## PERAHU (Penerangan Hukum)

## Jurnal Ilmu Hukum
P-ISSN: 2338-333X |  E-ISSN: 2775-1104 Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Volume 11 Nomor 1, Maret 2023

## PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
Journal homepage: http://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu Journal email: jurnalperahu@unka.ac.id
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TURUT SERTA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN WANITA DI MALL BOEMI KEDATON (Studi Putusan Nomor : 525/Pid.b/Pn.Tjk)
Zainab ompu zainah 1 , Via Fristha Dewi 2 ,
1 Zainab ompu zainah  Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung  Jln. ZA. Pagar Alam No. Labuhan Ratu  Bandar Lampung Provinsi Lampung email: baharudin03031961@gmail.com
2 Via Fristha Dewi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung  Jln. ZA.
Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu  Bandar Lampung Provinsi Lampungemail: Viafristhadewi02@gmail.com

## INFO ARTIKEL
Riwayat Artikel
Diterima:
Direvisi:
Diterima:
Diterbitkan:
Abstrak
Pengertian  pencuri  secara  singkat  adalah  seseorang yang  melakukan  tindakan  dalam  pencurian. Pengertian  pencuri  dalam  kamus  hukum  memang tidak  tertulis  dan  dipaparkan  secara  jelas,  namun dalam  kamus  hukum  menerangkan  arti  dari  kata pencurian  yaitu  mengambil  barang  milik  orang  lain tanpa  izin  atau  dengan  cara  yang  tidak  sah  dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukumMetode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah  Pedekatan  yuridis  normatif  dan  pendekatan empiris. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak  pidana  turut  serta  pencurian  dalam  keadaan memberatkan yang dilakukan oleh wanita berdasarkan Putusan Nomor: 525/Pid.B/2020/Pn.Tjk, Para terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  Telah Keywords:
Penegakan  Hukum;  Pencurian;  Mall Boemi Kedaton.
DOI: https://doi.org/10.51826/perahu.v0000.000
melanggar  ketentuan  Pasal  363  ayat  1  ke-4  KUHP dengan  demikian  Majelis  Hakim  menjatukuhkan Vonis    Pidana  Penjara  selama  1  Tahun  Dasar pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan terhadap  pelaku  tindak  pidana  pencurian  dalam keadaan  memberatkan  yang  dilakukan  oleh  wanita dalam Putusan Nomor: 525/Pid.B/2020/Pn.Tjk adalah terdakwa  M  dan  rekan-rekanya  telah  memenuhi Unsur-unsur  dalam  Pasal  363  ayat  (1)  ke-4, selain  itu Majelis  Hakim  juga  berdasarkan  pada  keadaan  yang memberatkan  yakni  perbuatan  terdakwa  merugikan PT  Candra  Sekawan  Abadi  dan  perbuatan  Terdakwa meresahkan  masyarakat,  serta  keadaan  yang meringankan  Terdakwa  sopan  dipersidangan  dan Terdakwa  mengaku  bersalah  dan  menyesal  atas perbuatannya.

## Abstract
The brief definition of a thief is someone who commits acts of theft. The definition of thief in the legal dictionary is not written and explained clearly, but the legal dictionary explains the meaning of the word theft, namely taking someone else's property without permission or in an illegal way with the intention of possessing it unlawfully. Research methods used in this thesis research namely the normative juridical approach and the empirical approach. Criminal liability for perpetrators of criminal acts involving theft in  aggravating  circumstances  committed  by  women  based  on  Decision  Number: 525/Pid.B/2020/Pn.Tjk, The defendants were legally and convincingly proven to have violated the provisions of Article 363 paragraph 1-4 of the Criminal Code Thus, the Panel of Judges handed down a sentence of imprisonment for 1 year. The basis for the judge's considerations in handing down a verdict against the perpetrator of the crime of theft in aggravating circumstances committed by a woman in Decision Number: 525/Pid.B/2020/Pn.Tjk  was  the  defendant  M  and  his  colleagues.  his  partner  had fulfilled the elements in Article 363 paragraph (1) 4th, apart from that the Panel of Judges also based on the aggravating circumstances, namely the defendant's actions were detrimental to PT Candra Sekawan Abadi and the defendant's actions disturbed the community, as well as mitigating circumstances the defendant was polite in court and the defendant admitted guilt and regret for his actions.
Keywords: Law enforcement; Theft; Boemi Kedaton Mall.

## PENDAHULUAN
Pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan yang seringkali terjadi di  masyarakat  dengan  target  berupa bangunan,  seperti  rumah,  kantor,  atau tempat  umum  lainnya.  Maraknya  pencurian  yang  terjadi  menimbulkan
keresahan  bagi  warga  masyarakat.  Keresahan  yang  muncul  di  masyarakat bukan  tanpa  alasan,  hal  ini  disebabkan  oleh  intensitas  tindakan  kejahatan pencurian yang begitu tinggi. Contohnya saja, kasus pencurian yang marak terjadi di Kota Malang Kejahatan yang berkembang di masyarakat itu dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam,  dan  dilatarbelakangi  oleh  faktor-faktor  yang  memiliki  keterkaitan dengan tempat, waktu dan jenis kejahatan tersebut.
Di  dalam  kehidupan  masyarakat,  kejahatan  terhadap  harta benda/harta  kekayaan  orang  (pencurian)  sangat  banyak  terjadi,  dan  hal  ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara dan kesempatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mencuri memiliki pengertian mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. 1
Perbuatan-perbuatan  pidana  ini  menurut  wujud  dan  sifatnya  adalah bertentangan  dengan  tata  atau  ketertiban  yang  dikehendaki  oleh  hukum, mereka  adalah  perbuatan  yang  melawan  hukum.  Tegasnya:  mereka merugikan  masyarakat,  dengan  arti  menghambat  terlaksananya  tata  cara dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.dapat pula dikatakan bahwa perbuatan perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat. Dalam hal ini pencurian  memang  meresahkan  masyarakat  pada  umunya.  Sehingga pencurian yang terjadi di masyarakat harus di tindak secara tegas oleh pihak yang  berwenang.  Suatu  kejahatan  atau  tindak  pidana,  umumnya  dilakukan pelaku kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. Kemajuan  ilmu pengetahuan dan tehnologi  yang  tinggi  memberi  peluang  tindak  kejahatan  makin  tinggi volumenya  dan  meningkat  kualitasnya  termasuk  pelanggaran  pidana  yang makin  bervariasi.  Untuk  menanggulangi  kejahatan  dan  tindak  pidana demikian  itu  dibutuhkan  kebijakan  penindakan  dan  antisipasi  yang menyeluruh.
Tindak  pidana  dan  kejahatan  yang  semakin  pelik  dan  rumit  dengan dampak  yang  luas,  dewasa  ini  menuntut  penegak  hukum  oleh  aparat  yang berwenang menerapkan sanksi hukum dan kebijakan penegakan yang tepat guna,  sesuai  hukum  yang  berlaku  yang  dampaknya  diharapkan  dapat mengurangi sampai batas minimum tindak pidana dan pelanggaran hukum. Penegakan  hukum  terhadap  ketentuan  undang-undang  hukum  pidana tujuannya  untuk  mendukung  kesejahteraan  masyarakat  dengan  menekan
1 Arief Gosita. 2004.”Masalah Korban Kejahatan”, Buana Ilmu, Jakarta, Hal.63.
semaksimal mungkin adanya pelanggaran hukum dan tindak yang merugikan masyarakat, baik moril maupun materiil bahkan jiwa seseorang.
Sistem  peradilan  pidana  ini  telah  menjadi  suatu  istilah  yang menunjukan  mekanisme  kerja  dalam  penanggulangan  kejahatan  dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin mengemukkan sebagai  berikut: Criminal  justice  sistem (sistem  peradilan  pidana)  dapat diartikan  sebagai  pemakaian  pendekatan  sistem  terhadap  mekanisme administrasi  peradilan  pidana,dan  peradilan  pidana  sebagai  suatu  sistem merupakan  hasil  interaksi  antara  peraturan  perundang-undangan,  praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung  implikasi  suatu  proses  interaksi  yang  dipersiapkan  secara rasional  dan  dengan  cara  efesien  untuk  memberikan  hasil  tertentu  dengan segala keterbatasannya, Secara eksplisit tidaklah dapat ditemukan apa yang menjadi  tujuan  pengaturan  tentang  tata  cara  pelaksanaan  peradilan  pidana berdasarkan  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  ini.  Namun  demikian, apabila kita meneliti kembalinya beberapa pertimbangan yang menjadi alasan disusunya  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  ini  jelaslah  bahwa secara singkat lima tujuan sebagai berikut:
1. Perlindungan  atas  harkat  dan  martabat  manusia  (tersangka  atau terdakwa),
2. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan,
3. Kondifikasi dan unifikasi hukum acara pidana,
4. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum,
5. Mewujudkan  hukum  acara  pidana  yang  sesuai  dengan  Pancasila  dan Undang-undang  Dasar 1945.
Untuk  memberikan  tata  penyususnan  Undang-undang  Hukum  Acara Pidana yang dapat mewujudkan tujuan sebagaimana disebutkan diatas, maka Undang-undang Hukum Acara Pidana telah menetapkan sepuluh asas yang merupakan pedoman penyusunannya. Kesepuluh asas tersebut ialah sebagai berikut:
1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan;
2. Penangkapan,  penahanan,  penggeledahan,  dan  penyitaan  hanya dilakukan  berdasarkan  perintah  tertulis  oleh  pejabat  yang  diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang;
3. Setiap  orang  yang  disangka,  ditangkap,  ditahan,  dituduh,  dan/  atau dihadapkan  di  pengadilan  yang  menyatakan  kesalahannya  dan memperoleh hukum tetap;
4. Kepada seseorang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/ atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang di tetapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitassi sejak pada tingkat penyidikan, dan para pejabat  penegak  hukum  yang  dengan  sengaja  atau  karena  kelalainnya menyebabkan  asas  hukum  tersebut  dilanggar,  dituntut,  dipidana,  dan/ atau dikenakan hukuman administrasi;
5. Peradilan  yang  harus  dilakukan  dengan  cepat,  sederhana,  dan  biaya ringan  serta  bebas,  jujur  dan  tidak  memihak,harus  diterapkan  secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan;
6. Setiap  orang  yang  tersangkut  perkara,  wajib  diberi  kesempatan memperoleh  bantuan  hukum  yang  semata-mata  diberikan  untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;
7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan/ atau penahanan  selain  wajib  diberi  dakwaan  dan  dasar  hukum  apa  yang didakwakan keapadanya, jadi wajib diberi tahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi minta bantuan penasehat hukum;
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;
9. Sidang  pemeriksaan  pengadilan  adalah  terbuka  untuk  umum  kecuali dalam hal yang  diatur dalam undang-undang;
10. Pengawasan  pelaksaan  putusan  pengadilan  dalam  perkara  pidana dilakukan ketua  pengadilan yang bersangkutan.
KUHP  yang  mengatur  tindak  pidana  pencurian  tersebut  yaitu  didalam Pasal  362:  Barangsiapa  mengambil  barang  barang,  yang  sama  sekali  atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya  lima  tahun  atau  denda  sebanyak-banyaknya  Rp  900,-.  Ini merupakan  pencurian  biasa  dan  pencurian  dengan  pemberatan  di  atur  di dalam  Pasal  363  KUHP  yang  berbunyi:  Dengan  hukuman  penjara  selama- lamanya  tujuh  tahun,  dihukum.  Apabila  melakukan  pencurian  disertai keadaan  seperti  berikut,  yaitu:  Pencurian  hewan,  Pencurian  pada  waktu kebakaran,  letusan,  banjir,  gempa  bumi,  atau  gempa  laut,  letusan  gunung berapi,  kapal  karam,  kapal  terdampar,  kecelakaan  kereta  api,  huru-hara, pemberontakan  atau  kesengsaraan  dimasa  perang,  Pencurian  pada  waktu malam hari, Pencurian yang dilakukan bersama-sama dengan dua orang atau lebih, Pencurian yang dilakukan dengan masuk  ketempat kejahatan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu,  perintah  palsu  atau  pakaian  jabatan.  Istilah  pencurian  dengan pemberatan  biasanya  doktrinya  disebut  sebagai  pencurian  yang dikualifikasikan.  Pencurian  yang  dilakukan  dengan  cara-cara  tertentu  atau
dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  maka  penulis  tertarik  melakukan penelitian  yang  dituangkan  dalam  bentuk  penulisan  skripsi  dengan  judul “ Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Turut  Serta Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Wanita Di Mall Boemi Kedaton (Studi Putusan Nomor : 525/Pid.b/Pn.Tjk).
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka  permasalahan  dalam penelitian ini sebagai berikut:
a. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana turut serta pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh wanita ?
b. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap
pelaku  tindak  pidana  pencurian  dalam  keadaan  memberatkan  yang dilakukan oleh wanita?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yakni melakukan  dengan  cara  mengkaji  berbagai  literatur  yang  sifatnya  tidak terbatas oleh waktu dan tempat, serta mengkaji berbagai literatur baik yang berupa  buku-buku,  hasil  penelitian  sebelumnya  maupun  peraturan perundang-undangan  baik  cetak  maupun  online  yang  berkaitan  dengan permasalahan  yang  ditelit,  Untuk  menjawab  permasalahan  yang  ada,  maka penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian yaitu, pendekatan perundang-undangan (statute  approach ),  pendekatan  konseptual  ( conceptual approach ), dan pendekatan komparatif ( comparative approach ).
Jenis dan sumber bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Pengumpulan bahan-bahan  hukum  dilakukan  dengan  cara  mengidentifikasi  dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah,  laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang  sudah  terkumpul,  selanjutnya  diklasifikasi,  diseleksi  dan  dipastikan tidak  bertentangan  satu  sama  lain,  untuk  memudahkan  menganalisis  dan mengkonstruksikannya

## A. PEMBAHASAN

## 1. Pengertian Hukum Pidana
Secara pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti  hal  yang  “dipidanakan”,  yaitu  yang  oleh  instansi  yang  berkuasa dilimpahkan  kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan  juga  hal  yang  tidak  sehari-hari  dilimpahkan. 2 Hukum  pidana  dapat didefinisikan  sebagai  keseluruhan  peraturaan  hukum  yang  menentukan perbuatan-perbuatan  yang  pelaku-pelakunya  seharusnya  dipidana  dan pidana-pidana  yang  seharusnya  dikenakan.  Definisi  ini  mencakup  empat pokok  yang  terkait  erat  satu  dengan  yang  lain,  yaitu  peraturan,  perbuatan, pelaku dan pidana. 3

## 2. Pertanggung Jawaban Pidana
Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal  dan  kematangan  psikis  yang  membawa  tiga  macam  kemampuan untuk:  (a)  Memahami  arti  dan  akibat  perbuatannya  sendiri;  (b)  menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan. 4
2 Wirjono Prodjodikoro. 1989. Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia . Eresco, Bandung. hlm. 1
3 Frans Maramis. 2013. Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia . Rajawali Pers, Jakarta. hlm. 2.
4 Admaja  Priyanto.  2004. Kebijakan  Legislasi  Tentang  Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana Kooporasi Di Indonesia . Utomo, Bandung. hlm. 15.

## 3. Pengertian Tindak Pidana
Menurut  R.  Subekti  dalam  bukunya  “ Kamus  Hukum  Pidana” tindak  pidana merupakan  pengertian  dasar  dalam  hukum  pidana  (yuridis  normantif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis, kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normantif adalah perbuatan seperti yang terwujud in absctracto dalam peraturan pidana. 5
A. Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Turut Serta  Pencurian  Dalam  Keadaan  Memberatkan  Yang  Dilakukan  Oleh Wanita.
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  Bapak  Atang  Syamsuri selaku Kapolsek kedaton beliau menjelaskan bahwa kasus terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 17.45WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Mall Boemi Kedaton Chandra Swalayan di Jl. Sultan Agung Kel Kedaton Kec Kedaton  Bandar  Lampung,  bermula  dari  EL  mengajak  teman–teman terdakwa yaitu S, M, Y, D serta terdakwa sendiri untuk pergi ke Lampung dengan  maksud  mengambil  barang  –  barang  di  sebuah  Supermarket, setelah  sepakat  selanjutnya  pada  hari  Jumat,  17  Januari  2020  sekira  jam 10.00  Wib,  terdakwa  bersama dengan  S,  M,  Y,  D  dan EL  berangkat  dari Jakarta  dengan  tujuan  ke  Lampung  dengan  menggunakan  kendaraan  1 (satu ) unit mobil yang El bawa bersama dengan S, M, Y,  dan D kendarai. Kemudian  sekira  pukul  15.30  WIB  terdakwa  sampai  dilampung  dan menginap di Hotel Pasifik dengan biaya penginapan yang keseleruhannya di tanggung oleh EL yang membayar.
Pada  hari  Sabtu  tanggal  18  Januari  2020  sekira  pukul  10.00  WIB terdakwa bersama yang lainnya pergi ke daerah Pringsewu terlebih dahulu setelah itu menuju Mall Bumi Kedaton dan saat tiba di Mall Bumi kedaton Bandar  lampung  terdakwa  bersama  dengan  yang  lainnya  berhasil mengambil barang berupa 1 ( satu ) buah MIXER Merk Philip, 4(empat) buah kotak susu Merk Diabetasol isi  1000 Gram, 14 (empat belas) Kotak Spidol Merk Snowman White Board Marker isi 12 Buah, 23(dua puluh tiga )  Botol  Shampo  Merk  PENTENE  warna  Putih  dengan  ukuran  290  ML, dengan cara terdakwa yang mengambil barang dan memasukan kedalam
5 R. Subekti. 2022. Kamus Hukum , Yudistira, Jakarta. hlm. 67.
keranjang sedangkan S dan D yang menyelipkan barang barang tersebut kedalam pakaian.
Y dan M mengawasi situasi dan memberi kode ke S dan D jika ada orang yang mendekat,dan saudara M yang mengawasi dan menutupi pada saat S dan D menyelipkan barang–barang hasil curian ke dalam pakaian selanjutnya hal tersebut dilakukan oleh S dan D sebanyak 3(tiga) kali yaitu dengan memasukkan ke dalam Mobil yang ditunggu oleh M, sedangkan tugas EL yaitu mengawasi aksi yang dilakukan oleh , terdakwa, M, S, Y, M dan  D.  Namun  S  berhasil  ditangkap  terlebih  dahulu  oleh  Satpam  Mall tersebut, sedangkan terdakwa bersama rekan lain berhasil melarikan diri. Lalu saat itu terdakwa ,E, M, Y, MR, dan D langsung melarikan diri kearah Jakarta  namun  sebelum  sampai  di  Jakarta  hanya  tiba  di  pelabuhan  lalu terdakwa,  EL,  M,  Y,  MR  tersebut  berhasil  ditangkap  oleh  Anggota kepolisian yang berpakaian preman, akan tetapi seorang teman terdakwa lainnya yang bernama D berhasil melarikan diri.
Lalu  terdakwa,  M,  Y,  M,  dan  EL,  beserta  barang  bukti  yang ditemukan dibawa dari Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan menuju ke Polsek  Kedaton  Bandar  Lampung  untuk  mempertanggung  Jawabkan perbuatannya tersebut. Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut CV. CANDRA SEKAWAN ABADI mengalami kerugian sebesar ± Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Ibu  Venny Prihandini  selaku  Jaksa  Penutut  Umum  menjelaskan  bahwa    atas perbuatan  terdakwa  M  tersebut  Jaksa  Penutut  Umum    mendakwa terdakwa telah terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melangar  ketentuan dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP yang berbunyi Barangsiapa mengambil sesuatu  barang  seluruhnya  atau  sebagian  kepunyaan  orang  lain  dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau  lebih  dengan  bersekutu  diancam  dengan  hukuma  pidana  penjara maksimum 7 tahun.
Lebih  lanjut  Ibu  Venny  Prihandini  selaku  Jaksa  Penutut  Umum menjelaskan  mendengar  keterangan  Saksi-saksi,  dan  Terdakwa  serta memperhatikan  bukti  surat  dan  barang  bukti  yang  diajukan  di persidangan, Jaksa Penutut Umum menuntut Terdakwa sebagai berikut:
1. Terdakwa M terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  pidana  “Pencurian”  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana
dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Pertana kami.
2. Menghukum Terdakwa M atas  kesalahannya tersebut dengan pidana penjara  selama  1  (satu)  tahun  dan  3  (tiga)  bulan  dikurangi  selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
a. 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Suzuki APV warna hitam Nopol BE 1609 KOW;
b. 1 (satu) buah mixer merk philips;
c. 4 (empat) buah kotak susu merk diabetasol isi 1000 gram;
d. 14 (empat belas) kotak spidol merk snowman white board masker;
e. 23  (dua  puluh  tiga)  botol  shampoo  merk  Pantene  warna  putih dengan ukuran 290 ML; Digunakan dalam perkara EL.
4. Membebankan  terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
Adapun  atas  tuntutan  Jaksa  Penutut  Umum  tersebut  Majelis  Hakim berpendapat  lain  dan  memiliki  pertimbangan  tersendiri  dimana  Majelis Hakim  memberikan  Ponis  lebih  ringan  3  bulan  penjara  dari  tuntutan  Jaksa Penutut Umum sebagai berikut:
1. Menyatakan  Terdakwa  MARIA  GORETTI  ANAK  DARI  YOHANES WODANIKI  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak pidana  “Pencurian  dalam  keadaan  yang  memberatkan”  sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
a. 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Suzuki APV warna hitam Nopol BE 1609 KOW;
b. 1 (satu) buah mixer merk philips;
c. 4 (empat) buah kotak susu merk diabetasol isi 1000 gram;
d. 14 (empat belas) kotak spidol merk snowman white board masker;
e. 23 (dua puluh tiga) botol shampoo merk Pantene warna putih dengan ukuran 290 ML; Digunakan dalam perkara EL.
6. Membebankan  terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
Berdasarkan  uraian-uraian  diatas  dapat  penulis  analisis  bahwa pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  turut  serta pencurian  dalam  keadaan  memberatkan  yang  dilakukan  oleh  wanita berdasarkan Putusan Nomor: 525/Pid.B/2020/Pn.Tjk, Para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan Telah melanggar ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP  yang  berbunyi  Barangsiapa  mengambil  sesuatu  barang  seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang  lain  dengan maksud untuk dikuasai secara melawan  hukum  dilakukan  oleh  dua  orang  atau  lebih  dengan  bersekutu diancam dengan hukuma pidana penjara maksimum 7 tahun.
Dengan demikian Terdakwa ditutut oleh Jaksa Penutut Umum dengan pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun  dan  3  (tiga)  bulan  dikurangi  selama terdakwa berada dalam tahanan, namun  Majelis Hakim berpendapat lain dan memiliki pertimbangan tersendiri dimana Majelis Hakim memberikan Ponis lebih  ringan  3  bulan  penjara  dari  tuntutan  Jaksa  Penutut  Umum  dengan Menjatukuhkan  Pidana  Penjara  selama  1  Tahun  kepada  terdakwa  M, dikurangi dengan masa tahanan.

## B. Dasar  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Oleh Wanita.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Bapak  Hendri  Irawan, selaku  Hakim  di  Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang  kelas  1  A  beliau menejelaskan bahwa Terdakwa M  yang melakukan tindak pidana pencurian dengan  pemberatan  tersebut  sudah  jelas  melakukan  tindak  pidana  sebagai mana  yang  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum  dengan  dakwaan  tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Telah mengambil  sesuatu barang, yang  seluruhnya atau  sebagian milik orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur  jika  perbuatan  itu  dilakukan  oleh  dua  orang  bersama-sama  atau lebih.
Menurut  Ibu  Hastuti  selaku  Hakim    pada  Pengadilan  Negeri  Tanjung Karang  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  salah  satunya  dengan  melihat unsur-unsur  yang  ada  atau  unsur-unsur  yang  sudah  terpenuhi  dengan  apa yang sudah dilakukan oleh sang anak dilapangan, unsur tersebut dapat salah satu hakim dalam mempertimbangkan sebagai berikut :

## 1. Unsur Barang siapa;
Menimbang.  Bahwa  yang  dimaksud  dengan  unsur  barang  siapa  adalah setiap  orang  yang  melakukan  suatu  perbuatan  dan  terhadap  perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan atasnya. Bahwa unsur barang siapa dalam  KUHP  memberi  arah  tentang  subyek  hukum  yaitu  orang  atau manusia yang dalam hal ini yang diajukan dalam persidangan ini adalah orang  yang  bernama  Terdakwa  M  yang  identitasnya  sesuai  dengan identitas  Terdakwa  sebagaimana  dalam  surat  dakwaan  dan  permulaan tuntutan  kami  dan  selama  pemeriksaan  di  persidangan  dalam  keadaan sehat-sehat baik jasmani maupun rohaninya serta sehat akalnya sehingga dapat  mempertanggungjawabkan  semua  perbuatannya  dan  berdasarkan hasil  pemeriksaan  saksi-saksi  dan  Terdakwa  serta  barang  bukti  yang diajukan  di  persidangan,  bahwa  benar  orang  yang  melakukan  tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa M . demgan demikian unsur ini telah terpenuhi.;
2. Unsur  Mengambil  sesuatu  barang  yang  sama  sekali  atau  sebagian  atau seluruhnya  milik  orang  lain  dengan  maksud  untuk  dimiliki  dengan  cara melawan hukum.
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LH, saksi RY, saksi RDT saksi  JSdan  saksi  A  serta  keterangan  terdakwa  dan  barang  bukti,  bahwa benar  Terdakwa  M  bersama  sama  dengan  MM,  S,  Y,  EL  dan  D  (dalam pencarian)  telah  mengambil  barang  berupa  1  (satu)  buah  mixer  merk philips, 4 (empat) buah kotak susu merk diabetasol isi 1000 Gram, 14 (empat belas) kotak spidol merk snowman white board maker, 11 (sebelas) botol shampo merk Pantene warna putih  dengan ukuran 290 ML, dengan cara mengambil  barang  dan  memasukkan  kedalam  keranjang  kemudian menyelipkan barang barang tersebut kedalam pakaian perbuatan Terdakwa M  bersama  teman  temannya  diketahui  oleh  saksi  saksi  L  dan  saksi  RY kemudian  Terdakwa  M  langsung  diamankan  ke  Polsek  Kedaton  guna proses lebih lanjut.
Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara saksi EL adalah mengawasi dan mengawal  teman-teman  pada  saat  melakukan  pencurian,  Terdakwa  M bertugas  mengambil  barang  dan  memasukkan  kedalam  keranjang kemudian  saksi  S  dan  D  (DPO)  menyelipkan  barang  barang  tersebut kedalam pakaian,  sedangkan saksi Y (berkas terpisah) mengawasi situasi dan memberi kode ke saksi S dan saksi D jika ada orang yang mendekat sedangkan saksi M (berkas terpisah) mengawasi dan menutupi pada saat saksi  S  dan  saksi  D  menyelipkan  barang  barang  hasil  curian  kedalam
pakaian  sedangkan  saksi  M  menunggu  diatas  kendaraan  mobil  . Menimbang, dengan demekian unsur ini telah terpenuhi.
3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi L, saksi RY, saksi RDT, saksi JS dan saksi A serta keterangan terdakwa dan barang bukti, bahwa benar Terdakwa M bersama sama dengan  M, S, M, Y dan EL dan DENDIT (dalam pencarian) telah melakukan pencurian berupa barang 1 (satu) buah mixer  merk  philips,  4  (empat)  buah  kotak  susu  merk  diabetasol  isi  1000 Gram, 14 (empat belas) kotak spidol merk snowman white board maker, 11 (sebelas) botol shampo merk Pantene warna putih dengan ukuran 290 ML Menimbang, dengan demekian unsur ini telah terpenuhi.
Selain telah terpenuhi semua unsur-unsur dalam  Pasal  tersebut majeleis hakim juga  perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan  sebagai berikut:
1. Keadaan yang memberatkan:
a. Perbuatan terdakwa merugikan PT CANDRA SEKAWAN ABADI;
b. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Keadaan yang meringankan:
a. Terdakwa sopan dipersidangan;
b. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
Bahwa setelah meperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan  lain  yang  bersangkutan  serta  fakta-fakta  hukum  yang terungkap di Persidangan, maka majelis hakim memberikan vonis terhadap terdakwa  M  berupa  pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun  dikurangi  masa tahanan yang telah terdakwa jalani;
Berdasarkan  uraian-uraian  di  atas  dapat  penulis  analisis  bahwa  dasar pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap  pelaku  tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh wanita dalam  Putusan  Nomor:  525/Pid.B/2020/Pn.Tjk  adalah  terdakwa  M  dan rekan-rekanya  telah  memenuhi  Unsur-unsur  dalam  Pasal  363  ayat  (1)  ke-4 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Telah mengambil  sesuatu barang, yang  seluruhnya atau  sebagian milik orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur  jika  perbuatan  itu  dilakukan  oleh  dua  orang  bersama-sama  atau lebih.
Selain  terdakwa  M  dan  rekan-rekanya  telah  memenuhi  Unsur-unsur  dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dalam memutus Perkar Nomor: 525/Pid.B/2020/Pn.Tjk Majelis  Hakim  juga  berdasarkan  pada  Keadaan  yang  memberatkan  yakni perbuatan  terdakwa  merugikan  PT  CANDRA  SEKAWAN  ABADI  dan perbuatan  Terdakwa  meresahkan  masyarakat,  serta  keadaan  yang meringankan  Terdakwa  sopan  dipersidangan  dan  Terdakwa  mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  turut  serta pencurian  dalam  keadaan  memberatkan  yang  dilakukan  oleh  wanita berdasarkan  Putusan  Nomor:  525/Pid.B/2020/Pn.Tjk,  Para  terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan Telah melanggar ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP dengan demikian Majelis Hakim menjatukuhkan  Vonis Pidana  Penjara  selama  1  Tahun  kepada  terdakwa  M,  dikurangi  dengan masa tahanan. serta terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak  pidana  pencurian  dalam  keadaan  memberatkan  yang  dilakukan oleh  wanita  dalam  Putusan  Nomor:  525/Pid.B/2020/Pn.Tjk  adalah terdakwa M dan rekan-rekanya telah memenuhi Unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, selain itu  Majelis Hakim juga berdasarkan pada keadaan yang  memberatkan  yakni  perbuatan  terdakwa  merugikan  PT  Candra Sekawan Abadi dan perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, serta keadaan  yang  meringankan  Terdakwa  sopan  dipersidangan  dan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya.

## Saran
Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:
1. Untuk  aparat  penegak  hukum  untuk  dapat  menindak  dengan  tepat terkait  kejahatan  pencurian  dengan  keadaan  pemberat  dengan memberikan  sanksi  hukum  yang  tegas,  dikarenakan  tindak  pencurian dengan keadaan pemberat  yang dilakukan terdakwa sangat merugikan orang  lain  dan  meresahkan  masyarakat,  namun  sanksi  yang  diberikan hanya 1 tahun saja yang seharusnya bisa lebih berat agar memberikan efek jera terahadap pelaku.
2. Untuk masyarakat agar lebih berhati-hati serta waspada terhadapa harta benda ataupun barang dagangan karena kejahat bisa terjadi kapanpun dimanapun  sehingga  kita  harus  senatiasa  berhati  hati  dan  waspada dengan selalu mengadakan ronda malam, memasang kunci pengaman ganda  atapun  bagi  para  penjual  mengunakan  Cctv  guna  mengawasi gerak  gerik  pelanggan  sehingga  dapat  meminimal  lisir  kejahatan khususnya pencurian

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku : Admaja Priyanto. 2004. Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Kooporasi Di Indonesia . Utomo, Bandung.
Frans Maramis. 2013. Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia . Rajawali Pers, Jakarta.
H.  Suyanto,  S.H.,  MKn.  2018, Penghantar  Hukum  Pidana .  CV  Budi  Utama, Yogyakarta.
https://news.detik.com/berita/d-6585294/kronologi-dan-motif- penganiayaan-david-oleh-mario-dandy-anak-pejabat-pajak  (  diakses tanggal 17 Oktober 2023 )
Niniek  Suparni.  1993, Eksistensi  Pidana  Denda  dalam  Sistem  Pidana  dan Pemidanaa n. Sinar Grafika, Jakarta.
R. Soeroso, S.H . 2018. Penghantar Ilmu Hukum . Sinar Grafika, Jakarta.
R. Subekti. 2022. Kamus Hukum , Yudistira, Jakarta.
Wirjono  Prodjodikoro.  1989. Asas-asas  Hukum  Pidana  Di  Indonesia .  Eresco, Bandung.

## Undang-Undang dan Peraturan Lainnya:
Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen.
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  tahun  1995  tentang pemasyarakatan.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2021  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.