Fitriah, Implikasi Produk Kemasan Kadaluarsa Pada Perlindungan Hukum Bagi Konsumen, Halaman 112- 120

## IMPLIKASI PRODUK KEMASAN KADALUARSA PADA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN

## Fitriah
Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: Fitriah241171@yahoo.com

## Abstract
This study aims to examine the legal protection of consumers against expired packaged food products. Consumer is every person or business entity that is either a legal entity or not that can use a product and / or service that is obtained through the buying and selling process, gift or gift, and the product can be consumed directly. Consumers can not be separated from the rights  and  obligations of  producers.  In  this  case  the manufacturer is  the  party that  produces the  product.  In  fact  there  are  still  many  business  actors  who  deliberately  sell  their  food products that have expired, and this is not realized by consumers, because consumers just take it for granted without paying attention. And this is very detrimental to the rights of consumers and can endanger their health and safety. The Consumer Protection Act No. 8 of 1999 aims to protect  consumers  against  their  rights  as  well  as  the  prohibition  of  producers  in  producing dangerous  products.  The  government  is  authorized  and  responsible  for  regulating  and overseeing the production, processing, distribution of food and beverages.
Keywords: expired product; consumer protection

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  perlindungan  hukum  konsumen  terhadap  produk pangan  kemasan  yang  sudah  kedaluarsa.  Konsumen  adalah  setiap  orang  atau  badan  usaha yang baik yang berbadan hukum maupun yang bukan yang dapat melakukan pemakaian suatu produk barang  dan/atau jasa yang  diperoleh   melalui proses  jual beli, pemberian atau hadiah, dan produk tersebut bisa dikonsumsi langsung. Konsumen tidak dapat dipisahkan dari hak-hak serta  kewajiban  produsen.  Dalam  hal  ini  produsen  adalah  pihak  yang  menghasilkan  produk. Pada  kenyataannya  pelaku  usaha  masih  banyak  yang  dengan  sengaja  menjual  produk makanannya  yang  telah  kadaluarsa,  dan  hal  ini  tidak  disadari  oleh  konsumen,  karena konsumen  hanya  menerima  begitu  saja  tanpa  memperhatikannya.  Dan  hal  tersebut  sangat merugikan  hak-hak  konsumen  serta  dapat  membahayakan  kesehatan  dan  keselamatannya. Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  Nomor  8  tahun  1999  bertujuan  untuk  melindungi konsumen  terhadap  hak-haknya  serta  larangan  bagi  produsen  dalam  memproduksi  produk yang  berbahaya.  Pemerintah  berwenang  dan  bertanggung  jawab  mengatur  dan  mengawasi produksi, pengolahan, pendistribusian makanan, dan minuman.
Kata Kunci : produk kadaluarsa; perlindungan konsumen

## PENDAHULUAN
Dalam  masa  era  globalisasi  pada masa  sekarang  ini,  dunia  usaha  harus mampu  menghasilkan  barang  dan  atau jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan  rakyat  banyak.  Menurut Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999
tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya  di  singkat  UUPK  No.8 Tahun  1999),  menjelaskan  tentang  hak konsumen  yaitu  hak  atas  kenyamanan, keamanan  dan  keselamatan  dalam mengkomsumsi barang atau jasa.
Fitriah, Implikasi Produk Kemasan Kadaluarsa Pada Perlindungan Hukum Bagi Konsumen, Halaman 112- 120
Pemerintah  dalam  hal  ini  harus memberikan  perhatian  yang  serius terhadap  produk  pangan  yang  beredar di  masyarakat,  sehingga  konsumen tidak  menjadi  korban  dari  pada  pihak produsen
yang tidak
bertanggungjawab. 1 Berdasarkan
UUPK  Nomor  8  Tahun  1999,  pada Pasal  3  dijelaskan  bahwa  perlindungan konsumen untuk menumbuh kembangkan  sikap  para  pelaku  usaha yang dapat bertanggungjawab.
Pada  masa  ini  banyak  sekali bermunculan  produk  barang  dan  atau jasa  yang  ada  dan  dipasarkan  di Indonesia, dan apabila konsumen tidak berhati-hati  untuk  memiliki  barang yang diinginkannya maka para konsumen hanya menjadi obyek eksploitasi bagi para pelaku usaha yang tidak  bertanggungjawab.
Pada  kenyataannya  pelaku  usaha masih  banyak  yang  dengan  sengaja menjual  produk  makanannya  yang telah  kadaluarsa,  dan  hal  ini  tidak disadari oleh konsumen, karena konsumen  hanya  menerima  begitu  saja tanpa  memperhatikannya.  Dan  hal  ini sangat  merugikan  hak-hak  konsumen serta  dapat  membahayakan  kesehatan
1 Andre  Wijaya, Pentingnya  Perlindungan Konsumen (Yogyakarta:  Pustaka  Wijaya, 2009).
dan  keselamatannya.  Terhadap  hal  ini menurut  UUPK  No.8  Tahun  1999 (Pasal  19  ayat  (1),(2)),  dimana  pelaku usaha  harus  bertanggungjawab  dalam memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan, pencemaran,  kerugian  bagi  konsumen akibat  mengkomsumsi  barang  dan/jasa yang telah diperdagangkan. 2
Undang-undang Perlindungan Konsumen  belum  dapat  memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap makanan yang telah kadaluarsa,  hal  ini  disebabkan  karena belum ada Undang-undang yang secara khusus  mengatur  tentang  makanan yang  kadaluarsa. 3 .  Hal  ini  dikarenakan terjadinya  persaingan  usaha  yang  tidak sehat  antara  pelaku  usaha,  serta konsumen  yang  tidak  bersikap  kritis dan  ketiadaan  sanksi  hukum  yang tegas.
Dalam hal ini pemerintah bertangungjawab  atas  penyelenggaraan hak-hak  konsumen  dan  pelaku  usaha, begitu  juga dengan Badan Pengawasan Obat  dan  Makanan  (BPOM)  harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4
Fungsi  pembinaan  dan  pengawasan
2 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen,  Pasal  19 Ayat 1 dan 2 3 Tami  Rusli, Hukum  perlindungan  Konsumen di Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2016).
4 Boy  Faisal, Pengenalan  Mengenai  BPOM (Depok: Penerbit Swadaya, 2012).
Fitriah, Implikasi Produk Kemasan Kadaluarsa Pada Perlindungan Hukum Bagi Konsumen, Halaman 112- 120
yang  dilakukan  pemerintah  dan  pelaku usaha dalam mengurai bentuk pelanggaran  serta  fungsi  koordinasi harus segera diperbaiki oleh peningkatan sumber dayanya. 5
Permasalahan  dalam  tulisan  ini adalah bagaimanakah  perlindungan hukum bagi konsumen menurut Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999 terhadap  produk    kemasan  yang kadaluarsa.  Metode  yang  digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan  pada  peraturan-peraturan yang  tertulis  yang  berkaitan  dengan masalah  perlindungan  hukum  terhadap konsumen  menurut  Undang-undang Nomor  8  tahun  1999  terhadap  produk pangan kemasan kadaluarsa.

## PEMBAHASAN
Konsumen  adalah  setiap  orang atau  badan  usaha  yang  baik  yang berbadan  hukum  maupun  yang  bukan yang  dapat  melakukan  pemakaian suatu produk barang dan/atau jasa yang diperoleh    melalui  proses  jual  beli, pemberian  atau  hadiah,  dan  produk tersebut  bisa  dikonsumsi  langsung.  Di samping  itu  juga  konsumen  adalah
5 Ahmadi Miru, Hukum Perlindungan
Konsumen (Jakarta: Rajawali Press, 2017).
pihak  yang  dapat  melakukan  suatu gugatan  terhadap  pelaku  usaha  jika merasa dirugikan. 6 Karena pada dasarnya perdagangan maupun perjanjian  harus  berdasarkan  asas itikad  baik  agar  masing-masing  pihak tidak  merasa dirugikan satu sama  yang lain.  Hal  ini  juga  terdapat  dalam  Pasal 1338,  ayat  (3)  KUHPerdata,  yang mengatur  tentang  itikad  baik  dalam suatu perjanjian. 7
Sedangkan menurut Undang- Undang Nomor 5 tahun 1999  Angka 5 tentang  Larangan  Praktek  Monopoli dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat menentukan bahwa pelaku usaha adalah  setiap  perorangan  atau  badan hukum,  yang  berkedudukan  dalam wilayah RI, melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha
dalam bidang ekonomi. 8 Jadi pengertian konsumen tidak dapat dipisahkan dari hak-hak serta kewajiban  produsen.  Dalam  hal  ini produsen adalah pihak yang menghasilkan  produk  akhir  berupa barang-barang  manufaktur  dan  mereka
6 Aulia  Muthiah, Hukum  Perlindungan Konsumen  Dimensi  Hukum Positif  dan Ekonomi  Syariah (Yogyakarta:  Pustaka  Baru Press, 2018).
7 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
8 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Fitriah, Implikasi Produk Kemasan Kadaluarsa Pada Perlindungan Hukum Bagi Konsumen, Halaman 112- 120
bertanggungjawab atas segala kerugian yang  timbul  dari  barang  yang  mereka edarkan  pada  masyarakat,  termasuk apabila  terdapat  kerugian  dari  akibat adanya barang yang cacat. 9
Pangan  merupakan  kebutuhan manusia  yang  paling  hakiki  dan merupakan hak asasi setiap orang serta harus  tersedia  setiap  saat  kapan  saja penduduk  membutuhkannya. 10 Karena merupakan  kebutuhan  dasar,  maka pangan  harus  tersedia  dalam  jumlah yang  cukup  serta  aman,  beragam, bergizi dan terjangkau oleh masyarakat.
Terhadap definisi makanan kemasan,  memang  tidak  ada  yang baku. Di dalam Undang-Undang Nomor  7  tahun  1996  tentang  Pangan, ayat  (10)  dimana  definisi  kemasan pangan yaitu suatu bahan yang digunakan untuk mewadahi atau membungkus pangan, baik yang bersebtuhan  langsung  maupun  tidak. 11
Label  yang terdapat  pada suatu produk di  definisikan  sebagai  tulisan,  tag, gambar, atau dicetak, distensile, diukir, dihias  atau  dicantumkan  dengan  cara
9 M. Sadar, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2014).
10 Fardiaz, Produk  pangan  Kemasan  dalam Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2003).
11 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1996 tentang Pangan
apapun,  pemberi  kesan  yang  terdapat pada wadah suatu pengemas. 12
Label  akan  makanan  berarti memberikan  informasi  mengenai  sifat atau  keadaan  suatu  makanan,  baik  itu produk  dalam  negeri  yang  ditulis menggunakan  bahasa  Indonesia  dan dapat ditambah dengan  bahasa Inggris. Begitu sebaliknya untuk nama makanan produk impor, maka menggunakan  nama  Indonesia  atau nama  Inggris. 13 Arti  kadaluarsa  yang merupakan  sudah  lewat  atau  habisnya jangka  waktu  yang  telah  ditetapkan, serta apabila dikomsumsi akan membahayakan  kesehatan  seseorang yang mengkomsumsinya, disinilah pemerintah harus memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap  produk  tersebut. 14 Yaitu dengan  mengeluarkan Undang-undang, peraturan  pemerintah,  dan  penerbitan standar  mutu  barang.  Bahaya  makanan kedaluarsa  sudah  jelas  melanggar  asas perlindungan konsumen, asas keamanan, dan keselamatan konsumen. Dalam standar BPOM dijelaskan bahwa makanan yang sudah kedaluarsa
12 Wijaya, Makanan  Sehat (Yogyakarta: Pustaka Wijaya, 2001).
13 Zulham, Hukum  Perlindungan  Konsumen  di Indonesia (Jakarta: Gramedia,  2013).
14 Celina  Kristiyanti, Hukum  Perlindungan Konsumen (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
Fitriah, Implikasi Produk Kemasan Kadaluarsa Pada Perlindungan Hukum Bagi Konsumen, Halaman 112- 120
tidak boleh diperdagangkan. Dalam hal ini  BPOM  yang  memiliki  jaringan Nasional  maupun  Internasional  serta kewenangan  penegakan  hukum  yang memiliki  kredibilitas  professional  yg tinggi. 15
Undang-Undang Perlindungan Konsumen  Nomor  8  tahun  1999 (UUPK),  terdapat  peraturan-peraturan yang  bertujuan  untuk  melindungi konsumen  terhadap  hak-hak  nya  serta larangan bagi produsen dalam memproduksi  produk  barangnya.  Di dalam Pasal 8 UUPK, berbunyi :
1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau
memperdagangkan  barang  dan/atau jasa yang :
a. Tidak  sesuai  dengan  standar yang  telah  ditentukan  dalam peraturan perundang-undangan.
b. Tidak  sesuai  dengan  berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam timbangan sebagaimana  yang  dinyatakan dalam  label  atau  etiket  barang tersebut.
c. Tidak  sesuai  dengan  ukuran, takaran,  timbangan  dan  jumlah dalam ukuran yang sebenarnya.
15 Ahmad  Yani, Perlindungan  Konsumen (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,  2003).
d. Tidak  sesuai  dengan  kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan  dalam  label,  etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.
e. Tidak  sesuai  dengan  mutu, tingkatan,  komposisi,  proses pengolahan,  gaya,  mode,  atau penggunaan tertentu sebagaimana  dinyatakan  dalam label  atau  keterangan  barang dan/atau jasa.
f. Tidak  sesuai  dengan  janji  yang dinyatakan  dalam  label,  etiket, keterangan,  iklan,  atau  promosi penjualan barang dan/atau jasa.
g. Tidak  mencantumkan  tanggal kadaluarsa  pada  makanan  atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan  yang paling baik atas barang tertentu. h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagimana  pernyataan  halal yang dicantumkan dalam label
i. Tidak  memasang  label  atau membuat  penjelasan barang yang  membuat  nama  barang, ukuran,  berat/isi  atau  netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat
Fitriah, Implikasi Produk Kemasan Kadaluarsa Pada Perlindungan Hukum Bagi Konsumen, Halaman 112- 120
sampingan,  nama  dan  alamat pelaku  usaha  serta  keterangan lain  untuk  penggunaan  yang menurut  ketentuan  harus    di pasang/di buat.
j. Tidak  mencantumkan  informasi dan/atau  petunjuk  penggunaan barang  dalam  bahasa  Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku 2. Pelaku Usaha dilarang
memperdagangkan  barang  yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. 3. Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan  sediaan  farmasi dan  pangan  yang  rusak,  cacat  atau bekas  yang  rusak  dan  tercemar, dengan  atau  tanpa  memberikan informasi secara lengkap dan benar.
4. Pelaku  usaha  yang  melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang  memperdagangkan  barang dan/atau  jasa  tersebut  serta  wajib menariknya dari peredaran. 16
Di dalam Undang-Undang tersebut telah memberikan dasar peraturan  hukum  bagi  para  konsumen,
16 Undang-undang  No.8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen
tetapi masih sering kita jumpai berbagai  produk  makanan  terutama yang  dalam  kemasan  sering  tidak sesuai dengan mutu standarisasi makanan serta tanpa adanya keterangan kadaluarsanya.
Pengaturan tentang produk pangan  kadaluarsa  ini,  di  dalam KUHPidana  terdapat  juga  pasal-pasal yang  relevan,  yaitu:  Pasal  205,  Pasal 359,  Pasal  360,  Pasal  382,    Pasal  383 KUHPidana.
Di dalam Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009  tentang Kesehatan,  Pasal  111  ketentuan  dalam standar  pengamanan  makanan  dan minuman, yakni:
1. Makanan dan minuman yang dipergunakan  untuk  masyarakat harus  didasarkan  pada  standar dan/atau persyaratan kesehatan.
2. Makanan  dan  minuman  hanya dapat  diedarkan  setelah  mendapat izin  edar  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap makanan dan minuman yang dikemas  wajib  diberi  tanda  atau label yang berisi:
a. Nama produk;
b. Daftar bahan yang digunakan;
c. Berat bersih atau isi bersih;
Fitriah, Implikasi Produk Kemasan Kadaluarsa Pada Perlindungan Hukum Bagi Konsumen, Halaman 112- 120
d. Nama  dan  alamat  pihak  yang memproduksi  atau  memasukan makanan dan minuman
kedalam wilayah Indonesia; dan
e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.
4. Pemberian tanda atau label sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  harus  dilakukan  secara  benar dan akurat.
5. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai tata cara pemberian label sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
6. Makanan  dan  minuman  yang  tidak memenuhi ketentuan standar,
persyaratan  kesehatan,  dan/atau membahayakan
kesehatan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) dilarang untuk diedarkan,
ditarik  dari  peredaran,  dicabut  izin edar  dan  disita  untuk  dimusnahkan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Dalam Pasal 112 Undang-
Undang Kesehatan,
Pemerintah berwenang  dan  bertanggung  jawab mengatur  dan  mengawasi  produksi, pengolahan,  pendistribusian  makanan, dan minuman.
Penggunaan  tanda  atau  label dimaksudkan  agar  para  konsumen mendapatkan  informasi  yang  benar tentang  suatu  produk.  Karena  biasanya konsumen yang memutuskan mengenai suatu barang atau jasa yang dibutuhkan tergantung pada kebenaran dan bertanggung  jawabnya  informasi  yang dicantumkan  atau  disediakan  olah  para pihak pengusaha.
Dalam  hal  ini  pemerintah  juga menetapkan  persyaratan  sanitasi  dalam setiap  proses  produksi,  penyimpanan, pengangkutan ataupun peredaran makanan,  karena  setiap  orang  tidak boleh mengedarkan  suatu  produk makanan apabila :
1. Pangan  yang  mengandung  bahan- bahan yang beracun, atau berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan jiwa manusia.
2. Pangan yang mengandung pencemaran yang melampaui ambang  batas  maksimal  yang  telah ditetapkan.
3. Pangan  yang  mengandung  bahan- bahan yang dilarang dalam penggunaan  atau  kegiatan  dalam proses produksi.
4. Pangan  yang  mengandung  bahan- bahan  yang  kotor,  rusak,  tengik,
Fitriah, Implikasi Produk Kemasan Kadaluarsa Pada Perlindungan Hukum Bagi Konsumen, Halaman 112- 120
dan  terurai,  serta  mengandung bahan-bahan nabati ataupun hewani yang  berpenyakit  atau  berasal  dari bangkai sehingga menjadikan pangan  tersebut  menjadi    tidak layak di konsumsi oleh manusia.
5. Pangan yang sifatnya sudah kadaluarsa . 17

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Diera  Globalisasi  ini,  banyak bermunculan produk barang atau pelayanan  jasa  yang  dipasarkan  di Indonesia, dan apabila konsumen tidak berhati-hati  dalam  memilih  produk barang  atau  jasa  tersebut,  maka konsumen  hanya  akan  menjadi  objek ekploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung  jawab.  Dalam  prakteknya kegiatan perdangangan produk makanan  tersebut,  masih  banyaknya pelaku  usaha  yang  menjual  suatu produk makanan yang sudah kedaluarsa. Hal inilah dapat merugikan pihak konsumen serta dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan  pihak  konsumen  tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999  tentang  perlindungan  konsumen
17 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 90
telah  diatur  tentang  larangan  produsen dalam memproduksi barang produksinya untuk melindungi konsumen.  Pemerintah  berwenang  dan bertanggung  jawab  mengatur  dan mengawasi produksi, pengolahan, pendistribusian makanan, dan minuman. Pemerintah  melalui BPOM melakukan upaya preventif yaitu dengan  melakukan  pembinaan  dan pengawasan kepada pelaku usaha.
Diharapkan  kepada  konsumen, apbila dalam membeli makanan sebelumnya  kita  harus  melihat  atau meneliti terlebih dahulu tanggal kadaluarsanya, agar kita dapat mengetahui  layak  atau  tidaknya  suatu produk tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Faisal,  Boy. Pengenalan  Mengenai BPOM . Depok: Penerbit
Swadaya, 2012. Fardiaz. Produk  pangan  Kemasan dalam
Indonesia . Jakarta: Gramedia, 2003. Kristiyanti, Celina. Hukum Perlindungan Konsumen .
Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Miru,  Ahmadi. Hukum  Perlindungan Konsumen .  Jakarta:  Rajawali Press, 2017.
Muthiah,  Aulia. Hukum  Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum
Positif  dan  Ekonomi  Syariah .
Fitriah, Implikasi Produk Kemasan Kadaluarsa Pada Perlindungan Hukum Bagi Konsumen, Halaman 112- 120
Yogyakarta: Pustaka Baru Press,
2018.
Rusli,  Tami. Hukum  perlindungan
Konsumen di  Indonesia . Jakarta:
Gramedia, 2016.
Sadar, M. Hukum Perlindungan Konsumen di  Indonesia . Jakarta:
Gramedia, 2014. Wijaya, Andre. Pentingnya Perlindungan Konsumen . Yogyakarta:  Pustaka  Wijaya,
2009.
Wijaya. Makanan  Sehat .  Yogyakarta:
Pustaka Wijaya, 2001.
Yani,
Ahmad. Perlindungan
Konsumen .  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama,  2003. Zulham. Hukum Perlindungan
Konsumen di  Indonesia . Jakarta:
Gramedia,  2013.