Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Vol. 4 No. 2 Page 125-223 November 2022 ISSN 1684-9992

## Daftar Isi (Table of Content)
125-135 Tantangan Dua Dekade Otonomi Khusus Aceh dan Papua: Distorsi atau Peluang?
Hendy Setiawan, Choirunnisa, Rahma Puspita Ningrum
136-149 Modal Keluarga Politik Indah Dhamayanti Putri dalam Pemilihan Bupati Bima Periode 2015-2020 Sadrul Imam, Titin Purwaningsih 150-164 Kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta Paryanto, Marno Wance, Ayatullah Hadi, Bakri La Suhu 165-175 Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Subandi 176-187 Implementasi Kebijakan E-Government dalam Pengelolaan Sampah Melalui Aplikasi Kurangi, Pisahkan,  Manfaatkan Sampah (Kang Pisman) Mobile Di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Lukas Alberto Ndoa, Poni Sukaesih Kurniati 188-198 Standar Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Irfan B, Dedy Herianto, Badu Ahmad 199-210 Distorsi Otonomi Desa Di Pulau Morotai Firjal, Alwadud Lule 211-223 Kinerja Legislatif: Studi Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Periode 2014- 2019 Siti Fatimah, Anirwan
Implementasi  Kebijakan E-Government dalam  Pengelolaan  Sampah Melalui  Aplikasi  Kurangi,  Pisahkan,    Manfaatkan  Sampah  (Kang Pisman) Mobile Di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung
Lukas Alberto Ndoa 1 , Poni Sukaesih Kurniati 2
Universitas Komputer Indonesia. Jalan Dipatiukur No. 102-116, Kota Bandung, Jawa Barat, 40132, Indonesia. Corresponding Author: lukasalbertondoa@gmail.com
Keyword:
Implementation E-Government Waste Management Kang  Pisman  Mobile Application
Kata Kunci: Impelementasi
E-Government
Pengelolaan  Sampah Aplikasi  Kang Pisman Mobile
Abstract: The Kang Pisman application is a waste bank application managed by the Mandalajati  District  Government  in  carrying  out  policies  related  to  waste management. This study aims to determine the extent of the implementation of E- Government Policy Implementation in waste management through the Kang Pisman Mobile Application which is an innovation in dealing with waste problems in the Mandalajati  sub-district,  Bandung  City.  The  method  used  in  this  research  is  a qualitative approach with a descriptive methodology. library research, field studies, including data collection observations, interviews, and documentation, through this research  collect  data.  The  information  mechanism  for  the  public  using  the  Kang
Pisman  Mobile  application  is  a  purposive  sampling  technique.  The  results  of  this study  indicate  that  the  implementation  of  the  E-Government  Policy  in  Waste Management through the Reduce, Separate, Utilize Waste (Kang Pisman)  Mobile Application has been going  well, namely carrying out the policy of Bandung City Regional  Regulation  Number  9  of  2018  in  waste  management,  however,  the implementation  of  this  policy  not  all  of  them  are  right  on  target  seeing  that  the public does not know this policy this is due to human resources, budget resources, transmission and consistency among  organizations, cognition (understanding)  of the apparatus, response, and intensity in implementing policies, economic resources and power assessed still not enough.
Abstrak: Aplikasi Kang Pisman adalah aplikasi bank sampah yang dikelola oleh Pemerintah  Kecamatan  Mandalajati  dalam  melakukan  kebijakan  terkait pengelolaan  sampah.  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sejauh  mana penerapan  Implementasi  Kebijakan E-Government dalam  pengelolaan  sampah melalui  Aplikasi  Kang  Pisman  Mobile  yang  merupakan  sebuah  inovasi  dalam menangani  permasalahan  sampah  di  kecamatan  mandalajati  Kota  Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metodologi deskriptif. Melalui penelitian kepustakaan, studi lapangan, termasuk pengumpulan  data  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi,  penelitian  ini mengumpulkan  data.  mekanisme  penentuan  informan  kepada  masyarakat pengguna aplikasi Kang Pisman Mobile adalah teknik Purposive Sampling. Hasil penelitian    ini    menunjukkan    bahwa  Implementasi  Kebijakan  E-Government dalam  Pengelolaan  Sampah  Melalui  Aplikasi  Kurangi,  Pisahkan,  Manfaatkan Sampah  (Kang  Pisman)  Mobile  sudah  berjalan  cukup  baik  yaitu  menjalankan aturan kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 dalam pengelolaan sampah, Namun, Implementasi kebijakan ini belum seluruhnya tepat sasaran  melihat  bahwa  masyarakat  belum  mengetahui  kebijakan  ini  hal  ini disebabkan  dari    Sumber  Daya  Manusia,  Sumber  Daya  Anggaran,  Transmisi kejelasan dan konsistensi  di antara organisasi, kognisi  (pemahaman) aparatur, respon, dan intensitas dalam melaksanakan kebijakan, sumber daya ekonomi dan kekuasaan dinilai masih kurang.

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP)
Vol. 4, No. 2, November  2022, pp. 176-187 Received 3 Sept. 2022   Revised 10 Oct. 2022   Accepted 17 Oct. 2022
Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 4, No. 2, November 2022

## PENDAHULUAN
Kota Bandung saat ini sedang mengalami pertumbuhan teknologi dimana perubahan menjadi lebih nyata dari tahun ke tahun atau sesekali. Kemajuan ini harus dilihat dalam konteks fungsinya dalam  membantu  organisasi  pemerintah  menjadi  lebih  efektif,  serta  sebagai  alat  untuk mengungguli  persaingan  dan  menawarkan  solusi  inovatif  untuk  suatu  masalah.  Perubahan- perubahan  ini  penting  karena  akan  muncul  setelah  tatanan  sosial  dan  kehidupan  masyarakat yang  lama  dapat  dikontraskan  dengan  tatanan  sosial  dan  kehidupan  masyarakat  yang  baru. Akibatnya, setiap orang harus berpartisipasi dalam menemukan cara-cara baru untuk mengatasi masalah.
Tahun  2003  merupakan  langkah  awal  di  Indonesia  untuk  bisa  menerapkan  kebijakan Electronic  Government  (E-Government) .  Melalui  Instruksi    Presiden No. 3  Tahun  2003  tentang Kebijakan    Strategi    Nasional  Pengembangan  E-Government.  Kebijakan  ini  sifatnya  praktis,  di mana  didalam  isinya  telah  memuat  langkah-langkah  yang  diperlukan  Gubernur  dan Bupati/Walikota  sesuai  dengan  tugas,  fungsi  dan  kewenangannya  dalam  melaksanakan pengembangan E-Government secara  nasional  yang  berpedoman  pada  kebijakan  dan  strategi nasional. dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dan pemerintah  daerah  otonom  dengan  mengoptimasikan  pemanfaatan  teknologi  informasi.  Hal tersebut  bertujuan  agar E-Government dapat  mendukung  pemerintahan  yang  baik (Good Governance).
Melalui  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah,  menyebutkan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan itu sendiri memerlukan upaya menuju keberlanjutan. keberlanjutan harus memiliki manfaat dan dampak jangka panjang bagi masyarakat luas agar perubahan demi perubahan mulai tercipta. Gagasan pengelolaan sampah terpadu diterapkan untuk mengurangi limbah pada sumbernya. Ini berarti bahwa limbah yang dihasilkan harus dipulihkan untuk digunakan kembali dan daur ulang,  sehingga  hanya  residu  yang  dibuang  di  TPA  (Tempat  Pemrosesan  Akhir).  Output  dari pengolahan yang digunakan sebagai bahan masukan dalam proses atau dikonversi menjadi nilai tambah masukan bagi proses lainnya, memaksimalkan konsumsi sumber daya dan meningkatkan eko-efisiensi (Ngoc dan Schnitzer, 2009).
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah, Pemerintah Daerah Kota Bandung membuat  kebijakan  melalui  Peraturan  Daerah  Kota  Bandung  No  9  Tahun  2018  mengenai Pengelolaan  Sampah  dan  Peraturan  Daerah  Kota  Bandung  Nomor  17  Tahun  2012  tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, sebagai petunjuk teknis dan pedoman dalam upaya pengurangan penggunaan kantong plastik secara terukur di Kota  Bandung. Melalui Peraturan tersebut dibuatkanlah sebuah kebijakan yang dinamakan geraka n “Kang Pisman”.
Pemberlakuan  Peraturan  Daerah  Kota  Bandung  Nomor  9  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan Sampah  berimplikasi  pada  penyapuan  jalan,  pengolahan  sampah  warga  ke  TPA  dari  PD Kebersihan yang dibubarkan dan dilebur ke UPT DLH Kota Bandung, dan lain-lain. pendelegasian sebagian  kewenangan  penyelenggaraan  pengelolaan  sampah  kepada  Kecamatan  yang  ada  di wilayah  Kota  Bandung.  Salah  Satunya  Kecamatan  Mandalajati  dalam  penyelenggaraan pengelolaan sampahnya membuat bank sampah yang menggunakan inovasi teknologi aplikasi. Kebijakan  yang  diterapkan  untuk  mendukung  Inovasi  tersebut  yaitu  Peraturan  Daerah  Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 aturan ini tergambarkan melalui Buku Inovasi Bandung Smart City .  Kecamatan  Mandalajati  adalah  kecamatan  percontohan  dalam  program  100  hari  kerja walikota bandung dalam rangka Beberes Bandung yang fokus mengatasi sampah.
Pemerintah  Kecamatan  Mandalajati  mengeluarkan  kebijakan  terkait  dengan  aplikasi  lewat Keputusan Camat Mandalajati Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bank Sampah Mandiri Kecamatan  Mandalajati  Tahun  2020.  Melakukan  input  data  kegiatan  Bank  Sampah  Mandiri meliputi  pula  Bank  Sampah  Unit  (Kelurahan)  ke  dalam  Sistem  Aplikasi  IBS (Intergrate  Bank System) yang  merupakan  Aplikasi  Kang  Pisman  Mobile.  Aplikasi  Kang  Pisman  Mobile  adalah mekanisme yang dibuat untuk menyajikan informasi dan data sampah tabungan, dan fitur belanja dan pembayaran PBB, Listrik, Telepon dan Lain-lain.
Aplikasi Kang Pisman Mobile di launching pada tanggal  14 mei 2020.  pusat informasi yang tersedia  melalui  aplikasi  yang  dapat  diunduh  masyarakat  umum  dari Play  Store, Aplikasi    ini untuk mempermudah pengelolaan dan meminimalisir sampah di wilayah sekitar Kota Bandung dan  Kecamatan  Mandalajati.  Pemerintah  Kecamatan  Mandalajati,Bank  Sampah  Indonesia,  dan USSI Group yang juga dikenal dengan USSI (tanpa singkatan) adalah bisnis teknologi informasi yang  mengembangkan  perangkat  lunak  untuk  lembaga  keuangan  mikro  di  Indonesia.  Mereka Bersama-sama, menciptakan aplikasi Kang Pisman Mobile Sebagai lembaga keuangan mikro dan produk layanan teknologi di Indonesia. USSI Group Bekerja sama dengan Bank Sampah Indonesia dan  Pemerintah  Kecamatan  Mandalajati  dalam  memudahkan  pengelolaan  dalam  mengurangi sampah yang ada di wilayah Kota Bandung dan sebagai aplikasi tabungan keuangan pembayaran dan  pembelian  sampah  yang  dijual  menjadi  lebih  sederhana.  Masyarakat  umum  cukup menggunakan ponsel yang bisa didapatkan dari Google Play Store untuk mengaksesnya. Selain itu, situs web untuk program ini dapat diakses melalui monitoring, Mini Core, Smart Card , Aplikasi Bank Sampah Indonesia, dengan adanya aplikasi Kang Pisman Mobile memudahkan masyarakat dalam mengelola dan mengurangi sampah yang ada di wilayah rumah maupun tempat bekerja. Sebelum  melakukan  penelitian  ini,  Peneliti  merujuk  kebeberapa  penelitian  sebelumnya  yang memiliki  tema  tentang  kebijakan  penggunaan  aplikasi  pemerintahan,  yang  menjadi  bahan referensi bagi peneliti saat ini.
Pertama,  Dewi  Kurniasih,  Tatik  Fidowaty,  dan  Poni  Sukaesih  (2013)  tentang  pengaruh implementasi  kebijakan E-Government terhadap  kinerja  aparatur  kota  cimahi  pada  penelitian tersebut  dijelaskan  bahwa  penerapan E-Government signifikan  terhadap  kinerja  aparatur pemerintah  di  Kota  Cimahi.  Implementasi  kebijakan E-Government memberikan  pengaruh sebesar  54,85%  terhadap  perubahan  kinerja  aparatur  pemerintah  di  Kota  Cimahi.  Meskipun tidak terlalu besar, namun implementasi kebijakan E-Government merupakan salah satu faktor yang dominan dalam menentukan perubahan kinerja aparatur pemerintah di Kota Cimahi. Diah Rachma Aprianty (2016) Penerapan Kebijakan E-Government Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan  Publik  Di  Kantor  Kecamatan  Sambutan  Kota  Samarinda,  pada  penelitian  tersebut dijelaskan bahwa Di dalam proses pelaksanaan kebijakan E-Government di Kecamatan Sambutan Hambatan  termasuk  kurangnya  sumber  daya,  kurangnya  pendidikan  kebijakan  publik,  dan komunikasi yang buruk antara pimpinan dan staf.
Penelitian  selanjutnya  yang  dilakukan  oleh,  Sansprayada,  A.,  &  Mariskhana,  K.  (2020). Implementasi  Aplikasi  Bank  Sampah  Berbasis  Android  Studi  Kasus  Perumahan  Vila  Dago Tangerang Selatan. pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa Di dalam proses Aplikasi tersebut dibangun  dengan  antarmuka  pengguna  yang  dapat  dikenali  untuk  membuatnya  lebih  mudah digunakan oleh pengguna. Petugas Bank Sampah Perumahan Vila Dago Tangerang Selatan dapat lebih nyaman dalam melakukan setiap pelayanan dengan memanfaatkan aplikasi ini. Pelanggan dapat dengan mudah menyelesaikan transaksi di mana saja dengan memanfaatkan aplikasi ini di smartphone  Android mereka.  Nasabah  dapat  dengan  cepat  mengecek  saldo  tabungannya menggunakan aplikasi ini di smartphone Androidnya.Aplikasi tersebut memberikan kemudahan untuk para pengepul dalam melakukan pengecekan stok sampah yang tersedia di Bank Sampah Perumahan Vila Dago Tangerang Selatan dan melakukan transaksi pengambilan sampah di Bank Sampah Perumahan Vila Dago Tangerang Selatan. Aplikasi ini jauh dari kata  sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan. Sangat penting untuk meningkatkan ini aplikasi agar lebih baik. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh, Wiwiet Hertiarani (2016) Implementasi Kebijakan E-Samsat  Di  Jawa  Barat,  pada  penelitian  tersebut  dijelaskan  bahwa  Banyak  masyarakat  yang belum  mengetahui  adanya  kebijakan  E-Samsat,  tidak  memahami  alur  proses  dan  tata  cara pembayaran menggunakan E-Samsat, karena kurang mendapatkan informasi secara menyeluruh dan tuntas, format dan media sosialisasi yang telah dibuat terputus dan kurang tersebar, Tidak semua  masyarakat  pemilik  ranmor  berpelat  Jawa  Barat  dan  calon  pengguna  kebijakan  ini, memiliki rekening di Bank BJB, Adanya proses pencocokan NIK pemilik ranmor dengan NIK data nasabah pada server Bank BJB. Data NIK harus persis sama. Serta alur proses kebijakan ini masih ditemukan kendala dengan server dan kendala akses jaringan untuk kode bayar yang memaksa pengguna layanan untuk melakukan sejumlah aktifitas dan melakukan antrian, Perlu ditindak-
Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 4, No. 2, November 2022
lanjutinya suatu aturan agar sosialisasi dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, berkelanjutan dan dapat dinikmati dan diakses dengan mudah oleh calon pengguna layanan.
Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh, Rino Adibowo, Sylvia Octa Putri (2016) Penerapan E-Government Dalam  Paradiplomasi  Pemerintah  Kota  Bandung,  pada  penelitian  tersebut dijelaskan bahwa aplikasi tersebut belum memiliki page khusus dalam portal, Belum tersedianya pilihan  multi  bahasa,  belum  terlihat  hasil  dan  manfaat  dari  kerjasama sister  city antara Pemerintah Kota Bandung dengan kota lainnya yang dapat diakses oleh publik didalam portal bandung.go.id.
Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Indra Gunawan Wibiksana (2020) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kurangi, Pisahkan Dan Manfaatkan (Kang Pisman) Di Kota Bandung, pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa Penguatan Kapasitas Individu, Penguatan kapasitas kelembagaan,  Penguatan  kapasita  jejaring  belum  terlaksana  secara  menyeluruh  dan  belum optimal di program Kang Pisman.
Beberapa  hasil  penelitian  dari  studi  sebelumnya,  yang  sudah  dikemukakan  di  atas,  bahwa sumber daya yang dibutukan harus berkualitas yang sudah dilatih melalui pelatihan bertahap, serta pengelolaan teknologi informasi, khususnya di bidang aplikasi, semuanya sejalan dengan gagasan E-Government , Hasilnya, sebuah aplikasi dapat dikelola seefektif mungkin. Tujuan utama Program Kang Pisman yang masih belum ideal adalah untuk membangun penyediaan informasi yang besar dan efektif dengan menerapkan kebijakan terkait penggunaan aplikasi berbasis E- Government .  Dari  pemaparan  hasil  penelitian  di  atas,  terlihat  adanya  kesejajaran  dan pertentangan antara penelitian yang akan dilakukan peneliti. dalam hal persamaan penelitian ini terdapat pada hal implementasi Kebijakan E-Government dan Program Kang Pisman, dimana bisa diketahui  Implementasi  kebijakan E-Government beberapa  masih  ada  yang  baru  dan  ada beberapa yang masih berjalan sudah lama di daerah tersebut yang berfokus pada aplikasi yang digunakan sebagai pelayanan publik terhadap masyarakat dan Program Kang Pisman program bergerak dalam bidang lingkungan untuk pengelolaan sampah. Sedangkan dalam hal perbedaan terdapat  pada  obyek  penelitian,  pada  penelitian  sebelumnya  berfokus  pada  penerapan E- Government dan Pemberdayaan masyarakat.
Berdasarkan  latar  belakang  informasi  yang  diberikan  di  atas,  peneliti  tertarik  untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan E-Government Dalam Pengelolaan Sampah  Melalui  Aplikasi  Kurangi,  Pisahkan,    Manfaatkan  Sampah  (Kang  Pisman)  Mobile  Di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Provinsi Jawa Barat”

## METODE PENELITIAN
Desain  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif.  Sugiyono  menyatakan  bahwa  penelitian  kualitatif  tidak  menggunakan istilah  populasi,  penelitian  kualitatif  mengacu  pada  "konteks  sosial"  atau  situasi  sosial  yang terdiri dari tiga komponen: tempat, aktor, dan aktivitas yang berkolaborasi (Sugiyono, 2007). pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi tujuan atau objek penelitian yang dibatasi untuk menggali lebih dalam data yang dikumpulkan dan mencegah objek penelitian menjadi lebih luas
Penelitian  ini  menjelaskan  mengenai  fakta-fakta  yang  terjadi  mengenai  Implementasi Kebijakan E-Government dalam  Pengelolaan  Sampah  Melalui  Aplikasi  Kurangi,  Pisahkan  Dan Manfaatkan (Kang Pisman) Sampah di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.  Dalam penelitian ini,  peneliti  mengumpulkan  dan  memeriksa  informasi  tentang  topik  terkait  Impelementasi kebijakan E-Government dalam  Pengelolaan  Sampah  Melalui  Aplikasi  Kurangi,  Pisahkan  Dan Manfaatkan (Kang Pisman) Sampah di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung sehingga teori dasar yang  telah  diteliti  dapat  didukung  oleh  data  yang  telah  terkumpul.  Peneliti  kemudian  dapat menarik kesimpulan setelah mendapatkan gambaran yang luas tentang objek tersebut.

## HASIL DAN DISKUSI Gambaran Umum Aplikasi Kang Pisman Mobile
Aplikasi  Kang  Pisman Mobile dikembangkan  pemerintah  kecamatan  Mandalajati,  Bank Sampah Indonesia dan USSI Group, USSI Group atau hanya USSI (tanpa Singkatan), adalah bisnis teknologi informasi Indonesia yang menciptakan perangkat lunak untuk lembaga keuangan mikro. Sebagai lembaga keuangan mikro dan produk layanan teknologi di Indonesia USSI Group Bekerja sama  dengan  Bank  Sampah  Indonesia  dan  Pemerintah  Kecamatan  Mandalajati  dalam memudahkan  pengelolaan  dalam  mengurangi  sampah  yang  ada  di  wilayah  Kota  Bandung  dan sebagai aplikasi tabungan keuangan pembayaran dan pembelian sampah yang dijual menjadi lebih sederhana. Masyarakat umum cukup menggunakan ponsel yang bisa didapatkan dari Google Play Store untuk mengaksesnya. Program ini juga ditawarkan melalui website Monitoring , Mini Core, Smart  Card ,  Aplikasi  Bank  Sampah  Indonesia,  dengan  adanya  aplikasi  Kang  Pisman Mobile memudahkan masyarakat dalam mengelola dan mengurangi sampah yang ada di wilayah rumah maupun tempat bekerja. Nasabah bank sampah diwajibkan memilah sampah dari rumah masing- masing. Setiap Sampah yang sudah dipilah setelah ditimbang oleh petugas bank sampah mandiri, bank sampah  tersebut melakukan  penginputan melalui aplikasi  bank sampah mandiri aplikasi khusus pegawai bank sampah mandiri untuk penginputan data-data nasabah baik pendaftaran nasabah baru maupun penginputan barang-barang yang telah dipilah oleh nasabah bank sampah mandiri, Seperti gambar dibawah ini:

## Gambar. 1 Aplikasi Bank Sampah Indonesia Sumber: Hasil data sekunder olahan peneliti, 2022
Aplikasi Kang Pisman Mobile Terkoneksi dengan aplikasi petugas bank sampah mandiri dan memiliki  tampilan  warna  yang  cukup  menarik  yaitu  biru  muda  dan  terdapat  seorang  tokoh memakai  baju  adat  sunda  dan  iket  kepala  dan  tangannya  membentuk  angka  Jari  jempol  dan telunjuk yang menyatu sementara tiga jari lainnya tetap tegak mengajak melakukan Menerapkan 3R (reduce, reuse, recycle) merupakan salah satu cara untuk mengurangi polusi dan menjaga lingkungan.Masyarakat sebagai pengguna aplikasi ini merasa sangat nyaman untuk digunakan. Desain  dan  animasi  ilustratif  aplikasi  ini  membuatnya  lebih  mudah  untuk  memahami  cara menggunakannya. di bawah ini menunjukkan aplikasi kang pisman mobile :
Gambar. 2

## Aplikasi Kang Pisman
Mobile
Sumber: Hasil data sekunder olahan peneliti, 2022
Kang Pisman Mobile merupakan Salah satu platform layanan produk Integrated Micro Banking System (IBS e-Channel) yang memungkinkan pengguna bank keuangan mikro bertransaksi secara elektronik  menggunakan  ponsel.  Aplikasi  dapat  diperoleh  dari Play  Store, setelah  menginstal aplikasi  Kang  Pisman  Mobile  dan  nasabah  membawa  hasil  memilah  sampah  dari  rumahnya masing-masing, kemudian di setorkan ke kecamatan, nanti berat sampah yang ditimbang akan dihitung,  kemudian  nasabah  mendaftarkan  akunnya  dengan  mengisi  kode  LKM  yang  akan diberikan  petugas  Bank  Sampah  Indonesia  yang  ada  di  kecamatan  mandalajati,  kemudian pengisian data lewat aplikasi khusus petugas untuk mengisi data pribadi nasabah seperti nama, nomor telepon yang akan digunakan di aplikasi, alamat rumah dan pekerjaan, setelah itu akan ada  kode  masuk  kemudian  kode  tersebut  akan  dikirimkan  ke  salah  satu  nomor  untuk  di registrasi, Setelah itu muncul device id yang akan tertera di aplikasi, kemudian memasukkan kode LKM dan Pin Yang diberikan petugas kemudian kirim, Selanjutnya membuat password setelah itu kembali ke halaman utama untuk login dengan memasukkan password. Aplikasi Kang Pisman Mobile  Tersedia  Fasilitas  untuk  transaksi:  Cek  Saldo  Tabungan/Simpanan;  Informasi Pemindahan  Rekening  Tabungan;  Informasi  Tentang  Riwayat  Kredit/Pinjaman;  Pembayaran: Jastel, PLN Postpaid; Pembelian: Pembelian Pulsa, Pembelian token listrik.
Implementasi Kebijakan E-Government dalam Pengelolaan Sampah melalui Aplikasi Kang Pisman Mobile di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Provinsi Jawa Barat
Program  Kang  Pisman  merupakan  program  yang  menterjemahkan  perilaku  pengelolaan sampah Kurangi,Pisahkan, Manfaatkan Sampah (Kang Pisman), yang terdahulu itu namanya 3 R reuse, reduce , dan recycle. Yang sekarang itu kang pisman dimana masyarakat di edukasi budaya pengendalian sampah di sumbernya dengan  kurangi sampah di sumber dengan kurangi sampah pisahkan  sampah  dan  manfaatkan  sampah  yang  merupakan  Pemerintah  kota  bandung khususnya dalam bidang pengelolaan sampah yaitu salah satu program pengendalian sampah, baik  sampah  organik maupun  anorganik, dimana sampah  organik  adalah sampah  dapur  yang biasanya dibuang di tempat sampah, Pengendalian sampah pada sumbernya dengan mengurangi sampah,  memisahkan  dan  memanfaatkan  sampah  sangat  berguna.  Hal  itu  bisa  dilihat  dari sampah  bahan  organik  yang  layak  digunakan  untuk  dijual  menjadi  saldo E-Money di  mana berbagai pembayaran dapat dilakukan di Aplikasi Kang Pisman Mobile hal tersebut sangat positif bagi kecakapan masyarakat tentang teknologi informasi.
Pemerintah  Kecamatan  Mandalajati  telah  menjalankan  apa  yang  diperintahkan  dalam  Inpres Nomor  3  Tahun  2003  dengan  menerapkan  kebijakan E-Government di  bidang  pelayanan. Penerapan E-Government dalam pelayanan masyarakat melalui pemanfaatan kemajuan teknologi yang  dapat  mendorong  partisipasi  dunia  usaha,  perluasan  sektor  telekomunikasi  dan  teknologi informasi, dan penguatan sumber daya manusia (SDM) di tingkat kecamatan dan daerah otonom,
serta meningkatkan E-Literacy masyarakat  dalam kaitannya dengan pengelolaan sampah  yang layak dan dapat menghasilkan secara ekonomi.
Implementasi  kebijakan E-Government di  Kecamatan  Mandalajati  berfungsi  sebagai  sarana penelitian dan pengembangan untuk mengatasi pengelolaan sampah dan memiliki keunggulan di era informasi yang semakin berkembang. Hal ini tidak berfungsi dengan apa yang diharapkan. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  beberapa  indikator-indikator  seperti  Ukuran  dan  Tujuan  yaitu Kesesuaian  Program  (kebijakan),  Program  kebijakan  agar  terlaksana  dengan  baik  diperlukan kesesuain  kebijakan  yang  benar-benar  mengatur  kebijakan  tersebut.  Pemerintah  Kecamatan Mandalajati dalam mengimplementasikan kebijakan E-Government dalam pengelolaan sampah melalui aplikasi Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan Sampah (Kang Pisman) Mobile di Kecamatan Mandalajati  Kota  Bandung  Provinsi  Jawa  Barat  agar  dapat  berjalan  sesuai  dengan  apa  yang diharapkan  yaitu  pengelolaan  sampah  yang menjadi  nilai  ekonomi  di  lingkungan masyarakat. dimana kebijakan E-Government dalam pengelolaan sampah harus sesuai membentuk salah satu komponen di dalam aturan kebijakan. Rangkaian tujuan kedua berfokus pada langkah-langkah yang diambil aparatur untuk menerapkan kebijakan. Jika dan hanya jika kebijakan tersebut dapat dilaksanakan mengingat keadaan sosial budaya yang ada di tingkat pelaksana kebijakan serta masyarakat,  besaran  dan  tujuan  implementasi  kebijakan  dapat  diukur  keberhasilannya.  Ini berarti  bahwa  suatu  kebijakan  harus  dimodifikasi  selama  proses  pembuatannya  untuk memperhitungkan keadaan sosial dan budaya saat ini, baik yang berkaitan dengan masyarakat maupun  pada  tingkat  implementasi.  Artinya,  baik  pada  tataran  implementasi  maupun  dalam kaitannya  dengan  masyarakat,  Baik  di  tingkat  pelaksana  maupun  dalam  kaitannya  dengan masyarakat,  suatu  kebijakan  harus  disesuaikan  dengan  keadaan  sosial  budaya.  Hasil  temuan peneliti di lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait seperti yang telah diuraikan  diatas,  ukuran  dan  tujuan  dalam  Implementasi  Kebijakan E-Government dalam Pengelolaan Sampah melalui Aplikasi Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan Sampah (Kang Pisman) di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Provinsi Jawa Barat peneliti menilai bahwa berdasarkan Tujuan  yaitu  kesesuaian  Kebijakan  (Program)  sudah  berjalan  cukup  baik  yaitu  menjalankan aturan  kebijakan  Peraturan  Daerah  Kota  Bandung  Nomor  9  Tahun  2018  dalam  pengelolaan sampah,  dimana  beberapa  wilayah  kelurahan  warga  masyarakatnya  sudah  bisa  melakukan pengelolaan  sampahnya  namun  dalam  pelaksanaan  kebijakan E-Government dalam  Aplikasi Kurangi, Pisahkan, Dan Manfaatkan (Kang Pisman) Mobile dilihat dari  ukuran yaitu ketetapan sasaran peneliti menilai bahwa masih kurang dalam Implementasi kebijakan ini karena belum seluruhnya  tepat  sasaran  melihat  bahwa  masyarakat  belum  mengetahui  kebijakan  ini  dan beberapa  masyarakat  dan  aparatur  tidak  memahami  Teknologi  Informasi  seperti  aplikasi maupun website Sehingga diperlukan pembuatan kebijakan yang dapat melihat kondisi sosio dan kultur budaya di tingkat para pelaksana kebijakan yaitu Aparatur dan masyarakat.
Sumber  daya  kebijakan  merupakan  elemen  yang  dapat  bermanfaat  bagi  implementasi sehingga diharapkan bisa berjalan sesuai rencana. Sumber daya meliputi, Pertama, sumber daya manusia  adalah  alat  yang  digunakan  untuk  mengimplementasikan  kebijakan  sejalan  dengan ketentuan  yang  digunakan  untuk  mendukung  keberhasilan  implementasi  kebijakan  serta penyediaan  sumber  daya  yang  relevan,  selama  pelaksanaan  program  memiliki  Kewenangan untuk memastikan bahwa program dapat diarahkan sebagaimana dimaksud dari sumber daya tersebut.  Sumber  Daya  Manusia  yang  diperlukan  merupakan  sumber  daya  yang  memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya untuk memaksimalkan aplikasi dalam pengelolaan sampah. Kedua  Sumber  daya  biaya,  yaitu  anggaran,  Sumber  Daya  Biaya  yang  digunakan  Untuk memastikan kebijakan pengawasan berjalan dengan baik. Ketiga Sumber daya waktu, merupakan unsur  yang  di  jadikan  patokan  dalam  berjalannya  suatu  kebijakan.  Berdasarkan  hasil  temuan peneliti dilapangan dengan melakukan wawancara dan observasi langsung kepada pihak terkait dan masyarakat, peneliti melakukan wawancara yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa ketepatan pelaksanaan dari  implementasi Sumber daya dalam Implementasi Kebijakan E-Government dalam Pengelolaan Sampah melalui Aplikasi Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan Sampah (Kang Pisman) di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung peneliti menilai bahwa sumber daya manusia dan Sumber Daya Anggaran kurang dalam Implementasi kebijakan E-Government .

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 4, No. 2, November 2022
untuk Pengelolaan bank sampah oleh masyarakat kelurahan yang terpilih menghadapi beberapa tantangan, antara lain kurangnya pemahaman terhadap sistem atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah  kecamatan  Mandalajati,  dan  kurangnya  sumber  daya  manusia  disebabkan  tidak adanya  semangat  sosial  di  dalam  beberapa  individu  masyarakat  membuat  Implementasi Kebijakan E-Government dalam pengelolaan sampah melalui aplikasi kang pisman kurang hal ini dilihat  dari  beberapa  bank  sampah  yang  aktif  dalam  penggunaan  kebijakan  aplikasi  di wilayahnya.  ditambah  dengan  tidak  adanya  sumber  anggaran  di  kebijakan  ini  membuat Tantangan  dalam  Implementasi  Kebijakan E-Government dalam  pengelolaan  sampah  melalui Aplikasi Kang Pisman Mobile sangat sulit untuk diharapkan keberhasilannya. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan merupakan penetapan suatu kebijakan melalui komunikasi antar organisasi dan kegiatan implementasi, yang diklasifikasikan ke dalam Transmisi merupakan suatu penyampaian informasi dari pengambil keputusan hingga masyarakat,  yang  sebenarnya  akan  melakukan  implementasi.  Penyampaian  informasi  disini adalah cara aparatur dalam mengkomunikasikan informasi mengenai kebijakan Implementasi kebijakan E-Government dalam  pengelolaan  sampah  melalui  aplikasi  kang  pisman mobile . Kejelasan, Penyampaian sebuah  Informasi kebijakan haruslah memiliki kejelasan maksud dan tujuan  dibuatnya  sebuah  kebijakan  peran  penting  pembuat  kebijakan  dalam  menyampaikan kebijakan  yang  dibuatnya    harus  sesuai  apa  yang  tergambarkan  didalam  kebijakan  tersebut. Konsistensi, Sebuah kebijakan yang muncul dari suatu proses Konsistensi dari Aparat Pembuat Kebijakan  diperlukan  karena  kebijakan  yang  dihasilkan  dari  proses  yang  berkelanjutan  dan rentan  terhadap  perubahan  telah  dikembangkan, diterima,  diimplementasikan,  dan  kemudian menerima umpan balik di dalam kegiatan masyarakat. Menurut apa yang ditemukan oleh peneliti di  lapangan  melalui  wawancara  yang  peneliti  lakukan  serta  pengamatan  langsung  terhadap individu  dan  anggota  masyarakat  yang  relevan.  Disimpulkan  bahwa  Transmisi  kejelasan  dan konsistensi  berjalan  kurang  maksimal  dalam  komunikasi  dan  penyampaian  informasi.  Hal  ini dilihat dari hanya beberapa aparatur kewilayahan melakukan penyampaian kebijakan ini kepada warga masyarakatnya, penyampaian informasi oleh pihak kecamatan maupun kelurahan kepada warga masyarakat nya perlu dilakukan berulang kali dan menyeluruh agar warga masyarakat paham  betul  akan  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  kecamatan  mandalajati.  Ditambah diperlukannya gerakan turun langsung mensosialisasikan dan berkomunikasi secara langsung ke warga masyarakat tanpa ada pergerakan Aparatur kewilayahan dibawahnya dan beberapa yang peduli  akan  kebijakan  ini  akan  membuat  masyarakat  kurang  mengetahui  kebijakan  ini  yang dibuat oleh Pemerintah Kecamatan Mandalajati. Diperlukannya koordinasi dan edukasi yang baik agar tidak terjadinya permasalahan yang muncul dalam proses kebijakan. Komunikasi organisasi adalah  proses  yang  menantang  dan  kompleks.  Maka  diperlukan  konteks  hubungan  antar organisasi  (atau  antar  pemerintah)  yang  diperlukan.  dua  jenis  kegiatan  yaitu  penegakan  atau diperlukannya tindak lanjut karena sangatlah penting. Hal tersebut dapat mengurangi kesalahan- kesalahan yang kecil dan dapat memudahkan dalam proses kemajuan tujuan kebijakan.
Karakteristik  agen  pelaksana  yaitu  Sikap  setiap  aparatur  dalam  menjalankan  kebijakan merupakan  ciri-ciri  agen  pelaksana.  Pola  pikir  ini  dapat  menjadi  pedoman  bagi  mereka  yang mengadopsi kebijakan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan melihat: Pertama, tingkat pendidikan, yaitu tingkat kebijakan pengawasan yang harus dilalui oleh aparatur kebijakan. Kedua, kejujuran, yaitu pola pikir yang harus dimiliki oleh aparatur pelaksana kebijakan.Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan dengan melakukan wawancara dan observasi langsung kepada pihak terkait dan masyarakat, peneliti melakukan wawancara yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa, Karakteristik Organisasi Pelaksana dalam Implementasi Kebijakan E-Government dalam Pengelolaan Sampah melalui Aplikasi Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan Sampah (Kang Pisman) Mobile  di  Kecamatan  Mandalajati  Kota  Bandung  Provinsi  Jawa  Barat  peneliti  menilai  bahwa pendidikan  cukup  bagus  dan  dalam  hal  kejujuran  aparatur  dan  petugas  bank  sampah  sudah melakukan di dalam melaksanakan kebijakan.
Menurut Van Metter Kecenderungan pelaksana (implementor) adalah sikap yang dominan dari aparatur kebijakan, yang dapat dilihat dari beberapa hal yaitu: Pertama Kognisi (pemahaman), yaitu  pemahaman  aparatur  kebijakan  terhadap  isi  kebijakan.  Kedua  Tanggapan,  merupakan kaitannya  dengan  pemahaman  mereka  terhadap  kebijakan.Ketiga  Intensitas  tanggapan,
merupakan reaksi pelaksana kebijakan dalam hal pengawasan terhadap pemahaman kebijakan untuk  selanjutnya  menentukan  kekuatan  respons  kebijakan  tersebut.  Berhasil  atau  tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat dipengaruhi oleh sikap atau kecenderungan para  pelaksana  kebijakan.  Berdasarkan  hasil  temuan  peneliti  dilapangan  dengan  melakukan wawancara dan observasi langsung kepada pihak terkait dan masyarakat, peneliti melakukan wawancara yang telah dilakukan berdasarkan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, Sikap Para Pelaksana dalam Implementasi Kebijakan E-Government dalam Pengelolaan Sampah melalui Aplikasi Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan Sampah (Kang Pisman) di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Provinsi Jawa Barat  Peneliti berpendapat bahwa masih  terdapat permasalahan dengan  indikator  ini,  yaitu  kognisi  (pemahaman)  aparatur,  respon,  dan  intensitas  dalam melaksanakan kebijakan, terbukti dari kognisi (pemahaman) sebagian. Hal ini disebabkan oleh kurangnya  pengetahuan  dan  instruksi  mereka  tentang  pedoman  yang  ditetapkan  dalam Kebijakan E-Government Aplikasi Kang Pisman Mobile untuk Pengelolaan Sampah. Pembuatan aturan  yang  diterapkan  di  masyarakat  tidak  sesuai  dengan  kebijakan  tersebut,  terbukti  tidak banyaknya warga masyarakat yang mengunduh Aplikasi Kang Pisman Mobile. Agar strategi ini dapat  dilaksanakan,  pimpinan  aparatur  harus  mengambil  tindakan dengan  mendukung kemampuan dan keinginan para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif dan  komitmen  untuk  menginformasikan  dan  berinteraksi  dengan  aparatur  kewilayahan  dan masyarakat.
Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik yaitu Kondisi pemerintah yang secara signifikan mempengaruhi  bagaimana  kebijakan  diadopsi. Hal  ini  terlihat  dari  sumber  pertama  ekonomi berikut ini yang merupakan hal terpenting dalam sebuah pengimplementasian sebuah kebijakan publik dikarenakan sebagai faktor penggerak tanpa adanya sumber eknomi akan mempengaruhi jalannya  sebuah  kebijakan.  Kedua,  tanggapan  masyarakat  adanya  keterlibatan  masyarakat berpengaruh  terhadap  kondisi  sosial,  para  pihak  dapat  bersama  sama  untuk  meningkatkan kebijakan  publik  yang  unggul  sesuai  dengan  tujuan,  sasaran,  atau  masalah  yang  dihadapi masyarakat yang ingin diselesaikan agar dapat kondisi sosial masyarakat dalam Implementasi Kebijakan    dapat  terselenggara  dengan  sebagaimana  mestinya.  Ketiga,  Kekuasaan  Pejabat Aparatur  dalam  Implementasi  Kebijakan  sebagai  pelaksanaan  tugas  dan  tanggungjawab  yang menentukan berjalan baik atau tidaknya sebuah implementasi kebijakan, sehingga pejabat publik harus  membuat  kebijakan  publik,  dengan  memperhatikan  tujuan  dan  harus  dipertimbangkan bersama  dengan  pertumbuhan  dan  kemajuan  kehidupan  individu.  Berdasarkan  apa  yang ditemukan  oleh  peneliti  di  lapangan  melalui  wawancara  dan  observasi  langsung  ke  warga masyarakat setempat, dapat dikatakan bahwa, sumber daya ekonomi dan Kekuasaan, Sumber daya  eknomi  yaitu  anggaran  untuk  memenuhi  kebutuhan  kebijakan sangatlah  kurang.  Hal  ini dikarenakan kebijakan yang berkonsentrasi pada isu lingkungan memiliki anggaran yang tidak terencana. Dengan tidak adanya anggaran kebijakan, yang merupakan sumber daya pendukung agar kebijakan dapat berfungsi. Selain itu, kewenangan aparat aparat dinilai masih kurang karena kekuasaan  mereka  hanya  sebatas  memberi  perintah  dan  sesekali  turun  ke  lapangan  untuk berbicara dengan petugas di sana. Jika kekuasaan mereka hanya sebatas memberi perintah tanpa terjun langsung ke lapangan, maka pimpinan tidak akan mengetahui persoalan-persoalan yang muncul di sana, seperti kebutuhan apa yang mereka miliki.

## KESIMPULAN
Hasil    penelitian    ini    menunjukkan    bahwa  Implementasi  Kebijakan E-Government dalam Pengelolaan  Sampah  Melalui  Aplikasi  Kurangi,  Pisahkan,Manfaatkan  Sampah  (Kang  Pisman) Mobile sudah berjalan cukup baik yaitu menjalankan aturan kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 dalam pengelolaan sampah, Namun, Implementasi kebijakan ini belum  seluruhnya  tepat  sasaran  dan  kurang,  hal  ini  berdasarkan  warga  masyarakat  belum mengetahui kebijakan ini hal ini disebabkan dari  Sumber Daya Manusia , Sumber Daya Anggaran, Transmisi  kejelasan dan konsistensi di antara organisasi, kognisi (pemahaman) aparatur, respon, dan  intensitas  dalam  melaksanakan  kebijakan,  sumber  daya  ekonomi  dan  Kekuasaan  dinilai masih kurang. Dalam hal pendidikan dan kejujuran aparatur petugas bank sampah sudah cukup
bagus. Hal tersebut Membuat Implementasi Kebijakan E-Government dalam Pengelolaan Sampah Melalui Aplikasi Kang Pisman Mobile sangat sulit untuk diharapkan keberhasilannya.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Bagian ini diberikan kepada penulis sebagai ungkapan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta Bapak Pilipus Tule dan Ibu Theresia Esti Harnani serta kepada banyak orang yang telah membantu peneliti dengan menawarkan bantuan, wawasan, dan rekomendasi yang bermanfaat. sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan semaksimal mungkin dengan waktu yang diberikan.

## REFERENSI
Anthony, R. N., & Herzlinger, R. E. (1975). Management control in nonprofit organizations. Abdul, K. (2003). Pengenalan sistem informasi. Penerbit Andi, Yogyakarta. Agustino, L. (2008). Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung: alfabeta. Artiningsih, N. K. A. (2008). Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga (Studi kasus di Sampangan dan Jomblang, Kota Semarang) (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
Anderson  ,  James,  (1979), Public  Policy  Making,  (Second  Ed),  New  York  :  Holt,  Renehart  and winston, New York.
Azwar, A. (1990). Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan, Yayasan Mutiara. Adibowo Sylvia Octa Putri, R. (2017). Penerapan E-Government Dalam Paradiplomasi Pemerintah Kota Bandung. JIPSI-Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM, Administrasi  Publik.  (2021).  “ Konse p  Implementasi  Kebijakan  Publik”.  Melalui https://www.ilmuadmpublik.com/2021/07/konsep-implementasi-kebijakan-publik.html Diakses tanggal (21/07/2022).
Aprianty, D. R. (2016). “ Penerapan kebijakan E-Government dalam peningkatan mutu pelayanan publik di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda ” . Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4(4), 1589-1602.
Burhan, B. (2008). Analisa Data Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif. Jakarta: Raja.. Bandungkota.bps .  (2021).  “ Administrasi  Penduduk  Kecamatan  Mandalajati  menurut  Jenis Kelamin ”. Melalui https://bandungkota.bps.go.id/indicator/12/278/1/administrasi- penduduk-kecamatan-mandalajati-menurut-jenis-kelamin.html . Diakses tanggal (21/07/2022)
Carter,  L.,  &  Belanger,  F.  (2004).  The  Influence  of  Perceived  Characteristics  of  Innovating  on e‑Government Adoption. Electronic Journal of E -government, 2(1), pp11-20.
Citarumharum.jabarprov .  (2022).  “ Ada  Sekolah  Kang  Pism an,  Sarana  Edukasi  Atasi  Sampah”. Melalui https://citarumharum.jabarprov.go.id/ada-sekolah-kang-pisman-sarana-edukasi- atasi-sampah/ . Diakses pada tanggal (9/9/2022).
Damanhuri, E., & Padmi, T. (2010). Pengelolaan Sampah Edisi Semester I – 2010/2011. Bandung: Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung.
Djunaedi, A. (2002, October). Beberapa Pemikiran Penerapan E-Government dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia. In Seminar Nasional E-Government & Workshop Linux. Fakultas MIPA UGM. Yogyakarta (Vol. 30).
Dunn, William. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
EDWARD III, G. C. (1980). Implementing public policy. Congressional Quarterly Press. Friedrich, Carl J. (1963). Man and His Government. Newyork : McGraw-Hill.
Grindle, M. S. (2017). Politics and policy implementation in the Third World (Vol. 4880). Princeton University Press.
Humas Kota Bandung. (2022). “ #HJKB212 Atasi Sampah, Yuk Belajar ke Sekolah Kang Pisman ”. Melalui https://www.bandung.go.id/news/read/6887/hjkb212-atasi-sampah-yuk- belajar-ke-sekolah-kang-pisman Diakses pada tanggal (9/9/2022).
Handoyo, E. (2012). Kebijakan publik. Semarang: Widya Karya.
Hasniati  dan  Syahruddin,  Muhammad  Hamzah.  (2009).  Kebijakan  Pengembangan  Pelayanan Publik Berbasis E-Government (Eservices) DI MAKASSAR. Universitas Hasanuddin Hertiarani, W. (2016). Implementasi Kebijakan E-Samsat di Jawa Barat. Jurnal Ilmu Administrasi:
Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 13(3), 419-440.
Hill, M., & Hupe, P. (2002) . Implementing public policy: Governance in theory and in practice. Sage. Indiahono,  Dwiyanto.  (2009).  Kebijakan  Publik  Berbasis Dynamic  Policy  Analysis .  Yogyakarta: Gava Media
Indrajit, Richardus Eko. (2002). Electronic Government . Yogyakarta Indrajit, Richardus Eko. (2004) Electronic Government (Strategi Pembangunan dan  Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi) Yogyakarta Indrajit,  Richardus  Eko.  (2004). E-Government  In  Action,  Ragam  Kasus  Implementasi  Sukses diberbagai Belahan Dunia. Yogyakarta: Andi. IPCC. (2006) IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Prepared by the National Greenhouse Gas Inventories Programme, Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T. and Tanabe K. (eds). Japan: IGES.
Jones.Charles O.(1996). Pengantar Kebijakan Publik. Terjemahan dari buku: An Introduction to The Study of Public Policy . Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi Offset. Karniawati,  N.,  &  Rahmadani,  R.  (2011).  Analisis  Kebijakan  Penerapan  EGovernment  Melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)(Suatu Studi Pada Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat). Majalah Ilmiah UNIKOM.
Karniawati,  Nia.  (2018).  E-Government  Dalam  Pelayanan  Perijinan  Rekomendasi  Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara ( KBU) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat.
Kurniasih, D., Fidowaty, T., & Sukaesih, P. (2013). Pengaruh implementasi kebijakan e-government terhadap kinerja aparatur kota cimahi. Sosiohumaniora, 15(1), 6-14. kertyawitaradya. (2010).  “Tinjauan  teoritis  implementasi  kebijakan  model  edward iii ”.Melalui https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi- kebijakan-model-c-g-edward-iii/ . Diakses tanggal (21/07/2022) Kuswandi, A. (2020). “ Strategi Pemerintah  Daerah dalam Pembangunan Pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat ” . Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi, 8(2), 90-113.
Kusumanegara, Solahuddin. (2010). Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik. Yoyakarta: Gava Media.
Lin, F., Fofanah, S. S., & Liang, D. (2011). “ Assessing citizen adoption of e- 90 Government initiatives in Gambia: A validation of the technolo acceptance model in information systems success ” . Government Information Quarterl y, 28(2),271 – 279.
https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.09.004
Mazmanian,  D.A  and  Sabatier,  P.A.  (1983). Implementation  and  public  policy.  London:Scoot, Foresman and company
Mulyadi, Deddy, (2015), Study Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik, Bandung : Alfabeta. Moleong, Lexy J..( 2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Mulyono.(2009).
“ Model Implementasi Kebijakan George Ed ward III”. Melalui
https://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-george- edward-iii/ Diakses tanggal (21/07/2022) Nugroho,  Rian.  (2003). Kebijakan  Publik,  formulasi,  Implementasi dan  evaluasi.  Jakarta:  Media Komputindo.
Nugroho  Riant,  (2007),  Kebijakan  Publik:  Formulasi,  Implementasi,  dan  Evaluasi,  Edisi  ke-3, Jakarta:Elex Media Komputindo
Nugroho  Riant,  (2015). Policy  Making ,  PT.  Elex  Media  Komputindo,  Kelompok  Gramedia Yogyakarta Ngoc, U. N., & Schnitzer, H. (2009). Sustainable solutions for solid waste management in Southeast Asian countries. Waste management , 29 (6), 1982-1995
Nilandari, A. (2006). Aku Bisa Menghemat Listrik, Jakarta: Dian Rakyat.
oeng Muhadjir (2000) , Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta : Raka Sarasin.15
Oktasari. (2015) . Teori implementasi kebijakan. (Jurnal Universitas Medan Area) Open data Jabar.  (2021). “ Jumlah sampah yang ditangani  berdasarkan  kabupaten kota di jawa barat ”. Melalui https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-sampah-yang- ditangani-berdasarkan-kabupatenkota-di-jawa-barat Diakses tanggal (21/07/2022) Sejati, Kuncoro. (2009). Pengolahan Sampah Terpadu. Yogyakarta: Kanisius. Shelly, Cashman, Verman (2009, p57). Discovering Computers . Jakarta: Salemba Empat. SNI  19-3964-(1994)  tentang  Metode  Pengambilan  dan  Pengukuran  Contoh  Timbulan  dan Komposisi Sampah Perkotaan.
Sumarto,  Hetifa  Sj.  (2003) .“Inovasi,  Partisipasi  dan Good  governance ”.  Bandung:  Yayasan  Obor Indonesia
Sudarso,  (1985),  "Pembuangan  Sampah",  Proyek  Pengembangan  Pendidikan  Tenaga  Sanitasi Pusat", Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Departemen Kesehatan, Surabaya.
Suharto, Edi. (2008). Kebijakan Sosisal Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Elfabeta. Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : ALFABETA Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta. Suharno. (2010). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: UNY Press. Sumantri, arif.(2017).Kesehatan Lingkungan; edisi ketiga,Jakarta:Kencana Sulistiyorini, N. R., Darwis, R. S., & Gutama, A. S. (2015). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug. SHARE: Social Work Journal, 5(1).
Sansprayada, A., & Mariskhana, K. (2020). “ Implementasi Aplikasi Bank Sampah Berbasis Android Studi Kasus Perumahan Vila Dago Tangerang Selatan ” . Jurnal Inovasi Informatika, 5(1), 24- 34.
Smartcity.bandung .  (2022).  “ E-book ”.  Melalui https://smartcity.bandung.go.id/ebook .  Diakses pada tanggal (22/07/2022)
Tangkilisan,  Hessel  Nogi  S.  (2003) .“Teori dan Konsep Kebijakan Publik” dalamKebijakan Publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus. Yogyakarta : Lukman Offset dan YPAPI Ussi  pgs.(2022).  “PT.  USSI  PINBUK  GLOBAL  SOLUSI Perusahaan  Teknologi  Informasi  Lembaga Keuangan Mikro ”. Melalui https://ussipgs.com/ Diakses tanggal (21/07/2022)
Van Meter, Donald dan Van Horn, Carl E . (1975), The Policy Implemention Process : A Conceptual Framework , Journal Administration and  Society.
Vermaat,  Shelly  Cashman.  (2009).  Discovering  Computers:  Menjelajah  Dubia  Komputer Fundamental, Edisi 3, Jakarta: Salemba Infotek,
Wibiksana, Indra Gunawan (2020) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kurangi, Pisahkan dan  Manfaatkan  (Kang  Pisman)  di  Kota  Bandung.  Other  thesis,  Universitas  Komputer Indonesia.
Wahab,  Solichin  Abdul.  (2008).  Analisis  Kebijaksaan  dari  formulasi  ke  implementasi kebijaksanaan negara. Jakarta : Bumi Aksara
Wahab, Solichin Abdul. (2012). Analisis Kebijakan Publik (Dari formulasi ke penyusunan model- model implementasi kebijakan publik). Jakarta : Bumi Aksara
Winarno, Budi.(2007).Kebijakan Publik: Teori & Proses. Yogyakarta: Medi Winarno, Budi. (2012). Teori Dan proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media press. World Bank, (2002). New-Economy Sector Study, Electronic Government and Governance: Lesson for Argentina.
Yustianto,  P.  (2006). Manajemen  Pengembangan  Teknologi  Informasi: Transformasi Menuju  e- Government. Prosiding Konferensi Nasional Teknologi dan Komunikasi untuk Indonesia, 3- 4 Mei. Bandung.
Yuhefizar. (2012). Cara Mudah Membangun Website Interaktif Menggunakan CMS Joomla Edisi Revisi. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta