## Bongaya Journal for Research in Accounting
Volume 6 Nomor 1. Hal 62-72. e-ISSN: 2615-8868 Homepage: https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/index.php/BJRA

## ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK MELALUI SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA, DAN PENYITAAN UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
Putri Lolita Sitepu, Sunarto Wage Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam Email: putrilolita1999@gmail.com
©2023-Bongaya Journal of Research in Accounting STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 ( https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ ).
Abstract: The realization of receipt of warning letters, coercion letters and confiscation letters in Batam City has not yet reached 100%, this non-realization may be caused by the ineffective collection through warning letters, coercion and confiscation. The purpose of this study was to see  whether  letters  of  reprimand,  coercion  and  tax  confiscation  were  effective  in  increasing income  tax  revenue  at  KPP Pratama Batam Selatan.  This  type  of  research  is  a  quantitative descriptive using data in the form of numbers for analysis through the formula of treatment effectiveness. The data source for this research is secondary data obtained from KPP Pratama South  Batam.  Collecting  data  researchers  using  shooting  techniques.  The  sample  used  to measure the effectiveness of the ratio in this study is income tax arrears issued by forced letters and disbursement of income tax arrears from collection activities by forced letters. The results of the study partially show that the average value of the effectiveness of a coercion letter is 92%, it is included in the effective category, the average value of the effectiveness of a coercion letter is 91%, it is included in the effective category, the average value of the effectiveness of a confiscation letter is 91%, so into the effective category. Simultaneously an average value of 91% is obtained with effective criteria. In conclusion, an effective warning letter to increase income tax receipts at KPP Pratama South Batam or H1 is received, an effective coercion letter to increase income tax receipts at KPP Pratama South Batam or H2 is received, an effective confiscation  letter  to  increase  income  tax  receipts  at  KPP  Pratama  South  Batam  or  H3 received, letters of reprimand, letters of coercion and effective confiscation letters to increase income tax receipts at KPP Pratama Batam Selatan or H4 are received .
Keywords: Rebuke, Coercion, confiscation, Acceptance Effectiveness
Abstrak: Realisasi  penerimaan  surat  peringatan,  surat  paksaan dan  surat  penyitaan di Kota Batam belum mencapai 100%, ketidakterealisasi ini mungkin disebabkan oleh tidak efektifnya penagihan melalui surat peringatan, paksaan dan penyitaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah surat teguran, paksaan dan penyitaan pajak efektif dalam meningkatkan penerimaan  pajak  penghasilan  di  KPP  Pratama  Batam  Selatan.  Jenis  penelitian  ini  adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data berupa angka untuk analisis melalui rumus  efektivitas  perlakuan.  Sumber  data  untuk  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang diperoleh  dari  KPP  Pratama  Batam  Selatan.  Mengumpulkan  data  peneliti  dengan menggunakan  teknik  pengambilan  gambar.  Sampel  yang  digunakan  untuk  mengukur efektivitas rasio dalam penelitian ini adalah tunggakan PPh yang diterbitkan secara paksa surat
Putri Lolita Sitepu, Sunarto Wage, Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa,
Dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan | 63 dan pencairan tunggakan PPh dari kegiatan penagihan secara paksa. Hasil penelitian sebagian menunjukkan  bahwa  nilai  rata-rata  efektivitas  surat  paksaan  adalah  92%,  termasuk  dalam kategori efektif, nilai rata-rata efektivitas surat paksaan adalah 91%, termasuk dalam kategori efektif, nilai rata-rata efektivitas surat penyitaan adalah 91%,  jadi ke dalam kategori efektif. Secara bersamaan diperoleh nilai rata-rata 91% dengan kriteria efektif. Sebagai kesimpulan, surat peringatan efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Batam Selatan atau H1 diterima, surat paksaan efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Batam Selatan atau H2 diterima, surat  penyitaan efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Batam Selatan atau H3 diterima, surat teguran,  surat paksaan dan surat penyitaan efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Batam Selatan atau H4 diterima.
Kata kunci : Teguran, Pemaksaan, penyitaan, Efektivitas Penerimaan

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan pembangunan negara secara nasional memerlukan dana yang cukup besar dan pajak menjadi sumber pendanaan yang paling berperan besar untuk menyumbangkannya. Maka kepedulian dan kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak perlu dilakukan peningkatan. Mendaftarkan diri dan membayar pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan jika memperoleh atau menerima penghasilan bagi masyarakat selaku wajib pajak merupakan salah satu bentuk wujud kepedualian dan kesadaran.
Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang melaksanakan kegiatan pembangunan. Salah satu kegiatan pembangunan yang dilaksanakan adalah Kota Batam merupakan salah satu kota yang ada di Indonesia dan terdapat kantor pelayanan pajak yang memungut pajak negara. Di kota Batam sendiri tingkat  realisasi  penerimaan  pajak  terdapat  dari  berbagai  macam  seperti  melalui  surat  teguran,  surat paksa  dan  juga  surat  penyitaan  pajak.  Realisasi  penerimaan  surat  teguran,  surat  paksaan  dan  surat penyitan  masih  belum  mencapai  100%.  Hal  ini  menjadi  permasalahan  karena  belum  sepenuhnya terealisasi. Namun ketidak realisasian ini dapat saja disebabkan oleh kurang efektifnya pemungutan.
Fluktuasi  persentase  realisasi  melaui  surat  teguran,  paksaan  dan  penyitaan  ini  kemungkinan disebabkan karena kurang efektifnya pemungutan pajak melalui surat teguran, surat paksaan dan surat penyitan.  Namun juga disebabkan kesadaran wajib pajak, tunggakan pajak yang tidak dapat terealisasi maupun  memang  jumlah  penerimaan  masyarakat  menurun  sehingga  berdampak  secara  keseluruhan pada pajak penghasilan. Upaya yang dilakkan perpajakan demi meningkatkan penerimaan pajak sudah cukup maksimal ditandai dengan adanya dasar payung hukum yang melindunginya tentang reformasi pajak ( tax reform ).
Surat  teguran,  surat  peringatan  atau  surat  lainnya  yang  sejenis  dan  tertuang  pada pasal  1 ayat  10 pembangunan  nasional. Pembangunan  tersebut  bertujuan untuk  mencerdaskan  kehidupan bangsa  dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil, makmur dan merata. Hal tersebut tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar.
Penerimaan pajak menjadi perhatian utama oleh pemerintah. Salah satu pajak yang paing optimal adalah  pajak  penghasilan.  Berikut  ini  adalah  penerimaan  negara  selama  5  tahun  terakhir  dari  pajak penghasilan :
Tabel 1 Realisasi Pendapatan Sumber Pajak Penghasilan (Milyar Rupiah)
Tahun Nilai Pertumbuhan 2016 602.308 - 2017 646.793 7.39% 2018 749.977 15.95%
2019 772.265 2.97% 2020 594.033 -23.08% 2021 615.210 3.56% Rata-Rata 1.36% Sumber : BPS 2022
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2020 merupakan surat yang mana diterbitkan oleh pejabat perpajakan dalam rangka untuk memperingati atau menegur wajib pajak untuk melunasi kewajiban  perpajakannya  yang  terutang.  Pelaksanaan  melalui  tindakan  surat  menyurat  teguran  oleh perpajakan merupakan bentuk awal pelasanaan penagihan agar wajib pajak melunasi hutang-hutangnya. Dengan adanya surat teguran ini diharapkan dapat efektif sehingga memberikan dampak positif terhadap penerimaan  pajak  penghasilan.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Kurniasari,  2016)  juga  menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak terbukti cukup efektif. Selain melalui surat teguran tindakan yang lebih meningkat lagi yakni dengan mengeluarkan surat paksa. Surat  perintah  paksa  merupakan  kegiatan  yang  digunakan  untuk  menagih  pajak  dan  surat  perintah tersebut  memiliki  kekuatan  landasan  yang  eksekutor  berupa  kedudukan  hukum  yang  sama  dengan putusan tetap pengadilan. Wajib pajak badan dan orang pribadi dapat dibebankan dengan surat paksa tersebut.  Badan  merupakan  salah  satu  penyalur  terbesar  terhadap  penerimaan  pajak.  Penelitian  yang dilakukan oleh  (Darlini,  2019)  menyatakan  bahwa  surat  paksa  tergolong  efektif  untuk  meningkatkan penerimaan pajak.
Pegawai pajak setelah melaksanakan 2 tindakan seperti menegur dan melayangkan surat paksaan pajak  namun  juga  tidak  diindahkan  oleh  wajib  pajak  maka  tindakan  terakhir  yang  dilakukan  demi mengoptimalkan penerimaan pajak adalah dengan melakukan penyitaan. Juru sita pajak secara sekaligus maupun seketika dapat melakukan tindakan penagihan pajak. Yang dimaksud dengan penagihan pajak secara  sekaligus  atau  seketika  dalam  Undang-Undang No.  19  Tahun  2000  tentang  surat  paksa  dalam menagih  pajak  bahwa  tindakan  penagihan  yang  dilakukan  jurusita  kepada  wajib  pajak  tanpa  harus menunggu  jatuh  tempo  tanggal  pembayarannya  yang  meliputi  seluruh  jenis  pajak  dan  hutangnya. Tindakan yang dilakuka oleh juru sita untuk menguasai barang wajib pajak yang menanggung hutang dengan menjadikannya jaminan untuk melunasi merupakan bentuk penyitaan. Jika dalam jangka waktu 2 kali 24 jam utang pajak tidak dilunasi wajib pajak setelah surat paksa diberitahukan maka penyitaan dapat dilakukan pejabat dengan membawa surat perintah. Dengan adanya surat penyitaan ini diharapkan pajak semakin optimal. Penelitian yang dilakukan oleh (Lestari, 2021) bahwasanya surat penyitaan yang diterbitkan memberikan dampak yang efektif terhadap penerimaan pajak.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah surat teguran, surat paksaan dan surat penyitaan efektif untuk meningkatkan penerimaa pajak penghasilan Di KPP Pratama Batam Selatan.

## KAJIAN TEORI
Pajak penghasilan yaitu setiap penerimaan wajib pajak yang menambah kekayaan wajib pajak, baik dari luar negari maupun didalam negeri yang dapat menambah kekayaan dan dapat dikonsumsi yang bersangkutan  dengan  bentuk  dan  nama  apapun  (Hestanto,  2022).  Pajak  penghasilan  merupakan  juga pungutan  resmi  yang  dikutip  dalam  negara  Indonesia  yang  ditujukan  kepada  wajib  pajak  yang  telah memenuhi  syarat  dan  memiliki  penghasilan  dengan  tujuannya  dapat  memenuhi  pengeluaran- pengeluaran pemerintah.
Surat  teguran  merupakan  bentuk  dokumen  resmi  yang diterbitkan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak (DJP)  yang  maknanya  pemberitahuan  mengenai  pelaporan  SPT  yang  belum  dilaporkan  (Harmony, 2021). Surat teguran, peringatan atau surat lainnya dengan surat paksa dalam undang-undang tantang penagihan perpajakan merupakan surat yang diterbitkan oleh pejabat dalam memperingati atau menegur wajib pajak untuk pajaknya dilunasi.
Putri Lolita Sitepu, Sunarto Wage, Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa,
Dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan | 65 Penagihan pajak dengan surat paksa yang tertuang dalam perundang-undangan menyatakan bahwa surat  perintah  membayar  utang  pajak  dan  biaya  penangihan  pajak  merupakan  surat  paksa  yang diterbitkan  pemerintah  demi  menambh  pendapatan  negara.  Surat  paksa  pajak  yaitu  surat  yang diterbitkan  apabila  Wajib  Pajak  tidak  melunasi  utang  pajaknya  sampai  dengan  tanggal  jatuh  tempo (Satvika, 2020).
Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan  untuk  melunasi  utang  pajak  menurut  peraturan  perundang-undangan  (Sandra,  2021).  Dalam kamus perpajakan penyitaan merupakan istilah dan masuk dalam salah satu penagihan pajak. Penyitaan ini termasuk ke dalam salah satu dari tindak penagihan pajak. Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor 135 Tahun 2000 Tentang Tata  Cara  Penyitaan  Dalam  Rangka  Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, ditetapkan bahwa tindakan penyitaan dapat dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan berdasar pada Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang telah diterbitkan oleh pejabat.
Dari  penjelasan  tentang  setiap  definisi  teori  maka  peneliti  dapat  menggambarkan  dalam  bentuk kerangka berfikir atas pengaruhnya dan hipotesisnya seperti berikut ini :

## Gambar 1 Kerangka Pemikiran Peneliti
Hipoesis merupakan jawaban sementara namun belum dapat dikatakan benar jika belum dilakukan analsisi. Hipotesis dalam penelitian ini sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut ini :
H1 :   Surat teguran efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan Di KPP Pratama Batam Selatan.
H2 :  Surat paksaan efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan Di KPP Pratama Batam Selatan.
H3 :   Surat penyitaan efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan Di KPP Pratama Batam Selatan.
H4 :   Surat teguran, Surat paksaan dan Surat penyitaan efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan Di KPP Pratama Batam Selatan

## METODE
Jenis penlitian ini merupakan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data berupa angka angka untuk  dilakukan  analisis  melalui  rumus  penentuan  efektivitas  Sumber  data  dalam  penelitian  adalah subjek dari mana data diperoleh. Pada penelitian ini sumber data yakni data sekunder yang diperoleh dari KPP Pratama Batam Selatan.
Metode  pengumpulan  data  adalah  teknik  atau  cara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik dokumentasi yang mana peneliti mengajukan permintaan data ke  KPP Pratama Batam Selatan. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

## 66 | Bongaya Journal of Research in Accounting Vol. 6 No. 1 April 2023
Tabel 2 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas Persentase Kriteria 100% Sangat efektif 90-100% Efektif 80-90% Cukup Efektif 60-80% Kurang Efektif 60% Tidak Efektif Sumber : Depdagri, (Diana Sari:2011)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
1. Efektifitas Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak
Untuk mengetahui efektivitas penagihan dengan surat teguran maka digunakan rumus sebagai berikut ini:

## Rumus 1 Efekrifitas Surat Teguran
Dengan rumus diatas maka dapat diketahui sebagai berikut ini :
1) Data target pembayaran surat teguran 2017-2021
2) Data realisasi pembayaran surat teguran 2017-2021
3) Data target pembayaran surat paksaan 2017-2021
4) Data realisasi pembayaran surat paksaan 2017-2021
5) Data target pembayaran surat penyitaan 2017-2021
6) Data realisasi pembayaran surat penyitaan 2017-2021
7) Penerimaan pajak penghasilan 2017-2021.
Berikut  ini  adalah  tabel  penerimaan  dari  penerbitan  surat  teguran  yang  dilakukan  oleh  KPP  Batam Selatan :
Tabel 3 Penerimaan dari Penerbitan Surat Teguran Tahun Target Pembayaran Surat Teguran Realisasi 2017 Rp. 4,593,098,433 Rp. 4,423,974,194 2018 Rp. 3,859,324,929 Rp. 3,495,729,138 2019 Rp. 3,593,482,640 Rp. 3,204,549,719 2020 Rp. 3,782,593,648 Rp. 3,573,823,429 2021 Rp. 3,829,384,344 Rp. 3,341,471,072 Sumber : KPP Batam Selatan, 2022

## 1. Efektifitas Surat Teguran Tahun 2017
Efektifitas = Rp. 4,423,974,194
Rp. 4,593,098,433 x 100%
Efektifitas =  96%
Putri Lolita Sitepu, Sunarto Wage, Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa,
Dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan | 67
2. Efektifitas Surat Teguran Tahun 2018
Efektifitas = Rp. 3,495,729,138
Rp. 3,859,324,929 x 100%
Efektifitas =  91%
3. Efektifitas Surat Teguran Tahun 2019
Efektifitas = Rp. 3,204,549,719
Rp. 3,593,482,640 x 100%
Efektifitas =  89%
4. Efektifitas Surat Teguran Tahun 2020
Efektifitas = Rp. 3,573,823,429
Rp. 3,782,593,648 x 100%
Efektifitas =  94%
5. ektifitas Surat Teguran Tahun 2021
Efektifitas = Rp. 3,341,471,072
Rp. 3,829,384,344 x 100%
Efektifitas =  87
Dari perhitungan efektifitas diatas dapat dirangkum dalam bentuk tabel hasil kriteria keefektifan sebagai berikut ini :
Tabel 4 Hasil Kriteria Keefektifan Surat Teguran Tahun Nilai Kriteria Efektifitas 2017 96% Efektif 2018 91% Efektif 2019 89% Cukup Efektif 2020 94% Efektif 2021 87% Cukup Efektif Rata-Rata 92% Efektif Sumber : Diolah peneliti, 2022
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwasanya  untuk  tahun  2017  nilai  keefektifannya  diperoleh  96% masuk kategori kriteria efektif. Tahun 2018 nilai keefektifannya diperoleh 91% masuk kategori kriteria efektif. Tahun 2019 nilai keefektifannya diperoleh 89% masuk kategori kriteria cukup efektif. Tahun 2020  nilai  keefektifannya  diperoleh  94%  masuk  kategori  kriteria  efektif.  Tahun  2021  nilai keefektifannya diperoleh 87% masuk kategori kriteria cukup efektif.
Sehingga secara keseluruhan rata  -rata nilai keefektifan dapat diperoleh sebesar 92% maka masuk kategori  efektif.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwasanya  Surat  teguran  efektif  untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan Di KPP Pratama Batam Selatan. Atau H1 diterima.
2. Efektifitas Surat Paksaan Terhadap Penerimaan Pajak
Berikut ini adalah tabel penerimaan dari penerbitan surat paksa yang dilakukan oleh KPP Batam Selatan:

## 68 | Bongaya Journal of Research in Accounting Vol. 6 No. 1 April 2023

## Tabel 5 Penerimaan dari Penerbitan Surat Paksaa
Sumber : KPP Batam Selatan, 2022
Untuk  mengetahui  efektivitas  penagihan  dengan  surat  paksaan  maka  digunakan  rumus  sebagai berikut ini :

## Rumus 2 Efekrifitasx Surat Paksaaan
Dengan rumus diatas maka dapat diketahui sebagai berikut ini :
1. Efektifitas Surat Paksaan Tahun 2017
Efektifitas = Rp. 5,654,844,482 Rp. 5,728,111,293 x 100%
Efektifitas =  99%

## 2. Efektifitas Surat Paksaan Tahun 2018
Efektifitas = Rp. 7,494,728,473 Rp. 8,264,826,377 x 100%
Efektifitas =  91%
3. Efektifitas Surat Paksaan Tahun 2019
Efektifitas = Rp. 6,394,732,844 Rp. 7,383,627,347 x 100%
Efektifitas =  87%

## 4. Efektifitas Surat Paksaan Tahun 2020
Efektifitas = Rp. 6,257,241,290 Rp. 7,263,704,817 x 100%
Efektifitas =  86%

## 5. Efektifitas Surat Paksaan Tahun 2021
Efektifitas = Rp. 3,805,611,249 Rp. 4,039,857,610 x 100%

## Efektifitas = 94%
Dari perhitungan efektifitas diatas dapat dirangkum dalam bentuk tabel hasil kriteria keefektifan sebagai berikut ini :
Tabel 6 Hasil Kriteria Keefektifan Surat Paksaan
Tahun Nilai Kriteria Efektifitas 2017 99% Efektif 2018 91% Efektif
Tahun Target Pembayaran Surat Paksaan Realisasi 2017 Rp. 5,728,111,293 Rp. 5,654,844,482 2018 Rp. 8,264,826,377 Rp. 7,494,728,473 2019 Rp. 7,383,627,347 Rp. 6,394,732,844 2020 Rp. 7,263,704,817 Rp .6,257,241,290 2021 Rp. 4,039,857,610 Rp. 3,805,611,249
Putri Lolita Sitepu, Sunarto Wage, Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa,
2019 87% Cukup Efektif 2020 86% Cukup Efektif 2021 94% Efektif Rata-Rata 91% Efektif Sumber : Diolah peneliti, 2022
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasanya untuk tahun 2017 nilai keefektifannya diperoleh 99% masuk  kategori  kriteria  efektif.  Tahun  2018  nilai  keefektifannya  diperoleh  91%  masuk  kategori kriteria  efektif.  Tahun  2019  nilai  keefektifannya  diperoleh  87%  masuk  kategori  kriteria  cukup efektif.  Tahun  2020  nilai  keefektifannya  diperoleh  86%  masuk  kategori  kriteria  cukup  efektif. Tahun 2021 nilai keefektifannya diperoleh 94% masuk kategori kriteria efektif.
Sehingga secara keseluruhan rata-rata nilai keefektifan dapat diperoleh sebesar 91% maka masuk kategori  efektif.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwasanya  Surat  Paksaan  efektif  untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan Di KPP Pratama Batam Selatan. Atau H2 diterima.
3. Efektifitas Surat Penyitaan Terhadap Penerimaan Pajak Berikut ini adalah tabel penerimaan dari penerbitan surat penyitaan yang dilakukan oleh KPP
Batam Selatan :
Tabel 7 Penerimaan dari Penerbitan Surat Penyitaan Tahun Target Pembayaran Surat Penyitaan Realisasi 2017 Rp. 1,638,443,822 Rp. 1,537,483,629 2018 Rp. 3,921,029,389 Rp. 3,711,172,210 2019 Rp. 3,920,947,392 Rp. 3,384,999,282 2020 Rp. 5,930,438,329 Rp. 4,981,410,420 2021 Rp. 3,193,732,793 Rp. 3,028,060,045
Sumber : KPP Batam Selatan, 2022 Untuk mengetahui efektivitas penagihan dengan surat penyitaan maka digunakan rumus sebagai berikut ini:

## Rumus 3 Eferktifitas Surat Penyitaan
Dengan rumus diatas maka dapat diketahui sebagai berikut ini :
1. Efektifitas Surat Penyitaan Tahun 2017
Efektifitas = Rp. 1,537,483,629 Rp. 1,638,443,822 x 100%
Efektifitas = 94%
2. Efektifitas Surat Penyitaan Tahun 2018
Efektifitas = Rp. 3,711,172,210 Rp. 3,921,029,389 x 100%
Efektifitas = 95%
3. Efektifitas Surat Penyitaan Tahun 2019
Efektifitas = Rp. 3,384,999,282 Rp. 3,920,947,392 x 100%
Efektifitas =  86%

## 4. Efektifitas Surat Penyitaan Tahun 2020
Efektifitas = Rp. 4,981,410,420 Rp. 5,930,438,329 x 100%
Efektifitas =  84%
5. Efektifitas Surat Penyitaan Tahun 2021
Efektifitas = Rp. 3,028,060,045 Rp. 3,193,732,793 x 100%
Efektifitas = 95%
Dari perhitungan efektifitas diatas dapat dirangkum dalam bentuk tabel hasil kriteria keefektifan sebagai berikut ini :
Tabel 8 Hasil Kriteria Keefektifan Surat Penyitaan Tahun Nilai Kriteria Efektifitas 2017 94% Efektif 2018 95% Efektif 2019 86% Cukup Efektif 2020 84% Cukup Efektif 2021 95% Efektif Rata-Rata 91% Efektif Sumber : Diolah peneliti, 202
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwasanya  untuk  tahun 2017 nilai  keefektifannya  diperoleh  94% masuk kategori kriteria efektif. Tahun 2018 nilai keefektifannya diperoleh 95% masuk kategori kriteria efektif. Tahun 2019 nilai keefektifannya diperoleh 86% masuk kategori kriteria cukup efektif. Tahun 2020  nilai  keefektifannya  diperoleh  84%  masuk  kategori  kriteria  cukup  efektif.  Tahun  2021  nilai keefektifannya diperoleh 95% masuk kategori kriteria efektif.
Sehingga secara keseluruhan rata-rata nilai keefektifan dapat diperoleh sebesar 91% maka masuk kategori  efektif.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwasanya  Surat  Penyitaan  efektif  untuk meningkatkan penerimaan pajak.
Tabel 9 Hasil Kriteria Keefektifan Surat Teguran, Surat Paksaan dan Surat Penyitaan
Variabel Nilai Kriteria Efektifitas Surat Teguran 92% Efektif Surat Paksaan 91% Efektif Surat Penyitaan 91% Efektif Rata-Rata nilai 91% Efektif
Sumber : Diolah peneliti, 2022
Dari  tabel  diatas  dapat  dijelaskan  bahwasanya  surat  teguran  diperoleh  nilai  92%  dengan  kriteria efektif, surat paksaan diperoleh nilai 91% dengan kriteria efektif dan terakhir surat penyitaan diperoleh nilai 91% dengan kriteria efektif. Dengan demikian secara rata-rata diperoleh nilai 91% dengan kriteria efektif.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwasanya  Surat  teguran,  Surat  paksaan  dan  Surat  penyitaan efektif  untuk  meningkatkan penerimaan  pajak  penghasilan  Di  KPP  Pratama  Batam  Selatan.  Atau  H 4 diterima.

## Pembahasan Efektifitas Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak
Rata  -rata  nilai  keefektifan  surat  teguran  diperoleh  sebesar  92%  maka  masuk  kategori  efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya Surat teguran efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan Di KPP Pratama Batam Selatan. Atau H1 diterima. Hasil penelitian ini sama dengan hasil
penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Wahdi,  2018)  yang  menyatakan  bahwa  Surat  teguran  efektif  untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.
Hasil  penelitian  ini  dapat  terjadi  karena  surat  teguran  merupakan  tindakan  yang  diberikan  dirjen pajak  selaku  fiskus  yang  memungut  pajak  agar  wajib  pajak  untuk  segera  membayar  tunggakan perpajakannya. Jika tidak akan diberikan surat lain yakni yang lebih ekstrim berupa pemaksaan. Oleh karena dengan adanya surat teguran yang dikeluarkan oleh pihak perpajakan maka wajib pajak terdesak untuk membayarnya sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara.

## Efektifitas Surat Paksaan Terhadap Penerimaan Pajak
Rata-rata  nilai  keefektifan  surat  paksaan  diperoleh  sebesar  91%  maka  masuk  kategori  efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya Surat Paksaan efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan Di KPP Pratama Batam Selatan. Atau H2 diterima. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  (Oktaviani,  2020)  yang  menyatakan  bahwa  Surat  Paksaan efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.
Surat  paksaan  dapat  efektif  dalam  meningkatkan  penerimaan  pajak  karena  surat  paksaan  ini merupakan surat berupa tindakan yang dikeluarkan oleh perpajakan kepada wajib pajak untuk segera membayar  kewajibannya.  Surat  paksaan  ini  merupakan  tindakan  lanjutan  dari  surat  teguran  apabila wajib pajak tidak melunai kewajibannya. Sehingga dengan demikian dengan diterbitkan surat paksaan ini  memberikan  dampak  yang  positif  bagi  penerimaan  pajak  maka  surat  paksa  akan  menjadi  efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan

## Efektifitas Surat Penyitaan Terhadap Penerimaan Pajak
Rata-rata  nilai  keefektifan  surat  penyitaan  diperoleh  sebesar  91%  maka  masuk  kategori  efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya Surat Penyitaan efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan Di KPP Pratama  Batam Selatan.atau H3 diterima. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  (Nasution,  2018)  yang  menyatakan  bahwa  Surat  Penyitaan efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.
Surat  penyitaan  akan  sangat  efektif  terhadap  penerimaan  pajak  karena  surat  tersebut  merupakan tindakan  yang  diabil  oleh  perajakan  dengan  melayangkan  suray  berupa  penyitaan  harta  benda  yang dimiliki oleh wajib pajak jika wajib pajak tidak mampu atau tidak memiliki keinginan untuk membayar kewajibannya. Sehingga dengan adanya surat penyitaan tersebut penerimaan negara akan meningkat.

## Efektifitas Surat Teguran, Surat Paksaan dan Surat Penyitaan Terhadap Penerimaan Pajak
Surat teguran diperoleh nilai 92% dengan kriteria efektif, surat paksaan diperoleh nilai 91% dengan kriteria efektif dan terakhir surat penyitaan diperoleh nilai 91% dengan kriteria efektif. Dengan demikian secara  rata-rata  diperoleh  nilai  91% dengan kriteria  efektif.  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwasanya Surat  teguran,  Surat  paksaan  dan  Surat  penyitaan  efektif  untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak penghasilan Di KPP Pratama Batam Selatan. Atau H4 diterima.
Surat Teguran, Surat Paksaan dan Surat Penyitaan Terhadap Penerimaan Pajak dapat meningkatkan penerimaan negara karena surat-surat tersebut merupakan tindakan lanjut atas sikap wajib pajak yang tidak  membayr  kewajibannya  sehingga  secara  bersamaan  Surat  Teguran,  Surat  Paksaan  dan  Surat Penyitaan akan efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak.

## SIMPULAN
Dari hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang sesuai dengan hipotesis seperti berikut ini :
1. Surat teguran efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan Di KPP Pratama Batam Selatan. Atau H1 diterima.
2. Surat Paksaan efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan Di KPP Pratama Batam Selatan. Atau H2 diterima.
3. Surat Penyitaan efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan Di KPP Pratama Batam Selatan.atau H3 diterima.
4. Surat  teguran, Surat  paksaan  dan  Surat  penyitaan  efektif  untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan Di KPP Pratama Batam Selatan. Atau H4 diterima.

## DAFTAR RUJUKAN
Darlini. (2019). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan  Pajak  Pada  Kantor  Samsat  Gowa. Jurnal  Ekonomi  Invoice  Fakultas  Ekonomi  Dan
Bisnis , 1 (2). Harmony. (2021). Mendapat Surat Teguran Pajak, Apa Yang Harus Dilakukan? Hestanto. (2022). Penerimaan Pajak.
Kurniasari, P. (2016). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Di Balikpapan. Akuntabel: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan , 13 (1).
Lestari,  S. H.  (2021).  Analisis  Efektivitas  Penagihan Pajak  Melalui  Surat  Teguran, Surat Paksa,  Dan Penyitaan  Untuk  Meningkatkan  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Maros. Jurnal Analisa Akutansi Dan Perpajakan , 5 (2).
Nasution, H. (2018). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Penyitaan Untuk Meningkatkan  Penerimaan  Pajak  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Bekasi  Utara. Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi , 13 (2). Oktaviani,  N.  (2020). Analisis  Efektivitas  Penagihan  Tunggakan  Pajak  Dengan  Surat  Paksa  Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat . Sandra. (2021). Serba Serbi Penyitaan Dalam Penagihan Pajak . Satvika. (2020). Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Ppsp).
Wahdi, N. (2018). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Dan Kontribusinya  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Di  Kpp  Pratama  Semarang  Tengah  Satu. Dinamika Sosial Budaya , 20 (2).