## Budaya Patriarki Dan Ketidaksetaraan Gender Dalam Pendidikan Di Desa Bontoraja, Kabupaten Bulukumba
Dika Dona Syahputra 1* , Melly Br Bangun 2 , Silvia Mariah Handayani 3

## Abstrak
Akses pendidikan merupakan hak bagi seluruh warga negara, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Namun, di Desa Bontoraja, Kabupaten Bulukumba, terdapat ketidaksetaraan gender dalam akses pendidikan. Budaya patriarki, norma budaya lokal, dan adat istiadat menjadi faktor utama yang memengaruhi disparitas ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat  budaya  patriarki  dan  ketidaksetaraan  gender  dalam  pendidikan  yang  terjadi  di  Desa  Bontoraja,  Kabupaten Bulukumba. Metode yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik  pengambilan  sampel dalam penelitian    ini    menggunakan    teknik Random  Sampling/  Probability    Sampling .  Adapun  yang  menjadi  subjek  pada penelitian ini adalah 15 orang perempuan di Desa Bontoraja. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 40% responden setuju dan tidak setuju terhadap kesetaraan akses pendidikan, sementara 20% bersikap netral. Dalam hal peran gender dalam keluarga, 33,3% responden sangat setuju bahwa orang tua mendukung pendidikan anak perempuan, namun 26,7% menyatakan ketidaksetujuan. Terdapat perbedaan pandangan yang signifikan 40% terkait dampak negatif norma budaya dan  tradisi  lokal  yang  membatasi akses  pendidikan  anak  perempuan. Hasil  ini  mengindikasikan adanya  pola  budaya patriarki  yang  masih  kuat,  tercermin  dalam akses  terhadap  pendidikan  dan  peran gender  dalam  keluarga.  Terdapat variasi pandangan masyarakat mengenai pendidikan anak perempuan, dan norma budaya serta adat istiadat setempat memainkan peran penting dalam membentuk akses terhadap pendidikan bagi anak perempuan.
Kata kunci: Pendidikan; Perempuan; Kesetaraan Gender; Budaya Patriarki
History: Received : 09 Dec 2023 Revised : 11 Dec 2023 Accepted : 13 Nov 2023 Published : 16 Dec 2023 123 Universitas Negeri Medan *Author Correspondent : dikadonasyahputra7011@gmail.com
Publishers: LPM  IAIN  Shaykh  Abdurrahman  Siddik  Bangka Belitung, Indonesia
Licensed: This work is licensed under aCreative Commons Attribution 4.0 International License.

## Pendahuluan
Seluruh  negara  didunia,  tidak  dipungkiri  bila  setiap  warga  negaranya  membutuhkan Pendidikan  dalam  kehidupannya,  karena  tanpa  disadari  ada  atau  tidaknya  Pendidikan  dapat menjadi  tolak  ukur  seberapa  besar  negara  mensejahterakan  rakyatnya.  Pendidikan  memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan penduduk dan pertumbuhan ekonomi (Adriani, 2019). Indonesia sudah memberikan kebebasan setiap warga negara untuk mengenyam Pendidikan. Hal tersebut  ditegaskan  dalam  Pasal  31 ayat  (1)  UUD  1945  menyatakan  bahwa  “Setiap  warga negara  berhak  mendapat pendidikan.”  Namun faktanya  masih  terdapat permasalahan  dalam pembangunan tersebut. Salah satu permasalahan tersebut yaitu patriaki dan kesetaraan gender dalam  lingkup  Pendidikan.  Keadilan  dan  kesetaraan  gender  adalah  salah  satu  masalah  yang dihadapi dunia pendidikan saat ini (Saeful, 2019).
Budaya  patriaki  menampatkan  kaum  laki-laki  sebagai  penguasa  dan  perempuan  harus tunduk kepada laki-laki. paradigma  patriarki  yang  seringkali  mempengaruhi pola  pikir  manusia yang    kemudian    menebarkan    asumsibahwa    perempuan meskipun    menempuh    pendidikan yang  tinggi,  posisi  yang  paling  baik  dan amat  ideal  adalah  sebagai  kepala  dapur  keluarga
(Sulistyowati,  2021).  Laki-laki  dianggap  lebih  kuat,  potensial,  dan  produktif,  sehingga  mereka berperan  penting  dalam  masyarakat.  Sebaliknya,  perempuan  dianggap  memiliki  ruang  gerak terbatas karena organ reproduksinya, seperti menstruasi, hamil, dan menyesui (Aprizal & Lelah, 2021).  Pandangan  ini  telah  menjadi  bagian  integral  dari  budaya,  di  mana  masyarakat  tetap meyakini  dominasi  tunggal  oleh  laki-laki  dalam  berbagai  bidang,  yang  pada  gilirannya menciptakan  ketidaksetaraan  dalam  akses  dan  peluang  bagi  perempuan  untuk  berkembang dalam bidang tersebut (Aprilia, et al, 2023). Diskriminasi berbasis gender ini dapat menjadi factor perempuan mendapatkan perlakuan bersifat eksploitasi. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan diyakini akan mengakhiri kemiskinan perempuan. Salah satu penyebab kemiskinan perempuan  adalah  adanya  budaya  patriarki  yang  membatasi  partisipasi  perempuan  dalam kehidupan  bermasyarakat.  Akibatnya  perempuan  tidak  mempunyai  kesempatan  yang  sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan. Faktanya, terdapat perempuan yang mampu membantu laki-laki dalam bekerja dalam memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga.
Menurut  Rokhmansyah  (2016).  pada  bukunya  "Pengantar  Gender  dan  Feminisme", konsep  patriarki  merujuk  pada  struktur  sosial  yang  menempatkan  laki-laki  sebagai  otoritas utama  yang  mengendalikan  hampir  semua  aspek  kehidupan.  Sistem  patriarki  ini  mengakar dalam  budaya  masyarakat  dan  menyebabkan  ketimpangan  serta  ketidakadilan  gender  yang berdampak luas. Laki-laki mendominasi peran kontrol dalam masyarakat sementara perempuan seringkali  tidak  memiliki  pengaruh  signifikan  atau  bahkan  kebebasan  dalam  berbagai  ranah kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, politik, hingga psikologis, termasuk di dalamnya lembaga pernikahan.  Pembatasan  kebebasan  perempuan  mengakibatkan  mereka  terjebak  dan  tidak memperoleh hak akses yang setara dengan laki-laki (Sakina & A., 2017).
Keterbatasan  peran  perempuan  yang  ditetapkan  oleh  budaya  patriarki  mengakibatkan perempuan  terjebak  dalam  posisi  subordinat  atau  dianggap  rendah.  Akibatnya,  terjadi ketidakadilan  gender  di  tengah  masyarakat  yang  menerapkan  sistem  patriarki,  di  mana perempuan  cenderung  menjadi  pihak  yang  mengalami  kerugian  (Ari  &  Janottama,  2021). Ketimpangan  ini  menjadi  penghalang  struktural  yang  menghambat  akses  kesetaraan  bagi individu di masyarakat. Kurangnya responsibilitas pemerintah terhadap kebutuhan perempuan juga  menyebabkan  mereka  sering  kali  menjadi  korban  dari  kebijakan  yang  tidak  sensitif. Ketidakmampuan  sistem  hukum  dalam  memberikan  perlindungan  yang  memadai  kepada perempuan juga memperkuat marginalisasi mereka.
Aspek  historis  dan  budaya  menegaskan  peran  perempuan  sebagai  pihak  yang terpinggirkan melalui dinamika kekuasaan patriarkal, baik dalam skala personal maupun lewat kebijakan  negara.  Pada  zaman  penjajahan  di  Indonesia,  baik  oleh  Belanda  maupun  Jepang, perempuan sering dimanfaatkan sebagai budak seks bagi tentara-tentara asing yang berdinas di negara ini. Pada masa itu, ada larangan bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan, kecuali bila mereka berasal dari kalangan priyayi atau bangsawan, yang menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses pendidikan perempuan (Convention Watch, 2007). Ketimpangan akses pendidikan perempuan di Indonesia sebagian besar dipengaruhi oleh adanya budaya patriarki yang melekat pada masyarakat (Nasir & Lilianti, 2017).
Masyarakat  yang  menganut  sistem  patriarki  cenderung  menempatkan  laki-laki  dalam posisi yang lebih dominan dibandingkan perempuan (Rokhmansyah, 2016). Dengan menetapkan hak-hak  yang  berbeda  di  antara  laki-laki  dan  perempuan,  masyarakat  patriarkal  menetapkan standar  untuk  posisi  perempuan  yang  tidak  setara  dalam  keluarga  dan  masyarakat  (Zuhri  & Amalia,  2022).  Ketimpangan  yang  diciptakan  dari  adanya  budaya  patriaki  membias  hingga kebeberapa aspek kehidupan masyarakat yang meliputi Kesehatan, politik hingga Pendidikan. Budaya paternalistik dan ideologi patriarki yang dianut oleh masyarakat membatasi kesempatan perempuan untuk memperoleh pendidikan. Hal ini berdampak negatif terhadap kualitas hidup perempuan,  seperti  yang  terjadi  di  Desa  Bontoraja,  Kabupaten  Bulukumba,  perempuan
dianggap  tidak  memerlukan  Pendidikan  dikarenakan  sterotipe  bahwa  tugas  perempuan nantinya hanya didapur, mencuci, menyiapkan makanan hal tersebut yang menyebabkan bahwa hanya  laki-laki  yang berperan penting  dalam  memperoleh  akses  Pendidikan  dengan baik.  Hal tersebut dilatarbelakangi dengan alasan bahwa hanya laki-laki yang dapat mencari nafkah maka dari  itu  perempuan  tidak  diutamakan  dalam  megenyam  Pendidikan.  Sistem  seperti  ini  masih sering  terjadi  di  Masyarakat  khususnya  di  Desa  Bontoraja,  dimana  sistem  kekerabatan  yang dianut bersifat patrilineal, yang mengutamakan garis keturunan pihak laki-laki (Moechtar, 2019).
Sistem ini secara langsung mendorong pertumbuhan budaya patriarki. Budaya patriarki yang  masih  melekat  pada  masyarakat  tersebut  menyebabkan  rendahnya  kesadaran  akan pentingnya pendidikan, terutama bagi anak perempuan, sehingga mengutamakan pendidikan cenderung diberikan kepada anak laki-laki.  Data menunjukkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2022 adalah 8,23% untuk laki-laki dan 7,93%  untuk  perempuan  (Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Bulukumba,  2022).  Meskipun terdapat  berbagai  gerakan  feminis  dan  upaya  aktif  dari  aktivis  perempuan  untuk memperjuangkan hak-hak mereka, praktik budaya patriarki masih terus berlanjut di Indonesia.
Praktik  ini  terlihat  jelas  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  sehari-hari,  termasuk  dalam aktivitas domestik, ekonomi, politik, budaya, dan bahkan dalam ranah pendidikan. Dampak dari praktik-praktik ini melahirkan sejumlah masalah sosial di Indonesia, khususnya di Desa Bontoraja terkait dengan bidang pendidikan yang masih sangat mendominasi laki-laki sebagai gender yang paling  diutamakan  pendidikannya.  Jika  dilihat  dari  sudut  pandang  penyelesaian  masalah, dampak  dari  budaya  patriarki  di  Indonesia  cenderung  diinterpretasikan  melalui  pendekatan "blame  approach",  yang  berarti  masalah  tersebut  disebabkan  oleh  ketidaksesuaian  sistem dengan  harapan  atau  keinginan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  tujuan  utama  artikel  ini  adalah untuk  melihat  Budaya  Patriarki  Dan  Ketidaksetaraan  Gender  Dalam  Pendidikan  Di  Desa Bontoraja, Kabupaten Bulukumba.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kuantitatif. Deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk membuat gambaran atau sebuah deskripsi secara  sistematis,  faktual,  dan  berdasarkan  fenomena  yang  terjadi.  Kuantitatif  merupakan penelitian  yang  berlandaskan  positivistic  (data  konkrit),  data  penelitian  berupa  angka-angka sebagai hasil penelitian. Teknik  pengambilan  sampel dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik Random Sampling/ Probability  Sampling yaitu  teknik  pengambilan  sampel  yang  memberikan peluang yang  sama  kepada  setiap  anggota  populasi untuk menjadi  sampel  penelitian. Adapun yang  menjadi  subjek  pada  penelitian  ini  adalah  15  orang  perempuan  di  Desa  Bontoraja. Pengambilan  data  dilakukan  melalui  kuesioner  tertutup.  Kuesioner  tertutup  dikelola  dalam sebuah formulir online menggunakan Google Form, kemudian data diolah dan dianalisis secara statistik deskriptif. Analisis data dilakukan setiap saat pengumpulan data. Data berupa jawaban dari hasil yang dikumpulkan lewat kuesioner tertutup yang telah disusun dengan teratur.

## Hasil dan Diskusi
Akses  pendidikan  merupakan  hak  bagi  seluruh  warga.  Dalam  merealisasikan  tujuan pendidikan  nasional  pemerintah  telah  memberikan  wajib  belajar  selama  6  tahun  dan  saat  ini mulai merancang wajib belajar 12 tahun. Namun masih terdapat beberapa permasalahan dalam meningkatkan  kualitas  dan  mutu  pendidikan  yaitu  pada  patriaki  dan  ketidaksetaraan  gender dalam  akses  pendidikan. Untuk  memahami  kesetaraan  gender,  pendidikan  sangat  penting (Hazairin  et  al.,  2023).  Tercatat  IPM  laki-laki  mencapai  75,43%  sedangkan  perempuan  68,63%
(Badan  Pusat  Statistik,  2018).  Maka  dari  itu  secara  konseptual,  realitas  ini  dapat  disimpulkan bahwa  adanya  disparitas  pada  gender.  Ketidaksetaraan  pada  akses  perempuan  dalam pendidikan salah satu penyebabnya yaitu budaya patriaki (Nasir & Lilianti, 2017).
Persepsi  pada  patriaki  ialah  laki-laki  memiliki  wewenang  yang  lebih  dalam  segala  hal dibandingkan  dengan  perempuan  (Rokhmansyah,  2016).  Budaya  ini  dapat  membatasi perempuan  dalam  meningkatkan  diri  di  dalam  pendidikan.  Pada  masyarakat  masih  terdapat anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tingi-tingi, pada akhirnya akan kebali ke rumah dan mengurusi dapur. Bahkan pada keluarga yang memiliki keuangan terbatas, maka pendidikan lebih diprioritaskan pada anak laki-laki dari pada permpuan (Narwoko et al., 2013).
Pemerataaan  pendidikan  memberikan  makna  bahwa  seluruh  warga  berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang layak. Pemerataan dapat  di  bagi  menjadi  dua  yaitu,  persamaan  kesempatan  dan  aspek  keadilan.  Pemerataan pendidikan dasar sembilan tahun merupakan salah satu investasi pada pembangunan SDM yang berkualitas  dan  unggul.  Namun  kenyataanya  yang  masih  terjadi  di  masyarakat  yaitu,  masih terdapat pengaruh kultur sehingga sebagian warga terpinggirkan dalam mengakses pendidikan. Negara menjamin terkait adanya persamaan pada akses pendidikan bagi seluruh warga negara. Kaum  perempuan  juga  memiliki  akses  setara  dengan  laki-laki  dalam  perannya  di  masyarakat (Mukhtar,  2019).  Namun  karena  terdapat  permasalahan  diskriminasi  gender  menyebabkan beberapa kesenjangan dalam aspek pendidikan bagi perempuan. Efek diskriminas gender tidak lepas  dikarenakan masih bertahannya  budaya patriaki  yang berkembang  (Sakina,  2017).  Pada kesempatan  ini  penulis  akan  mendeskripsikan  kondisi  pendidikan  di  Desa  Bontoraja  terkait patriaki dan ketidaksetaraan gender yang terdapat di desa tersebut.
Bontoraja adalah salah satu desa di Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba yang berada  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Warga  desa  Bontoraja  merupakan  sasaran  sebagai responden  dalam  penelitian  ini.  Dalam  penelitian  ini  penulis  mengambil  2  Indikator  dalam penelitian ini yaitu, 1. Perbedaan akses pendidikan dan 2. Peran gender dalam keluarga. Kedua indikator  tersebut  digunakan  untuk  menyusun  butir  item  pada  setiap  pernyataan  yang diberikan.  Setelah  tersusun  berwujud  kuesioner  tertutup  dalam  google  formulir,  maka  hasil dapat diuraikan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian terkait budaya patriarki dan ketidaksetaraan  gender  dalam  lingkup  pendidikan  di  Desa  Bontoraja,  Kab.  Bulukumba. Berdasarkan uji data melalui google formulir, hasil yang dapat dianalisis sebagai berikut:
Tabel 1.

## Perbedaan Akses Pendidikan
Item Hasil Dalam Persentase Sangat Setuju Setuju Netral Tidak setuju Sangat Tidak Setuju 1. Siswa  perempuan  dan  laki-laki  di Desa  Bontoraja  memiliki  akses yang  sama  untuk  mendapat pendidikan. 40% 0% 20% 40% 0% 2. Fasilitas  pendidikan  di  Desa Bontoraja tersedia secara merata untuk siswa perempuan dan laki- laki. 33,3% 13,3% 13,3% 33,3% 6,7% 3. Materi  pelajaran  di  sekolah  tidak dibeda-bedakan  antara  laki-laki dan perempuan. 33,3% 20% 20% 20% 6,7% 4. Guru di Desa Bontoraja memperlakukan  semua  siswa 33,3% 0% 33,3% 20% 13%
Item Hasil Dalam Persentase Sangat Setuju Setuju Netral Tidak setuju Sangat Tidak Setuju dengan  adil  tanpa  memandang perbedaan gender. 5. Perempuan  di  Desa  Bontoraja memiliki  kesempatan  yang  sama untuk mendapatkan penghargaan di ranah pendidikan. 33,3% 6,7% 13,3% 33,3% 13,3%
Berdasarkan hasil penelitian di Desa Bontoraja, Kabupaten Bulukumba, masih terdapat perbedaan  persepsi  antara  akses  pendidikan  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Hasil  survei menunjukkan bahwa siswa perempuan dan laki-laki memiliki akses yang relatif sama, meskipun terdapat  perbedaan  pendapat,  sebagian  besar  responden  40%  menyatakan  bahwa  siswa perempuan  dan  laki-laki  di  Desa  Bontoraja  memiliki  akses  yang  sama  untuk  mendapatkan pendidikan.  Namun,  40%  lainnya  menyatakan  tidak  setuju,  menunjukkan  adanya  perbedaan persepsi di masyarakat. Perlu diketahui dalam deklarasi hak asasi manusia (HAM) pasal 26 ayat (1)  menyatakan  bahwa,  “Setiap  orang  berhak  mendapatkan  pengajaran.    Pengajaran  harus dengan cuma-cuma, setidaknya untuk sekolah tingkat dasar dan menengah” (Fatimah, 2014). Hasil  dari  penelitian  tersebut  kesenjangan  dalam  akses  pendidikan  masih  terdapat  di  Desa Bontoraja.
Pada  hasil  survei  pernyataan  fasilitas  yang  diberikan  menunjukkan  bahwa  Fasilitas pendidikan  belum  tersebar  merata,  responden  menilai  bahwa  fasilitas  pendidikan  di  Desa Bontoraja  belum  sepenuhnya  tersedia  secara  merata  untuk  siswa  perempuan  dan  laki-laki. Hanya 33,3% yang setuju bahwa fasilitas tersebut tersebar merata, sementara 33,3% lainnya tidak setuju.  Maka  dari  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  masih  terdapat  ketidakmerataan  dalam penyediaan fasilitas pendidikan di Desa Bontoraja dan terdapat diskriminatif pada pemberian materi untuk siswa perempuan, terdapat 20% responden yang menyatakan ketidaksetujuan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan terkait kesetaraan dalam materi pembelajaran. Perempuan yang dapat mengeyam pendidikan dengan baik merupakan sebuah investasi bagi diri sendiri dan juga untuk menghadapi tantangan di masa depan.
Terdapat  33,3%  responden  yang  sangat  setuju  bahwa  guru  di  Desa  Bontoraja memperlakukan semua siswa dengan adil tanpa memandang perbedaan gender, namun, 20% menyatakan ketidaksetujuan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat diskriminasi gender dalam  perlakuan  guru  terhadap  siswa  di  Desa  Bontoraja.  Survei  juga  menunjukkan  bahwa Kesempatan perempuan untuk mendapatkan penghargaan belum optimal di ranah pendidikan. Hanya  33,3%  yang  setuju,  sementara  33,3%  menyatakan  ketidaksetujuan.  Berdasarkan  analisis tersebut  dapat  disimpulkan bahwa masih  terdapat tidak  optimalnya  pemberian  penghargaan terhadap prestasi siswa perempuan di Desa Bontoraja.
Berdasarkan hasil survei di Desa Bontoraja, Kabupaten Bulukumba, Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam akses pendidikan antara laki-laki dan  perempuan.  Meskipun  sebagian  responden  setuju  bahwa  siswa  perempuan  dan  laki-laki seharusnya  memiliki  akses  yang  sama  terhadap  pendidikan,  persentase  yang  signifikan menunjukkan ketidaksetujuan terhadap hal tersebut. Sementara itu, kurangnya konsensus juga terlihat  dalam  persepsi  terhadap  ketidakmerataan  fasilitas  pendidikan,  materi  pelajaran,  dan perlakuan guru terhadap siswa berdasarkan gender.
Fakta  bahwa  hanya  sepertiga  responden  yang  sepakat  bahwa  perempuan  di  Desa Bontoraja  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk  mendapatkan  penghargaan  menunjukkan adanya ketidakadilan dalam pengakuan terhadap prestasi siswa perempuan. Kesimpulan survei ini  menujukan  adanya  tantangan  serius  terkait  perbedaan  gender  dalam  pendidikan  di  Desa Bontoraja  yang  memerlukan  perhatian  dan  upaya  bersama  untuk  mencapai  kesetaraan  yang lebih baik.
Tabel 2. Pola Peran Gender Dalam Keluarga Item Hasil Dalam Persentase Sangat Setuju Setuju Netral Tidak setuju Sangat Tidak Setuju 1. Orang  tua  di  Desa  Bontoraja mendukung pendidikan ke jenjang  yang  lebih  tinggi  untuk anak perempuan. 33,3% 0% 26,7% 33,3% 6,7% 2. Peran  anak  perempuan  dalam keluarga memengaruhi kesempatan mereka dalam pendidikan. 33,3% 20% 13,3% 26,7% 6,7% 3. Remaja  di  Desa  Bontoraja  dinilai secara  adil  tanpa  memandang perbedaan gender. 26,7% 13,3% 13,3% 20% 26,7% 4. Norma-norma  budaya  lokal  di Desa Bontoraja membatasi akses pendidikan anak perempuan. 26,7% 40% 13,3% 20% 0% 5. Adat dan tradisi di Desa Bontoraja mempengaruhi  pendidikan  anak perempuan. 26,7% 40% 13,3% 6,7% 13,3%
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  Desa  Bontoraja,  Kabupaten  Bulukumba,  terdapat perbedaan  signifikan  dalam peran  gender  dalam  konteks  keluarga. Data  menunjukkan  variasi pandangan  masyarakat  terkait  pendidikan  anak  perempuan.  Sebanyak  33,3%  responden mendukung pendidikan anak perempuan ke jenjang yang lebih tinggi, sementara jumlah yang sama  menunjukkan  ketidaksetujuan  terhadap  hal  tersebut.  Perbedaan  pandangan  ini mencerminkan  kompleksitas  sikap  orang  tua  terhadap  perkembangan  pendidikan  anak perempuan di Desa Bontoraja.
Pentingnya  peran  gender  dalam  memberikan  kesempatan  pendidikan  juga  terlihat  dari fakta  bahwa  33,3%  responden  sangat  setuju  bahwa  peran  anak  perempuan  dalam  keluarga memengaruhi kesempatan pendidikan mereka. Meskipun mayoritas setuju atau merasa netral, 26,7% yang tidak setuju menyoroti kesadaran akan pengaruh gender dalam membentuk peluang pendidikan.  Survei  juga  mengungkapkan  ketidakpastian  mengenai  penilaian  remaja  dalam masyarakat,  dengan  26,7%  responden  yang  percaya  bahwa  remaja  dinilai  secara  adil  tanpa memandang gender. Adanya persentase yang tidak setuju atau sangat tidak setuju menyoroti potensi ketidaksetaraan dalam penilaian terhadap remaja. Padahal semua perempuan memiliki akses untuk meningkatkan pendidikannya. tidak hanya laki-laki, keduanya perlu mendapatkan kedudukan yang setara (Werdiningsih, 2020).
Terlihat  bahwa  norma  budaya  local    membatasi  akses  pendidikan  anak  Perempuan. Budaya ini tetap berakar kuat dalam sebagian masyarakat Indonesia, di mana keyakinan akan dominasi  laki-laki  atas  segala  hal  masih  tersebar  luas.  Akibatnya,  kaum  perempuan  seringkali mengalami  perlakuan  yang  tidak  adil  dalam  berbagai  bentuk  di  masyarakat  (Apriliandra  &
Krisnani, 2021). terdapat 40% responden yang setuju bahwa norma-norma budaya lokal di Desa Bontoraja membatasi akses pendidikan anak perempuan. Ini mencerminkan adanya tantangan dalam  menghadapi  norma  budaya  yang  mempengaruhi  kesetaraan  gender  di  lingkungan tersebut. Dalam konteks adat dan tradisi, Sebagian besar responden (40%) setuju bahwa adat dan  tradisi  di  Desa  Bontoraja  mempengaruhi  pendidikan  anak  perempuan.  Ketidaksetaraan dalam akses pendidikan juga dapat dipengaruhi oleh faktor geografis tempat tinggal (Anas, et al, 2015; Hakim, 2016; Vito & Krisnani, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor budaya lokal  memainkan  peran  penting  dalam  membentuk  akses  pendidikan  bagi  anak  Perempuan. Hasil  survei  ini  menyoroti  kompleksitas  dinamika  gender  dalam  keluarga  di  Desa  Bontoraja, terdapat perbedaan peran gender yang signifikan dalam konteks keluarga. Data menunjukkan adanya  variasi  pandangan  masyarakat  mengenai  pendidikan  anak  Perempuan,  dan  bahwa norma budaya dan adat istiadat setempat memainkan peran penting dalam membentuk akses terhadap pendidikan bagi anak perempuan.
Didukung  dengan  hasil  penelitian  (Atta,  2015)  Menjelaskan  bahwa  ketika  masyarakat mengubah  perspektif  negatif  terhadap  akses  pendidikan  bagi  perempuan  maka berkemungkinan munculnya revolusi pendidikan yang setara antara pendidikan bagi perempuan dan laki-laki. Dengan demikian, sikap diskriminasi untuk perempuan dapat diminimalisir dengan baik sehingga kualitas pendidikan dapat meningkat dengan baik dan kesemapatan perempuan dalam menempuh jenjang pendidikan dapat berjalan secara maksimal.

## Kesimpulan
Dalam penelitian  ini,  ditemukan  bahwa  terdapat  ketidaksetaraan  dalam akses pendidikan antara perempuan  dan laki-laki  di  Desa  Bontoraja, Kabupaten  Bulukumba. Faktor-faktor  seperti budaya  patriarki,  norma  budaya  lokal,  dan  adat  istiadat  memainkan  peran  penting  dalam menciptakan  disparitas  ini.  Meskipun  undang-undang  menjamin  hak  akses  pendidikan  untuk semua warga, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi tantangan untuk mendapatkan pendidikan setara dengan laki-laki. Budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat  Bontoraja  menciptakan  pandangan  bahwa  laki-laki  lebih  diutamakan  dalam  hal pendidikan. Hal ini tercermin dalam perbedaan persepsi mengenai akses pendidikan antara kedua gender. Fasilitas pendidikan, materi pelajaran, dan perlakuan guru terhadap siswa cenderung tidak merata antara perempuan dan laki-laki.
Tidak  hanya  itu,  norma budaya  lokal  dan adat  istiadat  di  Desa  Bontoraja  juga membatasi akses pendidikan perempuan. Pandangan bahwa perempuan lebih cocok untuk peran domestik dan  tidak  perlu  mengejar  pendidikan  tinggi  masih  mempengaruhi  keputusan  orang  tua  dalam mendukung  pendidikan  anak  perempuan  ke  jenjang  yang  lebih  tinggi.  Untuk  mengatasi ketidaksetaraan  gender  dalam  akses  pendidikan,  diperlukan  upaya  bersama  dari  masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan. Pentingnya meningkatkan kesadaran dan mengubah pola pikir  masyarakat  terkait  hak  pendidikan  perempuan  perlu  ditekankan.  Selain  itu,  perlu  adanya kebijakan dan program yang mendukung pemerataan akses pendidikan serta memberikan insentif bagi keluarga untuk mendukung pendidikan anak perempuan.
Dengan demikian, upaya kolaboratif ini diharapkan dapat menghasilkan perubahan positif dalam mewujudkan  kesetaraan  gender  dalam  pendidikan  di  Desa  Bontoraja  dan  wilayah  sekitarnya. Pendidikan  yang  setara  bagi  semua  warga,  tanpa  memandang  gender,  merupakan  langkah penting menuju masyarakat yang lebih adil dan berkembang.

## Referensi
Adriani,  E.  (2019).  Pengukuran  modal  manusia  (suatu  studi literatur). J-MAS  (Jurnal  Manajemen Dan Sains), 4(1), 176-183. http://dx.doi.org/10.33087/jmas.v4i1.86
Afrizal, S., & Lelah, P. (2021). Peran Ganda Perempuan Dalam Peningkatan Perekonomian Keluarga: Studi  Kasus  Pada  Perempuan  Bekerja  Di  Kecamatan  Padarincang  Kabupaten Serang. Indonesian  Journal  of  Sociology,  Education,  and  Development, 3(1),  53-62. https://doi.org/10.52483/ijsed.v3i1.53
Anas, A. Y., Riana, A. W., & Apsari, N. C. (2015). Desa dan kota dalam potret pendidikan. Prosiding
Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(3). https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.13592 Aprilia, V., Silalahi, R. B., Halizah, N., & Ivanna, J. (2023). Perspektif Masyarakat Tentang Budaya Patriarki  Terhadap  Kesetaraan  Gender  Di  Kota  Medan. Inovasi:  Jurnal  Ilmiah Pengembangan Pendidikan, 1(3), 34-43. https://ejournal.lpipb.com/index.php/inovasi/article/view/76
Apriliandra,  S.  dan  Krisnani,  H.  (2021)  “Perilaku  Diskriminatif  Pada  Perempuan  Akibat  Kuatnya Budaya  Patriarki  Di  Indonesia  Ditinjau  Dari  Perspektif  Konflik,”.  Jurnal  Kolaborasi Resolusi Konflik, 3(1), hal. 1. Tersedia pada: https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31968 .
Ari,  I.  A.  D.  K.  (2021).  A  Stereotip  Perempuan  dan  Kekerasan  Simbolik  pada  Narasi  Pemberitaan Media  Online.  Gestalt:  Jurnal  Desain  Komunikasi  Visual,  3(1),  29-42. https://doi.org/10.33005/gestalt.v3i1.72
Atta, G. P. (2015). Education Inequality: How Patriarchy and Policy Collide in Ghana. International Journal  of  Humanities  and  Social  Science,  5(71),  11–19.  Retrieved  from https://pdfs.semanticscholar.org/0f4a/4b2f93507330ba034c5fb0bd1adaf8ee9fda.pdf
Badan Pusat Statistik. (2018). Indeks Pembangunan Manusia. Retrieved from
https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/04/15/1557/pada-tahun-2018--indeks- pembangunan-manusia--ipm--indonesia-mencapai-71-39.html
Badan Pusat    Statistik.  (2022).  Rata-rata  Lama  Sekolah  (RLS)  menurut  Jenis  Kelamin. Retrieved        from https://sulsel.bps.go.id/indicator/40/1676/1/rata-rata-lama-sekolah- rls-menurut-jenis-kelamin.html
Fatimah, JM (2014). Komunikasi Keluarga Meningkatkan Akses Pendidikan bagi Kesetaraan Anak Perempuan dalam lingkaran Kemiskinan. MIMBAR: Jurnal Sosial dan
Pembangunan, 30 (2), 199-208. https://doi.org/10.29313/mimbar.v30i2.753
Hakim,  L.  (2016).  Pemerataan  akses  pendidikan  bagi  rakyat  sesuai  dengan  amanat  Undang  - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 2(1). https://doi.org/10.30596/edutech.v2i1.575
Hazairin, A. Z., Kandi, N. S., & Hadi, M. A. L. (2023, November). Persepsi Mahasiswa Ilmu Komunikasi terhadap  Kesetaraan  Gender.  In Prosiding  Seminar  Nasional  Ilmu  Ilmu  Sosial (SNIIS) (Vol. 2, pp. 1194-1204). https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/sniis/article/download/896/349
Luhulima,  A.  S.  (2014). CEDAW:  menegakkan  hak  asasi  perempuan.  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia.
dari https://books.google.co.id/books?id=yiUaDAAAQBAJ&lpg=PR6&ots=3IrCne3Kb2
&dq=Conventionwatch%2C%202007&lr&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q=Conventionwa tch,%202007&f=false
Moechtar,  O.  (2019).  Perkembangan  Hukum  Waris  Praktik  Penyelesaian  Sengketa  Kewarisan  di
Indonesia. Jakarata: Prenadamedia Group. dari https://books.google.co.id/books?id=xfCNDwAAQBAJ&lpg=PP1&dq=hukum%20w aris&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q=hukum%20waris&f=false
Mukhtar,  M.  (2019).  Harakah  dan  Kemandirian  Perempuan. Al-Maiyyah  Media  Transform. Gend.
dalam Paradig. Sos. Keagamaan, 12(1), 71-90.
https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v12i1.684
Narwoko, J. Dwi & Suyanto, B. (2013). Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Nasir, N., & Lilianti, L. (2017). Persamaan hak: partisipasi wanita dalam pendidikan. Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan, 17(1). https://doi.org/10.30651/didaktis.v17i1.1554
Rokhmansyah,  A.  (2016). Pengantar  gender  dan  feminisme:  Pemahaman  awal  kritik  sastra feminisme. Garudhawaca.
Saeful,  A.  (2019).  Kesetaraan  Gender  dalam  Dunia  Pendidikan. Tarbawi:  Jurnal  Pemikiran  Dan
Pendidikan Islam, 1(1), 17-30. https://stai-binamadani.e-
journal.id/Tarbawi/article/view/88
Sakina, A. I. (2017). Menyoroti budaya patriarki di Indonesia. Share: Social Work Journal, 7(1), 71-80. https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820
Sulistyowati,  Y.  (2021).  Kesetaraan  gender  dalam  lingkup  pendidikan  dan  tata  sosial. Ijougs:
Indonesian Journal of Gender Studies, 1(2), 1-14.
https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i2.2317
Vito,  B.,  &  Krisnani,  H.  (2015).  Kesenjangan  pendidikan  desa  dan  kota. Prosiding  Penelitian  Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(2). https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.13533
Werdiningsih,  W.  (2020). Penerapan  Konsep  Mubadalah  Dalam  Pola  Pengasuhan  Anak. IJouGS: Indonesian                      Journal                      of                      Gender                      Studies,  1(1). https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i1.2062
Zuhri, S., & Amalia, D. (2022). Ketidakadilan gender dan budaya patriarki di kehidupan masyarakat
Indonesia. Murabbi: Jurnal Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan, 5(1). https://www.ejournal.stitalhikmah-tt.ac.id/index.php/murabbi/article/view/100