## PENENTUAN LOKASI TEMPAT HENTI ANGKUTAN KHUSUS PEGAWAI KANTOR PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PALU
Oleh:
Ellyni Dwi Fortuna 1)
Siti Malkhamah 2)
Zudhy Irawan 3)
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 1)
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 2,3)
E-mail:
ellyni.dwi.fortuna@mail.ugm.ac.id 1)
malkhamah@ugm.ac.id 2)
zudhyirawan@ugm.ac.id 3)

## ABSTRACT
The local government office of Palu City is one of the destinations for people's trips. The trip to the office building is not only done by office workers but also the general public who want to use the office services. The use of private vehicles is the mode of choice to get to this area due to the  lack  of  support  for  public  transportation  services.  The  government  continues  to  improve public transportation services, but public transportation services for the community, especially employees, have not been carried out. Therefore, this research was conducted with the aim of determining the location of the stopping point for special employee transportation, to increase the desire of employees to switch to using special employee transportation and it is expected to reduce  congestion  on  the  roads  they  pass.  The  method  used  is  for  data  needs  secondary  data obtained from authorized agencies and various references, and for primary data, primary data obtained from observation and distribution of questionnaires. Determination of the location of the stopping point based on the needs of employees, namely approaching employee settlements and using ArcGIS software. The results of the study were the distance from where the employee lived to the existing bus stop >400 meters, the employee's walking ability was <300 meters, and the number of locations for special transportation stop points for employees was 30 points.
Keywords: Special Transportation for Employees, Location of Transportation Stop Points.

## ABSTRAK
Perkantoran  pemerintahan  daerah  Kota  Palu  merupakan  salah  satu  tujuan  perjalanan masyarakat.  Perjalanan  menuju  gedung  perkantoran  tidak  hanya  dilakukan  oleh  pekerja kantoran saja tetapi juga masyarakat umum yang ingin menggunakan jasa perkantoran tersebut. Penggunaan  kendaraan  pribadi  menjadi  pilihan  moda  untuk  menuju  kawasan  ini  akibat  tidak didukungnya  pelayanan  angkutan  umum.  Pemerintah  terus  berupaya  memperbaiki  pelayanan angkutan  umum  tetapi  pelayanan  angkutan  umum  untuk  masyarakat  khususnya  pegawai  belum dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan menentukan lokasi titik tempat henti  angkutan  khusus  pegawai,  untuk  meningkatkan  keinginan  pegawai  beralih  menggunakan angkutan  khusus  pegawai  dan  diharapkan  mengurangi  kemacetan  pada  ruas  jalan  yang dilewatinya. Metode yang digunakan adalah untuk kebutuhan data diperlukan data sekunder yang diperoleh  dari  instansi  berwenang  dan  berbagai  referensi,  dan  untuk  data  primer,  data  primer diperoleh dari observasi dan pembagian kuesioner. Penentuan lokasi titik perhentian berdasarkan kebutuhan  pegawai  yaitu  mendekati  pemukiman  pegawai  dan  menggunakan  software  ArcGIS. Hasil  penelitian  adalah  jarak  tempat  tinggal  pegawai  dengan  halte  eksisting  >400  meter,
kemampuan  berjalan  kaki  pegawai  <300  meter,  dan  jumlah  lokasi  titik  henti  angkutan  khusus pegawai yaitu sebanyak 30 titik.
Kata Kunci: Angkutan Khusus Pegawai, Lokasi Titik Perhentian Angkutan

## 1. PENDAHULUAN
Kota  Palu  adalah  ibu  Kota  Provinsi Sulawesi  Tengah,  hampir  seluruh  aktivitas penting  berpusat  di  kota  ini  seperti  pendidikan, perdagangan, dan pemerintahan sehingga memungkinkan  kota  ini  terus  mengalami pertumbuhan  jumlah  penduduk  dan  adanya peningkatan  ekonomi  masyarakat.  Pemerintah daerah berupaya meningkatkan  transportasi dan infrastruktur untuk mendukung aktivitas masyarakat.  Transportasi  perkotaan  diharapkan dapat  memberikan  pelayanan  yang  unggul kepada  pengguna  dalam  hal  kenyamanan, ketepatan  waktu,  dan  biaya  yang  terjangkau (Wahyuningsih,  2020).  Salah  satu  penggunaan lahan yang menjadi tarikan perjalanan masyarakat  untuk  melakukan  kegiatan  adalah kawasan perkantoran. Perjalanan menuju gedung  perkantoran  tidak  hanya  dilakukan pekerja  kantoran  saja,  tetapi  juga  masyarakat umum yang ingin menggunakan jasa perkantoran.  Penggunaan  kendaraan  pribadi oleh  pegawai  mendominasi  perjalanan  menuju tempat  kerja  khususnya  kantor  pemerintahan daerah Kota Palu. Kemacetan di ruas jalan yang dilalui,  terutama  pada  jam  sibuk  pagi  maupun sore  akan  terus  terjadi  jika  tidak  dilakukan perbaikan sedini mungkin.
Penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh Akpinar  dkk.  (2021)  pada  sistem  transportasi karyawan  Universitas  Swasta  di  Izmir,  Turki menghasilkan  pelayanan  angkutan  karyawan dinilai  mampu  meningkatkan  kualitas  layanan universitas  dan  mengurangi  tekanan  lalu  lintas terutama  untuk  kota-kota  yang  relatif  padat, dengan  memperhatikan  keselamatan  dan  jarak berjalan minimum karyawan ke halte. Khaerunnisa  (2020)  melalui  penelitiannya bahwa jarak antar tempat henti harus dipertimbangkan untuk menunjukkan keterjangkauan  terhadap  penggunaan  lahan, penggunaan  jarak  500  meter  dinilai  mampu menjangkau  lebih  luas  pada  penggunaan  lahan untuk  pemukiman  dan  sekolah,  sedangkan Aryanti  dkk.  (2020)  menggunakan  skenario jarak  300-400  meter  dalam  menentukan  titik tempat  henti  dengan  penggunaan  lahan  sekitar yaitu  pemukiman,  sekolah,  dan  perguruan tinggi.
Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  dilakukan bertujuan  menganalisis  penentuan  lokasi  titik tempat henti angkutan khusus pegawai perkantoran  pemerintahan  daerah  Kota  Palu, untuk mendukung peningkatan pelayanan angkutan  kota  termasuk  penyediaan  angkutan khusus  pegawai  dan  meningkatkan  keinginan pegawai  untuk  beralih  menggunakan  angkutan khusus  pegawai,  sehingga  diharapkan  dapat mengurangi  kemacetan  pada  ruas  jalan  di  Kota Palu.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1.  Tempat  Perhentian  Angkutan Umum
Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan  Nomor  271  tahun  1996  bahwa tempat  henti  angkutan  umum  terdiri  dari  halte dan  tempat  perhentian  bus  atau  TPB.  Halte sebagai  tempat  henti  angkutan  umum  yang dilengkapi bangunan, berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, sementara  tempat  perhentian  bus  atau  TPB sebagai  tempat  perhentian  sementara  bus  dan angkutan  umum  lainnya  saat  penumpang  naik dan  turun  (Abubakar,  1996  dalam  Fadlilah, 2019). Perencanaan tempat perhentian bertujuan memberikan  jaminan  kelancaran,  ketertiban, keselamatan  saat  penumpang  naik  atau  turun dari angkutan umum, dan memberikan kemudahan  untuk  berpindah  moda  angkutan umum.  Menurut  Basuki  (2006)  lokasi  tempat henti  harus  sesuai  dengan  kebutuhan  sehingga masyarakat  dengan  mudah  memanfaatkan prasarana tersebut.
Aksesibilitas untuk mendapatkan angkutan  umum  juga  perlu  diperhatikan menurut  Rahmawati  (2009)  semakin  banyak jumlah  halte  yang  dibangun  maka  tingkat aksesibilitas  pelayanan  angkutan  umum  akan meningkat  tetapi  biaya  pembangunan  dan perawatan  akan  menjadi  besar.  Rahmawati (2009)  menggunakan  model set  covering problem dan max  covering  problem ,  model dipilih atas pertimbangan aksesibilitas dan biaya pembangunan  halte.  Model set  covering problem bertujuan meminimalkan jumlah fasilitas  dalam  jarak  atau  waktu  maksimum yang  ditentukan  (Revelle  dkk.,  2002  dalam Idayani  dkk.,  2020)  dengan  pertimbangan
memberikan  akses  yang  layak  menuju  halte sedangkan  model max  covering  problem digunakan  untuk  menentukan  lokasi  halte apabila terdapat batasan jumlah dalam menyediakan halte.
Menurut Demi dkk. (2015) sesuai Vunhic (1981)  beberapa  aspek  yang  mempengaruhi keputusan  lokasi  halte  adalah  lampu  lalu  lintas, akses  pejalan  kaki,  kondisi  lalu  lintas,  dan bentuk  jalan.  Konsep  pengambilan  keputusan menggunakan Fuzzy  Multi  Criteria  Decision Making untuk mengoptimalkan lokasi  halte bus sekolah,  diusulkan  oleh  Demi  dkk.  (2015). Keputusan  dibuat  tentang  pentingnya  setiap kriteria  dan  tingkat  kesesuaian  setiap  alternatif yang dinyatakan secara linguistik, dan ditentukan  bahwa  lokasi  halte  dapat  ditentukan berdasarkan aksesibilitas dan efektivitas pembangunan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan kriteria  dalam  menyelesaikan  masalah  terkait penentuan lokasi perhentian bus terbaik.

## 2.2.  Penentuan  Lokasi  Tempat  Henti Angkutan Khusus Pegawai
Fasilitas  tempat  perhentian  memberikan kemudahan  untuk  menaikkan  dan  menurunkan penumpang  angkutan  umum  serta  dapat dimanfaatkan  sebagai  tempat  berpindah  moda angkutan  umum.  Penyediaan  fasilitas  tempat perhentian diharapkan dapat menjamin keselamatan,  ketertiban,  dan  kelancaran  dari pelayanan  angkutan  umum.  Sesuai  Keputusan
Direktur  Jenderal  Perhubungan  Darat  Nomor 271  tahun  1996,  persyaratan  umum  untuk pendirian tempat perhentian sebagai berikut.
1. Tempat perhentian terletak di sepanjang  rute  angkutan  umum  atau bus.
2. Tempat perhentian terletak di sepanjang  rute  angkutan  umum  atau bus.
3. Tempat  perhentian  berada  di  jalur pejalan  kaki  dan  tersedia  pedestrian sekitar tempat perhentian.
4. Tempat  perhentian  berada  di  dekat pusat kegiatan dan pemukiman.
5. Tempat perhentian dilengkapi dengan perlengkapan penunjang seperti
rambu,  papan  informasi,  tempat duduk, penerangan, dan tempat sampah.
6. Penempatan  lokasi  tempat  perhentian diusahakan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas di sekitarnya. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal
Perhubungan  Darat  Nomor  271  tahun 1996, menentukan lokasi tempat perhentian  angkutan  memperhitungkan fungsi  penggunaan  lahan  yang  dibagi menjadi beberapa kelompok seperti terlihat pada Tabel 1. Tabel 1. Jarak halte dan tempat perhentian bus (SK Dirjen Perhubungan Darat, 1996) Zona Tata Guna Lahan Lokasi Jarak Tempat Henti (m) 1 Pusat kegiatan sangat padat: pasar dan pertokoan CDB, kota 200–300*) 2 Pusat kegiatan padat: perkantoran, sekolah, dan jasa Kota 300–400 3 Permukiman Kota 300–400 4 Campuran padat: perumahan dan sekolah Pinggiran 300–500 5 Campuran jarang: perumahan, ladang, sawah, dan tanah kosong Pinggiran 500–1.000 Sumber: SK Dirjen Perhubungan Darat, 1996

## 3. METODE PELAKSANAAN
Studi  dilaksanakan  di  daerah  perkotaan Kota  Palu  meliputi  kelurahan  tempat tinggal  pegawai  kantor  pemerintahan daerah Kota Palu. Studi dilakukan dengan mengumpulkan  data  sekunder  dan  data primer.  Data  sekunder  diperoleh  dari berbagai referensi dan instansi berwenang
berupa  peta  wilayah  Kota  Palu,  peta jaringan  jalan  Kota  Palu,  dan  lokasi  titik halte eksisting angkutan umum, sementara  data  primer  diperoleh  dari observasi  dan  pembagian  kuesioner, observasi  sebagai  proses  pengumpulan data  atau  pengecekan  kembali  data dengan cara mengamati langsung dilapangan, dan kuesioner berupa
pertanyaan  dan  pernyataan  terkait  data sosial ekonomi dan karakteristik perjalanan  pegawai,  akan  dibagikan sebanyak 250 sampel.
Dalam  penyelesaian  permasalahan  pada penelitian ini, merencanakan lokasi fasilitas  halte  tidak  termasuk  didalamnya desain fasilitas halte tetapi hanya berfokus pada  titik  lokasi  penjemputan  dan pengantaran  pegawai.  Penentuan  lokasi tempat  perhentian  sesuai  pedoman  teknik perekayasaan  tempat  perhentian  dalam Peraturan  Direktur  Jenderal  Perhubungan Nomor  271  tahun  1996.  Rencana  lokasi halte  pada  penelitian  ini  diusahakan berada  pada  ruas  jalan  utama  yang mendekati pemukiman, hal ini diharapkan dapat melayani seluruh pegawai.
Menentukan lokasi halte berdasarkan data tempat  tinggal  pegawai.  Menggunakan software ArcGIS 10.8  untuk  proses pembuatan peta.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Rencana lokasi tempat perhentian
berfokus pada penggunaan lahan
pemukiman pegawai dan berada disepanjang rute angkutan khusus pegawai.  Kemampuan  pengguna  dalam menjangkau  tempat  perhentian  angkutan khusus  juga  merupakan  hal  penting  yang perlu diperhatikan sehingga tempat perhentian angkutan khusus dapat berfungsi  secara  maksimal.  Berdasarkan hasil  survei  menggunakan  kuesioner  dari 250  responden  diperoleh  data  bahwa jumlah  responden  dengan  jenis  kelamin perempuan  yaitu  55%  dan  responden dengan  jenis  kelamin  laki-laki  yatu  45%. Pegawai  memiliki  kemampuan  berjalan menuju  tempat  henti  tidak  lebih  dari  300 meter, hal ini dipengaruhi beberapa faktor yaitu  kepemilikan  kendaraan  pribadi, usia,  jarak  tempat  tinggal  ke  halte, keamanan  dan  kenyamanan,  dan  iklim. Berdasarkan data diperoleh bahwa seluruh responden
menggunakan kendaraan pribadi untuk perjalanan menuju  tempat  kerja  karena  kemudahan untuk mengakses moda tersebut,
sebanyak 89% atau 223 responden berusia lebih dari 30 tahun.
Hasil inventarisasi fasilitas  angkutan  kota diperoleh  bahwa  Kota  Palu  memiliki fasilitas  halte  berjumlah  4  unit  yang
berlokasi  di  jalan  Gatot  Subroto,  jalan Sam  Ratulangi,  jalan  Moh.  Yamin,  dan jalan  Setia  Budi,  halte  ditempatkan didepan sekolah dan perkantoran. Dengan jumlah halte yang sedikit, dapat menunjukkan  bahwa  tidak  semua  ruas jalan yang dilintasi angkutan kota tersedia fasilitas  halte  sebagai  salah  satu  bentuk pelayanan angkutan  kota. Oleh  karena itu pada  penentuan  rencana  lokasi  tempat perhentian diusahakan mendekati wilayah pemukiman pegawai sehingga memudahkan untuk dijangkau oleh pegawai dan selanjutnya dapat
dimanfaatkan  untuk  pelayanan  angkutan kota.
Berdasarkan hasil survei kuesioner menunjukkan  bahwa  dari  250  pegawai sebanyak 68% atau 170 pegawai memiliki jarak  tempat  tinggal  ke  halte  sejauh  lebih dari  400  meter,  untuk  pegawai  yang memiliki  jarak  tempat  tinggal  ke  halte sejauh 300-400 meter sebanyak  16% atau 41 pegawai, pegawai yang memiliki jarak tempat  tinggal  ke  halte  sejauh  200-300 meter  sebanyak 7% atau 18 pegawai, dan pegawai  yang  memiliki  jarak  tempat tinggal  ke  halte  kurang  dari  200  meter sebanyak  8%  atau  21  pegawai,  dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut.
Gambar 1. Grafik jarak tempat tinggal ke halte
Fasilitas  halte  yang  belum  merata  di sepanjang ruas jalan yang dilalui angkutan  kota,  mengakibatkan  sering ditemui  angkutan  kota  berhenti  di  badan jalan  yang  bukan  seharusnya  menjadi tempat perhentian angkutan kota. Peraturan  Direktur  Jenderal  Perhubungan Nomor  271  tahun  1996  menunjukkan bahwa  penggunaan  lahan  pemukiman memiliki  jarak  antar  tempat  henti  sejauh 300-400  meter.  Sehingga  dilakukan
penentuan  lokasi  titik  tempat  perhentian angkutan  khusus  terhadap  pemukiman pegawai dengan
keterjangkauan diusahakan  300  meter  menggunakan software ArcGIS. Tidak  semua  ruas  jalan yang  akan  dilalui  angkutan  khusus  dapat ditempatkan lokasi titik perhentian dengan  beberapa  faktor  pertimbangan yaitu  jarak  antar  persimpangan  pendek, terdapat  rambu  dilarang  berhenti  pada ruas jalan, terdapat gedung yang membutuhkan  ketenangan  seperti  tempat ibadah  dan  rumah  sakit,  dan  kondisi eksisting  jaringan  jalan  yang  tidak memungkinkan untuk naik turun penumpang. Hasil  analisis  diperoleh  sebanyak  30  titik tempat perhentian angkutan khusus pegawai dan dinilai
mendekati
pemukiman pegawai, yaitu K.H.
Dewantara,  jalan  Samratulangi,  jalan Kimaja  sekitar  Hotel  Pavilion,  jalan Diponegoro,  jalan  Muniffrahman  1,  jalan Imam Bonjol, jalan Juanda, jalan Asam 2, jalan  Gawalise,  jalan  Sis  Al-Jufri,  jalan Pattimura,  jalan  Kartini,  jalan  Lagarutu, jalan Soekarno Hatta, jalan RE. Martadinata, dan jalan Tombolotutu, jalan Bulu Masomba, jalan Garuda, jalan Dewi Sartika,  jalan  Karajalembah,  jalan  Basuki Rahmat,  jalan  I  Gusti  Ngurah  Rai,  jalan Palupi Jaya, dan jalan Poros Palu-Bangga, jalan  Tanjung  Satu,  jalan  Beringin,  jalan Sungai  Manonda,  dan  jalan  Padanjakaya. Peta  lokasi  titik  perhentian  angkutan khusus  pegawai  dapat  dilihat  pada Gambar 2 sebagai berikut.
Gambar 2. Peta lokasi titik tempat perhentian angkutan khusus pegawai

## 5. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  rencanan  titik lokasi tempat perhentian angkutan khusus difokuskan  di  sepanjang  rute  rencana angkutan khusus dengan tetap mempertimbangkan kondisi eksisting jaringan jalan. Fasilitas halte di Kota Palu dapat  dikatakan  masih  minim  karena belum merata penyediaan fasilitas halte di sepanjang  lintasan  angkutan  kota,  jumlah halte  saat  ini  adalah  4  unit,  dengan  jarak
tempat  tinggal  pegawai  dengan  halte sejauh  lebih  dari  400  meter.  Hal  ini mengakibatkan  kurangnya  minat  pegawai untuk  mau  berjalan  kaki  menuju  halte, pegawai  akan  bersedia  berjalan  kaki menuju  halte  apabila  jarak  antara  tempat tinggal dan tempat perhentian kurang dari 300  meter.  Berdasarkan  hasil  analisis pilihan  titik  lokasi  perhentian  diusahakan mendekati  tempat  tinggal  pegawai,  maka diperoleh  jumlah  titik  lokasi  tempat
perhentian  angkutan  khusus  yaitu  30  titik tempat  henti  yang  tersebar  di  sepanjang rute rencana.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Abubakar.  1996.  Menuju  lalu  lintas  dan angkutan jalan yang tertib. Jakarta. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
Akpinar, G. F., Özdemir, M., San, O. E., Ak, E.  E.,  Yalabik,  O.  K.,  Çağlar,  Z.,  Paldrak,
M.,  dan  Öner,  A.  2021.  Analysis  and improvement  of  employee  transportation system.  Lecture  Notes  in  Mechanical Engineering, 831–841. https://doi.org/10.1007/978-3-030-62784- 3_69 Aryanti,  P.  B.,  Malkhamah,  S.,  dan Priyanto,  S.  2020.  Analisis  perencanaan penambahan  tempat  henti  Trans  Jogja (studi  kasus:  pelajar  dan  mahasiswa  di Kawasan Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta ). Jurnal of Civil Engineering and Planning, 1(2), 144-152. Basuki, K. H. 2006. Evaluasi fungsi halte sebagai  tempat  henti  angkutan  umum.
Media  Komunikasi  Teknik  Sipil,  14(3), 287–296.
Demi,  D.,  Andreswari,  D.,  dan  Ernawati. 2015.  Penentuan  lokasi  halte  bus  sekolah  di Kota  Bengkulu  menggunakan  metode  Fuzzy Multy Criteria Decission Making. Universitas Bengkulu.http://download.portalgaruda.org Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 1996. Keputusan  Direktur  Jenderal  Perhubungan Darat  Nomor  271/HK.105/DRJD/96  tentang pedoman teknik perekayasaan tempat perhentian  kendaraan  penumpang  umum.
Jakarta. Departemen Perhubungan.
Khaerunnisa,  S.  H.,  Malkhamah,  S.,  dan Suparman,  L.  B.  2020.  Route  and  bus  stop plan  of  agglomeration  transportation  on educational  facility  in  Yogyakarta  urban agglomeration  area.  Journal  of  the  Civil Engineering  Forum,  1000(1000),  23–36. https://doi.org/10.22146/jcef.56335 Rahmawati, M. 2009. Penentuan jumlah dan lokasi halte rute I Bus Rapid Transit (BRT) di Surakarta  dengan  Model  Set  Covering Problem. Tugas Akhir. Universitas Sebelas Maret.