## Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban
Vol. X No.1 Januari-juni 2024 Page 61-72 jiap@uin-alauddin.ac.id

## IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(KAJIAN PENERAPAN PERMENDAGRI 20 TAHUN 2018)

## Warka Syachbrani
Universitas Negeri Makassar
Surel: warka.syachbrani@unm.ac.id

## INFO ARTIKEL      ABSTRAK
JIAP Volume X Nomor 1 Halaman 61-72 Samata,
Januari-Juni 2024
ISSN 2441-3017 E-ISSN 2697-9116

## Tanggal Masuk:
5 Juni 2024 Tanggal Revisi: 10 Juni 2024 Tanggal Diterima: 10 Juni 2024
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  akuntabilitas  pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang  dimaksudkan  terdiri  atas  lima  tahap  yaitu  perencanaa,  pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  desa.  Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan  dengan  dokumentasi  dan  wawancara.  Analisis  data  dilakukan dengan  deskriptif  kompratif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Munte,  Kecamatan  Tana  Lili, Kabupaten  Luwu  Utara,  Sulawesi  Selatan  tidak  sesuai  indikator    penilaian dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  20  Tahun  2018  pada  tahap perencanaan,  pelaksanaan  dan  pelaporan  sedangkan  pada  tahap penatausahaan, dan tahap pertanggungjawaban sudah sesuai. Kata Kunci : Akuntabilitas, Dana Desa, Permendagri 20/2018
This research aims to analyze the accountability of village financial management based on Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village  Fund  Management.  The  intended  accountability  of  village  financial management  consists  of  five  stages,  namely  planning,  implementation, administration, reporting and accountability for village finances. The data source in this research uses primary data. Data collection techniques were carried out using  documentation  and  interviews.  Data  analysis  was  carried  out  using comparative descriptive. The results of this research indicate that Accountability for  Financial  Management  in  Munte  Village,  Tana  Lili  District,  North  Luwu Regency,  South  Sulawesi  does  not  comply  with  the  assessment  indicators  in Minister  of  Home  Affairs  Regulation  No.  20  of  2018  at  the  planning, implementation  and  reporting  stages,  while  at  the  administration  stage  and accountability stage it is appropriate. Keyword: Accountability, Village Funds, Minister of Home Affairs Regulation 20/2018
Copyright: Syachbrani,  Warka  (2024).  Implementasi  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan Desa (Kajian Penerapan Permendagri 20 Tahun 2018). Vol. X No. 1 (61-72). https://doi.org/10.24252/jiap.v10i1.48023

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  keuangan  desa  di  Indonesia  telah  menjadi  perhatian penting  dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Desa  sebagai  unit  pemerintahan terkecil  memiliki  peran  vital  dalam  pembangunan  yang  langsung bersentuhan dengan masyarakat. Seiring dengan desentralisasi dan otonomi daerah,  desa-desa  di  Indonesia  diberi  wewenang  yang  lebih  besar  untuk mengelola anggaran mereka sendiri. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menjadi landasan hukum yang memperkuat posisi desa  sebagai  entitas  yang  mandiri  dan  memiliki  kewenangan  yang  luas dalam pengelolaan sumber daya, termasuk keuangan.
Melalui UU Desa, pemerintah Indonesia berupaya memperkuat posisi desa sebagai unit pemerintahan terkecil yang mandiri dan berdaya guna. UU Desa  memberikan  wewenang  yang  lebih  besar  kepada  pemerintah  desa dalam mengelola sumber daya yang mereka miliki, termasuk keuangan. Hal ini  dimaksudkan  untuk  mendorong  pembangunan  yang  lebih  merata  dan berkelanjutan di tingkat lokal.
Dalam konteks ini, desa-desa di Indonesia menerima dana desa yang dialokasikan  oleh  pemerintah  pusat.  Dana  desa  ini  diharapkan  dapat digunakan  untuk  membiayai  pembangunan  infrastruktur,  meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mengembangkan potensi ekonomi lokal. Oleh karena  itu,  pengelolaan  keuangan  desa  yang  akuntabel  dan  transparan menjadi sangat krusial.
Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa  merupakan  kebijakan  terbaru  yang  mengatur  secara  spesifik  tata kelola  keuangan  di  tingkat  desa.  Regulasi  ini  memberikan  pedoman  yang jelas  tentang  bagaimana  dana  desa  harus  direncanakan,  dilaksanakan, dilaporkan, dan dievaluasi. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Permendagri 20/2018 juga bertujuan untuk memastikan bahwa dana desa  digunakan  secara  efektif  dan  efisien  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Permendagri 20/2018 menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap penggunaan  dana  desa.  Selain  itu,  kebijakan  ini  juga  menuntut  adanya sistem pelaporan yang terstruktur dan mudah diakses oleh publik, sehingga masyarakat  dapat  dengan  mudah  mengetahui  bagaimana  dana  desa digunakan.
Akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  adalah  kunci  untuk mencegah korupsi, penyalahgunaan dana, dan inefisiensi (Mariana, 2022). Akuntabilitas  juga  menjadi  landasan  bagi  terwujudnya  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  ( good  governance).  Dengan  adanya  akuntabilitas, masyarakat  desa  dapat  memantau  dan  menilai  bagaimana  dana  desa digunakan oleh pemerintah desa. Transparansi dan partisipasi masyarakat
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
dalam proses pengelolaan keuangan desa juga merupakan indikator penting dari akuntabilitas.
Akuntabilitas adalah prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan yang baik.  Dalam  konteks  pengelolaan  keuangan  desa,  akuntabilitas  berarti bahwa pemerintah desa harus dapat mempertanggungjawabkan setiap sen dari  dana  yang  mereka  kelola.  Akuntabilitas  mencakup  berbagai  aspek, mulai dari transparansi dalam pengalokasian dana, partisipasi masyarakat dalam  proses  pengambilan  keputusan,  hingga  pelaporan  dan  audit  yang tepat waktu dan akurat.
Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk membangun  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah  desa.  Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengetahui secara jelas bagaimana dana  desa  digunakan  dan  apa  hasil  yang  telah  dicapai.  Partisipasi masyarakat  dalam  proses  pengelolaan  keuangan  desa  juga  penting  untuk memastikan  bahwa  penggunaan  dana  desa  sesuai  dengan  kebutuhan  dan prioritas masyarakat setempat.
Meskipun  Permendagri  20/2018  telah  memberikan  panduan  yang komprehensif,  implementasi  di  lapangan  masih  menghadapi  berbagai tantangan.  Beberapa  desa  mungkin  masih  kekurangan  sumber  daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan keuangan (Sari, Dasila, Wahida, 2022).  Selain  itu,  tingkat  pemahaman  dan  kesadaran  tentang  pentingnya akuntabilitas dan transparansi mungkin masih rendah di beberapa wilayah. Tantangan  lain  termasuk  infrastruktur  teknologi  yang  belum  memadai untuk mendukung sistem pelaporan yang efektif dan real-time.
Dalam  artikel  ini,  akan  dibahas  studi  kasus  mengenai  implementasi Permendagri 20/2018 di Desa Munte, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Studi kasus ini akan mengeksplorasi sejauh mana kebijakan  ini  telah  diimplementasikan  dan  apa  saja  hambatan  serta keberhasilan  yang  telah  dicapai.  Analisis  ini  akan  memberikan  gambaran yang  lebih  jelas  tentang  dampak  kebijakan  ini  terhadap  akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
Penelitian  ini  mengeksplorasi  studi  kasus  di  salah  satu  desa  di Indonesia. Studi kasus ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana kebijakan ini diterapkan di lapangan, apa saja hambatan yang dihadapi, dan bagaimana  desa  tersebut  berusaha  mengatasinya.  Dengan  menganalisis studi kasus ini, diharapkan dapat ditemukan praktik-praktik terbaik yang dapat direplikasi di desa-desa lain.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparat desa dan  analisis  dokumen  terkait.  Metode  ini  dipilih  untuk  mendapatkan pemahaman  yang  mendalam  tentang  proses  dan  praktik  pengelolaan keuangan  desa  serta  tantangan  yang  dihadapi  dalam  penerapan Permendagri 20/2018.
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengevaluasi efektivitas penerapan Permendagri  20  Tahun  2018  dalam  pengelolaan  keuangan  desa,  (2) mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  dan kegagalan  implementasi  kebijakan  ini,  dan  (3)  memberikan  rekomendasi untuk  meningkatkan  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  pengelolaan keuangan desa.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam  bidang  tata  kelola  pemerintahan  desa.  Hasil  penelitian  ini  juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan desa dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, tujuan akhir dari pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan dapat tercapai, serta kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkat secara signifikan.

## METODE PENELITIAN
Objek  penelitian  ini  adalah  Pengelolaan  Keuangan  di  Desa  Munte Kecamatan  Tana  Lili  Kabupaten  Luwu  Utara,  Sulawesi  Selatan. Narasumber  penelitian  adalah  seluruh  perangkat  desa  yang  ada.  Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Penelitian  kualitatif  bertujuan  untuk  mendapatkan  wawasan  mendalam tentang  fenomena  sosial.  Analisis  yang  melibatkan  pemahaman  yang mendalam tentang konteks serta makna di balik data (Arifin, 2014). Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif  kualitatif.
Gambar 1: Desain Penelitian
Sumber: Diolah (2024)
Pengelolaan Keuangan Pemerintah
Desa Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri 20/2018: - Perencanaan - Pelaksanaan - Penatausahaan - Pelaporan
- Pertanggungjawaban
Analisis Deskriptif Kualitatif, Pengumpulan Data Wawancara dan Dokumentasi

## Hasil dan Kesimpulan
ISSN: 2442-3017 (PRINT)

## ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang menjadi kajian dalam penelitian  ini  adalah  kemampuan  pemerintah  desa  untuk  bertanggung jawab atas pengelolaan dana dan aset desa secara transparan, efisien, dan sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  (Risnawati,  2021;  Roma,  2020; Yuliansyah,  2016;  dan  Subroto,  2013).  Dengan  menggunakan  beberapa indikator  menurut  Permendagri  No.20  Tahun  2018,  yang  melalui  tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban  secara  jelas  dan  terukur.  Dengan  demikian,  peneliti dapat secara sistematis mengevaluasi dan memahami tingkat akuntabilitas pengelolaan  keuangan  desa  dalam  konteks  yang  lebih  nyata  dan  terukur. Secara  teknis,  penelitian  ini  hanya  difokuskan  pada  salah  satu  program Pemerintah Desa yakni Program Bantua Langsung Tunai (BLT).
Adapun indikator pengelolaan keuangan desa menururt Permendagri No.20 Tahun 2018, yaitu :

## a. Perencanaan
Perencanaan  keuangan  desa  adalah  kegiatan  untuk  memperkirakan pendapatan dan belanja desa untuk kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Indikator yang digunakan untuk mengukur perencanaan Keuangan yaitu:
1)  Sekeretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBD berdasarkan RKPD tahun berjalan.
2)  Rancangan  peraturan  desa  tentang  APBD  disepakati  paling  lambat bulan oktober tahun berjalan.
3)  Rancangan  Peraturan  desa  tentang  APBD  disepakati  bersama disampaikan  oleh  Kepala  desa  kepada  Bupati  melalui  Camat  paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk di evaluasi.

## b. Pelaksanaan
Pelaksanaan  keuangan  desa  adalah  serangkaian  kegiatan  yang berkaitan dengan pengeluaran uang dan kegiatan di lapangan. Kegiatan ini dilakukan  sesuai  kewenangan  desa  yang  diolah  melalui  rekening  desa. Berikut  indikator  yang  digunakan  dalam  pengukuran  pelaksanaan keuangan desa, yaitu:
1)   Semua penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota dengan specimen tanda tangan sekretaris desa.
2)   Kepala desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan desa tentang APB desa dan peraturan kepala desa tentang Penjabaran APBD ditetapkan.
3)   Kaur  Keuangan  menyusun  rancangan  RAK  desa  berdasarkan  DPA yang telah disetujui kepala desa.
4)   Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap  pelaksanaan  kegiatan  anggaran  sesuai  dengan  periode  yang tercantum  dalam  DPA  dengan  nominal  sama  besar  atau  kurang  dari yang tertera dalam DPA.
5)   Kaur  dan/atau  Kasi  pelaksana  kegiatan  anggaran  menyusun  RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada kepala desa melalui sekretaris desa.
6)   Setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja  desa  dikenakan  pajak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.

## c. Penatausahaan
Penatausahaan  keuangan  desa  adalah  pencatatan  seluruh  transaksi keuangan,  baik  penerimaan  maupun  pengeluaran  uang  dalam  satu  tahun anggaran di desa. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Berikut indikator yang digunakan dalam pengukuran penatausahaan keuangan desa, yaitu:
1)  Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
a) Buku pembantu bank
b) Buku pembantu pajak dan
c) Buku pembantu panjar
2)   Kaur  keuangan  mempertanggungjawabkan  buku  kas  umum  yang ditutup setiap akhir bulan.

## d. Pelaporan
Pelaporan  keuangan  desa  adalah  pengelolaan  keuangan  desa  yang dapat  dipertanggungjawabkan  dari  aspek  hukum,  administrasi,  maupun moral  di  desa.  Berikut  indikator  yang  digunakan  dalam  pengukuran perencanaan keuangan desa yaitu:
1)   Kepala  desa  menyampaikan  laporan  pelaksanaan  APBD  semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.
2)   Kepala  desa  menyusun  laporan  pelaksanaan  APBD  dan  Laporan Realisasi Kegiatan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
e. Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban keuangan
desa adalah pemenuhan tanggungjawab  kepada  masyarakat  desa  atas  pengelolaan  keuangan  dan kepentingan rakyat oleh pemerintah desa. Berikut indikator yang digunakan yaitu :
1)   Kepala  desa  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  realisasi APBD  kepada  Bupati/Wali  Kota  melalui  Camat  setiap  akhir  tahun anggaran.
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
2)   Laporan  realisasi  dan  laporan  pertanggungjawaban  realisasi pelaksanaan APBD diinformasikan kepada masyarakat.
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dekriptif kualitatif. Sesuai dengan Arikunto (2018) langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:
1.  Membuat transkip wawancara atau menulis ulang hasil wawancara dari proses  wawancara  dengan  informan.  Adapun  pertanyaan  wawancara yang  ditanyakan  didasarkan  pada  indikator-indikator  yang  dijadikan pengukuran variabel yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
2.  Mengelompokkan  data  atau  memisahkan  antara  beberapa  tahapan pengelolaan.
3.  Mengidentifikasi dan menganalisis data yang diperoleh. Data yang telah dikumpulkan akan di analisis sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.
4.  Setelah semua data di kumpulkan kemudian dibuatkan daftar chek list atas Indikator Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam peraturan tersebut meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban pada penerapan pengelolaan keuangan desa
5.  Menarik  kesimpulan  dari  hasil  kesesuaian  tahapan  penerapan pengelolaan keuangan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri  No. 20 Tahun 2018.
6.  Memberikan rekomendasi terkait pengelolaan keuangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  adalah  suatu  bentuk pertanggungjawaban atas laporan penggunaan keuangan desa sebagai alat evaluasi  bagi  pemerintah  dan  masyarakat  atas  kinerja  pemerintah  desa untuk  pengolahan  keuangan  desa  yang  mencakup  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan,  pertanggungjawaban Keuangan  Desa.    Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  aparat  desa disimpulkan  bahwa  Pemerintah  Desa  telah  melakukan  secara  maksimal dalam penerapan indikator menurut Permendagri No.20 Tahun 2018.
Namun, berdasarkan hasil analisis penulis menemukan ada beberapa tahap  yang  tidak  mengikuti  indikator  yang  telah  ditentukan  oleh Permendagri No.20 Tahun 2018 sehingga tingkat akuntabilitas pemerintah desa  belum  baik  atau  kurang  maksimal  dimana  Pemerintah  Desa  belum memenuhi syarat dalam melakukan penerapan sesuai indikator Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  No.20  Tahun  2018  pada  tahap  perencanaan, pelaksanaan  dan  pelaporan  yang  tidak  ditemukannya  beberapa  lampiran
sesuai dengan indikator penilaian Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018.
Hal  tersebut  berdampak  pada  proses  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  desa  yang  kurang  maksimal  dalam  mempertanggungjawabkan pengelolaan  keuangan  desa  pada  program  kerja  atau  kegiatan  yang dilakukan oleh pemerintah desa.

## 1. Perencanaan
Perencanaan keuangan desa dalam program kerja desa adalah kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga yang tidak mampu dengan bantuan  yang  diberikan  ini  untuk  kebutuhan  sehari-harinya,  seperti  beli beras,  ikan,  sayur-sayuran  dan  lainnya.  Proses  pembagian  ini  ke  warga penerima  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  selama  2023  sebanyak  26  KK (orang)  dan  setiap  bulannya  diberi  masing-masing  Rp300.000/orang, diberikan  setiap  3  bulan  sekali  jadi  total  yang  di  terima  sebanyak Rp900.000/orang.
Pada  tahap  perencanaan,  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa dengan  melakukan  kegiatan  proses  pembagian  Bantuan  Langsung  Tunai (BLT) ke warga desa tidak sesuai dengan indikator yang tercantum dalam Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  20  Tahun  2018.  Namun,  menurut Kepala  Desa,  bahwa  kegiatan  perencanaan  sudah  dilaksanakan  sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Pemerintah  Desa  telah  melakukan  perencanaan  sesuai  dengan aturan  yang  berlaku  mulai  dari  perencanaan,yaitu  musrembang dan  musyawarah  desa,  kemudian  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.” [Kades].
Meskipun demikian, apabila merujuk pada Permendagri No. 20 Tahun 2018  secara  administrasi,  Pemerintah  Desa  Munte  belum  memenuhi ketentuan  Perencanaan  Permendagri  20/2018  yakni  tentang  penetapan RAPBDes paling lambat akhir oktober tahun berjalan.
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  tidak  sesuai  pada  tahap perencanaan pengelolaan keuangan dalam kegiatan pembagian BLT. Oleh karena tidak adanya bukti atau lampiran yang ditemukan berkaitan dengan kegiatan tersebut sehingga tidak sesuai dengan indikator Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang telah dijadikan pedoman.

## 2. Pelaksanaan
Tahap  pelaksanaan  dalam  mengelolah  keuangan  pada  kegiatan pembagian BLT, merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran atau  pemasukan  uang  dan  pembagian  secara  nyata  di  lapangan  yang tersampaikan  ke  masyarakat  desa.  Kegiatan  ini  dilakukan  sesuai kewenangan desa yang diolah melalui rekening desa.
Pada  tahap  pelaksanaan,  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa menunjukkan bahwa kegiatan membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada  masyarakat  desa  tidak  sesuai  dengan  indikator  penilaian    yang berlaku pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018.
ISSN: 2442-3017 (PRINT)

## ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Penelitian menunjukkan bahwa tidak sesuai pada tahap pelaksanaan dalam  pengelolaan  keuangan  desa  di  kegiatan  pembagian  BLT  kepada masyarakat  desa.  Lampiran  yang  tidak  ditemukan  menyebabkan  tidak memenuhi  syarat  indikator  yang  telah  di  tetapkan  atau  yang  dijadikan pedoman  dalam  pengukuran  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa. Dengan hasil yang tidak sesuai menurut indikator Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
Menurut  penuturan  Sekertaris  Desa  bahwa  dokumen  DPA  yang dimaksudkan pada Permendagri 20/2018 itu ikut beserta dokumen APBDes  ke  kantor  kecamatan  sehingga  mereka  tidak  dapat memperlihatkan.  “Sebenarnya  ada  (dokumen  DPA)  tetapi dokumen itu ikut serta pada RAPBDes ke Kecamatan.” [Sekretaris Desa]

## 3. Penatausahaan
Penatausahaan  keuangan  desa  dalam  kegiatan  pembagian  BLT merupakan  rangkaian  pencatatan  seluruh  transaksi  keuangan,  baik penerimaan  maupun  pengeluaran  uang  dalam  satu  tahun  anggaran. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
Pada tahap penatausahaan, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, untuk  mencatat  penerimaan  dan  pengeluaran  pada  kegiatan  pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa yang telah sesuai indikator penilaian menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  20  Tahun  2018  dengan beberapa lampiran atau bukti yang ditemukan dari proses kegiatan ini dan bendahara melakukan pecatatan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.
Kajian  menunjukkan  bahwa  kesesuaian  tahap  penatausahaan pengelolaan  keuangan  desa  dalam  kegiatan  BLT.  Dalam  setiap  transaksi yang dilakukan berkaitan dengan kegiatan BLT tercatat menurut indikator yang  telah  di  jadikan  pedoman  dalam  menganalisis  akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada kegiatan BLT ini, sehingga dikatakan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Kaur Keuangan bahwa dikarenakan  mereka  terus  didampingi  oleh  Pendamping  Desa dalam  menatausahakan  setiap  transaksi  maka  setiap  dokumen pasti mereka sediakan. “Kami didampingi terus oleh Pendamping Desa,  jadi  semua  dokumen  lengkap  karena  ada  yang  monitor.” [Kaur Keuangan]
4. Pelaporan
Pelaporan pengelolaan keuangan desa dalam kegiatan BLT merupakan pengelolaan  keuangan  dapat  dipertanggungjawabkan  dari  aspek  hukum, administrasi, maupun moral di pemerintahan desa. Penelitian menunjukkan bahwa tidak sesuai menurut indikator yang telah ditetapkan atau dijadikan
rujukan pada Permendagri No. 20 Tahun 2018, untuk mengetahui kegiatan Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  secara  akuntabilitas  dalam  pengelolaan keuangannya.  Namun  tidak  ditemukan  lampiran  atau  bukti  dokumentasi sehingga dikatakan tidak sesuai pada tahap pelaporan.
Pada  tahap  pelaporan,  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa dilaksanakan  dengan  menyusun  laporan  kegiatan  pembagian  Bantuan Langsung  Tunai  (BLT)  desa  akan  disampaikan  laporan  terealisasinya pelaksanaan kegiatan akan tetapi ada beberapa administrasi dari kegiatan ini  tidak  ditemukan  sehingga  terjadi  tidak  keseuaian  dengan  indikator penilaian menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. “Sebenarnya, yang anak-anak (pegawai) siapkan itu
menyesuaikan  permintaan  kelengkapan  pencairan  termin  Dana Desa.  Sehingga  dokumen  lain  yang  tidak  diminta  tidak  pula disediakan.” [Kades]

## 5. Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  desa  pada  kegiatan Bantuan  Langsung  Tunai  desa  merupakan  pemenuhan  tanggungjawab kepada masyarakat desa atas pengelolaan uang dan kepentingan rakyat oleh pemerintah desa. Studi ini menunjukkan kesesuaian tahap pertanggungjawaban  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  pada  kegiatan Bantuan  Langsung  Tunai.  Karena  dari  proses  terealisasikannya  kegiatan Bantuan  Langsung  Tunai  ini  dengan  adanya  dokumen  laporan pertanggungjawaban  yang  ditemukan  membuktikan  bahwa  telah  sesuai menurut indikator yang telah di tetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
Pada tahap pertanggungjawaban, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.  Untuk  laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa tersebut diinformasikan kepada masyarakat melalui baliho yang dipasang di depan Kantor Desa dan terdapat juga lampiran dokumentasi proses kegiatan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa yang telah sesuai indikator penilaian menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018.
“Kami  terus  berupaya  melakukan  transparansi  dalam  hal pertanggungjawaban  Keuangan  Desa  ini.  Jangankan  dari  atas (Kecamatan  dan  atau  Kabupaten),  masyarakat  pun  sekarang akan menuntut apabila anggaran tidak ditampilkan, atau tidak dijelaskan dengan jelas.” [Sekretaris Desa]. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan  keuangan  desa  tidak  sesuai  pada  tahap  perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan menurut indikator penilaian Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018. Namun untuk tahap penatausahaan dan pertanggungjawaban sudah memenuhi indikator penilaian sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018. Secara keseluruhan akuntabilitas pengelolaan  keuangan  sudah  lumayan  baik  namun  belum  maksimal.  Ada beberapa penerapannya yang masih kurang dalam menerapkan Peraturan
ISSN: 2442-3017 (PRINT)

## ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Roma  (2020)  dimana  hasil  penelitiannya  menunjukan  bahwa  pengelolaan keuangan  desa  sudah  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Namun masih ada beberapa ketentuan yang belum sesuai yaitu pada tahap perencaanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

## KESIMPULAN
Permendagri 20 Tahun 2018 secara umum telah memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk pengelolaan keuangan desa. Kebijakan ini berhasil mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi di beberapa desa yang dijadikan studi kasus. Pengelolaan keuangan yang lebih tertib dan terstruktur  terlihat  dari  adanya  prosedur  yang  jelas  dalam  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban keuangan desa. Namun, berdasarkan hasil penelitian, bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Munte, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Beberapa  hambatan  utama  dalam  implementasi  kebijakan  ini diidentifikasi,  termasuk  kurangnya  kapasitas  sumber  daya  manusia  di tingkat desa, rendahnya pemahaman tentang kebijakan, serta keterbatasan infrastruktur  teknologi.  Desa-desa  yang  menghadapi  hambatan  ini cenderung mengalami kesulitan dalam mencapai tingkat akuntabilitas yang diharapkan.
Sebagai implikasi, Pemerintah perlu fokus pada peningkatan kapasitas aparatur  desa  melalui  pelatihan  dan  pendidikan  berkelanjutan.  Program pelatihan  yang  spesifik  tentang  pengelolaan  keuangan  desa  dan Permendagri  20/2018  harus  diselenggarakan  secara  rutin  untuk meningkatkan kompetensi aparat desa. Selain itu, Masyarakat perlu terus didorong  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam  pengelolaan  keuangan  desa. Pemerintah  desa  harus  memastikan  bahwa  proses  Musyawarah  Desa (Musdes) dilakukan secara transparan dan inklusif, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan berperan dalam pengawasan penggunaan dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  Z.  (2014). Penelitian  Pendidikan  Metode  dan  Paradigma  Baru. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Arikunto, S. (2018). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
Lembaga  Admintrasi  Negara  dan  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan RI (2000)
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV Andi Offset.
Mariana.  (2022). Analisis  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Di  Desa  Kuta Kerangan  Kecamatan  Simpang  Kanan  Kabupaten  Aceh  Singkil Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Skripsi. Universitas Medan Area.
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  113  tahun  2014  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan  Presiden  Nomor  29  Tahun  2014  tentang  Sistem  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SKIP)
Risnawati.  (2021).  Akuntabilitas  Dan  Transparansi  Pengelolaan  Alokasi Dana  Desa  Pada  Desa  Lolisang  Kecamatan  Kajang  Kabupaten Bulukumba . Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
Roma.  (2020). Analisis  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pada Desa Tebuk Kecamatan Nita Kabupaten Sikka. Skripsi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Sari,  N.,  Dasila,  R.  A.,  &  Wahida,  A.  (2022).  Pengaruh  Transparansi Keuangan Desa Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban, 8(2), 341-354.
Subroto,  A.  (2013). Akuntabilitas  Alokasi  Dana  Desa.  (Studi  Kasus Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa-Desa  Dalam  Wilayah Kecamatan  Tlogomulyo  Kabupaten  Temanggung  Tahun  2008.  Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.
Sugiyono. (2017). Statistika Untuk Penelitian. Bandung: CV. Alfabeta.