This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

## Analisis Manajemen Pendukung dalam  Pengelolaan Obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur
Analysis of Management Support at Kolaka Timur Public Health Office
Angela Flora Stephanie Lawalata, Nanang Munif Yasin * , Satibi Fakultas Farmasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Corresponding author: Nanang Munif Yasin: Email: nanangy@yahoo.com
Submitted: 09-05-2023 Revised: 09-05-2023 Accepted: 15-06-2023

## ABSTRAK
Management  Support diperlukan  dalam  menunjang  kegiatan  pengelolaan  obat  dari  tahap seleksi  obat,  perencanaan  obat,  permintaan  dan  penerimaan  obat,  penyimpanan  obat, pendistribusian  obat,  pengendalian  obat,  pencatatan,  pelaporan,  pengarsipan,  pemantauan  dan evaluasi  pengelolaan  obat  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kolaka  Timur,  penelitian  ini  dilakukan untuk  menganalisis  gambaran Management  Support dalam  pengelolaan  obat  yang  meliputi organisasi, sumber daya manusia, anggaran dan Sistem Manajemen Informasi yang mempengaruhi proses pengelolaan obat sebagai bentuk evaluasi dan pengembangan kebijakan dalam pengelolaan obat. Penelitian ini merupakan penelitian desktriptif, data di kumpulkan melalui penelusuran data pengelolaan  obat  tahun  2020-2021,  observasi  dan  wawancara  mendalam  menggunakan  lembar checklist dan pedoman wawancara yang telah divalidasi oleh expert judgement , data dianalisis secara content analysis. Berdasarkan hasil penelitian organisasi di Dinas Kesehatan sesuai dengan Peraturan Daerah  Kabupaten  Kolaka  Timur  No.  56  Tahun  2016  tentang  Organisasi  dan  Tata  kerja  Dinas Kabupaten Kolaka Timur, Anggaran pengelolaan obat bersumber dari dana DAK dan DAU namun pemanfaatannya masih terbatas, SDM di Instalasi Farmasi sudah cukup namun terbatas pada staf perencanaan  dan  pengadaan,  pengelolaan  obat  memanfaatkan  SIM  dari  Perencanaan  hingga pendistribusian obat namun masih terbatas oleh sarana-prasarana, dari hasil penelitian pengelolaan obat  belum  berjalan  optimal  karena Management  Support di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kolaka Timur belum sepenuhnya dengan baik.
Kata Kunci : Dinas Kesehatan; kolaka timur; manajemen support ; pengelolaan obat
ABSTRACT
Management  Support  is  needed  to  support  drug  management  activities  from  selection, planning,  request  and  receipt,  storage,  distribution,  control,  recording,  reporting,  archiving, monitoring  and  evaluation  of  drug  management  at  the  Kolaka  Timur  District  Health  Office,  this research conducted to analyze the description of Management Support in drug management which includes organization, human resources, finance and SIM that affect the drug management process as  a  form  of  evaluation  and  development  of  policies  in  drug  management.  This  research  is  a descriptive study,  data  was collected through data tracking on drug management for 2020-2021, observation and in-depth interviews using checklist sheets and interview guidelines that have been validated  by  expert  judgment,  data  were  analyzed  by  content  analysis.  Based  on  the  results  of organizational research at the Health Service in accordance with the Kolaka Timur Regency Regional Regulation No. 56 of 2016 concerning the Organization and Work Procedure of the  Kolaka Timur Regency Service, the drug management budget is sourced from DAK and DAU funds but its utilization is  still  limited,  the  Pharmacy  Installation  has  10  employees  and  3  people  in  the  planning  and procurement  sector  who  play  a  role  in  drug  management,  drug  management  utilizes  a  SIM  from planning  to  drug  distribution  but  still  limited  by  infrastructure.  From  the  result  of  this  study Management Support at the Kolaka Timur District Health Office has not run optimally.
Keywords : health office; Kolaka Timur; management support; drug management

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  obat  yang  meliputi  tahap  seleksi  obat,  perencanaan  obat,  permintaan  dan penerimaan  obat,  penyimpanan  obat,  pendistribusian  obat,  pengendalian  obat,  pencatatan, pelaporan,  pengarsipan,  pemantauan  dan  evaluasi  pengelolaan  obat  (Satibi et  al .,  2021)  yang dilakukan  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kolaka  Timur  memerlukan  dukungan  manajemen  yang terdiri dari  Organisasi, Sumber Daya Manusia, Anggaran dan Sistem Informasi Manajemen untuk menciptakan proses pengelolaan obat yang baik Sumber Daya Manusia (SDM) juga sangat diperlukan dalam menunjang agar tujuan Penggunaan obat rasional dapat dicapai sehingga segala usaha untuk meningkatkan  dan  mengembangkan  SDM  kesehatan  perlu  dilakukan  secara  berkelanjutan  dan sistematis  ,pola  organisasi  unit  pengelola  obat  publik  dan  perbekalan  kesehatan  (UPOPPK)  di Kabupaten juga merupakan jaminan profesionalisme dalam pengelolaan obat, adanya penanggung jawab dengan latar belakang sesuai dengan pendidikan, memperkecil potensi pemilihan obat dan alokasi  dana  yang  tidak  benar  dan  menjamin  adanya  informasi  mengenai  obat  dan  perbekalan kesehatan,  menciptakan  proses  penganggaran  yang  dapat  memaksimalkan  suatu  organisasi  dan bahkan  pengelolaan  obat,  sistem  informasi  bertujuan  agar  ketidakpastian  dalam  pengambilan keputusan dapat diminimalisir dan pengambilan keputusan dapat dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi(Kemenkes  RI,  2010).  Penelitian  sebelumnya  telah  banyak  dilakukan  dengan  menilai pengelolaan obat dan manajemen pendukungnya seperti pada penelitian oleh Yuniarti et al ., (2019) yang mengevaluasi management support pada pengelolaan obat di RSUD Kabupaten Ngaw; Boku et al., (2021) yang melakukan evaluasi perencanaan dan distribusi obat program di Dinas Kesehatan Porvinsi  Sulawesi  Tenggara;  Nesi et  al .,  (2018)  yang  melakukan  evaluasi  perencanaan  dan pengadaan obat di Instalasi Farmasi RSUD Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara; Aisah et al ., (2019) yang melakukan evaluasi pengelolaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Pati (Aisah et al .,2019.),  berdasarkan  penelitian  sebelumnya management  support mempengaruhi  proses pengelolaan obat dan beberapa penilitian menunjukkan manajemen support yang  belum  berjalan secara  optimal  yang  tentunya  mempengaruhi  proses  pengelolaan  obat,  berdasarkan  penelusuran data dan dokumen pada tahun 2020-2021 di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur, Pengelolaan obat  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kolaka  Timur  belum  dilakukan  secara  optimal,  sehingga penelitian ini dilakukan untuk melihat gambaran management support dalam pengelolaan obat yang meliputi  organisasi,  sumber  daya  manusia,  anggaran  dan  sistem  manajemen  informasi  yang mempengaruhi proses pengelolaan obat sebagai bentuk evaluasi untuk menentukan kebijakan yang berpengaruh  terhadap  manajemen  support  sehingga  pengelolaan  obat  di  Dinas  Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur dapat berjalan dengan lebih baik dan optimal.

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur pada  september 2022 - Januari 2023, data dikumpulkan melalui penelusuran data dan dokumen,  observasi  dan  wawancara  mendalam,  observasi  dilakukan  melalui  pengisian  lembar checklist observasi dan untuk wawancara menggunakan pedoman wawancara mendalam yang telah divalidasi  melalui expert  judgement, wawancara  dilakukan  kepada  informan  yang  di  pilih  secara purposive  sampling yaitu  kepala  Dinas  Kesehatan  Kab.  Kolaka  Timur  yang  juga  menjabat  sebagai Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK),  kepala  sub  bagian  Program,  Informasi  dan  Humas  Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur, dan Kepala Instalasi Farmasi Kab. Kolaka Timur, data dianalisis secara content  analysis dan  disajikan  dalam  bentuk  naratif,  penelitian  ini  dilakukan  berdasarkan ethical approval komisi etik penelitian kedokteran dan kesehatan, fakultas kedokteran, kesehatan masyarakat dan keperawatan Universitas Gadjah Mada-RSUP Dr Sardjito.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelusuran dokumen dan data yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur terkait  pengelolaan  obat  menemukan  seleksi,  perencanaan  obat,  permintaan  obat,  penyimpanan obat, pencatatan, pelaporan, pengarsipan, dan pemantauan yang belum dilakukan secara optimal, Gambaran Management Support di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur  didapatkan melalui lembar checklist observasi  dan  wawancara  mendalam  dengan  Kepala  Dinas  Kesehatan  yang  juga

## Analisis Manajemen Pendukung dalam  Pengelolaan Obat di Dinas Kesehatan
berperan  sebagai  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK),  Kepala  Sub  Bagian  Program,  Informasi  dan Humas dan Kepala UPTD Instalasi Farmasi.

## Organisasi
Dinas  kesehatan  Kabupaten  Kolaka  Timur  merupakan  unit  kerja  yang  mengelola  bidang kesehatan  yang  diatur  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kolaka  Timur  No.  56  Tahun  2016 tentang  Organisasi  dan  Tata  kerja  Dinas  Kabupaten  Kolaka  Timur,  struktur  organisasi  Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur sudah sesuai dengan peraturan yang ada dengan struktur : a. Kepala  Dinas;  b.  Sekretariat;  c.  Bidang  Kesehatan  Masyarakat;  d.  Bidang  Pencegahan  dan Pengendalian  Penyakit;  e.  Bidang  Pelayanan  Kesehatan  dan  Sumber  Daya  Kesehatan;  f.  Unit Pelaksana Teknis Dinas; g. Kelompok Jabatan fungsional Tugas pokok Dinas Kesehatan membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan wajib pemerintahan dibidang kesehatan sesuai Peraturan Pemerintah  No.  38  Tahun  2007,  Dinas  Kesehatan  memiliki  fungsi  untuk    perumusan  kebijakan, pelaksanaan  kebijakan,  pelaksanaan  evaluasi  dan  pelaporan  dibidang  kefarmasian(SDMK,  2022). Berdasarkan observasi setiap proses pengelolaan obat memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) obat  yang  direncanakan  sesuai  dengan  formularium  nasional,  sesuai  dengan  data  10  penyakit terbesar dan disusun berdasarkan Rencana Kebutuhan Obat (RKO), perencanaan, pengadaan dan penerimaan  obat  dilakukan  dengan  berkoodinasi  antara  Dinas  Kesehatan  dan  Instalasi  Farmasi. Pengelolaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur dilakukan oleh tim perencanaan dan pengadaan obat walaupun saat ini belum terdapat Surat Keputusan (SK) untuk Tim Perencana Obat tetapi proses perencanaan dan pengadaan melibatkan bidang-bidang yang terkait, permintaan dan penerimaan obat dilakukan oleh UPTD Instalasi Farmasi bersama Sub bagian program, informasi dan humas dalam proses penerimaan barang dilakukan pemeriksaan segel, label, kesesuaian fisik obat dan faktur pembelian,  nomor  bets dan tanggal kedaluarsa pada saat penerimaan,  untuk kegiatan penyimpanan obat kecuali pengelolaan vaksin dilakukan di UPTD Instalasi Farmasi, pengelolaan dan penyimpanan Vaksin dilakukan di Dinas Kesehatan oleh seksi surveilans dan imunisasi, sedangkan untuk  obat  program  pencatatan  dan  administrasi  di  lakukan  oleh  Dinas  Kesehatan  tetapi  untuk penyimpanan dan pendistribusian dilakukan melalui UPTD Instalasi Farmasi, pendistribusian obat, pengendalian  obat,  pencatatan,pelaporan  dan  pengarsipan  dilakukan  di  UPTD  Instalasi  Farmasi sedangkan untuk pemantauan dan evaluasi pengelolaan obat UPTD Instalasi melakukan koordinasi dengan  bidangan  pelayanan  kesehatan  dan  sumber  daya  kesehatan,  hal  ini  sejalan  dengan wawancara kepada inforaman 3:
“Koordinasinya  tetap  harus  berjalan  dengan  antar  IFK  dengan  Dinas  Kesehatan  dan  untuk  karena setelah  pejabat  pengadaan  melakukan  pembelanjaan  melalui  via  e-catalog  datang  barangnya  dan kemudian disimpan di IFK, IFK harus mengkonfirmasi apakah barang ini sesuai dengan kontrak yang ada atau tidak nah dari situ setelah disimpan dan diperiksa barulah masuk ke tahap berikutnya yaitu melakukan distribusi di Puskesmas.”
Pengelolaan obat sebagian besar dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Instalasi Farmasi yang merupakan pelaksana teknis operasional Dinas di bidang Penyediaan, pengendalian dan pemantauan ketersediaan obat berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Timur No. 46 tahun 2017 yang berada di bawah Dinas Kesehatan dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan, susunan organisasi UPTD instalasi terdiri dari Kepala UPTD; Kasubag Tata usaha; dan
Tabel I. Karateristik Informan Penelitian Informan Jabatan Jenis Kelamin Pendidikan Unit Kerja Lama Jabatan (Tahun) 1 Kepala Dinas Kesehatan L S2 community health Development Dinkes 4 2 Kepala Subbag perencanaan L S2 Kesehatan Masyarakat Dinkes 7 3 Kepala Instalasi Farmasi L Profesi-Apoteker IFK 2
Jabatan  Fungsional.  Kepala  Instalasi  Farmasi  dan  Kepala  sub  Bagian  Tata  usaha  dipimpin  oleh Apoteker, UPTD Instalasi menjalankan fungsi dalam hal Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja UPTD; Pelaksanaan kebijakan teknis kefarmasian; penerimaan, pengelolaan, penyimpanan dan pendistribusian  obat,  alat  kesehatan  dan  perbekalan  farmasi;  penyiapan  penyusunan  rencana pencatatan dan pelaporan tentang penyediaan dan penggunaan obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi; pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga Instalasi Farmasi; dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, berdasarkan observasi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP belum dilakukan melalui sistem satu pintu karena penyimpanan vaksin masih dilakukan di Dinas Kesehatan seksi imunisasi selain itu  Dinas  Kesehatan  dan  Instalasi  Farmasi  memiliki  pedoman  pengorganisasian  (struktur  dan tupoksi), setiap petugas di Instalasi Farmasi bertugas untuk melaksanakan pengelolaan obat yang baik dan juga di berikan tugas tambahan kegiatan dan tugas yang diberikan sudah berjalan dengan baik. berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Informan 3:
“ pastinya itu berjalan dengan baik karena itu sudah cukup untuk menjalankan seperti apa pekerjaan- pekerjaan  yang  ada  di  IFK  itu  sendiri  baik  itu  mulai  dari  penyimpanan,  pencatatan,  pelaporan kemudian distribusi jadi saya rasa sudah cukup”
Dari hasil penelitian ini struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur No. 56 Tahun 2016 tentang Organisasi dan  Tata kerja Dinas  Kabupaten Kolaka Timur  dan  Peraturan  Bupati  Kolaka Timur  No. 46  tahun 2017, organisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur berjalan dengan baik hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2013) struktur Dinas kesehatan Kabupaten Rejang Lebong sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang ada(Wahyudi and Suryawati, 2013), untuk Instalasi Farmasi Kabupaten juga memenuhi kriteria organisasi berbentuk UPTD penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Yuniarti et al., (2019) struktur organisasi di IFRS RSUD Kabupaten Ngawi sudah berjalan dengan baik(Yuniarti et al ., 2021) dan juga penelitian oleh Ubit (2015) di Instalasi Farmasi Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar  mengemukakan hasil untuk instalasi farmasi yang sudah berbentuk UPTD (Ubit, 2015).
Pembiayaan/Anggaran
Ketersediaan  Anggaran  yang  cukup  akan  memastikan  kegiatan  pengelolaan  obat  dapat berjalan secara optimal, berdasarkan observasi dan penelusuran data yang dilakukan, anggaran yang tersedia untuk pengadaan obat meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) mencukupi meskipun obat  yang direncanakan  tidak dapat  terpenuhi  seluruhnya,  selain anggaran untuk pengadaan obat, terdapat juga anggara untuk  alat tulis kantor,  distribusi obat dan dana untuk melakukan  monitoring  dan  evaluasi  ke  puskesmas,  hal  ini  juga  didukung  dari  hasil  wawancara dengan informan 3:
“ Kalau  untuk  soal  anggaran  untuk  saat  ini  anggaran  yang  ada  di  Instalasi  Farmasi  itu  masih terkoordinasi dengan DAK yang sampai saat ini selalu cukup bahkan lebih karena tidak semua kita belanjakan”
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  2  anggaran  pembelanjaan  obat  selama  ini besar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan selalu mencukupi kebutuhan, yang didukung juga oleh informan 1:
“Anggaran selalu cukup untuk pengadaan obat, hanya  memang terkendala  obat yang tidak tayang atau tidak bisa dibelanjak an”
“Selama  ini  kita  diberikan  dana  alokasi,  DAK  fisik  sub  bidang  kefarmasian,  dan  selalu  mencukupi”. informan 2
Anggaran yang dialokasikan berdasarkan Peraturan Kabupaten Kolaka Timur No. 23 Tahun 2021 untuk kegiatan distribusi obat terdiri dari uang transportasi dan uang harian yang dihitung berdasarkan daerah  distirbusi obat, dari hasil wawancara kepada kepala instalasi anggaran yang diberikan sudah cukup untuk kegiatan monitoring dan evaluasi dipuskesmas.
“Sejauh  ini  sih  anggaran  untuk  kegiatan distiribusi  dan  kegiatan  monev  yah  bisa  dikatakan  cukup untuk kegiatannya dapat berjalan”
Anggaran  untuk  penyediaan  sarana  dan  prasarana  untuk  penyimpanan  obat  di  Instalasi Farmasi menggunakan anggaran DAK, dana yang tersedia dibelanjakan melalui koordinasi dengan

## Analisis Manajemen Pendukung dalam  Pengelolaan Obat di Dinas Kesehatan
dinas  kesehatan  menggunakan  sistem  pengadaan  langsung.  Berdasarkan  hasil  observasi  yang dilakukan penyediaan sarana prasarana untuk lemari narkotika, psikotropika dan prekursor belum memadai karena lembari penyimpanan belum memenuhi peraturan terkait penyimpanan narkotika, psikotropika dan prekursor, hal ini juga didukung dengan hasil wawancara kepada informan 3: “ Untuk lemari obat ini memang sudah dari beberapa tahun kemarin, untuk sementara kami sedang mengusulkan ke dinas kesehatan untuk dapat diadakan lemari yang baru.”
Pemusnahan  obat  kedaluarsa  dari  tahun  2020-2021  belum  dilaksanakan,  berdasarkan observasi  hal  ini  dikarenakan  karena  tidak  tersedianya insenerator di  Kabupaten  Kolaka  Timur sehingga harus menggunakan jasa pihak ketiga, berdasarkan wawancara dengan informan 3: “ untuk sekarang karena proses pemusnahan obat kadaluarsa ini masih membutuhkan koordinasi dari pemerintah  terkait,  dari  dinas-dinas  terkait  sehingga  untuk  sementara  obat-obat  yang  kadaluarsa ditampung dulu di Instalasi Farmasi sambil menunggu keputusan untuk bagaimana pemusnahannya obat kadaluarsa sendiri.”
Wawancara dengan informan 2:
“Baru sebatas koordinasi saja dengan pihak ketiga , tapi untuk MOU- nya belum” . Sedangkan untuk anggaran terkait pelatihan dan pengembangan SDM  belum tersedia pada RKA Dinas Kesehatan namun berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan 2 anggaran untuk pelatihan tenaga kefarmasian sudah direncanakan untuk anggarakan pada tahun mendatang.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan,  anggaran  yang  disediakan  di  Dinas  Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur sudah mencukupi kebutuhan pengadaan obat Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur namun perlu di tingkatkan untuk sarana dan prasarana, pemusnahan obat kedaluara, pemeliharaan  gedung  penyimpanan  obat  dan  juga  anggaran  untuk  pelatihan  kepada  pengelola kefarmasian di Instalasi Farmasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hia (2013) di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Nias  Barat  yang  masih  memerlukan  anggaran  untuk  pengadaan sarana pendukung dan kegiatan pengelolaan obat (Hia, 2013).

## Sumber Daya Manusia
Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2014 pemerintah dan pemerintah daerah  bertanggung jawab terhadap  pengaturan,  pembinaan,  pengawasasn  dan  peningkatan  mutu  tenaga  kesehatan, perencanaan,  pengadaan,  dan  pendayagunaan  tenaga  kesehatan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan perlindungan  terhadap    tenaga  kesehatan  dalam  menjalankan  tugas  dan  praktik.  Sumber  daya manusia berperan penting dalam proses pengelolaan obat, karena SDM mempengaruhi bagaimana suatu  organisasi  dapat  berjalan  dengan  memanfaatkan  anggaran  dan  juga  Sistem  Informasi Manajemen yang ada. Berdasarkan observasi yang dilakukan SDM dalam pengelolaan obat bidang perencanaan Dinas Kesehatan terdiri dari 1 kepala sub bagian program dengan pendidikan strata 2 Kesehatan Masyarakat, informasi dan humas yang juga merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)  dan 1 orang staf yang juga merangkap sebagai Pejabat Pengadaan Dinas Kesehatan dengan pendidikan Strata 1 Teknik Sipil sedangkan berdasarkan observasi dilapangan  SDM yang ada di Instalasi Farmasi Kabupaten dapat dilihat pada tabel II.
Berdasarkan tabel  II,  Instalasi Farmasi memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup, terdapat  10  pegawai  3  orang  berstatus  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dan  7  Orang  honorer  yang memiliki pembagian tugas masing-masing, untuk kegiatan distribusi, pengendalian, pencatatan dan evaluasi menjadi tanggung jawab bersama seluruh pegawai Instalasi Farmasi, dengan jumlah SDM saat ini sudah memenuhi kebutuhan Instalasi Farmasi berdasarkan wawancara terhadap informan 3:
“ Kalau untuk masalah SDM-nya sendiri kalau untuk yang berjalan sekarang itu sudah memenuhi tapi kalaupun  terdapat  beberapa  kekurangan-kekurangan  di  beberapa  aspek  mungkin  itu  bisa  aja ditanggulangi sama staf yang sudah ada”
Kompetensi Pejabat Struktural UPTD berdasarkan Permenkes No.
971/Menkes/PER/XI/2019 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan yaitu kepala UPTD berlatar belakang pendidikan tenaga medis, sejalan dengan hal terdebut Sumber daya manusia (SDM)  di  Instalasi  Farmasi  Sudah  sesuai  dengan  PP  nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Pekerjaan Kefarmasian bahwa Fasilitas pelayanan kefarmasian dan fasilitas distribusi sediaan farmasi harus memiliki  seorang  apoteker  sebagai  penanggung  jawab    dan  dapat  dibantu  oleh  Apoteker
pendamping  dan/atau  Tenaga  Teknis  Kefarmasian.  Hal  ini  sejalan  dengan  wawancara  kepada informan 3:
“ Struktur organisasinya sendiri dia itu terdiri dari kepala UPTD kemudian ada Kasubag Tata Usaha dan kemudian staf. Nah kalau untuk stafnya ini semua terbagi lagi diberikan tugas tambahan, baik itu sebagai  bendahara  pengeluaran,  bendahara  barang  dan  pengelola  obat  programmer  seperti  itu kurang lebih gambarannya”
Kegiatan seleksi dilakukan oleh Instalasi Farmasi, Kegiatan Perencanaan oleh Pengelola obat puskesmas  dan  Instalasi  Farmasi,  kegiatan  pengadaan  dilakukan  oleh  Pegawai  yang  memiliki sertifikat pelatihan pengadaan barang dan jasa, saat ini pegawai yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa masih sangat terbatas di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur sehingga perlu dilakukan pengembangan SDM untuk pelatihan barang dan jasa dan pengelolaan obat.
Berdasarkan profil SDM Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten  Kolaka Timur tahun 2022, permasalahan  yang  sering  terjadi  terkait  dengan  SDM  kesehatan  yaitu  masalah  beban  kerja, ketersediaan  tenaga  kesehatan,  masalah  terkait  kompetensi,  dan  belum  terintegrasinya  sistem perencanaan  dan  masalah  komunikasi  internal,  ketersediaan  SDM  yang  memiliki  sertifikat pengadaan  masih  sangat  kurang,  sehingga  pada  tahun  2020  dan  2021  Kepala  Dinas  Kesehatan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kepala Sub bagian program, informasi dan Humas merangkap sebagai Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan (PPTK) berdasarkan penelitian yang  dilakukan  oleh  Boku et  al.,  (2019) jumlah  SDM  perlu  disesuaikan  dengan  beban  kerja  agar pengelolaan  obat  dapat  berjalan  dengan  baik  (Boku  et  al.,  2019).  Dalam  rangka  peningkatan pelayanan kesehatan maka pengembangan sumber daya manusia perlu dilakukan, penelitian oleh Itsnayain (2020) melalui intervensi pelatihan yang diberikan dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap pengelolaan obat tahapan kesesuaian obat dengan Fornas, dan penyimpanan obat LASA dan obat high alert , peningkatan kualitas SDM kesehatan sesuai kompetensi juga di harapkan dapat mendukung kebutuhan pembangunan kesehatan(Itsnayain, 2020)  hal ini sejalan dengan penelitian oleh  Panut    (2018)  bahwa  kelancaran  dan  keberhasilan  pengelolaan  obat  di  Instalasi  Farmasi Kabupaten  sangat  di  dukung  kualitas  pengelola  obat(Panut,  2018).  Peningkatan  SDM  di  Instalasi Farmasi Belum dilakukan terkait pengelolaan obat yang dilakukan saat ini penjelasan pekerjaan yang dilakukan  dan  pembagian  tupoksi  pekerjaan,  pelatihan  terkait  pengelolaan  obat  secara  terpadu belum pernah dilakukan, Berdasarkan wawancara dengan informan 3:
“ kalau untuk di internal IFK itu sendiri selama ini belum ada tapi kalau untuk gambaran-gambaran tentang apa yang dikerjakan di IFK itu sendiri tentunya kami sudah memberikan mereka apa sih yang menjadi tupoksinya, apa sih yang menjadi pekerjaannya ”
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  berdasarkan  wawancara  dengan  Informan  2  untuk  tahun kedepannya sudah disiapkan anggaran untuk pelatihan dan peningkatan SDM di Instalasi Farmasi Kabupaten Kolaka Timur.
Tabel II. Data SDM di Instalasi Farmasi Kab. Kolaka Timur
No Jabatan Pendidikan Status Jumlah 1 Kepala Instalasi Farmasi Apoteker PNS 1 2 Kepala Tata Usaha Apoteker PNS 1 3 Bendahara Aset S1 SKM PNS 1 4 Pengelola obat program a. Program Kusta Apoteker PNS/KTU 1 b. Program hepatitis, HIV, Sifilis S1 Farmasi Honorer 1 c. Program Filariasis S1 SKM Honorer 1 d. Program GIZI, KIA, Malaria SMA Honorer 1 e. Program TUberkulosis S1 farmasi Honorer 1 f. Program Diare S1 Farmasi Honorer 1 5 Sopir SMA Honorer 1 6 Cleaning Service SMA Honorer 1

## Analisis Manajemen Pendukung dalam  Pengelolaan Obat di Dinas Kesehatan
Hasil penelitian oleh Panut (2018) juga menunjukkan hasil yang sama terkait SDM di Instalasi Farmasi Kabupaten mimika sebagian besar telah di kelola oleh tenaga kefarmasian dan penempatan SDM  sesuai  dengan  bidang  dan  pekerjaannya  karena  kesesuaian  dan  kualitas  pengelola  obat berpengaruh terhadap proses pengelolaan obat.

## Sistem Informasi Manajemen
Sistem Informasi Manajamen di Dinas Kesehatan dan Instalasi Farmasi di Kabupaten Kolaka Timur sudah dilakukan, berdasarkan observasi yang dilakukan perencanaan obat menggunakan RKO melalui aplikasi e-monev, untuk pengadaan obat dilakukan menggunakan e-catalog . Pembelanjaan obat  melalui  aplikasi e-catalog lebih  memudahkan  dan  memberikan  transparansi  dalam  proses pengadaan namun ketersediaan obat di e-catalog menjadi kendala ketika akan membelanjakan obat tetapi tidak tersedia, sedangkan untuk di Instalasi Farmasi SIM dimanfaatkan melalui penggunaan Aplikasi  Lembar  Penggunaan  dan  Lembar  Permintaan  Obat  (LPLPO)  yang  dibuat  dan  diberikan kepada puskesmas untuk mengisi data stok dan juga permintaannya, aplikasi ini  berisi nama obat, satuan  obat,  harga,  jumlah  penerimaan,  persediaan,  pengeluaran,  jumlah  expired,  stok  akhir, permintaan obat dan kolom pemberian obat. Aplikasi ini membantu pengelola obat puskesmas untuk menginvetarisasi data obat yang ada dipuskesmas dan membantu instalasi farmasi memperkirakan pemberian  obat  untuk  puskesmas.  Selain  itu  terdapat  aplikasi  SIPNAP  yang  digunakan  untuk pelaporan obat Narkotik, Psikotropik dan Prekursor, selain ini penggunaan aplikasi e-logistik oleh kemenkes  juga  diterapkan  di  Instalasi  Farmasi  Kabupaten  Kolaka  Timur,  aplikasi  ini    digunakan untuk  pengelolaan  data  obat  dan  BMHP  yang  terintegrasi  dengan  Kemenkes  untuk  mendukung ketersediaan  informasi  dan  pemantauan  ketersediaan  obat  dan  BMHP  dari  tingkat  pusat  hingga daerah,  namun  penggunaan  aplikasi  ini  masih  memiliki  kendala  karena  perangkat  untuk menjalankan aplikasi ini masih belum memadai. Berikut petikan wawancara dengan informan 3: “ Kalau untuk sistem informasi manajemen yang ada di Instalasi Farmasi itu sendiri yang saat ini yang berjalan  adalah  terdapat  aplikasi  LPLPO  yang  dibuat  sendiri  adalah  Instalasi  Farmasi  Kabupaten Kolaka Timur kemudian ada aplikasi tambahan lain seperti SIPNAP, ini aplikasi untuk pelaporan dan pendataan psikotropik dan narkotik yang kami laporkan ke Badan POM kemudian ada juga aplikasi e- logistik ” “ tapi pada prosesnya terdapat kendala-kendala lah seperti apakah perangkat yang kurang memenuhi ” informan 3
Berdasarkan penelusuran data dan observasi yang dilakukan kesesuaian jumlah distribusi ke subunit  pelayanan  masih  terdapat  ketidaksesuaian  obat  yang  didistirbusikan  meskipun  sudah menggunakan aplikasi LPLPO, sehingga diharapkan aplikasi yang terintegrasi antara puskesmas dan Instalasi Farmasi dan juga update obat yang tersedia di Instalasi Farmasi senantiasa di Perbaharui pada aplikasi LPLPO tersebut, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh HIa (2013)  Sistem  Informasi  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Nias  Barat  belum  dilakukan pengintergrasian  dengan  aplikasi  pengelolaan  obat  yang  sudah  ada(Hia,  2013),    penelitian  oleh Yuniarti  (2019)  juga  mengemukakan  SIM  yang  terintegrasi  sangat  membantu  dalam  proses pengelolaan  obat  namun  SIM  tetap  harus  dikembangkan  melihat  permasalahan  yang  ada  dan mengikuti perkembangan jaman, SIM yang tidak saling terintegrasi memungkinkan masalah yang lebih banyak muncul(Yuniarti et al., 2021).

## Keterbatasan Penelitian
Wawancara  dilakukan  terbatas  kepada  Kepala  Dinas  Kesehatan,  kepala  sub  bagian  Program, Informasi dan Humas Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur, dan Kepala Instalasi Farmasi.

## KESIMPULAN
Management support dalam pengelolaan obat di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka  Timur  menunjukkan  organisasi  di  Dinas  Kesehatan  sesuai  dengan  Peraturan  Daerah Kabupaten Kolaka Timur No. 56 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Kabupaten Kolaka Timur dan Peraturan Bupati Kolaka Timur No. 46 tahun 2017. Anggaran untuk pengadaan obat  bersumber  dari  dana  DAK  dan  DAU,  sedangkan  anggaran  untuk  sarana  prasarana,  obat
kedaluarsa dan pelatihan perlu ditingkatkan lagi. Instalasi Farmasi di pimpin oleh seorang apoteker dan memiliki 9 orang Pegawai yang sudah mencukupi dalam kegiatan pengelolaan obat sedangkan SDM  dibidang  perencanaan  dan  pengadaan  masih  belum  mencukupi  dan  masih  terbatas.  Sistem Informasi Manajemen dalam pengelolaan obat di Dinas Kesehatan menggunakan aplikasi e-monev, e- catalog, e-logistik , SIPNAP, LPLPO. Secara keseluruhan Management support dalam pengelolaan obat di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur belum berjalan optimal.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur, Program studi Magister Manajemen Farmasi Universitas Gadjah Mada dan seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Aisah,  N.,  Satibi,  Suryawati,  S.,  n.d.  Evaluasi  Pengelolaan  Obat  pada  Tahap  Perencanaan  dan Pengadaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Majalah Farmaseutik Vol. 16 No. 1: 34-42. Boku,  Y.,  Satibi,  Yasin,  N.M.,  n.d.  Evaluasi  Perencanaan  dan  Distribusi  Obat  Program  di  Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara. JMPF Vol. 9 No. 2 : 88 -100.
Bupati Kolaka Timur. 2016. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur No. 56 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Kabupaten Kolaka Timur.
Bupati  Kolaka  Timur.  2017. Peraturan  Bupati  Kolaka  Timur  Nomor  46  Tahun  2017  tentang Pembentukan,  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  serta  tata  Kerja  Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur . Kolaka Timur. Depkes  RI.  2009.  Undang  Undang  RI  Nomor  51  Tentang  Pekerjaan  Kefarmasian.  Jakarta:
Kementerian Kesehatan RI
Hia,  A.K.,  2013.  Evaluasi  Pengelolaan  Obat  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Nias  Barat  Tahun 2010,2011 & 2012 (Thesis). Gadjah Mada, Yogyakarta.
Itsnayain,  A.S.,  2020.  Pengaruh  Intervensi  Pelatihan  Menggunakan  Buku  Indikator  Pelayanan Kefarmasian  Di  Puskesmas  Terhadap  Pengelolaan  Obat  dan  Pelayanan  Farmasi  Klinik  di Puskesmas Kota Mataram (Thesis). Gadjah Mada, Yogyakarta.
Kemenkes RI, 2010. Materi Pelatihan Manajemen Kefarmasian di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota. Nesi, G., Kristin, E., n.d. EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGADAAN OBAT DI INSTALASI FARMASI RSUD KEFAMENANU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA.
Panut,  I.,  n.d.  Evaluasi  Pengelolaan  Obat  Dan  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhinya  Di  Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Papua (Thesis). Gadjah Mada, Yogyakarta.
Presiden  RI.  2007.  Peraturan  Pemerintah  No.  38  Tahun  2007  tentang  Pembagian  Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota.
Presiden RI. 2014. Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Presiden RI. 2019. Permenkes No. 971/Menkes/PER/XI/2019 tentang standar kompetensi pejabat struktural kesehatan.
Satibi,  Prasetyo,  S.  dwi  prasetyo,  Rokhman,  M.R.,  Aditama,  H.,  n.d.  Penilaian  Mutu  Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Gadjah Mada University Press.
SDMK, K.Ti., 2022. Profil SDM Kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur, Kolaka Timur. Ubit,  T.M.U.,  2015.  Analisis  Pengelolaan  Obat  pada  Era  Jaminan  Kesehatan  Nasional  Di  Instalasi Farmasi Kota Banda Aceh dan Instalasi Farmasi Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh (Thesis). Gadjah Mada, Yogyakarta.
Wahyudi, S., Suryawati, S., 2013. Evaluasi penyimpanan dan distribusi obat di Instalasi Famasi Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong (Thesis). Gadjah Mada, Yogyakarta.
Yuniarti, F.D., Satibi, S., Andayani, T.M., 2021. Evaluasi Management Support pada Pengelolaan Obat di RSUD Kabupaten Ngawi. Majalah Farmaseutik 17, 69.