## Jurnal De Facto
Vol.  6 No. 2 Januari 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408

## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

## IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 13 OF 2015 CONCERNING MANAGEMENT OF HOUSEHOLD WASTE AND WASTE TYPE OF HOUSEHOLD WASTE
Dicky Chandra, Mochammad Ardi, Johan's Kadir Putra Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya Kalurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur
m.ardi@uniba-bpn.ac.id

## Abstrak
Permasalahan  tentang  pengelolaan  sampah  pemerintah  daerah  Kota  Balikpapan  mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga  dan  Sampah  Sejenis  Sampah  Rumah  Tangga.  Namun  penerapan  aturan  mengenai pengelolaan sampah di daerah khususnya Balikpapan, masih sering ditemukan pelanggaran yang dilakukan  oleh  masyarakat  dan  kelalaian  pemerintah  dalam  melaksanakan  kewenangannya.  Di kota  Balikpapan  masih  banyak  pemukiman  komersil  yang  pengelola  pemukimannya  yang  tidak menyediakan  bak  sampah,  salah  satunya  adalah  di  pemukiman  Bukit  Damai  Sentosa  II,  tidak tersedianya bak sampah  di  setiap rumah di  pemukiman tersebut  membuat pemilik rumah hanya meletakkan sampah di depan rumah atau menggantungnya di pagar rumah. Pendekatan masalah dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  Pendekatan  yuridis  empiris.  Pendekatan  yuridis  empiris dimaksudkan  untuk  memperoleh  kejelasan  dan  pemahaman  dari  permasalahan  dalam  penelitian berdasarkan  realitas  yang  ada.Implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  13  Tahun  2015  Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di perumahan Bukit  Damai  Sentosa  (BDS)  II,  bahwa  belum  sesuai  dengan  peraturan  daerah  yang  dibuat  oleh pemerintah Kota Balikpapan karena penyediaan bak sampah di perumahan BDS belum ada dan pemilahan  untuk  sampah  basah  dan  sampah  kering  belum  diterapkan  oleh  pihak  pengelola pemukiman.
Kata Kunci : Implementasi Hukum, Pengelolaan Sampah, Sampah Rumah Tangga

## Abstract
Problems  regarding  waste  management  of  Balikpapan  City  local  government  issued  Balikpapan  City Regulation No. 13 of 2015 concerning Management of Household Waste and Trash of Similar Household Waste. However, the application of rules regarding waste management in regions, especially Balikpapan, still often found violations committed by the community and the government's negligence in carrying out its authority. In the city of Balikpapan there are still many commercial settlements where the settlement manager  does  not  provide  garbage  bins,  one  of  which  is  in  Bukit  Damai  Sentosa  II  settlement,  the unavailability of trash bins in every house in the settlement makes the homeowner only put trash in front of  the  house  or  hang  it  on  the  fence  .  The  problem  approach  in  this  study  was  carried  out  with  an empirical  juridical  approach.  An  empirical  juridical  approach  is  intended  to  obtain  clarity  and

## Jurnal De Facto
ISSN (Online): 2655-8408
understanding  of  the  problems  in  research  based  on  existing  realities.  Implementation  of  Regional Regulation Number 13 Year 2015 Regarding Management of Household Waste and Trash of Household Type  in  the  Bukit  Damai  Sentosa  (BDS)  II  housing  estate,  that  is  not  in  accordance  with  Regional regulations  made  by  the  Balikpapan  City  Government  because  the  provision  of  garbage  bins  in  BDS housing does not yet exist and the sorting for wet and dry waste has not been applied by the settlement management.
Keywords: Legal Implementation, Waste Management, Household Waste

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Pada  hakikatnya  setiap  orang  berhak  untuk  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan sehat.  Mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  merupakan  hak  asasi  setiap  warga negara  Indonesia  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  28H  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Menurut  Pasal  3  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  dijelaskan  bahwa tujuan  dari  terciptanya  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  adalah  untuk  menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.
Menurunnya  kualitas  lingkungan  hidup  dapat  mengancam  kelangsungan  kehidupan  manusia dan  makhluk  hidup  lainnya,  sehingga  setiap  orang  mempunyai  kewajiban  untuk  melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten. Kualitas lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  sangat  ditentukan  oleh  kesadaran  masyarakat,  sehingga membangun  kesadaran  masyarakat  untuk  peduli  terhadap  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup sangat penting agar terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk menciptakan  lingkungan  hidup  dalam  keadaan  seimbang  sangat  tergantung  dari  kegiatan manusia, sedangkan kegiatan manusia sangat di pengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakatnya dalam mengelola dan membina lingkungannya.
Kesadaran  masyarakat  dapat  mempengaruhi  lingkungan  yang  ada  disekitarnya.  Semakin rendah  kesadaran  masyarakat  yang  peduli  terhadap  lingkungannya,  maka  semakin  besar kemungkinan  menurunnya  bahkan  rusaknya  kualitas  lingkungan  hidup.  Kegiatan  masyarakat yang  dapat  mengakibatkan  menurunnya  kualitas  lingkungan  hidup  salah  satunya  adalah pengelolaan sampah.
Di Indonesia pengaturan mengenai pengelolaan sampah secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan,  salah  satunya  seperti  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  18  Tahun  2008  tentang  Pengelolaan  Sampah,  bahwa  pengelolaan  sampah  di  Indonesia diselenggarakan  berdasarkan  asas  tanggung  jawab,  asas  berkelanjutan,  asas  manfaat,  asas keadilan,  asas  kesadaran,  asas  kebersamaan,  asas  keselamatan,  asas  keamanan,  dan  asas  nilai ekonomi. Dalam mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat Pemerintah Daerah berkewajiban turut serta melindungi memelihara, serta membina keselamatan bumi serta menjamin hak setiap orang  untuk  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal  dan  mendapatkan  lingkungan hidup  yang  baik  dan  sehat.  Sampah  telah  menjadi  permasalahan  nasional  sehingga pengelolaannya  perlu  dilakukan  secara  komprehensif  dan  terpadu  dari  hulu  ke  hilir  agar memberikan  manfaat  secara  ekonomi,  sehat  bagi  masyarakat,  dan  aman  bagi  lingkungan,  serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum,

## Jurnal De Facto
Vol.  6 No. 2 Januari 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
kejelasan  tanggung  jawab  dan  kewenangan  pemerintah,  pemerintah  daerah,  serta  peran masyarakat  dan  dunia  usaha  sehingga  pengelolaan  sampah  dapat  berjalan  secara  proporsional, efektif dan efesien.
Berdasarkan  data  dari  Badan  Lingkungan  Hidup  Provinsi  Kalimantan  Timur  dalam  kurun Tahun  2014-2015  terjadinya  peningkatan  produksi  dan  volume  sampah.  Pada  Tahun  2014 jumlah produksi sampah yakni 3.676,52 M3/Hari dengan jumlah volume sampah yang terangkut yakni 1.325,01 M3/Hari dan pada Tahun 2015 meningkat menjadi 8.231,36 M3/Hari dan dengan jumlah volume sampah yang terangkut yakni 5.468,45 M3/Hari. 1
Balikpapan  merupakan  salah  satu  kota  di  provinsi  Kalimantan  Timur  yang  memiliki  tingkat produksi  sampah  yang  cukup  tinggi.  Sampah  yang  dihasilkan  seluruh  masyarakat  di  Kota Balikpapan mencapai sekitar 411 ton per hari. Pada tahun 2015 produksi sampah mencapai 390 ton per hari dan pada tahun 2016 sampah di Kota Balikpapan meningkat sampai 411 ton per hari dan  produksi  sampah  itu  akan  terus  meningkat  seiring  pertumbuhan  penduduk  di  Kota Balikpapan. 2 Untuk  mengatasi  permasalahan  tentang  pengelolaan  sampah  pemerintah  daerah Kota  Balikpapan  mengeluarkan  Peraturan  Daerah  Kota  Balikpapan  Nomor  13  Tahun  2015 Tentang  Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga  dan  Sampah  Sejenis  Sampah  Rumah  Tangga. Namun penerapan aturan mengenai pengelolaan sampah di daerah khususnya Balikpapan, masih sering ditemukan pelanggaran  yang dilakukan oleh masyarakat dan kelalaian pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya.
Di kota Balikpapan masih banyak pemukiman komersil yang pengelola pemukimannya yang tidak  menyediakan  bak  sampah,  salah  satunya  adalah  di  pemukiman  Bukit  Damai  Sentosa  II, tidak  tersedianya  bak  sampah  di  setiap  rumah  di  pemukiman  tersebut  membuat  pemilik  rumah hanya  meletakkan  sampah  di  depan  rumah  atau  menggantungnya  di  pagar  rumah,  sedangkan menurut  Pasal  18  Ayat  (3)  Peraturan  Daerah  Kota  Balikpapan  Nomor  13  Tahun  2015  Tentang Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga  dan  Sampah  Sejenis  Sampah  Rumah  Tangga,  dijelaskan bahwa  pengelola  pemukiman  komersil,  kawasan  komersil,  kawasan  industri,  kawasan  khusus, wajib  menyediakan  bak  sampah  dan  pengangkutan  secara  terpisah  sesuai  dengan  jenis  sampah ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu atau Tempat Pemprosesan Akhir.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakah  implementasi  aturan  tentang  pelaksanaan  kewajiban  oleh  pengelola pemukiman  Bukit  Damai  Sentosa  II  untuk  menyediakan  bak  sampah  dan  pengangkutan secara terpisah sesuai dengan jenis sampah?
2. Bagaimanakah  pertanggungjawaban  hukum  terhadap  pengelola  pemukiman  Bukit  Damai Sentosa  II  apabila  pengelola  tidak  menyediakan  bak  sampah  dan  pengangkutan  secara terpisah sesuai dengan jenis sampah?
1 Data dan/atau informasi berupa Produksi dan Volume Sampah yang Terangkut per Hari Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015 dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.
2 Novi Abdi, “Produksi Sampah Balikpapan 411 Ton/Hari”, 2016, <
http://kaltim.antaranews.com/berita/35323/produksi-sampah-balikpapan-411-tonhari>,  diakses  terakhir  pada tanggal 26/07/2017.

## Jurnal De Facto
Vol.  6 No. 2 Januari 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408

## C. Metode Penelitian
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan metode, sistematika, dan pemikiran  tertentu  yang  bertujuan  untuk  mempelajari  satu  atau  beberapa  gejala  hukum  tertentu dengan cara menganalisanya.
Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan Pendekatan yuridis empiris. Pendekatan  yuridis  empiris  dimaksudkan  untuk  memperoleh  kejelasan  dan  pemahaman  dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.

## D. Tinjauan Pustaka
1. Tinjauan umum Tentang Sampah
a) Pengertian Sampah
Berdasarkan  Pasal  1  Angka  1  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun 2008  tentang  Pengelolaan  Sampah  menyebutkan  bahwa  Sampah  adalah  sisa  kegiatan sehari-hari  manusia  dan/atau  proses  alam  yang  berbentuk  padat.  Sampah  juga  dapat diartikan  semua  benda  sisa,  tidak  terpakai  dan  dibuang. 3 Jenis-jenis  sampah  dapat dikelompokan sebagai berikut:
1) Solid Waste disebut Refuse (Sampah Basah)
Umumnya  terdiri  dari  bahan-bahan  organic  yang  secara  teknis  dapat  dimusnahkan, yaitu:
a. Liquid Waste disebut Waste Water (Air Buangan/Sampah Cair);
b. Atmospheric Waste (Gas Buangan);
c. Human Waste Merupakan sebagai Human Excreta Disposal;
d. Manucure (Kotoran Hewan)
e. Sampah berbahaya (Bahan Berbahaya dan Beracun = B3)
b) Pengelolaan Sampah
Berdasarkan  Pasal  1  Angka  5  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun 2008  tentang  Pengelolaan  Sampah  bahwa  Pengelolaan  sampah  adalah  kegiatan  yang sistematis,  menyeluruh,  dan  berkesinambungan  yang  meliputi  pengurangan  dan penanganan  sampah.  Pengelolaan  sampah  diproses  berdasarkan  pengelompokan berbagai jenis sampah. Pengelompokan jenis sampah dapat dibedakan menurut: 4
1) Sistem manajemen pengelolaannya.
2) Komposisi  Kimiawinya,  yakni  sebagai  sampah  organik  (sisa  sayuran/sisa  makanan) dan sampah anorganik (kaleng-kaleng bekas).
3) Sifat  Pemusnahannya,  yakni  sampah  degradable  (pemusnahan  secara  alamiah), sampah nonegradable (tidak dapat/sulit dimusnahkan secara alamiah), sampah mudah terbakar, dan sampah tidak mudah terbakar.
4) Bentuk  Sampah,  yakni  sampah  basah  (mudah  dimusnahkan  secara  alamiah)  disebut sebagai garbage dan sampah kering disebut sebagai rubbish.
Pengelolaan sampah diproses dari rumah tangga hingga sampah sampai berada di tempat pembuangan  akhir  (TPA).  Secara  ringkas  pengelolaan  sampah  yang  berasal  dari perumahan  penduduk  terdiri  atas  tiga  tahapan,  yakni  pengumpulan,  transportasi,  dan
3 Alexander Lucas Slamet, 2016, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Penerbit Andi, Yogyakarta, Hal 102
4 Ibid., Hal 102-103

## Jurnal De Facto
Vol.  6 No. 2 Januari 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
pemusnahan sampah dengan cara dibakar (incinerator proces) ataupun ditanam (sanitay landfill process). 5
2. Penegakan Hukum
a) Pengertian Penegakan Hukum Penegakan  hukum  merupakan  suatu  usaha  untuk  mewujudkan  ide-ide  keadilan, kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  sosial  menjadi  kenyataan.  Jadi  penegakan  hukum pada  hakikatnya  adalah  proses  perwujudan  ide-ide.  Penegakan  hukum  adalah  proses dilakukannya  upaya  tegaknya  atau  berfungsinya  norma-norma  hukum  secara  nyata sebagai  pedoman  pelaku  dalam  lalu  lintas  atau  hubungan-hubungan  hukum  dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Penegakan  hukum  merupakan  usaha  untuk mewujudkan  ide-ide  dan  konsep-konsep  hukum  yang  diharapakan  rakyat  menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. 6 Menurut  Soerjono  Soekanto,  penegakan  hukum  adalah  kegiatan  menyerasikan hubungan  nilai-nilai  yang  terjabarkan  didalam  kaidah-  kaidah/pandangan  nilai  yang mantap  dan  mengejewantah  dan  sikap  tindak  sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai  tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan  hukum  secara  konkret  adalah  berlakunya  hukum  positif  dalam  praktik sebagaimana  seharusnya  patut  dipatuhi.  Oleh  karena  itu,  memberikan  keadilan  dalam suatu  perkara  berarti    memutuskan    hukum  in  concreto    dalam  mempertahankan  dan menjamin  di  taatinya  hukum  materiil  dengan  menggunakan  cara  prosedural  yang ditetapkan oleh hukum formal. 7
Penegakan  hukum  pada  hakikatnya  merupakan  penegakan  ide-ide  atau  konsep- konsep  tentang  keadilan,  kebenaran,  kemamfaatan  sosial,  dan  sebagainya.  Jadi penegakan  hukum  merupakan  usaha  untuk  mewujudkan  ide  dan  konsep-konsep  tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah- kaedah  yang memuat  keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas  dari  setiap  orang.  Meskipun  demikian,  dalam  kaitannya  dengan  hukum  publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.
Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu: 8
1) Ditinjau dari sudut subyeknya
Dalam  arti  luas,  proses  penegakkan  hukum  melibatkan  semua  subjek  hukum  dalam setiap  hubungan  hukum.  Siapa  saja  yang  menjalankan  aturan  normatif  atau melakukan  sesuatu  atau  tidak  melakukan  sesuatu  dengan  mendasarkan  diri  pada norma aturan hukum  yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.
Dalam  arti  sempit,  penegakkan  hukum  hanya  diartikan  sebagai  upaya  aparatur penegakan  hukum  tertentu  untuk  menjamin  dan  memastikan  bahwa  suatu  aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
5 Ibid., Hal 104
6 Shanty Dellyana, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, Hlm 32
7 Ibid., Hlm 33
8 Ibid., Hlm 34

## Jurnal De Facto
Vol.  6 No. 2 Januari 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
2) Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya  terkandung  bunyi  aturan  formal  maupun  nilai-  nilai  keadilan  yang  ada dalam bermasyarakat.  Dalam arti sempit,  penegakkan hukum  itu hanya  menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.
b) Teori Penegakan Hukum
Penegakan  hukum  merupakan  suatu  usaha  untuk  mewujudkan  ide-ide  keadilan, kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  sosial  menjadi  kenyataan.  Jadi  penegakan  hukum pada  hakikatnya  adalah  proses  perwujudan  ide-ide.  Penegakan  hukum  adalah  proses dilakukannya  upaya  tegaknya  atau  berfungsinya  norma-norma  hukum  secara  nyata sebagai  pedoman  pelaku  dalam  lalu  lintas  atau  hubungan-hubungan  hukum  dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Penegakan  hukum  merupakan  usaha  untuk mewujudkan  ide-ide  dan  konsep-  konsep  hukum  yang  diharapakan  rakyat  menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. 9 Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu: 10 1) Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan  oleh  hukum  pidana  substantif  (subtantive  law  of  crime).  Penegakan hukum  pidana  secara  total  ini  tidak  mungkin  dilakukan  sebab  para  penegak  hukum dibatasi  secara  ketat  oleh  hukum  acara  pidana  yang  antara  lain  mencakup  aturan aturan  penangkapan,  penahanan,  penggeledahan,  penyitaan  dan  pemeriksaan pendahuluan.  Disamping  itu  mungkin  terjadi  hukum  pidana  substantif  sendiri memberikan  batasan-batasan.  Misalnya  dibutuhkan  aduan  terlebih  dahulu  sebagai syarat  penuntutan  pada  delik-delik  aduan  (klacht  delicten).  Ruang  lingkup  yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.
2) Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3) Actual  enforcement,  menurut  Joseph  Goldstein  full  enforcement  ini  dianggap  not  a realistic  expectation,  sebab  adanya  keterbatasan  keterbatasan  dalam  bentuk  waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan  dilakukannya  discretion  dan  sisanya  inilah  yang  disebut  dengan  actual enforcement.
Secara universal, kegiatan-kegiatan pelaksanaan penegakan hukum dapat berupa: 11
1) Tindakan Pencegahan (preventif)
Preventif  merupakan  segala  usaha  atau  tindakan  yang  dimaksud  untuk  mencegah terjadinya pelanggaran hukum, usaha ini antara lain dapat berupa:
a. Peningkatan kesadaran hukum bagi warga negara sendiri.
9 Ibid., Hlm 37
10 Ibid., Hlm 39
11 Ridhuan Syahrani, 1999, Rangkaian Intisari Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti,  Bandung, Hlm 193

## Jurnal De Facto
Vol.  6 No. 2 Januari 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
b. Tindakan patroli atau pengamanan kebijakan penegakan hukum.
c. Pengawasan ataupun kontrol berlanjut, misalnya pengawasan aliran kepercayaan.
d. Pencegahan  penyalahgunaan  dan  atau  penodaan  agama,  penelitian,  dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
2) Tindakan Represif (repression)
Represif  merupakan  segala  usaha  atau  tindakan  yang  harus  dilakukan  oleh  aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku apabila telah  terjadi  suatu  pelanggaran  hukum,  bentuk-bentuk  dari  pada  tindakan  represif dapat berupa:
a. Tindakan administrasi.
b. Tindakan yuridis atau tindakan hukum yang meliputi antara lain:
1. Penyidikan;
2. Penuntutan;
3. Pemeriksaan oleh pengadilan;
4. Pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi.
c) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
Faktor faktor  yang  mempengaruhipenegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah: 12
1) Faktor hukum
Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu  rumusan  yang  bersifat  abstrak,  sedangkan  kepastian  hukum  merupakan  suatu prosedur  yang  telah  ditentukan  secara  normatif.  Justru  itu,  suatu  kebijakan  atau tindakan  yang  tidak  sepenuhnya  berdasar  hukum  merupakan  sesuatu  yang  dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka  pada  hakikatnya  penyelenggaraan  hukum  bukan  hanya  mencakup  law enforcement,  namun  juga  peace  maintenance,  karena  penyelenggaraan  hukum sesungguhnya  merupakan  proses  penyerasian  antara  nilai  kaedah  dan  pola  perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
2) Faktor Penegakan Hukum
Fungsi  hukum,  mentalitas  atau  kepribadian  petugas  penegak  hukum  memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah.  Oleh  karena  itu,  salah  satu  kunci  keberhasilan  dalam  penegakan  hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
Faktor  sarana  atau  fasilitas  pendukung  mencakup  perangkat  lunak  dan  perangkat keras,  salah  satu  contoh  perangkat  lunak  adalah  pendidikan.  Pendidikan  yang
12 Soerjono Soekanto, 2004, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 42

## Jurnal De Facto
Vol.  6 No. 2 Januari 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
diterima  oleh  polisi  dewasa  ini  cenderung  pada  hal-hal  yang  praktis  konvensional, sehingga  dalam  banyak  hal  polisi  mengalami  hambatan  di  dalam  tujuannya, diantaranya  adalah  pengetahuan  tentang  kejahatan  computer,  dalam  tindak  pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara  teknis  yuridis  polisi  dianggap  belum  mampu  dan  belum  siap.  Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.
4) Faktor Masyarakat
Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam  masyarakat.  Setiap  warga  masyarakat  atau  kelompok  sedikit  banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum  yang  tinggi,  sedang,  atau kurang. Adanya derajat  kepatuhan hukum  masyarakat  terhadap  hukum,  merupakan  salah  satu  indikator  berfungsinya hukum yang bersangkutan.

## 5) Faktor Kebudayaan
Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan.  Kebudayaan  menurut  Soerjono  Soekanto,  mempunyai  fungsi  yang sangat  besar  bagi  manusia  dan  masyarakat,  yaitu  mengatur  agar  manusia  dapat mengerti  bagaimana  seharusnya  bertindak,  berbuat,  dan  menentukan  sikapnya  kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis  pokok  tentang  perikelakuan  yang  menetapkan  peraturan  mengenai  apa  yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

## 3. Pertanggungjawaban Hukum
a) Pengertian Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban  berasal  dari  kata  tanggung  jawab,  yang  artinya  keadaan  wajib menanggung  segala  sesuatunya  (kalau  ada  sesuatu  hal,  boleh  dituntut,  dipersalahakan, diperkarakan,  dan  sebagainya).  Dalam  kamus  hukum  ada  dua  istilah  yang  menunjuk pada pertanggungjawaban yakni liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum  yang  luas,  didalamnya  menunjuk  pada  makna  yang  paling  komprehensif, meliputi  hamper  setiap  karakter  risiko  atau  tanggung  jawab,  yang  pasti,  yang bergantung,  atau  yang  mungkin. Liability didefinisikan  untuk  menunjuk  pada  semua karakter hak dan kewajiban. Selain itu, liability juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial; kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual  atau  mungkin  seperti  kerugian,  ancaman,  kejahatan,  biaya,  atau  beban;  kondisi yang  menciptakan  tugas  untuk  melaksanakan  undang-undang  dengan  segera  atau  pada masa  yang  akan  datang.  Sementara  responsibility  berarti,  hal  yang  dapat dipertanggungjawabkan  atas  suatu  kewajiban,  dan  termasuk  putusan,  keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. Responsibility juga  berarti, kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang  yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau memberi ganti rugi  atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya. 13
13 Ridwan HR, 2011, Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi, Jakarta, Rajagrafindo Persada, Hlm. 318-319

## Jurnal De Facto
Vol.  6 No. 2 Januari 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
b) Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Hukum
1) Pertanggungjawaban Pidana
Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang  dikenal  dengan  sebutan  ajaran  kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah, kecuali  jika pikiran orang itu jahat.  Dalam bahasa  inggris  doktrin  tersebut  dirumuskan  dengan  an  act  does  not  make  a  person guilty, unless the mind is legally blameworthy. Berdasarkan asas tesebut syarat yang harus  dipenuhi  untuk  dapat  memidana  seseorang,  yaitu  ada  perbuatan  lahiriah  yang terlarang  atau  perbuatan  pidana  (actus  reus)  danada  sikap  batin  jahat  atau  tercela (mens rea). 14
Pada  hukum  pidana  Belanda  apabila  memenuhi  beberapa  unsur  seperti,  adanya tindakan  oleh  pelaku,  perbuatan  tersebut  memenuhi  delik  dalam  undang-undang, perbuatan  tersebut  melawan  hukum  maka  pada  prinsipnya  orang  yang  melakukan tindak  pidana  atau  kejahatan  dapat  mempertanggungjawabkan  atas  pebuatan  atau kejahatan yang dilakukannya. 15
Roeslan  Saleh  berpendapat  bahwa  pertanggungjawaban  pidana  dapat  diterapkan apabila  seseorang  melakukan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hukum  atau terdapat  perbuatan  melawan  hukum  yang  merupakan  unsur  obyektif  dan  unsur obyektif  tersebut  terjadi  karena  kesalahan  atau  kealpaan  sehingga  pelaku  dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan unsur subyektif. 16 Dalam  pertanggungjawaban  pidana  sistem  hukuman  yang  digunakan  terbagi menjadi  dua  hukuman,  yaitu  hukuman  pokok  dan  hukuman  tambahan.  Hukuman pokok  sendiri  terdiri  dari  hukuman  mati, hukuman  penjara,  hukuman  kurungan  dan hukuman  denda,  sedangkan  hukuman  tambahan  berupa  pencabutan  beberapa  hak tertentu  dan  perampasan  atau  penyitaan  barang-barang  tertentu. 17 Perbedaan  antara hukuman  pokok  dan  hukuman  tambahan,  yaitu  hukuman  pokok  terlepas  dari hukuman  lain,  berarti  dapat  dijatuhkan  kepada  terhukum  secara  mandiri.  Adapun hukuman  tambahan  hanya  merupakan  tambahan  pada  hukuman  pokok,  sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa adanya hukuman pokok (tidak mandiri). 18
Dalam  hal  kemampuan  bertanggung  jawab  bagi  pelaku  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana memang secara tegas tidak dirumuskan, namun pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang  tidak  mampu  bertanggung  jawab  agar  tidak  dipidana  dalam  dua  keadaan jiwa,  artinya  merumuskan  perihal  kebalikan  (secara  negatif)  dari  kemampuan bertanggung  jawab.  Dua  keadaan  jiwa  yang  tidak  mampu  bertanggung  jawab  yaitu
14 Mahrus  Ali  dan  Bayu  Aji  Pramono,  2011,  Perdagangan  Orang:  Dimensi,  Instrumen  Internasional  dan Pengaturannya di Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm 223
15 Yesmil  Anwar  dan  Adang,  2008,  Pembaruan  Hukum  Pidana:  Reformasi  Hukum  Pidana,  Jakarta,  Gramedia Widiasarana Indonesia, Hlm 112
16 Andi Hamzah, 2010, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm 138
17 R. Abdoel Djamali, 2011 Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Rajagrafindo Persada, Hlm 186
18 Yulies Tiena Masriani, 2008, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 66

## Jurnal De Facto
Vol.  6 No. 2 Januari 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
pertama,  karena  jiwanya  cacat  dalam  pertumbuhan  dan  kedua,  karena  jiwanya terganggu karena penyakit. 19
2) Pertanggungjawaban Perdata
Pertanggungjawaban  perdata  terjadi  oleh  seseorang  terhadap  kerugian  yang dialami orang lain atau dengan kata lain  yaitu antara individu  dengan individu  yang diatur  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata  yang  menyatakan  bahwa  “tiap  perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
3) Pertanggungjawaban Administrasi Negara
Pada  dasarnya  tanggung  jawab  pemerintah  terhadap  warga  Negara  atau  pihak ketiga  dianut  hampir  seluruh  Negara  yang  berdasarkan  hukum.  Salah  satu  prinsip Negara  hukum  adalah  adanya  asas  legalitas  yang  berarti  bahwa  setiap  tindakan hukum  pemerintahan  harus  berdasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku atau setiap tindakan hukum pemerintah harus berdasarkan pada kewenangan yang  diberikan  oleh  peraturan  perundang-undangan.  Bersandar  pada  asas  legalitas itulah  pemerintah  dapat  melakukan  berbagai  tindakan  hukum,  karena  pada  setiap tindakan  hukum  mengandung  makna  penggunaan  kewenangan,  maka  didalamnya tersirat adanya kewajiban pertanggungjawaban.
Dalam  perspektif  hukum  publik,  tindakan  hukum  pemerintahan  dituangkan  dan dipergunakan  dalam  beberapa  instrument  hukum  dan  kebijakan  seperti  peraturan perundang-undangan  (regeling),  peraturan  kebijakan  (beleidsregel),  dan  keputusan (beschikking).  Disamping  itu,  pemerintah  juga  menggunakan  instrument  hukum keperdataan  seperti  perjanjian  dalam  menjalankan  tugas-tugas  pemerintahan.  Setiap penggunaan wewenang dan penerapan instrument  hukum  oleh pejabat  pemerintahan pasti menimbulkan akibat hukum, karena dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum  dan  akibat  hukum.  Hubungan  hukum  ini  ada  yang  bersifat  intern,  yaitu hubungan  hukum  di  dalam  atau  antar  instansi  pemerintahan,  dan  hubungan  hukum ekstern,  yaitu  hubungan  hukum  pemerintah  dengan  warga  Negara.  Dalam  hal hubungan  hukum  ekstern,  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  ada  yang  bersifat  umum, dalam  arti  mengenai  setiap  warga  Negara,  dan  akibat  hukum  yang  bersifat  khusus, yakni mengenai seseorang atau badan hukum perdata tertentu.
Setiap  penggunaan  kewenangan  didalamnya  terkandung  pertanggungjawaban, namun  demikian  harus  pula  dikemukakan  tentang  bagaimana  cara-cara  memperoleh dan  menjalankan  kewenangan,  sebab  tidak  semua  pejabat  tata  usaha  negara  yang menjalankan kewenangan pemerintahan itu memikul tanggung jawab hukum. Badan atau  pejabat  tata  usaha  negara  yang  melakukan  tindakan  hukum  atas  dasar kewenangan  yang  diperoleh  secara  atribusi  dan  delegasi  adalah  sebagai  pihak  yang memikul  pertanggungjawaban  hukum,  sedangkan  badan  atau  pejabat  tata  usaha negara  yang  melaksanakan  tugas  dan  pekerjaan  atas  dasar  mandat  bukanlah  pihak yang  memikul  tanggung  jawab  hukum,  melainkan  pemberi  mandat  yang  memikul
19 Adami Chazawi, 2008, Pelajaran Hukum Pidana 1, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm. 146

## Jurnal De Facto
Vol.  6 No. 2 Januari 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
pertanggungjawaban hukum.
Dalam  perspektif  hukum  publik  yang  melakukan  tindakan  hukum  adalah  jabatan yakni  suatu  lembaga  dengan  lingkup  pekerjaan  sendiri  yang  dibentuk  untuk  waktu lama dan dijalankannya tugas dan wewenang, sedangkan yang menjalankan tugas dan wewenang atas nama jabatan disebut sebagai pejabat. 20
Berkaitan  dengan  penggunaan  wewenang  menerbitkan  keputusan  tentang  sanksi administratif,  maka  badan  atau  pejabat  pemerintah  yang  menggunakan  wewenang menerbitkan keputusan tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Kalau  harus  melalui  proses  peradilan  ia  juga  harus  mempertanggungjawabkan  di depan  hakim.  Apabila  sanksi  administrasi  dalam  bentuk  perbuatan  hukum,  hakim yang  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  adalah  hakim  peradilan tata  usaha  Negara.  Sedangkan  sanksi  administrasi  dalam  bentuknya  merupakan tindakan  nyata,  maka  yang  berwenang  menyelesaikannya  adalah  hakim  peradilan umum.
20 Ridwan HR, 2011, Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi, Jakarta, Rajagrafindo Persada, Hlm 339-343

## Jurnal De Facto
Vol.  6 No. 2 Januari 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408

## II. PEMBAHASAN
Implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  13  Tahun  2015  Tentang  Pengelolaan  Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

## A. Pengendalian Sampah yang Ditimbulkan
Kegiatan pengendalian sampah yang ditimbulkan merupakan salah satu proses yang ada dalam kegiatan  pengelolaan  sampah.  Pada  dasarnya  sampah  tidak  diproduksi  tetapi  ditimbulkan. Pengendalian  sampah  yang  ditimbulkan  dapat  dilakukan  mulai  dari  penanganan  sampah  pada sumbernya.  Proses  penanganan  sampah  pada  sumbernya  bertolak  dari  kondisi  dimana  suatu material atau sampah yang sudah dibuang atau tidak dibutuhkan masih memiliki nilai ekonomis.
Dalam  melakukan  kegiatan  pengendalian  sampah  yang  ditimbulkan,  pihak  DKPP  Kota Balikpapan  memulai  kegiatan  tersebut  dari  proses  pemilahan  sampah,  dimana  sampah dikumpulkan  sesuai  dengan  jenisnya.  Cara  tersebut  dilakukan  agar  dapat  mengetahui  material yang masih bermanfaat.
Salah  satu  contoh  dalam  proses  pemilahan  yaitu,  mengelompokkan  sampah  organik  dan  non organik,  serta  sampah  besi,  plastik  dan  kaca.  Hasil  dari  pengelompokkan  tersebut  kita  dapat mengetahui  material  mana  yang  sudah  tidak  dapat  dimanfaatkan  kembali.  Selain  melakukan proses  pemilahan  DKPP  Kota  Balikpapan  juga  menerapkan  3R  yaitu, Reuse (menggunakan kembali ,  Reduce (mengurangi)  dan Recycle (mendaur  ulang).  Proses  pemilahan  yang  dilakukan sebelumnya sangat berkaitan erat dengan proses 3R tersebut.
Kegiatan reuse atau menggunakan kembali yang dilakukan oleh DKPP Kota Balikpapan yaitu, dengan  menggunakan  wadah  atau  kemasan  untuk  fungsi  yang  sama  atau  fungsi  lainnya contohnya  adalah  menggunakan  botol  kemasan  air  mineral  sebagai  pot  bibit  tanaman.  Proses selanjutnya yaitu reduce atau mengurangi sampah yang ditimbulkan, dengan menggunakan bahan yang  dapat  dipakai  berulang  contohnya  memakai  sapu  tangan  sebagai  pengganti  tisu,  memakai tas  belanja  yang  tidak  terbuat  dari  plastik.  Proses  terakhir  yaitu  recycle  atau  mendaur  ulang, sampah  yang  sudah  melalui  proses  pemilahan  dan  dikelompokkan  berdasarkan  jenisnya  akan sangat  mempermudah  proses  recycle  tersebut.  Contohnya  sampah  organik  seperti  potongan sayuran,  daun-daun  yang  membusuk  bisa  diolah  menjadi  pupuk  kompos,  lalu  seperti  sampah plastik diolah menjadi kerajinan tangan yang mempunyai nilai ekonomis.

## B. Pengumpulan Sampah
Mekanisme pengumpulan sampah terdiri dari 2 cara  yaitu pertama warga mengemas sampah dari  wadah  kemudian  bisa  langsung  membawanya  ke  tempat  pembuangan  sampah  sementara (TPS)  dan  yang  kedua  setelah  sampah  dikemas  oleh  warga  dari  tempat  timbulannya,  petugas pengumpul  mendatangi  tiap  rumah  menggunakan  gerobak,  atau  kendaraan  pengangkut  lalu membuangnya ke tempat pembuangan sementara (TPS).
Ada  beberapa  pola  dalam  melakukan  kegiatan  pengumpulan  sampah  yaitu  pola  individual langsung  dimana  pengumpulan  sampah  dilakukan  oleh  petugas  kebersihan  yang  mendatangi setiap  bangunan  atau  sumber  sampah  (door  to  door)  dan  langsung  diangkut  untuk  dibuang  ke tempat  pembuangan  akhir  sampah.  Yang  kedua  pola  individual  tidak  langsung,  daerah  yang dilayani  dalam  pola  individual  tidak  langsung  yaitu  pemukiman  yang  sudah  teratur,  daerah pertokoan,  tempat-tempat  umum,  jalan  dan  taman,  ketiga  yaitu  pola  komunal  langsung  yaitu

## Jurnal De Facto
Vol.  6 No. 2 Januari 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
pengumpulan  sampah  dilakukan  sendiri  oleh  masing-  masing  penghasil  sampah  (rumah tangga,dll) ke tempat-tempat penampungan sampah komunal yang telah disediakan atau langsung ke  truck  sampah  yang  mendatangi  titik  pengumpulan.  Dan  yang  keempat  pola  komunal  tidak langsung yaitu pengumpulan sampah dilakukan oleh masing-masing penghasil sampah ketempat yang  telah  disediakan  seperti  tong  sampah  atau  langsung  ke  gerobak  sampah  lalu  petugas kebersihan denga gerobaknya mengambil sampah dari tempat-tempat pengumpulan tersebut lalu membawa sampah-sampah tersebut ke tempat pembuangan sampah sementara.

## C. Pemindahan dan Pengangkutan Sampah
Pemindahan  atau  pengangkutan  sampah  di  definisikan  sabagai  upaya  atau  kegiatan memindahkan massa sampah dari tempat penampungan sementara (TPS) ke tempat pembuangan akhir (TPA). Lokasi TPS bila memungkin harus dekat dengan sumber sampah.

## D. Pengolahan Sampah
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga  dan  Sampah  Sejenis  Sampah  Rumah  Tangga  di  Kota  Balikpapan  pada  Pasal  1  ayat  11 yaitu Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang  meliputi  pengurangan  dan  penanganan  sampah.  Artinya,  bentuk  kegiatan  penanganan sampah  mulai  dari  sumber/timbulnya  sampah  sampai  pada  sampah  tersebut  musnah  (habis), termasuk  kegiatan  ikutan  lainnya  seperti  reduce  (pengurangan  volume/jumlahnya),  reuse (penggunaan  kembali),  recycle  (daur  ulang  atau  mengubah  wujud  dan  bentuknya  untuk pemanfaatan lain).

## E. Pembuangan Akhir Sampah
Tempat pembuangan akhir (TPA) merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam  pengelolaannya  sejak  mulai  timbul  di  sumber,  pengumpulan,  pemindahan  dan pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan. TPA merupakan tempat dimana sampah di isolasi secara  aman  agar  tidak  menimbulkan  gangguan  terhadap  lingkungan  sekitarnya,  oleh  sebab  itu diperlukan  penyediaan  fasilitas  TPA  dan  perlakuan  yang  benar  agar  keamanan  tersebut  dapat tercapai.
Di  Kota  Balikpapan  pembuangan  sampah  akhir  dilakukan  di  Tempat  Pembuangan  Akhir (TPA)  manggar.  Sampah  yang  sudah  dikumpulkan  dihamparkan,  ditimbun,  dipadatkan  lalu ditutup  dengan  tanah  dengan  proses  berulang-ulang.  Metode  yang  digunakan  yaitu  control landfill  dimana  pemerintah  juga  menyediakan  saluran  drainase,  saluran  pengumpul  limbah  dan kolam  penampungan,  pengendalian  gas,  pos  pengendalian  operasional  serta  Pemerintah  juga menyediakan  alat  berat  untuk  membantu  proses  pemaparan,  penimbunan,  pemadatan  dan penutupan sampah.

## F. Pengawasan dan Pemberian Sanksi
Untuk  menegakkan  Peraturan  Daerah  Nomor  13  Tahun  2015  Tentang  Pengelolaan  Sampah Rumah  Tangga  dan  Sampah  Sejenis  Sampah  Rumah  Tangga  di  Kota  Balikpapan,  Dinas Kebersihan  Pertamanan  dan  Pemakaman  Kota  Balikpapan  telah  melaksanakan  kegiatan pengawasan  sebagai  upaya  terlaksananya  peraturan  daerah  tersebut  oleh  masyarakat.  Kegiatan pengawasan tersebut diwujudkan dengan pelaksanaan kegiatan operasi yustisi sampah.
Jurnal De Facto Vol.  6 No. 2 Januari 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
Kegiatan tersebut  rutin  dilaksanakan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Kegiatan  operasi  yustisi  sampah  di  Kota  Balikpapan  setiap  tahun  rutin  dilaksanakan  selama  10 bulan.  Dalam  melaksanakan  operasi  yustisi  sampah  pihak  DKPP  dibantu  oleh  Satuan  Polisi Pamong  Praja,  aparat  TNI,  aparat  Kepolisian  serta  Pengadilan  Negeri  Balikpapan.  Untuk memberikan efek jera kepada warga sanksi atau ancaman pidana yang diberikan yaitu kurungan selama-lamanya  6  (enam)  bulan  dan  denda  sebanyak-banyaknya  sebesar  Rp.  50.000.000,00 (Lima  Puluh  Juta  Rupiah),  hal  tersebut  sudah  diatur  dalam  Pasal  32  ayat  (1)  dan  (2)  Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kota Balikpapan.

## Faktor  Penghambat  Implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  13  Tahun  2015  Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Adapun  yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor  13  Tahun  2015  Tentang  Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga  dan  Sampah  Sejenis Sampah Rumah Tangga yaitu, masih banyak warga  yang tidak sadar akan pemanfaatan sampah yang  sudah  mereka  timbulkan.  Sehingga  pengendalian  sampah  yang  ditimbulkan  masih  sulit dalam  pelaksanaannya.  Warga  masih  banyak  yang  menganggap  bahwa  sampah  sudah  tidak bermanfaat  lagi.  Partisipasi  masyarakat  dalam  mengendalikan  timbulan  sampah  masih  cukup rendah.
Masih banyak warga yang tidak mengemas sampahnya dengan rapi, sehingga memperlambat proses  pengumpulan  sampah,  serta  peralatan  pengumpul  sampah  yang  digunakan  tidak memenuhi  standar,  dan  masih  menyisakan  sampah  di  tempat  pembuangan  sampah  sementara. Bahwa  penghambat  dalam  melakukan  pemindahan  dan  pengangkutan  sampah  yaitu  lalu  lintas yang  padat  sehingga  untuk  mencapai  titik  tujuan  sampah  menjadi  terhambat  dan  kurangnya armada atau kendaraan pengangkut sampah dikarenakan salah satu armada mengalami kerusakan mesin.  Antusias  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  kegiatan  pengolahan  sampah  masih  kurang meskipun  sudah  dilakukan  sosialisasi  dan  pembinaan.  Masih  banyak  warga  yang  tidak memahami pentingnya mengolah sampah untuk mengurangi volume sampah.
Perilaku  dan  kebiasaan  masyarakat  yang  tidak  disiplin  dalam  waktu  pembuangan  sampah. masyarakat  belum  mematuhi  peraturan  waktu  pembuangan  sampah  yang  telah  ditetapkan  yaitu 18.00-06.00. Meskipun DKPP Kota Balikpapan telah memasang papan peraturan disetiap tpsnya, masih banyak warga yang tidak mematuhi peraturan tersebut.
Faktor  penghambat  dalam  melaksanakan  peraturan  daerah  ini  adalah  perilaku,  kebiasaan, disiplin serta kesadaran masyarakat masih kurang. Ketidak seimbangan aparat dengan masyarakat pun  menjadi  faktor  penghambat.  Warga  masih  banyak  yang  tidak  disiplin  baik  dalam  waktu pembuangan sampah maupun membuang sampah tidak pada tempat yang disediakan. Masih ada yang membuang sampah di parit, sehingga memperparah daerah yang rawan dengan banjir.

## Jurnal De Facto
Vol.  6 No. 2 Januari 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408

## PERTANGGUNGJAWABAN  HUKUM  PENGELOLA  PEMUKIMAN  YANG  TIDAK MENYEDIAKAN BAK SAMPAH DAN PENGANGKUTAN SECARA TERPISAH

## A. Pengelolaan  Sampah  oleh  Pengelola  Pemukiman  yang  Tidak  Sesuai  dengan  Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2015
Balikpapan  merupakan  salah  satu  kota  di  Kalimantan  Timur.  Kota  Balikpapan  terletak  113 km di Barat Daya Ibukota Propinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Dengan semakin tumbuhnya perekonomian  di  Kota  Balikpapan  sejak  diberlakukannya  otonomi  daerah,  Balikpapan  terus menerus  dibanjiri  oleh  pendatang.  Hal  tersebut  merupakan  salah  satu  faktor  pertumbuhan penduduk  yang  sangat  pesat  di  Balikpapan.  Berbagai  macam  masalah  timbul  karena pertumbuhan  penduduk  di  Balikpapan.  Permasalahan  sampah  menjadi  salah  satu  tugas Pemerintah  Kota  Balikpapan.  Semakin  padat  penduduknya  semakin  bertambah  pula  volume sampah di Balikpapan.
Faktor yang menjadi pentingnya pengelolaan sampah karena semakin tingginya pertambahan penduduk  dan  meningkatnya  aktivitas  kehidupan  masyarakat  di  Kota  Balikpapan,  berakibat semakin  banyak  timbulan  sampah,  yang  jika  tidak  dikelola  secara  baik  dan  teratur  bisa menimbulkan  berbagai  masalah,  bukan  saja  bagi  Pemerintah  Daerah  tetapi  juga  bagi  seluruh masyarakat.
Didasarkan  atas  penelitian  penulis  di  salah  satu  pemukiman  di  Kota  Balikpapan  yaitu Pemukiman  Bukit  Damai  Sentosa  II,  Kantor  Pemasaran  Perumahan  beralamat  di  jalan  Nuri  3 Blok  J1  No.  1E,  RT  25  Kelurahan  Sungai  Nangka,  Kecamatan  Balikpapan  Selatan,  Gunung Bahagia.
Dalam  hasil  peninjauan  penulis  tidak  satu  pun  menemukan  adanya  Bak  Sampah  yang disediakan oleh Pengembang. Hal ini lah yang kemudian membuat penulis menyambangi  ruang Kabag  Hukum  Kota  Balikpapan,  yaitu  Bapak  Daud  Pirade,  S.H.,  M.H.  dalam  perbincangan tersebut  penulis  menanyakan  hal  yang  berkaitan  dengan  keadaan/kondisi  di  pemukiman  Bukit Damai Sentosa II yang berkaitan dengan kewajiban pengembang perumahan dalam menyediakan sarana/fasilitas, dalam hal ini pengadaan Bak Sampah seperti dalam judul skripsi penulis.
Dalam  wawancara  tersebut  beliau  menjelaskan:  “Pengaturan  mengenai  perumahan  diatur terutama  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan Pemukiman  (“UU  1/2011”).  Berdasarkan  Pasal  1  angka  2  UU  1/2011,  pengertian  perumahan adalah:
“…..kumpulan  rumah  sebagai  bagian  dari  permaupun  perdesaan,  yang  dilengkapi  dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni”.
Jika melihat pada definisi perumahan tersebut, sudah dapat diketahui bahwa prasarana, sarana dan  utilitas  umum  merupakan  syarat  yang  harus  dilengkapi  dalam  suatu  perumahan.  Bahkan, ketika  perumahan  tersebut  masih  dalam  tahap  pembangunan,  pemasaran  perumahan  melalui sistem  perjanjian  pendahuluan  jual-  beli  baru  dapat  dilakukan  setelah  adanya  kepastian  atas ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (Pasal 42 UU 1/2011).
Pembangunan  prasarana,  sarana,  dan  utilitas  umum  perumahan  harus  memenuhi  persyaratan (Pasal 47 ayat [3] UU 1/2011):
1. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah;
2. keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan lingkungan hunian; dan
3. ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

## Jurnal De Facto
Vol.  6 No. 2 Januari 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
Pihak  pengembang  (developer)  dilarang  menyelenggarakan  pembangunan  perumahan,  yang tidak  membangun  perumahan  sesuai  dengan  kriteria,  spesifikasi,  persyaratan,  prasarana,  sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan (Pasal 134 UU 1/2011).
Jadi,  dalam  hal  ini  perlu  melihat  lagi  dalam  perjanjian  jual-beli  rumah  mengenai  segala prasarana,  sarana,  dan  utilitas  umum  yang  telah  dijanjikan  oleh  pihak  pengembang.  (kata beliau) 21
Apabila pihak pengembang sudah menjanjikan namun tidak dibangun atau kriteria, spesifikasi, persyaratan,  prasarana,  sarana,  dan  utilitas  umum  tidak  sesuai,  maka  dapat  dikenai  sanksi administratif  berupa  sebagaimana  disebutkan  Pasal  150  ayat  (2)  UU  1/2011.  Selain  itu,  pihak pengembang  yang  bersangkutan  juga  dapat  dijerat  pidana  berdasarkan  Pasal  151  UU  1/2011, yang berbunyi sebagai berikut:
(1)  Setiap orang  yang menyelenggarakan pembangunan perumahan,  yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang  diperjanjikan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  134,  dipidana  dengan  pidana  denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2)  Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa  membangun  kembali  perumahan  sesuai  dengan  kriteria,  spesifikasi,  persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.
Selanjutnya  beliau  menjelaskan,  “Tantangan  penerapan  program  pengelolaan  sampah  di daerah  perkotaan  adalah  sifat  masyarakat  cenderung  individual,  bersifat  ekonomis,  dan  sulit untuk  menerima  program  baru.  Masyarakat  perkotaan  cenderung  bersifat  kritis  dan  realistis sehingga dibutuhkan proses sosialisasi  yang baik dan bekelanjutan. Masyarakat perkotaan harus diberi  pemahaman  tentang  keuntungan,  efektivitas,  dan  efisiensi  dari  program  pengolahan sampah  agar  dapat  berpartisipasi.  Tanpa  adanya  pemahaman  kepada  masyarakat,    pengelolaan sampah akan sulit untuk diterapkan karena berbagai alasan di antaranya adalah sibuk, tidak ada waktu, dan banyak alasan yang lainnya”. 22
Sebagian  besar  pengelola  kota/kawasan  masih  menggunakan  cara  berpikir  desa  yang menganggap  alam  masih  dapat  menangani  permasalahan  sampah  dengan  sendirinya. Keberlangsungan  program  pengelolaan  sampah  tergantung  dari  kesadaran  masyarakat  untuk bergerak. Tanpa kesepakatan pimpinan bersama masyarakat, kebijakan pengelolaan sampah tidak mungkin  terlaksana.  Kebijakan  pengelolaan  sampah  akan  berhasil  apabila  terdapat kepemimpinan  yang  baik,  serta  didukung  penuh  oleh  pemuka  masyarakat,  visi,  misi  dan  tujuan organisasi yang jelas.
Pengelolaan  sampah  bertujuan  menciptakan  lingkungan  dan  masyarakat  yang  sehat,  maka faktor  utama  yang  harus  diperhatikan  adalah  peran  serta  masyarakat.  Peran  serta  masyarakat merupakan  aspek  penting  dalam  melaksanakan  pengelolaan  sampah.  Mengubah  perilaku masyarakat  merupakan  hal  yang  cukup  sulit,  tetapi  dengan  pembinaan  terus  menerus  hasilnya akan diperoleh. Jelasnya. 23
Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pada Pasal 9 ayat (1) huruf d, yang menyatakan bahwa:
21 Wawancara Penulis kepada Bapak Daud Pirade, selaku Kabag Hukum Kota Balikpapan, Kamis, 09 Agustus 2018.
22 Wawancara Penulis kepada Bapak Daud Pirade,.
23 Wawancara Penulis,.

## Jurnal De Facto
Vol.  6 No. 2 Januari 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
(1) Pengumpulan dan pengangkutan sampah menjadi tanggung jawab:
a. Pengelola  permukiman  komersil,  kawasan  komersial,  kawasan  industri,  dan  kawasan khusus untuk mengumpulkan sampah dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS 3R dan untuk mengangkut sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPST atau TPA.
Dan Pasal 18 ayat 2 yang menyatakan bahwa:
“Setiap  orang,  baik  rumah  tangga  swadaya,  kawasan  permukiman  komersil,  kawasan komersial,  kawasan  industri,  kawasan  khusus,  fasilitas  umum,  fasilitas  sosial,  atau  kawasan lainnya wajib memilah sampah dari sumbernya dan menyimpan dengan benar”.
Secara  teknis  pengelolaan  sampah  pada  kawasan  Perumahan  Bukit  Damai  Sentosa  II  sudah sesuai  dengan  amanat  Perda  tersebut.  Kawasan  Perumahan  Bukit  Damai  Sentosa  II  ditujukan kepada  kawasan  komersial,  yakni  kawasan  tempat  pemusatan  kegiatan  usaha  perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang. Melalui surat oleh Kepala Dinas Kebersihan kepada para Pengelola Kawasan Mandiri telah diberitahukan bahwa kendaraan dinas operasional  truck  sampah  Dinas  Kebersihan  tidak  lagi  diperkenankan  melaksanakan pengangkutan  sampah  pada  kawasan  yang  termasuk  dalam  kriteria  kawasan  mandiri.  Artinya yang  dikategorikan  kawasan  mandiri  seperti  yang  tersebut  dalam  Pasal  di  atas,  harus menyediakan  operasional  pengangkut  sampah  sendiri  dan/atau  bekerja  sama  dengan  penyedia jasa pengangkutan/pengelolaan sampah dan kewajiban itu sudah dilaksanakan oleh Pengembang Perumahan Bukit Damai Sentosa II.
Selanjutnya,  wawancara  penulis  dengan  salah  satu  karyawan  Kantor  Pemasaran  Perumahan BDS II beralamat di Jalan Nuri 3 Blok J1 No. 1E, RT 25 Kel. Sungai Nangka, Kec. Balikpapan Selatan, Gn. Bahagia yang tidak mau disebutkan namanya dalam tulisan ini, mengatakan bahwa: “dalam  surat  perjanjian  jual-beli  rumah  tidak  ada  kalausul  yang  menyatakan  pihak  penjual (pengembang),  akan  menyediakan  sarana  atau  fasilitas  berupa  bak  pembuangan  sampah.  Akan tetapi  pihak  kami  menyediakan  jasa  pengangkutan  sampah  yang  biaya  operasional  dibebankan kepada  warga  di  perumahan  tersebut”. 24 Penulis  beranggapan  apa  yang  dijelaskan  oleh  Bapak Daud Pirade berkaitan dengan pernyataan yang disampaikan oleh salah satu karyawan pemasaran tersebut  sudahlah  tepat,  dalam  hal  ini:  “apabila  pihak  pengembang  sudah  menjanjikan  namun tidak dibangun atau kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana,  dan utilitas umum tidak sesuai. Maka dapat dikenai sanksi administratif, sebagaimana disebutkan Pasal 150 ayat (2) UU 1/2011”.  Sebaliknya,  dalam  perjanjian  jual-beli  rumah  tidak  satu  pun  klausul  yang  memuat  hal tersebut,  dan  ditambah  lagi  bahwa  pengembang  menyediakan  jasa  pengangkutan  sampah  yang biaya operasional dibebankan kepada warga di perumahan itu sendiri.
Penulis menyimpulkan bahwa, meskipun terdapat perjanjian jual beli yang juga disetujui oleh pembeli, hal tersebut menyalahi aturan yang ada, sehingga pengelola pemukiman dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan aturan yang berlaku.
Pertanggungjawaban  Hukum  Pengelola  Pemukiman  Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kota Balikpapan  Nomor  13  Tahun  2015  Tentang  Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga  dan  Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Pengelola  pemukiman  yang  tidak  menaati  peraturan  yang  ada  memiliki  taggungjawab  yang harus  dilakukannya.  Sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  Kota  Balikpapan  Nomor  13  Tahun  2015
24 Wawancara Penulis kepada salah satu Karyawan Kantor Pemasaran Perumahan BDS II, Jum’at, 10 Agustus 2018.

## Jurnal De Facto
Vol.  6 No. 2 Januari 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka pengelola dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, yaitu:
1. Pertanggungjawaban Hukum Administrasi
Pengelola  sampah  di  pemukiman  BDS  II  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  hukum administrasi sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Daerah berupa:Balikpapan Nomor 13 Tahun 2015  Tentang  Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga  Dan  Sampah  Sejenis  Sampah  Rumah Tangga yang isinya :
(1)Wali Kota dapat menerapkan sanksi administratif kepada perusahaan pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
a. peringatan tertulis;
b. paksaan pemerintahan;
c. uang paksa; dan/atau
d. pencabutan izin.
Selain  Pasal  28  yang  tercantum  diatas,  Pasal  29  memberikan  penjelasan  terkait  dengan pertanggungjawaban hukum administrasi yang berisi :
(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat huruf  a  dikenakan  kepada  pemegang  izin  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap persyaratan  dan  kewajiban  yang  tercantum  dalam  izin  usaha  pengelolaan  sampah  dan belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
(2) Ketentuan  mengenai  peringatan  tertulis  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut untuk jangka waktu 5 (lima) hari kerja.
(3) Sanksi administratif berupa paksaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b diterapkan apabila pemegang izin:
a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pengelolaan sampah; dan/atau
b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
(4) Paksaan  pemerintahan  merupakan  suatu  tindakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  pemerintah daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang  ditanggung  oleh  pengelola  sampah  yang  tidak  mematuhi  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
(5) Dalam  hal  pemegang  izin  tidak  melaksanakan  paksaan  pemerintahan  dalam  jangka  waktu 30 (tiga puluh) hari dikenakan uang paksaan sebesar 2x (dua kali) biaya pemulihan kualitas lingkungan  dalam  keadaan  semula  atas  setiap  keterlambatan  pelaksanaan  sanksi  paksaan pemerintahan.
2. Pertanggungjawaban Hukum Pidana Pengelola sampah
di
pemukiman BDS  II dapat  dimintai pertanggungjawaban  hukum  pidana  sesuai  dengan  Pasal  40  Ayat  (1)  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang isinya :
“Pengelola  sampah  yang  secara  melawan  hukum  dan  dengan  sengaja  melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur,  atau kriteria  yang  dapat  mengakibatkan  gangguan  kesehatan  masyarakat,  gangguan  keamanan, pencemaran  lingkungan,  dan/atau  perusakan  lingkungan  diancam  dengan  pidana  penjara

## Jurnal De Facto
Vol.  6 No. 2 Januari 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp5.000.000.000  (lima  milyar rupiah)”
Sesuai  dengan  isi  pasal  tersebut,  maka  pengelola  sampah  dapat  dimintai pertanggungjawabannya  karena  tidak  menyediakan  bak  sampah  guna  memberikan lingkungan  yang  sehat  dan  terkendali.  Hal  ini  sangat  penting  karena  setiap  warga pemukiman memiliki haknya untuk lingkungan yang sehat.
3. Pertanggungjawaban Hukum Perdata Peraturan perundang-undangan belum ada mengatur mengenai pertanggungjawaban hukum perdata terkait pengelolaan sampah oleh pengelola di pemukiman perumahan. Maka, hal ini terdapat  kekosongan  hukum  yang  mana  pembuat  peraturan  harus  memikirkannya  guna memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sesuai dengan tujuan hukum yang ada.

## B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
Menurut  Soerjano  Soekanto  ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum yaitu: 25
1. Faktor Hukumnya Sendiri
Yang dimaksud dalam hal ini adalah dari segi peraturan perundang- undangannya, artinya peraturan  perundang-undangan  yang  tidak  jelas,  kurang  lengkap,  maka  akan  kesulitan dalam  menarik  pedoman  dan  dasar  peraturan  perundang-undangan  dalam  menyelesaikan masalah yang terdapat dalam masyarakat. 26
Secara teknis pengelolaan sampah pada kawasan Perumahan Bukit Damai Sentosa II sudah sesuai  dengan  amanat  Perda  tersebut.  Kawasan  Perumahan  Bukit  Damai  Sentosa  II ditujukan  kepada  kawasan  komersial,  yakni  kawasan  tempat  pemusatan  kegiatan  usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang.
2. Faktor Penegakan Hukum
Faktor  penegakan  hukum  yang  dimaksud  disini  adalah  pihak-pihak  yang  membentuk maupun menerapkan hukum. Misalnya, pihak kepolisian, penyidik, pemasyarakatan dalam penyelesaian masalah tindak pidana yang terjadi. 27
Untuk menegakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah  Tangga  dan  Sampah  Sejenis  Sampah  Rumah  Tangga  di  Kota  Balikpapan,  Dinas Kebersihan  Pertamanan  dan  Pemakaman  Kota  Balikpapan  telah  melaksanakan  kegiatan pengawasan  sebagai  upaya  terlaksananya  peraturan  daerah  tersebut  oleh  masyarakat. Kegiatan  pengawasan  tersebut  diwujudkan  dengan  pelaksanaan  kegiatan  operasi  yustisi sampah.
Kegiatan  tersebut  rutin  dilaksanakan  sejak  ditetapkannya  Peraturan  Daerah  Nomor  13 Tahun  2015  Tentang  Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga  dan  Sampah  Sejenis  Sampah Rumah  Tangga.  Kegiatan  operasi  yustisi  sampah  di  Kota  Balikpapan  setiap  tahun  rutin
25 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, Hlm. 8.
26 Ibid., Hal. 8
27 Ibid., Hal. 8

## Jurnal De Facto
Vol.  6 No. 2 Januari 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
dilaksanakan  selama  10  bulan.  Dalam  melaksanakan  operasi  yustisi  sampah  pihak  DKPP dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk memberikan efek jera kepada warga sanksi atau  ancaman  pidana  yang  diberikan  yaitu  kurungan  selama-lamanya  6  (enam)  bulan  dan denda  sebanyak-banyaknya  sebesar  Rp.  50.000.000,00  (Lima  Puluh  Juta  Rupiah),  hal tersebut  sudah  diatur  dalam  Pasal  32  ayat  (1)  dan  (2)  Peraturan  Daerah  Nomor  13  Tahun 2015  Tentang  Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga  dan  Sampah  Sejenis  Sampah  Rumah Tangga Di Kota Balikpapan.

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas
Faktor  sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung  penegakan  hukum.  Artinya  tanpa  adanya sarana  atau  fasilitas  tertentu,  maka  tidak  mungkin  penegakan  hukum  akan  berlangsung dengan  nalar.  Sarana  atau  fasilitas  tersebut  antara  lain  penyelidik  yang  harusnya  di  beri pemahaman tentang ilmu teknologi, serta peralatan yang memadai. 28
4. Faktor Masyarakat
Yang  dimaksud  dengan  masyarakat  disini  adalah  lingkungan  dimana  hukum  tersebut berlaku atau diterapkan. Yaitu mengenai partisipasi atau peranan baik oleh masyarakat itu sendiri dan juga organisasi. 29
Tantangan  penerapan  program  pengelolaan  sampah  di  daerah  perkotaan  adalah  sifat masyarakat  cenderung  individual,  bersifat  ekonomis,  dan  sulit  untuk  menerima  program baru.  Masyarakat  perkotaan  cenderung  bersifat  kritis  dan  realistis  sehingga  dibutuhkan proses  sosialisasi  yang  baik  dan  bekelanjutan.  Masyarakat  perkotaan  harus  diberi pemahaman tentang keuntungan, efektivitas, dan efisiensi dari program pengolahan sampah agar  dapat  berpartisipasi.  Tanpa  adanya  pemahaman  kepada  masyarakat,  pengelolaan sampah akan sulit untuk diterapkan karena berbagai alasan di antaranya adalah sibuk, tidak ada waktu, dan banyak alasan yang lainnya.
Sebagian  besar  pengelola  kota/kawasan  masih  menggunakan  cara  berpikir  desa  yang menganggap  alam  masih  dapat  menangani  permasalahan  sampah  dengan  sendirinya. Keberlangsungan  program  pengelolaan  sampah  tergantung  dari  kesadaran  masyarakat untuk  bergerak.  Tanpa  kesepakatan  pimpinan  bersama  masyarakat,  kebijakan  pengelolaan sampah  tidak  mungkin  terlaksana.  Kebijakan  pengelolaan  sampah  akan  berhasil  apabila terdapat  kepemimpinan  yang  baik,  serta  didukung  penuh  oleh  pemuka  masyarakat,  visi, misi dan tujuan organisasi yang jelas.

## 5. Faktor Kebudayaan
Yakni  sebagai  hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang  didasarkan  pada  manusia  dalam  pergaulan hidup. Artinya kebudayan hukum yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasar dari pada hukum yang berlaku, yaitu berupa apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). 30
Jika  dilihat  dari  kenyataan  yang  ada,  perkembangan  hukum  tidak  diikuti  dengan perkembangan masyarakatnya. Hal ini dikarenakan terjadinya ketidakcocokan antara nilai-
28 Ibid., Hal. 8.
29 Ibid., Hal. 8.
30 Ibid., Hal. 8.
Jurnal De Facto Vol.  6 No. 2 Januari 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
nilai  yang  yang  disiapkan  untuk  sistem  hukum  modern  dengan  nilai-nilai  yang  masih dihayati  oleh  masyarakat.  Misalnya  budaya  melaporkan  suatu  perbuatan  yang  dianggap melanggar  hukum.  Masyarakat  pada  umumnya  berpendapat  bahwa  seorang  pelapor  akan dihadapkan dengan keadaan sulit, dalam hal ini akan dimintai keterangan secara berulang- ulang. Nilai-nilai ini lah yang masih dipakai oleh masyarakat pada umumnya.
Persoalan  lain  adalah  pesoalan  tentang  fungsi  hukum  yang  kaitannya  dengan  pengaruh budaya hukum. Hukum dewasa ini tidak cukup hanya berfungsi sebagai kontrol sosial saja, melainkan hukum diharapkan mampu untuk mengerakkan masyarakat agar bertingkah laku sesuai dengan cara/pola baru demi tercapainya tujuan yang dicita-citakan. Berkaitan dengan hal  tersebut,  diperlukan  adanya  kesadaran  hukum  dari  masyarakat  sebagai  jembatan  yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku anggota masyarakat. Kondisi yang  demikian  mengakibatkan  apa  yang  telah  diputuskan  melalui  hukum  tidak  dapat dilaksanakan dengan baik dalam masyarakat karena tidak sejalan dengan nilai, pandangan, dan sikap yang telah dihayati oleh masyarakat.

## III. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  13  Tahun  2015  Tentang  Pengelolaan  Sampah Rumah  Tangga  dan  Sampah  Sejenis  Sampah  Rumah  Tangga  di  perumahan  Bukit  Damai Sentosa  (BDS)  II,  bahwa  belum  sesuai  dengan  peraturan  daerah  yang  dibuat  oleh pemerintah Kota Balikpapan karena penyediaan bak sampah di perumahan BDS belum ada dan  pemilahan  untuk  sampah  basah  dan  sampah  kering  belum  diterapkan  oleh  pihak pengelola  pemukiman.  Pertanggungjawaban  hukum  terhadap  pengelola  di  pemukiman BDS  II  yang  tidak  menyediakan  bak  sampah  dan  pengangkutan  secara  terpisah  sesuai dengan  jenis  sampah  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  hukum  administrasi  sesuai dengan  Pasal  28  ayat  (2)  Peraturan  Daerah  Balikpapan  Nomor  13  Tahun  2015  Tentang Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga  Dan  Sampah  Sejenis  Sampah  Rumah  Tangga menyatakan  Sanksi  administratif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  berupa peringatan  tertulis,  paksaan  pemerintahan,  uang  paksa,  dan/atau  pencabutan  izin, sedangkan dalam pertanggungjawaban hukum  pidana pengelola pemukiman BDS  II  yang tidak  menyediakan  bak  sampah  dan  pengangkutan  secara  terpisah  sesuai  dengan  jenis sampah  dapat  dimintai  pertanggung  jawaban  hukum  pidana  sesuai  dengan  Pasal  40  Ayat (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2008  Tentang  Pengelolaan Sampah yang isinya “Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan  kegiatan  pengelolaan  sampah  dengan  tidak  memperhatikan  norma,  standar, prosedur,  atau  kriteria  yang  dapat  mengakibatkan  gangguan  kesehatan  masyarakat, gangguan  keamanan,  pencemaran  lingkungan,  dan/atau  perusakan  lingkungan  diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan  denda  paling  sedikit  Rp100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah)”
Jurnal De Facto Vol.  6 No. 2 Januari 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408

## B. Saran
1. Masyarakat  di  pemukiman  Bukit  Damai  Sentosa  (BDS)  II  seharusnya  juga  sadar  akan hukum agar ketertiban dan kenyamanan di wilayah tersebut dapat terealisasi dengan baik, sehingga  implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  13  Tahun  2015  Tentang  Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dapat terlaksana.
2. Pertanggungjawaban  hukum  terhadap  pengelola  di  pemukiman  BDS  II  yang  tidak menyediakan  bak  sampah  dan  pengangkutan  secara  terpisah  belum  diberikan  sanksi admistrasi  maupun  sanksi  pidana  sehingga  diharapkan  agar  aparat  penegak  hukum  lebih meningkatkan pengawasan dan penindakan bagi pengelola di pemukiman tersebut.
Jurnal De Facto Vol.  6 No. 2 Januari 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408

## DAFTAR PUSTAKA
Alex S, 2012. Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk  Organik, Yogyakarta, Pustaka Baru Press.
Arif Sumantri, 2010. Kesehatan Lingkungan, Jakarta, PT. Fajar Interpratama  Mandiri. Shanty Dellyana, 1988. Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta, Liberty. Soerjono Soekanto,  2004. Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
Ridwan HR, 2011. Hukum Administrasi Negara; Edisi Revisi, Jakarta, Rajagrafindo Persada. Mahrus  Ali  dan  Bayu  Aji  Pramono,  2011. Perdagangan  Orang:  Dimensi,  Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti. Yesmil Anwar dan Adang, 2008 . Pembaruan Hukum Pidana; Reformasi Hukum Pidana, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia.
Andi Hamzah, 2010. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta.
R. Abdoel Djumali, 2011. Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Rajagrafindo Persada. Yulies  Tiena  Masriani,  2008. Pengantar  Hukum  Indonesia, Jakarta,  Sinar  Grafika.  Adami Chazawi, 2008. Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta, Raja Grafindo Persada. Ridwan HR, 2011. Hukum Administrasi Negara; Edisi Revisi, Jakarta, Rajagrafindo Persada.

## A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

## B. SUMBER-SUMBER LAIN
Data dan/atau informasi berupa Produksi dan Volume Sampah yang Terangkut per Hari Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015 dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.
Novi  Abdi, “Produksi
Sampah Balikpapan 411 Ton/Hari”, 2016,
<http://kaltim.antaranews.com/berita/35323/produksi-sampah-balikpapan- 411-tonhari>,
diakses terakhir pada tanggal 26/07/2017.