## PERAN MEDIA MASSA DALAM SEKURITISASI PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA
Angga Nurdin Rachmat 1 *
1 Program Studi Hubungan Internasional; Universitas Jenderal Achmad Yani; Indonesia *email: angga.nurdin@lecture.unjani.ac.id

## Abstract
The securitization  process  of  the Covid-19 pandemic in  Indonesia  will  involve various actors  related  to  securitizing  actors  and  functional  actors.  By  emphasizing  the  role  of mass  media  as  functional  actors  in  the  process  of  securitization,  this  research  will discuss  the  role  of  the  mass  media  in  the  securitization  process  of  the  Covid-19 pandemic  in  Indonesia.  The  main  argument  in  this  research  is  based  on  the securitization  theory  to  analyze  the  mass  media’s  role  as  functional  actors  in  the securitization process of the Covid-19 pandemic. This research uses qualitative methods with  data  collected  through  literature  studies  to  be  analyzed  by  grouping  text  data  to reveal  the  implied  meaning  of  the  construction  of  the  threat  from  Covid-19  by securitizing  actors.  This  research  found  that  the  mass  media  took  three  roles  in  the process  of  securitizing  the  Covid-19  pandemic  in  Indonesia,  which  are  a  place  for actors  to  exist,  mechanisms  for  securitizing  actors  to  initiate  speech  acts,  build  and maintaining situations.
Keywords: funcional actor, policy, speech act, threat

## Abstrak
Proses  sekuritisasi  pada  pandemi  Covid-19  di  Indonesia  akan  melibatkan  berbagai aktor,  baik  terkait  dengan securitizing  actors maupun functional  actors. Dengan mengangkat peran dari functional actors, yakni media massa dalam proses sekuritisasi, penelitian ini akan membahas bagaimana peran media massa dalam proses sekuritisasi pandemi Covid-19 di Indonesia. Argumen utama dalam penelitian ini berlandaskan teori sekuritisasi  dengan  tujuan  menganalisis  peran  media  massa  sebagai functional  actors pada  proses  sekuritisasi  pandemi  Covid-19.  Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  dengan  mengumpulkan  data  melalui  studi  kepustakaan  untuk  dianalisis  dan mengelompokkan  data  teks  untuk  mengungkap  makna  yang  tersirat  mengenai konstruksi  ancaman  dari  Covid-19  oleh securitizing  actors .  Penelitian  ini  menemukan media  massa  mengambil  tiga  peran  dalam  proses  sekuritisasi  pandemi  Covid-19  di Indonesia,  yakni  sebagai  wadah  eksistensi  bagi  para  aktor,  mekanisme securitizing actors memulai speech act, membangun dan memelihara situasi.
Kata Kunci : aktor fungsional, ancaman, kebijakan, speech act

## Pendahuluan
Status pandemi Covid-19 telah membawa perubahan tidak hanya pada sistem kesehatan, tetapi  juga  pada  perilaku  sosial  masyarakat.  Krings  et.al  (2021:  199)  menyebutkan bahwa  masa  pandemi  telah  memunculkan  ancaman  terhadap  perilaku  dan  sikap masyarakat.  Kondisi  ini  didasarkan  pada  kebijakan  yang  diambil  oleh  sebagian  besar pemerintah  untuk  menempatkan  Covid-19  sebagai  ancaman.  Tidak  terkecuali pemerintah  Indonesia,  yang  meskipun  pada  awalnya  hanya  melihat  sebagai permasalahan kesehatan. Namun, pada perkembangannya juga menempatkan Covid-19 sebagai  sebuah  ancaman  yang  memerlukan  penanganan  darurat.  Pandemi  Covid-19 sendiri  telah  diposisikan  sebagai  sebuah  ancaman,  khususnya  pada  level  individu manusia (Nurhasanah et al., 2020).
Posisi  pandemi  Covid-19  sebagai  sebuah  ancaman  yang  tidak  hanya  pada  aspek kesehatan,  tetapi  juga  pada  seluruh  aspek  kehidupan  manusia.  Hal  tersebut menimbulkan    upaya  dari  berbagai  negara  yang  bersifat  kedaruratan  dalam  rangka mencegah  penyebarannya.    Indonesia  menjadi  salah  satu  negara  yang  mengedepankan aspek kedaruratan yang tercermin dalam berbagai kebijakan penanggulangan Covid-19, seperti  pemberlakuan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB),  penerapan  protokol kesehatan  maupun  program  vaksinasi  dengan  tujuan  perubahan  perilaku  masyarakat (Tifany, 2020).  Di sisi,  lain bukti adanya sekuritisasi  terhadap pandemi Covid-19 juga dilihat dari aspek hubungan luar negeri Indonesia di era pandemi (Arifin, 2020). Lebih spesifik,  Basundoro  dan  Karunia  (2021)  melakukan  komparasi  dalam  anatomi sekuritisasi  yang  terjadi  di  Indonesia  dan  Pakistan.  Bagi  pemerintah  Indonesia, sekuritisasi ditujukan untuk membangun sense of crisis di tengah masyarakat sehingga berbagai  kebijakan  penanggulangan  Covid-19  bertujuan  membentuk  kepatuhan masyarakat  tanpa  adanya  penolakan  yang  akan  tercermin  dari  perubahan  perilaku masyarakat.
Upaya  membangun sense  of  crisis akan  mendapatkan  tantangan  serius  karena sebelum  terjadinya  pandemi,  kepercayaan  masyarakat  terhadap  kebijakan  pemerintah cenderung  rendah  sebagai  akibat  dari  polarisasi  masyarakat  dan  kekuatan  politik pascapemilu  2019  dan  isu  korupsi  di  tubuh  pemerintah  (Agustino,  2021:  64). Berdasarkan  data Deep  Knowledge  Group (2020),  Indonesia  berada  pada  kelompok negara  peringkat  keempat  sebagai  kelompok  negara  terburuk  dalam  penanganan
pandemi.  Artinya  bahwa  masyarakat  tidak  memberikan  legitimasi  dan  kepercayaan terhadap  pemerintah  dan  kebijakan  dalam  penanganan  pandemi.  Meskipun,  fakta menunjukan  kebijakan  pemerintah  Indonesia  dalam  penanggulangan  Covid-19  dapat dilihat  dari  empat  cara,  yakni  melalui  strategi  promotif,  preventif,  kuratif,  dan  juga melalui bantuan sosial. Kesuksesan strategi ini memerlukan peran aktif dari masyarakat (Mietzner, 2020). Sementara itu,  Wahidah et.al (2020) juga melihat PSBB maupun cara hidup  baru  ( new  normal )  yang  memerlukan  kesadaran  masyarakat  untuk  mematuhi aturan tersebut juga dianggap berhasil diterapkan.
Berdasarkan  fenomena  tersebut,  Peneliti  meyakini  bahwa  terdapat  sekuritisasi yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  terhadap  pandemi  Covid-19  tidak  terlepas dari  aktor  lain  yang  berperan.  Peneliti  melihat  bahwa  media  massa  di  era  pandemi berperan  besar  dalam  menjembatani  pemerintah  sebagai securitizing  actors dan masyarakat  sebagai audience. Hal  ini  didasarkan  pada  beberapa  penelitian  mengenai kaitan antara media dengan proses sekuritisasi. Keberadaan media telah menjadi bagian yang  tidak  terpisahkan  dari  proses  sekuritisasi,  di  samping  kelompok  oposisi  dan institusi peradilan (Watson, 2009). Media tradisional (cetak dan televisi) maupun media sosial memiliki kekuatan yang luar biasa untuk membentuk opini publik dalam rangka sekuritisasi  (Vultee,  2011).  Vultee  (2007),  Dolinec  (2010),  dan  Qadri  (2020)  dalam penelitiannya memberikan perhatian pada keterlibatan media dalam sekuritisasi dengan melihat bagaimana terorisme dibingkai dalam pemberitaan media untuk dijelaskan dan diorganisir sebagai sebuah ancaman. Di sisi lain, Schafer et.al (2016) meneliti mengenai tren dari laporan media massa di 9 negara mengenai sekuritisasi dalam isu lingkungan, khususnya  terkait  perubahan  iklim.  Sementara  Gaufman  (2015)  menjelaskan  peran media  Rusia  yang  berkaitan  dengan  ancaman  fasisme  merupakan  sebuah  legitimasi Rusia untuk terlibat dalam krisis di Ukraina. Sementara Hass (2009) melihat media dan sekuritisasi  maupun  de-sekuritisasi  pada  kondisi  konflik  melalui  kemampuan  untuk membangun opini publik melalui informasi yang disampaikannya.
Berdasarkan  pemaparan  mengenai  fenomena  sekuritisasi  Covid-19  di  Indonesia dan  keterlibatan  media  massa  dalam  proses  sekuritisasi  terhadap  isu  selain  pandemi yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  tulisan  ini  berusaha  untuk  menjawab  pertanyaan “bagaimana media massa berperan dalam proses sekuritisasi Covid-19 di Indonesia?”. Berdasarkan  pertanyaan  tersebut  penelitian  ini  menyajikan  argumen  utama  bahwa
media  massa  berperan  untuk  mendorong  sekuritisasi  sebagai  wahana  bagi  para  aktor sekuritisasi  baik securitizing  actors maupun functional  actors lainnya,  memperluas jangkauan speech  act ,  serta  membangun  kesadaran  atas  urgensi  isu  terhadap masyarakat.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk  memperkuat  posisi  media  massa  sebagai functional  actors dalam  proses  sekuritisasi  pada  isu  pandemi  Covid-19  di  Indonesia. Melalui  analisis  kualitatif  terhadap  pemberitaan  mengenai  pandemi  Covid-19  dan kebijakan pemerintah Indonesia di media massa, baik cetak maupun elektronik pada era pandemi, diperoleh pemahaman mengenai peran media massa sebagai functional actors dalam teori sekuritisasi.

## Teori Sekuritisasi
Sekuritisasi  terhadap  pandemi  Covid-19  didasarkan  pada  kerangka  analisis  dalam memahami  keamanan  yang  dikemukakan  para  ahli  dari Copenhagen  School . Sekuritisasi  sendiri  merujuk  pada Buzan  (1998:  23-24) merupakan sebuah upaya yang lebih  ekstrem  dari  politisasi  terhadap  sebuah  isu  sehingga  mengemuka  sebagai  isu dalam ranah keamanan. Dalam hal ini sekuritisasi berarti membangun sebuah legitimasi untuk  menghadapi  atau  menangani  pandemi  Covid-19  dengan  menggunakan pendekatan  keamanan.  Memahami  proses  sekuritisasi  tidak  dapat  dilepaskan  dari keberadaan para aktor yang terlibat, yakni securitizing actors , audience , dan functional actors (Buzan  et  al.,  1998:  36). Securitizing  actors merupakan  aktor  yang  memiliki legitimasi  untuk  menunjukkan  apa  yang  harus  dilindungi  dan  dari  ancaman  apa ( referent  object )  yang  dibawakan  melalui speech  act .  Sementara audience adalah mereka yang memberi legitimasi bagi securitizing actors untuk menjadikan sebuah isu sebagai isu keamanan yang dalam hal ini adalah masyarakat. Terakhir adalah functional actors merupakan aktor yang berada dalam dinamika dalam sektor keamanan, posisinya akan memberikan pengaruh signifikan terhadap kebijakan dalam bidang keamanan.
Aspek  penting  yang  tidak  dapat  dikesampingkan  dalam  sekuritisasi  dan  media massa adalah speech act . Saifudin (2019) memberikan penjelasan sederhana mengenai speech  act yang  merupakan  sebuah  kegiatan  dengan  menggunakan  bahasa  agar  orang lain  melakukan  sebuah  tindakan  yang  diinginkan  oleh  yang  melakukan speech  act tersebut.  Pada  konteks  sekuritisasi speech  act merupakan  kegiatan  verbal  dari securitizing  actors untuk  menunjukkan  ancaman  dan  apa  yang  sedang  berada  dalam
kondisi  terancam  kepada audience sebagai  upaya  membangun  legitimasi  bagi securitizing  actors untuk  melakukan  tindakan  tertentu  ( extraordinary  measure )  dalam rangka  mengatasi  ancaman  yang  mengemuka  (Waever,  2007:  73).  Dengan  demikian maka speech  act akan  berisikan  berbagai  retorika  yang  dikemukakan  oleh securitizing actors untuk  membangun  kesadaran  adanya  permasalahan  yang  memerlukan kebersamaan  dalam  menghadapinya.  Oleh  karena  itu,  keberhasilan  dari  sekuritisasi yang  dilakukan  pada  konteks  pandemi  Covid-19  di  Indonesia  tidak  dapat  dilepaskan dari bagaimana speech act ini dilakukan dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.
Keberadaan atau analisis terhadap functional actors tidak jarang diabaikan dalam sebuah analisis mengenai sekuritisasi. Sebagaimana yang telah disampaikan pada awal tulisan,  sebagian  besar  analisis  mengenai  sekuritisasi  memberikan  perhatian  lebih kepada  tindakan securitizing  actors melalui speech  act .  Padahal, functional  actors sendiri  pada  sebuah  proses  sekuritisasi  akan  memberikan  kontribusi  ataupun menentang, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada desain atau munculnya isu  keamanan. Functional  actors di  sini  tidak  berada  dalam  posisi  sebagai  pelaku sekuritisasi  ( securitizing  actors )  maupun referent  object (Buzan  et  al.,  1998:  36). Dengan  demikian,  keberadaan  dan  peran  dari functional  actors dalam  sebuah  proses sekuritisasi  tidak  dapat  dikesampingkan,  meskipun  masih  terdapat  kesulitan  dalam mengidentifikasikan functional  actors dalam  sebuah  proses  sekuritisasi,  mengingat banyaknya aktor yang dapat memainkan peranan ini.
Beranjak  dari  uraian  diatas,  Floyd  (2020:  9–10)  memberikan  lima  penekanan terhadap  karakeristik functional  actors dalam  proses  sekuritisasi  pada  berbagai  isu yakni;  pertama, functional  actors merupakan  individu  atau  kelompok  yang  berusaha untuk  mendapatkan  pengaruh/perhatian  dengan  mengemukakan  isu  sekuritisasi,baik dalam  sisi  positif  maupun  sisi  negatif.  Kedua, functional  actors akan  dapat menggagalkan  atau  mempromosikan  sekuritisasi  meskipun  mereka  bukan  merupakan referent  object ataupun  yang  menjadi  terancam,  singkatnya  mereka  melawan  atau mendorong  sekuritisasi  atas  dasar  kepentingan  atau  mewakili  aktor  lain.  Ketiga, functional  actors tidak  menjadi  pihak  yang  memulai  atau  melakukan  pencegahan  dini terhadap  sekuritisasi,  baik  oleh  dirinya  sendiri  maupun  oleh  orang  lain;  meskipun demikian  mereka  akan  memberikan  pandangan  dalam  proses  sekuritisasi  yang  telah
berjalan. Keempat, beberapa functional actors berada pada sektor yang spesifik, namun ada  pula functional  actors yang  berada  pada  berbagai  sektor.  Kelima,  jumlah  dari functional actors akan meningkat seiring dengan kondisi kebebasan yang ada di dalam masyarakat.
Berdasarkan  karakteristik  tersebut,  peneliti  melihat  keberadaan  media  sebagai functional  actors dalam  sekuritisasi  dapat  merujuk  pada  penjelasan  Floyd  (2020:  10), yaitu sebagai kendaraan atau instrumen untuk functional actors lain untuk dikenal dan didengar,  bahkan  dalam  hal  ini  media  menjadi functional  actors paling  kuat  dalam proses  sekuritisasi.  Sejalan  dengan  Hass  (2009)  yang  menyebutkan  bahwa  terdapat  3 peran  media  dalam  proses  sekuritisasi,  yakni  pertama,  menyediakan  panggung  bagi securitizing  actors melakukan speech  act .  Kedua,  saluran  untuk  memulai speech  act yang  dilakukan  oleh securitizing  actors .  Ketiga,  melakukan  fungsi  pengawasan  saat gerakan sekuritisasi ini telah dimulai. Dengan demikian, kontribusi media dalam proses sekuritisasi  menempatkannya  dalam  kategorisasi  Floyd  (2020)  sebagai gatekeeper . Media  menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  kehidupan  masyarakat  sebagai audience yang  mampu  secara  aktif  mengatur  apa  yang  akan  menjadi  pengetahuan publik,  menampilkan  informasi  yang  menjadi  prioritas  dan  bagaimana  cara menyampaikan  informasi  tersebut.  Dengan  demikian  maka  dalam  fungsi  sebagai gatekeeper , media akan digunakan untuk mendorong sekuritisasi, termasuk memperkuat argumen mengenai pentingnya isu tersebut dan juga untuk mempertahankan justifikasi, serta legalisasi dari sekuritisasi yang dilakukan.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  menyusun  tulisan  ini  adalah  metode kualitiatif.    Pemilihan  metode  kualitatif  merujuk  pada  Creswell  (2014:  23-25)  sebagai upaya  untuk  menjawab  rumusan  masalah  dari  sebuah  fenomena  kompleks,  seperti dalam  proses  sekuritisasi  karena  sifatnya  yang  multidisiplin,  paradoks,  dan  dilematis. Tipe  penelitian  ini  menggunakan  deskriptif  analisis  Sugiyono  (2018:  3)  untuk membangun  deskripsi  mengenai  peran  dari  media  massa  melalui  pemberitaan  sebagai mekanisme  penyaluran speech  act dari securitizing  actors kepada audience terkait pandemi Covid-19 maupun kebijakan pemerintahan Indonesia.
Data  yang  digunakan  untuk  mendukung  argumen  utama  pada  penelitian  ini diperoleh melalui studi literatur dari berbagai  buku, jurnal  maupun pemberitaan media massa  mengenai  fenomena  sekuritisasi,  serta  perilaku  para  aktor  yang  terlibat  dalam proses sekuritisasi tersebut dalam rangka menggali data yang menunjukan peran media di  dalamnya.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini  merujuk  pada  Creswell  (2014,  p.  247) dengan  melibatkan  usaha  memaknai  data  yang  berupa  teks  atau  gambar  dari pemberitaan  yang  memuat  berbagai  pernyataan  dari securitizing  actors maupun  sudut pandang  pemberitaan  mengenai  Covid-19  dan  kebijakan  penanggulangannya.  Validasi data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  melakukan  triangulasi  (Boije,  2014,  p.  176) dengan  memeriksa  data  yang  diperoleh  mengenai  pernyataan securitizing  actors mengenai  Covid-19  maupun  kebijakan  penanggulangnya  yang  dimuat  dalam pemberitaan media massa.
Pendekatan Keamanan Pada Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Covid-19.
Covid-19 yang disebabkan oleh Virus SARS-Cov-2 telah dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) pada Maret 2020 sebagai pandemi global. Saat WHO menyatakan sebagai  pandemi, setidaknya dalam 2 minggu jumlah kasus  infeksi  di  luar China telah bertambah  13  kali  lipat  dan  jumlah  negara  yang  mengalami  penyebaran  penyakit  ini telah meningkat 3 kali lipat (Cucinotta & Vanelli, 2020). Hingga tahun 2021 setelah 18 bulan pandemi terjadi, tidak ada satu negara pun yang bisa menghindar atas penyebaran virus  penyebab  Covid-19,  terlebih  dengan  berbagai  mutasi  dari  virus  ini  semakin memperluas  penyebaran  secara  global.    WHO  sebagai  otoritas  kesehatan  internasional mendorong  semua  negara  melakukan  tindakan  pencegahan  dan  penanggulangan terhadap penyebaran penyakit ini.
Covid-19  pada  perspektif  keamanan  telah  mengemukakan  ancaman  baru  bagi manusia  seiring  dengan  meningkatnya  kepanikan,  ketakutan,  serta  ketidakberdayaan masyarakat  secara  global  dalam  skala  yang  cukup  besar.  Bagi  banyak  negara  pilihan yang  kemudian  ditempuh,  termasuk  Indonesia  meskipun  dengan  metode  yang  berbeda adalah dengan melakukan penutupan berbagai jalur masuk ke negaranya dalam rangka mencegah  penyebaran  virus  tersebut  (Piliang,  2020).  Kebijakan  ini  tentu  ditujukan sebagai  bagian  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  masyarakat  yang  berada  di
negaranya. Kebijakan-kebijakan dalam mengatasi pandemi Covid-19 merupakan bagian dari extraordinary measure yang akan menunjukkan ciri bahwa telah terjadi sekuritisasi dalam  isu  tersebut. Extraordinary  measure akan  menunjukkan  urgensi  dari  isu  yang dihadapi dan  membangun sense of crisis di tengah masyarakat yang akan melegitimasi tindakan maupun kebijakan securitizing actors .
Extraordinary  measure akan  ditujukan  sebagai  upaya  untuk  mencegah  atau mengurangi  ancaman  yang  muncul  terkait  dengan  penyebaran  Covid-19  di  Indonesia yang dilakukan oleh securitizing actors . Buzan et.al (1998) menyebutkan bahwa dalam mengatasi ancaman, segenap kekuatan dan sumber daya akan dikerahkan dalam rangka mengatasi ancaman yang mengemuka, dalam hal ini adalah dari penyebaran Covid-19. Dasar hukum  dari pemerintah Indonesia dalam menerapkan extraordinary measure ini tertuang  dalam  Keputusan  Presiden  (Keppres)  Nomor  7  Tahun  2020  mengenai pembentukan  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  Covid-19  yang  berada  di  Badan Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB),  sementara  sebagai  dasar  operasional adalah Keppres Nomor 11 Tahun 2020 mengenai pentahapan Covid-19 sebagai darurat kesehatan  (Basundoro  &  Karunia,  2021).  Implementasi  pada  konteks  operasional tercermin  pada  dikeluarkannya  berbagai  pedoman,  serta  prosedur  terkait  dengan protokol  kesehatan  dalam  berbagai  bidang  oleh  berbagai  kementerian  terkait.  Di samping  itu,  Pemerintah  Indonesia  juga  melakukan  pengalihan  anggaran  untuk digunakan  dalam  penanganan  Covid-19,  serta  pemulihan  ekonomi  dengan  total  Rp 695,2  Triliun  pada  tahun  2020  dan  alokasi  untuk  2021  sebesar  Rp  774,75  Triliun (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2021).
Operasionalisasi  berbagai  kebijakan  terkait  dengan  upaya  menekan  penyebaran Covid-19  di  Indonesia  telah  melibatkan  berbagai  aparat  keamanan  hingga  melibatkan institusi militer. Keterlibatan militer dalam penanganan Covid-19 disebut oleh Taufika (2020)  sebagai  bentuk  militerisasi  dari  penanganan  Covid-19  di  Indonesia,  yang ditunjukkan melalui Keterlibatan personel maupun berbagai sumber daya yang dimiliki Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI).  Pelibatan  militer  dalam  penanganan  Covid-19  di Indonesia  menunjukkan  tingkat  urgensi  dari  penanganan  krisis  yang  akan  menjadi ancaman  terhadap  bangsa  dan  negara.  Meskipun  pelibatan  tersebut  tidak  melanggar aturan  karena  merupakan  bagian  dari  peran  Operasi  Militer  Selain  Perang  TNI  yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang TNI. Namun, pelibatan
TNI dalam penanganan Covid-19 menunjukkan upaya untuk membangun sense of crisis dari masyarakat.
Sense  of  crisis ini  mengemuka  sebagai  bagian  dari  tujuan  untuk  menerapkan disiplin  di  kalangan  masyarakat  Indonesia  yang  diposisikan  sebagai  kunci  dalam penanganan  pandemi.  Dengan  demikian,  tujuan  dari  sekuritisasi  yang  dilakukan  oleh pemerintah  Indonesia  merupakan  langkah  untuk  membangun  kesadaran  atas  ancaman yang  dapat  diatasi  melalui  kedisiplinan  dari  masyarakat  (Tifany,  2020).  Bahkan  pada bulan  April  2020,  pemerintah  Indonesia  kemudian  menerapkan  penutupan  wilayah melalui  skema  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  sebagai  upaya  menekan penyebaran  Covid-19.  Meskipun  kemudian  penerapan  PSBB  ini  berdampak  terhadap melambatnya  sektor  ekonomi.  Bagi  Indonesia,  sekuritisasi  juga  terkait  dengan  dilema yang dihadapi dalam rangka menjamin sistem demokrasi. Berkaca pada beberapa kasus, negara  otoriter  menjadikan  krisis  akibat  Covid-19  sebagai  momentum  untuk memperkuat  kekuasaan  mereka  atas  masyarakatnya,  sementara  negara  demokrasi seperti  Indonesia  berusaha  untuk  melakukan  penyeimbangan  atas  upaya  untuk mengatasi  permasalahan  kesehatan  akibat  Covid-19  dengan  berbagai  aspek  kebebasan masyarakat  (Hutabarat  et  al.,  2020:  64).  Meskipun  demikian,  pendekatan  keamanan yang  digunakan  melalui  tindakan  represif  menjadi  sebuah  realitas  yang  tidak  dapat dihindarkan oleh aparat penegak hukum di Indonesia saat menegakkan berbagai aturan dalam  rangka  pencegahan  Covid-19  telah  merujuk  pada  upaya  pengerdilan  ruang  sipil (Kirana, 2020).
Kebijakan  lain  pada  konteks  internasional  yang  kemudian  mengemuka  adalah pengetatan  pintu  masuk  bagi  kedatangan  orang  asing  di  Indonesia,  serta  penerapan berbagai  prosedur  terhadap  perjalanan  orang,  baik  pada  ranah  domestik  maupun internasional. Di samping itu, pada konteks hubungan luar negeri, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri memberikan penekanan dalam rangka menjalin kerja sama  untuk  memperoleh  bantuan  medis,  serta  mengamankan  akses  terhadap ketersediaan vaksin dengan berbagai negara dan organisasi internasional (Arifin, 2020: 26). Dengan demikian, kepentingan nasional sebagai prioritas adalah untuk memberikan bantuan  terhadap  warga  negara  yang  berada  di  negara  yang  terkena  Covid-19  di  luar negeri dan upaya untuk mengamankan akses terhadap ketersediaan vaksin dari berbagai negara  (Setiawan,  2020).  Kondisi  ini  telah  menunjukkan  adanya  pergeseran  prioritas
yang  kemudian  dilakukan  oleh  Indonesia  dalam  menjalankan  kebijakan  luar  negeri sebagai  bagian  dari  upaya  untuk  menangani  pandemi  yang  terjadi  di  dalam  negeri. Dengan  demikian,  urgensi  penanganan  pandemi  menjadi  tujuan  utama  dalam  rangka menyelamatkan masyarakat Indonesia, baik yang berada di luar negeri maupun di dalam negeri.
Pembahasan: Peran Media Massa dalam Sekuritisasi Covid-19 di Indonesia.

## Media Massa Sebagai Wahana bagi Eksistensi Para Aktor Sekuritisasi
Pada  proses  sekuritisasi  yang  terjadi  terhadap  pandemi  Covid-19  di  Indonesia,  media massa  memainkan  peranan  dengan  menyediakan  panggung  bagi securitizing  actors maupun functional  actors lain  untuk  menyampaikan speech  act (Hass,  2009:  84). Peranan ini tidak dapat dilepaskan dari kemampuan media massa yang merupakan salah satu mekanisme sangat efektif dalam penyebaran informasi. Hal ini didasarkan pada apa yang dikemukakan oleh Kraus & David (1975) bahwa media mengambil bagian dalam membangun  realitas  [politik]  di  dalam  masyarakat.  Terlebih  jika  merujuk  pada speech act yang  merupakan  bagian  dari  upaya  membangun  pemahaman  masyarakat  terhadap apa yang menjadi ancaman dan objek yang tengah berada dalam ancaman, maka akan diperoleh  legitimasi  untuk  mengeluarkan  berbagai  tindakan/kebijakan  dalam  rangka mengatasi  ancaman  tersebut  (Waever,  2007:  73).  Dengan  demikian,  upaya  para  aktor dalam  proses  sekuritisasi  terhadap  pandemi  Covid-19  memerlukan  dukungan  dari saluran yang mampu untuk membawa pesan dalam speech act tersebut kepada audience akan disediakan oleh media massa. Seiring dengan demokratisasi dan kebebasan pers di Indonesia, media massa akan menjadi sarana yang sangat efektif dalam menyampaikan pesan maupun informasi kepada masyarakat.
Berdasarkan uraian di atas, peran media tradisional maupun non-tradisional tidak dapat  dikesampingkan  dalam  penyebaran  informasi  mengenai  Covid-19  kepada masyarakat,  selain  informasi  yang  disampaikan  oleh World  Health  Organization (WHO)  sebagai  otoritas  kesehatan  dunia  (Leach  &  Dry,  2010).  Sejalan  dengan Anggraini  &  Saptatia  (2021)  media  massa  memiliki  peran  yang  tidak  dapat dikesampingkan  sebagai  instrumen  untuk  melakukan  komunikasi  bagi  pemerintah kepada  seluruh audience ,  baik  tenaga  kesehatan  maupun  masyarakat  umum  dengan menyalurkan  berbagai  informasi  terkini  mengenai  kondisi  penanganan  maupun
pencegahan.  Kondisi  ini  memungkinkan  bagi securitizing  actors maupun functional actors untuk  senantiasa  menyampaikan  berbagai speech  act yang  bertujuan  untuk membangun sense  of  crisis dengan  tujuan  merekayasa  perilaku  masyarakat  sebagai bagian dari penanganan ancaman yang berasal dari penyebaran Covid-19 di Indonesia. Fakta  dapat  ditemukan  pada  awal  pandemi  terjadi,  saat  pemerintah  Indonesia  melalui Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  Covid-19  senantiasa  menyampaikan  berbagai informasi mengenai Covid-19 termasuk angka statistik perkembangan penyebarannya di Indonesia yang ditayangkan setiap hari pada salah satu stasiun TV swasta.
Floyd  (2020:  10)  menyebutkan  bahwa  media  merupakan  kendaraan  untuk securitizing actors dan berbagai functional actors untuk dikenal dan didengar. Kondisi ini dapat dilihat dari bagaimana munculnya berbagai ahli yang menyampaikan pendapat maupun  analisis  pada  berbagai  program  Televisi  mengenai  Covid-19  dalam  bidang masing-masing.  Bahkan  beberapa  TV  swasta  nasional  memberikan  segmen  khusus dalam  siaran  berita  dan  menyiarkan  laporan  khusus  terkait  dengan  Covid-19  di Indonesia  dalam  bentuk  berita,  khususnya  dalam  hal  ini  adalah  dialog  dengan  para pakar  atau  ahli  tersebut.  Pemerintah,  baik  Presiden  maupun  Gugus  Tugas  Percepatan Penanganan  Covid-19,  epidemiolog,  dokter  spesialis,  dan  lain  sebagainya menyampaikan  pandangan  maupun  analisis  terkait  dengan  Covid-19  yang  disiarkan melalui media massa, khususnya TV. Pada konteks media non-tradisional pun informasi mengenai  Covid-19  senantiasa  menjadi trending dan  mendominasi  informasi  yang berada di dunia maya.
Berdasarkan uraian tersebut, media massa dalam proses sekuritisasi sebagai aktor yang  berusaha  untuk  mendapatkan  pengaruh/perhatian  dengan  mengemukakan  isu sekuritisasi,baik  dalam  sisi  positif  maupun  sisi  negatif  (Floyd,  2020:  9).  Pengaruh maupun  perhatian  ini  akan  diperoleh  dengan  menampilkan  berbagai  aktor  yang melakukan  diskursus  terhadap  Covid-19,  baik  terkait  dengan  sifat  dari  penyakit  ini hingga  kebijakan-kebijakan  yang  harus  diambil  maupun  telah  diambil  dalam  rangka menangani pandemi ini. Namun di sisi lain, terjalin hubungan saling menguntungkan di antara securitizing  actors dan functional  actors lain  yang  menjadikan  media  massa sebagai instrumen sekuritisasi tersebut. Media massa akan memperoleh keuntungan dari perhatian  para audience khususnya  terkait  dengan rating maupun  iklan  yang ditayangkan  selama  program  yang  terkait  dengan  pembahasan  Covid-19  tersebut
sementara securitizing actors memperoleh wahana untuk mendesiminasikan speech act dan functional  actors lain  akan  memperoleh  panggung  untuk  menunjukan  keahlian mereka dalam bidang yang terkait dengan Covid-19 .

## Media Massa sebagai Mekanisme bagi Securitizing Actors Memulai Speech Act
Hass (2009) mengemukakan bahwa media massa memiliki peran dalam rangka memulai speech  act oleh securitizing  actors .  Berdasarkan  argumen  tersebut,  pada  kasus sekuritisasi  Covid-19  di  Indonesia,  media  massa  menjadi  bagian  yang  tidak  dapat dipisahkan dari securitizing actors , yang dalam hal ini adalah Presiden Indonesia Joko Widodo. Media menjadi mekanisme yang digunakan dalam memberikan informasi awal mengenai  kondisi  yang  terjadi  serta  perkembangan  dari  penyebaran  Covid-19  di Indonesia.  Pengumuman  awal  dari  masuknya  Covid-19  di  Indonesia  tersebut  dibuat melalui  konferensi  pers  yang  dilakukan  oleh  Presiden  Joko  Widodo  dengan mengundang  berbagai  media,  baik  cetak  dan  elektronik  pada  tanggal  3  Maret  2020 bertempat  di  Istana  Negara,  Jakarta.  Isi  dari  pesan  yang  disampaikan  Presiden  Joko Widodo  adalah  memberikan  pernyataan  mengenai  evakuasi  Warga  Negara  Indonesia (WNI)  dari  Tiongkok  untuk  menghindari  penyebaran  Covid-19  di  negara  tersebut, sekaligus mengkonfirmasi mengenai terdeteksinya infeksi Covid-19 di Indonesia untuk pertama  kali  serta  langkah-langkah  yang  telah  ditempuh  oleh  pemerintah  dalam menghadapi penyebaran Covid-19 di Indonesia (Ihsanudin, 2020).
Pesan  yang  disampaikan  oleh  Presiden  Joko  Widodo  juga  mengajak  masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta menaati protokol kesehatan. Informasi ini dapat dimaknai  sebagai  pesan  untuk  mempersiapkan  masyarakat  menghadapi  permasalahan yang  akan  dihadapi  dalam  beberapa  waktu  ke  depan.  Meskipun  pada  pernyataan tersebut  tidak  memberikan  penekanan  dalam  membangun sense  of  crisis dari masyarakat, kondisi ini dipahami sebagai upaya untuk menghindarkan kepanikan yang berpotensi  terjadi.  Penggunaan  media  massa  dalam  penyampaian  informasi  oleh pemerintah bukan merupakan hal yang pertama kali dilakukan. Namun, dalam konteks sekuritisasi  terkait  pandemi  Covid-19  ini  adalah  bagaimana  pesan  awal  tersebut disampaikan  oleh  Presiden  sebagai securitizing  actor. Keberadaan  media  massa  tidak dapat  dilepaskan  dari  kesadaran  mengenai  daya  jangkau  dari  media  massa memungkinkan  pesan  untuk  ditangkap  oleh  kalangan  luas  sehingga  mampu
memberikan  edukasi  mengenai  bagaimana  cara  menghindari  dan  mencegah  penularan penyakit tersebut (Abraham, 2007).
Keberadaan  media  massa  dalam  proses  sekuritisasi  yang  dilakukan  oleh securitizing  actors dan functional  actors lain  terkait  dengan  cakupan  yang  dapat menjangkau  banyak  orang  yang  menjadi  ciri  khas  (McQuail,  2010:  62).  Dengan demikian,  posisi  media  dalam  proses  sekuritisasi  Covid-19  adalah  sebagai  alat  untuk mempromosikan  sekuritisasi,  meskipun  mereka  bukan  merupakan referent  object atau yang  berada  dalam  posisi  terancam.  Singkatnya,  media  massa  mendorong  sekuritisasi atas  dasar  kepentingan  atau  mewakili  aktor  lain  (Floyd,  2020:  9).  Terlebih  dengan kemampuan untuk menjadi instrumen komunikasi massa dalam rangka menyampaikan konten  simbolis  kepada  masyarakat  umum  dan  bersifat  tersebar  (Janowitz,  1968). Konten  simbolis  ini  akan  merujuk  pada speech  act yang  dilakukan  oleh securitizing actors dalam  rangka  membangun  legitimasi  atas  kondisi  serta  kebijakan  yang  akan ditempuh dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.
Berdasarkan uraian di atas, media massa tidak menjadi pihak yang memulai atau melakukan pencegahan dini terhadap sekuritisasi, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain (Floyd, 2020: 9). Pernyataan ini dapat dimaknai bahwa media massa berada dalam  posisi  yang  digunakan  oleh  aktor  lain,  khususnya securitizing  actors untuk memulai proses sekuritisasi. Media massa dalam kaitan dengan proses sekuritisasi yang terjadi  terhadap  pandemi  Covid-19  di  Indonesia  menempati  posisi  yang  strategis  bagi para  aktor  yang  terlibat  dalam  sekuritisasi  dalam  isu  ini,  baik  pada  konteks  positif maupun negatif (sekuritisasi maupun de-sekuritisasi). Terlebih pada konteks pernyataan awal  maupun berbagai  pernyataan lain dari securitizing actors terkait dengan pandemi Covid-19  di  Indonesia,  media  massa  senantiasa  memberikan  porsi  yang  lebih  besar dibandingkan  dengan  informasi  mengenai  isu  lainnya.  Kondisi  ini  tentu  akan menciptakan  situasi  dalam  realitas  sosial  masyarakat  mengenai  kondisi  krisis  dari pandemi  serta  kebijakan  pemerintah  dalam  melakukan  penanganan  terhadap  pandemi tersebut.

## Media Massa Membangun dan Memelihara Situasi Krisis
Setelah sekuritisasi dimulai melalui speech act yang dilakukan oleh securitizing actors melalui  media  massa,  selanjutnya  media  massa  akan  menjalankan  peran  dalam
mengawal  proses  sekuritisasi  (Hass,  2009).  Media  dalam  hal  ini  akan  melakukan peliputan  dan  pemberitaan  secara  terus  menerus  terkait  dengan  berbagai  informasi mengenai  isu  yang  tengah  disekuritisasi.  Kondisi  ini  terjadi  ketika  media  massa memberikan  informasi  dengan  memilih  sudut  pandang  dan  preferensi  mereka  sendiri untuk  diinformasikan  kepada  masyarakat.  Pada  konteks  Indonesia,  media  massa memiliki  kontribusi  dalam  cakupan  liputan  mengenai  pandemi  Covid-19  di  Indonesia. Kondisi  ini  akan  berkaitan  dengan  bagaimana  narasi  yang  dibawa  dalam  kebijakan pemerintah  memiliki  hubungan  dengan  perubahan  dari  warna  yang  dibawa  dalam peliputan  media.  Penelitian  Apriliyanti  et.al  (2021)  menyatakan  bahwa  media  menjadi platform  yang  sangat  berperan  dalam  mempengaruhi agenda-setting kebijakan, khususnya terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.
Uraian  di  atas  menunjukan  bahwa  media  sosial  merupakan  bagian  dari  sebuah konstruksi  sosial  yang  digunakan  dalam  rangka  mengubah  perilaku  masyarakat  yang dijalankan  sebelum  terjadinya  pandemi  Covid-19.  Perubahan  perilaku  masyarakat  ini tidak  dapat  dilepaskan  dengan  peran  dari  media  massa  dalam  membangun  dan memelihara  situasi  yang  terjadi  di  tengah  masyarakat.  Media  massa  mampu  untuk memengaruhi konstruksi kognitif masyarakat  melalui  berbagai  tayangan  dan informasi mengenai  Covid-19.  Kondisi  ini  menghasilkan  pengetahuan  di  kalangan  masyarakat melalui narasi yang berasal dari media akan berdampak dengan menghadapkan tingkat reflektif  pada  realitas  subjektif  yang  ada  berdasarkan  pada  pengalaman  seseorang. Dalam  beberapa  tayangan  senantiasa  mengangkat  cerita  dari  para  penyintas  Covid-19 maupun  keluarga  dari  korban  meninggal  dunia  akibat  Covid-19.  Media  massa  dalam konteks ini akan menjadi  sarana penyampaian pesan kepada masyarakat  dalam rangka menghadapi  situasi  pandemi  Covid-19,  yang  pada  akhirnya  akan  mampu  membuat masyarakat  lebih  beradaptasi  dengan  situasi  sosial  di  era  pandemi  seperti  saat  ini (Akbar, 2021: 79)
Lebih jauh, Pieri (2019) melihat bahwa laporan yang diangkat oleh media massa serta  edukasi  yang  diberikan  dapat  berkontribusi  terhadap  kesadaran  masyarakat, kondisi ini menunjukan bahwa media dapat merekayasa perilaku masyarakat (dalam arti positif maupun negatif) selama terjadinya pandemi. Tagline yang kemudian senantiasa digaungkan di media massa adalah “lindungi sesama”, kata lindungi dalam konteks ini dimaknai  sebagai  upaya  untuk  mencegah  datangnya  ancaman  berasal  dari  virus
penyebab  Covid-19.  Ancaman  ini  kemudian  akan  membangun sense  of  crisis di masyarakat  Indonesia. Sense  of  crisis diharapkan  akan  menjadi  katalisator  perubahan perilaku  masyarakat  sebagai  kesadaran  atas  kondisi  yang  tengah  dihadapi  sebagai agenda  yang  diusung  oleh securitizing  actor s.  Perubahan  perilaku  tersebut  dapat dikatakan  sebagai  penerimaan  terhadap  adanya  situasi  mengancam  dalam  skala  masif yang  berasal  dari  pandemi  Covid-19  di  Indonesia.  Kondisi  ini  dapat  dilihat  dari  kata adaptasi  kebiasaan  baru  ( new  normal )  sebagai  sebuah  standar  perilaku  keseharian masyarakat  sesuai  protokol  kesehatan  seperti  penggunaan  masker  dan  mencuci  tangan (Djalante  et  al.,  2020:  7).  Perubahan  perilaku  ini  merupakan  bagian  dari  upaya perlindungan  diri  terhadap  ancaman  pandemi  Covid-19  termasuk  kesadaran  dan antusiasme  masyarakat  dalam  program  vaksinasi  dimana  pada  awalnya  banyak  yang meragukan bahkan melakukan penolakan.
Keberadaan  media  massa  dalam  membangun  dan  memelihara  situasi  pandemi Covid-19  di  Indonesia  tidak  dapat  dilepaskan  dari  kebebasan  pers  sebagai  hasil  dari proses  demokratisasi.  Media  massa  sebagai functional  actors dalam  sekuritisasi pandemi  Covid-19  di  Indonesia  sangat  beragam  mulai  dari  media  konvensional (televisi,  koran,  radio,  dll)  hingga  platform  di  media  sosial.  Mengacu  pada  penjelasan Floyd  (2020),  kondisi  ini  menunjukkan  apa  yang  dilakukan functional  actors akan meningkat  seiring  dengan  kondisi  kebebasan  yang  ada  di  dalam  masyarakat.  Artinya semakin  beragam  media  yang  ada  untuk  mengusung  informasi  mengenai  pandemi Covid-19,  akan  semakin  terbentuk  kondisi  maupun  suasana  pandemi  yang  ada  di masyarakat, khususnya terkait dengan meningkatkan kewaspadaan secara berkelanjutan dari  virus  penyebab  Covid-19  di  sekitar  kita.  Menghadirkan  kewaspadaan  dari masyarakat  sebagai audience terhadap  penyebaran  Covid-19  ini  dapat  ditemukan  dari berbagai  informasi  yang  terkait  dengan  data  statistik  mengenai  jumlah  orang terkonfirmasi,  sembuh  maupun  meninggal  akibat  penyakit  ini  yang  menjadi  tayangan rutin dari berbagai media di Indonesia di era pandemi ini.
Pembingkaian  terhadap  keberadaan  dari  para  tenaga  kesehatan  yang  diberikan label  dengan menggunakan diksi sebagai  “garda  terdepan”, “tentara” atau “pahlawan” pada  berbagai  pemberitaan  di  media  massa  menunjukkan  bahwa  Indonesia  berada dalam kondisi perang melawan Covid-19 (Djalante et al., 2020: 5). Pelabelan terhadap tenaga kesehatan yang meninggal karena terpapar Covid-19 ini pun disematkan “gugur”
dalam  berbagai  media  massa,  pelabelan  ini  senantiasa  diberikan  kepada  mereka  yang meninggal  dalam  medan  pertempuran  dalam  membela  negara.  Pada  satu  sisi,  ini merupakan bagian dari apa yang disebut dengan membangun dan memelihara sense of crisis agar masyarakat tetap berada dalam kondisi waspada untuk mencegah penyebaran penyakit Covid-19. Di sisi lain, penayangan yang dilakukan oleh media secara berulang terkait  berbagai  informasi  mengenai  Covid-19  yang  jauh  melebihi  permintaan, memungkinkan  terjadinya  kekhawatiran  di  kalangan  masyarakat  sebagai audience dengan munculnya dampak secara psikologis (Liu & Liu, 2020: 3).
Pemaparan  tersebut  menunjukkan  bahwa  media  memiliki  peran  penting  dalam melakukan konstruksi sosial terhadap situasi dan perilaku masyarakat mengenai kondisi pandemi  Covid-19.  Informasi  dan  pesan  yang  ditayangkan  secara  terus  menerus menjadi kekuatan yang hanya dimiliki oleh media massa, baik tradisional maupun non- tradisional.  Dengan  demikian,  dalam  kaitan  dengan  proses  sekuritisasi  dalam  peran membangun serta mempertahankan situasi  ini, media berada pada sektor  yang spesifik sebagai  ciri  dari functional  actor merujuk  pada  apa  yang  dikemukakan  oleh  Floyd (2020:  10).  Kondisi  ini  akan  terkait  dengan  bagaimana  media  mampu  untuk menyampaikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai Covid-19, baik bahaya yang ditimbulkan  maupun  upaya  pencegahan  serta  berbagai  kebijakan  yang  dikeluarkan pemerintah dalam kaitan dengan penanganan pandemi di Indonesia. Artinya pada situasi dan kondisi tersebut, kebijakan pemerintah akan memperoleh legitimasi dari masyarakat karena  terbangunnya  kesadaran  bahwa  kebijakan  tersebut  sebagai  bagian  dari  upaya untuk melindungi mereka dari ancaman yang berasal dari penyebaran Covid-19.

## Simpulan
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  sekuritisasi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Indonesia terhadap pandemi Covid-19 yang tercermin dalam membangun sense of crisis dalam  kebijakan  penanggulangan  Covid-19  di  Indonesia  tidak  dapat  dilepaskan  dari peran  media  massa.  Pada  kondisi  polarisasi  masyarakat  dan  penurunan  tingkat kepercayaan  terhadap  pemerintah  sebelum  pandemi,  kebijakan  penanggulangan pandemi  Covid-19  akan  sulit  untuk  diterapkan  karena  memerlukan  kepatuhan  dan kepercayaan  dari  masyarakat  terhadap  pemerintah.  Sekuritisasi  yang  dilakukan  oleh pemerintah  Indonesia  berusaha  untuk  membangun sense  of  crisis dalam  rangka
memperkuat  legitimasi  dan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  kebijakan  pemerintah dalam  penanggulangan  Covid-19.  Proses  sekuritisasi  terhadap  Covid-19  di  Indonesia berdasarkan  pembahasan  pada  penelitian  ini  tidak  akan  berhasil  membangun sense  of crisis tanpa adanya functional actor yakni media massa.
Pembahasan  membuktikan  argumen  penelitian  ini  dengan  menemukan  3  peran yang dijalankan oleh media massa sebagai functional actor dalam sekuritisasi pandemi Covid-19  di  Indonesia,  yakni  pertama,  sebagai  wahana  bagi securitizing  actors yang dalam  hal  ini  Presiden  Joko  Widodo  dan    aktor  lain  yang  memiliki  pengaruh  politik dalam pemerintahan Indonesia, serta functional actors lainnya seperti para epidemolog, dokter,  pengamat  dan  lain  sebagainya.  Kedua,  dengan  jangkauan  yang  luas,  media massa  menempatkan  diri  untuk  memulai  sebuah  proses  sekuritisasi  dengan menyampaikan berbagai speech act maupun informasi lain yang terkait dengan Covid- 19 kepada masyarakat. Ketiga, media massa menciptakan dan memelihara situasi yang menunjang  keberlangsungan  dari  sekuritisasi  sebagai  sebuah  konstruksi  mengenai realitas sosial yang terjadi di masyarakat terkait dengan pandemi yang disebabkan oleh penyebaran Covid-19. Tulisan ini melihat peran media dalam konteks teori sekuritisasi sehingga  mengesampingkan  analisis  konten  yang  biasa  digunakan  dalam  rangka melakukan  analisis  terhadap  perilaku  media.  Oleh  karena  itu,  penelitian  selanjutnya dapat  mengangkat  peran  media  dalam  penyebaran  informasi  maupun  edukasi  dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia .

## Daftar Pustaka
Abraham,  T.  (2007). Twenty-First  Century  Plague:  The  Story  of  SARS .  Jhon  Hopkins University Press.
Agustino,  L.  (2021).  Policy  Learning  and  Handling  of  Covid-19  in  Indonesia. Transformasi: Jurnal
Manajemen
Pemerintahan , 13 (1), 62–79. https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jt.v11i2.719
Akbar,  S.  (2021).  Media  Komunikasi  Dalam  Mendukung  Penyebarluasan  Informasi Penanggulangan  Pandemi  Covid-19. Majalah  Semi  Ilmiah  Komunikasi  Massa , 2 (1), 73–82.
Anggraini,  R.,  &  Saptatia,  H.  (2021).  Peran  Media  Massa  Inggris  dan  Jerman  dalam Menginformasikan Pandemi Covid-19. Jurnal Riset Komunikasi , 4 (1), 66–80.
Apriliyanti,  I.  D.,  Utomo,  W.  P.,  &  Purwanto,  E.  A.  (2021).  Examining  the  policy narratives  and  the  role  of  the  media  in  policy  responses  to  the  Covid-19  crisis  in Indonesia. Journal of Asian Public Policy , 15 (1).
Arifin, R. (2020). Proses Sekuritisasi Pandemik SARS-COV-2 (Covid-19) di Indonesia Serta  Implikasinya  Terhadap  Hubungan  Luar  Negeri  Indonesia. Jurnal  Asia
Pacific Studies , 4 (1), 15–32.
Basundoro,  A.  F.,  &  Karunia,  L.  A.  (2021).  Anatomi  Sekuritisasi  Pandemi  Covid-19:
Komparasi antara Pakistan dan Indonesia. Jurnal Sentris , 2 (1), 1–20. Boije, H. (2014). Analysis in Qualitative Research . Sage. Buzzan,  B.,  Waever,  O.,  &  Wilde,  J.  de.  (1998). Security  A  New  Framework  for Analysis . Lynne Reinner Publisher Inc. Creswell,  J.  W.  (2014). Research  Design  Qualitative,  Quantitative  and  Mixed  Method Approach . Sage.
Cucinotta,  D.,  &  Vanelli,  M.  (2020).  WHO  Declares  Covid-19  a  Pandemic. Acta Biomedica , 91 (1), 157–160. Deep  Knowledge  Group.  (2020). Covid-19  Regional  Safety  Assesment :  Big  Data Analysis 200 Countries and Region Covid-19 Safety Ranking and Risk Assessment . https://analytics.dkv.global/covid-regional-assessment-200-regions/full-report.pdf Djalante,  R.,  Lassa,  J.,  Setiamarga,  D.,  Sudjatma,  A.,  Indrawan,  M.,  Haryanto,  B., Mahfud, C., Sinapoy, M. S., Djalante, S., Rafliana, I., Gunawan, L. A., Surtiarti, G. A.  K.,  &  Warsilah,  H.  (2020).  Review  and  analysis  of  current  responses  to COVID-19  in  Indonesia:  Period  of  January  to  March  2020. Progress  In  Disaster Science , 6 , 1–10.
Dolinec,  V.  (2010).  The  Role  of  Mass  Media  in  the  Securitization  Process  of International Terrorism. Political Sciences , XIII (2), 8–32.
Floyd,  R.  (2020).  Securitisation  and  the  function  of  functional  actors. Critical  Studies on Security , 00 (00), 1–17. https://doi.org/10.1080/21624887.2020.1827590 Gaufman, L. (2015). Memory, Media and Securitization: Russian Media Framing of the Ukrainian Crisis. Journal of Soviet and Post-Soviet Politics and Society , 1 (1), 141– 174.
Hass,  R. (2009). The Role of Media in  Conflict and Their  Influence on  Securitisation.
The International Spectator : Italian Journal of International Affairs , 44 (4), 77–91. https://doi.org/10.1080/03932720903351187
Hutabarat, J. S., Krismonika, G., & Lofa, E. (2020). Medan Geopolitik Baru 5.0 Pasca Covid-19. Jurnal Kajian Lemhanas RI , 43 , 63–69.
I,  W.,  R,  A.,  Hartono,  N.  F.  .,  Rafiqie,  M.  C.  .,  &  Septiadi,  M.  .  (2020).  Pandemik Covid-19:  Analisis  Perencanaan  Pemerintah  dan  Masyarakat  dalam  Berbagai Upaya  Pencegahan. Jurnal  Manajemen  Dan  Organisasi , 11 (3),  179–188. https://doi.org/https://doi.org/10.29244/jmo.v11i 3.31695
Ihsanudin.  (2020). Ini  Pengumuman  Lengkap  Jokowi  Soal  2  WNI  Positif  Corona . Kompas.Com.
Janowitz,  M.  (1968).  The  Study  of  Mass  Communication.  In International Encyclopedia of the Social Sciences (3rd ed., pp. 41–53). Macmillan Press. Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2021). APBN untuk Prioritas Penanganan Kesehatan dan Perlindungan Kesejahteraan Masyarakat . Kemenkeu.Go.Id.
Kirana.  (2020). Pengkerdilan  Ruang  Sipil  di  Tengah  Pandemi . https://lokataru.id/wp- content/uploads/2020/06/Untitled-3.pdf
Kraus,  S.,  &  Davis,  D.  (1975). The  Effects  of  Mass  Communication  on  Political Behaviour . Pennsylvania State University Press.
Krings,  V.  C.,  Steeden,  B.,  Abrams,  D.,  &  Hogg,  M.  A.  (2021).  Social  attitudes  and behavior  in  the  Covid-19  pandemic:  Evidence  and  prospects  from  research  on group  processes  and  intergroup  relations. Group  Processes  &  Intergroup Relations , 24 (2), 195–200. https://doi.org/10.1177/1368430220986673
Leach, M., & Dry, S. (2010). Science, Politics and Social Justice in Epidemic Accounts And  Responses.  In  M.  Leach  &  S.  Dry  (Eds.), Epidemics:  Science,  governance, and social justice . Routledge.
Liu,  C.,  &  Liu,  Y.  (2020).  Media  Exposure  and  Anexiety  During  Covid-19:  The Mediation  Effect  of  Media  Vicarious  Traumatization. International  Journal  of Environment Research and Public Health , 17 (4720), 1–16.
McQuail, D. (2010). Mcquail`s Mass Communication Theory (6th ed.). Sage.
Mietzner,  M.  (2020).  Populist  Anti-Scientism,  Religious  Polarisation,  and Institutionalised  Corruption:  How  Indonesia’s  Democratic  Decline  Shaped  Its Covid-19  Response. Journal  of  Current  Southeast  Asian  Affairs , 39 (2),  227–249. https://doi.org/10.1177/1868103420935561
Nurhasanah,  S.,  Napang,  M.,  &  Rohman,  S.  (2020).  Covid-19  As  a  Non-Traditional Threat to Human Security. Journal of Strategic Studies , 3 (1), 54–68. Pieri, E. (2019). Media Framing and the Threat of Global Pandemic: The Ebola Crisis in UK Media and Policy Response. Sociological Research Online , 24 (1), 73–92. Piliang, Y. A. (2020). Virus De-globalisasi . Kompas.Id. Qadri, S. N. (2020). Framing terrorism and migration in the USA: the role of the media in securitization processes . University of Glasgow. Saifudin, A. (2019). Teori Tindak Tutur dalam Studi Linguistik Pragmatik. Lite , 15 (1), 1–16. https://doi.org/10.16309/j.cnki.issn.1007-1776.2003.03.004
Schäfer, M. S., Scheffran, J., & Penniket, L. (2016). Securitization of Media Reporting on  Climate  Change?  A  Cross-National  Analysis  in  Nine  Countries. Security Dialogue , 47 (1), 76–96. https://doi.org/10.1177/0967010615600915
Setiawan,  A.  (2020).  Politik  Luar  Negeri  Indonesia  Era  Covid-19:  Penyelematan  dan Kerja Sama. Independen: Jurnal Politik Indonesia Dan Global , 1 (2), 65–74. Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . CV Alfabeta. Taufika,  R.  (2020). The  Militerization  of  Covid-19:  Mixing  Traditional  and  Non- Traditional Security (DMRU-063-EN; CSIS Commentaries). Tifany,  C.  C.  (2020).  Securitization  on  the  Spread  of  Covid-19  in  Indonesia. Jurnal Politica , 11 (2), 127–142. Vultee, F. (2007). Securitization as a Theory of Media Effect : Contest Over Framing of Political Violence . University of Missouri-Columbia.
Vultee,  F.  (2011).  Securitization  as  Media  Frame:  What  Happens  When  the  Media “Speak  Security.”  In  T.  Balzacq  (Ed.), Securitization  Theory:  How  Security Problems Emerge and Dissolve2 (pp. 77–94). Routledge.
Waever,  O.  (2007).  Securitization  and  Desecuritization.  In  B.  Buzzan  &  L.  Hansen (Eds.), International Security . Sage.
Watson,  S.  D.  (2009).  The  Securitization  of  Humanitarian  Migration.  In The Securitization of Humanitarian Migration . Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203876794