KEWAJIBAN MELAPORKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

## Cuncun Kurniadi
Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan E-mail: cuncunkurniadi@gmail.com

## Abstract :
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  urgency  of  regulating  the  concept  by  deliberately  not reporting  the  existence  of  narcotics  crime  and  the  time  limit  when  someone  can  be  categorically intentionally not reporting a narcotics crime.
The type of legal research used is a type of normative research. Research conducted by examining library materials or secondary data, so called normative legal research. The approach in this study uses a statute approach.
The results of this study explain that First, the urgency of regulating the obligation of everyone to report criminal acts of narcotics is to foster awareness and real participation for the community in combating narcotics  crime.  This  is  written  in  the  Academic  Paper  for  the  formation  of  Law  Number  35  of  2009 concerning  Narcotics  which  is  concretely  realized  in  the  provisions  of  Article  131  of  Law  Number  35 Year  2009  concerning  Narcotics.  The  article  above  will  clearly  and  explicitly  provide  imprisonment sanctions to anyone who does not report criminal acts that occur within his domain. Secondly, it is not clearly  and  clearly found  how  the  time  limit  for  narcotics  crime  reporting is  generally  regulated in  the provisions of Article 131 Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. So that in the end to determine the time limit it was left entirely to investigators as law enforcement officers who were the earliest in the criminal procedure, to determine when the time limit in question was fulfilled or not fulfilled.
Keyword: investigator, narcotics .

## Abstrak :
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  urgensi  diaturnya  konsep  dengan  sengaja  tidak melaporkan  adanya  tindak  pidana  narkotika  dan  batasan  waktu  kapan  seseorang  dapat  dikategorikan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika.
Jenis  penelitian  hukum  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  yang  bersifat  normatif.  Penelitian  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder,  sehingga  dinamakan  penelitian hukum  normatif.  Pendekatan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan (statute approach).
Hasil  dari  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa Pertama ,  urgensi  diaturnya  kewajiban  setiap  orang melaporkan tindak pidana narkotika adalah untuk menumbuhkan kesadaran dan peran serta yang nyata bagi  masyarakat  dalam  memberantas  tindak  pidana  narkotika.  Hal  tersebut  tertulis  dalam  Naskah Akademik pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara konkrit terwujud  dalam  ketentuan  Pasal  131  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Pasal diatas dengan jelas dan tegas akan memberikan sanksi pidana penjara kepada  setiap orang yang tidak melaporkan  tindak  pidana  yang  terjadi  dalam  wilayah  kekuasaannya. Kedua ,  Tidak  ditemukan  dengan jelas dan tegas bagaimana batasan waktu pelaporan tindak pidana narkotika yang secara umum diatur dalam  ketentuan  Pasal  131  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Sehingga  pada akhirnya  untuk  menentukan  batasan  waktu  itu  diserahkan  sepenuhnya  kepada  penyidik  sebagai  aparat penegak  hukum  yang  berada  paling  awal  dalam  proses  hukum  acara  pidana,  untuk  menentukan  kapan batasan waktu yang dimaksud itu unsurnya telah terpenuhi ataupun tidak terpenuhi
Kata kunci: Penyidik, Narkotika

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Pemerintah  melakukan  pengawasan terhadap  segala  kegiatan  yang  berkaitan dengan  Narkotika.  Pengawasan  dimaksud, meliputi: Narkotika dan precursor Narkotika untuk  kepentingan  pelayanan  kesehatan dan/atau  pengembangan  ilmu  pengetahuan dan teknologi, alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan  untuk  melakukan  tindak pidana  Narkotika  dan  precursor  Narkotika, evaluasi keamanan khasiat dan mutu produk sebelum  diedarkan,  produksi,  impor  dan ekspor,  peredaran,  pelabelan,  informasi, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Undang-Undang Nomor  35  tahun  2009  tentang  Narkotika (selanjutnya  disebut  UU  Narkotika)  juga mengatur  tentang  fungsi  pengawasan  oleh masyarakat yang diatur dalam bab tersendiri dalam  bab  XIII  tentang  peran  serta masyarakat. Dalam relasi sosial dan kultural masyarakat Indonesia tidaklah seperti dengan Negara-negara maju dimana masyarakatnya  sudah  rasional  dan  tertib hukum. Perbedaan sistem sosial dan cultural antara Negara maju dan Negara berkembang menjadi  alasan  utama  dimana  kesadaran social  control sesama  masyarakat  yang masih rendah menjadi pertimbangan. Peredaran  psikotropika  di  Indonesia, dilihat  dari  aspek  yuridis,  adalah  sah keberadaannya. Peraturan ini hanya
melarang terhadap penggunaan psikotropika
tanpa  izin  oleh  undang-undang.  Keadaan inilah dalam kenyataan empiris, pemakaiannya  sering  disalahgunakan,  dan tidak  untuk  kepentingan  kesehatan,  tapi lebih  jauh  daripada  itu,  yakni  dijadikan sebagai objek bisnis (ekonomi) dan berdampak  pada  kegiatan  merusak  mental, baik fisik maupun psikis generasi muda. 1
Pasal 131 UU Narkotika, dimana Pasal tersebut  merupakan  sebuah tool  of  social engineering dalam  rangka  meningkatkan kesadaran  masyarakat  agar  melakukan kontrol sosial terhadap penggunaan Narkotika,  selain  itu  masyarakat  Indonesia juga diharapkan dapat secara aktif melakukan kegiatan pemberantasan Narkotika  sesuai  dengan  apa  yang  mampu dilaksanakan.
Pemerintah secara normatif telah memberlakukan  UU  Narkotika  sebagai konkritisasi  dari  keseriusan  pemerintahan memberantas  peredaran  gelap  narkotika, dengan  menerapkan  hukuman  mati  sebagai hukuman  terberat  yang  akan  diberikan kepada  penjahat  peredaran  gelap  narkotika, keseriusan  yang  harus  kita  apresiasi  dengan meriah,  norma  dalam  UU  Narkotika  telah cukup  komprehensif  mengatur  mengenai permasalahan  narkotika.  Keseriusan  dalam norma  UU  narkotika  juga  sangat  detail karena  mengatur  mengenai  kepada  mereka yang  tidak  melaporkan  tindak  pidana
1 Siswanto  Sunarso.  2005. Penegakan Hukum  Psikotropika  dalam  Kajian  Sosiologi  Hukum . Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 7.
narkotika  akan  diberika  sanksi  berupa pidana maksimal selama 1 tahun penjara. Point  menarik  dengan  keberadaan norma  yang  disematkan  dalam  Pasal  131 UU  Narkotika  yang  menyatakan  “Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  111, Pasal  112,  Pasal  113,  Pasal  114,  Pasal  115, Pasal  116,  Pasal  117,  Pasal  118,  Pasal  119, Pasal  120,  Pasal  121,  Pasal  122,  Pasal  123, Pasal  124,  Pasal  125,  Pasal  126,  Pasal  127 ayat  (1),  Pasal  128  ayat  (1),  dan  Pasal  129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1  (satu)  tahun  atau  pidana  denda  paling banyak  Rp50.000.000,00  (lima  puluh  juta rupiah).
Dalam  Laporan  Akhir  Tim  Naskah Akademik  Rancangan  Undang  Undang Tentang Psikotropika (Perubahan  UU  No.  5 Tahun  1997)  dinyatakan  bahwa  “Peran masyarakat  sebagai  bagian  dari  social- control  belum  jelas  dicakup  dalam  undang- undang ini, karena hanya dinyatakan sebagai peran  serta  saja.  Hal  ini  menjadikan  posisi masyarakat  tidak  pro-aktif  tetapi  menunggu diajak.  Selain  itu  perlu  adanya  kepastian hukum jaminan perlindungan bagi saksi/pelapor. 2
2 Naskah  Akademik  Rancangan  Undang Undang  Tentang  Psikotropika  (Perubahan  UU  No.  5 Tahun  1997)  yang  disusun  oleh  Tim  dibawah pimpinan  dr.  Danardi  Sosrosumihardjo,  Sp.  KJ  (K), Departemen  Hukum  dan  HAM  Badan  Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2008, hlm. 12.
Dilain  sisi  sebagai  negara yang menganut  sistem due  process  model sudah menjadi  kewajiban  bagi  Indonesia  untuk mengedepankan  hak-hak  yang  dimiliki  oleh tersangkanya  dalam  berproses  pidana.  Hak adalah  merupakan  sesuatu  yang  diberikan kepada  tersangka,  terdakwa  dan  terpidana atau  terhukum  telah  dilanggar  atau  tidak dihormati. 3
Prof  Romli  Atmasasmita  menyatakan “ criminal  justice  process ”  dimulai  dari proses penangkapan, penggeledahan, penahan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  di sidang  pengadilan;  serta  diakhiri  dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan. 4
Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang  dikenakan  kepada  pembuat  karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan  akhir  tetapi  tujuan  terdekat.  Inilah perbedaan  antara  pidana  dan  tindakan karena  tindakan  dapat  berupa  nestapa  juga tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki  pembuat.  Jika  seorang  anak dimasukkan ke pendidikan paksa
3 Andi  Sofyan  dan  Abd.  Azis.  2014. Hukum Acara  Pidana  Suatu  Pengantar .  Jakarta:  Kencana, hlm. 54.
4 Romli  Atmasasmita.  1982. Strategi Pembinaan  Pelanggaran  Hukum  dalam  Konteks Penegakan  Hukum  di  Indonesia .  Bandung:  Alumni, hlm. 70.
maksudnya ialah untuk memperbaiki tingkah lakunya yang buruk. 5
Dari  kedua  pendapat  ahli  diatas  dapat diartikan  bahwa  norma  yang  ada  dalam Pasal  131  UU  Narkotika  ini  adalah  bagian yang  tidak  terpisahkan  dari  penegakan hukum pidana secara umum dan pemberantasan  peredaran  gelap  secara khusus.
Berdasarkan permasalahan diatas
penulis  tertarik  mengajukan  proposal  tesis dengan judul: “ KEWAJIBAN

## MELAPORKAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI INDONESIA” RUMUSAN MASALAH .

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di atas, maka masalah dalam proposal penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Apa  urgensi  diaturnya  konsep  dengan sengaja  tidak  melaporkan  adanya  tindak pidana narkotika? Dan Batasan waktu kapan seseorang dapat dikategorikan dengan sengaja  tidak  melaporkan  adanya  tindak pidana narkotika?

## PEMBAHASAN
A. Urgensi  Pengaturan  Konsep  Dengan Sengaja  Tidak  Melaporkan  Adanya Tindak Pidana Narkotika
5 H. B. Vos. 1950. Leerboek van Nederlands Strafrecht .  Haarlem:  H.D.  Tjeen  Wilink  &  Zoon  N.V., hlm. 9.
Secara  umum  narkotika  pada  awalnya diperuntukan  untuk  keperluan  pengobatan, memiliki  manfaat  yamg  dapat  digunakan  di bidang kedokteran, kesehatan, serta berguna bagi penelitian, perkembangan ilmu pengetahuan  farmasi  dan  farmakologi. Namun dengan perkembangan ilmu pengetahu-an  dan  teknologi,  khususnya perkem-bangan  teknologi  obat-obatan  maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak, serta bisa disalahgunakan  fungsinya  yang  bukan  lagi untuk  kepentingan  pengobatan,  bahkan sudah  mengancam  kelangsung-an  eksistensi generasi suatu bangsa.
Indonesia  memiliki  undang-undang yang  mengatur  tentang  narkotika,  yaitu Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika  (UU  Narkotika).  Dalam UU  Narkotika  terdapat  155  pasal  yang didalamnya  memuat  tentang  jenis-jenis narkoba,  bagaimana  peran  Badan  Narkotika Nasional  dalam  rehabilitasi  korban  atau pecandu  narkoba,  bagaimana  sanksi  yang diperoleh  bagi  pelaku  atau  pelanggar  sesuai dengan  jenis  narkobanya,  dan  sanksi terhadap  korporasi  dan  penyertaan  dalam tindak pidana narkotika.
Pada  UU  Narkotika  terdapat  suatu polemik  yang  mana  terjadi  pro  dan  kontra terkait  isi  undang-undang  terse-but,  yaitu terkait  hukuman  yang  diperoleh  oleh seorang  yang  tidak  terkait  dengan  jaringan narkotika namun seseorang tersebut
mengetahui  dan  tidak  melapor  ke  pihak berwajib  yang  mendapatkan  sanksi  berupa pidana  penjara  selama  6  bulan  atau  pidana denda  sebanyak  50.000.000,00  (lima  puluh juta  rupiah)  yang  terdapat  pada  Pasal  131 UU Narkotika.
Mengenai  konsep  laporan  terdapat dalam  Pasal  1  angka  24  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (UU  No.  8 Tahun  1981  tentang  hukum  acara  pidana) dan  Pasal  1  angka  14  Peraturan  Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Nomor  14  Tahun  2012  tentang  Manajemen Penyidikan  Tindak  Pidana  (Perkapolri  No. 14/2012)  berbunyi,    “Laporan  adalah pemberita-huan  yang  disampaikan  seorang karena  hak/kewajiban  berdasar  undang- undang  kepada  pejabat  berwenang  tentang telah  atau  sedang  atau  diduga  akan  terjadi peristiwa pidana.”
Berbeda dengan pengaduan, pemberitahuan  laporan  bersifat  umum, meliputi  seluruh  jenis  tindak  pidana  yang diberitahukan, sehingga laporan bisa dilakukan oleh semua orang yang mengalami,  melihat  dan  mendengar  suatu peristiwa  pidana,  dan  tidak  dapat  dicabut kembali oleh si pelapor. Walaupun jika pada akhirnya  terjadi  perdamaian  antara  pelapor dan  terlapor  sebelum  tahap  persidangan, penegak  hukum  tetap  bisa  meneruskan pemeriksaan hingga persidangan.
Pada    UU  Narkotika  terdapat  di  Pasal 128 yang berbunyi, “Orang tua wali pecandu
yang  belum  cukup  umur,  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  55  ayat  (1)  yang sengaja  tidak  melapor,  dipidana  dengan pidana  paling  kurang  6  (enam)  bulan  atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).”
Pasal  131  UU  Narkotika  berbunyi, “Setiap  orang  yang  sengaja  tidak  melapor- kan  adanya  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113,  Pasal  114,  Pasal  115,  Pasal  116,  Pasal 117,  Pasal  118,  Pasal  119,  Pasal  120,  Pasal 121,  Pasal  122,  Pasal  123,  Pasal  124,  Pasal 125,  Pasal  126  dan  Pasal  129  dipdana dengan  pidana  penjara  paling  lama  1  (satu) tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).” Pasal  134  ayat  (1),  tindak  Pidana  bagi Pecandu  Narkotika  yang  Tidak  Melaporkan diri dipidana dengan pidana kurungan paling lama  6  (enam)  bulan  atau  pidana  denda paling  banyak  Rp.  2.000.000,00  (dua  juta rupiah).
Pasal  134  ayat  (2),  dipidana  dengan pidana  kurungan  paling  lama  3  (tiga)  bulan atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Lebih  lanjut  mengenai  peraturan  yang terkait  dengan  kewajiban  pelaporan  tindak pidana  narkotika  ada  dalam  ketentuan Peraturan  Pemerintah  Nomor  25  Tahun 2011  tentang  Pelaksanaan  Wajib  Lapor Pecandu Narkotika
Dari  ketentuan  UU  Narkotika  dan  PP nomor  25  Tahun  2011  terlihat  kewajiban melaporkan  tindak  pidana  tidak  hanya kepada pihak yang bersangkutan sebagaimana  dalam  PP  nomor  25  tahun 2011  melainkan  dibebankan  kepada  setiap orang. Namun, konsepsi seperti ini menimbulkan  celah  bagi  aparat  penegak hukum  untuk  ikut  menyeret  orang  yang dekat  dengan  pelaku  tindak  pidana  baik keluarga teman maupun tetangganya melalui ketentuan tersebut.  Terdapat kewajiban bagi orang  tua  untuk  melaporkan  anaknya sebagai  pecandu  narkotika.  Kewajiban  ini semakin  terbukti  dengan  adanya  ancaman pidana  bila  tidak  melakukan  pelaporan terhadap anaknya sebagai pecandu narkotika.  Kewajiban  ini  diberikan  pada orang  tua  dan  orang  disekitar  pecandu karena dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh  orang  tua  yang  tidak  melaporkan anaknya  sebagai  pecandu  narkotika  akan sangat fatal baik bagi anak tersebut maupun masa  depannya.  Dampak  yang  ditimbulkan bagi  anak  tersebut  tergantung  dari  jenis narkotika yang digunakan Orang tua lebih  memilih  menggunakan jalur  terapi  alternatif  atau  jalur  selain  medis yang  mengharuskan untuk  melakukan wajib lapor.  Sedangkan  untuk  UU  Narkotika memilih  cara  untuk  melakukan  wajib  lapor pada  instansi  pemerintahan  atau  instansi sosial  yang  telah  ditunjuk  atau  telah mendapat sertifikat kelayakan untuk
melakukan rehabilitasi pada pecandu narkotika.
Permasalahan  yang  mendasar  pada kedua  cara  yang  berbeda  ini  yaitu  ketika unsur  kesengajaan  yang  dilakukan  oleh orang tua tersebut untuk tidak melapor pada instansi  pemerintahan  disebabkan  karena orang  tua  tersebut  telah  memiliki  pilihan untuk  mengobati  secara  pribadi  anaknya menggunakan  terapi  lain  selain  rehabilitasi medis.  Maka  akan  ada  terdapat  dua perbenturan kewajiban hukum yang dimiliki orangtua antara melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika sesuai UU Narkotika atau melindungi anaknya  sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
Melihat  kepada  peraturan  mengenai wajib  lapor,  pelaporan  terhadap  tindak pidana  pada  dasarnya  boleh  dilakukan  para wajib  lapor  setelah  menjalani  pengobatan/ rehabilitasi. Ketentuan ini kembali  memberi gambaran  akan  luwesnya  jangka  waktu pelaporan  dalam  tindak  pidana  narkotika. Hal ini tentunya dikarenakan kecenderungan masyarakat  khususnya  yang  dekat  dengan pelaku  untuk  memproses  tindak  pidananya yang memiliki  kemungkinan ancaman hukuman pidana kurungan.
Selain itu Peran serta masyarakat dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan  narkotika  telah  diatur  oleh pemerintah dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor  22  Tahun  1997  tentang  Narkotika. Undang-undang tersebut memberi
kewenangan  kepada  masyarakat  untuk membantu  mewujudkan  upaya  pencegahan penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat. Pencegahan dan penanggulangan  bahaya  narkotika  tersebut dapat  bersifat  preventif,  represif,  maupun kuratif.
Kewajiban  masyarakat  dalam  penang- gulangan  tindak  pidana  narkotika  dapat dilakukan  dengan  cara  melaporkan  tentang terjadinya  tindak  pidana  narkotika  kepada aparat  penegakan  hukum.  Di  samping kewajiban  itu,  masyarakat  mempunya  hak untuk  mendapatkan  jaminan  keamanan  dan perlindungan  hukum  dari  aparat  penegakan hukum. Namun demikian, hak dan kewajiban masyarakat kelihatan amat terbatas,  khususnya  dalam  menindak  para pelaku kejahatan tersebut.
Peran serta  masyarakat sangat dibutuh- kan untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran  gelap  Narkotika,  karena  tanpa dukungan  masyarakat  maka  segala  usaha, pada  dan  kegiatan  penegakkan  hukum  akan mengalami  kegagalan.  Disinilah  pentingnya mengubah sikap tingkah laku dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika. Peran serta masyarakat Kabupaten Lampung
Tengah dalam pencegahan terhadap bahaya narkotika perlu diupayakan oleh masyarakat, baik mulai dari lingkungan  keluarga,  lingkungan  RT,  RW,
Kelurahan,  Kecamatan,  dan  Pemerintah
Kota  dengan  melibatkan  seluruh  personel penegak hukum yang ada.
Penyuluhan  hukum  harus  mengguna- kan strategi yang cepat dan efektif, sehingga masyarakat  benarbenar  memahami  tentang bahaya  narkotika  dan  akan  melakukan action  anti-narkotika.  Penerapan  sanksi pidana  yang  berat  kepada  para  pelaku kejahatan  akan  memberikan  deterrent  effect (efek  jera)  dan  sekaligus  berdampak  pada law  of  effect serta  dampak  sosialnya,  yaitu sebagai wahana pembelajaran publik, sehingga  masyarakat  akan  sadar  betul tentang pentingnya  menjauhi  penyalahguna- an narkotika. 6
Urgensi  diaturnya  kewajiban  setiap orang  melaporkan  tindak  pidana  narkotika adalah  untuk  menumbuhkan  kesadaran  dan peran  serta  yang  nyata  bagi  masyarakat dalam memberantas tindak pidana narkotika. Hal tersebut tertulis dalam Naskah Akademik pembentukan UU Narkotika yang secara  konkrit  terwujud  dalam  ketentuan Pasal  131  UU  Narkotika.  Pasal  diatas dengan  jelas  dan  tegas  akan  memberikan sanksi  pidana  penjara  kepada  setiap  orang yang  tidak  melaporkan  tindak  pidana  yang terjadi dalam wilayah kekuasaannya.
B. Batasan  Waktu  Kapan  Seseorang Dapat  Dikategorikan  Dengan  Sengaja Tidak  Melaporkan  Adanya  Tindak Pidana Narkotika
6 Siswantoro  Sunarso.  2004. Penegakan Hukum  Psikotropika .  Jakarta:  Rajawali  Pers,  hlm. 158.
Unsur  “Tidak  melaporkan”  meliputi suatu  proses  yaitu  pemberian  Laporan. “ Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan  seorang  karena  hak/kewajiban berdasar  undang-undang  kepada  pejabat berwenang  tentang  telah  atau  sedang  atau diduga akan terjadi peristiwa pidana.” Dari  pengertian  di  atas,  laporan merupakan  suatu  bentuk  pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang bahwa telah ada atau sedang atau diduga akan terjadinya sebuah  peristiwa  pidana/kejahatan.  Artinya, peristiwa  yang  dilaporkan  belum  tentu perbuatan  pidana,  sehingga  dibutuhkan sebuah  tindakan  penyelidikan  oleh  pejabat yang  berwenang  terlebih  dahulu  untuk menentukan  perbuatan  tersebut  merupakan tindak  pidana  atau  bukan.  Kita  sebagai orang  yang  melihat  suatu  tidak  kejahatan memiliki  kewajiban  untuk  melaporkan tindakan tersebut.
Berbeda  dengan  pengaduan,  pemberi- tahuan  laporan  bersifat  umum,  meliputi seluruh jenis tindak pidana yang diberitahukan, sehingga laporan bisa dilakukan oleh semua orang yang mengalami,  melihat  dan  mendengar  suatu peristiwa  pidana,  dan  tidak  dapat  dicabut kembali oleh si pelapor. Walaupun jika pada akhirnya  terjadi  perdamaian  antara  pelapor dan  terlapor  sebelum  tahap  persidangan, penegak  hukum  tetap  bisa  meneruskan pemeriksaan hingga persidangan.
Secara  teori  dari  unsur  kesengajaan  di atas  hampir  setiap  orang  bias  terjerat khusunya  yang  dekat  dengan  pelaku  tindak pidana,  Pada  prakteknya,  anggota  keluarga yang  mengetahui  salah  satu  anggota keluarganya  sebagai  pengguna  narkotika tetapi  tidak  melaporkannya,  tidak  selalu dapat  langsung  diancam  dengan  Pasal  131 UU  Narkotika.  Hal  tersebut  dikarenakan unsur  'kesengajaan  tidak  melapor'  yang disebutkan  dalam  Pasal  131  UU  Narkotika tersebut  harus  dibuktikan  terlebih  dahulu unsur  tersebut.  Hal  pembuktian  tersebut tidak  mengecualikan  orangtua  yang  tidak mengetahui  bahwa  obat  yang  dikonsumsi oleh anaknya merupakan obat terlarang atau narkotika.
Penerapan  Pasal  131  UU  Narkotika  ini sangat sulit diterapkan karena biasanya pasal ini  digunakan  bagi  pihak-pihak  yang ditangkap  ketika  berkumpul  dengan  para pengguna  narkotika.  Selain  itu,  alasan seseorang tidak melaporkan anggota keluarganya  yang  melakukan  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika  juga  dikarenakan orang tersebut tidak ingin nantinya dipergunakan  sebagai  saksi  yang  dapat memberatkan suatu tindak pidana penyalahgunaan  narkotika  yang  dilakukan oleh keluarganya tersebut.
Sengaja  tidak  melaporkan  berarti  suatu kesadaran  yang  diwujudkan  dalam  tindakan untuk  tidak  memberitahukan  hal-hal  yang diketahui  padahal  pemberitahuan  tersebut
merupakan  kewajiban  baik  dengan  cara diam-diam  atau  mengacuhkan  apa  yang diketahui  atau  bahkan  menyembunyikan informasi.
Pengertian  Laporan  /  pengaduan  dapat kita  temukan didalam Pasal 1  angka 24  dan 25  UU  No.  8  Tahun  1981  tentang  Kitab Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP).  “Laporan  adalah  pemberitahuan yang  disampaikan  oleh  seorang  karena  hak atau  kewajiban  berdasarkan  undang-undang kepada  pejabat  yang  berwenang  tentang telah  atau  sedang  atau  diduga  akan terjadinya peristiwa  pidana. ”(Pasal 1 angka 24  KUHAP).  Sedangkan  yang  dimaksud dengan  pengaduan  adalah:  “Pengaduan adalah  pemberitahuan  disertai  permintaan oleh  pihak  yang  berkepentingan  kepada pejabat  yang  berwenang  untuk  menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan  tindak  pidana  aduan  yang merugikannya.”  (Pasal  1  angka  25 KUHAP).
Pada  prinsipnya  semua  orang  berhak mengadu  atau  melaporkan  ke  polisi  asalkan yang  bersangkutan  mengalami,  melihat, mengetahui, menyaksikan atau yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana. Alasan yang dijadikan dasar oleh orang tua  untuk  tidak  melaporkan  anaknya tersebut,  tentu  sangat  beralasan,  yaitu ketakutan  kalau  anaknya  ditangkap  dan dipenjara.  Sehingga  akhirnya  jalan  yang
diambil adalah membiarkan dan menyembunyikan tindakan anak tersebut. Hal  ini  tentu  sangat  merugikan  posisi dari  orang  tua  atau  wali  tersebut.  Dengan melaporkan tindakan anaknya yang kecanduan,  tidak  dituntut  pidana.    Lantas bagaimana  halnya  dengan  para  pecandu yang telah cukup umur.  Kalau mereka tidak melaporkan diri sebagai pecandu maka anak tersebut  dapat  dijatuhi  pidana  penjara  6 bulan  atau  denda  paling  banyak  dua  juta rupiah.
Oleh  karenanya  perlu  dilaporkan  oleh keluarganya.  Kalau  tidak  dilaporkan  oleh keluarganya,  dapat  dikenai  sanksi  pidana penjara 3 bulan atau denda satu juta rupiah. Secara  umum  dapat  dijelaskan  bahwa kaidah hukum disamping melindungi kepentingan  manusia  terhadap  bahaya  yang mengancamnya, juga mengatur hubungan di antara  manusi.  Dengan  mengatur  hubungan di  antara  manusia,  selain  tercipta  ketertiban atau stabilitas, diharapkan dapat dicegah dan diatasi  terjadinya  konflik  atau  gangguan kepentingan-kepentingan itu. Dalam mengatur  hubungan  manusia,  hukum  juga meningkatkan atau mengembangkan hubungan antar manusia tersebut. 7
Kesengajaan  tidak  melaporkan  suatu tindak  pidana  pada  konsepnya  memiliki kesamaan  dengan  perbuatan  menyembunyi- kan/melindungi pelaku  kejahatan.  Pasal  221
7 Sudikno Mertokusumo. 2014. Teori Hukum Edisi  Revisi .  Yogyakarta:  Cahaya  Atma  Pusaka,  hlm. 17.
KUHP:  Dihukum  dengan  hukuman  penjara selama-lamanya sembilan bulan atau dengan hukuman  denda  setinggi-tingginya  empat ribu lima ratus rupiah:
1. Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan  seseorang  yang  bersalah telah melakukan sesuatu kejahatan atau yang dituntut  karena  melakukan  sesuatu  kejahat- an,  atau  memberikan  bantuannya  untuk menghindarkan  diri  dari  penyidikan  atau penahanan  oleh  pegawai-pegawai  kejaksaan atau  polisi  atau  oleh  orang-orang  lain  yang menurut peraturan perundang-undangan ditugaskan  secara  tetap  atau  pun  untuk sementara guna melakukan tugas kepolisian;
2. Barang  siapa  setelah  suatu  kejahatan dilakukan, dengan maksud untuk menyembunyikan  atau  untuk  merintangi atau  mempersulit    atau  penyidikan    atau penuntutan,    menghancurkan,  menghilang- kan    atau  menyembunyikan  alat-alat terhadap    alat-alat  mana  ataupun    dengan kejahatan,  ataupun  untuk  menghindarkan pemeriksaan,  baik    itu  dilakukan  oleh pegawai-pegawai  kejaksaan  atau  polisi, maupun    oleh  lain-lain  orang  yang berdasarkan  peraturan  undang-undang    baik secara  tetap  maupun  untuk  sementara ditugaskan untuk melakukan tugas kepolisian.
Dalam  Pasal  221  ayat  (2)  KUHP  ini diberikan  ketentuan  bahwa  aturan  diatas, yaitu  tindak  pidana  yang  dirumuskan  dalam Pasal 221 ayat (1) KUHP, tidak berlaku bagi
orang  yang  melakukan  perbuatan  tersebut dengan  maksud  untuk,  menghindarkan  atau menghilangkan  penuntutan  terhadap:  a. Seorang  keluarga  sedarah  atau  semenda garis  lurus  atau  dalam  garis,  menyimpang derajat  kedua  atau  ketiga,  atau  b.  Terhadap suami/isterinya  atau  bekas  suami/isterinya. Ayat  (2)  dari  Pasal  221  KUHP  ini merupakan  suatu  alasan  penghapus  pidana. Sebagaimana  telah  dikemukakan  dalam pembedaan macam-macam alasan penghapus  pidana,  alasan  penghapus  pidana ini  merupakan  alasan  penghapus  pidana khusus.  Disebut  sebagai  alasan  penghapus pidana  khusus  karena  alasan  penghapus pidana  ini  hanya  berlaku  untuk  tindak pidana tertentu saja, yaitu untuk pidana yang dirumuskan  dalam  Pasal  221  ayat  (1) KUHP.
Menurut  Pasal  221  ayat  (2)  KUHP  ini, ketentuan  ini  hanya  dapat  diterapkan  jika hubungan antara pihak adalah:
1.  Antara  anggota  keluarga  sedarah  dalam garis  lurus.  Yang  dimaksudkan  disini adalah:
a. dengan cucu Orang tua dengan anak,
b. Kakek/Nenek, dan seterusnya dalam garis lurus.
2. Antara  anggota  keluarga  sedarah  dalam garis  menyimpang  derajat  kedua  atau ketiga.  Yang  dimaksudkan  disini  adalah hubungan antara:
a. Kaka-adik, dan
b. Paman/bibi dengan keponakan.
3.  Antara  anggota  keluarga  semenda  dalam garis lurus. Yang dimaksudkan disini adalah hubungan antara:
a. Menantu dengan mertua,
b. Menantu  dengan  orang  tua dari  mertua, dan seterusnya dalam garis lurus
4. Antara  anggota  keluarga  semenda  dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga. Yang  dimaksudkan  disini  adalah  hubungan antara: a) Seseorang dengan kakak atau adik dari  suami/isterinya,  dan  seseorang  dengan paman/Bibi dari suami/isterinya. Hukum  pidana  merupakan  bagian  dari hukum  publik,  yang  berarti  bahwa  hukum pidana  lebih  mengutamakan  kepentingan umum. Hal ini disebabkan karena penuntutan  suatu  delik  pada  dasarnya dibebankan kepada penguasa karena jabatannya, bukan dibebankan kepada orang yang  menderita  sebagai  akibat  dari  delik. Namun  demikian,  dalam  hal-hal  tertentu, hukum  pidana  memberikan  pengecualian, yaitu apa yang disebut sebagai delik aduan. Delik aduan pada garis besarnya berarti suatu  delik  yang  hanya  dapat  dilakukan penuntutan  apabila  ada  pengaduan  dari pihak  yang  merasa  dirugikan.  Delik  aduan hanya  ada  pada  kejahatan,  tidak  ada  pada pelanggaran.   Dilihat  dari  cara  penuntutan- nya,  delik  aduan  diperbedakan  dari  delik yang dapat dituntut karena jabatan. Penuntutan  suatu  delik  aduan  hanya  dapat diterima apabila:
1. Telah  masuk  pengaduan  dari  penderita atau orang yang berhak mengadu.
2. Pengaduan  yang  dilakukan  harus  tertulis atau pengaduan secara lisan tapi dicatat oleh petugas penerima aduan.
Jika tidak memenuhi persyaratan tersebut,  maka  pengaduan  tersebut  harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima. Penyimpangan penuntutan ter- hadap delik aduan adalah karena kepentingan  pribadi  dari  pihak yang dirugikan  atau  pihak  yang  berhak  mengadu dirasa perlu untuk diutamakan perlindungan- nya. Yang dijadikan alasan untuk menjadikan suatu delik menjadi delik aduan adalah  bahwa  dalam  hal-hal  tertentu, kepentingan  seseorang  yang  dirugikan  atau orang  yang  berhak  mengadu,  akan  lebih dirugikan apabila perkara tersebut disidangkan,  dibandingkan  dengan  kerugian kepentingan umum, apabila perkara tersebut tidak dituntut karena jabatan.
Delik  aduan  dibedakan  menjadi  dua bagian, yaitu:
1. Delik  aduan  yang  sebenarnya  ( absolute klachtdelict ), yaitu delik-delik yang ditentukan  baru  dapat  dituntut  apabila  ada pengaduan. Misalnya: penghinaan, pengancaman,  delik  kesusilaan,  dan  lain- lain.
2. Delik aduan nisbi ( relatieve klachtdelict ), yaitu  delikyang  dapat  dituntut  karena jabatan.  Delik  aduan  nisbi  pada  umumnya berupa  kejahatan  terhadap  benda  yang
terjadi dalam keluarga. Misalnya: perusakan barang, pemerasan dan pengancaman, penggelapan, dan lain-lain.
Pihak  yang  berhak  mengadu.  Secara umum,  pihak  yang  berhak  mengadu  dalam delik  aduan  adalah  sebagaimana  ditentukan dalam Pasal 72 KUHP, yang berbunyi: 1. Selama  orang  yang  terkena  kejahatan yang  hanya  dituntut  atas  pengaduan,  belum enam  belas  tahundan  juga  belum  cukup umur atau orang yang dibawah pengampuan karena suatu sebab lainnya keborosan, maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah dalam perkara perdata.
2. Jika  itu  tidak  ada,  atau  harus  diadukan sendiri,  maka  penuntutan  dilakukan  atas pengaduan wali pengawasan atau pengampu pengawas,  atau  majelis  yang  menjadi  wali pengawas,  atau  pengampu  pengawas,  juga mungkin  atas  pengaduan  istrinya,  atau seorang  keluarga  sedarah  dalam  garis menyimpang sampai derajat ketiga. Apabila  pihak  yang  dirugikan  atau orang yang berhak mengadu telah meninggal  dunia,  maka  pengaduan  dalam delik  aduan  dapat  dilakukan  oleh  pihak- pihak  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal 73 KUHP, yang berbunyi: Jika yang terkena kejahatan  meninggal  di  dalam  tenggang yang  ditentukan  dalam  pasal  berikut,  maka tanpa memperpanjang tenggang itu, penuntutan  dilakukan  atas  pengaduan  orang tuanya,  anaknya,  atau  suaminya  (istrinya) yang  masih  hidup,  kecuali  kalau  ternyata
bahwa  yang  meninggal  tidak  menghendaki penuntutan.
Jadi  berdasarkan  ketentuan-ketentuan tersebut,  apabila  dalam  delik  aduan  pihak yang mengadu bukan orang-orang sebagaimana  tersebut  dalam  pasal-pasal tersebut, maka pengaduan tersebut tidak sah. Konsekuensinya, pelaku delik tersebut tidak dapat dituntut karena syarat sahnya pengaduan tidak terpenuhi.
Dalam  hal  siapa  yang  berhak  mengadu dalam  delik  aduan  tersebut,  terdapat pengecualian yang secara tegas dicantumkan dalam  pasal-pasal  yang  mengatur  tentang delik  aduan  tersebut.  Misalnya,  pada  delik aduan nisbi (Pasal 293, 319, 322 KUHP, dan lain-lain)  ditentukan  bahwa  pihak  yang berhak  mengadu  adalah  orang  yang  terkena delik itu sendiri.
Tenggang waktu hak pengaduan. Mengenai  kapan  dan  sampai  kapan  suatu delik  aduan  dapat  diadukan,  diatur  dalam ketentuan Pasal 74 KUHP yang berbunyi:
1. Pengaduan  hanya  boleh  diajukan  dalam waktu  enam  bulan  sejak  orang  yang  berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat  tinggal  di  Indonesia,  atau  dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.
2. Jika  yang  terkena  kejahatan  menjadi berhak mengadu pada saat tenggang tersebut dalam ayat 1 belum habis, maka setelah saat itu,  pengaduan  hanya  masih  dibolehkan
diajukan,  selama  sisa  yang  masih  kurang pada tenggang tersebut.
Awal  perhitungan  tenggang  waktu tersebut  adalah  sejak  yang  berhak  mengadu mengetahui  adanya  delik  tersebut,  tidak dimulai  sejak  delik  tersebut  terjadi,  tidak juga sejak tindakan itu dapat dijatuhi pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  332 ayat  (3)  KUHP,  yang  berbunyi:  Pengaduan dilakukan:
1. jika  wanita  ketika  dibawa  pergi  belum cukup  umur,  oleh  diri  sendiri,  atau  orang lain yang harus memberi ijin bila ia nikah. 2. jika  wanita  ketika  dibawa  pergi  sudah cukup  umu,  oleh  dia  sendiri  atau  oleh suaminya.
Tidak  juga  sejak  diketahui  bahwa pelakunya  ternyata  masih  ada  hubungan keluarga  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 367 KUHP, yang berbunyi:
1. Jika  pembuat  atau  pembantu  dari  salah kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat  tidur atau  terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu  itu,  tidak  mungkin  diadakan tuntutan pidana.
2. Jika  dia  adalah  suami  (istri)  yang  pisah meja  dan  tempat  tidur  atau  pisah  harta kekayaan,  atau  jika  dia  keluarga  sedarah atau  semenda,  baik  dalam  garis  lurus, maupun  garis  menyimpang  derajat  kedua, maka  terhadap  orang  itu  hanya  mungkin
diadakan  penuntutan,  jika  ada  pengaduan yang terkena kejahatan.
3. Jika menurut lembaga matriarkhal, kekuasaan  bapak  dilakukan  oleh  orang  lain dari  pada  bapak  kandungnya,  maka  aturan tersebut ayat di atas, berlaku juga bagi orang itu.
Berikut  pasal-pasal  lain  yang  merujuk pada  ketentuan  pasal  367  KUHP  tersebut. Pengecualian atas tenggang waktu pengaduan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 74 KUHP tersebut, diatur dalam Pasal 293  ayat  (3)  KUHP,  yang  berbunyi: Tenggang  tersebut  dalam  Pasal  74,  bagi pengaduan ini adalah masing-masing sebilan bulan  dan  dua  belas  bulan.  Maksudnya, tenggang waktu pengaduan diberikan selama 9  bulan  jika  ia  bertempat  tinggal  di Indonesia,  dan  12  bulan  bila  ia  berada  di luar Indonesia.
Tenggang waktu pencabutan pengaduan.  Pengaduan  dalam  delik  aduan dapat  dicabut,  dengan  syarat  sebagaimana diatur  dalam  ketentuan  Pasal  75  KUHP, yang  berbunyi:  Orang  yang  mengajukan pengaduan,  berhak  menarik  kembali  dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.
Apabila  orang  yang  berhak  mengadu mencabut  atau  menarik  aduan  yang  telah dibuatnya,  maka  sejak  saat  itu  juga  hak mengadunya  telah  hilang,  sehingga  ia  tidak dapat mengadu kembali dalam perkara yang sama. Berkaitan dengan penyelesaian
pengaduan  dalam  delik  aduan,  dikarenakan adanya  kesempatan  (tenggang  waktu)  bagi pihak yang berhak mengadu untuk mencabut kembali  pengaduannya,  ada  dua  pendapat mengenai hal tersebut:
1. Pendapat  pertama:  sebaiknya  segera diadakan penyidikan, setelah adanya pengaduan  tersebut.  Hal  ini  dikarenakan undang-undang hanya menentukan penuntutannya,  tidak  penyidikannya.  Jadi penyidikan  boleh  segera  dilakukan  untuk keperluan  pencegahan  jangan  sampai  alat- alat  bukti  hilang  atau  dihilangkan  oleh pelaku,  sebagai  akibat  dari  menunggu habisnya tenggang waktu pencabutan pengaduan tersebut.
2. Pendapat kedua: sebaiknya jangan segera diadakan penyidikan. Hal ini karena, dengan adanya  penyidikan  yang  dilakukan  akan dapat  menyebar  luaskan  delik  tersebut. Bukankah delik aduan itu untuk  melindungi kepentingan pribadi pihak yang dirugikan. Satu  hal  lagi  yang  penting,  yang  harus diperhatikan  adalah  antara  pengaduan  dan pelaporan merupakan dua hal yang berbeda. 1. Pengaduan  merupakan  syarat  penuntutan yang  hanya  dapat  dilakukan  oleh  orang tertentu  saja.  Maksudnya  bahwa  penuntut umum  tidak  dengan  sendirinya  wajib melakukan  penuntutan  karena  adanya  suatu pengaduan. Penuntut umum masih mempunyai hak opportunitas, artinya bahwa apabila hal tersebut demi kepentingan umum
perlu  dikesampingkan,  maka  perkara  akan ditutup atau dihentikan.
2. Laporan  dapat  dilakukan  oleh  setiap orang  dan  tidak  merupakan  syarat  untuk penuntutan.
Tidak  ditemukan  dengan  jelas  dan tegas  bagaimana  batasan  waktu  pelaporan tindak  pidana  narkotika  yang  secara  umum diatur  dalam  ketentuan  Pasal  131  UU Narkotika.  Sehingga  pada  akhirnya  untuk menentukan  batasan  waktu  itu  diserahkan sepenuhnya  kepada  penyidik  sebagai  aparat penegak  hukum  yang  berada  paling  awal dalam  proses  hukum  acara  pidana,  untuk menentukan  kapan  batasan  waktu  yang dimaksud  itu  unsurnya  telah  terpenuhi ataupun tidak terpenuhi.
.

## PENUTUP
Urgensi  diaturnya  kewajiban  setiap orang  melaporkan  tindak  pidana  narkotika adalah  untuk  menumbuhkan  kesadaran  dan peran  serta  yang  nyata  bagi  masyarakat dalam memberantas tindak pidana narkotika. Hal tersebut tertulis dalam Naskah Akademik  pembentukan  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika yang secara konkrit terwujud dalam ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Pasal diatas  dengan  jelas  dan  tegas  akan memberikan  sanksi  pidana  penjara  kepada setiap  orang  yang  tidak  melaporkan  tindak
pidana yang terjadi dalam wilayah kekuasaannya.
Tidak  ditemukan  dengan  jelas  dan tegas  bagaimana  batasan  waktu  pelaporan tindak  pidana  narkotika  yang  secara  umum diatur  dalam  ketentuan  Pasal  131  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika.  Sehingga  pada  akhirnya  untuk menentukan  batasan  waktu  itu  diserahkan sepenuhnya  kepada  penyidik  sebagai  aparat penegak  hukum  yang  berada  paling  awal dalam  proses  hukum  acara  pidana,  untuk menentukan  kapan  batasan  waktu  yang dimaksud  itu  unsurnya  telah  terpenuhi ataupun tidak terpenuhi.
Hendaknya  diatur  mekanisme  yang jelas  mengenai  bagaimana  cara  melaporkan tindak  pidana  narkotika,  karena  secara umum  diketahui  bahwa  kejahatan  narkotika ini  terbagi  menjadi  2  (dua),  yang  pertama adalah penyalahgunaan narkotika dan kedua adalah  peredaran  gelap  narkotika.  Kedua secara  teknis  memiliki  perbedaan,  sehingga cara  pelaporannya  pun  hendaknya  diatur secara  spesifik  juga  sesuai  dengan  karakter nya masing-masing.
Demi  menghindarkan  ambiguitas,  hendak- nya  diatur  secara  tegas  batasan  waktu pelaporan  tindak  pidana  narkotika,  untuk menghindari  aparat  penegak  hukum  salah dalam  menerapkan  aturan  yang  beujung kepada pengujian terhadap tindakan ataupun upaya paksa berupa penetapan tersangka dan penangkapan  melalui  lembaga  praperadilan.
Maka  dari  itu  penulis  menyarankan  agar bunyi  Pasal  131  Undang-Undang  Narkotika menyebutkan batas waktu maksimal pelaporan adalah 1 x 24 jam sejak diketahui terjadinya  tindak  pidana  narkotika  oleh pelapor.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,  Koesno.  2014. Diversi  Tindak  Pidana Narkotika  Anak .  Malang:  Setara Press.
Ali,  Achmad.  2002. Menguak  Tabir  Hukum
Suatu
Kajian Filosofis dan
Sosiologis .  Jakarta:  Penerbit  Toko Agung.
Atmasasmita,  Romli.  1997. Tindak  Pidana Narkotika Transnasional Dalam
Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Azis,  Andi  Sofyan  dan  Abd.  2014. Hukum Acara  Pidana  Suatu  Pengantar . Jakarta: Kencana.
Hamzah,  Andi.  1990. Pengantar  Hukum Acara  Indonesia .  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
------------------,  2014. Asas-Asas  Hukum Pidana  Edisi  Revisi. Jakarta:  Rineka Cipta.
Hari  Sasangka  dan  Lily  Rosita.  2003.
Hukum  Pembuktian  dalam  Perkara Pidana . Bandung: Mandar Maju. Harahap,  M.  Yahya.  2009. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan
KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika. Hart,  H.L.A.  2013. The  Concept  of  Law ,
(New York: Clarendon Press- Oxford)  diterjemahkan  oleh  M.
Khozim, Konsep  Hukum .  Bandung:
Penerbit Nusamedia.
Hiariej,  Eddy  O.S.  2014. Prinsip-Prinsip Hukum  Pidana .  Yogyakarta:  Cahaya Atma Pustaka.
-----------------------.  2012. Teori  &  Hukum Pembuktian . Jakarta: Erlangga.
Marzuki,  Peter  Mahmud.  2015. Pengantar Ilmu  Hukum  Edisi  Revisi .  Jakarta:
Prenadamedia Group.
Manullang,  Fernando  M.  2007. Menggapai
Hukum Berkeadilan Tinjauan
Hukum  Kodrat  dan  Antitomi  Nilai .
Jakarta: Kompas Media Nusantara.
Mas,  Marwan.  2004. Pengantar  Ilmu
Hukum . Jakarta: Ghalia Indonesia
Prodjodikoro ,  Wirjono.  2003. Asas-Asas
Hukum  Pidana .  Bandung:  Rafika
Aditama.
Rahardjo,  Satjipto.  1983. Hukum  dan
Perubahan Sosial . Bandung: Alumni.
----------------------.  1986. Ilmu  Hukum . Bandung: Alumni.
----------------------. 2008. Membedah Hukum Progresif . Jakarta: Buku Kompas
Ruba’i,  Masruchin. Buku  Ajar  Hukum
Pidana . Malang: Bayumedia
Publishing.
Reksodiputro,  Mardjono.  1993. Menuju Pada  Suatu  Kebajikan  Kriminal dalam HAM dalam Sistem Peradilan Pidana .  Jakarta:  Pusat  Pelayanan Hukum dan Keadilan.
Salman,  Otje  dan  Anton  F.  Susanto.  2005.
Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali , Bandung: Refika Aditama. Sasangka,  Hari  dan  Lily  Rosita.  2003.
Hukum  Pembuktian  dalam  Perkara Pidana . Bandung: Mandar Maju Sudarsono,  2002. Kamus  Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
Soehadi,  R.  1995. Hukum  Acara  Pidana Dalam Praktek . Surabaya: Apollo. Soesilo,  R.  1982. Hukum  Acara  Pidana (prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi penegak  hukum). Bandung:  PT. Karya Nusantara.
-------------,  1984. Pokok-Pokok  Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik- Delik  Khusus. Bandung:  PT.  Karya Nusantara.
Sugandhi,
R. 1981. KUHP dan
Penjelasannya. Surabaya: Usaha
Nasional.
Sunarso, Siswanto. 2005. Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum . Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Soekanto,  Soerjono.  1989. Suatu  Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap
Masalah-masalah  Sosial ,  Bandung  :
Citra Aditya Bakti. -------------------------  2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum, Jakarta:  Raja  Grafindo
Persada.
Soekanto,  Soerjono.  1989. Suatu  Tinjauan
Sosiologi Hukum Terhadap
Masalah-masalah  Sosial ,  Bandung  :
Citra Aditya Bakti.
Susanto, Anthon F. 2011. Penelitian Hukum
Transformatif-Partisipatoris,
Fondasi  Penelitian  Kolaboratif  dan
Aplikasi Mix Method dan Pemenelitian Hukum . Bandung:
Logos Publishing.
Tanya,  Bernard  L.  dkk.  2013 .  Teori  Hukum Strategi  Tertib  Manusia  Lintas
Ruang  dan  Generasi .  Yogyakarta:
Genta Publishing.
Vos, H. B.. 1950. Leerboek van Nederlands
Strafrecht .  Haarlem:  H.D.  Tjeen
Wilink & Zoon N.V.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana
(KUHP)
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika.