## STUDI KOMPARATIF PELAKSANAAN PERADILAN ISLAM DI NEGARA MALAYSIA DAN SAUDI ARABIA

## Yusrizal
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh E-mail:yusrizal_unimal@yahoo.co.id

## Abstract
The  legal  system  in  Malaysia  State  reflects  the  plural  model  which appears in English Malay Colony. Much of the area of life must be governed by a federal public body. The shariah Court in Malaysia known as the Shariah Court which is a judicial institution that speaks, and sentences to Muslims for civil and criminal  misconduct  according  to  the  jurisdiction  allocated  to  it.  The  Shariah Court has jurisdiction as stipulated by the Malaysian Constitution. While in Saudi Arabia  Quran  and  Sunnah  Rasulullah  s.a.w  is  the  Constitution  of  the  State,  and shariah as  the basic law implemented by tribunals  (courts) shariyah with ulama as Judges and counselors. The Saudi Arabia judiciary is formed based on Islamic shariah which is inseparable from the role of King Abdul Aziz bin Abdul Rahman as-Saud who plundered the territories.

## Kata Kunci: Mahkamah, Malaysia, Peradilan Islam, Saudi Arabia

## A. Latar Belakang
Badan-badan  peradilan  di  negara-negara  menunjukkan  perbedaan  dan variasi  yang  sangat  besar.  Sistem  peradilan  dan  pengorganisasiannya  di  negara- negara  sangat  erat  hubungannya  dengan  sejarah  negara  yang  bersangkutan. Susunan  organisasi  kekuasaan  kehakiman  antara  satu  negara  dengan  negara lainnya tidak sama. Perbedaan susunan kekuasaan kehakiman juga terjadi karena bentuk  negara,  misalnya  pada  bentuk  negara  federasi  dan  negara  kerajaan. Susunan  kekuasaan  kehakiman  pada  negara  yang  berbentuk  federal  tercermin pada  susunan  organisasi  dan  yurisdiksi  badan  peradilan,  seperti  di  Malaysia, sedangkan susunan organisasi kekuasaan kehakiman pada bentuk negara kerajaan, tercermin  dalam  bentuk  susunan  organisasi  kekuasaan  kehakiman,  seperti  Saudi Arabia.
Malaysia  merupakan  kerajaan  federal  yang  terdiri  dari  tiga  belas  negara bagian yang meliputi daerah Semenanjung Malaka, yakni: Johor, Malak, Pahang,
Negeri  Sembilan,  Selangor,  Perak,  Trengganu,  Kelantan,  Penang,  Kedah,  dan Perlis yang terletak di Malaysia Barat dan Malaysia Timur yang terdiri Sabah dan Serawak  yang  terletak  di  Kalimantan  Bagian  Utara.  Federasi  ini  terbentuk  pada tanggal 16 September 1963. Kepala Negara Malaysia adalah seorang raja dengan gelar “Yang Dipertuan Agung”. Pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri yang berhak membentuk Kabinet.
Malaysia adalah sebuah negara dengan bendera nasional bergambar bulan sabit dan bintang, dengan konstitusi yang menyatakan Islam sebagai agama resmi, dengan  Perdana  Menteri  yang  memberi  perioritas  tertinggi  untuk  menyatukan kaum  muslim,  dengan  pemerintahan  yang  semua  menteri  utamanya  beragama Islam,  dan  dengan  idologi  nasional  yang  ditegaskan  oleh  pemerintah  bahwa merupakan  “tugas  suci  setiap  warga  negara  untuk  membela  dan  mendukung” konsitusi  yang  menjamin  kedudukan  istimewa  bangsa  Melayu,  peranan  Sultan, dan  penetapan  Islam  sebagai  agama  resmi  (John  L.  Esposito  dan  John  O.  Volt, 1999:  198).  Sebagai  hukum  yang  hidup  yang inheren dalam  kehidupan  umat Islam,  maka  hukum  Islam  telah  menjadi  bagian  dari  kehidupan  umat,  sehingga hukum  Islam  tidak lagi  dirasakan sebagai norma-norma hukum  yang dipaksakan dari luar diri masing-masing pemeluknya (Sudirman Tebba, 1993: 13).
Berbeda  dengan  Malaysia,  Saudi  Arabia  adalah  negara  yang  mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda dengan negara-negara muslim lainnya. Negara ini tidak dapat dikategorikan sebagai negara sipil, tetapi proses penegakan hukum di  negara  ini  dapat  berjalan  dengan  tertib  meskipun  tidak  menggunakan  sistem civil law . Saudi Arabia tidak mengenal pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan negara ini berjalan di bawah Raja secara harmonis dan selalu  berpegang  teguh  pada  syariat  Islam,  dan  walaupun  negara  ini  mengalami kemajuan atau moderenisasi, tetapi tetap berpegang teguh pada syariat  Islam dan tetap  menggunakan  tradisi  lama  (Anonim,  “Peradilan  pada  Kerajaan  Saudi Arabia”, http://scarmakalah.blogspot.co.id., diakses tanggal 25 Juni 2017).
Saudi  Arabia  merupakan  kerajaan  monarki  konstitusional  yang  walaupun secara formal belum memiliki undang-undang dasar tertulis, tetapi telah menyata- kan  dengan  tegas  bahwa  kaidah-kaidah  pokok  yang  terkandung  dalam  Alquran
dan  Sunnah  merupakan  Undang-undang  Dasar  Negara  (Ahmad  Muhammad Ibrahim, 1972 : 80-81). Berangkat dari pendirian ini, maka Kerajaan Saudi Arabia berkewajiban  menerapkan  semua  ketentuan-ketentuan  syariat  Islam  dan  secara khusus  semua  prinsip-prinsip  yang  berkaitan  dengan  demokrasi  Islam,  sehingga dalam  tataran  aplikasinya,  negara  ini  kemudian  diklaim  sebagai  negara  Islam dalam makna yang hakiki (Muhammad Tahir Azhari, 1992: 161-164).
Kedua negara (Malaysia dan Saudi Arabia) merupakan negara yang sama- sama  mengakui  dan  menerapkan  prinsip-prinsip  hukum  Islam  sebagai  hukum yang  hidup  dalam  masyarakat,  tetapi  bentuk  negaranya  berbeda,  yang  tentunya akan berpengaruh terhadap pelaksanaan peradilan pada kedua negara tersebut. Hal ini  menarik  untuk  dikaji  dan  dianalisis  melalui  pendekatan  perbandingan,  yang menurut Sjahran Basah (1986: 8), dikatakan bahwa: “fungsi perbandingan adalah untuk  menjelaskan  baik  persamaan-persamaan  maupun  perbedaan-perbedaan terhadap obyek-obyek atau obyek-obyek yang diselidiki tersebut diterangkan oleh perbandingan sebagai suatu metode baik secara deskriptif, secara analisis, maupun secara teori dan kemudian dievaluasi, sehingga dapat bersifat induktif-deduktif”.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  dikategorikan  sebagai  penelitian  hukum  normatif  ( legal reaserch ),  yaitu  penelitian  terhadap  kaidah  hukum  positif  dan  asas  hukum  yang dilakukan  dengan  cara  melakukan  evaluasi  terhadap  kaidah-kaidah  hukum (peraturan perundang-undangan) yang relevan (Bagir Manan, 1999: 4). Penelitian hukum  normatif  adalah  penelitian  yang  mengkaji  asas-asas  dan  kaidah  hukum (Ronny  Hanitijo  Soemitro,  1990:  11-12).  Arief  Sidharta  mengatakan  penelitian hukum  normatif  adalah  jenis  penelitian  yang  lazim  dilakukan  dalam  kegiatan pengembangan  ilmu  hukum  yang  di  Barat  biasa  juga  disebut  dogmatika  hukum (Bernard  Arief  Sidharta,  2011:  142).  Sifat  penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif, Suatu  penelitian  deskriptif dimaksudkan untuk  memberikan data  yang seteliti  mungkin  tentang  manusia,  keadaan  atau  gejala-gejala  lainnya  (Soerjono Soekanto,  1986:  9-10).  Deskriptif  berarti  bahwa  analisis  data  bersifat  deduktif berdasarkan  teori  atau  konsep  yang  bersifat  umum  diaplikasikan  untuk  men-
jelaskan  seperangkat  data  atau  menunjukkan  komparasi/hubungan  seperangkat data dengan seperangkat data lainnya (Bambang Sunggono, 1998: 38).
Data  penelitian  adalah  data  sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari kepustakaan, yang meliputi: bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,  bahan  sekunder  yaitu  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  seperti  kamus hukum dan kamus bahasa (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001: 13). Data yang  terkumpul  dianalisis  dengan  tehnik  analisis  yuridis  kualitatif.  Menurut Tengku Erwinsyahbana (2017: 188-189) bahwa disebut analisis yuridis kualitatif, karena  yang  dianalisis  adalah  informasi  yang  didapat  dari  peraturan  perundang- undang, serta tulisan-tulisan ilmiah dalam bidang hukum (yuridis).

## C. Hasil Penelitian dan Analisis
1. Lembaga peradilan sebagai penegak hukum
Peradilan  berasal  dari  kata  adil  yang  mendapat  imbuhan  “pe”  dan  “an”. Adil  berarti  menempatkan  sesuatu  pada  tempatnya,  dengan  tambahan  “pe”  dan “an”,  berarti  tempat  atau  lembaga  yang  menempatkan  sesuatu  pada  tempat-nya. Istilah  peradilan  dalam  Bahasa  Arab  digunakan  kata qadha ‟  jamaknya aqdhiya ‟ yang  berarti  memutuskan  perkara/perselisihan  antara  dua  orang  atau  lebih  ber- dasarkan  hukum  Allah  (Shoim  Najwa.  http://shoimnj.blogspot.co.id.,  diakses tanggal 20 Juni 2017). Penegakan peradilan berarti memerintahkan kebaikan dan mencegah bahaya kezaliman, menyampaikan hak kepada  yang punya, mencegah terjadinya  kezaliman  dan  mengusahakan islah di  antara  manusia  guna  menye- lamatkan dari kesewenang-wenangan (Basiq Djalil, 2012: 9). Menurut Hasbi Ash- Shiddieqy (1994: 30), bahwa kata peradilan menurut istilah fiqh adalah:
a. lembaga  hukum  (tempat  dimana  seseorang  mengajukan  permohonan keadilan).
b. perkataan  yang  harus  dituruti  yang  diucapkan  oleh  seseorang  yang  mem- punyai  wilayah  hukum  atau  menerangkan  hukum  agama  atas  dasar  harus mengikutinya.
Badan  peradilan  merupakan  suatu  lembaga  yang  berwenang  untuk menyelesaikan  semua  sengketa  hukum  sesuai  dengan  bidang  tugasnya  masing- masing,  sebagaimana  yang  dikemukakan  Scholten  yang  dikutip  H.  Rochmat Soemitro (1976: 4), dikatakan bahwa pengadilan merupakan sub-sumptie aparaat , yaitu  suatu  badan  yang  menetapkan  peraturan  umum  yang  abstrak  yang  terdapat dalam  undang-undang  pada  kasus  tertentu.  Di  Indonesia,  badan  peradilan  yang menjalankan  kekuasaan  kehakiman  adalah  Mahkamah  Agung,  yang  membawahi badan  peradilan  umum,  badan  peradilan  agama,  badan  peradilan  militer,  dan badan  peradilan  tata  usaha  negara.  Badan  peradilan  agama,  badan  peradilan militer,  dan  badan  peradilan  tata  usaha  negara  merupakan  peradilan  khusus. Badan  peradilan  umum  merupakan  badan  peradilan  bagi  rakyat  pada  umumnya, sedangkan  badan  peradilan  khusus,  memeriksa  dan  mengadili  perkara  di  bidang hukum tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (Bagir Manan, 1998: 33).
Menurut Oyo Sunaryo Mukhlas (2011: 7) dikatakan bahwa peradilan yang merupakan  institusi  masyarakat  memiliki  beberapa  pilar  yang  bersifat  integral, antara pilar yang satu dengan pilar yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Pilar-pilar yang  dimaksud,  yaitu  lembaga  (badan)  yang  terorganisir  berdasarkan  kekuatan undang-undang,  organ  pelaksana  sebagai  penegak  hukum  (hakim),  dan  sarana hukum sebagai rujukan (hukum material).
Basiq Djalil (2006: 25), menjelaskan bahwa penyebutan peradilan khusus tidaklah  dimaksudkan  untuk  mengistimewakan  warga  negara  yang  diadili  atau mencari keadilan melalui lembaga peradilan, karena menurut Bagir Manan (1998: 10),  bahwa  hal  penting  dari  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  adalah  untuk menjamin  sikap  tidak  memihak,  adil,  jujur,  atau  netral  ( impartiality ).  Apabila kebebasan  tidak  dimiliki  oleh  kekuasan  kehakiman,  dapat  dipastikan  akan bersikap tidak netral, terutama apabila terjadi sengketa antar penguasa dan rakyat.
2. Sistem peradilan Islam di Malaysia
Pada  dekade  80-an  telah  diupayakan  perbaikan  hukum  Islam  di  berbagai negara bagian di Malaysia, dan konferensi nasional telah diadakan di Kedah untuk membicarakan  hukum  Islam,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  masalah  hukum pidana, yang dalam konferensi diputuskan untuk membentuk sebuah komite yang
terdiri dari ahli hukum Islam dan anggota bantuan hukum, yang kemudian dikirim ke berbagai negara Islam untuk mempelajari hukum Islam dan penerapannya.
Sebagai  wujud  perhatian  pemerintah  federal  kepada  hukum  Islam,  maka pada  saat  yang  sama  dibentuk  beberapa  komite  yang  bertujuan  untuk  menelaah struktur,  yuridiksi,  dan  wewenang  Pengadilan  Syari‟ah  dan  merekomendasikan pemberian wewenang dan kedudukan yang lebih besar kepada hakim Pengadilan Syaria‟ah, mempertimbangkan suatu kitab hukum keluarga Islam yang baru guna mengantikan yang lama sebagai penyeragaman undang-undang di negara bagian.
Menurut  Basiq  Djalil  (2006:  103-105),  bahwa  komite  juga  mempertim- bangkan  proposal  adaptasi  hukum  acara  pidana  dan  perdata  bagi  Pengadilan Syari‟ah, dan sebagai hasilnya, beberapa undang-undang telah ditetapkan, yaitu:
a. Administrasi Hukum Islam.
1) UU Administrasi Pengadilan Kelantan, 1982.
2) UU Mahkamah Syari‟ah Kedah, 1983.
3) UU Administrasi Hukum Islam Wilayah Federal, 1985.
4) Hukum Keluarga:
a) UU Hukum Keluarga Islam Kelantan, 1983.
b) UU Hukum Keluarga Islam Negeri Sembilan, 1983.
c) UU Hukum Keluarga Islam Malaka, 1983.
d) UU Hukum Keluarga Islam Selangor, 1984.
e) UU Hukum Keluarga Islam Perak ,1984.
f) UU Hukum Keluarga Islam Kedah, 1984.
g) UU Hukum Keluarga Islam Wilayah Federal, 1984.
h) UU Hukum Keluarga Islam Penang, 1985.
i) UU Hukum Keluarga Islam Trengganu, 1985.
b. Acara Pidana:
1) UU Acara Pidana Islam Kelantan,1983.
2) UU Hukum Acara Pidana Islam Wilayah Federal.
c. Acara Perdata.
1) UU Hukum Acara Perdata Islam Kelantan 1984.
2) UU Hukum Acara Perdata Islam Kedah, 1984.
Pada dasarnya hukum Islam di Malaysia, ada yang menyangkut persoalan perdata  dan  ada  yang  menyangkut  persoalan  pidana  (Fahim  Abdullah  bin  Abdul Rahman, 1991: 96). Dalam bidang perdata meliputi: (a) pertunangan, nikah, cerai, membatalkan  nikah  atau  perceraian;  (b)  memberi  harta  benda  atau  tuntutan terhadap  harta  akibat  perkara  nikah  atau  perceraian;  (c)  nafkah  orang  di  bawah tanggungan,  anak  yang  sah,  penjagaan  dan  pemeliharaan  anak;  (d)  pemberian harta  wakaf;  dan  (e)  perkara  lain  yang  diberikan  kuasa  berdasarkan  undang- undang.  Dalam  persoalan  pidana  mengatur:  (a)  penganiayaan  terhadap  istri  dan tidak patuh terhadap suami; (b) melakukan hubungan seks yang tidak normal; (c) penyalahgunaan  minuman  keras;  (d)  kesalahan  terhadap  anak  angkat;  dan  (e) kesalahan-kesalahan lain yang diatur lebih jauh dalam undang-undang.
Beberapa  masalah  telah  diatur  dalam  hukum  Islam  di  Malaysia,  tetapi hukum  peninggalan  Inggris  tetap  diberlakukan  pada  sebagian  besar  legislasi  dan yudisprudensi.  Undang-undang  Hukum  Perdata  1956  menyebutkan  bahwa  jika tidak didapatkan hukum tertulis di Malaysia, Pengadilan Perdata harus mengikuti hukum adat Inggris atau aturan lain yang sesuai. Dengan demikian, hukum Islam hanya  berlaku  pada  wilayah  yang  terbatas,  yaitu  yang  berhubungan  dengan keluarga  dan  pelanggaran  agama.  Dalam  hukum  keluarga,  pengadilan  perdata tetap  memiliki  yuridiksi,  seperti  dalam  kasus  hak  milik,  warisan,  serta  peme- liharan  anak,  dan  apabila  terdapat  pertentangan  antara  pengadilan  perdata  dan syari‟ah,  maka  kewenangan  peradilan  perdata  lebih  diutamakan  (Abdul  Rahman Haji Abdullah, 1997: 151).
Federasi Malaysia adalah suatu negara yang mencantumkan dengan resmi Islam sebagai Agama Negara. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Konstitusi Malaysia  yang  menentuan  bahwa:  “Islam  ialah  agama  bagi  Persekutuan;  tetapi bagi  agama-agama  lain  boleh  diamalkan  dengan  aman  dan  damai  dimana-mana bahagian  Persekutuan”.  Konsekuensi  logis  dari  ketentuan  itu,  adanya  hubungan antara Federasi Malaysia sebagai negara dengan agama Islam, sehingga Malaysia tidak dapat dinamakan negara sekuler.
Peraturan Malaysia memuat tentang petadbiran (pengaturan) agama Islam, dan  dalam  hubungan  dengan  pelaksanaan  prinsip  musyawarah  sebagai  suatu
prinsip  nomokrasi  Islam,  maka  prinsip  ini  dilaksanakan  dalam  praktik  pada Majelis  Agama  Islam,  sebagai  badan  perundangan  yang  diberi  fungsi  untuk membuat  peraturan  yang  berhubungan  dengan pentadbiran tentang  pengelolaan zakat,  wakaf  dan  baitul  mal  (Ahmad  Mohamed  Ibrahim,  1985:  55).  Dilihat  dari sudut nomokrasi Islam, pencantuman agama Islam sebagai agama resmi Federasi Malaysia  merupakan  suatu  faktor  yang  positif  dan  sangat  menunjang  proses Islamisasi di Federasi Malaysia.
Malaysia memiliki sistem federal yang membagi kekuasaan pemerintahan menjadi  pemerintahan  federal  dan  pemerintahan  negara  bagian.  Pembagian kekuasaan  ini  tercantum  dalam  undang-undang  dasar  federal,  dan  walaupun undang-undang  dasar  menggunakan  sistem  federal,  tetapi  sistem  ini  berjalan dengan kekuasaan yang besar dari pemerintahan pusat. Beberapa kewenangan dari pemerintahan  federal  adalah  urusan  luar  negeri,  pertahanan,  keamanan  nasional, polisi,  hukum  perdata  dan  pidana  sekaligus  prosedur  dan  administrasi  keadilan, kewarganegaraan,  keuangan,  perdagangan,  perniagaan  dan  industri,  perkapalan, navigasi  dan  perikanan,  komunikasi  dan  transportasi,  kinerja  dan  kekuasaan federal, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan keamanan sosial.
Beberapa kewenangan negara bagian adalah hal-hal yang berkaitan dengan praktik  agama  Islam  dalam  negara,  hak  kepemilikan  tanah,  kewajiban  peng- ambilan tanah, izin pertambangan, pertanian dan  eksploitasi hutan, pemerintahan kota,  dan  kerja  publik  demi  kepentingan  negara.  Terdapat  juga  beberapa kekuasaan  yang berlaku secara bersamaan,  yaitu: sanitasi, pengaliran dan irigasi, keselamatan  dari  kebakaran,  kependudukan  dan  kebudayaan,  serta  olah  raga. Ketika hukum federal dan hukum negara bagian saling bertentangan maka hukum federal  yang  dianggap  berlaku,  karena  konstitusi  Malaysia  mengatur  kekuasaan federal  lebih  kuat  dibanding  dengan  negara-negara  bagiannya  (Mohd.  Saleh Abbas, 2006: 215).
Masing-masing  negara  bagian  juga  memiliki  undang-undang  dasar  yang harus  mencantumkan  beberapa  ketentuan  undang-undang  dasar  federal.  Hal  ini juga  menyatakan  Malaysia  sebagai  negara  federal,  monarki  konstitusi,  dan demokrasi  parlementer.  Ketentuan  ini  juga  menyatakan  Islam  sebagai  agama
negara  tetapi  dengan  tetap  menghormati  kebebasan  beragama.  Undang-undang dasar  ini  juga  menyediakan  kerangka  cabang-cabang  pemerintahan  eksekutif, parlemen, dan yudikatif.
Sistem  hukum  di  Negara  Malaysia  mencerminkan  model  plural  yang muncul  di  Inggris  Melayu  koloni.  Sebagian  besar  wilayah  kehidupan  itu  harus diatur oleh suatu badan umum hukum federal. Undang-undang Federal pada saat kemerdekaan  terutama  didasarkan  pada  model  Inggris.  Beberapa  aspek  dari kehidupan  Muslim,  bagaimanapun,  itu  harus  diatur  bukan  oleh  hukum  federal, tetapi  oleh  negara  Islam  berbasis  hukum  disebut  secara  lokal  sebagai  Syari‟ah hukum.  Dalam  konteks  ini,  negara-negara  yang  diizinkan  untuk  mendirikan sendiri  negara  sistem  pengadilan  Islam,  yang  dikenal  secara  lokal  sebagai pengadilan  syari‟ah,  untuk  menerapkan  hukum.  Sebagai  bekas  jajahan  Inggris, Malaysia  tetap  mempertahankan  tradisi  hukum  kebiasaan  Inggris.  Tradisi  ini berdiri di tengah-tengah sistem hukum Islam (yang dilaksanakan oleh Pengadilan Syari‟ah) dan hukum adat berbagai kelompok penduduk asli (Melayu) yang ada di Malaysia.
Malaysia merupakan salah satu dari sekian banyak negara Coomonwealth Country atau  negara-negara  persemakmuran  Inggris.  Semua  negara-negara persemakmuran  mengadopsi  sistem  hukum  Inggris  yang  biasa  disebut  dengan sistem  hukum Anglo  Saxon atau  juga Common  Law .  Prinsip  aturan  hukum  yang dipraktikkan  di  Malaysia  secara  umum  mengikuti  hukum  administratif  Inggris sebagaimana  dikembangkan  dalam  pengadilan  Malaysia,  sehingga  sistem  peng- adilan  secara  mendasar  bersifat  federal.  Hukum  federal  maupun  negara  bagian dilaksanakan  di  pengadilan  federal.  Hanya  Pengadilan  Syari‟ah  yang  terdapat pada  negara  bagian  dan  menggunakan  sistem  Hukum  Islam,  bersama  dengan pengadilan  pribumi  di  Sabah  dan  Sarawak,  khususnya  yang  berurusan  dengan hukum  adat.  Selain  itu  juga  terdapat Sessions  Courts (pengadilan  sessi)  dan Magistrate’s  Courts (Pengadilan Majistret ).  Pengadilan  Tinggi  dan  tingkat pengadilan  di  bawahnya  memiliki  yurisdiksi  dan  kewenangan  yang  diatur  oleh hukum  federal,  dan  tidak  memiliki  yurisdiksi  dalam  segala  hal  yang  berkaitan dengan yurisdiksi Pengadilan Syari‟ah.
Struktur  kehakiman  di  Malaysia  terdiri  dari  Mahkamah  Persekutuan ( Federal  Court )  dan  di  bawah  itu  Mahkamah  Banding  atau  Mahkamah  Rayuan ( Appeal  Court ).  Kemudian  di  bawah  kedua  Mahkamah  tersebut  Mahkamah Tinggi  Malaya  ( High  Court  of  Malaya ),  yang  berada  di  Kuala  Lumpur  dan Mahkamah Tinggi Sabah dan Serawak ( High Court of Sabah and Serawak ), yang berada  di  tempat  kedudukan  oleh  Raja  (Yang  Dipertuan  Agung).  Selanjutnya  di bawah  Mahkamah  Tinggi  tersebut  ada  Mahkamah  Rendah  ( Session  court ), Mahkamah Mejistret dan  Mahkamah Juvenile ( Magistrate’s  Court/Juvenile Court ), serta Mahkamah Penghulu, seperti dijelaskan oleh Jayum Ajawan (2006: 133), bahwa:
The present structure of the Malaysian Judiciary is presented in Appendix 2.  It  comprises  at  its  apex  the  Federal  Court  and  below  that  the  Appeal Court. Below these are the High Court of  Malaya and the High Court of Sabah  and  Sarawak.  Together,  these  three  courts  formed  the  superior court. The subordinate court comprises the Sessions Court, the Magistrate Court  and  the  Juvenile  Court  while  at  the  lowest  level  is  the  Penghulu’s Court.

## Gambar 1:
Struktur Peradilan di Malaysia Federal Court Appeal Court High Court of Malaya Session Court Magistrate‟s Court/Juvenile Court Penghulu‟s Court High Court of Sabah & Sarawak Session Court
Magistrate‟s Court/Juvenile Court
Lebih  lanjut  Ajawan  (2006:  134-139),  menjelaskan  bahwa  negara  bagian Sabah  dan  Serawak  juga  dikenal  Mahkamah  Adat  yang  mengadili  hukum  adat, kebiasaan dan tradisi, sedangkan di  tingkat negeri  ada Mahkamah  Syari‟ah  yang menangani  perkara  agama  Islam  yang  terdiri  dari  Mahkamah  Syari‟ah  Banding (Mahkamah  Syari‟ah  Rayuan,  Mahkamah  Syari‟ah  Tinggi  dan  Mahkamah Syari‟ah Rendah). Pelaksanaan kekuasaan pada kelima tingkat mahkamah, yaitu:
a. Mahkamah Mejistret ,  berwenang  menangani  tindak  pidana  Islam  ( Jinayah ) dan Perdata (Sipil) seperti perampokan dan urusan rumah tangga. Mahkamah Mejistret terbagi  dalam  2  (dua)  tingkat,  yaitu Mejistret Kelas  I  dan Mejistret Kelas II;
b. Mahkamah  Rendah  ( Session  Court ),  berwenang  menangani  kasus-kasus Pidana  Islam  ( Jinayah )  dan  perdata,  dan  dalam  kasus jinayah ,  kewenangan yang diberikan terhadap seseorang bukan merupakan hukuman mati;
c. Mahkamah  Tinggi  Malaya  ( High  Court  of  Malaya )  dan  Mahkamah  Tinggi Sabah  dan  Serawak  ( High  Court  of  Sabah  and  Serawak )  merupakan  per- wakilan  pertama  tingkat  banding  (rayuan).  Dalam  menangani  kasus-kasus jinayah oleh  mahkamah-mahkamah  tinggi  ini,  sebelumnya  harus  dilalui  oleh penyelidikan ( inquiry ) di tingkat Mahkamah Rendah;
d. Mahkamah  Banding  atau  Mahkamah  Rayuan  ( Appeal  Court )  mempunyai kewenangan  untuk  mendengar  kasus-kasus jinayah dan  perdata  dari Mahkamah  Tinggi  dan  kasus-kasus jinayah dari  Mahkamah  Rendah.  Dalam masalah jinayah ,  Mahkamah  Banding  mempunyai  kewenangan  untuk mendengar  dan  memutuskan  perkara-perkara  yang  diputuskan  Mahkamah Tinggi dalam kasus perdata;
e. Mahkamah Persekutuan  ( Federal  Court ) merupakan mahkamah tertinggi  dan terakhir  dimana  wilayah  kekuasaan  Mahkamah  Persekutuan,  yang  menurut Mohd. Salleh Abbas (2006: 133), yaitu:
1) Menguji  undang-undang  yang  dibuat  oleh  parlimen  maupun  Dewan Negeri di luar kewenangannya;
2) Menyelesaikan  konflik  antara  federal  dengan  negara  bagian  atau  antara negara bagian dengan negara bagian;
3) Menjawab atau menyelesaikan permasalahan konstitusi yang timbul dalam mahkamah lainnya;
4) Memberi pendapat mengenai konstitusi jika diminta oleh Raja.
Keberadaan  Mahkamah  Persekutuan  mengikat  semua  mahkamah  di  bawahnya dalam  kasus  perdata  dan  jinayah  (Ahmad  Ibrahim  dan  Ahilemah  Joned,  2005: 182).
Terdapat 2 (dua) pengadilan tinggi di Malaysia, yaitu satu di Semenanjung Malaysia,  yang  dikenal  sebagai  Pengadilan  Tinggi  di  Malaya,  dan  yang  lain  di Malaysia Timur,  yang dikenal sebagai Pengadilan Tinggi di Sabah dan Sarawak. Dengan  pengecualian  segala  persoalan  dalam  yurisdiksi  pengadilan  Syari‟ah, pengadilan  ini  memiliki  yurisdiksi  murni  tidak  terbatas  pada  wilayahnya,  yang juga  dapat  menerima  pengajuan  banding  dari Session  Courts dan Magistrate’s Courts .   Pengadilan Tinggi  di  Malaysia kedudukannya untuk  memeriksa  perkara tingkat  pertama  dan  juga  sebagai  tingkat  banding  bagi Session  Courts dan Magistrate’s  Courts .  Beberapa  Pengadilan  Banding  di  antaranya  Pengadilan Banding  Malaysia  (Mahkamah  Rayuan)  dan  Pengadilan  Federal  (Mahkamah Persekutuan).  Kewenangan  Pengadilan  Banding  adalah  untuk  memeriksa  peng- ajuan banding pengadilan tinggi dan memiliki yurisdiksi lain sebagaimana diatur hukum federal.
Pengadilan  Federal  terdiri  dari  ketua  peradilan  pengadilan  federal, presiden  pengadilan  banding,  kepala  hakim  pengadilan  tinggi,  dan  7  hakim lainnya  yang ditunjuk  raja di  bawah nasehat  ketua peradilan Pengadilan Federal. Pengadilan  Federal  memiliki  yurisdiksi  dalam  menetukan  keabsahan  sebuah hukum  dengan  pertimbangan  hal  ini  berkaitan  dengan  persoalan  di  luar kewenangan parlemen dan legislasi negara bagian dalam membuat hukum.
Pengadilan  Syari‟ah  adalah  pengadilan  di  negara  bagian  yang  agak terpisah  dari  pengadilan  federal,  yang  tidak  memiliki  yurisdiksi  apapun  dalam Pengadilan Syari‟ah. Dengan kata lain bahwa pengadilan federal sama sekali tidak memiliki  yurisdiksi  dalam  perkara-perkara  syari‟ah  yang  menjadi  kewenangan Pengadilan  Syari‟ah.  Pengadilan  ini  memiliki  yurisdiksi  atas  kaum  muslim berkaitan  dengan  hukum  perseorangan  dan  keluarga  misalnya  pertunangan,
pernikahan,  perceraian,  perwalian,  adopsi,  legitimitasi,  suksesi,  beserta  sedekah dan wakaf. Yurisdiksi pada hukum pidana terbatas pada apa yang sudah ada pada pengadilan federal dan terbatas hanya pada kaum muslim yang melanggar hukum Syari‟ah  dimana  pelaku  dapat  dikenai  hukuman  maksimal  3  tahun  penjara,  dan denda sebesar 5.000 Ringgit, hukum cambuk maksimal 6 kali atau gabungan atas dua atau lebih.
Sebagai  contoh,  bahwa  di  Tawau,  Sabah,  Malaysia  terdapat  3  sistem kekuasaan  kehakiman,  yaitu:  (a)  Mahkamah  Sipil  (Peradilan  Umum);  (b) Mahkamah  Syari‟ah  (Peradilan  Agama);  dan  (c)  Mahkamah  Anak  Negeri (Pengadilan  Adat).  Mahkamah  Sipil  adalah  pengadilan  yang  berlaku  untuk seluruh  penduduk  Sabah,  baik  Islam  maupun  bukan  Islam,  seperti  Peradilan Umum  di  Indonesia.  Mahkamah  Sipil  diketuai  oleh  Ketua  Hakim  Negara  yang pelantikannya  dilakukan  oleh  Kerajaan  Persekutuan/Suruhanjaya  Kehakiman (Pemerintah Malaysia), dan gajinya untuk majistret ke bawah, termasuk penjawat awan  dibayarkan  oleh  Kerajaan  (Pemerintah),  sedangkan  Hakim  Mahkamah Tinggi  dibayarkan  melalui  Kumpulan  Wang  Disatukan.  Mahkamah  Syari‟ah adalah  pengadilan  khusus  orang  Islam,  seperti  Peradilan  Agama  di  Indonesia. Mahkamah  Syari‟ah  diketuai  oleh  Ketua  Hakim  Syar‟i  Negeri  Sabah,  yang pelantikannya  dilakukan  oleh  Kerajaan  Persekutuan/Kerajaan  Negeri  setelah mendapat  tauliah  dari  Yang  Dipertuan  Negeri  Sabah,  sedangkan  gajinya  untuk penjawat  awam  sepenuhnya  dibayarkan  oleh  Kerajaan  (Pemerintah),  sedangkan Pengadilan Anak Negeri adalah pengadilan yang berlaku di Negeri Sabah saja dan berkuat  kuasa  (berwenang)  khusus  untuk  orang  bukan  Islam  saja  yang  berstatus Anak Negeri Sabah, yakni suku-suku asli yang ada di Sabah, seperti Kadazan, dan umumnya  beragama  Nasrani.  Pengadilan  Anak  Negeri  ini  adalah  seperti Pengadilan  Adat  di  Indonesia.  Pengadilan  Anak  Negeri  diketuai  oleh  Ketua Daerah  yang  pelantikannya  dilakukan  oleh  Kerajaan  Negeri  Sabah,  dan  tidak menerima gaji, tapi hanya menerima elaun (semacam honor) dari Kerajaan Negeri Sabah.
Tiap-tiap  negeri  di  Malaysia  terdapat  Mahkamah  Syari‟ah.  Mahkamah Syari‟ah  didirikan  atas  dasar  Enakmen  terkait  Agama  Islam  di  negeri  yang
bersangkutan.  Menurut  Ahmad  Ibrahim  dan  Ahilemah  Joned  (2005:  333) dijelaskan bahwa:
Secara  hierarki,  Mahkamah  Syari‟ah  terdiri  dari  Mahkamah  Kadi, Mahkamah Kadi Besar dan Lembaga Rayuan. Mahkamah ini mempunyai bidang kuasa dalam kes-kes sipil dan jenayah. Bidang kuasa sipil meliputi tuntutan-tuntutan  perceraian,  nafkah  dan  tuntutan  harta  sepencarian  serta harta pusaka. Bidang kuasa jenayah meliputi perbicaraan semua kesalahan yang  diperuntukkan  oleh  enakmen  yang  berkenaan.  Lazimnya  kesalahan yang  membawa  hukuman  ringan  dibicarakan  oleh  Mahkamah  Kadi, sementara  kesalahan-kesalahan  yang  membawa  hukuman  yang  berat dibicarakan  oleh  Mahkamah  Kadi  Besar.  Rayuan  daripada  kedua-dua mahkamah ini akan didengar oleh Lembaga Rayuan.
Sejarah  awal  terbentuknya  Mahkamah  Syari‟ah  bermula  dari  pentadbiran Majlis  Ugama  Islam  (MUIS),  yang  semula  dikenal  sebagai  Mahkamah  Qadhi. Selain  Mahkamah  Qadhi,  di  bawah  MUIS  ada  pula  Pejabat  Agama  Islam (semacam  KUA),  dan  Unit  Kemuftian  (semacam  MUI).  Pemisahan  Institusi Kehakiman  Syari‟ah  (Mahkamah  Syari‟ah)  berlaku  sejak  pembentukan  Jabatan Kehakiman Syari‟ah Negeri Sabah, tahun 1996. Pengadilan Syari‟ah di Malaysia yang  dikenal  dengan  Mahkamah  Syari‟ah  adalah  lembaga  peradilan  yang membicarakan, serta menjatuhkan hukuman ke atas orang Islam untuk kesalahan sipil  dan  kriminal  agama  sesuai  yurisdiksi  yang  dialokasikan  untuk  Mahkamah Syari‟ah.
Mahkamah  Syari‟ah  di  Malaysia  memiliki  tujuan  dan  peranan  sebagai berikut:
a. Menjaga hukum Islam  yang ditetapkan untuk pengadilan ini untuk menjamin setiap  Muslim  patuh  dan  tidak  melanggar  perintah  Allah  berdasarkan  Al- Quran dan as-Sunnah.
b. Melakukan  administrasi  agama  Islam  al-Quran  dan  as-Sunnah  untuk  men- jamin kesejahteraan orang Islam.
c. Melahirkan  keluarga  Islam  yang  berpegang  teguh  pada  ajaran  Islam  serta mengawasi mereka agar menjalani kehidupan sesuai syariat Islam.
d. Menyelamatkan umat Islam dari pepecahan dan keruntuhan rumah tangga.
e. Tempat  referensi  untuk  mendapatkan  konsultasi  dan  menyelesaikan  masalah rumahtangga.
f. Memberi  bimbingan  dan  nasihat  konseling  kepada  pasangan  yang  ingin menikah  agar  dapat  membangun  rumahtangga  yang  bahagia  sebagaimana tuntutan agama.
g. Tempat  membuat  rayuan  dari  pihak  isteri  untuk  mendapatkan  nafkah  dari suaminya yang sudah bercerai.
h. Tempat  menyelesaikan  masalah  keluarga  seperti  nikah  kawin,  perceraian, talak, fasakh, dan sebagainya.
i. Memecahkan masalah sosial dalam masyarakat seperti judi, minum arak, riba, khalwat, dan lain-lain hal mungkar.
j. Membantu  dan  menyelesaikan  pembagian  harta  pusaka  dan  hal-hal  terkait seperti wasiat.
k. Juga bertugas sebagai penasihat jika diminta oleh pemerintah.
l. Badan  yang  ditunjuk  oleh  pemerintah  yang  bertanggung  jawab  memberi penerangan  terkait  dengan  keagamaan,  kekeluargaan  dan  selalu  berdakwah sepanjang masa
m. Menerapkan  nilai-nilai  Islam  agar  orang  Islam  menerapkan  sistem  dan  cara hidup Islam secara menyeluruh dalam kehidupan mereka.
Mahkamah  Syari‟ah  berwenang  menjalankan  peraturan  dan  ketentuan Hukum  Administrasi  Agama  Islam  bagi  setiap  negeri  dan  daerah  di  Malaysia. Yurisdiksi  yang  diberikan  adalah  seperti  pernikahan,  perceraian,  kekeluargaan serta  solusi  harta  pusaka  kecil.  Mahkamah  Syari‟ah  menjalankan  tugas  yang terpisah dengan Kantor Agama. Kantor Agama menjalankan pemerintahan dalam hal-hal  yang  bersangkutan  dengan  masyarakat  Islam  seperti  urusan  zakat, Baitulmal,  dakwah,  pendidikan,  manajemen  masjid  dan  sebagainya  sesuai  kuasa untuk setiap negeri tersebut di Malaysia.
Mahkamah Syari‟ah di Malaysia terdiri dari Mahkamah Rendah Syari‟ah, Mahkamah Tinggi Syari‟ah dan Mahkamah Rayuan Syari‟ah. Mahkamah Rendah Syari‟ah  berwenang  untuk:  (a)  membicarakan  kasus-kasus  yang  ditetapkan  oleh enakmen negeri; (b) mendengar dan memutuskan kasus tersebut; (c) menyediakan kertas-kertas hasil dan laporan pengadilan; dan (d) membicarakan kasus di tingkat daerah, sedangkan mahkamah Tinggi Syari‟ah berwenang untuk: (a) membicara-
kan kasus-kasus  yang dialokasikan kepadanya; (b) mengeluarkan perintah kasus- kasus  sipil  dan  kriminal;  (c)  memecahkan  dan  mengkonfirmasi  kasus  faraid;  (d) mengelola kasus  banding;  dan (e) menyediakan  jurnal  pengadilan untuk  diterbit- kan (pada beberapa negara). Selanjutnya Mahkamah Rayuan Syari‟ah, berwenang untuk: (a) mendengar kasus-kasus banding; (b) memiliki kuasa pembatalan setiap sabetan  hukuman  oleh  Pengadilan  Syari‟ah;  (c)  mengurangi  hukuman;  (d) memerintah agar diadakan pembicaraan kembali atau ulang bicara; (e) menerima banding responden yang dihukum penjara atau denda tidak kurang RM 25.00 dan telah  membuat  banding  menurut  prosedur  yang  telah  ditetapkan;  dan  (f)  setiap banding  akan  didengar  setidaknya  oleh  tiga  orang  panel  (hakim)  banding  dari Panel  (Hakim)  Rayuan  Syari‟ah  yang  ditunjuk  dan  ditaulaiha  oleh  KDYMM Sultan (Ketua Hakim adalah Ketua Panel Rayuan Syari‟ah).
Mahkamah  Syari‟ah  memiliki  yurisdiksi  sebagaimana  yang  ditetapkan oleh Konstitusi Malaysia. Amandemen Perkara 121 (1A) Konstitusi Federal pada 1988  memberi  yurisdiksi  Mahkamah  Syari‟ah  terpisah  dari  pengadilan  sipil, menjadikan  Mahkamah  Syari‟ah  bebas  dari  campur  tangan  pengadilan  biasa  dan dianggap setara. Pengaturan tentang wewenang Mahkamah Syari‟ah diatur dalam enakman  negeri.  Adapun  Enakmen  dan  Akta  Kekeluargaan  Islam  di  Malaysia terdiri dari:
Tabel 1: Enakmen dan Akta Kekeluargaan Islam di Malaysia No.  Negeri Nama Akta/Enakmen Nomor Rujukan 1.  Johor Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003 (En. 17/03) 5/1990 2.  Negeri Sembilan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Sembilan 7/1983 3.  Pahang Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Pahang 3/2005 4.  Perak Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Perak 13/1991 5.  Perlis Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Perlis 4/1992
Lanjutan Tabel 1:
No.  Negeri Nama Akta/Enakmen Nomor Rujukan 6.  Pulau Pinang Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Pulau Pinang 2/1985 7.  Selangor Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Selangor 4/1984 8.  Terengganu Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam 1985 (En. 12/85) 12/1985 9.  Kedah Enakmen Keluarga Islam Kedah 1/1984 10.  Kelantan Enakmen Keluarga Islam Kelantan 1/1983 11.  Melaka Enakmen Keluarga Islam Melaka 8/1983 12.  Sabah Enakmen Keluarga Islam Sabah 15/1992 13.  Sarawak Ordinan Undang-undang Keluarga Islam Sarawak 5/1991 14.  W. Persekutuan  Akta Undang-undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan (A303) 1983 pindaan/(A828)
Sumber: Portal Rasmi E-Syari‟ah.
Keberadaan  dan  pergulatan  politik  hukum  Mahkamah  Syari‟ah  di Malaysia memiliki sejarah yang panjang, sejak zaman Kesultanan Islam, Kolonial Inggris dan pasca kemerdekaan yang hingga saat ini belum selesai. Bahkan upaya penyatuan dan penyeragaman Mahkamah Syari‟ah di bawah kendali pemerintahan Malaysia  masih  menemui  jalan  buntu  dan  mendapatkan  pertentangan  dari kerajaan-kerajaan negeri (negara bagian). Mahkamah Syari‟ah di Malaysia masih banyak ditentukan dan bergantung kepada kebijakan politik dan hukum  kerajaan negeri bersangkutan,  karena  sistem  pemerintahan  federal  yang  memberikan kekuasaan  dan  kewenangan  lebih  besar  kepada  kerajaan  negeri (negara  bagian) dalam mengatur negaranya, dan walaupun  konstitusi  Malaysia menjadikan  Islam sebagai agama resmi, tetapi jika negara bagian itu pemerintahannya menjaga dan menerapkan Islam dalam kehidupan politik bernegara, maka Mahkamah Syari‟ah akan  maju  dan  berkembang  dengan  pesat,  begitu  pula  sebaliknya.  Pemerintahan Malaysia  saat  ini  ingin  menyeragamkan  dengan  menempatkan  mahkamah- mahkamah  syari‟ah  yang  ada  di  negara-negara  bagian  dalam  kekuasaan  dan kewenangan pemerintahan Malaysia di  pusat seperti di  Indonesia  yang bermuara ke  Mahkamah  Agung,  tetapi  hirarki  Mahkamah  Syari‟ah  di  Malaysia  saat  ini
belum  sampai  ke  pusat  (Mahkamah  Persekutuan).  Peradilan  tertinggi  untuk mahkamah syari‟ah hanya sampai pada Mahkamah Rayuan Syari‟ah yang terletak di ibukota negara bagian (kerajaan negeri).

## 3. Sistem peradilan Islam di Saudi Arabia
Berdasarkan Pasal 1 Bab 1 Titah Raja No. A/90 tanggal 27 Sya‟ban 1412 H  tentang Basic  Law  of  Goverment ditentukan  bahwa  kerajaan  Saudi  Arabia adalah  sebuah  negara  Islam  berdaulat,  Agamanya  Islam,  Konstitusinya  kitab Allah,  Al  Qur  an  al-Karim  dan  Sunnah  Nabi  SAW.  Islam  sebagai  dasar  Negara Saudi Arabia, Alqur‟an dan Sunnah Rasulullah merupakan Undang Undang Dasar negara,  dan  syari‟ah  sebagai  hukum  dasar  yang  dilaksanakan  oleh  mahkamah- mahkamah  (pengadilan-pengadilan)  syar‟iyah  dengan  ulama  sebagai  hakim  dan penasehat-penasehat.
Merujuk  pada  buku  Muhammad  Qutb, Islam  the  Misunderstood  Religion (Islam  Agama  yang  Disalahpahami)  tampak  jelas  bahwa  hukum  Islam  juga menjadi  hukum  yang  disalahpahami.  Ada  beberapa  isu  yang  menjadi  sasaran kesalahpahaman  orang  terhadap  hukum  Islam  dan  banyak  contoh  yang  sering dianggap  sebagai  kesalahpahaman  oleh  banyak  orang.  Misalnya,  perbudakan, poligami,  pajak  bagi  kafir  dzimmi  dan  lain-lain.  Selain  itu,  kesalahpahaman  dan serangan-serangan  kerap  ditujukan  terhadap  hukum  pidana  Islam,  bahkan  ini disuarakan lebih kencang lagi.
Beberapa kesalahpahaman tersebut  karena masyarakat  belum benar-benar menguasai  secara  dalam  makna  dan  kandungan  yang  terdapat  dalam  hukum Islam,  terutama  hukum  pidana  Islam.  Bukti-bukti  empiris  menunjukkan  bahwa pelaksanaan  hukum  pidana  Islam  di  Negara  Arab  mampu  menekan  angka kejahatan sampai pada titik yang sangat rendah. Bahkan Freda Adler memasukkan Negara  ini  ke  dalam  sepuluh  negara  dengan  predikat  “Negara-negara  terkecil angka kejahatannya” di banding dengan negara-negara lain di dunia (Freda Adler, Mueller dan William, 1991: 170-171)
Saat  kejahatan  telah  menjadi  sesuatu  yang  menakutkan,  hukum  Pidana Islam  terbukti  menjadi  terapi.  Dalam  catatan  beberapa  bulan  setelah  berdirinya kerajaan  Arab  Saudi  yang  menegakkan  syari‟at  Islam,  perampokan  yang
memenuhi  jalan-jalan  di  tengah  padang  pasir  dapat  dibersihkan  total.  Dalam kurun  waktu  25  tahun  tercatat  hanya  enam  belas  kali  pelaksanaan  hukuman potong  tangan.  Orang  juga  dapat  melihat  tempat-tempat  penukaran  uang  di  kota Mekah  yang  hanya  ditutup  dengan  kain  ketika  ditinggal  shalat  oleh  pemiliknya (Mukhlas Hasyim: 2001).
Hukum  pidana  Islam  memenuhi  syarat  sebuah  hukum  pidana  moderen. Hukum ini juga mengenal asas-asas atau prinsip-prinsip hukum pidana, baik yang sudah  dikenal  hukum  barat  maupun  belum.  Seperti  asas  lagalitas,  asas  tidak berlaku surut dan lain-lain. Satu hal yang jelas yaitu hukum pidana Islam berbeda dengan  hukum  Barat  yang  tidak  mengakui  aspek  agama.  Hukum  ini  justru  erat kaitannya  dengan  agama  sebagai  jalan  hidup  manusia.  Masih  terdapat  beberapa kelebihan  dan  keunggulan  hukum  pidana  Islam,  sehingga  dengan  kelebihan tersebut  menjadikan  banyak  kalangan  orang  tertarik  untuk  memformulasikannya ke  dalam  sebuah  aturan  yang  resmi  dalam  sebuah  tata  peraturan  yang  berlaku dalam suatu sistem pemerintahan.
Menurut  Rifyal  Ka‟bah  (2009:  31)  dijelaskan  bahwa  peradilan  Saudi Arabia terbentuk berdasarkan syari‟at Islam tidak terlepas dari peran Raja Abdul Aziz  bin  Abdul  Rahman  as-Saud  yang  membaiat  wilayah-wilayah.  Peradilan Saudi  Arabia  dapat  menjadi  salah  satu  pilihan  sistem  peradilan  moderen  dan menarik untuk dipelajari karena beberapa hal di antaranya:
a. Saudi  Arabia  adalah  tempat  dilahirkan  Nabi  Muhammad  SAW  dan  agama Islam  menjadi  panutan  umat  di  seluruh  dunia,  tetapi  negara  ini  mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda dengan negara-negara muslim lainnya.
b. Negara  ini  tidak  dapat  dikategorikan  sebagai  negara  sipil,  tetapi  proses penegakan  hukum  di  negara  ini  dapat  berjalan  dengan  tertib  meskipun  tidak menggunakan sistem civil law .
c. Saudi  Arabia  tidak  mengenal  pemisahan  kekuasaan  legislatif,  eksekutif,  dan yudikatif.  Kekuasaan  negara  ini  berjalan  di  bawah  Raja  secara  harmonis  dan selalu berpegang teguh pada syariat Islam.
d. Negara  Saudi  Arabia  mengalami  kemajuan  atau  moderenisasi  tetapi  mereka tetap berpegang teguh pada syariat Islam dan tetap menggunakan tradisi lama.
Badan  yudikatif  Saudi  Arabia  disebut  Dewan  Tinggi  Peradilan  atau Supreme  Council  of  Judiciary ( SCJ )  yang  bertugas  sebagai  lembaga  yang mengatur  administrasi  peradilan  dan  masalah  mengenai  kewenangan  mengadili. Dewan  tinggi  peradilan  ini  beranggotakan  11  (sebelas)  orang  yang  dipilih  dari kalangan  ulama  terkemukan  di  Saudi  Arabia.  Lembaga  yang  mempunyai kewenangan  dalam  menyelesaikan  persoalan  hukum  di  Saudi  Arabia  yaitu Mahkamah  Syar‟iyah  dan  Lembaga  Fatwa.  Kedua  lembaga  ini  memiliki kewenangan yang berbeda. Mahkamah Syari‟ah mempunyai kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Mahkamah Syari‟ah memeriksa perkara pidana ( jinayah ) perkara  perdata  (muamalah),  dan  wilayah  juridiksinya  terbatas  berdasarkan kompentensi relatifnya.
Hakim-hakim  di  Mahkamah  Syari‟ah  dalam  memeriksa  suatu  perkara yang  tidak  ditemukan  dasar-dasar  hukum  dalam  Qur‟an  atau  Sunnah  Rasulullah atau basic law of government , maka diberikan kebebasan untuk berijtihad. Ijtihad hakim baik berdasarkan pada keputusan hakim atas suatu perkara  yang sebelum- nya dengan sifat dan karakteristik perkara yang sama, maupun menggunakan hasil pemikiran  para  ulama  hukum  Islam  klasik.  Bahkan  seperti  penerapan  hukum Islam  di  dunia  Islam  lainnya,  keputusan  hakim  mahkamah  syar‟iyah  sebagai yurisprudensi  bagi  hakim  dalam  menghadapi  perkara  yang  mempunyai  sifat  dan krakteristik yang sama.
Lembaga Fatwa berfungsi untuk memberikan keputusan hukum atas suatu persoalan  yang  menyangkut  dengan  kemaslahatan  umum,  baik  menyangkut dengan  masalah  hak  kewargaan  negara  maupun  persoalan  politik  baik  dalam negeri  maupun  luar  negeri.  Keputusan  hukum  Lembaga  Fatwa  bersifat  mengikat untuk dan bagi seluruh warga negara Arab Saudi.
Oyo  Sunaryo  Mukhlas  (2011:  111-112),  mengatakan  bahwa  berdasarkan ketentuan  kerajaan  Saudi  Arabia  tertanggal  06  Safar  1346  Hijriyah  atau  12 Agustus  1927  Masehi,  semua  lembaga  peradilan  yang  sebelumnya  dihapus  dan pengadilan Saudi Arabia terdiri atas 3 tingkatan, sebagai berikut:
a. Al  Mahakim  Al  Musta’jilah/Mahakim  Juz’iyah ,  yaitu  peradilan  segera. Lembaga  peradilan  ini  merupakan  peradilan  tingkat  pertama,  yang  bertugas menyelesaikan  perkara-perkara  yang  mendesak,  baik  dalam  bidang  perdata
maupun  pidana.  Bidang  pidana  menyangkut  kejahatan  yang  menimbulkan luka,  berkaitan  dengan ta’zir dan hudud yang  ringan.  Tidak  berlaku  pada hukuman  potong  tangan  dan  hukuman  mati  ( qisas ).  Bidang  perdata menyangkut  masalah  uang  yang  tidak  lebih  dari  300  riyal,  tidak  berlaku putusan yang yang menyalahi agama dan ijma‟ (konsensus ahli hukum Islam). Perangkat penegak hukum  yang bertugas pada pengadilan pertama ini adalah hakim tunggal.
b. Al Mahakim Asy-syar’iyyah , yaitu peradilan syari‟ah. Peradilan ini berwenang menangani perkara pidana berat, seperti hukuman potong tangan dan hukuman mati.  Berwenang  pula  menyelesaikan  perkara al  ahwal  al  syakhsiyah ,  yang mencangkup: nikah, talak, rujuk, wasiat, dan al mal yang nilainya di atas 300 riyal. Perangkat hukum yang bertugas pada pengadilan banding ini terdiri atas 3  (tiga)  orang  hakim  (majelis),  seorang  ketua,  dua  orang  anggota.  Setiap keputusan  diberikan  berdasarkan  suara  terbanyak,  sedangkan  dalam  perkara pidana  pidana  berat,  seperti  hukuman  potong  tangan  dan  hukuman  mati dilakukan melalui sidang pleno peradilan.
c. Hay’ah Muraqabah al-Qadha’iyyah , yaitu Badan Pengawas Peradilan. Badan pengawas  peradilan  ini  dinamakan  dengan  Peradilan  Syari‟at  Agung.  Tugas dan wewenang lembaga ini, antara lain:
1) mengadili  perkara-perkara  banding  atas  putusan  peradilan  yang  ada  di bawahnya;
2) mengendalikan administrasi dan mengawasi pengadilan;
3) menerbitkan fatwa yang dimintakan kepadanya;
4) mengawasi lembaga pendidikan dan kurikulum pendidikan; dan
5) supervisi terhadap lembaga-lembaga amar ma’ruf nahi mungkar
Secara umum, lembaga peradilan di Saudi Arabia menganut sebuah sistem hukum  ganda,  yang  terdiri  atas  2  (dua)  jenis,  yaitu pertama ,  peradilan  berdiri sendiri  yang  bersifat  otonomi,  tetapi  tidak  bertentangan  dengan  syari‟at, kedua peradilan syar‟iyah  (peradilan syari‟at  Islam)  yang sepenuhnya berdasar syari‟at. Peradilan berdiri  sendiri  yaitu peradilan  yang bersifat  administratif. Peradilan ini tidak  secara  khusus  berdasarkan  Syari‟at  Islam,  tetapi  dirancang  agar  sesuai dengan  prinsip-prinsip  syari‟at  dengan  memperhatikan  dan  mengambil  jiwa syari‟at secara umum (Rifyal Ka‟bah, 2009: 37-40).
Menurut  Rifyal  Ka‟bah  (2009:  40),  dikatakan  bahwa  Peradilan  Syari‟ah (Peradilan Syari‟at Islam), yaitu peradilan yang sepenuhnya berdasarkan Syari‟at. Peradilan Syari‟ah, terdiri atas 4 (empat) tingkatan peradilan, yaitu:
a. Majelis  al-Qadha  al-A’la (Mahkamah  Agung),  yang  secara  administratif, mahkamah  ini  berwenang  mengangkat,  mengatur  kenaikan  pangkat, pemindahan  dan  pengaturan  cuti  para  hakim,  sedangkan  secara  yuridis, berwenang  meninjau  ulang  putusan-putusan  peradilan  yang  lebih  rendah
tingkatannya, seperti dalam putusan hukuman mati, potong tangan dan hukum rajam.
b. Mahkamah  al-Tamyiz (Peradilan  Tingkat  Banding),  yang  berwenang  untuk meninjau  ulang  segala  putusan  perdata  dan  pidana  yang  diputuskan  oleh hakim dalam peradilan  yang tingkatannya lebih rendah. Di dalam mahkamah ini,  putusan  diambil  secara  kolektif  oleh  majelis  hakim  (tiga  orang  hakim), kecuali  dalam  hal  hukuman  mati,  potong  tangan,  dan  rajam  yang  harus diputuskan oleh 5 (lima) orang hakim.
c. Al-Mahakim  al-‘Ammah (Pengadilan  Biasa),  yang  berwenang  mengadili segala macam perkara. Putusan ini diambil oleh seorang hakim, kecuali dalam perkara  pembunuhan,  zina  (hukum  rajam),  dan  pencurian  (potong  tangan) yang putusannya dilakukan oleh 3 (tiga) orang hakim.
d. Al-Mahakim  al-Juz’iyah (Pengadilan  Segera),  yang  berwenang  mengadili perkara-perkara  ringan,  seperti  perkara-perkara  yang  mendapat  hukum ta’zir, hukuman bagi pemabuk minuman keras, dan perkara utang piutang yang tidak lebih  dari  8.000  riyal.  Perkara  ini  dipandang  ringan  dan  dapat  diselesaikan dengan segera
Dijelaskan  lebih  lanjut  oleh  Rifyal  Ka‟bah  (2009:  41),  bahwa  Raja Abdullah bin „Abd al-„Aziz pada tanggal 1 Oktober 2007 telah menerbitkan Royal Order (Titah  Raja)  tentang  pembaharuan  peradilan.  Berdasarkan  aturan  baru  ini, maka hirarki Pengadilan Syari‟at menjadi tiga tingkat, yaitu:
a. Pengadilan Tinggi sebagai Mahkamah Agung.
b. Pengadilan Tingkat Banding yang terdiri dari:
1) Pengadilan Perdata;
2) Pengadilan Pidana;
3) Pengadilan Hukum Keluarga;
4) Pengadilan Perdagangan; dan
5) Pengadilan Perburuhan.
c. Ketiga adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang terdiri dari:
1) Pengadilan Umum;
2) Pengadilan Pidana;
3) Pengadilan Hukum Keluarga;
4) Pengadilan Perdagangan; dan
5) Pengadilan Perburuhan.
Sesuai  aturan  baru  Pengadilan  Diwan  al-Mazhalim  berubah  menjadi Badan  Peradilan  Administratif  yang  mempunyai  hirarki  mirip  dengan  hirarki Pengadilan Syari‟at (Rifyal Ka‟bah, 2009: 41), yang terdiri dari:
a. Pengadilan Tinggi Administratif.
b. Pengadilan Banding Administrasi, terdiri dari:
1) Bidang Pendisiplinan;
2) Bidang Administratif;
3) Bidang Subsider; dan
4) Bidang Spesialisasi yang lain.
c. Pengadilan Tingkat Pertama Administratif, terdiri dari :
1) Bidang Pendisiplinan;
2) Bidang Administratif;
3) Bidang Subsider; dan
4) Bidang Spesialisasi yang lain.

## D. Simpulan dan Saran
1. Simpulan
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  per- bedaan Mahkamah Syari‟ah (Peradilan Islam) antara Malaysia dan Saudi Arabia, yaitu:
a. Mahkamah  Syari‟ah  di  Malaysia  ditetapkan  dengan  Konstitusi  Federal Malaysia, sedangkan di Saudi Arabia ditetapkan dengan undang-undang.
b. Pelaksanaan wewenang Mahkamah Syari‟ah di Malaysia berdasarkan hukum Islam  yang  diatur  dalam enakmen negeri  meliputi  muamalah  dan  jinayah, sedangkan  di  Saudi  Arabia,  pelaksanaan  wewenangnya  berdasarkan  hukum Islam  yang  terdapat  dalam  Al  Qur  an  dan  Sunnah  yang  meliputi  perdata, pidana, hukum keluarga, dan perdagangan.
c. Upaya  hukum  di  Malaysia  hanya  sampai  tingkat  banding  pada  Mahkamah Syari‟ah Negara Bagian (tidak sampai ke negara federal), sedangkan di Saudi Arabia, upaya hukum sampai pada tingkat kasasi ke Mahkamah Agung.

## 2. Saran
Mahkamah Syari‟ah di Aceh hampir sama dengan Mahkamah Syari‟ah di Malaysia,  terdiri  dari  Mahkamah  Rayuan  Syari‟ah,  Mahkamah  Tinggi  Syari‟ah dan Mahkamah Rendah Syari‟ah, yang memiliki kekuasaan dan kewenangan yang hampir  sama.  Terkait  dengan  hal  ini,  perlu  kiranya  Konstitusi  Negara  Republik Indonesia  mempertegas  kedudukan  Mahkamah  Syari‟ah  sebagai  bagian  dari sistem  peradilan  di  Indonesia,  khususnya  untuk  perkara-perkara  yang  terkait dengan ajaran Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Abdul  Rahman  Haji  Abdullah.  1997. Pemikiran  Islam  di  Malaysia  Sejarah  dan Pemikiran . Cetakan I. Jakarta: Gema Insani Press.
Ahmad Ibrahim dan Ahilemah Joned. 2005. Sistem Undang-undang di Malaysia . Selangor Darul Ehsan: Dawarna Sdn. Bhd.
Ahmad  Mohamed  Ibrahim.  1985. Sistem  Undang-undang  di  Malaysia .  Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia.
---------. 1972. Moeslem  Doctrine and Human Rights Islam . Bairut:  Dar al-Kitab al-Lubnany.
Bambang  Sunggono.  1998. Metodologi  Penelitian  Hukum .  Cetakan  Kedua. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Basiq  Djalil.  2006. Peradilan  Agama  di  Indonesia:  Gemuruhnya  Politik  Hukum ( Hukum  Islam,  Hukum  Barat,  Hukum  Adat ) dalam  Rentang  Sejarah Bersama  Pasang  Surut  Lembaga  Peradilan  Agama  Hingga  Lahirnya Peradilan Syari’at Islam Aceh . Jakarta: Kencana.
Basiq Djalil. 2012. Peradilan Islam . Jakarta: Amzah.
Bernard  Arief  Sidharta.  2011.  “Penelitian  Hukum  Normatif:  Analisis  Penelitian Filosofikal  dan  Dogmatikal”  dalam  Sulistyowati  Irianto  dan  Shidarta (Editor). Metode  Penelitian  Hukum  Konstelasi  dan  Refleksi .  Cetakan Kedua. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Esposito,  John L dan John O. Volt.  1999. Islam  and Democracy .  Diterjemahkan oleh  Rahman  Astuti  dengan  judul Demokrasi  di  Negara-negara  Muslim Problem dan Prospek . Cetakan I. Bandung: Mizan.
Hasbi  Ash-Shiddieqy.  1994. Peradilan  dan  Hukum  Acara  Islam .  Yogyakarta: Ma‟arif.
Jayum  A.  Jawam.  2006. Malaysian  Politics  and  Government. Selangor  Darul Ehsan: Karisma Production Sdn. Bhd.
Mohd. Saleh Abbas. 2006. Prinsip Perlembagaan dan Pemerintahan di Malaysia . Selangor Darul Ehsan: Dawarna Sdn. Bhd.
Mueller, Freda Adler dan William. 1991. Criminology. New York: Mc Graw Hill.
Muhammad  Tahir  Azhari.  1992. Negara  Hukum;  Suatu  Studi  tentang  Prinsip- prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam: Implementasinya pada Periode Negara Madinah dDan Masa Kini . Jakarta: Bulan Bintang.
Oyo  Sunaryo  Mukhlas.  2011. Perkembangan  Peradilan  Islam  dari  Kahin  di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia . Bogor: Ghalia Indonesia.
Rifyal Ka‟bah. 2010. Peradilan Islam Kontemporer: Saudi Arabia, Mesir, Sudan, Pakistan, Malaysia dan Indonesia . Jakarta: Universitas Yarsi.
Rochmat  Soemitro.  1976. Masalah  Peradilan  Administrasi  dalam  Hukum  Pajak di Indonesia . Bandung: Eresco.
Ronny  Hanitijo  Soemitro.  1990. Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurumetri . Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990.
Sjahran Basah. 1986. Hukum Tata Negara Perbandingan . Bandung: Alumni.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif . Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum . Cetakan Ketiga. Jakarta: UI-Press.
Sudirman Tebba. 1993. Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara Studi  Kasus  Hukum  Keluarga  dan  Pengkodifikasiannya. Cetakan  I. Bandung: Teraju Mizan.
Undang-undang  Malaysia.  2006. Perlembagaan  dan  Undang-undang  AM.  Buku Panduan  untuk  Peperiksaan  Am  Kerajaan .  Kuala  Lumpur:  MDC Publishers Sdn. Bhd.

## Jurnal/Makalah/Ensiklopedi:
Bagir  Manan.  1998.  “Memberdayakan  Kekuasaan  Kehakiman”. Makalah . Disampaikan  pada  Seminar  Nasional  Upaya  Meningkatkan  Fungsi  dan Peranan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  dalam  Mewujudkan Kekuasaan  Kehakiman  yang  Merdeka  Berdasarkan  Pancasila.  Bandung: Bappenas-Fakultas Hukum Unpad.
---------.  1999.  “Penelitian  di  Bidang  Hukum”. Jurnal  Hukum  Puslitbangkum . Nomor 1. Bandung: Pusat Penelitian Perkembangan Hukum Unpad.
Fahim  Abdullah  bin  Abdul  Rahman.  1991.  “Mahkamah  Syari‟ah  Islam  dan Permasalahannya”. Mimbar  Hukum .  Nomor.  38  Tahun  IX.  Jakarta:  Al- Hikmah.
Mukhlas  Hasyim.  2001.  “Aspek  Perlindungan  HAM  dalam  Hukum  Pidana Islam”. Makalah .  Disampaikan  pada  Diskusi Menyibak  Aspek Perlindungan  HAM  dalam  Hukum  Pidana  Islam. Yogyakarta; Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Tengku  Erwinsyahbana.  2017.  “Pertanggungjawaban  Yuridis  Direksi  terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah”. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum . Volume 2. Nomor 1. Januari-Juni. Medan:
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

## Internet:
Anonim,  “Peradilan  pada  Kerajaan  Saudi  Arabia”,  http://scarmakalah.blogspot. co.id., diakses tanggal 25 Juni 2017.
Shoim  Najwa.  “Peradilan  dalam  Islam”.  http://shoimnj.blogspot.co.id/2011/07/ peradilan-dalam-islam.html, diakses tanggal 20 Juni 2017.

## BIODATA PENULIS
Nama :  Dr. Yusrizal, S.H., M.H Pekerjaan :  Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jabatan :  Lektor Nomor HP :  085220081739 E-mail :  yusrizal_unimal@yahoo.co.id
Alamat Kantor  :  Komplek Kampus Bukit Indah (BI), Jalan Jawa, Padang Sakti,
Lhokseumawe-Aceh Utara.