## TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) SEBAGAI TRANSNATIONAL CRIME
Kadek Novi Darmayanti, Komang Febrinayanti Dantes, Si Ngurah Ardhya, M. Jodi Setianto
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, E-mail: novi.darmayanti@undiksha.ac.id

## Info Artikel

## Abstract
Human trafficking is one of the transnational crimes that is  a  threat  to  global  security  which  is  one  type  of transnational crime coupled with illicit drug trafficking, maritime  piracy,  arms  smuggling,  money  laundering, terrorism, international banking crimes and cybercrimes.  The  forms  of  trafficking  in  persons  are divided  based  on  the  purpose  of  delivery,  based  on  the victim, and based on the form of exploitation. Because of the  massiveness  of  this  crime,  the  United  Nations formulated  a  protocol  called  the  Palermo  Protocol.  In Indonesia,  there  are  also  special  regulations  regarding the  criminal  act  of  trafficking  in  persons,  namely  Law Number 21 of 2007. Although there are already laws and regulations that regulate this crime, in fact it is still not able to provide a sense of justice as well as security and comfort for victims of the crime of trafficking in persons. Other legal protections are still needed for victims of this crime.

## Abstrak
Perdagangan  manusia  adalah  satu  dari  kejahatan transnasional  yang  merupakan  ancaman  terhadap keamanan  global  selain  penyelundupan  senjata, perompakan laut,  perdagangan gelap narkoba, money laundry,  terorisme,  dan  kejahatan  perbankan internasional,  serta  kejahatan  siber.  Bentuk-bentuk perdagangan orang dibagi menurut tujuan pengiriman,

## GANESHA LAW REVIEW Volume 4 Issue 2, November 2022
P-ISSN: 2656 – 9744 , E-ISSN: 2684 – 9038 Open Access at : https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR
Masuk: 1 September 2022 Diterima: 1 Oktober 2022 Terbit: 1 November 2022
Keywords: Human Trafficking, Human Rights, Transnational Crime, International Law, Indonesian Law
Kata kunci: Perdagangan Orang, HAM, Kejahatan Transnasional, Hukum Internasional, Hukum Indonesia
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 2, November 2022
menurut korbannya, dan menurut bentuk eksploitasinya.  Karena  masifnya  kejahatan  ini  maka Perserikatan  Bangsa-Bangsa  atau  PBB  merumuskan sebuah  protokol  yang  disebut  dengan  Protokol Palermo. Di Indonesia juga terdapat peraturan khusus tentang  tindak  pidana  perdagangan  orang  yaitu  UU Nomor  21  tahun  2007.  Meskipun  sudah  terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana  ini,  namun  nyatanya  masih  kurang  mampu untuk memberikan rasa keadilan serta keamanan dan kenyamanan  bagi  sasaran  maupun  korban.  Masih diperlukan  regulasi  hukum  lain  yang  mampu melindungi korban tindak pidana ini.
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Menurut  pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2007  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), “Perdagangan orang atau human  trafficking  adalah  tindakan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan, pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut,  baik  yang  dilakukan  di  dalam  negara  maupun  antar  negara,  untuk  tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.” 1 Tindakan ini termasuk ke dalam jenis kecurangan terhadap hak asasi manusia, sebab berlawanan dengan martabat serta harkat manusia.
Perdagangan  orang (human  trafficking) telah  berlangsung  lama  dan  semakin berkembang  akibat  kondisi  ekonomi  yang  semakin  melemah,  rendahnya  wawasan mengenai  agama  dan  moral  pada  masyarakat,  ditambah  dengan  adanya    organisasi dibidang ekonomi yang kuat. Sehingga dalam praktek perdagangan manusia (human trafficking) akan  membahayakan  hidup  masyarakat  luas,  terutama  bagi  masyarakat miskin dengan pemasukan rendah, serta tidak mengenyam pendidikan sehingga tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Disebutkan perdagangan orang (human trafficking) merupakan  contoh  dari transnational  crime (kejahatan  transnasional)  yang  mana menjadi  bahaya  atas  keamanan  global.  Sesuai  dengan “Programme  to  Implement  the ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime” yang diinisiasi oleh ASEAN dalam memerangi transnational crime . Perdagangan orang (human trafficking) sebagai bagian dari transnational crime ditambah dengan penyelundupan senjata, perompakan laut, perdagangan  gelap  narkoba, money  laundry ,  terorisme,  dan  kejahatan  perbankan internasional, serta kejahatan siber 2 .
Menurut  data  yang  terdapat  pada  laporan  terbaru  dari  Kantor  PBB  urusan Narkoba dan Kejahatan “United Nation Office on Drugs and Crime” yang dihimpun dalam salah  satu  media  berita,  menunjukkan  bahwa  mendekati  70  persen  dari  korban perdagangan  orang (human  trafficking) untuk  ekploitasi  secara  seksualitas  di  Asia
1 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
2 Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2015. Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015. Jakarta : Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Hal. 13
Kadek Novi Darmayanti
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 2, November 2022
Tenggara pada tahun 2016-2018 adalah perempuan dibawah umur. Kasus perdagangan orang (human trafficking) di kawasan Asia Tenggara telah menyertakan korban yang mayoritas perempuan dari wilayah Mekong, Thailand dan beberapa kawasan Asia dan negara lain seperti Asia Tengah, Afrika, Rusia, Timur Tengah, dan Sri Lanka 3 .  Pelaku kejahatan  perdagangan  manusia (human  trafficking) menyelundupkan  para  korban untuk  diperjualbelikan  dengan  maksud  ekploitasi  seksual  dan  ketenagakerjaan, berdasarkan laporan UNODC seperti yang diambil dari “The Straits Times” . Para pelaku kejahatan  perdagangan  manusia (human  trafficking) telah  merusak  hidup  orang banyak,  baik  di  kawasan  Asia  Tenggara  dan  kawasan  lainnya.  Sindikat transnational crime atau kejahatan  lintas negara ini  begitu terorganisir dan menggunakan strategi suap menyuap guna melancarkan bisnis hitam tersebut.

## PEMBAHASAN

## Perdagangan Orang (Human Trafficking)
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ialahsuatu tindakan kejahatan yang mencurangi  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dan  melintasi  batas-batas  Negara.  Adapun bentuk-bentuk perdagangan orang (human trafficking) ditingkat global yaitu menurut tujuan pengiriman, menurut korbannya, dan menurut bentuk eksploitasinya 4 .
1. Menurut Tujuan Pengiriman Perdagangan orang (human trafficking) menurut tujuan pengirimannya dibagi  lagi  menjadi  dua  yaitu internal-trafficking dan international-trafficking . Internal  trafficking atau  perdagangan  orang  secara  internal  lazim  terjadi  dari kampung  ke  kabupaten  atau  kota  selagi  berada  di  satu  lingkup  negara. Sementara international  trafficking atau  perniagaan  orang  antar  negara  ialah perniagaan orang dari suatu negara ke negara lainnya. Perdagangan orang antar negara  berkaitan  dengan isu  imigrasi atau  migrasi  ilegal  yang  mana  biasanya ketika  seseorang  masuk  ke  suatu  negara  akan  melalui  jalur  legal,  namun terdapat juga yang mengambil pilihan jalur tidak resmi atau ilegal.
2. Menurut Korbannya
Perdagangan  orang (human  trafficking) berdasarkan  korbannya dikategorikan  atas  perdagangan  wanita,  kanak-kanak,  maupun  pria.  Wanita rawan menjadi sasaran perdagangan orang (human trafficking) karena beberapa variabel,  yang  pertama  dan  paling  utama  yaitu  variabel  keperluan (demand) , dimana wanita dibutuhkan sebagai seorang PSK (pekerja seks komersial). Dalam beberapa kasus, wanita ditipu dengan modus diimingi pekerjaan sebagai asisten rumah  tangga,  artis,  model,  atau  profesi  lainnya.  Persoalan  lainnya,  wanita dilarikan kemudian diintimidasi dengan penganiayaan kemudian diperjualbelikan. Wanita sering dipandang sebelah mata dan dianggap bagaikan komuditas yang dapat digunakan untuk menaikkan tingkat ekonomi dan hidup dalam keluarga. Hal ini sejalan dengan sistem yang tumbuh di Indonesia yaitu sistem  patriarki,  yang  juga  tumbuh  di  negara  berkembang  lainnya.  Karena dianggap lemah dan tingkat pendidikan yang lemah inilah yang mengakibatkan perempuan rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.
Selain  perempuan,  anak-anak  juga  tak,  luput  dari  tindak  pidana
3 Siti Khotimah. 2019. “UNODC: Mayoritas Korban Perdagangan Manusia di ASEAN Perempuan d i Bawah Umur” https://m.liputan6.com/global/read/4015941/unodc -mayoritas-korban-perdangan-manusia-di- asean-perempuan-di-bawah-umur (diakses pada 30 Mei 2022 pukul 22.19 Wita)
4 Syamsuddin, Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban, Sosio Informa Vol. 6 No. 01, Januari-April 2020. Hlm. 20
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 2, November 2022
perdagangan  orang.  Anak  dianggap  sebagai  kelompok  yang  paling  rentan diperdagangkan 5 .  Anak-anak yang menjadi target perdagangan orang (human trafficking) biasanya adalah anak-anak yang lari dari rumah dan tanpa keluarga. Banyak juga anak-anak yang terpengaruh pergaulan negatif dan kontak dengan hiburan  malam.  Anak-anak  ini  nantinya  akan  diperdagangkan  untuk dieksploitasi ekonomi dan dijadikan sebagai pencari nafkah dengan mengemis dan tak jarang juga disasar sebagai objek seksual dan pornografi. Selain anak- anak, bayi juga diperdagangkan dengan tujuan untuk diadopsi secara ilegal.
Jika perempuan dan anak kebanyakan terjebak dalam eksploitasi secara seksual,  maka  pria  biasanya  masuk  ke  dalam  eksploitasi  ekonomi.  Bentuk eksploitasinya yaitu berupa kerja paksa atau bekerja tanpa dibayar. Peristiwa ini banyak  ditemui  pada  tenaga  kerja  Indonesia  yang  bekerja  pada  perusahaan kelapa  sawit  atau  pekerja  konstruksi  di  Malaysia 6 .    Tenaga  kerja  ini  rentan dieksploitasi  majikannya  karena  tidak  melakukan  pembaharuan  permit  kerja secara  berkala,  yang  pada  umumnya  korban  masuk  ke  Malaysia  lewat  jalur illegal ataupun jalur legal 7 .  Di Timur Tengah sendiri, korban perdagangan pria akan diseludupkan dari India, Pakistan, dan Afghanistan, bahkan hingga eropa melintasi wilayah Turki. Selain itu perdagangan pria yang diselundupkkan dari Afrika  dan  beberapa  negara  di  Asia  akan  dieksploitasi  menjadi  buruh 8 .    Para buruh ini akan dikunci pada malam hari agar tidak dapat melarikan diri. Apabila gagal menghasilkan barang dengan jumlah yang sudah ditargetkan maka para buruh  ini  akan  diberikan  hukuman  fisik  oleh  pemilik  pabrik.  Dengan  adanya tindakan seperti ini sudah pasti pemilik pabrik telah menetapkan ketentuan dan juga aturan tanpa memperdulikan hak dan juga keselamatan  dari para buruh tersebut.  banyak  pabrik  yang  kurang  memperhatikan  keselamatan  para pekerjanya  seperti  menyediakan  peralatan  keamanan    dan  keselamatan  kerja yang mana ini adalah salah satu bentuk dari hak yang harusnya diterima oleh para buruh tersebut 9 .
3. Menurut Bentuk Eksploitasi
Menurut  bentuk  eksploitasi,  perdagangan  orang (human  trafficking) dibagi  atas  eksploitasi  seksual  yang  dibagi  lagi  atas  perzinahan  paksa,  nikah paksa, dan nikah atas perantara. Yang kedua yaitu eksploitasi non-seksual yang dibagi atas rodi dan jual beli organ tubuh.
Eksploitasi  seksual  sering  terjadi  belakangan  ini,  tetapi  hal  seakan menjadi  fenomena  gunung  es  sehingga  sulit  untuk  terdata.  Untuk  sekarang, fenomena semacam ini juga telah mengusik golongan atas,  kalangan elit, baik sebagai pelaksana maupun sasaran 10 .
Kira-kira 80 persen perdagangan wanita bertujuan untuk pelacuran atau perzinahan (sexual  trafficking) .  Dalam  hal  ini  akan  terjadi  pemaksaan  baik lembut hingga brutal, dari percekcokan secara psikis dan emosi sampai jasmani tatkala terdapat pada keadaan kusut sampai tak mampu mengelak.
5 Robert Meadow, J. (2010). “Understanding violence and victimization” (5th Ed). Upper Saddle River: Prentice Hall. Hlm. 24
6 Syamsuddin, Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban, Sosio Informa Vol. 6 No. 01, Januari-April 2020. Hlm. 23
7 Ibid.
8 Louise Shelley (Ed). (2010) “Human trafficking: A global perspective.” The Edinburgh Building, Cambrigde CB2 8RU, UK Cambridge University Press. Hlm. 19
9 Ibid.
10 Syamsuddin, Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban, Sosio Informa Vol. 6 No. 01, Januari-April 2020. Hlm. 23
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 2, November 2022
Pada  beberapa  kasus  nikah  paksa (forced  marriages) ,  bertujuan  untuk membayar tunggakan atau hutang yang dibuat oleh keluarga serta sanksi untuk kesalahan  yang  dibuat  keluarga  tersebut.  Sehingga  anak  perempuan  terpaksa menikah  atau  dinikahkan.  Ini  juga  termasuk  cara  memecahkan  masalah  atau perdebatan  dan  negosiasi  dalam  bisnis  atau  usaha  (Kathryn,  2009).  Nikah melalui penghubung “Mail Border Brokered or Mail Order Brides” dalam beberapa beberapa  dimasukkan  ke  dalam  jenis  pernikahan  paksa,  namun  pernikahan perantara terkadang diawali dengan tekanan atau desakan. Penganiayaan dan abuse terlanjur terjadi sehabis mereka terbujuk di suatu pernikahan. Pernikahan jenis ini juga marak terjadi, dipermudah dengan adanya media komunikasi yang dapat menghubungkan antara broker-user dan penjual (pihak keluarga) 11 .
Kerja  paksa  merupakan  salah  satu  bentuk  perdagangan  orang (human trafficking). Menurut laporan ILO tahun 2005 tercatat bahwa sekitas 56 persen orang-orang diperdagangkan ke dalam bentuk eksploitasi ekonomi non-seksual adalah  pria  dan  44  persen  adalah  perempuan.  Kerja  paksa (forced  labor) termasuk bentuk perbudakan yang berlangsung pada pekerja sektor domestic maupun perbudakan yang terjadi pada bidang pekerjaan sektor publik (Kathryn, 2009) 12 .
Selain kerja paksa (forced labor) , ada juga eksploitasi non-seksual berupa perdagangan  organ  tubuh  manusia.  Bagian-bagian  tubuh  yang  sering diperdagangkan adalah ginjal, jaringan tubuh (tissue) , tulang, dan kulit. Hingga saat  ini,  belum  ada  data  kuantitatif  yang  pasti  mengenai  jumlah  kasus perdagangan oragn tubuh manusia di dunia 13 .
Upaya Penegakan Hukum Human Trafficking Menurut Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia
Karena  masifnya  kejahatan  ini  maka  PBB  mengesahkan  protokol  guna menangkal,  menangani,  dan  memberi  sanksi  tindak  pidana  perdagangan  orang, utamanya  pada  wanita  dan  kanak-kanak  yang  dinamakan  dengan  Protokol  Palermo “United Nations Protocol to Present, Supress and Punish Trafficking in Persons, Especially Woman and Children”. Dengan adanya protokol ini maka kerja sama internasional untuk menangkal  dan  menindaklanjuti  perdagangan  orang (human  trafficking) bertambah kuat  dan  maju.  Selain  daripada  itu  protokol  ini  juga  sebagai  media  promosi  untuk merekonstruksi pengamanan dan memberikan pertolongan bagi yang menjadi sasaran Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Adanya  perdagangan  orang (human  trafficking) telah  menjadi  persoalan  di berbagai  negara  di  dunia  sejak  dahulu  hingga  sekarang  telah  melatarbelakangi beberapa Konvensi Internasional yaitu :
• “International Convention for the Suppression of White Slave Traffic (Konvensi Internasional untuk Menghapus Perdagangan Budak Kulit Putih) tahun 1921”
• “International Convention for the Suppression of Traffic in Women and Children (Konvensi  Internasional  untuk  Menghapus    Perdagangan  Perempuan  dan Anak) tahun 1933”
• “International  Convention  for  the  Supression  of Traffic  in  women  of  Full  Age (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Perempuan Dewasa) tahun 1933”
11 Ibid., hlm. 24
12 Kathryn, C-D. (2009). Global issues: Human trafficking. New York: Facts On File.
13 Syamsuddin, Loc. Cit., hlm. 26
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 2, November 2022
• “Convention  on  Elimination  of  All  Form  of  Discrimination  Against  Women, CEDAW (Konvensi  Penghapusan  Segala  Bnetuk  Diskriminasi  Terhadap Perempuan ) tahun 1979” 14 . PBB  sebagai  wadah  negara-negara  juga  sudah  mengatur  di “United  Nations Convention Against Transnational Organized Crime” atau disingkat dengan UNCATOC, yang juga dikenal dengan sebutan Konvensi Palermo Tahun 2000 15 . Di Indonesia sendiri, pemerintah Indonesia mengesahkan dan mengundangkan Protokol Palermo melalui Undang-Undang Nomor 14 tahun 2009, dengan Declaration (pernyataan) terhadap Pasal 5 ayat (2) huruf c dan Reservation (Pensyaratan) terhadap Pasal 15 ayat (2) pada tanggal 5 Maret 2009. Kemudian semenjak tanggal 12 Januari 2009, telah diresmikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan “the United  Nations  Convention  against  Transnational  Organized  Crime” (Konvensi  PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). Kemudian pada tanggal 16  Maret  2009,  Indonesia  mengesahkan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2009 tentang Pengesahan “the Protocol to Prevent, Supress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the  United Nations Convention against Transnational Organized Crime.“
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dijelaskan  bahwa “Perdagangan  orang  merupakan  salah  satu  pelanggaran  Hak  Asasi Manusia dan termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan.” Dalam pasal 9 menyebutkan bahwa “Kejahatan  kemanusiaan  adalah  salah  satu  perbuatan yang  dilakukan  sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.” Selain itu, Indonesia telah menandatangani United  Nations  Convention  Transnational  Organized  Crimes beserta protokolnya  yang  disebut “Protocol  to  Prevent,  Suppress,  and  Punish  Trafficking  in Persons,  Especially  Women  and  Children” dan “Protocol  Aga inst  the  Smuggling  of Migrants by Land, Sea, and Air” , pada bulan Desember 2000 di Palermo, Itali. Oleh sebab itu pada bulan April 2007, pemerintah Indonesia mengesahkan undang-undang tindak pidana perdagangan orang (Hidayati, 2012) 16 .
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan  Orang  (UU  PTPPO)  semenjak  19  April  2009  yang  berpusat  terhadap deliknya.  Tetapi,  dengan  dipastikannya  Undang-Undang  ini,  nyatanya  belum  bisa menindak  rasa  gelisah  masyarakat  dan  juga  kesaksamaan,  sehingga  persoalan  dan tindak  pidana  perdagangan  orang (human  trafficking) belum  usai  secara  maksimal melalui  peraturan  ini.  Selain  daripada  itu  delik  yang  tergolong  delik  khusus  ini  juga telah  dikontrol  dalam  pasal  297  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.” Dan  pasal  298  KUHP  ayat  (1)  yang  berbunyi “Dalam  hal  pemid anaan berdasarkan salahs satu kejahatan dalam pasal 281, 284, 290, dan 297 pencabutan hak- hak berdasarkan Pasal 35 No 1- 5 dapat dinyatakan.” dan ayat (2) yang berbunyi “Jika yang  bersalah  melakukan  salah  satu  kejahatan  berdasarkan  pasal  261,  297,  dalam mel akukan pencahariannya, maka hak untuk melakukan pencaharian itu dapat dicabut.” Menurut  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
14 Moh. Hatta, “Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan praktek, Liberty,Yogyakarta,” 2012, Hlm.
87
15 Maria Efita Ayu dan Sherly Ayuna Putri, Perdagangan Perempuan dan Anak serta tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir Berdasarkan Konvensi Palermo, Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 3, No. 01, September 2018, Hlm. 71
16 Hidayati, Maslihati N. Upaya Pemberantasan Dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional Dan Hukum Positif Indonesia, Pranata Sosial Vol. 1 No. 3, Maret 2012.
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 2, November 2022
Nomor  21  tahun  2007,  model  kezaliman  eksploitasi  seksualitas  komersil  anak berwujud perjualan anak untuk maksud seksualitas diatur di pasal 2 yaitu:
1) “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan, penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara  Republik  Indonesia,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”
2) “Jika  per buatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan orang tereksploitasi,  maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”
Dengan adanya peraturan PTPPO ini ternyata masih memiliki kelemahan yang mana  peraturan  ini  belum  sepenuhnya  merujuk  di  konvensi.  Contohnya  materi mengenai hak anak. Dengan tidak ditetapkannya pengertian perniagaan anak seperti dalam  Protokol  Palermo,  maka  secara  esensi  menyebabkan  tidak  adanya  peraturan lebih rinci mengenai perniagaan anak yang berlandaskan hak asasi anak 17 .  Kelemahan UU PTPPO yang lainnya yaitu pengertian anak yang terdapat di UU Nomor 21 tahun 2007  ini.  Pengertian  anak  yang  termuat  dalam  UU  Nomor  21  tahun  2007    adalah “Seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termas uk  anak  yang  masih dalam  kandungan.” Ketetapan  ini  tidak  seimbang  dengan  pengertian  anak  dalam Protokol  Palermo  yang  mengartikan  bahwa “Anak  adalah  setiap  orang  yang  berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.”
Sebagian sarjana hukum memandang bahwa UU PTPPO susah untuk diteguhkan di  Indonesia  karena  mempertimbangkan  bahwa  eksistensi  peraturan  ini  memegang risiko yuridis yang begitu luas dan berkaitan dengan perundang-undangan lain seperti Undang-Undang  Perlindungan  Anak,  Undang-Undang  Keimigrasian,  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia  di  Luar  Negeri,  Undang-Undang  Ketenagakerjaan,  Undang-Undang Administrasi  Kependudukan,  Undang-Undang  Kewarganegaraan,  serta  Undang- Undang Perlindungan Saksi dan Korban 18 .

## Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan Orang (Human Trafficking)
Perlindungan  hukum  bagi  korban  perdagangan  orang  adalah  melindungi  hak setiap  orang  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  untuk  memperoleh  pelayanan  dan perlindungan  yang  sama  oleh  undang-undang  serta  peraturan  perundang-undangan. Oleh sebab itu, dalam setiap kesalahan hukum yang terjadi terhadap korban dan akibat yang  diderita  korban,  korban  berhak  untuk  memperoleh  bantuan  dan  perlindungan yang diperlukan sesuai dengan asas hukum, yaitu adanya persamaan di depan hukum atau  yang  disering  disebut  dengan  asas equality  before  the  law .  Sedangkan  yang dimaksud dengan pertolongan dan keamanan bagi korban berhubungan dengan hak asasi  korban,  contohnya  hak  mendapatkan  pertolongan  fisik,  hak  menerima
17 Ibid., Hlm 170
18 Emmy LS. Implentasi UU PTPPO Bagi Anak Korban Perdagangan. Jurnal Perempuan No 68 Trafficking dan Kebijakan, 2010. Hlm. 12
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 2, November 2022
pertolongan  dalam  memecahkan  masalah,  hak  memperoleh  lagi  haknya,  hak memperoleh  bimbingan  dan  pemulihan,  hak  untuk  mendapat  perlindungan  dari ancaman,  dan  hak  untuk  menerima  ganti  rugi  baik  dari  pelaku  maupun  negara  dan pemerintah 19 .
Dalam  KUHP  korban  hanya  diberikan  perlindungan  hukum  berupa  ganti  rugi melalui  gabungan  masalah  dan  tidak  menangani  jenis  perlindungan  hukum  lainnya. Karena tidak ditanganinya perlindungan hukum bagi korban, kejahatan dalam hal ini korban  perdagangan  orang  secara  khusus  maka  menimbulkan  ketidakdilan  sebab seringkali  JPU  (Jaksa  Penuntut  Umum)  yang  menyubstitusi  korban  mengajukan tuntutan  semata  atau  hakim  hanya  memberikan  sanksi  yang  nisbi  ringan  terhadap pelaku.  Hakikat  rumusan  (penetapan)  perbuatan  perdagangan  orang  sebagai  tindak pidana  dengan  sanksi  pidana  dalam  peraturan  perundang-undangan  adalah  sebagai pemberian  perlindungan  tidak  langsung  terhadap  korban  tindak  pidana.  Karena  jika pelaku  tindak  pidana  dijatuhi  sanksi  yang  berat  maka  diharapkan  tidak  akan  lagi tindakan  serupa  atau  si  calon  pelaku  akan  berpikir  dua  kali  sebelum  melakukan tindakan tersebut. Meskipun hal ini tersebut perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang, namun pemberian pidana ini belum benar-benar mampu memberikan  rasa  keadilan  yang  sempurna.  Terlebih  bagi  korban  yang  mengalami penderitaan  baik  fisik  maupun  psikis.  Adapun  perlindungan  yang  dapat  diberikan kepada korban adalah berupa pelayanan medis dan juga konseling psikologis. Selain itu ada  pula  penyediaan  shelter  (rumah  aman).  Peran  negara  dalam  menciptakan kesejahteraan sosial, yang mana  tidak  terbatas  pada  pemenuhan kebutuhan  materiil masyarakatnya namun juga yang paling penting adalah dalam rangka pemenuhan rasa aman dan nyaman dalam beraktivitas. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlindungan hukum terhadap  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  semakin  mendapat kedudukannya. 20

## KESIMPULAN
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan suatu tindakan kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan melintasi batas-batas Negara. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  disebutkan  bahwa “Perdagangan  orang  atau  human trafficking  adalah  tindakan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman, pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat,  sehingga memperoleh persetujuan dari  orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”
Untuk  mengantisipasi  dan  menangani  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang (TPPO),  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  atau  PBB  menerangkan  sebuah  protokol  untuk mengantisipasi, menangani, dan memberikan sanksi tindak pidana perdagangan orang, utamanya pada wanita dan anak yang disebut dengan Protokol Palermo (Protocol to Present,  Supress  and  Punish  Trafficking  in  Persons,  Especially  Woman  and  Children).
19 Ni Putu Rai Yuliartini dan Dewa Gede Sudika Mangku. Legal Protection for Women Victims of Trafficking in Indonesia in an International Human Rights Perpective, International Journal of Criminology and Sociology, Vol. 9, 2020. Hlm. 1401 - 1402
20 Ibid., Hlm. 1432
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 2, November 2022
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai wadah negara-negara juga sudah mengatur di “United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC)” atau yang  dikenal  juga  dengan  sebutan  Konvensi  Palermo.  Pada  bulan  April  2007, pemerintah  Indonesia  mengesahkan  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang  (TPPO)  yang  kemudian  pada  tanggal  5  Maret  2009  pemerintah  Indonesia menetetapkan dan mengundangkan Protokol Palermo melalui Undang-Undang Nomor 14 tahun 2009.
Meskipun  sudah  terdapat  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur tindak  pidana  ini,  namun  nyatanya  masih  kurang  mampu  untuk  memberikan  rasa keadilan  serta  keamanan  dan  kenyamanan  bagi  korban  tindak  pidana  perdagangan orang.  Masih  diperlukan  perlindungan  hukum  lainnya  bagi  korban  tindak  pidana. Seperti  hak  mendapatkan  pertolongan  fisik,  hak  menerima  pertolongan  dalam memecahkan masalah, hak memperoleh lagi haknya, hak memperoleh bimbingan dan pemulihan, hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman, dan hak untuk menerima ganti  rugi  baik  dari  pelaku  maupun  negara  dan  pemerintah.  Dengan  memberatkan hukuman bagi pelaku juga merupakan salah satu upaya guna menciptakan rasa aman dan  nyaman  kepada  korban  dan  juga  sebagai  peringatan  agar  calon  pelaku  dapat berpikir  dua kali sebelum melakukan tindak pidana tersebut.

## SARAN
Berdasarkan  pendahuluan  dan  pembahasan  mengenai  “Tindak  Pidana Perdagangan  Manusia (Human  Trafficking) sebagai  Kejahatan  Lintas  Negara  dalam Perspektif  Hukum  Internasional  dan  Hukum  Positif  di  Indonesia”,  maka  penulis menyarankan sebaiknya dalam lingkup internasional, setiap negara menyusun relasi baik negara tempat singgah maupun negara guna menjungjung hak-hak setiap buruh migran  dan  tidak  berbuat  seenaknya  kepada  buruh  migran  tersebut,  kemudian meningkatkan  koneksi  wadah  non-pemerintah  anti  perdagangan  orang  baik  secara dalam  negeri  mau  punluar  negeri,  serta  meningkatkan  kesadaran  hukum  dalam masyarakat  dan  menerapkan  prinsip  pemberdayaan  terutama  bagi  perempuan  dan anak sehingga masyarakat dapat menuntut serta mempertahankan hak-haknya sebagai mana tercantum dalam undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA
Emmy LS. Implentasi UU PTPPO Bagi Anak Korban Perdagangan. Jurnal Perempuan No 68 Trafficking dan Kebijakan, 2010.
Hidayati, Maslihati N. Upaya Pemberantasan Dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional Dan Hukum Positif Indonesia, Pranata Sosial Vol. 1 No. 3, Maret 2012.
Kathryn, C-D. (2009). Global issues: Human trafficking. New York: Facts On File.
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2015. Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015. Jakarta : Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
Maria Efita Ayu dan Sherly Ayuna Putri, Perdagangan Perempuan dan Anak serta tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir Berdasarkan Konvensi Palermo, Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 3, No. 01, September 2018.
Moh. Hatta, “Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan praktek, Liberty, Yogyakarta,” 2012.
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 2, November 2022
Ni Putu Rai Yuliartini dan Dewa Gede Sudika Mangku. Legal Protection for Women Victims of Trafficking in Indonesia in an International Human Rights Perpective, International Journal of Criminology and Sociology, Vol. 9, 2020.
Robert Meadow, J. (2010). “Understanding violence and victimization” (5th Ed). Upper Saddle River: Prentice Hall.
Shelley, Louise (Ed). (2010) “Human trafficking: A global perspective.” The Edinburgh Building, Cambrigde CB2 8RU, UK Cambridge University Press.
Siti Khotimah. 2019. “UNODC: Mayoritas Korban Perdagangan Manusia di ASEAN Perempuan di Bawah Umur” diakses dari:
https://m.liputan6.com/global/read/4015941/unodc-mayoritas-korban- perdangan-manusia-di-asean-perempuan-di-bawah-umur
Syamsuddin, Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban, Sosio Informa Vol. 6 No. 01, Januari-April 2020.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang