## ANDRAGOGI 4 (1), 2022, 35-47.
Article Type :  Research Article Date Received : 01.01.2022 Date Accepted : 17.04.2022 Date Published : 29.05.2022 DOI :  doi.org/10.36671/andragogi.v1i3.66

## TELAAH  KUALITATIF  ATAS  PERAN  DAN  TANGGUNG  JAWAB  MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SISTEM OTONOMI DAERAH

## Fatkhul Mubin
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Alhikmah Jakarta, Indonesia (fatkhulmubin90@gmail.com)
Kata Kunci : Abstrak Peran dan tanggung jawab masyarakat, penyelenggaraan pendidikan, otonomi daerah Tulisan ini bertujuan untuk membahas tentang peran dan tanggung jawab masyarakat  dalam  penyelenggaran  pendidikan  dalam  bingkai  otonomi daerah.  Dalam  rangka  membedah  dan  menjawab  permasalahan  yang diajukan,  penulis  menggunakan  metode  kualitatif.  Adapun  hasil  kajian dalam tulisan ini adalah otonomi pendidikan merupakan angin segar dalam rangka  untuk  memberikan  dan  menjadikan  mutu  pendidikan  lebih  baik dan  sempurna.  Hal  ini  dapat  terhadi  karena  secara  empiris  terdapat dukungan dari masyarakat umum yang telah dapat berbuat banyak dalam memberikan sumbangsih dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan dunia pendidikan. Key Words : Abstracts Community roles and responsibilities, education administration, regional autonomy This paper aims to discuss the roles and responsibilities of the community in providing education within the framework of regional autonomy. In order to dissect and answer the problems posed, the authors use qualitative methods.
The  results  of  the  study  in  this  paper  are  that  educational  autonomy  is  a breath of fresh air in order to provide and make the quality of education better and more perfect. This can happen because empirically there is support from the general public who has been able to do much in contributing and being responsible for the implementation of the world of education.

## A. PENDAHULUAN
Indonesia telah melewati masa transformasi dalam hubungan antara pemerintah pusat  dan  daerah  (Propinsi,  Kabupaten/Kota).  Propinsi  dan  Kabupaten/Kota  yang menurut    Undang-undang    Nomor    5    Tahun    1974    hanya  merupakan  kepanjangan tangan pusat di daerah. 1 Namun setelah Indonesia   mengalami   masa   reformasi, maka undang-undang   tersebut   diperbaharui    dengan    Undang-undang    Nomor    22 Tahun    1999 tentang Otonomisasi  Pemerintahan  Daerah. 2 Dengan lahirnya undang- undang  tersebut, maka pemerintah daerah bebas mengatur daerahnya sendiri-sendiri selama masih dalam koridor yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan. 3 Di antara
1 Widjaya, Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
2 Arga  Eka  Syahputra,  “Kedudukan,  Tugas  Dan  Wewenang  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Menurut Uu No. 22 Tahun 1999, Uu No. 32 Tahun 2004 Dan Uu No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” 2018; L U H Suryatni, “Dekonsentrasi Pemerintah Pusat Kepada Gubernur Berdasarkan Uu No. 22 Tahun 1999,” Jurnal Mitra Manajemen 4, No. 1 (2020).
3 Dody  Nur  Andriyan, Hukum  Tata  Negara  Dan  Sistem  Politik:  Kombinasi  Presidensial  Dengan Multipartai Di Indonesia (Deepublish, 2016); Mohamad Khamim, Peran DPRD Dalam Mewujudkan Good
isi  undang-undang    tersebut    ialah    bahwa    pemerintah    Pusat    telah memberikan wewenang  penuh  kepada  pemerintah  daerah  untu  mengatur  daerahnya  sendiri,  dan bahkan  telah  dibuka  saluran  baru  bagi  pemerintah  Propinsi  dan  Kabupaten  untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar terhadap perkembangan masyarakatnya. 4 Di  era  otonomi  daerah  ini,  pemerintah  daerah  bukan  sahaja  mengurus  di  bidang pemerintahan, akan tetapi pemerintah juga mengurus dan mengatur tentang kemajuan dan perkembangan pendidikan. 5 Pemerintah Daerah sebagai pembuat kebijakan tentu mempunyai  tanggung  jawab  terhadap  pendidikan  yang  ada  di  daerahnya  masing- masing. 6 Hal  ini  sebagaimana  yang  tertera  dalam  Undang-Undang  (UU)  Nomor  22 Tahun  1999,  bahwa  kewenangan  penuh  tersebut  dirumuskan  dalam  pasal  7  ayat  1; ''Kewenangan  daerah  mencakup  kewenangan  dalam  seluruh  bidang  pemerintahan, kecuali  dalam  kewenangan  politik  luar  negeri,  pertahanan  keamanan,  keadilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.'' 7
Pada  era  otonomi  tersebut  kualitas  pendidikan  akan  sangat  ditentukan  oleh kebijakan  pemerintah  daerah. 8 Hal  ini  disebabkan  pemerintah  Pusat  secara administrasi  telah  menyerahkan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan kemajuan  dan  perkembangan  pendidikan  di  daerahnya. 9 Ketika  pemerintah  daerah memiliki political will yang baik dan kuat terhadap dunia pendidikan, ada peluang yang cukup luas bahwa pendidikan di daerah bersangkutan akan maju. 10 Sebaliknya, kepala daerah yang tidak memiliki visi yang baik di bidang pendidikan dapat dipastikan daerah itu akan mengalami stagnasi dan kemandegan menuju pemberdayaan masyarakat yang well educated , tidak akan pernah mendapat momentum yang baik untuk berkemabang. 11
Governance  Di  Daerah (Penerbit  NEM,  2021);  Iwan  Ridwan  and  Iin  Ratna  Sumirat,  “Kebijakan Desentralisasi  Pendidikan  Di  Era  Otonomi  Daerah,” Jurnal  Pendidikan  Karakter  JAWARA  (Jujur,  Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel) 7, no. 1 (2021).
4 Aryojati  Ardipandanto  and  Ahmad  Budiman, Dinamika  Pelaksanaan  Urusan  Di  Bidang Persandian Pemerintah Daerah (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018); Debora Sanur Lindawaty et al., Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Indonesia (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018).
5 Fakhrul Rijal, “Nasionalisme Ulama Dalam Penangkalan Paham Radikal Di Kalangan Santri Dayah Tradisional Di Aceh,” Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora 4, no. 1 (2016).
6 Jumira  Warlizasusi,  “Reformasi  Pendidikan  Dalam  Rangka  Peningkatan  Mutu  Pendidikan  Di Kabupate n Rejang Lebong,” TADBIR: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan 1, no. 2 (2017): 125 – 62; Junaidi Junaidi, “Pendidikan Di Era Otonomi Daerah Pasca Orde Baru,” AL-THIQAH-Jurnal Ilmu Keislaman 3, no. 01 (2020): 69 –92; Maisyanah Maisyanah, “Analisis Dampak Desentr alisasi Pendidikan Dan Relevansi School Based Management,” QUALITY 6, no. 2 (2018): 1 – 13.
7 Alan Bayu Aji, “Politik Hukum Pengaturan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (Studi  Perbandingan  Antara  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  Dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014)” (Universitas Islam Indonesia, 2018).
8 Feiby  Ismail,  “Manajemen  Berbasis  Sekolah:  Solusi  Peningkatan  Kcalitas  Pendidikan,” Jurnal Ilmiah Iqra’ 2, no. 2 (2018); Dede  Rosyada, Madrasah Dan Profesionalisme Guru Dalam Arus Dinamika Pendidikan Islam Di Era Otonomi Daerah (Jakarta: Kencana, 2017).
9 Irjus Indrawan, “Optimalisasi Politik Pendidikan Nasional Melalui Manajemen Berbasis Sekolah,” INNOVATIO:  Journal  for  Religious  Innovation  Studies 18,  no.  1  (2018):  1 – 14;  Muhammad  Ramli  Haba, “REFORMASI PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAHAN DAERAH,” Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 7, no. 1 (2020): 102 – 15.
10 Junaidi Arsyad, “Otonomi Pendidikan Dan Pembiayaan Pendidikan,” SABILARRASYAD: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Kependidikan 3, no. 2 (2018): 27 – 38.
11 Bernadainty D Polii, “Penyelenggaraan Otonomi Pendidikan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Pada Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia,” PEDAGOGIA Jurnal Ilmiah Pendidikan 8, no. 2 (2016): 430 –35; Emmi Kholilah Harahap, “Manajemen Otonomi Pendidikan Di Indonesia,” Ri’ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan 1, no. 02 (2016): 137 – 51.
Pemberian  dan  berlakunya  otonomi  pendidikan  di  daerah  memiliki  nilai strategis  bagi  daerah  untuk  berkompetisi  dalam  upaya  membangun  dan  memajukan daerah-daerah di seluruh Nusantara, terutama yang berkaitan langsung dengan sumber daya manusia dan alamnya dalam mendobrak kebekuan dan stagnasi yang dialami dan melingkupi  masyarakat  selama  ini. 12 Begitu  juga  dengan  adanya  desentralisasi pendidikan,  pemerintah  daerah  baik  tingkat  Kabupaten  atau  pun  Kotamadya  dapat memulai peranannya sebagai basis pengelolaan pendidikan dasar. 13 Di tingkat provinsi dan kabupaten akan diadakan lembaga nonstrukural yang melibatkan masyarakat luas untuk  memberikan  pertimbangan  pendidikan  dan  kebudayaan  yang  disesuaikan dengan  kebutuhan  dan  kemampuan  daerahnya. 14 Oleh  karena  itu,  dalam  tulisan  ini perlu  dikaji  persoalan  bagaimanakah  peran  masyarakat  dalam  penyelenggaraan pendidikan  sistem  otonomi  daerah?  Dan  bagaimanakah  tanggung  jawab  masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sistem otonomi daerah?

## B. METODE
Tulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Di  mana  dalam penyusunannya menghasilkan data-data yang berupa deskripsi. Teknik pengumpulan data  yang  dilakukan  oleh  penulis  yakni  memanfaatkan  studi  literatur  atau  studi pustaka. Yang mana cara pengumpulan dat nya dapat dilakukan dengan meneliti buku- buku, jurnal, koran, majalah, ataupun web yang pastinya berhubungan dengan materi yang akan dibahas. Langkah-langkah penyusunan artikel ini yakni dengan melakukan pengumpulan  sumber  referensi  yang  terkait  terlebih  dahulu,  kemudian  langkah selanjutnya  dapat  melakukan  review  terhadap  jurnal-jurnal,  web,  buku,  majalah, maupun koran. Selebihnya dapat dilakukan dengan mencatat poin-poin penting yang terkandung di dalamnya yang dapat dijadikan data dalam penulis artikel ini. Langkah selanjutnya yakni menyusun data-data tersebut sebagai suatu karya.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN Sekilah Tentang Otonomi Daerah
Istilah Otonomi Daerah, baru dikenal oleh banyak orang setelah jatuhnya rezim pemerintahan Soeharto. 15 Pada masa pemerintahan Soekarno dan masa pemerintahan Soeharto  tidak  dikenal  dengan  istilah  otonomi  daerah  (desentralisasi). 16 Hal  ini disebabkan  oleh  sistem  dan  gaya  kepemrintahan  Soeharto  yang  lebih  banyak dipengaruhi oleh gaya  birokrat yang otoriter  dan bahkan bisa dikatakan dengan anti
12 R Siti Zuhro, “Demokrasi, Otonomi Daerah Dan Pemerintahan Indonesia,” Interaktif: Jurnal Ilmu- Ilmu Sosial 10, no. 1 (2018): 1 – 41; Siti Aminah, Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal (Prenada Media, 2016).
13 Syaiful  Sagala, Memahami  Organisasi  Pendidikan:  Budaya  Dan  Reinventing,  Organisasi Pendidikan (Prenada Media, 2016); Galih W Pradana and  M Farid  Ma’ruf, “Desentralisasi Pendidikan,” 2020.
14 Yunita Endra Megiati, “Pemberdayaan Komite Sekolah: Kajian Konsep Dan Implementasinya,” SAP  (Susunan  Artikel  Pendidikan) 1,  no.  2  (2016);  Yu di  Armansyah,  “Menyoal  Relevansi  Kebijakan Otonomi  Daerah  Dan  Otonomi  Pendidikan  Dikaji  Dari  Kesejahteraan,” El-Idare:  Jurnal  Manajemen Pendidikan Islam 2, no. 1 (2016).
15 Wasisto  Raharjo  Jati,  “Inkonsistensi  Paradigma  Otonomi  Daerah  Di  Indonesia:  Dilema Sentralisasi Atau Desentralisasi,” Jurnal Konstitusi 9, no. 4 (2016): 743 – 70.
16 Aji Primanto, Otonomi Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia (Inteligensia Media (Kelompok  Penerbit  Intrans  Publishing),  2020);  Jati,  “Inkonsistensi  Paradigma  Otonomi  Daerah  Di Indonesia: Dilema Sentralisasi Atau Desentralisasi.”
demokrasi. 17 Hal  ini  disebabkan  tidak  berkembangnya  sistem  demokrasi  pada  masa itu. 18 Sedangkan otonomi daerah ini adalah suatu bentuk sistem pemerintahan di mana sebahagian kekuasaan di serahkan ke daerah-daerah. 19
Otonomi  adalah  mengembangkan  manusia-manusia  Indonesia  yang  otonom, yang memberikan keleluasaan bagi terbentuknya potensi-potensi terbaik yang dimiliki oleh setiap individu secara optimal. 20 Individu-individu yang otonom  menjadi modal dasar  bagi  perwujudan  Otonomi  Daerah  yang  hakiki.  Oleh  karena  itu,  penguatan Otonomi  Daerah  harrus  membuka  kesempatan  yang  sama  dan  seluas-luasnya  bagi setiap  pelaku  dalam  ramburambu  yang  disepakati  bersama  sebagai  jaminan terselenggaranya social  order .  Di  luar  itu,  Pendapatan  Asli  Daeraha  prinsipnya  tidak boleh ada pembatasan, khususnya dalam mobilitas fator-faktor produksi. Otonomi jiga memberikan  peluang  bagi  persaingan  sehat  antar  daerah,  tentu  saja  dengan  jaring- jaring  pengaman,  bagi  tercapainya  persyaratan  minimum  bagi  daerah-daerah  yang dipandang masih belum mampu menyejajarkan diri dalam suatu level of playing field . 21 Otonomi  Daerah  menurut  UU  No  23  pasal  1  ayat  6  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah  Bab I ketentuan umum adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah  Otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 22 Daerah Otonom dalam definisi tersebut merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai  batas-batas  wilayah.  Pemberian  otonomi  yang  seluas-luasnya  ke pendapatan  asli  daerah-daerah  diarahkan  untuk  mempercepat  terwujudnya kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan,  dan  peran serta masyarakat.
Otonomi   pendidikan   menurut   Undang-undang   Sistem   Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 adalah terungkap pada Bab Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang  tua,  Masyarakat  dan  Pemerintah. 23 Pada  bagian  ketiga  Hak  dan  Kewajiban Masyarakat  Pasal  8  disebutkan  bahwa  “Masyarakat  berhak  berperan  serta  dalam perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan,  dan  evaluasi  program  pendidikan;  Pasal  9 Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan
17 J A Denny, Jatuhnya Soeharto Dan Transisi Demokrasi Indonesia (Cerah Budaya Indonesia, 2021); Ryan Muth iara Wasti, “Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Pada Masa Pemerintahan Soeharto Di Indonesia,” Jurnal Hukum & Pembangunan 45, no. 1 (2016): 76 – 105.
18 Made Saihu, Manajemen Berbasis Madrasah, Sekolah Dan Pesantren , ed. Abd. Aziz (Tangerang Selatan: Yapin An-Namiyah, 2020), 47.
19 Nita  Ariyani,  “Perbandingan  Konstitusi  Negara  Indonesia  Dengan  Negara  Swiss  Berdasarkan Prosedur  Perubahan  Konstitusi,  Bentuk  Pemerintahan,  Bentuk  Negara  Serta  Sistem  Pemerintahan,” Kosmik  Hukum 17,  no.  2  (2018);  Hendra  Karianga, Carut-Marut  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Di  Era Otonomi Daerah (Prenada Media, 2017).
20 Made Saihu, “PEDIDIKAN MODERASI BERAG AMA: KAJIAN ISLAM WASATHIYAH MENURUT NURCHOLISH MADJID,” Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam 3, no. 01 (2021): 16 – 34. 21 Faisal Basri, Perekonomian Indonesia Tantangan Dan Harapan Kebangkitan Indonesia (Kalisari: Erlangga, 2002), h. 174.
22 Republik Indonesia Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2015), h. 20.
23 Ahmad Syafii and Siti Qurrotul A’yuni, “Politik Kebijakan Pendidikan Agama Dan Keagamaan: Revitalisasi  Upaya  Pemerintah  Terhadap  Pendidikan  Keagamaan,” Tadrib 5,  no.  1  (2019):  104 – 21;  Saiful Anwar,  “Kebijakan  Pemerintah  Terhadap  Pendidikan  Islam  Di  Indonesia  (Zaman  Orde  Baru  Dan Reformasi),” Al- I’tibar: Jurnal Pendidikan Islam 6, no. 2 (2019): 87 – 91.
pendidikan”. 24 Begitu juga pada bagian keempat Hak dan Kewajiban Pemerintah dan
Pemerintah  Daerah,  pasal  11  ayat  2  “Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang  berusia  tujuh  sampai  lima  belas  tahun”. 25 Khusus  ketentuan  bagi  Perguruan Tinggi, pasal 24 ayat 2 “Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi,  penelitian  ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat”. 26

## Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sistem Otonomi Daerah
Pemerintah daerah harus bisa berperan dalam pemberdayaan dan pengelolaan pendidikan. Masayakat (wali murid) yang merupakan objek daripada proses pendidikan tidak hanya sekedar boneka yang hanya sebagai penyumbang, atau hanya sebagai dana penambah  bagi  sekolah  yang  terlembagakan  dalam  sebuah  suatu  organisasi  yang disebut dengan BP3. Dengan kata lain ketidakseimbangan dan ketimpangan antara hak dan  kewajiban  anggota  BP3  yang  terdiri  dari  masyarakat  yang  merupakan  kumpulan para wali/orang tua siswa (peserta didik) dalam manejemen sekolah harus ditiadakan. Masyarakat  tidak  bisa  lagi  dijadikan  sapi  perahan  oleh  pemerintah,  terutama  oleh pemerintah pusat.
Wali murid (masyarakat) harus bisa menjadikan BP3 sebagai organisasi yang bisa menampung aspirasi masyarakat lainnya yang pada akhirnya bisa membuat kebijakan untuk  kepentingan  sekolah. 27 Maka  ketika  otonomisasi  digalakkan  adalah  sudah saatnya  masyarakat  (orang  tua)  diikutsertakan  dalam  pengambilan  keputusan  di sekolah dalam berbagai hal. 28 Tapi, tidak hanya sekedar sebagai formalitas belaka, yang artinya, orang tua ketika diikutsertakan dalam musyawarah dengan pihak sekolah tidak hanya sebagai objek atau hanya sebagai pendengar  saja  ( only  learner ). 29 Melainkan harus  benar-benar  di libatkan  secara langsung.
Begitu  pula  sebaliknya,  pihak  sekolah  dan  BP3  yang  biasanya  sudah  terlebih dahulu  merencanakan  dan  menganggarkan  SPP  (misalnya)  untuk  siswa  tidak melibatkan  para  orang  tua/  wali  siswa.  Orang  tua/  wali  siswa  (peserta  didik)  hanya dijadikan pihak kedua (the second man) dalam masalah tersebut. Yang pada gilirannya musyawarah tersebut hanya menjadi ''guyonan belaka'' atau sekedar formalisme.
24 I Ketut Sudarsana, “Peran Keluarga Dan Masyarakat Dalam Desentralisasi Pendidikan Nasional,” Maha  Widya  Bhuwana:  Jurnal  Pendidikan,  Agama  Dan  Budaya 1,  no.  1  (2018);  Arsyad,  “OTONOMI PENDIDIKAN DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN.”
25 Lukman Hakim, “Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,” EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial 2, no. 1 (2016).
26 Sulasi  Rongiyati,  “Urgensi  Pembentukan  Undang -Undang  Tentang  Tata  Kelola  Pendidikan Tinggi Terhadap Penyelenggarmn Otonomi Perguruan Tinggi,” Kajian 16, no. 1 (2016): 53 – 83.
27 Busthomi Ibrohim, “Manajemen Berbasis Sekolah: Strategi Alternatif Dalam Persaingan Mutu,” Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan 4, no. 01 (2018): 57 – 72.
28 Armansyah,  “MENYOAL  RELEVANSI  KEBIJAKAN  OTONOMI  DAERAH  DAN  OTONOMI PENDIDIKAN DIKAJI DARI KESEJAHTERAAN.”
29 Munirwan Umar, “Manajemen Hubungan Sekolah Dan Masyarakat Dalam Pendidikan,” JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling 2, no. 1 (2016): 18 –29; I Nyoman Temon Astawa, “Memah ami Peran Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Kemajuan Mutu Pendidikan Di Indonesia,” Jurnal Penjaminan Mutu 3, no. 2 (2017): 197 – 205.

## Tanggung  Jawab  Masyarakat  dalam  Penyelenggaraan  Pendidikan  Sistem Otonomi Daerah
Di  era  otonomi  saat  ini,  sudah  saatnya  dirubah  dan  dibuang  jauh-jauh  dari paradigma berpikir yang tidak kritis demi untuk membangun sebuah masyarakat yang berpendidikan, humanis, demokratis dan berperadaban. 30 Agar masyarakat yang selama ini termarjinalkan dalam lubang berpikir ortodoks tidak lagi ada dalam bangunan dan tatanan  masyarakat  yang  dinamis  dan  progresif. 31 Agar  dapat  bersama-sama membangun        pendidikan        yang        maju        dan qualified dalam  percaturan internasional. 32 Sehingga,  nantinya  dapat  terwujud  masyarakat  edukatif  dan demokratis yang   dapat   turut   serta menciptakan ''masyarakat madani'' sebagaimana yang kerap muncul dalam wacana kekinian dalam upaya membangun bangsa. 33
Bila yang terjadi demikian, maka masyarakat juga akan merasa bangga dengan dirinya sendiri dan pada gilirannya akan respek terhadap kemajuan dan perkembangan yang terjadi dalam lingkungan pendidikan sendiri. 34 Karena masyarakat telah diberikan penghargaan  yang  tiada  tara  sebagai  makhluk  sosial  dan  sebagai  hamba  Tuhan. 35 Sehingga pendidikan masyarakat yang mencakup seluruh komponen masyarakat dan sekolah  itu  sendiri  (baik  orang  tua/  wali  siswa/  peserta  didik,  peserta  didik  sendiri, sekolah dan juga pemerintah) dapat berjalan sinergis, beriringan dan selaras. 36
Akan  tetapi,  hal  itu  tentu  saja  tidak  begitu  mudah  untuk  dilakukan.  Karena berbagai  elemen  dan  perangkat  untuk  menunjang  itu  semua  haruslah  dapat  dengan tegas  bahwa  semua  itu  diimplementasikan  hanya  untuk  mempertegas  bahwa otonomisasi  pendidikan  sudah  benar-benar  dijalankan  dalam  kehidupan  masyarakat terutama  dalam  meningkatkan  pendidikan  di  daerahnya  masing- masing. 37 Upaya ke arah itu pun sudah sedang dan mesti  digalakkan, agar dapat mencapai hasil yang maksimal dan dapat memenuhi target yang telah ditentukan. Oleh karena itu, untuk mempertegas  otonomisasi  pendidikan  itu  tidak  hanya  membutuhkan  perangkat
30 Achmad Lamo Said, Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Governance (Deepublish, 2018).
31 Khusni  Arum,  “Pengembangan  Pendidikan  Agama  Islam  Berbasis  Sosial  Profetik  (Analisis Terhadap Pemikiran K untowijoyo),” Millah: Jurnal Studi Agama 17, no. 2 (2018): 177 – 96; Titus Tara and M Th, “Mentalitas Peserta Didik, Pendidikan Transformatif Paulo Freire,” Atma Reksa Jurnal Pastoral Dan Kateketik 1, no. 1 (2016): 64 – 76. 32 Enco Mulyasa, “Revolusi Mental Dalam Pendidikan  Untuk Merevitalisasi Nilai -Nilai Pancasila Dan Menumbuhkembangkan Wawasan Kebangsaan,” in PROSIDING SEMINAR NASIONAL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG , 2017.
33 Supriyanto  Abdi,  M  Nurul  Ikhsan  Saleh,  and  Kurniawab  Dwi  Saputra, Menegosiasikan  Islam, Keindonesiaan Dan Mondalitas: Peran Dan Tantangan Pendidikan Islam Di Era Disrupsi , El-Tarbawi , vol. 53, 2013.
34 Sulpi  Affandy,  “Penanaman  Nilai -Nilai  Kearifan  Lokal  Dalam  Meningkatkan  Perilaku Keberagamaan Peserta Didik,” Atthulab: Islamic Religion Teaching and Learning Journal 2, no. 2 (2017): 201 – 25.
35 Benny  Prasetiya,  Sofyan  Rofi,  and  Bahar  Agus  Setiawan,  “Penguatan  Nilai  Ke tauhidan  Dalam Praksis Pendidikan Islam,” JIE (Journal of Islamic Education) 3, no. 1 (2018).
36 Miftakhul  Jannah,  “ Partisipasi  Orang  Tua  Dalam  Meningkatkan  Kualitas  Pendidikan  Dasar Anak” (Universitas Negeri Semarang, 2020).
37 Kris  Setyaningsih,  “Esensi  Tranformasi  Sistem  Sent ralisasi-Desentralisasi  Pendidikan  Dalam Pembangunan  Masyarakat,” El-Idare:  Jurnal  Manajemen  Pendidikan  Islam 3,  no.  1  (2017):  76 – 94; Warlizasusi, “Reformasi Pendidikan Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan Di Kabupaten Rejang Lebong.”
bantuan yang berupa materil saja, melainkan juga perlu dukungan moril dan kontribusi pemikiran dan ide-ide segar sangat dibutuhkan.
Tetapi, itu semua tidak hanya cukup diberikan oleh segelintir masyarakat saja. Justru,  dukungan  seluruh  komponen  masyarakat  kita  pun  juga  amat  menentukan proses keberlangsungan itu semua. Maka tidak heran otonomi pendidkan harus perlu mendapat dukungan dari para anggota Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD). 38 Karena DPRD-lah yang merupakan penentu dan yang mengesahkan kebijakan yang di buat  oleh  pemerintah  di  tingkat  daerah  (Propinsi,  Kabupaten,  Kota)  dalam  rangka otonomi pendidikan tersebut. 39
Hal  tersebut  di  atas,  selaras  dengan  apa  yang  termaktub  dalam  pasal  14  UU Otonomi Daerah. No. 22/ 1999; di setiap daerah otonomi memiliki sistem pemerintahan yang terdiri dari DPRD sebagai badan legislatif daerah. 40 Pemerintah daerah (Pemda) sebagai  badan  eksekutif  daerah  uga  harus  bisa  memainkan  peranannya  sebagai pembuat kebijakan, terutama kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan. 41 Oleh karena itu, setiap insititusi yang terkait harus dapat bekerja sama secara seimbang antara  eksekutif  dan  yudikatif  agar  daerah  yang  melaksanakan  otonomi  daerah, terutama otonomi di bidang pendidikan dapat berfungsi secara efektif dan demokratik bagi semua warga masyarakat.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang mempunyai kedudukan yang strategis harus bisa memainkan perannya, dan mempunyai keinginan yang kuat dalam membangun serta menumbuhkan paradigma dan visi pendidikan di daerahnya masing- masing. 42 Oleh  karena  itu,  badan  legistlatif  daerah  ini  harus diberdayakan dan memberdayakan diri agar mampu menjadi mitra yang baik, serta memiliki kesetaraan dalam kinerja legislasinya 43 . Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan DPR, maka semua kesulitan dalam membangun daerah, terutama dalm memnciptakan pendidikan.
Sejalan dengan semangat Otonomi Daerah, maka otonomi pendidikan juga telah memberikan ruang untuk pikirkan secara bersama, terutama oleh wakil rakyat (DPR), yang  tentu  dapat  memberikan  warna  dalam  membuat  keputusan  politik  di  bidang otonomi  pendidikan  daerah. 44 Bupati/Wali  Kota,  harus  diberikan  masukan  secara
38 Anton  Hutomo  Sugiarto,  “Arti  Penting  Program  Legislasi  D aerah  Bagi  Pencapaian  Tujuan Otonomi Daerah,” Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2020): 85 – 95.
39 Yulita Pu jilestari, “Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Menuju Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Menurut UU No. 32 Tahun 2004 (Study Di Kota Tangerang Selatan),” Jurnal Keguruan Dan Imu Pendidikan 3 (2016): 56 – 72.
40 Roni  Rustandi,  “Kajian  Teoritis  Fungsi  Pemerintah  Daerah  Dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015,” Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan 4, no. 1 (2017).
41 Ainun Rosyidah, “Peranan Dinas Pendidikan Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Madrasah, Madrasah Diniyah, Dan Pesantren Di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur” (UIN Sunan Ampel, 2019).
42 Nurdiyana  Nurdiyana,  “Pengawasan  Terhadap  Implementasi  Peraturan  Daerah  Dihubungkan Dengan  Uu  No.  9  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Uu  No.  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah  Dalam  Menciptakan  Tata  Kelola  Pemerintahan  Yang  Baik  (Good Governance)(Studi Pada Kantor,” Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan 4, no. 1 (2017).
43 Christina  Samangun  et  al.,  “Efektifitas  Pelaksanaan  Fungsi  Pengawasan  Dprd  Berdasarkan Prinsip Good Governance Di Era Otonomi Daerah,” PATRIOT , 2019, 101 – 27.
44 Bungaran  Antonius  Simanjuntak, Strategi  Dan  Problem  Sosial  Politik  Pemerintahan  Otonomi Daerah Indonesia: Konsep Mensukseskan Otonomi Daerah (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018).
sistematis dan berkelanjutan dalam membangun pendidikan daerah. Karena bila tidak, maju  dan  mundurnya pendidikan  di  era  otonomi  daerah  adalah  tergantung  dari  dan kebijakan  politik  yang  diambil  oleh  anggota  Dewan  perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD). 45
Berkaitan  dengan  diimplementasikannya  otonomi  pendidikan,  sudah  barang tentu peran dari lembaga pendidikan sebagai pusat pengetahuan ( central of science ), ilmu teknologi, dan budaya menjadi lebih penting dan sangat strategis. 46 Dan hal itu dilakukan  adalah  dalam  rangka  pemberdayaan  daerah,  untuk  mempertegas  otonomi yang  sedang  berjalan.  Disebabkan  kebanyakan  pemerintah  daerah  tingkat  satu (provinsi) apalagi tingkat dua (kabupaten dan kotamadya) tidak memiliki sumber daya manusia  (SDM)  yang  cukup  handal  dan  potensial  untuk  mengelola  dan  mengatur daerahnya  secara  optimal.  Kerja  sama  yang  lebih  erat  antara  lembaga  pendidikan  di daerah dengan pemerintah daerahnya sangat diperlukan.
Lebih lanjut, tokoh-tokoh ilmuwan dan pakar dari kampus lebih didayagunakan sebagai think  thank untuk  pembangunan  daerahnya,  tidak  hanya  sekedar  sebagai pemerhati, kritikus, atau pengecam kebijakan daerah. Sebaliknya, lembaga pendidikan yang  ada  juga  harus  dapat  membuka  diri,  lebih  banyak  mendengar  opini  publik, kinerjanya,  dan  tentang  tanggung  jawabnya  dalam  turut  serta  memecahkan  masalah ( problem solving ) yang dihadapi oleh rakyat. 47
Selain  itu,  pemerintah  pusat  tidak  diperkenankan  mencampuri  urusan pendidikan daerah. 48 Pemerintah pusat hanya diperbolehkan dan dipersilahkan untuk memberikan  kebijakan-kebijakan  dalam  persoalan  tersebut.  Pemerintah menetapkan standar  mutu  pendidikan,  dan  berupaya  agar  semua  siswa  dapat  berprestasi  setinggi dan  sebaik  mungkin. 49 Agar  semua  sekolah  dapat  mencapai  standar  minimum  mutu pendidikan,  dengan  keragaman  prestasi  antar  sekolah  dalam  suatu  lokasi  sekecil mungkin. 50 Pendeknya, pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator dan katalisator bukan  regulator.  Karena  otonomi  pengelolaan  pendidikan  berada  di  tingkat  sekolah. Maka  peran  lembaga  pemerintah  adalah  memberi  pelayanan  dan  dukungan  kepada sekolah.  Agar  proses  pendidikan  berjalan  efektif  dan  efisien. 51 Sehingga,  Masyarakat Berbasis  Sekolah  (MBS)  yang  kerap  dibicarakan  dapat  menemukan  konteks  dan momentumnya, yang pada gilirannya dapat terwujudkan.
45 Abdullah Idi, Dinamika Dan Rekonstruksi Kebijakan Publik Di Era Otonomi Daerah (Deepublish, 2019).
46 Dede Rosyada, Paradigma  Pendidikan Demokratis Sebuah Model Pelibatan Masyarakat  Dalam Penyelenggaraan Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2004).
47 Mughni atul Ilma and Rifqi Nur Alfian, “Konsepsi Masyarakat Madani Dalam Bingkai Pendidikan Islam,” MA’ALIM:  Jurnal  Pendidikan  Islam 1,  no.  01  (2020);  Nurul  Yuli  Wahyuni,  “Pencitraan:  Upaya Membangun Public Opinion Bagi Lembaga Pendidikan Islam,” Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 2, no. 1 (2018): 64 – 79. 48 Arsyad, “OTONOMI PENDIDIKAN DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN.”
49 Samuel M. Simanjuntak and Indah Nurnisa Nurnisa, “Peningkatan Pengetahuan Dan Sikap Ibu Tentang  Imunisasi  Dengan  Pendekatan  Promosi  Kesehatan  Tentang  Imuniasi  Dasar,” Media  Karya Kesehatan , 2019, https://doi.org/10.24198/mkk.v2i1.21275.
50 Ismail, “Manajemen Berbasis Sekolah: Solusi Peningkatan Kcalitas Pendidikan.”
51 Halimatun  Syakdiah,  “PARADIGMA  PENDIDIKAN  BERBASIS  MASYARAKAT  (COMMUNITY BASED EDUCATION),” Taushiah: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Kemasyarakatan 9, no. 2 (2019): 86 – 95.

## D. KESIMPULAN
Otonomi pendidikan telah memberikan peluang bagi daerah untuk bisa memacu pendidikan yang  ada  di  daerah.  Otonomi   pendidikan juga  memberikan  peluang yang  seluas-luasnya  ke  pada  masyarakat  untuk  dapat lebih  berperan  aktif  mengawas pendidikan  yang  terdapat  di  daerahnya  masing⁄ masing. Selain itu , Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR)  selaku  wakil  dari  masyarakat dapat  memainkan  perannya  untuk  dapat memantau  tentang  perkembangan  pendidikan,  dan  bisa  untuk  berperan  dalam mengambil  kebijakan  dan  keputusan  terhadap  pendidikan  yang  terdapat  di  daerah. Tanpa partisipasi dari semua pihak maka mustahil tujuan daripada otonomi pendidikan akan tercapai. Untuk itu, diharapkan pada semua komponen baik pemerintah, swasta maupun masyarakat untuk dapat berperan aktif untuk memajukan pendidikan. Hal ini didukung  oleh  bahwa  masyarakat  secara  umum  telah  dapat  berbuat  banyak  dalam memberikan  sumbangsih  dan  tanggung  jawab  terhadap  dunia  pendidikan. Kemarjinalan selama ini bisa dihilangkan dan di buang jauh-jauh.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdi, Supriyanto, M Nurul Ikhsan Saleh, and Kurniawab Dwi Saputra. Menegosiasikan Islam, Keindonesiaan Dan Mondalitas: Peran Dan Tantangan Pendidikan Islam Di Era Disrupsi . El-Tarbawi . Vol. 53, 2013.
Affandy, Su lpi. “Penanaman Nilai -Nilai Kearifan Lokal Dalam Meningkatkan Perilaku Keberagamaan  Peserta  Didik.” Atthulab:  Islamic  Religion  Teaching  and  Learning Journal 2, no. 2 (2017): 201 – 25.
Aji, Alan Bayu. “Politik Hukum Pengaturan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (Studi  Perbandingan  Antara  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014).” Universitas Islam Indonesia, 2018.
Aminah, Siti. Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal . Prenada Media, 2016. Andriyan,  Dody Nur. Hukum Tata Negara Dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial Dengan Multipartai Di Indonesia . Deepublish, 2016.
Anwar, Saiful. “Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia (Zaman Orde Baru Dan Reformasi).” Al- I’tibar: Jurnal P endidikan Islam 6, no. 2 (2019): 87 – 91.
Ardipandanto, Aryojati, and Ahmad Budiman. Dinamika Pelaksanaan Urusan Di Bidang Persandian Pemerintah Daerah . Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
Ariyani,  Nita.  “Perbandingan  Konstitusi  Negara  Indonesia  Dengan  Neg ara  Swiss Berdasarkan  Prosedur  Perubahan  Konstitusi,  Bentuk  Pemerintahan,  Bentuk Negara Serta Sistem Pemerintahan.” Kosmik Hukum 17, no. 2 (2018).
Armansyah,  Yudi.  “MENYOAL  RELEVANSI  KEBIJAKAN  OTONOMI  DAERAH  DAN OTONOMI  PENDIDIKAN  DIKAJI  DARI  KESEJAHTERAAN .” El-Idare:  Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 2, no. 1 (2016).
Arsyad,  Junaidi.  “OTONOMI  PENDIDIKAN  DAN  PEMBIAYAAN  PENDIDIKAN.” SABILARRASYAD: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Kependidikan 3, no. 2 (2018): 27 – 38. Arum,  Khusni.  “Pengembangan  Pendidikan  Agama  Isl am  Berbasis  Sosial  Profetik (Analisis Terhadap Pemikiran Kuntowijoyo).” Millah: Jurnal Studi Agama 17, no. 2 (2018): 177 – 96.
Astawa,  I  Nyoman  Temon.  “Memahami  Peran  Masyarakat  Dan  Pemerintah  Dalam Kemajuan Mutu Pendidikan Di Indonesia.” Jurnal Penjaminan Mutu 3, no. 2 (2017): 197 – 205.
Basri, Faisal. Perekonomian Indonesia Tantangan Dan Harapan Kebangkitan Indonesia . Kalisari: Erlangga, 2002.
Denny,  J  A. Jatuhnya  Soeharto  Dan  Transisi  Demokrasi  Indonesia .  Cerah  Budaya Indonesia, 2021.
Haba,  Muhammad  Ramli.  “REFORMASI  PENDIDIKAN  DALAM  PERSPEKTIF PEMERINTAHAN DAERAH.” Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 7, no. 1 (2020): 102 – 15.
Hakim, Lukman.  “Pemerataan  Akses  Pendidikan  Bagi  Rakyat  Sesuai  Dengan  Amanat Undang-Un dang  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional.” EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial 2, no. 1 (2016).
Harahap,  Emmi  Kholilah.  “Manajemen  Otonomi  Pendidikan  Di  Indonesia.” Ri’ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan 1, no. 02 (2016): 137 – 51.
Ibrohim,  Busthomi.  “Manajemen  Berbasis  Sekolah:  Strategi  Alternatif  Dalam
Persaingan  Mutu.” Tarbawi:  Jurnal  Keilmuan  Manajemen  Pendidikan 4,  no.  01 (2018): 57 – 72.
Idi,  Abdullah. Dinamika  Dan  Rekonstruksi  Kebijakan  Publik  Di  Era  Otonomi  Daerah . Deepublish, 2019.
Ilma, Mughniatul, and Rifqi Nur Alfian. “Konsepsi Masyarakat Madani Dalam Bingkai Pendidikan Islam.” MA’ALIM: Jurnal Pendidikan Islam 1, no. 01 (2020).
Indrawan, Irjus. “Optimalisasi Politik Pendidikan Nasional Melalui Manajemen Berbasis Sekolah.” INNOVATIO: Journal for Religious Innovation Studies 18, no. 1 (2018): 1 –
14.
Ismail, Feiby. “Manajemen Berbasis Sekolah: Solusi Peningkatan Kcalitas Pendidikan.” Jurnal Ilmiah Iqra’ 2, no. 2 (2018).
Jannah,  Miftakhul.  “Partisipasi  Orang  Tua  Dalam Meningkatkan  Kualitas  Pendidikan Dasar Anak.” Universitas Negeri Semarang, 2020.
Jati, Wasisto Raharjo. “Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah Di Indonesia: Dilema Sentralisasi Atau Desentralisasi.” Jurnal Konstitusi 9, no. 4 (2016): 743 – 70. Junaidi, Juna idi. “Pendidikan Di Era Otonomi Daerah Pasca Orde Baru.” AL-THIQAH- Jurnal Ilmu Keislaman 3, no. 01 (2020): 69 – 92.
Karianga, Hendra. Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah . Prenada Media, 2017.
Khamim,  Mohamad. Peran  DPRD  Dalam  Mewujudkan  Good  Governance  Di  Daerah . Penerbit NEM, 2021.
Lindawaty, Debora Sanur, Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, Handrini Ardiyanti, and Riris  Katharina. Peningkatan  Kualitas  Pelayanan  Publik  Di  Indonesia .  Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
Maisyanah,  Mai syanah.  “Analisis  Dampak  Desentralisasi  Pendidikan  Dan  Relevansi School Based Management.” QUALITY 6, no. 2 (2018): 1 – 13.
Megiati,  Yunita  Endra.  “Pemberdayaan  Komite  Sekolah:  Kajian  Konsep  Dan Implementasinya.” SAP (Susunan Artikel Pendidikan) 1, no. 2 (2016).
Mulyasa,  Enco.  “Revolusi  Mental  Dalam  Pendidikan  Untuk  Merevitalisasi  Nilai -Nilai Pancasila  Dan  Menumbuhkembangkan  Wawasan  Kebangsaan.”  In PROSIDING SEMINAR  NASIONAL  PROGRAM  PASCASARJANA  UNIVERSITAS  PGRI PALEMBANG , 2017.
Nurdiyana,  Nurdiyana.  “Pengawa san  Terhadap  Implementasi  Peraturan  Daerah Dihubungkan Dengan Uu No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Uu No. 23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  Dalam  Menciptakan  Tata  Kelola Pemerintahan  Yang  Baik  (Good  Governance)(Studi  Pada  Kantor.” Jurnal  Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan 4, no. 1 (2017). Perundang-undangan,  Republik  Indonesia  Himpunan  Peraturan. Undang-Undang Pemerintahan Daerah . Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2015.
Polii,  Bernadainty  D.  “PENYELENGGARAAN  OTONOMI  PENDIDIKAN  DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PADA SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DI INDONESIA.” PEDAGOGIA Jurnal Ilmiah Pendidikan 8, no. 2 (2016): 430 – 35. Pradana, Galih W, and M Farid Ma’ruf. “Desentralisasi Pendidikan,” 2020. Prasetiya, Benny, Sofyan Rofi, and Bahar Agus Setiawan. “Penguatan Nilai Ketauhidan Dalam Praksis Pendidikan Islam.” JIE (Journal of Islamic Education) 3, no. 1 (2018).
Primanto,  Aji. Otonomi  Daerah  Dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Di  Indonesia . Inteligensia Media (Kelompok Penerbit Intrans Publishing), 2020.

## Pujilestari, Yulita. “Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Menuju Pemerintahan
Yang  Baik  (Good  Governance)  Menurut  UU  No.  32  Tahun  2004  (Study  Di  Kota Tangerang Selatan).” Jurnal Keguruan Dan Imu Pendidikan 3 (2016): 56 – 72.
Ridwan, Iwan, and Iin  Ratna Sumirat.  “KEBIJAKAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN DI  ERA  OTONOMI  DAERAH.” Jurnal  Pendidikan  Karakter  JAWARA  (Jujur,  Adil,
Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel) 7, no. 1 (2021).
Rijal, Fakhrul. “NASION ALISME ULAMA DALAM PENANGKALAN PAHAM RADIKAL
DI KALANGAN SANTRI DAYAH TRADISIONAL DI ACEH.” Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora 4, no. 1 (2016).
Rongiyati, Sulasi. “URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG -UNDANG TENTANG TATA KELOLA  PENDIDIKAN  TINGGI  TERHADAP  PENYELENGGARMN  OTONOMI PERGURUAN TINGGI.” Kajian 16, no. 1 (2016): 53 – 83.
Rosyada, Dede. Madrasah Dan Profesionalisme Guru Dalam Arus Dinamika Pendidikan Islam Di Era Otonomi Daerah . Jakarta: Kencana, 2017.
——— . Paradigma Pendidikan Demokratis Sebuah Model Pelibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan . Jakarta: Kencana, 2004.
Rosyidah, Ainun. “Peranan Dinas Pendidikan Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Madrasah, Madrasah Diniyah, Dan Pesantren Di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur.” UIN Sunan Ampel, 2019.
Rustandi,  Roni.  “KAJIAN  TEORITIS  FUNGSI  PEMERINTAH  DAERAH  DAN  DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH  DALAM  PEMBENTUKAN  PERATURAN DAERAH  MENURUT  UNDANG-UNDANG  NOMOR  23  TAHUN  2014TENTANG PEMERINTAHAN  DAERAH  SEBAGAIMANA  TELAH  DIUBAH  DENGAN UNDANG-UNDANG  NOMOR  9 TAHUN  2015.” Jurnal  Surya  Kencana  Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan 4, no. 1 (2017). Sagala,  H  Syaiful,  and  S  Sos. Memahami  Organisasi  Pendidikan:  Budaya  Dan Reinventing, Organisasi Pendidikan . Prenada Media, 2016. Said,  Achmad  Lamo. Corporate  Social  Responsibility  Dalam  Perspektif  Governance . Deepublish, 2018.
Saihu,  Made. Manajemen  Berbasis  Madrasah,  Sekolah  Dan  Pesantren .  Edited  by  Abd. Aziz. Tangerang Selatan: Yapin An-Namiyah, 2020.
———.  “PEDIDIKAN  MODERASI  BERAGAMA:  KAJIAN  ISLAM  WASATHIYAH MEN URUT  NURCHOLISH  MADJID.” Andragogi:  Jurnal  Pendidikan  Islam  Dan Manajemen Pendidikan Islam 3, no. 01 (2021): 16 – 34.
Samangun, Christina, Yohanes Renyaan, Xaverius Kameubun, and Iis Irianti Tambunan.
“EFEKTIFITAS  PELAKSANAAN  FUNGSI  PENGAWASAN  DPRD  BERDASARK AN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI ERA OTONOMI DAERAH.” PATRIOT , 2019,
101 – 27.
Setyaningsih,  Kris.  “Esensi  Tranformasi  Sistem  Sentralisasi -Desentralisasi  Pendidikan Dalam Pembangunan Masyarakat.” El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 3, no. 1 (2017): 76 – 94.
Simanjuntak,  Bungaran  Antonius. Strategi  Dan  Problem  Sosial  Politik  Pemerintahan Otonomi  Daerah  Indonesia:  Konsep  Mensukseskan  Otonomi  Daerah .  Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
Simanjuntak, Samuel M., and Indah Nurnisa Nurnisa. “Peningkatan Pengetah uan Dan Sikap  Ibu  Tentang  Imunisasi  Dengan  Pendekatan  Promosi  Kesehatan  Tentang
Imuniasi Dasar.” Media Karya Kesehatan , 2019.
https://doi.org/10.24198/mkk.v2i1.21275.
Sudarsana, I Ketut. “Peran Keluarga Dan Masyarakat Dalam Desentralisasi Pendidikan Nasional.” Maha  Widya  Bhuwana:  Jurnal  Pendidikan,  Agama  Dan  Budaya 1,  no.  1 (2018).
Sugiarto,  Anton  Hutomo.  “Arti  Penting  Program  Legislasi  Daerah  Bagi  Pencapaian Tujuan Oto nomi Daerah.” Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2020): 85 – 95. SURYATNI, L U H. “DEKONSENTRASI PEMERINTAH PUSAT KEPADA GUBERNUR BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 1999.” JURNAL MITRA MANAJEMEN 4, no. 1 (2020).

## Syafii, Ahmad, and Siti Qurrotul A’yuni. “POLIT IK KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA DAN  KEAGAMAAN:  REVITALISASI  UPAYA  PEMERINTAH  TERHADAP
PENDIDIKAN KEAGAMAAN.” Tadrib 5, no. 1 (2019): 104 – 21.
Syahputra,  Arga  Eka.  “KEDUDUKAN,  TUGAS  DAN  WEWENANG  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENURUT UU NO. 22 TAHUN 1999, UU NO. 32  TAHUN  2004  DAN  UU  NO.  23  TAHUN  2014  TENTANG  PEMERINTAHAN DAERAH,” 2018.
Syakdiah,  Halimatun.  “PARADIGMA  PENDIDIKAN  BERBASIS  MASYARAKAT (COMMUNITY BASED EDUCATION).” Taushiah: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Kemasyarakatan 9, no. 2 (2019): 86 – 95.
Tara,  T itus,  and  M  Th.  “Mentalitas  Peserta  Didik,  Pendidikan  Transformatif  Paulo Freire.” Atma Reksa Jurnal Pastoral Dan Kateketik 1, no. 1 (2016): 64 – 76.
Umar,  Munirwan.  “Manajemen  Hubungan  Sekolah  Dan  Masyarakat  Dalam Pendidikan.” JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling 2, no. 1 (2016): 18 – 29. Wahyuni, Nurul Yuli. “Pencitraan: Upaya Membangun Public Opinion Bagi Lembaga Pendidikan Islam.” Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 2, no. 1 (2018):
64 – 79.
Warlizasusi,  Jumira.  “Reformasi  Pendidikan  Dalam  Rang ka  Peningkatan  Mutu Pendidikan  Di  Kabupaten  Rejang  Lebong.” TADBIR:  Jurnal  Studi  Manajemen Pendidikan 1, no. 2 (2017): 125 – 62.
Wasti,  Ryan  Muthiara.  “Pengaruh  Konfigurasi  Politik  Terhadap  Produk  Hukum  Pada Masa Pemerintahan Soeharto Di Indonesia.” Jurnal Hukum & Pembangunan 45, no. 1 (2016): 76 – 105.
Wathani, Syamsul. “JOHN WANSBROUGH: STUDI ATAS TRADISI DAN INSTRUMEN TAFSIR ALQUR’AN KLASIK.” Al- A’raf : Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat , 2018. https://doi.org/10.22515/ajpif.v15i2.1247.
Widjaya. Otonomi  Daerah  Dan  Daerah  Otonomi .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada, 2002.
Zuhro, R Siti. “Demokrasi, Otonomi Daerah Dan Pemerintahan Indonesia.” Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial 10, no. 1 (2018): 1 – 41.