## A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 10 N O . 01 (2024), 63-73
Contents Lists Available at: https://journal.stianasional.ac.id/index.php/humanis

## ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY
ISSN (Online) 2775-9911
Kebijakan Pemerintah Dalam Mencegah Pembalakan Liar dan Melestarikan Taman Buru Ko’mara di Kabupaten Jeneponto
Sudirman M 1 , Fatmawati, A, Mappasere 2 , Nuryanti Mustari 3
1,2,3 Universitas Muhammadiyah, Makassar, Indonesia

## A RTICLE I NFORMATION

## A B S T R A C T
Received: 28 January, 2024 Revised: 19 May, 2024 Accepted: 30 June, 2024 Available online: 2 July, 2024 This  research  aims  to  determine  government  policy  in preventing  and  preserving  the  protected  forest  of  Buru Ko'mara Park. This research was conducted in Buru Ko'mara Park,  Jeneponto  Regency  using  qualitative  methods  where research data was obtained through in-depth observations and interviews with government officials, as well as with the local community  as  well  as  analysis  of  related  documents.  Data obtained  in the field was carried  out  by interviews with  five specific  informants  who  were  expected  to  provide  the information  needed  in  this  research.  This  research  began  by identifying  the  problem,  namely  the  increasing  number  of illegal logging cases occurring in various regions in Indonesia, including  those  occurring  in  Buru  Ko'mara  Park,  Jeneponto Regency. From the research results, it was found that several government  policies  were  implemented  to  prevent  illegal logging  and  preserve  the  Buru  Ko'mara  park,  namely  by carrying  out  prevention  in  the  form  of  outreach  to  the community  regarding  the  importance  of  preserving  the environment, as well as carrying out planning and handling in the  form  of  monitoring  and  planting  thousands  of  tree seedlings  to  restore  function.  damaged  forest.  with  the outreach carried out by the government, it is hoped that it can provide  awareness  to  the public  regarding  the  importance  of preserving the environment and by planting thousands of tree seedlings, it is hoped that it can restore the function of forests that  were  previously  damaged  due  to  illegal  logging.  Apart from  that,  the  government  is  also  collaborating  between agencies  to  improve  supervision  and  preservation  of  Buru Ko'mara Park.

## K EYWORDS
Ileggal Logging, Goverment Policy, Conservation

## T O CITE THIS ARTICLE :
Sudirman,M., Fatmawati, A, Mappasere., Nuryanti, Mustari (2024). Kebijakan Pemerintah dalam Mencegah Pembalakan Liar dan Melestarikan Taman Buru Ko’mara di Kabupaten Jeneponto. Asia-Pacific Journal Of Public Policy. 10 (01), 63-73. DOI : 10.52137/apjpp.v10i1.206

## PENDAHULUAN
Dunia saat  ini  mengalami  kerusakan  hutan  yang  berdampak buruk  bagi  skala  global.  Dunia saat ini dinilai gagal dalam hal menepati janjinya untuk menghentikan dan membalikkan deforestasi pada tahun 2030. Tapi faktanya adalah pada tahun 2021, sejumlah pemimpin wilayah yang terdiri dari 100 negara dan wilayah yang mewakili sebagian besar hutan yang ada didunia telah ikut andil dalam
menghentikan  dan  memulihkan  hilangnya  hutan  pada  tahun  2030  yang  akan  mendatang.  Namun yang  terjadi  adalah  penilaian  tahunan  yang  dirilis  para  peneliti  pada  hari  selasa  (24/10/2023) menunjukkan adanya peningkatan deforestasi yakni meningkat sebesar 4 persen yang menunjukkan dunia masih jauh dari jalur untuk memenuhi komitmen pada tahun 2030.(Mikaela Weisse and Liz Goldman, 2022).
Kerusakan hutan akibat  pembalakan liar( ileggal logging) adalah fenomena yang terjadi disetiap negara  manapun,  termasuk  di  Indonesia.  Menurut  world  bank,  kerusakan  hutan  yang  terjadi  di Indonesia berkisar antara 700.000 sampai dengan 1.200.000 ha pertahunnya.(Amir, 2022a). Salah satu penyebab  semakin  berkurangnya  hutan  di  Indonesia  selain  dari  penebangan  secara  liar  dan pembukaan  lahan  perkebunan  adalah  perluasan  area  lahan  kelapa  sawit,  dimana  dampak  dari perluasan  area  tersebut  mengakibatkan  berkurangnya  keanekaragaman  hayati  (Virgy  et  al.,  2020). Banyaknya  kerugian  negara  akibat  pembalakan  liar  ditandai  dengan  berkurangnya  pendapatan negara,  karena  kegiatan  tersebut  dilakukan  tanpa  izin  dengan  cara  menebang,  mengangkut  dan menjualnya  (Kurniawan  B,  2013).  Maraknya  kasus  pembalakan  liar  yang  terjadi  di  Indonesia menandakan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang ada (Anis et al., 2022)
Salah  satu  Provinsi  di  Indonesia  yang  mengalami  kerusakan  hutan  akibat  pembalakan  liar adalah  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Provinsi  Sulawesi  Selatan  sendiri  memiliki  luas  wilayah  daratan kurang lebih 5.332.257 hektar. Dari luasan tersebut terdapat sekitar 2.610.060 hektar adalah kawasan hutan. Namun, kondisinya saat ini tidak sedang baik-baik saja. Deforestasi dan degradasi lahan terus terjadi.  pada  tahun  2020  -2021  tercatat  144,0  hektar  hutan  terdeforestasi.  (Suriani  Mapong,  2023). kasus  pembalakan  liar  mengalami  peningkatan  pada  masa  pandemi  covid  19.  Pada  tahun  2020 terdapat  9  kasus  pembalakan  liar  yang  tertangkap  oleh  pihak  yang  berwajib  (Sulfiani  &  Firdaus, 2022).
Taman  buru  ko’mara  adalah  kawasan  konservasi  yang  berdasarkan  surat  keputusan  dari menteri  kehutanan  Nomor  :  147/KPTS-II/1987  tanggal  19  Mei  1987  tentang  perubahan  status  hutan lindung  Ko’mara  yang  memiliki  luas  sekitar  8.000  ha.  Hutan  ini  terletak  didua  kabupaten  yakni Kabupaten  Jeneponto  Dan  Takalar.  Namun  kondisi  suaka  marga  satwa  Ko’mara  akhir-akhir  ini mengalami  penurunan  khualitas  ekosistemnya.  Sekitar  122,65  ha.  Luas  lokasi  yang  mengalami kerusakan  hutan  di  Taman  Buru  Ko’mara.  Adapun  salah  satu  penyebab  rusaknya  hutan  tersebut karena  kawasan  yang  berbatasan  lansung  dengan  lahan  pertanian  milik  masyarakat  mengalami degradasi,  dimana  banyak  masyarakat  yang  melakukan  pembalakan  liar  untuk  memperluas  lahan pertanian  mereka  dengan  cara  menebang  dan  membakar  hutan  untuk  dijadikan  lahan  pertanian. (Tjoneng dan Sudirman Numba, 2018)
Dengan banyaknya masyarakat disekitar Taman Buru Ko’mara yang berprofesi sebagai petani secara  turun  temurun  mengakibatkan  banyak  masyarakat  yang  melakukan  praktek  pembalakan hutan secara liar. Meskipun sudah diumumkan larangan oleh dinas kehutanan maupun pemerintah setempat  untuk  tidak  melakukan  pembalakan,  akan  tetapi  masyarakat  disana  seakan-akan  tidak mempedulikan  larangan  tersebut  dan melakukan  pembalakan  setiap tahunnya.  Hal  ini  dipengaruhi oleh  tingkat  pendidikan  dan  pengetahuan  serta  sikap  kesadaran  masyarakat  dalam  menjaga kelestarian hutan(Amin et al., 2016)
Akibat  dari  tindakan  itu  maka  hutan  dan  gunung  disanapun  menjadi  semakin  tandus, keadaan  hutan  dan  gunung  yang  ada  di  Taman  Buru  Ko’mara  yang  semakin  hari  semakin  gersan akibat  pembalakan  liar  yang  dilakukan  masyarakat  setempat,  alhasil  hutan  disanapun  semakin
terkuras,  dan  akibatnya  flora  dan  fauna  menjadi  semakin  langkah  karena  kerusakan  hutan  yang terjadi.  Tidak  hanya  itu  kurangnya  pohon  akibat  penebangan  liar  mengakibatkan  banyak  bencana alam  terjadi,  seperti  banjir  dan  lonsor    (Mauleti  et  al.,  2023).  Akibat  dari  tindakan  itu  banyak masyarakat  yang  mengalami  kerugian  secara  material,  seperti  rusaknya  perkebunan,  sawah  serta rumah warga akibat bencana yang terjadi.
Adapun bentuk kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan untuk mencegah pembalakan liar yang  terjadi  di  Taman  Buru  Ko’mara  adalah  dengan  memberikan  perhatian  kepada  masyarakat berupa  edukasi  dan  sosialisasi  serta  melakukan  pengawasan  (Bafadal  &  Hestiantini,  2023). Sebagaimana  fungsi  dari  pemerintah  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah memiliki fungsi pemerintahan pilihan yang berkaitan dengan sumber daya alam, letak geografis, sumber daya manusia yang ada disuatu daerah  (Rahayu, 2022). Diharapkan kebijakan dan upaya yang dikeluarkan maupun dilakukan oleh pemerintah dapat melindungi kawasan hatan yang ada diTaman Buru Ko’mara.
Dari  fenomena  diatas  menarik  perhatian  penulis  untuk  menganalisis  apa  saja  bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencegah pembalakan liar dan melestarikan Taman Buru  Ko’mara.  Secara  sistematis  untuk  mengetahui  kebijakan  pemerintah  dalam  mencegah pembalakan liar di Taman Buru Ko’mara, penulis menggunakan strategi penaggulangan pembalakan liar berdasarkan teori dari Andrew J. Good Paster (Amir, 2022b) yang menjelaskan adanya tiga faktor penting dari suatu strategi yakni: ends ( sasaran, objek,tujuan,target), ways ( cara bertindak, metode, cara), dan means ( kekuatan, sumber daya, tempat/sarana).

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  di  Taman  Buru  Ko’mara  Kabupaten  Jeneponto,  Peneliti  memilih lokasi  tersebut  karena  berdasarkan  pengamatan  dilapangan  kawasan  tersebut  memiliki  kawasan pegunungan dan hutan yang luas, akan tetapi banyak terjadi tindak kejahatan pembalakan liar yang mengakibatkan pengundulan hutan. Peneliti memilih lokasi tersebut dengan maksud ini mengetahui lebih dalam terkait kebijakan apa yang dilakukan pemerintah untuk menjaga Taman Buru Ko’mara dari pembalakan liar.
Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian  yang  bersumber dari  pola  pikir  induktif  yang  kemudian  didasarkan  melalui  pengamatan objektif terhadap suatu masalah atau fenomena (Harahap, 2020). Objek penelitian ini menggunakan informan  tertentu,  dimana  ada  5  orang  yang  dijadikan  objek  sebagai  informan  dalam  penelitian  ini yakni    Jamaluddin  (Kepala  Resort  Taman  Buru  Ko’mara),  Muh.  Said  (kepala  desa  Pappalluang), Nurdin  Nur  (Kepala  Desa  Beroangin),  Muammar  (masyarakat  mitra  polisi  kehutanan),  dan  daeng nyallang  (masyarakat  setempat)  yang  diharapkan  dapat  memberikan  informasi  yang  dibutuhkan. Adapun  beberapa  alasan  mengapa  peneliti  memilih  informan  tersebut  dikarenakan  yang  pertama relevansi  penelitian,  informan  yang  dipilih  karena  dianggap  memiliki  pengalaman  ataupun pengetahuan yang terkait dengan topik yang sedang diteliti, kedua keberagaman, untuk memastikan berbagai  perspektif  peneliti  memilih  informan  yang  beragam  baik  beragam  dari  segi  umur, pengalaman,  dan  jawabatan  yang  dimiliki,  dan  yang  ketiga,  kredibilitas,  peneliti  memilih  informan tersebut  karena  dianggap  dapat  memberikan  data-data  yang  dibutuhkan  untuk  mendukung keakuratan penelitian. (Pakpahan et al., 2021).
Adapun  sumber  data  diperoleh  melalui  data  primer  dan  sekunder,  data  primer  diperoleh melalui  wawancara  dan  observasi  sedangkan  data  sekunder  diperoleh  melalui  bacaan  seperti jurnal,artikel, buku ataupun sumber bacaan lainnya (Barlian, 2018). Kemudian teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara kepada informan yang diharapkan dapat memberikan  informasi  yang  dibutuhkan,  sebagaimana  menurut  (Data,  n.d.)  observasi  adalah melakukan  peninjauan  lansung  kepada  objek  yang  akan  diteliti  dilokasi  penelitian  sedangkan wawancara  adalah  cara  memperoleh  informasi  dengan  cara  memberikan  pertanyaan  kepada  pihak terkait yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Untuk teknik analisis data menggunakan teknik analisis data deskriptif, dimana data atau informasi yang didapatkan dari lapangan kemudian dilakukan analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Taman Buru Ko’mara adalah kawasan konservasi yang ditetapkan pada tanggal 19 Mei 1987 yang memiliki luas kurang lebih 8.000 hektar yang terbentang didua kabupaten yakni Jeneponto dan Takalar. Pemberdayaan Taman Buru Ko’mara dilaksanakan oleh Balai besar Konservasi Sumber Daya Alam  Sulawesi  Selaran  sebagai  unit  pelaksana  teknis  (UPT).  Taman  Buru  Ko’mara  akhir-akhir  ini mengalami ancaman kerusakan fungsi hutan karena maraknya praktek pembalakan liar, dimana dari hasil  penelusuran  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  mitra  polisi  hutan  ditemukan  adanya  beberapa lokasi  perambahan  dan  penebangan  liar  yang  terjadi.  Maraknya  pembalakan  liar  terjadi  pada  saat musim kemarau karena pada musim itu masyarakat tidak dapat bertani   dan memanfaatkan untuk melakukan  penebangan  kayu  yang  nantinya  dari  hasil  penebangan  itu  akan  dijual.    Mengingat maraknya  pembalakan  liar  yang  terjadi  di  Taman  Buru  Ko’mara  maka  pemerintah  Jeneponto mengeluarkan  beberapa  kebijakan  yang  diharapkan  nantinya  dapat  mencegah  pembalakan  liar  dan dapat melestarikan Taman Buru Ko’mara. Kebijakannya adalah sebagai berikut:

## Pelaksanaan pencegahan
Salah  satu  langkah  yang  bisa  ditempuh  oleh  pemerintah  dalam  mencegah  pembalakan  liar adalah  dengan  melakukan  pencegahan  berupa  memberikan  penyuluhan  dan  sosialisasi  kepada masyarakat  yang  bertempat  tinggal  disekitaran  Taman  Buru  Ko’mara.  Sosialisasi  sangat  penting diberikan kepada masyarakat karena dengan sosialisasi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan  pentingnya  menjaga  dan  melestarikan  lingkungan  sekitar  (Lestari  et  al.,  2023).  Diharapkan dengan  adanya  penyuluhan  dan  sosialisasi  masyarakat  menjadi  sadar  tentang  pentingnya  menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar. Adapun hasil wawancara yang sudah dilakukan pada tanggal 10 januari 2024 dengan kepala desa Pappalluang terkait kebijakan apa yang telah dilakukannya dalam mencegah pembalakan liar di taman Buru Ko’mara, beliau menyatakan;
“ kami sudah beberapa kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya yang akan terjadi jika pembalakan liar terus dilakukan, hampir setiap hari jumat saya umumkan dimesjid setelah solat jumat untuk memberikan perhatian kepada masyarakat untuk tidak lagi melakukan pembalakan hutan karena hal tersebut membahayakan  kita  semua,  bisa  jadi  banjir  dan  lonsor  datang  tiba-tiba  karena  daerah  kitakan  daerah pegunungan jadi sangat berbahaya jika hal tersebut terus dibiarkan ”
Dari  hasil  wawancara  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  salah  satu  tindakan  yang  sudah diambil  oleh  kepala  Desa  Pappalluang  dalam  rangka  mencegah  maupun  mengurangi  kasus pembalakan  yang  terjadi  di  Taman  buru  Ko’mara  adalah  dengan  memberikan  sosialisasi  kepada masyarakat akan bahaya yang mengancam jika hutan terus dibabat, dimana salah satu bahaya yang
dapat  mengancam  masyarakat  sekitar  jika  terus  melakukan  pembalakan  adalah  seperti  terjadinya banjir,  lonsor  yang  dapat  merugikan  masyarakat  sekitar,  tidak  hanya  kerugian  harta  benda  akan tetapi bahaya banjir, dan lonsor dapat mengancam keselamatan nyawa dari masyarakat yang tinggal disekitar  Taman  Buru  Ko’mara.  Pentinya  pencegahan  pembalakan  liar  melalui  sosialisasi  juga diungkapkan  oleh  kepala  desa  Beroanging  pada  saat  sesi  wawancara  pada  tanggal  10  januari  2014, beliau mengatakan bahwa;
“saya sudah sering menyampaikan kepada masyarakat akan bahaya jika terus melakukan penebangan liar di Taman  Buru  Ko’mara,  akan  tetapi  masih  banyak  masyarakat  yang  belum  mengetahui  bahwa  hal  tersebut adalah bukan hutan lindung atau konservasi, saya selaku kepala desa disini akan terus berupaya memberikan perhatian kepada masyarakat agar menjaga dan melestarikan Taman Buru Ko’mara ini”
Dari  hasil  wawancara  diatas  dapat  diketahui  bahwa  masih  banyak  masyarakat  yang  belum mengetahui tentang fungsi dari hutan lindung, dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dampak dari pembalakan liar yang dilakukan sehingga masyarakat perluh dibina dan mendapatkan penyuluhan  berupa  sosialisasi  setiap  saat  oleh  pemerintah  setempat  .  Sosialisasi  adalah  suatu  cara yang  dilakukan  untuk  mempengaruhi  perilaku  atau  pola  pikir  seseorang  (Murtani,  2019)  lewat sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa, diharapkan dapat mempengaruhi pola pikir dan tindakan masyarakat dalam mencegah pembalakan liar.
Adapun  upaya  yang  bisa  dilakukan  dalam  mencegah  pembalakn  liar  menurut  (Munir  & Merita,  2021)  adalah  dengan  melakukan  pencegahan.  Hal  ini  bertujuan  memberikan  edukasi  dan pembelajaran kepada yang belum melakukan agar tidak melakukan hal yang kiranya dapat melanggar hukum,  Pemberian  sanksi.  Pemberian  sanksi  dimaksudkan  dapat  memberikan  efek  jerah  kepada pelaku  agar  tidak  melakukan  kesalahan  yang  sama,  Edukasi.  Diharapkan  dengan  adanya  edukasi dapat memberikan perhatian kepada masyarakat dan memberikan arahan serta pola pikir yang baik, yang  dapat  membuat  masyarakat  memiliki  pandangan  yang  baik  terhadap  bagaimana  menjaga  dan melestarikan lingkungan sekitar.
Pemerintah desa atau pemerintah setempat memiliki wewenang dalam memberikan edukasi kepada masyarakat hal ini sesuai dengan peranan pemerintah setempat bahwa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membutuhkan upaya pemerintah untuk memberikan pengawasan, pembinaan untuk  menyadarkan  masyarakat  betapa  pentingnya  menjaga  lingkungan  (Samaun  et  al.,  2022). Adapun peran pemerintah desa menurut Tjokroadmidjojo (Paru et al., 2019) adalah pemerintah desa memiliki  peran  melakukan  pengawasan,  melakukan  pembinaan  dan  memotivasi  masyarakat  untuk dapat ikut andil dalam melestarikan lingkungan sekitar.

## Melakukan Perencanaan dan Penanganan
Perencanaan  diperluhkan  dalam  pengelolaan  Taman  Buru  Ko’mara,  diharapkan  dengan perencaan yang baik dan terstruktur dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di  Taman  Buru  Ko’mara  seperti  maraknya  pembalakan  liar  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  yang tinggal  disekitaran  Taman  Buru  Ko’mara.  Sebagaimana  tujuan  dari  diadakannya  perencanaan  dan penanganan adalah untuk memberikan pengarahan dan edukasi dalam mencapai suatu tujuan yang telah  direncanakan  bersama  dan  meminimalisir  kemungkinan  kejadian-kejadian  yang  tidak  di inginkan  terjadi  (Damanik,  2019).  Karena  maraknya  pembalakan  liar  yang  terjadi    di  Taman  Buru ko’mara, adapun perencanaan atau strategi yang dilakukan pemerintah dan masyarakat sekitar yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Dari hasil wawancara pada
tanggal  8  januari  2024  dengan  pak  Muammar  (selaku  masyarakat  mitra  polisi  kehutanan)  beliau mengatakan bahwa;
“kami  juga  sudah  bekerja  sama  dengan  petugas  Resor  Ko’mara  seksi  konservasi  wilayah  IV  Gowa  dengan MMP  untuk  melakukan  reboisasi  dengan  ikut  melibatkan  masyarakat  setempat  dalam  proses  penanaman pohon, dimana ribuan pohon ditanam di daerah hutan yang sudah dibabat masyarakat untuk dijadikan lahan pertanian, kami berharap dengan penanaman ribuan pohon ini dapat mengembalikan fungsi hutan yang hilang akibat pembalakan liar ”
Dari  hasil  wawancara  diatas  dapat  diketahui  bahwa  langkah  yang  dilakukan  untuk mengembalika fungsi hutan yang hilang akibat pembalakan liar adalah dengan melakukan reboisasi, dimana  pemerintah  dan  masyarakat  sekitar  Taman  Buru  Ko’mara  bekerjasama  untuk  menanam ribuan pohon, dari usaha tersebut mereka berharap fungsi hutan yang hilang akibat pembalakan liar dapat  kembali  seperti  semula.  Perencanaan  dan  penanganan  terkait  bagaimana  mengembalikan fungsi  hutan  juga  sudah  dilakukan  beberapa  tindakan  sebagaimana  dari  hasil  wawancara  pada tanggal  8  januari  2014    yang  sudah  dilakukan  dengan  Kepala  Resort  Taman  Buru  Ko’mara  beliau mengungkapkan bahwa:
“  salah  satu  upaya  yang  sudah  kami  lakukan  untuk  mengembalikan  hutan  yang  sudah  gundul  akibat pembalakan adalah dengan menanam ribuan bibit pohon dan langkah pencegahan yang sudah kami lakukan untuk supaya pembalakan tidak bertambah adalah dengan melakukan pengawasan berupa patroli baik dengan menggunakan kendaraan bermotor, jalan kaki maupun dengan menggunakan dron ”.
Berdasarkan hasil wawancara diatas memberikan dua gambaran upaya utama yang dilakukan oleh  Kepala  Resor  Taman  Buru  Ko’mara  yakni  dengan  reboisasi  dan  pengawasan.  Reboisasi dilakukan  dengan  tujuan  mengembalikan  fungsi  hutan  yang  rusak  atau  gundul  akibat  pembalakan liar, dimana dalam wawancara tersebut disebutkan bahwa ribuan bibit pohon telah ditanam dalam rangka  melakukan  reboisasi.  Dalam  wawancara  tersebut  juga  disebutkan  upaya  pengawasan  dan pencegahan,  disebutkan  dalam  wawancara  tersebut  ada  beberapa  metode  pengawasan  yang dilakukan dalam rangka mencegah pembalakan liar di Taman Buru Ko’mara yakni dengan melakukan patroli dengan motor, dengan melakukan patroli dengan motor maka dapat memungkinkan patroli yang  lebih  luas  dalam  waktu  yang  lebih  singkat.  Selanjutnya    patroli  dengan  jalan  kaki,  patroli dengan  jalan  kaki  dimaksudkan  agar  patroli  yang  tidak  dapat  dijangkau  oleh  kendaraan  dapat dijangkau  dengan  jalan  kaki  dan  dapat  melakukan  patroli  dengan  lebih  detail  dan  patroli  atau pengawasan  selanjutnya  adalah  dengan  dron,  dimaksudkan  dengan  penggunaan  dron  ini,  maka patroli  yang  dilakukan  dapat  lebih  banyak  menjangkau  area  hutan  yang  tidak  dapat  dijangkau dengan  kendaraan  atau  dengan  berjalan  kaki,  sehingga  patroli  atau  pengawasan  yang  dilakukan dapat mengjakau area yang lebih luas dengan waktu yang lebih singkat.
Kombinasi  yang  dilakukan  antara  reboisasi  dan  pengawasan  merupakan  salah  satu  strategi yang  dilakukan  dalam  menangani  permasalahan  pembalakan  liar  dan  pengrusakan  hutan.  Dengan upaya  reboisasi  yang  dilakukan  diharapkan  dapat  memulihkan  hutan  yang  rusak  sementara pengawasan  yang  dilakukan  diharapkan  dapat  mencegah  pembalakan  liar  atau  pengrusakan  hutan yang terus terjadi. Keberhasilan dalam hal ini sangat bergantung pada kerja sama antara pemerintah, organisasi lingkungan maupun dengan masyarakat sekitar.
Gambar 1. mempersiapkan bibit pohon yang akan ditanam

## Sumber: Dokumen Peneliti Saat Observasi Lapangan
Wawancara  juga  dilakukan  dengan  salah  satu  masyarakat  yang  terlibat  dalam  pembibitan pohon untuk ditanam dalam rangka reboisasi hutan yang gundul akibat pembalakan lair. Wawancara dilakukan  pada  tanggal  8  januari  2024  dengan  daeng  nyallang,  dalam  wawancara  tersebut  beliau mengatakan bahwa;
“ kami sebagai masyarakat sekitar siap-siap saja jika pemerintah membutuhkan bantuan kami untuk sama- sama  menanam  pohon  untuk  mengembalikan  fungsi hutan  yang  rusak  akibat  pembalakan liar”,  lebih  lanjut beliau mengatakan bahwa “ kami sudah bekerja sama dengan pemerintah, dimana ribuan bibit pohon sudah kami bibit dan pelihara dengan baik untuk ditanama nantinya dihutan yang sudah rusak ”
Dari hasil wawancara diatas dengan daeng nyallang mengungkapkan kesiapannya untuk ikut terlibat  dalam  upaya  reboisasi  hutan  yang  rusak  akibat  pembalakan  liar,  beliau  juga  menyatakan bahwa  masyarakat  sekitar  siap  memberikan  bantuan  kepada  pemerintah  untuk  bersama-sama menanam  pohon  dan  memulihkan  hutan  yang  rusak.  Hal  tersebut  menunjukkan  antusiasme masyarakat  untuk  bergotong  royong    menghijaukan  kembali  hutan  yang  sudah  gundul  akibat pembalakan  liar.  Partisipasi  masyarakat  sangat  penting  karena  hal  ini  akan  memberikan  dukugan keberhasilan  reboisasi  yang  akan  dilakukan.  Dari  hasil  wawancara  yang  sudah  dilakukan  dengan beberapa  tokoh  pemerintah  maupun  masyarakat  dapat  diketahui  bahwa  ada  beberapa  upaya  yang sudah  dilakukan  oleh  pihak  pemerintah  dalam  mencegah  dan  melestarikan  Taman  Buru  ko’mara yakni  Sosialisasi, pengawasan, dan reboisasi.

## Patroli atau Pengawasan
Patroli  atau  pengawasan  dilakukan  dengan  dengan  harapan  dapat  mengawasi  hutan  dari kejahatan  pembalakan  hutan  seperti  penebangan  pohon  dan  pencurian  kayu,  selain  mengawasi tindak  kejahatan  pembalakan  liar,  patroli  juga  dilakukan  dengan  maksud  melihat  perkembangan hutan tentang separah apa kerusakan yang terjadi dan sudah sejauh mana pertumbuhan bibit pohon yang  telah  ditanam.  Dari  wawancara  yang  dilakukan  pada  tanggal  8  januari  2024  dengan  pak Muammar selaku masyarakat mitra polisi hutan, beliau mengatakan:
“ patroli yang kami lakukan bertujuan untuk mengawasi hutan dari penebangan pohon secara ilegal dan untuk memantau bibit-bibit pohon yang sudah kami tanam sudah sejauh mana pertumbuhannya ”
Hasil  wawancara  diatas  menunjukkan  pentingnya  pengawasan,  dimana  fungsi  pengawasan adalah  salah  satu  langkah  dalam  mencegah  pembalakan  liar  yang  dilakukan,  hal  ini  juga menunjukkan  adanya  komitmen  untuk  terus  menjaga  kelestarian  hutan.  Patroli    yang  dilakukan tidak  tidak  hanya  dalam  rangka  mencegah  terjadinya  pembalakan  liar,  akan  tetapi  juga  untuk memantau pertumbuhan bibit pohon yang sudah ditanam, hal ini penting dilakukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan dari program reboisasi yang sudah dilakukan.
Gambar 2. Petugas Melakukan Patroli Hutan
Sumber: Dokumen Peneliti Saat Observasi Lapangan
Hal  ini  serupa  sebagaimana  yang  dikatakan  oleh  (Sururama  &  Amalia,  2020)  bahwa pengawasan  bertujuan  untuk  mengetahui  suatu  kondisi  pekerjaan  atau  kegiatan  berjalan  sesuai harapan  atau  tidak.  Dari  hasil  wawancara  tersebut  diharapkan  dari  hasil  patroli  tersebut  dapat memberikan  informasi  terkait  kondisi  hutan  dan  proses  pertumbuhan  bibit  kayu  yang  sudah ditanam.

## Kerja Sama Antar Isntansi
Kerja sama antara instansi adalah salah satu upaya pemerintah  dalam  mencegah pembalakan liar  di  Taman  Buru  ko’mara,  untuk  memaksimalkan  pencapaian  suatu  tujuan  tertentu    maka diperluhkan  kerja  sama  (Siagian,  2020).  Dalam  upaya  pencegahan  pembalakan  liar  dan  pelestarian hutan di Taman Buru Ko’mara, pemerintah desa menjalin kerja sama dengan polisi kehutanan untuk melakukan pengawasan dan reboisasi hutan guna mengembalikan lahan hutan yang terkikis akibat pembalakan  liar.  Dalam  proses  wawancara  yang  dilakukan  dengan  kepala  desa  Pappalluang  beliau mengatakan bahwa:
“Saya  berharap    dengan  adanya  kerja  sama  antar  instansi  ini  bisa  memberikan  solusi  untuk  pencegahan pembalakan liar dan untuk sekarang sudah dilakukan reboisasi, diharapkan dengan langkah itu hutan yang rusak akibat pembalakan liar bisa kembali subur lagi dan fungsi hutan sebagaimana mestinya bisa kembali seperti semula ”.
Dari  hasil  wawancara  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  perlahan-lahan  kondisi  hutan  yang terkisis  akibat  pembalakan  liar  sudah  mulai  dihijaukan  kembali  dan  pengawasan  serta  himbauan sudah  semakin  diperketat  guna  mencegah  masyarakat  tidak  lagi  menambah  kerusakan  hutan  yang sudah  terjadi,  dan  diharapkan  dengan  upaya-upaya  yang  sudah  dilakukan  baik  pemerintah  desa maupun dari pihak lainnya bisa memberikan hasil yang signifikan dan dapat mengembalikan fungsi hutan yang sudah rusak sebagaimana mestinya.

## KESIMPULAN
Pemerintah  berperan penting  dalam  hal  mencegah  pembalakan  liar  dan melestarikan  hutan, Salah  satu  kebijakan  pemerintah  Kabupaten  Jeneponto  dalam  mencegah  dan  melestarikan  Taman Buru  Ko,mara  adalah  dengan  melakukan  sosialisasi,  para  pemerintah  desa  seperti  kepala  desa Pappalluang dan Beroangin berusaha mencegah pembalakan liar dengan melakukan sosialisasi akan pentingnya  menjaga  hutan  dan  melestarikan  hutan,  perencanaan  penanganan  juga  dilakukan  oleh pemerintah  dengan  menanam  ribuan  bibit  pohon  untuk  mengembalikan  fungsi  hutan  yang  hilang, selain  itu  pengawasan  dan  kerja  sama  antar  instansi  juga  dilakukan  demi  mengoptimalkan pencegahan  pembalakan  liar  dan  pelestarian  Taman  Buru  ko’mara.  Dari  keebijakan  itu  diharapkan tindak kejahatan pembalakan liar dapat dicegah dan dapat mengembalikan fungsi hutan sebagaimana mestinya dan meningkatkan kelestarian Taman Buru Ko’mara.
Adapun saran yang dapat penulis sampaikan kepada pemerintah kabupaten Jeneponto, agar melakukan  sosialisasi  yang  lebih  mendalam  lagi  kepada  masyarakat  terkait  pentingnya  menjaga kelestarian  lingkungan,  mengingat  masih  banyaknya  masyarakat  yang  melakukan  pembalakan  liar untuk dijadikan lahan perkebunan, selain itu penting untuk pemerintah setempat untuk memberikan solusi  kepada  masyarakat  terkait  permasalahan  yang  membuat    masyarakat  terpaksa  melakukan pembalakan secara liar, dimana ada beberapa faktor yang membuat masyarakat terpaksa melakukan pembalakan  secara  liar  yakni  dikarenakan  kurangnya  lapangan  kerja  yang  tersedia,  dan  rendahnya tingkat  pendidikan  yang  menjadikan  masyarakat  tersebut  mau  tidak  mau  harus  membabat  hutan untuk  menghidupi  diri  dan  keluarganya.  Adapun  saran  untuk  polisi  kehutanan,  masyarakat  mitra polisi kehutanan, Resor Ko’mara seksi konservasi wilayah IV Gowa dengan MMP agar memberikan tindakan  yang  tegas  kepada  setiap  pelaku  pembalakan  hutan,  tindakan  tersebut  bisa  berupa pemberian  sanksi  kepada  pelaku,  dengan  maksud  memberikan  efek  jerah  kepada  para  pelaku, sehingga dengan saksi yang didapatkan kepada setiap pelaku pembalakan, itu akan menjadi pelajaran untuk masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindakan yang sama.

## REFERENSI
Amin,  A.  M.,  Irawat,  M.  H.,  Rohman,  F.,  &  Syamsuri,  I.  (2016).  Sosialisasi  pengelolaan  hutan mangrove  berkelanjutan  sebagai  upaya  peningkatan  kesadaran  siswa  dan  masyarakat  akan dampak alih fungsi lahan mangrove (studi kasus di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan). Prosiding Seminar Nasional Biologi , 330–338.
Amir, M.  (2022a).  Strategi Pemerintah Dalam  Mencegah Illegal Logging Di Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara. Journal Publicuho , 5 (3), 912–928.
Amir, M. (2022b). Strategi Pemerintah Dalam Mencegah Illegal Logging Di Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara. Journal Publicuho , 5 (3), 912–928.
Anis,  M.,  Rahman,  S.,  &  Arsyad,  N.  (2022).  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Kehutanan  Bidang Illegal  Logging  Balai  Pengamanan  dan  Penegakan  Hukum  Lingkungan  Hidup  dan  Kehuanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi. Journal of Lex Philosophy (JLP) , 3 (2), 375–392.
Bafadal,  M.  F.,  &  Hestiantini,  A.  P.  (2023).  Kebijakan  Pemerintah  Kalimantan  Barat  Dalam  Isu Lingkungan  Kebakaran  Hutan  Dan  Lahan  (Karhutla)  Tahun  2023. Innovative:  Journal  Of  Social Science Research , 3 (6), 4528–4538. Barlian, E. (2018). Metodologi penelitian kualitatif & kuantitatif .
Damanik, S. E. (2019). Perencanaan Pembangunan Kehutanan . Uwais Inspirasi Indonesia.
Data, T. P. (n.d.). Observasi. Wawancara, Angket Dan Tes . Harahap, N. (2020). Penelitian kualitatif .
Kurniawan  B,  et  al.  (2013).  Nalisis  Faktor  Penyebab  Dan  Strategi  Pencegahan  Pembalakan  Liar (Ileggal Logging) Di Kabupaten Tabalong. EnviroScienteae , 1 , 1–17.
Lestari,  L.,  Saleh,  I.,  &  Raharjo,  S.  (2023).  Edukasi  Pemanfaatan  Biomassa  Sebagai  Sumber  Energi Terbarukan  Dalam  Rangka  Meningkatkan  Kesadaran  Masyarakat  Desa  Laikaaha  Akan Pentingnya  Kelestarian  Hutan. Community  Development  Journal:  Jurnal  Pengabdian  Masyarakat , 4 (2), 2193–2202.
Mauleti, W., Tang, M. I. P., Yame, J. A. L., Maukay, T., Atamau, S., Weni, S., Ataruli, T., & Etidena, O.
(2023). Daerah-Daerah Gundul dan Dampaknya. Student Research Journal , 1 (5), 21–27. Mikaela Weisse and Liz Goldman. (2022, April 28). Kehilangan Hutan Tetap Tinggi di Tahun 2021. GFW BLOG .
Munir, S., & Merita, R. (2021). Pemberantasan Perusakan Hutan. Islamic Law: Jurnal Siyasah , 6 (1), 66– 84.
Murtani, A. (2019). Sosialisasi Gerakan Menabung. Sindimas , 1 (1), 279–283.
Pakpahan, A. F., Prasetio, A., Negara, E. S., Gurning, K., Situmorang, R. F. R., Tasnim, T., Sipayung, P. D.,  Sesilia,  A.  P.,  Rahayu,  P.  P.,  &  Purba,  B.  (2021). Metodologi  penelitian  ilmiah .  Yayasan  Kita Menulis.
Paru,  S.,  Kaunang,  M.,  &  Sumampouw,  I.  (2019).  Peran  Kepala  Desa  Dalam  Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu. Jurnal Eksekutif , 3 (3). Rahayu, A. S. (2022). Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya . Sinar Grafika. Samaun, R., Bakri, B., & Mediansyah, A. R. (2022). Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat  Dalam  Pembangunan  Desa  Oluhuta  Kecamatan  Atinggola  Kabupaten  Gorontalo Utara. Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi , 1 (1), 18–33.
Siagian,  F.  (2020).  Pengaruh  kerjasama  tim  terhadap  kinerja  pegawai  di  akademi  maritim  cirebon.
Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT) , 3 (1), 20–26.
Sulfiani,  A.  N.,  &  Firdaus,  R.  (2022).  Pengawasan  Pemerintah  Dalam  Praktek  Illegal  Logging  Di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo. Jurnal Administrasi Publik , 18 (2), 263–282. Suriani Mapong. (2023, November 1). Deforestasi hutan Sulsel capai 66.156 hektar . Antaranews.Com.
Sururama, R., & Amalia, R. (2020). Pengawasan pemerintahan . CV. Cendekia Press. Tjoneng dan Sudirman Numba, A. (2018). Kajian Kawasan Terdegradasi Dan Pola Pemulihan Ekosistem Di Kawasan  Suaka  Marga  Satwa  Ko’mara  Kabupaten  Takalar  (Study  of  Degraded  Areas  and  Patterns  of Ecosystem Restoration Sanctuary of Ko’mara in the Wildlife Takalar District) (Vol. 2, Issue 2).
Virgy,  M.  A.,  Djuyandi,  Y.,  &  Darmawan,  W.  B.  (2020).  Strategi  Jaringan  Advokasi  Transnasional Greenpeace  Indonesia  Terkait  Isu  Deforestasi  Hutan  Indonesia  oleh  Wilmar  International. Journal of Political Issues , 1 (2), 74–91.