## JURNAL WIDYA BHUMI

## PROBLEMATIKA REFORMA AGRARIA PADA TANAH REDISTRIBUSI BEKAS HGU TRATAK, BATANG

## Koes Widarbo
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jl. Tata Bumi No. 5 Banyurade, Sleman, Yogyakarta Corresponding author: widarbokoes2@gmail.com.id

## ABSTRACT
The  redistribution  of  land  as  a  means  of  agrarian  reform  in  Trumben  Village,  Bandar  District, Batang,  Central  Java  Province  comes  from  the  former  HGU  No.1  Tratak.    The  former  HGU  was successfully  processed into State General Reserves Land (TCUN), then became Landreform  Object Land covering an area of  79.8410 hectare since December 11th, 2015. The object was given to 425 heads of farmer families who had been working on the land. Each farmer receives one plot of land and  cannot  be  transferred  without  hot  official  permits.  Post-land  redistribution,  since  2018  the construction of Study Education Outside the Main Campus (PSDKU) UNDIP has begun. In line with this,  problems  arise,  including  the  transfer  of  redistribution  land  ownership  to  external  parties without  permission,  and  the  existence  of  agricultural  land  parcels  for  residential  houses  in  the redistribution area. The purpose of this research is to see whether the UNDIP campus construction occurs in the rules of land redistribution transfer and how the alternative solutions to the existing problems. This study used an empirical juridical method with qualitative descriptive data analysis. The  conclusion  of  this  research  is  that  the  PSDKU  development  has  an  impact  on  the  transfer  of ownership and changes in the use of agricultural land to non-agricultural.
Keywords : agrarian reform, former HGU Tratak, illegal housing

## INTISARI
Redistribusi  tanah  sebagai  salah  satu  wujud  penyelenggaraan  reforma  agraria  di  Desa  Trumben, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah berasal dari bekas HGU No. 1 Tratak. Bekas  HGU  tersebut  kemudian  diproses  menjadi  Tanah  Cadangan  Umum  Negara  (TCUN),  dan selanjutnya  ditetapkan  menjadi  Obyek  Landreform  seluas  79,8410  hektar  sejak  Tanggal  11 Desember  2015.  Objek  tersebut  diberikan  kepada  425  kepala  keluarga  petani  yang  selama  ini menggarap tanah tersebut. Masing-masing petani menerima satu bidang tanah Hak Milik (HM) dan tidak  boleh  dialihkan  tanpa  izin  pejabat  yang  berwenang.  Pasca  redistribusi  tanah  tersebut,  sejak tahun  2018  telah  dimulai  pembangunan  Pendidikan  Studi  Di  luar  Kampus  Utama  (PSDKU)  UNDIP. Sejalan dengan hal tersebut timbul permasalahan, antara lain adanya peralihan kepemilikan tanah redistribusi  kepada  pihak  eksternal  tanpa  izin,  serta  adanya  pengkaplingan  tanah  pertanian  untuk rumah  tinggal  dalam  area  redistribusi  tersebut.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui apakah  pembangunan  kampus  UNDIP  mengakibatkan  terjadinya  pelanggaran  terhadap  aturan peralihan tanah redistribusi tersebut serta bagaimana alternatif solusi dari permasalahan yang ada. Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  dengan  pendekatan  yuridis  empiris. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembangunan PSDKU berdampak pada peralihan kepemilikan dan perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian.
Kata kunci : Reforma Agraria, Bekas HGU Tratak, dan perumahan illegal

## A. Pendahuluan
Salah  satu  kebijakan  yang  dilakukan  Pemerintah  Indonesia  dalam  menata kembali  kepemilikan,  penguasaan,  pemanfaatan,  dan  penggunaan  tanah  adalah melalui  reforma  agraria  (Sutadi  et  al,  2018).  Ketimpangan  penguasaan  tanah
Vol 1, No. 1
April 2021
Received
April 27 th 2021
Accepted May 21 th 2021
ditandai  dengan  sebagian  kecil  orang  menguasai  sebagian  besar  tanah  dan sebaliknya sebagian besar orang hanya menguasai tanah dengan luas yang sedikit. Penguasaan  tanah  yang  timpang  merupakan  penyebab  utama  lahirnya  ketim- pangan  agraria  (Mujiburohman,  2019).  Ketimpangan  penguasaan  tanah,  secara umum dimulai dengan pemberian izin/hak pemanfaatan oleh pejabat publik yang mengeksklusi sekelompok rakyat dari tanah (Kantor Staf Presiden, 2016). Reforma agraria  merupakan  jawaban  untuk  permasalahan  agraria,  serta  sebagai  sarana menuju pemerataan kesejahteraan dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat yang  diamanatkan  dalam  Pasal  33  UUD  1945.  Berangkat  dari  ketimpangan  pemi- likan tanah maka melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), antara lain dalam Pasal  1  dan  Pasal  2  ayat  (1)  kewenangan  pengaturan  negara  melalui  penataan kembali  struktur  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah (P4T)  bagi  rakyat  yang  lebih  berkeadilan  melalui  penataan  aset  dan  aksesnya sebagaimana dimaksud dalam TAP MPR No. IX/MPR/2001 yang kemudian  tindak- lanjut dengan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
Kesejahteraan  masyarakat  melalui  pemanfaatan  agraria  yang  adil  dan  berke- lanjutan  merupakan  salah  satu  sasaran  strategis  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  (ATR/BPN)  (Istiningdyah  et  al,  2018).  Reforma Agraria  adalah  salah  satu  bagian  dari  butir  5  Nawacita  yang  menjadi  agenda prioritas  nasional  untuk  meningkatkan  keadilan  sosial  dan  kesejahteraan  rakyat (Hidayat,  2020).  Hal  ini  sesuai  dengan  cita-cita  dari  reforma  agraria  yaitu,  terca- painya Penataan Aset atau Legalisasi Aset dan Penataan Akses atau Access Reform (Riyadi, 2020). Adapun berdasarkan Perpres No.86 tahun 2018, penataan aset yaitu penataan  kembali  atas  struktur  dari  P4T  dalam  rangka  mewujudkan  keadilan  di bidang  penguasaan  dan  pemilikan  tanah.  Sedangkan  penataan  akses,  pemberian kesempatan  akses  berupa  modal  dan  bantuan  lain  bagi  subjek  reforma  agraria guna  peningkatan  kesejahteraannya  berbasis  pemanfaatan  tanah  (pemberdayaan masyarakat). Redistribusi tanah sebagai salah satu upaya mengurangi ketimpangan penguasaan  dan  pemilikan  tanah  terutama  bagi  penggarap  dan  petani  gurem (Mujiati, 2014). Salah satu objek reforma agraria dalam konteks ini adalah redistri- busi  tanah  bekas  Hak  Guna  Bangunan  No.  1  PT.  Perkebunan  Tratak  (HGU  No.  1 Tratak),  seluas  89.841  m2  yang  peruntukkan  dan  penggunaannya  untuk  perke- bunan  karet,  kopi,  dan  cengkeh  yang  telah  ditetapkan  sebagai  tanah  terlantar. Tanah  tersebut  kemudian  seluas  79.841  m2  diredistribusikan  kepada  petani  atau penggarap.
Penelitian  terkait  dengan  reforma  agraria  atau  redistribusi  tanah  telah  dila- kukan  oleh  beberapa  peneliti  sebelumnya  diantaranya;  Pertama,  Budhiawan  & Widarbo (2020), adanya pengalihan kepemilikan tanah secara ilegal dari sekelom- pok petani penggarap tanpa izin pejabat yang berwenang pasca redistribusi tanah. Kedua,  Mujiburohman  (2018)  meneliti  implikasi  pembatalan  suat  keputusan penetapan  tanah  terlantar  adalah  tidak  dapat  didayagunakan  untuk  kepentingan masyarakat  dan  negara.  Ketiga,  Saputra  (2015)  berfokus  pencapaian  Omah  Tani dalam penyelesaian beberapa kasus tanah dan menyertai petani penggarap dalam
proses  gugatan  PT.  Perkebunan  Tratak.  Keempat,  Westi  Utami  (2016)  meneliti keberhasilan  usaha  dan  upaya  petani  penggarap  atas  tanah  bekas  HGU  Tratak Batang  serta  peningkatan  daya  guna  dan  kemampuan  berproduksi  masyarakat yang  dikelola  dengan  program  reforma  agraria,  sehingga  dapat  manifestasikan kesejahteraan  rakyat.  Kelima  Hidayat  et  al  (2020),  penelitian  yang  mendesain reforma  agraria  inklusif  yang  menggabungkan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH) dan kaum difabel sebagai subjek dan tanah negara bekas hak guna usaha di Desa Sempu, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Sebagai gagasan baru dalam penye- lesaian  reforma  agraria  mulai  dari  penataan  aset  melalui  pemberian  hak  milik bersama  dan  perorangan  dengan  redistribusi  tanah  dilanjutkan  dengan  penataan akses yang melibatkan sinergi stakeholder. Keenam, Dempo et al (2021), pelaksa- naan redistribusi tanah di kawasan hutan dilakukan dengan pengukuhan kawasan hutan,  masalah  yang  dihadapi  yaitu  pelepasan  kawasan  hutan  yang  baru  sampai pada  tahap  berita  acara  tata  batas,  revisi  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW) sedang  berjalan,  dan  beberapa  kekurangan  kelengkapan  administrasi  yang  seha- rusnya  bisa  diselesaikan  dengan  tepat  dengan  koordinasi  yang  baik  antara stake- holder yang terlibat.
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  pertama  untuk  mengetahui  apakah pembangunan PSDKU UNDIP Batang berdampak atas pelanggaran penjualan tanah redis  kepada  pihak  ketiga  (investor)  dan  pengaplingan  pembangunan  perumahan yang  keduanya  ilegal  tanpa  adanya  ijin  pejabat  yang  berwenang;  kedua,  untuk memberikan alternatif solusi untuk penyelesaiannya.
Berdasarkan  penelaahan  dari  penelitian  terdahulu  diperoleh  kesimpulan bahwa  penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  yang  telah  ada  sebelumnya. Tulisan  ini  membahas  dampak  pasca  redistribusi  tanah  HGU  Tratak  yang  telah ditetapkan  sebagai  tanah  terlantar  dan  secara  khusus  dampak  pembangunan kampus UNDIP yang berasal dari tanah cadangan negara.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis empiris  atau  sosiologis hukum  yaitu  salah  satu  jenis  penelitian  di  bidang  yuridis  dengan  menelaah  dan menyelidiki bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat atau mengkonsepkan hukum selaku perbuatan realita (Ishaq, 2017). Metode ini dipilih untuk mengetahui dampak pembangunan kampus UNDIP dengan mempelajari terjadinya perubahan lingkungan  yang  dapat  berakibat  pada  perubahan  perilaku  bagi  petani  penerima redistribusi,  dan  masukan  pertimbangan  konsep  strategi  pemberdayaannya  bagi pihak  berwenang  yang  terkait.  Data  yang  dibutuhkan  yaitu  data  primer  dan sekunder. Data primer diperoleh dari pengumpulan data lapang pada tahun 2020, dengan sumber data diperoleh langsung di lokasi penelitian, serta peristiwa hukum yang terkait. Pengumpulan data dilaksanakan pada tahun 2020. Responden terpilih melalui pemilihan populasi dan sampelnya memberikan keterangan terkait dengan cara  wawancara.  Data  sekunder  berfungsi  sebagai  penyokong  data  primer  yang didapatkan dari sumber online maupun offline. Adapun analisis data untuk menja- wab  rumusan  masalahnya  digunakan  secara  deskriptif  kualitatif.  Gambar  berikut
adalah peta administrasi lokasi penelitian, yaitu Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.
Gambar 1. Peta Administrasi Kecamatan Bandar
Sumber: Peraturan Bupati Batang No  07 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Batang Tahun
2011 – 2031

## C. Masalah Redistribusi Tanah Bekas HGU
Permasalahan  pertama  berawal  dari  peruntukkan  dan  penggunaan  tersebut oleh perusahaan hanya seluas 74.000 m2 dari total luas HGU sebesar 898.410 m2. Dalam  pengelolaan  HGU  tersebut,  terjadi  manipulasi  pengelolaan  dengan  model kontrak  pada  tahun  1987-1988  dengan  PT.Pabrik  Gula  Cepiring  dan  tahun  1988- 1989  dengan  PT.Pabrik  Gula  Sragi.  Pada  tahun  1990,  dilakukan  penebangan terhadap  pohon  karet  yang  tidak  berproduksi namun  tidak  dilakukan  peremajaan kembali,  sehingga  menjadi  terlantar  dengan  semak  belukar.  Sehubungan  dengan hal tersebut,  perusahaan mengontrakkan area sisanya seluas 790.000 m2 tersebut kepada  warga  di  sekitar  Desa  Trumbep.  Dasar  pengelolaan  tersebut  adalah  Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Tgl. 19-04-2011 No.525.1/2862 dan Surat Kepala Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan  Kabupaten  Batang  Tgl.  20-04-2011 No.525.1/342,  yang  menyatakan  bahwa  klasifikasi  perkebunan  besar  Kelas  III predikat sedang dinilai sangat kurang. Dampak kegagalan pengelolaan lahan HGU tersebut  berakibat  warga  masyarakat  melakukan  penggarapan  dan  terjadi  konflik dengan perusahaan. Upaya penyelesaian konflik tersebut difasilitasi oleh Pemerin- tah Kabupaten (Pemkab) Batang. Dengan pertimbangan kemaslahatan masyarakat yang  tidak  mempunyai  lahan  pertanian  maka  diterbitkan  rekomendasi  Bupati  Ba-
tang  No.593.3/867/2004  tertanggal  10  September  2004  yang  merekomendasikan bahwa lahan konflik HGU No.1 Tratak ditetapkan sebagai tanah obyek landreform.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  Forum  Paguyuban  Petani  Nelayan  Batang (FP2NB)  memohon  kepada  Kepala  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional (Kanwil  BPN)  Provinsi  Jawa  Tengah  dengan  surat  No.593/02361  tertanggal  27 Februari  2008,  agar  HGU  No.1  yang  ditelantarkan  tersebut  dibatalkan  untuk kemudian  diredistribusikan  bagi  petani  yang  menggarap  lahan  tersebut  secara eksisting dan terus menerus.Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Pasal 4 ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  No.  11  Tahun  2010  tentang  Tanah  Terlantar, melakukan  pemantauan  terhadap  tanah  tersebut.  Panitia  C  Kanwil  BPN  Provinsi Jawa  Tengah  kemudian  berdasarkan  berita  acara  hasil  penyelidikan  pencatatan fakta  dengan  peninjauan  tertanggal  4  April  2011  telah  melakukan  3  kali  teguran yaitu:  1)  Teguran  I  pada  tanggal  13  Mei  2011;  2)  Teguran  II  pada  tanggal  14  Juni 2011;  dan 3)  Teguran  III  pada tanggal  15  Juni 2011;  namun  pemegang HGU  tidak menindaklanjuti sesuai dengan peruntukkan dan penggunaannya. Berdasarkan hal tersebut  Kepala  Kanwil BPN  Provinsi  Jawa  Tengah  mengusulkan  penetapan tanah terlantar  kepada  Kepala  BPN  RI  dengan  suratnya  tanggal  3  Oktober  2011 No.5748/16.500/X/33/2011. Sebagai tindak lanjut atas surat usulan tersebut, pada tanggal  16  Agustus  2013  dengan  Surat  Keputusan  (SK)  Kepala  BPN  RI  tertanggal No.7/PPT-HGU/BPNRI/2013  HGU  No.1  Tratak  seluas  898.410  M2  ditetapkan menjadi tanah terlantar.
Pemegang HGU No.1 Tratak mengajukan gugatan atas SK Kepala BPN tersebut kepada  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  dengan  Surat  No.25/G/2013/ PTUN.JKT,  namun  gugatan  ditolak  dan  pemegang  hak  tersebut  tidak  mengajukan banding;  sehingga  SK  penetapan  tanah  terlantarnya  menjadi  sah.  Sebagai  tindak lanjut terhadap HGU No.1/Tratak Desa Trumbep tersebut, berdasarkan SK Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  BPN  tertanggal  14  November  2015  No.424/23.3/ XI/2015,  mengatur  2  (dua)  hal  pokok.  Pertama,  menetapkan  Cadangan  Umum Negara (TCUN) tanah seluas 79.841 Ha untuk penggunaan kepentingan masyarakat melalui  reforma  agraria  (redistribusi  Tanah)  dan  100.000  m2  untuk  Tanah Cadangan Negara (TCN). Kedua, memerintahkan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan redistribusi tersebut kepada 425 kepala keluarga (KK) petani  penggarapnya  dan  pemberian  objek  TCUN  dan  cadangan  negara  lainnya, disesuaikan  dengan  Rencana  Umum  Tata  Ruang  (RTRW)  dengan  berkoordinasi Pemerintah Kabupaten Batang. TCUN adalah Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sebagaimana  dimaksud  dalam  Perpres  No.  86  Tahun  2018.  Tahap  redistribusi dilaksanakan  berdasarkan  Petunjuk  Pelaksanaan  (Juklak)  Redistribusi  Tahun  2015 dengan  output  kegiatan  berupa  penyerahan  sertipikat  Hak  Milik  kepada  425  KK petani.  Selain  diperuntukan  untuk  kegiatan  redistribusi  tanah,  bekas  HGU  No  1 Tratak  juga  diperuntukan  untuk  Pembangunan  gedung  Pendidikan  Studi  Luar Kampus  Utama  (PSDKU)  Perguruan  Tinggi  Negeri  (PTN)  Universitas  Diponegoro (UNDIP)  yang  letaknya  tepat  berbatasan  di  sebelah  Timur  Laut  lokasi  reforma agraria. Tujuan dibukanya PSDKU ini sejalan dengan Per.Dikti.No.1 Th.2017, yakni mengoptimalkan  akses,  kesetaraan,  kualitas,  dan  hubungan  pendidikan  tinggi  di
seluruh  Indonesia  dan  mengoptimalkan  kualitas,  dan  hubungan  penelitian  ilmiah serta pengabdian masyarakat untuk menunjang Pembangunan Nasional.
Asal  usul  perolehan  tanah  Kampus  PSDKU  UNDIP  dan  tanah  lokasi  reforma agraria  adalah  keduanya  sama-sama  dari  tanah  terlantar  yang  berasal  dari  bekas HGU No.1/Tratak. Tanah reforma agraria berasal dari tanah terlantar yang menjadi TCUN,  sedangkan  tanah  kampus  PSDKU  UNDIP  berasal  dari  Tanah  Terlantar  yang menjadi Tanah Cadangan Negara (TCN). Berdasarkan SK  Menteri ATR/Kepala BPN No.424/23.3/XI/2015  TCUN  dan  cadangan  negara  lainnya,  disesuaikan  dengan Rencana  Umum  Tata  Ruang  (RTRW)  2011-2030  yaitu  kawasan  peruntukan  perta- nian.  Dari  luas  total  TCN  100.000  m2,  seluas  94.000  m2  diberikan  oleh  Menteri ATR/Kepala BPN kepada Pemkab Batang dan sisanya merupakan aset Kementerian ATR/BPN. Menurut keterangan Rini Sumiati (2020) Kasi Penataan Pertanahan dan Pemberdayaan (PPP), asal usul lahan PSDKU UNDIP adalah hibah dari tiga sertipikat Hak  Pakai  Pemerintah  Kabupaten  Batang  yang  sudah  melalui  proses  dan  perse- tujuan  DPRD  Kabupaten  Batang,  dan  telah  sesuai  dengan  RTRW  dan  ketentuan regulasi yang berlaku.
Subyek  penerima  redistribusi  tanah  adalah  petani  penggarap  lahan  yang melakukan  sewa  menyewa  dengan  PT.  Tratak  Perkebunan,  saat  HGU  tersebut masih  aktif.  Para  petani  ini  berasal  dan  bertempat  tinggal  di  Desa  Wonomerto Kecamatan Bandar sejumlah 125 KK, Desa Kambangan Kecamatan Blado sejumlah 230 KK, di  Dukuh Kambangan sejumlah 150 KK,  Dukuh Perdisar sejumlah 70 KK di, serta 50 KK di Dukuh Cepoko Desa Trumbep.
Adapun  harga  pasar  objek  area  bagian  lokasi  tanah  redsitribusi  terdiri  atas  4 klasifikasi. Pertama, letak objek posisi di bagian di tepi sarana jalan desa (aspal) dan seberang  jalan  dekat  UNDIP  harga  sebelumnya  Rp.200.000,-.(dua  ratus  ribu rupiah), saat transaksi Th.2019-2020 sudah mencapai Rp.1.500.000,-.. Kedua, letak objek  posisi  di  tepi  jalan  desa  (aspal)  selain  butir  (a)  tersebut  di  atas;  harga sebelumnya  Rp.100.000,-,  (seratus  ribu  rupiah)  sampai  dengan  Rp.200.000,.  (dua ratus  ribu  rupiah)/per-meter  persegi,  saat  ini  mencapai  Rp.500.000,-.(lima  ratus rupiah)/per  meter  persegi.  Ketiga,  letak  objek  posisi  tidak  di  tepi  jalan, selain/sebelah barat dari butir (a) dan (b) hanya tersedia jalan bantu (hak pengab- dian/fungsi sosial) yang disepakati oleh para petani; harga sebelumnya Rp.50.000,-. (lima  ribu  rupiah),  saat  ini  mencapai  Rp.200.000,-.(dua  ratus  ribu  rupiah)/per- meter  persegi.  Keempat,  letak  objek  posisi  di  dalam,  di  tepi  Sungai  Tambangan harganya masih tetap Rp.50.000,-.(lima puluh ribu)/per-meter persegi.
Tingkat  kesuburan  tanah  sesuai  dengan  letak  objek  terdiri  atas  2  klasifikasi. Pertama,  letak  objek  di  area  posisi  terdalam,  di  tepi  Sungai  Tambangan  yaitu merupakan area lokasi tanah yang subur, ditanami sawah. Sedangkan selain posisi klasifikasi kedua, letak objek di area tepi Jalan aspal kabupaten dan lebih ke dalam (sebelah  barat  jalan  aspal  kabupaten),  maka  jenis  lahan  tanahnya  tidak  sesubur untuk lahan sawah karena jauh dari Sungai Tambangan, sehingga ditanami palawija dan pohon sengon.
Permasalahan  kedua,  adanya  pengalihan  secara  ilegal  40  objek  yang diperjualbelikan  di  bawah  tangan  kepada  pihak  eksternal  (investor).  Para  petani memahami  bahwa  hal  tersebut  melanggar  ketentuan  larangan  memindahtangan-
kan  lahan  redis  ke  pihak  lain  sebagian  atau  seluruhnya  sebelum  10  tahun  sejak tanah tersebut didaftarkan sebagai hak milik (HM), sebagaimana tercantum dalam SK Pemberian hak dan sertipikatnya. Pelanggaran ini disebabkan kebutuhan ekono- mi  yang  mendesak,  dan  kebutuhan  biaya  hidup  sehari-hari  dan  biaya  pendidikan sekolah/kuliah  anak.  Dalam  Petunjuk  Pelaksanaan  Kegiatan  Landreform  Tahun 2015 secara tegas menyebutkan, bahwa bidang-bidang tersebut tidak boleh dipe- runtukan/dialihkan untuk tujuan lain selain daripada peruntukan dan penggunaan tanah  yang  ditetapkan  dan  dilarang  memindahkan  haknya  baik  sebagian  atau keseluruhan, kecuali kepada pihak yang memenuhi persyaratan dengan izin tertulis dari pejabat berwenang sesuai ketentuan yang ditetapkan.
Petani  yang  telah  menjual  tanahnya  pada  umumnya  juga  menyisihkan  uang hasil penjualan tanah redis untuk pembelian tanah pertanian di lokasi pedalaman yang relatif masih murah di desa tempat tinggal asalnya. Namun demikian ada juga petani  penerima  redis  lain  yang  objek  tanahnya  tidak  dijual,  walaupun  lokasinya terletak di tepi jalan aspal kabupaten berada di sekitar area Kampus PSDKU UNDIP. Ada juga beberapa gelintir petani yang menyewakan sebagian lahannya untuk café dan rumah makan (Handoko, 2020).
Permasalahan  pengkaplingan  perumahan/pemukiman  ilegal  bagi  425  KK petani  penerima  redis,  menurut  penjelasan  Handoko(2020),  lokasi  tanahnya terletak di area 65 (enam puluh) bidang tanah yang saling berbatasan. Hal ini telah direncanakan  dan  disepakati    sejak  kegiatan  daftar  nominatif  peserta  redis  yang difasilitasi  oleh  FB.Omah  Tani  dan  kesepakatan  ini  memang  tidak  diketahui  oleh Tim  Satuan  Gugus  Tugas  Pelaksanaan  Program  Redistribusi  Tanah  Objek Landreform Kantor Pertanahan Kabupaten Batang.
Dalam  pembelaannya,  para  petani  berargumen:  pertama,  penyediaan  lahan perumahan  ilegal  agar  petani  penerima  redis  “mendekatkan”  diri  pada  lahannya, sehingga  dapat  memenuhi  kewajiban  memelihara  kesuburan  tanahnya  sebagai- mana  dipersyaratkan  dalam  SK  Pemberian  HM  nya.  Kedua,  pertimbangan  pemi- lihan lahan yaitu berdasarkan KK yang awalnya masih satu keluarga, misal KK orang tua dan  KK  anaknya  yang  sudah berkeluarga;  maka  bidang tanah  redis  salah  satu KK nya (milik anaknya) diserahkan untuk area lokasi pemukiman petani penerima redis.  Ada  yang  membangun  perumahan  ilegal,  terutama  mereka  yang  telah mempunyai biaya dari menjual tanahnya,  mereka  ada juga  yang  melakukan  sewa sebagian lahan yang diterima oleh petani penerima redis.
Dalam rangka pelaksanaan akses reform, telah dilaksanakan kesepakatan ber- sama  antara  Pemkab  Batang,  Kantah  Kab.  Batang  PT.  Bank  Pembangunan  Jawa Tengah,  PT.  Rimba  Partikel  Indonesia  dan  FB.  Omah  Tani  untuk  Pengembangan Tanaman  Industri  pada  Lokasi  reforma  agraria  di  Desa  Tumbrep  pada  tanggal  11 Februari  2016  (Budhiawan,  Widarbo,  2020).  Namun  menurut  Handoko  (2020), manajemen akses  reform  tidak  berjalan  karena petani penerima  redis  takut tidak mampu mengembalikan dana pinjaman dari perbankkan. Sebagai solusi pemberda- yaannya difasilitasi oleh FB. Omah Tani yakni dengan membagi tugas bagi anggota keluarga yang dewasa dalam satu KK petani penggarap untuk bekerja pada pabrik pengelolaan  minyak  asturi  di  Desa  Trumbep  (Handoko,  2021).  Solusi  lain  yang
sedang  dirintis  oleh  FB.Omah  Tani  yakni bekerja  sama  dengan  Badan  Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan membangun kios pasar, guna memasarkan produk panen pisang dari petani penerima redis (Handoko, 2020).

## D. Dampak Redistribusi Tanah UNDIP

## 1. Kebijakan Strategis Pembangunan PSDKU UNDIP
Kebijakan  program  kerjasama  UNDIP  dengan  Pemerintah  Kabupaten  Batang dengan  mendirikan  PSDKU  adalah  program  strategis  yang  saling  memberikan manfaat  bagi  kedua  belah  pihak.  Bagi  UNDIP,  hal  ini  merupakan  bagian  dari pengembangan  program  PSDKU  di  Jawa  Tengah  seperti  Pekalongan,  Demak, Rembang, dan Batang merupakan yang pertama dan menjadi role model program PSDKU UNDIP. Contoh kampus utama UNDIP di Semarang yang semula di wilayah pusat  kota,  sebagian  dipindah  ke  Kelurahan  Tembalang,  Kecamatan  Tembalang. Upaya itu dilakukan untuk merubah daerah tersebut menjadi kawasan pendidikan dan perkembangan simpul ekonomi baru di sekitar kampus.
Perencanaannya  digabungkan  dengan  kebijakan  makro  Pemkab  Batang sebagai  kampus  hijau  ramah  lingkungan,  mendukung  Heaven  of  Asia  dan  Tahun Kunjungan Wisata 2022. Bagi Pemkab Batang pembangunan vokasi PSDKU UNDIP mempunyai  nilai  strategis  sekaligus  kebanggaan  masyarakat  Batang  mempunyai perguruan  tinggi  negeri.  hal  itu  berdampak  positif  bagi  pengembangan  kemajuan daerah  tersebut  dan  mempunyai  multiplier  effect  di  bidang  pendidikan  dan  juga melahirkan  simpul  ekonomi  baru.  Juga  untuk  mendukung  kemajuan  produksi bidang pertanian dan peternakan, membuka peluang usaha di banyak sektor bagi masyarakat, seperti jasa sewa kamar, kontrakan, rumah/ warung makan, laundry, pertokoan  kebutuhan  sehari-hari  mahasiswa,  dan  jasa  transportasi.  Bahkan berkembang  café,  sarana  olah  raga  di  kampus  maupun  di  luar  kampus,  sehingga mahasiswa sudah merasa nyaman beraktivitas di kawasan tersebut. Potensi wisata baru di kawasan alam pedesaan yang juga merupakan jalur menuju tempat wisata Dieng dan mendongkrak indeks pembangunan manusia (IPM).
Gambar 2: Kampus PSDKU UNDIP Desa Trumbep Kec.Bandar Kab.Batang. Sumber gambar: Dokumentasi lapang, 2020
Menurut Retno Dwi Irianto selaku Asisten Pemerintahan Desa dan Kesra Setda Pemkab  Batang  bahwa  lokasi  Desa  Trumbep  diarahkan  untuk  penelitian  dan pengembangan di sektor peternakan sesuai dengan Revisi RTRW 2011-2030 yaitu sebagai  kawasan  pertanian  dan  peternakan.  Lokasi  ini  sangat  strategis  dijadikan perguruan  tinggi  yang  mempunyai  andil  utama  di  bidang  pertanian  dan peternakan.  Perencanaan  kawasan  kampus  digabungkan  kegiatan  dengan perencanaan  kebijakan  makro  Pemkab  Batang  untuk  mendukung  Heaven  of  Asia dan  Tahun  Kunjungan  Wisata  2022,  sebagai  kampus  hijau  ramah  lingkungan (Suryoto,2020).
Hasil  kunjungan bersama  Tim Perencana Pembangunan  UNDIP bahwa peren- canaan  pembangunan  kampus  akan  menyesuaikan  dengan  situasi  dan  kondisi lingkungan  sekitarnya,  yakni  di  daerah  pertanian,  serta  mengembangkan  pusat pendidikan,  dan  penelitian,  pembelajaran  berorientasi  pada  produksi  dan  bisnis, kampus wisata edukasi, research and technology park, pengembangan domba dan minyak  astiri.  Untuk  itu  dibutuhkan  pemberdayaan  sumber  daya  manusia  yang memiliki  daya  saing,  cekatan  dan  tidak  bergantung  pada  pihak  lain  bagi  sekitar kampus  (Suryoto,2020).  Penjelasan  Rektor  UNDIP,  proses  administrasi  PSDKU UNDIP  relatif  cepat  karena  mendapat  dukungan  sepenuhnya  dari  Pemerintah Kabupaten Batang sejak Tahun 2018. Peletakan batu pertama pembangunan pada tanggal  19-08-2020,  ditargetkan  selesai  pada  akhir  tahun  2020.  Pada  tahap pertama  dianggarkan  Rp.10  miliar  untuk  membangun  gedung  3  lantai;  Pem- bangunan  ini  diharapkan  menjadi  contoh/model  bagi  PSDKU  di  sejumlah  daerah Jawa  Tengah,  seperti  Demak,  Jepara,  Rembang,  dan  Pekalongan.  Sesuai  dengan RTRW  di  Desa  Trumbep akan  dibuka  Fakultas  Pertanian  dan  Peternakan (Setyadi, 2020).  Bupati  Batang  Wihaji  menegaskan  bahwa  warga  sudah  lama  bermaksud mempunyai perguruan tinggi apalagi negeri, sehingga pembangunan UNDIP dapat memberi dampak multiplier effect baik di bidang pendidikan dan juga melahirkan simpul ekonomi baru (Suryoto, 2020). Hal itu dapat juga mempengaruhi kemajuan masyarakat,  terutama  sektor  ekonomi,  mendukung  potensi  wisata,  perubahan gaya hidup dan mendongkrak indeks pembangunan manusia (IPM) (Kutnadi,2020).

## 2. Dampak bagi Lokasi Redistribusi
Dampak  pembangunan  kampus  PSDKU  UNDIP  bagi  lokasi  Reforma  agraria melalui program redistribusi bekas HGU No.1/Tratak Perkebunan tidak berbanding lurus  dengan  dampak  positif  bagi  kawasan  di  luar  lokasi  redis.  Kondisi  tersebut menyebabkan  pengalihan  secara  ilegal  terhadap  40  (empat  puluh)  bidang  tanah redis  kepada  investor  dan  pengaplingan  area  lokasi  perumahan  425  KK  petani penerima redis atas 65 bidang tanah.
Petani  penerima  redis  telah  memahami  bahwa  bidang  tanah  redis  dilarang diperuntukkan,  digunakan  atau  dialihkan  untuk  tujuan  selain  pertanian  sebagian atau  seluruhnya  dalam  waktu  10  tahun,  sebagaimana  tercantum  dalam  SK Pemberian  HM  dan  sertipikat  yang  diterima.  Faktanya  terjadi  pengalihan  secara
ilegal  melalui  jual  beli  di  bawah  tangan  kepada  pihak  investor  sejak  Tahun  2019. Kegiatan  pembangunan  kampus  memang  baru  dilaksanakan  sejak  peletakan  batu pertama  Tanggal  19  Agustus  2020,  tetapi  proses  administrasinya  mulai  dari perjanjian  kerja  sama,  proses  hibah  aset  Pemkab  Batang  kepada  UNDIP  melalui proses  persetujuan  DPRD  Batang  memang  harus  sesuai  peraturan  perundangan dan  membutuhkan  waktu.  Hal  ini  merupakan  waktu  yang  relatif  singkat,  kurang dari satu setengah tahun.
Kegiatan  persiapan  pembangunan  kampus  PSDKU  UNDIP  di  kawasan berdekatan  dengan  lokasi  reforma  agraria  sejak  tahun  2018  ini  tentunya  dengan cepat  diketahui  oleh  warga  masyarakat,  bukan  hanya  di  kawasan  Desa  Trumbep, tetapi  juga  investor  melalui  internet.  Dampak  kehadiran  PSDKU  UNDIP  tentunya berakibat  pada  kenaikan  harga  tanah  terutama  yang  posisinya  di  tepi  Jalan  Raya Bandar (Kabupaten). Kenaikannya terjadi secara signifikan, kurang lebih mencapai 3  (tiga)  kali  lipat,  dari  semula  Rp.100.000-200.000  menjadi  Rp.500.000  rupiah permeter.  Sedangkan  yang  berbatasan  sebelah  baratnya  mengalami  kenaikan  4 (empat)  kali  lipat,  dari  Rp.50.000  menjadi  Rp.200.000.  Adapun  alasan  dijualnya tanah  redis  tersebut  oleh  para  petani  penerima  redistribusi  adalah  untuk membiayai  kebutuhan  sehari-hari  dan  pendidikan  anak.  Tentu  saja  masyarakat menganggap  tanah  tersebut  tidak  sesubur tanah  yang berada  di tepi  sungai  yang berada di dalam blok lokasi redis, untuk dimanfaatkan sebagai lahan sawah.
Adapun  daftar  40  (empat  puluh)  nama  petani  penerima  redis  yang mengalihkan  HM  ini  diketahui  oleh  Ketua  Omah  Tani  dan  Kepala  Desa  Tumbrep, berdasarkan  keterangan  Tahroni  (2020)  berikut  daftar  nama  petani  subjek redistribusi Desa Tumbrep yang menjual tanahnya tidak sesuai dengan aturan:
Tabel 1. Daftar Nama 40 Petani Redistribusi Desa Tumbrep Yang Menjual

## Tanahnya Sampai Dengan Tahun 2020
No. Nama Luas (m 2 ) No. Nama Luas (m 2 ) 1 Dasi 1.519 21 Caroni 1.813 2 Yaeni 1.622 22 Duriyah 1.624 3 Wahyuni 1.450 23 Wasdirun 1.952 4 Ambari 1.450 24 Khomsatun 1.820 5 Supardi 1.480 25 Rahmadi 1.439 6 Muinah 1.439 26 Purwati 1.850 7 Suprayetno 1.583 27 Raib 1.656 8 Suratman 1.703 28 Nasehatin 1.590 9 Mujarob 1.626 29 Hairudin 1.564 10 Casri 1.573 30 Dianto 1.598 11 Wahadi 1.400 31 Kusrin 1.577 12 Kasmoen 1.521 32 Tahril 1.681 13 Sumanto 1.528 33 Suparti 1.565 14 Suwahno 1.573 34 Ngatmi 1.577 15 Karmidi 1.332 35 Samsuri 1.685
No. Nama Luas (m 2 ) No. Nama Luas (m 2 ) 16 Tasmoen 1.430 36 Wiyoto 1.828 17 Warso 1.353 37 Tahroji 1.895 18 Sunariyah 1.361 38 Basuki 1.934 19 Ery Rusmiati 1.485 39 Nurhadi 1.634 20 Darsono 1.950 40 Samiah 1.635 Sumber: Tahroni,2020
Apabila  dialihkan  kepada  pihak  lain  yang  memenuhi  persyaratan,  hal  ini tentunya  terhadap  pembeli  atau  calon  penerima  tanah  redis  tidak  berakibat sebagai  subjek  tanah  absentee  dan  berdasarkan  Pasal  10  UU  No.  5  Tahun  1960 (UUPA)  berkewajiban  memelihara  dan  meningkatkan  kesuburan  tanah  pertanian redis,  dilarang  peruntukkan,  penggunaan  selain  tanah  pertanian.  Sedangkan mengenai  izin  tertulis  dari  pejabat  yang  berwenang  sesuai  ketentuan  yang ditetapkan.  Hal  ini  perlu  diatur  siapa  yang  berwenang.    Ex-officio  Kepala  Kantor Pertanahan Kabupaten Batang selaku pejabat yang menerbitkan SK pemberian HM redis  sebagai  alas  hak  yang  mendasar  dan  penerbitan  sertipikatnya;  apa  sudah berwenang  memberikan  izin  tertulis,  atau  masih  perlu  dikonsultasikan  Kepada Kepala  Kantor  Wilayah  BPN  Provinsi  Jawa  Tengah  mengingat  redistribusi  tanah adalah bagian dari reforma agraria merupakan Program Strategis Nasional (PSN).
Masalah  pengkaplingan  perumahan  ilegal  bagi  425  KK  petani  penerima redistribusi tanah ini sudah direncanakan di awal saat pengusulan daftar nominatif yang  difasilitasi  oleh  FB.  Omah  Tani.  Pengkaplingan  tanah  ini  dilakukan  dengan dalih  filosofi  keadilan  dan  kemanfaatan,  namun  pada  prakteknya  melanggar  nilai kepastian  hukum.  Terhadap  beberapa  KK  yang  awalnya  berasal  dari  KK  orang tuanya, disepakati ditempatkan dikelompokkan menjadi 1 area blok 65 bidang HM redis untuk diserahkan guna penyediaan akses pengkaplingan perumahan seluruh petani  penerima  redis,  sedangkan  mereka  menggarap  bersama  atas  bidang keluarganya yang lain, atau perjanjian sewa dengan pemilik tanah redis yang lain. Berdasarkan hal tersebut masalah ini memang tidak terkait langsung dari dampak pembangunan Kampus PSDKU UNDIP di Desa Trumbep. Namun demikian pelaksa- naan  pembangunan  perumahan  ilegal  tersebut  mulai  aktif  bergerak  setelah sebagian  dari  40  pemilik  bidang  tanah  redistribusi  telah  dijual  kepada  pihak investor  sebagai  dampak  pembangunan  kampus  PSDKU  UNDIP  tersebut.  Mereka berasumsi  dengan  diperbolehkan  pembangunan  UNDIP  yang  merupakan  juga berasal  dari  bekas  HGU  No.1/Tratak  di  area  peruntukkan  penggunaan  pertanian dengan  penyesuaian  revisi  RTRW  nya,  membuka  peluang  bagi  mereka  juga memperoleh kebijakan pembangunan perumahan sebagai perkampungan reforma agraria.
Merujuk  pada  Pasal  25  Perpres  No.  86  Tahun  2018,  petani  penerima  redis- tribusi tanah atau subjek dari reforma agraria dilarang menelantarkan tanah yang dirediskan  atau  Tanah  Objek  Reforma  Agraria  (TORA).  Apabila  subjek  reforma agraria  memindahtangankan  atau  mengalihkan  hak  atas  TORA  atau  mengganti
atau  mengalih  fungsikannya,  maka  wajib  memenuhi  persyaratan  yakni  izin  dari Menteri ATR/Kepala BPN melalui kepala kantor pertanahan letak objek redistribusi tanah  berada.  Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  sebagai  solusi  yang  kompre- hensif untuk permasalahan reforma agraria pasca redistribusi tanah, Kepala Kantor Pertanahan  Kabupaten  Batang  selaku  Ketua  Harian  GTRA  dapat  memasukkan  ke dalam  GTRA  Kabupaten  guna  putusan  penyelesaiannya  sebagai  rekomendasi pengajuan  izin  kepada  Menteri  ATR/Kepala  BPN.  Apabila  diperlukan  peran  serta tokoh  FB.  Omah  Tani  sebagai  tokoh  masyarakat  dapat  dimasukkan  menjadi Anggota GTRA.
Berkaitan  dengan  usulan  konsep  pemberdayaan  petani  terhadap  perubahan situasi  kondisi  lingkungan  dampak  dari  adanya  Kampus  UNDIP  dengan  kewajiban memelihara  kesuburan  peruntukkan  penggunaan  tanah  pertaniannya,  maka membutuhkan  pemikiran-pemikiran  yang  strategis  sebagai  solusinya.  Pertama, mengusulkan  perlu  adanya  koordinasi  yang  harmonis  antara  petani  penerima redistribusi tanah yang difasilitasi oleh FB. Omah Tani dan peran serta GTRA, guna mensinergikan  komitmen  UNDIP  dengan  program  reforma  agraria  bagi  petani penerima  redistribusi  tanah  di  sektor  pertanian  dan  peternakan  dengan  tidak melanggar  kewajiban  memelihara  kesuburan  tanahnya.  Kedua,  mengembangkan dan  meningkatkan  sumber  daya  manusia  bagi  petani  penerima  redistribusi  tanah agar  profesional  sebagai  petani  dan  belajar  menjadi  peternak.  Ketiga,  mengikut- sertakan  petani  penerima  redistribusi  tanah,  melakukan  pembelajaran  dan  pela- tihan yang berorientasi pada produksi dan bisnis pertanian dan peternakan dengan penggunaan  teknologi  aplikatif.  Sementara  pemasaran  hasil  panen  produk  petani penerima redistribusi tanah termasuk pisang, pengembangan domba, dan minyak astiri, serta mengeksplor objek wisata yang dapat digali di lokasi objek redistribusi termasuk di tepi Sungai Tambangan.

## E. Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  dan  uraian  tersebut  di  atas  dapat  disimpulkan,  pem- bangunan Kampus PSDKU UNDIP memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar  termasuk  penerima  radis.  Pertama,  berupa  perkembangan  kemajuan simpul ekonomi yang memberi multiplier effect di kawasan Desa Trumbep dan sekitarnya terutama di bidang pertanian dan peternakan, khususnya bagi lokasi reforma agraria yang letaknya berdampingan dan keduanya sama-sama berasal dari  Bekas  HGU  No.1/Trumbep.  Kedua,  diharapkan  berguna  dan  bermanfaat bagi peningkatan kualitas keterampilan petani penerima redis melalui Program Vokasi  UNDIP  berupa  pendidikan,  pembelajaran,  pelatihan,  teknologi  siap pakai  dan  pemasaran  produknya  serta  peningkatan  kualitas  kesuburan  tanah bagi  lokasi  reforma  agraria.  Ketiga,  menggali  sumber-sumber  lain,  antara  lain peluang-peluang  kemandirian  wirausaha  dan  atau  bekerjasama  dengan  pihak ketiga, termasuk Badan Usaha Milik Desa yang dapat difasilitasi FB. Omah Tani yang selama ini berjasa memfasilitasi petani penerima redistribusi tanah.
Mengatasi dampak negatif dari pembangunan Kampus PSDKU UNDIP, baik pelanggaran pengalihan TORA berupa penjualan tanah redistribusi secara ilegal terhadap 40 bidang hasil redistribusi tanah kepada pihak ketiga (investor), dan pengalihfungsian  TORA  berupa  pengkaplingan  pemukiman  petani  penerima redis.  Solusinya  yaitu  wajib  memenuhi  persyaratan  izin  Menteri  ATR/Kepala BPN  melalui  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Batang  disertai  hasil rekomendasi GTRA Kabupaten Batang.

## Daftar Pustaka
Budiawan, H. & Widarbo, K. (2020). Pengalihan Ilegal Tanah Redistribusi Bekas HGU  No.1  PT.  Tratak  di  Desa  Tumbrep  Kecamatan  Bandar  Kabupaten Batang. Laporan Hasil Penelitian STPN. Yogyakarta.
Dempo, A.A.P., Salim, M.N., & Farid, A. H. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Redis- tribusi  Tanah  Eks  Kawasan  Hutan  di  Kabupaten  Musi  Rawas.  Jurnal Tunas Agraria, 4(1), 1-21.
Handoko, Tokoh/pengacara (FB.Omah Tani, Desa Tumbrep,Kec.Bandar, Batang, 15-16 Okt.2020,wawancara.
Hatta  Kepala  Kantor  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Batang,  12  Okt.  2020, wawancara.
Hidayat,  M.F.,  Luthfi,  A.N.,  &  Salim,  M.N.  (2020).  Desain  Reforma  Agraria Inklusif  untuk  Program  Keluarga  Harapan  dan  Kaum  Difabel  di Kabupaten Kediri. Jurnal Tunas Agraria, 3(1), 1-29.
Istiningdyah,  R.,  Sutaryono,  &  Wahyuni,  W.  (2018).  Kontribusi  Redistribusi Tanah  Terhadap  Kenaikan  Pendapatan  Masyarakat  di  Jawa  Tengah. Jurnal Tunas Agraria, 1(1), 20-46.
Ishaq,  Metode  Penelitian  Hukum  dan  Penulisan  Skripsi,  Tesis  serta  Disertasi, 2017, Alfabeta, Bandung.
Kantor  Staf  Kepresidenan,  Strategi  Nasional  Pelaksanaan  Reforma  Agraria 2016-2019, Arahan dari Kantor Staf Presiden, Jakarta, 28 April 2016. Kutnadi  (16  Juni  2020)  Pembangunan  Gedung  Undip  Batang  dianggarkan Rp.10miliar    https://jateng.antaranews.com/berita/317308/pemkab- anggarkan-pembangunan-psdku-undip-rp10-miliar
Mujiati  &  Aisiyah,  N.  (2014).  Perkembangan  Peraturan  Mengenai  Redistribusi Tanah  Dalam  Rangka  Reforma  Agraria  Di  Kabupaten  Boyolali.  BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 1(39), 457-469.
Mujiburrohman,  D.A.  (2018).  Menyoal Penafsiran Tanah Telantar.  Jurnal Yudi- sial, 11(1), 1-22.
Mujiburohman,  D.A.  (2019).  Penegakan  Hukum  Penertiban  dan  Pendayagu- naan Tanah Terlantar. Yogyakarta: STPN Press.
Riyadi,  A.D.,  Salim,  M.N.,  &  Mujiati.  (2020).  Pemberdayaan  Masyarakat  Pasca Kegiatan  Ajudikasi  di  Desa  Sumogawe  Kecamatan  Getasan  Kabupaten Semarang. Jurnal Tunas Agraria, 3(2), 20-39.
Saputra, L.A. (2015). Peran Omah Tani Dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah Petani  di  Desa  Tumbrep  Kecamatan  Bandar  Kabupaten  Batang.  Skripsi pada  Jurusan  Politik  Dan  Kewarganegaraan  Fakultas  Ilmu  Sosial Universitas Negeri Semarang 2015.
Setyadi,  Wahyu  (20  Agustus  2020)  Peletakan  Batu  Pertama  Kampus  PSDKU
Undip di Kab. Batang.https://psdku.undip.ac.id/peletakan-batu- pertama-kampus-psdku-undip-di-kab-Batang
Sumiati,  S.  Kasi  Penataan  Pertanahan  dan  Pemberdayaan  (PPP),  (Kantor Pertanahan Kabupaten Batang, Kasi P3, 13 Oktober 2020,wawancara. Suryoto,  Arif.  (2020,  Juni)  Undip  Bangun  Kampus  di  Batang,  Rampung Desember  2020  diakses  pada  tanggal  17  Juni  2020  dari https://www.suaramerdeka.com/regional/pantura/231746-undip- bangun-kampus-di-batang-rampung-desember-2020?page=1
Sutadi,  R.D.,  Luthfi,  A.N.,  &  Mujiburrohman,  D.A.  (2018).  Kebijakan  Reforma Agraria di Indonesia (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama  Orde  Baru,  dan  Orde  Reformasi).  Jurnal  Tunas  Agraria,  1(1  Sept), 192-218.
Tahroni, Ketua FB.Omah Tani, Batang.15 Oktober 2020,wawancara. Utami, W. (2017) Capacity Building dalam ReTaforma Agraria (Model Capacity
Building  di  Batang,  Jateng)  Prosiding  pada  Seminar  Nasional:  Proble- matika  Pertanahan  dan  Strategi  Penyelesaiannya.STPN  bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Oktober 2017.

## Peraturan Perundang-Undangan
Ketetapan MPR No.IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
UU No.5 Th.1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Perpres No.86 Th.2018 Tentang Reforma Agraria.
Peraturan Bupati Batang No  07 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Batang Tahun 2011 – 2031.