## PRAKTIK AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH PADA PEMBIAYAAN KONSUMTIF DI KOPERASI KARYAWAN SABILAL MUHTADIN BANJARMASIN
Noor Halimah 1 , Muhammad Haris 2
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 1,2
Email : noorhalimahzn@gmail.com 1 , muhammadharis@uin-antasari.ac.id 2

## Abstrak
Koperasi  Karyawan  Sabilal  Muhtadin  Banjarmasin  (Kopkar  SMB)  memiliki produk pembiayaan yang pada awalnya masih menerapkan prinsip konvensional, namun atas dasar kesadaran dari para anggota untuk bermuamalah secara syariah, praktik  pembiayaan  diubah  menggunakan  akad  murabahah  bil  wakalah  dengan skema  akad  berdasarkan  arahan  dari  salah  satu  anggota.  Sehingga  diperlukan penelitian  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  praktik  akad  tersebut  telah sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad murabahah bil wakalah yang dilaksanakan  belum  sesuai  dengan  prinsip  syariah  karena  akad  wakalah  dan murabahah  dilaksanakan  berurutan  dalam  satu  waktu,  pembelian  barang dilaksanakan  atas  nama  anggota,  dan  barang  tidak  diserahterimakan  saat  akad berlangsung.  Ketidaksesuaian  ini  menyebabkan  tidak  terpenuhinya  syarat murabahah,  yaitu  objek  jual  beli  dimiliki  penjual  secara  penuh  dan  dapat diseraterimakan, sehingga akad menjadi tidak sah.
Kata Kunci: Murabahah bil Wakalah, Koperasi, Pembiayaan.

## Abstract
Sabilal  Muhtadin  Banjarmasin  Employee  Cooperative (Kopkar  SMB) has financing product which initially still applied conventional principles, but based on the  awareness  of  the  members  to  practice  in  accordance  to  sharia,  financing  in practice has changed to using murabahah bil wakalah contract scheme based on instructions  from  one  of  the  members.  Research  is  needed  to  find  out  whether contract  practices  are  in  accordance  with  sharia  principles.  The  type  of  this research is empirical legal research. The research results show that the murabahah bil  wakalah  contract  implemented  is  not  in  accordance  with  shariah  principle because the wakalah and murabahah contracts are implemented sequentially at one time, purchase of goods is carried out in the name of the member, and goods are not  handed  over  at  the  time  contract  take  places.  This  discrepancy  causes  the murabahah terms to not be fulfilled, namely the object of sale and purchase is fully owned by the seller and can be handed over, so the contract becomes invalid. Keywords: Murabahah bil Wakalah, Cooperative, Financing.

## A. Pendahuluan
Pada zaman modern ini, umat Islam hampir tidak dapat menghindari kegiatan bermuamalah dengan lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank,  baik  syariah  maupun  konvensional. 1 Istilah  kredit  maupun pembiayaan  dikenal  dalam  masyarakat  sebagai  istilah  utang-piutang  pada transaksi lembaga keuangan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. 2 Yang  membedakan  adalah  istilah  kredit  dipakai  oleh  Lembaga  Keuangan Konvensional yang memakai sistem bunga dalam segala aspek transaksinya, sedangkan  Lembaga  Keuangan  Syariah  menggunakan  istilah  pembiayaan yang menerapkan sistem bagi hasil. 3 Adapun pembiayaan adalah penyediaan daan atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. 4
Salah satu jenis lembaga keuangan yang memiliki produk penyediaan dana  adalah  koperasi.  Koperasi  adalah  suatu  usaha  yang  beranggotakan orang-orang  atau  badan  hukum  koperasi  yang  melandaskan  kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. 5 Koperasi melakukan usaha dan kegiatan di  bidang  pemenuhan  kebutuhan  bersama  dari  para  anggotanya  untuk kesejahteraan bersama. 6
Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin (selanjutnya disebut Kopkar  SMB)  adalah  salah  satu  koperasi  yang  bergerak  di  bidang  usaha simpan  pinjam,  perdagangan,  dan  jasa.  Kopkar  SMB  berdiri  pertama  kali pada tahun 1984, kemudian disahkan sebagai Badan Hukum Koperasi pada 17  April  1985  berdasarkan  Surat  Keputusan  Kantor  Wilayah  Departemen Koperasi  Provinsi  Kalimantan  Selatan  Nomor  250/SKPT/DK-17E.1/IV/85. Kopkar SMB memiliki visi “Menuju koperasi mandiri, sejahtera, berprestasi, dan transparan”. Adapun Misi dari Kopkar SMB adalah: 7
1. Menggali potensi dari sumber daya anggota sendiri
2. Mengembangkan usaha yang berorientasi untuk kesejahteraan anggota
3. Menyelenggarakan koperasi secara profesional dan akuntanbel Anggota Kopkar SMB saat ini berasal dari karyawan Masjid Raya Sabilal
Muhtadin dan para guru dan honorer Sekolah Dasar Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin,  yang  keanggotannya  bersifat  suka  rela.  Tujuan  didirikannya koperasi  ini  adalah  untuk  memenuhi  kebutuhan  finansial  dan
1 Nurhadi,  “Pembiayaan  dan  Kredit  di  Lembaga  Keuangan,” Jurnal  Tabarru’:  Islamic Banking & Finance 1, no. 2 (November 2018): 14–24,
https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1(2).2804.
2 Rahmat Ilyas, “Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah,” Jurnal Penelitian 9, no. 1 (1 Februari 2015): 183–204, http://dx.doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859, hlm. 185.
3 Nurhadi, “Pembiayaan dan Kredit di Lembaga Keuangan.”
4 Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 79.
5 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Jakarta, 1992).
6 Camelia  Fanny  Sitepu  dan  Hasyim,  “Perkembangan  Ekonomi  Koperasi  di  Indonesia,” Niagawan 7, no. 2 (Juli 2018), https://doi.org/10.24114/niaga.v7i2, hlm. 60.
7 Suparno, Bendahara Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin, dalam wawancara pribadi di Kantor Kopkar Sabilal Muhtadin Banjarmasin pada hari Senin, 4 Desember 2023.
menyejahterakan  anggota  yang  pada  saat  pendiriannya  hanya  terdiri  dari karyawan Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Seiring dengan tujuannya, Kopkar SMB  memiliki  produk  pembiayaan  untuk  menunjang  kebutuhan  finansial anggotanya.
Pembiayaan di Kopkar SMB terbagi menjadi dua jenis berdasarkan jenis kebutuhan anggota, yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan  konsumtif  adalah  pembiayaan  yang  diberikan  kepada  anggota untuk  kebutuhan  konsumtif,  dalam  arti  penggunaan  uang  untuk  membeli suatu  barang.  Sedangkan  pembiayaan  produktif  adalah  pembiayaan  yang diberikan  kepada anggota  yang  ditujukan  untuk  meningkatkan  pendapatan, misalnya untuk modal usaha. 8
Praktik  pembiayaan  secara  syariah  di  Kopkar  SMB  berangkat  dari kesadaran  para  anggota,  bahwa  sebagai  umat  Islam  dan  sebagai  lembaga keuangan  yang  berada  di  kawasan  Islami,  sudah  seharusnya  bermuamalah menggunakan  prinsip  syariah.  Sehingga  atas  saran  dari  salah  satu  anggota yang  diketahui  mumpuni  dalam  ilmu  fikih  muamalah,  praktik  pembiayaan dilaksanakan dengan akad murabahah bil wakalah, yaitu akad jual beli yang mana  penjual  (lembaga  keuangan)  mewakilkan  pembelian  barang  kepada pembeli (nasabah).
Fatwa  DSN-MUI  Nomor  4/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Murabahah, pada  ketetapan  pertama  angka  9  “Jika  bank  hendak  mewakilkan  kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus  dilakukan  setelah  barang  secara  prinsip,  menjadi  milik  bank”,  dan ketentuan angka 4 “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atau nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba”. 9 Hal  ini  berarti bank atau lembaga keuangan lainnya, dalam melaksanakan akad murabahah yang  disertai  akad  wakalah  (mewakilkan  untuk  membeli  barang),  akad wakalah  haruslah  didahulukan  sebelum  akad  murabahah,  dan  pembelian barang harus mengatasnamakan lembaga keuangan yang diwakili, bukan atas nama  nasabah  (atau  anggota  koperasi),  karena  pembelian  oleh  anggota hanyalah implikasi dari akad wakalah dan barang belum diserahterimakan. 10 Sedangkan  Kopkar  SMB  khususnya  dalam  pembiayaan  konsumtif, mempercayakan  pembelian  barang  secara  penuh  kepada  anggotanya, sehingga  barang  dapat  dibeli  baik  sebelum  maupun  sesudah  dilaksanakan akad.  Dan  Kopkar  SMB  hanya  meminta  anggota  yang  bersangkutan  untuk menunjukkan  kuitansi  pembelian,  sehingga  tidak  ada  keharusan  untuk serahterima fisik barang saat akad.
Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  diperlukan  untuk  mengetahui  apakah praktik  pembiayaan  konsumtif  dengan  akad  murabahah  bil  wakalah  pada Kopkar SMB telah sesuai dengan aturan hukum ekonomi syariah.
8 Suparno, Bendahara Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin.
9 DSN-MUI, Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah , 2000.
10 Ilham  Harun,  “Implementasi  Akad  Murabahah  Bil  Wakalah  ditinjau  dari  Fatwa  Dewan Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  Nomor  04/DSN-MUI/IV/2000:  Studi Kasus  di  PT  BPRS  Bumi  Rinjani  Kepanjen  Cabang  Probolinggi”  (Skripsi,  Malang,  Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  empiris,  yaitu  suatu  penelitian  hukum  yang  menitikberatkan  pada peran  atau  berlakunya  hukum  di  suatu  individu,  kelompok  masyarakat, organisasi,  atau  badan  hukum. 11 Penelitian  ini  berlokasi  di  Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin,  yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman,  No.  1  Banjarmasin.  Adapun  objek  penelitian  atau  pokok permasalahan yang dibahas adalah pembiayaan konsumtif di Kopkar SMB. Teknik  pengumpulan  data  adalah  melalui  wawancara  kepada  pengurus Kopkar  SMB  yang  menangani  prosedur  pembiayaan,  serta  melalui dokumentasi yaitu perolehan data dalam bentuk arsip dokumen. Analisis data menggunakan  teknik  deskriptif  kualitatif,  yaitu  dengan  menjabarkan  data kualitatif secara deksriptif.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Konsep Akad Murabahah bil Wakalah dalam Islam Murabahah  merupakan  salah  satu  bentuk  jual  beli.  Murabahah berasal  dari  kata ribh yang  artinya  pertambahan. 12 Dalam  istilah  fikih klasik,  murabahah  merupakan  suatu  bentuk  jual  beli  tertentu  ketika penjual  menyatakan  biaya  perolehan  barang  dan  tingkat  keuntungan yang  diinginkan. 13 Ibnu  Qudamah  mendefinisikan  murabahah  sebagai jual beli dengan menghitung modal ditambah keuntungan tertentu yang diketahui. 14 Jual  beli  murabahah  adalah  kepemilikan  objek  jual  beli dengan  jual  beli  serata  memberikan  pengganti  sejumlah  dengan  harga awal dan tambahan keuntungan atau laba. 15
Menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahibul mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih  yang  merupakan  keuntungan  atau  laba  bagi shahibul  mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur. 16
Dari  beberapa  definisi  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  murabahah adalah  pembiayaan  dalam  bentuk  jual  beli  dimana  penjual  (bank  atau lembaga  keuangan  lain)  menyebutkan  harga  jual  dari  harga  barang ditambah nilai keuntungan dan pembeli dapat membayarnya secara tunai atau  cicilan.  Harga  dari  barang  jual  beli  murabahah  serta  keuntungan
11 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020).
12 Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), hlm. 205.
13 Mukhlishin, Murabahah:  Konsep  &  Aplikasinya  dalam  Perbankan  Islam (Sleman: Deepublish, 2018), hlm. 107.
14 Lely  Shofa Imama, “Konsep dan Implementasi  Murabahah pada Produk Pembiayaan Bank Syariah,” Iqtishadia 1, no. 2 (2014), hlm. 223.
15 Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 66.
16 Tim Redaksi, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Bandung: Fokus Media, 2008), hlm. 10.
yang  diperoleh  pihak  lembaga  keuangan  harus  jelas  diketahui  oleh pembeli atau nasabah murabahah. 17
Hukum  murabahah  adalah  boleh,  disandarkan  pada  dasar  hukum dibolehkannya jual beli karena tidak ada dalil naqli yang membicarakan murabahah secara langsung. 18 Di antara dasar hukum tersebut adalah QS. An-Nisa (4): 29
ْنَع ًة َراَجِت َن ْوُكَت  ْنَا ٰٓ َّلَِا ِلِطاَبْلاِب ْمُكَنْيَب ْمُكَلا َوْمَا ا ْٰٓوُلُكْأَت  َلَ ا ْوُنَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّيَآٰٰي ۗ ْمُكْنِ م  ٍضا َرَت
Wahai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  memakan  harta sesamamu  dengan  cara  yang  batil  (tidak  benar),  kecuali  berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu... (QS. An-Nisa (4): 29)
Ayat di atas menjelaskan bahwa jual beli atas dasar suka sama suka adalah  cara  yang  sah  untuk  memperoleh  harta.  Kemudian  pembayaran dengan  cara  angsur  seperti  halnya  dalam  pembiayaan  murabahah  pada umumnya, dibolehkan atas dasar hadis Rasulullah SAW. sebagai berikut:
ا َو ،ٍلَجَأ ىَلِإ ُعْيَبْلا :ُةَك َرَبْلا َّنِهْيِف ٌث َلََث :َلاَق َمَّلَس َو ِهِلٰٓا َو ِهْيَلَع ُ هاللّٰ ىَّلَص َّيِبَّنلا َّنَأ
ُطْلَخ َو ،ُةَض َراَقُمْل
ِعْيَبْلِل  ِرْيِعَّشلاِب  ِ رُبْلا
“Nabi bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara  tunai,  muqaradhah  (mudharabah),  dan  mencampur  gandum dengan  jewawat  untuk  keperluan  rumah  tangga,  bukan  untuk  dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).
Rukun murabahah terdiri dari shighat (ijab dan kabul), pihak penjual dan pembeli, objek atau barang dijualbelikan, dan harga. Berikut adalah syarat-syarat  dari  setiap  rukun  tersebut  menurut  Fatwa  DSN-MUI  No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah: 19
a. Shighat al-‘Aqd
1) Akad jual beli murabahah harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli. 2) Akad  jual  beli  murabahah  boleh  dilakukan  secara  lisan,  tertulis, isyarat,  dan  perbuatan/Tindakan,  serta  dapat  dilakukan  secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) Dalam hal perjanjian jual beli murabahah dilakukan secara tertulis, dalam  akta  perjanjian  harus  terdapat  informasi  mengenai  harga perolehan  ( ra’s  mal  al-murabahah ),  keuntungan  ( al-ribh ),  dan harga jual ( tsaman al- murabahah ).
b. Penjual ( al-ba’i ) dan Pembeli ( al-musytari )
1) Jual beli boleh dilakukan oleh orang maupun yang dipersamakan dengan  orang,  baik  berbadan  hukum  maupun  tidak  berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17 Fajrul Ilmi, “Implementasi Asas Kesetaraan dalam Akad Pembiayaan Murabahah pada KPR- BTN IB di BTN Syariah Cabang Banjarmasin,” Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah 6, no. 2 (2020), hlm. 54.
18 Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer , hlm. 68.
19 DSN-MUI, Fatwa No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah , 2017.
2) Penjual dan pembeli harus cakap hukum ( ahliyah ) sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3) Penjual  harus  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  akad  jual beli,  baik  kewenangan  yang  bersifat ashliyyah maupun kewenangan yang bersifat niyabiyyah .
c. Mutsman/Mabi’ (Barang/Hak yang Dijualbelikan)
1) Mutsman/mabi’ boleh  dalam  bentuk  barang  dan/atau  berbentuk hak yang dimiliki penjual secara penuh ( milk al-tam ).
2) Mutsman/mabi’ harus  berupa  barang  dan/atau  hak  yang  boleh dimanfaatkan menurut syariah dan boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3) Mutsman/mabi’ harus  wujud,  jelas/pasti/tertentu,  dan  dapat diserahterimakan pada saat akad jual beli murabahah dilakukan.
d. Tsaman
1) Harga  dalam  akad  jual  beli  murabahah  harus  dinyatakan  secara pasti  pada  saat  akad,  baik  ditentukan  melalui  tawar  menawar,
lelang, maupun tender.
2) Baik  penjual  maupun  pembeli  harus  mengetahui ra’s  mal  al- murabahah (harga perolehan). 3) Pembayaran  harga  dalam  jual  beli  murabahah  boleh  dilakukan secara  tunai,  bertahap/cicil,  dan  dalam  kondisi  tertentu  boleh dengan cara perjumpaan utang sesuai dengan kesepakatan.
Ketentuan  umum  murabahah  diatur  dalam  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional  No.  4/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Murabahah,  yaitu  sebagai berikut: 20
a. Bank dan nasabah  harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
d. Bank  membeli  barang  yang  diperlukan  nasabah  atas  nama  bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
e. Bank  harus  menyampaikan  semua  hal  yang  berakitan  dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
f. Bank  kemudian  menjaul  barang  tersebut  kepada  nasabah  (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakat.
h. Untuk  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  atau  kerusakan  akad tersebut,  pihak  bank  dapat  mengadakan  perjanjian  khusus  dengan nasabah.
20 DSN-MUI, Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah .
i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari  pihak  ketiga,  akad  jual  beli  murabahah  harus  dilakukan  setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.
Adapun wakalah secara bahasa berarti menjaga atau mendelegasikan mandat, menyerahkan sesuatu. 21 Wakalah juga memiliki arti  ميلستلا و ضيوفتلا yang  artinya  menyerahkan  dan  memasrahkan. 22 Wakalah  adalah permintaan  seseorang  kepada  orang  lain  untuk  menjadi  wakilnya  dalam sesuatu yang dapat diwakilkan. 23
Menurut Hanafiyah, wakalah adalah menempatkan orang lain sebagai pengganti  dirinya  untuk  menyelesaikan  suatu  persoalan  yang diperbolehkan  secara  syar’i  dan  jelas  jenis  pekerjaannya.  Atau mendelegasikan  suatu  persoalan  kepada  orang  lain  (wakil).  Menurut Malikiyah,  Syafiiyah  dan  Hambaliah,  wakalah  adalah  proses pendelegasian sebuah pekerjaan kepada orang lain sebagai penggantinya, guna menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam masa hidupnya. 24
Dari  beberapa  pengertian  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  wakalah adalah  akad  penyerahan  kuasa  dari  pihak  pertama  kepada  pihak  kedua untuk melakukan suatu perbuatan atau pekerjaan selama masa hidupnya.
Menurut mayoritas ulama, wakalah memiliki empat rukun, yaitu:
a. Muwakkil , yaitu orang yang mewakilkan. Syaratnya adalah baligh dan berakal. Muwakkil harus  seorang  yang  memiliki  wewenang  untuk melakukan sesuatu yang ia wakilkan. 25
b. Muwakkal , yaitu orang yang mewakili, disebut juga wakil. Syarat dari seorang wakil adalah berakal, sehingga tidak sah mewakilkan kepada orang  gila  atau  anak  kecil. 26 Wakil  harus  mengetahui  dengan  jelas tentang kewenangan yang diwakilkan kepadanya.
c. Muwakkal  fih ,  yaitu  objek,  perbuatan,  atau  kewenangan  yang diwakilkan. Memiliki syarat merupakan kewenangan muwakkil, dapat diwakilkan, dan tidak melanggar syariat. 27
d. Shighat ,  yaitu  ijab  dan  kabul.  Ijab  merupakan  ucapan  atau  perbuatan dari muwakkil yang menunjukkan pemberian kuasa kepada wakil untuk melakukan  sesuatu.  Sedangkan  kabul  adalah  ucapan  penerimaan  dari wakil.
Murabahah bil wakalah adalah suatu bentuk jual beli dimana pihak Lembaga  Keuangan  Syariah  mewakilkan  pembelian  barang  kepada nasabah  yang  kemudian  barang  tersebut  diserahkan  kepada  lembaga,
21 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 239.
22 Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer , hlm. 206.
23 Rahmat  Fadillah,  “Hadits-Hadits  tentang  Jasa  (Free-Based  Served)  Wakalah,  Kafalah, Hawalah,” Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE) 2, no. 2 (2020), hlm. 126.
24 Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah , hlm. 239.
25 Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer , hlm. 212.
26 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 423.
27 Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer , hlm. 213.
kemudian  pihak lembaga  memberikan  barang  tersebut  kepada  nasabah dengan akad murabahah. 28
Pelaksanaan  akad  murabahah  bil  wakalah  dapat  menyesuaikan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah,  pada  ketetapan  pertama  angka  9  “Jika  bank  hendak mewakilkan  kepada  nasabah  untuk  membeli  barang  dari  pihak  ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi  milik  bank”,  yang  artinya  akad  murabahah  dilakukan  setelah barang  telah  dimiliki  oleh  bank,  dan  ini  berarti  akad  wakalah  kepada nasabah untuk melakukan pembelian harus didahulukan. Karena nasabah dalam membeli barang dari pihak lain (pedagang barang) tidak membeli untuk dimilikinya, melainkan hanya sebagai wakil bank dalam membeli barang, maka pembelian tersebut harus atas nama bank, sesuai dengan ketentuan angka 4 “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atau nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba”.
2. Analisis  Praktik  Akad Murabahah  bil  Wakalah  pada  Pembiayaan Konsumtif di Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin
Sebagai  koperasi  yang  salah  satu  usahanya  ialah  simpan  pinjam, Kopkar SMB memiliki produk simpanan dan pinjaman. Simpanan terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan hari raya. Simpanan pokok  adalah  simpanan  yang  dibayarkan  satu  kali  ketika  baru  masuk menjadi  anggota,  sebesar  Rp50.000.  Simpanan  wajib  adalah  simpanan berupa iuran wajib perbulan yang dibayar anggota melalui pemotongan gaji  sebesar  Rp90.000.  Adapun  simpanan  hari  raya  adalah  simpanan yang dikeluarkan perbulan dengan besaran sesuai kemampuan masing- masing  anggota  minimal  Rp50.000  dan  akan  dibagikan  setiap  akhir periode (1 tahun) menjelang hari raya Idul Fitri. 29
Selain simpanan, Kopkar SMB juga memiliki produk pinjaman yang disebut juga produk pembiayaan. Menurut jangka waktu angsuran yang dapat  dipilih,  pembiayaan  Kopkar  SMB  terbagi  menjadi  2,  yaitu pembiayaan  jangka  pendek  dengan  jasa 1,5%,  dan  pembiayaan  jangka panjang dengan jasa 1,2%.
Adapun  syarat-syarat  pengajuan  pembiayaan  adalah  sebagai berikut: 30
a. Terdaftar  sebagai  anggota  Koperasi  Karyawan  Sabilal  Muhtadin Banjarmasin,
b. Tidak memiliki utang di tempat pekerjaan,
28 Lisa Murlisa dkk., “Akad Murabahah Bil Wakalah pada Pembiayaan Jual Beli di Kopeasi Permodalan Nasional Madani Mekar Cabang Aceh Barat,” Maqasidi: Jurnal Hukum Pidana Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial 2, no. 2 (2022), hlm. 87.
29 Suparno, Bendahara Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin .
30 Sufyan  Helmi,  Manajer  Unit  Simpan  Pinjam  Koperasi  Karyawan  Sabilal  Muhtadin Banjarmasin, dalam wawancara pribadi di Kantor Kopkar Sabilal Muhtadin Banjarmasin pada hari Senin, 15 Desember 2023.
c. Menjelaskan  dengan  jujur  tujuan  dan  spesifikasi  kebutuhan  dari pembiayaan  yang  diajukan.  Tujuan  penggunaan  dana  tidak  boleh bertentangan dengan syariat Islam,
d. Mengisi formulir permohonan,
e. Menyetujui besaran angsuran pembiayaan dan ketentuan jasa sesuai jangka waktu yang dipilih,
f. Angsuran perbulan dari pembiayaan yang akan diajukan tidak lebih dari 50% gaji bulanan anggota yang bersangkutan,
g. Bersedia membayar angsuran dengan cara pemotongan gaji. Prosedur pembiayaan pada Kopkar SMB adalah sebagai berikut:
Gambar 1. Prosedur Pengajuan Produk Pembiayaan di Koperasi
Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin
Sumber:  Wawancara pribadi terhadap Sufyan Helmi, Manajer Unit Simpan Pinjam Kopkar SMB, pada hari Senin, 4 Desember 2023
a. Anggota  yang  ingin  mengajukan  pembiayaan  datang  ke  kantor Kopkar SMB untuk mengajukan permohonan. Biasanya, pelayanan ini dilakukan oleh manajer simpan pinjam.
b. Anggota  menjelaskan  tujuan  dan  spesifikasi  kebutuhannya  secara lisan,  berapa  dana  yang  dibutuhkan,  dan  berapa  jangka  waktu pembiayaan.
c. Anggota mengisi formulir permohonan yang memuat data:  Nama, pekerjaan,  alamtat,  Nomor  HP,  besar  permohonan  pinjaman,  dan berapa kali angsuran (jangka waktu).
d. Bendahara  dan  Manajer  Unit  Simpan  Pinjam  Kopkar  SMB mempertimbangkan  kelayakan  anggota  atas  pembiayaan  yang diajukan.  Indikator  kelayakan  ini  dilihat  dari  apakah  anggota tersebut  sudah  memenuhi  persyaratan  pembiayaan.  Jika  anggota tersebut memenuhi syarat, maka pengajuan pembiayaan dilanjutkan. Anggota datang ke koperasi Menjelaskan tujuan pembiayaan dan kebutuhan dana Mengisi formulir permohonan Manajer USP mempertimbang kan kelayakan Meminta persetujuan Ketua Kopkar SMB Perhitungan angsuran oleh bendahara
Anggota dipanggil untuk pelaksanaan akad
e. Berkas formulir permohonan diserahkan kepada Ketua Kopkar SMB untuk meminta persetujuan apakah diterima atau ditolak.
f. Apabila Ketua menyetujui permohonan, Bendahara akan melakukan perhitungkan angsuran pembiayaan, yang ditentukan dari besarnya dana  pinjaman  (yang  sudah  disebutkan  anggota  sejak  awal permohonan), upah jasa, dan lamanya jangka waktu pembayaran.
g. Manejer  USP  menghubungi  anggota  yang  bersangkutan  bahwa permohonan telah disetujui dan dipanggil untuk melaksanakan akad.
h. Anggota yang mengajukan datang ke koperasi untuk menyerahkan nota  pembelian  (apabila  barang  sudah  dibeli),  dan  melaksanakan akad pembiayaan dengan Bendahara. Sebelum berakad, perhitungan angsuran  diinformasikan  terlebih  dahulu  kepada  anggota  yang bersangkutan. Setelah menyetujuinya, barulah akad dilaksanakan. Akad  pembiayaan  konsumtif  di  Kopkar  SMB  menggunakan  akad murabahah bil wakalah, yaitu akad jual beli murabahah yang pembelian barangnya  diwakilkan,  Dimana  pihak  Kopkar  SMB  diwakili  oleh Bendahara sesuai wewenang beliau dalam hal keuangan, berakad kepada anggota yang mengajukan pembiayaan. Dalam praktiknya, kedua akad ini dilaksanakan dalam satu waktu. Susunan redaksi akad didahului oleh akad wakalah, kemudian disambung dengan akad penyerahan dana yang dimaksudkan sebagai akad murabahah. Redaksinya sebagai berikut:
Koperasi :  “Kami  wakilkan  kepada  Saudara  …(nama)…  untuk  …(kebutuhan, misal membeli barang, modal usaha, atau biaya tertentu)… dengan sejumlah uang …(jumlah pembiayaan)…”
Nasabah :  “Ya, saya terima.”
Koperasi :  “Kami  serahkan  kepada  Saudara  …(nama)…  untuk  …(kebutuhan, misal membeli  barang,  modal  usaha,  atau  biaya  tertentu)…  senilai …(jumlah  pembiayaan)…  dengan  ketentuan  pembayaran  selama …..bulan  x angsuran senilai …..perbulan”
Nasabah :  “Saya terima dengan ketentuan tersebut.”
Adapun  jumlah  pembiayaan  adalah  jumlah  pembiayaan  yang diajukan  oleh  anggota  ditambah  dengan  perhitungan  jasa.  Jumlah  jasa dihitung  dari  besar  pembiayaan  (yang  diajukan)  dikali  jasa  (1,2%  atau 1,5 %) dikali jangka waktu.  Jasa 1,2% berlaku bagi pembiayaan jangka panjang (di atas 1 tahun), sedangkan jasa 1,5% berlaku bagi pembiayaan jangka pendek (di bawah 1 tahun. Kemudian angsuran perbulan dihitung dari  jumlah  pembiayaan  dibagi  jangka  waktu  (berapa  bulan).  Adapun perolehan  dari  jasa  tersebut  diperuntukkan  untuk  bagi  hasil  dan terhimpun dalam Sisa Hasil Usaha (SHU) yang akan dibagikan kepada anggota setiap tahunnya. 31
Pada  pembiayaan  konsumtif  di  Kopkar  SMB,  waktu  pembelian barang  dibebaskan  kepada  anggota  yang  bersangkutan  karena  Kopkar SMB  menerapkan  prinsip  kepercayaan  kepada  anggotanya.  Sehingga barang bisa saja sudah dibeli anggota sebelum mengajukan permohonan,
31 Suparno, Bendahara Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin.
sebelum  permohonan  disetujui,  atau  membeli  setelah  permohonan disetujui  sebelum  dilakukan  akad,  bahkan  setelah  dilaksanakan  akad. Kuitansi  pembelian  dibawa  dan  diserahkan  kepada  Kopkar  SMB  pada saat anggota datang untuk melaksanakan akad.
Apabila  barang  belum  dibeli  sebelum  akad,  maka  anggota  dapat menyerahkan kuitansi nanti setelah pembelian. Kuitansi tersebut hanya sebagai bukti, dan terkadang koperasi tidak mewajibkan anggota untuk menyerahkan  kuitansi  karena  prinsip  kepercayaan  tersebut.  Jumlah pembiayaan  dan  angsuran  yang  sudah  dihitung  tidak  berubah menyesuaikan  harga  barang,  karena  besar  pembiayaan  diajukan  sesuai dana yang dibutuhkan anggota.
Pada dasarnya, prinsip syariah yang diterapkan pada pembiayaan di Kopkar  SMB  adalah  sebuah  jalan  tengah  karena  koperasi  ini  masih berstatus  konvensional  dan  memiliki  hambatan  untuk  beranjak  kepada prinsip  syariah,  namun  para  anggota  telah  memiliki  kesadaran  akan pentingnya  bermuamalah  berdasarkan  prinsip  syariah,  Skema  akad murabahah bil wakalah dibuat sebagai skema pembiayaan bebas bunga untuk menghindari praktik riba, sesuai firman Allah akan haramnya riba dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 berikut:
ۗاوٰب ِ رلا َمَّرَح َو َعْيَبْلا ُ هاللّٰ َّلَحَا َو
“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. Al-Baqarah 2:275)
Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, pada ketetapan pertama angka 4 dijelaskan “bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba”, dan ketentuan angka 9 “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”. Agar barang yang dibeli sesuai dengan kebutuhan dan keinginan anggota  yang  bersangkutan,  maka  Kopkar  SMB  menerapkan  akad wakalah  yaitu  mewakilkan  kepada  anggota  untuk  membeli  barang tersebut. Namun sesuai ketentuan angka 4, seharusnya barang dibeli atas nama lembaga yang diwakili, dan sesuai ketentuan angka 9 bahwa akad jual  beli  murabahah  dilakukan  setelah  barang  sudah  menjadi  milik lembaga keuangan. Skema akad yang sesuai dengan ketentuan ini adalah:
Gambar 2. Skema akad murabahah bil wakalah menurut Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
Sumber: Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
Sedangkan  praktik  pembiayaan  di  Kopkar  SMB  adalah  anggota memohon  pembiayaan  berdasarkan  dana  yang  dibutuhkannya  untuk membeli barang yang sudah ia ketahui spesifikasi dan harganya. Setelah
Akad Wakalah antara bank dan nasabahnya Nasabah membeli barang dari pedagang atas nama bank Barang diserahkan kepada bank Akad Murabahah antara bank dan nasabahnya
itu  barang  tersebut  dibeli  oleh  anggota  atas  nama  anggota  tersebut, barulah anggota datang ke koperasi untuk melakukan akad wakalah dan murabahah  secara  berurutan  dalam  satu  waktu,  sekaligus  penyerahan dana.
Gambar 3. Skema Akad Murabahah bil Wakalah pada
Pembiayaan di Kopkar SMB
Sumber:  Wawancara pribadi terhadap Suparno, Bendahara Kopkar SMB, pada hari Senin, 4 Desember 2023
Pada kondisi lain, pihak Kopkar juga memperbolehkan akad bagi anggota  yang  belum  membeli  barang  tetapi  sudah  memastikan kualifikasi  barang  dan  harganya,  dengan  skema  akad  yang  sama  yaitu wakalah  dan  murabahah  secara  berurutan  dalam  satu  waktu.  Hal  ini berarti  terdapat  ketidaksesuaian  praktik  pembiayaan  di  Kopkar  SMB dengan ketentuan murabahah dalam Fatwa DSN-MUI.
Akad  wakalah  memiliki  4  rukun,  yaitu  wakil  ( muwakkal ), muwakkil (yang mewakilkan), muwakkal fih (objek atau perbuatan yang diwakilkan),  dan shighat .  Secara  substansi,  akad  wakalah  yang dilaksanakan telah memenuhi 4 rukun tersebut karena terdapat Kopkar SMB  sebagai muwakkil, anggota  pemohon  pembiayaan  sebagai  wakil, pembelian barang sebagai objek  perbuatan yang diwakilkan, dan akad. Namun  apabila  barang  telah  dibeli  atas  nama  anggota,  maka  berarti barang tersebut sejak awal sudah menjadi hak milik anggota, dan akad wakalah untuk membeli barang menjadi tidak berlaku karena tidak ada lagi  pembelian  barang  setelahnya.  Hal  ini  mengindikasikan  akad  yang dilakukan mengandung gharar atau ketidakjelasan dalam hal objek akad, sehingga akad wakalah yang dilaksanakan tidak sah.
Begitu  juga  dengan  akad  murabahah  yang  merupakan  akad  jual beli, dimana akad dilaksanakan dalam satu waktu setelah mengucap akad wakalah.  Sedangkan  objek  barang  yang  dijualbelikan  dalam  akad murabahah tidak dimiliki secara penuh oleh pihak Kopkar SMB, hal ini karena barang sudah dibeli sebelumnya oleh anggota atas nama dirinya sendiri sehingga akad wakalah tersebut tidak berlaku dan Kopkar SMB tidak  pernah  membeli  dan  memiliki  barang  yang  dijualnya.  Hal  ini menyebabkan  akad  murabahah  tersebut  tidak  sah  karena  tidak terpenuhinya  syarat  dari  salah  satu  rukun  murabahah,  yaitu  objek murabahah  ( mutsman/mabi’ ),  di  mana  salah  satu  syarat  dari  objek murabahah menurut Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah, salah satu ketentuan terkait Mutsman/Mabi’ ialah  “ Mutsman/Mabi ’  boleh  dalam  bentuk  barang  dan/atau  berbentuk hak yang dimiliki penjual secara penuh ( milk al-tam )”.
Permohonan pembiayaan oleh anggota Anggota membeli barang dari pedagang atas nama dirinya Menunjukkan kuitansi pembelian kepada Kopkar SMB Akad Wakalah dan Murabahah dalam satu waktu
El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 1 Juni 2024 P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503 Halaman 79-93
Selain  itu,  prinsip  kepercayaan  yang  diterapkan  Kopkar  SMB terhadap anggotanya sehingga tidak ada kewajiban untuk menyerahkan fisik barang sebelum berakad juga membuat akad tidah sah, sebab objek barang  harus  ada,  jelas,  dan  dapat  diserahterimakan  pada  saat  akad berlangsung  sesuai  Fatwa  DSN-MUI  No.  111/DSN-MUI/2017  tentang Akad Jual Beli Murabahah, bahwa ketentuan lain dari Mutsman/Mabi ’ ialah  “ Mutsman/Mabi ’  harus  wujud,  jelas/pasti/tertentu,  dan  dapat diserahterimakan ( qudrat al-taslim ) pada saat akad jual beli murabahah dilakukan”.
D. Penutup
Berdasarkan  analisis  menurut  ketentuan  Fatwa  DSN-MUI  No. 04/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Murabahah  dan  Fatwa  DSN-MUI  No. 111/DSN-MUI/2017  tentang  Akad  Jual  Beli  Murabahah,  praktik  akad murabahah bil wakalah pada pembiayaan konsumtif di Koperasi Karyawan Sabilal  Muhtadin  Banjarmasin  tidak  sesuai  dengan  prinsip  syariah,  karena akad  wakalah  dan  murabahah  dilaksanakan  berurutan  dalam  satu  waktu, pembelian  barang  atas  nama  anggota  sehingga  Kopkar  SMB  tidak  pernah memiliki barang yang dijualbelikannya dalam akad murabahah, dan barang tidak diserahterimakan pada saat akad berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muamalah . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
Muhaimin. Metode Penelitian Hukum . Mataram: Mataram University Press, 2020. Mukhlishin. Murabahah: Konsep & Aplikasinya dalam Perbankan Islam . Sleman: Deepublish, 2018.
Muslich, Ahmad Wardi. Fiqh Muamalat . Jakarta: Amzah, 2017. Mustofa, Imam. Fiqih Muamalah Kontemporer . Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
Iska,  Syukri. Sistem  Perbankan  Syariah  di  Indonesia .  Yogyakarta:  Fajar  Media Press, 2012.
Z,  Wangsawidjaja. Pembiayaan  Bank  Syariah .  Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama, 2012.
Tim Redaksi. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah . Bandung: Fokus Media, 2008.

## Jurnal
Fadillah,  Rahmat.  “Hadits-Hadits  tentang  Jasa  (Free-Based  Served)  Wakalah, Kafalah,  Hawalah.” Indonesian  Interdisciplinary  Journal  of  Sharia Economics (IIJSE) 2, no. 2 (2020).
Harun,  Ilham.  “Implementasi  Akad  Murabahah  Bil Wakalah  ditinjau  dari  Fatwa Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000: Studi Kasus di PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Cabang  Probolinggi.”  Skripsi,  Universitas  Islam  Negeri  Maulana  Malik Ibrahim, 2021.
Ilmi, Fajrul. “Implementasi Asas Kesetaraan dalam Akad Pembiayaan Murabahah pada KPR-BTN IB di BTN Syariah Cabang Banjarmasin.” Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah 6, no. 2 (2020).
Ilyas, Rahmat. “Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah.” Jurnal Penelitian 9, no. 1 (1 Februari 2015): 183–204. http://dx.doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859.
Imama,  Lely  Shofa.  “Konsep  dan  Implementasi  Murabahah  pada  Produk Pembiayaan Bank Syariah.” Iqtishadia 1, no. 2 (2014). Murlisa, Lisa, Annisa Mellani, Fitri Rozatul, dan Eli Aksiyah. “Akad Murabahah
Bil Wakalah pada Pembiayaan Jual Beli di Kopeasi Permodalan Nasional Madani  Mekar  Cabang  Aceh  Barat.” Maqasidi:  Jurnal  Hukum  Pidana Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial 2, no. 2 (2022). Nurhadi.  “Pembiayaan  dan  Kredit  di  Lembaga  Keuangan.” Jurnal  Tabarru’: Islamic  Banking  &  Finance 1,  no.  2  (November  2018):  14–24. https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1(2).2804.
Sitepu,  Camelia  Fanny,  dan  Hasyim.  “Perkembangan  Ekonomi  Koperasi  di
Indonesia.” Niagawan 7, no. 2 (Juli 2018). https://doi.org/10.24114/niaga.v7i2.
El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 1 Juni 2024 P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503 Halaman 79-93

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian . Jakarta, 1992.
Fatwa DSN-MUI. Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah , 2000. DSN-MUI. Fatwa No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah , 2017.