## Pengaruh Budaya Strategis pada Kepemimpinan dan Revolusi Islam Iran

## Prabaswari
Program Doktoral Ilmu Pertahanan, Universitas Pertahanan e-mail : prabaswari@doktoral.idu.ac.id

## Abstract
The  Islamic  Revolution  in  Iran,  led  by  Ayatollah  Imam  Khomeini,  was  a  world- shaking movement. Khomeini is both a spiritual leader of the ulama and a well- respected political figure in Iran. The Iran-Iraq war and US economic sanctions for reasons relating to the nuclear program have brought Khomeini's leadership model to the test. Despite these obstacles, Iran has managed to establish a constitutional government that provides the religious elite extraordinary powers so that they may control  internal  politics  as  well  as  external  forces  that  threaten  the  regime's survival. This study finds that the Islamic Republic of Iran's achievement in building an  effective  government  is  due  to  Iran's  ability  to  convert  the  flexible  Iranian Persian and Shia Islam culture into a strategic culture. This study uses the method of  analysis  of  the  study  of  literature  and  strategic  culture  theory,  in  relation  to foreign policy decision making.
Keywords : Khomeini, strategic culture, leadership, Iran ’ s Islamic Revolution

## Abstrak
Revolusi Islam Iran di bawah kepemimpinan Ayatollah Imam Khomeini merupakan fenomena  yang  mengguncang  dunia.  Khomeini  sendiri  adalah  sosok  pemimpin spiritual ulama dan sekaligus sebagai pemimpin politik yang sangat dihormati di Iran.  Model  kepemimpinan  yang  dipakai  oleh  Khomeini  tersebut  mendapatkan banyak ujian, di antaranya adalah perang Iran-Irak serta sanksi ekonomi AS atas alasan  program  nuklir.  Dengan  segala  macam  tantangan  tersebut,  Iran  tetap berhasil  membentuk  pemerintahan  konstitusional  yang  memberikan  kekuatan luar biasa kepada elit ulama, sehingga dapat mengendalikan politik internal dan juga  tekanan  eksternal,  yang  berpengaruh  terhadap  kelangsungan  hidup  rezim. Dari penelitian ini, penulis menemukan bahwa keberhasilan Republik Islam Iran membentuk  pemerintahan  yang  efektif  tersebut  merupakan  gambaran
keberhasilan Iran melakukan adaptasi yang fleksibel terhadap budaya Iran Persia dan  Islam  Syiah  yang  bertransformasi  menjadi  budaya  strategis.  Penelitian  ini menggunakan metode analisis studi literatur serta teori budaya strategis, dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan kebijakan luar negeri.
Kata Kunci : budaya strategis, kepemimpinan, Khomeini,  Revolusi Islam Iran

## Pendahuluan
Dalam empat dekade terakhir ini, Iran menjelma menjadi  salah satu negara di Timur  Tengah  yang  banyak  menyita  perhatian  dunia,  karena  beberapa  kebijakan strategisnya  yang  dinilai  kontroversial,  anti -mainstream, serta  sering  berseberangan dengan  kebijakan  negara-negara  Barat.  Kebijakan  berani  Iran  mulai  diambil  sejak dibentuknya Republik Islam Iran oleh Ayatollah Khomeini menggantikan rezim monarki sekuler  Shah  Reza  Pahlevi,  pada  tahun  1979.  Revolusi  tersebut  berhasil  meletakkan konstitusi baru yang berlandaskan hukum Islam, tetapi juga memiliki unsur demokratis yaitu  pemisahan  pemerintahan  kepada  eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif  (Hiro,  2009: 368).  Konsep Velayat-e  Faqih (kepemimpinan  oleh  ulama)  menjadi  dasar  utama  bagi konstitusi Iran, di mana pemimpin tertinggi di saat itu dideklarasikan kepada Khomeini untuk seumur hidup (Abrahamian, 2008: 162-164).
Menurut  Amien  Rais,  pada  abad  20  ini,  sedikitnya  ada  tiga  revolusi  yang berdampak luas, yaitu:  Revolusi Rusia (1917), Revolusi Mao Zedong (1949), dan Revolusi Islam  Iran  (1979).  Revolusi  Iran  termasuk  sangat  fenomenal  karena  mampu mengguncang  sendi-sendi  hubungan  Internasional  di  kawasan  Timur-Tengah  dan bahkan dunia. Berdirinya Republik Islam Iran telah menempatkan Teheran berada dalam situasi  berkonflik  secara  langsung  dengan  kepentingan  AS.  Pada  rezim  sebelumnya, yaitu kepemimpinan Reza Shah Pahlevi, Iran sangat bergantung kepada bantuan Inggris dan Amerika Serikat. Situasi ini terjadi ketika sebenarnya, kepentingan Inggris dan AS terhadap  Iran  sangat  besar  karena  suplai  minyak  Iran  sangat  dominan  di  Eropa  dan Amerika  (Rais,  1996:  199).  Dunia  Barat  saat  itu  banyak  menyuplai  persenjataan  dan melatih  militer  Iran,  sehingga  Iran di  masa  Shah  Pahlevi  menjadi  salah  satu  kekuatan militer terkuat di dunia (Mikail, 2013: 13). AS juga membantu Iran dalam membangun kapabilitas nuklirnya, melalui MoU Iran-AS mengenai pengembangan nuklir Iran (Mikail, 2018: 73).
Dengan  jatuhnya  rezim  Shah,  muncullah  ketakutan  dari  dunia  Barat  terkait dengan  dominasi  mereka  atas  Iran.  Hal  inilah  yang  membuat  AS  selalu  berusaha menyudutkan  rezim  Khomeini.  Seperti  yang  dituliskan  oleh  dua  wartawan  koran  The Asian Wall Street Journal, Gerald F. Seib dan Thomas E. Ricks, Presiden AS George Bush sangat  mengkhawatirkan  Iran  yang  disebutnya  perlahan  tapi  pasti  akan  menjadi kekuatan utama dan berbahaya di Teluk Persia, serta mengancam kepentingan Amerika. (Sihbudi, 1993: 100-110).
Secara  kultural,  mayoritas  rakyat  Iran  adalah  penganut  Syiah,  yang  terikat dengan  doktrin imamah ,  yaitu  ketaatan  mutlak  kepada  pemimpin  agama.  Ini  adalah situasi yang sangat dikhawatirkan AS. Doktrin ketaatan mutlak kepada ulama membuat rakyat Iran terikat kuat kepada otoritas kepemimpinan agama. Robin W. Carlsen (Algar, 1994: 22), seorang orientalis, menyatakan:
”Khomeini  merupakan  suatu  badai.  Orang  dapat  mel ihat  dengan  segera  titik diam mutlaknya, tegar dan memerintah, namun juga tentram dan ramah. Ada sesuatu  dalam  dirinya  yang  tidak  dapat  dipengaruhi,  tapi  itulah  yang memengaruhi  seluruh  Iran.  Ia  bukanlah  manusia  biasa,  bahkan  seluruh  orang bijak, wali yang pernah saya temui: Dalai Lama, pendeta Budha, pendeta Hindu, tidak  satupun  memiliki  kualitas  kehadiran  yang  begitu  kuat  dan  menyengat seperti Khomeini.”
Khomeini dinilai konsisten terhadap hukum Islam dan menjadikan Islam sebagai way  of  Life .  Karenanya,  tradisi  Islam  dan  semangat  nasionalisme,  menurut  Imam Khomeini, hanya boleh berkiblat kepada Islam, bukan pada Barat. Slogan Khomeini yang terkenal  adalah:  ”tidak Timur, tidak  Barat, tetapi  Republik  Islam”  ( laa  syarqiyyah,  laa gharbiyyah,  Jumhuriyyah  Islamiyyah )  (Arif,  2010:  5).  Pernyataan  ini  bukan  semata berdimensi  religius,  melainkan  juga  bernuansa  politis,  dalam  rangka  mendobrak belenggu imperialisme Barat yang telah lama bercokol, serta sebagai salah satu doktrin karakter bangsa untuk mempertahankan budaya dan identitas Iran (Prabowo, 2021: 3). Sebagai  pemegang  kekuasaan tertinggi,  Khomeini  memberikan  ruang  pada elit ulama Syiah  untuk  memberikan  pertimbangan  pada  pengambilan  keputusan  terkait  dengan isu-isu penting, termasuk kebijakan luar negeri. Iran sendiri telah menegaskan identitas nasionalnya, yaitu Islam Syiah. Selain itu, budaya Iran-Persia juga menjadi faktor yang berpengaruh secara kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Attamimi, 1998: 11-12).
Situasi seperti ini sangat berbeda dibandingkan dengan apa yang berlaku di Iran sebelum terjadinya revolusi. Pada masa kepemimpinan dinasti Reza Pahlevi dan Reza Khan, budaya Barat menjadi sumber inspirasi dalam modernisasi. Barat menjadi kiblat
lifestyle yang  semakin  lama  dirasakan  menyimpang  jauh dari  nilai-nilai  agama  (Sujati, 2019: 14).  Sedemikian tersingkirnya  nilai-nilai  Islam,  sampai-sampai,  penguasa  Iran  di saat  itu  lebih  menghormati  Cyrus  Agung  (pendiri  kerajaan  Persia)  daripada  Nabi Muhammad SAW. Hal itu dibuktikan dengan upacara besar-besaran di depan makam Cyrus Agung tahun 1971, dalam rangka memperingati 2.500 tahun kerajaan Iran (Algar, 1994:  22).  Pergeseran  nilai  ini  dianggap  sebagai  sekulerisasi,  dan  menjadi  salah  satu faktor kuat yang membuat ulama turut serta dalam revolusi (Anis, 2018: 86).
Situasi  kebergantungan kepada  Barat  di  masa  sebelum  Revolusi  Islam  itu  juga dianggap menyalahi kultur Persia selama ini yang cenderung berwatak interdepedensi di  tengah-tengah  pergaulan  internasional.  Karya  sastra  Persia  berupa  puisi  dan  syair yang  bertemakan  invasi,  eksploitasi,  dan  persekusi  menjadi  sumber  motivasi  dan landasan bertahannya budaya dan bahasa Persia dalam pergeseran zaman (Kinch, 2016: 30).  Dari  sisi  inilah,  Khomeini  juga  mendorong  perlawanan  terhadap  segala  bentuk dominasi atas hak suatu bangsa (Aldosari, 2015: 49).
Sejak  masa  kepemimpinan  Khomeini,  Iran  banyak  menghadapi  situasi  sulit. Dalam banyak momentum, negara-negara besar dunia sangat sering menyudutkan dan mengancam rezim Khomeini, misalnya dalam kasus invasi Irak ke Iran selama periode 1980  -1988.  Irak  yang  didukung  oleh  AS,  menggunakan  senjata  kimia  sehingga menimbulkan banyak korban jatuh. AS juga mendorong komunitas Internasional untuk menekan Iran sehingga Iran terisolasi dari aktivitas Internasional (Kinch, 2016: 58-59). Selanjutnya,  Dinas  Rahasia  AS  (CIA)  dan  Inggris  (MI6)  terlibat  dalam  upaya  sabotase terhadap  upaya  nasionalisasi  minyak  Iran  (Torbat,  2020:  107).  Berbagai  pengalaman buruk  Iran  dalam  interaksinya  dengan  Barat  menjadikan  Iran  cenderung  menentang supremasi negara besar. Hal ini pula yang menjadi salah satu faktor penting sehingga pemerintah Iran berusaha melakukan manuver dalam pengembangan militernya agar tidak bergantung  kepada  negara  lain  (Bahgat,  2007:  3-22).  Latar  belakang  inilah  yang menjadi landasan kebijakan luar negeri Republik Islam Iran yang juga dimaktub dalam Konstitusi Republik Islam Iran 1979.
Pencanangan  program  nuklir  Konstitusi  Republik  Islam  Iran  juga  mendapat respon  negatif dan  intervensi dari negara  besar dunia.  Sentimen  negatif ini,  menurut Konstitusi Republik Islam Iran, adalah refleksi terhadap penolakan kedaulatan Konstitusi Republik  Islam  Iran.  Komunitas  internasional  juga  terus  berusaha  mencabut  hak pengayaan  energi  nuklir  dari  Iran,  yang  dianggap  sebagai  provokasi  kepada pemerintahan  Konstitusi  Republik  Islam  Iran.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  Iran cenderung  melakukan  resistensi  terhadap  sistem  internasional,  karena  krisis  ini dianggap sebagai superpower bullying (Kinch, 2016: 143-144). Sikap resisten tersebut di antaranya diwujudkan oleh Iran dengan tetap melanjutkan program nuklirnya.
Dari  berbagai  fenomena  di  atas,  muncul  pertanyaan,  bagaimana  Iran  bisa bertahan  menghadapi  berbagai  tekanan  internasional  tersebut.  Tulisan  ini  akan menganalisis  bagaimana  identitas  dan  budaya  nasional  Iran  bertransformasi  menjadi budaya strategis sehingga mampu mempengaruhi pengambilan keputusan strategis luar negeri  negara  itu.  Penelaahan  atas  masalah  ini  menggunakan  studi  pustaka  terkait dengan  teori  budaya  strategis  dan  evolusi  budaya  strategis  sebagaimana  yang dikemukakan oleh Johnston.

## Konsep Budaya Strategis
Budaya  Strategis  berasal  dari  kata  Budaya  dan  Strategis.  Secara  etimologis, istilah budaya pertama kali diperkenalkan oleh Giovanni Andres tahun 1781  (Kartchner, 2009  :  17).  Ia  memperkenalkan  istilah coltura untuk  menyiratkan  kondisi  pencapaian manusia yang didokumentasikan secara tertulis, yang merupakan sebuah gagasan yang luas atau bertumbuh.
Pengertian tentang budaya dikemukakan oleh para ahli, di antaranya:
1. E.B.  Tylor  (1865)  menyatakan  bahwa  budaya  merupakan  kompleksitas  yang terdiri dari pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, kebiasaan, serta kemampuan dan rutinitas lainnya yang dilakukan oleh manusia sebagai anggota dari masyarakat.  (Taylor dalam Hidayat, 2018: 27)
2. Linton  (1945:  8)  menyatakan  bahwa  kebudayaan  adalah  keseluruhan  sikap perilaku  yang  dipelajari,  dan  hasil  dari  sikap  perilaku  yang  dibagikan  dan diwariskan oleh anggota masyarakat tertentu.
3. Effat Al-Syarqawi mendefinisikan budaya dari sudut pandang Islam. Menurutnya, budaya adalah khazanah sejarah kelompok masyarakat yang direfleksikan dalam kesaksian  dan  nilai  yang  menggariskan  makna  dan  tujuan  rohaniah  dalam kehidupan. (Syarqawi dalam Fitriana, 2016: 7)
4. Briere  mendefinisikan  budaya  sebagai  kumpulan  dari  materi,  intelektual,  dan nilai moral, serta kondisi yang memudahkan komunitas masyarakat berkembang secara harmonis. (Briere dalam Bakker, 1984: 18-19).
5. Koentjaraningrat  (1990:  180)  menyatakan  bahwa  kebudayaan  adalah keseluruhan  sistem  gagasan,  tindakan,  dan  hasil  karya  manusia  dalam  rangka kehidupan  masyarakat  yang  dijadikan  milik  diri  manusia  dengan  cara mempelajarinya.
Dari  keseluruhan  definisi  di  atas dapat disimpulkan bahwa budaya  merupakan cara  hidup  yang  dimiliki  dan  berkembang  pada  sekelompok  orang,  yang  diwariskan secara turun temurun, serta terbentuk dari beberapa unsur di antaranya adat istiadat, bahasa, karya seni, agama, dan politik yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari manusia. Pada buku  Antropologi  Budaya  (Wiranata,  2011:121-122),  dijelaskan  bahwa terdapat tiga tahap proses pewarisan nilai budaya, sebagai berikut.
1. Proses  sosialisasi,  di  mana  seorang  individu  menyesuaikan  diri  dengan  nilai kebudayaan masyarakat di lingkungannya, dimulai dari lingkungan terdekatnya misalnya  keluarga,  sehingga  ia  mengetahui  dan  memahami  nilai-nilai  budaya lingkungan setempat.
2. Proses internalisasi, adalah proses internal dalam diri individu dalam menerima sosialisasi,  di  mana  dilakukan  proses  interpretasi  (pemahaman)  dari  nilai-nilai yang diterima tersebut.
3. Proses enkulturisasi, adalah proses menghayati dan menyesuaikan sikap-tindak sesuai dengan sistem dan nilai yang ada di dalam lingkungan budaya masyarakat.
Itulah beberapa poin penting terkait dengan budaya. Konsep berikutnya adalah terkait  dengan  “strategi”.  Kata  “strategi”  didefinisikan  sebagai  hal  yang  berka itan dengan  sarana  militer  demi  menjamin  kelangsungan  hidup,  kemakmuran  institusi, struktur, dan nilai yang dipilih masyarakat. Berbagai hal tersebut ditempatkan dengan perspektif perencanaan jangka panjang dan koordinasi seluruh jajaran terkait di suatu bangsa.  Dalam  perspektif  militer,  dikatakan  bahwa  penyusunan  strategis  harus memerhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemajuan kepentingan nasional, rencana,  kebijakan,  doktrin,  kegiatan,  perspektif  atau  tujuan,  melalui  koordinasi  atau sinkronisasi  semua  instrumen  kekuatan  nasional,  termasuk  militer,  diplomatik, ekonomi,  budaya,  intelektual,  dan  informasi  (Putra,  2017:26)  Menurut  Lewis  Gaddis (2005 : 9)  strategi adalah bagaimana mencari keterhubungan rasional antara tujuan dan sarana/cara, berkaitan dengan kemampuan , tujuan, dan sumber daya.
Ketika  budaya  dan  strategi  digabungkan,  muncullah  istilah  “budaya  strategis”, yang didefinisikan oleh Johnston (2009:34 ) sebagai seperangkat keyakinan, asumsi, dan model  perilaku  yang  berasal  dari  pengalaman  umum  dan  narasi  yang  diterima  (lisan ataupun  tulisan),  sehingga  membentuk  identitas  kolektif  dan  hubungan  dengan kelompok  lain.  Keyakinan,  asumsi, dan  model perilaku  itu  sangat  menentukan  tujuan dan cara yang tepat untuk mencapai tujuan bersama. Johnston juga menyatakan bahwa apa  yang  terjadi  di  masa  lalu  terus  memengaruhi  pemilihan  strategi  kontemporer, sebagai  halangan  atau  batasan,  menjadi  suatu  rasionalitas  dalam  pengambilan keputusan negara, salah satunya dalam hal keamanan internasional.
Dengan  kata  lain,  budaya  strategis  adalah  tradisi,  nilai,  sikap,  pola  perilaku, kebiasaan,  adat,  pencapaian,  dan  cara-cara  tersendiri  yang  dimiliki  negara  untuk beradaptasi  dengan  lingkungannya  dan  menyelesaikan  masalah  dalam  menghadapi ancaman atau gangguan yang menggunaan segala bentuk  paksaan.
Konsep budaya strategis lebih cenderung pada strategi, taktik, dan gerakan yang lebih spesifik untuk diadopsi oleh para pemimpin. Konsep ini melibatkan perhitungan yang  lebih  rinci  atas  keragaman  dimensi:  komposisi  kekuatan,  logistik,  geografi,  dan kemampuan,  juga  strategi  dari  musuh.  Struktur  konsep  budaya  strategis  bersifat hierarkis, tetapi itu tidak selalu berarti bahwa satu tingkat menentukan yang lain. (Feng, 2007: 32)
Tingkat strategis dan politik dapat mengarahkan tingkat operasional, tetapi tidak menentukan  secara  mutlak  atas  keputusan  tingkat  operasional.  Meskipun  keputusan untuk  melakukan  perang  sejalan  dengan  persepsi  umum  tentang  utilitas  yang ditugaskan untuk perang, dalam situasi perang yang sebenarnya, keputusan operasional dibuat  secara  instrumental  sesuai  dengan  kontinjensi,  situasi  aktual  dari  momen historis, serta keputusan pembuat kebijakan tertentu. (Feng, 2007: 33).
Dalam  konteks  revolusi  Islam  Iran,  Syiah masuk ke  dalam  bagian budaya  lokal Iran  melalui proses  enkulturisasi,  sehingga  ajaran  ini  memengaruhi  budaya  lokal,  dan pada  akhirnya,  membentuk  apa  yang  disebut  sebagai  “tradisi  Syiah”  yang  menjadi identitas bangsa Iran. Doktrin imamah yang dianut Syiah Iran, bermula dari keyakinan kaum Syiah bahwa imam yang adil akan selalu diturunkan Allah SWT untuk membimbing umat manusia agar tetap berada pada ajaran-Nya. Dalam ajaran Syiah, imam memiliki otoritas seperti halnya Rasul dalam menginterpretasikan wahyu dan memimpin kaum muslimin (Sahide, 2013: 229-230). Syiah meyakini bahwa imam mendapat petunjuk Ilahi sehingga terjaga dari dosa, khilaf, dan meyakini bahwa imam akan membawa manusia kepada keselamatan. (Watt, 1990: 69).
Selain memegang kuat doktrin imamah , kaum Syiah Iran memformalkan sistem politik Velayat-e  Faqih ,  yaitu  kepemimpinan  yang  dipegang  oleh  ulama  sebagai  wakil imam. Konsep Velayat-e Faqih ini menjadi ideologi utama negara (Abrahamian, 2008: 162-164),  yang  dianggap  sebagai  puncak  pencapaian  sempurna  dari  integrasi  antara kehidupan sosial dan agama, sehingga menjadi budaya strategis baru sejak 1979, yang sebelumnya  dipudarkan  oleh  masyarakat  Barat  melalui  budaya  sekularisasinya (Mubarok, 2016: 200).

## Evolusi Budaya Strategis
Sebagai sebuah proses yang berlangsung dalam sebuah masyarakat yang hidup, budaya  strategis  juga  mengalamai  evolusi.  Konsep  evolusi  itu  sendiri  sebenarnya merupakan  suatu  teori  yang  hingga  kini  masih  menjadi  perdebatan  di  antara  para ilmuwan  di  seluruh  dunia.  Teori  tersebut  menyatakan  terjadinya  perubahan  pada makhluk hidup atau spesies secara gradual. Perubahan yang dihasilkan membutuhkan waktu  yang  cukup  lama  dalam  menghasilkan  spesies  atau  makhluk  hidup  yang  baru. Berangkat  dari  teori  tersebut,  para  pengkaji  budaya  kemudian  memasukkan  teori evolusi  dalam  hubungannya  dengan  budaya  strategis  suatu  bangsa.  Evolusi  adalah konsep  terpenting  dalam  suatu  perubahan  yang  terjadi  dalam  suatu  kelompok masyarakat,  baik  yang  mengarah  pada  kemajuan  ataupun  kemunduran,  atau  bahkan kehancuran. Prinsip ini mempersatukan keseluruhan sejarah kehidupan. Secara ringkas, evolusi  dalam  konteks  budaya  menyatakan  bahwa  keanekaragaman  bentuk  pola kehidupan yang baru, muncul sebagai hasil perubahan dan pola tingkah laku manusia.
Menurut  Collin  Gray  (1981:21-47),  kebudayaan  itu  dipelajari  oleh  generasi berikutnya,  bukan  diwariskan  secara  genetik,  sehingga  bisa  saja  berubah.  Kemudian, Gray  juga mendefiniskan  secara  singkat  suatu  konsep  bahwa  budaya  strategis  adalah dunia pikiran, perasaan, dan kebiasaan dalam berperilaku. Perdebatan tertua tentang budaya  strategis  terjadi  pada  abad  ke-19  di  antara  ilmuwan  yang  menggunakan pendekatan  Galilean  (positivisme)  untuk  menjelaskan  kausalitas  dalam  sains  dengan para ilmuwan lainnya yang menggunakan pendekatan Aristotelian (idealisme), dengan penekanan teleologis. Namun, seiring berkembangnya waktu, paham positivisme lebih meluas digunakan.
Pemahaman  atas  adanya  evolusi  budaya  strategis  ini  sangat  penting  untuk digunakan  dalam  pengambilan  keputusan  yang  mengikuti  dinamika  kehidupan lingkungan  strategis  di  sekitarnya.  (Johnson,  2009:  11).  Menilai  secara  analitis  nilai budaya  strategis  dilakukan  dengan  membuat  sebuah  konsep,  yang  dalam pelaksanaannya,  konsep  tersebut  dapat  dimodifikasi,  dapat  memberikan  prediksi empiris  tentang  pilihan  strategis  yang  dapat  diuji  terhadap  model  pilihan  lainnya. (Johnston, 1995: 49).
Evolusi perang militer adalah contohnya. Strategi perang selalu berubah-ubah, bergantung kepada peningkatan kemampuan produktif, juga konsekuensi sosial, politik, dan militer dari perang yang terjadi secara terus menerus. Perang yang dialami sejumah negara  pastilah  menghasilkan  banyak  literatur  militer  yang  menarik  dan  sudah  pasti akan  berevolusi    dari  sisi  kebudayaan  strategis  perangnya. Art  of  War karya  Sun  Tzu adalah di antara strategi perang yang paling terkenal. Akan tetapi, strategi perang tidak hanya  terkait  dengan  sikap  ofensif.  Beberapa  aliran  pemikiran  yang  berkembang
tentang  perang  justru  memperdebatkan  bagaimana  menghindari  peperangan  tanpa akhir dan meningkatkan strategi penguasaan dan  juga kehidupan manusia melalui pola berpikir  dari  para  pemimpin.  (Feng,  2007:  17).  Evolusi  peradaban  ribuan  tahun  juga menumbuhkan budaya strategis yang cinta damai dan defensif.

## Kepemimpinan dalam Budaya Strategis
Budaya  strategis  dalam  suatu  negara  sangat  dipengaruhi  oleh  perilaku  dari pemimpin  yang  berkuasa  pada  saat  itu.  Sikap  seorang  pemimpin  akan  mewarnai perjalanan sejarah yang berubah dan berevolusi, baik perubahannya itu menuju kepada kemajuan,  stagnasi,  atau  malah  bisa  menjadi  sebuah  kemunduran.  Demikian  pula dengan  kepemimpinan  militer  pada  sebuah  negara  yang  menjadi  pendukung  utama dalam  mengambil  langkah  untuk  melindungi  kekuatan  yang  dimilikinya,  serta mengurangi resiko atas berbagai kemungkinan buruknya. (Johnson, 2009: 75).
Dihubungkan  dengan  aspek  kepemimpinan  ini,  budaya  strategis  dapat memberikan  rentang  pilihan  atau  malah  cenderung  membatasi.  Seorang  pemimpin dalam konteks budaya strategis pasti akan memperhitungkan sejumlah aspek, seperti transformasi  elit,  politik  birokrasi,  siklus  teknologi,  perdebatan  internal,  atau  krisis eksternal. Aspek-aspek tersebut dapat menyebabkan budaya strategis tertentu menjadi dominan. (Johnston, 1995:64). Ringkasnya, kepemimpinan strategis adalah kemampuan untuk  mengantisipasi  dan  melihat  ke  depan,  mempertahankan  fleksibilitas,  serta memperdayakan orang lain untuk menciptakan perubahan strategi yang diperlukan.

## Budaya Strategis dan Kaitannya dengan Kebijakan Luar Negeri
Pada  zaman  sekarang,  aspek  budaya  mulai  masuk  dalam  ranah  keamanan internasional.  Situasi  ini  makin  terlihat  dengan  jelas  sejak  berakhirnya  perang  dingin, yang  ditandai  dengan  runtuhnya  Uni  Soviet  dan  berakhirnya  era  bipolar  (dua  kutub kekuatan Blok Barat dan Blok Timur). Pembahasan terkait hubungan antara budaya dan masalah  politik  internasional  dimulai  sejak  Perang  Dunia  ke-II,  dan  diawali  dengan pendanaan  AS  untuk  operasi  dalam  rangka  mempelajari  karakter  nasional  (budaya- strategis) musuh mereka, yaitu Jerman dan Jepang.
Masalah budaya dibahas secara serius dalam konteks politik internasional. Kajian budaya dilakukan untuk menjawab pertanyaan:
a. Bagaimana  suatu  negara  bertindak  di  masa  lalu,  di  mana  perilaku  mereka sebelumnya akan berpengaruh terhadap apa yang terjadi pada saat ini, dan juga pilihan-pilihan di masa depan.
b. Bagaimana  negara  dianggap  sebagai  “makhluk”  yang  cenderung  bertindak berdasarkan  “cara  mereka”,  di  mana  identitas  dan  karakter  memengaruhi pengambilan keputusan.
Keterkaitan  dan  saling  kebergantungan  ini  menghasilkan  suatu  konteks  yang disebut  sebagai  budaya  strategis,  yang  kemudian  berkaitan  juga  dengan  karakter nasional sebagai sumber dari segala sesuatu yang dianggap budaya dalam politik luar negeri.  Budaya strategis sebagai konteks dapat dibagi menjadi :
a. Perilaku sejarah nasional;
b. Karakter dan identitas nasional.
Berikut ini akan kita bandingkan bagaimana proses pengambilan kebijakan luar negeri  sesuai  konteks  realisme  dan  bagaimana  pengaruh  budaya  strategis  pada pengambilan  keputusan  tersebut.  Sesuai  dengan  paham  realisme,  suatu  pemikiran penentuan kebijakan hanya didasarkan kepada kapasitas negara, pemimpin negara, dan posisi negara pada sistem internasional. Kemudian, secara logis, disusun beberapa opsi, dan  kemudian  diukur  biaya  dan  keuntungan  dari  masing-masing  opsi  sehingga menghasilkan suatu opsi kebijakan (Johnston, 1995 : 40-60). Berikut ini adalah bagan model model kebijakan luar negeri yang didasarkan kepada perspektif realisme.
Gambar 1. Foreign policy making Berdasarkan Realisme
Sumber: Johnston (1995)
Dengan  adanya  sentuhan  Budaya  Strategis  maka  proses  pembuatan  kebijakan luar negeri mengalami dinamika, di mana Budaya Strategis akan membatasi pimpinan dalam membuat opsi kebijakan (Johnston, 1995:63) . Pembatasan yang muncul tersebut akan  menghasilkan  pertimbangan  yang  lebih  mempersempit  opsi  kebijakan,  seperti dirangkum dalam Gambar 2 berikut ini.
Gambar 2. Foreign policy making Berdasarkan Argumen Kultural

## Sumber: Johnston (1995)
Dalam  konteks  pengambilan  keputusan  kebijakan  luar  negeri,  pendekatan realisme neoklasik telah menjadi teori realisme terkini dan juga paling banyak digunakan untuk  mengamati  kebijakan-kebijakan  politik.  Berbeda  dengan  neorealisme, pendekatan  realisme  neoklasik  lebih  menyerupai  pendekatan  realis  klasik  dalam  hal pengamatannya  terhadap  bagaimana  kebijakan-kebijakan  negara  dibentuk  oleh  para pemimpin politik dan birokrasi seperti presiden, perdana menteri, dan aktor lain yang secara resmi ditugaskan sebagai pembuat kebijakan luar negeri. Pendekatan ini sangat memperhatikan bagaimana para pemimpin tersebut memperhitungkan segala macam kendala dan keterbatasan yang tidak hanya berasal dari eksternal, melainkan juga dari aspek  internal.  Para  pemimpin  negara  mengambil  kebijakan  luar  negeri  berdasarkan kepada  sejumlah  aspek,  yaitu  kepentingan  nasional  yang  didasarkan  kepada  persepsi mereka  sendiri,  batasan  budaya  internal,  serta  motivasi  negara  lain  atau  tekanan internasional. Selanjutnya, persepsi akan menentukan proses pengambilan keputusan,
yang  di  dalam  prosesnya  juga  melibatkan  hubungan  negara-masyarakat,  institusi domestik,  serta  budaya  strategis.  Dari  sanalah  diambil  sebuah  kebijakan  luar  negeri untuk  diimplementasikan.  Implementasi  atas  kebijakan  tersebut  tentunya  akan menimbulkan  beragam  reaksi,  baik  domestik  maupun  internasional.  Secara  singkat, proses  pengambilan  kebijakan  luar  negeri  menurut  paham  realisme  neoklasik, digambarkan sebagai berikut.

## Gambar 3. Model Neoklasikal Realisme pada Kebijakan Luar Negeri
Sumber: Lobell, et al., (2009:42)

## Budaya Strategis dan Sejarah Iran
Budaya dan sejarah Iran menjadi dasar paling penting bagi pembentukan budaya strategis  Iran.  Ada  tren  dalam  sejarah  yang  bisa  dijadikan  sebagai  perspektif  saat menganalisis  budaya  strategis  Iran,  seperti  kesamaan  antara  kepercayaan  Iran  lama dalam kerajaan absolut dan konsep modern Velayat-e Faqih yang dikembangkan oleh Ayatollah Ruhullah Khomeini. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi elemen-elemen budaya  strategis  yang  berpengaruh  dalam  pengambilan  keputusan  kepemimpinan Republik  Islam  Iran, termasuk  pengambilan  keputusan  tentang  isu-isu  yang  berkaitan dengan  program  pengayaan  nuklir.  Elemen-elemen  tersebut  adalah  pemahaman  atas
sejarah Iran dan identitas bersama secara geografi, eksistensi kelompok lain, ancaman, aset yang dimainkan, ideologi, dan agama.
Berdasarkan  sejarah  Iran,  dinamika  politik  yang  terjadi  pada  akhir  abad  ke-15 meletakkan pondasi bagi  Iran untuk  menegaskan  identitas  nasionalnya dalam bentuk Syiah untuk pertama kalinya. Shah Ismail (Dinasti Safawi) menggunakan suku Turkmen yang  dikonversi  sebagai  tentara,  untuk  memperluas  kekuasaan  hingga  ke  kota  Tabriz dan  mengklaim  seluruh  wilayah  yang  pernah  diperintah  oleh  Sassanid  Iran  sebagai kawasan Islam Syiah. Ismail menjadikan Syiah sebagai mazhab resmi dinasti Safawi yang baru. Peran Ismail yang ditunjuk sendiri sebagai penguasa absolut yang dianggap sah secara  Islam,  bergema  dengan  budaya  Iran  sehingga  menghasilkan  ideologi  politik- agama, yaitu Islam mazhab Syiah.
Di  era  modern,  salah  satu  ide  mendasar  Konstitusi  Republik  Islam  Iran  adalah sikap  resistensi  gerakan  revolusi  Islam  Iran  terhadap  negara-negara  Barat  pada umumnya, dan Amerika Serikat pada khususnya. Sikap resisten tersebut sangat kental dengan nuansa agama (mazhab Syiah), dan ini bisa dilihat dari berbagai jargon revolusi, hingga kepada dicantumkannya mazhab Syiah (Ja’fari) sebagai mazhab resmi negara di dalam konstitusi Republik Islam Iran.
Dalam  konteks  budaya  strategis,  pilihan  Konstitusi  Republik  Islam  Iran  untuk bersikap resisten terhadap Barat dengan menggunakan elemen mazhab, tentu punya kaitan dengan apa yang pernah terjadi di masa lalu Iran, yaitu sejak masa ketika Safawi berkuasa  di  kawasan  itu.  Iran  yang  mengalami  kejayaan  peradaban  di  masa  Safawi kemudian mengalami masa-masa kurang menyenangkan saat berinteraksi dengan Barat modern,  berupa  penjajahan  yang  dilanjutkan  dengan  intervensi  politik  ekonomi  yang kuat terhadap pemerintahan Dinasti Pahlevi.
Atas dasar pengalaman sejarah itulah kepemimpinan Konstitusi Republik Islam Iran  memutuskan  untuk  mengambil  ideologi  yang  memanfaatkan  konsolidasi  Islam Syiah terhadap  kelompok  ulama.  Dalam  ideologi  ini,  Iran dan  Islam-Syiah  adalah  satu dan  sama,  tak  terpisahkan.  Iran  beroperasi  di  bawah  doktrin  politik-agama  Ayatollah Khomeini  yang  unik,  yang  menekankan  kelangsungan  hidup  rezim  sebagai  pelayanan utama bagi Islam. Ancaman pihak luar juga dipersepsikan sebagai ancaman atas agama, dan  ancaman  tersebut  menjadi  manifestasi  penting  dari  budaya  strategis.  Gaya kepemimpinan  Konstitusi  Republik  Islam  Iran  mencerminkan  elemen  adaptif  yang fleksibel, yang berasal dari budaya Iran Persia dan Islam Syiah.

## Identitas Nasional Iran
Kunci  memahami  politik  luar  negeri  suatu  negara  adalah  dengan  mengetahui Identitas  negara  tersebut.  Dari  penjelasan  sebelumnya  diketahui  bahwa  Iran  sejak beberapa  abad  yang  lalu  telah  menganut  ideologi  politik-agama  yang  sangat  khas. Dalam  ideologi  ini,  Iran  dan  Islam  Syiah  adalah  satu  dan  sama,  tak  terpisahkan.  Jauh sebelum  revolusi,  para  sejarawan  sepakat  bahwa  Syiah  Imamiyah  ditetapkan  sebagai agama resmi oleh Shah Ismail dari Dinasti Safawi (berkuasa sekitar tahun 1500-an). Shah Ismail  mengeluarkan  dekrit  revolusioner  bahwa  seluruh  umat  Islam  yang  tinggal  di teritorial kerajaannya menerima satu mazhab Islam yang menegaskan kesamaan antara keimanan kepada agama yang benar dengan loyalitas kepada negara; dan mazhab itu adalah Syiah Imamiyah.
Mereka  menetapkan  bahwa  Shah  merupakan  guru  spiritual  yang  memiliki kharisma dan memperoleh kewenangannya dari Tuhan, sehingga mendapatkan otoritas mutlak dalam urusan spiritual dan duniawi. (Black, 2006: 404). Para ulama Syiah selalu memiliki  kedudukan  penting  dalam  tatanan  masyarakat  Iran,  tak  terkecuali  saat kepemimpinan Dinasti Pahlevi. Mereka tetap menjalankan kontrol sosial sebagai oposisi yang  efektif,  serta  mempertahankan  identitas  nasional  dari  gempuran  sekularisme Barat,  sehingga  terjadilah  gerakan  revolusi  yang  dipimpin  oleh  Ayatollah  Khomeini. Akibat  dari  gerakan  itu, pada tahun  1979, terjadi  perubahan  yang  sangat  radikal  dari tatanan politik Iran, yang tadinya berbentuk monarki konstitusional menjadi Republik Islam  Iran.  Hal  ini  dinyatakan  pada  UUD  Konstitusi  Republik  Islam  Iran  Bab  1  pasal  1 berikut.
Pemerintah  Iran  adalah  Republik  Islam,  yang  disepakati  rakyat  Iran,  berdasar kepada  keyakinan  abadi  atas  pemerintahan  Al-Quran  yang  benar  dan  adil,  menyusul kejayaan  Revolusi  Islam  dibawah  pimpinan  Ayatullah  Al-Uzma  Imam  Khomeini,  yang dikukuhkan dengan Referendum Nasional pada tanggal 10 dan 11 bulan Farvadin tahun 1356 Hijriah Syamsiyah (29-30 Maret 1979), atau 1 dan 2 Jumadil Awal 1399 H. dengan mayoritas 98,2% suara dari orang-orang yang memiliki hak memberi suara persetujuan. (Humas  Kedutaan  Besar  Konstitusi  Republik  Islam  Iran  di  Jakarta,  UUD  Konstitusi Republik Islam Iran,  halaman 15).
Khomeini juga menyatakan bahwa ulama ( fuqaha/faqih ) memiliki peran sebagai pemimpin  agama,  juga  sebagai  pemimpin  politik.  Hal  ini  dikarenakan  mazhab  Syiah memandang bahwa agama dan politik merupakan satu kesatuan, tidak ada pemisahan keduanya, baik dalam tatanan konseptual maupun praktek politik (Lukpinius, 2018:50). Dalam  argumen  pernyataannya  terkait  ulama  sebagai  pemimpin  politik,  Khomeini mengambil  perkataan  dari  Ali  bin  Abi  Thalib  bahwa  kaum  mukmin  yang  (tergolong
sebagai) fuqaha adalah  benteng  Islam. Fuqaha bertugas  menjaga  akidah,  hukum dan tatanan Islam, sehingga para fuqaha juga bertugas mengawasi permasalahan eksekutif dan administratif negara, termasuk semua perencanaannya (Sihbudi, 1996: 18).
Dalam  praktiknya,  setelah  revolusi,  selain  organisasi  formal  kementerian- kementerian, Khomeini  membentuk lembaga kepemimpinan yang sudah dimodifikasi dan dikenal sebagai Velayat-e FaqIh . Terdapat lima  lembaga penting dalam konstitusi Konstitusi  Republik  Islam  Iran  yaitu Faqih ,  Presiden, Perdana Menteri,  Parlemen,  dan Dewan Penjaga Konstitusi. Dari kelima lembaga itu, lembaga yang paling esensial dan paling  strategis  adalah faqih .  Seorang faqih yang  dipilih  oleh  Dewan  Ahli  memiliki kekuasaan paling besar dalam sistem politik Konstitusi Republik Islam Iran. Hukum yang dipakai dalam menjalankan pemerintahan berlandaskan Hukum Islam yang berasal dari perintah Allah (Iqbal, 2010: 244).
Khomeini berpandangan ada tiga karakteristik dalam pemerintahan Islam yaitu: tidak  bersifat  tirani,  berlandaskan  hukum,  dan  memberlakukan  pemerintahan  Islami. Tidak  bersifat  tirani  maksudnya  adalah  tidak  bertindak  bertindak  sewenang-wenang atau menyalahgunakan legitimasi keagamaan. Kemudian, konstitusionalitas kekuasaan pada sistem Velayat-e Faqih harus berdasarkan kepada hukum Tuhan, bukan hanya atas dasar  suara  terbanyak.  Sementara  itu,  berbasis  hukum  diartikan  bahwa  kedaulatan hanya  milik  Allah  dan  hukum  merupakan  keputusan  dan  perintah-Nya.  Selain  itu, pemberlakuan pemerintahan Islam artinya bahwa hukum Allah berlaku pada siapa saja, dan manusia wajib mematuhinya. Dalam konstitusi, posisi tertinggi ada pada seorang wali faqih (pemimpin agama), dan orang yang pertama kali menjabat sebagai wali faqih adalah Khomeini (Sari, 2017: 88).

## Faktor-Faktor yang Membentuk Budaya Strategis Republik Islam Iran.
Profil budaya strategis kepemimpinan Konstitusi Republik Islam Iran ini mengalir dari berbagai pengalaman, ideologi, dan realitas praktis yang diwarisi oleh orang-orang Iran modern dari nenek moyang mereka. Prosesnya diawali sejak masa Kerajaan Persia Kuno, tahun 559 SM, di mana Cyrus Agung mampu membangun dinasti yang sangat luar biasa pada masanya. Bangsa Iran Persia sudah mengenal peradaban bahkan jauh lebih awal  dibandingkan  bangsa  Arab.  Selanjutnya,  setelah  masuknya  ajaran  Islam,  bangsa Persia juga mampu beradaptasi sehingga semakin menciptakan peradaban yang tinggi. Muncul banyak tokoh ilmu pengetahuan yang terkenal dari Persia seperti Muhammad Musa  Al-Khawarizmi,  Umar  Khayyam,  dan  sebagainya.  Pada  masa  itu,  Persia  menjadi tumpuan penyebaran  ilmu pengetahuan,  sains, filsafat, dan teknik.  Selanjutnya,  pada Tahun  1501,  Shah  Ismail  dari  Dinasti  Safawi  berhasil  membentuk  kerajaan  Syiah
Imamiah, di mana semua organ pemerintah menganut mazhab Syiah. Kebudayaan Iran juga telah lama mempengaruhi budaya lainnya di Timur Tengah. Bahasa Persia bahkan menjadi bahasa intelektual selama milenium kedua Masehi. (Suryani, 2021: 170-176).
Sebelum  masa  revolusi,  yakni  saat  kepemimpinan  Muhammad  Reza  Pahlevi, hubungan  Iran  dan  Amerika  sangat  erat.  Hal  ini  karena  Amerika  membantu mengembalikan singgasana Reza Pahlevi setelah percobaan kudeta nasionalisasi minyak Iran oleh PM Mosaddeq. Personil Amerika Serikat mendapat kekebalan hukum dan hak- hak  istimewa  selama  berada  di  Iran.  Bahkan  Shah  juga  memerintahkan  untuk  tidak menyinggung Israel. Pada masa ini, ulama dan rakyat merasa berada di bawah jajahan Amerika dan Israel. Hal inilah yang memicu perjuangan dan revolusi di Iran (Komariah, 2016:  65).  Pengalaman  imperialisme  Amerika  Serikat  ini  menumbuhkan  kebencian Khomeini kepada Amerika dan sekutunya, hingga menimbulkan sikap resisten terhadap negara adikuasa yang dianggap menindas tersebut.
Selanjutnya,  pada  awal  terbentuknya  Konstitusi  Republik  Islam  Iran,  Iran mengalami  perang  selama  delapan    tahun  dengan  Irak,  yang  dikenal  dengan  nama Perang  Teluk.  Saat  itu,  negara-negara  Eropa  dan  AS  yang  merasa  khawatir  dengan revolusi  Islam  Iran,  berada  di  pihak  Irak  pada  Perang  Teluk  tersebut.  Iran  berkali-kali menyampaikan  protes  kerasnya  atas  penggunaan  senjata  kimia  Irak,  namun  tidak mendapat respons dari komunitas Internasional. Pengalaman ini membuat Iran makin kehilangan  kepercayaan  kepada  rezim  internasional.  Berbagai  rentetan  peristiwa penting  yang  terjadi  pada  tahun-tahun  awal  revolusi  sangat  memengaruhi  hubungan Iran dengan negara Eropa dan AS. (Komariah, 2016: 80-85).
Sederet  pengalaman  nasional  yang  menyakitkan  selanjutnya  menjadi  latar belakang  yang  mendorong  Iran  untuk  melakukan  upaya  pertahanan  dan  perlawanan yang  dilandasi  dengan  nilai-nilai  budaya  strategis.  Ringkasnya,  faktor-faktor  yang membentuk budaya strategis Iran adalah :
1. Sejarah  Kerajaan  Persia  Kuno,  yang  memiliki  peradaban  tinggi  di  bawah kepemimpinan  Cyrus  Agung,  yang  membentuk  kebanggaan  bangsa  Iran sebagai pemimpin peradaban dunia;
2. Penetapan  Syiah  Imamiyah  sebagai  mazhab  resmi  pemerintahan  Dinasti Safawi di masa Shah Ismail, yang menjadi pengalaman sejarah pertama, di mana mazhab Syiah diadopsi oleh sistem politik.
3. Pengalaman  Imperialisme  oleh  bangsa  Amerika  Serikat,  yang  bertindak sewenang-wenang saat kepemimpinan Shah, membentuk sikap nasionalisme bangsa Iran;
4. Perang Teluk Irak-Iran, dan keberpihakan komunitas internasional (terutama Barat dan AS) kepada Irak, walaupun Irak terbukti melakukan pelanggaran, termasuk menggunakan senjata kimia yang dilarang. Hal seperti ini kemudian mempertebal ketidakpercayaan Iran terhadap komunitas Internasional.
5. Sanksi ekonomi yang dilakukan Eropa dan Amerika, membentuk semangat resistensi dan kemandirian Iran.
Saat  ini,  Iran  bertansformasi  menjadi  salah  satu  kekuatan  yang  menunjukkan perlawanan  kepada  dominasi  kapitalis.  Iran  menjadi  bangsa  yang  independen  dan mandiri, tidak berkiblat dan meminta bantuan kepada negara kapitalis Barat maupun Timur.  Pascarevolusi,  Imam  Khomeini  mulai  mengubah  kebijakan  ekonomi  yang sebelumnya  didominasi  oleh  kekuatan  asing  menjadi  lebih  berpihak  kepada kepentingan  rakyat  Iran.  Beberapa  kebijakan  nasionalisasinya  di  antaranya    adalah pencabutan  izin nelayan  asing  untuk  industri, peralihan  kepemilikan tuan tanah pada petani  miskin,  pemberantasan  buta  huruf,  pembangunan  sekolah  dan  pelayanan kesehatan,  dan  sebagainya  untuk  kepentingan  rakyat  (Sihbudi,  1989:  70).  Imam Khomeini selalu menghimbau seluruh negara Islam untuk membuang ketergantungan mereka terhadap penguasa negara besar, dan hal ini termuat dalam slogan Khomeini yang terkenal yaitu ”tidak Timur, tidak Barat, tetapi Republik Islam” ( Laa Syarqiyyah, Laa Gharbiyyah, Jumhuriyyah Islamiyyah ) (Arif, 2010: 5).

## Pengaruh Budaya Strategis dalam Isu Program Nuklir Iran
Program  nuklir  Iran  saat  menjadi  salah  satu  isu  hangat  di  dunia.  Iran  dikenai sanksi ekonomi oleh AS dan beberapa negara sekutu AS dengan alasan adanya ancaman senjata  nuklir  yang  sedang  dikembangkan  oleh  Iran,  meskipun  Iran  membantahnya. Menurut  Iran,  program  nuklirnya  itu  bukan  untuk  pengembangan  senjata,  melainkan semata-mata untuk tujuan damai. Seperti yang dikutip oleh Smith (2017:17), pemimpin Iran  Ayatollah  Khamenei  mengatakan  bahwa  Republik  Islam  Iran  tidak membenarkan penggunaan  senjata  nuklir,  karena  ajaran  Islam  secara  jelas  mengharamkan pengembangan  segala macam  senjata  pemusnah  massal, termasuk  nuklir.    Khamenei juga menyatakan bahwa senjata nuklir tidak pernah masuk dalam strategi pertahanan Iran. Selain menolak tuduhan Barat, Iran juga mempertanyakan standar ganda mereka terkait  dengan  program  nuklir.  Jika  nuklir  dianggap  berbahaya  dan  Iran  tidak  boleh memilikinya,  mengapa  negara  adikuasa  boleh  memilikinya?  Dan  jika  nuklir  baik  bagi Barat, mengapa Iran tidak boleh menggunakannya?
Komunitas internasional sendiri cenderung menduga bahwa program nuklir Iran itu dikembangkan untuk membangun industri senjata. Kebijakan tersebut diambil Iran tak  lepas  dari  pengalaman  pahit  di  masa  lalu,  di  mana  Barat  membantu  Irak  dalam perang panjang dan mahal, bahkan ketika Irak di saat itu menggunakan senjata kimia pemusnah  massal.  Pengalaman  ini  diduga  kuat  telah  membentuk  pandangan  Iran tentang  dunia  luar,  serta  membentuk  perspektif  strategis  mereka  saat  ini,  juga keyakinan  bahwa  Barat,  khususnya  Amerika  Serikat,  adalah  ancaman  eksistensial terbesar  bagi  Iran.  Dihadapkan  dengan  kenyataan  tersebut,  Iran  memutuskan  untuk mengaktifkan  kembali  program  nuklir  mereka.  Selain  bertujuan  untuk  memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, nampaknya nuklir juga berfungsi menjadi deterence factor yang bertujuan untuk mencegah intervensi AS. Barat melihat bahwa para pemimpin Iran tampaknya  percaya,  bagaimana  kemampuan  nuklir  akan  memengaruhi  sikap penentangan  AS  dan  sekutunya  terhadap  berbagai  agenda  kebijakan  dalam  dan  luar negeri  Teheran.  Amerika  Serikat  tidak  akan  mau  menghadapi  Iran  yang  bersenjata nuklir, seperti halnya Amerika Serikat yang tampaknya enggan menghadapi Korea Utara yang  bersenjata  nuklir  (Sundari,  2013:  27).  Hal  ini  juga  didukung  pernyataan  dari Kennethh Waltz (Buzan, 1991: 169): “Jika suatu negara memiliki senjata nuklir, mereka tidak  akan  diserang  secara  militer  atau  dengan  cara    yang  dapat  mengancam kepentingan vitalnya. Hal ini benar 100 persen, tanpa terkecuali, selama periode lebih dari 50 tahun.”
Sebelumnya,  pada  masa  pemerintahan  Shah,  Iran  sudah  memiliki  dua  reaktor nuklir  di  Bushehr  yang  diperuntukkan  sebagai  industri  listrik  bertenaga  atom,  yang kemudian rusak parah karena perang dengan Irak. Untuk mengintervensi balik Irak dan sekutunya dan atas desakan masyarakat, Iran memutuskan untuk bangkit kembali dan melanjutkan  program  nuklirnya.  Langkah  ini  terus  menarik  perhatian  Dunia,  dan mendapat  beragam  respons  dari  berbagai  belahan  dunia,  termasuk  Barat  dan  Timur Tengah.  Beragam  upaya  dilakukan  negara  sekutu  untuk  memblokade  program  nuklir Iran.  AS  berkali-kali  mengemukakan  kecurigaannya    bahwa  Iran  adalah  negara  yang sedang mengembangkan senjata nuklir. AS menentang pengembangan program nuklir dengan  alasan  bahwa  Iran  berpotensi  melakukan  penyimpangan  program  nuklir menjadi pembuatan senjata nuklir (Ni’matul, 2017: 39 -45).
Meskipun  terus  berhadapan  dengan  segala  macam  tekanan,  Iran  tetap mengembangkan  program  nuklirnya,  sebuah  sikap  yang  membuat  Barat  semakin khawatir.  Sikap  Iran  tersebut  bersesuaian  dengan  konsep  budaya  strategis.  Tenaga nuklir,  baik  hanya  untuk  keperluan  damai  ataupun  dalam  rangka  membuat  senjata, diperlukan  oleh  Iran  yang  memiliki  sejarah  panjang  budaya  strategis  berusia  ribuah tahun. Iran yang memiliki industri energi nuklir adalah kekuatan di kawasan regional dan
bahkan  di  tingkat  dunia,  yang  melanjutkan  kejayaan  peradaban  Persia,  Safawi,  serta doktrin  mazhab  Syiah  yang  telah  menjadi bagian  dari  budaya  bangsa  itu.  Bahkan  jika diasumsikan  bahwa  Iran  memang  berniat  menjadikan  industri  nuklir  sebagai pengembangan  senjata,  proyek  nuklir  juga  akan  menjadi  kredibilitas  besar  bagi  para pemimpin  dan  ulama  Iran.  Senjata-senjata  ini  dapat  memperkuat  posisi  mereka  di kawasan.  Kemampuan  senjata  nuklir  akan  menjadikan  Iran  kekuatan  besar  di  dunia Islam yang bebas dari intervensi negara manapun.

## Simpulan
Persepsi dan cara pandang para pemimpin Iran, dari mulai Ayatollah Khomeini dan juga penggantinya, yaitu  Ayatollah  Khamenei,  sangat dipengaruhi erat  oleh  nilai- nilai budaya dan identitas nasional Iran. Budaya strategis Iran terbentuk dari berbagai pengalaman,  ideologi,  dan  realitas  praktis  yang  diwarisi  oleh  orang  Iran  modern  dari nenek  moyang  mereka.  Lintasan  sejarah  panjang  Iran  dipenuhi  dengan  berbagai peristiwa dan situasi yang sangat dinamis, mulai dari kejayaan Persia yang menjadi salah satu kutub peradaban besar Dunia, hingga kejayaan Dinasti Safawi dan Iran di zaman modern yang berhasil mendirikan Republik Islam Iran.
Akan tetapi, Iran juga punya pengalaman pahit, mulai dari penjajahan di masa kolonialisme,  cengkeraman  kuat  Barat  terhadap  rezim  Pahlevi,  hingga  perang berkepanjangan Iran-Irak, di mana Iran sendirian menghadapi Irak yang didukung oleh AS  dan  sebagian  besar  komunitas  internasional.  Bagi  Iran,  sikap  AS,  Barat,  dan komunitas internasional yang tetap mendukung Irak, meskipun Baghdad secara terang- terangan  menggunakan  senjata  kimia  Irak  selama  masa  perang,  adalah  sebuah  sikap yang  menyakitkan.  Upaya  Iran  untuk  membangun  negaranya  dari  puing-puing kehancuran  akibat  perang  juga  menghadapi  tantangan  besar.  Iran  hingga  kini  terus berhadapan dengan beragam sanksi internasional akibat sikap resisten Iran terhadap AS dan  sekutunya,  serta  adanya  kecurigaan  komunitas  internasional  terkait  dengan program senjata nuklir Iran.
Sampai  sejauh  ini,  Iran  tetap  bertahan  dengan  sikap-sikap  resistennya.  Sikap- sikap  tersebut  bisa  difahami  dengan  menggunakan  pendekatan  budaya  strategis. Sejarah panjang Iran membuat bangsa ini memiliki seperangkat keyakinan, asumsi, dan model  perilaku  yang  berasal  dari  pengalaman  umum  dan  narasi  yang  diterima,  yang membentuk  identitas  kolektif  dan  hubungan  dengan  kelompok  lain.  Iran  memiliki tradisi, nilai, sikap, pola perilaku, kebiasaan, adat, pencapaian, dan cara-cara tersendiri untuk  beradaptasi  dengan  lingkungannya  dan  dalam  upayanya  menghadapi  berbagai
macam ancaman atau gangguan dari pihak luar, termasuk saat terlibat dalam perang dengan Irak, atau di saat sekarang ini menghadapi sanksi dari AS dan Barat.

## Daftar Pustaka
Aldosari, N.R. (2015). Foreign Policy from Khatami to Ahmadinejad There is One Foreign Policy in Iran, whi ch is Khamenei’s Foreign Policy. Foreign Policy , 2 (1), 47-72.
Algar, H. and Carlsen, R.W. (1994). Mata air Kecemerlangan: Sebuah Pengantar untuk Memahami Pemikiran Imam Khomeini. Jakarta: Mizan.
Anis, M. (2013). Islam dan Demokrasi: Perspektif Wilayah Al-Faqih . Jakarta: Mizan
Arif,  M.  (2010).  Pengaruh  Pemikiran  Ayatullah  Khomeini  terhadap  Pemerintahan Presiden  Mahmoud  Ahmadinejad  dalam  Mengambil  Kebijakan  Politik  Luar Negeri Iran. FISIPOL (Hubungan Internasional) , 5 (5).
Attamimi,  S.K.  (1998). Pemikiran  Politik  Imam  Khomeini. IAIN  Sunan  Ampel  Surabaya Digital  Library, [online].  Dalam:  http://digilib.uinsby.ac.id/17286/  [Diakses  23 Juni 2021].
Bahgat, G. (2007). Iran, Israel and the United States the Nuclear Paradox. The Journal of Social, Political, and Economic Studies , 32 (1), 3.
Bakker SJ, J.W.M. (1984). Filsafat Kebudayaan: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Kanisius.
Black,  A.  (2006). Pemikiran  Politik  Islam:  Dari  Masa  Nabi  hingga  Masa  Kini. Jakarta: Penerbit Serambi.
Cain, A.C. (2002). Iran's Strategic Culture and Weapons of Mass Destruction . [online] Air University Press. Dalam : https://www.jstor.org/stable/resrep13692?seq=1#metadata_info_tab_content s [Diakses 19 Agustus 2021].
Feng,  H.  (2007). Chinese  Strategic  Culture  and  Foreign  Policy  Decision-Making: Confucianism, Leadership and War. London: Routledge Publisher.
Fitriana, F. dan Rusni, A. (2020). Menumbuhkan Budaya Literasi Dengan Memanfaatkan Teknologi. [online] Research Gate. Dalam: https://www.researchgate.net/publication/343054220_Menumbuhkan_Buday a_Literasi_Dengan_Memanfaatkan_Teknologi [Diakses 15 Juli 2021].
Gray,  C.S.  (1981).  National  Style  in  Strategy:  The  American  Example. International security , [online] 6 (2), 21-47 . Dalam: https://doi.org/10.2307/2538645 [Diakses 18 Juli 2021].
Gaddis, J.L. (2005). Strategies of Containment: A Critical Appraisal of American National Security Policy during the Cold War. London: Oxford University Press.
Hidayat, R.S., dkk. (2018). Hakikat Ilmu Pengetahuan Budaya . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Hiro,  D.  (2011). Inside  Central  Asia:  A  Political  and  Cultural  History  of  Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Kyrgyz stan, Tajikistan, Turkey, and Iran . New York: Abrams Press
Humas Kedutaan Besar Konstitusi Republik Islam Iran di Jakarta. UUD Konstitusi Republik Islam Iran.
Iqbal, M. Dan Nasution, A.H. (2010 ). Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer. Jakarta: Kencana.
Johnston, A.I. (1995). Thinking about Strategic Culture. International security , 19 (4), 32- 64.
Kartchner,  K.  and  Johnson,  J.  (2009). Strategic  Culture  and  Weapons  of  Mass Destruction:  Culturally  Based  Insights  Into  Comparative  National  Security Policymaking . New York: Springer
Kinch,  P.  (2016). The  US-Iran  Relationship:  The  Impact  of  Political  Identity  on  Foreign Policy. London: Bloomsbury Publishing.
Koentjaraningrat, (1990). Pengantar Ilmu Antropologi. Bandung: Rineka Cipta.
Komariah, S. (2016). Konsep Revolusi Islam Iran Menurut Imam Khomeini . [online] UIN Syarif Hidayatullah. Dalam: https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/33103/1/SITI%20 KOMARIAH.p [Diakses 11 September 2021]. Kun  M,  P.,  Juariah,  J.  and  Irawati,  A.  (2019 ).  Program  Pelatihan  Origami  sebagai Pengenalan  Budaya  Jepang  pada  Guru  Dan  Murid  PAUD  Assova  untuk  Karya Pengabdian Masyarakat (Lanjutan). [online] UNSADA. Dalam:   http://repository.unsada.ac.id/1741/ [Diakses 16 Juni 2021].
Linton, R. (1945). The cultural background of personality. Michigan: D. Appleton-Century Company, incorporated
Lobell,  S.E.,  Ripsman,  N.M.,  Taliaferro,  J.W.  and  Taliaferro,  J.W.  eds,.
(2009). Neoclassical  realism,  the  state,  and  foreign  policy .  Cambridge: Cambridge University Press.
Lukpinius,  L.  (2016).  KONSEP  WILÂYAH  AL-FAQÎH  DALAM  SISTEM  POLITIK  SYIAH
IMAMIYAH. Manthiq , [online]
1 (1).
Dalam: https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manthiq/article/view/307
[Diakses 27 Juli 2021].
Mikail, K. (2013). Iran di Tengah  Hegemoni Barat (Studi Politik Luar Negeri Iran Pasca Revolusi 1979). Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam , 13 (2).
Mikail,  K.  (2018).  Perjanjian  Nuklir  Iran  dan  Kepentingan  AS-Israel  di  Timur  Tengah.
Jurnal ICMES , 2 (1), 69-85. https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v2i1.18
Mubarok,  S.  Dan  Gontor,  U.D.  (2016).  Fatwa  dalam  Sejarah  Politik  Iran. Thaqafiyyat: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam , 16 (2), 200-218.
Ni’matul,  D.M.  (2017) .  Program  Nuklir Iran:  Kajian  Konflik  Nuklir Iran  dengan  Negara P5+  1  tahun  1979-2006. [online]  UIN  Syarif  Hidayatullah.  Dalam: https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/36774/1/DEWI%2 0MAHMUDAH%20-%20FAH.pdf [Diakses 9 Juni 2021].
Prabowo,  A.H.  (2021). Kepentingan  Iran  Menyetujui  Proliferasi  Nuklir  dalam  Joint Comprehensive Plan Of Action (JCPOA) Periode 2013-2015 . [online] Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam: https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/58246/1/ARIEF%2
0HADITIO%20PRABOWO.FISIP.pdf [Diakses 15 Agustus 2021].
Pramono,  B.  (2017).  Perubahan  Politik  oleh  Faktor  Agama. POLITIK , 13 (1).  Dalam: http://journal.unas.ac.id/politik/article/view/237 [Diakses 29 Juli  2021].
Putra, I.N. and Pramono, S.H. (2017). Konsepsi pembangunan kekuatan dan kemampuan sistem  informasi  operasi  TNI  AL  dalam  mendukung  penyelenggaraan  strategi pertahanan laut nusantara. Asro-Sttal-International Journal , 7 ,  1-48.
Sahide, A. (2013). Konflik Syi’ah -Sunni Pasca-The Arab Spring. Jurnal Kawistara , 3 (3).
Sari,  R.M.  (2017). Konsep  Wilayatul  Faqih  dalam  Syiah  Modern  (Analisis  Pemikiran Khomeini). [online] Repository Universitas Islam Negeri Sumatera Utara). Dalam: http://repository.uinsu.ac.id/2998/ [Diakses 22 Juni 2021].
Sihbudi,  M.R.  (1993). Timur  Tengah,  Dunia  Islam,  dan  Hegemoni  Amerika. Bandung: Pustaka Hidayah
Sihbudi, R.S. (1996). Biografi Politik Imam Khomeini. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Smith, H. and Oleynik, M. (2017). Iran . London: Bradt travel guides
Sondhaus, L. (2006). Strategic Culture and Ways of War. London: Routledge
Sundari,  R.  (2019). Wacana  Program  Nuklir  Iran  sebagai  Upaya  Deterrence  terhadap
Amerika Serikat . [online] Digilib FISIPOL. Dalam: https://digilib.fisipol.ugm.ac.id/bitstream/handle/15717717/1414/S2- THESIS_PUBLIC-thn_terbit-Sundari__Rio_-Complete-
9a845843dd41b3da2915ff58785fb73e.PDF?sequence=2&isAllowed=y  [Diakses 15 Maret 2021].
Suryani, A., Muchtar, A.D. dan Syarif, I. (2021). Pendidikan Agama Islam dalam Konteks Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam: Telaah Pemikiran dan Peradaban Islam di Iran. Mahaguru: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar , 2 (1), 170-176.
Tylor, E.B.  (1865). Researches into the Early History of Mankind and the Development of Civilization. London: the University of California
Torbat,  A.E.  (2020). Politics  of  Oil  and  Nuclear  Technology  in  Iran.  London:  Palgrave Macmillan.
Victoria, C.H. (2011). Peran Lobi American-Israel Public Affairs Committee (AIPAC) dalam Proses  Pengambilan  Kebijakan  Luar  Negeri  AS  terkait  Program  Nuklir  Iran (Periode 2005-2007). [online] Rrepository Universitas Al Azhar Indonesia. Dalam: https://eprints.uai.ac.id/847/ [Diakses 24 Juli 2021].
Widhyatama, S. (2012). Sejarah Musik dan Apresiasi Seni . Bandung: PT Balai Pustaka.
Wiranata, I.G.A. dan SH, M. (2011). Antropologi Budaya. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
Wohlforth,  W.C.  (2008).  Realism  and  foreign  policy. Foreign  policy:  theories,  actors,
cases. Scientific Researsh, [online] 2, 35-53. Dalam: https://scirp.org/reference/referencespapers.aspx?referenceid=2910106
[Diakses 18 Agustus 2021].