## PROBLEMATIKA HUKUM PENGATURAN KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
Marsetiadi Hanggoro Moh. P E-mail: hmarsetiadi@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum UNS
Yudho Taruno Muryanto E-mail: yudho_fhuns@yahoo.com Dosen Fakultas Hukum UNS Article Information Abstract Keywords: Acquisition; Notification Acquisition; Business Competition Kata Kunci: Pengambilalihan Saham; Pemberitahuan
Pengambilalihan Saham;
Persaingan Usaha The purpose of this article is to find out the problematics law in the  implementation  of  the  regulation  of  acquisition  on  giving notification  of  shares  in  the  perspective  of  business  competition law. This research is an empirical legal research. Types and sources of data used in this research are primary data and secondary data. Data  collection  techniques  through  interviews  and  literature study.  The  location  of  the  study  was  conducted  at  the  Business Competition  Supervisory  Commission.  The  results  of  this  study indicate that the notification acquisition in Indonesia is still facing the  problems  such  as  post-notification  notification  system  that does  not  provide  legal  certainty  and  consultation  system  that  is considered  ineffective  and  inefficient,  problems  faced  by  KPPU internally and externally. And the impact of canceling the takeover of shares by KPPU is economic loss and trust.

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui problematika hukum dalam penerapan pengaturan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham dalam perspektif hukum persaingan usaha. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris. Jenis dan sumber data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Lokasi penelitian dilakukan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham di Indonesia masih menghadapi problematika seperti sistem pemberitahuan post  notification yang tidak memberi kepastian hukum dan sistem  konsultasi  yang  dianggap  tidak  efektif  dan  efisien, hingga problem yang dihadapi oleh KPPU secara internal dan eksternal. Serta dampak dibatalkannya pengambilalihan saham oleh KPPU adalah kerugian secara ekonomi dan trust .

## A. Pendahuluan
Era globalisasi saat ini, persaingan usaha semakin ketat sehingga perusahaan dituntut untuk menciptakan inovasi baru yang bertujuan untuk mempertahankan eksistensi perusahaannya. Salah satu inovasi yang sering dilakukan oleh pelaku usaha adalah dengan melakukan tindakan berupa pengambilalihan saham. Ada dua jenis pengambilalihan, yaitu pengambilalihan aset dan pengambilalihan saham. Dapat dikatakan transaksi pengambilalihan saham karena saham yang dibeli tersebut haruslah paling sedikit 51% ( simple majority ), atau paling tidak setelah pengambilalihan tersebut pihak pengambilalih memegang saham minimal 51% (Munir Fuady 2001:90).
Alasan perusahaan melakukan pengambilalihan saham adalah untuk meningkatkan  efisiensi  dan  produktifitas  kegiatan  perusahaan.  Kegiatan pengambilalihan saham selain membawa hal yang positif untuk perkembangan perusahaan, kegiatan tersebut dapat mempengaruhi persaingan antar pelaku usaha didalam pasar yang bersangkutan sehingga berdampak kepada konsumen dan masyarakat tentunya hal tersebut dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Proses pengambilalihan saham dalam hukum persaingan usaha dikendalikan dan diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan dasar hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Kaitan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan kegiatan pengambilalihan saham adalah mengatur mengenai larangan melakukan tindakan pengambilalihan saham yang menyebabkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diatur didalam Pasal 28 dan kewajiban melakukan pemberitahuan kepada KPPU maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak berlaku efektif yuridis atas kegiatan pengambilalihan saham seperti yang diatur didalam Pasal 29. Untuk mempertegas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Perdana A. Saputro. 2012:52).
Tugas KPPU terhadap kegiatan pengambilalihan saham adalah untuk menilai aspek persaingan dari suatu transaksi pengambilalihan yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Apabila kegiatan pengambilalihan saham yang dilakukan oleh pelaku usaha menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka sesuai dengan Pasal 47 Ayat (2) Huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 KPPU memiliki kewenangan untuk menetapkan pembatalan terhadap kegiatan pengambilalihan saham yang dapat menyebabkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Isu yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah kasus yang terjadi di Indonesia mengenai kasus terkait pengaturan kewajiban pemberitahuan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham kepada KPPU. Hal
tersebut dapat dilihat dari data Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-M/2019 yang berisi PT Citra Prima Sejati yang mengambilalih PT Mitra Bisnis Harvest. Pelaku usaha tersebut mengalami keterlambatan untuk melakukan pemberitahuan kepada KPPU selama 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) hari. Selain itu ada kasus serupa pada tahun 2008 silam terdapat kasus berdasar Perkara Nomor: 09/KPPU-L/2009 dimana KPPU memeriksa adanya dugaan Pasal 17 Ayat (1), Pasal 20, Pasal 25 Ayat (2) a dan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Berdasarkan fakta-fakta yang sudah dipaparkan oleh penulis diatas, pengaturan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU masih menghadapi problematika. Problematika yang dimaksud disini adalah mengapa dalam proses pemberitahuan masih ada pelaku usaha yang mengalami keterlambatan dan pada kasus kedua adanya pelaku usaha yang diperintahkan untuk melakukan divestasi setelah melakukan pengambilalihan saham. Maka dari itu, artikel ini membahas problematika hukum pengaturan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham dalam perspektif hukum persaingan usaha.

## B.  Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui wawancara yang dilakukan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sifat penelitian hukum ini berbentuk deskriptif yang terdiri atas satu atau lebih variable dan dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, kalimat, atau gambar. Data yang digunakan berupa data sekunder dan data primer sebagai pendukung kelengkapan data sekunder.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Tidak semua kegiatan pengambilalihan saham wajib melakukan pemberitahuan kepada KPPU. Melainkan hanya perusahaan yang minimal batas aset mencapai Rp 2.500.000.000.000,00 dan nilai penjualan yang melebihi 5.000.000.000.000,00. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam praktiknya. Sesuai data putusan perkara KPPU mengenai pengambilalihan saham, terdapat dua jenis pelanggaran yaitu keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham dan pengambilalihan saham yang berdampak pada praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, antara lain:
1.  Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-M/2019
Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-M/2019 merupakan perkara atas pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 berupa keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham. Pihak terlapor yaitu PT Citra Prima
Sejati sesuai dengan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-56146 bahwa pada tanggal 24 Desember 2013 merupakan tanggal berlaku secara efektif yuridis. Tetapi pada faktanya Terlapor  baru  melakukan  notifikasi  kepada  KPPU  pada  tanggal  26  April 2019 sehingga terlapor terlambat melaksanakan kewajibannya selama 1.220 hari atau 5 tahun 2 bulan 14 hari. Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka pihak terlapor wajib melakukan pemberitahuan kepada KPPU selambat-lambatnya pada tanggal tanggal 7 Februari 2014. Berdasarkan hasil tanggapan telapor, yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut karena pihak terlapor salah menginterpretasikan frasa “yang berakibat” dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP 57/2010 sehingga terlapor dikenakan denda sebesar Rp10.330.000.000,00 (Sepuluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) akibat mengalami keterlambatan melakukan kewajiban pemberitahuan kepada KPPU.
2.  Putusan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2009
Putusan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2009 merupakan perkara atas pelanggaran mengenai dugaan terhadap pelanggaran Pasal 28 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT. Carrefour Indonesia yang disebut sebagai terlapor yang melakukan akuisisi saham terhadap PT. Alfa Retailindo sebesar 75%. Pihak terlapor diduga melanggar Pasal 17 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) huruf a, dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Setelah dilakukan penilaian lebih dalam majelis komisi menilai pangsa pasar terlapor pada pasar bersangkutan menjadi lebih dominan sehingga terlapor dapat menerapkan perilaku yang anti persaingan. Tetapi, pihak terlapor tidak terbukti melanggar Pasal 20 dan Pasal 28 ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dan memerintahkan pihak terlapor yaitu PT. Carrefour Indonesia untuk melepaskan seluruh kepemilikan sahamnya di PT. Alfa Retailindo selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu tahun. Selain itu, pihak KPPU memberikan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 25.000.000.000,00 yang harus dibayarkan.
Berdasarkan dua putusan perkara diatas, penulis berpendapat bahwa pengaturan pengambilalihan saham dalam perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia masih terdapat problematika dalam penerapannya. Hal tersebut dapat dilihat pada kasus keterlambatan pemberitahuan kepada KPPU selama 1.220 hari dengan alasan pihak terlapor salah menginterpretasikan frasa “yang berakibat” dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dan adanya adanya dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang pada akhirnya pihak KPPU memerintahkan pihak terlapor untuk melepaskan seluruh kepemilikan sahamnya.
Sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada tanggal 29 Oktober 2019 yang berlokasi di Jalan Ir. H Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat. Bapak Deswin Nur selaku Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama mengatakan bahwa problematika
dalam pengaturan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham di Indonesia diantaranya adalah:
1.  Problematika Sistem Pemberitahuan
Sistem pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU di Indonesia menggunakan sistem post notification yang merupakan pemberitahuan wajib kepada KPPU setelah dilakukannya kegiatan pengambilalihan saham oleh pelaku usaha yang sudah diatur didalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Pasal 29 menjelaskan bahwa:
“Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)  hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut”
Pada dasarnya peraturan tersebut bertujuan untuk mencegah adanya posisi dominan setelah dilakukannya pengambilalihan saham. Tetapi sistem pemberitahuan dengan menggunakan post  notification merupakan tindakan yang bersifat korektif, seharusnya berupa pencegahan. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha yang melakukan pemberitahuan kepada KPPU. Hal tersebut merupakan sebuah problematika karena apabila kegiatan pengambilalihan saham ternyata mengakibatkan adanya dugaan persaingan usaha tidak sehat maka sesuai dengan Pasal 47 Ayat (2) Huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 KPPU berhak melakukan pembatalan terhadap kegiatan tersebut yang akan menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha. Kerugian bagi pelaku usaha akibat dibatalkannya kegiatan pengambilalihan saham antara lain:

## a.  Kerugian Dalam Segi Ekonomi
Kerugian ekonomi merupakan hasil negatif dari sebuah perdagangan atau transaksi yang menyebabkan menurunnya volume dana yang diinvestasikan pada instrumen keuangan atau secara keseluruhan. Apabila perusahaan akan melakukan pengambilalihan saham maka secara keuangan pihak pengambilalih harus mempersiapkan dana dengan skala yang besar. Definisi dana dengan skala besar tersebut yang harus dipersiapkan oleh perusahaan antara lain:
1)  Pembelian saham perusahaan yang diakuisisi
Disebut sebagai transaksi pengambilalihan saham karena saham yang diambilalih harus mencapai 51% (lima puluh satu persen) atau paling tidak setelah adanya transaksi pengambilalihan saham maka perusahaan pengambilalih memiliki minimal 51% (lima puluh satu persen) saham perusahaan target yang diambilalih.  Sesuai dengan penjelasan tersebut maka perusahaan pengambilalih wajib melakukan pembelian minimal 51% nilai saham.

## 2) Pembayaran uang kompensasi terhadap PHK karyawan
Karyawan didalam perusahaan memiliki peran penting selaku pihak yang menjalankan visi dari perusahaan tersebut. Sehingga dengan adanya peran penting tersebut, kegiatan pengambilalihan saham berdampak secara langsung bagi karyawan. Apabila didalam kegiatan pengambilalihan saham memerlukan pengurangan jumlah tenaga kerja, maka akan dilakukan PHK bagi karyawan. Sesuai dengan pasal 126 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 perusahaan wajib mementingkan karyawan. Pertanggung jawaban perusahaan terhadap karyawan akibat pengambilalihan saham adalah memberikan uang kompensasi kepada karyawan yang mengalami PHK.  Pihak yang bertanggung jawab memberikan uang kompensasi dan pemenuhan hak bagi karyawan yang di PHK ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3)  Pembayaran pembuatan akta otentik
Akta otentik merupakan akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh notaris atau pejabat resmi lainnya untuk kepentingan pihak- pihak. Sebelum dilakukannya pengambilalihan saham, pelaku usaha wajib membuat akta otentik dihadapan notaris seperti yang sudah dijelaskan didalam Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi: “Rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham dituangkan kedalam akta Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia”. Peran notaris dalam pengambilalihan saham dimulai sejak proses awal sebelum dilakukannya pengambilalihan sajam yaitu pada saat dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan dalam melakukan pengambilalihan saham.
Sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 mengenai honorarium diatur didalam Pasal 36 yang berbunyi: “Notaris berhak menerima honorarium yang diterima oleh notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.” Dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang membuat akta otentik yang merupakan sebuah persyaratan sebelum dilakukannya pengambilalihan saham wajib memberi pembayaran kepada notaris yang membuat akta otentik tersebut.
b.  Kerugian Dalam Segi Trust
Trust merupakan kepercayaan terhadap suatu produk dikarenakan tercapainya kepuasan. Dalam kegiatan pengambilalihan saham, pihak pembeli saham memiliki pertimbangan baik yang bersifat fundamental maupun analitik sehingga reputasi perusahaan sangat diperlukan oleh pembeli saham. Pihak pembeli saham yang memiliki trust terhadap
perusahaan tertentu dengan adanya informasi mengenai rencana pengambilalihan saham maka pembeli saham tersebut akan melakukan pembelian saham. Apabila kegiatan pengambilalihan saham dibatalkan maka yang terjadi adalah menurunnya nilai jual saham karena penjualan saham yang dilakukan oleh pemegang saham.
KPPU mengatakan kepada penulis bahwa implementasi sanksi pembatalan atas kegiatan pengambilalihan saham cukup lunak. Menurut penulis, pembatalan atas kegiatan pengambilalihan saham merupakan suatu bentuk yang sulit untuk dilakukan dikarenakan kerugian yang dialami oleh pelaku usaha sangat besar. Walaupun saat ini di Indonesia pihak KPPU belum pernah melakukan pembatalan, tetapi sanksi pembatalan tersebut berpotensi akan terjadi mengingat akan perkembangan kegiatan pengambilalihan saham saat ini dan masih digunakannya sistem post notification .
Selain berpotensi menimbulkan pembatalan terhadap kegiatan pengambilalihan saham, problematika dari sistem post  notification lainnya akan mengakibatkan adanya keterlambatan pelaku usaha dalam melakukan pemberitahuan seperti pada putusan perkara Nomor 02/KPPU-M/2019. Problem mengenai keterlambatan pemberitahuan kepada KPPU merupakan permasalahan yang sering terjadi pada saat suatu perusahaan melakukan pengambilalihan saham. Apabila di Indonesia tidak menggunakan sistem post notification maka keterlambatan pemberitahuan tersebut dapat dicegah dan tidak merugikan pelaku usaha yang diberikan sanksi akibat keterlambatan.
Problematika pada sistem pemberitahuan yang selanjutnya terdapat pada peran konsultasi yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada KPPU sebelum dilakukannya kegiatan pengambilalihan saham apakah akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat atau tidak. Konsultasi yang dilakukan pelaku usaha kepada KPPU dijelaskan didalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang berbunyi:
“Pelaku Usaha yang akan melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dapat melakukan konsultasi secara lisan atau tertulis kepada Komisi.”
Ada beberapa output atau hasil dari konsultasi seperti yang dijelaskan didalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun  2009  Tentang  Pranotifikasi  Penggabungan,  Peleburan,  dan Pengambilalihan. yaitu:
1)  Objection Letter
2)  Conditional No Objection Letter
3)  No Objection Letter
Setelah output atau hasil konsultasi dikeluarkan oleh KPPU, karena sifat dari konsultasi tersebut merupakan hal yang tidak wajib, maka pelaku usaha tetap wajib melakukan pemberitahuan kepada KPPU setelah melakukan transaksi pengambilalihan saham dengan catatan apabila tidak adanya perubahan material atas data yang disampaikan oleh pelaku usaha. Problematika yang terdapat pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 adalah apabila pelaku usaha melakukan konsultasi kepada KPPU, pelaku usaha wajib menyiapkan dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh KPPU. Hal tersebut merupakan sebuah problem bagi pelaku usaha, karena pelaku usaha yang melakukan konsultasi tersebut hanya akan membuang-buang waktu dan alokasi biaya dokumen. Pendapat dari KPPU dari hasil konsultasi dan post  notification akan mengeluarkan pendapat yang sama, dan tentunya tidak sesuai dengan tujuan yang ada didalam undang-undang yaitu menjunjung tinggi efektivitas dan efisiensi.
2.  Problematika yang dihadapi oleh KPPU dalam implementasi kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham
a.  Problematika Internal
Problematika internal merupakan suatu permasalahan yang berada didalam suatu organisasi/lembaga. KPPU dalam menjalankan tugas menerima dan menilai pemberitahuan pengambilalihan saham mengalami kendala yaitu kurang bisa mengikuti perkembangan kecepatan peralihan saham dikarenakan belum adanya kerja sama dengan lembaga lain yang ada di Indonesia. Sehingga untuk mengetahui perusahaan apa saja yang sudah melakukan pengambilalihan saham, KPPU hanya melakukannya dengan cara pemantauan media, dan laporan dari masyarakat.
Selain itu, problem internal lainnya yang dihadapi oleh KPPU adalah pada saat menerima laporan dari pelaku usaha, pelaku usaha tersebut diwajibkan untuk membawa dokumen-dokumen pendukung yang harus disiapkan terlebih dahulu sebelum melakukan notifikasi kepada KPPU. Tetapi berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan di KPPU, dokumen pendukung tersebut seringkali mengalami kekurangan dikarenakan belum ada penjelasan mengenai dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan notifikasi sehingga seringkali pihak KPPU berupaya untuk melengkapi dokumen pendukung tersebut.
b.  Problematika Eksternal
Problematika eksternal merupakan sebaliknya dari problem internal.
Dalam hukum persaingan usaha, pelaku usaha merupakan sebuah objek dari adanya peraturan perundang-undangan mengenai persaingan usaha. Berdasarkan hasil penelitian penulis di KPPU, problem yang menghambat
implementasi kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham di Indonesia adalah masih ada pelaku usaha yang belum mengetahui peraturan pemberitahuan pengambilalihan saham. Ketidaktahuan pelaku usaha mengenai regulasi tersebut dikarenakan upaya sosialisasi yang dilakukan oleh KPPU belum optimal dan pemahaman pelaku usaha yang belum baik mengenai sosialisasi tersebut terutama pada sektor usaha kecil seperti UMKM. Tujuan utama KPPU melakukan sosialisasi mengenai kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham adalah untuk memberikan edukasi kepada para pelaku usaha supaya tidak mengalami keterlambatan atas pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU.

## D.  Simpulan
Problematika pengaturan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham di Indonesia terletak pada penggunaan sistem post notification yang berpotensi adanya pembatalan pengambilalihan saham oleh KPPU yang menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha baik itu dari segi trust yaitu rusaknya reputasi perusahaan maupun dari segi ekonomi mengenai dana yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan pembelian saham, pembayaran uang kompensasi karyawan yang di PHK, dan pembayaran pembuatan akta otentik kepada notaris. Problematika selanjutnya terdapat pada peran konsultasi yang dianggap tidak efektif dan efisien dikarenakan pelaku usaha yang sudah melakukan konsultasi tetap wajib melakukan pemberitahuan setelah pelaksanaan pengambilalihan saham. KPPU sebagai lembaga penegak hukum persaingan usaha mengalami problem baik itu internal meliputi kurang adanya kerjasama dengan lembaga lain, sumber daya manusia yang ada pada KPPU kurang optimal dan eksternal meliputi kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham.

## E. Saran
Seiring dengan meningkatnya kegiatan pengambilalihan saham maka dari itu penulis menyarankan kepada DPR untuk melakukan revisi Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai perubahan sistem pemberitahuan untuk meminimalisir kerugian bagi pelaku usaha. Menyarankan kepada KPPU untuk melakukan kerja sama dengan lembaga lain dan memaksimalkan atau melakukan penambahan sumber daya manusia, meningkatkan upaya sosialisasi kepada seluruh jenis perusahaan. Bagi pelaku usaha, penulis menyarankan untuk berupaya mengetahui dan mempelajari mengenai hukum persaingan usaha.

## F.  Daftar P ustaka
Buku
Hermansyah. 2008. Pokok-Pokok  Hukum  Persaingan  Usaha  di  Indonesia . Jakarta: Kencana
Munir Fuady. 2001. Hukum  Tentang  Akuisisi,  Take  Over,  &  LBO . Bandung: PT Citra Aditya Bakti
Perdana A Saputro. 2012. Hukum Merger Indonesia dalam Konteks Hukum Persaingan Usaha . Jakarta: CR Publishing

## Jurnal dan Publikasi Ilmiah
Alum Simbolon. 2019. “Prevention Of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition Through Business Competition Supervision”. Journal of Legal, Ethical,  and  Regulatory  Issues . Volume 22. Nomor 1. Medan: Universitas Pelita Harapan
Anna  Maria  Tri  Anggraini.  2015.  “Penerapan  Sistem  Notifikasi  Post-Merger Atas Pengambilalihan Saham Perusahaan Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha”. Jurnal  Law  Pro  Justitia . Volume 1. Nomor 1. Medan: Universitas Pelita Harapan
Hendro Widjanarko. 2009. “Merger, Akuisisi, dan Kinerja Perusahaan (Studi atas Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI). Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta. Volume 1. Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional.
Rai Mantili, Hazar Kusmayanti, Anita Afriana. 2016. “Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum”. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. Volume 3. Nomor 1. Bandung: Universitas Padjadjaran
Tal Avinadav , Tatyana Chernonog , Yael Perlman. 2016. “Mergers and acquisitions between risk-averse parties”. European Journal of Operational Research. Volume 259. Israel: Bar Illan University
Shabrina Febyanti. 2014. “Analisis Reaksi Pasar Sebelum Dan Sesudah Pengumuman Akuisisi PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk”. Jurnal Ilmu Manajemen. Volume 2. Nomor 1. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
Sukirman. 2010. “Implementasi PP No. 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan Peleburan Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas Dengan Berlakunya UU No 40 Tahun 2007”. Jurnal Dinamika Hukum. Volume 1. Nomor 1. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
Verry  Iskandar.  2011.  “Akuisisi  Saham  oleh  Perusahaan  Terafiliasi  dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha”. Jurnal  Persaingan  Usaha . Edisi 5.
Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha

## Pustaka Maya
Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor: 09/KPPU-L/2009 http://www.kppu.go.id/docs/Putusan/putusan_carrefour_09_2009.pdf. Diakses pada tanggal 9 Juli 2019 Pukul 2.22 WIB
Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor: 02/KPPU-M/2019 http://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Putusan_02-KPPU-M-2019.pdf Diakses pada tanggal 20 Oktober 2019 pada Pukul 13.30 WIB