## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3145

## PENGAWASAN DAN KOORDINASI SERTIFIKASI HALAL
Rabiah Z Harahap
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3, Medan – Sumatera Utara Email: rabiahzharahap@gmail.co.id

## Abstrak
Faktor  utama  yang  menjadi  kelemahan  konsumen  adalah  tingkat  kesadaran  konsumen akan  hak-hak  mereka  yang  masih  rendah.  Ini  terutama  karena  pendidikan  konsumen  yang rendah.  Oleh  karena  itu  undang-undang  perlindungan  konsumen  dimaksudkan  sebagai landasan  hukum  yang  kuat  bagi  lembaga  perlindungan  konsumen  pemerintah  dan  non- pemerintah  untuk  melakukan  upaya  memberdayakan  konsumen  melalui  pembinaan  dan pendidikan  konsumen.  Tulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif (penelitian normatif) dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitik yang menggunakan data sekunder. Prosedur pengumpulan data adalah dalam bentuk dokumentasi catatan atau kutipan, pencarian  literatur  hukum,  buku-buku  dan  lain-lain  yang  berkaitan  dengan  identifikasi masalah  baik offline maupun online yang  kemudian  dianalisis  melalui  metode  analisis  isi ( content analysis method ) dengan fokus pada masalah bagaimana pengawasan dan koordinasi sertifikasi halal. Hasil penelitian, diketahui bahwa Undang-Undang  Perlindungan Konsumen menyatakan  bahwa  bisnis  dilarang  memproduksi  atau  memperdagangkan  barang  atau  jasa yang  tidak  mengikuti  ketentuan  produksi  halal  (Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Produk Halal Yang Dijamin).

## Kata Kunci: Pengawasan, Koordinasi, Sertifikat, Halal

## Abstract
The main factor which is the weakness of consumers is the level of consumer awareness of  their  rights  is  still  low.  This  is  mainly  due  to  low  consumer  education.  Therefore  the consumer protection law is intended to be a strong legal foundation for government and non- governmental consumer protection institutions to make efforts to empower consumers through coaching  and  educating  consumers.  This  writing  uses  normative  juridical  legal  research methods  (normative  research)  with  descriptive  analytical  research  specifications  that  use secondary data. The procedure of data collection is in the form of documentation of notes or quotations,  search  of  legal  literature,  books  and  others  related  to  the  identification  of problems  both  offline  and  online  which  are  then  analyzed  through  the  content  analysis method with a focus on the issue of how supervision and coordination of halal certification. The results of the study, it is known that the Consumer Protection Act states that businesses are prohibited from producing or trading goods or services that do not follow the provisions of halal production (Law No. 23 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products).

## Keywords: Supervision, Coordination, Certificate, Halal

## PENDAHULUAN
Setiap  konsumen  membutuhkan  perlindungan  dengan  keluarnya  undang-undang perlindungan  konsumen,  maka  semakin  jelaslah  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  yang mana  undang-undang  ini  sebagai  payung  bagi  konsumen.  Hak  konsumen  yang  tertera  di dalam  pasal  4  huruf  1  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  Nomor  8  Tahun  1999 (UUPK)  yang  menyatakan,  hak  untuk  mendapatkan  keamanan  dan  kenyamanan  atas pemakaian  barang  atau  jasa.  Disini  sebagai  konsumen  kita  haruslah  mendapatkan keamanan

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3145
dan  kenyamanan  baik  dalam  pemakaian  ataupun  barang  atau  jasa  guna  terlindunginya  hak- hak sebagai konsumen.
Faktor  utama  yang  menjadi  kelemahan  konsumen  adalah  tingkat  kesadaran  konsumen akan  haknya  masih  rendah.  Hal  ini  terutama  disebabkan  oleh  rendahnya  pendidikan konsumen.  Oleh  karena  itu  undang-undang  perlindungan  konsumen  dimaksudkan  menjadi landasan  hukum  yang  kuat  bagi  pemerintah  dan  lembaga  perlindungan  konsumen  swadaya masyarakat  untuk  melakukan  upaya  pemberdayaan  konsumen  melalui  pembinaan  dan pendidikan konsumen.
Makanan  adalah  segala  sesuatu  yang  berasal  dari  sumber  hayati  dan  air,  baik  yang diolah  maupun  tidak  diolah  yang  diperuntukkan  sebagai  makanan  dan  minuman  untuk konsumsi  manusia,  termasuk  bahan  tambahan  pangan,  bahan  baku  pangan  dan  bahan  lain yang  digunakan  dalam  proses  penyiapan,  pengolahan  dan/atau  pembuatan  makanan  dan minuman.
Setiap muslim yang akan melakukan, menggunakan terlebih lagi mengkonsumsi sesuatu produk pangan sangat dituntun oleh agama untuk memastikan terlebih dahulu kehalalan dan keharamannya. Halal berarti boleh sedangkan haram berarti tidak boleh (Qardhawi: 2000).
Di  dalam  Al-Quran  surat Al-Maidah ayat  3  Allah  SWT  berfirman  “Telah  diharamkan atas  kamu  bangkai,  darah,  daging  babi,  binatang  yang  disembelih  bukan  karena  Allah,  yang dicekik,  yang  mati  karena  dipukul,  yang  mati  karena  jatuh  dari  atas,  yang  mati    karena ditanduk, yang mati karena dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala”.
Al-Quran  mengisaratkan  bahwa  dalam  mengkonsumsi  tidak  hanya  halal  saja,  namun juga  harus thayyib .  Hal  ini  terbukti  dengan  kata-kata  halalan  dalam  beberapa  ayat  Al-Quran selalu  diikuti  dengan  kata-kata  thayyiban  karena  tidak  semua  makanan  yang  halal  akan menjadi thayyib bagi  konsumen  misalnya  penderita  penyakit  diabetes  dalam  kondisi  sakit dengan kadar gula yang tinggi dalam tubuhnya namun tetap saja dia mengkonsumsi gula. Hal ini tentu saja membahayakan kesehatan konsumen gula tersebut, walaupun gula tersebut halal untuk dikonsumsi namun tidak baik/ thayyib bagi konsumen tersebut.
Kita  sebagai  konsumen  seharusnya  setiap  membeli  produk  makanan  haruslah memperhatikan  terlebih  dahulu  adalah  tanggal  kadaluarsa  yang  biasanya  terdapat  dalam kemasan  tetapi  masyarakat  kurang  memperhatikan  labelisasi  halal  yang  menjamin  bahwa produk makanan atau minuman yang dibeli halal untuk dikonsumsi.
Bagi konsumen muslim salah satu kenyamanan konsumen dalam menggunakan produk adanya jaminan halal dari pelaku usaha. Hal ini selain senantiasa berkaitan dengan keyakinan agamanya  untuk  selalu  menggunakan  dan  mengkonsumsi  produk  halal.  Undang-undang perlindungan  konsumen  dalam  rangka  perlindungan  terhadap  konsumen  muslim  terkait dengan kehalalan suatu produk sebenarnya telah mengaturnya dalam Pasal 8 UUPK mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Pasal 8 ayat 1 huruf H UUPK  menyatakan bahwa pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  dan/atau  jasa  yang  tidak  mengikuti  ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.
Pengaturan  pemeriksaan  sertifikasi  halal  pada  awalnya  merupakan  kewengan  dari kementrian agama. Kementrian agama telah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan atau Penetapan Pangan Halal. Selanjutnya  ditindaklanjuti  dengan  Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  519  Tahun  2001

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Pengawasan Dan Koordinasi...(Rabiah Z Harahap) Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, 108-118
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3145
tentang lembaga pelaksanaan pemeriksaan pangan halal, yang menunjuk dan mendelegasikan pelaksanaan sertifikasi halal kelembaga pengkajian obat-obatan dan kosmetika majelis ulama Indonesia (LPPOM-MUI).
Masih  banyaknya  produk  yang  beredar  di  masyarakat  belum  semua  terjamin kehalalannya,  sehingga  memerlukan  pengaturan  yang  komprehensif  yang  meliputi  produk barang dan jasa. Berdasarkan alasan tersebut maka penyelenggaran sertifikasi halal kemudian diatur  secara  khusus  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014  tentang  Produk  Jaminan Halal  (UUPJH).  Pemberlakuan  UUPJH  merupakan  salah  satu  bentuk  perlindungan  dari negara  kepada  konsumen  muslim  Indonesia.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  29  ayat  2  Undang- Undang  Dasar  1945  mengamanatkan  bahwa  negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap penduduk  untuk  memeluk  agamanya  dan  kepercayaannya.  Untuk  menjamin  setiap  pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan  dan  jaminan  tentang  kehalalan  produk  yang  dikonsumsi  dan  digunakan masyarakat, khususnya masyarakat muslim.
Kita  sebagai  konsumen  seharusnya  setiap  membeli  produk  makanan  haruslah memperhatikan  terlebih  dahulu  tanggal  kadaluarsa  yang  biasanya  terdapat  dalam  kemasan. Tetapi  masyarakat  kurang  memperhatikan  labelisasi  halal  yang  menjamin  bahwa  produk makanan dan minuman yang dibeli halal untuk dikonsumsi.

## METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif  ( normatif research ),  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau data skunder (Seokanto dan Sri Muji, 2003, h. 15).  Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini berupa penelitian deskriptif analistis. Deskriptif adalah menunjukan komparasi atau hubungan seperangkat  data  dengan  seperangkat  data  yang  lain,  dan  maksudnya  adalah  untuk memberikan gambaran, menelaah, menjelaskan dan menganalisis (Soekanto, 1996, h. 63).
Sesuai jenis dan sifat penelitiannya, maka sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Produk Halal Jaminan Halal dan Undang-Undang Dasar 1945.  Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, makalah dan artikel ilmiah yang dapat memberi penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan lain sebagainya dalam menemukan defenisi dari istilah-istilah dalam membahas tentang pengawasan dan koordinasi sertifikasi halal.
Prosedur  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dalam  penilitian  ini  berupa dokumentasi  yaitu  pedoman  yang  digunakan  berupa  catatan  atau  kutipan,  penelusuran literatur  hukum,  buku-buku  dan  lainnya  yang  bertalian  dengan  identifikasi  masalah  dalam penilitian  ini  dengan  cara offline maupun online .  Analisa  bahan  hukum  dilakukan  dengan menggunakan  metode  analisa  konten (centent  analysis  method) yang  dilakukan  dengan menguraikan  materi  peristiwa  hukum  atau  produk  hukum  secara  rinci  guna  memudahkan interpretasi dalam pembahasan (Marzuki, 2011, h. 171).

## PEMBAHASAN
Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal
Kewajiban Sertifikat Halal

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Pengawasan Dan Koordinasi...(Rabiah Z Harahap) Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, 108-118
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3145
Terkait dengan kehalalan suatu produk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  Konsumen  menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  dan/  atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan „halal‟ yang dicantumkan dalam label. Keharusan adanya keterangan halal  dalam  suatu  produk  dapat  dilihat  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang  Jaminan  Produk  Halal  yang  termasuk  produk  halal  adalah  barang  atau  jasa  yang terkait  dengan  makanan, minuman,  obat, kosmetik,  produk  kimiawi,  produk  biologi,  produk rekayasa  genetik,  serta  barang  gunaan  yang  dipakai,  digunakan  atau  dimanfaatkan  oleh masyarakat.  Yang  dimaksud  produk  halal  adalah  produk  yang  telah  dinyatakan  halal  sesuai dengan syariat Islam.
Undang-undang  produk  halal  telah  mengatur  secara  jelas  bahwa  produk  yang  masuk, beredar,  dan  diperdagangkan  di  wilayah  Indonesia  wajib  bersertifikasi  halal.  Jadi  memang pada  dasarnya  jika  produk  yang  dijual  tersebut  adalah  halal,  maka  wajib  bersertifikat  halal. Ada beberapa kewajiban bagi pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal dan setelah memperoleh sertifikat tersebut, pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal wajib:
1) Memberikan  informasi  secara  benar,  jelas  dan  jujur,  memisahkan  lokasi,  tempat  dan  alat penyembelihan,  pengolahan,  penyimpanan,  pengemasan,  pendistrbusian,  penjualan  dan penyajian antara produk halal dan tidak halal.
2) Memiliki penyedia halal.
3) Dan melakukan perubahan komposisi bahan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
Kemudian setelah memperoleh sertifikat halal, pelaku usaha wajib :
1) Mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal.
2) Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal.
3) Memisahkan  lokasi,  tempat  dan  penyembelihan,  alat  pengolahan,  penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal.
4) Memperbaharui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir, dan melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.
Pelaku usaha  yang tidak melakukan kewajibannya setelah memperoleh sertifikat halal, dikenai sanksi administratif berupa:
1) Peringatan tertulis.
2) Denda administratif.
3) Pencabutan sertifikat halal.
Mengenai  kewajiban  mencantumkan  label  halal  oleh  pihak  yang  telah  mendapatkan sertifikat  halal  perlu  diketahui  bahwa  bentuk  label  halal  ini  ditetapkan  oleh  BPJPH  (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dan berlaku nasional.
Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada:
1) Kemasan produk.
2) Bagian tertentu dari produk.
3) Tempat tertentu pada produk.
Pencantuman  label  halal  harus  mudah  dilihat  dan  dibaca  serta  tidak  mudah  dihapus dilepas  dan  dirusak.  Perlu  diketahui  bahwa  pelaku  usaha  yang  tidak  menjaga  kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3145
tahun atau pidana denda paling banyak 2 Milyar.
Produk dari bahan yang diharamkan
Adapun yang termasuk bahan yang diharamkan menurut Undang-undang Produk halal yaitu:
1) Bahan yang berasal dari hewan meliputi:
a) Bangkai.
b) Darah .
c) Babi dan/atau.
d) Hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.
2) Bahan  yang  berasal  dari  tumbuhan  pada  dasarnya  halal  kecuali  memabukkan  dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya.
3) Bahan  yang  berasal  dari  mikroba  dan  bahan  yang  dihasilkan  melalui  proses  kimiawi, proses biologi atau proses rekayasa genetik. Diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya  tercampur,  terkandung,  dan/atau  terkontaminasi  dengan  bahan  yang diharamkan.
Pelaku  usaha  yang  memproduksi  produk  dari  bahan  yang  berasal  dari  bahan  yang diharamkan  dikecualikan  dari  mengajukan  permohonan  sertifikasi  halal.  Pelaku  usaha tersebut  wajib  mencantumkan  keterangan  tidak  halal  pada  produk.  Jika  pelaku  usaha  tidak mencantumkan keterangan tidak halal, dikenai sanksi administratif berupa:
a) Teguran lisan
b) Peringatan Tertulis
c) Denda administratif.
Disini  masyarakat  tidak  perlu  khawatir  karena  bagi  produk  yang  halal  harus  ada  label halalnya,  sebaliknya  produk  yang  berasal  dari  bahan  dari  yang  diharamkan  harus mencantumkan keterangan tidak halal.

## Label Halal dan Perlindungan Konsumen.
Label  pangan  adalah  setiap  keterangan  mengenai  pangan  yang  berbentuk  gambar, tulisan,  kombinasi  keduanya  atau  bentuk  lain  yang  disertakan  pada  pangan,  dimasukkan  ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan (Pasal 1 angka 3  Peraturan Pemerintah  Nomor  69  Tahun  1999).  Selain  dari  label  informasi  tentang  produk  dapat diperoleh dari iklan.
Iklan pangan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan atau dalam bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan/atau perdagangan (Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999). Secara normatif empiris label dan iklan pangan memiliki beberapa fungsi: Pertama Sebagai sumber informasi. Label pangan dan iklan merupakan sumber informasi bagi konsumen tentang suatu produk  pangan  karena  konsumen  tidak  dapat  langsung  bertemu  dengan  pelaku  usahanya. Pelaku usaha dapat saja memasukkan unsur-unsur upaya memikat atau membujuk konsumen untuk  membeli  produknya.  Akan  tetapi  label  dan  iklan  tidak  diperkenankan  hanya  sekedar menginformasikan sesuatu yang hanya menguntungkan dari sisi pelaku usaha. Informasi yang benar,  jelas  dan  jujur  harus  disampaikan  kepada  konsumen  termasuk  higenis  dan kehalalannya  (Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen).
Kedua  Label  dan  iklan  pangan  dapat  digunakan  sebagai  bahan  pertimbagan  bagi

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3145
konsumen  untuk  menentukan  pilihan.  Konsumen  kritis  tentu  saja  terdahulu  membaca  label dan iklan pangan dengan cermat. Teliti dan melakukan perbandingan dengan produk lain dari segi  komposisi,  berat  bersih,  harga  dan  lain-lain  sebelum  membeli  dan  menjatuhkan  pilihan (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).
Ketiga  Label  dan  iklan  dapat  digunakan  sebagai  sarana  mengikat  transaksi.  Label  dan iklan  harus  mengikat.  Segala  sesuatu  yang  diinformasikan  dalam  label  dan  yang  dijanjikan dalam  iklan,  harus  dapat  dibuktikan  kebenarannya.  Iklan  harus  legal,  terukur,  jujur  dan objektif.  Pelaku  usaha  harus  bersedia  dituntut  apabila  ternyata  label  dan  iklannya  tidak terbukti benar (Pasal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).
Dasar  penetapan  labelisasi  merupakan  perwujudan  pemenuhan  hak  masyarakat  untuk mendapatkan  produk  yang  dipilihnya.  Khususnya  agar  konsumen  terbebas  dari  produk  yang tidak mengandung bahan, atau perlakuan yang tidak diijinkan agama (Haram). Perkembangan yang  lahir  dari  teknologi  pengolahan,  pengemasan  dan  pemasaran  produk  barang  dan/atau jasa  dewasa  ini  menyebabkan  sistem  pelabelan  mutlak  diperlukan.  Tanpa  label  (tanda) masyarakat  sulit  mengenali  bahan  baku,  komposisi  dan  proses  yang  dilalui  oleh  produk tersebut.  Namun  demikian  perlu  digarisbawahi  bahwa  labelisasi  hanya  satu  bagian  saja  dari sistem  pengawasan.  Produk  secara  keseluruhan.  Label  hanya  sekedar  informasi  yang diberikan untuk pemasaran, dan bukan proses produksi.
Lebih jauh dari itu dalam mekanisme pasar sistem bebas, labelisasi dapat dipergunakan sebagai  instrumen  untuk  merangsang  pasar.  Oleh  karena  itu  sistem  pengawasan  produk melalui labelisasi akan berfungsi untuk mengoreksi pasar dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat.
Peraturan perundang-undangan Pasal 30 ayat  1 Undang-Undang Nomor  7 Tahun  1996 Tentang  Pangan  Menyebutkan  “Setiap  orang  memproduksi  atau  memasukkan  ke  dalam wilayah  Indonesia  pangan  yang  dikemas  untuk  diperdagangkan  wajib  mencantumkan  label pada di dalam atau dikemasan pangan”.
Selanjutnya  ayat  2  huruf  e  label  sebagaimana  dimaksudkan  ayat  1  memuat  sekurang- kurangnya  mengenai  keterangan  tentang  halal.  Penjelasan  tentang  Pasal  30  ayat  2  huruf  e menyebutkan “Keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting untuk masyarakat Indonsia  yang  mayoritas  memeluk  agama  Islam.  Namun  demikian,  pencantumannya  pada label pangan baru merupakan kewajiban apabila setiap orang memproduksi pangan dan atau memasukkan  pangan  kedalam  wilayah  Indonesia  untuk  diperdagangkan,  menyatakan  bahwa pangan  yang  bersangkutan  adalah  halal  bagi  umat  Islam.  Adapun  keterangan  yang dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari mengonsumsi pangan yang tidak halal (haram)”.
Peraturan  organik  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012  tentang  Pangan,  yakni Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 10 ayat 1 menyebutkan ”Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan kedalam wilayah Indonesia pangan  yang  dikemas  untuk  diperdagangkan  dan  menyatakan  bahwa  pangan  tersebut  halal bagi  umat  Islam,  bertanggung  jawab  atas  pernyataan  tersebut  dan  wajib  mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label”.
Pasal 11 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 menyatakan bahwa “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan kedalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk  diperdagangkan  wajib  memeriksa  terlebih  dahulu  pangan  tersebut  pada  lembaga

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3145
pemeriksa  yang  telah  diakreditasi  atau  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku”.
Di dalam penjelasan Pasal 11 ayat 1  disebutkan bahwa pencantuman tulisan halal pada dasarnya bersifat sukarela. Namun setiap orang yang memproduksi dan memasukkan pangan ke  dalam  wilayah  Indonesia  untuk  diperdagangkan  menyatakan  sebagai  produk  yang  halal sesuatu ketuntuan ia wajib mencantumkan ketentuan halal pada label produknya.
Pasal  8  ayat  1  huruf  h  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  menegaskan  ”Pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  dan/atau  jasa  yang  tidak mengikuti  ketentuan  berproduksi  secara  halal,  sebagaimana  pernyataan  „halal‟  yang dicantumkan  pada  label”.  Secara  normatif  peraturan  hukum  yang  mengatur  sertifikasi  halal bagi produk pangan olahan paling tidak mendapat pengakuan kuat dan kokoh didalam ketiga hukum  positif  tersebut  diatas.  Namun  demikian,  pencantuman  penulisan  halal  itu  pada dasarnya  hanya  bersifat  sukarela  semata,  hingga  secara  yuridis  belum  ada  peraturan  hukum positif Indonesia yang mewajibkan para produsen pangan olahan untuk mencantumkan label halal (atau haram) pada setiap produknya.
Secara  sosiologis  peraturan  hukum  positif  kewajiban  sertifikasi  halal  (atau  haram) diperlukan sebagai proteksi bagi konsumen Indonesia yang mayoritas Islam. Dengan adanya kewajiban sertifikasi halal (atau haram) tentu saja dapat menghindarkan timbulnya keraguan umat  Islam  sekaligus  memberikan  ketenteraman  dan  keyakinan  bahwa  pangan  yang dikonsumsinya memang aman dari segi agama (keamanan spiritual).
Selama  ini  banyak  produk  pangan  olahan  yang  tidak  memiliki  sertifikat  halal  (atau haram),  sehingga  tidak  diketahui  halal  atau  haramnya.  Yang  pasti  dengan  adanya  sertifikasi halal (atau haram) kontroversi yang pernah terjadi seperti pada kasus Aji-No-Moto, Indomie mengandung lemak babi, dan kasus Bika Ambon dapat dieliminir.
Dengan merujuk ketentuan Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 bahwa  konsumen  berhak  atas  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan  suatu  barang,  serta  konsumen  berhak  untuk  memilih,  perlu  diwajibkan  sertifikasi yang  berisi  memberi  ruang  dan  kesempatan  bagi  kelompok  masyarakat  yang  tidak mengonsumsi barang yang haram.
Tentunya  yaitu  berupa  kewajiban  bagi  produsen  pangan  olahan  untuk  memberikan informasi  yang  benar  kepada  konsumen,  apakah  produk  pangan  olahannya  itu  mengandung zat haram atau tidak. Berdasarkan itu seharusnya pencantuman label halal pada setiap produk pangan  semestinya  dijadikan  hukum  wajib  diserati  sanksi,  sehingga  tidak  dapat  disimpangi oleh  pelaku  usaha.  Oleh  sebab  itu,  dari  1500-an  produk  pangan  ternyata  hanya  10%  yang mencantumkan  label  halal  dan  mengantongi  sertifikat  halal  yang  dikeluarkan  oleh  Majelis Ulama Indonesua (MUI), sisanya 90% belum mencantumkan label halal, hingga masih sangat diragukan kehalalannya.

## Pengawasan dan penggunaan sertifikat halal.
Kesadaran  produsen  untuk  mencantumkan  label  halal  pada  produknya  adalah keharusan, hal ini dikarenakan mayoritas penduduk di Indonesia adalah ummat Islam, hal ini dikarenakan  mayoritas  jumlah  penduduk  di  Indonesia  adalah  ummat  Islam.  Berdasarkan insting  bisnis  inilah  memunculkan  praktek-praktek  penggunaan  label  halal  palsu  tanpa prosedur  halal  yang  disyaratkan.  Dalam  artian  bahwa  produk  yang  beredar  memiliki  label

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3145
halal,  namun  tidak  memiliki  sertifikat  halal  untuk  menyesatkan  konsumen  agar  memakai produk produsen tersebut.
Produk haram dengan label halal yang beredar di masyarakat akan mempunyai dampak negatif,  tidak  hanya  berpengaruh  pada  perusahaan  itu  sendiri  tetapi  juga  pertumbuhan ekonomi  masyarakat  dan  bangsa  pada  umumnya.  Bagi  seorang  muslim,  makanan  dan minuman erat sekali kaitannya dengan ibadah. Terkait dengan penggunaan label halal secara illegal  tersebut,  mengharuskan  adanya  pengaturan  yang  secara  ketat  mengatur  tentang  label halal secara khusus.
Dalam  hal  pengawasan  sertifikat  halal  LPPOM  MUI  hanya  menyaratkan  perusahaan wajib  menandatangani  perjanjian  untuk  menerima  tim  inspeksi  mendadak  LPPOM  MUI sewaktu-waktu  dan  perusahaan  berkewajiban  menyerahkan  laporan  audit  internal  setiap  6 bulan setelah terbitnya sertifikat halal.
Padahal  banyak  produk-produk  yang  beredar  tengah    masyarakat  menggunakan  label halal  tapi  tidak  memiliki  sertifikat  halal.  Bukankah  hal  tersebut  juga  harus  ditekan  dan diawasi  perkembangannya  karena  penggunaan  label  halal  secara  illegal  merupakan  tindak pidana 6 . Untuk itu pula target pengawasan pada produk makanan tidak hanya ditujukan pada produk  makanan  yang  telah  terdaftar,  namun  lebih  jauh  lagi  pengawasan  dilakukan  kepada produk  makanan  yang  belum  terdaftar  kehalalannya.  Untuk  mengawasi  produk  makanan tersebut, pemerintah berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan dengan cara:
a) Memasuki  setiap  tempat  yang  digunakan  dalam  kegiatan  atau  proses  produksi, penyimpanan,  pengangkutan  dan  perdagangan  pangan  untuk  memeriksa,  meneliti  dan mengambil  contoh  pangan  dan  segala  sesuatu  yang  diduga  digunakan  dalam  kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau perdagangan pangan.
b) Menghentikan,  memeriksa  dan  mencegah  setiap  sarana  angkutan  yang  diduga  ataupun patut  diduga  digunakan  dalam  pengangkutan  pangan  serta  mengambil  dan  memeriksa contoh pangan.
c) Membuka dan meneliti setiap kemasan pangan.
d) Memeriksa  setiap  buku,  dokumen  atau  catatan  lain  yang  diduga  memuat  keterangan mengenai  kegiatan  produksi,  penyimpanan,  pengangkutan  dan/atau  perdagangan  pangan termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut.
e) Memerintah  untuk  memperlihatkan  izin  usaha  atau  dokumen  lain  sejenis  (Zulham,  24: 2013)
Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut patut diduga merupakan tindak pidana dibidang pangan,  segera  dilakukan  tindakan  penyidikan  oleh  penyidik  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam  rangka  pengawasan  ,  maka  pemerintah  perlu  mengadakan  pengaturan  lebih  lanjut sebagai berikut :
a) Departemen  Agama  dalam  hal  petunjuk  tentang  bahan  baku,  bahan  tambahan,  proses produksi dan peredaran makanan halal.
b) Departemen Pertanian dalam proses penyediaan bahan baku yang berasal dari hewan dan tumbuhan.
c) Departemen Perindustrian dalam hal pembinaan industri.

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3145
d) Departemen  Kesehatan  dalam  hal  penetapan  persyaratan  yang  berhubungan  dengan kesehatan dan periklanan.
e) Departemen  Perdagangan  dalam  hal  penetapan  persyaratan  import  bahan  baku,  bahan tambahan dan bahan makanan penolong makanan halal.
Pengawasan oleh pemerintah dilakukan dengan cara preventif dan pengawasan khusus:
a) Pengawasan  preventif  dilakukan  menteri  agama  dan  dapat  bekerjasama  dengan  menteri yang terkait 8 .
b) Pengawasan di lab produk tentang jaminan produk halal dilakukan oleh menteri agama.
c) Pengawas  khusus  dalam  hal  tertentu  dilakukan  oleh  meteri  agama  bersama-sama  oleh menteri yang terkait.
BPJPH  dan  kementerian  dan/atau  lembaga  terkait  yang  memiliki  kewenangan pengawasan  JPH  dapat  melakukan  pengawasan  secara  sendiri-sendiri  atau  bersama-sama. Pengawasan  JPH  dengan  kementerian  atau  lembaga  terkait  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan  perundang-undangan.  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pengawasan  diatur  dalam peraturan  pemerintah.  Peran  serta  masyarakat  dalam  pengawasan  produk  halal  atau  jaminan produk  halal  (JPH)  diharapkan  dapat  membantu  pemerintah  dalam  hal  ini  BPJPH  dan kementerian terkait.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2013  tentang  Jaminan  Produk Halal  telah  tertuang  sebagaimana  yang  dapat  dilakukan  masyarakat  dalam  melakukan pengawasan terhadap beredarnya produk halal dan tidak halal, yakni :
a) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.
b) Peran serta masyarakat dapat berupa:
1) Melakukan sosialisasi mengenai JPH
2) Mengawasi produk dan produk halal yang beredar
c) Peran  serta  masyarakat  berupa  pengawasan  produk  dan  produk  halal  yang  berddar sebagaimana yang dimaksud pada ayat  2 huruf b berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJH. Masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan JPH akan mendapatkan penghargaan yang diberikan oleh BPJPH.
Lahirnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2001  tentang  Pembinaan  dan Pengawasan  Penyelenggaraan  Pembinaan  Konsumen,  menjadi  kabar  gembira  bagi  para konsumen  di  Indonesia  karena  peraturan  pemerintah  tersebut  telah  melibatkan  peran pemerintah  dalam  melakukan  pengawasan  sebagaimana  masyarakat  dan  lembaga perlindungan  konsumen  swadaya  masyarakat,  kendatipun  dengan  objek  pengawasan  yang sedikit  berbeda.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2001  tentang  Penyelanggaran Perlindungan Konsumen merumuskan :
a) Pengawasan  oleh  pemerintah  dilakukan  terhadap  pelaku  usaha  dalam  memenuhi  standar mutu produksi barang dan/atau jasa, pencantuman label dan klausula baku, serta pelayanan purna jual barang dan/atau jasa.
b) Pengawasan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  1  dilakukan  dalam  proses  produksi, penawaran, promosi, pengiklanan, dan penjualan barang atau jasa.
c) Hasil  pengawasan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  2  dapat  disebarluaskan  kepada masyarakat.
d) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh  menteri  dan/atau  menteri  tekhnis  terkait  bersama-sama  atau  sendiri-sendiri  sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing.

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Pengawasan Dan Koordinasi...(Rabiah Z Harahap) Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, 108-118
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3145
Ketentuan pengawasan yang diperankan oleh masyarakat tersebut praktis sama dengan ketentuan  pengawasan  yang  diperankan  oleh  lembaga  perlindungan  konsumen  swadaya masyarakat  (LPKSM)  hanya  saja  pengawasan  yang  diperankan  oleh  LPKSM  mensyaratkan bahwa penelitian, pengujian dan survei yang dilakukan harus didasarkan pada adanya dugaan bahwa  produk  tersebut  tidak  memenuhi  unsur  keamanan,  kesehatan,  kenyamanan,  dan keselamatan konsumen. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Penyelanggaran Perlindungan Konsumen  merumuskan bahwa :
a) Pengawasan oleh LPKSM dilakukan oleh barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
b) Pengawasan  sebagaimana  yang  dimaksud  oleh  ayat  1  dilakukan  dengan  cara  penelitian, pengujian dan/atau survei.
c) Aspek  pengawasan  meliputi  pemuatan  informasi  tentang  resiko  penggunaan  barang  yang diharuskan,  pemasangan  label,  pengiklanan  dan  lain-lain  yang  disarankan  berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktek dunia usaha.
d) Penelitian, pengujian dan/atau suvei sebagaimana  yang dimaksud dalam ayat 2 dilakukan terhadap  barang  dan/atau  jasa  yang  diduga  tidak  memenuhi  unsur  keamanan,  kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen.
e) Hasil  pengawasan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  2  dapat  disebarluaskan  kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri tekhnis.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Di  dalam  Undang-undang  perlindungan  konsumen  mengatakan  bahwa  usaha  dilarang memproduksi  dan/atau  memperdagangkan  barang  atau  jasa  yang  tidak  mengikuti  ketentuan berproduksi secara halal  (Undang-Undang  Nomor   23 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal).  Produk  halal  adalah  produk  yang  telah  dinyatakan  halal  sesuai  dengan  syariat islam, pengawasan pada penggunaan sertifikasi halal LPPOM MUI mensyaratkan perusahaan wajib menandatangani  perjanjian  untuk  menerima  tim  inspeksi  mendadak  LPPOM  MUI  sewaktu waktu dan perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap 6 bulan setelah terbitnya sertifikasi halal.

## Saran
Diharapkann  pengawasan  pada  penggunaan  sertifikasi  halal  LPPOM  MUI mensyaratkan  perusahaan  wajib  menandatangani  perjanjian  untuk  menerima  tim  inspeksi mendadak LPPOM MUI sewaktu waktu dan perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit  internal  setiap  6  bulan  setelah  terbitnya  sertifikasi  halal  guna  menjamin  koordinasi sertifikasi halal berjalan dengan baik.

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3145

## DAFTAR PUSTAKA
Marzuki, Peter Mahmud. (2011). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Seokanto,  Sorejono.,  &  Muji,  Sri.  (2003). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
Seokanto, Sorejono., & Muji, Sri.(1996). Pengantar Penelitian Hukum .  Jakarta: UI Press.
Undang-undang  Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2014  Tentang Jaminan Produk Halal
Undang-undang Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan Undang-undang  Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  9  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen
Zulham. (2013). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.