## Amanna Gappa
Amanna Gappa, Vol. 29 No. 2, 2021
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

## Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Siber:  Telaah Penyebaran Berita Bohong dan Ujaran Kebencian
Dwi Jumadi * , Faissal Malik, Muhammad Amin Hanafi
Universitas Khairun, Ternate, Indonesia.
* E-mail: deflinadiprayoga@gmail.com

## Abstract:
The research aims to examine the enforcement of cybercrimes for spreading false news and hate speech. This research  is  empirical  juridical  research.  The  primary  data  used  were  sourced  from  interviews  and  direct observations in the field and analysed descriptively. The research was conducted at the North Maluku Regional Police. The results show that the crime of spreading false news and hate speech has unique characteristics and is significantly different from other types of crime in general. This difference can be seen from each element of the  nature  of  against  the  law  as  well  as  the  technical  handling  of  cases  by  law  enforcement.  The  law enforcement  of  cybercrimes  (cybercrimes)  for  spreading  false  news  and  hate  speech  in  the  North  Maluku Regional Police is empirically not ideal, considering several obstacles and challenges investigators face in every stage  and  process  of  law  enforcement.  Currently,  there  are  still  technical  juridical  problems  that  result  in aspects of legal certainty regarding cybercrime problems spreading false news and hate speech. In addition, in handling cybercrimes, it is necessary to present the paradigm and construction of investigator thinking from formalistic to imaginative, progressive and prioritizing the benefit of the community (justifiable).
Keywords: Fake News; Cybercrimes; Hate Speech; Information Technology

## Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk menelaah penegakan tindak pidana siber penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Data primer yang digunakan bersumber dari hasil wawancara  dan  pengamatan  langsung  di  lapangan,  dan  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif.  Penelitian dilakukan  di  Kepolisian  Daerah  Maluku  Utara.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tindak  pidana penyebaran  berita  bohong  dan  ujaran  kebencian  memiliki  karakteristik  khusus  dan  berbeda  secara  signifikan dengan  jenis  tindak  pidana  pada  umumnya.  Perbedaan  tersebut  terlihat  dari  setiap  unsur  sifat  melawan hukum  maupun  teknis  penanganan  perkara  oleh  penegak  hukum.  Penegakan  hukum  tindak  pidana  siber penyebaran  berita  bohong  dan  ujaran  kebencian  di  Kepolisian  Daerah  Maluku  Utara  secara  empirik  tidak berada pada kondisi ideal mengingat sejumlah kendala dan tantangan yang dihadapi oleh penyidik dalam setiap tahapan dan proses penegakan hukumnya. Saat ini, masih terdapat problem teknis yuridis yang mengakibatkan aspek kepastian hukum permasalahan kejahatan pidana siber penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian. Selain itu, dalam penanganan tindak pidana siber, perlu diketengahkan paradigma dan konstruksi berpikir dari formalistik kepada imajinatif, progresif dan mengedepankan kemaslahatan bagi masyarakat (yustisiabel).
Kata Kunci: Berita Bohong; Cybercrimes; Ujaran Kebencian; Informasi Teknologi

## 1. Pendahuluan
Marshall  McLuhan  dalam  bukunya,  “ Understanding  Media:  Extension  of  a  Man” meramalkan  bahwa  dunia  pada  suatu  waktu  akan  menjadi  seperti  sebuah  kampung atau desa global ( global village ) 1 . Hal tesebut disebabkan pada oleh sebab terhapusnya
1 Anthon  F.  Susanto, Ilmu  Hukum  Non  Sistematik  Fondasi  Filsafat  Pengembangan  Ilmu  Hukum  Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm 8
batasan,  jarak,  ruang  dan  waktu  sehingga  suatu  kejadian  di  ujung  dunia,  dapat diketahui secara cepat di sisi dunia lain, seseorang di ujung dunia barat dapat bertukar kabar, berbagi berita dan cerita, bertransaksi dengan orang lain di ujung dunia timur, selatan,  dan  utara  pada  saat  itu  juga  tanpa  terhalang  batasan  yang  selama  ini membatasi ruang komunikasi manusia yakni, jarak, ruang dan waktu, dunia menjadi layaknya suatu kampung (desa kecil). Ramalan tersebut telah terjadi saat ini, dimana internet membuat dunia menjadi hampir tanpa batas ( boardless ) 2 yang terwujud berkat begitu cepatnya akses pertukaran informasi dan transaksi akibat kemajuan teknologi.
Aspek  interaksi  pergaulan  misalnya  keberadaan  internet  sebagai  sarana  komunikasi melahirkan  apa  yang  disebut  dengan  media  social (sosial  media), dimana  hal  tersebut menjadi  media  masyarakat  untuk  bergaul,  berinteraksi,  berbagi  ( share/post )  cerita, berbagi ( share ) aktifitas, berbisnis/melakukan jual beli, dan berbagi berita. Hal tersebut merupakan  keniscayaan  sebab  internet  melahirkan  suatu  ruang  baru  yang  disebut dengan cyberspace atau  ruang  maya.  Keberadaan  media  sosial  ( social  media )  dalam ruang  maya  ( cyberspace )  sebagai  salah  satu  akibat  dari  kemunculan  internet  juga bersifat  tanpa  batasan (boardless) baik  jarak  maupun  waktu.  Hal  ini  kemudian membuat begitu banyak orang menjadi pengguna media sosial untuk berbagai macam kepentingan, seperti dagang/bisnis, bergaul, berdiskusi, bahkan berbagi berita dengan begitu cepat dan instan, sehingga memberikan kemudahan bagi penggunanya ( user ).
Hasil  survei  Lembaga  survei  internasional  Global  Web  Index  menyebutkan  bahwa angka  pengguna  Internet  di  Indonesia  mengalami  kenaikan  penetrasi  sebesar  62%, 3 sementara  hasil  survei  Asosiasi  Pengguna  Jasa  Internet  Indonesia  (APJII)  mencatat bahwa  angka  pengguna  internet  Indonesia  per  triwulan  tahun  2020  mencapai  196,7 Juta  Jiwa  atau  73,7%  dari  angka  populasi  di  Indonesia. 4 Meningkatnya  angka pengguna  internet  tersebut  kemudian  membuat  Internet  menjadi  ruang  baru  yang dijadikan  sarana  untuk  berinteraksi  sosial,  ekonomi,  maupun  politik.  Dengan dijadikannya  Internet  dan  media  sosial  didalamnya  sebagai  sarana  interaksi,  maka timbul  pula  suatu  permasalahan  yang  muncul  mengikuti  trend  penggunaan  media social  tersebut  diantaranya  adalah  penyebaran  berita  bohong  ( hoax )  dan  ujaran kebencian ( hate speech ).
Seiring  berjalannya  waktu,  situasi  dan  kondisi  kemudian  menuntut  untuk dilakukannya  pembaruan  terhadap  rezim  hukum  siber  ( cyber  law )  maka  UUITE diperbaharui  dengan  dibentuknya  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik.  Selain  perubahan  terhadap  UU  ITE  untuk  menanggulangi permasalahan  kriminal  di  dunia  maya  (penyebaran  berita  bohong  dan  ujaran kebencian), kebijakan penegakkan hukum kemudian menyasar pembaharuan struktur hukum  yakni  aparat  kepolisian  dengan  dibentuknya  pembentukan virtual  police atau polisi virtual sejak 23 Februari 2021. 5
2 Rifat Azzam, Ecommerce Taxation dan Cybersapace Law: The Integrative Adaptation Model, Virgina Journal of Law dan Technology vol.12, No.5, 2 007, University Of Virginia
3 Global Web Index. https://www.gwi.com
4 Kementerian Komunikasi dan Informatika RI:
https://www.kominfo.go.id/content/detail/30653/dirjen-ppi-survei-penetrasi-pengguna-internet-di- indonesia-bagian-penting-dari-transformasi-digital/0/berita_satker
5 https://nasional.kompas.com/read/2021/03/17/14414171/mengenal-virtual-police-definisi-dasar- hukum-hingga-polemiknya?page=all, diakses 23 Agustus 2021
Pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  transaksi  elektronik  “hampir”  merata  di Indonesia,  termasuk  di  Maluku  Utara  (Malut).  Akibatnya  selain  membawa  dampak positif  (kemudahan  berkomunikasi  dan  melakukan  transaksi  jual  beli)  penggunaan internet dan media sosial di dalamnya juga membawa dampak negatif, salah satunya adalah  penyebaran  berita  bohong  dan  ujaran  kebencian.  Penyebaran  konten  yang dianggap  bernuansa  provokasi  suku,  ras,  agama  dan  antar  golongan  (SARA) terkadang  muncul  ke  permukaan,  terutama  di  media  sosial.  Di  Kepolisian  Daerah Maluku  Utara  terdapat  beberapa  kasus  yang  cukup  viral  yang  pernah  mencuat  ke permukaan, seperti:
1. Kasus Hasby Yusuf yang diduga menyebarkan ujaran kebencian kepada Institusi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI); 6
2. Kasus  Eman  yang  diduga  melakukan  penghinaan  kepada  Kepala  Polisi  Resor Kota Ternate AKBP Azhari Juanda; 7
3. Kasus Wali Kota Ternate yang diduga melakukan penyebaran ujaran kebencian, fitnah dan pencemaran nama baik melalui Informasi dan Transaksi Elektronik; 8
4. Kasus dugaan penghinaan Nabi Muhammad SAW di Halmahera Utara; 9
5. Kasus  Amin  Drakel  yang  diduga  melakukan  fitnah  (berita  bohong)  dan pencemaran nama baik;
Beberapa  kasus  di  atas  adalah  kasus-kasus  yang  pernah  dilaporkan  ke  Diskrimsus Polda Maluku Utara, ada yang sementara dalam proses penyelidikan dan penyidikan, ada  yang  sudah  diberhentikan  dan  ada  yang  sudah  mendapatkan  putusan pengadilan. 10 Dengan  adanya  pembaharuan  UUITE,  tentunya  diharapkan  dapat membawa  dampak  positif  dalam  interaksi  dalam  dunia  maya.  Namun  faktanya penerapan  UUITE  oleh  kepolisian  menuai  beberapa  permasalahan. Pertama ,  bagi beberapa  pihak  UUITE  termasuk  dalam  Pasal  45A  yang  mengatur  tentang  tindak pidana  penyebaran  berita  bohong  dan  ujaran  kebencian  dianggap  dapat  menjadi “Pasal  Karet”  yang  menjerat  para  pihak  yang  bersifat  kritis,  sekaligus  pengekangan terhadap  “kebebasan  berpendapat”. Kedua ,  penerapan  hukum  Pidana  pada  aspek penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian secara “politik” dianggap sebagai alat rezim dalam mengontrol aspirasi masyarakat. Ketiga , dengan adanya UUITE membuat kegaduhan baru dalam interaksi sosial di dunia maya ( cyberspace ) dimana perkara kecil seperti  perdebatan  dan  perselisihan  pendapat  di  sosial  media,  dapat  berujung  saling lapor,  dengan  menggunakan  Pasal  45A  UUITE  yakni  ujaran  kebencian  dan  berita bohong (fitnah).
Pada tataran normatif, meskipun UUITE dianggap sebagai tonggak rezim hukum siber di  Indonesia,  namun  sifat  dari  UUITE  adalah  HUKUM  ADMINISTRATIF  sehingga tidak  tepat  jika  hukum  yang  bersifat  administratif  tersebut  dapat  memidanakan
6 https://www.nusantaratimur.com/2018/04/hendri-badar-kasus-hasbi-yusuf-adalah.html  diakses  07 Agustus 2021
7 http://ternate.malut.polri.go.id/sebar-berita-hoax-dan-ujaran-kebencian-sh-di-ringkus-resmob-polres- ternate/, diakses 07 Agustus 2021
8 https://www.kabarmalut.co.id/2021/06/25/polisi-bakal-panggil-wali-kota-ternate-dalam-kasus-ite/, diakses 07 Agustus 2021
9 https://indotimur.com/hukrim/polda-malut-serahkan-tersangka-dugaan-kasus-penghinaan-nabi- muhammad-ke-kejaksaan, diakses 07 Agustus 2021
10 Wawancara  dengan  IPDA  La  Tita,  S.H.,  M.H  Ps.  Panit  2  subdit  V  Dit  Reskrimsus  Polda  Malut,  23 Oktober 2021
seseorang  dengan  pidana  berat.  Pendapat  tersebut  juga  diungkapkan  oleh  pakar hukum  Pidana  Prof.  Andi  Hamzah  dalam  Indonesia  Lawyers  Club  (ILC). 11 Menurutnya,  tidak  tepat  jika  seseorang  dipidana  atas  ujaran  kebencian  atau penyebaran  berita  bohong  dengan  menggunakan  UUITE,  sebab  UUITE  bercorak hukum  administratif,  bukan  pidana  apalagi  pidana  khusus.  Hal  tersebut  juga  sesuai dengan  batang  tubuh  dari  UUITE  yang  lebih  bersifat  administratif  guna  melindungi pengguna Internet dalam melakukan transaksi (interaksi) secara daring menggunakan internet.

## 2. Metode
Penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  empiris. 12 Penelitian  dilakukan  di  Kepolisian Daerah Maluku Utara. Data primer yang digunakan bersumber dari hasil wawancara dan  pengamatan  langsung  di  lapangan,  dan  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif. Analisis  bahan  hukum  dilakukan  menggunakan  metode  analisis  konten  ( content analysis ). 13

## 3. Tantangan  Penegakkan  Hukum  terhadap  Tindak  Pidana  Siber Penyebaran Berita Bohong dan Ujaran Kebencian
Penyebaran  berita  bohong  dan  ujaran  kebencian  menjadi  isu  yang  hangat  beberapa tahun  belakangan,  hal  tersebut  disebabkan  oleh  dampak  penyebaran  berita  bohong dan  ujaran  kebencian  yang  sangat  signifikan  di  tengah  masyarakat,  bahkan  hampir membuat perpecahan bangsa. Dampak yang begitu dahsyat tersebut disebabkan oleh faktor  penyebaran  dari  berita  bohong  dan  ujaran  kebencian  yang  luas  karena  media penyebarannya menggunakan sarana internet yang cenderung boardless, unlimited, dan anonym.
Pernyataan tersebut didukung oleh data dan fakta yang tersedia dari berbagai sumber. Penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian biasanya menyasar media sosial dan media-media online , data dari Global Web Index dan WeAreSocial menggambarkan:
Gambar 1. Demografi Pengguna Internet di Dunia dan Indonesia Sumber: Wearesocial.com
11 https://www.youtube.com/watch?v=hTA8-nkzlPQ  (Statemen  Prof.  Andi  Hamzah  menit  1:39:06) diakses 17/11/2020
12 Mukti  fajar  dan  Yulianto  Achmad,  Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris,  Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010, hlm. 153
13 Irwansyah.  (2021). Penelitian  Hukum,  Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel.  Edisi  Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 177-178.
Data di atas menggambarkan secara global jumlah penduduk dunia mencapai angka 7.83 Miliar, dengan 5.22 Miliar adalah pengguna telephone genggam, dan 4.66 Miliar- nya adalah pengguna Internet dan 4.20 Miliar orang merupakan masyarakat yang aktif di  sosial  media  (Nitizen).  Artinya  66.6%  penduduk  bumi  merupakan  pengguna telepon  genggam,  59.5%  adalah  pengguna  Internet  dan  53.6%  umat  manusia  adalah pengguna sosial media yang aktif.
Data pada Gambar 1 menjelaskan bahwa penduduk Indonesia per-Januari 2021 adalah sebanyak 274.9 juta jiwa, dan 345.3 Juta jiwa merupakan pengguna handphone (artinya rata-rata  1  orang  menggunakan  2  handphone),  dan  202.6  juta  masyarakat  Indonesia merupakan  pengguna  internet  dengan  170  juta  jiwa  aktif  bermedia  sosial.  Jika diuraikan  dalam  persentase,  maka  125,6%  penduduk  Indonesia  adalah  pengguna mobile - phone, 73.7% adalah pengguna Internet dan 61.8% penduduk Indonesia aktif bermedia sosial.
Sementara  untuk  wilayah  Maluku  Utara,  berdasarkan  data  dari  Asosiasi  Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) yang melakukan perhitungan sejak 2019 hingga quartal -  2  tahun  2020  disinyalir  pengguna  Internet  di  wilayah  Maluku  Utara  sebanyak  824 ribu pengguna atau ada kenaikan 93 ribu user, yang pada tahun 2018 hanya sebesar 731 ribu pengguna Internet. Belum ditemukan perhitungan tahun 2021 tentang angka pengguna Internet di Maluku Utara. 14 Namun melihat kenaikan yang cukup signifikan terhadap akses Internet di Indonesia dari tahun ke tahun maka dapat diprediksi bahwa angka pengguna Internet di Maluku Utara juga pasti akan meningkat.
Data APJII tersebut juga diaminkan oleh Kepala PT. Telkom Ternate dimana tercatat, pada tahun 2020-2021 angka penggunaan paket Internet meningkat hingga 30 persen. 15 Jumlah  pasti  kenaikan  angka  pengguna  paket  Internet  tersebut  belum  diketahui, namun  yang  pasti  variable  pendukung  kenaikan  angka  penggunaan  paket  Internet Maluku Utara salah satunya disebabkan pandemic Covid-19 yang menyebabkan orang harus  melakukan work  from  home dan study  from  home akibat  penerapan social distancing. 16
Jika  dilihat  karakteristik  penyebaran  berita  bohong  dan  ujaran  kebencian  yang menyasar pengguna internet dan media sosial, maka angka 73.7% pengguna Internet dan 61.8% masyarakat yang aktif di media sosial menjadi sasaran yang potensial bagi penyebar berita bohong dan ujaran kebencian. Hal ini disebakan karena media sosial merupakan  sarana  komunikasi  massa  yang  paling  efektif  dan  paling  banyak digunakan saat ini. 17
Media sosial dan media online sebagai media massa kontemporer memiliki pengaruh yang  cukup  besar  pada  masyarakat,  hal  ini  sesuai  dengan  salah  satu  fungsi  media massa sebagai sarana komunikasi massa yakni fungsi pengendali sosial (pembentukan dan penggiringan opini publik). 18 Pembuat konten yang bermuatan berita bohong dan
14 Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) https://blog.apjii.or.id/index.php/2021/06/18/polda-maluku-utara-undang-apjii-diskusi-kemanan- siber/, diakses 20 November 2020
15 Wawancara dengan Amri Pari Umasah (Kepala Telkom Ternate) 1 November 2021
16 Fauzan Hanafi, Serangan Siber Di Masa Pandemi: Banyak Agresi Minim Proteksi, Jurnal Almishbah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Vol. 17. No. 1, hlm. 8
17 Hasil  wawancara  dengan  Fauzan  Hanafi,  dosen  IAIN  Ternate  (Pemerhati  Hukum  Telematika),  29 September 2021
18 Hasil wawancara dengan Mubaddilah Rafa’al (Dosen Ilmu Komunikasi IAIN Ternate), 29 September 2021
ujaran kebencian biasanya memiliki maksud dan tujuan tertentu yang membutuhkan dukungan  publik  (masyarakat),  oleh  karena  itu  penggiringan  opini  publik  melalui konten bermuatan berita bohong dan ujaran kebencian diperlukan untuk mendukung pembuat konten dalam mencapai maksud dan tujuannya tersebut.
Senada  dengan  pernyataan  di  atas,  Alex  Boese  menyatakan  bahwa  hoaks  (berita bohong)  merupakan  tindakan  penipuan  yang  melibatkan  respon  publik  atau  suatu kebohongan  yang  sukses  menyita  perhatian  dan  imajenasi  publik. 19 Adapun  kriteria berita bohong sebagaimana dirumuskan Davies adalah:
a. Berita bohong yang mengandung unsur main-main sehingga bisa menyenangkan dan menghibur (konten prank);
b. Berita  bohong  (hoaks)  biasanya  bersifat  sementara,  tidak  permanen  seperti fake news . Namun tetap memiliki daya meyakinkan;
c. Berita bohong bisa menunda ketidakpercayaan dikalangan penerima (sasarannya);
d. Berita bohong (hoaks) biasanya dikaitkan dengan “suatu kritik yang tidak lugas”, meskipun  terkadang  kritik  itu  tidak  berbeda  dengan  ujaran  kebencian  dan cenderung diambil dari data yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.
Berdasarkan  data  penyebaran  konten  yang  mengandung  unsur  penyebaran  berita bohong dan ujaran kebencian biasaya terkait dengan suatu keadaan tertentu, misalnya moment  pemilihan  umum  (pemilu),  pemilihan  presiden  (pilpres),  pemilihan  anggota legislative (pileg), dan pemilihan kepala-kepala daerah (pilkada). Moment politik dan pesta  demokrasi  di  atas,  biasanya  menjadi  menjadi  musim  mekarnya  konten-konten berita bohong dan ujaran kebencian. 20 Faktanya penyebaran berita bohong meskipun memboncengi  isu  politik  tapi  tidak  melulu  hanya  pada  momentum  pesta  demokrasi saja,  fakta  dan  data  mengungkapkan,  bahwa  penyebaran  berita  bohong  dan  ujaran kebencian  juga  menyasar  perihal  yang  berkaitan  dengan  kebijakan-kebijakan pemerintah, baik di pusat hingga di daerah.
Penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian dibentuk melalui konten-konten yang bersifat  provokatif  yang  biasanya  membawa  isu  SARA  sebagai  muatan  kontennya. Hasilnya,  masyarakat  menjadi  terpecah  belah  meskipun  belum  sampai  pada  konflik horizontal,  tapi  paling  tidak  menyebarnya  konten-konten  berita  bohong  dan  ujaran kebencian  ini  sempat  membuat  masyarakat  Indonesia  menjadi  terkotak-kotak  dan merenggangkan  persatuan.  Untuk  menanggulangi  hal  tersebut,  Kepolisian  Republik Indonesia  membentuk  satuan  yang  disebut  dengan  “Patroli  Siber”.  Tentunya, pembentukan  Patroli  Siber  tidak  hanya  bertujuan  untuk  menanggulangi  penyebaran konten berita bohong dan ujaran kebencian, namun seluruh hal yang berkaitan denga cybercrime, termasuk penipuan online, judi online, dan lain sebagainya.

## 4. Upaya  Penegakkan  Hukum  Peta  Penyebaran  Berita  Bohong  dan Ujaran Kebencian di Maluku Utara
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  temuan  konten  negative  sper-smester  pertama tahun  2020  adalah  sebanyak  1911  temuan  konten  negatif.  Didominasi  oleh  konten ujaran  kebencian  sebanyak  1891  kasus  dan  20  kasus  penyebaran  berita  bohong.
19 Marie  Secor  &  Linda  Walsh,  2004,  A  Rhetorical  Perspecyive  on  the  Sokal  Hoaks:  Genre,  Style  and context, Written Communication Vol. 1, No. 1, 2004, hlm. 71 dalam Budi Gunawan, Op.Cit, hlm. 6
20 Hasil  wawancara  dengan  Fauzan  Hanafi,  dosen  IAIN  Ternate  (Pemerhati  Hukum  Telematika),  29 September 2021
Pemetaan  terkait  penyebaran  berita  bohong  dan  ujaran  kebencian  yang  berhasil dihimpun dari berbagai sumber sebagaimana pada Tabel 1.
Tabel 1. Peta Penyebaran Berita Bohong dan Ujaran Kebencian di Maluku Utara
2020 Jumlah Konten Materi Hoaks Ujaran Kebencian Hoax Ujaran Kebencian Januari 0 119 - a. Mendiskreditkan Pemerintah b. Mendiskreditkan Presiden RI c. Polemik masuknya TKA China Februari 0 271 - a. Mendiskreditkan Pemerintah b. Mendiskreditkan Presiden RI Maret 2 421 Hoax seputar isu Covid-19 a. Mendiskreditkan Pemerintah b. Mendiskreditkan Presiden RI April 4 378 a. Hoax seputar isu Covid-19 b. Hoax Impor sampah oleh Pemerintah Pusat a. Mendiskreditkan Pemerintah terkait penanganan Covid-19 b. Mendiskreditkan Presiden RI c. Penolakan RUU Omnibus Law Mei 7 402 a. Hoax seputar isu Covid-19 b. Hoax pernyataan penghapusan Pendidikan Agama Islam c. Hoax Pemerintah China meminta 2 pulau ke Presiden Jokowi untuk membayar hutang Negara a. Mendiskreditkan Pemerintah terkait penanganan Covid-19 b. Mendiskreditkan Presiden RI c. Penolakan RUU Omnibus Law d. Peringatan aksi May Day
Juni 7 300 a. Hoax seputar isu Covid-19 b. Hoax pernyataan penutupan Pesantren oleh PDIP a. Mendiskreditkan Pemerintah b. Mendiskreditkan Presiden RI c. Penolakan RUU Omnibus Law Total 20 1891 1911 Temuan Konten Negatif
Sumber: Data Sekunder, 2021 (diolah).
Data  pada  Tabel  1  menggambarkan  temuan  konten  negative  sper-smester  pertama tahun  2020  adalah  sebanyak  1911  temuan  konten  negative.  Didominasi  oleh  konten ujaran  kebencian  sebanyak  1891  kasus  dan  20  kasus  penyebaran  berita  bohong.  Dari gambaran  di  atas  mayoritas  penyebaran  konten  ujaran  kebencian  dan  berita  bohong bertujuan  menyerang  kebijakan  pemerintah.  Para  pelaku  penyebar  konten  tersebut biasanya  berdalih  dengan  sikap  kritis  kepada  kebijakan  pemerintah  yang  sesuai dengan  konsep freedom  of  speech (kebebasan  berpendapat).  Padahal,  menurut  Budi Gunawan ada perbedaan yang cukup signifikan antara sikap kritis dengan penyebaran berita  bohong  dan  ujaran  kebencian. 21 Dalih  kebebasan  berpendapat  (freedom  of speech) kemudain bertransformasi menjadi kebebasan menghasut/membenci ( freedom to hate ). 22
21 Andika  Dutha  Bachari.  "Pembuktian  Pidana  Penyebaran  Berita  Bohong  dalam  Sistem  Peradilan Pidana di Indonesia." Jurnal Membaca Bahasa dan Sastra Indonesia Vol. 5. No. 2 (2020).
22 Ahmad,  Supriyadi,  and  Husnul  Hotimah.  "Hoaks  Dalam  Kajian  Pemikiran  Islam  dan  Hukum Positif." SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar’i, Vol. 5. No. 3 (2018): 291-306.
Gambar 1. Dokumentasi Periode Januari - Juni 2020
Hoax Ujaran Kebencian
https://web.facebook.com/permalink.php?story_f bid=285021935959860&id=100033561672723 https://web.facebook.com/groups/6288156 84556808/posts/709857439785965/
Tindak pidana siber termasuk di dalamnya tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax)  dan  ujaran  kebencian  (hate  speech)  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana khusus.  Meskipun  sebenarnya  secara  umum  penyebaran  berita  bohong  (hoax) merupakan  wilayah  hukum  pidana  yang  telah  di  atur  dalam  KUHP,  terutama  Pasal 310 yang menyatakan :
Barangsiapa  sengaja  merusak  kehormatan  atau  nama  baik  seseorang  dengan  jalan menuduh  dia  melakukan  sesuatu  perbuatan  dengan  maksud  yang  nyata  akan  tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-.
Pada Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan:
Barangsiapa  melakukan  kejahatan  menista  atau  menista  dengan  tulisan,  dalam  hal  ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan  itu  dilakukannya  sedang  diketahuinya  tidak  benar,  dihukum  karena  salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun.
R.  Soesilo  berpendapat  bahwa  kejahatan  yang  dimaksud  dalam  Pasal  311  ayat  (1)  di atas  adalah  kejahatan  memfitnah.  R.  Soesilo  mengatakan  antara  lain  bahwa  untuk dikatakan  sebagai  menista,  penghinaan  itu  harus  dilakukan  dengan  cara  “menuduh seseorang  telah  melakukan  perbuatan  yang  tertentu”  dengan  maksud  tuduhan  itu akan tersiar (diketahui orang banyak). 23 Adapun unsur-unsur dari Pasal 311 ayat (1) adalah:
a. Seseorang;
b. Menista orang lain baik secara lisan maupun tulisan;
c. Orang yang menuduh tidak dapat membuktikan tuduhannya dan jika tuduhan tersebut diketahuinya tidak benar;
Kegiatan  penyebaran  berita  bohong  (hoax)  biasanya  ditujukan  untuk  memfitnah seseorang,  golongan,  atau  kelompok  untuk  kepentingan  tertetentu  yang  dilakukan dengan men-shre berita bohong kepada khalayak ramai.  Sementara mengenai ujaran kebencian ( hate speech ) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai lex generalis pun sudah mengaturnya melalui ketentuan pada Pasal 156 yang menyatakan bahwa:
23 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt513623d58969e/syarat-agar-tuduhan-dapat- dianggap-sebagai-fitnah/
Barangsiapa  di  muka  umum  menyatakan  perasaan  permusuhan,  kebencian  atau penghinaan  terhadap  suatu  atau  beherapa  golongan  rakyat  Indonesia,  diancam  dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus  rupiah.  Perkataan  golongan  dalam  pasal  ini  dan  pasal  berikutnya  berarti  tiap-tiap bagian  dari  rakyat  Indonesia  yang  berbeda  dengan  suatu  atau  beberapa  hagian  lainnya karena  ras,  negeri  asal,  agama,  tempat,  asal,  keturunan,  kebangsaan  atau  kedudukan menurut hukum tata negara.
Ujaran  kebencian  yang  secara  khusus  ditujukan  untuk  menistakan  agama  ( religious blasphemy ) juga di atur lewat Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan:
Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bcrsifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Perkembangan  teknologi  komunikasi  dan  informasi  kemudian  secara  langsung  dan tidak  langsung  berpengaruh  terhadap  perkembangan  kejahatan  fitnah  menjadi penyebaran berita bohong (hoax) dan penyataan permusuhan di muka umum menjadi ujaran  kebencian  ( hate  speech )  bahkan  mengarah  ke  penistaan  agama  ( religious blasphemy ).  Akibatnya,  masalah  kejahatan  siber  (cyber  crime)  termasuk  persoalan penyebaran  berita  bohong  dan  ujaran  kebencian  dimasukkan  dalam  kategori  tindak pidana khusus.
Menurut  hasil  wawancara  dengan  Kepala  sub  direktorat  tindak  pidana  siber, dimasukkannya  tindak  pidana  siber  kedalam  tindak  pidana  khusus  disebabkan  oleh beberapa hal: 24
a. Karakteristik  tindak  pidana  siber  yang  memanfaatkan  teknologi  sebagai  alat aksesnya,  sehingga  wilayah  siber  berada  pada  dunia  maya  (artificial),  bukan dunia  nyata  dalam  artian  tempat  yang  dapat  disentuh,  dan  di  datangi keberadaannya.
b. Tindak  pidana  siber  membutuhkan  keahlian-keahlian  dalam  penanganannya seperti ahli linguistic (Bahasa), ahli forensic, ahli hukum, ahli telematika, ahli IT dan lain sebagainya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Zainab  (masyarakat  pemerhati  media  social) didapati fakta bahwa, Semenjak dapat diaksesnya media social terutama facebook dan twitter di Indonesia, media tersebut dijadikan ruang bagi masyarakat pengguna media sosial  (nitizen)  untuk  berbagai  macam  keperluan.  Bukan  hanya  pergaulan  social, media  tersebut  juga  dijadikan  ruang  untuk  ajang  diskusi,  dan  mengkritisi  kebijakan- kebijakan  pemerintah.  Hal  tersebut  sebenarnya  secara  massif  mulai  terasa  semenjak pemerintahan  Bapak  Presiden  Soesilo  Bambang  Yudhoyono,  dimana  pada  saat  itu beredar  memes-memes  bersifat  satire  yang  mengkritisi  kebijakan  pemerintah.  Tensi penggunaan  media  social  sebagai  ruang  adu  argument  dan  saling  kritik  mulai meningkat  ketika  Pemilihan  Presiden  Tahun  2014  dilaksanakan  hingga  Pemilu  2019. Penggunaan Media social kemudian berubah arah secara drastis, dari ruang pergaulan social  menjadi  ruang  kampanye  politik,  yang  tentunya  dalam  kampanye  politik tersebut  selain  para  politikus  mengemukakan  keunggulannya,  mereka  menganggap
24 Hasil wawancara dengan Kepala sub direktorat tindak pidana siber  28/9/2021
bahwa  mereka  juga  harus  berkampanye  menjatuhkan  lawannya  (black  campaign). Inilah yang kemudian menjadi ruang terbuka untuk terjadinya, tindakan saling cibir, penyebaran berita bohong atau fitnah, dan ujaran kebencian, yang menyasar individu, komunitas, suku, ras, dan agama tertentu. 25
Hal  tersebut  sesuai  dengan  hasil  pengamatan  penulis,  group-group  bernuansa  local Maluku  Utara  di  media  social  facebook,  seperti  Aku  Cinta  Maluku  Utara  (ACMU), Forum  Komunikasi  Masyarakat  Adat  Moloku  Kie  Raha  (FPRMADA),  dan  Maluku Utara Memilih menjadi ajang kampanye dan adu argument simpatisan masing-masing politikus.  Akhirnya,  perdebatan  yang  hamper  tidak  ada  akhirnya  tersebut mengandung unsur-unsur kekerasan verbal seperti cacian, makian, umpatan, bahkan ancaman. Hal tersebut diperparah dengan kehadiran akun - akun palsu, yang semakin memperkeruh suasana.
Menurut  Nia  Paramitha  (Psikolog)  berpendapat,  selain  factor  politis,  massifnya penyebaran  berita  bohong  juga  dipengaruhi  oleh  factor  psikologis.  Penyebab utamanya  tidak  lain  dikarenakan  sifat  dari  internet  atau  media  social  itu  yang Anonimity .  Artinya,  pengguna  internet  atau  media  social  dapat  saja  tersembunyi identitas  aslinya  (keberadaannya),  pada  akhirnya  karena  sifat  anonymity  tersebut, pengguna  media  social  dapat  merasa  lepas  dari  tanggung  jawab  moril,  dan  merasa aman  untuk  melakukan  tindak  pidana  karena  dirinya  beranggapan  bahwa identitasnya  aslinya  tersembunyi  atau  tidak  diketahui.  Bisa  dibayangkan  saat  ini, seseorang dengan nama Anton B misalnya, dapat membuat ribuan email dengan nama yang berbeda, yang dengan ribuan email tersebut si Anton B dapat membuat ribuan akun media social yang berbeda, sehingga Anton B merasa aman untuk melakukkan tindak pidana termasuk penyebaran berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian ( hate speech ), sebab ia merasa identitasnya dapat tersembunyi ( anonym ) dan ia merasa aman (terlindungi) dari pertanggungjawaban hukum. Faktor itulah yang kemudian menjadi salah satu pemicu terjadinya penyebaran berita bohong. 26
Dalam kegiatan penelitian ini,penulis berupaya untuk mendapatkan penjelasan secara komrehensif  berdasarkan  kaidah  keilmuan  yang  berkenaan  dengan  objek  penelitian penulis,  untuk  penulis  melibatkan  bebrapa  subjek  penelitian  yang  kapabel  dan memiliki  kompetensi  yang  relefan  untuk  dimintai  pandangannya  mengenai  persolan tersebut,misalnya  pandangan  yang  disampaikan  oleh  akademisi  Universitas  Khairun Ternate  yakni  Muhammad  Fhadli  S.Kom,  M.Sc.  dalam  kegiatan  wawancara  dengan penulis diproleh penjelasan bahwa kejahatan dengan memanfaatkan sarana tekhnologi informasi  memang  semakin  marak  akhir  -  akhir  ini.  secara  keseluruhan  kasus-kasus ujaran  kebencian  dan  penyebaran  berita  bohong  lebih  banyak  didominasi  oleh tendensi politik dan tujuan utama dari para pelaku dalam melakukan kejahatan cyber adalah  untuk  mencitptakan  instabilitas  sosial,  sensasi  dan  sebagai psywar atau menakut-nakuti orang atau kelompok tertentu. 27
Berita bohong dan ujaran kebencian merupakan dua jenis kejahatan cyber yang paling mengemuka dalam bebrapa tahun terakhir terlebih lagi akses public terhadap media sosial  semakin  meningkat.  Masyarakat  secara  leluasa  menyampaikan  isi  pikirannya lewat media sosial tanpa difilter baik oleh pemilik akun media social sendiri maupun oleh pihak provider. Demikian kurang lebih beberapa pokok pikiran yang dirangkum
25 Hasil wawancara dengan Masyarakat Pemerhati Media Sosial Zainab Sinen, 28/9/2021
26 Hasil wawancara dengan Psikolog Nia Paramitha, 28/11/2021
27 Hasil wawancara akademisi unkhair Muhammad Fhadli 2021
dari  hasil  wawancara  dengan  Muhammad  Fhadli  yang  juga  merupakan  akademisi Unkhair Ternate.
Salah  satu  kasus  ujaran  kebencin  yang  pernah  ditangani  oleh  Kepolisian  Daerah Maluku  Utara  adalah  kasus  yang  menimpa  HY  yang  disangka  melakukan  ujaran kebencian yang ditujukan kepada apparat Kepolisian. Salinan surat pemanggilan No. SPgl/127/IV/2018/Dit  Reskrimsus  Kepolisian  Negara  RI  Daerah  Maluku  Utara tertanggal 18 April 2018 menyebut HY sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik (ITE). HY, melalui akun Twitter- nya,  dituduh  menyebarkan  informasi  yang  ditujukan  menimbulkan  rasa  kebencian atau  permusuhan  atas  suku,  agama,  ras  dan  antargolongan  (SARA).  Polisi menganggap  hal  itu  dilakukan  HY  antara  15  April  2017  sampai  dengan  19  Agustus 2017.  Berdasar  dokumen  yang  diperoleh  Tirto,  Hasby  dijerat  dengan  pasal  berlapis yaitu Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah  diubah  dengan  UU  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik Jo Pasal 207 Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. Pasal - Pasal itu terkait dengan berita bohong;  penyebaran  informasi  yang  ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa  kebencian atau  permusuhan  SARA  dan  penghinaan  kepada  suatu  penguasa  atau  badan  umum yang ada di Indonesia  dan Polri adalah yang dimaksud sebagai "badan umum" dalam pasal yang disangkakan. 28
Kasus lain yang pernah terjadi di Maluku Utara khususnya Kota Ternate adalah kasus yang menimpas SH yang melakukan ujaran kebencian yang ditujukan kepada Kepala Polisi  Resor  Kota  Ternate.  Tersangka  dijerat  undang-undang  ITE  ini  diringkus  pada salah  satu  rumah  saudaranya  yang  berlokasi  di  Jln  Jati  Lurus  RT  004  RW  002 Kelurahan  Jati  Kecamatan  Kota  Ternate  Selatan  sekitar  pukul  18.  00  Wit  pada  hari Senin  (3/12/2018).  Pelaku  dengan  sengaja  menyebarkan  konten  melalui  informasi elektronik  dengan  unsur  pengancaman,  penghinaan  dan  pencemaran  nama  baik institusi Polri. Modus yang sengaja di lakukan oleh pelaku adalah dengan mengapload dan  menyebar  luaskan  konten-konten  negatif  berupa  ujaran  kebencian  dan  berita HOAX  terhadap  insitusi  Polri  khusunya  Polres  Ternate,  serta  pelaku  membuat  dan mengupload  tulisan  -  tulisan  atau  konten  yang  disertai  dengan  pengancaman, penghinaan  dan  pencemaran  nama  baik  terhadap  korban  kapolres  Ternate  AKBP Azhari Juanda S.IK. 29
Ancaman pidana yang dikenakan pada tindakan penyebaran berita bohong (hoax) dan ujaran  kebencian  (hate  speech)  tertera  pada  Pasal  45A  UU  No.  19/2016  yang menyatakan:
a. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  Transaksi Elektronik  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  28  ayat  (1)  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
b. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  individu dan/atau  kelompok  masyarakat  tertentu  berdasarkan  atas  suku,  agama,  ras,
28 https://tirto.id/benarkah-hasby-yusuf-jadi-tersangka-karena-mengkritik-jokowi-cJtn,  diakses  1 November 2021
29 https://ternate.malut.polri.go.id/sebar-berita-hoax-dan-ujaran-kebencian-sh-di-ringkus-resmob- polres-ternate/, diakses 1 November 2021
dan  antargolongan  (SARA)  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  28  ayat  (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Terhadap  fakta  tersebut,  penulis  mencoba  melakukan  wawancara  dengan  akademisi Universitas  Muhammadiyah  Maluku  Utara  Santosa  ST,M.Cs  dan  diperolah  jawaban antara  lain  bahwa  secara  defenisi  berita  bohong  berita  yang  secara  konten  tidak memiliki sumber yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan semntara untuk ujaran kebencian yakni informasi yang mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama  baik  dan  penistaan  serta  merugikan  hak  hukum  dan  subjektif  orang  dan kelompok tertentu.
Mengenai  aspek  penegakan  hukum  serta  kendala  -  kendala  dan  proses penanganannya,  Santosa  menjelaskan  bahwa  secara  umum  dalam  tataran  nasional, penegakan  hukum  terhadap  semua  jenis  kejahatan  yang  memanfaatkan  sarana tekhnologi  informasi  sudah  berlangsung  cukup  baik  hanya  saja  dalam  uapaya penegakan  hukumnya  masi  diperhadapkan  pada  berbagai  persoalan  yang  menjadi batu  sandungan  dalam  pelaksanaannya  dan  sudah  tentu  berimplikasi  terhadap efektifitas dalam proses penegakan hukumnya, kendala-kendala tersebut bisa berupa kekuarangan  jumlah  penyidik,ketersediaan  fasilitas  penyidikan  yang  mutakhir  serta eskalasi kasus yang massif terutama menjelang momentum politik. 30
Untuk  memeperolah  informasi  pembanding,  Penulis  melakukan  wawancara  dengan Mifta  afriandy  A.ST  deputi  VI  BINDA  Maluku  Utara  dan  dari  hasil  wawancara tersebut  diperolah  keterangan  bahwa  kejahatan  di  dunia  maya  yang  diantaranya misalnya  peneyebaran  berita  bohong  dan  ujaran  kebencian  lebih  disebabkan  oleh pendangan tentang kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat yang mana pola pemahaman  yang  keliru  seperti  inilah  yang  memicu  terjadinya  berbagaimacam kejahatan  di  dunia  maya  yang  berkenaan  dengan  ujaran  kebencian  dan  penyebaran berita bohong. Masih banyaknya pengguna media sosial yang kurang paham terhadap batasan-batasan  kebebasan  berekspresi  dan  berpendapat  melalui  media  sosial akhirnya menyeret mereka kedalam persolan hukum.
Dalam  aspek  penegakan  hukum,  Mifta  afriandy  menjelaskan  bahwa  pada  dasarnya penegak hukum telah melakukan upaya-upaya optimal untuk dapat sebisa mungkin melakukan  penegakan  hukum  demi  menjawab  dan  memenuhi  rasa  keadilan  hukum masyarakat.  meskipun  sebagaimana  yang  diketahui  bersama  bahwa  masi  bayak kendala  yang  dihadapi  oleh  aparat  penegak  hokum  sala  satu  diantaranya  ialah keberadaan  fasilitas  tekhnologi  yang  mumpuni  untuk  kegiatan  patroli  cyber  dan dukungan operasional lainnya. 31
30 Hasil wawancara dengan Santosa, Akademisi UMMU Maluku Utara. 2021
31 Wawancara dengan Mifta afriandy  anggota BINDA Maluku Utara 2021

## Gambar 2. Hasil Kinerja Penyelidikan dan Penyidikan Tahun 2021
Berdasarkan  data  pada  catatan  register  perkara  SUBDIT/V  TIPIDISIBER  Polda Maluku  Utara  selama  tahun  2021  secara  keseluruhan  terdapat  46  kasus  cybercrime yang diadukan oleh masyarakat ke Kepolisian Daerah Maluku Utara dengan progress penanganan  perkara  yakni  delapan  diantaranya  dinyatakan  lengkap  (P21),  3  (tiga) diantaranya dalam proses proses sidik sementara 17 (tujuh Belas) masih dalam tahap penyeledikan dan 20 lainnya dinyatakan tidak cukup bukti sehingga dihentikan proses penyidikannya  dengan  diterbitkannya  surat  perintah  penghentian  penyidikan  (SP3) dan Bukan tindak pidana, serta dihentikan demi hukum (termasuk meninggal dunia, nebis  in  idem,  kadarluasa)  ditambah  dengan  penghentian  penyidikan  karena Restorative Justice. Dasar Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang RJ. 32
Berangkat  dari  paparan  data  tersebut  diatas,dapat  dipahami  bawa  kajahatan  dunia maya  terutama  pada  kasus  penyebaran  berita  bohong  dan  ujaran  kebencian  menjadi fenomena patologi social yang sangata memprihantikan sebab Dari sudut angka, Bila data  statistik  ini  dikonfersi  kedalam  persentase  maka  angka  kejahatan  cyber  yang ditangani  oleh  Kepolosian  Daerah  Maluku  Utara  yang  dalam  hal  ini  adalah  perkara SUBDIT/V TIPIDISIBER terbilang cukup signifikan bila dibandingkan dengan kasus- kasus kejahatan konvensional linnya pada tahun yang sama
Dari statistik penanganan perkara penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian di Kepolisisan  Daerah  secara  dapat  ditarik  sebuah  konklusi  umum  bahwa  proses law enforcement terhadap kasus-kasus tersebut telah berada pada koridor yang benar sesuai dengan mekanisme teknis yuridis dan peraturan perundang - undangan yang berlaku meskipun  masi  diperhadapkan  pada  banyak  faktor  yang  justeru  menjadi  kendala dalam mengoptimalkan upaya penegakan hukumnya.
32 Wawancara dengan Iptu Angga Perdana Panit I Unit I Subdit I Bid Cyber Reskrim Polda Malut

## 5. Penutup
Tindak pidana penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian memiliki karakteristik khusus  dan  berbeda  secara  signifikan  dengan  jenis  tindak  pidana  pada  umumnya. Perbedaan  tersebut  terlihat  dari  setiap  unsur  sifat  melawan  hukum  maupun  teknis penanganan  perkara  oleh  penegak  hukum.  Penegakan  hukum  tindak  pidana  siber ( cybercrimes )  penyebaran  berita  bohong  dan  ujaran  kebencian  di  Kepolisian  Daerah Maluku  Utara  secara  empirik  tidak  berada  pada  kondisi  ideal  mengingat  sejumlah kendala dan tantangan yang dihadapi oleh penyidik dalam setiap tahapan dan proses penegakan hukumnya. Saat ini, terdapat problem teknis yuridis yang mengakibatkan aspek  kepastian  hukum  permasalahan  kejahatan  pidana  siber  penyebaran  berita bohong  dan  ujaran  kebencian.  Indikator  keberhasilan  yang  dapat  mempengaruhi efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana siber penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian melalui penguasaan penyidik di bidang teknologi dan informasi. Selain itu, dalam penanganan tindak pidana siber, perlu diketengahkan paradigma  dan  konstruksi  berpikir  penyidik  dari  formalistik  kepada  imajinatif, progresif dan mengedepankan kemaslahatan bagi masyarakat ( yustisiabel ).

## Referensi
Ahmad, Supriyadi, dan Husnul Hotimah. "Hoaks Dalam Kajian Pemikiran Islam dan Hukum  Positif." Salam:  Jurnal  Sosial  dan  Budaya  Syar’i, Vol.  5.  No.  3  (2018):  291- 306.
Andika Dutha Bachari. "Pembuktian Pidana Penyebaran Berita Bohong dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." Jurnal Membaca Bahasa dan Sastra Indonesia Vol. 5. No. 2 (2020).
Anthon  F.  Susanto, Ilmu  Hukum  Non  Sistematik  Fondasi  Filsafat  Pengembangan  Ilmu Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
Fauzan  Hanafi,  Serangan  Siber  Di  Masa  Pandemi:  Banyak  Agresi  Minim  Proteksi, Jurnal Almishbah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Vol. 17. No. 1, hlm. 8
Irwansyah. Penelitian  Hukum,  Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel.  Edisi  Revisi.
Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  RI: https://www.kominfo.go.id/content/detail/ 30653/dirjen-ppi-survei-penetrasi-pengguna-internet-di-indonesia-bagian-penting-dari- transformasi-digital/0/berita_satker
KOMPAS. https://nasional.kompas.com/read/2021/03/17/14414171/mengenal-virtual-police- definisi-dasar-hukum-hingga-polemiknya?page=all, diakses 23 Agustus 2021
Marie Secor & Linda Walsh, 2004, A Rhetorical Perspecyive on the Sokal Hoaks: Genre, Style and context, Written Communication Vol. 1, No. 1, 2004.
Mukti fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010.
Rifat Azzam, Ecommerce Taxation dan Cybersapace Law: The Integrative Adaptation Model, Virgina Journal of Law dan Technology Vol.12, No. 5, 2007.