## KEBIJAKAN KEPEMIMPINAN KEPALA KAMPUNG DALAM PENYEDIAAN AIR BERSIH UNTUK KEBUTUHAN MASYARAKAT KAMPUNG KAMORFUAR DISTRIK SAMOFA KABUPATEN BIAK NUMFOR

## Iswahyudi
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik YAPIS Biak
Email : Iswahyudi@iyb.ac.id

## Abstrak
Kepemimpinan sebagai sebuah alat, sarana atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan  sesuatu  secara  sukarela/sukacita.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui kebijakan kepemimpinan kepala kampung dalam penyediaan air bersih. Teknik pengumpulan data yang digunakan seperti; observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Langkah kebijakan yang diambil oleh Kepala Kampung Kamorfuar pun tetap memperhatikan aturan yang berlaku dan  tidak  melenceng  dari  undang-undang,  ini  diakui  oleh  Sekertaris  Kampung  Kamorfuar. Kebijakan diputusan berdasarkan kebutuhan, artinya semua tahapan pengambilan kebijakan dalam penyediaan air bersih adalah untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat kampung. Kata Kunci: Kebijakan, Kepemimpinan dan Kepala Kampung.

## PENDAHULUAN
Optimalisasi  kepemimpinan  dalam suatu  organisasi  pemerintahan  merupakan hal pokok dalam menjalankan roda pemerintahan. Dilihat dari peranannya yang paling  menonjol  pada  efektifitas  roda pemerintahanannya  ialah  kepemimpinan. Kepemimpinan pemerintahan selalu berkaitan  dengan  pelayanan  publik  yang mengarah pada keterbukaan dalam penyediaan  sarana  dan  prasarana  untuk menunjang kebutuhan masyarakatnya. Gaya kepemimpinan yang lebih efektif dan efisien akan  berpengaruh  sangat  baik  pada  alur pemerintahannya,  seperti  tegas  dan  jujur dalam menjalankan suatu jabatan. Berkaitan dengan semua ini secara umum pemerintahan adalah suatu lembaga organisasi  yang  bertanggungjawab  atas semua kepengurusan yang berkaitan dengan pelayanan  masyarakat  baik  itu  lembaga
pemerintahan  itu  sendiri  maupun  badan usaha milik negara yang berkaitan.
Peranan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat  sangat  berpengaruh  menuju pembaharuan,  dimana  letak  perubahannya bukan  saja  pada  masyarakatnya  melainkan juga berada pada pemerintahnya. Berbicara tentang  pemerintahan  kampung  adalah persoalan yang tidak asing lagi untuk dikaji oleh peneliti. Pemerintahan kampung adalah lembaga pemerintahan kecil yang tugas dan fungsinya  mengatur,  menertibkan,  serta mensejahterakan  warga  masyarakat  yang hidup  pada  lingkungan  tersebut,  sesuai aturan  dan  undang-undang  yang  berlaku  di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.
Lembaga  pemerintahan  kampung memiliki  peranan  yang  sangat  besar  guna menjawab  kebutuhan  hidup  masyarakatnya berupa bantuan-bantuan yang diberikan oleh negara,  melalui  pemerintahan  kampung
maka  niscaya  akan  menjangkau  seluruh masyarakat terkecil dan kurang mampu yang ada diwilayah masing-masing. Tidak hanya itu,  pemerintah  kampung  juga  harus memiliki  peranan  yang  berpengaruh  besar pada kesejahteraan masyarakat, maka untuk mencapai cita-cita ini, pemerintah kampung dituntut  untuk  mampu  mengolah  dan memberi  nilai  jual  yang  cukup  tinggi  bagi ketersediaan sumber daya alam yang berada pada  lingkungan  sekitar  kampung  guna membantu ekonomi masyarakatnya.
Oleh karena itu pemerintah kampung akan  selalu  berupaya  menemukan  beragam cara dan solusi untuk menjawab permasalahan yang dikeluhkan oleh warganya. Tentu saja ini akan menjurus pada kepemimpinan kepala kampung serta aparat kampungnya.  Kepala  kampung  memiliki peranan  besar  dalam  menjangkau  dan mengarahkan  masyarakat  kampung  kearah yang  lebih  baik,  dalam  artian  bahwa masyarakat  kampung  dibawah  pimpinan kekuasaanya. Birokrasi pemerintah kampungnyapun  perlu  menjadi  sorotan, bahwa  birokrasi  pemerintahan  kampung yang  baik  akan  menghasilkan  pelayanan yang  efektif  dan  efisien,  agar  tertibnya aturan  yang  diberlakukan  sesuai  dengan kondisi  masyarakat  kampung  tersebut, bahwa  segala  kepengurusan  dengan  gaya kepemimpan kepala kampung yang birokratis mampu
menjangkau masyarakatnya.
Pemerintahan  kampung  yang  baik adalah  pemerintahan  yang  menjunjung tinggi  aspirasi  masyarakat  dan  taat  pada aturan yang berlaku. Oleh karena itu, penulis akan mecoba mengkaji kebijakan kepemimpinan kepala kampung pada Kampung  Kamorfuar  Distrik  Samofa  Di Kabupaten  Biak  Numfor.  Pada  Kampung Kamorfuar, kepala pemerintahannya
dikepalai  oleh  seorang  kepala  kampung, yang sudah pasti bertanggung jawab penuh atas kelangsungan kesejahteraan masyarakat Kampung Kamorfuar. Faktor yang mempengaruhi jalannya suatu pemerintahan yang  baik  adalah  kebijakan  kepemimpinan dari Kepala Kampung itu sendiri. Dalam hal ini kepala kampung dituntut untuk mengabil suatu  kebijakan  langkah  yang  maksimal dalam  menyelesaikan  masalah  yang  tengah terjadi pada masyarakat Kampung
Kamorfuar. Berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat kampung diperlukan fasilitas yang menunjang kebutuhan  hidup,  terlebih  lagi  pada  suatu kampung,  yang  mana  memiliki  suatu masalah  yang  hingga  kini  perlu  menjadi perhatian  khusus  bagi  kepala  kampung kamorfuar, yaitu keterbatasan dalam menjangkau air bersih guna dikonsumsi dan digunakan  dalam  kehidupan  sehari-hari. Dengan  demikian  kebijakan  kepemimpinan Kepala  Kampung  sangat  berpengaruh  pada masalah keterbatasan air bersih yang belum maksimal  dapat  dipergunakan  sebagaimana mestinya oleh masyarakat Kampung Kamorfuar.
Kebijakan  publik  adalah  strategi untuk menghantarkan masyarakat pada awal memasuki  masyarakat  pada  masa  transisi, untuk  menuju  kepada  masyarakat  yang dicita-citakan. Kebijakan publik merupakan sebuah fakta strategis dari pada fakta politis maupun  fakta  teknis.  Sebagaimana  sudah terangkum  preferensi-preferensi  politis  dari para  aktor  yang  terlibat  dalam  proses kebijakan ,khususnya pada proses perumusan.    Kebijakan  publik  adalah keputusan politik yang dibuat oleh lembaga publik.  Lembaga  publik  adalah  lembaga yang  didanai  dari  dana/uang    publik,  yaitu uang  yang  dipungut  secara  kolektif  dari publik,  baik  berupa  pajak,  retribusi,  atau
pungutan-pungutan  lain  yang  ditetapkan secara  formal.  Sebuah  kebijakan  publik tidak bisa lepas begitu saja.
Kebijakan harus di awasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai evaluasi kebijakan. Evaluasi biasanya  ditujukan  untuk  menilai  sejauh mana  keefektifan  kebijakan  publik  guna dipertanggung-jawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan.  Oleh  karena  itu,  evaluasi kebijakan  publik  berkenaan  tidak  hanya dengan implementasinya, melainkan berkenaan dengan perumusan, implementasi dan  lingkungan  kebijakan  publik.  Menurut William  N.  Dunn  (2003),  isu  kebijakan merupakan  produk  atau  fungsi  dari  adanya perdebatan  baik  tentang  rumusan  rincian penjelasan  maupun  penilaian  atas  suatu masalah  tertentu.  Namun  tidak  semua  isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.
Konsep  kepemimpinan  terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan  dan  memengaruhi  orang. Kepemimpinan  sebagai  sebuah  alat,  sarana atau  proses  untuk  membujuk  orang  agar bersedia melakukan sesuatu secara sukarela/sukacita. Ada beberapa faktor yang dapat  menggerakkan  orang  yaitu  karena ancaman, penghargaan, otoritas, dan bujukan. Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi (2009).  Kepemimpinan  juga  dikatakan sebagai proses mengarahkan dan memengaruhi  aktivitas-aktivitas  yang  ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota  kelompok.  Terdapat  tiga  implikasi penting yang terkandung dalam hal ini yaitu: (a) kepemimpinan itu melibatkan orang lain baik  itu  bawahan  maupun  pengikut,  (b) kepemimpinan  melibatkan  pendistribusian kekuasaan  antara  pimpinan  dan  anggota
kelompok  secara  seimbang,karena  anggota kelompok  bukanlah  tanpa  daya,  (c)  adanya kemampuan  untuk  menggunakan  bentuk kekuasaan yang berbeda untuk memengaruhi  tingkah  laku  pengikutnya melalui berbagai cara. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi  kepemimpinan,  maka  akan berlangsung aktivitas kepemimpinan. Apabila  aktivitas  tersebut  dipilah-pilah  , maka  akan  terlihat  gaya  kepemimpinan dengan  polanya  masing-masing.  Gaya kepemimpinan  tersebut  merupakan  dasar dalam mengklasifikasikan kepemimpinan.
Fungsi  artinya  jabatan  (pekerjaan) yang  dilakukan  atau  kegunaan  sesuatu  hal atau  kerja  suatu  bagian  tubuh.  Sedangkan fungsi kepemimpinan berhubungan langsung  dengan  situasi  sosial  dalam kehidupan  kelompok/organisasi  masing- masing, yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada didalam dan bukan diluar situasi itu. Fungsi kepemimpinan merupakan  gejala  sosial,  karena  harus diwujudkan  dalam  interaksi  antar-individu di dalam situasi sosial suatu kelompok/organisasi.

## METODE PENELITIAN Lokasi Penelitian
Peneliti mengambil lokasi penelitian pada  Kampung  Kamorfuar  Distrik  Samofa Kabupaten Biak Numfor.

## Jenis Penelitian
Berhubungan  dengan  penelitian  ini, peneliti  menggunakan  metode  penelitian kualitatif,  yaitu  penelitian  dengan  ciri menggunakan setting alami, bersifat deskriptif,    menekankan  pada  proses, menggunakan  pendekatan  induktif,  dan memberikan perhatian kepada makna.

## Sumber Data
Data  primer  atau  data  utama  adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui observasi (pengamatan), dan interview (wawancara),  kepada responden, yang  diperoleh  langsung  dan  belum  diolah sebelumnya.

## Teknik Pengumpulan Data
Agar  dapat  memperoleh  data  yang akurat  dalam  penelitan  ini,  sesuai  dengan metode  yang  digunakan  yaitu  metode kualitatif  yang  bersifat  deskriptif  maka peneliti  menggunakan  beberapa  teknik pengumpulan data sebagai berikut :
1. Interview ( Wawancara )
Wawancara  dilakukan  dengan  para informan  kunci  yang  mengetahui  masalah- masalah  pokok  yang  berkaitan  dengan masalah  penelitian.  Melalui  wawwancara diharapkan diperoleh suatu gambaran umum yang  berkaitan  dengan  penelitian  sekaligus sebagai  bahan  untuk  perbandingan  hasil pengamatan dan pedoman selanjutnya dalam wawancara mendalam.
2. Observasi (Pengamatan Langsung)
Observasi atau pengamatan langsung adalah pengamatan dan pencatatan sistematis  terhadap  objek  yang  diteliti melalui  pengamatan  secara  langsung  dan jelas  tentang  keadaan  yang  sebenarnya  dan memperoleh  gambaran  objek  yang  diteliti secara nyata dan benar.
3. Studi Kepustakaan
Suatu  teknik  pengumpulan  data dengan  mengumpulkan  bahan-bahan  yang berkaitan dengan topik bahasan, bersumber dari buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan  dan  diktat  dan  yang berhubungan dengan masalah penelitian.

## Teknik Analisis Data
Penelitian  ini  meupakan  penelitian kualitatif, sehingga teknik analisis data yang dipergunakan  adalah  analisis  deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebuah hasil penelitian menunjukan bahwa  segala  sesuatu  yang  diperoleh didapatkan melalui pengumpulan data yang berkaitan  dengan  masalah  penelitian  dan konsentrasi  ilmu  yang  sesuai.  Kebijakan dalam  suatu  kepemimpinan  adalah  berarti seorang  pemimpin  melakukan  sebuah tindakan  untuk  memproses  suatu  masalah yang  dihadapi,  tentunya  tindakan  langkah strategi  tersebut  berdasarkan  kesepakatan bersama, artinya mengutamakan musyawarah  mufakat  dan  tidak  keluar  dari undang-undang  yang  berlaku.  Kebijakan kepemimpinan  adalah  sebuah  strategi  yang diambil  sebagai  sebuah  solusi  untuk  suatu masalah,  dengan  kebijakan  kepemimpinan, sang pemimpin dituntut memainakan peranan dan tugas serta fungsinya agar suatu tindakan  langkah  dapat  dijalankan  dasar acuan penyelesaian masalah tersebut, bahwa kebijakan  tersebut  diterbitkan  berdasarkan peraturan yang berlaku dan pantas dilakukan karena  kebijakan  kepemimpinan  ini  keluar dari  seorang  pemimpin  yang  berwenang. Oleh karena itulah peneliti akan menguraikan  hasil  penelitian  lapangan sesuai  dengan  masalah  yang  dikaji  yaitu melihat  kebijakan  kepemimpinan    Kepala Kampung    Kamorfuar    Distrik    Samofa Kabupaten    Biak    Numfor,  dalam penyediaan    air  bersih  untuk  memenuhi kebutuhan hidup masyarakat kampung  yang tidak memiliki kesempatan untuk menikmati dan menggunakan air bersih.
A. Kebijakan Kepemimpinan Kepala Kampung Kamorfuar Dalam
Penyediaan Air Bersih Untuk Kebutuhan  Masyarakat  Kampung Kamorfuar. Beberapa pertanyaan kemudian berkembang dari rumusan masalah bagaimana kebijakan kepemimpinan kepala kampung dalam penyediaan air bersih untuk kebutuhan
masyarakat
Kampung Kamorfuar. “............ Sebagaimana telah diketahui  bersama  air  merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan  sebagai  makhluk  yang hidup  dimuka  bumi  ini  terutama kehidupan  manusia  dan masyarakat luas. Melihat keterbatasan air bersih ini  kami  telah  melakukan  beberapa tindakan untuk menyelesaikan
masalah  ini  yaitu  melakukan  kerja sama dengan perusahaan air minum daerah  di  Kabupaten  Biak  Numfor ini yaitu PT.Warbesrendi Biak  pada tahun 2015 sudah dilakukan pipanisasi ke keluarga-keluarga yang tidak mendapatkan jalur pipanisasi air bersih dari PT.Warbesrendi,  melalui  anggaran dana  desa  pertama  kali  di  tahun 2015  dimana  merupakan  tahun berdirinya  Kampung  Kamorfuar secara defenitif, dipergunakan untuk untuk  memberikan  jalur  pipanisasi yang dikerjakan oleh perusahaan air minum daerah.
Pemberian  informasi  dari  langkah kebijakan  dalam  kepemimpinannya  selaku Kepala  Kampung  Kamorfuar.    Kebijakan kepemimpinan adalah semata-mata merupakan langkah strategi dalam penyelesaian  masalah  diberbagai  bidang. Selain  dari  pada  kepala  kampung  terdapat juga sekertaris kampung yang turut menjadi bahagian  dalam  melaksanakan  kebijakan kepemimpinan,  yang  berarti  bahwa  dalam realisasinya kepala kampung tidak bertindak
sendiri,  tetapi  melibatkan  staf  bawahannya. Dari  sinilah  peneliti  juga  mengambil  data melalui  wawancara  bersama  Sekertaris Kampung  Kamorfuar  yaitu  bapak David R.Padwa, dengan  2  (dua)  pertanyaan  dan jawaban sebagai  berikut.  Apa sajakah yang pernah sudah dilakukan untuk peyediaan air bersih  bagi  warga  Kampung  Kamorfuar yang tidak mendapatkan air bersih.
“…....Bertindak sebagai sekertaris kampung  kamorfuar  mengatakan  bahwa kampung kamorfuar ini terletak didaerah dataran yang tinggi, sehingga kebutuhan air  bersih  itu  sangat  penting.  Maka BUMD  dalam  hal  ini  PT.Warbesrendi telah menyediakan fasilitas untuk mendapatkan  air  bersih,  namun  sampai dengan saat ini ada sebagian warga yang tidak  menikmati  air  bersih  dikarenakan air  tidak  dialirkan  disalurkan  dengan baik,  bahkan  sangat  jarang  mengalir. sehingga tidak dapat dipungkiri masyarakat  akhirnya  menggunakan  air hujan  untuk  pemenuhan  kebutuhan masing-masing.Pada  tahun  2016  ada satu langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah  kampung  kamorfuar  yaitu pemasangan meteran pipa air bersih oleh Perusahaan Air Minum Daerah PT.Warbesrendi  dan  yang  diberikan kesempatan  adalah  sebanyak  27  (dua puluh  tujuh)  Kepala  Keluarga.  Dengan langkah  kebijakan  ini  sudah  sedikit menjawab  masalah  air  bersih  yang terbatas,  namun  karena  tidak  semua Keluarga mendapatkan kesempatan memperoleh meteran air agar tersalurnya  air  bersih,  maka  kemudian pemerintah kampung mencoba mengambil  kebijakan  lain  bersama kepala kampung sebagai pemimpin yaitu adalah membuat sumur bor yang diyakini dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat kampung kamorfuar .
Berdasarkan hasil wawancara bersama  Kepala  Kampung  Kamorfuar  dan Sekertaris Kampung Kamorfuar
sebagaimana kebijakan kepemimpinan kepala  kampung  dalam  penyediaan  air bersih untuk kebutuhan masyarakat kampung  kamorfuar  ini,  maka  dapat  bisa dipastikan  bahwa  kebijakan  yang  diambil adalah  menyediakan  sumur  bor  yang diyakini  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidup masyarakat  kampung  kamorfuar,  mereka dapat  dengan  mudah  mengakses  dan menggunakan  air  bersih  untuk  dikonsumsi dan  dipergunakan  sebagaimana  mestinya. Kebijakan  penyediaan  sumur  bor  masih dalam  tahapan  perencanaan,  ini  berarti penyediaan  sumur  bor  tersebut  belum  ada sampai dengan saat ini, sehingga masyarakat masih aktif menggunakan air hujan sebagai pemenuhan kebutuhan, hal inilah yang harus diperhatikan.
Setelah berhasil mewawancarai Kepala Kampung dan Sekertaris Kampung, peneliti  juga  mengambil  data  informasi melalui respon masyarakat terhadap kebijakan  pemerintah  kampung  terhadap penyediaan  air  bersih  yang  sampai  saat  ini belum  ada.  Sebanyak  3  (tiga)  orang  warga masyarakat kampung yang kemudian peneliti  wawancara  sebagai  bahan  acuan dasar  untuk  melihat  sejauh  mana  kepala kampung dalam kepemimpinannya mengambil  sebuah  kebijakan  dalam  suatu masalah melalui pendapat warganya.
B. Penyusunan Agenda Pembuatan Kebijakan Dalam Kepemimpinan.
Penyusunan  agenda  adalah  sebuah fase dan proses yang sangat strategis  dalam realitas  kebijakan  publik.  Dalam  proses inilah ada ruang untuk  memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam  agenda  publik  dipertarungkan.  Jika sebuah  issue  berhasil  mendapatkan  status sebagai  masalah  publik,  dan    mendapatkan prioritas  dalam  agenda  publik,  maka  issue
tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih dari pada isue lain.  Kepemimpinan  Kepala  Kampung Kamorfuar  sebagai  sumber  pembuatan keputusan atas permasalahan yang dihadapi menjadi  soratan  terpenting,  oleh  karena langkah  kebijakan  yang  diambil  dan dilaksanakan  harus  bersumber  dari  seorang yang  memiliki  wewenang  mengeluarkan kebijakan  tersebut.  Untuk  pemenuhan  air bersih demi kebutuhan bersama masyarakat kampung. Bertindak sebagai sosok pemimpin  pemerintahan  kampung  Yunus F.Sada dalam melakukan tindakan kebijakan terlebih  dahulu  memperhatikan  apa  yang menjadi  keluhaan  masyarakatnya,  dengan demikian  hal  tersebut  dapat  menjadi  dasar dalam pembuatan kebijakan dengan terlebih dahulu  mengagendakannya  sebagai  sebuah isue  yang  kemudian  akan  menjadi  masalah yang  perlu  untuk  ditangani.  Hal  ini  dapat terlihat  pada  penjelasannya  bahwa  dalam penanganan keterbatasan air bersih merupakan  masalah  yang  tidak  bisa disepelehkan,  karena  air  merupakan  salah satu kebutuhan mendasar hidup manusia.
Melihat  dan  mendengar  keluhan, saran  dan  kritikan  kemudian  kepala kampung  mengagendakan  keterbatasan  air bersih  ini  akan  diprogramkan  sebagai rencana  kerja  pemerintah  kampung  sebagai bukti  bahwa  pemerintah  kampung  benar- benar memperhatikan kebutuhan masyarakat.  Apabila  nantinya  keterbatasan air bersih menjadi masalah yang memerlukan solusi, kepala kampung kamorfuar akan menggunakan wewenangnya  sebagai  sosok  pemimpin untuk  menginstruksikan  para  staf  dan bawahannya  bahwa  penyedian  air  bersih merupakan  masalah  yang  perlu  untuk diselesaikan.
Jika  Kepala  Kampung  Kamorfuar menginstruksikan  bahwa  akan  dibuat  suatu kebijakan,  beliau  tidak  akan  bertindak semena-mena  tetapi  di  setiap  kebijakannya selalu mengedepankan musyawarah mufakat, dimana dalam memutuskan sebuah kebijakan  yang  akan  dilaksanakan  dapat sesuai  oleh  karena  kebijakan  tersebut  ada berdasarkan persetujuan banyak orag dalam hal  ini  para  staf  dan  Badan  musyawarah kampung pada Kampung Kamorfuar.

## KESIMPULAN
Berdasarkan
hasil penelitian
lapangan dan menganalisinya dengan berpegang pada teori murni, maka kesimpulan  yang  dapat  ditarik  dalam penelitian ini adalah, kebijakan kepemimpinan  merupakan  hal  mendasar yang  menjadi  patokan  sebuah  penyelesaian masalah  yaitu  menemukan  solusi  yang pantas bagi masalah yang dihadapi. Sumber kebijakan kepemimpinan merupakan soratan  utama  dalam  penilitian  ini,  karena yang berperan penting dalam penetapan dan pembuatan kebijakan adalah seorang
pemimpin dimana kewenangannya
digunakan dalam penyelesaian suatu masalah.  Kebijakan  kepemimpinan  yang diambil  oleh  kepala  kampung  dalam keterbatasan  sumber  daya  air  bagi  warga kampung  kamorfuar,  memiliki  andil  besar dalam  menjawab  kebutuhan  masyarakat kampung kamorfuar.

## DAFTAR PUSTAKA
Erwan  Agus  Purwanto,  Sulistyastuti  Ratih Dyah,2012, Implementasi  Kebijakan Publik, Penerbit Gava Media
H.A.R Tilaar, Nugroho Riant,2008 Kebijakan Pendidikan, Pustaka Pelajar
Islamy,  M.Irfan,  2000, Prinsip-Prinsip Perumusan  Kebijakan  Negara ,Sinar Grafika
Muhadjir, Noeng, 2004, Metodologi Penelitian Kebijakan Dan Evaluation    Research:  Integrasi Penelitian Kebijakan, Dan Perencanaan, Rake Sarasin Nugroho Riant,2013, Metode Penelitian Kebijakan, Pustaka Pelajar Nugroho Riant, 2003, Kebijakan PublikFormulasi  Implementasi,Dan Evaluasi . Jakarta, Exel Media
Komputindo
Rivai  Vetzhal,  Mulyadi  Deddy,  2009,
Kepemimpinan dan Perilaku
Organisasi, PT.RajaGravindo Persada Jakarta.
Syafiie  Kencana  Inu,  2003, Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia ,  PT.Refika Aditama
Wahab,Solicihin Abdul,2002, Analisis Kebijaksanaan  dari  Formulasi  ke Implementasi Kebijaksanaan Negara , Sinar Grafika
Winarno,  Budi,  2002, Teori  dan  Proses Kebijakan Publik ,Media Presindo