## Collective Action NGO dalam Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Sulawesi
Selatan
Rifaid STIA Mataram Jl. Bung Karno No.60, Pagesangan Timur, Kota Mataram. rifaid@stiamataram.ac.id
Zaldi Rusnaedy Universitas Pancasakti Makassar Jl. Andi Mangerangi No.73, Mamajang Dalam, Kota Makassar. makezaldy@gmail.com
Received: 9th September 2019; Revised: 1st October 2019; Accepted: 2nd October 2019;

## Abstract
This  article  discusses  the  collective  action  of  NGOs  in  guarding  and  advocating  corruption cases  in  South  Sulawesi,  specifically  the  procurement  of  Center  Point  of  Indonesia  (CPI) goods/services. The NGOs in the coalition are engaged in collective action in guarding the corruption of CPI, in which the group is focused on behalf of the Anti Corruption Community Coalition  (KMAK)  of Sulawei, incorporated  from  various  NGOs  namely  ACC  Sulawesi, PeRAK Institute,  KOPEL  Indonesia,  FIK  Non-Governmental  Organizations  and YASMIB Sulawesi. Media engagement is key  to KMAK's success in guarding the CPI corruption, as an  aggregation  method  to  achieve  its  goals.  The  mass  media  coverage  of  reports, monitoring  and  discussions  conducted  by  KMAK  has  made  a  number  of  formal  state institutions  take  a  look  at  the  CPI  case.  The  solid  movement  established  by  KMAK  has transformed  into  a  civil  society  movement  that  maintains  a  common  goal  of  guarding  the procurement of goods and services.
Keywords: NGO; public procurement; collective action.

## Abstrak
Artikel ini menjelaskan tentang collective action NGO dalam mengawal dan mengadvokasi kasus  korupsi  di  Sulawesi  Selatan,  khususnya  kasus  pengaadaan  barang/jasa  Center Point  of  Indonesia  (CPI).  Dengan  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif,  penelitian ini menunjukan tindakan kolektif yang dilakukan NGO dalam mengawal dugaan korupsi CPI yaitu dengan cara berkoalisi, dan kelompok NGO tersebut mengatasnamakan Koalisi Masyarakat  Anti  Korupsi  (KMAK)  Sulawesi,  yang  tergabung  dari  berbagai  NGO  seperti (ACC  Sulawesi,  PeRAK  Institute,  KOPEL  Indonesia,  FIK  Ornop  Sulsel  dan  YASMIB Sulawesi)  sebagai  bentuk  collective  action.  Keterlibatan  media  menjadi  kunci keberhasilan  KMAK  Dalam  mengawal  kasus  korupsi  CPI,  dan  juga  sebagai  metode agregasi  untuk  mencapai  tujuannya.  Massifnya  pemberitaan  media  atas  laporan, pemantauan  dan  diskusi-diskusi  yang  dilakukan  oleh  KMAK  membuat  sejumlah lembaga formal negara ikut melirik kasus CPI tersebut. Solidnya gerakan yang dibangun oleh  KMAK  bertransformasi  menjadi  gerakan  masyarakat  sipil  yang  mempertahankan tujuan bersama yaitu mengawal kasus pengadaan barang dan jasa.
Kata kunci: NGO; pengadaan publik; collective action.

## Gorontalo

## Journal of Government and Political Studies
Volume 2 -  NO. 2 – Oktober 2019 P-ISSN: 2614-2120   E-ISSN: 2614-2104

## 1. PENDAHULUAN
Korupsi menjadi isu yang vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di  Indonesia.  Korupsi  sampai  sekarang  masih  sulit  untuk  dipecahkan  dan diberantas  oleh  pemerintah  melalui  aparat  penegak  hukum.  Hal  tersebut dikarenakan  korupsi  dilakukan  secara  sistematis,  terencana  dan  terorganisir oleh para koruptor (Prasetya, 2015). Korupsi bukan lagi menjadi fenomena baru di  Indonesia,  sebab  korupsi  sudah  sejak  lama  menjadi  bagian  aktivitas penyimpangan yang dilakukan oleh para pejabat publik. Terutama penyimpangan  dalam  proyek-proyek  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  untuk memenuhi keuntungan pribadi dan kelompoknya (Butarbutar, 2018).
Salah satu sektor yang menjadi tumbuh suburnya praktik Korupsi, Kolusi dan  Nepotisme  (KKN)  yaitu  pada  sektor  pengadaan  barang/jasa  pemerintah. Hasil dari survei Indonesia Procurement Watch (IPW) yang dilaporkan di Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  Maret  2011,  bahwa  89%  penyedia  barang/jasa pemerintah melakukan suap pada panitia/pejabat pengadaan untuk memenangkan  tender  pemerintah.  Penyimpangan  yang  terjadi  pada  pengadaan barang/jasa  pemerintah  selalu  berujung  pada  tindakan  korupsi  (Setyadiharja, 2014).
Olson  dengan  collective  action  theory  memberikan  pendapat  bagaimana melakukan  pencegahan  praktik  korupsi  pengadaan  barang/jasa.  Pendekatan teori  collective  action  merupakan  cara  untuk  menganalisis  proses  hubungan dinamika antara aktor-aktor politik atau kelompok-kelompok kepentingan dalam proses  kebijakan  tata  kelola  pengadaan  barang  dan  jasa.  Teori  collective  action hadir  untuk  menganalisis  hubungan  dinamika  antara  aktor-aktor  yang  terlibat dalam  sebuah  proses  public  procurement.  Dalam  pengadaan  barang  dan  jasa, sesungguhnya  banyak  aktor  dan  kelompok  yang  terlibat.  Keterlibatan  banyak kelompok  merupakan  prasyarat  keberhasilan  collective  action  dalam  mencegah korupsi (Olson, 2008; Sandler, 2015, Barnaud et al, 2018).
Ostrom  dalam  (Sandler,  2015)  mengajukan  dua  proporsi  collective  action dalam pencegahan korupsi pengadaan barang/jasa. Pertama, ukuran kelompok. Kelompok yang dibangun dengan ukuran besar akan sulit mencapai kerjasama dalam  tindakan  kolektif,  artinya  semakin  besar  ukuran  suatu  kelompok kepentingan,  maka  akan  sulit  bagi  kelompok  tersebut  menegosiasikan kepentingan  diantara  anggota  kelompok.  Demikian  sebaliknya  kelompok  yang dibangun  dengan  ukuran  kecil  akan  bekerja  lebih  efektif  dalam  mencapai tindakan  kolektif.  Ukuran  kelompok,  diukur  dari  formasi  kelompok, teknologi/metode  agregasi  dan  sumber  anggaran.  Kedua,  ukuran  kelompok. Anggota  kelompok  yang  besar  dengan  beban  kerja  besar  akan  sulit  mencapai tindakan  kolektif.  Karena  keragaman  anggota  kelompok  juga  sangat berpengaruh terhadap efektifitas tindakan kolektif, jadi homogenitas kepentingan  akan  memudahkan  kerja  suatu  kelompok.  Komposisi  kelompok dilihat dari keragaman kepentingan dan tujuan kelompok.
Collective  action  hadir  sebagai  salah  satu  cara  untuk  mengganti  dan melengkapi, serta memperkuat peraturan dalam public procurement dan praktik anti  korupsi  yang  lemah.  Collective  action  merupakan  metode  yang  telah  teruji untuk  memerangi  korupsi.  Sudah  banyak  contoh  negara  yang  menerapkan pendekatan  collective  action  untuk  memerangi  korupsi,  baik  di  bidang  privat procurement maupun public procurement, seperti Mexico, Ekuador, Jerman, dan Norwegia (Alto, 2010).
Di  Idonesia,  kasus  korupsi  pengadaan  barang/jasa  merata  di  semua provinsi di  Indonesia,  termasuk  di  Sulawesi  Selatan.  Grafik  peningkatan  kasus korupsi di Sulawesi Selatan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Data yang dirilis  oleh  ACC  Sulawesi,  setidaknya  ada  118  kasus  korupsi  pengadaan barang/jasa  selama  periode  2013-2016.  Seperti  yang  terlihat  pada  tabel  di bawah ini.
Tabel 1.
Catatan Akhir Tahun Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi Korupsi Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2016
No. Tahun Sektor Jumlah 1 2013 Pengadaan barang/ jasa 17 2 3 2015 Pengadaan barang/ jasa 45 4 2016 Pengadaan barang/ jasa 56 Total 118
Sumber : Anual report Anti Corruption Committe (ACC) 2013-2016
Laporan  dan  data  lembaga  atau  instansi  pemerintah  maupun  NGO tersebut  terkait  korupsi  pengadaan  barang/jasa  khususnya  di  Sulawesi, menunjukan  bahwa  pelakasanaan  pengadaan  barang/jasa  di  Sulawesi  Selatan belum maksimal. Melihat masih tinggginya presentasi korupsi yang terjadi pada sektor    pengadaan  barang/jasa  di  Sulawesi  Selatan.  Dengan  demikian,  sangat penting  keterlibatan  elemen  masyarakat  dalam  pencegahan  dan  penindakan korupsi.  Hal  tersebutlah  yang  membuat  tindakan  kolektif  NGO  menjadi  begitu penting untuk mengawal proses pengadaan barang/jasa pemerintah agar dapat berjalan  secara  transparan,  akuntabel  dan  bebas  dari  praktik  KKN  (Astuti, 2014).
Tidak  sedikit  NGO  yang  memiliki  komitmen  dalam  mengawal  dan mengadvokasi  kasus-kasus  korupsi  di  Sulawesi  Selatan.  Sampai  saat  ini beberapa  NGO  masih  konsisten  mengawal  kasus-kasus  korupsi,  diantaranya adalah  ACC  Sulawesi,  KOPEL  Indonesia,  PerAK  Institute,  FIK  Ornop  dan YASMIB  Sulawesi.  NGO-NGO  tersebutlah  yang  sangat  mendukung  upaya pemberantasan korupsi. Berkaitan dengan masalah tersebut,  peneliti melakukan  penelitian  secara  mendalam  mengenai  collective  action  NGO  dalam pencegahan korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah di Sulawesi Selatan.

## 2. METODE PENELITIAN
Artikel  ini  berangkat  dari  hasil  penelitian  yang  menggunakan  metode penelitian  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu, wawancara, observasi dokumentasi, dan studi dokumentasi dilakukan mengenai profil NGO-NGO yang terlibat secara tindakan kolektif, yaitu Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulawesi, dalam mengawal korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah.  Wawancara  dilakukan  kepada  NGO-NGO  yang  terlibat  dalam mengawal  kasus  korupsi.  Di  bawah  ini  akan  diuraikan  empat  hal  terkait tindakan  kolektif  (collective  action)  NGO  dalam  mengawal  korupsi  pengadaan barang/jasa  pemerintah  di  Sulawesi  Selatan,  yaitu,  formasi  kelompok, teknologi/metode agregasi, sumber anggaran, dan keragaman kepentingan.

## 3. HASIL DAN DISKUSI

## a. Formasi Kelompok
Dampak  dari  korupsi  di  sektor  pengadaan  barang/jasa  pemerintah meyebabkan  jembatan,  jalan,  kantor  publik,  barang/jasa  publik  yang  cepat rusak  dan  rendahnya  kualitas  barang/jasa  publik  yang  dinikmati  masyarakat. Dengan  demikian  perlu  keterlibatan  masyarakat  maupun  LSM/NGO  secara kolektif  (collective  action)  sebagai  wujud  kepedulian  untuk  mencegah, mengontrol, mengendalikan dan mendorong pemberantasan korupsi di Sulawesi Selatan.  Pentingnya  keterlibatan  elemen  masyarakat  dalam  mendorong  agenda pemberantasan  korupsi  di  sektor  pengadaan  barang/jasa  merupakan  wujud pengawasan  secara  eksternal,  sekaligus  sebagai  kekuatan  penyeimbang  dalam mengontrol  kebijakan  pemerintah,  khususnya  dalam  pengadaan  barang/jasa. Untuk itulah keterlibatan dan peran LSM menjadi sangat penting.
Di Sulawesi Selatan, begitu banyak jumlah LSM yang memiliki integritas dalam  mengawal,  mengontrol  dan  mencegah  korupsi.  LSM  tersebut  sampai sekarang masih konsisten dalam mengawal, mengontrol dan mencegah korupsi. Mereka  membentuk  koalisi  sebagai  satu  bentuk  gerakan  secara  kolektif (collective  action)  dalam  mengawal  dan  mengadvokasi  kasus-kasus  korupsi. Adapun  jumlah  kelompok  NGO  yang  terlibat  dalam  Koalisi  Masyarakat  Anti Korupsi  (KMAK)  Sulawesi  dalam  mengawal  korupsi  tersebut  adalah  sebagai berikut:
Tabel. 2 NGO/ LSM Anti Korupsi Di Sulawesi Selatan No. Nama Alamat Kantor Tahun berdiri Legalitas/ Badan Hukum 1 Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesi Jl. Batua Raya 9 No. 3 (Makassar). Telp. (0411) 491041 10 Maret 2000 Akta Notaris Widartiningsih  Nomor  13 tertanggal  29  Mei  2000. dan Terdaftar pada Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik  Departemen  Dalam Negeri  Republik  Indonesia Nomor: 194/D.III.3/VIII/2009. 2 Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi Jl. Andi Pangeran Pettarani Ruko Pettarani  Center Blok  A  No.  17 Makassar.  Tlpn. 0411-437312 26 Desember 1998 Terdaftar  di  Kementrian Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0059778.AH.01.07/2016 3 Pendidikan Anti Korupsi (PERAK Institute) Kompleks Maizonette.  Jln. Anggrek  3  No.  2 Makassar 90231. Tlpn (0411) 441361 21 Agustus 2000 Akta Notaris Harapan Kanna,  S.H.  Nomor  04, Tanggal 26 Agustus 2010 4 Forum Kompleks 27 Mei
Informasi &
Komunikas i Organisasi Non Pemerintah Sulawesi Selatan (FIK ORNOP SULSEL) Maizonette.  Jln. Anggrek  3  No.  2 Makassar 90231. Tlpn (0411) 441361 2000 5 Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi Jln.  Tamalate  V N0. 48 Makassar 90222. Tlpn. (0411) 845158 20 November 1999 Terdaftar  di  Kementrian Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia
Sumber : diolah oleh penulis, 2017
NGO/LSM  di  atas  merupakan  kelompok  NGO  yang  tergabung  dalam  Koalisi Masyarakat  Anti  Korupsi  (KMAK)  Sulawesi,  yang  mengawal  kasus  dugaan korupsi pembangunan mega proyek Center Point of Indoenesia (CPI) yang berada di  sisi  barat  Pantai  Losari  Makassar  Sulawesi  Selatan.  Model  koalisi  yang dibangun  oleh  NGO  tersebut  adalah  “Koalisi  Taktis”  dimana  terbentuknya berdasarkan  ada  isu  korupsi  yang  menjadi  perhatian  luas  publik  Sulawesi Selatan.
“Selama ini koalisi yang kita bangun tidak permanen dan tidak ada aturan resmi  seperti  AD/ART.  Koalisi  yang  kita  bangun  “koalisi  taktis”,  koalisi taktis  itu  muncul  ketika  ada  isu  strategis  yang  menjadi  perhatian  publik secara  luas.  Tidak  ada  paksaan  pada  anggota  koalisi    untuk  bergabung, tapi  lebih  kepada  ketertarikan  moril.  Termasuk  kasus  Center  Point  of Indonesia  (CPI)  kita  kawal  atas  nama  KMAK.(Wawancara  dengan  Wakil Direktrur KOPEL Indonesia. Tanggal 14 Agustus, 2017).
Pola  tindakan  kolekif  yang  dibangun  oleh  NGO  dalam  mengawal  kasus korupsi di Sulawesi Selatan lebih pada “koalisi taktis”. Sehingga bisa dikatakan gerakan-gerakan yang dilakukan adalah gerakan spontan atas dasar solidaritas, keyakinan,  adanya  keprihatinan  bersama  dalam  mengawal  dan  mengadvokasi kasus korupsi di  Sulawesi  Selatan.  Gerakan  koalisi yang dibangun  oleh  Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulawesi adalah mengawal kasus Center Point of Indonesia (CPI). Koalisi ini tergabung dari berbagai NGO, diantaranya adalah KOPEL  Indonesia,  YASMIB  Sulawesi,  ACC  Sulawesi,  PeRAK  Institue,  dan  FIK Ornop  Sulsel.  Koalisi  Masyarakat  Anti  Korupsi  (KMAK)  melaporkan  dugaan korupsi  pembangunan  Center  Point  of  Indonesia  (CPI)  di  KPK  dengan  subjek hukumnya  Syahrul  Yasin  Limpo  sebagai  Gubernur  Sulawesi  Selatan (Kompas.com,  2016).  Kawasan  reklamasi  CPI  terletak  di  sebelah  Barat  Pantai Losari  di  Kecamatan  Mariso  Kota  Makassar  dengan  luas  175,  23  Ha.  Aktifitas reklamasi  kawasan  CPI  sudah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi Selatan  melalui  3  SKPD  terkait,  yaitu,  Dinas  Tarkim,  Dinas  PSDA,  dan  Dinas
Bina  Marga  dengan  menggunakan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2008-2013.
Aktifitas  reklamasi  dengan  menggunakan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD) itu dikerjakan oleh 13 rekanan perusahaan. Pada tahun 2013  Provinsi  Sulawesi  Selatan  kembali  melakukan  kerjasama  dengan  PT. Yasmin Bumi Asri selaku investor untuk melanjutkan pekerjaan reklamasi 175, 23 Ha yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Pemerintah Sulawesi Selatan, dan sudah  menghabiskan  anggran  Rp.  164  Miliar.  Kasus  dugaan  korupsi  mega proyek reklamasi Center Point of Indonesia (CPI) yang menyeret nama Gubernur Sulawesi  Selatan,  memang  sangat  ramai  diperbincangkan  dan  mendapat perhatian  publik  Sulawesi  Selatan  secara  luas.  Hal  demikian  dikarenakan anggaran yang dikeluarkan dari APBD Sulawesi Selatan untuk  mega proyek CPI mendapat  penolakan  dari  berbagai  kalangan  masyarakat  Sulawesi  Selatan. Seperti  aktivis  lingkungan,  LSM,  akademisi,  masyarakat  umum,  dan  KMAK Sulawesi yang melakukan langkah hukum dengan melaporkan kasus tersebut di KPK.
Tabel. 3
Kasus dugaan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Kategori Konstruksi Center Point Of Indonesia (CPI) 2009-2015 di Sulawesi Selatan dalam Catatan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulawesi
Collective Action LSM/NGO kasus Center Point of Indonesia (CPI) Temuan Dugaan Penyimpangan Kasus Center Point of Indonesia Koalisi Masyarakat Anti  Korupsi  (KMAK): Kopel Indonesia, Yasmib Sulawesi, PeRAK  Institute,  ACC Sulawesi,  FIK  Ornop Sulsel. a). Proyek Center Point of Indonesia (CPI) tidak masuk dalam  Rancangan  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Selatan tahun 2008-2013; b).  Pembangunan  proyek  Center  Point  of  Indonesia (CPI)  telah  menghabiskan  uang  rakyat  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  sebesar  Rp. 164.148.560.000,00. Namun pekerjaan tersebut belum  selesai  dan  proyek  pembangunan  reklamasi CPI  tanpa  ada  izin  reklamasi  dan  izin  pelaksanaan reklamasi; c). Anggaran yang telah dikeluarkan dalam pembangunan  proyek  Center  Point  of  Indonesia  (CPI) sebesar  Rp.  164.148.560.000,00 sangat bertentangan dengan  visi  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan tahun  2008-2013  “Sulawesi  Selatan  Sebagai  Provinsi Sepuluh  Terbaik  dalam  Pemenuhan  Hak  Dasar”. Semestinya anggaran itu dialokasikan untuk pengentasan kemisikinan, pembangunan infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan dan pendidikan di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan; d).  Sampai  saat  ini  belum  ada  anggaran  pemerintah pusat  yang  masuk  dalam  pembangunan  proyek Center  Point  of  Indonesia  (CPI)  Rp.  0,  sangat kontradiktif  dengan  janji  Gubernur  Sulawesi  Selatan pada  tahun  2009,  mengatakan  pembangunan  mega
proyek  CPI  menggunakan  anggaran  dari  pemerintah pusat.  Hal  ini  berarti  Gubernur  Sulawesi  Selatan sudah  membuang-buang  uang  rakyat  dari  APBD sebesar  Rp.  164  miliar  karena  sejak  dari  awal  tidak pernah ada kepasatian anggaran dari pusat;
e).  Gubernur  Sulawesi  Selatan  melanggar  UU  No.  25 tahun  2004  dan  Peraturan  Daerah  (Perda)  tentang RPJMD Sulsel karena tetap melaksanakan pembangunan  proyek  Center  Point  of  Indonesai  (CPI) yang tidak masuk dalam RPJMD 2008-2013;
f).  Izin  reklamasi  baru  dimohonkan  Pemerintah Provinsi  Sulawesi  Selatan  kepada  Menteri  Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia  pada tahun 2013. Tanggal  23  September  2013  Pemerintah  Sulsel menyampaikan  surat  No.  503/5361/TARKIM  kepada Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  perihal  permohonan Rekomendasi  Izin  Lokasi  Kawasan  CPI  di  Makassar. Namun Menteri Kelautan dan Perikanan melalui surat tanggapannya No. B.682/MEN-KP/X/2013 tanggal 31 Oktober  2013  tidak  mengeluarkan  izin  dan  meminta kepada  Pemerintah  Sulsel  dokumen-dokumen  teknis reklamasi  berdasarkan  Perpres  No.  122  tahun  2012. Sampai  saat  ini  dokumen  persyaratan  yang  diminta oleh  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  tidak  pernah dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
g). Gubernur Sulawesi Selatan melakukan
“pembangkangan”  karena  mengeluarkan  sendiri  izin reklamasi pada tanggal 1 November 2013 dengan No. 644/623/Tarkim/2013.  Padahal  mengacu  PP  No.  26 tahun  2008  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Nasional, terkait Penetapan Kawasan Strategis
Nasional.  Kawasan  CPI  yang  terletak  di  Kota Makassar  masuk  dalam  Kawasan  Strategis  Nasional.
Sehingga  berdasarkan  pasal  16  ayat  (2)  Perpres  No. 122  tahun  2012,  izin  lokasi  dan  izin  pelaksanaan reklamasi untuk Kawasan Strategis Nasional dikeluarkan  oleh  Menteri,  bukan  Gubernur  apalagi Walikota. h).    Tahun  2013  (periode  kedua  Gubernur  Syahrul
Yasin  Limpo)  pembangunan  kembali  dilanjutkan. Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  menggandeng PT.  Yasmin  Bumi  Asri  sebagai  pihak  ketiga  untuk melanjutkan  reklamasi  pembangunan  CPI  melalui MoU No. 252/VII/PEMPROV/2013 dan No. 231/YBA/VII/2013 Tentang Reklamasi Kawasan
Center  Point  of  Indonesia  (CP)  di  Kota  Makassar Sulawesi  Selatan.  berdasarkan  MoU  itulah  diketahui baru  diurusnya  semua  administrasi  perizinan  dan lain-lainnya oleh PT Yasmin Bumi Asri. Reklamasi kali

## GJGOPS P-ISSN: 2614-2120, E-ISSN: 2614-2104
ini tidak menggunakan APBD, namun hasil reklamasi/penimbunan  dibagi  antara  PT.  Yasmin Bumi  Asri  dengan  Pemerintah  Sulsel,  dari  157  Ha yang  ditimbun  PT.  Yasmin  Bumi  Asri  mendapat bagian  100  Ha dan  Pemerintah  Sulsel  57  Ha.  Bagian tersebut  sudah  termasuk  di  dalamnya  yang  sudah ditimbun  sejak  tahun  2009  oleh  sedikitnya  13 perusahan  rekanan  pihak  ketiga  Pemerintah  Sulsel yang  sudah  menghabiskan  anggaran  dari  APBD  Rp. 164 miliar.
i).  Meskipun  MoU  dilakukan    antara  Pemprov.  Sulsel dengan  PT.  Yasmin  Bumi  Asri,  namun  faktanya  yang mengerjakan  proyek  reklamsi  tersebut  adalah  PT. Ciputra,  hingga  selesai  pekerjaan  dan  pembagian lahan hasil reklamsi PT. Ciputra masih terus berperan dan  sampai  saat  ini,  PT.  Ciputra  telah  melakukan pemasaran  lahan  komersial  CPI.  Tidak  sampai  disitu PT.  Ciputra  bersama  PT.  Yasmin  Bumi  Asri  tidak mampu  melakukan  pekerjaan  reklamasi  dan  PT Yasmin  Bumi  Asri  dan  PT.  Ciputra  mengadakan kontrak  kerjasama  dengan  sebuah  perusahaan internasioanal yaitu  PT.  Boskalis pada  hari kamis 24 maret  2016  di  BDS  Tower,  Kuningan  DKI  Jakarta untuk membicarakan kelanjutan reklamasi tersebut.
Sumber : diolah dari hasil Investigasi KMAK, 2017
Dari  beberapa  poin  kejanggalan  yang  dipaparkan  di  atas  dalam  proses pembangunan  mega  proyek  Center  Point  of  Indonesia  (CPI)  dari  tahun  2009- 2015  menjadi  pertimbangan  KOPEL  Indonesia  dan  Koalisi  Masyarakat  Anti Korupsi  (KMAK)  membawa  kasus  tersebut  ke  ranah  hukum  untuk ditandakalanjuti. Hal tersebut dilatarbelakangi karena ada dugaan penyimpangan mulai dari tahap persiapan, proses, maupun tahap pelaksanaannya.  Langkah  demikian dilakukan  demi  penyelamatan  uang  rakyat dari  praktek  tindakan  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  (KKN).  Kasus  tersebut sudah  diserahkan  ke  KPK  walaupun  sampai  saat  ini  belum  ada  tindakan  dari KPK (Kompas.com. 2016).
Upaya  mengawal  dan  mengadvokasi  kasus  korupsi  di  Sulawesi  Selatan, khususnya  kasus  Center  Point  of    Indoensia  (CPI).  LSM-LSM  yang    tergabung dalam  Koalisi  Masyarakat  Anti  Korupsi  (KMAK)  Sulawesi  selalu  melakukan pertemuan-pertemuan  untuk  membahas  dan  merencanakan  bentuk  aksi  yang akan  dilakukan  dalam  menentukan  arah  perjuangan  dan  merumuskan kebijakan, pola dan bentuk gerakan. Terdapat dua model pertemuan-pertemuan yang dilakukan dalam mengawal kasus korupsi di Sulawesi Selatan.
1. Pertemuan Non Formal
Rutinitas pertemuan yang dilakukan oleh koalisi NGO dalam pertemuan non  formal  ini  sangat  intens,  dan  pertemuan  dilakukan  bisa  berupa pertemuan  langsung  seperti  di  warung  kopi,  dan  sejenisnnya,  dan  juga Pertemuan  tidak  langsung  lewat  diskusi  melalui  media  sosial (whatshApp, BBM, dll.).
2. Pertemuan Formal
Pertemuan  formal  biasanya  berupa  pertemuan  resmi  dari  lembaga  atau LSM  yang  inisiatif  untuk  melakukan  rapat  konsuldasi  secara  resmi, dengan  mengrimkan  surat  secara  resmi  kepada  anggota  lembaga  atau LSM-LSM yang tergabung dalam koalisi anti korupsi, dan setiap lembaga mengirim  delegasi  1  (satu)  orang  untuk  mewakili  lembaga  masing- masing.
NGO  yang  tergabung  dalam  Koalisi  Masyarakat  Anti  Korupsi  (KMAK) Sulawesi  memang  sangat  rutin  melakukan  pertemuan  untuk  membahas  pola gerakan,  dan  model  gerakan  yang  dilakukan  dalam  mengawal  kasus  dugaan Korupsi proyek Center Point of Indoenesia. Rutinitas pertemuan tersebut selain untuk  memperkokoh  hubungan  emosional  sesama  NGO  penggiat  korupsi,  juga untuk  menyatukan  satu  pandangan  dan  visi  yang  sama.  Rutinitas  pertemuan menjadi  kunci  untuk  menentukan  arah  perjuangan  yang  dilakukan  oleh  NGO yang  tergabung  dalam  Koalisi  Masyarakat  Anti  Korupsi  (KMAK)  yang  mengawal kasus-kasus  korupsi  di  Sulawesi  Selatan.  Rutinitas  pertemuan  juga  untuk menyatukan  gagasan  diantara  anggota  koalisi  sehingga  perjuangan  yang dilakukan mencapai tujuan sesuai harapan bersama dari koalisi yang dibangun. Sebagaimana disampaikan (Hadiz dalam Widoyoko, 2009). Perjuangan melawan korupsi  oleh  NGO  merupakan  bagian  pertempuran  melawan  predator.  Untuk itulah  kesamaan  tujuan,  cita-cita  bersama  harus  dijaga,  dan  aksi-aksi  yang efektif,  berkelanjutan  harus  disertai  dengan  konsep  dan  pertemuan-pertemuan yang mengahasilkan gagasan  yang matang.
b. Teknologi/Metode Agregasi
NGO yang ingin mencapai tujuannya tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti  Korupsi  (KMAK)  Sulawesi,  memanfaatkan  media  masa  (cetak  dan elektronik) untuk mengagregasi kepentingannya, dengan mempublikasikan hasil pemantauan,  investigasi  dan  temuannya  dalam  kasus  dugaan  korupsi  CPI. Media  dimanfaatkan  sebagai  upaya  membagun  opini  publik,  sekaligus menyebarkan  informasi  kepada  publik  terkait  pelanggaran  yang  dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Keterlibatan media dalam agenda gerakan anti  korupsi  yang  dimanfatakan  oleh  kelompok-kelompok  NGO  yang  tergabung Koalisi  Masyarakat  Anti  Korupsi  (KMAK)  dalam  mengadvokasi  kasus  korupsi. Oleh  karena  itu,  hadirnya  media  dalam  agenda  melawan  korupsi  membuat  isu korupsi  yang  belum  tuntas  terus  dimuat,  disajikan  dan  diberitakan  dalam bentuk yang lain oleh media cetak maupun media elektronik.
“Salah satu kampanye untuk mempengaruhi opini publik itu adalah media, opini  publik  terhadap  isu  yang  kita  angkat.  Karena  begini  kita  tidak mampu  untuk  menjelaskan  kepada  publik  satu  per  satu  atau  kelompok- kelompok yang begitu banyak tanpa melalui media. Jadi media massa ini, baik  cetak  maupun  elektronik  menjadi  bagian  yang  turut  membantu gerakan advokasi Koalisi Masyarakat Anti korupsi (KMAK) dalam mengawal kasus CPI. Kasus CPI sejak tahun 2009 dan sampai sekarang masih tetap diberitakan,  dan  dikemas  dalam  bentuk  yang  lain  oleh  media  untuk dituntaskan…”.  (Wawancara  dengan  Juru  Bicara  KMAK  Sulawesi.  Tanggal 14 Agustus, 2017).
Peran media yang sangat penting bagi keberlangsungan gerakan-gerakan NGO yang mengawal dan melawan korupsi. Massifnya pemberitaan media lokal terkait  isu  dugaan  korupsi  Center  Point  of  Indonesia  (CPI)  di  Sulawesi  Selatan

## GJGOPS P-ISSN: 2614-2120, E-ISSN: 2614-2104
yang dikawal oleh  NGO  yang  tergabung dalam  Koalisi  Masyarakat  Anti  Korupsi (KMAK)  Sulawesi,  membuat  kasus  tersebut  masih  terus  diberitakan  dan diperkarakan  untuk  dituntaskan.  Pemanfaatan  media  untuk  menyebarkan  isu dugaan  korupsi  CPI  merupakan  bagian  strategi  untuk  mendapatkan  perhatian publik  yang  lebih  luas,  sehingga  terbentuk  kesadaran  kolektif  dari  berbagai elemen  masyarakat  untuk  sama-sama  mengawal  kasus  tersebut  yang  sangat merugikan masyarakat Sulawesi Selatan.
Massifnya  pemberintaan  media  terkait  dugaan  korupsi  pembangunan Center  Point  of  Indonesia  (CPI)  mengindikasikan  bahwa  kampanye  yang dilakukan  Koalisi  Masyarakat  Anti  Korupsi  (KMAK)  Sulawesi,  menyebar  luas pada lapisan masyarakat dan sekaligus mempengaruhi lembaga penegak hukum dan  lembaga  pengawas  pemerintah  untuk  mengusut  kasus  dugaaan  korupsi CPI. Dalam sebuah berita di media  online. Kejakasaan tinggi SulSel-Bar tengah menurunkan tim khusus untuk mengusut  dugaan korupsi proyek Center point of    Indoensia  (CPI)  atas  laporan  dari  KMAK  Sulawesi,  dan  berita  yang  terus beredar terkait CPI (Harian Berita Kota Makassar, 2016). Lembaga pengawas dan pengaduan  Ombudsaman  Perwakilan  Sulawesi  Selatan,  setelah  ada  laporan bukti-bukti  yang  disampaikan  KOPEL  Indonesia dan  KMAK  Sulawesi,  juga  ikut melirik  kasus  CPI  dan  bergerak  cepat  dan  melakukan  verifikasi  dan  klarifikasi data  yang  berkaitan  dengan  dugaan  korupsi  proyek  Center  Point  of  Indonesia (CPI)  (Harian  berita  Kota  makassar,  2017).  Langkah-langkah  yang  pernah ditempuh  oleh  Koalisi  Masyarakat  anti  Korupsi  (KMAK)  Sulawesi  dimuat  dalam bentuk berita adalah sebagai berikut:
Tabel. 4
Metode Agregasi Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) yang Dimuat Dalam Bentuk Berita Oleh Media Terkait Dugaan Korupsi Mega Proyek
Center Point of Indonesia (CPI) Metode Agregasi Frekuensi Prosentase  (%) Press  Release:  berita  singkat yang berisi tentang hasil
kegiatan pemantauan yang dilakukan NGO/LSM kemudian dimuat oleh media 5 10 Pelaporan Ke Pihak-pihak terkait:  hasil  temuan-temuan yang dianggap merugikan keuangan negara, tentunya pelaporannya lewat aparat penegak  hukum  (kepolisian, KPK dan kejaksaan) 7 14
Sumber : dioalah dari data skunder, 2017
Pemberitaan  langkah  atau  metode  yang  dilakukan  oleh  Koalisi Masyarakat  Anti  Korupsi  (KMAK)  Sulawesi  dalam  mengawal  dan  mengadvokasi kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh Pemerintah Sulawesi Selatan,  terkait  pembagunan  Mega  Proyek  CPI  di  pessisir  Barat  Pantai  Losari Kota Makassar Sulawesi Selatan. Massifnya pemberitaan media dianggap efektif oleh Koalisi Masyarakat Anti korupsi (KMAK) Sulawesi untuk membangun opini publik  agar  setiap  lembaga  penegak  hukum  serius  menangani  kasus  tersebut. Pemberitaan  tersebut  sekaligus  untuk  memberikan  informasi  kepada  publik, bahwa  pembangunan  CPI  oleh  Pemerintah  Provinsi  Selatan  sangat  berdampak buruk  bagi  masyarakat  Sulawesi  Selatan,  khususnya  masyarakat  pesisir  yang berada disekitar pembangunan mega proyek CPI.
c. Sumber Anggaran
Demi  menjaga  keseimbangan  roda  organisasi  tetap  berjalan,  setiap  NGO membutuhkan  alokasi  anggaran  sebagai  alat  perencanaan  kegiatan  yang  akan dilakukan  dan/atau  untuk    program-program  yang  akan  dijalankan.  Oleh karena  itu,  finansial  atau  sokongan  dana  menjadi  begitu  penting  dalam  setiap operasional  NGO.  Setiap  NGO  secara  umum  untuk  alokasi  anggarannya  sudah diatur  dalam  pedoman  organisasi  masing-masing.  Namun  bagaimana pengalokasian  anggaran  ketika  NGO  yang  tergabung  dalam  suatu  koalisi  atau dalam  tindakan  kolektif  (colletive  action)  mengawal  dan  mengadvokasi  kasus korupsi  yang  sedang  ditangani  secara  bersama.  Dalam  melakukan  aksi  secara bersama  (collective  action)  mengawal dan  mengadvokasi kasus  korupsi.  Sumber anggaran  yang  digunakan  dalam  setiap  aktivitas  koalisi  NGO  yang  tergabung Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) khusunya mengadvokasi kasus dugaan korupsi  proyek  Center  Point  of  indonesia  (CPI),  sumber  anggaran  berasal  dari iuran  anggota  koalisi.  Ada  beban  biaya  yang  ditanggung  secara  bersama (swadaya),  dimana  setiap  anggota  koalisi  mengumpulkan  dana  sesuai kebutuhan operasaional lembaga.
Kebutuhan  pendaanaan  NGO  yang  tegabung  dalam  Koalisi  Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulawesi yang dialokasikan dalam mengawal kasus dugaan korupsi  proyek  CPI  meliputi:  rapat/petemuan  secara  formal,  rapat/  pertemuan non  formal,  pemantauan,  investigasi,  dll.  Namun  berbeda  ketika  NGO mengerjakan  program/kegiatan  sendiri-sendiri,  sumber  dana  yang  didapat didukung oleh lembaga donor internasional.
Tabel. 5
Kegiatan/ Program Pencegahan Korupsi NGO YASMIB Sulawsi Pembiyaaannya Didukung Oleh Lembaga Donor Internasional
No. Nama Kegiatan Lembaga Donor 1. Sosialisasi  Penggunaan  Website Opentender.net Dalam Memantau  Pengadaan  Barang/ Jasa Pemerintah ICW dan The Asian Foundation (TAF) 2. Pelatihan  Penggunaan  Aplikasi Opentender.net Bagi Aktivis NGO dan  Jurnalis  Dalam  Memantau Pengadaan Barang/ JasaPemerintah Depertement of Foreign Affairs, Trade and Devolepment (DFATD) 3. Diskusi Multi Stakeholder Meeting Pemantauan ICW dan The Asian Foundation (TAF)

## GJGOPS P-ISSN: 2614-2120, E-ISSN: 2614-2104
Pelaksanaan  Pengadaan  Barang dan jasa Secara Elektronik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 4. Pelatihan Pemantauan Pengadaan  Barang  dan  Jasa Secara  Elektronik  Bagi  CSO  di Sulawesi Barat Depertement of Foregn Affairs, Trade and Devolepment (DFATD)
Sumber : Progres Report YASMIB Sulawesi, 2017.
Tabel. 6
Kegaitan/Program Pencegahan Korupsi NGO Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi Pembiayaannya Didukung oleh Lembaga Donor Internasional
No. Nama Kegiatan Lembaga Donor 1. Workshop  Pemantauan  Dampak dan Kesenjangan Strategi Nasional Pencegahan  dan  Pemberantasan Korupsi Transparancy International (TI) 2. Kerjasama dengan Pemerintah Kota  Makassar  menyusun  Draft Pembentukan  Lembaga  Pemantau Independent (LPI) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Transparancy International (TI) 3. Dialog Publik/Workshop Mengusut (tanpa) Tuntas Kasus Korupsi Transparancy International (TI) 4. Sosialisasi  Lembaga  Pemantauan Independen (LPI) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah Kota Makassar Transparancy International (TI) 5. Diskusi  Tematik  “Uregnsi  Revisi UU  KPK  dan  usut  Tuntas  Korupsi Mega Proyek E-KTP Austaralia Indonesia Partnership Justice (AIJP) 6. Kampanye  Anti  Korupsi  Melalui Pemutaran  film  berjudul  Hilang “Mencari Jaksa Jujur dan Berani” Austaralia Indonesia Partnership Justice (AIJP)
Sumber : Anual report Anti Corruption Commitee (ACC) Sulawesi, 2017
Tabel  di  atas  menjelaskan  tentang  contoh  program/kegiatan  ACC Sulawesi  dan  YASMIB  Sulawesi  dalam  melaksankan  program/kegiatan pencegahan korupsi pembiyaannya didukung oleh lembaga donor internasional. Hampir  semua  program/kegiatan  NGO  yang  sifatnya  soft  (pencegahan  korupsi) meliputi  diskusi,  pelatihan,  kampanye  melalui  pemutaran  film,  dan  kerjasama dengan  pemerintah  daerah  dalam  pencegahan  korupsi.  Khusunya  di  sektor pengadaan  barang/jasa  pemerintah  yang  dilakukan  oleh  masing-masing  NGO. Sumber  anggarannya  berasal  dari  lembaga  donor  internasional.  Pemnafaatan anggaran  dari  lembaga  donor  internasioanl  sudah  menjadi  kebutuhan    NGO lokal dalam melaksanakan kegiatan/program kerjanya. Hal tersebut dikarenakan NGO memiliki keterbatasan keuangan secara internal.
Sumber  keuangan  lembaga  donor  internasional  menjadi  solusi  alternatif bagi  NGO  lokal  dalam  menyukseskan  agenda-agenda  pencegahan  korupsi  di Sulawesi  Selatan.  Ketergantungan  NGO  lokal  terhadap  lembaga  donor internasional  sangat  tinggi dalam  hal pendanaan.  Hal  tersebut  terbukti  hampir seluruh  program/kegiatan  NGO  sumber  anggarannya  didukung  oleh  lembaga donor  internasioanl.  Dana  memainkan  peran  penting  untuk  kebutuhan menyukseskan  kegiatan/program  NGO,  termasuk  dalam  hal  kegiatan  aksi, opersional, gaji dll. NGO selalu menempatkan dana sebagai bagian yang utama dari  keberadaan  lembaga.  Dana  menjadi  hal  penentu  bagi  keberlangsungan berjalan atau tidaknya aktivitas NGO (Fakih, 2000, Assadi et, 2009).
Menarik  untuk  diperhatikan  ketika  komitmen  NGO  dalam  mengawal kasus  korupsi  secara  tindakan  kolektif  dengan  tidak  menggunakan  anggaran dari  luar.  Hal  tersebut  sebagai  upaya  menjaga  kemurnian  gerakan  yang dibangun.  Salah  satu  contoh  tindakan  kolektif  NGO,  dimana  beban pembiayaannya  ditanggung  secara bersama (swadaya) adalah    mengawal  kasus dugaan  korupsi  pembangunan  mega  proyek  Center  Point  Indonesia  (CPI). Gerakan  tersebut  merupakan  gerakan  masyarakat  sipil  yang  berjuang  untuk kepentingan masyarakat Sulawesi Selatan. Gerakan anti korupsi yang dilakukan oleh  sejumlah  NGO  yang  tergabung  dalam  Koalisi  Masyarakat  Anti  Korupsi (KMAK)  Sulawesi  bisa  disebut  new  soscial  movement    karena  tujuannya memberantas korupsi dan mendorong berbagai program pencegahan korupsi.

## d. Komposi Kelompok
Kerjasama  yang  baik  hanya  dengan  berkolaborasi  untuk  memastikan bahwa  tindakan  kolektif  tetap  berjalan.  Namun  terkadang  setiap  anggota kelompok dalam  suatu  koalisi  memiliki  kepentingan  masing-masing sesuai  tipe kelompoknya,  dengan  kepentingan  yang  beragam.  Keragaman  kepentingan anggota  kelompok  yang  tergabung  dalam  suatu  koalisi  sangat  mempengaruhi keberhasilan tindakan kolektif dalam mengawal kasus korupsi secara bersama, semakin  beragam  kepentingan  anggota  kelompok  koalisi  akan  semakin  sulit untuk  mencapai  tindakan  kolektif.  Koalisi  Masyarakat  Anti  korupsi  (KMAK) Sulawesi yang pernah dibentuk oleh NGO di Sulawesi Selatan merupakan salah satu gerakan masyarakat sipil yang bergerak secara tindakan kolektif (collective action)  dalam  mengawal  dan  mengadvokasi  kasus-kasus  korupsi  di  Sulawesi Selatan.
Aksi bersama NGO yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti korupsi (KMAK) Sulawesi dalam membongkar dan mengadvokasi kasus dugaan korupsi pembangunan  CPI  yang  melibatkan  nama  Gubernur  Sulawesi  Selatan, merupakan  reaksi  perlawanan  terhadap  kejahatan  korupsi  oleh  NGO.    Dalam koalisi  anti  korupsi  yang  dibangun  oleh  NGO-NGO  di  Sulawesi  Selatan  sangat memperhatikan  seluruh  kepentingan  anggota  kelompok,  sehingga  kerja-kerja advokasi  berjalan  lancar  dan  sangat  mementingkan  kepentingan  bersama. Sehingga  tidak  terjadi  keragaman  kepentingan  maupun  rivalitas  diantara kelompok  yang  tergabung  dalam  Koalisi  masyarakat  Anti  korupsi  (KMAK) Sulawesi.
Solidnya  gerakan  yang  dibangun  oleh  NGO-NGO  yang  tergabung  dalam kaolisi  Masyarakat  anti  Korupsi  (KMAK)  Sulawesi  dalam  mengadvokasi  kasus dugaan  korupsi  CPI  merupakan  bagian  dari  adanya  komitemen  dan  keyakinan bersama  dari  seluruh  anggota  koalisi  untuk  menuntaskan  kasus  tersebut.
Walaupun  kasus  dugaan  korupsi  CPI  belum  ada  titik  terangnya  dalam  proses hukum,  namun  KMAK  memiliki keyakinan, perjuangan  mereka  tidak  akan  sia- sia.  Tekanan-tekanan  yang  terus  dilakukan  melalui  pelaporan  kepada  pihak- pihak yang berwenang (KPK, Kejaksaan, Ombudsman dan DPR-RI). Keterlibatan media  yang  massif,  yang  terus  memberitakan  kerja-kerja  advokasi  KMAK membuat  mereka  optimis  bahwa  kasus  dugaan  korupsi  CPI  bisa  dituntaskan secara  hukum.  Namun  ketika  hal  tersebut  tidak  terjadi,  mereka  akan  terus mengawal  kasus  tersebut  sebagai  bagian  tanggung  jawab  sosial  terhadap masyarakat dan kontrol sosial terhadap Pemerintah.
Suksesnya  tindakan  kolektif  (collective  action)  dalam  mengawal  korupsi terletak  pada  kepercayaan  dan  komitmen  dari  seluruh  anggota  kelompok  yang bergabung  dalam  suatu  koalisi.  Sebagaimana  yang disampaikan  Gilbert  (dalam Alto,  2010)  tindakan  kolektif  hanya  bisa  tercapai  jika  didalamnya  terdapat keyakinan  bersama  dan  tindakan  secara  bersama.  Ada  dua  hal  yang  menjadi dasar  mengapa  NGO-NGO  yang  tergabung  dalam  Koalisi  Masyarakat  Anti Korupsi  (KMAK)  Sulawesi  yang  saling  bekerjasama  membongkar  dan mengadvokasi  kasus  dugaan  korupsi  CPI.  Pertama,  untuk  menghindari gangguan  yang  berdampak  negatif  dari  kelompok-kelompok  yang  merasa dirugikan  oleh  kelompok  KMAK  yang  membongkar  kasus  tersebut,  dengan berkolisi dan aksi bersama yang solid, kelompok lawan sulit untuk menggangu kelompok KMAK. Kedua, adanya keinginan untuk memecahkan masalah secara bersama dan mewujudkan tujuan bersama dalam memberatas korupsi.

## 4. KESIMPULAN

## Collective action NGO atas nama Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK)
Sulawesi merupakan satu contoh keterlibatan kelompok masyarakat sipil seperti NGO  dalam  upaya  pemberantasan  praktik  korupsi  public  procurement.  NGO memiliki  peran  penting  dalam  kerja-kerja  pencegahan  korupsi,  khususnya korupsi  pengadaan  barang/jasa  Pemerintah.  Keterlibatan  media  menjadi  kunci suksesnya  gerakan  yang  dibangun  dalam  mengadvokasi  kasus  korupsi pengadaan barang/jasa kategori jasa Kontruksi, Center Point of Indonesia (CPI), dan  sekaligus  menjadi  metode  agregasi  untuk  mencapai  tujuannya.  Massifnya pemberitaan  media  atas  laporan,  pemantauan  dan  diskusi-diskusi  yang dilakukan  oleh  kelompok  Koalisi  Masyarakat  Anti  Korupsi  (KMAK)  Sulawesi membuat  sejumlah  lembaga  formal  negara  ikut  melirik  kasus  CPI  tersebut. Sumber  anggaran  yang  digunakan  dalam  kegiatan  mengadvokasi  kasus  CPI adalah  murni  dari  swadaya  dari  anggota  Koalisi  Masyarakat  Anti  Korupsi (KMAK)  sulawesi.  Anggaran  tersebut  digunakan  untuk  kebutuhan  operasional. Solidnya gerakan yang dibangun oleh Koalisi Masyarakat  Anti Korupsi (KMAK) Sulawesi bertransformasi menjadi gerakan masyarakat sipil yang mempertahankan  tujuan  bersama.  Sehingga  dalam  gerakan-gerakan  advokasi yang  dilakukan  tidak  terjadi  keragaman  kepentingan  dan  tidak  ada  rivalitas antar  kelompok  dalam  tubuh  KMAK.  Pola  koalisi  yang  dibangun  KMAK berdasarkan  kepemimpinan  kolektif  dan  pengambilan  keputusan  secara bersama dengan kepercayaan dan etika berjaringan yang dipahami bersama.

## DAFTAR PUSTAKA
Alto, Ernest. (2011). Aspek Hukum Perananan perusahaan Dalam Aksi bersama Melawan  Korupsi  (Doctoral  Disertation,  Universitas  Indonesia.  Fakultas Hukum).
Assadi,  H.,  Dharmawan,  A.  H.,  &  Adiwibowo,  S.  (2009).  Independensi  Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM)  di  Tengah  Kepentingan  Donor.  Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, 3(2).
Astuti,  P.  (2014).  Lsm  Dan  Gerakan  Anti  Korupsi:  Analisis  Peran  Lsm  Dalam Membangun  Kesadaran  Anti  Korupsi  Dan  Dalam  Memerangi  Tindak Pidana Korupsi Di Kota Semarang. Jurnal Ilmu Sosial, 13(2), 51-62.
Barnaud, C., Corbera, E., Muradian, R., Salliou, N., Sirami, C., Vialatte, A., ... & Reyes-García,  V.  (2018).  Ecosystem  services,  social  interdependencies, and  collective  action:  a  conceptual  framework.  Ecology  and  Society, 23(1), 1-14.
Butarbutar,  R.  (2018).  Pertanggungjawaban  Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Bidang Konstruksi. Jurnal Penelitian Hukum Legalitas, 9(1), 51-66.
Fakih,  Mansour, 1996.  Masyarakat  Sipil  Untik  Transformasi  Sosial, Pergolakan Ideologi LSM Indonesia. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Olson,  M.  (2008).  Collective  action.  The  New  Palgrave  Dictionary  of  Economics: Volume 1–8, 876-880.
Prasetia,  Jaya,  Eko.  (2015).  Peran  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  Investigation Corruption  Transparan  Indpennden  (ICTI)  Dalam  Pemberantasan Korupsi  Pada  Instansi  Pemerintah  Kota  Tanjung.  Naskah  Publikasi, Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  ilmu  Politik  Universitas  Maritim  Raja  Haji Tanjung Pinang, 2015.
Sandler,  T.  (2015).  Collective  action:  fifty  years  later.  Public  Choice,  164(3-4), 195-216.
Setyadiharja,  R.,  Budiman,  S.,  Karim,  Z.  A.,  Matridi,  R.  A.,  &  Nurmandi,  A. (2014).  E-procurement  system  technology:  an  analysis  in  electronic procurement service unit (LPSE) of Kepulauan Riau Province. The Asian Journal Of Technology Management, 7(2), 93.

## Dokumen-dokumen
Anual  report  Anti  Corruption  Committe  (ACC)  Catatan  Akhir  Tahun  Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi Korupsi Pengadaan Barang/ Jasa di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2016.
Anual  report  Anti  Corruption  Commitee  (ACC)  Sulawesi, 2017.  Kegaitan/Program Pencegahan  Korupsi  NGOAnti  Corruption  Committee  (ACC)  Sulawesi Pembiayaannya di Dukung oleh Lembaga Donor Internasional.
Progres Report YASMIB Sulawesi, 2017. Kegiatan/Program Pencegahan Korupsi NGO  YASMIB  Sulawsi  Pembiyaaannya  di  Suport  Oleh  Lembaga  Donor Internasional.

## Wawancara
Wawancara  dengan  Wakil  Direktrur  KOPEL  Indonesia.  Tanggal  14  Agustus, 2017.
Wawancara dengan Juru Bicara KMAK Sulawesi. Tanggal 14 Agustus, 2017.