## STRATEGI PEMBERANTASAN KEJAHATAN KORUPSI: KAJIAN LEGAL SOSIOLOGIS
Oleh: Prof. Dr. Faisal Santiago, SH. MM

## Abstrak
Kejahatan  korupsi  menjadi  salah  satu  topik  yang  secara  konsisten  mendominasi  wacana  publik pasca  reformasi  secara  luas  serta  menjadi  salah  satu  program  utama  pemerintah  bahkan  lintas negara.  Kejahatan  Korupsi  oleh  masyarakat  international  dikatagorikan  sebagai  “ trans  national crimes ” serta dikatagorikan pula sebaga “ extra ordinary crimes ”, diperlukan kesepahaman political will guna  dipersiapkan  strategi  khusus  dalam  penanganannya.  Dibeberapa  negara  di  dunia  secara institusional  memang telah didirikan lembaga khusus,  termasuk di  Indonesia  yang disebut sebagai institusi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(KPK). Sejumlah perangkat hukum sebagai instrumen  legal  dalam  proses  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  telah  diberlakukan.  Namun efektivitas  hukum  dan  pranata  hukum  serta  penegakan  hukum  belum  cukup  memadai  sehingga kejahatan  korupsi  di  Indonesia  tetap  terus  berkembang.  Permasalahannya,  terletak  pada  konsep strategi  pemberantasan  kejahatan  korupsi.  Guna  menghasilkan  pemikiran representatif, untuk  itu penulis  mempergunakan  kajian  berdasarkan  pendekatan  teori Legal  System yang  dicetuskan Lawrence Meyer Friedman, yang berintikan tiga komponen, yaitu: legal structure, legal substance , dan legal culture . Dalam pendekatan legal sosiologis dimaksudkan guna mempermudah explanation pemikiran  dalam  rangka  menghasilkan  opini  strategis  dalam  pemberantasan  kejahatan  korupsi. Dalam  hal  konsep  strategi  pemberantasan  kejahatan  korupsi,  pemerintah  harus  melancarkan strategi quick  win di  berbagai  sektor,  perlu  disusun  skala  prioritas  untuk  memberantas  korupsi, terutama  pencegahan  korupsi  serta  harus  menjadi  bagian  dari  perlawanan  masyarakat  serta  harus memfasilitasi  dan  mendukung civil  society maupun  kelompok  kritis  lainnya  agar  mampu menggalang tekanan publik dan melakukan aksi-aksi  sosial  berkelanjutan,  baik  di  tingkat  nasional maupun di tingkat lokal.

## Kata kunci: Pemberantasan kejahatan korupsi

## Abstract
Crime  corruption  became  one  of  the  topics  that  consistently  dominate  public  discourse  and  post- reform broadly into one of the major government programs and even cross country. Corruption by public  international  crimes  categorized  as  "trans-national  crimes,"  and  also  categorized  sebaga "extraordinary crimes", understanding the political will required a specific strategy in order to be prepared to  handle. In some countries in  the world  have indeed institutionally established special institutions,  including  in  Indonesia,  which  is  referred  to  as  an  institution  Corruption  Eradication Commission  (KPK).  A  number  of  legal  instruments  as  a  legal  instrument  in  the  process  of combating  corruption  in  Indonesia  have  been  put  in  place.  However,  the  effectiveness  of  law  and legal  institutions  and  law  enforcement  is  not  sufficient  so  that  the  evil  of  corruption  in  Indonesia still  continues  to  grow.  The  problem,  lies  in  the  concept  of  crimes  of  corruption  eradication strategy.  In  order  to  produce  a  representative  thinking,  to  use  the  author's  study  is  based  on theoretical  approaches  that  triggered  Legal  System  Lawrence  Meyer  Friedman,  who  cored  three components,  namely : legal  structure, legal substance, and legal culture.  In the legal approach is intended to facilitate explanation of sociological thought in order to produce a strategic opinion in eradicating corruption crimes. In terms of the concept of crimes of corruption eradication strategy, the  government  should  launch  a  quick  win  strategies  in  various  sectors,  priorities  need  to  be
prepared to combat corruption, especially corruption and prevention should be a part of community resistance  and  should  facilitate  and  support  civil  society  and  other  critical  groups  to  be  able  to mobilize public pressure and perform ongoing social action, both nationally and at the local level.

## Keywords : Eradication of corruption crimes

## A. Pendahuluan
Hampir kebanyakan negara terutama ne- gara berkembang, dalam hal memecahkan ma- salahnya antara lain direpotkan dengan persoa- lan  korupsi.  Kejahatan  korupsi  secara  berke- lanjutan  selalu  menjadi  bahan  perbincangan diberbagai forum publik. Perbincangan tentang kejahatan  korupsi  berkembangan  dari  tingkat kalangan masyarakat bawah, menengah terma- suk  kalangan  elit.  Demikian  pula  dengan  ke- menterian  dan  lembaga-lembaga  pemerintah kerap dituding sebagai sarang korupsi. Padahal lembaga-lembaga  tersebut  mempublikasikan mendesain  program good  governance dan pemberantasan  korupsi.  Namun,  korupsi  men- jadi  salah  satu  topik  yang  secara  konsisten mendominasi  wacana  publik  pasca  reformasi secara luas. Pemberantasan korupsi  juga men- jadi salah satu program utama pemerintah bah- kan lintas negara.
Di  Indonesia,  seiring  dengan  kebijakan desentralisasi  dan  pemilihan  umum  kepala daerah (Pemilukada) secara langsung, korupsi- pun  menjadi  bagian  yang  dapat  menarik  per- hatian publik, karena korupsi di daerah bisa di- saksikan  langsung  oleh  masyarakat  lokal.  Re- lasi  sosial  yang  lebih  pendek  di  tingkat  lokal membuat masyarakat dapat menyaksikan lang- sung bagaimana politikus  yang semula miskin mendadak  kaya  raya  setelah  menduduki  jaba- tan formal, seperti anggota DPRD atau kepala daerah.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) dalam  laporan  akhir  tahunnya  hingga akhir  tahun  2013,  kepada  wartawan  di Jakarta,  secara  keseluruhan  baru  mena- ngani 70 perkara. Sedangkan pada 2012, berhasil menangani 49 perkara. Pada 2013, KPK melakukan 76 kegiatan penyelidikan,  102  penyidikan,  dan  66 penuntutan.  Sementara  untuk  eksekusi lebih dari 40 keputusan pengadilan. Dari kegiatan  tersebut  termasuk  melakukan belasan operasi tangkap tangan.
KPK  pada  tahun  2013  melakukan  tinda- kan  46  perkara  korupsi  yang  terjadi  di kementerian  dan  lembaga  negara.  Kasus di  level  pemerintah  kabupaten  dan  kota berada di  peringkat  kedua, 18 kasus.  Ti- ga  kasus  melibatkan  wali  kota,  bupati, dan  wakil  bupati.  Kemudian  dua  gu- bernur  yang berada dalam  daftar pejabat yang  harus  berurusan  dengan  KPK.  Pi- hak swasta terdapat 24 perkara. Laporan KPK,  mencatat  adanya  51  kasus  yang berkait dengan penyuapan.
Dari  laporan  KPK  akhir  tahun  2013, anggaran  yang  digunakan.  Dari  Rp  703 miliar  anggaran  APBN,  KPK  hanya menggunakan  Rp  357,6  miliar.  Hingga saat ini KPK memiliki 987 personel. Ketua  KPK  Abraham  Samad  dalam  la- poran  akhir  tahun  di  kantornya,  Jalan Rasuna  Said,  Jakarta,  Senin  (30/12/ 2013).  "Pengembalian  PNBP  (penerima- an negara bukan pajak)  dari penanganan tindak  pidana  korupsi  dan  gratifikasi  se- besar  Rp  1,196  triliun,".  Kemudian  ta- hun  2013  ini  kegiatan  KPK  dilakukan dengan  menggunakan  APBN.  Dari  pagu sebesar  Rp  703,8  miliar,  KPK  hanya menggunakan sebesar Rp 357,6 miliar. Di lain pihak, dalam keterangan pers tanggal 25 Nopember 2013 di Hotel Bi- dakara Jakarta, terkait kasus korupsi yang ditangani Polri, Kapolri Jenderal Polisi Sutarman menyatakan; Polri tahun 2013 menangani 1.363 kasus, naik 187 kasus dari tahun 2012 yang hanya 1.176 kasus. “Penyelesaian perkara korupsi ta- hun 2013 sebanyak 906 kasus, sedang- kan pada tahun 2012 ada 657 kasus. Ada kenaikan 249 kasus atau 27,48 persen,”. Anggaran Polri untuk penanganan kasus korupsi jauh di bawah KPK dan wilayah operasionalnya juga sampai ke pelosok desa. Sutarman juga pernah mengung- kapkan, hampir 70% anggaran yang dite-
rima Polri hanya habis untuk gaji perso- nelnya. “Tepatnya 67 persen dari alokasi anggaran,". 1
Berkembangnya  dinamika  korupsi  men- jadi  keprihatinan  di  tingkat  lokal  saat  APBD dan berbagai pengadaan barang pemerintah di- korupsi  oleh  elite  politik  lokal.  Fakta  terkait penegakan  hukum,  proses  dan  penegakan  hu- kum sering mengejutkan masyarakat.
Sebut saja seperti yang terjadi di Padang beberapa  waktu  lalu,hampir  seluruh  anggota DPRD Sumatera Barat ditetapkan menjadi ter- sangka dalam kasus korupsi. 2
Fakta lain dari pelaku korupsi yang berp- redikat  penegak  hukum  atau  penyelenggara negara  dan  pemerintahan  yang  tiada  punya rasa  malu  melakukannya,  seperti  tertangkap basahnya mantan ketua MK, Akil Muchtar dan mantan  Kepala  Kajari  Praya  Lombok Tengah, serta  dijadikannya  tersangka  mantan  Menteri Olah Raga dan Gubernur Banten Atut Chosiah oleh  KPK.  Hal  ini  disaksikan  masyarakat  dari jarak  dekat,  sehingga  tidak mengherankan ko- rupsi menjadi wacana publik utama bila terjadi di tingkat nasional.
Pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  pa- da  dasarnya  sudah  dilakukan  sejak  empat  de- kade silam atau tepatnya sejak 10 tahun negara ini merdeka. Sejumlah perangkat hukum seba- gai instrumen legal  yang menjadi dasar proses pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  telah  di- berlakukan  sejak  lama.  Namun  efektivitas  hu- kum  dan  pranata  hukum  serta  penegakan  hu- kum  belum  cukup  memadai  sehingga  menye- babkan  iklim  korupsi  di  Indonesia  tidak  kun- jung membaik.
Indeks  korupsi  yang  diselenggarakan oleh berbagai lembaga independen yang
1 Catatan  penulis  yang  dihimpun  dari  berbagai  media cetak dan elektronik, 3 Januari 2014.
2 Pada Mei 2004, Pengadilan Negeri Padang memvonis 43 dari total 44 anggota DPRD Sumatera Barat bersalah dalam  kasus  korupsi  APBD  2002.  Mereka  dinilai  telah melakukan  korupsi  karena  mengalokasikan  anggaran penghasilan dan berbagai macam tunjangan yang meru- gikan  keuangan  negara.  Forum  Peduli  Sumatera  Barat (FPSB)  menghitung  setidaknya  ada  27  jenis  penghasi- lan;  lihat  Saldi  Isra,  "Ruang  Publik  dan  Desentralisasi: Pengalaman  Forum  Peduli  Sumatera  Barat",  dalam Agus  Sudibyo et  al.,  Republik  tanpa  Ruang  Publik (Yogyakarta: IRE Press dan Yayasan SET, 2005).
berbeda,  dengan  metode  dan  variabel yang  juga  berbeda,  namun  menghasil- kan  hasil  pengukuran  yang  relatif  sama, yakni  menempatkan  Indonesia  di  ran- king  paling  bawah.  Hasil  studi  yang  di- lakukan Transparency  International ,  In- deks  Persepsi  Korupsi  (IPK)  Indonesia tahun  2006  adalah  2,4  dan  menempati urutan ke-130 dari 163 negara. Sebelum- nya,  pada  tahun  2005  IPK  Indonesia adalah 2,2, tahun 2004 (2,0) serta tahun 2003 (1,9). 3
Bahkan berdasarkan hasil survei di kala- ngan  para  pengusaha  dan  pebisnis  oleh lembaga  konsultan Political  and  Eco- nomic  Risk  Consultancy (PERC)  yang berbasis  di  Hong  Kong,  Indonesia  kem- bali  dinilai  sebagai  negara  paling  terko- rup  di  Asia  pada  awal  tahun  2004  dan 2005.  Hasil  survey  PERC  menyatakan bahwa  Indonesia  merupakan  negara yang  paling  korup  di  antara  12  negara Asia. Predikat negara terkorup diberikan karena  nilai  Indonesia  hampir  menyen- tuh  angka  mutlak  10  dengan  skor  9,25 (nilai  10  merupakan  nilai  tertinggi  atau terkorup).  Sedangkan  pada  tahun  2005 Indonesia masih termasuk dalam tiga ter- atas negara terkorup di Asia. 4
Tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  di samping  merugikan  secara  langsung  bagi  per- tumbuhan perekonomian dan pemerataan pem- bangunan  nasional,  juga  berdampak  negatif bagi  masuknya  investasi  asing  ke  Indonesia, serta  melunturkan  citra  dan  martabat  bangsa di dunia internasional.
Karenanya,  dapat  disimpulkan  bahwa strategi pemberantasan korupsi harus dibangun dengan adanya itikad kolektif berupa kemauan dan  kesungguhan  ( willingness )  dari  semua  pi- hak untuk bersama-sama tidak memberikan to- leransi terhadap kejahatan korupsi. Memerangi kejahatan korupsi harus dicitrakan sebagai ke- sepahaman  dan  diperlakukan  bahwa  korupsi sebagai perilaku extra ordinary crime yang
3 Azis  Budianto, Pemberantasan  Tindak  Pidana  di  In- donesia , Cintya Press, Jakarta 2007, hal 19
4 Muchlis Pratikno, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan  Permasalahannya ,  Pamator  Press,  Jakarta,  2006, hal 32.
mengancam  cita-cita  negara,  yang  memerlu- kan penanganan hukum secara lebih serius. Di samping  itu,  keberhasilan  penanganan  korupsi di  negara-negara  lain  hendaknya  dapat  dijadi- kan  perbandingan  atau  pembelajaran  strategi anti  korupsi  yang  kuat  dalam  menangani  pen- cegahan  dan  pemberantasan  korupsi.  Sebagai contoh,  Singapura  dan  Hong  Kong  atau  bah- kan Malaysia hanya memiliki satu lembaga an- ti  korupsi  yang  memiliki  kewenangan  penuh untuk  menyelidiki  dan  mengajukan  tuntutan kasus-kasus korupsi.

## B. Permasalahan
Dari  latar  belakang  pemikiran  singkat tersebut  maka  permasalahan  besarnya  adalah: bagaimana  mengkonsepkan  wujud  strategi pemberantasan korupsi di Indonesia.

## C. Kajian Teori
Guna  memudahkan  alur  analisis  dalam menjawab  permasalahan  dalam  rangka  meng- hasilkan  pemikiran  ilmiah  yang representatif, untuk  itu penulis  akan mempergunakan kajian berdasarkan  pendekatan  teori Legal  System yang  dicetuskan  oleh  Lawrence  Meyer  Fried- man. Meskipun permasalahan ini dikaji berda- sarkan  teori  tersebut,  namun  penulis  akan mempergunakan  pendekatan  legal  sosiologis guna  mempermudah explanation pemikiran yang  dihimpun  dalam  rangka  menjawab  per- masalahan tersebut.
Tesis  yang  lazim  dari  Lawrence  M. Friedman terkait teorinya, bahwa teori tersebut dalam  setiap  sistem  hukum  senantiasa  me- ngandung  tiga  komponen,  yaitu: legal  struc- ture, legal substance , dan legal culture . 5 Pemahaman legal  structure ,  dikemuka- kan Friedman sebagai berikut.
First  many  Features  of  a  working  legal system  can  be  called  Structural  The moving parts, so to speak of the machine courts  are  simple  and  obvious  example, their structures can be described a panel of  such  and  such  a  size,  sitting  at  such and such a time, which this or that
element  of  structure.  A  written  constitu- tion  is  still  another  important  feature  in structural  landshape  of  law.  It  is,  or attempts  to  be  the  expression  or  blue- print  of  basic.  Features  of  the  country's legal  process  the  organization  and  fra- mework of Government ." 6
Friedman kemudian mengidentifikasikan unsur-unsur sebuah sistem hukum, yakni seba- gai  berikut,  pertama-tama  sistem  harus  mem- punyai  struktur. 7 Struktur  sistem  hukum  ini merupakan  kerangkanya,  yang  merupakan  ba- gian  yang  bertahan  paling  lama  yang  membe- rikan  bentuk  tertentu  dan  batasan-batasan  ke- seluruhan  sistem  hukum.  Struktur  sistem  hu- kum  terdiri  dari  unsur-unsur  yang  sejenis,  mi- salnya pengadilan sebagai lembaga yang diberi wewenang menerapkan hukum, secara struktu- ral  menyangkut  mengenai  jumlah  dan  besar- nya  anggota  majelis,  lingkup  kekuasaannya atau  batas-batas  kewenangan.  Singkatnya,  fa- ham  ini  berkenaan  dengan  struktur  lembaga pembuat undang-undang, dari lembaga-lemba- ga  yang  diberi  wewenang  untuk  menerapkan hukum dan penegakkan hukum. Apabila kom- ponen  struktural  sistem  hukum  ini  dipahami dari  perspektif  institusi  penegakan  hukum  ter- kait  pemberantasan  korupsi  maka  pihak  atau institusi  yang  berwenang  harus  memiliki  legi- timasi  yang  sah  dalam  menyelesaikan  tindak pidana korupsi.
Dari  uraian  Friedman  tersebut  dapat  di- ketahui bahwa unsur struktur dari suatu sistem hukum  mencakup  berbagai  institusi  yang  di- ciptakan  oleh  sistem  hukum  tersebut  dengan bermacam-macam fungsinya dalam rangka ak- tifitas sistem tersebut. Salah satu di antara lem- baga itu adalah pengadilan.
Unsur kedua dari sistem hukum menurut Friedman adalah substance,
"The  second  type  of  component  can  be called  "Substantive".  There  are  the  ac- tual product of the legal system what the Judges,  for  example,  actually  say  and do. Substance includes, naturally  e- limitation on jurisdiction. The shape  size and powers of legislature is  another
5 Ibid ., hal. 7.
6 Lawrence M. Friedman (b), " On Legal Development,"
Rutgers Law Review 24 (1969): 27. 34
7 Teks aslinya berbunyi, " to begin with the legal system has structure . "
nough,  those  propositions  referred  to  as legal  rules  realistically  it  also  includes rules  which  are  not  written  down  i.e. those  regulation  of  behavior  that  could be  reduced  to  general  statement  every decision  too  is  a  substantive  product  of the  legal  system  as  is  every  doctrine announced in Court or enacted by legis- lature  or  adopted  by  agency  of  govern- ment ." 8
Komponen substance mencakup  segala sesuatu  yang  merupakan  hasil  dari structure , di  dalamnya  termasuk  norma  hukum,  baik yang  berupa  peraturan  perundang-undangan, keputusan maupun doktrin-doktrin.
Dikemukakan  oleh  Friedman   dalam What is a legal system ?, 9 bahwa hukum tidak  hanya  dalam    bentuk  tertulis (undang-undang atau peraturan perun- dang-undangan) sebagai produk resmi dari perintah, tetapi juga berupa aturan-- aturan atau hukum yang berasal di luar undang-undang. Karenanya, lanjut Fried- man, terdapat dua cara untuk meman- dang hukum yakni hukum resmi yang berasal dari pemerintah, dan yang lain- nya harus dilihat secara lebih luas. 10
Untuk itu, ada suatu  garis pembatas   an- tara undang-undang dan aturan-aturan dan ba- dan-badan (institusi-institusi)  yang  mempe- ngaruhi manusia, dan menurut  Friedman  da- lam pengertian inilah yang dimaksud  dengan sistem hukum. Konkritnya, bahwa legal  sys- tem tidak hanya sekedar  memuat  ketentuan- ketentuan  hukum  atau  aturan-aturan  saja,  tapi juga mengenal prosedur, batas-batas  wewe- nang dalam persidangan, dan mengenai hakim.
Friedman mengatakan bahwa unsur  sis- tem  hukum  bukan  hanya  terdiri  atas structure dan substance saja. Melainkan masih ada yang lainnya  yang  merupakan  unsur  ketiga,  adalah budaya Hukum ( legal culture ).
Menurut  Friedman  legal  culture  adalah, "Legal Culture can be defined as those attitudes and values affecting behaviour related to law
8 Ibid .
9 Friedman (b) , op. cit ., hal. 1.
10 Teks aslinya berbunyi, " made up exclusively of official governmental act the other takes a broader approach ".
and  its  institution  either  positively    or negatively. Love of litigation or a hatred of it is part of the Legal Culture as would be attitudes toward child rearing in, so far as these attitudes affect  behaviour  which  is  at  least  nomi-nally governed  by  law.  The  legal  culture  then  is  a general expression for the way the legal system fits into the culture of the
general society ." 11
Budaya  hukum  mencakup  sikap  masya- rakat  atau  nilai  yang  mereka  anut  yang menentukan  kegiatan  atau  aktifitas  sis- tem  hukum  yang  bersangkutan.  Sikap dan  nilai  inilah  yang  akan  memberikan pengaruh baik yang positif maupun yang negatif  terhadap  tingkah  laku  yang  ber- kaitan  dengan  hukum  sehingga  budaya hukum  merupakan  perwujudan  dari  pe- mikiran  masyarakat  dan  kekuatan  sosial yang menentukan bagaimana hukum ter- sebut  digunakan,  dihindari  atau  dileceh- kan. 12
Setiap  masyarakat,  setiap  daerah,  setiap kelompok  memiliki  budaya  hukum.  Mereka memiliki  sikap  dan  pandangan  terhadap  hu- kum  yang tidak selalu sama. Dengan kata lain ide, pandangan dan sikap masyarakat terhadap hukum  dipengaruhi  oleh sub-culture seperti suku, atau etnik, usia, jenis kelamin, status so- sial-ekonomi,  kebangsaan,  pekerjaan  dan  pen- dapatan,  kedudukan  dan  kepentingan,  lingku- ngan agama.
Budaya  hukum  sebagai  perwujudan  dari pemikiran  masyarakat  terhadap  hukum akan  berubah  sesuai  perubahan  sikap, pandangan serta nilai  yang dihayati oleh anggota  masyarakat,  karena  itu  pemaha- man  akan  budaya  hukum  suatu  masya- rakat  harus  juga  memperhatikan  secara menyeluruh  aspek  kemasyarakatan  dari masyarakat  yang  bersangkutan  dan  pro- ses  perubahan  serta  perkembangan  yang terjadi di dalamnya. 13
11 Laurence  M.  Friedman,  " Legal  Culture  and  Social Development , " Law and Society Review, 6 (1969) p. 19 dalam  Henry  W.  Ehrmann, Comparative  Legal  Culture (New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1976), ha1.9.
12 Friedman , op. cit ., hal. 7.
13 Steward Macaulay, Lawrence M. Friedman, John Stoo- key,  " Legal  Culture  Descriptious  of  Whole  Legal  Sys- tem ," dalam Steward Macaulay, Lawrence M.  Friedman
Selain  disebabkan  perubahan  sosial,  bu- daya  hukum  juga  dapat  berubah  akibat  pen- didikan,  modernisasi  teknologi,  masuknya  un- sur  asing  dan  berbagai  pergerakan  pembaha- ruan  yang  juga  akan  merubah  pola  pemikiran seseorang  atau  masyarakat  terhadap  budaya hukum.
Dalam  budaya  hukum  yang  modern  di dalamnya  terkandung  konsep  mengenai individualisme.  Pemahaman  individua- lisme  dalam  hal  ini  adalah  suatu  konsep yang  mengutamakan  hak-hak  dari  per- seorangan  untuk  dapat  mengembangkan diri  pribadinya  sendiri,  yang  berusaha untuk  memiliki  secara  bebas  gaya  hi- dupnya  sendiri  yang  dapat  memuaskan bagi pribadinya. 14
Individualisme dalam  pengertian budaya hukum  merupakan  pemikiran-pemikiran  dan harapan-harapan  masyarakat,  hal  ini  tidak  di- gantungkan  pada  kebebasan  memilih  secara nyata  tetapi  cukup  bahwa  mereka  mengetahui adanya  kebebasan  yang  dimilikinya  tersebut. Konsep  individualisme  dan  kebebasan  memi- lih  mencerminkan  keputusan  yang  dapat  di- terima secara umum dan masuk akal serta dan mendasarkan  kepada  aspek-aspek  realitas  du- nia modern.
Konsep  budaya  hukum  modern  Fried- man tersebut nampak sama dengan konsep bu- daya  hukum  terbuka  menurut  Satjipto  Rahar- djo  yang  mengatakan  bahwa  di  dalam  masya- rakat  modern  setiap  orang  mempunyai  kebe- basan  untuk  memilih  dan  menentukan  terha- dap  hukum  dan  lembaga-lembaga  yang  akan berlaku bagi dirinya.
Menurut  Satjipto  Rahardjo  peran  serta anggota  masyarakat  merupakan  unsur penting  terhadap  bekerjanya  hukum,  ka- rena  mereka  yang  akan  menjadi  sasaran pengaturan hukum dan yang akan men-
dan  John  Stookey, Law  and  Society  :  Reading  on  the Social  Study  of  Law ,  (New  York:  W.W.  Norton  Comp. 1995),  hal.  165.  Lihat  Lawrence  M.  Friedman,  " Legal Culture  and  the  Welfare  State," dalam Macaulay,  Law & Socie , loc. cit., hal. 269.
14 Lawrence  M.  Friedman,  The  Republic  of  Choice (Cambridge:  Harvard  University  Press,  1990),  ha1.61- 64.

## jalankan hukum positif. 15
Segala  sesuatu  yang  akan  menjadi  hu- kum di dalam masyarakat tersebut, akan diten- tukan  oleh  sikap  pandangan  dan  nilai-nilai yang dihayati dalam masyarakat yang bersang- kutan.
Satjipto  Raharjo  membedakan  budaya hukum menjadi tiga macam yaitu budaya hukum  masyarakat  tradisional,  budaya hukum masyarakat yang sedang berkem- bang dan budaya hukum masyarakat mo- dern. Dalam masyarakat tradisional yang mempunya  ciri  utama  ketertutupan  ber- laku  budaya  hukum  absolut  yang  meru- pakan  perwujudan  dari  keadaan  masya- rakat  tradisional  yang  tidak  memberikan kebebasan  kepada  individu  untuk  beru- saha  mendapatkan  sesuatu  yang  sesuai pribadinya,  menilai  konflik  sebagai  se- suatu  hal  yang  negatif  serta  tidak  me- ngusahakan  penyelesaian  untuk  menda- patkan  ketenangan  masyarakat  bersa- ma. 16
Dalam  masyarakat  modern,  terdapat  bu- daya hukum terbuka, di mana terdapat kebeba- san  kesempatan  untuk  memilih  dan  menentu- kan  hukum  dan  lembaga-lembaga  yang  ber- laku baginya. Dalam konteks kebijakan dalam penyelenggaraan  strategi  pemberantasan  ko- rupsi maka diperlukan kebijakan sistemik yang dapat  memberikan  kemanfatan  serta  keadilan bagi seluruh kepentingan pentingan negara.
Jika  dikaitkan  dengan  teorinya  L.  Fried- man,  ketiga  komponen  tersebut  yang  diako- modir  dalam  sistem  maka  kepentingan  negara harus dibingkai dengan hukum sekunder mau- pun primer dan tersier secara tepat, maupun le- gitimasi kewenangan dari penegak hukum, ser- ta  membangun  budaya  hukum  masyarakat hingga  pada  tingkat  memiliki  kesadaran  hu- kum  ikut  serta  memerangi  tindak  pidana  ko- rupsi di Indonesia.
Dapat disimpulkan dari teori legal sys-
15 Satjipto  Rahardjo, "Budaya  Hukum  dalam  Permasa- lahan  Hukum  di  Indonesia," (makalah  dalam  seminar Hukum Nasional ke IV, Jakarta, 1979), ha1.39.
16 A. Budianto, Sosiologi Hukum , Pamator Press, Jakar- ta, 1998, hal 57
tem  Laurence  M.  Friedman  yang  mengidenti- fikasikan  unsur-unsur  sebuah  sistem  hukum, sebagai  berikut, pertama ;  sistem  harus  mem- punyai  struktur. 17 Struktur  sistem  hukum  ini merupakan  kerangkanya,  yang  merupakan  ba- gian  yang  bertahan  paling  lama  yang  membe- rikan  bentuk  tertentu  dan  batasan-batasan  ke- seluruhan  sistem  hukum.  Struktur  sistem  hu- kum  terdiri dari unsur-unsur  yang sejenis, mi- salnya pengadilan sebagai lembaga yang diberi wewenang  menerapkan  hukum,  secara  struk- tural  menyangkut  mengenai  jumlah  dan  be- sarnya anggota majelis,  lingkup kekuasaannya atau  batas-batas  kewenangan.  Singkatnya,  fa- ham  ini  berkenaan  dengan  struktur  lembaga pembuat undang-undang, dari lembaga-lemba- ga  yang  diberi  wewenang  untuk  menerapkan hukum dan penegakkan hukum. Apabila kom- ponen  struktural  sistem  hukum  ini  dipahami dari  perspektif  institusi  penegakan  hukum  ter- kait  pemberantasan  korupsi  maka  pihak  atau institusi  yang  berwenang  harus  memiliki  legi- timasi  yang  sah  dalam  menyelesaikan  tindak pidana korupsi.
Unsur kedua dari  sistem  hukum,  adalah menyangkut  "substansi".  Pengertian  substansi, adalah  bentuk  nyata  yang  dihasilkan  oleh  sis- tem  hukum,  baik  berupa  norma  norma,  dan pola-pola  perilaku  masyarakat,  kesemuanya  - dikenal  dengan  sebutan  "hukum",  merupakan tuntutan-tuntutan  yang  harus  dipenuhi  oleh suatu  sistem  hukum.  Artinya,  bahwa  produk hukum  sekunder  maupun  primer  serta  tersier harus dapat dilaksanakan secara tegas dan nor- matif,  termasuk  sanksi  yang  harus  diberlaku- kan jika terjadi pelanggaran.
Unsur ketiga dari  sistem  hukum  adalah "budaya  hukum".  Menurut  Friedman,  budaya hukum  ini  merupakan  sikap-sikap  atau  nilai- nilai dari masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum  ini  memegang  peranan  penting  untuk dapat  mengarahkan  perkembangan  sistem  hu- kum,  karena  itu  berkenaan  dengan  persepsi- persepsi,  nilai-nilai,  ide-ide,  dan  pengharapan masyarakat terhadap hukum. 18 Friedman ke-
17 Teks aslinya berbunyi, " to begin with the legal system has structure ."
18 Teks aslinya berbunyi " and this bring us to the third component of a legal system... the least obvious : the le- gal culture ".
mudian  mengemukakan,  bahwa  "budaya  hu- kum  diletakkan  sebagai  faktor  yang  menentu- kan bagaimana sistem memperoleh tempat da- lam rangka budaya masyarakat. Termasuk me- wujudkan kesadaran peranan masyarakat seba- gai  budaya  ikut  serta  melakukan  kontrol  sosi- alnya  terhadap  pemberantasan  tindak  pidana korupsi di Indonesia.

## D. Pembahasan
Korupsi semakin menarik perhatian pub- lik, terutama melalui liputan media massa, ka- rena berbagai skandal korupsi satu per satu ter- ungkap dan mengejutkan publik. Belum tuntas satu  kasus  diselesaikan  oleh  penegak  hukum, muncul  skandal  lain  dengan  skala  dan  magni- tudo semakin besar.
Strategi pemberantasan korupsi harus se- suai kebutuhan, target, dan berkesinambungan. Dengan  penetapan  target,  maka  strategi  pem- berantasan korupsi  akan lebih terarah, dan da- pat dijaga kesinambungannya.
Strategi  pada  dasarnya  merupakan  ren- cana  berskala  besar  yang  berorientasi  pada jangka  panjang  yang  jauh  ke  masa  depan  ser- ta  menetapkan  sedemikian  rupa  sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi seca- ra efektif  dengan  lingkungannya  dalam  kon-  disi persaingan  yang  kesemuanya  diarahkan  pada optimalisasi  pencapaian  tujuan  dan  ber-  bagai sasaran yang bersangkutan.
Webster's  New  World  Dictionary  stra- tegi  didefisikan  sebagai the  science  of  plan- ning and directing military operation .
Selanjutnya  Chandler  mengemukakan bahwa  strategi  berperan  sebagai  alat untuk  mencapai  tujuan  organisasi  da- lam  kaitannya  dengan  tujuan  jangka panjang,  program  tindak  lanjut  serta prioritas  alokasi  sumber  daya.  Hal  se- nada,  dikemukakan  oleh  Learned  et.al bahwa  strategi  merupakan  alat  untuk menciptakan  keunggulan  bersaing.  De- ngan  demikian  salah  satu  fokus  strategi adalah  memutuskan  apakah  bisnis  ter- sebut  harus  ada  atau  tidak  ada.  Strategi dapat  dipandang  sebagai  suatu    alat yang  dapat  menentukan  langkah  orga- nisasi baik dalam jangka pendek  mau-
pun jangka panjang. 19
Pada  umumnya  strategi  merupakan rencana  yang  disatukan,  menyeluruh  dan  ter- padu  yang  mengaitkan  keunggulan  strategi organisasi  dengan  tantangan  lingkungan  dan dirancang  untuk  memastikan  bahwa  tujuan utama  organisasi  dapat  dicapai  melalui  pe- laksanaan yang tepat oleh organisasi.
Strategi  sebuah  organisasi,  atau  sub- unit  sebuah  organisasi  lebih  besar  yaitu  se- buah  konseptualisasi  yang  dinyatakan  atau yang  diimplikasi  oleh  pemimpin  organisasi yang bersangkutan, berupa:
- Sasaran-sasaran  jangka    panjang atau  tujuan-tujuan  organisasi  terse- but;
- Kendala-kendala  luas  dan  kebija- kan-kebijakan,  yang  atau ditetapkan sendiri  oleh  sang  pemimpin,  atau yang  diterimanya  dari  pihak  atasan- nya,  yang  membatasi  lingkup  akti- vitas-aktivitas  organisasi  yang  ber- sangkutan.
- Kelompok  rencana-rencana  dan  tu- juan-tujuan  jangka  pendek  yang  te- lah  diterapkan  dengan  ekspektasi akan  diberikannya  sumbangsih  me- reka  dalam  hal  mencapai  sasaran- sasaran organisasi tersebut. 20
Implikasi  dari  eksistensi  strategi  terse- but  maka  strategi  dapat  dikatakan  sebagai  sa- rana  untuk  mencapai  tujuan  akhir  (sasaran), akan tetapi strategi sendiri bukan sekedar suatu rencana.  Strategi  harus  bersifat  menye-  luruh dan terpadu.
Strategi  dimulai  dengan  konsep  peng- gunaan  sumber  daya  organisasi  secara  paling efektif  dalam  lingkungan  yang  berubah-u- bah.  Strategi  harus  dilaksanakan  secara  efek- tif,  sehingga  rencana  strategi  harus  dipadu- kan dengan masalah operasional.  Dengan ka- ta  lain,  kemungkinan  berhasil    diperbesar oleh  kombinasi  perencanaan  strategi  yang baik  dengan  pelaksanaan  strategi  yang  baik pula.
19 Mujiono Heryawan, Prinsip Manajemen Strategi , Ja- kal Press, Yogyakarta, 2001, hal 32.
20 Rukmanto , Manajemen Strategi Organisasi , Wacana Press, Jakarta, 2002, hal 95
Dalam  hal  implimentasi  suatu  strategi yang  berkaitan  dengan  proses  penegakan  hu- kum  dari  aspek  sosiologi  hukum,  masyarakat merupakan  subyek  hukum  yang  memiliki  pe- ran cukup besar. Karena itu, dalam memerangi tindak  pidana  korupsi,  warga  masyarakat mempunyai  hak  dasar  untuk  turut  serta  men- jadi bagian dari strategi pemberantasan korup- si.
Strategi pemberantasan juga harus bebas kepentingan  golongan  maupun  individu,  se- hingga pada prosesnya tidak ada keberpihakan yang  tidak  seimbang.  Semua  strategi  berjalan sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  dan  ob- jektif.  Instrumen  strategi  pemberantasan  lain yang  menjadi  bagian  dari  elemen  masyarakat adalah pers. Transparansi dapat difasilitasi de- ngan  baik  dengan  adanya  dukungan  media massa  yang  memainkan  peranannya  secara kuat.  Dengan  adanya  kebebasan  pers,  maka kontrol  masyarakat  dapat  semakin  ditingkat- kan lagi.
Keterukuran  strategi  merupakan    hal yang  tidak  bisa  dikesampingkan.  Salah  satu caranya  yaitu  membuat  mekanisme  pengawa- san  dan  evaluasi  atas  setiap  tahapan  pembe- rantasan korupsi dalam  periode waktu tertentu secara  berkala.  Selain  itu  juga,  dalam  rangka penyusunan  strategi  yang  terukur,  perlu  untuk melakukan  survei  mengenai  kepuasan  masya- rakat  atas  usaha  pemberantasan  korupsi  yang telah dilakukan pemerintahan. Terakhir adalah bahwa  sebuah  strategi  pemberantasan  memer- lukan prinsip transparan dan bebas konflik ke- pentingan.  Transparansi  ini  untuk  membuka akses publik terhadap sistem yang berlaku, se- hingga terjadi mekanisme penyeimbang.
Pemberantasan  korupsi  memang  mem- butuhkan  waktu  cukup  lama  dan  sumber  daya besar.  Memberantas  korupsi  ibarat  memper- kenalkan  nilai  baru  kepada  masyarakat  yang terlanjur  menganggap  korupsi  sebagai  praktik yang  wajar  dan  normal.  Akan  tetapi,  dengan program  pemberantasan  korupsi  yang  gencar dilakukan  dan  dengan  ditegakkannya  hukum, proses  pemberantasan  korupsi  bisa  berjalan dengan  cepat.  Mengadopsi  keberhasilan  nega- ra  lain,  pemberantasan  korupsi  tidak  perlu mengulang kesalahan  yang sama sehingga ko- rupsi, dengan cepat dapat dibersihkan.
Untuk  itu,  dalam  mewujudkan  sebuah strategi  yang  efektif,  dibutuhkan  pemenuhan prasyarat sebagai berikut :
- Didorong  oleh  keinginan  politik  serta komitmen  yg  kuat  dan  muncul  dari kesadaran sendiri
- Menyeluruh dan seimbang
- Sesuai dengan kebutuhan, ada target, dan berkesinambungan
- Berdasarkan pada sumber daya dan ka- pasitas yang tersedia
- Terukur
- Transparan dan bebas dari konflik ke- pentingan
P olitical will serta komitmen yang harus dibangun,  maka  perlu  menegaskan  kembali political will pemerintah, diantaranya melalui :
- Penyempurnaan  undang-undang  Anti Korupsi  yang  lebih  komprehensif, mencakup kolaborasi kelembagaan yang  harmonis  dalam  mengatasi  masa- lah korupsi
- Kontrak  politik  yang  dibuat  pejabat publik
- Pembuatan aturan dan kode etik PNS
- Pembuatan pakta integritas
- Penyederhanaan  birokrasi  (baik  struk- tur maupun jumlah pegawai)
Penyempurnaan perundang-undangan terkait  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi selain untuk  menjawab  dinamika dan perkem- bangan kualitas kasus korupsi, juga untuk me- nyesuaikan  dengan  instrumen  hukum  interna- sional.  Saat  ini  isu  korupsi  tidak  lagi  dibatasi sekat-sekat  negara,  namun  telah  berkembang menjadi isu regional bahkan internasional. Hal ini tidak lepas dari praktek korupsi yang meli- batkan perputaran dan pemindahan uang lintas negara.
Adanya  kewenangan  yang  jelas  dan  te- gas  yang  diberikan  oleh  suatu  lembaga  anti korupsi  juga  menjadi  kunci  keberhasilan  stra- tegi pemberantasan korupsi.
Tumpang  tindih  kewenangan  di  antara lembaga-lembaga  yang  menangani  masalah korupsi  menyebabkan  upaya  pemberantasan korupsi  menjadi  tidak  efektif  dan  efisien. Strategi pemberantasan korupsi harus juga ber- sifat  menyeluruh  dan  seimbang.  Ini  berarti bahwa strategi pemberantasan yang parsial dan
tidak komprehensif tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.
Berkenaan  dengan  hal  itu  maka,  strategi pemberantasan korupsi harus dilakukan secara adil, dan tidak ada istilah “tebang pilih” dalam memberantas  korupsi.  Di  samping  itu  peneka- nan pada aspek pencegahan korupsi perlu lebih difokuskan dibandingkan aspek  penindakan.
Upaya pencegahan ( ex ante ) korupsi  da- pat dilakukan, antara lain melalui:
- Menumbuhkan  kesadaran  masyarakat ( public  awareness )  mengenai  dampak destruktif dari korupsi,  khususnya bagi PNS.
- Pendidikan anti korupsi
- Sosialisasi tindak pidana korupsi mela- lui media cetak dan elektronik
- Perbaikan remunerasi PNS
Upaya penindakan ( ex post facto ) korup- si harus memberikan efek jera, baik secara hu- kum, maupun sosial. Selama ini pelaku korup- si,  walaupun  dapat  dijerat  dengan  hukum  dan dipidana  penjara  ataupun  denda,  namun  tidak pernah mendapatkan sanksi sosial.
- Hukuman  yang  berat  ditambah  dengan denda yang jumlahnya signifikan.
- Pengembalian hasil korupsi kepada ne- gara.
- Tidak  menutup  kemungkinan,  penyidi- kan  dilakukan  kepada  keluarga  atau kerabat pelaku korupsi.
Dari  perspektif  penegakan  hukum  ken- dala  pemberantasan  korupsi  dapat  dilihat  dari tiga faktor dominan yang mempengaruhi tegak tidaknya  hukum  terhadap  sang  koruptor.  Fak- tor-faktor tersebut adalah :
1. Faktor  pertama  adalah  faktor  penegak hukum,  faktor  manusianya,  di  tengah maraknya tindakan represif melalui pe- ngadilan  (litigation)  terhadap  para  ko- ruptor  masih  ada  saja  penegak  hukum yang  justru  memanfaatkan  posisinya untuk  keuntungan  pribadi.  Seperti  ka- sus penyidik KPK Suparman, kasus ha- kim perkara korupsi  di  Pengadilan Ne- geri  Jakarta  Selatan.  Meski  tak  banyak jumlahnya,kasus ini merupakan indika- tor  masih  maraknya  korupsi  di  lemba- ga-lembaga penegakan hukum.
2. Berkembangnya modus operandi  ko-
rupsi utamanya di bidang “rekayasa ke- uangan”  merupakan  faktor  kedua  yang mempengaruhi  penegakan  hukum.  Pri- vatisasi tindakan kriminal terjadi di bi- dang  pasar  modal,  asuransi,  serta  me- lalui  instrumen-instrumen  keuangan lainnya  yang  bersifat  keperdataan.  Ti- dak sedikit perjanjian-perjanjian keper- dataan membungkus tindakan koruptif.
3. Faktor  ketiga,  Instrumen  hukumnya. Meski  baru  beberapa  bulan  saja  tepat- nya  sejak  Desember  2006  pasca  lahir- nya  putusan  Mahkamah  Konstitusi yang  menghapuskan  satu  unsur  tindak pidana  korupsi,  yaitu  unsur  melawan hukum  materiil  dianggap  bertentangan dengan konstitusi UUD 45 karena ada- nya ketidak pastian hukum bagi terdak- wa  dalam  konteks  “melanggar  kepatu- tan, melanggar kesusialaan” yang di se- tiap ruang dan waktu akan berbeda pe- nafsirannya.  Sejak  putusan  Mahkamah Konstitusi ini penuntutan tindak pidana korupsi  harus  didasarkan  pada  perbua- tan  melawan  hukum  secara  formal yaitu  melanggar  hukum  positif  peratu- ran perundang-undangan yang berlaku.
Pengakuan  terhadap  Konvensi  Anti  Ko- rupsi  PBB  ( United  Nation  Conventions  A- gainst Corruption ) telah ditandatangani oleh 133  negara  termasuk  Indonesia  pada  9  De- sember 2003 di Merida, Mexico. Konvensi ini merupakan wujud kesadaran masyarakat inter- nasional  untuk  berusaha  mencegah  dan  mem- berantas tindak pidana korupsi. Indonesia telah meratifikasi  denganUndang-undang  No.  7  ta- hun  2006  Tentang  Pengesahan United  Nation Conventions  Against  Corruption 2003.  Dalam konvensi  tersebut  disepakati  empat  Strategi Besar  ( Grand  Strategy ),  yaitu:  Pencegahan, Penindakan, Pengembalian Asset dan Kerjasa- ma  International.  Konvensi  PBB  ini  juga  me- netapkan  peranan  dan  tanggung  jawab  yang seimbang antara Negara/Pemerintah dan pihak swasta  dalam  pencegahan  dan  pemberantasan korupsi  dan  menempatkan  peran  serta  masya- rakat sebagai partner kerja yang sama penting- nya dengan pemerintah dalam pencegahan ko- rupsi.
Beberapa  prinsip  penting  yang  harus  di- laksanakan  oleh  negara-negara  anggota,  seba- gai berikut:
1. Menerapkan peraturan nasional tentang pencegahan  korupsi  dengan  memba- ngun,  menerapkan,  memelihara  efekti- fitas dan mengkoordinasikan  kebijakan anti  korupsi  yang  melibatkan  partisipa- si  masyarakat,  dan  peraturan  nasional yang  mampu  menjamin  penegakan  hu- kum, pengelolaan urusan dan prasarana publik yang baik, ditegakkannya integ- ritas,  transparansi  dan  akuntabilitas  di sektor publik;
2. Membangun  badan  independen  yang bertugas  menjalankan  dan  mengawasi kebijakan  anti  korupsi  yang  diadopsi oleh Konvensi Anti Korupsi;
3. Melakukan  perbaikan  dalam  sistem  bi- rokrasi  dan  pemerintahan  masing-ma- sing  yang  menjamin  terbangunnya  sis- tem  birokrasi  dan  pemerintahan  yang bersih dari korupsi;
4. Setiap anggota wajib meningkatkan in- tegritas,  kejujuran  dan  tanggung  jawab para  pejabat  publiknya,  termasuk  me- nerapkan  suatu  standar  perilaku  yang mengutamakan  fungsi  publik  yang  lu- rus, terhormat dan berkinerja baik;
5. Membentuk  sistim  pengadaan  barang dan  jasa  pemerintah,  manajemen  keua- ngan publik dan sistim pelaporan untuk tujuan  transparansi,  serta  peran  peradi- lan  yang  bersih  dalam  pemberantasan korupsi;
6. Melakukan pencegahan korupsi di sek- tor  swasta  yang  mengedepankan  trans- paransi,  sistim  akuntansi  dan  pelapo- ran.  Sekaligus  melibatkan  peran  serta masyarakat  dalam  pencegahan  dan pemberantasan korupsi;
7. Negera  peserta  Konvensi  Anti  Korupsi harus  melakukan  usaha  pencegahan pencucian uang, menerapkan kriminali- sasi  dan  penindakan  korupsi  termasuk pembekuan  dan  penyitaan  harta  hasil korupsi, memberikan perlindungan saksi  ahli  dan  korban,  menerapkan  sis- tem ganti rugi bagi korban korupsi, me- laksanakan pembangunan kerjasama
pemberantasan  korupsi,  termasuk  de- ngan  institusi-institusi  keuangan,  me- nerapkan sistim kerahasiaan bank yang tidak  menghambat  pemberantasan  ko- rupsi,  mengatur  yuridiksi  dalam  pena- nganan  perkara  korupsi,  melakukan kerjasama  international  memberantas korupsi  termasuk  hal-hal  yang  terkait dengan  pemberian  bantuan  hukum  dan teknis, ekstradisi, asset Recovery.
Dalam  konteks  pencegahan  dan  pembe- rantasan korupsi baik melalui penyusunan dan pelaksanaan  kebijakan  maupun  aktivitas  pe- nindakan melalui penegakkan hukum, dapatlah direkomendasikan beberapa langkah:
1. Memaksimalkan  penegakaan  hukum aturan  tentang  “Laporan  Harta  Keka- yaan  Pejabat  Negara”  (LHKPN)  serta “aturan  tentang  gratifikasi”  dalam rangka  tindakan  pengawasan  dan  pre- vensi  terjadinya  tindak  pidana  korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik uta- manya para penegak hukum;
2. Meski sampai kini Pengadilan (khusus) Tindak Pidana Korupsi masih berjalan, namun  pada  dasarnya  pasca  putusan Mahkamah  Konstitusi  eksistensi  Pe- ngadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  teran- cam,  karena  batas  waktu  yang  diberi- kan  Mahkamah  Konstitusi  hanya  sam- pai  tiga  tahun  sejak  diputuskan  yaitu Desember  2009.  Pengadilan  TIPIKOR merupakan bagian dari penanganan tin- dak  pidana  korupsi  yang  bersifat  luar biasa  (extra  ordinary),  maka  kehadiran Undang-undang  yang  menjadi  dasar keberadaannya sangatlah signifikan un- tuk segera disahkan, karenanya direko- mendassikan  untuk  sesegera  mungkin pernyusunan,  perumusan  dan  pengesa- han  Undang-undang  Tentang  Tindak Pidana  Korupsi  sebagai  dasar  dari  ke- hadiran  Pengadilan  TIPIKOR  sebagai satu-satunya  lembaga  yang  berwenang mengadili perkara tindak pidana korup- si  sebagai  bagian  yang  tak  terpisahkan dari  upaya  pemberantasan  Korupsi  di Indonesia.
3. Dalam  penyusunan  undang-undang Tentang Tindak Pidana Korupsi  yang
akan  datang  hendaknya  ketentuan-ke- tentuan yang ada dapat mengakomoda- si  paradigma  dan  kecenderungan  ko- rupsi  yang tidak hanya sebagai  kejaha- tan yang bersifat nasional, regional, te- tapi juga internasional. Oleh karenanya semaksimal  mungkin  ketentuan-keten- tuan  tersebut  disesuaikan  dengan  hasil Konvensi  PBB  Anti  Korupsi  (UN- CAC),  antara  lain:  meratifikasi  secara internal  melalui  peraturan  perundang- undangan  yang  mengikat  secara  yuri- dis.
Lahirnya  Undang-undang  Undang-Un- dang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun 2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  Undang-Undang  Re- publik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2002  ten- tang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  merupakan  bagian  dari  strategi  pem- berantasan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia yang  menghasilkan  berdirinya  Komisi  Pem- berantasan  Tindak  Pidana  Koruspi,  guna  me- lengkapi  institusi  Kepolisian  dan  Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Mengingat  dampaknya  yang  merusak, secara  hukum  korupsi  dikategorikan  sebagai kejahatan luar biasa. Pengakuan bahwa korup- si  adalah  "kejahatan  luar  biasa"  dapat  dilihat pada  bagian  Menimbang  dalam  Undang-Un- dang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun 2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan:
Bahwa  tindak  pidana  korupsi  yang  sela- ma  ini  terjadi  secara  meluas,  tidak  hanya  me- rugikan  keuangan  negara,  tetapi  juga  telah merupakan  pelanggaran  terhadap  hak-hak  so- sial  dan  ekonomi  masyarakat  secara  luas,  se- hingga  tindak  pidana  korupsi  perlu  digolong- kan  sebagai  kejahatan  yang  pemberantasan- nya harus dilakukan secara luar biasa.
Undang-undang  tersebut  merupakan  pe- ngakuan  formal  negara  terhadap  bahaya  prak- tik  korupsi.  Karena  dianggap  sebagai  kejaha- tan luar biasa, pemberantasannya pun perlu di- lakukan  dengan  cara-cara  luar  biasa.  Sesuai dengan  ketentuan  Pasal  43  Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diu- bah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi,  kemudian  dibentuk  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang independen  dengan  tugas  dan  wewenang  me- lakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu  merupakan  rangkaian  kalimat  yang  tertera dalam  bagian  Menimbang  di  tubuh  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun 2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.
Selain  melalui  jalur  penegakan  hukum, upaya  pemberantasan  korupsi  juga  perlu  dila- kukan  dengan  berbagai  strategi  pencegahan dan pendidikan publik.
Agenda  pemberantasan  korupsi  di  Indo- nesia  sesungguhnya  adalah  titik-temu  antara kepentingan lembaga-lembaga keuangan inter- nasional  yang  terusik  dengan  praktik  korupsi di  Indonesia  dan  kepentingan  domestik.  Ko- rupsi  dan good  governance menjadi  dua  isu utama sebagai prasyarat penting bagi investasi dan  globalisasi.  Pada  saat  bersamaan,  Refor- masi  1998  yang  berhasil  menumbangkan  Su- harto  mengangkat  isu  pemberantasan  korupsi, kolusi dan nepotisme sebagai salah satu tujuan gerakan ini. Absennya kerangka pemikiran dan gagasan  operasional  untuk  memberantas  ko- rupsi  akhirnya  menjadi  pintu  masuk  bagi  per- temuan  berbagai  kepentingan.  Lembaga  keua- ngan  internasional  yang  memiliki  pengetahu- an  lebih  dan  berpengalaman  melakukan  pem- berantasan  korupsi  di  negara-negara  lain  ke- mudian  mengekspor  pendekatan  itu  ke  Indo- nesia  dalam  bentuk  program-program  refor- masi good  governance. Program  yang  diper- kenalkan  lembaga-lembaga  internasional  ter- sebut  mendapat  dukungan  sebagian  besar  ak- tor  domestik  yang  menyadari  bahwa  korupsi merupakan  sebuah  isu  penting  yang  harus  se- gera diselesaikan.
Paradigma mainstream dalam  pembe- rantasan  korupsi  berakar  pada  pendeka- tan principal-agent. Pendekatan  ini  me- mandang  bahwa  korupsi  terjadi  karena asimetri  informasi.  Masyarakat  sebagai principal telah mendelegasikan pelaya-
nan publik kepada agen,  yakni  pemerin- tah  dan  dalam  hal  ini  adalah  pegawai  di kantor-kantor  pelayanan  publik.  Dalam pelaksanaannya,  agen  memiliki  banyak informasi  tentang  pelayanan  publik,  se- mentara  masyarakat  yang  sesungguhnya merupakan principal justru  tidak  memi- liki  informasi  yang  cukup.  Agen  meng- gunakan  informasi  yang  dimiliki  untuk mendapatkan  keuntungan  melalui  ko- rupsi  dengan  meminta  "biaya"    ekstra dari  masyarakat  yang  berurusan  dengan pelayanan publik. 21
Pemberantasan  korupsi  yang  kemudian disebut  sebagai  pendekatan good  governance menitikberatkan pada mekanisme pasar. 22
Pasar  yang  secara  alamiah  merupakan arena  kompetisi  antarpelaku  cenderung  meno- lak  praktik  korupsi,  karena  menjadikan  pasar tidak  efisien  dan  tidak  sempurna.  Karena  itu, untuk  memberantas  korupsi  diterapkan  pelba- gai  kebijakan  privatisasi  dan  liberalisasi.  Pe- ran  negara  di  bidang  ekonomi  dikurangi.  Ne- gara  diletakkan  kembali  pada  tugas  utamanya sebagai  regulator  yang  menjamin  ditegakkan- nya  hukum.  Langkah  berikutnya  adalah  me- merangi  korupsi  secara  langsung  dengan,  mi- salnya,  menaikkan  gaji  pegawai  negeri  sipil (PNS)  untuk  mengurangi demand terhadap korupsi.  Kenaikan  gaji  PNS  merupakan  bagi- an  dari  reformasi  birokrasi  yang  hendak  me- nata  ulang  birokrasi  dengan  mengurangi  pe- luang  bagi  praktik  korupsi.  Pendekatan good governance untuk  memerangi  korupsi  dapat diwujudkan  dengan  membentuk  lembaga  in- dependen antikorupsi.
Strategi  ini  mengikuti  keberhasilan In- dependent  Comission  Against  Corrup- tion (ICAC)  Hongkong,  sebuah  lem- baga independen dengan kewenangan
21 Anna  Persson,  Bo  Rothstein,  dan  Jan  Teorell,  " The Failure of Anti-Corruption Policies: A Theoretical Mis- characterization of the Problem", Working Paper Series No.  19,  The  Quality  of  Government  Institute,  Depart- ment  of  Political  Science,  University  of  Gothenburg, Swedia, Juni 2010.
22 Mustaq  H  Khan,  "Corruption  and  Governance",  da- lam  KS  Jomo  and  Ben  Fine  (eds.), The  New  Develop- ment  Economics:  After  the  Washington    Consensus (New  York,  London,  New  Delhi:  Zed  Books  &  Tulika Books, 2006, p.165
investigasi  yang  menjauhkannya  dari intervensi  politik. 23 Di  Indonesia  lemba- ga  semacam  itu  disebut  Komisi  Pembe- rantasan Korupsi (KPK).
Di sisi lain, secara alamiah sektor swasta harus  selalu  bersaing.  Hanya  dengan  efisiensi sebuah perusahaan dapat keluar sebagai peme- nang.  Karena  aspek  kompetisi  dan  efisiensi, maka sektor swasta akan senantiasa menampik praktik  korupsi.  Karena  itu,  digulirkan  kebija- kan liberalisasi  agar peran swasta dalam pere- konomian semakin besar dan sektor publik di- dorong berkompetisi  dengan sektor swasta se- hingga  korupsi  akhirnya  bisa  ditekan.  Seiring dengan  meluasnya  gagasan  neoliberal,  pem- berantasan korupsi dilakukan dengan cara me- ngurangi  peran  pemerintah.  Pada  tataran  ini diasumsikan bahwa pemerintah adalah sumber korupsi.  Jika  peran  pemerintah  dikurangi  de- ngan sendirinya korupsi akan berkurang.
Pemberantasan  korupsi  harus  memasuk- kan  variabel  lain,  terutama  kualitas governan- ce. Negara  dengan  kualitas governance lemah dapat  menggunakan  strategi  yang  efektif  de- ngan,  antara  lain,  mengurangi  skala  sektor publik  dan  membatasi  aktivitas  pemerintah agar lebih fokus pada tugas utamanya. Pembe- rantasan  korupsi  bertumpu  pada  penguatan institusi  akan  memfasilitasi  segala  upaya  agar negara  diperkuat  dan  dikembalikan  fungsinya dalam  menyusun  kebijakan  dan  membuat  ke- rangka  kelembagaan  yang  menjamin  kualitas kinerja  dengan  sempurna,  termasuk  membe- rantas korupsi.
Negara  yang  telah  dikuasai  koruptor akan  mengurangi  kemampuannya  untuk  men- jalankan  tugas  pokok  menjaga  hukum,  yakni menegakkan  hukum  menjadi  membuat  hukum tidak berdaya.
Pendekatan mainstream dalam  soal pemberantasan  korupsi,  bahwa  pembe- rantasan korupsi justru harus menjadi
Pemberantasan  korupsi  juga  harus  ma- suk  menjadi  bagian  dari  perjuangan  untuk mendapatkan  dan  menegakkan  keadilan.  Re- formasi  sektor  publik  hanya  menekankan  tu- juan  sempit good  governance, yakni  libera- lisasi  ekonomi  dan  politik  tanpa  disertai  fon- dasi institusional yang kuat dan esensial.
Karenanya  reformasi  pemberantasan korupsi bukan sekadar peningkatan ma- najemen sektor publik, tetapi juga soal keadilan. Pemberantasan korupsi bukan hanya    membutuhkan    demokratisasi yang mendalam seperti pemilihan umum, tetapi juga perlawanan terhadap isu-isu riil antara orang dan kelompok yang mampu mempertahankan diri un- tuk mencapai tujuan politik. 24
Perlawanan  dan  kepemilikan  sosial  atas lembaga-lembaga akan mendorong terciptanya demokrasi yang kuat dalam masyarakat. Tanpa fondasi  sosial  yang  kuat,  ide  reformasi  paling baik sekalipun tidak akan bisa dijalankan “Pada  aspek  yang  lain,  akar  praktik  ko- rupsi  adalah  bergerak  pada  lingkup  politik. Dengan menafikan dimensi politik, pemberan- tasan  korupsi  tidak  akan  mampu  menyentuh akar persoalan. Pemberantasan korupsi dengan corak  seperti  itu  ibarat  meredam  letusan  gu- nung  berapi;  hanya  membuatnya  tidak  aktif, sementara magma yang menggejolak terus be- rusaha mencari jalan keluar dan sewaktu-wak- tu  bisa  menjebol  puncak  gunung  api  bersang- kutan”. 25 Sumber  korupsi  di  bidang  politik yang tak bisa dipadamkan akan terus berusaha men-cari cara bagaimana mendapatkan sumber daya melalui praktik korupsi.
Maka pemberantasan korupsi secara tun- tas  hanya  bisa  dilakukan  dengan  melakukan perubahan  mendasar.  Korupsi  juga  dilakukan agar  hukum  berjalan  seperti  diharapkan  dan hakim  serta  aparat  penegak  hukum  tidak  me- lakukan ajang atau perilaku transaksional. De- bagian  tak  terpisahkan  dari perlawanan masyarakat dalam memperjuangkan hak dan kepentingan mereka.
23 Hongkong dengan ICAC menjadi model keberhasilan penegakan  hukum  melawan  kasus  korupsi.  Tentang keberhasilan  ICAC;  lihat,  Robert  Klitgaard, Membasmi Korupsi (Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia,  1998,  hal 194.
24 Jeff  Huther  dan  Anwar  Shah, "Anti-Corruption  Poli- cies and Programs: A Framework for Evaluation", Poli- cy Research Workibng Paper No. 2501, Country Evalu- ation and Regional Relations Division, Operations Eva- luation Department, Washington, DC: The World Bank, Desember 2000.
25 Faisal  santiago,  Makalah  yang  disajikan  dalam  “Se- minar Penegakan Hukum di Negara Hukum” di Palem- bang tanggal 20 November 2013.
ngan demikian gerakan sosial melawan korup- si juga harus dijalankan di tingkat lokal.
Fakta  yang  berkembang,  merebaknya korupsi  di  tingkat  lokal  merupakan  kons- ekuensi  dari  desentralisasi  yang  semula  dido- rong oleh terwujudnya reformasi bidang peme- rintahan. Pada awalnya, desentralisasi bertuju- an  meningkatkan  akuntabilitas  pemerintah  da- erah  pada  rakyat,  mendekatkan  pengambil  ke- putusan  dengan  rakyat  sebagai  konsumen  pe- layanan publik dan akhirnya mampu membuat pemerintah  daerah  semakin  responsif.  Akan tetapi, pada saat yang sama desentralisasi juga membuka  peluang  lebar  bagi  elite  lokal  untuk melakukan  korupsi,  sehingga  yang  kemudian muncul adalah "desentralisasi korupsi".
Aneka  bentuk  korupsi  saat  ini  sangat marak terjadi di tingkat lokal dengan ca- ra "primitif seperti mentransfer dana dari rekening Pemda ke rekening pribadi  un- tuk  membiayai  kepentingan  sang  kepala daerah,  seperti  dalam  kasus  Bupati  Ga- rut. 26 Cara  lain  yang  digunakan  tampak dalam,  misalnya,  kasus  korupsi  di  Ku- tai  Kartanegara,  Kalimantan  Timur  - Pemda  membeli  tanah  untuk  keperluan pembangunan  bandar  udara  dari  anak bupati  dengan  harga  telah  "digelem- bungkan". 27
Pemilihan  umum  di  tingkat  lokal  ada- lah "anugerah" mendadak yang tidak  disang-
26 Bupati  Garut  Agus  Supriadi  divonis  7  tahun  6  bulan penjara,  karena  membeli  mobil  dan  rumah  pribadi  de- ngan menggunakan dana APBD. Dia juga didakwa  me- nerima  gratifikasi  dari  pengusaha  yang  memperoleh kontrak  pembangunan  pasar  di  Garut.  Wijayanto  dan Ridwan  Zachrie (eds),  Korupsi  Mengorupsi  Indone- sia:  Sebab,  Akibat  dan  Prospek  Pemberantasan (Ja- karta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal. 746-750.
27 Pada  18  Desember  2006,  KPK  menetapkan  Bupati Kutai  Kartanegara  Syaukani  Hasan  Rais  sebagai  ter- sangka dalam kasus korupsi pembebasan lahan Bandara Loa Kulu yang diduga merugikan negara sebesar Rp 15, 36  miliar.  Pada  14  Desember  2007,  Pengadilan  Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memvonis Syaukani hukuman penjara  2  tahun  6  bulan  karena  terbukti  melakukan  tin- dak pidana korupsi selama 2001 hingga 2005 dan meru- gikan negara Rp113 miliar. Tindak pidana korupsi yang dilakukannya  adalah  menyalahgunakan  dana  perang- sang  pungutan  sumber  daya  alam  (migas),  dana  studi kelayakan  dan  pembangunan  Bandara  Kutai,  serta  pe- nyalahgunaan  dana  pos  anggaran  kesejahteraan  masya- rakat.
ka  oleh  klan  lokal  untuk  merebut  kekuasaan formal.  Bila  di  Indonesia  tidak  ada  perlawa- nan  dan  gerakan  sosial  memberantas  korupsi hingga  tingkat  lokal,  maka  korupsi  ditingkal lokal  akan  makin  membahayakan  negara.  Di beberapa  daerah,  beberapa  keluarga  elite  lo- kal  mulai  mengambil  alih  kekuasaan  formal pemerintah  daerah  dan  DPRD.Maka  itu Tanpa  mengikutsertakan civil  society dalam melawan "ketamakan" elite lokal.

## E. Penutup
Walaupun  telah  dilakukan  dengan  gen- car,  upaya  pemberantasan  tidak  bisa  menge- nyahkan  korupsi  secara  tuntas  dari  Indonesia. Upaya pemberantasan korupsi menghadapi  re- sistansi luar biasa dari berbagai kekuatan eko- nomi  dan  politik  yang  saat  ini  diuntungkan oleh praktik korupsi. Untuk mendukung upaya pemberantasan  korupsi,  pemerintah  harus  me- lancarkan  strategi quick  win di  berbagai  sek- tor.  Karena  itu,  perlu  disusun  skala  prioritas untuk  memberantas  korupsi,  terutama  pence- gahan  korupsi.  Bila  masyarakat  merasakan manfaat  langsung  pemberantasan  korupsi,  pe- merintah dengan sendirinya akan mudah mem- peroleh dukungan.
Pemberantasan tindak pidana korupsi ha- rus  menjadi  bagian  tak  terpisahkan  dari  perla- wanan  masyarakat.  Konsekuensinya,  pembe- rantasan  korupsi  di  Indonesia  harus  memfa- silitasi  dan  mendukung civil  society dan  ke- lompok  kritis  lainnya  agar  mampu  mengga- lang  tekanan  publik  dan  melakukan  aksi-aksi sosial  berkelanjutan,  baik  di  tingkat  nasional maupun di tingkat lokal.
Oleh  karena  itu  dapat  disimpulkan  bah- wa  strategi  besar  pemberantasan  tindak  pida- na  korupsi  perlu  dipertimbangkan  hal-hal  se- bagai berikut.
Pertama ,  pemberantasan  korupsi  di  In- donesia  tidak  terbatas  pada  bidang  penegakan hukum.  Faktanya,  banyak  proses  hukum  ka- sus  korupsi  yang  dihentikan  di  tengah  jalan atau  bahkan  tidak  pernah  disentuh  para  jaksa, kepolisian  dan  bahkan  tak  tertangani  oleh KPK.  Dapat  dicontohkan,  kasus  rekening "gendut"  yang  dimiliki  oleh  sejumlah  perwira tinggi  kepolisian  menunjukkan  bagaimana korupsi justru menjadi persoalan bagi polisi.
Dengan desain  KPK  yang terbatas,  karena ha- nya  ada  di  Jakarta,  dan  setiap  tahun  me- nangani  paling  banyak  50-60  kasus  korupsi, dapat  dikatakan  pemberantasan  korupsi  be- lum  berjalan  dengan  baik.  Hal  tersebut  teru- tama  karena  sebagian  besar  proses  hukum  ka- sus korupsi masih di tangan Kejaksaan Agung dan terkesan kuran tranfaran.
Kasus  yang  ditangani  KPK  memang tuntas  di  pengadilan  dan  pelakunya  divonis hukuman penjara, namun hukuman  yang  dija- tuhkan  relatif  ringan.  Dengan  mendapatkan berbagai remisi, koruptor cukup mendekam 2- 3  tahun  saja  di  penjara,  bahkan  bisa  kurang. Belum lagi kasus Arthalyta Suryani. 3 Alih-alih
menderita  dan  merenungi  nasib  karena  dihu- kum  penjara  Arthalyta  malah  mendapatkan pelbagai fasilitas di dalam penjara.
Kedua, diperlukan  konsep  strategi  ter- struktur  yang  bersifat  preventif,  represif  serta pemberdayaan masyarakat yang memiliki legi- timasi hukum melalui penguatan sosial kontrol yang konstruktif dan berdaya guna.
Ketiga, diperlukan  strategi  evaluasi  ter-hadap produk  hukum  yang  ada,  sehingga  se-cara substansional  dapat  menunjukkan  wibawa hukum  yang  berkeadilan  dan  dapat  menim- bulkan  rasa  takut  untuk  tidak  melakukan  tin- dak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Budianto, Sosiologi Hukum , Pamator Press, Jakarta, 1998 Agus Sudibyo et al., Republik tanpa Ruang Publik , IRE Press dan Yayasan SET, Yogyakarta, 2005
Anna Persson, Bo Rothstein, dan Jan Teorell, " The Failure of Anti-Corruption Policies: A Theoretical Mischaracterization of the Problem ", Working Paper Series No. 19, The Quality of Government Institute, Department of Political Science, University of Gothenburg, Swedia, Juni 2010.
Azis Budianto, Pemberantasan Tindak Pidana di Indonesia , Cintya Press, Jakarta 2007
Faisal santiago, Makalah yang disajikan dalam “ Seminar Penegakan Hukum di Negara Hukum ” di Palembang tanggal 20 November 2013.
Henry W. Ehrmann, Comparative Legal Culture , New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1976
Jeff Huther dan Anwar Shah, "Anti-Corruption Policies and Programs: A Framework for Evalua- tion", Policy  Research  Workibng  Paper  No.  2501,  Country  Evaluation  and  Regional Relations Division, Operations Evaluation Department ,Washington, DC: The World Bank, Desember 2000.
Lawrence M. Friedman (b), " On Legal Development," Rutgers Law Review 24 , 1969
--------" Legal Culture and Social Development , " Law and Society Review, 6 ,1969
--------, The Republic of Choice , Cambridge: Harvard University Press, 1990 Muchlis  Pratikno, Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia  dan  Permasalahannya ,  Pamator  Press, Jakarta, 2006
Mujiono Heryawan, Prinsip Manajemen Strategi , Jakal Press, Yogyakarta, 2001
Mustaq  H  Khan,  "Corruption  and  Governance",  dalam  KS  Jomo  and  Ben  Fine  (eds .),  The  New Development Economics: After the Washington Consensus (New York, London, New Delhi: Zed Books & Tulika Books, 2006
Rukmanto , Manajemen Strategi Organisasi , Wacana Press, Jakarta, 2002 Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998 Satjipto  Rahardjo,  " Budaya  Hukum  dalam  Permasalahan  Hukum  di  Indonesia ,"  (makalah  dalam seminar Hukum Nasional ke IV, Jakarta, 1979
Steward  Macaulay,  Lawrence  M.  Friedman,  John  Stookey,  " Legal  Culture  Descriptious  of  Whole Legal System ," dalam Steward Macaulay, Lawrence M. Friedman dan John Stookey, Law and Society : Reading on the Social Study of Law , New York: W.W. Norton Comp. 1995 Wijayanto  dan  Ridwan  Zachrie (eds),  Korupsi  Mengorupsi  Indonesia:  Sebab,  Akibat  dan Prospek Pemberantasan , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2009.