ISSN (Online): 2655-8408

## PENGATURAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PENDEKATAN KEDAULATAN NEGARA

## REGULATION OF FOREIGN WORKERS IN INDONESIA IN THE PERSPECTIVE OF COUNTRY APPROACHES
I Gde Dharma Suyasa 1 , Susilo Handoyo 2 , Roziqin 3
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Jl. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagia Susilo@uniba-bpn.ac.id

## Abstrak
Pengaturan dan pengendalian TKA yang bekerja di Indonesia didasarkan pada Pasal 27 ayat 2  UUD  NRI  1945.  Pengaturan  dan  pengendalian  tersebut  merupakan  implementasi  dari pemenuhan HAM termasuk dalam hak asasi untuk bekerja secara bebas di negaranya sendiri. Adapun  politik  hukumnya  adalah  WNA  boleh  bekerja  di  Indonesia  tetapi  tidak  boleh mengurangi  hak  WNI  itu  sendiri  untuk  mendapatkan  pekerjaan  yang  layak  di  negaranya sendiri  oleh  karena  itu  diperlukan  aturan  perundang-undangan  tentang  pengendalian  TKA yang  bekerja  di  Indonesia.  Urgensi  pengendalian  Tenaga  Kerja  Asing  yang  bekerja  di Indonesia  merupakan  suatu  bentuk  dari  tanggung  jawab  negara  dalam  melindungi  warga negaranya  sesuai dengan Pasal 28  I ayat (4). Terkait dengan penggunaan  TKA di  Indonesia harus  dibatasi  baik  dalam  jumlah  maupun  bidang-bidang  yang  dapat  diduduki  oleh  TKA dengan  tujuan  agar  kehadiran  TKA  di  Indonesia  bukanlah  dianggap  sebagai  ancaman  yang cukup serius bagi TKI, justru kehadiran mereka sebagai pemicu atau penyemangat bagi TKI untuk  lebih  profesional  dan  selalu  menambah  kemampuan  dirinya  agar  dapat  bersaing  baik antara sesama TKI maupun dengan TKA, dan pengawasan terhadap orang asing telah diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dimana Pengawasan  Keimigrasian  terhadap  Orang  Asing  dilaksanakan  pada  saat  permohonan  Visa, masuk  atau  keluar,  dan  pemberian  Izin  Tinggal,  serta  pengendalian  dan  pengawasan penggunaan TKA yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan (ketentuan umum Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Kata Kunci: Ketenagakerjaan , Tenaga Kerja Asing, Kedaulatan Negara

## ABSTRACT
The  regulation  and  control  of  foreign  workers  working  in  Indonesia  is  based  on  Article  27 paragraph  2  of  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia.  Such  regulation  and control  is  an  implementation  of  the  fulfillment  of  human  rights,  including  the  right  to  work freely in their own country. As for the politics of law, foreigners may work in Indonesia but cannot reduce the rights of the Indonesian citizens themselves to get decent work in their own
1 . Mahasiswa Pascasarjana Universitas Balikpapan
2 . Dosen Pascasarjana Universitas Balikpapan
3 . Dosen Pascasarjana Universitas Balikpapan
ISSN (Online): 2655-8408
country, therefore it is necessary to have laws and regulations on controlling foreign workers working in Indonesia. The urgency of controlling Foreign Workers working in Indonesia is a form  of  state  responsibility  in  protecting  its  citizens  in  accordance  with  Article  28  I paragraph (4). Regarding the use of foreign workers in Indonesia, it must be limited both in the  number  and  in  the  fields  that  can be  occupied  by  foreign  workers  with  the  aim  that  the presence  of  foreign  workers  in  Indonesia  is  not  considered  a  serious  threat  to  TKI,  instead their  presence  is  a  trigger  or  encouragement  for  TKI  to  be  more  professional  and  always increase  their  ability  to  compete  both  among  TKI  and  foreign  workers,  and  supervision  of foreigners  has  been  regulated  in  Article  68  paragraph  (1)  of  Law  Number  6  of  2011 concerning Immigration, where Immigration Control of Foreigners is carried out at the time of  visa  application  ,  entering  or  leaving,  and  granting  a  residence  permit,  as  well  as controlling  and  supervising  the  use  of  foreign  workers  by  labor  inspectors  (general provisions of Article 1 number 32 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower.
Keywords: Foreign, Foreign Workers, State Sovereignty

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Perkembangan teknologi dalam menunjang pembangunan, tidak dapat dipisahkan dengan  hadirnya  aktivitas,  legalitas  dan mobilitas  orang  asing  di  Indonesia.  Sebagai negara yang memiliki posisi strategis dalam pergaulan internasional, baik dari aspek geografis  maupun  potensi  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  manusia, mengakibatkan  arus  lalu  lintas  orang  masuk  dan  keluar  wilayah  Indonesia  semakin meningkat.  Kehadiran  orang  asing  di  Indonesia,  di  samping  telah  memberikan pengaruh positif, juga telah memberikan pengaruh negatif berupa timbulnya ancaman terhadap  pembangunan  itu  sendiri.  Banyaknya  terjadi  arus  imigran  gelap, penyelundupan  orang,  perdagangan  anak  dan  wanita  yang  berdimensi  internasional dan  meningkatnya  sindikat-sindikat  internasional  di  bidang  terorisme,  narkotika, pencucian uang, penyelundupan dan lain-lain. Hukum Internasional memberikan hak dan  wewenang  kepada  semua  negara  untuk  menjalankan  yurisdiksi  atas  orang  dan benda  serta  perbuatan  yang  terjadi  di  dalam  wilayah  negara  tersebut.  Hal  ini  juga berarti  bahwa  setiap  negara  berhak  untuk  merumuskan  hal  ikhwal  lalu  lintas  antar negara baik orang, benda maupun perbuatan yang terjadi di wilayahnya.
Sebelum  terbitnya  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2011 tentang Keimigrasian (UU RI No.6 tahun 2011) telah di atur dalam Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  9  tahun  1992  tentang  Keimigrasian  (UU  RI  No.9  tahun 1992)  mengenai  kebijakan  terkait  keluar  masuknya  warga  negara  asing  ke  wilayah Indonesia  yang  dikenal  dengan  istilah  prinsip selective  policy. Adapun  yang dimaksud  dengan  prinsip selective  policy yaitu  suatu  kebijakan  berdasarkan  prinsip selektif.  Berdasarkan  prinsip  ini,  hanya  orang-orang  asing  yang  dapat  memberikan manfaat  bagi  kesejahteraan  rakyat,  bangsa  dan  Negara  Republik  Indonesia,  yang
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat  maupun  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  berdasarkan  kepada Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Dasar 1945 (UUD NRI 1945), yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia.
Seiring dengan perkembangan zaman dan telah digantinya UU RI No.9 tahun 1992 dengan    UU  RI  No.6  tahun  2011tentang  Keimigrasian,  bahwa  UU  RI  No.6  tahun 2011  memiliki  penekanan  pada  berbagai  aspek,  yaitu  Hak  Azasi  Manusia  (HAM), fasilitator  pertumbuhan  ekonomi,  dan Transnational  Organized  Crime .    Dalam bidang  HAM  misalnya,  setiap  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  memiliki  hak  yang sama  untuk  masuk  dan  keluar  wilayah  Indonesia  dan  tidak  berlakunya  penangkalan bagi WNI. Dalam bidang fasilitator pertumbuhan ekonomi, UU RI No.6 tahun 2011 memberikan  fasilitas  atau  kemudahan  bagi  para  investor  dalam  mendapatkan  izin tinggal  di  Indonesia.  Dalam  bidang Transnational  Organized  Crime ,  imigrasi memiliki  peranan  penting  dalam  mencegah  tindak  pidana  transnasional  seperti perdagangan  orang,  penyelundupan  manusia,  dan  tindak  pidana  narkotika  yang banyak dilakukan oleh sindikat internasional. Dalam Undang-Undang RI No.6 tahun 2011,  kebijakan  keimigrasian  yang  sebelumnya  bersifat selective  policy (kebijakan saringan) berubah menjadi selective policy yang menjunjung tinggi HAM. 4
Jika  dikaji  dasar  pertimbangan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6 Tahun  2011  tentang  keimigrasian,  maka  pengaturan  dan  pelayanan  di  bidang keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakkan kedaulatan atas wilayah negara Republik Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa  dan  bernegara  menuju  masyarakat  yang  adil  dan  makmur  berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam  upaya  mengantisipasi  keberadaan  orang  asing  di  Indonesia,  kiranya diperlukan  tata  cara  pengawasan  keimigrasian  sebagai  salah  satu  cara  untuk mengawasi orang asing datang dan keluar wilayah Indonesia, sebab pada hakikatnya tidak semua orang asing dapat masuk dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia. Pemerintah  Indonesia  memberikan  wewenang  kepada  direktorat  Jendral  Imigrasi sebagai  salah  satu  Unit  Pelaksana  Teknis  Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia (HAM) yang mempunyai peranan sangat penting untuk mengatur lalu lintas orang asing antar negara dan mengawasi kedatangan, keberadaan serta kegiatan orang asing sampai meninggalkan wilayah Republik Indonesia.
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2011  tentang  Keimigrasian  diyakini dapat  mengatasi  berbagai  eskalasi  kejahatan  transnasional  dan  lebih  memberikan perlindungan terhadap HAM dan memberikan kepastian hukum terhadap Orang asing yang  masuk,  tinggal  dan  melakukan  aktivitas  ataupun  kepada  sponsor  mereka  di Indonesia.  Namun  demikian  bukan  berarti  UU  tersebut  tanpa  kekurangan.  Seperti telah  diuraikan  terdahulu  bahwa  dengan  adanya  kemudahan-kemudahan  yang
4 JazimHamidi, Hukum  Keimigrasian  Bagi  Orang  Asing  di  Indonesia ,  2015,  Jakarta,  Sinar  Grafika, hlm.9
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada orang asing melalui Undang-Undang ini, maka sangat berpeluang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia.
Apabila  dibandingkan  antara  UU  RI  No.9  tahun  1992  dengan  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian,  khususnya  alam  hal  pengawasan terhadap  orang  asing  yang  berada  di  Indonesia,  menurut  hemat  penulis  dengan terbitnya  UU  Imigrasi  yang  baru  telah  terjadi  degradasi  pelaksanaan  pengawasan terhadap orang asing.  Dalam UU No. 9 tahun 1992 masih memberikan  kewenangan pada  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Polri)  untuk  berperan  aktif  melakukan pengawasan,  penyelidikan  bahkan  penyidikan  terhadap  orang  asing  maupun sponsornya yang melakukan tindak pidana. Sehingga setiap pergerakan dan kegiatan orang  asing  selama  berada  di  wilayah  Indonesia  dapat  terpantau  dan  termonitor dengan sangat ketat.
Indonesia  sebagai  suatu  negara  yang  merdeka  dan  berdaulat,  dalam  pembuatan kebijakan  pemerintahan  berlandaskan  pada  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Sebagai  negara  yang  berdaulat,  Indonesia  dalam perkembangan  hukum  tidak  terlepas  dari  hukum  yang  mengatur  orang  asing  yang akan memasuki Wilayah Republik Indonesia, selain itu juga mengatur warga Negara Indonesia  yang  akan  meninggalkan  negaranya.  Untuk  itu  diperlukan  regulasi  atau hukum  yang  mengatur  mengenai  lalu  lintas  orang  masuk  dan  keluar  wilayah Indonesia,  yaitu hukum imigrasi. Akibat dari adanya lintas negara ini, maka dikenal suatu  perundang-undangan  untuk  mengatur  segala  bentuk  perpindahan  itu.  Di Indonesia  peraturan  tentang  perpindahan  tersebut  dikenal  dengan  istilah “Keimigrasian‟.
Keimigrasian  adalah  hal  ikhwal  lalu  lintas  dan  pengawasaan  orang  asing  di wilayah  Negara  kita  serta  pengawasannya  dalam  rangka  menjaga  tegaknya kedaulatan  negara.2  Banyak  peristiwa  hukum  yang  terjadi  tentang  banyaknya pelanggaran izin keimigrasian, kriminal, penyalahgunaan dokumen kerja bahkan ada juga  yang  dengan  sengaja  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum  dalam hubungannya  dengan  keimigrasian,  disinilah  perlunya  pengawasan  terhadap  orang asing.
Berdasarkan  pada  data  dan  fakta  yang  telah  disampaikan  tersebut,  pemerintah Repbulik  Indonesia  melalui  UU  RI  No.6  tahun  2011  tentang  Keimigrasian  telah menetapkan  Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai direktorat yang menangani masalah keimigrasian, yang menurut Pasal 1 adalah "hal ikhwal lalu lintas orang masuk atau keluar  wilayah  Indonesia  serta  pengawasannya  dalam  rangka  menjaga  tegaknya kedaulatan negara".  Dengan demikian, menurut Undang-undang ini terdapat 2 (dua) unsur pengaturan yang penting, yaitu :
1. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu-lintas orang keluar, masuk, dan tinggal dari dan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia.
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
Pelaksanaan  pengawasan  terhadap  tenaga  kerja  asing  yang  berada  diwilayah Indonesia  dilakukan  Menteri  Kehakiman  bersama  Badan  atau  Instansi  Pemerintah terkait,  yang  dimaksud  dengan  koordinasi  bersama  Badan  atau  Instansi  Pemerintah yang terkait adalah bahwa pada dasarya  pengawasan orang menjadi tanggung jawab Menteri  Kehakiman  khususnya  Pejabat  Imigrasi.  Mekanisme  pelaksanaannya  harus dilakukan  dengan  mengadakan  koordinasi  dengan  badan  atau  Instansi  Pemerintah yang  bidang  tugasnya  menyangkut  tenaga  kerja  asing.  Badan  atau  instansi  tersebut, antara  lain  Departemen  Luar  Negeri,  Departemen  Dalam  Negari,  Departemen Pertahanan  Keamanan,  Departemen  Tenaga  Kerja,  Kejaksaan  Agung,  Badan Koordinasi Intelijen Negara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Koordinasi pengawasan tenaga kerja asing dilakukan secara terpadu,terutama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal yang berkaitan dengan pendataran orang asing dan  berkewajiban  bagi  yang  telah  memperoleh  izin  tinggal  untuk  melapor  pada Kantor  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  ditempat  tinggalnya  atau  tempat kediamannya.  Dalam  rangka  mewujudkan  prinsip  "selective  policy",  diperlukan pengawasan keimigrasian terhadap warga Negara Asing. Pengawasan ini tidak hanya pada  saat  warga  negara  asing  tersebut  masuk  dan  keluar  wilayah  Indonesia,  tetapi juga selama tenaga kerja asing berada di dalam wilayah Indonesia termasuk kegiatan- kegiatannya  Sebagai  follow  upnya,  untuk  kelancaran  dan  ketertiban  pengawasan, pemerintah menyelenggarakan pendaftaran warga negara asing.
Pelaksanaan  pengawasan  tenaga  kerja  asing  sebenarnya  dalam  prakteknya  telah dilaksanakan  sejak  awal  orang  asing  akan  memasuki  wilayah  Indonesia  dengan melalui  Tempat  Pemeriksaan  imigrasi  (TPI)  yaitu  dengan  melakukan  pemeriksaan berupa  penelitian  dokumen  keimigrasian  (Surat  Perjalanan/Paspor)  maupun pemeriksaan  daftar  pencekalan,  dan  selanjutnya  pemeriksaan  Izin  Kunjungan  (Visa) berupa  tujuan jangka  waktunya  berada  di  Indonesia.  Selain  pemeriksaan  awal  pihak Imigrasi  melakukan  pengawasan  tempat  keberadannya  tenaga  kerja  asing  tersebut, oleh  karena  itu  selain  harus  melaporkan  pada  pihakImigrasi  setempat  tenaga  kerja asing  diwajibkan  juga  melaporkan  diri  pada  pihak  kepolisian  untuk  mendapatkan Surat Tanda Melaporkan Diri (STMD).
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, bahwa tugas-tugas pengawasan orang asing pada saat ini dan pada masa yang akan datang akan semakin berat apabila tidak dilakukan  penyesuaian  terhadap  seluruh  faktor  yang  mempengaruhi  keefektivitasan dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  orang  asing,  baik  dalam  aspek  struktur hukum, materi hukum maupun budaya hukumnya, mengingat kehadiran orang asing di  dalam  suatu  negara  akan  berdampak  pada  stabilitas  ideologi,  politik,  ekonomi, sosial budaya serta keamanan dan ketertiban masyarakat negara itu sendiri.

## B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah  pengaturan  tenaga  kerja  asing  di  Indonesia  dalam  perpektif pendekatan kedaulatan negara?
2. Bagaimanakah  optimalisasi pengawasan dan pengendalian Tenaga Kerja Asing oleh Tim Pengawasan Orang Asing ?

## C. Metode

## 1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan  penelitian  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah  penelitian  hukum normatif  atau  doktrinal.  Menurut  Terry  Hutchinson  sebagaimana  dikutip  oleh Peter  Mahmud  Marzuki  mendefinisikan  bahwa  penelitian  hukum  doktrinal adalah sebagai berikut: Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan  sistematis  antara  peraturan  menjelaskan  daerah  kesulitan  dan mungkin  memprediksi  pembangunan  masa  depan. 5 Penelitian  hukum  normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan  hanya  pada  peraturan-peraturan  yang  tertulis  atau  bahan-bahan hukum yang lain. 6

## II. PEMBAHASAN
A. Pengaturan Tenaga Kerja Asing Menurut Peraturan Perundang-undangan
Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia Tahun  1945  menyebutkan,  bahwa  “Negara  Indonesia  negara  hukum”.  Negara hukum  dimaksud  adalah  negara  yang  menegakan  supermasi  hukum  untuk menegakan  kebenaran  dan  keadilan  dan  tidak  ada  kekuasaan  yang  tidak dipertanggungjawabkan. 7
Menurut  Philipus  M.  Hadjon,  baik  konsep “the  rule  of  law” maupun  konsep “rechtsstaat” menempatkan  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi manusia  sebagai  titik  sentral.  Untuk  melindungi  hak-hak  asasi  manusia  dalam konsep “the  rule  of  law ”  mengedepankan  prinsip “equality  before  the  law” dan dalam  konsep “rechtstaat” mengedepankan  prinsip “wetmatigheid” kemudian menjadi “rechtmatigheid” . Politik hukum berbicara tentang apa yang  seharusnya, yang  tidak  selamanya  identik  dengan  apa  yang  ada.  Politik  hukum  tidak  bersifat pasif terhadap apa yang ada, melainkan aktif mencari apa yang seharusnya. Karena politik  hukum  adalah  menyangkut  cita-cita  atau  harapan,  maka  harus  ada  visi terlebih  dahulu,  dan  dalam  jalur  visi  terlebih  dahulu,  dan  dalam  jalur  visi  itulah bentuk da nisi hukum dirancang-bangun untuk mewujudkan visi tersebut. 8
5 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., hlm. 32
6 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta:  Cetakan ke-8 PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 14
7 Panduan  Pemasyarakatan  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (Sesuai  dengnan Urutan Bab, Pasal dan ayat) 2010, hlm. 46
8 Philipus  M. Hadjon, Pengantar Hukum  Admistrasi Indonesia, Gadjah  Mada University Press 2008, hlm. 79-80
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi : Pertama, pembangunan  hukum  yang  berintikan  pembuatan  dan  pembaharuan  terhadap materimateri  hukum  agar  dapat  sesuai  dengan  kebutuhan;  kedua,  pelaksanaan ketentuan  hukum  yang  telah  ada  termasuk  penegasan  fungsi  lembaga  dan pembinaan  para  penegak  hukum.  Dari  pengertian  tersebut  terlihat  politik  hukum mencakup  proses  pembuatan  dan  pelaksanaan  hukum  yang  dapat  menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan di bangun dan di tegakkan. 9
Undang-Undang  Keimigrasian  menyebutkan  bahwa  perlindungan  hukum diberikan baik kepada WNI ataupun WNA yang berada di Indonesia. Kepada WNI dapat  dilihat  bahwa  setiap  WNI  berhak  melakukan  perjalanan  keluar  negeri  dan oleh  karenanya  untuk  memberikan  jaminan  perlindungan  hukum,  Pemerintah melalui  Institusi  Imigrasi  memberikan  paspor  atau  surat  perjalanan  yang  memuat identitas pemegangnya. Dengan demikian, bahwa setiap pemegang paspor tersebut di  manapun  keberadaannya  tetap  mendapatkan  perlindungan  hukum  dari  negara Indonesia.
Pemerintah  Indonesia  menginginkan  agar  kehadiran  TKA  membawa  dampak positif dalam pemberian devisa, ahli teknologi, dan meningkatkan daya saing yang menimbulkan  motivasi  bagi  TKI  untuk  lebih  mengembangkan  diri  sehingga memiliki  daya  saing  yang  tinggi.  Oleh  karenanya  politik  hukum  keimigrasian dalam  hal  pemberian  Ijin  tinggal  misalnya,  dapat  dikatakan  bahwa  berdasarkan pada asas manfaat secara perekonomian dan Asas kesetaraan gender bagi mereka yang memperoleh Ijin tinggal karena pernikahan campuran.
Selain hal diatas Asas Penghormatan terhadap HAM juga dapat dilihat dari segi perlindungan  terhadap  WNA  korban  perdagangan  manusia  dan  pemberian kesempatan bagi WNA yang menikah dengan WNI untuk berusaha dan bekerja di Indonesia  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  dan  keluarganya sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  61  undang-undang  nomor  6  tahun  2011 tentang Keimigrasian.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  dapat  dimpulkan  bahwa  Politik  Hukum Keimigrasian  di  Indonesia  saat  ini  adalah  berdasarkan  pada  asas  manfaat  secara ekonomi  dimana  hanya  orang  yang  berguna  bagi  bangsa  dan  Negara  yang diizinkan  untuk  masuk  dan  tinggal  di  Indonesia  dengan  mengedepankan penghormatan  terhadap  HAM.  Hal  tersebut  di  aktualisasikan  dalam  bentuk kebijakan selektif (selective Policy ) melalui Trifungsi Imigrasi.
Hal  ini  menjadi  sangat  wajar,  karena  politik  hukum  suatu  Negara  tidak  dapat dipisahkan oleh pengaruh rezim yang berkuasa. Selama masih dalam rangka untuk mencapai  tujuan  Negara.  Saat  ini  memang  pemerintah  Indonesia  sedang berkonsentrasi  dalam  hal  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia  yang tidak  dapat  terlepas  unsur  perbaikan  infrastuktur,  reformasi  Birokrasi  dan  iklim
9 Bernard L, Politik Hukum, Genta Publising 2011, hlm. 3
ISSN (Online): 2655-8408
Investasi.  Oleh  karenanya  menjadi  sangat  wajar  apabila  berbagai  peraturan perundang-undangan  yang  ada  harus  dapat  mengakomodasi  kepentingan  tersebut diatas.
Keberadaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian diyakini  dapat  memberikan  perlindungan  terhadap  HAM  dan  memberikan kepastian  hukum  terhadap  orang  asing  di  Indonesia.  Namun  demikian,  masih terjadi conflict  of  Norm antara  UU  Keimigrasian  dengan  UU  ketenagakerjaan. Terdapat  di  dalam  Pasal  61  Undang-undang  Keimigrasian  yang  memberikan Kesempatan  kepada  orang  asing  yang  menikah  dengan  WNI  untuk  bekerja  dan berusaha  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  dirinya  dan  keluarganya.  Dalam  hal ini dapat di katakan bahwa segala jenis usaha dapat dilakukan oleh TKA tersebut asalkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  dirinya  dan  keluarganya  maka diperbolehkan.  Oleh  karena  itu  mengandung  unsur  bertentangan  dengan  Politik hukum  ketenagakerjaan  yang  selama  ini  telah  diatakan  pembatasan  keberadaan TKA  di  Indonesia  termasuk  berbagai  jenis  usaha  yang  dapat  jalankan  oleh  TKA tersebut. 10
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  keimigrasian  banyak dipengaruhi  oleh  berbagai  aspek  peraturan  perundang-undangan  lainnya  di  Indonesia maupun konvensi Internasional. Dalam hal pemberian izin tinggal terbatas misalnya harus melihat dari sisi hukum perkawinan bagi mereka yang menikah dengan WNI, begitu juga bagi mereka yang bekerja, apakah sudah sejalan dengan politik hukum ketenagakerjaan di Indonesia  yang  lebih  mengutamakan  perlindungan  bagi  WNI  untuk  memperoleh  jabatan dan  pekerjaan  di  Indonesia.  Oleh  karenanya  kehadiran  TKA  yang  bekerja  di  Indonesia dibatasi  secara  kuantitas  jabatan  yang  dapat  ditempati  serta  waktu/masa  kerjanya. Disharmonisasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian masih ditemukan  dengan  beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  lainnya.  Sesuai  yang tersebut  pada  Pasal  61,  terjadinya  sedikit  pergeseran  arah  kebijakan  yang selama  ini sebelumnya  seorang  wajib  WNA  mmendapatkan  izin  tinggal  untuk  bekerja  di Indonesia, maka harus sudah memiliki sponsor dari sebuah perusahaan yang akan memberikan mereka pekerjaan.
Terlepas  dari  Undang-undang  Keimigrasian  yang  mengamanatkan  reformasi birokrasi  dengan  mengaktualisasikan  Sistem  Informasi  Manajemen  Keimigrasian (Simkim)  yang  berbasis  eketronik  serta  kemudahan  bagi  para  investor  untuk tinggal dan berinvestasi di Indonesia. Walaupun berbagai kemudahan yang bersifat pelayanan  diberikan  bagi  WNA  untuk  masuk  tinggal,  bekerja  dan  berinvestasi  di Indonesia,  tetap  diharapakan  bahwa  penegakkan  hukum  keimigrasian  tidak terlupakan  dan  dapat  berjalan  secara  bersama-sama  sesuai  dengan  trifungsi Imigrasi  sebagai  pelayan  masyarakat,  penegakan  hukum  dan  keamanan  serta Fasilitator pembangunan ekonomi.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian diyakini dapat  mengatasi  berbagai  eskalasi  kejahatan  transnasional  dan  lebih  memberikan
10 Agus Sutisna, ‘Pemda Tanpa Wakil Kepala Daerah’ (Kompasiana, 2012) .
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
perlindungan  terhadap  HAM  dan  memberikan  kepastian  hukum  terhadap  Orang asing  yang  masuk  ,tinggal  dan  melakukan  aktivitas  ataupun  kepada  sponsor mereka  di  Indonesia.  Namun  demikian  bukan  berarti  UU  tersebut  tanpa kekurangan.  Kita  dapat  lihat  bahwa  masih  terjadi  conflict  of  Norm  antara  UU Keimigrasian  dengan  UU  ketenagakerjaan.  Terlihat  dalam  pasal  61  Undang- undang  Keimigrasian  yang  memberikan  Kesempatan  kepada  orang  asing  yang menikah  dengan  WNI  untuk  bekerja  dan  berusaha  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya.
B. Pengaturan Pengendalian Tenaga Kerja Asing Yang Bekerja di Indonesia
Dalam  era  globalisasi  ekonomi,  pembatasan  TKA  sangat  diperlukan  sebagai konsekuensi  atas  kesempatan  kerja  di  indonesia  bagi  TKI  sesuai  penetapan  Pasal 27  ayat  (2)  UUD  NRI  Tahun  1945.  Keterikatan  anatara  hak  dan  kewajiban membuat  praktik  harus  dijalankan  dengan  seimbang.  Sering  terlihat  ketimpangan antara hak dan kewajiban, terutama dalam bidang lapangan pekerjaan dan tingkat kehidupan yang layak bagi setiap warga negara.
Lapangan  pekerjaan  dan  tingkat  kehidupan  yang  layak  merupakan  hal  yang perlu  diperhatikan.  Pasal  27  ayat  (2)  UUD  NRI  Tahun  1945  menjelaskan  bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan“.  Secara  garis  besar  dapat  dijelaskan  bahwa  pekerjaan  dan  tingkat kehidupan  yang  layak  merupakan  hak  untuk  setiap  warga  negara  sebagai  salah satu  tanda  adanya  perikemanusiaan.  Lapangan  pekerjaan  merupakan  sarana  yang dibutuhkan  guna  menghasilkan  pendapatan  yang  akan  digunakan  dalam pemenuhan  kehidupan  yang  layak.  Penghidupan  yang  layak  diartikan  sebagai kemampuan  dalam  melakukan  pemenuhan  kebutuhan  dasa,  seperti  :  pangan  , sandang , dan papan.
Ketidak  harmonisan  antara  hak  dan  kewajiban,  terlebih  dalam  bidang pemenuhan  lapangan  pekerjaan  dan  tingkat  kehidupan  yang  layak  bagi  setiap warga  negara  yang  berada  di  Indonesia  menimbulkan  permasalahan  tersendiri. Lapangan pekerjaan dan tingkat kehidupan  yang layak merupakan hal yang perlu diperhatikan dan dijadikan prioritas dalam setiap pembuatan arah kebijakan  yang berkaitan  dengan  ketenagakerjaan.  Pegendalian  TKA  yang  bekerja  di  Indonesia merupakan  salah  satu  tujuan  untuk  melindungi  warga  negara  Indonesia  dari kehilangan pekerjaannya dikarenakan banyaknya TKA yang datang untuk bekerja di Indonesia.
Hal  ini  merupakan  implementasi  dari  pemenuhan  hak  asasi  manusia  termasuk dalam  hak  asasi  untuk  bekerja  secara  bebas  di  negaranya  sendiri.  Dan  termasuk juga  bentuk  pemenuhan  hak  bagi  warga  negara  asing  untuk  bisa  bekerja  di Indonesia  meskipun  dengan  pembatasan-pembatasn  tertentu.  Adapun  politik hukumnya adalah warga negara asing boleh bekerja di Indonesia tetapi tidak boleh mengurangi hak warga negara Indonesia itu sendiri untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di negaranya sendiri. Oleh karena itu keberadaan TKA tersebut perlu di
ISSN (Online): 2655-8408
kendalikan  dengan  dibatasi  oleh  aturan-aturan  yang  ada  dan  hanya  bidang pekerjaan  tertentu  saja  yang  diperbolehkan.  Sehingga  diperlukan  aturan perundang-undangan  tentang  pengendalian  TKA  yang  bekerja  di  Indonesia.  Pada prinsipnya  orang  asing  bahkan  yang  merupakan  penduduk  Indonesia  mempunyai hak  dan  kewajiban  yang  berbeda  dengan  hak  dan  kewajiban  warga  negara Indonesia.
Terhadap  orang  asing  dikenakan  pembatasan-pembatasan  tertentu,  khususnya yang menyangkut masalah hak.Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Keimigrasian, setiap orang dapat dibatasi ruang geraknya bahkan dapat dideportasi atau di persona non grata-kan atau diserahkan kepada negara lain, terutama apabila melakukan  tindak  pidana.  Keadaan  ini  tentunya  berbeda  dengan  status  sebagai warga  negara  Indonesia  (yang  mempunyai  hak  keluar  masuk  Indonesia)  tetapi untuk  orang  asing  hanya  mempunyai  hak  keluar  wilayah  Indonesia.  Di  samping itu,  setiap  orang  asing  harus  mendaftarkan  diri  sesuai  dengan  peraturan perundangan  yang  berlaku  Di  bidang  politik,  orang  asing  tidak  diperkenankan untuk turut campur dalam politik dalam negeri Indonesia.
Adanya  konsep  negara  dan  kedaulatan  atas  wilayah  tertentu,  maka  dalam melakukan  perjalanan  antarnegara  digunakan  passpor  yang  berarti  izin  melewati pelabuhan  atau  pintu  masuk  bandar  udara  dan  perbatasan  negara.  Paspor  ini biasanya  memuat  identitas  pemegang  dan  negara  yang  mengeluarkan  adapun Negara  yang  mengeluarkan  berkewajiban  melindungi  di  manapun  pemegang tersebut dimanapun keberadaannya.
Dalam upaya menyeleksi dan memantau dalam hal ini melakukan pengawasan terhadap  orang  asing  yang  masuk  dalam  suatu  negara  dibutuhkan  visa  (visum laporan  atau  keterangan  telah  diperiksa)  yang  telah  dibubuhi  stempel  sah  dari pejabat yang berwenang. Pasal 46 ayat (1) UUK menentukan bahwa TKA dilarang menduduki jabatanjabatan tertentu.
Dalam Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki  TKA  lebih  khusus  lagi  menyebutkan  jabatan-jabatan  apa  saja  yang dilarang  untuk  di  jabat  oleh  TKA  di  Indonesia.  Jabatan-jabatan  yang  boleh  di tempati oleh TKA digolongkan dalam beberapa kelompok berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  keimigrasian merupakan sarana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian. Undang-undang  ini  mengatur  beberapa  kemungkinan  kejahatan-kejahatan  yang dilakukan baik oleh WNI dan WNA serta perusahaan sebagai sponsor keberadaan dan kegiatannya.
Mekanisme  penegakan  hukum  Secara  operasional  di  bidang  keimigrasian dilakukan  dengan  dua  cara,  yakni  dengan  mekanisme  di  luar  peradilan  dan mekanisme di dalam peradilan. Adapun mekanisme di luar peradilan yang disebut dengan tindakan administratif keimigrasian dan melalui mekanisme peradilan yang
ISSN (Online): 2655-8408
disebut  proses  penyidikan.  Sesuai  yang  diatur  dalam  Pasal  1  angka  31  Undang- Undang Keimigrasian.
Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  adapun  Penyidikan sesuai yang tersebut dalam Pasal 1 angka 2, Hukum merupakan suatu aturan yang muncul  seiring  dengan  adanya  manusia  yang  hidup  berkelompok  atau bermasyarakat  (zoon  politicon).  Pada  hakikatnya  dibuat  oleh  manusia  itu  dan untuk ditaati oleh manusia itu sendiri. Tentunya hukum diciptakan untuk mengatur tata  tertib  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara.  Asas  kepastian hukum  merupakan  salah  satu  materi  muatan  dari  terbentuknya  peraturan perundang-undangan.  Asas  kepastian  hukum  mengisyaratkan  bahwa  setiap peraturan  harus  dirumuskan  dengan  jelas  dan  tepat  serta  perubahannya  harus memperhitungkan kepentingan orang yang mengenai peralihan.
Di  dalam  UU  No.  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  masih  ditemukan beberapa  pasal  yang  belum  dapat  memberikan  kepastian  secara  hukum.  Sebagai contoh di dalam Pasal 38 dikatakan, bahwa visa kunjungan diberikan kepada orang asing  yang  akan  melakukan  perjalanan  ke  wilayah  Indonesia  dalam  rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, kerja sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga,  jurnalistik,  atau  singgah  untuk  meneruskan  peralanan  negara  lain.  Di dalam penjelasan angka 17 dikatakan bahwa visa kunjungan dapat diberikan untuk maksud  dan  tujuan  melaku  kan  audit,  kendali  mutu  produksi,  atau  inspeksi  pada cabang perusahaan di Indonesia.
Sedangkan  angka  18  disebutkan  visa  kunjungan  dapat  diberikan  kepada  calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan bekerja. Jika dilihat dalam Pasal 39 tentang  pemberian  visa  tinggal  terbatas  dikaitkan  dengan  bunyi  penjelasannya mengenai  maksud  pemberian  izin  tinggal  terbatas  untuk  g  dikatakan  bahwa  visa tinggal terbatas diberikan kepada orang asing untuk melakukan inspeksi atau audit pada cabang perusahaan di Indonesia, sedangkan dalam huruf n disebutkan bahwa visa  tinggal  terbatas  untuk  calon  di  tenaga  kerja  asing  yang  akan  bekerja  dalam rangka  uji  coba  keahlian.  Hal  ini  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  karena kedua  jenis  visa  tidak  memiliki  an  pembedaan  yang  jelas  antara  kegunaan  visa kunjungan dan kegunaan visa antara tinggal terbatas.
Secara umum materi muatan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi di berbagai dunia  berisi  tentang  jaminan  dan  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia, susunan ketatanegaraan yang fundamental, pembagian dan pembatasan kekuasaan serta  mengatur  prosedur  perubahan  undang-undang  dasar. 11 Hak  asasi  manusia merupakan materi inti yang termuat dalam UUD 1945, sedangkan pengertian Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan, Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan
11 Tim  Kajian  Amandemen  Usulan  Substansi  Amandemen  UUD  1945  Tahap  II,  Fakultas  Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2000, hlm. 4.
ISSN (Online): 2655-8408
Yang  Maha  Esa  dan  merupakan  anugrah-Nya  yang  wajib  dihormati,  dijunjung tinggi  dan  dilindungi  oleh  Negara,  Hukum,  Pemerintah  dan  setiap  orang  demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Menurut pendapat Jimly Asshiddiqie, Hak Asasi Manusia adalah yang melekat pada diri setiap manusia, karena itu hak asasi manusia atau the human rights, itu berbeda dari pengertian hak warga negara atau the citizen’s rights , namun karena hak  asasi  manusia  itu  telah  tercantum  dengan  tegas  dalam  UUD  1945,  sehingga juga  telah  resmi  menjadi  hak  konstitusional  setiap  warga  negara  atau Constitutional Right . 12
Hak  asasi  manusia  yang  berkaitan  terhadap  perlindungan  tenaga  kerja  diatur dalam  UUD  1945  Pasal  27  ayat  (2)  yang  menegaskan,  tiap-tiap  warga  negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian, dan Pasal 28 D ayat (2) menegaskan bahwa, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan  dan  perlakuan  yang  adil  dan  layak  dalam  hubungan  kerja,  pengaturan tersebut  sebagai  landasan  terhadap  penggunaan  TKA  di  Indonesia  terhadap kondisi  pasar  kerja  dalam  negeri,  kebutuhan  investasi,  kesepakatan  internasional dan  liberalisasi  pasar  bebas  dengan  berkaitan  kepentingan  nasional  untuk memberikan  perlindungan  terhadap  kesempatan  tenaga  kerja  Indonesia  (yang selanjutnya disebut TKI).
Pengaturan  mengenai  TKA  diatur  dalam  UndangUndang  Nomor  13  Tahun 2003  pada  Bab  VIII  tentang  penggunaan  TKA,  sedangkan  pengertian  TKA  atau TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. TKA masuk ke Indonesia dapat melalui dua jalur, yaitu:
Pertama, Penugasan adalah penempatan pegawai oleh perusahaan multinasional untuk  menduduki  satu  posisi/jabatan  tertentu  di  salah  satu  cabang  ataupun  anak perusahaan  di  Indonesia,  berdasarkan  jangka  waktunya,  penugasan  dapat  bersifat jangka pendek dan jangka panjang, contoh penugasan yang bersifat jangka pendek (kurang dari satu tahun) adalah pemasangan instalasi/mesin/teknologi  yang dibeli oleh perusahaan di Indonesia sekaligus melakukan pelatihan kepada pegawai yang akan menanganinya, adapun contoh pengasan yang bersifat jangka panjang (lebih dari satu tahun) adalah pekerjaan manajerial dan pengelolaan perusahaan;
Kedua,  Rekrutmen  adalah  masuknya  TKA  melalui  jalur  penerimaan  pegawai baik  yang  berstatus  kontrak  maupun  tetap,  rekrutmen  tersebut  pada  umumnya dilakukan  oleh  perusahaan  lokal  yang  memiliki  bisnis  berskala  global  sehingga membutuhkan  TKA  sebagai  upaya  menghadapi  kompetisi  di  dunia  internasional. Undang-Undang  No.  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal,  telah memberikan  kesempatan  yang  seluas-luasnya  kepada  tenaga  kerja  warga  negara Indonesia  untuk  diutamakan  dalam  memenuhi  kebutuhan  kerja,  tetapi  mengenai tenaga ahli perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga
12 Jimly  Asshiddiqie,  “Hak  Kostitusional  Perempuan  dan  Tantangan  Penegakannya”,  Makalah disampaikan  pada acara Dialog Publik dan  Konsultasi Nasional Perempuan dan  Konstitusi di Era Otonomi Daerah Tantangan dan Penyikapan Bersama, Jakarta 27 Nopember 2007, hlm. 1.
ISSN (Online): 2655-8408
negara  asing  untuk  jabatan  dan  keahlian tertentu.  TKA  wajib  dan  patuh  terhadap Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  yang  mengatur  ketentuan-ketentuan mengenai  TKA  yang  bekerja  di  wilayah  Indonesia,  ketentuan-ketentuan  tersebut adalah: Pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk; TKA dengan jabatan tertentu; Adanya jangka waktu  tertentu;  Rencana  Pengguna  TKA;  Standar  Kompetensi;  Larangan menduduki  jabatan  tertentu;  Kewajiban  dana  kompensasi;  dan  Kewajiban memulangkan  TKA.  Pemberi  Kerja  TKA  merupakan  badan  hukum  atau  badan- badan  lainnya  yang  mempekerjakan  TKA  dengan  membayar  upah  atau  imbalan dalam bentuk lain, sedangkan pemberi kerja tersebut, meliputi:
1. Instansi pemerintah;
2. Badan-badan internasional;
3. Perwakilan negara asing;
4. Organisasi internasional;
5. Kantor  perwakilan  dagang  asing,  kantor  perwakilan  perusahaan  asing,  kantor perwakilan berita asing;
6. Perusahaan  swasta  asing,  badan  usaha  asing  yang  terdaftar  di  instansi  yang berwenang;
7. Badan  hukum  yang  didirikan  berdasarkan  hukum  Indonesia  dalam  bentuk Perseroan Terbatas atau Yayasan;
8. Lembaga sosial, keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
9. Usaha jasa impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan di Indonesia baik yang mendatangkan maupun memulangkan TKA di bidang seni dan olah raga yang bersifat sementara.
Pemberi  kerja  TKA  yang  berbentuk  persekutuan  perdata,  Persekutuan  Firma (Fa),  Persekutuan Komanditer (CV), Usaha Bersama atau Associate (UB),  Usaha Dagang  (UD),  dan  Koperasi  dilarang  mempekerjakan  TKA  kecuali  diatur  dalam undangundang.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan pemberi kerja yang menggunakan TKA wajib memiliki Rencana Penggunan Tenaga Kerja Asing (yang selanjutnya disebut RPTKA) yang disahkan oleh  Menteri  atau  pejabat  yang  ditunjuk,  kecuali  untuk  pemberi  kerja TKA  yaitu instansi pemerintah, badan-badan internasional, perwakilan negara asing, pemberi kerja  dalam  menyusun  rencana  penggunaan  TKA  tersebut  sekurang-kurangnya memuat:
1. Alasan penggunaan TKA;
2. Formulir rencana penggunaan TKA yang sudah diisi, formulir tersebut memuat: Nama  pemberi  kerja  TKA;  Alamat  pemberi  kerja  TKA;  Nama  pimpinan perusahaan; Nama jabatan yang akan diduduki oleh TKA; Uraian jabatan TKA; Jumlah  TKA  yang  akan  dipekerjakan;  Lokasi  kerja  TKA;  Jangka  waktu penggunaan  TKA;  Upah/gaji  TKA;  Tanggal  mulai  dipekerjakan;  Jumlah  TKI yang dipekerjakan dan peluang kesempatan kerja yang diciptakan; Penunjukan
ISSN (Online): 2655-8408
TKI  sebagai  pendamping  TKA;  Rencana  program  pendidikan  dan  pelatihan TKI;
3. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang;
4. Akte  pendirian  sebagai  badan  hukum  yang  sudah  disahkan  oleh  instansi  yang berwenang;
5. Keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat;
6. Bagan struktur organisasi perusahaan;
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemberi kerja TKA;
8. Surat  penunjukan  TKI  sebagai  pendamping  TKA  dan  rencana  program pendampingan;
9. Surat  pernyataan  kesanggupan  untuk  melaksanakan  pendidikan  dan  pelatihan kerja bagi TKI sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki TKA;
10. Bukti  wajib  lapor  ketenagakerjaan  yang  masih  berlaku  sesuai  UndangUndang No. 7 Tahun 1981; dan
11. Rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku di instansi teknis terkait.
RPTKA  diterbitkan  berdasarkan  keputusan  pengesahan  Dirjen  untuk permohonan  penggunaan  TKA  sebanyak  50  orang  TKA  atau  lebih  sedangkan permohonan  penggunaan  TKA  yang  kurang  dari  50  orang  TKA  disahkan  oleh Direktur. Teknis Tata cara pengesahan RPTKA baru:
Pertama,  Untuk  mengajukan  permohonan  RPTKA  baru,  pengguna  TKA membawa  tanda  terima  hasil  pendaftaran  secara  online  tersebut  dengan  meng- upload dokumen-dokumen dengan persyaratan, sebagai berikut: Surat permohonan rencana  penggunaan  TKA  yang  ditujukan  kepada  Direktur  Jendral  Pembinaan Penempatan  Tenaga  up.  Direktur  Pengendalian  Penggunaan  TKA,  diketik  di atas kertas  dengan  kop  perusahaan,  beralamat  lengkap  disertai  nomor  telepon  dan nomor  faximili  dari  pemberi  kerja  di  stempel  dan  ditandatangani  oleh  pimpinan perusahaan;  dan  Mengisi  formulir  rencana  penggunaan  TKA  dengan  diketik, ditandatangani  oleh  pimpinan  perusahaan  dan  di  stempel;  serta  Surat  Ijin  Usaha Persetujuan  Tetap  BKPM/ijin  prinsip  bagi  perusahaan  PMA,  atau  copy  ijin perwakilan  bagi  perusahaan  dagang/kontruksi/migas/perhubungan;  dan  Akte Pendirian  Perusahaan  yang  telah  disahkan  oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia;  kemudian  Keterangan  Domisili  Perusahaan  yang  masih  berlaku sekurang-kurangnya  3  (tiga)  bulan  sebelum  jatuh  tempo  dari  Kelurahan  atau Kepala  Desa  atau  Surat  Keterangan  Domisili  Perusahaan  dari  pengelola  gedung apabila sewa atau kontrak; atau Surat Ijin Tempat Usaha (SITU); NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) yang dikeluarkan oleh Dirjen  Pajak;  dan  Surat  Tanda  Daftar  Perusahaan  yang  masih  berlaku  dari  Dinas Propinsi  atau  Kabupaten/Kota;  serta  Struktur  Organisasi  Perusahaan  yang  telah dilegalisir  perusahaan;  dan  Wajib  Lapor  Ketenagakerjaan  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1981  tentang  Wajib  Lapor  Ketenagakerjaan sekurangkurangnya  3  (tiga)  bulan  sebelum  habis  masa  berlakunya;  adanya
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
Kontrak Pekerjaan Perusahaan; Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan  pendidikan  dan  pelatihan kerja  bagi  TKI  sesuai  dengan  kualifikasi jabatan  yang  diduduki  TKA,  beserta  rencana  program  pendidikan  dan  pelatihan untuk  TKI  pendamping;  Surat  penunjukan  TKI  sebagai  pendamping  TKA  yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan stempel disertai dengan copy  KTP, daftar  riwayat  hidup  TKI  pendamping,  dan  ijasah  TKI  pendamping  yang  telah dilegalisir  perusahaan;  Mengisi  formulir TKI  pendamping  TKA;  Surat  tugas  dari perusahaan atau  surat  kuasa  bermaterai Rp.  6.000,-  apabila  pengurusan  dokumen dilaksanakan  pihak  ketiga  yang  berbadan  hukum,  dilengkapi  tanggal  pengugasan dan  foto  copy  KTP  yang  bersangkutan;  Rekomendasi  dari  instansi  teknis  terkait (apabila diperlukan).
Kedua,  Jangka  waktu  proses  penyelesaian  pengesahan  RPTKA  baru  selama  3 (tiga)  hari  kerja  terhitung  sejak  tanggal  penerimaan  dokumen  secara  online  dan apabila semua persyaratan telah dinyatakan lengkap.
Ketiga,  Mekanisme  Pelayanan,  Penerimaan  berkas  permohonan  RPTKA  baru; dengan Mengajukan permohonan secara online yang dapat diakses melalui website kementerian http:/www.  tka-online.depnakertrans.go.id formulir  harus  divalidasi dengan  lengkap  dan  rapi;  Setelah  semua  persyaratan  dipenuhi,  pengguna  tenaga kerja  atau  perusahaan  mendaftarkan  RPTKA  baru  kepada  Dirjen  Binapenta melalui  Direktur  di  counter  pendaftaran  M.31  di  Badan  Penanaman  Modal  atau mendaftar  secara  online  ke http:/www.tka-online.depnakertrans.  go.id ;  Penelitian Berkas Permohonan RPTA baru, dilakukan sebagai berikut:
1. Melakukan verifikasi data perusahaan sesuai dengan dokumen aslinya;
2. Petugas counter meneliti kelengkapan berkas permohonan RPTKA;
3. Memeriksa  jabatan  dan  cakupan  pekerjaan  berdasarkan  ijin  usaha  domisili perusahaan, dan dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Menganalisa  jabatan  dan  uraian  jabatan yang  diusulkan  oleh  pengguna  tenaga kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Memeriksa  jabatan  kesesuaian  antara  jabatan  yang  diajukan  dengan  jabatan- jabatan  untuk  TKA  menurut  sektor  atau  sub  sektor  yang  terdapat  dalam peraturan tentang jabatan dan jangka waktu yang dapat digunakan untuk jabatan tersebut;
6. Meneliti nama jabatan dan uraian jabatan yang diusulkan dengan ruang lingkup kegiatan dan strukturr organisasi perusahaan;
7. Apabila jabatan yang diusulkan tidak sesuai dengan jabatan di dalam peraturan yang  ditetapkan  maka  permohonan  di  tolak  dikembalikan  ke  perusahaan  atau diinformasikan melalui akun perusahaan yang mengajukan RPTKA;
8. Memperhatikan  rekomendasi  dari  instansi  teknis  terkait  atas  jabatan  yang diusulkan apabila diperlukan;
9. Memeriksa nama dan pendidikan TKI yang ditunjuk sebagai pendamping TKA. Apabila  persyaratan  tersebut  telah  lengkap  sesuai  maka  berkas  permohonan diterima  dan  petugas  memberikan  tanda  terima  yang  selanjutnya  diproses  lebih
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
lanjut, dan apabila persyaratan tersebut tidak lengkap atau tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada pengguna TKA untuk dilengkapi dokumen tersebut.
Penilaian  kelayakan  merupakan  salah  satu  persyaratan  bagi  pengguna  TKA yang  mengajukan  permohonan  dalam  jumlah  yang  telah  ditentukan,  wawancara dapat dilakukan melalui video conference atau skype atau you meet me atau tatap muka,  dan  pemberi  kerja  tidak  dapat  memberikan  kuasa  kepada  pihak  di  luar perusahaan,  direktur  atau  pemilik  perusahaan  dapat  menunjuk  pihak  manajemen yang  kompeten  untuk  mewakili  perusahaan,  sedangkan  jumlah  penggunaan  TKA yang  diusulkan  oleh  pengguna  TKA,  dengan  ketentuan  pengaturan  sebagai berikut:  RPTKA  kurang  dari  10  (sepuluh)  orang  TKA,  penilaian  kelayakan dilakukan  oleh  Tim  Penilai  yang  diketuai  oleh  Kepala  Sub  Direktorat  dengan anggota Kasi dengan surat persetujuan yang disahkan oleh Tim Penilai dan pihak yang  mewakili  perusahaan;  10  (sepuluh)  sampai  dengan/kurang  dari  50  (lima puluh) orang TKA, penilaian kelayakan dilakukan oleh Tim`Penilai yang diketuai oleh Direktur dengan anggota yang terdiri dari baik Kasub Direktorat Analisa dan Perijinan  Sektor  Jasa  maupun  Sektor  Industri  maupun  Kasub  Direktorat Pengendalian dan Kerjasama Kelembagaan, serta Kasi RPTKA atau pejabat yang ditunjuk dengan surat persetujuan yang disahkan oleh Tim Penilai dan pihak yang mewakili perusahaan; Lebih dari 50 (lima puluh) orang TKA, penilaian kelayakan dilakukan  oleh  Tim  Penilai  yang  diketua  Direktur  Jenderal  Pembina  Penempatan Tenaga Kerja dan dapat diwakilkan oleh Direktur dengan anggota yang terdiri dari baik  Kasub  Direktorat  Analisa  dan  Perijinan  Sektor  Jasa  maupun  Sektor  Industri maupun  Kasub  Direktorat  Pengendalian dan  Kerjasama  Kelembagaan,  serta  Kasi RPTKA  atau  pejabat  yang  ditunjuk  dengan  surat  persetujuan  yang  disahkan  oleh Tim  Penilai  dan  pihak  yang  mewakili  perusahaan;  Indikator  penilaian  kelayakan adalah,  sebagai  berikut:  Memperhatikan  jenis  bidang  usaha;  Kontrak  pekerjaan bagi  pemegang  ijin  usaha  yang  bergerak  di  bidang  jasa  atau  yang  lainnya  bila diperlukan; serta Memperhatikan pasar kerja nasional; Memperhatikan jumlah TKI yang  dipekerjakan  memperhatikan  posisi  (jabatan)  TKI,  dan  memperhatikan penyerapan  jumlah  TKI  yang  dipekerjakan  (perluasan  kesempatan  kerja); Jumlah TKA  yang  akan  dipekerjakan  disesuaikan  dengan  beban  kerja,  tingkat  kesulitan, teknologi  dan  lokasi  kerja  serta  memperhatikan  ketersediaan  TKI  yang  bisa menangani (jika memungkinkan dipublikasikan melalui media massa); Kewajiban perusahaan  untuk  menempatkan  TKI  disabilitas  atau  penyandang  cacat  paling sedikit 1:100 dari jumlah pegawai dan perusahaan melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam perluasan kesempatan kerja.
Keempat,  Proses  Pengesahan  RPTKA  baru  diteliti  kelayakannya  selanjutnya dibuatkan  surat  persetujuan  dan  divalidasi  oleh  petugas,  oleh  petugas  meneliti ulang  dari  hasil  rekaman  data  kemudian  dicetak  selanjutnya  draft  RPTKA  baru disampaikan  kepada  Kepala  Seksi  oleh  Kepala  Seksi  diperiksa  kembali  dan  di paraf, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Sub Direktorat Penelitian dan paraf Kepala  Sub  Direktorat  Analisa  Perijinan,  dan  diperiksa  kembali  seluruh
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
persyaratan  dan  selanjunya  disampaikan kepada  Sub  Direktorat  (Kasubdit)  untuk mendapat  pengesahan,  setelah  diberi  nomor  dan  di  stempel  kemudian  petugas operasional menyerahkan RPTKA baru tersebut kepada pengguna TKA.
Jangka  waktu  pemberlakuan  rencana  penggunaan  TKA  paling  lama  5  (lima) tahun  dan  dapat  diperpanjang,  sedangkan  rencana  penggunaan  TKA  untuk pekerjaan yang bersifat sementara, yaitu: Pembuatan film yang bersifat komersial dan  telah  mendapat  izin  dari  instansi  yang  berwenang;  dan  Melakukan  audit, kendali  mutu  produksi  atau  inspeksi  pada  cabang  perusahaan  di  Indonesia  untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan; serta Pekerjaan yang berhubungan dengan pemasangan  mesin,  elektrika,  layanan  purna  jual  atau  produk  dalam  masa penjajakan  usaha.  Rencana  penggunaan  TKA  untuk  pekerjaan  bersifat  sementara tersebut diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.  Standar  TKA  yang  dipekerjakan  oleh  pemberi  kerja  wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:  Memiliki pendidikan yang  sesuai dengan syarat  jabatan  yang  akan  diduduki  oleh  TKA;  dan  kompetensi  yang  dibuktikan dengan  sertifikasi  kompetensi  atau  pengalaman  kerja  sesuai  dengan  jabatan  yang akan diduduki oleh TKA minimal 5 (lima) tahun; Membuat surat pernyataan wajib mengalihkan  keahliannya  kepada  TKI  pendamping  yang  dibuktikan  dengan laporan  pelaksanaan  pendidikan  dan  pelatihan;  dan  Memiliki  NPWP  bagi  TKA yang sudah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan; Memiliki bukti polis asuransi pada asuransi  yang  berbadan  hukum  Indonesia;  serta  Kepesertaan  Jaminan  Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan.
Pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga  Kerja  Asing  (yang  selanjutnya  disebut  IMTA),  untuk  tenaga  kerja  yang menduduki  jabatan  Direksi,  anggota  Dewan  Komisaris  atau  anggota  Pembina, anggota  Pengurus,  anggota  Pengawas  yang  berdomisili  di luar  negeri  tidak  wajib memiliki  IMTA  dan,  juga  pegawai  diplomatik  dan  konsuler.  Adapun  tata  cara penerbitan  IMTA  baru,  adalah,  sebagai  berikut:  Surat  permohonan  IMTA  baru yang  ditujukan  kepada  Direktur  Jenderal  Pembinaan  Penempatan  Tenaga  Kerja diketik  di  atas  kertas  dengan  kop  perusahaan,  beralamat  lengkap  disertai  dengan nomor  telepon  dan  nomor  faximili  dari  pemberi  kerja  di  stempel  dan ditandatangani  oleh  pimpinan  perusahaan  yang  memuat  nama  dan  alamat perusahaan serta data TKA, nama jabatan, jangka waktu penggunaan TKA, jumlah TKA,  warga  Negara  asal  TKA  dan  lokasi  kerja;  Copy  rekomendasi  visa  untuk maksud  bekerja  (TA-01);  Copy  surat  persetujuan  kawat  visa  (copy  telex);  Copy RPTKA yang masih berlaku; Copy polis asuransi TKA yang bersangkutan (dalam bahasa  Inggris  atau  Indonesia);  Copy  passport;  Bukti  setor  pembayaran  Dana Pengalihan  Keterampilan  dan  Kejuruan  (DPKK);  Perjanjian  Kerja;  Surat rekomendasi dari instansi teknis terkait (apabila diperlukan); Pas photo ukuran 4x6 berwarna sebanyak 2 (dua) lembar berlatar belakang merah (photo menggunakan kemeja berkerah dan tidak berkaos); Surat tugas dari perusahaan atau surat kuasa bermaterai  Rp.  6.000,-  apabila  pengurusan  dokumennya  dilaksanakan  oleh  pihak
ISSN (Online): 2655-8408
ketiga  yang  berbadan  hukum,  dilengkapi  tanggal  penugasan  dan  copy  KTP  yang bersangkutan;  Hasil  penelitian  permohonan  IMTA  baru  divalidasi  oleh  petugas operasional  dengan  meneliti  ulang  hasil  rekaman  data  dan  apabila  sudah  sesuai draft IMTA baru di paraf untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Seksi dan selanjutnya Kepala Seksi memeriksa ulang kembali dan apabila sudah sesuai draft IMTA  baru  di  paraf  dan  selanjutnya  disampaikan  kepada  Kepala  Sub  Direktorat meneliti  ulang  draft  IMTA  dan  apabila  sudah  sesuai  Kepala  Sub  Direktorat menerbitkan  IMTA  dan  selanjutnya  diserahkan  kepada  pengguna  TKA.  Apabila IMTA sudah habis masa berlakunya, maka dapat diperpanjang dengan persyaratan sebagai  berikut:  Surat  permohonan  IMTA  perpanjangan  yang  ditujukan  kepada Direktur  Jenderal  Pembinaan  Penempatan  Tenaga  Kerja  diketik  di  atas  kertas dengan  kop  perusahaan  beralamat lengkap  disertai  nomor  telepon  dan  nomor  fax dari pemberi kerja di stempel dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang memuat nama dan alamat perusahaan serta data TKA, nama jabatan, jangka waktu penggunaan  TKA,  jumlah  TKA,  warga  negara  asal  TKA  dan  lokasi  kerja;  Copy IMTA  lama;  Copy  bukti  setor  pembayaran  Dana  Pengalihan  Keterampilan  dan Kejuruan (DPKK) lama; Copy RPTKA yang masih berlaku; Copy passport; Copy Kartu  Izin  Tinggal  Terbatas  (KITAS)/Kartu  Izin  Tinggal  Tetap  (KITAP);  Copy polis asuransi TKA yang bersangkutan; Bukti setor pembayaran DPKK; Pas photo 4x6 berwarna sebanyak 2 (dua) lembar berlatar belakang merah; Perjanjian Kerja; Laporan pelaksanaan diklat pendampingan; Surat tugas dari perusahaan atau surat kuasa  bermaterai  Rp.  6000,-  apabila  pengurusan  dokumennya  dilaksanakan  oleh pihak ketiga  yang berbadan hukum, dilengkapi tanggal penugasan dan copy  KTP yang  bersangkutan;  Surat  rekomendasi  dari  instansi  teknis  terkait  (apabila diperlukan).  Apabila  semua  persyaratan  terpenuhi  oleh  petugas  di  cetak  dan  di paraf  dan  diserahkan  kepada  Kepala  Seksi  untuk  diperiksa  kembali  dan  apabila sudah sesuai di paraf dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Sub Direktorat kemudian  diterbitkan  IMTA  perpanjangan.  Rekomendasi  Visa  Kerja adalah  surat rekomendasi visa untuk maksud bekerja yang disampaikan Direktur Pengendalian Penggunaan TKA kepada Direktur Lalu Lintas Keimigrasian,
Direktorat  Jenderal  Imigrasi,  adapun  tata  cara  penerbitan  rekomendasi  visa kerja  sebagai  berikut:  Surat  permohonan  rekomendasi  visa  kerja  yang  ditujukan kepada Direktur, diketik di atas kertas dengan kop perusahaan beralamat lengkap disertai  nomer  telepon  dan  nomor  fax  dari  pemberi  kerja  distempel  dan ditandatangani  oleh  pimpinan  perusahaan;  Mengisi  formulir  rekomendasi  visa kerja  dengan  diketik  ditandatangani  oleh  pimpinan  perusahaan  di  stempel  dan bermaterai Rp. 6.000,-; RPTKA  yang masih berlaku; Pasport yang masih berlaku sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) bulan sejak untuk didaftar; Akte pendirian perusahaan serta pengesahan perusahaan dari Menteri Kehakiman dan HAM untuk permohonan rekomendasi dengan jabatan Komisaris dan Direktur; Surat keputusan pengesahan tentang penunjukan TKI sebagai pendamping TKA dan ditandatangani pimpinan  perusahaan  dan  distempel  disertai  copy  KTP  TKI  pendamping  yang
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
bersangkutan; Pas photo 4x6 berwarna sebanyak 1 (satu) lembar berlatar belakang merah;  Copy  Ijazah  data  sertifikat  kompetensi  yang  telah  diterjemahkan  dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah dan upload oleh TKA yang bersangkutan, bagi jabatanjabatan:
1. Jabatan  Manajerial:  ijazah  sarjana  (S1)  dan  pengalaman  kerja  sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun di bidangnya;
2. Jabatan Profesional: Ijazah dan pengalaman kerja;
3. Dikecualikan untuk jabatan direksi dan komisaris serta jabatan-jabatan tertentu yang  memerlukan  keahlian  keterampilan  khusus;  Sertifikasi  kemampuan berbahasa Indonesia.
Menurut  Pasal  28  D  UUD  NRI  1945,  yang  menegaskan  setiap  orang  berhak untuk  bekerja  serta  mendapatkan  imbalan  dan  perlakuan  yang  adil  dan  layak dalam  hubungan  kerja,  mendasarkan  ketentuan  tersebut  memberikan  dasar terhadap  tenaga  kerja  di  Indonesia  mengenai  hak-haknya  dalam  hubungan  kerja, Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  memberikan pengertian  tentang  hubungan  kerja  adalah  hubungan  antara  pengusaha  dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai usur pekerjaan, upah dan perintah.
Berkaitan  dengan  kesejahteraan  tenaga  kerja  diatur  dalam  Pasal  99  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  menegaskan  bahwa setiap  pekerja/buruh  dan  keluarganya  berhak  untuk  memperoleh  jaminan  sosial tenaga kerja, sedangkan mengenai pengupahan diatur dalam Pasal 88, menegaskan pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusian.
Menurut Undang-Undang Nomor 24  Tahun  2011  tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Pasal 1 angka 4, menegaskan peserta merupakan orang  yang  bekerja  paling  singkat  6  (enam)  bulan  di  Indonesia,  yang  telah membayar  iuran,  dan  Pasal  14  menegaskan  orang,  termasuk  orang  asing  yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta Jaminan Sosial.  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (yang  selanjutnya  disingkat  BPJS) adalah  badan  hukum  yang  dibentuk  untuk  menyelenggarakan  program  jaminan sosial,  Adapun  Program  BPJS,  yaitu:  BPJS  Kesehatan  yaitu  menyelenggarakan program  jaminan  kesehatan;  BPJS  Ketenagakerjaan,  meliputi:  Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian. Peraturan-peraturan  tersebut  telah  memberikan  penegasan  tentang  prinsip persamaan  atau equality terhadap  tenaga  kerja  di  Indonesia  baik  TKI  maupun TKA  yang  bekerja  di  Indonesia  mengenai  hak-hak  normatif  sebagaimana  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  di samping  atas  Program  PBJS,  yaitu  hak  atas  upah  vide  Pasal  88,  hak  atas keselamatan  dan  kesehatan  kerja  vide  Pasal  86,  hak  melaksanakan  ibadah  vide Pasal  80,  hak  ketentuan  waktu  kerja  vide  Pasal  77,  hak  atas  kesejahteraan  vide Pasal 99, Hak atas pengakuan kompetensi kerja vide Pasal 18, sedangkan hak-hak
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
pekerja secara universal diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International  Convention  on  The  Protection  of  The  Rights  of  All Migrant Workers and Members of Their Families.

## III. PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Pengaturan  tenaga  kerja  asing  di  Indonesia  dalam  perpektif  pendekatan kedaulatan  negara,  yaitu  pengaturan  dan  pengendalian  TKA  yang  bekerja  di Indonesia  didasarkan  pada  Pasal  27  ayat  2  UUD  NRI  1945.  Pengaturan  dan pengendalian  tersebut  merupakan  implementasi  dari  pemenuhan  HAM termasuk  dalam  hak  asasi  untuk  bekerja  secara  bebas  di  negaranya  sendiri. Adapun politik hukumnya adalah WNA boleh bekerja di Indonesia tetapi tidak boleh  mengurangi  hak  WNI  itu  sendiri  untuk  mendapatkan  pekerjaan  yang layak  di  negaranya  sendiri  oleh  karena  itu  diperlukan  aturan  perundang- undangan  tentang  pengendalian  TKA  yang  bekerja  di  Indonesia.  Urgensi pengendalian Tenaga  Kerja  Asing  yang  bekerja  di  Indonesia merupakan  suatu bentuk dari tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya sesuai dengan Pasal 28 I ayat (4). Terkait dengan penggunaan TKA di Indonesia harus dibatasi  baik  dalam  jumlah  maupun  bidang-bidang  yang  dapat  diduduki  oleh TKA  dengan  tujuan  agar  kehadiran  TKA  di  Indonesia  bukanlah  dianggap sebagai ancaman yang cukup serius bagi TKI, justru kehadiran mereka sebagai pemicu  atau  penyemangat  bagi  TKI  untuk  lebih  professional  dan  selalu menambah  kemampuan  dirinya  agar  dapat  bersaing  baik  antara  sesama  TKI maupun  dengan  TKA.  Selain  harus  mentaati  ketentuan  tentang  jabatan,  juga harus memperhatikan standar kompetansi  yang berlaku sehingga pengendalian TKA juga diperlukan untuk mempermudah adanya pengawasan terhadap TKA yang datang untuk bekerja di Indonesia agar tidak terjadi penyalahgunaan izin yang sadah diberikan. Segala bentuk pelanggaran bisa di kenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
2. Optimalisasi  pengawasan  dan  pengendalian  Tenaga  Kerja  Asing  oleh  Tim Pengawasan Orang  Asing,  yaitu pengawasan terhadap orang asing telah diatur dalam  Pasal  68  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian,  dimana  Pengawasan  Keimigrasian  terhadap  Orang  Asing dilaksanakan  pada  saat  permohonan  Visa,  masuk  atau  keluar,  dan  pemberian Izin  Tinggal,  serta  pengendalian  dan  pengawasan  penggunaan  TKA  yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan (ketentuan umum Pasal 1 angka 32 Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Namun peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  pengendalian  dan  pengawasan orang  asing  dan  TKA  belum  optimal  dilaksanakan,  terutama  koordinasi  antar instansi  terkait  sehingga  hal  tersebut  berpotensi  pada  terjadinya  peningkatan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh tenaga kerja asing.
ISSN (Online): 2655-8408

## B. Saran
1. Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait dalam  pengawasan  dan  penindakan  terhadap  pelanggaran  keimigrasian  yang dilakukan oleh orang asing (TKA) antara lain: Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi, Badan Nasional Narkotika, BNP2TKI, Kepolisian Republik Indonesia, dan pemerintah daerah.
2. Pemerintah perlu melakukan: optimalisasi dan penguatan pengawasan peran tim PORA  dengan  Imigrasi  sebagai  leading  sektor  bukan  hanya  dalam  tatanan konsep  tetapi  juga  bersifat  implementatif  dan  dapat  dioperasionalkan  dengan membuat  Standard  Operational  Prosedure  (SOP)  terkait  wewenang  dan  tugas daripada Tim PORA sehingga terjadi harmoni dan sinergitas antar instansi yang menangani  orang  asing  di  dalam  implementasinya.  Untuk  itu  perlu  dilakukan penelitian  lebih  mendalam  dalam  peningkatan  peran  Tim  PORA  dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku dan Jurnal
JazimHamidi,  Hukum  Keimigrasian  Bagi  Orang  Asing  di  Indonesia,  2015,  Jakarta,  Sinar Grafika,
Soerjono  Soekanto,  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif,  (Jakarta:  Cetakan  ke-8 PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Admistrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press 2008
Bernard L, Politik Hukum, Genta Publising 2011
Tim  Kajian  Amandemen  Usulan  Substansi  Amandemen  UUD  1945  Tahap  II,  Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2000
Jimly  Asshiddiqie,  “Hak  Kostitusional  Perempuan  dan  Tantangan  Penegakannya”,  Makalah disampaikan  pada  acara  Dialog  Publik  dan  Konsultasi  Nasional  Perempuan  dan Konstitusi  di  Era  Otonomi  Daerah  Tantangan  dan  Penyikapan  Bersama,  Jakarta  27 Nopember 2007

## B. Peraturan Perundang-undangan
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP);
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 26  Tahun  2000  Tentang  Pengadilan  Hak  Asasi Manusia;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  31  tahun  2013  Tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
Peraturan  Pemerintah  Repubuk  Indonesia  Nomor  26  tahun  2016  Tentang  perubatian  atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  tahun  2013  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  21  tahun  2016  Tentang  Bebas  Visa Kunjungan

## C. Sumber Lain
Agus Sutisna, ‘Pemda Tanpa Wakil Kepala Daerah’ (Kompasiana, 2012)
https://www.bps.go.id/linkTabelStatis, diakses tanggal 23 Mei 2017.
http://www.kompasiana.com/charlescm/politik-hukum-
keimigrasian_55288a40f17e61ef5a8b46 95, diakses tanggal 24 Mei 2017
https://www.merdeka.com/peristiwa/wna-terjaring-razia-imigrasi-balikpapan-paling-banyak- dari-china. html, diakses tanggal 25 Mei 2017.
http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/996-169-negara-resmi-dibebaskan- dari-visa-untuk-kunjungan-ke-indonesia, diakses tanggal 24 Mei 2017.
http://www.harnas.co/2017/01/09/selama-2016-terjadi-8116-pelanggaran-imigrasi, diakses tanggal 24 Mei 2017.