## SENGKETA PENGUASAAN TANAH ANTARA WARGA KAPUK POGLAR RT 07 / RW 04 JAKARTA BARAT DENGAN POLDA METRO JAYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

## LAND TENURE DISPUTE BETWEEN KAPOK POGLAR RT 07 / RW 04 WEST JAKARTA CITIZENS AND METRO JAYA REGIONAL POLICE FROM THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS
Felishella Earlene Universitas Tarumanagara felishellaearl@yahoo.co.id

## Jesslyn Evelina Tandrajaya
Universitas Tarumanagara jesslynevelina28@gmail.com

## Abstrak
Di  Indonesia,  seringkali  terjadi  sengketa  atas  tanah  baik  antar  masyarakat  maupun  pemerintah dengan  masyarakat,  seperti  sengketa tanah  yang terjadi  antara  warga  Kapuk Poglar RT  07/ RW  04  dengan Polda Metro Jaya.  Penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan metode penelitian hukum normatif dan penelitian  hukum  empiris.  Penelitian  dilaksanakan  di  wilayah  Kapuk  Poglar  RT  07/  RW  04,  Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Adapun pengumpulan dan pengolahan data dilakukan secara kualitatif  untuk  memahami  mengenai  gejala  permasalahan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memaparkan mengenai hubungan sengketa penguasaan tanah di Kapuk Poglar RT 07 / RW 04 dengan Hak Asasi Manusia (HAM)  serta  untuk  mengetahui  faktor  penyebab terjadinya  sengketa  penguasaan tanah di  wilayah tersebut. Hasil  dari  penelitian  ini  ialah  diketahui  faktor  penyebab  terjadinya  sengketa  penguasaan  tanah  yang dikarenakan  tumpang  tindih  sertifikat  ( ovelapping )  serta  adanya  pelanggaran  HAM  yang  dirasakan  warga Kapuk Poglar dalam tidak diperolehnya hak atas bebas dari rasa takut serta hak atas air.
Kata Kunci: Tanah, Hak Asasi Manusia, Sengketa.

## Abstract
In  Indonesia,  frequently  land  disputes  occurred  between  communities  or  the  government  with communities. Such as land disputes that arise between citizens of Kapuk Poglar RT 07 / RW 04 and Polda Metro  Jaya.  This  research  was  combining  using  normative  and  empirical  legal  research  methods.  This research was conducted in  Kapuk Poglar RT 07 / RW 04. As for collecting and processing the data using qualitatively  to  understand  the  symptoms  of  the  problem.  This  research  aims  to  describe  the  relation ship between this land disputes  with  citizens human  rights and  also  the  factors that  cause land tenure disputes that occur in Kapuk Poglar RT 07 / RW 04 West Jakarta. The results of this research are known the factors that  cause  land  tenure  disputes  that  arise  in  Kapuk  Poglar  are  overlapping,  and  there’s  violence  against human rights felt by Kapuk Poglar citizens in not obtaining the right to be free from fear and right to access water.
Keywords: Land , Human Rights , Disputes .
Cara Mengutip (How to Cite): Felishella Earlene, Jesslyn Evelina Tandrajaya, “Sengketa Penguasaan Tanah Antara Warga Kapuk Poglar RT 07 / RW 04 Jakarta Barat Dengan Polda Metro Jaya Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia ”, Jurnal Cepalo , 3 (2), (2019): 55-62.
DOI: https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no2.1844
Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2019: hlm. 55-62. Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. E-ISSN: 2598-3105 P-ISSN: 2723-2581 http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo

## A. Pendahuluan
Berdasarkan  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  Tahun  1945  yang  pada  intinya  menjelaskan  bahwa  Sumber  Daya Alam  (SDA)  yang terdapat di  bumi termasuk  tanah,  dikuasai  oleh  negara dan dalam  pemanfaatannya  guna mencapai  kemakmuran  rakyat.  Berdasarkan  pasal  tersebut  maka  negara  wajib  untuk  mengelola  segala sesuatu  yang  berkaitan dengan  bumi, air  dan kekayaan  alam  yang  terkandung di dalamnya  termasuk  tanah untuk  mencapai kemakmuran  rakyat.  Tanah  merupakan aset  negara  yang  sangat penting dikarenakan  tanah menjadi  sumber  penghasilan  negara  yang  berasal  dari  pajak,  baik  pajak  hak  pakai,  pajak  atas  bangunan maupun pajak-pajak lainnya. 1
Tujuan  dari  setiap  negara  ialah  untuk  menciptakan  keamanan  dan  kesejahteraan  bagi  setiap  warga negaranya  dengan  melaksanakan  perlindungan  dan  pengaturan  terhadap  setiap  kegiatan-kegiatan  yang dilakukan  oleh  setiap  warga  negaranya. 2 Indonesia  merupakan  negara  yang  berlandaskan  atas dasar  hukum dimana  segala  gerak-gerik  masyarakat  Indonesia  diawasi  oleh  hukum  yang  berlaku.  Kepastian  hukum 3 terhadap  seseorang  tentunya  sudah  terjamin  oleh  konstitusi  yang  berlaku  di  Indonesia  karena  di  dalam peraturan perundang-undangan mengatur segala sesuatu yang menyangkut kesejahteraan umum masyarakat. Menurut  pendapat  E.  Utrecht,  bahwa  pertentangan  antara  kepentingan  manusia  dapat  menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, bilamana di dalam masyarakat tidak ada kekuasaan yakni, suatu peraturan tata tertib  yang  dapat  menyeimbangkan  ( inevenwicht  houden )  usaha-usaha  yang  dilakukan  untuk  memenuhi kepentingan  pertentangan  tersebut. 4 Maka  dari  itu,  pemerintah  membuat  aturan  hukum  guna  mengatur, mencegah dan mengatasi konflik yang terjadi.
Seiring  dengan  berjalannya  waktu,  seringkali  terjadi  sengketa  atas  tanah  baik  antara  masyarakat dengan  masyarakat  maupun  masyarakat  dengan  pemerintah.  Dalam  hal  sengketa  tanah  antara  masyarakat dengan  masyarakat  biasanya  dikarenakan  adanya  tumpang  tindih  sertifikat  atau  dengan  kata  lain  disebut overlapping .  Selain  itu,  menurut  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional (ATR/BPN) adapun akar permasalahan lainnya mengenai sengketa atas tanah dikarenakan tingginya tingkat ketimpangan  penguasaan  tanah.  Kasus  sengketa  mengenai  pertanahan  di  Indonesia  masih  cukup  tinggi. Berdasarkan  data  dari  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  (ATR/BPN) terdapat  2.546  kasus  sengketa  tanah  dengan  sebanyak  1.652  kasus  yang  sudah  selesai ditangani  sepanjang tahun  2018. 5 Salah  satu  cara  yang  dapat  digunakan  untuk  meminimalisir  sengketa  tanah  yang  terjadi  baik antar  masyarakat  ataupun  masyarakat  dengan  pemerintah  ialah  dengan  menegakkan  peraturan  hukum, berupa  hukum  yang  jelas  agar dapat  memberikan kepastian  hukum  kepada  pemilik  sah  atas  tanah tertentu, dan juga hukum yang bersifat memaksa dan mengatur guna terciptanya ketertiban dalam masyarakat. 6
Adapun ketentuan yang mengatur mengenai hak kepemilikan atas tanah yaitu tertuang dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang berbunyi :
“Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.”
Maksud dari hak turun-menurun berarti bahwa hak milik atas suatu tanah tertentu tetap berlangsung selama  pemilik  tanah  tersebut  masih  hidup  dan  apabila  pemiliknya  telah  meninggal  dunia,  hak  atas  tanah tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli waris yang ditunjuk oleh pemiliknya selama sesuai dengan syarat sebagai subjek hak milik. Arti dari hak terkuat berarti bahwa tanah tersebut dapat dipertahankan oleh pemegang hak milik dengan tanpa adanya suatu batas waktu tertentu dan tidak mudah untuk dihapuskan. Ketentuan dalam pasal 6 UUPA yang berbunyi, “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi  sosial.” Yang berarti bahwa hak menguasai  atas tanah  tertentu tidak  dipergunakan  semata-mata  hanya  untuk kepentingan  pribadi  melainkan penggunaan  atas  tanah  harus  disesuaikan  dengan  keadaan  agar  bermanfaat  serta  tercapainya  kesejahteraan bagi masyarakat dan negara.
1 Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) jilid 2 , Jakarta: Prestasi Pustaka, (2004), hlm 328.
2 Samodra  Wibawa,  Reformasi Administrasi,  Bunga  Rampai  Pemikiran  Administrasi  Negara/Publik ,  Yogyakarta:  Gava  Media,
(2005), hlm. 193.
3 Kepastian  hukum  adalah  sesuatu  yang  dapat  ditentukan  oleh  hukum  dalam  suatu  hal  yang  konkret  yang  menjelaskan  skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga negara termasuk akibat hukumnya. Van apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum , Cetakan kedua puluh empat, Jakarta: Pradnya paramita, (1990),  hlm 24-25.
4 Utrecht, Pembaharuan Hubungan Di Indonesia , Bandung: Politis, (1987), hlm 5.
5 https://properti.kompas.com/read/2019/02/27/180422821/catat-ada-2546-sengketa-tanah-sepanjang-2018,  diakses  pada  tanggal  3 September 2019, 21.08 WIB.
6 Adrian Sutedi, Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya , Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, (2009), hlm 23.
Adapun contoh dari sengketa penguasaan tanah yang terjadi di Indonesia ialah sengketa penguasaan tanah  antara  warga  Kapuk  Poglar  RT  07  /  RW  04,  Jakarta  Barat  dengan  Polda  Metro  Jaya.  Sengketa  ini bermula  pada  tahun  1995  dimana  pihak  Polda  Metro  Jaya  mengakui  tanah  seluas  15.900  meter  yang  kini ditempati  oleh  warga  tersebut  milik  pihak  Polda  Metro  Jaya  dan  meminta  warga  agar  keluar  dari  tempat tersebut tanpa syarat. Akan tetapi, diketahui bahwa tanah tersebut merupakan milik seorang ahli waris yang berdasarkan  Girik 7 C  460  atas  nama  Ema  Sarijah  dan  juga  diketahui  bahwa  ada  beberapa  warga  yang mempunyai  bukti  atas  kepemilikan tanah tersebut.  Tentunya,  warga  tidak dapat menerima  hal tersebut dan melaporkan kepada Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas) yang dibentuk oleh  Presiden  Soeharto  melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  29  Tahun  1988. 8 Polda  Metro  Jaya    turun  ke tanah tersebut dan melakukan diskusi bersama ahli waris dan warga Kapuk Poglar dan menghasilkan suatu kesepakatan  dan  Polda  Metro  Jaya  sudah  tidak  melakukan  tekanan-tekanan  terhadap  warga  kapuk  Poglar. Namun,  pada  akhir  tahun  2017,  pihak  Polda  Metro  jaya  kembali  mendatangi  lahan  tersebut  dengan memberikan  somasi  kepada  warga  untuk  mengosongkan  lahan  yang  mereka  tempati  dan  akan  melakukan eksekusi  penggusuran  pada  tanggal  8  Februari  2018.  Namun,  warga  menolak  eksekusi  dikarenakan  warga telah menempati tanah tersebut selama berpuluh-puluh tahun.
Berdasarkan  fakta  yang  tertera,  penulis  menentukan  rumusan  masalah  yang  akan  dibahas  dalam  jurnal ini ialah bagaimana sengketa penguasaan tanah di Kapuk Poglar RT 07 / RW 04 Jakarta Barat jika ditinjau dari  sudut  pandang  Hak  Asasi  Manusia  warga  setempat?  Dan  apa  saja  Faktor-faktor  apakah  yang menimbulkan  terjadinya  sengketa  penguasaan  tanah  antara  Polda  Metro  Jaya  dengan  warga  Kapuk  Poglar RT 07 / RW 04 Jakarta Barat?
Penelitian  hukum  ini  merupakan  penggabungan  dari  penelitian  hukum  empiris  (penelitian socio  legal- research )  dan  penelitian  hukum  normatif  (penelitian doctrinal  research ).  Penelitian  hukum  normatif didasarkan  pada  data-data  yang  diperoleh  dari  studi  kepustakaan  seperti,  melalui  berita,  majalah, website , jurnal, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 9 Sedangkan penelitian hukum empiris  yaitu  dengan  memperoleh  data  primer  yang  berupa  wawancara  dan  pengamatan  dengan  didukung oleh data sekunder. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak yang berkompeten seperti  Ketua  RT dan  Ketua RW  setempat.   Lokasi  penelitian dilakukan di  wilayah  Kapuk Poglar RT 07  / RW  04,  Kelurahan  Kapuk,  Kecamatan  Cengkareng,  Jakarta  Barat.  Adapun  pengumpulan  dan  pengelolaan data yang dilakukan secara kualitatif untuk memahami mengenai gejala permasalahan.

## B. Pembahasan
1. Sengketa Penguasaan Tanah di Kapuk Poglar RT 07 / RW 04 Jakarta Barat Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia Warga Setempat
Hak  Asasi  Manusia ialah  hak  yang  bersifat kodrati dan  fundamental  sebagai  anugerah  dari  Allah  yang harus  dihormati  dan  dilindungi  yang  melekat  pada  diri  setiap  manusia.  Adapun  upaya  untuk  menghormati dan  melindungi  HAM  merupakan kewajiban  serta tanggung  jawab  bersama  antara  masyarakat,  pemerintah dan negara. 10 Di Indonesia, persoalan mengenai hak asasi manusia masih sering dijumpai di berbagai sektor. Berdasarkan  data  pada  bulan  November  tahun  2018,  tercatat  sebanyak 493  berkas  pengaduan  pelanggaran Hak  Asasi  Manusia  (HAM). 11 Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  tidak  hanya  terjadi  dalam  persoalan  hak pribadi  saja,  tetapi  seringkali  dijumpai  dalam  sektor  agraria 12 (pertanahan).  Diketahui  bahwa  banyaknya sengketa mengenai konflik agraria yang disebabkan karena adanya perbedaan dasar hukum yang digunakan untuk mengakui hak kepemilikan atas suatu tanah. Adapun konflik agraria yang terjadi dikarenakan adanya
7 Girik adalah surat pernyataan penguasaan hak atas tanah atau hak pakai atas tanah, akan tetapi girik bukan merupakan tanda bu kti kepemilikan sebuah hak atas tanah, namun hanya untuk bukti pembayaran pajak atas tanah, dan juga girik juga dapat d iubah menjadi sertifikat hak milik atas tanah. (Bintatar Sinaga, Keberadaan Girik Sebagai Surat Tanah: Kompas. 1992)
8 Yusuf Ahmad Mukhlis, dkk, Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto Dalam Berita , Buku X 1998, Jakarta: Antara Pustaka Utama, (2008), hlm. 416-417.
9 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Cetakan Ketiga, Jakarta: UI Pres, (1996), hlm. 15.
10 A. Bazar Harahap, Nawangsih Sutardi, Hak Asasi Manusia Dan Hukumnya , Jakarta: Percirindo, (2006), hlm. 33-34.
11 Data  rekap  pengaduan  Komnas  HAM  bulan  November  tahun  2018,  diakses  dari  https://www.komnasham.go.id/files/20181206- laporan-penerimaan-pengaduan-november-$UWDW46SM.pdf
12 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga , Cetakan Keempat, Jakarta: Balai Pustaka, (2007), hlm. 13.
kriminalisasi 13 terhadap  golongan-golongan  atau  kelompok  masyarakat  tertentu  yang  ingin  memperoleh kembali hak kepemilikan atas tanah mereka. Dalam menyelesaikan suatu sengketa, tentunya akan dilakukan mekanisme  dan  prosedur  hukum  berupa  penyelesaian  administratif  melalui  lembaga-lembaga  kementerian yang  berwenang  untuk  menerbitkan  hak  atas  tanah,  peradilan  perdata,  dan  peradilan  tata  usaha  negara. Namun seringkali mekanisme dan prosedur hukum yang dilakukan tidak berjalan dengan baik. 14
Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi : “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Maksud  dari  pasal 27  ayat  (2)  UUD 1945  ialah  bahwa  setiap  warga  negara  Indonesia  mempunyai  hak untuk  merasakan  kesejahteraan  dalam  kehidupannya  yang  dijamin  oleh  negara.  Namun,  dalam  prakteknya masih  sering  dijumpai  beberapa  warga  negara  yang  belum  memperoleh  kesejahteraan  sesuai  dengan  pasal tersebut. Hal tersebut dikarenakan para pejabat negara lebih mengutamakan hak daripada kewajiban, dimana seyogyanya harus adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila dikaitkan dengan kasus sengketa penguasaan tanah yang terjadi di Kapuk Poglar RT 07 / RW 04 Jakarta Barat, dapat dikatakan bahwa dengan akan  dilakukannya  upaya  eksekusi  terhadap  tanah  di  wilayah  tersebut  oleh  pihak  Polda  Metro  jaya  telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) warga setempat dikarenakan upaya eksekusi tersebut dilakukan tanpa adanya  penggantian  kerugian  atas  tempat  tinggal  warga  yang  hendak  digusur  maupun  upaya  untuk memindahkan  warga  ke  tempat  tinggal  yang  disediakan  oleh  negara,  seperti  yang  sebagaimana  dimaksud dalam  Komentar  Umum  Nomor  4  tahun  1991  yang  menjelaskan  bahwa  setiap  orang  memiliki  kepastian kedudukan  guna  menjamin  perlindungan  hukum  dari  tindakan  pengusiran  paksa,  kekerasan  maupun ancaman lainnya. 15 Sedangkan dalam perkara ini, dapat dikatakan bahwa adanya tindakan pengusiran paksa yang  dilakukan  oleh  pihak  aparat  serta  adanya  tindakan  dari  aparat  yang  membuat  warga  Kapuk  Poglar merasa terintimidasi, maka dapat dikatakan bahwa adanya pelanggaran terhadap HAM warga Kapuk Poglar.
Adapun  kewajiban  negara  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  serta  menjamin  keamanan  warga negara yang dalam kasus sengketa penguasaan tanah ini justru menimbulkan keresahan bagi warga setempat. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum ialah upaya untuk memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi  Manusia  yang  dirugikan  oleh  orang  lain  dimana  perlindungan  tersebut  diberikan  kepada  masyarakat untuk dapat menikmati hak-hak yang tertuang dalam hukum. 16
F.D  Roosevelt  mengemukakan dalam  pidatonya  pada tahun 1941  bahwa adanya empat kebebasan atau yang dikenal dengan istilah “ four freedom ” yaitu, kebebasan berbicara dan berekspresi, kebebasan beragama, kebebasan  dari  hidup  berkekurangan,  dan  kebebasan  dari  rasa  takut. 17 Empat  kebebasan  tersebut  menjadi salah  satu  dokumen  dalam  upaya  pembentukan  PBB  serta  memberikan  perlindungan  dan  pemajuan  dalam Hak Asasi Manusia. 18 Dalam hal ini, negara berkewajiban  untuk menjamin warga negara agar terbebas dari rasa takut, namun bila ditinjau dari kasus yang terjadi di Kapuk Poglar diketahui berdasarkan keterangan dari warga  Kapuk  Poglar  RT  07  /  RW  04  bahwa  pihak  Polda  Metro  Jaya  mendatangkan  beberapa  personil kepolisian dengan berseragam lengkap beserta dengan senjata yang membuat warga sekitar daerah tersebut merasa takut dan terintimidasi. 19
Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  33  ayat  (3)  yang  berbunyi,  “Bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat.” jika dikaitkan dengan sila kelima pancasila bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat yang
13 Kriminalisasi  adalah  perbuatan  atau  penetapan  yang  dilakukan  oleh  penguasa  mengenai  tindakan-tindakan  tertentu  dimana menurut  masyarakat  atau  golongan-golongan  masyarakat  dianggap  sebagai  tindakan  yang  dapat  dipidanakan  dan berubah  menjadi suatu perbuatan pidana. Soerjono Soekanto, Kriminologi: Suatu Pengantar , Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, (1981), hlm. 62.
14 http://news.unair.ac.id/2018/12/24/tantangan-penegakan-ham-di-sektor-agraria/  diakses  pada  tanggal  9  September  2019  pukul 21.31 WIB.
15 Komnas  HAM, Komentar  Umum  Kovenan  Internasional,  Hak  Sipil  Dan  Politik,  Hak  Ekonomi  Sosial  Dan  Budaya ,  Jakarta: Komnas HAM, (2009), hlm. 124.
16 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Cetakan ke-5, Bandung: Citra Aditya Bakti, (2000), hlm. 53.
17 Douglas Lurton, Roosevelt’s Foreign Policy, 1933-1941: Franklin D. Roosevelt’s Unedited Speeches , Toronto: Longmans, Green,
(1942), 324.
18 https://lama.elsam.or.id/downloads/1363164069_HAM_dan_Kebebasan_Beragama._Musdah_Mulia.pdf  diakses  pada  tanggal  10 September 2019 pukul 21.15 WIB. Siti Musdah Mulia, “ Hak  Asasi Manusia dan  Kebebasan  Beragama ”, disampaikan pada acara Konsultasi Publik untuk Advokasi terhadap RUU KUHP diselenggarakan oleh Aliansi Nasional Reformasi KUHP, tgl 4 Juli 2007 di Jakarta.
19 https://www.bantuanhukum.or.id/web/tolak-penggusuran-warga-kapuk-poglar-mengadu-ke-komnas-ham/ diakses pada tanggal  11 September 2019, 12.25 WIB.
sebesar-besarnya. 20 Akan tetapi, dalam penerapannya masih belum tercapainya kemakmuran rakyat dimana jika dilihat dari kasus yang terjadi di wilayah Kapuk Poglar RT 07 / RW 04 tersebut, warga setempat tidak dapat  memperoleh air  bersih  sebagaimana dimaksud  bahwa  warga  mempunyai  hak  atas  air.  Dalam  hal ini, tentunya  telah  terjadi  pelanggaran  terhadap  Hak  Asasi  Manusia  dalam  bentuk  hak  atas  air.  Berdasarkan pandangan Komite Hak Ekosob tentang hak atas air yang disampaikan melalui sidang ke-29 pada tanggal 28 November  2002 21 ,  sebagaimana  diterangkan  dalam  Komentar  Umum  ( General  Comment )  nomor  15  yang pada  intinya  menjelaskan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  air  yang  memadai,  aman,  dapat  diterima  dan diakses  secara  fisik,  serta  mudah  didapatkan  untuk  penggunaan  personal  dan  domestik. 22 Sesuai  dengan Pasal 11 Paragraf 1 Kovenan menjelaskan bahwa hak atas air termasuk dalam kategori jaminan mutlak untuk memenuhi  standar  hidup  yang  layak  dikarenakan  hak  atas  air  merupakan  salah  satu  kondisi  paling fundamental  untuk  bertahan  hidup. 23 Maka  dari  itu,  dalam  perkara  ini  dapat  dikatakan  telah  dilanggarnya HAM  warga  Kapuk  Poglar  untuk  memperoleh  air  yang  memadai,  aman,  serta  dapat  diakses  secara  fisik dikarenakan air merupakan hal yang paling penting untuk bertahan hidup.

## 2. Faktor-Faktor  Penyebab  Timbulnya  Sengketa  Antara  Polda  Metro  Jaya  dengan  Warga  Kapuk Poglar RT 07 / RW 04 Jakarta Barat
Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan menjelaskan bahwa, sengketa pertanahan ialah  perbedaan  pendapat antara  pihak-pihak  yang  saling  memiliki kepentingan  maupun  antara  pihak-pihak yang  berkepentingan dengan  instansi di  lingkungan  Badan Pertanahan  Nasional mengenai  keabsahan  suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihnnya dan penerbitan tanda bukti haknya. Adapun pengertian sengketa pertanahan menurut para ahli, salah satunya menurut  Irawan Soerodjo yang menjelaskan bahwa sengketa tanah ialah permasalahan antara dua pihak atau lebih dimana pihak-pihak tersebut  saling  mempunyai  kepentingan  yang  sama  atas  suatu  objek  hak  tanah  yang  dapat  menimbulkan akibat  hukum  bagi  para  pihak. 24 Berdasarkan  keterangan  Bagir  Manan  selaku  ketua  Mahkamah  Agung, sebanyak lebih dari lima puluh persen perkara di pengadilan berkaitan mengenai tanah. Bagir Manan menilai masalah  administrasi  sebagai  salah  satu  penyebab  terjadinya  perkara  tanah,  menurutnya  setelah  hampir setengah abad munculnya UUPA, masih adanya permasalahan mengenai girik dan sertifikat tanah. 25 Penyebab terjadinya konflik pertanahan yang marak saat ini dikarenakan adanya kepemilikan/penguasaan  tanah  yang  tidak  merata  dan  tidak  seimbang,  ketidakselarasan  penggunaan  tanah pertanian  dan  non  pertanian, kurangnya  keberpihakan kepada  kelompok  masyarakat  dengan  perekonomian yang  rendah,  kurang  diakuinya  hak-hak  masyarakat  atas  hak  ulayat,  lemahnya  posisi  masyarakat  dalam pemegang  hak  atas  tanah  dalam  pembebasan  kepemilikan  tanah,  serta  permasalahan  pertanahan  dalam penerbitan  sertifikat  dimana  salah  satunya  ialah overlapping sertifikat  tanah  (tumpang  tindih). 26 Dengan terjadinya  tumpang  tindih  sertifikat  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  para  pemegang  hak  atas  tanah dalam pendaftaran tanah di Indonesia. 27
Salah satu contoh permasalahan mengenai tanah terjadi di wilayah Kapuk Poglar RT 07 / RW 04 Jakarta Barat.  Berdasarkan  keterangan  dari  ketua  RT  07  /  RW  04,  diketahui  bahwa  pada  tahun  1995  pihak  Polda Metro Jaya mengakui adanya hak pakai atas tanah seluas 15.900 meter yang terletak di Kapuk Poglar RT 07 /  RW  04  Jakarta  Barat,  dengan  dasar  berupa  sertifikat  hak  pakai  nomor  595  yang  terbit  pada  tahun  1994. Sedangkan  menurut  keterangan  dari  ketua  RT  07  /  RW  04  tanah  tersebut  merupakan  milik  Ema  Sarijah selaku Ahli Waris dengan alas hak berupa Girik C 460. Hak pakai merupakan salah satu dari empat hak atas tanah  primer  yang  dapat  diartikan  sebagai  hak  atas  tanah  dimana  diberinya  kewenangan  untuk  memakai tanah  tertentu  guna  memenuhi  kebutuhan  hidup  tertentu.  Adapun  dua  tujuan  pemakaian  atas  tanah  yaitu, pemakaian  tanah  untuk  menjalankan  suatu  usaha  dan  pemakaian  tanah  untuk  melakukan  pembangunan. Pemakaian  tanah  untuk  menjalankan  suatu  usaha  seperti  usaha  pertanian,  perkebunan,  tambak,  maupun
20 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, hlm. 134-135.
21 http://www.ampl.or.id/digilib/read/35-hak-atas-air-sebagai-hak-asasi-manusia/48056  diakses  pada  tanggal  11  September  2019 pukul 12.07 WIB.
22 Komnas HAM, Ibid., hlm. 189.
23 Komnas HAM, Ibid., hlm. 190.
24 Irawan Soerodjo, Kapasitas Hukum Atas Tanah Di Indonesia , Surabaya: Arloka, (2003), hlm. 12.
25 https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16955/administrasi-buruk-penyebab-maraknya-sengketa-tanah-/ diakses pada tanggal 11 September 2019, 19.37 WIB.
26 Lutfi I Nasoetion, Konflik Pertanahan (Agraria) Menuju Keadilan Agraria , Bandung: Yayasan AKATIGA, (2002), hlm. 112..
27 Effendi Perangin, Praktek Permohonan Hak Atas Tanah , Jakarta: Rajawali Pers, (1993), hlm. 73.
peternakan.  Sedangkan  pemakaian  tanah  untuk  pembangunan  seperti  pembangunan  lapangan,  pelabuhan, bandar udara, dan lain sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa hak pakai ialah hak untuk menggunakan atau memakai  tanah. 28 sebelum  diberlakukannya  UUPA,  girik  diakui  sebagai  bukti  hak  atas  tanah  jika  ditinjau secara yuridis formal. Namun setelah diberlakukannya UUPA, girik bukan lagi sebagai bukti hak atas tanah melainkan  berupa  surat  keterangan  objek  atas  tanah.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang kemudian dipertegas dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 34/K/Sip/1960 menyatakan bahwa surat girik bukan merupakan bukti hak atas tanah. 29
Terkait  dengan  kasus  sengketa  penguasaan  tanah  ini,  warga  yang  bersangkutan  menyampaikan permasalahan ini kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dimana warga masyarakat Kapuk Poglar menyampaikan beberapa hal yaitu sebagai berikut: 30
a. Tertanggal  17  September  2016,  pihak  Polda  Metro  Jaya  memberikan  surat  undangan  kepada  warga setempat untuk menghadiri sosialisasi mengenai aset kepemilikan negara yang berlokasi di Kapuk Poglar RT 07 / RW 04 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.
b. Warga setempat mendapatkan surat somasi I  yang diberikan oleh pihak Polda Metro Jaya pada tanggal 11  Oktober  2016,  kemudian  diberikan  kembali  surat  somasi  ke  II  dimana  warga  diminta  untuk mengosongkan tanah tersebut dalam kurun waktu 7 hari pada tanggal 28 Oktober 2016 dan pihak Polda Metro  Jaya  kembali  melayangkan  surat  somasi  ke  III  yang  berisikan  bahwa  warga  diminta  untuk mengosongkan tanah tersebut dalam kurun waktu 15 hari setelah diterimanya surat somasi, tertanggal 23 Desember 2017. Sepatutnya sebelum memberikan surat somasi, Polda Metro Jaya melakukan mediasi 31 terlebih dahulu dengan warga Kapuk Poglar agar dapat menemukan jalan tengah terhadap kasus ini.
c. Tertanggal  6  Januari  2018,  pihak  Polda  Metro  Jaya  memasangkan  spanduk  untuk  menghimbau,  bagi warga  yang  bertempat  tinggal  di  atas  tanah  tersebut  agar  segera  meninggalkan  dan  mengosongkan sebelum dilaksanakannya eksekusi pada tanggal 8 Februari 2018.
d. Pada  tanggal  9  Januari 2018,  warga  dipaksa  untuk  menerima  surat  panggilan  menghadiri Polda  Metro Jaya untuk dimintakan kesaksian namun warga setempat melakukan penolakan.
e. Adapun  warga  setempat  meminta  untuk  dilakukannya  peninjauan  kembali  mengenai  kebenaran  dan keabsahan sertifikat yang dimiliki oleh pihak Polda Metro Jaya, dikarenakan sertifikat tersebut tumpang tindih serta warga tidak yakin akan keabsahan sertifikat.
f. Harapan  warga  agar  pihak  Polda  Metro  Jaya  menghentikan  segala  bentuk  intimidasi,  ancaman, kekerasan, serta kriminalisasi  terhadap warga setempat, sekaligus agar warga dapat menikmati kembali fasilitas air bersih.
Langkah lain yang diambil oleh warga setempat yaitu dengan meminta bantuan atas permasalahan tanah ini kepada ahli waris selaku pemilik tanah dan alas bukti, serta mendatangi LBH (Lembaga Badan Hukum) untuk meminta perlindungan, dan juga warga mendatangi Komnas HAM agar perkara ini terekspos. Dalam rencananya,  pihak  Polda  Metro  Jaya  akan  melakukan  penggusuran  atas  dasar  sertifikat  hak  pakai  yang diterbitkan pada wilayah permukiman tersebut. Namun, menurut Charlie Meidino Albajili selaku pengacara publik  dari  LBH  Jakarta,  pihak  Polda  Metro  Jaya  tidak  dapat  melakukan  eksekusi  secara  sepihak  karena hanya pengadilan dan gubernur yang dapat melakukan eksekusi atas dasar yurisprudensi 32 dan peraturan. 33 Dengan demikian berdasarkan keterangan dari ketua RT 07 / RW 04, faktor utama penyebab terjadinya sengketa  tanah  antara  warga  Kapuk  Poglar  RT  07  /  RW  04  Jakarta  Barat  dengan  Polda  Metro  Jaya  ialah dikarenakan  adanya  tumpang  tindih  sertifikat  ( overlapping )  dimana  kedua  belah  pihak  masing-masing memiliki alas hak yaitu, warga beralaskan hak berupa surat girik C 460 atas nama Ema Sarijah selaku ahli
28 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia:  Sejarah  Pembentukan  UUPA,  Isi  Dan  Pelaksanaannya,  Jilid  1  Hukum  Tanah Nasional , Jakarta: Universitas Trisakti, (2013), hlm. 285.
29 http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41941/1/TOPAN%20ROHMATTULAH-FSH.pdf,  diakses  pada  tanggal 11 September 2019 pukul 21.09 WIB.
30 Catatan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI.
31 Christopher W. Moore mengemukakan bahwa mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang  dapat diterima,  tidak  berpihak  dan  netral  yang  tidak  mempunyai  kewenangan  untuk  mengambil  keputusan  dalam  membantu para  pihak  yang  berselisih  dalam  upaya  mencapai  kesepakatan  secara  sukarela  dalam  penyelesaian  permasalahan  yang disengketakan. Bambang Sutiyoso, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa , Yogyakarta: Gama Media, (2008), hlm. 57.
32 Yurisprudensi adalah Kebiasaan pengadilan yang dianut oleh pengadilan yang lebih rendah.  R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: PTSinar Grafika, (1993), h. 158.
33 https://www.bantuanhukum.or.id/web/tolak-penggusuran-warga-kapuk-poglar-mengadu-ke-komnas-ham/ diakses pada tanggal  11 September 2019 pukul 21.37 WIB.
waris  tanah  tersebut  sedangkan  pihak  Polda  Metro  Jaya  beralaskan  hak  berupa  sertifikat  hak  pakai  (SHP) nomor 595 yang terbit pada tahun 1994.

## C. Penutup
Berdasarkan dengan  yang telah  dipaparkan  oleh  penulis  diatas,  maka dapat disimpulkan  bahwa  apabila sengketa penguasaan tanah di wilayah Kapuk Poglar RT 07 / RW 04 dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) warga setempat, dapat dikatakan bahwa pihak Polda Metro Jaya melanggar hak yang dimiliki warga Kapuk Poglar yaitu hak atas bebas dari rasa takut, kekerasan, maupun ancaman, serta hak atas air. Dimana seharusnya  masyarakat  mempunyai  hak  untuk  memperoleh  kesejahteraan  yang  dijamin  oleh  negara sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 27  ayat  (2)  UUD tahun  1945.  Namun  berbeda dengan  yang dirasakan oleh  warga  Kapuk  Poglar  yaitu  warga  tidak  dapat  memperoleh  kesejahteraan  serta  merasa  terancam  atau terintimidasi  dengan  akan  dilakukannya  upaya  eksekusi  berupa  penggusuran  di  wilayah  Kapuk  Poglar tersebut. Adapun hak lain yang dilanggar yaitu hak atas air karena warga setempat sempat tidak dapat akses untuk memperoleh air secara fisik, dimana air merupakan hal paling penting untuk bertahan hidup.
Berdasar  atas  keterangan  dari  ketua  RT  07  /  RW  04,  Faktor  utama  penyebab  terjadinya  sengketa penguasaan tanah di wilayah Kapuk Poglar RT 07 / RW 04, Jakarta Barat ialah dikarenakan adanya tumpang tindih  sertifikat  kepemilikan  ( overlapping )  atas  lahan  tersebut,  dimana  kedua  belah  pihak  sama-sama mempunyai alas hak atas tanah tersebut yaitu warga beralaskan hak berupa surat girik C 460 atas nama Ema Sarijah selaku ahli waris tanah tersebut sedangkan pihak Polda Metro Jaya beralaskan hak berupa sertifikat hak pakai (SHP) nomor 595 yang terbit pada tahun 1994.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Apeldoorn, Van. (1990). Pengantar Ilmu Hukum , Cetakan 24. Jakarta: Pradnya Paramita. Chomzah, Ali Achmad. (2004). Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) . Jilid 2. Jakarta: Prestasi Pustaka. Departemen Pendidikan Nasional. (2007). Kamus Besar Bahasa Indonesia . Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. Jakarta: Balai Pustaka. Harahap, A. Bazar dan Nawangsih Sutardi. (2006). Hak Asasi Manusia dan Hukumn ya. Jakarta: Percirindo. Harsono, Boedi. (2013). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi Dan Pelaksanaannya. Jilid Pertama. Jakarta: Universitas Trisakti. Komnas  HAM.  (2009),  “ Komentar  Umum  Kovenan  Internasional,  Hak  Sipil  Dan  Politik,  Hak  Ekonomi Sosial Dan Budaya ”. Jakarta: Komnas HAM. Nasoetion,  Lutfi  I.  (2002). Konflik  Pertanahan  (Agraria)  Menuju  Keadilan  Agraria:  70  Tahun  Gunawan Wiradi. Bandung: Yayasan AKATIGA. Perangin, Effendi. (1993). Praktek Permohonan Hak Atas Tanah . Jakarta: Rajawali Pers Rahardjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum . Cetakan Kelima. Bandung: Citra Aditya Bakti. Roosevelt’s, Franklin D dan Douglas Lurton. (1942). Roosevelt’s Foreign Policy, 1933-1941: Franklin D. Roosevelt’s Unedited Speeches .  Toronto: Longmans, Green. Sinaga, Bintatar. (1992). Keberadaan Girik Sebagai Surat Tanah : Kompas. Soekanto, Soerjono. (1981). Kriminologi: Suatu Pengantar . Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia. Soekanto, Soerjono. (1996). Pengantar Penelitian Hukum . Cetakan Ketiga. Jakarta: UI Pres. Soerodjo, Irawan. (2003). Kapasitas Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia . Surabaya: Arloka. Soeroso, R. (1993). Pengantar Ilmu Hukum . Cetakan Pertama. Jakarta:  Sinar Grafika, 1993. Sutendi, Adrian. (2009). Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya . Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. Sutiyoso,  Bambang.  (2008). Hukum  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa .  Yogyakarta:  Gama Media. Utrecht, E. (1987). Pembaharuan Hubungan Di Indonesia . Bandung: Politis. Wibawa, Samodra. (2005) . Reformasi Administrasi; Bunga Rampai Pemikiran Administrasi Negara/Publik . Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Gava Media. Yusuf,  Ahmad  Mukhlis  dkk.  (1998). Presiden RI  Ke  II Jenderal  Besar  HM Soeharto  Dalam Berita .  Buku Kesepuluh. Jakarta: Antara Pustaka Utama.

## B. Internet
https://properti.kompas.com/read/2019/02/27/180422821/catat-ada-2546-sengketa-tanah-sepanjang-2018, diakses pada tanggal 3 September 2019 pukul 21.08 WIB.
https://www.bantuanhukum.or.id/web/tolak-penggusuran-warga-kapuk-poglar-mengadu-ke-komnas-ham/ diakses pada tanggal 11 September 2019 pukul 12.25 WIB.
http://www.ampl.or.id/digilib/read/35-hak-atas-air-sebagai-hak-asasi-manusia/48056 diakses pada tanggal 11 September 2019 pukul 12.07 WIB.
https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16955/administrasi-buruk-penyebab-maraknya-sengketa- tanah-/ diakses pada tanggal 11 September 2019 pukul 19.37 WIB.
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41941/1/TOPAN%20ROHMATTULAH-FSH.pdf diakses pada tanggal 11 September 2019 pukul 21.09 WIB.
https://www.bantuanhukum.or.id/web/tolak-penggusuran-warga-kapuk-poglar-mengadu-ke-komnas-ham/ diakses pada tanggal 11 September 2019 pukul 21.37 WIB.
http://news.unair.ac.id/2018/12/24/tantangan-penegakan-ham-di-sektor-agraria/,  diakses  pada  tanggal  9
September 2019 pukul 21.31 WIB

## C. Peraturan Perundang-Undangan
Komentar Umum Nomor 4 tahun 1991 Tentang Hak Atas Tempat Tinggal Yang Layak.
Peraturan Menteri  Negara  Agraria/Kepala Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  1 Tahun  1999  Tentang  Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.
Putusan Mahkamah Agung RI No. 34/K/Sip/1960. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, hlm. 134-135 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

## D. Sumber Lain
Catatan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI Data rekap pengaduan Komnas HAM bulan November tahun 2018, diakses dari https://www.komnasham.go.id/files/20181206-laporan-penerimaan-pengaduan-november- $UWDW46SM.pdf https://lama.elsam.or.id/downloads/1363164069_HAM_dan_Kebebasan_Beragama._Musdah_Mulia.pdf diakses pada tanggal 10 September 2019 pukul 21.15 WIB. Siti Musdah Mulia, “ Hak  Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama ”, disampaikan pada acara Konsultasi Publik untuk Advokasi terhadap RUU KUHP diselenggarakan oleh Aliansi Nasional Reformasi KUHP, tgl 4 Juli 2007 di Jakarta.