## ANALISIS STAKEHOLDER DALAM KONFLIK REVITALISASI EMPLASEMENT STASIUN KERETA API

## Hidayatul Fajri, Artha Dini Akmal, dan Pratiwi Nurhabibi
FIS Universitas Negeri Padang, Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Barat, Padang, 25171
Abstract: Conflict  is  often  a  complex  condition  because  of  the  many  parties  involved  with complex  relationships  and  purposes.  Conflict  discussed in  this  article  was originally  a  conflict over land that occur among the 204 families that inhabit station railway emplacement in Bukittinggi with PT. Kereta Api Indonesia which wants to revitalize the railway track and facilities in West Sumatra  Especially  in  Bukittinggi.  However,  conflict  is  no  longer  between the  two  parties  but involve parties that were initially thought to have no interest in the conflict. Thus, this study aims to identify the stakeholders, analyze the interests of the parties involved and influence as well as relationships of stakeholders, and build qualitative model to help in looking interest of the parties in  emplacement  conflict  of  railway  station  emplacement  in  Bukittinggi.  This  research  was conducted by using the method of stakeholder analysis. A semi-structured approach was used by conducting in-depth interviews with each stakeholder. The results of research identify that there are 13  parties  that  are directly  involved, which  consists of  one party  acts  as  a  key  player,  two parties who act as the subject, three parties as the context setter, and 9 parties as crowd. These results show that the presence of one party who dominates makes it difficult to achieve a win-win solution in  this conflict. This  study suggests the  presence of  forum that contains multi-party in order to find a solution that does not entail too aggrieved parties in a conflict.
Abstrak: Konflik  seringkali  merupakan  kondisi  yang  kompleks  karena  banyaknya  pihak  yang terlibat di dalamnya dengan hubungan dan tujuan yang rumit. Konflik yang dibahas di dalam artikel ini pada awalnya merupakan konflik perebutan lahan yang terjadi antara 204 Keluarga yang mendiami emplasement stasiun emplasement stasiun kereta api di Bukittingg dengan pihak PT. Kereta Api Indonesia yang ingin kembali merevitalisasi jalur dan fasilitas perkeretaapian di Sumatera Barat Khususnya di Bukittinggi. Namun, konflik kemudian meluas bukan lagi antara dua pihak tetapi melibatkan pihak-pihak yang pada awalnya dianggap tidak memiliki kepentingan di dalam konflik tersebut. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi para pemangku kepentingan, menganalisis kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat, pengaruh dan hubungan para pemangku kepentingan, dan membangun model kualitatif untuk membantu melihat kepentingan para pihak di dalam konflik emplasement stasiun emplasement stasiun kereta api di Bukittinggi. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode analisis stakeholder. Menggunakan pendekatan semi terstruktur dengan  melakukan  wawancara  mendalam  dengan  masing-masing  stakeholder.  Hasil  penelitian mengidentifikasi terdapat 13 pihak yang secara langsung terlibat, yang terdiri dari 1 pihak berperan sebagai key player, 2 pihak yang berperan sebagai subject, 3 pihak sebagai context setter, dan 9 pihak sebagai crowd. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa adanya satu pihak yang mendominasi menyebabkan sulitnya mencapai win-win solution dalam konflik ini. Penelitian ini menyarankan adanya forum yang berisikan multi-pihak agar dapat ditemukan solusi yang tidak menyebabkan adanya pihak yang terlalu dirugikan di dalam suatu konflik.
Kata Kunci: analisis stakeholder, konflik, hubungan stakeholder

## PENDAHULUAN
Konflik seringkali berasal dari banyak elemen yang sangat kompleks dan terkadang tidak terkait satu sama lain karena di dalam konflik  ada  banyak  pihak  yang  berjejaring dalam hubungan yang rumit di antara mereka dengan  tujuan  yang  beragam  (Bruckmeier, 2005). Beberapa tujuan dan kepentingan ter- sebut bahkan tersembunyi, tidak terdefinisikan pada awalnya dan berkembang seiring berjalan- nya waktu (O’Donnell, et.,al, 2018; Frandsen dan Johensen, 2018). Selain itu, konflik juga tidak
muncul di dalam ruang yang hampa, namun tumbuh di dalam sebuah konteks yang mungkin menjadi berubah dari waktu ke waktu dan se- ringkali menimbulkan efek tak terduga terhadap struktur dan bagian yang akan berpotensi se- makin meluasnya konflik ataupun menimbulkan konflik lain (Gallo, 2012).
Fakta penting lain yang terlalu sering di- abaikan adalah bahwa sebuah konflik tidak ber- akhir hanya ketika kekerasan dihentikan atau ketika  kompromi  yang  dihasilkan  bisa  me- muaskan antara pihak-pihak yang berkonflik
(Song, et.,al, 2018, de Bussy dan Kelly, 2010). Mengakhiri sebuah konflik dengan cara yang nyata dan stabil dengan sebuah pembangunan perdamaian yang langgeng merupakan sesuatu yang sulit untuk dicapai karena para pihak yang terlibat di dalam konflik cenderung akan me- naikkan eskalasi sampai pada batas maksimal (Bartolucci dan Gallo, 2010; Meinardes, et., al, 2012;  Elias,  2012).  Oleh  karena itu,  dalam penyelesaian konflik, hal yang paling utama yang harus dilakukan adalah melakukan pemetaan terhadap para pemangku kepentingan yang ada (Walker, et.,al, 2008; K’Akumu, 2016).
Konflik  yang  terjadi  di  Emplasement Stasiun Kota Bukittinggi pada awalnya meru- pakan konflik perebutan lahan yang terjadi antara 204 KK penyewa yang telah lama mendiami emplasement stasiun itu dengan pihak PT. Kereta Api  Indonesia  sebagai  pemilik  lahan  yang berkeinginan kembali mereaktivasi jalur dan fasilitas  perkeretaapian  di  Sumatera  Barat khususnya di Bukittingi. Namun, konflik kemu- dian melibatkan beberapa pihak di luar dua pihak utama yang berkonflik (warga dan PT. KAI). Tujuan penelitian ini adalah untuk meng- analisis  stakeholder  yang  terlibat  di  dalam pengelolaan konflik itu serta melihat jaringan sosial diantara mereka.
Overseas Development Administration (1995) dan Grimble (1998) mendefinisikan analisis pemangku kepentingan sebagai meto- dologi  untuk  memperoleh  pemahaman  atas sebuah sistem dan untuk menilai dampak pe- rubahan  pada  sistem  tersebut,  juga  sebagai suatu cara untuk mengidentifikasi dan menilai kepentingan  pemangku  kepentingan  kunci tersebut. Oleh karena itu, analisis stakeholder digunakan untuk membantu dalam memahami konflik (Mushove dan Vogel, 2005). Secara garis  besar  analisis  pemangku  kepentingan perlu mengakomodasi beberapa komponen, yaitu: 1) komunitas atau kelompok masyarakat yang berhubungan dengan kepentingan suatu kegiatan, 2) isu utama berdasarkan pengalaman masyarakat, 3) dampak positif dan negatif ke- giatan terhadap mata pencaharian masyarakat, 4) strategi untuk mengurangi atau menghindari dampak negatif kegiatan, dan 5) implementasi
program aksi (Race dan Millar, 2006). Sedangkan analisis  pertukaran  sosial  digunakan  untuk melihat  pola  interaksi  yang  terjadi  diantara para pihak (Ilham., dkk, 2016). Sehingga, pe- nggunaan analisis stakeholder dan pertukaran sosial diharapkan akan mampu menggambar- kan konflik emplasement stasiun emplasement stasiun emplasement stasiun Bukittinggi secara komprehensif.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2018. Dengan teknik pengumpulan data yaitu mewawancarai secara mendalam pihak-pihak yang memiliki kepentingan di dalam konflik reaktivasi statisiun kereta api di Kota Bukittinggi yang kemudian digunakan sebagai data sekunder. Para  pihak  dipilih  berdasarkan  beberapa kriteria obyektif dan selanjutnya menggunakan teknik delphi stakeholder (Lund et al, 2014). Sedangkan  untuk  sumber  data  sekunder menggunakan dokumen instansi, artikel, berita di media massa (cetak dan online), foto, video dan laporan-laporan penelitian yang relevan dengan tema penelitian.
Model yang digunakan sebagai metode analisis stakeholder adalah dengan mengguna- kan matriks pengaruh dan kepentingan para pihak (Reed et al, 2009). Matriks merupakan kuantifikasi dari data kualitatif yang dianalisis berdasarkan besaran pengaruh dan kepentingan dengan menggunakan kerangka ekosistem (de Groot, 2006) yang selanjutnya dilakukan skoring dengan modifikasi model yang dikembangkan Abbas (2005). Jumlah skor yang didapatkan masing-masing pihak dikelompokkan menurut kriterianya dan kemudian disandingkan sehingga membentuk koordinat. Koordinat tersebut nanti diinputkan ke dalam matriks yang digambarkan dengan bantuan Microsoft Excel 2013. Matriks dibagi menjadi empat kuadran, yang menggam- barkan tingkat kepentingan dan pengaruh para pihak di dalam konflik. Pihak-pihak itu di- kelompokkan menjadi key player, context setter, subject, dan crowd (Reed et al, 2009).
Selanjutnya, kami akan menggambarkan pola  interaksi  berupa  relasi  informasi  yang
terjadi diantara stakeholder dengan memakai analisis jaringan sosial. Analisis jaringan so- sial dilakukan dengan menggunakan matriks biner berpasangan bujur sangkar. Matriks be- risi relasi informasi para pihak, yaitu “1” jika ada relasi informasi para pihak yang signifi- kan, dan “0” jika kondisi yang terjadi sebalikn ya. Aspek  yang  digunakan  untuk  menganalisis jaringan sosial, yaitu density, degree centrality, dan betweenness centrality. Untuk membantu analisis  jaringan  sosial  kami  menggunakan software UCINET 6.528 dan Netdraw 2.141.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Konflik Revitalisasi Emplasement stasiun Kereta Api
Konflik revitalisasi ataupun reaktivasi emplasement stasiun kereta api di Kota Bukit- tinggi dilatarbelakangi dari tindaklanjut yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) dari kunjungan kerja Menteri Negara BUMN bersama Gubernur Provinsi Sumatera Barat ke Kota Bukittinggi pada tanggal 25 Februari 2017 dalam  rangka pengembangan  aset PT KAI. Kemudian pada tanggal 2 mei 2017 PT KAI lewat Devisi Regional II Sumatera Barat menyebarkan surat undangan sosialisasi ke- pada masyarakat penyewa aset kereta api di emplasement stasiun Kota Bukittinggi yang bertujuan untuk melakukan sosialisasi revi- talisasi aset. Setelah beberapa kali sosialisasi akhirnya PT KAI memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali kepada masyarakat untuk keluar  dari  emplasement  stasiun  kereta  api Kota Bukittinggi.
Gambar 1. Pembongkaran Bangunan Masyarakat di Emplasement Stasiun
Meskipun sudah mendapatkan surat pe- ringatan, masyarakat tidak bersedia untuk keluar dari area emplasement stasiun. Mereka ber- anggapan bahwa mereka memiliki perjanjian sewa menyewa dengan PT KAI dan ambang waktunya masih belum lewat. Kurang lebih ada 204 Kepala Keluarga (KK) yang menjadi penyewa lahan kepada PT KAI di emplase- ment stasiun Bukittinggi. Selain itu, mereka juga beralasan bahwa mereka sudah lama men- diami area itu dan mendirikan bangunan per- manen sebagai tempat tinggal dan juga toko. Penolakan masyarakat tersebut ditanggapi PT KAI dengan beberapa kali ancaman untuk me- nertibkan secara paksa. Kondisi ini kemudian membuat  beberapa  pihak  masuk  ke  dalam pusaran konflik. Kebanyakan pihak kemudian berperan sebagai advokator ataupun mediator di dalam konflik itu. Sampai akhirnya PT KAI tetap  melakukan  penertiban  pada  tanggal  5 Desember 2017 dengan membongkar dan me- robohkan bangunan-bangunan masyarakat yang ada di emplasement stasiun.

## Analisis Stakeholder dalam Konflik Revitalisasi Emplasement Stasiun Kereta Api
Teknik delphi stakeholder digunakan da- lam melakukan identifikasi pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik revitalisasi empla- sement stasiun kereta api di Kota Bukittinggi. Untuk mengidentifikasi, digunakan atribut pe- ngaruh dan kepentingan. Terdapat 16 pihak yang identifikasi terlibat. Pihak-pihak tersebut kemudian dikelompokkan menjadi empat kate- gori, yaitu key player, subject, context setter, dan crowd (Gambar 2). Key player merupakan pihak yang dikelompokkan sebagai pihak yang memiliki pengaruh dan kepentingan yang ti- nggi di dalam konflik revitalisasi emplasement stasiun  kereta  api.  Pihak  yang  berada  pada kategori ini adalah PT Kereta Api Indonesia (KAI). PT KAI memiliki pengaruh yang tinggi disebabkan memiliki kekuatan yang mampu untuk mempengaruhi pihak lain, bahkan me- miliki kemampuan untuk memaksa.
Kekuatan diakibatkan mereka memiliki kekuatan hukum berupa hak kepemilikan ter- hadap lahan. Selain itu, juga memiliki sumber
Gambar1. Pembongkaran Bangunan Masyarakat di Emplasement Stasiu
pengaruh lainnya yang signifikan seperti me-miliki kapasitas  lembaga,  kualitas  sumber  daya, kekuatan  anggaran,  dan  jejaring  kerja. Sedangkan mereka memiliki kepentingan yang tinggi di dalam konflik ini karena mereka me- rupakan pihak yang memiliki hak dan tanggung jawab terhadap lahan konflik dan konflik itu sendiri. Hal itu dapat dilihat dari konflik yang terjadi berawal dari kebijakan mereka untuk merevitalisasi kembali emplasement stasiun yang sudah disewakan kepada masyarakat se- lama berpuluh-puluh tahun. Penyelesaian dari konflik yang berupa “penggusuran” masya- rakat dari area emplasement stasiun juga me- nandakan betapa kuatnya posisi PT KAI di dalam konflik ini. Dalam konflik ini terma “pe- nggusuran” tidak disukai oleh  PT KAI dan lebih memilih istilah “penertiban” karena bagi mereka lahan itu adalah milik mereka dan me- reka mempunyai perjanjian sewa-menyewa yang legal dengan masyarakat.
Gambar 2. Matriks Pengaruh dan Kepentingan Stakeholder dalam Konflik Revitalisasi Emplasement stasiun Kereta Api
Keterangan:
1= Kesekretariatan Daerah Kota Bukittinggi, 2= Dinas Per- hubungan Kota Bukittinggi, 3= Badan Pertanahan nasional (BPN) Kota Bukittinggi, 4= DPRD Kota Bukittinggi, 5= Polres Kota Bukittinggi, 6= PT Kereta Api Indonesia (KAI), 7= Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, 8= Kecamatan Guguk Panjang, 9= Kelurahan Tarok Dipo, 10= Bintara Pembina Desa (Babinsa) Tarok Dipo, 11= Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  Link,  12=  Organisasi Mahasiswa Bukittinggi, 13= Media/Pers, 14= Tokoh Mas- yarakat, 15= Masyarakat Terdampak, 16= Organisasi Penyewa Aset Kereta Api Indonesia (OPAKAI).
Subject merupakan pihak-pihak yang di- kategorikan memiliki kepentingan yang tinggi tetapi mempunyai pengaruh yang rendah di dalam konflik revitalisasi emplasement stasiun kereta api di Kota Bukittinggi. Pihak yang di- kategorikan sebagai subject biasanya adalah pihak-pihak yang marginal dan berbentuk non- pemerintah. Pihak-pihak yang dikategorikan sebagai subject di dalam konflik ini adalah, masyarakat  terdampak  dan  Organisasi  Pe- nyewa Aset Kereta Api Indonesia (OPAKAI). Kepentingan yang dimiliki oleh kedua pihak itu terkait dengan fungsi sosial dan ekonomi. Masyarakat menjadikan lahan emplasement stasiun yang disewa sebagai tempat tinggal yang bahkan dibuat secara permanen. Selain itu,  banyak  diantara  masyarakat  yang  juga menjadikannya sebagai tempat aktivitas eko- nomi. Alasan mereka melakukan itu karena mereka  beranggapan  bahwa  PT  KAI  tidak mungkin akan menggunakan lahan emplase- ment stasiun itu kembali.
Kepentingan  yang  tinggi  tidak  sejalan dengan  pengaruh  yang  dimiliki  keduanya. Masyarakat terdampak merupakan pihak yang memiliki kekuatan hukum lemah. Mereka me- rupakan penyewa lahan yang sewaktu-waktu sewa bisa diputus oleh PT KAI apabila lahan dibutuhkan dan itu tertera di dalam surat per- janjian.  OPAKAI,  organisasi  yang  mereka dirikan sebagai media perjuangan, sebenarnya juga tidak memiliki kekuatan apapun di dalam konflik kecuali kemampuan untuk berjejaring dengan pihak-pihak lain yang membantu di da- lam mengadvokasi, seperti LBH Link, media/ pers, kelompok mahasiswa, dan tokoh-tokoh masyarakat ataupun pihak-pihak yang mem- bantu di dalam memediasi seperti DPRD Kota Bukittinggi dan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat. Lemahnya posisi mereka di dalam konflik membuat mereka akhirnya “ter- gusur”  atau  “tertertibkan”  dari  area  empla- sement stasiun. Meskipun mereka mendapat- kan uang ganti rugi tetapi mereka tetap sebagai pihak yang kalah di dalam konflik ini.
Context setter merupakan kategori untuk pihak-pihak yang memiliki pengaruh yang tinggi di  dalam  konflik  revitalisasi  emplasement
stasiun kereta api di Kota Bukittinggi tetapi memiliki kepentingan yang rendah. Pihak-pihak tersebut yaitu, Kesekretariatan Daerah Kota Bukittinggi, DPRD Kota Bukittinggi, dan Om- budsman RI Perwakilan Sumatera Barat. Pihak- pihak ini mampu mempengaruhi pengelolaan konflik (negosiasi dan resolusi) karena me- miliki kelembagaan yang kuat (sumber daya dan regulasi).  Kesekretariatan  Daerah  sebagai instansi yang mengelola daerah secara admi- nistratif awalnya memiliki pengaruh dan ke- pentingan yang tinggi di dalam memediasi PT KAI dan Masyarakat. Tetapi kemudian mereka menarik diri dan menyataan tidak terlibat lagi di dalam perundingan karena kecewa kepada masyarakat yang menurut mereka menuduh Walikota (pemerintah Kota Bukittinggi) me- miliki kepentingan bisnis dibalik reaktivasi dan lebih memihak kepada PT KAI.
DPRD Kota Bukittinggi juga memiliki pengaruh yang tinggi karena merupakan lem- baga yang memiliki kekuatan secara politik dan awalnya juga termasuk pihak yang ber- fungsi sebagai mediator bahkan advokator. Te- tapi peran mereka semakin berkurang setelah masyarakat dieksekusi keluar dari area empla- sement stasiun oleh PT KAI. Hal ini diakibat- kan karena rendahnya kepentingan mereka di dalam  konflik.  Kepentingan  mereka  hanya sebatas kepentingan politik konstituen. Om- budsman  RI  Perwakilan  Sumatera  Barat memiliki pengaruh yang tinggi dikarenakan mereka merupakan lembaga yang memiliki kewenangan  mengawasi  penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, ter- masuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara. Sehingga, di dalam konflik ini mereka berperan di dalam memberi jaminan kepada masyarakat bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh PT KAI. Meskipun pada akhirnya ombudsman menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh PT KAI di dalam eksekusi yang mereka lakukan ter- hadap masyarakat. Selain itu, selama konflik Ombudsman juga ikut berperan di dalam mem- fasilitasi pertemuan antara pihak-pihak yang berkepentingan di dalam konflik.
Kategori yang terakhir yaitu Crowd yang berada  pada  kuadran  IV.  Pihak-pihak  yang berada pada kategori ini merupakan pihak yang memiliki tingkat kepentingan dan tingkat pe- ngaruh  yang  rendah.  Pihak-pihak  yang  di- kategorikan sebagai crowd pada konflik re- vitalisasi emplasement stasiun di Kota Bukit- tinggi adalah Dinas Perhubungan Kota Bukit- tinggi,  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN) Kota Bukittinggi, Kecamatan Guguk Panjang, Kelurahan  Tarok  Dipo,  Kepolisian  Resor (Polres) Kota Bukittinggi, Bintara Pembina Desa (Babinsa) Tarok Dipo, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Link, Organisasi Mahasiswa Kota  Bukittinggi,  Pers,  dan  Tokoh  Masya- rakat. Pihak-pihak ini memberikan peran di dalam konflik berbentuk insidental dan lebih banyak bersifat membantu terciptanya resolusi.
Hasil dari analisis stakeholder memper- lihatkan adanya asimetris kemampuan pihak- pihak di dalam mempengaruhi hasil atau solusi dari  konflik  yang  ada.  Konflik  yang  pada dasarnya melibatkan dua pihak utama yaitu PT KAI dan masyarakat. Memposisikan  PT KAI sebagai  pihak  yang  sangat  berpengaruh  di dalam menentukan hasil atau solusi dari konflik membuat  keadaan  cenderung  menjadi zero sum-game dengan mereka sebagai the winner dan masyarakat sebagai the loser. Pihak-pihak lain  yang  berkepentingan  di  dalam  konflik cenderung  hanya  berupa supporting  system yang tidak pernah mendorong resolusi kepada pencarian win-win solution.

## Analisis Jaringan Sosial
Hubungan  para  stakeholder  di  dalam konflik  revitalisasi  emplasement  stasiun  di Kota Bukittinggi dianalisis dengan mengguna- kan analisis jaringan sosial yang digunakan melihat pola interaksi relasi informasi antar stakeholder.  Proporsi hubungan yang mungkin hadir dalam jaringan dapat diukur dengan me- nghitung kepadatan jaringan. Hasil perhitungan yang  kami  lakukan  dengan  menggunakan UCINET mendapatkan nilai kepadatan sebesar 0,272 dengan jumlah hubungan sebanyak 107. Nilai kepadatan itu menunjukkan bahwa ja- ringan  di  dalam  konflik  revitalisasi  empla-
sement stasiun kereta api di Kota Bukittinggi bukan merupakan jejaring yang lengkap ka- rena  nilai  kepadatan  jaringan  yang  lengkap harus  sama  dengan  1.  Kepadatan  sebuah jaringan  menggambarkan  tentang  distribusi hubungan di dalam jaringan, keterhubungan seluruh jaringan, serta kecepatan penyebaran informasi.
Analisis yang digunakan untuk menge- tahui peran setiap pihak dalam jaringan konflik revitalisasi emplasement stasiun kereta api di Kota Bukittinggi diperoleh dengan mengguna- kan  analisis  centralization.  Indikator  yang digunakan dalam analisis  ini adalah degree centrality  dan  betweenness  centrality.  Dari hasil analisis yang kami lakukan maka pihak yang mempunyai degeree centrality yang tinggi adalah PT KAI, masyarakat terdampak, dan OPAKAI (Gambar 3). Ketiga pihak itu me- nunjukkan bahwa mereka merupakan saluran informasi yang utama atau yang menjadi titik pusat komunikasi di dalam konflik revitalisasi emplasement stasiun kereta api di Kota Bu- kittinggi. Hal ini semakin mempertegas bahwa pihak  yang  berada  di  pusat  konflik  adalah ketiga pihak itu.
Gambar 3. Degree Centrality Relasi Informasi Para Pihak dalam Jaringan Konflik Revitalisasi  Emplasement  stasiun Kereta Api
Sedangkan pihak yang terpenting dalam menjembatani  jaringan  informasi  di  dalam konflik revitalisasi emplasement stasiun kereta api di Kota Bukittinggi adalah PT KAI (lihat gambar  4). Artinya  selain  menjadi  sumber informasi, PT KAI juga memainkan peran di dalam membagikan informasi kepada pihak-
pihak lain. Hal ini membuat PT KAI memiliki kemampuan untuk memonopoli informasi dan mampu untuk membentuk wacana sesuai de- ngan yang mereka inginkan.
Gambar  4.  Betweenness  Centrality  Relasi Informasi Para Pihak dalam Jaringan Konflik Emplasment Stasiun Kereta Api
Pola interaksi para pihak dalam jaringan konflik emplasement stasiun kereta api di Kota Bukittinggi tidak tersebar merata. Akumulasi pengetahuan dan informasi menumpuk pada satu pihak saja, yaitu PT KAI. Dominasi itu kemudian membuat PT KAI menjadi pihak yang mengendalikan konflik bahkan opini dari pihak-pihak lain diluar masyarakat dan OPAKAI. Sehingga, menjadi hal yang wajar apabila wa- cana yang berkembang adalah opini yang di- kembangkan oleh PT KAI yaitu konflik yang ada adalah konflik antara PT KAI sebagai pe- milik lahan dan masyarakat sebagai penyewa lahan. Pihak-pihak lain tidak memiliki kepen- tingan di dalam konflik karena hubungan antara PT KAI dan masyarakat sudah diatur lewat skema sewa-menyewa dengan surat perjanjian bahwa  ketika  PT  KAI  membutuhkan  maka mereka bisa memutus sewa yang sedang ber- jalan, eksekusi yang dilakukan oleh PT KAI kepada masyarakat berupa “penertiban” bukan “penggusuran”. PT KAI seakan memenangkan segalanya di dalam konflik ini.

## SIMPULAN
Konflik emplasment stasiun kereta api di Kota Bukittinggi merupakan konflik yang asimetris di mana ada 1 pihak yang menjadi pemain utama dari 16 pihak yang terlibat di
ang berada di pusat konflik adalah ketiga pihak itu.
dalamnya. Dominannya satu pihak yaitu PT KAI yang juga berada pada inti konflik mem- buat resolusi yang dihasilkan menguntungkan kepentingan mereka. Sementara pihak lain, yang juga berada pada inti konflik yaitu masyarakat menjadi pihak yang kalah. Kondisi ini semesti- nya dapat dihindari apabila pihak-pihak yang lain memberikan advokasi yang cukup. Tetapi yang terjadi pihak-pihak lain memiliki kepen- tingan yang beragam sesuai dengan fungsi ad- ministratif mereka, karena yang menjadi pihak dengan kemampuan mempengaruhi jaringan adalah pihak-pihak yang bersifat goverment.
Kondisi itu juga diakibatkan oleh kega- galan masyarakat dalam membangun koalisi dengan pihak-pihak yang berbentuk non-gover- ment. Meskipun mereka mendapatkan bantuan dari pihak-pihak seperti lembaga bantuan hukum, mahasiswa, dan pihak-pihak lain seperti tokoh masyarakat dan pers tetapi kelompok-kelompok itu  tidak  berhasil  mendorong  resolusi  yang lebih win-win solution. Lemahnya kekuatan mereka karena mereka tidak memiliki kerangka koalisi yang jelas di dalam jaringan dan cen- derung  berjalan  sendiri-sendiri.  Kegagalan masyarakat membangun koalisi ditambah dengan tidak adanya pihak yang ada di pemerintahan yang mampu menjadi mediator yang kuat mem- buat  resolusi  menjadi  zero  sum-game.  Se- hingga penelitian kami menyarankan apabila kemampuan para pihak yang berada di dalam konflik  asimetris,  maka  perlu  suatu  forum bersama yang berisikan para stakeholder yang nantinya akan mencari konsensus sehingga ti- dak ada pihak yang akan memenangkan segala- nya ataupun kehilangan segalanya.

## DAFTAR RUJUKAN
Abbas  R.  2005.  Mekanisme  perencanaan partisipasi stakeholders Taman Nasional Gunung Rinjani. [disertasi]. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bartolucci V, Gallo G. 2010. Operations research/ management science contributions to peace studies.  International  Transactions  in Operational Research 17 (4): 475–483. Bruckmeie,  Karl.  2005.  Interdisciplinary Conflict Analysis and Conflict Mitigation
in Local Resource Management.  Ambio, Vol. 34, No. 2, Sustainable Coastal Zone Management, pp. 65-73. de Bussy, Nigel M. dan Lorissa Kelly. 2010.
Stakeholders, politics and power: Towards an  understanding  of  stakeholder identivication and salience in government. Journal of Communication Management, Vol. 14 Issue: 4, pp.289-305 de  Groot  R.  2006.  Function-analysis  and valuation  as  a  tool  to  assess  land  use conflicts  in  planning  for  sustainable, multi-functional landscapes. Landscape and Urban Planning. 75(3-4): 175-186.
Elias,  Arun  Abraham.  2012.  A  system dynamics model for stakeholder analysis in  environmental  conûicts.  Journal  of Environmental Planning and Management Vol. 55, No. 3, pp. 387–406.
Frandsen,  Finn  dan  Winni  Johensen.  2018.
Voices  in  Conflict?  The  Crisis Communication of Meta-Organizations. Journal  Management  Communication Quarterly Vol 32, Issue 1, 2018. Gallo, Giorgio. 2012. Conflict Theory, Complexity and Systems Approach. Journal  Systems Research and Behavioral Science. DOI: 10.1002/sres.2132
Grimble, R. 1998. Stakeholder methodologies in natural resource management. Chatam, UK: Natural Resource Institute. Ilham, Qori Pebrial, Herry Purnomo, Tri Nugroho. 2016. Analisis Pemangku Kepentingan dan Jaringan Sosial Menuju Pengelolaan Multipihak di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI), Vol. 21 (2): 114-119.
K’Akumu, O.A. 2016. Mapping stakeholder
positions in the Kenyan land reform process. International  Journal  of  Technology Management & Sustainable Development Volume 15 No. 1, pp.15-36.
Lund  S,  Banta  GT,  Bunting  SW.  2014. Applying stakeholder Delphi techniques for planning sustainable use of aquatic resources:  experiences  from  upland China, India and Vietnam. Sustainability of Water Quality and Ecology. 3(4): 14- 24. http://doi.org/bm9q

## Mainardes, Emerson Wagner. Helena Alves.
Mário  Raposo,  (2012)  “A  model  for stakeholder classification and stakeholder relationships”, Management Decision, Vol. 50 Issue: 10, pp.1861-1879. Mushove, Patrick. Coleen Vogel. 2005. Heads or tails? Stakeholder analysis as a tool for conservation area management. Journal Global Environmental Change 15(3):pp. 184-198.
O’Donnell, E.C., J.E.Lamond., C.R.Thorne.
2018.  Learning  and Action Alliance framework  to  facilitate  stakeholder collaboration  and  social  learning  in urban flood risk management. Journal Environmental Science & Policy.
Overseas Development Administration. 1995. Guidance note on how to do stakeholder analysis of aid projects and programmes. Bonn: Social Development Departement, Overseas Development Administration. Diakses  25  Januari  2018  dari  http:// www.euforic. org/gb/stake1.htm#intro. Race, D. and J. Millar. 2006. Training Manual:
Social  and  community  dimensions  of ACIAR Projects. Australian Center for International Agricultural  Research  – Institute for Land, Water, and Society of Charles Sturt University, Australia. Reed, M.S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H.,  Hubacek,  K.,  Morris,  J.,  Prell,C., Q uinn, C.H., Stringer, L.C. (2009). Who’s in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. Journal of Environmental Management, 90, 1933– 1949.
Song, Xioling. Lin Zhing. Zhe Zhang. Jiuping Xu.  2018.  Multistakeholder  Conflict Minimization–Based Layout Planning of Construction Temporary Facilities Journal of  Computing  in  Civil  Engineering, Volume 32 Issue 2.
Walker, Derek H. T., Lynda Margaret Bourne., dan Arthur  Shelley.  2008.  Influence, stakeholder mapping and visualization. Journal Construction Management and Economics Vol 26, pp. 645–658.