## PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG DALAM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG LINGKUNGAN 1

## Sekar Anggun Gading Pinilih
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang, Semarang Email: sekar.anggun.gp@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan tugas dan wewenang serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam penegakan hukum  di  bidang  lingkungan. Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  metode  yuridis normatif, dengan mengkaji/menganalisis data sekunder,  yaitu perundang-undangan yang terkait dengan  tugas  dan  wewenang  Badan  Lingkungan  Hidup  dalam  penegakan  hukum  di  bidang lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang telah melakukan  penegakan  hukum  sesuai  dengan  penegakan  hukum  dalam  Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2009.  Penegakan  hukum  yang  dinilai  berhasil  dilakukan  di  Kota  Semarang  adalah penegakan  hukum  lingkungan  secara  administrasi.  Namun,  dalam  melakukan  tugasnya,  Badan Lingkungan  Hidup  mengalami  beberapa  kendala,  antara  lain:  (1)  kurangnya  SDM  aparat penegak hukum lingkungan, (2) sarana prasarana, (3) jumlah anggaran untuk penegakan hukum terbatas,  (4)  pengetahuan  yang  minim  tentang  penegakan  hukum  lingkungan  dari  penegak hukum, dan (5) tingkat kesadaran yang rendah dari masyarakat.
Keywords: Tugas dan wewenang, Penegakan Hukum, Badan Lingkungan Hidup.

## A. Pendahuluan
1. Latar Belakang Masalah
Pengelolaan lingkungan hidup perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan. Hal  ini  berarti  bahwa  lingkungan  hidup  mengalami  proses  perubahan,  karena  dalam proses  perubahan  ini  perlu  dijaga  agar  lingkungan  hidup  itu  tetap  mampu  menunjang kehidupan  yang  normal.  Dalam  rangka  melaksanakan  pembangunan  berwawasan lingkungan  hidup  sebagai  upaya  sadar  dan  berencana  mengelola  sumber  daya  secara bijaksana dalam pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup, maka perlu dijaga keserasian antara berbagai usaha.
Pembangunan  yang  berwawasan  lingkungan  mulai  memperoleh  tempat  dalam GBHN  pada  PELITA  II.  Perkembangan  selanjutnya  adalah  diundangkannya  Undang-
1 Tulisan ini diambil dari hasil penelitian PNBP Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2014
Undang  Nomor  4  Tahun  1982  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  (UU  LH),  yang  merupakan  undang-undang  pengelolaan  lingkungan hidup  yang  pertama  diundangkan  di  Indonesia  setelah  munculnya  kesadaran  global  dan nasional  tentang  arti  pengelolaan  lingkungan, yang  kemudian  diganti  dengan  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH), juga dinyatakan  tidak  berlaku  oleh  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).
Keluarnya  ketiga  undang-undang  tersebut  mempunyai  arti  penting  bahwa pemerintah  Indonesia  telah  memandang  dan  menempatkan  lingkungan  hidup  sebagai salah  satu  faktor  penting  yang  menunjang  pelaksanaan  pembangunan  di  Indonesia, sehingga  masalah  lingkungan  hidup  harus  mendapat  perhatian  ekstra  dari  seluruh komponen  masyarakat  Indonesia,  khususnya  diakibatkan  adanya  peningkatan pertumbuhan perusahaan-perusahaan. Kehadiran perusahaan-perusahaan pada kenyataannya  tidak  hanya  memberikan  keuntungan  semata,  akan  tetapi  juga menimbulkan  permasalahan,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  pencemaran  akibat limbah  industri  yang  dihasilkannya.  Besarnya  peran  korporasi  multinasional  di  era globalisasi  dan  otonomi  daerah  sekarang  ini  merupakan  implikasi  implementasi  konsep good governance  ala  negara-negara  barat  sejak  awal  globalisasi  pada  tahun  1990-an. Dalam konsep  ini,  kekuasaan  negara  dibuat  lebih  terbatas  demi  kepentingan  pasar. Kekuasaan  lebih  besar  dialihkan  kepada  korporasi  multinasional  untuk  berpartisipasi dalam pasar bebas dunia, maka korporasi multinasional semakin didesak oleh negaranya untuk menancapkan dominasinya di wilayah manapun. 2
Guna  mengatur  hal  tersebut,  pemerintah  telah  mengeluarkan  UU  PLH,  dimana dalam  UU  PLH  telah  diatur  mengenai  tanggung  jawab  pemerintah  pusat,  pemerintah daerah  dan  tanggung  jawab  para  pelaku  usaha  (perusahaan-perusahaan)  dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam penegakan hukumnya. UU PPLH tidak mengubah  skema  pembagian  kewenangan  pengelolaan  lingkungan  hidup  sebagaimana yang  telah  diatur  oleh  undang-undang  sebelumnya.  Skema  kelembagaan  pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UUPLH adalah kementerian-kementerian sektoral, seperti
2 Arief Hidayat dan FX Adjie Samekto, 2007, Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah, Yogyakarta, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm 30-31
Kementerian Perindustrian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian dan sebagainya tetap memiliki kewenangan mengelola lingkungan hidup  dalam  batas-batas  kewenangan  mereka  sebagaimana  yang  ditetapkan  dalam undang-undang  sektoral  mereka,  sedangkan  Kementerian  Lingkungan  Hidup melaksanakan  tugas  koordinasi,  di  samping  tugas-tugas  pelaksanaan  pengelolaan lingkungan hidup dalam batas-batas yang ditentukan dalam UU PPLH. 3
Melalui  UU  PPLH,  pemerintah  memberi  kewenangan  yang  sangat  luas  kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam UU PLH. Selain itu, pemerintah provinsi dan  pemerintah  kabupaten/kota  memiliki  kewenangan  dalam  pengelolaan  lingkungan hidup  dalam  batas-batas  yang  ditetapkan  oleh  UU  PPLH  dan  undang-undang  terkait (Pasal  63  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  UU  PPLH).  Oleh  sebab  itu,  pemerintah  provinsi  dan pemerintah kabupaten/kota juga dapat membentuk kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup yang mempunyai kewenangan untuk mengelola dan menilai mengenai lingkungan hidup,  sehingga  dalam  rangka  penerapan  sanksi  apabila  terjadi  kasus  pencemaran lingkungan  yang  terjadi,  siapa  pelakunya  dan  bagaimana  wujud  pengaturan  hukum  dari undang-undang yang mengaturnya, maka tugas dan wewenang Badan Lingkungan Hidup Kota  Semarang  dalam  rangka  penegakan  hukum  lingkungan  di  wilayah  kerjanya  telah mendapat legitimasi dari hukum sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

## 2. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  metode  yuridis  normatif,  yaitu meletakkan  hukum  sebagai  sebuah  bangunan  sistem  norma.  Sistem  norma  yang dimaksud  adalah  mengenai  asas-asas,  norma,  kaidah  dari  peraturan  perundang- undangan. 4 Penelitian  ini  mengkaji/menganalisis  data  sekunder,  terutama bahan-bahan hukum  primer  berupa  perundang-undangan yang  terkait  dengan  tugas  dan  wewenang Badan  Lingkungan  Hidup  dalam  penegakan  hukum  di  bidang  lingkungan. Data  yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.
3. Kerangka Teori
3 Takdir Rahmadi, 2011, Hukum Lingkungan di Indonesia, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, hlm 76.
4 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 34.
Kajian  klasik  milik  Hoggart  (1981) 5 menyatakan  otonomi  harus  dipahami  sebagai sebuah  interaksi  antara  pemerintah  yang  berada  lebih  tinggi  kedudukannya  dengan pemerintah  yang berada  di bawahnya. Dalam konteks tersebut, otonomi mesti dipahami sebagai independence of localities yang kedap dari adanya campur tangan pemerintah di aras  atas.  Sejalan  dengan  uraian  Hoggart,  Samoff 6 menyatakan  otonomi  sebagai transferred  power  and  authority  over  decision  making  to  local  units  are  the  care  of autonomy. Otonomi daerah merupakan kebebasan pemerintah di bawah  untuk mengatur daerahnya  atau  membuat  kebijakan  sesuai  dengan  karakteristik  daerahnya  tanpa  adanya campur tangan dari pemerintah di atasnya.
Pemerintahan daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat lokal memiliki kemandirian  yang  utuh.  Kewenangan  yang  mandiri  tersebut  meliputi  kewenangan  yang luas  di  bidang  pemerintahan,  dikecualikan  pada  bidang  politik  luar  negeri,  pertahanan keamanan,  peradilan,  moneter  dan  fiskal,  agama  dan  beberapa  kewenangan  bidang  lain. Kewenangan  bidang  lain  meliputi  kebijakan  tentang  perencanaan  nasional  dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi  negara  dan  lembaga  perekonomian  negara,  pembinaan  dan  pemberdayaan sumber  daya  manusia,  pendayagunaan  sumber  daya  alam  serta  teknologi  tinggi  yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional. 7
Pemerintahan daerah  mulai  mendapatkan  tempat  dalam  pemerintahan  Indonesia sejak  era  reformasi,  dengan  diterbitkannya Ketetapan  MPR  Nomor  XV  Tahun  1998 mengenai  pelaksanaan  otonomi  daerah  secara  substantif.  Hal  ini  diperkuat  dalam  UUD 1945  amandemen  Pasal  18  yang  menjadi  dasar  hukum  dalam  implementasi  otonomi daerah  atau  desentralisasi.  Pasal  18  UUD  NRI  Tahun  1945  berintikan  bahwa  NKRI dibagi  atas  daerah  provinsi  dan  kabupaten/kota  dimana  daerah  provinsi  dan kabupaten/kota  tersebut  diberikan  kewenangan  untuk  mengurus  dan  mengatur  sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, kecuali urusan pemerintahan  yang  oleh  undang-undang  diatur  sebagai  urusan  pemerintah  pusat.  Selain
5 Leo  Agustino,  2011, Sisi  Gelap  Otonomi  Daerah  (Sisi  Gelap  Desentralisasi  di  Indonesia  Berbanding  Era Sentralisasi), Bandung, Widya Padjadjaran, hlm 11.
6 Ibid
7 Jayadi  Nas  Kamaluddin,  2012, Tugas  dan  Wewenang  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  Sumatera  Utara Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bidang Usaha Perikanan, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm 9.
itu, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk memilih kepala pemerintah di daerah secara  demokratis  dan  memiliki  parlemen  sendiri  di  daerah,  serta  berhak  menetapkan Perda  dan  peraturan-peraturan  lainnya  untuk  melaksanakan  otonomi  dan  tugas pembantuan tersebut.
Aturan  yang  telah  ditetapkan  dalam  konstitusi  tersebut  menunjukkan  bahwa otonomi  daerah  wajib  dilaksanakan  karena  telah  mendapat  amanat  dari  hukum  yang tertinggi  di  negara  Indonesia,  sehingga  sekarang  pemerintahan  tidak  hanya  berpusat  di pusat  saja  tetapi  juga  di  daerah.  Kebijakan  nasional  mengenai  otonomi  daerah  dan pemerintahan  daerah  telah  dituangkan  dalam  bentuk Undang-Undang  Nomor 22  Tahun 1999  tentang  Pemerintahan  Daerah,  yang  kemudian  diubah  menjadi Undang-Undang Nomor 32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah  serta  peraturan  pelaksananya  yaitu Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintahan antara  Pemerintah,  Pemerintahan  Daerah  Provinsi  dan  Pemerintahan  Daerah Kabupaten/Kota,  dan  terakhir  diubah  menjadi Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Bagian  Penjelasan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  menjelaskan  bahwa pemberian  otonomi  yang  seluas-seluasnya  kepada  Daerah  dilaksanakan  berdasarkan prinsip  negara  kesatuan.  Daerah  sebagai  satu  kesatuan  masyarakat  hukum  yang mempunyai  otonomi  berwenang  mengatur  dan  mengurus  Daerahnya  sesuai  aspirasi  dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan  kepentingan  umum. Pasal  9  ayat  (3) Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2014 menyebutkan  bahwa  Urusan  Pemerintahan  yang  dibagi  antara  Pemerintah  Pusat  dan Daerah  provinsi  dan  Daerah  kabupaten/kota.  Kemudian,  Pasal  11  ayat  (1)  menyatakan bahwa  urusan  pemerintahan  konkuren  sebagaimana  di  maksud  dalam  Pasal  9  ayat  (3) yang  menjadi  kewenangan  Daerah  terdiri  atas  Urusan  Pemerintahan  Wajib  dan  Urusan Pemerintahan  Pilihan.  Urusan  pemerintahan  wajib  dibagi  dua, yaitu  urusan  wajib  yang terkait  dengan  pelayanan  dasar,  seperti  pendidikan,  kesehatan,  pekerjaan  umum  dan penataan  ruang,  perumahan  rakyat  dan  kawasan  permukiman,  ketenteraman,  ketertiban umum,  dan  pelindungan  masyarakat;  dan  sosial.  Sedangkan,  urusan  wajib  tidak pelayanan  dasar,  salah  satunya  terkait  lingkungan  hidup. Perlindungan  terhadap
lingkungan  hidup  yang  boleh  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah,  termasuk  di  dalamnya adalah penegakan hukum di bidang lingkungan.
Penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen  dan  sanksi-sanksi  dalam  lapangan  hukum  administrasi,  hukum pidana dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subyek hukum yang menjadi sasaran mematuhi  peraturan  perundang-undangan  lingkungan  hidup. Menurut  Mertokusumo 8 , jika dalam penegakan hukum yang diperhatikan hanya lah kepastian hukum, maka unsur- unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula jika yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka  kepastian  hukum  dan  keadilan  dikorbankan.  Oleh  karena  itu, dalam penegakan hukum lingkungan ketiga unsur tersebut yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan harus dikompromikan.  Artinya, ketiganya  harus  mendapat  perhatian  secara  proposional seimbang  dalam  penanganannya,  meskipun  di  dalam  praktek  tidak  selalu  mudah melakukannya.
Dalam  rangka  menjalankan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup, diperlukan suatu badan yang mempunyai kewenangan operasional di bidang pengelolaan lingkungan hidup, terutama dalam hal penegakan hukum di bidang lingkungan, sehingga pada  tahun  1990  dibentuklah  Badan  Pengendalian  Lingkungan  Hidup  (BAPEDAL)  di tingkat pusat sebagaiman amanat dari Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1990 tentang Badan  Pengendalian  Dampak  Lingkungan. Dikarenakan  intensitas  masalah  lingkungan sangat  besar  dan  kompleks  hingga  merambah  ke  tingkat  daerah,  maka  dibentuklah Badang  Pengendalian  Dampak  Lingkungan  Daerah  (BAPEDALDA) berdasarkan Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  98  Tahun  1996. 9 Keberadaan  BAPEDALDA membawa  kesegaran  baru  dalam  upaya  pengembangan  pengelolaan lingkungan  hidup, khususnya di daerah dan dapat mengindikasikan suatu arah yang hendak ditempuh dalam pengelolaan  lingkungan  hidup,  serta  sejalan  dengan  kebijaksanaan  di  bidang pemerintahan  daerah  yaitu  pelaksanaan  otonomi  daerah.  Hal  ini  telah  diatur  dalam  UU PPLH.
Namun,  pada  masa  Presiden  Megawati,  BAPEDAL  (dan  BAPEDALDA)  ini ditiadakan  dan  fungsi  BAPEDALDA  diintegrasikan  ke  dalam  Kementerian  Lingkungan
8 Andi Hamzah, 2005, Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 66.
9 Yasminningrum, 2011, Hukum Lingkungan, Semarang, Fakultas Hukum Univ. 17 Agustus 1945, hlm 41.
Hidup  berdasarkan  Keputusan  Presiden  Nomor  2  Tahun  2000  tentang  Perubahan  atas Keputusan  Presiden  Nomor  28  Tahun  1978  tentang  Kedudukan,  Tugas,  Fungsi, Kewenangan,  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Menteri  Negara,  sehingga  sekarang nomenklaturnya berubah menjadi Badan Lingkungan Hidup. Sebelum diintegrasikan ke dalam  Kementerian  Lingkungan  Hidup,  BAPEDAL  berkedudukan  di  bawah  dan bertanggungjawab  langsung  kepada  Presiden,  akan  tetapi  sekarang  berada  di  bawah Kementerian Lingkungan Hidup.

## B. Hasil dan Pembahasan
1. Pelaksanaan Tugas  dan  wewenang  Badan  Lingkungan  Hidup Kota  Semarang Dalam Penegakan Hukum di Bidang Lingkungan
Berdasarkan  hasil  penelitian, prosedur  penanganan  yang  dilakukan  oleh  Badan Lingkungan  Hidup  Kota  Semarang  dalam  rangka  melakukan  penegakan  hukum  apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan, yaitu:
a. Penerimaan pengaduan dari masyarakat, baik lisan maupun tertulis.
b. Dilakukan penelaahan pengaduan dan klasifikasi pengaduan.
c. Hasil  penelaahan  dan  klasifikasi  bila  ternyata  aduan  bukan  merupakan  kasus pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup,  maka  diserahkan  pada instansi/sektor terkait.
d. Bila hasil penelaahan dan klasifikasi ternyata merupakan kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, maka selanjutnya dilakukan verifikasi lapangan.
e. Dalam verifikasi lapangan dilakukan uji kualitas lingkungan, seperti air, udara, tanah, kebisingan, dan lain-lain.
f. Apabila  terbukti  ada  pencemaran  dan  atau  kerusakan  lingkungan,  maka  dilakukan pemanggilan  kepada  pemilik  kegiatan  untuk  ditanya  perihal  terjadinya  pencemaran dan/atau kerusakan yang dilakukan oleh pemilik kegiatan.
g. Apabila pemilik kegiatan tidak mengindahkan perintah dari Badan Lingkungan Hidup untuk  lebih  memperhatikan  kegiatan  usahanya,  maka  dilakukan  penindakan,  yaitu bisa berupa:
(1) Sanksi Administrasi, berupa:
 Teguran.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang  Pengendalian  Lingkungan  Hidup,  teguran  dilakukan  sebanyak  tiga kali,  yaitu  teguran  pertama,  teguran  kedua,  dan  teguran  ketiga.  Setelah dilakukan teguran, maka Badan  Lingkungan  Hidup tetap memantau kegiatan usaha  yang  bersangkutan,  karena  pada  dasarnya  tugas  pokok  dari  Badan Lingkungan Hidup adalah bersifat pengawasan, pembinaan dan pengarahan.
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Badan  Lingkungan  Hidup  Kota Semarang  diarahkan  sebagai  suatu  pembinaan  yang  tidak  mencari-cari kesalahan  dari  perusahaan  atau  pemilik  kegiatan.  Badan  Lingkungan  Hidup Kota  Semarang  menganggap  semua  pelaku  usaha  sebagai  mitra,  sehingga apabila terjadi kesalahan maka akan diupayakan dibina terlebih dahulu. Baru apabila  terjadi  pelanggaran,  maka  Badan  Lingkungan  Hidup  Kota  Semarang mempunyai  wewenang  untuk  menindaklanjuti  sesuai  perintah  dari  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 Paksaan pemerintah.
Penerapan  paksaan  pemerintah  harus  didahului  dengan  teguran  tertulis terlebih dahulu sebagai pemberitahuan atau peringatan bagi penanggungjawab  usaha/kegiatan  agar  menghentikan  pelanggaran  yang dilakukan.  Dengan  demikian,  tindakan  nyata  berupa  paksaan  pemerintah dapat dihindarkan. Surat teguran tersebut dianggap bukan sebagai keputusan tata  usaha  negara  (Keputusan  TUN),  karena  surat  teguran  tidak  memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara. 10
Apabila kesalahan tersebut langsung terbukti menimbulkan pencemaran  dan/atau  kerusakan  sehingga  pemilik  usaha/kegiatan  bisa dinyatakan  sebagai  pelaku  pencemaran,  maka  bisa  langsung  dilaksanakan paksaan pemerintah, tanpa melalui mekanisme teguran terlebih dahulu. Pada
10 Bachrul  Amiq,  2013, Penerapan  Sanksi  Administrasi  dalam  Hukum  Lingkungan,  Yogyakarta, Laksbang Mediatama, hlm 27.
tahun  2010,  Badan  Lingkungan  Hidup  Kota  Semarang  pernah  menutup  3 (tiga)  usaha  di  Kota  Semarang  karena  tidak  mempunyai  ijin  lingkungan hidup.  Pada  tahun  2012  juga  pernah  menutup  5  (lima)  usaha  di  Kota Semarang tanpa melalui mekanisme teguran terlebih dahulu.
 Pembekuan ijin
Sejauh ini,  Badan  Lingkungan  Hidup  Kota  Semarang  belum  pernah melaksanakan  sanksi  berupa  pembekuan  izin  lingkungan  kepada  pelaku usaha/kegiatan  yang  ada  di  Kota  Semarang,  karena  kebanyakan  dari  mereka langsung  melakukan  usaha  perbaikan  lingkungan,  misal  dengan  membuat instalansi limbah, setelah adanya teguran dari Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang,  sehingga  tidak  sampai  adanya  pembekuan  izin  lingkungan  yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang.
 Pencabutan ijin
Pada  prinsipnya  sama  dengan  pembekuan  ijin  bahwa  Badan Lingkungan  Hidup  Kota  Semarang  akan  mencabut  ijin  usaha  atau  ijin lingkungan  apabila  usaha/kegiatan  mereka  menimbulkan  dampak  yang meluas. Sama  halnya  dengan  pelaksanaan  sanksi  administrasi  berupa pembekuan  izin,  Badan  Lingkungan  Hidup Kota  Semarang  belum  pernah melaksanakan  sanksi  berupa  pencabutan  izin  lingkungan  kepada  pelaku usaha/kegiatan  yang  ada  di  Kota  Semarang,  karena  kebanyak  pelaku  usaha yang sudah diperingatkan sudah tahu harus melakukan pemulihan lingkungan oleh mereka sendiri.
(2) Penegakan Hukum Perdata:
 Mediasi
 Arbitrasi
Badan  Lingkungan  Hidup  Kota  Semarang  baru  akan  mengembangkan penegakan  hukum  lingkungan  secara  perdata  tetapi  karena  terkendala  masalah tenaga  ahli  yang  mempunyai  sertifikat  ahli  mentaksir  sejumlah  kerugian, maka penegakan hukum lingkungan secara perdata belum pernah dilakukan oleh Badan Lingkungan  Hidup  Kota  Semarang.  Badan  Lingkungan  Hidup  Kota  Semarang selama  ini  hanya  berperan  dalam  menyelenggarakan  mediasi  atau  arbitrasi  antar
pihak,  tetapi  terkait  hitung-hitungan  besarnya  ganti  rugi  yang  harus  dibayar menjadi kesepakatan tersendiri antara pemilik usaha/kegiatan dengan masyarakat setempat.
(3) Penegakan Hukum Pidana
Saat ini Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang sedang mengembangkan  penegakan  hukum  secara  pidana  melalui  kegiatan  penyidikan, yaitu  menjadi  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS).  Selama  ini  baru  5  (lima) kasus  yang  sedang  masuk  dalam  proses  penyidikan.  Hal  ini  terkendala  masalah jumlah  personel  penyidik  (PPNS),  dimana  Badan  Lingkungan  Hidup  Kota Semarang  hanya  mempunyai  1  (satu)  orang  penyidik  (PPNS),  sedangkan  Badan Lingkungan  Hidup  Provinsi  Jawa  Tengah  juga  hanya  memiliki  2  (dua)  orang penyidik  (PPNS),  sehingga  hal  ini  lah  yang  menghambat  penegakan  hukum lingkungan secara pidana oleh Badan  Lingkungan Hidup Kota Semarang. Selain itu,  banyaknya  “backingan”  dari  para  pemilik  usaha/kegiatan  sehingga mempersulit proses penyidikan tersebut.
Terkait dengan penegakan hukum perdata dan pidana, Badan  Lingkungan Hidup Kota  Semarang  baru  akan  merintis  mengenai  hal  tersebut.  Selama  ini  hanya  terbatas menjadi  mediator  dalam  penyelesaian  sengketa  perdata  lingkungan.  Dalam  penegakan hukum lingkungan secara pidana juga demikian. Belum adanya sumber daya manusia di Badan  Lingkungan  Hidup  Kota  Semarang  yang  bisa  ditugaskan  menjadi  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  karena  belum  mempunyai  sertifikat  kompetensi  sebagai PPNS,  sehingga  apabila  terjadi  tindak  pidana  lingkungan  yang  dilakukan  oleh  pelaku usaha/kegiatan,  maka  dalam  penyidikannya  diserahkan  kepada  penyidik  kepolisian, padahal tidak semua penyidik kepolisian ahli di bidang lingkungan hidup.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas,  dapat  terlihat  bahwa  Badan  Lingkungan Hidup  Kota  Semarang  lebih  banyak  melaksanakan  penegakan  hukum  lingkungan  yang bersifat administrasi dibandingkan penegakan hukum lingkungan perdata maupun pidana. Hal  ini  sejalan  dengan  amanat  dari  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Pengelolaan  dan  Perlindungan  Lingkungan  Hidup  yang  mengatur  bahwa  penegakan hukum lingkungan yang bersifat administrasi lebih diutamakan dibandingkan penegakan hukum lingkungan perdata dan pidana. Hal ini sebagai salah satu bentuk pencegahan dini
berupa  pengawasan  dan  pembinaan  terhadap  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  melakukan pencemaran dan/atau kerusakan.
Mas  Achmad Santosa 11 menyebutkan  bahwa  penegakan  hukum  lingkungan  di bidang administrasi memiliki beberapa manfaat strategis dibandingkan dengan perangkat penegakan hukum lainnya oleh karena:
 Penegakan  hukum  lingkungan administrasi dapat  dioptimal  sebagai  perangkat pencegahan.
 Penegakan hukum lingkungan administrasi lebih efisien dari sudut pembiayaan bila dibandingkan  dengan  penegakan  hukum  perdata  dan  pidana.  Pembiayaan  untuk penegakan  hukum  administrasi  hanya  meliputi  pembiayaan  pengawasan  lapangan dan pengujian laboratorium.
 Penegakan hukum lingkungan administrasi lebih memiliki kemampuan mengundang partisipasi masyarakat dimulai dari proses perizinan, pemantauan, penaatan/pengawasan  dan  partisipasi  masyarakat  dal;am  mengajukan  keberatan untuk meminta pejabat tata usaha negara dalam memberlakukan sanksi administrasi.
Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang telah melaksanakan penegakan hukum lingkungan  administrasi  secara  preventif  dan  represif.  Penegakan  hukum  lingkungan administrasi  yang  bersifat  preventif  dilakukan  melalui  pengawasan  yang  dilakukan  oleh Badan  Lingkungan  Hidup  Kota  Semarang setelah  teguran  dilayangkan  kepada  para pemilik  usaha/kegiatan.  Badan  Lingkungan  Hidup  Kota  Semarang  tidak  serta  merta melepaskan  tanggung  jawab  mereka  dalam  proses  pengawasan  kepada  para  pemilik usaha/kegiatan.  Hal  ini  dilakukan  sebagai  bentuk  menjaga  kualitas  lingkungan  hidup  di Kota Semarang sehingga dapat tercapai pembangunan yang berkelanjutan.
Kebanyakan  pemilik  usaha/kegiatan  di  Kota  Semarang  mengindahkan  teguran yang  dilayangkan  oleh  Badan  Lingkungan  Hidup  Kota  Semarang  sebagai  bentuk pencegahan  dini,  sehingga  setelah  teguran  itu  mereka  terima,  mereka  segera  melakukan perbaikan  lingkungan,  bahkan  banyak  para  pemilik  usaha/kegiatan  meminta  bimbingan dan  arahan  dari  Badan  Lingkungan  Hidup  Kota  Semarang  itu  sendiri. Hal  ini
11 Syahrul  Machmud,  2011, Penegakan  Hukum  Lingkungan  Indonesia  (Penegakan  Hukum  Administrasi,  Hukum Perdata dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009), Bandung, Graha Ilmu, hlm 182.
menunjukkan  bahwa  tugas  dan  fungsi  pokok  Badan  Lingkungan  Hidup  Kota  Semarang dalam melakukan pengawasan, pembinaan dan pengarahan cukup berhasil.
Pengawasan  yang  dilakukan  dengan  baik  oleh  Badan  Lingkungan  Hidup  Kota Semarang sebagai bagian dari penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif akan dapat  mencegah  terjadinya  pelanggaran  norma  hukum  administrasi  oleh  para  pemilik usaha/kegiatan  di  Kota  Semarang.  Dengan  demikian,  pencemaran  lingkungan  yang diakibatkan  oleh  pelanggaran  tersebut  dapat  dihindari.  Hal  ini  memang  lebih  baik dibandingkan  dengan  penegakan  sanksi  administrasi  yang  bersifat  represif  setelah terjadinya pelanggaran.
Manakala penegakan hukum secara preventif tidak mencapai tujuan/masih terjadi pelanggaran meski telah dilakukan pengawasan secara ketat sekalipun, maka penegakan hukum  secara  represif  melalui  penerapan  sanksi  administrasi  akan  dilaksanakan  oleh Badan  Lingkungan  Hidup  Kota  Semarang.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memberikan  upaya paksa kepada  pelanggar  hukum  administrasi  atas  perbuatannya  yang  menimbulkan pencemaran  atau  kerusakan  lingkungan  hidup  di  Kota  Semarang.  Dengan  demikian, antara  pengawasan  sebagai  upaya  preventif  dan  penerapan  sanksi  administrasi  sebagai upaya  represif  merupakan  suatu  proses  yang  utuh  dalam  penegakan  hukum  lingkungan administrasi.  Badan  Lingkungan  Hidup  Kota  Semarang  sendiri  juga  menerapkan  sanksi administrasi apabila dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Sanksi  administrasi  yang  diterapkan  oleh  Badan  Lingkungan  Hidup  Kota  Semarang adalah sanksi administrasi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.
Penerapan  sanksi  administrasi  oleh  Badan  Lingkungan  Hidup  Kota  Semarang kepada pelaku usaha/kegiatan di Kota Semarang dinilai mengalami keberhasilan sebesar 80%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  penegakan  hukum  lingkungan  berupa  sanksi administrasi berlaku efektif di Kota Semarang dibandingkan penegakan hukum yang lain, sehingga menghasilkan sikap kepatuhan yang tinggi dari pelaku usaha/kegiatan.
2. Kendala-kendala  yang  Dihadapi  oleh  Badan  Lingkungan  Hidup  Kota  Semarang dalam Penegakan Hukum Lingkungan
Selama  ini,  Badan  Lingkungan  Hidup  Kota  Semarang  sebagai  instrumen penegakan  hukum  lingkungan di  wilayah  Pemerintah  Daerah  Kota  Semarang  dalam melakukan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  belum  mampu  bekerja banyak  dalam  hal  terjadi  kerusakan  dan  pencemaran  terhadap  lingkungan.  Badan Lingkungan  Hidup  hanya  bersifat  melakukan  koordinasi  dengan  Dinas  Teknis  lainnya dalam hal melakukan pemantauan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi. Sanksi terberat dapat dijatuhkan terhadap pelaku kerusakan dan pencemaran, hanya sebatas menarik izin, tidak  sampai  kepada  penjatuhan  sanksi  pidana. Hal  ini  disebabkan karena  beberapa hambatan di lapangan, antara lain:
1. Keterbatasan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  aparatur  profesional  untuk  melakukan penegakan hukum, seperti penyidik.
Jumlah  tenaga  ahli  di  Badan  Lingkungan  Hidup  Kota  Semarang  yang  terbatas menjadi salah satu hambatan di dalam penegakan hukum lingkungan di Kota Semarang. Jumlah  personelnya  tidak  sebanding  dengan  jumlah  kasus  yang  ditangani, sehingga seringkali  satu  orang  pegawai  menangani  beberapa  masalah,  bahkan  masalah-masalah lingkungan  yang  sebenarnya  tidak  masuk  dalam  divisi  kerja  mereka.  Tidak  semua pegawai Badan  Lingkungan Hidup, baik di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Kota Semarang  telah  mengikuti  pendidikan  pelatihan  penyidikan  dan  dikukuhkan  sebagai pejabat penyidik PNS (PPNS) dalam tindak pidana lingkungan hidup, misalnya. Jumlah penyidik  PNS  di  Badan Lingkungan  Hidup  Provinsi Jawa  Tengah  hanya  2  (dua)  orang, sedangkan  jumlah  penyidik  PNS  di  Badan  Lingkungan  Hidup  Kota  Semarang  hanya  1 (satu)  orang,  sehingga  hal  ini  sangat  menghambat  dalam  proses  penegakan  hukum  jika terjadi  tindak  pidana  lingkungan  hidup  di  wilayah  Kota  Semarang.  Demikian  juga  di dalam  penegakan  hukum  secara  perdata  yang  memang  membutuhkan tenaga  ahli  yang telah bersertifikat guna melaksanakan sanksi perdata.
Oleh  karena  itu,  selama  ini Badan  Lingkungan  Hidup  Kota  Semarang  telah mencoba untuk melakukan upaya terkait dengan keterbatasan SDM ini, seperti menghire antar  bidang  lain  sehingga  satu  orang  pegawai  menangani  berbagai  masalah-masalah mengenai lingkungan hidup di Kota Semarang; Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang meminta  bantuan  tenaga  ahli  dari  Badan  Lingkungan  Hidup  Provinsi  Jawa  Tengah;
Badan  Lingkungan Hidup  Kota  Semarang  bekerjasama  dengan  berbagai  Perguruan Tinggi, seperti UNDIP, UNIKA, UNISSULA dan sebagainya.
2. Terbatasnya sarana mobilitas atau operasional lapangan dalam melaksanakan penegakan hukum.
Badan  Lingkungan  Hidup  Kota  Semarang  hanya  memiliki 1  (satu)  mobil  untuk kegiatan  operasional  yang  digunakan  secara  bergantian  antar  bidang.  Keadaan  tersebut mengakibatkan  intensitas  kegiatan  penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Tim penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  Kota  Semarang  sangat  kurang.  Demikian  juga untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi, terutama di bidang penegakan hukum,  sehingga  seringkali  para  pegawai  Badan  Lingkungan  Hidup  Kota  Semarang menggunakan  mobil  pribadi  dalam  rangka  efisiensi  waktu  dalam  penegakan  hukum lingkungan di lapangan.
3. Jumlah anggaran yang terbatas untuk melakukan penegakan hukum.
Jumlah anggaran yang bisa digunakan dalam rangka penegakan hukum di bidang lingkungan  hidup  masih  sangat  terbatas,  sehingga  seringkali  para  pegawai  Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang menggunakan uang pribadinya.
4. Keterampilan  aparat  pemerintah,  polisi,  jaksa,  hakim,  dan  pengadilan  sangat  terbatas, koordinasi dan kesamaan persepsi diantara penegak hukum, dan kurangnya integritas dari penegak hukum yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum.
Kendala  yang  terkait  dengan  hal  ini  ternyata  juga  sangat  mempengaruhi penegakan hukum lingkungan di Kota Semarang. Keterbatasan sumber daya manusia di Badan  Lingkungan  Hidup  Kota  Semarang  membuat  Badan  Lingkungan  Hidup  Kota Semarang mau tidak mau harus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum  yang lain, akan tetapi ternyata dalam praktek di lapangan, belum banyak aparat penegak hukum lain yang  mempunyai  keterampilan  dan  pengetahuan  dalam  menangani  kasus-kasus lingkungan,  sehingga  seringkali  terjadi  ketidaksamaan  persepsi  mengenai  kriteria  dan substansi pencemaran/kerusakan antara Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dengan aparat  penegak  hukum  lainnya.  Hal  ini  menjadi  penghambat  dalam  penegakan  hukum lingkungan di Kota Semarang.
5. Kurangnya kesadaran  para  pelaku  usaha  dalam  hal  ketaatan  terhadap  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selama  ini  para  pelaku  usaha/kegiatan  kebanyakan  hanya  berorientasi  pada keuntungan  perusahaan  saja  (profit  oriented),  tanpa  memperhatikan  kualitas  lingkungan di  sekitar  perusahaan  mereka.  Dengan  demikian,  anggaran  yang  digunakan  untuk mengelola  lingkungan  hidup  dalam  perusahaan  tersebut  (internal  cost)  menjadi terabaikan  atau  ditekan  seminimal  mungkin,  meskipun  para  pelaku  usaha/kegiatan  tahu mengenai  aturan dalam  peraturan  perundang-undangan  lingkungan  hidup,  akibatnya beban pengelolaan lingkungan harus ditanggung oleh masyarakat yang terkena dampak.
6. Kurangnya  partisipasi  atau  kesadaran  masyarakat  untuk  terlibat  dalam  penanganan masalah-masalah lingkungan hidup, terutama dalam penegakan hukum.
Masyarakat yang terkena dampak negatif biasanya enggan melaporkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan kepada pihak yang berwajib dikarenakan enggan dengan birokrasi  yang  berbelit-belit  menurut  mereka  dan  juga  ketidaktahuan  tentang  prosedur dan mekanisme pelaporan.

## C. Simpulan dan Saran
Badan  Lingkungan  Hidup  Kota  Semarang  telah  melakukan  penegakan  hukum  sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penegakan hukum yang dinilai berhasil  dilakukan  di  Kota  Semarang  adalah  penegakan  hukum  lingkungan  secara administrasi.  Namun,  dalam  melakukan  tugasnya,  Badan  Lingkungan  Hidup  mengalami beberapa  kendala,  antara  lain:  (1)  kurangnya  SDM  aparat  penegak  hukum  lingkungan,  (2) sarana  prasarana,  (3)  jumlah  anggaran  untuk  penegaka  hukum  terbatas,  (4)  pengetahuan yang  minim  tentang  penegakan  hukum  lingkungan  dari  penegak  hukum,  dan  (5)  tingkat kesadaran  yang  rendah  dari  masyarakat.  Oleh  karena  itu, sebaiknya Pemerintah  Kota Semarang  banyak  melakukan  sosialisasi  kepada  pelaku  usaha  mengenai  pengelolaan lingkungan hidup dan sosialisasi kepada masyarakat, baik itu terkait dengan arti pentingnya perlindungan  lingkungan  hidup,  selain  itu juga memberikan  SDM,  sarana-prasarana  serta keterampilan kepada aparat penegak hukum mengenai hukum lingkungan.

## D. Daftar Pustaka
Amiq, Bachrul,  2013, Penerapan  Sanksi  Administrasi  dalam  Hukum  Lingkungan, Yogyakarta: Laksbang Mediatama
Agustino, Leo,  2011, Sisi  Gelap  Otonomi  Daerah  (Sisi  Gelap  Desentralisasi  di  Indonesia
Berbanding Era Sentralisasi), Bandung: Widya Padjadjaran.
Hamzah, Andi, 2005, Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta: Sinar Grafika.
Hidayat, Arief  dan  FX  Adjie  Samekto,  2007, Penegakan  Hukum  Lingkungan  di  Era Otonomi Daerah, Yogyakarta: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Machmud, Syahrul,  2011, Penegakan  Hukum  Lingkungan  Indonesia  (Penegakan  Hukum Administrasi,  Hukum  Perdata  dan  Hukum  Pidana  Menurut  Undang-Undang  No.  32  Tahun 2009), Bandung: Graha Ilmu
Nas  Kamaluddin, Jayadi,  2012, Tugas  dan  Wewenang  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Provinsi  Sumatera  Utara  Dalam  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  Di  Bidang  Usaha Perikanan,  Skripsi  Program  Studi  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas Diponegoro Semarang.
Rahmadi, Takdir,  2011, Hukum  Lingkungan  di  Indonesia, Jakarta: PT.  Rajagrafindo Persada.
.Yasminningrum, 2011, Hukum Lingkungan, Semarang: Fakultas Hukum Univ. 17 Agustus 1945.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintahan antara  Pemerintah,  Pemerintahan  Daerah  Provinsi  dan  Pemerintahan  Daerah Kabupaten/Kota.
Peraturan Pemerintah Nomor  20  Tahun 1990 Tentang  Analisis  Mengenai  Dampak Lingkungan.
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.