KESIAPAN PERBANKAN MENUJU TRANSFORMASI DIGITAL  PASCA  PANDEMI  COVID-19  MELALUI
FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) BANKING READINESS TOWARDS DIGITAL TRANSFORMATION  POST-COVID-19  PANDEMIC THROUGH FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)
Satrio Ronggo a , Lastuti Abubakar b , Tri Handayani c

## ABSTRAK
Pada  sektor  jasa  keuangan  khususnya  perbankan,  akselerasi transformasi  digital  diharapkan  menjadi  alternatif  pasca  pandemi Covid-19  untuk  mendorong  perbaikan  kinerja,  pecepatan  akses keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam
perkembangannya,  saat  ini  interaksi  dan  transaksi  keuangan  sangat mengandalkan  teknologi,  sebagaimana  produk-produk  berbasis teknologi  digital  seperti e-money,  e-wallet , internet  banking dan mobile banking .  Selain  itu,  semakin  bermunculannya  perusahaan  berbasis aplikasi  ( e-commerce ),  seperti  perusahaan  Tokopedia  dan  Gojek menyediakan fitur-fitur yang memungkinkan terjadinya layanan yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah ( cheaper-better-faster ) membuat perbankan  dan  perusahaan fincancial  technology (fintech)  perlu  mulai adaptif  terhadap  percepatan  perubahan  ke  arah  digital.  Namun demikian,  proses  transformasi  digital  juga  perlu  didukung  dengan mitigasi risiko yang memadai dan memerlukan dukungan kebijakan, serta peran pengawasan aktif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  dan Bank  Indonesia  (BI)  selaku  regulator,  sehingga  proses  transformasi digital  dari  perijinan,  kerjasama business  to  business sampai  dengan pengawasan  atas  mitigasi  risiko  yang  diterapkan  lembaga  jasa keuangan mampu mengawal proses transformasi digital secara aman tanpa mengesampingkan aspek prudensial.
Kata kunci: covid-19; fintech; transformasi digital.

## ABSTRACT
In the financial services sector, especially banking, the acceleration of digital transformation is expected to be an alternative after the Covid-19 pandemic to encourage improved performance, accelerated access to finance, and national economic growth. In its development, financial interactions and transactions currently rely heavily on technology, as are digital technology-based products such as e-money, e-wallet, internet banking, and mobile banking. In addition, the  emergence  of  application-based  companies  (e-commerce),  such  as Tokopedia and Gojek companies providing features that enable faster, better,
a Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jalan  Banda  42  Bandung,  email: satrio_tm@yahoo.com
b Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung-Sumedang KM.21 Jatinangor Kab. Sumedang, email: lastuti.abubakar@unpad.ac.id
c Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung-Sumedang KM.21 Jatinangor Kab. Sumedang, email: tri.handayani @unpad.ac.id

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202 E-ISSN: 2715-9418
Artikel diterima: 28 Januari 2022
Artikel diterbitkan:
30 Mei 2022 DOI: https://doi.org/10.23920/jphp .v3i2.764 Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
and cheaper services (cheaper-better-faster) make banking and fintech companies need to start adaptive to the acceleration of change towards digital. However, the  digital transformation process also needs to be supported by adequate risk mitigation and requires policy support, as well as an active supervisory role from the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI) as regulators, so that the digital transformation process from licensing, business to business cooperation to the supervision of risk mitigation implemented  by  financial  service  institutions  that  are  able  to  safely  oversee  the  digital  transformation process without compromising prudential aspects.
Keywords: Covid-19; fintech; digital transformation.

## PENDAHULUAN
Transformasi  digital  merupakan  konsekuensi  dari  era  disrupsi  (industri  4.0), sehingga terjadi perubahan model bisnis, serta merombak ekosistem bisnis yang sudah ada menjadi ekosistem baru yang lebih inovatif, kompleks dan dinamis. 1 Transformasi digital menyebabkan organisasi menjadi lebih efektif dan efisien, namun membutuhkan tenaga dan biaya yang signifikan. Di sisi lain, teknologi digital mengurangi perbankan tradisional yang masih menggunakan transaksi secara manual. Hal ini mengakibatkan pemotongan prosedur kerja serta pengurangan tenaga kerja.
Kondisi pandemi Covid-19 yang saat ini masih dialami khususnya di Indonesia membuat  segala  aktivitas  termasuk  aktivitas  transaksi  keuangan  menjadi  terbatas memaksa masyarakat untuk dapat memahami dan menggunakan transaksi keuangan secara  digital.  Tren  persaingan  di  industri  perbankan  pun  menjadi  berubah  dari persaingan  tradisional,  menjadi  persaingan digital. Industri  perbankan  harus menyesuaikan  pelayanannya  terhadap  nasabah  di  masa  pandemi  Covid-19.  Hal  ini sudah  selayaknya  menjadi  perhatian  utama  dari  dunia  perbankan  dengan  cara membuat inovasi digital yang dapat dilakukan melalui fintech yang diterapkan melalui produk-produk secara digital. Fintech memiliki keunggulan dalam kecepatan layanan dan kemudahan menangani pelanggan sehingga ekspektasi dan kebutuhan pelanggan dapat  terlayani  dengan  lancar. 2 Salah  satu  produk  transformasi  digital  dari  dunia perbankan saat ini yang telah tersedia yaitu e-money, e-wallet, internet banking dan mobile banking.
Beberapa  bank  mulai  menggunakan  berbagai  platform  media  sosial  untuk menyampaikan,  memperkenalkan  dan  mensosialisasikan  berbagai  fitur  produk perbankan pada tahun 2010. Perbankan juga membuka layanan keluhan konsumen dan mendorong  komunikasi  dua  arah  yang  interaktif,  sehingga  konsumen  merasa  lebih diperhatikan dan dihormati. 3
1 Winasis  dan  Riyanto  (2020).  Transformasi  Digital  di  Industri  Perbankan  Indonesia:  Impak  pada  Stress  Karyawan. Iqtishadia . Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 7: 55-64 .
2 Anna  Marini  (2017).  The  Digital  Transformation  in  Banking  and  The  Role  of  Fintechs  in  The  New  Financial Intermediation Scenario. International Journal Financial Economic . Trade: 1-6.
3 Pratiwi  EW,  Hartono  B.  (2021).  Analisa  Pelatihan  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  pada  PD  BPR  Bank BAPAS 69 Kabupaten Magelang. Cap. Jurnal Ekonomi dan Bisnis 4: 1-11.
Transformasi digital merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat dihindari dan menjadi  sesuatu  yang  penting  di  kehidupan  kita  sehari-hari,  saat  ini  beragam penggunaan  teknologi  bertransformasi  dari  proses  manual  menjadi  digital,  semua bidang  dalam  hidup  kita  khususnya  penggunaan  jasa  baik  dalam  aktivitas  jual beli/perdagangan,  pemesanan  alat  transportasi  dan  hotel  maupun  aktivitas perbankan/jasa  keuangan  mulai  berubah  dan  memerlukan  layanan  yang  lebih  cepat melalui platform digital .
Latar  belakang  perlu  dilakukannya  percepatan  digital  antara  lain  penggunaan smartphone oleh  masyarakat  mengubah  cara  bertransaki  dari  manual  menjadi  digital, pelayanan yang lebih cepat dari industri perbankan, serta efisiensi waktu dan biaya baik dari  segi operasional  perbankan maupun nasabah. Namun demikian, terdapat faktor yang  dinilai  dapat  menghambat  terlaksananya  transformasi  digital,  antara  lain ketersediaan  infrastruktur  yang  memadai,  kesiapan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM), kecukupan biaya operasional, pemahaman dan kemauan masyarakat dalam memahami dan  menggunakan  produk  perbankan  secara  digital,  serta  keterbatasan  aktivitas masyarakat dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini.
Implementasi  digitalisasi  perbankan  tidak  akan  optimal  dan  menjangkau konsumen di seluruh wilayah Indonesia, jika infrastruktur dan jaringan internet belum merata.  Untuk  mengatasi  hal  ini,  Pemerintah  Indonesia  telah  bekerja  sama  dengan Kementerian  Komunikasi  dan  Informasi  untuk  melakukan  akselerasi  transformasi digital  sebagai  upaya  peningkatan  kualitas  pelayanan  terhadap  masyarakat  dengan menyiapkan roadmap digital Indonesia 2021-2024 yang mencakup empat sektor strategis, yaitu infrastruktur, pemerintahan, ekonomi dan masyarakat digital.
Selain  hal  tersebut,  perusahaan  berbasis  digital  ( e-commerce )  yang  semakin bermunculan,  seperti  Tokopedia  dan  Gojek  yang  menyediakan  fitur-fitur  layanan digital membuat transaksi keuangan menjadi lebih cepat, lebih baik dan lebih murah ( cheaper-better-faster ). Hal ini semakin mendorong perbankan dan perusahaan financial technology ( fintech ) untuk beradaptasi membentuk keuangan digital. Dalam menghadapi transformasi  digital  ini,  perbankan  dihadapkan  pada  perubahan  dinamis  terhadap 4  (empat)  aspek  yaitu  data,  adopsi  teknologi  informasi,  model  bisnis  dan  regulasi. Keberhasilan Bank dalam menjaga keberlangsungan usahanya akan sangat ditentukan oleh  kemampuan  melakukan  transformasi  digital  dengan  mengelola  keempat  aspek tersebut dengan baik.
Selain  perlu  memanfaatkan big  data dengan  baik,  perbankan  perlu  melakukan kemitraan dengan berbagai pelaku usaha digital lainnya seperti e-commerce dan fintech. Kemitraan  baru  tersebut  akan  memberikan  banyak  manfaat  baik  bagi  Bank  maupun nasabahnya.  Bagi  Bank,  kemitraan  akan  memberikan  peluang  untuk  meningkatkan inovasi terhadap produk-produk yang ada, termasuk juga channel untuk menyalurkan
produk layanan mereka kepada masyarakat yang jauh lebih luas. Inovasi diperlukan untuk mempercepat transformasi dan mengidentifikasi peluang baru. Kelompok kerja yang  sebelumnya  didedikasikan  untuk  transformasi,  sekarang  fokus  pada  inovasi teknologi  untuk  mengatasi  disrupsi  eksternal.  Termasuk  adanya  pandemic  Covid-19 menuntut bisnis baru harus menyesuaikan dengan bisnis model baru. 4 Bagi nasabah, kemitraan tersebut akan memudahkan mereka untuk memperoleh produk dan layanan perbankan dimana saja dan kapan saja diperlukan.
Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh OJK, pada tahun 2021 sejumlah perubahan transaksi perbankan terjadi selama pandemi Covid-19. Transaksi-transaksi yang awalnya banyak dilakukan di kantor cabang kini dilakukan secara digital melalui mobile banking, internet banking , ataupun call center yang digerakkan oleh artificial  intelligence . Perubahan transformasi digital ini menyebabkan Bank terus menutup  jaringan  kantornya.  Selain  itu,  konsumen  juga  mengurangi  transaksi  cash menjadi ke arah elektronik. Hal ini tercermin dari data yang dipublikasikan oleh BI dan Statistik Perbankan Indonesia oleh OJK sebagai berikut: 5
Berdasarkan diagram di atas, diketahui bahwa secara umum transaksi perbankan secara digital mengalami peningkatan. Hal tersebut menyebabkan jaringan kantor bank baik Bank Umum maupun BPR mengalami penurunan.
Tuntutan  digitalisasi  perbankan  diperkuat  oleh  berbagai  faktor  pendorong pengembangan digital bank mengingat perekonomian Indonesia berpotensi besar untuk menyerap arus digitalisasi. Faktor pendorong tersebut tercermin dalam 3 (tiga) aspek
4 Indayani S, Hartono B. (2020). Analisisi Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Akibat Pandemi Covid-19. Jurnal Perspektif 18: 201-208.
5 Otoritas Jasa Keuangan (2021). Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 3, Nomor 2, Mei 2022
utama  yaitu  peluang  digital ( digital  opportunity ),  perilaku  digital  ( digital behavior )  dan transaksi digital ( digital transaction ). 6 Sejalan dengan upaya bank-bank yang mengarah menjadi digital  banking ,  saat  ini  perusahaan start  up fintech juga  semakin  banyak bermunculan  dengan  menghadirkan  digitalisasi  layanan  perbankan.  Manfaat  dari adanya pelayanan yang diberikan fintech, yaitu:
1. Transaksi keuangan lebih mudah, praktis dan cepat;
2. Mendukung peningkatan inklusi keuangan;
3. Perluasan akses keuangan/pendanaan di berbagai wilayah;
4. Membantu pelaku bisnis/UMKM memperoleh modal dan mengelola keuangan;
5. Alternatif pembayaran/pembiayaan selain konvensional;
6. Mempercepat perputaran ekonomi karena kemudahan bertransaksi. Berbagai jenis fintech yang tersedia di Indonesia mengharuskan masyarakat untuk memahami setiap jenis fintech. Berikut merupakan penjelasan dari jenis fintech:
Di samping membawa peluang kerjasama yang dapat dimanfaatkan oleh industri jasa  keuangan,  transformasi  digital  memunculkan  tantangan  yang  perlu  diwaspadai. Beberapa tantangan tersebut mencakup pelindungan data pribadi dan risiko kebocoran data, risiko penyalahgunaan teknologi artificial intelligence , risiko serangan siber, risiko alih  daya,  perlunya  dukungan  kesiapan  tatanan  institusi  yang  berorientasi  digital, literasi  keuangan  digital  yang  masih  rendah,  infrastruktur  teknologi  informasi  yang belum merata di Indonesia, dan dukungan kerangka regulasi. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengidentifikasikan masalah:
1. Bagaimana kesiapan Bank menuju transformasi digital melalui fintech?
2. Bagaimana peran OJK dan BI sebagai regulator dalam memastikan mitigasi risiko yang timbul dari transformasi digital Bank melalui fintech?
6 Otoritas Jasa Keuangan (2021). Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang sering disebut dengan penelitian kepustakaan. Penelitian  ini  dilakukan  dengan  mengutamakan  penelitian  bahan  pustaka  atau  yang disebut  dengan  data  sekunder  dan  bagaimana  implementasinya  dalam  praktik. Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini karena permasalahan yang akan  diteliti  berkisar  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta bagaimana implementasinya dalam praktik.
Sifat  penelitian  yang  penulis  gunakan    dalam    penelitian    hukum    ini    adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan  perilaku yang diamati  dari  fenomena yang terjadi.  Suatu penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang  disebabkan  oleh  adanya  penerapan  metode  kualitatif.  Selain  itu,  semua  yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Hasil dari  penelitian  ini  hanya  mendeskripsikan  atau  mengkonstruksikan  studi  literatur terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai transformasi digital. Deskriptif terlihat  dari permasalahan yang akan dibahas mengenai risiko yang muncul dari kerja sama Bank dan fintech.  Data  yang  penulis  gunakan adalah  data  primer  berupa peraturan perundangan, peraturan OJK dan data sekunder berupa  data  bahan-bahan  yang  memberikan  informasi  seperti  buku  dan  literatur lainnya.

## PEMBAHASAN

## Kesiapan Perbankan menjadi Bank Digital
Perbankan  memiliki  peran  strategis  dalam  mendukung  pemulihan  ekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh perbankan adalah  transformasi  digital yang  disesuaikan  dengan  kondisi  dan  kebutuhan masyarakat  pada  umumnya  dalam  transaksi  keuangan.  Untuk  merealisasikan transformasi dimaksud, perbankan tentunya harus mengikuti prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas berwenang. Hal ini bertujuan untuk mitigasi risiko sebagai alat ukur dalam menjalankan produk-produk transformasi digital.
Kehadiran  transformasi  digital  dalam  industri  jasa  keuangan  memberikan dampak positif terhadap percepatan akses masyarakat untuk mendapatkan produk dan jasa keuangan. Berdasarkan data yang diperoleh dari OJK, terdapat peningkatan akses masyarakat  terhadap  keuangan  digital  seperti  pertumbuhan  peminjam peer-to-peer
lending sebesar  29,69  juta  peminjam  pada  akhir  tahun  2021,  meningkat  68,15% dibandingkan tahun 2020.
OJK  sebagai  otoritas  dalam  pengaturan  dan  pengawasan  perbankan,  saat  ini masih mempersiapkan segala aturan yang terkait transformasi digital yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan ekonomi pada saat ini, antara lain OJK berkolaborasi dengan  pemerintah/lembaga  terkait  untuk  mendukung sustainability industri perbankan.  Kolaborasi  menjadi  sesuatu  yang  penting  saat  ini,  dalam  artian  industri tidak perlu melakukan investasi dari awal. Kerjasama tersebut juga membawa dampak positif melalui penggunaan teknologi dari aplikasi fintech oleh masyarakat. Hal ini juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dari segi waktu, yaitu masyarakat tidak perlu datang  ke  lokasi  kantor  perbankan  mengingat  transaksi  keuangan  dapat  dilakukan secara online dan real time melalui penggunaan smart phone.
Sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK, tugas OJK  adalah  menjaga  stabilitas  sistem  keuangan  dengan  mengeluarkan  kebijakan prudensial (baik makro maupun mikro) dengan mengatur, mengawasi dan melindungi kepentingan konsumen sektor jasa keuangan. Pada masa pemulihan ekonomi nasional, OJK mengawal 4 (empat) pilar yang harus dipersiapkan untuk menjadikan perbankan yang lebih agile, adaptif, kontributif dan resilient kepada masyarakat, yaitu:
1. Penguatan struktur dan keunggulan kompetitif;
2. Akselerasi transformasi digital;
3. Penguatan peran perbankan;
4. Penguatan pengaturan, perizinan dan pengawasan.
Dalam persiapan menjadi bank digital, Bank Umum dan BPR/S harus memiliki strategi yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Bank Umum perlu membentuk sistem pengelolaan  data  ( master  data  management  system )  yang  komprehensif  dan  efektif. Infrastruktur  yang  harus  dimiliki  oleh  Bank  Umum,  antara  lain  ketersediaan  dan kesiapan  tempat  penyimpanan  ( storage ),  jaringan  yang  mendukung  terselenggaranya transaksi digital berupa server fisik ataupun pemanfaatan cloud , serta sistem keamanan yang memadai, sedangkan BPR/S dapat melakukan kolaborasi bersama fintech untuk melakukan  efisiensi  dana capital  expenditure  (capex) dan operational  expenditure  (opex) teknologi informasi.
Di  samping  itu,  hal  lain  yang  perlu  menjadi  perhatian  perbankan  dalam bertransformasi menjadi bank digital adalah kesiapan SDM dengan kompetensi yang mumpuni. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan edukasi SDM terhadap produk- produk digital perbankan.

## Persyaratan dan Kendala Perbankan Menjadi Bank Digital
Berdasarkan  Pasal  24  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  Nomor 12/POJK.03/2021 Tentang Bank Umum 7 diatur bahwa persyaratan perbankan menjadi bank digital yaitu:
1. Memiliki  model  bisnis  dengan  penggunaan  teknologi  yang  inovatif  dan  aman dalam melayani kebutuhan nasabah;
2. Memiliki  kemampuan  untuk  mengelola  model  bisnis  perbankan  digital  yang pruden dan berkesinambungan;
3. Memiliki manajemen risiko secara memadai;
4. Memenuhi  aspek  tata  kelola  termasuk  pemenuhan  Direksi  yang  mempunyai kompetensi  di  bidang  teknologi  informasi  dan  kompetensi  lain  sesuai  dengan ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
5. Menjalankan perlindungan terhadap keamanan data nasabah; dan
6. Memberikan  upaya  yang  kontributif  terhadap  pengembangan  ekosistem keuangan digital dan/atau inklusi keuangan.
Namun  demikian,  pada  praktiknya  perbankan  masih  mengalami  kendala  dalam memenuhi  persyaratan  tersebut,  khususnya  dalam  bidang development  system dan mitigasi risiko. Hal ini tercermin dari belum adanya Bank di Indonesia yang menjadi Bank Digital seutuhnya karena secara umum Bank sampai saat ini menjalankan kegiatan usahanya masih menggunakan dukungan kantor fisik, serta keterbatasan akses jaringan yang dapat dijangkau sampai ke pelosok daerah, sedangkan persyaratan menjadi bank digital bagi BPR/S sampai saat ini belum ada ketentuan baku yang mengatur mengenai kerjasama BPR/S dengan fintech untuk akselerasi transformasi digital.
Tantangan-tantangan  tersebut  perlu  dipersiapkan  mitigasinya  dengan  berbagai kebijakan  baik  dari  sisi  OJK  sebagai  regulator  dan  industri  jasa  keuangan,  agar dampaknya dapat diminimalisir terhadap ekonomi dan sektor jasa keuangan.

## Manfaat menjadi Bank Digital
Keuntungan yang dapat dirasakan oleh perbankan adalah:
1. Bank  dapat  melayani  nasabahnya  secara  mobile  dengan  lebih  cepat  dan  aman melalui pemanfaatan TI yang masif dan pengembangan infrastruktur TI.
2. Meningkatkan  daya  saing  BPR/S  di  tengah  kompetisi  yang  semakin  ketat. Digitalisasi  tersebut  juga  merupakan  partisipasi  BPR/S  dalam  pengembangan ekosistem digital  di daerahnya. Digitalisasi  produk dan  layanan dapat menjadi nilai tambah bagi nasabah dalam berinteraksi dengan BPR/S
7 Otoritas Jasa Keuangan (2021). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum
3. Penggunaan  teknologi  membuat  BPR/S  kedepannya  dapat  menjalankan  fungsi dan layanan secara lebih efisien serta efektif.

## Transformasi Perbankan menjadi Bank Digital Selama Pandemi Covid-19
Selama pandemi, konsumen telah bergerak secara dramatis ke saluran online, dan perusahaan serta industri secara bergantian merespons. Pandemi telah memaksa bisnis untuk  mempercepat  upaya  transformasi  digital.  Namun,  kekurangan  keterampilan teknologi  global  akan  membuat  pemenuhan  permintaan  staf  transformasi  digital menjadi lebih menantang.
Selain  itu,  perbankan  juga  harus  dihadapkan  dengan  aturan  yang  mengatur tentang transformasi digital oleh OJK.  Dalam hal  ini,  OJK  telah melakukan mapping digital maturity Bank-bank di Indonesia guna memastikan perbankan dapat memenuhi kualifikasi sebagai Bank Digital, yaitu:
a. Data, yang meliputi data protection (akses, kerahasiaan dan keamanan data), data transfer (proses  perpindahan  data), data  governance (kesesuaian  data  dan penggunaan data).
b. Teknologi  yang  meliputi emerging  technology  and  application (penerapan  sistem pada  aplikasi  yang  akan  digunakan), technology  architecture (arsitektur  IT),  tata kelola TI (pengelolaan penggunaan TI sesuai dengan ketentuan yang berlaku).
c. Manajemen  risiko  yang  meliputi  IT Risk  Management (manajemen  risiko  dalam pengelolaan  system  TI, cybersecurity (keamanan  system  dari  ancaman cyber ), outsourcing (penggunaan vendor TI dan SDM).
d. Kolaborasi yang meliputi kerja sama bank dengan pihak lain dan platform sharing (media aplikasi yang digunakan bersama)
e. Tatanan  institusi  yang  meliputi talent SDM  yang  memadai, financial  investment (biaya dalam investasi TI), leadership (kesiapan pimpinan dalam menjalankan bank digital), culture (budaya kerja) dan organizational design (stuktur organisasi yang melibatkan kompetensi di bidang IT).
f. Customer yang meliputi customer engagement (kemampuan Bank dalam menjalin hubungan baik dengan nasabah), customer experience (pengalaman nasabah dalam menggunakan aplikasi), customer trust and perception (kepercayaan nasabah dalam menggunakan  aplikasi  perbankan), customer  insight (saran  nasabah  dalam mengembangkan dan memberikan layanan terbaik dari aplikasi digital).
Berdasarkan  hasil mapping di  atas,  salah  satu  aspek  yang  masih  dinilai  rendah yaitu  manajemen  risiko karena  SDM  Bank  yang  saat  ini  belum  memiliki  kompetensi yang mumpuni ( soft skill yang meliputi pengetahuan operasional dalam bidang IT dan leadership ) untuk menjalankan Bank sebagai Bank digital, sehingga Bank harus bekerja

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 3, Nomor 2, Mei 2022
sama dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam menjalankan Bank digital ( outsource dan platform sharing ).

## Peran OJK dalam Mitigasi Risiko Transformasi Digital
Sesuai Master Plan Sektor Jasa Keuangan (MPSJKI) tahun 2021-2025 serta berbagai peta  jalan  yang  lebih  detil  untuk  setiap  sektor  termasuk  diantaranya  Roadmap Digitalisasi Sektor Jasa Keuangan, OJK tengah mempersiapkan initiative strategies dalam menghadapi  transformasi  digital,  antara  lain  pemutakhiran  kebijakan  dan  regulasi terkait  produk  dan  kelembagaan  dalam  penerapan  teknologi  informasi  untuk mendukung  percepatan  transformasi  digital  perbankan.  Di  sisi  lain,  dalam  masa transformasi digital, OJK menyadari bahwa pemahaman masyarakat atas produk dan jasa keuangan digital ini tidak sepadan dengan pemahaman masyarakat atas risiko yang melekat dalam produk dan jasa keuangan itu sendiri, sehingga masyarakat tidak bisa memahami secara lengkap konsekuensi dari produk-produk tersebut, terutama dalam memahami produk berizin maupun tidak berizin, sehingga menimbulkan dispute baik pinjaman online legal maupun ilegal.
Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh OJK, risiko yang mungkin akan timbul sebagai dampak dari transformasi digital perbankan antara lain risiko perlindungan dan pertukaran data pribadi, risiko strategis investasi di bidang IT dan risiko serangan cyber . Risiko ini diharapkan dapat diantisipasi melalui penerapan MPSJKI tahun 2021-2025. Salah  satu  pilar  yang  ditetapkan  yaitu  akselerasi  transformasi  digital,  OJK  bersama dengan  BI,  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatikan  (Kominfo)  secara  paralel menerbitkan  kebijakan-kebijakan high  level , mid  level dan technical  level .  Salah  satu prioritas  kebijakan  di  sektor  jasa  keuangan  pada  tahun  2022  yaitu  memperkuat kebijakan  transformasi  digital  di  sektor  jasa  keuangan  agar  sejalan  dengan pengembangan  ekosistem  ekonomi  digital  dalam  meningkatkan  akses  masyarakat untuk  mendapatkan  produk  dan  jasa  keuangan  dengan  harga  yang  lebih  murah, kualitas  yang  lebih  baik  dan  akses  yang  cepat,  termasuk  literasi  dan  perlindungan kepentingan  konsumen  serta  penegakan  hukum.  OJK  berperan  memitigasi  akses pinjaman online dengan meningkatkan aturan prudential dengan pemodalan yang lebih tinggi  dan  penerapan market  conduct yang  lebih  baik.  OJK  juga  akan  mendorong kolaborasi  keuangan  formal  dalam  produk  pembiayaan  secara online agar  dapat menutup gap permintaan yang cukup besar.
Selain itu, OJK telah melakukan upaya bersama dengan POLRI, Kominfo, BI dan Kementerian Koperasi  dan  UKM  dengan  menandatangani  Surat  Keputusan  Bersama pada  tanggal  20  Agustus  2021  untuk  meningkatkan  efektivitas  upaya  bersama meningkatkan  literasi,  edukasi  dan  penegakan  hukum  dalam  rangka  perlindungan kepentingan konsumen sektor jasa keuangan.

## Peran BI dalam Mitigasi Risiko Transformasi Digital
BI  sebagai  bank  sentral  yang  bertugas  mengelola  Sistem  Pembayaran  (SP)  dan Stabilitas  Sistem  Keuangan  (SSK),  juga  berperan  penting  dalam  mendukung perkembangan teknologi digital khususnya dalam transformasi SP yang dilakukan oleh perbankan. Disrupsi digital yang menyebabkan perkembangan teknologi digital sangat pesat  sehingga  mendorong  dunia  keuangan  untuk  terus  beradaptasi.  Dalam  rangka menghadapi  transformasi  digital  dan  mitigasi  risiko yang mungkin akan timbul  dari perkembangan teknologi digital tersebut, BI juga melakukan transformasi/perubahan dalam  kebijakan  yang mengatur  tentang  SP  sehingga  diharapkan  dapat  memberikan dampak positif bagi masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa keuangan secara digital yang disediakan oleh perbankan.
Pandemi Covid-19 telah merubah perilaku nasabah perbankan dalam bertransaksi yang  semakin  condong  ke  arah  digital.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  pertumbuhan transaksi  digital  di  Indonesia.  BI  mencatat  nilai  transaksi  uang  elektronik  mencapai Rp27,64  triliun  hingga  September  2021,  serta  transaksi  digital  banking  meningkat 46,72% year  on  year (yoy)  menjadi  Rp28.685,48  triliun.  Data  tersebut  mencerminkan bahwa  transformasi  digital  akan  semakin  diminati  oleh  masyarakat  dan  semakin berkembang sehingga perlu dilakukan hal-hal yang dapat mempercepat transformasi digital.  Sehubungan  dengan  hal  itu,  BI  telah  menetapkan  5  (lima)  inisiatif  untuk mempercepat transformasi digital, yaitu:
1. Inisiatif Sistem Pembayaran Hal  ini  dilakukan  melalui  standarisasi Application  Programming  Interface (API).
Proses  ini  akan  mempercepat  kolaborasi  antara  bank  dengan  bank  dan  bank dengan non-bank.
2. Mempercepat Digitalisasi Pembayaran Retail Inisiatif  ini  dilakukan  dengan  mengaplikasikan Quick  Response  Code  Indonesian Standard (QRIS)  pada  setiap  transaksi  pedagang  dan  pembeli.  QRIS  adalah penyatuan  berbagai  macam  QR  dari  berbagai  Penyelenggara  Jasa  Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem  pembayaran  bersama  dengan  BI  agar  proses  transaksi  dengan  QR  Code dapat  lebih  mudah,  cepat  dan  terjaga  keamanannya.  Semua  PJSP  yang  akan menggunakan QR Code Pembayaran wajib menerapkan QRIS.
QRIS digunakan untuk memfasilitasi pembayaran yang menggunakan kode QR yang  telah  tersandarisasi  secara  Nasional  di  Indonesia.  QRIS  diluncurkan  oleh  Bank Indonesia  dan  Asosiasi  Sistem  Pembayaran  Indonesia  (ASPI)  pada  tanggal 17  Agustus  2019.  Dengan  adanya  QRIS,  seluruh  aplikasi  pembayaran  dari Penyelenggara manapun baik bank dan non-bank yang digunakan masyarakat, dapat
digunakan di seluruh toko, pedagang, warung, parkir, tiket wisata, donasi (merchant) berlogo QRIS, meskipun penyedia QRIS di merchant berbeda dengan penyedia aplikasi yang digunakan masyarakat.
Manfaat QRIS bagi pengguna aplikasi pembayaran adalah:
a. Cepat karena memanfaatkan teknologi QR code terbaru,
b. Praktis karena mudah di-download, registrasi dan melakukan transaksi,
c. Efektif karena digunakan pada semua jenis merchant dan
d. Aman karena transaksi dilakukan tanpa menggunakan uang tunai sehingga dapat meminimalisir penularan Covid-19 melalui sentuhan pada fisik uang sedangkan manfaat QRIS bagi merchant adalah:
a. Penjualan  berpotensi  meningkat  karena  dapat  menerima  pembayaran berbasis QR apapun,
b. Meningkatkan branding ,
c. Kekinian,
d. Lebih praktis karena cukup menggunakan satu QRIS,
e. Mengurangi biaya pengelolaan kas,
f. Terhindar dari uang palsu,
g. Tidak perlu menyediakan uang kembalian,
h. Transaksi tercatat otomatis dan bisa dilihat setiap saat,
i. Terpisahnya uang untuk usaha dan personal,
j. Memudahkan rekonsiliasi dan berpotensi mencegah tindak kecurangan dari pembukuan transaksi tunai dan
k. Membangun informasi credit profile untuk memudahkan memperoleh kredit kedepan.
3. Melakukan Penguatan Infrastruktur Pasar Transaksi saat ini di Indonesia belum semua memanfaatkan pembayaran digital disebabkan infrastruktur yang belum memadai.
4. Mendorong Pemanfaatan Data Untuk Kepentingan Publik Dampak  transformasi  digital  akan  bisa  dirasakan  oleh  banyak  pihak  dengan penggunaan data yang optimal
5. Reformasi atau Penyederhanaan Kebijakan
BI telah mengeluarkan revisi peraturan-peraturan sistem pembayaran pada tahun 2020.  Penyederhanaan  bertujuan  untuk  mempercepat  proses  digitalisasi  sistem keuangan.
Selain itu, BI juga mengeluarkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 yaitu arah kebijakan sistem pembayaran BI untuk menavigasi peran industri sistem pembayaran  di  era  ekonomi  dan  keuangan  digital. Blueprint Sistem  Pembayaran
Indonesia  terdiri  dari  5  (lima)  Visi  Sistem  Pembayaran  Indonesia  2025  yang dilaksanakan oleh 5 (lima) working group, yaitu:
a. Open banking ,
b. Sistem Pembayaran Ritel,
c. Sistem Pembayaran Nilai Besar dan Infrastruktur Pasar Keuangan,
d. Data dan Digitalisasi, serta
e. Reformasi Regulasi, Perizinan dan Pengawasan.
BSPI  2025  akan  diwujudkan  melalui  23 key  deliverables yang  akan  diimplementasikan secara bertahap dari tahun 2019 sampai dengan 2025. Melalui BSPI 2025, pemerintah telah  mengeluarkan  sejumlah  program  digitalisasi  sistem  pembayaran,  seperti perluasan  QRIS,  Standar  Nasional  Open  API  Pembayaran  (SNAP)  dan  reformasi regulasi,  serta  BI-FAST.  BI  juga  meluncurkan  Satuan  Tugas  (Satgas)  Percepatan  dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2021. Salah satu tujuan pembentukan Satgas P2DD adalah mendukung pengembangan transaksi  pembayaran  digital  di  masyarakat  untuk  mewujudkan  keuangan  yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional. BI-FAST merupakan  infrastruktur  sistem  pembayaran  ritel  yang  dapat  memfasilitasi pembayaran ritel menggunakan berbagai instrumen dan kanal pembayaran yang dapat dilakukan secara real time dan selama 24 jam.
BI  mendorong  transformasi  digital  di  industri  perbankan  untuk  menopang peran  bank  sebagai  institusi  utama  dalam  ekonomi  digital  melalui  penerapan  solusi digital. Digitalisasi keuangan juga membawa implikasi risiko yang perlu diwaspadai. Risiko tersebut antara lain meningkatnya aktivitas shadow banking , risiko cyber , jenis fraud baru, persaingan usaha tidak sehat dan penyalahgunaan data konsumen.
Transformasi  data  menjadi  bagian  penting  pada  era  digital,  selain  itu  juga meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga. Kebocoran dan jual-beli  data  individu  menjadi  masalah  utama  yang  dinilai  dapat  menurunkan  dan menghilangkan  kepercayaan  konsumen.  Dalam  hal  ini,  bank  berperan  untuk memberikan  edukasi  dan  literasi  kepada  masyarakat  mengenai  pentingnya  menjaga keamanan  data  di  dunia cyber .  Selain  itu,  bank  juga  berperan  untuk  mengedukasi unbanked people agar dapat mengakses perbankan secara digital, mengingat bank telah memiliki infrastruktur dan sistem yang mumpuni dalam bidang pengelolaan uang dan pembayaran. Disamping itu, bank sebagai pemain utama dalam industri finansial juga diregulasi secara ketat sehingga koridor kerja bank lebih terawasi dan tepercaya bagi masyarakat.

## PENUTUP
Berdasarkan  analisis  yang  penulis  lakukan  pada  bab  sebelumnya,  maka  dapat disimpulkan bahwa secara umum bank dinilai belum siap untuk menjadi bank digital sepenuhnya  disebabkan  pemenuhan  infrasturktur  yang  baik,  kompetensi  SDM  yang mumpuni  dan  pengelolaan  manajemen  risiko  yang  dibutuhkan  untuk  menjadi  bank digital  membutuhkan  proses  dan  waktu  yang  cukup lama untuk  menjadi full  digital . Untuk menuju ke arah tersebut, Bank dapat melakukan kerja sama dengan fintech dan tetap mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh regulator berwenang yaitu OJK dan BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.
Bank  diharapkan  mampu  memenuhi  infrastruktur  yang  baik  untuk  dapat bertransformasi secara digital, serta memberikan pendidikan/pengetahuan yang sesuai dan  mumpuni  untuk  meningkatkan  kompetensi  SDM  dalam  menjalankan  kegiatan operasional khususnya dalam menentukan pengelolaan manajemen risiko sebagai bank digital sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK dan BI.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Otoritas Jasa Keuangan (2021). Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan .

## Jurnal
Anna Marini (2017). The Digital Transformation in Banking and The Role of Fintechs in The  New  Financial  Intermediation  Scenario. International  Journal  Financial Economic . Trade: 1-6.
Indayani  S,  Hartono  B.  (2020).  Analisisi  Pengangguran  dan  Pertumbuhan  Ekonomi sebagai Akibat Pandemi Covid-19. Jurnal Perspektif 18: 201-208.
Pratiwi  EW,  Hartono  B.  (2021).  Analisa  Pelatihan  dan  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia pada PD BPR Bank BAPAS 69 Kabupaten Magelang. Cap. Jurnal Ekonomi dan Bisnis 4: 1-11.
Winasis  dan  Riyanto  (2020).  Transformasi  Digital  di  Industri  Perbankan  Indonesia:
Impak pada Stress Karyawan. Iqtishadia. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 7: 55-64.

## Peraturan Perundang-undangan
Otoritas  Jasa  Keuangan  (2021).  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 12/POJK.03/2021 Tentang Bank Umum.