## Politea  : Jurnal  Pemikiran Politik Islam
ISSN       : 2621-0312 e-ISSN    : 2657-1560 Vol. 4  No.  1  Tahun 2021 Doi : 10.21043/politea.v4i1.10453 http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/politea

## Arab Saudi dan Iran: Kontestasi Ideologi dan Dampaknya di Kawasan Timur Tengah Pasca The Arab Spring

## Ihsan Hamid, Ozi Setiadi
UIN Mataram. IAIN Kudus ihsanhamid@gmail.com, ozisetiadi@iainkudus.ac.id

## Abstract
Saudi  Arabia  and  Iran:  Ideological  Contest  and  Its  Impact  in  the  Middle  East  Region  after  The  Arab  Spring. Tensions surround the Middle East region, especially between Saudi Arabia and Iran. The Sunni-Shia ideological factor contributed to the conflict in the region and also attracted these two countries. This research will answer the question  how  is  the  form  of  contestation  of  Sunni-Shia  ideology  represented  by  Saudi  Arabia  with  Iran  in  the Middle East? What are the factors and impacts of the conflict between Saudi Arabia and Iran on countries in the region after the Arab Spring? The historical approach (historical analysis) was chosen to explain the two research questions  above,  using  qualitative  methods.  Saudi  Arabia  and  Iran  represent  both  a  Sunni-Shia  ideological contestation, both of which try to support each other's ruling government, as well as conflicting oppositions based on  ideological  backgrounds.  This  support  is  carried  out  in  the  form  of  military  assistance,  weapons,  or  direct involvement which is marked by various statements that appear in the media. The disharmony of Saudi Arabia and Iran  is  driven by  several  factors,  namely  first,  the  Sunni-Shia  ideological  struggle  between  the  two.  Second,  the claim to be the holder of the Islamic religion in each version. And third, oil. While the impact of this is political instability in the Middle East region after the Arab Spring, to the "cold war" involving Saudi Arabia and Iran.
Keywords: Conflict, Arab Saudi-Iran, Sunni-Syiah, and The Arab Spring

## Abstrak
Arab  Saudi  dan  Iran:  Kontestasi  Ideologi  dan  Dampaknya  di  Kawasan  Timur  Tengah  Pasca  The  Arab  Spring. Ketegangan menyelimuti kawasan Timur Tengah, khususnya antara Arab Saudi dan Iran. Faktor ideologis Sunni- Syiah turut berkontribusi konflik yang terjadi di kawasan dan turut menarik kedua negara ini. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan bagaimana bentuk kontestasi ideologi Sunni-Syiah yang direpresentasikan oleh Arab Saudi dengan Iran di Timur Tengah? Bagaimana faktor dan dampak konflik Arab Saudi dan Iran terhadap negara-negara di kawasan pasca the arab spring ? Pendekatan sejarah (analisis historis) dipilih untuk menjelaskan dua pertanyaan penelitian  di  atas,  dengan  menggunakan  metode  kualitatif.  Arab  Saudi  dan  Iran  merepresentasikan  kontestasi ideologi Sunni-Syiah, yang mana keduanya mencoba untuk saling mendukung pemerintah yang berkuasa, maupun oposisi  yang  sedang  berkonflik  berdasarkan  pada  latar  belakang  ideologi.  Dukungan  tersebut  dilakukan  dalam bentuk  bantuan  militer,  senjata,  maupun  keterlibatan  secara  langsung  yang  ditandai  dengan  berbagai  macam statemen  yang  muncul  di  media.  Ketidakharmonisan  Arab  Saudi  dan  Iran  didorong  oleh  beberapa  faktor,  yaitu pertama, pertarungan ideologis Sunni-Syiah antar keduanya. Kedua, klaim sebagai pemangku agama Islam dalam versi  masing-masing.  Dan  ketiga,  minyak.  Sedangkan  dampak  dari  hal  ini  adalah  instabilitas  politik  di  kawasan Timur Tengah pasca the arab spring , hingga "perang dingin" yang melibatkan Arab Saudi dan Iran.
Kata Kunci: Konflik, Arab Saudi-Iran, Sunni-Syiah, dan The Arab Spring

## Pendahuluan
Konflik  yang  terjadi  antara  Sunni-Syiah  bukanlah  hal  yang  baru.  Benih-benih  konflik  antar keduanya  s u d a h   mulai  tumbuh  pasca  wafatnya  Nabi  Muhammad  SAW.  Konflik  ini  dimulai  dari suksesi  kepemimpinan  pasca  meninggalnya  nabi,  dimana  Abu  Bakar  as-Shiddiq  diangkat  menjadi
pengganti  nabi  sebagai  kepala  negara.  Dampaknya,  lahir  dua  faksi  yang  bertentangan,  yakni  faksi pengikut  setia  Ali  Bin   Abi  Thalib  dan  faksi  yang  melegitimasi  kepemimpinan  Abu  Bakar  as- Shiddiq. Pengikut Ali belakangan dikenal sebagai kelompok Syiah, dan pengikut Abu Bakar dikenal dengan kelompok Sunni. Konflik inilah y a n g   k e m u d i a n   mewarnai perkembangan politik Timur Tengah hingga dewasa ini, terutama setelah kebangkitan Syiah yang dimulai  dari Imam Khomeini dengan Revolusi Islam Iran pada tahun 1979 (Sahide, 2013, p. 111). Sejak saat itu, ketegangan dua kelompok ini semakin mengemuka.
Konflik  Sunni-Syiah  terus  meruncing  terutama  karena  imbas  dinamika The  Arab  Spring di Timur  Tengah. The  Arab  Spring telah  menjadi  bahasa  politik  baru  terkait  dinamika  politik  di kawasan,  terutama  bagi  negara-negara  Arab.  Sejak  awal  Januari  2011  lalu,  muncul  harapan  akan lahirnya sistem politik yang lebih baik dan demokratis dengan runtuhnya rezim otoriter.  Di mulai dari Tunisia, Zein Al-Abidin Ben Ali (Ben Ali), kemudian merambat ke Mesir dengan tergulingnya Hosni Mubarak, lalu menyeberang ke Libya,  yang berhasil mengakhiri era kediktatoran Moammar Khadafy  yang  sudah  berlangsung kurang  lebih 40  tahun  lamanya. Konflik antara Syiah dan Sunni pun  semakin  memanas  seiring  dengan  musim  harapan  tersebut. The  Arab  Spring menjadi momentum  bagi  kedua  aliran  Islam  ini  untuk  memperkuat  pengaruhnya  dalam  politik  di  kawasan dengan  upaya  menyingkirkan  satu  sama  lain.  Hal  ini  terjadi  di  Bahrain,  Mesir,  dan  Suriah  yang masih bergejolak hingga hari ini.
Pengikut ideologi Sunni-Syiah tersebar tidak hanya di kawasan Timur Tengah saja, melainkan juga  di  berbagai  negara  di  belahan  dunia.  Saudi  Arabia  yang  merupakan  negara  dengan  corak wahabi-Sunni  dan  Iran  dengan  corak  Syiah  adalah  dua  negara  yang  memiliki  pengaruh  besar  di kawasan Timur Tengah. Dua negara ini mengusung ideologi yang berbeda, sehingga sering terjadi ketegangan, bahkan saling dukung dengan kutub yang berlawanan pada negara yang sedang terjadi perang.  Sebagai  representasi  Syiah,  Iran  sangat  berkepentingan  menyebarkan  pengaruhnya  di kawasan, begitu pula dengan Arab Saudi. Oleh sebab itu, dukungan pada negara yang bertikai telah mengakibatkan  negara  yang  sedang  berkonflik  semakin  terpuruk.  Sementara  Arab  Saudi  dan  Iran tetap  menginginkan  untuk  menanamkan  pengaruh  dan  ideologinya.  Ideologi  ini  menjadi  sebuah jalan  penting  bagi  kedua  negara  untuk  mengokohkan  pengaruh  mereka  yang  dapat  ditempuh melalui pendekatan budaya, pendidikan, ekonomi, politik, bahkan perang sekalipun.
Tulisan  ini  akan  mengulas  tentang  kontestasi  idologi  yang  dilakukan  oleh  Arab  Saudi  yang notabene  adalah  Wahabi-Sunni  dan  Iran  yang  Syiah.  Di  dalamnya  juga  akan  membahas  tentang konflik  antara  Sunni  dengan  Syiah  yang  diwakili  oleh  dua  negara  tersebut.  Kajian  ini  menjadi penting untuk dibahas karena dua negara tersebut memiliki pengaruh yang besar di kawasan, selain kemampuan  ekonomi,  militer,  dan  lainnya  yang  mendukung.  Latar  belakang  historis  yang dijelaskan  di  atas  pun  juga  menjadi  persoalan  yang  tidak  mudah  diselesaikan,  sebab  satu  dengan yang  lain  saling  mengklaim  kebenaran.  Oleh  sebab  itu,  penelitian  ini  akan  menjawab  pertanyaan bagaimana bentuk kontestasi ideologi Sunni-Syiah yang direpresentasikan oleh Arab Suadi dengan Iran  di  Timur  Tengah?  Bagaimana  pula  faktor  dan  dampak  konflik  Arab  Saudi  dan  Iran  terhadap negara-negara di kawasan.
Pendekatan  sejarah  (analisis  historis)  dipilih  untuk  menjelaskan  dua  pertanyaan  penelitian  di atas,  dengan  menggunakan  metode  kualitatif.  Pembatasan  waktu  dilakukan  pada  kurun  waktu tertentu,  yakni  pada  tahun  2011  pasca the  arab  spring. Tahun  ini  dipilih  guna  memberikan gambaran kontemporer mengenai kondisi ketegangan di negara-negara Arab, utamanya Arab Saudi dan  Iran,  yang  memiliki  pengaruh  yang  kuat  di  kawasan  Timur  Tengah.  Pengumpulan  data dilakukan dengan teknik literatur.

## Pembahasan
Konflik  merupakan  sesuatu  yang  acapkali  terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat.  Tidak  dalam sekala  besar,  pasti  ada  dalam  sekala  kecil.  Sebab  konflik  memiliki  akar,  salah  satu  diantaranya adalah  perbedaan  kepentingan  dalam  masyarakat.  Jonathan  H.  Turner  menjelaskan  bahwa munculnya berbagai target berasal dari lahirnya sejumlah kelompok pada sistem sosial  yang ingin menunjukkan  eksistensinya  masing-masing  (Mas‟udi,  2015,  p.  181).  Ini  berarti  bahwa  setiap individu bahkan kelompok masyarakat  memiliki tujuan-tujuan tersendiri, sehingga memungkinkan terjadi gesekan antar masyarakat dalam sebuah sistem sosial.
Ralf Dahrendorf menyebut bahwa pertentangan menjadi sebuah pertanda dalam setiap asosiasi. Dalam  pertentangan  tersebut,  terdapat  ketegangan  satu  sama  lain  yang  mana  hal  ini  ikut  dalam struktur kekuasaan. Sementara mereka yang tergabung dalam asosiasi tersebut tunduk pada struktur ini.  Lebih  lanjut,  menurutnya,  terdapat  dua  kelompok  di  dalamnya,  yakni  kelompok  semu  dan kelompok  kepentingan.  Mungkin  saja  kepentingan  yang  dimaksud  adalah  bersifat  manifest  atau laten,  yakni  sebuah  kepentingan  yang  telah  ditentukan,  namun  masih  belum  disadari  (Rahmaniah, 2018,  p.  10).  Kepentingan-kepentingan  ini  niscaya  ada  dan  dapat  berujung  pada  konflik.  Sebab masyarakat berisi ganda, yaitu memiliki sisi konflik dan sisi kerjasama (Tumengkol, 2012, p. 5).
Lewis A. Coser menyebut bahwa identitas anggota-anggota kelompok dapat diperkuat dengan konflik yang terjadi dengan out-groups (luar kelompok-kelompok). Dicontohkan seperti peperangan yang  terjadi  di  Timur  Tengah  selama  bertahun-tahun  dapat  memperkuat  identifikasi in-group (dalam  kelompok)  negara  Arab-Israel  (Tumengkol,  2012,  p.  10).  Artinya,  ini  dapat  membuat soliditas  negara-negara  Arab  semakin  menguat,  begitu  pula  dengan  Israel  dan  rakyat  serta sekutunya.  Selain  dapat  menguatkan in-group dan out-groups ,  konflik  menurut  Paul  Conn dapat dibagi  menjadi  dua,  yakni zero  sum  game dan non  zero  sum  game (Surbakti,  2010,  p.  169) .  Zero sum  game (konflik  menang-kalah),  merupakan  konflik  yang  bersifat  antagonistik,  sehingga  tidak memungkinkan  adanya  kompromi  maupun  kerjasama  antar  pihak  yang  terlibat  dalam  konflik. Sedangkan non zero sum game (konflik menang-menang), merupakan situasi konflik dimana pihak- pihak  yang  terlibat  dalam  konflik  masih  memungkinkan  untuk  melakukan  kompromi  dan kerjasama.
Contoh zero  sum  game adalah  konflik  yang  terjadi  di  Yaman  dan  Suriah.  Pihak  pemerintah maupun  pemberontak  tidak  menemukan  kesepakatan  dalam  penyelesaian  konflik.  Keduanya berkeinginan  untuk  memperoleh  tuntutan  mereka.  Kelompok  pemerintah  ingin  mempertahankan kekuasaan,  sedangkan  oposisi  berkeinginan  untuk  menggulingkan  kekuasaan  dan  terbentuknya negara yang demokratis. Sedangkan non zero sum game dapat dilihat dari konflik yang terjadi antar negara  yang berujung pada meja perundingan dan menemukan titik  kesepahaman untuk  mencapai keputusan bersama.
Konflik yang terjadi, seperti contoh di atas, tidak hanya melibatkan dua negara, tetapi bisa saja melibatkan  beberapa  negara  sekaligus.  Ini  didasari  oleh  adanya  kesamaan,  seperti  ideologi, sentimen  sektarian,  dan  kesamaan  yang  lainnya,  sehingga  negara-negara  yang  memiliki  kesamaan akan berhimpun dan kemudian berbenturan dengan negara  yang berbeda. Konflik ideologis  antara Sunni dengan Syiah yang melibatkan dua negara yang memiliki pengaruh besar di  kawasan Timur Tengah,  yakni  Arab  Saudi  dan  Iran  misalnya,  telah  menyeret  negara,  rakyat,  dan  organisasi transnasional.  Hal  ini  tidak  bisa  diselesaikan  dengan  mudah,  mengingat  fakta  historis  yang  tidak mudah pula untuk dilupakan. Karakteristik masyarakat Arab yang khas, ditambah lagi keterlibatan
negara-negara  adidaya  seperti  Amerika  dan  Rusia,  mendorong  konflik  yang  terjadi  dapat berlangsung lama dan belum menemukan ujung. Ini dikarenakan, salah satunya, terdapat perbedaan pandangan politik antara Sunni dan Syiah.

## Perbedaan Pandangan Politik Sunni dengan Syiah
Sejarah  perbedaan  antara  Sunni  dan  Syiah  dapat  ditelisik  pada  jejak  masa  lalu,  setidaknya melalui  perbedaan  berbasis  sekte  dan  politik  yang  menyebabkan  umat  terpecah  belah  dalam berbagai golongan. Pernyataan ini diperkuat oleh Rifai dalam bukunya Titik Temu Sunni-Syiah yang menjelaskan  bahwa  dalam  melihat  perbedaan  Sunni-Syiah  selalu  orang  melihatnya  dari  dua  hal. Pertama, konflik sektarian yang bernuansa politik. Kedua, konflik bernuansa keagamaan, khusunya fikih  dan  mazhab  (Rafi‟I,  2013,  p.  24).  Ahmad  Amin  (w.1954),  seorang  penulis  Mesir,  mencoba menyederhanakannya lebih spesifik. Ciri-ciri ekslusif Syi‟isme diurai menjadi empat prinsip utama, yakni ismah (ketakbercacatan  Imam), mahdiisme (Syiah  Itsna  Asyariah  mempercayai  adanya  dua belas Imam, Muhammad al-Mahdi al-Muntazhar adalah Imam yang kedua belas yang akan muncul setelah  menghilang  tahun  260  H  dan  muncul  kembali  untuk  menegakkan  keadilan.); taqiyyah (melindungi  atau  menuntun  diri),  bahwa taqiyyah adalah  sebuah  strategi  kamuflase  dengan menyembunyikan  identitas  agar  tidak  dikenali  oleh  orang  lain  saat  keselamatan  terancam.  Hal  ini dilatarbelakangi  oleh  pertimbangan  para  sarjana  yang  mlihat  fakta  sejarah  bahwa  Syiah  selalu menjadi objek persekusi kaum Sunni yang mayoritas dan pemilik kekuatan politik (Esposito, 1995, p. 187), dan raj’ah (kekembalian) Imam (Enayat, 1982, p. 44).
Penjelasan  singkat  mengenai  Syiah  di  atas,  memberikan  gambaran  sebuah  perbedaan  yang sangat mendasar antara Sunni dengan Syiah, yakni persoalan ijtihad. Mundusimaginalis , misalnya, merupakan tempat ditemukannya kebenaran Islam. Kebenaran Islam yang tampak pada lahiriahnya bukanlah  kebenaran  keseluruhan.  Kebenaran  yang  utuh  hanya  diketahui  oleh  Tuhan,  Nabi,  dan anggota keluarganya. Selain itu, menurut mereka Imamah adalah bagian dari rukun Islam (Enayat, 1982, pp. 22–35).
Sepajang  perjalanannya,  sejarah  politik  Syiah  sesungguhnya  lebih  banyak  dipengaruhi  oleh quietisme (kecenderungan untuk diam dan bersifat apolitis) ketimbang aktivisme di bidang politik. Akan  tetapi,  pasca  keruntuhan  kekhalifahan  Ali  bin  Abi  Thalib,  lahir  mazhab  Syiah  dan  dilihat sebagai  sebuah  bentuk  kekalahan  politik  (Enayat,  1982,  p.  35).  Mereka  terpinggirkan,  hingga bersikap  apolitis.  Sayyid  al-Murtadha  (w.436/1043)  menggambarkan  paham  politik  Syiah  dengan istilah  watak  “isolasionis”  (Enayat,  1982,  p.  20).    Hal  ini  dapat  dilihat  dari  konsep  imamah  yang mana  menurut  mereka  orang  yang  berhak  menjadi  imam  adalah  keturunan  nabi  ( ahlal-Bayet). Konsep  ini  menjadi  pembeda  bahkan  pemisah  antara  Syiah  dengan  Sunni  (Hitti,  2006,  p.  558). Imam  bagi  Syiah  merupakan  anugerah  Tuhan.  Mereka  menolak  pemilihan  umum.  Sebab  manusia memiliki  karakteristik  suka  berdebat,  sehingga  tidak  akan  pernah  sepakat  dalam  apapun  (Lakza‟i, 2010, p. 47).  Selain itu, pendapat mayoritas tetap tidak bisa diakui dengan sendirinya benar. Lebih lanjut, ketiadaan imam menjadi delegitimasi atas kekuasaan duniawi, yang menyebabkan kekuasaan tersebut tidak sah (Enayat, 1982, pp. 19–26).
Imamah  dalam  pandangan  Syaikh  Muhammad  al-Husain  al-Kasyif  al-Ghita  merupakan perbedaan utama Syiah dengan kelompok Islam yang lain (Enayat, 1982, p. 29). Sedangkan dalam pemikiran  politik,  Sunni  sepakat  bahwa  pemerintahan  adalah  sesuatu  yang  niscaya  demi memungkinkan  manusia  bekerjasama  untuk    meraih  tujuan  hidupnya  yang  sejati.  Yakni  suatu kehidupan yang baik berdasar syariah yang pada gilirannya, akan menghasilkan bagi mereka  tempat yang  baik  dikehidupan  akhirat  (Lakza‟i,  2010,  p.  49).  Akan  tetapi,  Sunni  juga  membatasi  seorang
khalifah,  atau  pengganti  Nabi  Muhammad  SAW.  bahwa  mereka  haruslah  laki-laki  dan  dari keturunan  suku  Quraisy  (bila merujuk  pemikiran Al  Mawardi), dan berasal  dari  kelompok  mereka (Lakza‟i,  2010,  p.  63).  Selain  itu,  dalam  pandangan  politik  Sunni,  seorang  pemimpin  tidak  harus memiliki  karakter  yang  istimewa  dan  terbebas  dari  kesalahan  ( ma’shum )  (Enayat,  1982,  p.  34). Inilah yang juga menjadi perbedaan atara Sunni dengan Syi‟ah.

## Bentuk-bentuk Konflik Sunni-Syiah
Secara  historis,  konflik  antara  Sunni-Syiah  sudah  berlangsung  sangat  lama.  Di  atas  telah dijelaskan  bahwa  konflik  ini  berawal  setelah  wafatnya  Nabi  Muhammad  SAW.  Namun,  konflik Sunni-Syiah,  terutama  dikawasan  Timur  Tengah,  terdiri  dari  dua  bentuk  umum. Pertama ,  konflik antara kelompok masyarakat dengan rezim, baik itu rezim yang Syiah dan kelompok masyarakat yang Sunni maupun sebaliknya. Kedua , konflik antar negara (rezim), dalam hal ini terutama negara Arab Saudi dengan Iran. Sub pembahasan ini akan menjelaskan konflik antara Sunni dengan Syiah dalam dua bentuk tersebut dan terjadi pasca the arab spring.
Bentuk  konflik  yang  pertama  yang  ban yak  t erj adi  di  dunia  arab   seti dakn ya  dapat dilihat  bahwa  pada  bulan  April  2013  lalu.  Dunia  disuguhi  berita  dari  Hawija,  Irak  Utara,  terkait tewasnya lebih dari 50 orang pengunjuk rasa Muslim Sunni (Koran Kompas, Edisi 25 April 2013). Apa  yang  terjadi  dari  Hawija  pada  waktu  itu  adalah  akibat  dari  „kebencian  lama‟  yang  dibangun oleh  Saddam  Hussein  ketika  berkuasa.  Di  era  Saddam,  yang  menganut  Islam  Sunni,  kelompok Syiah  yang  jumlahnya  kurang  lebih  60%  mendapatkan  perlakuan  politik  yang  sangat  kejam  dari Saddam.  Hal  ini  dikarenakan  mereka  dianggap  berpihak  pada  Iran  dalam  Perang  Teluk.  Bahkan pada  tahun  1980,  pemimpin  umat  Syiah  Irak,  Imam  Ayatullah  Baqir  al-Shadr,  dihukum  mati bersama keluarga dan pengikutnya (Sihbudi, 1991, p. 65).
Setelah Amerika Serikat (AS) menginvasi Irak pada tahun 2003 lalu, rezim Saddam pun, yang dicap  sebagai  pemimpin tiran,  berakhir  dan  bergulirlah  demokratisasi.  Sunni  yang  berkuasa penuh pada  era  Saddam  berlahan-lahan  tersingkir  dari  pusat-pusat  kekuasaan.  Hawija,  yang  dulunya  di anak  emaskan  oleh  Saddam,  kini  menghadapi  alur  sejarah  yang  berkebalikan.  Hawija  merasa  di anak tirikan oleh PM Nourial-Maliki yang Syiah (Koran Kompas, Edisi 25 April 2013).
Tesis Jack Snyder sepertinya tepat dalam melihat perkembangan demokratisasi di Irak. Saat ini, demokratisasi sekedar mencerminkan cita-cita kelompok rakyat tertentu yang sudah lama terbentuk, yang  tidak  cocok  dengan  cita-cita  kelompok  rakyat  yang  lain.  Argumen  “kebencian  lama” merupakan salah satu bentuk wawasan “persaingan antar-kelompok rakyat” (Snyder, 2003, pp. 22– 23). Perlakuan sebagai anak tiri bagi warga Hawija (yang mayoritas Sunni) oleh PM Nourial-Maliki sepertinya  tidak  bisa  lepas  dari  argumen  „kebencian  lama‟  tersebut.  Snyder  menambahkan  bahwa demokratisasi  (pemilihan  umum)  sekedar  menjadi  sensus  dan  bukan  proses  permusyawaratan. Demokratisasi,  dengan  nasionalisme  SARA,  akan  cenderung  menghasilkan  tirani  mayoritas  atau pertarungan  hidup-mati  antara  kelompok  SARA  yang  sama-sama  menghendaki  negara  buat kelompok sendiri.
Konflik  yang  sama  dengan  Irak  dapat  dilihat  pula  di  Suriah. Perlawanan rakyat  kepada  rezim dengan  aliran  ideologi  yang  berbeda  juga  terjadi.  Perlawanan  tersebut  dilakukan  kepada  Presiden Suriah, Bashar al-Assad, yang berasal dari kelompok Syiah Alawite yang minoritas. Sejak Hafez al- Assad  hingga  Bashar  al-Assad,  akses  krusial  pada  pusat-pusat  kekuasaan  sangat  terkait  dengan aliansi  agama  dan  keluarga.  Sumber-sumber  keuangan  dan  politik  mengalir  ke  Alawite  yang memegang  jabatan-jabatan  kunci  dalam  “korps  perwira,  pasukan  keamanan  internal,  dan  partai
Ba‟ath.”  Pola  seperti  ini  terus  dijalankan  oleh  Bashar  al-Assad  hingga  saat  ini.  Dengan mempertahankan  pola  tersebut,  maka  Assad  sebenarnya  membuka  peluang  pecahnya  perang saudara.  Bila  kaum  Alawite  yang  sangat  sedikit  itu  tetap  setia  pada  keluarga  Assad  karena memperoleh  keuntungan  dari  kesetiaannya,  sementara  kelompok  yang  mayoritas,  yaitu  Sunni, terpinggirkan, maka pecahnya Suriah tinggal menunggu waktu.
Konflik  di  Suriah  yang  berawal  dari  persoalan  politik,  kemudian  menimbulkan  berbagai  blok kepentingan  yang  kemudian  mengarah  pada  konflik  berdarah  antara  pihak  pemerintah  dan pemberontak Suriah  (Koran  Republika, Selasa, 6 Maret 2012).  Fakta terbaru muncul,  hingga akhir September  tahun  2012,  korban  meninggal  di  Suriah  sudah  mencapai  angka  10.000  orang  lebih. Rezim  Suriah  yang  menganut  ideologi Syiah  Nushairiyah, sebuah  sekte  Syiah  yang  ekstrem, dituding bertanggung jawab atasnya (Al-Ha‟labi, 2004, pp. 21–26). Varian Syiah ini menampilkan aksi cleansing  ideology (pembersihan  ideologi)  terhadap  kelompok  yang  berideologi  Sunni.  Aksi teror,  penyiksaan,  pembunuhan,  pemerkosaan  yang  mengarah  pada  kelompok  Syiah  terhadap  para korban  yang  dikategorikan  sebagai  kelompok  Sunni  merupakan  fakta  baru.  Pembunuhan  dan penyiksaan  secara  kejam  itu  telah  dipertontonkan  oleh  tentara  dan  milisi  Syiah  yang  memperoleh dukungan  rezim  Bashar  al-Assad,  presiden  Suriah  saat  ini.  Tindakan  brutal  yang  mengarah  pada pembersihan kelompok Sunni ini ternyata merupakan “drama” lanjutan  yang  sudah dilakukan oleh rezim sebelumnya, Hafidh al-Assad,  yang tidak lain adalah ayah kandung Bashar al-Assad (Koran Jawa Pos, Rabu,  04 Januari 2012). Fakta ini menunjukkan adanya konflik yang bernuansa ideologi, disamping  bermotif  politik  dan  ekonomi.  Dimana  hal  yang  sama  juga  pernah  terjadi  di  Irak (Kuncahyono,  2013,  p.  148).  Kini,  Irak  dilanda  perang  saudara  yang  berkepanjangan  akibat persoalan konflik Sunni-Syiah yang semakin meruncing.
Pertarungan sengit  di  Suriah hari  ini  adalah pertarungan antara rezim dan kelompok oposisi. Aron Lund  menyebutkan  bahwa  ada  tiga  “generasi”  oposisi  Suriah.  “Generasi  Pertama”  merupakan  salah satu  generasi  yang  dibentuk  pada  era-pra  kemerdekaan  dan  saat  ini  direpresentasikan  oleh Persaudaraan  Muslim  ( Muslim  Brotherhood ).  Partisipasinya  dalam  pergolakan  bersenjata  pada  akhir 1970-an  dan  awal  1980-an,  dengan  agen  dan  sektarian  Sunni-nya,  membuat  MB  menjadi  kambing hitam  dari  rezim  yang  berkuasa,  dan  Undang-undang  Pidana,  pasal  49  melarang  keanggotaan kelompok ini (Kuncahyono, 2013, p. 150).
Konflik  yang  terjadi  di  Timur  Tengah,  khususnya  di  Suriah,  telah  mendorong  keterlibatan Amerika  Serikat  dan  Rusia.  Amerika  Serikat  seolah  tidak  ingin  kehilangan  momentum  untuk  ikut campur tangan terhadap konflik Suriah, dimana terdapat pangkalan militer satu-satunya dikawasan Timur  Tengah  yakni  di  Pesisir  Tartus  yang  dibuka  pada  tahun  1972  dimaksimalkan  sebagai  salah satu  kekuatan  militer.  Perkembangan  ini  tentunya  akan  berakibat  kurang  baik  bagi  pemerintah Suriah. Atas dasar permintaan Presiden Suriah, Rusia diminta untuk meningkatkan bantuan militer guna memberikan serangan perlawanan terhadap para pemberontak dan dukungan kepada Presiden Bashar  Al-Assad  (Berlianto,  2015).  Sehingga  bukan  sesuatu  yang  aneh  apabila  Suriah  memohon kehadiran Rusia di negaranya, karena faktanya kedua negara ini sudah memiliki hubungan bilateral sejak era Uni Soviet dan telah menandatangani fakta pertahanan dengan Rusia.
Analisis  militer  Andrew  Foxall  mengatakan  Amerika  Serikat  dengan  koalisi  NATO menginginkan  perubahan  Rezim  pro-Rusia  di  Suriah.  Kemunculan  Rusia  di  Suriah  dikhawatirkan akan  membuat  tensi  politik  semakin  panas,  dikarenakan  dua  negara  yang  selalu  berselisih  dan merupakan musuh lama ini akan saling berhadapan di  suatu zona perang. Masih menurut  Andrew Foxall  yang  berasal  dari  kelompok Think  Thank  Hendry  Jackson  Society ini  memperingatkan,
serangan  koalisi  AS  dan  Rusia  di  Suriah  bisa  menjadi  bencana  tak  terbayangkan  jika  suatu  saat bersinggungan (Mirror, 2015).
Selain di Suriah, negara bagian lain di Timur Tengah seperti Bahrain juga mengalami perasoalan yang  sama  di  awal  Musim  Semi  Arab  ( The  Arab  Spring ).  Di  Bahrain,  kelompok  mayoritas  Syiah (70%)  telah  sejak  lama  menjadi  warga  kelas  dua  bagi  para  penguasa  Sunni.  Tidak  lama  setelah revolusi  meledak  di  Tunisia  yang  mengakhiri  kekuasaan  Zeinal-Abidin  Ben  Ali,  tepatnya  pada tanggal  14  Februari  2011,  gejolak  demonstrasi  juga  dimulai  di  Bahrain.  Bentrokan  terjadi. Helikopter berputar-putar di atas kota Manama, tempat berkumpulnya para demonstran. Sedikitnya 14 orang terluka dalam bentrokan tersebut. Aparat setempat menggunakan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan pengunjuk rasa di desa Syiah, sebagian besar Nuwaidrat di wilayah Barat Daya  (Tamburaka,  2011,  pp.  159–160).  Berbagai  konflik  yang  terjadi  di  atas  memperlihatkan konflik yang terjadi antara pemerintah  dengan rakyat, atau rezim yang berkuasa dengan rakyat.
Bentuk  konflik  yang  kedua  adalah  konflik  antar  negara.  Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa Revolusi  Islam  Iran  yang  terjadi  pada  tahun  1979,  yang  digerakkan  oleh  ulama  Syiah,  telah menimbulkan  pengaruh  yang  cukup  besar  di  dunia  Islam,  khususnya  di  negara-negara  kawasan Timur  Tengah  (Sahide,  2013,  p.  91).  Dikawasan  ini,  pengaruh  tersebut  muncul  dalam  bentuk gerakan  yang  kemudian  dikenal  sebagai  gerakan-gerakan  Islam  “Fundamentalis”,  “radikal”, “militan”  maupun  “ekstrem”.  Gerakan-gerakan  semacam  ini  di  beberapa  negara  cenderung  “anti kemapanan”, dan biasanya disebut juga sebagai “kelompok-kelompok Iran” (Sihbudi, 1991, p. 191).
Mereka menjelma dalam berbagai bentuk gerakan yang dipengaruhi oleh pemikiran yang tunggal.
Revolusi Islam Iran tahun 1979 telah membangkitkan  semangat dan eksistensi kaum Syiah. Hal ini juga  mempengaruhi  hubungan  internasional  di  kawasan  Timur  Tengah.  Akibat  yang  dapat  dilihat pasca revolusi tersebut adalah hubungan Iran dengan beberapa negara yang dipimpin oleh kelompok Sunni memanas. Pascara revolusi, hubungan Mesir dan Iran rusak berat. Haluan politik kedua negara juga  berseberangan.  Iran  anti-Amerika  sementara  Mesir  membangun  hubungan  yang  cukup  mesra dengan Amerika. Pada Perang Teluk yang terjadi antara Iran-Irak tahun 1980-1988 juga tidak terlepas dari  sentiment  Sunni-Syiah.  Negara-negara  Sunni,  yang  khawatir  dengan  ekspansi  Syiah  Imam Khomeini,  berada  di  belakang  Saddam  Hussein.  Sedangkan  Iran  didukung  oleh  negara-negara  atau kelompok-kelompok  pemimpin  Syiah,  seperti  Suriah,  Hezbollah,  gerakan  Hamas,  dan  beberapa gerakan perlawanan di negara-negara lain (Sahide, 2013, p. 103).
Pasca the  arab  spring ,  konflik  Sunni-Syiah  yang  terjadi  di  negara  seperti  Suriah  masih  terus berlanjut. Keterlibatan negara-negara di luar kawasan seperti Amerika Serikat, Rusia, hingga China turut  memperkeruh  suasana.  Amerika  Serikat  dan  sekutunya  di  kawasan  Timur  Tengah  yang mayoritas  adalah  negara  Sunni,  dan  China  serta  Rusia  yang  selalu  menggandeng  Iran  yang  Syiah semakin  mempertajam  konflik  dan  hubungan  antar  negara  di  kawasan.  Negara-negara  Sunni  yang berada dibelakang Amerika, seperti Arab Saudi, dan negara-negara Syiah  seperti Iran  yang berada dibelakang  China  dan  Rusia,  menjadi  berhadapan  dalam  ketegangan.  Hubungan  Arab  Saudi  dan Iran  yang  sudah  sejak  dulu  memiliki  masalah  besar,  baik  soal  politik,  strategis,  maupun  ideologis (Syiah dan Sunni), berebut pengaruh serta supremasi di Timur Tengah dan Teluk.
Dukungan  Iran  terhadap  rezim  Bashar  al-Assad  yang  Syiah  di  Suriah,  dan  dukungan  Arab Saudi terhadap kelompok oposisi yang mayoritas Sunni semakin menggambarkan ketidakharmonisan  kedua  negara.  Kepemilikan  Iran  atas  nuklir  juga  menjadi  persoalan  bagi  Arab Saudi.  Arab  Saudi sangat tidak menginginkan posisinya sebagai primus interpares yang terkemuka
di antara sesama  negara-negara Muslim disaingi  oleh  Iran.  Ini  dikuatkan dengan pertemuan diam- diam Kepala Inteligen Arab Saudi, Pangeran Bandar bin Sultan, dengan kepala badan intelijen Israel di  Genewa,  Swiss  pada  tanggal  27  November  2013.  Pertemuan  ini  diadakan  tidak  lama  setelah pertemuan  dengan  Iran,  dan  enam  negara  lainnya  (AS,  Rusia,  China,  Inggris,  Perancis,  dan German). Faktornya adalah kekecewaan Negara Wahabi itu dengan hasil dari pertemuan di Genewa yang  dilihat  menguntungkan  Iran  terkait  dengan  program  nuklirnya  (Koran  Kompas , edisi11 Desember 2013).
Hubungan Arab Saudi dan Iran yang tidak harmonis dapat dilihat pula pada penyataan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel Al-Jubeir, yang menuding Teheran membuat negara-negara di Timur Tengah  tidak  stabil.  Jubeir  mencontohkan  Iran  mempersenjatai  rezim  Presiden  Suriah  Bashar  al- Assad  dan  mengirim  “milisi  Syiah”  untuk  berperang  bersama  pasukan  Suriah  dalam  memerangi pasukan  oposisi  moderat.  Dia  kembali  menyerukan  Assad  untuk  lengser.  Jubeir  juga  meragukan upaya  Iran  menciptakan  perdamaian  di  Suriah  (Muhaimin,  2015).  Sebaliknya,  Iran  menuding Riyadh  sebagai  biang  konflik  dengan  melakukan  peran  sebagai  pemecah  belah  negara-negara  di Timur  Tengah  dan  sekitarnya.  Satu-satunya  negara  yang  terus  mengambil  pendekatan  „ zero-sum ‟ untuk perkembangan regional dan mencoba untuk menghilangkan kekuatan lain adalah Arab Saudi, serta melakukan pendekatan yang tidak konstruktif dan buntu,” kata Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Marzieh Afkham (Muhaimin, 2015).
Kedua negara itu, Arab Saudi dan Iran, selama ini dianggap mewakili dua kelompok sektarian yang  kerap  berseteru  di  Timur  Tengah  dan  sekitarnya,  yakni  kelompok  Sunni  dan  Syiah.  Kedua negara  ini  juga  telah  berperan  aktif  dalam  konflik  di  Suriah  dan  Yaman.  Di  Suriah,  Saudi mendukung pasukan pemberontak sedangkan Iran mendukung pasukan rezim Suriah. Kemudian di Yaman,  Saudi  melakukan  agresi  militer  untuk  membela  Pemerintah  Yaman,  sedangkan  Iran dituding mendukung pemberontak Houthi.

## Faktor dan Dampak Konflik Arab Saudi-Iran terhadap Negara-negara di Kawasan Timur Tengah
Konflik  Arab  Saudi  dan  Iran  memiliki  akar  historis  yang  panjang.  Akan  tetapi,  secara sederhana,  konflik  ini  mempunyai  titik  tekan  yang  terdiri  dari  beberapa  faktor.  Faktor  pertama adalah  pertarungan  ideologis  antar  keduanya.  Ideologi  Sunni  yang  dianut  oleh  Arab  Saudi  dan Syiah yang dianut oleh Iran menjadi dua ideologi yang kompetitif dan seolah tidak dapat bertemu. Eksekusi mati terhadap aktivis Syiah,  Nimr al Nimr, yang tinggal di  Arab Saudi merupakan salah satu  contoh  kecil  pertarungan  ideologis  tersebut.  Ia  dianggap  mencoba  menggoyang  dominasi Wahabi dari dalam, sehingga ia dieksekusi mati pada akhir Desember lalu.
Faktor kedua, yang juga penting dalam konflik yang terjadi antara Arab Saudi dan Iran, adalah klaim  bahwa  masing-masing  negara  memandang  dirinya  sebagai  negara  pemangku  agama  Islam dalam  versi  yang  berbeda.  Saudi  adalah  negara  dimana  terdapat  dua  tempat  paling  suci  Islam, Makkah  dan  Madinah,  sehingga  menyatakan  diri  sebagai  pemimpin  Sunni  dunia,  sedangkan  Iran memiliki  penduduk  Syiah  terbesar  dunia  dan  sejak  revolusi  Iran  pada  tahun  1979  menjadi pemimpin dunia Syiah'.  Faktor ini wajar terjadi  karena sangat  berkaitan  erat  mengenai  pengakuan dunia international atas dasar dominasi dan hegemoni untuk kepentingan politik.
Faktor ketiga adalah minyak. Minyak juga menjadi faktor penting yang menjadi penyebab terus meruncingnya perseteruan dua negara tersebut. Arab Saudi dan Iran merupakan dua negara penting
di  kawasan  negara  Arab  Teluk. Keduanya  merupakan  penghasil  minyak  terbesar  di  dunia. Meskipun  jumlah  minyak  yang  dihasilkan  oleh  Iran  tidak  sebanyak  Arab  Saudi,  Iran  tetap memainkan  pengaruh  penting  di  kawasan.  Apalagi  program  nuklir  Iran  telah  membuat  negara sekitar (termasuk Amerika dan negara-negara Eropa) ketar-ketir.
Pertikaian  dengan  alasan  dominasi  ideologis,  teologis  dan  minyak  dapat  menyebabkan pecahnya pertempuran dua negara tersebut. Ini dapat berakibat tidak baik bagi perekonomian global yang  sampai  saat  ini  masih  membutuhkan  minyak  bumi  sebagai  komoditas  vital  untuk menggerakkan  perekonomian.   Selain  itu,  perseteruan  dua  negara  ini  dapat  mempengaruhi  dan berpengaruh bagi politik kawasan.
Pada konflik Yaman misalnya. Permasalahan timbul sejak Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi digulingkan  oleh  Milisi  Syiah  Houthi  yang  didukung  penuh  oleh  Iran.    Arab  Saudi  pun  bereaksi keras  atas  ini,  mengingat  Yaman  merupakan  negara  yang  sangat  strategis  secara  geopolitik  dan ekonomi. Yaman merupakan negara yang berada dalam jalur perdagangan utama antara Eropa dan Asia karena sebagai pintu masuk ke laut merah, selain itu sumber daya minyaknya yang besar turut berpengaruh  dalam  perebutan  posisi  strategis  ini.   Bagi  Arab  Saudi,  dengan  digulingkannya presiden Mansour, membuatnya kehilangan benteng terakhir mencegah pengaruh Syiah masuk dan meluas ke wilayahnya.
Pasca  Amerika  Serikat  mengurangi  kehadirannya  di  Timur  Tengah,  Arab  Saudi  melalui Gulf Cooperation  Council (GCC)  yang  didominasi  oleh  Sunni,  mulai  mengambil  peran  untuk menggantikan posisi Amerika Serikat guna menjaga stabilitas kawasan. Keberadaan tiga  kelompok di  Yaman,  yakni  1)  Milisi  Houthi  yang  didukung  Iran  dan  pendukung  Ali  Abdullah  Saleh;  2) Pendukung Presiden Mansur Hadi yang didukung oleh GCC dan negara-negara barat; 3. Kelompok Al Qaeda. Ketiganya memberikan pertimbangan tersendiri bagi Arab Saudi. Apalagi Milisi Houthi yang didukung oleh Iran dengan program nuklir yang dimilikinya.
Sejauh ini ada 2 negara yang secara terang-terangan khawatir dengan program nuklir Iran, yaitu Arab  Saudi  dan  Israel,  kedua-duanya  adalah  sekutu  dekat  Amerika  Serikat  di  Timur  Tengah. Meskipun  keduanya  menjadi  sekutu  bagi  Amerika  Serikat,  namun  antara  Arab  Saudi  dan  Israel tidak  sejalan,  bahkan  cenderung  bertentangan,  terutama  dalam  isu  kemerdekaan  Palestina. Sementara itu, pasca serangan serangan Amerika Serikat ke Afghanistan dan Iraq, posisi Iran secara geografis sudah terkepung. Di Barat, militer Amerika Serikat sudah bercokol di Iraq dan di Timur milter  Amerika  Serikat  juga  sudah  hadir,  di  Utara  ada  Azerbaijan  yang  beraliran  Syiah  namun memiliki  hubungan  diplomatik  dengan  Israel.  Ini  memberikan  gambaran  bahwa  secara  geografis, Iran  berada  dalam  pantauan  Amerika  Serikat  yang  merupakan  sekutu  Arab  Saudi.  Secara  tidak langsung, kedekatan hubungan Amerika serikat dengan Arab Saudi membuat hubungan Arab Saudi dan Iran memanas. Ketidakharmonisan hubungan kedua negara bertambah ketika Amerika Serikat mulai mengurangi kehadirannya di Iraq. Ini membuka peluang bagi Syiah unutk menguasai wilayah tersebut.
Pasca Amerika Serikat menarik pasukan dari Iraq, praktis Iraq dikuasai oleh blok partai Syiah yang  memang  mayoritas,  sedangkan  blok  partai  Sunni  menjadi  terpinggirkan  dalam  lingkar kekuasaan. Selain itu, di Afghanistan, ternyata Iran mampu masuk ke lingkaran (mantan) Presiden Hamid  Karzai,  setelah  terbukti  adanya  sumbangan  dana  besar  secara  cash  dari  Iran  ke  Hamid Karzai.  Manuver  Iran  yang  demikian  itu  secara  tiba-tiba  membuat  Iran  memiliki  pengaruh  yang mulai menguat di kawasan, karena sejak awal Iran sudah memiliki pengaruh di Syria (bahkan Iran- Syria  memiliki  pakta  anti  agresi)  dan  Lebanon  (Hizbullah),  ditambah  dengan  ambisi  nuklir  Iran (yang diduga keras bertendensi militer oleh lawan-lawannya).
Kekhawatiran Arab Saudi muncul, jika Iran diberikan keleluasaan untuk memiliki nuklir, maka Arab  Saudi  pun  akan  berusaha  untuk  mendapatkannya  (sebagai  catatan,  Arab  Saudi  memiliki kedekatan  dengan  Pakistan  yang  memiliki  teknologi  senjata  nuklir  dan  Arab  Saudi  juga  sudah membeli  peluru  kendali  balistik  DF-21  dari  Republik  Rakyat  China).  Di  lain  pihak,  Israel menegaskan  siap  melakukan  serangan  udara  ke  Iran  jika  sampai  Iran  terus  menerus  melakukan program  pengayaan  uranium.  Dalam  berbagai  media  disebutkan  Iran  melalui  Brigade  Al  Quds, melakukan  operasi  bawah  tanah  yang  bertujuan  membantu  berbagai  kelompok  perlawanan bersenjata seperti Hizbullah dan Hamas, atau bahkan Kurdi di utara Iraq serta milisi Syiah di  Iraq dan  rezim  Bashar  Asaad  di  Syria,  sehingga  hal  ini  dikhawatirkan  akan  menciptakan  instabilitas politik Timur Tengah.
Fenomena inilah kemudian berimbas pada situasi politik internal di Yaman dan berkelindan ke negara Barat sebagai poros kekuatan dunia terutama antara Amerika Serikat dengan Rusia. Yaman bergejolak  karena  turut  tersulut  revolusi Arab  Spring yang  menuntut  demokratisasi  dan  turunnya diktator Ali Abdullah Saleh. Lalu siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Berdasarkan teori yang  disebutkan  di  atas,  tepatnya  teori  konflik  yang  dikemukakan  oleh  Paul  Conn,  maka  konflik dapat didekati dengan dua pendekatan, yaitu zero sum game (konflik menang-kalah) dan non zero sum  game (satu  pihak  diuntungkan,  pihak  lain  tidak  kalah)  (Surbakti,  2010,  p.  163).  Yaman  dan Suriah  merupakan  negara  dengan  kategori  konflik zero  sum  game .  Pihak  pemerintah  maupun oposisi  tidak  dapat  menemukan  kata  sepakat  dalam  penyelesaian  konflik  internal  tersebut.  Kedua belah pihak menginginkan adanya pemenuhan tuntutan maupun ada salah satu pihak diminimalisir posisi  politiknya.  Konflik  tersebut  melibatkan  pemerintah  yang  berkuasa  dengan  pihak  non pemerintah yaitu pihak oposisi yang menginginkan adanya penggulingan pemerintah yang berkuasa serta terbentuknya negara yang demokrasi, sehingga nanti pada akhirnya akan dimenangkan dengan kompromi win win solution atau justru dimenangkan oleh salah satu pihak.
Pada  konteks  peperangan  yang  terjadi  di  Yaman  dan  Suriah,  siapapun  pemenangnya  dalam perang ini pasti akan meninggalkan kehancuran yang luar biasa. Posisi strategis yang dimiliki oleh Yaman misalnya, saat genderang perang pun ditabuh, Saudi mengajak negara mitranya untuk turun langsung melakukan agresi militer demi membela pemerintahan yang sah, yakni presiden Mansour. Serangan udara telah dilancarkan sejak akhir Maret lalu, tujuannya agar milisi Houthi menyerah dan mengembalikan  kekuasan  kepada  presiden  Mansour.  Selain  meninggalkan  kerusakan  di  area konflik,  peperangan  yang  terjadi  berkepanjangan  tersebut  juga  tidak  menutup  kemungkinan  akan menyeret Iran secara langsung untuk terlibat dalam peperangan tersebut. Jika ini terjadi, maka akan ada babak baru yang muncul.
Perang dingin bisa terjadi, sebagaimana Media CNBC dalam sebuah artikel menulis Iran-Saudi relations: A new Cold War heating up ? menyebut bahwa ketegangan antara kedua negara ini sudah memasuki tahap perang dingin. Menurut Torbjorn Soltvedt, dikutip oleh CNBC, apa yang terjadi di Yaman  yang  melibatkan  Arab  Saudi  dan  Iran  menyerupai  skenario  perang  dingin.  Ia  melanjutkan bahwa ketegangan akan menjadi bertambah buruk pada tahun-tahun mendatang. Sedangkan media The  Guardian  dalam  artikel Saudi  Arabia  and  Iran  must  end  their  proxy  war  in  Syria ,  menyebut Iran  dan  Saudi  sudah  saatnya  menghentikan  perang  antar  keduanya  yang  berakibat  nestapa  dan kesengsaraan  di  negara-negara  tetangganya.  Pada  akhirnya,  konflik  ini  hanya  menimbulkan kerugian  terutama  bagi  rakyat  Yaman  sendiri.   Imbasnya,  harga  minyak  dunia  yang  mayoritas diproduksi  oleh  kawasan  ini  mulai  terkerek  naik  (Aldi,  2015).  Mengingat  para  pemain  besar memiliki minyak, sehingga muncul kekuatan yang berimbang yang tidak mungkin salah satu akan muncul  sebagai  kekuatan  yang  paling  dominan.  Lebih  lanjut,  apabila  Arab  Saudi  dan  sekutunya
memasukkan  pasukan  darat  ke  Yaman,  maka  besar  kemungkinan  Iran  ikut  mengintervensi  secara langsung ke Yaman. Akibatnya, dapat diduga bahwa perang di Timur Tengah memiliki korelasi erat dengan  perundingan  nuklir  Iran.  Arab  Saudi  dan  Israel  tidak  akan  segugup  ini  jika  Iran  mau menghentikan ambisi nuklirnya. Akan tetapi, kecil kemungkinan Iran melakukan hal itu.
Pertimbangan  penting  bagi  Iran  adalah  bahwa  teknologi  nuklir  merupakan  jaminan  bagi keberlangsungan  eksistensi  Iran,  agaknya  Iran  mengambil  teladan  sikap  dari  Korea  Utara.  Di  sisi lain,  Iran  juga  memiliki  kepentingan  untuk  melepaskan  diri  dari  sanksi  Barat  guna  memperbaiki kondisi  perekonomian dalam negerinya.  Program  nuklir merupakan kartu truf  yang bisa memaksa Barat  mau  duduk  dalam  meja  perundingan  dengan  Iran  dalam  posisi  setara.  Apabila  Iran  bisa melepaskan  diri  dari  sanksi  Barat,  maka  kemungkinan  besar  Iran  akan  mengalami  pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya semakin memperbesar pengaruhnya di Timur Tengah (tidak melalui senjata,  namun  melalui  politik,  sosial  dan  ekonomi).  Tentu  Arab  Saudi  maupun  Israel  tidak menginginkan hal ini, kecuali ditemukan adanya kesepahaman di antara ketiganya.
Stabilitas di Timur Tengah dapat tercapai jika tiga besar kekuatan duduk satu meja dan sepakat untuk  membuat  perdamaian.  Namun,  meskipun  tercipta  perdamaian  di  Timur  Tengah,  yang dikhawatirkan  adalah  nasib  demokrasi  dan  kekuatan  politik  Islam  di  Timur  Tengah  yang  sekilas begitu menjanjikan pasca the arab spring. Hal ini kemungkinan besar akan sirna karena tampaknya para  pemain  besar  di  Timur  Tengah  lebih  memilih  stabilitas  kawasan  daripada  berseminya demokrasi  (sebagai  contoh  Arab  Saudi  lebih  memilih  mendukung  Mesir  di  bawah  rezim  militer Presiden Al Sisi dibandingkan Presiden Mursi  yang terpilih melalui pemilu  yang demokratis), dan tampaknya arab  spring hanya  akan  sukses  di  Tunisia  (dan  ada  kemungkinan  kecil  di  Libya  jika Grand  National  Council (GNC)  di  Tripoli  dan  pemerintahan  Libya  di  Tobruk  mau  melakukan rekonsiliasi nasional). Pada akhirnya, kita akan melihat perpaduan antara konflik dua ideologi Islam (Sunni dan Syiah) dengan sosio-ekonomi.

## Simpulan
Arab Saudi dan Iran merepresentasikan kontestasi ideologi Sunni-Syiah, yang mana keduanya mencoba  untuk  saling  mendukung  pemerintah  yang  berkuasa,  maupun  oposisi  berdasarkan  pada latar  belakang  ideologi.  Dukungan  tersebut  dilakukan  dalam  bentuk  bantuan  militer,  senjata, maupun keterlibatan secara langsung yang ditandai dengan berbagai macam statemen yang muncul di media.
Ketidakharmonisan  Arab  Saudi  dan  Iran  didorong  oleh  beberapa  faktor,  yaitu  pertama, pertarungan  ideologis  Sunni-Syiah  antar  keduanya.  Kedua,  klaim  sebagai  pemangku  agama  Islam dalam versi masing-masing. Dan ketiga, minyak. Sedangkan dampak dari hal ini adalah instabilitas politik  di  kawasan  Timur  Tengah  pasca  the  arab  spring,  hingga  "perang  dingin"  yang  melibatkan Arab Saudi dan Iran.

## Daftar Pustaka
Al-Ha‟labi, S. (2004). Ta’ifah al-Nusairiyah Tarikuha wa Akadi’uha (2nd ed.). Kuwait: Ad-Dar As- Salafiyah.
Aldi, B. (2015). Akankah Arab Saudi dan Iran berperang? Retrieved from Kompasiana.com website: https://www.kompasiana.com/bob.aldi/55310e346ea83475578b4567/akankah-arab- saudi-dan-iran-berperang
Berlianto. (2015). Assad Akui Minta Bantuan Militer pada Rusia. Retrieved from Sindonews.com website: https://international.sindonews.com/berita/1049378/43/assad-akui-minta-bantuan- militer-pada-rusia
Enayat, H. (1982). Modern Islamic Political Thought . London.: The Macmillan Press Ltd. Esposito, J. L. (1995). The Oxford Enciclopedia of the Modern Islamic World (Vol. 02). Oxford London: Oxford University Perss.
Hitti, P. K. (2006). History of The Arabs . (Jakarta: Serambi. Kuncahyono, T. (2013). Tahrir Square, Jantung Revolusi Mesir . Jakarta: Kompas. Lakza‟i, A. N. (2010). Dinamika Pemikiran Politik Imam Khomeini . Jakarta: Shadra Press. Mas‟udi. (2015). AKAR-AKAR TEORI KONFLIK : Dialektika Konflik ; Core Perubahan Sosial dalam. Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan , 3 (1), 177–200.
Mirror. (2015). World War Three could be just 30 SECONDS away as attacks on ISIS stepped up.
Retrieved from Mirror website: https://www.mirror.co.uk/news/world-news/world-war-three- could-just-6616199
Muhaimin. (2015). Memanas, Iran dan Saudi Saling Tuduh sebagai Biang Konflik. Retrieved from Sindonews.com website: https://international.sindonews.com/berita/1054663/43/memanas- iran-dan-saudi-saling-tuduh-sebagai-biang-konflik Rafi‟I, M. (2013). Islam Kita: Titik Temu Sunni-Syiah . Jakarta: Melistone Publisher. Rahmaniah, A. (2018). Teori Konflik Ralf Dahrendorf. In The Anglo-American Tradition of Liberty . https://doi.org/10.4324/9781315612430-3
Sahide, A. (2013). Ketegangan Politik Syiah-Sunni di Timur Tengah . Yogyakarta: The Phinisi Press.
Sihbudi, M. R. (1991). Bara Timur Tengah, Islam, Dunia Arab, Iran . Bandung: Penerbit Mizan. Snyder, J. (2003). Dari Pemungutan Suara ke Pertumpahan Darah . Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
Surbakti, R. (2010). Memahami Ilmu Politik . Jakarta: Grasindo.
Tamburaka, A. (2011). Revolusi Timur Tengah, Kejatuhan Para Penguasa Otoriterdi Negara- Negara Timur Tengah . Yogyakarta: Penerbit Narasi.
Tumengkol, S. M. (2012). Teori Sosiologi Suatu Perspektif Tentang Teori Konflik Dalam Masyarakat Industri . Manado.