## Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Dan Hukum Islam (Perbandingan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam)
Riza Amina Harkaz Ritonga rizaaminah77@gmail.com
H. Isran Idris isranidris@unja.ac.id
Dwi Suryahartati dwisurya@unja.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History: Submitted : 14 Desember 2021; Accepted: 31 Desember 2021; Published: 31 Desember 2021

## Abstract
The purpose of this research is to find out and explain the position of adopted children in the  inheritance  system  according  to  customary  law  and  Islamic  law  and  the  legal consequences  arising  from  adoption  according  to  customary  law  and  Islamic  law.  With this  aim,  the  issues  discussed  are:  1)  What  is  the  position  of  adopted  children  in  the inheritance  system  according to Customary Law  and Islamic  Law; 2) What  are  the  legal consequences  arising  from  adoption  according  to  customary  law  and  Islamic  law? Methods: The research method used is a normative juridical research method, which is an approach to the problem by examining, reviewing and comparing the applicable laws and regulations and is competent to be used as a basis in implementing problem solving. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The results of the study: 1) The position of adopted children in customary law is very dependent on the kinship system and the law adopted by each region. The position of adopted children in  Islamic  law  is  not  the  same  as  biological  children.  2)  Adoption  of  children  under customary law has  different legal  consequences  depending on  the  status of the adopted child.  Adoption  of  a  child  in  Islamic  law  has  legal consequences  but  does  not  make  him inherit from each other.
Keywords: Adopted Child; Customary law; Islamic law.

## Abstrak
Tujuan dari penelitianm ini agar dapat mengetahui dan menjelaskan mengenai kedudukan anak  angkat  dalam  sistem  pewarisan  menurut  Hukum  Adat  dan  Hukum  Islam  dan mengenai akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak menurut Hukum Adat dan Hukum Islam. Dengan tujuan tersebut, maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana
Volume 2 Nomor 3
Oktober 2021     Halaman 512 - 525
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
kedudukan anak angkat dalam sistem pewarisan menurut Hukum Adat dan Hukum Islam; 2)  Bagaimana  akibat hukum yang  timbul  dari  pengangkatan  anak  menurut  Hukum  Adat dan  Hukum  Islam.  Metode:  Metode penelitian  yang  digunakan adalah  metode  penelitian yuridis normative, yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah, mengkaji dan membandingkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  berkompeten  untuk digunakan  sebagai  dasar  dalam  melaksanakan  pemecahan  masalah.  Bahan  hukum  yang digunakan  yaitu  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Hasil  penelitian:  1) Kedudukan anak angkat dalam hukum adat sangat bergantung pada sistem kekerabatan dan  hukum  yang  dianut  oleh  masing-masing  daerah.  Kedudukan  anak  angkat  dalam hukum  islam  adalah  tidak  sama  dengan  anak  kandung.  2)  Pengangkatan  anak  dalam hukum Adat menimbulkan akibat hukum yang berbeda tergantung pada status anak yang diambil. Pengangkatan anak dalam Hukum Islam menimbulkan akibat hukum tetapi tidak menjadikan ia saling waris mewarisi.
Kata Kunci: Anak Angkat; Hukum Adat; Hukum Islam.

## A. PENDAHULUAN
Manusia  adalah  makhluk sosial  yang tidak bisa  hidup  sendiri tanpa  bantuan manusia  lainnya.  Dalam  kehidupan  sehari-hari,  setiap  insan  membutuhkan  manusia lainnya  buat  melakukan  interaksi  hubungan  sosial  satu  dengan  yang  lainnya  termasuk hubungan menggunakan benda-benda. Untuk menjaga agar hubungan tadi berjalan baik, maka  insan  yang  hidup  pada  kelompoknya  menghasilkan  hukum  aturan  yang  tertulis maupun  tidak tertulis  yang mengikat  dan  dipatuhi  oleh setiap orang  yang berada  dalam kelompok tersebut.
Selama  hidupnya,  pengalaman  dan  peristiwa  penting  itu  antara  lain,  yaitu kelahiran,  perkawinan  dan  kematian.  Ketiga  peristiwa  tersebut  menimbulkan  akibat hukum  terhadap  keluarga  atau  orang  lain  yang  berhubungan  dengan  hak  atas  harta bendanya.  Dari  awal  kehidupan,  manusia  dilindungi  oleh  hukum  sepanjang kepentingannya  menghendaki.  Dengan  demikian,  manusia  merupakan  subjek  hukum. Setelah dewasa, manusia akan menikah dan memiliki anak sebagai penerus keturunannya.
Pernikahan  yakni  hubungan  lahir  dan  batin  antara  pria  dan  wanita  sebagai suami-istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  yang  kekal  bersumber  pada  Ketuhanan Yang  Maha  Esa.  Dalam  uraian  pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan,  disebutkan  bahwa  tujuan  dari  perkawinan  adalah  untuk  membentuk keluarga  yang  bahagia  dan  kekal,  dalam  hal  keluarga  bahagia  sangat  erat  kaitannya dengan keturunan. Pada kenyantaannya banyak pasangan suami-istri yang telah menikah tetapi tidak dikaruniai  keturunan  oleh Tuhan Yang Maha Esa. Seorang  anak tidak hanya sebagai penerus keturunan tetapi juga sebagai penerus harta peninggalan orang tuanya.
Kehadiran  anak  sangatlah  didambakan  dalam  sebuah  perkawinan. Kehadiran_anak  diharapkan“dapat  meneruskan  keturunan_ataupun  meneruskan  adat istiadat  keluarga  dari  generasi  ke  generasi  selanjutnya.  Anak  merupakan  amanah  dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta tumpuan harapan baik bagi orang tua, masyarakat, maupun  negara.  Anak  yang  dilahirkan  dalam  keadaan  apapun  juga,  jika  ia  dilahirkan dalam  keadaan  hidup  maka  ia  sebagai  subjek  hukum  yang  perlu  dilindungi kepentingannya.
Bagi  keluarga  yang  belum  dikaruniai  keturunan  dan  berusaha  untuk mendapatkan  keturunan,  mengangkat  anak  merupakan  salah  satu  solusi  yang  dapat mereka  lakukan.  Permasalahan  tidak memiliki  keturunan tersebut dapat  menjadi  alasan timbulnya suatu perbuatan hukum seperti mengangkat seorang anak untuk dirawat dan diperlakukan seperti anak kandung sendiri.
Pada  awalnya,  tujuan  dari  pengangkatan  anak  adalah  sebagai  penerus keturunan apabila didalam perkawinan tidak dikaruniai keturunan. Tetapi seiring dengan perkembangan masyarakat, tujuan pengangkatan anak telah berubah semata-mata untuk kesejahteraan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  pasal  12  ayat  1  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  4  Tahun  1979  Tentang  Kesejahteraan  Anak  yang  menyatakan “Pengangkatan  anak  (adopsi)  menurut  adat  dan  kebiasaan  dilaksanakan  dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”. 1
Sebelum  adanya  Peraturan  Pemerintah,  pelaksanaan  pengangkatan  anak berpedoman  pada  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA),  yaitu  SEMA  Nomor  2  Tahun 1979  tanggal  7  April  1979  Tentang  Pengangkatan  Anak,  SEMA  Nomor  6  Tahun  1983 Tentang  penyempurnaan  SEMA  Nomor  2  Tahun  1979,  SEMA  Nomor  4  Tahun  1989 Tentang  Pengangkatan  Anak,  dan  terakhir  SEMA  Nomor  3  Tahun  2005  Tentang Pengangkatan Anak. Selain itu, juga berpedoman pada Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Perizinan  Pengangkatan  anak sebagai  tindak  lanjut  dari  SEMA  Nomor  6  Tahun  1983.  Surat  Edaran  ini  merupakan petunjuk  dan  pedoman  bagi  hakim-hakim  di  Pengadilan  Tinggi  dan  Pengadilan  Negeri seluruh  Indonesia  dalam  mengambil  keputusan  atau  ketetapan  bila  ada  permohonan mengenai pengangkatan anak.
Dengan  adanya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2007  Tentang Pelaksanaan  Pengangkatan  Anak  pada  tanggal  3 Oktober  2007 merupakan  tindak  lanjut dari  pelaksanaan  ketentuan  mengenai  pengangkatan  anak  sebagaimana  diatur  dalam
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pasal 12 ayat 1
Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  yakni  untuk memberikan perlindungan terhadap anak.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang Administrasi  Kependudukan  dimana  dalam  Pasal  47  –  Pasal  48  juga  mengatur  tentang Pencatatan  Pengangkatan  Anak  Di  Wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan Pencatatan  Pengangkatan  Anak  Warga  Negara  Asing  di  Luar  Wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia. Undang-Undang  Nomor 23 Tahun  2002 Tentang  Perlindungan  anak juga mengatur tata cara/ persyaratan pengangkatan anak dan ancaman pidana bagi yang mengangkat anak dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang tersebut.
Masyarakat  Indonesia  terdiri  dari  berbagai  golongan  suku  bangsa  yang memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam. Hukum yang berlaku di Indonesia masih bersifat pluralisme, di Indonesia berlaku tiga sistem hukum, yaitu Hukum Adat yang berlaku untuk masyarakat Adat, Hukum Islam yang berlaku untuk orang yang beragama Islam  dan  Hukum  Perdata  Barat  yang  tercantum  dalam Burgerlijk  Wetboek  (BW) yang berlaku  untuk  orang  Tionghoa . Pengakuan  keberadaan  Hukum  adat  itu  sendiri  di Indonesia dituangkan dalam pasal 18B ayat 2 UUD 1945 setelah amandemen kedua.
Dikarenakan  antara  golongan  satu  dengan  yang  lainnya  berlaku  ketentuan hukum  yang  berbeda,  demikian  pula  dengan  hukum  yang  mengatur  masalah  waris. Pengaturan  waris  di  Indonesia  diatur  dalam  tiga  sistem  hukum,  yaitu  sistem  waris menurut  Hukum  Adat,  sistem  waris  menurut  Hukum  Islam  dan  sistem  waris  menurut Hukum Perdata Barat (BW), masing-masing sistem hukum waris tersebut memiliki ruang lingkup yang berbeda-beda.
Pengangkatan  anak  dalam Hukum  Adat  bukanlah  merupakan  suatu lembaga yang asing, sebab telah dikenal luas di Indonesia. Semenjak jaman dahulu, pengangkatan anak  telah  dilakukan  dengan  tujuan  serta  motivasi  yang  berbeda-beda  sesuai  dengan sistem  hukum  yang  hidup  di  wilayah  tersebut.  Perbedaan  tersebut  disebabkan  oleh adanya perbedaan pada sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal dan parental/bilateral, serta  adanya  perbedaan  dalam sistem perkawinan  yang  menimbulkan  perbedaan  dalam sistem pewarisan. Akibat dari perbedaan tersebut, pengangkatan anak dalam Hukum Adat juga menimbulkan hubungan hukum yang berbeda antara anak angkat dengan orang tua kandungnya,  yang  mana  akibat  dari  pengangkatan  anak  tersebut  ada  yang  masih mengakui hubungan dengan orang tua kandungnya dan adapula yang memutus hubungan dengan  orang  tua  kandungnya.  Dalam  hukum  adat,  tidak  dibedakan  hak  mewaris  bagi anak laki-laki dan perempuan.
Ada  tiga  unsur  pokok  yang  dibicarakan  didalam  hukum  waris  untuk terselenggaranya  pewarisan,  dalam  hukum  waris  adat,  tiga  unsur  pokok  tersebut  yaitu, adanya  pewaris,  adanya  ahli  waris  dan  harta  waris.  Rosnidar  Sembiring  menyebutkan dalam  hukum  waris  adat  “yang  berhak  sebagai  ahli  waris,  anak  kandung,  orangtua, saudara, ahli waris pengganti, dan orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris  (janda  atau  duda).  Selain  itu,  dikenal  juga  anak  angkat,  anak  tiri,  dan  anak  luar kawin.” 2
Ahli waris dalam hukum Islam dibagi ke dalam beberapa golongan, antara lain garis kebawah yaitu anak, cucu, dan seterusnya; garis keatas, yaitu ibu dan bapak, kakek dan nenek, dan seterusnya; garis kesamping, yaitu suami atau isteri yang hidup terlama, saudara, dan seterusnya, hingga pihak di luar nasab seperti tolan seperjanjian. 3

## B. METODE PENELITIAN

## 1. Tipe Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  yuridis  normatif,  yaitu  suatu  pendekatan_masalah dengan  jalan  menelaah,  mengkaji  dan  membandingkan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  dan  berkompeten  untuk  digunakan  sebagai  dasar  dalam  melaksanakan pemecahan
masalah.

## 2. Pendekatan Penelitian
Dalam  penelitian  ini  pendekatan  yang  digunakan  yaitu,  Pendekatan  konseptual ( Conceptual Approach ), Pendekatan Perundang-undangan ( Statuta Approach) , Pendekatan Perbandingan ( Comparative Approach ).

## C. PEMBAHASAN
1. Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam
Kedudukan anak sangat penting dalam masyarakat maupun keluarga, karena anak merupakan tumpuan harapan masa depan. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka perlu perlakuan khusus terhadap proses tumbuh kembangnya. Dengan adanya ikatan perkawinan, suami istri berkedudukan sebagai orang tua dari anak kandung maupun yang bukan anak kandung. Namun demikian, sebelum perkawinan biasanya suami istri
2 Rosnidar Sembiring, “Hukum Keluarga : Harta-harta Benda dalam Perkawinan” , Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2016, Cet.1, Hlm.206.
3 Sayuti Thalib, ”Hukum Kewarisan Islam di Indonesia” , Jakarta, Sinar Grafika, 2018, Cet.3, Hlm.58.
telah  memiliki  anak  bawaan,  baik  anak  tiri,  anak  angkat,  anak  pungut  maupun  anak yang  lahir  bukan  dari  perkawinan  yang  sah.  Mengenai  kedudukan  anak,  hukum  adat dan hukum islam memiliki ketentuan sendiri yang mengatur terkait kedudukan anak.
Hukum Adat mengenal dua macam anak, yaitu anak sah dan anak tidak sah. Anak sah  merupakan  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  orang  tuanya  yang  sah  menurut agama,  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  42  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan.  Anak  sah,  baik  laki-laki  maupun  perempuan  merupakan  ahli waris dari orang tuanya, mereka berhak atas harta warisan orang tuanya. Sedangkan anak  tidak  sah  merupakan  anak  yang  lahir  dari  perbuatan  orang  tua  yang  tidak menurut  ketentuan  agama,  dalam  pasal  43  ayat  1  disebutkan  bahwa  anak  tidak  sah hanya  memiliki  hubungan  keperdataan  dengan  ibu  dan  keluarga  ibunya.  Dengan demikian, menurut Undang-Undang anak tidak sah hanya dapat menjadi waris dari ibu dan keluarga ibunya, sedangkan dengan ayahnya ia belum tentu mendapat waris. Akan tetapi,  ada  pula  anak  tidak  sah  yang  diperlakukan  sama  dengan  anak  sah  yang merupakan ahli waris dari orang tua nya.
Hukum Adat juga mengenal beberapa anak daripada yang telah disebutkan diatas. Selain anak sah dan anak tidak sah, terdapat juga anak tiri dan anak angkat. Anak tiri adalah  anak  yang  dibawa  oleh  suami  atau  istri kedalam suatu  perkawinan.  Terhadap ayah  atau  ibu  kandungnya,  ia  merupakan  ahli  waris  tetapi  terhadap  ayah  atau  ibu tirinya,  ia  bukan  merupakan  ahli  waris.  Anak  angkat  menurut  Hilman  Hadikusuma merupakan anak orang lain yang diangkat oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat dikarenakan tujuan keturunan dan/atau pemeliharaan atas harta kekayaan. 4 Dengan  keanekaragaman  hukum  adat  tersebut,  hubungan  hukum  yang terjalin antara anak angkat dengan orang tua angkatnya pun juga menjadi beragam.
Kedudukan  anak  angkat  dalam  hukum  waris  adat  di  beberapa  daerah  tidaklah sama,  hal  ini  sangat  bergantung  pada  sistem  kekerabatan  yang  dianut  oleh  masing- masing  daerah  sehingga  terdapat  perbedaan  pula  dalam  hal  pewarisannya.  Sejauh mana  anak  angkat  dapat  mewarisi  orang  tua  angkatnya  dapat  dilihat  dari  latar belakang  pengangkatan  anak  tersebut,  pada  umumnya  pengangkatan  anak  terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:
1) Tidak mempunyai keturunan;
2) Tidak ada penerus keturunan;
3) Menurut adat perkawinan setempat;
4 Ellyne Dwi Poespasari, “Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia” , Jakarta, Prenadamedia Group, 2018, Cet.1, Hlm. 69.
4) Hubungan baik dan tali persaudaraan;
5) Rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan;
6) Kebutuhan tenaga kerja. 5
Pada  masyarakat  adat  yang  memberikan  kedudukan  anak  yang  diangkat  dalam hukum adat sama dengan anak kandung, maka hal tersebut menempatkan anak angkat berstatus menjadi ahli waris. Dengan demikian, anak angkat berhak mendapat bagian dari  harta  waris  orang  tua  angkatnya  sebagaimana  yang  diberikan  kepada  anak kandungnya.  Pada  masyarakat  yang  tidak  menempatkan  status  anak  angkat  sebagai anak  kandung  dari  orang  tua  angkatnya,  maka  anak  angkat  tersebut  tidak  berhak mewarisi harta orang tua angkatnya.
Kedudukan anak tersebut juga sangat bergantung pada proses pengangkatannya, pengangkatan  anak  akan  sah  apabila  dilakukan  dengan  upacara  adat  dan  disaksikan oleh kepala adat serta sanak saudara.
Dengan  demikian,  dengan  tegas  dikatakan  bahwa  anak  angkat  adalah  ahli  waris dari  orang  tua  angkatnya sedangkan  dengan  orang  tua  kandungnya  terputus.  Hukum kewarisan islam tidak mengakui anak angkat dalam pengertian adopsi menurut hukum barat,  yang  mengatakan  bahwa  kedudukan  anak  angkat  sama  dengan  anak  kandung sehingga  dapat  waris  mewarisi  dengan  orang  tua  angkatnya  maupun  keluarga  orang tua angkatnya. Pengangkatan anak dalam Hukum Islam tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan  yang  bisa  dicapai  dengan  nasab  keturunan,  dengan  kata  lain pengangkatan anak tidak menimbulkan hak waris/ wali-mewali dan lain-lain. 6
Pasal  171  KHI  huruf  h  menyebutkan  bahwa  anak  angkat  merupakan  anak  yang dalam  pemeliharaan  untuk  hidupnya  sehari-hari,  biaya  pendidikan  dan  sebagainya beralih  tanggung  jawabnya  dari  orangtua  asal  kepada  orang  tua  angkatnya berdasarkan  putusan  pengadilan.  Pasal  tersebut  menjelaskan  bahwa  pengangkatan anak  tidak  menyebabkan  putusnya  hubungan  antara  si  anak  dengan  orang  tua kandungnya  dan  tidak  pula  menyebabkan  perubahan  pada  nasab.  Dengan  kata  lain anak  angkat  tidak  dapat  mewaris  karena  bukan  merupakan  keturunan  atau  kerabat dari orang tua angkatnya, bukan pula lahir dari perkawinan sah orang tua angkatnya. Anak angkat hanya berhak mewaris dari orang tua kandungnya atas dasar hubungan darah.  Hubungan  mewaris  antara  anak  angkat  dengan  orang  tua  angkat  hanya  dapat
5 Hilman Hadikusuma, “Hukum Waris Adat” , Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 79.
6 Mohammad Alvian Adi Nugroho, ”Kewarisan Anak Angkat Dalam Prespektif Hukum Islam Ditinjau Dari Wasiat Wajibah” , Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya, 2019, Hlm. 3.
terjadi melalui hibah atau wasiat, atau pemberian secara sukarela dari para ahli waris lainnya. Adapun pengertian dari wasiat dan hibah adalah sebagai berikut :
1) Wasiat
Wasiat  adalah  pernyataan  kehendak  seseorang  mengenai  apa  yang  hendak dilakukannya  terhadap  hartanya  setelah  ia  meninggal.  Biasanya  wasiat  ini diucapkan  atau  dituliskan  pada  saat  pewaris  masih  hidup,  apabila  pewaris dalam  keadaan  sakit  parah  atau  hendak  berpergian  jauh  dan  ada kemungkinan tidak kembali lagi, maka hal ini harus diucapkan atau dituliskan dengan terang dan disaksikan oleh para ahli waris, anggota keluarga, tetangga dan tua-tua desa.
Pada  dasarnya,  hukum  adat  tidak  menentukan  bahwa  wasiat  itu  bersifat rahasia,  terbuka  atau  tertulis  sendiri  sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal 931  KUHPerdata.  Hal  itu  dapat  saja  dilakukan,  tapi  biasanya  hanya  berlaku menurut hukum adat setempat, yang mana hanya diucapkan dihadapan istri, anak-anak  atau  anggota  keluarga  terdekat  lainnya.  Bagi  keluarga  yang beragama islam, maka wasiat itu harus diucapkan dihadapan saksi-saksi dan harus ada kesediaan ( kabul ) dari si penerima.
2) Hibah
Hibah berasal dari  Bahasa  Arab  yang  artinya  melewatkan  atau  menyalurkan, juga bisa berarti memberi. Secara umum, pengertian hibah adalah pemberian ketika si empunya harta masih hidup. Pasal 171 KHI mengartikan hibah adalah pemberian  suatu  benda  secara  sukarela  dan  tanpa  imbalan  dari  seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
Jika  ditinjau  dari  pengertiannya,  hibah  tidak  memiliki  hubungan  atau keterikatan secara langsung dengan waris di dalam Islam. Mengapa demikian, sebab hibah merupakan aqad yang ditujukan untuk memberikan harta kepada orang  lain  saat  masih  hidup  tanpa  adanya  imbalan,  sedangkan  waris  sendiri ialah  segala  sesuatu  tentang  apa  dan  bagaimana  hak-hak  dan  kewajiban mengenai kekayaan seseorang ketika ia meninggal akan beralih kepada orang lain pada saat ia meninggal.
Apabila dikaitkan dengan teori Receptie yang menyebutkan bahwa hukum Islam hanya dapat diberlakukan apabila telah diterima oleh hukum Adat, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam hal pewarisan anak angkat sangat bergantung kepada  hukum  adat  yang  dianut  oleh  keluarga  angkatnya.  Apabila  dikaitkan  dengan teori Receptio Contario, maka pewarisan terhadap anak angkat berlaku konsep hukum
islam yang bersumber pada Al-Qur’an dan Hadis. Hal ini dapat dilihat pada Surah An- Nisa  (4) ayat 7 yang  terjemahannya  “Bagi  laki-laki  ada  hak  bagian  dari  harta peninggalan  kedua  orang  tua  dan  kerabatnya,  dan  bagi  perempuan  ada  hak  bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut  bagian  yang  telah  ditetapkan.”  Terdapat  pula  hadis  yang  diriwayatkan  oleh Ibnu Abbas r.a. yang terjemahannya:
“Nabi  Muhammad  Saw.  bersabda;  berikanlah  harta  pusaka  kepada  orang-orang yang  berhak.  Sesudah  itu,  sisanya,  untuk  orang-orang  laki-laki  yang  berhubungan Nasab dengan si mayit)" (RR. Bukhari-Muslim)” 7
Sama  halnya  dengan  teori Receptio  Contario ,  teori Receptio  in  Complexu juga menyatakan bahwa, bagi pemeluk agama islam berlaku penuh hukum islam. Mengenai harta benda, terdapat beberapa perbedaan mengenai harta yang hendak dibagi ketika pewaris meninggal dunia.
Dalam  hukum  adat  dibutuhkan  harta  kekayaan  duniawi,  berupa  harta  benda materil  maupun  imateril.  Harta  benda  ini  berfungsi  sebagai  pemenuh  kebutuhan bersama  suami  istri  dan  anak-anak,  kelompok,  keluarga,  kerabat  ataupun  komunitas. Menurut Dominikus Rato, harta keluarga harus dibedakan dengan harta pribadi, harta suku,  kerabat  dan  komunal 8 .  Sehingga  harta  dalam  hukum  adat  dapat  dikategorikan sebagai berikut:
a. Harta yang dipunyai secara perorangan disebut hak milik pribadi;
b. Harta yang dipunyai keluarga disebut sebagai harta bersama;
c. Harta yang dipunyai kerabat disebut harta kerabat dengan hak kolektif;
d. Harta yang dipunyai suku disebut harta pusaka dengan hak komunal.
Menurut Djojodiguno dan Tirtawinata, harta perkawinan dibedakan menjadi dua 9 , yaitu:
a. Harta asal atau bawaan yang dibawa dalam perkawinan;
b. Barang milik bersama atau milik perkawinan.
Dalam hukum islam, harta kekayaan dalam perkawinan diatur dalam Buku I pasal 85-97. Pada dasarnya, harta dalam perkawinan dibagi menjadi dua, yaitu Harta Bawaan dan  Harta  Bersama.  Pasal  87  ayat  1  menjelaskan  bahwa  harta  bawaan  adalah merupakan  harta  yang  diperoleh  masing-masing  sebagai  hadiah  atau  warisan  dan
7 Ridwan Jamal, “ Kewarisan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata, dan Hukum Adat” , Jurnal Al-Syir’ah Vol.4 No . 2, 2006, Hlm. 5.
8 Siska Lis Sulistiani, “ Hukum Adat Indonesia”, Bandung, Sinar Grafika, 2021, Hlm. 113.
9 Ellyne Dwi Poespasari, “Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia” , Jakarta, Prenadamedia Group, 2018, Cet.1, Hlm. 22.
berada  dibawah  penguasaan  masing-masing.  Pasal  35  ayat  2  Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga menyebutkan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh masing-masing suami istri dari hadiah atau warisan dan berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Agama  islam  menjelaskan  bahwa  anak  angkat  bukan  merupakan  anak  kandung. Hubungan orang tua angkat dengan anak angkat mengenai masalah waris hanya dapat terjadi melalui hibah atau wasiat atau pemberian secara sukarela dari para ahli waris lainnya. KHI Pasal 209 menentukan bahwa :
a. Harta  peninggalan  anak  angkat  dibagi  berdasarkan  Pasal  176  sampai  dengan pasal  193,  sedangkan  terhadap  orang  tua  angkat  yang  tidak  menerima  wasiat diberi  wasiat  wajibah  sebanyak-banyaknya  1/3  dari  harta  warisan  anak angkatnya;
b. Terhadap  anak  angkat  yang  tidak  menerima  wasiat  diberi  wasiat  wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.
Pembagian  warisan  terhadap  anak  angkat  dapat  dilihat  dalam  penetapan Mahkamah Agung Nomor  :  0014/Pdt.P/2011/ PA.Jb,  penetapan  tersebut menyatakan bahwa  anak  angkat  berhak  mendapat  warisan  melalui  wasiat  wajibah  sebanyak- banyaknya 1/3 dari harta yang ditinggalkan.

## 2. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam
Pengangkatan anak berdasarkan pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang  Pelaksanaan  Pengangkatan  Anak  yang  berbunyi  “Pengangkatan  anak  antar warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, meliputi :
a. pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat, dan
b. pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan”.
Pasal  9  Peraturan  Pemerintah  No.  54  Tahun  2007  Tentang  Pelaksanaan Pengangkatan  Anak  menjelaskan  yang  dimaksud  dengan  pengangkatan  anak berdasarkan adat kebiasaan setempat adalah pengangkatan anak yang dilakukan dalam suatu  komunitas  yang  secara  nyata  masih  memegang  teguh  adat  dan  kebiasaan setempat.  Pengangkatan  anak  secara  adat  ini  dilakukan  sesuai  dengan  tata  cara pengangkatan  anak  yang  berlaku  di  dalam  masyarakat  yang  bersangkutan  yang kemudian  dapat  dimohonkan  penetapan  pengadilan  agar  status anak  angkat  menjadi jelas secara hukum.
Pengangkatan  anak  pada  dasarnya  bertujuan  untuk  kesejahteraan  anak  yang hendak diangkat.Pengangkatan anak menimbulkan akibat hukum tertentu antara anak
angkat  di  satu  pihak  dengan  orang  tua  kandung  dilain  pihak  atau  dengan  orang  tua angkat. Ter Haar menyebutkan bahwa anak angkat berhak atas warisan sebagai anak, bukannya  sebagai  orang  asing. 10 Sepanjang  perbuatan  angkat  anak  telah menghapuskan  perangainya  sebagai  “orang  asing”  dan  menjadikannya  “anak”,  maka anak angkat berhak atas warisan sebagai seorang anak. Itulah titik pangkalnya hukum Adat.  Namun,  bisa  saja  terhadap  kerabat  kedua  orang  tua yang mengangkat  anak  itu, anak angkat tetap asing dan tidak mendapat apa-apa dari barang asal daripada orang tua angkatnya. Ia (anak angkat) hanya mendapat barang-barang yang diperoleh selama dalam perkawinan.
Pengangkatan  anak  yang  diperoleh  dari  lingkup  keluarga  sendiri  mengakibatkan tidak  terputusnya  hubungan  si  anak  dengan  orang  tua  kandungnya  dalam  hal kekeluargaan dan harta kekayaan, sedangkan pengangkatan anak yang diperoleh dari luar lingkup  keluarga  sendiri mengakibatkan  terputusnya hubungan  keluarga si  anak dengan orang tua kandungnya termasuk hubungan dalam hal harta kekayaan atau hak mewaris.
Dalam kajian Hukum Islam ditemui dua pengertian pengangkatan anak, yang pertama  mengadopsi  anak  orang  lain  untuk  diasuh  dan  dididik  dengan  penuh perhatian  dan  kasih  sayang,  tanpa  diberikan  status  anak  kandung  kepadanya,  hanya diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Yang kedua, mengadopsi anak orang lain sebagai anak sendiri dan diberi status sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak orang lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkat. Tapi pada kenyataannya, pengertian yang pertama adalah yang paling sesuai dengan hukum islam apabila dilihat dari sifatnya.
Pengangkatan  anak  dalam  Hukum  Islam  adalah  bersifat  pengasuhan  anak dengan  tujuan  agar  anak  tersebut  tidak  terlantar  atau  menderita  dalam  tumbuh kembangnya, tidak menasabkan ia dengan orangtua angkatnya, serta tidak menjadikan ia  sebagai  anak  kandung  dengan  segala  hak-haknya.  Anak  angkat  sama  sekali  tidak memiliki  hak  waris  seperti  anak  kandung  sehingga  akibat  hukum  dari  pengangkatan anak  itu  tidak  menjadikan  ia  saling  waris  mewarisi.  Menurut  hukum  islam, pengangkatan  anak  hanya  dapat  dibenarkan  apabila  telah  memenuhi  ketentuan- ketentuan sebagai berikut:
10 Ellyne Dwi Poepasari, “Pemahaman seputar hukum waris adat di ndonesia” , Jakarta, Prenamedia Group, 2018, Cet.1, Hlm. 69.
a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung dan keluarganya;
b. Anak  angkat  tidak  bekedudukan  sebagai  ahli  waris  orang  tua  angkat,  tetapi akan tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya;
c. Anak  angkat  tidak  boleh  menggunakan  nama  orang  tua  angkat  secara langsung kecuali sebagai tanda pengenal atau alamat;
d. Orang  tua  angkat  tidak  dapat  bertindak  sebagai  wali  dalam  perkawinan terhadap anak angkatnya. 11
Dalam Hukum Islam, sangat dianjurkan memelihara, mendidik dan mengasuh anak orang  lain,  akan  tetapi  pengangkatan  anak  orang  lain  tidak  menjadikan  status  anak tersebut sama dengan anak kandung. Dalam surah Al- ahzab ayat 4 dan 5 12 , secara garis besar dapat dirumuskan sebagai berikut :
a. Allah tidak pernah menjadikan dua hati dalam dada manusia;
b. Anak angkatmu bukan merupakan anak kandungmu.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam tidak mengakui adanya anak angkat.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab- bab diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Kedudukan  anak  angkat  dalam  hukum  adat  sangat  bergantung  pada  sistem kekerabatan dan hukum yang dianut oleh masing-masing daerah. Anak angkat yang  tidak  dapat  mewaris  orang  tua  angkatnya  akan  diberikan  harta  warisan orang tua angkatnya melalui hibah atau wasiat. Kedudukan anak angkat dalam hukum  islam adalah tidak sama dengan  anak kandung,  dengan  kata lain  anak angkat tidak dapat mewaris karena bukan merupakan keturunan atau kerabat dari  orang  tua  angkatnya,  bukan  pula  lahir  dari  perkawinan  sah  orang  tua angkatnya. Sehingga dalam hal pewarisan anak angkat hanya berhak mewaris dari  orang  tua  kandungnya  atas  dasar  hubungan  darah  sedangkan  dengan
11 Sasmiar , “Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak” , Jurnal Ilmu Hukum, hal.6-7 12 Aulia Muthiah, “Hukum Islam : Dinamika Seputar Hukum Keluarga” , Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2017, Cet.1, Hal.176
orang  tua  angkatnya  hanya  dapat  terjadi  melalui  hibah  atau  wasiat,  atau pemberian secara sukarela dari para ahli waris lainnya.
2. Pengangkatan  anak  dalam  hukum  Adat  menimbulkan  akibat  hukum  yang berbeda tergantung pada status anak yang diambil, apabila pengangkatan anak yang diperoleh dari lingkup keluarga sendiri mengakibatkan tidak terputusnya hubungan  si  anak  dengan  orang  tua  kandungnya  dalam  hal  kekeluargaan dan harta kekayaan, sedangkan pengangkatan anak yang diperoleh dari luar lingkup keluarga  sendiri  mengakibatkan  terputusnya  hubungan  keluarga  si  anak dengan  orang  tua  kandungnya  termasuk  hubungan  dalam  hal  harta  kekayaan atau  hak  mewaris.  Pengangkatan  anak  dalam  Hukum  Islam  menimbulkan akibat hukum tetapi tidak menjadikan ia saling waris mewarisi.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat .  Cet.8. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
Aulia Muthiah, Hukum Islam : Dinamika Seputar Hukum Keluarga . Cet.1. Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2017.
Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum. Cet. 2. Mandar Maju, Bandung, 2019.
Ellyne  Dwi  Poespasari, Pemahaman  Seputar  Hukum  Waris  Adat  Di  Indonesia .  Cet.1. Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
Charlie Rudayat, Kamus Hukum. Pustaka Mahardika.
Rosnidar Sembiring, Hukum  Keluarga  :  Harta-harta  Benda  dalam  Perkawinan .  Cet.1. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Cet.19. Intermasa, Jakarta, 1984.
Siska Lis Sulistiani, Hukum Adat Indonesia”. Sinar Grafika, Bandung, 2021.
Sayuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia . Cet.3. Sinar Grafika, Jakarta, 2018. Thalib, Sayuti. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia . Cet.3. Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
Muderis  Zaini, Adopsi  Suatu  Tinjauan  dari  Tiga  Sistem  Hukum, Cet.  1,  Bina  Aksara, Jakarta, 1985.

## B. Jurnal
Mohammad  Alvian  Adi  Nugroho, Kewarisan  Anak  Angkat  Dalam  Prespektif  Hukum Islam Ditinjau Dari Wasiat Wajibah .  Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya, 2019.
Ridwan  Jamal, Kewarisan  Anak  Angkat  Dalam  Hukum  Islam,  Hukum  Perdata,  dan Hukum Adat . Jurnal Al-Syir’ah Vol.4 No . 2, 2006.
Adelina Nasution, Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia. Dosen Fakultas Syariah IAIN Langsa, Vol. 5, No. 1, Juli 2018.
Sasmiar .  Pengangkatan  Anak  Ditinjau  Dari  Hukum  Islam  Dan  Peraturan  Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak. Jurnal Ilmu Hukum.

## C. Skripsi
Risko  El  Windo  Al  Jufri, Kedudukan  Anak  Angkat  Dalam  Hukum  Waris  Adat  Pada Masyarakat  Warga  Negara  Indonesia  Keturunan  Tionghoa  Di  Kota  Jambi .  Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
Fitria. Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Islam, Hukum Adat Suku  Melayu  Jambi Dan  Peraturan  Perundang-Undangan  Di  Indonesia. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2010.
Roberto Verhoeven, Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewaris Harta Orang Tua Angkat Menurut  Hukum  Adat  Jawa  Dalam  Kaitannya  Dengan  Ada  Atau  Tidaknya Penetapan  Pengangkatan  Anak  Dari  Pengadilan .    Tesis  Magister  Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 2005.

## D. Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. PP Nomor 54 Tahun 2007.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Kompilasi Hukum Islam.