Available online: https://mayadani.org/index.php/MAYADANI

## Pendampingan pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Gondang Winangun Kec. Ngadirejo, Kab.Temanggung, Jawa Tengah
Dekeng Setyo Budiarto 1 , Vidya Vitta Adhivinna 1 , Rani Eka Diansari 1,* , Rafini Darajuanti 1 1 Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Hukum, Universitas PGRI Yogyakarta, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta E-mail: ranieka@upy.ac.id*

## Abstrak
Dana  desa  adalah  dana  yang  diperuntukkan  untuk  penyelenggaraan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa. Akuntabilitas  merupakan  landasan  pengelolaan  dana  desa  pada  pemerintahan  desa.  Kinerja  seseorang,  badan hukum, dan pemimpin organisasi dimintai pertanggungjawaban atas tindakan dan kinerjanya oleh orang lain yang memiliki  hak  dan  kewajiban  untuk  meminta  pertanggungjawaban.  (Fitriani,  2022).  Akuntabilitas  menjadi  isu krusial terutama dalam pengelolaan dana desa (By NeoGov, 2020) (Muhtar et al., 2022). Pengabdian masyarakat dilaksanakan di Desa Gondang Winangun, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung Jawa Tengah. Kegiatan pengabdian  ini  berupa  penyuluhan  dan  pendampingan  pelatihan  terkait  implementasi  akuntabilitas  dalam pengelolaan dana desa. Tujuan dari pengabdian ini adalah meningkatkan kapasitas perangkat desa agar mampu melaksanakan  pengelolaan  ADD  dengan  baik  dan  membantu  pemerintah  untuk  mensukseskan  implementasi Undang  Undang  No.6  Tahun  2014  guna  terciptanya  kesejahteraan  masyarakat  dan  pemerataan  pembangunan hingga di tingkat desa(Andrianov et al., 2020). Metode yang digunakan berupa sharing untuk mengetahui kondisi real  yang  ada  pada  perangkat  desa,  pemberian  materi  mengenai  laporan  keuangan  desa  yang  akuntable  dan pelatihan  implementasi  akuntabilitas  pengelolaan dana  desa  dengan  metode  ceramah.  Pengabdian  ini  berdurasi waktu 2 jam setiap sesinya pada jam kerja perangkat desa sesuai dengan kesepakatan. Hasil dari pendampingan menunjukkan  bahwa  perangkat  desa  mampu  memahami  dan  mengidentifikasi  pentingnya  akuntabilitas pengelolaan dana  desa,  dan mencoba  mengimplementasikannya  dalam kegiatan  pengelolaan  dana  desa  di  desa Gondang winangun.
Kata Kunci : Akuntabilitas; Dana Desa; Pengelolaan Dana Desa

## Abstract
Village funds are funds intended for the administration and empowerment of village communities. Accountability is the foundation of village fund management in the village government. The performance of a person, legal entity, and organizational leader is held accountable for their actions and performance by other people who have the right and obligation to hold them accountable. (Fitriani, 2022). Accountability is a crucial issue, especially in the management of village funds (By NeoGov, 2020) (Muhtar et al., 2022). Community service was carried out in Gondang  Winangun  Village,  Ngadirejo  District,  Temanggung  Regency,  Central  Java.  This  community  service activity  is  in  the  form  of  counseling  and  training assistance  related  to  the  implementation  of  accountability  in managing village funds. The purpose of this service is to increase the capacity of village officials to be able to carry out ADD management properly and help the government to succeed in the implementation of Law No.6 of 2014 in order to create community welfare and equitable development up to the village level (Andrianov et al., 2020). The method used is sharing to find out the real conditions that exist in village officials, providing material on  accountable  village  financial  reports  and  training  on  the  implementation  of  village  fund  management accountability using the lecture method. This service takes 2 hours per session during the working hours of village officials in accordance with the agreement. The results of the assistance showed that village officials were able to understand and identify the importance of village fund management accountability, and tried to implement it in village fund management activities in Gondang Winangun village.
Keywords : Accountability; Village Fund; Village Fund Management
This is an open access article under the CC – BY-SA license.

## PENDAHULUAN
Peraturan  dalam  Undang  Undang  Desa  adalah  alat  untuk  meningkatkan  pembangunan  dan kesejahteraan masyarakat, dimana pemerintah diwajibkan untuk mengucurkan dana desa melalui APBN sebagai sumber pendapatan desa (Diansari et al., 2022). Pemerintah menetapkan kebijakan penataan dan peraturan mengenai desa dalam UU Desa untuk melaksanakan kewenangan dan memberikan sumber dana yang mencukupi guna mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk roda perekonomian dan kemakmuran  warga  (Diansari  et  al.,  2023).  Dibutuhkan  suatu  anggaran  dalam mengembangkan  desa menjadi desa yang makmur demi kelangsungan hidup masyarakat di desa (Suryani & Suprasto, 2021). Desa  memperoleh  dana  desa  dari  APBN  untuk  menjalankan  pemerintahan  yang  dialokasikan  untuk beberapa kegiatan penunjang kesejahteraan masyarakat (Riyatna & Gayatri, 2021) . Badan Pemeriksa Keuangan mengatakan terdapat rendahnya ilmu yang dimiliki sumber daya manusia terkait pengelolaan dan  pertanggungjawaban  dana  desa  menjadi  suatu  hal  yang  dapat  meningkatkan  terjadinya  tindak kecurangan (Watu et al., 2023). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dipengaruhi dari sejumlah faktor  (Yasin,  2021).  Rendahnya  kompetensi  aparatur  dapat  dilihat  dengan  masih  rendahnya kemampuan untuk mengatur tingginya dana desa yang didapat (Widyatama et al., 2017) (Reu & Lasdi, 2021)(Ash-Shidiqqi & Wibisono, 2018). Kompetensi menjadi salah satu aspek yang dapat menjadi tolak ukur  keberhasilan  pemerintah  desa  dalam  mengelola  dana  desa  yang  nantinya  akan  mempengaruhi peningkatan  pembangunan  desa (Budiarto et  al., 2020) (Astini  et al.,  2019)  (Taufik  &  Ikram,  2022). Program Pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi perangkat desa, dan memberikan pemahaman  kepada  tentang  pentingnya  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  dana  desa.  Program pengabdian  ini  berupa  literasi  kepada  perangkat  desa  tentang  pentingnya  akuntabilitas  dalam pengelolaan dana desa. Literasi menjadi istilah yang tidak asing lagi bagi berbagai kalangan dan menjadi hal yang sangat penting untuk terus digelorakan(Hamzani et al., 2020).

## METODE
Lokasi  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  berada  di  Desa  Gondang  Winangun,  Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dengan tujuan yang hendak dicapai dalam pelatihan ini adalah :
1. Meningkatkan  kapasitas  perangkat  desa  agar  mampu  melaksanakan  pengelolaan  ADD  dengan baik.(Aziiz & Prastiti, 2019).
2. Membantu pemerintah untuk mensukseskan implementasi Undang Undang No.6 Tahun 2014 guna terciptanya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan hingga di tingkat desa.
3. Melihat  fenomena prosocial  behaviour pada  perangkat  desa  yang  akan  mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.(Mahayani, 2017).
Tabel 1. Target Luaran dari program pengabdian yang diharapkan setelah pelaksanaan kegiatan dimasyarakat
Mitra No Program Indikator Capaian Program Indikator Kinerja SOLUSI 1 (Berdasarkan Solusi yang ditawarkan) 1 Penyuluhan (Literasi) Perangkat Desa Diadakan sharing dan diskusi dan memberikan pemahaman tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa dan factor yang mempengaruhinya Perangkat Desa Mampu memahami terlebih dahulu tentang konsep akuntabilitas. SOLUSI 2 (Berdasarkan Solusi yang ditawarkan) 1 Pelatihan kepada perangkat desa untuk penyusun laporan keuangan desa yang akuntable Diadakan pelatihan Implementasi akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui pelatihan dan juga pendampingan penyusunan laporan keuangan desa yang akuntable.
Perangkat desa mampu menyusun Laporan keuangan Desa sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Metode yang digunakan berupa model penyuluhan pelatihan dan diskusi dimana setiap peserta diharapkan saling sharing terkait kendala pengelolaan Alokasi Dana Desa. Durasi pelatihan sekitar 2 jam  setiap  sesinya.  Penyaji  pelatihan  dan  penyuluhan  ini  berjumlah  2  orang.  Pelatihan  dilaksanakan dengan   sistem   kelas informal dan diskusi dengan   metode menggunakan modul untuk bahan diskusi dan praktek.

## Masyarakat Berdaya dan Inovasi, 5 (1), 2024

## Solusi yang ditawarkan
Dalam  Rangka  membantu  mewujudkan  akuntabilitas  di  level  pemerintahan  desa  pengabdi menawarkan Solusi berupa Progam penyuluhan dan pelatihan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :
1. Memberikan pengetahuan tentang pengelolaan ADD yang baik.
2. Menghasilkan perangkat desa yang mampu menyusun pelaporan ADD yang bisa dipertanggung jawabkan.
3. Menghindari tindakan kriminalisasi korupsi akibat ketidak pahaman pengelolaan Alokasi Dana Desa.
4. Meningkatkan kapasitas perangkat desa.
5. Mencoba memahami fenomena prosocial behaviour dan mengambil manfaat posisi atas tingginya prosocial behaviour di Masyarakat desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Nama Kegiatan Pengabdian
Program Penyuluhan dan Pelatihan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Rangka Implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Gondang Winangun Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung Jawa Tengah.

## Uraian Kegiatan
Kegiatan yang berlokasi di Balai Desa Desa di Desa Gondang Winangun Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung Jawa Tengah. Dalam pelaksanaan pengabdian waktu yang telah direncanakan berbeda  dengan  waktu  pelaksanaan  hal  tersebut  karena  permintaan  kepala  desa  yang  kebetulan bersamaan  dengan  kegiatan  desa  yang  lain.  Format  pelaksanaan  yang  semula  direncanakan  adalah format  kelas  serta  dihadiri  Badan  Permusyawaratan  Desa  pada  pelaksanaannya  hanya  diikuti  oleh Perangkat  Desa  yang  terlibat  langsung  dalam  penyusunan  Laporan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD). Berdasarkan  tahapan  yang  dijabarkan  di  metode  penelitian,  maka  pengabdian  di  Desa  Gondang Winangun,  Kecamatan  Ngadirejo,  Kabupaten  Temanggung,  Jawa  Tengah  dilakukan  dengan  langkah berikut ini
a. Berdiskusi dengan Kepala Desa setempat.
Pertama kali Pengabdi melakukan diskusi dengan Kepala Desa mengenai kondisi riil yang terjadi selama ini mengenai penyusunan dan pelaporan Laporan Alokasi Dana Desa serta menggali informasi mengenai kendala-kendala yang terjadi dalam proses pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) sampai dengan pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD).
b. Membaca  ulang  (bedah)  Undang-undang  No.6  Tahun  2014  serta  peraturan  Pemerintahan  yang terkait dengan UU.N0..6 Tahun 2014.
c. Mempelajari  format  ADD  sesuai  Peraturan  Bupati  dan  kemudian  membuatnya  dalam  bentuk format Excel (dibuat formula yang mudah untuk melakukan pencatatan).
d. Memahami tentang pentingnya konsep akuntabilitas dalam pengelolaan dana Desa.
Serangkaian tahapan diatas , dilihat dalam sebagian dokumentasi di bawah ini :
Gambar 1. Diskusi dengan Kepala Desa
Gambar 2. Rangkaian Kegiatan Pengabdian Masyarakat
Gambar 3. Penyerahan Piagam Partisipasi Kepada Perangkat Desa

## SIMPULAN
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  berjalan  dengan  baik  walaupun  terbukti  masih  ada kendala dan persoalan yang terkait dengan teknis  dalam pelaksanaan/implementasi pengelolaan dana desa.  Permasalahan  tersebut  diantaranya  adalah  pertama,  terkait  dengan  pemahaman  terhadap  aturan yang  masih  kadang  terdapat  perbedaan  antar  desa  maupun  perangkat  desa  yang  membutuhkan komunikasi  lebih  baik  dan  intensif.  Permasalahan  kedua,  dalam  hal  yang  terkait  pelaporan  terdapat beberapa hal yang masih harus dibenahi , tetapi perangkat desa konsisten dan mempunyai etos kerja yang  baik  untuk  menata  laporan  dengan  baik.  Ketiga  terkait  dengan  ketepatan  waktu  penyelesaian pelaporan, dan pemahaman terhadap urgensi ketepatan waktu pelaporan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih kami tujukan kepada Kepala Desa Gondang Winangun, dan seluruh perangkat Desa yang  terlibat,  berpartisipasi,  menyediakan  tempat  dan  sarana  prasarana  demi  kelancaran  pengabdian masyarakat dan banyak memberikan kontribusi dalam kelancaran program pengabdian masyarakat ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrianov, R., Wahyono, M., & HS, S. (2020). Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Pemanfaatan Dana Desa (Studi di Desa Temuwulan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang). Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. , 115–120.
Ash-Shidiqqi, E. A., & Wibisono, H. (2018). Corruption and Village: Accountability of Village Fund Management on Preventing Corruption (Problems and Challenges). Journal of Indonesian Legal Studies , 3 (2), 195– 212. https://doi.org/10.15294/jils.v3i02.27524
Astini, Y., Fauzi, A. K., & Widowati. (2019). Determinan yang mempengaruhi berhasilan pengelolaan keuangan desa. Valid Jurnal Ilmiah , 16 (1), 29.
Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa. Jurnal Akuntansi Aktual , 6 (2), 334–344. https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p334
Budiarto,  D.  S.,  Setyaningrum,  A.  D.,  &  Sari,  R.  P.  (2020).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  dan  Faktor Anteseden yang Mempengaruhinya. Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi , 23 (2), 145– 159. https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.240
By  NeoGov,  P.  (2020). Importance  of  Accountability  in  Local  Government .  Powerdms.Com. https://www.powerdms.com/policy-learning-center/importance-of-accountability-in-local-government Diansari, R. E., Othman, J. B., & Musah, A. A. (2022). Factors affecting accountability village fund management. Linguistics and Culture Review , 6 (May), 879–892. https://doi.org/10.21744/lingcure.v6ns1.2186
Diansari, R. E., Othman, J. B., & Musah, A. A. (2023). Accountability And Perception Of Prosocial Behavior In Village Fund Management . 12 (1), 124–132. Https://Doi.Org/10.22495/Jgrv12i1art12
Fitriani,  A.  (2022).  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Daerah. FOKUS :  Publikasi  Ilmiah  Untuk
Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang , 20 (1). https://doi.org/10.51826/fokus.v20i1.574
Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., Sanusi, S., Asmarudin, I., Wildan, M., & Pratama, E. A. (2020). Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum. Masyarakat Berdaya Dan Inovasi , 1 (2), 56–61. https://doi.org/10.33292/mayadani.v1i2.3
Mahayani, N. L. A. (2017). Prosocial Behavior dan Persepsi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Konteks
Budaya Tri Hita Karana. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis , 129.
https://doi.org/10.24843/jiab.2017.v12.i02.p07
Muhtar,  M.,  Hamidi,  N.,  &  Susanti,  A.  D.  (2022).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  dalam  Mendorong Kemajuan  Pemerintahan  Desa. Budimas :  Jurnal  Pengabdian  Masyarakat , 4 (1),  46–53. https://doi.org/10.29040/budimas.v4i1.3903
Reu, F. M., & Lasdi, L. (2021). Determinan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tanawawo.
Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 4 (1). https://doi.org/10.21632/saki.4.1.38-59
Riyatna,  K.  D.  D.,  &  Gayatri.  (2021).  Faktor  yang  mempengaruhi  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  di Kecamatan Denpasar Utama. E-Jurnal Akuntansi , 31 (12).
Suryani, N. M., & Suprasto, H. B. (2021). Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Kejelasan Sasaran Anggaran  dan  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa. E-Jurnal  Akuntansi , 31 (8),  2011. https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i08.p11
Taufik,  O.,  &  Ikram,  S.  (2022).  Factors  Affecting  Village  Financial  Management  Accountability. Journal  of Accounting Auditing and Business , 5 (2), 29–42. https://doi.org/10.24198/jaab.v5i2.39320
Watu, D., Londa, Y., & Sayang, S. (2023). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan  Pengawasan  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa. Jurnal  Riset  Ilmu  Akuntansi , 4 (2), 107–118. https://doi.org/10.37478/jria.v4i2.3908
Widyatama,  A.,  Novita,  L.,  &  Diarespati,  D.  (2017).  Pengaruh  Kompetensi  Dan  Sistem  Pengendalian  Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add). Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 2 (2), 1–20. https://doi.org/10.20473/baki.v2i2.4762
Yasin,  R.  (2021).  Effect  of  Implementing  Bureaucracy  Reform,  Apparatus  Competence,  and  Organizational Commitment to The Quality of Public Service in North Gorontalo District. Turkish Journal of Computer and Mathematics … , 12 (13), 1503–1513. https://turcomat.org/index.php/turkbilmat/article/view/8779 UU No.6 Tahun tahun 2014 tentang Desa.