## PENDAHULUAN
Kepentingan  Nasional  adalah  suatu  cita- cita, sasaran yang bersifat umum dan abadi yang digunakan  sebagai  landasan  suatu  bangsa  untuk bertindak. Dalam kaitan dengan hukum kehutanan dan Hukum Lingkungan maka kepentingan  nasional  tercantum  dalam  pasal  33 ayat  (2)  dan  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar 1945, yakni :
(2).  Cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi
Negara  dan  menguasai  hajat  hidup    orang banyak dikuasai oleh Negara.
(3).  Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam pengelolaan cabang-cabang produksi,  bumi,  air  dan  kekayaan  alam  oleh Negara  maka  diperlukan  strategi  pengelolaan lingkungan  tersebut  agar  tidak  memberikan dampak  terjadinya  kerusakan  dan  pencemaran lingkungan hidup sehingga kelestarian lingkungan

## PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT KOTA PALANGKA RAYA AKIBAT DARI PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

## SANAWIAH
Dosen Program Studi Al-Ahwal Al-Syakshyiyyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

## ABSTRACT
The purpose of this study is to determine the cause of land and forest fire protection of the law and to find out on the community a result of land forest fire.
The  result  of  this  research;  paradigm  human  thinking  today  thought  that  nature  and  living environment is abundant treasures provided the optimal for the interests of human prosperity, so that nature with its  entire  contents  and  explored  beyond  the  limits  of exploitation  and  to disregard  the  maintened  and the sustainability of the environment and destructive natural resources it self. As a result occurs in various environment damage resulting from forest fires and land has to the pont that very worrying.
The  absence  of  legal  protection  for  the  community  resulting  from  forest  fires  and  land  and  still loitering the incendiary land and forest.
Keywords : burning, forest and land

## ABSTRAK
Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  penyebab  kebakaran  hutan  dan  lahan,  dan  untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat dari kebakaran hutan dan lahan.
Hasil  dari  penelitian  ini;  Paradigma  pemikiran  manusia  dewasa  ini  yang  menganggap  bahwa  alam dan  lingkungan  hidup  adalah  harta  berlimpah  yang  disediakan  sebesar-besarnya  untuk  kepentingan kemakmuran  umat  manusia,  sehingga  alam  dengan  seluruh  isinya  dieksplorasi  dan  dan  ekploitasi melampaui  batas   dan  mengabaikan  aspek  keterpeliharaan  dan  keberlanjutan  lingkungan  dan  merusak sumber daya alam itu sendiri. Akibatnya terjadi berbagai kerusakan lingkungan akibat dari kebakaran hutan dan lahan yang sudah sampai pada titik yang sangat mengkhawatirkan.
Belum  adanya  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  akibat  dari  kebakaran  hutan  dan  lahan  dan masih berkeliarannya para pembakar hutan dan lahan.
Kata kunci: pembakaran, hutan dan lahan
hidup  tetap  terjadi  untuk  kepentingan  generasi saat ini dan masa depan.[UUD 1945]
Sudah  lewat  sepekan  hampir  1  bulan terakhir ini, Provinsi Kalimantan
Tengah khususnya  Kota  Palangka  Raya  dan  Indonesia pada umumnya, terutama Sumatera dan Kalimantan  sedang  mengalami  musibah,  yakni kabut  asap  akibat  terjadinya  pembakaran  hutan dan lahan. Sebagai umat Islam, hal ini di samping sebagai musibah, juga bermakna peringatan yang datang  dari  Allah  SWT  kepada  umat  manusia. Kerusakan di muka bumi sesungguhnya tidak lain adalah  ulah  perbuatan  manusia,  yang  pada akhirnya  akan  dirasakan  akibatnya  oleh  manusia sendiri.  Musibah  banjir  atau  kabut  asap  yang sekarang  masih  menyelimuti  Kota  Palangka Raya,  secara  ilmiah  disebabkan  oleh  perbuatan manusia, yakni membakar hutan dan lahan.Undang-undang lingkungan, peraturan Daerah  (PERDA)  sudah  mengatur  tentang larangan  membakar  hutan  dan  lahan,  serta sanksi.Pengelola  lahan  yang  lalai  atau  yang sengaja  melakukan  pembakaran  akan  dikenakan sanksi hukum sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku, yaitu:
1. Undang-undang  Nomor  23  Tahun  1997 tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup menjadi Undang-undang Ri Nomor 32 Tahun 2019  dan  peraturan  Menteri  Lingkungan Hudup  RI  Tahun  2013  tentang  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-undang  Nomor  41  Tahun  1999 tentang  Kehutanan  dan  Undang-undang Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
3. Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2004 tentang Perkebunan
4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  4  Tahun  2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup yang
berkaitan  dengan  Kebakaran  Hutan  dan Lahan.
Keterangan  diatas  sesuai  dengan  ayat Allah  SWT dalam  Surat Ar Rum [30] ayat 41- 42 Artinya :
“ telah  nampak  kerusakan  di  darat  dan  di laut  disebabkan  karena  perbuatan  tangan manusi,  supay  Allah  merasakan  kepada mereka sebahagian  dari (akibat) perbuatan mereka,  agar  mereka  kembali  (ke  jalan yang benar).
Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan  orang-orang  yang  terdahulu. kebanyakan  dari  mereka  itu  adalah  orang- orang yang mempersekutukan (Allah) ."
Al ’Quran  pun  sudah  1400  tahun  yang  lalu sudah  menyampaikan  peringatan  Sesuai  dengan ayat Allah SWT dalam Surah Al A’raf [7] Ayat 56- 58 tentang Peduli Lingkungan, yang Artinya :
“ Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah(Allah) memperbaikinya dan  berdoalah  kepadanya  rasa  takut  (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan).  Sesungguhnya  rahmat  Allah amat  dekat  kepada  orang-orang  yang berbuat  baik.  Dan  dialah  yang  meniupkan angin  sebagai  pembawa  berita  gembira sebelum  kedatangan  rahmaNya  (hujan) hingga  apabila  angin  itu  telah  membawa awan mendung, kami halau kesuatu daerah yang  tandus,  lalu  kami  turunkan  hujan  di daerah  itu.  Maka  kami  keluarkan  dengan sebab  hujan  itu  berbagai  macam  buah- buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang  yang  telah  mati,  mudah- mudahan  kamu  mengambil  pelajaran.  Dan tanah yang baik, tanam-tanamannya tumbuh  dengan  seizin  Allah,  dan  tanah yang  tidak  subur,  tanaman-tanamannya hanya  tumbuh  merana.  Demikianlah  kami mengulangi  tanda-tanda  kebesaran  (Kami) bagi orang-orang yang bersyuku r ”
Setiap tahun kalimantan Tengah
Khususnya Kota Palangka Raya kebakaran hutan dan  lahan  masyarakat  yang  mengakibatkan kerusakan,  kerugian  lingkungan  baik    tumbuh- tumbuhan,  hewan  bahkan  manusia,  masyarakat banyak yang sakit Ispa, bahkan meninggal akibat asap,  sekolah-sekolah  di  liburkan  karena  kabut asap

## METODOLOGI
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode yuridis normatif mengigat bahwa penelitian  ini  menekankan  bahwa  pada  data sekunder  yakni  mempelajari  dan  mengkaji  azas- azas,  bahan-bahan  dan  kaidah-kaidah  hukum positifnya  yang  dari  bahan-bahan  kepustakaan yang  ada  dalam  perundang-undangan  kehutanan dan Lingkungan.
Penelitian ini dilakukan dan ditujukan untuk mendapat  sisi  teoritis  maupun  doktrin-doktrin hukum  dengan  mengandalkan  bahan-bahan  dari buku-buku literatur peraturan perundang- undangan,  majalah  dan  surat  kabar  yang mempunyai relevansi
serta
memberikan gambaran yang jelas tentang masalah  yang akan dibahas, dalam bentuk data sekunder berupa:
a. Bahan Hukum  Primer , terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, diantaranya:
1)  Undang-Undang Dasar 1945
2)  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  1997 tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup menjadi  Undang-undang  Ri  Nomor  32 Tahun  2019  dan  peraturan  Menteri
Lingkungan Hidup RI Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3)  Undang-undang  Nomor  41  Tahun  1999 tentang  Kehutanan  dan  Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 4)  Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004
tentang Perkebunan
5)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  4  Tahun 2001  tentang  Pengendalian  Kerusakan dan  Pencemaran Lingkungan Hidup  yang berkaitan  dengan  Kebakaran  Hutan  dan Lahan
b. Bahan  Hukum  Sekunder ,  berupa  tulisan- tulisan ilmiah dari para pakar yang memberikan  penjelasan  mengenai  bahan hukum  primer  seperti  hasil-hasil  penelitian, karya tulis dari kalangan hukum.
c. Bahan  Hukum  Tersier atau  bahan  hukum penunjang,  mencakup  bahan-bahan  yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan  terhadap  hukum  primer,  hukum sekunder,  dan  artikel-artikel  pada  surat kabar.

## PEMBAHASAN

## Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Palangka Raya
Pengembangan
usaha perkebunan terutama  perkebunan  kelapa  sawit  merupakan faktor  penting  dalam  konversi  hutan  yang berpengaruh  pada  kebakaran.Kebakaran  lahan dan kebun, baik yang merupakan milik masyarakat maupun milik perusahaan
perkebunan  selalu  terjadi  pada  setiap  tahunnya sehingga  menimbulkan  banyak  kerugian  dan berdampak  pada  berbagai  aspek  kehidupan.
Aspek  ekologis  :  seperti  yang  ditandai  dengan hilangnya keanekaragaman
hayati.Aspek ekonomi : seperti hilangnya tanaman perkebunan dan terganggunya pertumbuhan tanaman pertanian.  Aspek  sosial  yang  ditandai  dengan munculnya  gangguan  kesehatan  serta  dengan munculnya gangguan kesehatan serta terganggunya sarana transportasi.Kebakaran lahan  dan  kebun  selain  dapat  di  pengaruhi  oleh iklim,  juga  dapat  disebabkan  oleh  perbuatan manusia  baik  secara  disengaja  maupun  karena kelalaiannya.  Oleh  karena  itu,  pengusaha  dan masyarakat  sebagai  pengelola  lahan,  harus bertanggung jawab terhadap akibat ditimbulkannya  kebakaran,  terutama  terhadap upaya  pencegahan  dan  penanggulangannya. [Copyright Dinas Kehutanan dan Perkebunan]

## Kebakaran Lahan Disengaja
Ada 4 titik api di jalan  Yos  Sudarso, Nyaris Membakar  Rumah  Warga  pada  tanggal  07 Agustus  2015  siang,  sedikitnya  ada  4  titik  api membakar  semak  belukar  bergambut  di  daerah pinggiran  Kota  Palangka  Raya  itu.  Bahkan kobaran  api  sampat  merambat  dengan  cepat menuju pemukiman warga. Hampir saja merambat  ke  rumah  penduduk  yang  ada  di sekitarnya. Warga sekitar berusaha memadamkan api
dengan peralatan seadanya.[lihat  Kalteng  Pos  sabtu,  8  Agustus 2015]  Menurut  laporan  warga  ada  yang  sengaja membakar  api  tiba-tiba  muncul  begitu  saja. Petugas  dari  Badan  Pengangulangan  Bencana Daerah (BPBD) tiba di lokasi setelah kobaran api meluas.  truk  Tanhki  bermuatan  5.000  Liter  air  itu akhirnya  tiba  setelah  api  menjalar  lebih  luas  dan berhasil  memadamkan  titik  api  lainya.  Termasuk
yang  hampir  merambat  ke  rumah  warga.  Herie Saksono,  Asisten  I  Bagian  Pemerintahan  Kota Palangka  Raya yang juga  melihat  lokasi kebakaran  membantah  jika  disebutkan  bahwa petugas terlambat datang kelokasi kebakaran, Dia menyatakan,  Pemko  Palangka  Raya  selalu responsef  terhadap  laporan  warga  apabila  terjadi kebakaran lahan dan hutan.

## Polisi Sulit Tangkap Pembakar Lahan
Tidak  di  pungkiri,  setiap  hari,  kebakaran lahan  selalu  ditemukan  di  Kota  Palangka  Raya. Sampai  saat  ini,  penegak  hukum  belum  berhasil menangkap para pelaku pembakar lahan. Kebakaran lahan juga terjdi di Koawaringin Timur sudah  sangat  menggangu  langkah  cepat  untuk segra  mengatasinya.  Aparat  kepolisian  setulnya bisa  segera  turun  tangan  menangkap  maupun menindak  para  pelakunya,  tapi  sampain  saat  ini belum  ada  satupun  pelaku  pembakar  yang ditindak  maupun  diproses,  sesuai  dengan  aturan yang berlaku. [lihat Kalteng Pos 13 Agustus 2015]
Kapolres  Kotim  AKBP  Hendra  Wirawan
melalui
Kabag Ops Kompol Bambang mengatakan  polisi  sejauh  ini  sudah  melakukan antisisipasi  seperti  memasang  baliho  maupun spanduk  di  lokasi  yang  dianggap  sering  terjadi kebakaran  lahan.  Tetapi  memang  belum  ada tindakan  secara  represif  untuk  menindak  para pelaku pembakar lahan  yang memang ditemukan secara sengaja membakar lahan.
Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Akibat dari Kebakaran Hutan dan Lahan

## Kebakaran Lahan Kalteng Dijadikan Ajang Bisnis
Upaya  yang  dilakukan  pemerintah  saat  ini untuk  menaggulangi  bencana  kebakaran  lahan dan  kabut  asap  dinilai  tidak  efektif.  Peneliti  tanah gambut  Dr.  Suwido  H  Limin  menyebutkan, bencana ini justru terlihat ajang bisnis, dikatakannya  pemadaman  dengan  pesawat  dan helikopter itu terlalu mahal dan tidak efektif ,” kata Dr.  Suwido  H  Limin  Kepada  Kalteng  Pos,  Senin 10  Agustus  2015.  Apabila  jika  dihitung  dengan kamov  (helikopter)  maka  pemerintah  membeli  1 liter  air  seharga  Rp.  1.111.  maka  biaya  yang dikeluarkan  untuk  memadamkan  lahan  yang terbakar  seluas  1  hektare  berkisar  Rp.  2.2-4,2 Miliar. Dikatakannya, berdasarkan hasil penelitiannya  untuk  memadamkan  1  meter  kubik lahan  gambut  yang  terbakar  dibutuhkan  sekitar 200  liter  air.  BPBD  menyewa  2  unit  kamov berdasarka  jam  pakai  sekitar  Rp  20  miliar perbulan.  Jika  asumsi  atau  hari  bekerja  12  jam dan  melakukan  5  kali  sorti  dimana  sekali  sorti mengangkut  5000  liter  air.  Maka  biaya  untuk pemadaman  seluas  1  hektare  dibutuhkan  sekitar Rp. 2.2-4,2 miliar.
Terlebih  menurutnya  biaya  yang  lebih mahal lagi jika menggunakan pesawat Beriev BE- 200  dengan  kapasitas  135  ton  air,  karena  untuk sewa 1 jam saja, pemerintah harus mengeluarkan  biaya  Rp  60  juta  atau  membayar sekitar  Rp.  7.000-8.000  untuk  satu  liter  air.  Hasil perhitungannya,  jika  yang  membakar  lahan gambut  seluas  1  hektare  saja  maka  diperlukan biaya  17- 35  miliar  untuk  pemadaman,”  angka  itu
sangat  besar  dan  bisa  dimanfaatkan  untuk  hal lai n”.  Diungkapkan  Dr  Suwido,  dirinya  memiliki konsep  yang  disebut  Kalteng  Nantilang  Asep. Diyakini,  dengan  konsep  ini  pemerintah  hanya membayar  sekitar  Rp  40  untuk  tiap  liter  air  yang digunakan memadamkan api, konsep ini menurutnya  akan  di  sampaikan  kepada  presiden, karena  konsepnya  lebih  efektif,  mendidik  dan membuka  lahan  pekerjaan.  Karena  masyarakat bukan menjadi penonton tetapi pelaku penanggulangan  kebakaran  lahan.[lihat  Kalteng Pos 12 Agustus 2015]

## Pandangan Islam Dalam Pengelolaan Lingkungan
Agama  Islam  adalah  agama  yang  sangat memperhatikan  aspek  lingkungan,  ajaran  Islam mengajarkan  nilai-nilai  yang  berkaitan  dengan lingkungan  ini,  dimulai   dari  kajian  yang  paling dasar  dan  mendasar,  seperti  budaya  bersih  dan tidak  melakukan  kerusakan  di  muka  bumi. Manusia  sebagai  khalifah  di  muka  bumi  yang diamanahkan  oelh  Allah  SWT  memiliki  tugas berat  dalam  menjaga  dan  melestarikan  alam, meskipun  dalam  Al-Quran  diceritakan  bahwa makhluk  Allah  SWT  yang  lain,  yakni  malaikat menyampaikan  “protes”nya  dengan  mengatakan bahwa,  untuk  apa  Allah  SWT  menciptakan manusia yang diprediksi akan melakukan kerusakan  di  muka  bumi  (yufsidu  fil  ardh)  dan melakukan  pertumpahan  darah  (yasfikud  dima”), dua  prediksi  malaikat  menyangkut  perilaku manusia  yang  sekarang  diyakini  sudah  terbukti kebenarannya. (lihat QS. Al-Baqarah/2:30)
Di  dalam  Al-Quran  Allah  SWT  telah memberikan gambaran dan petunjuk yang sangat jelas  mengenai  alam  dan  lingkungan  yang
menjadi  landasan  dasar  sikap  manusia  terhadap alam  semesta  dan  lingkungan;  Ayat-ayat  yang menyebutkan  tentang  gambaran  alam,  tujuan penciptaan alam dan keutamaan-keutamaan serta nikmat-nikmat  Allah  SWT  yang  didapatkan  oleh manusia  melalui  alam  dan  lingkungannya  (lihat QS.  Al- Nazi”at/79:  23-33,  Al-Anbiya/21:  16-18, Ad-Dukhaan/44:  38,  Al-Baqarah/2:  22  dan  QS. Shaad/38: 27).
Penafsiran  ulang  atas  paradigma  itu, bahkan  dirasa  perlu  adanya  revolusi  spiritual keagamaan  dalam  menyelamatkan  alam  dan lingkungan  hidup  ini,  dengan  menghadirkan paradigma baru, yakni menambah aspek kecintaan  manusia  kepada  alam  ( falling  in  love with  world ),  kemudian  menumbuhkan  kesadaran bahwa  alam  dan  lingkungan  ini  adalah  titipan anak  cucu  kita,  seribu  bahkan  sejuta  tahun  yang akan  datang,  bukan  warisan  dari  nenek  moyang kita,  agar  kita  tidak  merusak  lingkungan.  Dan pada  titik  akhirnya  hendaklah  memasukkan  nilai spiritual Islam ke dalam pemahaman, kajian serta kebijakan manusia terhadap alam dan lingkungan hidup,  tidak  melakukan  tindakan-tindakan  yang akan berakhir pada krisis lingkungan.
Seyyed  Houssein  Nasr,  yang  terkenal dengan gagasan a sacred science , menerangkan bahwa  berdasarkan  pengetahuan  profetis  Islam, maka  Islam  menganjurkan  penganutnya  untuk tidak menaklukkan alam, dalam arti mengeksplorasi  sumber  daya  alam  secara  brutal, yang  berdampak  kerusakan  parah  terhadap lingkungan, dan dampak turunannya seperti banjir dan  bencana  asap  ini.   Manusia  dapat   dan dibolehkan  memanfaatkan  sumber  daya  alam sesuai  dengan  perintah  Allah  SWT  di  dalam  Al- Quran.  Oleh  karena  itu  umat  Islam  harus
menanamkan  dan  mengembangkan  nilai-nilai spiritualitas lingkungan dengan mengejawantahkan  ajaran-ajaran  Al-Quran  dan Sunnah  Rasulullah  SAW  tentang  pelestarian lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.
Islam  menekankan  bahwa  Allah  SWT mengajarkan  di  dalam  Al-Quran  bahwa  manusia sebagai  khalifah  di  muka  bumi,  tidak  hany  untuk memikirkan  kepentingan  dirinya,  kelompoknya atau  bangsanya  saja,  tetapi  ia  juga  harus memikirkan  kemaslahatan  semuanya,  termauk alam  dan  lingkungannya.  Menarik  untuk  diambil kata hikmat seorang spiritualis Islam, Ibn al- ”Arabi yang  menyebutkan  bahwa  konsep  cinta  Tuhan melalui  alam,  karena  melalui  alam  Tuhan “menampak”kan  diri-Nya  dan  “memperkenalkan” diri-Nya.  Sehingga  bagi  manusia  mencintai  alam berarti  mencintai  Tuhan  dan  apabila  mencintai Tuhan harus pula mencintai alam.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Paradigma  pemikiran  manusia  dewasa  ini yang  menganggap  bahwa  alam  dan  lingkungan hidup  adalah  harta  berlimpah  yang  disediakan sebesar-besarnya untuk kepentingan kemakmuran  umat  manusia,  sehingga  alam dengan  seluruh  isinya  dieksplorasi  dan  ekploitasi melampaui  batas   dan  mengabaikan  aspek keterpeliharaan dan keberlanjutan lingkungan dan merusak sumber daya alam itu sendiri. Akibatnya terjadi  berbagai  kerusakan  lingkungan  yang sudah sampai pada titik yang sangat mengkhawatirkan.
Belum  ada  perlindungan  hukum  bagi masyarakat  akibat  dari  kebakaran  hutan  dan lahan  dan  masih  berkeliarannya  para  pembakar hutan dan lahan.

## Saran
Adanya  kerjasama  pemerintah  dengan masyarakat  dalam  penangulangan  kebakaran hutan dan lahan, tindakan pencegahan merupakan  komponen  terpenting  dari  seluruh system penanggulangan bencana termasuk kebakaran. Bila pencegahan dilaksanakan dengan  baik,  seluruh  bencana  kebakaran  dapat diminimalkan
atau bahkan dihindarkan.
Pencegahan
kebakaran
diarahkan untuk meminimalkan  atau  menghilangkan  sumber  api dilapangan.
Biaya yang besar untuk kegiatan penanggulangan  kebakaran  namun  tidak  efektif lebih  baik  dimanfaatkan  untuk  kepentingan masyarakat  yang  terkena  dampak  kebakaran hutan  dan  lahan,  seperti  pengobatan  Ispa  dan bantuan  penenaman  kembali  kebun  masyarakat yang terbakar akibat uknum yang tidak bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Redi  “ Hukum  Sumber  Daya  Alam  Dalam Sektor  Kehutanan ”  ,Jakarta,  Sinar  Grafika, 2014.
Bertens  ” Pengantar  Etika  Bisnis ”  Seri  Filasafat Atmajaya, Yokyakarta. Kanisius, 2000.
Bentham,  Jeremy “An  Introduktion  to  the Principles  of  Morals  and  Legislation” Kitchener, Batoche Books, 2000.
Bacow  and  Wheeler, “  Environmental  Law Handbook” York, Plennum Press, 1984.
Cremona,  Marissa “Criminal  Law” London,  Mac Millan Education Ltd, 1989.
Internet,  Supian  Atikel“ Pesan  Al-quran  Mengenai Kerusakan  Lingkungan ” Jumat, 17/10/2014
- 10:11:07 WIB
Peraturan  Pemerintah  Nomor  4  Tahun  2001 tentang  Pengendalian  Kerusakan  dan
Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan  dengan  Kebakaran  Hutan  dan Lahan. Takdir Rahmadi ”  Hukum  Lingkungan  di Indonesia” Jakarta  PT  Raja  Grafindo Persada, 2013
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-undang  Ri  Nomor  32  Tahun  2019  dan peraturan  Menteri  Lingkungan  Hudup  RI Tahun  2013  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan  dan  Undang-undang  Nomor  18 Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2004  tentang Perkebunan.