## PROFIL LITERASI POLITIK MASYARAKAT PROVINSI BENGKULU
(Studi Analisis di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kepahiang)
Oleh:
Aries Munandar 1
Harmiati 2

## ABSTRAKSI
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  keadaan  literasi  politik  masyarakat  Provinsi Bengkulu,  serta  untuk  memahami  peran  KPU  dlam  konteks  keadaan  literasi  politik. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif-deskriptif,  untuk  mengungkap fenomena  berkenaan  dengan  literasi  politik  berdasarkan  dokumen  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  KPU Kabupaten Bengkulu Selatan dan KPU Kabupaten Kepahiang serta keterangan informan dari KPU Provinsi Bengkulu. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keadaan    literasi  politik  di  Provinsi  Bengkulu  masih  sangat  terbatas  hanya  pada  literasi yang  berkaitan  dengan  proses  kepemiluan  saja  dan  belum  mencerminkan  edukasi  yang berorientasi pada penguatan sistem pemahaman dan aktualisasi hak dan kewajiban warga negara.  Edukasi politik baru dilakukan oleh KPU melalui kegiatan sosialisasi, bintek dan pendidikan  pemilih  yang  dilaksanakannya  dalam  rangka  agenda  tahapan  pemilu  yang akan  digelarnya  selaku  penyelenggara  pemilu.  Negara  belum  memiliki  program  edukasi untuk  peningkatan  literasi  politik  yang  sistemik  dan  berkelanjutan.  Kekecewaan masyarakat  pemilih  terhadap  sikap  dan  kinerja  pemimpin  dan  wakil  rakyat  hasil pemilihan umum menimbulkan fenomena anomali dimana masyarakat diketahui memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang politik namun hal itu tidak konsisten dengan sikap dan  perilakunya.  Dalam  edukasi  politik  KPU  berperan  dalam  menyampaikan  informasi tentang event pemilu  yang  diselenggarakannya  dan  memberikan  pendidikan  politik kepada masyarakat yang hanya terbatas pada konteks kepemiluan saja untuk kepentingan peningkatan prosentase voters turned out dan penurunan prosentase suara tidak sah.
Kata  Kunci: literasi  politik,  pengetahuan  politik,  pemahaman  masyarakat,  Provinsi Bengkulu
1 Komisioner KPU Provinsi Bengkulu
2 Dosen Fisip dan Ketua Pusat Studi ASEAN Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. Bengkulu
A. Pendahuluan Bagi  negara  demokrasi,  literasi  politik warga negara menjadi hal yang fundamental  karena  semakin  tinggi  tingkat literasi  politik  warga  suatu  negara,  maka akan  semakin  berkualitas  pula  pelaksanaan demokrasi  di  negara  tersebut.  Dalam pandangan  umum  tingkat  literasi  politik sering  dikaitkan  dengan  tingkat  partisipasi masyarakat  dalam  pemilu.    Pandangan  ini mereduksi  makna  dari  literasi  politik  itu sendiri,  menjadi  hal-hal  yang  hanya berkaitan dengan kepemiluan saja.  Padahal seharusnya  literasi  politik  mencakup  arti yang  sangat  luas  karena  menyangkut perangkat  pengetahuan,  pemahaman  dan kesadaran warga negara tentang kedudukannya  dalam  sistem  politik  dan penyelenggaraan negara, termasuk kesadaran tentang rasa kebangsaan, konsekuensi  antara  hak  dan  kewajiban, serta tanggung jawab terhadap kelangsungan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.    Sehingga  profil  literasi  politik masyarakat di suatu negara sangat menentukan  profil  demokrasi  di  negara tersebut. Apabila  literasi  politik  hanya  dilihat dari  tingkat  partisipasi  pada  saat  pemilu saja, maka tingkat literasi politik masyarakat  Bengkulu  masih  berada  pada tingkat  yang  dapat  dinilai  membanggakan. Dengan  angka  partisipasi  pemilih  sebesar 79  %  pada  Pemilu  Legislatif  2014  dan masih  berkisar  diatas  76  %  pada  saat Pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden berdasarkan  data  yang  dirilis  oleh  KPU, Keadaan  di  provinsi  Bengkulu  masih berada  diatas  rata-rata  nasional  yanghanya sebesar  75  %  dan  71  %.    Namun  apabila angka tersebut direlasikan dengan isyu vote buying atau pragmatisme transaksionalyang banyak merebak di daerah, maka teridentifikasi  tentang  adanya  masalah dalam pola kehidupan berdemokrasi masyarakat. Kemunculan beberapa spanduk  di  beberapa  perkampungan  warga yang  bertuliskan  :  “Kami  Siap  Menunggu Serangan  Fajar”  atau  “Ambil  Uangnya, Jangan Pilih Orangnya”menegaskan kembali  bahwa  orientasi sosiologis pemilih dalam  pemilu  belum  berada  pada  konteks yang semestinya.
Gejala  ini  semakin  mengemuka  dengan hasil  penelitian  yang  menunjukkan  bahwa masyarakat  cenderung  permisif  terhadap fenomena  money  politik  (KPU  Kabupaten Seluma,  2015;  KPU  Kabupaten  Bengkulu
Tengah  2015;  KPU  Kota  Bengkulu  Tahun 2015).    Pada  beberapa  penelitian  lain bahkan ditemukan gejala respon masyarakat yang menyatakan bahwa pragmatisme transaksional tersebut merupakan  hal  yang  sudah  seharusnya dilakukan  oleh  para  kontestan  pemilu (baca:  Caleg)  untuk  mendapatkan  suara pemilih  (KPU  Kabupaten  Bengkulu  Utara, 2015; KPU Kabupaten Kaur 2015).
Secara teoritis, pemilu adalah momentum bagi masyarakat untuk menunjukkan kedaulatan dengan menentukan  pilihannya  pada  kontestan pemilu  yang  dianggapnya  paling  mampu untuk  menjadi  wakil  rakyat  atau  pimpinan lembaga  pemerintahan  menuju  keadaan yang  lebih  menyejahterakan  masyarakat tersebut.  Namun  apabila  pilihan  tersebut ternyata  lebih  ditentukan  oleh  orientasi transaksional,  maka  secara  tidak  langsung menunjukkan bahwa
masyarakat mengabaikan atau bahkan tidak mengetahui ‘makna’  dari  ‘suara’  yang  sudah  mereka berikan  dalam  pemilu.    Fenomena  ini menunjukkan  tentang  adanya  gejala  ‘gagal faham’  masyarakat  terhadap  momentum pemilu.    Hal  ini  juga  menegaskan  tentang masih  adanya  masalah  pada  literasi  politik masyarakat di Provinsi Bengkulu.
Penelitian ini mengajukan dua pertanyaan penelitian, yaitu: (1) Bagaimana keadaan literasi politik masyarakat Provinsi Bengkulu?  dan  (2)  Bagaimana  peran  KPU dalam  konteks  keadaan  literasi  politik tersebut?
B. Landasan Teori 1. Literasi dan Literasi Politik Dalam situs wikipedia (www.wikipedia.org), terminologi literasi  secara  tradisional  didefinisikan sebagai sebagai kemampuan  untuk
membaca, menulis dan berhitung. Dalam  pengertian  modernnya,  istilah  ini mengalami  perluasan  makna  menjadi kemampuan untuk menggunakan bahasa, angka-angka,  gambar-gambar,  peralatan komputer  dan  cara-cara  yang  mendasar untuk  memahami,  mengkomunikasikan; membentuk  pengetahuan  yang  berguna dan  menggunakan  aturan-aturan  yang ada  di dalam  sebuah  sistem  kebudayaan. Definisi  tersebut  menggambarkan  bahwa literasi  berkaitan  dengan  pengetahuan, pemahaman  dan  kemampuan  seseorang. Literasi  merujuk  pada  pertalian  antara kemampuan yang ‘dikuasai’ oleh
seseorang secara personal dengan sebuah sistem  lingkungan  dimana  ia  akan mengaktualisasikan  kemampuan  itu  baik secara  fisikal  maupun  sosial.  Sehingga literasi dapat diidentifikasi dari sejauhmana  seseorang  mengetahui  dan memahami sebuah konteks tertentu.  Dan dapat  juga  dilihat  dari  bagaimana  ia mengaktualisasikan  pengetahuan  dan pemahaman itu pada kehidupan nyata.
Dengan merujuk pada definisi literasi  diatas,  penulis  mendefinisikan literasi politik sebagai seperangkat pengetahuan dan pemahaman pemahaman  seseorang  dan  masyarakat tetang  politik  berikut  kemampuan  dan wujud  yang  ditunjukkannya  secara nyata dalam  suatu  system  politik  yang  berlaku dilingkungannya.  Tingkat literasi politik dipahami juga sebagai tingkat pengetahuan,  tingkat  pemahaman  dan sekaligus aksi aktualisasiyang ia lakukan berkaitan  dengan  kehidupan  politik  diri dan lingkungannya. Menurut Bochel, 2008 (sebagaimana dikutip  dalam  Laporan  Riset  KPU Kepahiang, 2015), literasi politik berkaitan  dengan  agenda  yang  luas karena  melingkupi  segala  pengetahuan warga  dalam  mempersiapkan  diri  untuk ikut  mengatasi  konflik,  resolusi  konflik, keputusan  ekonomi  dan  social,  bahkan kemampuan  warga  untuk  menjalankan hak dan tanggungjawab sebagai warganegara.“ Like  all  abstract  concepts, political  literacy  cannot  be  measured directly,  but  we  presume  that  if  people are  politically  literate,  they  understand party  differences  and  know  basic political  concepts  and  facts ”  (Cassel  & Lo,  1997  sebagaimana  dikutip  dalam Laporan  Riset  KPU  Bengkulu  Selatan, 2015).    Lebih  jauh,  KPU  Bengkulu Selatan  juga  mengutip  Bernard  Crick yang  melihat  bahwa  political  literacy menyangkut  juga  pemahaman  tentang konsep-konsep, even-even, serta hak-hak politik  yang  berlangsung  di  dalam kehidupan sehari-hari.
2. Aspek-aspek dalam Literasi Politik Berdasarkan  hasil  penelaahannya,
secara  teknis  umum  KPU  Kabupaten Bengkulu Selatan menyimpulkan bahwa: ‘tingkat  literasi  politik  warga  negara adalah kecerdasan warga negara terhadap hak dan kewajiban dalam berpolitik yang tercermin dari pengetahuan, pemahaman, sikap  dan  perilakunya’. Sehingga
indikator  yang  dapat  digunakan  untuk mengukur  tingkat  literasi  politik  warga negara adalah: (1) Pengetahuan warganegara  tentang  hak  dan  kewajiban politiknya  sebagai  warganegara,  (2) Pemahaman warganegara tentang: jaminan  hak  politik  dan  penegakannya, dan  (3)  Sikap  dan  prilaku  warganegara dalam partisipasi politik.Dalam kerangka risetnya,  KPU  Kabupaten  Bengkulu Selatan (2015) menyatakan bahwa literasi  politik  seseorang  dan  atau masyarakat dapat diukur dari Aksesibilitas Informasi, Tingkat Mobilitas, Sosialisasi Pemilu dan Tingkat Pendidikannya. Bochel  (2008)  yang  dikutip  dari Laporan KPU Kepahiang (2015) mengindikasikan  bahwa  literasi  politik teraktualisasi  ketika  warganegara  aktif dalam  mengatasi  persoalan  sosial  dan ekonomi.  Bagi  Bochel,  pendidikan  yang efektif  untuk  warga  Negara  setidaknya menyangkut tiga hal, yaitu (i) responsibilitas  sosial  dan  moral;  (ii) keterlibatan  komunitas;  (iii)  literasi politik. Menurut  studi  literature  dalam Laporan KPU Kepahiang (2015) digambarkan  bahwa  model  literasi  dan partisipasi  politik  membentuk  sketsa seperti bagan berikut:
Gambar 1. Sketsa Civic Education , Literasi Politik dan Political Turnout
Pengenalan tentang Kewarganegaraan pada Kurikulum Literasi Politik Political Turnout Tingkat Pendidikan Formal Belum Pernah
Civic Education
Kondisi “Alienasi” dari
Keterlibatan Politik

## Tidak baca Koran
Sumber: Laporan Penelitian KPU Kepahiang, 2015
Lebih  jauh  dijelaskan  oleh  Oleh KPU  Kepahiang  (2015),  bahwa  alienasi politik  yang  dialami  oleh  masyarakat pemilih  di  Indonesia  (terutama  yang berpendidikan  menengah  bawah  ke bawah),  kesibukan  Parpol  dan  Caleg yang  melakukan lobby kepada  para ‘calo’  dan  kartel  politik  melahirkan fenomena  yang  disebut  oleh  Dahnil Anzar  (2014,dalam  KPU  Kepahiang, 2015)  sebagai  dinasti  rente.    Hal  ini menurut  KPU  Kepahiang  tidak  hanya menjelaskan  tentang  rendahnya  literasi politik, tetapi juga absennya interkoneksi antara  :rakyat  pemilih,  para  calon wakil/wakil rakyat, dan partai politik.

## C. Metode Penelitian
Desain  penelitian  kualitatif  –  deskriptif untuk mengungkap fenomena tentang literasi  politik  berdasarkan  dokumen  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  KPU Kabupaten  Bengkulu  Selatan  dan  KPU Kabupaten  Kepahiang  serta  keterangan informan  dari  KPU  Provinsi  Bengkulu. Data  diolah  melalui  proses  studi  dokumen dari kedua dokumen laporan hasil penelitian KPU  Kabupaten  Bengkulu  Selatan,  laporan hasi  penelitian  KPU  Kabupaten  Kepahiang hasil wawancara.  Analisis dilakukan dengan mendalami fenomena temuan hasil penelitian KPU Kabupaten Bengkulu Selatan  yang  dikorelasikan  dengan  temuan peneitian  KPU  Kabupaten  Kepahiang  dan hasil wawancara dengan informan penelitian untuk kemudian dielaborasi sebagain fenomena  literasi  politik  masyarakat  di Provinsi Bengkulu.
D. Gambaran  Hasil  Riset  di  Kabupaten Bengkulu  Selatan  dan  Kabupaten Kepahiang
1. Hasil  Penelitian  Literasi  Politik  di Kabupaten Bengkulu Selatan
a. Desain penelitian
Riset  literasi  politik  di  Kabupaten dilakukan  untuk  mengetahui  tetang seberapa  tinggi  tingkat  literasi  politik wagra  masyarakat  dan  factor-faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya literasi politik tersebut. Tingkat  literasi  politik  diukur  dengan empat  indikator,  yaitu  Pengetahuan tentang  Politik,  Pemahaman  tentang Politik, Sikap dalam Berpolitik, Perilaku  Politik.    Sedangkan  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  tingkat literasi politik diidentifikasi dari Aksesibilitas terhadap Informasi, Mobilitas,  Sosialisasi  Pemilu,  dan Pendidikan. Metodologi riset menggunakan metode survey  yang  pengambilan  datanya menggunakan kuisioner pada responden  yang  dipilih  secara  acak. Sampel  yang  digunakan  sebanyak  270 orang yang pengambilannya mempedomani  table  Issac-Michael, dengan tingkat kesalahan sebesar 10%.
Jawaban kuisioner menggunakan skala linkert  (Skor  5  untuk  jawaban  Sangat Setuju  dan  skor  1  untuk  jawaban Sangat  Tidak  Setuju).    Analisis  data menggunakan desain deskriptif dengan menggunakan program Microsoft Excel  dan  analisis  Regresi  Linier Berganda menggunakan Program SPSS pada taraf kepercayaan 95 %.
b. Hasil penelitian Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui  bahwa tingkat literasi  politik masyarakat  di  Kabupaten  Bengkulu Selatan  termasuk dalam kategori ‘Sedang’  dengan  skor  2,7.    Skor tersebut  diperoleh  dari  skor  rata-rata dari skor Indikator Pengetahuan sebesar  3,3  (Sedang),  skor  Indikator Pemahaman sebesar 3,2 (Sedang), skor
Indikator  Sikap  sebesar  2,2  (Rendah), dan skor Indikator Perilaku sebesar 2,7 (Rendah).Tingkat  literasi  politik  ini tergambar  dari  tingkat  partisipasi masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan  pada  pelaksanaan  Pemilu Legislatif  2014  sebesar  80  %  dan Pemilu Presiden 2014 sebesar 70 %. Faktor  yang  mempengaruhi  tingkat literasi politik warga adalah Aksesibiltas Informasi, Sosialisasi Pemilu,  dan  Pendidikan.    Estimasi persamaan hasil riset adalah PL=24,389+0,390AI+0,437Sos+0,180 P.  Dari  keempat  faktor  yang  secara teoritis  berpengaruh  terhadap  literasi politik,  faktor  Sosialisasi  memiliki pengaruh  terbesar  terhadap  perubahan tingkat  literasi  politik  warga.  Faktor kedua  yang  besar  pengaruhnya  adalah Aksesibilitas  Informasi.  Faktor  ketiga adalah  Pendidikan.  Ketiga  faktor tersebut  memiliki  kontribusi  sebesar 67,3%  terhadap  perubahan  tingkat literasi  politik  warga.    Sedangkan faktor  Mobilitas  Keluar  berpengaruh negarif terhadap literasi politik dengan koefisien regresi: - 0,039.
2. Hasil  Penelitian  Literasi  Politik  di
Kabupaten Kepahiang
a. Desain penelitian Penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi  tentang  makna  dan tingkat  literasi  politik  pada  warga masyarakat Provinsi Bengkulu khususnya  di  lokasi  penelitian,  yaitu Kabupaten Kepahiang; mengidentifikasi  model  pembentukan literasi politik dan faktor yang mendorong terbentuknya literasi politik warga masyarakat; dan merumuskan rumusan masukan- masukan dalam rangka revisi kebijakandalam  rangka  memperbaiki kualitas  literasi  politik  di  Indonesia umumnya. Penelitian menggunakan metode Action  Research ,  yang  menggunakan
model  siklus  Kemmis  dan  McTaggart (dalam  Yaumi  dan  Damopolii,  2014) dengan  tiga  tahapan  pokok,  yaitu:  (1) Pengkajian,  (2)  Pengkerangkaan (re- framing ),  dan  (3)  Rekonstruksi  ( re- construction ) Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik diskusi kelompok terfokus  (Focused  Group  Discussion/
FGD),  dan  wawancara.    Informan  dan peserta  FGD  terdiri  dari  warga masyarakat  perwakilan  dari  elemen pemilih  pemula,  pemilih  perempuan, kelompok penyandang disabilitas, kelompok  agama,  kelompok  pemuka adat,  kelompok  masyarakat  miskin, dan  kelompok  masyarakat  terdidik; unsur  penyelenggara  pemilu,  unsur pemerintah desa / kelurahan, unsur dari oeganisasi masyarakat sipil / LSM. Analisis data dilakukan menurut proses analisis  simbolis,  reframing  struktur sosial,  reframing  media,  rekonstruksi pengetahuan  tentang  Literasi  Politik, dan  Rekonstruksi  Tindakan  untuk Literasi Politik.
b. Hasil penelitian Dalam  penelitian  ini,  literasi  politik merupakan simbol dari proses penguatan  posisi  rakyat  pemegang kedaulatan  Negara.  Literasi  politik bermakna: ‘…to liberate …’ warganegara, dan peningkatan kekuasaan  rakyat.  Dengan  kata  lain, literasi  politik  adalah  inti  dari  siklus demokrasi.
Temuan  studi  ini  menunjukkan  bahwa bagi  masyarakat  perdesaan  di  lokasi penelitian,  politik  bukanlah  kebutuhan dasar  yang  manifest,  sehingga  mereka menjadi sangat pragmatis dalam menjalankan partisipasinya,termasuk penerimaan terhadap vote buying. Pileg  bukan  ‘pakaian’  demokrasi petani  dan  pekebun.  Ia  adalah  ‘baju mahal’  yang  cocok  untuk  kelompok lain.Dalam  hal  informasi  pemilu, masyarakat  bergantung  kepada  agenda informasi  politik  dari  Pemerintah  dan Penyelenggara,  sementara  keduanya memiliki keterbatasan dana.
Keterbatasan pemerintah dan penyelenggara melakukan pembangunan literasi politik ini direspon  oleh  warga  dengan  cara saling belajar tentang politik. Masyarakat memenuhi kebutuhan literasi  politik  sendiri  dengan  alasan
yang cerdas, yaitu agar ‘jangan sampai tertipu’.  Hal  ini  juga  mengungkap suatu simbolisasi tentang local wisdom masyarakat;  meski  Pileg  bukanlah kebutuhan dasar, tetapi mereka merespon fenomena yang datang. Selama  ini  simbolisasi  literasi  politik identik  dengan  Pemilu  dan  Parpol beserta  pelaksanaan  Pileg,  Pilkada, Pilpres,  dan  partisipasi  pemilih.  Maka tidak  mengejutkan  kalau  luarannya adalah  voter  education.  Jalan  berpikir ini  secara  teori,  dan  kebutuhan masyarakat dari hasil studi menunjukkan  adanya  suatu  proses reduksi. Ini membutuhkan suatu renungan  kembali,  adanya  framing yang  terjadi dalam  masyarakat  tentang pengetahuan  politik  adalah  seputar  isu ke-Pemilu-an,  dan  bukan  pengetahuan politik secara luas, cukup memperihatinkan. Dampaknya meluas, di  mana  pemahaman  soal  kuasa, pengaruh, fungsi-fungsi lembaga public,  system  dan  struktur  politik, keadilan akses dan kontrol, pemenuhan hak  dan  sebagainya  bakal  terkubur oleh isu Pemilu saja.
Literasi  politik  dipersamakan  dengan sosialisasi politik, dan keduanya sering ‘dipertukarkan’.  Gejala  ini  bagi  warga menimbulkan kehilangan konteks,
internalisasi  yang  terjadi  sebenarnya hanya  pada  tingkat  sosialisasi.  Jadi pembangunan  literasi  politik  belum ada.
Skenario  agenda  literasi  politik  belum punya  bentuk.  Situasi  darurat  selama ini  menjadi  justifikasi  atas  munculnya program-program edukasi yang sepotong-sepotong  dan  pragmatisme organisasi  politik.  Efeknya  adalah terjadinya  materialisasi  proses  Pileg sebagai representasi demokrasi. Materialisasi literasi politik menyebabkan  implementasinya  tidak dapat  merespon  solusi  atas  ‘praktik kotor’  di  lapangan;  materialisasi  itu juga tidak berdampak terhadap pembentukan literasi demokrasi jangka panjang. Sebaliknya, masyarakat justru diajari  pragmatism  dengan  menikmati pilihan vote buying sebagai pembenaran atas praktik demokrasi. Dari  studi  ini,  diidentifikasi  tentang adanya‘misleading’  tentang  literasi politik  dari  konsep  yang  semestinya. Capaian  pelaksanaan  Pemilu  diyakini
menjadi
satu-satunya indikator kemajuan  demokrasi  Indonesia  di tingkat  nasional  dan  daerah.    Apabila fenomena  ini  ‘membaku’,  maka  akan menyebabkan  masa  depan  literasi politik  makin  suram,  sebab  target implemetasi literasi politik hanya akan bergantung  pada  proyek  sosialisasi yang  dijalankan  oleh  KPU  dan penyelenggara Pemilu lainnya. Padahal literasi  politik  adalah  suatu  proyek besar  negara  untuk  menguatkan  posisi rakyat.
Respon  terhadap  ‘political  illiterate’ dengan  strategi  memberikan  voter education menjelang Pemilu, khususnya  Pileg  sebagai  konteks  studi ini, merupakan reframing yang reduktif.  Kalau  civic  education  bukan menjadi pilihan prioritas, maka penyakit  transaksi  suara,  transaksi posisi Caleg, kecurangan suara, iliterasi politik warga, masalah kehadiran pemilih dan kenaikan jumlah  golput  -  akan  terus  terjadi. Karena civic education adalah instrumen  demokrasi  yang  dibutuhkan untuk memperkuat posisi
rakyat/warganegara  –  yang  juga posisi pemilih  dalam  Pemilu.  Penguatan ‘politik  uang’,  ‘vote  buying’  dan ‘transaksi  suara’  adalah  efek  dari program literasi politik ‘tambal sulam’
yang mencerminkan bahwa pembangunan  literasi  politik  belum disusun secara sistematik dan berkelanjutan, baik di jalur pendidikan formal  maupuan  informal.      Oleh karena itu diperlukanperbaikan melalui skema  yang  embedded  dalam  program sekolah, pendidikan tinggi, serta pendidikan yang populer di masyarakat.
Rancangan  skenario  literasi  politik belum  menemukan  desain  metode yang  dialogis  atau  trilogi.  Kalaupun pernah  punya  desain  model  voter education,  simpul  ini  adalah  satu  spot dari  siklus  literasi  yang  berkelanjutan dari  pembangunan literasi  politik  yang komprehensif.
Metode voter education yang dijalankan oleh penyelenggara cenderung  satu  arah.  Metode  ini menunjuk pada kepentingan,
kepentingannya  jelas  dari  si  pemberi ceramah  atau  penyuluhan,  dan  bukan kepentingan warga yang membutuhkan
informasi.  Metode  satu  arah,  seperti yang  dirasakan  kebanyakan  warga, cenderung  cepat  lupa  –  kecuali  untuk arahan yang praktikal. Disfungsi dialog sulit mengantarkan warga untuk merasionalkan  pengetahuan.  Sehingga keyakinan  lebih kuat  dari  pengetahuan dan pemahaman.
Kepengurusan  partai  politik  di  daerah tidak  melakukan  upaya  literasi  politik, juga tidak dalam bentuk voter education. Praktiknya, eksistensi Parpol  makin  tidak  populer,  kecuali hanya menjadi ‘perahu’yang menghimpun  orang-orang  yang  ingin menjadi  Caleg  dan  mengusungnya  ke KPU setempat. Menjelang Pileg masyarakat umumnya menuntut bertemu  langsung  dengan  Caleg,
mereka  sebenarnya  menolak  bertemu dengan  parpol,  tim  sukses,  dan  ‘calo’ politik.  Ini  memberi  implikasi  bahwa masyarakat  pemilih  justru  siap dengan sistem  distrik.  Di  mana  ikatan  antara Caleg  sebagai  calon  wakil  mereka  di lembaga Parlemen dan pemilih terbentuk dalam suatu ‘kontrak politik’ dan kesepakatan-kesepakatan. Kebiasaan  pragmatis  dari  Caleg  yang mewakilkan pertemuan nya kepada tim sukses dan  “calo”  inilah  yang melahirkan  pragmatisme  masyarakat untuk menyambut transaksi suara. Diantara kelemahan skenario pembangunan  literasi  politik,  ada  satu terobosan strategi yang bisa berkembang  dan  berkelanjutan,  yaitu inovasi  tentang  pembentukan  relawan demokrasi. Program relawan demokrasi  bisa  menjadi  salah  satu alternatif  rekonstruksi  literasi  politik. Program  yang  dijalankan  menjelang
Pileg tahun 2014, misalnya, di dahului dengan menyusunan modul atau manual pelatihan, kemudian ada
Training  of  Trainer,  dan  pembentukan focal point di Kabupaten dan desa-desa yang  disebut  relawan  demokrasi. Secara  berantai  mereka  melakukan voter education kepada masyarakat. Keemahan  implementasi  dari  program relawan  demokrasi  itu  ada  dua, pertama masalah keberlanjutan, karena program itu adalah program penyelenggara  dan  Pemda  Kabupaten, maka  para  relawan  hanya  bekerja seusai kontrak. Kemandirian dana juga menjadi  bagian  kelemahan.  Kedua,
model  relawan  demokrasi  bukan  asli kreasi masyarakat; semangat masyarakat  dalam  pengembangankan tidak  kuat.  Padahal  model  ini  dapat dikembangkan di antara rentang Pemilu  dilakukan  sepanjang  waktu, dengan  perluasan  tema  yang  lebih mendasar dari isu ke-Pemilu-an. Saran  konkrit  yang  diajukan  berdasar studi ini antara lain: pertama, hasil dari studi  ini  perlu  dibahas  lagi  sebagai bagian  dari  refleksi  tentang  konsep literasi  politik,  sosialisasi  politik, partisipasi politik, sampai pada praktik civic  education,  voters  education . Kedua,  bila  sangat  sulit  dan  lama untuk  menyusun  desain  literasi  politik secara makro di tingkat nasional, maka Pemerintahan  bersama  lembaga  non- Pemerintah  bisa  memikirkan  skenario agenda  peningkatan  literasi  politik. Bila  perlu  Pemerintahan  bersama lembaga  non-Pemerintah  menyusun program literasi politik berbasis masyarakat  dalam  bentuk  yang  lebih sederhana internalisasinya, seperti teater  rakyat,  rejung,  komik,  pilihan kegiatan  eks  skul,  dan  sejenisnya. Ketiga,  tidak  membebankan  literasi politik  kepada  KPU  saja  –  sebab penguatan  posisi  rakyat  bukan  hanya tanggungjawab  KPU.  Keempat,  hasil studi  ini  perlu  dibahas  di  internal kepengurusan Parpol di daerah sebagai masukan.  Parpol  perlu  melakukan perubahan  agenda  aktivisme,  agar tidak  hanya  menghangatkan  dinamika politiknya  menjelang  Pemilu.  Kelima, Pemda  Kabupaten  dan  penyelenggara Pemilu di daerah melakukan kerjasama jangka  menengah  dengan  Perguruan Tinggi  yang  memiliki  program  KKN dan  magang  atau  Bhakti  Sosial  dan semacamnya untuk melakukan program literasi politik.

## E. Analisis
1. Relasi  Hasil  Penelitian  di  Kabupaten
Bengkulu  Selatan  dan  Kabupaten Kepahiang Dari  penelitian  kualitatif,  fenomena skor yang dihasilkan tersebut menunjukkan  bahwa  adanya  keadaan anomali yang signifikan antara pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang  politik  dengan  Sikap  dan Perilaku yang ditunjukkannya.  Pada satu sisi  masyarakat  teridentifikasi  telah
memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman  yang  baik  tentang  politik (secara  teoritis).    Namun  pada  sisi  lain, diketahui  pula  bahwa  mereka  justru bertindak apatis terhadap keadaan politik itu.    Secara  sosiologis  fennomena  ini menunjukkan  adanya  ‘pengingkaran’ masyarakat  terhadap  pengetahuan  dan pemahamannya.    Karena  selayaknya, semakin masyarakat memiliki pengetahuan  yang  baik  tentang  politik sebagai  sesuatu  yang  baik  dan  mereka butuhkan  dalam  kerangka  kedudukan mereka  sebagai  warga negara  dan  dalam konteks  kepentingan  mereka  untuk mendapatkan hak pelayanan kesejahteraan  yang  lebih  baik,  maka seharusnya mereka semakin meningkatkan  partisipasinya  dan  bukan menunjukkan sikap apatis. Fenomena  inkonsistensi  dimaksud diduga  merupakan  bentuk  respon  sosial masyarakat  yang  kecewa  terhadap  sikap dan tindakan pemimpin dan wakil rakyat yang  pernah  dipilihnya  pada  periode pemilihan  sebelumnya  yang  dianggap mengingkari  janji  kampanyenya  dan cenderung  meninggalkan  masyarakat.
Pada  sisi  lain  masyarakat  akhirnya merespon dengan menggunakan suaranya  secara  transaksional.    Secara optimistik, fenomena ini dapat dijustifikasi  dengan  premis  :  “  Justru karena  masyarakat  telah  mendapatkan pengetahuan  dan  pemahaman  tentang politik  dan  pemilihan  umum,  maka mereka menjadi semakin dapat mengetahui  dan  sadar  bahwa  mereka telah  ‘dibohongi’  atau  ‘dikecewakan’.
Keadaan inilah yang membuat masyarakat  menjadi  apatis  terhadap politik  khususnya  dalam  pelaksanaan pemilihan  umum.      Fenomena  dimaksud telah menunjukkan bahwa justru semakin masyarakat  mengerti  tentang  politik, semakin  membuat  sikap  dan  prilaku mereka  berbanding  terbalik  dengan pengetahuan dan pemahaman itu.
Namun demikian, teridentifikasi pula  hal  yang  juga  menjadi  anomali berikutnya dari fenomena hasil penelitian KPU  Kabupaten  Bengkulu  Selatan. Karena apabila  diduga  kuat  bahwa  sikap dan  prilaku  masyarakat  berbanding terbalik  dengan  tingkat  pengetahuan  dan pemahamannya  tentang  politik,  maka seharusnya tingkat partisipasi masyarakat, khususnya voters turned out
menjadi rendah.  Karena pada prinsipnya hal  yang  secara  nyata  dapat  dilihat  dari pengetahuan  dan  pemahaman  politik masyarakat  adalah  melalui  sikap  dan perilakunya.    Berdasarkan  catatan  dalam laporan  hasil  riset  KPU  Kabupaten Bengkulu Selatan (2015), justru menunjukkan  bahwa  rata-rata  tingkat partisipasi  masyarakat  pada pemilu  2014 adalah  75  %.    Bahka  pada  pileg  2014, tingkat partisipasi masyarakat
menunjukkan  angka  80  %,  yang  berarti berada  diatas  angka  rata-rata  partisipasi nasional.
Penjelasan  terhadap  fenomena  ini dapat  digali  dari  hasil  riset  KPU Kabupaten  Kepahiang,  yang  melalui metoda action research berhasil mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut: a. Bagi  masyarakat  perdesaan,  politik bukanlah kebutuhan dasar yang manifest,  sehingga  mereka  menjadi sangat  pragmatis  dalam  menjalankan partisipasinya,  termasuk  penerimaan terhadap vote buying . b. Pengetahuan masyarakat tentang politik  dan  pemilu  bergantung  kepada agenda informasi politik yang diberikan oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu, meskipun sementara keduanya memiliki keterbatasan anggaran. c. local wisdom yang berlaku di masyarakat  mengindikasikan  bahwa, meskipun  Pileg  bukanlah  kebutuhan dasar,  tetapi  masyarakat  memberikan respon  atas  fenomena  (pileg)  yang datang tersebut.
d. Selama  ini  simbolisasi  literasi  politik hanya  identik  dengan  Pemilu  dan Parpol  beserta  pelaksanaan  Pileg,
Pilkada, Pilpres, dan partisipasi pemilih. Sehingga pemahaman masyarakat  soal  kekuasaan,  pengaruh, fungsi-fungsi  lembaga  publik,  sistem dan  struktur  politik,  wacana  tentang keadilan akses dan kontrol, pemenuhan hak  dan  sebagainya  tereduksi  hanya pada isu Pemilu saja.
Poin-poin temuan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan literasi politik yang terjadi di masyarakat sesungguhnya  belum  ada  dan  Indonesia belum memiliki skenario / agenda literasi politik dalam pengertian yang
semestinya.    Program-program  edukasi untuk  literasi  politik  masih  sepotong- sepotong menyebabkan
lahirnya
pragmatisme organisasi politik.  Efeknya adalah  terjadinya  materialisasi  proses Pileg  sebagai  representasi  demokrasi. Materialisasi ini menyebabkan implementasinya  tidak  dapat  merespon solusi  atas  ‘praktik  kotor’  di  lapangan; materialisasi  itu  juga  tidak  berdampak terhadap pembentukan literasi demokrasi jangka  panjang.   Sebaliknya, masyarakat justru diajari pragmatism dengan menikmati  pilihan  vote  buying  sebagai pembenaran atas praktik demokrasi. Penelitian  tentang  literasi  politik yang  dilakukan  oleh  KPU  Kabupaten Kepahiang  (2015)  yang  menjadi  salah satu  sumber  utama  studi  ini menemukan adanya  ‘misleading’  tentang  literasi politik  dari  konsep  yang  semestinya. Target  implemetasi  literasi  politik  hanya akan  bergantung  pada  proyek  sosialisasi yang dijalankan oleh KPU dan penyelenggara Pemilu lainnya menjelang pemilihan  umum  saja.    Padahal  literasi politik adalah  suatu  proyek  besar negara untuk menguatkan posisi rakyat.  Respon terhadap  ‘political  illiterate’  dengan strategi  memberikan  voter  education menjelang  Pemilu,  khususnya  Pileg sebagai  konteks  studi  ini,  merupakan reframing  yang  reduktif.    Kalau  civic education bukan menjadi pilihan prioritas,  maka  penyakit  transaksi  suara, transaksi posisi Caleg, kecurangan suara, iliterasi politik warga, masalah kehadiran pemilih  dan  kenaikan  jumlah  golput  - akan  terus  terjadi.    Karena  civic education  adalah  instrumen  demokrasi yang  dibutuhkan  untuk  memperkuat posisi  rakyat/warga  negara  –  yang  juga posisi pemilih dalam Pemilu.
Oleh  karena  temuan  penelitian  di
KPU Kabupaten Bengkulu Selatan (2015)  dan  KPU  Kabupaten  Kepahiang
(2015) menemukan gejala bahwa pembangunan  literasi  politik  belum disusun secara sistematik dan berkelanjutan,  baik  di  jalur  pendidikan formal maupuan informal, maka menuerut  analisis  mereka  diperlukan perbaikan melalui skema yang embedded dalam  program  sekolah,  pendidikan tinggi,  serta  pendidikan  yang  populer  di masyarakat. Oleh karena terdesak oleh keterbartasan waktu tahapan penyelenggaraan  pemilu,  metode voter education yang dijalankan oleh penyelenggara  cenderung  merupakan
informasi  satu arah  seperti  ceramah  atau penyuluhan  dan  sebagainya,  dan  belum merepresentasikan kepentingan pendidikan politik kewarganegaraan yang  semestinya  bagi  masyarakat  yang membutuhkan  informasi.  Metode  satu arah,  seperti  yang  dirasakan  kebanyakan warga,  cenderung  cepat  lupa  –  kecuali untuk arahan yang praktikal dan isfungsi dialog  sulit  mengantarkan  warga  untuk merasionalkan pengetahuan pada pemahaman  yang  semestinya.    Sehingga keyakinan  menjadi  lebih  kuat  dari pengetahuan  dan  pemahaman  yang semestinya.
Hasil  penelitian  KPU  Kabupaten Kepahiang  (2015)  menunjukkan  bahwa kepengurusan  partai  politik  di  daerah tidak  melakukan  upaya  literasi  politik, juga tidak dalam bentuk voter education. Praktiknya, eksistensi Parpol makin tidak populer,  kecuali hanya  menjadi  ‘perahu’ yang  menghimpun  orang-orang  yang ingin  menjadi  Caleg  dan  mengusungnya ke  KPU  setempat.    Menjelang  Pileg masyarakat  umumnya  menuntut  bertemu langsung dengan Caleg, mereka
sebenarnya  menolak  bertemu  dengan parpol, tim sukses, dan ‘calo’ politik.  Ini memberi  implikasi  bahwa  masyarakat pemilih justru siap dengan sistem distrik. Di  mana  ikatan  antara  Caleg  sebagai calon wakil mereka di lembaga Parlemen dan  pemilih  terbentuk  dalam  suatu ‘kontrak  politik’  dan  kesepakatan- kesepakatan.    Kebiasaan  pragmatis  dari Caleg  yang  mewakilkan  pertemuan  nya kepada tim sukses dan “calo” melahirkan pragmatisme
masyarakat untuk menyambut transaksi suara. Program  relawan  demokrasi  yang dilakukan  oleh  Divisi  Sosialisasi  dan Pendidikan  Pemilih  KPU  dapat  diterima sebagai  salah  satu  alternatif  rekonstruksi literasi  politik  yang  dapat  diadopsi  oleh Negara  dengan  jaminan  keberlanjutan, melibatkan  elemen  original  native  di masyarakat  setempat  dan  perluasan tema yang  lebih  mendasar  lebih  dari  sekedar isu  ke-Pemilu-an.    Hasil  penelitian  KPU
Kabupaten Kepahiang juga
merekomendasikan agar  program  literasi politik  disusun  berbasis  masyarakat dalam  bentuk  yang  lebih  sederhana seperti  teater  rakyat,  rejung,  komik, pilihan  kegiatan  ekstra  kulikuler  di sekolah, dan sejenisnya.  Program literasi
politik seharusnya tidak hanya dibenankan kepada KPU saja.
2. Edukasi  Politik  oleh  KPU  Provinsi Bengkulu  sebagai  Fenomena Social Enginering
Dari kedua penelitian yang diadakan di  dua  wilayah  kabupaten  diatas, ditemukan  pengakuan  bahwa  KPU  telah memainkan  peran  sebagai  lembaga  yang melakukan edukasi politik kepada masyarakat. Meskipun juga diidentifikasi  bahwa  edukasi  tersebut mendorong penyempitan (reduksi) makna  dari  literasi  politik, namun  kedua penelitian  tersebut  mengidentifikasikan hal  yang  sama  bahwa  ‘informasi  yang disampaikan  oleh  KPU  telah  membantu pemahaman  masyarakat  tentang  politik dan  proses  demokrasi  dalam  konteks pemilu’.   Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh  Koordinator  Divisi  Sosialisasi  dan
Pendidikan Pemilih KPU Provinsi Bengkulu  sebagai  informan  penelitian, sebagai berikut: “Dalam  menyelenggarakan  proses pemilu, KPU memang mengagendakan  kegiatan  sosialisasi dan  pendidikan  pemilih.    Secara konseptual,  program  ini  didesain untuk menyebarkan informasi  seluas- luasnya terkait dengan ‘event’ pemilu yang akan diselenggarakan oleh KPU tersebut.    Kegiatan  sosialisasi  adalah suatu  keharusan  dan  menjadi  bagian yang  tak  terpisahkan  dari  seluruh tahapan Pemilihan Umum yang digelar tersebut. KPU berusaha untuk menggunakan  seluruh  faktor  dan  dan sumber  daya  untuk  membuat  seluruh pemilik hak pilih mendapatkan
informasi terkait  dengan  proses pemilihan  yang  digelar  oleh  KPU, baik  itu  pada  Pileg,  Pilpres,  maupun Pilkada. Sementara kegiatan pendidikan pemilih menyisir kesadaran  pemilih  untuk  memahami hak nya sebagai pemilih.  Seyogyanya hal ini sudah dilakukan dari jauh-jauh hari sebelum tahapan pemilu dilakukan”. Berdasarkan  penjelasan  diatas  dapat diketahui  bahwa  kegiatan  sosialisasi yang  dilakukan  oleh  KPU  adalah kegiatan yang embedded dengan rangkaian tahapan atau proses pelaksanaan  pemilu.    Hal  ini  berarti bahwa  dalam  setiap pelaksanaan  pemilu,
KPU pasti melaksanakan kegiatan
sosialisasi. Penjelasan ini juga mengandung  makna  bahwa  pendidikan pemilih  dalamarti  yang  lebih  luas seharusnya  dilakukan  tidak  pada  waktu yang  berdekatan  dengan event pemilu. Adapun  isi  informasi  yang  disampaikan oleh  KPU  dalam  kegiatan  sosialisasi, dijelaskan  oleh  informan  penelitian sebagai berikut:
“Materi sosialisasi akan menyesuaikan pemilu  yang  akan  diselenggarakan. Namun informasi yang harus menjadi konten  sosialisasi  oleh  KPU  sedara umum  terdiri  dari  jadwal  tahapan pemilu, hari dan tanggal  pemungutan suara,  ajakan  untuk  dating  ke  TPS dan menggunakan hak pilih, himbauan  untuk  memastikan  bahwa masyarakat  terdaftar  sebagai  pemilih, petunjuk  tentang  cara  memberikan suara seperti mencoblos atau
mencontreng.  Oleh  karena  sasaran sosialisasi  bukan  hanya  masyarakat pemilih secara luas tetapi juga kepada para  calon  kontestan  atau  masyarakat yang  berkepentingan  maka  kegiatan sosialisasi  pemilu  terkadang  juga mencakup  konten  aturan  pencalonan atau aturan-aturan baru terkait pemilu yang bersangkutan”. Intinya, berkaitan  dengan what,  when,  where, dan how -lah. Belum masuk
mendalam  ke  bahasan  tentang why ; kita  terkendala  waktu  karena  saat tahapan  waktunya  memang  ketat disamping keterbatasan anggaran juga menjadi masalah”
Dari  penjelasan  diatas,  sangat  jelas dikemukakan tentang batas-batas infomasi yang diberikan oleh KPU dalam kegiatan sosialisasi pemilu yang dilakukannya. KPU teridentifikasi memainkan  peranan  dalam  rekayasa sosial  yang  membuat  warga  negara mendatangi  TPS  dan  menggunakan  hak suaranya pada event pemilu.  Masyarakat menjadi  tahu  bahwa  dirinya  perlu terdaftar  sebagai  pemilih,  masyarakat mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan pada  proses  pemberian  suara  dan  opsi apa  saja  yang  tersedia  sebagai  alternatif pilihan  pada  masing-masing  kontestasi pemilu.    Namun  penjelasan  ini  juga menegaskan  bahwa  kontent  tentang pemahaman  yang  lebih  lengkap  tentang kewarganeragaan beserta kaitannya dengan hak  dan kewajiban  warga negara secara  lebih  luas  memang  tidak  menjadi
bahasan  dalam  sosialisasi  pemilu  oleh KPU.    Sehingga  diperlukan  aksioleh pemerintah dan komponen negara lainnya seperti partai politik dan masyarakat  sipil  untuk  ‘mengisi’  ruang edukasi politik yang lebih luas diluar hal- hal  yang  berkaitan  dengan  konteks penyelenggaraan pemilu.
Berkaitan dengan sasaran dari kegiatan  sosialisasi  pemilu  oleh  KPU, dijelaskan pula oleh informan.
“Pada dasarnya sasaran dari sosialisasi pemilu  yang  kita  lakukan  mencakup seluruh  masyarakat  pemilik  hak  pilih pada daerah pemilihan.  Namun untuk kepentingan pencapaian target partisipasi pemilih yang menggunakan  hak  suaranya  dan memperkecil  terjadinya  suara  tidak sah,  maka  aksi  sosialisasi  pada  pileg dan  pilpres  2014  berikut  juga  pilgub, pilbup  dan  pilwakot  tahun  2015  s/d 2018  utamanya  difokuskan  pada  lima segmen  masyarakat,  yaitu  :  segmen pemilih  pemula,  segmen  pemilih perempuan, segmen kelompok- kelompok keagamaan, segmen masyarakat  marginal,  dan  segmen masyarakat penyandang disabilitas”. Penjelasan  ini  menegaskan  kembali bahwa  KPU  memang  mengkhususkan diri  pada  literasi  politik  yang  langsung berkaitan  dengan  kepemiluan  saja.    Dan hal  ini  juga  menguatkan  hasil  penelitian KPU  Kabupaten  Kepahiang  dan  hasil penelitian  KPU  Kabupaten  Bengkulu Selatan, bahwa literasi politik masyarakat  di  Provinsi  Bengkulu  masih ter-reduksi  pada  konteks  kepemiluan saja.    Oleh  karenanya  sangat  diperlukan program  yang  lebih  sistemik  dan berkelanjutan  sebagai  social  engineering untuk  membentuk  sistem  pemahaman yang utuh dan komprehensif bagi seluruh masyarakat tentang konsep kewarganegaraannya. F. Penutup 1. Simpulan
a. Keadaan  literasi  politik  di  Provinsi Bengkulu  masih  sangat  terbatas  hanya pada  literasi  yang  berkaitan  dengan proses  kepemiluan  saja  dan  belum mencerminkan edukasi yang berorientasi  pada  penguatan  sistem pemahaman  dan  aktualisasi  hak  dan kewajiban warga negara.
b. Edukasi  politik  baru  dilakukan  oleh KPU  melalui  kegiatan  sosialisasi, bintek  dan  pendidikan  pemilih  yang dilaksanakannya  dalam  rangka  agenda tahapan  pemilu  yang  akan  digelarnya selaku penyelenggara pemilu.
c. Negara  belum  memiliki  program edukasi  untuk  peningkatan  literasi politik yang sistemik dan berkelanjutan.    Pemerintah  dan  partai politik cenderung belum melaksanakan edukasi  politik  yang  semestinya  dan masih  membiarkan  tugas  tersebut hanya dilakukan oleh KPU saja.
d. Kurangnya  edukasi  politik  menuju tingkat  pemahaman  literasi  politik yang semestinya menyebabkan pengetahuan masyarakat tentang politik  tereduksi  hanya  pada  konteks kepemiluan saja. e. Kekecewaan masyarakat pemilih terhadap  sikap  dan  kinerja  pemimpin dan  wakil  rakyat  hasil  pemilihan umum menimbulkan fenomena anomali  dimana  masyarakat  diketahui memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang  politik  namun  hal  itu  tidak konsisten dengan sikap dan perilakunya.
f. Keadaan  yang  anomali  dan  belum adanya  program  yang  sistemik  dan berkelanjutan untuk pendidikan literasi politik  masyarakat  masih  diyakini sebagai penyebab pendorong terjadinya  pragmatisme  politik  di masyarakat. g. Dalam  edukasi  politik  KPU  berperan dalam menyampaikan informasi tentang event pemilu yang diselenggarakannya  dan  memberikan pendidikan  politik  kepada  masyarakat yang  hanya  terbatas  pada  konteks kepemiluan  saja  untuk  kepentingan peningkatan  prosentase voters  turned out dan  penurunan  prosentase  suara tidak sah.
2. Saran Mengacu  pada  simpulan  diatas,  maka peneliti  memberikan    saran    sebagai berikut:
a. Pemerintah perlu menyiapkan program literasi  politik  yang  secara  sistemik dapat mendorong peningkatan
pemahaman masyarakat tentang politik yang  bersinergi  dengan  pemahaman tentang kewarga negaraan secara utuh.
b. Sesuai  dengan  pera  da  fungsinya, seharunya  Kementerian  Dalam  Negeri
memainkan peranannya dengan optimal untuk mendesain dan mengkonsolidasikan program civic education secara sistemik dan berkelanjutan  untuk  seluruh  warga negara,  dengan  melibatkan  seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat. c. Partai  politik  dan  masyarakat  sipil perlu melibatkan diri bersama pemerintah dan KPU untuk memberikan edukasi untuk peningkatan literasi  politik  masyarakat agar tidak tereduksi hanya pada kontek kepemiluan saja.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif  Ma’ruf  Suha.  2014.  Reformasi Birokrasi  Pelayanan  Prima  Pemilu. Jakarta. Nusantara Publishing.
Harun  Husein.  2014.  Pemilu  di  Indonesia Fakta,  Angka,  Analisis  dan  Studi Banding. Jakarta : Perludem (Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi). Komisi  Pemilihan  Umum.  2014.  Pedoman Pendidikan  Pemilih.  Jakarta.  Komisi
Pemilihan Umum.
---------------.  2015.  Kompilasi  Regulasi Keterbukaan  Informasi  Publik.  Jakarta. Komisi Pemilihan Umum
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu  Selatan.  2015.  Laporan  Riset Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pemilu  di Kabupaten  Bengkulu  Selatan.  Manna. Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten
Bengkulu Selatan.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu  Tengah.  2015.  Identifikasi Praktik  Politik  Uang  pada  Pemilu Legislatif  2014  di  Kabupaten  Bengkulu Tengah. Kembang Seri. Komisi Pemilihan  Umum  Kabupaten  Bengkulu Tengah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara. 2015. Perilaku Memilih (Voters Behavoir) Pada Pemilu Legislatif 2014  di  Kabupaten  Bengkulu  Utara.
Arga Makmur. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara.
Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Kaur. 2015. Laporan Penelitian Perilaku Memilih  (Voters  Behavoir)  Pada  Pemilu Legislatif  2014  di  Kabupaten  Kaur. Bintuhan.  Komisi  Pemilihan  Umum Kabupaten Kaur. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.  2015.  Laporan  Penelitian  : Literasi  Politik,  Konsep,  Reframing,  dan Rekonstruksi  pada  Pemilu  Legislatif 2014 di Kabupaten Kepahiang. Kepahiang.  Komisi  Pemilihan  Umum Kabupaten Kepahiang. Komisi  Pemilihan  Umum  Kota  Bengkulu.
2015.  Laporan  Penelitian  :  Kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih ( Voters Turn
Out )  pada  Pemilu  Legislatif Tahun  2014 di  Kota  Bengkulu.  Kota  Bengkulu. Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu. Titiek Kartika (editor). 2016. Penyelenggaraan Pilkada Gubernur Bengkulu 2015 : Suatu Catatan Pengetahuan  Tentang  Demokrasi  di Daerah. Jakarta : Yayasan Obor
Indonesia.
Tjahyo  Kumolo.  2015.  Politik  Hukum
Pilkada  Serentak.  Jakarta.  Exspose  (PT. Mizan Publika)