JEMASI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi
Vol. 17, No. 1, Januari - Juni 2021 Website: http://ejournal.iba.ac.id/index.php/jemasi ISSN 1858-2702, e-ISSN 2684-8732

## ANALISIS BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2015-2019
Endah Purwaningsih 1 , Nuwun Priyono 2
1 Universitas Tidar, Magelang, Indonesia, purwaningsihendah15@gmail.com
2 Univeristas Tidar, Magelang, Indonesia, nuwunpriyono@untidar.ac.id

## ABSTRACT
Local  Expenditure  is  all  local  government  obligations  recognized  as  a  reduction  in  the value of net worth within the period of the relevant fiscal year. The government's success in managing regional spending can be seen from the output/results achieved by using the budget. Whether the achievement of the results provides benefits to the community or not. Good  results  show  that  local  governments  are  performing  well.  The  purpose  of  this research  is  to  find  out  the  financial  performance  of  Magelang  city  government  by conducting analysis  of  regional spending  in  fiscal  year 2015-2019. The method  used in this study is quantitative data measurement which results are interpreted with descriptive analysis methods. The results of this study show the Magelang City Government has been performing quite well. This is seen from the variance analysis showing budget planning and efforts to achieve budget usage efficiency are good enough, spending growth is volatile and positive, and the cost efficiency ratio is quite effective with an average efficiency rate of 85.47%. Even so, the Government still needs to improve the balance between capital expenditure and operating expenditure.
Keywords: performance; local expenditure; Magelang City Government.

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara, Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  APBD  adalah rencana  keuangan  tahunan  pemerintahan  daerah  yang  disetujui  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah. Penggunaan APBD saat ini dikaitkan dengan penerapan anggaran berbasis kinerja.  Dimana  saat  ini,  pemerintah  daerah  dituntut  agar  mampu  menggunakan  APBD untuk menghasilkan program dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dari capaian
hasil  dan  manfaat  yang  diperoleh,  kemudian  dapat  diketahui  bagaimana  kinerja  yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut.
APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun anggaran.  APBD  terdiri  atas  anggaran  pendapatan,  anggaran  belanja,  dan  pembiayaan. Dalam  acara  “Sosialisasi  Transfer  ke  Daerah  dan  Dana  Desa  Tahun  Anggaran  2020” Menteri Keuangan, Sri Mulyani (14/11/2019) menyampaikan mengenai belum optimalnya pengelolaan  keuangan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  sehingga  menyebabkan masyarakat  kurang  optimal  dalam  menerima  manfaat  APBD,  hal  ini  disebabkan  karena rata-rata hampir 70% anggaran masih digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah dan masyarakat hanya menikmati sekitar 30% saja.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  penting  untuk  mengetahui  lebih  lanjut  mengenai bagaimana  kinerja  pengelolaan  keuangan  daerah.  Salah  satu  cara  untuk  mengetahuinya adalah dapat dilakukan dengan analisis belanja daerah. Belanja daerah merupakan salah satu pos penting dalam APBD yang penggunaannya menarik perhatian banyak pihak. Hal ini tidak terlepas dari nilainya yang cenderung naik dari tahun ke tahun. Selain itu, belanja juga erat kaitannya dengan bagaimana suatu pemerintah daerah membiayai kegiatan dan program yang disusun setiap tahun anggaran. Tentu hasil yang diperoleh dari penggunaan belanja ini perlu diperhatikan, apakah membawa manfaat bagi masyarakat atau sebaliknya. Dari situlah kemudian kita dapat mengetahui bagaimana kinerja keuangan yang dimiliki oleh  Pemerintah  Daerah  tersebut.    Dalam  penelitian  ini  analisis  belanja  daerah  yang dilakukan peneliti untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kota Magelang, terdiri dari : (1) analisis varians belanja, (2) analisis pertumbuhan belanja, (3) analisis keserasian belanja, dan (4) analisis efisiensi belanja. Data yang digunakan untuk menghitung analisis belanja  daerah  adalah  Laporan  Realisasi  Anggaran  Pemerintah  Kota  Magelang  Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kinerja  keuangan  Pemerintah Kota  Magelang  dengan  melakukan  analisis  belanja  daerah  tahun  anggaran  2015-2019. Manfaat yang diperoleh penulis dan pembaca dari penelitian ini adalah dapat menganalisis data  keuangan  yang  disajikan  pada  Laporan  Realisasi  Anggaran  Pemerintah  Kota Magelang, dapat menghitung analisis belanja daerah, serta mengetahui kinerja Pemerintah Kota Magelang dilihat dari belanja yang dilakukan pada tahun anggaran berkenaan. Bagi Pemerintah  Kota  Magelang,  penelitian  ini  dapat  dijadikan  referensi  untuk  evaluasi penyusunan anggaran dan pencapaian realisasi  belanja agar dapat  meningkatkan kinerja yang lebih optimal di tahun anggaran berikutnya.

## Akuntansi  Sektor Publik
Akuntansi  adalah  seni  untuk  mencatat,  meringkas,  menganalisis,  dan  melaporkan data  yang  berkaitan  dengan  transaksi  keuangan  dalam  suatu  oragnisasi.  Secara  umum, organisasi  dapat  dikategorikan  dalam  tiga  sektor  yaitu  sektor  bisnis,  sektor  publik  dan sektor sosial. Organisasi sektor pubik umumnya berorientasi pada pelayanan publik yang
dalam melakukan kegiatannya menerapkan pengelolaan keuangan basis akuntansi sektor publik.  Bastian,  I  (2019)  mendefinisikan  akuntansi  sektor  publik  sebagai  mekanisme teknik  dan  analisa  akuntansi  di  lembaga-lembaga  tinggi  negara  dan  departemen- departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun  proyek-proyek  kerja  sama  sektor  publik  dan  swasta.  Akuntansi  sektor  publik berperan  untuk  menyiapkan  laporan  keuangan  sebagai  salah  satu  bentuk  pelaksanaan akuntabilitas  publik.  Laporan  keuangan  bertujuan  untuk  memberikan  informasi  kepada stakeholder (pemangku  kepentingan)  untuk  pengambilan  keputusan  dan  untuk  menilai kinerja organisasi tersebut.

## Pengelolaan Keuangan Negara
Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud dengan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan  secara  tertib,  efisien,  ekonomis,  efektif,  transparan,  dan  bertanggung  jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  APBD  merupakan  wujud  pengelolaan keuangan  daerah  yang  ditetapkan  pada  setiap  tahun  anggaran.  Dengan  pengelolaan keuangan daerah yang baik, masyarakat dapat merasakan manfaat APBD secara optimal dan  pemerintah  juga  akan  memiliki  citra  kinerja  yang  baik.  Begitupun  sebaliknya, pengelolaan  keuangan  daerah  yang  kurang  baik  akan  menyebabkan  masyarakat  kurang optimal dalam menerima manfaat APBD dan kinerja pemerintah juga menjadi kurang baik.

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  menjelaskan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah,  selanjutnya  disebut  APBD  adalah  rencana  keuangan  tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintah daerah biasanya menyusun APBD pada setiap satu tahun anggaran, yaitu meliputi masa satu tahun dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan  asli  daerah,  dana  perimbangan,  dan  lain-lain  pendapatan  yang  sah.  Belanja daerah  dirinci  menurut  organisasi,  fungsi  dan  jenis  belanja.  Pembiayaan  terdiri  dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

## Laporan Realisasi Anggaran
Sebagai bagian dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan yang sebelumnya telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.  Dalam  lingkup  pemerintahan  daerah,  setidaknya  ada  7  (tujuh)  laporan keuangan yang harus disusun adalah :
a) Laporan Realisasi Anggaran;
b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c) Neraca;
d) Laporan Operasional;
e) Laporan Perubahan Ekuitas;
f) Laporan Arus Kas;
g) Catatan atas Laporan Keuangan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan, menjelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan  informasi tentang realisasi dan  anggaran  entitas  pelaporan  secara  tersanding  untuk  suatu  periode  tertentu.  Laporan Realisasi  Anggaran  menyajikan  ikhtisar  sumber,  alokasi,  dan  pemakaian  sumber  daya keuangan  yang  dikelola  oleh  pemerintah  pusat/daerah,  yang  menggambarkan perbandingan  antara  anggaran  dan  realisasinya  dalam  satu  periode  pelaporan.  LRA merupakan  salah  satu  bentuk  pertanggungiawaban  keuangan  daerah  yang  diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Unsur-unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

## Belanja Daerah
APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan  pembiayaan  daerah.  Belanja  daerah  merupakan  pengeluaran  yang  dilakukan pemerintah  untuk  mendanai  berbagai  program  dan  kegiatan  yang  telah  disusun  selama periode tahun anggaran berkenaan. Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengklasifikasikan belanja daerah menjadi empat (4) yaitu :
a. Belanja  Operasi,  merupakan  pengeluaran  anggaran  untuk  kegiatan  sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
b. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya  yang  memberi  manfaat  lebih  dari  1  (satu)  periode  akuntansi  (tahun anggaran).
c. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan  darurat  termasuk  keperluan  mendesak  yang  tidak  dapat  diprediksi sebelumnya.
d. Belanja  Transfer,  merupakan  pengeluaran  uang  dari  Pemerintah  Daerah  kepada Pemerintah  Daerah  lainnya  dan/atau  dari  Pemerintah  Daerah  kepada  pemerintah desa.

## Kinerja
Peraturan  Presiden  Nomor  29  Tahun  2014  menjelaskan  bahwa  kinerja  adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan  anggaran  dengan  kuantitas  dan  kualitas  terukur.  Kinerja  pemerintah  sangat
penting untuk dilihat dan diukur. Keberhasilan suatu pemerintahan di era otonomi daerah dapat  dilihat  dari  berbagai  ukuran  kinerja  yang  telah  dicapainya  (F.  X.  W.  Katit.,  S. Pinatik.,  2016).  Salah  satu  hal  yang  menjadi  fokus  pengukuran  kinerja  adalah  belanja daerah. Hal ini dikarenakan sifat  belanja yang diakui  sebagai  pengurang  nilai  kekayaan bersih. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengelola belanja dengan baik  sehingga  dana  (uang)  yang  dibelanjakan  dapat  menghasilkan  manfaat  bagi masyarakat.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  Anastasia  Friska  Palilingan,  Harijanto  Sabijono,  dan  Lidia  Mawikere (2015) menyatakan hasil analisis kinerja belanja Pemerintah Kota Manado Tahun 2009- 2013  menunjukkan  varian  belanja  tidak  ada  yang  melebihi  dari  yang  dianggarkan, pertumbuhan  belanja  yang  positif  dan  cenderung  fluktuatif,  alokasi  belanja  yang  lebih besar  dialokasikan  ke  belanja  modal  dibandingkan  belanja  operasi,  dan  analisis pembiayaan secara umum sudah baik yang dapat terlihat dari SILPA bersaldo positif.
Penelitian  Fransiskus  X.W  Katit  dan  Sherly  Pinatik  (2016)  menyatakan  dari  4 analisis yang digunakan untuk mengukur kinerja belanja Kabupaten Asmat menujukkan bahwa kinerja belanja Pemerintah Kabupaten Asmat menunjukkan hasil yang positif dan baik  dimana  selama  tahun  2013-2015  varian  belanja  menunjukkan  pemerintah  telah memanfaatkan  anggaran  belanja  dengan  baik  dimana  realisasi  belanja  lebih  kecil  dari anggaran  yang  telah  direncanakan,  pertumbuhan  belanja  secara  umum  menujukkan pertumbuhan yang positif, masih perlu adanya peningkatan dalam hal keserasian belanja, dan efisiensi belanja yang dilakukan mulai tahun 2013 sampai tahun 2015.
Penelitian Nur Hasanah dan Elok Dwi Vidiyastutik (2018) menyatakan bahwa secara umum hasil analisis kinerja realisasi anggaran belanja Pemerintah Kota Probolinggo pada Tahun Anggaran 2013-2017 menunjukkan peningkatan kinerja dalam pemenuhan belanja daerah,  hal  itu  dapat  terlihat  dari  hasil  analisis  belanja  daerah  yang  menunjukkan persentase selisih anggaran dan realisasi lebih rendah dari tahun sebelumnya, pertumbuhan belanja  yang  tidak  terlalu  tinggi,  meningkatkan  pembangunan  daerah  dan  melakukan penghematan yang  tidak mengurangi proporsi pembelanjaan.

## METODE PENELITIAN

## Jenis dan Sumber Data
Populasi  adalah  kumpulan  dari  elemen-elemen  yang  mempunyai  karakteristik tertentu  yang  dapat  digunakan  untuk  membuat  kesimpulan.  Populasi  terdiri  atas  jutaan elemen yang tidak mungkin dapat diobservasi secara keseluruhan, oleh karena itu peneliti menggunakan  sampel.  Sampel  yang  diambil  harus  mempunyai  karakteristik  yang  sama dengan populasinya dan harus mewakili ( representative ) anggota populasi. Populasi dalam penelitian  ini  adalah  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  Pemerintah  Kota
Magelang.  LKPD  terdiri  atas  beberapa  elemen  laporan  keuangan  meliputi  :  Neraca, Laporan  Operasional,  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA),  Laporan  Arus  Kas  (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang setiap tahunnya laporan-laporan tersebut harus  disusun  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  pemerintah  atas  penggunaan  APBD. Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2015-2019. Penggunaan LRA sebagai sampel adalah karena penelitian  bertujuan  untuk  menganalisis  kinerja  belanja  daerah  yang  dalam  proses analisisnya perlu menggunakan data anggaran dan realisasi belanja. Data tersebut biasanya tersaji dalam LRA Pemerintah Daerah.
Jenis data pada penelitian ini merupakan jenis data runtun waktu ( time series ). Data runtun  waktu  merupakan  jenis  data  yang  nilainya  diambil  secara  berurutan  atau  reguler selama  periode  waktu  yang  ditentukan.  Runtun  waktu  pada  penelitian  ditentukan berdasarkan  periode  tahun,  yaitu  tahun  2015  sampai  dengan  tahun  2019.  Sumber  data dalam  penelitian  merupakan  data  sekunder.  Data  sekunder  yaitu  data  yang  berasal  dari pihak  atau  lembaga  yang  telah  menggunakan  atau  mempublikasikannya.  Data  dalam penelitian ini diperoleh dari website resmi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang.

## Metode Analisis Data
Data kuantitatif adalah jenis data berupa angka-angka yang berasal dari perhitungan masing-masing  atribut  pengukuran  variabel.  Dalam  penelitian  ini  data  kuantitatif  yang digunakan  diperoleh  dari  Laporan  Realiasasi  Anggaran  (LRA).  Angka-angka  yang tercantum dalam LRA menjadi  elemen yang nantinya akan dimasukkan kedalam rumus analisis  belanja  daerah.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis data untuk desain riset kuantitatif deskriptif. Teknik analisis ini dilakukan tanpa ada teknik pengujian  hipotesis.  Peneliti  hanya  melakukan  analisis  yang  bersifat  menjelaskan  ( to explain ) fenomena yang ada. Teknik analisis ini dipilih karena sesuai dengan kebutuhan yaitu  analisis  tren  untuk  periode  tahun  anggaran  2015-2019  dan  sejalan  dengan  tujuan penelitian  yaitu  untuk  menjawab  kondisi  kinerja  keuangan  Pemerintah  Kota  Magelang dengan melakukan analisis belanja daerah tahun anggaran 2015-2019.
Dalam  hal  belanja  daerah  terdapat  ketentuan  bahwa  anggaran  belanja  merupakan batas  maksimum  pengeluaran  yang  boleh  dilakukan  pemerintah  daerah.  Dalam  hal  ini pemerintah  daerah  akan  dinilai  baik  kinerja  belanjanya  apabila  realisasi  belanja  tidak melebihi dari yang dianggarkan. Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau  selisih  antara  realisasi  belanja  dengan  anggaran.  Selisih  anggaran  belanja dikategorikan  menjadi  dua  jenis  yaitu  :  1)  selisih  disukai  ( favourable  variance )  dan  2) selisih tidak disukai ( unfavouravle variance ). Dalam hal realisasi belanja lebih kecil dari anggarannya  maka  disebut favourable  variance, sedangkan  jika  realisasi  belanja  lebih besar  dari  anggarannya  maka  dikategorikan unfavourable  variance .  Untuk  mengetahui
selisih  (varians)  belanja  Pemerintah  Kota  Magelang,  harus  menggunakan  pengukuran dengan  analisis  varians  belanja.  Analisis  ini  dilakukan  dengan  cara  pengurangan  antara realisasi belanja dengan anggaran belanja pada tahun berkenaan.
Untuk mengetahui perkembangan  pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun maka harus  dilakukan  analisis  pertumbuhan  belanja.  Pertumbuhan  belanja  penting  untuk dianalisis  karena  kecenderungan  belanja  yang  selalu  naik.  Alasan  kenaikan  belanja biasanya  dikaitkan  dengan  penyesuaian  terhadap  tingkat  inflasi,  perubahan  kurs/nilai tukar,  perubahan  jumalh  cakupan  layanan  publik,  dan  penyesuaian  terhadap  kondisi ekonomi  makro.  Pertumbuhan  belanja  harus  diikuti  dengan  pertumbuhan  pendapatan daerah  agar  seimbang  dan  harus  rasional  serta  dapat  dipertanggungjawabkan  yang biasanya perlu dijelaskan lebih lanjut pada catatan atas laporan keuangan (CaLK). Untuk mengetahui  pertumbuhan  belanja  Pemerintah  Kota  Magelang  harus  menggunakan pengukuran analisis pertumbuhan belanja. Analisis ini dilakukan dengan cara pengurangan realiasasi belanja tahun t (saat ini/tahun yang ingin dicari pertumbuhan belanjanya) dengan realisasi  belanja  satu  tahun  sebelumnya  (t-1),  kemudian  hasilnya  dibandingkan  dengan realisasi tahun ini.
Belanja daerah yang terdiri dari berbagai jenis membuat pemerintah daerah harus tepat dalam mengalokasikan dana APBD. Hal ini penting dilakukan agar proporsi untuk setiap  belanja  tepat  sesuai  dengan  kebutuhannya.  Analisis  keserasian  belanja  menjadi pengukuran  yang  bisa  digunakan  untuk  melihat  bagaimana  keseimbangan  dari  proporsi yang  diberikan  pemerintah  daerah  untuk  setiap  jenis  belanja.  Dalam  laporan  realisasi anggaran  terdapat  3  (tiga)  kelompok  belanja  yaitu  belanja  operasi,  belanja  modal,  dan belanja tidak terduga. Belanja operasi adalah belanja rutin yang memiliki masa manfaat kurang dari atau sama dengan 1 (satu) tahun atau jangka pendek. Pada umumnya proporsi belanja  operasi  mendominasi  dari  total  belanja  daerah,  yaitu  sekitar  60-90  persen. Pemerintah  daerah  dengan  tingkat  pendapatan  tinggi  memiliki  kecenderungan  porsi belanja operasi yang tinggi. Untuk mengetahui proporsi belanja operasi Pemerintah Kota Magelang  harus  menggunakan  pengukuran  rasio  belanja  operasi  terhadap  total  belanja. Analisis ini dilakukan dengan cara perbandingan antara realisasi belanja operasi dengan total belanja daerah.
Analisis Varians Belanja = Realisasi Belanja – Anggaran Belanja
Pertumbuhan Belanja Tahun t = 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐁𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐓𝐚𝐡𝐮𝐧 𝐭 −𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐁𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐓𝐚𝐡𝐮𝐧 (𝐭−𝟏)
𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐁𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐓𝐚𝐡𝐮𝐧 𝐭
Rasio Belanja Operasi thd Total Belanja Daerah = 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐁𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐬𝐢 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐁𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐃𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡
Berbeda  dengan  belanja  operasi  yang  memiliki  sifat  rutin  dengan  masa  manfaat jangka  pendek,  belanja  modal  merupakan  belanja  yang  dilakukan  pada  saat  ini  dan diharapkan  memberikan  manfaat  pada  jangka  menengah-panjang.  Belanja  modal  juga tidak bersifat rutin dan memberikan pengaruh pada keuangan pemerintah yang masuk pada bagian penambahan aset tetap. Pada umumnya proporsi belanja modal yaitu sekitar 5-20 persen.  Pemerintah  daerah  dengan  tingkat  pendapatan  rendah  memiliki  kecenderungan porsi  belanja  modal  yang  tinggi.  Untuk  mengetahui  proporsi  belanja  modal  Pemerintah Kota  Magelang  harus  menggunakan  pengukuran  rasio  belanja  modal  terhadap  total belanja. Analisis ini dilakukan dengan cara perbandingan antara realisasi  belanja modal dengan total belanja daerah.
Untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang digunakan pemerintah dapat dilakukan  dengan  penghitungan  rasio  efiensi  belanja.  Hasil  yang  diperoleh  dari penghitungan rasio ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Melainkan kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini  belanja  daerah  yang  dilakukan  pemerintah  relatif  lebih  efisien  dibandingkan  dengan tahun lalu atau sebaliknya. Untuk mengetahui efisiensi belanja Pemerintah Kota Magelang harus menggunakan pengukuran rasio efisensi. Penghitungan rasio ini dilakukan dengan cara perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses  penghitungan  dengan  rumus  analisis  belanja  daerah  di  bawah  ini menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran  2015-2019.  Sebelum  menggunakan  data  dalam  LRA  pastikan  bahwa  laporan tersebut sudah di audit untuk memastikan bahwa pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah  sudah  dilakukan,  sehingga  penggunaan  data  menjadi  lebih  andal  dan terpercaya.  Angka-angka  yang  tersaji  dalam  LRA  kemudian  dimasukkan  sesuai  dengan rumus penghitungan yang sudah dijelaskan pada bagian analisis data.

## Analisis Varians Belanja
Analisis  belanja  daerah  dengan  menggunakan  rumus  varians  belanja  daerah menunjukkan  selisih  (varians)  antara  realisasi  belanja  dan  anggaran  belanja  Pemerintah Kota Magelang selama tahun 2015-2019 bersaldo negatif. Artinya, realisasi belanja lebih kecil daripada anggaran belanja yang sudah ditetapkan.  Dalam hal realisasi belanja yang
Rasio Belanja Modal thd Total Belanja Daerah = 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐁𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐌𝐨𝐝𝐚𝐥 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐁𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐃𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡
Rasio Efisiensi Belanja = 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐁𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐀𝐧𝐠𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐁𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐚
lebih  kecil  dari  anggarannya  disebut favourable  variance (selisih  yang  disukai).  Besar selisih realisasi dengan anggaran belanja memberikan dua kemungkinan. Pertama, hal itu bisa menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran dan kedua, jika selisihnya cukup besar  maka  mengindikasikan  telah  terjadi  kelemahan  perencanaan  anggaran  sehingga estimasi  belanjanya  menjadi  kurang  tepat  atau  bisa  terjadi  karena  adanya  program  atau kegiatan yang tidak dijalankan.
Tabel 1 Analisis Varians Belanja Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran
2015-2019 Tahun Anggaran Belanja (Rp) Realisasi Belanja (Rp) Selisih % Selisih % Penyerapan Belanja (a) (b) (c) (d= c-b) (e= d/b) (f = c/b) 2015 925.102.159.000 736.340.437.750  (188.761.721.250)  20,40 79,59 2016 1.017.467.369.000  871.859.130.603  (145.608.238.397)  14,31 85,69 2017 1.075.623.121.000  879.408.181.447  (196.214.939.553)  18,24 81,76 2018 1.066.383.927.000  937.339.746.423  (129.044.180.577)  12,10 87,90 2019 1.093.001.723.000  994.945.773.787  (98.055.949.213) 8,97 91,03
Berdasarkan  Tabel  1  hasil  penghitungan  dengan  rumus  analisis  varians  belanja menunjukkan  selisih  antara  anggaran  dan  realisasi  selama  tahun  anggaran  2015-2019. Besarnya  selisih  (varians)  selama  tahun  2015-2019  secara  berurutan  yaitu  sebesar  Rp. 188.761.721.250 atau 20,40% pada tahun 2015; tahun 2016 sebesar Rp. 145.608.238.397 atau 14,31%; tahun 2017 sebesar Rp. 196.214.939.553 atau 18,24%;  tahun 2018 sebesar Rp.    129.044.180.577  atau  12,10%;  dan  tahun  2019  sebesar  Rp.  98.055.949.213  atau 8,97%. Selisih  (varians)  belanja daerah Pemerintah Kota Magelang selama tahun 2015- 2019 cenderung fluktuatif. Selisih tertinggi terjadi pada tahun 2015 dan selisih terendah pada tahun 2019.
Berdasarkan Tabel 1 juga dapat dilihat bahwa besarnya penyerapan anggaran belanja selama  tahun  2015-2019  berturut-turut  adalah  79,59%;  85,69%;  81,76%;  87,90%;  dan 91,03%. Persentase penyerapan anggaran belanja tersebut menunjukkan adanya efisiensi atau penghematan anggaran. Sebagai contoh, penyerapan anggaran belanja tertinggi yang terjadi  pada  tahun  2019.  Anggaran  belanja  terserap  91,03%,  penghematan  anggaran belanja yang dilakukan pada tahun 2019 sebesar Rp. 98.055.949.213 atau 8,97% dari total belanja. Besarnya penyerapan anggaran diatas 90% menunjukkan kinerja keuangan yang baik, dimana dalam hal ini berarti belanja daerah sebesar 91,03% sudah terserap melalui berbagai  program  dan  kegiatan  yang  dilaksankan  Pemerintah  Daerah  pada  tahun berkenaan.  Kemudian  untuk  pengematan  anggaran  belanja  sebesar  Rp.  98.055.949.213 dapat digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berikutnya.
Besarnya penyerapan anggaran dibawah 90% mengindikasikan adanya kelemahan dalam  perencanaan  anggaran,  misalnya  disebabkan  adanya  program  atau  kegiatan  yang
tidak  dijalankan.  Sehingga,  untuk  penyerapan  anggaran  belanja  tahun  2015-2018  yang berada  di  bawah  90%  bisa  dikatakan  mengindikasikan  adanya  kelemahan  dalam perencanaan  anggaran  belanja  pada  tahun  berkenaan  yang  perlu  dievaluasi  oleh Pemerintah  Daerah.  Namun,  terdapat  hal  yang  perlu  diapresiasi  yakni  peningkatan penyerapan anggaran belanja yang terjadi selama tahun 2015-2019 meskipun sempat turun pada  tahun  2017.  Hal  ini  menunjukkan  Pemerintah  Kota  Magelang  terus  berupaya mengoptimalkan  penggunaan  anggaran  belanja  sehingga  dapat  meningkatkan  kinerja keuangan  pada  tahun  anggaran  terkait.  Peningkatan  penyerapan  anggaran  belanja  tentu harus  dijaga  kondisinya  agar  belanja  daerah  yang  dilaksanakan  melalui  program  dan kegiatan dapat secara optimal memberikan manfaat bagi masyarakat.

## Analisis Pertumbuhan Belanja
Berdasarkan  Tabel  2  Hasil  penghitungan  dengan  rumus  pertumbuhan  belanja menunjukkan  selama  tahun  anggaran  2015-2019  belanja  daerah  Pemerintah  Kota Magelang mengalami  persentase kenaikan  (pertumbuhan belanja). Pertumbuhan belanja selama  tahun  anggaran  2015-2019  secara  berturut-turut  yaitu  7,93%  pada  tahun  2015; 18,40% pada tahun 2016; 0,87% pada tahun 2017; 6,59% pada tahun 2018; 6,15% pada tahun 2019. Secara umum pertumbuhan belanja daerah Pemerintah Kota Magelang selama tahun  anggaran  2015-2019  cenderung  fluktuatif.  Pertumbuhan  belanja  tertinggi  terjadi pada tahun 2016 dan pertumbuhan belanja terendah pada tahun 2017.

## Tabel 2 Analisis Pertumbuhan Belanja Pemerintah Kota Magelang Tahun
Anggaran 2015-2019 Tahun Realisasi Belanja Th t-1 Realisasi Belanja Th t Kenaikan / (Penurunan) % (a) (b) (c) (d = b-c) (e = d/c) 2014 - 2015 682.223.870.407 736.340.437.750  54.116.567.343 7,93 2015 - 2016 736.340.437.750 871.859.130.603  135.518.692.853  18,40 2016 - 2017 871.859.130.603 879.408.181.447  7.549.050.844 0,87 2017 - 2018 879.408.181.447 937.339.746.423  57.931.564.976 6,59 2018 - 2019 937.339.746.423 994.945.773.787  57.606.027.364 6,15
Pertumbuhan belanja daerah pada satu tahun anggaran ke tahun anggaran berikutnya dapat  dipengaruhi  oleh  beberapa  hal.  Diantaranya  :  besarnya  inflasi  pada  tahun  terkait, adanya  tambahan  cakupan  pelayanan  publik,  pertumbuhan  penduduk,  belanja  apa  yang memerlukan  dana  paling  besar/signifikan,  faktor  internal  yang  relatif  terencana  dan terkendali  atau  faktor  eksternal  di  luar  kendali  pemerintah  daerah.  Sehingga  dalam melakukan analisis pertumbuhan belanja perlu dilihat betul mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi  kenaikan/penurunan  belanja  daerah.  Saat  ini  anggaran  pada  organisasi
sektor publik seperti  pemerintah daerah menerapkan anggaran berbasis  kinerja. Dimana dengan digunakannya sistem anggaran berbasis kinerja ini berarti bahwa setiap anggaran harus  dikaitkan  dengan  target  kinerja,  maka  tidak  ada  lagi  kecenderungan  hanya meningkatkan  besarnya  anggaran  saja.  Prinsipnya  dalam  hal  menjaga  pertumbuhan belanja,  pemerintah  daerah  harus  melakukan  perencanaan  anggaran  yang  baik  dan pengendalian anggaran secara tepat sesuai target kinerja agar belanja terus tumbuh positif dan stabilitas fiskal daerah terjaga.

## Analisis Keserasian Belanja
Agar  fungsi  anggaran  dapat  berjalan  dengan  baik,  maka  pemerintah  daerah  perlu melakukan  harmonisasi  belanja.  Melalui  analisis  keserasian  belanja  dapat  terlihat bagaimana  proporsi  belanja  yang  diberikan  untuk  setiap  jenis  belanja.  Selama  tahun anggaran 2015-2019 belanja daerah Pemerintah Kota Magelang memiliki kecenderungan proporsi  belanja  operasi  lebih  besar  daripada  belanja  modal.  Proporsi  terbesar  untuk belanja operasi terjadi pada tahun 2015 dan proporsi terbesar untuk belanja modal terjadi pada tahun 2019.
Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa anggaran belanja lebih banyak dialokasikan pada belanja operasi. Belanja operasi Pemerintah Kota Magelang selama tahun anggaran 2015-2019  berturut-turut  adalah  80,66%;  74,46%;  73,48%;  74,67%;  dan  72,66%. Besarnya persentase belanja operasi terhadap total belanja daerah tersebut menunjukkan proporsi  belanja  operasi  yang  dominan.  Kecenderungan  proporsi  belanja  daerah  yang dominan  pada  belanja  operasi  menunjukkan  bahwa  pemerintah  daerah  memiliki  tingkat pendapatan  yang  tinggi.  Hal  ini  juga  menunjukkan  bahwa  APBD  dilaokasikan  untuk penyediaan atau pengadaan sarana dan prasarana yang memiliki masa manfaat dalam satu tahun anggaran. Secara keseluruhan, proporsi belanja operasi Pemerintah Kota Magelang dapat dikatakan baik karena pada umumnya belanja operasi mendominasi belanja daerah dengan persentase antara 60-90%.
Tabel 3 Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2015-2019
Tahun Realisasi Belanja Operasi Total Belanja Daerah % (a) (b) (c) (d = b/c) 2015 593.964.588.745 736.340.437.750 80,66 2016 649.227.700.687 871.859.130.603 74,46 2017 646.206.480.275 879.408.181.447 73,48 2018 699.921.003.430 937.339.746.423 74,67 2019 722.959.832.083 994.945.773.787 72,66
Tabel 4 Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2015-2019
Tahun Realisasi Belanja Modal Total Belanja Daerah % (a) (b) (c) (d = b/c) 2015 141.308.934.005 736.340.437.750 19,19 2016 221.924.457.916 871.859.130.603 25,45 2017 233.070.956.632 879.408.181.447 26,50 2018 237.418.742.993 937.339.746.423 25,33 2019 271.984.161.704 994.945.773.787 27,34
Hasil penghitungan rasio belanja modal terhadap total belanja daerah memberikan informasi mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja  modal  pada  tahun  anggaran  yang  bersangkutan.  Tabel  4  menunjukkan  proporsi APBD  yang  dialokasikan  untuk  belanja  modal.  Selama  tahun  anggaran  2015-2019 persentase belanja modal secara berturut-turut adalah 19,19%; 25,45%; 26,50%; 25,33%; dan 27,34%. Secara keseluruhan, proporsi belanja modal Pemerintah Kota Magelang dapat dikatakan  baik  karena  pada  umumnya  persentase  belanja  modal  terhadap  total  belanja daerah  memiliki  persentase  antara  5-20%.  Pemerintah  daerah  dengan  pendapatan  tinggi cenderung  sedikit  dalam  hal  pengalokasian  dana  APBD  untuk  belanja  modal.  Hal  ini dikarenakan  pemerintah  daerah  tersebut  sudah  memiliki  aset  modal  yang  cukup. Penjelasan  tersebut  sejalan  dengan  penjelasan  mengenai  proporsi  belanja  operasi  yang sudah  dijelaskan  pada  paragraf  pertama  terkait  dengan  Pemerintah  Kota  Magelang merupakan pemerintah daerah yang memiliki pendapatan tinggi yang dalam pengalokasian belanja daerah dominan pada belanja operasi dibandingkan belanja modal.

## Rasio Efisiensi Belanja
Pengelolaan keuangan daerah menerapkan prinsip value of money . Tiga poin utama dalam prinsip value of money adalah ekonomi, efisien, dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan  penggunaan  sumber  daya  tertentu  dimana  alternatif  yang  dipilih  adalah  sumber daya dengan harga paling rendah. Efisien adalah penggunaan dana daerah yang mampu memberikan hasil secara optimal sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Dan efektivitas yang berarti penggunaan dana daerah harus sesuai dengan capaian kinerja atau  target  yang  telah  ditetapkan.  Dari  penjelasan  tersebut,  jelas  bahwa  pengelolaan keuangan  daerah  yang  efisien  penting  untuk  dilakukan  oleh  setiap  pemerintah  daerah. Selain menjadi bagian dari penerapan prinsip value of money di dalam penggunaan dana daerah,  efisien  juga  memberikan  manfaat  yaitu  hasil  yang  optimal  yang  tentu  akan membawa suatu daerah agar bisa tumbuh dan berkembang menjadi lebih maju. Sehingga berkaitan  dengan  hal  ini,  tingkat  efisiensi  pengguaan  dana  (anggaran)  menjadi  penting untuk diukur.
Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja adalah sebagai berikut :
a. Anggaran belanja dikatakan tidak efisien jika rasio efisiensinya lebih dari 100%.
b. Anggaran  belanja  dikatakan  kurang  efisien  jika  rasio  efisiensinya  antara  90%  - 100%.
c. Anggaran belanja dikatakan cukup efisien jika rasio efisiensinya antara 80% - 90%.
d. Anggaran belanja dikatakan efisien jika rasio efisiensinya antara 60% - 80%.
e. Anggaran belanja dikatakan sangat efisien jika rasio efisiensinya dibawah 60%.

## Tabel 5 Rasio Efisiensi Belanja Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2015-
2019 Tahun Anggaran Belanja (Rp) Realisasi Belanja (Rp) % (a) (b) (c) (d = c/b) 2015 925.102.159.000 736.340.437.750 79,60 2016 1.017.467.369.000 871.859.130.603 85,69 2017 1.057.623.121.000 879.408.181.447 83,15 2018 1.066.383.927.000 937.339.746.423 87,90 2019 1.093.001.723.000 994.945.773.787 91,03
Hasil penghitungan dengan rumus rasio efisiensi belanja pada Tabel 5. menunjukkan tingkat  efisiensi  belanja  Pemerintah  Kota  Magelang  selama  tahun  anggaran  2015-2019 beruturur-turut adalah sebesar 79,60% pada tahun 2015, 85,69% pada tahun 2016, 83,15% pada tahun 2017, 87,90% pada tahun 2018, dan 91,03% pada tahun 2019. Tingkat efisiensi belanja mengalami kenaikan selama tahun anggaran 2015-2019, meskipun sempat turun pada tahun 2017. Tingkat efisiensi belanja tertinggi terjadi pada tahun 2019 dan tingkat efisiensi belanja terendah terjadi pada tahun 2015.
Kriteria anggaran belanja Pemerintah Kota Magelang selama tahun 2015-2019 yaitu efisien  pada  tahun  2015  karena  rasio  efisensinya  sebesar  79,60%.  Hal  ini  berarti  rasio tersebut  berada  diantara  60%  -  80%  sehingga  dikatakan  efisien.  Anggaran  yang  efisien menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Kota  Magelang  dalam  pelaksanakan  program  dan kegiatan  dicapai  dengan  biaya  (belanja)  yang  sesuai  dengan  yang  dianggarkan.  Kriteria anggaran belanja untuk tahun 2016-2018 adalah cukup efisien. Dimana pada tahun 2016 rasio efisiensinya sebesar 85,69% , tahun 2017 rasio efisiensinya sebesar 83,15% dan tahun 2018 rasio efisiensinya sebesar 87,90%. Pada tahun 2019 rasio efisiensinya adalah sebesar 91,03%,  rasio  tersebut  berada  diantara  90%  -  100%  sehingga  kriteria  anggaran  belanja pada  tahun  2019  kurang  efisien.  Anggaran  yang  kurang  efisien  menunjukkan  bahwa Pemerintah  Kota  Magelang  dalam  pelaksanakan  program  dan  kegiatan  dicapai  dengan biaya (belanja) yang kurang sesuai dengan yang dianggarkan.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kinerja  keuangan  Pemerintah  Kota Magelang dengan melakukan analisis belanja daerah. Berdasarkan 4 (empat) analisis yang dilakukan  diperoleh  kesimpulan  bahwa  kinerja  keuangan  Pemerintah  Kota  Magelang dilihat dari analisis varians belanja menunjukkan rata-rata selisih (varians) sebesar 14,80% dengan  rata-rata  tingkat  penyerapan  anggaran  belanja  sebesar  85,19%.  Dari  hasil perhitungan  dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja  keuangan  dilihat  dari  analisis  varians menunjukkan pemerintah sudah cukup baik dalam perencanaan anggaran dan upaya untuk mencapai efisiensi penggunaan anggaran sudah cukup berhasil. Hal ini berkaitan dengan penyerapan  anggaran  belanja  diatas  90%  menunjukkan  efisiensi  penggunaan  anggaran sementara dibawah 90% menunjukkan indikasi kelemahan dalam perencanaan anggaran.
Kinerja keuangan dilihat dari analisis pertumbuhan memperoleh hasil yang fluktuatif dan  positif.  Artinya,  meskipun  tingkat  pertumbuhan  naik-turun  namun  pertumbuhan belanja selama tahun  2015-2019 menunjukkan pertumbuhan yang baik  dengan rata-rata pertumbuhan  belanja  sebesar  7,98%.  Berdasarkan  hasil  analisis  keserasian  belanja diketahui  bahwa  rata-rata  proporsi  untuk  belanja  operasi  adalah  sebesar  75,18%  dan belanja modal sebesar 24,76%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Magelang dapat dikatakan kurang optimal. Hal ini berdasarkan pernyataan  Menteri  Keuangan,  Sri  Mulyani  (14/11/2019)  bahwa  pengelolaan  keuangan daerah  belum  optimal  karena  70%  anggaran  digunakan  untuk  keperluan  operasional Pemerintah  Daerah  dan  hanya  30%  dinikmati  oleh  masyarakat.  Hasil  perhitungan  rasio efisiensi  belanja  menunjukkan  rata-rata  tingkat  efisiensi  adalah  sebesar  85,47%.  Secara umum  kinerja  keuangan  dapat  dikatakan  cukup  efisien.  Hal  ini  berdasarkan  Keputusan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  690.900-327  Tahun  1996  bahwa  anggaran  belanja dikatakan cukup efisien jika rasio efisiensinya antara 80% - 90%. Penelitian ini memiliki beberapa  keterbatasan  yaitu  jenis  analisis  belanja  daerah  yang  dilakukan  dikarenakan keterbatasan data. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah penambahan jenis analisis dan pengumpulan data yang bisa ditambah dengan data primer yang diperoleh secara langsung mengingat beberapa data memiliki keterbatasan akses jika dilakukan secara online saja.

## REFERENSI
Bastian, I. (2019). Lingkup Akuntansi Sektor Publik. Lingkup Akuntansi Sektor Publik .
Chandarin, G (2017). Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif. Jakarta : Salemba Empat
Hasanah, N., &  Vidiyastutik,  E. D. (2018). Analisis Kinerja Realisasi  Anggaran  Dalam Belanja Daerah Pemerintah Probolinggo. Ecobuss , 6 (2), 26-35.
Katit,  F.  X.,  &  Pinatik,  S.  (2016).  Analisis  Kinerja  Belanja  Pada  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Asmat  Provinsi  Papua. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi , 4 (3).
Kawatu, F.S. (2019). Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik. Yogyakarta : Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).
Kementerian Keuangan (2019). Ini ‘Catatan’ Menkeu Terhadap Pengelolaan APBD yang Kurang Optimal. www.kemenkeu.go.id, diakses 15 Maret 2020.
Laporan  Realisasi  Anggaran  Pemerintah  Kota  Magelang  Tahun  Anggaran  2015-2019.
www.bpkad.magelangkota.go.id, diakses 15 Maret 2020.
Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kota  Magelang  Tahun  Anggaran  2015-2019. www.magelangkota.go.id, diakses 15 Maret 2020.
Nurkholis & Khusaini, M. (2019). Penganggaran Sektor Publik. Malang : UB Press
Palilingan, A. F., Sabijono, H., & Mawikere, L. (2015). Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  Pada  Dinas  Pendapatan  Kota  Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi , 3 (1).
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara