Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 3, No. 2, Edisi Juli – Desember 2023, pp.197-210 Website : https://ejournal.ipdn.ac.id/jtpm , e-ISSN: 2798-9380, p-ISSN: 2798-9941 Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat

## Strategi Lembaga Masyarakat Adat Menjaga Stabilitas Sosial Budaya Di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat

## Penulis:
Akbar Zuhair Rafsanjani Pagesa 1 , M. Sari 2
Afiliasi: Pemerintah Provinsi Papua Barat 12
Email: akbarzuhai@gmail.com 1 , sari.m65@gmail.com 2
©2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License-(CC-BY-SA) (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
DOI : https://doi.org/10.33701 / jtpm.v3i2.3658
*Penulis Korespondensi Nama: Akbar Zuhair Afiliasi: Pemerintah Provinsi Papua Barat Email: akbarzuhai@gmail.com Diterima: 31 Agustus 2023 Direvisi: 20 November 2023 Publikasi Online : 04 Desember 2023

## Abstract
The author focuses on the problem of how the Indigenous Peoples' Institution of Fakfak Regency resolves a problem or dispute, seen from its strategy. This institution, which was established in 2012, has had problems such as the absence of reports regarding the activities carried out by Indigenous Peoples' Institutions. This is due to a lack of coordination between Indigenous Peoples' Institutions as community organizations and the agency that oversees them, namely the Fakfak District Politics and National Unity Agency. The purpose of this research is to find out the strategy of Indigenous Peoples' Institutions in maintaining socio- cultural  stability  in  Fakfak  Regency  and  to  find  out  the  supporting  factors  and  inhibiting  factors of  Indigenous  Peoples' Institutions'  strategy  in  maintaining  socio-  cultural  stability  in  Fakfak  Regency.  The  research  method  in  this  research  is descriptive qualitative research with an inductive approach. Data collection techniques through interviews, observation, and documentation. in order to know these objectives, the theory of strategy according to Arthur Lyyke is used. According to Lyyke there are 3 (three) dimensions, namely Method, Source, and Purpose. The results of the research show that the strategy of Indigenous Peoples' Institutions in maintaining socio-cultural stability in Fakfak Regency is divided into 3 dimensions, namely the goal dimension in short- term goal indicators is not optimal due to the non-involvement of Kesbangpol in the formulation of these goals. In the second dimension, resources, namely the involvement of all parties is optimal so that understanding from various perspectives is obtained. The third dimension, the LMA's way of resolving disputes is appropriate, this is shown by summoning  the  reporting  party  and  the  reported  party  then  identifies the  problem  by  tracing  related  documents.  Then  the appropriate decision is decided. The results of this study show that the strategy carried out by the Indigenous Peoples' Institution of Fakfak Regency is not as good as the strategy theory by Arthur Lyyke. In an effort to overcome this, it is suggested that the Fakfak  Regency  LMA  coordinate  with  the  Fakfak  Regency  Kesbangpol  so  that  there  is  involvement  between  the  two organizations. This is so that Kesbangpol can participate in the goal formulation process carried out by LMA
Keywords: Strategy, Indigenous Peoples Institutions, Socio-Cultural

## Abstrak
Penulis berfokus pada permasalahan bagaimana Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Kabupaten Fakfak menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa yang dilihat dari strateginya. Lembaga yang berdiri sejak tahun 2012 ini memiliki permasalahan yang terjadi seperti tidak adanya laporan kepada mengenai kegiatan yang  dilakukan  Lembaga  Masyarakat  Adat.  Hal  ini  dikarenakan  kurangnya  koordinasi  antara  Lembaga Masyarakat  Adat  sebagai  organisasi  masyarakat  dengan  badan  yang  menaunginya  yaitu  Badan  Kesatuan
Bangsa  dan  Politik  Kabupaten  Fakfak.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana strategi  Lembaga  Masyarakat  Adat  dalam  menjaga  stabilitas  sosial  budaya  di  Kabupaten  Fakfak  dan mengetahui factor pendukung dan factor penghambat strategi Lembaga Masyarakat Adat dalam Menjaga Stabilitas  Sosial  Budaya  di  Kabupaten  Fakfak.  Metode  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. guna mengetahui tujuan tersebut digunakan teori strategi menurut Arthur Lyyke. Menurut Lyyke  terdapat  3  (tiga)  dimensi  yaitu  Cara,  Sumber,  dan  Tujuan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  strategi Lembaga Masyarakat Adat dalam menjaga stabilitas sosial budaya di Kabupaten Fakfak yang terbagi menjadi 3  dimensi  yaitu  pada  dimensi  tujuan  di  indikator  tujuan  jangka  pendek  belum  optimal  karena ketidakterlibatan dari pihak Kesbangpol pada perumusan tujuan tersebut. Pada dimensi kedua, sumber daya, yaitu keterlibatan semua  pihak  sudah optimal  sehingga  pemahaman dari  berbagai  perspektif  didapatkan. Dimensi  ketiga, cara  LMA  dalam  penyelesaian  sengketa  sudah sesuai ini  ditunjukkan  dengan memanggil pihak melapor dan terlapor selanjutnya diidentifikasi permasalahannya dengan menelusuri dokumen yang terkait. Lalu diputuskan keputusan yang sesuai.. Hasil penelitian ini menunjukkan strategi yang dilakukan Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Fakfak belum baik yang ada pada teori Srategi oleh Arthur Lyyke. Upaya untuk mengatasi hal tersebut, disarankan agar LMA Kabupaten Fakfak melakukan koordinasi dengan Kesbangpol Kabupaten Fakfak sehingga terjadi keterlibatan antara kedua organisasi tersebut. Hal ini supaya Kesbangpol dapat ikut dalam proses perumusan tujuan yang dilakukan LMA
Kata kunci: Strategi, Lembaga Masyarakat Adat, Sosial Budaya

## PENDAHULUAN
Penelitian terdahulu  memperlihatkan  bahwa  strategi lembaga  masyarakat  adat  sangat  menarik untuk diteliti. Karena Lembaga Masyarakat Adat mempengaruhi kondisi sosial dan budaya yang terjadi di daerah tersebut. Pada penelitian Andri Juswara yang mengkaji Strategi Pemerintah Desa dan  Masyarakat  Dalam  Mempertahankan  Kelestarian  Kearifan  Lokal  Rumah  Adat  Desa Gumatar  berusaha  menjelaskan  strategi  pemerintah  desa  dan  masyarakat  setempat  dalam mempertahankan kearifan masyarakat lokal dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya dengan menggunakan Teori Strategi menggunakan pendekatan SWOT. Dengan teori ini dilihat kondisi dan mencoba mengevaluasi suatu masalah yang dilihat dari kekuatan, kelemahan, peluang dan  ancaman.  Penelitian  lainnya  yang  dilakukan  oleh  Rahcmad  Munazir,  ZulfanYusuf, Mujiburrahman,  Muhammad  Nur  mengenai  Strategi  Lembaga  Adat  Panglima  Laot  Dalam Menjaga  Kelestarian  Lingkungan  Maritim  Pesisir  Yang  Berkelanjutan  Di  Kabupaten  Pidie menjelaskan  strategi panglima laot  sebagai lembaga  adat  laot  dalam  mewujudkan  pesisir  yang lestari dan berkelanjutan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Hukum Adat yaitu Hukum Adat Meulaot. Dalam hukum Adat Meulaot yang menjadi hukum lokal Indonesia, ketika terdapat suatu hal yang menjadi gangguan di masyarakat, tetua adat dapat berindak untuk mengatasinya sehingga muncullah hukum baru.
Lembaga adat berkembang di Kabupaten Fakfak pada tanggal 24 September 1998, Dewan Adat Mbaham Matta berdiri. Munculnya Dewan adat menjadi penting untuk menyelesaikan sengketa adat  istiadat  yang  terkadang  berseberangan  dengan  kebijakan  pemerintah  daerah  setempat sehingga  arah  pembangunan  pemerintah  bisa  menemukan  keselarasan  antara  masyarakat  asli dengan pemerintah. LMA sendiri di Kabupaten  Fakfak muncul akibat dari otonomi khusus yang berlaku  di  Papua  sehingga  terbentuklah  pada  tahun  2012.  Seiring  berjalannya  waktu,  LMA mempunyai hak authority adat di wilayah Fakfak. Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Fakfak dan  Dewan  Adat  Mbaham  Matta  berkolaborasi  dan  bekerjasama  untuk  menyelesaikan permasalahan  permasalahan  yang  ada.  Salah  satu tantangan  bagi  Lembaga  Masyarakat  Adat (LMA) dan Dewan Adat Papua (DAP) di Kabupaten Fakfak adalah menjaga adat istiadat yang berupa akni hak atas tanah, budaya, pendidikan sebagainya. Bukti peran Lembaga Masyarakat
Adat di Kabupaten Fakfak pada tanggal 27 Januari 2022 diadakan MUSDA III (Musyawarah Adat)  Lembaga  Masyarakat  Adat  bertempat  di  hotel  Grand  Papua,  Fakfak  yang  mengangkat “Jiwa dan Falsafah Satu Tungku Tiga Batu,Satu Sodara Satu Hati LMA Berbenah menyongsong peradaban  baru  dan  menggapai  kemajuan Negeri”. Selain dalam  rangka  pembentukan kepengurusan yang baru, namun juga merupakan agenda penting dan menjadi prioritas dalam menentukan  proteksi terhadap  masyarakat  adat  yang  berada  di  Kabupaten  Fakfak.  Untuk mendukung  dan  mensukseskan  kegiatan,  Panitia  Pelaksana  Musda  Ke-3 menggelar  tikar  adat “ Wewowo LMA Maghi ”, sebagai bentuk nilai partisipasi masyarakat mendukung agenda tersebut. “ Wewowo Maghi ”, adalah sebuah tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Fakfak dalam perspektif adat  untuk membahas  dan  membicarakan  masalah  tertentu  dan  memberikan  sejumlah  uang “ Magh i”
Peran LMA Kabupaten Fakfak sendiri dalam politik itu terlihat dari proses rekrutmen politik anggota  DPRK  di  kabupaten/kota.  Pengangkatan  DPRK  menjadi  perhatian  serius  karena hampir di seluruh gedung DPRD di tanah Papua, persentase OAP sangat minim duduk di kursi legislatif, sehingga perlu ada langkah – langkah afirmatif dalam mengakomodir hak politik orang asli  Papua  di  lembaga  legiskatif  melalui  mekanisme  pengangkatan.  Ketentuan  mengenai pengangkatan anggota DPRP (Dewan Perwakilan Ralryat Papua) dan DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat  Kabupaten/Kota)  sebagaimana  UU  21  Tahun  2021  menyebutkan  bahwa  Susunan keanggotaan  DPRK  dijelaskan  di  Pasal  42  yang  diangkat  dari  unsur OAP.  Pada  Peraturan Pemerintah  Nomor  106  Tahun  2021  tentang  Kewenangan  dan  Kelembagaan  Pelaksanaan Kebijakan  Otonomi  Khusus disebutkan  bahwa  Pasal  35  ayat  (1)  Anggota  DPRP  yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b berjumlah 1/4 (satu per empat) kali dari jumlah anggota DPRP yang dipilih melalui pemilihan umum.
LMA Kabupaten Fakfak disini berperan merekomendasikan calon- calon yang akan duduk di kursi  pemangku  kebijakan  yang  akan  memperjuangkan  hak  Orang  Asli  Papua  di  dunia perpolitikan di Kabupaten Fakfak, LMA akan menelusuri secara mendalam setiap calon dengan melihat silsilah keluarganya, apakah memang Orang Asli Papua (OAP) serta menelusuri rekam jejaknya di masyarakat.
Permasalahan yang berkaitan dengan Strategi Lembaga Masyarakat Adat dalam Menjaga Sosial- Budaya  yaitu  kurangnya  keterlibatan  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Kabupaten  Fakfak sebagai badan yang menaungi LMA Kabupaten Fakfak sebagai organisasi kemasyarakatan. Proses perumusan  tujuan  jangka  panjang  yang  dilakukan  oleh  LMA  pada  MUSDA  III  (Musyawarah Daerah III) berusaha untuk memproyeksikan ke depan apa yang akan dicapai dari LMA itu sendiri. Namun ketidakterlibatan dari Kesbangpol ini dinilai kurang tepat  karena  Kesbangpol  jadi  tidak mengetahui  arah  dan  tujuan  dari  LMA  Kabupaten  Fakfak.  Karena  ketidakterlibatan  ini  juga menyebabkan  pelaksanaan  monitoring  dan  evaluasi  setiap  oleh  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan Politik tidak dapat terlaksana dengan baik. Padahal monitoring dan evaluasi ini menjadi penting untuk melakukan pemberdayaan terhadap ormas tersebut. Hal ini penting sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dan tercantum pada UU Republik Indonesia Nomor 16 Tahun  2017  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2017 Tentang Pengawasan. Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian-penelitian  terdahulu  yang  menjadi  acuan  dan  referensi  bagi  peneliti  dalam  proses penulisan  dan  kemudian  mengidentifikasi  persamaan  dan  perbedaan  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh penulis. Aspek-aspek yang diidentifikasi perbedaan dan persamannya dalah objek
penelitian,  tujuan,  teori  dan  metode.  Perbandingan  ini  sangat  membantu  penulis  untuk mendapatkan pemahaman yang lebih detail mengenai topik yang terkait.
Pertama,  penelitian  Andri  Juswara  yang  mengkaji  tentang  Strategi  Pemerintah  Desa  Dan Masyarakat Dalam Mempertahankan Kelestarian Kearifan Lokal Rumah Adat Desa Gumantar Tahun  2019.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  strategi  pemerintah  desa  dan masyarakat  dalam  mempertahankan  kelestarian  kearifan  lokal  rumah  adat  desa  gumantar dan menganalisis  faktor  yang  mempengaruhi  strategi  pemerintah  desa  dan  masyarakat  dalam mempertahankan kelestarian kearifan lokal rumah adat desa gumantar. Perbedaan penelitian ini dengan  penelitian  yang  akan penulis teliti adalah penulis berusaha meneliti kasus secara general untuk mendapatkan bagaimana strategi itu berjalan di lembaga masyarakat adat.
Teori  yang  digunakan  oleh  penelitian  diatas  adalah  Teori  Strategi  menggunakan  pendekatan SWOT  yang  berusaha  untuk  melihat  kondisi  dan  mengevaluasi  suatu  masalah  dilihat  dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Perbedaan penelitian dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada teknik analisis data. Penulis menggunakan  teknik analisis data dari Miles & Hubermann. Sedangkan penelitian diatas menggunakan analisis SWOT.
Kedua, penelitian Alvin Are Tunang tentang ,Strategi Lembaga Pemangku Adat Kota Palembang dalam Melestarikan Budaya Lokal Palembang (Studi kasus Lembaga Adat Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang) ini bertujuan untuk mengetahui strategi dan sejarah Lembaga Pemangku Adat Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang dalam melestarikan budaya lokal Palembang.
Teori yang digunakan Alvin Are Tunang adalah Teori Sinkronisasi Budaya dan Teori Pelestarian. Perbedaan penelitian diatas  dengan penelitian yang  penulis  teliti  terletak  pada  penggunaan teori.  Penulis  akan menggunakan Teori Strategi dari Arthur Lykke yang melihat strategi dalam 3 indikator yaitu tujuan, cara dan sumber daya
Ketiga,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Alkharis  Saddam  yang  mengambil  judul  Strategi Komunikasi Persuasif Lembaga Adat Petalangan Dalam Mengatur Kehidupan Sosial Masyarakat Petalangan Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  strategi  lembaga  Adat  Petalangan  dalam  mengatur kehidupan  bermasyarakat  di  Kecamatan  Bandar  Petalangan  Kabupaten  Pelalawan  dan  juga mengetahui sejauh mana peran tokoh masyarakat dalam menata kehidupan sosial di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan
Penelitian ini bertujuan untuk melihat Strategi Komunikasi Persuasif yang berusaha  mengkaji percampuran  antara  perencanaan  komunikasi  persuasif  dengan  manajemen  komunikasi. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada penggunaan teori. Penulis akan menggunakan teori Strategi tanpa menekankan pada aspek komunikasi persuasif Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Faradilla Riski Cahya yang berjudul Strategi Lembaga Adat Melayu Jerieng Dalam Melestarikan Adat Melayu Jerieng  Di Kecamatan Simpang Teritip Di Kabupaten Bangka Barat.
Tujuannya  adalah  mendapatkan  pemahaman  bentuk  strategi  serta  dukungan  dan  hambatan Lembaga Adat Melayu Jerieng dalam melestarikan adat Melayu Jerieng.
Penelitian ini menggunakan Teori Kelompok Sosial dari Ferdinand Tonnies tentang paguyuban dan patembayan. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada penggunaan  teori.  Penulis  akan  menggunakan  Teori  Strategi  dari  Arthur  Lykke  sedangkan pemulis diatas menggunakan teori Kelompok Sosial dari Ferdinand Tonnies Kelima,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rahcmad  Munazir,  Zulfan Yusuf,  Mujiburrahman, Muhammad Nur, Strategi Lembaga Adat Panglima Laot Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Maritim  Pesisir  Yang  Berkelanjutan  Di  Kabupaten  Pidie.  Penelitian  ini  berusaha  mencari bagaimana strategi panglima laot sebagai lembaga adat laot dalam mewujudkan pesisir yang lestari dan berkelanjutan
Konsep yang digunakan oleh peneliti adalah Teori Hukum Adat yaitu Hukum Adat Meulaot. Dalam hukum Adat Meulaot yang menjadi hukum lokal Indonesia, ketika terdapat suatu hal yang menjadi  gangguan  di  masyarakat,  tetua  adat  dapat  berindak  untuk  mengatasinya  sehingga muncullah hukum baru. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis  teliti terletak pada penggunaan teori. Penelitian diatas menekankan pada strategi dilihat dari sisi hukum adat lokal itu sendiri.
Penelitian terdahulu  memperlihatkan  bahwa  strategi lembaga  masyarakat  adat  sangat  menarik untuk diteliti. Karena ini Lembaga Masyarakat Adat mempengaruhi kondisi sosial dan budaya yang terjadi di daerah. Ada yang berjalan secara efektif dan juga belum  optimal.  Serta aspek kebaharuan yang ada di penelitian penulis yaitu penulis berusaha melihat konflik secara general sehingga  dihasilkan  penelitian  yang  objektif  dan  komprehensif  melihat  dari  berbagai  sisi. Penelitian-penelitian sebelumnya melihat permasalahan hanya dalam satu permasalahan saja.

## Pernyataan Kebaruan Ilmiah
Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana fokus penelitian  yang  dilakukan  penulis  berbeda  dari  penelitian  sebelumnya selain  itu  lokasi  penelitian  yang dilakukan penulis yaitu pada Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Selain itu terdapat perbedaan teori yang digunakan  dalam  kelima  penelitian  diatas  dengan  penelitian  yang  akan  dilakukan  oleh  penulis,  dan  juga terdapat  perbedaan  hasil  penelitian  yang  akan  dijelaskan  pada  bab  4.  Peneliti  ingin  menjadikan  kelima penelitian ini sebagai penguat penelitian yang akan dilakuan dalam Strategi Lembaga Masyarakat Adat Dalam Menjaga  Sosial  Budaya  di  Kabupaten  Fakfak.  Karena  penelitian  tersebut  dapat  menjadi cerminan  untuk dipelajari  lebih  lanjut  bagaimana  Strategi  Lembaga  Masyarakat  Adat  Dalam  Menjaga  Sosial  Budaya  di Kabupaten  Fakfak  dan  untuk  mengetahui  bagaimana  strategi kedepannya  mempertimbangkan  berbagai kondisi dan kebutuhan yang diterapkan untuk penelitian yang akan dilakukan.

## METODE
Metode  yang  digunakan  peneliti  yaitu  metode  penelitian  kualitatif  untuk  melihat  permasalahan dengan dari sudut pandang sensitivitas pada permasalahan, melihat kenyataan yang berhubungan dengan teori terkait serta pemahaman permasalahan yang ada.
Data  kualitatif  bersifat  tidak  terstruktur  karean  sangat  beragam.  Ini  sengaja  dilakukan  oleh penulis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dan luas.
Dalam  penelitian  kualitatif,  pengumpulan  data  tidak  dipandu  oleh  teori  tetapi  dipandu  oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Oleh karena itu analisis data yang dilakukan  bersifat  induktif  berdasarkan  fakta-fakta  yang  ditemukan  dan  kemudian  dapat dikonstruksikan  menjadi  hipotesis  atau  teori.  Jadi  dalam  penelitian  kualitatif  melakukan analisis  data untuk membangun hipotesis.
Menurut David Williams dalam buku Andi Prastowo mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah dengan mengunakan metode ilmiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Oleh  karena itu  analisis data yang  dilakukan bersifat induktif berdasarkan  fakta-fakta yang  ditemukan  dan  kemudian  dapat  dikonstruksikan  menjadi  hipotesis atau teori. Jadi dalam penelitian kualitatif melakukan analisis data untuk membangun hipotesis. Sehingga dengan begitu hasil  yang telah  diperoleh  akan  diolah  menjadi  suatu  laporan penulisan  dalam  bentuk  kata,  hal tersebut akan menjelaskan atau mendeskripsikan berdasarkan gambaran yang telah terusun secara teratur,  faktual  dan  tepat  sesuai  dengan  keadaan,  kemudian dapat  ditarik  kesimpulan  atau pemecahan  masalah  yang  bersifat  umum  mengenai  Strategi  Lembaga  Masyarakat  Adat  Dalam Menjaga Sosial Budaya di Kabupaten Fakfak . Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitan  ini  adalah  Kepala  Bidang  Bina
Ideologi  dan  Kebangsaan  di  Badan  Kesatuan  Bangsa dan  Politik  Kabupaten  Fakfak,  Staff Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Kabupaten  Fakfak,  Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Fakfak, Sekretaris Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Fakfak, Staff Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Fakfak serta Tokoh Tokoh Masyarakat Fakfak.

## Sumber Data dan Informan
Sumber data atau informan peneliti dapatkan dengan dua cara yaitu : Data Primer
Data  Primer  didapatkan  peneliti  dengan  terlibat  langsung  atau  tidak  langsung  dalam  proses pengambilan  keputusan  sengketa  adat.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  mengambil  data  dengan mewawancarai orang-orang yang berada pada organisasi internal Lembaga Masyarakat Adat itu sendiri seperti Ketua Lembaga Masyarakat Adat, Sekretaris Lembaga Masyarakat maupun orang orang  bersengketa  dan  berusaha  mendapatkan  keputusan  adat  darLembaga  Masyarakat  Adat Mbaham Matta di Kabupaten Fakfak. Peneliti juga mewancacarai pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa  adat  tersebut.  Peneliti  meminta  keterangan  dari  pihak  yang  terlapor  dan  pihak  yang melapor untuk melihat data-data yang mendukung proses pengambilan keputusan adat.

## Data Sekunder
Data sekunder didapatkan peneliti dari Lembaga Masyarakat Adat serta badan yang menaunginya yaitu  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik.  Dari  Bakesbangpol  Kabupaten  Fakfak,  peneliti mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang menunjukkan bahwa Lembaga Masyarakat Adat  Kabupaten  Fakfak  merupakan  organisasi  kemasyarakatan  yang  terdaftar  secara  legalitas memiliki payung hukum yang jelas. SKT ini sangat diperlukan sebagai dasar Lembaga Masyarakat Adat tersebut memperoleh dana hibah dari pemerintah daerah Kabupaten Fakfak.

## Informan
Informan  atau  subyek  penelitian  yakni  menyangkut  seseorang  yang  dijadikan  bahan  dalam mencari  sumber  penelitian  atau  jawaban  atas  pengamatan  dalam  penelitian  tersebutManusia sebagai narasumber memiliki posisi penting sebagai individu. Posisi peneliti dan narasumber sama sehingga  narasumber  bukan  hanya  memberikan  opini  terkait  penelitian,  tetapi ia  dapat  lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Karena posisi inilah sumber data yang berupa manusia di dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan. Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta  terlibat langsung  dengan  masalah  penelitian 37 .  Teknik  yang  peneliti  gunakan dalam memilih informan adalah purposive sampling . Dimana informan menjadi sumber informasi yang mengetahui tentang penelitian yang sedang diteliti, dengan pertimbangan bahwa merekalah yang paling mengetahui informasi  penelitian.  Pemilihan  informan  dilakukan  dengan  teknik purposive  sampling  atau pemilihan  secara  sengaja  dengan  beberapa  pertimbangan.  Informan  yang  dimaksud  adalah informan  yang  terlibat  langsung  atau  informan  yang  dianggap  mempunyai  kemampuan  dan mengerti  permasalahan.  Sehingga  dapat  diperoleh  data  yang  mendalam  tentang  lembaga masyarakat adat di Kabupaten Fakfak.

## Teknik Analisis Data
Noeng Muhadjir mengemukakan pengertian analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis  catatan  hasil  observasi,  wawancara,  dan  lainnya  untuk  meningkatkan  pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk  meningkatkan  pemahaman  tersebut  analisis  perlu  dilanjutkan  dengan  berupaya mencari makna.”

## Strategi Lembaga Masyarakat Adat dalam Menjaga Sosial    Budaya di Kabupaten Fakfak
Strategi  Lembaga  Masyarakat  Adat  dalam  menjaga  sosial  budaya  merupakan  salah  satu  solusi dalam  menangani  banyaknya  sengketa  dan  permasalahan  di  kehidupan  masyarakat.  Untuk menciptakan kondisi aman dan tenteram, Lembaga masyarakat adat bersama pemerintah  daerah bekerja sama agar tata tertib di masyarakat dapat terjaga. Lembaga adat juga berperan sebagai salah  satu  sumber  informasi  untuk  para  pemangku  kebijakan,  serta  reaksi  masyarakat  dalam menerima  keputusan  itu  sendiri.  Penggunaaan  hukum  adat  sebagai  hukum  yang  berlaku  dan diterima secara luas di masyarakat sehingga mendapatkan keadilan yang sama rata. Peradilan adat dalam hal ini juga turut berperan besar membantu Lembaga Masyarakat Adat jika memang ada permasalahan-permasalahan  yang membutuhkan  peradilan  adat  dalam  proses  penyelesaiannya. Terkadang  masyarakat  merasa  keadilan  dapat  dicapai  lewat  peradilan  informal  ini.  Menurut  I Ketut  Suardana  sendiri  menyatakan  bahwa  Peradilan  Adat  adalah  peradilan  adat  hidup  dan dipraktekkan  dalam  kehidupan  di  masyarakat.  Namun  realita  tersebut  tidak  mendapat pengakuan  yang  semestinya  dalam  hukum  negara,  khususnya  dalam  undang-undang  yang mengatur  masalah  peradilan.  Peradilan  adat  muncul  untuk  menjangkau  keterbatasan  sistem formal seperti di beberapa daerah pedalaman yang mengalami kesulitan akses serta sanksi yang rasanya  belum  adil  bagi  beberapa  pihak  di  masyarakat  adat  serta  factor  lain  seperti  proses penyelesaian masalah yang membutuhkan waktu yang tidak sedikit.
Untuk  menganalisa  bagaimana  strategi  Lembaga  Masyarakat  Adat  di  Kabupaten  Fakfak diperlukan  analisa  strategi,  maka  dalam  hal  ini  peneliti  menggunakan  3  dimensi  dalam melaksanakan strategi tersebut menurut Arthur Lykke dalam bukunya Military Strategy : Theory and Application. Tiga dimensi tersebut adalah tujuan, sumber dan cara.
Penulis  menganalisis  Strategi  Lembaga  Masyarakat  Adat  Dalam  Menjaga  Sosial  Budaya di Kabupaten Fakfak, menggunakan teori dari Arthur Lykee. Teori tersebut memiliki 3 indikator dalam mengukur strategi dalam suatu organisasi yaitu Tujuan, Sumber Daya dan Cara, . Adapun pembahasannya dapat dilihat dalam sub bab berikut :

## Tujuan
Terdapat  perumusan  tujuan  jangka  pendek  dan  jangka  panjang  yang  dilakukan  oleh  Lembaga Masyarakat Adat. Penulis setuju bahwa merumuskan tujuan ini sangat penting untuk mengetahui arah dan tujuan dari organisasi tersebut. Tujuan ini penting karena menggambarkan sesuatu yang akan  dicapai  dalam  jangka  waktu  pendek  dan  jangka  waktu  panjang.  Dengan  adanya  tujuan, organisasi  tersebut  tidak  kehilangan  arah  dan  paham  akan  apa yang  akan  dilakukan  kedepan. Namun  pada  perumusan  tujuan  jangka  panjang,  salah  satu  komponen  yang  terpenting  tidak terlibat  yaitu  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Kabupaten Fakfak.  Padahal  Bakesbangpol meruapakan  badan  yang  menaungi  semua  organisasi kemasyarakatan  yang  ada  di  Kabupaten Fakfak.

## Sumber Daya
Lembaga  Masyarakat  Adat  sudah  melibatkan  semua  komponen  yang  ada  di  masyarakat dalam penyelesaian  suatu  sengketa.  Lembaga  Adat  bersama  Hakim  Adat  akan  memutuskan  perkara- perkara dengan memanggil semua pihak yang terlibat dari pihak yang terlapor, pihak yang melapor serta tokoh-tokoh adat yang bisa dimintai keterangan mengenai perseketaan yang sedang  terjadi. Pihak  kepolisian  juga  terlibat  dengan  menyarankan  kasus-kasus  yang  dapat  diselesaikan  secara adat. Keterlibatan semua pihak yang terkait sangat penting sehingga mendapatkan perspektif yang berbeda untuk menyatukan perselisihan yang ada.
Dalam  perencanaan  strategis,  alokasi  sumber  daya  adalah  rencana untuk  menggunakan  sumber daya yang tersedia, misalnya sumber daya manusia, terutama dalam waktu dekat, untuk mencapai tujuan untuk masa depan. Disini penulis berusaha untuk melihat bagaimana pengalokasian sumber daya manusia (SDM) di Lembaga Masyarakat Adat  Kabupaten Fakfak sudah tepat sasaran atau belum. Untuk melihat lebih dalam apakah komponen- komponen di Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten  Fakfak  maupun  masyarakat  adat  terlibat  dalam  pemecahan  sengketa.  Penulis mewawancarai  Bapak  Willy  Hegemur  selaku  Sekretaris  Lembaga  Masyarakat Adat  Kabupaten Fakfak dan wawancara ini dilakukan di Lembaga Masyarakat Adat pada tanggal 10 Januari 2023 jam 14.00 WIT dan hasilnya bahwa :
Di Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Fakfak kami mencoba melakukan pendekatan dengan menempatkan atau memanggil orang orang yang mengerti lebih dalam setiap titik permasalahan yang ada.Contohnya saja jika terjadi sengketa hak ulayat adat yang melibatkan peradilan adat, pihak LMA akan memanggil hakim  adat untuk membantu menyelesaikan perkara yang ada. Hal ini juga mendorong  kolaborasi  antara  LMA  dengan  semua  pihak.Seperti  pada  sidang  adat  penyelesaian sengketa lahan Bandara Siboru yang dpimpin oleh hakim adat Jubair Hobrouw dengan didampingi Jejau Werpigan Ibrahim Patiran, Mayor Werabuan Apner Werwanas, Kapitan Purwasak Syamsudin Patiran  dan  Mayor  Werba  Adarian  Kabes  dengan  disaksikan puluhan  masyarakat  akhirnya memutuskan  atas  pengakuan  5  marga tersebut bahwa  lahan Bandara Siboru merupakan  hak ulayat  dari  marga Hombore  tua  Andreas  Hombore  bersama  keluarganya  Kesimpulan  dari wawancara  diatas  adalah  bahwa  pentingnya  keterlibatan  semua  pihak  yang  terkait  dalam menyelesaikan  sengketa  adat  sehingga  pemahaman  dari  berbagai  perspektif  yang  ada  untuk menyatukan perselisihan yang ada. Pembangunan tidak akan berhasil tanpa adanya partisipasi atau peran  aktif  semua  komponen  yang  ada  di  masyarakat  termasuk keberadaan Lembaga Masyarakat Adat sebagai sarana    penyelesaian sengketa adat.
Lembaga  Masyarakat  Adat  dalam  penyelesaian  sengketa  menggunakan  cara-  cara  yang  dirasa sesuai  dengan  norma  dan  adat  istiadat  yang  berlaku  di  Kabupaten  Fakfak.  Dalam  Pasal  103 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 diatur bahwa Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan  penyelesaian  secara  musyawarah.  Dalam  proses  penyelesaian sengketa  tanah, Lembaga adat melihat mengenai kejelasan status tanah yang disengketakan para pihak tersebut. Dalam  proses  pemeriksaan  sampai  proses  pembuktian  para  pihak  diminta untuk  menceritakan kembali  sejarah  tanah  yang  diklaim/dianggap  merupakan  miliknya  tersebut.  Agar  bisa mendapatkan informasi dari para pihak yang bersengketa. Hasil dari pemeriksaan tersebut akan menjadi titik acuan untuk mengambil keputusan. Setelah proses pemeriksaan status tanah selesai, maka para pihak yang bersengketa tadi akan diminta untuk membuktikan bahwa apa yang mereka sampaikan pada saat proses pemeriksaan status tanah tadi benar adanya. Para pihak akan diminta untuk  membuktikan  ceritanya  tadi  dengan  menunjukan  adanya  peninggalan-  peninggalan  yang bersifat fisik entah itu tanaman yang pernah ditanam, kebun, rumah dan lain sebagainya.
Pendapat dari Bapak Yohan Werpigar sebagai masyarakat asli mengatakan hal yang serupa pada tanggal  16  Januari  2023  pukul  10.00  WIT  Dalam  sengketa  tanah  adat,  umumnya  beberapa  , “marga di Fakfak sering sekali mengklaim tanah yang telah digarap oleh orang lain dengan alasan bahwa tanah tersebut merupakan tanah adat/tanah leluhur. Padahal pihak-pihak yang mengklaim tersebut terkadang tidak mampu membuktikan secara jelas bahwa tanah yang digarap tersebut merupakan tanah milik marga mereka. Hal ini jika tidak ditangani secara baik dan benar maka kemungkinan muncul atau terjadinya konflik sangatlah besar. Hal ini sangatlah penting tentunya, karena pada tahap ini jika salah satu pihak tidak mampu untuk membuktikan bahwa tanah yang diklaimnya tersebut merupakan tanah dari leluhurnya/tanah adat, maka secara tidak langsung dia akan dinyatakan dan dianggap tidak memiliki hak apapun atas tanah tersebut.
Berdasarkan wawancara dengan Ibu Helga Alhamid pada tanggal 13 Januari 2023 pukul 10.00 WIT ditemukan bahwa dalam penyelesaian sengketa adalah terdapat hakim adat yang bertugas sebagai hakim perdamaian dalam persidangan adat dan juga sebagai pengambil keputusan adat yang mana pihak-pihak tersebut mengikat  pada  keputusan  yang  bersengketa  serta  menciptakan kerukunan dalam keluarga, di mana setiap perbuatan maupun tindakan harus berdasarkan pada tiga  sifat  yaitu  menjaga  keamanan  masyarakat, memelihara  kedamaian  dan  memelihara  derajat agama  dan  kepercayaan.  Selain  itu  putusan  hakim  terdahulu  yang  senantiasa  menjadi  rujukan dalam  menghadapi  suatu  perkara  yang  tidak  diatur dalam  sebelumnya  dapat  menjadi  pedoman bagi hakim menyelesaikan suatu masalah serupa yang dinamakan yurisprudensi. Yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum yang senantiasa dikaitkan dengan kewenangan hakim dalam memutus perkara
Kesimpulan  dari  dimensi  yang  peneliti  telah  wawancara  kepada informan  terkait  sebelumnya, bahwa  dalam  penyelesaian  suatu  sengketa adat  menggunakan  hukum  adat  yang  tumbuh  dan berkembang di masyarakat adat Kabupaten Fakfak. Serta melewati beberapa tahapan mulai dari Lembaga Masyarakat Adat bersama Hakim Adat akan memanggil pihak yang melapor dan terlapor selanjutnya  mengidentifikasi  permasalahan  yang  terjadi. Setelah  itu  Lembaga  Masyarakat  Adat akan menelusuri dokumen, peninggalan fisik, ucapan lisan, fakta sejarah dan lain lain dari kedua belah pihak yang bisa memperkuat klaim. LMA akan memutuskan keputusan dengan menimbang sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan

## Faktor Pendukung Strategi Lembaga Masyarakat Adat dalam Menjaga Stabilitas Sosial Budaya
Berdasarkan temuan peneliti di lapangan dan hasil  wawancara dengan informan di LMA yang mempunyai  kewenangan  dalam  penyelesaian  konflik  yang  menjadi  factor  pendukung  dalam menjaga kestabilan sosial budaya di Kabupaten  Fakfak  .  Falsafah  Satu  Tungku  Tiga  Batu  ini hidup dalam setiap diri masyarakat yang ada di Fakfak sehingga mereka mendapatkan pemahaman bahwa toleransi dan kerukunan merupakan kunci untuk mencapai suatu persatuan dan kesatuan sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Valentinus Kabes selalu Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Fakfak di Lembaga Masyarakat Adat pada tanggal 10 Januari 2023 jam 14.00 WIT Bagi masyarakat Fakfak, tungku merupakan simbol dari sebuah kehidupan. Sedangkan tiga batu menggambarkan simbol dari Ko, Sa dan Dia yang menghubungkan perbedaan antara Agama, Suku  dan  Status  Sosial  dalam  wadah  persatuan  dan  mengandung  nilai-nilai  kemanusiaan  yang bermuara pada hubungan antar agama, tolong- menolong, saling mempedulikan dalam kesusahan dan  kekurangan  tanpa  menjadikan  agama  sebagai  sumber  konflik  ataupun  alasan  untuk  tidak saling menolong sehingga basis budaya masyarakat membawa dampak perubahan yang signifikan bagi hubungan social dan budaya dan kemanusiaan di Fak-fak. Suatu permasalahan dilihat sebagai kekuatan yang bisa mempererat tali persaudaraan masyarakat adat di Fakfak
Pendapat  lain  juga  diungkapkan  oleh  Ibu  Ravela  sebagai  staf  di  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan Politik Kabupaten Fakfak pada tanggal 13  Januari 2023 pukul 10.00 WIT,
Dalam realitas hidup masyarakat Fakfak, hidup berdampingan dengan agama lain bukanlah suatu masalah. Dalam masyarakat Fakfak tidak ada pertentangan mengenai agama, karena mereka ada dalam hubungan  kekeluargaan  yang  sangat  erat.  Dan  hal  itu  nampak kerukunan  antar-umat beragama  sangat  dijaga  dan  dipelihara.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  kerukunan  adalah kehidupan  bersama  manusia yang  diwarnai  oleh  suasana  baik  dan  damai,  saling  menerima, meneguhkan,  mendengarkan,  menghargai,  mengampuni,  sehati  dan  seperasaan.Hidup  rukun berarti  tidak  bertengkar,  melainkan  bersatu hati,  sepakat  dalam  berpikir  dan  bertindak  demi mewujudkan kesejahteraan bersama.Dalam kerukunan semua orang dapat hidup bersama  tanpa
kecurigaan,  di  mana  tumbuh  semangat  dan  sikap  saling  menghormati  dan  kesediaan  untuk bekerja  sama  demi  kepentingan  bersama.  Sehingga  dalam  proses  pembangunan  pengertian dslogan dapat diperluas menjadi kesatuan gerak, dan tindakan bersama antara unsur Pemangku Adat, unsur Agama dan unsur Pemerintah, dalam penatalayanan pembangunan Daerah Fakfak menuju  kesejahteraan dan kemakmuran
Hal  yang  sama  juga  dikemukakan  oleh  Bapak  Yohan  Werpigar  sebagai  masyarakat  asli mengatakan hal yang serupa pada tanggal 16 Januari 2023 pukul 10.00 WIT, Bagi suku Mbaham Matta, tungku merupakan simbol dari kehidupan. Sedangkan tiga batu adalah simbol dari 'kau, saya  dan  dia'  yang  menghubungkan  perbedaan  baik  agama,  suku,  dan  status  sosial  dalam  satu wadah  persaudaraan.  Dasar  itulah  yang  kemudian  dijadikan  sebagai  simbol  kerukunan  di Kabupaten  Fakfak,  Provinsi  Papua  Barat.  Filosofi  ini  mengarah  pada  adat,  agama  dan pemerintahan.  Filosofi  dari  satu  tungku  tiga  batu  juga  kemudian  menjadi  pegangan  hidup masyarakat Fakfak. Dalam proses penyelesaian sengketa pun masyarakat tetap menjunjung tinggi nilai nilai ini. Berdasarkan wawancara dengan informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat di Fakfak masih menjunjung tinggi nilai nilai yang terkandung dan diturunkan oleh nenek moyang mereka sejak dulu. Ini dapat dilihat dari Lembaga Masyarakat Adat-nya yang ikut menanamkan nilai nilai yang sudah tertanam tersebut Dalam Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasvarakatan; Peraturan Pemerintah Nomor : 58 tahun 2016 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor : 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor : 57 Tahun 2017 tentang  Pendaftaran  dan  Pengelolaan  Sistem  Informasi  Organisasi Kemasvarakatan; dan Surat  Permohonan  Nomor  :  020/  LMA/Kab.FF/  X/2020  tanggal  20  Oktober  2020  perihal Pendaftaran  Organisasi  menyatakan  bahwa  Lembaga  Masyarakat  Adat  Kabupaten  Fakfak terdaftar. Keterdaftaran ini
Berdasarkan dengan temuan ditemukan kesimpulan faktor pendukung internal yaitu Lembaga Masyarakat Adat masih menjunjung tinggi falsafah satu  tungku  tiga  batu  dalam  penyelesaian sengketa  dan  factor  pendukung eksternal  yaitu  memiliki  Surat  Keterangan  Terdaftar  sebagai organisasi kemasyarakatan sebagai bukti legalisasi ormas tersebut berjalan

## Faktor Penghambat Strategi Lembaga Masyarakat Adat dalam Menjaga Stabilitas Sosial Budaya
Berdasarkan temuan peneliti di lapangan dan hasil wawancara dengan informan di LMA yang mempunyai  kewenangan  dalam  penyelesaian  konflik  yang  menjadi  factor  penghambat  dalam menjaga kestabilan sosial budaya di Kabupaten Fakfak  dimulai dari :
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap organisasi masyarakat diberikan oleh Badan Kesatuan Bangsa  dan  Politik  sebagai  badan  yang diberikan  wewenang  dan  tanggung  jawab.  Sehingga monitoring dan evaluasi ini menjadi penting untuk melakukan pemberdayaan terhadap  ormas tersebut. Fakta yang ditemukan di lapangan bahwa Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Fakfak tidak melaporkan laporan kegiatan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Hal ini disampaikan oleh Bapak Taufik Syafaat selaku Kepala Bidang Bina Ideologi dan Kebangsaan pada tanggal  11 Januari 2023 jam 09.00 WIT di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Fakfak. Setelah kami lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala bahwa Lembaga Masyarakat Adat ini tidak melaporkan secara rutin kegiatannya, dapat berupa laporan masyarakat, masalah  yang ditangani, notulensi rapat, dan lain-lain sehingga kami dari pihak Kesbangpol tidak bisa melihat secara jelas dan terperinci apa yang Lembaga Masyarakat Adat ini lakukan.
Tanggapan dari staff Lembaga Masyarakat Adat mengatakan bahwa, “Kami kira laporan kegiatan tidak  harus  kami  laporkan  karena  kami  juga  bingung  untuk  apa  laporan  tersebut.  Toh  juga
anggaran buat ormas, khususnya Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten telah dipangkas karena kepentingan pembangunan pariwisata yang sedang digalakkan oleh Bapak Bupati”
Kesimpulan yang bisa penulis ambil bahwa dari pihak Kesbangpol merasa tidak mendapatkan laporan  apapun  dari  LMA.  Sedangkan  pihak  LMA  merasa pelaporan  ke  pihak  Kesbangpol fungsinya  untuk  apa.  Pembinaan  dan  pemberdayaan  organisasi  kemasyarakatan  sangat  perlu dilakukan. Hal ini penting sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dan tercantum  pada  UU  Republik  Indonesia Nomor  16  Tahun  2017  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang – Undang  Nomor  17  Tahun  2013  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan  dan Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  56  tahun  2017  Tentang  Pengawasan.  Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Pendapat ini langsung dikatakan oleh staff di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  Kabupaten Fakfak, Bapak Yakob pada tanggal 19 Januari 2023 pukul 16.00 WIT :
Pelaksanaan  sosialisasi  peraturan  perundang-undangan  ormas/LSM  sangatlah  penting  dalam mencegah  terjadi  perpecahan,  oleh  sebab  itu  peran  ormas/LSM  dan  seluruh  tokoh-tokoh ormas/LSM  sangat  strategis  dalam  menyejukkan  suasana  dalam  membentuk  opini  positif  di masyarakat.  dengan  demikian  akan  tercipta  interaksi  positif  terhadap  masyarakat  dalam  hidup berdampingan yang rukun, damai, dan sejahtera.
Berdasarkan  dengan  temuan  diatas  ditemukan  bahwa  faktor  penghambat  eksternal  yaitu  tidak mendapatkan  laporan  kegiatan  disebabkan  oleh  ketidakpedulian  LMA  sebagai  ormas  untuk mematuhi  taat  administrasi,  yang  kedua  yaitu  anggaran  yang  kurang  memadai  karena  focus pembangunan  pemerintah  daerah  setempat  focus  pada  pariwisata  dan  yang  terakhir  yaitu sosialisasi  UU  Ormas  yang  belum  rutin.  Padahal  sosialisasi  ini  penting  untuk  memberikan pemahaman  Undang-undang  tentang  Ormas,  memberikan  pembinaan  dan  pemberdayaan Ormas, sebagai  upaya mencapai tujuan pembangunan
Pengggunaan  anggaran  dalam  pelaksanaan  suatu  kegiatan  baik  itu peraturan  pemerintah  atau peraturan daerah membutuhkan anggaran untuk kebutuhan operasional. Anggaran yang kurang memadai bisa terjadi karena ketidaksesusaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Hal ini dituturkan langsung oleh oleh Bapak Taufik Syafaat selaku Kepala Bidang Bina Ideologi dan Kebangsaan pada tanggal 11 Januari 2023 jam 09.00 WIT di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Fakfak terkait pendanaan anggaran ini diatur UU No 17 tahun 2013 Tentang Organisasi  Kemasyarakatan  (Ormas)  memberikan  hak  kepada  ormas  untuk  memperoleh  dan mengelola dana hibah. Aturan itu diperkuat lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016. Namun dalam  pelaksanannya  di  lapangan,  jumlah  dana  hibah  yang  sampai  ke ormas  tidak  mencapai  dana  yang  semestinya.  Ini  dikarenakan  terjadi  pengalihan  dana,  yang awalnya untuk ormas, namun dialihkan untuk kebutuhan pariwisata sehingga berdampak pada pelayanan yang diberikan menjadi kurang maksimal
Kesimpulan yang dapat diambil peneliti berdasarkan dengan tiga dimensi yang sudah dijabarkan diatas adalah
1. Pada dimensi tujuan, perumusan tujuan jangka pendek sudah dilakukan dengan baik. Ini terdapat  dalam  penyelenggaraan  Musyawarah  Daerah  III,  arah  dan  tujuan  dari  Lembaga Masyarakat Adat sudah dirumuskan dengan berdasarkan visi dan misi dari Lembaga Masyarakat Adat  itu  sendiri.  Namun  hal  ini  berbanding  terbalik,  pada  perumusan  tujuan  jangka  panjang dimana  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Kabupaten  Fakfak  tidak  terlibat  dalam  proses pembuatan perumusan tujuan tersebut.
2. Dimensi  sumber  daya,  keterlibatan  semua  pihak  yang  terkait  dalam menyelesaikan sengketa adat sudah terpenuhi. Hal ini sangat penting agar keputusan yang dibuat tidak merugikan

## manapun
3. Dimensi  cara, penyelesaian sengketa  melewati beberapa  tahap mulai  dari  Lembaga  Masyarakat Adat bersama Hakim Adat akan memanggil pihak yang melapor dan terlapor selanjutnya mengidentifikasi permasalahan yang  terjadi. Setelah itu Lembaga  Masyarakat Adat akan  menelusuri  dokumen-dokumen yang  terkait  dengan  sengketa, peninggalan fisik, ucapan lisan, fakta sejarah dan lain lain dari kedua belah pihak yang bisa memperkuat klaim.

## KESIMPULAN
Strategi  yang  dilakukan  oleh  Lembaga  Masyarakat  Adat  dalam  menjaga  social  budaya  di Kabupaten Fakfak masih belum baik yang ada pada teori Arthur Lyyke. Faktor pendukung dan penghambat  berasal  dari  internal  dan  eksternal  Lembaga  Masyarakat  Kabupaten  Fakfak. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan  pada  Pemerintahan  Kabupaten  Fakfak  sebagai  model  studi  kasus  yang  dipilih berdasarkan pendapat Arthur Lyyke. Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena  itu  penulis  menyarankan  agar  dapat  dilakukan  penelitian  lanjutan  pada lokasi  serupa berkaitan dengan Strategi Lembaga Masyarakat Adat dalam Menjaga Sosial Budaya di Kabupaten Fakfak untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  Terima  kasih  ditujukan  kepada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Fakfak  dalam  hal ini Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Fakfak dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Fakfak yang telah bersedia menjadi lokasi penelitian penulis, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian

## REFERENSI Buku-Buku
Noeng, Muhadjir . 1998 . Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, Dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks Dan Penelitian Agama , ed. by III (Yogyakarta: Bayu Indra Grafika.
Creswell, Jhon. W. 2014. Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches , 4th edition Singapore: Sage Publication.
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D Bandung: Alfabeta.
Lexy J. Moleong. 2008. ‘ Metode Penelitian Kualitatif ’ (Bandung: PT Remaja Rosdakaryap. 14.
Soekanto, Soerjono Dra. Budi Sulistyowati, MA. 2017. Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta : Rajawali Pers.
M.Sc Ir. Totok Mei Untarto. dkk. 2020. Orang Asli Papua Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Konservasi Di Kepala Burung Papua , Manokwari (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat).
Muridan, Widjoyo. 2009 ‘ Papua Road Map; Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future ’, Yayasan Tifa .
Kuman, Sitrah. 2012. ‘ Pusat Kebudayaan Mbaham Matta Di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat Penekanan Penerapan Nilai-Nilai Filosofi Budaya Satu Tungku Tiga Batu Kedalam Tata Ruang Dan Tata Massa Bangunan ’,.
Tim Peneliti Fakfak. 2014. Peran Sistem Kekerabatan Dalam Sistem Kehidupan Toleransi Beragama Kabupaten Fakfak , ed. by Penerbit Kepel Press : Yogyakarta.
H.B. Sutopo. 2006. Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. hlm. 60
Craig & Grant. 1996. Manajemen Strategi . Jakarta: Alex Media Komputindo Kelompok Gramedia Gunawan, Iman. 2016. Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik Ed.1 Cet.4. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
V.Wiratna Sujarweni. 2015. Metodologi Penelitian – Bisnis dan Ekonomi .
Yogyakarta:Pustaka Baru Press

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentangLembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
Peraturan  Daerah  Khusus  Nomor  9  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Pengakuan,  Pelindungan, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat di Provinsi Papua Barat

## Jurnal dan Penelitian
M Bane. 2018. ‘ Penerapan Sistem Sasi Adat (Kera-Kera) Oleh Lembaga Musyawarah Adat Mbaham Matta Sebagai  Upaya  Melindungi  Kawasan Tanah Adat Di Distrik Bomberay Kabupaten Fakfak  (Studi Etnografi Tentang Sistem Sasi Adat (Kera-Kera) Pada LMA Mbaham Matta) ’,
Ernas,  Saidin.  2015.  ‘ Politik  Simbol  Dan  Harmoni  Sosial:  Makna  Satu  Tungku  Tiga  Batu  Dalam Dinamika Politik Lokal Di Fakfak, Papua Barat. ’, Dialektika , 9.2.
Onim, Jusuf Fredrik . 2006. ‘Islam & Kristen Di Tanah Papua : Meniti Jalan Bersama : Hubungan Islam- Kristen  Dalam  Sejarah  Penyebaran  Dan Perjumpaannya  Di  Wilayah  Semenanjung  Onin  Fakfak’ , Jurnal Info Media , 2006
Andri  Kuswara.  2021. Strategi  Pemerintah  Desa  Dan  Masyarakat  Dalam mempertahankan  Kelestarian Kearifan Lokal Rumah Adat Desa Gumantar Tahun 2019
Tunang, Alvin Are. 2018. Strategi Lembaga Pemangku Adat Kota Palembang dalam Melestarikan Budaya Lokal Palembang (Studi kasus Lembaga Adat Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang)
Saddam, Alkharis. Strategi Komunikasi Persuasif Lembaga Adat Petalangan Dalam Mengatur Kehidupan Sosial Masyarakat Petalangan Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan
Cahya, Faradhilla Riski. 2021. Strategi Lembaga Adat Melayu Jerieng Dalam Melestarikan Adat Melayu Jerieng Di Kecamatan Simpang Teritip Di Kabupaten Bangka Barat.
Rahcmad  Munazir,  Zulfan  Yusuf,  Mujiburrahman,  Muhammad  Nur, Strategi  Lembaga  Adat Panglima  Laot  Dalam  Menjaga  Kelestarian Lingkungan  Maritim  Pesisir  Yang  Berkelanjutan  Di Kabupaten Pidie
Ivone,  Doys.  2021,  ‘ Toromit  War  Istery’ Nilai  Toleransi  Berbasis  Kekerabatan, Religiositas  dan Pengorganisasian Sosial Suku Mbaham, Universitas Kristen Duta Kencana : Jakarta Hamadi, Laode. 2015. Sengketa Waris Dalam Hukum Adat Suku Iha  Di Distrik Kokas Kabupaten Fak- Fak , (Jakarta: Universitas Esa Unggul)
Inosentius  Samsul.  2014 Penguatan  Lembaga  Adat  Sebagai  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa Studi  terhadap  Lembaga  Adat  di  Kabupaten  Banyu  Asin,  Sumsel  dan  di  Provinsi  Papua (Jakarta Sekretariat Jenderal DPR RI ).