URGENSI SERTIFIKAT LAIK FUNGSI SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PENGGUNA/PENGHUNI BANGUNAN GEDUNG

## (The Urgency on the Certificate of Occupancy as Human Rights Protection for Building User/Occupant)
Anda Setiawati Fakultas Hukum Universitas Trisakti anda.s@trisakti.ac.id

## Abstrak
Kasus robohnya bangunan gedung  di Jakarta,  tidak terlepas dari kondisi  fungsi bangunan yang tidak layak. Menurut  aturan, setiap pemilik bangunan gedung wajib memperoleh  SLF yang  membuktikan  keandalan  bangunan  sekaligus  menjamin  keamanan,  kenyamanan  dan keselamatan  pengguna/penghuninya.  Kewajiban  memperoleh  SLF  pada  dasarnya  untuk memberikan  rasa  aman  terutama  bagi  diri  pribadi,  keluarga,  dan  hak  milik penghuni/pengguna  bangunan  gedung  sebagaimana  tertuang  dalam  UU  No.  39/1999 tentang  HAM.  Perlindungan  atas  rasa  aman  terutama  hak  milik  dari  penghuni/pengguna diwujudkan  dalam  bentuk  tanggung  gugat  pemilik  bangunan.  Tanggung  gugat  pemilik bangunan  gedung  didasarkan  pada  perbuatan  melawan  hukum.  Hak  asasi pengguna/penghuni  bangunan  gedung  yang  laik  fungsi  juga  dilindungi  agar  pemerintah daerah  beserta  aparatnya  tidak  melakukan  tindakan  sewenang-wenang  dan  melakukan penyalahgunaan wewenang dalam melakukan proses SLF. Dari aspek  hukum administratif, penyalahgunaan  wewenang  dalam  penerbitan  SLF  melanggar  UU  No.  30/2014  terutama asas  perlindungan  atas  HAM.  Sedangkan  secara  perdata,  tindakan  pemerintah  daerah  dan pejabatnya juga dapat digugat atas dasar perbuatan melanggar hukum dari penguasa.
Kata kunci: Sertifikat Laik Fungsi (SLF), HAM, Pengguna/Penghuni Bangunan Gedung

## Abstract
The case of building collapse, especially in Jakarta, cannot be separated from the existence of  improper  building  function  conditions.  In  its  rules,  every  building  owner  must  obtain  a Certificate  of  Occupancy  (CO)  that  proves  the  reliability  of  his  building  while  ensuring  the safety,  comfort  and  safety  of  the  user  /  occupant.  Obligation  to  obtain  CO  is  basically  to provide a sense of security, especially for personal, family, and property rights of occupants /  building  users  as  stipulated  in  Law  No.  39/1999  concerning  human  rights.  Protection  of security,  especially  ownership  rights  of  occupants  /  users  is  realized  in  the  form  of  the owner's accountability. The liability of building owners is based on unlawful acts. The rights of  building  users/occupants  that  are  worthy  of  function  are  also  protected  so  the  local government  and  its  apparatus  do  not  take  arbitrary  actions  and  abuse  their  authority  in carrying out the CO process. From the aspect of administrative law, the abuse of authority in issuing  CO  violates  Law  No.  30/2014  especially  protection  principle  of  human  rights. Whereas the actions of regional government and its officials can also be sued on the basis of unlawful acts from the authorities.
Keywords: Certificate of Occupancy (CO), Human Rights, User/Occupant of Building

## Pendahuluan
Awal
tahun
2020,
muncul pemberitaan  tentang  robohnya  bangunan gedung 4 lantai di Jl. Brigjen Katamso, Kel. Kota Bambu Utara, Slipi Jakarta Barat. Dari keterangan  Dinas  Cipta  Karya,  Tata  Ruang dan  Pertanahan,  ada  bahwa  robohnya gedung  tersebut  dikarenakan  kualitas bangunan  yang  buruk.  Menurut  penjelasan Kepala  Dinas  Cipta  Karya,  Tata  Ruang  dan Pertanahan DKI Jakarta, kualitas bangunan itu  memang  terlihat  sangat  rapuh. Penjelasan  yang  sama  juga  disampaikan oleh penyidik Polri yang menyatakan bahwa runtuhnya  bangunan  dikarenakan  faktor cuaca  dan  kondisi  bangunan  yang  rapuh. Kondisi  ini  bisa  dilihat  dari  konstruksi bangunan yang terlihat keropos karena ada beton  yang  terkelupas  dan  kerangka  dari bangunannya  yang  turut  ambles.  Secara teknis sebenarnya telah dilakukan pemeriksaan  atas  bangunan  tersebut dengan  cara  mengambil  sampel  beton  dari bangunan  dan  hasil  dinyatakan  baik.  Atas
dasar itu pemerintah daerah mengeluarkan Sertifikat  Layak  Fungsi  (SLF)  sebagai dokumen yang membuktikan kelayakan dari bangunan. 1 Sebagai pihak yang berwenang menerbitkan  SLF,  pemerintah  daerah memiliki  tugas  untuk  memastikan  bahwa semua  prosedur  kelengkapan  dalam penerbitan SLF telah dipenuhi. 2
Sebelumnya, masalah kepatuhan SLF sudah  pernah  dikaji  ulang  pasca  robohnya suatu  lantai  khusus  yang  disebut  lantai mezanin  di  dalam  gedung  Bursa  Efek Indonesia  (BEI).  Hasil  audit    BPK Perwakilan  Provinsi  DKI  Jakarta  terhadap kinerja  dari  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PM-PTSP)
1 Endah  Harisun,  “ Kajian  Sistem  Sertifikasi  Laik Fungsi  Bangunan  Gedung  di  Kota  Ternate  Propinsi Maluku  Utara”, Jurnal  Ilmiah  MEDIA  ENGINEERING, VOL.  3  NO.  1,  Maret  2013,  p.  14;  Octavianna Evangelista dan Hanafi Tanawijaya, “Analisis Mengenai Pertanggungjawaban  Pengembang  Rumah  Susun terkait  Ketiadaan  Sertifikat  Laik  Fungsi  menurut Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2011  tentang Rumah Susun juncto Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002  tentang  Bangunan  Gedung  (Studi  Kasus Apartemen  Parama  Cilandak  Jakarta  Selatan), Jurnal Hukum Adigama, Vol. 1 No. 1, 2018, pp. 21-22.
2 Bonfilio Mahendra Wahanaputra Ladjar, “Gedung Empat Lantai di Slipi Ambruk”, Kompas.com, 6 Januari 2020, https://megapolitan.kompas.com/read/2020/01/06/10 524341/gedung-empat-lantai-di-slipi-ambruk (diakses
9 Januari 2020).
DKI Jakarta,  yang dilaporkan dalam kurun waktu  mulai  tanggal  2  Agustus  hingga  12 Oktober  tahun  2017  menunjukkan  bahwa ditemukan  23  (dua  puluh  tiga)  gedung  di Jakarta  yang  melanggar  Sertifikat  Laik Fungsi (SLF). Penelitian terhadap dokumentasi  dari  23  gedung  menunjukkan hasil  yang  bervariasi  mengenai  SLF,  yakni terdapat  masa  berlaku  SLF  yang  sudah habis  dan  terdapat  pula    gedung  yang dibangun  tanpa  memiliki  SLF.  Laporan  ini sudah barang tentu menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat yang banyak melakukan aktivitas di gedung bertingkat di Jakarta.  Gubernur  DKI  Jakarta  Anies Baswedan menyatakan bahwa laporan BPK tersebut  hanya  memperlihatkan  sebagian kecil  dari  semua  gedung  bertingkat  yang ada  di  Jakarta.  Belum  lagi  beberapa apartemen  atau  rumah  susun  yang  sudah terlanjur  dipasarkan  dan  dijual  ke konsumen tapi belum mengantongi SLF. 3
3 “23  Pengembang  Diduga  Langgar  Aturan Kelayakan Bangunan. Sanksi Ringan  Pengawasan pun Lemah ”, Koran  Tempo,  Edisi  15  November  2017, https://koran.tempo.co/read/metro/423977/23- pengembang-diduga-langgar-aturan-kelayakan- bangunan ? ; Hendra Friana, “BPK Temukan 23 Gedung di Jakarta Langgar SLF; Anies: Lebih Banyak”, tirto.id,
Pemerintah  Daerah  Provinsi  DKI Jakarta  mencoba  memberikan  sanksi  tegas melalui  pemberlakuan  Peraturan  Daerah No.  7  Tahun  2010  tentang  Bangunan Gedung. Hal yang sama juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya yang menerbitkan  Peraturan  Walikota  Surabaya No.  14  Tahun  2018  tentang  Sertifikat  Laik Fungsi Bangunan Gedung. Kedua peraturan tersebut  memerintahkan  agar  setiap bangunan  gedung  baik  non  hunian, apartemen maupun rumah susun memperoleh  SLF  sebelum  bangunan gedung tersebut dimanfaatkan/ digunakan. Tapi  dalam  praktiknya  masih banyak  pemilik  gedung  terutama  pelaku pembangunan  rumah  susun  yang  belum memperoleh SLF.
Bagi  orang  awam,  keberadaan  SLF mungkin  belum  menjadi  suatu  hal  yang penting.  Padahal  pada  prinsipnya  SLF merupakan  bukti  bahwa  pemilik  gedung telah  melakukan  pembangun  gedung  yang bersangkutan  sesuai  standardisasi,  baik
17  Januari  2018, https://tirto.id/bpk-temukan-23- gedung-di-jakarta-langgar-slf-anies-lebih-banyak-cDn4 (diakses 12 Mei 2020).
dalam  aspek  kesesuaian  fungsi  hingga aspek keselamatan dan kesehatan,
termasuk  sebagai  bukti  dalam  rangka penghindaran  kecelakaan  kerja. 4 Ketiadaan SLF  membuktikan  tidak  adanya  jaminan keamanan dan keselamatan bagi pengguna dan pemilik bangunan. Dampaknya mungkin  tidak  dirasakan  dalam  waktu dekat.  Namun  dalam  jangka  panjang, ketika  terjadi  kecelakaan  gedung  barulah orang  berpikir  betapa  pentingnya  SLF. Belum  lagi  dengan  penguasaan  dan pemilikan  bangunan  seperti  rumah  susun atau  apartemen.  Salah  satu  syarat  agar pelaku pembangunan dapat menjual satuan rumah  susunnya  adalah  SLF.  Keberadaan SLF  menjadi  penting  karena  berhubungan dengan  penerbitan  akta  pertelaan  dan Sertifikat  HMSRS  (SHMSRS)  atau  Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG).
Terlepas  dari  itu,  pemerintah  daerah juga  memberi  andil  atas  terjadinya pelanggaran
hukum khususnya
4 Kanyaka  Prajnaparamita, “A spek  Hukum Sertifikat Layak Fungsi (SLF) Bangunan dalam rangka Penghindaran  Kecelakaan  Kerja”, Adinistrative  Law  & Governance  Journal,  Vol.  1  Edisi  4,  November  2018, pp. 391-396.
pelanggaran SLF. Di banyak praktik, banyak bangunan  gedung  yang  meskipun  sudah berdiri  lama  tapi  baru  mengantongi    SLF Sementara.  Meskipun  UU  No.  30  Tahun 2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan mengatur cara-cara pencegah, penyalahgunaan  wewenang  dari  pejabat pemerintah, namun dalam praktiknya masih terjadi  kendala  dalam  pengurusan  SLF. Prosedur  yang  berbelit-belit,  oknum  nakal pejabat  daerah  serta  minimnya  informasi dan  sosialisasi  tentang  SLF  ikut  memberi andil  dalam  proses  penerbitan  SLF. Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini  membahas  urgensi  atau  pentingnya suatu  SLF  sebagai  perlindungan  hak  asasi manusia khususnya bagi pengguna/penghuni gedung bangunan.
SLF sebagai
Dokumen Kelaikan
Bangunan Gedung
Secara  yuridis,  masalah  bangunan gedung  sudah  diatur  dalam  UU  No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung dan PP No.
36/2005
tentang
Peraturan
Pelaksanaan  UU  No.  28/2002  tentang
Bangunan Gedung. Dalam Pasal 71 ayat (1) PP  No.  36/2005  diperintahkan  agar  setiap bangunan  gedung  memiliki  SLF  sebagai syarat  agar  bangunan  tersebut  dapat digunakan/dimanfaatkan. Hal ini dimaksudkan  agar  pemilik  atau  pengguna bangunan  gedung  memperoleh  jaminan keselamatan  dalam  bentuk  kelaikan  fungsi bangunan.  Penerbitan  SLF  tidak  hanya untuk  bangunan  tunggal  saja  tapi  juga untuk bangunan bertingkat seperti apartemen,  gedung  perkantoran,  hotel, pusat  perbelanjaan, 5 bahkan  juga  untuk jalan atau ruas jalan, 6 dan lain sebagainya.
Pada saat ini ketentuan yang mengatur SLF tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  PUPR No.  27/PRT/M/2018  tentang  Sertifikat  Laik Fungsi Bangunan Gedung.
Penerbitan  SLF  sebagai  dokumen yang membuktikan bahwa laik-fungsi suatu bangunan  dilakukan  oleh  Pemerintah
5 Petrus  Mahesa  Kusuma,  Shinta  Hadiyantina, Agus Yulianto, “Efektivitas Pas al 70 ayat (2) Peraturan Daerah  Kota  Bekasi  Nomor  6  Tahun  2014  tentang
Bangunan Gedung terkait Bangunan Pusat Perbelanjaan  tanpa  Sertifikat  Laik  Fungsi  (Studi  di Wilayah  Kerja  Kota  Bekasi)”, Jurnal  Hukum,
Universitas Brawijaya, September 2019.
6 Jimmy Adwang, “Pemutakhiran Sertifikasi Uji Laik Fungsi  Jalan  pada  Ruas  Jalan  Nasional  Lingkar Kakorotan Kabupaten Kepulauan Talaud”, TEKNO, Vol. 17 No. 74, April 2020, pp. 68-72.
Daerah didahului dengan pemeriksaan atau pengukuran.  Untuk  menentukan  laik tidaknya  fungsi  suatu  bangunan  diukur berdasarkan beberapa parameter yaitu : 7
a. Bangunan  memiliki  tingkat  keselamatan bagi  penghuni  dan  lingkungannya. Persyaratan tingkat keselamatan bangunan  gedung  diwujudkan  dalam kemampuan  bangunan  gedung  untuk mendukung  beban  muatan    serta perlindungan terhadap
bahaya kebakaran dan petir;
b. Bangunan  memiliki  tingkat  kesehatan yang baik bagi penghuni dan lingkungannya. Tingkat kesehatan suatu bangunan  dalam  hal  ini  meliputi  sistem air  bersih  yang  sehat,  sanitasi  dan pengaturan udara;
c. Bangunan  memiliki  tingkat  kenyamanan bagi  penghuni  dan  lingkungannya. Tingkat  kenyamanan  bangunan  dapat dilihat  dari  berfungsinya  pengaturan udara, ruang gerak dan temperatur;
d. Bangunan memberikan kemudahan bagi seluruh penggunanya,
termasuk kelompok lansia dan penyandang cacat. Hal  tersebut  mencakup  pengaturan  ke dan  dari  fungsi-fungsi  ruang  dalam menunjang aktivitas di dalam bangunan.
Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan  gedung  dilakukan  setelah dipenuhi  persyaratan  administrasi  dan persyaratan  teknisnya.  Dokumen-dokumen
7 Arief  Sabaruddin, A-Z  Persyaratan  Teknis Bangunan, (Jakarta: Griya Kreasi, 2013) Hal. 102
yang  harus  dilampirkan  dalam  persyaratan administratif berupa :
a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
b. Sertifikat  hak  atas  tanahnya  atau  surat perjanjian
pemanfaatan atau penggunaan  tanah,  apabila  pemilik bangunan  gedung  bukanlah  pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;
c. Status  kepemilikan  bangunan  gedung berupa Sertifikat HMSRS atau SKBG atau surat perjanjian pemanfaatan bangunan gedung  jika  pemiliknya  bukan  pemilik bangunan yang bersangkutan.
Lain  halnya  dengan  persyaratan  teknis,  di mana  harus  dipenuhi  persyaratan  tata bangunan dan keandalan bangunan gedung.  Khusus  untuk  persyaratan  tata bangunan,  syarat-syarat  yang  harus dipenuhi meliputi :
a. persyaratan peruntukan bangunan;
b. persyaratan intensitas bangunan;
c. persyaratan  arsitektur  bangunan; dan
d. persyaratan  pengendalian  dampak lingkungan
Dari  persyaratannya,  penerbitan  dan pemberian  SLF  dibedakan  atas  beberapa SLF, antara lain :
1. SLF Pertama SLF Pertama diterbitkan untuk bangunan gedung  yang  tidak  hanya  sudah  selesai dibangun  akan  tetapi  juga  telah
memenuhi  persyaratan  kelaikan  fungsi dan penggunaannya sesuai dengan IMB.
2. SLF Pendahuluan
SLF  Pendahuluan  dapat  diberikan  atas sebagian
dan/atau keseluruhan bangunan  gedung  yang  secara  teknis sudah  memenuhi  persyaratan  kelaikan fungsi  namun  masih  terdapat  terdapat beberapa  bagian  bangunan  gedung yang perlu diperbaiki. Perpanjangan SLF ini dapat diberikan dengan masa berlaku paling  lama  6  (enam)  bulan  dan  tidak dapat diperpanjang
3. SLF Sementara SLF  Sementara  adalah  sertifikat  yang diberikan  atas  sebagian  dan/atau keseluruhan  bangunan  gedung  yang secara teknis sudah memenuhi persyaratan  kelaikan  fungsi  namun terdapat  kewajiban  yang  tercantum dalam Surat Izin Penunjukan
Penggunaan Tanah (SIPPT) yang belum dipenuhi  karena  pemegang  SIPPT belum dapat menyelesaikan keseluruhan kewajiban  yang  ada  dalam  SIPPT. Jangka  waktu  berlaku  SLF  sementara paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan  dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
4. SLF Perpanjangan Perpanjangan  SLF  diterbitkan  atas bangunan  gedung  yang  telah  memiliki SLF  dan  masih  memenuhi  persyaratan kelaikan fungsi.
Sanksi  yang  dapat  dikenakan  pada  pemilik bangunan  gedung  yang  tidak  memenuhi kewajibannya dalam penyelenggaraan bangunan  gedung berupa  sanksi
administratif maupun sanksi pidana.  Dalam Pasal  44  UU  No.  28/2002  secara  tegas dinyatakan: “Setiap  pemilik  dan/atau pengguna  yang  tidak  memenuhi  kewajiban pemenuhan  fungsi,  dan/atau  persyaratan, dan/atau
penyelenggaraan bangunan gedung  sebagaimana  dimaksud  dalam
undang-undang ini dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana”. Bagi pemilik bangunan di DKI Jakarta, pengenaan  sanksinya  merujuk  pada  Perda No.  7  tahun  2010  berupa  sanksi  pidana paling  lama  3  (tiga)  bulan  atau  denda paling  banyak  Rp  50.000.000  (lima  puluh juta rupiah).
Tanggung  Jawab  Pemilik  Bangunan dan  Pemerintah  Daerah  Sebagai Bentuk Perlindungan HAM

## Tanggung  Gugat  Pemilik  Bangunan Gedung
Dalam  konteks  ini,  akan  timbul pertanyaan  mengenai  hubungan  antara HAM dan tanggung gugat pemilik bangunan gedung.  Mengutip  Theo  Huijbers,  terdapat 2 (dua)  bentuk  hak-hak manusia yaitu hak yang  didasarkan  pada  ketentuan  undang- undang  dan  hak  yang  dianggap  melekat
pada  setiap  manusia  sebagai  manusia (biasa  disebut  hak  asasi)  yang  bersifat mendasar, 8 yang  diakui  dan  dipandang sebagai  bagian  humanisasi  hidup  manusia akan  tempat  dan  tugasnya  di  dunia 9 .  Hak- hak manusia tersebut di dalam ilmu hukum dikenal  dengan  hak-hak  subjektif  yang meliputi
hak-hak pribadi (persoonlijkheidscrechten) , hak-hak kekayaan
(vermogensrecht) , hak-hak kebebasan  dan  hak  atas  kehormatan  dan nama baik.
Dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, salah satu hak manusia yang  tidak  dapat  dikurangi  dalam  keadaan keadaan apapun dan oleh  siapapun  adalah hak  atas  rasa  aman.  UU  HAM  menetapkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,  martabat,  dan  hak  miliknya 10 . Perlindungan atas rasa aman tersebut juga melekat  pada  pengguna  atau  penghuni bangunan  gedung  berupa  hak  untuk
8 Theo  Huijbers, Filsafat  Hukum  (Yogyakarta  : Kanisius, 1995), hal 96-97.
9 Ibid, hal.104.
10 Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
mendapatkan perlindungan atas
keselamatan  diri  dan  hak  miliknya.  Bukan tidak  mungkin  bangunan  yang  tidak  laik fungsi  akibat  kelalaian  atau  kesengajaan pemilik bangunan gedung akan menimbulkan  kerugian  dalam  bentuk  rasa aman  pada  pengguna  atau  penghuni bangunan gedung.
Secara  perdata,  ketiadaan  SLF  dari pemilik  bangunan  menunjukkan  adanya kelalaian  bahkan  mungkin  kesengajaan dalam memelihara kelaikfungsian bangunan miliknya  dan  karenanya  dapat  dimintai tanggung  gugatnya  atas  dasar  perbuatan melawan  hukum.  Tanggung  gugat  pemilik bangunan baru dapat dituntut ketika terjadi kerugian pada pihak-pihak yang memanfaatkan bangunan gedung.
Ketentuan  yang  mengatur  tanggung  gugat pemilik  bangunan  gedung  terdapat  dalam Pasal  1365  jo  1369  KUH  Perdata.  Pasal 1369 KUH Perdata menyebutkan :
“Pemilik
sebuah
gedung adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan  karena  ambruknya  gedung  itu untuk  seluruhnya  atau  sebagian.  Jika  ini terjadi karena kelalaian dalam pemeliharaannya,  atau  sesuatu  cacat dalam pembangun an tataannya.”
Untuk  bisa  menggugat  pemilik bangunan gedung, pengguna atau penghuni bangunan gedung dapat menggunakan  Pasal  1365  KUH  Perdata tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) sebagai dasar gugatannya.  Jika  sebelumnya  perbuatan melawan  hukum  dimaknai  dalam  arti onwetmatigedaad (perbuatan yang melanggar  kaidah-kaidah  tertulis  berupa pelanggaran  atas  kewajiban  hukum  si pelaku  dan  hak-hak  subjektif  orang  lain), sejak  tahun  1919  pengertian  perbuatan melawan  hukum  dimaknai  dalam  arti onrechtmatigedaad. Menurut  Suharnoko, onrechtmatigedaad merupakan “ setiap perbuatan  atau  tidak  berbuat  yang  tidak hanya  melanggar  hak  subjektif  orang  lain (hak  yang  ditentukan  undang-undang), bertentangan  dengan  kewajiban  hukum  si pelaku (kewajiban yang ditentukan undang- undang),  atau  bertentangan  dengan  tata susila  atau    bertentangan  dengan
kepatutan,  ketelitian  dan  kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat ” 11 .
Meskipun perbuatan melawan hukum yang  dianut  saat  ini  diartikan  sebagai onrechtmatigedaad, oleh  ajaran  relativitas ( Schutznormtheorie ).  Sedangkan  aplikasi ajarannya dapat ditemukan dalam keputusan  Hoge  Raad  Belanda  tanggal  17 Januari  1958.  Dalam  kasus  tersebut,  ada seseorang  yang  bertindak  sebagai  dokter gadungan,  yang  mengakibatkan  sejumlah dokter lainnya yang juga membuka tempat praktik  di  sekitar  tempat  praktik  dokter gadungan  tersebut  mengalami  kerugian, yakni  berkurangnya  penghasilan  mereka. Dalam  perkara  ini  terbukti  ada  perbuatan melawan hukum dalam bentuk pelanggaran undang-undang  yang  menetapkan  orang bukan  dokter  berpraktik  sebagai  dokter. Selain  itu  terbukti  ada  kerugian  yang ditimbulkan oleh dokter gadungan tersebut. Namun  Hoge  Raad  menolak  gugatan  ganti rugi  tersebut  atas  dasar  teori schutznorm.
Dalam  keputusan  Hoge  Raad  diberikan
11 Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus (Jakarta : Prenada Media, 2004), hal. 121.
suatu alasan  bahwa  undang-undang  hanya melarang  orang  yang  bukan  dokter berpraktik  sebagai  dokter  dengan  tujuan untuk  melindungi  masyarakat  dari  praktik dokter  ilegal;  dan  bukan  untuk  melindungi pendapatan  dari  dokter  lainnya  yang  juga melakukan  praktik  wilayah  tersebut. Menurut schutznorm theorie, suatu “ perbuatan  yang  bertentangan  dengan kaidah  hukum  dan  oleh  karenanya  adalah melawan  hukum,  akan  menyebabkan  si pelaku  dapat  dipertanggungjawabkan  atas kerugian  yang  disebabkan  oleh  perbuatan tersebut,  bilamana  norma  yang  dilanggar itu dimaksudkan untuk melindungi penderita ” 12 .
Untuk  membuktikan  ada  tidaknya perbuatan  melawan  hukum,  ada  beberapa persyaratan yang harus dibuktikan, yaitu :
a. Adanya suatu perbuatan.
Perbuatan  yang  dimaksud  adalah perbuatan  yang  bersifat  positif (berbuat  sesuatu)  maupun  yang bersifat  negatif  (tidak  berbuat sesuatu) 13 . Ketidaklaikan
12 Rosa  Agustina  dikutip  dari  M.  A.  Moegni Djojodirjo, Perbuatan  Melawan  Hukum  (Jakarta: Program Pascasarjana FHUI, 2003), hal. 41.
13 Mariam  Darus  Badrulzaman, Kompilasi  Hukum Perikatan  (  Bandung  :  Citra  Aditya  Bakti,  2016),  hal. 106.
bangunan  yang  dibuktikan  dari tidak  diperoleh  SLF  membuktikan adanya  perbuatan  yang  bersifat positif  maupun  negatif  dari pemilik bangunan.
b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Perbuatan pemilik bangunan gedung  yang  tidak  memperoleh SLF  merupakan  perbuatan  yang melanggar  kewajiban  hukumnya, melanggar hak subjektif penghuni/pengguna bangunan gedung sekaligus melanggar kepatutan,  kesusilaan,  ketelitian dan kehati-hatian dalam masyarakat  serta  harta  benda penghuni/pengguna bangunan gedung. c.  Ada kerugian.
Kerugian  yang  harus  ditanggung oleh
penghuni/pengguna bangunan  gedung  tidak  hanya dalam  bentuk  hilangnya  harta benda  (kerugian  materiil)  tapi juga  dalam  bentuk  kerugian imaterial  yang  berupa  rasa  sakit, rasa takut, hilangnya nyawa yang akan dinilai dengan uang.
d. Ada kesalahan. Kesalahan  yang  dimaksudkan dalam  hal  ini  adalah  kesalahan hukum  maupun  kesalahan  sosial yaitu  suatu  kegagalan  seseorang untuk  dapat  berperilaku  ideal dalam masyarakat sebagai manusia  yang  normal  dan  wajar. Pemilik  bangunan  yang  tidak mengantongi SLF termasuk perbuatan  yang  salah  apalagi undang-undang  memerintahkan pemilik bangunan
untuk mengurus SLF bangunan miliknya.
e. Ada  hubungan  sebab  akibat (hubungan kausal) antara kesalahan dengan kerugian. Kerugian yang diderita pengguna/penghuni bangunan dalam bentuk hilangnya hak milik atas kekayaannya, rasa sakit, rasa tidak aman dari pengguna/penghuni bangunan merupakan dampak dari
kesalahan  atau  kelalaian  pemilik bangunan  yang  tidak  memelihara kelaikan  fungsi  bangunan  (tidak memiliki SLF).
Ganti rugi sebagai beban yang harus dipikul pemilik bangunan gedung merupakan aktualisasi dari konsep keadilan terutama  dalam  hubungan  antar  manusia yang diatur oleh undang-undang. Aristoteles  dalam  bukunya  yang  berjudul Nicomachean    Ethics mengatakan  bahwa keadilan  adalah  kebajikan  yang  berkaitan dengan hubungan antar manusia, baik yang timbul  karena  perjanjian  maupun  karena undang-undang.
Pandangan berbeda
disampaikan Hugo
Grotius
yang mengatakan  prinsip  ganti  rugi  pada dasarnya  harus  diterima  sebab  hukum mencoba  untuk  membagi  kerugian  itu secara  adil.  Menurut  Grotius  terdapat  4 (empat)  prinsip  dasar  yang  berlaku  dalam
hubungan  antar  manusia,  yaitu  prinsip kupunya  kau  punya,  prinsip  ganti  rugi, prinsip  kesetiaan  pada  janji (pacta  sunt servanda ), dan prinsip perlunya hukuman. 14
Demikian  pula  dengan  prinsip  perlunya hukuman.    Menurutnya  hukum  adalah suatu norma yang menuntut dan ada sanksi bagi mereka yang tidak bisa
menerimanya 15 . Sedangkan
dalam pandangan  John  Rawls,  keadilan  diukur berdasarkan keseimbangan
antara kepentingan  pribadi  dan  kepentingan bersama 16 .  Dari  pendapat  para  ahli tersebut,  pada  dasarnya  ganti  rugi  yang dibebankan pada pemilik bangunan gedung tidak semata-mata hanya mengatur masalah  kebajikan  tapi  lebih  dalam  lagi ditujukan  pada  keseimbangan  hak  dan kewajiban  antar  umat  manusia  yang berujung  pada  penghormatan  atas  hak asasi  penghuni  atau  pengguna  bangunan gedung.
14 Theo  Huijbers, Filsafat  Hukum  Dalam  Lintasan Sejarah (Yogyakarta : Kanisius, 1982), hal. 60, 87-88.
15 Ibid., hal. 88.
16 Darji  Darmodiharjo  &  Shidarta, Pokok-pokok Filsafat  Hukum,  Apa  dan  Bagaimana  Filsafat  Hukum Indonesia  (Jakarta  :  PT.  Gramedia  Pustaka  Utama, 1995), hal. 159.

## Tanggung  Jawab  Pemerintah  Daerah Dalam Penerbitan SLF
Pada  dasarnya  wewenang  yang dimiliki pemerintah daerah dalam menerbitkan  SLF  merupakan  wewenang yang  sifatnya  hukum  publik.  Wewenang jenis ini yaitu wewenang yang menimbulkan  akibat-akibat  hukum  yang sifatnya publik dan berkaitan dengan suatu jabatan (ambt) yang  bisa  bersumber  dari atribusi,  delegasi  dan  mandat. 17 Menurut Miriam  Budiarjo,  ada  beberapa  pendapat yang  saling  berbeda  satu  dengan  yg  lain terkait  istilah  kewenangan  dan  wewenang. Sebagian  mengatakan  istilah  kewenangan sama dengan wewenang. Pendapat lainnya mengistilahkan wewenang dengan “bevoegheid”. Namun  menurut  Phillipus  M.
Hadjon  perbedaan  antara  kewenangan dengan “bevoegheid” terletak pada karakter hukumnya. 18
Ditilik dari kewenangan  mengatur  bangunan  gedung di  wilayahnya,  kewenangan    pemerintah
17 Ali  Marwan  HSB  dan  Evlyn  Martha  Julianthy, “Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintah Daerah berdasarkan  Undang-undang  No.  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintah  Daerah”, Jurnal  Legislasi Indonesia, Vol. 15 No. 2, Juli 2018, pp. 1-8.
18 Miriam  Budiardjo, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hal. 35-36.
daerah  dalam  menerbitkan  SLF  lahir  dari pelimpahan  wewenang  (delegasi)    yang bersumber  pada  UU  No.  32/2004  tentang Pemerintahan  Daerah,  UU  No.  28/2002 tentang  Bangunan  Gedung  dan  Peraturan Menteri PUPR No. 27/PRT/M/2018.
Namun  demikian  bisa  saja  tindakan pemerintah  daerah  digolongkan  sebagai perbuatan  hukum  perdata  (privat)  jika perbuatan  hukum  tersebut  dilakukan  oleh pejabat (ambtsdrager) atau  pemerintah daerah  dalam  kapasitasnya  sebagai  badan hukum  publik 19 .  Misalnya  tindakan  oknum pemerintah  daerah  yang  mempersulit pemilik bangunan gedung dalam mengurus permohonan  dan  perpanjangan  SLF, padahal secara prosedural  telah memenuhi persyaratan.
Secara  prosedural,  penerbitan  SLF merujuk pada 3 (tiga) landasan utama yaitu landasan negara hukum, landasan
demokrasi,  dan  landasan  instrumental yaitu daya guna dan hasil guna 20 . Landasan
19 Philipus  M.  Hadjon, et.  al,  Pengantar  Hukum
Administrasi Indonesia (Introduction to The
Indonesian  Administrative  Law)  (Yogyakarta  :  Gadjah Mada University Press, 2015), hal. 134-135.
20 Ibid, hal. 261.
negara  hukum  tercantum  dalam    Pasal  1 ayat  (3)  UUD  1945  yang  menyatakan negara  Indonesia  sebagai  negara  hukum (rechtstaat) dan  menjamin  penghormatan HAM. 21 Jadi, menjadi kewajiban pemerintah daerah dan aparaturnya untuk menerbitkan  SLF  secara  benar  dengan berpedoman  pada  prinsip rechtmatigheid.
Maksud  dari rechtmatigheid adalah  dalam setiap  keputusan  yang  dibuat  baik  oleh pemerintah  maupun  administrasi  tidak boleh melanggar hukum (onrechtmatigeoverheidsdaad). 22
Dari  kacamata  hukum  administratif, penyalahgunaan  wewenang  atau  tindakan sewenang-wenang dari aparatur pemerintah  daerah  melanggar    UU  No. 30/2014  tentang  AUPB  dan  dapat  dikenai sanksi administratif. Ketentuan AUPB  harus diimplementasikan  dalam  penerbitan  dan
21 Zaherman Armandz Muabezi, “Negara Berdasarkan  Hukum  (Rechtsstaats)  Bukan  Kekuasaan (Machtsstaat), Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 6 No. 3,  November  2017,  pp.  421-446;  Achmad  Irwan Hamzani,  “Menggagas  Indonesia  sebagai  Nega ra Hukum  yang  Membahagiakan  Rakyatnya”, Yustisia, Edisi 90, September – Desember 2014, p. 138.
22 Andrey  Sujatmoko,  dikutip  dari  Indroharto, Pemulihan  Korban  Pelanggaran  Berat  HAM  Menurut Prinsip  Tanggung  Jawab  Negara  (Jakarta  :  Rajawali Pers, 2019), hal. 47-48.
perpanjangan  SLF  yang  didasarkan  pada  3 (tiga) asas penting, yaitu:
1. Asas Legalitas
2. Asas  Perlindungan  terhadap  Hak  Asasi Manusia
3. Asas-asas  umum  pemerintahan  yang baik yang meliputi :
a. Asas kepastian hukum;
b. Asas kemanfaatan;
c. Asas ketidakberpihakan;
d. Asas kecermatan;
e. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan;
f. Asas keterbukaan;
g. Asas kepentingan umum; dan
h. Asas pelayanan yang baik
Selain  sanksi  administratif,  tindakan pemerintah  daerah  dan  aparatnya  juga dapat  dikenai  sanksi  perdata.  Pelanggaran peraturan  tentang  SLF  menyebabkan pemerintah  daerah  maupun  pejabatnya dapat  digugat  atas  dasar  perbuatan melawan  hukum.  Sebagai  dasar  hukum dapat dilihat putusan Mahkamah Agung No. 838K/Sip/1970  yang  merumuskan  kriteria rechtmatigheid tindakan  penguasa  yang meliputi  undang-undang  dan  peraturan formal,  kepatutan  dalam  masyarakat  yang harus  dipatuhi  oleh  penguasa  dan perbuatan kebijaksanaan penguasa.
Putusan  tersebut  kemudian  dipertegas
melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. MA/Pemb/0159/1977  tanggal  25  Februari 1977 23 .
Dari  kriteria  yang  pertama  yaitu undang-undang  dan  peraturan  formal, penerbitan  SLF  yang  menjadi  kewenangan pemerintah daerah merupakan aturan yang diperintahkan oleh UU No. 28/2002 tentang Bangunan  Gedung  dan  Peraturan  Menteri PUPR  No.  27/PRT/M/2018  tentang  SLF. Meskipun berdasarkan peraturan perundangan  tentang  otonomi  daerah pemerintah  daerah  diberi  kewenangan untuk  mengatur  sendiri  daerahnya,  namun kewenangan  itu  dibatasi  oleh  UU  No. 30/2014.
Kriteria  yang  kedua  mengenai kepatutan  yang  harus  diperhatikan  oleh penguasa. Dalam penerbitan SLF, pemerintah  daerah  dan  aparaturnya  harus selalu  memperhatikan  kepatutan  yang berlaku di masyarakat. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. MA/Pemb/0159/1977 tanggal  25  Februari  1977  antara  lain diserukan :
“kepada  ketua  pengadilan  negeri  maupun pengadilan  tinggi  di  seluruh  Indonesia agar......  mengadili  perkara  di  mana pemerintah  digugat  melakukan  perbuatan melanggar  hukum  hendaknya  mengadakan keseimbangan antara perlindungan terhadap perseorangan  (individual)  dan  terhadap kepentingan persekutuan
seperti penguasa.....”.
Surat  Edaran  MA  tersebut  sejalan  dengan asas  perlindungan  HAM  dari  UU  No. 30/2014  tentang  AUPB  yang  menegaskan bahwa  pelaksanaan  tugas  administrasi pemerintahan  baik  oleh  badan  pemerintah maupun  pejabat  pemerintah  tidak  boleh melanggar  hak-hak  masyarakat  yang dijamin oleh UUD 1945. Dalam  UU No. 39 Tahun 1999 disebutkan 24 :
“setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang  termasuk  aparat  negara  baik disengaja  maupun  tidak  sengaja,  atau kelalaian  yang  secara  melawan  hukum mengurangi,  menghalangi,  membatasi,  dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau  kelompok  orang  yang  dijamin  oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau  dikhawatirkan  tidak  akan  memperoleh penyelesaian  hukum  yang  adil  dan  benar, berdasarkan  mekanisme  hukum  yang berlaku.”
24 Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Kriteria  ketiga  mengenai  perbuatan kebijaksanaan  penguasa.  Dalam  Surat Edaran  MA  disebutkan  bahwa  pengadilan baru memiliki kewenangan atau kompetensi untuk menilai kebijakan pemerintah sebagai perbuatan  melawan  hukum  jika  terdapat unsur  kesewenang-wenangan  ( willekeur) dan penyalahgunaan wewenang
(detournement  de  povoir) 25 .  Prinsipnya, negara  yang  diwakili  pemerintah  daerah bertanggung jawab atas tindakan- tindakannya  yang  melawan  hukum  atau kelalaiannya 26 .  Tanggung  jawab  itu  juga meliputi tanggung jawab atas penyelenggaran  bangunan  yang  layak  huni dengan  cara  menerbitkan  SLF.  Konsep tentang tanggung jawab dari negara dalam hal  ini  pemerintah  daerah,  berangkat  dari perintah konstitusi terutama Pasal 281 ayat (4)  UUD  1945  bahwa  perlindungan, pemajuan,  penegakkan,  dan  pemenuhan HAM  adalah  tanggung  jawab  negara terutama  pemerintah.  Penegasan  atas
25 Philipus M. Hadjon, Loc.Cit.
26 Andrey Sujatmoko dikutip dari Huala Adolf, Op. Cit, hal. 40.
ketentuan  Pasal  281  ayat  (4)  UUD  1945 diatur dalam UU No. 39/1999 tentang HAM.

## Kesimpulan
Untuk
melindungi hak asasi penghuni/pengguna  bangunan  gedung dalam  bentuk  rasa  aman,  perlu  ada kesadaran yang baik  dan  benar  dari  setiap pemilik  bangunan  untuk  selalu  memelihara kelaikfungsian  bangunannya  dengan  tetap mengurus permohonan SLF untuk bangunan yang baru. Apabila bangunan itu pernah  diterbitkan  SLFnya,  diupayakan untuk  selalu  mengurus  permohonan perpanjangan SLF bangunan gedungnya.
Pelaksanaan  pemerintah  di  daerah khususnya di bidang
pengawasan bangunan  gedung,  harus  dilaksanakan
dengan tetap mengedepankan perlindungan HAM dan pelayanan masyarakat  dengan  berpedoman  pada asas-asas umum pemerintahan yang   baik. Hal  ini  dimaksudkan  agar  tidak  terjadi  lagi kasus-kasus yang merugikan penghuni/pengguna  bangunan  gedung sekaligus  memberikan  jaminan  kepastian
hukum  dalam  penguasaan  unit-unit  atau bagian-bagian dari bangunan gedung.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Agustina, Rosa. Perbuatan  Melawan Hukum . Jakarta: Program
Pascasarjana FHUI, 2003.
Badrulzaman,  Mariam  Darus. Kompilasi Hukum  Perikatan. Bandung  :  Citra Aditya Bakti, 2016.
Budiardjo, Miriam . Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama,
1998.
Darmodiharjo,  Darji.  dan  Shidarta, Pokok- pokok  Filsafat  Hukum,  Apa  dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. Jakarta  :  PT.  Gramedia Pustaka Utama, 1995. Hadjon,  Philipus  M. et.  al,  Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction  to  The  Indonesian
Administrative  Law). Yogyakarta  : Gadjah Mada University Press, 2015. Huijbers,  Theo, Filsafat  Hukum  Dalam
Lintasan  Sejarah, Yogyakarta  : Kanisius, 1982. --------------------, Filsafat Hukum Yogyakarta : Kanisius, 1995. Sabaruddin,  Arief. A-Z  Persyaratan  Teknis
Bangunan .  Jakarta:  Griya  Kreasi,
2013.
Suharnoko. Hukum  Perjanjian  Teori  dan Analisa  Kasus .  Jakarta  :  Prenada Media, 2004.
Sujatmoko,  Andrey. Pemulihan  Korban Pelanggaran  Berat  HAM  Menurut Prinsip  Tanggung  Jawab  Negara . Jakarta : Rajawali Pers, 2019.

## Terbitan Berkala
Adwang,  Jimmy. “Pemutakhiran  Sertifikasi Uji Laik Fungsi Jalan pada Ruas Jalan
Nasional Lingkar Kakorotan
Kabupaten Kepulauan Talau d” . TEKNO , Vol. 17 No. 74, (April 2020):
68-72.
Bonfilio  Mahendra  Wahanaputra  Ladjar, “Gedung  Empat  Lantai  di  Slipi Ambruk”, Kompas.com ,  6  Januari 2020, https://megapolitan.kompas.com/rea d/2020/01/06/10524341/gedung- empat-lantai-di-slipi-ambruk (diakses
9 Januari 2020).
Evangelista, Octavianna dan Hanafi Tanawijaya. “Analisis Mengenai Pertanggungjawaban Pengembang Rumah  Susun  terkait  Ketiadaan Sertifikat  Laik  Fungsi  menurut
Undang-undang  Nomor  20  Tahun 2011  tentang  Rumah  Susun  juncto Undang-undang  Nomor  28  Tahun 2002  tentang  Bangunan  Gedung (Studi  Kasus  Apartemen  Parama Cilandak  Jakarta  Selatan) ”. Jurnal Hukum Adigama, Vol. 1 No. 1, 2018:
21-22.
Hamzani,  Achmad  Irwan. “Menggagas Indonesia  sebagai  Negara  Hukum yang  Membahagiakan  Rakyatnya” . Yustisia ,  Edisi  90,  September – Desember 2014: 138. Harisun,  Endah. “Kajian  Sistem  Sertifikasi Laik  Fungsi  Bangunan  Gedung  di Kota Ternate Propinsi Maluku Utara” . Jurnal  Ilmiah  MEDIA  ENGINEERING , VOL. 3 NO. 1, Maret 2013: 14. Mahesa Kusuma, Petrus, Shinta Hadiyantina, Agus Yulianto. “Efektivitas  Pasal  70  ayat  (2) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6  Tahun  2014  tentang  Bangunan
Gedung  terkait  Bagunan  Pusat Perbelanjaan  tanpa  Sertifikat  Laik Fungsi  (Studi  di  Wilayah  Kerja  Kota Bekasi)” . Jurnal  Hukum ,  Universitas Brawijaya, (September 2019).
Marwan  HSB,  Ali  dan  Evlyn  Martha Julianthy. “Pelaksanaan  Kewenangan Atribusi Pemerintah Daerah berdasarkan  Undang-undang  No.  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintah
Daerah” . Jurnal  Legislasi  Indonesia , Vol. 15 No. 2, Juli 2018: 1-8.
Metro, “23  Pengembang  Diduga  Langgar Aturan  Kelayakan  Bangunan.  Sanksi Ringan    Pengawasan  pun  Lemah”, Koran  Tempo ,  Edisi  15  November 2017, https://koran.tempo.co/read/metro/4 23977/23-pengembang-diduga- langgar-aturan-kelayakan-bangunan ? Muabezi,  Zaherman  Armandz. “Negara Berdasarkan  Hukum  (Rechtsstaats) Bukan  Kekuasaan  (Machtsstaat) ”. Jurnal  Hukum  dan  Peradilan Vol.  6 No. 3, November 2017: 421-446. Prajnaparamita,  Kanyaka. “Aspek  Hukum Sertifikat Layak Fungsi (SLF) Bangunan dalam rangka Penghindaran  Kecelakaan  Kerja” . Adinistrative  Law  &  Governance Journal ,  Vol.  1  Edisi  4,  November 2018: 391-396.

## Dokumen Hukum
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Indonesia.  Undang-Undang  No.  27  Tahun 2018  tentang  Sertifikat  Laik  Fungsi Bangunan Gedung.
Indonesia.  Undang-Undang  No.  30  Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Indonesia.  Undang-Undang  No.  39  Tahun 1999 tentang HAM.
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  No. MA/Pemb/0159/1977.

## Situs Web
Hendra  Friana,  “BPK  Temukan  23  Gedung di Jakarta Langgar SLF; Anies: Lebih Banyak”, tirto.id ,  17  Januari  2018, https://tirto.id/bpk-temukan-23- gedung-di-jakarta-langgar-slf-anies- lebih-banyak-cDn4 (diakses  12  Mei 2020).