## PERAN BANK INDONESIA DALAM KEJAHATAN PERBANKAN YANG DILAKUKAN OLEH BANK BALI
Hamja Universitas Wiralodra, Indramayu Email: hamja.hamja904@unwir.ac.id

## ABSTRACT
The  existence  of  a  central  bank  is  also  needed  to  regulate  and  supervise  banks  so  that their activities can develop healthy and run smoothly so that it can encourage economic activities. This is considering that the existence of an impartial regulator will bring banks to carry out their operations efficiently and be able to advance economic development. In the  interbank  payment  system,  Bank  Indonesia  has  the  duty  to  regulate  and  maintain  a smooth payment system. Including the problems that occurred in the case of Bank Bali, the task  of  Bank  Indonesia  as  an  institution that  regulates  and  maintains  a  smooth  payment system between BDNI and Bank Bali.

## Key Word: Central Bank, Breeding Crime, Bank Bali

## I. PENDAHULUAN
Dalam Pasal 33 (4) UUD RI Tahun 1945 menyatakan:
“ Perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasarkan  atas  demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan  lingkungan,  kemandirian  serta  menjaga  keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”
Rumusan Pasal tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat  peduli  akan  kesejahtraan  masyarakatnya.  Oleh  karena  itu  betapa  sangat  penting keberadaan  bank  sebagai  alat  untuk  memperlancar  transaksi-transaksi  bisnis  sehingga masyarakat  dapat  meningkatkan  taraf  hidupnya.  Mengingat  betapa  pentingnya  lembaga perbankan  maka  pemerintah  pada  tahun  1992  mengeluarkan  suatu  peraturan  perundang- undangan  yaitu  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1992  tentang  perbankan  sebagai pengganti  Undang-Undang  nomor  14  tahun  1967  tentang  pokok-pokok  perbankan  yang sudah  tidak  dapat  lagi  mengikuti,  baik  perklembangan  perekonomian  nasional  maupun internasional. 1
Pada tahun 1998 kita mengalami krisis dibidang perbankan yang sampai saat ini masih dirasakan imbasnya. Dengan adanya krisis tersebut otomatis perekonomian  negara Indonesia juga berubah. Dengan berubahnya perekonomian dan  berbagai masalah dalam
1 Muhammahd Djumhana, Hukum Perbankan Indonesia, cet 5, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 27
perekonomian  pemerintah melihat bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 dianggap tidak    lengkap,  oleh  karena  itu  pemerintah  melakukan  perubahan  dengan  melahirkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. 2
Secara  umum  krisis  terjadi  di  akibatkan  dari  lemahnya  kualitas corporate governance khususnya dalam pengelolaan perbankan.  Liberalisasi sektor perbankan  yang berawal  sejak  tahun  1998  lebih  banyak  berimplikasi  pada  peningkatan  pada  peningkatan kuantitas  dari  pada  kualitas  lembaga  perbankan,  sehingga  efisiensi  dan  stabilitas perbankan  masih  jauh  dari  yang  di  harapkan.  Rendahnya  kualitas  perbankan  antara  lain tercermin dari lemahnya kondisi internal sector perbankan, terutama sebagai dampak dari konsentrasi  kredit  yang  berlebihan,  lemahnya  managemen  bank,  kurangnya  transparansi, lemahnya system pembukuan ( poor accounting ), lemahnya pengendalian intern antara lain mengakibatkan  terjadinya  pelanggaran  batas  minimum  pemberian  kredit  (BPMK)  serta pemberian pinjaman pada pihak terkait 3 .
Pada  tanggal  26  Januari  1998  Terbit  Keputusan  Presiden  Nomor  26  Tahun  1998 tentang jaminan atas kewajiban pembayaran bank umum. Keputusan ini untuk mengatasi krisis  kepercayaan  terhadap  perbankan  akibat  likuidasi  bank  pada  1997.  Bank  Bali mengirim  surat  ke  BPPN  perihal  tidak  terbayarnya  tagihan  piutang  di  BDNI  dan  BUN yang  timbul  dari  transaksi  money  market,  SWAP,  dan  pembelian  promissory  notes. Tagihan  pada  BDNI  (belum  dihitung  bunga)  Rp  428,25  miliar  dan  US$  45  juta. Sedangkan tagihan ke BUN senilai Rp 200 miliar. Tetapi BI menyampaikan secara tertulis ke  tim  pemberesan  BDNI  tentang  penolakan  untuk  memproses  lebih  lanjut  klaim  Bank Bali  dengan  alasan  klaim  belum  didaftar  dan  terlambat  mengajukan  klaim,  satu  klaim tidak terdaftar, dan satu klaim ditolak karena tidak termasuk dalam jenis kewajiban  yang dijamin (transaksi forward-sell) senilai Rp 1,131 miliar.
Penulis tertarik dengan dengan kasus bank Bali ini karena bank adalah sebagai urat nadi  perekonomian  negara  seharusnya,  sebelum  memberikan  kredit  maka  bank  harus menerapkan  prinsip  kehati-hatian  (prudensial  banking),  sehingga  keberlangsungan  usaha bank sebagai lembaga intermediasi dapat berjalan dengan lancar.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut,  maka  dirumuskan  permasalahan hukum sebagai berikut: Bagaimanakah Peran Bank Indonesia dalam kejahatan perbankan yang dilakukan oleh bank bali?
2 Ibid , hlm 31
3 Emmy Yusaharie(ed), Perseroan Terbatas dan Good Corporate  Governance, Rangkaian Lokakarya Membahas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan hukum Bisnis lainya, Jakarta, 2004, hlm 72

## II. METODE
Sifat  penelitian  dalam  penulisan  ini  adalah  deskriptif  yang  dilakukan  dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan terutama dengan teknik studi dokumen ( library research and online  research )  dengan  menginventarisasi  data  sekunder  yang  diperlukan,  baik  berupa bahan  hukum  primer,  sekunder  maupun  tersier,  kemudian  melakukan  penelusuran sejarahnya  dan  sinkronisasi  antar  bahan  hukum  tersebut.  Bahan  hukum  primer  yang dipergunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan hukum  perbankan.  Bahan  hukum  sekunder  yang  akan  digunakan  digunakan  antara  lain berupa:  karya  ilmiah,  hasil  penelitian  dan  literatur  yang  berkaitan  dengan  substansi penelitian.  Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan-bahan  yang  menunjang  informasi  bahan hukum primer dan sekunder, antara lain data dari surat kabar, jurnal, kamus, ensiklopedia.

## III. PEMBAHASAN
3.1.      Analisis unsur-unsur kejahatan perbankan dalam kasus Bank Bali
Kronologis kasus bank bali: 4
1. Terbit  pada  tanggal  26  Januari  1998  Keputusan  Presiden  Nomor  26  Tahun  1998 tentang  jaminan  atas  kewajiban  pembayaran  bank  umum.  Keputusan  ini  untuk mengatasi krisis kepercayaan terhadap perbankan akibat likuidasi bank pada 1997.
2. Pada  tanggal  8  Maret  1998  Pemerintah  mengeluarkan  Surat  Keputusan  Bersama BPPN dan BI, Nomor 1/BPPN/1998 dan Nomor 30 /270/KEP/DIR berisi petunjuk pelaksanaan penjaminan.
3. Pada  tanggal  18  Maret  1998  Bank  Bali  mengirim  surat  ke  BDNI  untuk  minta konfirmasi  soal  utang-utangnya  yang  jatuh  tempo  pada  2  Maret  1998  sampai  16 Maret 1998 (6 transaksi).
4. 9  Juli  1998  Tim  manajemen  BDNI  melalui  suratnya  menyatakan,  klaim  atas kewajiban BDNI ke Bank Bali sudah diajukan ke BPPN.
5. 21 Oktober 1998 Bank Bali kirim surat ke BPPN perihal tidak terbayarnya tagihan piutang di BDNI dan BUN yang timbul dari transaksi money market, SWAP, dan pembelian  promissory  notes.  Tagihan  pada  BDNI  (belum  dihitung  bunga)  Rp 428,25 miliar dan US$ 45 juta. Sedangkan tagihan ke BUN senilai Rp 200 miliar.
4 “ Kronologis skandal bank bali, tempo interaktif, 4 maret 2004
6. 27  Oktober  1998  BI  menyampaikan  secara  tertulis  ke  tim  pemberesan  BDNI tentang  penolakan  untuk  memproses  lebih  lanjut  klaim  Bank  Bali  dengan  alasan klaim belum didaftar dan terlambat mengajukan klaim, satu klaim tidak terdaftar, dan satu klaim ditolak karena tidak termasuk dalam jenis kewajiban yang dijamin (transaksi forward-sell) senilai Rp 1,131 miliar.
7. 23  Desember  1998  Bank  Bali  kembali  mengirim  surat  ke  BPPN  perihal  tagihan piutang ke BDNI dan BUN tidak kunjung berhasil. Bank Bali juga meminta BPPN membantu memecahkan masalah ini.
8. 11  Januari  1999  Bank  Bali  dan  PT  Era  Giat  Prima  (EGP)  meneken  perjanjian pengalihan  (cessie)  tagihan  piutang  ke  BDNI  dan  BUN.  Jumlah  seluruh  tagihan piutang Bank Bali Rp 798,09 miliar. Disepakati paling lambat tiga bulan kemudian tagihan  itu  sudah  diserahkan  ke  Bank  Bali.  Kemudian,  Bank  Bali  juga menandatangani perjanjian cessie dengan Direktur Utama PT Era Giat Prima Setya Novanto.  Bank  Bali  menjual  seluruh  tagihan  pinjaman  antarbanknya  di  BDNI,
BUN, dan Bank Bira ke PT EGP. Total tagihan itu mencapai Rp 3 triliun.
9. 12  Januari  1999  Wakil  Ketua  BPPN  Pande  Lubis  mengirim  surat  ke  Bank  Bali. Isinya,  BPPN  sedang  mengumpulkan  dan  mempelajari  data  mengenai  transaksi Bank Bali untuk mencari pemecahan masalah.
10. 15  Februari  1999  BPPN  meminta  bantuan  BI  untuk  melakukan  verifikasi  atas tagihan Bank Bali ke BDNI dan BUN dari segi kewajaran dan kebenarannya.
11. 16 Februari 1999 BI tolak usulan Pande Lubis untuk meneliti kembali klaim Bank Bali karena sebelumnya BI sudah menyatakan secara administrasi tidak berhak.
12. 18  Februari  1999  Pande  Lubis  mengeluarkan  memo  kepada  Erman  Munzir  yang berisi usulan untuk memeriksa ulang klaim Bank Bali. Erman kemudian mengaku telah minta Direktur UPMB I memprioritaskan klaim Bank Bali.
13. 22  Maret  1999  BI  melakukan  verifikasi  terhadap  tagihan-tagihan  Bank  Bali  ke BDNI  dan  BUN.  Hasilnya,  antara  lain,  tidak  ditemukan  indikasi  ketidakbenaran dan  ketidakwajaran  transaksi  SWAP,  forward  dan  L/C  antara  Bank  Bali  dengan BDNI,  transaksi  pembelian  promes  yang  di-endorse  BUN  belum  sesuai  dengan prinsip praktek perbankan yang berhati-hati.
14. 29 Maret 1999 PT EGP memberikan surat kuasa ke Bank Bali untuk dan atas nama PT  EGP  menagih  ke  BUN  piutang  beserta  bunganya  sebesar  Rp  342,919  miliar dan mengkreditkannya ke rekening perusahaan itu. Hal serupa dilakukan terhadap
penagihan piutang beserta bunganya ke BDNI yang besarnya Rp 1, 277 triliun dan mengkreditkannya ke rekening PT EGP.
15. 1  April  1999  Bank  Bali  mengirim  surat  ke  BPPN.  Isinya  ralat  tentang  jumlah tagihan ke BDNI dan BUN.
16. 9  April  1999  BPPN  menolak  klaim  tagihan  Bank  Bali  terhadap  BUN. Pengecualian  terhadap  BDNI.  Meski  begitu,  harus  ada  persetujuan  dari  Bank Indonesia atau Menteri Keuangan.
17. 14 Mei 1999 Revisi Surat Keputusan Bersama Program Penjaminan Pemerintah:
- Keterlambatan administratif bisa diterima selama tagihan valid,
- Pengajuan klaim dapat dilakukan oleh salah satu pihak, baik debitor atau kreditor,
- Ketidakberlakuan penjaminan diperluas sehingga mencakup kewajiban yang berasal dari pihak terkait,
-  Dana  publik  yang  berasal  dari  perusahaan  Asuransi  dan  Dana pensiun dikeluarkan dari kelompok pihak terkait.
18. 11  Juni  1999  BPPN  meminta  BI  melakukan  pembayaran  dana  antarbank  BB sebesar Rp 904 miliar. Dana Rp 904 miliar dari BI mengucur ke rekening BB di BI (piutang berikut bunganya).
19. 3  Juni  1999  BPPN  instruksikan  transfer  dana  dari  rekening  Bank  Bali  di  Bank Indonesia  ke  sejumlah  rekening  berjumlah  Rp  798  miliar  secara  bersamaan  (Rp 404  miliar  ke  rekening  PT  EGP  di  Bank  Bali  Tower,  Rp  274  miliar  ke  rekening Djoko  S.  Tjandra  di  BNI  Kuningan,  120  miliar  ke  rekening  PT  EGP  di  BNI Kuningan)
20. 9  Juni  1999  Setelah  uang  keluar  dari  BI,  janji  PT  EGP  menyerahkan  surat-surat berharga pemerintah yang harusnya jatuh tempo pada 12 Juni 1999 malah diubah dalam  perjanjian  penyelesaian.  Isinya,  Bank  Bali  agar  memindahbukukan  dana sebesar Rp 141 miliar ke PT EGP. Alasannya, tagihan Bank Bali dari BI hanya Rp 798 miliar, sehingga dikurangkan saja dengan uang yang mengalir dari BI sebesar Rp 904 miliar.
21. 20  Juli  1999  Standard  Chartered  Bank  melaporkan  hasil  due  diligence  dan menemukan:
a.  Terjadi  tambahan  kerugian akibat  pembayaran  keluar  dari  bank  sebesar  Rp  546  miliar sehubungan dengan klaim antarbank sebesar Rp 905 miliar
b.  Adanya  usaha  penjualan  aset-aset  bank  oleh  manajemen,  BPPN  menolak  untuk menerima kerugian tambahan tersebut sebagai bagian dari rekapitalisasi
22. 23 Juli 1999 Penyerahan Bank Bali dari Bank Indonesia ke BPPN berdasarkan SK Gubernur  BI  no  1/14/Kep  Dpg/1999  menyusul  terlampauinya  batas  waktu pencapaian  kesepakatan  antara  Standard  Chartered  Bank  dan  pemegang  saham Bank Bali
23. 30  Juli  1999  Ahli  hukum  perbankan  Pradjoto  membeberkan  jaringan  money politics,  dalam  transaksi  penagihan  piutang  Bank  Bali  terhadap  BDNI,  BUN  dan Bank  Bira  senilai  Rp  3  triliun,  yang  melibatkan  Setya  Novanto  (Dirut  PT  EGP), dengan dugaan adanya dukungan sejumlah pejabat tinggi negara.
24. 5  Agustus  1999BPPN  membentuk  tim  investigasi  di  bawah  pengawasan International  Review  Committee  untuk  menginvestigasi  kebenaran  transaksi cessie,  meneliti  dasar  hukumnya,  menelaah  proses  pengambilan  keputusan  atas transaksi, melakukan pemeriksaan, penelitian, pengumpulan data, dan penyelidikan terhadap pengalihan dana yang dilakukan Bank Bali ke PT EGP.
25. 27 September 1999Pejabat sementara Jaksa Agung Ismudjoko SH mengungkapkan, tim penyidik Kejaksaan Agung yang dipimpin ketua tim Pengkaji Pidana Khusus Ridwan Mukiat siap menyidik skandal Bank Bali dengan mencoba memanggil orang-orang yang diduga terkait dalam kasus Bank Bali.
26. 7  Oktober  1999  Presiden  BJ  Habibie  telah  menyetujui  pemeriksaan  tiga  pejabat tinggi  di  kabinet  waktu  itu,  salah  satunya  Gubernur  Bank  Indonesia  Syahril Sabirin, sebagai saksi dalam kasus skandal Bank Bali.
27. 29  November  1999  Kejaksaan  Agung  menyatakan  telah  menerima  surat  izin pemeriksaan Syahril Sabirin. Pemeriksaan Syahril menjadi menarik setelah Wakil Dirut  Bank  Bali  Firman  Soetjahja  saat  diperiksa  tim  penyidik  mengakui  adanya pertemuan di Hotel Mulia pada 11 Februari 1999 yang membahas soal cessie.
28. 5 Juni 2000 Gubernur BI Syahril Sabirin resmi jadi tersangka kasus Bank Bali. Dia dipersalahkan  tidak  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  yang  merupakan  prinsip perbankan.
29. 21 Juni 2000 Syahril Sabirin ditahan di Kejaksaan Agung.
30. 28  Agustus  2000  Majelis  hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  yang  diketuai Soedarto  membebaskan  Joko  dari  tuntutan  hukum.  Majelis  berpendapat,  kasus
Joko  bukan  termasuk  pidana,  melainkan  perdata.  Sebelumnya,  jaksa  Antasari Azhar menuntutnya 18 bulan penjara.
31. 28  Juni  2001Mahkamah  Agung  kembali  memenangkan  Joko  S.  Tjandra.  Majelis Hakim  Agung memperkuat argumentasi majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.  Namun,  satu  anggota  majelis  kasasi,  Artidjo  Alkostar,  mengajukan dissenting opinion dengan menyatakan Joko bersalah melakukan korupsi.
32. 13  Maret  2002  Syahril  Sabirin  divonis  bersalah  oleh  majelis  hakim  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dihukum tiga tahun penjara.
33. Maret 2002 Mahkamah Agung menolak gugatan EGP di PTUN yang meminta agar surat keputusan mengenai pembatalan pengalihan tagihan Bank Bali ke EGP oleh BPPN dicabut.
34. Agustus  2002  Pengadilan  Tinggi  DKI  Jakarta  membebaskan  Syahril  Sabirin  dari semua dakwaan.
35. 12  Juni  2003  Kepala  Kejaksaan  Negeri  Jakarta  Selatan  mengirim  surat  kepada direksi  Bank  Permata  agar  menyerahkan  barang  bukti  berupa  uang  Rp  546,4 miliar. Pada hari yang sama, direksi Bank Permata mengirim surat ke BPPN untuk minta petunjuk.
36. 17 Juni 2003 Direksi Bank Permata meminta fatwa MA atas permintaan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
37. 19  Juni  2003  BPPN  minta  fatwa  MA  dan  penundaan  eksekusi  putusan  MA  yang membebaskan  Joko  S.  Tjandra.  Alasannya,  ada  dua  putusan  MA  yang bertentangan.
38. 25  Juni  2003  Fatwa  MA  untuk  direksi  Bank  Permata  keluar.  Isinya,  MA  tidak dapat ikut campur atas eksekusi.
Kata  kejahatan  dan  tindak  pidana  sering  di  identikan,  namun  tindak  pidana pengertiannya  lebih  luas  dari  pada  kejahatan.  Dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia Indonesia kata kejahatan diartikan sebagai perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana). Tetapi jika  disikmak  dengan  cermat,  maka  arti  kata  “kejahatan”  yang  paling  tepat  adalah  yang dimuat  dalam The  Lexicon  Webster  Dictonary ,  jika  diterjemahkan  (secara  bebas)  maka pengertian kejahatan adalan suatu perbuatan aktif atau pasif, terutama yang sifatnya seram
(menakutkan)  yang  dikenai  sanksi  berdasarkan  hukum  sebagai  pelanggaran  terhadap statute (undang-undang), atau membahayakan keselamatan / kesejahtraan umum. 5
Menurut  Munir  Fu‘ady  yang  dimaksud  dengan  tindak  pidana  perbankan  adalah suatu  jenis  perbuatan  yang  secara  melawan  hukum  dilakukan,  baik  dengan  sengaja ataupun  dengan  tidak  sengaja  yang  ada  hubungannya  dengan  lembaga,  perangkat  dan produk  perbankan,  sehingga  menimbulkan  keruguian  metriil  dan  atau  immateriil  bagi perbankan  itu  sendiri  maupun  bagi  nasabah  atau  pihak  ketiga  lainnya. 6 Sedangkan  yang dimaksud  dengan  kejahatan  perbankan  adalah  segala  kegiatan  perbankan  yang  diatur secara yuridis dalam UU No. 10 Tahun 1998 serta termasuk menjalankan prinsip-prinsip perbankan (prudent banking) dengan cara menggunakan rambu-rambu hukum berupa safe dan  sound.  Kegiatan  bank  harus  safe  maksudnya,  kegiatan  bersangkutan  tidak  boleh membawa  resiko  yang  substansial  (substantive  risko)  kepada  bank.  Kegiatan  bank  harus sound maksudnya adalah kegiatan bank tersebut harus layak digolongkan sebagai kegiatan suatu bank, termasuk kegiatan bank secara yuridis dan secara umum antara lain 7 :
1. Penarikan dana masyarakat,
2. Penyaluran dana kepada masyarakat,
3. Kegiatan fee based, dan
4. Kegiatan dalam bentuk investasi.
Perbedaan  antara  tindak  pidana  perbankan  dengan  tindak  pidana  di  bidang perbankan, perbedaanya terdapat pada perlakuan peraturan terhadap perbuatan yang telah melanggar  hukum  yang  berkaitan  dengan  usaha  menjalankan  industri  perbankan, perlakuan tersebut dapat kita lihat pada 8 :
1. Tindak  pidana  perbankan  terdiri  dari  perbuatan-perbuatan  pelanggaran  terhadap ketentuan  UU  No.  14  Tahun  1967  Tentang  Pokok-Pokok  Perbankan.  Pelanggaran mana dilarang dan diancam dengan hukuman oleh UU ini.
2. Tindak pidana di bidang perbankan lainnya yang terdiri atas perbuatan-perbuatan yang berhubungan  dengan  kegiatan  dalam  menjalankan  usaha  pokok  bank,  terhadap perbuatan  mana  dapat  diperlakukan  peraturan-peraturan  pidana  di  luar  UU  No.  14 Tahun1967, seperti :
5 Leden Marpaung, Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana terhadap Perbankan, Cetakan ke 2, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm 4
6 Munir Fuady, Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih , Citra Aditia Bhakti, Bandung, 2004, hlm 74.
7 A.M. Mujahidin, Reevalluasi dan reorientasi penagananTindak kejahatan Perbankan, Mengurai Benang Kusut Penyalah gunaan BLBI, www. Hukumonline.com, diakses pada tanggal 14 April 2017
8 A.M. Mujahidin, Ibid
a. KUHP sebagai peraturan hukum pidana.
b. Peraturan-peraturan  hukum  pidana  khusus,  seperti  UU  No.  3  Tahun 1977 9 tentang  tindak  pidana  korupsi,  UU  No.  32  Tahun  1964 10 tentang Lalulintas Devisa.
c. Peraturan-peraturan  lain  yang  berhubugan  dengan  kegiatan  bank  dan  yang memuat ketentuan pidananya. 11
Eksistensi,  karakteristik,  bentuk  dan  jenis  perumusan  tindak  pidana  di  bidang perbankan tidak hanya terbatas pada perumus dan dalam UU No. 7 Tahun 1992yang telah diubah  dengan  UU  No.  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan,  melainkan  juga  mencakup tindak  pidana  lainnya  yang  diatur  dan  tersebar  di  luar  UU  Perbankan  yang  ada relevansinya  dengan  kegiatan  perbankan,  seperti  dalam  UU  No.  23  Tahun  1999 Tentang Bank  Indonesia,  UU  No.  24  Tahun1999  Tentang  Lalulintas  Devisa  dan  Sistem  Nilai Tukar, UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Walaupun kejahatan perbankan dikatakan sebagai tindak pidana ekonomi, namaun pada  dasarnya perbankan  sudah  termasuk  kejahatan  di  bidang  perbankan.  Hal  ini  dapat digolongkan menjadi tiga kategori yakni 12 :
1. Kejahatan fisik, maksudnya adalah kejahatan perbankan yang melibatkan fisik dan merupakan  kejahatan  yang  konvensional  serta  berhubungan  dengan  perbankan, contohnya perampokan bank, penipuan dan lain-lain.
2. Kejahatan  Pelanggaran  Administrasi  perbankan,  maksudnya  adalah  bank  sebagai lembaga  pelayanan  publik,  maka  banyak  ketentuan  administrasi  dibebankan  oleh hukum kepadanya, bahkan pelanggaran beberapa ketentuan administrasi dianggap oleh hukum sebagai tindak pidana, hal ini terdapat dalam :
a. Operasi bank tanpa ijin.
b. Tidak memenuhi pelaporan kepada Bank Sentral.
9 Lihat, UU No. 3 tahun 1971 sekarang diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.
10 lihat UU No. 32 Tahun 1964 telah dihapus dan diganti dengan UU No. 24 Tahun 1999 Tentang Lalulintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar Uang
11 Ismansah , “ Sistem Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Kejahatan di Bidang Perbangkan (Studi Penangan Kasus Penyalahgubnaan BLBI Oleh Kejaksaan Agung)” , Disertasi, PDIH UNDIP Semarang, 2007, hlm 1.
12 Ismansah , ibid , hlm10
c. Tidak  memenuhi  ketentuan  Bank  Sentral  tentang  kecukupan  modal,  batas maksimum  pemberian  kridit,  persyaratan  pengurus  dan  komisaris,  merger, akuisisi serta konsolidasi bank dan lain-lain.
3. Kejahatan  Produk  bank,  maksudnya  adalah  kejahatan  perbankan  yang dihubungkan  dengan  produk  bank  seperti,  pemberian  kridit  yang  tidak  benar, misalnya  kridit  tanpa  agunan  atau  agunan  fiktif,  pemalsuan  warkat,  seperti  cek, wesel, dan leter of cridit, pemalsuan kartu kridit, transfer uang kepada yang tidak berhak.
Kejahatan  perbankan  yang  disebut  sebagai  pelanggaran  moralitas  perbankan, sebagaimana  tercantum  dalam  Kode  Etik  Bankir  Indonesia,  yang  berisikan  sebagai berikut:
a. Patuh  dan  taat  pada  ketentuan  perundang-undangan  dan  peraturan-peraturan  yang berlaku.
b. Melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan banknya.
c. Menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat.
d. Tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.
e. Menghindarkan  diri  dari  keterlibatan  pengambilan  keputusan  dalam  hal  terdapat pertentangan kepentingan.
f. Menjaga rahasia nasabah dan banknya.
g. Memperhatikan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan bank terhadap keadaan ekonomi, sosial dan lingkungannya.
h. Tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi atau keluarga.
i. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya 13
Menurut Mardjono Reksodiputro, pelanggaran kode etik secara yuridis tidak dapat dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  (crime),  tetapi  secara  kriminologis  dapat diketegorikan  dalam  pengertian  criminal  behavior  dalam  konsepsi  white  collar  crime. 14 Sementara  menurut  Krisna  Wijaya,  kejahatan  perbankan  dilihat  dari  berbagai  kasus
13 Munir Fuadi , op. cit., hlm 3.
14 Ismansah, op.cit ., hlm 10
Pembobolan bank disebabkan oleh kalangan intern bank dan bentuk kontrol kejahatannya terdapat dalam dua jenis kejahatan perbankan, yaitu: 15
a. Error  Omission berupa  pelanggaran  terhadap  suatu  ketentuan  berupa  sistem  dan prosedur yang seharusnya dipatuhi tetapi tidak dilaksanakan.
b. Error  Commision berupa  pelanggaran  dalam  bentuk  melaksanakan  sesuai  yang seharusnya tidak boleh, karena tidak tertulis dalam sistem dan prosedur, maka tetap saja dilakukan.
Pelanggaran  terhadap  error  omission  selalu  ada  sanksi  administratif,  tetapi pelanggaran  terhadap  error  commission  sanksinya  bersifat  normatif  yang  terdapat  dalam code of conduct, dan kebanyakan kejahatan perbankan di Indonesia terdapat dalam bentuk error  commission  khususnya  dalam  delivery  system 16 .  Secara  umum  kejahatan  di  bidang perbankan  adalah  kejahatan  yang  digolongkan  dalam  peraturan  perundang-undangan  di bidang hukum admnistrasi yang memuat sanksi-sanksi pidana. Istilah kejahatan di bidang perbankan  adalah  untuk  menampung  segala  jenis  perbuatan  melanggar  hukum  yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Sedangkan istilah tindak  pidana  di  bidang  perbankan  menunjukkan  bahwa  suatu  tindak  pidana  yang dilakukan dalam menjalankan fungsi dan usahanya sebagai bank dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidanan ekonomi. Kejahatan di bidang perbankan adalah salah satu bentuk dari kejahatan ekonomi yang sering dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sasaran dan  sarana  kegiatannya  dengan  modus  yang  sangat  sulit  dipantau  atau  dibuktikan berdasarkan undang-undang perbankan. 17
Modus  operansi  kejahatan  di  bidang  perbankan  dilakukan  melalui  memperoleh kredit  dari  bank  dengan  cara  menggunakan  dokumen  atau  jaminan  palsu,  fiktif, penyalahgunaan pemakaian kredit, mendapat kredit berulang-ulang dengan jaminan objek yang  sama,  memerintahkan,  menghilangkan,  menghapuskan,  tidak  membukukan  yang seharusnya  dipenuhi.  Di  samping  itu  modus  operandinya  juga  memaksa  bank  atau  pihak yang  terafeliasi  memberikan  keterangan  yang  wajib  dirahasiakan,  tidak  memberikan keterangan  yang  wajib  dipenuhinya  kepada  bank  Indonesia  maupun  kepada  Penyidik Negara,  menerima,  meminta,  mengijinkan,  menyetujui  untuk  menerima  imbalan,  uang
15 Krisna Wijaya , Analisis Krisis Perbankan Nasional, catatan kolom demi kolom, Penerbit Kompas, Jakart a, 2000, hlm. 38.
16 Krisna Wijaya , Ibid . hlm 39.
17 A.M. Mujahidin , Loc.it
tambahan, pelayanan komisi, uang atau barang berharga untuk kepentingan pribadi dalam rangka orang lain mendapat kridit, uang muka, prioritas kredit atau persetujuan orang lain untuk melanggar batas maksimum pemberian kredit (BMKP) 18 .
Bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  Bank  Bali  pada  tanggal  21  Oktober  1998 perihal  tidak  terbayarnya  tagihan  piutang  di  BDNI  dan  BUN  yang  timbul  dari  transaksi money  market,  SWAP,  dan  pembelian  promissory  notes.  Tagihan  pada  BDNI  (belum dihitung bunga) Rp 428,25 miliar dan US$ 45 juta. Sedangkan tagihan ke BUN senilai Rp 200  miliar.  Menurut  ketentuan  Pasal  12  ayat  (3)  Peratuaran  Bank  Indonesia  NO. 7/2PBI/2005  tentang  penilaian  Kualitas  Aktiva  Bank  Umum,  kualitas  kredit  terbagi menjadi  lima  kolektilibilitas,  yaitu:  Lancar,  Dalam  perhatian  Khusus,  Kurang  Lancar, Diragukan,  dan  Macet.  Perbutan  yang  dilakukan  Bank  Bali  tersebut  termasuk  dalam katagori  kredit  macet  dimana  terdapat  tungakan  angsuran  pokok  dan/atau  bunga  sebesar Rp  428,25  miliar  (belum  di  hutung  bunga)  dan  US$  45  juta  kepada  BDNI,sedangkan tagihan ke BUN senilai Rp 200 miliar yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari., kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dan segi hukum maupun kondisi pasar,  jsminan  tidak  dapat  dicairakan  pada  nilai  wajar. 19 Perbutan  kredit  macet  ini termasuk kedalam kejahatan perbankan karena tentang kredit diatur Undang-Undang No. 7  Tahun  1992 tentang  Perbankan  sebagiaman  Telah  diubah  dengan  Undang-Undang  No. 10  Tahun  1998.  Menurut  Munir  Fu‘ady  yang  dimaksud  dengan  tindak  pidana  perbankan adalah suatu jenis perbuatan yang secara melawan hukum dilakukan, baik dengan sengaja ataupun  dengan  tidak  sengaja  yang  ada  hubungannya  dengan  lembaga,  perangkat  dan produk  perbankan,  sehingga  menimbulkan  keruguian  metriil  dan  atau  immateriil  bagi perbankan  itu  sendiri  maupun  bagi  nasabah  atau  pihak  ketiga  lainnya 20 Tindak  Pidana Perbankan  &  Tindak  Pidana  di  Bid.  Perbankan  Merupakan  Tindak  Tidana  Ekonomi. Unsur-unsur Tindak Pidana Ekonomi
Menurut Conklin:
1. Suatu perbuatan melawan hukum yang diancam dengan sanksi pidana
2. Dilakukan  oleh  perorangan  atau  korporasi  di  dalam  pekerjaannya  yang  sah  atau dalam usahanya di bidang industri atau perdagangan.
3. Tujuan  :  memperoleh  uang,  kekayaan,  menghindari  pembayaran  uang/ menghindari kekayaan/kerugian/keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi
18 A.M. Mujahidin, ibid
19 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia , Prenada Media Group Jakarta,2006, hlm 67
20 Munir Fuady, loc it

## 3.2. Analisis Peran Bank Indonesia Dalam Kejahatan Perbankan Yang Dilakukan Oleh Bank Bali
Bank  Sentral  merupakan  lembaga  yang  memiliki  peran  penting  dalam perekonomian,  terutama  di  bidang  moneter,  keuangan  dan  perbankan.  Peran  tersebut tercermin pada tugas-tugas utama yang dimiliki oleh Bank Sentral, yaitu menetapkan dan melaksanakan  kebijakan  moneter,  mengatur  dan  mengawasi  bank,serta  menjaga kelancaran  sistem  pembayaran.  Tugas  utama  tersebut  tidak  selalu  sama  antara  satu  bank sentral dengan bank sentral lainnya. Misalnya, terdapat bank sentral yang hanya bertugas menetapkan  dan  melaksanakan  kebijakan  moneter  serta  menjaga  kelancaran  sistem pembayaran,  sementara  terdapat  juga  bank  sentral  lain  yang  hanya  bertugas  menetapkan dan  melaksanakan  kebijakan  moneter.  Tugas  utama  yang  pada  umumnya  dimiliki  oleh bank  sentral  tersebut,  juga  dimiliki  oleh  Bank  Indonesia  selaku  bank  sentral  Republik Indonesia. 21
Keberadaan  bank  sentral  juga  diperlukan  untuk  mengatur  dan  mengawasi perbankan  agar  aktifitasnya  dapat  berkembang  sehat  dan  berjalan  lancar  sehingga  dapat mendorong kegiatan ekonomi.  Hal itu mengingat bahwa keberadaan regulator yang tidak berpihak  akan  membawa  bank-bank  dapat  melaksanakan  operasinya  secara  effisien  dan mampu memajukan perkembangan perekonomian.  Contohnya, kalau tidak ada regulator, maka  kepentingan  para  deposan  akan  kurang  mendapat  perhatian,  dan  juga  akan  dapat muncul praktek-praktek yang merugikan kepentingan nasabah suatu bank. Demikian pula, bank-bank  kecil  dapat  mengalami  kesulitan  karena  belum  tentu  mampu  bersaing  dengan bank-bank  yang  lebih  besar  dan  kuat.    Selain  sebagai  regulator,  bank  sentral  juga diperlukan  untuk  berperan  sebagai banker’s  bank dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai lender  of  last  resort ’pemberi  pinjaman  terakhir’  bagi  bank-bank  yang  mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek (likuiditas) dan tidak dapat memperoleh pinjaman dari bank lain. 22
Dengan  berekembangnya  peran  seperti  diuraikan  di  atas,  bank  sentral  tidak  lagi identik dengan bank komersial atau lembaga keuangan lainnya.  Masyarakat umum tidak dapat    lagi  menyimpan    uangnya  atau  meminta  kredit  atau  mentransfer  uang  di  bank sentral.  Bank  sentral  dibentuk  sebagai  regulator  dan  pembuat  kebijakan  untuk  mencapai
21 Neni Sri Imaniati, Dasar-Dasar Hukum Perbankan dan Perbankan syariah, Fakultas Hkum UNISBA, Bandung, 2007, hlm 68
22 Neni Sri Imaniati, Ibid, hlm 71
suatu  tujuan  sosial  ekonomi  tertentu  yang  menyangkut  kepentingan  nasional  atau kesejahteraan  umum,  seperti  stabilitas  harga  dan  perkembangan  ekonomi.  Dalam perkembangan selanjutnya, untuk dapat melaksanakan perannya, bank sentral mempunyai beberapa kewenangan antara lain : 23
1). Mengedarkan uang sekaligus mengatur jumlah uang beredar,
2). Mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan,
3). Mengembangkan sistem pembayaran, dan
4). Mengembangkan sistem perkreditan
Dalam  sistem  pembayaran  antar  bank,  Bank  Indonesia  memiliki  tugas  untuk mengatur  dan  menjaga  kelancaran  sistem  pembayaran.  Permasalahan  yang  terjadi  pada kasus  Bank  Bali,  tugas  Bank  Indonesia  sebagai  lembaga  yang  mengatur  dan  menjaga kelancaran  sistem  pembayaran  antara  BDNI  dan  Bank  Bali,  hal  tersebut  terlihat  dari mekanisme antara BPPN dan Bank Indonesia dimana pada saat terjadi penyelesaian utang- piutang  antara  Bank  Bali  dan  BDNI,  Bank  Bali  mengirim  surat  ke  BDNI  untuk  minta konfirmasi soal utang-utang  yang jatuh tempo pada 2 Maret 1998 sampai 16 Maret 1998 (6 transaksi) dan mengirim surat surat ke BPPN perihal tidak terbayarnya tagihan piutang di  BDNI  dan  BUN  yang  timbul  dari  transaksi  money  market,  SWAP,  dan  pembelian promissory notes. Tagihan pada BDNI (belum dihitung bunga) Rp 428,25 miliar dan US$ 45  juta.  Sedangkan  tagihan  ke  BUN  senilai  Rp  200  miliar.BPPN  meminta  bantuan  BI untuk melakukan verifikasi atas tagihan Bank Bali ke BDNI dan BUN dari segi kewajaran dan kebenarannya.
Hasil dari verifikasi terhadap tagihan-tagihan Bank Bali ke BDNI dan BUN, antara lain:  tidak  ditemukan  indikasi  ketidakbenaran  dan  ketidakwajaran  transaksi  SWAP, forward  dan  L/C  antara  Bank  Bali  dengan  BDNI,  transaksi  pembelian  promes  yang  di- endorse BUN belum sesuai dengan prinsip praktek perbankan yang berhati-hat (prudential bankin).

## IV. PENUTUP

## 4.1 Simpulan
Bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  Bank  Bali  pada  tanggal  21  Oktober  1998 perihal  tidak  terbayarnya  tagihan  piutang  di  BDNI  dan  BUN  yang  timbul  dari  transaksi money  market,  SWAP,  dan  pembelian  promissory  notes.  Tagihan  pada  BDNI  (belum
23 Neni Sri Imaniati, Ibid, hlm 72
dihitung bunga) Rp 428,25 miliar dan US$ 45 juta. Sedangkan tagihan ke BUN senilai Rp 200  miliar.  Menurut  ketentuan  Pasal  12  ayat  (3)  Peratuaran  Bank  Indonesia  NO. 7/2PBI/2005  tentang  penilaian  Kualitas  Aktiva  Bank  Umum,  kualitas  kredit  terbagi menjadi  lima  kolektilibilitas,  yaitu:  Lancar,  Dalam  perhatian  Khusus,  Kurang  Lancar, Diragukan,  dan  Macet.  Perbutan  yang  dilakukan  Bank  Bali  tersebut  termasuk  dalam katagori  kredit  macet  dimana  terdapat  tungakan  angsuran  pokok  dan/atau  bunga  sebesar Rp  428,25  miliar  (belum  di  hutung  bunga)  dan  US$  45  juta  kepada  BDNI,sedangkan tagihan ke BUN senilai Rp 200 miliar yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari., kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dan segi hukm maupun kondisi pasar, jsminan tidak dapat dicairakan pada nilai wajar. Perbutan kredit macet ini termasuk kedalam  kejahatan  perbankan  karena  tentang  kredit  diatur  Undang-Undang  No.  7  Tahun 1992 tentang Perbankan sebagiamana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Hasil dari verifikasi terhadap tagihan-tagihan Bank Bali ke BDNI dan BUN, antara lain:  tidak  ditemukan  indikasi  ketidakbenaran  dan  ketidakwajaran  transaksi  SWAP, forward  dan  L/C  antara  Bank  Bali  dengan  BDNI,  transaksi  pembelian  promes  yang  di- endorse BUN belum sesuai dengan prinsip praktek perbankan yang berhati-hati.

## 4.2 Saran
Peranan  bank  sentral  harus  lebih  proaktif  untuk  mengatur  dan  mengawasi perbankan  agar  aktifitasnya  dapat  berkembang  sehat  dan  berjalan  lancar  sehingga  dapat mendorong kegiatan ekonomi.  Hal itu mengingat bahwa keberadaan regulator yang tidak berpihak  akan  membawa  bank-bank  dapat  melaksanakan  operasinya  secara  effisien  dan mampu memajukan perkembangan perekonomian

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku
Emmy  Yusaharie(ed),  2004, Perseroan  Terbatas  dan  Good  Corporate    Governance, Rangkaian  Lokakarya  Membahas  Masalah-Masalah  Kepailitan  dan  Wawasan hukum Bisnis lainya, Jakarta.
Hermansyah,  2006, Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia ,  Prenada  Media  Group, Jakarta.
Ismansah,  2007,“ Sistem  Penyelidikan,  Penyidikan  dan  Penuntutan  Kejahatan  di  Bidang Perbangkan  (Studi  Penangan  Kasus  Penyalahgubnaan  BLBI  Oleh  Kejaksaan Agung)” , Disertasi, PDIH UNDIP Semarang
Krisna  Wijaya , 2000 ,  Analisis  Krisis  Perbankan  Nasional, catatan  kolom  demi  kolom, Penerbit Kompas, Jakart a.
Leden  Marpaung,  2005, Pemberantasan  dan  Pencegahan  Tindak  Pidana  terhadap Perbankan, Cetakan ke 2, Djambatan, Jakarta.
Muhammahd Djumhana, 2006, Hukum Perbankan Indonesia, cet 5, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
Munir  Fuady,  2004, Bisnis  Kotor,  Anatomi  Kejahatan  Kerah  Putih ,  Citra  Aditia  Bhakti, Bandung.
Neni  Sri  Imaniati,  2007, Dasar-Dasar  Hukum  Perbankan  dan  Perbankan  syariah, Fakultas Hukum UNISBA, Bandung, 2007

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-undang nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 1999 tentang bank Indonesia
Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan