DI ANTARA TIGA LAUNCHPAD: INDONESIA DAN DINAMIKA DIPLOMASI ANTARIKSA DALAM GEOPOLITIK INDO-PASIFIK
Deden Habibi Ali Alfathimy 1 , Yunita Permatasari 1 , Euis Susilawati 1 , Dini Susanti 1 , Shinta Rahma Diana 1 , Joko Susanto 2 , Aristyo R. Darmawan 3
1 Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa, LAPAN, Indonesia: deden.habibi@lapan.go.id; yunita.permatasari@lapan.go.id;euis.susilawati@lapan.go.id; dini.susanti@lapan.go.id; shinta.rahma@lapan.go.id
2 Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia: aristyodarmawan@ui.ac.id 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Indonesia: joko.susanto@fisip.unair.ac.id

## Abstract
This article discusses the diplomatic situation in Indonesia's space in the face of three regional spacefaring nations. By using the concepts of pragmatic equidistance and space diplomacy,  primary  and  secondary  data  related  to  Indonesia's  space  diplomacy  in  the Indo-Pacific were processed using qualitative methods. The results of the analysis found that Indonesia used a limited engagement strategy and an omni-enmeshment strategy in space diplomacy in the Indo-Pacific. This paper concludes that Indonesia naturally keeps its distance and tries to take advantage of these conditions, but has not yet systematically and actively used a comprehensive strategy in dealing with all three for its own national space interests and agenda.
Keywords: space diplomacy, Indo-Pacific, pragmatic equidistance

## Abstrak
Artikel ini membahas situasi diplomatik keantariksaan Indonesia dihadapkan pada tiga spacefaring nations kawasan. Dengan menggunakan konsep pragmatic equidistance dan diplomasi antariksa, data primer dan sekunder terkait diplomasi keantariksaan Indonesia di Indo-Pasifik diolah menggunakan metode kualitatif. Hasil analisis ditemukan bahwa Indonesia  menggunakan  strategi limited  engagement dan  strategi omni-enmeshment dalam  diplomasi  keantariksaan  di  Indo-Pasifik.  Artikel  ini  menyimpulkan  Indonesia secara alamiah menjaga jarak dan mencoba mengambil manfaat dari kondisi ini, namun belum  secara  sistematis  dan  aktif  menggunakan  strategi  yang  komprehensif  dalam menghadapi ketiganya demi kepentingan dan agenda keantariksaan nasionalnya sendiri.
Kata Kunci : diplomasi antariksa, Indo-Pasifik, pragmatic equidistance

## INDONESIA DAN DINAMIKA DIPLOMASI ANTARIKSA DALAM GEOPOLITIK INDO-PASIFIK
Deden Habibi Ali Alfathimy, Yunita Permatasari, Euis Susilawati, Dini Susanti,

## Pendahuluan
Saat  ini  Indo-Pasifik  menjadi kawasan  yang menjadi center of  gravity global,  di mana kawasan  ini  terdapat  berbagai  isu  strategis  yang  bersifat  geopolitik  baik  isu  keamanan maupun  keantariksaan.  Isu  keamanan  dalam  kawasan  mulai  dari  tradisional  seperti konflik  perairan,  perbatasan;  hingga  nontradisional  seperti  rentan  bencana  alam, perubahan  iklim,  finansial,  dan  lainnya.  Persaingan  dan  kerja  sama  di  bidang  kegiatan keantariksaan  merupakan  salah  satu  fitur  dalam  dinamika  geopolitik  Indo-Pasifik. Meskipun  dalam  konstruksinya  Indo-Pasifik  merupakan  wacana  geopolitik  para great powers yang  didominasi  oleh  ranah  maritim,  peningkatan  kekuatan  antariksa  di  antara sejumlah  negara  intrakawasan  tidak  dapat  diabaikan.  Negara-negara  ini  menggunakan kuasa  antariksa  untuk  mendorong  agenda  geopolitiknya  yang  lebih  luas,  serta  dalam waktu yang bersamaan juga meningkatkan kekuatan dan pengaruhnya di ranah antariksa sendiri. Mereka yang paling utama di antaranya adalah Tiongkok, Jepang, dan India, di mana ketiga negara ini sudah mempunyai kemampuan peluncuran satelit untuk dirinya sendiri dan negara lain dari launchpad di wilayah teritorialnya sendiri.
Sudah  banyak  pengkaji  yang  mendalami  fenomena  ini  (Logsdon  dkk.,  2020; Moltz, 2011; Pekkanen, 2021;  Siddiqi,  2010; Suzuki,  2013). Mereka menelaah sejarah dan orientasi pengembangan keantariksaan ketiganya dan menempatkannya dalam isu- isu  hubungan  internasional  yang  lebih  luas.  Hubungan-hubungan  bilateral  kerja  sama yang dilakukan oleh ketiga negara, baik dengan negara-negara intrakawasan, maupun di luar  kawasan,  menunjukkan  bahwa  agenda  keantariksaan  mereka  tidak  bisa  lepas  dari keadaan  hubungan  internasionalnya.  Namun,  gejala  yang  paling  unik  dari  persaingan keantariksaan  di  antara  ketiganya  adalah  adanya  tiga  mekanisme  kerja  sama keantariksaan  di  tingkat  regional  yang  mereka  sponsori  masing-masing,  yakni Asia Pacific  Space  Cooperation  Organization (APSCO)  dan Regional  Centre  for  Space Science  Technology  Application  in  Asia  Pacific (RCSSTEAP)  oleh  Tiongkok; Asia- Pacific Regional Space Agency Forum (APRSAF) oleh Jepang; serta Centre for Space Science Technology Application in Asia Pacific (CSSTEAP) oleh India.
Hal yang belum terbahas dan ditelaah dengan mendalam adalah bagaimana posisi Indonesia  dalam  konteks  spesifik  ini.  Penelitian  Susilawati  (2014)  sebetulnya  telah membahas  tentang  persaingan  negara-negara,  khususnya  ketiga  negara  tersebut,  dan
peran Indonesia di dalamnya dalam pemanfaatan keantariksaan sebagai kekuatan lunak ( soft  power ),  tetapi  masih  dalam  konteks  “Asia-Pasifik”.  Sementara  itu,  beberapa penelitian  mengenai  peran  Indonesia  di  Indo-Pasifik  telah  dilakukan  oleh  beberapa penulis.  Pertama, Indonesia’s  Maritime  Axis  and  the  Security  of  Sea  Lanes  of Communications (SLOCs) in the Indo-Pacific oleh Agastia & Perwita pada tahun 2016. Penelitian tersebut berfokus pembahasan mengenai kawasan Indo-Pasifik memiliki posisi yang strategis dalam hubungan internasional dan poros maritim dunia menjadi salah satu cara  Indonesia  mengamankan  posisi  di  Indo-Pasifik  (Agastia  &  Perwita,  2016). Selanjutnya  yang  kedua, Indonesia’s  Foreign  Policy  and  Grand  Strategy  in  the  21st Century: Rise of An Indo Pacific Power oleh Vibhanshu pada tahun 2018. Penelitian ini memokuskan pembahasan tentang status Indonesia sebagai emerging power di kawasan Indo-Pasifik  (Shekhar,  2018).  Indo-Pasifik  dimaknai  sebagai  pentas  regional  yang penting bagi Indonesia sebagai maritime power dan stabilitas ASEAN. Ketiga, Indonesia and  the  ASEAN  outlook  on  the  Indo-Pacific oleh  Anwar  pada  2020  menekankan kepemimpinan Indonesia untuk mengusung sentralitas ASEAN dan poros maritim dunia- nya dalam dinamika Indo-Pasifik (Anwar, 2020). Penelitian-penelitian tersebut berfokus pada power dan  posisi  Indonesia  di  Indo-Pasifik.  Namun,  masih  belum  ditemukan penjelasan  bagaimana  peran  Indonesia  yang feasible di  Indo-Pasifik,  pada  konteks spesifik persaingan Tiongkok, Jepang, dan India di antariksa.
Artikel ini menganalisis posisi Indonesia dalam dinamika geopolitik Indo-Pasifik yang secara spesifik dipengaruhi oleh persaingan keantariksaan antara Tiongkok, Jepang, dan  India.  Bagian-bagian  selanjutnya  dalam  artikel  ini  terlebih  dahulu  mengurai pendekatan  teoretis  yang  digunakan  dan  fakta-fakta  persaingan  dan  kerja  sama keantariksaan  di  antara  ketiga  negara.  Selanjutnya,  makalah  ini  akan  secara  spesifik melihat  hubungan  antara  Indonesia  dengan  ketiga  negara  tersebut  dalam  kegiatan keantariksaan dan bagaimana implikasi terhadapnya dari persaingan yang ada.

## Pendekatan Teoretis: Pragmatic Equidistance dan Diplomasi Antariksa
Pragmatic Equidistance
Pragmatic equidistance adalah konsep strategis  yang diusulkan oleh  Laksmana  (2017) untuk menggambarkan posisi Indonesia secara umum di dalam lingkungan strategisnya, termasuk  di  kawasan  Indo-Pasifik.  Konsep  ini  sejatinya  merupakan  sintesis  dari  dua

## INDONESIA DAN DINAMIKA DIPLOMASI ANTARIKSA DALAM GEOPOLITIK INDO-PASIFIK
Deden Habibi Ali Alfathimy, Yunita Permatasari, Euis Susilawati, Dini Susanti,
konsep,  yakni limited  engagement dan omni-enmeshment .  Dari  konsepsi limited engagement, Laksmana  mengambil  gagasan  bahwa  Indonesia  berusaha  menjaga  jarak dengan negara-negara great power yang ada. Sementara itu, gagasan omni-enmeshment oleh Laksmana dijadikan dasar untuk menggambarkan strategi Indonesia, serta negara- negara  berkembang  di  kawasan  pada  umumnya,  untuk  memperbanyak  hubungan antarnegara dalam rangka memenuhi kepentingan-kepentingan pragmatisnya. Sintesis ini dapat  menggambarkan  posisi  Indonesia  dalam  permainan  politik great  powers yang terjadi di Indo-Pasifik.
Strategi pragmatic  equidistance dirumuskan  untuk  melihat  posisi  Indonesia  di antara  Amerika  Serikat  dan  Tiongkok  dalam  konteks  strategis  yang  umum.  Namun, konsep  ini  juga  berpeluang  untuk  diterapkan  dalam  pola  permainan  lain  yang  lebih spesifik  seperti  kegiatan  keantariksaan.  Pola  ini,  khususnya  di  kawasan  Indo-Pasifik, dapat ditemukan di antara Indonesia dan tiga spacefaring nations utama yang kami sebut launchpads di dalamnya, yakni Tiongkok, Jepang, dan India. Ketiganya muncul sebagai launchpads yang  patut  diperhitungkan  di  tingkat  kawasan  maupun  global.  Tiongkok sendiri  menjadi  negara  ketiga  di  dunia  yang  mampu  menerbangkan  antariksawannya, sementara dua negara lainnya secara rutin meluncurkan berbagai wahana antariksa dari masing-masing launchpad mereka.  Kemampuan  peluncuran  dari  ketiga  negara  ini menjadi pembeda mereka dengan negara-negara lain di kawasan.
Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  tradisional  dalam  kegiatan  keantariksaan tidak bisa dilepaskan dari kondisi persaingan tiga negara spacefaring nations di kawasan Indo-Pasifik. Hubungannya dengan ketiga negara dalam hal kegiatan keantariksaan sudah terjalin  dalam  kurun  waktu  yang  tidak  singkat.  Kondisi  ini  membuat  Indonesia  berada dalam  posisi  yang  cukup  strategis  sekaligus  kritis  ketika  ketiga  negara  sahabat  dalam keantariksaan  ini  ternyata  terlibat  dalam  hubungan  kompetitif  hingga  konfliktual. Pragmatic  equidistance menjadi  konsep  yang  dijadikan  lensa  untuk  melihat  gelagat Indonesia  di  antara  tiga  kekuatan  antariksa  kawasan  dalam  kondisi  geopolitik  Indo- Pasifik terkini.

## Diplomasi Antariksa
Diplomasi  antariksa  ( space  diplomacy )  merupakan  suatu  praktik  yang  telah  dilakukan sejak lahirnya era antariksa, namun secara teoretis belum banyak dikonseptualisasikan. Hal  ini  membuat  diplomasi  antariksa  menjadi  suatu  frasa  yang  memiliki  ragam penafsiran. Kondisi multitafsir yang serupa bisa ditemukan dalam artikel berjudul “ Data Diplomacy ” tentang diplomasi data (Boyd dkk., 2019).
Pengertian data  diplomacy bisa  berarti  tiga  hal,  yakni: data  in  diplomacy (data dalam  diplomasi), diplomacy  for  data (diplomasi  untuk  data),  dan data  for  diplomacy (data  untuk  diplomasi)  (Boyd  dkk.,  2019).  Pola  ini  bisa  ditemukan  dalam  pengertian diplomasi  antariksa  yang  bisa  didefinisikan  menjadi:  antariksa  dalam  diplomasi; diplomasi  untuk  antariksa;  dan  antariksa  untuk  diplomasi.  Pertama,  antariksa  dalam diplomasi; dianalogikan ketika ahli keantariksaan memasuki proses diplomasi, membantu mengidentifikasi dan menyampaikan isu kebijakan nasional dan global khususnya terkait keantariksaan.  Kedua,  diplomasi  untuk  antariksa;  diibaratkan  saat  diplomat  bekerja bersama  untuk  meningkatkan  program-program  keilmuan  dan  kolaborasi  internasional keilmuan  khususnya  ilmu  keantariksaan.  Ketiga,  antariksa  untuk  diplomasi;  mengenai interaksi  keilmuan  keantariksaan  dan  kolaborasi  menjadi  alat  untuk  mendirikan  dan membangun hubungan-hubungan di antara negara-negara. Dalam kajian ini, pengertian pertama  dan  kedua  menjadi  fokus  utama.  Sementara  pengertian  ketiga  tidak  tercakup dalam kajian ini karena sifatnya yang umum dan cenderung teoretis.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif,  dengan  menggunakan  konsep/teori pragmatic  equidistance dan  diplomasi  antariksa  untuk  menganalisis  bagaimana  posisi Indonesia dalam dinamika geopolitik Indo-Pasifik yang secara spesifik dipengaruhi oleh persaingan  keantariksaan  tiga spacefaring  nations .  Konsep pragmatic  equidistance dalam penelitian ini berdasarkan gagasan Laksmana (2017) yang menggunakan 2 (dua) konsep yaitu limited engagement dan omni-enmeshment , sedangkan diplomasi antariksa menggunakan definisi diplomasi dari Boyd dkk., 2019 mengenai data diplomacy yang disesuaikan  ke  dalam  sektor  keantariksaan.  Bagian-bagian  dalam  makalah  terlebih dahulu: (i) mengurai pendekatan teoretis yang digunakan dan fakta-fakta persaingan dan kerja  sama  keantariksaan  di  antara  ketiga  negara  dalam  struktur  antariksa  dalam

## INDONESIA DAN DINAMIKA DIPLOMASI ANTARIKSA DALAM GEOPOLITIK INDO-PASIFIK
Deden Habibi Ali Alfathimy, Yunita Permatasari, Euis Susilawati, Dini Susanti,
diplomasi dan diplomasi untuk antariksa; dan (ii) menganalisis posisi Indonesia dengan menggunakan konsep/teori pragmatic equidistance.
Penelitian ini menggunakan semua data yang relevan dari berbagai sumber primer dan sekunder  yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka.  Data  primer  dalam  artikel  ini  bersumber  dari  dokumen-dokumen  kerja  sama internasional. Data sekunder  berasal dari buku, artikel jurnal, laman web, laporan hasil penelitian  yang  berkaitan  dengan  topik  yang  secara  spesifik  melihat  hubungan  antara Indonesia dengan tiga spacefaring nations dalam kegiatan keantariksaan dan bagaimana implikasi terhadapnya dari persaingan yang ada.

## Diplomasi Antariksa di Indo-Pasifik
Antariksa untuk Diplomasi
Berbeda dengan motivasi Amerika Serikat dan Uni Soviet pada permulaan era antariksa ( space  age ),  negara-negara  di  kawasan  Indo-Pasifik  tidak  menjustifikasi  permulaan program  keantariksaannya  untuk  persaingan great  power .  India  misalnya  menjunjung misi pembangunan dalam pengembangan program antariksanya (Chandrashekar, 2011). Tiongkok,  sementara  itu,  memulai  program  antariksanya  dengan  proyek-proyek  roket peluncur  pertahanan  untuk  menghadapi  Amerika  Serikat  dan  Uni  Soviet,  namun terhambat  oleh  dinamika  politik  domestik  (Moltz,  2011).  Lain  halnya  dengan  Jepang yang  menjadi  sekutu  Amerika  Serikat  pasca-Perang  Dunia  II  dengan  pasifismenya sehingga  orientasi  damai  dalam  program  antariksanya  lebih  dominan.  Namun,  kondisi geopolitik Indo-Pasifik saat ini yang jauh berbeda dari pertengahan abad ke-20 tercermin dalam perubahan orientasi negara-negara di dalamnya dalam pemanfaatan kemampuan keantariksaan.

## Antariksa untuk Diplomasi Tiongkok
Sebagai  latar belakang,  Tiongkok  merupakan negara  yang cenderung mengembangkan kemampuan  antariksanya  dalam  keadaan  terisolasi  dari  negara-negara  lain.  Negara- negara spacefaring nations tradisional seperti Amerika Serikat dan sekutunya senantiasa menyisihkan  Tiongkok  dari  berbagai  bentuk  kerja  sama.  Oleh  sebab  itu,  program- program  pengembangan  roket,  satelit,  hingga  bisnis  antariksa  hampir  semuanya dikerjakan secara indigenous .
Tiongkok  kini  menggunakan  berbagai  kemampuan  keantariksaannya  untuk memajukan kepentingan diplomatiknya di bidang-bidang yang lain, seperti ekonomi dan pertahanan-keamanan.  Strategi  besarnya  yang  terkandung  dalam Belt-Road  Initiative (BRI)  merupakan  titik  tolak  penting  untuk  dijadikan  referensi  utama  pemanfaatan keantariksaan  dalam  kepentingan  geopolitiknya.  Hal  ini  semakin  nyata  dengan  adanya program Space Silk Road .
Space  Silk  Road merupakan  suatu  perpanjangan  jalur  sutera  yang  telah  ribuan tahun  menjadi  bagian  peradaban  Tiongkok  dan  interaksinya  dengan  dunia.  Setelah konsepsi ini terlebih dahulu diterapkan pada ranah maritim, Space Silk Road membawa gagasan ini dan negara-negara kawasan ke ranah antariksa. Salah satu teknologi tumpuan yang  menjadi  tulang  punggung  inisiatif  ini  adalah  sistem  satelit  navigasinya, Beidou Navigation Satellite System (BDS).
BDS  merupakan  kompetitor  langsung  bagi  GPS,  GLONASS,  dan  Copernicus. Memasukkan BDS dalam skema Space Silk Road dan BRI yang lebih luas adalah salah satu  cara  untuk  menembus  pasar  yang  sudah  ramai  ini.  Produk-produk  teknologi Tiongkok  lainnya  yang  menggunakan  BDS  sebagai  basis  pun  pada  gilirannya  dapat dengan mudah memasuki pasarnya masing-masing.
Selain  itu,  pemanfaatan  BDS  yang  lebih  luas  juga  memberikan  peningkatan keuntungan  geostrategis  bagi  Tiongkok  di  kawasan.  Salah  satunya  adalah  dalam  kerja sama  dengan  Pakistan  yang  telah  menjadi  koridor  alternatif  bagi  Tiongkok  untuk mengakses Samudera Hindia terutama dalam mengamankan pasokan energinya dari Selat Hormuz.  Pakistan  mengadopsi  BDS  untuk  keperluan  navigasi  angkatan  perangnya.  Di ranah maritim, Thailand dan Sri Lanka membantu memperluas cakupan BDS hingga di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara.

## Antariksa untuk Diplomasi India
India,  merupakan  negara space  power lainnya  di  kawasan  Indo-Pasifik,  yang  telah menggunakan kemampuan keantariksaannya untuk tujuan diplomasi, antara lain dengan mendorong privatisasi program keantariksaannya. Ketika China dan India mengarahkan program luar angkasa mereka ke arah komersialisasi, mereka juga semakin menggunakan luar angkasa untuk diplomasi regional.
Diplomasi  didefinisikan  sebagai  “metode  yang  dibangun  untuk  mempengaruhi keputusan dan perilaku pemerintah dan masyarakat asing melalui dialog, negosiasi, dan tindakan  lain  selain  perang  atau  kekerasan.”  India  memanfaatkan  program keantariksaannya  untuk  menawarkan  layanan  kepada  negara-negara  di  lingkungan strategis  negaranya,  dengan  tujuan  kebijakan  luar  negeri  untuk  mengembangkan pengaruh dan niat baik (Goswami, 2017).
India memiliki program antariksa yang terkenal murah dan efisien, namun cukup bersaing  di  tingkat  global.  Latar  belakang  sejarahnya  yang  sederhana  menghadirkan cerita  yang  mengagumkan  banyak  pihak  di  industri  keantariksaan  global.  Orientasi pembangunan domestik membuat program antariksa India yang low profile menjadi salah satu  teladan  pemanfaatan  antariksa  untuk  tujuan  damai  di  tengah-tengah  persaingan- persaingan militeristik antarnegara adidaya selama Perang Dingin.
Namun,  perkembangan  geopolitik  Indo-Pasifik  dari  waktu  ke  waktu  membuat India tidak bisa begitu saja mempertahankan orientasi ini. Konflik tradisional antarnegara seperti  dengan  Pakistan  dan  Tiongkok  dalam  persoalan  perbatasan  menghadirkan persepsi  ancaman  yang  senantiasa  hadir  bagi  India  hingga  hari  ini.  Sementara  itu, Samudera  Hindia  sebagai  halaman  belakang  tradisionalnya  kini  berubah  menjadi  teras depan  yang  memiliki  nilai  geostrategis  demi  kepentingan  India  yang  lebih  luas  untuk menjadi great power dan menghadapi kekuatan-kekuatan maritim yang ada.
Satelit  pengamatan  India  mulanya  digunakan  untuk  keperluan-keperluan pembangunan  ekonomi-sosial,  seperti  pertanian  atau  pemetaan.  Pada  awal  2000, pemanfaatan teknologi ini mulai diarahkan pada keperluan militer. Seri satelit selanjutnya dari  IRS  seperti  TES  dan  CARTOSAT  dirancang  dan  digunakan  untuk  memantau wilayah-wilayah  perbatasan  yang  masih  disengketakan  dan  rawan  konflik  seperti Kashmir. Kemampuan ini menjadi deterrence bagi negara-negara musuh.
Kendati  demikian,  satelit  pertama  India  yang  secara  utuh  didedikasikan  untuk keperluan pertahanan adalah satelit GSAT-7 untuk Angkatan Laut India pada 2013 (Lele, 2017). Jangkauannya mencakup hampir seluruh permukaan Samudera Hindia. Satelit ini memungkinkan  Angkatan  Laut  India  untuk  mengoordinasikan  seluruh  armada  lautnya yang tersebar mulai dari perairan dekat Selat Hormuz hingga Kepulauan Andaman. Hal ini  menunjukkan  bahwa  aspirasi  India  untuk  meraih  penguasaan  laut  di  kawasan  ini
semakin menguat. Perkembangan ini juga membuat India semakin diperhitungkan dalam konstelasi geopolitik di Indo-Pasifik.
Di ranah multilateral, India berupaya untuk memimpin South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC). Hal ini sejalan dengan kebijakan Neighborhood first dari Narendra Modi (Singh, 2016). Demi tujuan ini, pada Mei 2017 India meluncurkan the South Asia Satellite (GSAT-9) dengan menggunakan wahana peluncurnya GSLV-F09 (Goswami, 2017). Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya New Delhi yang lebih luas untuk  menunjukkan  peningkatan  status  global  India  dan  kemajuan  program keantariksaannya,  sementara  juga  memperkuat  diplomasi  lingkungan  negara, meningkatkan  kerja  sama  dan  konektivitas  regional,  dan  meningkatkan  pemberian layanan  (Set,  2017).  Satelit  ini  memberikan  layanan  telekomunikasi  dan  pengamatan secara  gratis  untuk  seluruh  anggota  SAARC  yaitu  Afghanistan,  Bangladesh,  Bhutan, Maldives,  Nepal,  dan Sri  Lanka  (Firdous, 2019). Pakistan tidak termasuk di  dalamnya karena Pakistan memilih keluar dari proyek ini setelah sebelumnya menawarkan bantuan teknis dan pendanaan, tetapi India menolaknya.
India  juga  menggunakan  keantariksaan  untuk  diplomasinya  di  kawasan  Asia Pasifik melalui The Centre for Space Science and Technology Education in Asia Pacific (CSSTEAP ), sebuah pusat pendidikan yang berafiliasi ke PBB. Dengan mempromosikan program-program  peningkatan  kapasitas  di  negara  maju  ( space-faring) dan non- spacefaring di kawasan ini dengan cara komersial dan diplomatik, tentu saja memberikan peluang  bagi  India  untuk  memperdalam  keterlibatan  keantariksaannya  di  kawasan tersebut (Mahajan, 2021).

## Antariksa untuk Diplomasi Jepang
Kepentingan  geopolitik  Jepang  di  kawasan  Indo-Pasifik  mencakup  pertahanan  dan keamanan energi. Dari segi pertahanan, kehadiran Amerika Serikat masih memberikan garansi yang dapat diandalkan. Namun, peningkatan dan penggelaran kekuatan Tiongkok di  perairan  Pasifik  menghadirkan  tantangan  yang  semakin  nyata,  sementara  Amerika Serikat  pun  mulai  tersaingi.  Hal  ini  mendorong  Jepang  untuk  mengambil  upaya  yang lebih mandiri.
Jepang memperoleh kekuatan keantariksaannya dari 3 (tiga) komponen berbeda. Pertama Jepang memiliki teknologi mutakhir yang menjangkau wilayah sipil, komersial,

## INDONESIA DAN DINAMIKA DIPLOMASI ANTARIKSA DALAM GEOPOLITIK INDO-PASIFIK
Deden Habibi Ali Alfathimy, Yunita Permatasari, Euis Susilawati, Dini Susanti,
dan  militer.  Kedua  Jepang  telah  mengembangkan  struktur  hukum  dan  kebijakan  yang menormalkan  posisi  dan  interpretasi  negara  agar  konsisten  dengan  hukum  antariksa internasional.  Ketiga,  Jepang  telah  memprioritaskan  diplomasi  dan  tata  kelola keantariksaan dalam portofolio hubungan luar negerinya (Logsdon dkk., 2020).
Melalui  forum  badan  antariksa  regional  Asia-Pasifik  yang  dibentuknya  pada tahun 1993, yaitu Asia-Pacific Regional Space Agency Forum (APRSAF), Jepang telah melakukan langkah-langkah untuk membentuk tata kelola keantariksaan regional. Forum tersebut  merupakan  kerangka  kerja  sama  regional  yang  terbuka  dan  fleksibel,  dan menekankan kegiatan sukarela dan kerja sama yang konkret untuk memecahkan masalah regional.
Jepang  juga  terlibat  dalam  berbagai  upaya  kerja  sama  di  level  internasional seperti di UNCOPUOS dan forum regional lainnya. Dengan keterlibatannya ini, Jepang telah  secara  halus  memosisikan  dirinya  untuk  memengaruhi  posisi  kebijakan  negara- negara  lain  tentang  prinsip-prinsip  yang  mengatur  kegiatan  keantariksaan  dan  jenis kerangka kerja kolaboratif yang diperlukan untuk memajukan tata kelola yang damai.
Perluasan  pemanfaatan  kemampuan  antariksa  Tiongkok,  India,  dan  Jepang  ke  dalam agenda-agenda geopolitiknya secara umum di Indo-Pasifik menimbulkan persinggungan satu sama lain.

## Antariksa dalam Hubungan Diplomatik Tiongkok-India
Hubungan antara Tiongkok dan India adalah hubungan yang sulit dan rumit. Keduanya merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia serta potensi ekonomi yang besar.  Keduanya  juga  berbagi  perbatasan  darat  yang  sangat  panjang  membentang  di Pegunungan Himalaya. Potensi kerja sama di antara keduanya menjadi hal yang masuk akal, tetapi sejarah Perang Sino-India 1962 terus membayangi hubungan konfliktual di antara  Tiongkok  dan  India.  Konflik-konflik  di  perbatasan  terus  terjadi  bahkan  yang terbaru pada 2020
Hubungan  baik  antara  Tiongkok  dan  Pakistan  juga  menambah  buruk  persepsi India.  Sejak  Perang  India-Pakistan,  Pakistan  senantiasa  menjadi  ancaman  tradisional India. Dukungan teknologi  antariksa  Tiongkok untuk  Pakistan, seperti BDS  dan roket, meningkatkan  dilema  keamanan  di  antara  kedua  negara.  Aliansi  strategis  Tiongkok-
Pakistan ini menunjukkan bahwa persaingan pemanfaatan teknologi antariksa di antara Tiongkok dan India menjadi faktor yang penting dalam program antariksa kedua negara.
Kehadiran Tiongkok di Samudera Hindia pun tidak terlepas dalam persoalan yang serupa  bagi  India.  Peningkatan  kehadiran  Tiongkok  dan  strategi String  of  Pearls- nya merintangi  aspirasi  India  untuk  menjadi  kekuatan  maritim  dominan  di  perairan  ini. Sejumlah negara kawasan sudah menunjukkan  gelagat  kedekatan hingga  keberpihakan pada  agenda  Tiongkok.  Di  sini,  pemanfaatan  teknologi  antariksa  juga  memainkan peranan  yang  cukup  signifikan.  Salah  satunya  adalah  peluncuran  satelit  pertama  Sri Lanka oleh Tiongkok pada 2012 (Sirilal dkk., 2012).
Proyek peluncuran ini merupakan bagian dari penguatan kerja sama ekonomi dan pertahanan  antara  negara  tetangga  India  tersebut  dengan  Tiongkok.  Fakta  ini  menjadi perhatian tersendiri bagi India karena negara di halaman belakangnya ini telah menjadi wujud  proyeksi  kekuatan  dan  pengaruh  Tiongkok  yang  nyata  di  kawasan  Samudera Hindia. India sempat menanggapi agresivitas Tiongkok ini dengan melakukan eksplorasi di perairan Laut Tiongkok Selatan sebagai bagian dari Look East Policy (Scott, 2013). Tiongkok pun menanggapi langkah India tersebut dengan protes keras berdasarkan klaim teritorialnya.

## Antariksa dalam Hubungan Diplomatik Tiongkok-Jepang
Hubungan  yang  kurang  harmonis  antara  bangsa  Jepang  dan  Tiongkok  bisa  ditarik sejarahnya hingga ke akhir abad ke-20. Sejak saat itu, berbagai macam konflik di antara kedua  negara  dalam  bentuknya  yang  modern  hingga  saat  ini  bermunculan,  bahkan beberapa  di  antaranya  bertahan  sampai  sekarang  seperti  sengketa  Kepulauan Senkaku/Diayou.  Hubungan  konfliktual  di  antara  kedua  negara  membentuk  situasi geopolitik yang panas di wilayah Asia Timur. Signifikansi kedua negara ini pun dalam geopolitik Indo-Pasifik terlihat dari ukuran ekonominya yang berada di urutan kedua dan ketiga terbesar di dunia.
Dalam  konteks  pemanfaatan  kemampuan  keantariksaan  untuk  kepentingan geopolitik  secara  umum,  persaingan  antara  Jepang  dan  Tiongkok  tidak  banyak  terlihat selain  pada  persaingan  terkait  forum  multilateral  kawasan  keantariksaan.  Bahasan  ini akan lebih dalam dibahas pada bagian selanjutnya. Meskipun demikian, sejumlah tanda- tanda niatan Jepang untuk mengimbangi agenda Space Silk Road dari Tiongkok bersama dengan Amerika Serikat muncul.

## INDONESIA DAN DINAMIKA DIPLOMASI ANTARIKSA DALAM GEOPOLITIK INDO-PASIFIK
Deden Habibi Ali Alfathimy, Yunita Permatasari, Euis Susilawati, Dini Susanti,

## Antariksa dalam Hubungan Diplomatik India-Jepang
Hubungan antara India dan Jepang sebenarnya banyak dipengaruhi juga oleh kesamaan permusuhan antara keduanya dengan Tiongkok. Bersama dengan Australia dan Amerika Serikat, India dan Jepang tergabung dalam QUAD (Pereira dkk., 2021). Konteks strategis pemanfaatan keantariksaan di antara keempat negara ini pun menjadi salah satu bagian yang  vital  karena  berkat  kemampuan  keantariksaannya,  Tiongkok  dapat  semakin meningkatkan  pengaruhnya  di  kawasan  (Huang,  2011).  Meskipun  India  dan  Jepang masing-masing  memiliki  sistem  antariksanya  sendiri,  kedua  negara  tidak  terlibat persaingan  geopolitik  yang  membuat  kepemilikan  mandiri  dari  sistem-sistem  ini berdampak buruk bagi hubungan kedua negara.
Terkait  keantariksaan,  pada  September  2017  Jepang  dan  India  mengeluarkan pernyataan  bersama  yang  ditujukan  untuk  meningkatkan  kemitraan  antariksa  Jepang- India  ke  tingkat  yang  lebih  tinggi.  Pernyataan  bersama  ini  didasarkan  pada  adanya kemitraan antara Jepang (JAXA) dan  India (ISRO) di sejumlah bidang termasuk earth observation ,  navigasi  berbasis  satelit,  ilmu  antariksa  dan  eksplorasi  bulan,  dan menekankan  pentingnya  meningkatkan  kerja  sama  keantariksaan  yang  komprehensif. Kemudian pada saat KTT Oktober 2018, Jepang dan India menyepakati untuk melakukan dialog tahunan terkait kerja sama bilateral di bidang keantariksaan. Pertemuan pertama Dialog Keantariksaan Jepang-India berlangsung pada Maret 2019 (Yoshimatsu, 2021).

## Diplomasi untuk Antariksa
Pada bagian ini, diplomasi  antariksa  yang dilakukan oleh  Tiongkok,  India, dan Jepang dicirikan dengan tujuan-tujuan yang benar-benar menitikberatkan ranah antariksa sebagai kepentingan  utama.  Upaya-upaya  diplomatik  ini  juga  dapat  dilakukan  dalam  bentuk bilateral dan multilateral. Namun, bagian ini hanya mencakup bentuk-bentuk multilateral karena signifikansinya  yang dapat  memengaruhi  geopolitik  Indo-Pasifik  secara umum. Berikut uraian upaya-upaya ketiga negara dalam mendorong dan menjalankan inisiatif- inisiatif diplomasi multilateral di kawasan Indo-Pasifik terkait kegiatan keantariksaan.

## Diplomasi untuk Antariksa oleh Tiongkok
Tiongkok  memimpin  dua  inisiatif  regional  keantariksaan,  yakni Asia-Pacific  Space Cooperation  Organization (APSCO)  dan Regional  Centre  for  Space  Science  and Technology  Education  in  Asia  and  the  Pacific (RCSSTEAP).  Kedua  inisiatif  ini merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam  upaya  Tiongkok  meningkatkan pengaruh di kawasan. Namun, fokus utama ditujukan pada peningkatan kekuatan di ranah antariksa sendiri, di samping matra-matra tradisional lainnya di permukaan bumi.
ASPCO  berdiri  secara  resmi  sejak  2008  berdasarkan  Konvensi  APSCO  2005, tetapi cikal bakalnya dapat ditelusuri ke belakang hingga sekitar awal 1990-an. Tujuan pendirian ASPCO adalah (a) meningkatkan dan memperkuat program kerja sama spesifik antarnegara  anggota  dengan  membentuk  dasar  kerja  sama  dalam  penerapan  ilmu pengetahuan dan teknologi antariksa untuk tujuan damai; (b) melakukan langkah-langkah efektif untuk membantu negara-negara anggota dalam bidang-bidang seperti penelitian- dan-pengembangan teknologi antariksa, aplikasi dan pelatihan dengan mengelaborasi dan menerapkan  kebijakan  pengembangan  antariksa;  (c)  meningkatkan  kerja  sama, pengembangan bersama, dan membagikan capaiannya di antara negara- negara anggota dalam  hal  teknologi  antariksa  dan  penerapan  dan  penelitian  ilmu  antariksa  dengan menyatukan  potensi  kerja  sama  di  kawasan;  (d)  meningkatkan  kerja  sama  antara perusahaan  dan  lembaga  terkait  dari  negara-negara  anggota  dan  meningkatkan industrialisasi  teknologi  antariksa  dan  aplikasinya;  dan  (e)  berkontribusi  pada penggunaan  antariksa  untuk  tujuan  damai  dalam  kegiatan  kerja  sama  internasional  di bidang teknologi antariksa dan aplikasinya.
Aktivitas-aktivitasnya  mencakup  (a)  pertemuan  tahunan Council ;  (b) basic activities (Penelitian keantariksaan; Perluasan aplikasi teknologi antariksa; Penyelenggaraan  pendidikan  dan  pelatihan;  Pengelolaan  dan  pemeliharaan  kantor cabang);  (c) optional  activities ketika  negara  anggota  mengusulkan  kegiatan  pilihan terkait program sains dan teknologi antariksa serta aplikasinya, seperti satelit kecil, satelit beresolusi tinggi, dan satelit telekomunikasi geostasioner.
Ketika APSCO menjadi inisiatif yang berasal dari Tiongkok sendiri, RCSSTEAP merupakan inisiatif Tiongkok untuk menjadi representasi kawasan Asia dalam komunitas antariksa  global.  RCSSTEAP  terafiliasi  dengan  PBB,  seperti  hanya  CSSTEAP  yang dikelola  oleh  India.  Tujuannya  sedikit  lebih  kecil  cakupannya  dibandingkan  dengan APSCO  yakni  mempromosikan  penggunaan  teknologi  antariksa  secara  damai  untuk

## INDONESIA DAN DINAMIKA DIPLOMASI ANTARIKSA DALAM GEOPOLITIK INDO-PASIFIK
Deden Habibi Ali Alfathimy, Yunita Permatasari, Euis Susilawati, Dini Susanti,
kepentingan umat manusia dan untuk membuat negara-negara di kawasan peka tentang kegiatan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  antariksa  dengan  mendidik  dan  menciptakan kesadaran  melalui  pelatihan,  lokakarya,  kursus  singkat,  dan  sosialisasi.  Tujuan  ini merupakan  perpanjangan  agenda  keantariksaan  global  di  sistem  PBB.  Ruang  lingkup organisasi  RCCSTEAP  ada  dua  yang  mencakup  pertemuan Governing  Board dan pertemuan Advisory  Commission .  Sementara  kegiatannya  meliputi  bidang  (a) penginderaan jauh dan GIS; (b) aplikasi satelit meteorologi; (c) satelit komunikasi; (d) GNSS; (e) sains antariksa dan atmosfer; serta (f) hukum antariksa.

## Diplomasi untuk Antariksa oleh India
Forum  regional  keantariksaan  yang  dibina  oleh  India  adalah Centre  for  Space  Science and  Technology  Education  in  Asia  and  the  Pacific (CSSTEAP).  CSSTEAP  ini sebenarnya lebih dahulu hadir dibandingkan dengan RCSSTEAP binaan Tiongkok. India mendapatkan  restu  dan  dianggap  layak  oleh  PBB  untuk  mendirikan  dan  mengelola CSSTEAP pada tahun 1995 setelah berhasil memenangkan persaingan dengan negara- negara  kawasan  lainnya,  termasuk  Tiongkok.  Saat  ini  CSSTEAP  beranggotakan  18 negara, di mana Tiongkok dan Jepang tidak menjadi anggota.
Tujuan dari pendirian CSSTEAP antara lain untuk meningkatkan kapasitas untuk kawasan Asia dan Pasifik dalam sains dan teknologi antariksa melalui keunggulan dalam pendidikan, pelatihan, dan penelitian. Ruang lingkup kegiatannya mencakup i) pertemuan tahunan Governing  Board dan Advisory  Committee dan  ii)  program  pelatihan  untuk capacity building dalam bidang: Remote Sensing dan Sistem Informasi Geospasial , Satelit Komunikasi,  Satelit  Meteorologi  dan  Iklim  Global,  Sains  Antariksa    dan  Atmosfer, Global  Navigation  Satellite  Systems (GNSS),  dan Small  Satellite  Mission (CSSTEAP, t.t.) .

## Diplomasi untuk Antariksa oleh Jepang
Pada 1993, Asia-Pacific Regional Space Agency Forum (APRSAF) diluncurkan. Sebagai suatu forum, partisipasi  negara-negara anggota di dalamnya tidak terikat secara formal seperti  APSCO.  Namun,  pengaruh  dan  substansi  kerja  sama  di  antara  para  partisipan sangat  kuat.  Ruang  lingkup  keanggotaannya  pun  tidak  terbatas  pada  negara-negara  di wilayah  Asia-Pasifik.  Sampai  dengan  November  2019,  APRSAF  beranggotakan
sejumlah  844  organisasi  dari  52  negara  dan  kawasan,  dan  32  organisasi  internasional (APRSAF,  2019).  Melalui  forum  ini,  Jepang  tidak  hanya  tampil  sebagai  pemimpin kawasan, tetapi juga sebagai jembatan penghubung negara-negara luar kawasan. Ruang lingkup kegiatannya terbentuk melalui empat working group , yakni (a) space application ; (b) space technology ; (c) space environment utilization ; (d) space education . Pertemuan umum juga dilakukan setiap tahun.

## Diplomasi untuk Antariksa antara Tiongkok-India
Fakta  bahwa  ada  dua  mekanisme  keantariksaan  regional  Asia  yang redundant dalam sistem PBB menunjukkan bahwa rivalitas India dan Tiongkok pada ranah ini merupakan hal  yang  nyata.  Perebutan  legitimasi  representasi  kuasa  antariksa  dari  Asia  di  tingkat global membuat kedua negara bersaing secara ketat. Kemenangan India dalam kompetisi menjadi  kekalahan  bagi  Tiongkok  dalam  persaingan  kuasa  antariksa  di  kawasan  Asia. Walaupun  sebelumnya  Tiongkok  menolak  keputusan  PBB  memilih  India  sebagai  tuan rumah,  namun  pada  akhirnya  Tiongkok  mengakui  keputusan  tersebut.  Pengakuan tersebut  disampaikan  oleh  Perwakilan  Tetap  Tiongkok  di  Wina,  Austria,  kepada  PBB, melalui Nota Verbal (Susilawati, 2014). Tiongkok mengantisipasi kekalahan ini dengan mendirikan RCSSTEAP sebagai pesaing CSSTEAP.
Melalui  APSCO,  Tiongkok  menghadirkan  ancaman  tambahan  bagi  India. Pakistan  dan  Bangladesh  menjadi  anggota  APSCO.  Keanggotaan  dari  dua  negara tetangga  langsung  India  ini  mereduksi  legitimasi  India  sebagai  pemimpin  kawasan, bahkan di kawasan Asia Selatan sendiri.

## Diplomasi untuk Antariksa antara Tiongkok-Jepang
Rivalitas  juga terjadi  antara  APSCO dan APRSAF .  Kedua forum  yang berada di  luar sistem  PBB  ini  juga  bersaing  untuk  menjadi  mekanisme  yang  dianggap merepresentasikan  agenda  keantariksaan  di  kawasan,  seperti  halnya  ESA  di  antara negara-negara Eropa. Namun, ketimpangan jumlah partisipasi terlihat di antara keduanya. APRSAF  jauh  lebih  banyak  mendapatkan  tanggapan  dan  partisipasi.  Hal  ini  bisa disebabkan oleh sifat keanggotaannya  yang lebih longgar dari APSCO. Namun, alasan orientasi  geopolitik  dan  kepentingan  antariksa  pada  khususnya  juga  menjadi pertimbangan negara-negara yang berpartisipasi.

## Diplomasi untuk Antariksa antara India-Jepang
Dalam  konteks  keantariksaan  kawasan,  CSSTEAP  dan  APRSAF  tidak  banyak bersinggungan  satu  sama  lain.  Hubungan  di  antara  keduanya  bahkan  cenderung  saling berkontribusi  dalam  sejumlah  kesempatan.  Ruang  lingkup  kegiatannya  yang  beririsan namun berbeda dari segi hubungannya dengan sistem PBB membuat keduanya menjadi dua mekanisme yang melengkapi satu sama lain.

## Diskusi: Posisi Indonesia di Antara Tiga Launchpad
Posisi Indonesia di antara ketiga negara spacefaring nations kawasan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ‘Indo-Pasifik’ sebagai suatu konstruksi geopolitik yang menjadi salah satu latar utama dalam penyusunan kebijakan GMF (Montratama, 2016) . Sebagai suatu wacana, ‘Indo-Pasifik’ lebih banyak digaungkan oleh para pemimpin negara-negara kuat  di  kawasan,  seperti  Jepang,  India,  maupun  Amerika  Serikat  (Anwar,  2020). Meskipun cakupan wilayahnya yang dianggap ‘terlalu luas’, dengan adanya peningkatan interkonektivitas transportasi dan siber berkat globalisasi dan informasionalisasi, ‘Indo- Pasifik’ sebagai suatu kawasan baru menjadi masuk akal (Medcalf, 2018). Indo-Pasifik dianggap hot  spot geopolitik  dunia  saat  ini,  terutama  akibat  peningkatan  kekuatan  dan pengaruh Tiongkok (Schreer, 2019).
Sebelum kebijakan GMF muncul, Indonesia pernah mendorong gagasan “ Indo- Pacific  Treaty  of  Friendship  and  Cooperation ”  (IPTFC)  pada  era  Presiden  Susilo Bambang  Yudhoyono  sebagai  inisiatif  untuk  memengaruhi  konstelasi  geopolitik  Indo- Pasifik  (Scott,  2019).  Ketika  kemudian  disusul  dengan  lahir  dan  sedikit  meredupnya kebijakan GMF, wacana “ Indo-Pacific Cooperation Concept ” (IPCC) pun lahir (Scott, 2019). Konsepsi-konsepsi ini, menurut Scott (2019), menunjukkan upaya Indonesia untuk mempertahankan  kepentingan  teritorial  dan  keamanan  jalur  pelayarannya  sekaligus merepresentasikan  wacana  harapan  Indonesia  untuk  diakui  sebagai  ‘penjaga  gerbang’ antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik  (Scott, 2019).
Pada  konteks  yang  spesifik  di  bidang  keantariksaan,  Indonesia  sudah  memiliki kepentingan  nasional  yang  cukup  jelas  dan  kuat.  Kepentingan-kepentingan  ini  dapat dilihat  dalam  berbagai  instrumen  legal  dan  politik  yang  ada  sejauh  ini.  Beberapa  di antaranya yang menjadi rujukan utama adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013
tentang Keantariksaan; Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Penyelenggaraan  Keantariksaan;  Hasil  Kesepakatan  Kongres  Kedirgantaraan  Tahun 1998 dan 2003; serta kesepakatan nasional atas sikap dan posisi Indonesia di forum-forum internasional  yang  secara  konsisten  dibahas  dan  diperbarui  setiap  tahun.  Beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan keantariksaan juga termasuk ke dalam postur kepentingan keantariksaan nasional Indonesia yang utuh.
Kondisi  Indonesia  yang  masih  belum  menguasai  teknologi-teknologi  kunci keantariksaan menjadi salah satu faktornya, sementara kebutuhan atas teknologi ini untuk kepentingan pewujudan GMF adalah keniscayaan. Teknologi antariksa bersifat high tech, high  risk dan high  cost sehingga  negara-negara lain  yang telah lebih dahulu  unggul  di bidang  teknologi  antariksa  ini  tidak  mudah  melakukan  alih  teknologi  antariksa. Kebutuhan  pragmatis  dari  berbagai  sektor  di  Indonesia  pun  akhirnya  harus  dipenuhi secara  sendiri-sendiri  dalam  jangka  waktu  cepat.  Sebagai  contoh,  Kementerian  KKP bergantung  pada  satelit  milik  Amerika  Serikat  untuk  mendapat  data  pemantauan pelayaran  kapal  di  wilayah  perairan  Indonesia.  Sementara  LAPAN  sendiri  sudah mencanangkan  misi  untuk  membangun  satelit  operasional  yang  mampu  menyediakan radar pemantau wilayah maritim untuk keperluan pengamanan dan penegakan kedaulatan di  dalam  rencana  induk  keantariksaan,  namun  dalam  pelaksanaannya  masih  belum beriringan dengan strategi pemenuhan kebijakan kelautan nasional.
Dalam rangka menanggulangi tantangan-tantangan tersebut, diplomasi antariksa memainkan  peran  yang  sangat  strategis.  Kondisi  geografis  yang  dihadapkan  dengan kurangnya  modalitas  serta  tantangan  dalam  mendapatkan  teknologi  antariksa menghadirkan  keniscayaan  bagi  Indonesia  untuk  mengembangkan  teknologi  antariksa dengan cara yang progresif dan masif melalui kerja sama internasional. Selain itu, banyak tantangan  keantariksaan  global  yang  memang  hanya  mampu  diselesaikan  oleh  semua negara secara bersama-sama. Keseimbangan antara kepentingan nasional dan global ini tercermin dalam agenda diplomasi antariksa Indonesia secara keseluruhan.
Agenda  diplomasi  antariksa  Indonesia  juga  hadir  di  lingkungan  terdekatnya, kawasan geopolitik Indo-Pasifik. Posisi diplomatiknya yang cenderung netral membuat Indonesia  leluasa  melakukan  kerja  sama  dengan  ketiga  negara spacefaring kawasan. Hubungan-hubungan ini sudah lama terjalin dan terus menguat hingga hari ini. Meskipun begitu,  ketegangan  di  antara  negara-negara  mitra  Indonesia  ini  dapat  berimplikasi

## INDONESIA DAN DINAMIKA DIPLOMASI ANTARIKSA DALAM GEOPOLITIK INDO-PASIFIK
Deden Habibi Ali Alfathimy, Yunita Permatasari, Euis Susilawati, Dini Susanti,
pemosisian Indonesia di masa depan. Berikut upaya-upaya diplomatik keantariksaan yang dilakukan  oleh  Indonesia  dengan  ketiga  negara  tersebut,  baik  dalam  bentuk  bilateral maupun multilateral.

## Hubungan Diplomasi Antariksa antara Indonesia dan Tiongkok
Selama ini Indonesia mempunyai hubungan bilateral yang cukup dekat dengan Tiongkok, walaupun  pada  era  Presiden  Soeharto  sempat  mengalami  hubungan  yang  buruk  yaitu berupa  pemutusan  diplomatik  terhadap  Tiongkok.  Perkembangan  hubungan  diplomasi antariksa Indonesia Tiongkok ditandai dengan beberapa aktivitas kerja sama.
Pada tanggal 25 April 2005, Presiden Indonesia SBY dengan Presiden Tiongkok Hu Jintao menandatangani deklarasi kemitraan strategis Indonesia-Tiongkok atau Joint Declaration  on Strategic Partnership  between Republic of  Indonesia  and  the People’s Republic of China. Kemudian ditindaklanjuti dengan the 2010-2015 Plan of Action for the  Strategic  Partnership yang  ditindaklanjuti  pada  tanggal  22  Januari  2010.  Dalam rangka  meningkatkan  hubungan  bilateral  kedua  negara,  Indonesia  dan  Tiongkok menyepakati Comprehensive Strategic Partnership yang ditandatangani pada tahun 2013. Dalam  dokumen  kerja  sama  tersebut,  salah  satu  poinnya  menyatakan  bahwa  kedua pemimpin  negara  menyambut  baik  dengan  disetujuinya  kerja  sama  antarpemerintah  di bidang  keantariksaan  dan  sepakat  untuk  membentuk  Komite  Bersama  di  bidang keantariksaan  untuk  memperkuat  kerja  sama  dalam  bidang  survei  dan  penjejakan, pembangunan,  peluncuran,  dan  aplikasi  satelit,  dan  pembanguan  bersama  aplikasi  dan sharing platform data satelit penginderaan jauh.
Kemudian  pada  2  Oktober  2013,  Indonesia  dan  Tiongkok  menyepakati persetujuan  mengenai  Kerja  Sama  Eksplorasi  dan  Pemanfaatan  Ruang  Angkasa  untuk Maksud Damai yang mencakup bentuk-bentuk kerja sama antara lain: (a) Penelitian dan pengembangan bersama, (b) Pelatihan, konsultasi ahli dan pertukaran teknisi-teknisi, (c) Pertukaran informasi  ilmiah, (d) Seminar-seminar dan konferensi-konferensi  akademik yang diselenggarakan secara bersama-sama oleh para pihak.
Terkait penelitian dan pengembangan, sebelumnya ditandatanganinya persetujuan Indonesia  telah  terlibat  dalam  salah  satu  program  antariksa  milik  Tiongkok  yaitu konstelasi Sistem Navigasi Satelit COMPASS/BEIDOU setelah disepakatinya Provision on the Deployment of the People’s Republic of China’s MV. Yuanwang Instrumentation
Ships  to  Sulawesi  Sea  and  Banda  Sea  for  TT&C  Support  of  the  Compass  Navigation Satellite Launch Missions untuk periode kegiatan 2007-2009.
Hubungan kerja sama keantariksaan yang bersifat bilateral antara Indonesia dan Tiongkok berlanjut di mana pada tanggal 26 Maret 2015 Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping menandatangani Joint Statement on Strengthening Comprehensive Strategic Partnership  between  the  People's  Republic  of  China  and  The  Republic  of  Indonesia . Kedua belah pihak mengakui sepenuhnya peran penting Komite  Kerja Sama Antariksa Tiongkok-Indonesia  dalam  mempromosikan  kerja  sama  antariksa  kedua  negara,  dan menyambut baik penandatanganan, yang juga berlangsung pada tanggal 26 Maret 2015, the 2015-2020 Aerospace Cooperation Outline between National Space Administration of the People's Republic of China and National Institute of Aeronautics and Space of the Republic of Indonesia yang selanjutnya memperjelas bidang-bidang utama dan arah kerja sama keantariksaan Tiongkok-Indonesia di masa depan
Dalam kurun waktu 2015—2020 yang lalu, Indonesia terlibat dalam kerja sama keantariksaan  yang  mencakup  bidang-bidang  seperti  observasi  bumi, Telemetry, Tracking  and  Control (TT&C),  hingga aeronautic  technology .  Kerja  sama  ini  pun kemudian  diperkuat  dan  diperbarui  pada  2019  melalui G  to  G  Agreement  between  the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People’s Republic of China on Cooperation in the Exploiration and Peaceful Use of Outer Space . Perjanjian ini telah diratifikasi oleh kedua negara. Indonesia meratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2019 pada 26 April 2019.
Dari  segi  multilateral,  walaupun  Indonesia  belum  menjadi  anggota  APSCO, Indonesia  merupakan  bagian  dari  negara-negara  penandatangan  awal Convention pendirian APSCO. Terdapat alasan-alasan mengenai kepentingan diplomatik Indonesia yang lebih umum menjadi pertimbangan penundaan keanggotaan tersebut. Namun, dalam statusnya  yang  masih  belum  menjadi  anggota  penuh  sekalipun,  Indonesia  telah mendapatkan sejumlah manfaat: (a) kerja sama multilateral untuk penelitian, eksplorasi, pengembangan dan aplikasi teknologi antariksa; (b) akses terhadap shared space data dan informasi ilmiah; (c) membantu SDM dalam meningkatkan kompetensi  terkait antariksa; serta (d) update terkini teknologi  keantariksaan dari negara-negara yang lebih maju.
Kendati demikian, partisipasi  Indonesia sejauh ini  masih terbatas dalam bentuk mengikuti pelatihan dan penyelenggara seminar. Pemanfaatan APSCO ini akan semakin
intensif  dengan  adanya  tanggung  jawab  iuran  tahunan  yang  harus  dibayarkan  oleh Indonesia setelah keanggotaannya disahkan.
Indonesia  juga  berpartisipasi  dalam  kegiatan-kegiatan  RCSSTEAP.  Indonesia menghadiri Governing Board Meeting di Beijing  untuk me- review Advisory Committee dan Billenial Work Report tahun 2018-2019. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia turut mengadopsi Billenial Work 2020-2021 dan menyepakati penambahan Space Science and Environment pada program MASTA.

## Hubungan Diplomasi Antariksa antara Indonesia dan Jepang
Hubungan  diplomatik  dan  kerja  sama  keantariksaan  antara  Indonesia  dan  Jepang mungkin  merupakan  yang  paling  majemuk  dan  intensif.  Pihak-pihak  yang  terlibat  di Jepang  pun  tidak  hanya  badan  antariksanya,  JAXA,  tetapi  juga  lembaga-lembaga pendidikan  dan  penelitian,  seperti Japan  Agency  for  Marine  Science  and  Technology (JAMSTEC), ENRI, RISH, DPRI-KU, ISEE, CEReS dan CIMRS Chiba University ; serta Hokkaido University . Kerja sama-kerja sama bilateral ini tidak bisa dilepaskan juga dari konteks partisipasi Indonesia dalam APRSAF.
Kerja  sama  keantariksaan  Indonesia  dan  Jepang- Japan  Aerospace  Exploration Agency (JAXA) antara lain: Pemanfaatan Regional Server/Client Terminal Menggunakan WINDS di Sistem Sentinel Asia Step 2; Aplikasi Data Satelit Jepang; Kerja Sama Bidang Penelitian dan Pengembangan Dirgantara  (Permatasari, 2018). Selanjutnya, kerja sama dengan  Lembaga  Penelitian  untuk  Kemanusiaan  Berkelanjutan,  Universitas  Kyoto Jepang tentang Penelitian Ilmiah Bersama dan Operasi untuk Studi Dinamika Atmosfer Khatulistiwa.  Kemudian,  kerja  sama  dengan  Lembaga  Penelitian  Humaniora Berkelanjutan Universitas Kyoto Jepang untuk Penelitian Ilmiah Atmosfer dan Ionosfer dengan Radar Atmosfer Khatulistiwa dan Fasilitas Terkait. Mitra Kerja Sama: Research Institute for Sustainable Human Sphere (RISH ), Universitas Kyoto Jepang. Serta, kerja sama  dengan  Kerja  Sama  Penelitian  dan  Operasi  Cuaca  Antariksa.  Mitra  Kerja  Sama: Institut Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional Jepang.
Keterlibatan Indonesia dalam APRSAF tidak hanya diwakili oleh LAPAN, tetapi juga kementerian-kementerian, lembaga penelitian-pengembangan dan perguruan tinggi
lainnya. Selama ini, Indonesia pun tidak mengeluarkan biaya iuran keanggotaan tahunan. Indonesia bahkan pernah menjadi tuan rumah dalam pertemuan tahunan APRSAF pada tahun 2006 dan 2015. Manfaat dari partisipasi ini mencakup program Sentinel Asia dalam manajemen bencana dan forum  kerja sama antarbadan antariksa kawasan maupun luar kawasan.

## Hubungan Diplomasi Antariksa antara Indonesia dan India
Kerja sama bilateral antara pihak India dan Indonesia di bidang keantariksaan dilakukan sejak tahun 1995 dan diawali dengan pembangunan TT&C Biak 1 pada tahun 1999 dan TTC  Biak  2  pada  2003  hingga  saat  ini.  Secara  umum,  kronologi  kerja  sama  ini  telah berlangsung  selama  25  tahun  dan  dalam  pelaksanaannya  terdapat  manfaat  bagi  para kedua pihak.  Kerja sama antara LAPAN dan ISRO dimulai sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman  tentang  Pembangunan  Stasiun  Telemetri,  Penjajakan,  dan  Komando (TT&C)  untuk  Satelit  dan  Wahana  Peluncur  pada  25  April  1997.  Kerja  sama  tersebut diawali  dengan  dikirimkannya  surat  dari  Perdana  Menteri  India  pada  saat  itu  Shri Narashima Rao kepada Presiden Soeharto pada 25 Agustus 1995, yang berisi permintaan untuk bekerja sama dalam pembangunan dan pengoperasian Stasiun TT&C di Pulau Biak, Papua,  untuk  mendukung  program  pengorbitan  satelit  ke  orbit  geostasioner  yang mempergunakan Geostationary  Satellite  Launch  Vehicle (GSLV).  GSLV  sendiri merupakan  program Indian  National  Satellite  System (INSAT)  sebagai  penggunaan satelit geostasioner untuk telekomunikasi, siaran televisi dan meteorologi.
Selanjutnya  pada  tahun  2002,  keduanya  menandatangani Memorandum  of Understanding on Cooperation in the Field of Outer Space Research and Development di  New  Delhi  pada  3  April  2002.  Implementasi  dari  nota  kesepahaman  kerja  sama keantariksaan Indonesia-India memberikan manfaat bagi kedua negara secara resiprokal. Beberapa  manfaat  yang  didapatkan  oleh  Indonesia  antara  lain: capacity  building teknologi stasiun bumi untuk pengendalian satelit pada peneliti dan perekayasa LAPAN, akses stasiun bumi dan satelit India, harga yang sangat murah dalam proses peluncuran satelit  Indonesia  secara piggyback pada  2007,  2015,  2016.  Adapun  manfaat  yang diperoleh oleh India seperti pengoperasian stasiun bumi TT&C Biak sebagai stasiun bumi paling timur ISRO. Stasiun bumi yang sangat penting bila meluncurkan roket dan satelit ekuatorial.  Stasiun  ini  mampu  merekam  data-data  krusial  untuk  mengetahui  proses
separasi  roket  yang  sedang  diluncurkan.  Stasiun  tersebut  juga  mendukung  penjejakan satelit India yang mengorbit.
Secara lebih jauh, kerangka kerja sama kedua negara dalam keantariksaan melalui penandatanganan secara desk-to-desk di New Delhi pada 22 Mei 2018 dan di Jakarta pada 28 Mei 2018 mengenai Framework Agreement on Cooperation in the Exploration and Uses of Outer Space for Peaceful Purposes . Kerja sama ini memberikan manfaat, sebagai berikut: Pertama, Layanan peluncuran ( in kind ) atas 2 (dua) satelit buatan LAPAN setiap 5 (lima) tahun. Perkiraan biaya peluncuran satelit mikro (± 150kg) saat ini adalah USD 3.000.000  atau  40,5  M  Rupiah.  Saat  ini  LAPAN  sedang  menyiapkan Implementing Agreement terkait  peluncuran  LAPAN  A4.  Kedua,  Penelitian  dan  pengembangan bersama  di  bidang  teknologi  antariksa.  Ketiga,  Pengoperasian,  pemeliharaan, penambahan, peningkatan, dan penggunaan stasiun bumi TT&C Biak untuk keuntungan bersama  Indonesia  dan  India.  Pemanfaatan  stasiun  untuk  merekam  data  satelit penginderaan  jauh  India  untuk  keperluan  dan  kebutuhan  Indonesia  maupun  ASEAN. Keempat, Transfer kepemilikan fasilitas stasiun bumi Biak.
Dalam  bentuk  multilateral  CSSTEAP,  Indonesia  telah  mendapatkan  banyak manfaat.  Sejumlah  pegawai  LAPAN  telah  mendapatkan  program  pendidikan  berupa short course dan post graduate course pada 2018-2019. Indonesia tidak dikenakan biaya sedikit pun. Keseriusan paritisipasi Indonesia dalam CSSTEAP juga ditunjukkan dengan kehadiran Kepala LAPAN Thomas Djamaludin pada the 23rd Governing Board Meeting of CSSTEAP .
Berdasarkan  uraian  interaksi  antara  Indonesia  dengan  Tiongkok,  Jepang,  dan India  di  atas  menunjukkan  bahwa  Indonesia  berada  dalam  posisi  yang  cukup  leluasa. Ketika  sejumlah  negara  cenderung  memilih  keberpihakan  dalam  menentukan  negara mitra  kerja  samanya,  Indonesia  dapat  melakukan  diplomasi  dan  kemitraan  kerja  sama yang intensif dan bermanfaat dengan ketiga negara tersebut. Hal ini dimungkinkan karena Indonesia  tidak  terlalu  terpaut  atau  bergantung  dari  segi  keantariksaan  maupun kepentingan  geopolitik  secara  umum.  Pendekatan  “bebas-aktif”  dalam  kebijakan  luar negeri Indonesia ditunjukkan dengan strategi limited engagement untuk menjaga jarak.
Meskipun  begitu,  Indonesia  belum  benar-benar  memanfaatkan  sisi  kedua  dari pragmatic  equidistance ,  yaitu omni-enmeshment, dengan  maksimal.  Indonesia  masih
belum mampu mengelola kerja sama dengan ketiga launchpads utama Indo-Pasifik ini dalam  bingkai  strategi  yang  komprehensif.  Strategi omni-enmeshment sekilas  seperti telah  dilakukan  oleh  Indonesia  melalui  penjajakan  kerja  sama  dengan  ketiga  negara tersebut,  namun  masih  pasif  dan  masih  lebih  banyak  didominasi  oleh  agenda-agenda negara  mitra.  Manfaat  yang  didapatkan  dari  situasi  ini  pun  menjadi  sangat  minim sehingga Indonesia tidak beranjak untuk segera menyusul ketiganya sebagai spacefaring selanjutnya.
Situasi  yang  kurang  ideal  ini  juga  mungkin  menjadi  cerminan  lemahnya kepemimpinan  geopolitik  Indonesia  di  Indo-Pasifik  dalam  konteks  yang  lebih  luas. Upaya  Indonesia  untuk  mengusung  peran  GMF  melalui  wawasan  AOIP  tidak  akan berhasil  bila  Indonesia  tidak  segera  melengkapi  upaya pragmatic  equidistance -nya dengan strategi omni-enmeshment yang lebih terintegrasi dalam berbagai sektor termasuk antariksa.  Pendekatan limited  engagement juga  bukan  berarti  tidak  bisa  diimprovisasi dengan mempertimbangkan peningkatan kedekatan dengan negara-negara tertentu untuk kepentingan  yang  spesifik.  Manajemen  isu  dan  sektor  diplomasi  menjadi  kunci  bagi Indonesia untuk meningkatkan peran kepemimpinannya di kawasan Indo-Pasifik.

## Simpulan
Kerja  sama  dan  kompetisi  di  bidang  antariksa  memengaruhi  geopolitik  Indo-Pasifik secara keseluruhan, baik pada sektor-sektor tradisional di permukaan bumi maupun matra antariksa sendiri. Posisi Indonesia yang dapat diterima oleh tiga negara spacefaring utama kawasan,  Tiongkok,  Jepang,  dan  India,  menghadirkan  keuntungan  dan  tantangan tersendiri.  Indonesia  telah  sukses  menjaga  jarak  melalui  strategi limited  engagement , namun  belum mampu memaksimalkan posisinya  ini dengan strategi omni-enmeshment yang  lebih  cermat  dan  integratif.  Diplomasi  antariksa  menyediakan  peluang  bagi Indonesia  untuk  meningkatkan  peran  geopolitiknya.  Oleh  karena  itu,  Indonesia  perlu menyusun  strategi  diplomasi  antariksa  yang  tepat  berdasarkan  modalitas  dan perkembangan lingkungan strategis keantariksaan di kawasan Indo-Pasifik.

## Daftar Pustaka
Agastia,  I.  G.  B.  D.,  &  Perwita,  A.  A.  B.  (2016).  Indonesia’s  Maritime  Axis  and  the Security of Sea  Lanes  of Communications (SLOCs) in  the Indo-Pacific. Jurnal Hubungan Internasional , 5 (1), 10–21. https://doi.org/10.18196/hi.2016.0081.10- 21

## INDONESIA DAN DINAMIKA DIPLOMASI ANTARIKSA DALAM GEOPOLITIK INDO-PASIFIK
Deden Habibi Ali Alfathimy, Yunita Permatasari, Euis Susilawati, Dini Susanti,
Anwar,  D.  F.  (2020).  Indonesia  and  the  ASEAN  outlook  on  the  Indo-Pacific. International Affairs , 96 (1), 111–129. https://doi.org/10.1093/ia/iiz223
APRSAF.  (2019,  November). Countries  and  Regions .  Asia-Padific  Regional  Space Agency Forum. https://www.aprsaf.org/participants/
Boyd, A., Gatewood, J., Thorson, S., & Dye, T. D. (2019). Data Diplomacy. Science & diplomacy , 8 (1), Article 1.
Chandrashekar, S. (2011). India and the Peaceful Uses of Outer Space. India Review , 10 , 440–452. https://doi.org/10.1080/14736489.2011.624034 CSSTEAP. (t.t.). Educational Programmes . CSSTEAP. Diambil 14 Oktober 2021, dari https://www.cssteap.org/educational-programmes
Firdous, M. A. (2019). Space Cooperation as a Diplomatic Tool. CISS Insight Journal , 7 (1), 65–84.
Goswami, N. (2017, Mei 12). China and India’s Diplomatic Space Race . The Diplomat. Diakses dari https://thediplomat.com/2017/05/china-and-indias-diplomatic- space-race/
Huang,  W.-C.  (2011). China’s  Space  Capabilities  and  Their  Regional  Security Implications . Army War Coll Strategic Studies Inst Carlisle Barracks Pa. Diakses dari https://apps.dtic.mil/sti/citations/ADA547241
Laksmana,  E.  A.  (2017).  Pragmatic  Equidistance. China,  The  United  States,  and  the Future of Southeast Asia: US-China Relations, Volume II , 2 , 113.
Lele,  A.  (2017).  India’s  policy  for  outer  space. Space  Policy , 39–40 ,  26–32. https://doi.org/10.1016/j.spacepol.2016.11.009
Logsdon,  J. M.,  Pollpeter, K., Moltz, J. C., Pekkanen, S. M.,  An, H. J., Goswami, N., Schrogl,  K.-U.,  &  Giannopapa,  C.  (2020).  Asia  in  space:  The  race  to  the  final frontier. Asia Policy , 15 (2), 1–56.
Mahajan,  U.  (2021,  Januari  18).  India’s  Link  West  Policy:  Prospects  For  Space Diplomacy. Forum  For  Integrated  National  Security .  Diakses  dari https://finsindia.org/journal/indias-link-west-policy-prospects-for-space- diplomacy/
Moltz, J. C. (2011). Asia’s Space Race: National Motivations, Regional Rivalries, and International Risks . Columbia University Press.
Montratama, I. (2016). Rekonstruksi Politik Luar Negeri Indonesia Di Tengah Dinamika Lingkungan  Strategis  Indo-Pasifik  Abad  Ke-21. Intermestic:  Journal  of International Studies , 1 (1). https://doi.org/10.24198/intermestic.v1n1.4
Pekkanen,  S.  M.  (2021).  China,  Japan,  and  the  Governance  of  Space:  Prospects  for competition and cooperation. International Relations of the Asia-Pacific , 21 (1), 37–64. https://doi.org/10.1093/irap/lcaa007
Pereira,  A.,  Biddington,  B.,  Rajagopalan,  R.,  &  Suzuki,  K.  (2021).  The  Quad: Implications  for  Space. 2021  IEEE  Aerospace  Conference  (50100) ,  1–15. https://doi.org/10.1109/AERO50100.2021.9438177
Permatasari,  Y.  (2018).  The  Sluggish  Development  of  Indonesia  Space  Technology: Analysis  from  Structuralism. Proceedings  International  Postgraduate  Students Converence  (IPGSC)  2018  International  Relations  in  the  Age  of  Disruption: Power Shifts, Power Diffusion and New Complexities , 268–280. Schreer, B.  (2019). Towards Contested ‘Spheres of  Influence’ in  the Western Pacific: Rising  China,  Classical  Geopolitics,  and  Asia-Pacific  Stability. Geopolitics , 24 (2), 503–522. https://doi.org/10.1080/14650045.2017.1364237
Scott, D. (2013). India’s role in the South China Sea: Geopolitics and geoeconomics in play. India Review , 12 (2), 51–69.
Scott,  D.  (2019).  Indonesia  Grapples  with  the  Indo-Pacific:  Outreach,  Strategic Discourse,  and  Diplomacy. Journal  of  Current  Southeast  Asian  Affairs , 38 (2), 194–217. https://doi.org/10.1177/1868103419860669
Set, S. (2017). India’s regional diplomacy reaches outer space . Carnegie India. Diakses dari https://carnegieendowment.org/files/7-3-
2017_Set_IndiaRegionalDiplomacy_Web.pdf Shekhar, V. (2018). Indonesia’s Foreign Policy and Grand Strategy in the 21st Century: Rise of an Indo-Pacific Power . Routledge.
Siddiqi,  A.  A.  (2010).  An  Asian  Space  Race:  Hype  or  Reality? South  Asia  at  a Crossroads , 184–198.
Singh, M. (2016). SAARC for geopolitical symbolism: Whither multilateralism? South Asian Survey , 23 (1), 1–16.
Sirilal,  R.,  Aneez,  S.,  Roychoudhury,  A.,  &  Martina,  M.  (2012,  November  27).  China launches Sri Lanka’s first satellite as India watches ties grow. Reuters . Diakses dari https://www.reuters.com/article/uk-srilanka-satellite-china- idUKBRE8AQ0HT20121127
Susilawati,  E.  (2014).  Persaingan  Negara-Negara  dalam  Memanfaatkan  Keantariksaan sebagai  Kekuatan  Lunak  (Soft  Power)  untuk  Memperoleh  Keunggulan  di Kawasan Asia Pasifik. Dalam Buku Ilmiah Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa (2014  ed.,  hlm.  18).  Pusat  Kajian  Kebijakan  Penerbangan  dan Antariksa, LAPAN.
Suzuki,  K.  (2013).  The  contest  for  leadership  in  East  Asia:  Japanese  and  Chinese approaches to outer space. Space Policy , 29 (2), 99–106. https://doi.org/10.1016/j.spacepol.2013.03.006
Yoshimatsu, H. (2021). Outer Space Policy with a Stronger Security Orientation. Dalam Japan’s Asian Diplomacy (hlm. 151–184). Springer.