Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

## Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
Julfikri Hasan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Email: julfikrihasan0693@mail.com

## Abstrak
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  bertanggung  jawab  penuh  dalam pengelolaan sumber daya perikanan sehingga dapat mengangkat penyidik di lingkungan kementeriannya. Keberadaan penyidik yang lebih dari satu instansi diharapkan mampu mengatasi  atau  memberantas  tindak  pidana  di  bidang  perikanan.  Kalimat  dalam rumusan  pasal  73  ayat  (1)  Undang-undang  No.  45  Tahun  2009  tentang  Perikanan bersifat  kumulatif  atau  alternatif  karena  menggunakan  kata  dan/atau  sehingga membingungkan karena dapat saja diartikan ketiga-tiganya atau salah satu penyidik. Di sisi  lain  secara  kewenangan  dari  ketiga  instansi  penyidik  tersebut  bersifat  atribusi mengingat  ketiga  instansi  penyidik  berdiri  sendiri-sendiri  dengan  aturannya  sendiri. Secara regulasi hal demikian dapat berdampak pada ketidakefektifan dalam penegakan hukum  di  bidang  perikanan.  Adapun  batas  wilayah  penyidikan  oleh  ketiga  penyidik dalam melakukan penegakan hukum, jika dicermati dalam amanat Undang-undang No. 45  Tahun  2009  tentang  Perikanan,  PPNS  Perikanan  memiliki  kewenangan  penyidikan pada  seluruh  wilayah  pengelolaan  perikanan  di  Indonesia  (0-200  mil  laut),  sementara Pol-Air pada wilayah teritorial (0-12 mil laut) dan Perwira TNI-AL pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (200 mil laut).

## Kata kunci: Penyidikan, PPNS Perikanan, SPP

## Abstract
The  Ministry  of  Marine  Affairs  and  Fisheries  fully  responsible  for  the management of fishery resources is able to appoint investigators in its ministerial zone. The existence of investigators coming from more than one institute is expected to be able to countermeasure or eradicate criminal acts in the field of fishery. The statement in the formulation of article 73 paragraph (1) of the Law no. 45 of 2009 concerning Fishery is cumulative  or  alternative  because  the  usage  of  the  term  “and/or”  is  confusing  and  it may  be  interpreted  that  the  three  of  them  or  only  one  of  them.  On  the  other  hand,  the authority of  the three investigator institutes is  attributive since they act  with their own regulations. Such case may lead to the ineffectiveness in the law enforcement in the field of  fishery.  The  investigation  jurisdiction  of  the  three  investigators  in  performing  law enforcement is stated in the Law no. 45 of 2009 concerning fishery that the Civil Servant fishery  investigators  have  the  investigation  authority  in  the  entire  area  of  fishery management in Indonesia (0 – 200 nautical miles), while the Indonesian National Police investigators  have  the  authority  in  the  territorial  are  (0  –  12  nautical  miles)  and  the Indonesian naval officer investigators have the authority in the Exclusive Economy Zone (200 nautical miles).
Keywords: Investigation, Civil Servant Fishery Investigators, Criminal Justice System.
Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

## PENDAHULUAN
egara  Indonesia  menganut  sistem  hukum  civil  law,  maka  segala  sesuatu  perlu diatur  melalui  peraturan  perundang-undangan  agar  dapat  menciptakan ketertiban  dalam  melaksanakan  fungsi  serta  perannya  sebagai  aparat  penegak hukum (penyidik). Hal demikian dikarenakan Indonesia merupakan negara bekas jajahan dari  negara  Belanda  maka  diberlakukan  asas  konkordansi  dimana  negara  yang  dijajah diberlakukan sistem hukum dari negara yang menjajahnya 1 .
Melalui  Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 45  Tahun 2009  Tentang  Perikanan,  sebagai  bentuk  komitmen  dari  Pemerintah  Indonesia  untuk mengawasi  serta  melindungi  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  terdapat  di Indonesia terutama di bidang kelautan dan perikanan itu sendiri untuk dapat memberikan penjaminan (kepastian hukum) dan pemanfaatannya sehingga tidak disalahgunakan oleh orang-orang  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Selanjutnya  dalam  penanggulangan kejahatan atau penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan sendiri terdapat tiga instansi  yang  sebagaimana  di  tentukan  dalam  pasal  73  ayat  (1)  “Penyidikan  tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan  oleh  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Perikanan,  Penyidik  Perwira  TNI  AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia”.
Sementara dalam mekanisme kerja penanggulangan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran  menggunakan  pendekatan  sistem  peradilan  pidana  (Criminal  Justice System). Menurut Remington dan Ohlin Criminal Justice System merupakan pendekatan sistem peradilan dengan mekanisme (sistem kerja) administrasi peradilan pidana, dimana peradilan  pidana  sebagai  suatu  sistem  yang  merupakan  hasil  interaksi  dari  perundang- undangan,  praktik  administrasi  serta  sikap  dan  tingkah  laku  sosial  yang  dipersiapkan secara  rasional  dan  efisien  agar  memberikan  hasil  tertentu  dengan  segala keterbatasannya 2 .
Selanjutnya  dalam  pandangan  Hagan  dengan  membedakan  criminal  Justice sistem  dan  criminal  justice  process,  yang  dimana  criminal  justice  process  merupakan setiap proses atau tahapan yang menghadapkan (membawa) seseorang tersangka kepada penentuan  pidana  bagi  dirinya,  sedangkan  criminal  Justice  sistem  merupakan interkoneksi  dari  keputusan-keputusan  antara  instansi  yang  terlibat  dalam  proses peradilan pidana 3 .
Sejalan  dengan  pendapat  Hagan  tersebut  mengenai  criminal  Justice  system berupa adanya interkoneksi antara instansi  yaitu dalam pandangan Barda Nawawi Arief tentang  sistem  peradilan  pidana  terintegrasi  (terpadu)  yang  diimplementasikan  dalam
1 Dimyati Khuzaifah, Wardiono Khalik. 2014. Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum Basis Epistemologist Pure Theory of Law Hans Kelsen. Yogyakarta. Genta Publishing, hal. 1.
2 Romli Atmasasmita, 2013. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer . Jakarta. Kencana. Hal. 2.
3 Ibid
N
Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
empat  subsistem  kekuasaan  yaitu;  kekuasaan  penyidikan  (Polri  dan  PPNS),  kekuasaan penuntutan  (Kejaksaan),  kekuasaan  mengadili  atau  menjatuhkan  putusan  (Pengadilan) dan  kekuasaan  pelaksana  pidana  atau  eksekusi  (Lembaga  Pemasyarakatan) 4 ,  serta  di tambah dengan advokat (penasehat hukum) 5 .
Sebagaimana diketahui bahwa proses penyidikan merupakan pintu masuk perkara pidana,  hal  demikian  karena  setiap  peristiwa  pidana  untuk  menjadi  suatu  perkara  di pengadilan  harus  melalui  proses  penyidikan  terlebih  dahulu  dengan  berdasarkan  pada bukti  permulaan  yang  cukup 6 .  Merujuk  pada  pasal  73  ayat  (1)  Undang-undang  No.  45 Tahun  2009  tentang  Perikanan  yang  memberikan  kewenangan  terhadap  tiga  instansi dalam melakukan penyidikan di bidang kelautan dan perikanan  yaitu; PPNS Perikanan, Polisi-Air dan TNI-AL. Terjadinya penyimpangan pada hukum pidana formil dalam hal ini  KUHAP  yaitu  berupa  munculnya  domain  kewenangan  dalam  melaksanakan penyidikan yang lebih dari satu lembaga 7 .
Penyidik  merupakan  satu  komponen  (subsistem)  dalam  sistem  peradilan  pidana di  Indonesia,  sehingga  mekanisme  bekerjanya  perlu  diatur  dalam  bentuk  peraturan perundang-undangan secara teknis agar tidak memunculkan ego sektoral  karena merasa ada  yang  lebih  berwenang  dalam  pelaksanaan  tugasnya  atau  dengan  kata  lain  tumpang tindih kewenangan dalam melaksanakan tugasnya.
Instansi  yang  berwenang  dalam  melakukan  penyidikan  di  bidang  perikanan sendiri  terdapat  tiga  lembaga,  namun  belum  dianggap  efektif  karena  sejauh  ini  masih marak terjadinya tindak pidana di bidang perikanan di perairan Indonesia. Maka dengan ini  penulis  merasa  tertarik  untuk  meneliti  dengan  judul  Eksistensi  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  (PPNS)  Perikanan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Di  Indonesia,  dengan rumusan  masalah  yang  diantaranya:  Pertama;  Bagaimana  Pengaturan  terkait  Eksistensi Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  Perikanan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Di Indonesia  sebagai  penyidik  khusus  selain  TNI-AL  dan  Pol-Air?,  Kedua;  Bagaimana kewenangan yang dimiliki PPNS Perikanan dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana di bidang perikanan?

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum  normatif yaitu menganalisis ketentuan  tentang Eksistensi  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS) Perikanan Dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) Di Indonesia. Metode penelitian hukum
4 Barda Nawawi Arief, 2001: Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System ). Semarang. UNDIP. hal. 30.
5 Lilik Mulyadi, 2008. Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis dan Praktik. Bandung. Alumni. hal. 7.
6 Gatot Supramono, 2011. Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Di Bidang Perikanan . Jakarta. Rineka Cipta. Hal 92-93.
7 Hariman Satria, 2014: Anatomi Hukum Pidana Khusus . Yogyakarta. UII Pres. Hal. 8-9.
Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
yang  original  (asli)  yaitu  dengan  pendekatan  metode  penelitian  hukum  yang  normatif 8 . Dalam  penelitian  hukum  yang  berkarakter  hukum  normatif,  maka  adapun  sumber,  data ataupun  bahan  yang  diperoleh  dari;  Pertama,  diperoleh  dari  bahan  hukum  primer  yaitu peraturan  perundang-undangan  ataupun  ketentuan  hukum  lainnya  yang  bersifat mengikat.  Kedua,  bahan  hukum  sekunder  yang  memberikan  pennjelasan  tentang  bahan bahan  hukum  primer  dan  diantaranya,  seperti;  rancangan  undang-undang,  literatur- literatur,  buku-buku,  hasil-hasil  penelitian,  makalah  artikel,  jurnal,  dan  seterusnya. Ketiga,  bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan  hukum  yang  menberi  petunjuk  ataupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, yang diantaranya seperti biografi, ensiklopedi  dan  kamus 9 .  Kemudian  data  yang  diperoleh  yaitu  data  kualitatif,  sehingga pendekatan analisis yang digunakan yaitu dengan teknis analisis kualitatif, yang dimana menganalisis  serta  menguraikan  masalah  yang  diperoleh  dengan  cara  kualitatif  tentang Eksistensi  PPNS  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia  sebagai  bagian  dari lembaga  yang  memiliki  wewenang  dalam  melaksanakan  penyidikan  atau  bagian  dari subsistem peradilan pidana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengaturan  Terkait  Kedudukan  atau  Eksistensi  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil (PPNS)  Perikanan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia  Sebagai Penyidik Khusus Selain TNI-AL Dan Pol-Air
Pasal  1  ayat  (1)  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil  tertentu  yang  diberi  wewenang  khusus  oleh  Undang-undang  untuk  melakukan penyidikan”.  Selanjutnya  KUHAP  memberikan  definisi  mengenai  apa  itu  penyidikan, yaitu  terdapat  pada  pasal  1  ayat  (2)  bahwa,  “Penyidikan  adalah  serangkaian  tindakan penyidik  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  Undang-undang  ini  untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

## A.1. Eksistensi atau Kedudukan PPNS Dalam KUHAP
Ketentuan mengenai aparat penyidik pada KUHAP terdapat pada pasal 6 ayat (1) “Penyidik adalah:
a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
b. Pejabat  pegawai  negeri  sipil  tertentu  yang  diberi  wewenang  khusus  oleh Undang-undang”.
8 Lili  Rasjidi  dan  Liza  Sonia  Rasjidi,  2009. Monograf  Filsafat  Ilmu,  Metode  Penelitian,  Dan Karya Tulis Ilmiah Hukum. Bandung. Hal. 12.
9 Soerjono Soekanto, 2015. Pengantar Penelitian Hukum . Edisi Revisi. Jakarta. UI-Press. Hal. 52.
Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
Selanjutnya  dalam  menindaklanjuti  pasal  6  ayat  (1)  huruf  b  KUHAP  tersebut diatur  melalui  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  27  Tahun  1983  yang  sebagaimana  telah diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  58  Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  pada  pasal  1  ayat  (6)  dengan  menentukan  yang dimaksud  dengan  “Pejabat  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  selanjutnya  disebut pejabat  PPNS  adalah  pegawai  negeri  sipil  tertentu  sebagaimana  dimaksud  dalam KUHAP, baik  yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang”.
Kemudian  pada  Pasal  3A  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  No.  58  Tahun  2010 tentang  Pelaksanaan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  yang  menentukan “untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:  (a)  masa  kerja  sebagai  pegawai  negeri  sipil  paling  singkat  2  (dua)  tahun;  (b) berpangkat paling  rendah Penata Muda/golongan  III/a;  (c) berpendidikan  paling  rendah sarjana  hukum  atau  sarjana  lain  yang  setara;  (d)  bertugas  di  bidang  teknis  operasional penegakan hukum; (e) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter  pada  rumah  sakit  pemerintah;  (f)  setiap  unsur  penilaian  pelaksanaan  pekerjaan dalam  Daftar  Penilaian  Pelaksanaan  Pekerjaan  pegawai  negeri  sipil  paling  sedikit bernilai  baik  dalam  2  (dua) tahun terakhir; dan  (g) mengikuti  dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan”.
Mengenai  hukum  acara  pidanapun  KUHAP  juga  memberi  kuasa  tentang kekhususan  untuk  dapat  mengatur  bekerjanya  proses  penyidikan  yaitu  jika  dicermati terdapat dalam ketentuan pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan bunyi ketentuannya bahwa; “Dalam waktu dua tahun setelah Undang- undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan Undang- undang  ini,  dengan  pengecualian  untuk  sementara  mengenai  ketentuan  khusus  acara pidana  sebagaimana  tersebut  pada  Undang-undang  tertentu,  sampai  ada  perubahan  dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.
Berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut secara eksplisit KUHAP memberikan ruang  untuk  dapat  mengatur  hukum  acara  pidana  secara  khusus  yang  belum  diatur sepenuhnya dalam KUHAP dan diperkuat juga pada Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 58  Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana dimana “Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang  tertentu  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  284  ayat  (2)  KUHAP dilaksanakan  oleh  penyidik,  jaksa,  dan  pejabat  penyidik  yang  berwenang  lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.
Merujuk  pada  Penjelasan  resmi  Pasal  17  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  27 Tahun 1983 yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, “Bagi penyidik dalam Perairan Indonesia, zona tambahan, Landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, penyidikan dilakukan oleh perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang yang mengaturnya”. Jika  dicermati  Proses  penyidikan  yang  diatur  dalam  KUHAP  adalah  sistem  penyidik yang  bersifat  tunggal,  karena  pada  pasal  6  dalam  KUHAP  menempatkan  Polri  sebagai penyidik  tunggal,  dengan  demikian  Polri  dapat  melakukan  penyidikan  pada  semua perkara pidana.
Penyidik  PNS  dalam  melakukan  penyidikan  dibawah  koordinasi  serta pengawasan  dari  penyidik  Polri.  Sebagaimana  dalam  Keputusan  Menteri  Kehakiman Republik  Indonesia  No.  M.  14-PW.  07.  03  Tahun  1983  tentang  Tambahan  Pedoman Pelaksanaan  KUHAP  yang  menyebutkan  bahwa  Penyidik  PNS  dalam  melaksanakan penyidikan dari suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana maka penyidik PNS harus  melaporkan  pada  penyidik  Polri  sesuai  dengan  amanat  yang  terdapat  pada  pasal 107  ayat  (2)  KUHAP  dan  setelah  selesai  melakukan  penyidikan  Penyidik  PNS menyerahkan  hasil  penyidikannya  kepada  penuntut  umum  melalui  penyidik  Polri. Namun,  dalam  perkembangannya  sistem  yang  diatur  dalam  KUHAP  perlahan-lahan mulai  ditinggalkan  dalam  bentuk  implementasi  atau  praktiknya,  hal  demikian  karena sejak  munculnya  Undang-undang  yang  menjadi  dasar  hukum  Penyidik  PNS  sehingga mereka  dapat  melakukan  penyidikan  dan  diangkat  sebagai  penyidik  dari  lingkungan instansi  pemerintahan  tertentu,  sebagai  pembandingnya  seperti;  Undang-undang  No.  15 Tahun 2001 Tentang Merek  yang menegaskan Pejabat  Pegawai  Negeri Sipil  tertentu di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK)  melalui  Undang-undang  No.  30  Tahun  2002  yang  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-undang  No.  19  Tahun  2019  tentang  Komisi  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain itu juga adanya (muncul) penyidik dari kejaksaan melalui Undang-Undang  No.  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia.  Dengan demikian maka selain penyidik Polri  yang diatur  dalam KUHAP juga dapat  diatur pula secara khusus  penyidik  PNS  (selain Polri)  yang  berkedudukan sebagai  penyidik khusus dan  wewenang  penyidikannya  terhadap  tindak  pidana  yang  diatur  menurut  ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu mengenai tindak pidana 10 .

## A.2. Eksistensi atau kedudukan PPNS berdasarkan Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
Praktek  illegal  fishing  atau  tindak  pidana  di  bidang  perikanan  telah  memberikan banyak  kerugian  terhadap  Negara  Indonesia,  sehingga  pemerintah  Indonesia  melalui Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  (KKP),  membentuk  satuan  Pengawasan  Sumber Daya  Kelautan  dan  Perikanan  (PSDKP)  yang  bertanggung  jawab  dalam  memantau kepatuhan kapal penangkapan ikan di perairan laut Indonesia. Pengawasan Sumber Daya Kelautan  dan  Perikanan  (PSDKP)  mengoperasikan  sistem  pengawasan  kapal  pertama kali  diberlakukan  pada  tahun  2003  melalui  Keputusan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan
10 Opcit, Gatot Supramono, 2011. Hal. 93
Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
No.  29  Tahun  2003  dan  kemudian  ditingkatkan  di  bawah  Peraturan  Menteri  Kelautan dan  Perikanan  No.  5  Tahun  2007.  Untuk  menindaklanjuti  pasal  6  ayat  (1)  huruf  b KUHAP,  sehingga dapat menentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil  (PPNS) di  bidang Perikanan 11 .
Adapun  Visi  dan  Misi  dari  PSDKP  yaitu  untuk  mewujudkan  Negara  Indonesia yang  bebas  dari  illegal  fishing  dan  kegiatan  yang  dapat  merusak  sumber  daya  kelautan dan  perikanan  serta  Melaksanakan  pengawasan  pemanfaatan  sumber  daya  kelautan  dan perikanan  dalam  rangka  melestarikan  sumber  daya  kelautan  dan  perikanan Melaksanakan  penegakan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  kelautan  dan perikanan 12 .
Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya  pada  Pasal  39  ayat  (2)  yang  menentukan  “kewenangan  penyidik  Polri, juga  PPNS  tertentu  di  lingkungan  departemen  yang  lingkup  tugas  dan  tanggung jawabnya  meliputi  pembinaan  konservasi  sumber  daya  alam  hayati  dan  ekosistemnya”, dengan  tidak  mengurangi  kewenangan  penyidik  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1983  tentang  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  (ZEEI)  dan Undang-Undang  No.  31  Tahun  2004  jo.  Undang-Undang  No  45  Tahun  2009  tentang Perikanan.
Selanjutnya  pada  Pasal  66  Undang-undang  No.  31  Tahun  2004  Jo.  Undang- undang  No.  45  Tahun  2009  tentang  Perikanan,  yang  menentukan  bahwa;  “(1) Pengawasan  perikanan  dilakukan  oleh  pengawas  perikanan;  (2)  Pengawas  perikanan bertugas  untuk  mengawasi  tertib  pelaksanaan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan di  bidang  perikanan,  (3)  Pengawasan  tertib  pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  meliputi:  (a)  kegiatan  penangkapan  ikan;  (b) pembudidayaan ikan, perbenihan; (c) pengolahan, distribusi keluar masuk ikan; d. mutu hasil  perikanan;  (e)  distribusi  keluar  masuk  obat  ikan;  (f)  konservasi;  (g)  pencemaran akibat  perbuatan  manusia;  (h)  plasma  nutfah;  (i)  penelitian  dan  pengembangan perikanan; dan (j) ikan hasil rekayasa genetik”.
Pengawas  perikanan  yang  dimaksud  dalam  Pasal  66  merupakan  pegawai  negeri sipil  yang  bekerja  di  bidang  perikanan  dan  diangkat  oleh  menteri  atau  pejabat  yang ditunjuk,  kemudian  Pengawas  perikanan  tersebut  dapat  dididik  untuk  menjadi  Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (pasal 66A ayat (1 dan 2) Undang-undang Perikanan).
Menurut  M.  Yahya  Harahap  “Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  adalah mereka  yang  diberi  wewenang  khusus  dari  Undang-undang  tertentu  yang  memiliki
11 Ringkasan Eksekutif, Februari 2019. Lembaga Penegakan Hukum, tentang perluasan penjelasan pasal 16 UU kepolisian, Kerangka Hukum Dan Tata Lembaga Dalam Sektor Perikanan di Indonesia . Hal. 36.
12 Nunung Mahmudah, 2015. Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 137.
Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
fungsi  serta  kewenangan  sebagai  penyidik  dan  pada  dasarnya  wewenang  yang dimilikinya  bersumber  dari  ketentuan  Undang-Undang  pidana  khusus  dengan menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasalnya” 13 .
Merujuk  pada  definisi  secara  formal  dari  PPNS  Perikanan  yaitu  dalam  pasal  1 ayat (8) Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan No.  11  Tahun  2014  Tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Tindakan  Khusus  Terhadap Kapal  Perikanan  Berbendera  Asing  yaitu;  “Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Perikanan yang  selanjutnya  disebut  PPNS  Perikanan  adalah  pejabat  pegawai  negeri  sipil  yang diberi  wewenang  khusus  oleh  Undang-Undang  untuk  melakukan  penyidikan  tindak pidana di bidang perikanan”.
Ketentuan mengenai kedudukan penyidik PPNS perikanan terdapat pada pasal 73 Undang-undang  No.  45  Tahun  2009  tentang  Perikanan  pada  ayat  (1)  yang  menentukan Pegawai Negeri Sipil Perikanan sebagai penyidik selain dari penyidik Perwira TNI AL, dan/atau  Penyidik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Penyidik,  ketiga  instansi penyidik  tersebut  dapat  melakukan  koordinasi  melalui  forum  koordinasi  yang  dibentuk oleh menteri dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.
Terkait dengan wilayah kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang  terjadi  di  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  (ZEEI)  dan  Penyidikan  terhadap tindak  pidana  di  bidang  perikanan  yang  terjadi  di  pelabuhan  perikanan,  diutamakan dilakukan  oleh  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Perikanan  (Pasal  73  ayat  (2  dan  3) Undang-undang perikanan).
Dengan  demikian  jika  di  pelabuhan  perikanan  terjadi  tindak  pidana  perikanan meskipun  pada  saat  itu  terdapat  Pol-Air  dan  TNI-AL  harus  menginformasikan  kepada penyidik  PPNS  untuk  ditindak  lanjuti,  disini  merupakan  bentuk  koordinasi  saling  tukar informasi antara ketiga penyidik tersebut menjadi sangat penting agar dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan menjadi lebih efektif dan efisien.

## B. Wilayah  Kewenangan  PPNS  Perikanan  Dalam  Melakukan  Penegakan  Hukum Tindak Pidana Di Bidang Perikanan
Pemerintah  Indonesia  melalui  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  mulai menyusun program pengawasan serta pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan. Upaya pengawasan diprioritaskan dalam pemberantasan tindak pidana perikanan (illegal fishing) agar  mampu  meminimalisasi  jumlah  pelanggaran  yang  terjadi  pada  wilayah pengelolaan  perairan  laut  di  Indonesia.  Pengawasan  perikanan  dilaksanakan  oleh pengawas  perikanan  yang  bertugas  untuk  mengawasi  tertib  pelaksanaan  peraturan
13 M. Yahya Harahap, 2017: Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 112-113.
Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
perundang-undangan  di  bidang  perikanan.  Pengawas  perikanan  ini  terdiri  atas  Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan dan non PPNS perikanan.
Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  Perikanan  memiliki  wewenang  untuk dapat  melakukan  penyelidikan  serta  menangkap  kapal  yang  dicurigai  beroperasi  pada wilayah  laut  0–200  mil  laut  (seluruh  wilayah  perairan  Indonesia).  Sementara  wilayah penyidikan  yang dimiliki oleh penyidik Pol-Air  pada laut territorial  (0-12 mil  laut) dan penyidik Perwira TNI-Al hanya pada Zona Ekonomi Eksklusif (200 mil laut) 14 .
Secara sifat, kewenangan dari ketiga instansi  tersebut  bersifat  Atribusi 15 , karena ketiga instansi penegakan hukum perikanan tersebut bersumber pada UU No.  31 Tahun 2004  jo  UU  No.  45  Tahun  2009  tentang  Perikanan.  Secara  hukum  ketiga  instansi penyidik  tersebut  memiliki  wewenang  yang  sama  untuk  membuat  aturan  hukum  atau regulasi hukum dalam menjalankan tugasnya untuk dapat menegakkan hukum di bidang perikanan.
Kewenangan  yang dimiliki oleh ketiga instansi tersebut jika tidak dibangun atas kemauan serta komitmen yang sama untuk satu tujuan dalam memberantas tindak pidana perikanan maka akan berpotensi menimbulkan ketidakefektifan dalam upaya penegakan hukum  tindak  pidana,  misalnya  seperti  munculnya  ego  sektoral  yang  berakibat  pada tumpang tindih  kewenangan  (Freshty  Yulia Arthatiani,  2014:2). Hal demikian bisa saja terjadi  karena  ketiga  instansi  penyidik  yang  sebagaimana  diatur  dalam  UU  perikanan tersebut  berdiri  sendiri-sendiri,  dimana;  Polri  dibentuk  melalui  Undang-Undang  No.  2 Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Penyidik  Perwira  TNI dibentuk  melalui  Undang-Undang  No.  34  Tahun  2004  tentang  Tentara  Nasional Indonesia, dan PPNS perikanan dibentuk berdasarkan pada Keputusan Menteri Kelautan dan  Perikanan  No.  29  Tahun  2003  dan  kemudian  ditingkatkan  di  bawah  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 5 Tahun 2007.
Dalam  menjamin  keseragaman  kerja  atau  peran  bagi  ketiga  instansi  penyidik dalam  menangani  perkara  tindak  pidana  perikanan  secara  cepat  dan  tepat  maka  perlu dibuat suatu Pedoman bagi penyidik dalam menangani perkara tindak pidana perikanan, melalui  suatu  Kesepakatan  Bersama  antara  Departemen  Kelautan  dan  Perikanan Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia  Angkatan  Laut  No:  1236/PSDKP/KS.310/XII/2015,  B/52/XII/2015, PKB/20/XII/2015 Tentang Standar Operasional dan Prosedur Penanganan Tindak Pidana Perikanan  antara  KKP,  TNI  AL  dan  POLRI  tentang  Standar  Operasional  dan  Prosedur Penanganan  Tindak  Pidana  Perikanan  pada  Tingkat  Penyidikan.  Dalam  kesepakatan tersebut ditetapkan, bahwa penyidikan tindak pidana perikanan dilakukan oleh PPNS di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Penyidik TNI AL di
14 Opcit. Ringkasan Eksekutif, Februari, 2019. Hal. 36
15 Marhaeni Ria Siombo, 2010. Hukum Perikanan Nasional dan Internasional . Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. Hal. 113.
Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan, serta Penyidik Polri di wilayah Perairan teritorial Indonesia.
Pada  ketentuan  pasal  73A  Penyidik  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  73 (PPNS,  TNI-AL  dan  Polri),  berwenang:  “a)  menerima  laporan  atau  pengaduan  dari seseorang  tentang  adanya  tindak  pidana  di  bidang  perikanan;  b)  memanggil  dan memeriksa  tersangka  dan/atau  saksi  untuk  didengar  keterangannya;  c)  membawa  dan menghadapkan  seseorang  sebagai  tersangka  dan/atau  saksi  untuk  didengar keterangannya; d) menggeledah sarana dan prasarana perikanan  yang diduga digunakan dalam  atau  menjadi  tempat  melakukan  tindak  pidana  di  bidang  perikanan;  e) menghentikan,  memeriksa,  menangkap,  membawa,  dan/atau  menahan  kapal  dan/atau orang  yang  disangka  melakukan  tindak  pidana  di  bidang  perikanan;  f)  memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;  g) memotret  tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di  bidang perikanan;  h) mendatangkan ahli  yang diperlukan dalam  hubungannya  dengan  tindak  pidana  di  bidang  perikanan;  i)  membuat  dan menandatangani berita acara pemeriksaan; j) melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana; k) melakukan penghentian penyidikan; dan l) mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan”.
Selanjutnya  kewenangan  PPNS  Perikanan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- undang  Perikanan  merupakan  konsekuensi  dari  asas  hukum  lex  specialist  derogate  legi generalis yang bermakna dimana aturan hukum bersifat khusus dapat mengesampingkan aturan  hukum  bersifat  umum.  Sementara  pelaksanaan  tugas  serta  kewenangan  penyidik PPNS Perikanan, melalui Ditjen PSDKP dengan menetapkan Keputusan Dirjen PSDKP No.372/DJ-PSDKP/2011,  pada  tanggal  29  Desember  2011  tentang  Petunjuk  Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan.
Keputusan tersebut menjadi petunjuk bagi PPNS perikanan dalam melaksanakan penyidikan dimulai dari; pemeriksaan pendahuluan, penerimaan serta penelitian perkara tindak  pidana  perikanan  oleh  Kapal  Pengawas  Perikanan.  Kemudian  juga  sebagai petunjuk  dalam  proses  penyidikan,  diantaranya;  Surat  Perintah  Tugas,  Surat  Perintah Penyidikan,  Surat  Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan,  Pemanggilan,  Penangkapan, Penahanan,  Penggeledahan,  Penyitaan,  Pemeriksaan,  dan  in  Absentia.  Namun  terdapat kelemahan dalam Juknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan,  dimana hanya mengatur secara teknis penyidikan pada Operasi Tangkap Tangan.

## KESIMPULAN
Penegakan hukum tindak pidana di bidang perikanan diatur secara khusus dalam Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang kemudian menetapkan tiga lembaga  sebagai  penyidik  yakni  PPNS  Perikanan,  TNI-Al  serta  Polri. Dimana  secara kewenangannya  PPNS  Perikanan  memiliki  cakupan  wilayah  yang  sangat  luas  di bandingkan  dengan  TNI-AL  maupun  Polri.  Namun  berdasarkan  pada  kenyataannya terdapat  beberapa  hal  penting  yang  perlu  dilakukan  oleh  negara  (pemerintah)  dalam
Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
rangka  memperkuat  eksistensi/kedudukan  dari  PPNS  Perikanan,  karena  dalam  upaya melakukan  kewenangan  penegakan  hukumnya  masih  mengalami  hambatan,  sehingga berakibat  tidak  maksimal  fungsi  dan  peran  PPNS  Perikanan  yang  apabila  terjadi pelanggaran di  bidang  perikanan.  PPNS  perikanan  dalam upaya penanggulangan tindak pidana  di  bidang  perikanan,  terdapat  prosedur  yang  panjang,  sebagaimana  diketahui bahwa  dalam  pengaturan  tentang  proses  penyidikannya  tidak  diatur  secara  rinci  seperti proses penyidikan di kepolisian serta PPNS Perikanan harus melapor pada penyidik polri yang  sebagaimana  ditentukan  dalam  KUHAP.  Proses  penyidikan  yang  demikian  harus perlu diubah kedepannya, mengingat tindak pidana perikanan tidak seperti tindak pidana umum  lainnya.  Dari  permasalahan  ini,  maka  harus  adanya  kemauan  pemerintah  dalam arah  kebijakan  politik  kedapannya  agar  memperbaiki  serta  memperkuat  eksistensi  atau kedudukan  daripada  PPNS  Peikanan.  Maka  perlu  adanya  suatu  perangkat  aturan  yang lebih rinci mengenai statusnya dalam melakukan fungsi penyidikannya.
Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Arief  Nawawi  Barda.  (2011). Kapita  Selekta  Hukum  Pidana  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) . Semarang. UNDIP. Atmasasmita Romli. (2013). Sistem Peradilan Pidana Kontemporer . Jakarta. Kencana. Dimyati Khuzaifah, Wardiono Khalik. (2014). Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum Basis  Epistemologist  Pure  Theory  of  Law  Hans  Kelsen .  Yogyakarta.  Genta Publishing.
Harahap  Yahya  M.  (2017). Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan,  Banding,  Kasasi,  dan  Peninjauan  Kembali . Jakarta. Sinar Grafika.
Mahmudah Nunung. (2014). Illegal  Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi  di Wilayah Perairan Indonesia . Jakarta. Sinar Grafika.
Mulyadi Lilik. (2008). Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis dan Praktik . Bandung. Alumni.
Rasjidi Lili, Rasjidi Sonia Liza. (2009). Monograf Filsafat Ilmu, Metode Penelitian, Dan Karya Tulis Ilmiah Hukum . Bandung.
Ringkasan  Eksekutif,  Februari  (2019). Lembaga  Penegakan  Hukum,  tentang  perluasan penjelasan pasal 16 UU kepolisian, Kerangka Hukum Dan Tata Lembaga Dalam Sektor Perikanan di Indonesia .
Satria Hariman. (2014). Anatomi Hukum Pidana Khusus . Yogyakarta. UII Pres.
Siombo  Ria  Marhaeni.  (2010). Hukum  Perikanan  Nasional  dan  Internasional .  Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
Soerjono Soekanto, 2015. Pengantar Penelitian Hukum . Edisi Revisi. Jakarta. UI-Press. Hal. 52.
Supramono  Gatot.  (2011). Hukum  Acara  Pidana  &  Hukum  Pidana  Di  Bidang Perikanan . Jakarta. Rineka Cipta.