## KOLOM KOSONG DALAM REZIM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
Burhanuddin STIH Amsir Pare-Pare
Email: burhanuddinbasir82@gmail.com

## Abstract
Election  of  regional  leader  is  confession  form  of  democracy.  empty Column Eksistensi in pilkada is at a time viewed as by people alternative choice form which concurrently enabling of carried out by pilkada with only 1 (candidate couple).  MK  Number  100/PUU-XIII/2015  becoming  road  street  opener  of  empty column legality. Besides decision of MK, empty column is later;then mentioned in UU  No.  10  Year  2016  so  that  by  yuridis  domicile  empty  column  is  validity.  But that way, leaving over matter internal issue there is no tech reference manual him arranging  in  detail  as  for  empty  column  as  equivalent  choice  with  single candidate couple.
Keyword : Empty Column, Election of Regional Leader

## Abstrak
Pemilihan kepala daerah adalah wujud pengakuan atas kedaulatan rakyat. Eksistensi  kolom  kosong  dalam  pilkada  serentak  dipandang  sebagai  bentuk pilihan  alternatif  rakyat  yang  secara  bersamaan  dibolehkannya  diselenggarakan pilkada  dengan  hanya  1  (satu)  pasangan  calon.  Putuhan  MK  Nomor  100/PUU- XIII/2015  menjadi  jalan  pembuka  legalitas  kolom  kosong.  Selain  putusan  MK, kolom  kosong  kemudian  disebutkan  dalam  UU  No.  10  Tahun  2016  sehingga secara  yuridis  kedudukan  kolom  kosong  adalah  sah.  Namun  demikian, menyisakan  masalah  dalam  hal  belum  adanya  pedoman  teknis  yang  mengatur secara  rinci  perihal  kolom  kosong  sebagai  pilihan  yang  setara  dengan  pasangan calon tunggal.
Kata Kunci : Kolom Kosong, Pemilihan Kepala Daerah

## PENDAHULUAN
edaulatan  berada  ditangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  Undang- Undang  Dasar. 1 Demikian  ditegaskan  dalam  Undang-Undang  Dasar (UUD)  1945.  Ketentuan  ini  merupakan  hasil  dari  amendemen  ketiga UUD  NRI  1945  dimana  semula  ketentuan  tentang  kedaulatan  rakyat  ini dinyatakan  berada  ditangan  rakyat  dan  dilakukan  sepenuhnya  oleh  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  (MPR).  Artinya,  MPR  menjadi  representasi  rakyat dalam  menjalankan  kedaulatannya.  Bentuk  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  oleh MPR dapat dilihat dari pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden adalah menjadi kewenangan  MPR.  Pasca  amandemen  ketiga,  ketentuan  tersebut  berubah  dan berimplikasi  pula  pada  proses  pemilihan  dimana  presiden  dan  wakil  presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.
Pemaknaan  kedaulatan  rakyat  dalam  UUD  NRI  1945  adalah  meletakkan rakyat  sebagai  sumber  kekuasaan  negara  dimana  sejalan  dengan  paham demokrasi,  yaitu  dari  rakyat,  oleh  rakyat  dan  untuk  rakyat. 2 Dalam  paham demokratis, kekuasaan tertinggi adalah ditangan rakyat, seingga kehendak rakyat menjadi  sumber  kekuasaan  bagi  setiap  pemerintah.  Dari  sini  muncul  adagium “ solux  populi  supremalex ”  suara  rakyat  adalah  suara  rakyat  adalah  hukum  yang tertinggi  atau  “ volk  vovuli  vo  dei ”, suara rakyat  adalah suara tuhan. 3 Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 juga memberikan identitas atas penyelenggaraan negara yang demokratis berdasarkan konstitusi ( constitutional democracy ). 4
Konsep  negara  kesatuan  menghadirkan  model  pemerintahan  dengan sistem  bertingkat  yakni  ditandai  dengan  adanya  pemerintah  daerah  provinsi  dan pemerintah  daerah  kabupaten/kota,  dan  sebagai  kepala  pemerintahan  daerah provinsi  disebut  Gubernur,  kepala  pemerintahan  daerah  kabupaten/kota  disebut bupati/walikota.  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  sebagai  kepala  pemerintahan  di daerah,  dipilih  secara  demokratis. 5 Makna  demokratis  disini  berkaitan  dengan mekanisme  pemilihan  apakah  dilaksanakan  secara  langsung  oleh  rakyat  maupun secara  tidak  langsung  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD),  menurut Jimly Asshiddiqie, kedua mekanisme itu sama-sama demokratis, hanya saja dalam
1 Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945
2 Jimly Asshiddiqie. Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta. Sinar Grafika.2009. h.10
3 I Dewa Gede Atmadja. Ilmu Negara. Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan. Edisi revisi. Malang. Setara Press. 2017. h. 87
4 ibid
5 Lihat Pasal 18 UUD NRI 1945
K
pratiknya  saat  ini  pemilihan  kepala  daerah  dilaksanakan  secara  langsung  oleh rakyat. 6
Praktik  demokrasi  langsung  dalam  menentukan  pemimpin  daerah  (baca: kepala daerah) pada prinsipnya hendak melihat secara nyata sosok pemimpin yang ideal  pilihan  rakyat.  Yang  yang  lebih  penting  adalah  aspek  legalitas  dari pemerintahan  yang  terbentuk. 7 Akan  tetapi  dalam  perjalanannya,  demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) menemui banyak dinamika  yang terjadi diluar dari apa yang difikirkan sebelumnya sejak digelarnya Pilkada serentak.
Perhelatan pesta demokrasi untuk memilih kepala dan wakil kepala daerah terus  menyisakan  dinamika  yang  seolah  tanpa  henti.  Tahun  ini  2018  memasuki tahapan  ketiga  dari  penyelenggaraan  Pilkada  serentak  yang  dimulai  sejak  2015 dan  2017  yang  lalu.  Proses  penyelenggaraan  pilkada  menjadi  objek  yang  seolah tak henti mendapat sorotan publik dan hal itu adalah wajar sebagai sebuah hajatan milik  rakyat.  Satu  diantara  yang  menjadi  bagian  dari  dinamika  itu  adalah keberadaan  Kolom  Kosong  tak  bergambar  atau  lebih  populer  dikenal  dengan sebutan  Kotak  Kosong  (KoKo).  Kolom  kosong  ini  adalah  implikasi  dari disahkannya  adanya  pasangan  calon  tunggal  untuk  tetap  digelarnya  pemilihan. Oleh  karena  itu,  dalam  konteks  ini,  paslon  tunggal  dan  kolom  kosong  memiliki kedudukan  yang  sama  sebagai  alternative  pilihan  rakyat.  Tulisan  ini  hendak mecoba  melihat  sisi  yuridis  kolom  kosong  dan  seperti  apakah  penyelenggara pilkada mengaturnya.

## PEMBAHASAN

## A. Kedudukan Kolom Kosong
Urgensi memahami kedudukan hukum kolom kosong adalah selain karena merupakan bagian dari dinamika demokrasi, juga sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip  keterbukaan  dalam  penyelenggaraan  pilkada  yang  dalam  pelaksanaannya memasuki tahap ketiga secara serentak diseluruh Indonesia. 8 Menyoal kedudukan hukum kolom kosong pada prinsipnya dapat dilihat dari uraian sebagai berikut :
Pertama : Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor putusan 100/PUU- XIII/2015  atas  pengujian  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2015  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang    Nomor  1  Tahun  2015  Tentang  Penetapan
6 Jimly Asshiddiqie. Op.Cit. h. 59
7 Jimly  Asshiddiqie.  Konstitusi  Bernegara.  Praksis  Kenegaraan  Yang  Bermartabat  dan Demokratis. Setara Press. Malang. 2016. h. 219
8 Lihat juga Damang dalam http://www.negarahukum.com/hukum/damangshmh.html
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Perkara  dalam  putusan  ini,  dimohonkan  pengujian  Pasal  49  ayat  (8)  dan ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 ayat (4), ayat (5), ayat (6), UU No. 8 Tahun 2015 terhadap Pasal  27 ayat  (1), Pasal  28D ayat  (1), Pasal  28I ayat  (2)  serta  amat  terkait  dengan  Pasal  1  ayat  (1),  Pasal  27  ayat  (2),  Pasal  28H ayat (1), Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. 9 Kepada Mahkamah Konstitusi, pengujian ini tercatat dalam buku registrasi perkara konstitusi tanggal 12 Agustus 2015 dan selanjutnya diperbaiki dengan permohonan bertanggal 1 September 2015. Putusan ini membatalkan sejumlah pasal  yang berkaitan dengan syarat minimal pasangan calon  dalam  pilkada  dimana  dalam  ketentuan  UU  No.  8  Tahun  2015  ini mensyaratkan  jumlah  minimal  2  (dua)  pasangan  calon  untuk  digelarnya pemilihan. Jika dalam tahap pendaftaran dan penelitian administrasi tidak terdapat minimal  2  (dua)  pasangan  calon,  maka  pemilihan  dinyatakan  ditunda.    Adapun Pasal-Pasal  yang  dianggap  bertentangan  dengan  UUD  NRI  1945  adalah  sebagai berikut :
1. Pasal 49 ayat (8) UU No. 8 Tahun 2015
Dalam  hal  hasil  penelitian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (7) menghasilkan  pasangan  calon  yang  memenuhi  persyaratan  kurang  dari  2 (dua)  pasangan  calon,  tahapan  pelaksanaan  pasangan  Calon  Bupati  dan Calon  Wakil  Bupati  serta  pasangan  Calon  Walikota  dan  Calon  Wakil Walikota pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.
2. Pasal 49 ayat (9) UU No. 8 Tahun 2015
Komosi  Pemilihan  Umum  Kabupaten/Kota  membuka  kembali pendaftaran  pasangan  Calon  Bupati  dan  Calon  Wakil  Bupati  serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
3. Pasal 51 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2015
Berdasarkan  berita  acara  penetapan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1),  KPU Provinsi menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Gubernur  dan  Calon  Wakil  Gubernur.  Penundaan  inilah  yang  menjadi objek  sengketa  sehingga  digugat  untuk  dilakukan  pengujian  kepada Mahkamah  Konstitusi.  Jika  dicermati,  memang  akan  menimbulkan ketidakpastian hukum yang dialami oleh pihak pasangan calon  yang telah memenuhi  syarat  untuk  maju  sebagai  calon  oleh  karena  penundaan pemilihan  semata-mata  disebabkan  karena  tidak  adanya  pasangan  calon
9 Lihat Putusan MK Nomor 100_PUU-VIII_2015
lain. 10 Jimly  Assiddiqie  berpendapat  bahwa  pemilu  adalah  sarana perwujudan  hak  asasi  warga  negara  yang  sangat  prinsipil.  Maka  dalam rangka itulah pemerintah harus hadir untuk  menjamin terlaksanya pemilu sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip  kedaulatan  rakyat  dimana  rakyatlah  yang  berdaulat,  maka  semua aspek  penyelenggaraan  pemilihan  umum  itu  sendiri  pun  harus  juga dikembalikan  kepada  kepada  rakyat  untuk  menentukannya.  Pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya  pemilu,  memperlambat  penyelenggaraan  pemilu  tanpa persejutujuan  para  wakil  rakyat,  ataupun  tidak  melakukan  apapun sehingga pemilu tidak terselenggara sebagaimana mestinya. 11
4. Pasal 54 ayat (4) UU No.8 Tahun 2015
Dalam  hal  pasangan  berhalangan  tetap  sejak  penetapan  pasangan calon  sampai  pada  saat  dimulainya  hari  Kampanye  sehingga  jumlah pasangan  calon  kurang  dari  2  (dua)  orang,  KPU  Provinsi  dan  KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
5. Pasal 54 ayat (5) UU No. 8 Tahun 2015
Dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya
Kampanye  sampai  hari  pemungutan  suara  dan  terdapat  2  (dua)  pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilihan dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.
6. Pasal 54 ayat (6) UU No. 8 Tahun 2015
Dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye  sampai  hari  pemungutan  suara  pasangan  calon  kurang  dari  2 (dua)  orang,  tahapan  pelaksanaan  Pemilihan  ditunda  paling  lama  14 (empat belas) hari.
Penundaan  tahapan  oleh  karena  belum  terpenuhinya  syarat  minimal  2
(dua) pasangan calon bahkan hingga pilkada serentak berikutnya 12
10 Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  NRI  1945  menyatakan  hak  setiap  orang  atas  pengakuan, jaminan,  perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  dihadapan hukum. Pasal ini menjadi salah satu batu uji dari dari Pasal-Pasal penundaan pemilihan dalam UU No. 8 Tahun 2015.
11 Jimly  Asshiddiqie, Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara, Jilid  II,  Konstitusi  Press, Jakarta, 2006. H. 172
12 Akibat dari Pasal-Pasal dalam UU No. 8 Tahun 2015 tidak memberikan solusi jika saja setelah  penundaan/penambahan  waktu  pendaftaran  dilakukan  namun  tetap  tidak  dapat memenuhi  syarat  minimal  2  (dua)  pasang  calon  untuk  digelarnya  pemilihan,  maka  sebagai
diselenggarakan  dipandang  sebagai  bentuk  adanya  ketidakpastian  hukum  dan tentunya  melanggar  hak  konstitusional  warga  untuk  dipilih  dan  memilih.  Oleh karena  pasangan  calon  yang  ada  dipandang  mengalami  kerugian  berupa  haknya untuk  dipilih  menjadi  hilang  sekaligus  hak  untuk  memilih  bagi  warga  juga terabaikan.
Problem  yang  timbul  adalah  UU  No.  8  Tahun  2015  tidak  mengatur  jalan keluar  jika  saja  hingga  pemilihan  berikutnya  masih    tidak  terpenuhinya  syarat minimal  dua  pasangan  calon.  Atas  dasar  itulah  Mahkamah  berpendapat  terhadap masalah  ini  akan  terjadi  kekosongan  hukum  manakala  tidak  terpenuhinya  syarat minimal  dua  pasangan  calon  tersebut  akan  berakibat  pada  tidak  dapat diselenggarakannya  pemilikada,  sementara  pemilukada  adalah  wujud  kedaulatan rakyat  untuk  dipilih  dan  memilih.  Akhirnya,  Putusan  Mahkamah  ini  menjadi lampu hijau bagi pasangan calon tunggal.
Melalui putusan Mahkamah ini, Pasal-Pasal dalam UU No. 8 Tahun 2015 yang telah diuji oleh mahkamah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dengan  demikian  pemilihan  dengan  hanya  1  (satu)  pasangan  calon  tetap  dapat dilaksanakan  dengan  catatan  telah  diusahakan  dengan  sungguh-sungguh 13 untuk terpenuhinya  syarat  minimal  2  (dua)  pasangan  calon  kepala  daerah  dan  wakil kepala daerah. Dengan putusan ini sekaligus menjadi jalan bagi keberadaan kotak kosong  pemilihan  kepala  daerah  meskipun  dalam  putusan  ini  mahkamah mengingingan dalam surat suara berupa pilihan setuju atau tidak setuju.
Kedua :  Ditetapkannya  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  N0mor  1  Tahun  2014  Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Dalam Pasal 54C ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 ditegaskan:
Pemilihan  1  (satu  )  pasangan  calon  dilaksanakan  dengan  menggunakan surat  suara  yang  memuat  2  (dua)  kolom  yang  terdiri  atas  1  (satu)  kolom yang  memuat  foto  pasangan  calon  dan  1  (satu)  kolom  kosong  yang  tidak bergambar.
Eksistensi  kotak  kosong  adalah  ketika  digelarnya  pemilihan  yang  diikuti hanya  1  (satu)  pasangan  calon  (pasangan  calon  tunggal).  Meskipun  tidak  serta merta  karena  menurut  Pasal  54C  ayat  (1)  UU  No.  10  Tahun  2016,  bahwa pemilihan  dengan  1  (satu)  pasangan  calon  dilaksanakan  dalam  hal  memenuhi
penyelenggara,  KPU  menetapkan  Ketentuan  sebagaimana    dituangkan  dalam  Pasal  89  ayat  (4) Peraturan KomisiPemilihan Umum (PKPU) No. 12 Thn 2015.
13 Usaha  dengan  sungguh-sungguh  dimaksud  adalah  setelah  menjalankan penundaan/penambahan  waktu  pendaftaran  sebagaimana  termuat  dalam  Pasal-Pasal  yang diujikan.
kondisi  dimana setelah dilakukan penundaan pendaftaran terdapat  hanya  1 (satu) pasangan  calon  yang  memenuhi  syarat. 14 Dengan  demikian  pilihan  setuju  atau tidak  setuju  sebagaimana  yang  diinginkan  dalam  putusan  MK  Nomor  100/PUU- XIII/  2015  dilaksanakan  dengan  menggunakan  surat  suara  dengan  pilihan bergambar  foto  pasangan  calon  dan  tidak  bergambar  yang  kemudian  disebut kolom  kosong.  Terakomodirnya  pasangan  calon  tunggal  sebagai  peserta  untuk diselenggarakannya  pemilihan,  maka  secara  tidak  langsung  menempatkan  kolom kosong sebagai alternatif pilihan bagi rakyat. Uraian di atas kiranya menjadi jelas kedudukan  hukum  kolom  kosong  sebagai  produk  hukum  dalam  sistem penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak secara yuridis adalah sah/legal.

## B. Pengaturan Teknis Kolom Kosong
Setelah  jelas  perihal  kedudukan  hukumnya,  kolom  kosong  dengan demikian adalah sah. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah keabsahan kolom kosong  mengisyaratkan  adanya  posisi  yang  sama  dan  setara  dengan  pasangan calon  tunggal  sebagai  alternative  pilihan  rakyat.    Dalam  hal  kesetaraannya  baik pasangan calon tunggal maupun kolom kosong, maka apakah diikuti pula dengan kesetaraan dalam pengaturan. Hal ini penting mengingat eksistensi  kolom kosong disadari  barulah  seumur  jagung  yakni  sejak  2015  sebagai  tahap  pertama pelaksanaan pilkada serentak nasional.
Hal  substantive  dari  eksistensi  kolom  kosong  dalam  dinamika  demokrasi sebenarnya  adalah  selain  bentuk  jaminan  hak  asasi  warga  negara,  juga  sebagai bentuk  upaya  untuk  mendorong  partisipasi  politik  warga.  Oleh  karena  dalam pemilihan  dengan  1  (satu)  pasangan  calon  bukanlah  bentuk  pernyataan  suara keseluruhan.  Oleh  karena  itu  diawal  pemberlakuannya  hanyalah  dalam  bentuk pertanyaan  kepada  warga,  setuju  atau  tidak  setuju.  Maka  dengan  adanya  kolom kosong  sebagai  alternative  pilihan,  akan  mendorong  partisipasi  politik.  Oleh Miriam  Budiardjo 15 diartikan  sebagai  kegiatan  seseorang    atau  kelompok  orang untuk  ikut  serta  secara  aktif  dalam  kegiatan  politik,  antara  lain  dengan  jalan memilih  pemimpin  negara  yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung memengaruhi  kebijakan  pemerintah.  Kegiatan  ini  menurutnya  dapat  berupa tindakan  memberikan  suara  dalam  pemilihan  umum,  menghadiri  rapat  umum, atau menjadi anggota partai politik atau menjadi bagian dari gerakan sosial.
14 Lihat Pasal 54C ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e.
15 Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama Cet. Keempat. Jakarta. 2010. h. 367
Jika  eksistensi  kolom  kosong  itu  diawali  dari  dibenarkannya  pelaksanaan pemilihan meski hanya dengan 1 (satu) pasangan calon, maka mestinya segala hak yang  melekat  pada  pasangan  calon  haruslah  sama  dengan  kolom  kosong  yang harus  diatur  dalam  peraturan  teknis  Komisi  Pemilihan  Umum.  Tetapi  hingga pelaksanaan  tahap  ketiga  pilkada  serentak  2018,  tidak  satupun  Peraturan  KPU yang mengatur tentang kolom kosong.  Jika ditelusuri secara saksama, pengaturan sebagai  pedoman  teknis  kolom  kosong  hanya  disebutkan  dalam  Peraturan  KPU Nomor  13  Tahun  2018  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Komisi  Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati  dan  Wakil  Bupati,  Dan/Atau  Walikota  dan  Wakil  Walikota  Dengan  Satu Pasangan Calon. Pada Pasal 18 PKPU No. 13 Tahun 2018 menyatakan :
Pemberian  suara  Pemilihan  1  (satu)  Pasangan  Calon  dilakukan  dengan cara  mencoblos    1  (satu)  kali  pada  kolom  yang  memuat  foto  Pasangan Calon  atau kolom  kosong yang tidak bergambar.
Pengaturan  ini  adalah  hasil  perubahan  dari  PKPU  N0.  14  Tahun  2015,
dimana pada Pasal 14 ayat (1)
Sarana  yang  digunakan  untuk  memberikan  suara  pada  Pemilihan  1  (satu) Pasangan  Calon  menggunakan  surat  suara  yang  memuat  foto  Pasangan Calon, nama Pasangan Calon dan kolom untuk memberikan pilihan setuju atau tidak setuju.
Perubahan  ini  adalah  turunan  dari  UU  No.  10  Tahun  2016  dimana pemberian  suara  pada  pemilihan  1  (satu)  pasangan  calon  dengan  menggunakan surat suara dengan mencoblos kolom bergambar atau kolom kosong. Begitu juga pada Pasal 25 ayat (1) PKPU No. 13 Tahun 2018 :
Apabila  perolehan  suara  pada  kolom  kosong  lebih  banyak  dari  perolehan suara  pada  kolom  foto  pasangan  calon,KPU  Proinsi/KIP  Aceh  atau KPU/KIP  Kabupaten/Kota  menetapkan  penyelenggaraan  Pemilihan kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya.
Dalam  PKPU  tidak  satupun  mengatur  lebih  lanjut  secara  terinci  perihal bagaimana kolom kosong mestinya mendapatkan fasilitas setara dengan pasangan calon  tunggal.  Bahwa  kolom  kosong  tidak  bertuan  adalah  benar,  akan  tetapi sebagai  pruduk  hukum  mestinya  mendapatkan  perlakuan  khusus  agar  kolom kosong  dapat  hadir  sejajar  sebagai  pilihan  rakyat.  Perlakuan  khusus  yang dimaksud  sebagai  bentuk  perlindungan  pemerintah  agar  kolom  kosong  dapat menjadi  pilihan  bagi  rakyat  sebagai  bentuk  pernyataan  sikap  terhadap  eksistensi kedaulatan  ditangan  rakyat.  Sebab  baik  memilih  pasangan  calon  maupun  kolom kosong adalah hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi.
Meskipun  praktek  Pilkada  langsung  secara  serentak  ini  terbilang  masih baru, ditengah munculnya berbagai  dinamika termasuk fenomena kolom kosong, maka pemerintah cq. Penyelenggara sedapat mungkin untuk dapat terus berbenah,
menyempurnakan segala kekurangan dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan pilkada  langsung  yang  demokratis.  Hal  sama  dikemukakan  oleh  Jenedjri  M. Gaffar 16 bahwa  peningkatan  kualitas  demokrasi  menuju  demokrasi  substantif dilakukan dengan dengan cara melengkapi dan menyempurnakan tata aturan yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip negara hukum.
Lebih  lanjut  sebagai  bagian  dari  upaya  peningkatan  kualitas  demokrasi adalah  kunci  dari  keberhasilan  upaya  tersebut  adalah  ketika  adanya  sinergitas antara  suprastruktur  dan  infrastruktur  politik.  Suprastruktur  politik  termasuk didalamnya  adalah  lembaga  penyelenggara  yang  salah  satu  fungsinya  membuat regulasi  dan  infrastruktur  politik  adalah  masyarakat  sebagai  warga  negara. Peningkatan  kualitas  aturan  oleh  penyelenggara  diharapkan  dapat  menjadi harapan bagi meningkatnya kesadaran demokrasi masyarakat. 17 Dengan demikian demokrasi lebih mengarah pada terwujudnya demokrasi substantif yakni demorasi yang menjadi jalan bagi pemenuhan hak-hak  warga .

## PENUTUP
Pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  dan  serentak menghadirkan  dinamika  yang  terus  berkembang  seiring  dengan  tuntutan penegakan  kedaulatan  rakyat  sebagai  bagian  dari  pelaksanaan  penegakan  hak asasi  manusia  yakni  hak  untuk  dipilh  dan  memilih.  Salah  satu  dinamika  dalam penyelenggaraan pilkada adalah hadirnya kolom kosong sebagai  alternaif  pilihan rakyat pada pelaksanaan pilkada dengan 1 (satu) pasangan calon. Melalui putusan MK  Nomor  100/PUU-XIII/2015  dimana  putusan  ini  membatalkan  pasal-pasal dalam  UU  No.  8  Tahun  2015  berkaitan  syarat  minimal  2  (dua)  Pasangan  Calon untuk  digelarnya  pilkada.  Dengan  demikian    jika  telah  diupayakan  dengan sungguh-sungguh dan tetap hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon maka pilkada dapat  digelar  dengan  syarat  memberi  alternatif  pilihan  setuju  atau  tidak  setuju. Kolom kosong disebutkan secara tegas dalam UU No. 10 Tahun 2016 pada Pasal 54C ayat (2) bahwa pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon dilakukan dengan menggunakan  surat  suara  yang  memuat  kolom  dengan  foto  pasangan  calan  dan kolom kosong tidak bergambar. Dengan berdasarkan kedua produk hukum inilah maka secara yuridis kolom kosong adalah sah sebagai alternatif pilihan rakyat.
16 Jenedjri M. Gaffar. Demokrasi Konstitusional. . Konpress. Jakarta. 2012. h. 45
17 Ibid

## DAFTAR PUSTAKA
Janedjri M. Gaffar. 2012. Demokrasi Konstitusional. Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945. Jakarta: Konpress.
Jimly Asshiddiqie.  2016. Kontitusi Bernegara. Praksis Kenegaraan Yang Bermartabat dan Demokratis. Malang: Setara Press.
-------------------------, 2009. Komentar Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jakarta: Sinar Grafika.
------------------------ 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jilid III . Jakarta: Konstitusi Pres.
I Dewa Gede Atmadja. 2017. Ilmu Negara. Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan. Edisi Revisi. Malang: Setara Press.
Miriam Budiardjo. 2010. Dasar-Dasar Ilmu Politik, edisi revisi . Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama.

## Undang-Undang dan Peraturan Lainnya
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  N0mor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  13  Tahun  2018  Tentang  Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon

## Website
Damang, http://www.negarahukum.com/hukum/damangshmh.html . diakses tanggal 2 Juli 2018.