LEARNING : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran Vol. 4 No. 3 Agustus 2024 E-ISSN : 2777-0575 P-ISSN : 2777-0583

## PENGEMBANGAN DAN MODIFIKASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

## TAUFIK RACHMAN, ASROPI, SUHARDJO
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan e-mail: ufikideham14@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan Tujuan untuk  menghasilkan rumusan strategi peningkatan efektifitas Diklat penyusunan LAKIP pada BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 1) Data primer, yaitu data hasil wawancara oleh penulis atas sejumlah informan yang meliputi penyelenggara diklat, widyaiswara diklat, peserta diklat, Praktisi non widyaiswara bagi peserta Diklat Widyaiswara, dan pengguna hasil Diklat, yang terkait dengan pelaksanaan  Pendidikan  dan  Pelatihan  LAKIP.  2)  data  Sekunder,  meliputi  Buku,  literatur, dokumen dan  artikel.  Hasil penelitian ini adalah:  1)  Implementasi  kebijakan pendidikan dan pelatihan  LAKIP  secara  keseluruhan  dapat  dilaksanakan  secara  efektif,  namun  dari  sisi pencapaian  tujuan  pelaksanaan  Diklat  LAKIP  terutama  pada  keberhasilan  penyusunan Dokumen  LAKIP  masih  belum  seperti  diharapkan,  2)  Penyebab  implementasi  Kebijakan Pendidikan  dan  Pelatihan  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP)  di BPSDMD  Prov  Kalsel,  belum  efektif  dalam  mencapai  tujuan  program  pelatihan  LAKIP, disebabkan  oleh  beberapa  hal  seperti  :  a.  Aspek  peserta,  b.  Aspek  kurikulum:  c.  Aspek Narasumber; 3) Kendala dan faktor pendukung dalam pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP)  di  Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan : a. Kendala tidak ditemui kendala; b. Faktor Pendukung : (1) Sumber daya manusia, (2) keuangan, (3) methode, (4).  peralatan  semua  tersedia  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  pelaksanaan  Diklat.  Kajian lebih jauh atas kurang berhasilnya implementasi kebijakan pendidikan dan Pelatihan LAKIP, dalam  pencapaian  tujuan  pendidikan  dan  pelatihan  LAKIP,  disebabkan  dokumen  kebijakan pendidikan  dan  Pelatihan  LAKIP  masih  memilki  kekurangan.  4)  Strategi  meningkatkan efektifitas meningkatkan Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah  (LAKIP)  di  Badan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Daerah Kalimantan Selatan agar efektif dalam melaksanakan tujuan Diklat LAKIP (yang merupakan Novelty dari penelitian ini), dapat ditempuh dengan beberapa hal sbb : a) Perbaikan dokumen kebijakan pendidikan dan pelatihan LAKIP. b) Perbaikan kebijakan penyelenggaraan. Kata  Kunci: Pengembangan  dan  Modifikasi,  Kebijakan  Pelatihan  dan  Pendidikan, Akuntabilitas, LAKIP

## ABSTRACT
This  study  aims  to  produce  a  strategy  formulation  to  increase  the  effectiveness  of  LAKIP preparation training at the BPSDMD of South Kalimantan Province. The data used in this study are  1)  Primary  data,  namely  data  from  interviews  by  the  author  on  a  number  of  informants including  training  organizers,  training  instructors,  training  participants,  non-training practitioners  for  training  instructor  participants,  and  users  of  training  results,  related  to  the implementation  of  LAKIP  Education  and  Training.  2)  Secondary  data,  including  books, literature, documents and articles. The results of this study are: 1) The implementation of the LAKIP education and training policy as a whole can be implemented effectively, but in terms
LEARNING : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran Vol. 4 No. 3 Agustus 2024 E-ISSN : 2777-0575 P-ISSN : 2777-0583
of achieving the objectives of the LAKIP Training implementation, especially in the success of preparing the LAKIP Document, it is still not as expected, 2) The causes of the implementation of  the  Government  Agency  Performance  Accountability  Report  (LAKIP)  Education  and Training  Policy  at  the  BPSDMD  of  South  Kalimantan  Province,  have  not  been  effective  in achieving  the  objectives  of  the  LAKIP  training  program,  due  to  several  things  such  as:  a. Participant  aspects,  b.  Curriculum  aspects:  c.  Resource  Person  aspects;  3)  Constraints  and supporting  factors  in  the  implementation  of  the  Education  and  Training  Policy  of  the Government  Agency  Performance  Accountability  Report  (LAKIP)  at  the  South  Kalimantan Provincial  Human  Resources  Development  Agency:  a.  No  constraints  were  found;  b. Supporting  factors:  (1)  Human  resources,  (2)  finance,  (3)  methods,  (4).  equipment  are  all available sufficiently to meet the needs of the implementation of the Training. Further study of the less successful implementation of the LAKIP education and Training policy, in achieving the  LAKIP  education  and  training  objectives,  is  due  to  the  LAKIP  education  and  Training policy  document  still  having  shortcomings.  4)  Strategies  to  increase  the  effectiveness  of improving  the  Education  and  Training  Policy  of  the  Government  Agency  Performance Accountability  Report  (LAKIP)  at  the  South  Kalimantan  Regional  Human  Resources Development Agency to be effective in implementing the LAKIP Training objectives (which is  the  Novelty  of  this  study),  can  be  taken  in  several  ways,  namely:  a)  Improvement  of  the LAKIP education and training policy document. b) Improvement of the implementation policy. Keywords: Development  and  Modification,  Training  and  Education  Policy,  Accountability, LAKIP

## PENDAHULUAN
Kebijakan  sebagai  mana  yang  disebutkan  oleh  (Winarno,  2012:20).  adalah  pedoman dan  mereka  yang  mengatur  kehidupan  sosial.  Dimana  mempengaruhi  kehidupan  masyarakat merupakan tujuannya. Ada 3 komponen yang berkaitan dalam kebijakan pemerintah yaitu : 1) Politikus, 2) environment, dan 3) kebijakan yang dibuat. Kebijakan adalah seperangkat konsep dan prinsip yang memandu dan mendukung perencanaan kinerja, kepemimpinan, dan perilaku. Pemahaman  ini  diterapkan  pada  individu,  organisasi  termasuk  pada  organsasi  Pemerintah. (Subarsono 2005:60).
Nugroho,  (2004),  Sebuah  kebijakan  haruslah  diimplementasikan  agar  dapat  dicapai tujuan  dari  kebijakan  tersebut.  Dalam  proses  implementasi  ini  seringkali  sejalan  dengan kebijakan  tersebut  dapat  juga  berbeda  bahkan  bertentangan  dengan  kebijakan  yang  dibuat. Terdapat dua perspektif implementasi kebijakan, pertama perspektif politik, yang kedua adalah perspektif administrasi .
Dalam  perspektif  politik  disini  terjadi  terjadi  pertarungan  kepentingan  politik  pihak- pihak  yang  berkepentingan  dengan  kebijakan  tersebut,  perspektif  administrasi,  adalah  peran para pejabat administrasi dalam melaksanakan kebijakan yang sudah dibuat.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan  bahwa,  LAKIP  merupakan  laporan  pertanggung  jawaban  kinerja  instansi pemerintah. LAKIP merupakan produk akhir dari SAKIP yang memberikan gambaran apa saja yang  telah  dicapai  oleh  sebuah  Instansi  Pemerintah  dalam  satu  tahun  anggaran,  yang pembiayaanya  melalui  APBD/APBN  didalam  dokumen  ini  menjelaskan  pencapaian  kinerja baik  dalam  berbentuk  output,  outcome  dan  manfaaat  lainnya  yang  diperoleh.  Pencapaian dijelaskan bentuk kualitatif maupun kuantitatif.
Penelitian ini diawali dengan penelitian terlebih dahulu oleh penulis terhadap kualitas alumni  diklat  penyusunan  dokumen  LAKIP,  yang  merupakan  hasil  dari  kegiatan  diklat penyusunan  LAKIP  yang  selama  ini  telah  dilaksanakan.  Penulis  telah  melaksanakan  study
terhadap  data  sekunder,  memperoleh  informasi  bahwa  hasil  penilaian  SAKIP  /  LAKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2018 nilai 80,15 meningkat menjadi 80,7 pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 nilai SAKIP/LAKIP menurun menjadi 78,9.
Dokumen  SAKIP/LAKIP,  merupakan  hasil  dari  proses  manajemen.  Menurut  ilmu manajemen,  dalam  mencapai  tujuan  manajemen  ada  5  unsur  manajemen  yang  sangat berpengaruh  yaitu  unsur  :  1)  Man  (Manusia),  2)  Money  (Uang),  3.  Method  (Metode),  4. Machine  (Mesin),  5.  Material.  Memperhatikan  uraian  pada  paragraf  satu  Sub  Bab  A.  latar belakang ini, maka dapat diambil kesimpulan salah satu yang paling berperan dalam pencapaian nilai  SAKIP/LAKIP  adalah  unsur  manusia,  dengan  tidak  menafikkan  unsur  manajemen lainnya.
Penelitian pendahuluan yang dilaksanakan oleh penulis juga memberikan informasi sbb : 1) Di akhir pelaksanaan Diklat tahun 2020, tidak semua peserta mampu menyusun dokumen LAKIP,  dari  evaluasi  yang  dilaksanakan  terdapat  30  %,  belum  mampu  menyusun  secara lengkap  dokumen  LAKIP,  hal  ini  diketahui  persis  karena  penulis  merupakan  pembimbing kegiatan praktek akhir penyusunan dokumen LAKIP; 2) pengakuan para alumni Diklat LAKIP, di  SOPD  masing-masing  menyatakan  bahwa  peserta  yang  merupakan  Alumni  Diklat  sangat mempengaruhi  kualitas  LAKIP,  dan  juga  berpengaruh  terhadap  pencapaian  nilai  LAKIP.  3) pengakuan para pengguna (user) alumni Diklat LAKIP, di SOPD masing-masing menyatakan bahwa peserta yang merupakan Alumni Diklat sangat mempengaruhi kualitas LAKIP/SAKIP, dan juga berpengaruh terhadap pencapaian nilai  LAKIP. 4) Kualitas alumni di dua angkatan Diklat LAKIP yang berbeda yaitu angkatan th 2019 dan angkatan th. 2020, dimana dari hasil evaluasi memberikan informasi bahwa kualitas th. 2019 yang lebih baik dibanding dengan th. 2020,  memang  memberikan  Dampak  pada  nilai  sakip  yang  berbeda  yang  ditandai  dengan penurunan nilai SAKIP.
Implementasi  kebijakan  ini  perlu  dievaluasi  sehingga  diharapkan  diperoleh  rumusan pengembangan dan modifikasi kebijakan pelatihan penyusunan dokumen LAKIP di Provinsi Kalimantan  Selatan.  Merumuskan  dan  merevisi  pelaksanaan  kebijakan  pendidikan  dan pelatihan merupakan hal yang yang dituju dari penelitian ini. Penyusunan dokumen LAKIP di Provinsi Kalimantan Selatan akan memungkinkan tercapainya kondisi ideal yang diinginkan. Dengan  kegiatan  penelitian  ini,  kami  berharap  dapat  mengembangkan  dan  merevisi implementasi  kebijakan  pendidikan  dan  kebijakan  pelatihan  penyusunan  dokumen SAKIP/LAKIP di Provinsi Kalimantan Selatan, hal ini merupakan novelty dari penelitian ini. Tentunya pengembangan dan modifikasi yang dilakukan berujung pada peningkatan kapasitas peserta diklat yang merupakan ujung tombak pembuatan dokumen LAKIP/SAKIP. Dokumen LAKIP  yang  disusun  oleh  instansi  yang  berwenang  akan  memberikan  kontribusi  terhadap peningkatan  kualitas  dokumen  LAKIP/SAKIP  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Selatan. Penyajian dokumen LAKIP yang baik diharapkan dapat membuat para penilai dokumen LAKIP lebih memahami akuntabilitas kinerja yang telah dikerjakan oleh Pemerintah Prov. Kalsel.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Peneliti mendeskripsikan  bagaimana  implementasi  Kebijakan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penelitian ini bertempat di BPSMD Prov Kalsel.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi. Teknik  analisis  data  menggunakan  1)  Reduksi  data,  pada  kegiatan  ini  akan  dipilih  data-data yang  terkait  dan  data  yang  tidak  terkait,  dengan  peneltian,  dipilah  dan  diplih,  sehinggga mengurangi  dari  data  kasar  menjadi  data  terolah.  2)  Penyajian  data,  pada  kegiatan  ini  data disajikan sesuai dengan kebutuhan penelitian. 3). Menarik kesimpulan, data yang tersaji diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran hasil penelitian, menuju pada kesimpulan.
LEARNING : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran Vol. 4 No. 3 Agustus 2024 E-ISSN : 2777-0575 P-ISSN : 2777-0583

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dan Pelatihan LAKIP yang dilakukan di Badan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Daerah  Provinsi  Kalimantan Selatan.
Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  merupakan  unsur  utama  Sumber  Daya  Manusia,  yang mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan. Sosok Aparatur yang dibutuhkan untuk menjalankan peran tersebut adalah aparatur  yang  memiliki  insan  yang  beriman,  bertakwa,  berbudi  luhur,  adil,  professional  dan sadar akan tanggung jawabnya.
Sejalan dengan itu maka pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan investasi dalam  bentuk  pendidikan  dan  pelatihan  salah  satunya  yaitu  Pendidikan  dan  pelatihan penyusunan  LAKIP  yang  dilaksanakan  oleh  Badan  Pegembangan  Sumber  Daya  Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Pemerintah dalam membuat kebijakan harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi sasaran dari kebijakan tersebut, dalam  menjalankan  kebijakannya  implementor  dihadapkan  pada  permasalahan  yang  akan terjadi  dalam  pelaksanaannya.  Oleh  karena  itu  untuk  menjawab  permasalahan  tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan atau program- program untuk mencapai tujuan tersebut. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan atau program dapat mencapai tujuannya.
Berdasarkan uraian di atas, maka dalam hal ini Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan  penyusunan  LAKIP  yang  dilaksanakan  oleh  Badan  Pegembangan  Sumber  Daya Manusia  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Selatan,  penulis  melakukan  penelitian  dengan menggunakan  teori  Edward  III  yang  dijadikan  sebagai  panduan  analisis,  yang  merumuskan sebuah abstraksi (kerangka kerja) yang memperlihatkan hubungan antara berbagai aspek yang mempengaruhi  hasil  atau  kinerja  suatu  kebijakan.  Implementasi  kebijakan  akan  didukung dengan 4 (empat) aspek seperti yang dikatakan Edward III dalam Agustino (2008:150) yaitu:
1) Komunikasi,
2) Sumber daya,
3) Disposisi,
4) Struktur birokrasi.
Diklat  penyusunan  LAKIP  ini  dikhususkan  bagi  Aparatur  yang  menduduki  atau memiliki  tugas  pokok  yang  berkaitan  dengan  pengerjaan  SAKIP/LAKIP,  dengan  tingkatan sejak pejabat ess 3 sd di level pelaksana yang bertujuan sebagai berikut :
1. Meningkatkan  pemahaman  tentang  konsep  dan  kebijakan  dalam  melaporkan tanggung jawab kinerja lembaga pemerintah utama;
2. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah;
3. Meningkatkan kesadaran peserta dalam menyusun laporan pertanggung jawaban kinerja bagi instansi pemerintah untuk menjawab tantangan kemajuan teknologi yang berkembang semakin pesat secara efektif, efisien dan bertanggung jawab.
Agar tercapainya tujuan penyusunan LAKIP harus dimaksimalkan dengan fasilitas yang memadai  dalam  pelaksanaannya.  Pelaksanaan  Diklat  Penyusunan  LAKIP  di  Pemerintah Provinsi  Kalimantan  Selatan  yang  menerapkan  sistem  klasikal  Penuh  selama  5  hari,  50  JP, selama mengikuti Diklat Peserta diperbolehkan tidak menginap di Asrama
Peserta  berjumlah  30  orang  dan  merupakan  pelaksana  dan  pejabat  struktural  dari lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Selatan  yang  telah  memenuhi  persyaratan. Evaluasi bagi peserta dalam pelaksanaan Diklat dilaksanakan secara tertulis, melalui rangkaian pre-test dan post-test.Peserta dan dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai dari hasil post-test,
dengan  nilai  rata-rata  lebih  dari  70.  Keempat  aspek  berdasarkan  teori  Edward  III  yang digunakan penulis  akan dikaitkan dengan penelitian penulis, berdasarkan wawancara kepada 112 orang Informan diperoleh hasil wawancara yang akan diuraikan sebagai berikut:
1) Komunikasi
Menurut  Edward  III  dalam  Subarsono  (2009:90)  menjelaskan  bahwa  keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok (target group)  sehingga  akan  mengurangi  distorsi  implementasi.  Apabila  tujuan  dan  sasaran  suatu kebijakan  tidak  jelas  atau  bahkan  tidak  diketahui  sama  sekali  oleh  kelompok  sasaran,  maka kemungkinan  akan  menjadi  resistensi  dari  kelompok  sasaran.  Salah  satu  aspek  yang mendukung  implementasi  adalah  komunikasi.  Edward  III  (1984:10)  menjelaskan  bahwa komunikasi  kebijakan  berarti  merupakan  proses  penyampaian  informasi  kebijakan  dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebijakan (policy implementers).
Penelitian  pada  aspek  komunikasi,  difokuskan  pada  pembahasan  tentang  aspek sosialisasi dari sebuah kebijakan, dengan pemikiran sosialisasi dalam unsur sebuah kebijakan, merupakan transmisi, atau proses penyampaian informasi berkaitan dengan mekanisme, tujuan serta  sasaran  dari  kebijakan  tersebut,  dengan  mengetahui  maksud  dari  tujuan  tersebut,  maka implementor (pengelola kebijakan), maupun sasaran (penerima kebijakan), akan mengerti maka kebijkan tersebut dapat dilaksanakan.
Dalam  pelaksanaannya  berdasarkan  wawancara  yang  telah  dilaksanakan  kepada Informan mengatakan bahwa penyampaian komunikasi sudah berjalan dengan baik disebabkan pola komunikasi yang baik antara panitia pelaksana dan peserta Diklat. Komunikasi dari panitia pelaksana dilaksanakan oleh pejabat  ess  3, ess  4 dan pelaksana, dilaksanakan di  ruang kelas selama  2  jam  pelajaran,  dilaksanakan  diawal  pelaksanaan  Diklat.  Komunikasi  dilaksanakan kepada seluruh peserta Diklat.
2) Sumber Daya
Menurut Edward III dalam Hessel (2003:55) implementasi kebijakan mungkin akan di transmisikan  secara  akurat,  jelas  dan  konsisten,  namun  jika  para  implementor  kekurangan sumber daya yang perlu untuk menjalankan kebijakan. Implementasi mungkin menjadi tidak efektif.
Implementasi  kebijakan  akan  berjalan  dengan  baik  jika  didukung  dengan  sumber- sumber  daya  yang  memadai.  Sumber  daya  yang  dimaksud  meliputi  sumber  daya  manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya peralatan (gedung,peralatan, tanah dan suku cadang lain)  yang  diperlukan  dalam  melaksanakan  kebijakan,  Sehubungan  dengan  itu  bagaimana kemudian  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  oleh  Badan  pengembangan  Sumber  Daya Manusia  Daerah  dalam  mendukung  keberhasilan  implementasi  program  Pendidikan  dan Pelatihan  penyusunan  Lakip.  Sumber  Daya  Manusia  pengelola/panitia  Diklat  sangatlah mumpuni  dari  ketersediaan  yang  ada.  Berikut  terkait  data  personil  yang  ada  Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah :
Tabel 1. Sumber Daya Manusia, menurut tingkat pendidikan pada Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalsel Menurut Tingkat Pendidikan Formal No.  Pendidikan  Laki-laki  Perempuan Jumlah 1  SD 1 1 2  SLTP 1 1 3  SLTA 14 10 24
4  D-I
LEARNING : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran Vol. 4 No. 3 Agustus 2024 E-ISSN : 2777-0575 P-ISSN : 2777-0583
5  D-II 6  D-III 3 2 5 7  D-IV/Akademi 1 1 8  S1 11 5 16 9  S2/Spesialis 14 11 25 10  S3 5 5 Jumlah 49 29 78
Jika  melihat  komposisi  sumber  daya  manusia  pada  tabel  diatas,  didominasi  dengan pendidikan S2, diikuti oleh SLTA, disusl oleh S1, kemudian juga tersedia tenaga pendidikan S3,  yaitu  5  orang,  maka  tampak  sangatlah  mumpuni  untuk  melaksanakan  kegiatan  Diklat LAKIP. Sumber daya manusia menurut jenis jabatan dapata dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2. Sumber Daya Manusia, menurut Jenis Jabatan pada Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalsel Menurut Jenis Jabatan No.  Tingkat Eselon Laki-laki  Perempuan  Jumlah 1 Eselon I.A 1 - 1 I.B - - - II.A - - - II.B 1 - 1 III.A 3 1 4 III.B - - - IV.A 7 4 11 IV.B - - - 2  Fungsional Umum 27 14 41 3  Fungsional Tertentu a. Widyaiswara 8 9 17 b. Pranata Komputer 1 1 2 c. Arsiparis 1 - 1 Jumlah 49 29 78
Tabel  diatas  memberikan  gambaran  SDM  yang  menduduki  jabatan  sangat  memadai, jabatan  struktural  terisi  demikian  pula  jabatan  fungsional.  Jabatan  struktural  yang  terisi didominasi dengan jabatan eselon 4, merupakan pejabat yang melaksanakan tugas-tugas pokok ke BPSDMD-an yang bertanggung secara teknis. sedangkan jabatan fungsional didominasi oleh widyaiswara, hal ini sejalan dengan fungsi BPSDMD kalsel, yang menyelenggarakan kegiatan kediklatan  sehinggga  dukungan  widyaisswara  sangatlah  mendukung.  Sumber  Daya  Manusia BPSDMD Kalsel, menurut jenjang Diklat struktural dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3. Sumber Daya Manusia, menurut Jenis jenjang Diklat Struktural pada Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalsel No. Jenis Diklat Struktural Laki-laki  Perempuan  Jumlah 1  LEMHANAS 0 2  SPATI/DIKLAT PIM I 0 3  SESPA/SPAMEN/DIKLAT PIM II 1 1
LEARNING : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran Vol. 4 No. 3 Agustus 2024 E-ISSN : 2777-0575 P-ISSN : 2777-0583
4  SEPADYA/SPANA/DIKLAT PIM III 3 1 4 5  SEPADA/ADUM/SEPALA/ADUMLA/DIKLAT PIM IV 4 3 7 Jumlah 8 4 12
Memperhatikan  yang  disajikan  pada  tabel  5,  tampak  terlihat  bahwa  sebagian  besar pejabat struktural telah mengikuti Diklat jenjang struktural, hal ini jelas akan sangat mendukung pelaksanaan kegiatan Diklat LAKIP. Berdasarkan peta jabatan dapat kita dilihat sebagaimana berikut :
Tabel 4. Peta jabatan Fungsional pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Provinsi Kalsel Jabatan Kelas  B  K  +/- Widyaiswara Ahli Utama 13 8  10  -2 Widyaiswara Ahli Madya 11 11  15  -4 Widyaiswara Ahli Muda 9 4 5  -1 Widyaiswara Ahli Pertama 8 0 2  -2 Arsiparis Ahli Pertama 8 1 1  0 Pranata Komputer Ahli Muda 6 0 2  -2 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya 8 0 3  -3 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama 10 0 1  -1
Tabel 5. Peta jabatan pada Subbag Perencanaan, Keuangan dan asset pada Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalsel Jabatan Kelas  B  K  +/- Pengelola Pemanfataan Barang Milik Daerah 6 1 1 0 Pengelola Database Surat Perintah Membayar / SPM 6 1 1 0 Verifikator Data Laporan Keuangan 6 1 0 0 Penyusun Laporan Keuangan 6 1 2  -1 Pengelola Gaji 6 1 1 0 Bendahara 6 1 1 0 Pengadministrasi Penerimaan 6 1 1 0 Pengadministrasi Keuangan 5 1 2  -1 Pranata Komputer Terampil 5 1 1 0 Perencana Ahli Muda 7 0 1  -1 Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 7 0 1  -1 Penata Laporan Keuangan 7 0 1  -1 \ Tabel 6. Peta jabatan pada Subbag Umum dan Kepegawaian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalsel Jabatan Kelas  B  K  +/- Pengadministrasi Umum 5 0 1 -1 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur 8 3 3 0 Analis Kepegawaian 7 0 1 -1 Pengadministrasi Kepegawaian 5 1 2 -1 Pengelola Sarana Dan Prasarana Kantor 6 1 3 -2 Pengemudi 3 1 4 -3 Pramu Kebersihan 1 3 4 -1 Pranata Sistem Informasi Diklat Aparatur 6 1 1 0
LEARNING : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran Vol. 4 No. 3 Agustus 2024 E-ISSN : 2777-0575 P-ISSN : 2777-0583
Teknisi Peralatan Kantor 5 1 2 -1 Petugas Keamanan 5 1  20  -19 Pramu Taman 5 1 3 -2 Pengelola Program Gizi 6 0 1 -1 Pengadministrasi Perpustakaan 5 0 2 -2 Arsiparis Ahli Muda 6 1 2 -1 Pranata Kearsipan 6 0 7 -7
Tabel 7. Peta jabatan pada Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalsel
Jabatan Kelas  B  K +/- Penyusun Laporan Hasil Diklat 7 0 1 -1 Pengadministrasi Pelatihan 5 1 2 -1
Dari tabel diatas, dapat dikatakan bahwa sumber daya aparatur yang menyelenggarakan kegiatan Diklat Penyusunan LAKIP di BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, sudah sesuai harapan karena hampir seluruh kebutuhan ASN sudah terpenuhi. Pandangan Edwards III dalam Hessel Nogi (2003:56) “karena sumber daya yang paling esensial dalam mengimplementasikan kebijakan adalah staf”. Sedangkan jumlah widyaiswara berbagai jenjang relatif mencukupi.
Sarana  prasarana  seperti  gedung  asrama,  ruang  belajar  sudah  sangat  mendukung pelaksanaan kebijakan Diklat penyusunan LAKIP. Gedung asrama terdapat 2 gedung, 1 di Jalan Panglima Batur, satunya lagi di Ambulung. Ruang kelas tersedia sekitar 24 kelas, dan setiap kelas dilengkapi dengan kursi, meja, LCD, TV, Lapotop, papan tulis, flip chart. Selaian itu juga tersedia gedung pengelola. Semua bangunan dan perlatan dalam kondisi siap pakai.Dari aspek keuangan,  pembiayaan  semua  berjalan  lancar,  meliputi  honor  narasumber/widyaisawara, konsumsi peserta. Panitia dan narasumber , ATK untuk keperluan diklat. Juga diberikan uang saku kepada peserta.
3) Disposisi
Disposisi/sikap adalah dukungan serta perilaku pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang diimplementasikan meliputi bagaimana menyetujui bagian-bagian kegiatan program/kebijakan,  kesadaran  akan  kebijakan  memberikan  respon  yang  baik  kepada masyarakat.  Selanjutnya  untuk  mengetahui  lebih  jauh  terkait  dengan  disposisi/sikap  yang meliputi  perilaku  yaitu  karakteristik  dari  pelaksana  program/kebijakan  untuk  mewujudkan implementasi  kebijakan  yang  sesuai  dengan  tujuan  atau  sasaran,  kesadaran  dalam  merespon kebijakan yaitu kesadaran implementor untuk tetap berada dalam sasaran kebijakan.
Edward  III  dalam  Winarno  (2005:142-  143)  mengemukakan  jika  para  pelaksana mempunyai  kecenderungan  atau  sikap  positif  atau  adanya  dukungan  terhadap  implementasi kebijakan  maka  terdapat  kemungkinan  yang  besar  implementasi  kebijakan  akan  terlaksana sesuai  dengan  keputusan  awal.  Pihak-pihak  terkait,  meliputi  peserta,  panitia,  narasumber  / widyaiswara,  institusi  user  memberikan  respon  yang  positif  terhadap  terhadap  Implementasi kebijakan  pendidikan  dan  pelatikan  penyusunan  LAKIP  tata  tertib  yang  diberlakukan  saat pelaksanaan Diklat LAKIP berjalan. Kenyataan demikian sejalan dengan yang dikemukakan oleh  Edward  III  dalam  Winarno  (2005:142-143)  mengemukakan  jika  para  pelaksana mempunyai  kecenderungan  atau  sikap  positif  atau  adanya  dukungan  terhadap  implementasi kebijakan  maka  terdapat  kemungkinan  yang  besar  implementasi  kebijakan  akan  terlaksana sesuai dengan keputusan awal.
Aspek  disposisi  juga  terlihat  dari  sikap  Kepala  BPSDMD  Provinsi  Kalsel,  yang memberikan dukungan penuh sebagai komitmen beliau terhadap pelaksanaan Diklat, sementara
LEARNING : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran Vol. 4 No. 3 Agustus 2024 E-ISSN : 2777-0575 P-ISSN : 2777-0583
di  tingkat  pejabat  ess  4,  ess  3,  serta  pelaksana  memberi  komitmen,  dan  bekerja  dengan demokratis dan jujur.
Hal  ini  mencerminkan  bahwa  sesungguhnya  dalam  pelaksanaan  kebijakan  Diklat penyusunan  LAKIP  yang  dilaksanakan  oleh  Badan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia Provinsi Kalimantan Selatan. sesuai dengan peraturan yang dipedomani dan didukung berbagai pihak sebagai aparatur pengelola (implementor) sehingga implementasi dapat berjalan efektif.
4) Struktur Birokrasi
Struktur Birokrasi adalah Visi dan Misi yang terkandung di dalam kebijakan/program yang dijalankan, sebagai acuan dalam melaksanakan kebijakan dan program dan pencapaian tujuan kebijakan serta pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang ditetapkan. Visi  dan  Misi  Badan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Daerah  Provinsi  Kalimantan Selatan  sebagai  acuan  dalam  melaksanakan  kebijakan  dan  program  dan  pencapaian  tujuan kebijakan  serta  Standar  Operasional  dan  Prosedur  (SOP)  yaitu  pedoman  bagi  setiap implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan/program.
Visi  dan  misi  Badan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Daerah  Provinsi Kalimantan  Selatan  telah  dijadikan  acuan  dalam  Implementasi  kebijakan  Pendidikan  dan pelatihan penyusunan LAKIP di  BPSDMD Provinsi Kalsel. Lebih  lanjut pelaksanaan Diklat dilaksanakan dengan mengacu keputusan Kepala BPSDMD Provinsi Kalsel. Struktur Birokrasi, merupakan struktur organisasi yang merupakan perangkat organisasi yang akan melaksanakan kebijakan  atau  peraturan,  hendaknya  dapat  memenuhi  struktur  organisasi  yang  dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Diklat Penyusunan LAKIP.

## B. Implementasi  Kebijakan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Laporan  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di BPSDMD Prov Kalsel.
Dari uraian diatas ternyata Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Laporan Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP)  di  BPSDMD  Prov  Kalsel,  telah  berjalan  dengan  baik, namun dalam pencapaian tujuan program pelatihan belum efektif.
Dari penelitian yang dilaksanakan dan dari wawancara terhadap Informasn peneltian, ( Azwar Naparin / Peserta, Mardiyah / peserta, Salma / peserta, Rahmawati /user, Taufik Akbar / user, Saifulah / panitia, Zainal Abidin / panitia), M Ilyas / Narasumber, Sugiyono narasumber), Transkrip wawancara seperti terlampir ternyata diperoleh informasi hal-hal sebagai berikut:sumber daya
1. Aspek peserta
a. Kualitas Peserta
Permasalahan  pada  peserta  yaitu  peserta  yang  mengikuti  bukan  pemegang  tupoksi penyusun  dokumen  LAKIP,  hal  ini  menyebabkan  peserta  tidak  memilki  pengetahuan  dasar sama sekali tentang penyusunan dokumen LAKIP, kemudian setelah mengikuti pengetahuan tentang LAKIP dari hasil Diklat tidak dimanfaatkan dengan baik. Permasalahan ini disebabkan karena :
1) masih  kurangnya  komitmen  kepala  SOPD,  terhadap  penyusunan  dokumen LAKIP di SOPD nya.
2) Kurangnya informasi pada ASN pemegang tupoksi  tentang kesempatan  untuk mengikuti diklat LAKIP.
3) ASN  pemegang  tupoksi  memiliki  kesibukan  yang  tidak  bisa  ditinggalkan, sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan Diklat Penyusunan LAKIP
4) Adanya  kompetisi  sesama  ASN  dalam  mengikuti  Diklat,  sehingga  terjadi perebutan untuk mengikuti kegiatan Diklat.
5) Butir 1 s.d. 4 disebabkan buruknya sistem recruitment peserta diklat.
LEARNING : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran Vol. 4 No. 3 Agustus 2024 E-ISSN : 2777-0575 P-ISSN : 2777-0583

## b. Kuantitas peserta
Untuk  mencapai  tujuan  kegiatan  Diklat  LAKIP,  dimana  agar  seluruh  SOPD,  dapat menyusun  dokumen  LAKIP  yang  baik  maka  sudah  seharusnya  seluruh  pemegang  tupoksi penyusun  dokumen  LAKIP  dapat  mengikuti  kegiatan  Diklat  Penyusunan  LAKIP.  Jika  kita melihat  jumlah  SOPD  penyusun  dokumen  LAKIP  yang  berada  di  Pemerintah  Provinsi Kalimantan  Selatan,  terdapat  47  SOPD  yang  melaksanakan  penyusunan  dokumen  LAKIP. Dengan  memahami  bahwa  untuk  penyusunan  dokumen  LAKIP  diperlukan  tim  yang  solid, maka  minimal  diperlukan  3  orang  dari  SOPD  tersebut,  yang  meliputi  ess  3,  ess  4  dan  staf pelaksana, maka seharusnya yang mengikuti Diklat minimal  3 x 47 = 141 orang dalam satu tahun, sementara ini diklat LAKIP, hanya dapat mengalokasikan peserta sebanyak 30 orang, atau 20 persen dari seharusnya, jika melihat persentase keterikutan tersebut maka menjadi wajar bahwa ketercapaian tujuan kegiatan Diklat LAKIP belum terpenuhi.
2. Aspek kurikulum
Dari hasil penelitian yang dilaksanakan terkait kurikulum diperoleh informasi hal-hal sebagai berikut :
a. Durasi  Waktu  yang  disediakan  selama  Diklat  untuk  memahami  materi  relatif singkat, sehingga pendalaman materi masih terabaikan, pemahaman materi menjadi tidak tuntas,
b. Durasi  Waktu  yang  disediakan  selama  Diklat  untuk  melaksanakan  praktek penyusunan  LAKIP  relatif  singkat,  sehingga  keterampilan  dalam  menyusun LAKIP, tidak sampai membuat peserta terampil dalam menyusun dokumen LAKIP.
c. Tidak  adanya  sesi  magang/aktualisasi,  terhadap  pekerjaan  penyusunan  dokumen LAKIP. Hal ini menyebabkan pemahaman teori  yang diperoleh selama pelatihan belum  sempat  diaktualisasikan,  yang  kemudian  harusnya  aktualisasi  tersebut  di evaluasi oleh narasumber, untuk diberikan penilaian dan perbaikan
d. Tidak adanya sesi benchmarking, kegiatan penyusunan LAKIP memerlukan contoh LAKIP  yang  baik,  sebagai  benchmarking,  sehingga  menyebakan  peserta  merasa bahwa  dokumen  LAKIP  yang  disusunnya  sudah  baik,  karena  tidak  adanya pembanding dokumen LAKIP yang bagus.
3. Aspek Narasumber
Dari hasil penelitian yang dilaksanakan terhadap aspek narasumber diperoleh informasi hal-hal sebagai berikut :
a) Narasumber  kurang  memahami  pembelajaran  orang  Dewasa,  Narasumber  yang digunakan  adalah  para  praktisi  penilai  dan  penyusun  LAKIP,  dan  tidak  memliki pengetahuan tentang konsep pembelajaran orang Dewasa. Hal ini mengakibatkan narasumber  kurang  mampu  mentransfer  pengetahuannya  tentang  penyusunan dokumen LAKIP.
b) Narasumber  kurang  memiliki  kompetensi  penyusunan  LAKIP  dan  SAKIP. Narasumber  yang  ditugaskan  tidak  dapat  menjelaskan  hal-hal  sifatnya  praktis, karena hanya memiliki pengetahuan yang bersikap teoritis saja.
C. Kendala dan faktor pendukung dalam pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintab  (LAKIP)  di Badan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Daerah  Provinsi  Kalimantan Selatan?
Dari penelitian yang dilaksanakan dan dari wawancara terhadap Informasn peneltian, ( Azwar Naparin / Peserta, Mardiyah / peserta, Salma / peserta, Rahmawati /user, Taufik Akbar / user, Saifulah / panitia, Zainal Abidin / panitia), M Ilyas / Narasumber, Sugiyono narasumber), Transkrip wawancara seperti terlampir, diperoleh inforrmasi sbb :
LEARNING : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran Vol. 4 No. 3 Agustus 2024 E-ISSN : 2777-0575 P-ISSN : 2777-0583
Dalam pelaksanaan kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, tidak ditemui kendala, yang ada hanyalah dukungan yang nampak meliputi :
1. Faktor  Sumber  daya  manusia,  meliputi  panitia  pelaksana¸  pejabat  struktural, tersedia baik secara kualitas maupun kuantitas dalam jumlah yang memadai
2. Faktor keuangan, tersedia anggaran yang memadai dan pembayaran tepat waktu.
3. Faktor  methode,  telah  ada  SOP  dan  Peraturan  Kepala  BPSDMD  Kalsel  yang mengatur pelaksanaannya.
4. Faktor peralatan untuk melaksanakan kegiatan Diklat, juga tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan Diklat.
D. Strategi  meningkatkan  efketifitas  meningkatkan  Kebijakan  Pendidikan  dan Pelatihan  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP)  di Badan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Daerah  Kalimantan  Selatan agar efektif dalam melaksanakan tujuan Diklat LAKIP.
Dari hasil penelitian yang dilaksanakan, termasuk disalamnya juga dari hasil wawancara informan peneltian, ( Azwar Naparin / Peserta, Mardiyah / peserta, Salma / peserta, Rahmawati /user, Taufik Akbar / user, Saifulah / panitia, Zainal Abidin / panitia), M Ilyas / Narasumber, Sugiyono  narasumber),  maka  berikut  strategi  yang  dilaksanakan  untuk  meningkatkan efektifitas meningkatkan Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah  (LAKIP)  di  Badan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Daerah Kalimantan Selatan agar efektif dalam melaksanakan tujuan Diklat LAKIP.
1. Recruitment peserta
Recruitment peserta dilaksanakan untuk menghasilkan peserta Diklat Penyusunan ideal, dapat dilaksanakan sbb :
a. Pengumuman penerimaan peserta diklat, menggunakan 2 jalur, jalur pertama yaitu menggunakan jalur surat, yaitu melalui BKD Provinsi Kalsel, bahwa seluruh SOPD diminta  untuk  mendaftarkan  calon  peserta  Diklat  penyusunan  LAKIP,  sedangkan jalur kedua ditempuh melalui media sosial, seprti melalui instagram dan facebook, dengan menyampaikan persyaratan yang harus dipenuhi.
b. mereka  yang  akan  melaksanakan  dimungkinkan  melalui  link  aplikasi  pendaftaran yang disediakan oleh Pihak BPSDMD Provinsi Kalsel.
c. Pendaftaran  dimungkinkan  dilaksanakan  sendiri  oleh  calon  peserta  dengan melampirkan surat dukungan/surat pengantar kepala SOPD ybs.
d. Persyaratan peserta diklat sbb :
1). ASN
2). Pejabat staf Pelaksana, 3). Pejabat Ess 4
4). Pejabat Ess 3 5). Pendidikan minimal Sarjana / Diploma 3
6). Pemilik Tupoksi Penyusun dokumen SAKIP/LAKIP
2. Narasumber
a. Mampu melaksanakan pembelajaran orang Dewasa, untuk itu sebelum pelaksanaan Diklat, narasumber dibekali dengan pengetahuan pembelajaran orang Dewasa.
b. Memiliki  kompetensi  menyusun  dokumen  LAKIP,  Narasumber  memiliki pengalaman menyusun dokumen LAKIP.
c. Sebelum  pelaksanaan  Diklat,  Narasumber  diberikan  workshop  terkait  pelaksanaan Diklat penyusunan dokumen LAKIP
3. Kurikulum
LEARNING : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran Vol. 4 No. 3 Agustus 2024 E-ISSN : 2777-0575 P-ISSN : 2777-0583
Kurikulum  dilaksanakan  Perubahan  dari  klasikal  menjadi  metode  Blended  Learning. Diklat melaksanakan beberapa modifikasi yang sbb :
a) Diberikan tambahan materi dibanding kurikulum sebelumnya yaitu materi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja. Materi ini diberikan dengan maksud  agar  dapat  mengaitkan  dengan  SAKIP/LAKIP  lainnya,  terutama  dengan materi cascading, indikator kinerja utama, materi perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja. Detail materi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja, sebagai berikut :
a. Deskripsi Singkat Mata  Pelatihan  ini  diberikan  untuk  memfasilitasi  pembentukan  kemampuan menyusun Sasaran Kinerja Pegawai dan penilaian Prestasi kinerja.
b. Hasil Belajar
Setelah  mengikuti  pembelajaran  ini,  Peserta  mampu  menyusun  Sasaran Kinerja Pegawai dan penilaian Prestasi kinerja.
c. Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta diharapkan dapat:
1) Menjelaskan Pengertian Sasaran Kinerja Pegawai dan penilaian prestasi kinerja.
2) Menjelaskan Tujuan Sasaran Kinerja Pegawai dan penilaian prestasi kinerja
3) Menjelaskan  Tahapan  Penyusunan  Sasaran  Kinerja  Pegawai  dan  penilaian prestasi kinerja.
4) Menjelaskan kegunaan Sasaran Kinerja Pegawai dan penilaian prestasi kinerja
5) Melaksanakan  Penyusunan  Sasaran  Kinerja  Pegawai  dan  penilaian  prestasi kinerja.
b) Terdapat pembelajaran mandiri selama 12 hari kerja.
Pembelajaran  mandiri  dilaksanakan  selama  12  hari  kerja,  setiap  hari  peserta melaksanakan  pembelajaran  mandiri  1  mata  pelatihan,  dalam  pembelajaran  mandiri  peserta, mendownload materi pembelajaran yang tersedia di aplikasi LMS BPSDMD Provinsi Kalsel, materi  pembelajaran  dapat  berupa  modul,  Power  Point,  Video,  Study  kasus.  Setelah  proses dilanjutkan  dengan  materi  pembelajaran  tersebut  secara  mandiri,  peserta  dapat  secara  bebas memanfaatkan waktu dalam pembelajaran mandiri. Diharapkan dengan pembelajaran mandiri, memiliki lebih banyak waktu untuk mempelajari materi lebih banyak, sehingga kendala yang ditemui dalam penelitian bahwa kurikulum terdahulu membuat terbatasnya waktu dan materi dapat diatasi. Diharapkan peserta dalam pembejaran mandiri mencapai tahapan c3, taxonomy Bloom.
c) Terdapat Synchronous
Pada fase synchronous, peserta bertemu secara tatap mata dengan narasumber, selama pertemuan  synchronous  peserta  dapat  mensinkronkan  materi-materi  yang  telah  dipelajari  di pembelajaran  mandiri.  Ada  2  kali  synchronous,  pada  fase  synchronous  I,  peserta  juga memperoleh  penjelasan  tugas-tugas  yang  ajan  dilaksanakan  selama  Tahapan  Asynchronous. Fase synchronous II, peserta mengekspose tugas-tugas yang diberikan pada fase synchronous I.  Selesai  ekspose  peserta  dilanjutkan  dengan  review  dan  diskusi  terhadap  tugas  yang  sudah diekspose.
d) Terdapat Asynchronous.
Pada  Tahapan  Asynchronous  peserta  melaksanakan  download  tugas  yang  diberikan narasumber, kemudian mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh narasumber, setelah tugas dikerjakan diupload kembali keaplikasi LMS, sesuai dengan batas waktu yang diberikan oleh Narasumber. Narasumber akan memberikan penilaian terhadap pekerjaan tugas yang diberikan oleh  peserta.  Dalam  rangka  pengerjaan  tugas  peserta  dapat  melaksanakan  konsultasi  berupa
LEARNING : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran Vol. 4 No. 3 Agustus 2024 E-ISSN : 2777-0575 P-ISSN : 2777-0583
chatting  melalui  aplikasi,  ataupun  menggunakan  media  WhatsApp.  Pengayaan  materi dilaksanakan peserta juga dilaksanakan selama kegiatan pengerjaan tugas.
e) Terdapat Kegiatan klasikal
Tahapan kegiatan klasikal, ada 2 kali klasikal, yaitu klasikal I dan klasikal II. Penjelasan masing-masing tahapan klasikal sebagai berikut :
1) Tahapan Klasikal I.
Tahapan klasikal I, dilaksanakan setelah tahap asynchronous II, Pada tahapan klasikal I terdiri  dari  3  hari  40  JP,  Hari  ke  satu,  ada  5  kegiatan  yaitu  1)  Pembukaan  2)  C:  Overview Kebijakan  Penyelenggaraan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Penyusunan  LAKIP  (2  JP)  3) Membangun Komitmen Pembelajaran (2 JP), 4) Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (3 JP), 5) Rencana Pembangunan jangka Menengah (3 JP), Pada Hari Kedua, ada 5 kegiatan, yaitu 1) Rencana Stratejik (2 JP), 2) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (2 JP) 3) Indikator Kinerja Utama (2 JP) 4) Perjanjian Kinerja dan Pengukuran kinerja (2 JP) 5) Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja (2 JP), Hari ketiga terdapat 5 kegiatan yaitu 1) Laporan Kinerja (Tahunan, Bilanan Berkala (2JP) 2) Hubungan RPJP, RPJM, Renstra, RKT, LAKIP (2JP) 3) Bimbingan dan Praktek Penyusunan LAKIP (4 JP) 4) Penjelasan aktualisasi (2 JP).
Pada  tahapan  kegiatan  klasikal,  peserta  yang  telah  memperoleh  teori  SAKIP/LAKIP dalam tahapan pembelajaran mandiri, synchronus I, II dan asynchronus dapat mempraktekan ilmu  tersebut  untuk  menyusun  dokumen  LAKIP  dibawah  bimbingan  narasumber,  proses bimbingan  dilaksanakan  oleh  Narasumber  secara  berkelompok.  Untuk  1  kelompok beranggotakan 10 orang peserta.
Dalam kegiatan klasikal  peserta juga diberikan bimbingan tentang Rencana Kegiatan aktualisasi,  peserta  diminta  menyusun  rencana  kegiatan  aktualisasi  yang  akan  dilaksanakan, penyusunan  rencana  kegiatan  aktualisasi  dibawah  bimbingan  Narasumber  yang  juga merupakan coach peserta selama menjalani masa aktualisasi nantinya.

## 2) Tahapan Klasikal II
Tahapan  Klasikal  II,  dilaksanakan  setelah  tahapan  aktualiasasi  dilaksanakan  oleh peserta.  pada  tahapan  klasikal  II,  peserta  melaksanakan  2  kegiatan,  yang  terdiri,  a)  kegiatan seminar  laporan  aktualisasi;  b)  kegiatan  evaluasi  akademik.  Ad  a)  kegiatan  seminar  laporan aktualisasi,  kegiatan  seminar  laporan  aktualisasi  dilaksanakan  dengan  tujuan  mengekspose hasil-hasil kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan. Seminar dihadiri oleh peserta, coach, mentor dan penguji. Mentor adalah atasan langsung dari peserta, sedangkan penguji adalah ASN, yang memiliki  tupoksi  mengerjakan  dokumen  SAKIP/LAKIP  dan  memilki  kompetensi  untuk melaksanakan kegiatan menguji. Pada tahapan seminar ini peserta diberikan nilai oleh coach, mentor dan penguji.
f) Terdapat Kegiatan Aktualisasi
Kegiatan  aktualisasi  dilaksanakan  peserta,  setelah  tahapan  klasikal  I,  kegiatan aktualisasi  dilaksanakan  di  tempat  kerja  peserta,  selama  7  hari,  kegiatan  aktualisasi  berisi kegiatan yang termasuk dalam rangkaian kegiatan SAKIP/LAKIP, yaitu sejak Rencana Panjang Pembangunan Daerah sampai dengan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan. Peserta dapat pemilih salah satu mata pelatihan aktualisasi, yaitu yang sesuai dengan mata pelatihan yang diberikan. Kegiatan aktualisasi menyesuaikan dengan kegiatan yang  ada di kantor pada saat aktualisasi. Di Hari ke-7 kegiatan aktualisasi, peserta menyusun draft laporan aktualisasi. Pembagian aktivitas pembelajaran secara terperinci adalah sebagai mana tabel berikut :
Tabel 8. Pembagian aktivitas pembelajaran Aktualisasi No Hari Aktualisasi Kegiatan Belajar 1.  Hari ke-1 sampai dengan hari ke-6 1. Melaksanakan kegiatan Aktualisasi di tempat kerja;
LEARNING : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran Vol. 4 No. 3 Agustus 2024 E-ISSN : 2777-0575 P-ISSN : 2777-0583
2. Melakukan Coaching Jarak Jauh ( e-mail , instant message , dan lain-lain) atau e- Coaching ;
3.
Membuat  catatan pelaksanaan aktualisasi;dan 4. Membuat  rancangan laporan aktualisasi. 2.  Hari ke-7 1. Membuat  Rancangan Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi; dan 2. Membuat   rancangan Bahan Paparan Aktualisasi
g) Terdapat kegiatan Benchmarking
Kegiatan  Benchmarking  dilaksanakan  setelah  kegiatan  klasikal  II,  Benchmarking adalah  suatu  cara  yang  sangat  sistematis  atau  suatu  upaya  penilaian  Kinerja  pada  layanan, produk  atau  proses  SOPD  dengan  membandingkannya  dengan  layanan,  proses,  atau  produk dari SOPD lain yang dinilai lebih baik dari perusahaan tersebut. Jadi, tujuan yang paling utama dari  melakukan  benchmarking  adalah  demi  meningkatkan  nilai  lebih  SOPD  dengan  cara memperbaiki  kinerja  usaha,  meningkatkan  produktivitas,  memperbaiki  kualitas  produk  dan pelayanan, serta hal lainnya dengan memanfaatkan Kinerja dari SOPD lain yang dianggap lebih baik.  Pada  Kegiatan  Benchmarking  ini,  peserta  akan  melaksanakan  kunjungan  baik  secara daring ataupun secara luring.

## KESIMPULAN
1. Pelaksanaan  kebijakan  pendidikan  dan  pelatihan  LAKIP  secara  keseluruhan  dapat dilaksanakan  secara  efektif,  namun  dari  sisi  pencapaian  tujuan  pelaksanaan  Diklat LAKIP terutama pada keberhasilan  penyusunan Dokumen LAKIP masih belum seperti diharapkan.
2. Penyebab  implementasi  Kebijakan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Laporan  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah (LAKIP) di  BPSDMD Prov Kalsel, belum efektif  dalam mencapai tujuan  program pelatihan LAKIP, disebabkan oleh beberapa hal seperti :
a. Aspek  peserta  :  1)  Peserta  yang  mengikuti  bukan  pemegang  tupoksi  penyusun dokumen LAKIP, 2) Peserta Diklat LAKIP, hanya 20 persen dari seharusnya,
b. Aspek  kurikulum:  1)  Durasi  Waktu  terbatas.  2)  Tidak  adanya  sesi magang/aktualisasi, 3) Tidak adanya sesi benchmarking,
c. Aspek  Narasumber:  1)  Narasumber  kurang  memahami  pembelajaran  orang Dewasa,  2)  Narasumber  kurang  memiliki  kompetensi  penyusunan  LAKIP  dan SAKIP.
3. Kendala dan faktor pendukung dalam pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dan  Pelatihan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan :
a. Kendala tidak ditemui kendala
b. Faktor  Pendukung  :  1)  Sumber  daya  manusia,    2)  keuangan,  3)  methode,  4) peralatan semua  tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan Diklat.
Kajian  lebih  jauh  atas  kurang  berhasilnya  implementasi  kebijakan  pendidikan  dan Pelatihan  LAKIP,  dalam  pencapaian  tujuan  pendidikan  dan  pelatihan  LAKIP,    disebabkan dokumen kebijakan pendidikan dan Pelatihan LAKIP masih memilki kekurangan.
4. Strategi  meningkatkan  efektifitas  meningkatkan  Kebijakan  Pendidikan  dan  Pelatihan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Badan Pengembangan Sumber  Daya  Manusia  Daerah  Kalimantan  Selatan  agar  efektif  dalam  melaksanakan tujuan  Diklat  LAKIP  (yang  merupakan  Novelty  dari  penelitian  ini),  dapat  ditempuh dengan beberapa hal sbb :
LEARNING : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran Vol. 4 No. 3 Agustus 2024 E-ISSN : 2777-0575 P-ISSN : 2777-0583
a) Perbaikan dokumen kebijakan pendidikan dan pelatihan LAKIP dalam penelitian ini disampaikan Draft Keputusan Kepala BPSDMD Provinsi  Kalimantan Selatan (pada lampiran), yaitu :
1) Draft  Keputusan  Kepala  BPSDMD  Provinsi  Kalimantan  Selatan  tentang Kurikulum  Pendidikan  dan  Pelatihan  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah (LAKIP)
2) Draft  Keputusan  Kepala  BPSDMD  Provinsi  Kalimantan  Selatan  tentang pedoman  penyelenggaraan  pendidikan  dan  pelatihan  laporan  akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah  (LAKIP)  di  lingkungan  pemerintah  provinsi kalimantan selatan
b) Perbaikan kebijakan meliputi : 1)  Aspek Perencanaan, 2) Aspek Pelaksananaan,  3) Aspek Evaluasi. 4) Substansi perbaikan kebijakan antara lain : Recruitment peserta, Workshop  Narasumber,  Pembelajaran  Mandiri,  Distance  learning,  Aktualisasi, Benchmarking, Kurikulum menggunakan metode Blended Learning.

## DAFTAR PUSTAKA
Asropi. (2020). Penjelasan Teoritik Hubungan Pengukuran Kinerja dan Akuntabilitas. Journal of Public Policy and Applied Administration . Firman, S., Mirnawati, & Usman. (2019). Didaktika: Jurnal Kependidikan , 8. Imtihani, H., et al. (2020). Peningkatan Hasil Belajar dan Keterampilan Menulis Menggunakan Model Problem-Based.
Melandari,  A.  N.  (2019).  Implementasi  Kebijakan  Diklat  Kepemimpinan  Tingkat  IV  Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Palu.
Nelly, E. J.,  & Ahmad, A. C. (2021). Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat  IV Dalam Peningkatan Kompetensi Peserta Pelatihan di Balai Diklat Keagamaan Makassar. Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2014). Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  53 Tahun  2014  tentang  Pedoman  Teknis  Perjanjian  Kinerja,  Laporan  Kinerja,  dan Tata Cara Pengkajian Laporan Kinerja Pemerintah . Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2015). Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah . Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2023). Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2023  tentang Aparatur Sipil Negara .
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Republik Indonesia.  (2021). Peraturan  Menteri  Nomor  88  Tahun  2021  Tentang  Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .
Riad, A. M., & El-Ghareeb, H. A. (2008). A service oriented architecture to integrate mobile assessment in learning management systems.
Samsudin.  (2008). Pembelajaran  Pendidikan  Jasmani  Olahraga  dan  Kesehatan  SMA/MA . Grup Media Prenada.
Setyosari,  P.  (2013). Metode  Penelitian  dan  Pengembangan  Pendidikan .  Jakarta:  Prenada Media Group.
Subarsono. (2013). Analisis Aturan Umum: Minuman, Teori dan Aplikasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Winarno, B. (2014). Aturan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus) .
Winarno. (2012). Kebijakan Publik . Yogyakarta: CAPS.