## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa

## Dudi Badruzaman
Fakultas Hukum, STAI Sabili Bandung, Jl. Gagak No.15, Sadang Serang, Bandung, 40133 E-mail: badruzaman.dudi@yahoo.com
Abstract —  This  research  is  related  to  the  legal  protection  of  the  insured  under  a  life  insurance  policy  claim  payments,  while  the formulation of the problem is how to shape the legal protection of the insured in the payment of life insurance claims; how liability insurance  company  in  the  payment  of  life  insurance  claims;  and  what  form  of  dispute  resolution  that  occurs  between  the  insured party to the insurer in the payment of life insurance claims. Results of research is the first form of legal protection of the insured in the  payment  claim  life  insurance,  where  the  insurer  defaulting  form  does  not  implement  the  achievements  in  accordance  with  the agreement in the insurance policy, which does not provide payment of insurance claims to the insured in accordance with the number of  insured,  the  insured  can  to  take  legal  actions  in  the  form  of  a  lawsuit  through  the  courts  and  resolve  through  the  existing mechanisms  in  a  life  insurance  policy.  Second,  the  responsibility  of  the  insurance  company  in  the  payment  of  life  insurance  claims already regulated in some provisions of the law in both the consumer protection act, the draft civil code, the draft trade law or the law on  insurance  business.  The  responsibility  is  a  legal  responsibility  born  of  a  life  insurance  agreement.  As  for  the  obligation  for  the insurer to the insured life insurance claims are paid according to the amount of coverage stated in the life insurance policy. Third, the form  of  settlement  of  disputes  between  the  insured  by  the  insurer  in  the  payment  claim  life  insurance,  in  principle  procedures  for settling  disputes  between  the  insured  by  the  insurer  in  the  payment  claim  life  insurance  are  generally  resolved  through  arbitration institution in accordance with a clause in the policy, but if the policy is not specified institutions which resolve the dispute, it can file a legal action in the District court and the institution of dispute resolution outside the court.
Keywords — : hokum; tertanggung; asuransi jiwa; dan pembayaran klaim.

## I. PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  meletakan dasar-dasar bagi perjuangan pembangunan bangsa dalam  mewujudkan  masyarakat  untuk meningkatkan  ekonomi  dan  setiap  bidang  pada  umumnya.  Pola  dasar  pembangunan  nasional  menggariskan  apa  tujuan pembangunan,  merupakan  landasan  hukum  bagi  terselenggaranya  kegiatan  pembangunan  itu  sendiri.  Pembangunan  yang sedang  dilaksanakan  memerlukan  peraturan-peraturan  hukum  yang  dapat  menunjang  serta  memberikan  arah  pembangunan, dimana  sejalan  dengan  bertambahnya  kebutuhan-kebutuhan  serta  perkembangan  masyarakat  indonesia  yang  bergerak  ke  arah perdagangan bebas menuntut usaha pembangunan di bidang hukum.
Hal  ini  menunjukan  bahwa  hukum  sebagai  sarana  pembaharuan  (agent  of  change)  atau  sarana  pembangunan  diperlukan peranannya dalam pembangunan nasional, sebagaimana menurut Mohtar Kusumaatmadja, bahwa: 1
“Konsep hukum sebagai sarana pembaharuan adalah hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum yang berfungsi sebagai alat  (pengatur)  atau  saranan  pembangunan  dalam  arti  menyalur  arah  kegiatan  manusia  ke  arah  yang  dikehendaki  oleh pembangunan atau pembaharuan”.
Pembangunan di Indonesia merupakan pembangunan manusia yang seutuhnya yaitu pembangunan di segala bidang baik di bidang  peningkatan  sumber  daya  manusia  maupun  peningkatan  di  bidang  sumber  daya  alam  yang    bertujuan  untuk meningkatkan harkat dan martabat secara adil dan merata guna meningkatkan pembangunan di segala sektor.
Seiring  dengan  perkembangan  jaman  serta  ditunjang  oleh  berkembangnya  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  semakin meningkat,  maka  semakin  tinggi  pula  tingkat  kebutuhan  hidup  manusia,  hal  ini  disebabkan  oleh  semakin  pesatnya perkembangan teknologi  dan tingginya persaingan dalam dunia usaha.  Disadari kemajuan zaman dan perkembangan teknologi modern yang begitu serba cepat.
Maka tingkat risiko yang terjadi juga terhadap setiap aktifitas manusia juga akan semakin meningkat baik yang mengancam atas  diri  ataupun  harta  benda  miliknya,  sehingga  manusia  berupaya  untuk  mengatasinya.  Salah  satu  cara  manusia  mengatasi risiko  adalah  melalui  peralihan  risiko  kepada  pihak  lain  dalam  hal  ini  melalui  lembaga  asuransi.  Asuransi  sebagai  lembaga pengalihan  dan  pembagian  risiko  mempunyai  kegunaan  yang  positif  baik  bagi  masyarakat,  perusahaan  maupun  bagi pembangunan negara. Dimana mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian asuransi akan merasa tenteram sebab mendapat perlidungan dari kemungkinan tertimpa suatu kerugian.
Sedangkan  bagi  suatu  perusahaan  yang  mengalihkan  risikonya  melalui  perjanjian  asuransi  akan  dapat  meningkatkan usahanya  dan  berani  menggalang  tujuan  yang  lebih  besar.  Demikian  pula  premi-premi  yang  terkumpulkan  dalam  suatu perusahaan asuransi dapat diusahakan dan digunakan sebagai dana untuk usaha pembangunan dan hasilnya akan dinikmati oleh
1 Mohtar Kusumaatmadja, “Hukum Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional”, Penerbit Bina Cipta. Bandung. 1976. Hlm: 12

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
masyarakat.  Asuransi  merupakan  sarana  finansial  dalam  tata  kehidupan  rumah  tangga,  baik  dalam  mengahadapi  risiko  yang mendasar  seperti  risiko  kematian,  atau  dalam  menghadapi  risiko  atas  harta  benda  yang  dimiliki.  Demikian  pula  dunia  usaha dalam  menjalankan  kegiatannya  menghadapi  risiko  atas  harta  benda  yang  mungkin  dapat  mengganggu  kesinambungan usahanya.
Walaupun  banyak  metode  untuk  menangani  risiko,  namun  asuransi  merupakan  metode  yang  paling  banyak  dipakai. Asuransi  menjanjikan  perlindungan  kepada  pihak  tertanggung  terhadap  risiko  yang  dihadapi  perorangan  maupun  risiko  yang dihadapi  perusahaan.  Asuransi  merupakan  suatu  perjanjian yang  sifatnya  konsensual.  dimana  hal  yang  telah  disepakati  dalam perjanjian  asuransi  dituangkan  dalam  suatu  akta  yang  disebut  polis.  Polis  tersebut  berfungsi  sebagai  alat  bukti  dalam penyelenggaraan  suatu  pertanggungan  dalam  hal  pemberian  jaminan  ganti  kerugian  atas  terjadinya  peristiwa  tidak  pasti  atau risiko yang timbul. Polis pertanggungan memegang peranan penting karena sangat bermanfaat pada waktu pengajuan tuntutan ganti rugi (klaim) atas kontrak prestasinya sebagai akibat dibayarkan premi asuransi pada pihak penanggung.
Dalam  hal  ini  terlihat  bahwa  para  pihak  memiliki  hak  dan  kewajiban  masing-masing  yang  harus  dipahami,  khususnya tertanggung  sebagai  pemegang  polis  asuransi  jiwa.  Terkait  dengan  pemahaman  hak  dan  kewajiban  pemegang  polis  terdapat unsur-unsur  penyebab  yang  merupakan  kurangnya  pengetahuan  pemegang  polis  dalam  menggunakan  hak  dan  kewajibannya. Dengan  adanya  hak  dan  kewajiban  tersebut  dikenal  dengan  istilah  "Prestasi  atau  kontra  prestasi",  maka  memungkinkan  para pihak  untuk  melakukan  penuntutan  atas  haknya,  di  samping  itu  pula  merupakan  kewajiban  pihak  lain  untuk  memenuhinya. Berdasarkan  uraian  tersebut  yang  mendasari  penulis  ingin  melakukan  penelitian  dengan  judul  Perlindungan  Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Polis Asuransi Jiwa.

## II. LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL

## A. Landasan Teori
Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting karena teori memberikan sarana untuk merangkum serta memahami  masalah  yang  dibicarakan  secara  lebih  baik.  Hal-hal  semula  yang  nampak  tersebar  dan  berdiri  sendiri  dapat disatukan dan ditunjukan kaitannya serta merta sama lainnya secara lebih bermakna. 2
“Kerangka teoritis berisikan teori-teori dan prinsip-prinsip yang berguna sebagai landasan penelitian. Sebagaimana diuraikan oleh Mardalis tentang kerangka teoritis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang dilakukan, adalah teori mengenai variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti” 3
Dalam  penelitian  ini,  adapun  landasan  teori  yang  digunakan  terkait  dengan  perlindungan  hukum  bagi  tertanggung  dalam pembayaran klaim asuransi jiwa antara lain: teori perlindungan hukum, teori tanggung jawab dan teori penyelesaian sengketa.

## B. Teori Perlindungan Hukum
Salah  satu  fungsi  hukum  adalah  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  warga  masyarakat,  terutama  yang  berada  pada posisi  lemah  akibat  hubungan  hukum  atau  kedudukan  yang  tidak  seimbang.    Menurut  Philipus  M.  Hadjon,  kaitannya  dengan perlindungan  hukum  kepada  rakyat  yang  harus  diberikan  oleh  pemerintah/penguasa  dibedakan  atas  dua  macam  perlindungan yakni perlindungan preventif dan refresif: 4
“Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  suatu  sengketa.  Sedangkan  sebaliknya  perlindungan  represif  bertujuan  untuk menyelesaikan  sengketa.  Perlindungan  preventif  sangat  besar  artinya  bagi  tindakan  pemerintah  yang  didasarkan  kepada kebebasan  bertindak  karena  dengan  perlindungan  hukum  tersebut  pemerintah  didorong  untuk  bersikap  hati-hati  dalam mengambil keputusan. Sedangkan perlindungan hukum yang represif adalah upaya perlidungan hukum yang dilakukan melalui peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan administrasi negara”.
Perlindungan hukum oleh negara/pemerintah lebih ditekankan pada unsur negara/pemerintah sebagai pemegang kedaulatan. Untuk itu, perlindungan hukum yang diberikan oleh negara/pemerintah kepada warga negaranya dapat dilihat dalam instrumen hukum dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. 5
Perlindungan  hukum  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada konsumen.  Kalimat  yang  menyatakan  “segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum”,  diharapkan  sebagai  benteng untuk  meniadakan  tindakan  sewenang-wenang  yang  merugikan  pelaku  usaha  hanya  demi  untuk  kepentingan  perlindungan tertanggung.

## C. Teori Penyelesaian Sengketa
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah suatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran dan perbantahan. 6 Sengketa  merupakan  kelanjutan  dari  konflik,  sedangkan  konflik  itu  sendiri  adalah  suatu  perselisihan  antara  dua
2 2 Khudzaifah Dimyanti, “Teorisasi Hukum”, Penerbit Muhammadiyah Universitas Press. Surakarta. 2004. Hlm: 37
3 Mardalis, “Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proporsional”, Penerbit. PT. Bumi aksara. 1989. Hlm: 41
4 4 Philipus M. Hadjon, “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia” Penerbit Bina Ilmu. Surabaya. 1987. Hlm: 2-3
5 5 Lalu Husni, “Hukum Penempatan Dan Perlindungan TKI” Penerbit Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang. Malang. 2010. Hlm: 91

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
pihak,  tetapi  perselisihan  itu  hanya  dipendam  dan  tidak  diperlihatkan  dan  apabila  perselisihan  itu  diberitahukan  kepada  pihal lain maka akan menjadi sengketa. 7 Konflik merupakan pengindonesiaan kosa kata conflict dalam bahasa Inggris. Selain istilah conflict, bahasa Inggris juga mengenal istilah dispute yang merupakan padanan dari istilah “sengketa” dalam bahasa Indonesia. Keduanya merupakan konsep yang sama yang mendiskripsikan situasi dan kondisi dimana orang-orang yang sedang mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja. 8
Menurut Folberg and Taylor, konflik dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu: 9
a. Konflik yang terjadi dalam diri induvidu itu sendiri (intrapersonal conflict within the induvidual).
b. Konflik yang terjadi antara induvidu dan induvidu atau antar kelompok (interpersonal).

## D. Unsur-Unsur Asuransi
Menurut Man Suparman Sastrawidjaya bahwa terdapat beberapa unsur dari asuransi, yaitu:10
1. Merupakan suatu perjanjian;
Perjanjian adalah hubungan hukum antara antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan  hukum adalah suatu hubungan  yang akibatnya diatur oleh hukum. Kata sepakat dalam  suatu perjanjian merupakan unsur esensial. Hal ini merupakan unsur pertama untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Karena asuransi adalah perjanjian, maka ketentuan-ketentuan yang berlaku pada perjanjian dalam KUHPerdata berlaku pula untuk perjanjian asuransi selama ketentuan KUHD tidak mengatur yang sebaliknya. 10
2. Adanya premi;
Premi  adalah  salah  satu  unsur  penting  dalam  asuransi  karena  merupakan  kewajiban  utama  yang  wajib  dipenuhi  oleh tertanggung  kepada  penanggung.  Dalam  hubungan  hukum  asuransi,  penanggung  menerima  pengalihan  risiko  dari tertanggung  dan  tertanggung  membayar  sejumlah  premi  sebagai  imbalannya.  Apabila  premi  tidak  dibayar,  asuransi  dapat dibatalkan  atau  setidak-tidaknya  asuransi  tidak  berjalan.  Premi  harus  dibayar  lebih  dahulu  oleh  tertanggung  karena tertanggunglah yang berkepentingan. 11
3. Adanya  kewajiban  penanggung  untuk  memberikan  penggantian  kepada  tertanggung  Kewajiban  penanggung  yang merupakan hak tertanggung, untuk menuntutnya baru timbul apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi.
4. Adanya suatu peristiwa yang belum pasti terjadi (onzeker voorval).
Dalam  kaitannya  dengan  suatu  kejadian  yang  tidak  bisa  dipastikan  tentunya  harus  dititik  beratkan  pada  bagian  yang terpenting  dari  perjanjian  asuransi,  yaitu  adanya  kewajiban  bagi  pihak  asurador  untuk  membayar  uang  kepada  pihak  yang terjamin. Batasan mengenai peristiwa yang tidak pasti, wajib ditinjau dari beberapa segi. Contohnya dalam asuransi kebakaran atau asuransi kecelakaan yang memang benar hal ini tidak bisa dipastikan terjadinya kebakaran atau kecelakaan itu. Perjanjian dalam  asuransi  sebagai  jaminannya  adalah  meninggal  dunianya  seseoarang,  sedangkan  masalah  ini  sudah  ditakdirkan  olaeh yang  maha kuasa, bahwa  manusia tidak akan hidup selamanya. Maka dari itu sesungguhnya  yang tidak pasti bukan pada saat kejadian  meninggal  dunianya  manusia  akan  tetapi  kapan  orang  tersebut  akan  meninggal  dunia.  Dan  hal  ini  belum  dapat dipastikan. 12

## E. Polis
Polis  merupakan  dokumen  yang  berisi  kesepakatan  antara  pihak  tertanggung  dan  penanggung  (pihak  asuransi)  berkenaan dengan risiko yang hendak dipertanggungkan.
Polis  adalah  bukti  perjanjian  penutupan  asuransi  tersebut.  Pasal  255  KUHD  menyebutkan  bahwa  suatu  perjanjian  asuransi harus dapat dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis. Kesimpulan minimal dari  Pasal tersebut dalah bahwa polis  merupakan  syarat  mutlak  pada  perjanjian  asuransi.  Akan  tetapi  kesimpulan  tersebut  belum  maksimal  setelah  dilakukan penafsiran  secara  sistematis  dengan  memperhatikan  Pasal  257  dan  258  KUHD.  Berdasarkan  kedua  pasal  tersebut  dimaksud diperoleh kesimpulan maksimal bahwa polis dalam perjanjian asuransi tidak merupakan syarat mutlak, tetapi hanya merupakan alat  bukti  saja.  Meskipun  demikian  sesuai  dengan  asas  kebebasan  berkontrak  yang  tersimpul  dari  Pasal  1338  ayat  (1) KUHPerdata diperkenankan saja apabila para pihak memperjanjikan bahwa perjanjian asuransi  baru berlangsung setelah polis selesai atau setelah diserahkan kepada tertanggung. Dalam hal yang demikian berarti polis dijadikan sebagai syarat mutlak pada perjanjian asuransi yang bersangkutan. 13
Undang-undang menentukan bahwa untuk setiap polis harus memenuhi syarat-syarat/isi minimal sebagaimana diatur dalam pasal 256 KUHD sebagai syarat umum, isi polis asuransi  menurut Pasal 256 KUHD adalah:
1. Hari ditutupnya pertanggungan.
2. Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau   atas tanggungan seorang ketiga.
6 Depdikbud RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. 1990. Hlm: 816
7 7 Rachmadi Usman, “Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan”, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003. Hlm: 1
8 8 Takdir Rahmadi, “Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat”, Rajawali Pers. Jakarta. 2010. Hlm: 1
9 I Made Widyana, “Alternatif Penyelesaian Sengketa”, Fikahati Aneska, Jakarta. 2009. Hlm: 63.
10 Ibid, Hlm: 16
11 Abdulkadir Muhammad, “Hukum Asuransi Indonesia”, Cet. IV, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, Hlm: 103
12 Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, “Hukum Asuransi Indonesia”, Penerbit Bina Aksara. Jakarta. 1987.  Hlm: 108
13 Man Suparman  Sastrawidjaja dan Endang, “Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian”. Penerbit PT. Alumni. Bandung. 2004. Hlm: 144

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
3. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan.
4. Jumlah uang untuk beberapa diadakan pertanggungan.
5. Bahaya yang ditanggung oleh si penanggung.
6. Saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya itu.
7. Premi pertanggungan tersebut; dan
8. Pada  umumnya,    semua    keadaan  yang  kiranya  penting  bagi  si  penanggung  untuk  diketahuinya,  dan  segala  syarat  yang diperjanjikan antara para pihak.

## F. Premi Asuransi
Premi asuransi adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh tertanggung kepada  penanggung setiap jangka waktu tertentu, biasanya  setiap  bulan  selama  asuransi  berlangsung.  Besarnya  jumlah  premi  asuransi  bergantung  pada  jumlah  asuransi  yang disetujui oleh tertanggung pada saat diadakan asuransi. 14

## G. Klaim
Klaim  adalah  salah  satu  fungsi  terpenting  dari  perusahaan  asuransi.  Adalah  essensiil,  klaim  yang  sah  itu  dibayar  dengan segera dan sepenuhnya. Pembayaran klaim yang kurang akan menyebabkan lahirya klaim, sedangkan pembayaran klaim yang berlebihan  dapat  membawa  kebangkrutan.  Klaim  adalah  suatu  tuntutan  atas  suatu  hak  yang  timbul  karena  persyaratan  dalam perjanjian yang ditentukan sebelumnya telah terpenuhi. sedangkan klaim asuransi jiwa adalah suatu tuntutan dari hak pemegang polis  atau  yang  ditunjuk  kepada  pihak  asuransi  atas  sejumlah  pembayaran  uang  pertanggungan  atau  harga  tunai  yang  timbul karena syarat-syarat dalam perjanjian asuransinya telah dipenuhi.

## III. PEMBAHASAN
A. Bentuk perlindungan hukum tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa

## 1. Tinjauan Umum Asuransi Jiwa
Perekonomian  negara  banyak  mempengaruhi  perkembangan  bisnis  asuransi  jiwa.  Laju  pertumbuhan  ekonomi  nasional menentukan  bertambah  kuat  atau  lemahnya  daya  beli  masyarakat,  termasuk  untuk  pembelanjaan  untuk  polis  asuransi  jiwa. Dengan demikian terdapat korelasi antara laju pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan asuransi jiwa, jumlah pertanggungan, dan  premi  asuransi.  Kebutuhan  akan  jasa  perasuransian  makin  dirasakan,  baik  oleh  perorangan  maupun  dunia  usaha  di Indonesia.  Asuransi  merupakan  sarana  finansial  dalam  tata  kehidupan  rumah  tangga,  baik  menghadapi  risiko  yang  mendasar seperti risiko kematian, atau menghadapi risiko atas harta benda yang dimiliki. Demikian pula dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai risiko yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya.
Walau  banyak  metode  untuk  menangani  risiko,  namun  asuransi  merupakan  metode  yang  paling  banyak  dipakai.  Asuransi menjanjikan  perlindungan  kepada  pihak  tertanggung  terhadap  risiko  yang  dihadapi  perorangan  maupun  risiko  yang  dihadapi perusahaan. Di samping itu, usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan menjadi penting peranannya karena dari kegiatan  perlindungan  risiko,  perusahaan  asuransi  menghimpun  dana  masyarakat  dari  penerimaan  premi.  Perusahaan  asuransi merupakan suatu lembaga yang sengaja dirancang dan dibentuk sebagai lembaga pengambil alih dan penerima risiko. Dengan demikian  perusahaan  asuransi  pada  dasarnya  menawarkan  jasa  proteksi  sebagai  produknya  kepada  masyarakat  yang membutuhkannya. Perusahaan asuransi secara spesifik mempunyai ciri dan tujuan operasional, untuk mencapai sasarannya yang khas.
Perusahaan  mengusahakan  para  pelanggannya  agar  bersedia  bergabung  dengannya  dalam  rangka  menghadapi  risiko-risiko yang  mungkin  terjadi.  Dengan  demikian  suatu  perusahaan  asuransi  dirancang  dan  diatur  sedemikian  rupa  agar  dapat melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pengambil alih dan penerima risiko pihak lain. “Pada sisi lain, perusahaan asuransi adalah  suatu  perusahaan  yang  hasil  produksinya  adalah  suatu  jasa,  dimana  jasa  tersebut  merupakan  suatu  “janji  memberi proteksi”  yang  merupakan  janji  untuk  memberikan  ganti  kerugi,  apabila  nasabah  dalam  sewaktu-waktu  menderita  kerugian yang disebabkan karena suatu peristiwa yang sudah diperjanjikan sebelumnya”. 15

## 2. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi
Walaupun  perjanjian  asuransi  merupakan  suatu  perjanjian  khusus  karena  diatur  tersendiri  di  dalam  KUHD,  namun  dalam hal-hal yang menyangkut syarat sahnya perjanjian dan ketentuan-ketentuan umum lainnya, maka asuransi tunduk pada hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata. Hal ini didasarkan pada Pasal 1 KUHD yang menyatakan,” Bahwa KUHPerdata pun berlaku untuk hal-hal yang diatur dalam KUHD”. Terkait dengan  syarat sahnya perjanjian asuransi, tetap mengacu pada syarat sahnya  perjanjian  yang  ada  dalam  KUHPerdata  khususnya  Pasal  1320  seperti  kesepakatan  kedua  belah  pihak  dalam  hal  ini penanggung  dengan  tertanggung,  kecapakan  bertindak  seperti  sudah  dewasa  dan  tidak  berada  di  bawah  pengampuan,  obyek tertentu  seperti  adanya  obyek  perjanjian  asuransi  jiwa  yaitu  pertanggungan  atas  jiwa  serta  kausa  yang  halal  seperti  tidak bertentangan  dengan  undang-undang,  ketertiban  umum  dan  asusila.    Dalam  perjanjian  asuransi,  penanggung  berjanji  akan
14 Abdul kadir Muhammad “Hukum Asuransi Indonesia” Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002. Hlm: 198
15 Sri Rejeki Hartono, “Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. 2001. Hlm: 193

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
membayar  kerugian  yang  disebabkan  risiko  yang  telah  diasuransikan  kepada  tertanggung,  sedangkan  tertanggung  membayar premi  secara  perodik  kepada  penanggung.  Mengingat  setiap  perjanjian  itu  merupakan  suatu  hubungan  hukum  maka  hak  dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian itu akan dijamin oleh hukum dan undang-undang selama isinya tidak bertentangan dengan  hukum,  ketertiban,  kesusilaan  serta  memenuhi  syarat-syarat  perjanjian.  Beberapa  pasal  penting  mengenai  perjanjian dalam  KUHPerdata  yang  harus  diperhatikan  dalam  perjanjian  asuransi,  seperti  Pasal  1320  KUHPerdata  yag  mengatur  syarat- syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, yaitu:
1. hal tertentu; Kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanji
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

## 3. Bentuk perlindungan hukum tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi
Perlindungan  tertanggung  adalah  istilah  yang  dipakai  untuk  menggambarkan  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada tertanggung dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan tertanggung itu sendiri. Dalam bidang hukum tertanggung bisa dikatakan sebagai konsumen karena dalam undang-undang perlindungan konsumen, konsumen adalah setiap pengguna barang dan/atau jasa, istilah ini masih relatif baru, khususnya di Indonesia, sedangkan di negara maju, hal ini mulai dibicarakan bersamaan dengan berkembangnya industri dan teknologi.
Dengan  pemahaman  bahwa  perlindungan  konsumen  mempersoalkan  perlindungan  (hukum)  yang  diberikan  kepada konsumen dalam usahanya  untuk  memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengantur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen  (tertanggung)  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhannya  sebagai  konsumen.  Dengan  demikian,  hukum  perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara
B. Tanggung jawab perusahaan asuransi dalam Pembayaran klaim asuransi jiwa

## 1. Prinsip Tanggung Jawab
Ada  dua  istilah  yang  menunjuk  pada  pertanggungjawaban  dalam  kamus  hukum,  yaitu  liability  dan  responsibility.  Istilah liability  menunjuk pada pertanggungjawaban  hukum,  yaitu tanggung gugat akibat atas kesalahan  yang dilakukan oleh subyek hukum sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik”
Secara umum prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut: 16
1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (Fault Liability atau Liability Based On Fault) dimana suatu prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip  ini  dipegang  secara  teguh.  Prinsip  ini  menyatakan,  seorang  baru  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  secara hukum  jika  ada  unsur  kesalahan  yang  dilakukannya.  Pasal  1365  KUHPerdata,  yang  lazim  dikenal  sebagai  pasal  tentang perbuatan melawa hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok yaitu (1) adanya perbuatan,
2. Adanya unsur kesalahan, (3) adanya kerugian yag diderita, (4) adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. 2. Prinsip  Praduga  Untuk  Selalu  Bertanggung  Jawab  (Presumption  Of  Liability  Principle),  dimana  prinsip  ini  menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kata “dianggap” pada prinsip “Presumption Of Liability” adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal  membuktikan bahwa ia telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk menghindarkan terjadinya kerugian. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat.
3. Prinsip  Praduga  Untuk  Tidak  Selalu  Bertanggung  Jawab  (Presumption  Of  Non  Liability  Principle),  prinsip  ini  adalah kebalikan  dari  prinsip  yang  kedua,  prinsip  praduga  untuk  tidak  selalu  bertanggungjawab  hanya  dikenal  dalam  lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan, yang biasanya dibawah dan diawasi oleh penumpang adalah tanggung jawab dari penumpang.
4. Prinsip  Tanggung  Jawab  Mutlak  (Srict  Liability),  prinsip  tanggung  jawab  mutlak  sering  diidentikan  dengan  prinsip tanggung  jawab  absolut    (Absolut  Liability)  dimana  prinsip  tanggung  jawab  tanpa  kesalahan  dan  tidak  ada  pengecualian. Kendati  demikian  adapula  para  ahli  yang  menbedakan  kedua  terminologi  di  atas.  Ada  pendapat  yang  menyatakan,  strict liability  adalah  prinsip  tanggung  jawab  yang  menetapkan  kesalahan  tidak  sebagai  faktor  yang  menetukan.  Namun  ada pengecualian-pengecualian  yang  memungkimkan  untuk  dibebaskan  dari  tanggung  jawab,  misalnya  kedaan  force  majeur. Sebaliknya absolut liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian.
5. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan (Limitation Of Liability Principle), prinsip ini sangat disenangi oleh pelaku usaha  untuk  dicantumkan  sebagai  klausula  eksenorasi  dalam  perjanjian  standar  yang  dibuatnya.  Dari  beberapa  prinsip tanggung  jawab  di  atas,  yang  terkait  dengan  tanggung  jawab  penanggung  terhadap  tertanggung  dalam  perjanjian  asuransi jiwa adalah prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (Limitation Of Liability Principle), dimana berdasarkan prinsip ini bahwa penanggung bertanggung jawab terhadap tertanggung sebatas apa yang diperjanjikan dalam polis asuransi, sehingga
16 67 Heni Sekartati, “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Multi Level Marketing”  Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2007. Hlm: 35

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
tertanggung,  tertunjuk  atau  penikmat  tidak  dapat  menuntut  tanggung  jawab  kepada  penanggung  yang  melebihi  jumlah pertanggungan yang ada ketentuan polis asuransi jiwa tersebut.
Pertanggungjawaban  hukum  yang  dapat  dikenakan  kepada  pelaku  usaha  apabila  dalam  melakukan  usahanya  masih menyimpang atau tidak sesuai dengan ketentuan ini: 17

## 1. Contractual liability
Contractual  liability  atau  pertanggungjawaban  kontraktual  merupakan  pertanggungjawaban  perdata  atas  dasar  perjanjian/ kontrak dari pelaku usaha (baik barang maupun jasa), atas kerugian yang dialami oleh konsumen atas mengkonsumsi atau menggunakan barang dan/atau jasa yang diberikannya.

## 2. Product liability
Product  liability  merupakan  tanggung  jawab  perdata  secara  langsung  (strict  liability)  dari  pelaku  usaha  (produsen  barang) atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan. Inti dari strict liability yaitu tanggung jawab  berdasarkan  perbuatan  melawan  hukum.  Product  liability  akan  digunakan  oleh  konsumen  untuk  memperoleh  ganti rugi  secara  langsung  dari  produsen  (barang)  sekalipun  konsumen  tidak  mempunyai  hubungan  kontraktual  (privity  of contract) dengan produsen tersebut.

## 3. Criminal liability
Criminal liability yaitu tanggung jawab pidana dari pelaku usaha (baik barang atau jasa) atas terganggunya keselamatan dan keamanan  masyarakat  (konsumen),  selain  sanksi  pidana,  terhadap  pelaku  usaha  masih  dapat  dikenakan  hukuman  pidana tambahan, berupa:
a) Perampasan barang tertentu
b) Pengumuman putusan hakim
c) Pembayaran ganti rugi
d) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
e) Kewajiban penarikan barang dan/atau jasa dari peredaran
f) Pencabutan ijin usaha.
Berdasarkan  beberapa  uraian  di  atas,  bahwa  tanggung  jawab  hukum  yang  ditujukan  kepada  penanggung  dalam  hal  ini perusahaan  asuransi  jiwa  atas  pembayaran  klaim  kepada  tertanggung  adalah  tanggung  jawab  berdasarkan  kontraktual (Contractual Laibility). Berdasarkan tanggung jawab tersebut perusahaan asuransi selaku penanggung bertanggung jawab atas pembayaran klaim asuransi jiwa yang menjadi hak tertanggung berdasarkan perjanjian asuransi.

## 2. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa
Perjanjian asuransi, penanggung berjanji akan membayar kerugian  yang disebabkan risiko yang telah diasuransikan kepada tertanggung,  sedangkan  tertanggung  membayar  premi  secara  perodik  kepada  penanggung.  Mengingat  setiap  perjanjian  itu merupakan suatu hubungan hukum maka hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian itu akan dijamin oleh hukum dan undang-undang selama isinya tidak bertentangan dengan hukum, ketertiba, kesulsilaan serta memenuhi syarat-syarat perjanjian. Walaupun perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian khusus karena diatur tersendiri di dalam KUHD, namun dalam hal- hal  yang  menyangkut  syarat  sahnya  perjanjian  dan  ketentuan-ketentuan  umum  lainnya,  maka  asuransi  tunduk  pada  hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata. Hal ini didasarkan pada Pasal 1 KUHD yang menyatakan,” Bahwa KUHPerdata pun berlaku  untuk  hal-hal  yang  diatur  dalam  KUHD”.  Konsekuensinya,  apabila  para  pihak  dalam  perjanjian  asuransi  telah menyepakati  syarat-syarat  yang  terdapat  dalam  polis  asuransi,  maka  menurut  hukum  mereka  harus  mematuhi  dan melaksanakannya.  Tetapi  syarat-syarat  yang  tercantum  dalam  polis  tersebut  hanya  berlaku  bagi  penanggung  dan  tertanggung. Semua  perjanjian  yang  dibuat  oleh  penanggung  dengan  tertanggung  tertuang  dalam  polis  asuransi.  Dimana  telah  diatur  oleh ketentuan-ketentuan  hukum  yang  berlaku  dan  apabila  dalam  perjanjian  tersebut  salah  satu  pihak  wanprestasi  maka  perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak-pihak dan sanksi-sanksi hukum dapat diterapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Dengan  meninggalnya  tertanggung  itu,  maka  akan  mengakibatkan  hilangnya  sumber  penghasilan  bagi  pihak  yang berkepentingan  dan  oleh  sebab  itu  diperlukan  bantuan  sementara  yang  akan  berguna  untuk  jangka  waktu  tertentu.  Bantuan tersebut dalam asuransi jiwa adalah pembayaran sejumlah uang asuransi (uang pertanggungan) oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis atau kepada pihak yang menerima manfaat setelah syarat-syarat dalam perjanjian asuransi itu dipenuhi sesuai dengan kondisi polisnya. Pembayaran uang pertanggungan ini adalah sesuai dengan perjanjian asuransi jiwa yaitu diterimanya risiko dari si tertanggung, dalam hal ini ialah meninggalnya si tertanggung.
Untuk  mendapatkan  uang  pertanggungan  itu  diisyaratkan  bahwa  pihak  pemegang  polis  atau  yang  menerima  manfaat  perlu menyampaikan laporan yang dalam asuransi disebut dengan tuntutan (klaim) kepada pihak perusahaan asuransi jiwa. Jadi klaim itu  adalah  sebuah  tuntutan  dari  pemegang  polis  atau  yang  menerima  manfaat  atas  uang  pertanggungan,  yang  timbul  karena syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian telah dipenuhi.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778

## 3. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Sistem  pengaturan  hukum  kontrak  adalah  sistem  terbuka  (open  system).  Artinya  bahwa  setiap  orang  bebas  untuk mengadakan perjanjian baik yang suda diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi,  “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:
a) Membuat atau tidak membuat suatu perjanjian;
b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;
d) Menentukannya bentuk perjanjian apakah tertulis atau lisan.
Dengan  adanya  asas  kebebasan  berkontrak  tersebut  setiap  orang  bebas  untuk  memperoleh  apa  yang  dikehendakinya termasuk  mengadakan  perjanjian  asuransi  jiwa.  Selain  kebebasan  berkontrak  yang  terpenting  lagi  dalam  hukum  perjanjian adalah  adanya  asas  pacta  sunt  servanda  atau  disebut  juga  dengan  asas  kepastian  hukum.  Asas  ini  berhubungan  dengan  akibat perjanjian, dimana hakim atau pihak  ketiga harus  menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh intervensi terhadap substansi perjanjian yang dibaut oleh para pihak.

## C. Bentuk Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Tertanggung Dengan Pihak Penanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa

## 1. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa
Pengertian  sengketa  dalam  kamus  Bahasa  Indonesia  adalah  pertentangan  atau  konflik.  Konflik  berarti  adanya  oposisi  atau pertentangan  antara  orang-orang,  kelompok-kelompok,  atau  organisasi-organisasi  terhadap  satu  obyek  permasalahan. Pertentangan  atau  konflik  yang  terjadi  antara  individu-individu  atau  kelompok-kelompok  yang  mempunyai  hubungan  atau kepentingan yang sama atas suatu obyek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih  yang berawal dari persepsi  yang berbeda tentang suatu kepentingan  atau  hak milik  yang  dapat  menimbulkan  akibat  hukum  bagi  keduanya.  Dalam  perjanjian  asuransi  jiwa,  antara  tertanggung  dengan penanggung sering terjadi sengketa terutama terkait pembayaran klaim asuransi jiwa. Pada umumnya penyebab dari timbulnya sengketa dalam pembayaran klaim asuransi jiwa disebabkan oleh beberapa faktor:
a. Tertanggung
Pada  umumnya  salah  faktor  yang  menyebabkan  tertanggung  sulit  untuk  mendapatkan  klaim  pembayaran  asuransi  jiwa adalah penyebabnya adalah dari pihak tertanggung sendiri, antara lain:
1) Tidak  memberikan  keterangan-keterangan  yang  diperlukan  penaggung  dalam  hal-hal  yang  perlu  diberitahukan dengan benar;
2) Tidak membayarkan premi asuransi sesuai dengan yang diperjanjika.
3) Tidak  melengkapi  surat-surat  yang  diperlukan  penaggung  baik  dalam  masa  asuransi  maupun  dalam  mengajukan klaim.
4) Penikmat  juga  sering  terlambat  menyampaikan  klaim  asuransi  ketika  tertanggung  meninggal  dunia,  sehingga kadang-kadang penyampaian klaim sudah melewati tanggal pengajuan klaim.
b. Penanggung
Sedangkan faktor penyebab sulitnya pengajuan klaim asuransi jiwa yang disebabkan oleh penanggung, antara lain:
1) Tidak menjelaskan isi dari polis asuransi kepada tertanggung, sehingga tertanggung kadang-kadang tidak mengerti tentang isi polis asuransi yang menyebabkan multi penafsiran antara tertanggung dengan penanggung.
2) Tidak  membayar  uang  pertanggungan  kepada  pemegang  polis  apabila  masa  kontrak  telah  berakhir  dan  kepada seorang yang ditunjuk atau penerima manfaat apabila tertanggung meninggal dunia.
3) Tidak  membayar  nilai  tunai  polis  kepada  pemegang  polis  yang  mengakhiri  perjanjian  asuransi  sebelum  masa pertanggungan berakhir.
c. Penerima manfaat
Pada umumnya penerima manfaat sulit untuk menerima hak atas uang pertanggungan, karena disebabkan:
1) Tidak memberitahukan kepada penanggung tentang kematian tertanggung;
2) Tidak dapat membuktikan dapat ditagihnya uang dari penaggung;
3) Tidak dapat membuktikan haknya untuk menerima uang pertanggungan; serta
4) Tidak dapat menunjukan kwitansi pembayaran premi yang terakhir.
Sehingga  dari  beberapa  faktor  di  atas,  maka  sering  timbul  keluhan-keluhan  antara  tertanggung  menganggap  haknya dilanggar  oleh  pihak  penanggung.  Setelah  tertanggung  menyampaikan  keluhan-keluhannya,  maka  tahap  selanjutnya  pihak penaggung  menanggapi dengan  menunjukkan reaksi  negatif atas keluhan-keluhan  yang  berujung pada situasi  konflik. Setelah konflik-konflik  makin  meluas  dan  sampai  di  bawah  ke  lembaga  peradilan  maka  situasi  akan  berubah  menjadi  sengketa.  Jadi sengketa merupakan lanjutan dari keluhan dan konflik.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Menurut  Nader  dan  Todd,  konflik  yang  terjadi  dalam  masyarakat  pada  dasarnya  melalui  tahapan-tahapan  konflik  (conflict stages), yaitu:
“Pada tahap pertama,konflik berawal dari munculnya keluhan-keluhan (grievance) dari salah satu terhadap pihak yang lain (individu atau  kelompok), karena pihak  yang  mengeluh  merasa hak-haknya dilanggar, diperlakukan secara tidak  wajar, kasar, dipersalahkan,  diinjak  harga  dirinya,  dirusak  nama  baiknya,  dilukai  hatinya,  dll.  Kondisi  awal  seperti  ini  disebut  sebagai  pra- konflik  (pra-conflict  stage)  yang  cendrung  mengarah  kepada  konfrontasi  yang  bersifat  monadik  (monadic).  Pada  tahap  kedua apabila kemudian pihak yang lain menunjukkan reaksi negatif berupa sikap bermusuhan atas munculnya keluhan-keluhan dari pihak yang pertama, maka kondisi ini meningkat eskalasinya menjadi situasi konflik (conflic stage), sehingga konfrontasi antar pihak  berlangsung  secara  diadik  (diadic).  Dan  Pada  tahap  ketiga,  apabila  konflik  antar  pihak-pihak  tersebut  ditunjukkan  dan dibawa  ke  arena  publik  (masyarakat),  dan  diproses  menjadi  kasus  perselisihan  antar  instusi  penyelesaian  sengketa  tertentu dengan melibatkan pihak ketiga maka situasinya meningkat menjadi sengketa (dispute stage) dan sifat konfrontasi antar pihak- pihak yang berselisih menjadi triadik (triadic).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  bahwa  penyebab  terjadinya  sengketa  antara  penanggung  dengan  tertanggung  atau  penikmat disebabkan  oleh  tertanggung  atau  penikmat  itu  sendiri  maupun  dari  pihak  penanggung.  Dari  tidak  melaksanakan  hak  dan kewajiban tersebut menyebabkan timbulnya sengketa dalam pengajuan klaim asuransi.

## 2. Bentuk Penyelesaian Sengketa Pada Umumnya
Dalam  kehidupan sehari-hari, terlebih di dunia bisnis setiap orang tentu  menghendaki segala sesuatu berjalan dengan baik tanpa masalah apapun terlebih sengketa. Akan tetapi kenyataannya hidup ini tidak pernah luput dari masalhanya masalah yang muncul melainkan sengketa juga.
Beberapa diantara masalah atau sengketa  itu hadir tanpa dikehendaki atau dicegah oleh seseorang sebab bermula dari pihak lain.  Dengan  demikian,  tidak  ada  seorangpun  yang  dapat  memastikan  dirinya  akan  senantiasa  luput  dari  sengketa.  Dengan mengetahui  beberapa  segi  penting  penyelesaian  sengketa,  para  pelaku  bisnis  diharapkan  akan  memiliki  dasar  pertimbangan untuk menggunakan penyelesaian sengketa secara tepat. Kapan harus menggunakan cara-cara penyelesaian sengketa dan kapan harus menghindari. Kalaupun sudah yakin perlu memanfaatkan penyelesaian sengketa masih harus memilih cara penyelesaian sengketa  yang  paling  tepat  diantara  cara-cara  yang  ada.  Kelancaran  penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  dipengaruhi berbagai  faktor,  antara  lain  kemerdekaan  kekuasaan  kehakiman.  Kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  mengandung  beberapa tujuan dasar yaitu: 18
a. Sebagai  bagian  dari  sistem  pemisahan  atau  pembagian  kekuasaan  diantara  badan-badan  penyelenggara  negara.  Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menjamin dan kebebasana induvidu.
b. Kekuasaan  hakim  yang  merdeka  diperlukan  untuk  mencegah  penyelenggaraan  pemerintahan  bertindak  tak  semena-mena dan menindas.
c. Kekuasaan hakim yang merdeka diperlukan untuk dapat menilai keabsahan secara hukum tindakan pemerintahan atau suatu peraturan perundang-undangan sehingga sistem hukum dapat dijalankan atau ditegakkan dengan baik.

## 3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Non Litigasi)
Sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas,  penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  masih  menyisakan  berbagai  persoalan sehingga perlu ada cara-cara lain di luar pengadilan, dapat berupa  arbitrase maupun beberapa alternatif penyelesaian sengketa lain,  seperti  konsultasi,  negosiasi,  mediasi,  atau  konsiliasi.  Keberadaan  upaya-upaya  penyelesaian  ini  sebenarnya  sudah  sejak lama,  tetapi  semakin  populer  setelah  diberlakukan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa.  Dalam  undang-undang  ini  dikemukakan  bahwa  arbitrase  adalah  cara  penyelesaian  suatu  sengketa perdata  di  luar  peradilan  umum  yang  didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  para  pihak  yang bersengketa.  Perjanjian  arbitrase  adalah  suatu  kesepakatan  berupa  klausula  arbitrase  yang  tercantum  dalam  suatu  perjanjian tertulis  yang  dibuat  para  pihak  sebelum  timbul  sengketa,  atau  perjanjian  arbitrase  tersendiri  yang  dibuat  para  pihak  setelah timbul  sengketa.  Pengadilan  negeri  tidak  berwenang  untuk  mengadili  sengketa  para  pihak  yang  telah  terikat  dalam  perjanjian arbitrase. Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih leh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu sebelum timbul sengketa.  Sengketa  yang dapat diselesaikan  melalui  lembaga arbitrase  hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sengketa  yang  tidak  dapat  diselesaikan  melalui  arbitrase  adalah  sengketa  yang  menurut  peraturan  perundang-undangan  tidak dapat diadakan perdamaian.
Pada  umumnya  lembaga  arbitrase  mempunyai  kelebihan  bila  dibandingkan  dengan  lembaga  peradilan,  kelebihan  tersebut antara lain:
1. Kerahasiaan dijamin para pihak yang bersengketa;
2. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedur dan administrasi;
18 Budiman N.P.D Sinaga, “Hukum Kontrak Dan Penyelesaian Sengketa Dari Perspektif Sekretaris”  penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005. Hlm: 32

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
3. Para  pihak  memilih  arbiter  yang  menurut  keyakinannya  mempunyai  pengetahuan,  pengalaman,  serta  latar  belakang  yang memadai mengenai masalah yang dipersengketakan, jujur dan adil;
4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah, proses, dan tempat penyelenggaan arbitrase;
5. Putusan  arbitrase  merupakan  putusan  yang  mengikat  para  pihak  dan  melalui  tata  cara  atau  prosedur  yang  sederhana  dan langsung dapat dilaksanakan. Walaupun dalam kenyataanya, apa yang disebutkan tersebut tidak semuanya betul, karena di beberapa  negara  terkadang  proses  peradilan  dapat  lebih  cepat  dari  pada  proses  arbitrase.  Kelebihan  arbitrase  terhadap pengadilan  yang  paling  dirasakan  adalah  sifat  kerahasiaannya  karena  hasil  putusanannya  tidak  dipublikasikan.  Sehingga penyelesaian sengketa melalui abitrase lebih diminati dari pada model litigasi atau peradilan terutama untuk kontrak bisnis bersifat internsional. 19

## IV. PENUTUP
Setelah melalui pembahasan dan pengkajian dalam bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Bentuk  perlindungan  hukum  tertanggung  dalam  pembayaran  klaim  asuransi  jiwa,  apabila  pihak  penanggung  wanprestasi berupa  tidak  melaksanakan  prestasi  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan  dalam  polis  asuransi,  yaitu  tidak  memberikan pembayaran  klaim  asuransi  kepada  pihak  tertanggung  sesuai  dengan  jumlah  pertanggungan,  maka  tertanggung  dapat melakukan  upaya  hukum  berupa  gugatan  melalui  pengadilan  maupun  menyelesaikan  melalui  mekanisme  yang  ada  dalam polis asuransi jiwa.
2. Tanggung jawab perusahaan asuransi dalam pembayaran klaim asuransi jiwa sudah diatur dalam beberapa ketentuan hukum baik  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Kitab  Undang-Undang Hukum Dagang maupun dalam Undang-Undang Tentang Usaha Perasuransian. Tanggung jawab tersebut merupakan suatu tanggung  jawab  hukum  yang  lahir  dari  perjanjian  asuransi  jiwa.  Adapun  kewajiban  kewajiban  bagi  pihak  penanggung terhadap tertanggung adalah membayarkan klaim asuransi jiwa sesuai dengan jumlah pertanggungan yang tercantum dalam polis asuransi jiwa tersebut.
Bentuk  penyelesaian  sengketa  antara  tertanggung  dengan  penanggung  dalam  pembayaran  klaim  asuransi  jiwa,  pada prinsipnya prosedur penyelesaian sengketa antara tertanggung dengan penanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa pada umumnya diselesaikan melalui lembaga arbitrase sesuai dengan klausula dalam polis, akan tetapi apabila dalam polis tersebut tidak  ditentukan  lembaga  mana  yang  menyelesaikan  sengketa  maka  dapat  mengajukan  upaya  hukum  di  Pengadilan  Negeri maupun lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

## V. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Abdulkadir Muhammad, “Hukum Asuransi Indonesia”, Cet. IV, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006. __________________, “Hukum Asuransi Indonesia” Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002. Basuki Rekso Wibowo, “Menyelesaikan Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan” (Pidato). Disampaikan pada Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. 17 Desember 2005.
Budiman N.P.D Sinaga, “Hukum Kontrak Dan Penyelesaian Sengketa Dari Perspektif Sekretaris”  Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005. Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, “Hukum Asuransi Indonesia”, Penerbit Bina Aksara. Jakarta. 1987. Herman Darmawin, “Manajemen Asuransi” Penerbit Bumi Aksara, Jakarta. 2006. Janus Sidabalok, “Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia”, Penerbit PT. Citra Adytia Bakti. Bandung, 2010. Johannes Gunawan, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”,
Jurnal Hukum Bisnis. Volume 8. 1999.  Joni Emirzon, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)”,
Jakarta, 2001.
Lalu Husni “Hukum Penempatan Dan Perlindungan TKI” Cetakan Pertama Penerbit Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang. Malang. 2010. Man  Suparman    Sastrawidjaja  dan  Endang,  “Hukum  Asuransi,  Perlindungan  Tertanggung,  Asuransi  Deposito,  Usaha  Perasuransian”.  Penerbit  PT.  Alumni. Bandung. 2004.  _____________, Sastrawidjaja, “Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga”. Bandung: Alumni. 1997.
Marzuki Ahmad, “Perlindungan Konsumen Di Indonesia” Media Indonesia, Edisi 6 april, Jakarta. 2007.
Mukti Fajar  ND dan Yulianto Achmad “Dualisme Penelitian  Hukum Normatif Dan Empiris” Cetakan  I Penerbit Pustaka Pelajar.Yokyakarta. 2010. Mohtar Kusumaatmadja, “Hukum Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional”, Penerbit Bina Cipta. Bandung. 1976. M. Yahya Harahap, “Segi-Segi Hukum Perjanjian”, Penerbit Alumni, Bandung, 1986. Peter Mahmud Marzuki, “Batas-Batas Kebebesan Berkontrak” Yudika, Vol. 18 No. 3 Mei 2003.
Philipus M. Hadjon, “Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila” Simposium Politik, Hak Asasi Manusia Dan Pembangunan Hukum, lustrum VIII,
Universitas Airlangga, Surabaya. 1994.
____________, “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia” Bina Ilmu, Surabaya, 1987. Purwosucipto dalam Abdulkadir Muhammad, “Hukum Asuransi Di Indonesia”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2006. Wirjono Projodikoro, “Hukum Asuransi di Indonesia”. Intermasa. Jakarta. 1996. Salim HS, dkk. “Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Undestanding” SinarGrafika. Jakarta. 2007. ___________, “Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)”. Cetakan kelima. Sinar Grafika. Jakarta. 2008. ___________, “Hukum Kontrak Teori Dan Teknik  Penyusunan Kontrak” Cetakan keempat. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. 2006. Sri Rejeki Hartono, “Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. 2001. Sri Wahyuni, “Hak Konsumen Di Indonesia” Pustaka Bangsa, Cetakan Ke 1, Jakarta 2007. Subekti, “Hukum Perjanjian” Penerbit Intermesa. Jakarta. 2002.
19 Suyud Margono, “ADR (Alternative Dispute Resolution) Dan Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Proses Hukum”, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor Selatan. 2004. Hlm: 20.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Sudikno Mertokusumo, “Mengenal Hukum”. Penerbit Liberty. Yokyakarta. 1986. Suyud Margono, “ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum”, Jakarta, Ghalia Indonesia. 2000.
_____________, “ADR (Alternative Dispute Resolution) Dan Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Proses Hukum”, Penerbit Ghalia  Indonesia, Bogor Selatan. 2004.
Yahman, “Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual”, Penerbit Perstasi Pustaka, Jakarta, 2011. Yohanes Sogar Simamora, “Hukum Perjanjian, Prinsip Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah”, Cetakan Pertama, Penerbit Laksbang Pressindo.
Yokyakarta. 2009.

## B. Perundang-Undangan Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 1992 Nomor 13 dan Tambahan Lembaran Negara 3467).
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 188 dan Tambahan Lembaran Negara 3861).
Keputusan Menteri Keuangan RI No. 979/KMK. 0111 1985 tentang Perijinan Agen Asuransi Jiwa di Indonesia

## C. Internet
http://www.google.com.  Andang  Darmawan,  Tinjauan  tentang  penyelesaian  klaim  dalam  Asuransi  Jiwa  pada  PT.  Asuransi  Wana  Artha  Life  Surakarta, Surakarta: 2008.
http://www.google.com. Hendri Risjawan, definisi dan Tujuan Asuransi, 2006 http://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.com/2011/09/teori-keadilan aristoteles.html. http://seputar-Indonesia.com 2007, diakses tanggal 18 Juli 2012. http//APS%20asuransi%20melalui%20mediasi-Civics yang diakses pada tanggal 2018 Juli 2012.