Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Kecelakaan Kerja Pada PT. Duren Mandiri Fortuna di Jambi
Alya Rihadatul Aisy alyaarihadatul@yahoo.com

## Rosmidah
rose_andy64@yahoo.co.id

## Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History:
Submitted : 29 Mei 2021; Accepted: 14 Februari 2022; Published: 14 Februari 2022

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  implementation  of  the  fulfillment  and  legal  protection measures provided by the wood factory company PT. Duren Mandiri Fortuna Jambi to all its workers who have experienced work accidents. The formulation of the research problem is how  to  fulfill  the  rights  of  workers  who  have  experienced  work  accidents  and  how  the efforts made by PT. Duren Mandri Fortuna in ensuring the safety of workers who are not registered with the Labor Social Security. This study uses an empirical juridical research method by combining direct data from informants through field research to determine the problems that arise in the implementation of legal protection for the employees of PT. Duren Madiri  Fortuna  Jambi.  The  things  faced  by  PT.  Duren  Mandiri  Fortuna  Jambi  in  the implementation  of  legal  protection  for  workers  is  that  there  are  contract  workers,  and casual daily workers who are not registered in the Employment Guarantee by PT. Duren Mandiri Fortuna Jambi which causes the workers' rights to be not fulfilled and the company is  negligent  in  carrying  out  its  obligation  to  register  all  workers  in  the  work  accident insurance. The non-fulfillment factor is waiting for the contract worker for more than 6 (six) months to 1 (one) year of work contract.
Keywords: Legal Protection, Factory Workers, Employment Security

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pelaksanaan  pemenuhan  dan  upaya perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  perusahaan  pabrik  kayu  PT.  Duren  Mandiri Fortuna Jambi kepada seluruh para pekerjanya yang mengalami kecelakaan kerja. Rumusan masalah  penelitian  adalah  bagaimana  pelaksanaan  pemenuhan  hak  para  pekerja  yang mengalami  kecelakaan  kerja  dan  bagaimana  upaya  yang  dilakukan  PT.  Duren  Mandri Fortuna  dalam  menjamin  keselamatan  pekerja  yang  tidak  didaftarkan  Jaminan  Sosial Tenaga  Kerja.  penelitian  ini  menggunakan  Metode  penelitian  yuridis  empiris  dengan
Volume 3 Nomor 1 Februari 2022     Halaman 129 - 143
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
menggabungkan  data  langsung  dari  informan  melalui  penelitian  lapangan  untuk mengetahui  masalah-masalah  yang  timbul  dalam  pelaksanaan  perlindungan  hukum terhadap para pekerja PT. Duren Madiri Fortuna Jambi. Hal yang dihadapi pada PT. Duren Mandiri Fortuna Jambi pada pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap pekerjanya adalah ada pekerja kontrak, dan tenaga kerja harian lepas yang tidak didaftarkan dalam Jaminan ketenagakerjaan  oleh  PT.  Duren  Mandiri  Fortuna  Jambi  yang  menyebabkan  tidak terpenuhinya  hak  para  pekerja  tersebut  dan  lalainya  perusahaan  dalam  melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan seluruh pekerja pada Jaminan Kecelakaan kerja. faktor tidak  terpenuhinya  pemenuhan  tersebut  adalah  dengan  menunggu  masa  kontrak  kerja pekerja kontrak lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1(satu) tahun kerja.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Pabrik, Jaminan Ketenagakerjaan

## A. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  yang  tengah  berkembang  dalam  sektor pembangunan,  dan  sebagian  masyarakatnya  ikut  turut  serta  dalam  melakukan perkembangannya  dengan  bekerja  dibawah  Pemerintah  maupun  perusahaan  swasta  di Indonesia. Dengan tidak melihat jenis pekerjaannya, resiko kerja  yang  meningkat di sektor pembangunan sedang  terjadi saat ini dan memungkinkan terjadi kecelakaan kerja dalam usaha  pembangunan,  maka    sudah  seharusnya  para  petinggi,  dan  pengusaha  ikut  serta dalam memberikan jaminan sosial tenaga kerja yang juga sebagai perlindungan hukum bagi para pekerja di Indonesia. Menurut Soepomo, perlindungan hukum dibagi menjadi 3(tiga), yaitu:
1. Perlindungan  ekonomis,  yaitu  perlindungan  tenaga  kerja  dalam  bentuk  penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya.
2. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
3. Perlindungan  teknis,  yaitu  perlindungan  tenaga  kerja  dalam  bentuk  keamanan  dan keselamatan kerja. 1
Perlindungan hukum teknis yang dimaksud adalah memberikan hak asasi manusia dengan memberikan atau mengupayakan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari siapapun, termasuk para tenaga kerja yang bekerja pada  sektor usaha  di segala  bidang. Untuk mengupayakan  hal  tersebut, salah  satu  usaha pemerintah  adalah  memberikan  perlindungan  hukum  dengan  tujuan  untuk  memberikan rasa aman dalam bekerja adalah dengan  memberikan Jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial  tenaga  kerja  menunjuk  pada  perlindungan  kesejahteraan  fisik  dengan  tujuan mencegah  terjadinya  kecelakaan  atau  cedera  terkait  dengan  pekerjaan.  Dan  agar  para
1 Abdul khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003, hlm. 61- 62
pekerja bekerja dengan rasa aman dan nyaman, agar tercipta hasil kerja yang diinginkan oleh perusahaan.
Perlindungan  hukum  terhadap  tenaga  kerja  ini  terjadi  karena  adanya  suatu hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha, hubungan kerja ini lahir karena adanya perjanjian  kerja.  Dalam  perjanjian  kerja  tersebut  berisi  tentang  pengaturan  mengenai syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban pekerja maupun pengusaha, dan pengupahan serta jaminan sosial tenaga kerja. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa“hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan  pekerja/buruh  berdasarkan  perjanjian  kerja,  yang  mempunyai  unsur  pekerjaan, upah dan perintah”. Sedangkan pada Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 menyatakan  bahwa  “perjanjian  kerja  adalah  perjanjian  antara  pekerja/buruh  dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak”.
Sebagai bagian dari perjanjian pada umumnya, maka perjanjian kerja baik secara tertulis maupun secara lisan harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian baik secara subjektif maupun secara objektif sebagaimana diatur bahwa:
1. Perjanjian kerja dibuat atas dasar
a. Kesepakatan kedua belah pihak
b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan
d. Pekerjaan  yang  diperjanjikan  tidak  bertentangan  dengan  ketertiban  umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2
2. Perjanjian  kerja  yang  dibuat  oleh  para  pihak  yang  bertentangan  dengan  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan.
3. Perjanjian  kerja  yang  dibuat  oleh  para  pihak  yang  bertentangan  dengan  ketentuan sebagaimana simaksud dalam Ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum. 3
Sebagaimana disebutkan di atas, karena sifat dari perjanjian kerja mengikat antara pekerja dan pengusaha, maka wajib melaksanakan dan memenuhi syarat-syarat yang telah ada  diperjanjian  kerja  dengan  menjalankan  hak  dan  kewajibannya  dengan  peraturan- peraturan yang berlaku. Sektor pembangunan di Indonesia yang tengah berkembang, dan mengharuskan  perusahaan  membutuhkan  lebih  banyak  tenaga  kerja  yang  bekerja  agar mencapai  target,  dan  pekerja  harus  bertanggung  jawab  dengan  apa  yang  ada  dalam perjanjian kerja yang telah disepakati tersebut. Begitu juga dengan perusahaan yang harus
2 Pasal 52 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
3 Ibid
bertanggung  jawab  dengan  memberikan  hak-hak  para  pekerja  yang  nantinya  pada  saat menjalankan  pekerjaannya  memperlakukan  pekerjanya  sama  rata  dengan  para  tenaga kerja yang lainnya.
Adanya hak para tenaga kerja adalah dengan memberikan jaminan terhadap para pekerja, salah satunya adalah jaminan ketenagakerjaan. Menurut ketentuan Pasal 4 Angka (1)  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  44  tahun  2015  Tentang Penyelenggara Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian yang mengatakan bahwa, setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai  peserta  dalam  program  JKK  (jaminan  Kecelakaan  Kerja)  dan  JKM  (Jaminan Kematian),  begitupun  dalam  Pasal  53  yang  mengatakan,  pemberi  kerja  selain penyelenggara negara pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian  kerja  waktu  tertentu  wajib  mendaftarkan  pekerjanya  dalam  program  JKK (jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian) sesuai penahapan kepesertaan. Adapun  hak  pekerja  yang  disebutkan  dalam  Pasal  35  Angka  (1)  apabila  terjadi  resiko terhadap  pekerjanya,  pemberi  kerja  selain  penyelenggara  negara  wajib  membayar  hak pekerja  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  peraturan  pemerintah,  Oleh  sebab  itu,  ada benarnya  jika  hukum  ketenagakerjaan  tidak  hanya  mengatur  hubungan  kerja,  tetapi meliputi juga pengaturan diluar hubungan kerja, serta perlu diindahkan oleh semua pihak dan perlu adanya perlindungan pihak ketiga, yaitu penguasa (pemerintah) bila ada pihak- pihak yang dirugikan 4 .
Dalam jaminan kecelakaan kerja yang dimaksud ada dalam penyelenggara program jaminan  sosial  merupakan  salah  satu  perlindungan  hukum  dan  tanggung  jawab  dari kewajiban  negara  untuk  memberikan  perlindungan  sosial  ekonomi  kepada  kepada masyrakat Indonesia, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security , yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja  di  sektor  formal 5 .  Memberikan  perlindungan  atas  risiko-risiko  kecelakaan  yang terjadi  dalam  hubungan  kerja,  termasuk  kecelakaan  yang  terjadi  dalam  perjalanan  dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan
4 Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 6.
5 Asri  Wijayanti, Hukum  Ketenagakerjaan  Pasca  Reformasi , Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 122.
kerja  adalah  salah  satu  program  jaminan  kesehatan  ketenagakerjaan.  Tenaga  kerja  yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima Jaminan Kecelakaan Kerja, Ini terdapat dalam Pasal  35  Angka  (1)  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  44  tahun  2015 Tentang Penyelenggara Jaminak Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian.
Perusahaan  PT.  Duren  Mandiri  Fortuna  yang  masih  terus  berkembang mengharuskan perusahaan selalu memberikan perlindungan dan jaminan dalam menjamin keamanan  para  pekerjanya.  Tidak  memberikan  keyakinan  akan  hak  pekerja  dengan memberikan jaminan ketenagakerjaan membuat PT. Duren Mandiri yang beralamat di JL. Panglima Polim, RT 001/01, Desa Sungai Duren, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi yang merupakan salah satu usaha di bidang pabrik kayu lapis dengan jenis kayu playwood (tripleks),  dan  para  tenaga  kerja  yang  bekerja  di  pabrik  mayoritasnya  adalah  penduduk sekitar, dan remaja warga Desa Sungai Duren yang dengan minim pengetahuan tentang hak atau jaminan yang seharusnya didapatkan dari perusahaan. Dengan data banyaknya jumlah pekerja yang bekerja di PT. Duren Mandiri Fortuna yang didapat oleh penulis tentang iuran Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Ketenagakerjaan  yang  dilakukan  oleh perusahaan oleh pekerjanya.
Berdasarkan hasil data penelitian awal bahwa pada bulan April dan bulan Mei 2020 mengalami perubahan karyawan yang dibayarkan ke Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Seperti data di bawah ini:

## Tabel 1
Total Keseluruhan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan (BPJS) Ketenagakerjaan Pada Bulan April 2020 PT. Duren Mandiri Fortuna
Daftar Iuran Bpjs Ketenagakerjaan Jumlah Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Rp.5.641.434,75 Iuran Jaminan Hari TuaTenaga Kerja (JHT TK) Rp.12.677.381,47 Iuran Jaminan Hari Tua (JHT)  perusahaan Rp.23.453.155,71 Iuran Jaminan Kematian (JKM) Rp.1.901.607,22 Total Iuran Rp.43.673.579,15 Upah Kerja Rp.633.869.073,33 Sumber: PT. Duren Mandiri Fortuna
Berdasarkan hasil survei peneliti dapatkan data pada bulan April 2020 terdapat 403 pekerja yang bekerja di PT. Duren Mandiri Fortuna. Dari 403 terdapat 241  pekerja yang
telah  didaftarkan  BPJS  ketenagakerjaan,  jadi  dari  data  tersebut  terdapat  162  pekerja  di bulan April yang belum didaftarkan BPJS ketenagakerjaan.

## Tabel 2
Total Keseluruhan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan (BPJS) Ketenagakerjaan  pada Bulan Mei 2020 PT. Duren Mandiri Fortuna
Daftar Iuran Bpjs Ketenagakerjaan Jumlah Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Rp.5.454.167,21 Iuran Jaminan Hari TuaTenaga Kerja (JHT TK) Rp.12.256.555,53 Iuran Jaminan Hari Tua (JHT)  perusahaan Rp.22.674.627,72 Iuran Jaminan Kematian (JKM) Rp.1.838.483,33 Total Iuran Rp.42.223.833,79 Upah Kerja Rp.612.827.776,29 Sumber: PT. Duren Mandiri Fortuna
Berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2 hasil survei yang didapat peneliti pada bulan mei 2020 terdapat 403 pekerja yang bekerja terdapat 233 pekerja yang telah didaftarkan BPJS ketenagakerjaan,  dari  data  tersebut  terdapat  170  pekerja  di  bulan  Mei  yang  belum didaftarkan  BPJS  ketenagakerjaan.  dapat  disimpulakan  terdata  masing-masing  pekerja mendapatkan  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  (JKK)  sebersar  Rp.23.408,44.  Jaminan  Hari  Tua Tenaga  Kerja  (JHT)  Rp.52.603,24.  Jaminan  Hari  Tua  Perusahaan  (JHT)  Rp.97.316,24. Jaminan Kematian (JKM) Rp.7.890,49 dengan upah sebesar Rp.2.630.162,13. Berdasarkan total pembayaran yang dibayarkan perusahaan PT. Duren Mandiri Fortuna di bulan April dan  Mei  yang ikut menurun  mengikuti jumlah  peserta  yang  didaftarkan,  dari  total  bulan April pekerja yang dibayarkan oleh perusahaan sebanyak 241 pekerja, dan pada bulan Mei 233 pekerja yang mengalami penurunan jumlah pekerja yang dibayarkan ke Iuran Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Ketenagakerjaan  Pada  PT.  Duren  Mandiri  Fortuna sebagian pekerja memakai sistem kontrak kerja, sehingga pada saat penambahan pekerja pada  bulan  Mei  ikut  bertambah  yang  belum  didaftarkan.  Hal  demikian  menyebabkan kesenjangan antara harapan ( das sollen ) dan kenyataan ( das sein ).

## B. Pembahasan
1. Pelaksanaan  Pemenuhan  Hak  Pekerja  Yang  Mengalami  Kecelakaan  Kerja  di  PT.

## Duren Mandiri Fortuna
Para  pekerja  maupun  karyawan  yang  bekerja  di  PT.  Duren  Mandiri  Fortuna merupakan peran penting perusahaan playwood (tripleks) tersebut berjalan. Para pekerja berhak  mendapatkan  jaminan  untuk  keselamatan  pada  saat  bekerja,  mengingat  resiko kondisi  pekerjaan  yang  cukup  tinggi  pada  PT.  Duren  Mandiri  Fortuna  yang  merupakan perusahaan playwood (tripleks). Dan para pekerja yang mencangkup seluruh karyawan dan pekerja  kontrak    haruslah  wajib  didaftarkan  ke  dalam  jaminan  sosial  tenaga  kerja  oleh perusahaan PT. Duren Mandiri Fortuna, menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggara  Program Jaminan Kecelakaan kerja Dan Jaminan Kematian. Berdasarkan hasil survey penulis bahwa pekerja kontrak pada PT. Duren Mandiri Fortuna sampai dengan bulan Mei 2020 berjumlah 233 orang, para pekerja yang  telah  didaftarkan  BPJS  mendapatkan  hak  jaminan  ketenagakerjaan  dan  jaminan kematian  sesuai  dengan  keputusan  mentri  tenaga  kerja  No.KEP-150/MEN/199  tentang penyelenggaraan  program  jaminan  sosial  tenaga  kerja  bagi  tenaga  kerja  harian  lepas, borongan, dan pekerja waktu tertentu (PKWT). Pekerja kontrak PT. Duren Mandiri Fortuna memiliki jangka waktu 3 sampai 6 bulan dan harus mengikuti training (pelatihan) pada saat awal kerja yang berarti pekerja memiliki waktu beberapa bulan untuk mempelajari bagian- bagian  kerja  untuk  dikuasainya,  dan  apabila  pekerja  mengalami  kecelakaan  pada  saat bekerja,  perusahaan  harus  memberikan  pertolongan  pertama  yaitu  melihat  apakah  jenis kecelakaan  yang  dialaminya  cukup  parah  atau  masih  bisa  di  tangani  oleh  perusahaan seperti luka kecil (tersayat pisau). Dan apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja yang cukup parah maka perusahaan langsung mengantar pekerja ke puskesmas terdekat untuk diberikan  pertolongan  pertama  oleh  dokter.  Biaya  pengobatannya  akan  ditanggung  oleh perusahaan  sebelum  mengkalim  biaya  BPJS.  Ketentuan  tersebut  diungkapkan  oleh  Pak Teguh selaku administrasi tata usaha PT. Duren Mandiri fortuna. Para pekerja  PT. Duren Mandiri Fortuna merupakan sumber saya utama dalam proses produksi dan pembangunan perusahaan playwood (tripleks).
Pekerja memiliki haknya sebagaimana ada dalam Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang No.  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan,  yang  berisi:  Setiap  pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral  dan  kesusilaan,  dan  perlakuan  yang  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  manusia serta  nilai-nilai  agama.  Dan  Ayat  (2)  yang  berisi:  Untuk  melindungi  keselamatan
pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan  dan  kesehatan  kerja.  kemudian  Pasal  88  Ayat  (1)  yang  mengatakan:  Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi  kemanusiaan.  Kewajiban  pekerja  juga  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan  perjanjian yang telah disepakati agar tercapai tujuan yang diinginkan.
Menggerakan  fleksibilitas  dan  kenyamanan  kepada  satu  bentuk  baru  yang melibatkan  salah  satu  pihak  (pekerja)  untuk  dapat  menerima  keadaan  baru  seperti meningkatkan  kenyamanan  yang  berpotensi  menghadirkan  ketidakpastian  dalam keberlangsungan  pekerjaannya  agar  dapat  menerima  suatu  bentuk  kompensasi  dalam wujud  peningkatan  security  yang  disediakan  oleh  pengusaha  atau  negara. 6 Pelaksanaan ketentuan pemerintah dalam menjaga pekerja akan tercapai apabila perusahaan PT. Duren Mandiri  Fortuna  bertanggung  jawab  atas  terlaksananya  segala  kewajiban  dengan memberikan jaminan yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah salah satu upaya yang harus perusahaan PT. Duren Mandiri Fortuna berikan agar segala hak- hak para pekerjanya terlaksana dengan baik.
Pelaksanaan  ketentuan-ketentuan  hak  para  pekerja  yang  mengalami  kecelakaan kerja di  PT. Duren Mandiri Fortuna Di Jambi yang berdiri pada tanggal 01 Oktober 2001 dihadapan Notaris Fachruddin Lubis, SH. Beralamat di Jl. Dr. Sutomo No. 46 Jambi dengan akta nomor 1, perseroan tersebut berkedudukan di Desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. PT. Duren Mandiri Fortuna disahkan dengan Berita  Negara RI tanggal 12 Agustus 2003 oleh Departermen Kehakimkan dan Hak Asasi  Manuasia  RI  Nomor  C-02565HT.01.01.TH.2002.  Pabrik  PT.  Duren  Mandiri  Fortuna Memiliki struktur organisasi management perusahaan, yakni :
1. Joko Wijanarko : Direktur
2. Herman Mayer : Kepala Pabrik 3. Supadi : Ka. Maintance
4. Teguh Eko : Tata Usaha Kayu
5. Suparzan Syarief   : Ka. Produksi
6. A. Candra : HRD & GA
7. Gatot K
: PPIC
6 Sayid M. Rifqi, op.cit ., hlm. 310.
Yang  selanjutnya  disebut  struktur  management  perusahaan  PT.  Duren  Mandiri Fortuna.  Pihak  yang  melaksanakan  kewajiban  perusahaan  apabila  terjadinya  kecelakaan saat  bekerja  adalah  HRD&GA  ( Human  Resource  Development  &  General  Affair )  yang memiliki tugas sebagai pengembangan Sumber Daya Manusia dan urusan umum. Adanya kesehatan,  keselamatan,  dan  keamanan  kerja  bertujuan  untuk  menjamin  kesempurnaan atau  kesehatan  jasmani  dan  rohani  tenaga  kerja  serta  hasil  karya  dan  budayanya.  Ada beberapa tujuan K3 yakni sebagai berikut :
1. Memelihara lingkungan kerja yang sehat
2. Mencegah dan mengobati kecelakaan yang disebabkan akibat pekerjaan suatu bekerja
3. Mencegah dan mengobati keracunan yang ditimbulkan dari Kerja
4. Memelihara moral
5. Menyesuaikan kemampuan dan ketam pekerjaan yang dilakukan saat berkerja
6. Merehabilitasi pekerja yang cedera atau sakit akibat pekerjaan. 7
PT. Duren Mandiri Fortuna mengupayakan hak-hak pekerja agar terlaksana dengan baik untuk mencegahnya, hak para pekerja yang di terapkan apabila terjadinya kecelakaan kerja dengan melihat kondisi kecelakaan yang dialami oleh pekerja, dan pihak perusahaan pabrik PT. Duren Mandiri Fortuna akan langsung melakukan tindakan dengan memberikan pertolongan berupa pengobatan oleh pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Begitupula dengan  yang  ada  dalam  pasal  15  Ayat  (1)  No.  24  Tahun  2011  Undang-Undang  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  yang menyebutkan bahwa,  Pemberi  kerja secara  bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan  Sosial,  sesuai  dengan  program  jaminan  sosial  yang  diikuti  dan  pekerja  berhak untuk  mendaftarkan  diri  sebagai  peserta  jaminan  sosial  atas  tanggungan  pemberi  kerja apabila  pemberi  kerja  telah  nyata-nyata  mendaftarkan  pekerjaannya  pada  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Adapun pekerja yang mengalami kecelakaan kerja lebih dulu haruslah mendapatkan perlakuan yang sama maupun ia pekerja kontrak atau bukan sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang- Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

## 2. Upaya  Yang  Dilakukan  PT.  Duren  Mandiri  Fortuna  Di  Jambi  Dalam  Menjamin Keselamatan Pekerja Yang Tidak Didaftarkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Semua perkerjaan memiliki tingkatan resiko kerja, begitu pula dengan pekerjaan. Macam-  macam  jenis  pekerjaan  membuat  para  petinggi  atau  penguasa  memegang
7 Cecep  Triwibowo  Dan  Mitha  Errlisya,  “ Kesehatan  Lingkungan  Dan  K3” ,  Nuha  Medika, Yogyakarta, 2013, Hlm. 93-94.
kewajiban untuk menjaga para pekerjanya agar mencapai suatu target dan hasil dari suatu pekerjaan.  Demi  melaksanakan  kewajibannya  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  No.44  Tahun  2015  Tentang  Penyelenggara  Program  Jaminan Kecelakaan  kerja  Dan  Jaminan  Kematian  yang  menjadi  pedoman  terlaksanananya ketetapan  yang  telah  ditentukan  oleh  pemerintah. Untuk  menjamin  keselamatan  pekerja yang  memiliki  dampak  tersendiri  bagi  masing-masing  pihak,  maka  perusahaan  wajib memiliki upaya seperti memberikan jaminan-jaminan kepada pekerja agar resiko bahaya dan potensi terhadap resiko yang ada di lingkungan kerja dapat dikendalikan dan dicegah agar  tidak  terjadi  kecelakaan  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  atau  bencana  terhadap perusahaan. Macam-macam dampak apabila pekerja atau karyawan mengalami kecelakaan kerja adalah :
A. Dampak Terhadap Karyawan Atau Pekerja
1. Kecelakaan  dapat  mengakibatkan  kesakitan  atau  cedera  bahkan  dapat mengakibatkan cacat tetap atau kematian.
2. Karyawan akan kehilangan waktu kerja karena harus menjalani perawatan baik oleh perawat / paramedis perusahaan ataupun oleh dokter rumah sakit.
3. Karyawan akan berkurang penghasilannya akibat kehilangan waktu kerja untuk menjalani perawatan.
B. Dampak Terhadap Perusahaan
1. Perusahaan  akan  kehilangan  tenaga  kerja  yang  sudah  terlatih  dan  mempunyai keterampilan.
2. Kehilangan  uang  untuk  biaya  kecelakaan  baik  korban  atau  unit  kerja  yang  rusak akibat kecelakaan.
3. Kerugian produksi, tentunya produksi akan terganggu akibat terjadinya kecelakaan.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti, banyaknya karyawan dan pekerja kontrak yang sebagian pekerjanya hanya bekerja selama 3 sampai 6 bulan menimbulkan kendala pada perusahaan PT.  Duren Mandiri  Fortuna karna tidak mendaftarkan pekerja  kontrak, adapun Pasal 28 Ayat (2) Undang- Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang mengatakan bahwa pekerja kontak yang sekaligus pemagang baik itu menerima upah maupun tidak pekerja tetaplah berhak mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Pasal 4 Angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Penyelenggara Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian yang mengatakan bahwa, setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai  peserta  dalam  program  JKK  (jaminan  Kecelakaan  Kerja)  dan  JKM  (Jaminan
Kematian).  Untuk  mengupayakan  jaminan  kecelakaan  kerja,  PT.  Duren  Mandiri  Fortuna harus melakukan program keselamatan, dan kesehatan kerja pada pekerja. Menurut Suyadi Prawirosentono, program keselamatan dan kesehatan dalam bekerja, yaitu:
1. Mencegah,  mengurangi,  dan  meminimumkan  kemungkinan  terjadinya  kecelakaan dalam pekerjaan
2. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran bahaya peledakan
3. Membuat sarana sebagai jalan untuk menyelamatkan diri pada saat terjadi kebakaran atau kejadian lain yang membahayakan
4. Memberikan pertolongan pada kecelakaan
5. Memberikan alat pelindung diri kepada karyawan
6. Mencegah, dan mengendalikan timbulnya atau penyebaran luasnya suhu, kelembaban, debu kotoran, asap, uap, embusan angin, radiasi, suara, dan getaran.
7. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat pekerjaan, baik secara fisik (keracunan  infeksi  dan  penularan),  maupun  psikis  (kelelahan  mental,  depresi,  dan sebagainya)
8. Memperoleh penerapan cahaya yang cukup dan sesuai
9. Mengatur suhu dan kelembaban udara dengan baik
10. Memelihara kebersihan lingkungan dan ketertiban
11. Menciptakan keserasian dalam proses kerja
12. Memperlancar bongkar muat dan penyimpanan barang atau bahan
13. Mencegah aliran listrik yang berbahaya
14. Menyempurnakan  pengawasan  atas  pekerjaan  yang  mempunyai  potensi  kecelakaan tinggi. 8
Upaya  PT.  Duren  Mandiri  Fortuna  dalam  menjamin  keselamatan  pekerja  yang  tidak didaftarkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja tidak sepenuhnya terlaksana dengan baik seperti halnya berkaitan dengan
1. Pemberian Jaminan Ketenagakerjaan kepada pekerja
Hasil  wawancara  oleh  Bapak  Teguh  sebagai  karyawan  Administrasi  Tata  Usaha Kayu di PT. Duren Mandiri Fortuna :
Memang  rata-  rata  tidak  semua  pekerja  Kami  daftarkan  ke  BPJS  (Badan Penyelanggara Jaminan Sosial) tapi kami tetap memberikan perlindungan bagi pekerja yang tidak  didaftarkan  dengan  cara  memberikan  pengobatan  yang  mereka  butuhkan  dengan melihat kecelakaan yang dialaminya, apabila pekerja mengalami kecelakaan kecil seperti tergores pisau sehingga menimbulkan luka ringan (luka kecil) maka perusahaan PT. Duren
8 Suyadi Prawirosentono, “ pengantar bisnis modern” , bumi aksara, jakarta, 2002, hlm. 113
Mandiri Fortuna memberikan pengobatan di pabrik. Karna pabrik mempunyai ruangan P3K (pertolongan pertama pada kecelakaan) yang dibutuhkan, dan apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja yang ekstrem maka perusahaan PT. Duren Mandiri Fortuna akan langsung melakukan  pertolongan  pertama  dengan  membawa  pekerja  tersebut  ke  puskesmas terdekat untuk mendapatkan pengobatan yang diperlukan kemudian biaya perawatan yang dijalani oleh pekerja akan ditanggung oleh perusahaan.
Hasil  wawancara  dengan  Joko  sebagai  Staf  Administrasi  di  PT.  Duren  Mandiri Fortuna :
Sebagian memang ada yang belum di daftarkan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Karna pekerja disini kebanyakan tenaga kerja kontak yang tidak menentu, dan untuk pelatihan kerja ada juga yang masa kerjanya sudah 6 bulan baru didaftarkan ke BPJS, kalau yang trainning (pelatihan kerja) tidak di daftarkan BPJS, karna kan mereka masih dilatih.
Hasil  wawancara  dengan  Yosi  Saputra  sebagai  Staf  Data  Produksi  di  PT.  Duren
Mandiri Fortuna :
Total yang bekerja ada 500an orang yang dibagi shif (jam) siang dan malam, yang sebagian ada di daftarkan BPJS yang kadang baru kerja sudah berhenti kerja. Maka dari itu untuk yang baru mungkinlah 3 sampai 6 bulan kerja baru di daftarkan BPJS, kalau pelatihan kerja yang 3 bulan itu belum di daftarkan BPJS.
Hasil  wawancara  dengan  Ririn  sebagai  Administrasi  PPIC (Production  Planning
Inventory Control) di PT. Duren Mandiri Fortuna :
Seluruhnya  300  tenaga  kerja,  hanya  sebagian  yang  di  daftarkan  ke  BPJS  dengan kriteria kerja yang di daftarkan seperti operator, bagian mesin, sama staf-stafnya, jaminan yang didapatkan adalah jaminan kesehatan. Kalau pekerja kontrak yang 6 bulan kerja itu ada yang di daftarkan BPJS.
Dalam  Pasal  5  dan  Pasal  6  Undang-  Undang  No.  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan  ditegaskan  bahwa  setiap  tenaga  kerja  dan  pekerja  atau  buruh  berhak memiliki  kesempatan  dan  memperoleh  perlakuan  yang  sama  tanpa  diskriminasi  untuk memperoleh  pekerjaan  dari  pengusaha.  Dengan  adanya  hanya  sebagian  pekerja  yang bekerja di PT. Duren Mandiri Fortuna yang didaftarkan BPJS,  seharusnya pengusaha tetap mendaftarkan  pekerjanya  dengan  tidak  membedakan  masa  berlakunya  bekerja, dikarenakan  saat  pelatihan  kerja  di  pabrik  sangatlah  memiliki  resiko  kerja  yang  tinggi. Mengingat isi pasal tersebut sudah seharusnya pengusaha memberikan kesempatan untuk didaftarkan  jaminan  ketenagakerjaan  agar  memperoleh  perlakuan  yang  sama  tanpa diskriminasi ke pada pekerjanya sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Tanggung jawab perusahaan PT. Duren Mandiri Fortuna
Dari  400  pekerja  yang  bekerja  di  PT.  Druen  Mandiri  Fortuna merupakan  pekerja kontrak,  yang  dimana  hanya  terkontrak  awal  3  sampai  6  bulan  kerja.  Dalam  masa  kerja tersebut  pekerja  yang  tidak  didaftarkan  oleh  PT. Duren  Mandiri  Fortuna  dan  mengalami kecelakaan kerja, maka akan langsung ditanggung oleh perusahaan dengan membayarkan biaya pengobatan pekerja yang diperlukan. adanya pekerja kontrak yang masih berumur 18  merupakan salah  satu  faktor  yang menyebabkan  perusahaan  tidak  mengikutsertakan karyawannya  ke  program  BPJS  karena  tingkat  pendidikan  dan  kesadaran  hukum  dari pekerjanya  masih  rendah.  Padahal  program  BPJS  merupakan  program  wajib  dari pemerintah Republik Indonesia.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  penulis  mengenai pelaksanaan  kecelakaan  kerja  pada  pekerja  di  PT.  Duren  Mandiri  Fortuna  dapat disimpulkan :
1. Pelaksanaan Hak Para Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja di PT. Duren Mandiri Fortuna tidak sepenuhnya memberikan hak pekerjanya karena perusahaan PT. Duren Mandiri  Fortuna  tidak  sepenuhnya mengikuti  aturan  pemerintah,  dimana  perusahaan PT. Duren Mandiri Fortuna masih belum mendaftarkan tenaga kerjanya seperti tenaga kerja  kontrak,  agar  mendapatkan  jaminan  kecelakaan  kerja  dan  jaminan  kematian. Pekerja kontrak yang memiliki masa waktu bekerja yang cukup singkat (3 bulan) dan juga  masih  masa trainning (pelatihan)    juga  sangatlah  beresiko  dalam  pekerjaannya, dikarenakan dalam jangka  waktu singkat tersebut  para pekerja  kontrak harus belajar banyak  untuk  mempelajari  tiap  bagian  dalam  kerjannya,  seharusnya  perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan pekerjanya tanpa melihat masa waktu bekerja agar  pasal  yang  disebutkan  dalam  Pasal  5  dan  6  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2013 Tentang Ketenagakerjaan untuk memberikan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi ke pada pekerjanya.
2. Upaya  Yang  Dilakukan  PT.  Duren  Mandiri  Fortuna  Dalam  Menjamin  Keselamatan Pekerja Yang Tidak Didaftarkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yaitu dengan menanggung biaya pengobatan pekerja mengalami kecelakaan kerja pada saat jam kerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul, Khakim. Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan . PT Citra Aditya Bakti.
Bandung. 2014.
.Aspek Hukum Pengupahan . PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2006.
. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.PT Citra Aditya Bakti. 2003
Andika, Wijaya. Hukum Jaminan Sosial Indonesia . Sinar Grafika. Jakarta. 2018.
Asri, Wijayanti. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi . Sinar Grafika Jakarta. 2016.
Bahder, Johan. Metode Penelitian Hukum . Mandar Maju. Bandung. 2008
Cecep, Triwibowo, Dan Mitha, Errlisya . Kesehatan Lingkungan Dan K3 .  Nuna Medika. Yogyakarta. 2013.
Eko, Wahyudi . Hukum Ketenagakerjaan . Sinar Grafika. Jakarta. 2016.
Hardjian, Rusli. Hukum Ketenagakerjaan . Ghalia Indonesia. Jakarta. 2003.
Hans, Kelsen. Teori Umum Tentang Hukum Dang Negara . Pt Raja Gratindo Persada. Bandung. 2006.
Lalu, Husni. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan . Pt Raja Grafindo Persada. Jakarta 2010.
Peter, Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum . Kencana. Jakarta. 2008.
Sayid, M.Rifqi. Hukum Ketenagakerjaan . Refika Aditama. Bandung. 2017.
Philipus, Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. PT. Bina Ilmu.
Surabaya. 1987
Satipjo, Raharjo. Ilmu Hukum. PT. Cipta Aditya Bakti. Bandung. 2000
Senjun, H.Manulang. Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia . Rineka
Cipta. Jakarta. 1998.
Suyadi, Prawirosetono. Pengantar Bisnis Modern . Bumi Aksara. Jakarta. 2002.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992  Tentang Jaminan
Sosial Tenaga Kerja.
Undang- Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian
Keputusan Keputusan Mentri Tenaga Kerja No.KEP-150/MEN/1999 Tentang
Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  Bagi  Tenaga  Kerja Harian Lepas, Borongan, Dan Pekerja Waktu Tertentu (PKWT).