## INTERAKSI FRAKSI DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN PUBLIK
( Studi Organisasi DPRD Kota Malang 2010, Atas Kasus Pasar Tradisional Dinoyo dan Blimbing Menjadi Pasar Moderen Di Kota Malang )
Maria Susana Nedo sandrinanedo@gmail.com

## Abstract:
The aim of the study is to describe interaction between fraction DPRD Malang in the decision making process. It is focusing on the analysis of interaction patern both internally and externally during the rebuilding procress of Dinoyo and Blimbing traditional market at Malang into modern market. Based on the data, this study conclude that political interaction between the fractions in the parliament shaped invarious forms including: conflict, accommodation, compromise, and the coalition. All of the interation patern was shaped during the process. This study also find dominan factors influence the interaction and decision making process; partie platform, constituen influence, yuridis factor and member power.
Keywords : Fraction  of DPRD II Malang, Interaction and Political Communication, Public Decision

## PENDAHULUAN
Komunikasi Politik adalah komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem politik, dan antara sistem tersebut dengan lingkungannya (Galnoor, 1980:32).  Masuknya  kekuasaan  dalam pengambilan keputusan publik selalu melalui suatu proses interaksi politik, dimana akan terjadi adanya proses akomodasi, kerjasama, kompromi dan konflik kepentingan politik antara salah satu infrastruktur politik (partai politik) dengan infrastruktur politik lainnya. Di Indonesia proses interaksi politik berupa akomodasi, kerjasama, kompromi, konflik kepentingan politik tersebut tidak hanya terjadi ditingkat nasional, tetapi juga terjadi ditingkat regional (propinsi) dan ditingkat lokal (kabupaten dan kota).
Untuk tingkat kota Malang yang hendak disorot dalam penelitian ini adalah Interaksi Politik
antar anggota fraksi dan antar fraksi di DPRD II Malang Tahun 2010-2014; berkaitan dengan pengambilan keputusan kebijakan politik. Penulis hanya fokus pada 2 (dua) kebijakan politik yaitu Proyek Pembangunan Peralihan Status Pasar Tradisional Blimbing dan Dinoyo menjadi pasar Modern di kota Malang. Dinamika internal partai ternyata  sedikit  banyak  ikut  menentukan bagaimana posisi masing-masing fraksi (partai politik) di DPRD Kota Malang atas isu politik tertentu. Dinamaki internal partai inilah merupakan hasil dan wujud dari interaksi dan komunikasi masing-masing anggota dalam satu fraksi untuk menjaga  kepentingan  atau  platform  partai politiknya dengan partai lain sehingga isu politik (Pembangunan pasar modern Blimbing dan Dinoyo) mencapai kesepakatan ditolak (kontra) atau disetujui (pro) oleh DPRD kota Malang sebagai salah satu infrastruktur politik pemerintah
kota Malang. Rohcek  dan  Waren  (1967  :  189) sebagaimana dikutip oleh Soejono Soekanto (1990 : 61-64) mengemukakan bahwa interaksi sosial adalah suatu proses timbal balik dimana satu pihak (pribadi atau kelompok) beraksi/ bertindak kepada pihak lain dan yang lain beraksi (membalas tindakan).
Interaksi politik berkaitan erat dengan komunikasi politik, komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, serta segala  kebijaksanaannya;  dengan kata  lain interaksi politik berkaitan dengan komunikasi in- ter dan aktor yang memerintah dan aktor yang memerintah dengan yang diperintah. Berhubungan dengan hal ini, interaksi politik dapat berupa kerjasama ( corporation ), persaingan ( compotition ), pertikaian ( conflict ). Interaksi politik tersebut dinyatakan dalam bentuk komunikasi politik untuk mencapai tujuan politik. Bentuk komunikasi politik tersebut diantarannya : Retorika, agitasi, publik relation, kampanye dan lobi politik.
Partai  politik  adalah  perkumpulan (segolongan orang-orang) yang seazaz, sehaluan, setujuan terutama di bidang politik. Menurut Sigmaud Neuman (1963 : 352) sebagaimana dikutip  Mariam  Budiharjo  (2006:162) mendefinisikan partai politik sebagai organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persetujuan dengan suatu  golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Partai politik memainkan peran sebagai artikulator  dan  agregator  kepentingan masyarakat. (Mariam Budiharjo; 2006: 163- 164). Kedua peran yang sangat penting dalam proses pembuatan atau pengambilan kebijakan publik. Artikulasi kepentingan ( interest articula- tion ) adalah suatu pendapat yang disampaikan seseorang  atau  banyak  orang  pada  pihak
pemerintah  namun  tidak  dijadikan  suatu kebijakan. Agregasi  kepentingan  ( Interest Agregation ) adalah suatu penyampaian pendapat yang dilakukan seseorang atau banyak orang dan pendapat itu telah dijadikan suatu kebijakan.
Berbicara tentang partai politik selalu berkaitan  erat  dengan  keberadaan  Dewan Perwakilan Rakyat baik ditingkat Nasional, Lokal, (Propinsi) dan Daerah (kebupaten/kota). Fraksi merupakan pengelompokan anggota DPR/ DPRD atau DPRD II berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi sesuai jumlah yang ditetapkan. Makna dan sifat kebijakan publik terlalu luas; Dum (1995: 89) mendefinisikan kebijakan publik adalah serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan terhadap keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat yang dibuat oleh kantor-kantor dan badan-badan pemerintah. Kebijakan publik identik dengan kebijakan negara,  karena  perumusan  dan  penetapan kebijakan berasal dari dan dilembagakan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah; sebagai pelaksana (abdi) negara. Kebijakan negara harus mengabdi pada kepentingan masyarakat (Islawi; (1997:20). Pembuatan kebijakan publik dilakukan oleh  aktor-aktor  yang  berperan  dalam merumuskan  dan  menetapkan  kebijakan. Terdapat tiga (3) domain atau golongan aktor/ pelaku yang terlibat yaitu golongan pemerintah, golongan swasta, dan golongan masyarakat madani (LSM; NGO; Partai Politik; Organisasi Sosial politik) yang masing-masingnya berbeda dalam peran yang dilakukan dalam perumusan kebijakan, nilai serta tujuan yang mereka kejar dari kebijakan tersebut.
Keberadaan fraksi di DPR, DPRD I dan DPRD  II  selalu  berkaitan  erat  dengan keberadaan partai politik sekaligus dengan fungsi dan peran partai politik dalam mengartikulasi kepentingan dan mengakomodasi kepentingan hingga menjadi suatu kebijakan yang berlaku untuk wilayah tertentu, bisa dirumuskan sebagai
berikut diluar gedung perlemen DPR, DPRD I, DPRD  II;  Partai  Politik  adalah  golongan masyarakat madani, sebagai salah satu dari tiga domain/golongan aktor kebijakan publik. Di dalam gedung perlemen DPR, DPRD I, DPRD II; Partai Politik yang memiliki kunci di DPR, DPRD I, DPRD II melalui  fraksinya masing-masing dengan bersama fraksi dari partai politik lain adalah infrastruktur negara yang bersama kepala pemerintahan (Daerah, propinsi, kabupaten,  kota)  terlibat  dalam  artikulasi kepentingan dan agregasi kepentingan sehingga tercapai suatu rumusan kebijakan publik dari kepentingan masyarakatnya, sesuai  aspirasi masyarakat, melalui suatu proses komunikasi dan interaksi politik antar anggota dalam satu fraksi dengan anggota dalam satu fraksi dengan kader dan anggota partai sendiri (secara internal) serta anggota DPRD dalam satu fraksi dengan anggota dewan dari fraksi lain (secara eksternal). Disitulah  terjadi  proses  akomodasi, kerjasama, kompromi dan konflik kepentingan politik antara infrastruktur politik (partai politik) dengan infrastruktur politik lainnya.Dalam proses penentuan suatu kebijakan ternyata tidaklah cukup  bagi fraksi  mayoritas hanya  dengan memberikan tempat bagi sejumlah pos jabatan dari partai lain lantas berharap bahwa partai lain tersebut akan  selalu mendukung  kebijakan pemerintah.Dinamika internal partai ternyata sedikit banyak ikut menentukan bagaimana posisi masing-masing partai politik atas sebuah isu politik tertentu.
Pembangunan pasar tradisional Blimbing dan Dinoyo menjadi pasar modern tahun 2010, merupakan dua isu politik yang diambil penulis untuk diteliti dan melakukan kajian ilmiah di DPRD  II Kota  Malang untuk  menemukan interaksi fraksi di DPRD II Kota Malang dalam proses pengambilan kebijakan publik mengenai pembangunan kedua pasar tersebut menjadi pasar modern.
(Kompas. Com.  10 November  2010), ribuan pedagang dua pasar tradisional di Malang
Jawa Timur yakni Pasar Blimbing dan Dinoyo, menyatakan  para  anggota DPRD  setempat berkianat dalam pembahasan  pesersetujuan perjanjian kerjasama anatara pemerintah Kota Malang dan Investor. Petugas Hubungan Masyarakat (Humas) peguyuban pedagang pasar Dinoyo; Herwintono di Malang, Senin 4 Oktober 2010, menyatakan pada awal pembahasan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Malang dan Investor, para wakil rakyat berjanji akan memperjuangkan nasib mereka. Pada awalnnya ketua peguyuban pedagang pasar dilibatkan bahkan juga dimintai saran mengenai tata letak baru bagi pedagang lama.  Namun ketika  pembahasan  akhir  di pemerintahan  kota  dan  sidang  paripurna pengesahan persetujuan pedagang ditinggalkan. Koordinator pasar Blimbing; Subardi, minggu (19 September 2010) mengakui, dirinya dan pedagang lain tidak tahu jika pembahasan revisi  perjanjian  kerjasama  tersebut  telah dilakukan antara pihak legislatif (DPRD) dan eksekutif (Pemerintahan kota Malang). “ tahu- tahu sudah akan diparipurnakan untuk mendapat persetujuan  DPRD  dan  kami  (pedagang- pedagang)  tidak ada yang dilibatkan dalam pembahasan revisi. Padahal sebelumnya para wakil rakyat itu berjanji akan selalu melibatkan pedagang”. Ditambahkan pula bahwa usulan pedagang agar investor mengubah site-plan pembangunan pasar Dinoyo ataupun Blimbing apakah diakomodasikan atau tidak juga tak ada kejelasan.” Jika ternyata site-plan itu masih tetap, kami tidak  akan tinggal diam sebab sangat merugikan kami”. Fraksi  PKS  yang  menyuarakan  dan mendukung site-plan kesepakatan  bersama antara pemerintah, masyarakat (pedagang), dan pengusaha berubah disaat-saat terakhir meskipun lobi politik secara politik secara intens dilakukan menjelang pemungutan suara.
Fraksi demokrat yang awalnya memberi dukungan  kepada  masyarakat  (pedagang tradisional) justru mengkhianati pedagang dan
akhirnya  mendukung  dengan  memberikan persetujuan atas pembangunan pasar tradisional menjadi pasar modern.
Proyek pembangunan pasar tradisional Dinoyo dan pasar Blimbing menjadi pasar mod- ern masuk dalam ranah kebijakan publik karena menyangkut kepentingan pemerintah, swasta dan masyarakat terutama pedangan di kota Malang. Interaksi fraksi di DPRD kota Malang dalam proses  pengambilan  keputusan  tentang pembangunan pasar  modern Blimbing  dan Dinoyo ilnilah yang dijadikan objek penelitian dan kajian yang akan ditelaah penulis.

## METODE PENELITIAN
1. Jenis dan desain Penelitian
Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif  kualitatif dengan  mendatangi langsung mewawancarai, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan  studi  pada  situasi  alamiah (Creswell, 1998:15). Desain penelitian yang digunakan  adalah  sebuah  studi  yang mendeskripsikan dan menginterpretasikan interaksi fraksi anggota partai politik di DPRD  II  Kota  Malang  dalam  proses pengambilan  kebijakan  publik  khusus menyangkut pembangunan pasar modern Dinoyo dan Blimbing di kota Malang.
2. Fokus Penelitian Penelitian dilaksanakan di kota Malang selama 4 (empat bulan) mulain bulan Juni sampai bulan Oktober tahun 2009. Fokus penelitian  adalah interaksi Partai Politik (fraksi) DPRD II Kota Malang dalam proses pengambilan kebijakan publik pembangunan pasar modern Dinoyo dan Blimbing. Peneliti menggunakan  2  indikator  yaitu  bentuk interaksi fraksi dan proses pembuatan dan pengambiln kebijakan publik;  keduanya berhubungan dengan pembangunan kedua pasar di kota Malang.
3. Teknik Pengumpulan Data Penelitian lapangan (field researh) ini menggunakan metode wawancara mendalam, pengamatan (observasi) dan dokumentasi. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD pemerintahan kota Malang  periode  2009  –  2014,  yang berjumlah 45 orang. Sedangkan sampel yang diambil minimal 3 orang dari masing-masing partai politik dan maksimal 5 orang dengan partai atau fraksi yang berbeda yang ada dalam organisasi DPRD kota Malang.
Peneliti menggunakan purposive sam- pling method untuk pengambilan sampel sumber data. Pengambilan sampling tidak secara  acak  dalam purposive  sampling method , sampel yang diambil dipilih dengan pertimbangan  tertentu,  misalnya  orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti (Sugiyono; 2005 : 54)
4. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian dengan populasi dan sampel anggota DPRD Kota Malang adalah kantor DPRD II Kota Malang, jalan Tugu No. 1 Malang.

## HASIL PENELITIAN
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga leg- islative daerah yang mana dalam pelaksanaan tugasnya harus berdasarkan Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang- undangan antara lain : Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, maka DPRD Kota Malang berfungsi sebagai salah satu penyelengga pemerintahan Daerah bersama Kepala Daerah.
Sebagaimana Penyelengara Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Kota Malang mempunyai visi dan misi  (profil DPRD Kota Malang Periode 2009-2014, Sekretaris DPRD Kota  Malang:  2009)  sebagai  berikut:Visi: Terjaminnya Aparatur Politis yang Kualitatif, Aspiratif dan Prespektif terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Malang. Dengan misinya antara lain: Mewujudkan anggota DPRD yang berwawasan luas, memiliki kemampuan dan integritas yang  tinggi; Mewujudkan DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat yang re- sponsive, solutif, dan aplikatif; Mewujudkan peran konkrit DPRD terhadap kemajuan dan perkembagan  kota  serta  kesejahteraan masyarakat.
Apabila kita melihat dinamika politik di kota Malang bahwa kesadaran politik semakin baik, artinya masyarakat melek politik yang dibuktikan dengan partisipasi masyarakat dalam kanca politik local maupun nasional menunjukan indikasi yang signifikan. Salah satu contoh banyak parpol (partai politik) yang muncul di kota Malang ataupun Malang Raya. Partai politik yang lolos ferifikasi KPUD Kota Malang sebanyak 38 partai politik yang mengikuti Pemilu ditahun 2009 dengan partai yang menang dan mendapatkan kursi di DPRD sebayak 10 partai politik.Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota  Malang memiliki  7  fraksi  yang  merupakan pengelompokan anggota dewan berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi sesuai jumlah yang  diperoleh  atau  fraksi  merupakan pengelompokan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik pemilihan umum.
Sajian dan analisis data ini didasarkan pada rumusan  masalah  dan  pengembangan berdasarkan temuan dilapangan tentang interaksi fraksi (partai politik) dalam proses pengambilan kebijakan publik pembangunan pasar modern Blimbing dan Dinoyo di kota Malang oleh DPRD II  Kota  Malang  periode  2009- 2014.Berhubungan dengan hal ini, interaksi
politik dapat berupa kerjasama ( corporation ), persaingan ( compotition ), pertikaian ( conflict ). Interaksi politik tersebut dinyatakan dalam bentuk komunikasi politik untuk mencapai tujuan politik. Bentuk komunikasi politik tersebut diantarannya :Retorika, agitasi, publik relation, kampanye dan lobi politik.
Pada Pemilihan umum 2009, terdapat kurang lebih 38 partai politik yang lolos verifikasi KPUD Kota Malang untuk mengikuti pemilihan umum.  Dari  jumlah  tersebut  partai  yang memenangkan dan mendapatkan kursi di DPRD II Kota Malang sebanyak 10 partai politik yang menduduki 45 kursi yang disediakan di DPRD II Kota Malang. Berdasarkan pasal 26 dan 27 Tatib DPRD II Kota Malang tentang fraksi di DPRD; dibentuk 7 fraksi DPRD: 5 fraksi yang semuannya adalah anggota dari partai politik yang sama (Demokrat; PKB; PKS; Golkar; dan PAN) dan 2 fraksi gabungan dari partai politik yang berbeda; Fraksi Partai Demokrasi Indonesia perjuangan dan Partai Karya Peduli Bangsa serta Fraksi Nurani Damai, yang adalah gabungan dari anggota Partai Politik Gerindra; Hanura dan Partai Damai Sejahtera. Interaksi politik antar anggota Dewan dalam suatu partai politik atau fraksi di DPRD II Kota Malang menurut hasil penelitaian dapat diklasifikasikan dalam bentuk interaksi politik asosiatif yaitu akomodasi dengan berbagai bentuk seperti coersion; bentuk akomodasi  karena adanya paksaan. Compromise dimana pihak- pihak yang terlibat mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada; Arbitration, atau kompromi apabila pihak-pihak yang berhadapan tidak sanggup mencapainnya sendiri  dan berbagai  bentuk interaksi akomodasi lainnya. Sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto (1990:77).
Hal ini dibuktikan dengan pernyataan anggota DPRD II Kota Malang dari berbagai fraksi yang ada dalam lembaga tersebut seperti yang dikutip:Sutiaji (FPKB) Menyatakan bahwa:
“proses pengambilan kebijakan publik adalah visi, misi yang secara utuh dari partai kami. Kalau arahan DPP, DPC, Ketua Fraksi, Politisi Senior hanya  sebatas  masukan  yang  harus dipertimbangkan, seandainnya ada perbedaan pendapat di dalam fraksi itu sendiri tentu ketua fraksi harus memahami mereka dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga mencapai titik temu dan akhirnya memiiki pandangan yang sama”.Catatan: fransiska FPD; Menyatakan”Perlu kita ingat bahwa sudah  ada pakem,  fraksi itu  adalah kepanjangan tangan dari partai politik. Tentu jika sudah ada keputusan dari partai politik fraksi harus menjalankannya,  jika ada  perbedaan pendapat semuannya harus diselesaikan dengan musyawarah dalam internal fraksi untuk mencari titik temu; dan masalah tersebut menjadi rahasia dalam fraksi itu sendiri dan tidak sampai kepada pihak-pihak lain (informasi itu tidak sampai diluar apalagi kepada fraksi lain”).
Sofian Edi Jarwoko (FPG) kita memiliki mekanisme rapat artinya semua perbedaan yang terjadi baik didalam fraksi maupun di dewan kita selalu menggunakan musyawarah untuk mencari titik temu dengan setiap anggota yang berbeda pendapat atau pandangan. Tentu pandangan ketua fraksi,  pandangan  ketua  DPC/DPD  partai mengenai suatu kebijakan public dan pengaru pandangan DPP partai tentu ada pengaruhnya akan tetapi kita harus melihat permasalahan seperti apa. Artinya semua pandangan itu tentu akan diterima dan kita akan jadikan sebagai masukan dalam proses pengambilan kebijakan. Jika dalam fraksi  sendiri terjadi  perbedaan pendapat tentu kita (fraksi) harus mengakomodir pandangan tersebut.diperoleh suatu pandangan fraksi bahwa perbedaan pendapat dalam suatu fraksi mengenai pengambilan keputusan suatu kebijakan public maka perbedaan tersebut harus diakomodir  dan  dicari  titik  temu  untuk memperoleh jalan keluarnya.Selain itu pendapat anggota fraksi harus sejalan dengan platform partai. Dengan demikian Alur proses pembuatan
kebijakan di DPRD II Kota Malang adalah sebagai berikut ada masalah, diusulkan oleh pemerintah (eksekutif dan atau DPRD), meminta pandangan  atau pendapat  fraksi,  asal  usul pembuatan kebijakan; rapat internal fraksi (ada usulan anggota);  pandangan  fraksi,  siding paripurna yang menghasilkan keputusan DPRD Kota  Malang dan  kemudian keputusan  itu disosialisasikan kepada anggota dewan secara keseluruhan dan kepada masyarakat kota Malang (Indra Tjahyono; Fraksi Demokrat). Pada tahap ini proses pemilihan dan pengambilan suatu kebijakan  akan  terjadi  dengan  melalui mekanisme-mekanisme  dalam  penemuan kelebihan  dan  kekurangannnya  serta konsekuensi-konsekuensi dari sebuah kebijakan yang akan diambil dari beberapa alternative yang telah ada. (Sofian Edi Jarwoko; Fraksi Partai Golkar) mengatakan bahwa kebijakan  yang dibuat akan mensejahterakan rakyat atau tidak. Hal ini harus melihat dengan proses pembuatan keputusan tentang suatu kebijakan menyetuh semangat kekaryaan kepada masyarakat dan pembangunan suatu bangsa. Rusmuji dari Fraksi PKB menyatakan bahwa perlu diketahui bahwa kebijakan  itu  harus  konsisten  dalam memanusiakan manusia dan mengutamakan kepentingan masyarakat.Dan kebijkan itu ada 3 kepentingan yaitu kebijakan kepentingan partai yang harus disepakati oleh semua anggota dan fraksi harus tunduk kepada kebijakan partai; kebijakan internal fraksi (forum fraksi yang membahas kembali kebijakan dari partai apakah dilaksanakan atau dipertimbangkan terlebih dahulu). Kebijakan dari partai tidak serta merta harus dilaksanakan akan tetapi kita harus melihat momen waktu yang tepat baru  kita goalkan istilahnya.  Dan  Kebijakan  kepentingan Dewan(kolektif kolegial).Chairul Amri Fraksi PKS mempertegas dengan menyatakan bahwa kita harus melihat permasalahan dan kebijakan seperti  apa  dulu  dalam  arti  melihat  nilai kemenfaatannya dan sensitifitas suatu kebijakan
atau permasalahan ditingakat masyarakat (tingkat krusial suatu  permasalahan atau  kebijakan tersebut) atau dalam bahasa anggota dewan melihat output dan outcome dari suatu kebijakan atau keputusan yang akan dibuat.
Pada umumnya semua fraksi di DPRD II Kota Malang menyatakan bahwa melakukan lobi, meyakinkan fraksi lain dengan materi kajian yang memadai  dengan fraksi  lain adalah  bentuk interaksi yang dilakukan suatu fraksi untuk memperjuangkan suatu kebijakan public. Hal ini terungkap dalam  pernyataan  Chairul Amri (FPKS). Untuk  mencari  dukungan  agar  suatu kebijakan dapat digoalkan interaksi yang sering dilakukan  di  DPRD  Kota  Malang  adalah melakukan lobi, meyakinkan fraksi lain dengan materi  kajian  yang  memadai. Tentu  dalam meyakinkan fraksi lain kita harus menguasai permasalahan yang terjadi sehingga pandanga fraksi kita dapat diterima oleh fraksi lain dan tentu kerjasama ini harus simbiosisimutualisme (saling menguntungkan)  selain  pemenfaatan  dari kebijakan itu untuk kepentingan masyarakat (public interest). Lobi-lobi politik antar fraksi ini tentu dilakukan untuk mencari titik temu dan pelurusan pandangan serta penyatuan pandangan agar terjadi pandangan yang sama terhadap suatu permasalahan atau suatu kebijakan yang akan digoalkan. Tentu lobi-lobi politik ini adalah rapat yang dilakukan oleh beberapa oknum politisi dalam acara yang tidak formal (non formal).Akan tetapi perjuangan fraksi-fraksi terhadap suatu kebijakan tentu dilakukan dalam rapat formal seperti rapat pimpinan atau rapat gabungan pimpinan.
Indra Tjahyono (FPD) menyatakan dalam proses pembuat suatu keputusan tentu itu sudah diatur dalam mekanisme rapat partai, fraksi ataupun dewan. Interaksi yang sering digunakan di  DPRD  II  Kota  Malang  dalam  proses pengambilan suatu kebijakan public adalah lobi- lobi politik. Hal ini jika terjadi terdapat perbedaan
kepentingan  dan  pendapat  dalam memperjuangkan kebijakan tersebut. Interaksi politik berkaitandengan lobi in- ternal dan eksternal fraksi juga dilakukan oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.Terhadap pelaksanaan lobi di FPKB; Rasmuji (FPKB) menyatakan  seandainnya  ada  perbedaan pendapat di dalam fraksi, ketua fraksi harus memahami mereka dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga mencapai titik temu. Jika terdapat perbedaan antara fraksi kita akan melakukan lobi dan rasionalisasi kepada fraksi-fraksi lain, fraksi mayoritas, pimpinan dewan, pimpinan sidang, penguasaan materi, dan tuntutan masyarakat. Dari hasil wawancara, bisa disimpulkan bahwa  lobi  eksternal  dan  internal  partai merupakan mekanisme dan bentuk interaksi yang laszim dilakukan oleh fraksi di DPRD II Kota Malang,  baik internal  fraksi maupun  antar fraksi.Lobi dilakukan jika terdapat perbedaan pendapat yang berkaitan dengan bentuk interaksi internal dan antar fraksi seperti; persaingan, kontroversi, pertikaian, dan akomodasi.Dengan lobi,  sikap  dan  pandangan  yang  berbeda diakomodir bukan diabaikan, melalui lobi terjadi kesepakatan-kesepakatan tertentu antar anggota fraksi atau antar fraksi dimana inti pandangannya diambil kemudian dirumuskan dalam bahasa yang berbeda yang menjadi keputusan partai atau fraksi. Perkembangan  dengan  isu  politik pembangunan  pasar  Dinoyo  dan  Blimbing Malang, sebagai pasar Modern; Pola interaksi fraksi (partai) untuk merumuskan kebijakan tersebut dapat terlihat dari temuan peneliti dan hasil wawancara penulis dengan beberapa fraksi.
Empat (4) fraksi (Fraksi PAN; Fraksi PKS; Fraksi PKB; Fraksi Gabungan Gerakan Nurani Damai) adalah fraksi yang menolak kerjasama Pemerintahan Kota Malang dengan investor Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Dinoyo dan Blimbing. Meski menyetujui, fraksi Demokrat pada
awalnya cukup aspiratif dan responsive terhadap aspirasi pedagang. Fraksi Gabungan PDIP, Partai Karia Peduli Bangsa dan Partai Golkar; yang menyetujui langsung kerjasama Pemerintahan Kota  Malang  di  pihak  investor  dalam pembangunan kedua pasar modern tersebut. Alasan persetujuan  kerjasama dapat  dilihat dengan pernyataan berikut; Syofian Edi Jarwoko (FPG) Menyatakan sepakat dibangun, karena dengan membangun pasar Dinoyo menjadi pasar modern tentu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama para pedagang khususnya. Alasanya pembangunan pasar Dinoyo sehingga diajukan kepada DPRD Kota Malang bahwa eksekutif tidak punya duit supaya diusulkan untuk mencari pihak ketiga untuk melakukan kerjasama dengan cara dilelang secara umum (melakukan tender yang dimenangkan oleh salah satu inves- tor). Akan tetapi pembangunan pasar Dinoyo dan Blimbing memunculkan pro dan kontra di DPRD kota  Malang. Apabila  dalam  waktu-waktu pembahasan rancangan tersebut tidak mendapat kesepakatan dan  sudah lewat 45 hari sejak terhitung rancangan itu diusulkan ke dewan.Dalam waktu yang ditentukan dalam aturan DPRD Kota Malang  tersebut tidak  terpenuhi maka  kita serahkan  kepada  eksekutif  untuk  tetap menjalankan keputusan tersebut dengan tetap membangun  Pasar  Dinoyo.Dengan menambahkan bahwa  FPG  tidak  memiliki kepentingan partai dalam pembangunan kedua pasar tersebut yang ada ialah dari kepentingan masyarakat. Indra Tjahyono (Fraksi Demokrat) menyatakan  tentu  fraksi  merasa  apa  yang dilakukan adalah sesuatu yang pro rakyat. Ada 3 fraksi yang menyetujui terhadap kebijakan pembangunan pasar  Dinoyo dengan  syarat pembangunan    itu  untuk  mensejahteraan masyarakat  warga  kota  Malang.  Bahwa Kebijakan pembangunan pasar Dinoyo tersebut sudah sesuai dengan keinginan pedagang, yang belum disepakati itu terkait dengan site plan. Kami sudah melakukan sosialisasi kebijakan itu kepada
pedagang dan masyarakat kota Malang (orang- orang yang berketingan). Tentu pandangan fraksi harus sebijak mungkin dalam mengambil sikap terhadap suatu permasalahan. Dalam pengertian intinya sama dengan  pandangan-pandangan ketiga fraksi yang lain, bahwa kebijakan ini pro pada masyarakat.
Fraksi-fraksi yang menolak kerjasama Pemkot Malang dengan Investor pembangunan pasar modern juga memilih alasan yang sama untuk  kepentingan  rakyat  sebagai  alasan penolakan kerjasama Pemkot Malang dengan Investor; hal ini tertuang dalam pernyataan: Sutiaji (FPKB) menyatakan “Fraksi berkomitmen tinggi dalam kasus ini dan fraksi PKB belum memiliki pandangan    tersebut  atas  dasar  bahwa pembangunan pasar Dinoyo sangat merugikan masyarakat. Ada tiga elemen besar dan penting yang harus diperjuangkan yaitu objek (kebijakan dan DPRD sebagai representasi dari masyarakat), lingkungan (masyarakat umum), dan pengguna (pedagang). Untuk menunjukan sikap komitmen mereka  (fraksi  PKB)  terhadap  aspirasi masyarakat secara umum dan pedagang pasar Dinoyo secara khusus, kami akan mengusulkan pembentukan  PANSUS  (Panitia  Khusus Pembangunan Pasar Dinoyo) sebagai pengontrol terhadap  pelaksanaan  (implementasi) pembangunan pasar Dinoyo; dan pandagan ini menjadi isu sentral yang sedang dibicarakan ditingkat  internal  fraksi  dan  sudah  ada kesepakatan dan akan disosialisasikan kepada fraksi-fraksi lain yang sepandangan dengan fraksi PKB  atau  tidak.  Choirul Amri  (FPKS) menyatakanan “terkait kebijakan pembangunan pasar Dinoyo fraksi kami tetap konsisten pada pandangan  kami,  apakah  pasar  tersebut memberikan keuntungan bagi rakyat, pasar itu menfaat  bagi  rakyat  dan  mengutamakan kepentingan rakyat dan jika kita membicarakan perubahan pandangan fraksi-fraksi secara umum, dipengaruhi oleh fraksi itu mendapatkan data-data terbaru yang dapat dipertanggungjawabkan.”

## PEMBAHASAN
Interaksi politik atau komunikasi politik merupakan cara-cara berhubungan (relasi politik) yang dapat dilihat apabila orang perorang dan kelompok-kelompok manusia saling bertemu dan menentukan  system  serta  bentuk-bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada  perubahan yang  menyebabkan goyahnya cara-cara hidup yang telah ada. Artinya interaksi politik atau komunikasi politik adalah kunci semua kehidupan social politik, tidak ada interaksi  berate  tidak  ada  juga  kehidupan bersama  (sosio-politik).Dalam  alur  proses pengambilan keputusan dan kebijakan publik inilah fraksi di DPRD kota Malang berinteraksi secara internal dalam fraksi masing-masing dan eksternal fraksi dengan fraksi lain dan pejabat eksekutif walikota dan SKPD terkait serta pihak swasta dan masyarakat, LSM, dan lain-lain. Dimana dalam proses ini yang menjadi tujuang utama  adalah  kepentingan  kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pendagang pasar tradisional Dinoyo dan pasar Blimbing. Interaksi politik berkaitan erat dengan komunikasi politik, komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, serta segala  kebijaksanaannya;  dengan kata  lain interaksi politik berkaitan dengan komunikasi in- ter dan aktor yang memerintah dan aktor yang memerintah dengan yang  diperintah.Secara konkrit dalam praktek interaksi politik yang dilakukan oleh partai politik bersama kadernya termasuk anggota legislative yang bertugas memperjuangkan kepentingan partainya dan menguasai pemerintahan, merebut dukungan dari masyarakat melalui pengambilan kebijakan pub- lic. Dengan demikian menurut Sigmund Neumann (1963 : 352) sebagaimana dikutip oleh (Mariam Budiardjo, 2006 : 162) mengemukakan  defenisi partai politik sebagai organisasi dari aktivitas- aktivitas politik yang berusaha untuk menguasi kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan
rakyat atas  dasar persaingan dengan  suatu kelompok atau kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.
Hal ini menunjukan adanya bentuk interaksi politik dalam bentuk: akomodasi khususnya: co- ercion  dan  compromise.  Coercion  karena adannya paksaan dimana setiap anggota fraksi harus tunduk pada AD/ART Partai dan platform partai.Sedangkan  Compromise  ditunjukan adannya penyelesaian untuk mencari titik temu sehingga diperoleh suatu pandanagan fraksi. Dengan demikian apa yang diungkapkan oleh Anderson sebagaimana  dikutib oleh Islami (1997:19) mengatakan bahwa kebijakan Negara adalah  kebijakan yang  dilembagakan  oleh badan-badan dan pejabat pemerintah. Maka menurut Islami (1997 :20) bahwa kebijakan Negara (public policy) merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tindakan dilaksanakan oleh pemerintahan yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.
Proses pengambilan atau  pembuatan keputusan dalam teori pengambilan kebijakan publik terdapat 3 (tiga) domain/golongan (pelaku) yang terlibat yakni golongan pemerintah, golongan swasta dan golongan masyarakat madani (Partai Politik, LSM, organisasi Sosial, Mahasiswa dll). Dalam teori Keperintahan yang baik (Good Gov- ernance) menurut PP No. 101 tahun 2000 adalah keperintahan yang mengemban dan menerapkan prinsip-prinsip professional,  akuntabelitas, transparansi,  pelayanan prima,  demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Maka model yang cocok dalam proses membuat kebijakan public  adalah model  kelompok yang  mana abstraksi dari proses pembuatan kebijakan yang didalamnya beberapa kelompok kepentingan berusaha mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif.
Partai politik memainkan peran sebagai artikulator  dan  agregator  kepentingan
masyarakat. (Mariam Budiharjo; 2006: 163 – 164). Kedua peran yang sangat penting dalam proses pembuatan atau pengambilan kebijakan publik. Artikulasi kepentingan (interest articula- tion) adalah suatu pendapat yang disampaikan seseorang  atau  banyak  orang  pada  pihak pemerintah  namun  tidak  dijadikan  suatu kebijakan. Agregasi  kepentingan  (Interest Agregation) adalah suatu penyampaian pendapat yang dilakukan seseorang atau banyak orang dan pendapat itu telah dijadikan suatu kebijakan. Dari konsep interaksi politik, fungsi partai politik  dan  bentuk-bentuk interaksi  politik tersebut  dapat kita temukan interaksi politik dalam satu partai (fraksi) dan antar partai politik (fraksi) dalam perumusan kebijakan public di kota Malang,  khususnya  mengenai  kebijakan pembangunan pasar Dinoyo dan Blimbing yang dapat peneliti kelompokan dalam 3 bentuk interaksi  yaitu  akomodasi,  oposisi  dan kerjasama.Bentuk interaksi antar anggota DPRD suatu partai politik/fraksi di DPRD Kota Malang dapat  dilihat dalam  pernyatan Sutiaji  yang mengatakan “ yang menjadi faktor utama dalam proses pengambilan kebijkan publik adalah visi dan misi yang secara utuh dari partai kami. Kalau arahan DPP,DPC, Ketua fraksi, politisi senior hanya sebatas masukan yang harus dipertingkan, seandainya ada perbedaan pendapat didalam fraksi  itu  sendiri  tentu  ketua  fraksi  harus memahami mereka dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga mencapai titik temu dan akhirnya memiliki padangan yang sama.
Dalam interaksi suatu partai atau fraksi dipengaruhi oleh beberapa faktor untuk proses pengambilan keputusan mengenai suatu kebijakan pembagunan pasar tradisional Dinoyo dan Pasar Blimbing menjadi pasar modern antara lain: Plat- form partai; Tuntutan Masyarakat (Konstituen atau  pemilih)  khususnya  pedagang  pasar tradisional Dinoyo dan Blimbing; Penguasaan terhadap suatu masalah; perean anggota dalam
komisi di dewan;  Pengaruh Politisi senior; Pandangan ketua DPP, DPD, DPC atau anggota Fraksi; Pengaruh Pandangan eksekutif terhadap kebijakan; Adofsi data atau informasi yang berpihak pada masyarakat; faktor yuridis yang tidak melanggar aturan lainnya; faktor sosial politik/stabilitas politik yang lebih baik dan adil merata bagi masyarakat ; faktor ekonomi yang berdapak  pada  perkembangan  ekonomi masyarakat  dan  mengurangi  kemiskinan; Pertumbuhan sosial yang lebih baik, keamanan lingkungan, stabilitas sosial politik dan dukungan publik. Dalam proses interaksi ada 2 (dua) unsur penting yang hurus kita pahami yaitu kontak dan komunikasi, maka dalam melakukan interaksi politik orang melakukan kontak dan komunikasi mengenai  peristiwa  atau  permasalahan- permasalahan baik yang sifatnya konkrit ataupun abstrak untuk memperoleh satu tujuan tertentu.
Menurut Rusadi Kantaprawira (1983) sebagaiman dikutib oleh Hami M. Hikmat, (2010 : 36) mendefinisikan komunikasi politik adalah untuk menghubungkan system politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran internal golongan, instansi, asosiasi maupun sektor kehidupan politik pemerintah.
Dua (2) fenomena yang menarik untuk dijadikan kajian penelitian dalam menemukan interaksi fraksi  dalam proses  pengambilan kebijakan publik oleh DPRD II Kota Malang dalam pembangunan pasar modern Blimbing dan Dinoyo berdasarkan panangan diatas adalah sikap  partai  Demokrat  yang pada  awalnya menolak kebijakan pembangunan pasar Dinoyo namun menjelang putusan akhir DPRD; Fraksi Demokat mendukung pandangan fraksi PDIP, Gerindra. Awalnya fraksi Partai Demokrat cukup aspiratif  dan  responsive  terhadap  aspirasi pedagang tetapi dalam rapat pleno, mereka justru menyetujui  kerjasama  tersebut  (Sutrisno; sebagaimana dikutip oleh Kompas Com. 10 Januari 2011).
Menurut  Kooiman  (1993  :  251) sebagaimana dikutip oleh Sedermayanti (2004 : 39-51)  mengatakan  diperlukan  adanya konvigurasi  atau  kesearahan  tujuan  dan kepentingan untuk menghasilkan dampak yang bersifat sinergis atau situasi “menang-menang” ( win-win  solution ).Kooiman  merekomen- dasikan bahwa orientasi internal dan eksternal bagi organisasi pemerintah merupakan salah satu hal yang sangat penting dan strategis. Perubahan sikap fraksi Partai Demokrat tersebut menunjukan adannya interaksi politik antara Fraksi PDIP; Fraksi Gabungan Partai Golkar dan Partai Karya Peduli Bangsa dengan Fraksi Partai Demokrat. Seperti diungkapkan Indra Tjahyono ketua Fraksi Partai Demokrat Kota  Malang  Periode  2009-2014  yang diwawancarai  tanggal  21  Januarari  2011 enyatakan : tentunnya fraksi merasa apa yang dilakukan adalah sesuatu yang pro-kontra. Ada tiga fraksi menyatakan menyetujui terhadap kebijakan pembangunan pasar Dinoyo dengan syarat pembangunan pasar Dinoyo tersebut sudah sesuai dengan keinginan pedagang; yang belum disepakati itu terkait dengan site plan. Kami sudah melakukan sosialisasi kebijakan pada pedagang dan masyarakat kota Malang. Tentu pandangan fraksi harus sebijak mungkin dalam mengambil sikap terhadap suatu permasalahan,artinya intinya sama dengan pandanga-pandangan ketiga fraksi lain, bahwa kebijakan ini pro pada masyarakat’ menunjukan perubahan pandangan fraksi partai demokrat  setelah  melalui  proses  lobi  dan konsolidasi politik sehingga bekerjasama dengan fraksi partai gabungan dan fraksi PDIP untuk menyetujui  kebijakan  pembangunan  pasar Dinoyo dan Blimbing sebagai Pasar Modern. Tetap adanya lobi politik yang dilakukan Golkar  dengan fraksi  lain terutama  Fraksi demokrat; dapat ditafsirkan melalui pernyataan Sofyan Edi Jarwoko dari Fraksi Partai Golkar tentang adannya kerjasama politik tersebut “tentu kita akan tetap siap berjuang dengan melakukan
lobi-lobi dan komunikasi yang intens antara fraksi dalam mencari dukungan dengan menjadikan koalisi atupun kerjasama untuk menggolkan suatu kebijakan tersebut.
Interaksi fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Malang dengan Fraksi PDIP dan Fraksi Gabungan Fraksi Golkar dan Partai Karya Peduli Bangsa dengan melobi secara internal fraksi dan dilobi serta melobi ketua fraksi lain yang akhirnya menang  dalam  menggolkan  kebijakan pembangunan  pasar  Dinoyo  dan  Blimbing menjadi pasar Modern, dengan memenangkan Voting dengan memperoleh 27 suara dari 45 suara (Kompas  Com.  05  Oktober  2010)  boleh dikatakan sebagai bentuk interaksi kerjasama (cooperation). Fenomena kedua adalah sikap oposisi dengan menjadi pengontrol atas pelaksanaan kebijakan pembangunan kedua pasar tersebut, setelah kalah dalam voting. Sikap ini tertuang dalam  pernyataan  Sutiaji,  Fraksi  Partai Kebangkitan Bangsa  dalam wawancara  21 Januari 2011), menyatakan “untuk menyatakan sikap komitmen fraksi PKB terhadap aspirasi masyarakat secara umum dan pedagang pasar Dinoyo dan Blimbing khususnya kami akan mengusulkan pembentukan PANSUS (Panitia Khusus  Pembangunan  Pasar  Dinoyo  dan Blimbing) sebagai pengontrol terhadap implentasi pembangunan pasar.Pandangan ini sudah menjadi isu sentral yang sedang dibicarakan ditingkatan internal partai dan sudah ada kesepakatan kepada fraksi-fraksi lain yang sepandangan dengan fraksi PKB atau tidak.”
Sikap oposisi setelah kalah dalam voting ditunjukan oleh fraksi PKS, yang sejak awal sampai  saat akhir pelaksanaan voting tetap menolak kebijakan pembangunan pasar modern tersebut  karena  tidak  sesuai  site  plan dipertimbangkan keuntungan bagi rakyat atas pembangunan pasar modern tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Choirul Amri, ketua PKS, 20 Januari 2011), menyatakan “fraksi kami akan tetap
menjadi oposisi untuk mengontrol pelaksanaan kebijakan pembangunan pasar modern”. Tidak tertutup kemungkinan bahwa secara pribadi ditingkat fraksi ada anggota yang tidak sejalan  dengan  penolakan  fraksi  atas pembangunan pasar modern tersebut baik dari Fraksi PKB; Fraksi PKS; Fraksi PAN.Tentunnya lobi politik untuk mengedepankan platform partai sebagai alasan  menolak kebijakan  tersebut dilakukan internal partai dan eksternal partai baik yang  sehaluan  menolak  atau  partai  yang mendukung. Interaksi politik untuk menolak pembangunan pasar modern tersebut diteruskan setelah Fraksi PKS, Fraksi PKB dan Fraksi PAN kalah dalam voting dan harus menerima keputusan menyetujui  pembangunan pasar mod- ern  tersebut  mengatasnamakan  salah  satu infrastruktur pembuatan/pengambil kebijakan yaitu DPRD Kota Malang membentuk pansus sebagai  pengontrol  terhadap  pelaksanaan pembangunan pasar Dinoyo dan Blimbing adalah bahasa dan tindakan politis untuk suatu kebijakan yang sebelumnya ditolak dilevel partai tetapi pada level institusi DPRD disetujui untuk dijalankan melalui mekanisme voting atau perubahan sikap partai ditingkat rapat paripurna.
KESIMPULAN Dalam proses pengambilan kebijakan politik di DPRD II Kota Malang setiap fraksi (partai politik atau gabungan beberapa partai politik) mengadakan interaksi politik baik tingkat internal fraksi maupun eksternal (dengan fraksi lain) dengan melakukan kontak dan komunikasi untuk mencapai kesepakatan melalui mekanisme dan kesepakatan bersama. Ditingkat internal; fraksi harus menghargai dan mengakomodir pandangan masing-masing anggota fraksi dengan ketentuan harus sejalan dengan AD/ART serta platform partai sehingga menghasilkan pandangan fraksi atas suatu isu politik untuk disampaikan pada paripurna.
Ditingkat eksternal partai interaksi politik antar partai terjadi pada level ini sampai terjadi
perubahan pandangan fraksi sebagai hasil lobi politik interaksi politik baik dalam bentuk kerja sama (pro atas kebijakan).
Baik interaksi tingkat internal partai maupun eksternal antar partai politik mewujudkan adannya bentuk akomodasi khususnya coercion (karena adannya paksaan) dan compromise (kompromi) baik karena tuntutan platform partai atau karena hasil lobi dari fraksi/partai lain.Saat keputusan DPRD II Kota Malang tentang suatu kebijakan, kelihatan hasil lobi antar fraksi baik dalam bentuk kerjasama (pro kebijakan) maupun oposisi (kontra kebijakan).
Interaksi fraksi dalam proses pengambilan kebijakan public tentang pembangunan pasar modern Blimbing dan Dinoyo. Berdasarkan data dan  pembahasan  hasil  penelitian,  dapat disimpulkan ada 2 (dua) bentuk interaksi antara partai politik atau fraksi di DPRD II Kota Malang berkaitan dengan proses pengambilan kebijakan 1. Oposisi (opposition) Partai politik (fraksi) melakukan oposisi terhadap  keputusan  akhir  kebijakan pembangunan pasar Blimbing dan Dinoyo (Fraksi Partai Kasih Sejahterah dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa)
2. Kerjasama (Cooperation) Partai  politik  (Fraksi)  melakukan kerjasama untuk mendukung keputusan akhir kebijkan pembangunan pasar Blimbing dan pasar  Dinoyo.(Fraksi Partai  Demokrat; Fraksi Partai Golkar; Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan). Selain  kedua  point  tersebut  peneliti menemukan factor-faktoryang mempenguruhi bentuk interaksi dan pengambilan keputusan mengenai suatu kebijakan public. Dari sekian banyak banyak factor terdapat beberapa factor dominan diantaranya: platform partai, tuntutan masyarakat (konstituen/pemilih); pengaruh politisi senyior; factor yuridis (melanggar atau tidak sesuai aturan UUD, UU Perda dan aturan lainnya), penguasaan anggota  dewan terhadap  suatu masalah dan lain-lain.

## DAFTAR  PUSTAKA

## Buku
Azwar Saifuddin, 2009, “Metode Penelitian”, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Budiardjo Mariam, 2006, “Dasar-dasar Ilmu Politik”, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Dunn, N. William, 2003. “Analisis Kebijakan Publik”, PT. Hanindita Graha Widya. Yogyakarta. Hikmat M. Mahi, 2010, “Komunikasi Politik”, Simbiosa Rekatama Media. Bandung.
Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, 1992, “Analisis Data Kualitatif”.Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia Press
Moleong Lexy J, 1989, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, PT. Ramaja Rosdakarya. Bandung.
Nimon Dan. 2000, “Komunikasi Politik”, PT. Ramaja Rosdakarya. Bandung
Rauf, Maswadi, Partai Sjarikat Islam Idonesia, 1965 – 1970, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Indonesia. Djakarta : 1971
Rush Michael dan Althoff Phillip, 2007, “Pengantar Sosiologi Politik”, Rajawali Pers. Jakarta.
Sedarmayanti, 2004, “Good Governance (Kepemeritahan yang Baik)”, CV. Mandar Maju. Bandung.
Sevilla, Consuelo, G. 1993, “Pengantar Metode Penelitian”, Diterjemahkan Oleh Alimuddin Tuwu, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Soekanto Soerjono, 1990, “Sosiologi Suatu Pengantar”, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Sugiyono, 2005, “Memahami Penelitian Kualitatif”, Alfabeta. Bandung.
Sumarno AP, 1989, “Dimensi-dimensi Komunikasi”, Citra Aditya Bahakti. Bandung.
Thoha Miftah, 2003, “Birokrasi dan Politik di Indonesia”, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Wahab Abdul Solichin, 2010, “Analisis Kebijaksanaan”, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara”, Bumi Aksara. Jakarta.

## Sumber – sumber lain:
Abdul Salam, 2009, “Sistem Politik dan Sistem Komunikasi”, Sumber: htt://abdulsalamserba komunikasi. Blogspot.com/sitem-politik-dan-sistem-komunikasi.html diakses pada 19 Oktober 2010
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 01 Tahun 2010 tentang “Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang”, 2011 Sekretaris DPRD Kota Malang
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 44 Tahun 2005 tentang “Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang”, 2006 Sekretaris DPRD Kota Malang
Hasil wawancara (interview), pada 17-13 Januari 2011, di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang
http://regional.kompas.com/read/2010/09/19/ di akses pada tanggal 05 Oktober 2010
http://dyogi-miyosa.blog.friendster.com 12 juni 2006, “Artikulasi kepentingan dan Agregasi Kepentingan/ diakses pada tanggal 26 November 2010”
http://regional.kompas.com/read/2010/10/05/DPRD. Setujui.Pasar.Tradisional.Jadi. Mal diakses pada tanggal 10 November 2010
http://www.dpppkb.or.id/index.php?option=com content & view=article&id=3307:dprd-setujui-pasar- blimbing-a-dinoyo-dibangun&catid=48:daerah&Itemid=120 diakses 10 Januari 2011
Profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.Masa Bakti 2009 – 2014, 2009, Sekretaris DPRD Kota Malang.