## KORUPSI BANTUAN SOSIAL COVID-19: ANALISIS IMPLEMENTASI ETIKA NORMATIF PEJABAT PUBLIK DI INDONESIA
Agnes Betresia 1 , Priskilla Verdina 2 , Suyanti Welvyna 3 , Lina Miftahul Jannah 4 , Evie Oktafia 5

## Abstraksi
Implementasi  etika  diperlukan  untuk  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang transparan,  akuntabel,  dan  bebas  dari  KKN  agar  dapat  membangun  integritas pemerintahan  dan  menumbuhkan  kepercayaan  publik.  Namun,  pemerintah  dinilai  masih lemah dalam tata kelola akibat maraknya kasus korupsi di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi etika yang dilakukan pelaku korupsi dan penegak hukum dalam  kasus  korupsi  bantuan  sosial  COVID-19.  Studi  dilakukan  menggunakan  data sekunder, dimana hasil analisis dipaparkan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil studi  menunjukkan  bahwa  pelaku  korupsi  bansos  COVID-19  tidak  menerapkan  etika dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya,  baik  secara  deontologi  dan  teleologi.  Di  sisi lain,  penegak  hukum  telah  menggambarkan  perilaku  etis  secara  etika  deontologi  yang dicerminkan dari kode etik profesi dalam menjatuhkan hukuman vonis. Pemerintah dapat memberikan  bantuan  yang  mendukung  peningkatan  produktivitas  masyarakat  seperti Provinsi  Papua  yang  menggencarkan  bantuan  sosial  di  sektor  agrikultur.  Tindakan penegak  hukum  harus  selaras  dengan  kode  etik  profesi  sehingga  tercipta  penegakan hukum yang adil.
Kata kunci: Etika, Korupsi, Asisten sosial, COVID-19

## Abstract
Actualization  of  good  governance  in  the  government  committed  to  transparency, accountability,  and  corruption-free  needs  implementation  of  ethics  to  build  government integrity and gain public trust. However, the Indonesian government is considered bad in governance  due  to  many  corruption  cases  in  Indonesia.  This  study  aims  to  analyze  the implementation of the ethics carried out by the defendant and law enforcement in COVID- 19  social  assistance  corruption  case.  This  study  was  conducted  using  secondary  data which  were  then  presented  in  a  descriptive  qualitative  manner.  The  results  of  the  study indicate that defendants as public actors have failed to perform their duties and functions and are considered unethical by deontological and teleological ethics. On the other hand, law enforcement is indicated to be ethical by deontological ethics, reflected by conducting professional  code  of  ethics  to  decide  on  a  sentence.  The  government  can  provide  social assistance  that  supports  community  productivity,  such  as  The  Province  of  Papua  which intensified social assistance in the agricultural sector. Law enforcement actions must be in line with the professional code of ethics to create fair law enforcement.
Keywords: Ethics, Corruption, Social assistance, COVID-19
1-4 Departemen Ilmu Administrasi Niaga, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia
5 Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia

## PENDAHULUAN
Menurut  Ismail  (2017),  pemerintah  merupakan  organisasi,  badan,  lembaga  yang memiliki  kekuasaan  untuk  membuat  dan  menerapkan  hukum  serta  undang-undang  di wilayah  tertentu.  Ismail  (2017)  juga  menyebutkan  bahwa  pemerintahan  dapat  dikatakan sebagai sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan akan jasa publik dan layanan sipil. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa beriringan dengan kekuasaan dan wewenang yang diberikan, pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar untuk memenuhi hak masyarakat dan membentuk suatu tata kelola pemerintahan yang baik demi mencapai tujuan negara. Untuk dapat mewujudkan tata  kelola  pemerintahan  yang  baik dibutuhkan  penerapan  moral  dan  etika  dalam menyelenggarakan pemerintahan agar tercipta pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan  bebas  dari  KKN sehingga  dapat  menumbuhkan  kepercayaan  masyarakat  akan pemerintahan  yang  dapat  memberikan  kesejahteraan  bagi  rakyatnya .  Namun  pada kenyataannya,  penyelenggaraan  tata  kelola  pemerintahan  di  Indonesia  masih membutuhkan  banyak  pembenahan  khususnya  dari  sisi  moral  dan  etika  pejabat pemerintah dilihat dari masih banyaknya tindakan korupsi yang terjadi.
Salah  satu  kasus  yang  dapat  dijadikan  contoh  adalah  kasus  korupsi  program pengadaan  bantuan  sosial  penanganan COVID-19 yang  dilakukan  oleh  Juliari  Batubara yang kala itu menjabat sebagai Menteri Sosial. COVID-19 pertama kali muncul di Kota Wuhan, China yang dengan cepat menyebar ke seluruh belahan dunia. Kasus  COVID-19 di  Indonesia  pertama  kali  dikonfirmasi  pada  tanggal  2  Maret  2020.  Pandemi  ini memberikan dampak pada semua aspek, mulai dari kesehatan, sosial, lingkungan, politik, serta  ekonomi  sehingga  pemerintah  dituntut  untuk  dapat  memberikan  respon  dengan cepat  dalam  rangka  penanganan  pandemi  COVID-19  agar  dampak  yang  ada  tidak semakin  meluas.  Salah  satu  kebijakan  yang  dikeluarkan  pemerintah  adalah  aturan mengenai  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  yang  pada  gilirannya  berdampak pada besarnya jumlah pekerja yang harus mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) serta banyaknya pekerja informal yang juga terdampak pandemi.
Hal  ini  menyebabkan  turunnya  daya  beli  masyarakat  dan  berdampak  pada perekonomian  negara  sehingga  pemerintah  berupaya  untuk  menyalurkan  bantuan  dalam rangka  menanggulangi  dampak  COVID-19  dengan  harapan  dapat  memulihkan perekonomian  nasional.  Namun,  bantuan  yang  disalurkan  pemerintah  dalam  rangka
membantu  masyarakat  untuk  bertahan  di  tengah  krisis  pandemi  COVID-19  justru dijadikan  peluang  untuk  melakukan  tindakan  amoral  dan  tidak  etis  demi  meraup keuntungan  pribadi.  Juliari  Batubara  yang  kala  itu  menjabat  sebagai  Menteri  Sosial terlibat  dalam  kasus  suap  menyuap  dengan  total  uang  sebesar  Rp32,48  miliar  dari program pengadaan paket bansos dimana seharusnya paket bantuan ini diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat di tengah krisis pandemi sehingga bisa memulihkan kondisi ekonomi Indonesia. (Detikcom, 2021).
Penerapan  etika  dalam  lingkup  pemerintah  menjadi  hal  penting  karena  etika merupakan  pedoman  dalam  proses  pembuatan  keputusan  yang  nantinya  akan mempengaruhi orang banyak. Hal ini didasari oleh kebijakan sebagai usaha alokasi nilai masyarakat  dalam  mencapai  tujuan  kesejahteraan  bersama,  sehingga  sudah  sepatutnya etika  dipraktikkan  dalam  kebijakan  publik.    Korupsi  yang  menjerat  para  pejabat pemerintahan  ini  pada  akhirnya  mempertaruhkan  identitas  negara  dan  pembentukan karakter  bangsa.  Dengan  kata  lain,  dalam  memberantas  praktik  korupsi  di  Indonesia, diperlukan  adanya  kepekaan  etika  dalam  membangun  integritas  pejabat  publik  dan membangun  budaya  etika  organisasi.  (Haryatmoko,  2011:31).  Maka  dari  itu,  tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis implementasi  etika  normatif  aktor  pelaku korupsi bantuan sosial COVID-19.

## TINJAUAN TEORITIS
Etika
Etika berasal dari bahasa Yunani ‘ ethos ’ yang memiliki arti tempat tinggal biasa, padang  rumput,  kandang,  kebiasaan,  adat,  akhlak,  watak,  perasaan,  sikap,  dan  cara berpikir.  Sedangkan  ‘ ethos ’  dalam  bentuk  jamak  menjadi  ‘ ta  etha’ yang  memiliki  arti adat  istiadat atau  kebiasaan.  Etika  merupakan  studi  yang  mempelajari  tentang  apa  yang baik dan apa yang buruk serta tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Menurut James J.  Spillane  (Labolo,  2016),  etika  memperhatikan  dan  mempertimbangkan  tingkah  laku manusia  dalam  pengambilan  keputusan  moral.  Etika akan  memberikan  batasan  tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sehingga dapat menjadi pedoman bagi individu untuk bertindak dan berperilaku. Menurut Bertens (2007), etika dapat dibagi menjadi tiga pengertian.  Pertama,  etika  dapat  diartikan  sebagai  nilai-nilai  dan  norma-norma  moral sebagai  pedoman  seorang  individu  atau  kelompok  untuk  berperilaku.  Kedua,  etika
diartikan  sebagai  kumpulan  asas  atau  nilai  moral  yang  dimaksudkan  sebagai  kode  etik. Ketiga,  etika  diartikan  sebagai  ilmu  tentang  baik  dan  buruk.  Etika  terbagi  menjadi  dua macam,  yaitu  etika  deskriptif  dan  etika  normatif.  Etika  deskriptif  menggambarkan tingkah  laku  moral  secara  netral  menggunakan  pendekatan  sosial,  seperti  antropologi budaya,  psikologi,  sosiologi,  sejarah,  dan  sebagainya.  Sedangkan,  etika  normatif  akan memberikan  penilaian  terhadap  suatu  perilaku  atau  tindakan  dan  menetapkan  norma sebagai  dasar  untuk  berperilaku  dan  bertindak.  Secara  singkat,  etika  deskriptif  hanya menggambarkan  norma-norma  yang  ada  tanpa  memberikan  penilaian  benar  atau  tidak, sedangkan  etika  normatif  akan  menyelidiki  dan  memberikan  penilaian  terhadap  norma yang  ada  apakah  diterima  dalam  suatu  masyarakat  atau  tidak.  Terdapat  beberapa  teori etika yang akan mendukung pembahasan mengenai korupsi yang terjadi di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini.

## Etika normatif
Etika  normatif  merupakan  bagian  terpenting  dari  etika,  dimana  dalam  etika  ini dapat  memberikan  penilaian  terhadap  perilaku  manusia.  Etika  ini  tidak  hanya menggambarkan norma, tetapi juga mengemukakan argumentasi terhadap penilaian baik atau  buruknya  tindakan  tersebut  serta  mengapa  suatu  anggapan  moral  bisa  dianggap benar atau salah. (Bertens, 1993:17) dalam etika normatif, terdapat 3 (tiga) prinsip etika, yaitu deontologis, teleologis, dan virtue ethics.

## Etika Deontologis
Menurut  Sudarminta  (2013:136),  etika  deontologis  merupakan  prinsip  yang mengajarkan  bahwa  sebuah  tindakan  dinilai  benar  apabila  tindakan  tersebut  selaras dengan  prinsip  kewajiban  yang  relevan  untuknya.  Penganut  etika  deontologis  seperti Immanuel Kant (dalam Sudarminta 2013:136) memiliki pemikiran bahwa etika berkaitan langsung  dengan  hukum  moral  yang  mengikat  semua  manusia  secara  mutlak,  terlepas apakah  ketaatan  akan  ini  akan  membawa  dampak  atau  hasil  yang  menguntungkan  atau tidak. Lebih lanjut, Tjahjadi (2004:147) menjelaskan bahwa hukum moral harus tertuang dalam  bentuk  nyata,  seperti  undang-undang,  konstitusi,  dan  hukum  positif  lainnya  agar dapat mewujudkan nilai moral dalam masyarakat.  Prinsip etika deontologis menurunkan moral  secara  langsung  dari  akal  budi  manusia  tanpa  intervensi  dari  luar,  seperti  objek
tindakan,  akibat  yang  ditimbulkan,  serta  kepentingan  pelaku  tindakan.  Rasionalitas menuntut  penilaian  benar  salahnya  sebuah  tindakan  bukan  dari  perasaan  orang  yang memberikan penilaian, tetapi dari prinsip yang sesuai dengan nalar (masuk akal) sehingga dapat  dipertanggungjawabkan  dan  kebenarannya  dapat  diuji  oleh  orang  lain.  Selain  itu, rasionalitas  ini  didukung  oleh  aspek  universal,  yaitu  prinsip  yang  disetujui  dan  berlaku bagi semua orang di mana dan kapan pun mereka berada.

## Etika Teleologis
Etika  teleologis  merupakan  etika  yang  mengukur  benar  atau  salahnya  tindakan manusia dari menunjang tidaknya tindakan tersebut atas pencapaian tujuan, di mana yang baik adalah apa yang secara kodrat menjadi tujuan akhir. (Sudarminta, 2013:106). Suatu tindakan  dinilai  sebagai  baik  hal  yang  baik  atau  tidak  jika  lebih  banyak  menimbulkan dampak  atau  akibat  yang  baik  dibandingkan  akibat  yang  buruk.  Etika  ini  terbagi  lagi menjadi beberapa cabang yaitu:

## Egoisme Etis
Pada  umumnya,  egois  yang  dipandang  masyarakat  dan  dikonotasikan  sebagai sesuatu  yang  negatif  merupakan  egoisme  psikologis.  Egoisme  psikologis  adalah  kodrat manusia  yang  cenderung  melakukan  tindakan  yang  menguntungkan  dirinya  sendiri. Namun,  dalam  etika  normatif,  dikenal  istilah  ‘egoisme  etis’,  yaitu  pemahaman  bahwa tindakan yang baik dan wajib dilakukan adalah menguntungkan bagi diri sendiri. Ini tidak berarti  bahwa  kepentingan  orang  lain  harus  diabaikan.  Sebaliknya,  paham  ini  tidak menganjurkan  pencarian  kesenangan  pribadi,  karena  dalam  jangka  panjang  tidak  akan menguntungkan.  Dengan  kata  lain,  egoisme  etis  menginginkan  setiap  orang  untuk melakukan  apa  yang  menguntungkan  untuk  dirinya  sendiri  secara  jangka  panjang. (Sudarminta, 2013:99)

## Altruisme
Paham ini menurut Baron dan Byrne (2005) diartikan sebagai tindakan berkorban untuk membahagiakan dan mensejahterakan orang lain tanpa menghiraukan balasan bagi dirinya  sendiri.  Berbanding  terbalik  dengan  paham  egoisme,  prinsip  ini  menekankan bahwa sebuah tindakan dipandang baik jika dapat memberikan kebahagiaan bagi semua
orang,  kecuali  dirinya  sendiri.  Peter  Singer  (dalam  Jena,  2018:61)  mengatakan  bahwa perilaku  manusia  untuk  menolong  orang  lain  hingga  sampai  pada  level  mengorbankan dirinya  sendiri  berasal  dari  dorongan  altruistik  sebagai  natur  manusia.  Thomas  Nagel (dalam  Jena,  2018:68)  berpendapat  bahwa  altruisme  bukanlah  objek  dari  sebuah pengorbanan  diri,  melainkan  sebuah  kesediaan  untuk  berperilaku  dengan  hanya mempertimbangkan kepentingan orang lain tanpa motif lainnya.

## Utilitarianisme
Menurut  Graham  (2017:188),  utilitarianisme  merupakan  pandangan  umum mengenai kehidupan yang baik secara moral adalah kehidupan yang bisa memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalisir rasa sakit. Sudarminta (2013:127) juga mengungkapkan bahwa prinsip ini menekankan bahwa tindakan yang benar secara moral adalah tindakan yang  berguna.  Suatu  tindakan  dinilai  berguna  apabila  tindakan  tersebut,  secara keseluruhan, dengan memperhitungkan semua pihak dan tanpa membeda-bedakan orang, dapat  membawa  keuntungan  atau  kebahagiaan  yang  besar  bagi  semakin  banyak  orang. Berbeda  dari  deontologi  dengan  pemahaman  Kant,  utilitarianisme  menolak  untuk  taat terhadap norma dan peraturan yang berlaku begitu saja, tetapi mempertanyakan mengapa perilaku tersebut dilarang ataupun diwajibkan.

## Virtue Ethics
Menurut  Aristoteles  (dalam  Sudarminta  2013:158),  keutamaan  intelektual  lahir dari  kerja  keras,  pengalaman,  dan  waktu;  sedangkan  keutamaan  moral  dihasilkan  dari kebiasaan  yang  dilatih.  Etika  keutamaan  tidak  menekankan  untuk  taat  pada  peraturan, tetapi  mementingkan  perkembangan  karakter  moral  yang  baik.  Aristoteles  berpendapat bahwa manusia dengan keutamaan moral mengerti apa yang harus dipilih dan tahu cara meraihnya,  serta  dapat  menilai  situasi  konkret  secara  saksama  dan  membuat  keputusan yang  tepat.  Dalam  etika  keutamaan,  karena  paham  ini  berfokus  pada  pembentukan karakter,  bukan  pada  pemenuhan  kewajiban,  maka  Sudarminta  (2013:161)  berpendapat bahwa peranan tokoh moral yang ideal menjadi penting, dengan anggapan tindakan yang tokoh  tersebut  lakukan  tidak  tergolong  wajib  dilakukan,  namun  layak  untuk  dicita- citakan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif terhadap aktor dan  penegak  hukum  korupsi  bantuan  sosial  yang  terjadi  di  Kementerian  Sosial.  Untuk mendukung penelitian, artikel ini menggunakan data yang bersumber dari data sekunder. Data  sekunder  menjadi  pendukung  penelitian  yang  bersumber  dari  literatur  kredibel. Literatur yang digunakan adalah literatur yang sesuai dengan penelitian terhadap rumusan masalah yang sudah ditentukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pandemi  COVID-19  yang  telah  melanda  Indonesia  sejak  tanggal  2  Maret  2020 dan  telah  berdampak  besar  pada  segala  aspek  kehidupan.  Kondisi  pandemi  yang mengkhawatirkan ini memaksa masyarakat untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang  ada,  dimulai  dari  perubahan  cara  bekerja  hingga  pemutusan  hubungan  kerja  yang menyulitkan masyarakat dari segi finansial. Kesulitan finansial yang dihadapi masyarakat memiliki  efek  domino  terhadap  perekonomian  dan  stabilitas  nasional  sehingga pemerintah  berusaha  mendukung  masyarakat  yang  terdampak  pandemi  COVID-19 melalui bantuan sosial (bansos) dengan salah satunya melalui Kementerian Sosial, bagian pemerintah  pusat,  dengan  harapan  dapat  mengembalikan  daya  beli  masyarakat  dan memulihkan  kondisi  ekonomi  Indonesia  secara  bertahap.  Namun,  program  bantuan  ini tetap  tidak  luput  dari  tindakan  korupsi  yang  melanggar  etika  dalam  pelaksanaanya. Penegakan  hukum  yang  lemah  di  Indonesia  tidak  memberikan  efek  jera  bagi  para koruptor.  Indonesia  Corruption  Watch  menyebutkan  bahwa  pelaku  yang  merupakan pejabat  pemerintah  berhasil  menerima  suap  dengan  total  sebesar  Rp32,4  miliar  dari program pengadaan paket bansos penanganan COVID-19. Hal ini tentu kembali merusak kepercayaan  masyarakat  terhadap  integritas  dan  komitmen  pemerintah  serta mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19.

## 1. Analisis Penerapan Etika Dari Pihak Pelaku Korupsi
Tindakan  korupsi  bansos  yang  dilakukan  oleh  pejabat  pemerintah  tersebut berimbas pada pencabutan hak politik yang dimiliki serta pelaku dijatuhi hukum pidana 11 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan. Tindak pidana korupsi sendiri telah  diatur  dalam  UU  No.31  Tahun  1999  bahwa  korupsi  merupakan  perbuatan  yang
merugikan  keuangan  negara  dan  perekonomian  negara  serta  menghambat  pembangunan nasional. Ditinjau dari aspek penerapan etika, tindakan suap menyuap ini tentu melanggar etika  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  seharusnya  setiap  pejabat  politik memiliki sikap jujur, amanah, siap melayani, teladan dan rendah hati dalam menjalankan tugas  yang  diamanatkan.  Prinsip  etika  deontologi  menjelaskan  bahwa  sebuah  tindakan dinilai  benar  apabila  tindakan  tersebut  berdasarkan  pada  hukum,  prinsip,  atau  norma objektif  yang  mengikat  semua  orang  secara  mutlak.  Etika  deontologi  juga mengategorikan suatu tindakan yang selaras dengan prinsip kewajiban terhadap tugas dan fungsi yang berdasarkan pada hukum dan norma sosial. Berdasarkan pengertian tersebut, tindakan  suap  dalam  pengadaan  bansos  menunjukkan  tidak  adanya  pengimplementasian etika  deontologi  oleh  pejabat  politik  tersebut  dalam  menjalankan  fungsi  dan  tugasnya. Tidak  hanya  berkaitan  dengan  suap  menyuap,  tindakan  tersebut  juga  berpotensi merugikan  perekonomian  negara  dan  pelaku  telah  didakwa  melanggar  Pasal  12  huruf  b juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 (1) KUHP. Namun, sejauh atau setinggi mana tingkat kesalahan dan apa yang dilanggar  sepenuhnya  berada  di  tangan  hukum.  Dalam  melihat  tingkat  kesalahan, dampak,  dan  keuntungan  pelaku  atas  perbuatannya,  hal  tersebut  telah  diatur  dalam Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Pemidanaan Pasal  2  dan  Pasal  3  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. Berbeda dengan etika deontologi, etika teleologi lebih berfokus pada tujuan akhir. Suatu tindakan atau  perbuatan  dapat  dikatakan etis jika  lebih  banyak menghasilkan  dampak  atau akibat yang baik dibandingkan dampak atau akibat yang buruk. Etika teleologis tetap mengakui prinsip hukum, tetapi dampak atau akibat dari perbuatan dan tindakan lebih diprioritaskan daripada hukum. Dalam etika teleologis, terdapat beberapa cabang aliran, yaitu egoisme, altruisme,  dan  utilitarianisme  yang dapat  mendeskripsikan  bagaimana  perbuatan  pelaku korupsi  bantuan  sosial  dinilai  baik  atau  buruk  dan  berguna  atau  tidak  berguna.  Pada pemahaman  etika  teleologi-egoisme  etis,  pelaku  akan  memiliki  pemahaman  sendiri bahwa  tindakan  yang  dilakukan  pelaku  adalah  baik  jika  menguntungkan  bagi  dirinya sendiri.  Namun,  teori  teleologi  ini  memiliki  pemahaman  yang  lebih  sempit  bahwa egoisme  etis  mendorong  pemahaman  dimana  tindakan  yang  baik  adalah  tindakan  yang menguntungkan diri sendiri dalam jangka panjang.
Jika  dilihat  dari  sudut  pandang  etika  teleologis  -  egoisme  etis,  tindakan  koruptif dalam  pengadaan  bansos  ini  tidak  dapat  dibenarkan  karena  pandangan  ini  menekankan bahwa pada dasarnya setiap tindakan yang dilakukan manusia bertujuan untuk mengejar keuntungan pribadi, tetapi tidak serta merta mengabaikan kepentingan orang lain. P elaku tidak  etis  karena pelaku  hanya  berfokus  pada  bagaimana  mereka  akan  mendapatkan keuntungan  sebesar-besarnya  tetapi  tidak  memikirkan  proses  hukum  dan  sanksi  sosial yang akan dihadapi apabila suatu hari nanti tertangkap.  Kemudian, dari pandangan teori teleologis-altruisme  yang  menekankan  pada  kesejahteraan  orang  lain  tanpa mengharapkan balasan bagi diri sendiri, tindakan ini tentu sangat melanggar etika karena bertentangan dengan pengertian tersebut, tindakan korup di tengah krisis pandemi justru sangat  mengutamakan  keuntungan  pribadi  tanpa  memperdulikan  kesulitan  yang  harus dihadapi  rakyat. Perbuatan  pelaku  korupsi  sama  sekali  tidak  bernilai  baik  karena  tidak membahagiakan dan mensejahterakan orang lain .
Terakhir,  sudut  pandang  teori  etika  teleologis  -  utilitarianisme memberikan pandangan  umum  bahwa  tindakan  yang  dinilai  baik  secara  moral  dan  dinilai  berguna apabila  tindakan  seseorang  dapat  memaksimalkan  kebahagiaan  dan  membawa keuntungan bagi banyak orang tanpa membeda-bedakan orang lain. Teori ini menilai baik atau  buruknya  suatu  tindakan  berdasarkan  pada  hasil  akhir  atau  akibat  dari  tindakan tersebut untuk sebanyak  mungkin orang. Dilihat dari sisi manfaat, suap menyuap dalam pengadaan  paket  bansos  ini  sangat  melanggar  etika  teleologis  -  utilitarianisme  karena tindakan  tersebut  tidak  hanya  merugikan  negara  tapi  juga  merugikan  pelaku  itu  sendiri karena  pada  akhirnya  pelaku  harus  menanggung  hukuman  akibat  tindakan  yang dilakukan  dimana  merugikan  pihaknya. Selain  itu,  t eori  ini  mendukung  fakta  bahwa pelaku  korupsi  bantuan  sosial  melanggar  etika  karena  tindakan  pelaku  adalah memaksimalkan  kebahagiaan  diri  sendiri  tetapi  merugikan  orang  lain,  baik  masyarakat yang terdampak COVID-19 maupun rekan lain terjerat kasus tersebut.

## 2. Analisis Penerapan Etika Penegak Hukum
Selain  pelaku  tindak  pidana  korupsi,  diperlukan  pula  tinjauan  etika  terhadap penegakan  hukum.  Sejatinya,  semua  pihak  yang  berperan  memiliki  etika  yang  berlaku dalam  lingkup  profesinya,  termasuk  seorang  penegak  hukum.  Kode etik  sebagai  produk dari etika dirumuskan sebagai kontrol sosial, mencegah campur tangan pihak lain dalam
masalah  internal,  serta  mencegah  terjadinya  konflik.  Dalam  mengadili  perkara  tindak pidana korupsi, banyak pihak penegak hukum yang berperan, antara lain advokat, jaksa, hakim, dan KPK. Perlu kita ketahui bahwa ranah hukum sendiri sudah memiliki kode etik sebagai  pedoman  dalam  pelaksanaan  profesi  hukum  yang  baik.  Hal  ini  akan  berlanjut pada kode etik profesi, di mana tujuan pokok dari rumusan etik dituangkan dalam kode etik profesi.
Akan  tetapi,  banyaknya  pihak  yang  ikut  andil  tidak  menjamin  kebijakan  yang sudah  diatur  akan  berbanding  lurus  dengan  pelaksanaan  yang  terjadi  di  lapangan.  Salah satu  hal  yang  patut  menjadi  sorotan  adalah  bagaimana  vonis  yang  dijatuhkan  kepada koruptor. Vonis yang dijatuhkan sering dikritisi bahwa vonis tersebut dinilai ringan dan tidak  sebanding  dengan  kerugian  yang  mereka  timbulkan.  Hal  ini  mengakibatkan  vonis ini  tidak  memiliki  efek  jera  kepada  para  pelakunya.  Pada  kasus  korupsi  bantuan  sosial, pelaku dijatuhi vonis hukuman 11 tahun penjara, yaitu 1 tahun lebih tinggi dari tuntutan jaksa  KPK.  Hukuman  tersebut  didasarkan  dari  beberapa  keringanan  di  mana  pelaku walaupun  belum  pernah  dijatuhi  pidana,  pelaku  sudah  menderita  akibat  sanksi  sosial, seperti cercaan dan hinaan yang diberikan masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar  bagi  publik  karena  vonis  tersebut  menyiratkan  keberpihakan  hukum  terhadap koruptor  daripada  para  penerima  bantuan  sosial.  Putusan  ini  berpotensi  menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum Indonesia.
Berbicara  mengenai  moral  pada  bidang  hukum,  Immanuel  Kant  menjelaskan tentang  hubungan  antara  norma  moral  dan  norma  hukum  yang  berkaitan  erat,  dimana norma  hukum  sendiri  adalah  bagaimana  kita  menghadapi  sikap  legalitas,  yakni penyesuaian  diri  terhadap  ketentuan  hukum  positif.  Hubungan  norma  moral  dan  norma hukum dapat dijelaskan melalui tujuan norma hukum, yaitu norma buatan manusia yang diperlukan  untuk  merealisasikan  norma  moral  yang  tidak  lain  adalah  tuntutan  perilaku manusia yang ditaati dari kesadaran yang bersumber dari hati nurani (Niru Anita Sinaga, 2020).
Jika ditinjau dari segi etika, dalam menjatuhkan vonis, hakim memiliki beberapa pertimbangan,  baik  hal  yang  memberatkan  maupun  meringankan  hukuman.  Pengadilan sebagai  pintu  yang  membuktikan  bersalah  atau  tidaknya  seorang  terdakwa  tetap menjunjung  tinggi  asas  ‘praduga  tak  bersalah’  meskipun  tahu  bahwa  perbuatan  pelaku tidak  etis  dan  melanggar  hukum.  Asas  ‘praduga  tak  bersalah’  berarti  seseorang  yang
menjalani  proses  pidana  tetap  dianggap  tidak  bersalah  sehingga  tetap  harus  dihormati hak-haknya  sebagai  warga  negara  dan  mendapatkan  perlindungan  hukum  hingga ditetapkan  bersalah  oleh  pengadilan.  Meskipun  vonis  yang  dijatuhkan  tidak  memenuhi ekspektasi  semua  pihak  yang  menginginkan  hukuman  yang  lebih  berat,  para  penegak hukum  sudah  memutus  perkara  yang  sesuai  dengan  perundang-undangan  yang  berlaku (Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1  KUHP  juncto  Pasal  64  (1)  KUHP ) ,  dan  dengan  kata  lain  sudah  menjalankan kode etik  profesinya  dalam  bersikap  adil  menangani  perkara.    Hal  ini  sudah  dinilai  sebagai tindakan  etis  dalam  etika  deontologi,  dimana  penegak  hukum  sudah  menjalankan  kode etik sebagai hukum positif yang melekat padanya.
Prinsip  yang  ditekankan  dalam  etika  teleologi  adalah  tindakan  dianggap  baik karena  akibat  yang  dihasilkan  bersifat  menguntungkan  atau  membahagiakan.  Teori utilitarianisme  merupakan  pemahaman  paling  tepat  dalam  menggambarkan  apakah perbuatan  penegak  hukum  dapat  digolongkan  etis  atau  tidak.  Dalam  teori  ini,  tindakan dinilai  baik  apabila  dapat  membahagiakan  sebanyak  mungkin  pihak  yang  terlibat. Penegak  hukum  dalam  konteks  ini  tidak  diuntungkan  maupun  dirugikan  dalam menjatuhkan  putusan  terhadap  kasus,  karena  hakim  bersifat  netral  dan  tidak  memihak kepada  siapapun.  Namun,  putusan  ini  menuai  reaksi  negatif  dari  banyak  pihak  karena dianggap  menguntungkan  pelaku  dan  tidak  memihak  pada  masyarakat  terdampak COVID-19.  Indonesia  Corruption  Watch  sebagai  lembaga  swadaya  masyarakat (non- governmental  organization atau  NGO)  yang  mengawasi  dan  melaporkan  aksi  korupsi kepada  publik,  menyayangkan  putusan  ini  dan  menilai  hal  ini  sebagai  kemunduran semangat  anti  korupsi  serta  pelemahan  penegakan  hukum  di  Indonesia  (Indonesia Corruption  Watch,  2021).  Hal  ini  juga  menjadi  kekhawatiran  bagi  pengamat  hukum, seperti Pusat  Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) yang menilai putusan  yang  rendah ini  tidak  sebanding dengan  penderitaan  masyarakat  (Kompas.com, 2021).  Sama  dengan  respons  sebelumnya,  Masyarakat  Anti  Korupsi  Indonesia  (MAKI) mengapresiasi putusan hakim yang lebih tinggi dari tuntutan jaksa KPK, meskipun masih mengharapkan  vonis  seumur  hidup  karena  pelaku  melakukan  praktik  korupsi  di  tengah kondisi  darurat  pandemi  COVID-19  dan  menganggap alasan  peringanan  hukuman  yang tidak  masuk  akal  (Suara.com,  2021).  Dengan  kata  lain,  secara  teori  utilitarianisme,
tindakan ini  tidak  etis  melihat  beberapa  pihak  tidak  merasakan  dampak  positif  terhadap putusan yang dijatuhkan.
Berbeda dari teori utilitarianisme, kedua cabang teori lainnya yaitu teori egoisme etis  dan  altruisme  tidak  dapat  dinilai  secara  objektif.  Putusan  yang  dijatuhkan  oleh penegak hukum tidak dapat dinilai apakah murni mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Hal ini disebabkan karena sebuah niat hanya dapat diketahui oleh pihak yang dinilai, dalam hal ini penegak hukum. Idealnya, seorang penegak hukum tidak  memiliki  kepentingan  lain  selain  untuk  mengadili  kasus  atau  perkara  secara  adil, sehingga penegak hukum akan mempertahankan sikap netral dan berlaku profesional.
Ditinjau  dari  etika  dan  moralitas,  kerentanan  serius  di  tengah-tengah  pandemi, termasuk kerugian yang disebabkan oleh korupsi . Melalui penerapan etika yang baik dan disiplin,  kita  dapat  terbantu  dalam  memahami  dilema  moral  yang  terjadi,  memperkuat idealitas  dan  kewajiban  profesi,  serta  membantu  kita  melihat  bagaimana  hubungan moralitas umum dan moralitas profesi. Kita sudah memiliki norma secara tertulis sebagai dasar  untuk  berperilaku  dan  bertindak.  Dengan  menggunakan  etika  normatif,  kita  dapat menyelidiki benar atau tidaknya tindakan seseorang menggunakan teori etika deontologis dan teori etika teleologis.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pengertian  etika  dan  moralitas,  tindakan  korupsi  dalam  pengadaan program  bantuan  sosial  penanganan  COVID-29  yang  dilakukan  oleh  pejabat  politik tersebut  telah  melanggar  penerapan  etika  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan. Berdasarkan  pemikiran  Immanuel  Kant  (dalam  Sudarminta  2013:136),  tindakan pemungutan fee dalam pengadaan bansos ini menunjukkan tidak adanya penerapan etika deontologi oleh pelaku dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pelaku telah melakukan tindakan yang melawan hukum yang mengikat semua orang secara mutlak. Ditinjau dari berbagai  cabang  etika  teleologi,  yaitu  egoisme  etis,  altruisme,  dan  utilitarianisme, tindakan  korupsi  tersebut  juga  telah  melanggar  penerapan  etika  teleologi  yang mengutamakan dampak baik dari tindakan yang dilakukan.
Selanjutnya  adalah  penilaian  etis  atau  tidaknya  penegak  hukum  secara  etika deontologi  dan  etika  teleologi.  Secara  etika  deontologi,  penegak  hukum  sudah  berlaku etis karena penegak hukum sudah memutuskan perkara sesuai perundang-undangan yang
berlaku.  Secara  etika  teleologi,  teori  etika  utilitarianisme  memberikan  penilaian  yang jelas. Berdasarkan data yang diperoleh dan dipaparkan di bagian analisis, penegak hukum melanggar  etika  teleologi-utilitarianisme  karena  terdapat  masyarakat  yang  tidak merasakan dampak maksimal terhadap keputusan yang diambil.

## REKOMENDASI
Mengingat  bahwa  korupsi  dapat  berupa  pengadaan  barang  dan  jasa, penyelewengan  anggaran,  suap,  pungutan  liar,  pemberian  lisensi  yang  tidak  tepat,  dan sebagainya,  pemerintah  dapat  membantu  rakyatnya  tidak  harus  melalui  bantuan  sosial berupa  tunai.  Hal  ini  dapat  difokuskan  melalui  bantuan  sosial  yang  digencarkan  oleh pemerintah daerah atau provinsi. Sebagai contoh, pada tahun 2020 lalu, pada buku BNPB bersama  Universitas  Indonesia  mengenai  Pengalaman  Indonesia  dalam  Menangani Wabah  COVID-19  di  19  Provinsi  dan  Pembelajaran  dari  Mancanegara  Periode  Maret  - Juli 2020, Provinsi Papua menggencarkan rencana bantuan sosialnya berupa sembako di sektor  agrikultur.  Hal  ini  didukung  oleh Dinas  Pertanian  dan  Ketahanan  Provinsi  Papua dengan membeli berbagai hasil pangan lokal masyarakat Papua dan membaginya kembali kepada  masyarakat  terdampak.  Pemerintah  Papua  pun  menganjurkan  untuk  masyarakat Papua  mulai  menanam  makanan-makanan  lokal  yang  kaya  akan  kandungan  gizi  seperti ubi  jalar,  sagu,  keladi,  pokem,  dan  sayuran  lainnya.  Kita  dapat  menilai  bahwa  alih-alih membuka  peluang  besar  para  aktor  untuk  melakukan  korupsi,  bantuan  sosial  ini mendukung sektor agrikultur Indonesia di mana para pelaku bantuan sosial tersebut tidak lain adalah masyarakat itu sendiri. Contoh lain ada pada sektor sosial, yaitu Kementerian Koordinator  Pembangunan  Manusia  dan  Kebudayaan  mendorong  PKH  (Program Keluarga  Harapan),  BPNT  (Bantuan  Program  Non  Tunai),    dan  Rastra  (Bantuan  sosial Beras Sejahtera) untuk merencanakan bantuan sosial sebagai opsi jangka pendek.
Sebagai  wajah  pemerintah  dalam  kepastian  hukum,  para  penegak  hukum diharapkan  memiliki  integritas  dan  profesionalitas  dalam  menegakkan  keadilan,  dan disertai  pengawasan  dan  penegakan  disiplin  internal  yang  lebih  kuat.    Maka  dari  itu, dalam membangun pemerintahan yang bersih, regulasi yang telah dibuat harus bersinergi dengan kesiapan para penegak hukum dalam bertindak profesional dan berintegritas serta sesuai dengan kode etik profesi seorang penegak hukum. Dengan sinergi ini, maka bukan hal yang mustahil bagi Indonesia untuk memberantas tindak pidana korupsi. Memerangi
korupsi  khususnya  di  sektor  sosial  dan  kesehatan  merupakan  tanggung  jawab  prioritas oleh seluruh aktor untuk membangun negara yang tangguh dalam menghadapi tantangan global berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Ardisasmita,  M.  S.  (2006). Definisi  Korupsi  Menurut  Perspektif  Hukum  dan  E- Announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan  Akuntabel .  In  Seminar  Nasional  Upaya  Perbaikan  Sistem  Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Jakarta (Vol. 23).
H.  Suyatmiko,  Wahyu.  (2020). Memaknai  Turunnya  Skor  Indeks  Persepsi  Korupsi Indonesia Tahun 2020. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, https:..doi.org/10.32697/integritas.v7i1.717,
https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/717/132/2390
Jena,  Yeremi.  (2018). Altrusime  Sebagai  Dasar  Tindakan  Etis  Menurut  Peter  Singer.
RESPONS Vol. 23 No. 1, Juli 2018,
https://www.researchgate.net/publication/331063373_Altruisme_Sebagai_Dasar_ Tindakan_Etis_Menurut_Peter_Singer
Said,  H.  M.  (2021). Menggagas  Peradilan  Etik  Penyelenggara  Negara  di  Indonesia.
Jurnal SASI Vol. 27 No. 1, Januari-Maret 2021,
https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/266/pdf
Sinaga,  A,  2020, Kode Etik  Sebagai Pedoman  Pelaksanaan  Profesi  Hukum  yang Baik , Jurnal  Ilmiah  Hukum  Dirgantara-Fakultas  Hukum  Universitas  Dirgantara
Marsekal Suryadarma, Vol. 10 No. 2,
https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/download/460/6
76
Yogi Prabowo, Hendi. (2014). To Be Corrupt or Not to Be Corrupt . Journal of Money Laundering  Control,  vol.  17,  no.  3,  pp.  306–26,  https://doi.org/10.1108/jmlc-11- 2013-0045.

## Buku
Baron  R.  A.  Byrne,  D.  (2005). Psikologi  Sosial:  Edisi  Kesepuluh  Jilid  2. Jakarta:
Erlangga.
Bertens, K. (1993). Etika K. Bertens (Vol. 21). Gramedia Pustaka Utama.
BNPB,  Universitas  Indonesia, Pengalaman  Indonesia  dalam  Menangani  Wabah COVID-19 , Percetakan BNPB, Jakarta
D.  Susanti,  Siska.  Sarah,  Nadia.  Anindito,  Lakso.  (2016). Dasar  Hukum  Tentang Korupsi Terkait Sektor Bisnis . Komisi Pemberantasan Korupsi, https://acch.kpk.go.id/images/tema/litbang/modul-integritas/Modul-1-Dasar- Hukum-Korupsi-Sektor-Bisnis.pdf
Graham, Gordon, 2017, Teori-Teori Etika, Bandung: Nusamedia.
Haryatmoko. (2011). Etika Publik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
H.  Kistanto,  Nurdien.  Lestari,  Ngesti.  Subekti,  Slamet. Etika  Profesi  Kearsipan, http://repository.ut.ac.id/4146/1/ASIP4406-M1.pdf
Ismail. (2017). Etika Pemerintahan . Lintang Publishing: Lampung, http://eprints.ipdn.ac.id/42/13/ebook%20BUKU%20ETIKA%20PEMERINTAH AN.pdf
Sudarminta, J. (2013). Etika Umum: Kajian tentang Beberapa Masalah Pokok dan Teori Etika Normatif. Yogyakarta: PT Kanisius.
Tjahjadi, S. P. L. (2004). Petualangan Intelektual. Yogyakarta: PT Kanisius.

## Artikel Online
A,  Sari,  Nabila.  (2021). Apakah  Indonesia  Bisa  Terbebas  dari  Korupsi? Inspektorat
Jenderal Kementerian PURR, https://itjen.pu.go.id/single_kolom/74 Alam,  Bachtiarudin.  (2021). Perjalanan  Juliari  Korupsi  Bansos  Covid:  Potong
Rp 10.000 Dulu, Minta
Bebas Kemudian . Merdeka.com, https://www.merdeka.com/peristiwa/perjalanan-kasus-bansos-perintah-juliari- potong-rp10-ribu-per-paket-berakhir-bui.html
CNN  Indonesia. Ranking  Indeks  Korupsi  Indonesia  Merosot,  Urutan  102  dari  108 . CNNIndonesia, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128134510-12- 599524/ranking-indeks-korupsi-indonesia-merosot-urutan-102-dari-180
Detikcom.  (2021). Akhir  Drama  Hinaan  dan  Vonis  12  Tahun  Penjara  untuk  Juliari Batubara. Detikcom,https://news.detik.com/berita/d-5704790/akhir-drama- hinaan-dan-vonis-12-tahun-penjara-untuk-juliari-batubara/1
Detikcom.  (2021). Juliari  Batubara  Divonis  12  Tahun  Bui,  Ini  7  Hal  Terbarunya. Detikcom, https://news.detik.com/berita/d-5693461/juliari-batubara-divonis-12- tahun-bui-ini-7-hal-terbarunya
Indonesia Corruption Watch. (2021). Tuntutan Juliari P Batubara: Terlalu Rendah dan Semakin  Melukai  Korban  Korupsi  Bansos. Indonesia  Corruption  Watch, https://antikorupsi.org/id/article/tuntutan-juliari-p-batubara-terlalu-rendah-dan- semakin-melukai-korban-korupsi-bansos
Iswinarno, Chandra. (2021). Hakim Vonis 12 Tahun Eks Mensos Juliari dalam Korupsi Bansos,
MAKI: Harusnya
Seumur Hidup.
Suara.com,
https://www.suara.com/news/2021/08/23/195027/hakim-vonis-12-tahun-eks- mensos-juliari-dalam-korupsi-bansos-maki-harusnya-seumur-hidup?page=all
Kompas.com.  (2021) Awal  Mula  Kasus  Korupsi  Bansos  COVID-19  yang  Menjerat
Juliari hingga Divonis Penjara 12 Tahun . Kompas.com, https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus- korupsi-bansos-COVID-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis?page=all
Maharini,  Tsarina.  (2021). Pukat  UGM:  Juliari  Membuat  Masyarakat  Menderita. Kompas.com, https://nasional.kompas.com/read/2021/08/24/14131871/pukat- ugm-juliari-membuat-masyarakat-menderita?page=all
Nainggolan,  Edward.  (2021). Budaya  Korupsi  atau  Korupsi  Membudaya .  Kementerian
Keuangan Republik Indonesia,
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13755/Budaya-Korupsi-atau-

## Korupsi-Membudaya.html
Sukirno, Timur, and Reno Hirdarisvita. (2020). The Law Reviews - the Anti-Bribery and Anti-Corruption Review . Thelawreviews.co.uk, thelawreviews.co.uk/title/the-anti- bribery-and-anti-corruption-review/indonesia.

## Dokumen Online
Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2020  tentang Pedoman  Pemidanaan  Pasal  2  dan  Pasal  3  Undang-Undang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Lokadata.  (2020). Penindakan  kasus  korupsi,  2015-2019 .  Lokadata.beritagar.id., https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/penindakan-kasus-korupsi-oleh-kpk- 2015-2019-1582257659
Mutia,  Annisa.  (2021). Vonis  Koruptor  Rendah,  Korupsi  Mewabah .  Katadata.co.id. https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/6130514eb9048/vonis-koruptor- rendah-korupsi-mewabah