## Jurnal Simki Economic, Volume 7 Issue 2, 2024, Pages 551-563
Available online at: https://jiped.org/index.php/JSE
How to cite: Sahlan, F., Agustina, N., & Pracita, S. (2024). Pemanfaatan Dana Desa dalam Menjalankan Program Prioritas Nasional Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani di Desa Sukamukti. Jurnal Simki Economic , 7 (2), 551-563.

## Pemanfaatan Dana Desa dalam Menjalankan Program Prioritas Nasional Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani di Desa Sukamukti
Fahmi Sahlan 1* , Nanda Agustina 2 , Sriayu Pracita 3 fahmisahlan1994@gmail.com 1* , ayu.prachita@gmail.com 3 1,2,3 Program Studi Akutansi
1,2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari 3 Universitas Sembilanbelas November Kolaka
Received: 08 07 2024. Revised: 20 07 2024. Accepted: 26 07 2024.
Abstract  : This  research  was  motivated  by  inconsistencies  regarding  the utilization  of  village  funds  in  Sukamukti,  especially  in  one  of  the  national priority  programs  related  to  animal  sources  and  plant-based  food  security. This  research  aims  to  photograph  the  phenomenon  of  using  Sukamukti village  funds  to  carry  out  national  priority  programs,  especially  animal sources  and  plant-based  food  security  programs.  In  solving  the  problems that  occurred,  the  researcher  used  qualitative  methods  with  a phenomenological  approach.  The  results  of  this  study  indicate  that  the implementation of the use of village funds in realizing the priority program of plant  and animal food security in Sukamukti Village has not  gone well, this  is  due  to  the  inappropriate  allocation  of  village  funds  and  less  than optimal program determination. The plant and animal food security program in  Sukamukti  Village  is  also  not  in  accordance  with  the  needs  of  the community.  Most  of  the  people  in  Sukamukti  Village  work  as  farmers, especially  rice  farmers,  but  in  2022  in  the  plant  and  animal  food  security program  there  are  no  agricultural  programs  being  implemented,  especially in  rice  fields.  This  shows  a  mismatch  between  the  practice  of  utilizing village  funds  and  the  needs  and  provisions  that  have  been  stipulated  in PDTT Number 7 of 2021.
Keywords : Utilization, Village Funds, Transparency, Accountability.
Abstrak  : Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  adanya  inkonsistensi  terkait pemanfaatan  dana  desa  di  Sukamukti  khususnya  pada  salah  satu  program prioritas  nasional  terkait  ketahan  pangan  dan  hewani.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  memotret  fenomena  dalam  pemanfaatan  dana  desa Sukamukti  untuk  menjalankan  program  prioritas  nasional  khususnya  pada program  ketahanan  pangan  nabati  dan  hewani.  Dalam  memecahkan permasalahan  yang  terjadi  maka  peneliti  menggunakan  metode  kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengimplementasian pemanfaatan dana desa dalam merealisasikan program prioritas  ketahanan  pangan  nabati  dan  hewani  di  Desa  Sukamukti  belum berjalan  dengan  baik,  hal  ini  karena  pengalokasian  dana  desa  yang  kurang tepat  dan  penentuan  program  yang  kurang  optimal.  Program  ketahanan pangan  nabati  dan  hewani  di  Desa  Sukamukti  juga  tidak  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat.  Sebagian  besar  masyarakat  di  Desa  Sukamukti berprofesi sebagai petani khususnya petani sawah, namun pada tahun 2022
dalam program ketahanan pangan nabati dan hewani tidak terdapat program pertanian  yang  dijalankan  terutama  di  persawahan.  Hal  ini  menunjukkan ketidaksesuaian  antara  praktik  pemanfaatan  dana  desa  dengan  kebutuhan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam PDTT Nomor 7 Tahun 2021.
Kata Kunci : Pemanfaatan, Dana Desa, Transparansi, Akuntabilitas.

## PENDAHULUAN
Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa meningkatkan status desa  sebagai  pemerintahan  masyarakat,  serta  perannya  dalam  penciptaan  infrastruktur  desa dan  pemberdayaan  masyarakat.  Dengan  adanya  undang-undang  ini,  dana  pemerintah  akan lebih  banyak  disalurkan  ke  tingkat  desa.  (Gibran  dkk.,  2021).  Dana  desa  yang  dimaksud adalah  dana  yang  berasal  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  yang difokuskan  untuk  kemajuan  dan  penguatan  daerah  (Hulu  dkk.,  2018).  Menurut  Faoziyah  & Salim (2020) alasan pemerintah menyalurkan dana ke desa adalah upaya untuk meningkatkan taraf  hidup  masyarakat  di  daerah.  Beberapa  tujuan  utama  pemberian  dana  desa  yaitu: peningkatan  kesejahteraan,  redistribusi  pendapatan,  pemberdayaan  masyarakat,  pengentasan kemiskinan dan penguatan otonomi daerah (Purwadinata dkk., 2024). Besaran dana desa yang akan  didapatkan  oleh  desa  memberikan  harapan  bagi  kemajuan  pembangunan  di  desa  dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Karyada dkk., 2020)
Program  Prioritas  Nasional  adalah  inisiatif  atau  proyek  yang  dipilih  oleh  pemerintah di Indonesia sebagai fokus utama dalam upaya mencapai tujuan pembangunan secara nasional (Pamungkas dkk., 2020). Program-program ini biasanya mencakup sektor-sektor penting yang dianggap  memiliki  dampak  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  kesejahteraan  sosial, dan pembangunan berkelanjutan pada masyarakat (Faoziyah & Salim, 2020). Sehingga untuk mencapai hal-hal tersebut, maka diperlukan pemanfaatan serta pengelolaan dana desa dengan baik (Bukhari, 2021). Penggunaan dana desa yang benar dapat memajukan dan memperbaiki kondisi  desa,  serta  meningkatkan  pendapatan  dan  kesejahteraan  masyarakat  (Sawitri  & Gayatri,  2021).  Hal  ini  tertuang  dalam  Permendes  PDTT  Nomor  7  Tahun  2021,  yang membahas  tentang  program  prioritas  nasional  berdasarkan  kewenangan  desa,  mitigasi  dan penanggulangan  bencana  alam  dan  bencana  akibat  ulah  manusia,  serta  pemulihan  ekonomi nasional berdasarkan kewenangan desa.
Desa  Sukamukti  merupakan  salah  satu  desa  yang  berada  di  Kecamatan  Lalembuu Kabupaten  Konawe  Selatan  Provinsi  Sulawesi  Tenggara.  Masyarakat  di  Desa  Sukamukti mayoritas  melakukan  aktivitas  bertani  seperti  mengelolah  sawah  ataupun  perkebunan  serta beternak hewan sapi, kambing dan ayam. Tentu saja letak geografis yang menawarkan potensi
sumber  daya  alam  melimpah  mendukung  hal  tersebut.  Dalam  mendukung  kemajuan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan desa, maka Desa Sukamukti harus  memanfaatkan  dana  desa  dengan  tepat  dan  menyesuaikan  kondisi  serta  kebutuhan masyarakat desa. Desa Sukamukti telah melakukan pelaporan anggaran dana desa sejak tahun 2018  yang  dikelola  oleh  Kepala  Desa  yang  dibantu  oleh  Bendahara  Desa.  Hal  ini mempermudah  pengelolaan  anggaran  dana  desa  dengan  tepat.  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan  Desa  (Musrenbang)  menyepakati  tiga  program  dana  desa  untuk  Desa Sukamukti yaitu: pemulihan ekonomi;  mencegah dan menangani  bencana alam dan bencana akibat ulah manusia; dan program prioritas nasional yang sesuai kewenangan desa.
Dari  ketiga  program  dana  desa  terdapat  program  prioritas  nasional  yang  belum sepenuhnya terealisasi dikarenakan terjadi perubahan anggaran belanja yang terjadi ditingkat Kabupaten  yaitu  ketahanan  pangan  nabati  dan  hewani  untuk  tahun  anggaran  2022.  Padahal program  tersebut  merupakan  program  yang  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat  Desa Sukamukti.  Musrenbang  Desa  Sukamukti  telah  memutuskan  bahwa  pembangunan  lumbung pangan  desa,  pengelolaan  pasca  panen,  dan  penguatan  program  ketahanan  pangan  lainnya merupakan program prioritas terkait ketahanan pangan nabati dan hewani. Berikut data dana desa Sukamukti.
Tabel 1. Data Belanja Desa Sukamukti Anggaran 2022
Uraian Rencana Anggaran Belanja Desa Realisasi Disetujui oleh Desa Disetujui oleh Kabupaten Pengadaan benih unggul perikanan dan kelautan Rp 0 Rp110.234.200 Rp110.234.200 Pembangunan pengadaan dan pengembangan sarana penunjang ketahanan pangan nabati dan hewani Rp140.234.200 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000
Data tabel di atas menunjukan bahwa terdapat perubahan anggaran dana belanja desa tahun  2022  untuk  keperluan  program  ketahanan  pangan  nabati  dan  hewani  dari  tingkat Musrenbang ke tingkat Kabupaten. Di mana terjadi perubahan anggaran di tingkat kabupaten yaitu pengadaan benih unggul perikanan dan kelautan sebesar Rp 110.234.200 atau 79% dari total  anggaran  yang  telah  direncanakan  oleh  Desa  Sukamukti.  Sementara,  anggaran  untuk pembangunan  pengadaan  dan  pengembangan  sarana  penunjangan  ketahanan  pangan  nabati dan  hewani  dipangkas  menjadi  Rp  30.000.000  atau  sebesar  21%  dari  total  anggaran  yang telah direncanakan. Pengalihan atau perubahan anggaran belanja desa tersebut tentunya tidak
relevan  dengan  kebutuhan  masyarakat  yang  telah  ditetapkan  melalui  Musrenbang  Desa Sukamukti.  Inkonsistensi  dalam  pemanfaatan  dana  desa  menyebabkan  penghambatan  dalam menjalankan program prioritas yang sesuai dengan kewenangan Desa Sukamukti.
Beberapa  penelitian  sebelumnya,  termasuk  yang  dilakukan  oleh  Zamhasari,  dkk (2022) yang menemukan bahwa penggunaan dana desa dalam pembangunan Desa Lipat Kain Utara  sudah  baik  dan  efektif.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  sejumlah  program  pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan pemerintah desa melalui Musrenbang Desa.  Selain  itu,  penelitian  yang  dipimpin  oleh  Setiawan,  dkk  (2022)  menunjukkan  bahwa pelaksanaan  pemanfaatan  dana  desa  berdasarkan  Permendesa  PDTT  Nomor  16  Tahun  2018 belum sepenuhnya terlaksana atau belum menjadi acuan dalam pembangunan desa. Buruknya pemanfaatan  dana  desa,  dapat  berdampak  tidak  hanya  pada  kemajuan  dan  perkembangan kondisi  desa  namun  juga  pada  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Wajar  jika  peneliti  tertarik untuk  menggambarkan  fenomena  yang  terjadi  pada  Desa  Sukamukti  terkait  implementasi kebijakan Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas maka  penelitian  ini  bertujuan  melakukan  analisa  secara  mendalam  untuk  menggambarkan fenomena  dalam  implementasi  kebijakan  Permendes  PDTT  Nomor  7  Tahun  2021  tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang terjadi di Desa Sukamukti tahun anggaran 2022.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Tentu saja  tujuannya  adalah  untuk  menggambarkan  hal-hal  yang  terjadi,  baik  yang  alami  maupun yang disebabkan oleh masyarakat. Penelitian ini akan mengkaji pemanfaatan dana desa yang merujuk  pada  Permendes  PDTT  Nomor  7  Tahun  2021.  Pemanfaatan  dana  desa  dalam penelitian  ini  merupakan  penggunaan  hingga  pengelolaan  dana  yang  disediakan  oleh pemerintah  dalam  membangun  dan  memajukan  desa.  Dalam  Permendes  PDTT  Nomor  7 Tahun 2021 mengungkapkan bahwa pemanfaatan dana desa dapat  ditinjau dari transparansi, partisipatif,  dapat  dinikmati  masyarakat,  akuntabilitas  dan  berkelanjutan.  Penelitian  ini dilakukan  di  Desa  Sukamukti  Kecamatan  Lalembuu  Kabupaten  Konawe  Selatan  Provinsi Sulawesi  Tenggara.  Informan  penelitian  6  orang  yang  terdiri  dari  4  aparat  Desa  Sukamukti dan 2 orang warga Desa Sukamukti. Informan tersebut adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan warga Desa Sukamukti.
Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengamatan pada Tahun Anggaran 2022. Data  primer  dan  sekunder  dijadikan  sebagai  sumber  data  penelitian  ini. Indepth  interviews
terhadap  informan  merupakan  sumber  data  primer,  sedangkan  data  pelaksanaan  program prioritas  nasional  pemerintah  Desa  Sukamukti  dan  data  anggaran  dana  desa  merupakan contoh data sekunder. Dalam menjaga kredibilitas dan validitas data yang telah dikumpulkan, penelitian  ini  melakukan  triangulasi  sumber,  yaitu  dengan  cara  membandingkan  dan memeriksa  data  dari  berbagai  perspektif  yang  telah  dikumpulkan,  yang  selanjutnya mengidentifikasi konsistensi atau perbedaan sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih mendalah  dan  komprehensif.  Dalam  penelitian  ini,  teknik  analisis  data  melibatkan  beberapa langkah,  antara  lain  pengumpulan  data,  validasi  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan penarikan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dana  desa  yang  diterima  Desa  Sukamukti  pada  tahun  2022  berjumlah  Rp 701.171.000,-  ditambah  pendapatan  transfer,  alokasi  Dana  Desa,  dan  bantuan  keuangan kabupaten/kota.  Sehingga  total  keseluruhan  dana  yang  diterima  pada  tahun  2022  adalah sebesar Rp 952.250.000, informasi ini berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara mendalam  dan  penelaahan  dokumen  keuangan  desa.  Dana  tersebut  digunakan  untuk membiayai kebutuhan desa dan program prioritas nasional Desa Sukamukti pada tahun 2022. Dalam  penggunaan  dana  desa  Pemerintah  Desa  Sukamukti  mengikuti  peraturan  yang ditetapkan pemerintah pusat yaitu Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021.
Pada tahun 2022 pemerintah pusat memberikan arahan kepada pemerintah desa untuk menjalankan  program  baru  yaitu  program  ketahanan  pangan  nabati  dan  hewani.  Program ketahanan  pangan  nabati  dan  hewani  yang  telah  disalurkan  kepada  masyarakat  adalah pembagian bibit ikan lele, perlengkapan alat pengolah pakan, dan juga alat untuk pengolahan pupuk  organik.  Program  tersebut  merupakan  salah  satu  bentuk  pemanfaatan  Dana  Desa. Terdapat perbedaan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi anggaran yang terjadi di lapangan.  Pada  awalnya,  penentuan  program-program  pembangunan  desa  mengikuti Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021. Namun, ketika diadakan rapat di Kabupaten Konawe Selatan,  disampaikan  bahwa  pelaksanaan  program  dana  desa  harus  mengikuti  peraturan Bupati  Konawe  Selatan,  yang  tetap  berpedoman  pada  Permendes  PDTT  Nomor  7  Tahun 2021.
Pada  tahun  2022,  bidang  ketahanan  pangan  nabati  dan  hewani  bagian  sub  bidang kelautan  dan  perikanan  mengadakan  benih  unggul  perikanan  dan  kelautan  bersertifikasi. Benih unggul perikanan yang dimaksud adalah pembagian bibit ikan lele per kepala keluarga,
terdapat  146  kantung  bibit  ikan  yang  dibagikan  kepada  masyarakat  per  kepala  keluarga, dengan jumlah bibit ikan satu kepala keluarga mendapatkan 500 ekor bibit ikan, dengan harga beli  Rp1.500  perekor.  Sehingga  untuk  pengadaan  benih  unggul  perikanan  dan  kelautan bersertifikasi menghabiskan dana sebesar Rp 110.234.000 terhitung dengan uang transportasi. Bidang ketahanan pangan nabati dan hewani bagian sub bidang ketahanan pangan dan hewani mengadakan pembanganan, pengadaan dan pengembangan sarana penunjang ketahanan yaitu berupa  perlengkapan  alat  penolah  pakan  yang  diberikan  kepada  4  kelompok  peternak kambing,  alat  pengolah  limbah  kambing  untuk  pupuk  organik  yang  menghabiskan  dana sebesar Rp 30.000.000.
Transparansi  dalam  Pemanfaatan  Dana  Desa  Sukamukti.  Hasil  wawancara  oleh Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa  dan  Kaur  Keuangan  serta  serta  pengkajian  dokumen  Desa Sukamukti  menunjukkan  bahwa  Dana  Desa  sepenuhnya  dikelola  oleh  kaur  keuangan,  hal tersebut memastikan bahwa aspek finansial berada di tangan yang spesifik dan berkompeten dibidangnya.  Masyarakat,  serta  perangkat  desa  seperti  kepala  desa,  sekretaris  desa  (sekdes), dan  perangkat  dusun,  secara  aktif  memantau  penggunaan  dana.  Masyarakat  juga  terlibat dalam  pengawasan  dan  merasakan  langsung  dampak  dari  pembangunan  dan  bantuan  yang didanai  oleh  Dana  Desa.  Terdapat  pendamping  di  tingkat  kecamatan  yang  bertugas mengawasi  penggunaan  Dana  Desa.  Selain  itu  terdapat  Lembaga  inspektorat  yang  memiliki kewenangan  untuk  melakukan  pemeriksaan  administratif  dan  memberikan  masukan  jika terdapat kekeliruan.
Dengan demikian, dapat disimpukan bahwa secara keseluruhan pengelolaan dana desa melibatkan berbagai lapisan pengawasan dan pemantauan, baik dari internal desa, kecamatan, lembaga  inspektorat,  LSM,  hingga  masyarakat.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  sistem pengawasan yang komprehensif untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif, transparan,  dan  tepat  sasaran.  Hal  tersebut  telah  dilaksanakan  dan  berjalan  dengan  baik, berdasarkan  temuan  penelitian  yang  mengamati  transparansi  penggunaan  dana  Desa Sukamukti.  Dapat  dikatakan  baik  karena  kemudahan  dalam  akses  informasi  yang  terbuka, masyarakat  menjadi  lebih  sadar  akan  hak  dan  tanggung  jawab  mereka  dalam  pembangunan desa.  Selain  itu,  Desa  Sukamukti  berpegang  pada  Permendes  PDTT  Nomor  7  Tahun  2021 tentang  pemanfaatan  Dana  Desa  tahun  2022  dari  segi  transparansi.  Hal  ini  didasarkan  pada fakta  bahwa  Desa  Sukamukti  menyediakan  dan  mengakses  dokumen,  informasi  jelas  dan lengkap, proses terbuka, dan kerangka peraturan menjamin transparansi.
Partisipatif  Masyarakat  dalam  Pemanfaatan  Dana  Desa  Sukamukti.  Dari  hasil wawancara  yang  dilakukan  oleh  Sekretaris  Desa  dan  masyarakat  Desa  Sukamukti  serta pengkajian  dokumen  Desa  Sukamukti  menunjukkan  bahwa  proses  partisipatif  dalam penyusunan  program  dan  pengambilan  keputusan  pembangunan  di  tingkat  desa  dimulai dengan musyawarah dusun, di mana masyarakat berdiskusi untuk mengidentifikasi kebutuhan dan menyusun program-program prioritas yang akan dijadikan sebagai bagian dari dokumen RPJMDes.  Dalam  musyawarah  dusun  inilah  berbagai  usulan  dari  masyarakat  disampaikan. Selanjutnya,  ada  musyawarah  desa  yang  dilaksanakan  oleh  BPD,  di  mana  prioritas  dari usulan-usulan tersebut ditentukan untuk dijadikan sebagai agenda kerja dalam tahun berjalan. Proses  ini  memungkinkan  penyaringan  usulan-usulan  yang  telah  disampaikan  dalam musyawarah  dusun.  Melalui  musrenbang  desa,  dokumen  rencana  kerja  pemerintah  desa didasarkan  pada  hasil  musyawarah  desa.  Forum  yang  menentukan  prioritas  program pembangunan desa berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi adalah Musrenbang Desa.
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  proses  pengambilan  keputusan terkait  program  desa,  masyarakat  juga  dilibatkan  melalui  musyawarah  di  balai  desa.  Ini menunjukkan  bahwa  kebijakan  pembangunan  desa  didasarkan  pada  partisipasi  aktif masyarakat  serta  mengikuti  prinsip  musyawarah  untuk  mencapai  kebijakan-kebijakan nasional  yang  berkelanjutan.  Pemanfaatan  dana  Desa  Sukamukti  telah  dilaksanakan  secara utuh  dan  berhasil,  terbukti  dari  temuan  penelitian  yang  dikaji  dalam  perspektif  partisipatif. Hal  ini  terbukti  dari  pengambilan  keputusan  di  tingkat  desa  melalui  musrenbang  terkait program  prioritas  nasional  melibatkan  masyarakat  hal  ini  dilakukan  agar  mengetahui kebutuhan  masyarakat.  Keikutsertaan  dalam  musrenbang  tingkat  Desa  Sukamukti  sesuai dengan Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Dana Desa tahun 2022 yaitu kontribusi, pengorganisasian, peran dan tindakan masyarakat, motivasi masyarakat, dan tanggung  jawab  masyarakat.  Namun,  beda  halnya  pada  tingkat  kabupaten  bahwa  hasil  dari musrenbang yang telah dilakukan di Desa Sukamukti seolah tidak berarti. Hal ini terlihat dari banyaknya  anggaran  yang  dirubah  pada  saat  pengambilan  keputusan  terkait  penentuan program  prioritas  nasional.  Sehingga,  sebagian  program  yang  dijalankan  berdasarkan musrenbang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Desa Sukamukti.
Pemanfaatan  Dana  Desa  yang  dapat  Dinikmati  Masyarakat.  Dari  wawancara Sekretaris  Desa  dengan  masyarakat  Desa  Sukamukti  serta  peninjauan  dokumen  Desa Sukamukti  terlihat  jelas  bahwa  pemerintah  desa  mencoba  mengukur  tingkat  kepuasan masyarakat terhadap kinerja mereka dalam musyawarah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui
apakah  masyarakat  betul  merasakan  dari  program  yang  dijalankan.  Penyampaian  dari masyarakat  tentang  sejauh  mana  keberhasilan  pemerintah  desa  dalam  menjalankan  roda pemerintahannya  menunjukkan  adanya  pendapat  dan  upaya  untuk  terus  meningkatkan kualitas  pelayanan  publik.  Ini  juga  mencerminkan  semangat  untuk  belajar  dari  pengalaman dan mengimplementasikan perbaikan yang diperlukan.
Namun,  mengingat  hasil  eksplorasi  yang  telah  dilakukan  dengan  meninjau pemanfaatan  dana  desa  yang  dapat  dinikmati  oleh  warga  desa  belum  sepenuhnya  sesuai dengan PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Program Prioritas Tahun 2022. Hal ini didasari bahwa sebagian program yang di tetapkan pemerintah pusat dan usulan dari masyarakat telah dijalankan,  masyarakat  Desa  Sukamukti  belum  sepenuhnya  merasakan  manfaatnya.  Terkait program  ketahanan  pangan  nabati  dan  hewani  masyarakat  hanya  merasakan  di  bidang perikanan  seperti  pemberian  bibit  ikan  lele,  pembangunan,  pengadaan,  dan  pengembangan sarana  penunjang  ketahanan.  Perlu  diketahui  bahwa  di  tahun  2022  Desa  Sukamukti menjalankan program ketahanan pangan nabati dan hewani berupa pembagian bibit ikan lele, yang  mana  masyarakat  Desa  Sukamukti  tidak  berprofesi  sebagai  peternak  ikan  sehingga masyarakat kesulitan untuk merawat bibit ikan yang diberikan pemerintah melalui dana desa. Lebih  dari  itu,  para  petani  yang  merupakan  aktivitas  utama  di  Desa  Sukamukti  belum sepenuhnya menikmati manfaat dari dana desa tersebut. Terlebih lagi sawah yang ada di Desa Sukamukti  sering  mengalami  kekeringan  dikarenakan  bendungan  yang  digunakan  untuk menampung  air  mengalami  kebocoran.  Selain  itu  keadaan  alam  yang  kurang  mendukung, dibagian  bendungan  tempat  penampung  air  tidak  ada  sumber  mata  air  dan  terjadi pendangkalan. Tidak ada program yang direalisasikan untuk persawahan di tahun 2022.
Akuntabilitas  dalam  Pemanfaatan  Dana  Desa  Sukamukti.  Dari  telaah  dokumen  Desa Sukamukti dan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Keuangan, dan anggota masyarakat Desa Sukamukti terlihat bahwa pemanfaatan Dana Desa sudah memiliki mekanisme  pemanfaatan  yang  jelas.  Pemerintah  atasan  kecamatan  secara  rutin  melakukan monitoring  dan  evaluasi  terhadap  program-program  yang  telah  dilaksanakan  maupun  yang belum.  Selain  itu,  terdapat  pendampingan  dari  berbagai  pihak  seperti  pendamping  desa, Babinkamtibmas, dan Babinsa yang selalu mengawal kegiatan pembangunan di Desa. Mereka memastikan  bahwa  Dana  Desa  digunakan  sesuai  dengan  tujuan  dan  program  yang  telah direncanakan.  Pendampingan  ini  mencakup  berbagai  aspek,  mulai  dari  perencanaan  hingga pelaksanaan  program,  untuk  memastikan  transparansi  dan  akuntabilitas.  Pendamping  desa berperan  dalam  memberikan  bimbingan  teknis  dan  administratif  kepada  pemerintah  desa.
Sementara  itu,  Babinkamtibmas  dan  Babinsa  membantu  dalam  menjaga  keamanan  dan ketertiban selama proses pembangunan.
Dengan demikian, dapat disimpukan bahwa proses kerjasama antara pemerintah desa, pendamping  desa,  serta  aparat  keamanan  yang  sangat  penting  untuk  mencapai  tujuan pembangunan  yang  berkelanjutan  dan  merata  di  Desa  Sukamukti.  Dengan  adanya pengawasan  dan  pendampingan  yang  ketat,  diharapkan  penggunaan  Dana  Desa  dapat  lebih efektif  dan  efisien,  serta  dapat  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  dana  yang  dapat merugikan masyarakat. Evaluasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan melibatkan peninjauan detail  dari  setiap  program  yang  dijalankan,  mencakup  pencapaian,  kendala,  dan  kebutuhan yang  belum  terpenuhi.  Hal  ini  dilakukan  untuk  memastikan  setiap  program  yang  didanai benar-benar membantu masyarakat di Desa Sukamukti.
Namun dalam pembagian atau pengelompokkan sub bidang ketahanan pangan nabati dan  hewani  belum  sesuai.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  masuknya  subsektor  pengembangan sumber  daya  manusia  dan  subsektor  peningkatan  kapasitas  perangkat  desa  dalam  program ketahanan  pangan  tanaman  dan  hewan  dalam  laporan  APBDes  tahun  2022.  hal  ini  terjadi dengan alasan dalam melakukan penyaluran serta pendampingan bibit ikan lele, perlengkapan alat  pengolah  pakan  ternak  kambing  dan  alat  pengolah  limbah  kambing  membutuhkan pemahaman  lebih  dari  aparat  desa  dan  masyarakat  sehingga  menyebabkan  sub  bidang peningkatan  kapasitas  aparatur  desa  dan  sub  bidang  pengembangan  sumber  daya  manusia masuk  dalam  ketahanan  pangan  nabati  dan  hewani.  Menurut  Permendes  PDTT  Nomor  7 Tahun  2021  kedua  sub  bidang  tersebut  masuk  dalam  bidang  pembinaan  kemasyarakatan bukan  bidang  ketahanan  pangan  nabati  dan  hewani.  Oleh  karena  itu,  berdasarkan  temuan penelitian  yang  melihat  akuntabilitas,  penggunaan  dana  Desa  Sukamukti  belum  sepenuhnya sesuai dengan PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Program Prioritas Tahun 2022.
Pemanfaatan Dana Desa yang Berkelanjutan. Temuan dari wawancara dengan Kepala Desa,  Sekretaris,  Kepala  Keuangan  dan  masyarakat,  serta  kajian  dokumen  Desa  Sukamukti menunjukkan  bahwa  faktor  utama  dalam  perencanaan  program  adalah  kemitraan  dengan masyarakat..  Prosesnya  dimulai  dengan  mengadakan  musyawarah  bersama  seluruh  lapisan masyarakat.  Pada  forum  ini,  berbagai  usulan  dan  ide  dari  masyarakat  dikumpulkan  dan didiskusikan  secara  mendalam.  Melalui  musyawarah  ini,  setiap  suara  didengar  dan dipertimbangkan,  sehingga  Pemerintah  Desa  dapat  memahami  kebutuhan  dan  aspirasi masyarakat.  Setelah  semua  usulan  diterima,  Pemerintah  Desa  melakukan  seleksi  untuk menentukan  prioritas  utama.  Proses  seleksi  ini  bertujuan  untuk  memilih  program-program
yang paling mendesak dan memiliki dampak terbesar bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan cara  ini,  kami  memastikan  bahwa  setiap  program  yang  dipilih  benar-benar  relevan  dan bermanfaat bagi masyarakat Desa Sukamukti.
Selain  merencanakan  program  baru,  Pemerintah  Desa  Sukamukti  juga  fokus  pada kelanjutan program yang belum rampung di tahun 2021. Menyelesaikan program-program di tahun sebelumnya merupakan prioritas, karena penting untuk memberikan keberlanjutan dan menyelesaikan apa yang telah dimulai agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Desa Sukamukti.  Namun,  Pemerintah  Desa  Sukamukti  juga  mengidentifikasi  dan  memperhatikan program-program  prioritas  yang  muncul  di  tahun  2022.  Ini  dilakukan  untuk  memastikan bahwa  perencanaan  Pemerintah  tetap  tepat  sasaran  terhadap  perubahan  dan  kebutuhan  baru yang  mungkin  muncul.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  strategi  indikator keberlanjutan mencakup dua aspek utama yaitu untuk menyelesaikan program-program yang tertunda  dari  tahun  sebelumnya  dan  memprioritaskan  program  baru  serta  usulan  dari masyarakat  berdasarkan  evaluasi  kebutuhan.  Diketahui,  berdasarkan  temuan  penelitian  yang melihat pemanfaatan dana Desa Sukamukti secara berkelanjutan sesuai dengan PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Program Prioritas Tahun 2022. Hal ini didasari terkait program tahun 2022 yang belum selesai dibawa ke tahun 2023, program tersebut adalah pembagian bibit ikan lele yang merupakan salah satu program ketahanan pangan nabati dan hewani.
Uraian hasil penelitian ini di atas telah sesuai dengan temuan Fanisa & Ma’ruf (2021) bahwa pemilihan tenaga PKTD oleh Pemerintah Desa Bohar tidak berdasarkan data keluarga miskin  atau  pengangguran.  Oleh  karena  itu,  sasarannya  tidak  tepat  sehingga  menjelaskan alasan penggunaan dana desa untuk PKTD belum dilaksanakan dengan baik. Demikian pula Setiawan,  dkk  (2022)  menemukan  bahwa  pelaksanaan  Permendesa  PDTT  Nomor  16  Tahun 2018 tentang penggunaan dana desa belum sepenuhnya terlaksana atau belum menjadi model pelaksanaan  pembangunan.  Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  penelitian  terdapat  beberapa solusi  alternatif  yang  dapat  diimplementasikan  oleh  Pemerintah  Desa  Sukamukti  agar pemanfaatan  dana  desa  dapat  berjalan  dengan  baik.  Pemerintah  Desa  Sukamukti  perlu melakukan  optimalisasi  program  pertanian  seperti  fokus  pada  penyediaan  bibit  padi berkualitas,  pelatihan  teknik  pertanian  modern,  dan  pengadaan  alat  pertanian  serta mengembangkan program pertanian lainnya yang sesuai dengan kondisi lokal, seperti sayuran atau tanaman hortikultura.
Pemerintah  Desa  Sukamukti  perlu  meningkatkan  kapasitas  dan  pelatihan  seperti mengadakan  pelatihan  rutin  untuk  para  petani  tentang  teknik  pertanian  yang  efisien,
penggunaan pupuk organik, dan cara mengelola hasil panen serta menyediakan pendampingan oleh  penyuluh  pertanian  yang  dapat  memberikan  konsultasi  dan  bantuan  teknis  kepada  para petani.  Selain  itu  Pemerintah  Desa  Sukamukti  perlu  melakukan  monitoring  dan  evaluasi program  seperti  mengembangkan  sistem  monitoring  yang  efektif  untuk  mengawasi pelaksanaan  program  ketahanan  pangan.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memastikan  setiap  tahapan program  telah  tercatat  dengan  baik  serta  mendapatkan  umpan  balik  dari  masyarakat  untuk mengetahui  efektivitas  program  dan  melakukan  penyesuaian  jika  diperlukan.  Pemerintah Desa Sukamukti juga perlu melakukan kolaborasi dengan pihak eksternal seperti bekerjasama dengan perguruan tinggi  ataupun lembaga penelitian  untuk  mendapatkan  bantuan teknis  dan ilmiah dalam mengembangkan program ketahanan pangan. Diperlukan juga mengajak sektor swasta  di  daerah  tersebut  untuk  berpartisipasi  dalam  program  melalui  Corporate  Social Responsibility (CSR) untuk mendukung keberlanjutan program.

## SIMPULAN
Berdasarkan  temuan  penelitian  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  pemanfaatan  dana desa  Desa  Sukamukti  untuk  melaksanakan  program  prioritas  ketahanan  pangan  nabati  dan hewani  belum  terlaksana  dengan  baik.  Hal  ini  terlihat  dari  beberapa  faktor,  antara  lain kesalahan pengalokasian dana desa dan pengajuan program yang kurang optimal. Kebutuhan masyarakat  belum  sepenuhnya  terpenuhi  melalui  program  ketahanan  pangan  nabati  dan hewan  di  Desa  Sukamukti,  karena  mayoritas  penduduknya  berprofesi  sebagai  petani.  Tahun 2022  Desa  Sukamukti  menjalankan  program  ketahanan  pangan  nabati  dan  hewani  berupa pembagian  bibit  ikan  lele,  yang  mana  masyarakat  Desa  Sukamukti  tidak  berprofesi  sebagai peternak  ikan  lele  sehingga  terjadi  kesulitan  untuk  merawat  bibit  ikan  yang  diberikan pemerintah.  Hal  ini  menunjukkan  ketidaksesuaian  antara  praktik  pemanfaatan  dana  desa dengan kebutuhan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam PDTT Nomor 7 Tahun 2021.

## DAFTAR RUJUKAN
Bukhari, E. (2021). Pengaruh Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan Penduduk Desa.
Jurnal Kajian Ilmiah , 21 (2), 219–228. https://doi.org/10.31599/jki.v21i2.540
Fanisa,  B.,  &  Ma’ruf,  M.  F.  (2021).  Pemanfaatan  Dana  Desa  Bagi  Warga  Terdampak Pandemi  Covid-19  (Studi  Desa  Bohar,  Kecamatan  Taman,  Kabupaten  Sidoarjo).
Jurnal Enersia Publika , 9 (2), 271–282. DOI:
https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p271-282
Faoziyah,  U.,  &  Salim,  W.  (2020).  Seeking  Prosperity  Through  Village  Proliferation:  An Evidence of the Implementation of Village Funds (Dana Desa) in Indonesia. Journal of Regional and City Planning , 31 (2), 97–121. https://doi.org/10.5614/jpwk.2020.31.2.1
Gibran,  K.,  Jaddang,  S.,  &  Ardiansyah,  Muh.  (2021).  Akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa dalam  upaya  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  di  kecamatan  Jangka.
Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas , 1 (1), 69–82. DOI: https://doi.org/10.35912/jastaka.v1i1.291
Hulu,  Y.,  Harahap,  R.  H.,  &  Nasutian,  M.  A.  (2018).  Pengelolaan  Dana  Desa  dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial , 10 (1), 146–154. https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9974.
Karyada,  I.  P.  F.,  Ayu,  P.  C.,  &  Mahayasa,  I.  G.  A.  (2020).  Pola  Dan  Peta  Kemampuan Keuangan  Desa  Setelah  Penerbitan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa. E-Jurnal Akuntansi , 30 (3), 760–772. https://doi.org/10.23887/jjpe.v12i2.29853
Kementerian  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia.  (2014).  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri
Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. https://peraturan.bpk.go.id/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014
Kementerian  Desa  PDTT  Republik  Indonesia.  (2021).  Permendesa  Peraturan  Menteri  Desa,
Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Nomor  7  Tahun  2021  Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
https://peraturan.bpk.go.id/Details/199693/permendesa-pdtt-no-7-tahun-2021
Pamungkas, B. D., Sucihati, R. N., & Fitryani, V. (2020). Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi  Covid-19  Di  Kabupaten  Sumbawa. Indonesian  Journal  of  Social  Sciences
and Humanities , 1 (2), 96–108. https://journal.publication-
center.com/index.php/ijssh/article/view/109
Pemerintah  Kabupaten  Konawe  Selatan.  (2022).  Peraturan  Pemerintah  Kabupaten  Konawe
Selatan  Nomor  5  Tahun  2022  Tentang  Pedoman  Pengelolaan  Dana  Desa  Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022.
https://peraturan.bpk.go.id/Details/225917/perbup-kab-konawe-selatan-no-5-tahun- 2022
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2015).  Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2015 Tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
https://peraturan.bpk.go.id/Details/5617/pp-no-47-tahun-2015
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2014).  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. https://peraturan.bpk.go.id/Details/5501
Purwadinata, S., Wafik, A. Z., & Harsono, I. (2024). Pemanfaatan Dana Desa Sebagai Upaya Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat  Desa  dari  Perspektif  Keuangan  Daerah. EKOMA , 3 (3), 1191–1196. https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i3.3253
Republik  Indonesia.  (2004).  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan
Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004.
https://peraturan.bpk.go.id/Download/30504/UU%20Nomor%2032%20Tahun%20200 4.pdf
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu- no-6-tahun-2014
Republik  Indonesia.  (2015).  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2015  Tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi  Undang-Undang.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015. https://peraturan.bpk.go.id/Details/37678/uu-no-2-tahun-2015
Sawitri,  P.  I.,  &  Gayatri,  G.  (2021).  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Sistem  Pelaporan  dan Kompetensi  Perangkat  Desa  pada  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa. E-Jurnal Akuntansi , 31 (2), 476–489. https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i02.p17
Setiawan,  P.,  Badaruddin,  B.,  &  Amin,  M.  (2022).  Analisis  Penggunaan  Dana  Desa
Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. PERSPEKTIF , 11 (2), 718–734. https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6175
Zamhasari, Masril, A., Suryaningsih, & Fahrul, G. T. (2022). Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan  Desa  di  Desa  Lipat  Kain  Utara  Kecamatan  Kampar  Kiri  Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun 2019. Journal of Innovation Research and Knowladge , 1(8), 755-762. https://doi.org/10.53625/jirk.v1i8.1188