## Amanna Gappa
Amanna Gappa, Vol. 26 No. 1 Maret 2018
Terakreditasi Nasional SINTA 4
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Kedudukan Bank sebagai Kreditor Separatis dalam Permohonan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

## Risal Devi Priawan
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara E-mail : risal_legal@yahoo.co.id

## Abstrak:
Kedudukan  bank  sebagai  kreditor  separatis  dapat  mengajukan  permohonan  kepailitan  dan PKPU  terhadap  debitor  dan  penjamin  (Guarantor)  apabila  debitor  utama  cidera  janji/ wanprestasi,  dan atau telah  disita    dan  dilelang  hartanya,  tetapi  hasilnya tidak  cukup  untuk membayar utangnya, maka penangung mempunyai kewajiban untuk melunasi utang tersebut, dan penjamin/ guarantor telah melepaskkan hak-hak istimewanya untuk menuntut agar harta dan atau benda debitor lebih dahulu disita dan dijual, karena dalam kondisi demikian tidak ada pembatasan  apapun  terhadap  untuk  mengajukan  permohonan  kepailitan  dan  PKPU  terhadap debitor dan penjamin (guarantor) ataupun bahwa dapat diajukan masing-masing baik terhadap debitor  dan  penjamin  (Guarantor).  Karena  konsep  perjanjian,  berdasarkan  Pasal  1338 KUHPerdata para pihak baik terhadap debitor dan penjamin (guarantor) harus mematuhi apa yang telah disepakatinya oleh para pihak tersebut..
Kata Kunci: Bank; Debitor; Guarantor; Kepailitan; Kreditor; Utang

## 1.  Pendahuluan
Semakin  pesatnya  perkembangan  perekonomian  dan  perdagangan  dewasa  ini, semakin beragam pula kompleksitas utang piutang yang timbul di masyarakat. Harus diakui,  saat  ini  sedang  terjadi  krisis  ketidakpastian  ekonomi  global  yang  disertai dengan perang dagang antara negara Amerika Serikat dan negara Republik Tiongkok juga  menggoyahkan  struktur  ekonomi  moneter,  iklim  bisnis  juga  investasi  disemua negara. 1 Baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  akan  berpengaruh  kepada ekonomi,  bisnis  dan  investasi  baik  perusahaan  maupun  pribadi,  hal  ini  mempunyai pengaruh juga kepada kemampuan bayar debitor kepada kreditor, khususnya debitor yang mempunyai pinjaman ataupun kredit kepada institusi perbankan.
Dalam  konteks  hukum  nasional,  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (UU  Kepailitan)  dibentuk dengan  pertimbangan  menjamin  kepastian,  ketertiban,  penegakan  dan  perlindungan hukum  yang  berintikan  keadilan  dan  kebenaran.  Produk  hukum  nasional  yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan
1 CNBC Indonesia. 2018. Perang Dagang AS-China Bisa Picu Krisis Ekonomi Global . Dikutip pada laman  website:  https://www.cnbcindonesia.com/market/20180831161045-17-31239/perang-dagang-as- china-bisa-picu-krisis-ekonomi-global
keadilan  dan  kebenaran  diharapkan  mampu  mendukung  pertumbuhan  dan perkembangan  perekonomian  nasional  serta  mengamankan  dan  mendukung  hasil pembangunan nasional. 2
Sebagai  salah  satu  sarana  hukum  yang  diperlukan  dalam  menunjang  pembangunan perekonomian  nasional  maka  UU  Kepailitan  dan  PKPU  ini  menjadi  solusi  alternatif sebab  tanpa  ini  pun  masih  ada  mekanisme  hukum  yang  lain  yaitu  eksekusi  hak tanggungan. 3 Adapun  cara  yang  digunakan  dalam  penyelesaian  berdasarkan Kepailitan  dan  PKPU  yang  diatur  dalam  UU  Kepailitan  dan  PKPU  melalui penyelesaian  hutang  piutang  ataupun  kredit  bermasalah  lebih  mudah, 4 adil,  cepat, terbuka dan efektif yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. 5
Perbankan  Indonesia  dalam  melakukan  usahanya  berasaskan  demokrasi  ekonomi dengan  menggunakan  prinsip  kehati-hatian,  fungsi  utamanya  adalah  sebagai penghimpun  dan  pengatur  dana  masyarakat  dan  bertujuan  menunjang  pelaksanaan pembangunan  nasional  dalam  rangka  meningkatkan  pemerataan,  pertumbuhan ekonomi  dan  stabilitas  nasional  ke  arah  peningkatan  kesejahteraan  rakyat  banyak. 6 Bank memenuhi dua macam fungsi, yaitu: fungsi sebagai perantara kredit dan fungsi pencipta uang. 7
Kredit  merupakan  faktor  yang  penting  dalam  perkembangan  perekonomian masyarakat. Pengertian kredit menurut UU 10 Tahun 1998 tentang tentang Perbankan, yang selanjutnya disebut UU Perbankan adalah sebagai berikut:
“ Kredit  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dipersamakan  dengan  itu, berdasarkan persetujuan atau  kesepakatan  pinjam  meminjam antara bank dengan pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi  utangnya  setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. ”
Menurut Pasal 1 Angka 1 UU No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, yang selanjutnya disebut UU Hak Tanggungan, pengertian hak tanggungan adalah sebagai berikut:
“ Hak  tanggungan  adalah  hak  jaminan  yang  dibebankan  pada  hak  atas  tanah sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yaitu memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada  kreditor  tertentu  terhadap kreditor lain.”
2 .  Penjelasan  Umum  Alenia  Ke  -  1, Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .
3 .  Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit ,  (Jakarta: Djambatan, 1995),  82
4 Siti  Anisah, Perlindungan  Kepentingan  Kreditor  dan  Debitor  dalam  Hukum  Kepailitan  di  Indonesia , (Yogyakarta: Total Media, 2008),  56
5 Penjelasan  Umum  Alenia  Ke  -  2, Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
6 Muhamad Djumhana, Hukum Perusahaan di Indonesia , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000),  21
7 Winardi, Aspek-Aspek Perbankan , (Bandung: Tarsito, 1978), 10
Selanjutnya  menurut  Pasal  6  UU  Hak  Tanggungan  diatur  bahwa  untuk  melindungi kreditor  apabila  debitor  wanprestasi  adalah  melalui  eksekusi  hak  tanggungan, disebutkan bahwa:
“ apabila debitor  cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak menjual  obyek  hak  tanggungan  atas  kekuasaan  sendiri  melalui  pelelangan  serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan terseb ut.”
Lebih  lanjut,  menurut  ketentuan  pada  Pasal  20  UU  Hak  Tanggungan,  disebutkan bahwa:
a. Hak  pemegang  hak  tanggungan  pertama  untuk  menjual  obyek  hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
b. Titel  eksekutorial  yang  terdapat  dalam  Sertifikat  Hak  Tanggungan sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  14  ayat  (2),  obyek  hak tanggungan  dijual  melalui  pelelangan  umum  menurut  tata  cara  yang ditentukan  dalam  peraturan  perundang-undangan  untuk  pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya. ”
Secara  umum  hukum  perdata  di  Indonesia  telah  memberikan  jaminan  atau perlindungan kepada kreditor, sebagaimana ketentuan mengenai kedudukan hukum debitor diatur dalam Pasal 1131 kuhperdata, yaitu:
“ Segala  harta  kekayaan  debitor,  baik  yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik  yang  sekarang  ada  maupun  yang  akan  ada  dikemudian  hari  menjadi tanggungan/ jaminan atas hutang-hutangnya. ” 8
Adapun  mengenai  kedudukan  hukum  dari  penjamin (guarantor) diatur  dalam  Pasal 1820 kuhperdata, yaitu:
“ Penanggung adalah suatu persetujuan dengan mana  seorang pihak ketiga, guna kepentingan  si  berpiutang,  mengikatkan  diri  untuk  memenuhi  perikatannya  si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. ” 9
Bank  dalam  mengajukan  kepailitan  dan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang (PKPU) terhadap debitor dan penjamin (guarantor) apabila debitor wanprestasi karena pembayaran kredit yang tidak lancar karena keadaan dari debitor. Hal ini dilakukan sebagai  upaya  penyelesaian  kredit  macet  yang  ada  pada  bank  tersebut.  Berdasarkan hal  tersebut,  rumusan  masalah  dalam  penilitian  ini  adalah  sebagai  berikut Bagaimanakah kedudukan bank sebagai kreditor separatis dalam permohonan perkara kepailitan  dan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  terhadap  debitor  dan penjamin (guarantor) sesuai  UU  No  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  PKPU  ? Bagaimankah  perlindungan  hukum  terhadap  bank  dalam  permohonan  perkara kepailitan  dan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  terhadap  debitor  dan penjamin (guarantor) sesuai UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang merupakan salah satu alternatif dalam penyelesaian utang yang dilakukan oleh bank?
8 R Subekti dan R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Jakarta: Pradnya Paramita, 2009
9 Ibid

## 2.  Kedudukan Bank sebagai Kreditor Separatis
Terintegrasinya  perkenomian  dunia  telah  membawa  dampak  pada  meningkatnya kegiatan  perdagangan  anatara  pelaku  usaha,  yang  memiliki  kewarganegaraan  yang berbeda.  Kegiatan  perdagangan  telah  menafikan  batas-batas  negara,  bahkan  satu pelaku usaha dari suatu negara kerap melakukan investasi di beberapa negara. 10
Hukum Nasional antara suatu negara dengan negara lain sedikit banyak juga berbeda dari  objek  yang  mengatur  masalah  kepailitan.  Perbendaan  objek  pengaturan  ini, termasuk  didalamnya  lembaga  penyelesaian  sengketanya  kurang  begitu  kondusif didalam memberikan kepastian hukum. 11
Dalam  praktek  bisnis,  setiap  usaha  investasi  yang  dilakukan  disuatu  tempat  sangat sangat  membutuhkan  dana.  Dana  yang  dimaksud  ini  dapat  berasal  dari  dalam maupun  luar  negeri,  yang  biasanya  disalurkan  melalui  lemabaga  perbankan  atau lembaga  keuangan.  Kedua  lembaga  tersebut  bersifat  sebagai financial  intermediaries (perantara keuangan) yaitu perantara dari pemilik dana dengan peminjam dana. Oleh karena  uang  tersebut  dipinjamkan  kepada  peminjam  dana,  maka  demi  menjaga kelancaran pengembalian dana tersebut diikat dengan hak jaminan. 12
Jaminan  diatur  didalam  Kitab  undang-undang  Hukum  Perdata.  Dalam  Pasal  1131 KUHPerdata,  dapat  disimpulkan  bahwa  seluruh  harta  dari  debitor  menjadi  jaminan dan  tanggungan  atas  seluruh  hutangnya  dimana  dengan  kata  lain  bertujuan  untuk menjamin  kreditor  mendapatkan  kepastian  atas  pelunasan  piutangnya.  Adapun ketentuan dalam Pasal 1131 KUHPerdata, yaitu:
“segala hak kebendaan di berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak berge rak, baik yang sudah ada maupun yang akan baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.” 13
Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata, yaitu:
“kebendaan  tersebut  menjadi  jaminan  bersama -sama  bagi  semua  orang  yang mengutangkan  padanya,  pendapatan  penjualkan  benda-benda  itu  dibagi-bagi menurut  keseimbangan,  yaitu  menurut  besar  kecilnya  piutang  masing-masing, kecuali  apabila  diantara  para  berpiutang  itu  ada  alasan-alasan  yang  sah  untuk didahulukan.” 14
Jaminan  perorangan  atau  biasa  disebut  perjanjian  penanggungan (borgtocht )  adalah jaminan  yang  menimbulkan  hubungan  langsung  pada  perorangan  tertentu, 15 jadi jaminan  yang  diberikan  kepada  kreditor  bukanlah  benda,  melainkan  perseorangan, yakni  seseorang  pihak  ketiga  yang  tidak  mempunyai  kepentingan,  baik  terhadap kreditor maupun debitor.
10 Hikmahanto Juwana, Relevansi Hukum Kepailitan Dalam Transaksi Bisnis Internasional , (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 17, 2002), 56
11 Huala  Adolf, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Investor  Dalam  Masalah  Hukum,  Kepailitan:  Tinjauan Hukum Internasional dan Penerapannya , (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 28, No 1, 2009), 24
12 Mariam  Darus  Badrulzaman, Beberapa  Permasalahan  Hukum  Hak  Jaminan ,  (Jakarta:  Jurnal  Hukum Bisnis, Volume 11, 2000), 12
13 R Subekti dan R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Jakarta: Pradnya Paramita, 2009
14 Ibid
15 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan , (Jakarta: BPHN, 2001), 47
Pengaturan  mengenai borgtocht ini  diatur  dalam  Buku  III  Bab  17  KUHPerdata  Pasal 1820  sampai  dengan  1850  KUHPerdata  tentang  penanggungan.  Adapun  mengenai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1820 KUHPerdata, yaitu:
“ Penanggung adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan  si  berpiutang,  mengikatkan  diri  untuk  memenuhi  perikatannya  si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.” 16
Adapun mengenai ciri-ciri dari jaminan perseorangan adalah sebagai berikut:
a. Mempunyai hubungan langsung dengan orang tertentu.
b. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu.
c. Seluruh harta kekayaan debitor menjadi jaminan bagi pelunasan utang.
d. Menimbulkan  hak  perorangan  yang  mengandung  asas  kesamaan  atau kesimbangan (konkuren) artinya tidak membedakan mana piutang yang terjadi lebih dahulu dan yang mana terjadi kemudian.
e. Jika  suatu  saat  terjadi  kepailitan,  maka  hasil  penjualan  dari  benda-benda jaminan  dibagi  diantara  para  kreditor  seimbang  dengan  besarnya  piutang masing-masing. 17
Dalam  hal  tuntutan  langsung  kepada  penjamin/ borg ,  apabila  debitor  tidak melaksanakan kewajibannnya, kreditor dapat menuntut agar penjamin melaksanakan kewajiban debitor sehingga akan terlihat bahwa pihak yang dituntut untuk melakukan pemenuhan kewajiban pertama kali adalah debitor dan dalam hal ini penjamin hanya menjadi  “cadangan”.  Tuntutan  langsung  kepada  penjamin  hanya diperbolehkan apabila  penjamin  telah  melepaskan  hak  istimewanya  secara  tegas  dalam  perjanjian borg tersebut.  Hak  istimewa  tersebut  adalah  hak  untuk  menuntut  lebih  dahulu (voorrecht van iutwinning) yang diatur dalam Pasal 1831 dan 1832 KUHPerdata.
Mengenai (personal guarantee/ corporate guarantee) secara umum diatur dalam Pasal 1831 KUHPerdata, yaitu:
“ Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selainnya jika si berutang, selainya jika si berutang lalai. Sedangkan benda-benda siberutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya.” 18
Selanjutnya mengenai ketentuan (personal guarantee/ corporate guarantee) secara khusus diatur dalam Pasal 1832 KUHPerdata, yaitu:
“ Si  penanggung  tidak  dapat  menuntut  supaya  benda-benda  siberutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.
1. apabila  ia  telah  melepaskan  hak  istimewanya  untuk  menuntut  supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual.
2. apabila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan si berutang utama  secara  tanggung  menanggung  dalam  hal  mana  akibat-akibat perikatannya  diatur  menurut  azas-azas  yang  ditetapkan  untuk  utang- utang tanggung-menanggung.
3. jika  si  berutang  dapat  memajukan  suatu  tangkisan  yang  hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi
16 R Subekti dan R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Jakarta: Pradnya Paramita, 2009
17 Frieda  Husni  Hasbullah, Hukum  Kebendaan  Perdata  Hak-Hak  yang  Memberi  Jaminan  Jilid  2 ,  (Jakarta: Ind-Hill Co, 2002), 6
18 R Subekti dan R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Jakarta: Pradnya Paramita, 2009
4. jika si berutang berada dalam keadaan pailit.
5. dalam halnya penanggungan ya ng diperintahkan oleh Hakim.” 19
Sehingga penjamin/ guarantor tentunya memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur oleh  undang-undang.  Akibat  adanya  perjanjian guarantee ini,  maka  penjamin/ guarantor tidak memilik hak-hak istimewa yang telah diberikan oleh undang-undang kepada  mereka.  Mengingat  konsep  perjanjian,  berdasarkan  Pasal  1338  KUHPerdata, yaitu:
”semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang -undang  bagi mereka  yang  membuatnya.  suatu  perjanjian  tidak  ditarik  kembali  selain  dengan sepakat  kedua  belah  pihak  atau  karena  alasan-alasan  yang  oleh  undang-undang dinyatakan  cukup  untuk  itu.  suatu  perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan  itikad baik.” 20
Oleh  karena  itu,  para  pihak  harus  mematuhi  apa  yang  telah  disepakatinya  dimana dalam  hal  ini  penjamin/ guarantor harus  mematuhi  apa  yang  telah  menjadi kewajibannnya sebagai penanggung yang telah melepaskankan hak-hak istimewanya berdasarkan  perjanjian  ini,  yaitu  menjalankan  kewajibannya  sebagai  penjamin/ guarantor .  Dalam  hal  hak-hak  istimewanya  telah  dilepaskan,  maka  penjamin/ guarantor dapat di pailitkan tau di PKPU kan bahkan tanpa mengikut sertakan debitor utamanya. Hal ini  disebabkan oleh terjadinya peralihan dimana penjamin/ guarantor dapat  beralih  kedudukannya  menjadi  debitor  sebagai  konsekuensi  dilepaskannnya hak-hak  istimewanya  yang  diberikan  sesuai  dengan  ketentuan  pada  Pasal  1832 KUHPerdata, yaitu: “ Si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya ”
1. apabila  ia  telah  melepaskan  hak  istimewanya  untuk  menuntut  supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual.
2. apabila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan si berutang utama  secara  tanggung  menanggung  dalam  hal  mana  akibat-akibat perikatannya  diatur  menurut  azas-azas  yang  ditetapkan  untuk  utang- utang tanggung-menanggung.
3. jika  si  berutang  dapat  memajukan  suatu  tangkisan  yang  hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi
4. jika si berutang berada dalam keadaan pailit.
5. dalam halnya penanggungan yang diperintah kan oleh Hakim.” 21
Adapun  konsekuensi  penjamin/ guarantor menjadi  debitor  apabila,  sebagai  berikut: Debitor utama cidera janji/ wanprestasi, dan atau telah disita  dan dilelang hartanya, tetapi hasilnya tidak cukup untuk membayar utangnya, maka penangung mempunyai kewajiban untuk melunasi utang tersebut, dan
Apabila  penjamin/ guarantor telah  melepaskkan  hak-hak  istimewanya  untuk menuntut agar harta dan atau benda debitor lebih dahulu disita dan dijual.
19 Ibid
20 Ibid 21 Ibid

## 3.  Perlindungan Hukum terhadap Bank
Perlindungan yang diberikan oleh UU Kepailitan dan PKPU bagi kepentingan kreditor itu  tidak  boleh  sampai  merugikan  kepentingan  debitor  yang  bersangkutan. Perlindungan istimewa tersebut dapat diberikan apabila kreditor tersebut memegang hak  jaminan  atas  benda  tertentu  milik  debitor.  Benda  tersebut  dapat  berupa  benda bergerak  maupun  benda  tidak  bergerak. 22 Adanya  perlindungan  istimewa  tersebut terdapat dalam Pasal 1132 KUHPerdata, yaitu:
“ Kebendaan  tersebut  menjadi  jaminan  bersama-sama  bagi  semua  orang  yang mengutangkan  padanya,  pendapatan  penjualan  benda-benda  itu  dibagi-bagi menurut  keseimbangan,  yaitu  menurut  besar  kecilnya  piutang  masing-masing, kecuali  apabila  diantara  para  berpiutang  itu  ada  alasan-alasan  yang  sah  untuk didahulukan.” 23
Undang-Undang  kepailitan  yang  baik  seyogyanya  tidaklah  hanya  memberikan perlindungan bagi kreditor saja. Kepentingan debitor harus juga sangat diperhatikan, karena  memberikan  perharian  kepada  kepentingan  debitor  berarti  sekaligus memperhatikan  kepentingan  para stakeholder -nya. 24 Perlunya  perlindungan  diberikan kepada kreditor mempunyai stake holder yang tidak berbeda dengan debitor. Kreditor yang  mengalami  kredit-kredit  yang  tidak  dapat  ditagih  sudah  barang  tentu  akan membuat  kreditor  bangkrut.  Kebangkrutan  kreditor  akan  lebih  berlanjut mempengaruhi dan merugikan stakeholder -nya. 25
Dalam hubungannya dengan UU Kepailitan dan PKPU, apabila seorang debitor pada akhirnya setelah kredit diberikan oleh bank/ kreditor ternyata berada dalam keadaan tidak  membayar  utang-utangnya  baik  karena  debitor  mengalami  kesulitan-kesulitan keuangan  yang  disebabkan  faktor-faktor  internal  dan  eksternal  yang  obyektif  atau karena  debitor  beritikad  tidak  baik,  sehingga  dengan  demikian  kreditor  tidak  dapat mengharapkan first way out sebagai sumber pelunasan kredit, maka UU Kepailitan dan PKPU  harus  dapat  memberikan  jaminan  dan  keamanan  bagi  para  kreditor  untuk memperoleh  pelunasan  dari second  way  out .  Artinya,  apabila  debitor  memang  tidak mungkin  lagi  diharapkan  untuk  dapat  melunasi  utangnya  dari  kegiatan  usaha bisnisnya,  maka  sumber  pelunasan  alternatif  barupa  harta  kekayaan  jaminannya dengan cara melikuidasi harta kekayaannya itu. 26
Bank merupakan kreditor pemegang jaminan (kreditor separatis). Adapun pengertian kreditor  separatis  adalah  kreditor  pemegang  hak  jaminan  kebendaan,  yang  dapat bertindak  sendiri,  merupakan  golongan  kreditor  yang  tidak  terkena  akibat  putusan pernyataan  pailit  debitor,  artinya  hak-hak  eksekusi  mereka  tetap  dapat  dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor. 27
22 Sutan Remy Sjahdeini, Hak Jaminan dan Kepailitan , (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 11, 2000), 6
23 R Subekti dan R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Jakarta: Pradnya Paramita, 2009
24 Sutan Remy Sjahdeini, Perlindungan Debitor dan Kreditor Dampak Undang-Undang Kepailitan Terhadap Perbankan , (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 5, 1998), 6
25 Sutan Remy Sjahdeini, Perlindungan Debitor dan Kreditor Dampak Undang-Undang Kepailitan Terhadap Perbankan , (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 5, 1998), 9
26 Sutan Remy Sjahdeini, Perlindungan Debitor dan Kreditor Dampak Undang-Undang Kepailitan Terhadap Perbankan , (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 5, 1998), 10
27 Andy Hartanto, Hukum Jaminan dan Kepailitan: Hak Kreditor Separatis dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitoir Pailit , (Surabaya: Laks Bang Justitia, 2015), 91
Menurut  Fred  G.  Tumbuan,  bahwa  kepailitan  adalah  sita  umum  yang  mencakup seluruh  kekayaan  debitor  untuk  kepentingan  semua  kreditornya. 28 Selanjutnya menurut  Lilik  Mulyadi,  mengenai  kepailitan  adalah  pelaksanaan  lebih  lanjut  dari prinsip paritas  creditorium dan  prisip paripassu  proparte  parte dalam  rezim  harta kekayaan (vermogensrechts) . 29
Lebih lanjut menurut Titik Tedjaningsih, bahwa tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian atas harta kekayaan debitor diantara para kreditor oleh kurator. Kepailitan  dimaksudkan  untuk  menghindari  terjadinya  sitaan  terpisah  atau tereksekusi terspisah oleh kreditor dan menggantikannnya dengan mengadakan sitaan bersama  sehingga  kekayaan  debitor  dapat  dibagikan  kepada  semua  kreditor  sesuai dengan hak masing-masing. 30
Berikut akan  dikemukakan  beberapa  bentuk  perlindungan  yang  diberikan  oleh  UU Kepailitan  dan  PKPU  kepada  kreditor  sehubungan  dengan  permohonan  pernyataan Kepailitan dan PKPU.

## 3.1 Hak Kreditor dalam Mengajukan Pailit
Permohonan  pernyataan  pailit  diajukan  oleh  kreditor  untuk  memperoleh pengembalian piutangnya dari debitor. Permohonan pernyataan pailit menjadi sarana bagi  kreditor  untuk  menagih  piutang  yang  dimilikinya  atau  dengan  perkataan  lain agar debitor membayar utangnya kepada kreditor. 31
Adapun hal ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yaitu:
“ Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan  tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan,  baik  atas  permohonannya  sendiri  maupun  atas  permohonan  satu  atau  lebih kreditornya.”
Mengenai  permohonan  pernyataan  pailit  harus  dikabulkan  berdasarkan fakta dan pembuktian  yang  sifatnya  sederhana,  hal  ini  sesuai  ketentuan  yang  terdapat  pada Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, yaitu:
“permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti  secara  sederhana  bahwa  persyaratan  untuk  dinyatakan  sebagaimana  dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. ”
Dalam  hal  ketentuan  yang  terdapat  pada  Pasal  222  UU  Kepailitan  dan  PKPU  dapat diketahui apabila debitor hanya mempunyai seorang kreditor saja, maka satu-satunya kreditor  itu  tidak  dapat  mengajukan  permohonan  PKPU.  Adapun  ketentuan  yang terdapat dalam Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU, yaitu:
28 Fred  G  Tumbuan, Himpunan  Kebijakan  Mengenai  Beberapa  Produk  Legislasi  dan  Masalah  Hukum  di Bidang Hukum Perdata , (Jakarta: Gramedia Pustakla Utama, 2017), 139
29 Lilik Mulyadi, Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik , (Bandung: Alumni, 2010), 79
30 Titik Tedjaningsih, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit , (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), 125
31 Siti  Anisah, Perlindungan  Kepentingan  Kreditor  dan  Debitor  dalam  Undang-Undang  Kepailitan:  Studi Putusan-Putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung , (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 28, No 1, 2009), 15
1) Penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh kreditor.
2) Debitor  yang  tidak  dapat  atau  memperkirakan  tidak  dapat melanjutkan  mebayar  utang-utangnya  yang  sudah  jatuh  waktu  dan dapat  ditagih,  dapat  memohon  penundaan  kewajiban  pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan untuk mengajukan rencana perdamaian  yang  meliputi  tawaran  pembayaran  sebagian  atau seluruh utang kepada kreditor.
3) Kreditor yang memperkerikan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar  utangnya  yang  sudah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih, dapat  memohon    agar  kepada  debitor  diberi  penundaan  kewajiban pembayaran  utang,  untuk  memungkinkan  debitor  mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayran sebagian atau seluruh utang kepada kredit ornya.”
Selanjutnya  Yurisprudensi  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  019  K/N/1999 tanggal 9 Agustus 1999. Kaidah Hukumnya:
“ P engadilan  niaga  yang  berkarakter  ” extra  ordinary  court ” yang  khusus  menyelesaikan perkara  kepailitan  berdasarkan  undang-undang  kepailitan  meskipun  perkara  kepailitan tersebebut  lahr  dari  perjanjian  utang  yang  mengandung  klausula  arbitrase.  oleh  karena arbitrase sebagai extra judicial tidak boleh dan tidak dapat mematikan hak kreditor untuk mengajukan permohonan penyelesaian utang piutangnya melalui jalur yang lebih khusus (extra  ordinary)  yakni  pengadilan  niaga  yang  diatur  dalam  undang-undang  kepailitan sebagai suatu undang-undang yang khusus (special law ).”
Hal ini sudah barang tentu menempatkan kreditor yang bersangkutan pada  keadaan yang  sulit.  Karena  tidak  mudah  bagi  kreditor  tersebut  untuk  membuktikan  bahwa debitor juga mempunyai kreditor lain. 32

## 3.2 Pernyataan Pailit Harus Disetujui oleh Sebagian Besar Kreditor
Sekalipun UU Kepailitan dan PKPU memberikan hak kepada seorang kreditor untuk mengajukan  permohonan  Pailit  dan  PKPU  terhadap  debitornya,  namun  demi kepentingan para kreditor lain tidak seyogyanya UU Kepailitan dan PKPU membuka kemungkinan bahwa permohonan pernyataan pailit dapat dikabulkan oleh Pengadilan Niaga  tanpa  disepakati  oleh  kreditor-kreditor  lain. 33 UU  dan  PKPU  seyogyanya menetukan bahwa Putusan Pengadilan Niaga atas permohonan Pailit dan PKPU yang diajukan  oleh  seorang  kreditor  harus  berdasarkan  persetujuan  para  kreditor  lain melalu lemabaga rapat para kreditor (creditor meeting) .
Ketentuan  UU  Kepailitan  dan  PKPU  yang  tidak  menentukan  secara  eksplisit  bahwa permohonan Pailit dan PKPU hanya dapat disetujui oleh apabila semua atau sebagaian besar kreditor menyetujui  permohonan pernyataan Pailit  dan PKPU itu, akan sangat merugikan  para  kreditor  yang  notabene  tujuan  dari  diadakannya  suatu  Undang- Undang Kepailitan dan PKPU (bankruptcy law and suspension of payment) adalah justru untuk melindungi para kreditor lain tersebut.
32 Sutan Remy Sjahdeini, Perlindungan Debitor dan Kreditor Dampak Undang-Undang Kepailitan Terhadap Perbankan , (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 5, 1998), 11
33 Sutan Remy Sjahdeini, Perlindungan Debitor dan Kreditor Dampak Undang-Undang Kepailitan Terhadap Perbankan , (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 5, 1998), 11

## 3.3 Pembekuan Harta Kekayaan Debitor dalam Permohonan Pailit
Untuk  mencegah  dilakukannya  hal  tersebut,  Undang-Undang  Kepailitan  dan  PKPU seyogyanya  menganut  asas  sejak  dimulainya  permohonan  Pailit  dan  PKPU didaftarkan di  kepaniteraan Pengadilan Niaga, maka seluruh harta kekayaan debitor yang dimohonkan dinyatakan Pailit dan PKPU dibekukan. Ketentuan ini adalah demi melindungi  para  kreditor  dari  upaya- upaya  debitor  untuk” menyembunyikan”  atau dari  upaya-upaya  debitor  untuk  mengalihkan  sebagian  atau  seluruh  harta  kekayaan debitor kepada pihak lain yang dapat merugikan kreditor.
Keadaan  yang  demikian  ini  disebut  keadaan Standstill .  Dalam  keadaan Standstill ini tidak  dimungkinkan  pula  terhadap  harta  kekayaan  debitor,  baik  sebagain  maupun seluruhnya,  dibebani  sita  umum. 34 Untuk  mencegah  dilakukannya  hal  tersebut, Undang-Undang  Kepailitan  dan  PKPU  seyogyanya  menganut  asas  sejak  dimulainya permohonan  Pailit  dan  PKPU  didaftarkan  di  kepaniteraan  Pengadilan  Niaga,  maka seluruh  harta  kekayaan  debitor  yang  dimohonkan  dinyatakan  Pailit  dan  PKPU dibekukan.  Ketentuan  ini  adalah  demi  melindungi  para  kreditor  dari  upaya-upaya debitor untuk” menyem bunyikan” atau dari upaya -upaya debitor untuk mengalihkan sebagian  atau  seluruh  harta  kekayaan  debitor  kepada  pihak  lain  yang  dapat merugikan kreditor.
Keadaan  yang  demikian  ini  disebut  keadaan Standstill .  Dalam  keadaan Standstill ini tidak  dimungkinkan  pula  terhadap  harta  kekayaan  debitor,  baik  sebagain  maupun seluruhnya, dibebani sita umum. 35
Untuk mengajukan permohonan untuk meletakan sita jaminan itu sudah barang tentu mengharuskan  kreditor  untuk  menyebutkan  secara  spesifik  barang-barang  yang diingikan  untuk  dibebani  sita  itu.  Sudah  baranng  tentu  hal  itu  sangat  sulit  bagi kreditor.  Namun  apabila  Undang-Undang  Kepailitan  dan  PKPU  memberlakukan ketentuan  mengenai  terjadinya  demi  hukum  keadaan Standstill terhadap  harta kekayaan debitor seketika permohonan pernyataan Pailit dan PKPU terdaftar di kantor kepaniteraan Pengadilan Niaga, maka seketika itu pula kreditor terlindungi.

## 3.4 Kedudukan Kreditor Separatis Diakui UU Kepailitan dan PKPU
Lembaga hukum jaminan harus dihormati oleh UU Kepailitan dan PKPU. Dalam ilmu hukum  perdata,  seorang  pemegang  hak  jaminan  mempunyai  hak  yang  disebut  hak separatris.  Sehubungan  dengan  berlakunya  hak  separatis  tersebut,  maka  pemegang hak  jaminan  tidak  boleh  dihalangi  hak  nya  utuk  melakukan  ekseklusi  atas  hak jaminannya atas harta kekayaan debitor yang telah dibebani hak jaminan itu. Adanya hak jaminan dan pengakuan hak separatis dalam proses kepailitan, merupakan sendi- sendi  yang  penting  dalam  UU  Kepailitan  dan  PKPU  karena  memberikan  kepastian hukum  dalam  ekonomi,  iklim  bisnis  dan  investasi,  terlebih  lagi  khususnya  dalam dunia perbankan suatu negara, dalam hal ini perbankan nasional.
Bahwa  kreditor  pemegang  jaminan  secara  hukum  dianggap  sebagai  kreditor  yang beritrikad  baik  wajib  dilindungi.  Hal  ini  sesuai  dengan  Yurisprudensi  Putusan Mahkamah  Agung  RI  Nomor  2935  K/Pdt/2012  tanggal  10  Juli  2014.  Kaidah Hukumnya:
34 Sutan Remy Sjahdeini, Perlindungan Debitor dan Kreditor Dampak Undang-Undang Kepailitan Terhadap Perbankan , (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 5, 1998), 12
35 Sutan Remy Sjahdeini, Perlindungan Debitor dan Kreditor Dampak Undang-Undang Kepailitan Terhadap Perbankan , (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 5, 1998), 12
“bahwa  doktrin  huku m  yang  diterima  dalam  praktik  hukum  adalah  pemegang  hak tanggungan beritikad baik wajib dilindungi.”
Selanjutnya  UU  Hak  Tanggungan  pun  melindungi  kreditor  pemegang  hak tanggungan  apabila  debitor  dalam  keadaan  pailit  yang  terdapat  dalam  Pasal  21  UU Hak Tanggungan yaitu:
“apabila  pemberi  hak  tanggungan  dinyatakan  pailit,  pemegang  hak tanggungan  tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan undang-undang ini.”
Meskipun  terjadi  keadaan  pailit  terhadap  debitor,  Undang-Undang  Kepailitan  dan PKPU menghormati kreditor pemegang hak jaminan sehingga kreditor pemegang hak jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan, hal ini terdapat dala Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yaitu:
“dengan tetap memperhatikan k etentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56, pasal 57 dan pasal 58, setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau  anggunan  atas  kebendaan  lainnya,  dapat  mengeksekusi  haknya  seolah-olah  tidak terjadi kepailitan.”
Lebih  lanjut  terhadap  kreditor  pemegang  hak  jaminan  seolah-oleh  tidak  terjadi kepailitan sehingga dapat mengeksekusi jaminan sendiri hal ini terdapat dalam Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yaitu:
“dengan tetap ketentuan pasal 56, pasal 57 dan pasal 58, kred itor pemegang hak sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  55  ayat  (1)  harus  melaksanakan  haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat (2) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 178 ayat (1).”
Adapun  mengenai  ketentuan  mengenai  pengertian  insolvensi  terdapat  dalam Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yaitu:
“ yang dimaksud dengan “insolvensi” adalah keadaan tidak mampu membayar.”
Lebih  lanjut  mengenai  ketentuan  batasan  dalam  keadaan  insolvensi  terdapat  dalam Pasal 178 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yaitu:
“jika  dalam  rapat  pencocokan  piutang  tidak  ditawarkan rencana  perdamaian,  rencana perdamaian  yang  ditawarkan  tidak  diterima  atau  pengesahan  perdamaian  ditolak berdasarkan  putusan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  demi  hukum  harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.”
Dalam  hal  ini  pun  sesuai  dengan  kreditor  pemegang  hak  jaminan  seolah-oleh  tidak terjadi kepailitan sehingga dapat mengeksekusi jaminan sendiri, hal tersebut terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 010 K/N/2005 tanggal 18 Mei 2005. Kaidah Hukumnya:
“bahwa dalam ketentuan pasal 59 undang -undang no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan tegas  diuraikan kreditor pemegang hak  separatis  harus  melaksanakan  haknya  tersebut  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  2 (dua)  bulan  setelah  dimulainya  keadaan  insolvensi  sehingga  setelah  lewat  jangka  waktu tersebut mak a menjadi kewenangan kurator.”
UU  Kepailitan  dan  PKPU  menghormati  kreditor  pemegang  hak  jaminan  sehingga kreditor  pemegang  hak  jaminan  seolah-olah  tidak  terjadi  kepailitan,  dapat mengeksekusi  jaminannya  sendiri  untuk  mendahului  dari  para  kreditor  yang lainnnya.

## 3.5 Actio Pauliana Bagi Kepentingan Kreditor
Sejalan  dengan  tujuan  yang  ingin  dicapai  dengan  memberlakukannnya  ketentuan mengenai  pembekuan  harta  kekayaan  debitor,  UU  Kepailitan  dan  PKPU  harus mewajibkan  pula  debitor  menyerahkan  kembali  bagian  dari  harta  kekayaan perusahaan debitor yang telah dialihkan oleh debitor kepada pihak lain, baik melalui hibah  maupun  jual  beli,  yang  dilakukan  beberapa  waktu  yang  lalu  sebelum perusahaan debitor dinyatakan pailit. Dalam ketentuan hukum perdata ketentuan ini disebut sebagai actio pauliana .
Berlakunya actio pauliana terhadap perbuatan hukum si pailit yang dilakukan sebelum putusan  pailit. Actio  pauliana dalam  perkara  kepailitan  sebenarnya  merujuk  pada ketentuan  dalam  Pasal  Pasal  1341  KUHPerdata,  hanya  ada  ketentuan-ketentuan khusus dalam actio pauliana pada perkara kepailitan. 36
Sekalipun  Pasal  1340  KUHPerdata  mengatur  bahwa  perjanjian  hanya  berlaku  anatar para  pihak  yang  membuatnya  dan  perjanjian  itu  tdiak  dapat  membawa  rugi  kepada pihak  ketiga,  pun  pihak  ketiga  tidak  dapat  memperoleh  manfaat  karenannya  dan karena  itu  pihak  ketiga  juga  tidak  mempunyai  hubungan  dengan  perjanjian.  Akan tetapi  Pasal  1341  KUHPerdata  memuat  ketentuan  yang  menyimpang  dari  asas tersebut. 37 Adapun ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1340 KUHPerdata, yaitu: “suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak -pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak  dapat  membawa  rugi  kepada  pihak-pihak  ketiga,  tidak  dapat  pihak-pihak  ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 131 7.” 38
Oleh  karena  dalam  hukum  perdata  pada  dasarnya  ketentuan  hukum  mengenai actio pauliana terdapat dalam Pasal 1341 KUHPerdata yaitu:
“ meskipun  demikian,  tiap  orang  berpiutang  boleh  mengajukan  batalnya  perbuatan yang tidak diwajibkan  yang dilakukan oleh si  berhutang dengan nama apapun juga, yang  merugikan  orang-orang  berpiutang,  asal  dibuktikan,  bahwa  ketika  perbuatan dilakukan,  baik  si  berutang  maupun  orang  dengan  atau  untuk  siap  si  berutang  itu berbuat,  mengetahui  bahwa  perbuatan  itu  membawa  akibat  yang  merugikan  orang orang  yang  berpiutang.  Hak-hak  yang  diperolehnya  dengan  itikad  baik  oleh  orang- orang  ketiga  atas  barang-barang  yang  menjadi  pokok  perbuatan  yang  batal  itu, dilindungi.  Untuk  mengajukan  hal  batalnya  perbuatan-perbuatan  yang  dilakukan dengan cuma-cuma oleh si berutang, cukuplah si berpiutang membuktikan bahwa si berutang  pada  waktu  melakukan  perbuatan  itu  tahu,  bahwa  ia  dengan  berbuat demikian  merugikan  orang-orang  yang  mengutangkan  padanya,  tak  peduli  apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahuinya atau tidak. ”
UU  Kepailitan  dan  PKPU  mengakui  berlakunya actio  pauliana sebagaimana  hal  itu ternyata dalam Pasal 41 UU Kepailitan dan PKPU, yaitu:
1) untuk  kepentingan  harta  pailit,  kepada  Pengadilan  dapat  dimintakan pembatalan  segala  perbuatan  hukum  debitor  yang  telah  dinyatakan pailit  yang  merugikan  kepentingan  kreditor,  yang  dilakukan  sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
36 Hadi  Shubhan, Hukum  Kepailitan:  Prinsip,  Norma,  dan  Praktik  di  Peradilan ,  (Jakarta:  Prenada  Media Group, 2008), 175
37 Fred  G  Tumbuan, Himpunan  Kebijakan  Mengenai  Beberapa  Produk  Legislasi  dan  Masalah  Hukum  di Bidang Hukum Perdata , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), 150
38 R Subekti dan R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Jakarta: Pradnya Paramita, 2009
2) pembatalan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  hanya  dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan,  debitor  dan pihak  dengan siapa  perbuatan  hukum  tersebut dilakukan  mengetahui  atau  sepatutnya  mengetahui  bahwa  perbuatan hukum tersebut nakan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.
3) dikecualikan  dari  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) adalah perbuatan hukum debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/ atau karena undang-undang .”
Selanjutnya UU Kepailitan dan PKPU mengatur mengenai ketentuan berlakunya actio pauliana sebagaimana hal itu ternyata dalam Pasal 42 UU Kepailitan dan PKPU, yaitu:
“ Apabila  perbuatan  hukum  yang  merugikan  krediutor  dilakukan  dalam  jangka  waktu  1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan untuk kepentingan harta pailit, kepada  pengadilan  dapat  dimintakan  pembatalan  segala  perbuatan  hukum  debitor  yang telah  dinyatakan  pailit  yang  merugikan  kepentingan  kreditor,  yang  dilakukan  sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakjukan debitor,  kecuali  dapat  dibuktikan  sebaliknya,  debitor  dan  pihak  dengan  siapa  perbuatan tersebut  dilakukan  dianggap  mengetahui  atau  sepatutnya  mengetahui  bahwa  perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dalam  hal perbuatan tersebut:
a. Merupakan  perjanjian  dimana  kewajiban  debitor  jauh  melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat.
b. Merupakan pembayaran atas atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih.
c. Dilakukan oleh debitor perorangan, dengan atau untuk kepentingan:
1) Suami  atau  istrinya,  anak  angkat  atau  keluarganya  sampai  derajat ketiga.
2) Suatu  badan  hukum  dimana  debitor  atau  pihak  sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut  serta  secara  langsung  atau  tidak  langsung  dalam  kepemilikan badan  hukum  tersebut  lebih  dari  50  %  (lima  puluh  persen)  dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
d. Dilakukan  oleh  debitor  yang  merupakan  badan  hukum,  dengan  atau untuk kepentingan:
1) Anggota  direksi  atau  pengurus    dari  debitor,  suami  atau  istrinya, anak  angkat  atau  keluarganya  sampai  derajat  ketiga  dari  anggota direksi atau pengurus tersebut.
2) Perorangan,  baik  sendiri  atau  bersama-sama  dengan  suami  atau istri,  anak  angkat,  atau  keluarga  sampai  derajat  ketiga,  yang  ikut serta  secara  langsung  atau  tidak  langsung  dalam  kepemilikan debitor lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
3) Perorangan  yang  suami  atau  istrinya,  anak  angkat,  atau  keluarga sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan debitor lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
e. Dilakukan  oleh  debitor  yang  merupakan  badan  hukum  dengan  atau untuk kepentingan badan hukum lainnnya, adalah:
1) Pada perorangan anggota direksi atau pengurus pada ketua badan usaha tersebut adalah orang yang sama.
2) Suami  atau  istrinya,  anak  angkat  atau  keluarganya  sampai  derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus debitor yang juga merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnnya atau sebaliknya.
3) perorangan  anggota  direksi  atau  pengurus,  atau  anggota  badan pengawas pada debitor, atau suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarga  sampai  derajat  ketiga,  baik  sendiri-sendiri  atau  bersama- sama,  ikut  serta  secara  langsung  atau  tidak  langsung  dalam kepemilikan  badan  hukum  lainnnya  lebih  dari  50  %  (lima  puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya.
4) debitor  adalah  anggota  direksi  atau  pengurus  pada  badan  hukum lainnnya atau sebaliknya.
5) badan hukum yang sama atau perorangan yang sama baik bersama atau  tidak  dengan  suami  atau  istrinya,  dan  atau  para  anak angkatnya  dan  keluarga  sampai  derajat  ketiga  ikut  serta  secara langsung  atau  tidak langsung  dalam  kedua  badan hukum  tersebut paling kurang sebesar 50 % (lima puluh persen) dari modal disetor.
f. dilakukan  oleh  debitor  yang  merupakan  badan  hukum  dengan  atau terhadsap badan hukum lain dalam satu group dimana debitor adalah anggotanya.
g. ketentuan dalam huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f berlaku mutatis mutandis  dalam  hal  dilakukan  oleh  debitor  dengan  atau  untuk kepentingan:
1) anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota pengurus tersebut.
2) Perorangan baik sendiri maupun bersama-sama dengan suami atau istri,  anak  angkat,  atau  keluarga  sampai  derajat  ketiga  yang  ikut serta  langsung  atau  tidak  langsung  dalam  pengendalian  badan hukum tersebut. ”

## 3.6 Permohonan Pernyataan Pailit dan PKPU Diputuskan Secepatnya
UU Kepailitan dan PKPU harus menjamin proses permohonan pernyataan Pailit dan PKPU  di  Pengadilan  Niaga  dapat  diputuskan  Majelis  Hakim  secepat-cepatnya, sehingga  tidak  berlarut  larut.  Oleh  karena  dalam  perkara  permohonan  pernyataan Pailit dan PKPU sangatlah membutuhkan kepastian hukum karena banyak pihak yang mempunyai kepentingan diantaranya kreditor, buruh, rekanan bisnis yang dalam hal ini  berpengaruhg  kepada  perekonomian,  globalisasi  industri,  iklim  bisnis  dan investasi.
Sehingga dengan proses permohonan pernyataan pailit dan PKPU di pengadilan niaga dapat  diputuskan  Majelis  Hakim  secepat-cepatnya,  memberikan  kepastian  hukum yang cepat dan meciptakan stabilitas  perekonomian, globalisasi  industri,  iklim bisnis dan investasi.

## 4. Penutup
Konsep  perjanjian,  berdasarkan  Pasal  1338  KUHPerdata  para  pihak  baik  terhadap debitor dan  penjamin (guarantor) harus mematuhi  apa yang telah disepakatinya oleh para pihak tersebut. Kegiatan bisnis bank selain menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, depositu, giro dan simpanan berjangka lainnnya. Dalam pembuatan perjanjian  kredit  dibuat  pula  perjanjian  jaminan,  dimana  salah  satunya  ialah  hak tanggungan. Oleh karena itu, bank merupakan kreditor pemegang jaminan, umumnya bank  memegang  jaminan  hak  tanggungan.  Khususnya  dalam  Pasal  6,  20  dan  21  UU Hak  Tanggungan,  bank berhak  melakukan  eksekusi  apabila  debitor  wanprestasi  dan dalam Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.
Bank juga mempunyai hak untuk mengeksekusi jaminannya meskipun dalam perkara kepailitan. Sehingga upaya bank untuk mengeksekusi jaminannya sendiri merupakan wujud perlindungan hukum terhadap bank selaku kreditor pemegang jaminan. Bank sebagai  kreditor  separatis  sesuai  dengan  Pasal  21  dan  Penjelasan  Pasal  21  UU  Hak Tanggungan,  telah  memberikan  kedudukan  kreditor  pemegang  hak  tanggungan sebagai kreditor separatis dan Pasal 55 ayat 1 dan Pasal 59 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004  Tentang  Kepailitan  dan  PKPU  mengakui  kedudukan  kreditor  separatis  sebagai kreditor  pemegang  jaminan,  dimana  mempynyai  hak  eksekusi  atas  jaminannya sendiri.
UU  No.  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan  PKPU  hendaknya  dilakukan  revisi melihat  urgensinya  yang  cukup  tinggi  yang  datang  dari  masyarakat,  khususnya terhadap perkara-perkara yang telah ada saat ini mengingat perkembangan jaman dan globalitas khususnya dalam perkembangan ekonomi global, tekhnologi informasi dan bisnis global yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, revisi dan pembaharuan UU No. 37 Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan  PKPU  mutlak  diperlukan,  guna  memberikan kepastian hukum terhadap iklim ekonomi, investasi dan bisnis.

## Referensi
Adolf Huala, Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Masalah Hukum,  Kepailitan: Tinjauan Hukum Internasional dan Penerapannya , (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 28, No 1, 2009), 24.
Andy Hartanto. Hukum Jaminan  dan  Kepailitan: Hak  Kreditor  Separatis  dalam  Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitoir Pailit . Surabaya: Laks Bang Justitia, 2015. Anisah  Siti, Perlindungan  Kepentingan  Kreditor  dan  Debitor  dalam  Undang-Undang Kepailitan:  Studi  Putusan-Putusan  Pengadilan  Niaga  dan  Mahkamah  Agung , (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 28, No 1, 2009).
Anisah  Siti. Perlindungan  Kepentingan  Kreditor  dan  Debitor  dalam  Hukum  Kepailitan  di Indonesia . Yogyakarta: Total Media, 2008.
Badrulzaman  Darus  Mariam, Beberapa  Permasalahan  Hukum  Hak  Jaminan ,  (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 11, 2000.
Djumhana  Muhamad. Hukum  Perusahaan  di  Indonesia .  Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2000.
Hasbullah Husni Frieda, Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberi Jaminan Jilid
2 , (Jakarta: Ind-Hill Co, 2002.
Juwana  Hikmahanto, Relevansi  Hukum  Kepailitan  Dalam  Transaksi  Bisnis  Internasional , (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 17, 2002), 56
Mulyadi  Lilik. Perkara  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU) Teori dan Praktik . Bandung: Alumni, 2010.
Shubhan  Hadi, Hukum  Kepailitan:  Prinsip,  Norma,  dan  Praktik  di  Peradilan .  Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
Sjahdeini  Remy  Sutan. Hak  Jaminan  dan  Kepailitan ,  (Jakarta:  Jurnal  Hukum  Bisnis, Volume 11, 2000.
Sjahdeini  Remy  Sutan. Perlindungan  Debitor  dan  Kreditor  Dampak  Undang-Undang Kepailitan Terhadap Perbankan , (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 5, 1998.
Sofwan Masjchoen Soedewi Sri. Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan . Jakarta: BPHN, 2001.
Supramono Gatot Perbankan dan Masalah Kredit .  Jakarta: Djambatan, 1995 Tedjaningsih  Titik, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kreditor  Separatis  Dalam  Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit . Yogyakarta: FH UII Press, 2016.
Tjitrosudibio R. dan Subekti R. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.
Tumbuan G. Fred. Himpunan Kebijakan Mengenai Beberapa Produk Legislasi dan Masalah Hukum di Bidang Hukum Perdata . Jakarta: Gramedia Pustakla Utama, 2017.
Winardi. Aspek-Aspek Perbankan . Bandung: Tarsito, 1978.
CNBC  Indonesia.  2018.  Perang  Dagang  AS-China  Bisa  Picu  Krisis  Ekonomi  Global. Dikutip  pada  laman  website:  https://www.cnbcindonesia.com/market/ 20180831161045-17-31239/perang-dagang-as-china-bisa-picu-krisis-ekonomi- global