Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018

## Pola Jaringan Korupsi di
Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di Jawa Timur)
Fathur Rahman, Achmad Baidhowi, dan Ruth Agnesia Sembiring
Universitas Brawijaya, Malang
fathur_rahman@ub.ac.id tsbaidhowi.umazaki@gmail.com ruth.sembiring@ub.ac.id

## A b s t r a k
Kasus korupsi tidak dilakukan sendiri melainkan terbentuk jaringan di dalamnya. Interaksi sosial akan membentuk sebuah ja- ringan sosial yang intens, dimana antara individu saling memiliki ikatan kuat terutama ikatan kekeluargaan. Masalah korupsi bukan hanya terjadi dalam tataran pemerintah pusat dan daerah saja, me- lainkan sudah masuk ke sektor pemerintahan desa. Kasus korupsi DD dan ADD yang terjadi di sebuah desa di Jawa Timur memiliki
p-ISSN: 2477-118X e-ISSN: 2615-7977
Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di Jawa Timur)
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
latar belakang dan hubungan antara aktor yang luput untuk diamati, kenapa sebuah jaringan itu sangat kuat terutama korupsi yang telah membentuk sebuah jaringan tersendiri. Hubungan yang dominan pada kasus ini yaitu hubungan keluarga, profesi yang sama dari ja- ringan keagamaan dan tim sukses kepala desa. Pola kepemimpinan kepala desa akan menjadi sorotan dalam menjalankan roda peme- rintahannya karena kekuasaan yang dominan sehingga mendorong terjadinya korupsi.
Kata  Kunci: jaringan sosial, korupsi, hubungan antaraktor, kekuasaan.

## A b s t r a c t
Cases of corruption are not done alone but formed a network in it. Social interaction will form an intense social network, where between individuals have strong bonds, especially family ties. The problem of corruption is not only in the central and local govern- ment level but has already entered the village government sector. The case of DD and ADD corruption that occurred in a village in the East Java has the background and the relationship between the actors that escaped to be observed, why a network is so strong, espe- cially the corruption that has formed a separate network. The domi- nant relationship, in this case, is family relations, the same profes- sion of the religious network and the village chief’s successful team. The pattern of the leadership of the head of the garden will be the spotlight in running the wheels of his government because of the dominant power so as to encourage the occurrence of corruption.
Keywords:  social networking, corruption, relationships be- tween actors, power.

## A .   P E N D A H U L U A N
Pelaku korupsi pada saat sekarang sangat cerdik dalam men- jalankan aksinya, yaitu dengan membentuk sebuah jaringan. Aksin-
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
ya dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan rekan-rekan yang telah dipercaya sebelumnya. Maka dengan terbentuknya jarin- gan korupsi, tentunya akan mempersulit proses penyelidikan yang dilakukan pihak berwajib untuk menemukan dan menentukan aktor- aktor yang terlibat, dan seberapa jauh peran dari setiap aktor dalam jaringan korupsi. Terbentuknya jaringan korupsi bukanlah fenomena yang baru, dimana selama ini kasus korupsi selalu tidak dilakukan oleh satu atau dua aktor saja melainkan melibatkan banyak orang bahkan sekelompok orang dalam satu organisasi tertentu.
Korupsi diidentifikasikan sebagai kejahatan yang bersifat laten yang berpotensi untuk merugikan dan membahayakan negara, seb- agaimana tindak pidana lainnya yang identik de-ngan ancaman ter- hadap penegakan hukum keadilan dan ke-manusiaan (Syamsudidn, 2001). Aktor korupsi biasanya tidak sendiri dalam menjalankan ak- sinya, dengan melakukan korupsi bersama-sama akan terjadi indi- kasi saling menyandera satu sama lain dan kemudian saling melind- ungi antaraktor dalam struktur kelembagaan. Bahkan patut ditelisik, perilaku korupsi secara bersama-sama akan membentuk sebuah jar- ingan korupsi dalam sebuah lembaga atau instansi.
Jaringan tersebut akan menghubungkan antara aktor satu den- gan aktor lainnya dengan berbagai peran yang berbeda-beda. Ja- ringan bisa terbentuk atas sebuah ikatan, mulai dari ikatan sosial kekeluargaan, pertemanan dan kolega bahkan bisa faktor lain di luar itu, yang penting saling memberikan keuntungan satu sama lain an- taraktor yang terlibat korupsi. Melihat cara jaringan korupsi terse- but terbentuk, perlu mengamati lebih jauh mengenai struktur sos- ial antaraktor. Namun, dapat dilihat dari struktur kelembagaannya apakah ada keterkaitan garis kekeluargaan antaraktor atau jaringan kolega yang masuk dalam kelembagaan secara alamiah hingga ter- bentuknya nepotisme .
Korupsi menjadi kejahatan struktural bukan karena a-danya struktur (sistem) sosial yang mengamini, melainkan karena adanya hubungan dualitas (timbal balik) antara struktur dan agen, yang ke- mudian terikat dan menjerat satu sama lain (Thoyyibah, 2015:160).
Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di Jawa Timur)
Fenomena ini sangat menarik untuk dikaji, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, dimana adanya indikasi yang mencerminkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah.
Korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi dalam tataran pemer- intah pusat dan daerah saja, korupsi saat ini mulai masuk kepada lini terkecil pemerintahan lokal. Sektor proyek pembangunan menjadi salah satu langganan koruptor untuk menggerus kekayaan negara, padahal pemerintah pusat begitu sangat optimis untuk melakukan pembangunan di berbagai bidang terutama pembangunan di tingkat desa. Munculnya Dana Desa (DD) menjadi bahan ‘empuk’ para pemburu rente untuk mengais kekayaan negara. Dengan minimnya pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap desa mem- buat alir-an DD semakin besar untuk disalahgunakan oleh beberapa oknum pejabat desa.
Kasus korupsi DD yang menjadi sorotan penulis adalah kasus korupsi yang terjadi di Desa Klebun Semar Paravan 1 . Kasus ko- rupsi tersebut melilit Sekretaris Klebun Semar MAI yang ditangkap akibat kasus penyalahgunaan DD dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada 2014-2015. Ia dikenakan pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ko- rupsi  Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Peruba- han Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.  Modus pelaku adalah melalui penganggaran kegiatan fiktif. Seperti pengadaan alat pengeras suara, kegiatan tasyakuran, hingga sejumlah pembangunan di Klebun Semar Paravan, salah satunya, pembangunan drainase yang diduga di- mark up . Selain itu, ada beberapa pemalsuan kwi- tansi pembelian barang dan jasa.
Korupsi yang dilakukan memang terbilang kecil, kerugian negara mencapai Rp 87 juta berdasarkan penghitungan Inspektorat Kabupaten Paravan 2 terhadap LPJ Klebun Semar Tahun 2014-2015.
1.  Nama desa dan kabupaten sengaja disamarkan peneliti, demi menjaga keamanan dan keselamatan dari setiap informan. Selain itu bertujuan untuk menghindari adanya isu-isu dari pihak luar yang menyebabkan terjadinya konflik antar kelompok masyarakat karena pada proses penelitian kasus yang terjadi di  Klebun Semar Paravan ini masih dalam proses hukum. Desa tersebut terletak di salah satu kabupaten di Jawa Timur.
2.  Nama kabupaten juga disamarkan menjadi Kabupaten Pasaravan.
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
Meski dana yang dikorupsi kecil, lantas tidak bisa dibiarkan begitu saja. Apabila korupsi dibiarkan, akan merusak tatanan sosial dan mengganggu proses pembangunan daerah. Pada penanganan kasus korupsi ini, Kejaksanaan Negeri (Kejari) Paravan mengindikasikan adanya keterlibatan orang lain dalam kasus dugaan korupsi DD dan ADD di Klebun Semar Paravan. Masalah timbulnya korupsi di Kle- bun Semar bisa dilihat dari pola kepemimpinan kepala desa tersebut dan bagaimana menjalankan roda kepemimpinan sehingga terjadin- ya korupsi di dalam struktur lembaganya.
Selain itu, struktur organisasi pemerintahan desa juga dapat dianalisis, apakah ada keterikatan hubungan kekeluargaan atau per- temanan antaraktor dalam struktur lembaga yang mengarah pada terjalinnya jaringan korupsi. Fokus jaringan sosial yang melatarbe- lakangi adanya dorongan perilaku korupsi dalam tataran pemerintah desa membuat peneliti tertarik mengkaji lebih dalam terkait jaringan korupsi yang terjalin di Klebun Semar dengan berbagai permasalah- an. Maka, peneliti mengkaji secara mendalam tentang Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus: Korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2014-2015, Klebun Semar Paravan).

## 1. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan penel- iti sebelumnya, maka rumusan masalah yaitu:
a. Apakah ada jaringan korupsi yang terbentuk di Pemerintahan Desa Klebun Semar?
b. Bagaimana pola jaringan korupsi yang terjalin di Pemerintahan Desa Klebun Semar dengan prinsip jaringan sosial antar aktor?

## 2.  Tujuan Penelitian
Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dica- pai dalam penelitian ini yaitu dapat menjelaskan terkait dengan ja- ringan korupsi yang terjalin di Klebun Semar, dengan menggunakan
Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di Jawa Timur)
jaringan sosial akan membedah keterkaitan antaraktor, baik dari segi hubungan keluarga, hubungan pertemanan, atau hubungan tertentu yang muncul di dalam jaringan.

## 3.  Metode Penelitian
Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah deskrip- tif kualitatif dengan studi kasus. Penelitian studi kasus sangat pas karena dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap. Per- tama, analisis isi terhadap struktur sosial dalam organisasi pemer- intahan Klebun Semar. Kedua, menganalisis aspek latar belakang hubungan (jaringan) antaraktor yang terlibat kasus korupsi. Metode penelitian ini berguna untuk mendapatkan data dan informasi yang mendukung analisa dalam penelitian ini.
Penelitian kualitatif adalah sebagai setiap penelitian dimana peneliti mencurahkan kemampuan sebagai pewawancara atau pen- gamat yang empatis untuk mengumpulkan data yang unik tentang permasalahan yang ditelitinya. Peneliti melakukan dua langkah dalam proses pengumpulan data, antara lain melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik snowball sampling dalam melakukan wawancara, dimana informan satu didapatkan dari reko- mendasi informan sebelumnya dengan memperhatikan kredibilitas informasi yang dimilikinya.
Peneliti menggunakan analisi data kualitatif dengan menggu- nakan model Miles dan Huberman, yaitu analisis interaktif bertu- juan untuk menggali makna mendalam terkait kasus korupsi yang melibatkan Perangkat Desa. Model interaktif ini terdiri dari empat hal utama, yaitu: (1) pengumpulan data (2) reduksi data; (3) penyaji- an data; dan (4) penarikan kesimpulan/verifikasi. Keempat kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis Miles dan Huberman (Idrus, 2009).
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018

## b .   T i n j a u a n   T e o r i t i s
Pada bab ini, peneliti memaparkan beberapa kerangka teori yang berkenaan untuk menjawab rumusan masalah. Kerangka teori ini dapat menjadi sebuah acuan dasar peneliti dalam menelisik lebih jauh hasil penelitian yang dibahas.

## 1.  Jaringan Sosial
Hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat saat ini se- makin kompleks dengan intensifnya interaksi sosial dari ber- bagai dimensi mulai dari hubungan sosial, budaya, ekonomi, agama, politik dan lain sebagainya merupakan sebuah realitas sosial pada era modernisasi saat ini. Mulai dari membentuk sebuah jaringan, berinteraksi, beradaptasi menjadikan jaringan sosial sebagai salah satu mode bagaimana masyarakat melaku- kan hubungan individu dengan individu atau individu dengan kelompoknya. Menurut Agusyanto (2014: 11) jaringan sosial merupakan suatu jaringan tipe khusus, dimana ikatan yang menghubungkan satu titik ke titik yang lain dalam jaringan adalah hubungan sosial.
Menurut Robert M. Z Lawang dalam Damsar, mengemu- kakan pengertian jaringan merupakan gabungan dari kata net dan work. Net diartikan sebagai jaring sedangkan work berarti kerja. Gabungan kata network , yang lebih menekankan pada kerja bukan jaringan, dimengerti sebagai kerja (bekerja) kare- na dalam hubungan antar simpul-simupul itu seperti halnya jaring (net). Jaringan itu diumpamakan seperti jaring laba-laba yang saling mengikat antara simpul satu dengan simpul lain- nya. Berdasarkan kepada cara berpikir seperti itu maka menu- rut Lawang dalam Damsar (2009:157-158), sebuah jaringan dapat dimengerti sebagai:
a. Ada ikatan antarsimpul (orang atau kelompok) yang dihubung- kan dengan media (hubungan sosial). Hubungan so-sial ini diikat dengan kepercayaan. Kepercayaan itu dipertahankan
Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di Jawa Timur)
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
dengan norma yang mengikat kedua belah pihak.
b. Ada kerja antarsimpul (orang atau kelompok) yang melalui media hubungan sosial menjadi satu kerja sama, bukan kerja bersama-sama.
c. Sepertihalnya sebuah jaring (yang tak pernah putus) kerja yang terjalin antarsimpul itu pasti kuat menahan beban bersama, dan malah dapat “menangkap ikan” lebih banyak.
d. Dalam jaringan itu ada ikatan (simpul) yang tidak dapat berdiri sendiri. Malah kalau satu simpul saja putus maka keseluruhan jaringan itu tidak bisa berfungsi lagi, sampai simpul itu diper- baiki, semua simpul menjadi satu kesatuan dan ikatan yang kuat. Dalam hal ini analogi tidak seluruhnya tepat terutama kalau orang yang membentuk jaringan itu hanya dua saja.
e. Media (benang atau kawat) dan simpul tidak dapat dipisahkan, atau antara orang-orang yang hubungannya tidak dapat di- pisahkan.
f.  Ikatan atau pengikat (simpul) adalah norma yang mengatur dan menjaga bagaimana ikatan dan medianya itu dipelihara dan dipertahankan.
Pada studi jaringan sosial melihat sebuah hubungan antara indi- vidu yang memiliki makna lebih subyektif dimana hubungan tersebut dikaitkan dengan sesuatu sebagai simpul atau ikatan. Dapat disim- pulkan dari beberapa pengertian di atas, jaringan sosial merupakan ikatan khusus yang ada dalam diri individu atau kelompok didu- kung dengan adanya interaksi sosial di dalamnya, interaksi   sosial tersebut akan membentuk hubungan-hubungan baru yang memiliki simpul atau karakter tersendiri dengan norma sebagai batasannya. Dengan didukung rasa kepercayaan yang tinggi dalam ikatan, akan membentuk sebuah jaringan sosial yang kokoh.
Untuk melihat aktivitas individu atau kelompok menjadi se- buah aksi sosial maka teori jaringan sosial sangat berperan terhadap sistem sosial. Seperti yang diungkapkan oleh Wellman, dalam men-
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
gurai fokus teori jaringan tersebut, cara yang paling mudah mempe- lajari suatu struktur sosial adalah dengan menganalisis pola ikatan- ikatan yang menghubungkan para anggota. Para analisis jaringan mencari struktur-struktur yang berada dalam pola jaringan yang teratur berada di bawah permukaan sistem sosial yang kompleks (Ritzer, 2012: 745). Aspek yang khas dari teori jaringan ialah ber- fokus kepada deretan luas struktur mikro hingga makro, bagi teori jaringan para aktor mungkin adalah orang-orang, tetapi mereka juga adalah kelompok-kelompok, korporasi-korporasi dan masyarakat.
Mark Granoveter melukiskan hubungan pada level mikro se- perti tindakan yang melekat di dalam hubungan pribadi konkret dalam struktur (jaringan sosial) terhadap hubungan itu. Dari hubun- gan itu, setiap aktor (individual atau kolektif) mempunyai akses yang berbeda kepada sumber daya yang bernilai (kekayaan, kekuasaan, informasi). Terbentuknya jaringan korupsi tidak lepas dari interak- si sosial yang terjalin antara aktor satu dengan aktor lainnya, guna mempermudah koordinasi dalam jaringan. Kemudahan koordinasi dan interaksi yang cepat direspons, apabila antaraktor sudah memi- liki keterikatan (hubungan) tertentu yang memungkinkan mereka untuk tidak terlalu lama dalam menentukan tujuan demi memeroleh kepentingan pribadi. Setiap aktor pasti memiliki hubungan dengan aktor lainnya di dalam jaringan, yang kemudian akan membentuk sub-sub jaringan yang lebih kompleks (Warburton, 2013a:227). Ha- sil jaringan ini akan membentuk sebuah keterikatan antaraktor yang terbentuknya simpul-simpul tertentu di dalam jaringan.
Sedangkan sistem yang terbentuk dalam jaringan tidak lagi sta- tis, melainkan akan lebih condong ke arah dinamis, karena dilan- daskan kepentingan pribadi dan tercapainya kepentingan golongan dalam jaringan. Koneksi antaraktor akan semakin tumbuh sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri, keinginan, pengaruh atau tun- tutan dari dalam jaringan. Bentuk jaringan korupsi yang terencana terlihat cukup menarik perhatian, melihat dari ruang lingkupnya tin- dakan korupsi ini bisa berhubungan dengan tujuan politis.
Peneliti menggunakan teori jaringan sosial bertujuan untuk
Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di Jawa Timur)
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
mengetahui hubungan keterikatan antaraktor dengan aktor lain- nya. Baik hubungan kekeluargaan atau di luarnya yang telah terja- lin dalam pusaran jaringan korupsi. Teori jaringan sosial berupaya memetakan cara antaraktor menjalin kerja sama satu sama lain yang sebelumnya telah terikat dalam jaringan sosial tersebut. Melalui prinsip-prinsip teori jaringan sosial yang dikemukanan oleh Well- man akan membantu peneliti dalam menggambarkan hubungan antaraktor yang terjalin dan aktor mana yang paling mendominasi dalam sebuah jaringan tersebut. Menurut Wellman dalam Ritzer (2012b:747) teori jaringan memiliki beberapa prinsip yang berkai- tan secara logis, sebagai berikut:
Ikatan-ikatan pada kalangan aktor biasanya simetris, baik di dalam isi maupun intensitas. Para aktor saling menyuplai satu sama lain dengan hal-hal yang berbeda, dan mereka melakukan hal itu dengan intensitas yang lebih besar atau lebih kecil.
Ikatan-ikatan antara individu harus dianalisis di dalam konteks struktur jaringan-jaringan yang lebih besar.
Penyusunan ikatan-ikatan sosial menyebabkan berbagai jenis jaringan tidak acak (nonrandom network). Di satu sisi, jaringan- jaringan bersifat transitif: jika ada ikatan antara A dan B dan antara B dan C, mungkin ada suatu ikatan antara A dan C. Hasilnya ialah bahwa lebih besar kemungkinan adanya suatu jaringan yang meli- batkan A, B dan C. Eksistensi kelompok-kelompok itu menghasil- kan fakta bahwa mungkin ada pertautan lintas (hubungan silang) di antara kelompok dan juga di antara para individu.
Adanya ikatan-ikatan asimetris di kalangan unsur-unsur di dalam suatu sistem dengan hasil bahwa sumber daya yang langka terdistribusikan secara tidak merata.

## 2. Jenis-jenis Jaringan Korupsi
Pengertian jaringan korupsi menurut Chambliss yaitu mem- pertemukan unsur birokrat, politisi, pengusaha dan aparat penegak hukum. Kepentingan anggota jejaring dilindungi lewat sogokan maupun  tekanan  fisik  (Pryhantoro,  2016a:40).  Aditjondro  dalam
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
Edy Herry, mencoba mengawinkan tipologi Alatas dengan model jejaring korupsi Chambliss. Hasilnya adalah berupa model jaringan korupsi lapis tiga (Pryhantoro, 2016b:40), yaitu sebagai berikut:
a. Korupsi lapis pertama , hal ini biasanya berupa suap (bribe- ry) yang diprakarsai pengusaha atau warga yang membutuh- kan jasa dari birokrasi atau petugas pelayanan publik. Selain itu korupsi pada lapis pertama bisa juga berupa pemerasan ( extortion ) yang terprakarsa untuk meminta ‘balas jasa’-nya datang dari birokrat atau petugas pelayanan publik lainnya.
b. Korupsi lapis kedua, berupa jejaring korupsi (cabal) antara bi- rokrat, politisi, aparat penegak hukum dan perusahaan yang nepotistis di antara beberapa anggota jejaring korupsi, yang dapat berlingkup nasional.
c. Korupsi lapis ketiga, berupa jejaring korupsi (cabal) berling- kup internasional. Dalam model ini, kedudukan aparat pe- negak hukum dalam model korupsi lapis kedua digantikan oleh lembaga-lembaga pengutang dan atau lembaga-lembaga internasional yang punya otoritas di bidang usaha maskapai- maskapai mancanegara, yang produknya terpilih oleh pimpi- nan rezim yang menjadi anggota jejaring korupsi internasi- onal tersebut.
Terbentuknya jaringan korupsi tidak lepas dari interaksi sosial yang terjalin antara aktor satu dengan aktor lainnya, guna mem- permudah koordinasi dalam jaringan. Kemudahan koordinasi dan interaksi yang cepat direspons, apabila antaraktor sudah memiliki keterikatan (hubungan) tertentu yang memungkinkan mereka un- tuk tidak terlalu lama dalam menentukan tujuan demi memperoleh kepentingan pribadi. Setiap aktor pasti memiliki hubungan dengan aktor lainnya di dalam jaringan, yang kemudian akan membentuk sub-sub jaringan yang lebih kompleks (Warburton, 2013b:227). Ha- sil dari jaringan ini akan membentuk sebuah keterikatan antaraktor yang terbentuknya simpul-simpul tertentu di dalam jaringan.
Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di Jawa Timur)
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018

## 3.  Kronologis Kasus Korupsi ADD dan DD Desa Klebun Semar
Terjadinya kasus korupsi di Klebun Semar Paravan sudah mu- lai diketahui masyarakat kurang lebih pada pertengahan 2014. Se- belumnya, proses penyelenggaraan desa, terutama penggunaan ke- uangan desa untuk pembangunan sangat transparan. Namun pada 2014 mulai terjadi penyimpangan keuangan. Dari kecurigaan itulah masyarakat desa dan beberapa tokoh desa melalui Bapak R (Pelapor kasus korupsi dan mantan Perangkat Klebun) yang dianggap me- mahami pengelolaan keuangan desa, mencoba mencari tahu seluk- beluk penggunaan keuangan desa selama 2014-2015 kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Paravan. Dari data itu, masyarakat yang diwakili Bapak R mencoba mengecek beberapa data sesuai dengan pembangunan yang pernah dilakukan di Klebun Semar Paravan. Dari hasil penelusuran tersebut ternyata banyak pembangunan dan beberapa program fiktif, serta beberapa pemal- suan tanda tangan dan pencatutan nama dalam LPJ Klebun Semar di Tahun 2014-2015, berupa ADD dan DD. Dengan alasan inilah ma- syarakat Klebun Semar mulai melaporkan terjadinya tindak pidana korupsi di Klebun Semar kepada Kejaksaan Negeri Paravan.

## B .   P E M B A H A S A N

## 1. Pola Jaringan Korupsi di Pemerintah Desa Klebun Semar Paravan
Penggunaan pendekatan jaringan sosial dalam menjelaskan tin- dakan korupsi ini berkaitan dengan tindakan perilaku korupsi se- bagai bentuk sebuah hubungan yang bersifat formal dan tertutup. Hubungan ini dilakukan orang-orang yang bekerja sama dalam melakukan tindak kejahatan dengan upaya menyalahgunakan ke- wenangannya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya sendiri. Kerja sama ini dimungkinkan terjadi karena adanya dukungan dari dalam jaringan yang memiliki hubungan antaraktor, yaitu hubungan informal yang dapat terbentuk karena adanya faktor hubungan ke-
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
dekatan di masa lalu. Terbentuknya sebuah jaringan korupsi akan mempermudah berlangsungnya tindakan korupsi.
Penggunaan pendekatan jaringan sosial, dengan harapan akan dapat menunjukkan salah satu hal yang mendasar, terkait timbulnya perbuatan korupsi, yaitu soal interaksi sosial antara individu dalam melakukan sebuah perbuatan kriminal yang didukung dengan ada- nya kesempatan. Interaksi sosial akan semakin kuat terjalin anta- raktor apabila didukung juga dengan adanya hubungan yang telah terbentuk jauh sebelumnya. Hubungan-hubungan tersebut bisa ter- bentuk dari adanya ikatan buhungan keluarga, latar belakang pro- fesi yang sama, bahkan interaksi biasa yang hanya menghasilkan hubungan pertemanan.
Terbentuknya pola jaringan korupsi dalam pemerintah Kle- bun Semar Paravan bisa dianalisis melalui struktur kelembagaan pemerintahan. Di dalam struktur pemerintahan Klebun Semar Para- van terdapat empat hubungan dari masing-masing aktor dalam ja- ringan sosial korupsi, yang terdiri dari tiga hubungan khusus atau istimewa dan satu hubungan tidak istimewa. Tiga hubungan khu- sus yaitu, pertama di dominasi hubungan profesi yang sama dari jaringan keagamaan, kedua hubungan tim sukses dan yang keem- pat dari latar belakang hubungan keluarga, sementara hubungan tidak istimewa, yaitu hubungan pertemanan biasa. Masing-masing hubungan tersebut menghasilkan fakta bahwa hampir semua orang memiliki hubungan timbal balik satu sama lain, baik yang ada di dalam struktur pemerintahan Klebun Semar Paravan maupun di luar struktur itu sendiri. Pola jaringan sosial korupsi yang ada di dalam struktur pemerintahan Klebun Semar Paravan, digambarkan sesuai dengan prinsip jejaring sosial antaraktor guna mengetahui hubungan tertentu masing-masing aktor yang mendorong seseorang melaku- kan tindak pidana korupsi. Jaringan sosial dengan lingkup terkecil yang digambarkan dari prinsip-prinsip jaringan sosial pada penjela- san point 4.3 merupakan analisis dari struktur pemerintahan Klebun Semar Paravan dengan mempertimbangkan adanya pengaruh orang atau hubungan tertentu dari eksternal struktur pemerintahan desa.
Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di Jawa Timur)
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018

## 2.  Pola Jaringan Korupsi yang Terbentuk di Pemerin- tahan Klebun Semar Paravan
2. 1. Hubungan simetris
Di dalam struktur pemerintahan Klebun Semar tidak luput dari adanya hubungan simetris yang ditekankan hanya kepada hubungan keluarga yang memiliki ikatan darah dan dia menduduki jabatan di pemerintahan Klebu Semar. Upaya memasukkannya salah satu ang- gota keluarga di dalam struktur pemerintahan desa ternyata mampu memberikan pengaruh tersendiri dalam roda pemerintahan yang di- jalankan. Semakin strategis posisi yang ditempati, maka akan se- makin mudah mengendalikan jalannya roda pemerintahan sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi akan memberikan berbagai macam kesan tertentu baik itu kesan negatif ataupun positif dari berbagai kalangan. Dengan masuknya salah satu keluarga dalam struktur pemerintahan, faktanya akan lebih mendorong kepada proses ter- bentuknya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), meskipun struk- turasi kekeluargaan itu terbentuk dalam struktur pemerintahan se- lingkup desa. Pada kenyataannya strukturasi pemerintahan desa yang berbasis kekeluargaan pada mayoritas desa di Indonesia, tidak luput dari kuatnya politik lokal di masing-masing desa.
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
Diagram 1. Hubungan Simetris
Sumber: Data hasil olahan peneliti 2018
Pada diagram di atas dapat diamati, dimana terdapat jaringan hubungan keluarga di dalam struktur organisasi pemerintahan Kle- bun Semar Paravan dan di sisi lain ada aktor di luar struktur peme- rintahan Klebun Semar Paravan yang memiliki hubungan simetris dengan aktor yang berada di dalam struktur sebagai penguat atau orang-orang yang memiliki pengaruh lebih, meski mereka bertindak di luar struktur pemerintahan Klebun Semar Paravan. Seperti yang telah diungkapkan salah seorang tokoh masyarakat setempat, Bapak S, bahwa:
“Di dalam struktur pemerintahan Klebun Semar Paravan yang memiliki hubungan keluarga hanya Kepala Klebun dengan MAI terus UM dengan HM 1 yang sama-sama mereka mempunyai hubungan keluarga antara paman dan keponakan.”
Berdasarkan wawancara tersebut bahwa terdapat dua kelompok jaringan kecil yang memiliki hubungan keluarga di dalam struktur
Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di Jawa Timur)
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
pemerintahan Klebun Semar Paravan. Meski terbentuknya jaringan hubungan keluarga ini kecil, namun hubungan keluarga antaraktor ini memiliki intensitas hubungan yang begitu kuat di dalam jaring- an. Selain itu, dalam struktur pemerintahan Klebun Semar Paravan ini, mereka yang berlatar belakang dari hubungan keluarga mampu menempati jabatan-jabatan strategis. Seperti halnya HY sebagai Kepala Klebun Semar Paravan menempatkan keponakannya MAI sebagai Kaur Pemerintahan sekaligus Sekertaris Desa pada tahun 2014-2015 untuk mengisi kekosongan jabatan pada masa itu. Se- mentara UM pada 2010-2014 menjabat sebagai Kaur Umum seka- ligus merangkap jabatan sebagai Bendahara Desa.
HH 1 sebagai paman dari UM menjabat sebagai Pelaksana Tek- nis Bidang Pengairan, meski jabatan HH 1 tidak begitu strategis hal ini diyakinkan mampu memperkuat sisi kekuasaan kepala desa dari lawan-lawan politiknya terutama untuk mengamankan suara dalam Pilkades periode berikutnya. Di luar struktur pemeirntahan Klebun Semar Paravan terdapat dua tokoh masyarakat yang memiliki an- dil lebih dalam sturktur pemerintah Klebun Semar Paravan dalam menangkal isu-isu korupsi yang menggoncang kekuatan struktur ja- ringan sosial korupsi di masyarakat Klebun Semar, upaya tersebut untuk menangkal elektabilitas Kepala Klebun Semar Paravan. HM 2 sebagai kakak dari HY, dan HH 2 adalah kakak dari HH 1 dan sekal- igus ayah dari UM.

## 2. 2. Hubungan antaraktor dalam struktur organisasi
Untuk menganalisis hubungan masing-masing aktor hingga ter- bentuk jaringan sosial korupsi, harus menganalisis dan memahami keseluruhan struktur organisasi perangkat Klebun Semar Paravan. Bagian ini menekankan pembahasan terkait aktor mana saja yang memiliki jabatan strategis di dalam struktu pemerintahan Klebun Semar agar pemetaan terhadap struktur pertama lebih jelas ikatan hubungan antaraktor. Selain itu, mencari tahu aktor mana yang me- miliki kekuatan paling besar, baik di dalam jaringan ataupun di luar jaringan, yang mendorong serta mampu menjadi tameng timbulnya
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
korupsi sampai terbentuknya sebuah jaringan yang terstruktur dan masif di dalam struktur pemerinthan Klebun Semar Paravan.

## Diagram 2. Aktor Dalam Struktur dan Di Luar Struktur
Sumber: Data hasil olahan peneliti 2018
“Memang dalam struktur perangkat Klebun Semar Paravan ini dominan dari kalangan ustad, dari hubungan keluarga dan mantan tim sukses dari kepala Klebun Semar sendiri. Selain itu dalam struktur pemerintah Klebun Semar yang menempati jabatan strategis juga ditempati oleh orang tertentu seperi MAI yang memiliki hubungan keluarga dengan kepala Klebun, dimana MAI menempati jabatan Kaur Kepemerintahan.”
Berdasarkan keterangan dari Bapak S di atas memperkuat penjelasan pada poin pertama terhadap keberadaan keluarga dalam struktur pemerintahan Klebun Semar Paravan yang menempati ja- batan strategis. Hubungan jaringan sosial antaraktor yang berada di
Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di Jawa Timur)
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
dalam struktur organisasi pemerintahan Klebun Semar Paravan di- dominasi tiga pola hubungan yang memiliki intensitas ikatan yang kuat. Ikatan-ikatan atau hubungan tersebut yaitu, pertama berdasar- kan hubungan keluarga yang menempati posisi strategis dalam ja- batan tertentu. Kedua hubungan berdasarakan latar belakang profesi yang sama jaringan keagamaan dan ketiga hubungan berdasarkan tim sukses yang juga masuk dalam struktur pemerintahan Klebun Semar guna mempertahankan kekuasaan dan sebagai imbas dari balas jasa terhadap tim pemenangan Pilkades. Sesuai keterangan Bapak R terkait hubungan yang ada di dalam struktur pemerintahan Klebun Semar Paravan sebagai beriukut:
“Hubungan kepala desa dengan, UM, B, dan I itu berlatar belakang teman guru. HM 1 dengan HY itu hubungannya mantan teman guru karena dulu HM 1 pernah mengajar juga di Madrasah.”
Ada lima orang yang memiliki latar belakang profesi yang sama dari jaringan keagamaan pada masanya, sebelum menempati jabatan dalam pemerintahan desa. Masuknya UM lebih awal dari yang lain- nya, B, I dan HM 1 dalam struktur pemerintahan Klebun Semar baru masuk pada tahun 2013 dimana pada masa pemerintahan HY ada proses pergantian perangkat Klebun Semar Paravan secara keseluru- han. Pada momen itulah bisa disimpulkan sebagai upaya untuk me- masukkan orang-orang pilihan dari kepala desa. Dengan terjalinnya interaksi yang kuat antaraktor sebelum masuk dalam jaringan sosial di struktur pemerintahan, hubungan mereka sudah terjalin erat deng- an lingkungan sosial sebelumnya sebagai patner kerja dengan latar belakang profesi yang sama sebagai ustad. Selain HY mengajar di sebuah madrasah di wilayah Klebun Semar, beliau juga memiliki ja- batan fungsional sebagai wakil kepala sekolah di madrasah tersebut dan temasuk sebagai golongan keluarga terpandang dari almarhum ayah beliau di mata masyarakat desa.
“MJ juga dulu jadi tim sukses dari dari Klebun Semar, tim suksesnya itu dimasukkan jadi perangkat desa, se-
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
perti S dan H. Tetapi hampir seluruh orang yang berlatar belakang teman guru juga tidak luput jadi tim suksesnya kepala desa. Makanya saat pergantian perangkat desa itu seperti menjadi momen balas jasa antara kepala desa de- ngan orang-orang yang pernah memenangkannya dalam Pilkades. Oh iya ML juga bertindak sebagai tim sukses juga waktu itu.”
Selain dua jaringan hubungan sosial yang dominan dalam struk- tur pemerintahan, menurut Bapak R, Klebun Semar juga memiliki satu lagi jaringan yang terbentuk dalam struktur pemerintahan desa dengan latar belakang murni sebagai tim sukses kepala desa HY pada kontestasi Pilkades 2010. Tim suksesnya terdiri atas MJ yang menempati jabatan sebagai Kaur Keuangan dan merangkap jabatan sebagai Bendahara Desa pada 2015. S menjabat sebagai Kepala Dis- trik Semar dan H menjabat sebagai Kepala Dusun Pinggir Pantai serta ML sebagai Kepala Dusun Pagar Pantai.
Dengan keberadaan tiga hubungan sosial yang mendominasi dalam jaringan akan mampu memperkuat setiap gerakan dari struk- tur organisasi, namun akan ada orang paling kuat dalam struktur jaringan. Kekuatan dalam jaringan akan cenderung mengendalikan dan menguasai gerak setiap orang. Analisis siapa aktor paling kuat dalam stuktur jaringan sosial dalam pemerintahan Klebun Semar terletak pada seorang kepala Klebun Semar, karena seorang kepala Klebun merupakan pucuk pimpinan desa dan sekaligus penanggung jawab terhadap jalannya roda pemerintahan. Kekuatan itu bisa di- buktikan dengan bergantinya kedudukan Bendahara Desa pada 2014 dan 2015 dan juga menempatkan saudaranya sendiri, MAI, yang menjadi terdakwa kasus korupsi untuk menempati posisi jabatan se- bagai Kaur Pemerintahan dan Sekertaris Desa. Selain kepala klebun memiliki wewenang untuk mengganti struktur dan jabatan masing- masing perangkat desa, kepala klebun juga berhak memberhentikan atau mengganti perangkat desa baru dengan syarat, pertimbangan dan rekomendasi camat serta sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di Jawa Timur)
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
Selain kekuatan kepala Klebun yang dominan berkuasa di dalam jaringan, ada indikasi kekuatan lain dalam struktur pemerin- tahan desa yang berasal dari orang-orang terpandang dan memiliki hubungan kekeluargan terhadap beberapa orang yang berada dalam jaringan sosial.
“HM 2 itu ya menurut saya, kakak kandungnya kepala desa, dia juga dikenal di sini sebagai tokoh masyarakat juga. Ada juga HH 2 beliau kepala madrasah di sini, beliau memberi dukungan kepada kepala Klebun untuk persiap- an Pilkades agar anaknya UM yang menjabat sebagai bendahara desa 2014 tidak ikut-ikutan tersandung kasus korupsi.”
Dalam keterangan Bapak R, bahwa HM 2 tidak memiliki jabatan fungsional dalam struktur pemerintahan desa, namun ia menjabat sebagai Ketua Tani Tambak. Menurut masyarakat desa, ia kerap ber- masalah karena pengelolaannya yang tidak transparan. HH 2 meru- pakan kakak dari HH 1 dan ayah kandung dari UM. Kedua aktor di luar jaringan ini memiliki peran masing-masing dimana HM 2 memi- liki pengaruh di lingkungan masyarakat sebagai tokoh agama dan HH 2 juga sebagai tokoh agama dan masyarakat yang memiliki peng- aruh dalam lingkup madrasah dan pondok pesantren di lingkungan Klebun Semar Paravan.

## 2. 3. Jaringan tidak acak
Dengan adanya pergantian perangkat Klebun Semar Paravan se- cara keseluruhan pada 2013, tampaknya mengubah struktur pemer- intahan menjadi lebih berwarna dengan didominasi tiga golongan yang berlatarbelakang hubungan sosial. Dari hubungan sosial yang masuk dalam struktur pemerintahan Klebun Semar akan menghasil- kan jaringan yang tidak acak. Meski jaringan yang terjalin tidak terbentuk secara acak, melainkan mereka tetap memiliki hubungan yang begitu kuat antara aktor yang satu dengan aktor yang lainnya. Seperti jaringan tidak acak yang terbentuk dan digambarkan dalam
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
diagram di bawah ini. Terdapat empat aktor yang memiliki hubung- an silang satu sama lain yang mengakibatkan jaringan tidak acak.
Diagram 3. Jaringan Tidak Acak
Sumber: Data hasil olahan peneliti 2018
Meski jaringan ini membentuk hubungan yang saling silang, tidak juga mengubah struktur mereka yang tidak acak karena meski (A) HY, (B) UM, (C) MAI dan (D) MJ saling memiliki hubungan yang silang antaraktor, tetap saja mereka saling memiliki hubungan satu sama lain dan ikatan yang kuat di dalam struktur pemerintahan Klebun Semar Paravan.

## 2. 4 . Eksistensi kelompok dalam jaringan
Eksistensi kelompok jaringan dalam struktur pemerintahan Kle- bun Semar Paravan tidak hanya fokus kepada satu hubungan saja, tiga latar belakang perangkat desa yang memiliki eksistensi dalam kelompok dan tersorot kepada seorang kepala klebun sebagai pucuk pimpinan. Karena seorang kepala Klebun bertanggung jawab atas
Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di Jawa Timur)
jalannya roda pemerintahan, tanpa adanya perintah dari kepala Kle- bun tidak mungkin seorang bawahan bertindak semaunya sendiri.
Diagram 4. Eksistensi Antaraktor
Sumber: Data hasil olahan peneliti 2018
“Aktor yang paling bertanggung jawab dalam pemerin- tahan desa itu kepala Klebun, karena dia adalah orang yang memiliki tanggung jawab lebih tinggi dari pada yang lainnya. Memang yang sudah ditangkap adalah saudara MAI, dia mengakui perbuatannya tetapi siapa ak- tor intelektualnya di sini masih belum terungkap. Masa’ iya semua proses administrasi desa semuanya MAI yang mengurus sendiri, ke mana kepala klebun ini masa dia tidak mengontrol anak buahnya? Bahkan seorang bawa- han tidak akan bisa bergerak kalau tidak diperintah oleh atasannya karena yang memiliki wewenang paling besar juga atasan. Selain kepala Klebun dan MAI itu, ada dua orang lagi yang memiliki eksistensi dalam kasus ini yaitu bendahara desa pada tahun 2014 dan 2015, hati-hati me- reka juga ikutan tersorot karena jabatan mereka.”
Berdasarkan analisis kuasa hukum LSM GMBI Bapak RS di
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
atas, aktor yang paling bertanggung jawab itu adalah kepala Kle- bun Semar Paravan. Tidak mungkin kepala klebun diam begitu saja tanpa mengetahui apa yang dilakukan oleh setiap bawahannya. Se- lain itu, bendahara tahun 2014, yaitu UM dan bendahara tahun 2015 yaitu MJ, juga memiliki eksistensi dalam jaringan. Eksistensi yang tercipta telah menghasilkan fakta pertautan lintas hubungan antar- aktor dimana jaringan itu bisa dideskripsikan kepala desa memiliki hubungan keluarga dengan MAI, dan dengan UM kepala Klebun memiliki hubungan latar belakang profesi yang sama dari jaringan keagamaan sebagai guru madrasah serta MJ yang pernah menjadi tim sukses dari HY sebagai kepala Klebun. Empat aktor ini memiliki keterikatan satu sama lain karena bersinggungan langsung dengan objek korupsi DD dan ADD pada tahun 2014 dan 2015. Dengan sa- ling terjeratnya antara aktor satu dengan yang lainnya dengan eksis- tensi diri yang mereka miliki dalam jaringan mampu memengaruhi struktur jaringan sosial di dalamnya.

## 3. Hubungan Asimetris dan Sumber Daya Tidak Merata
Selain hubungan simetris dalam jaringan, analisis juga dilaku- kan dengan melihat sejauh mana keterlibatan hubungan asimetris dalam struktur jaringan yang terbentuk. Hubungan asimetris lebih bersifar tidak memiliki ikatan secara intensif, karena tidak adanya hubungan spesial yang melatarbelakangi, atau hubungan yang ter- jalin sudah tidak lagi membaik seperti sebelumnya. Hubungan yang kurang harmonis akan mengakibatkan jaringan ini tidak kuat dan bahkan beberapa aktor di dalam jaringan mulai terlupakan, akibat adanya dominasi dan eksistensi dari kelompok lain di dalam jarin- gan.

## Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di Jawa Timur)
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018

## Diagram 5. Hubungan Asimetris
Sumber: Data hasil olahan peneliti 2018
“Yang saya lihat itu kalau sering ketemu, saat ditanya ya HM 1 , HH 1 dan J itu seolah-olah kalau ada apa-apa tidak pernah dikasih tahu dan sering tidak dipakai. Dalam artian sering tidak dipakai itu istilahnya ada hal-hal yang seki- ranya sifatnya rahasia tidak dipakai, rahasia bagi seorang kepala desa. Semenjak kasus korupsi itu muncul ketiga orang ini cenderung disisihkan kerena mereka sudah kon- tra dengan kepala klebun.”
Berdasarkan keterangan dari Bapak R di atas, ada tiga aktor dalam jaringan yang mulai tersisihkan. Tersingkirnya mereka dise- babkan eksistensi dan dominasi aktor tertentu dalam jaringan yang terlalu kuat. Sikap yang sudah tidak pro kepada jaringan akan men- jadi alasan kuat kenapa aktor-aktor tersebut mulai disingkirkan, terutama akan mengganggu rencana aktor yang berkuasa atau anti- sipasi untuk tidak memengaruhi jaringan agar tidak hancur karena
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
adanya aktor dalam jaringan yang sudah tidak satu tujuan. Dua aktor tersebut memang tidak memiliki hubungan istimewa tersendiri teru- tama dengan sang penguasa (kepala Klebun). Dimana posisi J dalam jaringan tidak memiliki hubungan istimewa apapun dalam struktur jaringan kerena pada masa jabatannya, dia menjabat sebagai pe- rangkat desa sebagai salah satu orang yang lolos proses penjaringan secara langsung.
Sedangkan  HH 1 masuk dalam pemerintahan Klebun Semar Paravan karena ada indikasi politik ‘balas jasa’ antara kepala desa dengan HH 2 , dan memperkuat basis masa dari hubungan keluarga HH 2 dengan ditandai UM sebagai anak kandung HH 2 masuk dalam struktur pemerintahan Klebun Semar Paravan. HM 1 hanya memi- liki hubungan perguruan namun hubungan perguruan tersebut tidak lama karena HM 1 memgundurkan diri dari madrasah. Hubungan yang kurang intensif tidak memberikan interaksi yang sempurna seperti hubungan perguruan madrasah lainnya yang terjalin dengan kepala Klebun. Dan sikap kontra ketiga aktor tesebut juga menguat- kan mereka mulai tersingkirkan dalam struktur jaringan yang ter- bentuk.

## C .   P E N U T U P

## 1. Simpulan
Jaringan sosial korupsi yang terbentuk dalam struktur pemerin- tahan Klebun Semar Paravan didominasi  tiga hubungan kekuatan besar, yaitu hubungan keluarga, hubungan profesi yang sama dari jaringan keagamaan dan hubungan tim sukses. Dari ketiga hubung- an yang dominan tersebut, ada juga beberapa kelompok kecil yang mulai tersingkirkan dari dalam jaringan karena kurang memiliki kontribusi dan dikhawatirkan akan melemahkan kekuatan jaringan tersebut. Terdapatnya hubungan simetris dan asimetris di pemerin- tahan desa tidak lepas dari kentalnya politik lokal, yang memang pada dasarnya membentuk sebuah kroni yang berujung kepada ne- potisme. Masuknya orang-orang terdekat dan kepercayaan seorang
Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di Jawa Timur)
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
kepala desa berguna mempertahankan kekuasaan dan mencegah perlawanan politik. Proses interaksi dalam jaringan sosial mampu mendorong terciptanya perilaku korupsi, yang bisa terjadi di dalam struktur sosial masyarakat, organisasi atau instansi lainnya.
Fungsi sebuah jaringan akan mengikat satu sama lain, sama hal- nya dengan jaringan korupsi yang terbentuk. Mereka akan saling menggigit dan mencengkram siapapun yang menurut mereka terli- bat dalam jaringan yang terbentuk. Disayangkan lagi dalam struk- tur pemerintahan Klebun Semar Paravan yang didominasi kalangan pemuka agama setingkat ustad tidak mampu membentengi diri me- reka dari pusaran korupsi yang terjadi dalam lingkungan sosial me- reka.

## 2. Rekomendasi
Diharapkan tokoh agama yang seharusnya berapa dalam ling- kungan sosial yang memiliki kekuasaan yang besar harus memberi- kan masukan-masukan agar mereka terhindar dari perilaku korupsi. Tokoh agama dalam lingkungan sosial memiliki pengaruh kuat dalam memberikan penyadaran bahwa korupsi merupakan salah satu perilaku tercela agar dijauhi, karena korupsi dapat merusak tatanan sosial dan sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Penelitian ini hanya terbatas pada temuan tentang jaringan korupsi yang meng- upas hubugan sosial antaraktor. Diharapkan pada penelitian beikut- nya mampu membahas terkait agama dan korupsi.

## D .   R E F E R E N S I
Agusyanto, Ruddy. (2014). Jaringan Sosial dalam Organisasi (edisi revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
Damsar (2009). Pengantar Sosiologi Ekonomi. Jakarta: Kencana. Idrus, Muhammad. (2009). Metode Penelitian Ilmu Sosial. Jakarta:
Erlangga.
Pryhantoro, Edy Herry. (2016). Korupsi dalam Perspektif Teori So- sial Kontemporer. Surabaya: Agravidya.
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
Ritzer, George. (2012). Teori Sosiologi dari Klasik Sampai Perkem- bangan Terakhir Postmodern. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Syamsuddin, Muhktasar. (2011). Kejahatan Korupsi dari Etos Kerja Manusia Bugis-Makasar. Yogyakarta: Makalah diskusi LAFI- NUS 24 Juni 2011.
Thoyyibah, Imadah. Makna kejahatan struktural korupsi dalam perspektif teori strukturasi Anthony Giddens, Sekolah Tinggi
Agama Islam Al Kamal, Rembang, Jawa Tengah, email: ima- dahthoyyibah@gmail.com. Jurnal Filasafat, Vol. 25, No. 1, Februari 2015 , Hal 160.
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ko- rupsi. Warburton, John. (2013). Corruption as a social process: from dyads to networks. ANU Press is collaborating with JS- TOR to digitize, preserve and extend access to Corruption and Anti-Corruption.
Wawancara Bersama Bapak R selaku Pelapor  Kasus Korupsi dan
Mantan Perangkat Klebun Semar Paravan pada (tanggal 9 Jan- uari 2018 pukul 19.15 WIB).
Wawancara Bapak S, Tokoh Masyarakat Klebun Paravan pada
(tanggal 7 Januari 2018 pukul 18.15 WIB).
Wawancara Bapak RS SH, selaku kuasa hukum LSM GMBI dan
Masyarakat Klebun Semar Paravan pada (tanggal 14 Januari 2018 pukul 09.08 WIB).
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018