Since September 2017
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR

## Kamarullah
STIA Bina Banua Banjarmasin kamsalfarabi@gmail.com
Gerilyansyah Basrindu STIA Bina Banua Banjarmasin gerilyansyah@stiabinabanuabjm.ac.id

## Muhammad Jamili
STIA Bina Banua Banjarmasin Muhammad.jamili@stiabinabanuabjm.ac.id
Abstract: This  study  aims  to:  1)  To  find  out  the  implementation  of  the  Minister  of  Home  Affairs regulation number 19 of 2016 on the management of local property in the Health Office of Banjar Regency,  2)  To  know  the  factors  supporting  the  implementation  of  the  Minister  of  Home  Affairs regulation number 19 of 2016 on the management of local property on the Department Health of Banjar Regency, 3) To know the factors that hamper the implementation of the regulation of the Minister  of  Home  Affairs  number  19  of  2016  on  the  management  of  regional  property  at  the Banjar  District  Health  Office,  4)  To  find  out  alternative  solutions  that  can be  done  to overcome the  obstacles  to  the  implementation  of  the  Minister  of  Home  Affairs  regulation  number  19  Year 2016 on the management of property owned by the District Health Office Banjar. The result of the research shows that: 1) The management of local property in the scope of Banjar District Health Office  has  been  guided  by  the  Minister  of  Home  Affairs  Regulation  No.  19  of  2016  on  the Management of Regional Property only in the implementation there are stages that are still not in accordance  with  the  regulation,  namely  :  planning  stages,  2)  Supporting  factors  for  the implementation  of  the  Regulation  of  the  Minister  of  Home  Affairs  Number  19  of  2016  on Management  of  Regional  Property  at  the  Health  Office  of  Banjar  Regency,  namely:  a.  The existence of a Decree of the Regent of Banjar on the assessment of the management of BMD in the SOPD  of  Kabupaten  Banjar,  and,  b.  The  existence  of  Socialization  of  Regulation  of  Minister  of Home  Affairs  Number  19  Year  2016  About  Management  of  Regional  Property.  3)  Factors inhibiting the implementation of the regulation of the Minister of Home Affairs number 19 of 2016 on the management of regional property at the Health Office of Banjar Regency, namely: 1) The quality  of  human  resources  of  the  management  of  goods  is  still  relatively  low,  2)  facilities  and infrastructure  are  still  lacking,  3)  planning  and  budgeting  within  the  Banjar  District  Health Office, 4) Alternative solutions that can be done to overcome the obstacles to the implementation of  the  Minister  of  Home  Affairs  regulation  number  19  of  2016  on  the  management  of  regional property at the Health Office of Banjar Regency, namely: 1) Increased education, Knowledge of the  Assistant  to  the  Management  of  Goods  on  Local  Ownership  Management  Regulation,  2) Improvement of Facilities and Infrastructure, 3) The improvement of coordination in planning and budgeting of expenditure..
Keywords: Governance, fixed assets, land, buildings.
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri  nomor  19  Tahun  2016  tentang  pengelolaan  barang  milik  daerah  pada  Dinas  Kesehatan Kabupaten Banjar, 2) Untuk mengetahui faktor pendukung implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri  nomor  19  Tahun  2016  tentang  pengelolaan  barang  milik  daerah  pada  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Banjar,  3)  Untuk  mengetahui  faktor  penghambat    implementasi  peraturan  Menteri
Dalam  Negeri  nomor  19  Tahun  2016  tentang  pengelolaan  barang  milik  daerah  pada  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Banjar,  4)  Untuk  mengetahui  alternatif  solusi  yang  dapat  dilakukan  guna mengatasi  faktor  penghambat  implementasi  peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  nomor  19  Tahun 2016  tentang  pengelolaan  barang  milik  daerah  pada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Banjar.  Hasil Penelitian  menunjukkan  bahwa  :  1)  Pengelolaan  barang  milik  daerah  yang  ada  di  lingkup  Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar sudah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun  2016  Tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  hanya  saja  dalam  pelaksanaannya  ada tahapan yang masih tidak sesuai dengan peraturan tersebut, yaitu : tahapan perencanaan, 2) Faktor pendukung  implementasi  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  pada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Banjar,  yaitu  :  a.  Adanya Surat  Keputusan  Bupati  Banjar  tentang  penilaian  pengelolaan  BMD  pada  SOPD  Kabupaten Banjar,  dan,  b.  Adanya  Sosialisasi  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2016 Tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah.  3)    Faktor  penghambat    implementasi  peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, yaitu : 1) Kualitas SDM pembantu pengurus barang masih tergolong rendah,  2)  sarana  dan  prasarana  masih  kurang,  3)  Minimya  koordinasi  dalam  perencanaan  dan penganggaran  di  internal  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Banjar,  4)  Alternatif  solusi  yang  dapat dilakukan  untuk  mengatasi  faktor  penghambat  implementasi  peraturan  Menteri  Dalam  Negeri nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, yaitu : 1) Peningkatan pendidikan, wawasan dan pengetahuan pembantu pengurus barang terhadap  peraturan  pengelolaan  barang  milik  daerah,  2)  Peningkatan  Sarana  dan  Prasarana,  3) Peningkaan koordinasi dalam perencanaan dan penganggaran belanja..
Kata Kunci : Tata kelola, aset tetap, tanah, bangunan.

## PENDAHULUAN
Pemerintah  menerbitkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  untuk  menggantikan  Permendagri  Nomor  17 tahun  2007.  Pada  Permendagri  Nomor  19  Tahun  2016,  pemerintah  melakukan beberapa penyempurnaan atas peraturan sebelumnya. Dengan perubahan tersebut, diharapkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 mampu mengakomodir dinamika pengelolaan  BMN/D;  meminimalisir  multitafsir  atas  pengelolaan  BMN/D mempertegas  hak,  kewajiban,  tanggung  jawab  dan  kewenangan  Pengguna  dan Pengelola harmonisasi dengan peraturan terkait.
Menurut  peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2016 Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,
pengamanan  dan  pemeliharaan,  penilaian,  pemindahtanganan,  pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
Permasalahan  yang  sering  terjadi  pada  pemerintah  daerah  dalam pengelolaan  barang  milik  daerah  adalah  belum  diterapkan  secara  benar  aturan pengelolaan  barang  milik  daerah  khususnya  apabila  terjadi  pergantian  atau reformasi  peraturan  lama  dengan  peraturan  baru.  Terkadang  meskipun  peraturan terbaru  relah  resmi  diimplementasikan,  namun  ada  saja  instansi  pemerintah  atau SKPD  yang  masih  menjalankan  pengelolaan  barang  milik  daerah  dengan berdasarkan  pada  peraturan  yang  terdahulu.  Adapun  bentuk  kurang  sesuainya pengolaan barang milik daerah dengan peraturan pengelolaan barang milik daerah adalah  pengadaan  barang  yang  belum  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi SKPD, penggunaan barang milik daerah yang tidak sesuai penetapan penggunaan, barang-barang  rusak  dan  usang  hanya  dibiarkan  begitu  saja,  belum  lengkap administrasi  aset  daerah  sehingga  rawan  hilang  dan  dicuri,  barang-barang  yang dibiarkan  dan  tidak  terpelihara  diambil  alih  pihak  lain,  laporan  administrasi barang milik daerah oleh SKPD sering terlambat, barang yang tidak dikembalikan ke  SKPD  oleh  pejabat  yang  telah  pensiun,  rendahnya  kinerja  pengurus  dan penyimpan barang milik daerah untuk menjaga dan merawat barang milik daerah ditambah lagi aparatur daerah yang kurang berkompetensi.
Permasalahan  terkait  dengan  pengelolaan  keuangan  daerah  ini  pernah dimuat  dalam http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2017/03/08/penyimpangan- dalam-pengelolaan-barang-milik-daerah/ dengan  topik  “Penyimpangan  Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah” sebagai berikut :
permasalahan  yang  menyebabkan  pengecualian  atas  laporan  keuangan  tersebut adalah  pengeolaan  aset  tetap  yang  belum  sepenuhnya  didukung  oleh  bukti kepemilikan  dan  pencatatan  yang  amburadul,  padahal  aset  tersebut  dalam penguasaan  Pemerintah  Daerah.  Pengelolaan  aset  yang  tidak  dilakukan  dengan baik  menimbulkan  kerawanan  hilangnya  aset  daerah.  Bahkan  terjadi  silang sengketa  antara  Pemerintah  Daerah  dengan  warga  atau  masyarakat  yang mengklaim  aset  tersebut  adalah  miliknya.  Modus  lain  yang  sering  terjadi  adalah kerja  sama  Pemerintah  Daerah  dengan  pemodal/dunia  usaha  untuk  pemanfaatan aset  daerah.  Dengan  dalih  kerja  sama  untuk  mendapatkan  keuntungan  agar  ada bagian  pendapatan  pemerintah  daerah  atas  pemanfaatan  dan  pengelolaan  aset tersebut,  namun  pada  kenyataannya,  aset  Pemerintah  Daerah  yang  dijadikan modal  tergerus  habis.  Oleh  karena  jangka  waktu  kerjasama  begitu  panjang melewati  batas  kepemimpinan  seorang  gubernur/bupati  atau  walikota  dan diperparah dengan kacaunya administrasi pencatatan aset, lambat laun aset daerah tersebut  dikuasai  oleh  pihak  ke  tiga.  Pemerintahan  dengan  beberapa  periode berikutnya  kehilangan  jejak  untuk  menelusuri  keberadaan  aset  daerah  tersebut hingga  aset  tersebut  berpindah  tangan  dari  satu  kepemilikan  kepada  pemilikan berikutnya.
Artikel diatas menggambarkan bahwa masih terdapat berbagai permasalahan  dan  penyimpangan  dalam  pengelolaan  barang  milik  daerah  yang menuntut  adanya  keseriusan  Pemerintah  Daerah  untuk  menata  pengelolaannya, mulai dari perencanaan hingga pemanfaatan dan pengawasannya. Setidaknya tata kelola tersebut  dapat  meminimalkan berbagai  penyimpangan  yang ada, termasuk temuan BPK dalam pemeriksaan laporan keuangan setiap tahun anggaran.
Implementasinya  pengelolaan  Aset  Daerah  yang  menuntut  kesesuaian dengan  Permendagri  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Pedoman  Pengelolaan Barang  Daerah  menyisahkan  persoalan  di  Daerah  karena  keterbatasannya Knowledge,  Skill,  Attitude  Sumber  Daya  Aparatur  Pemerintah  Daerah  di  dalam memahami  sistem  pengelolaan  dan  pemanfaatan  serta  mekanisme  penghapusan Aset Daerah itu sendiri.
Hasil pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti pada Dinas Kesehatan Kabupaten  Banjar  menemukan  bahwa  pengelolaan  barang  milik  daerah  masih belum sepenuhnya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 karena masih ada beberapa tahapan pengelolaan barang milik daerah yang  dilakukan  berdasarkan  pada  peraturan  yang  terdahulu.  Hal  ini  disebabkan implementasi peraturan tersebut dinilai kurang sosialisasi. Pegawai yang bertugas melakukan  pengelolaan  barang  milik  daerah  pada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Banjar  hanya  pernah  mengikuti  sosialisasi  mengenai  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  19  Tahun  2016  sekali  saja  dan  itupun  waktu  pelaksanaan sosialisasinya  terbilang  sangat  singkat  karena  hanya  diselenggarakan  selama  2 (dua)  hari  saja  sehingga  pegawai  yang  mengikuti  sosialisasi  belum  sepenuhnya memahami  aturan  tersebut.  Ketidaksesuaian  antara  pelaksanaan  pengelolaan barang  milik  daerah  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Banjar  dengan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2016  dapat  dilihat  dari  RKBMD Pengadaan  dan  pemeliharaan  yang  seharusnya  disusun  sebagai  dasar  dalam membuat  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  (RKA)  SKPD,  tetapi  dalam pelaksanaannya  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Banjar  posisinya  terbalik  karena RKA  telah  terlebih  dahulu  disusun  sehingga  RKBMD  hanya  mengikuti  saja  dan
dibuat  sebagai  formalitas  saja  yang  kemudian  berdampak  pada  banyaknya penganggaran  yang  salah  dalam  pengklasifikasian  kode  rekening  sehingga memperlambat dalam penyelesaian laporan keuangan tahunan. Adanya kesalahan dalam  penganggaran  juga  disebebkan  oleh  adanya  pegawai  atau  petugas  yang kurang cermat dan kurang teliti dalam melakukan pencatatan barang milik daerah di  lingkungan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Banjar.  Terkadang  saat  rekonsiliasi, petugas yang bersangkutan tidak benar-benar melakukan pembaharuan data, tetapi hanya  melakukan  pencatatan  berdasarkan  catatan  terdahulu,  sehingga mengakibatkan  terdapat  ketidaksesuaian  antara  kondisi  sebenarnya  dengan  yang ada  di  catatan.  Bukti  adanya  ketidaksesuaian  antara  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dengan yang terjadi di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar  adalah  pejabat  penatausahaan  barang  belum  ditetapkan  dengan  Peraturan Bupati, padahal pada pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun  2016  dinyatakan  bahwa  pejabat  penatausahaan  barang  harus  ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
Berdasarkan pada uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait  dengan  implementasi  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun 2016  dalam  pengelolaan  barang  milik  daerah  di  Kabupaten  Banjar  mengingat masih  ditemukannya  ketidak  sesuaian  antara  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  19  Tahun  2016  dengan  kenyataan  yang  ada  sehubungan  dengan pengelolaan barang milik daerah  pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar”.

## KAJIAN TEORI

## Kebijakan Publik
Kebijakan  Publik  (Public  Policy)  adalah  Pola  ketergantungan  yang kompleks  dari  pilihan-pilihan  kolektif  yang  saling  tergantung,  termasuk keputusan-keputusan  untuk  tidak  bertindak,  yang  dibuat  oleh  badan  atau  kantor pemerintah (Dunn, 2014:132).
Kebijakan Publik sesuai apa yang dikemukakan oleh Dunn mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu sama lain,  termasuk  di  dalamnya  keputusan-keputusan  untuk  melakukan  tindakan. Kebijakan  publik  tersebut  dibuat  oleh  badan  atau  kantor  pemerintah.  Suatu kebijakan apabila sudah dibuat maka harus diimplementasikan untuk dilaksanakan oleh  unit-unit  administrasi  yang  memobilisasikan  sumber  daya  finansial  dan manusia.
Thomas R. Dye yang mengartikan public policy is whatever governments choose  to  or  not  to  do  (kebijakan  publik  adalah  apapun  yang  pemerintah  pilih untuk  melakukan atau tidak melakukan suatu  tindakan) (Dye dalam Tangkilisan, 2013:1).
Pendapat  yang  senada  dengan  Dye  adalah  pendapat  Edward  III  dan  Sharkansky mengemukakan kebijakan publik adalah :
What  government  say  and  do,  or  not  todo.  It  is  the  goals  or  purpose  of government  programs .  (apa  yang  dikatakan  dan  dilakukan,  atau  tidak  dilakukan.
Kebijakan  merupakan  serangkaian  tujuan  dan  sasaran  dari  program-program pemerintah)” (Edward III dan Sharkansky dalam Widodo, 2014:190).
Pendapat  Edward  III  dan  Sharkansky  juga  mengisyaratkan  adanya  apa yang dilakukan atau tidak dilakukan. Hal ini berkaitan dengan tujuan dan sasaran yang termuat dalam program-program yang telah dibuat oleh pemerintah. Solichin Abdul Wahab dalam bukunya  yang berjudul Analisis Kebijakan:  Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara mengutip pendapat Friedrich mengartikan kebijakan :
Kebijakan  adalah  suatu  tindakan  yang  mengarah  pada  tujuan  yang diusulkan  oleh  seseorang,  kelompok  atau  pemerintah  dalam  lingkungan  tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang- peluang  untuk  mencapai  tujuan  atau  mewujudkan  sasaran  yang  diinginkan (Friedrich dalam Wahab, 2015:3).
Menurut pendapat Harold Laswell tersebut, kebijakan diartikannya sebagai tugas  intelektual  pembuatan  keputusan  yang  meliputi  berbagai  hal  yaitu  : penjelasan  mengenai  tujuan  yang  ingin  dicapai  dari  suatu  kebijakan  yang  telah dibuat,  penguraian  kecenderungan  untuk  memilih  beberapa  tujuan  yang  sesuai dengan  keadaan,  pengembangan  dampak  dan  kinerja  kebijakan  di  masa  depan, melakukan  penulisan  dan  evaluasi.  Anderson  mengartikan  kebijakan  publik sebagai  serangkaian  tindakan  yang  mempunyai  tujuan  tertentu  yang  diikuti  dan dilaksanakan  oleh  pelaku  atau  sekelompok  pelaku  guna  memecahkan  masalah tertentu (Anderson dalam Widodo, 2014:190).
Kebijakan  mengandung  suatu  unsur  tindakan  untuk  mencapai  tujuan. Umumnya  tujuan  tersebut  ingin  dicapai  oleh  seseorang,  kelompok  ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari
peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Robert T. Nakamura dan Frank Smallwood mengemukakan pengertian kebijakan publik yaitu A set of instruction  from  policy  makers  to  policy  implementers  that  spell  out  both  goals ang  the  mean  for  achieving  those  goals (Seperangkat  intruksi  dari  para  pembuat kebijakan  untuk  pelaksana  kebijakan  yang  menguraikan  dua  gol  yang  berarti untuk mencapai tujuan tersebut) (Nakamura, 2015:31).
Berdasarkan  pengertian  di  atas,  kebijakan  publik  merupakan  serangkaian instruksi  dari  para  pembuat  keputusan  kepada  pelaksana  kebijakan  yang mengupayakan  baik  tujuan-tujuan  dan  cara-cara  untuk  mencapai  tujuan  tersebut. Kebijakan  publik  ini  dipengaruhi  oleh  beberapa  lingkungan  yaitu  lingkungan pembuatan, lingkungan implementasi, dan lingkungan evaluasi. Kartasasmita juga mengemukakan  pengertian  kebijakan  merupakan  upaya  untuk  memahami  dan mengartikan :
apa  yang  dilakukan  (atau  tidak  dilakukan)  oleh  pemerintah  mengenai  suatu masalah.
apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhinya.
apa pengaruh dan dampak dari kebijakan tersebut.
(Widodo, 2014:189).
Kebijakan bukan hanya mengenai apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh  pemerintah,  melainkan  juga  apa  yang  menyebabkan  atau  yang mempengaruhinya  sampai  suatu  kebijakan  timbul.  Kebijakan  lahir  untuk memecahkan  masalah  atau  isu  yang  berkembang  di  masyarakat,  sehingga  dapat
diketahui  pengaruh  dan  dampaknya  dari  kebijakan  tersebut.  Miriam  Budiardjo mengemukakan  pengertian  kebijakan  (policy)  adalah  suatu  kumpulan  keputusan yang  diambil  oleh  seorang  pelaku  atau  oleh  kelompok  politik  dalam  usaha memilih  tujuan-tujuan  dan  cara-cara  untuk  mencapai  tujuan  itu  (Budiardjo, 2015:56).

## Implementasi
Secara umum istilah implementasi dalam Kamus  Besar Bahasa  Indonesia berarti  pelaksanaan  atau  penerapan  (Poerwadarminta,  2010  :  327).  Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan  yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.
Kamus  Webster,  merumuskan  secara  pendek  bahwa to  implement (mengimplementasikan)  berarti to  provide  the  means  for  carrying  out (menyediakan  sarana  untuk  melaksanakan  sesuatu), to  give  practical  effect  to
(menimbulkan  dampak  atau  akibat  terhadap  sesuatu).  Pengertian  tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu (Wahab, 2013 : 67).
Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2013 : 65), menyatakan bahwa :
Proses implementasi adalah “ those action by public or private individuals groups that  are  directed  the  achivement  of  objectives  set  forth  in  prior  decisions ” (tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  individu-individu  atau  pejabat-pejabat
atau  kelompok-kelompok  pemerintah  atau  swasta  yang  diarahkan  pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan).

## Implementasi Kebijakan Publik
Program  kebijakan  yang  telah  diambil  sebagai  alternatif  pemecahan masalah  harus  diimplementasikan,  yakni  dilaksanakan  oleh  badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Van Mater dan Van Horn menguraikan batasan implementasi sebagai :
“ Policy  implementation  encompasses  those  actions  by  public  and  private individuals  (or  groups)  that  are  directed  at  the  achievements  of  objectives  see forth  in  prior  policy  decisions  .  This  includes  both  one  time  effort  to  transform decisions into operational terms, as well as continuing efforts to achieve the large and  small  changes  mandated  by  policy  decisions (Implementasi  kebijakan meliputi tindakan-tindakan oleh individu publik dan swasta (atau kelompok) yang diarahkan  pada  pencapaian  tujuan  lihat  dimaksud  dalam  keputusan  kebijakan sebelumnya. Hal ini termasuk salah satu upaya waktu untuk mengubah keputusan menjadi syarat operasional, serta upaya berkelanjutan untuk mencapai perubahan besar  dan  kecil  diamanatkan  oleh  keputusan  kebijakan)”  (Van  Mater  dan  Van Horn dalam Widodo, 2014:192).
Van  Mater  dan  Van  Horn  menjelaskan  bahwa  Implementasi  kebijakan menekankan  pada  suatu  tindakan-tindakan,  baik  yang  dilakukan  oleh  pihak pemerintah  maupun  individu  (atau  kelompok)  swasta,  yang  diarahkan  untuk mencapai  tujuan-tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  suatu  keputusan  kebijakan sebelumnya.  Tindakan-tindakan  ini,  pada  suatu  saat  berusaha  untuk
mentransformasikan  keputusan-keputusan  menjadi  pola-pola  operasional,  serta melanjutkan  usaha-usaha  tersebut  untuk  mencapai  perubahan  baik  yang  besar maupun  yang  kecil  yang  diamanatkan  oleh  keputusan-keputusan  kebijakan tertentu.

## Barang Milik Daerah
Menurut  pandangan  yang  dianut  di  Perancis,  Kepunyaan  privat  adalah barang-barang yang dimiliki oleh Negara/pemerintah seperti : tanah, rumah dinas pegawai,  gedung-gedung,  perusahaan  Negara,  dan  sebagainya.  Hukum  yang mengatur  privat  domein  berlaku  sama  seperti  hukum  yang  mengatur  kepunyaan perdata  biasa  warga  masyarakat  (gewone  burgerlijke  eigendom).  Kepunyaan Publik,  adalah  barang-barang  yang  disediakan  untuk  dipakai  olek  publik, misalnya  jalan-jalan  umum,  lapangan-lapangan,  jembatan-jembatan,  pelabuhan, dan  sebagainya.  Kepunyaan  publik  adalah  segala  barang  yang  dengan  langsung dipergunakan untuk penyelenggaraan kepentingan publik (voor openbare dienst). Kepunyaan publik tidak diatur dengan sistem hukum  yang berlaku seperti  dalam kepemilikan perdata biasa, tetapi oleh peraturan-peraturan hukum tersendiri/khusus (hukum mengenai domein publik) (Ridwan, 2015: 96)
Sesuai  dengan  Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor KEP.225/MK/V/4/1971  pasal  1  dan  Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  350/KMK.03/1994  serta  Nomor  470/KMK.01/1994,  bahwa yang  dimaksud  dengan  barang-barang  milik  Negara/  Kekayaan  Negara  adalah semua  barang  bergerak  dan  tidak  bergerak  yang  dimiliki/  dikuasai  oleh  instansi pemerintah  pusat  yang  sebagian  atau  seluruhnya  dibeli  atas  beban  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara serta perolehan lain yang sah, dalam hal ini tidak termasuk kekayaan Negara yang dipisahkan (yang dikelola BUMN) dan kekayaan Pemerintah Daerah.
Menurut Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan  Barang Milik  Daerah,  Barang milik daerah adalah  Barang milik daerah adalah semua barang    yang dibeli  atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Barang daerah adalah aset daerah berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak  yang  dimiliki/dikuasai  Pemerintah  Daerah  yang  sebagian  atau seluruhnya  dibeli  atas  beban  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  serta perolehan lain yang sah yang terdiri dari :
Barang-barang  yang  dikuasai/dimiliki  oleh  Pemerintah  Daerah  dan barang-barang  yang  diserahkan  penggunaannya/pemakaiannya  kepada  Instansi/ Lembaga Pemerintah Daerah maupun pada Intansi/ Lembaga lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Barang-barang  yang  dimiliki/  dikuasai  oleh  Perusahaan  Daerah,  Badan  dan Yayasan yang berstatus kekayaan Daerah yang dipisahkan
Barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh  atas  beban  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  maupun  yang berasal  dari  perolehan  lain  yang  sah  baik  yang  bergerak  maupun  tidak  bergerak, beserta  bagian-bagiannya  ataupun  yang  merupakan  satuan  tertentu  yang  dapat dinilai,  dihitung,  diukur  dan  ditimbang  termasuk  hewan  dan  tumbuh-tumbuhan
kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya (Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri, 2013: 3).
Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  Menurut  peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
Menurut  peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2016 Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan  dan  pemeliharaan,  penilaian,  pemindahtanganan,  pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
Perencanaan  Kebutuhan  adalah    kegiatan  merumuskan  rincian  kebutuhan barang  milik  daerah  untuk  menghubungkan  pengadaan  barang  yang  telah  lalu dengan  keadaan  yang  sedang  berjalan  sebagai  dasar  dalam  melakukan  tindakan yang akan datang (Pasal 1 angka 29 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016).
Rencana  Kebutuhan  Barang  Milik  Daerah,  yang  selanjutnya  disingkat RKBMD,  adalah  dokumen  perencanaan  kebutuhan  barang  milik  daerah  untuk periode 1 (satu) tahun (Pasal 1 angka 30 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016).
Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan (Pasal 1 angka 31 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016).

## KERANGKA PIKIR PENELITIAN
Aset atau kekayaan daerah Pemerintah Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Ia merupakan salah satu penopang perolehan pendapatan bagi Pemerintah Daerah.
Barang  Milik  Daerah  (BMD)  adalah  semua  barang  yang  dibeli  atau diperoleh  atas  beban  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  atau  perolehan lainnya  yang  sah  antara  lain:  barang  yang  diperoleh  dari  hibah/sumbangan  atau yang sejenis,  barang  yang diperoleh sebagai  pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, barang  yang  diperoleh  berdasarkan  ketentuan  undang-undang;  atau,  barang  yang diperoleh  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan hukum tetap.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini pendekatannya lebih kepada metode kualitatif karena Penulis ingin  mendalami  bagaimana sebenarnya   implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang  Milik  Daerah  dalam  pengelolaan  barang  daerah  pada  Dinas  Kesehatan Kabupaten Banjar”.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah,  maka  pemerintah  mengadakan  sosialisasi kepada  seluruh  SKPD    termasuk  Dinas  Kesehatan  kabupaten  Banjar  mengenai Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut.
Sosialisasi  mengenai  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun 2016  Tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  membahas  beberapa penyempurnaan  atas  peraturan  sebelumnya.  Pokok-pokok  penyempurnaan tersebut seperti :
a. Penyempurnaan Siklus Pengelolaan BMN/D.
b. Harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain.
c. Penguatan dasar hukum pengaturan.
d. Penyederhanaan birokrasi
e. Pengembangan manajemen aset negara.
f. Penyelesaian kasus yang telah terlanjur terjadi
Dengan  perubahan  tersebut,  diharapkan  Permendagri  Nomor  19  Tahun 2016  mampu  mengakomodir  dinamika  pengelolaan  BMN/D;  meminimalisir multitafsir  atas  pengelolaan  BMN/D  mempertegas  hak,  kewajiban,  tanggung jawab,  dan  kewenangan  Pengguna  dan  Pengelola  harmonisasi  dengan  peraturan terkait.
Melalui  sosialisasi  tersebut  diharapkan  setiap  instansi  pemerintah termasuk  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Banjar  dapat  melaksanakan  pengelolaan barang  milik  daerah  sesuai  dengan  peraturan  yang  baru  yaitu  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Faktor  penghambat    implementasi  peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  nomor 19  Tahun  2016  tentang  pengelolaan  barang  milik  daerah  pada  Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar
Faktor penghambat  implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19  Tahun  2016  tentang  pengelolaan  barang  milik  daerah  pada  Dinas  Kesehatan Kabupaten Banjar sebagai berikut :

## 1) Kualitas SDM pembantu pengurus barang masih rendah
Kualitas  pembantu  pengurus  barang  yang  ada  di  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Banjar  dirasakan  masih  kurang.  Hal  ini  dikarenakan  saat  ini  pegawai yang  bertugas  dalam  pengelolaan  barang  milik  daerah  di  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Banjar  tingkat  pendidikannya  tergolong  masih  rendah.  Data  yang diperoleh  oleh  peneliti  dari  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Banjar  menunjukkan bahwa  saat  ini  jumlah  petugas  pengelola  barang  yang  ada  di  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Banjar  hanya  ada  4  (empat)  orang  dengan  tingkat  pendidikan  pada tingkat SMP dan SMA

## 2) Sarana dan prasarana yang kurang memadai
Berdasarkan jumlah SDM Pembantu Pengurus Barang adalah sebanyak  4 orang.  Sedangkan  Sarana  dan  prasarana  seperti  PC  Unit  yang  ada  di  ruangan pengurus  barang  hanya  berjumlah  2  unit.  Hal  ini  menjadi  penghambat  dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
3) Minimnya  koordinasi  dalam  perencanaan  dan  penganggaran  di  internal Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar
Koordinasi  yang  dimaksud  disini  adalah  koordinasi  antara  Sub  Bagian Perencanaan dengan Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.  Dalam  hal  penyusunan  RKA  Sub  Bagian  Perencanaan  tidak  melakukan
koordinasi  dengan  Sub  Bagian  keuangan  dan  Aset,  sehingga  perencanaan kebutuhan  barang  milik  daerah  disusun  tanpa  memperhatikan  kebutuhan  serta ketersediaan  barang  melainkan  hanya  berdasarkan  keinginan.  Hal  ini  berdampak pada  kesalahan  dalam  penganggaran,  baik  dalam  hal  kodefikasi  penganggaran belanja yang keliru maupun jumlah hasil pengadaan barang yang berlebih.
Alternatif solusi  yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat implementasi  peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  nomor  19  Tahun  2016 tentang pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar
Berdasarkan  pada  uraian  dalam  poin  terdahulu  dapat  diketahui  bahwa terdapat  Faktor  penghambat    implementasi  peraturan  Menteri  Dalam  Negeri nomor  19  Tahun  2016  tentang  pengelolaan  barang  milik  daerah  pada  Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, yaitu : 1) Kualitas SDM pembantu pengurus barang masih  rendah,  2)  Sarana  dan  prasarana  yang  kurang  memadai,  3)  Minimya koordinasi  dalam  perencanaan  dan  penganggaran  di  internal  Dinas  Kesehatan Kabupaten Banjar.
Faktor  penghambat  tersebut  harus  segera  mendapatkan  alternatif  solusi sehingga pada akhirnya implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun  2016  tentang  pengelolaan  barang  milik  daerah  pada  Dinas  Kesehatan Kabupaten Banjar dapat berjalan dengan seharusnya.
Adapun  alternatif  solusi  yang  dapat  digunakan  untuk  mengatasi  faktor penghambat implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2016
tentang  pengelolaan  barang  milik  daerah  pada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Banjar, yaitu :
1) Peningkatan  pendidikan,  wawasan  dan  pengetahuan  pembantu  pengurus barang terhadap peraturan pengelolaan barang milik daerah
Rendahnya  kualitas  SDM  yang  bertugas  melakukan  pengelolaan  barang milik  daerah  di  lingkungan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Banjar  dapat  diatasi dengan melakukan peningkatan pendidikan, wawasan dan pengetahuan pembantu pengurus barang terhadap peraturan pengelolaan barang milik daerah,.

## 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana
Sarana  dan  prasarana  berperan  penting  dalam  pengelolaan  barang  milik daerah termasuk pengelolaan barang milik daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.  Faktor  penghambat  yang  muncul  akibat  kurangnya  sarana  dan  prasarana dapat  diatasi  dengan  penambahan  jumlah  PC  unit  sebanyak  2  buah  yang digunakan  untuk  mengimplementasikan  pengelolaan  barang  milik  daerah  sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2016.

## 3) Peningkatan Koordinasi dalam perencanaan dan penganggaran belanja
Koordinasi  sangatlah  penting  dalam  organisasi,  karena  di  dalamnya terdapat  banyak  kegiatan  yang  berlainan  dilakukan  oleh  banyak  orang  dalam banyak  bagian.  Kebutuhan  koordinasi  timbul  sewaktu  -waktu  apabila  satu  orang atau  kelompok  bertanggung  jawab  atas  kesempurnaan  suatu  tugas.  Apabila terdapat  keadaan  saling  bergantungan  diantara  kegiatan  -  kegiatan  maka  hasil yang efektif akan dapat tercapai.
Kurangnya  koordinasi  dalam  perencanaan  dan  penganggaran  menjadi salah  satu  faktor  penghambat  implementasi  peraturan  Menteri  Dalam  Negeri nomor  19  Tahun  2016  tentang  pengelolaan  barang  milik  daerah  pada  Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
Adapun  yang  harus  dilakukan  untuk  mengatasi  kurangnya  koordinasi adalah dengan mengadakan peningkatan koordinasi antara pegawai yang memiliki tugas  dalam  perencanaan  dan  penganggaran  dengan  pengelolaan  barang  milik daerah. Peningkatan koordinasi  dapat  dilaksanakan melalui  rapat  koordinasi  atau pertemuan  secara  rutin  antara  pegawai  yang  terlibat  dalam  perencanaan  dan penganggaran barang milik daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Melalui rapat  koordinasi  atau  pertemuan  rutin  ini  akan  dibahas  perencanaan  dan penganggaran  dengan  memperhatikan  kebutuhan  dan  ketersediaan  barang  yang ada  sehingga  tidak  terjadi  lagi  kesalahan  dalam  perencanaan  dan  penganggaran belanja.

## KESIMPULAN
1) Pengelolaan  barang  milik  daerah  yang  ada  di  lingkup  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Banjar  sudah  berpedoman  pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah hanya saja dalam pelaksanaannya ada tahapan yang masih tidak sesuai dengan peraturan tersebut,  yaitu  :  tahapan  perencanaan  dan  tahapan  yang  sudah  sesuai  terdiri dari  pengadaan,  penggunaan,  pemanfaatan,  pengamanan  dan  pemeliharaan, penilaian,  pemindahtanganan,  pemusnahan,  penghapusan,  penatausahaan  dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
2) Faktor  pendukung  implementasi  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19
Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten  Banjar,  yaitu  :  a.  Adanya  Surat  Keputusan  Bupati  Banjar  tentang penilaian  pengelolaan  BMD  pada  SOPD  Kabupaten  Banjar,  dan,  b.  Adanya Sosialisasi  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3) Faktor penghambat  implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun  2016  tentang  pengelolaan  barang  milik  daerah  pada  Dinas  Kesehatan Kabupaten Banjar, yaitu : a. Kualitas SDM pembantu pengurus barang masih tergolong  rendah,  b.  sarana  dan  prasarana  masih  kurang,  c.  Minimya koordinasi dalam perencanaan dan penganggaran di internal Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
4) Alternatif  solusi  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengatasi  faktor  penghambat implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan  barang  milik  daerah  pada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Banjar, yaitu  :  a.  Peningkatan  pendidikan,  wawasan  dan  pengetahuan  pembantu pengurus  barang  terhadap  peraturan  pengelolaan  barang  milik  daerah,  b. Peningkatan  Sarana  dan  Prasarana,  c.  Peningkaan  koordinasi  dalam perencanaan dan penganggaran belanja.

## Saran
1) Perlunya  Peningkatan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  para  pelaksana pengelola  Barang  milik  daerah  dengan  cara  memberikan  peningkatan
pengetahuan  melalui  pendidikan  dan  latihan,  khususnya  yang  menyangkut pengelolaan barang milik daerah.
2) Perlunya  menerapkan  mekanisme  perencanaan  yang  sesuai  dengan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana Rencana  Kebutuhan Barang Milik  Daerah (RKBMD) pengadaan  dan pemeliharaan  dijadikan  dasar  dalam  penyusunan  Rencana  Kerja  Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Beni  Supriadi,  2015.  Studi  Deskriptif  Implementasi  Perda  Nomor  4  Tahun  2009
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  dan  Kinerja  Pengurus Barang di Kabupaten Seluma.
Budiarjo, Miriam. 2015. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia PustIaka.
Dunn, William N. 2014. Analisis Kebijaksanaan Publik. Yogyakarta: Hanindita. Dwidjowijoto,  Riant  Nugroho.  2015.  Kebijakan  Publik  untuk  Negara-Negara.
Berkembang. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Keban,  T.  Yeremias.  2015.  Enam  Dimensi  Strategis  Administrasi  Publik,
Konsep,. Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.
Kurnia  Muliasari,  2016.  Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun
2014  pada  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  Pemerintah  Kabupaten Bojonegoro. Tesis.
Mahmudi, 2014. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : UPP.
Martosoewignjo,  Sri  Soemantri,  2014.  Bunga  Rampai  Hukum  Tata  Negara,.
Alumni, Bandung.
Nakamura, 2015. Politik dalam Implementasi Kebijakan. Andung: Alfabeta.
Patton,  Carl  V.  &  Sawicki,  David  S.  2013.  Metode  Dasar  Analisa  Kebijakan Publik. Erlangga: Jakarta.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.
Ridwan, Abdullah Sani. 2015. Hukum Tata Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Ripley,  Ronald  B  and  Grace  Franklin.  2015.  Kebijakan  Implementasi  Birokrasi.
Jakarta: Erlangga.
Tangkilisan,  Hersel  Nogi  S.  2013.  Kebijakan  Publik  yang  Membumi.  Jakarta: Erlangga.
Thaib,  Dahlan.  2013.  Teori  Hukum  dan  Konstitusi.  Bandung:  Raj  Grafindo Persada.
Wahab,  Solichin  Abdul.  2015.  Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik.  Malang  : UMM Press.
Widodo,  Joko.  2014.  Analisis  Kebijakan  Publik,  Konsep  dan  Aplikasi  Analisis
Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media.
Winarno,  Budi.  2015.  Kebijakan  dan  Proses  Kebijakan  Publik.  Yogyakarta:
Media Pressindo.