WACANA TENTANG NIKAH SIRRI DALAM FIKIH KONTEMPORER
H. KHOIRUL ABROR Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Intan Lampung Jl. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Email: khoirulabror472@yahoo.com
Abstrak: Nikah  siri  atau  talak  tanpa  Pengadilan  Agama  dianggap  sah  secara  agama  Islam, namun menurut hukum positif yang berlaku justru dipandang tidak sah. Salahsatu penyebab terjadinya  dualisme  adalah  karena  di  Indonesia  ada  dua  kelompok  ’madzhab’  yang mendukung  sepenuhnya  atau  mengikuti  ajaran  Islam  total  dan  yang  mendukung  atau mengikuti hukum positif.
Ketika  suatu  perkawinan  hanya  dilaksanakan  sampai  kepada  batas  Pasal  2  ayat  (1)  UUP, maka akibat hukumnya adalah ketika terjadi persengketaan antara suami istri tidak bisa minta perlindungan secara konkrit kepada Pengadilan; karena perkawinan yang bersangkutan tidak tercatat  secara  resmi  didalam  administrasi  Negara.  Dampaknya  segala  konsekuensi  yang terjadi  selama  dalam  perkawinan  dianggap  tidak  pernah  ada,  dimata  hukum  di  bumi Indonesia.
Kata Kunci: Nikah Sirri, Fikih Kontemporer

## A. PENDAHULUAN
Tarik  menarik  diantara  dua  hukum yang  berbeda  atau  dualisme  hukum  dalam masalah  perkawinan  telah  menjadikan masalah  tersendiri  dalam  hukum  nasional Indonesia.  Nikah  siri  atau  talak  tanpa Pengadilan  Agama  dianggap  sah  secara agama Islam, namun menurut hukum positif yang berlaku justru dipandang tidak sah.
Dualisme  hukum  di  Indonesia  yang aturannya saling bertentangan terkait pernikahan atau talak merupakan hal yang bermasalah. Salahsatu  penyebab  terjadinya  dualisme adalah  karena  di  Indonesia  ada  dua  kelompok ’madzhab’  yang  mendukung  sepenuhnya atau  mengikuti  ajaran  Islam  total  dan  yang mendukung  atau  mengikuti  hukum  positif. Supaya terjadi sinkronisasi maka dipakailah keduanya,  sebab  bagi  negara  seperti Indonesia berdasarkan hukum yang hukumnya  dibuat  berdasarkan  persetujuan rakyat,  tentulah  sebagai  warga  yang  baik kita harus mengikutinya.
Nikah sirri dalam fiqih kontemporer dikenal  dengan  istilah zawaj  ‘urfi yaitu suatu  pernikahan  yang  memenuhi  syarat- syarat  pernikahan  tetapi  tidak  tercatat secara resmi oleh pegawai pemerintah yang menangani  pernikahan  (baca:  KUA). 1
Disebut nikah ‘urfi (adat) karena pernikahan  ini  merupakan  adat  dan kebiasaan  yang  berjalan  dalam  masyarakat muslim  sejak  masa  Nabi  Saw  dan  para sahabat yang mulia, pada waktu itu mereka tidak perlu untuk mencatat akad pernikahan mereka tanpa ada permasalahan dalam hati mereka. 2
Definisi tersebut dapat dipahami bahwa sebenarnya  tidak  ada  perbedaan  yang menonjol  antara  pernikahan  Syar’i  dengan pernikahan ‘urfi, perbedaannya  hanyalah
1 Majallah al-Buhuś al-Fiqhiyyah, edisi 36, Th. 9/ RAjab-Sya`ban-Rama ḍ an 1428.H, h. 194
2 Azmi  Mamduh, Al-‘Aqdu  Al-‘Urf ,  hal.  11, dan  Usamah  al-Asyqor, Mustajaddat  Fiqhiyyah  fi Qodhoya Zawaj wa Tholaq, h. 130
antara  resmi  dan  tidak  resmi,  karena pernikahan ‘urfi adalah  sah  dalam  pandangan Syar’i disebabkan terpenuhinya semua persyaratan  nikah  seperti  wali  dan  saksi, hanyasaja  belum  dianggap  resmi  oleh pemerintah  karena  belum  tercatat  oleh pegawai  KUA  setempat  sehingga  mudah digugat;  dengan  kata  lain:  “Nikah ‘urfi mudah untuk dipalsu dan digugat, sementara pernikahan resmi yang sulit digugat, 3 selama akte nikahnya masih ada”.
B. PEMBAHASAN
1. Sepintas Arti dan Status Nikah Sirri Menurut hukum Islam, bahwa tujuan syari’at
Islam ( maq ảṣ idu
syari’ah) adalah mendatangkan maslahat dan menghindarkan bahaya,  karena  perkawinan  yang  tidak dicatat  pemerintah  menimbulkan mu ḑ arat kepada  istri,  anak,  dan  harta  bersama  (gono gini),  maka  pencatatan  perkawinan  oleh pemerintah  menurut  sebagian  orang  dapat dipandang  sebagai  masalah ḑ arurat  karena tidak  disebutkan  secara  rinci  dalam  Al- Qur’an  dan  Al-Hadis.  Hukum  yang  diterapkan berdasarkan ijtihad ini dapat berubah sesuai kondisi, selama perubahan hukum itu untuk kemaslahatan  dan  tidak  bertentangan dengan  Al-Qur’an  dan  Hadis, atau maqa ṣ idu  syari’ah berdasarkan qaidah fiqhiyah: 4 ﺔﻨﻣﺯﻷﺍﻭ ﻝﺍﻮﺣﻻﺍﺮﻴﻐﺘﺑ ﻡﺎﻜﺣﻻﺍﺮﻴﻐﺗ “Hukum dapat berubah disebabkan perubahan keadaan dan zaman” 5 .
Menurut  Abdul  Manan,  ada  beberapa faktor yang menjadi alat atau factor pengubah hukum, yaitu faktor arus globalisasi, faktor sosial  budaya,  faktor  politik,  faktor ekonomi,  faktor  iptek,  pendidikan,  hukum, dan supremasi hukum. 6
3 Amr Abdul Fatah, As-Siyasah asy-Syar’iyyah fil ahwan Syakhsyiyyah , h. 43
4 Huzaemah Tahido Yanggo, Perkawinan Yang Tidak  Dicatat  Pemerintah:  Pandangan  Hukum Islam , Jakarta GT2 dan GG Pas, h. 22.
5 Menurut  Syamsul  Anwar ,  mengemukakan bahwa  ada  4  (empat)  syarat  hukum  dapat  berubah: 1)  Bila  ada  tuntutan  untuk  berubah;  2)  Tidak menyangkut  ibadah  mah ḍ ah  (ibadah  pokok);  3) Hukum itu tidak bersifat Qaț`i tapi bersifat ẓ anni; 4) ada landasan syar`inya.
Disamping itu ada pula yang menjadikan maslahat mursalah sebagai landasan berpendapat.  Teori  ini  mengajarkan  bahwa: “Apa  yang  tidak  diperintahkan  secara eksplisit  dalam  Al-Qur’an  dan Al-Hadis dapat  dibuat  aturan  yang  mengharuskan berdasarkan  kemaslahatan  dan  sekaligus menghindari mu ḑ arat. Berdasarkan  cara berfikir  ini,  pencatatan  perkawinan  dapat diwajibkan  demi  menjaga  kemaslahatan suami,  istri,  dan  anak-anaknya,” 7 karena dinilai  bahwa  perkawinan  yang  tidak tercatat  lebih  banyak  mendatangkan mu ḑ arat daripada  manfaatnya.  Para  perancang  ordonansi perkawinan  di  Pakistan  mendasarkan  fikiran mereka  pada  ayat  Al  Qur’an  yang menyatakan  bahwa  dalam  melakukan transaksi  penting  seperti  utang  piutang  saja hendaknya selalu dicatatkan, apalagi perkawinan yang bahkan lebih penting dari utang piutang. 8
Undang-undang  Perkawinan  menyatakan bahwa  “perkawinan  adalah  sah  apabila dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya  itu”  dan  “tiap- tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 9 Artinya kita  harus  melihat  secara  menyeluruh  dari isi  pasal   tersebut,  dengan  kesatu-paduan pasal  tersebut  harus  dilaksanakan  secara pasti,  guna  mendapatkan  kepastian  hukum. Ketika suatu perkawinan hanya dilaksanakan  sampai  kepada  batas  Pasal  2 ayat (1) saja, maka akibat hukumnya adalah ketika  terjadi  persengketaan  antara  suami istri  maka  pasangan  tersebut  tidak  bisa minta  perlindungan  secara  konkrit  kepada Negara dalam hal ini minta putusan kepada Pengadilan.  Hal  ini  terjadi  karena  perkawinan yang  bersangkutan  tidak  tercatat  secara resmi didalam administrasi Negara. Olehkarenanya  maka  segala  konsekuensi
6 Abdul  Manan, Aspek-Aspek  Pengubah Hukum, Jakarta, Prenada Media, 2005, h. 57.
7 Fathurrahman Djamil, Perkawinan Bawah Tangan dan Konsekuennya Terhadap Anak dan harta , Jakarta, GT2 dan GG Pas, Mei 2007, h. 38. 8 Ibid.
9 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (1) dan
(2)
hukum  apapun  yang  terjadi  selama  dalam perkawinan  bagi  negara  dianggap  tidak pernah ada, bila tidak tercatat.
Solusi  bagi  suami  istri yang  telah melakukan  nikah,  dengan  tidak  diketahuinya secara  resmi  oleh  Negara,  adalah  dengan memintakan i ṡ bat (ketetapan)  resmi  dari lembaga  negara  yang  mempunyai  otoritas untuk  menetapkannya,  yaitu  Pengadilan
Agama. Dalam menganalisis masalah
pencatatan  perkawinan  dengan  metode  ini dapat  dilakukan  sebagai  berikut.  Dalam analisis  tematik  bahwa  na ṣ tidak  pernah menyebutkan  secara  tegas  memerintahkan pencatatan perkawinan. Na ṣ al Qur’an yang memerintahkan  agar  dicatat  transaksi hutang  piutang  adalah  QS,  al-Baqarah  (2): 282.

   
 A    
 

 A      
  
 
 
         “Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila kamu  bermu'amalah  tidak  secara  tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.  dan  hendaklah  seorang penulis  diantara  kamu  menuliskannya dengan  benar.  dan  janganlah  penulis
enggan  menuliskannya  sebagaimana  Allah mengajarkannya,  maka  hendaklah  ia menulis,  dan  hendaklah  orang  yang berhutang  itu  mengimlakkan  (apa  yang akan  ditulis  itu),  dan  hendaklah  ia bertakwa  kepada  Allah  Tuhannya,  dan janganlah  ia  mengurangi  sedikitpun daripada hutangnya”.
    
      
   
 A  
     
           

  “jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri  tidak  mampu  mengimlakkan,  Maka hendaklah  walinya  mengimlakkan  dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).  jika  tak  ada  dua  oang  lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan  dari  saksi-saksi  yang  kamu ri ḑ ai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya”.



    
      
         
    
         “janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi  keterangan)  apabila  mereka dipanggil;  dan  janganlah  kamu  jemu menulis  hutang  itu,  baik  kecil  maupun besar  sampai  batas  waktu  membayarnya. yang  demikian  itu,  lebih  adil  di  sisi  Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan)
keraguanmu.  (Tulislah  mu'amalahmu  itu), kecuali  jika  mu'amalah  itu  perdagangan tunai  yang  kamu  jalankan  diantara  kamu, Maka  tidak  ada  dosa  bagi  kamu,  (jika) kamu tidak menulisnya”.
 

         
    “dan  persaksikanlah  apabila  kamu  berjual beli;  dan  janganlah  penulis  dan  saksi saling  sulit  menyulitkan.  jika  kamu  lakukan
(yang  demikian),  Maka  Sesungguhnya  hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu…”
Terkait masalah status hukum perkawinan dibawah  tangan  (nikah  Sirri),  sebagian menilai  bahwa  nikah  dibawah  tangan adalah  sah  secara  agama,  sementara  secara kenegaraan tidak sah. Dalam hal ini penulis tidak ingin larut dalam kontradiksi tersebut, tidak ingin mengklaim sah dan tidak sahnya nikah.  Penulis  hanya  ingin  memfokuskan bagaimana  pernikahan  dibawah  tangan yang  banyak  dilakukan  masyarakat  atau yang tidak tercatat di KUA sebagai lembaga resmi  pemerintah  pencatat  nikah,  tidak menimbulkan  implikasi  bagi  pelaku  dan keturunannya.
Pasal  7  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum Islam  menyebutkan  bahwa  “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akte Nikah yang  dibuat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah”. Perkawinan  di  bawah  tangan  jelas  tidak memiliki Akte Nikah, maka bagi masyarakat yang  tidak  mempunyai  Akte  Nikah  dapat mengajukan i ṡ bat nikahnya  ke  Pengadilan Agama  (ayat  2), 10 ṡ nikah  yang  dapat diajukan  ke  Pengadilan  Agama  terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
(a). Adanya  perkawinan  dalam rangka penyelesaian perceraian; (b).  Hilangnya Akte Nikah; (c).   Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d).  Adanya  perkawinan  yang  terjadi sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974; dan (e).  Perkawinan  yang  dilakukan  oleh mereka  yang  tidak  mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang  Nomor  1Tahun 1974.
Pengadilan  Agama  sebagai  lembaga yang  berwenang  memeriksa  dan  mengadili perkara  isbat  nikah,  tentunya  harus memberikan pelayanan terbaik bagi pencari keadilan agar permasalahan nikah di bawah tangan  yang  dilaksanakannya  atau  karena tidak  punya  akte  nikah  dapat  segera  teratasi,
10 Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam
sehingga  problematika  yang  terkait  hal-hal keperdataan  bagi  pasangan  suami  istri  dan anak-anak  yang  lahir  dari  perkawinan  di bawah tangan ini terselesaikan dengan baik.

## 2. Manfaat Pencatatan Nikah
Pencatatan  akad  nikah  secara  resmi memiliki  beberapa  manfaat  yang  banyak, diantaranya:
a.  Menjaga  hak  dari  kesia-siaan,  baik  hak suami  istri  atau  hak  anak  berupa  nasab, nafkah, warisan dan sebagainya. Catatan resmi  ini  merupakan  bukti  otentik  yang tidak  bisa  digugat  untuk  mendapatkan hak tersebut;
b.  Menyelesaikan  persengketaan  antara suami  istri  atau  para  walinya  ketika mereka berselisih, karena bisa jadi salah satu  diantara  mereka  akan  mengingkari suatu hak untuk kepentingan pribadi dan pihak  lainnya  tidak  memiliki  bukti karena  saksi  telah  tiada.  Maka  dengan adanya  catatan  ini,  hal  itu  tidak  bisa diingkari;
c.  Catatan  dan  tulisan  akan  bertahan  lama, sehingga sekalipun yang bertanda tangan telah  meninggal  dunia  namun  catatan masih berlaku. Oleh karena itu, para ulama menjadikan tulisan merupakan salah satu cara penentuan hukum;
d.  Catatan  nikah  akan  menjaga  suatu pernikahan  dari  pernikahan  yang  tidak sah,  karena  akan  diteliti  terlebih  dahulu beberapa  syarat  dan  rukun  pernikahan serta penghalang-penghalangnya;
e.  Menutup  pintu  pengakuan  dusta  dalam pengadilan.  Karena  bisa  saja  sebagian orang yang hatinya rusak telah mengaku telah  menikahi  seorang  wanita  secara dusta  untuk  menjatuhkan  lawannya  dan mencemarkan  kehormatan  hanya  karena mudahnya suatu pernikahan dengan saksi palsu. 11
Karena perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami  istri  perlu  saling  membantu   dan melengkapi,  agar  masing-masing  dapat
11 Ahmad  bin  Yusuf  ad-Daryuwisy, Az-Zawaj Al-‘Urfi , D ȃ r al- Așimah, KSA, cet pertama 1426 H, h. 74-75.
mengembangkan kepribadiannya membantu dan  mencapai  kesejahteraan  spritual  dan material.  Namun  kadang  apa  yang  telah dicanangkan  tersebut  tidak  sesuai  dengan harapan. Ditengah perjalanan goncangan dalam berumah tangga tidak dapat dihindari sehingga bisa  berkahir  dengan  terjadinya  perceraian.
Sesuatu  hal  yang  tidak  diharapkan  ini kapanpun bisa terjadi, apakah perkawinannya  resmi  dicatat  oleh  negara atau hanya berdasarkan agama dan kepercayaannya saja.
Perceraian yang terjadi jika perkawinanya tidak pernah diresmikan oleh Negara, maka tidak  akan  membawa  dampak  hukum  yang sangat  merumitkan  bagi  pelakunya.  Sebab dari  awal  perkawinan  mereka  memang dianggap  tidak  pernah  terjadi  oleh  negara. Sebaliknya  perceraian  yang  terjadi  yang tidak didepan pengadilan sementara perkawinannya  sah  secara  hukum  negara juga  tidak  akan  membawa  dampak  hukum, mereka  masih  dianggap  sebagai  pasangan yang sah walaupun menurut agama mereka sudah  sah  bercerai  ketika  syaratnya terpenuhi.

## C. PENUTUP
1.  Ada  perbedaan  antara  nikah  sirri  dan nikah  di  bawah  tangan  dari  segi terminologi, historis dan yuridis, Nikah sirri yang  diartikan  menurut  terminologi  fiqh, dilarang  dan  tidak  sah  menurut  hukum Islam, kaena ada unsur sirri (dirahasiakan nikahnya), yang bertentangan  dengan  ajaran  Islam  dan bisa  mengundang  fitnah  dan tuhmah , serta dapat mendatangkan ma ḑ arat/resiko berat bagi pelakunya dan keluarganya.  Nikah  sirri  juga  tidak  sah menurut  hukum  positif,  karena  tidak melaksanakan ketentuan hukum munakahat  yang  baku  dan  benar,  dan tidak  pula  diadakan  pencatatan  nikahnya oleh Petugas pencatatan yang resmi.
2.  Nikah  di  bawah  tangan  timbul  setelah berlakunya  UU  Perkawinan  secara efektif  tahun  1975.  Hukumnya  sah menurut  hukum  Islam  sepanjang  tidak ada motif “sirri”, karena telah memenuhi ketentuan syari ‟ ah yang benar. Nikah di
bawah tangan ini juga tidak sah menurut hukum  positif,  karena  tidak  memenuhi peraturan  perundang-undangan  yang berlaku dalam bidang hukum perkawinan 3.  Bahwa  dalam  perkembangan  berpikir fiqh  kontemporer,  tidak  perlu  ada dualisme  hukum  atau  dikotomi  antara negara  dan  agama  dalam  hal  hukum perkawinan,  semuanya  menyatu  dalam fikih  baru  Indonesia.  Dan  mengenai nikah  sirri,  bisa  dikategorikan  sebagai perbuatan  melanggar  hukum,  karenanya perlu  diberlakukan  sanksi  pidana  yang ditunagkan dalam dalam UU
perkawinan,  baik  yang  menikah  sirri, maupun yang menikahkannya.
D. DAFTAR PUSTAKA
Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Jakarta, Prenada Media, 2005.
Abdurrahman, Kompilasi  Hukum  Islam  di
Indonesia , Jakarta. Akademi Pressindo, 1992.
Ahmad bin Yusuf ad-Daryuwisy, Az-Zawaj Al-‘Urfi , D ȃ r al- Așimah, KSA, cet pertama 1426 H.
Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia , PT  Raja Grafindo persada, 1995.
Amr Abdul Fatah, As-Siyasah asy- Syar’iyyah fil ahwan Syakhsyiyyah , tt
Azmi Mamduh, Al-‘Aqdu Al-‘Urf , tt.
Dirjen  Bimas  Islam  dan  Pembinaan Syari’ah  kemenag  RI,  Al-Qur’an  dan Terjemahnya,  lajnah  pentashih  Al-
Qur’an, PT. Tehazed, Jakarta, 2010, Fathurrahman  Djamil, Perkawinan  Bawah Tangan dan Konsekuennya Terhadap  Anak  dan  harta ,  Jakarta, GT2 dan GG Pas, Mei 2007.
Huzaemah  Tahido  Yanggo, Perkawinan Yang  Tidak  Dicatat  Pemerintah:
Pandangan  Hukum  Islam ,  Jakarta GT2 dan GG Pas.
Keppres RI No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga)  Islam  Indonesia,  dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, ACAdeMIA, Tazzafa, Yogyakarta, 2009 ---------------, Hukum Perkawinan 1 , ACAdeMIA,  Tazzafa,  Yogyakarta, 2004 --------------, Sejarah Pemikiran Islam , ACAdeMIA, TAZZAFA, Yogyakarta, 2012. --------------, Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia , ACAdeMIA, TAZZAFA, Yogyakarta, 2010,
Majallah al-Buhuś al-Fiqhiyyah,  edisi  36, Th.  9/  RAjab-Sya`ban-Rama ḍ an 1428.H.
Notosusanto, Peradilan  Agama  Islam  di Djawa dan Madura , Yogyakarta, Tanpa Penerbit, 1953.
Said Agil Husin Al-Munawar, Hukum Islam &  Pluralitas  Sosial ,  Penamadani, Jakarta, cet.2, 2005.
Satria  Efendi ,  Problematika  Hukum  Islam Kontemporer ,  Departemen  Agama RI. Jakarta.
Usamah  al-Asyqar, Mustajaddat  Fiqhiyyah fi Qodhoya Zawaj wa Tholaq, tt
Yahya  Harahap,"Informasi  Materi  KHI,
Mempositifkan  Abstraksi  Hukum Islam" Dalam Mimbar Hukum: Aktualisasi  Hukum  Islam, No.  5 (Jakarta: Al-Hikmah, 1992).
Peraturan/ Perundang-undangan: UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan
UU  RI  Nomor  7  Tahun  1989 tentang Peradilan Agama
UU  RI  Nomor  3  tahun  2006 Tentang Perubahan  atas  undang-undang UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Instruksi  Presiden  RI,  No.  1  Tahun  1991 , (Keputusan Menteri Agama No. 154
Tahun1991) tentang Kompilasi Hukum Di Indonesia.