## PERAN BAWASLU PADA PELAKSANAAN
PEMILIHAN GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

## DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PEMILIHAN
YANG DEMOKRATIS
Ali Abdul Wahid ali.abdul@radenintan.ac.id
Dosen Tetap Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung
Abd. Qohar qohar1972@gmail.com
Dosen Tetap Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung

## Abstrak
One  of  the  functions  of  the  Election  Oversight  Body  (Bawaslu)  is  to supervise  stages  and  prevent  election  violations.  The  authority  of  the Election  Supervisory  Authority  is  given  to  the  Election  Oversight  Body (Bawaslu) and its subordinates in this case the Election Supervisory Body at the Regency / City level in Lampung Province. There is a strategic and significant Bawaslu function, which is to avoid potential election violations arising  by  implementing  an  optimal  prevention  strategy.  Bawaslu  has  a strategic  function  and  role  in  efforts  to  create  democratic  elections.  This can  also  be  seen  in  the  Election  of  governors  and  deputy  governors (pilgub) Lampung which took place on 27 June 2018. The problem in this paper  is  how  the  role  of  Bawaslu  in  the  implementation  of  the  governor election  of  Lampung  Province  in  2018  in  an  effort  to  realize  democratic elections  and  what  are  the  factors  affect  the  performance  of  the  Election Supervisory  Body  in  the  implementation  of  the  election  of  governor  of Lampung Province in 2018 in an effort to realize democratic elections? The results of the study are first, the role of the Election Supervisory Body in the implementation of the governor of Lampung province in 2018 in an effort  to  realize  democratic  elections  contained  in  the  voter  data  update based  on  population  data  and  the  determination  of  provisional  voter candidates and permanent voter lists, the implementation of campaigns in the  district  /  city,  Election  Logistics  and  Distribution,  Implementation  of Voting and Vote Counting of Election Results, Implementation of Election Socialization.  Second,  the  factors  that  influence  the  performance  of  the Election  Supervisory  Body  in  the  implementation  of  the  election  of  the governor of Lampung Province in 2018 in an effort to realize a democratic election,  namely  structural  factors,  namely  (1)  Number  of  Personnel.  (2) Supporting  facilities.  (3)  The  tasks  and  authority  are  not  comparable  to operational  funds.  Substance  factors  are  regulatory  issues,  the government must also pay  attention to the Fund, plus the amount of PPL that is not proportional to the area to be monitored, cultural factors namely the  community  chooses  not  based  on  conscience  that  is  in  accordance
with  the  capacity  and  electability  of  the  candidate  for  the  Governor  but based  on  the  principle  of  regionalism.  Keywords:  Bawaslu,  Election, Democratic
Salah  satu  fungsi  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  (Bawaslu)  adalah melakukan  pengawasan  tahapan  dan  pencegahan  pelanggaran  pemilu. Wewenang  pengawasan  penyelenggara  Pemilu  diberikan  kepada  Badan Pengawasan  Pemilu  (Bawaslu)  dan  jajaran  dibawahnya  dalam  hal  ini Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  di  tingkat  Kabupaten/  Kota  Propinsi Lampung.  Terdapat  fungsi  Bawaslu  yang  strategis  dan  signifikan,  yakni menghindari  potensi  pelanggaran  pemilu  muncul  dengan  menjalankan strategi  pencegahan  yang  optimal.  Bawaslu  memiliki  fungsi  dan  peran strategis  dalam  upaya  menciptakan  penyelenggaraan  pemilu  yang demokratis. Hal ini juga dapat dilihat  dalam Pemilihan gubernur dan wakil gubernur  (pilgub)  Lampung  yang  telah  berlangsung  pada  27  Juni  2018. Permasalahan  dalam  tulisan  ini  bagaimana  peran  Bawaslu  pada pelaksanaan  pemilihan  gubernur  Propinsi  Lampung  Tahun  2018  dalam upaya  mewujudkan  pemilihan  yang  Demokratis  dan  apakah  faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja Bawaslu pada Pelaksanaan pemilihan gubernur  Propinsi  Lampung  Tahun  2018  dalam  upaya  mewujudkan pemilihan yang demokratis?
Hasil  Penelitian  yaitu  pertama,  peran  bawaslu  pada  pelaksanaan pemilihan  gubernur  propinsi  lampung  tahun  2018  dalam  upaya mewujudkan pemilihan yang demokratis terdapat dalamPemutahiran data pemilih  berdasarkan  data  kependudukan  dan  penetapan  calon  pemilih sementara  dan  daftar  pemilih  tetap,Pelaksanaan  kampanye  di  wilayah kabupaten/
kota,Pengadaan Logistik Pemilu Dan
Pendistribusiannya,Pelaksanaan  Pemungutan  Suara  Dan  Penghitungan Suara Hasil Pemilu,Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu. Kedua,  Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja Bawaslu pada Pelaksanaan pemilihan gubernur  Propinsi  Lampung  Tahun  2018  dalam  upaya  mewujudkan pemilihan yang demokratis yaitu Faktor struktur yaitu (1)  Jumlah Personil.
(2) Sarana penunjang. (3) Tidak sebanding tugas dan wewenang dengan dana  operasional.  Faktor  subtsansi  yaitu  masalah  regulasi,  pemerintah juga  harus  memperhatikan  Dana,  ditambah  Jumlah  PPL  yang  tidak sebanding dengan luas wilayah yang harus di awasi, Faktor budaya yaitu masyarakat  memilih  bukan  berdasarkan  hati  nurani  yang  sesuai  dengan kapasitas  dan  elektabilitas  dari  calon  Gubernur  tapi  berdasarkan  asas kedaerahan. Kata Kunci: Bawaslu, Pemilu, Demokratis

## A. Pendahuluan
Salah satu fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah melakukan pengawasan tahapan
dan  pencegahan  pelanggaran  pemilu. Terdapat  fungsi  Bawaslu  yang strategis  dan  signifikan,  yakni bagaimana  menghindari  potensi
pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan  strategi  pencegahan yang optimal. Bawaslu juga diharapkan mampu  melakukan  penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim pemilu yang adil. Secara historis, kelahiran  Bawaslu  diharapkan dapat  mendorong  dan  memperkuat pengawasan masyarakat dengan memberikan  penguatan  berupa regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan  prasarana.  Agar  berperan  efektif, setiap  laporan  pengawasan  dapat lebih  tajam  dan  menjadi  fakta hukum yang dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme regulasi yang ada  serta  mampu  memberikan efek jera bagi upaya mengurangi potensi  pelanggaran  sehingga tujuan keadilan pemilu dapat tercapai.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada  semua  tingkatan  memiliki fungsi penting menjaga agar pemilu terselenggara  dengan  demokratis secara  langsung,  umum,  bebas, rahasia,  jujur,  dan  adil  sesuai dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Upaya mewujudkan  pemilu  yang  jujur, adil dan untuk menghindari terjadinya
delegitimasi  pemilu,  masalah- masalah penegakkan hukum pemilu harus diselesasikan secara komprensif. Mengidentifikasi pemicu masalah yang kemudian dicari solusi agar hukum  dapat  ditegakkan.  Bawaslu memiliki fungsi dan peran  strategis dalam upaya menciptakan penyelenggaraan  pemilu  yang demokratis.  Dalam Pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub) Lampung yang  telah  berlangsung  pada  27 Juni  2018.  Berdasarkan  data Bawaslu  Propinsi  Lampung  ditemukan indikasi  dugaan  pelanggaran  pada pilgub 15 Kabupaten/Kota. 1
Jenis  penelitian  ini  termasuk dalam  jenis  penelitian  lapangan (field  research) dengan  menggunakan metode penelitian kualitatif. Data primer  dalam  peneliti  ini  adalah jawaban  narasumber,  narasumber penelitian  ini  adalah  anggota Bawaslu Propinsi Lampung. data sekunder  adalah  data  yang diperoleh dari referensi-referensi, peraturan  perundang-undangan
1 https://radarlampung.co.id/ini-dia- bawaslu-temukan-indikasi- pelanggaran-di-11-kabupaten-kota/, diakses pada tanggal 15 Agustus 2018, Pukul 09.34
yang  relevan  dengan  topik  yang dibahas  dan  yang  disajikan  baik oleh  pihak  pengumpulan  data primer maupun pihak lain. Populasi dalam penelitian  ini adalah  seluruh anggota  Bawaslu  propinsi  Lampung dan  beberapa  Informan  sebagai pendukung  kelengkapan  data penelitian.  Teknik  pengambilan sampel menggunakan menggunakan non probability sample .
B. Pembahasan 1. Definisi Peran
Teori peran adalah sebuah teori yang  digunakan  dalam  dunia  sosiologi, psikologi  dan  antropologi  yang merupakan  perpaduan  berbagai teori,  orientasi  maupun  disiplin ilmu.  Teori  peran  berbicara  tentang istilah  “peran”  yang  biasa  digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor  dala  teater  harus  bermain sebagai  tokoh  tertentu  dan  dalam posisinya  sebagai  tokoh  itu  ia diharapkan untuk berprilaku secara tertentu.  Posisi  seorang  aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan  keduanya  memiliki  kesamaan
posisi. 2 Peran  diartikan  pada karakterisasi  yang  disandang untuk  dibawakan  oleh  seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan  sebagai  suatu  fungsi yang  dibawakan  seseorang  ketika menduduki  suatu  posisi  dalam struktur  sosial.  Peran  seorang aktor adalah batasan  yang dirancang oleh  aktor  lain,  yang  kebetulan sama-sama  berada  dalam  satu penampilan/unjuk  peran  ( role perfomance ). 3 Dari paparan di atas tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa teori  peran  adalah  teori  yang berbicara  tentang  posisi  dan prilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan  selalu  berada  dalam kaitannya dengan adanya orang- orang  lain  yang  berhubungan dengan  orang  atau  aktor  tersebut. Pelaku  peran  menjadi  sadar  akan struktur sosial yang didudukinya, oleh  karena  itu  seorang  aktor
2 Sarlito  Wirawan  Sarwono, Teori- Teori Psikologi Sosial , (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.215
3 Edy  Suhardono, Teori  Peran (Konsep,  Derivasi  dan  Implikasinya) , (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
1994), h. 3
berusaha  untuk  selalu  nampak mumpuni dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai tak menyimpang dari  sistem  harapan  yang  ada dalam masyarakat. 4

## 2. Teori Pengawasan
Pengawasan dapat di definiskan sebagai  proses  untuk  menjamin bahwa  tujuan-tujuan  organisasi dan  manajemen  dapat  tercapai. Ini  berkenaan  dengan  cara-cara membuat  kegiatan-kegiatan  sesuai yang  direncanakan.  Pengertian ini  menunjukkan  adanya  hubungan yang  sangat  erat  antara  perencanaan dan  pengawasan. 5 Kontrol  atau pegawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus  dilaksanakan  oleh  setiap pimpinan  semua  unit/satuan  kerja terhadap pelaksanaan  pekerjaan atau  pegawai  yang  melaksanakan sesuai  dengan  tugas  pokoknya masing-masing.  Dengan  demikian menurut  peneliti,  pengawasan oleh  pimpinan  khusunya  yang berupa  pengawasan  melekat  ( built
in  control ),  merupakan  kegiatan
4 Ibid, h. 4
5 Yohannes Yahya, Pengantar Manajemen ,  (Yogyakarta:  Graha  Ilmu, 2006), h. 133
manajerial  yang  dilakukan  dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam  melaksanakan  pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi  atau  tidak  selama  dalam pelaksanaan  pekerjaan  tergantung pada  tingkat  kemampuan  dan keterampilan  pegawai.  Para  pegawai yang  selalu  mendapat  pengarahan atau  bimbingan  dari  atasan, cenderung melakukan kesalahan atau  penyimpangan  yang  lebih sedikit  dibandingkan  dengan  pegawai yang tidak memperoleh bimbingan. 6

## 3. Demokrasi
Demokrasi  berasal  dari  dua kata  Yunani  yaitu  demos  dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos  berarti  pemerintahan.  Abraham Lincoln  memberikan  pengertian tentang demokrasi yaitu pemerintahan dari  rakyat,  oleh  rakyat  dan  untuk rakyat. R. Kranenburg memaknai demos  dan  kratos  sebagai  cara memerintah oleh rakyat. 7 Rakyat menempati  posisi  penting  dalam
6 M. Kadarisman, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia,  (Jakarta:  Rajawali,  2013),    h. 172
7 Ni’matul  Huda, Negara  Hukum, Demokrasi dan Judicial Review ,
(Yogyakarta:  UII Press, 2005), h. 6
kehidupan  bernegara.  Pelaksanaan negara  harus  berdasarkan  kehendak rakyat.  Pada  tingkat  terakhir  rakyat memberikan  ketentuan  dalam masalah-masalah  pokok  yang mengenai  kehidupannya,  termasuk dalam  kebijaksanaan  negara  yang menentukan  kehidupan  rakyat. 8
Menurut  J.J  Rousseau  yang dimaksud  dengan  rakyat  adalah kesatuan  yang  dibentuk  oleh individu-individu  yang  mempunyai kehendak, kehendak mana diperolehnya dari  individu-individu  tersebut  melalui perjanjian  masyarakat  yang  oleh Rousseau kehendak tadi disebut kehendak  umum  atau  volonte generale,  yang  dianggap  mencerminkan kemauan atau kehendak umum. 9
4. Pemilihan Kepala Daerah Pemilu dapat dirumuskan sebagai mekanisme  pendelegasian  kedaulatan rakyat  kepada  peserta  pemilu dan/atau  calon  anggota  DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden,  Kepala  Daerah/Wakil Kepala  Daerah  untuk  membuat
8 Moh.  Mahfud  MD, Demokrasi  dan Konstitusi di Indonesia , (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 19
9 Soehino, Ilmu Negara , (Yogyakarta: Liberty, 2005), h.160
dan  melaksanakan  keputusan politik  sesuai  dengan  kehendak rakyat.  Pemilu  juga  berarti  mekanisme perubahan  politik  mengenai  pola dan  arah  kebijakan  publik,  dan atau  mengenai  sirkulasi  elite, yang  dilakukan  secara  periodik dan tertib. 10
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan  Wakil  Kepala  Daerah,  atau seringkali  disebut  Pilgub  atau Pemilukada,  adalah  bagian  dari implementasi  demokrasi.  Kepala Daerah  adalah  jabatan  politik yang  bertugas  memimpin  dan menggerakkan lajunya roda pemerintahan.  Terminologi  jabatan publik  artinya  kepala  daerah menjalankan fungsi pengambilan keputusan langsung dengan kepentingan  rakyat  atau  publik, berdampak  kepada  rakyat  dan dirasakan.  oleh  Karena  itu  Kepala Daerah  harus  dipilih  oleh  rakyat dan wajib mempertanggung jawabkannya. Sedangkan makna jabatan  politik  adalah  bahwa
10 Ramlan  Surbakti, Sistem  pemilu dan  tatanan  politik  demokrasi,  dalam Ramlan Surbakti, dkk (Ed.),
Perekayasaan  Sistem  Pemilu  untuk
Pembangunan  tata  politik  demokratis , (Jakarta: Kemitraan 2008), h. 27
mekanisme  rekruitmen  kepala daerah  dilakukan  secara  politik yaitu  melalui  pemilihan  yang melibatkan  elemen-elemen  politik yaitu  dengan  menyeleksi  rakyat terhadap  tokoh  yang  mencalonkan sebagai  kepala  daerah.  Dalam kehidupan  politik  di  daerah, Pilgub merupakan kegiatan yang nilainya  sejajar  dengan  pemilihan legislative,  terbukti  kepala  daerah dan DPRD menjadi mitra. 11 5.  Bawaslu  Sebagai  Lembaga Pengawas Penyelenggara Pemilu Perancang undang-undang
pemilu  sejak  Orde  Baru  sampai sekarang  menghendaki  lembaga Pengawas  Pemilu  itu  eksis, karena  karena  posisi  maupun perannya  dinilai  strategis  dalam upaya pengawasan pelaksanaan pemilu sesuai aturan perundang- undangan yang berlaku terutama menegakkan  asas  pemilu  yang luber dan jurdil.
11 Agus Hadiawan, Evaluasi
Pemilihan  Kepala  Daerah  Langsung  di
Provinsi  Lampung  (Studi  di  Kabupaten
Lampung Selatan, Kota Metro dan Kota BandarLampung) , Vol 3, No 7, (Bandar Lampung,  Jurnal  Ilmiah  Administrasi Publik  dan  Pembangunan  Universitas Lampung, 2009),              h. 637
Bawaslu  bertugas  mengawasi penyelenggaraan  Pemilu  dalam rangka  pencegahan  dan  penindakan pelanggaran  untuk  terwujudnya Pemilu  yang  demokratis  yang meliputi: 12
a.  mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:
1). perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
2).  perencanaan  pengadaan logistik oleh KPU;
3).  pelaksanaan  penetapan
daerah  pemilihan  dan  jumlah kursi  pada  setiap  daerah pemilihan  untuk  pemilihan anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  Provinsi  dan anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh  KPU  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
a) sosialisasi  penyelenggaraan Pemilu; dan
b) pelaksanaan  tugas  pengawasan lain  yang  diatur  dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
12 Jimly  Asshiddiqie, Hukum  Tata Negara  dan  Pilar-Pilar  Demokrasi , (Jakarta: Sinar Grafika,  20120), h. 69
b.  Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas: 13
1).  pemutakhiran  data  pemilih dan  penetapan  daftar  pemilih sementara  serta  daftar  pemilih tetap;
2). Penetapan peserta Pemilu;
3). proses pencalonan sampai dengan penetapan anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan  Perwakilan  Daerah, Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah,  pasangan  calon presiden  dan  wakil  presiden, dan calon gubernur, bupati, dan walikota sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan;
a) Pelaksanaan kampanye; b) pengadaan  logistik  Pemilu dan pendistribusiannya;
c) Pelaksanaan  pemungutan suara  dan  penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
d) Pergerakan  surat  suara,
berita  acara  penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan  suara  dari
tingkat  TPS  sampai  ke PPK;
e) Pergerakan  surat  tabulasi penghitungan  suara  dari tingkat  TPS  sampai  ke KPU Kabupaten/Kota;
f)  Proses  rekapitulasi  hasil penghitungan  perolehan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
g) Pelaksanaan penghitungan dan  pemungutan  suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
h) Pelaksanaan putusan pengadilan  terkait  dengan Pemilu;  q)  pelaksanaan putusan DKPP; dan Proses penetapan hasil Pemilu.
6. Peran Bawaslu pada pelaksanaan pemilihan  Gubernur  Propinsi Lampung Tahun 2018 dalam upaya  mewujudkan  pemilihan yang Demokratis Peran Bawalu dalam melakukan pengawasan  Pemilihan  Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pilgub) Propinsi  Lampung  tidak  terlepas dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2011  tentang  Penyelenggaraan Pemilihan  Umum.  Hal  ini  sesuai
dengan pernyataan Hermansyah salah  satu  komisioner  Bawaslu Propinsi  Lampung  sebagai  berikut: “Bawaslu  mengawasi  seluruh  tahapan pemilu di wilayah Propinsi Lampung mulai dari pemutahiran data sampai pelantikan pejabat yang terpilih.” 14
Tujuan  diadakannya  pengawasan pilgub  Propinsi  Lampung  tahun 2018  adalah  untuk  menjamin terselenggaranya Pilgub Propinsi Lampung  tahun  2018  secara langsung,  umum,  bebas,  jujur, adil  dan  berkualitas.  Hal  ini senada  yang  dikemukakan  oleh Muhammad  Teguh Komisoner Bawaslu  Propinsi  Lampung,  yang menyatakan bahwa: “Peran Badan Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan Pilgub Propinsi Lampung untuk  memastikan  agar  pemilu dapat berjalan dengan Jujur, adil.” 15
Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas  Pemilihan  Umum  No. 13  tahun  2012  yang  menjadi turunan dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 yang menjadi dasar bagi  Pengawas  Pemilu  khususnya
14 Hasil  wawancara  peneliti  dengan responden tanggal 28 Agustus 2019
15 Hasil  wawancara  peneliti  dengan responden tanggal 28 Agustus 2019
Bawaslu  Propinsi  Lampung  dalam melakukan  Pengawasan  Pilgub Propinsi  Lampung  tahun  2018, Tugas  Bawaslu  Propinsi  Lampung sebagai berikut:
a.  Pemutahiran  data  pemilih berdasarkan  data  kependudukan dan  penetapan  calon  pemilih sementara  dan  daftar  pemilih tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2016 tentang perubahan  kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2015 tentang penetapan peraturan pemerintah  pengganti  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan  walikota  menjadi  Undang- Undang, untuk menciptakan  pemilu yang  demokratis,  maka  seluruh lapisan  masyarakat  harus  syarat terdaftar sebagai peserta pemilu.
Pendaftaran  pemilih  adalah tahap awal penyelenggaraan pemilu.  Setiap  warga  negara yang telah berusia 17 tahun atau sudah/  pernah  menikah  berhak memilih.  Namun  warga  pemilih ini  harus  terdaftar  terlebih  dulu. Proses  pendaftaran  mulai  dari P4B  atau  Pendaftaran  Pemilih dan Pendataan Penduduk
Berkelanjutan  sampai  dengan penetapan  daftar  pemilih  tetap. Panitia  Pengawas  Pemilu  pada tahapan  ini  untuk  memastikan bahwa  semua  warga  negara  yang sudah  berhak  untuk  memilih masuk dalam daftar pemilih tetap dan  efektifitas  proses  pendaftaran yang dilaksanakan.
b.  Pelaksanaan  kampanye  di wilayah kabupaten/ kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2016 tentang perubahan  kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2015 tentang penetapan peraturan pemerintah  pengganti  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan  walikota  menjadi  Undang- Undang. 16 Yang dimaksud dengan Kampanye  Pemilu  adalah  kegiatan Peserta  Pemilu  untuk  meyakinkan para  Pemilih  dengan  menawarkan visi,  misi,  dan  program  Peserta Pemilu.
16 Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang  perubahan  kedua  atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015 tentang penetapan peraturan pemerintah  pengganti  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur,  bupati,  dan  walikota  menjadi Undang-Undang
Dalam  pelaksanaan  pemilu, anggota  Bawaslu  kabupaten/kota melakukan  pengawasan  terhadap kemungkinan adanya: (1) Kesengajaan atau  kelalaian  anggota  KPU Kabupaten/Kota,  sekretaris  dan pegawai  sekretariat  KPU  Kabupaten/Kota melakukan  tindak  pidana  Pemilu atau  pelanggaran  administratif yang  mengakibatkan  terganggunya Kampanye  Pemilu  yang  sedang berlangsung;  atau  (2)  Kesengajaan atau  kelalaian  pelaksana  kampanye, peserta  kampanye  dan  petugas kampanye melakukan tindak pidana  Pemilu  atau  pelanggaran administratif  yang  mengakibatkan terganggunya  Kampanye  Pemilu yang sedang berlangsung.
c.  Pengadaan  Logistik  Pemilu

## Dan Pendistribusiannya
Pengadaan  Logistik  pemilu berdasarkan  Undang-Undang  No. 8 tahun 2012 merupakan tanggung jawab  KPU.  KPU  bertanggung jawab  dalam merencanakan  dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan  dan  pendistribusian perlengkapan  pemungutan  suara. Sedangkan  Sekretaris  Jenderal KPU,  sekretaris  KPU  Provinsi, dan  sekretaris  KPU  Kabupaten/Kota
bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan  dan  pendistribusian perlengkapan  pemungutan  suara. Perlengkapan  pemungutan  suara terdiri  atas:  (a)  kotak  suara;  (b) surat  suara;  (c)  tinta;  (d)  bilik pemungutan  suara;  (e)  segel;  (f) alat untuk mencoblos pilihan; dan (g) tempat pemungutan suara.
Selain  perlengkapan  pemungutan suara untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan  pemungutan  suara dan penghitungan suara, diperlukan dukungan  dari  berbagai  pihak seperti  Pangawas  pemilu  serta pihak keamanan.
Tahapan  pengawasan  Bawaslu Propinsi  Lampung  terhadap  pengadaan logistik  pemilu  di  awasi  mulai dari  rencana  pengadaan  sampai pada  pendistribusian  ke  TPS. Sedangkan  pengawasan  terhadap kertas  surat  suara  diawasi  mulai tahap  pengepakan  selama  24 jam  sampai  pada  surat  suara tersebut  di  distribusikan  ke  TPS masing- masing”. 17
17 Hasil  wawancara  peneliti  dengan responden tanggal 28 Agustus 2019

## d.  Pelaksanaan  Pemungutan
Suara Dan Penghitungan Suara Hasil Pemilu
Pemilih  yang  berhak  mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: (a)  Pemilih  yang  terdaftar  pada daftar  pemilih  tetap  di  TPS  yang bersangkutan;  (b)  Pemilih  yang terdaftar  pada  daftar  pemilih tambahan;  dan  (c)  Pemilih  yang tidak  terdaftar  pada  daftar  pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
Langkah  antisipasi  yang  dilakukan apabila  tidak  terdaftar  dalam  DPT pada  saat  pemungutan  suara: (1)  Pemilih  yang  tidak  terdaftar pada  daftar  pemilih  tetap  atau daftar  pemilih  tambahan  dapat menggunakan  kartu  tanda  penduduk atau  paspor.  (2)  Untuk  Pemilih yang  menggunakan  kartu  tanda penduduk  atau  paspor  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  diberlakukan ketentuan:  (a)  memilih  di  TPS yang  ada  di  RT/RW  atau  nama lain  sesuai  dengan  alamat  yang tertera  di  dalam  KTP  atau  paspornya; (b)  terlebih  dahulu  mendaftarkan diri pada KPPS setempat; dan (c) dilakukan  1  (satu)  jam  sebelum selesainya  pemungutan  suara  di TPS setempat.
Untuk memastikan agar pelaksanakan pemungutan  dan  perhitungan suara berjalan tanpa ada kecurangan, maka  Bawaslu  harus  melakukan pengawasan.  Bentuk  pengawasan Bawaslu  itu  dikemukakan  oleh Muhammad Teguh : “Perhitungan suara mulai dari tingkat TPS kita juga  melihat  mereka  cukup  andil disitu, mereka ikut berperan aktif kerna  setiap  TPS  tidak  terlepas dari  pengawasan  mereka.  Terlihat selama  ini  menurut  saya  Bawaslu bersifat  netral,  pemilu  berjalan lancar.  Dimana  di  TPS  tempat pemilihan  saya  tidak  ada  di temukan pelanggaran pemilu”. 18
e. Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu
Setiap  kegiatan  pemerintah agar  dapat  berjalan  dengan  baik maka pemerintah harus melakukan sosialisasi  kepada  masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mengetahui  serta  menjalankannya kebijakan tersebut. Tidak terkecuali sosialisasi  mengenai  penyelenggaraan pemilu  agar  masyarakat  dapat mengetahui secara pasti. Kerana selama  ini  sosialisasi  mengenai
18 Hasil  wawancara  peneliti  dengan responden tanggal 28 Agustus 2019
pemilu  masih  kurang  dan  perlu ditingkatkan  lagi.  Hal  ini  senada yang di sampaikan oleh Muhammad Teguhselaku  Komisioner  Bawaslu Propinsi Lampung. “Pelaksanaan sosialisasi  pemilu  perlu  digalakkan lagi  bagi  Bawaslu  atau  di masyarakatkan lagi, karena masyarakat  masih  banyak  memiliki pengetahuan  yang  terbatas  dimana banyak  masyarakat  yang  bingun ketika  masuk  di  TPS,  caranya memilih  seperti  apa  itu  masih sangat terba tas”
7.  Faktor-faktor  yang berpengaruh terhadap  kinerja  Bawaslu pada  Pelaksanaan  pemilihan gubernur Propinsi Lampung Tahun  2018  dalam  upaya mewujudkan  pemilihan  yang demokratis
Bawaslu  merupakan  lembaga negara yang idealnya melakukan kewenangannya sebagai pengawas pemilu dalam setiap penyelenggaraan pilkada.  Namun,  masih  banyak faktor-faktor  yang  berpengaruh terhadap  kinerja  Bawaslu.  Dengan adanya hambatan tersebut diperlukan solusi  untuk  meningkatkan  kinerja anggota  dan  pimpinan  Bawaslu Propinsi  Lampung  agar  faktor- faktor  yang  menghambat  pengawasan
terhadap  penyelenggaraan  pemilu. Menurut  Fatikhatul  Khoiriyah  sebagai Komisioner Bawaslu Propinsi Lampung, bahwa  faktor-faktor  yang  menghambat kinerja  Bawaslu  Propinsi  Lampung adalah sebagai berikut: a. Faktor Struktur
Hal-hal yang menjadi kendala dalam  Faktor  struktur  ini  adalah: (1)  Jumlah Personil. (2) Sarana penunjang.  (3)  Tidak  sebanding tugas  dan  wewenang  dengan dana operasional. b. Faktor Substansi
Banyak celah hukum dalam regulasi yang bisa dimanfaatkan peserta pemilu untuk melakukan pelanggaran. Misalnya: (1) Money Politic ,  (2) Hampir semua pelanggaran yang  terkait  dengan  kampanye tidak  bisa  terpenuhi  unsur pelanggarannya karena pasal- pasal terkait pelanggaran tersebut harus memenuhi unsur kampanye sebagai mana  yang  dimaksud dalam  Undang-Undang  No.  8 tahun  2012  dan  peraturan KPU.  Misalnya  pelanggaran kampanye  di  tempat  ibadah, pendidikan, sangat susah dijerat karena tidak terpenuhinya unsur
pemaparan  visi  misi  oleh pelaku.  Menurut  Hermasnyah Komisioner  Bawaslu  Propinsi Lampung  bahwa  faktor  yang menghambat  kinerja Bawaslu: “Hal yang penting dalam pemilu pemerintah  harus  lebih  serius dalam membuat aturan/ regulasi yang benar-benar demi kepentingan masyarat.  Selain  masalah  regulasi, pemerintah juga harus memperhatikan Dana,  ditambah  Jumlah  PPL yang  tidak  sebanding  dengan luas  wilayah  yang  harus  di awasi”. 19

## c. Faktor Kultur/Budaya
Dalam perkembangan budaya politik bisa timbul karena adanya sifat  kekerabatan  antara  pemerintah dengan  calon  Gubernur,  sehingga dalam  penyelenggaraan  pilgub masyarakat  memilih  bukan berdasarkan  hati  nurani  yang sesuai  dengan  kapasitas  dan elektabilitas  dari  calon  Gubernur tapi berdasarkan asas kedaerahan.
C. Kesimpulan
19 Hasil  wawancara  peneliti  dengan responden tanggal 28 Agustus 2019
Berdasarkan pemaparan di atas, maka  dapat  dihasilkan  beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1.  Bawaslu  sangat  berperan  dalam penyelenggaraan pemilihan
Gubernur  Propinsi  Lampung tahun 2018 dalam upaya mewujudkan pemilihan yang demokratis.
2.  Faktor-faktor  yang  berpengaruh terhadap kinerja Bawaslu pada Pelaksanaan  pemilihan  gubernur Propinsi  Lampung  Tahun  2018 dalam upaya mewujudkan pemilihan yang  demokratis  yaitu  faktor struktural,  faktor  substansi  dan faktor kultur/budaya.
D. Daftar Pusataka
Asshiddiqie,  Jimly, Hukum  Tata
Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi ,  (Jakarta:  Sinar Grafika,  2012
Huda,  Ni’matul, Negara  Hukum,
Demokrasi dan Judicial Review ,  Yogyakarta:    UII Press, 2005 Kadarisman, M., Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta: Rajawali,   2013 Moh.  Mahfud  MD, Demokrasi  dan
Konstitusi di Indonesia ,
Jakarta: Rineka Cipta, 2003
Sarwono,  Sarlito  Wirawan, Teori-
Teori Psikologi Sosial , (Jakarta:  Rajawali  Pers, 2015
Soehino, Ilmu  Negara ,  Yogyakarta:
Liberty, 2005
Suhardono, Edy, Teori Peran
(Konsep, Derivasi dan Implikasinya) ,  Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama, 1994 Surbakti,  Ramlan, Sistem  pemilu dan tatanan politik demokrasi,  dalam  Ramlan Surbakti,  dkk  (Ed.), Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan tata politik demokratis , Jakarta: Kemitraan 2008 Yahya, Yohannes, Pengantar Manajemen , Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006 Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor Tahun 2015  tentang  penetapan peraturan pemerintah pengganti  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi   Undang-
Undang
https://radarlampung.co.id/ini-dia- bawaslu-temukan-indikasi- pelanggaran-di-11-
kabupaten-kota/,
diakses  pada  tanggal  15
Agustus 2018, Pukul 09.34 Hadiawan, Agus, Evaluasi Pemilihan  Kepala  Daerah Langsung di Provinsi Lampung   (Studi di Kabupaten Lampung Selatan,  Kota  Metro  dan Kota BandarLampung) ,
Vol  3,  No  7,  (Bandar Lampung, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan
Pembangunan Universitas Lampung, 2009