## SENGKETA TAPAL BATAS & SOLUSI MENURUT HUKUM ADAT (STUDY DI DISTRIK MORAID KABUPATEN TAMBRAUW PAPUA BARAT)
Rajab Lestaluhu 1 , M.Husein Maruapey 2
Fisip universitas Juanda Bogor, Indonesia 1,2
Email: Lestaluhurajab0@gmail.com, Maruapey.husein@gmail.com
Artikel info Artikel history: Diterima 30 Juni 2021 Diterima dalam bentuk revisi 15 Juli 2021 Diterima dalam bentuk revisi 20 Juli 2021
Kata Kunci: sengketa; tapal batas; masyarakat adat; dewan adat; transparan.

## Abstrak:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penyebab  terjadinya sengketa  tapal  batas  di  Distrik  Moraid  Papua  Barat. Kecenderungan  masyarakat  Adat  Distrik  Moraid  dalam aktivitas  sehari  hari  dan  dalam  pelbagai  hal  termasuk  proses penerimaan  pelayanan  dan  pengurusan  surat  menyurat  tentang kependudukan sebagian masih dilayani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten  Sorong  sebagai  Kabupaten  Induk.  Menggunakan Pendekatan  yuridis  sosiologis  (Z.Ali,2014)  adalah  dengan tujuan  melihat  dan  menganalisis  aspek  aspek  hukum  yang terjadi  dalam  masyarakat  serta  mengidentifikasi  masalah  yang terjadi.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa tapal batas  di  Distrik  Moraid  adalah  menjadi  beban  dan  tanggung jawab  Dewan  Adat  yang  harus  diselesaikan  secara  transparan dan  terbuka  kepada  masyarakat  tanpa  ada  kepentingan  dan intervensi  dari  Pemerintah  Daerah  kedua  wilayah,  sehingga dalam  keputusan  Dewan  Adat  dapat  menjadi  rujukan perdamaian dan solusi bagi pihak pihak  yang bertikai    sesuai dengan  kaidah  hukum  adat  dan  nilai  nilai  kearifan  lokal  yang berlaku.  Atau  jika  belum  memenuhi  harapan  maka  dapat melakukan gugatan melalui  Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi.

## Abstract:
This study aims to determine the causes of boundary disputes in the Moraid District of West Papua. The tendency of the Moraid District  Indigenous  community  in  their  daily  activities  and  in various matters including the process of receiving services and managing  correspondence  regarding  population  is  still partially  served  by  the  Regional  Government  of  Sorong Regency as the Parent Regency. Using a  sociological juridical approach (Z.Ali, 2014) is to see and analyze legal aspects that occur in society and identify problems that occur. The results of this  study  indicate  that  boundary  disputes  in  the  Moraid District  are  the  burden  and  responsibility  of  the  Customary Council which must be resolved transparently and openly to the

## Jurnal Indonesia Sosial Sains
http://jiss.publikasiindonesia.id/
Vol. 2 No. 7 Juli 2021 P-ISSN: 2723 - 6692 dan E-ISSN: 2723 - 6595
Keywords: disputes; boundaries; indigenous peoples;
customary councils; transparent.
community  without  any  interest  and  intervention  from  the Regional Governments of the two regions, so that the decisions of  the  Customary  Council  can  be  a  reference  for  peace  and solutions.  for  the  conflicting  parties  in  accordance  with  the rules  of  customary  law  and  the  values  of  local  wisdom  that apply. Or if it does not  meet  expectations,  it can file a lawsuit through  the  State  Administrative  Court  and  the  Constitutional Court.
Coresponden author: M.Husein Maruapey
Email: Maruapey.husein@gmail.com artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

## Pendahuluan
Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Republik Indonesia menyatakan dalam Pasal 18 B ayat (2) bahwa negara  mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia yang  diatur  dengan  undang-undang.  Hal  ini  merupakan  pengakuan  negara  atas  masyarakat hukum adat ( Setiady , 2015).
Pengakuan  atas  keberadaan  masyarakat  dan  hukum  adat  yang  mengikat    masyarakat tersebut  tidak  saja  tercantum  dalam  UUD  1945,  tetapi  juga  dalam  peraturan  lainya,  seperti ( Undang Undang No 39 Tahun 1999, 2010) tentang Hak asasi Manusia dan Undang-Undang No.  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan,  ( Undang Undang  No  6  Tahun  2014,  2015),  UU Pemerintahan Daerah (Otonomi) No. 23 Tahun 2014. Dari keseluruhan Undang-Undang yang disebutkan didalamnya mengatur hal   yang sama dan menjadikan tanah sebagai obyek  yang ditempati dan diperuntukan untuk kepentingan kehidupan masyarakat adat. Peruntukan tanah dan  pelbagai    kepentingannya  tentunya  menimbulkan    benturan  yang  tidak  dapat  dihindari baik  oleh  kelompok  masyarakat  adat,  pemerintah,  investor  serta  mafia  atau  makelar    tanah yang  sama  sama  menginginkan  penguasaan  terhadap  sebidang  tanah.  Hal  inilah  yang menyebabkan sengketa tanah di Papua Barat sering terjadi dan satu diantaranya adalah yang merupakan objek dimana peneliti melakukan penelitian.
Menurut  ( Malak ,  2006)  bahwa    peta  permasalahan  batas  tanah  atau  wilayah  dapat dikelompokan  menjadi  5  hal  sebagai  berikut  :  (1).  Masalah  penggarapan  rakyat  atas  tanah areal  kehutanan,  perkebunan,  proyek  perumahan  yang  diterlantarkan    (2).  Masalah  yang berkenaan  dengan  pelanggaran  ketentuan  tentang  Landreform,  (3).  Ekses-ekses  dalam penyedian  tanah  untuk  keperluan  pembangunan,  (4)  Sengketa  perdata  berkenaan  dengan masalah tanah, (5). Masalah hak ulayat masyrakat hukum adat.
Lebih lanjut ditinjau dari segi yuridis praktis,  sengketa batas tanah dan wilayah dapat terjadi  akibat  kurang  jelasnya.  (a).  Bidang  tanah    mana  yang  dimaksudkan,  (b).  Batas-batas bidang  tanah,  (c)  luas  bidang  tanah,  (d).  Status  tanahnya,  tanah  negara  atau  tanah  hak,  (e) pemegang  haknya,  (f).  hak  yang  membebaninya,  (g).  Pemindahan  haknya,  (h).  Penunjukan lokasi  dan  penetapan  luasnya  (Tapal  batas)  untuk  suatu  proyek  pemerintah  atau  swasta,  (i). Pelepasan  pembebasan  tanah,  (j).  Pengosongan  tanah,  (k).  Pemberian  ganti  rugi,  (l)
pembatalan  haknya,  (m).  Pencabutan  haknya,  (n).  Pemberian  hak,  (o).  Penerbitan  sertifikat, (p).  Alat  pembuktian  adanya  hak  atas  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dan  sengketa- sengketa  lainnya.  Beragamnya  sengketa  tapal  batas  tanah  tersebut  menandakan  administrasi dan  pengarsipan  yang  dilakuan  oleh  pemerintah  kurang  bagus,  seharusnya  semakin  teliti, terperinci  dan  peraturan-peraturan  yang  berkaitan  dengan  status  tapal  batas  tanah  harus konsisten.
Permasalahan  sengketa  tapal  batas  juga  menimpa  masyarakat    adat  Suku    Malamoi yang hidupnya sejak dahulu adalah berkelompok,  dan suka tolong-menolong. Suku Malamoi ini mendiami wilayah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Tambrauw di Distrik Moraid, Papua Barat.    Suku  Malamoi    percaya  bahwa  tanah  dan  sumber  daya  alam  serta  sistem  nilai  dan manusia  yang  hidup  di  atasnya  adalah  pemberian  Tuhan,  sehingga  perlu  di  jaga,  dilindungi dan di manfaatkan untuk kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat adat.
Begitu pula masyarakat adat suku Abun   Distrik Moraid  yang hidup  dengan  tanah yang subur dengan hasil alam  yang melimpah, merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Suku moi dan suku  Abun mengintropeksi  diri dan pengalaman masa lalunya serta berusaha melakukan proyeksi masa depan agar  lebih baik dari masa kini dan berupaya  menjadi Tuan di  Negerinya  sendiri    dengan  membuka  diri  menerima  inovasi  baru  melalui  pemekaran wilayah.    Keinginan  masyarakat  adat  untuk  membuka  diri  menerima  pemakaran  daerah tentunya  mempunyai  alasan  yakni  agar  tingkat  kehidupan  dan  program  pemerintahan  serta pembangunan  terrealissi  dengan  cepat,tepat  dan  efektif.  Akan  tetapi  dibalik  keterbukaan masyarakat  dengan  berbagai  inovasi,  masyarakat  justru  dikejutkan  dengan  permaslahan sengketa  tapal  batas.  Masyarakat  selalu  berharap  agar  persoalan  tumpang  tindih  tapal  batas wilayah segerah diselesaikan dengan aman, damai dan tentram. Semua persoalan masyarakat adat menurut Kepala Distrik Moraid, saat di wawancarai menjelaskan bahwa “ apapun bentuk persoalan yang terjasdi ditengah masyarakat dapat diatasi, apabila masing masing pihak yang bertikai  berpegang  pada  nilai  nilai  kearifan  lokal  dan  tatanan  hukum    adat  istiadat  yang belaku    selama  ini.  Hal  lain  yang  menjadi  pemicu  permasalahan  bahwa  letak  geografis wilayah  Distrik  Moraid  pasca  pemekaran  berada  di  wilayah  Kabupaten  Tembarauw sedangkan  kecenderungan  masyarakat    dalam    melakukan  aktivitas  sehari  hari  berada    di wilayah  Kabupaten  Sorong.  Selain  permasalahan  diatas,  hasil  observasi  lapangan menunjukan  sejak  diberlakukannya  Perda  No  10  Tahun  2017  Tentang  Pengakuan  dan Perlindungan  Masyarakat  Hukum  Adat    di  Kabupaten  Sorong  hingga  hari  ini  Pemerintah Daerah  belum  pernah  membuat  keputusan  penetapan  dan  pengakuan  hak-hak  masyarakat adat  atas  tanah  dan  hutan  adat.  Aspek  lain  yang  juga  memberikan  resistensi    permasalahan adalah egoisme elit politik lokal terhadap sengketa tapal batas di Distrik Moraid Papua Barat. Dari  persoalan  ini  selanjutnya  menjadi  isyu  publik  dan  imbasnya    pada  eksistensi  Distrik Moraid  apakah  berada  pada  wilayah  kekuasaan  pemerintahan  Kabupaten  Sorong  atau wilayah pemerintahan Tambrauw. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk menelaah lebih  jauh  tentang    sengketa  tapal  batas    di  Distrik  Moraid  Papua  Barat.  Adapun  penelitian atau kajian kajian terdahulu mengenai sengketa tapal batas sudah banyak dilakukan misalnya penelitian,  ( Septarina et  al.,  2021),  ( Toatubun ,  2016),  ( Hermana &  Amancik,  n.d.), ( Mahmuzar , 2018), ( Susanto et al., 2019) dan ( Youkwart , 2020).

## Metode Penelitian
Penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis sosiologi, dengan tujuan untuk melihat dan menganalisis aspek aspek hukum  yang terjadi  dalam masyarakat  dan sebagai  penunjang untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi.
Agar terarah, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data  melalui :
Pertama  Studi  Dokumen,  yaitu  menelaah  buku-buku  atau  bahan  bacaan  yang  erat kaitannya  dengan  masalah  penelitian  dan  juga  mempelajari  data  yang  ada  di  Kantor  Distrik Moraid, serta data data yang ada di Pemda Sorong dan Pemda Tambrauw berkenaan dengan penyelesaian tapal batas Distrik Moraid menurut hukum adat.
Kedua  Interview  yaitu    wawancara  secara  langsung  kepada  pejabat/atasan  Kantor Distrik  Moraid,  kepala-kepala  adat  dan  Pemerintahan  Kabupaten  sorong  dengan  Pemda Tambrauw, dan tokoh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat.

## Hasil dan Pembahasan
Pada  dasarnya  Masyarakat  Adat  hidup  secara  berkelompok  dengan  sistem kekeluargaan  yang  sangat  dijunjung  tinggi    serta  berpegang  pada  nilai-nilai  kearifan  lokal yang  berlaku    dan  tetap  di  patuhi  hingga  saat  ini.    Hukum  Adat  adalah  hukum  yang  tidak tertulis.  Namum  sangat  dipatuhi  oleh  masyarakat  adat.  Dalam    hukum  adat  tidak  mengenal adanya kemanusian atau rasa ibah kepada siapa  pun yang melakukan pelanggaran.   Hukum adat  dapat  dilakukan  setelah  adanya  pembuktian  pelanggaran  adat,  baik  secara  langsung ataupun  tidak  langsung    berdasarkan    pada  pertimbangan  pelanggaran  adat  tersebut.  ( Bzn , 1983)  Hukum  adat  adalah  Hukum  yang  lahir  dari  keputusan  keputusan  para  warga masyarakat  terutama  dari  pimpinan  rakyat  yang  membantu  pelaksanaan  perbuatan  hukum ataupun  dalam  hal  yang  bertentangan  dengan  keputusan  hakim  yang  bertugas  mengadili sengketa sepanjang keputusan itu tidak bertentangan dan diakui oleh masyarakat.
Berkaitan  dengan  masalah  tapal  batas  yang  terjadi  di    Distrik  Morid  adalah merupakan  bentuk    pelanggaran  adat  yang  dilakukan  oleh  kelompok  ataupun  pribadi  yang mengatas  namakan  Pemilik  Tanah  Adat.  Proses  adat  dapat  dilakukan  kepada  pihak  yang melanggar  ketentuan Hukum  Adat  untuk  diminta  pertanggungjawaban  dalam Sidang Adat terbuka ataupun tertutup .
Untuk  mengungkapkan  fenomena  permasalahan  yang  terjadi  peneliti  menggunakan teori  Konflik  yang  disampaikkan  Karl  Marx    dalam  ( Bernard Raho,  2007)  menurutnya konflik terjadi karena adanya pertentangan kelas di tengah masyarakat. Teori ini menjelaskan, bahwa  masyarakat  sebagai  arena  ketimpangan  yang  dapat  memicu  konflik  dan  perubahan sosial. Setidaknya ada empat konsep dasar dalam teori ini, antara lain :
STRKUKT UR
KLS DI
MASY
KEPENTIN GAN EKONOMI
PERU.STR
UKTUR SOSIAL
GAYA
HIDUP
Menyikapi  sengketa  tapal  batas  di  Distrik  Moraid,  menurut  Meki  Yekwam  Ketua Dewan  Adat  Suku  Abun  bahwa sengketa  tapal  batas  tersebut  karena  kepentingan  ekonomi dan terlalu banyak campur tangan dari pihak pihak tertentu sehingga  dapat dikatakan  telah terjadi  pelanggaran  Hak  Dasar  masyarakat  adat.  Sesungguhnya  masalah  tersebut  harus diselesaikan  secara  Hukum  Adat  yang  berlaku  di  tengah  masyarakat,  tentunya  dengan menghadirkan Pemerintah sebagai Mediator. (Wawancara, Tgl 21 Maret 2021)
Masalah  tapal  batas  di  Distrik  Moraid  secara  hukum  adat  merupakan    pelanggaran adat tidak murni, hal ini disebabkan :
1. Masalah tapal batas adalah masalah pemerintahan.
2. Orang-orang  yang  melakukan  pelanggaran  dengan  mengatasnamakan  sebagai  pemilik Hak  ulayat  di  Distrik  Moraid  dan  sekitarnya  adalah  masyarakat  awam  yang  kurang memahami latarbelakang dan adat istiadat setempat. Oleh karena terjadinya perampasan hak ulayat masyarakat adat oleh oknum-oknum tertentu, sehingga dalam aspek hukum adat  adalah  kesalahan  yang  harus  dipertanggung  jawabkan  dalam    peradilan  adat  atau lembaga adat  yang dilakukan secara terbuka. Ulayat  atau Hak Petuanan dalam Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  diartikan  sebagai  Hak  Petuanan  (Tuan  dari  Tanah  atau  Anak Negeri Pribumi,  Landlord). Sementara itu Van Vallen  Hoven  dalam   ( Jefri Deda dan Suriel  Semuel  Mofu,  2014)    (mengatakan  bahwa  Hak  Ulayat  adalah    hak  yang  lebih awal  ada  (sangat  tua  )  serta  asal  mulanya  bersifat  keagamaan  yang  dimiliki  suku tertentu.
Menyikapi  perampasan  hak  ulayat  oleh  Oknom,  Kepala  Distrik  Moraid  ( Frangky Yekwam,  2020)  berpendapat bahwa  salah  satu  penyebab  terjadinya  sengketa  tapal  batas adalah  struktur  masyarakat  adat  yang  kurang  jelas  terhadap  hak  ulayat  yang  menjadi sengketa sehingga  solusi penyelesaiannya harus didasarkan pada bukti autentik kepemilikan hak  ulayat  serta  didahului    dengan  pengajuan  permasalahan  oleh  pihak  yang  merasa dirugikan    kepada  lembaga  adat  atau  Dewan  Adat  guna  melakukan  proses  penyelesaian. Laporan  dimaksud  oleh  Dewan  Adat  di  mulai  dengan  pemeriksaan    bukti  -  bukti   misalnya yang  melaporkan  masalah  atau  pelanggaran  ini  benar-benar  mempunyai  hak  dasar  yang dirugikan, untuk selanjutnya lembaga peradilan adat harus  mengetahui dengan jelas identitas dari  yang  mengajukan  masalah  tersebut.  Langkah  berikutnya  Dewan  Adat  akan  memeriksa apakah benar terjadi pelanggaran oleh yang menyampaikan laporan. Kemudian masalah yang diajukan apakah ada pelanggaran  Adat Murni atau tidak, setelah diketahui dengan jelas dan benar, bahwa masalah tersebut terdapat pelanggaran Adat, maka Lembaga Adat atau Dewan Adat  melaksanakan  rapat  koordinasi  untuk  menindaklanjuti  masalah  tersebut  untuk diselesaikan (Wawancara, tgl 20, Maret 2021).
Mekanisme  sidang  dilakukan  oleh  Dewan  Adat  dengan  mempersiapkan  perangkat sidang yang terdiri dari :
a. Pimpinan Sidang Adat
Sebagai  pimpinan  sidang  diberikan  kepada    Ketua  Lembaga  Adat  atau  salah  seorang Dewan  Adat  yang  berpendidikan  dan  mempunyai  pengetahuan  tentang  adat  dan  masalah masalah  yang  berkenaan  dengan  persoalan  yeng  terkait  dengan  masyarakat  adat,  kata  Agus Yesnat,  Tokoh  Pemuda  Distrik  Moraid. Pimpinan  sidang  mempunyai  hak  untuk  membuka sidang, memimpin sidang dan menutup sidang adat, pimpinan sidang memiliki karakter yang
baik,  berwibawa,  tugas  dan  bijaksana  dalam  memimpin  persidangan,  pimpinan  sidang terdiri dari Ketua,  Wakil Ketua dan Sekretaris dan salah seorang Toko Adat yang memiliki pendidikan dan pengatahuan adat, (Wawancara, Tgl 15 Maret 2021).

## b. Hakim Sidang
Hakim  sidang  adalah  orang-orang  yang  bertugas  untuk  merumuskan  persoalan  dan bekerja  sama  dengan  Dewan  Penasihat  Sidang.  Hakim  sidang  terdiri  dari  3  (tiga)  orang Tokoh    Adat  yang  telah  disepakati  atau  disetujui  oleh  pimpinan  sidang.  Tiga  orang  Hakim sidang  yang  telah  disetujui  oleh  pimpinan  sidang  harus  benar-benar  memiliki  kecakapan, bijaksana,  tugas  dan  tidak  muda  di  pengaruhi  oleh  siapa  pun  juga.  Hakim  sidang  menimal orang  yang  mempunyai  pengatahuan  tentang  adat  (orang  yang  mampu  memahami    Adat) yang telah melakukan sumpah dan janji Adat dalam dirinya. Hakim sidang bisa juga diambil dari  orang-orang  yang  bukan  berprofesi  sebagai  Ahli  Hukum  Adat,  namun  mampu  serta mengetahui seluk beluk tentang Adat istiadat.
c. Dewan Penasihat Sidang
Dewan  penasihat  sidang  adalah  orang-orang  atau  tokoh-tokoh  Adat  yang  mempunyai pengetahuan  mengenai  adat    yang  terdiri  dari  3  (Tiga)  sampai  4  (Empat)  orang,  mereka  ini bertugas  untuk  mengamati  jalannya  persidangan  dan  mengarahkan  serta  memberikan masukan kepada pimpinan sidang  dan kedua belah pihak yang bersengketa. Dewan penasihat sidang  mempunyai  hak  untuk  memberikan  teguran  kepada  pimpinan  sidang  atau  hakim sidang apabila terdapat kesalahan dalam mekanisme persidangan.
d. Pihak Yang Mengajukan Persoalan
Terkait  dengan  masalah  tapal  batas    di  Distrik  Moraid    yang  melibatkan    Kabupaten Sorong  dan  Kabupaten  Tambrauw,  menurut  Tokoh  Masyarakat  Jefri  Yekese,  bahwa kultur masyarakat  di  Distrik  Moraid  yang  semakin  berubah  dengan  Gaya  hidup  membuat masyarakat menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan yang bukan haknya. Hal inilah yang  membuat  terjadi  silang  pendapat  diantara  pihak  pihak  yang  bertikai  tentang kepemilikan hak ulayat. Oleh karena itu, selain pihak yang bertikai maka  pemerintah daerah Tingkat I atau Provinsi diminta sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa tapal batas tersebut .( Wawancara Tgl 20 Maret 2021).
Menurut  peneliti  bahwa  kultur  masyarakat  Papua  dan  Papua  Barat  semakin  terbuka terutama  perkembangan  teknologi  dan  informasi  yang  kian  hari  meningkat  membuat perubahan  terhadap  perilaku  masyarakat.  Pola  Perilaku  perubahan  yang  terjadi,  tentunya berpengaruh terhadap kultur dan tatanan adat masyarakat, sehingga  tanpa disadari sebagian masyarakat terjebak dengan  gaya hidup berlebihan yang menjuris ke arah dekandensi moral.
( Kuntowijoyo &  Ibrahim,  2004)  dalam  Subandy  menjelaskan  bahwa  Gaya  hidup merupakan  cara  yang  sudah  terpola  dalam  menginvestasikan  berbagai  aspek  kehidupan secara simbolik atau berdasarkan nilai nilai sosial yang ada dalam masyarakat.
Peran  Pemerintah  Daerah  dalam  penyelesaian  sengketa  tapal  batas  ini  adalah  sebagai perwakilan negara  mempunyai kewenangan mengatur hak kepemilikan atas tanah, bumi dan ruang  angkasa  pada  mereka  yang  benar  benar  secara  autentik  memiliki  sehingga  secara kongkrit  dapat  diberikan  sertifikat  sebagai  alat  bukti  syah  kepemilikan,  Pasal  19  UUPA, dalam  ( Budihardjo ,  2015).    Pemerintah  atau  Negara  juga  berperan  sebagai  mediator  kepada pihak  pihak  yang  berperkara  dan  dapat  mengusulkan  agar  ditindaklanjuti  hingga  pada
persidangan  berikutnya  atau  hingga  pada  peradilan  yang  lebih  tinggi  untuk  mendapatkan keadilan ( Herowati Poesoko, 2015).

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  yang telah dikemukakan  diatas, maka dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pada  hakekatnya  Hukum  Adat  hanya  dipakai  untuk meluruskan  hal-hal  yang    berkaitan  dengan  masalah  adat.  Hukum  Adat  adalah  hukum  yang berlaku secara informal dalam kehidupan masyarakat dan diakui  masyarakat adat itu sendiri. Terhadap sengketa tapal batas di Distrik Moraid maka pemerintah  tidak boleh menggunakan hukum positif yang berlaku  dalam penyelesaian sengketa  akan tetapi penyelesaian sengketa tapal  batas  harus  mengedepankan  nilai  nilai  kearifan  lokal  dan  tatanan  adat  yang  berlaku sehingga proses penyelesaian dapat diwujudkan.
Peran  Pemerintah  dalam  penyelesaian  sengketa  tapal  batas  ini  sungguh  sangat strategis  dan  menjadi  dorongan  kepada  pihak  pihak  yang  bertikai  terutama  mereka  yang langsung terlibat  dalam  sengketa  di  Distrik Moraid.    Pemerintah dari kedua wilayah Yakni Pemerintah  Kabupaten  Sorong  sebagai  Kabupaten  Induk  dan  Pemerintah  Kabupaten Tambrauw  harus  melaksanakan pertemuan dengan melibatkan masyarakat hukum adat yang mempunyai hak dasar di Wilayah tersebut. Pemerintah diminta untuk  menjelaskan masalah tersebut  kepada  masyarakat    adat  yang  ada  di  wilayah  Moraid    perihal  sengketa  tapal  batas yang  menjadi  kewenangan  Dewan  Adat  atau  lembaga  masyarakat    adat  yang  tugas  dan fungsinya  menggelar  pertemuan  atau  sidang  adat  terbuka  atau  pun  sidang  tertutup menyelesaikan  permasalahan  yang  terjadi    dengan  menghadirkan  pihak-pihak  yang  terlibat berdasarkan nilai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab  sehingga perwujudan demokrasi melalui musyawarah mufakat tidak menyebabkan konflik berkepanjangan.

## Bibliografi
Bernard Raho. (2007). Teori Sosiologi Moderen . Pustaka Publisher.
Budihardjo, I. M. (2015). Panduan Praktis Penilaian Kinerja Karyawan . Raih Asa Sukses.
Bzn,  B.  T.  H.  (1983). Asas-asas  dan  Susunan  Hukum  Adat. Terjemahan,  Jakarta,  Pradnya Paramita .
Frangky Yekwam. (2020). Struktur Dewan Adat Moraid . Sorong Papua Barat.
Hermana,  M.  A.,  &  Amancik,  A.  (n.d.). Kajian  Terhadap  Sengketa  Tapal  Batas  Antara Kabupaten  Bengkulu  Utara  Dan  Kabupaten  Lebong  Dalam  Perspektif  Hukum  Tata Negara . Fakultas Hukum UNIB.
Herowati Poesoko.  (2015). Eksistensi Peradilan  Adat Dalam Sistem Perdilan Di Indonesia . LaksBang Justitia.
Jefri Deda dan Suriel Semuel Mofu. (2014). Proses Penetapan Hak Ulayat Secara Perorangan di Kabupaten Merauke. Jurnal Administrasi Publik , Vol 11 (No 2 ISSN 1412-7040).
Kuntowijoyo, & Ibrahim, I. S. (2004). Lifestyle ecstasy: kebudayaan pop dalam masyarakat komoditas Indonesia .
Mahmuzar,  M.  (2018).  Sengketa  Tapal  Batas  Antar  Daerah  Otonom  di  Indonesia:  Studi Kasus  di  Provinsi  Riau. Ius  Quia  Iustum  Law  Journal , 25 (2),  400–423. DOI: https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art10
Malak, S. (2006). Kapitalisasi tanah adat . Cetakan II. Bandung: Yayasan Bina .
Septarina,  M.,  Nahdhah,  N.,  Munajah,  M.,  &  Maulana,  M.  R.  (2021). Meningkatnya  Angka Perceraian Akibat Pandemi Covid 19 di Kota Banjarmasin .
Setiady, T. (2015). Intisari hukum adat Indonesia dalam kajian kepustakaan .
Susanto,  L.,  Mamentu,  M.,  &  Tulung,  T.  E.  (2019). Prospek  Penyelesaian  Sengketa  Tapal Batas  Indonesia  Malaysia  di  Kawasan  Sektor  Barat  Kalimantan-Sarawak. JURNAL POLITICO , 8 (3).
Toatubun,  H.  (2016). Hukum  penyelesaian  sengketa  tapal  batas  wilayah  antara  Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori Papua. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren , 1 (1), 49–57.
Undang  Undang  No  39  Tahun  1999.  (2010). Tentang  Hak  Asasi  Manusia .  Citra  Umbara Utama.
Undang Undang No 6 Tahun 2014. (2015). Tentang Desa . Pattiro.
Youkwart,  G.  R.  (2020).  Upaya  Pemerintah  Provinsi  Papua  Dalam  Menyelesaikan  Klaim Batas  Wilayah  Kota  Jayapura  Dengan  Kabupaten  Jayapura. JURNAL  KEBIJAKAN PUBLIK , 3 (1), 28–38.