## IDENTIFIKASI POTENSI  DAN  MANAJEMEN  PENCEGAHAN BENCANA INDUSTRI DI KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN
Pramudi Harsono, Suflani harsono70@yahoo.com , Suflani0780@gmail.com

## Universitas Bina Bangsa

## Abstrak
Industrialisasi  memiliki  potensi  yang  besar  dalam  penerimaan  PAD  dan  penyerapan  tenaga kerja.  Namun  disatu  sisi  industri    menyimpan  potensi    bencana,  yang  dapat  mengancam keselamatan dan kesehatan  masyarakat dan kerusakan lingkungan atau ekosistem. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bencana yang ditimbulkan oleh industri di Kota Cilegon dan menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan manajemen pencegahan bencana industri di  Kota  Cilegon.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  .  Data diperoleh  dari  hasil  wawancara  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa potensi bencana industri berbeda-beda berdasarkan bidang usaha industri. Industri terbesar di Kota Cilegon adalah industri kimia (36%), sehingga potensi bencana industri terbesar adalah berasal dari industri kimia. Potensi bencana industri kimia dapat disebabkan oleh  kegagalan industri  seperti  kebocoran  zat  kimia,  infra  struktur  industri,  meledaknya  tabung  reaktor, kebocoran  gas,  kebakaran,  keracunan,  radiasi,  dan  epidemi.  Selain  itu  bencana  industri disebabkan  oleh  bencana  alam,  seperti  tsunami,  gempa  bumi,  gunung  meletus.  Manajemen bencana  untuk  mencegah  bencana  industri  di  Kota  Cilegon  dilakukan  secara  terpadu  oleh Dinas  Lingkungan  Hidup,  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  dan  pihak  perusahaan pemilik  industri.  Manajemen  bencana  di  Kota  Cilegon  meliputi  mitigasi  bencana, kesiapsiagaan, respon/daya tanggap dan pemulihan/recovery.

## Kata Kunci : Bencana , Industri,  Manajemen

## Abstract
Industrialization  has  a  large  potential  in  the  acceptance  of  Local  original  income  and opportunity for employment. However, on the one hand the industry holds potential disasters, which  can  threaten  public  safety  and  health  and  damage  to  the  environment  or  ecosystem. This  study  aims  to  identify  disasters  caused  by  industry  in  Cilegon  City  and  analyze  and describe  the  implementation  of  industrial  disaster  prevention  management  in  Cilegon  City. The  method  used  in  this  study  is  qualitative.  Data  obtained  from  interviews  and documentation. The results of the study show that the potential for industrial disasters varies based  on  industrial  business  fields.  The  largest  industry  in  Cilegon  City  is  the  chemical industry (36%), so the biggest potential for industrial disasters is from the chemical industry. Chemical  industry  disaster  potential  can  be  caused  by  industrial  failures  such  as  chemical leakage,  industrial  infra  structure,  reactor  tube  explosion,  gas  leakage,  fire,  poisoning, radiation,  and  epidemics.  In  addition,  industrial  disasters  are  caused  by  natural  disasters, such as tsunamis, earthquakes, volcanic eruptions. Disaster management to prevent industrial disasters in the city of Cilegon is  carried out in an integrated manner by the Environmental Service,  Regional  Disaster  Management  Agency  and  the  company  owner  of  the  industry. Disaster  management  in  Cilegon  City  includes  disaster  mitigation,  preparedness, responsiveness and recovery .
Keywords: Disaster, Industry, Management

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Penelitian
Keberadaan  industri  tak  mungkin dihindari  pada  saat  sekarang,  karena keberadaan  industri  pada  suatu  daerah dapat  meningkatkan  perekonomian  daerah tersebut,namun  industri  juga  beresiko menyebabkan terjadinya bencana yang bisa menyengsarakan masyarakat.
Koesoemadinata dalam acara bedah buku “
Bencana Industri : Relasi Negara, Perusahaan  Dan  Masyarakat  Sipil”  di Galeri  Cipta  III  Taman  Ismail  Marjuki menjelaskan bahwa masyarakat tak mungkin  lagi  hidup  tanpa  keberadaan industri,  namun  pemerintah  juga  dituntut untuk  memperhatikan  persoalan  sosial budaya  masyarakat  setempat  jika  di  suatu daerah didirikan perindustrian.
Bencana  akibat  kegagalan  teknologi pada  industri  selain  akan  menyebabkan korban  jiwa,  sarana  dan  prasarana  industri itu  sendiri,  juga  mengorbankan  dan merugikan  masyarakat  yang  bertempat tinggal  di  lingkungan  industri  tersebut. Bencana  industri  kimia  umumnya  adalah peristiwa  yang  tidak  terkendali  yang  bisa mengakibatkan  kebakaran,  ledakan,  atau lepasnya  zat  beracun  yang  mengakibatkan kematian  dan  cidera  pada  sejumlah  orang didalam  atau  diluar  pabrik,  bersifat ekstensif  dan  mengakibatkan    kerusakan lingkungan  atau  keduanya.  Menurut  ILO setiap tahun terjadi 1,1 juta kematian yang
disebabkan  penyakit  atau  kecelakaan akibat hubungan pekerjaan. 300.000 kematian  terjadi  dari  250  juta  kecelakaan, sisanya  adalah  kematian  karena  penyakit akibat hubungan pekerjaan, dimana diperkirakan  terdapat  160  juta  penyakit akibat hubungan pekerjaan.
Dua bencana industri telah membuat  dunia  terhenyak,  berduka  dan sekaligus khawatir akan dampak yang akan ditimbulkannya. Pertama, bencana industri 3  Desember  1984  meledaknya  pabrik methyl  isocyyanate (MIC)  bahan  baku peptisida di Bhopal India. Korban mencapai  50.000  –  100.000,  kematian sekitar 2000-2500 orang. Bencana Industri Kedua  terjadi  pada  26  April  1986, meledaknya  reaktor  nuklir  di  Chernobil, menyebabkan  30  tewas  seketika,  akibat sampah  nuklir  ribuan  orang  terkena dampak dan akan meninggal karena kanker ( https://bempolnes.wordpress.com ).
Provinsi  Banten  memiliki  tingkat kerentanan  bencana  industri,  disesuaikan berdasarkan  tingkat  kerentanan  gagal tehnologi,  yang  mengacu  pada  pada kepadatan penduduk dan kelompok rentan. Dari  industri  yang  sudah  didefinisikan memiliki  potensi  bahaya  besar,  kemudian dilakukan  pendifinisian  tingkat  kerentanan dengan mengacu pada pedoman pengkajian  resiko  bencana  yang  sesuai dengan  peraturan  BNPB.  No.  02  Tahun 2012.  Dibawah  ini  dijelaskan    mengenai
tingkat  kerentanan  bencana  industri  di provinsi  Banten  melalui  tabel  sebagai
berikut
: Tabel.1.1. Jumlah Daerah rentan Bencana Industri  ditiap provinsi di pulau Jawa No.  Provinsi Jumlah  di  Daerah Rentan Bencana Tingkat Kerentanan Tingi Sedang Rendah 1. Jawa  Barat 13 13 2. Banten 4 4 3. Jawa Timur 7 3 3 3 4. Jawa Tengah 3 3 5. DI. Yogakarta 1 1

## Sumber : BNPB,  tahun  2017
Dari  data  Industri  di  kota  Cilegon  itu sendiri,  menurut  Asosiasi  AMC/CMA (Anyer
Merak
Cilegon/Chemical
Manufacturer  Association  2010 ,    dapat diketahui bahwa bencana industri kimia/petrokimia di area Anyer – Merak – Cilegon  dan  Bojanegara  juga  telah beberapa  kali  terjadi  dan  kemungkinan bisa  terjadi  lagi  karena  bahan  baku  dan hasil  hasil  produksi  yang  ditangani  oleh industri  ini  adalah  termasuk  bahan  yang berbahaya.  Data  dibawah  ini  adalah bencana industri yang pernah terjadi diarea Anyer  -  Merak  -    Cilegon  dan  Bojanegara antara lain sebagai berikut :
1. Kebakaran  pada  10  tangki  dari  13 tangki  penampung  bahan  kimia  milik PT.  Tomindomas  Bulktank  Terminal (TBT)  di  Jalan  Merak,  Cilegon, Provinsi  Banten,  pada  hari  Sabtu tanggal  19  Oktober  2002.  Selain  tangki penampung,  beberapa  truk  pengangkut
juga  terbakar.  Tangki-tangki  tersebut berisi Iso  Prophil  Alcohol,  Methyl EtthylKetone,  Vinyl  Acetat  Monomer, Methyl Ethylene Glycol . Akibat kejadian  tersebut  perusahaan  akhirnya ditutup.  (Disnaker  dan  DLH  Kota Cilegon).
2. Kebakaran tangki Ethylene PT.
Asahimas  Chemical  di  Anyer  pada tahun  2002.  Akibat  kejadian  tersebut, ratusan karyawan dievakuasi dan proses produksi dihentikan sementara.
(Semianr  komunitas  Indonesia  tahun 2004).
3. Meledaknya tangki utama untuk memproduksi    bahan  kimia  cair (azodicarboamide) ,  milik  PT.  Lautan Otsuka  Chemical  di  kawasan  industri Ciwandan,  Kota  Cilegon,  yang  terjadi pada  hari  Senin  tanggal  16  Februari 2009, jam 15.15 Wib. Ledakan berakibat  5  karyawan  mengalami  luka-
luka  bakar.  Tiga  diantaranya  harus dirawat  di  Rumah  Sakit  Krakatau Medika  Cilegon,  sedang  2  karyawan lainnya hanya dirujuk untuk rawat jalan. (Disnaker dan DLH Kota Cilegon).
4. Terjadi  lagi  peristiwa  meledaknya tangki,  yang  berisi resin,  formalin,
methano l    dan  asam  milik  PT.  Dover Chemical  di  Desa  Gerem,  Kecamatan Grogol,  Kota Cilegon, Provinsi  Banten, pada  hari  Kamis,  tanggal  18  Februari 2016,  pada  jam  16.30  Wib,  yang menyebabkan karyawan mengalami sesak nafas dan dibawa ke RS. Krakatau Medika, Cilegon.
5. Dan masih banyak lagi terjadi kecelakan  industri  lainnya  dibeberapa tempat  .(Disnaker  dan  DLH  Kota Cilegon).
Sekecil  apapun  bencana  yang  disebabkan oleh  industri  tentunya  tidak  diinginkan oleh  pihak  manapun,  baik  itu  perusahaan, karyawan , masyarakat maupun pemerintah.  Karena  bencana  industri membawa kerugian yang cukup besar bagi perusahaan,  karyawan  atau  masyarakat sekitar,        Hal  ini  menunjukkan  bahwa potensi  bencana  industri  di  Kota  Cilegon sangat  besar  dan  berbahaya,  oleh  karena itu  perlu  keseriusan  Pemerintah  Daerah dalam menangani ini.
Bencana  industri  selain  terjadi  karena kegagalan  teknologi,  dapat  juga  terjadi sebagai dampak ikutan dari bencana  alam,
misalkan  karena  gempa  bumi.  Kota Cilegon merupakan salah satu daerah yang rawan bencana, karena selain karena lokasi dekat dengan gunung api “Krakatau” yang pernah meletus dengan dahsyat pada tahun 1883  ternyata  pada  saat  ini  masih  aktif, juga  karena  dalam  Selat  Sunda,  terdapat lempengan  yang  berpotensi  gempa  bumi. Gempa  bumi  dan  Tsunami  adalah  potensi bencana  yang  kemungkinan  besar  akan terjadi  di  Cilegon.  Apabila  itu  terjadi, dapat  kita  bayangkan  seberapa  besar korban  dan  kerusakan  yang  akan  terjadi, karena  sebagian  industri  kimia  berada  di bibir pantai sepanjang Kota Cilegon.  Oleh karena  itu    Pemerintah  Daerah  Kota Cilegon  harus  melakukan  berbagai  upaya yang bersifat komprehensif untuk mengurangi  resiko  bencana  tersebut,  dan secara  aktif  melakukan  korodinasi  antar dinas  terkait,    dalam  hal  ini    seperti  yang telah  peneliti  lakukan  dengan  observasi dan  wawancara  dengan  Dinas  Disperida Kota  Cilegon,  Dinas  Lingkungan  Hidup (DLH),  Kota  Cilegon  dan  Dinas  BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Kota  Cilegon.      Upaya-upaya  tersebut salah  satu  upaya  untuk  mengurangi  resiko bencana  adalah  dengan  melakukan  upaya- upaya  pencegahan  untuk  meminimalisir terjadinya kegagalan teknologi.
Rumusan Masalah Penelitian a.   Potensi  bencana  apa  sajakah  yang dapat  ditimbulkan  dari  industri  yang terdapat di Kota Cilegon ?
b.   Bagaimanakah  Manajemen  Bencana diterapkan  dalam  rangka  mencegah terjadinya  bencana  industri  di  Kota Cilegon ?

## KAJIAN TEORITIK Pengertian Bencana dan Bencana Industri
Pengertian  Bencana  menurut  UU  Nomor 24 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :
“  Bencana  adalah  peristiwa  atau rangkaian  peristiwa  yang  mengancam dan  mengganggu  kehidupan  dan penghidupan masyarakat yang disebabkan,  baik  oleh  faktor  alam dan/atau  faktor  nonalam  maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian  harta  benda,  dan  dampak psikologis.
Berdasarkan  pengertian  diatas,  maka secara  garis  besar  bencana  dibedakan  3 macam  :
1. Bencana alam adalah bencana yang
diakibatkan  oleh  peristiwa  atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan  oleh  alam  antara  lain berupa  gempa  bumi,  tsunami,
gunungmeletus,  banjir,  kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
2. Bencana  nonalam  adalah  bencana yang  diakibatkan  oleh  peristiwa atau  rangkaian  peristiwa  nonalam yang  antara  lain  berupa  gagal teknologi, gagal modernisasi,
epidemi, dan wabah penyakit.
3. Bencana  sosial  adalah  bencana yang  diakibatkan  oleh  peristiwa atau  serangkaian  peristiwa  yang diakibatkan  oleh  manusia  yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
Menurut  UN International  Strategy for  Disaster  Reduction (UN/ISDR,2002),
terdapat  dua  jenis  utama  bencana  yaitu bencana  alam  dan  bencana  teknologi. Bencana alam terdiri dari tiga:
1.  Bencana hydro-meteorological berupa banjir, topan, banjir bandang,  kekeringan  dan  tanah longsor.
2. Bencana geophysical berupa gempa,  tsunami,  dan  aktifitas vulkanik
3. Bencana biological berupa epidemi, penyakit tanaman dan hewan.
Bencana  teknologi  terbagi  menjadi  tiga grup yaitu:
1.  Kecelakaan industri berupa kebocoran  zat  kimia,  kerusakan infrastruktur  industri,  kebocoran gas, keracunan dan radiasi.
2.  Kecelakaan  transportasi  berupa kecelakaan  udara,  rail,  jalan  dan transportasi air.
3.  Kecelakaan  miscellaneous  berupa struktur  domestic  atau  struktur nonindustrial,ledakan
dan kebakaran
Kegagalan  Teknologi  dan  Bencana Industri
Kegagalan Teknologi menurut Peraturan  Kepala  BNPB  Nomor  4  tahun 2008  adalah  kejadian  bencana  yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian,  kelalaian  dan  kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi  atau industri  (BPBD  Kota  Serang,  2014 diunduh dari http://bpbdserang01.page4.me/75.html) .
UN-ISDR ( United Nation of
International Strategies for Disaster Reduction, 2009) mendefinisikan kegagalan teknologi ( technological hazard ) sebagai: “Semua kejadian bencana yang  diakibatkan  oleh  kesalahan  desain, pengoperasian,  kelalaian  dan  kesengajaan manusia  dalam  penggunaan  teknologi  dan atau industri” bencana
Menurut  Shaluf  (2007)  bencana industri merupakan bagian dari Man-made
disaster atau  bencana  yang  disebabkan oleh tangan manusia,  yang termasuk socio technical  disaster .  Salah  satu  bencana yang  termasuk  dalam socio  technical disaster tersebut  adalah technological disaster atau bencana industri.

## Manajemen Bencana
Bencana  adalah  kejadian  yang dipastikan  akan  menimbulkan  korban  dan kerugian  bagi  semua  komponen  yang berada  di  wilayah  bencana  tersebut.  Oleh karena itu bencana harus ditangani dengan melakukan manajemen bencana.
Manajemen  bencana  telah  ada`sejak  tahun 3200  SM,  pada  saat  itu  manajemen bencana  terbatas  pada  program  tunggal untuk  menangani  satu  bencana.  Program tersebut  diorganisasikan  dan  dipahami untuk mengurangi penderitaan dan kerusakan  untuk  membangun  kembali lingkungannya (Kusumasari, 2014:19).
Manajemen  bencana    oleh  Shaluf (2008)  dalam  Kusumasari  (2014:19-20) didefinisikan sebagai :
“  istilah  kolektif  yang  mencakup semua  aspek  perencanaan  untuk merespon  bencana  ,  termasuk kegiatan-kegiatan sebelum bencana dan  setelah  bencana  yang  mungkin juga  merujuk  pada  manajemen resiko  dan  konsekuensi  bencana. Manajemen bencana meliputi rencana,  struktur  serta  pengaturan
yang  dibuat  dengan  melibatkan usaha dari pemerintah, sukarelawan dan  pihak-pihak  swasta  dengan cara yang terkoordinasi dan komprehensif untuk merespon seluruh  kebutuhan  darurat.  Oleh karena  itu  manajemen  bencana terdiri  dari  semua  perencanaan, pengorganisasian,  dan  mobilisasi sumber  daya  yang  dibutuhkan untuk menangani semua fase bencana  sebagai  peristiwa  alam yang unik”.
Berdasarkan pada pendapat Shaluff tersebut, maka setidaknya dalam pelaksanaan manajemen bencana meliputi : Perencanaan, Pengorganisasian dan Mobilisasi sumber daya yang dibutuhkan. Manajemen  Bencana  menurut  Jayaraman, Chandrasekar  dan  Rao,  1997  meliputi  : Prediksi,  Peringatan,  Bantuan  Darurat, Rehabilitasi  dan  Rekontruksi.  Sementara itu  menurut  Alexander,  Copola  dan  King dalam  Kusumasari  (2014:21-22)  terdapat empat  aktivitas  manajemen  bencana,  yaitu Mityigasi,  Kesiapsiagaan,  Respond  an Pemulihan.
a. Mitigasi Mitigasi  didefinisikan  sebagai  tindakan yang  diambil  sebelum  bencana  terjadi dengan tujuan mengurangi atau menghilangkan  dampak  bencana  terhadap masyarakat  dan  lingkungan.  Mitigasi
sering disebut pencegahan atau pengurangan  resiko,  dianggap  sebagai landasan manajemen bencana.
Terdapat  dua  jenis  mitigasi,  yaitu  mitigasi structural  dan  non  structural.  Mitigasi structural  didefinisikan  sebagai  usaha pengurangan resiko yang dilakukan melalui  pembangunan  atau  perubahan lingkungan  fisik  melalui  penerapan  solusi yang  dirancang.  Mitigasi  Non-struktural meliputi  pengurangan  kemungkinan  atau konsekuensi  resiko  melalui  modifikasi proses-proses  perilaku  manusia  atau  alam tanpa  membutuhkan  penggunaan  struktur yang  dirancang.  Teknik  ini  dianggap sebagai cara manusia menyesuaikan dengan  alam.  Di  dalam  teknik  ini  terdapat langkah-langkah regulasi, program pendidikan  dan  kesadaran  masyarakat, modifikasi  fisik  non  structural,  modifikasi perilaku serta pengendalian lingkungan.
b. Kesiapsiagaan ( Preparedness )
Kesiapsiagaan berarti merencanakan  tindakan  untuk  merespon jika  terjadi  bencana.  Kesiapsiagaan  juga dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  keadaan siap  siaga  dalam  menghadapi  krisis, bencana  atau  keadaan  darurat  lainnya. Godschalk (1991:134) menekankan kesiapsiagaan  sebagai  tindakan  sebagai tindakan  yang  diambil  sebelum  kondisi darurat untuk mengembangkan kemampuan operasional dan untuk memfasilitasi  respons  yang  efektif  jika
keadaan  darurat  terjadi.  Kesiapsiagaan menurut  Mileti  (1991:127)  menyatakan bahwa  kesiapsiagaan  mencakup  kegiatan seperti  berikut.  Merumuskan,  menguji  dan melakukan latihan terhadap rencana bencana, memberikan pelatihan bagi responden bencana dan masyarakat umum, melakukan  komunikasi  dengan  public  dan orang  lain  tentang  kerentanan  bencana, serta  tindakan  yang  harus  dilakukan  untuk mengurangi hal tersebut.
c. Respon/Daya Tanggap Kusumasari  (2014:28)  Respon  adalah tindakan  yang  dilakukan  segera  sebelum, selama dan setelah bencana terjadi. Tujuan kegiatan  ini  adalah  untuk  menyelamatkan nyawa, mengurangi kerusakan harta benda dan  meningkatkan  pemulihan  dari  insiden tersebut (Shaluf dalam Kusumasari (2014:28).
d. Pemulihan ( Recovery )
Pemulihan menurut
Sulivan dalam
Kusumasari(2014:30) adalah kegiatan mengembalikan  sistem  infra  struktur kepada  standar  operasi  minimal  dan panduan  upaya  jangka  panjang  yang dirancang untuk mengembalikan kehidupan  ke  keadaan  dan  kondisi  normal keadaan yang lebih baik setelah bencana. Menurut Coppola (2007) pemulihan membutuhkan proses perencanaan, koordinasi dan pendanaan  yang kompleks. Pemulihan  meliputi  banyak  kegiatan  , seperti komunikasi, penyediaan
penampungan  sementara  atau  jangka panjang, penilaian terhadap kerusakan dan kebutuhan pembongkaran struktur bangunan  yang  rusak  serta  pembersihan, pemindahan pembuangan puing-puing sampah/reruntuhan.  Disamping  itu  ada pula  kegiatan  rehabilitasi  infra  struktur, inspeksi  dan  perbaikan,  konstruksi  baru, rehabilitasi  sosial,  penciptaan  lapangan kerja,  penggantian  kerugian  harta  benda, rehabilitasi  korban  yang  terluka  dan pendampingan ulang resiko bencana.

## METODOLOGI   PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, dengan menggunakan desain studi kualitatif, yan digunakan untuk menganalisis tahapan-tahapan yang dilakukan dalam mengidekntifikasi potensi dan  manajemen  bencana  industari  di  kota Cilegon,  provinsi Banten.
Fokus    penelitian  ini  adalah identifiakasi potensi dan manajemen bencana industri di kota Cielgon,  provinsi Banten. Dengan penelitian melalui observasi  dan wawancara pada :
1. Dinas Perindustrian dan
Perdagangan  (Disperindag)  kota
Cilegon.anten
2. Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH), kota Cilegon, provinsi Banten
3. Badan  Penanggulanagan  Bencana Daerah  (BPPD),  kota  Cilegon, provinsi Banten.
4. Beberapa perusahaan industri dikota Cielgon, provinsi Banten.
5. Sebagian  warga    atau  elemen masyarakat  kota  Cilegon,  provinsi Banten.
Fokus  penelitian  ini  diharapkan  menjadi arah penelitian, agar penelitian ini dihadapkan  pada  data  obervasi  dan wawancancara.
Sumber  data  utama  penelitian  kualitatif ialah  kata-kata  dan  tindakan,  selebihnya adalah  tambahan  seperti  sumber  data tertulis.  Adapun  sumber  data  dalah penelitian ini adalah :
Data  Primer,  Data  primer  yang  digunakan adalah  berasal  dari  hasil  wawancara terstruktur,  sumber  data  ditulis  dan direkam.  Penelitian disini lebih ditekankan kepada kebijakan pemerintah daerah dalam usaha-usaha  mengidentifikasi  potensi  dan manajemen industri .
Data Sekunder, data sekunder ini dipergunakan  untuk  melengkapi  informasi dalam  rangka  mencocokkan  data  yang dperoleh.  Sumber  data  sekunder  antar  lain berita  berita  surat  kabar,  website,  aratikel dan  refernsi-referensi,  baik  dari  catatan, arsip,  dan  dokumen  yang  telah  diberikan oleh  pihak  dinas  terkait.  Dalam  hal  ini pihak  –  pihak  yang  berhubungan  dengan penelitian  ini,  yaiatu  Dinas  Disperindag
kota  Cilegon,  Dinas  Lingkungan  Hidup (DLH) Kota Cilegon dan Badan
Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD) kota Cilegon.  Pemilihan data sekunder ini merupakan unsur tambahan yang sekiranya tidak dapat diwawancarai secara langsung. Misalnya  juga  korespondensi  melalui handphone atau gadget dan alat komunikasi  yang  lain  yang  menunjang penelitian ini.
Populasi  dalam  penelitian  adalah pihak-pihak  yang  berhubungan  langsung maupun  tidak  langsung  dengan    kesiapan rencana  tanggap  darurat  sesuai  dengan identifkasi  potensi  dan  bencana  industri  di kota  Cilegon.    Narasumber,  wawancara dan  obsvasi  disini  ebih  banyak  kepada penentu  kebijakan  dan  identifikasi  potensi bencana  industri,  dalam  hal  ini  adalah dinas  –  dinas  terkait  di  pemerintahan  kota Cilegon,  yaitu  :  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan  (Disperindag)  kota  Cilegon, Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH)  kota Cilegon dan Badan Penanggulangan Bencana  Daerah  (BPBD)  Kota  Cilegon, beberapa narasumber dari manajer ERT/Safety dan pendapat  masyarakat  kota Cilegon.
Pemilihan narasumber dari populasi  penelitian  dilakukan  dengan menggunakan  teknik Purpose  sampling berdasarkan prinsip kesesuaian dan kecukupan  .  Artinya  narasumber  adalah orang-orang  yang  mempunyai power, atau
pemangku  kebijakan  dan  otoritas,  dipilih berdasarkan  ciri-ciri  spesifik  yang  sesuai dengan  masalah  yang  diteliti  (Sugiyono, 2009).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Identifikasi  Potensi  Bencana  Industri  di Kota Cilegon
Penelitian ini diawali dengan melakukan  identifikasi  perusahaan  yang
berada  di  kawasan  industri  Cilegon,  yang meliputi  kawasan  industri  Ciwandan, Kawasan Krakatau Industrial Estate Cilegon  Dan  Kawasan  Gerem.  Berikut daftar perusahaan besar kategori industri di Kota  Serang  berdasarkan  berbagai  sumber : Berdasarkan data  yang  dihimpun  peneliti ini,  dapat  dikatakan  bahwa  industri  kimia mendominasi  perusahaan  yang  berada  di wilayah Kota Cilegon Banten.
Gambar Diagram 1. Persentase Jenis Industri Di Kota Cilegon Tahun 2017 Sumber : Hasil penelitian 2018, diolah
Berdasarkan diagram diatas tergambar dengan jelas bahwa bidang usaha perusahaan  dalam  kategori  industri  besar sebagian  besar  adalah  di  bidang  kimia sekitar 36%, selanjutnya adalah perusahaan  yang  memproduksi  peralatan industri,  kemudian  pabrik  pembuatan mesin-mesin dan baja.
Dalam  pasal  38  UU  Nomor  24  tahun 2007,  dijelaskan  bahwa  salah  satu  upaya
upaya pencegahan bencana dapat dilakukan  dengan : Identifikasi  dan pengenalan  secara  pasti  terhadap  sumber bahaya  atau  ancaman  bencana.  Sebagai kota industri, Kota Cilegon harus melakukan  identifikasi  industri  -  industri mana  saja  yang  berpotensi  menimbulkan bencana  yang  besar,  apabila  terjadi kegagalan  teknologi  atau  kecelakaan  pada industri  tersebut.  Misalkan  PT.  Chandra
Asri Petrochemical memiliki potensi polusi udara, dari asap dan bau yang tidak sedap. Untuk jangka panjang, apakah hal tersebut berdampak  pada  kesehatan  masyarakat yang berada tak jauh dari area industri ini. Dan apabila terjadi kebocoran tangki,  atau ledakan akibat kesalahan operasi bagaimana dampaknya terhadap masyarakat.  Oleh  karena  itu  pemerintah daerah kota Cilegon harus membuat daftar perusahaan berikut dampak yang ditimbulkan  dari  operasi  tersebut,  bila
perlu diberikan kategori. Selain berdasarkan  pada  dampak  akibat  operasi  , pengkatagorian  ini    dapat  didasarkan  pada jenis  bahan  yang  digunakan,  apakah menggunakan bahan kimia yang berbahaya atau  tidak  dan  pada  limbah  yang dihasilkan.
Berdasarkan  pada  data  yang  ada  maka identifikasi  potensi  bencana  industri  di Kota  Cilegon  dapat  dijelaskan  pada  tabel berikut
: Tabel.1 Potensi Bencana Berdasarkan Jenis Usaha No. Jenis Usaha Potensi Bencana Penyebab 1. Kimia - Kebocoran zat kimia - Infra struktur industri - Kebakaran - Ledakan - Kebocoran gas - Keracunan - Radiasi - Epidemi/penyakit kulit - kegagalan desain keselamatan pabrik, - kesalahan prosedur pengoperasian,
- kerusakan komponen
- kebocoran reaktor
- kecelakaan transportasi
- dampak  ikutan  dari bencana alam - instalasi listrik 2. Mesin dan peralatan industri - ledakan - kebakaran
- kerusakan infrastruktur - kegagalan desain keselamatan pabrik - kesalahan prosedur pengoperasian pabrik - kerusakan komponen - kelalaian pekerja - instalasi listrik 3. Baja - Polusi udara - Ledakan - Kebakaran - Kerusakan infrastruktur - kegagalan desain keselamatan pabrik - kesalahan prosedur pengoperasian pabrik - kerusakan komponen - kelalaian pekerja 5. Listrik - Pencemaran udara - Kebakaran - Ledakan - Kerusakan Infrastruktur - kegagalan desain
keselamatan pabrik,
- kesalahan prosedur pengoperasian,
- kerusakan komponen - dampak  ikutan  dari bencana alam - instalasi listrik 6. Semen, tepung - Polusi udara dan air - Kerusakan infrastruktur - kegagalan desain keselamatan pabrik - kesalahan prosedur pengoperasian pabrik - kerusakan komponen - kelalaian pekerja - kecelakaan transportasi Sumber : Penelitian 2018, diolah
Berdasarkan  klasifikasi  diatas,  maka potensi bencana industri yang paling besar dan membahayakan adalah potensi bencana  pada  industri  kimia.    Potensi bencana  yang  ditimbulkan  oleh  industri kimia  yang  mendominasi  industri  di  Kota Cilegon, dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Kebocoran  pipa,  tabung  zat  kimia selain  dapat  menimbulkan  kebakaran, ledakan  juga  dapat  menimbulkan pencemaran  udara  bahkan  radiasi. Radiasi  dari  bahan  radioaktif  industri kimia dapat menyebabkan penyakit.
2. Kerusakan infrastruktur, berupa kerusakan  gedung  akibat  ledakan  dan kebakaran,  kerusakan  instalasi  listrik dan jaringan telekomunikasi.
3. Potensi  bencana  industri  dari  industri kimia  di  wilayah  pesisir  pantai Ciwandan dan Merak adalah pencemaran  air  laut,  akibat  limbah kimia  yang  mengakibatkan  rusaknya ekosistem yang ada dilaut.
4. Potensi  bencana  industri  kimia  juga dapat disebabkan karena proses
perpindahan/transportasi  cairan  kimia, di  dalam  lingkungan  pabrik  maupun transportasi  di  luar  pabrik.  Misalnya apabila  terjadi  kecelakaan  pada  truk pengangkut bahan kimia di jalan raya. Tumpahan cairan kimia, bahkan terbakarnya cairan kimia dapat menyebabkan radiasi dan polusi udara.
Pada  industri  non  kimia  potensi  bencana industri  yang  timbul  hampir  sama,  yaitu pencemaran  udara  dan  air,  penyakit sebagai  akibat  pencemaran  udara  dan  air, kebakaran, ledakan dan kerusakan infrastruktur.  Penyebabnya  pun  tidak  jauh berbeda  yaitu  karena  kegagalan  teknologi dan  desain  keselamatan  pabrik,  kesalahan prosedur pengoperasiaan, kerusakan komponan, kebocoran pipa gas, kecelakaan transportasi  dan  dampak  ikutan  dari bencana alam.
Potensi  bencana  industri  tersebut  dapat dicegah  oleh  setiap  perusahaan  dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
1. Menggunakan  komponen  pabrik  yang terstandarisasi,  komponen industri  yang
terstandarisasi tentunya sudah menjalani proses quality control (QC) yang sangat ketat,  sehingga  setiap  komponennya dapat  dipertanggungjawabkan  kekuatan dan keamanannya.
2. Lulus  uji  analisis  dampak  lingkungan, Analisis Dampak
Lingkungan
(AMDAL)  wajib  dimiliki  oleh  setiap industri besar pada saat mengajukan ijin pembangunan industri di suatu wilayah. Dengan memiliki amdal, maka perusahaan  tersebut  dianggap  sudah layak untuk beroperasi dan operasi yang dilakukan olehperusahaan tersebut tidak memberikan  dampak  negatif  terhadap lingkungannya.
3. Pemeriksaan  rutin  terhadap  mesin- mesin,  instalasi  listrik,  pipa  dan  lain- lain.
Selain  mengidentifikasi  potensi  Bencana Industri  di  Kota  Cilegon,  Pemerintah Daerah Kota Cilegon. juga memiliki peran penting dalam mencegah bencana industri, seperti    mengendalikan  pertumbuhan industri,  pemberian  ijin  amdal  yang  ketat, pengawasan operasi industri dan pengelolaan  limbah  industri.  Manajemen bencana  industri  menjadi  suatu  keharusan bagi  Pemerintah  Daerah  Kota  Cilegon, sebagai  upaya  penanggulang  Bencana Industri di Kota Cilegon
Manajemen  Bencana  Industri  di  Kota Cilego n
Dalam  pembahasan  Manajemen Bencana  Industri di  Kota Cilegon, peneliti mengacu  pada  pendapat  Alexander  , Copola dan King dalam Kusumasari (2014 ;  21-24)  dimana  aktivitas  manajemen bencana meliputi : Mitigasi,
Kesiapsiagaan, Respon dan Pemulihan.

## Mitigasi Bencana
Mitigasi didefinisikan sebagai tindakan  yang  diambil  sebelum  bencana terjadi dengan tujuan mengurangi, menghilangkan  dampak  bencana  terhadap masyarakat  dan  lingkungan.  Mitigasi Bencana tidak terlepas dari upaya manajemen penanggulangan bencana  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kota Cilegon.  Mitigasi bencana harus dilakukan secara terencana dan komprehensif melalui berbagai upaya dan pendekatan baik secara tekhnis,  manusia  maupun  administrasi (Ramli, 2010).
Manajemen  penanggulangan  bencana tidak lepas dari peran dan tanggung jawab Pemerintah  Daerah  untuk  menangulangi bencana  industri  di  Kota  Cilegon,  hal  ini akan  terkait  erat  dengan    tugas  pokok  dan fungsi  yang  dijalankan  oleh  Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan,  dalam UU Nomor 32 tahun 2004 Pemerintah Daerah memiliki kewenangan :
1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
2. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang ( Widjaja,2005:166) Kedua kewenangan tersebut didalamnya termasuk dalam perencanaan dan
pengendalian pembangunan industri. Dengan kewenangan tersebut pemerintah daerah dapat  membuat  berbagai  regulasi  untuk mencegah  dampak  negatif  industri dengan membuat rencana dan pengendalian pembangunan industri dan rencana tata ruang.
Peran pemerintah dalam mencegah bencana sudah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun  2007.    Dimana  pemerintah  daerah diberikan kewenangan yang meliputi :
1. Menetapkan kebijakan penanggulangan bencana.
Kegiatan  penanggulangan  bencana adalah  serangkaian  upaya  yang  meliputi penetapan  kebijakan  pembangunan  yang berisiko  timbulnya  bencana,  kegiatan pencegahan  bencana,  tanggap  darurat,  dan rehabilitasi. Salah satu kegiatan penanggulangan adalah kegiatan pencegahan  bencana,  pencegahan  bencana ini  tidak  hanya  bencana  alam  tetapi seharusnya  juga  bencana  yang  disebabkan oleh  industri-  industri  yang  beroperasi  di wilayah  daerahnya.  Upaya  yang  dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mencegah  bencana  industri,  antara  lain  1.
Melakukan  perencanaan  dan  pengendalian pembangunan industri.
Pemerintah daerah harus merencanakan  pembangunan  industri di  wilayahnya  akan  di  arahkan  ke sector  mana.  Apakah  industri  berat dengan teknologi tinggi, ataukah industri  dengan  teknologi  rendah  yang menyerap banyak tenaga kerja. Karena jenis industri yang dikembangkan akan berdampak pada bencana industri yang akan ditimbulkan oleh industri tersebut. Industri kimia dengan teknologi tinggi memiliki resiko bencana  industri  yang  berbeda  dengan bencana  industri  pada  industri  bahan makanan  seperti  perusahaan  terigu. Ancaman  bencana  pada  teknologi kimia sangat berbahaya dan berdampak lama.  Oleh  karena  itu,  pemerintah daerah  harus  lebih  selektif  dan  ketat dalam menerima investasi pada industri kimia. Pemberian izin untuk membangun  industri  harus  didasarkan pada  ketentuan  teknis  dan  persyaratan teknis  yang  ditetapkan  pemerintah. Seperti ijin amdal, memenuhi persyaratan  dalam  pengelolaan  limbah B3,  adanya  standarisasi  atas  alat  yang digunakan  dan  lokasi  yang  jauh  dari pemukiman.
Pengendalian industri yang dapat dilakukan  oleh  pemerintah  daerah adalah  dengan  membatasi  jumlah
investasi  pada  sektor  industri,  atau bahkan  menghentikan  pembangunan industri, misalnya industri kimia dengan  mempertimbangkan  dampak polusi  air,  udara  yang  ditimbulkannya, karena  semakin  terbatasnya  lahan industri.  Karena  apabila  industri  tidak dikendalikan,  maka  akan  semakin banyak  lahan-lahan  produktif  yang akan  dijadikan  lahan  industri,  selain itu,  industri  juga  akan  semakin  dekat dengan  pemukiman  penduduk.  Oleh karena  itu  pemerintah  daerah  melalui Rencana  Strategisnya  sebaiknya  tidak mengandalkan  lagi  sektor  industri sebagai sasaran pembangunan.
Begitupula dalam membuat perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan  tata  ruang,  pemerintah daerah  harus  menata  kawasan  mana saja yang diperbolehkan untuk membangun industri.
Penataan
kawasan industri juga harus disesuaikan  dengan  jenis  industrinya. Hak  ini  untuk  mencegah  dampak  yang besar  pada  masyarakat  apabila  terjadi kecelakaan  pada  industri  atau  bencana industri.
Dari sektor industri dari perusahaan-perusahaan  industri  yang memiliki  potensi  bahaya  besar  adalah industri  logam,  industri  petrokimia,
industri  pupuk  dan  beberapa  industri lainya yang berhubungan dengan bahan kimia. Pemanfaat perencanaan strategis dengan  membuat  pemetaan  resiko bencana  industri,  penentuan  jenis  atau macam  dari  industri  bebrbahaya  besar dilakukan  dengan  mengacu  kepada beberapa  dokumen  yaitu  SK  Menperin No.620/2012  tentang  Obyek  Vital Nasional  Sektor  Industri,  SK  Menteri ESDM  No.3407  k/MEM/2012  tentang Obyek  Vital  Nasional  Sektor  Energi dan Sumber Daya Mineral, SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.187 ?MEN/1999 tentang Pengendalian Bahaya Kimia
Berbahaya  di  Tempat  Kerja  dan Peraturan  Menteri  LH  No.3/2013 tentang  Audit  Lingkungan  Hidup dimana didalamnya terdapat jenis/macam  usaha  dan  atau  kegiatan beresiko  tinggi.  Dari  sektor  energi  dan sumber daya mineral beberapa instalasi yang dinilai mempunyai potensi bahaya  besar  adalah  kilang  minyak, kilang  LPG,  kilang  LNG,  depo  BBM, dan fasilitas pengeboran.
Pemerintah  Daerah  Kota  Cilegon  telah membuat  Kebijakan  Mitigasi  Bencana yang  dituangkan  dalam  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  2010  –  2030  sebagai berikut :
Gambar 4.1. RTRW Kota Cilegon Dalam Mitigasi Bencana
Mitigasi Bencana Industri sudah
tertuang dalam RTRW 2010-2030 yang dituangkan  dalam  Perda  Kota  Cilegon Nomor 3 Tahun 2011. Ini
menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah  Kota  Cilegon  sangat  serius dalam  perencanaan  guna  mencegah bencana  industri,  mengantisipasi  dan mengelola  bencana  industri  di  Kota Cilegon.
Berdasarkan  pada  gambar  tersebut, maka  dapat  dijelaskan  bahwa  sebagai berikut :
a. Kawasan sebelah utara Cilegon,
disekitar wilayah Suralaya yang berbatasan dengan kecamatan Bojonegara  dijadikan  wilayah  untuk mempertahankan  alam  menjadi  Ruang Terbuka  Hijau  (RTH)  dengan  tujuan
untuk melindungi kawasan  PLTU Suralaya.  Kita  tahu  bahwa  PLTU Suralaya  merupakan  instalsi  vital  milih Nasional,  maka  untuk  melindungi kawasan  PLTU  Suralaya  dari  bencana alam  seperti  tsunami  dan  banjir,  maka dibuat  RTH.  RTH  juga  dimaksudkan untuk  memfilter  polusi  udara  dan  debu yang  disebabkan  oleh  operasi  PLTU Suralaya.
b. Kawasan  pelabuhan  Merak  merupakan jalan  menuju  pulau  Sumatera  adalah merupakan  jalur  yang  tersibuk  dalam trasnportasi  masal.  Disini  merupakan kombinasi jalur industri pabrikasi dengan  jalur  transportasi  penghubung ke  pulau  Sumatera.    Daerah  zona  ini merupakan  daerah  yang  menjadi  zona perlindungan,  karena  disamping  juga
harus  mempertahankan  bentang  alam Pulo  Merak  agar  menjadi  kawasan lindung (dalam artian melindungi kawasan  Pelabuhan  Merak),  karena didalamnya  unsur-unsur  asset  vital pemerintah  seperti  Pelabuhan  Merak, Terminal  Pelabuhan  Merak  dan  Stasiun Kereta  Api),  sedang  unsur  perusahaan industri  juga  banyak  yang  berdomosili disekitar dekat dengan pelabuhan. c. Adapun  titik  zona  industri  sekitar kawasan KIEC, sebagai mitigasi bencana  dan  konsep  yang  sebagaimana diarsir  dengan  lonjong  kebawah,  dan merupakan  konsep  kawasan  industri Krakatau  Steel,    yaitu  KIEC  akan dibangun benteng alam sepanjang 5 km dan lebar 100 meter  yang dimaksudkan adalah  merupakan  hutan  kota  yang nantinya akan menjadi penahan gelombang  dari  arus  ombak  yang  bisa datang  sewaktu-waktu  terjadi  bencana, utamanya  melindungi  kawasan  industri Krakatau  Steel  dan  industri  pabrikasi sekitar wilayah KIEC, sehingga meminimalisasi  dampak  dan  merubah fungsi ruang hijau dari kawasan industri yang menjadi pelabuhan.
2. Pembuatan  perencanaan  pembangunan yang memasukkan unsur-unsur
kebijakan penanggulangan bencana,pelaksanaan  kebijakan  kerja
sama  dalam  penanggulangan  bencana
dengan provinsi dan/atau
kabupaten/kota lain. Wilayah Kota Cilegon ini berdampingan dengan wilayah kabupaten  Serang,  begitupun  dengan kawasan industrinya. Kawasan industri Cilegon  membentang  dari  Ciwandan sampai Merak, sementara itu disebelah utara  kota  Cilegon  membentang  . kawasan  industri  Bojonegara  yang berada di bawah kewenangan Kabupaten  Serang.  Dampak  bencana industri yang ditimbulkan oleh industri di  Anyer  dan  Bojonegara,  akan  lebih besar  terhadap  masyarakat  di  wilayah otonomi  Kota  Cilegon,  dibandingkan kota  Serang.  Oleh  karena  itu  perlu adanya  kerjasama  pemerintah  daerah Kota Cilegon dengan Kabupaten Serang  dalam merencanakan  dan mengendalikan  pembangunan  industri. Jangan  sampai  pemerintah  kabupaten Serang  terus-menerus  memberikan  ijin investasi  untuk  pembangunan  industri kimia,  sementara  lokasinya  semakin mendekati kawasan pemukiman penduduk  kota  Cilegon.  Sehingga kabupaten  Serang  diuntungkan  dan kota  Cilegon  dirugikan,  akibat  polusi udara,  air  dan  kerusakan  ekosistim, hilir  mudik  kendaraan  berat  yang mengakibatkan jalan rusak.
3. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi  sebagai  sumber  ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya. Untuk mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sumber bencana industri,  pemerintah  daerah  perlu bekerjasama dengan BPPT,
Kemenristek untuk melakukan serangkaian pengujian atas alat tersebut
. Sementara terkait dengan penggunaan
alat  pemerintah  daerah  juga  harus memastikan bahwa alat yang digunakan  tersertifikat  dan  memenuhi standar  yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini untuk  mengurangi  potensi  bencana yang  ditimbulkan  akibat  kegagalan teknologi  atau mal-function atas  alat tersebut.
4. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan  dan  pengurasan  sumber daya  alam  yang  melebihi  kemampuan alam pada wilayahnya.
Industri  membutuhkan  lahan  ,bagi industri di Kota Cilegon yang sebagian besar  adalah  industri  kimia  pastinya membutuhkan  area  yang  cukup  luas. Pemerintah  daerah  harus  membatasi pembangunan  industri,  dan  melarang perusahaan  yang  membangun  dengan merusak  alam.    Pembangunan  di kawasan  Industri  Cilegon  sebagian besar menggunakan lahan perladangan, sebagian  lagi  dengan  meratakan  area perbukitan  dan  sebagian  lagi  adalah
area persawahan. Perusakan perbukitan yang  dapat  menjadi  sandaran  air apabila  hujan,  dapat  menimbulkan bencana banjir pada daerah  sekitarnya. Oleh karena itu pemerintah daerah juga harus  melakukan  pengawasan  dalam pembangunan industri dan memberikan sangsi  yang  tegas  apabila  kegiatan industrinya  melanggar  aturan  dan merusak lingkungan.
Dalam  pasal  38  UU  Nomor  24 tahun  2007,  dijelaskan  bahwa  upaya pencegahan  bencana  dapat  dilakukan dengan :
1. Identifikasi  dan  pengenalan  secara pasti  terhadap  sumber  bahaya  atau ancaman bencana
Sebagai  kota  industri,  Kota  Cilegon harus melakukan identifikasi industri – industri  mana  saja  yang  berpotensi menimbulkan  bencana  yang  besar, apabila  terjadi  kegagalan  teknologi atau  kecelakaan  pada  industri  tersebut. Misalkan PT. Chandra Asri Petrochemical  memiliki  potensi  polusi udara,  dari  asap  dan  bau  yang  tidak sedap.  Untuk  jangka  panjang,  apakah hal tersebut berdampak pada kesehatan masyarakat  yang  berada  tak  jauh  dari area  industri  ini.  Dan  apabila  terjadi kebocoran  tangki,  atau  ledakan  akibat kesalahan operasi bagaimana dampaknya  terhadap  masyarakat.  Oleh karena  itu  pemerintah  daerah  kota
Cilegon harus membuat daftar perusahaan  berikut dampak yang ditimbulkan  dari  operasi  tersebut,  bila perlu diberikan kategori. Selain berdasarkan pada dampak akibat operasi  ,  pngkategorian  ini    dapat didasarkan  pada  jenis  bahan  yang digunakan, apakah menggunakan bahan kimia yang berbahaya atau tidak dan  pada  limbah  yang  dihasilkan. Untuk  identifikasi  potensi  bencana industri di Kota  Cilegon  sudah diuraikan oleh peneliti pada tabel 4.2.
2. Kontrol  terhadap  penguasaan  dan pengelolaan  sumber  daya  alam  yang secara  tiba-tiba  dan/atau  berangsur berpotensi  menjadi  sumber  bahaya bencana Pembangunan  industri  tentunya  tidak melalui  proses  yang  tiba-tiba,  tetapi melalui  serangkaian  prosedur  yang harus  dipenuhi,  agar  industri  yang dibangun tidak membahayakan keselamatan  pekerja  juga  masyarakat di lingkungan industri. Oleh karena itu apabila  di  wilayah  suatu  daerah  ada sebuah  perusahaan  yang  tiba-tiba dibangun,  maka  pemerintah  daerah memiliki  kewajiban  untuk  menelusuri perusahaan  tersebut  dan  meminta kelengkapan  persyaratan  yang  harus dipenuhi.  Apabila  perusahaan  tersebut tidak  melengkapi  persyaratan  yang harus  dipenuhi,  maka  pemerintah
daerah dapat menghentikan operasional pembangunan industri tersebut.
3. Pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur    berpotensi  menjadi  sumber ancaman atau bahaya bencana.
Apabila  perusahaan  mengganti  alat teknologi yang digunakan untuk operasinya, seharusnya dilaporkan kepada  dinas  perindustrian,  untuk selanjutnya  dilakukan  serangkaian  uji coba kelayakan teknologi tersebut. Hal ini  guna  mencegah  kecelakaan  kerja yang  ditimbulkan  oleh  kegagalan teknologi atau ketidak layakan alat.
4. Penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.
Pemerintah  Daerah  membuat  rencana tata  ruang  dan  menetapkan  wilayah- wilayah  berdasarkan  fungsi.  Misalnya kecamatan  Purwakarta  dan  Cibeber adalah  sebagi  wilayah  pemukiman, oleh  karena  itu  tidak  boleh  ada  ijin pembangunan industri di kedua wilayah  tersebut.  Sebaliknya  wilayah Ciwandan  adalah  wilayah  industri, maka pemerintaha daerah tidak memberikan  ijin  untuk  pembangunan perumahan.
5. Penguatan ketahanan sosial masyarakat.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencegah  bencana  industri  adalah
dengan  menguatkan  masyarakat  di wilayah  industri  baik  secara  sosial maupun ekonomi. Masyarakat di wilayah industri dapat menjadi pengawas  bagi  pembangunan  industri. Misalnya  ada  industri  yang  tiba-tiba dibangun  di  daerah  tempat  tinggal mereka,  maka  masyarakat  beserta aparat  desa  dapat  menanyakan  dan melaporkan  keberadaannya  pada  dinas perindustrian dan perdagangan.
Masyarakat juga harus dibekali dengan pengetahuan  tentang  bencana  industri, sehingga mereka melakukan pencegahan  terhadap  diri  sendiri, misalnya  kalau  keluar  menggunakan masker,  tidak  menggunakan  air  sungai untuk  keperluan  sehari-hari  dan  lain- lain.
6. Pemerintah secara
berkala
melaksanakan pemantauan dan
evaluasi  terhadap  pelaksanaan  tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.
Pemerintah  daerah  melalui  Dinas Perindustrian  dan  Dinas  Tenaga  Kerja harus  secara  rutin  melakukan  pemantauan langsungm sidak terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan kerja.  Dinas  Tenaga  Kerja  seharusnya mewajibkan  perusahaan  yang  ada  di wilayah  Kota  Cilegon  melakukan  tes kesehatan  rutin,  berkala  tergantung  jenis perusahaannya.  Hal  ini  untuk  menjamin
bahwa performa karyawan memang memenuhi  persyaratan  untuk  melakukan tugas  yang  tidak  ringan.  Karena  seperti kita  ketahui,  dari  berbagai  kecelakaan industri yang terjadi sebagian besar adalah disebabkan oleh human error.
Selain  pemerintah  daerah,  Pemerintah Pusat  juga  dapat  melakukan  beberapa upaya  mencegah  bencana  industri,  antara lain :
1. Memasukkan  bencana  industri  ke dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Dengan dimasukkannya bencana industri kedalam UU Penanggulangan Bencana, maka  pihak  industri  menjadi  lebih bertanggungjawab  untuk  mencegah bencana, dan jelas tanggung jawab apa yang harus ditanggung oleh pengusaha apabila terjadi bencana industri.
2. Kementerian Lingkungan Hidup membuat  kebijakan  teknis  sistem pengelolaan  limbah  bahan  berbahaya dan  beracun  untuk  diterapkan  pada industri. Sementara untuk pelaksanaannya  nanti  akan  diawasi oleh dinas perindustrian.
Dalam  program  penecgahan  dan  mitigasi di perusahaan industri,  tentunya dilakukan beberapa pendekatan pencegahan misalnya pendekatan energi yaitu melalui pengendalian  bahan  kimia  dlam  proses produksi  melalui  prosedur,  WI  dan
peralatan pengaman serta alat perlindungan diri.  Selain  itu  juga  dilakukan  dengan pendekatan  manusia,  melalui  training bulanan  dan  drill  tahunan  bersama  tim ERT, karyawan,  relasi terakait dan CERT.
Kesiapsiagaan ( Preparedness )
Kesiapsiagaan  adalah  merencanakan tindakan  untuk  merespon  jika  terjadi bencana. Terdapat beberapa tindakan  yang sudah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah Kota  Cilegon,  dalam  hal  ini  adalah  BPBD Kota Cilegon dalam merencanakan tindakan  untuk  merespon  jika  terjadi bencana industri di Kota Cilegon.
1. Melakukan  sosialisasi  dan  pelatihan kebencanaan.  Sosialisasi  memberikan pengetahuan  terkait  tindakan  yang dilakukan  oleh  masyarakat  jika  terjadi bencana  industri  di  Kota  Cilegon.  Pada Tahun  2016  BPBD  Kota  Cilegon bekerjasama  dengan  BPBD  Provinsi Banten  dan  Universitas  Sultan  Ageng Tirtayasa  telah  melakukan  Seminar  dan workshop Kebencanaan di Hotel Mangkuputra  Cilegon.  Kegiatan  ini dihadiri  oleh  perwakilan  perusahaan yang terdapat di Kota Cilegon, perwakilan  dari  BPBD  di  seluruh Provinsi  Banten  juga  akademisi  dari seluruh Indonesia. Dihadirkannya perwakilan dari perusahaan atau industri  di  Kota  Cilegon  memang karena  Cilegon  memiliki  industri  yang
berpotensi menimbulkan bencana industri. Bencana industri yang terdapat di  Kota  Cilegon  dapat  terjadi  karena kegagalan  teknologi  maupun  dampak dari  bencana  alam  yang  lain,  seperti gempa bumi.
2. Menyediakan jalur evakuasi dan Tsunami drill. Sejak terjadinya Tsunami di  Aceh,  menimbulkan  kesadaran  bagi daerah-daerah lain untuk lebih memperhatikan  manajemen  bencana. Begitupun  dengan  Kota  Cilegon,  sejak tahun  2007  pemerintah  Kota  Cilegon, sudah  menyiapkan  jalur-jalur  evakuasi apabila terjadi tsunami di Kota Cilegon. Hal ini memang menjadi suatu keharusan, karena wilayah Kota Cilegon  dikelilingi  oleh  lautan,  dimana lempeng  selat  sunda  terdapat  gunung anak krakatau memiliki potensi bencana alam  berupa  gunung  meletus  dan tsunami. Terkait dengan
3. Membentuk Pusat Pengendalian
Operasi  Bencana.  Pusat  Pengendalian Operasi  dibentuk  oleh  Pemerintah  Kota Cilegon  pada  Tahun  2003.  Pusdalop memiliki fungsi sebagai berikut b. Penerima, pengolah dan pendistribusi informasi kebencanaan.
c. Fungsi  penerima,  pengolah  dan penerus  peringatan  dini  kepada instansi terkait dan masyarakat.
d. Fungsi  tanggap  darurat  sebagai fasilitator  pengerahan  sumber  daya
untuk  penanganantanggap  darurat bencana  secara  cepat,  tepat,  efesien dan efektif.
e. Fungsi  koordinasi,  komunikasi  dan sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan bencana.
5. Membentuk Kelurahan
Tangguh
Bencana di Kecamatan Gerem. Pelibatan masyarakat dalam
penaggulangan bencana melalui
desa/kelurahan tangguh bencana
(DETANA), dilakukan dengan
membentuk  relawan-relawan  di  titik
rawan bencana. Relawan-relawan tersebut memiliki
tugas menginformasikan apabila terjadi bencana  dan  dipersiapkan  sebagai tenaga  penyelematan  sebelum  pihak BPBD,  Pemadam  Kebakaran,  Tim Kesehatan  hadir  di  lokasi  bencana tersebut.  Di  Desa  Gerem  dibentuk organisasi  PRB  (Pengurangan  Resiko Bencana)  yang  anggotanya  berjumlah 30  orang,  terdiri  dari  warga  ,  RT,  RW,
Kader dan Karang Taruna.
6. Membangun Sirine Early Warning Bagi
Tsunami  dan  Bencana  Industri.  Sirine Early  warning  selain  dimiliki  oleh Pusdalop sebanyak 3 titik, juga dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Kota  Cilegon.  Terdapat  4  titik sirine early warning di area industri ciwandan,  salah  satunya  adalah  sirine milik PT. Asahimas Subentra Chemical.
7. Melaksanakan Drill Kecelakaan Industri bersama  perusahaan-perusahaan  yang terdapat di Kota Cilegon. Drill kecelakaan  industri  pernah  dilakukan oleh  perusahaan  –perusahaan  di  Kota Cilegon yang tergabung dalam Ciwandan  Emergency  Response  Team . Perusahaan  yang  tergabung  dalam CERT  antara  lain  PT.  Asahimas Subentra  Chemical,  PT.  Chandra  Asri Petrochemical,
Lautan
Otsuka Chemichal, dan Daekyung Heavy Industry.
Membangun kesiagaan sangatlah penting,  namun  tidaklah  mudah  kaarena disini  disamping  menyangkut  emntal  juga sikap  budaya  atau  kebiasaan  serta  displin masyarakat.  Kadang  sikap  acuh  tak  acuh dari warga masyarakat terhadap keberadaan perusahaan industri dan budaya  tentunya  juga  harus  dipahami  oleh manajemen  perusahaan  industri  terhadap keberadaan masyarakat sekitar. Bagaimana pengaruh  industri  terhadap  keberadaan lingkungan,  pencemaran  dan  juga  peran serta  perusahaan  terhadap  kepedulian lingkungan,  sistem  peran  CSR  terahdap lingkungan  sekitar.  Bisa  mulai  dari partisipasi  dalam  pembangunan  daerah, bantuan  material  maupun  rohani  terutama prioritas  perekrutan  taenaga  unskill  atau skill yang dengan rekruitmen yang terarah, bantuan  pada  peringatan  peringatan  hari besar seperti peringatan keagamaan
maupun hari Kemerdekaan dan pembentukan  Tangga  Bencana  dengan melibatkan  unsur  masayarakat.  Sehingga nantinya  dalam  kesiapsiagaan  peran  serta dari  berbagai  unsur  bisa  menjadikan kesiapan  dalam  menghadapai  bencana. Karena  respon  atau  tanggap  darurat merupakan  serangkaian  kegiatan  untuk mengatasi  bencana  yang  dilakukan  segera pada saat kejadian bencana, yang bertujuan untuk  menghadapi  keadaan  atau  hal  yang paling  terburuk  atas  kejadi  bencana tersebut.

## Respon/Daya Tanggap
Respon menurut
Kusumasari
(2014:28)  adalah  tindakan  yang  dilakukan segera  sebelum,  selama  dan  setelah bencana terjadi yang bertujuan menyelamatkan nyawa, mengurangi kerusakan  harta  benda  dan  meningkatkan pemulihan.  Respon  yang  telah  dilakukan oleh  Pemerintah  Kota  Cilegon  adalah dengan :
1. Mengoptimalkan  peran BPBD.
BPBD  memiliki  peran  yang  sangat penting dalam penanggulangan bencana,  namun  demikian  BPBD belum  optimal  dalam  melaksanakan tugasnya, karena BPBD belum memiliki  SOP  BPBD  Kota  Cilegon, selama  ini  dalam  bekerja  mereka menggunakan  SOP  Tanggap  Darurat. Dalam  upaya  penanganan  bencana BPBD membentuk Rupusdalop
(Rumah  Pusat  Pengendalian  dan Operasi)  dan  bergabung  dalam  TRC- PB  (Tim  Reaksi  Cepat-Penanggulang Bencana).
2. Membentuk  Tagana,  Detana  dan membentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB). Upaya penaganan bencana memerlukan pelibatan pemuda, masyarakat  dan  beberapa  instansi terkait,  oleh  karena  untuk  mewadahi peranan  pemuda  dalam  penanganan bencana  dibentuklah  Tagana  atau Taruna  Tanggap  Bencana.  Untuk mewadahi pelibatan masyarakat dalam penganganan  bencana  dibentuk  desa tanggap bencana atau Detana. Sementara  itu  karena  penanganan bencana  harus  cepat  dan  melibatkan beberapa  instansi  pemerintah  seperti BPBD  dan  Dinas  Kesehatan  maka dibentu  TRC-PB  atau  Tim  Reaksi Cepat-Penanggulangan Bencana.
Untuk  industri  sendiri  sudah  dibentuk CERT  atau Ciwandan  Emergency Response  Team .  Perusahaan  yang tergabung dalam CERT adalah perusahaan-perusahaan yang berada di kecamatan  Ciwandan  Kota  Cilegon. CERT  beranggotakan  penanggung jawab safety pada perusahaan- perusahaan tersebut. Mereka mengadakan  pertemuan  rutin  setiap bulan  untuk  membahas  permasalahan
terkait  keselamatan  dan  keamanan kerja.  Salah  satu  kegiatan  bersama yang  telah  mereka  lakukan  adalah industrial disaster drill/drill kecelakaan industri. Selain itu terdapat SOP  yang  menjadi  kesepatan  industri yang harus diterapkan dalam mencegah  dan  menangani  bencana industri.
3. Sistem Komunikasi Bencana.
Jarinan  komunikasi  bencana  dikelola oleh  Pusdalop  BPBD  Kota  Cilegon. Pusdalop  Kota  Cilegon  berfungsi mendiseminasikan peringatan dini kepada  masyarakat,  yaitu  melalui whats  app,  handy  talk  dan  radio komunitas.  Selain  itu  Pusdalop  juga menggunakan  jaringan  komunikasi media  elektronik  dan  media  cetak untuk  mendiseminasikan  peringatan dini  kepada  masyarakat.  Media  cetak yang  dipergunakan  sebagai  sarana desiminasi  peringatan  dini  adalah  : Koran  Radar  Banten,  Kabar  Banten, Banten Pos dan Banten Raya.
Sementara  itu  media  elektronik  yang digunakan  adalah  :  Banten  News, Local  I-News,  Sebelas  news  dan Berita Cilegon.
Peringatan  Bencana  juga  melalui radio,  yaitu  :  PT.  Radio  Top,  Radio Swara  Kukila  Kenari,  Radio  Top Persada,  Radio  Khatulistiwa  Sentra Senada dan Radio Cilegon Mandiri.
Pemulihan ( Recovery )
Pemulihan adalah kegiatan mengembalikan sistem infra struktur untuk mengembalikan kehidupan ke keadaan dan kondisi  normal,  keadaan  yang  lebih  baik stelah bencana. Pemulihan bertujuan untuk memperbaiki  dan  meulihkan  semua  aspek pelayanan  publik  dan  masyaakat  samapai tingkat  yang  memadai  pada  wilayah  pasca bencana,  dperlukan  rehabilitasi  dengan sasaran utama normalisasi atau berjalannya secara  wajar  semua  aspek  pemerintah  dan kehidupan masyarakat.
Tindakan pemulihan merupakan tindakan yang dilakukan setelah terjadinya bencana yang meliputi  :
1. Penyantunan dan pertolongan.
Tahap penyantunan atas bencana industri berdasarkan pengalaman bencana  yang  terjadi  seperti  banjir  dan longsor  melibatkan  TNI  dalam  hal  ini KODIM, Dinas Kesehatan Kota Cilegon,  PMI,  Pemadam  Kebakaran, TAGANA  dan  Dinas  Sosial  Kota Cilegon. Karena bancana industri, maka pihak  perusahaan  juga  terlibat  dalam kegiatan  penyantunan  dan  pertolongan. Bantuan yang diberikan berupa bantuan logistik,  pakaian  dan  kebutuhan  sehari- hari.  Sedangkan  untuk  pertolongan diarahkan  untuk  penyelamatan  dan tindakan  medis  apabila  terdapat  korban yang  mengalami  luka  ataupun  sakit akibat bencana tersebut. Dalam kegiatan
pertolongan  melibatkan  TRC-PB  yang anggotanya  terdiri  dari  BPBD  dan Dinas  Kesehatan,  Pemadam  Kebakaran dan  TNI.  Karena  sudah  terdapat Kelurahan  Tanggap  Bencana,  makan relawan yang tergabung dalam organisasi  PRB  (Pengurangan  Resiko Bencana) juga turun melakukan kegiatan  pertolongan,  mereka  juga mengatur bantuan logistik pada masyarakat.  Khusus  untuk  bencana industri  akibat  kegagalan  teknologi, apabila  hanya  berdampak  internal  pada perusahaan  maka  penyantunan  korban sepenuhnya tanggung jawab perusahaan,  contoh  nya  pada  kasus meledaknya  tangki  PT.  Dover,  yang mengakibatkan  1  orang  tewas  dan sejumlah  korban  luka-luka  menjadi tanggung  jawab  PT.  Dover.  Sementara itu  untuk  upaya  penyelematan  dapat melibatkan Dinas kesehatan dan pemadam kebakaran.
2. Konsolidasi
Kegiatan  konsolidasi  bertujuan  untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam  penanganan  pasca  bencana. Karena, penanganan bencana melibatkan banyak elemen, maka konsolidasi  dalam  bentuk  pertemuan- pertemuan, rapat koordinasi, dan komunikasi  berkala  antara  BPBD, DLH,  Dinas  Kesehatan,  Dinas  Sosial,
Dinas Pemadam Kebakaran, TAGANA,
Kodim/TNI  dan  pihak  perusahaan menjadi sangat penting.
3. Rekonstruksi obyek yang terkena dampak bencana.
Pemulihan kembali kondisi pasca bencana  di  Kota  Cilegon,  melibatkan Bappeda,  Dinas  Pekerjaan  Umum, Dinas Kesehatan dan Pihak Perusahaan. Bappeda sebagai perencana pembangunan  memiliki  kewenangan untuk membuat program-program pemulihan  atau  rekonstruksi  daerah pasca  bencana.  Dinas  Pekerjaan  Umum memiliki tugas untuk memperbaiki infra strukutr  yang  rusak,  merehabilitasi sarana  umum  agar  berfungsi  kembali. Pihak  perusahaan  melalui  dana  CSR diharapkan  juga  memberikan  bantuan dalam  pemulihan  daerah  bencana, apalagi jika bencana tersebut merupakan  bencana  industri  sebagai akibat  kegagalan  teknologi,  seperti  di Porong Sidoarjo.
Pemulihan traumatik pasca bencana . Bencana industri tidak hanya menyebabkan  kerusakan,  luka  jasmaniah, seperti luka bakar dan lain-lain, tetapi juga dapat  menyebabkan  trauma  bagi  korban. Oleh karena itu pemulihan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan tidak hanya pemulihan kesehatan, tetapi juga pemulihan kejiwaan akibat bencana tersebut.  Untuk  itu  Dinas  Kesehatan  perlu
menyediakan tenaga psikolog dalam rangka pemulihan korban bencana.
Pemulihan  traumatik  akibat  bencana  juga dapat dilakukan bekerjasama dengan LSM, yang membantu mendampingi dan memberikan motivasi bagi korban bencana.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  yang  berkaitan dengan identifikasi potensi dan manajemen bencana  industri  tersebut  diatas  dapat diambil  kesimpulan  bahwa  identifikasi potensi bencana industri dibeberapa perusahaan  industri  di  kota  Cilegon, provinsi  Banten  sudah  dapat  dikatakan cukup  baik,  terutama  pada  perusahaan  – perusahaan industri yang berbasis perusahaan besar dan asing, karena, karena sebagian  telah  tanggap  dalam  kesadaran sendiri  dan  telah  terbentuk Emergency Respon  Team  (ERT), walaupun  masih  ada beberapa  hal  yang  perlu  diperbaiki  dalam upaya  proses  identifikasi  potensi  dalam manajemen bencana industri..
Untuk  itu  ada  beberapa  kesimpulan dalam  penelitian  ini  sebagai  bahan  acuan dalam  menghadapi  bencana  industri  yang ada  di  kota  Cilegon,  provinsi  Banten, antara lain sebagai berikut :
1. Potensi  bencana  industri  terbesar  di
Kota  Cilegon  berasal  dari  industri kimia,  persentase  jumlah  industri  kimia
di  Kota  Cilegon  adalah  sebesar  36  %. Potensi  bencana  industri  yang  dapat terjadi  pada  industri  di  Kota  Cilegon adalah : Kebakaran, Ledakan,
Kerusakan  Infrastruktur,  Kebocoran
Gas,  Keracunan,  Epidemi  penyakit, Polusi udara dan air. Selain mengidentifikasi potensi bencana industri  di  Kota  Cilegon,  Pemerintah Daerah  Kota  Cilegon,  juga  memiliki peran penting dalam mencegah bencana industri, seperti mengendalikan pertumbuhan  industri,  pemberian  ijin amdal  yang  ketat,  pengawasan  operasi industri dan pengelolaan limbah industri.
2. Manajemen  Bencana  Industri  di  Kota Cilegon  dilakukan  dengan  melakukan serangkaian  kegiatan  yang  meliputi mitigasi bencana, kesiapsiagaan menghadapi bencana, response terhadap bencana dan pemulihan akibat bencana. Kegiatan  Mitigasi  Bencana  Industri  di Kota Cilegon dilakukan sebagai berikut
:
4. Mitigasi Bencana, dilakukan dengan :
a. Menetapkan kebijakan penanggulangan  bencana  melalui perencanaan dan penendalian pembangunan  industri,  memasukkan kegiatan  mitigasi  bencana  dalam Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota Cilegon Tahun 2010 – 2030.
b. Membuat perencanaan pembangunan yang memasukan unsur-unsur kebijakan  penanggulangan  bencana dan  bekerjasama  dengan  pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lainnya.
c. Pengaturan teknologi yang
berpotensi  sebagai  sumber  ancaman atas  bahaya,  dilakukan  melalui kerjasama dengan BPPT dan
Kemenristek untuk melakukan pengujian alat-alat industri.
d. Perumusan  kebijakan  pencegahan penguasaan  dan  pengurasan  sumber daya alam yang melebihi
kemampuan alam pada wilayah Kota
Cilegon.
5. Kesiapsiagaan, meliputi tindakan sebagai berikut :
a. Melakukan  sosialisasi  dan  pelatihan
kebencanaan  yang  melibatkan  unsur pemerintah (BPBD, Tagana),
Masyarakat  (Detana,  LSM)  dan perusahaan (industri).
b. Menyediakan  jalur  evakuasi  di  area industri  dan  wilayah  sekitar  industri dan melakukan tsunami drill.
c. Membentuk Pusat Pengendalian Operasi Bencana (PUSDALOP).
d. Membentuk kelurahan tangguh bencana  dan  desa  tangguh  bencana (DETANA).
e. Membangun Sirine Early Morning .
f. Melaksanakan Drill kecelakaan industri bersama perusahaan-
perusahaan  yang  terdapat  di  wilayah Kota Cilegon.
6. Daya Tanggap
a. Mengoptimalkan Peran BPBD
b. Mengaktifkan  TAGANA, DETANA dan  membuat  Tim  Reaksi  Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB).
c. Mengaktifkan  Sistim  Komunikasi Bencana.
7. Pemulihan
a. Penyantunan dan pertolongan korban.
b. Konsolidasi, bertujuan meningkatkan koordinasi dalam penanganan bencana.
c. Rekonstruksi  obyek  yang  terkena bencana.
d. Pemulihan traumatic paska bencana.

## DAFTAR PUSTAKA
Hakim,  Abdul  Lubis,  2014, Usaha-Usaha Pemerintah Kota Cilegon dalam Mengantisipasi  Bencana  Kegagalan Teknologi ,  disampaikan pada Seminar Nasional  Antisipasi  Bencana  Akibat Kegagalan  Teknologi  Pada  Industri  Di Provinsi Banten, 1 Desember 2014.
Kumadi,  Achdiat,  2004, Analisa  Gap Sistem Tanggap Darurat, dalam bahan Seminar Penanggulangan Bencana Banten, Cilegon
Kusumasari,  Bevaola,2014. Manajemen Bencana  dan  Kapabilitas  Pemerintah Lokal , Yogyakarta, Gava Media
Mileti, D.M, 1991. Disaster by Design : A.
Reassessment  of  Natural  Hazards  in The  United  States .  Washington,  D.C  : Joseph Henry Press
Noji,E.K,  1997. The  Nature  of  Disaster: General  Characteristics  and  Public Health  Effect.  In  E.K.  Noji  (Ed),  The
Public Health Consequences in Disaster ,  USA  :  Oxford  University
Press
Parker,  D,  1992. The  Mismanagement  of
Hazards-Hazard Management and
Emergency  Planning:  Perspective  on Britain . London: James& James
Ramli,  Soehatman,  2010, Manajemen Bencana,  Cetakan  Pertama ,  PT.  Dian Rakyat
Widjaja,  HAW,  2005. Penyelenggaraan
Otonomi di Indonesia , Jakarta,
RadjaGrafindo Perkasa
Wahle, T, et al, 2000, Disaster
Management  Guide  for  Business  and Industry,  Washington  DC,  Federal Disaster Manajemen Agency.
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007 tentang Penanggulangan Bencana Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004
tentang Pemerintahan Daerah Ardina Dwiyani http://ardinadwiyaniinayah.blogspot.co m/2012/05/pengaruh-banyaknya-
industri-di-kota.html diakses  pada  22 November 2014
BPBD  Kota  Serang,  2014  diunduh  dari http://bpbdserang01.page4.me/75 . html
Gusti  Ayu  E.  Hartati,  2012  yang  diunduh dari laman http://gustiayuendanghartanti.blogspot. com/2012/04/tugas-dasar-k3- kesehatan-dan.html pada 23 November 2014)
Kemenperin.go.id
https://bempolnes.wordpress.com