## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 1 Januari 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4245/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## KEDUDUKAN HUKUM COVERNOTE NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA KREDIT PERBANKAN YANG MENGAKIBATKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang No. 21/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Pgp)

## Bima Yudhakusuma Putra Munandar
Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received : 16 Desember 2022 Publish : 14 Januari 2023 The role of a Notary in business activities is very important, especially in the banking sector  because  a  banking  activity  requires  legal  certainty  between  debtors  and creditors. The role of the Notary is very important in the legal certainty needed between the debtor and the debtor through an authentic deed made before a Notary. This study discusses the legal position of the Notary covernote in making bank credit deeds and the Notary's responsibility for making the  covernote which resulted in the occurrence of  corruption  in  the  Pangkal  Pinang  District  Court  Decision  No.  21/Pid.Sus-
TPK/2021/PN.Pgp.  The  research  method  used  is  normative  juridical  research  and explanatory  research  typology  so  that  the  results  of  this  study  are  in  the  form  of analytical explanatory. The results of the research in this thesis are that the covernote is not an authentic deed as stated in Article 1868 of the Civil Code and the  covernote does not meet the requirements of an authentic deed as referred to in Article 38 of the UUJN. In addition, the results of this study also explain the responsibility of the Notary in the Pangkal Pinang District Court Decision No. 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pgp is a civil liability if there are parties who feel aggrieved or administratively liable to INI Association. Then, the Notary should explain the legal position of the covernote to the related parties that the covernote is only a certificate and the Bank should not use the covernote as the basis for credit disbursement, but still based on banking analysis and lending principles.
Keywords:
Digital  Signature,  Notary,  trusted third party Article Info Abstrak Article history: Received : 16 Desember 2022 Publish : 14 Januari 2023 Peran Notaris dalam kegiatan usaha sangat penting terutama dalam bidang perbankan karena dalam suatu kegiatan perbankan membutuhkan kepastian hukum kepada kreditur dan  debitur.  Peran  Notaris  sangat  penting  dalam  kepastian  hukum  yang  dibutuhkan antara  debitur  dengan  debitur  melalui  akta  autentik  yang  dibuat  di  hadapan  Notaris.
Penelitian ini membahas kedudukan hukum covernote Notaris dalam pembuatan akta kredit  perbankan  dan  tanggungjawab  Notaris  atas  pembuatan covernote yang mengakibatkan  terjadinya  tindak  pidana  korupsi  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri Pangkal Pinang No. 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pgp. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan tipologi penelitian eksplanatoris sehingga hasil penelitian ini berbentuk eksplanatoris analitis. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah covernote bukan  merupakan  akta  autentik sebagaimana  Pasal  1868  KUHPerdata dan covernote tidak  memenuhi  syarat-syarat  akta  autentik  sebagaimana  Pasal  38  UUJN, melainkan  kewenangan  lainnya  Notaris  sebagai  pejabat  umum,  yang  hanya menerangkan suatu peristiwa hukum dan akan dilakukannya pengikatan jaminan. Selain itu,  hasil  penelitian  ini  juga  menerangkan  tanggungjawab  Notaris  dalam  Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang No. 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pgp adalah tanggung jawab secara perdata apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan atau tanggungjawab secara administratif yaitu dapat diberikan sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris.  Kemudian,  Notaris  seharusnya  menjelaskan  kedudukan  hukum covernote kepada pihak-pihak yang terkait bahwa covernote hanya merupakan surat keterangan dan Bank seharusnya tidak menjadikan covernote sebagai dasar pencairan kredit, namun tetap berdasarkan analisis perbankan dan prinsip-prinsip pemberian kredit.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Bima Yudhakusuma Putra Munandar Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia Email: bima.yudhamunandar@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Pembuatan covernote oleh  Notaris  dalam  pembuatan  akta  perjanjian  kredit  perbankan seharusnya tidak menjadi suatu permasalahan hukum. Hal ini disebabkan covernote adalah surat keterangan yang hanya menjelaskan yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan Notaris dan covernote hanyalah  sebagai  pernyataan  sepihak  saja  sebagaimana  Pasal  1237  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa perjanjian yang prestasinya terdapat pada salah satu pihak saja.
Pasal  1868  KUHPerdata  dikatakan  bahwa  suatu  akta  autentik  adalah  akta  yang  dibuat dalam  bentuk  yang  ditentukan  undang-undang  oleh  atau  dihadapan  pejabat  umum  yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu akta dibuat. Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, kewenangan utama Pejabat Notaris adalah membuat akta autentik.
Akta  autentik  adalah  akta  yang  telah  ditentukan  pembuatan  dan  diatur  berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kekuatan hukum dan pembuktian dari akta autentik dilindungi oleh  undang-undang,  sehingga  akta  autentik  tidak  dapat  dipatahkan  serta  tidak  dimungkinkan “batal karena hukum”. Selain akta autentik, terdapat akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak tanpa harus dibuat oleh pejabat umum seperti Notaris.
Menurut  Habib  Adjie,  Notaris  sebagai  pejabat  publik  memiliki  wewenang  dengan pengecualian.  Notaris  sebagai  pejabat  publik  bukan  berarti  sama  seperti  Pejabat  Publik  dalam pemerintahan  yang  dikategorikan  sebagai  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara.  Perbedaan antara keduanya dapat dilihat dari produk hukumnya. Notaris memiliki produk akta autentik yang terikat  ketentuan  Hukum  Perdata  terutama  dalam  hal  pembuktian,  sedangkan  Pejabat  Publik dalam pemerintahan produk hukumnya adalah Surat Keputusan atau Surat Ketetapan yang terikat dengan  ketentuan  Hukum  Administrasi  Negara.  Dari  perbedaan  ini  dapat  disimpulkan  bahwa Notaris sebagai Pejabat Publik bukan sebagai Pejabat atau Badan Usaha Tata Negara melainkan Pejabat Publik yang berwenang membuat akta autentik.
Notaris  merupakan  jabatan  publik  karena  dalam  pengangkatan  dan  pemberhentiannya dilakukan oleh pemerintah. Notaris melakukan pembuatan akta berdasarkan tugas negara terkait minuta (asli akta) yang merupakan dokumen negara. Notaris juga disebut pejabat umum karena diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Notaris juga melaksanakan kewenangan pemerintah dengan berdasar pada :  1) memiliki integritas yang baik; 2) harus jujur terhadap klien dan diri sendiri;  3)  sadar  kan  batasan  yang  menjadi  kewenangan;  4)  tidak  semata-mata  mencari keuntungan; 5) memiliki keahlian berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman.
Berkaitan dengan wewenang notaris dalam membuat akta autentik, tujuan dibuatnya akta autentik adalah untuk mengikat secara hukum kedua belah pihak yang akan melakukan perbuatan hukum. Keberadaan alat bukti tertulis berupa akta autentik menentukan secara jelas mengenai hak dan kewajiban seseorang dan menjamin adanya kepastian hukum.
Selain akta dan surat di bawah tangan yang dapat dibuat oleh Notaris, Notaris juga dapat membuat  dan  mengeluarkan  covernote  yang  pada  umumnya  dikeluarkan  dalam  hal  proses pemberian  kredit  kepada  debitur  oleh  kreditur.  Covernote  adalah  surat  keterangan yang  hanya menjelaskan yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan Notaris, seperti kop/kepala surat dari kantor notaris yang bersangkutan hingga tandatangan dan cap pengesahan, namun covernote yang dibuat oleh notaris sebenarnya tidak termasuk dalam instrumen akta autentik, meskipun beberapa unsur dari akta autentik tersebut dipenuhi. Covernote juga tidak memenuhi syarat sebagai akta dibawah tangan karena covernote dibuat oleh notaris yang merupakan pejabat umum. Sehingga, covernote dapat dikatakan tidak termasuk ke dalam instrumen akta autentik maupun akta dibawah tangan,  legalitas covernote patut  dipertanyakan  dan  dapat  dinyatakan  bukan  sebagai  produk hukum yang diterbitkan oleh notaris.
Pasal  1237  KUH  Perdata  menjelaskan  bahwa:  “Dalam  hal  adanya  perikatan  untuk memberikan  suatu  kebendaan  tertentu,  kebendaan  itu  semenjak  perikatan  dilakukan  adalah
tanggungan si berpiutang, jika si berutang lalai akan menyerahkannya, jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak kelalaian kebendaan adalah atas tanggungannya.”
Dalam  proses  peminjaman  kredit  sampai  pada  proses  pemberian  kredit  terdapat  akta perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris pada tahap pencairan. Bank membutuhkan covernote untuk  memberikan  keterangan  masih  dalam  proses.  Berjalannnya  pinjaman  kredit  di  Bank haruslah berdasarkan perjanjian pinjaman kredit, namun proses pengesahan perjanjian pinjaman kredit  tidak  cepat,  seringkali  terjadi  kendala-kendala  pemberian  kredit  akibat  dari  proses perjanjian  seperti  proses  pengecekan  oleh  Notaris.  Langkah  yang  seringkali  diambil  agar pemberian  bisa  dilakukan  yaitu,  Notaris  mengeluarkan covernote . Covernote merupakan  surat keterangan yang dikeluarkan oleh Notaris yang berisikan keterangan bahwa pengecekan terhadap obyek yang dijaminkan kepada Bank sedang dalam proses, dikeluarkannya covernote ini adalah sebagai pembantu dan pegangan untuk Bank dalam melakukan proses pemberian kredit pinjaman oleh Bank kepada nasabah, walaupun covernote sendiri tidak memiliki kepastian hukum, namun hanya mampu memberikan keterangan bahwa jaminan obyek sedang dilakukan pengecekannya, atas  keterangan  tersebut  Notaris  berkewajiban  menyelesaikan  proses  pengecekan  atas  obyek jaminan tersebut.
Fenomena  banyaknya  Notaris  yang  tersangkut  masalah  hukum  akhir-akhir  ini,  seperti adanya  pemanggilan  oleh  pihak  kepolisian  menyangkut  akta  yang  dibuat  menunjukkan  masih belum  jelas  kedudukan  pertanggungjawaban  jabatan  Notaris.  Hal  tersebut  akan  semakin menimbulkan kekhawatiran, Notaris dalam menjalankan tugasnya karena sewaktu-waktu ia dapat digugat oleh para pihak, bahkan ada kemungkinan mendapatkan tuntutan secara pidana.
Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp adalah salah satu contoh kasus Notaris dapat dituntut secara pidana. Notaris GH dituntut secara pidana karena dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi yaitu karena menerima balas jasa/fee dari  Pihak  Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero)  (selanjutnya  disebut  sebagai  Bank  BRI)  atas  47 (empat puluh tujuh) covernote yang dibuat oleh Notaris atas pembuatan Akta Perjanjian Kredit.
Dalam penuntutan terpisah, beberapa pegawai Bank BRI dan beberapa Debitur dianggap melakukan  Tindak  Pidana  Korupsi  karena  beberapa  pegawai  Bank  BRI  tersebut  memberikan kredit kepada beberapa Debitur yang dalam pengajuan dokumen kelengkapan kreditnya rekayasa, sehingga  Notaris  GH  yang  menerbitkan covernote dalam  pembuatan  Akta  Perjanjian  Kredit tersebut dianggap melakukan atau turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi secara melawan hukum.Pembuatan covernote dianggap  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  telah  bertentangan  dengan Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN yang menyatakan dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak  dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
Dalam  Putusannya,  memang  Notaris  tersebut  tidak  dinyatakan  bersalah  melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primer, namun di dalam Dakwaan Subsider Notaris  GH  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  Tindak Pidana  Korupsi  secara  bersama-sama  dan  dijatuhkan  Pidana  dengan  pidana  penjara  selama  8 (delapan) tahun serta denda sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan serta Notaris GH dihukum untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 493.362.000, - (empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan.
Berdasarkan  uraian  kasus  tersebut,  maka  dapat  diketahui  bahwa covernote dalam pembuatan akta perjanjian kredit perbankan dapat menjadikan seorang Notaris dituntut Tindak Pidana  Korupsi. Covernote memang  tidak  diatur  dalam  UUJN  ataupun  Peraturan  Perundang- Undangan terkait Notaris, namun pada kenyataannya covernote tersebut digunakan sebagai dasar pencairan kredit oleh Bank sebagai kreditur kepada debiturnya. Sebaliknya, hal tersebut dianggap oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  telah  bertentangan  dengan  Pasal  16  ayat  1  huruf  a  UUJN  dalam Putusan  Pengadilan  Negeri  Pangkal  Pinang  Nomor  21/Pid.Sus-TPK/2021/PN  Pgp.  Hal  ini menimbulkan  suatu  pertanyaan,  apakah  pembuatan covernote memiliki  kedudukan  karena  hal
tersebut  berimplikasi  Notaris  GH  menjadi  terdakwa  serta  bagaimana  Majelis  Hakim  dapat memutuskan Notaris GH menjadi terdakwa tindak pidana korupsi.

## 1.1.Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  diuraikan  diatas,  maka  ditarik  rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana kedudukan hukum covernote Notaris dalam pembuatan akta kredit perbankan yang mengakibatkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang No. 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pgp?
2. Bagaimana  tanggungjawab  Notaris  atas  pembuatan covernote yang  mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang No. 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pgp?

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  adalah  suatu  metode  atau  cara  yang  dilakukan  dalam  kegiatan penelitian untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan guna menunjang penyusunan penulisan hukum ini.
Manfaat penelitian menurut Sorejono Soekanto adalah sebagai sarana yang dipergunakan oleh  manusia  untuk  memperkuat,  membina  serta  megembangkan  ilmu  pengetahuan.  Bahkan metodologi merupakan suatu unsur yang mutlah harus ada didalam penelitian dan pegembangan ilmu pengetahuan.
Dalam  penulisan  ini,  Penulis  menggunakan  metode  penelitian  normatif,  yaitu  dengan menggunakan  beberapa  peraturan  untuk  melihat  ketentuan  dari  kedudukan  hukum covernote Notaris  dalam  pembuatan  akta  kredit  perbankan  dan  tanggungjawab  Notaris  atas  pembuatan covernote .
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yaitu  data  yang berasal  dari  studi  kepustakaan,  baik  literatur  hukum,  peraturan  perundang-undangan,  maupun bahan-bahan kepustakaan terkait.
Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan  hukum  yang  mengikat,  dengan  fokus  utama  berupa peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  perbankan,  jabatan  notaris,  dan juga peraturan perundangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa tulisan atau pendapat para ahli hukum persaingan usaha yang dimuat dalam buku- buku, majalah, surat kabar, bulletin, internet, serta bahan-bahan tertulis lainnya.
c. Bahan  hukum  tersier,  yang  memberikan  informasi  lebih  lanjut  mengenai  bahan  hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain berupa kamus, ensiklopedi, dan lain-lain. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Studi Dokumen.
Dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapat landasan teoritis, berupa pendapat- pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi, baik dalam bentuk formal maupun data melalui naskah resmi.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Bagaimana  kedudukan  hukum  covernote  Notaris  dalam  pembuatan  akta  kredit perbankan  yang  mengakibatkan  terjadinya  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang No 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pgp? “Kredit  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”
Penandatanganan perjanjian kredit antara bank dengan debitur yang terdapat jaminan pada  umumnya  diikat  oleh  akta  Notaris, kemudian  setelah  penandatanganan  tersebut  akan dilanjutkan ke dalam proses pembebanan jaminan. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, jaminan adalah suatu keyakinan dari bank dan kesanggupan oleh debitur untuk melunasi kredit sesuai yang diperjanjikan. Untuk melakukan pencairan kredit kepada debitur, Bank harus memastikan bahwa jaminan merupakan sertifikat asli. Hal ini dilakukan oleh Notaris sebagai PPAT yang wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada kantor pertanahan mengenai kesesuaian sertifikat hak atas tanah bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di kantor pertanahan setempat.
Proses yang dilakukan Notaris sebagai PPAT tersebut membutuhkan waktu dan Bank biasanya  membutuhkan covernote yang  dikeluarkan  oleh  Notaris  agar  bank  dapat memberikan  layanan  yang  cepat  ke  nasabahnya  dan  mencapai  target  yang  ditetapkan, sehingga  dalam  praktiknya covernote menjadi  keperluan  dan  kebutuhan  bank  dalam perjanjian kredit untuk mencairkan kredit kepada debitur.
Covernote merupakan  surat  keterangan  atau  sering  diistilahkan  sebagai  catatan penutup yang dibuat oleh Notaris. Covernote dikeluarkan oleh Notaris karena Notaris belum tuntas menyelesaian pekerjaannya dalam kaitannya dengan tugas dan kewenangannya untuk menerbitkan akta autentik. Dalam hal perjanjian kredit pekerjaan yang belum tuntas tersebut yaitu  pengikatan  jaminan  debitur .  Covernote tidak  diatur  dalam  UUJN  ataupun  peraturan lainnya.  Namun, covernote hanya  dapat ditemukan  di  dalam  penjelasan  Pasal  16 Huruf  D PBI Nomor 20 tahun 2018, yang menyebutkan bahwa:
“Dalam  hal  akta  jual  beli  dan  akta  pembebanan  hak  tanggungan  atau  surat  kuasa membebankan  hak  tanggungan  belum  tersedia  maka  untuk  pencairan  plafon  dapat dilaksanakan setelah Bank menerima berita acara serah terima dan covernote dari notaris atau pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Covernote dari notaris atau PPAT antara lain memuat informasi mengenai penyelesaian akta jual beli dan akta pembebanan hak tanggungan atau surat kuasa membebankan hak tanggungan tersebut dan kesanggupan dari notaris atau PPAT untuk  menyerahkan  akta  jual  beli  dan  akta  pembebanan  hak  tanggungan  atau  surat  kuasa membebankan hak tanggungan.”
Kewenangan  Notaris  diatur  dalam  UUJN  Pasal  15  ayat  (1),  ayat  (2)  dan ayat  (3) yang berbunyi sebagai berikut:
1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan/atau  yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal  pembuatan  Akta, menyimpan  Akta,  memberikan  grosse,  salinan  dan kutipan  Akta,  semuanya  itu  sepanjang  pembuatan  Akta  itu  tidak  juga  ditugaskan  atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.
2) Selain kewenangan dalam ayat (1) di atas, Notaris memiliki kewenangan lain, yaitu:
a) Mengesahkan  tanda  tangan  dan  menetapkan  kepastian  tanggal  surat  di  bawah  tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
b) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
c) Membuat  kopi  dari  asli  surat  di  bawah  tangan  berupa  salinan  yang  memuat  uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
f) Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
g) Membuat Akta risalah lelang.
3) Selain  kewenangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”
Melihat kewenangan Notaris diatas dalam UUJN, memang tidak terdapat satupun pasal yang  menyebutkan  bahwa  Notaris  berwenang  mengeluarkan covernote. Begitupun  dari kewenangan  PPAT  sebagaimana  dalam  Peraturan  Pemerintah  PPAT  tidak  terdapat  aturan mengenai  kewenangan  dari  PPAT  untuk  mengeluarkan covernote sebagai  dasar  proses pencairan kredit oleh bank kepada debitur.
Covernote juga  bukan  merupakan  akta  autentik  yang  dibuat  oleh  Notaris  karena  tidak memenuhi  syarat-syarat  akta  autentik  sebagaimana  Pasal  38  UUJN.  Alasan  Notaris/PPAT mengeluarkan Covernote biasanya karena Notaris/PPAT belum memuntaskan pekerjaannya yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya untuk menerbitkan salinan yang dibuatnya. Misalnya  dalam  perjanjian  kredit,  terdapat  pengikatan  jaminan  yang  membutuhkan  waktu tertentu.  Akan  tetapi,  dalam  praktiknya Covernote menjadi  keperluan  dan  kebutuhan  bank dalam perjanjian kredit untuk mencairkan kredit kepada debitur.
Dalam  kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri  Pangkal  Pinang  Nomor  21/Pid.Sus-
TPK/2021/PN Pgp terjadi kredit macet yang merugikan negara yang diperirakan senilai Rp. 43.300.000.000,-  (empat  puluh  tiga  miliar    tiga  ratus  juta  Rupiah),  sehingga  Notaris  GH dituntut secara tindak pidana korupsi karena dianggap covernote yang dibuat dianggap isinya tidak benar. Notaris GH telah menerbitkan 47 (empat puluh tujuh) covernote selama rentang waktu  tahun  2017  sampai  dengan  tahun  2019  dan  diberikan  kepada  Bank  BRI  sebagai kreditur . Namun, covernote yang dibuat oleh Notaris GH hanya menerangkan bahwa pada itu telah dilakukan penandatanganan akad kredit dan oleh nasabah itu diserahkan agunan berupa sertifikat berupa sertifikat hak milik atau surat keterangan camat dan sedang dalam proses di kantor pertanahan. Selain itu, covernote yang dibuat oleh Notaris GH tersebut tidak memuat perintah kepada bank untuk mencairkan kredit kepada debitur. Hal ini sudah sesuai dengan kewajiban Notaris yang harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN.
Hal  tersebut  bank  seharusnya  tidak  melakukan  pencairan  kredit  kepada  para  debitur karena covernote bukanlah syarat bank untuk melakukan pencairan kredit. Dalam POJK No. 11 Tahun 2019 covernote hanyalah sebagai salah satu syarat administrasi dan walaupun dalam PBI  Nomor  20  tahun  2018  menyebutkan  bahwa  bank  dapat  melakukan  pencairan  dengan adanya covernote yang dibuat oleh notaris atau PPAT, bank seharusnya tetap memperhatikan prinsip-prinsip  pemberian  kredit  sebagiamana  dalam  Pasal  8  UU  bank  wajib  mempunyai keyakinan  berdasarkan analisis  yang mendalam  untuk melunasi  kredit  yang  diberikan  oleh Bank  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan  dan  Bank  tetap  harus  berdasarkan  prinsip-prinsip pemberian kredit yaitu 5C, 7P dan 3R.
Pada  hakikatnya covernote bukan  merupakan  akta  autentik,  maka covernote tidak memiliki  kekuatan  hukum  sempurna  seperti  akta  autentik  sebagaimana  Pasal  1868 KUHPerdata  karena covernote hanya  menerangkan  bahwa  pada  saat  itu  telah  dilakukan penandatanganan akad kredit dan oleh nasabah itu diserahkan agunan berupa sertifikat berupa sertifikat  hak  milik  dan  sedang  dalam  proses  pemeriksaan  kesesuaian  dengan  daftar-daftar yang  ada  di  kantor  pertanahan. Covernote tidak  diatur  dalam  UUJN  atau  peraturan  PPAT, namun  Notaris  berwenang  mengeluarkan covernote karena  dalam  prakteknya  pembuatan covernote menjadi kebutuhan administrasi dalam pelaksanaan akta perjanjian kredit, namun covernote juga tidak dapat dijadikan dasar pencairan kredit oleh bank karena bank tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit agar bank dapat mencegah terjadinya risiko kredit macet.
2. Tanggungjawab Notaris GH sebagai Notaris dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang No. 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pgp.
Covernote pada  pokoknya  hanya  menerangkan  bahwa  pada  saat  itu  telah  dilakukan penandatanganan  akad  kredit  dan  oleh  nasabah  itu  diserahkan agunan  dan  agunan tersebut sedang dalam proses pengikatan jaminan serta pemeriksaan kesesuaian dengan daftar-daftar yang ada di kantor pertanahan. Covernote tidak terdapat terdapat satupun pasal yang satu pasal
pun yang menyebutkan bahwa Notaris berwenang mengeluarkan covernote baik dalam UUJN ataupun peraturan PPAT. Namun, Notaris berwenang mengeluarkan covernote karena dalam prakteknya  pembuatan covernote menjadi  kebutuhan  administrasi  dalam  pelaksanaan  akta perjanjian kredit.
Covernote tidak  memiliki  kekuatan  hukum  sempurna  seperti  akta  autentik,  sehingga covernote hanyalah  perikatan  yang  lahir  dari  suatu  kontrak  atau  suatu  perjanjian,  yaitu pernyataan sepihak oleh Notaris sebagaimana Pasal 1237 KUHPerdata, maka akibat hukum apabila terdapat permasalahan yang timbul dan terdapatnya pihak yang merasa dirugikan atas covernote tersebut secara perdata dan pidana, terdapat 3 (tiga) aspek tanggung jawab Notaris, sebagai berikut:
1. Tanggung jawab administratif
Aspek tanggung jawab notaris secara administratif tercermin sebagaimana dalam Pasal 85 UUJN, yang mana apabila Notaris melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan maka Notaris akan diberikan sanksi administratif oleh Majelis Pengawas INI, sanksi administratif tersebut ada 5 (lima) macam sanksi, yaitu:
a. Peringatan lisan;
b. Peringatan tertulis;
c. Pemberhentian sementara;
d. Pemberhentian dengan hormat; atau
e. Pemberhentian dengan tidak hormat
Notaris  juga  dapat  dikenakan  sanksi lain sebagaimana  ketentuan  yang  ada  dalam Kode Etik Notaris, sebagai berikut:
a. Teguran;
b. Peringatan;
c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
d. Pemberhentian secara hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
e. Pemberhentian secara tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
2. Tanggung jawab perdata
Covernote yang  merupakan  keterangan  dan  pernyataan  sepihak  dari  Notaris  serta kekuatan  hukumnya  hanya  mengikat  kepada  kreditur,  maka  Notaris  tetap  memiliki tanggung jawab secara perdata terhadap covernote yang dibuatnya. Lalu, apabila Notaris melalui  pernyataan  sepihaknya  tersebut  berdampak  kerugian  kepada  kreditur  maka Notaris tetap dapat diminta pertanggungjawaban secara perdata, hal ini dapat digolongkan sebagai  Perbuatan  Melawan  Hukum  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1365 KUHPerdata  yang  menyebutkan  bahwa  “Tiap  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan membawa  kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang menimbulkan  kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”. Oleh karena itu, perlu diketahui terlebih dahulu bentuk kesalahan dari Notaris karena covernote yang dibuatnya merupakan perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.
3. Tanggung jawab pidana
Notaris juga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum pidana apabila Notaris melakukan  perbuatan  hukum  yang  dilarang  undang-undang  atau  melakukan  kesalahan atau melakukan perbuatan melawan hukum secara sengaja atau lalai yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain.
Dalam  kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri  Pangkal  Pinang  Nomor  21/Pid.Sus- TPK/2021/PN  Pgp,  Notaris  GH  sebagai  terdakwa  dinyatakan  tidak  bersalah  atas  dakwaan primairnya  dan  dibebaskan  dari  dakwaan  primair  tersebut,  akan  tetapi  Notaris  GH  tetap dinyatakan  bersalah  melakukan  atas  dakwaan  subsidairnya  yang  mana  dianggap  bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 3 UU Tipikor.
Notaris GH dalam pembuatan covernote memang tidak memberikan kerugian kepada debitur dan kreditur karena Notaris GH hanya menerangkan peristiwa penandatanganan akad kredit antara debitur dengan kreditur dan pada saat itu debitur menyerahkan agunan  kepada
kreditur serta agunan tersebut sedang dalam proses pemeriksaan kesesuaian dengan daftar- daftar  yang  ada  di  kantor  pertanahan.  Dalam  dakwaan  primairnya,  Notaris  GH  dianggap melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 2 UU Tipikor, yang menyebutkan bahwa:
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian  negara,  dipidana  penjara  dengan  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.  200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.  1.000.000.000,00  (satu milyar rupiah).”
Putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 21/Pid.Sus- TPK/2021/PN.Pgp  yang  menyatakan  bahwa  Notaris  GH  tidak  bersalah  atas  dakwaan primernya sudah tepat karena memang Notaris GH tidak memberikan kerugian secara nyata baik berupa biaya-baiya, ganti rugi dan bunga kepada pihak debitur ataupun kreditur, sehingga unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi dan covernote yang dibuat oleh Notaris GH tidak berisi mengenai janji kapan proses pengecekan di kantor pertanahan selesai, maka debitur ataupun kreditur tidak dirugikan oleh waktu proses pengecekan di kantor pertanahan.
Unsur melawan hukum sebagaimana Pasal 2 UU Tipikor juga tidak terpenuhi oleh Notaris GH karena Notaris GH hanya menjalankan tugasnya sebagai Notaris yang ditunjuk oleh Bank untuk membuat akta perjanjian kredit dan menerima balas jasa atas tugasnya dan tidak  ada mens  rea dari  Notaris  GH  untuk  melakukan  tindak  pidana  korupsi.  Notaris  GH tidak mengetahui apabila terdapat perbuatan yang merugikan negara, yaitu  debitur-debitur yang dibantu oleh Aloy pada saat itu menggunakan dokumen pengajuan kredit rekayasa dan AO Bank juga tidak melakukan survey kepada atasannya. Kalaupun Notaris GH memang melakukan perbuatan lahiriah yang terlarang sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, tetapi tidak terdapat sikap batin jahat/tercela mens rea dan tidak dapat dibuktikan, maka  sudah  sepatutnya  Notaris  GH  dibebaskan  dari  dakwaan  primair  karena  tidak terpenuhinya unsur niat jahat dalam perbuatannya.
Menurut  hukum  administrasi  negara,  setiap  pemberian  wewenang  kepada  suatu badan atau kepada seorang pejabat administrasi negara dengan disertai “maksud dan tujuan” diberikannya  wewenang  tersebut,  sehingga  penerapan  wewenang  itu  harus  sesuai  dengan tujuan  dan  maksud  diberikannya  wewenang  tersebut.  Apabila,  wewenang  tersebut  tidak sesuai dengan “maksud dan tujuan” dari pemberian wewenang semula tersebut, maka disebut sebagai penyalahgunaan wewenang atau deotoumament de provoir .
Covernote yang  dibuat  oleh  Notaris  GH  merupakan  pernyataan  sepihak,  maka seharusnya  bentuk  pertanggungjawabannya  hanya  sebatas  yang  dilakukannya,  yaitu pembuatan covernote. Tanggungjawab tersebut dapat berpa tanggungjawab perdata apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan atau tanggungjawab secara administrasif yaitu dapat diberikan sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris karena sifat dari hukum pidana yaitu ultimum remedium. Aspek tanggung jawab notaris secara administratif terdapat dalam Pasal 85 UUJN, yang mana sanksi administratif tersebut diberikan oleh Majelis Pengawas INI  berupa  peringatan  lisan,  peringatan  tertulis,  pemberhentian  sementara,  pemberhentian dengan  hormat  atau  pemberhentian  dengan  tidak  hormat,  kemudian  Notaris  GH  juga seharusnya  Notaris  hanya  dikenakan  sebagaimana  dalam  Kode  Etik  Notaris  yang  berupa teguran,  peringatan,  pemberhentian  sementara  dari  keanggotaan  Perkumpulan, pemberhentian secara hormat dari keanggotaan Perkumpulan dan pemberhentian secara tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Covernote tidak diatur dalam UUJN atau peraturan PPAT, berdasarkan POJK No. 11 Tahun 2019
covernote hanyalah sebagai salah satu syarat administrasi dan dalam PBI Nomor 20 tahun 2018 menyebutkan bahwa Bank dapat melakukan pencairan dengan adanya covernote yang dibuat oleh notaris  atau  PPAT,  namun  Bank  dalam  pencairannya  harus  tetap  berdasarkan  prinsip-prinsip pemberian kredit.
Covernote tidak memiliki kekuatan hukum sempurna seperti akta autentik sebagaimana Pasal  1868  dan covernote tidak  memenuhi  syarat-syarat  akta  autentik  sebagaimana  Pasal  38 UUJN. Pada dasarnya, covernote hanya perjanjian yang lahir karena persetujuan atau perjanjian. Perjanjian tersebut termasuk di dalam pernyataan sepihak sebagaimana Pasal 1237 KUHPerdata karena prestasinya sepihak yaitu hanya terdapat pada Notaris.
Notaris GH bertanggungjawab secara pidana dalam  Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang No. 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pgp karena covernote yang dibuatnya dianggap tidak benar dan  bertentangan  dengan  Pasal  16  ayat  (1)  UUJN  serta  dianggap  terdapat  penyalahgunaan kewenangan  sebagaimana  Pasal  3  UU  Tipikor.  Tidak  adanya  pengaturan  hukum  mengenai covernote dan karena covernote merupakan pernyataan sepihak yang dibuat oleh Notaris, maka tanggungjawab  Notaris  dalam  pembuatan covernote bukanlah  tanggungjawab  secara  pidana karena sifat dari hukum pidana yaitu ultimum remedium , melainkan bentuk pertanggungjawabannya  Notaris  atas covernote adalah  tanggung  jawab  secara  perdata  apabila terdapat  pihak  yang  merasa  dirugikan  atau  tanggungjawab  secara  administratif  yaitu  dapat diberikan sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Adjie, Habib, Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT , Bandung: Mandar Maju, 2012.
________, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris , Bandung: Refika Aditama, 2008.
________, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Cet. 3, Bandung: Refika Aditama, 2015. ________, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik , Cetakan 2, Bandung: Refika Aditama, 2009.
________, Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik , Surabaya: Refika Aditama, 2008.
Anand,  Ghansam, Karakterstik  Jabatan  Notaris  di  Indonesia, Jakarta:  Prenadamedia  Group, 2018.
Andasasmita, Komar, Notaris Selayang Pandang , Cet. 2, Bandung: Alumni, 1983.
Anshori, Abdul Ghofur, Lembaga Kenotariatan Indonesia , .Yogyakarta: UII Press, 2009.
Badrulzaman,  Mariam  Darus, Kerangka  Hukum  Jaminan  Indonesia  Dalam  Hukum  Jaminan Indonesia Seri Dasar Hukum Ekonomi 04 , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998. Bahsan, M, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
Burhanuddin, Nizam, Hukum Keuangan Negara, Yogyakarta: Total Media, 2015. Budiono, Herlien, Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht , Holland: Diss Leiden, 2001.
Fuady,  Munir, Hukum  Perkreditan  Komtemporer, cetakan  pertama,  Jakarta:  PT  Citra  Aditya Bakti, 1996.
H.S., H. Salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia , Ed 1, Cet 4, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.
________, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak , Jakarta, Sinar Grafika, 2014. Hamzah,  Andi, Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan  Internasional, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.
Hasbullah, Frieda Husni, Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberikan Jaminan Jilid 2, cet. 1, Jakarta: Ind-Hil Co, 2002.
Ibrahim,  Johannes,  dan  Lindawaty  Sewu. Hukum  Bisnis  Dalam  Persepsi  Manusia  Modern . Cetakan 2. Bandung: Refika Aditama. 2007.
Kamilah,  Anita, Bangun  Guna  Serah  (Build  Operate  and  Transfer/BOT)  Membangun  Tanpa Harus  Memiliki  Tanah:  Perspektif  Hukum  Agraria,  Hukum  Perjanjian,  dan  Hukum Publik , Bandung: Keni Media, 2013.
Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Bandung: Fokusmedia, 2014. Makarao, Taufik, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004. Makawimbang, Hernold Ferry, Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi,
Suatu Pendekatan Hukum Progresif, Yogyakarta: Thafa Media, 2014. Mamudji, Sri, et al. , Metode Penelitian dan Penulisan Hukum , Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta: Liberti, 1986. Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
Mulyadi,  Lilik, Bunga  Rampai  Hukum  Pidana:  Perspektif,  Teoritis  dan  Praktik, Bandung: Alumni, 2008.
Mulyoto, Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar CV , Jakarta: Cakrawala Media, 2010.
Nirwanto, D. Andhi, Dikotomi Terminologi Keuangan Negara dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi. Semarang: Aneka Ilmu, 2013.
Prakoso Abintoro, Etika Profesi Hukum , Surabaya: LaksBang Justitia, 2015. Priyono, B. Herry, Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.
Putra, Eddy Aman, Fungsi Jaminan dalam Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
Rahman,  Hasanuddin, Aspek-Aspek  Hukum  Pemberian  Kredit  di  Indonesia, Bandung:  Citra Aditya Bakti, 1995.
Rajagukguk, Erman, Hukum  Agraria  Pola  Penguasaan  Tanah  dan  Kebutuhan  Hidup ,  Jakarta: Chandra Pratama, 2014.
R. Soegondo, Hukum Pembuktian , Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
R. Soesanto, Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris , Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
Setiawan, I Ketut Oka, Hukum Perikatan , cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2015. Simatupang,  Dian  Puji  Nugraha, Paradoks  Rasionalitas  Perluasan  Ruang  Lingkup  Keuangan Negara  dan  Implikasinya  terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah ,  Jakarta:  Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Jakarta: Intermasa, 1991.
Sulihandari, Hartanti dan Nisya Rifiani, Prinsip – Prinsip Dasar Profesi Notaris, Jakarta: Dunia Cerdas, 2013.
Soekanto,  Soerjono. Pengantar  Penelitian  Hukum .  Cet.  3.  Jakarta:  Universitas  Indonesia  UI- Press, 2015.
Sofyan,  Syafran, Majalah  Berita  Bulanan  Notaris,  PPAT,  Pertanahan  &  Hukum,  RENVOI, Jembatan Informasi Rekan, Jakarta: PT Jurnal Renvoi Mediatama, 2014. Sofwan,  Sri  Soedewi  Masjohoen, Hukum  Jaminan  di  Indonesia  Pokok-Pokok  Jaminan  dan Jaminan Perorangan, cet 3, Yogyakarta: Liberty Offset, 2003. Soeroso, Perjanjian  di  Bawah  Tangan:  Pedoman  Praktis  Pembuatan  dan  Aplikasi  Hukum. Bandung: Alumni, 1992.
Syahrani, Riduan, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung: Alumni, 2004. Wiyono, R., Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, edisi kedua cet. 4 , Jakarta: Sinar Grafika, 2016.