## Analisis Prinsip Kepastian Hukum Dalam Pengalihan Rahasia Dagang Di Indonesia
Idham Arafah, Faidatul Hikmah
Faculty of Law, Universitas Bangka Belitung . e-mail: idham.arafah@gmail.com
Abstract: This study aims to elaborate the principles of trade secret transfer procedures in Indonesia with analysis based on the principle of legal certainty. Using juridical-normative research methods, the analysis was  carried  out  by  examining  related  laws  and  regulations  and  identifying  weaknesses  arising  from  the formulation of regulations related to the transfer of trade secrets. The results of this study show that efforts to protect trade secrets in Indonesia conceptually follow the international provisions in  TRIPs which were ratified  into  Law  No.  7  of  1994.  This  provision  makes  trade  secrets  an  exclusive  property  right,  without having to go through registration. However, the process of transferring trade secrets is mandatory. This condition creates uncertainty, because business actors who have not registered their trade secrets cannot transfer  trade  secrets.    For  this  reason,  the  formulation  of  trade  secret  protection  policies  needs  to  be reformulated to efficiently provide legal protection.
Keywords: Intellectual Property; Legal Certainty; Trade Secrets; Redirects;
Abstrak:  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengelaborasi  prinsip  prosedur  pengalihan  rahasia  dagang  di Indonesia dengan analisis berdasarkan prinsip kepastian hukum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif,  analisis  dilakukan  dengan  menelaah  peraturan  perundang-undangan  terkait  serta mengidentifikasi kelemahan yang ditimbulkan dari formulasi pengaturan terkait pengalihan rahasia dagang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya perlindungan rahasia dagang di Indonesia secara konseptual mengikuti ketentuan internasional dalam TRIPs yang diratifikasi menjadi UU No. 7 Tahun 1994. Ketentuan ini  menjadikan  rahasia  dagang  sebagai  hak  kekayaan  yang  bersifat  eksklusif,  tanpa  harus  melalui pendaftaran.  Namun  demikian,  proses  pengalihan  rahasia  dagang  wajib  didaftarkan.  Kondisi  ini menimbulkan  ketidakpastian,  lantaran  pelaku  usaha  yang  belum  mendaftarkan rahasia  dagangnya  tidak dapat  mengalihkan  rahasia  dagang.    Untuk  itu,  formulasi  kebijakan  perlindungan  rahasia  dagang  perlu diformulasikan kembali untuk secara efisien memberikan perlindungan yang berkepastian hukum.
Kata Kunci: Kekayaan Intelektual; Kepastian Hukum; Rahasia Dagang; Pengalihan;

## 1. Pendahuluan
Kerahasiaan  informasi  dalam  dunia  bisnis  merupakan  suatu  keniscayaan  yang sangat  penting  untuk  dijaga  (Effendy,  2014).  Suatu  bisnis  tertentu  memiliki  nilai, karakteristik,  dan  komponen-komponen  yang  khas  dan  menjadi  pembeda  dari  bisnis kompetitor sejenis. Keberadaan pembeda itu memiliki implikasi ekonomi yang signifikan, sehingga turut menentukan besaran laba yang diperoleh (Semaun, 2021). Dalam hukum perdagangan, keberadaan informasi rahasia termasuk sebagai salah satu hal yang sangat dilindungi  dan  diklasifikasikan  sebagai  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  kekayaan intelektual dan dilindungi keberadaanya. Dilindunginya suatu rahasia tersebut ialah demi menjaga  identitas  produk  dan  mencegah  penyalahgunaan.  Hal  yang  demikian  dikenal sebagai rahasia dagang (t rade secret ) (Faramukti & Sukirno, 2022).
Secara  umum,  rahasia  dagang  diartikan  sebagai  suatu  informasi  tertentu  yang mengandung nilai, memiliki potensi keekonomian, belum diketahui oleh khalayak umum, serta dijaga secara layak oleh pemiliknya. Suatu rahasia dagang diharuskan memiliki nilai guna yang jelas dan digunakan secara nyata. Potensi keekonomian rahasia dagang inilah yang kemudian berpotensi disalahgunakan atau dilanggar (A. R. Hakim, 2022). Terlebih dengan  iklim  perkembangan  dunia  usaha  yang  semakin  dinamis  dan  fluktuatif..  Untuk

## UIR LawReview
menyikapi  hal  itu,  negara-negara  di  dunia  telah  berupaya  meningkatkan  kewaspadaan dan  regulasi  dengan  pembentukan General  Agreement  on  Tariff  and  Trade (GATT), lembaga  internasional  yang  dalam  beberapa  tahun  setelahnya  menjadi  WTO  (Siregar, 2021).  Dengan  adanya  organisasi  internasional  tersebut,  negara-negara  di  dunia, termasuk  Indonesia,  dapat  secara  aktif  berkontribusi  dalam  menyelesaikan  berbagai masalah  perdagangan  yang  muncul  dan  meningkatkan  perlindungan  terhadap  skema perdagangan internasional termasuk bidang rahasia dagang (Tanaya dkk., 2021).
Pemerintah  Indonesia  sendiri  pada  dasarnya  telah  berkomitmen  dalam membangun perlindungan terhadap rahasia dagang di Indonesia, dengan ditetapkannya Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2000  tentang  Rahasia  Dagang  (UURD)  (Gerungan, 2016).  Setidaknya,  terdapat  dua  alasan  penting  mengapa  UURD  ini  menjadi  sangat penting  untuk  dibentuk.  Pertama,  Indonesia  berkepentingan  untuk  memiliki  undang- undang  khusus  yang  dapat  melindungi  rahasia  dagang  guna  memajukan  industri  agar mampu bersaing dalam skala nasional dan internasional, mendorong kreasi dan inovasi usaha  masyarakat,  dan  memberikan  perlindungan  hukum  yang  berkepastian  terhadap semua  jenis  usaha  yang  berkaitan  dengan  hak  kekayaan  intelektual  (Safiranita  dkk., 2020).
Kedua, kepentingan Indonesia terhadap pemenuhan Agreement Establishing the World Trade Organization dalam Perjanjian TRIPS ( Agreement of Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights ) yang sebelumnya telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1994  (Siregar,  2021).  Keberadaan  UURD  secara  langsung  menempatkan  Indonesia sebagai  bagian  dari  komunitas  perdagangan  dunia  yang  berkomitmen  dalam  menjaga rahasia dagang dan memberikan perlindungan yang komprehensif (Suhendro dkk., 2000).
Disamping  tujuan-tujuan  tersebut,  terdapat  pula  berbagai  hak  yang  berkaitan ( related  rights )  dengan  hak  rahasia  dagang,  yakni  hak  untuk  mendaftarkan  rahasia dagang,  hak  untuk  mengajukan  gugatan,  dan  hak  untuk  mengalihkan  rahasia  dagang (Chandrika, 2019). Khusus terhadap hak yang terakhir, terdapat poin permasalahan yang sangat penting untuk dikaji, yakni terkait dengan kewajiban melakukan pendaftaran saat pengalihan  rahasia  dagang  dilakukan.  Padahal,  rahasia  dagang  sendiri  tidak  wajib didaftarkan. Artinya, kewajiban melaporkan dan mencatatkan pengalihan rahasia dagang memunculkan  urgensitas  baru,  terlebih  dalam  hal  pemilik  rahasia  dagang  enggan mendaftarkan  rahasia  dagangnya  (Wardani,  2011).  Dilematika  ini  mengharuskan diskursus kembali atas penerapan prinsip kepastian hukum dalam perlindungan rahasia dagang di Indonesia.
Penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Talitha  Shabrina  Faramukti  (2022) mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum rahasia dagang terhadap informasi resep makanan dalam perjanjian kerja (Faramukti & Sukirno, 2022). Hasil penelitian tersebut menunjukan  upaya  pemerintah  dan  jaminan  kepastian  hukum  yang  diberikan  oleh pemerintah melalui UURD, termasuk mekanisme untuk memperoleh perlindungan aktif dengan  mendaftarkan  rahasia  dagang.  Berikutnya,  penelitian  oleh  Annalisa  Yahanan

## UIR LawReview
(2019) menunjukan urgensitas dan prosedur pengalihan hak kekayaan intelektual melalui akta  notaris.  Rahasia  dagang  sebagai  bagian  integral  dari  kekayaan  intelektual  perlu dilindungi dan pengalihanya dijaminkan melalui proses yang berkekuatan hukum tetap.
Bertautan dengan kedua penelitian tersebut, penelitian ini akan mengelaborasi urgensi perlindungan rahasia dagang di Indonesia, prosedur, serta tinjauan hukum terkait dengan  pengalihan  rahasia  dagang.  Analisis  secara  spesifik  akan  menguji  relevansi pengaturan terkait pengalihan rahasia dagang dalam perspektif kepastian hukum, guna mengetahui  efektivitas  pemberlakuan  dan  formulasi  norma  dalam  memberikan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang di Indonesia .

## 2. Metode
Jenis  penelitian  yang  digunakan  pada  artikel  ini  adalah  jenis  penelitian  normatif.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  pendekatan  perundang- undangan ( statue approach ). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer,  seperti  berupa  produk  perundang-undangan  maupun  kebijakan-kebijakan lainnya  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diangkat,  kemudian  bahan  hukum sekunder yang terdiri atas buku, jurnal dan bahan hukum lainnya. Analisis bahan hukum yang  digunakan  menggunakan  penalaran  logika  deduktif.  Penelitian  hukum  normatif menggunakan  “analisis”  dan  “argumentasi”  yang  logis -preskriptif.  Mengenai  hasil penelitian dan pembahasan pada artikel ini, berikut uraiannya.

## 3. Pembahasan
1. Pendaftaran Rahasia Dagang
Pengaturan  tentang  perlindungan  terhadap  rahasia  dagang  di  Indonesia  telah dirintis dengan keanggotan aktif pada World Trade Organization dan melalui Perjanjian TRIPs 1994 (Siregar, 2021). Pemerintah Indonesia yang kemudian meratifikasi Perjanjian TRIPs  melalui  UU  No.  7  Tahun  1994  secara  konsekuen  menetapkan  rahasia  dagang sebagai  suatu  informasi  yang  berharga  dan  harus  dilindungi  (Junaedi  dkk.,  2022). Selanjutnya, pemerintah juga telah membentuk pengaturan tersendiri melalui UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UURD). Secara konklusif, UU RD adalah landasan hukum rahasia dagang yang paling komprehensif dan utama.
Penempatan rahasia dagang sebagai salah satu bentuk hak kekayaan intelektual telah  memberikan  dampak  yuridis  yang  signifikan.  Rahasia  dagang  dengan  demikian memiliki nilai perlindungan yang permanen dan spesifik. Sebelum dikelompokan dalam HKI,  pelanggaran  terhadap  rahasia  dagang  dikaitkan  dengan  pasal-pasal  pidana  dan perdata  yang  sifatnya  umum  dan  luas,  sedang  dengan  UURD,  sanksi  pelanggaran terhadap rahasia dagang telah bersifat spesifik dan termasuk sebagai pelanggaran hak kekayaan intelektual (Yanuarsi, 2019).

## UIR LawReview
Untuk itu, suatu rahasia dagang wajib untuk dilindungi oleh pemiliknya melalui usaha-usaha  yang  layak,  agar  dapat  menjaga  nilai  keekonomian  dan  mencegah pengungkapan  rahasia  oleh  pihak  lain  secara  melanggar  hukum  dan  merugikan kepentingan  pemilik  rahasia  dagang  (Suhendro  dkk.,  2000).  Kewajiban  untuk  menjaga kerahasiaan ini termaktub dalam Pasal 3 UURD yang secara tegas menyebutkan bahwa kewajiban  menjaga  kerahasiaan  ini  adalah  kebutuhan  pragmatis  yang  timbul  dari hubungan  antar  pihak  dalam  suatu  usaha  yang  memungkinkan  adanya  pengungkapan terhadap rahasia dagang. Umumnya, hubungan antara pemilik usaha dengan karyawan yang  bekerja  untuknya.  Dengan  pengalamannya  bekerja,  seorang  karyawan  sangat dimungkinkan mengetahui rahasia dagang yang dijaga oleh pemilik usaha, namun setelah hubungan kerja selesai, karyawan berpotensi membocorkan rahasia dagang terlebih jika ia bekerja pada kompetitor atau membuat usaha sendiri dengan produk usaha sejenis (Mahila, 2010).
Kondisi yang demikian akan sangat merugikan bagi pemilik rahasia dagang, karena selain rahasianya terungkap, usahanya juga terancam diduplikasi oleh orang lain secara tidak  bertanggungjawab.  Untuk  itu,  UURD  menetapkan  upaya  perlindungan  yang diberikan  oleh  negara,  sebagai  jaminan  agar  hak-hak  pemilik  rahasia  dagang  tidak dilanggar oleh orang lain. Dalam upaya menjaga kerahasiaan dagangnya, seorang pemilik usaha dapat mendaftarkan rahasia dagangnya kepada DJKI (Timur, 2018).
Dalam  perlindungan  hak  kekayaan  intelektual,  secara  umum  terdapat  dua mekanisme yang digunakan oleh negara-negara anggota WTO dan perjanjian TRIPs, yakni mekanisme first to file system , atau sistem pendaftaran pertama. Pertama, first to file system  adalah  bentuk  perlindungan  hukum  yang  diberikan  pada  produk  dan  subjek hukum yang pertama kali tercatat mendaftarkan diri ke DJKI (Siregar, 2021). Pendaftar yang  pertama  akan  dianggap  sebagai  pemilik  dan  dilindungi  hak-haknya  oleh  negara. Sistem ini merupakan sistem yang paling lazim digunakan oleh berbagai negara. Indonesia sendiri, dalam konteks hak kekayaan intelektual turut menggunakan sistem FoF.
Kedua, first  to  use  system ,  yakni  mekanisme  perlindungan  yang  diberikan  oleh negara  dengan  didasarkan  pada  penggunaan  yang  pertama  dan  terdapat  pembuktian untuk hal tersebut. Artinya, seorang pemilik kekayaan intelektual yang didaftarkan adalah orang  pertama  yang  menggunakanya  (Darwance  dkk.,  2020).  Hal  ini  memungkinkan adanya  jual  beli  hak  kekayaan  intelektual  setelah  diciptakan  dan  sebelum  digunakan. Satu-satunya anggota WTO yang menggunakan sistem ini adalah Amerika Serikat.
Dalam  konteks  hukum  rahasia  dagang  di  Indonesia,  sebenarnya  tidak  terdapat ketentuan yang secara eksplisit menyebutkan sistem mana yang dianut, baik first to file maupun first to use (Effendy, 2014). Bahkan, UURD juga tidak mewajibkan suatu rahasia dagang didaftarkan. Pasal 3 UURD  dengan tegas menyatakan bahwa syarat bagi suatu rahasia  dagang  dapat  diberikan  perlindungan  hanya  ada  tiga,  yakni  informasi  dagang tersebut bersifat rahasia  dan belum diketahui umum, memiliki nilai keekonomian, dan rahasia  tersebut  dijaga  dengan  selayaknya  sesuai  dengan  upaya-upaya  yang  dianggap
patut.  Maka,  suatu  rahasia  dagang  yang  tidak  didaftarkan  kepada  DJKI,  namun  telah memiliki ketiga unsur tersebut, secara umum telah diberikan perlindungan oleh negara. Terlebih,  mengingat  informasinya  yang  bersifat  rahasia,  memungkinkan  banyak  pihak untuk enggan mendaftarkanya kepada pemerintah (A. R. Hakim, 2022).
Meski  UURD  tidak  mengatur  secara  jelas  tentang  sistem  pendaftaran  maupun mekanismenya  dalam  formel  gezets  tersebut,  namun  dapat  diketahui  bahwa  sistem perlindungan  hukum  yang  digunakan  untuk  rahasia  dagang  di  Indonesia  sebenarnya adalah  menganut First  to  File  System (Hidayanti  &  Ridwan,  2021).  Artinya,  pihak  yang mendaftarkan rahasia dagang pertama dianggap sebagai pemilik hak atas rahasia dagang. Meski tentu saja, untuk menghindari adanya pendaftaran rahasia oleh orang yang bukan pemiliknya  karena  rahasia  tersebut  belum  didaftarkan,  pemerintah  berkewajiban melakukan verifikasi saat pendaftaran dan pencatatan dilakukan.

## 2. Prosedur Pengalihan Rahasia Dagang
Sebagai bagian tidak terpisahkan dari kekayaan intelektual, rahasia dagang juga dilengkapi  dengan  berbagai  bentuk  hak,  salah  satunya  hak  untuk  mengalihkan kepemilikan  kepada  pihak  lain  (Ferdiana  dkk.,  2021).  Pengalihan  rahasia  dagang merupakan  upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  seorang  pemilik  rahasia  dagang  untuk memberikan  rahasia  tersebut  kepada  pihak  lainya  agar  dipergunakan.  Pengalihan  ini bersifat hubungan yang permanen maupun temporer, dengan rahasia dagang yang telah dialihkan sepenuhnya menjadi milik pihak yang menerima pengalihan sampai pada batas waktu  yang  disepakati.  Sedang  pemilik  rahasia  dagang  sebelumnya,  yang  mengalihkan rahasia dagang tersebut tidak berhak untuk membatalkan pengalihan dan menggunakan rahasia dagangnya kembali, kecuali seizin pemilik rahasia dagang yang baru (Muasyara* dkk., 2016).
Dalam  ketentuan  Pasal  5  UURD,  pengalihan  rahasia  dagang  dapat  dilakukan melalui  lima  mekanisme  (D.  A.  Hakim,  2021).  Pertama,  pewarisan,  yakni  pengalihan rahasia dagang dengan memberikan sepenuhnya rahasia dagang melalui hak waris yang diberikan saat pemilik rahasia dagang meninggal dunia.  Kedua, hibah, yakni pemberian sukarela  atas  suatu  hak  rahasia  dagang  dari  pemilik  hak  kepada  pihak  lain  untuk keseluruhan haknya. Ketiga, wasiat, yakni bentuk penyerahan hak yang diberikan setelah seorang  meninggal  dunia.  Berbeda  dengan  waris,  wasiat  dapat  diberikan  kepada golongan diluar ahli waris. Keempat, perjanjian tertulis, yakni perjanjian yang memenuhi unsur  syarat  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata.  Perjanjian  tertulis  berlaku  sebagaimana undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan dirinya. Kelima, sebab-sebab lain yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Selain  mekanisme  pengalihan  hak,  pemilik  hak  rahasia  dagang  juga  dapat memberikan  hak  pakai  kepada  pihak  lain  dengan  cara  memberikan  lisensi  (Legrands, 2013). Hak pakai ini bersifat sementara, dan dalam banyak kasus terikat dalam perjanjian tertulis bahwa setelah lisensi berakhir atau dicabut, maka orang yang sempat menerima
lisensi  tidak  diperbolehkan  mengungkapkan  rahasia  dagang.  Hal  ini  guna  mencegah pelanggaran rahasia dagang dan pemakaian di luar perjanjian yang disepakati.
Dalam  proses  pengalihan  rahasia  dagang  maupun  lisensi,  menurut  UURD, pemegang  hak  rahasia  dagang  diwajibkan  untuk  mencatatkan  pengalihan  tersebut kepada  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual,  serta  akan  diumumkan  dalam Berita  Resmi  Rahasia  Dagang.  Selain  wajib,  pengalihan  hak ini  juga  berbayar.  Hal  yang sama berlaku untuk lisensi. Dalam hal pengalihan rahasia dagang tidak dilakukan melalui pencatatan, maka pengalihan tersebut tidak memiliki akibat hukum pada pihak ketiga.
3. Ketimpangan Kepastian Hukum Pengalihan Rahasia Dagang
Perbedaan ketentuan yang mengatur tentang kewajiban antara pendaftaran dan pengalihan  rahasia  dagang  dalam  UURD  secara  substansial  telah  menimbulkan ketidakpastian hukum (D. A. Hakim, 2021). Hal ini dapat dijelaskan dengan tiga premis sebagai berikut. Pertama, UURD tidak mewajibkan pendaftaran rahasia dagang. Pasal 3 UURD dengan tegas hanya menyebutkan bahwa suatu rahasia dagang dilindungi apabila memenuhi tiga syarat, yakni informasi yang sifatnya adalah rahasia dan tidak diketahui umum, memiliki nilai keekonomian, dan dilindungi oleh pemiliknya melalui upaya yang layak  dan  sebagaimana  mestinya.  Upaya  yang  layak  pada  dasarnya  tidak  secara gramatikal  ditafsirkan  dengan  melakukan  pendaftaran,  melainkan  upaya  menjaga kerahasiaan agar tidak diketahui umum. Ketiadaan syarat dan kewajiban mendaftarkan rahasia dagang tersebut secara umum memberi kebebasan pada pemilik usaha, antara mendaftarkan  rahasia  dagangnya  atau  menjaganya  sendiri  (Gerungan,  2016).  Meski, pendaftaran  rahasia  dagang  dapat  memberi  kekuatan  hukum  dalam  pembuktian  jika terjadi  sengketa.  Ketidakwajiban  ini  membuat  banyak  pelaku  usaha  yang  tidak mendaftarkan rahasia dagangnya, terutama usaha kecil dan menengah.
Kedua, pengalihan hak rahasia dagang wajib dicatatkan di DJKI dan dimuat dalam Berita Acara Rahasia Dagang (Kharismawan, 2022). Kewajiban ini tegas disebutkan dalam Pasal 5 UURD, sehingga mengikat dan tidak dapat tidak dilakukan, kecuali jika pengalihan tersebut  mau  dianggap  tidak  berimplikasi  hukum  pada  pihak  ketiga.  Hal  yang  menjadi permasalahan  adalah,  bahwa  rahasia  dagang  sendiri  tidak  wajib  dicatat,  sedangkan pengalihan dan lisensinya harus dicatatkan di DJKI. Hal ini lantas mendorong usaha-usaha yang belum mendaftarkan rahasia dagangnya untuk terlebih dahulu mendaftar sebelum melakukan pengalihan hak.
Ketiga, jika merujuk pada alasan tidak diwajibkannya pendaftaran rahasia dagang, dan  kewajiban  pencatatan  pengalihan  hak,  maka  terdapat  inkonsistensi  dalam  prinsip kepastianya. Negara tidak mewajibkan dilakukannya pencatatan rahasia dagang adalah dalam  rangka  melindungi  hak  privasi  pemilik  usaha  dengan  rahasia  dagang,  dan  hal tersebut sepenuhnya menjadi kebebasan bagi pemilik usaha (Faramukti & Sukirno, 2022). Sedangkan, adanya kewajiban pencatatan telah secara eksplisit mendorong pelaku usaha untuk  juga  wajib  mendaftarkan  rahasia  dagangnya,  karena  suatu  rahasia  dagang  yang dapat  dicatatkan  adalah  yang  juga  telah  didaftarkan.  Dalam  hal  suatu  rahasia  dagang

## UIR LawReview
belum  didaftarkan  dan  akan  dialihkan,  maka  pencatatan  dilakukan  dengan  terlebih dahulu mendaftarnya kepada DJKI.
Pada  dasarnya,  inkonsistensi  tersebut  telah  membawa  implikasi  pada  tidak tercapainya  kepastian  hukum  yang  tegas.  Guna  menghindari  adanya  inkonsistensi, pemerintah  seharusnya  menerapkan  politik  hukum  rahasia  dagang  secara  tegas  dan konsekuen,  apakah  mewajibkan  pendaftaran  atau  tidak  wajib  dan  memberikan kebebasan pada pemilik rahasia dagang, tentu dengan implikasi hukum yang relevan.

## 4. Kesimpulan
Upaya untuk memberikan perlindungan terhadap rahasia dagang, negara melalui UU  No.  30  Tahun  2000  menetapkan  bahwa  suatu  rahasia  dagang  dapat  diberikan perlindungan  apabila  memenuhi  tiga  syarat,  yakni  informasi  bersifat  rahasia,  memiliki nilai  keekonomian,  dan  dilindungi  dengan  usaha  yang  selayaknya.  Pasal  3  UURD  tidak mewajibkan  adanya  pendaftaran  rahasia  dagang.  Perlindungan  hukum  yang  diberikan oleh  negara  berwujud  pemberian  tiga  hak,  yakni  hak  untuk  menggunakan  sendiri  dan melarang  penggunaan  oleh  pihak  lain,  hak  untuk  memberikan  lisensi,  dan  hak  untuk mengalihkan  rahasia  dagang  kepada  pihak  lain  melalui  cara-cara  yang  diatur  dalam peraturan perundang-undangan.
Pengalihan  rahasia  dagang  merupakan  salah  satu  bentuk  hak  yang  dimiliki  oleh pemilik  rahasia  dagang.  Pengalihan  ini  dapat  dilakukan  melalui  beberapa  mekanisme, seperti  waris,  hibah,  wasiat,  perjanjian,  maupun  cara  lain  yang  tidak  bertentangan dengan peraturan. Dalam UURD pengalihan rahasia dagang wajib didaftarkan ke DJKI dan dicatat dalam Berita Acara Rahasia Dagang, dalam artian bahwa setiap pelaku usaha wajib mendaftarkan  rahasianya  saat  akan  melakukan  pengalihan.  Ini  jelas  berbeda  dengan ketentuan dalam pendaftaran yang tidak wajib, sedang pengalihanya diwajibkan.

## 5. Daftar Pustaka
Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai
Permasalahan Hukum Kontemporer. Gema Keadilan , 7 (1), 20 – 33. https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504
Chandrika,  R.  S.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Perjanjian  Lisensi  Rahasia  Dagang  Di
Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune , 2 (1), 11.
https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i1.2310
Darwance,  Yokotani,  &  Anggita,  W.  (2020).  Dasar-Dasar  Pemikiran  Perlindungan  Hak
Kekayaan Intelektual. PROGRESIF: Jurnal Hukum , 15 (2), 193 – 208.
https://doi.org/10.33019/progresif.v15i2.1998
Effendy, T. (2014). Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual. Al- Adl :
Jurnal Hukum , 6 (12). https://doi.org/10.31602/al-adl.v6i12.205
Faramukti, T. S., & Sukirno, S. (2022). Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Atas Informasi Resep Makanan  Dalam  Perjanjian  Kerja. Notarius , 15 (1),  68 – 84.
https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46025
Ferdiana, H. R., Amirulloh, M., & Saleh, K. A. (2021). Urgensi Akta Notaris Dalam Perjanjian Pengalihan Lisensi Rahasia Dagang Sebagai Upaya Memberikan Kepastian Hukum Para Pihak. LITIGASI , 22 (1), 111 – 132. https://doi.org/10.23969/litigasi.v22i1.3883 Gerungan,  A.  E.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Rahasia  Dagang  Ditinjau  Dari
Aspek Hukum Perdata Dan Pidana Di Indonesia. Jurnal Hukum Unsrat , 22 (5). Hakim, A. R. (2022). Penerapan Tindak Pidana Terhadap Pelanggaran Rahasia Dagang Di Indonesia Dan Jepang. Dharmasisya , 2 . https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/16 Hakim,  D.  A.  (2021).  Perjanjian  Lisensi  Sebagai  Bentuk  Pengalihan  Hak  Kekayaan Intelektual. Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi , 7 (1).
https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v7i1.3798
Hamzah,  A.  (2021). Metode  Penelitian  Kualitatif  Rekonstruksi  Pemikiran  Dasar  serta Contoh  Penerapan  Pada  Ilmu  Pendidikan,  Sosial  &  Humaniora .  CV  Literasi Nusantara Abadi. https://books.google.co.id/books?id=IU1WEAAAQBAJ&lpg=PA1&ots=6jbC5QAS
Dx&dq=penelitian%20kualitatif%20sosial&lr&hl=id&pg=PA1#v=onepage&q=pen elitian%20kualitatif%20sosial&f=false
Hidayanti, S., & Ridwan, M. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Perusahaan Di Indonesia. Varia Hukum , 3 (1). https://doi.org/10.15575/vh.v3i1.12335
Junaedi, B., Tjoanda, M., & Berlianty, T. (2022). Perlindungan Hukum pada Debitur atas Penarikan  Objek  Jaminan  Fidusia  melalui  Parate  Eksekusi. PATTIMURA  Legal Journal , 1 (2), 124 – 132. https://doi.org/10.47268/pela.v1i2.6433
Kharismawan, A. (2022). Metode Produksi Menurut  Undang-Undang Nomor 30  Tahun
2000 Tentang Rahasia Dagang. Maleo Law Journal , 6 (2).
https://doi.org/10.31934/mlj.v6i2.2836
Legrands, G. C. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rahasia Dagang. Lex Privatum ,
1 (4).
Mahila, S. (2010). PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DALAM HUBUNGANNYA DENGAN
PERJANJIAN KERJA. Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya , 10 (3). http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v10i3.30
Muasyara*,  H.,  Prananingtyas,  P.,  &  Mahmudah,  S.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Bagi
Pemilik  Rahasia  Dagang  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2000 Tentang  Rahasia  Dagang  (Analisis  Putusan  Mahkamah  Agung  NO.
783K/PID.SUS/2008). Diponegoro Law Journal , 5 (2), Article 2.
https://doi.org/10.14710/dlj.2016.11112
Safiranita, T., Putri, S. A., Ramli, A. M., & Yasmine, A. (2020). Aspek Hukum Positif Rahasia Dagang: Informasi pada Jasa Telekomunikasi di Indonesia. Dialogia Iuridica , 2 (1),
1 – 10. https://doi.org/10.28932/di.v12i1.2851
Semaun,  S.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Rahasia  Dagang. Diktum:  Jurnal Syariah dan Hukum , 9 (1). https://doi.org/10.28988/diktum.v9i1.277
Siregar, Y. N. (2021). TRIPS dalam Perspektif Hukum atas Perlindungan Rahasia Dagang terhadap Tindakan Pekerja (Studi Kasus CV. Bintang Harapan dan CV Tiga Putra Berlian). JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) , 5 (4). https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2592
Suhendro, Rachmat, D., & Susanty, A. P. (2000). Peningkatan Pemahaman Pemilik Usaha Mengenai  Pelaksanaan  Perlindungan  Hukum  Rahasia  Dagang  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Diklat Review ,
3 (3). https://doi.org/10.35446/diklatreview.v3i3.422
Tanaya, V., Marpaung, J. V., & Djohan, A. D. (2021). Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam  Perjanjian  Franchise  Cocoyo. Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu  Hukum , 5 (2), 237 – 254. https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p237-254
Timur,  W.  (2018).  Analisis  Efektifitas  Perlindungan  Rahasia  Dagang  Dalam  Perspektif Pidana. Jurnal Meta Yuridis , 1 (1), 61 – 76. https://doi.org/10.26877/m-y.v1i1.2904 Wardani,  W.  I.  (2011).  Rahasia  Dagang  Sebagai  Bentuk  Perlindungan  Hak  Kekayaan Intelektual Dan Pengaturannya Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika ,
9 (1). http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v9i1.408
Yanuarsi, S. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rahasia Dagang Yang Bersifat
Komersil. Solusi , 17 (2), 122 – 131. https://doi.org/10.36546/solusi.v17i2.146
Conflict  of  interest  statement:  The  author(s)  declares  that  the  research  was  conducted  in  the  absence  of  any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.
Copyright:  @UIRL Rev .  This  is  an  open  access  article  distributed  under  the  terms  of  the  Creative  Commons Attribution 4.0 International License (CC-By 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
UIR Law Review (UIR LRev ) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.