## FAKTOR-FAKTOR KEPATUHAN PAJAK DITINJAU DARI PERSEPSI WAJIB PAJAK (STUDI KASUS WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI BATAM)

## Firdaus Hamta

## Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Riau Kepulauan Batam

## ABSTRAK
Salah  satu  potensi  besar  pajak  daerah  adalah  sektor  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB), potensi  tersebut  seiring  tingginya  tingkat  pembelian  dan  kepemilikan  masyarakat  terhadap kendaraan bermotor dari tahun ketahun yang secara langsung meningkatkan jumlah objek dan subjek pajak kendaraan bermotor.
Jenis  penilitian ini adalah penilitian kualitatif deskriptif.
MenurutSekaran(2010:159) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif merupakan studi yang bertujuanuntuk memberikan kepada peneliti sebuah riwayat atau untuk menggambarkan aspek-aspek  yang  relevan  dengan  fenomena  perhatian  dari  persfektif  seseorang, organisasiatau  lainnya.  Penelitian  dengan  metode  deskriptif  merupakan  penelitian  yang akanmendeskripsikan atau menguraikan permasalahan yang berkaitan dengan pernyataanterhadap keberadaan variabel mandiri. Kategori informan penelitian ini adalah: adalahwajib  pajak  kendaraan  bermotor  yang  berkedudukan  di  Batam  dengan  kategori- kategorisebagai  berikut:  memiliki  kendaraan  bermotor  atas  nama  sendiri  dan  terdaftar sebagaiWP-KB  di  Samsat  Batam,  memiliki  penghasilan  tetapdan  telah  melakukan pembayaranpajak tahun 2017.
Hasil penelitian bahwa, faktor yang dominan membentuk kepatuhan WP-KB di Batam kewajiban sebesar 62%, disusul sadar pajak 31%, kualitas pelayanan 3% dan sanksi denda 2%. Hasil hitung frekwensi dapat disimpulkan bahwa, faktor kewajiban sebagai warga negara merupakan alasan yang paling kuat bagi WP-KB untuk melakukan pembayaran PKB di Batam. Kepatuhan pembayaran pajak-KB dalam persepsi WP-KB di Batam adalah: (a) adanya rasa keinginan untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah Batam, sehingga WP-KB di Batam merasakan  pembayaran  PKB  karena  kewajiban  dan  ketaatan  sebagai  warga  negara;  (b) tekanan  kegiatan  razia  gabungan  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Pelayanan  Pajak  Daerah (KPPD)  Batam  dengan  Direktorat  Lalu  Lintas  Polres  Barelang  Batam,  menimbulkan  rasa keterpaksaan  untuk  membayar  pajak  kendaraan  bermotor  di  Batam;  (c)  konsistensi sumberdaya aparatur yang baik dan penerapan sistem informasi PKB atas perhitungan tarif dan  PKB  memberikan  kontribusi  kepatuhan  pajak-KB;  (d)  fasilitas  yang  prima,  pelayanan yang  mudah  dan  tempat  pelayanan  yang  mudah  dijangkau  berkontribusi  mendorong kepatuhan pajak-KB di Batam.

## Kata Kunci: Kepatuhan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

## BAB I. LATAR BELAKANG
Pajak  merupakan  salahsatu  sumber  penerimaan  yang  dipungut  dari  masyarakat  oleh negara yang strategis mendukung pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional, nilai strategis tersebut karena sektor pajak merupakan sektor terbesar dari penerimaan negara. Jenis
pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan
Undang-undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tiada  mendapat  jasa  timbal (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat  ditunjukkan  dan  yang  digunakan  untuk  membayar pengeluaran umum.
Sejak  bergulirnya  otonomi  daerah  yang  ditandai  dengan  pemberian  kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah seperti kewenangan mengatur keuangan dalam rumah tangga  daerah,  maka  sejak  itu  pemerintah  daerah  berlomba-lomba  meningkatkan  postur anggaran dengan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Salah  satu  potensi  besar  PAD  ditingkat  Pemerintah  Provinsi  adalah  disektor  Pajak Kendaraan  Bermotor  (PKB),  potensi  tersebut  seiring  tingginya  tingkat  pembelian  dan kepemilikan masyarakat terhadap kendaraan bermotor dari tahun ketahun yang secara langsung meningkatkan  jumlah  objek  dan  subjek  pajak  kendaraan  bermotor.Institusi  pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang diberikan kewenangan mengelola dan menarik potensi PAD  adalah  Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Pemerintah  Provinsi  Kepri  yang tergabung dalam Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).
SAMSAT Batam merupakan salah satu unit kerja yang memiliki tanggung jawab besar untuk  mengelola  penerimaan  PKB,  karena  wilayah  Batam  memiki  potensi  PKB  terbesar  di Provinsi Kepri. Besarnya potensi PKB tersebut mendorong pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi  Daerah  Provinsi  Kepulauan  Riau  untuk  meningkatkan  strategi  penerimaan  PKB melalui  pengembangan  palayanan  SAMSAT  Corner  di  Mall-mall  Batam, Drive  Thrue , SAMSAT Keliling dan Pajak PKB Online , penghapusan denda dan bebas bea balik nama dan program-program pendekatan sosial untuk membangun kesadaran pajak di masyarakat.
Sejalan  dengan  hal  tersebut  Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Provinsi Kepulauan  Riau  diberikan  tanggung  jawab  besar  oleh  Pemerintah  Provinsi  Kepri  untuk merealisasikan target penerimaan pajak yang semakin naik dari tahun ketahun, kenyataannya realisasi  penerimaan  PKB  di  Provinsi  Kepri  cenderung  naik,  namun  tidak  diikuti  oleh pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahun 2016 dan 2017.
Kesulitan mencapai target penerimaan PKB di Provinsi Kepri diduga karena perilaku Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (WP-KB),  kualitas  pelayanan  dan  kondisi  ekonomi. Penelitian  ini  fokus  faktor-faktor  kepatuhan  WP-KB  melalui  pendekatan  persepsi  dalam melakukan pembayaran pajak dan pasca pembayaran PKB di Batam.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## Kepatuhan Pajak
Menurut Gunadi (2007:4), pengertian kepatuhan pajak dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuaidengan aturan yang  berlaku  tanpa  perlu  diadakan  pemeriksaan,  investigasi,  seksama,  peringatan  ataupun ancaman dan penerapan sistem administrasi.
Suryadi  (2007)  menyebutkan  bahwa  ada  tiga  variabel  dalam  mengukur  kinerja penerimaan pajak di Indonesia, yaitu: (1) kesadaran wajib pajak; (2) pelayanan perpajakan; (3) kepatuhan wajib pajak.

## Persepsi
Robbins  (2009:  175)  mendefinisikan  persepsi  ( perception )  sebagai  proses  dimana individu  mengatur  dan  menginterpretasikan  kesan-kesan  sensoris  mereka  guna  memberikan arti bagi
lingkungan mereka. Namun, apa yang diterima seseorang pada dasarnya bisa berbeda dari realitas objektif. Walaupun seharusnya tidak perlu ada, perbedaan tersebut sering timbul.
Menurut  Ikhsan  (2010:  93),  persepsi  adalah  bagaimana  orang-orang  melihat  atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Orang-orang bertindak atas dasar persepsi mereka dengan mengabaikan apakah persepsi itu mencerminkan kenyataan sebenarnya. Pada kenyataannya, setiap orang memiliki persepsinya sendiri atas suatu kejadian. Uraian kenyataan seseorang mungkin jauh berbeda dengan uraian orang lain.
Menurut Manahan (2008:63-64) persepsi sebagai gambaran seseorang tentang sesuatu objek  yang  menjadi  fokus  permasalahan  yang  sedang  terjadi.  Adapun  faktor-faktor  yang mempengaruhi persepsi adalah sebagai berikut: (1) faktor individu, individu dalam membuat suatu  persepsi  akan  dilatarbelakangi  oleh  kemampuan  individu  untuk  mempelajari  sesuatu ( antitude) , motivasi  individu  untuk  membuat  persepsi  tentang  sesuatu  tersebut,  kepentingan individu terhadap sesuatu yang dipersepsikan, pengalaman individu dalam menyusun persepsi, serta  harapan  individu  dalam  menetukan  persepsi  tersebut;  (2)  faktor  situasi,  situasi  dalam menyusun  suatu  persepsi  ditentukan  momen  yang  tepat  atau  struktur  dari  objek  yang dipersepsikan,  serta  kebiasaan  yang  berlaku  dalam  sosial  masyarakat  dalam  merumuskan persepsi;  (3)  faktor  target,  gangguan  yang  ada  dalam  menyusun  persepsi  sebagai  gangguan dalam  menentukan  target  atau  persepsi,  biasanya  adalah  objek  yang  akan  dipersepsikan merupakan  perihal  yang  benar-benar  baru (novelty) ,  adanya  gambaran  hidup  yang mempengaruhi  dalam  membentuk  persepsi (motion), suara  –  suara  yang  timbul  pada  saat membentuk  persepsi (sounds ),  ukuran  dari  bentuk  persepsi (size) ,  yang  melatarbelakangi pembentuk  persepsi  tersebut (background) ,  dan  kedekatan  persepsi  dengan  objek  lain  yang dapat  membentuk  persepsi  yang  hampir  sama (proximity) ,  serta  kesamaan (similarity) dari persepsi yang akan dibangun dengan persepsi lain.

## METODOLOGI PENELITIAN Jenis Penelitian
Jenis  penilitian  yang  digunakan  adalah  penilitian  deskriptif.  Menurut  Sekaran(2010:159) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif merupakan studi yang bertujuan untuk memberikan kepada peneliti sebuah riwayat atau untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena  perhatian  dari  persfektif  seseorang,  organisasi  atau  lainnya.  Penelitian  dengan metode  deskriptif  merupakan  penelitian  yang  akan  mendeskripsikan  atau  menguraikan permasalahan yang berkaitan dengan pernyataan terhadap keberadaan variabel mandiri.

## Informan
Penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk menggambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi, melainkan lebih berfokus
kepada  representasi  terhadap  fenomena  sosial.  Data  atau  informasi  harus  ditelusuri  seluas- luasnya  sesuai  dengan  keadaan  yang  ada.  Hanya  dengan  demikian,  peneliti  mampu mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara utuh (Burhan Bungin, 2012:53).
Informan penelitian secara purposive sampling. Kategori informan penelitian iniadalah: adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang berkedudukan di Batam dengan kategori-kategori sebagai berikut: memiliki kendaraan bermotor atas nama sendiri dan terdaftar sebagai WP-KB di Samsat Batam, memiliki penghasilan tetap dan telah melakukan pembayaran pajak tahun 2017.
Penelitian dilakukan di Batam selama 3 (tiga) bulan terhitung 1 September sampai 30 November 2017.

## Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  penelitian  ini  dilakukan  dengan  berbagai  metode  yaitu:  studi lapangan, wawancara langsung dan studi kepustakaan.

## Analisis Penelitian
Sujarweni  (2014:103)  menyatakan  nalisis  data  dapat  diartikan  sebagai  cara melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan mengolah data tersebut untuk menjawab rumusan  masalah.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  metode  analisis  deskriptif kualitatif,  dengan  caramenggambarkan  kenyataan  atau  keadaan-keadaan  atas  suatu  objek dalam  bentuk  uraian  kalimat  berdasarkan  keterangan-keterangan  dari  pihakpihak  yang berhubungan langsung dengan penilitian ini.
Penelitian  ini  melalui  beberapa  tahapan,  yaitu:  pengumpulan  data,  uji  frekwensi, reduksi data, analisis dan kesimpulan.

## Operasional Variabel
Berdasarkan  pendekatan  teoritis  maka  disimpulkan  operasional  variabel  penelitian sebagai berikut:
Kepatuhan pajak kendaraan bermotor merupakan kesediaan WP-KB dalam melakukan tindakan membayar pajak kendaraan bermotor karena dorongan faktor: sadar pajak, kewajiban pajak,  kualitas  pelayanan  dan  sanksi  denda.Persepsi  wajib  pajak  kendaraan  bermotor merupakan proses atas pengetahuan dan pengalaman oleh seseorang karena adanya stimulisasi dari  dalam  dirinya  dan  diluar  dirinya,  sehingga  membangun  pandangan-pandangan  yang membentuk  persepsi  meliputi:  motivasi,  situasi  dan  harapan  bagi  wajib  pajak  kendaraan bermotor.

## IV. PEMBAHASAN

## Frekwensi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Tabel  1  dibawan  menunjukkan  bahwa  terdapat  206  informan  dalam  penelitian  ini, jumlah  informan  tersebut  ditentukan  karena  pada  proses  wawancara  tidak  didapatkan  lagi informasi baru (jenuh) dari informan. Sebelum melakukan wawancara informan diberikan satu pertanyaan dengan 4 pilihan jawaban sebagaimana pada tabel 1dibawah ini.
Tabel 1. Hasil Hitung Frekwensi Faktor Frekwensi Persentase Sadar Pajak 64 31% Kewajiban 126 62% Kualitas Pelayanan    6 3% Sanksi Denda 8 4% Jumlah 206 100%

## Sumber: Olah Data
Faktor  kewajiban  merupakan  pilihan  utama  informan  (WP-KB)  dalam  melakukan pembayaran  PKB,  artinya  faktor  kewajiban  mendominasi  dan  memiliki  kontribusi  terbesar yaitu 62%, disusul sadar pajak 31%, kualitas pelayanan 3% dan sanksi denda 2%. Hasil hitung frekwensi dapat disimpulkan bahwa, faktor kewajiban merupakan alasan yang paling kuat bagi WP-KB melakukan pembayaran PKB di Batam.

## Persepsi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Tabel  2  merupakan  hasil  reduksi  data  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  dengan informan dan merupakan ringkasan informasi yang diperoleh untuk menarik dan melakukan analisis dan kesimpulan.
Tabel 2. Hasil Reduksi Data Instrumen Hasil Reduksi Motivasi  membayar Berpartisipasi dalam pembangunan pajak kendaraan Takut razia bermotor Terpaksa Taat Peraturan Kewajiban warga negara Menghindari denda Mampu secara ekonomi Meningkatkan nilai jual kendaraan bermotor. Kondisi pelayanan Fasilitas yang prima PKB Pelayanan yang mudah Tempat pelayanan yang mudah dijangkau. Harapan WP-KB Agar  dipergunakan  sebagaimana  mestinya  (sesuai ketentuan perundang-undangan) Agar  digunakan  untuk  pembangunan  infrastruktur jalan 5
1. Agar lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanan.
2. Agar menurunkan tarif pajak kendaraan bermotor
3. Agar membanun jalan khusus kendaraan bermotor roda dua
4. Agar digunakan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan.

## Sumber: Hasil Wawancara
Hasil  wawancara  dan  reduksi  data  yang  diperoleh  diketahui  bahwa,  WP-KB  diBatam umumnya membayar pajak karena sebagai berikut:

## 1. Motivasi
Motivasi  melakukan  tindakan  pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor  di  Batam disebabkan oleh:
Adanya rasa keinginan untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah Batam, sehingga WP- KB  di  Batam  merasakan  pembayaran  PKB  karena  kewajiban  dan  ketaatan  sebagai  warga negara. Adanya program sosialisasi PKB  yang semakin intens dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Batam relatif positif meningkatkan kesadaran pajak.
Takut Razia dan terpaksa, karena tekanan kegiatan razia gabungan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Batam dengan Direktorat Lalu Lintas Polres Barelang Batam. Sehingga menimbulkan rasa keterpaksaan untuk membayar pajak kendaraan bermotor di Batam.
Menghindari denda, karena konsistensi penegakan hukum (sanksi denda) atau sanksi administrasi atas keterlambatan membayar PKB di Batam. Konsistensi tersebut karena kualitas sumberdaya  aparatur  yang  baik  dan  penerapan  sistem  informasi  PKB  atas  perhitungan  tarif denda PKB.
Meningkatkan nilai jual kendaraan bermotor, hal ini karena adanya tekanan harga pasar, dimana kendaraan bermotor yang menunggak menurunkan menurunkan nilai jual kendaraan bermotor di Batam.

## 2. Kondisi Pelayanan
Kondisi pelayanan merupakan salah satu faktor yang mendorong wajib pajak di Batam melakukan pemabayaran pajak kendaraan bermotor, kondisi tersebut dalam perspektif WP-KB adalah sebagai berikut:
Fasilitas  yang  prima,  hal  ini  karena  adanya  perbaikan  dan  peningkatan  kualitas pelayanan yang terus menerus dilakukan oleh stake holder yang tergabung didalam SAMSAT Batam,  seperti  peningkatan  sumberdaya  manusia  aparatur  di  pelayanan,  kenyamanan  dan keamanan  di  ruang  pelayanan,  pelayanan  yang  jelas  dan  kejelasan  prosedur  pelayanan  serta penerapan drive thrue .
Pelayanan  yang  mudah,  hal  ini  karena  adanya  penyederhanan  sistem  dan  prosedur pelayanan yang mendorong efisiensi waktu dan praktis, sehingga memudahkan WP-KB dalam membayar PKB di Batam.
Tempat pelayanan yang mudah dijangkau, adanya SAMSAT Corner di Mall-mall dan Unit  Pelaksana  Tekni  di  Batu  Aji,  SAMSAT  Keliling  cukup  memberikankemudahan aksebilitas  bagi  WP-KB  untuk  menjangkau  pelayanan  SAMSAT  dalam  membayar  PKB  di Batam.

## 3. Harapan
Pasca melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Batam, WP-KB memiliki harapan yang berpotensi lebih meningkatkan kepatuhan pajak, adalah sebagai berikut:
1. Agar dipergunakan sebagaimana mestinya (sesuai ketentuan perundang-undangan).
2. Agar digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan.
3. Agar lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanan.
4. Agar menurunkan tarif pajak kendaraan bermotor.
5. Agar membanun jalan khusus kendaraan bermotor roda dua.
6. Agar digunakan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Faktor  yang  dominan  membentuk  kepatuhan  WP-KB  di  Batam  kewajiban,  sehingga faktor  kewajiban  memiliki  kontribusi terbesar  yaitu  62%,  disusul  sadar  pajak  31%,  kualitas pelayanan 3% dan sanksi denda 2%. Hasil hitung frekwensi dapat disimpulkan bahwa, karena adanya faktor kewajiban sebagai warga negara merupakan alasan yang paling kuat bagi WP- KB untuk melakukan pembayaran PKB di Batam.
Kepatuhan pembayaran pajak-KB dalam persepsi WP-KB di Batam adalah: (a) adanya rasa keinginan untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah Batam, sehingga WP-KB di Batam merasakan pembayaran PKB karena kewajiban dan ketaatan sebagai warga negara; (b) tekanan kegiatan razia gabungan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Batam dengan Direktorat Lalu Lintas Polres Barelang Batam, menimbulkan rasa keterpaksaan untuk mem
bayar pajak kendaraan bermotor di Batam; (c) konsistensi sumberdaya aparatur yang baik  dan  penerapan  sistem  informasi  PKB  atas  perhitungan  tarif  dan  PKB  memberikan kontribusi kepatuhan pajak-KB; (d) fasilitas yang prima, pelayanan  yang mudah dan tempat pelayanan yang mudah dijangkau berkontribusi mendorong kepatuhan pajak-KB di Batam.

## Saran
Beberapa saran untuk meningkatkan kepatuhan PKB yang tercermin dari peningkatan realisasi  penerimaan  pajak  dalam  perspektif  kepatuhan  WP-KB  di  Batam,  adalah  sebagai berikut:
Meningkatkan program sosialisasi terhadap fungsi PKB bagi pembangunan di Provinsi Kepri umumnya dan Batam khususnya.
1. Meningkatkan kegiatan Razia kendaraan bermotor.
2. Meningkatkan kualitas pemutakhiran data PKB
3. Meningkat transparansi reliasasi penerimaan PKB.
Bungin, Burhan. 2012. Penelitian Kualitatif. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
Gunadi. 2007. Fungsi Pemeriksaan terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak. Jurnal Perpajakan Indonesia. No. 4.
Mardiasmo, 2011, Perpajakan. Edisi Revisi. Andi Offset. Yogyakarta.
Sekaran, Uma. 2010. Metodologi Penelitian untuk Bisnis.Salemba Empat, Jakarta.
Suryadi. 2007. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. Jawa Timur: Jurnal Keuangan Publik Vol. 04 No. 1.
Suwarjeni, Wiratna V. 2014. Metodologi Penelitian. Pustaka Baru, Yogyakarta.