## KUALITAS PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DI  INSPEKTORAT PROPINSI JAWA TENGAH
Oleh : Setyo Mahanani Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim Semarang

## Abstract
This  study  aims  to  strengthen  objectivity,  expertise,  professional  skills  and compliance  with  the  code  of  ethics  on  the  quality  of  the  inspectorate  apparatus.  A common  problem  in  this  studywas  the  continued  increase  in  state  losses  caused  by corruption and the like. The research sample was taken at the inspectorate of Central Java  province.  Data  were  analyzed  using  Partial  Lease  Square  with  SmartPLS  03 software.  The  results  showed  objectivity  and  adherence  to  the  code  of  ethics  of reproduction to the quality of examination, while the expertise and professional skill were  not  significant  on  the  quality  of  the  examination.  The  value  of  things  that  are jointly shared objectivity, expertise, professional skills and adherence to the code of ethics provide quality to audit quality of 56.4% while the remaining 45.6% by other factor  outside  the  construct.  The  implication  of  this  research  findings  for  the importance of quality audit is the need for objective attitude of the auditor in addition to the effort to increase the ethical value through coaching and training.
Keywords: quality of inspection, objectivity, expertise, professional skills, adherence to the code of ethics.

## PENDAHULUAN
Pengawasan  intern  merupakan  seluruh  proses  kegiatan  pengawasan,  reviu, pemantauan,  evaluasi,  dan  kegiatan  pengawasan  lainnya  berupa  asistensi,  sosialisasi dan  konsultansi  terhadap  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  organisasi  untuk memberikan  keyakinan  yang  memadai  bahwa  suatu  kegiatan  telah  dilaksanakan sesuai  dengan  tolok  ukur  yang  telah  ditetapkan  secara  efektif  dan  efisien  untuk mewujudkan  kepemerintahan  yang  baik  (Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan Aparatur  Negara  nomor  PER/05/M.PAN/03/2008.    Tentang  Standar    Audit    Aparat Pengawasan    Intern  Pemerintah).  Elder,  et  al  (2013)  mendefinisikan  audit  sebagai pengumpulan  dan  evaluasi  bukti  mengenai  informasi  untuk  menentukan  dan melaporkan  derajat  kesesuaian  antara  informasi  tersebut  dengan  kriteria  yang  telah ditetapkan.
Auditing internal adalah suatu aktivitas konsultasi yang independen, obyektif yang  di  desain  untuk  menambah  nilai  dan  meningkatkan  operasi  suatu  organisasi. Auditing  internal  membantu  organisasi  mencapai  tujuannya  dengan  membawa pendekatan  sistematis,  disiplin  utnuk  mengevaluasi  dan  meningkatkan  efektivitas proses  manajemen  risiko,  pengendalian  dan  tata  kelola  (Missier,et  al.  2014). Menurut Mardiasmo, (2005) terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya kepemerintahan  yang  baik  ( good  governance )  yaitu  pengawasan,  pengendalian  dan pemeriksaan.  Pemeriksaan  (audit)  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pihak yang  memiliki  independensi  dan  kompetensi  professional  untuk  memeriksa  apakah hasil  kinerja  pemerintah  telah  sesuai  dengan  standar  yang  telah  ditetapkan. Akuntabilitas  publik  berhubungan  dengan  praktik  transparansi  dan  pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak publik.
Fenomena  yang  masih  sering  terjadi  Propinsi  Jawa  Tengah  adalah banyaknya  kasus  korupsi,  penyalahgunaan  wewenang  dan  jabatan,  pelanggaran- pelanggaran dan masih banyak kasus pidana lainnya. Sindonews.com memberitakan beberapa  kasus  kurupsi,  pelanggaran  atau  penyalahgunaan  jabatan  yang  dilakukan oleh  aparat  pemerintah  seperti  :  kasus  korupsi    dana  hibah  Komite  Olah  raga Nasional  Indonesia  (KONI)  cabang  Semarang  periode  2012-2013,  yang  merugikan negara sebesar  Rp 2 Miliar (Kamis,9/2/2015); kasus korupsi dana bansos Pemprov di  Rembang    yang  merugikan  keuangan  negara  sebesar    Rp  654.000.000,-  (Selasa, 14 April 2015); kasus proyek asrama Kemenhub di Tegal yang merugikan keuangan negara  sebesar    Rp  1,7  miliar    (Rabu,  2  April  2015);  korupsi  kepala  bidang pengairan  Dinas  Pekerjaan  Umum  (DPU)  Kabupaten  Rembang  yang  merugikan keuangan negara sebesar  Rp 750.000.000,- dan masih banyak lagi kasus-kasus yang telah dilakukan oleh aparat pemerintah.
Mengingat  fenomena  yang  terjadi  pada  pemerintah  daerah  Propinsi  Jawa Tengah  maka  penting  untuk  menegakkan  pemeriksaan  yang  berkualitas  demi mewujudkan  pemerintahan  yang  akuntabel  dan  transparan.  Dengan    pertimbangan tersebut  maka    peneliti  bermaksud  melakukan  penelitian  pada    aparat  inspektorat yang mengkaji tentang pengaruh   independensi,  obyektivitas, keahlian, kecermatan profesional dan  kepatuhan pada kode etik  terhadap kualitas audit.

## LANDASAN TEORI Kualitas Pengawasan
Hakekat  pengawasan  adalah  mencegah  sedini  mungkin  terjadinya penyimpangan,  pemborosan,  penyelewengan,  hambatan,  kesalahan,  kegagalan  dalam pencapaian  tujuan  dan  pelaksanaan  tugas-tugas  suatu  organisasi.  Pengawasan intern adalah  seluruh  proses  kegiatan  audit,  reviu,  pemantauan,  evaluasi,  dan  kegiatan pengawasan  lainnya  berupa  asistensi,  sosialisasi  dan  konsultansi  terhadap penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  organisasi  dalam    rangka  memberikan  keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan kepemerintahan  yang  baik  (Peraturan  Menteri  Negara    Pendayagunaan    Aparatur Negara   nomor   PER/05/M.PAN/03/2008).  Standar   audit  menjadi    bimbingan  dan ukuran  kualitas  kinerja  aditor  (Messier et  al ,  2014).  Menurut  pengukuran    kualitas pengawasan  atas  laporan  keuangan,  khususnya   yang  dilakukan   oleh  APIP, wajib menggunakan  Standar  Pengawasan  Keuangan  Negara  (SPKN).  Pernyataan  tersebut tertulis  dalam  lampiran  3  SPKN  yang  menegaskan  bahwa  “Besarnya  manfaat  yang diperoleh  dari  pekerjaan  pengawasan  tidak  terletak  pada  temuan  pengawasan  yang dilaporkan  atau    rekomendasi  yang  dibuat,  tetapi  terletak  pada  efektivitas penyelesaian  yang  ditempuh  oleh  entitas  yang  diperiksa.  Pengawasan  yang berkualitas    adalah  Pengawasan  yang  dapat  ditindaklanjuti    oleh  pengawas. Kualitas  ini  harus  dibangun  sejak  awal  pelaksanaan  Pengawasan  hingga  pelaporan dan  pemberian      rekomendasi.      Dengan      demikian,      indikator      yang      digunakan untuk mengukur kualitas pengawasan antara lain kualitas proses, apakah pengawasan dilakukan  dengan  cermat,  sesuai  prosedur,  sambil  terus  mempertahankan  sikap skeptis.

## Obyektivitas
Obyektifitas  pengawas      diperlukan  agar  kredibilitas  hasil  pekerjaan  APIP meningkat. Penilaian independensi dan obyektifitas mencakup dua komponen, yaitu status  APIP  dalam  organisasi  dan  kebijakan  untuk  menjaga  obyektifitas  pengawas terhadap  obyek  pengawasan  (Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur Negara  nomor  PER/05/M.PAN/03/2008  tentang      “ Standar    Pengawasan    Aparat Pengawasan    Intern  Pemerintah”.  Pusdiklatwas  BPKP  (2005),  menyatakan
obyektifitas  sebagai  bebasnya  seseorang  dari  pengaruh  pandangan  subyektif  pihak- pihak lain yang berkepentingan, sehingga dapat mengemukaan pendapat menurut apa adanya. Unsur perilaku yang menunjang obyektifitas antara lain (1) dapat diandalkan dan dipercaya, (2) tidak merangkap sebagai panitia tender, kepanitiaan lain dan atau pekerjaan-pekerjaan  lain  yang  merupakan  tugas  operasional  obyek  yang  diperiksa, (3)  Tidak  berangkat  tugas  dengan  niat  untuk  mencari-cari  kesalahan  orang  lain,  (4) dapat  mempertahankan  kriteria  dan  kebijaksanaan-kebijaksanaan  yang  resmi,  serta (5)  dalam  bertindak  maupun  mengambil  keputusan  didasarkan  atas  pemikiran  yang logis.

## Keahlian
Berdasarkan  peraturan  menteri  negara  pemberdayaan  aparatur  negara N0.Per/05/M.Pan.03/2008  tanggal  31  Maret  2008  menyatakan  bahwa  pengawas harus  mempunyai  pengetahuan,  ketrampilan  dan  kompetensi  lainnya  yang diperlakukan  untuk  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawabnya.  Pimpinan  APIP harus  yakin  bahwa  latar  belakang  kompetensi  teknis  dan  pendidikan pengawasmemadai  untuk  pekerjaan  pengawas  yang  akan  di  amanatkan.  Dengan demikian  pimpinan  APIP  harus  menetapkan  spesifikasi  yang  memadai  mengenai kompetensi  teknis  dan  pendidikan  dalam  mengisi  posisi  pengawasdi  lingkungan APIP. Keahlian (kompetensi) seorang pengawasdibidang pengawasaning ditunjukkan  oleh  latar  belakang  pendidikan  dan  pengalaman  yang  dimilikinya.  Dari sisi  pendidikan,  idealnya  seorang  pengawas  memiliki  latar  belakang  pendidikan dibidang  pengawasan.  Sedangkan  pengalaman,  lazimnya  ditunjukkan  oleh  lamanya yang bersangkutan berkarir di bidang pengawasan.

## Kecermatan Profesional
Pengawas  harus menjaga pengetahuan dan keterampilan profesional mereka dalam  tingkat  yang  cukup  tinggi  dan  tekun  dalam  menerapkan  pengetahuan  dan keterampilan  mereka  ketika  memberikan  jasa  profesional.  Sehingga,  para pengawasharus  menahan  diri  dari  memberikan  jasa  yang  mereka  tidak  memiliki kompetensi  dalam  menjalankan  tugas  tersebut,  dan  harus  menjalankan  tugas profesional  mereka  sesuai  dengan  seluruh  standar  teknis  dan  profesi  (Elder,  2013). Dalam  melaksanakan  tugasnya,  pengawas  harus  menggunakan  keahliannya  dengan cermat ( due professional care ), direncanakan dengan baik, menggunakan pendekatan
yang sesuai, serta memberikan pendapat berdasarkan bukti yang cukup dan ditelaah secara mendalam.

## Kepatuhan pada Kode Etik
Pelaksanaan  pengawasan  harus  mengacu  kepada  Standar  Pengawasan  yang ditetapkan  oleh  peraturan  menteri  negara  pemberdayaan  aparatur  negara N0.Per/05/M.Pan.03/2008    ,  dan  pengawas  wajib  mematuhi  Kode  Etik  yang merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  Standar  Pengawasan  tersebut.  Kode etik yang dibuat bertujuan untuk mengatur hubungan antara dengan : rekan kerjanya, atasannya,  obyek  pengawasnya,dan  dengan  masyarakat.  Kode  Etik  penting  bagi pengawas  internal  karena  keterangan  dalan  pekerjaan  mereka  bergantung  pada reputasi  obyektivitas  dan  integritas  personal  yang  tinggi.  Kode  etik  menspesifikasi empat  prinsip  utama  perilaku  etis  dan  sejumlah  aturan  terasosiasi  yang  mendukung perilaku yang diekspektasi dari anggota Institute for Internal Auditor , yaitu integritas, obyektivitas, kerahasiaan dan kompetensi (Messier, 2014)

## Model Konseptual Penelitian
Model konseptual dalam  penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1 Model Konseptual Penelitian Obyektivit as Kualitas Pengawasan Kepatuhan pd Kode Etik Kecermatan Profesional H+ H+ H+ H+ Keahlian Bebas benturan kepentingan Pengungkapan kondisi
sesuai fakta Program peningkatan keahlian Kecermatan dan seksama Secara hati-hati Pengawas dengan sesama pengawas
Pengawas dengan jabatannya
Pengawas dengan atasannya
Pengawas dengan bawahannya
Pengawas dengan yang diawasi
Kesesuaian pengawasan
dengan standar pengawasan Kualitas hasil pengawasan

## Pengembangan Hipotesis

## Pengaruh obyektivitas  terhadap kualitas pengawasan inspektorat
Menurut Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Republik Indonesia Nomor 01  Tahun  2007  tentang  Standar  Pengawasan  Keuangan  Negara,  bersikap  obyektif merupakan cara berpikir yang tidak berpihak, jujur secara intelektual, dan bebas dari benturan  kepentingan.  Obyektivitas  diperlukan  oleh  seorang  pengawas  agar  mampu bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan ataupun permintaan dari pihak tertentu yang berkepentingan  atas  hasil  pengawasan  (Sukriah,  2009).  Obyektifitas  sebagai bebasnya  seseorang  dari  pengaruh  pandangan  subyektif  pihak-pihak  lain  yang berkepentingan.
Penelitian  mengenai  obyektivitas  sudah  pernah  dilakukan  sebelumnya. Havidz  (2010);  Sukriah,  etal  (2009)  dan  Arianti et  al., (2014),  hasil  penelitiannya menunjukan  bahwa  obyektivitas  berpengaruh  secara  positif  terhadap  kualitas  hasil pengawasan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  tingkat  obyektivitas pengawasmaka semakin baik kualitas pengawasan yang dihasilkan oleh inspektorat. Berdasarkan hal tersebut diatas, hipotesis kedua yang diajukan adalah:
H 1 :   Obyektivitas  berpengaruh  positif    terhadap  kualitas  pengawasan Inspektorat.

## Pengaruh keahlian  terhadap kualitas pengawasan inspektorat
Keahlian  pengawas  adalah  kemampuan  pengawas  untuk  mengaplikasikan pengetahuan   dan  pengalaman   yang   dimilikinya    dalam  melakukan    pengawasan sehingga pengawas dapat  melakukan  pengawasan  dengan  teliti,  cermat, intuitif, dan    obyektif.    Oleh  karena  itu,  dapat  dipahami  bahwa  pengawasan  harus dilaksanakan  oleh  orang  yang  memiliki  keahlian    dan    pelatihan    teknis    cukup sebagai    pengawas.    Dengan    demikian,    pengawas  belum    memenuhi    persyaratan jika    tidak    memiliki    pendidikan    dan    pengalaman  yang  memadai  dalam  bidang pengawasan.
Lubis    (2009)  telah  melakukan    penelitian    mengenai    pengaruh  keahlian terhadap  kualitas  pengawasan, dimana  keahlian  diproksikan  dengan pengalaman dan    pengetahuan,    sedangkan    independensi    diproksikan    dalam    lama  ikatan
dengan  klien,  tekanan  dari  klien  dan  telaah  dari  rekan.  Hasil  penelitiannya menunjukkan  bahwa keahlian pengawasberpengaruh  terhadap  kualitas  pengawasan. Dengan demikian, dapat dikemukakan  hipotesis sebagai berikut:
H 2 : Keahlian Pengawas berpengaruh positif  terhadap kualitas pengawas

## Pengaruh  kecermatan profesional terhadap kualitas pengawasan aparat
Kecermatan  profesional  merupakan  faktor  yang  keempat.  Kecermatan profesional  dalam  penelitian  ini  adalah  bahwa  pengawasharus  menggunakan keahlian  profesionanya  dengan  cermat  dan  seksama  ( due  professional  care) dan secara  hati-hati (prudent) dalam  setiap  penugasan. Due  professional  care dapat diterapkan  dalam  pertimbangan  profesional  ( professional  judgement ),  meskipun dapat  saja  terjadi  penarikan  kesimpulan  yang  tidak  tepat  ketika  pengawasan  sudah dilakukan dengan seksama.
Lubis  (2009)  telah  pelakukan  penelitian  tentang  pengaruh  kecermatan profesional  pengawas  terhadap  kualitas  pengawas  inspektorat.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  kecermatan  profesional  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas pengawasanor.  Sehingga  dengan  kata  lain,  semakin  baik  kecermatan  profesional seorang pengawas maka akan semakin baik pula kualitas pengawas yang dihasilkan. Dengan demikian, dapat dikembangkan  hipotesis sebagai berikut:
H 3 :  Kecermatan  profesional  berpengaruh        positif        terhadap        kualitas pengawas
Pengaruh  kepatuhan   pada kode etik terhadap kualitas pengawasan aparat
Pengawasharus  mematuhi  Kode  Etik  yang  ditetapkan.  Pelaksanaan pengawasan  harus  mengacu  kepada  Standar  Pengawasan  ini,  dan  pengawaswajib mematuhi  Kode  Etik  yang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  Standar Pengawasan  tersebut.  Pemahaman  mengenai  kode  etik  akan  mengarah  kepada tatanan  pola  pikir,  perilaku  dan  sikap  para  pejabat  pengawas  masyarakat  untuk menjaga martabat supaya mendapat tempat yang  terhormat dan mampu memberikan hasil pengawasan yang diharapkan.
Pengaruh  kepatuhan      pada  kode  etik  terhadap  kualitas  pengawasan  aparat pernah diteliti oleh Lubis, (2009).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan
pada  kode  etik  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  hasil  pengawasan.  Dengan demikian  dengan  kepatuhan  kode  etik  yang  tinggi  maka  mendukung  kualitas pengawasan  akan  lebih  baik.  Dari  paparan  diatas  dapat  dikembangkan  hipotesis sebagai berikut:
H 4 :  Kepatuhan pada kode etik  berpengaruh     positif     terhadap     kualitas pengawasan  Inspektorat.

## METODE PENELITIAN

## Populasi dan Sampel Penelitian
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer.  Data  primer adalah  data  yang  langsung  dicari  sendiri  oleh  peneliti  pada  saat  penelitian  di lapangan.    Data  primer  diperoleh  dengan  menggunakan  daftar  pertanyaan (kuesioner)  yang telah terstruktur dengan  tujuan  untuk  mengumpulkan   informasi dari  pengawas Inspekorat  kabupaten/kota di karesidenan Semarang dan inspektorat propinsi Jawa Tengah sebagai responden dalam penelitian ini.
Penelitian    ini    menggunakan    kuesioner    yang    terdiri    dari    lima    bagian.
Antara  lain  :  bagian   pertama    berisikan   sejumlah   pertanyaan    yang  berhubungan dengan  obyektivitas  pengawas,  bagian  kedua  berisikan  sejumlah  pertanyaan  yang berhubungan  dengan  keahlian  pengawas,  bagian  ketiga  berisikan  sejumlah pertanyaan  yang  berhubungan  dengan  kecermatan  profesional  pengawas,  bagian keempat  berisikan  sejumlah  pertanyaan  yang  berhubungan  dengan  kepatuhan  pada kode etik pengawas, bagian kelima berisikan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan kualitas pengawasan inspektorat. Kuesioner yang dikirimkan disertai dengan surat permohonan serta penjelasan tentang  tujuan  penelitian  yang  dilakukan.
Sampel  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  Pengawas  Inspektorat  propinsi Jawa    Tengah    dan  pengawas  inspektorat  kabupaten/kota  di  karesidenan Semarang.  Pengawas  inspektorat  Provinsi  Jawa  Tengah  sebanyak  32  orang, dan        inspektorat  daerah  di  karesidenan  semarang    antara  lain:  Pengawas inspektorat  Kota  Semarang    sebanyak  7  orang,  Pengawas  inspektorat Kabupaten  Semarang  sebanyak  13  orang,  Pengawas  inspektorat  Kabupaten Demak sebanyak 13 orang, Pengawas inspektorat Kabupaten Kendal sebanyak 22 orang dan  Pengawas inspektorat Kota Salatiga sebanyak 5 orang. Sehingga
jumlah  sampel  yang  diambil  dalam  penelitian  ini  adalah  sebanyak   92 responden.

## Analisis Data dan Pengujian Hipotesis
Dari    analisis  data  menggunakan Partial  Least  Square (PLS)  diperoleh  hasil PLS Algorithm sebagai berikut :
Gambar 2. Tampilan Hasil PLS Algorithm Tahap Awal
Teknik  pengolahan  data  menggunakan  metode  SEM  berbasis Partial  Least Square (PLS)  memerlukan  2  tahap  untuk  menilai Fit  Model dari  sebuah  model penelitian (Ghozali, 2012). Tahap-tahap tersebut yaitu menilai outer model dan inner model. Outer model dan inner model.

## Model Analisis Persamaan Struktural Tahap Akhir
Model  analisis  persamaan  struktural  menjelaskan  hubungan  antara  variabel dan item. Penelitian ini terdapat dua variabel independen dan satu variabel dependent. Variabel independen terdiri dari Obyektivitas, Keahlian, Kecermatan Profesional dan Kepatuhan pada Kode Etik. Variabel dependen  yaitu  Kualitas Pengawasan.  Gambar 2  menjelaskan  model  persamaan  analisis struktural Akhir.
Gambar 3. Model Persamaan Analisis Struktural Tahap Akhir
Berdasarkan  hasil  output  analisis  Outer  Model  Tahap  akhir,  semua Crosss loading item  indicator  sudah  di  atas  0,5.  Berikut  disajikan  ringkasan  hasil  Outer Model Tahap akhir.
Tabel 2 Evaluasi  Outer Model Tahap Akhir Convergen Validity Variabel AVE Nilai Kritis Kriteria Objektivitas (O) 0,529 >0,5 Valid Keahlian (K) 0,729 Valid Kecermatan Profesional  (KP) 0,526 Valid Kepatuhan pd Kode Etik  (KKE) 0,536 Valid Kualitas Pengawasan (KA) 0,565 Valid Cronbach alpha Objektivitas (O) 0,729 > 0,7 Reliabel Keahlian (K) 0,831 Reliabel Kecermatan Prof (KP) 0,777 Reliabel Kepatuhan pd KE (KKE) 0,926 Reliabel Kualitas Pengawasan (KA) 0,869 Reliabel Composite Realiability Objektivitas (O) 0,817 > 0,7 Reliabel Keahlian (K) 0,889 Reliabel Kecermatan Prof (KP) 0,847 Reliabel Kepatuhan pd KE (KKE) 0,937 Reliabel Kualitas Pengawasan (KA) 0,900 Reliabel
Sumber: Data Primer Diolah, 2016
Berdasarkan  hasil output analisis Outer Model Tahap akhir, semua nilai Cross loading item indikator  sudah > 0,5; Convergent Validity sudah  > 0,5; dan koefisien reliabilitas  ( Cronbach  alpha dan Composite  Realiability )  semua  konstruk  sudah  di atas 0,7.Sehingga dapat dilanjutkan ke Analisis Model Struktural (Inner Model).
Tabel 3.
Evaluasi Model Struktural ( Inner Model ) VARIABEL EKSOGEN VAR. ENDOGEN (KUPENGAWASAN) K 0,146 KP 0,148 KKE 0,665 O -0,048
Sumber: Data Primer Diolah, 2016
Berdasarkan tabel hubungan Inner Model diperoleh persamaan model sebagai berikut  :Y  =    0,146K  +  0,148KP    +  0,665KKE  –  0,048O.  Nilai  Akhir  R 2 adalah sebagai berikut :
Tabel 4. Nilai R-Square R 2 Adjusted R 2 KEAH KECERPROF KEP OBYEK KUPENGAWASAN 0,698 0,646
Sumber: Data Primer Diolah, 2016
Nilai  adjusted  R 2 konstruk  Kualitas  Pengawasan  (KA)  adalah  0,646.  Artinya konstruk  K,  KP,  KKE,  O  secara  simultan  mampu  menjelaskan  variability  konstruk KA  sebesar  64,6%.  Karena  jumlah  variabel  eksogen  lebih  dari  dua,  maka  nilai koefisien determinasi yang digunakan adalah adjusted R 2 atau nilai pengaruh simultan adalah 64,6%,

## Pengujian Hipotesis
Signifikansi  parameter  yang  diestimasi  memberikan  informasi  yang  sangat berguna mengenai hubungan antar variabel penelitian.
Tabel 5 .
Result For Inner Weights Original Sample Estimate Mean of Subsamples Standard Error T-Statistics P Values K 0.105 0.119 0.120 0.872 0.384 KP -0.061 -0.061 0.134 0.456 0.648 KKE 0.502 0.509 0.130 3.848* 0.000 O 0.319 0.312 0.119 2.670* 0.008
Keterangan : * = nilai t statistik > t tabel (signifikansi 5% = 1,664) Sumber: Pengolahan data dengan PLS, 2016
Dasar yang digunakan dalam menguji hipotesis adalah nilai yang terdapat pada output result  for  inner    weight .    Tabel    1  memberikan output    estimasi untuk pengujian  model struktural.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh obyektivitas  terhadap kualitas  pengawasan.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  statistic  maka  dapat  disimpulkan  bahwa obyektivitas    berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  pengawasan.  Positif dapat  terlihat  dari  nilai  koefisien  jalur  sebesar  0,  319  dan  dinyatakan  signifikan  karena dilihat dari nilai t-statistic yang lebih besar dari t tabel (1,664) yakni  sebesar  2,670. Hal ini berarti secara keseluruhan tingkat obyektivitas auditor yang bekerja di Inspektorat Pemerintah  Propinsi  Jawa  Tengah  dan  Kabupaten/kota  se  karesidenan  Semarang termasuk  kedalam  kategori  tinggi.  Dengan  tingginya  tingkat  obyektivitas  auditor, maka  auditor  Inspektorat  Pemerintah  Propinsi  Jawa  Tengah  dan  Kabupaten/kota  se karesidenan Semarang bersikap obyektif dalam melaksanakan tugas pengawasan. Pengaruh keahlian terhadap kualitas  pengawasan.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  statistik,  dapat  disimpulkan  bahwa      keahlian dapat berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas pengawasan. Positif dapat  terlihat dari  nilai  koefisien  jalur  sebesar  0,105  dan dinyatakan tidak signifikan karena  dilihat  dari  nilai t-statistic yang  lebih  kecil  dari  1,664  yakni  sebesar  0,872. Secara  keseluruhan  tingkat  keahlian    pengawas  yang  bekerja  di  Inspektorat Pemerintah  Propinsi  Jawa  Tengah  dan  Kabupaten/kota  se  karesidenan  Semarang termasuk kedalam kategori rendah. Dengan rendahnya tingkat keahlian auditor, maka
auditor  Inspektorat  Pemerintah  Propinsi  Jawa  Tengah  dan  Kabupaten/kota  se karesidenan  Semarang  kurang  ahli  dalam  melaksanakan  tugas  pengawasan.  Dengan mengikuti program peningkatan keahlian diharapkan akan menghasilkan  pengawasan yang berkualitas. Penelitian ini tidak mendukung penelian sukriah, et  al  (2009)  yang menemukan  bahwa  keahlian  seorang  auditor  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas hasil pemeriksaan.

## Pengaruh kecermatan profesional  terhadap kualitas  pengawasan.
Berdasarkan hasil perhitungan statistik, dapat disimpulkan bahwa   kecermatan profesional  tidak  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  pengawasan.  Tidak berpengaruh    karena  dapat  dilihat  dari  nilai  koefisien  jalur  sebesar  -0,061dan dinyatakan  tidak  signifikan  karena  dilihat  dari  nilai t-statistic yang  lebih  kecil  dari  t tabel  (1,664)  yakni  sebesar  0,456.  Hal  ini  berarti  secara  keseluruhan  tingkat kecermatan profesional auditor yang bekerja di Inspektorat Pemerintah Propinsi Jawa Tengah  dan  Kabupaten/kota  se  karesidenan  Semarang  termasuk  kedalam  kategori rendah.  Dengan  rendahnya  tingkat  kecermatan  profesional  auditor,  maka  auditor Inspektorat  Pemerintah  Propinsi  Jawa  Tengah  dan  Kabupaten/kota  se  karesidenan Semarang kurang cermat dalam melaksanakan tugas audit.

## Pengaruh kepatuhan pada kode etik  terhadap kualitas  audit.
Berdasarkan hasil perhitungan statistik, dapat disimpulkan bahwa    kepatuhan pada  kode  etik  dapat  berpengaruh  positif  dan    signifikan  terhadap  kualitas pengawasan.  Positif  dapat  terlihat  dari  nilai  koefisien  jalur  sebesar  0,502  dan dinyatakan signifikan  karena  dilihat  dari  nilai t-statistic yang lebih  besar  dari  t  tabel (1,664)  yakni  sebesar  3,848.  Secara  keseluruhan  tingkat  kepatuhan  pada  kode  etik auditor  yang  bekerja  di  Inspektorat  Pemerintah  Propinsi  Jawa  Tengah  dan Kabupaten/kota se karesidenan Semarang termasuk kedalam kategori tinggi.  Auditor yang  professional  dalam  melaksanakan  pekerjaan  dengan  didukung  dengan  adanya sikap  kepatuhan  pada  kode  etik  akan  dapat  meningkatkan  kualitas  audit.  Semakin tinggi  kepatuhan  pada  kode  etik  yang  dimiliki  oleh  seorang  auditor  dalam melaksanakan  profesinya,  maka  akan  semakin  meningkat  kualitas  audit  yang dihasilkan. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah kepatuhan pada kode etik auditor, maka  semakin  rendah  kualitas  audit  yang  dihasilkan.  Dengan  meningkatnya  kualitas audit yang dihasilkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap audiorakan meningkat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  hasil  penelitian,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa
1. Secara  simultan  obyektifitas,  keahlian,  kecermatan  profesional  dan  kepatuhan pada kode etik secara bersama berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor.
2. Secara parsial obyektivitas dan kepatuhan pada kode etik berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Keahlian  dan  kecermatan profesional tidak  berpengaruh terhadap  kualitas  audit  sehingga  hipotesis  2  dan  3  ditolak  yaitu  kecermatan profesional berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

## Saran
Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yang mempengaruhi hasil penelitian yaitu  kuesioner  yang  digunakan  kurang  tepat  untuk  tolok  ukur  kinerja  pegawai  pada instansi  terkait.  Penelitian  selanjutnya  dapat  menggunakan  metode  yang  lain  atau dapat memastikan pihak responden bersedia untuk bekerja sama.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  maka  peneliti  mengajukan saran  yaitu  supaya  penelitian  selanjutnya  sebaiknya  melakukan  penelitian  dengan menggunakan metode wawancara langsung untuk mengumpulkan data penelitian agar dapat mengurangi adanya kelemahan terkait internal validity serta memperluas objek penelitian,  tidak  hanya    pada  aparat  inspektorat  kabupaten/kota  se-karesidenan  saja sehingga hasilnya dapat digeneralisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Arianti,  Komang  Pariardi,  Sujana,  Edy  dan  Putra,  Made  Pradana  Adi  (2014).
Pengaruh  Integritas,  Obyektivitas,  dan  Akuntabilitas  Terhadap  Kualitas  Audit di  Pemerintah  Daerah  (studi  pada  inspektorat  kabupaten  buleleng).  e-Journal S1  Ak  Universitas  Pendidikan  Ganesha  Jurusan  Akuntansi  S1  (Vol:  2  No:  1 Tahun 2014)
Elder. J. R, Beasley. S.M,  Arens,  A.A.,   Jusuf.A.A. 2013. Auditing and Assurance Services. An Integrated Approach 14th Edition (ebook)
Ghozali,  I.  2012. Struktural  Equation  Modeling  Metode  Alternatif  dengan  Partial Least Square.versi 3.0 BP Undip. Semarang Lubis,  Haslinda  (2009).  Pengaruh  Keahlian,  Independensi,  Kecermatan Profesional, dan Kepatuhan pada Kode  Etik  terhadap Kualitas Auditor  pada Inspektorat Propinsi Sumatra Utara. Tesis Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara Medan.
Mabruri,  Havidz  dan  Winarna,  Jaka  (2010). Analisis  Faktor-Faktor  Yang
Mempengaruhi  Kualitas  Hasil  Audit  di  Lingkungan  Pemerintah  Daerah. SNA XIII. Purwokerto.
Mardiasmo.  2005. Akuntansi Sektor Publik Edisi 2. Penerbit Andi. Yogyakarta Messier,    F.W.,    S.M.  Glover,    dan    F.D.    Prawitt.    2014. Jasa    Audit    dan Assurance:  Suatu  Pendekatan  Sistematis .  Diterjemahkan  oleh  Priantinah,  D., Puspitasari, N. Edisi  8 Buku 2. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah Nomor  82  TAHUN  2008 Tentang  Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008. T e n t a n g   Standar    Audit    Aparat    Pengawasan Intern Pemerintah .  Jakarta. Peraturan    Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  nomor.  Per/  04/  M. Pan/ 03/ 2008 Tentang “ Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah”. Pusbin  JFA.  --. Profil  Jabatan  Fungsional  Auditor  (JFA)  Aparat  Pengawasan Internal Pemerintah (APIP ). Jakarta. Pusdiklatwas BPKP. 2005. Modul Diklat Pembentukan Auditor Ahli: Kode Etik Dan Standar Audit . Bogor.
Sukriah,  Ika.  Akram  dan  Biana  Adha  Inapty.  2009. Pengaruh  Pengalaman  Kerja, Independensi,Obyektifitas, Integritas dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan . SNA XII.