PENGARUH PENDAPATAN _ ASLI DAERAH, DANA ALOKASI _ UMUM, DANA
ALOKASI _ KHUSUS DAN DANA _ OTONOMI KHUSUS _ TERHADAP BELANJA MODAL DI _ PAPUA BARAT _ TAHUN 2014-2018
Theresia P. Wanma
Yundy Hafizrianda
hariman.andalan@gmail.com
Syaikhul Falah sehufalah@gmail.com

## ABSTRACT
The purpose of this study was to examine and analyze the influence of PAD,  DAU, DAK and DOK on Capital Expenditures in West Papua Province in 2014-2018. This study uses secondary data, namely  the  budget  originating  from  PAD,  DAU,  DAK  and  DOK  which  are  allocated  for  Capital Expenditures in 12 Regencies and 1 City in West Papua Province. The analytical tool used is Multiple Linear Regression with IBM SPSS 21 application.
The  results  of  the  study  show  that  local  revenue,  general  allocation  funds  and  special allocation funds have no effect on capital expenditure, while the special autonomy fund has a positive and significant effect on capital expenditure. Furthermore, simultaneously PAD,  DAU, DAK  and  DOK have no significant effect on Capital Expenditures.
Keywords: PAD, DAU, DAK, DOK and Capital Expenditures

## PENDAHULUAN
Dalam  upaya  pelayanan    disektor  publik    untuk  menciptakan    kenyamanan masyarakat,  Pemerintah    daerah    perlu  meningkatkan  kemandirian  daerah.  Untuk mewujudkan  kemandirian  daerah  tersebut,    perlu  diberikan  alokasi  belanja  yang besar  untuk    peningkatan  layanan  public  guna  meningkatkan  daya  tarik  investor dalam  rangka    membuka  usaha  di  daerah    Harianto  &  Adi  (2007). Pengeluaran anggaran dalam pencapaian pendapatan dalam laporan Anggaran Pendapatan _ dan Belanja _ Daerah  (APBD) _ adalah  definisi  Belanja  Modal  dari  PP  71  Tahun  2010 . kebutuhan daerah _ akan sarana _ dan prasarana untuk _ kelancaran pelaksanaan _ tugas  pemerintahan  maupun _ untuk  fasilitas  public  digunakan  sebagai dasar penganggaran belanja modal . Maka dari itu, dalam _ upaya meningkatkan _ kualitas  pelayanan _ public  pemeritah  daerah  perlu  mengubah komposisi belanjanya.
Belanja  modal    merupakan    penggunaan  dana  yang  nantinya  dapat meningkatkan  aset  daerah  dan  dapat  meningkatkan  biaya    pemeliharaan    dan
perawatan    didalamnya Mardiasmo  (2002).  Dengan    diadakannya  belanja  modal, dapat    berdampak  secara  menyeluruh  meliputi  makro  dan    mikro    untuk perekonomian  nasional,  terutamnya  perekonomian  daerah Halim (2014).  Menurut Ayinde,  Kuranga,  &  Rukman  (2015)  pengunaan  dana  yang  dilakukan  oleh pemerintah  pada    kegiatan  khusus  yang  dipergunakan  memaksimalkan  pelayanan dan  fasilitas  masyarakat  dalam  jangka  panjang  adalah  Belanja Modal.
Motivasi    penelitian    ini    yaitu  adanya    perbedaan    dari    beberapa    hasil penelitian  terdahulu.  Dana  alokasi _ umum  berpengaruh _ positif    dan _ signifikan terhadap _ belanja _ modal  Harianto  &  Adi,  (2007).  Lain  hanlnya  dengan  penelitian Verawaty & Mela (2015) menyatakan  pendapat yang berlawanan yaitu bahwa  dana alokasi    umum _ tidak    berpengaruh _ positif    terhadap    belanja _ modal.    Penelitian Arbie  (2013);  Askam  (2008);  Martini et  al  (2014) menyatakan _ bahwa    dana _ alokasi khusus _ berpengaruh    positif _ dan  signifikan    terhadap    belanja _ modal,  sedangkan dalam _ penelitian    Verawaty  &  Mela  (2015)  menyatakan  hal  yang  sebaliknya.
Menurut  Mawarni & Abdullah (2013)  pendapatan  asli  daerah berpengaruh  positif terhadap    belanja  modal,    sedangkan    Arbie    (2013)  dan  Yovita  (2011) menyatakan _ sabaliknya  yaitu  bahwa _ PAD    tidak _ berpengaruh    signifikan _ terhadap belanja _ modal.
Dari  penjelasan    di  atas,  menarik  bagi  penulis    untuk  meneliti Pengaruh _ Pendapatan Asli Daerah, _ Dana Alokasi Umum, _ Dana Alokasi Khusus _ dan  Dana  Otonomi _ Khusus  Terhadap  Belanja _ Modal  di  Provinsi _ Papua Barat Tahun _ 2014 – 2018.

## LANDASAN TEORI
Pengeluaran  produktif  dan  non  produktif  dibedakan  dengan  Kajian  empiris tentang pengeluaran pemerintah berdasarkan pada model pertumbuhan  endogen .
Pengeluaran  dikatakan    produktif    apabila  mencantumkan  berbaga  argumen  dalam fungsi  produksi  privat  dan  juga  sebaliknya.  Ini  menjelaskan  bahwa  pembelajaaan dikatakan  produktif  jika  menghadirkan  suatu  efek  langsung  atas  pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya tidak produktif maka tidak memiliki efek secara langsung R. S.  Barro  &  Martin  (1995).  Isu  tentang  materi  pengeluaran  yang    digolongkan produktif atau tidak produktif dapat dibantah.
Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi mempunyai Bukti empiris berbeda-beda, berdasarkan studi cross-section yang kerap terjadi  di  berbagai  negara-negara  berkembang  dan  maju.  Kesimpulan    utama  dari beberapa studi, bahwa pengeluaraan  konsumsi pemerintah memiliki sudut  dampak negative Barro, (1991) dalam Easterly & Rebelo, (1993). Studi _ yang menggunakan _ satu  sampel _ hanya  Negara _ maju  (OECD)  didapatkan  hasil  yang sama.  Sebagai  contoh  :  Hanson  dan  Henrekson  (1994)  mejelaskan  pengeluaran konsumsi  pemerintah  dapat    menyebabkan  keterlambatan  pertumbuhan  ekonomi tetapi pengeluaran pada pedidikan dapat   berdampak positif terhadap pertumbuhan.
Kneller  (1998)  mengungkapkan  sesuatu  yang  positif  berasal  dari  pengeluaran produktif,  sedangkan  dampak  negative  atas  pertumbuhan  pada  Negara-negara OECD (l970-1995) dikarenakan pengeluaran yang tidak produktif .
Barro  (1998)  mengemukakan  hasil  analisis  dari  pengaruh    pendidikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi  100  negara  selama    tahun  1960-1995.  Variabel- variabel  ini  antara  lain  : Government    consumptiow  /  GDP,  years  of  schooling  (as proxy  of  human  capital),  Life  expectarcy,  Inflation    rate,  Rule  of    law  Index, democrazy Index, Fertility Rate,  Investment / GDP, Growth rate of Terms of Trade . Sedangkan    pertumbuhan    GDP  perkapita  merupakan  variable  pengikat  dalam analisa.  Dengan  memakai  model  analisis  regresi  linier    berganda  hasil  penelitian
tersebut  memberikan  kesimpulan    adanya  pengaruh  yang  cukup  signifikan  antara pendidikan  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Variabel  human  capital  memiliki  peranan lebih  besar  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dari  pada  variabel physical  capital apabila dilihat secara lebih detail.

## 1.  Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang  termasuk  dalam  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  Belanja  Modal. Pendapatan  Asli  Daerah  yang  merupakan  pendapatan  asli  dari  daerah  yang  dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Halim (2008) menerangkan bahwa semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli  daerah  disebut  PAD.  Sementara  menurut  Darise  (2008),  Pendapatan  Asli Daerah  adalah  pendapatan  yang  didapatkan  dari  daerah  yang  diterapkan pemungutannya    berdasarkan    peraturan  daerah.  Dari  kedua  pengertian  tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) adalah  salah  satu  sumber  yang  menjadi  pendapatan  yang  diterima  daerah  yang berasal  potensi  daerahnya  masing-masing  yang  dapat  digali  dan  digunakan  secara mandiri oleh daerah .

## 2.  Dana Alokasi Umum (DAU)
Bagian  dari  Dana  Perimbangan    serta  menjadi  sumber  pendapatan  dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya pengaloksian Belanja Modal suatu  daerah  adalah  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  .  Dana  tersebut  juga    merupakan dana  transfer  dari  pemerintah  pusat    kepada  pemerintah  daerah  yang penggunaannya    sepenuhnya  diperuntukkan  kepada  daerah.  Penjelasan _ pada  UU Nomor _ 33  tahun  2004 _ dikatakan  bahwa    Dana _ Alokasi  Umum  merupakan _ dana yang _ bersumber dari _ Anggaran Pendapatan _ dan Belanja Negara _ yang
dialokasikan  dengan _ yang  bertujuan  untuk _ pemerataan  kemampuan _ keuangan antar daerah dalam rangka _ pelaksanaan desentralisasi _ dan otonomi daerah.
Menurut  Mardiasmo  (2004:  144),  Dana  Alokasi _ Umum  dimaksudkan  untuk menjaga  pemerataan _ dan  perimbangan _ keuangan  antara _ pusat  dan  daerah, sehingga  dalam  pembagian  Dana  Alokasi _ Umum  perlu _ memperhatikan  beberapa hal _ antara lain potensi _ daerah, kebutuhan _ pembiayaan untuk _ mendukung penyelenggaraan _ pemerintah di daerah dan ketersediaan _ APBN. Salah satu fungsi Dana _ Alokasi Umum yaitu _ sebagai faktor pemerataan _ fiskal. Faktor yang _ mempengaruhi  banyak _ sedikitnya  Dana _ Alokasi  Umum    untuk _ setiap daerah _ adalah  celah _ fiskal  ( fiscal  gap )  dan _ potensi  daerah _ ( fiscal  capacity ). Daerah _ yang  potensi  fiskalnya _ besar  tetapi _ kebutuhannya  kecil _ akan  memperoleh Dana  Alokasi _ Umum  yang  relative _ kecil  merupakan  Prinsip _ alokasi  Dana Alokasi _ Umum begitu _ juga sebaliknya.

## Dana Alokasi Khusus (DAK)
Belanja  Modal  juga  dipengaruhi  oleh  Dana  Aloksi  khusus.  Dana  Alokasi Khusus  merupakan _ dana  transfer _ dari  pemerintah  pemerintah  pusat  kepada pemerinah  daerah  selain  Dana  Alokasi  Umum.  Undang-undang _ Nomor  33 Tahun _ 2004  tentang  perimbangan _ keuangan  antara  pemerintah _ pusat  dan pemerintah _ daerah,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2005  tentang  Dana Perimbangan  dan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  145/PMK.  07/2013  tentang pengalokasian  Anggaran  Transfer  ke  Daerah  adalah  Dasar  hukum  yang  mengatur tentang Dana Alokasi Umum.
Mardiasmo (2004) menjelasakn bahwa Dana Alokasi Khusus ialah dana yang dialokasikan  untuk  membantu  pembiayaan  kebutuhan  tertentu,  yaitu  merupakan program  nasional  atau  program  kegiatan  yang  tidak  terdapat  di  daerah  lain.  Dari
beberapa _ pengertian  mengenai  Dana _ Aloksi  Khusus  tersebut _ maka  dikatakan bahwa  yang  di  maksud  dengan  Dana  Alokasi  Khusus  adalah  dana _ transfer  dari pemerintah _ pusat  kepada _ pemerintah  daerah  yang  bersumber _ dari  APBN  yang dialksikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khuus yang merupakan kewenangan  daerah  dalam  hal  penyedianan  sarana  dan  prasaran  daerah  (fasilitas fisik).

## 3.  Dana Otonomi Khusus (DOK)
Pemanfaatan DOK provinsi Papua serta Provinsi Papua Barat di Prioritaskan untuk  pendananan  pendidikan  dan  kesehataan,  Infrastruktur  dan  ekonomi.  dalam (APBN, 2018), Provinsi _ Papua dan Papua Barat _ diberikan dana otsus _ senilai Rp 8 trilyun. Kedua_provinsi ini juga mendapat _ dana tambahan _ infrastruktur senilai _ Rp 4 Trilyun  guna  percepatan  pembangunan  infrastruktur.  Sedangkan  hubungan  antara belanja  modal  terdapat  dana  otsus  di  sesuaikan  dengan  anggaran  dana  otsus  di kirim  dari  pusat  ke  daerah  dan  untuk _ mendanai  kebutuhan _ daerah  berdasarkan fungsi  pendidikan,  kesehatan,  ekonomi  dan  infrastruktur  guna  mempercepat pembangunan di Provinsi _ Papua dan Papua Barat _ (Yusharto, 2018).

## 4.  Belanja Modal
Belanja _ Modal      adalah  Penganggaran  untuk  memperoleh  Aset  tetap _ dan aset lainnya  yang memberi _ manfaat lebih _ dari satu periode _ akuntansi Halim (2008:
101).  Pengertian  tersebut  sejalan  dengan  definisi  Belanja  Modal  menurut  Undang- Undang  No.  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan.  Menurut Darise  (2008:  141),  pengeluaran  dalam  rangka _ pembelian,  pengadaan _ atau pembangunan _ aset tetap berwujud _ yang mempunyai nilai manfaat _ dalam periode _ akuntansi untuk _ digunakan dalam kegiatan _ pemerintahan, seperti dalam _ bentuk  tanah,  peralatan _ mesin,  gedung  dan _ bangunan,  jalan,  irigasi _ dan
jaringan,  dan  aset _ tetap  lainnya _ adalah  Belanja  Modal.  Sementara  menurut Mardiasmo  (2004:  187),  Belanja  Modal _ adalah  kelompok  belanja _ langsung  yang digunakan _ untuk membiayai _ kegiatan investasi (menambah aset).
Belanja  Modal  tidak  hanya  pengeluaran  anggaran _ untuk  pembelian  aset  atau inventaris,  tetapi  juga  pengeluaran  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah _ daerah  untuk mendanai pemeliharaan yang tujuannya menambah dan mempertahankan masa  manfaaat aset,  serta  menambah _ kualitas  dan _ kapasitas  aset.  Buletin  Teknis  Sistem  Akuntansi Pemerintah  Nomor  4  tentang  Penyajian  dan  Pengungkapan  Belanja  Pemerintah mengungkapkan bahwa Belanja Modal _ adalah pengeluaran _ anggaran untuk perolehan _ aset  tetap  dan  aset _ lainnya  yang _ memberi  manfaat _ lebih  dari  satu _ periode akuntansi.  Aset  tetap _ dan  aset _ lainnya  yang  dimaksudkan  adalah  yang    mempunyai karakteristik berwujud dan meningkatkan aset pemerintahan.
Belanja  Modal  dapat  diartikan  sebagai  suatu _ bentuk  kegiatan _ pengelolaan keuangan  daerah _ yang  perlu  dikelola _ secara  tertib,  taat _ pada  aturan, _ efektif, efisien, _ ekonomis  transparan,  dan _ bertanggung  jawab  dengan  melihat    asas kepatuhan dan keadilan, dan memberikan  nilai manfaat  untuk masyarakat. Ukuran kesuksesan dari penggunaan Belanja Modal sendiri yakni tepat sasaran, tepat harga, tepat waktu, tepat mutu dan tepat jumlah Halim, (2014: 229).
Terdapat  beberapa  cara  untuk _ memperoleh  aset  tetap,  antara  lain  dengan menukarkan _ dengan  aset tetap _ lainnya, membeli dan membangun sendiri.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004,  pemerintah  daerah mempunyai sumber-sumber pendapatan daerah berupa Pendapatan _ Asli Daerah _ (PAD) yang akan berpengaruh _ terhadap Belanja _ Modal.
Semakin  tinggi  Pendapatan  Asli  Daerah  biasanya  akan  diikuti  dengan meningkatnya  Belanja  Modal,  kemudian  menyesuaikan  dengan  kondisi  pada  saat
tahun  anggaran.  Begitu  pula  dengan  Dana  Perimbangan  dari  pemerintah _ pusat berupa _ Dana Alokasi Umum, _ Dana Alokasi Khusus dan _ Dana Bagi _ Hasil.
Dengan  diberikannya  Dana  Perimbangan  dari  pemerintah  pusat _ diharapkan pemerintah _ daerah  mampu  meningkatkan  jumlah  persentase  Belanja  Modal daerahnya. Menurut Bambang Prakosa (2004), pengeluaran _ pemerintah daerah _ akan  disesuaikan  dengan _ perkembangan  dalam  penerimaan _ daerah  atau perubahan _ pendapatan terjadi sebelum _ perubahan pengeluaran. Secara konseptual pendapatan atau pemasukan akan berpengaruh terhadap _ belanja atau pengeluaran. Dari pernyataan tersebut maka dapat _ dikatakan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah dapat mempengaruhi _ alokasi Belanja Modal _ oleh pemerintah daerah.

## Hipotesis Penelitian
Berdasarkan kerangka pemikiran serta tinjauan pustaka yang dijelaskan diatas maka hipotesis dari penelitian ini adalah :
H1  = Diduga _ PAD,DAU, _ DAK _ dan  DOK berpengaruh  negatif  dan _ signifikan terhadap _ Belanja Modal _ di Papua Barat 2014-2018
H2    = Diduga  PAD,  DAU,  DAK  dan  DOK  berpengaruh _ positif  dan signifikan _ terhadap Belanja Modal _ di Papua Barat 2014-2018

## METODOLOGI PENELITIAN

## 1. Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  di  Manokwari  pada  kantor  badan  pengelolaan  keuangan  dan asset  daerah  (BPKAD)  Provinsi  Papua  Barat  dengan  melihat  anggaran  yang bersumber dari PAD, DAU, DAK dan DOK yang di alokasikan untuk belanja modal di 12 kabupaten 1 kota Provinsi Papua Barat.

## 2. “ Metode Pengambilan Data ”
“ Pada    penelitian    ini    metode    pengumpulan _ data    yang    digunakan adalah _ metode    dokumentasi.    Metode    ini    digunakan    untuk    memperoleh    data mengenai  data    PAD,    DAU,    DAK,    DOK    dan    belanja    modal    di    pemerintahan Provinsi    Papua  Barat    tahun    2014-2018    dimana    data    yang    digunakan    adalah Laporan  realisasi APBD yang telah diterbitkan oleh _ Dirjen Perimbangan _ Keuangan Pusat, 2019.

## 3.  Jenis Penelitian
Jenis  penelitian    ini    adalah  penelitian  kuantitatif,    penelitian  kuantitatif merupakan  jenis  penelitian yang  analisis  datanya  menggunakan angka-angka dan diolah menggunakan  metode  statistik  Arbie, (2013). Sedangkan variabel penelitian terdiri  dari  variabel  terikat  dan  variabel  bebas.  Variabel  terikat  belanja  modal  dan variabel  bebas  pendapatan _ asli  daerah  (PAD), _ dana  alokasi  umum _ (DAU),  dana alokasi _ khusus  (DAK)  dan  dan _ otonomi  khusus  (DOK)  pada _ 12 kabupaten  1  kota di Provinsi Papua Barat.

## 4. “ Definisi Operasional Variabel ”
Belanja    modal    ialah    belanja    langsung    yang    diberikan    oleh  pemerintah provinsi Papua Barat pada 12 kabupaten 1 kota, untuk membiayai kegiatan investasi. Indikator _ variabel    belanja    modal _ antara    lain    : _ Belanja    Tanah, _ Belanja Peralatan  dan _ Mesin,    Belanja    Gedung _ dan    Bangunan, _ Belanja    Jalan,    Irigasi dan _ Jaringan,  Belanja _ Aset  Lainnya  (Yovita  2011).Pengukuran  variable _ belanja modal _ ini  diukur  dengan _ skala  rasio.  Belanja  modal  dapat  diukur _ dengan perhitungan berikut :
1.  Pengalokasian  Belanja  Modal  adalah  bentuk  pengeluaran  pemerintah dalam  bentuk  belanja  daerah  terhadap  barang-barang  publik  yang  bersifat modal yang diukur dalam nilai satuan rupiah per/tahun.
2.  Pendapatan  Asli  Daerah  bentuk _ penerimaan  daerah _ yang  bersumber dari _ Pajak  Daerah,  Retribusi _ daerah,  Penerimaan  perusahaan  milik
Daerah  dan  lainlain    PAD  yang  sah  yang  diukur  dalam  nilai  satuan  rupiah per/tahun
3.  Dana  Alokasi  Umum  bentuk  Transfer  Pemerintah  Pusat  berupa  Dana Perimbangan _ yang  bersifat    umum  yang  diukur  dalam   nilai  satuan  rupiah per/tahun
4.  Dana Alokasi
Khusus Transfer Pemerintah Pusat berupa
Dana _ Perimbangan  yang  bersifat _ khusus  yang  diukur  dalam  nilai  satuan rupiah per/tahun
5.  Dana Otsus Khusus Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah Provinsi _ Papua dan Papua Barat _ yang diukur dengan nilai satuan rupiah Per/tahun.

## Pendapatan Asli Daerah
PAD  merupakan _ sumber  keuangan _ pemerintah  provinsi  se-Indonesia _ dari tahun  2012  yang _ ambil  dari  dalam _ wilayah  daerah  dan _ terdiri  dari  hasil _ pajak daerah, retribusi _ daerah, hasil pengelolaan _ kekayaan daerah yang _ dipisahkan, dan lain-lain    pendapatan _ daerah    yang  sah.    Pengukuran    variabel    PAD    ini _ diukur dengan  skala _ rasio.  PAD  dapat _ diukur dengan _ perhitungan :

## Dana Alokasi Umum
DAU    merupakan _ dana    yang    berasal _ dari    APBN    yang _ dialokasikan dengan _ tujuan  pemerataan    kemampuan _ keuangan    antar _ daerah    untuk membiayai _ kebutuhan  pengeluaran  dalam  rangka _ pelaksanaan  desentralisasi. Indikator DAU _ adalah sebagai berikut :
1. Dari _ indeks  kebutuhan _ daerah,  terdiri  dari  :  indeks  penduduk _ atau pengeluaran _ atau  belanja  daerah _ rata-rata,  indeks  luas _ daerah,  indeks kemiskinan relative, indeks harga bangunan.
2. Dari    penerimaan _ daerah,    terdiri _ dari    :    indeks    industri,  penerimaan daerah,  indeks  sumber  daya  manusi,  indeks  sumber _ daya  alam  (SDA),
(SDM) Yovita (2011).
Variabel _ DAU    ini   diukur _ dengan    menggunakan _ skala    rasio.   DAU   dapat ditentukan dengan perhitungan :

## Dana Alokasi Khusus (DAK)
DAK  merupakan  dana _ yang    bersumber _ dari    APBN    yang    diberikan  tidak kepada  semua  daerah    dengan  sasaran  untuk  membantu  mendanai _ kegiatan khusus yang _ juga merupakan _ urusan daerah dan selaras dengan  prioritas nasional.

## Dana Otonomi Khusus
Pembagian  alokasi  dana  antara  satu  provinsi  dengan  provinsi  yang  lain berbeda-beda.  Untuk  provinsi  Papua,  sesuai  dengan  amanat  UUD  No.  21  Tahun 2001  tentang  otsus  bagi  Provinsi  Papua.  Jumlahnya  70%  dialokasikan  untuk provinsi _ Papua  dan _ 30%  untuk _ Provinsi  Papua  Barat.  Kewenangan  pembagian alokasi  seluruhnya  diberikan  kepada  Pemerintah  Daerah  tujuannya  memperkuat asas  densentralisasi  yang  diatur  dalam  peraturan  daerah  khusus  (PERDASUS), pemanfaatan _ dana otsus provinsi _ Papua serta Provinsi Papua di Prioritaskan untuk pendananan pendidikan dan kesehataan, Infrastruktur dan ekonomi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian

## 1.  Hasil Deskriptif
dalam  penelitian    ini    Variabel    independen      adalah    DAU,  PAD,    DAK  dan DOK      sedangkan    belanja  modal  pada  12  kabupaten _ 1  kota  di _ Provinsi  Papua adalah  variable  dependen  jika  dilihat  berdasarkan  per-kabupaten/kota  yang  di Provinsi _ Papua  Barat _ periode  2014-2018  yang  sudah  dihitungkan  total  akhir per/kabupaten  kota  sehingga  sempel  penelitian  atau  N  13.    Dibawah    ini    disajikan hasil _ dari uji statistic _ deskriptif.

## Tabel 4.14
Statistik Deskriptif _ Dalam Jutaan Rupiah _ Descriptive Statistics
Variabel Mean Std. Devition N BM Papua Barat_Y 1,61E 12 8,350E 11 13 PAD_X1 2,03E 11 1,993E 11 13
Transfer Pusat  DOK  = PAPUA Rp 8 Triliun per/thn + PAPUA BARAT Rp 4 Triliun
DAU_X2 2,20E 12 6,217E 11 13 DAK_X3 7,48E 11 2,024E 11 13 DOK_X4 8,37E 11 2,959E 11 13
Sumber: Hasil Output IBM SPSS 21, 2019
Berdasarkan  hasil  analisa statistik  deskriptif  di  atas, dapat diperoleh  hasil untuk    belanja  modal  di  12  kabupaten  1  kota  dengan  rata-rata    sebesar    Rp 1.600.0000.000    dan  standar    deviasi    sebesar    Rp  8.350.000.000,    PAD    dengan rata-rata sebesar  Rp 2.030.000.000 dan besaran deviasi sekitar Rp  1,993.000.000. DAU  dengan  rata-rata  sebesar  Rp  2.200.000.000.000  dan  statndar  deviasi  sebesar Rp 6.217.000.000. DAK dengan rata-rata sebesar Rp 7.480.000.000.000 dan standar deviasi sebesar Rp 2.024.000.0000 dan selanjuntnya adalah DOK dengan nilai rata- rata sebesar Rp 8.370.000.000 _ dengan standar  deviasi _ sebesar Rp 2.959.000.000.

## 2.  Hasil Analisis _ Regresi Linier Berganda
Analisis ini digunakan _ untuk membuktikan _ ada atau tidaknya hubungan _ fungsional antara dua _ buah variabel bebas _ (X) atau lebih dengan _ sebuah  variabel  terikat _ (Y)  dan  mengetahui _ pengaruh  dua  atau _ lebih variabel predictor (variabel bebas) terhadap satu variabel kriterium _ (variabel terikat) atau  untuk  Usman  dan  Akbar  (2006).  Metode    ini _ digunakan    untuk    menguji hipotesis    adalah    regresi    linier  berganda.  Hal    ini    dimaksudkan    untuk    menguji komposisi    PAD,    DAU,  DAK,  dan    DOK  terhadap    BM    dengan  melihat  kekuatan hubungan antar BM  dengan PAD,  DAU,  DAK,  dan  DOK..  Model  regresi  linier berganda tersebut adalah:
Y = a + b1X1+ b2X2+ b3X3+ b4X4+ e
Keterangan :
Y = Belanja Modal
a
= Konstanta b1b2b3b4 = Koefisien Regresi untuk X1, X2, X3, dan X4 X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) X2 = Dana Alokasi Umum (DAU) X3 = Dana Alokasi Khusus (DAK) X4 = Dana Otonomi Khusus (DOK) e = Faktor lain ( Faktor Pengganggu)
Berikut _ ini adalah hasil uji _ analisis regresi linier _ berganda
Tabel 4.15

## Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Sumber: Hasil Output IBM SPSS 21, 2019
Variabel
Coefficient
Uji t Sig PAD_X1 -0,575 -0,555 0,595 DAU_X2 0,076 0,217 0,834 DAK_X3 0,945 0,877 0,406 DOK_X4 1,972 2,395 0,044
Constanta : -8.027 11
Uji f : 3,805
Sig : 0,051
R² : 0,655
R : 0,810
N : 13
Analisis    regresi    linear  berganda    digunakan    untuk    menguji  seberapa kuat _ hubungan   antara  variable _ dependen   dan _ variabel  independen.    Persamaan analisis linear  berganda  didapatkan  sebagai berikut :
Hal  ini _ membuktikan  bahwa _ konstanta    sebesar  (-8.027 11 )    dapat  diartikan bahwa Y (Belanja Modal) akan  bernilai  (-8.027 11 )  jika  PAD, DAU, DAK dan DOK masing- masing  bernilai  0.  PAD memiliki nilai sebesar ˗ 0,575, hal ini berarti  apabila terjadi kenaikan  PAD  sebesar  1  juta  rupiah maka akan terjadi penurunan belanja modal sebesar -0,575 juta rupiah atau _ dengan  kata  lain _ apabila  PAD  naik maka belanja modal akan turun.
Nilai  DAU  diketahui  sebesar  0,076  ,  artinya  apabila  terjadi  kenaikan  DAU sebesar  1  juta  rupiah    maka    akan    terjadi    peningkatan  belanja  modal  sejumlah 0,076 juta rupiah, dengan kata lain apabila DAU meningkat maka belanja modal juga akan naik.
Nilai    DAK    diketahui  sebesar  0,945,  artinya  apabila  terjadi  kenaikan  DAU sebesar 1 juta rupiah maka  akan  terjadi  kenaikan  belanja modal  sebesar -0,296 juta  rupiah, dengan  kata  lain  apabila  DAU  naik maka belanja  modal juga akan naik pula.
Nilai DOK diketahui  sebesar  1,972,   hal ini berarti apabila terjadi  kenaikan DAK sebesar  1  juta  rupiah  maka  akan terjadi  kenaikan belanja  modal sebesar 1,972, dengan kata lain apabila DOK naik maka belanja modal juga naik.
Nilai koefesian determinasi (R²) sebesar  0,655 yang mengandung arti bahwa variasi  variabel  PAD,  DAU,  DAK  dan  DOK  dapat  menjelaskan  belanja  modal _ di
Belanja Modal  (Y) = -8.027E 11 - 0,575PAD  +   0,076DAU  +  0,945DAK +
1,972DOK + e
Provinsi  Papua _ Barat  sebesar  65,05%  sedangkan  sisanya  sebesar  40,06% dijelaskan oleh variabel diluar model ini.
Menurut  (Kuncoro,  2014),  untuk  mengurangi  kesenjangan  antara    kebutuhan fiscal  kapasitas  daerah,  maka  Pemerintah  Pusat  memberikan  Dana  Alokasi  Umum dalam  bentuk block  grant dan  disebarkan  dengan_formula  berdasarkan _ prinsip- prinsip  tertentu  yang _ secara  umum    mengidikasikan _ bahwa  daerah  tertinggal  dan miskin  harus menerima    lebih  banyak    dari  pada  daerah  kaya.  Sedangkan menurut Menurut Mardiasmo (2004: 144), dalam pengalokasian DAU untuk mendukung _ penyelenggaraan    pemerintah _ di  daerah  dan _ ketersediaan  APBN demi _ mecapai  tujuan  pengalokasian  DAU  yakni  menyeimbangankan  keuangan antara _ pusat  dan  daerah _ harus  memperhatikan  kebutuhan    pembiayaan  potensi daerah.

## Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DOK  Terhadap Belanja Modal di 12  Kabupaten 1 Kota di Provinsi  Papua Barat, 2014-2018
Berdasarkan  pengaruh  dana  alokasi  umum,  pendapatan  asli  daerah,  dana otonomi  khusus  dan  dana  alokasi  khusus  terhadap  belanja  modal  di  Provinsi  di  12 kabupaten 1 kota didapatkan hasil penelitian sebagai berikut :

## 1.  Pengaruh PAD Terhadap Belanja Modal
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  diperoleh  nilai  signifikansi  variable  PAD adalah 0,595 > 0,05. Artinya bahwa PAD _ tidak berpengaruh _ terhadap Belanja _ Modal  di  Papua  Barat.  PAD  di  Papua  Barat  dari  tahun  2014-2018  terus mengalami  peningkatan  namun  realisasi  anggarannya  kecil  disebabkan  oleh rendahnya  retribusi  daerah,  pajak  daerah,  Lain-lain  pendapatan _ asli  daerah  yang sah,  pendapatan  BUMD,  sehingga  menyebabkan  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  di Provinsi_Papua Barat rendah, ini merupakan fakta real yang terjadi di Provinsi Papua
dan Papua Barat, yang mendapatkan peringkat terakhir di semua Provinsi yang ada di  Indonesia,  Oleh  sebab  itu  diharapkan  Pemerintah  Daerah  harus  bisa mengembangkan  sektor-sektor  unggulan  yang  diharapkan  dapat  mendorong pendapatan daerah di Provinsi Papua Barat serta diharapkan kesadaran dari semua lapisan  pemerintah,  masyarakat  dan  pengusaha  untuk  dapat  membayar  pajak  dan retribusi kepada pemerintah daerah.
Secara  statistik  Pendapatan _ Asli  Daerah  (PAD)  tidak_berpengaruh  terhadap belanja  modal _ disebabkan,  karena  pendapatan  asli  daerah  kecil  sehingga  tidak mampu  untuk  membiayai  kebutuhan  daerah.  Besaran  PAD  yang  dihasilkan  oleh masing-masing  daerah  sangat  bergantung  kepada  pajak _ daerah,  retribusi daerah, _ badan  usaha  milik  daerah  dan  lain-lain _ pendapatan  yang  sah  keempat komponen  ini  yang  sangat  berpengaruh  dan  memberikan  kontribusi  terhadap  PAD dan  Pendapatan  asli  daerah  dari  setiap  kabupaten/kota  ataupun  Provinsi  berbeda- beda.
Halim  (2008:  96)  semua _ penerimaan  daerah _ yang  bersumber  dari _ ekonomi asli daerah merupakan Pendapatan _ Asli Daerah _ (PAD). Sementara menurut Darise (2008: 135), pendapatan _ yang diperoleh daerah _ yang dipungut berdasarkan _ peraturan  daerah  merupakan  Pendapatan _ Asli  Daerah  (PAD).  Dari kedua  pengertian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa    yang  dimaksud  dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah  satu sumber yang menjadi pendapatan yang  diterima daerah yang berasal potensi daerahnya masing-masing yang dapat di maksimalkan dan digunakan secara mandiri oleh daerah.

## 2.  Pengaruh DAU Terhadap_Belanja Modal
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  diperoleh  nilai  signifikansi  variable  DAU adalah 0,834 > 0,05. Artinya bahwa _ Dana Alokasi _ Umum  (DAU) _ tidak berpengaruh
terhadap _ Belanja  Modal  di  Papua  Barat.  Namun  realisasi  anggaran  setiap  tahun terus mengalami peningkatan, sehingga seharusnya mampu mendorong pembangunan  di  bidang  kesehatan,  pendidikan,  sarana-prasarana  infrastruktur untuk _ mendorong percepatan pembangunan _ dan pemerataan antar pemerintah _ pusat  dan  daerah.  Secara  statistic _ dana  aloaksi  umum  (DAU) _ tidak berpengaruh _ terhadap  belanja  modal. _ Sedangkan  berdasarkan  transfer  pusat  ke daerah  Provinsi  Papua  Barat  realisasi  anggaran  DAU  yang  tinggi  pertama  namun secara  statistic _ tidak  berpengaruh  terhadap  belanja _ modal,  sehingga  disimpulkan bahwa _ dana alokasi umum _ (DAU) belum terrealisasi dengan baik, untuk mendorong pembangunan di Papua Barat.
dalam  rangka _ pelaksanaan  desentralisasi _ (UU  Nomor  33  Tahun  2004)  pemerintah pusat mengalokasikan dana pembangunan yaitu DAU _ untuk mendanai kebutuhan _ daerah dengan tujuan _ pemerataan kemampuan _k euangan antar daerah.
Untuk  membiayai _ kekurangan  dari    pemerintah _ daerah,  pemerintah  pusat mengalokasikan Dana alokasi umum dalam memanfaatkan PAD daerah tersebut.
Menurut Kuncoro (2014: 63), mengurangi _ kesenjangan antara _ kapasitas dan kebutuhan _ fiskalnya,  pemerintah  pusat  memeberikan  Dana  Alokasi  Umum  berupa block  grant  yang  diberikan    kepada  kota  dan  kabupaten  dengan  maksud  dan  di distribusikan  dengan  formula  berdasarkan  prinsip-prinsip  tertentu.  Sedangkan menurut  Menurut  Mardiasmo  (2004:  144),  pembagian _ Dana  Alokasi  Umum _ perlu memperhatikan potensi _ daerah, kebutuhan pembiayaan _ untuk mendukung penyelenggaraan _ pemerintah di daerah dan ketersediaan APBN _ demi menjaga _ pemerataan dan perimbangan _ keuangan antara pusat dan _ daerah

## 3.  Pengaruh DAK Terhadap Belanja Modal
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  diperoleh  nilai  signifikansi  variable  DAK adalah 0,406 > 0,05. Artinya Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak mempunyai _ pengaruh terhadap Belanja Modal _ di Papua Barat. Dana alokasi khusus (DAK) bersumber dari anggaran pemerintah belanja _ negara (APBN) yang _ didistribusikan dari pusat ke daerah di Papua Barat dari tahun 2014-2017 terus mengalami peningkatan realisasi anggarannya besar. Sehingga mampu mendorong pembangunan  di  bidang  kesehatan,  pendidikan,  sarana-prasarana  infrastruktur untuk mendorong percepatan _ pembangunan _ dan pemerataan antar pemerintah _ pusat dan daerah.
Dana  alokasi _ khusus  (DAK)  adalah  dana  yang _ dialokasikan  dari  anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk  membiayai  kegiatan _ khusus  yang  merupakan _ urusan  Pemerintahan  Daerah sesuai _ dengan prioritas Nasional. Secara statistik dana Alokasi _ khusus (DAK) tidak berpengaruh _ terhadap  belanja  modal.  Sedangkan  berdasarkan  transfer  pusat  ke daerah  Provinsi  Papua  Barat  realisasi  anggaran  DAK  tertinggi  ke-dua  namun secara _ statistic  tidak  berpengaruh _ terhadap  belanja  modal,  sehingga  bisa disimpulkan  bahwa  dana  alokasi  khusus  untuk  membiayai  kebutuhan  aparatur  sipil Negara (ASN) belum terrealisasi dengan baik, sehingga ASN di Papua Barat belum mampu  bersaing  dengan  ASN  yang  ada  di  luar  Papua,  seperti  penguasaan  IPTEK dan Kinerja pegawai, di Papua Barat belum memadai.
Mardiasmo  (2004;  144)  menjelaskan  bahwa  Dana _ Alokasi  Khusus (DAK) _ merupakan dana _ yang dialokasikan untuk _ membantu pembiayaan kebutuhan tertentu, yaitu merupakan program nasional atau program kegiatan yang tidak  terdapat  di  daerah  lain  sedangkan  menurut  (Nurlan  Darise,  2014:  137)  untuk membiayai kebutuhan sarana _ dan prasara _ pelayanan dasar untuk
masyarakat _ yang belum mencapai _ standar tertentu _ atau untuk mendorong percepat pembangunan  daerah,  diberikan  Dana  Alokasi  Khusus  yang  berfungsi  untuk membantu mendanai kegiatan-kegiatan _ khusus di daerah tertentu _ yang merupakan urusan daerah _ dan sesuai dengan _ prioritas nasional.

## 4.  Pengaruh DOK terhadap Belanja_Modal
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  diperoleh  nilai  signifikansi  variable  PAD adalah 0,044 < 0,05. Artinya bahwa Dana Otonomi _ Khusus (DOK) berpengaruh _ positif  dan  signifikan  terhadap _ Belanja  Modal  di  Papua  Barat.  Dana otonomi  khusus  (DOK)  dialokasi  untuk  beberapa  daerah  yang  diberikan  otonomi khusus  seperti  daerah  Aceh,  Jogjakarta,  Papua  dan  Papua  Barat  untuk  membiayai kebutuhan-kebutuhan  penting  yang  ada  di  daerah  dan  mendorong  kesejahteraan masyarakat  dan  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  di  Provinsi  Papua  Barat. Secara statistik dana otonomi _ khusus (DOK) _ berpengaruh terhadap belanja _ modal, sedangkan  berdasarkan  transfer  pusat  ke  daerah  Provinsi  Papua  dan  Papua  Barat realisasi  anggaran  berdasarkan  berdasarkan  kebutuhan  pembiayaan  daerah,  untuk Provinsi  Papua  mendapatan  pengalokasian  anggaran  dana  otonomi  khusus  (DOK) sebesar 80%.
Karena  memiliki  28  Kabupaten  1  Kota  dan  membutuhan  pembiayaan  yang besar,  sedangkan  provinsi  Papua  Barat  mendapatan  pengalokasian  anggaran dana _ otonomi  khusus  (DOK) _ sebesar  30%  karena  memiliki  12  Kabupaten  1  kota sehingga  pembiayaan  untuk  kebutuhan daerah  sedikit, namun  secara  statistik  DOK berpengaruh  terhadap  belanja  modal  di  Papua  Barat,  karena  di  Papua  Barat  untuk indeks _ pembangunan  manusia _ (IPM)  Papua  Barat  mendapatkan  peringkat  terakhir dari bawah di atas Provinsi Papua dari _ seluruh provinsi yang ada _ di indonesia. Dan sisi pertumbuhan ekonomi hampir disetiap Kabupaten/kota di Papua Barat merata.
Besaran  Dana  otonomi  khusus  (DOK)  berasal  dari  dana  APBN  disesuaikan kebutuhan  dan  alokasikan  untuk  Provinsi  Aceh,  Provinsi  Papua,  Provinsi  Daerah Istimewa  Yogyakarta  dan  Provinsi  Papua  Barat.  Belanja  modal  mempunyai karakteristik  spesifik  yang  menunjukkan  adanya  berbagai  alasan  sebagai  bahan pertimbangan  dalam    pengalokasiannya.  Alokasi  belanja  modal  yang  didasarkan pada  kebutuhan  mempunyai  makna  dimana  tidak  seluruh  unit  organisasi  di pemerintahan    daerah  melaksanakan  kegiatan  atau  proyek  pengadaan  aset  tetap. Sesuai dengan _ tugas pokok dan _ fungsi (tupoksi) masing-masing satuan kerja yang memberikan  pelayanan publik berupa  penyediaan _ sarana dan prasarana _ fisik.
5.  Pengaruh _ PAD, DAU, _ DAK dan DOK Terhadap Belanja Modal _
Berdasarkan  hasil  penelitian  DAK,  PAD,  DAU,  secara  bersama-sama tidak _ berpengaruh  signifikan  terhadap _ Belanja  Modal  di  Papua  Barat, _ karena Pendapatan Asli daerah _ yang bersumber dari _p ajak daerah, hasil pengelolaan _ kekayaan  daerah  yang  di  pisahkan,  retribusi  daerah,  dan  lain-lain masih  sangat  kecil    penerimaanya  bagi  daerah  sehingga  tidak  mempengaruhi belanja  modal,  selain  itu  Dana  tersebut  adalah  dana  yang  bersumber    dari pendapatan  APBN  yang  didistribusikan  dengan  maksud    pemerataan  kemampuan keuangan  antar    Daerah  yang  difungsikan  untuk  mencukupi  kebutuhan  daerah  dan di  gunakan  untuk  belanja  pegawai  seperti  gaji    PNS    daerah,  sehingga    DAU berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal.
Dana  Alokasi  khusus  (DAK)  bertujuan  untuk  membantu  membiayai  kegiatan khusus yang merupakam urusan Daerah dan selaras dengan prioritas nasonal yang pertanggungjawaban  langsung  ke  pusatdana  tersebut  bersumber  dari  pendapatan APBN  yang  di  berikan  kepada  daerah  tertentu  dengan  sehingga    harus  digunakan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dari pusat sehingga berpengaruh tetapi
tidak  signifikan.  sedangkan  Dana    Otonomi  Khusus  (DOK)  merupakan  dana  yang dialokasikan  untuk  membiayai    pelaksanaan    otonomi  khusus  di  daerah,  dimana penggunaannya juga sesuai kebutuhan daerah serta kewenangan sepenuhnya diatur oleh  pemerinta  daerah    dalam  perdasus  dan  berpengaruh  signifikan  terhadap belanja modal di Provinsi Papua Barat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan    pembahasan  dan  hasil  penelitian  dengan  judul ’ ’Pengaruh Pendapatan Asli _ Daerah, _ Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi
Khusus _ Terhadap Belanja Modal  Di Provinsi Papua Barat  Tahun 2014- 2018’’, adapun kesimpulan sebagai berikut :
1.  Belanja  Modal    di  Provinsi  Papua  Barat  tidak  dipengaruhi  oleh Pendapatan  asli  daerah  (PAD),  karena  hasil  dari  PAD  kecil,  ini  di  sebab aset  pemerintah  daerah  yang  belum  di  kelola  dengan  baik,seperti  pajak retribusi di beberapa daerah di Provinsi Papua Barat.
2.  Belanja  Modal pada  12 Kabupaten 1  kota di  Provinsi  Papua  Barat  tidak dipengaruhi  oleh  Dana  alokasi  umum  (DAU)  secara  signifikan,  karena DAU pengalokasiannya menekankan pada keteradilan yang selaras   dan aspek pemerataan dengan urusan pemerintahan.
3.  Dana  otonomi  khusus  (DAK)  berpengaruh  tidak  signifikan_terhadap Belanja  Modal  pada  12 _ kabupaten  1  kota _ di  Provinsi  Papua  Barat, karena  DAK  merupakan  dana  yang  bersumber  dari  APBN  yang digunakan untuk mendanai kegiatan khusus seperti, pendidikan,kesehatan,infrastruktur, saranan prasarana dan ekonomi.
4.  Dana  otonomi  khusus  (DOK)  memiliki  pengaruh  terhadap  Belanja  Modal pada  12    kabupaten  1  kota  di  Provinsi  Papua  Barat,  karena  Dana
Otonomi  Khusus  diperuntukkan  untuk  memperkuat  perdasus  dan merupakan kewenangan daerah dan diatur sesuai dengan kebutuhan dan penggunaannya di perintah daerah di Provinsi Papua Barat.
5.  Realisasi  anggaran  untuk  belanja  modal  di  12  kabupaten  1  kota  di provinsi  papua  barat  tahun  2014-2018  yang  bersumber  dari  PAD,DAU DAK dan DOK adalah sebesar Rp. 20.875.196.349.194,-
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  menggunakan  model  regresi  linear berganda  ini,  diketahui  bahwa  dari  keempat  variabel    yaitu  Belanja  modal  tidak berpengaruh  negative  dan  tidak  secara  signifikan  olehDak,  sedangkan    DAU  dan DAK  berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap  belanja  modal  sedangkan  DOK  sangat berpengaruh  terhadap  belanja  modal    di  12  Kabupaten  1  kota  di  Provinsi  Papua Barat.

## DAFTAR PUSTAKA ”
Arbie, W. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH Terhadap Belanja Modal. Jurnal Akuntansi .
Askam, T. (2008). Pengaruh DAU, DAK, PAD Dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi , 1 (2), 142 –155.
Ayinde, K., Kuranga, J., & Rukman, A. F. (2015). Modelling Nigerian Government Expenditure, Revenue and Economic Growth: Co-integration, Error Connection Merchanism and Combined Estimators Analysis Approach. Asian Economic and FInancial Review , 5 (6), 858 –867.
Barro, R. (1991). Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth. Journal of Political Economy .
Barro, R. J. (1998). Human Capital and Growth in Cross Country Regressions. Journal of Economics , (214). Barro, R. S., & Martin, S. I. (1995). Economic Growth . New York: McGraw Hill. Buletin Teknis Sistem Akuntansi Pemerintah Nomor 4. Tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah.
Darise, N. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik) . Jakarta:Indeks.
Easterly, W., & Rebelo, S. (1993). Fiscal Policy and Economic Growth: An Empirical Investigation. Journal of Monitery Economics , 32 (3), 417 –458. Halim, A. (2008). Akuntasi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah . Jakarta: Salemba Empat.
Halim, A. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah . Jakarta: Salemba Empat.
Harianto, D., & Adi, P. H. (2007). Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Per Kapita. Simposium Nasional Akuntansi X , 26 –28. Kuncoro, S. (2014). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat
Pengangguran, dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur 2009-2011 . Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Penerbit Andi.
Martini, N. L. D. S., Cipta, W., & Suwendra, I. W. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Buleleng Tahun 2006-2012. Jurnal Jurusan Manajemen , 2 (1).
Mawarni, D., & Abdullah, S. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota di Aceh). Jurnal Akuntansi .
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK. 07/2013. Tentang Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah.
Verawaty, C. I. M., & Mela, S. (2015). Determinan Pengalokasian Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XVIII . Yovita, F. M. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008-2010). Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro .