Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8031 (online); 2721-8333 (print) Vol. 1 No. 1 (2020): 01-34

## Status Hukum Papua Barat:
The Right to Self-Determination atau National Integrity?
Sehrenneta Bella Fiona*; Retno Kusniati Fakultas Hukum Universitas Jambi *Coresponding author: sehrenneta@gmail.com
Submission : 26 Desember 2019 Revision : 4 Februari 2020 Publication : 11 Februari 2020 DOI : doi.org/10.36565/up.v1i1.8433

## Abstract
West Papua as one of the regions in Indonesia that integrates with the New  York  Agreement  between  Indonesia  and  the  Netherlands carries the right of self-determination in an effort to separate from Indonesia. This  research  discusses  how  the  regulation  of  the  right  to  self- determination as part of Human Rights and examines the basis of West Papua  in  carrying  out  the  right  to  self-determination  and  declaring itself  as  a  state.  This  type  of  research  is  normative  juridical,  with  a statutory  approach  (statue  approach)  and  historical  approach (historical approach). The nature of this research is descriptive which explains  the  basis  for  the  right  to  self-determination  in  West  Papua. This  research  shows  that  the  right  to  self-determination  is  part  of human  rights  and  West  Papua  as  part  of  the  Indonesian  State  in demanding  the  right  to  self-determination  is  clashed  with  the  Uti Possidetis Juris and Territorial Integrity.
Keywords: Self-determination; Uti Possidetis Juris; West Papua

## Abstrak
Papua  Barat  sebagai  salah  satu  wilayah  di  Indonesia  yang berintegrasi  dengan  Persetujuan  New  York  antara  Indonesia  dan Belanda  mengusung  hak  menentukan  nasib  sendiri  dalam  upaya memisahkan diri dari Indonesia. Penelitian ini membahas bagaimana pengaturan  hak  menentukan  nasib  sendiri  sebagai  bagian  dari  Hak
Asasi  Manusia  dan  mengkaji  dasar  Papua  Barat  dalam  mengusung hak  menentukan  nasib  sendiri  dan  mendeklarasikan  diri  sebagai negara.  Jenis  Penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif,  dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan sejarah  (historical  approach).  Sifat  penelitian  ini  adalah  deskriptif yang menjelaskan dasar hak menentukan nasib sendiri Papua Barat. Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  hak  menentukan  nasib  sendiri merupakan bagian dari hak  asasi manusia dan Papua Barat sebagai bagian  dari  Negara  Indonesia  dalam  menuntut  hak  menentukan nasib  sendiri  terbentur  dengan  Uti  Possidetis  Juris  dan  Territorial Integrity.
Kata  Kunci:  Hak  menentukan  nasib  sendiri;  Papua  Barat;  Uti Possidetis

## A. Pendahuluan
Hukum  internasional  tentang  hak  asasi  manusia  menurut Karel  Vasak  membagi  3  fase  perkembangan  hukum internasional hak asasi manusia. 1 Hak asasi manusia generasi pertama,  merupakan  hukum  yang  berkaitan  dengan  hak-hak sipil dan politik. Selanjutnya, generasi kedua berkaitan dengan hak-hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya.  Vasak  juga memperkenalkan  apa  yang  disebutnya  hak  asasi  generasi ketiga, yakni hak-hak kolektivitas yang dimiliki sebuah bangsa, seperti menentukan nasib sendiri, perdamaian dan lainnya.
Hukum  internasional  tentang  hak  asasi  manusia,  dapat menjadi tambahan aturan hak asasi manusia nasional. Bahkan, permasalahan  hak  asasi  manusia  tidak  jarang  hanya  diatur dalam hukum internasional hak asasi manusia. Sebagai contoh, hak  kolektif  sebuah  bangsa  untuk  menentukan  nasib  sendiri (the right to self-determination), tidaklah pernah diatur dalam konstitusi Negara-negara kolonial. 2
Hak  untuk  menentukan  nasib  sendiri  merupakan  suatu hukum  internasional  yang  dapat  ditemukan  sebagai  norma
1 Huala Adolf. Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional, Edisi Revisi. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hal. 1
2 Ibid. hal. 10.
dalam berbagai perjanjian internasional tentang HAM tertentu dan hak ini menyatakan bahwa semua negara (all states) atau bangsa  (peoples)  mempunyai  hak  untuk  membentuk  sistem politiknya  sendiri  dan  memiliki  aturan  internalnya  sendiri secara  bebas  untuk  mengejar  pembangunan  ekonomi,  sosial dan  budaya  mereka  sendiri  dan  untuk  menggunakan  sumber daya  alam  mereka  yang  dianggap  cocok.  Hak  untuk menentukan  nasib  sendiri  adalah  hak  dari  suatu  masyarakat kolektif  tertentu  seperti  untuk  menentukan  masa  depan politik  dan  ekonominya  sendiri  dari  suatu  bangsa,  tunduk pada kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional.
Pada umumnya diwilayah menginginkan kemerdekaan, terdapat gerakan pembebasan yang merupakan cerminan dari sebagian  atau  keseluruhan  dari  rakyat  di  wilayah  tersebut. Tuntutan  yang  paling  sering  terdengar  adalah  pembentukan suatu negara baru dengan cara pemisahan dari negara asalnya. Tampaknya hak untuk menentukan nasib sendiri berkonotasi kepada  kebebasan  untuk  memilih  dari  rakyat  yang  belum merdeka  melalui  plebisit  (plebiscite)  atau  metode-metode lainnya  untuk  memastikan  kehendak  rakyat.  Plebiscite merupakan  salah  satu  bentuk  pengalihan  wilayah  melalui pilihan  penduduknya  menyusul  dilaksanakannya  pemilihan umum,  referendum,  atau  cara-cara  lain  yang  dipilih  oleh penduduk.  Huala  Adolf  berpendapat  bahwa  plebiscite merupakan  peralihan  suatu  wilayah  bukan  negara  berdaulat dengan  negara  berdaulat  lainnya,  tetapi  peralihan  terjadi antara negara  berdaulat dengan  penduduk  di  suatu  wilayah. 3
Martin  Dixon  berpendapat  bahwa  cara  perolehan  wilayah dengan  plebiscite  ini  sebagai  “penentuan  nasib  sendiri”  (self- determination). 4
3 Huala Adofl. Op.Cit. hal. 130
4 Martin Dixon dalam Huala Adolf. Op. Cit, hal. 131
Masyarakat  ataupun  rakyat  memiliki  legitimasi  secara hukum  internasional  untuk  mendapatkan  kemerdekaan, seperti  yang  tercermin  dalam  Piagam  PBB  yang  menyatakan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan individu dan  tidak  ada  satu  pihak  pun  yang  dibenarkan  untuk menghalangi apapun atau menganggu usaha-usaha dari suatu bangsa  untuk  memerdekakan  diri. 5 Kemerdekaan  merupakan salah  satu  perwujudan  dari  hak  untuk  menentukan  nasib sendiri.  Menurut  Charles  G.  Fenwick  kemerdekaan  dapat diartikan dalam dua pengertian yaitu, kemerdekaan ke dalam dan  keluar.  Kemerdekaan  ke  dalam  (internal  independence) meliputi dua aspek, yaitu kemerdekaan yang berkaitan dengan kebebasan  dari  negara  untuk  mengurus  masalah-masalah dalam  negerinya  dan  masalah-masalah  lainnya  mengenai kebebasan  yang  dilakukannya  dengan  negara-negara  lain. Adapun  kemerdekaan  keluar  (external  independence),  yaitu berkaitan  dengan  kekuasaan  terbesar  dari  negara  untuk menentukan  hubungan  yang  dikehendaki  dengan  negara  lain tanpa campur tangan dari negara ketiga. 6
Hak  menentukan  nasib  sendiri    memungkinkan  bagi rakyat  di  wilayah  jajahan,  dapat  menentukan  secara  bebas status politiknya sendiri. Penentuan nasib sendiri semacam itu dapat  menciptakan  kemerdekaan  dan  dapat  memutuskan untuk  bergabung  dengan  negara  tetangga  dan  pesekutuan secara bebas oleh negara yang bersangkutan. Hak menentukan nasib  sendiri  juga  mempunyai  peranan  dalam  hubungannya dengan  pembentukan  negara,  mempertahankan  kedaulatan dan  kemerdekaan  negara  dalam  merumuskan  kriteria  untuk penyelesaian perselisihan dan kedaulatan. 7
5 Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB 6 Charles  G.  Fenwick.  International  Law.  4 th Edution.  New  York: Appleton Century Croft. (1965). Hal. 296-297.
7 Malcolm N. Shaw. International Law. Third Edition. England: Grotius Publication. 1997. hal. 177.
Banyak negara yang akhirnya memutuskan memisahkan diri seperti negara bekas Uni Soviet yang kini terpecah-pecah menjadi  15  negara  dengan  personalitas  hukum  yang  baru. Kemerdekaan  Kosovo  dari  Serbia,  hak  menentukan  nasib sendiri  yang  dilakukan  oleh  Timor  Timur,  serta  pemberian status “negara” pada Palestina, dan masih banyak lagi. Proses pelaksanaan  Hak  menentukan  nasib  sendiri  untuk mendeklarasikan  kemerdekaan  pun  mempunyai  latar belakang  serta  faktor-faktor  yang  berbeda.  Dalam perkembangannya, istilah Hak
menentukan nasib
sendiridianalisis dari dua perspektif yaitu pengertian pertama seperti  dinyatakan  sebelumnya,  berkaitan  dengen  kebebasan kolektif  (penduduk)  menentukan  nasib  sendiri,  bukan  dalam kerangka  membentuk  sebuah  negara  baru  melainkan kebebasan  dalam  konteks  partisipai  penduduk  dalam menentukan  kebijakan  serta  implementasinya  dalam  sebuah negara. 8
Penentuan  nasib  sendiri  rakyat  sebagaimana  dipahami oleh  PBB  berfokus  pada  orang-orang  itu  dibawah pemerintahan  kolonial  atau  pendudukan  asing  sama  sekali tidak  berlaku  untuk  ketegangan  separatis  di  negara-negara demokratis yang menjadi anggotanya. Dalam literatur hukum internasional  hak  menentukan  nasib  sendiri  telah diperdebatkan  dan  dianggap  bukanlah  hak  asasi,  apalagi  hak asasi  yang  bersifat  absolut.  Karena  pelaksanaan  Self- Determination  ini  selalu  harus  mempertimbangkan  apa  yang disebut sebagai kedaulatan negara, national integrity, dan hak asasi.
Salah  satu  isu  nasionalisme  yang  terjadi  saat  ini  yang menjadi sorotan dunia internasional adalah kasus yang terjadi di Indonesia. Konflik identitas Papua Barat yang pada akhirnya
8 UN. Doc. A/CONF.157/23, 12 July 1993. World Conference on Human Rights.  Vienna.  14-25  June  1993.  Vienna  Declaration  on  Programme of Actio. paragraph 2.
ingin  memisahkan  diri  dari  Indonesia  yang  didasari  oleh nasionalisme.  Dalam  hal  ini,  kelompok  separatis  Papua  Barat sedang  mengupayakan  pergerakan  masif  dalam  penyelesaian secara damai konflik di Papua Barat dengan upaya Penentuan Nasib  Sendiri  atau  yang  dikenal  dengan  Self  Determination. Self-Determination  merupakan  salah  satu  hak  yang  mencuat saat  Kongres  Rakyat  Papua,  karena  itu  dari  Kongres  Rakyat Papua  menolak  bersatunya  Papua  ke dalam  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Hal  inilah  yang  melatarbelakangi pergerakan  ini  terus  berkembang  dan  tidak  hanya  terjadi  di Papua Barat, banyak partisipan bukan hanya dari masyarakat Papua  Barat  menghadiri  berbagai  diskusi  dan  demontrasi damai  di  berbagai  kota  di  Indonesia  pada  beberapa  tahun belakangan.
Puncak  dari  ketegangan  konflik  Papua  Barat  adalah penyusupan  Benny  Wenda  seorang  Chairman  of  the  United Liberation  Movement  for  West  Papua  Barat  (ULMWP)  yang dimasukkan  sebagai  delegasi  Vanuatu  yang  melakukan kunjungan kehormatan ke kantor KTHAM pada hari Jumat, 25 Januari  2019.  Kunjungan  kehormatan  ini  dilakukan  dalam rangka  pembahasan  Universal  Periodic  Review  Vanuatu  di Dewan  HAM. 9 Dalam  pertemuan  itu  Benny  Wanda menyerahkan  petisi  berisikan  1,8  juta  tandatangan  kepada Direktur  Hak  Asasi  Manusia  PBB,  Michelle  Bachelet.  atas tindakan pemerintah Vanuatu itu, Menteri Luar Negeri Repulik Indonesia, Retno Marsudi melayangkan protes keras terhadap pemerintah Vanuatu, atas tindakan itu Vanuatu dianggap tidak memiliki  iktikad  baik  terkait  penghormatan  atas  kedaulatan wilayah  negara  Indonesia  dengan  memfasilitasi  Benny Wenda. 10
9 Ibid., 10 https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190130101802- 134-364973/ri-kecam-vanuatu-karena-selundupkan-benny-wenda- ke-pbb .
Upaya Benny Wenda dalam menyusup ke kantor KTHAM dan  memberikan  petisi  merupakan  salah  satu  gerakan  yang mengupayakan Hak untuk menentukan nasib sendiri. Konsep hak  untuk  menentukan  nasib  sendiri  (The  Right  of  Self Determination)  dalam  hukum  internasional  merupakan  salah satu  kategori  dari  hak  asasi  manusia  (HAM)  yang  terus berkembang  secara  dinamis.  Kebebasan  dan  kemerdekaan selalu  menjadi  hal  yang  di  perbincangkan  dan  diperjuangkan oleh  manusia  karena  pada  hakikatnya  dalam  diri  manusia selalu  terdapat  keinginan  untuk  dapat  melakukan kehendaknya dengan bebas.
Upaya  Papua  Barat  yang  merujuk  pada  hak  untuk menentukan  nasib  sendiri  menggambarkan  bahwasanya  di negara yang telah mengukuhkan kedaulatannya dalam hal ini Indonesia  masih  tetap  terdapat  gerakan-gerakan  rakyat  yang menginginkan  pemisahan  diri.  Permasalahannya  apakah negara  yang  mengakui  doktrin  national  integrity  dapat diintervensi  dengan  gerakan  untuk  mengusung  hak menentukan nasib sendiri.

## B. Pembahasan
1. Pengaturan  Hak  Menentukan  Nasib  Sendiri  dalam

## Hukum Internasional
Hak  untuk  menentukan  nasib  sendiri  merupakan  hak  yang istimewa  karena  muncul  di  dua  kovenan.  Berakar  dari dekoloniasi sudah dijelaskan bahwa pada awalnya penentuan nasib  sendiri  dilihat  sebagai  mekanisme  untuk  negara  agar dapat mendapatkan kemerdekaannya dari kekuatan-kekuatan kolonial.  Deklarasi  Sidang  Umum  PBB  tentang  Pemberian Kemerdekaan  kepada  rakyat-rakyat  terjajah 11 adalah sumbangsih  klasik  kepada  lingkup  penentuan  nasib  sendiri selama 50 tahun pertama lebih keberadaan PBB.
Penghormatan terhadap integritas teritorial merupakan prinsip  kunci  dalam  Piagam  PBB.  Timor  Timur  mungkin merupakan  contoh  terakhir  pemisahan  (secession)  yang disebabkan  oleh  penentuan  nasib  sendiri.  Prinsip  penentuan nasib  sendiri  adalah  hak  kolektif  atau  kelompok  yang  paling keras  dan  paling  diperdebatkan  dengan  keras  dalam  hukum internasional modern. 12 ICJ menyatakan bahwa:
“The principle of self-determination has been recognised by the United Nations Charter and in the jurisprudence of the Court . . . [and] is one of the essential principles of contemporary international law.” 13
Dalam  perumusan  definisi  hak  menentukan  nasib sendiri  para  sarjana  hukum  internasional  umumnya  tidak memiliki  perbedaan  yang  mendasar.  Hak  menentukan  nasib sendiri dirumuskan:
1. Sebagai  hak  dari  suatu  bangsa  dari  suatu  negara untuk  menentukan  bentuk  pemerintahnnya  sendiri atau  disebut  juga  hak  penentuan  nasib  sendiri internal (right of internal self-determination).
2. Hak  dari  sekelompok  orang  atau  bangsa  untuk mendirikan sendiri suatu negara yang merdeka atau disebut  juga  hak  penentuan  nasib  sendiri  eksternal (right of external self-determination). 14
Prinsip  penentuan  nasib  sendiri  merupakan  salah  satu dari  empat  tujuan  PBB.  Prinsip  ini  telah  memainkan  peran penting  dalam  pemberian  kemerdekaan  kepada  wilayah jajahan, selanjutnya pengaturan hak menentukan nasib sendiri sebagai salah satu hak asasi manusia diatur di dalam:
12 Rhona K. M. Smith. Ibid. hal. 94.
13 Case Concerning East Timor. ICJ Reports 1995
14 D.  Sidik  Suraputra.  Hak  Untuk  Menentukan  Nasib  Sendiri  Dalam Hukum  Internasional  Publik.  Jurnal  Hukum  Internasional.  1985.  hal.
192.
1. Piagam PBB Piagam  PBB  hanya  sedikit  memberikan  pengaturan hak  menentukan  nasib  sendiri,  namun  Piagam  PBB memberikan beberapa doktrin mengenai hak menentuan nasib sendiri dan prinsip-prinsip
menentukan nasib sendiri dengan jelas disebutkan pada Pasal  1  ayat  (2)  dan  kemudian  pada  Pasal  55  Piagam PBB.  Pasal  1  ayat  (2)  menyatakan  bahwa  salah  satu tujuan  dari  PBB  adalah  untuk  “membangun  hubungan baik  antara  bangsa-bangsa  berdasarkan  kehormatan untuk  prinsip  kesamaan  hak  dan  penentuan  nasib sendiir  dari  rakyat”. 15 Sedangkan  Pasal  55  mendorong PBB untuk meningkatkan standar kehidupan masyarakat  dunia  serta  penghormatan  universal terhadap Hak Asasi Manusia;
“With  a  view  to  the  creation  of  conditions  of stability  and  well-being  which  are  necessary  for peaceful  and  friendly  relations  among  nations based  on  respect  for  the  principle  of  equal  right and self determination of peoples.” 16
Pengaturan  Piagam  PBB  ini  secara  keseluruhan masih  belum  lengkap  dalam  hal  substansi  dari  hak menentukan  nasib  sendiri.  Penentuan  nasib  sendiri dalam  Piagam  PBB  hanya  terkesan  sebagai  sebuah prinsip  saja  dan  bukan  merupakan  suatu  hak  yang dimiliki  setiap  bangsa  di  dunia.  Piagam  PBB  tidak mengatur  bagaimana  hak  suatu  bangsa  yang  belum merdeka bisa mendapatkan kemerdekaannya.

## 2. The  United  Nations  Covenants  on  Human  Rights
(“Covenant  on  Civil  and  Political  Rights  1966”  dan
15 UN Charter Art. 1 (2); “To develop friendly relations among nations based  on  respect  for  the  principle  of  equal  rights  and  self determination of peoples, . . .”
16 UN Charter Art. 55
“Covenant  on  Economic,  Sosial  and  Cultural  Rights 1966”)
Isi dari Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan  Politik  mencantumkan  sebagai  yang  pertama  dan juga  dianggap  sebagai  bagian  yang  terpisah, menggarisbawahi makna  yang diberikan kepada tempat terkemuka  oleh  apa  yang  disebut  masyarakat  Dunia Ketiga.
“Semua bangsa memiliki hak untuk menentukan nasib  sendiri.  Berdasarkan  hak  ini  mereka menetapkan  dalam  segala  kebebasan  status politik  mereka  dan  secara  bebas  mereka berusaha  keras  mencapai  perkembangan ekonomi, sosial dan budaya mereka”. 17 Teks  Pasal  1,  yang  disusun  pada  saat  PBB  sedang mengurus masalah dekolonisasi, masyarakat menghadapi  perlunya  pembebasan  bangsa-bangsa  dari ikatan kolonial. Hal itulah yang yang menyebabkan hak ini  ditujukan  kepada  bangsa  dan  tidak  kepada  negara, sebagai subjek hukum internasional.
Penjelasan  dari  Pasal  1  yang  cukup  kompleks  ini telah  dijelaskan  oleh  Komite  Hak  Asasi  Manusia.  Self Determination didefinisikan sebagai “essential condition” untuk jaminan terhadap Hak Asasi Manusia serta untuk kemajuan dan  peningkatan  hak  asasi  manusia  tersebut. Penentuan  nasib  sendiri  ditempatkan  terpisah  dan  di depan  sebelum  hak-hak  lainnya  dalam  Kovenan.  Lebih lanjut  lagi,  self-determination  didefinisikan  sebagai  hak yang  tak  dapat  dicabut  dari  semua  bangsa  dan mengandung kewajiban timbal balik dimana
implementasi dari hak ini tidak dapat dipisahkan dengan pengaturan hukum internasional lainnya. 18
17 Pasal  1  ayat  (1)  Konvensi  Internasional  mengenai  Hak  Sipil  dan Politik.
18 General Comment Komite Hak Asasi Manusia.
Sifat dari hak penentuan nasib sendiri dalam kedua Kovenan  ini  adalah  universal.  Kalimat  dalam  klausul pertama  dari  Pasal  1  ayat  (1)  dimana  semua  bangsa mempunyai  hak  penentuan  nasib  sendiri  menegaskan sifat universalitas dari hak tersebut.
Menurut  Pasal  1  ayat  1  dari  Kovenan,  semua  orang telah  diberikan  kebebasan  untuk  menentukan  status politik, perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan. Dengan  kata  lain,  setiap  bangsa  adalah  bebas  untuk membangun  institusi  politik,  membangun  sumber  daya ekonominya,  dan  untuk  mengatur  perubahan  sosio- kulturalnya  sendiri,  tanpa  ada  intervensi  dari  bangsa lain.
Kedua Kovenan ini menandakan fase berikutnya dari kemajuan  hukum  internasional  tentang  konsep  right  of self-determination dari kewajiban hukum dalam konteks dekolonialisasi,  menuju  self-determination  sebagai bagian tak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia, dengan dua resolusi dari Majelis Umum.
3. Declaration  on  the  Granting  of  Independence  to Colonial Countries and Peoples
Evolusi  dari  hak  menentukan  nasib  sendiri  dalam hukum  internasional  mencapai  puncak  dengan diadopsinya  hak  ini  ke  dalam  Resolusi  Majelis  Umum PBB  nomor  1514  pada  14  Desember  1960  atau  yang lebih dikenal dengan judul Declaration on the Granting of Independence  to  Colonial  Countries  and  Peoples. Deklarasi  ini  diposisikan  sebagai  interpretasi  dari Piagam  PBB  dan  pengimplementasian  hak  menentukan nasib  sendiri  sebagai  dasar  perjuangan  kemerdekaan suatu  bangsa  hanya  dalam  konteks  penjajahan  atau kolonial bukan untuk upaya separatisme. 19
19 Resolusi Majelis Umum PBB No.1514 (XV) atau yang lebih dikenal dengan  nama  the  Declaration  on  Granting  Independence  to  Colonial Countries and Peoples dan Resolusi Majelis Umum PBB No.1541 (XV).
Pertimbangan  bahwa  penggunaan  hak  menentukan nasib sendiri hanya digunakan sebagai dasar perjuangan kemerdekaan  untuk  bangsa  terjajah  dan  bukan  untuk upaya  separatisme  tersebut  dinyatakan  dengan  bijak dalam  pertimbangan  deklarasi  ini  dengan  kalimat  “the necessity  of  bringing  to  a  speedy  and  unconditional  end colonialism in all its forms and manifestations.”

## 4. The Declaration on Friendly Relations 1970
Proses  untuk  mencapai  persetujuan  perumusan yang  tepat  mengenai  self-determination  untuk dimasukan  ke  dalam  deklarasi  ini  tidaklah  mudah. Dalam proses awal, terdapat perbedaan pendapat antara siapa yang berhak yang menerima hak penentuan nasib sendiri  dan  apakah  Negara  berkewajiban  untuk memberikan  hak  ini  terhadap  bangsa-bangsa  yang berada  di  wilayah  negara  tersebut.  Serta  perbedaan pendapat  mengenai  dasar  hukum  dari  hak  penentuan nasib sediri yang terdapat dalam deklarasi ini. Di dalam Deklarasi ini disebutkan bahwa;
a) Suatu  bangsa  dibawah  kolonial  atau  dominasi  asing mempunyai  hak  untuk  menentukan  nasib  sendiri (self-determination),  seperti  untuk  mendapatkan status atas negara berdaulat atau untuk status politik lain  yang  dengan  bebas  ditentukan  oleh  mereka sendiri; dan
b) Suatu bangsa dibawah rezim yang rasis mempunyai hak  untuk  menentukan  nasib  sendiri  baik  internal self-determination maupun external self- determination dengan mendapat hak atas pemerintahan  sendiri  ataupun  berpisah  dari  negara yang rasis tersebut. 20
20 The Declaration on Friendly Relations 1970.
5. The  Vienna  Declaration  and  Program  of  Action
1993
The  Vienna  Declaration  and  Program  of  Action  yang disetujui pada tahun 1993 oleh UN Conference on Human Rights,  mengkonfirmasi  ulang  dalam  hubungannya dengan bagian Pasal 1 dari Kovenan PBB tentang HAM. Seperti  halnya  aturan  dalam  hukum  internasional lainnya  mengenai  hak  penentuan  nasib  sendiri,  dalam Deklarasi  Wina,  setelah  mengakui  hak  penentuan nasib sendiri  suatu  bangsa  untuk  menentukan  status  politik, ekonomi,  sosial  dan  kebudayaannya  sendiri,  hal  yang harus diingat adalah hak tersebut tidak dapat dijadikan sebagai  dasar  pembenar  terhadap  aksi-aksi  separatis yang  dapat  memecah  atau  merusak,  keseluruhan  atau sebagian  keutuhan  wilayah  dari  sebuah  negara  yang berdaulat.
Selanjutnya, pengaturan internasional mengenai prinsip penentuan  nasib  sendiri  dalam  sejumlah  kasus  telah  diakui Mahkamah  Internasional.  Advisory  Opinion  terkait  masalah Namibia,  hak  menentukan  nasib  sendiri  sebagaimana  yang dimaksud oleh PBB:
“the  subsequent  development  of  international  law  in regard  to  non-self  governing  territories,  as  enshrined  in the  Charter  of  the  United  nations,  made  the  principle  of self-determination applicable to all of them” 21 ICJ kemudian memperluas interprestasi self
determination bahwa hak penentuan nasib sendiri harus selalu berasal  dari  kebebasan  berekspresi  dan  kehendak  suatu bangsa. 22 Akan tetapi interprestasi yang diberikan oleh ICJ ini sangat  minim  dan  tidak  jelas.  Interprestasi  ini  lebih  terlihat sebagai  semangat  dan  dorongan  daripada  sebagai  sebuah standar umum dalam hak menentukan nasib sendiri.
21 Western Sahara Ad. Opionion. ICJ Reports 1975.  paragraft 55.
22 Western Sahara. Ibid. Paragraf 59.
Perkembangan  hak  menentukan  nasib  sendiri  perang dunia  pertama  berbeda  dengan  perang  dunia  kedua,  para Sarjana  Hukum  Internasional  seperti  O’Connel  dan  Brownlie berpendapat bahwa hak untuk menentkan nasib sendiri dalam Piagam  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  bukan  merupakan  suatu hak dalam arti hukum melainkan hanya merupakan suatu azas atau prinsip saja. Suatu asas hukum yang tidak dimuat dalam ketentuan hukum dengan sendirinya tidak operasional. 23 Meskipun  hak  untuk  menentukan  nasib  sendiri  tidak berhasil  diakui  sebagai  suatu  kaidah  hukum  oleh  masyarakat Internasional, akan tetapi sebagai kekuatan moral mempunyai potensi  besar  sehingga  dapat  mengubah  gambaran  dari  peta dunia, bagi bangsa-bangsa yang dijajah dan ingin merdeka hak untuk  menentukan  nasib  sendiri  dianggap  sebagai  ajaran Hukum  Alam  dan  dipergunakan  sebagai  hak  untuk mengadakan  revolusi  apabila  negara  penjajah  tidak  berniat memberi kemerdekaan bagi wilayah jajahannya.
Hak  untuk  menentukan  nasib  sendiri  tanpa  ada  suatu prosedur  yang  diakui  bagi  pelaksanaannya,  dengan  plebisit atau cara lain, cenderung akan menjadi suatu manifesto politik dari  pada  suatu  hak  dalam  arti  Hukum,  meskipun  telah diutarakan  melalui  pengkajian  ketentuan  substantif  dan proseduril bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri sukar untuk  dianggap  sebagai  kaidah  Hukum,  ada  perbedaan pendapat  agar  hak  untuk  menentukan  nasib  sendiri  hanya dapat  diterapkan  pada  proses  dekolonisasi  dari  wilayah jajahan.
Sewaktu wilayah ini telah memperoleh
kemerdekaannya,  tidak  diperkenankan  bagi  kaum  separatis untuk memisahkan diri dan mendirikan negara baru di bagian wilayah tersebut. 24
Hal  tersebut  dapat  dipahami  karena  seharusnya apabila suatu negara baru sudah terbentuk dari bekas wilayah
23 D. Sidik Suraputra. Ibid. hal. 98.
24 D. Sidik Suraputra. Ibid. hal. 101.
jajahan sebaiknya tidak  ada  lagi  perpecahan  dari dalam yang dapat  mengganggu  persatuan  dan  kesatuan  bangsa.  Gerakan yang  ingin  memisahkan  diri  berdasarkan  kesukuan  agama atau  kedaerahan  selain  dapat  menganggu  integritas  suatu negara  juga  akan  menimbulan  keresahan  dalam  Hubungan Internasional.

## 2. Relasi  Right  to  self-determination  dan  Instrumen Hukum Internasional
Di  dalam  penelitian  ini  setelah  mengkaji  pengaturan  hak menentukan  nasib  sendiri  sebagai  salah  satu  elemen  dari hukum  internasional  selanjutnya  akan  mengkaji  lebih  dalam terhadap upaya penentuan nasib sendiri Papua Barat ditinjau dari  Hukum  Internasional.  Sepanjang  masa  kolonial  Belanda, West  New  Guinea  diperlakukan  sebagai  anak  tiri  oleh pemerintah  Hindia  Belanda,  Belanda  tidak  banyak mencurahkan  perhatian  pada  West  New  Guinea,  meski disadari  wilayah  ini  memainkan  peran  sebagai  penangkal masuknya  kekuatan-kekuatan  asing  di  wilayah  Hindia Belanda.  Setelah  Proklamasi  Kemerdekaan  Indonesia  tanggal 17  Agustus  1945  Belanda  menyiapkan  diri  untuk mempertahankan kepentingan dan kendalinya atas West New Guinea, pada saat itu ada 3 kepentingan Belanda di Irian Barat:
(1) Menjadikan Irian Barat pusat penampungan, atau ‘Belanda Tropis’,  bagi  orang  Indo-Belanda  yang tidak  dapat  pulang ke Belanda;
(2) Menampung  para  pengusaha  Belanda  saat  meninggalkan Indonesia; dan
(3) Sebagai  pangkalan  untuk  melakukan  intervensi  militer  di Indonesia bila republik yang baru lahir itu goyah. 25
Indonesia  gagal  memperoleh  kendali  atas  Irian  Barat dalam  perundingan  dengan  Belanda  di  Malino  (1946)  atau dalam  Perundingan  Meja  Bundar  di  Den  Haaw  pada  tahun
25 Ikrar Nusa Bhakti. Hak Menentukan Diri Sendiri Jenis Baru di Papua Konflik Kekerasan Internal. Buku Obor. 2008. hal. 245.
1949. Perjanjian Konferensi Meja Bundar mengeluarkan Irian Barat  dari  wilayah  Republik  Indonesia  Serikat  dan memasukkannya  ke  dalam  kategori  khusus  untuk  dibahas lebih  lanjut  dalam  suatu  konferensi  yang  diusulkan  diadakan pada tahun 1950, dalam lingkup Uni Belanda-Indonesia. Dalam kenyataan,  ketika  perjanjian  Konferensi  Meja  Bundar ditandatangani  pada  tanggal  27  Desember  1949,  Residen Belanda  di  Holladia,  J.P.M  van  Eechoud,  mengumumkan pemisahan  Irian  Barat  dari  Republik  Indonesia  Serikat  dan menempatkan  provinsi  itu  langsung  di  bawah  Raja  Belanda. Dengan  tindakannya  ini  Belanda  telah  melanggar  Perjanjian Konferensi Meja Bundar. 26
Presiden  Soekarno  pada  tanggal  19  Desember  1961 mengucapkan  pidato  Trikora  di  Yogyakarta  untuk pembebasan Irian Barat. Komando ini terdiri dari:
(1) Menolak  pembentukan  ‘Negara  Boneka  Papua,’  ciptaan Belanda sang penjajah.
(2) Mengibarkan sang saka merah putih di Irian Barat, bagian tidak terpisahkan dari tanah air Indonesia
(3) Menyiapkan  mobilisasi  besar  untuk  mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan negeri dan rakyatnya.
Pada  tanggal  2  April  1962,  Ellswort  Bunker,  salah seorang  diplomat  Amerika  Serikat  dipinjamkan  Amerika Serikat  kepada  PBB  untuk  menjadi  penengah  dalam perundingan permasalahan Papua Barat antara Indonesia dan Belanda  mengajukan  sebuah  rencana  yang  berisikan  bahwa wilayah  Papua  Barat  akan  dialihkan  pada  yurisdiksi  PBB, kemudian  Indonesia  dengan  hak  menentukan  nasib  sendiri bagi rakyat Papua Barat.
Setelah  5  bulan  perundingan  pada  tanggal  15  Agustus 1962  utusan  Indonesia  dan  Belanda  menandatangani Agreement Between The Republic of Indonesia and The Kingdom of  The  Netherlands  concerning  West  New  Guinea  di  markas
besar PBB di New York. Di bawah The New York Agreement itu Belanda  mengalihkan  administrasi  wilayah  itu  kepada  United Nations  Temporary  Executive  Authority  (UNTEA)  dan Indonesia  menjalankan  bersama  administrasi  di  wilayah  itu. Indonesia terikat pada janji mengadakan Act of Free Choice di Irian Barat pada 1969 untuk menentukan pilihan rakyat Papua Barat. Pepera akhirnya dilaksanakan pada Juli-Agustus 1969 di bawah  pemerintahan  Soeharto.  1025  pemimpin  adat memberikan  suara  bulat  atas  nama  rakyat  Papua  untuk bergabung  dengan  Republik  Indonesia.  Majelis  Umum  PBB kemudian  mengesahkan  Resolusi  No.  2504  (XXIV)  pada tanggal 19 November 1969 dengan pemungutan suara, dengan hasil  84  mendukung  Indonesia,  dan  30  abstain.  pelaksanaan ‘Act  of  Free  Choice’  memilih  untuk  mendukung  integrasi  ke Indonesia.  Pepera-Irian  Barat  yang  dilaksanakan  14  Juli sampai  2  Agustus  1969  merupakan  contoh  praktik Referendum dalam hukum Internasional. 27
Papua  Barat  merupakan  satu-satunya  provinsi  di Indonesia  yang  masuk  ke  Republik  Indonesia  melalui Persetujuan New York yang ditandatangani oleh Belanda dan Indonesia pada 15 Agustus 1962. Persetujuan itu dicatat oleh Majelis  Umum  PBB  berdasarkan  resolusinya  pada  21 September  1962,  Nomor  1752  (XVII). 28 Belanda  akan menyerahkan  kedaulatan  Papua  Barat  ke  United  Nations Temporary Executive Authority (UNTEA).
Setelah Papua Barat integrasi ke Indonesia, Papua Barat kemudian  diganti  menjadi  ‘Irian  Jaya’  pada  tahun  1973  oleh Presiden  Soeharto.  Namun  seperti  yang  dijelaskan  oleh  Keith Suter,  apa  yang  terjadi  pada  Papua  Barat  setelah  adanya referendum  merangsang  pembentukan  Gerakan  Papua
27 Sefriani. Ibid. Hal. 212.
28 Ester  Yambeyapdi.  Papua  Barat  dalam  Perundingan  Indonesia  – Belanda.  Jurnal  Sejarah:  Pemikiran,  Rekonstruksi,  Persepsi.  Vol.  6, No. 1. Agustus 2004.
Merdeka  pada  tahun  1963  untuk  menentang  hegemoni Indonesia di Papua. Hal ini dikarenakan berbagai faktor, yang pertama,  masyarakat  Papua  merasa  bahwa  mereka  tidak memiliki  identitas  yang  sama  dengan  Indonesia,  yang  kedua, pemerintah  pusat  Indonesia  mengeluarkan  kebijakan  yang memaksa  orang  asli  atau  masyarakat  adat  Papua  untuk mengadopsi  nilai-nilai  budaya  Indonesia,  hal  ini  memicu sentimen  anti-Indonesia  di  seluruh  wilayah  Papua,  yang ketiga,  Indonesia  menjadikan  Papua  sebagai  tempat  tujuan dari  program  transmigrasi,  dan  langkah  ini  dianggap  sebagai ancaman  terhadap  kepemilikan  tanah  ulayat  di  Papua,  yang dianggap  sangat  sakral  dan  dihargai  oleh  masyarakat  Papua Barat. Akibat dari kegiatan transmigrasi ini adalah dari 1.8 juta penduduk  Papua  Barat,  sebanyak  770.000  jiwa  adalah  para transmigran  yang  dibawa  ke  Papua  pada  program transmigrasi Indonesia.
Konflik  penentuan  nasib  sendiri  di  Papua  Barat  yang telah  diselesaikan  melalui  kesepakatan  antara  Republik Indonesia  dan  Kerajaan  Belanda  pada  15  Agustus  1962  di hadapan  Sekretaris  Jenderal  PBB.  Pada  1963,  Indonesia mengambil  alih  dari  setengah  bagian  barat  dari  Pulau  Papua. Namun,  Ian  Martin  menyatakan  bahwa  PBB  sebenarnya dimanipulasi  oleh  Indonesia  selama  proses  penentuan  nasib sendiri Papua Barat pada tahun 1964. Setelah menandatangani perjanjian  antara  Indonesia  dan  kerajaan  Belanda,  Majelis Umum  PBB  mengeluarkan  laporan  kasus  Papua  Barat,  yang menyatakan bahwa perjanjian tentang Papua Barat mencakup dua bagian:
Firstly, shortly after it comes into force, the administration of west New Guinea (West Irian) would be transferred by the Netherlands to a United Nations Temporary Executive Authority  (UNTEA),  established  by  and  under  the jurisdiction  of  the  Secretary-General.  The  UNTEA,  which was  to  be  headed  by  a  United  Nations  administrator,
would  in  due  course,  after  1  May  1963,  transfer  the administration to Indonesia.
Secondly, the agreement contained certain guarantees for the  population  of  the  territory,  including  detailed provisions  regarding  the  exercise  of  the  right  of  self- determination  under  arrangements  made  by  Indonesia with  the  advice,  assistance,  and  participation  of  the Secretary-General,  who  would  appoint  a  United  Nations representative  for  that  purpose.  The  act  of  self- determination was to take place before the end of 1969. 29
Berdasarkan  perjanjian  tersebut,  Belanda  mengalihkan administrasi  wilayah  Papua  ke  UNTEA,  yang  secara  langsung bertanggung  jawab  atas  administrasi  dari  Papua  Barat  dari tanggal  1  Oktober  1962  hingga  1  Mei  1963.  Sesuai  dengan Pasal  XII  perjanjian tersebut,  UNTEA  mengalihkan  kekuasaan administrasi Papua secara penuh ke Indonesia pada tanggal 1 Mei  1963.  Pasal  XVI  dari  perjanjian  tersebut  menyatakan bahwa  Indonesia  akan  mengurus  administrasi  Papua  Barat untuk  menentukan  nasib  sendiri  dan  the  Act  of  Free  Choice untuk  masyarakat  Papua  Barat  dengan  berkonsultasi  dengan perwakilan  dewan  dan  di  bawah  bantuan  dari  Sekretaris Jenderal PBB.
Ada  masalah  ketidakpatuhan  Indonesia  terhadap perjanjian  tersebut  setelah  Indonesia  menerima  otoritas  dari pengelolan administrasi Papua Barat yang diberikan oleh PBB. Laporan itu mengatakan bahwa:
I must state that at the outside of this report that, when I arrive in the territory in August 1968, I was faced with the problem  of  non-compliance,  with  the  provision  of  the article  XVI  of  the  Agreement.  [...]  Consequently,  their
29 United Nations. General Assembly. Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning West New Guinea  (West  Irian):  Report  by  the  Secretary-General  regarding  the Act  of  Self-determination  in  West  Irian.  A/7723  (6  November1969), annex I.
essential function of advising and assisting in preparation for  carrying  out  the  provision  for  self-determination  has not  been  performed  during  the  period  1  May  1963  to  23 August 1968. 30
Namun, pemerintah Indonesia tidak akan mempertimbangkan  rekomendasi  apapun  terkait  dengan pelaksanaan  plebisit  karena  menganggap  bahwa  hal  itu  akan mengakibatkan kekacauan dan karena itu akan membahayakan  kepentingan  vital  Indonesia  sendiri.  Oleh karena  itu,  pemerintah  Indonesia  menyangkal  hak menentukan  nasib  sendiri  Papua,  baik  dalam  bentuk  internal maupun  ekternal,  walaupun  telah  menjadi  subjek  dari perhatian Internasional.
Penolakan  ini  kemudian  menjadi  sumber  potensial munculnya berbagai bentuk gerakan penentuan nasib sendiri yang dilakukan secara tersembunyi. Inkonsistensi pemerintah Indonesia membuat banyak pihak internasional tidak antusias dengan  nasionalitas  yang  ada  di  Indonesia  dan  menjadikan mereka pro terhadap Belanda. Pada akhirnya, peran dari PBB di  Indonesia  berakhir.  Untuk  menenangkan  upaya  penentuan nasib  sendiri  Papua  Barat,  Indonesia  memutuskan  untuk memberikan  status  otonomi  khusus  untuk  Papua  Barat melalui  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2001.  Hak Masyarakat  Adat  atas  tanah  ulayat  dan  wilayah  tidak  hanya diakui  di  Sumatera  Barat,  tetapi  juga  di  Papua.  Masyarakat Adat  di  Papua  diakui  dan  dilindungi  oleh  Undang-Undang Otonomi  Khusus.  Masyarakat  adat  harus  dilibatkan  dalam pembahasan  pengadaan  tanah  ulayat  untuk  mencapai konsensus  terkait  transfer  dan  kompensasi  tanah.  Jika  ada perselisihan  tentang  pengadaan  tanah  ulayat,  pemerintah provinsi  dan  kabupaten/kota  akan  secara  aktif  menjadi
penengah  untuk  menyelesaikan  perselisihan  secara  adil  dan bijaksana. 31
Prinsip  mengenai  penggunaan  Hak  menentukan  Nasib Sendiri yang diusung oleh rakyat Papua Barat jelas disebutkan dalam  Pasal  1  Ayat  (2)  dan  Pasal  55  Piagam  Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pengaturan mengenai Penentuan Nasib Sendiri dalam Piagam hanya terkesan sebagai sebuah prinsip dan bukan merupakan suatu hak yang dimiliki setiap bangsa di dunia.  Piagam  PBB  juga  tidak  mengatur  dengan  jelas bagaimana  hak  suatu  bangsa  yang  belum  merdeka  bisa mendapatkan  kemerdekaannya,  oleh  karena  itu  Penentuan Nasib Sendiri diatur dalam instrumen internasional lainnya.
Resolusi  Majelis  Umum  PBB  Nomor  1514  pada  tanggal 14 Desember 1960 yang berjudul Declaration on the Granting of  Independence  to  Colonial  Countries  and  Peoples menyebutkan  bahwa  deklarasi  ini  diposisikan  sebagai interprestasi  dari  Piagam  PBB  dan  pengimplementasian  hak menentukan  nasib  sendiri  sebagai  dasar  perjuang kemerdekaan  suatu  bangsa  hanya  dalam  konteks  penjajahan atau kolonial bukan untuk upaya separatisme.
Resolusi  Majelis  Umum  PBB  Nomor  2625  (XXV)  pada tanggal  24  Oktober  1970  tentang  Declaratin  on  Principles  of International  Law  concerning  Friendly  Relations  and  Co- operation  among  States  in  accordance  with  the  Charter (Declaration  on  Friendly  Relation)  menyebutkan  bahwa  suatu bangsa  yang  berada  di  bawah  dominasi  asing  (kolonialisme) mempunyai  hak  untuk  menentukan  nasib  sendiri  atau mendapatkan status  atas negara  berdaulat  atau status politik lain yang dengan bebas ditentukan oleh mereka sendiri serta mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri baik internal self-determination maupun external self determination dengan
31 Sartika  Intaning  Pradhani,  Traditional  Rights of  Indigenous  People  in Indonesia:  Legal  Recognition  and Court Interpretation. Jambe  Law Journal. Vol. 1 No. 2. (2018).
mendapat hak atas pemerintah sendiri ataupun berpisah dari negara yang dianggap rasis tersebut.
Dalam konteks Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, Deklarasi  dan  Program  Aksi  Wina  1993  (The  Vienna Declaration  and  Programme  of  Action  1993)  mengakui  hak menentukan  nasib  sendiri  suatu  bangsa  untuk  menentukan nasib  status  politik,  ekonomi,  sosial  dan  kebudayaaannya sendiri.
Hal  yang  harus diingat  adalah  hak  tersebut  tidak dapat dijadikan  sebagai  dasar  pembenar  terhadap  aksi  separatis yang dapat memecah atau merusak, keseluruhan atau sebagia keutuhan wilayah dari sebuah negara yang berdaulat. Merujuk pada  fakta  yang  diuraikan  sebelumnya  di  bagian  latar belakang dan mencermati sejumlah instrumen internasional di atas  dapat  dianalisis  bahwasanya  Papua  Barat  sesungguhnya dalam  mengusung  hak  untuk  menentukan  nasib  sendiri terkendala pada beberapa hal yang menjadi faktor.
Pada  pembahasan  sebelumnya  telah  disinggung  bahwa hak  menentukan  nasib  sendirimerupakan  salah  satu  bentuk dari  Hak  (prinsip)  kolektif  yang  merupakan  salah  satu  dari tujuan  dibentuknya  PBB.  Prinsip  penentuan  nasib  sendiri berkontribusi dalam memainkan peran penting dalam proses pemberian  kemerdekaan  kepada  negara-negara  jajahan, wilayah perwalian dan negara-negara yang tidak berpemerintahan sendiri. Termasuk berkontribusi mendorong pengadopsian  Deklarasi  tentang  Pemberian  Kemerdekaan kepada negara dan Bangsa Jajahan. 32
Perlu  digarisbawahi  status  Papua  Barat  apakah termasuk dalam 3 kategori negara jajahan, wilayah perwalian dan  negara-negara  yang  tidak  berpemerintahan  sendiri. Negara koloni atau jajahan adalah suatu daerah yang diduduki bangsa  lain.  Koloni  biasanya  merupakan  bagian  dari  wilayah
32 Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia. Op. Cit. Hal. 20.
negara  penjajah.  Hampir  semua  soal  penting  negara  koloni diatur  oleh  pemerintah  negara  penjajah.  Karena  terjajah, daerah/negara  jajahan  tidak  berhak  menentukan  nasibnya sendiri.  Dewasa  ini  tidak  ada  lagi  koloni  dalam  arti sesungguhnya. 33
Wilayah  perwalian  (trust) 34 ini  muncul  sebagai  subjek hukum  internasional  sebagai  kelanjutan  sistem  wilayah mandat  pada  masa  Liga  Bangsa-Bangsa.  Yang  dimaksud dengan wilayah perwalian adalah wilayah jajahan dari negara- negara  yang  karena  kalah  dalam  Perang  Dunia  I  kemudian ditempatkan di bawah wilayah dari negara lain dalam rangka membimbing wilayah itu untuk menjadi negara merdeka. 35
Contoh  dari  wilayah  perwalian  adalah  wilayah  Afrika Barat  Daya  atau  Namibia  di  bawah  Afrika  Selatan.  Setelah Perang  Dunia  II,  Liga  Bangsa-Bangsa  diganti  dengan Perserikatan  Bangsa-Bangsa  dan  wilayah  mandat  diganti status  dan  namanya  dengan  wilayah  perwalian  di  bawah naungan  Dewan  Perwalian  yang  merupakan  salah satu  organ utama  di  PBB.  Untuk  wilayah  seperti  ini  PBB  memberi  nama baru  yaitu  wilayah  trust  trusteeship  system. 36 Adapun  negara perwalian tersebut berlaku pada situasi sebagai berikut: 37
1. Wilayah-wilayah mandat sebelumnya (kecuali Afrika Barat Daya)
2. Wilayah-wilayah  yang  diambil  oleh  negara-negara  musuh sebagai akibat Perang Dunia II (yang termasuk di dalam ini Somalia eks pendudukan Italia)
3. Wilayah-wilayah yang secara sukarela mau ditempatkan di bawah  sistem  ini  oleh  negara-negara  yang  bertanggung jawab atas pemerintahannya.
33 Muh  Nur  El  Brahimi.  Bentuk  Negara  dan  Pemerintah  RI.  Aranca Pratama. 2010. hal. 23.
34 Malcolm N. Shaw. Ibid.  hal. 169.
35 Huala Adolf. Ibid. hal. 15.
36 Huala Adolf. Ibid.
37 Huala Adolf. Ibid. hal. 20.
Pasal 73 dari Bab XI dari Piagam PBB mendeskripsikan perkembangan dari pemerintahan-sendiri dalam wilayah tidak berpemerintahan  sendiri  (non-self-governing  territories) sebagai “sacred trust”. Pasal 76 dari Bab XII yang menjelaskan dasar tujuan  dari  sistem  perwalian  (International  Trusteeship System) yang antara lain adalah mengusahakan kemajuan yang pesat  wilayah  di  bawah  perwalian  menuju  pemerintahan sendiri  atau  kemerdekaan  sesuai  dengan  keadaan  masing- masing wilayah beserta rakyatnya, dan juga dengan kehendak yang dinyatakan secara bebas oleh rakyat yang bersangkutan. Dengan  kata  lain  pasal  ini  mendorong  perkembangan  daerah yang  berada  di  bawah  perwalian  menjadi  wilayah  yang berpemerintahan sendiri atau negara merdeka.
Sedangkan  Non-Self-Governing  Territories  atau  wilayah yang  tidak  berpemerintahan  sendiri  tercantum  pada  Bab  XI Piagam  PBB  untuk  mewujudkan  “Declaration  on  Non-Self- Governing  Territories"  Papua  Barat  sudah  sejak  awal  tidak pernah  masuk  di  dalam  daftar  tidak  berpemerintah  sendiri, berbeda  dengan  Timor  Timur  yang  merupakan  salah  satu wilayah  yang  masuk  dalam  daftar  tidak  berpemerintahan sendiri  sehingga  dapat  mengusung  hak  menentukan  nasib sendiri.  Hal  ini  disebabkan  karena  sejak  awal  Papua  Barat merupakan bagian dari wilayah Indonesia.
Papua secara resmi menjadi bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah adanya referendum yang dilaksanakan  pada  tahun  1969.  Referendum  yang  dikenal dengan  nama  Act  of  Free  Will  didorong  pelaksanaannya  oleh Perserikatan  Bangsa-Bangsa  melalui  Resolusi. 38 Dalam beberapa tulisan, referendum di Papua tersebut dapat dilihat sebagai  bentuk  pelaksanaan  hak  menentukan  nasib  sendiri
38 U.N  General  Assembly  Resolution  (XXIV)  Agreement  between  the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning West  New  Guinea  (West  Irian).  Adopted  on  20  November  1965.55 GAOR. 24th Sess.  Plenary. 1813th Mtg. 19 November 1969.
oleh  masyarakat  Papua.  Hak  menentukan  nasib  sendiri  yang terdapat dalam Pasal 1 (1) Kovenan  Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya membagi dua unsur hak,  yakni:  (i)  freely  determine  their  political  status,  dan  (ii) freely  pursue  their  economic,  social,  and  cultural  development. Adapun  terminologi  “people”  yang  megidentifikasikan  hak menentukan  nasib  sendiri  adalah  hak  kolektif  ketimbang  hak yang bersifat individual.
Di Indonesia, pengesahan terhadap dua kovenan utama hak  asasi  manusia  diimbuhkan  dalam  deklarasi  pemerintah Indonesia, yang menyatakan
“the words “the right of self-determiantion” appearing in this  article  do  not  apply  to  a  section  of  people  within  a soverign independent state and can  not be  contructed as authorizing  or  encouraging  any  action  which  would dismember  or  impair,  totally  or  in  part,  the  territorial integrity  or  political  unity  of  sovereign  and  indepent states”. 39
Berdasarkan  deklarasi  tersebut  maka  pelaksanaan  hak menentukan  nasib  sendiri  di  Indonesia  tidak  boleh bertentangan  dengan  keutuhan  kedaulatan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Dapat  disimpulkan  bahwa  secara  legal pelaksanaan  hak  menentukan  nasib  sendiri  di  Papua  harus tetap  diletakkan  dalam  koridor  kedaulatan  politik  dan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Konsep  ‘people’  di  Indonesia,  khususnya  di  Papua,  bisa diatribusikan  pada  subjek  masyarakat  hukum  adat.  Pasal  6 Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia (UU HAM):
(1) Dalam  rangka  penegakan  hak  asasi  manusia,  perbedaan dan  kebutuhan  dalam  masyarakat  hukum  adat  harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.
39 Indonesia’s  Declaration  of  Ratification  of  the  ICCPR.  23  Februari 2006.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 1 (2020)
(2) Identitas masyarakat hukum adat, temasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.
Secara prinsipil, penentuan nasib sendiri sebagai sebuah hak  memiliki  dimensi  konstitusional  mengingat  terdapat  dua sifat  di  dalamnya,  yakni  internal  dan  eksternal,  sebagaimana Komisi Anti Diskriminasi berpendapat: 40
“The right to self-determination of peoples has an internal aspect,  that  is  to  say,  the  rights  of  all  peoples  to  pursue freely  their  economic,  social  and  cultural  development without outside interference. In that respect there exists a link  with  the  right  of  every  citizen  to  take  part  in  the conduct  of  public  affairs  at  any  level,  as  referred  to  in article  5  (c)  of  the  international  Convention  on  the Elimination  of  All  Forms  of  Racial  Discrimination.  In Consquence,  Goverments  are  to  represent  the  whole population without distinction as to race, color, descent or national  or  ethnic  origin.  The  external  aspect  of  self- determination  implies  that  all  peoples  have  the  right  to determine  freely  their  political  status  and  their  place  in the  international  community  based  upon  the  priciple  of equal  rights  and  exemplified  by  the  liberation  of  peoples from colonialism and by the probihition to subject peoples to alien subjugation, domination, and exploitation.” Perpektif  hak  asasi  manusia  dalam  penentuan  nasib sendiri dalam derajat tertentu dengan demikian mengandung pertentangan  yang  prinsipil  terhadap  kedaulatan  teritorial sebuah  negara.  Quebec  Case  1998  menyatakan  Negara  yang mengakui  equality  without  discrimination  dan  ‘internal-self- determination’, berhak mendapatkan perlindungan internasional atas integritas teritorialnya.
Sejumlah  negara  yang  telah  mengklaim  wilayah,  yang mereka  duga  telah  dihapus  dari  mereka  sebagai  akibat  dari kolonialisme,  hal  ni  dibenarkan  dengan  merujuk  paragraf  6 Resolusi  PBB  1514  (XV),  yang  menyatakan  bahwa:  “Any
40 CERD  General  Recommendation  No.  21:  Right  to  self-determination 08/23/1996. para 4.
attempt aimed at the partial or total disruption of the national unity  and  the  territorial  integrity  of  a  country  is  incompatible with  the  purposes  and  principles  of  the  Charter  of  the  United Nations.” Hal ini diklaim berlaku untuk situasi-situasi dimana integritas  teritorial  suatu  negara  telah  terganggu  oleh penjajahan,  sehingga  orang-orang  dari  suatu  wilayah  yang tunduk  pada  klaim  teritorial  historis  dicegah  dari menggunakan hak untuk menentukan nasib sendiri.
Paragraf  6  digunakan  Indonesia  untuk  mencegah Belanda  memisahkan  Papua  Barat  dari  Indonesia sejak  1949. Berdasarkan  pendapat  ICJ  saat  ini,  Belanda  secara  ilegal memisahkan  Papua  Barat  dari  Indonesia.  Pendapat  ICJ mendukung  pandangan  tegas  Indonesia  bahwa  Papua  Barat adalah merupakan bagian dari Indonesia sejak
kemerdekaannya  pada  tahun  1945,  tetapi  secara  tidak  sah ditahan oleh Belanda, dan menciptakan perselisihan bilateral. Referendum Papua Barat pada tahun 1969 hanya upaya untuk menutupi fakta tersebut.
Pada  Resolusi  Majelis  Umum  PBB  dengan  pasal  87 Declaration  on  the  granting  of  independence  to  colonial countries and peoples (concluded) yang mengarah pada adopsi Paragraf  6  dari  Resolusi  1514  (tentang  larangan  gangguan integritas  teritorial),  adalah  bukti  bersejarah  untuk menunjukkan bahwa paragraf ini bertujuan untuk memerangi kolonialisme Belanda yang berkelanjutan di Papua Barat.
“9. when drafting this document my delegation was one of the  sponsors  of  paragraph  6,  and  in  bringing  it  into  the draft  resolution  we  had  in  mind  that  the  continuation  of Dutch colonialism in West Irian is a partial disruption of the  national  unity  and  the  territorial  integrity  of  our country.” 41
41 UNGA doc Declaration on the granting of independence to colonial countries and peoples. hlm 1271.
Dalam  kasus  Chagos,  paragraf  6  ini  menjadi  ketentuan utama,  yang  digunakan  oleh  ICJ  untuk  mengecam  detasemen Chagos  dari  Mauritus  oleh  Inggris  pada  tahun  1965.  Inggris berkewajiban  untuk  mengakhiri  pemerintahannya  di Kepulauan  Chagos  secepat  mungkin.  Membandingkan  Chagos dan  Papua  sangat  bagus,  masing-masing  dipisahkan  oleh kolonial mereka yaitu Inggris dari Mauritus dan Belanda dari Indonesia. ICJ Chagos:
“157.  The  Court  recalls  that,  while  the  exercise  of  self- determination may be achieved through one of the options laid  down  by  resolution  1541  (XV),  it  must  be  the expression  of  the  free  and  genuine  will  of  the  people concerned.  However,  “[t]he  right  of  self-determination leaves the General Assembly a measure of discretion with respect to the forms and procedures by which that right is to be realized” 42
Penafsiran  Paragraf  6  ini  ditolak  oleh  banyak  negara, yang  berpendapat  bahwa  Paragraf  2  dari  Resolusi  PBB  1514 (XV)  menyatakan  "semua  orang  memiliki  hak  untuk menentukan  nasib  sendiri"  dan  Paragraf  6  tidak  dapat digunakan  untuk  membenarkan  klaim  teritorial.  Tujuan  asli Paragraf  6  adalah  "untuk  memastikan  bahwa  tindakan penentuan nasib sendiri terjadi dalam batas-batas koloni yang telah ditetapkan, bukan di dalam sub-wilayah".
Penggunaan kata upaya dalam Paragraf 6 menunjukkan tindakan  di  masa  depan  dan  tidak  dapat  ditafsirkan  untuk membenarkan ganti rugi teritorial atas tindakan di masa lalu. Suatu  upaya  yang  disponsori  oleh  Spanyol  dan  Argentina untuk memenuhi syarat hak menentukan nasib sendiri dalam kasus-kasus di mana ada sengketa wilayah ditolak oleh Majelis Umum PBB, yang menegaskan kembali hak untuk menentukan nasib  sendiri  adalah  hak  universal.  Disisi  lain,  negara  yang
42 Western  Sahara.  Advisory  Opinion.  I.C.J  Reports  1975.  p.  36.  para. 71.
menolak untuk mengakui bahwa kaum minoritas memiliki hak untuk memisahkan diri karena mereka memandang pemisaha diri  sebagai  bentuk  pelanggaran  terhadap  integritas  wilayah (national  integrity)  yang  dijamin  oleh  Piagam  PBB  dan  juga pelanggaran  terhadap  doktrin  Uti  Possidetis  yang  telah digunakan untuk menolak upaya penentuan nasib sendiri.
Dilihat  dari  segi  historis,  makna  inti  dari  hak menentukan nasib sendiri tidak dapat dipisahkan dari gagasan kebebasan  dari  jajahan  atau  penaklukan.  Namun,  tidak  jelas apakah  makna  dan  ruang  lingkupnya  berada  dalam  konteks kolonial  atau  pascakolonial.  Sehubungan  dengan  pandangan yang  membatasi,  gagasan  uti  possidetis  dan  penentuan  nasib sendiri dianggap sebagai aspek yang berjalan bersama, untuk memberikan  hak  menentukan  nasib  sendiri,  orang  harus menjadi penghuni koloni.
Patut  ditambahkan  bahwa  pengertian  uti  possidetis berawal  dari  hukum  privat  Romawi  sebagai  Praetorian,  pada awal  dekolonisasi,  uti  possidetis  berevolusi  menjadi  prinsip yang  mengikat  dari  hukum  internasional  yang  melindungi perbatasan teritorial negara. Penerapan uti possidetis pertama sebagai  prinsip  hukum  internasional  adalah  selama dekolonisasi Amerika Latin pada pergantian abad kesembilan belas.  Dalam  konteks  Amerika  Latin,  uti  possidetis  menandai berakhirnya  konsep  terra  nullius  dengan  mengakui  negara- negara  yang  didekolonisasi  sebagai  pemilik  semua  wilayah yang dianggap telah dimiliki oleh pendahulu kolonial mereka.
Indonesia menganut doktrin uti possidetis sebagai dasar dari  bentuk  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  dengan tujuan utama untuk mencegah terjadinya konflik-konflik yang didasarkan  pada  perebutan  perbatasan  oleh  negara-negara baru.  pasal  62  ayat  (2)  Konvensi  Wina  1969  mengenai perjanjian  internasional  menyatakan  klausula  rebus  sic stantibus  atau  tidak  dapat  diberlakukan  terhadap  perjanjian internasional  yang  mengatur  mengenai  perbatasan  negara.
Bunyi  pasal  62  ayat  (2)  Konvensi  Wina  1969  adalah  sebagai berikut:
“A  fundamental  change  of  circumtances  may  not  be invoked as a ground for terminating or withdrawing from treaty: (a). If the treaty establishes a boundary; or (b). If the  fundamental  change  is  the  result  of  a  breach  by  the party invoking it either of an abligation under the treaty or of any the international obligation owed to any party of the treaty”.
Pernyataan ini dipertegas lagi dalam ketentuan pasal 62 ayat (2) Konvensi Wina tahun 1986 tentang Hukum Perjanjian Antarnegara-negara  dengan  Organisasi  Internasional  atau Antara Organisasi-organsisasi Internasional. Pasal 62 ayat (2) Konvensi Wina tahun 1986 berbunyi sebagai berikut:
“A  fundamental  change  of  circumtances  may  not  be invoked as a ground for terminating or withdrawing from treaty  between  two  or  more  states  and  one  or  more international  organizations  if  the  treaty  establishes  a boundary”.
Sesuai  dengan  penjelasan  diatas  maka  rezim  hukum kebiasaan  internasional  umum  pun  berlaku  mengikat  secara penuh  terhadap  Indonesia,  maka  dapat  dikatakan  bahwa keseluruhan  wilayah  Republik  Indonesia  adalah  meliputi seluruh  wilayah  eks-koloni  Belanda.  Lebih  lanjut,  Indonesia merupakan  salah  satu  dari  sepuluh  anggota  ASEAN  yang memiliki “right culture” pada dasar negaranya, baik di tingkat pemerintahan  dan  masyarakat,  yang  tercemin  dalam  upaya untuk  menyelaraskan  dengan standar  internasional  hak  asasi manusia, terutama dalam kerangka PBB. Perjuangan Indonesia dalam  mewujudkna  kemerdekaan  telah  menghasilkan pemerintahan yang demokratis dalam mewujudkan hak asasi manusia.

## C. Simpulan
Permasalahan hak menentukan nasib sendiri di Indonesia bisa dilihat  dari  dua  perspektif,  yaitu  internal  self-determination dan  external  self-determination,  permasalahan  ini  biasanya terfokus pada konflik antar masyarakat dikarenakan isu rasial, ekonomi  dan  latar  belakang  agama.  Permasalahan  ini  juga berlaku  untuk  banyak  komunitas  dan  provinsi  yang  mencari hak  otonomi  dan  hak  istimewa  yang  lebih  tinggi  dari pemerintah  pusat,  pada  akhirnya  memicu  keinginan masyarakat  untuk  membuat  gerakan  memisahkan  diri  dari Indonesia.  Pengaturan  hak  menentukan  nasib  sendiri  dalam hukum  internasional  sebagai  salah  satu  Hak  Asasi  Manusia diatur  dalam  instrumen  internasional  yaitu  Piagam  PBB, Kovenan  Internasional  tentang  Hak-hak  Sipil  dan  Politik, Kovenan  Internasional  tentang  Hak-hak  Ekonomi,  Sosial  dan Budaya,  Deklarasi  tentang  Pemberian  Kemerdekaan  kepada Negara-negara  dan  Bangsa-bangsa  Jajahan,  Deklarasi  Wina dan Program Aksi 1993 serta Mahkamah Internasional dalam Advisory Opinion kasus Western Sahara yang menegaskan hak menentukan  nasib  sendiri  hanya  dapat  diberikan  kepada wilayah  jajahan,  wilayah  perwalian  dan  non  self-governing territories.
Papua  Barat  tidak  termasuk  di  dalam  3  kategori  dalam hak  menentukan  nasib  sendiri  yaitu  negara  jajahan  (koloni) karena  sejak  awal  merupakan  bagian  dari  Indonesia,  bukan merupakan wilayah  perwalian  dan  Papua  Barat  tidak  pernah masuk di dalam daftar wilayah tidak berpemerintahan sendiri (non  self-governing  territories),  menyebabkan  Papua  Barat tidak  dapat  mengusung  hak  menentukan  nasib  sendiri, selanjutnya  transfer  otoritas  dari  United  Nations  Temporary Executive Authority (UNTEA) dan hasil dari  Act of Free Choice mempertegas kedaulatan Indonesia di Papua Barat. Penerapan hak  menentukan  nasib  sendiri  berhadapan  dengan  Teritorial Integrity dan doktrin Uti Possidetis juris.

## Referensi Instrumen Hukum
United Nations Charter (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa). International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). International  Convenant  on  Economic,  Sosial  and  Cultural Right (ICESCR).
Montevideo  Convention  on  the  Rights  and  Duties  of  States 1933.
Vienna Declaration on Programme of Action 1993 Indonesia’s Declaration of Ratification of the ICCPR.

## Buku
Adolf,  Huala,  2002.  Aspek-aspek  Negara  Dalam  Hukum Internasional Edisi Revisi. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Bhakti,  Ikrar  Nusa,  2008.  Hak  Menentukan  Diri  Sendiri  Jenis Baru  di  Papua.  Konflik  Kekerasan  Internal.  Buku  Obor.
Jakarta.
Brahimi, Muh Nur El. 2010. Bentuk Negara dan Pemerintah RI. Aranca Pratama. Jakarta. Fenwick,  Charles  G.,  1965.  International  Law.  4 th Edition. Appleton Century Croft. New York.
Kelsen,  Hans,  2015.  Teori  Umum  tentang  Hukum  dan  Negara.
Nusa Media. Bandung.
Nasution, Adnan Buyung. 2001. Instrumen Internasional Pokok Hak-hak  Asasi  Manusia.  Edisi  ke-3.  Yayasan  Obor Indonesia. Jakarta.
Sefriani,  2009.  Hukum  Internasional:  Suatu  Pengantar. Rahjawali Press. Jakarta.
Shaw,  Malcolm  N.,  1997.  Hukum  Internasional.  Groti Publication. England.

## Artikel/Jurnal
Ester Yambeyapdi, “Papua Barat dalam Perundingan Indonesia –  Belanda”,  Jurnal  Sejarah:  Pemikiran,  Rekonstruksi, Persepsi, Vol. 6, No. 1., Agustus 2004. Retno Kusniati, Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam  Kaitannya  Dengan  Konsepsi  Negara  Hukum, Jurnal Ilmu Hukum 4, 2011.
D. Sidik Suraputra, Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri Dalam Hukum Internasional Publik. Jurnal Hukum Internasional, 1985. Laman
“Papua  Barat” https://media.neliti.com/media/publications/ 73730-ID-masyarakat-hukum-adat-dan-hak-ulayat- di.pdf .  diaksespada  Kamis,  14  Februari  2019,  Pukul 20.36 WIB.
"Uti  possidetis  Law  &  Legal  Definition" .  USLegal,  Inc.
(uslegal.com). Diakses tanggal 13 Juni 2019.
UN Verdict on East Timor, Global Policy Forum. Diakses pada 20 Juli 2019 pukul 12.54 WIB.
A Report by the Benetech Human Rights Data Analysis Group to  the  Commission  on  Reception,  Truth  and Reconciliation  of  Timor-Leste.  Diakses  pada  20  Juli 2019 pukul 13.00 WIB.