## PA D ARINGA N
Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi Volume 1 No 1 Januari2019
Wacana Kesetaraan Gender Studi Pada Mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat
Lumban Arofah
Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin, Indonesia (al_arofah@yahoo.com)
Abstract — Dalam  dekade  terakhir  ini,  upaya  pengarus  utamaan  gender  menjadi diskursus  di  berbagai  kalangan  aktivis  perempuan,  keluarga-keluarga,  wartawan,  dunia pendidikan maupun kalangan politisi. Begitupun strategi-strategi telah ditawarkan dengan tujuan  agar  kesetaraan  gender  tercapai  terutama  dalam  pendidikan  yang  dianggap dimensi kunci. Mengingat pentingnya kaitan antara gender dan pendidikan, penelitian ini akan  berusaha  untuk  mendapatkan  gambaran  persepektif  gender  menurut  Mahasiswa FKIP  mengingat  mereka  disiapkan  untuk  menjadi  guru  pelajaran.  Sehingga,  perspektif mereka  tentang  gender  nantinya  akan  diturunkan  kepada  anak-anak  didik  dimana mereka  mengajar.  Penelitian  ini  juga  berusaha  untuk  menginvestigasi  darimana  wacana gender itu berasal dan bagaimana operasionalisasi konsep gender bagi mahasiswa .
Kata kunci:

## I. P ENDAHULUAN
Bagi suatu negara, pendidikan merupakan  realisasi  kebijaksanaan  untuk meningkatkan  taraf  kesejahteraan  yang dicita-citakan  oleh  pendirinya.  Pendidikan merupakan komponen pokok dalam pembinaan  landasan  pengembangan  sosial budaya  sekaligus  pencipta  manusia  yang memiliki  peradaban  tinggi.  Pendidikan tidak  bisa  lepas  dari  kehidupan  sosial masyarakat  sekitar  sehingga  perlu  dibuat sebuah sistem yang memperhatikan khasanah pendidikan dalam aras lokal Karenanya,  proses  belajar  mengajar merupakan kebutuhan penting hidup
manusia.  Hal  ini  harus  dirasakan  bersama oleh setiap individu laki-laki dan perempuan  tanpa  pandang  bulu.  Karena sama-sama  memiliki  kemampuan  untuk belajar.  Semakin  lama,  setiap  aspek kehidupan manusia berkembang, kebutuhannya  pun  kian  beragam.  Oleh karena itu, baik laki-laki maupun perempuan  diharuskan  memiliki  tingkat pembelajaran  yang  setara  serta  didukung oleh  satuan  pendidikan  yang  mendukung hal tersebut.
Kesenjangan  pada  bidang  pendidikan dianggap menjadi faktor utama yang sangat berpengaruh  terhadap  bidang  lain  di Indonesia,  hampir  semua  sektor,  seperti

## PA D ARINGA N
Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi Volume 1 No 1 Januari2019
lapangan pekerjaan, jabatan, peran dimasyarakat sampai pada masalah menyuarakan  pendapat  antara  laki-laki  dan perempuan  yang  menjadi  faktor  penyebab bias gender adalah karena faktor kesenjangan  pendidikan  yang  belum  setara selain masalah-masalah klasik yang cenderung menjustifikasi ketidakadilan seperti  intepretasi  teks-teks  keagamaan yang  tekstual  dan  kendala  sosial  budaya lainnya.  Bahkan  proses  dan  institusi pendidikan dipandang berperan besar dalam mensosialisasikan  dan  melestarikan  nilai- nilai  dan  cara  pandang  yang  mendasari munculnya  berbagai  ketimpangan  gender dalam masyarakat.
Dalam  dekade  terakhir  ini,  upaya pengarus utamaan gender menjadi diskursus di  berbagai  kalangan  aktivis  perempuan, keluarga-keluarga, wartawan, dunia pendidikan  maupun  kalangan  politisi. Begitupun strategi-strategi telah ditawarkan dengan  tujuan  agar  kesetaraan  gender tercapai  terutama  dalam  pendidikan  yang dianggap dimensi kunci. Mengingat pentingnya  kaitan  antara  gender  dan pendidikan,  penelitian  ini  akan  berusaha untuk  mendapatkan  gambaran  persepektif gender menurut Mahasiswa FKIP
mengingat mereka disiapkan untuk menjadi guru pelajaran. Sehingga, perspektif mereka tentang  gender  nantinya  akan  diturunkan kepada Anak didik dimana mereka mengajar.  Penelitian  ini  juga  berusaha untuk  menginvestigasi  darimana  wacana gender itu berasal dan bagaimana operasionalisasi konsep gender bagi mahasiswa.
Penelitian ini berupaya untuk mengetahui  bagaimana  makna  gender  dan
apa makna kesetaraan gender bagi mahasiswa.  Penelitian  ini  berusaha  untuk mengetahui bagaimana pandangan mahasiswa  tentang  isu  gender  serta  apa yang  mereka  ketahui  tentang  kesetaraan gender.  Dengan  diketahuinya  pandangan tersebut, kiranya dapat menjadi pertimbangan  asassemen  awal  terhadap tindakan apa  yang dapat dilakukan institusi pendidikan dalam memberikan intervensi.
Penelitian yang akan dilakukan adalah bersifat  kualitatif,  sehingga  data  yang dikumpul  dan  dianalisa  bersifat  deskriftif, naratif, argumentative yang melalui paparan kalimat-kalimat.Alasan  memilih  metode penelitian  kualitatif  ini  karena  data  yang akan dikumpulkan berisi pandangan mendalam  tentang  pengetahuan  gender yang dimiliki para mahasiswa FKIP Unlam di  Banjarmaisn  yang  tidak  dapat  dicapai melalui  ukuran  penghitungan  angka-angka. Penggunaan  metode  penelitian  kulitatif  ini mempengaruhi  pilihan  penentuan  lokasi penelitian,  penentuan  informan,  Jenis  dan sumber  data  serta  teknik  pengumpulan  dan analisa data yang akan diteliti

## II. L ANDASAN T EORI
A. Teori-teori Gender
Menurut Marzuki (2013: 1-15) secara khusus belum ditemukan teori yang melihat dan  membicarakan  persoalan  gender.  Teori yang digunakan dalam melihat permasalahan gender ini diadopsi dari teori- teori  yang  dikembangkan  oleh  para  ahli dalam  bidang-bidang  yang  terkait  dengan permasalahan  gender,  terutama  bidang sosial dan psikologis
Karena itu teori-teori yang digunakan untuk mendekati masalah gender ini banyak

## PA D ARINGA N
Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi Volume 1 No 1 Januari2019
diambil  dari  teori-teori  sosiologi  dan psikologi.  Cukup  banyak  teori  yang dikembangkan  oleh  para  ahli,  terutama kaum  feminis,  untuk  memperbincangkan permasalahan gender, dalam kesempatan ini akan  dikemukakan  beberapa  saja  yang dianggap penting dan cukup populer.
B. Teori Struktural-Fungsional Pendekatan
struktural-fungsional mengakui adanya segala berbagai keperbedaan  dan  keragaman  di  dalam kehidupan sosial. Adanya perbedaan tersebut  menimbulkan  konsekwensi  adanya perbedaan struktur, status, dan peran dalam masyarakat  sebagai  sebuah  sistem.  Dalam sebuah  organisasi  sosial  pasti  terdapat perbedaan posisi yang mengandung potensi status  dan  peran  yang  pada  tujuannya menciptakan  tujuan  organisasi  yang  akan menimbulkan  keharmonisan,  keteraturan bagi  keseluruhan  sistem  dalam masyarakat. Adanya  perbedaan  struktur  dan  fungsi dalam masyarakat dipengaruhi oleh pranata, sistem  sosial,  dan  sistem  norma  yang berlaku  secara  ajeg  dalam  masyarakat. (Ratna Megawangi, 1999: 56).
Pendekatan struktural-fungsional dianggap  masih  relevan  jika  diterapkan dalam  masyarakat  modern.    Pembagian peran secara jenis kelamin dianggap sebagai suatu yang biasa dan wajar
adanya(Nasaruddin Umar, 1999: 53). Dengan  pembagian  kerja  yang  seimbang, hubungan suami-isteri bisa berjalan dengan baik  dan  harmonis.  Penyimpangan  terjadi karena  munculnya  konflik  antar  fungsi dalam  keluarga.Oleh  karena  itu,  maka sistem  sosial  berupa  pembagian  kerja berdasarkan  jenis  kelamin  harus  dijamin keutuhannya.
Prinsip  yang  sama  berlaku  untuk keluarga  di  masyarakat  modern.  Gangguan diminimalkan, harmoni dimaksimalkan, dan dan  keluarga  bermanfaat  ketika  pasangan saling  membutuhkan  satu  sama  lain. (Parsons  dan  Bales,  1955;  Parsons,  1966). Ketika suami/ayah mengambil peran instrumental, ia diperkirakan akan mempertahankan  integritas  fisik  keluarga dengan  menyediakanmakanan  dan  tempat tinggal  dan  menghubungkan  keluarga  ke dunia luar rumah. Ketikaistri/ ibu mengambil  peran  privat,  ia  diharapkan untuk mempererat hubungan danmemberikan  dukungan  dan  memelihara kegiatan emosional yang menjamin berjalan rumah  tanggalancar.  Jika  terlalu  banyak penyimpangan dari peran-peran ini terjadi , atau  ketika  ada  terlalu  banyaktumpang tindih,  sistem  keluarga  didorong  ke  dalam keadaan  ketidakseimbangan  yang  dapat mengancam kelangsungan hidup unit keluarga Lindsey LL and Christie S. (1997; 6).
C. Teori Sosial-Konflik
Teori  ini  selanjutnya  dikembangkan oleh  R.  Dahrendorf,  dan  Randall  Collins. Asumsi  yang dipakai dalam pengembangan pendekatan  sosial-konflik  berasal  dari  teori diterminisme  ekonomi  Marx.  Teori  ini berpandangan  bahwa  walaupun  manusia telah  memiliki  pola  hubungan  sesuai dengan sistem sosial yang ajeg, namun pola tersebut dibentuk atas kepentingan  individu atau kelompok sosial, hal tersebut cenderung  akan  menghasilkan  konflik sosial.  Pandangan  teori  ini  menolak pendapat  yang  menyatakan  bahwa  konflik sosial merupakan sumber perpecahan masyarakat, lebih lanjut, teori ini

## PA D ARINGA N
Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi Volume 1 No 1 Januari2019
berpendapat  bahwa  konflik  sosial  yang disebabkan  karena  pendistribusian  daya yang  terbatas  terutama  kekuasaan  justru menjadi  dasar  dari  munculnya  perubahan sosial  di  masyarakat  (Ratna  Megawangi, 1999: 81).
Akumulasi harta, benda, serta kontrol laki-laki  atas  produksi  menjadi  sebab insubordinasi perempuan baik di masyarakat  maupun  di  keluarga.Negasi teori  ini  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat  yang  menunjukkan  keunggulan antara kaum kapitalis dan kaum pekerja.(Nasaruddin Umar, 1999: 62).
Teori  konflik  sependapat  dengan pandangan  Engels  dengan  menyarankan bahwa ketika wanita mendapatkan kekuatan ekonomi  dengan  juga  menjadi  penerima upah  ,  kekuasaan  mereka  di  dalam  rumah akan    diperkuat  dan  dapat  menyebabkan pengaturan  yang  lebih  egaliter  Lindsey  LL and Christie S. (1997; 8) .

## D. Teori Feminisme
Teori  feminis  yang  menawarkan kerangka  terhadap  organisasi  perempuan dalam  upaya  untuk  mengubah  posisi  sosial perempuan  yang  rendah  dari  posisi  sosial, politik, dan diskriminasi ekonomi serta pola dan  tindakan  yang  mengabadikan  hal tersebut. Banyak organisasi dibawah jaringan  dan  payung  feminisme,  bertujuan auntuk  mengakhiri  persoalan  seksisme  dan penindasan  seksis  dengan  memberdayakan perempuan. Tiga puluh tahun lalu  gerakan  perempuan  tersendat  karena tidak  realistis  menjelaskan  bagaimana kategori    pendindasan    yang    saling berpotongan satu sama lain (Breines, 2006). Melalui upaya jaringan feminis di seluruh dunia dan
di bawah kepemimpinan PBB dan konferensi  perempuan  mereka  terorganisir dan persoalan ini dijembatani. Perempuan dan laki-laki mengidentifikasi  dengan  organisasi  dan prinsip-prinsip  yang  mungkin  jatuh  di bawah  lebih  dari  satu  cabang.  Selain  itu, cabang adalah cairan, mereka terus menciptakan sendiri gelombang yang berbeda feminisme mengalir melalui masyarakat.  Cabang  feminis,  oleh  karena itu,  tidak  saling  eksklusif  atau  lengkap. Feminis  sebagai  individu  atau  formal kelompok  mana  mereka  berasal,  namun, umumnya berlangganan prinsip-prinsip satu atau lain dari cabang-cabang berikut.

## E. Teori Feminisme Liberal
Feminisme  liberal  ,  juga  disebut  " feminisme egaliter dan feminisme mainstream  "  dianggap  sebagai  cabang yang  paling  moderat  .  Hal  ini  didasarkan pada  proposisi  sederhana  yang  menyatakan bahwa  semua  orang  diciptakan  sama  dan oleh  karenanya  kesetaraan  kesempatan tidak  boleh  ditolak  karena  gender.  Karena kedua  jenis  kelamin  sama-sama  diberi manfaat dengan adanya penghapusan seksisme,  pria  diintegrasikan  ke  dalam feminism ini. Feminisme liberal didasarkan pada pencerahan terhadap keyakinan rasionalitas , pendidikan , dan hak-hak alam yang  berlaku  untuk  semua  laki-laki  dan perempuan . Hal ini dituangkan dalam John Stuart  Mill  (1869/2002) The  Subjection  of Women- Ketaatan  Perempuan  ,  dengan pernyataannya  bahwa  "  apa  yang  sekarang disebut  sifat  perempuan  merupakan  hal  - yang  nyata  buatan  hasil  dari  penindasan paksa di beberapa arah,stimulasi tidak wajar

## PA D ARINGA N
Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi Volume 1 No 1 Januari2019
pada  orang  lain  .  "  Wanita  bisa  bekerja sama dalam sistem pluralistikdan memobilisasi konstituen mereka untuk  efek perubahan sosial yang positif dan produktif. Tuntutan  akan  terpenuhi  jika  dipegang ooleh mobilisasi efektif dan tekanan efisien (Deckard,
1983:463).Feminis
liberal percaya masyarakat tidak harus benar-benar direstrukturisasi
untuk mencapai pemberdayaan bagi perempuan dan memasukkan  perempuan  ke  dalam  dan peran yang lebih adil .
Teori  ini  mendasarkan  pandangannya pada  tidak  adanya  perbedaan  antara  laki- laki dan perempuan. Oleh karena itu, maka perempuan  dan  laki-laki  memiliki  hak  dan kewajiban yang sama baik didalam kehidupan  publik  maupun  domestik,  di masyarakat  maupun  dalam  kehidupan keluarga.  Namun,  pandangan  teori  ini menolak pandangan tidak adanyana perbedaan  menyeluruh  antara  laki-laki  dan perempuan.Dalam  beberapa  hal  terdapat perbedaan  yang  signifikan  antara  laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut terletak dari  unsur  biologis  yang  dimiliki  antara perempuan dan laki-laki yang menimbulkan akibat  dalam  kehidupan  di  masyarakat (Ratna Megawangi, 1999: 228).

## F. Feminisme Cultural
Feminis  liberal  juga  dapat  disebut dengan "feminism budaya" dengan menfokuskan
pada pemberdayaan perempuan  dengan  menekankan  kualitas positif yang terkait dengan peran perempuan  seperti  pengasuhan,  peduli, kerjasama,  dan  keterhubungan  kepada orang lain(Worell, 1996:360).
G. Teori Feminisme Marxis-Sosialis
Feminisme  ini  disebut  juga  sebagai  " feminisme  Marxis  ,  "  feminisme  sosialis umumnya mengadopsi Model Marx- Engels yang dijelaskan sebelumnya dimana menghubungkan  posisi  inferior  perempuan pada  sistem  kapitalisme  berbasis  kelas  dan keselarasan  dengan  keluarga  patriarkal  di kapitalistik  masyarakat.  Pria  dan  wanita mempertahankan kepentingan dalam kelompok  jenis  kelamin  mereka  sendiri, sehingga tidak jelas apakah sosialisme yang berjuang  untuk  adalah  sama  bagi  pria  dan wanita(Hartmann, 1993).
Teorema  dasar  dari  pandangan  ini meniru pandangan yang dikembangkan oleh Karl Marx  yang melihat pendindasan kaum ploretar oleh kaum kapitalis.Marx berpendapat  bahwa  kaum  proletar  harus disadarkan agar tidak mendapatkan penindasan  dari  kaum  borjuis.  Penyadaran yang  sama  harus  dilakukan  kepada  kaum perempuan agar mereka sadar bahwa dalam sistem  sosial  keluarga  tradisional  mereka adalah kaum yang tertindas. Dengan adanya penyadaran tersebut, kaum perempuan akan bangkit dan merubahan keadaan dari sistem sosial  tersebut      (Ratna  Megawangi,  1999: 225).
H. Teori Feminisme Radikal
Secara umum, teori ini hampir serupa dengan teori feminism marxis- sosialis.Namun teori ini banyak menganalisa  sistem  partiarkhi  dan  lembaga keluarga.Lembaga  sosial  terutama  keluarga merupakan tempat berkembangnya dominasi  laki-laki  atas  perempuan.Feminis tipe  ini  cenderung  untuk  mendorong perempuan  agar  mandiri  dan  menafikkan

## PA D ARINGA N

## Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi Volume 1 No 1 Januari2019
keberadaan  laki-laki.Lebih  lanjut,  teori  ini berpendapat bahwa menjadi lesbian merupakan  jalan  untuk  terbebas  dari dominasi  laki-laki.  Dan  oleh  karena  itu, lesbianism adalah salah satu sarana dan cara yang  perlu  dijadikan  oleh  acuan  bagi perempuan untuk mandiri. (Ratna Megawangi, 1999: 226).
Feminis  radikal  kontemporer  percaya bahwa  seksisme  merupakan  inti  dari masyarakat  patriarkaldan  semua  lembaga sosial  mencerminkan  seksisme  tersebut. Ketika  feminisme  liberalfokus  pada  kerja dan  perubahan  hukum,  feminis  radikal fokus pada keluarga patriarkal sebagai situs utama  dominasi  dan  penindasan  (Shelton dan Agger , 1993).

## I. Feminisme Multicultural dan Global
Perhatian  terhadap  isu-isu  keragaman di  tingkat  makro  jelas  antara  feminis  yang mengatur  sekitar  isu-isu  multikultural  dan global.  Cabang  feminis  ini  berfokus  pada titik persimpangan gender dengan ras, kelas ,  dan  isu-isu  yang  berkaitan  dengan penjajahan  dan  eksploitasi  perempuan  di negara  berkembang  .  Feminisme  global adalah pergerakan orang yang bekerja untuk perubahan melintasi batas-batas nasional.Dunia  ini  saling  tergantung  dan menjadi  lebih  luas.  Feminisme  global berpendapat  bahwa  tidak  ada  wanita    yang bebas  dari  ketergantungan  dan  dominasi sampai  kondisi  yang  menindas  perempuan di  seluruh  dunia  dieliminasi  (  Bunch ,1993:249 ) .
Feminisme  multikultural  berfokus pada unsur-unsur budaya tertentu dankondisi  sejarah  yang  berfungsi  untuk mempertahankan  penindasan  perempuan  . Di  Amerika  Latin,  misalnya  ,  rezim  militer
telah menyusun  pola  tertentu  hukuman  dan perbudakan  seksual  bagi  perempuan  yang menentang  rezim  mereka  (  Bunster  - Bunalto , 1993) .
J. Teori Ekofeminisme
Teori ekofeminisme merupakan wacana  ketidakpuasan  perempuan  terhadap kondisi  ekologi  dunia  yang  semakin  kritis dan  bertolak  belakang  dari  teori  feminisme lainnya.Jika  teori  feminisme  cenderung untuk  melihat  perempuan  sebagai  makhluk otonom  dan  dapat  menentukan  hidupnya sendiri serta lepas dari pengaruh lingkungan tempat  mereka  berada.Kondisi  tersebut mengakibatkan manusia lepas dari pengaruh  alam.  Pendekatan  ekofeminisme percaya  bahwa  individu  baik  laki-laki maupun  perempuan  adalah  makhluk  yang tidak  akan  sepenuhnya  lepas  dari  alam. Sebagai makhluk, manusia selalu bergantung  dari  alam  (Ratna  Megawangi, 1999: 189).
Beberapa perempuan ditarik ke dalam feminism  oleh  aktivis  lingkungan.  wanita- wanita  ini  adalah  katalis  ecofeminism, cabang  baru  feminisme.  Ecofeminism menghubungkan  degradasi  dan  penindasan terhadap  perempuan  dengan  degradasi ekosistem.  Berbasis  pada  citra  spiritual bumi,  ecofeminism  menunjukkan  bahwa dunia  agama  memiliki  tanggung  jawab  etis untuk menantang sistem patriarki perusahaan  globalisasi  yang  memperdalam pemiskinan
bumi dan orang- orangnya(LowdanTremayne,  2001;Ruether, 2005).  Planet  ini  dapat  disembuhkan  dan ekologi    harmoni  dipulihkan  melalui  aksi politik  menekankan  prinsip  kesetaraan semua  makhluk  bumi(Bowerbank,  2001). Dengan sudut pandang holistik dan

## PA D ARINGA N

## Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi Volume 1 No 1 Januari2019
menekankan  pada  saling  ketergantungan dalam  segala  bentuknya,  ecofeminism sangat kompatibel dengan feminism global.

## K. Teori Psikoanalisa
Teori  ini  pertama  kali  diperkenalkan oleh  Sigmund  Freud  (1856-1939)Menurut
Marzuki (2013: 1-15), Teori ini mengungkapkan bahwa perilaku dan
kepribadian  laki-laki  dan  perempuan  sejak awal ditentukan oleh perkembangan seksualitas.  Freud  menjelaskan  kepribadian seseorang  tersusun  di  atas  tiga  struktur, yaitu id,  ego, dan superego. Tingkah  laku seseorang  menurut  Freud  ditentukan  oleh interaksi  ketiga  struktur  itu. Id sebagai pembawaan  sifat-sifat  fisik  biologis  sejak lahir. Id bagaikan  sumber  energi  yang memberikan  kekuatan  terhadap  kedua sumber lainnya. Ego bekerja dalam lingkup rasional dan berupaya menjinakkan keinginan  agresif  dari id . Ego berusaha mengatur hubungan antara keinginan subjektif  individual  dan  tuntutan  objektif realitas  sosial. Superego berfungsi  sebagai aspek  moral  dalam  kepribadian  dan  selalu mengingatkan ego agar senantiasa menjalankan  fungsinya  mengontrol id (Nasaruddin Umar, 1999: 46).

## III. M ETODE P ENELITIAN
Penelitian yang akan dilakukan adalah bersifat  kualitatif,  sehingga  data  yang dikumpul  dan  dianalisa  bersifat  deskriftif, naratif, argumentative yang melalui paparan kalimat-kalimat.Alasan  memilih  metode penelitian  kualitatif  ini  karena  data  yang akan dikumpulkan berisi pandangan mendalam  tentang  pengetahuan  gender yang dimiliki para mahasiswa FKIP Unlam
di  Banjarmaisn  yang  tidak  dapat  dicapai melalui  ukuran  penghitungan  angka-angka. Penggunaan  metode  penelitian  kulitatif  ini mempengaruhi  pilihan  penentuan  lokasi penelitian,  penentuan  informan,  Jenis  dan sumber  data  serta  teknik  pengumpulan  dan analisa data yang akan diteliti.

## IV. H ASIL DAN P EMBAHASAN
A. Pengarusutamaan Gender di Indonesia Pengarusutaman  gender  merupakan tema  yang  selalu  belum  mendapat  tempat yang  layak  terutama  di  Negara-negara berkembang (Pitts, 2011: 11-14).  Selain itu di  dalam    Lembaga-lembaga  Intenational pun,  hal  serupa  juga  terjadi.  Indonesia dipandang  sebagai  Negara  yang  masih dalam  tahap  yang  dini  dalam    menginisiasi munculnya pengarus utamaan Gender.
Hal  tersebut  tidak  lepas  dari  masih dicarinya  strategi yang  memunkinkan munculnya  pekerjaan  yang  masih  dicari formatnya,  karena  ideology  Negara  yang sebelumnya  berbeda  ketika  era  reformasi. Aparatur  Negara  masih  dianggap  belum menemukan  format  yang  jelas  tentang bagaimana  pengarusutamaan  genderakan dilakukan. Hal tersebut dapat terlihat dalam ketidaksanggupan aparatur dalam
menunjukkan  perwakilan  gender  yang memadai  dan  memiliki  kapabilitas  yang luas ketika mengambil keputusan, bagaimana  mengejawantahkan  kebijakan pengarusutamaan gender di Indonesia
Trend tentang pengarusutamaan gender di Indonesia dimulai ketika pergantian  rejim  dari  rejim  orde  baru  ke rejim  reformasi.  Hal  tersebut  diinisasi dengan  dibuatnya  Undang-undang  yang berkaitan  dengan  pengarusutamaan  gender.

## PA D ARINGA N

## Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi Volume 1 No 1 Januari2019
Namun  disisi  lain,  terdapat  kelompok- kelompok  lain  yang  tidak  setuju  dengan pengarusutamaan  gender  juga  memperkuat posisinya ditengah-tengah masyarakat. Lebih  lanjut,  kronologis  pengarusutamaan gender di Indonesia akan ditampilkan dalam lampiran.
Agenda pengarus utamaan
gendermengalami  titik  kulminasinya  ketika adanya  peristiwa  11  September  2001  yang dibarengi oleh invasi Amerika ke Afganistan  dan  Irak.  Pengarusutamaan gender sebagai salah satu program
Pemerintah dan berbagai Organisasi perempuan  dikhawatirkan  akan  dianggap merupakan  agenda  dan  kebijakan  dari Negara-negara  barat  yang  dipaksakan  ke Negara-negara berkembang.
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah
untuk mendukung pengarusutamaan  gender  di  Indonesia. Salah  satunya  dengan  membuat  Undang- undang  dan  Peraturan  yang  mendukung kearah  pengarusutamaan  gender,  antara lain;
 Peraturan Pemerintah nomor IV-1999 perihal  Pedoman  luas  Kebijakan Negara 1999-2004 menetapkan kesetaraan  gender  sebagai  salah  satu amanat bagi pembangunan nasional.
 Selanjutnya,  Undang-undang  nomor 22/2000 tentang
Program Pembangunan  Nasional  menegaskan kesetaraan dan keadilan gender sebagai  isu  pembangunan  dalam segala bidang.
 Keputusan  Presiden  nomor  163/1999, kantor  Kementerian  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak
diberi  amanat  untuk  melaksanakan pengarusutamaan gender.
 Inpres  nomor  9/2000  yang  berisi pedoman mengenai cara
mengikutsertakan  isu  gender  dalam program  dan  kebijakan  pembangunan dalam  semua  lapisan  pemerintahan Indonesia.
 Pembangunan
Nasional jangka menengah tahun 2004-2009 (Peraturan  Pemerintah  No.  7/2005) didesain untuk mempromosikan kualitas kehidupan perempuan,
kesetaraan dan keadilan gender.
B. Usaha Pengarusutamaan Gender di Bidang Pendidikan Pendidikan  adalah  salah  satu  aspek
yang penting dalam usahanya mengembangkan  sebuah  kebijakan  sosial yang  memberikan  kesempatan  yang  sama dalam  hal  hak  dan  kewajiban  kepada berbagai individu (Piits, 2011: 8-14)
Pengarusutamaan  Gender  dituangkan ke  dalam  Beijing  Action  Platform  yang memberikan  tujuan  agar  perempuan  dapat mengidentifikasi dan mengetahui keunggulan apa saja yang ada dalam dirinya sendiri,  kemudian  dengan  mengetahui keunggulan  mereka,  hal  tersebut  dapat disalurkan  dan  memberikan  dampak  positif kepada orang lain.
Beberapa  tujuan  strategis  yang  ingin dicapai dalam platform tersebut antara lain;
1. Memberikan  akses  yang  seimbang antara  Laki-laki  dan  perempuan dalam bidang pendidikan.

## PA D ARINGA N

## Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi Volume 1 No 1 Januari2019
2. Diminimalisirnya  buta  huruf  dan ketidakberaksaraan terutama di kalangan perempuan.
3. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya  kepada  perempuan untuk  mengikuti  pelatihan,  vokasi, dan  iptek  serta  berbagai  pendidikan lanjutan.
4. Mengembangkan  Pendidikan  dan Pelatihan yang tidak diskriminatif.
5. Memberikan sumberdaya yang cukup.
6. Memperkenalkan long-live
education bagi perempuan. Disamping  memberikan  penyadaran
dan    promosi  akan  pentingnya  pendidikan bagi perempuan, platform ini juga menyadarkan  kepada  khalayak  ramai  akan adanya  tindakan-tindakan  yang  dianggap memberikan kontribusi
terhadap
mundurnya tindakan pengarusutamaan gender. Tindakan tersebut antara lain;
1. Sikap  dari  beberapa  adat  dan kebudayaan yang menempatkan perempuan dibawah Laki-laki. Kondisi  tersebut  melanggengkan sikap  dominasi  Laki-laki  terhadap perempuan. Sikap tersebut dikhawatirkan  akan  menimbulkan pelecehan  seksual  yang  terjadi terhadap perempuan
2. Adanya pernikahan dini yang berujung  pada  kehamilan  dini.
Kedua  hal  tersebut  saling  kait- mengkait satu sama lain, pernikahan dan kehamilan dini berkaitan dengan bagaimana sikap dan kondisi psikologis perempuan. Dengan adanya  tindakan  yang  dilakukan pada  saat  usia  yang  belum  matang,
dikhawatirkan  akan  berpengaruh terhadap  kondisi  pernikahan  dan janin yang dikandungnya.
3. Belum  dipahaminya  pengetahuan tentang  Gender  oleh  Pendidik  di berbagai jenjang pendidikan.
4. Terlalu beratnya beban bagi perempuan  dalam  pekerjaannya  di sektor domestik.
Lebih  lanjut  Platfrom  tersebut  juga menjelaskan bagaimana cara mengenali dan mengetahui  bagaimana  diskriminasi  yang terjadi  di  dunia  pendidikan  dapat  terjadi melalui beberapa hal berikut:
1. Terdapat Sumber belajar dan Pendidikan  yang  terdiri  dari  materi, buku,  kurikulum,  dan  perangkat pembelajaran  yang tidak menunjang pengarusutamaan gender namun justru menyimpan
2. Kurangnya fasilitas penunjang pendidikan, terutama untuk keperluan khusus.
3. Adanya  gambar-gambar visual  yang justru menunjukkan pandangan tradisional tentang perempuan sehingga
mengakibatkan menebalnya gambaran stereotip dominasi  Laki-laki  atas  perempuan. Kondisi  tersebut  akan  menebalkan dominasi  tersebut  bahkan  diajarkan dalam  buku-buku  pelajaran  untuk anak usia dini.
Hasil  penelitian  dari  tim  Universitas Pendidikan  Indonesia  menemukan  data bahwa pada tahun 2001 Index
Pembangunan Gender di Indonesia menempati  urutan  91  dari  144  negara.  Hal tersebut  menunjukkan  bahwa  kesetaraan

## PA D ARINGA N
Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi Volume 1 No 1 Januari2019
gender  masih  merupakan  tema  yang  harus diperjuangkan  di  Indonesia.  Di  bidang pendidikan,  walaupun  UU  menjamin  tidak adanya  diskriminasi  terhadap  perempuan, namun  dalam  kenyataannya  perempuan masih tertinggal dalam menikmati kesempatan  untuk  belajar.  Sebagai  cintih, tahun  1980  hanya  63%  perempuan  yang tidak  buta  aksara,  sementara  angka  bagi Laki-laki  telah  mendekati  80%.  Namun, pada  saat  ini  kesenjangan  yang  ada  masih saja terjadi.
Fenomena  ketimpangan  Gender  di bidang pendidikan nampaknya masih sangat kuat.Anak  perempuan  bukanlah  merupakan prioritas  untuk  melanjutkan  pendidikan. Sebagai  contoh,  munculnya  anggapan bahwa  perempuan  tidak  cocok  untuk sekolah  di  jenjang  kejuruan,  jikalau  boleh, hanya  untuk  jenjang  kejuruan  tertentu, seperti SMK Tata Boga, SMK Tata Busana, SMK  Perhotelan.  Sementara  itu,  sekolah Kejuruan  berbasis  teknik,  mesin,  dan otomotif  rata-rata  dipersepsikan  sebagai sekolah khusus laki-laki.Di jenjang Perguruan  Tinggi,  hal  tersebut  juga terjadi.Dimana  mayoritas  Perguruan  Tinggi dengan  Program  Studi  Teknik  kebanyakan siswanya  berasal  dari  jenis  kelamin  Laki- laki.
Permasalahan  gender  di  Indonesia terlihat  dari  beberapa  aspek  antara  lain, aspek  pemerataan  pendidikan,  pengelolaan pendidikan,  dan  sumber  daya  manusia, kurikulum, bahan ajar, proses pembalajaran, dan  lain-lain.  Salah  satu  factor  yang menyebabkan  kesenjangan  gender  tersebut terlihat  dari  faktor  sosial  budaya  berupa adat-istiadat  setempat  yang  tidak  sesuai dengan  usaha  pengarusutamaan  gender.
Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang harus dilakukan, antara lain:
Pengarusutamaan  Gender  terutama dalam  bidang  pendidikan  dapat  ditemukan dalam  Pasal  31  Ayat  1  UUD  1945  bahwa “Setiap  warga  negara  berhak  mendapatkan pendidikan” dan Pasal 20 yang memperinci bahwa  pemerintah  menyediakan  suatu sistem  pendidikan  nasional  yang  didukung oleh  hukum.  Oleh  karena  itu,  maka Pemerintah Indonesia kemudian membentuk  berbagai  Program  Pendidikan Wajib  Nasional  1994  yang  mewajibkan pendidikan  selama  9  tahun  atau  sampai jenjang Sekolah Menengah Pertama.
Lebih  lanjut,  Pemerintah  kemudian membentuk Undang-undang Nomor 20/2003 (UU) mengenai Sistem Pendidikan Nasional.  Semangat  dari  Undang-undang ini  adalah  bahwa  setiap  warga  Negara berhak untuk memperoleh hak dan kewajiban  yang  sama    untuk  memperoleh pendidikan yang berkualitas dan Pemerintah  harus  memberikan  kesempatan ini  kepada  setiap  warga  Negara,  terlepas dari  asal,  jenis  kelamin,  status  ekonomi sosial  dan  agama,  sehingga  setiap  orang dapat  memiliki  akses  ke  semua  bentuk  dan tingkat  pendidikan  yang  sama  (Widodo, Hariyati and Sugiarti dalam Pitts: 2011, 3).
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor  9/2000  tentang  Pengarusutamaan Gender,  Departemen  Pendidikan  Nasional (Depdiknas)  mengembangkan  kebijakan untuk mengatasi adanya kesenjangan pengetahuan  gender  dalam  pendidikan (Sardjunani:  2008,  3).  Kementerian  telah mulai memperbaiki kurikulum dan mencoba  membuat  bahan  pengajaran  dan pembelajaran yang lebih berwawasan

## PA D ARINGA N

## Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi Volume 1 No 1 Januari2019
gender,  baik  dari  segi  kualitas  maupun relevansi  di  bidang  Pendidikan.  Mereka juga  berusaha  untuk  meningkatkan  kualitas para  guru  dan  dosen  dengan  terus mengadakan  pelatihan  pendidikan  yang menyangkut  pemahaman  isu-isu  gender, pentingnya  sikap  berwawasan  gender,  dan penerapan  sensitivitas  gender  dalam  proses belajar mengajar.
C. Perspektif Gender Menurut Mahasiswa Sub  bab  berikut  akan  menggali tentang  bagaimana  perspektif  Mahasiswa tentang  Pengarusutamaan  Gender.  Sub  bab ini  akan  berusaha  untuk  menggali  tentang bagaimana perspektif mahasiswa dan bagaimana perspektif tersebut berasal.
Salah seorang mahasiswa,  Kr melihat kesetaraan  gender  sebagai  sebuah  posisi dimana  seorang  perempuan  memiliki  peran yang  sama,  setara,  dan  seimbang  dalam perannya di masyarakat. Diharapkan dengan  adanya  posisi  yang  sama,  setara, dan  seimbang  tersebut  akan  muncul kesetaraan  akan  status  antara  Laki-laki  dan Perempuan.
Pendapat  yang  sama  disampaikan oleh Nw yang menyatakan bahwa kesetaraan  gender  dipahami  sebagai  bentuk pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  yang  sama antara  Laki-laki  dan  perempuan  dalam  hal pekerjaan. Nw berpendapat bahwa tidak ada pekerjaan yang hanya bisa dilakukan secara spesifik  oleh  jenis  kelamin  tertentu.  Setiap pekerjaan bisa saja dilakukan oleh baik oleh laki-laki maupun perempuan, yang membedakan  adalah  konstruksi  sosial sesorang  yang  terkadang  dihubungkan dengan jenis kelamin.
Ws  dan  MA  melihat  pekerjaan, profesi,  mupun  kebiasaan  yang  bisa
dilakukan oleh Laki-laki juga bisa dilakukan oleh perempuan, kondisi tersebut senada  dengan  pendapat  lainnya  yang menyatakan  bahwa  sebenarnya  tidak  ada batasan  antara  laki-laki  dan  perempuan dalam  hubungannya  dengan  pencapaian pekerjaan antara laki-laki dengan perempuan.
Sementara  salah  seorang  Mahasiswa, Sr  mencerninkan  pernyataan  bahwa  antara Laki-laki  dan  Perempuan  hanya  dibedakan oleh  faktor  biologis  yaitu  faktor  fisik semata.Kondisi tersebut tidak dapat dipertukarkan,  namun  posisi  seseorang  di masyarakat  dapat  dilakukan  sehingga  tidak ada perbedaan antara Laki-laki dan perempuan.
Sementara  pendapat  dari  PSR,  Nn, dan  AS  menganggap  bahwa  kesetaraan Gender  tersebut  adalah  sebuah  peran  yang dimiliki  oleh  Laki-laki  maupun  Perempuan dalam  kehidupan  sehari-hari.Setiap  jenis kelamin memiliki kehidupan sendiri-sendiri yang  tidak dapat lagi dipertentangkan. Hal tersebut  mengingat  bahwa  setiap  individu yang  memiliki  jenis  kelamin  berbeda memiliki  kondisi  biologis  tertentu  yang konsewensinya  akan  memiliki  peran  yang berbeda pula.
Pendapat  diatas  menunjukkan  bahwa antara  Laki-laki dan perempuan merupakan sebuah kondisi yang tidak dapat disatukan.Antara  Laki-laki  dan  perempuan telah  memiliki  sikap  dan  tanggung  jawab sendiri-sendiri yang masing-masing diantaranya  memiliki  konseweknsi  dalam kehidupan sehari-hari.Kondisi tersebut mengakibatkan  bahwa  Laki-laki  harus didudukkan  lebih  tinggi  dibandingkan dengan
Perempuan.Hal
tersebut

## PA D ARINGA N
Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi Volume 1 No 1 Januari2019
dikarenakan  pemimpin  keluarga  adalah Laki-laki, sementara Perempuan hanya bisa menjadi anggota keluarga atau pendamping suami.
D. Pendapat Mahasiswa Tentang Kesetaraan dan Pengarusutamaan Gender.
Sub  bab  ini  akan  membahas  tentang bagaimana  pendapat  mahasiswa  tentang konsep  kesetaraan  dan  pengarusutamaan gender  dan  apa  saja  yang  melatarbelakangi pandangan  tersebut.  Sebagian  mahasiswa setuju  bahwa  perlu  adanya  perjuangan untuk  melakukan  kesetaraan  gender  di masyarakat.  Hal  itu  tidak  lepas  dari  masih adanya  hambatan  akan  kesetaraan  gender yang masih mereka temui dalam kehidupan sehari-hari.
Kr  berpendapat  akan  persetujuannya dalam  menghadapi  kesetaraan  gender, karena  dengan  adanya  kesetaraan  gender dapat  menjadi  masyarakat  yang  memiliki keadilan dalam pelaksanaan gender. Dengan adanya kesetaraan gender, diharapkan muncul keadilan dalam memperlakukan  hak  dan  kewajiban  antara Laki-laki  dan  Perempuan.Oleh  karena  itu, maka  perlu  diwujudkan  melalui  upaya untuk membangkitkan kesadaran perempuan  melalui  pemberian  keleluasaan bagi  perempuan  untuk  berkembang  di masyarakat.Hal  tersebut  bisa  dilakukan dengan  memberikan  kesempatan  bagi Perempuan  terutama  yang  berkeluarga untuk mengembangkan diri dalam kehidupan  sehari-hari  salah  satu  contohnya dengan memberikan kesempatan Perempuan  untuk  bekerja.  Selain  itu, Perempuan  juga  harus  diberi  kesempatan
untuk berbicara dan menyampaikan pendapat  yang  sama  dengan  Laki-laki.
Harapannya,  tercipta  harmoni  antara  Laki- laki dan Perempuan.
Pendapat tersebut boleh jadi diakibatkan  karena,  Narasumber  melihat bahwa masih ada hambatan bagi Perempuan untuk  mengembangkan  diri  dibandingkan Laki-laki.Salah satu contoh yang mengemuka adalah adanya anggapan dimana  perempuan  tidak  perlu  untuk disekolahkan  tinggi  karena  toh  nanti kembali  ke  rumah  juga.Kondisi  tersebut dapat  dianggap  merupakan  halangan  dari terciptanya kesetaraan gender.
Pendapat  yang  sama  disampaikan oleh  Ws  yang  menyatakan  persetujuannya bagi  perempuan  untuk  dapat  bekerja  dan memiliki  kedudukan  yang  setara  dengan perempuan.  Hal  tersebut  tidak  lepas  dari bagaimana perempuan dapat menjadi tenaga kerja yang potensial untuk mencukupi  nafkah  di  keluarga,  terutama ketika terjadi krisis dalam keluarga.Dengan adanya kesetaraan tersebut, maka perempuan  tidak  dapat  hany  dikategorikan sebagai  pendamping  Laki-laki  namun  juga sebagai  mitra  dalam  keluarga.  Selain  itu, Ws berpendapat bahwa antara Laki-laki dan perempuan  sudah  sewajarnya  diberikan porsi  yang  sama  dalam  pengambilan keputusan  dalam  keluarga,  karena  itu walaupun Laki-laki masih dianggap pemimpin keluarga dan pengambil keputusan dalam keluarga, sudah sewajarnya  mempertimbangkan  masukan, dari  masing-masing  pihak  dari  anggota kelurga yang lain seperti Istri dan Keluarga.
Informan melihat hasil dari kesetaraan Gender  yang  telah  dicapai  melalui  dunia

## PA D ARINGA N

## Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi Volume 1 No 1 Januari2019
pendidikan.  Saat  ini,  baik laki-laki maupun perempuan telah memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan jenjang pendidikan  yang  lebih  tinggi.  Pendidikan dapat  dianggap  merupakan  salah  satu  alat untuk meningkatkan kepedulian akan kesetaraan gender. hal tersebut dapat dilihat dari  hasil  wawancara  dengan  Ws  seperti tertuang di bawah ini;
Salah  satu  informan  UN yang menyatakan  persetujuannya  akan  konsep kesetaraan gender. Dengan konsep tersebut, akan  tercipta  kehidupan  yang  harmonis antara  Laki-laki  dan  Perempuan  sehingga, dikemudian  hari  diharapkan  kehidupan harmonis  tersebut  akan  menumbuhkan Keluarga  yang  harmonis  pula.  Oleh  karena itu,  perlu  didorong  adanya  sikap  yang menerima perempuan sebagai mitra perempuan  dibandingkan  hanya  sebagai pendamping  Laki-laki.  Dengan  adanya sikap  tersebut,  maka  urusan  rumah  tangga dapat  dijadikan  sebagai  urusan  bersama, dan  pada  gilirannya  akan  menimbulkan harmoni dalam keluarga. Selain itu, dengan dikembangkannya potensi perempuan, akan membuat  perempuan  semakin  mandiri  dan dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi yang dimiliki.
Pendapat  dari  UN  tersebut  salah satunya  disebabkan  masih  dijumpainya diskriminasi  berbasis  gender  dimasyarakat. Salah  satunya  adalah  adanya  pembatasan bagi  Perempuan  untuk  dapat  menjadi pemimpin.Oleh karena itu, menurut narasumber,  perlu  dikembangkan  upaya untuk  mengembangkan  usaha  sadar  gender dan  hal  tersebut  dapat  dimulai  dari  rumah. Pendapat  yang  hampir  sama  disampaikan oleh AF yang memandang bahwa terkadang
dalam  urusan  sehari-hari  contohnya  dalam Organisasi  Kemahasiswaan,  masih  terdapat diskriminasi  gender  yang  terjadi.  Seperti hasil wawancara berikut ini;
Pendapat  yang  berbeda  disampaikan oleh  beberapa  mahasiswa  berikut  yang menyatakan ketidaksetujuannya akan adanya  kesetaraan  gender.  Hal  tersebut dikarenakan, antara Laki-laki dan Perempuan  masing-masing  telah  memiliki fungsi  dan  tugas  masing-masing  sehingga keduanya  tidak  dapat  diperdebatkan  hak dan kewajibannya masing-masing, selain itu adanya  kesetaraan  gender  dikhawatirkan akan  konflik  dalam  keluarga  ketika  adanya posisi  yang  setara  antara  Laki-laki  dan Perempuan dalam keluarga.
Pendapat  Nn  tidak  setuju,  karena sebetulnya  Laki-laki  memiliki  derajat  yang lebih  tinggi  daripada  perempuan,  oleh karena  itu  maka  Perempuan  hanya  menjadi pendamping  saja  bagi  laki-laki  di  rumah tangga.  Namun,  menurut  Narasumber, walaupun  berbeda  tetap  saja  Perempuan harus dilibatkan dalam urusan pengambilan keputusan sehari-hari, mengingat perempuan  juga  memiliki  tugas  yang tersendiri di rumah tangga.
Pendapat  yang  sama  disampaikan oleh Nw yang menyatakan akan ketidasetujuannyadalam  kesetaraan  gender karena  dapat  memicu  angka  perceraian dalam  keluarga.  Wujud  dari  kesetaraan gender adalah diperbolehkannya perempuan untuk  bekerja  diluar  sektor  domestik. Dikhawatirkan,  ketika  perempuan  bekerja maka  akan  timbul  ego  yang  tinggi  antara perempuan  maupun  laki-laki.  Ego  tersebut akan  menimbulkan  rasa  ingin  menang sendiri yang pada gilirannya akan berakibat

## PA D ARINGA N
Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi Volume 1 No 1 Januari2019
konflik yang terbuka dalam keluarga. Tentu saja  akan  mengakibatkan  disharmoni  dan berujung  pada  keretakan  rumah  tangga. Oleh  karena  itu  menurut  narasumber, kondisi yang ideal adalah Perempuan bukan menjadi  mitra  Laki-laki  namun  menjadi pendamping  Laki-laki.Sebagaimana  terlihat dalam hasil wawancara berikut ini.
Berdasarkan  pendapat  diatas,  dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga pandangan dari mahasiswa tentang kesetaraan gender:
Pertama, pandangan mahasiswa berpendapat  bahwa  kesetaraan  gender  itu adalah kesamaan posisi, derajat, kedudukan, hak,  dan  kewajiban  antara  Laki-laki  dan Perempuan.Implikasi dari pandangan tersebut  terletak  dari  pernyataan  bahwa tidak  ada  perbedaan  antara  Laki-laki  dan perempuan dalam memperoleh dan mendapatkan  posisi  di  masyarakat.Setiap individu  berhak  mendapatkan  posisinya  di masyarakat  tanpa  adanya  pembatasan  dari jenis  kelamin  lainnya.Oleh  karena  itu, perempuan  dan  Laki-laki  berhak  untuk memperjuangkan posisinya masing-masing.
Pendapat tersebut sesuai dengan Teori Feminisme  Liberalyang    juga  disebut "feminisme egaliter dan feminisme mainstream  "  dianggap  sebagai  cabang yang  paling  moderat  .  Hal  ini  didasarkan pada  proposisi  sederhana  yang  menyatakan bahwa  semua  orang  diciptakan  sama  dan oleh  karenanya  kesetaraan  kesempatan tidak  boleh  ditolak    karena  gender.  Karena kedua  jenis  kelamin  sama-sama  diberi manfaat dengan adanya
Teori  ini  mendasarkan  pandangannya pada  tidak  adanya  perbedaan  antara  laki- laki dan perempuan. Oleh karena itu, maka perempuan  dan  laki-laki  memiliki  hak  dan
kewajiban yang sama baik didalam kehidupan  publik  maupun  domestik,  di masyarakat  maupun  dalam  kehidupan keluarga.  Namun,  pandangan  teori  ini menolak pandangan tidak adanyana perbedaan  menyeluruh  antara  laki-laki  dan perempuan.Dalam  beberapa  hal  terdapat perbedaan  yang  signifikan  antara  laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut terletak dari  unsur  biologis  yang  dimiliki  antara perempuan dan laki-laki yang menimbulkan akibat  dalam  kehidupan  di  masyarakat (Ratna Megawangi, 1999: 228).
Kedua ¸  pandangan  mahasiswa  yang percaya  bahwa  sebenarnya  tidak  ada perbedaan  antara  Laki-laki  dan  Perempuan oleh  karena  itu  maka  perbedaan  akan konstruksi  sosial  antara  keduanya  harus dihapuskan.  Namun,  ada  perbedaan  yang tidak dapat dipisahkan antara laki-Laki dan perempuan.  Perbedaan  tersebut  terletak pada  fisik  antara  jenis  kelamin  tersebut, atau  dalam  kata  lain  terdapat  perbedaan biologis  antara  keduanya.  Oleh  karena  itu, maka  walaupun  dimungkinkan  tidak  ada perbedaan  dalam  konstruksi  sosial,  namun perbedaan dalam hal biologis akan berpengaruh dalam hal kehidupan dan peran peran juga dimasyarakat.
Pendapat  tersebut  sama  dengan  teori Feminis  liberal  juga  dapat  disebut  dengan "feminism  budaya"  dengan  menfokuskan pada  pemberdayaan  perempuan  dengan menekankan  kualitas  positif  yang  terkait dengan peran perempuan seperti pengasuhan, peduli, kerjasama, dan keterhubungankepada  orang  lain(Worell, 1996:360).
Masalahberapa banyakwanitasama danberapa  banyak  mereka  berbeda  disorot

## PA D ARINGA N
Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi Volume 1 No 1 Januari2019
dalam  penekanan  ini,  meskipun  tidak merupakan  cabang  terpisah  dari  feminism keseluruhan,  perdebatan  sekitar  "Tingkat perbedaan  jenis  kelamin  atau  kesamaan" telah  memungkinkan  feminisme  budaya menjadi    tergabung  dalam  semua  cabang feminis  pada  tingkat  tertentu.  Feminis liberal,  namun,  lebih  mungkin  untuk berhubungan  prinsip-prinsip  ini  dari  pada wani tadi cabang lain.
Ketiga, pandangan  mahasiswa  yang tidak menyetujui kesetaraan gender. pandangan  tersebut  berasal  dari  kenyataan bahwa  Mahasiswa  memandang  tidak  perlu ada  kesetaraan  gender,  karena  peran  dan posisi  masing-masing  individu  tidak  lah sama. Oleh karena itu, mengingat peran dan posisi  masing-masing  telah  ditentukan  baik oleh  faktor  biologis  maupun  faktor  sosial, maka tidak perlu ada kesetaraan gender.
Pendapat  tersebut  sesuai  dengan pendapat dari teori gender/feminism struktural  fungsional  dimana,  dalam  hal pembagian  jenis  kelamin  berdasarkan gender,  perspektif  structural  fungsional melihat aspek kesejarahan pada masyarakat pra-industri terutama munculnya pembagian kerja  berbasis  jenis  kelamin  yang  terjadi pada  masyarakat  pra  industri  dimana  peran laki-laki dan perempuan dibedakan berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan. Laki-laki berperan dalam penyedia makanan melalui kegiatan berburu sementara  perempuan  menjadi  peramu  di dalam  wilayah  rumah.  Implikasi  dari pandangan  tersebut  adalah  munculnya pembagian  kerja  berbasis  jenis  kelamin dimana laki-laki berperan di wilayah publik sementara  perempuan  bekerja  di  dalam wilayah  privat  atau  di  dalam  rumah  dan
keluarga.  Jika  ditelisik  lebih  lanjut,  peran laki=laki memiliki dimensi yang lebih luas, karena  peran  di  wilayah  publik  memiliki dimensi  yang  lebih  luas,  dibandingkan wilayah  privat.  Bagi  perempuan,  tugas  di wilayah  privat  atau  di  dalam  rumah memiliki  dimensi  yang  lebih  sempit, dimana  perempuan  terbatas  hanya  berperan dari  bidang  reproduksi  yaitu  mengandung, memilihara anak, memelihara rumah, memelihara pekarangan, dan lain sebagainya.Pembagian  kerja  seperti  ini telah berfungsi dengan baik dalam menciptakan  masyarakat  yang  stabil  dan mengidamkan equilibrium atau keseimabangan.  Dengan  pembagian  kerja berbasis  jenis  kelamin,  masyarakat  akan mengalami keharmonisan sehingga meminimalisir  konflik,  karena  pembagian kerja tersebut dianggap dapat meminimalisir  konflik  terutama  dalam keluarga.
Pendekatan struktural-fungsional dianggap  masih  relevan  jika  diterapkan dalam  masyarakat  modern.    Pembagian peran secara jenis kelamin dianggap sebagai suatu yang biasa dan wajar adanya(Nasaruddin Umar, 1999: 53). Dengan  pembagian  kerja  yang  seimbang, hubungan suami-isteri bisa berjalan dengan baik  dan  harmonis.  Penyimpangan  terjadi karena  munculnya  konflik  antar  fungsi dalam  keluarga.Oleh  karena  itu,  maka sistem  sosial  berupa  pembagian  kerja berdasarkan  jenis  kelamin  harus  dijamin keutuhannya.

## PA D ARINGA N
Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi Volume 1 No 1 Januari2019

## V. P ENUTUP
Berdasarkan hasil analisa data penelitian  didapatkan  beberapa  temuan sebagai berikut:
1. Pemerintah  Indonesia  telah  berupaya untuk mengembangkan kebijakan pengarusutamaan gender melalui berbagai  tindakan  dan  kebijkan  di bidang  kependidikan,  namun  masih saja  ditemuai  berbagai    kendala terutama  berhubungan  dengan  sikap dan  nilai  budaya  masyarakat  yang masih resisten terhadap budaya gender.
2. Pandangan  mahasiswa  tentang  gender terbagi  menurut  tiga  kharakteristik teori;
a.  Pandangan  mahasiswa  berpendapat bahwa  kesetaraan  gender  itu  adalah kesamaan
posisi, derajat, kedudukan,  hak,  dan  kewajiban antara  Laki-laki  dan  Perempuan. Implikasi  dari  pandangan  tersebut terletak dari pernyataan bahwa tidak ada  perbedaan  antara  Laki-laki  dan perempuan  dalam  memperoleh  dan mendapatkan  posisi  di  masyarakat. Setiap individu berhak mendapatkan posisinya di masyarakat tanpa adanya pembatasan dari jenis kelamin  lainnya.  Oleh  karena  itu, perempuan  dan  Laki-laki  berhak untuk  memperjuangkan  posisinya masing-masing.
b.  Pandangan mahasiswa yang percaya bahwa sebenarnya tidak ada
perbedaan  antara  Laki-laki  dan Perempuan  oleh  karena  itu  maka perbedaan  akan  konstruksi  sosial
antara  keduanya  harus  dihapuskan. Namun,  ada  perbedaan  yang  tidak dapat  dipisahkan  antara  laki-Laki dan  perempuan.  Perbedaan  tersebut terletak  pada  fisik  antara  jenis kelamin  tersebut,  atau  dalam  kata lain  terdapat  perbedaan  biologis antara  keduanya.  Oleh  karena  itu, maka walaupun dimungkinkan tidak ada  perbedaan  dalam  konstruksi sosial,  namun  perbedaan  dalam  hal biologis akan berpengaruh dalam hal kehidupan  dan  peran  peran  juga dimasyarakat.
Pandangan  mahasiswa  yang  tidak menyetujui  kesetaraan  gender.pandangan tersebut  berasal  dari  kenyataan  bahwa Mahasiswa  memandang  tidak  perlu  ada kesetaraan  gender,  karena  peran  dan  posisi masing-masing  individu  tidak  lah  sama. Oleh karena itu, mengingat peran dan posisi masing-masing  telah  ditentukan  baik  oleh faktor  biologis  maupun  faktor  sosial,  maka tidak perlu ada kesetaraan gender.

## R EFERENSI
Lindsey  LL  and  Christie  S.  (1997) Gender roles:  A  Sociological  Perspective :
Prentice Hall.
Marzuki  (2013)  Kajian  Awal  Tentang Teori-teori Gender. UNY Press
Megawangi,  Ratna  (1999). Membiarkan
Berbeda: Sudut Pandang Baru tentangRelasi Gender. Bandung:
Mizan. Cet. I.
Mulia, Siti Musdah (2004). Islam
Menggugat Poligami. Jakarta: Gradedia Pustaka. Utama. Cet. Rosalie, Pitt (2011) Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Pada Sekolah  Dasar  Negeri  dan  Sekolah Dasar  Agama  di  Malang  dan  Batu .

## PA D ARINGA N
Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi Volume 1 No 1 Januari2019
Australian  Consortium  for  in-country Indonesian Studies (acicis)
Umar, Nasaruddin. (1999). Argumen Kesetaraan  Jender:  Perspektif  Al- Qur’an. Jakarta: Paramadina. Cet. I