__________________________________________________________________________________

## Analisa SWOT Kebijakan Poros Maritim Global di Wilayah Kepulauan Riau
Artha Yudilla 1 , Pahmi Amri 2
1 Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Riau – Indonesia
2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Riau – Indonesia Email: arthayudilla@soc.uir.ac.id Submitted: 29 October 2020 | Accepted: 29 December 2020

## Abstract
Geostrategic and geopolitical positions provide opportunities for Indonesia not only as a global economic path but also an international marine security pathway. Maritime wealth is also a force in  Indonesia's  maritime  diplomacy  in  the  International  realm.  This  is  then  the  basis  of  the formulated mega project policy to make Indonesia a global maritime axis. But the problem is that so  far  the  Global  Maritime  Fulcrum  policy  does  not  yet  have  a  detailed  blueprint  for  policy implementation  in  the  national  state  and  only  focuses  on  macro  discussions  in  the  form  of international  cooperation  discourse  that  has  also  not  seen  significant  progress.  .  This  research will  try  to  analyze  how  the  Global  Maritime  Axis  policy  is  implemented.  What  are  strengths, weaknesses, opportunities, and threats. at the micro level. To be more specific, this research will take a case study in Riau islands which is one of the most strategic maritime areas in Indonesia located  in  the  strait  of  Malacca.  By  analyzing  how  this  policy  is  rationed  directly  in  the  micro realm can be a record for governments in formulating better policies in the future.
Keywords: GMF, Geopolitics, SWOT, Riau.

## Abstrak
Posisi geostrategis dan geopolitik memberikan peluang bagi Indonesia tidak hanya sebagai jalur ekonomi  global  tetapi  juga  jalur  keamanan  laut  internasional.  Kekayaan  maritim  juga  menjadi kekuatan  diplomasi  maritim  Indonesia  di  ranah  Internasional.  Hal  inilah  yang  kemudian mendasari kebijakan mega proyek yang dirumuskan untuk menjadikan Indonesia poros maritim dunia.  Namun  yang  menjadi  persoalan,  sejauh  ini  kebijakan  Poros  Maritim  Global  belum memiliki  cetak  biru  yang  rinci  dan  hanya  fokus  pada  pembahasan  makro  berupa  wacana  kerja sama  internasional  yang  juga  belum  menunjukkan  kemajuan  yang  berarti.  .  Penelitian  ini  akan mencoba menganalisis bagaimana kebijakan Poros Maritim Global diterapkan. Apa itu kekuatan, kelemahan,  peluang,  dan  ancaman.  di  tingkat  mikro.  Lebih  spesifiknya,  penelitian  ini  akan mengambil  studi  kasus  di  Kepulauan  Riau  yang  merupakan  salah  satu  kawasan  maritim  paling strategis di Indonesia yang terletak di selat Malaka. Dengan menganalisis bagaimana kebijakan ini diimplementasikan langsung di ranah mikro, diharapkan dapat menjadi catatan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik di masa depan.
Kata kunci : GMF, Geopolitik, SWOT, Kepri

## PENDAHULUAN
Indonesia memiliki potensi menjadi  negara  dengan  ekonomi
kelautan  yang  menjadi  sumber kemakmuran  bagi  masyarakatnya.
__________________________________________________________________________________
Sebagai  negara  kepulauan  terbesar menjadikan Indonesia memiliki potensi  maritim  dalam  berbagai bidang  tidak  hanya  sebagai  kawasan bioteknologi  dan  wisata  kelautan, perairan  laut  dalam  dan  mineral kelautan, tetapi juga industri pelayaran dan pertahanan serta industri maritim dunia.  Selain  potensi  sumber  daya alam tersebut, Indonesia juga diuntungkan oleh lokasi teritorial yang strategis  secara  politik  maupun ekonomi.  Indonesia  berada  di  daerah ekuator,  antara  benua  Asia  dan Australia  yang  secara  langsung menghubungkan  ekonomi  negara- negara maju. Selain itu, Indonesia juga terletak  di  antara  dua  samudera, Pasifik  dan  Hindia  yang  menjadikan Indonesia menjadi kawasan penghubung  antarnegara  di  kawasan Asia  Timur  dan  Asia  Tenggara  serta Asia  Selatan.  Beberapa  selat  strategis lalu  lintas  maritim  global  juga  berada di  perairan  Indonesia  yakni  Selat Malaka,  Selat  Sunda,  Selat  Lombok dan Selat Makasar
Posisi  geostrategi  dan  geopolitis tersebut memberikan peluang Indonesia  tidak  hanya  sebagai  jalur ekonomi  global  tetapi  juga  jalur keamanan  laut  internasional  sehingga menempatkan  Indonesia  memiliki keunggulan  sekaligus  ketergantungan yang  tinggi  terhadap  bidang  kelautan. Sangat  logis  jika  kemudian,  ekonomi kelautan  (kemaritiman)  dijadikan
tumpuan bagi rancangan pembangunan ekonomi nasional melalui  gagasan  Poros  Maritim  dunia yang  disampaikan  oleh  Presiden Jokowi  dalam  KTT  Asia  Timur  pada 13  November  2014  di  Nay  Pyi  Taw,
Myanmar.
Permasalahannya  adalah  sejauh ini  kebijakan  Poros  Maritim  Global belum  memiliki blueprint yang  detail terkait  implementasi  kebijakan  di tataran nasional dan hanya fokus pada pembahasan makro berupa kerjasama internasional yang juga belum terlihat progress yang  signifikan.  Mega  proyek seperti  pelabuhan  internasional,  tol laut,  dan  sejumlah  infrastruktruktur lainnya masih belum dapat direalisasikan  dengan  baik,  oleh karena  itu  perlu  dilakukan  penelitian mendalam  dengan  metoda  analisa kekuatan ( strength ), kelemahan,
( weakness ),  peluang  ( opportunity ),  dan ancaman  ( threat ).  untuk  mengetahui permasalahan  terkait  program  di daerah yang menjadi fokus kebijakan, sehingga  program  yang  lebih  baik dapat  dirumuskan  di  kemudian  hari. Kepulauan  Riau  dipilih  sebagai  lokus penelitian  karena  wilayahnya  yang strategis dan memiliki potensi maritim yang sangat besar.

## TINJAUAN LITERATUR
Sebenarnya pasca dikelurakannya kebijakan  mengenai  Poros  Maritim Global  di  tahun  2014,  telah  terdapat
__________________________________________________________________________________
beberapa  penelitian  yang  berkaitan dengan  kebijakan  ini,  diantaranya “Kebijakan Geopolitik Poro s Maritim di  Era  Jokowi  dalam  Filosofi Ideologi”  oleh  (Fathun,  2017)    yang menjelaskan bagaimana satu kebijakan politik luar negeri dibentuk.
Dengan  menggunakan  teori geopolitik  terkait  pentingnya  posisi geografi satu Negara, dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong dirumuskannya kebijakan Poros Maritim Global adalah posisi strategis wilayah  maritim  Indonesia.  Penelitian ini  juga  mencoba  menjelaskan  bahwa adanya  tarik  penarik  kepentingan antar aktor pembuat kebijakan di level nasional yang akhirnya mempengaruhi arah  kebijakan  Poros  Maritim  Global Indonesia.
Analisa kekuatan nasional Indonesia  untuk  menjadi  Poros Martim Global terdapat dalam tulisan “ Indonesia  National  Power  to  Achieve Global  Maritime  Fulcrum ”  (Saragih, Siregar,  &  Putera,  2018)  .  Penelitian ini  menjelaskan  Indonesia  memiliki wilayah  laut  yang  luas,  kekayaan  laut yang  banyak,  serta  posisi  yang strategis  yang  menjadi  modal  dasar untuk menjadi Poros Maritim Global, namun  di  sisi  lain  kekuatan  angkatan laut  juga  harus  ditingkatkan  baik secara kualitas maupun kuantitas. Dan keterbukaan Indonesia untuk menjalin kerjasama  baik  secara  bilateral maupun  multilateran  untuk  menjadi
Poros  Maritim  Global  dijelaskan dalam  “ Indonesia’s  Global  Martime Fullcrum,  Contribution  in  the  Indo  Pacific Region ” (Aufiya, 2017)
Peluang dan tantangan Indonesia  untuk  menjadi  Poros Maritim  Global  dijelaskan  dalam “ Indonesia’s  Global  maritime  Fulcrum,
Challenges  and  Traject ories” (Institute  of Defence  and  Strategic  Studies,  2015) dimana  dijelaskan  bahwa  meskipun secara  geopolitik  dan  geostrategic Indonesia  memiliki  modal  yang menjanjikan  untuk  menjadi  Poros Maritim  Global,  namun  pemerintah hanya  membuat  kebijakan  yang bersifat  makro  tanpa blueprint yang jelas dalam tataran mikro.

## Penelitian  “Kebijakan  Poros
Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi  dan  Keamanan  Laut Indonesia”  (Al  Syahrin,  2018), menjelaskan ketimpangan fokus ekonomi  dan  keamanan  Negara.  di satu  sisi  kebijakan  Poros  Maritim terkesan  sangat  ambisius  dengan berbagai  mega  proyek  infrastruktur, seperti  tol  laut  dan  pelabuhan pelabuhan  internasional  di  beberapa wilayah strategis di Indonesia, namun di  sisi  lain  sektor keamanan  maritime Indonesia  masih  memiliki  banyak masalah  seperti illegal  fishing ,  dan masalah  perbatasan  yang  sampai sekarang belum dapat diselesaikan.
Penelitian lainnya berjudul
__________________________________________________________________________________
“ Toward  Indonesia  as  Global  Maritime Fulcrum: Correcting Doctrine and Combating  Non-Traditional  Maritime Threats ”  (H udaya,  Putra,  &  Putra, 2017)  fokus  pada  ancaman  yang menghambat terwujudnya visi Indonesia  menjadi  poros  maritime global, terutama ancama non tradisional  berupa  pembajakan  dan terorisme  khususnya  di  wilayah perbatasan  seperti  selat  Malaka,  serta doktrin  yang  salah  mengenai  Negara kepulauna yang mengakibatkan selama ini Indonesia terlalu mengutamakan  pembangunan  darat dibanding laut .
Penelitian  lainnya  yang  juga menyorot ancaman maritim Indonesia dijelaskan  dalam  “Menerjemahkan Visi  Poros  Maritim  Global  dalam Kerangka  Diplomasi  Pertahanan Maritim  dalam  Kebijakan  Luar  Negri di Era Jokowi” (Laksmana, Gindarsih ,
& Mantong, 2018)  yang menegaskan bahwa  kebijakan  Poros  Maritim Global  belum  memiliki  startegi  yang jelas  untuk  benar-benar  menyelasikan permasalahan maritime di Indonesia.
Sedangkan  bentuk  diplomasi perbatasan Indonesia dijelaskan dalam
“ Indonesia  Border  Diplomacy  under  The Global Martime Fulcrum ” (Ndika & Tri,
2017).  Indonesia  memiliki  batas maritim dengan sepuluh Negara yakni Australia,  India,  Filipina,  Malaysia, Palau,  Papua  Nugini,  Singapura, Thailand,  Timor  Leste,  dan  Vietnam.
Oleh  karena  itu  perjanjian  dengan bargaining  position yang  seimbang sangat  dibutuhkan  baik  dala  bentuk kerjasama maupun penyelesain sengketa perbatasan
Terlihat bahwa penelitian- penelitian  sebelumnya  hanya  fokus pada  tataran  kontekstual,  yang  hanya menganalisa  kebijakan  secara  teoritis dalam  tataran  makro,  tanpa  benar- benar menganalisa bagaimana kebijakan  tersebut  diimplementasikan dalam  level  nasional.  Oleh  karena  itu penelitian  ini  memiliki  perbedaan ( state  of  art )  yang  cukup  signifikan, karena  berbeda  dari  penelitian sebelumnya,  penelitian  ini  akan mencoba  menganalisa  bagaimana kebijakan  Poros  Maritim  Global diimplementasikan. Apa saja kekuatan ( strength ), kelemahan ( weakness ), peluang  ( opportunity ),  dan  ancaman ( threat )  (Humphrey,  2006).  di  level mikro.
Untuk  lebih  spesifik,  penelitian ini  akan  mengambil  studi  kasus  di wilayah Kepulauan Riau yang merupakan salah satu wilayah maritim paling  strategis  di  Indonesia  yang berada  di  kawasan  selat  Malaka.
Wilayah  ini  merupakan  kekuatan maritim  Indonesia  dan  memiliki bargaining  power yang  besar  bagi diplomasi  maritim  Indonesia  untuk menjadi Poros Maritim Global. Maka dengan menganalisa bagaimana kebijakan  ini  dijawantahkan  langsung
__________________________________________________________________________________
di  ranah  mikro,  akan  terlihat  apakah kebijakan  Poros  Maritim  Global sudah  memiliki  program  yang  cukup signifikan atau belum, sehingga dapat menjadi  catatan  untuk  pemerintah dalam  merumuskan  kebijakan  yang lebih baik di masa mendatang.

## METODOLOGI
Penelitian ini akan menggunakan metode analisa kualitatif dengan studi kasus  fokus  pada  analisa  kekuatan ( strength ), kelemahan ( weakness ), peluang  ( opportunity ),  dan  ancaman ( threat )  kebijakan  Poros  Maritim Global  di  wilayah  Kepulauan  Riau. Pola  penalaran  secara  konseptualisasi dengan  berdasarkan  konsep-konsep dalam studi hubungan internasional .
Untuk mendapatkan data, teknik pengumpulan  data  juga  digunakan dalam kajian pustaka, dengan mencari, mengumpulkan,  dan  mendiskusikan data  sekunder  yang  berasal  dari berbagai  literatur  seperti  peninjauan buku,  artikel,  jurnal,  data  online,  dan berita..  Sementara  data  primer diperoleh  dari  wawancara  dengan koresponden serta download dokumen  atau  cetak  biru  yang diperoleh  langsung  dari  situs  web Departemen  Luar  Negeri  Indonesia, dan  Departemen  Kelautan  dan investasi  urusan  Indonesia.  Untuk data  primer  dari  Kepulauan  Riau diperoleh dari database dan wawancara langsung stakeholder
terkait  seperti  Pemprov  Kepri,  dan juga  dengan  pihak  akdemisi  terkait seperti  Universutas  Maritim  Raja  Ali Haji
Adapun  konsep  yang  digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini  adalah  konsep  geopolitik  dan analina  SWOT (strenght,  weakness, opportunity, threat).
Konsep  geopolitik  merupakan konsep  hubungan  internasional  yang menyatakan  bahwa  satu  kawasan  / geografi memegang peran yang cukup signifikan  untuk  menentukan  arah kebijakan  luar  negeri  satu  negara. Unsur-unsur  seperti  lokasi,  luas wilayah,  iklim,  topografi,  demografi, sumbar  daya  alam,  dan  pemanfaatan science /  teknologi  menjadi  sangat penting. Geopolitik melihat power satu negara  dari  dua  sudut  pandang  yakni land  power (Halford,  1904) dan sea power (Thayer, 1890) .
Negara  yang  memiliki  kawasan yang  startegis  dan  potensial  akan membuat kebijakan luar negeri negara yang bersangkutan menjadi cenderung berupaya  untuk  mengeksplore  lebih dan memaksimalkan kawasan itu, dan negara  tetangga  juga  akan  berusaha untuk  mendapatkan  keuntungan  dari wilayah tersebut, baik berupa kerjasama  dengan  negara  pemilik kawasan  maupun  dengan  cara-cara coersive . Seharusnya negara pemilik land power atau sea power mampu
__________________________________________________________________________________
memanfaatkan power yang dimilikinya  dan  memiliki  posisi  tawar yang  bagus  dalam  kerjasama  terkait kawasan  dengan  negara  lain.  Maka berdasarkan  konsep  ini,  Kepulauan Riau  merupakan  wilayah  yang  tepat untuk  menjadi  salah  satu  pusat pengembangan proyek Poros Maritim Global karena memiliki lokasi maritim yang sangat startegis ( sea power ).
Konsep berikutnya yang digunakan  adalah  konsep  analisa SWOT (strenght,  weakness,  opportunity,
threat) oleh Albert Humphrey (Humphrey,  2005)    dan  merupakan teknik  perencanaan  strategis  yang digunakan untuk membantu seseorang atau organisasi mengidentifikasi kekuatan, kelemahan,  peluang,  dan  ancaman yang  terkait  dengan  persaingan  bisnis atau perencanaan proyek.
SWOT  mengasumsikan  bahwa kekuatan dan kelemahan sering terkait secara internal, sementara peluang dan ancaman  umumnya  fokus  adalah karena  lingkungan  eksternal  dengan empat  parameter  yakni,  (1)  kekuatan: karakteristik yang memberikan keuntungan; (2) kelemahan: karakteristik yang menyebabkan kerugian; (3) peluang: faktor lingkungan  yang  dapat  dimanfaatkan; dan  (4)  ancaman:  faktor  lingkungan yang dapat menyebabkan masalah .
Sejauh  mana  faktor  internal selaras  dengan  eksternal  dinyatakan dirumuskan dengan konsep kesesuaian strategis. Identifikasi SWOT penting karena dapat mengetahui langkah-langkah selanjutnya  dalam  perencanaan  untuk mencapai  keuntungan  kompetitif ( competitive advantage )
Untuk menganalisa satu kebijakan  atau  proyek,  dalam  hal  ini terkait  implementasi  kebijakan  Poros Maritim  Global  di  Kepulauan  Riau maka  parameter  yang  dapat  diambil adalah:
Kekuatan  dan  kelemahan  terdiri dari  sumber  daya  manusia,  sumber daya  fisik,  keuangan,  program  dan Implementasi,  dan  pengalaman  masa lalu.  Peluang  dan  ancaman  meliputi tren  masa  depan,  ekonomi,  sumber pendanaan,  demografi,  lingkungan fisik,  kekuatan  Hukum,  kerjasama lokal, nasional, atau internasional.

## HASIL DAN ANALISIS
Visi Poros Maritim Global telah dijawantahkan  dalam  kebijakan  laut Indonesia (Dewan Kelautan
Indonesia,  2012)  dengan  tujuh  pilar kebijakan, yakni:
1. Pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia,
2. Pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan
__________________________________________________________________________________

## keselamatan laut,
3. Tata kelola dan kelembagaan laut,
4. Ekonomi infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan,
5. Pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut
6. Budaya bahari, dan
7. Diplomasi maritim
Serta  memiliki  enam  prinsip kebijakan (wawasan nusantara, pembangunan berkelanjutan, ekonomi biru, pengelolaan terintegrasi dan  transparan,  partisipasi,  serta pemerataan  dan  kesejahteraan)  dan tujuh puluh enam kebijakan utama.
Presiden  Jokowi  lebih  jauh menguraikan  doktrin  tersebut  dengan pembangunan  infrastruktur  tol  laut, industri  perkapalan  dan  pariwisata maritim  serta  penerapan  diplomasi maritim,  baik  itu  peningkatan  kerja sama  maupun  penanganan  konflik maritim,  seperti  pencurian  ikan, pelanggaran  kedaulatan,  sengketa wilayah dan perompakan maritim.
Kebijakan  ini  merupakan  mega proyek  yang  membutuhkan  dana hinga  ratusan  triliun  rupiah  untuk pembangunan  24  pelabuhan  dengan total  biaya  sekitar  39.5  triliun  rupiah, dan pembelian 609 kapal dengan total biaya  sekitar  57.31  triliun  rupiah (Marsetia, 2014).
Terkait implementasi di Kepulauan  Riau,  berdasarkan  hasil
analisa  data  sekunder  dan  primer disimpulkan  bahwa  tidak  heran pemerintah  menjadikan  Kepulauan Riau  sebagai  salah  satu  wilayah  yang ditargetkan  untuk  program  poros martim global. Hal ini karena dari dari segi  kekuatan  ( strenght )  kawasan Kepulauan  Riau  khususnya  Tanjung Pinang  sebagai  ibukota  provinsi,  dan Batam  merupakan  kota  dengan pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur  yang  sangat  baik  serta menerapkan  program blue  economy (ekonomi biru) dan sustainable development (pembangunan berkelanjutan).
Kawasan  ini  juga  merupakan salah  satu  kota  pariwisata  dan pelabuhan  internasional  di  kawasan maritim  yang  sangat  strategis  yakni berada  di  kawasan  selat  Malaka  yang merupakan  wilayah  lintas  tiga  Negara yakni  Indonesia,  Malaysia,  dan Singapura.  Maka  jelas  kawasan  ini sangat  potensial  untuk  mendukung terwujudnya  visi  Indonesia  menjadi poros maritim global
Namun yang menjadi kelemahan kemudian  ( weakness) dari  kebijakan poros maritim global ini adalah belum adanya  regulasi  yang  efektif  untuk permasalahan-permasalahan makro seperti  salah  satunya  terkait  masalah tumpahan minyak yang berkepanjangan  di  Kepulauan  Riau. Tidak  hanya  berdampak  buruk  bagi ekosistem laut, tetapi juga berdampak
__________________________________________________________________________________

## pada  sektor  ekonomi  terpenting
Kepulauan  Riau  yaitu  wisata  bahari. Selain  itu  juga  terkait  masalah pertahanan  seperti  di  kawasan  laut Cina  selatan  khususnya  kawasan kepulauan Natuna yang hingga saat ini masih rawan konflik.
Kejahatan  transnasional  seperti penyelundupan  ( smuggling) baik  orang, senjata  maupun  narkoba  juga  masih terjadi. Selain itu prosedur implementasi  kebijakan  yang  bersifat teknis  di  lapangan  terkait  koordinasi pemerintah  pusat,  provinsi  dan regional  juga  sering  terjadi.  Misalnya, Indonesia  memiliki  proses  perizinan Public  Private  Partnership  (PPP) (Siwage,  2017)  yang  rumit,  yang mengharuskan memperoleh lebih dari 40  izin  dan  lisensi  dari  berbagai instansi  pemerintah.  Setiap  proyek KPS  perlu  mengajukan  izin  usaha, mendapatkan persetujuan untuk spesifikasi teknis proyek, mendapatkan  izin  operasi,  dan mendapatkan persetujuan untuk konstruksi. Selain itu, pemerintah juga tidak  memiliki  cukup  dana  untuk mewujudkan  kebijakan  mega  proyek ini.
Meskipun  demikian,  kebijakan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia  sebagai  poros  maritim dunia  dimana  salah  satu  wilayah targetnya  adalah  Kepulauan  Riau  ini bukanlah  wacana  tanpa  aksi.  Peluang ( opportunity) untuk  pencapaiannya
masih terbuka lebar. Sederet program untuk  mewujudkannya  telah  dibuat diantaranya  melalui  program  reposisi Batam sebagai pusat industri pembuatan  kapal.  Mengingat  letak Batam yang secara geografis berdekatan  dengan  jalur  pelayaran internasional, Pemerintah mencanangkan kebijakan untuk mendorong  pertumbuhan  industri galangan  kapal  Indonesia  pada  tahun 2015, yaitu melalui pemberian insentif fiskal  dan  nonfiskal.  Insentif  fiskal termasuk pengurangan pajak pertambahan  nilai  untuk  pembuat kapal,  pencairan  cepat  bea  masuk yang dibayar pemerintah, dan struktur tarif  yang  berbeda  untuk  kapal  baru dan  bekas.  Bantuan  nonfiskal  terdiri dari  membantu  persewaan  tanah  di wilayah  Badan  Usaha  Milik  Negara.
Hal  ini  diperkuat  dengan  serangkaian langkah  untuk  mengkoordinasikan peran Otoritas Kawasan Perdagangan Bebas  Indonesia  (BP  Batam)  dan Pemerintah  Kota  Batam  (Pemko Batam).
Aspek  peluang  ( opportunity) lain dari  kebijakan  maritim  ini  adalah terkait  reposisi  Provinsi  Kepulauan Riau sebagai pos terdepan militer yang strategis. Kebijakan tersebut bertujuan untuk  menangkal  potensi  ancaman yang  berasal  dari  kegiatan  reklamasi lahan China di Laut China Selatan. Ini termasuk  beberapa  serangan  oleh kapal  penangkap  ikan  China  di
__________________________________________________________________________________
perairan  Natuna,  disamping  untuk melindungi  sumber  daya  alam Indonesia  di  jalur  perairan  yang strategis.
Selanjutnya  pada  tahun  2015, Badan Pengawas Perikanan ( PSDKP ) meningkatkan  pengawasan  dengan bekerja sama dengan Badan Keamanan  Laut  Indonesia  ( Bakamla ),  Polisi  Perairan  Indonesia  ( Polair ), dan  Angkatan  Laut  Indonesia  ( TNI- AL )  terkait  penangkapan  ikan  ilegal ( illegal fishing ).Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR)  juga  telah  meratifikasi perjanjian  perbatasan  laut  lainnya yang  disepakati  pada  tahun  2014, meliputi sisi timur Selat Singapura.Ratifikasi tersebut memungkinkan  kedua  belah  pihak untuk menjalankan kedaulatan masing-masing  sekaligus  berpotensi meningkatkan pembangunan kepercayaan.
Di level internasional.  kerjasama regional  terkait  infrastruktur  dan perdagangan  seperti  MPAC  (Master Plan  on  ASEAN  Connectivity  )  dan IMT GT (Indonesia Malaysia Thailand  Golden  Triangle)  (memiliki beberapa  program  yang  terfokus  di kawasan  Indonesia  salah  satunya Kepulauan  Riau  (Jalur  Malaka- Dumai).  .  Dan  untuk  pendanaan program  terkait  pencapaian  poros martim  ini,  Indonesia  juga  bisa mendapatkan bantuan asing mengingat status Indonesia yang telah
lama  menjadi  anggota  ADB  (Asian Development  Bank)  dan  juga  AIIB (Asian  Infrastructure  Investment Bank).  Namun  hal  ini  seperti  pisau bermata dua dimana bantuan asing ini juga  bisa  menjadi  ancaman  ( threat) bagi  kedaulatan  negara  kepedapannya ( debt trap diplomacy ).

## KESIMPULAN
Setelah  menganalisa  kekuatan ( strength ), kelemahan ( weakness ), peluang  ( opportunity ),  dan  tantangan ( threat )  implementasi  kebijakan  Poros Marim  Global  di  wilayah  Kepulauan Riau,  disimpulkan  bahwa  upaya pemerintah  untuk  mengembalikan potensi  maritim  Kepulauan  Riau  dan menjaga  kedaulatan  Indonesia  atas perbatasan teritorialnya telah membuahkan  hasil  yang  cukup  baik namun perlu lebih ditingkatkan.
Penulis  berpendapat  bahwa model kebijakan dengan pola paradiplomasi  atau  dikenal  juga dengan  istilah  diplomasi  multi  lapis (Moreno,  2016)    perlu  diterpakan untuk  mengatasi  permasalahan  yang ada.  Hal  ini karena  peran  pemerintah daerah  akan  menjadi  sangat  penting dimana  konsep  ini  tidak  lagi menekankan pemerintah pusat sebagai  aktor  utama.  Satu  kebijakan akan  lebih  mudah  untuk  dicapai  jika terdapat  sinergitas  antara  pemerintah pusat dan daerah.
Setelah  mendapatkan  pola  yang
__________________________________________________________________________________
tepat di tataran mikro, kebijakan level makro/internasional juga perlu diperhatikan. Program  Master  Plan  on ASEAN Connectivity misalnya merupakan  wadah  yang  tepat  untuk untuk  pencapaian  visi  sebagai  Poros Maritim  Global.  ASEAN  merupakan “rumah” bagi Indonesia dalam ta taran regional oleh karena itu penting untuk melihat  bagaimana  ASEAN  berperan dalam  mewujudkan  visi  Indonesia menjadi  Poros  Maritim  Global, terlebih  setelah  dideklarasikannya Program  Indo  Pacific  Outlook  yang membuat ASEAN membuka peluang kerjasama  dengan  Negara-negara kawasan Hindia Pasifik.

## REFERENSI
Al Syahrin, M. N. (2018) “ Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut ”, Indonesia  Perspective , 3(1). Doi: https://doi.org/10.14710/ip.v3i1.201 75
Aufiya, A. (2017) “ Indonensia's Global Maritime Fulcrume:  Contribution in The Indo- Pacific Region ” , Andalas Journal of International Studies , (6)2.
Available at: http://ajis.fisip.unand.ac.id/index.php /ajis/article/view/74 (Diakses: 20 September 2020).
Fathun, L. M. (2017) Kebijakan geopolitik poros   maritim di era Jokowi dalam filosofi   frame ideologis. Jurnal PIR, 1(2), pp. 135-152. Tersedia di: http://e-journal.potensi- utama.ac.id/ojs/index.php/PIR/articl e/view/389 (Diakses: 19 September 2020).
Hudaya, M & Putra, A.T.(2017) “ Toward Indonesia as Global Maritime Fulcrum: Correcting Doctrine and Combating Non-Traditional Maritime Threats ” , Jurnal Hubungan Internasional, 10(2), pp. 72-85 Tersedia di: https://doi.org/10.20473/jhi.v10i2.73 04 (Diakses: 20 September 2020).
Humphrey, A. (2005) SWOT Analysis for Management Consulting. SRI Alumni Newsletter. SRI International, United States.
IDSS. (2015) Indonesia’s Global Maritime Fulcrum Challenges and Trajectories. RSIS Nanyang Technological University Singapore. pp. 1 – 28. Tersedia di: https://www.rsis.edu.sg/event/works hop-by-indonesia-programme- idss/#.YAEv51X7TDc (Diakses: 20 September 2020).
Laksmana, E. A., Gindarsih, I., & Mantong, A. W. (2018) ‘ Menerjemahkan Visi Poros Maritim Global ke dalam Kerangka Diplomasi Pertahanan Maritim dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Era Jokowi ’ , CSIS Working Paper, WPSINT – 01/2018, pp. 1 – 36.
Mahan, A. T. (1890) The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783. Little Brown and Company: Boston.
Marsetio. (2014) Sea Power Indonesia . Indonesia Defence University: Jakarta.
Mckinder, H. (1904) “ The Geographical Pivot of History ”, The Geographical Journal , (23)4.
Negara, S.D & Das, S.B. (2017) Challenges for Indonesia to achieve its Maritime Connectivity Plan and Leverage on Regional Initiatives ISEAS. Yusof Ishak Institute (Online). Tersedia di: https://www.iseas.edu.sg/images/pd f/ISEAS_Perspective_2017_3.pdf (Diakses: 19 September 2020).
__________________________________________________________________________________
Saragih, H. M., Siregar, R., & Putera, E. B.
(2018) “ Indonesian National Power to Achieve the Global Maritime Fulcrum ”, Proceedings of the 5th International Conference on Community Development (AMCA), 231, pp. 47 – 49. Doi: https://doi.org/10.2991/amca- 18.2018.14
Tri, A. M. (2017) “ Indonesia Border Diplomacy Under The Global Maritime Fulcrum ”, Ritsumeikan International Affairs , vol. 15, pp. 45 – 66. Available at: https://www.researchgate.net/publica tion/319826875_Indonesia_Border_ Diplomacy_Under_The_Global_Mari time_Fulcrum (Diakses: 20 September 2020).