## AKUNTABILITAS DALAM PERSPEKTIF ISLAM: SOLUSI MASALAH KORUPSI DI INDONESIA

## Dwiyani Sudaryanti
STJEASIA, Jl. Soekamo Hatta Rembuksari 1A, Malang e-mail: dwiyanisudaryanti@gmail.com
Abstrak: Akuntabilitas dalam Perspektif Islam: Solusi Masalah Korupsi di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk mengajukan akuntabilitas dalam perspektif Islam sebagai solusi altematif untuk mengatasi masalah korupsi. Akuntabilitas Islam memiliki landasan ontologis yang sama sekali berbeda dari akuntabilitas yang sekarang ada. Karakteristik akuntabilitas Islam diturunkan dari konsep tauhid dan konsep kepemilikan dalam Islam. Berdasarkan dua konsep tersebut, diturunkan cara pandang terhadap pelaksaanaan tanggung jawab, yang dijabarkan dalam aspek niat, motivasi bekeija, dan reorientasi hasil keija. Persepsi yang berbeda ini mengarahkan seseorang untuk tidak melakukan korupsi.
Abstract: Accountability in Islamic PerspectiveiSohition to Cor¬ ruption Problem in Indonesia. This article aims to propose account¬ ability in Islamic perspective as an alternative solution to corruption. Islamic accountability has ontological foundation that is very much dif¬ ferent to the present accountability. Islamic accountability characteris¬ tic is derived from tauhid and ownership concept. Based on these two concepts, perspectives on responsibility, that is described in inten¬ tional, motivational and work reorientational concept are broken down. This different perception would direct individuals not to commit cor ruption.
Kata Kunci: akuntabilitas, Islam, tauhid, korupsi
Indonesia adalah negara yang kaya akan sumberdaya, baik sumber daya alam maupun sumberdaya manusia. Namun sayangnya banyak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan sumberdaya tersebut.Salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah korupsi. Bukti banyaknya korupsi di Indonesia bisa dilihat dari Index Corruption Watch tahun 2010, yang menganugerahi Indonesia di peringkat 110 dari total 178 negara yang dinilai, dengan skor nilai 2,8 dari kisaran kekuatan pengawasan 0 (sangat lemah) hingga 10 (sangat kuat). Kondisi ini adalah jika Indonesia dilihat dari luar, dunia intemasional.Jika dilihat dari dalam, Indonesia adalah supermarket berbagai jenis korupsi.Dari yang paling ringan, pembuatan KTP, hingga yang paling akut, penggelapan pajak (kasus Gayus).Penegak keadilan, yaitu jaksa, hakim, pengacara, polisi, justru ikut beramai-ramai menikmati hasil korupsi (kasus Cyrus Sinaga).
Sudaryanti, Akuntabilitas dalam Perspektif Islam: Solusi Masalah Korupsi....
Sebenamya, pemerintah Indonesia bukannya tanpa usaha untuk memerangi korupsi. Dibentuknya KPKmerupakan bukti bahwa secara organisasional, pemerintah sudah mengupayakan itu. Telah dibentuk institusi yang diharapkan memadai untuk memerangi atau setidaknya mengurangi korupsi.Namun rupanya hasilnya belum maksimal. Masih diperlukan upaya lain dari yang sudah dilakukan, untuk memerangi korupsi dari akarnya.
Salah satu mekanisme yang banyak digunakan untuk memerangi korupsi adalah melalui mekanisme akuntabilitas.Sudah menjadi pemahaman umum dalam konsep good governance bahwa akuntabilitas merupakan aspek penting dalam upaya melawan korupsi.Namun demikian, dalam praktiknya, akuntabilitas yang telah diterapkan rupanya belum dapat menyelesaikan masalah korupsi hingga ke akarnya. Perlu mekanisme akuntabilitas lain yang bisa menuntaskan korupsi hingga ke akarnya.
Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan solusi alternatiflain dalam menghadapi korupsi di Indonesia, yaitu akuntabilitas Islam. Akuntabilitas Islam memiliki dasar ontologi yang berbeda dari akuntabilias yang sekarang berlaku, sehingga diharapkan akan mampu memberi jalan keluar yang lebih baik dalam menuntaskan masalah korupsi. Dasar ontology yang berbeda ini memungkinkan akuntabilitas Islam menuntaskan korupsi hingga ke akaranya.
Tulisan ini dibagi dalam tiga bagian besar, yaitu pembahasan mengenai akuntabilitas, mengenai korupsi dan terakhir korupsi dalam akuntabilitas Islam. Tulisan bagian pertama diawali dengan penyajian konsep akuntabilitas dalam perspektif barat (umum), yang dilanjutkan dengan pendapat penulis terhadap perspektif tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut, penulis menyajikan perbedaan ontologis antara perspektif barat dan perspektif Islam.Setelah itu, disajikan akuntabilitas dalam perspektif Islam.
Bagian kedua dibahas tentang korupsi dan peran akuntabilitas dalam mengatasi terjadinya korupsi. Bagian akhir ditutup dengan penjelasan bagaimana akuntabilitas Islam mengatasi sumber permasalahan yang memicu timbulnya korupsi. Penutup dari tulisan adalah kesimpulan atas pembahasan yang telah dipaparkan.
Jika dilihat asal katanya, akuntabilitas merupakan serapan dari kata dalam bahasa Inggris “accountability”. Sedangkan kata account¬ ability dalam kamus Webster’s Unabridged Dictionary adalah
“The state of being accountable; liability to be called on to render an account; the obligation to bear the consequences for failure to perform as expected ”
Tera Ilmu Akuntansi, Vol. 10 No. 1, Maret 2011
Jadi, pengertian akuntabilitas menurut kamus adalah dalam keadaan mampu memberikan pertanggungjawaban, yaitu mampu memenuhi kewajiban untuk menanggung konsekuensi dari kegagalan karena tidak mampu bertindak sesuai yang diharapkan.
Pertanggungjawaban berarti proses pelaporan pelaksanaan tanggungjawab, dari penerima tanggung jawab kepada pemberi tanggungjawab. Proses pelaporan pelaksanaan ini, dinyatakan oleh Giddens (1979, dalam Robert dan Scapens 1985) sebagai serangkaian gambaran dari kehidupan sehari-hari (a chronic feature of daily con¬ duct).
Namun demikian proses pelaporan tidak sekedar menyajikan informasi tentang apa yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab.Termasuk didalamya adalah konsekuensi dari hasil pelaporan tersebut, yang biasanya terkait dengan reward dan punishment. Aspek konsekuensi ini mendasari dilakukannya justifikasi-justifikasi oleh penerima tanggung jawab atas semua keputusan yang telah diambil dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab, pada suatu proses pelaporan. Dengan demikian akuntabilitas juga bisa dipandang sebagai suatu hubungan “ the giving and demand¬ ing of reasons for conducf (Roberts dan Scapens, 1985, p. 447).
Hubungkan dua pihak dalam pengertian akuntabilitas, bisa dijelaskan dalam dua teori dengan sudut pandang yang berbeda. Teori yang pertama, adalah teori yang menganggap hubungan dua pihak sebagai sesuatu yang bersifat mekanis dan terukur. Teori-teori tersebut adalah teori keagenan, teori stakeholder dan teori legitimasi. Sudut pandang yang berbeda, ditawarkan oleh teori strukturasi Giddens, yang menganggap hubungan dua pihak sebagai suatu interaksi, antara manusia dan lingkungannya. Bagian berikut dibahas lebih lanjut dua sudut pandang yang berbeda tersebut dari masing- masing teori.
Hubungan akuntabilitas melibatkan dua pihak, pemberi wewenang (tanggungjawab) dan pihak penerimanya. Teori yang terkait dengan konsep hubungan dua pihak yang dapat digunakan untuk menjelaskan konsep akuntabilitas adalah agency theory, stakeholders theory dan legitimacy theory. Dalam ketiga teori tersebut, hubungan akuntabilitas dianggap sebagai sesuatu yang mekanis, perilaku pelaku-pelakunya bisa diduga dan dikendalikan.
Berdasarkan agency theory, akuntabilitas muncul sebagai akibat dari pelimpahan wewenang dari prinsipal kepada agen.Gray et al. (1987) dalam Laughlin (1990), menyatakan, akuntabilitas hanya terjadi jika terjadi kontrak antara prinsipal dan agen. Dengan kata lain, akuntabilitas muncul jika hanya ada kontrak antara pemberi wewenang yang memerlukan pertanggunjawaban atas pelimpahan wewenangnya, dengan pihak yang diberi wewenang atas pelaksanaan
Sudaryanti, Akuntabilitas dalam Perspektif Islam: Solusi Masalah Korupsi.
wewenang tersebut. Singkatnya, tujuan dari akuntabilitas merupakan penilaian kinerja pelaksanaan wewenang. Dengan dasar penilaian tersebut, principal akan memberi tindak lanjut, yang bisa berupa re¬ ward atau punishment, sesuai kontrak yang sudah disepakati dalam pelimpahan wewenang.
Ross (1979, dalam Rossieta 2002) menganggap hubungan agensi sebagai model yang paling umum dalam interaksi sosial, seperti hubungan pekerja dan atasannya, pemerintah dan warganegara, pemegang saham dan manajer
Hubungan prinsipal dan agen yang didasarkan pada kontrak ini didasarkan pada penelitian Jensen dan Meckling (1976) yang menghubungkan teori agensi dengan kontrak. Jensen dan Meckling menyatakan
“a contract under which one or more persons (the principals) engage another person (the agent) to perform some sendee on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent ”
Jadi bisa disimpulkan teori agensi menggambarkan sifat relasi dua pihak, antara yang diberi wewenang untuk melakukan sesuatu (agen) dengan pihak yang memberi wewenang (prinsipal) untuk melakukan sesuatu seperti yang dikehendaki pemberi wewenang, sebagaimana diatur dalam kontrak.
Hampir serupa dengan penjelasan dalam teori keagenan, akuntabilitas dalam stakeholders theory juga muncul sebagai konsekuensi dari adanya hubungan antara perusahaan dan stake- holders-nya. Stakeholders theory menurut Jensen (2000), menuntut perusahaan untuk memperhatikan kepentingan semua stakeholders perusahaan, tidak hanya kepentingan perusahaan. Stakeholders adalah semua pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan, misalnya karyawan, pelanggan, masyarakat, aparat pemerintah, dan lain-lain. Jadi, pihak yang dianggap memiliki kontrak dengan manajemen (perusahaan) sebagai agen, yaitu prinsipal, tidak lagi sebatas pemilik perusahaan tapi meluas ke banyak pihak.
Konsep akuntabilitas dengan demikian, adalah kemampuan manajemen memberikan pertanggungjawaban kepada semua stake¬ holders, tidak hanya kepada investor.Akuntabilitas perusahaan juga kepada masyarakat, pemerintah, bahkan dalam konsep sustainability development, akuntabilitas hingga generasi mendatang.
Konsep akuntabilitas dalam teori legitimasi merupakan upaya organisasi untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat atas keberlangsungan organisasi. Organisasi dikatakan mendapat legitimasi dari masyarakat jika ia dianggap beroperasi dan memiliki tujuan yang sesuai dengan norma, nilai, dan harapan masyarakat (Dowling dan Pfeffer, 1975 dalam Ashforth dan Gibbs 1995). Legitimasi
Tera Ilmu Akuntansi, Vol. 10 No. 1, Maret 2011
menjustifikasi peran organisasi dalam sistem sosial masyarakat dan membantu dalam mendapatkan sumberdaya dan dukungan dari konstituen, sehingga dalam hal ini legitimasi juga merupakan sumberdaya itu sendiri (Parsons 1960 dalam Ashforth dan Gibbs, 1995).
Salah satu upaya untuk mendapatkan legitimasi adalah dengan penggunaan kekuasaan dan sanksi, juga dengan penggunaan stan¬ dard tertentu (Rusch dan Wilbur, 2007).Dan salah satu bentuk manifestasi penggunaan standard sebagai dasar penilaian adalah lewat mekanisme akuntabilitas.Karena akuntabilitas juga merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan legitimasi, jadi bisa dikatakan, akuntabilitas dalam teori legitimasi merupakan sumberdaya perusahaan juga.
Seperti yang telah disebutkan, tiga teori yang melandasi hubungan akuntabilitas, menganggap akuntabilitas sebagai sesuatu yang bersifat mekanis. Sebagai sebuah konsekuensi dari teijadinya kontrak, maka muncul akuntabilitas.Diasumsikan, perilaku manusia bisa diprediksi dan dikendalikan dengan mekanisme kontrak.
Cara pandang yang berbeda pada akuntabilitas, ditawarkan oleh Robert dan Scapens (1985).Cara pandang mereka terhadap akuntabilitas didasarkan pada teori strukturasi Giddens.Giddens menyatakan:
Human social acti vities,Uke some self-re producing items in nature, are recursive. That isto say, they are not brought into being by social actors butcontinually recreated by them via the very means where by theyexpress themselves as actors. In and through their activities agentsreproduce the conditions that make these activities possifoZe(Giddens, 1984, hal 2).
The very identification of acts or of aspects of interaction - their accurate description as grounded hermeneutica lly in the capability of an ob¬ server to ‘go on’ in a form of life - implies the interlacing of meaning, normative dements and power. (Giddens 1984:29)
Berdasarkan pandangan Giddens tersebut, Robert dan Scapens (1985:448) menyatakan, proses beroperasinya sistem akuntabilitas bisa dianggap sebagai hasil dari interaksi individu dalam organisasi secara berkesinambungan, sehingga menghasilkan struktur pemaknaan (signification), struktur moral (legitimation) dan struktur kekuasaan (domination) tertentu.
Akuntansi adalah bahasa bisnis (Daft and Wiginton(1979) dalam Robert dan Scapens (1985)). Sebagai bahasa, akuntansi memberi makna tertentu pada apa yang disampaikannya. Schutz (1967) dalam Robert dan Scapens (1985) menyatakan sebagai “system of relevances”. Robert dan Scapen (1985:448) mencontohkan, pengkategorian biaya, laba, atau ROI, memberikan struktur pemaknaan pada anggota
Sudaryanti, Akuntabilitas dalam Perspektif Islam: Solusi Masalah Korupsi....
organisasi, baik sebagai sarana berbagi pengalaman satu sama lain, ataupun sebagai dasar orientasi tindakan mereka. Makna biaya produksi bagi seorang kaiyawan produksi mungkin dianggap sebagai batasan, sedangkan bagi kaiyawan produksi lain, biaya produksi adalah tantangan. Jadi, setiap orang akan memaknai dengan cara yang berbeda, sehingga tidak akan diperoleh ketepatan makna untuk semua orang. Data akuntansi, yang merupakan salah satu komponen dalam mekanisme akuntabilitas, dengan demikian turut membentuk akuntabilitas sebagai sebuah struktur pemaknaan.
Proses akuntabilitas sebagai struktur moral bermakna sistem akuntabilitas mencakup juga suatu aturan moral, yaitu sistem resiprokal yang kompleks antara hak dan kewajiban (Robert dan Scapens 1985:448). Mekanisme akuntabilitas merupakan manifestasi dari kompleksitas hubungan tersebut. Di dalamnya terdapat hak atas seseorang untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari pihak lain (dari sisi pihak ini, ia adalah kewajiban). Robert dan Scapens menjelaskan, bahwa mekanisme ini melibatkan komunikasi serangkaian tata nilai, mengenai apa-apa yang diharapkan, yang disetujui ataupun tidak disetujui.
Proses akuntabilitas sebagai sebuah struktur legitimasi merupakan proses penetapan hak dan kewajiban ini membawa pada aspek kekuasaan dalam praktik akuntansi (Robert dan Scapens 1985:449). Robert dan Scapens mencontohkan adanya sanksi, penghargaan atau reward, jenjang karir dan manipulasi data akuntansi, menunjukkan bahwa terdapat kekuasaan yang lebih besar antara satu pihak dengan pihak yang lain dalam suatu organisasi.Akuntabilitas sebagai struktur legitimasi, mencerminkan dominasi atas satu pihak pada pihak lain, dengan menggunakan mekanisme akuntabilitas.
Cara pandangyang berbeda pada akuntabilitas ini, didukung oleh Sinclair (1985).Menurutnya bagaimana kita mendefinisikan akuntabilitas tergantung pada ideologi, motivasi, dan bahasa yang kita gunakan pada saat itu (Sinclair 1985:221).Hubungan akuntabilitas mensyaratkan persetujuan awal antar pihak, mengenai apa yang disebut dengan kinerja yang baik (dapat diterima), termasuk di dalamnya bahasa justifikasi yang bisa diterima (Day dan Klein 1987:5; Stewart(1984) dalam Sinclair (1995)). Sinclair menunjukkan beragamnya bentuk akuntabilitas, yang diistilahkan seperti bunglon [chameleon’s like).
Meskipun perspektif terhadap proses akuntabilitas berbeda-beda, namun pada dasamya, ia memiliki poin penting yang sama. Poin- poin tersebut adalah siapa (who) yang bertanggungjawab, kepada siapa (to whom), dengan cara bagaimana (how) dan untuk tujuan apa (for what)(Perks 1983). Poin-poin tersebut, jika disarikan dalam satu
Tera Ilmu Akuntansi, Vol. 10 No. 1, Maret 2011
kalimat, dalam istilah Roberts dan Scapens, adalahsuatu hubungan “ the giving and demanding of reasons for conduct” (Roberts dan Scapens 1985:447).
Proses akuntabilitas ibarat proses memotret. Memotret semua aktivitas dan kejadian yang telah dilakukan. Akuntabilitas yang transparan ibarat memotret dengan resolusi tinggi, sehingga akan menghasilkan gambar dengan kualitas yang tinggi, sama dengan gambar nyatanya.
Masalah yang muncul adalah apabila sang pemotret tidak ingin gambar yang ia hasilkan sama dengan kenyataannya. Lalu muncullah gambar hasil rekayasa dengan menggunakan teknologi computer. Motivasi rekayasa bisa bermacam-macam, misalnya karena pemotret menganggap obyek tidak cantik, sehingga merasa perlu dipercantik.Bibir yang kurang merah direkayasa agar lebih merah. Motivasi lain misalnya agar diperoleh kesan kuat tertentu, misalnya rekayasa setting di daerah bersalju, agar diperoleh kesan, pemotretan foto dilakukan di Eropa, padahal di studio Malang.
Kejadian rekayasa hasil foto merupakan analogi dari kasus manipulasi informasi dalam proses akuntabilitas dari agen kepada principal. Contoh nyata adalah pada hasil penelitian Healy (1985) yang terkenal dengan hipotesa skema bonus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajer melakukan manipulasi metode akuntansi agar didapat laporan rugi laba yang sesuai dengan keinginan, dengan harapan akan mendapat bonus berdasarkan hasil pencapaian laba.
Rekayasa ini dimungkinkan dilakukan karena, selain faktor motivasi, adalah karena system yang mendukung. Dalam kasus Healy (1985), manipulasi terjadi karena standard akuntansi memungkinkan itu teijadi.
Sebenamya, mengapa prinsipal memerlukan akuntabilitas dari agen? Padahal dengan proses itu, manipulasi bisa saja terjadi. Kebutuhan akan akuntabilitas muncul karena konsekuensi dari pendelegasian wewenang. Pendelegasian terjadi, karena prinsipal sudah tidak mungkin untuk mengelola perusahaan secara langsung.Hal ini bisa saja terjadi akibat dari membesarnya perusahaan, karena kompleksitas operasi, atau faktor keterbatasan kemampuan prinsipal.
Karena sudah tidak mengelola secara langsung, maka prinsipal memerlukan mekanisme yang membuat ia seolah-olah bisa melihat operasi perusahaan secara langsung. Mekanisme inilah yang disebut akuntabilitas.Idealnya, proses akuntabilitas yang transparan oleh agen, mampu memberikan gambaran yang sebenarnya kepada prinsipal. Seperti dalam analogy memotret, proses pemotretan
Sudaryanti, Akuntabilitas dalam Perspektif Islam: Solusi Masalah Korupsi.
dilakukan dengan kualitas pemotretan yang tinggi sehingga dihasilkan gambar yang jelas,bagus, dan merepresentasikan kejadian yang sebenamya.
Namun, sebagaimana telah disebutkan, proses pemotretan tergantung dari sang pemberi foto(agen). Ia bisa memberikan hasil foto yang menunujukkan kejadian yang sebenarnya, atau hasil rekayasa. Foto sudah dihasilkan dari kualitas kamera yang bagus, namun pilihan gambar yang ditampilkan, tergantung sang aktor (agen). Mekanisme akuntabilitas sudah baik, namun agen masih berpeluang untuk memanipulasi informasi dalam proses tersebut. Dalam pandangan penulis, proses manipulasi dalam proses akuntabilitas teijadi, antara lain karena:
1. Motivasi agen adalah untuk mendapatkan penilaian bagus dari prinsipal. Karena parameter penilaian adalah pencapaian laba, misalnya, maka agen memusatkan upayanya pada pemenuhan pencapaian laba, meskipun dengan cara-cara yang tidak seharusnya. Idealnya, target laba dilakukan dengan usaha yang lebih baik dalam pengelolaan organisasi. Namun, karena factor asimetri informasi, agen memanfaatkannya untuk memanipulasi laporan keuangan.
2. Agen menganggap prinsipal lebih berkuasa dalam menentukan kineijanya, sehingga segala hal dilakukan agar bisa memenuhi tuntutan sang penguasa. Agen tanpa sadar menganggap dirinya mesin dalam faktor produksi. Demikian pula sebaliknya, prinsipal merasa lebih berkuasa dalam menentukan arah kineija agen, sehingga merasa agen harus dalam kendalinya, sebagai salah satu faktor produksi, misalnya melalui mekanisme reward dan punishment.
3. Keterbatasan agen dan prinsipal sebagai manusia memunculkan adanya asimetri informasi. Sifat informasi yang seperti ini merupakan celah bagi munculnya perilaku yang tidak diinginkan. Meskipun tidak ada niat untuk melakukan perilaku tersebut, jika terdapat peluang untuk memaksimalkan keuntungan pribadi, maka kemungkinan teijadinya perilaku tersebut menjadi lebih besar.
4. Prinsipal mempercayakan pemotretan operasi perusahaannya melalui mekanisme yang memiliki banyak kelemahan. Agen sebagai pemotret, memiliki kepentingan sendiri, yahg mungkin berbeda dari kepentingan prinsipal. Sehingga hasil pemotretan akan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi agen, dan memberikan gambaran yang keliru atau tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Kelemahan lain adalah pada alat untuk memotret, yang biasanya berupa laporan keuangan. Penekanan pada aspek keuangan membuat aspek kinerja manajemen yang tidak terukur secara financial tidak bisa
Tera limit Akuntansi, Vol. 10 No. 1, Maret 2011
tercermin dalam laporan tersebut. Analoginya, kamera yang digunakan sudah rusak atau kualitasnya rendah, sehingga gambar yang dihasilkan buram atau wamanya tidak sesuai gambar aslinya. Manajer yang selalu tepat waktu, memperhatikan karyawan, tidak bisa dilaporkan dalam laporan keuangan.
Kelemahan-kelemahan dalam sistem akuntabilitas umum (barat) ini, menurut pendapat penulis, tidak bisa dilepaskan dari aspek ontologi dan metodologi yang dipakai untuk menurunkan sistem tersebut.Jika dilihat dari aspek ontologinya, ilmu pengetahuan (sains) barat membatasi lingkup dirinya pada hal-hal yang bersifat indrawi (sensible), yaitu dunia yang dapat diobservasi oleh panca indera (Kartanegara 2002).Pandangan ini didasarkan pada aliran filsafat yang hanya mengakui keberadaan hal-hal yang dapat diobservasi dan dibuktikan secara positif-empiris.Dengan demikian, lingkup pengetahuannya, secara garis besar meliputi mated, makhluk hidup, pikiran, kebudayaan, alam, dan sejarah (Kartanegara 2002).
Akuntabilitas dalam perspektif barat hanya menyandarkan pada kemampuan manusia untuk mengatasi permasalahan pelimpahan wewenang. Proses pertanggungjawaban hanya melibatkan 2 pihak, yaitu prinsipal dan agen. Pertanggungjawaban hanya antar manusia. Padahal, manusia adalah mankhluk yang penuh keterbatasan.Akan selalu ada permasalahan yang muncul karena keterbatasan yang melekat pada manusia. Permasalahan yang menonjol dalam akuntabilitas adalah misalnya informasi yang asimetri dan self interest. Informasi asimetri muncul karena pengetahuan manusia yang terbatas untuk bisa mengetahui semua hal .Self interestakan selalu ada karena itu inherent dalam did manusia. Untuk mengatasinya, dalam pendapat penulis, perlu sesuatu diluar manusia, yang bisa mengatasi keterbatasan pengetahuan manusia dan yang bisa menyatukan berbagai kepentingan yang berbeda dengan cara yang mendasar. Yaitu akuntabilitas yang memiliki dasar ontologi yang berbeda.
Dengan menyadari kelemahan-kelemahan yang melekat dalam akuntabilitas barat, diperlukan konsep akuntabilitas lain yang diturunkan dari filsafat ontologi yang berbeda. Dalam hal ini, penulis mengajukan akuntabilitas dengan nilai-nilai Islam yang memilki dasar ontologi yang berbeda dad akuntabilitas dalam pengertian barat.
Ilmu pengetahuan dalam Islam mengakui adanya benda-benda indrawi (sensible) sebagaimana barat, namun juga mengakui adanya substansi-substansi spiritual (intelligible), yaitu entitas-entitas yang ada di luar indrawi.Bahkan entitas metafisik dianggap lebih hakiki daripada benda-benda fisik (Kartanegara 2002). Dengan demikian, Islam mengakui proses mendapatkan pengetahuan, baik melalui alam fisik dan juga metafisik.
Sudaryanti, Akuntabilitas dalam Perspektif Islam: Solusi Masalah Korupsi....
Metodologi untuk menangkap realitas, menurut para ilmuwan Muslim, adalah dengan tiga sumber yaitu, panca indra, akal, dan intuisi (meliputi wahyu). Penilaian keabsahan dilakukan melalui metode observasi, metode rasional (nalar akal), dan intutitif (persepsi hati) (Kartanegara 2002).
Berdasarkan sifat-sifat pengetahuan dalam Islam inilah, penulis memaparkan konsep akuntabilitas dalam Islam, sebagai solusi alter¬ native dari akuntabilitas barat. Dalam Islam, konsep ini muncul pada:
Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (pekeijaan-pekerjaanmu itu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan
(Q.S. A1 Infithaar 10-12)
(Allah berfirman) “Inilah ftitab (Catalan) Kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar.Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang teluhkamu kerjakan’’. (Q.S. A1 Jaatsiyah 29)
Dua surat dalam A1 Quran di atas adalah sebagian dari banyak perintah Allah dalam agama Islam kepada manusia untuk memperhatikan aspek akuntabilitas dalam setiap tindakannya. Is¬ lam adalah agama yang sangat mengutamakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban.
Konsep akuntabilitas dalam Islam diturunkan dari dua pijakan utama, konsep tauhid dan konsep kepemilikan (Maali dan Napier (2007) dalam Basri(2008)).Berikut ini adalah penjelasan terinci tentang dua konsep tersebut dalam kaitannya dengan akuntabilitas dalam perspektif Islam.
Konsep tauhid bermakna keyakinan pada Allah semata sebagai Tuhan yang berhak disembah, dan tidak ada Tuhan selainNya.Dalam Q.S. A1 Baqarah 21-22 disebutkan seruan untuk menyembah Rabb (Tuhan) yang telah menciptakan manusia dan larangan untuk mengadakan sekutu-sekutu Allah.Dalam hal konsep Tauhid, Islam memberi tekanan yang sangat kuat.Tauhid adalah pembeda antara Islam dan non Islam. Bisa dikatakan Tauhid adalah identitas diri seorang muslim. Rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat adalah kesaksian Allah sebagai Tuhan, selain kesaksian nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir.
Implikasi dari konsep Tauhid adalah penyerahan diri sepenuhnya hanya kepada Allah (Yasin 1992).Penyerahan diri sepenuhnya bermakna segala aktivitas hidup manusia hanya ditujukan untuk Allah (Q.S. A1 An’aam 162).Dengan kata lain, segala aspek kehidupan manusia harus sejalan dengan ketentuan Allah SWT, sebagaimana diatur dalam A1 Quran dan Hadits. Dengan perspektif ini, ketentuan dalam Alquran dan hadits adalah cara hidup seorang muslim.
Tera Ilmu Akuntansi, Vol. 10 No. 1, Maret 2011
Termasuk diantaranya adalah konsep pertanggungjawaban (akuntabilitas) .
Terkait dengan konsep pertanggungjawaban manusia, terdapat beberapa surat dalam A1 Quran yang mengatumya. Dua diantaranya telah disajikan dalam awal sub bab ini yaitu Q.S. A1 Infithaar 10-12 dan Q.S. A1 Jaatsiyah 29. Dua surat ini menekankan pada aspek pencatatan. Bahwa Allah selalu mencatat setiap tindakan manusia dengan teliti, tidak ada yang terlewat. Catatan-catatan ini tidak hanya terhenti pada sekedar catatan, tapi berimplikasi pada kehidupan manusia setelah mati, yaitu di hari kiamat (Q.S. A1 Zalzalah 6-8) dan di alam akherat (Q.S.Ar Rahman 46 dan Q.S A1Israa 72 ). Setiap catatan kebaikan akan mendapat ganjaran pahala berlipat dan catatan keburukan akan mendapat balasanyang setimpal (Q.S. A1 An’aam 160). Setiap ganjaran dan balasan telah ditetapkan dengan teliti dan adil (Q.S. A1Anbiyaa’ 47).
Jadi bisa disimpulkan bahwa, dalam Islam, setiap muslim ditun tut bertanggungjawab atas segala tindakannya pada Allah, pencipatanya, pada hari kebangkitan nanti. Hal ini berbeda dari konsep akuntabilitas barat yang hanya mencakup akuntabilitas antar manusia. Dalam Is¬ lam, pertanggungjawaban manusia tidak hanya antar manusia tapi juga pada
Allah. Setiap
muslim yang taat akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya baik dengan sepengetahuan orang lain atau tidak, karena ia tahu Allah Maha Mengetahui apapun yang ia lakukan.
Karena pertanggungjawaban muslim kepada Allah, maka ia dituntut untuk melaksanakan semua aktivitasnya sesuai dengan aturan yang telah Allah tetapkan. Cara hidup seorang muslim sudah diatur oleh Allah lewat Shariah Islam yang tertuang dalam Quran dan Hadist.
Semua aspek kehidupan manusia harus sesuai dengan aturan Islam. Politik, ekonomi, sosial, budaya, misalnya, dikembangkan manusia dalam bingkai aturan shariah Islam.Dengan demikian Is¬ lam tidak mengenal adanya pemisahan dimensi religius dan dimensi sekuler.Semua adalah dalam kerangka dimensi religious.
Konsep kepemilikan dalam Islam menyatakan bahwa pemilik segala isi langit dan bumi adalah Allah, sebagai pencipata alam semesta. Didalam Q.S. A1 Baqarah 284 disebutkan “Kepunyaan Allahlah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi” . Manusia hanya sebagai pengelola ciptaanNya.Kepemilikan pribadi dalam Islam dikerangkakan sebagai titipan dari Allah, termasuk anak yang kita lahirkan.Jadi Islam masih mengakui hak kepemilikan pribadi, namun tidak bersifat absolute (Basri, 2008).Hak tersebut diberikan Allah sepanjang masih dalam koridor syariah (aturan) Islam.
Sudaryanti, Akuntabilitas dalam Perspektif Islam: Solusi Masalah Korupsi....
Kepemilikan pribadi manusia adalah titipan Allah, sebagai bentuk kepercayaan (amanah) dari Allah. Karena kepemilikan adalah kepercayaan atau amanah dari Allah, maka pengelolaan titipan harus dalam kerangkan peraturan yang memberikan amanah, yaitu Allah.Jadi, manusia mengelola amanah Allah sesuai dengan garis peraturan Allah yaitu shariah Islam.Dalam hal ini manusia adalah pemimpin di bumi (Q.S. A1 Baqarah 30) dan berkewajiban menyebarkan rahmat ke seluruh alam (Q.S. A1 Anbiyaa’ 107) dengan jalan menyeru pada kebaikan (ma’ruf) dan menjauhi tindakan yang mengarah pada ketidakbaikan (munkar) (Q.S. Ali Imran 110) (dalam Triyuwono, 2000).

## SIMPULAN
Akuntabilitas, dengan menggunakan pengertian barat, menekankan pada hasil akhir dari suatu kegiatan.Apakah mekanisme akuntabilitas mampu menggambarkan dan menjustifkasi aktifitas-aktifitas yang telah dilakukan? Jadi penekanannya pada kemampuan mekanisme tersebutadalah dalam “memotret” suatu proses.
Berdasarkan pemahaman dalam konsep tauhid dan konsep kepemilikan, penulis berpendapat, konsep akuntabilitas dalam Islam tidak hanya menekankan pelaporan hasil dari suatu proses, namun juga pada proses itu sendiri. Bisa dikatakan, penekanannya bahkan pada proses pelaksanaan tanggungjawab, apakah sudah didasarkan pada konsep tauhid dan konsep kepemilikan dalam Islam. Mekanisme akuntabilitas hanya merangkumnya.
Dalam konsep tauhid, semua aktifitas adalah ditujukan untuk Allah, maka demikian pula niat awal ketika seseorang beraktifitas atau bekeija untuk melaksanakan tanggung jawab. Niat ini akan mewarnai corak kerja yang dilakukan. Bekerja tidak untuk menyenangkan atasan, tidak untuk memaksimalkan kepentingan pribadi dan merugikan orang lain, dan niat-niat yang lain selain ridha Allah.
Konsep kepemilikan berimplikasi pada cara pandang seseorang pada pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Karena pekeijaan dianggap sebagai amanah, maka konsekuensinya adalah pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harapan pemberi amanah.Dari sisi hubungan antar manusia, pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan ketentuan pemberi amanah, yang biasanya tertuang dalam peraturan dan kebijakan tertentu.Namun, karena pada hakekatnya semua yang ada di langit dan bumi milik Allah, maka pemberi amanah yang sesungguhnya adalah Allah. Dengan demikian, pelaksanaan ketentuan dan kebijakan haruslah dilandasi ketaatan pada Allah.Sekali lagi, tuntutan atas dilakukannya suatu tanggung jawab harus disesuaikan dengan Allah.Sama dengan implikasi dalam konsep tauhid.
Tera Ilmu Akuntansi, Vol. 10 No. 1, Maret 2011
Selain aspek niat dan kepemilikan pada pekeijaan,konsep tauhid juga berimplikasi pada konsep rezeki.Allah sebagai penentu segalanya, maka demikian pula penentu rezeki atau hasil akhir dari suatu pekeijaan.Gaji atau bonus bukan menjadi tujuan utama dalam diri seseorang yang menjadikan bekeija sebagai ibadah kepada Allah.Gaji atau bonus hanya jalan Allah menurunkan rezekiNya. Rezeki, Allah lah yang mengatur, tugas manusia adalah mengupayakannya dengan cara yang baik dan halal.
Jika dalam proses evaluasi, dilakukan mekanisme akuntabilitas, maka sebenamya proses tersebut hanya menggambarkan kembali aktifitas yang telah dilakukan. Karena aktifitas sudah diwamai konsep Islam, maka mekanisme akuntabilitas hanya merangkum aktifitas- aktifitas tersebut.Kesimpulannya, akuntabilitas Islam adalah mekanisme akuntabilitas kepada Allah, yang terjadi sejak awal pelaksanaan suatu pelimpahan tanggung jawab, hingga saat evaluasi pelaksanaan tanggungjawab tersebut. Akuntabilitas Islam, dengan demikian, lebih luas daripada akuntabilitas barat, karena mencakup seluruh proses pelaksanaan tanggungjawab (tidak hanya akhir periode), dan karena tujuan pertanggungjawaban adalah kepada Al¬ lah (tidak semata kepada pemberi wewenang).
Pengertian korupsi menurut World Bank (dalam Tanzi, 1998) adalah suatu bentuk penyimpangan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Tanzi (1998) menginterpretasikan definisi World Bank tersebut secara luas, bahwa korupsi tidak hanya terjadi di wilayah publik saja namun bisa saja teijadi di aktivitas sector privat (perusahaan). Contoh korupsi dalam sector privat misalnya korupsi melalui kekuasaan pengadaan barang atau penyewaan jasa tertentu dengan menunjuk rekanan yang sudah memberi imbalan tertentu. Selain itu, menurut Tanzi, tujuan demi kepentingan pribadi tidak selalu bermakna pribadi secara perorangan, bisa juga bermakna kelompok pribadi tersebut, teman, keluarga, partai pilihannya dan lain-lain.
Berdasarkan pengertian tersebut, Tanzi mengelompokkan faktor- faktor penyebab tindakan korupsi, yaitu:
1. Regulasi dan Kekuasaan Otorisasi
Kekuasaan berbasis regulasi dan kewenangan otorisasi membuka peluang sangat lebar pada korupsi.Banyak aktivitas warga negara, misalnya mendirikan usaha, memiliki kendaraan, rumah, dan sebagainya, memerlukan orotisasi dan perijinan dari pemerintah. Kebutuhan warga akan perijinan inilah yang dimanfaatkan untuk menarik “iuran” tidak resmi dengan alasan kelancaran pengurusan perijian. Dari sisi warga negera, yang tidak mau banyak repot dengan banyak prosedur juga menawarkan hal yang sama, uang, dengan alasan efisiensi waktu dan tenaga, karena
Sudaryanti, Akuntabilitas dalam Perspektif Islam: Sohisi Masalah Korupsi....
pengurutsan perijinan biassanya memakaan banyak waktu dan tenaga.. 2. Perpajakan Sumber korupsi dalam aktivitas perpajakan adalah pada pemahaman yang kurang pada pembayar pajak atas aturan hukum pajak.Pemahaman yang kurang ini banyak dimanfaatkan oleh pegawai pajak untuk meminta imbalan atas jasa konsultasi mereka dalam membantu pembayar bayak memenuhi prosedur pembayaran pajak. Dari sisi pembayar pajak pun, karena alasan tidak mau banyak repot, memenuhi permintaan tersebut. 3. Keputusan Pendanaan Korupsi yang teijadi dalam bidang ini biasanya terkait dengan adanya kegiatan proyek investasi, pengadaan barang kantor, dan alokasi dana lain-lain. Korupsi teijadi antara bagian yang berwengan memutuskan pihak mana yang akan dijadikan rekanan. Disisi lain, pihak luar berlomba-lomba menjadi rekanan dengan cara memberi suap atau harga khusus. 4. Penyediaan barang dan jasa dengan harga di bawah harga pasar
Salah satu tugas pemerintah adalah menyediakan barang public dengan harga dibawah harga pasar atau melalui mekanisme subsidi pemerintah.Contohnya adalah pengadaan beras untuk rakyat miskin, subsidi listrik untuk rumah tangga, dan subsidi pengobatan untuk rakyat miskin.Ketidakseimbangan antara penyediaan barang public dengan permintaan yang banyak dari masyarakat menuntut aparat pemerintah untuk melakukan keputusan penempatan yang tepat. Proses keputusan inilah yang berpotensi menimbulkan korupsi. Dengan harga yang relative murah kadang mendorong warga masyarakat tertentu berupaya mendapatkan barang atau akses yang lebih dengan cara menggunakan suap. Suap ini diharapkan akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan aparat pemerintah dalam hal alokasi barang public tersebut.
Jadi, korupsi, biasanya dihubungkan dengan aktiitas dalam pemerintahan, terutama dalam kaitannya dengan adanya faktor monopoli dan kekuatan kebijakan pemerintahan (Tanzi, 1998).Dalam sektor lainpun, penyebab utama munculnya korupsi adalah karena adanya monopoli dan kekuasaan.Misalnya dalam hal pengadaan barang, pemilihan pemasok pada orang tertentu (yang memberi suap), bisa terjadi karena ada kekuasaan untuk melakukan pengadaan barang tersebut.
Berbagai jenis tindakan korupsi tersebut di atas, dalam pandangan penulis, korupsi memiliki karakteristik umum sebagai berikut:
Tera Ilmu Akuntansi, Vol. 10 No. 1, Maret 2011
1. Salah satu pihak merasa memiliki keunggulan dibanding pihak lain, misalnya dalam hal akses, kekuasaan legitimasi, uang, dsb.
2. Dorongan efisensi waktu dan tenaga mendorong perilaku or- ang untuk ‘memotong’ prosedur
3. Didorong oleh keinginan memperkaya atau menguntungkan diri sendiri (kelompok sendiri)
4. Dilakukan dengan cara diluar peraturan yang berlaku
Korupsi semakin tumbuh subur karena kurangnya transparansi dan factor pengendalian internal yang buruk.Padahal pengendalian internal merupakan aspek penting dalam mekanisme akuntabilitas.Pengembangan dan pemeliharaan pengendalian inter¬ nal yang baik akan mendorong terbentuknya akuntabilitas yang baik pula (Cuomo 2005). Dengan kata lain, akuntabilitas yang baik akan mencerminkan transparansi dan pengendailian internal yang baik pula. Dengan adanya transparansi, masyarakat akan tahu bahwa dana yang telah diambil dari mereka telah digunakan dengan semestinya ataukah malah sebaliknya.
Akuntabilitas yang baik merupakan salah satu mekanisme untuk mencegah terjadinya korupsi. Akuntabilitas, sebagaimana tersebut sebelumnya, merupakan proses penggambaran kembali secara transaparan, semua aktivitas sesuai tujuan pelimpahan wewenang. Korupsi, sebaliknya, merupakan aktivitas yang “tersembunyi” atau dalam ungkapan Tanzi (1998) adalah “do not typically take place in broad daylight”. Jodi, dengan mekanisme akuntabilitas, diharapkan aktivitas tersembunyi tersebut (korupsi) akan bisa terlihat dengan lebih jelas. Jika ada akuntabilitas yang baik, penyalahgunaan kekuasaan ini akan terprotet dengan baik pula. Jika seseorang tahu bahwa perbuatannya akan diketahui (terprotet) secara logika sederhana, ia akan berusaha untuk menjauhi perbutan tersebut. Dengan demikian, akuntabilitas yang baik akan mencegah korupsi.
Masalahnya, manusia tidaklah sesederhana itu. Nafsu memaksimalkan kesejahteraan akan selalu mencari jalan keluar. Pilihan lain adalah, selain menjauhi perbuatannya, adalah dengan menyembunyikannya. Berusaha agar mekanisme akuntabilitas tidak bisa memotretnya, melalui cara-cara tertentu. Pelaku tetap mempraktekkannya dengan melakukan kolusi (kerjasama) dengan sang pemberi atau penerima suap. Korupsi melalui kolusi inilah yang sulit dikendalikan oleh mekanisme akuntabilitas umum.Dikaitkan dengan analogi memotret sebelumnya, gambar yang dihasilkan adalah potret hasil rekayasa, yang meskipun memiliki kualitas (resolusi) tinggi, namun tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Asalkan pemberi dan penerima suap sama-sama tutup mulut, pandai menyimpan rahasia, maka tindakan mereka tidak akan diketahui melalui mekanisme akuntabilitas biasa.
Sudaryanti, Akuntabilitas dalam Perspektif Islam: Solusi Masalah Korupsi....
Jadi, apakah ada jalan keluar terhadap korupsi melalui kolusi ini? Ada. Melalui akuntabilitas dengan perspektif Islam. Seperti telah dijelaskan, korupsi dengan kolusi dilakukan dengan asumsi hanya pihak-pihak dalam tindakan tersebut saja yang tahu, yaitu pemberi dan penerima suap. Dengan mekanismen akuntabilitas Islam, pelaku korupsi akan tetap merasa ada yang mengawasi, yaitu Allah, sang Maha Mengetahui.
Telah dipaparkan bahwa korupsi, adalah tindakan yang menyalahi tanggung jawab, yaitu dengan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi dan dengan cara yang menyalahi standard yang berlaku. Berdasarkan penjelasan di atas, ciri umum penyebab korupsi menurut penulis adalah:
a. Asimetri sumber daya, misalnya dalam hal akses, kekuasaan legitimasi, uang, dsb.
b. Pengutamaan pada efisiensi, baik waktu, tenaga, maupun pada uang yang dikeluarkan (tidak sabar)
c. Sifat tamak pada kekayaan (self interest yang berlebihan)
d Perasaan tidak akan ada yang akan tahu perbuatannya, selain
para pelaku yang terlibat
Jika diringkas dalam satu kalimat, maka penyebab utama terjadinya korupsi adalah cara pandang yang keliru pada suatu pekerjaan atau pelaksanaan suatu tanggung jawab. Pekerjaan diartikan sama dengan kesempatan memperkaya diri, dengan menggunakan keunggulan sumber daya yang dimiliki. Dengan demikian, cara yang tepat untuk mengatasi korupsi adalah akuntabilitas yang sifatnya menyeluruh dan mendasar, sehingga mampu mengubah cara pandang yang keliru tersebut.
Bersifat menyeluruh berarti, mekanisme akuntabilitas juga mencakup pada proses pelaksanaan tanggung jawab, tidak terbatas pada saat akhir pelaporan. Sedangkan mendasar, bermakna mengubah cara pandang seseorang dengan dasar keyakinan yang kuat. Dan dua hal inilah yang ditawarkan oleh akuntabilias dalam perspektif Islam.Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, akuntabilitas Is¬ lam adalah akuntabilitas selama proses pelaksanaan tanggunjawab, yang ditujukan kepada Allah.
Akuntabilitas Islam, sebagai turunan dari konsep tauhid dan konsep kepemilikan dalam Islam, berimplikasi pada proses pelaksanaan suatu tanggung jawab, yaitu pada:
a. Niat melaksanakan suatu tanggung jawab, yaitu niat beribadah kepada Allah
b. Pelaksanaan tanggungjawab adalahperwujudan mengemban amanah
c. Rejeki (reward atau punishment) atau hasil dari pelaksanaan tanggung jawab, bukan menjadi orientasi utama
Tera Ilmu Akuntansi, Vol. 10 No. 1, Maret 2011
Bagaimana akuntabilitas Islam mengatasi
korupsi?Penyimpangan tindakan karena adanya asimetri sumber daya, bisa diatasi dengan pemahaman baru tentang konsep tujuan atau motivasi bekeija dan konsep kepemilikan rezeki. Keunggulan informasi satu pihak atas pihak Iain misalnya, tidak akan disalahgunakan untuk mencari keuntungan pribadi dengan merugikan pihak lain, karena tujuan dan motivasi bekerja adalah untuk ibadah. Ketika motivasi bekerja adalah untuk beribadah, tentunya langkah-langkah yang dilakukan dalam bekeija diwarnai oleh motivasi tersebut.Dengan kata lain, motivasi ibadah akan menjaga pelaksanaan tanggungjawab sesuai dengan norma agama.Dan agama tidak mengijinkan tindakan korupsi.
Tujuan dan motivasi bekeija adalah untuk ibadah juga membawa pada pemahaman bahwa ada Sang Maha Melihat. Implikasinya, or- ang akan terdorong selalu bertindak sesuai norma agama, baik ada orang lain yang melihat ataupun tidak. Jadi pemahaman bahwa tidak aka nada yang melihat tindakan korupsi kecuali pelaku, tidak akan berlaku dalam konsep akuntabilitas Islam.
Konsep tauhid juga mengarahkan orientasi pekeijaan. Jika re¬ ward dan punishment menjadi tujuan utama, hal itu bisa membuat seseorang melakukan segala hal yang dianggap perlu demi tercapainya reward atau terhindar dari punishment, termasuk manipulasi informasi. Orientasi mengejar target proyek agar mendapat bonus, kadang membuat orang melakukan manipulasi informasi. Dengan konsep tauhid, keunggulan sumberdaya tidak akan membuat seseorang menggunakannya untuk kepentingan pribadinya, mendapatkan reward tertentu. Dalam konsep ini, reward atau pun¬ ishment hanya efek samping dari hasil kerja keras.Tujuan utamanya adalah ridha Illahi (beribadah). Sehingga tidak akan mendorongnya melakukan tindakan manipulatif.
Dari sisi konsep rezeki, telah disebutkan bahwa rezeki telah ditentukan Allah.Ditentukan Allah, bermakna, rezeki bukan fungsi linear dengan upaya manusia. Fungsi tersebut bekeija atau tidak, adalah semata-mata atas ijin Allah.Dengan demikian, tidakakan diperlukan langkah-langkah yang tidak semestinya dilakukan, misalnya dengan melanggar peraturan, supaya diperoleh rezeki sebanyak mungkin. Sifat tamak dikendalikan dengan konsep rezeki.
Konsep kepemilikan, yang menganggap pekerjaan adalah amanah, menuntut kesesuaian dengan keinginan pemberi amanah. Pekerjaan bukanlah kesempatan untuk memperkaya diri dengan merugikan orang lain. Dalam pandangan bahwa pekerjaan amanah, akan mendorong dilakukannya pekeijaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pekeijaan akan dilakukan sebaik-baiknya. Dikaitkan dengan konsep tauhid, maka dilakukannya pekerjaan sesuai dengan
Sudaryanti, Akuntabilitas dalara Pcrspektif Islam: Solusi Masalah Korupsi....
ketentuan yang berlaku, dilandasi juga oleh ibadah kepada Allah.Jadi, ketaatan pada ketentuan yang berlaku bukan karena faktor dilihat oleh orang lain, tapi karena dilandasi niat beribadah.
Akuntabilitas Islam langsung menyentuh aspek pribadi orang, berupa aspek keyakinan. Berawal dari keyakinan yang kuat, maka segala tindakan dan motivasi orang tersebut tidak lagi tergantung pada orang lain. Tidak lagi tergantung lagi pada sesuatu yang memiliki banyak keterbatasan.Ketergantungan kini beralih pada yang memiliki Kesempumaan dalam segala hal, yaitu Allah. Dengan demikian, tidak akan ada rekayasa lagi, karena rekayasa sudah tidak diperlukan. Untuk apa rekayasa karena tujuan dan motivasi akuntabilitas tidak lagi pada prinsipal. Termasuk tujuan dan motivasi merekayasa, yaitu mendapatkan keuntungan pribadi sebesar-besamya, sudah tidak ada, karena tujuan dan motivasi telah beralih ke konsep ibadah dalam bekerja.Menurut pendapat penulis, konsep akuntabilitas yang berawal dari keyakinan kuat merupakan akuntabilitas yang kuat. Dan inilah yang ditawarkan oleh akuntabilias Islam
Korupsi adalah tindakan yang muncuk akibat dari pemahaman yang keliru tentang hakekat pekerjaan itu sendiri. Pekerjaan dianggap sebagai keunggulan atas manusia lain, kesempatan untuk menumpuk kekayaan, dan kesempatan untuk menekan orang lain. Kekeliruan ini mendorong timbulnya penyalahgunaan wewenang, manipulasi informasi dan tindakan pengutamaan diri sendiri lainnya, yang berdampak buruk pada orang lain.
Islam menawarkan cara pandang yang berbeda terhadap pekerjaan (pelaksanaan tanggung jawab). Dengan konsep akuntabilitas dengan perspektif Islam, pekerjaan adalah bagian dari mekanisme akuntabilitas itu sendiri. Karena akuntabilitas dalam pandangan Islam ditujukan kepada Allah, maka demikian pula dengan pelaksanaan suatu pekerjaan. Seluruh pelaksanaan pekerjaan adalah dalam rangka pertanggungjawaban kepada Allah.Tidak sekedar pada manusia.
Pertanggung jawaban kepada Allah juga bersifat jangka panjang.Tidak hanya didunia ini, tapi terbawa hingga akherat nanti.Sehingga tidak ada pemisahan realitas menjadi realitas duniawi atau akherat.Semua harus sesuai dengan ketentuan Allah karena pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan di depan Allah,
Islam memiliki dasar yang kuat untuk membuat struktur bangunan akuntabilitas sendiri. Dengan mengutip pendapat Triyuwono (2000), Islam dengan keyakinan mendasarnya, yaitu Tauhid, datang untuk mengemansipasi individu dari relaitas “palsu” menuju realitas dan kehidupan sejati. Bagian pertama frase dalam kalimat sahadat, “tidak ada tuhan” adalah sebuah penolakan terhadap relitas-realitas itu, realitas semu atau tuhan-tuhan semu, yang
Tera Ilmu Akuntansi, Vol. 10 No. 1, Maret 2011
seharusnya tidak memperbudak mereka.Mereka harus terbebas dari itu semua, dan menuju tuhan yang sebenamya Tuhan, yang dalam frase kedua sahadat dinyatakan “kecuali Allah” (Triyuwono 2000).
Dalam kaitannya dengan tujuan dilakukannya akuntabilitas, Islam memiliki tujuan yang jelas dan kuat, yang penulis yakini, dengan tujuan tersebut, akuntabilitas akan beijalan dengan baik, penyakit korupsi dalam tubuh bangsa Indonesia akan sembuh. Tujuan tersebut adalah Allah. Sebagaimana dinyatakan al Faruqi (1992 dalam Triyuwono, 2000), sebagai berikut:
Tauhid, dari aspek aksiologis, menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya nilai yang tertinggi, sedangkan yang lainnya hanyalah instrument yang nilainya tergantung pada Tuhan, karena instru¬ ment-ins trumen itu pada asalnya tidak punya nilai sendiri, dan yang kebaikannya diukur dengan aktualisasi kebaikan ketuhanan yang tinggi. Ini berarti bahwa Tuhan adakah tujuan akhir seluruh keinginan.
Sudah seharusnya seorang muslim menggunakannya, baik dalam kehidupan pribadi maupun secara organisasional. Sehingga tujuan manusia sebagai pemimpin di bumi dan pengemban misi untuk kebaikan seluruh alam akan tercapai.

## DAFTAR RUJUKAN
Al Quran dan Teijemahnya. Ayat Pojok Bergaris. Penerbit Asy-Syifa, Semarang. Indonesia Ashforth, B.E dan B. W. Gibbs. 1990.”The Double-Edge Of Organizational Legitimation”. Organization Science, 1 (2)hal. 177-195 Basri, H. 2008. Accountability in Islamic Religious organizations: A Case Study of Pesantren in the Province of Nanggroe Aceh Darussalam-Indonesia. Proposal for PhD Thesis, University Sains Malaysia Giddens, A. 1984. The Constitution of Society , Outline of theTheory of Structuration, Cambridge, UK: Polity Press. Jensen, M., dan Meckling, W. 1976. “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure”. Journal of Financial Economics, J,hal. 305-360. Jensen, M.C ( 2000 ).Value Maximization and Stakeholder Theory (http: / / hbswk.hbs.edu/item/ 1609.html ) diunduh :24 July