## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik
Jurnal Homepage: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration
Evaluasi Kebijakan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Di Badan Pelayanan Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung
I Made Sumada 1* dan Agus Suradika 2

## 1. PS MIA Pascasarjana Universitas Ngurah Rai Denpasar

## 2. Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta

## Corespondence E-mail: sumadaimade@gmail.com

## Abstract
The current public service provided by the government is still confronted with a government system that is not yet effective and  efficient  and  the  quality  of  employee  performance  is  less  effective.  Regarding  this  phenomenon,  the  writer  can formulate a research problem, how is the evaluation of the policy of issuing Tourism Business Registry in the Integrated Service and Licensing Agency of Badung Regency? The purpose of this study was to analyze the Evaluation of the Policy on the Issuance of Tourism Registration Signs at the Badung Regency Integrated Services and Licensing Agency by using a  qualitative  descriptive  research  method  through  collecting  interview  and  document  data.  Using  the  theory  of  policy evaluation  from  Jones  (1996:  359-360),  namely:  (1)  Political  evaluation  (political  evaluation),  (2)  Organizational evaluation (organizational evaluation), and (3) Substantive evaluation (evaluation that is substantive or tangible) that has been implemented that provides tangible benefits for the benefit of the Badung Regency community, which has been done shows that the policy of issuing TDUP in Badung Regency gives birth to support for implementing agencies such as the Badung  Regency  DPRD,  Tourism  Office,  Civil  Service  Work  Unit  Praja,  the  Legal  Department  and  other  regional apparatuses,  have achieved the  stated goals both legally and in the details of the policy they wish to achieve next,  and have an impact on BPPT in Badung Regency in the issuance of TDUP. Factors that impede the Implementation of Tourism Business Licensing in Badung Regency with a list of tourism businesses that have been applied for by business operators are used as a juridical basis in developing tourism businesses in Badung Regency.
Keywords: Evaluation of Policy and issuance of tourism business registry

## Abstrak
Pelayanan  publik  yang  diselenggarakan  pemerintah  saat  ini  masih  dihadapkan  pada  sistem  pemerintahan  yang  belum efektif dan efisien serta kualitas kinerja pegawai yang kurang efektif. Berkenaan dengan fenomena tersebut  penulis dapat merumuskan  masalah  penelitian  adalah  bagaimana  evaluasi  kebijakan  Penerbitan  Tanda  Daftar  Usaha  Pariwisata  di Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu  Kabupaten Badung? Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis Evaluasi Kebijakan  Penerbitan Tanda Daftar Pariwisata di Badan Pelayanan dan Perzinan Terpadu Kabupaten Badung dengan menggunakan metode penilitan deskriptif kualitatif melalui pengumpulan data wawancara dan dokumen. Menggunakan teori  evaluasi  kebijakan  dari Jones  (1996:359-360),  yaitu :  (1)  Political  evaluation  (evaluasi  yang  bersifat  politis),  (2) Organizational    evaluation  (  evaluasi  yang  sifatnya  organisasional),  dan  (3)  Substantive  evaluation  (evaluasi  yang bersifat substantif atau nyata) yaitu yang telah diimplementasikan ini memberikan manfaat yang nyata untuk kepentingan bagi  wmasyarakat  Kabupeten  Badung,yang  telah  dilakukan  menunjukkan  bahwa  kebijakan  penerbitan  TDUP  di Kabupaten  Badung    melahirkan  dukungan  bagi  badan-badan  pelaksana  seperti  DPRD  Kabupaten  Badung,  Dinas pariwisata, Satuan Kerja Polisi Pamong Praja, Bagian Hukum dan perangkat daerah lainnya,telah mencapai tujuan yang telah  ditetapkan  baik  secara  hukum  maupun  dalam  detail  kebijakan  yang  ingin  dicapai  selanjutnya,  serta  berdampak kepada  BPPT  Kabupaten  Badung  dalam  penerbitan  TDUP.  Faktor-faktor  yang  menghambat  Pelaksanaan  Perizinan Usaha  Wisata  di  Kabupaten  Badung  dengan  tanda  daftar  usaha  pariwisata  yang  dimohonkan  oleh  pelaku  usaha digunakan sebagai landasan yuridis dalam membangun usaha wisata di Kabupaten Badung.
Kata kunci: Evaluasi Kebijakandan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2019, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (1) (2020), 17
Evaluasi Kebijakan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Di Badan Pelayanan Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung

## 1. Pendahuluan
Saat  ini,  pelayanan  publik  telah  mengalami  pergeseran  paradigma  seiring  dengan  adanya tuntutan  kebutuhan  publik  dan  semakin  kompleksnya  permasalahan  publik  karena  ketidakjelasan sistem  penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  baku,  diatur  dengan  Undang - Undang  No.  25  Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ternyata belum mampu sepenuhnya menjamin hak - hak warga negara khususnya  kelompok  rentan  untuk  mengakses  pelayanan  publik  secara  adil  memangkas  rantai birokrasi yang menjadi patologi birokrasi.
Dengan  diimplementasikannya  otonomi  daerah  telah  mampu  merubah  seluruh  tatanan  dan fungsi  dalam  birokrasi  pelayanan  publik  melalui  desentralisasi  pelayanan  publik.  Desentralisasi pelayanan  publik  dapat  menstimulus  peningkatan  cakupan,  kualitas,  dan  efisiensi  pelayanan  publik, infrastruktur,  dan  kemampuan  daerah.  Desentralisasi  bisa  menjadi  cara  atau  metode  untuk menguatkan  partisipasi  masyarakat  melalui  penguatan  nilai - nilai  demokrasi  (Bossert,  1998;  Fiedler dan Suazo, 2002, dalam (Widaningrum, 2007).
Pelayanan  publik  yang  diselenggarakan  pemerintah  saat  ini  masih  dihadapkan  pada  sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas kinerja pegawai yang kurang efektif. Hal ini  terlihat  dari  masih  banyaknya  pengaduan  dari  masyarakat  baik  secara  langsung  maupun  melalui media massa. Pelayanan publik perlu dilihat sebagai usaha pemenuhan kebutuhan dan hak - hak dasar masyarakat. Pelayanan publik masih diwarnai oleh pelayanan yang sulit untuk diakses, prosedur yang berbelit - belit  ketika  harus  mengurus  suatu  perizinan  tertentu,  biaya  yang  tidak  jelas  serta  terjadinya praktek  pungutan  liar,  merupakan  indikator  rendahnya  kualitas  pelayanan  publik  di  Indonesia. Pelayanan  publik  yang  dilakukan  secara  cepat,  efisien    dan  efektif  akan  membuat  masyarakat pengguna layanan publik merasa puas. Berkaikatan dengan hal di atas Pemerintah Kabupaten Badung melalui  Badan Pelayanan PerizinanTerpadu (BPPT) Kabupaten Badung bertugas untuk memberikan pelayanan publik dalam pemberian perizinan investasi di Kabupaten Badung dengan sistem pelayanan satu  pintu  (one  stop  service)  dalam  memberikan  pelayanan  publik  khususnya  pada  pelayanan perizinan.  Pelayanan  yang  telah  dilakukan  oleh  Badan  Pelayanan  PerizinanTerpadu  Kabupaten Badung  khususnya di bidang pariwisata, selama tiga tahun terkahit, seperti table di bawah ini:
How  to  Cite : Sumada, I, M., Suradika, A. (2020). Evaluasi Kebijakan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Di Ba- dan Pelayanan Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung . Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (1): 16-27
No Uraian Jumlah Pemohon Realisasi 2014 2015 2016 2014 2015 2016 1 Akomudasi Wisata 165 270 300 135 238 277 2 Rumah Makan,Bar & Restoran 71 114 187 57 125 177 3 Rekreasi dan Hiburan Umum 16 26 50 11 19 44 4 Atraksi Wisata - 2 4 - 2 3 Total 252 442 540 203 384 501

## Tabel 1
Pelayanan Perijinan  Bidang Pariwisata di BPPT Kabupaten Badung

## Suber : BPPT Kabupaten Badung 2016
Sesuai    tabel  1  di  atas    BPPT  Kabupaten  Badung  dalam  menjalankan  tugasnya  yaitu melaksanakan  kebijakan  teknis  di  bidang  pelayanan  umum  dan  pelayanan  perizinan  kepada masyarakat belum sesuai dengan harapan.
Memperhatikan  uraian  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (1) (2020), 18
Evaluasi Kebijakan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Di Badan Pelayanan Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung
Evaluasi  Kebijakan  Penerbitan  Tanda  Daftar  Usaha  Pariwisata  Di  Badan  Pelayanan  Dan  Perizinan Terpadu  Kabupaten  Badung.  Berkaitan  dengan  masalah  di  atas  sudah  banyak  yeng  melakukan penelitian  yang  sama  di  antaranya  :  (1)  (Pribadi  &  Kismartini,  2016);  (2)  (Suandayani,  2014),  (3) (Suhardiana, 2014); (4) (Puspitasari & Bendesa, 2016);  dan (5) (Pradana, 2016) akan tetapi belum ada satupun    melakukan  penelitian  mengenai  Kebijakan  Penerbitan  Tanda  Daftar  Usaha  Pariwisata  di Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu  Kabupaten Badung  menggunakan pendekatan administrasi publik khususnya analisis kebijakan publik.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan  masalah  penelitian  penulis,  yaitu Bagaimanakah    Evaluasi  Kebijakan  Penerbitan  Tanda  Daftar  Usaha  Pariwisata  di  Badan  Pelayanan dan Perizinan Terpadu  Kabupaten Badung? Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis Evaluasi Kebijakan  Penerbitan Tanda Daftar Pariwisata di Badan Pelayanan dan Perzinan Terpadu Kabupaten Badung

## 2. Konsep

## Konsep Evaluasi Kebijakan
Kebijakan publik merupakan suatu pilihan untuk dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah terhadap  penyelesaian  dari  suatu  masalah,  lebih  lanjut    dikatakan oleh  Dye  (1999:2) yaitu “ Public policy  is  whatever  governments  choose  to  do  or  not  to  do ”. Mustopadijaja  (2003:5)    merumuskan yaitu  :  kebijakan  publik    pada  dasarnya  merupakan  suatu  keputusan  yang  dimaksudkan  untuk mengatasi  permasalahan  tertentu,  untuk  melakukan  kegiatan  tertentu,  atau  untuk  mencapai  tujuan tertentu,  yang  dilakukan  oleh  instansi  yang  berkewenangan  dalam  rangka    penyelenggaraan  tugas pemerintah, Negara dan  pembangunan. Menurut Nugroho (2009:535) yaitu sebuah kebijakan publik tidak  bisa  dilepas  begitu  saja.  Kebijakan  harus  diawasi,  dan  salah  satu  mekanisme  pengawasan tersebut  disebut  evaluasi  kebijakan.  Evaluasi  biasanya  ditujukan  untuk  menilai  sejauh  mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai.  Evaluasi  diperlukan  untuk  melihat  kesenjangan  antara  harapan  dan  kenyataan.  Evaluasi Kebijakan  pendapat Anderson  (2003:245) adalah “ policy  evaluation  encompasses  the  estimation, assessment, or appraisal of a policy, including its content, implementation, goal attainment, and other effects ”. Berdasarkan pengertian  evaluasi kebijakan maka  suatu kebijakan penting untuk dilakukan evaluasi  dengan  tujuan  untuk  memberikan  nilai  manfaat  dari  sebuah  kebijakan.  Evaluasi  kebijakan dapat  diartikan  suatu  kegiatan  yang  menyangkut  penilaian  atau  menguji  sebuah  kebijakan  termasuk isi,  implementasi  dan  dampak  dari  kebijakan  tersebut.  Konsep  evaluasi  kebijakan  seperti  yang dikemukakan Vedung  (2004:3) The  definition  of  evaluation  is  contaversial.  Evaluation  is circumscribed  in  numerous  ways.  Actually,  the  term  evaluation  has  attracted  so  many  different meanings.  It  has  come  to  signifyalmost  any  effort  at  systematic  thinking  in  the  public  sectror. Selanjutnya  menurut  Weiss  (1998:18)  evaluasi  adalah  evaluation  is  systematic  assessment  of  the operation and/or the outcomes of a program or policy, compared to explicit or implicit standards, in order to help improve the program or policy. Sedangkan Dunn (2003:608) mengatakan secara umum istilah  evaluasi  dapat  disamakan  dengan  penaksiran  (appraisal),  pemberian  anggka  (rating),  dan penilaian  (assessment),  kata - kata  yang  menyatakan  usaha  untuk  menganalisis  hasil  kebijakan  dalam arti  satuan  nilainya.  Dalam  arti  yang  lebih  spesifik,  evaluasi  berkenaan  dengan  produksi  informasi mengenai nilai (value)  atau manfaat hasil kebijakan.

## Konsep Pelayanan
Menurut Moenir  (2010:26) pelayanan  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau sekelompok orang dengan landasan faktor materi melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Pelayanan hakikatnya adalah serangkaian  kegiatan,  karena  itu  pelayanan  merupakan  sebuah  proses.  Sebagai  proses,  pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat.
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (1) (2020), 19 Evaluasi Kebijakan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Di Badan Pelayanan Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung
Pelayanan  adalah  proses  pemenuhan  kebutuhan  melalui  aktivitas  orang  lain  secara  langsung. Sedangkan, pengertian pelayanan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pelayanan adalah menolong menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain seperti tamu atau pembeli. Menurut Kotler (1994), pelayanan adalah aktivitas atau hasil  yang dapat ditawarkan oleh sebuah lembaga kepada pihak lain yang biasanya tidak kasat mata, dan hasilnya tidak dapat dimiliki oleh pihak lain tersebut. Hadipranata (1980)  berpendapat  bahwa,  pelayanan  adalah  aktivitas  tambahan  di  luar  tugas  pokok (job description) yang  diberikan  kepada  konsumen - pelanggan,  nasabah,  dan  sebagainya - serta  dirasakan baik sebagai penghargaan maupun penghormatan.
Sedangkan menurut Groonros (1990:27) dalam (Ratminto & Winarsih, 2006) pelayanan adalah suatu  aktivitas  atau  serangkaian  aktivitas  yang  bersifat  tidak  kasat  mata  (tidak  dapat  diraba)  yang terjadi  sebagai  akibat  adanya  interaksi  antara  konsumen  dengan  karyawan  atau  hal - hal  lain  yang  di sediakan  oleh  perusahaan  pemberi  pelayanan  yang  dimaksudkan  untuk  memecahkan  permasalahan konsumen atau pelanggan.

## Landasan Teori
Model  evaluasi  kebijakan  menurut Anderson  (1996:151 - 152) membagi  evaluasi  kebijakan menjadi tiga, yaitu :
Evaluasi  kebijakan  dipahami  sebagai  kegiatan  fungsional.  Menyangkut  prihal  kepentingan (interest) dan idiologi kebijakan.
Evaluasi yang menfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan program - program tertentu dan.
Evaluasi  kebijakan  sistematis.  Melihat  secara  obyektif  program - program  kebijakan  yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan - tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.
Model  menurut Jones  (1996:359 - 360) menjelaskan  bahwa  pada  intinya  evaluasi  kebijakan dilakukan dengan 3 tujuan, yaitu :
(1)  Political  evaluation  (evaluasi  yang  bersifat  politis)  :  apakah  program  tersebut  dapat memberikan manfaat bagi seluruh warga Negara bagian dan distrik - distrik kekongresan? Dapatkah hal tersebut  ditafsirkan  untuk  membuka  peluang  bagi  re - election  (pemilihan  kembali)?  Untuk mendapatkan dukungan media? dan untuk sumbangan kampanye?;
(2)  Organizational    evaluation  (  evaluasi  yang  sifatnya  organisasional)  :  Apakah  program tersebut  menimbulkan  dukungan  bagi  badan - badan  pelaksana?  Apakah  manfaat  bagi  badan - badan tersebut melebihi biaya yang dihabiskan? Apakah ia akan mengarah pada perluasan lebih lanjut dari badan - badan tersebut? dan
(3)  Substantive  evaluation  (evaluasi  yang  bersifat  substantif  atau  nyata)  :  Apakah  program tersebut  telah mencapai  tujuan  yang dirancangkan (menurut hukum ataupun seperti  yang diutarakan dalam  spesifikai  selanjutnya?  Dampak  apa  yang  dimiliki  program  tersebut  terhadap  permasalahan yang ditujukan?
Model yang di kemukakan oleh Nugroho (2009:545) yang terdiri dari, yaitu :
(1)  Evaluasi formulasi kebijakan
Secara umum, evaluasi formulasi kebijakan berkenaan dengan apakah formulasi kebijakan  telah dilaksanakan,  menggunakan  pendekatan  yang  sesuai  dengan  masalah  yang  hendak  diselesaikan, karena  setiap  masalah  memerlukan  model  formulasi  kebijakan  yang  berlainan.  Baik  dalam  bentuk sumber daya, waktu, dana, manusia, maupun kondisi lingkungan strategis;
(2)    Evaluasi  implemntasi  kebijakan.  Sebagian  besar`  pemahaman  evaluasi  kebijakan  berada pada  domain  ini.  Hal  ini  bisa  dipahami  karena  memang  implementasi  merupakan  faktor  penting
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (1) (2020), 20 Evaluasi Kebijakan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Di Badan Pelayanan Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung kebijakan  yang  harus  dilihat  benar - benar.  Tujuan  evaluasi  implementasi  kebijakan  adalah  untuk mengetahui variasi dalam indikator - indikator kinerja yang digunakan.
(3)  Evaluasi kinerja kebijakan dilakukan untuk menilai hasil (outcome) yang dicapai oleh suatu kebijakan  setelah  kebijakan  dilaksanakan.  Hasil  yang  dicapai  dapat  diukur  dalam  ukuran  jangka pendek atau output, dan jangka panjang atau outcome.
(4) evaluasi lingkungan kebijakan mendapat sedikit sekali perhatian, baik dari praktisi maupun akademisi evaluasi kebijakan publik. Kenyataan ini harus diakui karena sesungguhnya, sekuat apa pun pengaruh lingkungan, ia merupakan faktor yang berada di luar kendali kebijakan publik. Oleh karena itu, lingkungan acap kali dikeluarkan dari evaluasi kebijakan publik.
Berdasarkan  teori  evaluasi  kebijakan  yang  penulis  uraikan  di  atas,  dalam  penelitian  ini  sesuai dengan pertanyaan penelitian dan masalah pada BPPT Kabupaten Badung maka penulis memilih teori dari  Jones  (1996:359 - 360),  yaitu      (1)  Political  evaluation  (evaluasi  yang  bersifat  politis),  (2) Organizational    evaluation  (  evaluasi  yang  sifatnya  organisasional)  ,  dan  (3)  Substantive  evaluation (evaluasi yang bersifat substantif atau nyata).

## 3. Metode
Adapun  pendekatan  penelitian  yang  penulis    gunakan  adalah  pendekatan  deskriptif  kualitatif. Pendekatan  ini  dipakai  karena  dalam  hal  ini  peneliti  bermaksud  memperoleh  gambaran  yang mendalam  tentang  evaluasi  kebijakan  Penerbitan  Tanda  Daftar  Usaha  Pariwisata  Di  Kabupaten Badung  .  Dengan  melihat  pemaparan  dari  rumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian,  maka  jenis penelitian  yang  digunakan  dalam  hal  ini  adalah  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Penelitian berlokasi  di  Badan  Pelayanan  PerizinanTerpadu  Kabupaten  Badung  dengan  jenis  data  kualitatif  dan data  kuantitatif  serta    data  primer  dan  sekunder.  Peneliti  sebagai  instrumen  utama  dalam mengumpulkan menggunakan instrumen pendukung berupa pedoman wawancara.
Peneliti menetapkan informan dengan teknik purposive sampling  dengan menggunakan metode pengumpulan data  Wawancara, dan Studi kepustakaan/Dokumentasi. Dengan  analisis data kualitatif.

## 4. Hasil Penelitian
Dalam  melakukan  evaluasi  kebijakan    penerbitan  tanda  usaha  daftar  pariwisata  di  Kabupaten Badung  penulis pergunakan 3 aspek evaluasi kebijakan yang dikemukakan Jones (1996 : 360) yaitu (political  evaluation,  organizational  evaluation,  dan  substantive  evaluation).  Evaluasi  ini  ini  dapat dilakukan secara linier dan komprehensif dalam arti tidak harus menunggu suatu kegiatan selesai.

## Political Evaluation (evaluasi untuk kepentingan politik)
Kegiatan evaluasi kebijakan dilakukan untuk menjawab pertanyaan “ apakah program yang akan dilaksanakan akan memberikan manfaat bagi seluruh negara. Apakah program yang akan dilaksanakan akan  meningkatkan  dukungan  politik  dalam  kampanye  ulang,  apakah  program  yang  akan  dilakukan akan  meningkatkan  dukungan  dari  media.  Dalam  evaluasi  kebijakan    penerbitan  tanda  usaha  daftar pariwisata  di  Kabupaten  Badung.  Dalam  evaluasi  ini  sangat  terkait  dengan  tugas  dan  fungsi  BPPT Kabupaten  Badung  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Kepala  Badan  BPPT  Kabupaten  Badung  sebagai berikut :
“ Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  yang  berwenang  dalam  mengeluarkan  izin  usaha  wisata  di Kabupaten Badung  adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung.  Kemudian orang atau  badan  yang  ingin  mengajukan  izin  usaha  pariwisata  terutama  izin  usaha  wisata  harus  melalui beberapa prosedur diantaranya  ada pengisian tanda daftar usaha wisata, merupakan tugas dan fungsi kami ”.( hasil wawancara dengan Kepala Badan BPPT Kabupaten Badung, 24 Maret 2016)
Hal ini sesuai dengan Political Evaluation yaitu bekerja dengan hati, sepenuh hati dan hati - hati,
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (1) (2020), 21 Evaluasi Kebijakan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Di Badan Pelayanan Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung sebagaimana  dengan  slogan  yaitu  BPPT  Kabupaten  Badung  adalah  "Kepuasan  Anda  Tujuan  Kami" Motto ini bermakna ada sebuah keinginan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi mayarakat, dan motto ini mesti dipahami secara mendalam oleh setiap pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung.Fungsi dan kewenangan tersebut  sesuai dengan kebijakan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha untuk mendapatkan Perizinan Usaha Pariwisata (PUP) atau sertifikasi yang sesuai pada ketetapan.
Standar  usaha  pariwisata  harus  mendapat  perhatian  karena  dimana  wisatawan  berada  maka faktor keamanan, keselamatan, kenyamanan dan kebersihan yang menjadi perhatian utamanya.Adapun maksud  standarisasi maupun sertifikasi usaha pariwisata sebagaimana diungkapkan oleh petugas yang menangani TDUP adalah :
“ Untuk  menjamin  kualitas  produk  yang  memenuhi  kebutuhan  wisatawan  sebagai  konsumen, memberikan  perlindungan  kepada  semua  pihak,  meningkatkan  kualitas  pelayanan  hingga  akhirnya meningkatkan  produktivitas  usaha  pariwisata. ”( hasil  wawancara  dengan  petugas  yang  menangani TDUP pada BPPT Kabupaten Badung, 23 Maret 2017)
Pendaftaran  usaha  pariwisata  ini  dilakukan  terhadap  hotel,  bumi  perkemahan,  persinggahan karavan,  vila,  pondok  wisata,  dan  akomodasi  lain  pada  setiap  lokasi.  Pendaftaran  usaha  pariwisata dilakukan  oleh  pengusaha.  Pendaftaran  yang  dilakukan  terhadap  hotel,  bumi  perkemahan, persinggahan  karavan,  vila,  dan  akomodasi  lain  mencakup  pelayanan  pariwisata  lain  berupa  jasa makanan  dan  minuman,  penyelenggaraan  kegiatan  dan  rekreasi,  dan/atau  spa  yang  diselenggarakan oleh  pengusaha  yang  sama  di  lokasi  hotel,  bumi  perkemahan,  persinggahan  karavan,  vila,  dan akomodasi  lain  yang sama serta merupakan fasilitas dari penyediaan akomodasi  yang bersangkutan. Pengusaha  perseorangan  yang  tergolong  usaha  mikro  atau  kecil  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang - undangan  dibebaskan  dari  keharusan  untuk  melakukan  pendaftaran  usaha  pariwisata. Sedangkan pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.
Adapun  alur  pengajuan  izin  tanda  daftar  usaha  pariwisata  di  BPPT  Kabupaten  Badung  adalah seperti gambar berikut.
Dari  alur  di  atas  terlihat  bahwa  terdapat  prosedur  yang  cukup  panjang  dan  ketat  untuk  dapat memiliki  izin  Tanda  Daftar  Usaha  Pariwisata.  Proses  perizinan  yang  cukup  panjang  ini  merupakan salah satu unsur pengendalian penyelenggaraan usaha yang terdapat dalam kebijakan yang dituangkan kedalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2012. Seperti yang dinyatakan oleh seorang warga yang mengurus TDUP dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis:
“ Dengan  panjangnya  prosedur  untuk  memiliki  TDUP  bagi  usaha  dibidang  fasilitas kepariwisataan,  diharapkan  penyelenggaraan  usaha  yang  dimohonkan  ijin  TDUP  tidak  keluar  dari jalur  aturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Karena  tidak  bisa  dipungkiri  masih  ada  temuan yang didapatkan di lapangan bahwa ada usaha karaoke yang menyelenggarakan usaha kurang sesuai
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (1) (2020), 22 Evaluasi Kebijakan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Di Badan Pelayanan Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung dengan  izinnya. .”( hasil wawancara dengan warga yang mengurus TDUP, 23 Maret 2017)
Dalam  pelaksanaan  Pelayanan  publik  merupakan  kewajiban  pemerintah  kepadamasyarakat sehingga metode dan prosedur senantiasa harus diaktualisasikan sesuai dengan harapan dan keinginan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparatur pemerintah khususnya pelayanan di bidang perizinan  dan  non  perizinan  masih  dirasakan  belum  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Masyarakat umum  dan  kalangan  dunia  usaha  sering  mengeluhkan  proses  pelayanan  perizinan  oleh  aparatur pemerintah, termasuk di dalamnya proses yang berbelit - belit, tidak transparan dan perlu biaya ekstra.
Merespon  permasalahan  tersebut,  pemerintah  Kabupaten  Badung  membuatk  kebijakan  yaitu Perda  Nomor  4  Tahun  2013  tentang  Organisasi  dan  tata  kerja  Badan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu Kabupaten  Badung.  Badan    ini  sebagai  penyelenggara  Perizinan  dan  Non  Perizinan.    Kebijakan membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu agar  terwujudnya “ BES ” (Badung Excelent Service), dimana  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  perizinan  dan  non  perizinan  dapat dilaksanakan pada 1 ( satu ) pintu, dengan mekanisme, persyaratan, biaya, dan waktu yang transparan, untuk    mewujudkan  pelayanan  publik  yang  cepat,  tepat,  murah,  mudah,  transparan,  pasti  dan terjangkau,  serta  mampu  meningkatkan  hak  – hak  masyarakat  dalam  pelayanan  publik.  Langkah - langkah yang dilakukan antara lain:
Meningkatkan kegiatan promosi Investasi daerah.
Menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Peningkatan pelayanan perijinan melalui IT secara online.
Penyempurnaan Regulasi terkait investasi berupa Perda/Perbup yang terkait dengan investasi.
Proses pelayanan paket perijinan.
Mewujudkan  rencana  pembentukan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  sesuai  Perpres  27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal (pelimpahan kewenangan izin).
Kualitas  pelayanan  perijinan  BPPT  juga  sudah  diakui  oleh  para  pengguna  jasa  melalui  indeks kepuasan  masyarakat  baik  melalui  survey  lembaga  atau  survey  penelitian  yang  dilakukan  oleh lembaga independent. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan pada masyarakat merupakan salah satu fungsi penting aparat pemerintah karena sifatnya sangat luas dan menyangkut pemenuhan kebutuhan masyarakat  yang  beranekaragam (Tjiptono  dan  Candra,  2005) .  Kepuasan  masyarakat  merupakan jawaban  terhadap  tingkat  kinerja  BPPT.  Respon  dari  masyarakat  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu masukan bagi perbaikan kinerja.

## Organizational evalution (evaluasi yang sifatnya organisasional)
Guna mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pertumbuhan sektor ekonomi masyarakat, sehingga percepatan reformasi  birokrasi  khususnya  dalam  penyelenggaran  perizinan  di  Kabupaten  Badung  dapat  segera terwujud,  yang  tidak  hanya  memangkas  rantai  birokrasi  melainkan  juga  memangkas  persebaran materi/subtansi produk hukum.
Wewenang  Pemerintah  Daerah  Dalam  Mewujudkan  Peningkatan  Kualitas  Pelayanan  Publik; Secara  filosofis,  Negara  sebagai  pemegang  mandat  dari  rakyat  bertanggungjawab  untuk menyelenggarakan pelayanan publik, sebagai usaha pemenuhan hak - hak dasar rakyat. Dalam hal ini, posisi  negara adalah sebagai  pelayan masyarakat  (public service) dari pengguna layanan. Sementara rakyat  memiliki  hak  atas  pelayanan  publik  dari  negara  karena  sudah  memenuhi  kewajiban  sebagai warga negara, seperti membayar pajak atau pungutan lainnya (langsung maupun tidak langsung) dan terlibat dalam partisipasi penyelenggaraan pelayanan public. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kepala BPPT Kabupaten Badung sebagai berikut.
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (1) (2020), 23 Evaluasi Kebijakan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Di Badan Pelayanan Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung
“ Daerah  memiliki  kewenangan  membuat  kebijakan  daerah  untuk  memberkani  pelayanan, peningkatan  peran  serta,  prakarsa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  yang  bertujuan  pada  peningkatan kesejahteraan  rakyat.  Bahwa  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  kualitas  penyelenggaraan  perizinan sesuai  dengan  asas - asas  umum  pemerintahan  yang  baik  serta  untuk  memberi  perlindungan  bagi masyarakat  dari  penyalahgunaan  wewenang  didalam  penyelenggaraan  perizinan,  maka  diperlukan suatu  kebijakan  yang  mengaturnya ”.( hasil  wawancara  dengan  Kepala  BPPT  Kabupaten  Badung,  23 Maret 2017)
Pemerintah  Kabupaten Badung telah melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing daerah yang ditetapkan dengan  Peraturan Daerah,  sehingga  dapat  mewujudkan  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  khususnya  di  bidang pelayanan  TDUP  yang  memberikan  dampak  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  bagi pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa.  Kebijakan tentang Penyelenggaraan Perizinan tanda daftar usaha pariwisata di Kabupaten Badung untuk memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan umum, dan memelihara lingkungan hidup merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang bertonggak pada pemberian pelayanan kepada masyarakat.Perubahan paradigma pemerintah yaitu (1) Perubahan paradigma dari orientasi manajemen pemerintahan sebagai Negara menjadi berorientasi ke pasar  (market).  (2)  Paradigma  dari  orientasi  manajemen  pemerintahan  yang  otoritarian  menjadi berorientasi  kepada  egalitarian  dan  demokratis.    (3)  Perubahan  paradigma  dari  sentralistik  kekuasan menjadi  desentralistik  kewenangan,  desentralistik  kekuasaan  merupakan  isu  paling  kuat  dalam paradigma  baru.  (4)  Perubahan  manajemen  pemerintahan  yang  hanya  menekankan  pada  batas - batas dan  aturan  yang  berlaku  untuk  suatu  negara  tertentu,  mengalami  perubahan  ke  arah  boundarylees organization.  Dan  (5)  Perubahan  paradigma  yang  selama  ini  menekankan  pada  rowing  semua  hal dilakukan  dan  ditangani  oleh  pemerintah,  perubahan  ke  arah  steering.  Dalam  steering  pemerintah hanya membatasi hal - hal yang bersifat mengarahkan dan kontrol.

## Substantive evalution (evaluasi yang bersifat substantive atau nyata)
Untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  pengurusan  Tanda  Daftar  Usaha  Pariwisata (TDUP),  BPPT  Kabupaten  Badung  juga  sudah  melakukan  upaya  pengembangan  dan  inovasi pelayanan perijinan. Sesuai  dengan Kebijakan Mutu  Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Badung  adalah  pengembangan  SDM,  teknologi  informasi  dan  senantiasa  melakukan  inovasi  dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perijinan. Seperti Ketepatan waktu pelayanan perizinan sudah cukup  baik,  jam  pelayanan  mulai  jam  08  – 15.30 WITA  hari  senin  sampai  kamis,  untuk  hari  jumat sampai  jam  12  WITA.  Namun  dalam  kenyataannya  masih  adanya  keterlambatan  karena  pemohon yang  ditolak  tidak  segera  melengkapi  persyaratan,  ada  pelaksana/petugas  yang  tidak  masuk  kerja, sistem aplikasi error, pejabat penandatangan TDUP sedang tugas luar/ cuti.
Untuk  dapat  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat,  tentunya  dibutuhkan  saran  dari masyarakat.  BPPT  Kabupaten  Badung  dalam  menerima  saran,  masukan  ataupun  pertanyaan  dari masyarakat menggunakan banyak media. Media yang digunakan antara lain kotak saran, telepon , e - mail  dan  juga  kotak  keluhan  maupun  saran  yang  ada  di  SIMPPT.  Untuk  pertanyaan  mengenai perizinan,  masyarakat  paling  banyak  menghubungi  BPPT  dengan  menggunakan  telepon.  Saran  dan keluhan  saat  ini  telah  banyak  disampaikan  masyarakat  melalui  e - mail  dan  juga  melalui  SIMPPT. Banyak  alasan  yang  mendasari  masyarakat  lebih  memilih  untuk  datang  langsung  ke  BPPT.  Alasan tersebut diantaranya adalah
(1)  Syarat  yang  ada  di  SIMPPT  terkadang  berbeda  dengan  syarat  yang  diminta  ketika  datang langsung  ke  KBPPT  Kabupatn  Badung,(2)Masyarakat  tidak  mengetahui  tentang  adanya  SIMPPT KBPPT  Kabupaten  Badung,  (3)  Ketidakmampuan  masyarakat  dalam  mengakses  SIMPPT,  (4) Keluhan  dan  saran  yang  disampaikan  melalui  SIMPPT  lama  ditanggapi  oleh  KPP.  (sumber  :  hasil wawancara dengan pemohon izinTDUP, 13 Maret 2017)
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (1) (2020), 24 Evaluasi Kebijakan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Di Badan Pelayanan Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung
Perbedaan  syarat  dan  prosedur  yang  ada  di  SIMPPT  dan  realita  ini  terjadi  karena  kurang koordinasinya  Dishubkominfo  sebagai  server  dengan  BPPT  sehingga  banyak  daftar  persyaratan perizinan  yang  kurang  tepat.  Syarat  serta  prosedur  yang  ada  dalam  SIMPPT  untuk  perizinan  TDUP berbeda  dengan  standar  pelayanan  perizinan  TDUP  yang  sudah  ditetapkan.  Untuk  dapat  mengatasi masalah tersebut, maka BPPT sudah meminta untuk mengubah beberapa daftar persyaratan perizinan yang tidak tepat kepada  Dishubkominfo. Namun, memang sampai saat ini belum ada perubahan yang dilakukan oleh Dishubkominfo. Alasan yang kedua yaitu ketidaktahuan masyarakat terhadap SIMPPT yang  ada  di  Kabupaten  Badung.  Untuk  mengatasi  masalah  ini,  BPPT  Kabupatn  Badung  pernah memasang banner yang isinya memuat alamat website dari SIMPPT Perijinan Online yang berada di ruang tunggu  BPPT Kabupaten Badung, namun sekarang banner tersebut  sudah tidak dipasang lagi. Kurangnya  sosialisasi  tentang  adanya  SIMPPT  ini  tentunya  harus  menjadi  perhatian  KBPPT Kabupaten  Badung  agar  masyarakat  bisa  mengakses  pelayanan  perizinan  tanpa  datang  langsung keBPPT Kabupaten Badung. Dalam berkomunikasi dengan masyarakat untuk menerima saran ataupun keluhan  dari  masyarakat,  pada  SIMPPT  juga  terdapat  kolom  saran  dan  keluhan.  Namun,  saat  ini memang  berkomunikasi  melalui  SIMPPT  belum  dikatakan  berjalan  dengan  efektif.  Hal  ini dikarenakan pegawai yang bertanggungjawab untuk bagian informasi melalui SIMPPT juga memiliki banyak tugas sehingga tidak sempat  untuk  membuka saran  atau keluhan  dari masyarakat  setiap hari dan jawaban dari saran atau keluhan lama tersampaikan kepada masyarakat..
Dalam  menganalisis  hal  tersebut  dilakukan  dengan  melihat  seberapa  sering  komplain  terjadi terhadap  pelayanan  yang  diberikan.  Selain  itu  dengan  melihat  respon  dan  sikap  petugas  dalam mengatasinya.  Respon  petugas  ini  juga  berkaitan  dengan  kompetensi  yang  dimiliki  oleh  petugas pelayanan. Dengan pengadaan pelatihan - pelatihan bagi setiap petugas tentunya akan membantu  dalam membentuk  daya  tanggap  petugas  dalam  menghadapi  setiap  pelanggan  maupun  merespon  segala komplain yang terjadi. Adanya protes, keluhan dan respon public sudah mendapat perhatian serius dari penyelenggara  pelayanan  publik.  Sudah  ada  mekanisme  atau  saluran  yang  mudah  dan  efektif  bagi masyarakat  untuk  menyampaikan  keluhan  atas  pelayanan  publik  khususnya  dalam  kepengurusan TDUP  yang  diterimanya.  Mekanisme  saluran  protes  yang  tepat  dan  transparan  dalam  pengelolaan respons  publik  tersebut  akan  dapat  mempengaruhi  pembuatan  keputusan  dalam  pelayanan  publik. Untuk  mewujudkan  transparansi  dalam  pelayanan  di  BPPT,  maka  stiker  seperti  ini  dipasang  untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang melalui praktek korupsi.

## Pembahasan
Berdasarkan perangkat evaluasi kebijakan yang dijelaskan di atas, maka Jones (1984:4) yaitu: Political evaluation (evaluasi bersifat politis).
Dari  hasil  penelitian  lapangan  di  berbagai  instansi  pemerintah  yang  menjadi  implementor kebijakan ini, ditemukan yaitu,Adanya koordinasi antara instansi yang satu dengan lainnya, berkaitan dengan fasilitas kepariwisataan di Badung. Adanya informasi antar instansi tentang program - program dan kegiatan yang dilakukan oleh masing - masing instansi.Adanya  pemberian informasi antar instansi tentang TDUP. Adanya  pertemuan rutin lintas instansi terkait berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan ini.  Temuan  yang paling krusial  adalah, pemerintah di  tingkat  bawah (tingkat  kecamatan dan desa) serta  masyarakat  di  desa  dan  kecamatan,  sebagian  besar  memahami  dan  mengetahui  akan  adanya Peraturan  Bupati    Nomor  2  Tahun    20012  Tentang  Kepariwisataan  (evaluasi  yang  substantif  atau bersifat  nyata).  Yaitu  evaluasi  yang  dilakukan  untuk  melihat  apakah  kebijakan  atau  program  yang dilakukan  telah  mencapi  tujuan  yang  telah  ditetapkan  baik  secara  hukum  maupun  dalam  detail kebijakan  yang  ingin  dicapai  selanjutnya,  serta  apa  dampak  kebijakan  atau  program  tersebut  bagi persoalan yang dituju.
Organizational evaluation (evaluasi bersifat organisasional).
Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di BPPT Kabupaten Badung ditemukan fakta bahwa

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (1) (2020), 25
Evaluasi Kebijakan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Di Badan Pelayanan Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung banyak  pelanggaran - pelanggaran  usaha  yang  ditemukan  setelah  Tim  Pembinaan  dan  Pengawasan Usaha  Pariwisata  turun  ke  lapangan  melakukan  pengawasan  dan  inspeksi  secara  langsung  kepada usaha  dibidang  pariwisata  yang  beroperasi  di  Kabupaten  Badung.  Tim  yang  terdiri  dari  Dinas Pariwisata dan Satuan Polisi Pamong Praja ini menjadi alat utama pemerintah dalam penegakan Perda Kabupaten Badung 13 Tahun 2012.
Dari hasil observasi dan dokumentasi yang dilakukan penulis di lapangan penyelenggaraan dan pelanggaran  dari  Pemerintah  Kabupaten  Baduyng,  dapat  disimpulkan  bahwa  sebagian  besar  usaha dibidang  pariwisata  yang  terdapat  di  Kabupaten  Badung  sudah  berjalan  sesuai  dengan  aturan. Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata merupakan sebuah langkah peventif dan represif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung dalam menegakkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang kepariwisataan. Langkah preventif atau pencegahan yaitu dengan pengawasan secara  berkala  yang  dilakukan  oleh  tim  ini,  sedangkan  langkah  represif  dilakukan  jika  dari  hasil pengawasan tersebut ditemukan pelanggaran - pelanggaran usaha  yang terjadi. Namun  kenyataannya, meskipun  Pemerintah  Kabupaten  Badung  telah  membentuk  Tim  Pembinaan  dan  Pengawasan  Usaha Pariwisata, dalam pelaksanaannya masih ditemukan pelanggaran - pelanggaran yang sama dari tahun ke tahun.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  Peraturan  Daerah  tersebut  belum  berjalan  maksimal  dalam penegakannya.  Selain  melakukan  pengawasan  yang  baik  dan  pemberian  sanksi  yang  tegas  terhadap pelanggaran  ,  salah  satu  hal  yang  dapat  dilakukan  Pemerintah  Kabupaten  Badung  dalam  menekan angka  pelanggaran  usaha  adalah  dengan  melakukan  proses  pemberian  izin  dan  uji  kelayakan  usaha yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini menjadi perhatian penulis karena meskipun pada bagian awal bab ini telah dijelaskan bahwa prosedur untuk dapat memliki TDUP sudah cukup panjang dan ketat, masih  ada  kemungkinan  terdapat  kekurangan  atau  celah  dalam  proses  pemberian  izin  tersebut.  Jika dari  proses  awal  pemberian  izin  sudah  terdapat  kekurangan,  maka  tindakan  pengawasan  dan pemberian  sanksi  yang  dilakukan  dikemudian  hari  jika  terjadi  pelanggaran  menjadi  tidak  efektif karena hal tersebut dapat dicegah dari awal.

## Substantive evalution (evaluasi yang bersifat substantive atau nyata)
Evaluasi  yang  bersifat  nyata  melalui  strategi  perubahan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Perizinan dilakukan  step  by  step.  Langkah  awal  yang  ditempuh  adalah  koordinasi  antar  bagian  dan  instansi untuk  sosialisasi dan pengkondisian awal. Tahap selanjutnya adalah integrasi teknis operasional dari kewenangan  yang  telah  dimiliki  olehBPPT  Kabupaten  Badung.  Konsep  yang  diterapkan  adalah kewenangan  berasal  dari  Bupati,  sedangkan  SKPD  hanya  mendelegasikannya.  Untuk  mendorong daerah membentuk PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) perlu adanya political willdan good will dari Bupati. Proses nyata pelayanan perizinan di Kabupaten Badung tampaknya membawa bentuk - bentuk perubahan dari berbagai aspek.  Pertama, aspek pengaturan fisik, sekarang ini gedung BPPT berada di Komplek  Mangupraja  Mandala,  dengan  lokasinya  strategis  dan  mudah  dijangkau  oleh  masyarakat. Semua  ruangan  disekat  secara  transparan  menggunakan  kaca  sebagai  bentuk  transparansi  dan memudahkan  komunikasi  antar  pegawai.  Bangunan  gedungnya  sudah  menyerupai  gedung  hotel berbintang  lima.  Demi  menjaga  keamanan  CCTV  terpasang  di  hampir  setiap  sudut  ruangan.  Ruang tunggu didesain lebih nyaman dengan tempat duduk pelanggan yang lebih baik daripada tempat duduk pelayannya. Gedung ini juga dilengkapi ruangan laktasi untuk ibu menyusui. Sedangkan, untuk para perokok gedung ini menyiapkan ruangan merokok.
Kedua,  aspek  pengaturan  sumber  daya  manusia.  Konsep  yang  dulu  diterapkan  oleh  BPPT Kabupaten Badung adalah bedol desa, dimana sebagian besar personilnya berasal dari pegawai SKPD teknis  yang  dimutasi  dari  dinas  terkait  dengan  perizinan.  Untuk  menghindari  kesempatan  kepala instansi  membuang  pegawai  dengan  kinerja  buruk,  maka  diadakan  mutasi  pegawai  sesuai  dengan kompetensinya.  Dalam  perkembangannya  muncul  ego  sektoral,  sehingga  untuk  pembinaan  personil dilakukan melalui metode IHT (In House Training), dimana setiap pegawai saling share dan belajar.
Ketiga,  aspek  budaya  organisasi.  Pegawai  BPPT  Kabupaten  Badung  dapat  saling  berdiskusi
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (1) (2020), 26 Evaluasi Kebijakan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Di Badan Pelayanan Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung untuk memunculkan ide - ide baru yang kemudian akan dikaji dan disimulasikan.

## 5. Simpulan
Berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas, maka dapat dismpulkan beberapa hal sebagai berikut. Berdasarkan  hasil  penelitian  dengan  menggunakan  teori  evaluasi  kebijakan  dari Jones (1984:359) , maka aspek - aspek yang dievaluasi berkaitan dengan Peraturan Daerah  Nomor 13 Tahun 2012 dengan  Political evaluation (evaluasi bersifat politis), diperoleh hasil  bahwa kebijakan (TDUP) yang  telah  diimplementasikan  ini  memberikan  manfaat  yang  nyata  untuk  kepentingan  bagi wmasyarakat Kabupeten Badung.
Evaluasi  yang  bersifat  organisasional  (organizational  evaluation)  yang  telah  dilakukan menunjukkan  bahwa  kebijakan  penerbitan  TDUP  di  Kabupaten  Badung    melahirkan  dukungan  bagi badan - badan  pelaksana  seperti  DPRD  Kabupaten  Badung,  Dinas  pariwisata,  Satuan  Kerja  Polisi Pamong Praja, Bagian Hukum dan perangkat daerah lainnya.
Substantive evaluation (evaluasi yang substantif atau bersifat nyata) telah mencapai tujuan yang telah  ditetapkan  baik  secara  hukum  maupun  dalam  detail  kebijakan  yang  ingin  dicapai  selanjutnya, serta berdampak kepada BPPT Kabupaten Badung dalam penerbitan TDUP.
Faktor - faktor  yang  menghambat  Pelaksanaan  Perizinan  Usaha  Wisata  di  Kabupaten  Badung dengan tanda daftar usaha pariwisata yang dimohonkan oleh pelaku usaha digunakan sebagai landasan yuridis dalam membangun usaha wisata di Kabupaten Badung. Apabila dalam pelaksanaannya timbul persoalan, maka persoalan itu harus bisa diselesaikan segera agar terealisasi dengan baik suatu usaha wisata dalam proses pelaksanaan izinnya.

## Daftar Pustaka
Pradana,  F.  R.  (2016). Pelaksanaan  Tanda  Daftar  Usaha  Pariwisata  (TDUP)  Tempat  Hiburan  Karaoke  di Kabupaten  Kulon  Progo  Berdasarkan  Perda  Nomor  6  Tahun  2015  Tentang  Penyelenggaraan  Tanda Daftar Usaha Pariwisata . Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Retrieved from https:// docplayer.info/47734773 - Oleh - fauzan - raka - pradana.html
Pribadi,  G.  W.,  &  Kismartini,  K.  (2016).  Evaluasi Kebijakan  Pelayanan  Administrasi Terpadu Kecamatan  di Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo. Journal Of Public Policy And Management Review , 5 (1). doi:https://doi.org/10.14710/jppmr.v5i1.10448
Puspitasari,  N.  L.  P.,  &  Bendesa,  I.  K.  G.  (2016).  Analisis  Kualitas  Pelayanan  Publik  Di  Badan  Pelayanan Perijinan  Terpadu  Kabupaten  Badung. E-Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas  Udayana , 5 (1). Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/15077
Ratminto, & Winarsih, A. S. (2006). Manajemen Pelayanan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Suandayani,  N.  M.  (2014). Pengaruh  Kepemimpinan  dan  Pemberian  Insentif  terhadap  Semangat  Kerja Karyawan  dalam  Pelayanan  Tanda  Daftar  Usaha  Pariwisata  Pada  Dinas  Perizinan  Kota  Denpasar . Universitas Warmadewa.
Suhardiana,  I.  P.  A.  (2014). Evaluasi  Kinerja  Pegawai  Dinas  Perizinan  Kota  Denpasar  terhadap  Kepauasan Masyarakat Dalam Kepengurusan Izin . Universitas Udayana.
Widaningrum,  A.  (2007).  Bekerjanya  Desentralisasi  pada  Pelayanan  Publik. JKAP  (Jurnal  Kebijakan  Dan Administrasi Publik , 11 (1). doi:https://doi.org/10.22146/jkap.8553
Laporan  hasil  surveyTim  Biro  Perjalanan  Wisata Kabupaten  Boyolali pada  Kantor  Badan  Penanaman  Modal dan Pelayanan Perzinan Terpadu Kabupaten Boyolali (2015)
Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (1) (2020), 27 Evaluasi Kebijakan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Di Badan Pelayanan Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung
Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Undang - Undang Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan  Daerah  Kabupaten    Badung    Nomor  7  Tahun  2008  tentang    Pembentukan  Organisasi    Perangkat Daerah  Kabupaten Badung
Peraturan Bupati Badung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata Peraturan  Bupati  Badung  Nomor  95  Tahun  2012  tentang  Jenis - Jenis  dan  Sub  Jenis  Usaha  Pariwisata  di Kabupaten Badung
Peraturan  Bupati  Badung  Nomor  32  Tahun  2013 tentang  Pendelegasian  Wewenang  Pelayanan  Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan PerizinanTerpadu Kabupaten Badung
Wikipedia. Pelayanan Publik. http//en.wikipedia.org/wiki/public_service