Tinjauan  Yuridis  Tentang  Penyelesaian Sengketa Illegal Logging Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adat Kasepuhan  Ciptagelar
Natan Sinurat,  Legian  Sari, Frisky Agnes Simanjuntak,  Amir  Solahudin
Institut  Teknologi  Bandung,  Indonesia
Email: natanberitisinurat781@gmail.com, legian_sari@gmail.com,  frisky2002@gmail.com,
amirsholahudin10@gmail.com. Artikel info Artikel history Diterima : 15-12-2022 Direvisi : 18-01-2023 Disetujui : 19-01-2023
Kata  Kunci: Masyarakat
Adat;  Hukum  Adat; Illegal Logging ; Kasepuhan Ciptagelar. Keywords: Indigenous Peoples;  Customary  Laws; Illegal Logging; Kasepuhan
Ciptagelar .

## Abstrak
Masyarakat  adat  merupakan  sekelompok  orang  di  sebuah  daerah  yang memiliki  kekayaan  tersendiri  serta  dapat  mengatur  kekayaannya  secara mandiri.  Hutan  adat  adalah  hutan  negara  yang  ada  dalam  kawasan masyarakat  adat  yang  dikelola  dan  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  adat  itu sendiri.  Salah  satu  contoh  dari keberadaan masyarakat adat dan hutan adat adalah  Kasepuhan  Ciptagelar  yang  berada  di  Kabupaten  Sukabumi,  Jawa Barat.  Masyarakat  ini  telah  memiliki  hukum  adat  yang  telah  mereka  pakai secara turun-temurun. Diantara hukum adat tersebut, salah satunya mengatur mengenai  kegiatan  pembalakan  secara liar atau lebih dikenal dengan illegal logging .  Menurut  hukum  adat  ini,  seseorang  yang  melanggar  ketentuan hutan  adat  akan  diberikan  sanksi  secara  berurutan,  dari  sanksi  pena naman kembali  sebanyak  1000  bibit  pohon,  hingga  pengajuan  hukum  ke  hukum negara  apabila  hukum  adat  yang  diberikan  tidak  menimbulkan  efek  jera terhadap pelaku.

## Abstract
Indigenous  peoples  are  a group of people in an area who have their own wealth and can manage their wealth independently. A traditional forest is a state forest that is in the area of indigenous peoples which is managed and utilized by the indigenous peoples themselves. One example of the existence of  indigenous  peoples  and  traditional forests is Kasepuhan Ciptagelar in Suk abumi Regency, West Java. These people already have customary laws that  they  have  used  for  generations.  Among  these  customary laws, one of them regulates illegal logging activities. According to this customary law, someone  who  violates  customary forest provisions will be given sanctions sequentially,  from  replanting  as  many  as  1,000  tree  seeds,  to  submitting laws  to  state  law  if  the  customary  law  given  does  not  create  a  deterrent effect on the perpetrators.
Koresponden  author: Natan Sinurat Email:  13118134@mahasiswa.itb.ac.id
artikel  dengan akses terbuka dibawah lisensi
CC  BY  SA 2023

## Pendahuluan
Untuk  mengatasi  permasalahan  ini  dalam  rangka  penyelamatan  hutan  tropis  yang  semakin menipis  akibat  dan  penebangan  kayu  liar  ( illegal  logging ) diperlukan  langkah- langkah hukum yang kongkrit  baik  secara  struktural  (kelembagaan  yang  diciptakan  oleh  sistem hukum) substansi (norma - norma  hukum  baik  itu  peraturan  peraturan,  keputusan-  keputusan  dan  sebagainya),  maupun  yang bersifat  kultural  (yang  terdiri  atas  ide-ide,  sikap-  sikap,harapan  dan  pendapat  tentang  hukum)
( Manurung et al ., 2022), ( Edy, 2022).
Dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan yang disahkan  pada  tanggal  30  September  1999  dan  yang  merupakan  suatu produk hukum yang tentunya mempunyai  tujuan  hendak  menempatkan  hutan  sebagai  modal  pembangunan  nasional  yang  memiliki manfaat  nyata  bagi  kehidupan  dan  penghidupan  bangsa  Indonesia,  baik  manfaat  ekologi,  sosial budaya  maupun  ekonomi  secara seimbang dan dinamis karena pada prinsipnya hutan Indonesia yang merupakan  kekayaan  Negara  Indonesia  harus  digunakan  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  dan kesejahteraan  rakyat  Indonesia  pula.  Namun,  akibat  dari  perbuatan  para  pelaku  penebangan  liar ( illegal  logging )  tujuan  dari  undang-undang  tersebut  belum  terpenuhi  ( Felia  &  Kartika ,  2020), (Zulfatriano ,  2021),  ( Yahya , 2019).
Dalam  hal  penanganan  penebangan  liar  (illegal  logging),  pengadilan  yang  mempunyai  fungsi sebagai  lembaga  yang  menegakkan  hukum  itu  sendiri,  dalam  hal  ini  adalah  Undang-Undang  Nomor 41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan.  Produk  hukum  yang  dihasilkan  adalah  putusan  terhadap  kasus- kasus  pelanggaran  hukum  dan  apa  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  50  dan  Pasal  78 Undang-Undang Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan.  Dalam  praktiknya,  putusan  pengadilan  terhadap pembalakan  liar  (illegal  logging)  dianggap  terlalu  ringan  untuk  menimbulkan  rasa  keadilan  dalam masyarakat,  terutama  dalam  kasus-kasus  yang melibatkan pemilik modal yang berkuasa (para taipan kayu) ( Surgana , 2015),  ( Ardiyanto & Hidayat , 2020), ( Riau, 2015)

## Metode  Penelitian
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan adalah penelitian kepustakaan ( Sari & Asmendri , 2020),  yaitu kegiatan pengumpulan  data sekunder yang meliputi:
1.  Dokumen  hukum  primer,  yaitu  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  hukum mengikat,  baik  peraturan  perundang-undangan  yang  diundangkan  oleh  Pemerintah  Republik Indonesia. serta peraturan lain yang terkait  dengan penebangan liar.
2.  Dokumen  hukum  sekunder  adalah  dokumen  yang  berkaitan  erat   dengan dokumen hukum primer dan  membantu menganalisis  dan memahami dokumen hukum  primer.
3.  Dokumen  hukum  tingkat  ketiga,  khususnya  dokumen  hukum  yang  memberikan  informasi  dan penjelasan tentang dokumen tingkat pertama dan kedua.
Pendekatan  hukum,  yaitu  dengan  menggunakan  penerapan  norma  atau  aturan    hukum yang telah  ditetapkan  ( Siombo ,  2013),  ( Ali ,  2016),  ( Yani ,  2018)  .  Pemilihan  metode  ini  adalah  untuk memberikan  gambaran  yang  cermat  tentang  keadaan  subjek  penelitian.  Data  yang diperoleh selama penyusunan  laporan  ini  telah  dipelajari  dengan  metode  deskriptif-analitik  dengan  tujuan  untuk memperoleh  gambaran  tentang  keadaan  yang  terjadi  pada  suatu  lokasi,  titik  atau  peristiwa  tertentu. Teknik  penelitian  perpustakaan  dan  penelitian  dokumen  berupa  buku,  undang-undang,    jurnal  dan banyak publikasi  lainnya.
Kerja  lapangan  dilakukan  dengan  merinci  berbagai  peristiwa  dan  menggambarkan  semua kegiatan  yang  biasanya  dilakukan  melalui  kerja  lapangan,  termasuk  wawancara  dengan  pemangku kepentingan  .Penelitian  kesusastraan  dilakukan dengan mempelajari data-data yang berkaitan dengan masalah  yang  berkaitan  dengan  objek  penelitian yang sedang dibahas dalam bentuk teks, artikel, dan struktur.  Sumber  data  yang  digunakan  untuk  menulis  proposal  penelitian  ini meliputi data primer dan data  sekunder.    Pengumpulan  data  dengan  kerja  lapangan    dilakukan  untuk  memperoleh  data keras pada  sumbernya  melalui  wawancara  dan  observasi.  Data    dapat  dianalisis  dengan  menggunakan metode    kualitatif  normatif  yaitu  deskripsi  dan  pembahasan  dokumen  hukum  yang  digunakan berdasarkan standar, teori dan teori, serta teori terkait.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Pembahasan  Hutan
Pengertian hutan adalah  dari kata boss (bahasa Belanda) dan forrest (bahasa Inggris). Hutan adalah  tanah  datar  yang  bergelombang  dan  dapat  diperluas    untuk  kepentingan  non  kehutanan, misalnya  pariwisata.  Menurut  hukum  Inggris  kuno,  hutan  adalah  area  tertentu  dari  tanah  yang ditumbuhi  tanaman  tempat  hidup  satwa  liar  dan  burung  liar.  Hutan  juga  merupakan  rumah bersama bagi semua hewan dengan ekosistem yang berbeda-beda tergantung iklim yang ada. Definisi  Dengler tentang  hutan  adalah  sejumlah  pohon  yang  tumbuh  pada  bidang  yang  cukup  luas  seperti  suhu, kelembaban,  cahaya,  angin,  dll.  tidak  lagi  menentukan  lingkungan, tetapi dipengaruhi oleh tumbuhnya tumbuhan baru sepanjang cukup lebar dan cukup rapat (baik secara horizontal maupun vertikal). Oleh karena  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  hutan  merupakan    tempat  yang  masih  asli  dan  belum  banyak dieksploitasi  oleh manusia.

## B. Pembahasan Penebangan Liar
Definisi  “pembalakan  liar”  dalam  undang-undang  dan  peraturan  saat  ini  tidak    didefinisikan dengan  jelas.  Namun  istilah illegal  logging dapat diartikan secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam  kamus  Inggris  Indonesia  kontemporer,  “ilegal”  berarti  tidak  sah,  dilarang  atau  melawan hukum,  ilegal.  Dalam  Black`s  Law  Dictionary,  kata  illegal  artinya  “dilarang  oleh  undang-undang, illegal”  berarti  apa  yang  dilarang  undang-undang  atau  bertentangan  dengan  undang-undang.  ,  dan 'logging'  berarti  memotong  kayu  dan  membawanya  ke  sawmill.  Menurut    Haryadi  Kantodiharjo, penebangan  liar  adalah    perbuatan  pembalakan  liar  dan pelanggaran peraturan perundang-undangan, terutama  berupa  pencurian  kayu di kawasan hutan umum atau  hak (milik negara), pemilik) dan/atau pemegang izin lebih dari kuota yang ditentukan dalam lisensi. Selain itu, illegal logging secara bahasa berarti  menggergaji  kayu  kemudian  membawanya  ke  tempat  penggergajian  secara  melawan  hukum atau  melawan  hukum,  dalam  Inpres  RI  No.  5  Tahun  2001  tentang  penghapusan  penghapusan penebangan liar ( illegal logging ) dan peredaran hasil hutan secara ilegal.
C. Illegal Logging di Wilayah Kasepuhan Ciptagelar
Illegal  logging yang  terjadi  di  daerah  masyarakat  adat  di  Kasepuhan  Ciptagelar  adalah kegiatan  penebangan  kayu  dan  pengangkutan  kayu  ke  tempat  pengolahan  kayu  hingga  kegiatan ekspor  tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang. Hal ini bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku  serta  dianggap  sebagai  perbuatan  merusak  hutan.Kegiatan illegal  logging ini  dapat mengakibatkan  kerusakan  sumber  daya  hutan  yang  sangat  berharga.  Kerusakan  ini  akan  sangat berdampak terhadap kehidupan  masyarakat adat, dikarenakan masyarakat adat sangat mengandalkan sumber daya yang tersedia di hutan dalam kehidupan sehari-harinya.
Illegal  logging yang  dilakukan  di  wilayah  hutan  lindung  ini  dilakukan dengan menggunakan alat tradisional dan mesin modern.  Selain itu, praktek kegiatan Illegal logging yang dilakukan secara berpindah-pindah  yang  mengakibatkan  sulitnya  penyelesaian  dari    permasalahan  lingkungan  yang terjadi akibat kegiatan tersebut.
Berdasarkan  observasi  lapangan  yang  dilakukan  oleh  Putri  Novialara,  diketahui  bahwa kebanyakan  masyarakat  adat  tidak  mengetahui  adanya  peraturan  yang  mengatur  tentang  tindakan pembalakan liar ( illegal logging ). Selain itu, beberapa masyarakat tidak memikirkan atau bahkan tidak peduli  mengenai  dampak  dari  pembalakan  secara  liar  ( illegal  logging )  yang  dapat  mengakibatkan
kerusakan  hutan.  Pemerintah sudah beberapa kali mengadakan seminar tentang pentingnya menjaga dan  melestarikan  hutan  lindung,  tetapi  mereka  tidak  menghiraukan  hal tersebut dan beranggapan hal tersebut hanya membuang-buang waktu mereka.

## D. Peraturan-Peraturan dan Hukum adat terkait dengan Illegal logging
Di  Indonesia  sendiri  terdapat  beberapa  peraturan  mengenai illegal  logging yang  telah dikeluarkan  oleh pemerintah, diantaranya sebagai berikut:
1. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  PerIindungan  dan  PengeloIaan  Lingkungan Hidup
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
3. Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Perusakan Hutan
4. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  34  Tahun  2002  tentang  Tata  Hutan  dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan.
5. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia  Nomor 45 Tahun 2004 Tentang PerIindungan Hutan.
Selain  itu,  Masyarakat  Adat  di  Kasepuhan  Ciptagelar  juga  memiliki  hukum  adat  yang mengatur  tentang  pembalakan  hutan  secara  liar  ( illegal logging ). Ketua adat kasepuhan Ciptagelar menerangkan  bahwa  Apabila  terdapat  sekelompok  masyarakat  atau  oknum  baik  dari desa setempat maupun  masyarakat  luar  yang  melakukan  pelanggaran  atas  ketentuan  hutan  adat  akan  dikenakan sanksi secara berurutan apabila mengulanginya  kembali,  berupa:
(1) Pelanggaran pertama: Menanam kembali 1000 bibit  pohon.
(2) Pelanggaran kedua: 100 gantang beras, 100 buah kelapa dan satu ekor kambing.
(3)  Pelanggaran  ketiga:  Dihapus  dari  anggota  incu  pitu,  karena  dianggap  mencoreng  nama  baik kasepuhan dan merugikan negara.
(4) Pelanggaran Keempat: Diasingkan dalam waktu tertentu
(5) Pelanggaran kelima:  Diajukan ke hukum Negara.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dipaparkan,  peneliti  menarik  kesimpulan  bahwa ketentuan  hukum  terkait illegal  logging oleh  masyarakat  hukum  adat  tertuang  dalam  UU  No. Partisipasi  masyarakat  hukum  adat  dalam  pasal 67 berkaitan dengan keberadaan masyarakat hukum adat, dalam pasal 68 masyarakat adat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup, pasal 69 berkaitan dengan  kewajiban  masyarakat  untuk  menjaga  dan  melindungi  kawasan  hutan,  dan  pasal  70  bahwa masyarakat  berperan  dalam  pembangunan  hutan  dan  harus  didorong  oleh  pemerintah.  Begitu  juga dengan pengaturan illegal logging berdasarkan hukum adat, di antaranya memiliki 5 (lima) sanksi.
Ancaman  pidana  untuk  menertibkan  kegiatan  penebangan  liar  diatur  dalam Undang-Undang Kehutanan  No.  41  Tahun  1999,  khususnya  Pasal  78,  dengan  ancaman  hukuman maksimal 10 tahun penjara  dan  denda  paling  banyak  Rp  5.000.000.000,-  (lima  miliar  rupiah).  ),  serta  Pasal  79,  khusus tentang  perampasan  harta  benda  pidana  yang  dilelang  kepada  negara,  dan  Pasal 80, khusus te ntang pembayaran  ganti  kerugian  menurut  besarnya  kerusakan,  khususnya  berupa  biaya  rehabilitasi hutan, pemulihan,  atau  biaya  lain  yang  diperlukan.  bertindak.  Sebagian  besar  tindakan  penegakan  terbatas pada  teguran,  dan  beberapa  dapat  dihukum  secara  pidana  tetapi tidak suboptimal. Dalam penerapan hukum  adat  hanya  sebatas  teguran    pertama  atau  sanksi    pertama,  dan  jarang  sekali  diterapkan hukuman kelima,  sehingga tidak menimbulkan  efek jera bagi pelakunya.

## Bibliografi
Ali,  M.  M.  (2016).  Konstitusionalitas  Dan  Legalitas  Norma  Dalam  Pengujian  Undang-Undang
Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jurnal Konstitusi , 12 (1), 172–195. Https://Doi.Org/10.31078/Jk12110
Ardiyanto,  S.  Y.,  &  Hidayat,  T.  A.  (2020).  Pola  Penegakan  Hukum  Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan. Pampas: Journal Of Criminal Law , 1 (3), 79–91. Https://Doi.Org/10.22437/Pampas.V1i3.10544
Edy,  T.  (2022).  [Buku]  Aspek  Hukum  Lingkungan:  Kebijakan  Dan  Penegakan  Hukum  Lingkungan Di  Indonesia. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen . File:///C:/Users/User/Downloads/1997- Article Text-5285-1-10-20220830.Pdf
Felia,  S.,  &  Kartika,  F.  B.  (2020).  Tindak  Pidana  Illegal  Logging  Ditinjau  Dari  Perspektif  Undang- Undang  No  32  Tahun  2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jurnal Lex Justitia , 1 (2), 186–195. Https://Doi.Org/10.22303/Lex%20justitia.1.2
Manurung,  R.  B.  R.  R.  E.,  Tambunan,  B.,  Situmorang,  D.  K.,  Tambunan,  R.,  &  Sagala,  M.  J.  P. (2022).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana  Penebangan  Liar  (Illegal  Logging)  Menurut Uu No 41 Tahun 1999. Jurnal Impresi Indonesia , 1 (4), 362–375. Https://Doi.Org/10.58344/Jii.V1i4.51
Riau,  J.  I.  H.  (2015).  Implementasi  Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi Pembakaran Hutan Dan
Lahan Di Provinsi
Riau.
Jurnal Ilmu Hukum Riau , 5 (1), 9152.
Https://Www.Neliti.Com/Publications/9152/Implementasi-Pertanggungjawaban-Pidana-
Korporasi-Pembakaran-Hutan-Dan-Lahan-Di-P
Sari,  M.,  &  Asmendri,  A.  (2020).  Penelitian  Kepustakaan  (Library  Research)  Dalam  Penelitian Pendidikan  Ipa. Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang Ipa Dan Pendidikan Ipa , 6 (1), 41– 53. Https://Doi.Org/10.15548/Nsc.V6i1.1555
Siombo,  M.  R.  (2013).  Arah  Politik  Hukum  Lingkungan  Di  Indonesia. Masalah-Masalah  Hukum , 42 (3), 381–389. Https://Doi.Org/10.14710/Mmh.42.3.2013.381-389
Surgana, M. H. (2015). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Korporasi Di Sektor Kehutanan Di
Provinsi Riau . Universitas Islam Indonesia. Https://Dspace.Uii.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/9088/Muhmmad Hirs..
Fix.Pdf?Sequence=1
Yahya, T. (2019). Perlindungan Kawasan Hutan Dalam Rangka Pelestarian Alam Di Taman Nasional Berbak Provinsi  Jambi. Jurnal Sains Sosio Humaniora Lppm Universitas Jambi , 3 (2), 206–213. Https://Repository.Unja.Ac.Id/18622/
Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-
Undang Dasar 1945.
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 12 (2), 119. Https://Pdfs.Semanticscholar.Org/85be/Ec0437ad72a3951fcfa15a6ad773d80a2b11.Pdf
Zulfatriano,  Z.  (2021).  Problematika  Tindak  Pidana  Illegal  Logging  Pada  Lahan  Milik  Masyarakat Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  Tentang  Kehutanan. Journal  Of Criminology And Justice , 1 (1), 22–27.
Https://Journal.Fkpt.Org/Index.Php/Criminology/Article/View/124