yang  diharapkan dapat  mengadopsi  pola  interaksi sebagaimana yang diharapkan perumus kebijakan. (3) Implementing
organization ,  badan  pelaksana  atau
unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan. (4) Environmental  factors ,  unsur  di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi
kebijakan  seperti  aspek  budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Keempat variabel tersebut tidak  berdiri  sendiri  melainkan  satu kesatuan  yang  saling  mempengaruhi dan  berinteraksi  secara  timbal  balik. Model  pendekatan bottom-up yang dikemukakan Smith di atas,
memberikan skor tinggi pada
realisme dan kemampuan pelaksanaan. Model
tersebut memandang  bahwa  implementasi kebijakan tidak berjalan secara linier atau  mekanistis,  tetapi  membuka peluang  terjadinya  transaksi  melalui proses  negosiasi,  atau bargaining untuk menghasilkan kompromi terhadap implementasi kebijakan yang berdimensi target group walaupun  kemampuan  badan  atau unit  pelaksana  masih  diragukan kesiapannya.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah metode kualitatif, dan penelitian  ini  diarahkan  untuk  dapat mengetahui, memahami serta mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya  di  lapangan  secara  rinci dan  aktual  tentang  Implementasi kebijakan dalam penanganan kawasan pemukiman kumuh  di  Kota Cilegon  Provinsi  Banten.  Metode penelitian  kualitatif,  yang  berfokus pada  deskriptif  studi  kasus  menjadi pilihan  yang  dirasa  cocok  untuk mengakomodasi  keperluan  tersebut. Disamping untuk memperoleh pemahaman  yang  otentik  mengenai pengalaman orang-orang sebagaimana  dirasakan  oleh  yang bersangkutan.
Teknik pengumpulan data yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah
Observasi,
yaitu pengumpulan  data  dengan  cara melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh sumber penelitian  di  lapangan,  yaitu  dalam kegiatan  yang  berhubungan  dengan penanganan  kawasan  pemukiman kumuh  di  Kota  Cilegon  Provinsi
Banten.  Studi  kepustakaan  ( library research ), yaitu mencari,
mengumpulkan dan mempelajari buku,  dokumen,  bahan  tertulis  atau kepustakaan lain  yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Wawancara. Merupakan proses
untuk  memperoleh  keterangan  untuk mencapai  tujuan  penelitian  yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi verbal berupa percakapan.  Pada  penelitian  ini wawancara dilakukan
dengan menggunakan  pedoman  wawancara (petunjuk  umum  wawancara)  dan percakapan  tersebut  direkam  dengan menggunakan tape  recorder .  Studi dokumentasi,  yaitu  pengumpulan data  yang  bersumber  dari  dokumen resmi yang relevan dengan Implementasi  kebijakan  penanganan kawasan pemukiman kumuh  di  Kota Cilegon  Provinsi  Banten,  yaitu  foto kawasan  pemukiman  kumuh  dan penanganannya, data-data yang didokumentasikan  serta  dokumen- dokumen yang terkait dengan masalah implementasi kebijakan tersebut.
Informan  ditentukan  secara
purposive, dimana peneliti
menentukan  sesuai  kriteria  informan yang  dianggap  banyak  memiliki informasi sesuai posisi yang didudukinya, yaitu orang yang memiliki  pengetahuan  yang  cukup dan  mampu  menjelaskan  keadaan yang  sebenarnya  tentang  obyek penelitian  untuk  mendapatkan  data yang  dibutuhkan.  Pada  tahap  ini informan yang diambil adalah  Dinas Pemukiman  dan  Perumahan  Kota Cilegon  (Kepala  Dinas,  Kabid  dan Kasi),  Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon  (Kepala  Dinas,  Kabid  dan Kasi),  Dinas  Kesehatan  (Kepala Dinas,  Kabid  dan  Kasi),    Dinas Pendidikan  (Kepala  Dinas,  Kabid dan  Kasi),  Kecamatan  (Camat), Kelurahan  (Lurah),  Warga  kawasan pemukiman  kumuh  yang  tinggal  di kawasan titik Permukiman Kumuh.

## PEMBAHASAN

## Gambaran  Kawasan  Pemukiman
Kumuh di Kota Cilegon
Sebaran  titik  kumuh  di  Kota Cilegon  Tahun  2016  menempatkan Kecamatan  Ciwandan  merupakan kawasan  titik  terluas  yang  berada  di satu  titik  kawasan  tepatnya  di Kelurahan  Banjar  Negara  selauas
21,10  Ha.  Kecamatan  Grogol  seluas 13,30  Ha,  berada  di  tiga  titik kawasan  yaitu  di  Kelurahan  Geram RW  06  8,34  Ha  dan  RW  07  432  Ha serta  di  Kelurahan  Kotasari  RW  07 1,64 Ha. Sedangkan Kecamatan
Pulomerak  dengan  luas  keseluruhan 13,06  Ha  yang  berada  di  dua  titik tepatnya  di  Kelurahan  Taman  Sari RW  27  10,59  Ha  dan  RW  05  2,47 Ha. Kecamatan Jombang dengan luas keseluruhan  7,83  Ha  terdiri  dari  dua titik yaitu Kelurahan Sukmajaya 1,04 Ha  dan  Kelurahan  Masigit  6,79  Ha. Kelurahan  Cibeber  seluas  5,48  Ha dengan dua titik berada di Kelurahan Cibeber  3,93  Ha  dan  Kelurahan Karang  Asem  1,55  Ha.  Kecamatan Purwakarta  dengan  satu  titik  berada di Kelurahan Tegal Bunder seluas 68 Ha.  Dari  jenis  kawasan  kumuh tersebut  didominasi  oleh  kawsan perumahan  dan  perkantoran,  ruang terbuka  hijau,  terminal  dan  kawasan perdagangan
Menyikapi permasalahan permukiman kumuh di Kota Cilegon, Pemerintah  Daerah  Kota  Cilegon sejauh ini tengah berupaya melakukan penanganan kawasan
pemukiman  kumuh  melalui  Dinas Pemukiman  dan  Perumahan  Rakyat
(Perkim) Cilegon. Upaya
penanganan  berupa  perbaikan  jalan lingkungan,  Rumah  Tidak  Layak Huni  (RTLH),  Saluran  Lingkungan dan Air bersih. Penanganan Kawasan pemukiman kumuh sangat kompleks, terdapat beberapa permasalahan kawasan  pemukiman  kumuh  yang tidak  dapat  ditangani  oleh  Dinas Pekuminan  dan  Perumahan  Rakyat (Perkim) Kota Cilegon seperti masalah kesehatan penduduk,
Sanitasi  MCK, Air bersih perpipaan, pendidikan, persampahan serta kelengkapan  faslitas  sosial  lainnya (Dinas  Pemukiman  dan  Perumahan Rakyat (Perkim) Kota Cilegon (2017).
Pada  tahun  2016  Pemerintah Kota Cilegon telah menangani  12.52 Ha  dengan  persentase  luas  yang tertangani  sebesar  13.98%,  adapun persentase  realisasi  capaian  sebesar 21.75%.  Kondisi  upaya  Pemerintah Kota  Cilegon  tersebut  dinilai  dalam laporan kinerja tahun 2016 termasuk dalam  kategori  penilaian  Kurang Baik,  dengan  alasan  luasan  kawasan kumuh tidak lagi mengacu data lama
tetapi hasil pembaharuan yang dibaut dalam  Keputusan  Walikota  Cilegon Nomor  :  600/Kep.314-DPU/2016 tentang  Penetapan  Lokasi  Kawasan Kumuh  Kota  Cilegon  dari  35,93  Ha menjadi  89.54  Ha  (Laporan  Kinerja Pemerintah  Kota  Cilegon  Tahun
2016 dalam Pemerintah Kota
Cilegon, 2016: 76). Berikut perincian upaya  penanganan  kumuh  pada tahun  2016,  sebagai  berikut  :
pertama Lingkungan  Rokal  RT 01,02,04 RW.10 Kecamatan Jombang luas yang ditangani sebesar
3.97  Ha; kedua Lingkungan  Jerang RW  03  Kecamatan  Cibeber  luas yang  ditangani  sebesar  1.44  Ha;
ketiga Kecamatan Grogol
Lingkungan  Gerem  Talas  RT  01,02 dan  08  luas  yang  ditangani  sebesar 1.87  Ha;  dan keempat Lingkungan Dringo  Kecamatan  Citangkil  RT  11 RW  04  luas  yang  ditangani  sebesar 3.68 Ha.
Kebijakan  Penataan  Lingkungan Permukiman  Kumuh  di  Kota Cilegon
Acuan  penataan  lingkungan kumuh  di  Kota  Cilegon  yaitu Undang-Undang  Nomor  1  Tahun
2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman telah mengamanatkan penyelenggaraan permukiman layak yang harus dilaksanakan  oleh  pemerintah  pusat, pemerintah daerah atau setiap orang, untuk  menjamin  hak  menempati lingkungan layak, sehat, aman, serasi dan teratur. Oleh karena itu, kawasan kumuh  menjadi  tanggung  jawab bersama  yang  harus  dituntaskan. Permukiman kumuh adalah permukiman  yang  tidak  layak  huni karena  ketidakteraturan  bangunan, tingkat  kepadatan  bangunan  yang tinggi,  dan  kualitas  bangunan  serta sarana  dan  prasarana  yang  tidak memenuhi syarat. Sementara, perumahan kumuh adalah perumahan yang  mengalami  penurunan  kualitas fungsi  sebagai  tempat  hunian  (UU No. 1 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 5).
Merujuk  pada  UU  No.  23 tahun 2014 UU No. 1 Tahun 2011 ini juga menjelaskan tentang
pemeliharaan dan perbaikan kawasan permukiman,  serta  pencegahan  dan peningkatan  kualitas  perumahan  dan permukiman kumuh dengan tiga pola penanganan yaitu pemugaran,
peremajaan dan permukiman
kembali,  dan  di  dalam  tahapan penanganan kawasan kumuh. Pemerintah kota/kabupaten. Kebijakan Kawasan pemukiman kumuh  yang  ada  di  Kota  Cilegon dituangkan  dalam  Rencana  Kerja Pemerintah  Daerah  (RKPD)  Kota Cilegon  sebagai  implementasi  dari RPJMD  Kota  Cilegon  tahun  2014- 2018.  Selain  itu  Pemerintah  Kota Cilegon  telah  mengeluarkan  Surat
Keputusan (SK) Walikota No. 600/kep.314-DPU/2016 tentang Identifikasi Kawasan Kumuh.
Dari  data  kumuh  nasional, salah  satu  daerah  yang  menjadi wilayah kumuh yaitu Provinsi Banten,  dimana  tercatat  wilayah kumuhnya  mencapai  400  hektar. Catatan  ini  berdasarkan  hasil  riset yang  dilakukan  oleh  Satuan  Kerja (Satker) Penataan Kawasan
Permukiman dan Penataan Bangunan
(PKP2B)  Provinsi  Banten  Tahun
2015  (dalam  Balitbangda  Provinsi Banten, 2016).
Penataan  kawasan  pemukiman kumuh merupakan salah satu program  pemerintah  pusat  yang diintegrasikan  dengan  pemerintah daerah.  Upaya  pemerintah  Provinsi
Banten dalam mengatasi
permsalahan kumuh ini sudah dilakukan  dengan  mencantumkan target  pengentasan  kumuh  melalui Peraturan  Daerah  Provinsi  Banten Nomor  8  Tahun  2016  tentang RPJMD  Provinsi  Banten  yang  di dalamnya memiliki prioritas terhadap kawasan permukiman. Program Kota tanpa  kumuh  merupakan  realisasi dari  Permen  PP  Nomor  1  Tahun 2014  tentang  RPJMN  2015-2019 yang  diteruskan  oleh  surat  edaran Dirjen  Cipta  Karya  Kementerian PUPR 40/SE/DC/2016 tentang
Program Kota Tanpa Kumuh. Pernyataan informan dari Dinas  Perumahan  dan  Kawasan
Permukiman Pemerintah Kota Cilegon semakin meluasnya kawasan kumuh  di  Kota  Cilegon  disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk, sementara ruang yang ada terbatas.  Di  sisi  lain,  perilaku masyarakat,  dan  kondisi  ekonomi masyarakat,  juga  menjadi  faktor yang berpengaruh terhadap tumbuhnya kawasan kumuh.
Disinyalir,  kawasan  kumuh  yang sudah  tertangani,  kembali  menjadi kumuh.
Permasalahan  dalam  proses penataan  kawasan  kumuh  seringkali terkendala karena membutuhkan ketersediaan  lahan  dan  anggaran yang  besar.  Penanganan  kawasan kumuh memerlukan penanganan yang sangat luas cakupannya, sehingga  harus  ditangani  lintas sektoral  tidak  hanya  dalam  penataan bangunan  secara  fisik,  tetapi  juga diselaraskan dengan penanganan dari sisi kesehatan (perilaku hidup
bersih), pendidikan, serta pemberdayaan ekonominya. Pemerintah Kota Cilegon mengakui bahwa penanganan
kawasan  pemukiman  kumuh  selama ini  ditanganai  hanya  satu  SKPD sedangkan  permasalahannya  cukup kompleks  dan  ini  menjadi  kendala dalam pencapaian target pengurangan  kawasan  pemukiman kumuh. Penataan
kawasan pemukiman  kumuh  di  Kota  Cilegon sampai  saat  ini  dipandang  belum memiliki fokus yang tegas.
Meskipun  dalam  Perda  Kota Cilegon  Nomor  6  Tahun  2011 tentang  Rencana  Tata  Ruang  dan Wilayah  (RTRW)  Kota  Cilegon, untuk pengembangan kawasan
pemukiman  salah  satunya  adalah menata  pemukiman  kumuh,  dalam aplikasinya  belum  ada  komunikasi antar  lembaga  yang  jelas  untuk mengatasi masalah tersebut.
Komunikasi  antar  OPD  di  Kota Cilegon  selama  ini  tetap  melakukan penanganan  kawasan  pemukiman kumuh secara terintegrasi sebagaimana mendukung keberadaan perda  Kota  Cilegon  Nomor  6  Tahun 2011  tentang  Rencana  Tata  Ruang dan Wilayah (RTRW).
Implementasi
Penataan Lingkungan  Pemukiman  Kumuh di Kota Cilegon Implementasi penataan
pemukiman kumuh selama ini dilakukan melalui pendekatan
harmonisasi dan sinkronisasi program pembangunan dalam mengatasi  kawasan  kumuh  di  Kota Cilegon  yang  dilakukan  oleh  Dinas Perkim Kota Cilegon dan Organisasi Perangkat  Daerah  (OPD)  lain  belum terlihat  ada  kerjsama  yang  baik. Artinya  Koordinasi  antar  OPD  yang memiliki kewenangan kearah pengentasan  kawasan  kumuh  belum terlihat dengan baik. Misalnya
masalah  kesehatan  yang  menjadi wewenang Dinas
Kesehatan,
ketersediaan  ruang  terbuka  hijau yang  menjadi  wewenang  Dinas
Pertamanan,  masalah  ketersediaan air  bersih  dan  sanitasi  yang  menjadi bagian dari PDAM dan lain sebagainya, serta Dinasl  Lingkungan Hidup. Artinya permsalahan koordinasi  dan  komunikasi  antar OPD belum berjalan dengan baik. Berdasarkan observasi ditemukan bahwa keberadaan
bangunan  liar  yang  menjadi  salah satu  penyebab  titik  suatu  kawasan menjadi  kumuh.  fenomena  tersebut, seperti dikethui terjadi  di Kelurahan Sukmajaya  Kecamatan  Jombang, tepatnya  di  Link  Periuk  RT  05/03. Kelurahan tersebut berada di Jantung Kota  Cilegon.  di  Lokasi  tersebut diketahui  dengan  luas  lahan  sekira  6 Ha merupakan lahan milik pengusaha  dari  Jakarta,  di  mana kondisinya  saat  ini  banyak  didirikan ratusan  rumah-ruamh  warga  serta lapak rongsokan yang hampir semuanya  merupakan  bangunan  liar. Keberadaan  tersebut  disinyalir  ada ketidak  tegasan  penegakan  regulasi
terkait  izin  mendirikan  bangunan oleh pemerintah setempat.
Berdasarkan pernyataan informan Ade Rizki (Warga
Sukmajaya)  Banyaknya  lahan  yang belum  digunakan  oleh  pemilik  atau pengusaha  dari  luar  Kota  Cilegon dan  ditempati  oleh  warga  pendatang dari  luar  Kota  Cilegon.  Hal  ini menyebabkan  kesulitan  Pemerintah Daerah  dalam  menata  permukiman kumuh yang ditempati warga dengan bangunan  liar  tanpa  berizin  tersebut. Pemukiman  yang  dijadikan  lapak rongsokan  ini  bukan  tanah  milik warga, ataupun pemerintah.
Berdasakan
keterangan
tersebut  pemerintah  belum  secara tegas menindak warga yang melakukan kativitas dan membangun perumahan  dan  permukiman  di  luar atauran.  Sehingga  disinyalir  ada kesengajaan dibiarkan oleh pemerintah, padahal pemerintah seharusnya  melarang  secara  tegas masyarakat  yang  hendak  dan  sudah membangun permukiman dan permuhan  tanpa  izin  di  kawasan tersebut. Program penanganan permukiman kumuh di Kota Cilegon
baru  didominasi  oleh  program  dari Pemerintah Pusat  yang implementasi programnya belum menyentuh
semua  titik  permsalahn  kumuh  di Kota Cilegon. Seperti Program “Kota Tanpa  Kumuh”  atau  KOTAKU  dari program strategis Direktorat Jenderal Cipta  Karya  Kementrian  PUPR. Dimana program tersebut baru dilaksanakan  di  beberapa  titik  saja. Padahal  target  pemerintah  untuk mewujudkan    0  persen  permukiman kumuh tahun 2019 sudah tinggal satu tahun lagi.
Singkronisasi  program  untuk mengatasi  persoalan  kumuh  antara pemerintah  daerah  dan  pemerintah pusat belum sineergi untuk menuntaskan  persoalan  titik  kumuh di  wilayah  Kota  Cilegon.  Artinya upaya  pemerintah  Kota  Cilegon dalam  meluncurkan  program  untuk mengatasi  kumuh  belum  terlihat secaranyata program-programnya.
Sehingga penyelesian masalah secara intergral  belum  teridentfikasi  secara nyata.
Jika  hanya  mengacu  pada
regulasi RTRW Kota Cilegon, kelompok  sasaran  ( target  group )
untuk penanganan permsalahan
permukiman  kumuh  belum  terlihat secara jelas. Karena, lonjakan penduduk  diduga  akibat  gelombang urbanisasi  di  Kota  Cilegon  sabegai kota industri semakin meningkat dan menjadi  salah satu penyebab kondisi permikiman  menjadi  kumuh  di beberapa titik. Karena mereka bertujuan  untuk  mengadu  nasib  di kota  yang  dikenal  dengan  julukan Kota  Baja  tersebut.  Tetapi,  sebagian besar  tidak  siap  untuk  menyiapkan tempat tinggal tempat mereka singgah untuk bekerja.
Upaya penanganan oleh pemerintah  daerah  untuk  melakukan permsalahn  kumuh  terdapat  masalah dalam hal implementing organization (organisasi  pelaksana).  Sebagaimana pernyataan  informan  pada  dinas Perkim  kota  Cilegon  bahwa  meski secara  peranan  OPD  Dinas  Perkim Cilegon  memiliki  peranan  yang utama,  tetapi  secara  kewenangan tidak  bisa  menyelesaikan  faktor- faktor  yang  menyebabkan  kondisi wilayah  menjadi  kumuh.  Karena persoalan  kumuh  disebabkan  oleh berbagai  faktor,  seperti  kemiskinan, ekonomi, lonjakan urbanisasi,
pendidikan, kesehatan dan pengendalian lingkungan hidup. Faktor  kesiapan  pemerintah daerah dan masyarakat untuk
melakukan  pembenahan  terhadap penanganan permukiman kumuh belum sepenuhnya siap secara matang. Faktor sosial, budaya, ekonomi dan politik belum
sepenuhnya mendukung dalam penunganan permasalahan
permukiman kumuh di Kota Cilegon.
Kebiasaan  masyarakat  yang  masih banyak  melakukan  pola  hidup  tidak sehat dan kurang menjaga lingkungan  serta  polusi  industri terlihat masih nyata di Kota Cilegon. kondisi  kemiskinan  dan  ekonomi yang  masih  banyak  ketimpangan  di lingkungan  masyarakat.  Kemauan pemerintah untuk menjadikan penanganan permukiman kumuh menjadi  program  prioritas  belum spenuhnya
dilakukan oleh pemerintah  daerah.  Artinya  faktor environmental  factors (faktor-faktor lingkungan),  ini  penting  dilihat
karena  kondisi  lingkungan  menjadi penentu keberlangsungan suatu program pembangunan.

## SIMPULAN
Sumberdaya  yang  tersedia dalam pengentasan permukiman kumuh  di  Kota  Serang  masih  perlu ditingkatkan. Dari sumberdaya anggaran daerah untuk alokasi penataan  permukiman  kumuh  dinilai masih  minim,  sehingga  anggaran masih  dominan  mengharapkan  dari dana pusat yaitu APBN. Untuk lebih memaksimalkan penataan pemukiman  kumuh  di  kota  Cilegon perlu di didorong pembuatan peraturan  daerah,  sehingga  dapat memaksimalkan  anggaran  daerah untuk  disampaikan  pada  organisasi perangkat daerah untuk
menyelesaikan persoalan pemukiman kumuh di Kota Cilegon.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  Said  Zainal.  2004. Kebijakan  Publik .  Suara  Bebas: Jakarta.
Bintarto. 1977. Geografi Kota . Yogyakarta: U. P. SPRING.
Creswel.  W.  John.  (2002). Research  Design ( Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif ). Kik Press. Jakarta.
Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy Implementation in the Third World New Jersey : Princeton University Press.
Meter,  Donal,  Van  and  Carl  E.  Van  Horn.  1975. The  Policy Implementation Process . Sage Publication: Beverly Hill.
Muhtadi,  Muh.  1987. Gejala  Pemukiman  Kumuh  Jakarta Selayang Pandang . Departemen Pekerjaan Umum.
Nugroho  D,  Riant.  2012. Kebijakan  Publik : Formulasi,
Implementasi dan Evaluasi . PT. Elex Media Komputindo.
Jakarta.

## Dokumen:
Balitbangda  Provinsi  Banten,  2016. Kajian  Penataan  Dan Peningkatan  Kualitas  Permukiman  Kumuh  Di  Perkotaan Provinsi  Banten  -  TA  2016 ,  Serang:  Balitbangda  Provinsi Banten.
Pemerintah  Kota  Cilegon,  2016. FGD  2  (Forum  Discusion Group)  Rencana  Pencegahan  dan  Peningkatan  Kawasan Permukiman  Kumuh  (RP2KPK) ,  Pemerintah  Kota Cilegon.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan
Kawasan Pemukiman.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan
Daerah.
Berita Media Cetak Elektronik/Online:
Faktabanten.co.id,  2018. Permukiman  Kumuh  di  Kelurahan Sukmajaya  Diduga  Dikelola  Oleh  Keluarga  Pejabat ,  dari
http://faktabanten.co.id/pemukiman-kumuh-di-kelurahan- sukmajaya-diduga-dikelola-2-oleh-keluarga-pejabat/, diakses pada 18 Juli 2018.
Tempo.co.  2017. PBB:  Jumlah  Penduduk  Dunia  9,8  Miliar
Tahun 2050 , dari https://dunia.tempo.co/read/886917/pbb- jumlah-penduduk-dunia-98-miliar-tahun-2050,  diakses  17 juli 2018.
Tempo.co.  2017. PU:  Luas  Pemukiman  Kumuh  Mencapai 38.000 Hektare , dari https://bisnis.tempo.co/read/906173/pu-luas-pemukiman- kumuh-mencapai-38-000-hektare, diakses 17 juli 2018. Kompas.com, 2017. Tiga Tahun Jokowi Berkuasa, Penanganan Kawasan Kumuh Belum Maksimal, dari https://properti.kompas.com/read/ 2017/10/11/103000421/tiga-tahun-jokowi-berkuasa-
penanganan-kawasan-kumuh-belum-maksimal,  diakses  17 Juli 2018.