E-ISSN    : 2460 – 190X
ECONOMICA
Journal of Economic and Economic Education Vol.3 No.2 (169 - 184)
PENGARUH ALOKASI ANGGARAN SEKTOR PENDIDIKAN, PENDAPATAN PERKAPITA DAN PENDIDIKAN KEPALA RUMAH TANGGA TERHADAP ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

## Jolianis
Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi  STKIP- PGRI Sumbar Jl. Gunung Pangilun No.1, Padang Sumatera Barat email : jolianiskoto@ymail.com
submited: 2015.01.25 reviewed:2015.02.28 accepted: 2015.04.26 http://dx.doi.org/10.22202/economica.2015.v3.i2.254

## Abstract
This  study  aims  to  identify  and  analyze:  1)  The  effect  of  the  education  sector  budget  to  the  level  of  school participation, 2) Effect of per capita income to the level of school participation, 3) The effect of educational level of  household  heads  to  the  level  of  school  participation.  This  study  is  an  exploration  studies  conducted  on  the entire government Kabupaten/Kota in the province of West Sumatra. Data analysis techniques used to prove and test the hypothesis raised is multiple linear regression. Results of the study found that: 1) There is a significant influence of the education sector budget to the level of school participation), 2) There is a significant effect of per  capita  income  to  the  the  level  of  school  participation,  3)  There  is  a  significant  influence  on  the  level  of education head of the family to the the level of school participation.
.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: 1) Pengaruh anggaran sektor pendidikan terhadap angka partisipasi sekolah, 2) Pengaruh pendapatan perkapita terhadap angka partisipasi sekolah, 3) Pengaruh tingkat  pendidikan  kepala  rumah  tangga  terhadap  angka  partisipasi  sekolah.  Penelitian  ini  merupakan  studi ekplorasi  yang  dilakukan  pada  seluruh  pemerintahan  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat.  Teknik analisis  data  yang  digunakan  untuk  membuktikan  dan  menguji  hipotesis  yang  diajukan  adalah  regresi  linear berganda. Hasil penelitian ini menemukan bahwa : 1) Terdapat pengaruh yang signifikan dari anggaran sektor pendidikan  terhadap  angka  partisipasi  sekolah,  2)  Terdapat    pengaruh  yang  signifikan  dari  pendapatan perkapita  terhadap  angka  partisipasi  sekolah,  3)  Terdapat  pengaruh  yang  signifikan  dari  tingkat  pendidikan kepala keluarga terhadap angka partisipasi sekolah.
Keywords:  The  Level  of  School  Participation,  Education  Sector  Budget  Allocation,  Income  Per  capita  and Education Head of Household
©2015 Prodi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI, Padang

## PENDAHULUAN
Sektor pendidikan memberikan kontribusi  yang  sangat  besar  terhadap kemajuan suatu bangsa/daerah, dan merupakan  wahana  dalam  menerjemahkan pesan-pesan  konstitusi  serta  sarana  dalam membangun  watak  bangsa.  Masyarakat yang  cerdas  akan  memberikan  nuansa kehidupan  yang  cerdas  pula  dan  secara bertahap  akan  membentuk  kemandirian. Individu yang demikian merupakan investasi besar dalam proses pembangunan di  suatu  negara,  baik  dari  aspek  ekonomi, politik, sosial dan budaya.
Desentralisasi pendidikan merupakan suatu  kerangka  kewenangan  kebijakan pengelolaan  pendidikan  yang  menggeser paradigma sentralisasi semasa pemerintahan orde baru. Konsep
desentralisasi  dan  sentralisasi  mengacu pada sejauh mana wewenang dilimpahkan, dari  suatu  tingkatan  manajemen  kepada tingkatan  manajemen  berikutnya  yang berada  dibawahnya,  atau  tetap  ditahan pada tingkat puncak (sentralisasi).
Dengan demikian desentralisasi pendidikan  mengacu  pada  pemberian kewenangan  kebijakan  dari  pemerintah pusat pada pemerintah daerah kabupaten/kota.  Tujuan  diberlakukannya desentralisasi adalah terwujudnya pemerataan kesempatan pendidikan, adanya pengembangan keberagaman potensi  peserta  didik  dan  lingkungan dalam konteks kurikulum diversifiksi yang disesuaikan  dengan  kebutuhan  setempat, meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap  dunia  pendidikan,  serta  sistem penyelenggaraan  pendidikan  yang  lebih efektif  dan  efesien.  Oleh  karena  itu, desentralisasi merupakan program peningkatan  tanggung  jawab  yang  lebih besar  untuk  pemerintahan  tingkat  porvinsi dan  kabupaten  dalam  mencapai  tujuan- tujuan pendidikan.
Konsekuensi
diberlakukannya
desentralisasi pendidikan  di Provinsi Sumatera  Barat  adalah  terjadinya  peran pendidikan  yang  berkiblat  pada  inovasi pemerintah daerah (termasuk kabupaten/kota) serta partisipasi
masyarakat.  Pemerintah  daerah  provinsi dan  kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumatera Barat dituntut kreasinya untuk mewujudkan kualitas pendidikan.
Di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat, kesempatan memperoleh pendidikan masih belum merata terutama pada jenjang pendidikan  menengah  (SLTP  dan  SLTA). Dengan  kata  lain  masih  banyak  penduduk yang termarginalkan oleh sistem pendidikan  khususnya  pendidikan  Formal. Sisi  lain  yang  dihadapi  adalah  belum kongruennya  hasil  pendidikan  Formal. Pembangunan  dibidang  pendidikan  masih banyak mengalami hambatan, yang membuat  lulusannya  kurang  memadai  dan banyak  yang  tidak  melanjutkan  ke  jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Disini konsep desentralisasi pendidikan,  terutama  berkaitan  dengan otonomi daerah dan desentralisasi penyelenggaraan  pemerintahan  dari  pusat ke daerah, sedangkan konsep desentralisasi pendidikan yang  memfokuskan  pada pemberian  kewenangan  yang  lebih  besar pada  tingkat  sekolah  dilakukan  dengan motivasi  untuk  meningkatkan  kualitas pendidikan.
Dalam  kenyataannya  (termasuk  di Provinsi  Sumatera  Barat),  desentralisasi pendidikan  merupakan  bagian  dari  proses reformasi  pendidikan  secara  keseluruhan dan  tidak  sekedar  merupakan  bagian  dari proses  otonomi  daerah  dan  desentralisasi fiskal.  Desentralisasi  pendidikan  akan meliputi suatu proses pemberian kewenangan  yang  lebih  luas  di  bidang kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya  dari  pemerintah  pusat  ke pemerintah  lokal  dan  pada  saat  yang bersamaan  kewenangan  yang  lebih  besar juga diberikan pada tingkat sekolah.
Dilihat  dari  sisi  anggaran,  sektor pendidikan  merupakan  sektor  publik  yang menjadi  prioritas  pada  pembangunan,  hal ini terlihat dari alokasi Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
terhadap sektor pendidikan.
Besarnya  alokasi  anggaran  sektor pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  tersebut  harusnya  diiringi  oleh peningkatan  angka  partisipasi  sekolah (APS)  terutama  pada  tingkat  pendidikan menengah  di  Provinsi  Sumatera  Barat. Dimana tingkat (angka) partisipasi sekolah merupakan  salah  satu  indikator  untuk melihat  gambaran  secara  umum  penduduk usia sekolah yang bersekolah pada jenjang pendidikan  tertentu.  Menurut  BPS  dalam buku  penyusunan  indikator  sosial  (1994) dikatakan bahwa untuk menghitung partisipasi sekolah terdapat 3 metode yaitu angka  partisipasi  sekolah  kasar  (APK), angka  partisipasi  murni  (APM)  dan  angka partisipasi sekolah (APS). Dengan
demikian  pendidikan  yang  berkualitas  dan murah  sangat  perlu  diciptakan  untuk memberikan  kesempatan  pada  masyarakat yang
berpenghasilan
rendah menyekolahkan  anggota  rumah  tangganya masing-masing, sehingga diharapkan tingkat partisipasi sekolah daerah
bersangkutan  akan  meningkat  yang  pada akhirnya  akan  meningkatkan  pencapaian tujuan pendidikan..
Berdasarkan data yang penulis kumpulkan  diketahui  bahwa  secara  umum di Kabupaten/Kota, rasio anggaran pendidikan  dengan  jumlah  penduduk  usia sekolah  adalah  berkisar  antara    Rp.  714 176sampaiRp.  6  228  072  per  penduduk usia  sekolah  (tahun  2005-2008)  tersebut belum memperlihatkan peningkatan tingkat partisipasi sekolah yang berarti.
Dari  hasil  survei  sosial  ekonomi nasional  (susenas)  tahun  2005-2008  yang dilakukan  BPS  Provinsi  Sumatera  Barat, secara  umum  terlihat  tingkat  partisipasi sekolah (angka partisipasi sekolah) jenjang pendidikan  menengah  (SLTP  dan  SLTA) pada  daerah  kota  lebih  tinggi  dari  daerah kabupaten.  Dan  dari  tahun  2005  sampai dengan  2008,  Kota  Padang  hampir  selalu yang  tertinggi  yaitu  angka  partisipasi sekolahnya  hampir  90  persen,  artinya  dari total penduduk berusia 13-18 tahun di Kota Padang  yang  tidak  bersekolah  lagi/tidak
pernah sekolah hanya sekitar 10-12 persen. Begitu  juga  di  Kota  selain  Padang  di Provinsi  Sumatera  Barat,  angka partisipasi sekolahnya  tahun  2005-2008  rata-rata diatas 80 persen dan artinya kurang dari 20 persen yang tidak bersekolah pada usia 13- 18  tahun.  Begitu  juga  kalau  hal  ini dibandingkan  dengan  tingkat  partisipasi sekolah rata-rata di tingkat  provinsi.dilihat dari  kelompok  usia  sekolah  (13  –  15  dan 16  –  18  tahun)    angka  partisipasi  sekolah daerah kota secara umum masih lebih baik dari daerah kabupaten. Kalau dibandingkan antara kelompok usia sekolah  SLTP  (13-15)  dengan  SLTA  (16- 18)  terjadi  fenomena  yang  menarik  dari data  kelompok  usia  sekolah  ini  yaitu adanya  indikasi  cukup  besar  terjadi penurunan  angka  partisipasi  sekolah. Secara  rata-rata  di  Provinsi  Sumatera Barat,  penduduk  usia  sekolah  13-15  tahun yang  sedang  bersekolah  sekitar  88  persen dan  yang  melanjutkan  ke  jenjang  yang lebih  tinggi  (15-18  tahun)  hanya  sekitar 64-65 persen, berarti ada sekitar 23 persen yang tidak melanjutkan.
APS  berkecenderungan  meningkat pada  semua  kelompok  umur  baik  anak laki-laki  maupun  anak  perempuan.  Tidak ada  perbedaan  pencapaian  yang  nyata antara  laki-laki  dan  perempuan  di  semua jenjang pendidikan, bahkan pada kelompok usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun anak perempuan lebih tinggi dibandingkan anak  laki-laki.  Sementara  apabila  kita mencermati  perbedaan  antar  wilayah kabupaten dan kota, wilayah kota cenderung  lebih  tinggi  pencapaiannya apabila dibanding kabupaten, hal ini terjadi disemua  jenjang  pendidikan.  Artinya didalam  rangka  meningkatkan  angka pencapaian APS nasional, wilayah kabupaten  perlu  mendapatkan  perhatian yang lebih baik. Menurut Keputusan Menteri
Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia Nomor  :  129a/U/2004  tentang  Standar Pelayanan  Minimal  Pendidikan  dikatakan bahwa  masing-masing  usia  sekolah  / jenjang  pendidikan  mempunyai  standar
pelayanan  minimal  untuk  bersekolah,
seperti tabel berikut:
Tabel  1.  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  Pendidikan  Menurut  Usia  Sekolah    dan Jenjang Pendidikan
Usia Sekolah / Jenjang Pendidikan Standar Pelayanan Minimal (%) 7 – 12  / SD + MI 95,00 13 – 15 / SLTP+MTs 90,00 16 – 18 / SLTA + MAN + SMK 60,00
Sumber : Mendiknas RI, 2013
Dari  standar  pelayanan  minimal (SPM)  ini  juga  terlihat  bahwa  rata-rata tingkat
partisipasi
sekolah di
kabupaten/kota secara umum masih berada di  bawah  standar  pelayanan  minimal terutama  di  daerah  kabupaten.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat belum dapat  meningkatkan  tingkat  partisipasi sekolah, karena partisipasi sekolah merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pemerintah di bidang Pendidikan.  Semakin  banyak  anak  usia sekolah  yang  masih  aktif  sekolah  maka program  pemerintah  di  sektor  Pendidikan dapat dikatakan berhasil, namun sebaliknya  jika  persentase  anak  usia sekolah  yang  masih  sekolah  cenderung menurun  maka  program  pemerintah  dapat dinilai gagal.
Masih  relatif  rendahnya  tingkat partisipasi  sekolah  di  Kabupaten/Kota  di Sumatera  Barat  tentunya  disebabkan  oleh banyak faktor. Dari banyak faktor penyebab  rendahnya  tingkat  partisipasi sekolah di Kabupaten/Kota Provinsi
Sumatera  Barat,  maka  faktor  yang  paling dominan  berpengaruh  terhadap  tingkat partisipasi  sekolah  di  Kabupaten/Kota Provinsi  Sumatera  Barat  adalah  anggaran sektor  pendidikan,  pendapatan  perkapita dan  tingkat  pendidikan  kepala  keluarga. Hal  ini  konsisten  dengan  hasil  temuan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wahyudi (2004) menemukan bahwa rasio pengeluaran  pemerintah  untuk  bidang pendidikan (alokasi anggaran sektor pendidikan),  pendapatan  per  kapita,  dan
tingkat  pendidikan  orang  tua  (dapat membaca  dan  menulis)  akan  berpengaruh positif dalam meningkatkan tingkat partisipasi sekolah.
Angka  partisipasi  sekolah  akan dipengaruhi  oleh  alokasi  anggaran  pada sektor  pendidikan,  karena  permasalahan yang sering dihadapi oleh dunia pendidikan  dari  dulu  hingga  era  otonomi belum  bergeser.  Persoalan  pendidikan  di daerah  masih  sekitar  sarana  dan  prasarana yang  tidak  lengkap,  jumlah  dan  mutu tenaga  pengajar  yang  kurang  dengan ketersebaran yang tidak merata. Akibatnya, kegiatan  belajar-mengajar  yang  mengarah pada  upaya  perbaikan  hasil  belajar  sulit terwujud. Banyak pihak menilai pelayanan pendidikan  di  era  otonomi  daerah  tidak menunjukkan  perubahan  berarti,  bahkan cenderung  memburuk.  Permasalahan  ini antara  lain  disebabkan  pengelolaan  APBD (alokasi anggaran pendidikan)  yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan desentralisasi pendidikan, sehingga menjadi  kendala  pencapaian  berbagai sasaran  program  yang  telah  ditetapkan, khususnya dalam meningkatkan pelayanan pendidikan dasar.
Dengan  demikian  sangat  diperlukan adanya alokasi  anggaran untuk  pendidikan yang  cukup  besar  setiap  tahunnya  agar dapat menunjang dan meningkatkan angka partisipasi  sekolah.  Pada  era  reformasi tuntutan alokasi anggaran pendidikan yang lebih  besar  menjadi  suatu  fenomena  yang perlu  menjadi  perhatian  pihak  perumus anggaran.  Berdasarkan  data  yang  penulis dapatkan  yaitu  dari  tahun  2005-2008, anggaran sektor pendidikan
Kabupaten/Kota  (rata-rata  anggaran  sektor pendidikan  per  penduduk  usia  sekolah) relatif  besar  dan  hal  ini  diduga  akan mempengaruhi  tingkat  partisipasi  sekolah di daerah yang bersangkutan.
Pendapatan rumah tangga (orang tua) diduga  menjadi  salah  satu  penyebab  naik turunnya  tingkat  partisipasi  sekolah  di Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera  Barat. Secara  umum  pendapatan  per  kapita  di daerah  kota  lebih  tinggi  dari  daerah kabupaten.
Di samping anggaran sektor pendidikan dan pendapatan, tingkat pendidikan orang tua juga diduga mempengaruhi  tingkat  partisipasi  sekolah di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera Barat.  Lingkungan  keluarga  (orang  tua) merupakan pusat pendidikan yang pertama dan  utama  bagi  seorang  anak.  Keluarga merupakan proses penentu dalam keberhasilan  belajar.  Orang  tua  dikatakan sebagai  pendidik  pertama,  karena  orang tualah  yang  pertama  mendidik  anaknya sejak  dilahirkan  dan  dikatakan  sebagai pendidik  utama  karena  pendidikan  yang diberikan  orang  tua  merupakan  dasar  dan sangat  menentukan  perkembangan  anak selanjutnya.  Pengalaman  pergaulan  dalam keluarga  akan  memberikan  pengaruh  yang besar bagi pertumbuhan dan
perkembangan  anak  pada  masa  yang  akan datang.  Keluarga  yang  akan  memberikan wacana  kehidupan  seorang  anak,  baik prilaku, budi pekerti, maupun adat kebiasaan sehari-hari. Dengan memberikan pendidikan  yang  baik  kepada  anak-anak dalam  lingkungan  keluarga,  maka  akan dapat  tumbuh  dan    berkembang  dengan baik  pula,  karena  tujuan  pendidikan  yang dilaksanakan  di  dalam  keluarga  adalah untuk membina, membimbing, dan mengarahkan  anak  kepada  tujuan  yang suci.
Pada  diri  setiap  anak  terdapat  suatu dorongan  dan  daya  untuk  meniru,  dengan dorongan  ini  anak  dapat  melakukan sesuatu yang telah dilakukan orang tuanya. Masa  ini  juga  merupakan  masa  sensitif bagi  anak,  sebab  apa  yang  dilihat  dan  apa yang  didengarnya  akan  selalu  ditiru  tanpa
mempertimbangkan  baik  dan  buruknya. Dalam hal ini sangat diharapkan kewaspadaan  serta  perhatian  yang  besar dari  orang  tua,  karena  masa  meniru  ini secara  tidak  langsung  turut  membentuk watak anak dikemudian hari.
Dari  tahun  2005  sampai  2008,  hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) mengisyaratkan rata-rata tingkat
pendidikan  orang  tua  yang  bependidikan minimal  sarjana  di  Provinsi  Sumatera Barat  sebesar  4,85  persen.    Hal  ini cenderung  naik  dari  tahun  2005  –  2008 yaitu  sebesar  4,57  persen  tahun  2005,  lalu 4,70 persen tahun 2006, naik menjadi 5,11 persen tahun 2007 dan sebesar 5,03 persen di tahun 2008.
Dengan  demikian  faktor  identifikasi dan  meniru  pada  anak-anak  amat  penting, sehingga mereka menjadi terbina, terdidik, dan belajar dari pengalaman langsung. Hal ini  pula  yang  nantinya  akan  berpengaruh lebih  besar  dari  pada  informasi  atau pengajaran  lewat  instruksi  dan  petunjuk yang disampaikan dengan kata-kata. Dalam  lingkungan  keluarga,  pendidikan yang  berlangsung  didalamnya  adalah pendidikan  informal,  dengan  orang  tua sebagai  pendidik.  Orang  tua  adalah pendidik  kodrati.  Mereka  pendidik  bagi anak-anaknya,  karena  secara  kodrati  ibu dan  bapak  diberikan  anugrah  oleh  Allah berupa naluri orang tua.  Kasih  sayang dan pengertian  keluarga  khususnya  orang  tua akan  meninggalkan  yang  positif  dalam perekembangan jiwa anak. Untuk itu sudah sepantasnya  orang  tua  menjadi  teladan yang baik bagi anak.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  dan  menganalisis  1) Pengaruh  anggaran  sektor  pendidikan terhadap  angka  partisipasi  sekolah.  2) Pengaruh  pendapatan  perkapita  terhadap angka  partisipasi  sekolah.  3)  Pengaruh tingkat  pendidikan  kepala  rumah  tangga terhadap angka partisipasi sekolah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan studi ekplorasi  yang  dilakukan  pada  seluruh pemerintahan  Kabupaten/Kota  di  Provinsi
Sumatera Barat. Jenis data yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder berbentuk data times series.
Variabel  penelitian  ini  adalah  Angka Partisipasi Sekolah (Y), Alokasi Anggaran Sektor  Pendidikan  (X1),  Pendapatan  per kapita  (X2)  dan  Pendidikan  Kepala Rumahtangga  (X3).  Angka  partisipasi sekolah  adalah  angka  partisipasi  sekolah menengah yang merupakan proporsi jumlah  penduduk  yang  sedang  bersekolah pada  suatu  jenjang  pendidikan  terhadap jumlah  penduduk  usia  sekolah  (13-18 tahun) yang sesuai dengan jenjang pendidikan  tersebut.  Ukuran  variabel angka  partisipasi  sekolah  menggunakan formula sebagai berikut :
APS 13-18 =  Σ Penduduk 13-18 masih sekolah x 100 % Σ penduduk usia 13-18 tahun
Alokasi  anggaran  sektor  pendidikan maksudnya sejumlah dana yang dialokasikan oleh  pemerintah  daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat untuk sektor pendidikan dan ditambah dari dana  dekonsentrasi  dari  pusat  serta  dari Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2005 – 2008. Setelah diperoleh totalnya kemudian dibagi  dengan  jumlah  penduduk  usia sekolah  (7-18  tahun)  di  masing-masing kabupten/kota.
Pendapatan  per  kapita  adalah  suatu ukuran yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan
penduduk yang bersangkutan.  Pendapatan  disini  dapat diartikan nilai balas jasa yang diterima atas penggunaan  faktor-faktor  produksi  yang ikut serta dalam proses produksi tersebut di suatu  daerah  dalam  jangka  waktu  tertentu.
Sedangkan pendapatan perkapita merupakan pendapatan rata-rata masyarakat atau penduduk. Dengan demikian  pendapatan  perkapita  pada  satu tahun  didapat  dengan  jalan  membagi pendapatan  pada  tahun  yang  bersangkutan dengan  jumlah  penduduk  pada  tahun  yang sama.
Tingkat  pendidikan  orang  tua  adalah pendidikan  formal  orang  tua  sebagai kepala keluarga. Tingkat pendidikan orang tua  ini  di  ukur  dengan  satuan  persentase
pendidikan  orang  tua  yang  minimal sarjana.
Teknik  analisis  data  untuk  pengujian hipotesis adalah regresi berganda.

## Deskripsi Variabel Penelitian
1. Perkembangan  Angka  Partisipasi Sekolah  (APS)  di  Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
Dari pengolahan yang penulis lakukan  terhadap  data  hasil  survei  sosial ekonomi  nasional  (Susenas)  tahun  2005- 2008,  diketahui  bahwa  secara  umum  di Kabupaten/Kota  angka  partisipasi  sekolah (APS)  menengah  belum  memperlihatkan peningkatan  yang  signifikan,  walaupun rasio  anggaran  pendidikan  dengan  jumlah penduduk  usia  sekolah  di  kabupaten/kota sudah berkisar antara
Rp. 714 176sampaiRp.  6  228  072  per  penduduk usia sekolah (tahun 2005-2008).
Rata-rata  angka  partisipasi  sekolah (APS)  menengah  Provinsi  Sumatera  Barat adalah  77  persen,  artinya  dari  100  orang penduduk usia 13-18 tahun yang bersekolah hanya sekitar 77 orang atau ada sekitar  23  anak  tidak  bersekolah  lagi  atau tidak pernah sekolah.
Dilihat menurut kabupaten/kota, angka  partisipasi  sekolah  penduduk  usia 13-18  tahun  pada  daerah  kabupaten berkisar  antara  65  persen  sampai  80 persen,  sebaliknya  daerah  kota  semuanya diatas  80  persen  atau  diatas  rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Dan kalau dilihat lebih  jauh  lagi,  maka  kabupaten  pada daerah  pemekaran  seperti  Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sijunjung dan Pasaman  jauh  dibawah  rata-rata  Sumatera Barat  yaitu  masing-masing  65,59  persen, 68,64 persen dan 68,71 persen. Pada  daerah  kota,  angka  partisipasi sekolah  sudah  relatif  baik  dibandingkan daerah  kabupaten  atau  rata-rata  Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang dan Payakumbuh  merupakan  daerah  kota  yang tertinggi angka partisipasi sekolahnya yaitu masing-masing  88,44  persen  dan  88,10 persen.
Dengan demikian secara
keseluruhan,  untuk  penduduk  usia  13-18 tahun ada sekitar 23 persen lagi yang perlu mendapatkan  perhatian  dari  pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, sehingga apa yang  diharapkan  wajib  belajar  bisa terwujud.

## 2. Perkembangan Anggaran
Pendidikan  di  Kabupaten/Kota    di Sumatera Barat
Di  era  reformasi  dan  otonomi  ini tuntutan alokasi anggaran pendidikan yang lebih  besar  menjadi  suatu  fenomena  yang perlu  menjadi  perhatian  pihak  perumus anggaran atau pemerintah daerah setempat. Berdasarkan  data  yang  penulis  dapatkan yaitu  dari  tahun  2005-2008,  anggaran sektor  pendidikan  Kabupaten/Kota  (rasio anggaran  sektor  pendidikan  per  penduduk usia  sekolah)  relatif  besar  dan  hal  ini diharapkan  akan  mempengaruhi  tingkat partisipasi sekolah di daerah yang bersangkutan Tinggi  rendahnya  rata-rata  anggaran pendidikan suatu daerah
sangat dipengaruhi  oleh  pendapatan  asli  daerah (PAD)  yang  bersangkutan,  alokasi  dana dekonsentrasi  dari  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD)  provinsi maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  (APBN)  serta  jumlah  anak  usia sekolah di masing-masing kabupaten/kota.
Dari hasil penelitian diketahui terjadinya  ketimpangan  yang  cukup  tinggi antara suatu daerah dengan daerah lainnya mengenai jumlah anggaran sektor pendidikan  jika  ditinjau  dari  rata-rata anggaran  sektor  pendidikan  per  penduduk usia  sekolah  di    Kabupaten/Kota,  dimana rasio  anggaran  yang  paling  tinggi  pada tahun 2005-2008 adalah Kota Sawahlunto, sedangkan  yang  paling  rendah  adalah Kabupaten  Kepulauan  Mentawai.  Data  ini memperlihatkan  bahwa  ada  apa  dengan sektor  pendidikan  di  Provinsi  Sumatera Barat,  karena  pertanyaan  mendasar  yang perlu dijawab adalah kenapa rasio tertinggi anggaran  pendidikan  terletak  di  Kota Sawah  Lunto  dan  angka  terendah  terletak
di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Untuk meningkatkan tingkat partisipasi sekolah di daerah  yang  bersangkutan  perlu  perhatian yang  serius  dari  pengambil  kebijakan daerah itu.
Dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sumatera Barat (Rp. 2.767.696,-), rata-rata anggaran pendidikan per
penduduk  usia  sekolah  pada  daerah kabupaten cenderung lebih rendah, sebaliknya  daerah  kota  lebih  tinggi  dan tentunya  akan  berpengaruh  pada  tingkat partisipasi  sekolah  pada  daerah  yang bersangkutan.
3. Perkembangan
Pendapatan

## Perkapita  di  Kabupaten/Kota  di Sumatera Barat
Pendapatan rumah tangga (orang tua) akan  menjadi  salah  satu  penyebab  naik turunnya  tingkat  partisipasi  sekolah  di Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera  Barat. Secara  umum  pendapatan  per  kapita  di daerah  kota  lebih  tinggi  dari  daerah kabupaten  dan  hal  ini  berbanding  lurus dengan  angka  partisipasi  sekolah,  dimana angka partisipasi sekolah daerah kota lebih tinggi dari daerah kabupaten.
Dari hasil penelitian diketahui tingkat pendapatan perkapita penduduk di Sumatera  Barat,  dimana  terlihat  rata-rata pendapatan  perkapita  tertinggi  ada  pada Kota  Padang  yaitu  sebesar  19,86  juta  dan yang  terendah  adalah  daerah  Pesisir Selatan  sebesar  6,68  juta.  Data  ini merupakan cerminan bahwa masih rendahnya  tingkat  pendapatan  perkapita masyarakat yang
tentunya akan mengurangi  kemampuan  dari  masyarakat dalam  pembiayaan  pendidikan  anaknya sehingga  pada  akhirnya  akan  mengurangi tingkat partisipasi sekolah. Tinggi rendahnya  pendapatan  per  kapita  ini sejalan  dengan  angka  partisipasi  sekolah daerah yang bersangkutan.
Dilihat  dari  rata-rata  pendapatan  per kapita tahun 2005-2008, daerah kabupaten cenderung  lebih  rendah  dari  daerah  kota, hal  ini  sejalan  atau  berbanding  lurus dengan angka partisipasi sekolahnya.
4. Perkembangan  Pendidikan  Orang
Tua di Kabupaten/Kota di

## Sumatera Barat
Pendidikan  orang  tua  juga  akan berbanding lurus dengan tingkat partisipasi sekolah  anak-anaknya,  karena  pada  diri setiap  anak  terdapat  suatu  dorongan  dan daya  untuk  meniru,  dengan  dorongan  ini anak  dapat  melakukan  sesuatu  yang  telah dilakukan  orang  tuanya.  Masa  ini  juga merupakan  masa  sensitif  bagi  anak,  sebab apa yang dilihat dan apa yang didengarnya akan
selalu ditiru tanpa mempertimbangkan  baik  dan  buruknya. Dalam hal ini sangat diharapkan kewaspadaan  serta  perhatian  yang  besar dari  orang  tua,  karena  masa  meniru  ini secara  tidak  langsung  turut  membentuk watak anak dikemudian hari.
Rata-rata  pendidikan  orang  tua  yang minimal  sarjana  di  Provinsi  Sumatera Barat  4,85  persen,  artinya  dari  100  orang tua  di  Provinsi  Sumatera  Barat  ada  sekitar 4  sampai  5  orang  yang  sarjana.  Dengan rata-rata  tingkat  pendidikan  orang  tua minimal  sarjana  sekitar  0,68  persen  di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan 10,46 persen  di  Kota  Padang  tentunya  wawasan orang  tua  untuk  menyekolahkan  anaknya pada  kedua  daerah  ini  akan  berbeda  dan begitu  juga  di  Kabupaten/Kota  yang  lain. Dan  apabila  angka  ini  di  bandingkan dengan  angka  partisipasi  sekolah  (APS) menengah  pada  daerah  yang  bersangkutan juga  akan  terlihat  berbanding  lurus  yaitu angka partisipasi sekolah (APS) menengah
Kota Padang sudah mencapai 88,44 persen sedangkan Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya sekitar 65,59 persen. Berdasarkan hasil penelitian
diketahui  terlihat  bahwa  masih  rendahnya tingkat pendidikan orang tua yang minimal sarjana  di  Sumatera  Barat.  Data  ini memperlihatkan  bahwa  masih  rendahnya tingkat  pendidikan  orang  tua  yang  pada akhirnya  akan  mempengaruhi  tingkat partisipasi sekolah.
Dengan  demikian  faktor  identifikasi dan  meniru  pada  anak-anak  amat  besar, sehingga mereka menjadi terbina, terdidik,
dan  belajar  dari  orang  tuanya  langsung. Dalam  lingkungan  keluarga,  pendidikan yang  berlangsung  didalamnya  adalah pendidikan  informal,  dengan  orang  tua sebagai  pendidik.  Orang  tua  adalah pendidik  kodrati.  Mereka  pendidik  bagi anak-anaknya,  karena  secara  kodrati  ibu dan  bapak  diberikan  anugrah  oleh  Allah berupa naluri orang tua.  Kasih  sayang dan pengertian  keluarga  khususnya  orang  tua akan  meninggalkan  yang  positif  dalam perkembangan  jiwa  anak.  Untuk  itu  sudah sepantasnya  orang  tua  menjadi  teladan yang baik bagi anak.
Dilhat  dari  rata-rata  data  persentase pendidikan orang tua yang minimal sarjana (4,85  persen),  kasusnya  hampir  sama dengan  data  lainnya  dimana  daerah kabupaten  cenderung  lebih  rendah  dari daerah  kota.  Kabupaten  yang  relatif  jauh dibawah  rata-rata  Sumatera  Barat  adalah Kabupaten  Kepulauan  mentawai,  Pesisir Selatan,  Solok  Selatan,  Dharmasraya  dan Pasaman  Barat  yang  masing-masingnya kurang dari 2 persen.

## Uji Asumsi Klasik 1. Uji Normalitas
Uji  normalitas  digunakan  untuk mengetahui  apakah data  terdistribusi secara  normal  atau  tidak,  yang  diharapkan data  terdistribusi  normal/merata.Adapun hasil analisis data untuk uji normalitas data penelitian adalah sebagai berikut :
Tabel 2. Hasil Uji Normalitas
No Variabel Sig 1 Anggaran Pendidikan (X1) 0,560 2 Pendapatan Perkapita (X2) 0,079 3 Tingkat  Pendidikan  Orang Tua (X3) 0,849 4 Angka  Partisipasi  Sekolah (Y) 0,061 Sumber : Hasil Analisis Data, 2013 Dari  Tabel  2  diketahui  bahwa  nilai Asym.Sig (2-tailed) untuk variabel anggaran  pendidikan  (X 1 )  sebesar  0,560, variabel pendapatan perkapita (X 2 ) sebesar 0,079,  variabel  tingkat  pendidikan  orang
tua  adalah  sebesar  0,849  dan  variabel angka  partisipasi  sekolah  (Y)  adalah sebesar  0,061.  Jadi,  terlihat  bahwa  nilai sig. dari semua variabel penelitian nilainya lebih  besar  dari  tingkat  signifikan  yang digunakan  pada  penelitian  ini  (  =  0,05). Dengan  demikian  dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian berdistribusi  normal,  dengan  demikian analisis  regresi  linear  berganda  dapat dilaksanakan
karena data telah berdistribusi normal.

## Uji Multikolinearitas
Tujuan  dilakukan  pengujian  ini adalah  untuk  mengetahui  apakah  sesama variable  independent  terjadi  korelasi  atau hubungan  antara  satu  variable  dengan variable  yang  lain.  Adapun  hasil  analisis data  untuk  uji  multikolinearitas  data penelitian adalah sebagai berikut : Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas
Berdasarkan  hasil  olahan  data sebagaimana terlihat pada Tabel 3 diketahui  bahwa  nilai tolerance dari Collinearity  Statistics mendekati  1  (satu) dan  nilai VIF ( Variance  Inflation  Factor ) untuk  semua  variabel  bebas  di  bawah  10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat kasus  multikolinearitas  antara  sesama variabel  bebas.  Oleh  karena  itu  dapat disimpulkan bahwa data hasil penelitian ini tidak mempunyai hubungan yang kuat satu sama  lainnya  sehingga  dapat  dilakukan pengolahan  data  dengan  regresi  linear berganda  karena  tidak  terdapat  kasus multikolinearitas  antara  sesama  variabel bebas.

## 2. Uji Autokorelasi
Autokorelasi  digunakan  apabila data  yang  digunakan  adalah  data time series, gunanya  adalah  untuk  menguji
apakah  dalam  sebuah  model  regresi  linear ada  korelasi  antara  kesalahan  pengganggu pada  periode  t  dengan  kesalahan  pada periode  t-1  (sebelumnya).  Berdasarkan hasil pengolahan data untuk uji autokorelasi  diketahui  nilai  DW  adalah sebesar  1.918,  dengan  demikian  dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi  pada  data  penelitian  karena nilai DW adalah antara 2 sampai -2.

## 3. Uji   Heteroskedastisitas
Untuk  mengetahui  apakah  dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan  varian  dari  residual  atas suatu  pengamatan  ke  pengamatan  lain. Model  regresi  yang  baik  adalah  tidak terjadi  heteroskedatisitas.  Adapun  hasil analisis  data  untuk  uji  normalitas  data penelitian adalah sebagai berikut :
Tabel 4. Hasil Uji Heterosksedastisitas
No Variabel Sig 1 Anggaran Pendidikan (X1) 0,106 2 Pendapatan Perkapita (X2) 0,137 3 Tingkat  Pendidikan  Orang Tua (X3) 0,102
Sumber : Pengolahan data sekunder, 2013
Berdasarkan  analisis  data  untuk  uji heteroskedastisitas  terlihat  bahwa  nilai signifikansi  dari  semua  variabel  bebas adalah  lebih  besar  dari  tingkat  signifikan yang  digunakan  (  =0,05).  Jadi  dapat disimpulkan  bahwa  data  hasil  penelitian tidak  mengalami  kasus  heteroskedastsitas sehingga analisis regresi dapat dilaksanakan.

## PEMBAHASAN Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Untuk membuktikan hipotesis yang diajukan,  digunakan  pendekatan  OLS (Ordinal  Least  Square) atau  metode kuadrat  terkecil  yang  dibentuk  oleh  tiga variabel  bebas  (X 1, X 2, X 3 )  dan  satu variabel  terikat  (Y).  Untuk  menguji hipotesis  pada  penelitian  ini  digunakan teknik  analisis  regresi  linear  berganda. Hasil  analis  regresi  linear  berganda  yang
Coeffi cients a .536
1.865
.847 1.181
.607 1.648
Anggaran Pendidikan Pendapatan Perkapit a Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga Model 1 Tolerance VI F Collinearity   Statistics Dependent  Variable: Angka Partisipasi Sekolah a.
telah  penulis  lakukan  dapat  dilihat  pada Tabel berikut ini :

## Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
No Variabel Koefisien   t hitung  Sig. 1 Kontanta 66,115 2 Anggaran sektor pendidikan (X1) 1,132 2,028 0,046 3 Pendapatan perkapita (X2) 0,759 4,496 0,000 4 Tingkat pendidikan kepala keluarga (X3) 1,530 7,414 0,000

## Sumber : Pengolahan data primer, 2013
Nilai  koefisien  regresi  masing- masing  variabel  di  atas  dapat  dituliskan persamaan regresi berganda sebagai berikut:
Y  =  66,115 + 1,132 X 1 + 0.759 X 2 + 1,530 X 3 + e
Nilai  koefisien  dari  masing-masing variabel dapat diartikan sebagai berikut :
5. Nilai  konstanta  (a)  sebesar  66,116 berarti  tanpa  adanya  pengaruh  dari variabel  bebas  maka  nilai  variabel terikat nilainya hanyalah sebesar 66,116. Ini berarti bahwa tanpa adanya pengaruh  dari  anggaran  pendidikan, pendapatan  perkapita  dan  tingkat pendidikan orang tua maka nilai angka partisipasi  sekolah  hanyalah  sebesar 66,116.
6. Nilai  koefisien  regresi  dari  variabel anggaran pendidikan (X 1 )adalah sebesar  1,132.  Hal  ini  berarti  dengan adanya peningkatan anggaran pendidikan  dalam  setiap  satuannya akan dapat meningkatkan angka pertisipasi  sekolah  (Y)  sebesar  1,132 dalam setiap satuannya. Dengan asumsi  variabel  lain  tidak  mengalami perubahan  (ceteris  paribus).  Nilai probability sebesar 0,046, jika
dibandingkan dengan tingkat signifikan yang  digunakan  (  =  0,05),  maka terbukti  bahwa  nilai  probability  lebih kecil  dari  tingkat  signifikan  yang digunakan  (0,046  <  0,05).  Hal  ini berarti terdapat pengaruh yang
signifikan dari anggaran sektor pendidikan  terhadap  angka  partisipasi
sekolah  (APS).  Dengan  demikian hipotesis  yang  diajukan  dapat  diterima pada tingkat kepercayaan 95%. 7. Nilai  koefisien  regresi  dari  variabel pendapatan perkapita (X 2 )adalah sebesar  0,759.  Hal  ini  berarti  dengan adanya  peningkatan  dari  pendapatan perkapita  dalam  setiap  satuannya  akan dapat  meningkatkan    nilai  angka pertisipasi  sekolah  (Y)  sebesar  0,759 dalam setiap satuannya. Dengan asumsi  variabel  lain  tidak  mengalami perubahan  (ceteris  paribus).  Nilai probability sebesar 0,000, jika dibandingkan dengan tingkat signifikan yang  digunakan  (  =  0,05)  maka terbukti  bahwa  nilai probability lebih kecil  dari  tingkat  signifikan  yang digunakan  (0,000  <  0,05).  Hal  ini berarti terdapat pengaruh yang
signifikan pendapatan perkapita terhadap  angka  partisipasi  sekolah (APS).  Dengan  demikian  hipotesis yang  diajukan  dapat  diterima  pada tingkat kepercayaan 95%
8. Nilai  koefisien  regresi  dari  variabel tingkat pendidikan orang tua (X 3 )adalah  sebesar  1,530.  Hal  ini berarti dengan adanya peningkatan dari tingkat  pendidikan  orang  tua  dalam setiap satuannya akan dapat meningkatkan    nilai  angka  pertisipasi sekolah (Y) sebesar 1,530 dalam setiap satuannya. Dengan asumsi variabel lain tidak  mengalami  perubahan  (ceteris paribus).  Nilai probability sebesar 0,000, jika dibandingkan dengan tingkat signifikan yang digunakan (  = 0,05)  maka  terbukti  bahwa  nilai probability lebih  kecil  dari  tingkat signifikan  yang  digunakan  (0,000  < 0,05). Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari tingkat pendidikan kepala keluarga terhadap angka partisipasi  sekolah  (APS).  Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima pada tingkat kepercayaan 95%
9. Nilai R-Square) sebesar  0,547,  hal  ini berarti besarnya pengaruh dari anggaran sektor pendidikan,
pendapatan  perkapita,  dan  tingkat
pendidikan  kepala  keluarga  terhadap angka  partisipasi  sekolah  (APS)  di Kabupaten/Kota    di  Sumatera  Barat adalah  sebesar  54,70%  dan  sisanya sebesar  45,30%  dipengaruhi  oleh variabel  lain  yang  tidak  masukan  ke dalam model penelitian
Pengaruh  Anggaran  Sektor  Pendidikan Terhadap  Angka  Partisipasi  Sekolah (APS)
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama diketahui bahwa terdapat pengaruh  yang  signifikan  dari  anggaran sektor pendidikan terhadap angka partisipasi sekolah (APS) di
Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera  Barat. Dimana  dengan  terjadinya  peningkatan dari  anggaran  sektor  pendidikan  akan meningkatkan  angka  partisipasi  sekolah (APS) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan  temuan  penelitian  ini maka diketahui bahwa untuk meningkatkan  angka  partisipasi  sekolah (APS) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera
Barat perlu ditingkatkan
anggaran  untuk  sektor  pendidikan  karena dengan adanya anggaran yang cukup untuk sektor  pendidikan  tentunya  akan  dapat membantu  masyarakat  untuk  pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan sehingga  masyarakat  akan  mendapatkan pendidikan  dengan  biaya  murah  dan bahkan kalau bisa adanya pendidikan yang gratis  untuk  masyarakat  sehingga  pada akhirnya akan meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Temuan  penelitian  ini  konsisten dengan  pendapat  Deding  (2006)  yang menyatakan kebijakan desentralisasi pendidikan dalam kerangka otonomi daerah menuntut tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam mengatasi permasalahan pendidikan. Hambatan  di  bidang  pendidikan  dari  dulu hingga  era  otonomi  belum  bergeser. Persoalan  pendidikan  di  daerah  masih sekitar  sarana  dan  prasarana  yang  tidak lengkap, jumlah dan mutu tenaga pengajar
yang  kurang  dengan  ketersebaran  yang tidak  merata.  Akibatnya,  kegiatan  belajar- mengajar  yang  mengarah  pada  upaya perbaikan  hasil  belajar  sulit  terwujud. Banyak pihak menilai pelayanan pendidikan  di  era  otonomi  daerah  tidak menunjukkan  perubahan  berarti,  bahkan cenderung  memburuk.  Permasalahan  ini antara  lain  disebabkan  pengelolaan  APBD (alokasi anggaran pendidikan)  yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan desentralisasi pendidikan, sehingga menjadi  kendala  pencapaian  berbagai sasaran  program  yang  telah  ditetapkan, khususnya dalam meningkatkan pelayanan pendidikan dasar.
Menurut  Ghofur  (2005),  kesehatan dan  pendidikan  merupakan  dua  hal  utama dalam peningkatan kualitas hidup manusia. Saat  ini,  potret  pendidikan  dan  kesehatan Indonesia  saat  ini  sedang  terpuruk,  kalah jauh dibandingkan dengan negara tetangga disekitar  kita.  Salah  satu  penyebabnya adalah belum signifikannya alokasi anggaran  pada  sektor  pendidikan  dan kesehatan.  Alokasi  belanja  sosial  yang lebih  baik  memang  bukan  satu-satunya masalah yang menghambat pendidikan dan kesehatan.  Namun  jika  alokasi  anggaran lebih  siginifikan,  tentu  saja  peningkatan partisipasi, akses, penyediaan dan perbaikan  sarana-sarana  akan  memiliki peluang  lebih  besar  dalam  memenuhi kewajiban  negara  pada  pendidikan  dan kesehatan.
Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap  Angka  Partisipasi  Sekolah (APS)
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua  diketahui  bahwa  terdapat    pengaruh yang  signifikan  dari  pendapatan  perkapita terhadap  angka  partisipasi  sekolah  (APS) di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera Barat. Dimana dengan terjadinya peningkatan  dari  pendapatan  perkapita akan  meningkatkan  angka  partisipasi sekolah  (APS)  di  Kabupaten/Kota    di Sumatera Barat.
Dari temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa untuk meningkatkan  angka  partisipasi  sekolah (APS) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera  Barat  perlu  ditingkatkan  tingkat pendapatan perkapita masyarakat di Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera  Barat karena dengan adanya pendapatan perkapita  yang  tinggi  dari  masyarakat tentunya  akan  mempermudah  masyarakat untuk  mendapatkan  pendidikan  sehingga pada  akhirnya  angka  partisipasi  sekolah (APS) di Kabupaten/Kota Provinsi
Sumatera Barat menjadi lebih tinggi.
Juga  dari  temuan  penelitian  ini diketahui  bahwa  dalam  proses  pendidikan terhadap  anak,  pengaruh  orang  tua  cukup dominan  karena  anak  butuh  perhatian  dan bimbingan  dari  orang  tua  dan  juga  semua kebutuhan  finansial  pendidikan.  Investasi sumberdaya  manusia  melalui  pendidikan haruslah  disadari  oleh  semua  pihak,  baik Pemerintah,  swasta  maupun  keluarga. Investasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai  ekonomi di masa  yang akan  datang  melalui  pengorbanan  yang dilakukan  pada  saat  sekarang.  Perlu disadari  bahwa  pendidikan  erat  kaitannya dengan tingkat penghasilan keluarga, uang pendidikan, fasilitas pendidikan dan faktor lain  yang  berhubungan  dengan  pendidikan itu sendiri.
Temuan  penelitian  ini  konsisten dengan pendapat Zakaria (1990)
mengatakan  tingkat  penghasilan  orang  tua mempunyai  kaitan  yang  erat  dengan aktivitas  belajar  anak  baik  di  sekolah maupun  di  rumah.  Orang  tua  yang berpenghasilan  relatif  tinggi  biasanya mampu  menyediakan  berbagai  fasilitas belajar  yang  dibutuhkan  anak.  Sedangkan orang  tua  yang  berpenghasilan  relatif rendah kurang mampu memenuhi kebutuhan  belajar  anak.  Hal  ini  akan berpengaruh  positif  terhadap  pendidikan anaknya.
Sementara  Salim  (1990).  mengatakan bahwa  pendapatan  rendah  atau  golongan miskin  yaitu  golongan  yang  memperoleh pendapatan atau penerima sebagai imbalan terhadap  kerja  yang  jumlahnya  jauh  lebih
sedikit apabila dibandingkan dengan kebutuhan sebagai pegawai negeri golongan I dan II, pembantu rumah tangga, tuna karya dan sebagainya.
Kemudian  menurut  Ratna  (1989) adalah  jumlah  keseluruhan  pendapatan atau  kekayaan  (termasuk  semua  barang dan  hewan  peliharaan).  Pendapatan  pada prinsipnya  dapat  dibagi  ke  dalam  tiga kelompok yaitu penghasilan tinggi, sedang, dan rendah. Sedangkan menurut Surakhmad  (1986:67)  pendapatan  adalah semua  hasil  yang  diterima  oleh  semua anggota  keluarga  melalui  berbagai  jenis usaha  kegiatan  ekonomi.  tolok  ukur  yang dipergunakan  adalah  pendapatan  perkapita pertahun dari keluarga tersebut.
Pendapatan  keluarga  dapat  dilihat  dalam bentuk  uang,  dapat  pula  dalam  bentuk barang atau berupa fasilitas-fasilitas misalnya : rumah dinas, pengobatan gratis. Tinggi rendahnya pendapatan
keluarga erat kaitannya
dengan keberhasilan  anak.  Keluarga  yang  mampu dan  berpenghasilan  cukup,  cenderung memberikan fasilitas yang memadai kepada anaknya, dalam memenuhi kebutuhan pendidikannya. Sedangkan keluarga  yang  miskin  atau  pendapatannya rendah cenderung kurang mampu memenuhi  perlengkapan  belajar  anak mereka  (tempat  belajar,  peralatan  belajar, uang sekolah) dan pada gilirannya menimbulkan kekecewaan yang mendalam pada  diri  anak  dan  menyebabkan  anak menjadi menurun. (Slameto, 1995).

## Pengaruh  Tingkat  Pendidikan  Kepala Keluarga  Terhadap  Angka  Partisipasi Sekolah (APS)
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga  diketahui  bahwa  terdapat  pengaruh yang  signifikan  dari  tingkat  pendidikan kepala  keluarga  terhadap  angka  partisipasi sekolah (APS) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Dimana dengan terjadinya peningkatan dari tingkat pendidikan kepala keluarga akan meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS) di
Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.
Berdasarkan  temuan  penelitian  ini diketahui bahwa dalam upaya meningkatkan  angka  partisipasi  sekolah (APS) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera  Barat  adalah  meningkatkan tingkat  pendidikan  kepala  keluarga  karena dengan semakin tingginya tingkat pendidikan  kepala  keluarga  akan  menjadi motivasi bagi anak-anaknya untuk mendapatkan  pendidikan  yang  melebihi dari  orang  tuanya,  juga  kepala  keluarga yang mempunyai pendidikan tinggi tentunya mempunyai keinginan yang tinggi untuk  dapat  menyekolahkan  anak-anaknya ke  jenjang  pendidikan  yang  lebih  tinggi sehingga  pada  akhirnya  angka  partisipasi sekolah (APS) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat menjadi lebih tinggi.
Juga  dari  temuan  penelitian  ini diketahui  bahwa  pendidikan  adalah  usaha sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran atau  pelatihan  agar  peserta  didik  secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya supaya memiliki kekuatan spiritual keagamaan,  emosional,  pengendalian  diri, kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Dari proses pendidikan ini seseorang  akan  dibentuk  sikap  dan kepribadiannya  dan  pada  akhirnya  setelah dewasa  dan  berkeluarga  nanti  akan menerapkan  sikap  dan  kepribadiannya tersebut  pada  anggota  rumah  tangganya (anak-anaknya).
Dengan  seseorang  terdidik  atau berpendidikan  tinggi,  maka  mereka  akan punya wawasan yang lebih baik dibandingkan  dengan  mereka  yang  kurang terdidik  (pendidikan  rendah).  Dan  pada saat  mereka menghadapi persoalan apakah anaknya  harus  sekolah  atau  langsung diterjunkan  ke  dunia  kerja,  maka  mereka akan memilih untuk melanjutkan pendidikan anaknya setinggi mungkin.
Dengan  demikian  wawasan  dan tingkat  pendidikan  orang  tua  sangat berpengaruh  dalam  melahirkan  keinginan untuk  meningkatkan  pendidikan  pada anaknya sendiri. Orang tua yang pendidikannya  tinggi  akan  berusaha  untuk
meningkatkan  taraf  pendidikan  anak  pada taraf yang lebih tinggi.
Temuan  pendidikan  ini  konsisten dengan pendapat Made (2009) mengatakan Pendidikan  merupakan  indikator  utama pembangunan  dan  kualitas  SDM  suatu bangsa. Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu negara adalah  tersedianya  cukup  sumber  daya manusia  (SDM)  yang  berkualitas.  Upaya peningkatan  sumber  daya  manusia  bertitik tolak  pada  upaya  pembangunan  bidang pendidikan. Sejarah perkembangan bangsa-bangsa  di  dunia  menunjukkan bahwa  keunggulan  suatu  bangsa  dalam berbagai bidang, tidak semata-mata tergantung  pada  keunggulan  sumber  daya alam  yang  dimilikinya,  melainkan  oleh keunggulan kualitas sumber daya manusianya  yang  mampu  mengolah  dan memanfaatkan  sumber  daya  alam  yang unggul itu. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduknya, diharapkan akan semakin  baik  kualitas  sumber  daya manusianya.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  maka dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan  sebagai berikut :
1. Terdapat  pengaruh  yang  signifikan anggaran  sektor  pendidikan  terhadap angka partisipasi sekolah (APS).
Adanya  peningkatan  anggaran  sektor pendidikan  akan  meningkatkan  angka partisipasi  sekolah  (APS).  Adanya anggaran  yang  cukup  untuk  sektor pendidikan tentunya akan dapat membantu masyarakat untuk pemenuhan  kebutuhan  akan  fasilitas pendidikan  sehingga  masyarakat  akan mendapatkan  pendidikan  dengan  biaya murah  dan  bahkan  kalau  bisa  adanya pendidikan yang gratis untuk masyarakat  sehingga  pada  akhirnya akan  meningkatkan  angka  partisipasi sekolah  (APS)  di  Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat
2. Terdapat    pengaruh  yang  signifikan dari  pendapatan  perkapita  terhadap
angka  partisipasi  sekolah  (APS)  di Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera Barat.  Dimana  dengan  terjadinya peningkatan  dari  pendapatan  perkapita akan  meningkatkan  angka  partisipasi sekolah  (APS)  di  Kabupaten/Kota    di Sumatera  Barat.  Untuk  meningkatkan angka  partisipasi  sekolah  (APS)  di Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera Barat perlu ditingkatkan tingkat
pendapatan  perkapita  masyarakat  di Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera Barat karena dengan adanya pendapatan  perkapita  yang  tinggi  dari masyarakat tentunya akan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pendidikan sehingga pada akhirnya angka partisipasi sekolah  (APS)  di  Kabupaten/Kota
Provinsi  Sumatera  Barat  menjadi  lebih tinggi
3. Terdapat pengaruh yang signifikan dari tingkat  pendidikan  kepala  keluarga terhadap  angka  partisipasi  sekolah (APS)  di  Kabupaten/Kota  Provinsi Sumatera Barat. Dimana dengan terjadinya  peningkatan  dari  tingkat pendidikan kepala keluarga akan meningkatkan angka partisipasi sekolah  (APS)  di  Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Dalam upaya meningkatkan angka partisipasi sekolah  (APS)  di  Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat adalah meningkatkan tingkat pendidikan kepala keluarga karena dengan semakin  tingginya  tingkat  pendidikan kepala keluarga akan menjadi motivasi bagi  anak-anaknya untuk mendapatkan pendidikan  yang  melebihi  dari  orang tuanya,  juga  kepala  keluarga  yang mempunyai pendidikan tinggi tentunya mempunyai  keinginan  yang  tinggi untuk  dapat  menyekolahkan  anak- anaknya  ke  jenjang  pendidikan  yang lebih  tinggi  sehingga  pada  akhirnya angka  partisipasi  sekolah  (APS)  di Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera Barat menjadi lebih tinggi

## Implikasi Kebijakan
1. Disarankan kepada pemerintah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera Barat untuk dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah dengan cara meningkatkan anggaran sektor
pendidikan,  pendapatan  perkapita  dan peningkatan  pengetahuan  orang  tua atau kepala keluarga.
2. Program-program  penuntasan  wajib belajar  dasar  9  tahun  serta  perintisan wajib  belajar  pendidikan  menengah yang berhubungan dengan pengembangan akses untuk memperoleh pendidikan sebaiknya diprioritaskan
bagi daerah
kabupaten/kota yang tingkat partisipasi sekolahnya  dibawah  rata-rata  Provinsi Sumatera Barat.
3. Bagi  wilayah  tertentu  dimana  angka partisipasi  sekolahnya  relatif  rendah dari  kabupaten/kota  lainnya,  sebaiknya dikembangkan  pola  belajar  pendidikan luar  sekolah  (Paket  B  dan  C),  SMP- SMA  satu  atap,  SMP/SMA  Terbuka yang relevan dengan kondisi masyarakat setempat.
4. Perlu  publikasi  dan  penyuluhan  yang lebih intensif terhadap eksistensi Sekolah  menengah  Kejuruan  agar lulusan  SMP  atau  sederajat  dapat memilih  sekolah  lanjutan  sesuai  bakat dan  minatnya.  Hal  ini  penting  guna dapat  menciptakan  tenaga  kerja  siap pakai  serta  guna  pencapaian  target Renstra  dengan  perbandingan  siswa SMK  dengan  siswa  SMA  adalah  60  : 40.
5. Perlu  pendataan  dan  pemetaan  yang lebih  komprehensif yang  bersifat individual  tentang  anak  usia  sekolah yang  tidak  bersekolah  atau  tidak melanjutkan  sekolah,  sebagai  bahan kebijakan  pengembangan  pendidikan dan  pemberian  beasiswa  agar  anak dapat melanjutkan pendidikannya.
6. Perlu  peningkatan  alokasi  anggaran sektor  pendidikan  yang  mencapai minimal  20  persen  diluar  belanja pegawai  (gaji,  honor  dan  sebagainya)
dan  efektifitas  penggunaannya  supaya anggaran tersebut tepat sasaran.
7. Perlu  sosialisasi  yang  intensif  dan berkesinambungan terhadap rumahtangga-rumahtangga yang pendapatan  per  kapitanya  rendah (miskin)  dan  tingkat  pendidikan  orang tuanya  yang  rendah,  bahwa  betapa pentingnya  pendidikan  bagi  anak-anak mereka
8. Diharapkan orang tua selalu mengawasi mengarahkan serta membimbing  anak  dalam  belajar. Khususnya membantu mengatasi kesulitan  dalam  belajar  yang  dialami oleh anak-anaknya. Orang tua diharapkan memberikan  dorongan atau motivasi yang intensif dan berkesinambungan  terhadap  belajar anaknya. Karena dengan adanya dorongan  atau  motivasi  yang  intensif dan berkesinambungan diharapkan secara  otomatis  akan  menambah  dan meningkatkan prestasi belajar anak.
9. Kepada  orang  tua  murid,  diharapkan memberikan dan menumbuhkan motivasi/dorongan  kepada  anak/siswa yang maksimal  untuk  keberlangsungan proses  belajar  mengajar,  motivasi  dan tingkat pendidikan orang tua merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan belajar/prestasi belajar 10. Bagi  para  orang  tua  yang  tingkat pendidikannya rendah diharapkan selalu menambah wawasan dan
pengetahuannya  dengan  cara  sering mengikuti  kegiatan  keilmuan  baik  di lingkungan  sekitarnya  atau  ke  tempat lain, adapun cara lain untuk menambah wawasan  dan  pengetahuan  dengan sering  membaca  buku-buku  yang bersangkutan dengan pendidikan,
koran,  majalah  dan  sebagainya  agar bias  membantu  membimbing  dan mendorong serta
mengarahkan anaknya  guna  mendapatkan  prestasi belajar yang baik.
11. Kepada  pihak  sekolah  agar  senantiasa dapat  menciptakan  dan  mewujudkan lingkungan  sekolah  yang  akrab  dan
tentram serta nyaman untuk melaksanakan proses belajar mengajar, sehingga  diharapkan  prestasi  belajar siswa menjadi baik dan optimal, karena lingkungan  sekolah  dan  lingkungan keluarga  merupakan  salah  satu  faktor keberhasilan  belajar  siswa/  prestasi belajar siswa.
12. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  sumbangan  pemikiran bagi Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota  untuk  menganalisis kebijakan  di  sektor  pendidikan  dalam rangka  usaha  meningkatkan  tingkat partisipasi sekolah serta menjadi masukan  dan  bahan  penelitian  yang lebih  mendalam  bagi masyarakat tentang peningkatan partisipasi sekolah. 13. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat menambah wawasan dalam menganalisis  faktor-faktor  apa  yang sangat
mempengaruhi tingkat partisipasi  sekolah  di  Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat

## DAFTAR PUSTAKA
10.22202/economica.2015.v3.i2.254 Bappeda, 2005-2008, Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Kabupaten/Kota Tahun  2005-2008,
Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah, Padang.
BPS,  2005-2008, Indikator  Kesejahteraan Rakyat Tahun  2005-2008,  Badan Pusat Statistik, Jakarta BPS,  2005-2008, Sumatera  Barat  Dalam Angka Tahun  2005-2008,  Badan Pusat  Statistik  Provinsi  Sumatera Barat, Padang
Deding  Ishak  Ibnu  Sudja,  2006, Menyoal Kebijakan Anggaran Pendidikan
Dasar , Jakarta
Ghofur  Abdul  dan  Fahmi  Badoh,  2005,
Menabur  Anggaran  Menunai  Masa Depan ,  GAPRI – ICW, Jakarta Made  Dwi  Setyadhi  Mustika,  2009,
Pendapatan Domestik Regional
Bruto  Per  Kapita  Dan  Angka Partisipasi Sekolah (APS) Di Provinsi  Bali.  (Sebuah  Analisis Tipologi Daerah ), Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana, Denpasar.
Ratna  Willis  Dahar.  1989. Teori-teori belajar . Jakarta : Erlangga. Salim.  E.  (1990). Pola  Pembangunan
Berkelanjutan  dalam  Pembangunan
Ekonomi  Indonesia  Jangka  Panjang ke  dua .  Makalah  disampaikan  pada Kongres ISEI XI, Bandung Slameto. (1995). Belajar  dan faktor-faktor yang  mempengaruhinya  . Jakarta  :
Rineka Cipta.
Zakaria,  1990.  Hubungan  Status  Sosial
Ekonomi Orang Tua Dengan Partisipasi Terhadap Pendidikan
Anak. Jurnal  Ekonomi  Universitas
Syiah Kuala . Banda Aceh.