JURNAL  LEGALITAS VOLUME 2 NO,1, FEB 2OO9

## KEBIJAKAN  PEMANF'AATAN DAN PENGAWASAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
Oleh: Abubakar Sidik Katili

## Abstract
Environmental quality is resultanl from various conditions  which caused by event of in nalures  qnd also cause of activie of human. One of a real problems related to condition and environmenlal quali4t is mqnqgement of natural resources. In management of naturql resources, balqnce between exploilings  and continuity  is import(mt prerequisite. Existence of exploiting of nalural  resources qnd environntent  having the chqracter of eksploitatf will affect to environmental quality. Management of natural resources required  some policies, tt+,o among others is exploiting policy  and observation policy. In this article  explained about the policies. Conclusion from this article;  exploiting of natural resaulces and  environmenl  having the character  of elaploitatif, causes  the balance and contimtity  annoyed; required various strategic  steps and. action according to development ofnatural resources qnd  environmental; obser-vation policy of natural  resources is interpreted  as straightening of low in environmentql mqwgement  and nqtural resources;  coordinqtion effort between  between institute which related in exploiting of natural resources  is required.
Kata Kunci: Sumber Daya Alam,  Pengelolaon, eksploitasi,  Pengawasan

## Pendahuluan
Lingkungan-fisik (abiotik)
dan biologik ftiotik) merupakan kom-ponen ying penting  dan tidak dppat dipisahkan dari semua aktifitas ke-hidupan manusia sehingga  kualitas-nya sangat berperan dalam proses terjadinya gangguan  kesehatan bagr masyarakat. Biasanya kualitas
lingkungan yang ada merupakan resultan dari berbagai kondisi  baik yang disebabkanoleh peristiwa- peristiwa di alam maupun oleh karena aktifitas dan perilaku manusia.Seca.ra geografis  wilayah lndonesia berada pada daerah khatulistiwa  yang beriklim tropis dan  terdiri atas kepulauan yang  memiliki keanekaneka ragama hayati yang tinggr baik
J(IRNAL LEGALITASVOLUME 2 NO.I, FEB 2OO9
flora maupun  fauna. Keaneka-
ragaman hayati ini meruPakan potensi ataupun  modal  Yang sangat besar bagi masyarakat  indonsesia
untuk dapat  dimanfaat-kan' Salah satu potensi yang besar di
Indonesia  adalah  sumber daYa hutannya dan hal  ini daPat
dijadikan sebagai  sumber devisa bagr negra indonesia. Untuk itu
dalam kegiatan Pembangunan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup (LH) tersebut harus  diarahkan untuk meningkatkan kesej ahteraan rakyat
dengan tetap memPertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan  pem- bangunan nasional di masa mendatang.
Dengan adanYa Potensi sumber  daya alam  Yang dimiliki tersebut  maka  sangat mutlak untuk dilakukannya  pengelolaan. Sesuai dengan UU. No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup bahwa, Pengelolaan sumber daya alam meruPakan upaya terpadu untuk melestarikan  fungsi lingkungan  hidup  yang  meliputi  ke- bijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, Pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian  lingkungan hiduP.
Sesuai dengan PernYataan tersebut,  dalam pengelolaan  sumber daya  alam ini, ada  dua hal Yang penting untuk diPerhatikan Yakni
pemanfaatan dan Pengawasan. Pemanfaatan  sumber  daYa alam di tujukan semata-mata untuk daPat meningkatkan  kesejahteraan  rakyat sedangkan adanya Pengawasan yang maksimal dalam  Pengelolaan sumber  daya alam,  daPat  dihindari hal-hal  yang bersifat negatif bagi sumber daya alam dan merugikan bagr lingkungan maupun masyarakat itu sendiri. Jika dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam tersebut, dalam hal ini pemanfaatan  dan pengawasan tidak berjalan dengan baik, maka salah satu bentuk hal negatif Yang daPat terjadi adalah  degradasi sumber daya alam dan lingkungan-
Degradasi Sumber DaYa Alam  & Lingkungan HiduP daPat terjadi karena pertumbuhan Penduduk yang cukup tinggi, keterbatasan ilang, perkembangan  teknologl  dan ilmu pengetahuan serta perkembangan komunikasi.
Berdasarkan uraian Yang telah dipaparkan  tersebut di atas, maka dalam tulisan ini akan dibahas lebih jauh mengenai  pengelolaan  sumber daya alam dalam hal kebijakan pemanfaatan dan pengawasan.
Kebijakan Pemanfaatan
Sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 bahwa bumi,  air dan dan kekayaan  alam yang terkandung di dalamnya  dikuasai  oleh negara dan
JURNAL LEGALITAS VOLUME 2 NO.1, FEB 2OO9
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian dalam ayat 4 pasal tersebut bahwa Perekonomian Nasional diseleng- garakan berdasarkan atas demokrasi  ekonomi  dengan prinsip ke-bersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan
berwawasan
lingkung-an, kemandirian serta
dengan  menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi. Dengan Jemikian maka pengelolaan sumber daya alam dalam kebijakan  pemanfaatan  akan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Unhrk itu, ke- seimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian  sumber daya alam dan  lingkungan hidup merupakan prasyarat penting bagr terlak- saniurya keberlanjutan pem- bangunan SDA dan LH tersebut. Pemanfaatan  sumber daya alam yang terkendali dan pengelolaan lingkungan hidup yang ramah lingkungan  akan menjadi  salah satu modal  dasar yang sangat  penting bagi pembangunan  nasional secara keseluruhan.  Dapat dililahat  bahwa keanekaragaman hayati di Indonesia yang jumlahnya cukup tinggi, baru sekitar 6000 spesies tumbuhan,  1000 spesies hewan dan 100 spesies jasad renik yang diketahui  potensinya dan diman- faatkan oleh masyarakat  Indonesia
untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Spesies-spesies asli yang telah  berhasil  dibudidayakan  untuk menjamin kebutuhan  pangan dian- taranya adalah padi,  tebu, dan pisang. Untuk kesehatan adalah kunyit dan jahe, serta turtuk bahan bangunan adalah bambu dan  kayu sungkai  (Primack . 1997).
Dengan adanya  ketersediaan sumber daya alam maka akan mampu memberikan sumbangan yang cukup berarti terhadap pembangunan ekonomi. Indonesia memperoleh  devisa  dari ekspor  teh, kopi, tembakau, coklat, dan  karet.
Spesies-spesies tersebut  merupakan jenis spesies pendatang -vang diperkenalkan di Indonesia  beber- apa puluh tahun yang lalu dari berbagai tempat di dunia. Disa:nping telah dibudidayakan, banyak spesies yang  telah diman- faatkan  meskipun  masih hidup  liar di hutan-hutan Indonsia. Tanaman obat seperti pasak bumi, kepuh, kedaung dan  temu hitam di panen dari populasi alami. Hutan lndonesia di dalamnya terdapat beberapa famili  dari tanaman budidaya seperti durian hutan, rambutan hutan, tengkawang serta rotan. Dalam hal tumbuhan ekonomi dan keanekaragaman spesies, Indonesia dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman dunia.  Dengan gambaran  tersebut
JURNAL  LEGALITAS VOL(AIE 2 NO, I, FEB 2OO9
maka hal ini dapat memberikan sumbangan sektor sumber daYa
alam terhadap Produk Domestik
Bruto (PDB) nasional Yakni sekitar 30 persen  dengan Penyerapan tenaga kerja sebesar 57 persen dari
total penyerapan  laPangan kerja
nasional (Anonim . 2007).
Namun akibat  dari Peman- faatan sumber daya alam dan lingkungan hidup  yang bersifat eksploitatif, keseimbangan dan
kelestariannya mulai terganggu' Oleh karena itu, dalam rangka
menjaga keseimbangan dan kelestariannya maka Perlu dilakukan  berbagai  langkah dan tindakan strategis menurut bidang pembangrrnan yang  tercakuP  dalam pembangunan sumber  daYa alam dan lingkungan hiduP dalam pembangunan  kehutanan, Penge- lolaan hutan  untuk Pemanfaatan ekonomi yang berlebihan, walaupun telah dibarengi  berbagai upaya rehabilitasi  hutan dan  lahan, selama ini telah meng-akibatkan laju kerusakan/degradasi hutan yang sangat luas. Akumulasi
degradasi  sumberdaYa hutan Yang terjadi dalam jangka  waktu Yang cukup lama telah menimbulkan dampak lingkungan,  ekonomi dan
sosial yang secara finansial kerugian yang  timbul jauh melebihi manfaat yang telah diPeroleh.
Diperkirakan degradasi  hutan alam
Indonesia mencapai sekitar  1,6 - 2,1 j$a ha per tahun  selama 10 tahun terakhir.
Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, maka dikenal  berbagai  kebijakan prioritas pembangunan kehutanan, Yang mencakup:  Pertama, Pembe- rantasan  penebangan liar. Kedua,
Penanggulangan kebakaran hutan. Ketiga, Restnrkturisasi sektor kehutanan. Keempat. Kelima,
Rehabilitasi  dan konservasi sumber daya hutan. Keenam, Penguatan desentralisasi  kehutanan.
Maksud dari kebijakan
tersebut  adalah untuk mengurangi laju kerusakan  surnber  daYa hutan, mempercepat pemulihannYa, dan memberikan peran dan tanggung jawab yang lebih besar kePada masyarakat  dan pemerintah daerah. Namun, dalam pelaksanaannYa, secara obyektif,  kebijakan tersebut belum mampu  memulihkan  kondisi sumber  daya hutan yang ada.
Perkembangan permintaan yang berdampak pada sinkronnya kebijakan Pengem- bangan industri pengolahan  hasil hutan dengan kemampuan  Produksi bahan baklr berupa kayu bulat menyebab-kan  terjadinYa kesen- jangan bahan baku Yang diperkirakan  mencapai sebesar 26,12 j$a m3 per tahun. Hal ini antaru lain yang menyebabkan
pasar tidak

## JURNAL LEGALITAS VOLUME 2 NO.], FEB 2OO9
maraknya  penebangan ilegal yang terorganisir untuk memenuhi permintaan  industri. Di sisi lain, produk jasa yang dapat dihasilkan dari ekosistem hutan (seperti air, keanekaragarnan hayati, udara bersih, keindahan alam dan kapasitas asimilasi lingkungan) yang mempunyai  manfaat besar sebagai  penyangga kehidupan dan mampu mendukung sektor ekonomi lainnya belum berkembang  seperti yang diharapkan. Di sisi lain adanya perkembangan di bidang IPTEK sampai saat ini juga belum sepenuhnya dapat berperan atau dimanfaatkan  dalam  pembangunan kehutanan.
Selain itu, dalam peman- faatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, dikenal pula berbagai kegiatan yang  meliputi:  identifikasi potensi sumber daya wilayah  pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta konservasi melalui identifikasi kawasan  konservasi laut, daerah pengelolaan dan rehabilitasi terumbu  karang  berbasis masya- rakat, membudidayakan  mangrove fisheries (silvo-fisheries), dan penataan ruang wilayah pesisir  dan pulau-pulau kecil.  Dalam rangka mengamankan  potensi  sumber  daya laut dan menekan kerugian  negara akibat pencurian ikan dan penangkapan ikan ilegal, dilakukan
pembenahan  sistem perijinan kapal ikan, khususnya kapal "yang beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif  Indonesia  (ZEEI).
Oleh  karena masalah pemanfaatan sumber  daya alam termasuk yang di dalamnya keanekaragaman hayati merupakan bentuk pemrasalahan yang utama dan menentukan  kehidupan  rakyat Indonesia pada  masa yang akan datang, maka diperlukan suatu upaya dalam bentuk koordinasi yang baik antar bidang maupun antar instansil-lembaga yang terkait. Terdapat delapan instansi/ lembaga yang  terkait dalam hal kebijaksanaan dan strategi penge- lolaan khusunya  mengenai ke- anekaragarnan hayati, yang jika di uraikan  adalah sebagai berikut : 1. Departemen  kehutanan, khu- susnya dalam perlindungan  ke- anekaragaman hayati,
dilakukan oleh Direktorat Jenderal  Perlindungan Hutan dan Pelestarian AIam yang  ber- tanggung jawab pada  kawasan lindung yaitu cagar alam, suaka margasatwa, taman laut dan taman nasional.  Selain itu juga bertanggung jawab atas kepemilikan dan penagkaran satwa dan tumbuhan liar. Pengelolaan  hutan lindung dan kawasan lain yaitu hutan produksi,  hutan konversi dan
JURNAL  LEGAUTAS  VOLUME 2 );O.1,  FEB 2OO9 2. kawasan lainnya berada di bawah Direktorat Jenderal
Pengusahaan Hutan,  DePhut. Departemen Pertanian, ber-
tanggung jawab dalam Peng- elolaan  tumbuhan dan satwa yang telah didomestikasi
termasuk di dalamnYa izin
ekspor impor serta karangtina dan penangkalan sPesies
introduksi.  Termasuk di dalam- nya adalah tanaman budidaYa,
sumber  pangan, danjuga buah- buahan langka.
Departemen dalam  negeri, di beberapa provinsi, instansi ini
memiliki hutan dan daerah- daerah yang tidak termasuk dalam kawasan konservasi
diperuntukkan  sebagai hutan untuk keperluan ekonomi dan sosial bagr Penduduk di provinsi  tersebut.
Departemen  pendidikan, ber- tanggung jawab dalam mendidik  sumber daYa manusia
untuk bidang-bidang Yang berkaitan  dengan ke-
anekaragaman hayati dan mengelola pusat-Pusat tihan dan pengembangan. 5. Lembaga ilmu Pengetahuan
indonesia (LPD, bertanggung jawab dalam Pengeluaran izin penelitian bagi warga asing dan
juga menyimPan koleksi spesimen  tumbuhan dan satwa
liar serta domestikasr
kebun
binatang raya, museum dan herbarium.
6. Kemenffian  Negara fuset dan Teknologi, yang bertanggung jawab dalam mengembangkan kebrjakan  unggulan riset dan pengembangan  keanekaragman hayati.
7. Kementrian Negara Ling- kungan Hidup, yang bertang- gungiawab <ialam Pengem- bangan strategi  nasional dan kebijakan dalam lingkungan hidup yang di dalamnYa terdapat unslr-unsur ke- anekargmn  hayati.
8. Badan Perencanaan Pembangu- nan Nasional (BAPPENAS), yang bertanggung jawab dalam perencanaan, koordinasi inter- sektoral  dan monitoring Pem- bangunan di dalamnYa termasuk  pengembangan ke- anekaragaman  haYati.
Dengan adanYa koordinasi antara  lembag-lembaga tersebut di atas maka Pemanfaatan sumber daya  alam  akan daPat berjalan secara optimal dan tetaP  berPtjak pada konsep pemanfaatan Yang ber- kelanjutan  (sustainable).  Selain itu Pemanfaatan sumber daYa alam perlu dilakukan secara berimbang dengan mempertimbangkan  bahwa:
(1) sumber daya alam Perlu dimanfaat-kan untuk meningkatkan
J- 4. luga pela-
JURNAL LEGALITAS VOLUME 2 NO.], FEB 2OO9
kemampuan  ekonomi  domestik  dan sebagai modal  pembangunaq (2) peng-embangan dan pemanfaatan sumber daya  alam masih merupakan  penyumbang produk domestik bruto dan penyerap
tenaga kerja  yang besar; (3) daya dukung  sumber daya alam da,r lingkungan perlu  tetap dipelihara agar manfaatnya  dapat dinikmati oleh generasi mendatang  dan (4)
sumber daya alam dan  lingkungan tidak  hanya berfungsi secara fisik
(tangible value),  namun juga mempunyai nilai non-fisik (intangible  value) yang perlu ditingkatkan dan dilestarikan. Selain itu, dalam mencegah dan meng-endalikan  kerusakan  SDA serta pencemaran lingkungan salah satu permasalahan yang utama adalah dalam mengurangi keter- gantturgan ekonomi nasional terhadap  pe-manfaatan sumber daya alam yang berlebihan, baik sebagai sumber  devisa maupun sebagai sumber pertumbuhan ekonomi  bagi pemerintah  pusat  dan bag peme-rintah  daerah sebagai fumpuan rurtuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu penerapan prinsip ekonomi yang bersandar pada keberlanjut an (sustainab le) xxnber daya alam sangat diperlukan guna menghindari semakin menipisnya ketersediaan  sumber daya alam,
serta menjaga kelestarian fungsi lingkung-an. Potensi konflik antardaerah dalam pemanfaatan SDA sebagai sumber daya ekonomi juga berdampak  pada  menurunnya kualitas lingkungan.  Salah satu upaya untuk mengatasi hal itu adalah merumuskan kembali peraturan-peraturan mengenai perlindungan lingkungan dan penegakan hukum-nya secara konsisten, serta pen-yusunan penataan ruang bersama yang memperhatikan kelestarian dan keseimbangan  pemanfaatan  sumber daya alam dan lingkungan oleh semua pihak.
Kebijakan Pengawasan Terladinya degradasi  sumber daya alam dan lingkungan disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi, keterbatasn ruang dan sumber  daya alam itu sendiri, perkembagan ilmu peng- etahuan dan teknologi yang semakin maju serta perkembangan teleko-munikasi dan informasi. Untuk itu dalam pengelolaan sumber daya  alam  dan  lingkungan sangat mutlak untuk dilakukan pengawasan.
Terkait dengan hal tersebut di atas maka pemerintah  menerbitkan
undang-undang no. 23 tahm 1997 tentang pengelolaan lingkungan, yang  mengatur dan melaksanakan
JURNAL  LEGALITAS  VOLUME 2 NO.I, FEB 2OO9
proteksi atau perlindungan  terhadap iumber  daya alam  Yaitu udara, tanah, air, Pesisir dan laut,
keanekaragaman haYati, Pedesaan
pedesaan, perkota-an, lingkungan
iosial  agr tidak mengalami kerusakan  dan atau Pencemaran. Di dalam lfU tersebut di uraikan Pada pasal 1 bahwa Peng-elolaan iingkungan adalah  upaya terPadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hiduP Yang meliPuti kebijaksanaan  Penataan, Peman- faatan, pengembangan, Pemeli- haraan,  pemulihan, Peng-awasan dan peng-endalian lingkungan hidup.
Khusus dalam kebijakan pengawasan  sangat berkaitan erat
d"rrg* penegakan hukum dalam pengelolaan lingkungan q
.o*U"t daYa alam.  Pengawasan di lakukan oleh menteri negara
lingkungan hiduP dan untuk
melaksanakan  pengawasan tersebut
Menteri Negara Lingkungan  HiduP
mengangkat Pejabat Yang berwe- nang untuk melalarkan Penga- wasan.  Pejabat Yang diangkat
tersebut adalah  Pejabat Pengawas
Lingkungan  HiduP (PPLH) baik di Pusat  mapun daerah Daerah'
Kewenangan  PPLH Yakni:
l. MelalorkanPsmartauan.
2. Memintaketerangan.
Membuat dari dokumen dan atau membuat  catatan Yang diperlukan.
Memasuki temPat tertentu'
Mengambil  contoh.
Memeriksa peralatan, instalasi dan  atau alat transfortasi'
Meminta  keterangan dari Pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan kegiatan.
Tata kerja PPLH baik Pusat maupun daerah  antara lain Yakni : a. PPLH bertanggung jawab
kepada Menteri Negara
Lingkungan HiduP dalam rangka pelaksanaan Penga- wasan, dikoordinir  oleh DePuti Bidang Pengendalian  DamPak Lingkungan.
b. PPLH  daerah Provinsi bertanggung jawab kePada Gubernur melalui KePala/- Pimpinan instansi Yang bertanggung jawab dibidang pengelolaan lingkungan hiduP di daerah Provinsi. c. PPLH daerah kabuPaten/kota bertanggung jawab kePada Bupati  melalui KePala/ Pimpinan instansi Yang bertanggung jawab dibidang pengelolaan lingkungan hiduP di daerah kabuPatenlkota. d. PPLH berkedudukan di DePuti Bidang Pengendalian  DamPak Lingkungan Sumber intitusi, Deputi  Bidang Pengendalian
J.
4.
7
JURNAL IEGALITAS VOLT]ME 2 NO.I, FEB 2OO9
Dampak  Lingkungan Sumber Non lnstitusi, dan Deputi Bidang Pelestarian Ling- kurgan.
e. PPLH daerah berkedudukan di unit teknis operasional pada instansi yang bertanggurg jawab di bidang pengelolaan lingungan hidup di daerah Provinsi, Kabupaten {I(ota. f. Tugas PPLH pusat dan PPLH Provinsi  adalah melahrkan pengawasan penataan  penang- gung jawab usaha dan/atau kegiatan  lingkungan hidup dan melakukan  peng-awasan  terha- dap pelalsanaan yang dilaku- kan oleh PPLH Kabupaten/ Kota, (JU No.  23 1990). Hal lainnya yang sangat penting  dalam pengawasan  sumber daya alam  dan  lingkungan adalah adanya partisipasi masyakarat khususnya masyarakat  adat yang tinggal di sekitar daerah atau kawasan  konservasi. Mekanisme pengav/asan yang meliba&an masyarakat adat adalah dengan menegakkan peraturan adat-istiadat yang berlaku di masyarakat tersebut yang dapat memberikan kontribusi yang positif bagi konservasi  sumber daya alam. Dengan memperhatikan peran masyarakat dalam pengawasan konservasi  sumber daya alam ini, maka fujuan konservasi sumber
daya alam yang berkelajutan (sustainable) dapat dicapai secara maksimal sehingga  dapat  dihindari hal-hal yang bersifat  negatif dan merugikan bagi masyarakat  itu sendiri.

## Penutup
Pemanfaatan sumber daya alam yang terkendali dan pengelolaan  lingkungan  hidup  yang ramah lingkungan akan menjadi salah satu modal  dasar yang sangat penting  bagi  pembangunan  nasional secara keseluruhan. Penggrrnaan sumber daya alam dan  lingkungan hidup  yang  bersifat eksploitatif, dapat  menyebabkan keseimbangan dan kelestariannya terganggu. Unhrk itu diperlukan berbagai langkah dan tindakan strategis menurut  bidang  pembangunan  yang tercakup dalam  pembangunan SDA dan  LH. Pemanfaatan dan pengelolaan  sumber  daya kelautan dan perikanan, antara lain identifikasi potensi  sumber daya wilayah pesisir, laut, dan pulau- pulau kecil, serta identifikasi kawasan konservasi laut, reha- bilitasi terumbu karang berbasis masyarakat, membudi-dayakan mangrove fi sheries (silvo-fi s heries), dan penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Upaya koordinasi yang baik antar  bidang maupun antar instansillembaga
JURNAL  LEGALITAS  VOLUME 2 NO.I, FEB 2OO9
yang terkait  dalam Pemanfaatan sumber daya alam sangat  mutlak diperlukan. Kebijakan pengawasan sumber  daya alam adalah  diartikan sebagai  penegakan hukum dalam pengelolaan lingkungan dan
sumber daya alam. PartisiPasi
masyakarat  khususnYa masYarakat adat  yang tinggal di sekitar  daerah atau kawasan konservasi sangat diperlukan, dalam rangka pelaksanaan pengawasan sumber daya alam secara oPtimal.
Daftar Pustaka
Anonim. 2007. Pembangunan sumber  Biodng  sumber Daya Alam dan Lingkungan nia"p. ht@://www.bappenas.go.id.  Diakses  31-10- 2047.
primack, fuchard 8., Jatna Supriatna., Mochammad lndrawan., Padmi
Kramadibrata. 1998. Biologi Konservasi. Ilmu Kesehatan
Masyaraknt  Mutiara. Yayasan Obor Indonesia'  Jakarta'
Undang-undang No. 5 tahun  1990 Tentang'.  Konservasi  Sumber Daya Alom HaYati dan Ekosis temnYa'
undang-undang No. 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan  Hidup.