## DUKUNGAN STRATEGIS DAN OPERASIONAL PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK KESEHATAN ANAK TUNAGRAHITA DI KOTA SURABAYA

## Government’s Strategic and Operational Support to Fulfill the Health Right of
Children with Mental Illness in Surabaya
Ana Riskhatul Fitria PP PERSAKMI, Indonesia E-mail: ana.riskhatul.fitria-2014@fkm.unair.ac.id

## ABSTRACT
Background: Social justice is a condition of fulfilling material, spiritual and social needs of citizens to live properly and to develop themselves in carrying out the social functions. The social welfare rate in Indonesia was still low amounted to 62.8 in 2016. Children with mental illness problems experience social welfare. The government has provided support both strategic support and operational support for their lives.
Aim: The  objective  of  the  research  is  to  analyze  the  government's  support  for  fulfilling  child ’s  health  rights  for those who suffer from mental illness.
Method: This research was descriptive. The data were collected by using policy review and observation. Policy review  was  used  to  discover  the  strategic  support  given  by  government  to  fulfill  health  needs  of  mentally  illed children.  Meanwhile,  the  observation  was  to  find  out  government’s  operational  support  for  Kalijudan  Surabaya Technical Implementation Unit (UPT) in Basic Social Services.
Results: The  results  show  that  there  is  a  good  strategic  support  for  the  children  with  mental  illness.  The operational  support  has  been  implemented,  but  not  in  accordance  with  the  existing  regulations.  However, Kalijudan Surabaya Technical Implementation Unit (UPT) in Basic Social Services has provided the right of health by cooperating with related parties.
Conclusion: It  can  be  concluded  that  the  strategic  support  given  includes  Law  Number  8  Year  2016  about disabled people, Health Ministry Law Number 25 Year 2014 about child’s health support, and Surabaya Mayor’s Law  Number  2  Year  2013  about  organization  of  Kalijudan  Surabaya  Technical  Implementation  Unit  (UPT)  at Basic  Social  Service  Department.  The  Kalijudan  Surabaya Technical  Implementation  Unit  (UPT)  in  Basic  Social Services had also given operational supports for mentally illed chidren’s health needs.
Keywords: children with mental illness, health right, regulation

## ABSTRAK
Latar  Belakang: Keadilan  sosial  adalah  kondisi  terpenuhinya  kebutuhan  material,  spiritual  dan  sosial  warga negara  agar  dapat  hidup  layak  dan  mampu  mengembangkan  diri,  sehingga  dapat  melaksanakan  fungsi sosialnya.  Angka  kesejahteraan  sosial  di  Indonesia  masih  rendah  yaitu  di  angka  62,8  pada  tahun  2016.  Salah satu  kelompok  yang  mengalami  masalah  kesejahteraan  sosial  adalah  kelompok  anak  tunagrahita.  Pemerintah telah  memberikan  dukungan  baik  dukungan  strategis  maupun  dukungan  operasional  demi  berlangsungnya kehidupan mereka.
Tujuan: Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dukungan  pemerintah  dalam  pemenuhan  hak kesehatan anak tunagrahita. Jenis penelitian ini adalah deskriptif.
Metode: Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  telaah  kebijakan  dan  observasi.  Telaah  kebijakan digunakan  untuk  mengidentifikasi  rencana  strategis  yang  diberikan  oleh  pemerintah  untuk  memenuhi  hak kesehatan  anak  tunagrahita.  Sedangkan,  observasi  digunakan  untuk  mengetahui  dukungan  operasional pemerintah di UPTD Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya.
Hasil: Hasilnya  menunjukkan  bahwa  sudah  terdapat  dukungan  strategis  untuk  anak  tunagrahita.  Sedangkan dukungan  operasional  yang  dilaksanakan  di  UPTD  Ponsos  Kalijudan  masih  belum  sesuai  dengan  peraturan. Namun  UPTD Ponsos  Kalijudan  Surabaya  sudah memberikan  pemenuhan  hak  kesehatan  dengan  baik  dengan melakukan kerja sama dengan pihak yang terkait.
Kesimpulan: Dukungan  strategis  yang  diberikan  termasuk  UU  RI  No  8  Tahun  2016  tentang  penyandang disabilitas,  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  No  25  Tahun  2014  tentang  upaya  kesehatan  anak,  dan  Peraturan Walikota  Surabaya  No  2  Tahun  2013  tentang  Organisasi  Pondok  Sosial  Kalijudan  pada  Dinas  Sosial  Kota Surabaya. UPTD Ponsos Kalijudan telah memberikan dukungan operasioanl bagi kesehatan anak tunagrahita.
Kata Kunci: anak tunagrahita, hak kesehatan, peraturan
Received:  4 May 2018                        Accepted: 12 July 2018                     Published: 1 December 2018

## PENDAHULUAN
Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial (PMKS)  adalah  seseorang,  keluarga  atau  kelompok masyarakat  yang  karena  suatu  hambatan,  kesulitan atau  gangguan  tidak  dapat  melaksanakan  fungsi sosialnya  sehingga  tidak  dapat  terpenuhi  kebutuhan hidupnya  baik  jasmani,  rohani,  dan  sosial  secara memadai  dan  wajar.  Jenis  Penyandang  Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dikelompokkan menjadi anak, wanita, lanjut usia, penyandang cacat, tuna susila, keluarga, dan masyarakat (Putri, 2015).
Salah satu kelompok PMKS adalah anak, yang terdiri  dari  anak  balita  telantar,  anak  terlantar,  anak yang  menjadi  korban  tindak  kekerasan  atau diperlakukan  salah,  anak  nakal,  anak  putus  sekolah, dan  anak  cacat.  Sebutan  anak  diberikan  kepada siapapun  yang  berusia  0  sampai  18  tahun.Terdapat kelompok anak yang memiliki kemampuan intelektual di  bawah  rata-rata  yang  disebut  dengan  anak tunagrahita. Kelompok anak ini mempunyai keterbatasan  intelegensi,  sosial,  dan  fungsi  mental sehingga  mereka  sulit  menyesuaikan  diri  dengan lingkungannya.  Penyebab  seorang  anak  mengalami tunagrahita diantaranya karena faktor genetik, infeksi pada masa  kehamilan,  kelainan  saat  persalinan,  dan kekurangan nutrisi saat lahir (Meria, 2015).
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72 Tahun 1991, tunagrahita diklasifikasikan menjadi dua yaitu  tunagrahita  ringan  dan  tunagrahita  sedang. Tunagrahita ringan masih mempunyai kemampuan di bidang  akademik  dan  penyesaian  sosial.  Sedangkan tunagrahita  sedang,  membutuhkan  bantuan  untuk mencapai  tujuannya.  Ciri-ciri  yang  membedakan kelompok anak tunagrahita adalah perkembangannya tertinggal dibanding teman sebayanya, cara hidupnya tidak bervariasi, mudah bosan, kemampuan komunikasi  terbatas,  motivasi  belajar  rendah,  dan tidak  memiliki  kepedulian  terhadap  lingkungan sekitarnya.
Anak  tunagrahita  mengalami  kesulitan  dalam berinteraksi  sosial.  Kesulitan  ini  dipengaruhi  oleh beberapa  faktor  seperti  faktor  intelegensi  itu  sendiri dan faktor lingkungan. Interaksi sosial merupakan hal yang  sangat  penting  bagi  kehidupan  seseorang. Interaksi sosial menjadi pedoman kehidupan bersama orang lain (Awalia, 2016).
Berdasarkan  ciri-ciri  yang  telah  disebutkan maka  dibutuhkan  penanganan  khusus  yang  harus dilakukan  untuk  membantu  anak  tunagrahita  dalam menjalankan  kehudupannya.  Beberapa  cara  yang dapat dilakukan untuk menangani anak berkebutuhan khusus atau anak tunagrahita adalah peran orang tua yang  sangat  penting  yaitu  mereka  harus  memiliki pemikiran  yang  terbuka;  orang  tua  harus  memiliki perhatian  lebih  dan  pengawasan  ekstra  sejak  dini; memberikan  motivasi,  perhatian,  dan  bimbingan; beradaptasi  dengan  anak;  pendekatan  emosional, mengembangkan  keterampilan  anak;  mengajarkan tentang  kemandirian;  kerja  sama  orang  tua  dengan pihak sekolah; mengenalkan tentang norma, penghargaan, dan sanksi; memahami kebutuhan dan kebiasaan  anak;  serta  memberikan  terapi  yang sesuai dengan kebutuhan anak (Shabrina, 2017).
Pada  umumnya  orang  tua  yang  memiliki  anak dengan  kebutuhan  khusus  cenderung  tertutup.
Mereka  merasa  bahwa  orang  lain  akan  memiliki stigma  yang  jelek  kepada  anak  mereka.  Sehingga orang  tua  seperti ini  memilih  untuk  menyembunyikan anaknya. Terlebih untuk keluarga yang tidak mampu, mereka  akan  melakukan  hal  apapun  untuk  terlepas dari  anak  dengan  kebutuhan  khusus.  Tidak  jarang orang tua seperti ini meninggalkan anaknya di pinggir jalan. Hal seperti inilah yang dapat menambah jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (Pawiono, Latri and Rosmaharani, 2016).
Di  kota-kota  besar  seperti  Kota  Surabaya, angka kesejahteraan sosial masih rendah khususnya angka  kesejahteraan  anak.  Di  Surabaya  tercatat  19 anak  balita  terlantar,  1.059  anak  terlantar,  810  anak dengan disabilitas, dan 50 anak jalanan(Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2016).
Penyebab  rendahnya  kesejahteraan  sosial adalah pertumbuhan pembangunan di Kota Surabaya cukup  cepat  sehingga  memicu  terjadinya  urbanisasi. Selain  itu  kemampuan  Kota  Surabaya  untuk menyediakan  fasilitas  publik  untuk  para  urban  masih terbatas.  Oleh  sebab  itu  para  urban  melakukan pengembangan  ekonomi  non-formal  secara  bebas. Mereka membuat tempat tinggal di wilayah terlarang, melakukan  pekerjaan  seadanya  yang  termasuk kelompok  PMKS  seperti  pengemis,  gelandangan, bahkan WTS.
Untuk mengatasi hal tersebut Walikota Surabaya  membentuk  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas (UPTD).  UPTD  merupakan  unit  yang  dibentuk  untuk melaksanakan  kegiatan  teknis  operasional  atau kegiatan  teknis  penunjang  tertentu.  Pemerintah  Kota Surabaya  memiliki  lima  UPTD  dibawah  Dinas  Sosial Kota  Surabaya.  Kelima  UPTD tersebut  adalah  UPTD Liponsos  Keputih,  UPTD  Ponsos  Kalijudan,  UPTD Kampung  Anak  Negeri,  UPTD  Babat  Jerawat,  dan UPTD Griya Wredha.
Salah satu UPTD dibawah Dinas Sosial adalah UPTD  Pondok  Sosial  Kalijudan.  UPTD  Ponsos Kalijudan merupakan  UPTD yang  menampung  anak- anak dengan kebutuhan khusus atau anak tunagrahita dan memberikan pembinaan. Penjangkauan  anak  tunagrahita  di  UPTD  Ponsos Kalijudan  adalah  melalui  razia,  rujukan  dari  UPTD lain, Pemda/Pemkot, dan Dispendik. Untuk melakukan  penjangkauan  anak  tunagrahita  tersebut UPTD Ponsos Kalijudan bekerja sama dengan Polisi, Satpol  PP,  Bakesbang  Linmas,  Dinas  Sosial,  dan Kecamatan.
Anak  tunagrahita  yang  dirawat  di  UPTD Ponsos  Kalijudan  mendapatkan  pelayanan  meliputi pelayanan pemenuhan kebutuhan jasmani, pemenuhan  kebutuhan  spiritual,  dan  pelayanan kesehatan.  Selain  itu  anak  tunagrahita  tersebut mendapatkan  bimbingan  berupa  bimbingan  fisik, mental, sosial, dan keterampilan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dukungan pemerintah dalam pemenuhan hak kesehatan  anak tunagrahita, baik dukungan strategis maupun dukungan operasional.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Lokasi  pengumpulan  data  dilaksanakan  di  Unit Pelaksana  Teknis  Dinas  Pondok  Sosial  Kalijudan
Kota  Surabaya.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan  telaah  kebijakan  dan  observasi.  Telaah kebijakan  dilakukan  untuk  mengetahui  dukungan strategis  yang  diberikan  oleh  pemerintah  untuk pemenuhan hak kesehatan anak tunagrahita. Metode telaah  kebijakan  adalah  deskriptif.  Kebijakan  yang ditelaah meliputi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor  25  Tahun  2014  tentang  Upaya Kesehatan  Anak,  dan  Peraturan  Walikota  Surabata Nomor  2  Tahun  2013  tentang  Organisasi  Unit Pelaksana  Teknis  Dinas  Pondok  Sosial  Kalijudan pada  Dinas  Sosial  Kota  Surabaya.  Sedangkan observasi  dilakukan  untuk  mengetahui  dukungan operasional  yang  dilakukan  di  UPTD  Pondok  Sosial Kalijudan Kota Surabaya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Dukungan Strategis
Dukungan adalah segala bentuk bantuan yang diberikan  kepada  orang  lain  dalam  menjalani kehidupannya.  Dukungan  dapat  diberikan  dalam bentuk  apapun  baik  berupa  ucapan  maupun  suatu pemberian  yang  nyata.  Dukungan  diberikan  agar seseorang  atau  suatu  kelompok  dapat  bertahan dalam menjalani berbagai masalah.
Salah  satu  kelompok  yang  membutuhkan dukungan  adalah  kelompok  anak  tunagrahita. Kelompok  ini  mendapatkan  dukungan  khusus  dari pihak pemerintah berupa dukungan strategis. Dukungan strategis yang dibentuk oleh pemerintah ini dapat berupa perundangan, peraturan, dan keputusan.  Dukungan  strategis  dapat  dibedakan berdasarkan  tingkatan,  seperti  tingkat  nasional  dan daerah.
Dukungan  yang  sebenarnya  yang  sangat dibutuhkan  dari  kelompok  ini  adalah  dukungan  dari keluarga.  Peran  orang  tua  dalam  perkembangan anak akan menentukan kelangsungan hidup mereka. Orang  tua  merupakan  sekolah  pertama  yang memberikan  pendidikan  dasar  untuk  anak.  Selain  itu orang tua juga harus dapat memberikan contoh yang baik sebagai pedoman untuk anak-anak.
Terlebih  anak  dengan  kebutuhan  khusus  atau anak  tunagrahita  yang  cenderung  menggantungkan diri kepada orang lain. Orang tualah yang seharusnya selalu  ada  untuk  mendampingi  anak-anak  seperti  ini. Namun pada kenyataannnya, orang tua dengan anak yang  memiliki  keterbatasan  akan  merasa  terbebani dalam  mengasuh  anak  karena  harus  mengeluarkan tenaga  yang  cukup  banyak  untuk  dapat  mengasuh anaknya.  Sehingga  banyak  masalah  yang  muncul dalam  merawat  anak  dengan  keterbatasan  seperti depresi (Pawiono, Latri and Rosmaharani, 2016).
Dukungan  strategis  yang  dibentuk  oleh pemerintah  untuk  anak  tunagrahita  meliputi  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2016 tentang  penyandang  disabilitas,  Peraturan  Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang  Upaya  Kesehatan  Anak,  dan  Peraturan Walikota  Surabaya  Nomor  2  Tahun  2013  tentang Organisasi  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  Pondok Sosial Kalijudan pada Dinas Sosial Kota Surabaya.
Anak  tunagrahita  merupakan  salah  satu kelompok  yang  membutuhkan  dukungan  dalam menjalani  kehidupannya.  Anak  tunagrahita  memiliki keterbatasan yang dapat mengganggu atau menghambat kegiatannya secara normal. Pemerintah telah membentuk beberapa kebijakan yang diharapkan dapat membantu kelompok anak tunagrahita  ini  untuk  melangsungkan  kehidupannya. Khususnya  kelompok  anak  tunagrahita  yang  berasal dari keluarga yang tidak mampu (Meria, 2015).
Penyandang  disabilitas  adalah  setiap  orang yang  mengalami  keterbatasan  fisik,  intelektual, mental,  dan/atau  sensorik  dalam  jangka  waktu  lama yang  dalam  berinteraksi  dengan  lingkungan  dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Menkumham, 2016).
Hal  tersebut  yang  menyebabkan  kelompok  ini menjadi  terasing  di  lingkungannya.  Seharusnya setiap manusia memiliki sikap saling menghargai dan menerima keberadaan kelompok ini dengan hak yang sama tanpa kurang satupun. Berdasarakan perundangan  ini,  penyandang  disabilitas  berhak mendapatkan 22 hak yang harus dipenuhi. Salah satu hak  penting  yang  harus  diterima  adalah  hak kesehatan.
Kesehatan merupakan kondisi sejahtera badan,  jiwa,  dan  sosial  yang  memungkinkan seseorang  dapat  produktif.  Dengan  kesehatan seseorang  akan  bisa  memperoleh  hak-haknya  yang lain. Hak kesehatan meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan  yang  sehat,  hak  mendapatkan  pelayanan kesehatan,  dan  hak  mendapatkan  perhatian  khusus bagi kelompok anak dan ibu. Universal Declaration of Human  Right (UDHR)  menyatakan  bahwa  setiap orang  berhak  atas  kehidupan  yang  layak  untuk kesehatan dan kesejahteraan hidupnya. Setiap orang behak  atas  keamanan  saat  tidak  mempunyai pekerjaan,  sakit,  acat,  lanjut  usia,  atau  keadaan  lain yang  menyebabkan  menurunnya  taraf  kehidupan seseorang  (Lembaga  Studi  &Advokasi  Masyarakat, 2014).
Hak  kesehatan  yang  harus  diterima  oleh penyandang  disabilitas  meliputi  hak  memperoleh informasi  mengenai  pelayanan  kesehatan,  hak memperoleh  kesamaan  dalam  menerima  pelayanan kesehatan,  hak  memperoleh  sediaan  farmasi  sesuai kebutuhan, dan hak memperoleh perlindungan medis.
Penyandang  disabilitas  wajib  mendapatkan fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  layak  tanpa diskriminasi. Pemerintah menjamin pelayanan kesehatan  bagi  penyandang  disabilitas  dalam program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  sesuai ketentuan perundang-undangan. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan disabilitasnya.
Menurut  PMK  Nomor  25  Tahun  2014,  anak adalah  seseorang  yang  sampai  berusia  18  tahun, termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan. Sedangkan  anak  dengan  disabilitas  adalah  anak yang  memiliki  keterbatasan  fisik,  mental,  intelektual atau  sensorik  dalam  jangka  waktu  lama,  yang  dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya  dapat  menemui  hambatan  yang menyulitkan  untuk  berpartisipasi  penuh  dan  efektif berdasarkan kesamaan hak.
Upaya  kesehatan  anak  dilakukan  secara terpadu,  terintegrasi,  dan  berkesinambungan  dengan tujuan  untuk  memelihara  dan  meningkatkan  derajat kesehatan  anak  dengan  pencegahan  penyakit, pengobatan  penyakit,  dan  pemulihan  kesehatan. Dengan kata lain, upaya pemenuhan kesehatan anak dilakukan  mulai  dari  upaya  preventif  hingga  kuratif. Pelayanan  kesehatan  bagi  anak  dengan  disabilitas dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah luar  biasa,  sekolah  inklusif,  institusi  lain,  dan keluarga.  Pelayanan  kesehatan  bagi  anak  dengan disabilitas  meliputi  penyuluhan  tentang  kesehatan anak,  penyuluhan  tentang  kesehatan  lingkungan, penjaringan kesehatan, pemberantasan sarang nyamuk,  imunisasi,  pengobatan,  konseling  dan pelayanan kesehatan jiwa, serta pelayanan kesehatan  intelegensia  (Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia, 2009).
Selain hak kesehatan yang harus diterima oleh penyandang  disabilitas,  terdapat  hak  lain  yang  harus diterima  yaitu  hak  pendidikan.  Kelompok  ini  sangat memerlukan  pendidikan  berupa  layanan  pendidikan khusus  yang  tidak  sama  dengan  kelompok  normal biasanya.  Pendidikan  khusus  ini  bertujuan  untuk mengoptimalkan  kemampuan  sesuai  dengan  potensi yang  dimiliki.  Contohnya  adalah  dalam  pemecahan masalah,  kelompok  ini  harus  berpikir  secara  optimal. Proses  berpikir  ini  terdiri  dari  menerima  masalah, mengolah  informasi  dan  menemukan  penyelesaian masalah (Hidayah, Suhadi and Pangadi, 2014).
Beberapa jenis pendidikan yang dapat diberikan  adalah  kelas  transisi,  sekolah  khusus (sekolah  luar  biasa),  pendidikan  terpadu,  program sekolah  di  rumah,  pendidikan  inklusif,  dan  panti (griya) rehabilitasi (Yosiani, 2014).
Untuk  memenuhi  hak  pendidikan,  pemerintah harus  melakukan  beberapa  cara  salah  satunya adalah  menyiapkan  tenaga  guru  dengan  kompetensi khusus.  Guru  yang  dipekerjakan  harus  memiliki kualifikasi  minimal  menguasai  bahasa  isyarat.  Selain itu  pemerintah  juga  harus  menyediakan  sarana pelatihan  untuk  melatih  para guru  di  berbagai tingkat pendidikan (Sari, Binahayati and Muhammad, 2017a).
Pemerintah Kota Surabaya membentuk sebuah  lembaga  sosial  yang  berada  di  bawah  Dinas Sosial  yaitu  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  Pondok (UPTD)  Sosial  Kalijudan(Walikota  Surabaya,  2016). UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional  Dinas di  lapangan.  UPTD melaksanakan tugas  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada kepala Dinas (Walikota Surabaya, 2013).
UPTD  Ponsos  Kalijudan  ini  dibentuk  untuk menampung  anak-anak  berkebutuhan  khusus  atau anak  tunagrahita  yang  ada  di  Surabaya.  Untuk melaksanakan  tugas  UPTD  Ponsos  Kalijudan  ini, Walikota  Surabaya  membuat  Peraturan  Walikota Surabaya  Nomor  2  Tahun  2013  Tentang  Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pondok Sosial Kalijudan pada Dinas Sosial Kota Surabaya.
UPTD  Ponsos  Kalijudan  ini  memiliki  tugas untuk  memenuhi  kebutuhan  anak-anak  tunagrahita yang  ditampung  disana.  Pemenuhan  kebutuhan tersebut  meliputi  pemenuhan  kebutuhan  jasmani, pemenuhan  kebutuhan  spiritual,  dan  pemenuhan pelayanan kesehatan.
Berdasarkan  kebijakan  yang  ada,  dukungan strategis  pemerintah  terhadap  kelompok  anak tunagrahita  sudah  cukup  baik  khususnya  di  Kota Surabaya.  Dengan  adanya  UPTD  Pondok  Sosial Kalijudan,  anak  tunagrahita  yang  terlantar  dapat dirawat  dengan  layak.  Namun  masih  terdapat beberapa  hal  yang  seharusnya  dimuat  dalam kebijakan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  2016  kurang  dijelaskan klasifikasi penyandang disabilitas secara spesifik. Hal ini tentunya membuat rancu bagi kalangan masyarakat  untuk  membedakan  anak  tunagrahita dengan kelompok lainnya.
Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun  2014  telah  disebutkan  beberapa  upaya kesehatan yang harus diterima oleh anak tunagrahita. Maka  diharapkan  PMK  ini  dapat  digunakan  sebagai pedoman  untuk  menyelenggarakan  upaya  kesehatan di  lembaga-lembaga  sosial  yang  menampung  anak tunagrahita.

## Dukungan Operasional
Selain  dukungan  strategis  dalam  bentuk perundangan  dan  peraturan-peraturan,  pemenuhan hak  kesehatan  anak  tunagrahita  juga  didukung secara  operasional.  Sebagai  contoh  dukungan operasional pemenuhan hak kesehatan anak tunagrahita  telah  dilaksakan  oleh  Unit  Pelaksana Teknis  Dinas  (UPTD)  Pondok  Sosial  Kalijudan  Kota Surabaya.  UPTD Ponsos  Kalijudan sebagai lembaga kesejahteraan  sosial  yang  menampung  anak-anak berkebutuhan  khusus  atau  anak  tunagrahita  wajib memberikan  pelayanan  penuh  berupa  pemenuhan kebutuhan  anak  tunagrahita.  Pemenuhan  kebutuhan tersebut terdiri dari pemenuhan kebutuhan jasmani/dasar,  pemenuhan  kebutuhan  spiritual,  dan pemenuhan pelayanan kesehatan.
Pemenuhan  kebutuhan  jasmani/dasar  yang diberikan kepada anak tunagrahita berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Anak-anak  tunagrahita  mendapatkan  pakaian  yang layak.  Mereka  juga  mendapatkan  makan  sebanyak tiga kali sehari. Tidak jarang juga mereka mendapatkan  makanan  ringan  dari  kegiatan  bakti sosial.  Pemenuhan  kebutuhan  papan  yang  diberikan berupa  asrama  beserta  fasilitasnya  seperti  kamar tidur, kamar mandi, tempat bermain, dan lain-lain.
Pemenuhan kebutuhan spiritual yang diberikan  kepada  anak  tunagrahita dilakukan  dengan pembelajaran.  Pembelajaran  ini  diarahkan  pada upaya  membangun  kejiwaan,  kepercayaan  diri,  dan tingkah  laku  yang  tidak  tepat.  Pembelajaran  agama pada  anak  tunagrahita  tentu  berbeda  sehingga dibutuhkan  penyampaian  yang  lebih  efektif  (Meria, 2015).
Pemenuhan kebutuhan spiritual yang diberikan  adalah  dalam  bentuk  bimbingan  yang disampaikan oleh pengasuh asrama. Bimbingan yang diberikan  tidak  banyak  karena  tenaga  pembimbing disana tidak memenuhi kualifikasi tertentu. Bimbingan yang diberikan meliputi bimbingan praktek berwudhu, bimbingan  praktek  sholat,  hafalan  surat  pendek,  dan hafalan doa sehari-hari.  Walaupun tidak banyak yang diajarkan  kepada  mereka  namun  minimal  mereka mengetahui  pentingnya  mengenal  tuhannya  dan melaksanaka kewajiban.
Berdasarkan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,  penyandang  disabilitas  memilki  beberapa hak  yang  harus  dipenuhi  sama  seperti  manusia normal.  Salah  satu  hak  yang  harus  dipenuhi  adalah hak  kesehatan.  Hak  kesehatan  yang  harus  diterima meliputi hak memperoleh informasi tentang pelayanan  kesehatan,  hak memperoleh kesamaan di bidang  kesehatan,  hak  memperoleh  perbekalan farmasi  dan  alat  bantu  kesehatan  yang  layak,  dan hak untuk mendapatkan perlindungan medis.
Pemerintah  Kota  Surabaya  melalui  UPTD Ponsos  Kalijudan  berupaya  untuk  memenuhi  hak kesehatan  anak-anak  tunagrahita  yang  ada  di  Kota Surabaya  dengan  kondisi  keluarga  yang  tidak memungkinkan  untuk  mengasuhnya.  UPTD  Ponsos Kalijudan  menampung  50  anak  dengan  kebutuhan
khusus  atau  anak  tunagrahita  dari  hasil  penjaringan baik  itu  dari  hasil  razia  Satpol  PP,  disposisi  Ibu Wali Kota,  dan  laporan  dari  pihak  kelurahan  atau kecamatan.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  pelayanan kesehatan,  UPTD  Ponsos  Kalijudan  bekerja  sama dengan beberapa pihak yang terkait seperti Puskesmas, Rumah Sakit, dan Dinas Kesehatan.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2014  Tentang Upaya  Kesehatan  Anak,  pelayanan  kesehatan  bagi anak  dengan  disabilitas  yang  harus  dipenuhi  oleh puskesmas  meliputi  penyuluhan  tentang  kesehatan anak,  penyuluhan  tentang  kesehatan  lingkungan, penjaringan kesehatan, pemberantasan sarang nyamuk,  imunisasi,  pengobatan,  konseling  dan pelayanan kesehatan jiwa, serta pelayanan kesehatan intelegensia.
Tabel  1.  Pelaksaan  Pemenuhan  Pelayanan  Kesehatan  untuk  Anak  Tunagrahita  di  UPTD  Ponsos  Kalijudan Surabaya
Pelayanan Kesehatan Realisasi Pihak yang Terlibat dalam Pelaksanaan Terlaksana Tidak Terlaksana Penyuluhan tentang kesehatan anak - √ - Penyuluhan tentang kesehatan lingkungan - √ - Penjaringan kesehatan - √ - Pemberantasan sarang nyamuk - √ - Imunisasi √ - Puskesmas Pengobatan √ - Puskesmas dan rumah sakit Konseling dan pelayanan kesehatan jiwa √ - Rumah sakit jiwa Pelayanan kesehatan intelegensia - √ - Pelaksanaan pemenuhan pelayanan
kesehatan untuk anak tunagrahita di UPTD Ponsos Kalijudan  pada  tabel  1.  Berdasarkan  tabel  1,  dari delapan pelayanan kesehatan yang harus diberikan kepada  anak  tunagrahita,  hanya  tiga  pelayanan kesehatan  yang  diberikan.  Pelayanan  kesehatan menurut  PMK  Nomor  25  Tahun  2014  yang  telah diberikan yaitu imunisasi, pengobatan, dan konseling dan pelayanan kesehatan jiwa. Pelayanan  ini  diberikan  dengan  bekerja  sama dengan pihak-pihak yang terkait seperti puskesmas, rumah sakit umum, dan rumah sakit jiwa.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag  Tata  Usaha  UPTD  Ponsos  Kalijudan, pelayanan  kesehatan  minimal  berdasarkan  PMK Nomor 25 Tahun 2014 tidak terlaksana sepenuhnya.  Hal  ini  disebabkan  karena  kondisi anak  tunagrahita  yang  dirawat  di  UPTD  Ponsos Kalijudan berbeda-beda. Sehingga pelayanan kesehatan hanya diberikan sesuai dengan kebutuhan setiap anak.
Seperti  pelayanan  kesehatan  penyuluhan, pelayanan  kesehatan  ini  dinilai  tidak  efektif diberikan  kepada  anak-anak  tunagrahita  disana karena  mereka memiliki kemapuan intelektual  yang rendah  untuk  memahami  sebuah  penyuluhan. Sehingga  upaya  yang  dilakukan  oleh  pihak  UPTD Ponsos  Kalijudan  adalah  dengan  memberikan komunikasi  informasi  yang  edukatif  yang  langsung dapat dipraktekkan oleh anak-anak tunagrahita. KIE
ini disesuaikan dengan kegiatan mereka sehari-hari seperti  menggosok  gigi  dan  mencuci  tangan sebelum  makan.  Walaupun  sangat  sederhana setidaknya  anak-anak  mengetahui  upaya-upaya prevetif untuk menjaga kesehatan mereka.
Penjaringan kesehatan merupakan pelayanan  kesehatan  barupa  skrining  kesehatan. Skrining  kesehatan  ini  dilakukan  untuk  mengetahui lebih  dini  masalah  kesehatan  yang  diderita  oleh seseorang  sehingga  dapat  dilakukan  pencegahan agar masalah kesehatan tersebut dapat diminimalisir. Penjaringan kesehatan ini seharusnya dilakukan  pada  tahap  penerimaan  saat  anak tunagrahita  akan  dititipkan  di  UPTD  Ponsos Kalijudan. Namun dalam pelaksanaannya tidak ada kegiatan  penjaringan  kesehatan  yang  dikakukan. Menurut  pengasuh  asrama,  seharusnya  ada petugas  kesehatan  yang  berjaga  di  UPTD  Ponsos Kalijudan  untuk  memberikan  pelayanan  apabila sewaktu-waktu  terdapat  anak  yang  mengalami masalah kesehatan.
Pelayanan  kesehatan  yang  telah  diberikan untuk anak tunagrahita adalah imunisasi, pengobatan, dan konseling dan pelayanan kesehatan jiwa. Imunisasi yang diberikan merupakan  imunisasi  ORI (Outbreak  Response Imunization). Pada  tahun  2018  ini  telah  diberikan ORI  difteri  untuk  anak-anak  tunagrahita  di  UPTD Ponsos  Kalijudan  yang  bekerja  sama  dengan Puskemas  terdekat.  Selain  imunisasi,  anak-anak
tunagrahita  juga  diberikan  pelayanan  kesehatan pengobatan.  Pelayanan  ini  diberikan  pada  saat anak  tunagrahita  mengalami  gangguan  kesehatan. Mereka  akan  dibawa  ke  puskesmas  untuk mendapatkan  pengobatan.  Apabila  puskesmas tidak  dapat  menangani  maka  dapat  dirujuk  ke rumah sakit yang telah ditentukan dengan prosedur tertentu.
Konseling  dan  pelayanan  kesehatan  jiwa juga  diberikan  kepada  anak-anak  yang  terindikasi mengalami  gangguan  jiwa.  Anak  tunagrahita memang  terlihat  seperti  mengalami  gangguan  jiwa, hal  tersebut  dikarenakan  mereka  memiliki  tingkat intelektual  yang  rendah  sehingga  terlihat  seperti gangguan  jiwa.  Apabila  terdapat  anak  tunagrahita yang diindikasikan mengalami gangguan jiwa, maka anak  tersebut  akan  dibawa  ke  rumah  sakit  jiwa untuk mendapatkan perawatan.
Selain  berdasarkan  peraturan  yang  berlaku, UPTD Ponsos Kalijudan telah melakukan pelayanan kesehatan  yang bekerja sama  dengan  pihak  terkait seperti  puskesmas  dan  dinak  kesehatan.  Setiap bulan,  puskesmas  melakukan  pemeriksaan  rutin kepada  anak-anak  tunagrahita.  Pemeriksaan  yang dilakukan  adalah  pengecekan  kesehatan  dasar seperti  mengukur  berat  badan,  mengukur  tinggi badan,  dan  mengukur  tekanan  darah.  Dinas Kesehatan  Kota  Surabaya  memiliki  rumah  ABK yang  memberikan  pelayanan  berupa  pelatihan berbicara  dan  mendengar  bagi  penyandang  tuna runguwicara.
Upaya-upaya  ini  sudah  cukup  baik  untuk memenuhi  kebutuhan  hak  kesehatan  bagi  anak- anak  tunagrahita  yang  diasuh  di  UPTD  Ponsos Kalijudan.  Pemerintah  Kota  Surabaya  sudah berusaha  semaksimal  mungkin  untuk  memberikan penghidupan yang layak bagi anak-anak tunagrahita  yang  tidak  mampu  dengan  adanya UPTD Ponsos Kalijudan ini.

## SIMPULAN
Berdasakan  hasil  telaah  kebijakan  dan observasi  yang  diperoleh,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  dukungan  strategis  pemerintah  untuk mendukung  anak  tunagrahita  adalah  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2016 tentang  penyandang  disabilitas,  Peraturan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun 2014 tentang upaya kesehatan anak, dan Peraturan Walikota  Surabaya  Nomor  2  Tahun  2013  tentang Organisasi  Pondok  Sosial  Kalijudan  pada  Dinas Sosial  Kota  Surabaya.  Sedangkan,  dukungan operasional yang dilakukan UPTD Ponsos Kalijudan untuk  memenuhi  hak  kesehatan  anak  tunagrahita adalah dengan melakukan kerjasama dengan pihak terkait.  Pelayanan  kesehatan  yang  diterima  oleh anak  tunagrahita  yaitu  pemeriksaan  rutin  dari puskesmas  terdekat  dan  kunjungan  ke  rumah  ABK bagi penyandang tuna runguwicara.

## DAFTAR PUSTAKA
Awalia,  H.  R.  (2016)  ‘Studi  Deskriptif  Kemampuan Interaksi  Sosial  Ana k  Tunagrahita  Ringan’, Jurnal  Pendidikan  Luar  Biasa,  9(1),  pp.  1 – 16.
Available at:
http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php /jurnal-pendidikan- khusus/article/view/17924/16332.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Timur  (2017)
Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial Menurut Kabupaten/Kota 2016, Badan Pusat Statistik  Provinsi  Jawa  Timur.  Available  at: https://jatim.bps.go.id/statictable/2017/10/10/ 650/penyandang-masalah-kesejahteraan- sosial-menurut-kabupaten-kota-2016.html (Accessed: 12 January 2018).
Hiday ah, M., Suhadi, I. and Pangadi (2014) ‘Proses Berpikir  Siswa  Tunagrahita  Ringan  dalam Memecahkan  Masalah  Matematika  Bentuk Soal Cerita pada Operasi Hitung Campuran’,
Journal  of  Mathematics  and  Mathematics Education,  4(1),  pp.  20 –32.  Available  at: http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/jmme/art icle/view/10032.
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia  (2016)  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2016 tentang Penyandang Disabilitas. Indonesia.
Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia  (2009) Anak dengan Tunagrahita Perlu Pendekatan Khusus,  Kementerian  Kesehatan  Republik Indonesia.
Available at: http://www.depkes.go.id/pdf.php?id=460 (Accessed: 10 January 2018). Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia  (2014)
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  Nomor  25  Tahun  2014  tentang Upaya  Kesehatan  Anak,  Peraturan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  25 Tahun 2014. Indonesia.
Lembaga  Studi  &Advokasi  Masyarakat  (2014)
Kesehatan  Sebagai  Hak  Asasi  Manusia, Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM.
Available  at:  http://referensi.elsam.or.id/wp- content/uploads/2014/12/KESEHATAN- SEBAGAI-HAK-ASASI-MANUSIA.pdf (Accessed: 11 January 2018).
Meria, A. (2015) ‘Model Pembelajaran Agama Islam bagi  Anak  Tunagrahita  di  SDLB  YPPLB Padang  Sumatera  Barat’,  Jurnal  Tsafaqah, 11(2), pp. 355 –380. Available at: https://www.researchgate.net/publication/304 432383_Model_Pembelajaran_Agama_Islam _bagi_Anak_Tunagrahita_di_SDLBYPPLB_ Padang_Sumatra_Barat.
Pawiono,  Latri,  R.  K.  and  Rosmaharani,  S.  (2017) ‘Hubungan  Dukungan  Keluarga  Dengan Tingkat  Depresi  Keluarga  dalam  Merawat Anak  Retardasi  Mental  (The  Correlation Family  Support  With  The  Level  Of  Family Depression  For  Caring  Mental  Retardation Children )’,  Jurnal  Ilmiah  Keperawatan,  3(1),
pp. 85 –91. Available at:
https://jurnalperawat.stikespemkabjombang. ac.id/index.php/maret2017/article/download/ 44/41.
Presiden  Republik  Indonesia  (1991)  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  72 Tahun  1991  tentang  Pendidikan  Luar  Biasa. Indonesia.
Putri,  D.  F.  I.  (2015)  ‘Peran  Unit  Pelaksana  Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota
Surabaya dalam Pembinaan Anak Penyandang  Tunagrahita’,  Jurnal  Publiika, 3(5), pp. 1 –15. Available
at:
http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php
/publika/article/view/11915/11118. Sari,  S.  F.  M.,  Binahayati  and  Muhammad,  B.
(2017)  ‘Pendidikan  Bagi  Anak  Tunagrahita
(Studi  Kasus  Tunagrahita  Sedang  di  SLB  N Purwakarta)’, Jurnal Penelitian & PKM, 4(2), pp. 129 –389.
Shabrina,  R.  (2017)  13  Cara  Menangani  Anak Berkebutuhan  Khusus,  Dosen  Psikologi. Available at: https://dosenpsikologi.com/cara-menangani- anak-berkebutuhan-khusus  (Accessed:  11
January 2018).
Ulfatusholiat,  R.  (2012)  Peran  Orangtua  dalam Penyesuaian  Diri  Anak  Tunagrahita.  Depok. Available
at: http://publication.gunadarma.ac.id/handle/12 3456789/1949. Walikota  Surabaya  (2013)  Peraturan  Walikota Surabaya  Nomor  2  Tahun  2013  tentang Organisasi  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas Pondok  Sosial  Kalijudan  pada  Dinas  Sosial
Kota Surabaya. Indonesia.
Walikota  Surabaya  (2016)  Keputusan  Walikota Surabaya  Nomor :  188.45/34/436.1.2/2017 tentang  Tim  Pelayanan  Keluhan/Pengaduan Masyarakat Kota Surabaya. Indonesia.
Yosiani,  N.  (2014)  ‘Relasi  Karakteristik  Anak
Tunagrahita  dengan  Pola  Tata  Ruang Belajar  di  Seko lah  Luar  Biasa’,  E-Journal Graduate Unpar, 1(2), pp. 111 –124.