## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 1, 2023 , pp. 11-26
Penerapan  Asas Individualiteit terhadap  Sistematika Berjalannya  Hukum  Kebendaan  di  Masyarakat Indonesia
Al  Qodar  Purwo  Sulistyo 1 *,  Anang Dony  Irawan 2 , Titi  Mahira  A’dawiyah 3 , Rosita Indriani 4 , Muhammad Nur Hidayat 5
1 2 3 4 5 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia
*Corresponding Author: alqodar@fh.um-surabaya.ac.id
Histori Artikel Abstrak Masuk: 27 Apr 2023 Review: 3 Jun 2023 Diterima: 8 Agu 2023 Terbit: 8 Agu 2023 Keberadaan hukum  kebendaan  sangatlah  penting  di dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum  kebendaan  segala  benda  dapat  diatur  agar terciptanya  kehidupan  yang  saling  menghormati mengenai kebendaan akan kekuasaan pada pemiliknya.
Tentu  hak  kebendaan  berdasarkan  ketetapan perundang-undangan  sehingga  hal  tersebut  bersifat mengikat.  Sehingga  keberadaannya  memberikan  hal yang perlu dipatuhi oleh masyarakat agar tercapainya welfare state atau negara kesejahteraan sesuai dengan cita-cita  negara.  Dengan  dasar  tersebut  maka  asas individualiteit tentu  dapat  diwujudkan  di  dalam masyarakat  melalui  hukum  kebendaan  karena berdasarkan undang-undang yang ada. Efektifitas asas individualiteit dapat  terwujud  atas  dasar  adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dengan adanya hukum kebendaan yang berlaku tentu  berpengaruh  penuh  terhadap  kehidupan masyarakat, dimana masyarakat harus taat dan tunduk serta  mematuhi segala  aturan  hukum  terlebih pada pelaksaan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.  Sehingga  penegakkan  hukum  benda berdasarkan asas individualiteit dapat berjalan sesuai dengan ketetapan yang ada. Asas ini masyarakat tentu akan lebih mudah dalam mengklaim hak milik mereka terhadap suatu benda karena menurut asas ini hak atas benda dapat ditentukan secara individu. Hak milik dari suatu benda berarti hak untuk menikmati suatu benda secara  leluasa  dan  mengenai  hak  milik  ini  sangat diperlukan  bagi  masyarakat  agar  tidak  terjadi permasalahan di kemudian hari. Kontribusi penelitian diharapkan  bahwa  jaminan  tersebut  yang  nantinya akan  menjadi  dua  bagian  yakni  jaminan  materiil (kebendaan) yang berupa hak mutlak atas suatu benda

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 1, 2023, pp. 11-26
dan dapat dipertahankan serta dialihkan serta jaminan immateriil  (perorangan)  yang  dimana  hanya menimbulkan  hubungan  langsung  pada  perorangan tertentu. Metode  penelitian ini  menggunakan yuridis normatif,  dengan  menggunakan  pendekatan  literasi jurnal dengan menggunakan bahan-bahan yang berupa asas hukum, undang-undang dasar yang terkait sebagai bahan hukum primer atau pokok dalam menyelesaikan penelitian  ini.  Penerapan  sistematika  hukum  benda berdasarkan  asas individualiteit dapat  terlaksana karena  telah  ditetapkan  dan  disahkan  oleh  badan legislatif dengan persetujuan Presiden tentunya.
Kata Kunci: Hukum Kebendaan; Asas Individualiteit ;
Hak Kebendaan. Article’s History Abstract Received: 27 Apr 2023 Reviewed: 3 Jun 2023 Accepted: 8 Agu 2023 Published: 8 Agu 2023 The existence of material law is very important in a social life. With the existence of material law all objects can be regulated so  as to  create a  life that respects  each  other regarding  material  possessions  and  power  over  their owners. Of course material rights are based on statutory provisions so that they  are binding. So that its existence provides things that need to be obeyed  by the community in order to achieve  a welfare state  or a welfare  state in accordance with the ideals of the state. With this basis, the principle  of  individuality  can  certainly  be  realized  in society  through  material  law  because  it  is  based  on existing  laws.  The  effectiveness  of  the  principle  of individuality can be realized on the basis of the existence of  applicable  laws  and  regulations,  as  stated  in  Law Number  12  of  2011.  With  the  existence  of  applicable material law, it certainly has a full effect on people's lives, where people must obey  and submit and comply with all rules. law especially  in the  implementation of  statutory regulations  that  have  been  stipulated.  So  that  the enforcement of the law of objects based  on the principle of  individuality  can  run  in  accordance  with  existing provisions.  This  principle  makes  it  easier  for  the community to claim their ownership rights to an object because  according to  this principle the  rights to objects can  be  determined  individually.  The  right  to  own  an object  means  the  right  to  enjoy  an  object  freely  and regarding  this  property  right  is  very  necessary  for  the community so that  problems do  not occur in the  future. The  research  contribution  is  expected  that  these guarantees will later become two parts, namely material (material) guarantees in the form of absolute rights to an object  and  can  be  maintained  and  transferred  and immaterial  (individual)  guarantees  which  only  cause

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 1, 2023 , pp. 11-26
direct relationships to certain individuals. This research method uses normative juridical, using a journal literacy approach  using materials in the form of legal principles, related basic laws as primary or principal legal materials in completing this research. The systematic application of object law based  on the principle of individuality can be carried out because  it has  been  determined and ratified by  the  legislature with the  approval  of  the president, of course. Keywords: Property  Law;  Individuality  Principle; Property Rights.
All articles are published online in http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/

## Pendahuluan
Hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  sangat  di  pengaruhi  oleh  hukum  asing, terutama  hukum belanda.  Sejak  dijajahnya  Indonesia  oleh eropa  dan negara kapitalis-liberalis  di  masa  itu,  Indonesia  mendapatkan  banyak  paham  dan ideologi  dalam  menjalankan  pemerintahannya.  Bahkan,  hingga  Indonesia merdeka  saat  ini  pun,  masih  banyak  sistem  belanda  yang  di  gunakan  oleh Indonesia  meskipun  telah  terjadi  banyak  perubahan  yang  terjadi  dalam BW ( Burgelijk Wetbook ). Hal tersebut terjadi dan mengubah beberapa hukum adat sebelum  adanya  kedatangan  bangsa  Belanda  di  Indonesia.  Hukum  adat tersebut  tidak  mengenal  adanya  pemisahan  secara  spesifik,  pemisahan tersebut  datang  setelah  adanya penetapan  dari sistem  Eropa yang kemudian berkembang  di  Indonesia.  Salah  satunya  hukum  benda.  Keberadaan  hukum benda tersebut melahirkan peraturan  antara manusia (subjek hukum) dengan benda  itu  sendiri,  sebab  benda  dengan  manusia  sendiri  tidaklah  dapat dipisahkan keberadaannya di dalam kehidupan bermasyarakat (Elsa Nurahma Lubis  &  Dwi  Fahmi,  2021).  Sehingga  keberadaan  hukum  benda  sendiri haruslah  memberikan  fungsi  terhadap  kehidupan  bermasyarakat.  Fungsi tersebut telah terbagi menjadi dua, yakni hak benda memberikan kenikmatan ( zakelijk  genostrecht )  dan  hak  benda  memberikan  jaminan.  Dengan terciptanya hukum kebendaan dapat memberikan suatu jaminan bahwa akan terciptanya  suatu  prinsip  yang  dimana  melahirkan  kehidupan  yang  saling menghormati  akan  kepemilikan  kebendaan  orang  lain.  Serta  keberadaan hukum  kebendaan  tersebut  memberikan  perlindungan  keberadaan  benda pada hak kekuasaan  pemiliknya.
Hukum benda sendiri merupakan suatu hukum dimana ia mengatur hubungan antara  individu  (subjek  hukum)  dengan  benda  (objek  terhadap  suatu kepemilikan)  sehingga  melalui  peraturan  tersebut  melahirkan  suatu  hak kebendaan  ( zakelijk recht ). Melalui  hak kebendaan  tersebut  maka timbulnya

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 1, 2023, pp. 11-26
suatu  kekuasaan  terhadap  subjek  hukum  terhadap  suatu  benda  dimanapun benda tersebut berada. Hukum benda bersifat tertutup (gesloten system) yang dimana seseorang  tidaklah dapat melakukan hak kebendaan  selain yang telah diatur di dalam Buku II Burgerlijk Wetboek (BW) atau undang-undang  bahkan yurisprudensi  telah  di  atur  dalam  KUH  Perdata  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1960 dalam buku II disebutkan bahwa hak kebendaan  bersifat limitatif yang  berarti  hak  kebendaan  hanya  ada  sepanjang  yang telah  di  tentukan  di dalamnya  dan  hal  ini  berarti  peraturan  yang  diatur  dalam  Buku  II  adalah dwingend recth atau hukum yang sifatnya memaksa (Eri Sefira, Martha, 2015). Hal  tersebut  berbeda  dengan  sistem  yang  bersifat  terbuka  dimana  sistem terbuka  ( open system ) ini juga  berkaitan  dengan  asas  kebebasan  berkontrak ( beginse der contract vrijheid) yang  ada dalam  Pasal 1338  KUH Perdata  dan dalam  artian  Buku  III  merupakan  ketentuan  yang  bersifat  mengatur  atau menambah  ( aanvullen de racth) yaitu  aturan  yang  di  buat  oleh  para  pihak dalam hubungan mereka. mengatur keterkaitan pengadaan  hak perseorangan ( personlijk recht ) selain  yang  telah  diatur  dalam  undang-undang  (Ibo, n.d.). Sehingga  dengan  sistem  tersebut  seseorang  dapat  bebas  melaksanakan perjanjian  yang  dimana  hal  tersebut  dapat  menimbulkan  hubungan  hukum yang baik terdapat atau belum pada undang-undang  (Eri Sefira, Martha, 2015). Dengan  begitu  dalam  suatu  sistem  terbuka  siapapun  dapat  mengadakan sejumlah  perikatan  baik perjanjian  mengenai  segala   perikatan  namun tentu hal ini berada dibawah undang-undang  dan sebagainya  (Syahputra, 2012).
Namun  jika  sistem  tertutup  dimana  hukum  kebendaan  membatasi  bahwa seseorang  tidaklah  dapat  dengan  sembarangan  mengesampingkan  beberapa ketentuan mengenai hukum benda yang telah diatur di dalam undang-undang dan  hanya  berdasarkan  kesepakatan  oleh  masing-masing  individu.  Dengan begitu  hak  kebendaan  tidaklah  dapat  ditambah  ataupun  diubah  atas perorangan  dengan kehendak masing-masing.  Sehingga keterkaitan kan suatu benda sangatlah  mempengaruhi akan kehidupan  bermasyarakat. Hal ini telah diatur  di  dalam  Pasal  499 KUH  Perdata  mengenai  pengertian  benda  ( Zaak ). Sedangkan  mengenai  objek  pada  kebendaan  terdapat  dalam  asas individualiteit yakni mengatur mengenai objek dari hak kebendaan  ialah suatu barang  yang  dapat  ditentukan  atas  barang  berwujud  berupa  kesatuan  dan tidak  dapat  jika  barang  ditentukan  berdasarkan  suatu  jenis  maupun jumlahnya. Selain  penjabaran  tersebut  juga ada beberapa  macam benda yang ada menurut  KUHPerdata, yaitu :
1. Benda sebagai objek hukum (Pasal 500 KUHPerdata)

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 1, 2023 , pp. 11-26
Dalam  Pasal  ini  benda  di  golongkan  sebagai  benda  bertumbuh,  yang berwujud  (materiil), yaitu benda  yang nyata dan  dapat  dilihat  serta  tidak bertumbuh, tidak berwujud (immaterial) yaitu merupakan  hak, contohnya :hak piutang, hak cipta, dan hak pengarahan  (Eri Sefira, Martha, 2015).
2. Benda sebagai kepentingan  (Pasal 1354 KUHPerdata) “Jika seseorang  dengan sukarela tanpa di beri tugas, mewakili urusan orang lain,  dengan  atau  tanpa  setahu  orang  tersebut,  maka ia secara  diam-diam mengikatkan  dirinya  untuk  meneruskan  dan  menyelesaikan  urusan tersebut,  jadi  orang  yang  ia  wakili  kepentingannya  dapat  mengerjakan sendiri  urusan  tersebut.  Ia harus  membebani  diri  dengan  segala  sesuatu yang  termasuk  urusan  tersebut.  Ia  juga  harus  menjalankan  segala kewajiban  yang  harus  ia  pertanggung  jawabkan  jika  ia  menerima kekuasaan yang di nyatakan secara tegas” ( KUH Perdata Burgerlijk Wetboek Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , 2019).
3. Benda sebagai kenyataan hukum (Pasal 1263 KUHPerdata) Suatu  perikatan  dengan  syarat  tunda  merupakan  suatu  perikatan  yang tergantung  pada suatu peristiwa yang masih akan datang yang belum tentu akan terjadi, atau yang tergantung  pada suatu peristiwa atau hal yang sudah terjadi tetapi hal tersebut tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Dalam hal pertama, perikatan tidak dapat di laksanakan sebelum peristiwanya terjadi; dalam  hal  kedua,  perikatan  mulai  berlaku  sejak  terjadi  ( KUH  Perdata Burgerlijk Wetboek Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , 2019).
4. Benda sebagai perbuatan  hukum (Pasal 1792 KUHPerdata) Keterkaitan  antara  asas individualiteit dengan  keberadaan  dan  ketetapan hukum kebendaan  dalam persoalan  hak milik atas suatu benda sebenarnya terletak  pada  siapa  hak  kebendaan  tersebut  berada.  Selain  itu  adanya hubungan  antar  yang  bersangkutan  terkait  perlindungan  terhadap bendanya.  Sehingga  kesinambungan  antara  asas individualiteit dengan hukum  kebendaan  apakah  dapat  memberikan  suatu  jaminan  yang  pasti terhadap  keberadaan  suatu benda jika hal tersebut  menurut jenis maupun berdasarkan  jumlahnya. Sehingga  dalam suatu  permasalahan  dibutuhkan beberapa  perjanjian  antar  satu  individu  dengan  individu  lain  terkait  hak milik  atas  suatu  kebendaan  namun  hal  tersebut  apakah  menjadi  suatu acuan  terhadap  kondisi  penetapan  hak  kebendaan  di  dalam  masyarakat Indonesia.  Dengan  begitu  penetapan  asas individualiteit terhadap  hak kebendaan  pada  masyarakat  Indonesia  tentu  dapat  ditetapkan  atas  dasar undang-undang  yang  telah  ditetapkan  sehingga  hak  kebendaan  tersebut dapat  memberikan  jaminan  ( zakelijkzakerheidsrecht ).  Jaminan  tersebut yang  nantinya  akan  menjadi  dua  bagian  yakni  jaminan  materiil

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 1, 2023, pp. 11-26
(kebendaan)  yang  berupa  hak  mutlak  atas  suatu  benda  dan  dapat dipertahankan  serta dialihkan serta jaminan immateriil (perorangan)  yang dimana hanya menimbulkan hubungan langsung pada perorangan  tertentu.
Dengan  begitu  bisa  diketahui  bagaimana  sebuah  asas  kebendaan,  yaitu  asas individualiteit dapat  bekerja  dan  diterapkan  secara  efisien  dalam kehidupan bermasyarakat  di  Indonesia.  Selain  itu,  kami juga  ingin  mengetahui  apakah hukum  kebendaan  yang  lama  dalam  BW (burgelijk  wetbook), sudah  sesuai dengan  hukum  benda  dan  cara  berjalannya  di  Indonesia  hingga  akhirnya pemerintah memutuskan untuk memperbarui asas hukum benda dalam buku II KUHPerdata,  dari situ kami ingin mengetahui  perbedaan  efektivitas hukum benda  lama  dan  hukum  benda  yang  telah  di  perbarui,  apakah  telah  sesuai dengan  cara hidup  dan kebiasaan  masyarakat di  Indonesia  serta  kami ingin menguraikan  mengapa  asas individualiteit dapat  di  terapkan  dalam  hukum kebendaan  yang ada  di Indonesia.  Serta  kami juga  ingin  mengetahui  apakah asas  hukum  benda  sudah  sesuai  dengan  undang-undang  yang  ada  dalam KUHPerdata saat ini.
Benda menurut Pasal 499 Kitab Undang-Undang  Hukum Perdata adalah segala sesuatu  yang menjadi objek milik, dimana benda  bisa berupa  barang maupun hak.  Barang  yang  dimaksudkan  disini  adalah  berupa  tanah  dsb.  Sedangkan yang dimaksud dengan hak adalah hak milik, dan hak paten. Adapun  benda di dalam hukum disebut sebagai  objek. Sehingga  jika berbicara mengenai  benda kebendaan,  maka ada yang menjadi pemilik benda  tersebut.  Mengenai  hal ini tentu  telah  di  atur  di  dalam  hukum  benda  yang  disebut  sebagai  hak kebendaan . Yang  dimaksudkan  dengan  hak  kebendaan  merupakan  suatu keterikatan  antara  hukum  dimana  mengatur  hubungan  individu  (subjek hukum)  dengan  suatu  benda  (objek  terkait  suatu  kepemilikan)  sehingga melalui peraturan  tersebut  melahirkan  suatu  hak kebendaan  ( zakelijk recht ) (A.Mumek,  2017).  Atau  selain  mengatur  dalam  lingkup  individu,  hak kebendaan  juga  dapat  mencakup  hak-hak  perkumpulan  dari  bermacam- macam individu sehingga  membentuk suatu badan atau kelompok. Kelompok atau  badan  tersebut  menurut  R.  Subekti  disebut  Badan  Hukum  atauu rechtpersoon sebab sebagai  suatu subjek  hukum seperti  PT dan CV (Setiawan Oka, 2011).
Namun jika berdasarkan  macam dan  jenisnya  terbagi  berdasarkan  beberapa macam.
1. Jika mengacu pada  Pasal 505 KUH. Perdata, benda dibagi menjadi:

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 1, 2023 , pp. 11-26
a. Benda  yang  dapat  habis  dalam  masa  pakainya  seperti  bahan  bakar atau makanan.
b. Benda yang tak dapat habis dalam masa pemakaiannya seperti laptop, kursi, dan sebagainya.
2. Benda yang dapat diganti atau dicari sebagaimana  gantinya ( vervangbaar ) dan  sebaliknya  yakni  benda  yang  tak  dapat  ditemukan  penggantinya ( onvervangbaar ) seperti benda yang antik.
3. Benda  dalam perdagangan  ( in handel/incommercio ) yakni  segala  benda yang dapat diperjual  belikan.  Sebaliknya, benda  yang tak dapat diperjual belikan ( buiten de handel/extra commercio ).
4. Benda yang dalam penggunaannya  dapat dibagi tanpa adanya penurunan nilai benda tersebut ( deelbaar ). Dalam contohnya seperti tanah.
5. Benda  yang  ada  pada  saat  ini  ( tegen  woordige ) dan  benda  yang  akan datang  ( toekomstige ) seperti  panen  buah  dan  anak  ikan  budidaya  yang akan lahir (Eri Sefira, 2015).
Bahkan  di  dalam  Pasal  499 Burgerlijk  Wetboek (BW),  sudah  dijelaskan mengenai  pengertian  benda  yakni  segala  sesuatu  yang dapat  menjadi  objek hak milik, artinya benda berkaitan dengan  objek kepemilikan daripada  subjek hukum itu sendiri.  Pembagian kebendaan  sendiri  terdapat  dua bentuk  yakni benda bergerak dan benda tidak bergerak. Yang menjadi suatu unsur pembeda dalam benda bergerak  maupun tidak bergerak meliputi: 1). bezit (kedudukan berkuasa)  yakni suatu  pemegang  hak kepemilikan dari  benda bergerak  yang dinamai oleh bezitter (Naki, 2019) 2). Levering (penyerahan) yang dimana saat dilakukannya penyerahan  pada benda bergerak dapat dilakukan secara nyata namun pada  benda tidak bergerak  dilakukan penyerahan  secara  balik nama. 3). Bezwaring (pembebanan) yang dimana pada benda bergerak pembebanan dilakukan  melalui  lembaga  gadai  dan  fidusia,  namun  pada  benda  tidak bergerak pembebanan  dilakukan melalui suatu Lembaga hak tanggungan  dan hipotik.  4). Verjaring (daluwarsa)  yang  dimana  penetapan  daluwarsa  pada benda  tidak  bergerak,  namun  hal  ini  tidak  berlaku  pada  benda  yang  dapat bergerak.  5). Beslag (penyitaan)  yakni suatu penyitaan  agar  dapat  menuntut kembali  dari  benda  bergerak  milik  seseorang  yang  mengajukan beslag itu sendiri  sebab  benda  tersebut  berada  dalam  kekuasaan  orang  lain.  Namun beslag tidak dapat  dilakukan  pada  benda  yang tidak bergerak,  kecuali ketika benda yang bergerak dinilai tidak dapat mencukupi dalam pemenuhan hutang debitor pada kreditor maka beslag dapat dilaksanakan  pada benda yang tidak bergerak  (Lubis, 2015).

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 1, 2023, pp. 11-26
Sedangkan perbedaan  antara benda bergerak dan tidak bergerak jika mengacu pada sifatnya, benda  tak bergerak yakni segala  sesuatu  yang Bersatu  dengan tanah  atau  tertanam  dan  terpaku  seperti  bangunan.  Sedangkan  benda  yang bergerak tentu tidak terpaku dan tertancap dalam tanah, dia dapat berpindah atau  dipindahkan  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain  seperti  kendaraan  atau laptop (Rima, 2021).
Melalui  hak  kebendaan,  maka  akan  timbulnya  suatu  kekuasaan  terhadap subjek  hukum  terhadap  suatu  benda  dimanapun  benda  tersebut  berada. Hukum  benda  bersifat  tertutup  yang  dimana  seseorang  tidaklah  dapat melakukan hak kebendaan  selain yang telah diatur di dalam Buku II Burgerlijk Wetboek (BW) atau undang-undang  bahkan yurisprudensi.  Sifat tertutup yang dimiliki  oleh  hukum  kebendaan  menjadikan  orang-orang  tidak  bisa  seenak hati  untuk  merubah  segala  ketentuan  yang  sudah  tertera,  walaupun berdasarkan  kesepakatann  dua  pihak  sekalipun.  Pada  dasarnya,  fungsi  hak kebendaan  telah  terbagi  menjadi  dua,  yakni  hak  benda  memberikan kenikmatan (zakelijk  genostrecht) dan  hak  benda  memberikan  jaminan. Dengan  terciptanya  hukum  kebendaan  dapat  memberikan  suatu  jaminan bahwa  akan  terciptanya  suatu  prinsip  yang  dimana  melahirkan  kehidupan yang  saling  menghormati  akan  kepemilikan  kebendaan  orang  lain.  Serta keberadaan  hukum  kebendaan  tersebut  memberikan  perlindungan keberadaan  benda  pada  hak  kekuasaan  pemiliknya  (A.Mumek,  2017). Sedangkan  mengenai  objek  yang  terletak  pada  hukum  kebendaan  sendiri terdapat  kejelasannya  pada  asas individualiteit yakni  mengatur  mengenai objek  dari  hak  kebendaan  ialah  suatu  barang  yang  dapat  ditentukan  atas barang  berwujud  berupa  kesatuan  dan  tidak  dapat  jika  barang  ditentukan berdasarkan  suatu  jenis  maupun  jumlahnya  (Markeling  &  Fakultas  Hukum Universitas  Udayana,  2000).  Di  dalam  asas individualiteit ini  menegaskan bahwa  orang  hanya  dapat  sebagai  pemilik  dari  barang  yang berwujud  yang merupakan kesatuan tanpa memiliki hak kebendaan  atas barang-barang  yang telah ditentukan  jenis dan jumlahnya.

## Metode
Metode  penelitian  ini  menggunakan  yuridis  normatif,  dengan  menggunakan pendekatan  literasi  jurnal  dengan  menggunakan  bahan-bahan  yang  berupa asas hukum, undang-undang  dasar yang terkait sebagai bahan  hukum primer atau  pokok  dalam  menyelesaikan  penelitian  ini.  Selain  itu  kami  juga menggunakan  interpretasi  gramatikal  dan  interpretasi  logis  dalam menguraikan  penelitian  yang  akan  kami bahas  dalam  penelitian  ini.  Teknik pengumpulan  data  yaitu menyimak serta  mencatat  informasi penting  dalam

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 1, 2023 , pp. 11-26
Jenis Penelitian • Yuridis-Normatif Data • Primer • Sekunder Pengumpulan Data • Menyimak dan mencatat informasi penting terkait pokok bahasan Analisis • Deskripti- kualitatif Pendekatan
• Undang-Undang
• Konsep
melakukan  analisis  data  (Irawan  &  Sulistyo,  2022).  Keseluruhan  metode penelitian  dapat dibaca pada Gambar 1.
Gambar 1. Metode Penelitian
Hasil dan Pembahasan
Berjalannya Sistematika Hukum Benda Berdasarkan Asas Individualiteit dan Efektivitas di Masyarakat Indonesia
Keberadaan  hukum benda  dalam hukum perdata  tentu memberikan manfaat bagi masyarakat, dimana hukum benda berisi  pengaturan  mengenai  hak-hak kebendaan  dan barang yang tak terwujud sekalipun.  Hukum benda  mengatur tentang  hubungan  orang  sebagai  subjek  hukum dengan  benda  (Muhammad Fauzi  Bachmid,  Yumi  Simbala,  2022).  Dengan  adanya  hubungan  hukum  ini maka sangat  jelas  dapat  melahirkan  kekuasaan  langsung  kepada  seseorang terhadap  suatu benda dan kekuasaan  tersebut bersifat mutlak sehingga  tidak dapat  diganggu  gugat  oleh  apapun  dan siapapun.  Sehingga  orang  lain  harus menghormati  hak  tersebut.  Dengan  adanya  hukum  benda  ini  membuat seseorang  memiliki hak  kenikmatan  dan  hak  jaminan  terhadap  benda  yang dimilikinya. Dalam hak kenikmatan,  pemilik dari  benda  memiliki hak penuh untuk  menikmati  atas  bendanya  sendiri,  sedangkan  di  dalam  hak  jaminan memberikan  kedudukan  yang  lebih  baik  dari  kreditur-kreditur  lain  dalam pelunasan  piutangnya,  sehingga  pemenuhan  piutang  akan  suatu  benda  bisa lebih  terjamin.  Dalam  proses  pemenuhan  hutang  piutang  ini  telah  diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata mengenai  harta kekayaan debitur yang dibagi sesuai  dari  prosentase  piutang.   Dengan  begitu  benda  yang  dijadikan  objek jaminan dapat dilakukan oleh kreditur. Namun hal tersebut tentu perlu adanya suatu  kesepakatan  yang  terjadi  antara  debitor  dan  kreditor.  Jaminan kebendaan  merupakan  suatu  jaminan  yang  berupa  hak  dalam  suatu  benda

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 1, 2023, pp. 11-26
yakni  benda  tertentu  kepemilikan  debitor  dalam  adanya  kesepakatan  dua belah pihak yakni kreditor dan debitor  (Setiono, 2018).
Hal  ini  juga  berkaitan  dengan  salah  satu  asas  yang  terdapat  pada  hukum benda,  yaitu  asas individualiteit .  Di  dalam  asas  ini  objek  kebendaan  dapat ditentukan  secara  individual  mengenai  hak  kepemilikan  terhadap  benda dengan jangka waktu yang tidak terbatas, dengan asas individualiteit ini dapat memberikan  kepastian  dan  jaminan  yang  pasti  mengenai  kepemilikan  dari suatu benda. Hak mengenai kebendaan  juga telah diatur dalam Kitab Undang- Undang  Hukum Perdata di Pasal 499, berdasarkan  Pasal tersebut  pengertian benda  merupakan  segala  sesuatu  yang  dapat  dimiliki  oleh  subjek  hukum (orang maupun badan  hukum), baik itu berupa  hak maupun barang.  Asalkan objek  dari  kepemilikan  dapat  dikuasai  oleh  subjek  hukum. Sehingga  sangat jelas bahwa asas individualiteit dalam hukum benda bersifat  absolut, dimana hak ini dapat dipertahankan  oleh setiap orang (Harfiati, 2019).
Sistematika  hukum benda  terhadap  asas individualiteit tersusun  atas  bentuk yang  berwujud  dan  satu  kesatuan  yang  utuh  menurut  jenis  dan  jumlahnya, artinya dengan asas ini masyarakat tentu akan lebih mudah dalam mengklaim hak  milik  mereka  terhadap  suatu  benda  karena  menurut  asas  ini  hak  atas benda dapat  ditentukan  secara individu (Santoso et al., 2021). Hak milik dari suatu  benda  berarti  hak  untuk  menikmati  suatu  benda  secara  leluasa  dan mengenai  hak milik ini sangat  diperlukan  bagi masyarakat agar  tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Sehingga  realitas saat ini hukum benda dalam masyarakat  menjadi  sangat  penting  untuk  mengatur  segala  sesuatu  terkait kepemilikan terhadap  suatu barang.  Asas individualiteit dalam hukum benda dapat dikatakan efektif di dalam masyarakat, terlebih hukum benda memiliki sifat  tertutup  dimana  hanya  terpaku  pada  undang-undang  yang  telah ditetapkan.  Efektif disini jelas berkaitan dengan  hukum, dimana semua orang harus  bertindak  sesuai  dengan  norma hukum  yang  ada.  Efektivitas  asas  ini mengacu pada  hasil  daripada  pemberlakuan  hukum benda  tersebut,  dimana antara  apa yang diharapkan  dan hasil  sesungguhnya  telah dicapai. Keinginan masyarakat  agar  mendapatkan  hak  jaminan  dan  hak  kenikmatan  dalam kepemilikan  suatu  benda  dapat  terwujud  melalui  asas individualiteit ini. Norma-norma  yang  berlaku  pun  sesuai  dengan  harapan  dan  impian  dari masyarakat.  Sehingga  dapat  terwujud  cita-cita  hukum,  yakni  keadilan, kemanfaatan dan kepastian  dari hukum itu sendiri. Selain itu berjalannya  asas individualiteit ini  dapat  membuat  masyarakat  atau  suatu  individu  (subjek hukum)  mendapatkan  hak  keperdataan,  namun  hubungan  keduanya  dapat

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 1, 2023 , pp. 11-26
menimbulkan hak atau menyepelekan hak terhadap hak kebendaan itu sendiri menurut sifat yang berlaku  di bagi menjadi 2 hak , yaitu :
a) Hak  absolut,  merupakan  hak  mutlak  yang  kekuasaan  di  berikan  oleh hukum  terhadap  subjek  hukum  untuk  berbuat  sesuatu  atau  bertindak sesuatu dengan  memperhatikan kepentingan  yang ada.
b) Hak  relatif,  merupakan  hak  yang  nisbi  di  mana  berarti  kekuasaan  di berikan  kepada  subjek  hukum  tertentu  untuk  berbuat,  tidak  berbuat sesuatu kepada subjek hukum tertentu (Eri Sefira, Martha, 2015).
Asas Individualiteit Dapat Bekerja Secara Efektif di dalam Berjalannya Sistematika Hukum Benda Berdasarkan Undang-Undang
Keefektivitasan  asas individualiteit terhadap  penerapan  sistematika  hukum benda tentu beralaskan legislasi yang telah disahkan oleh badan legislatif yang berwenang  dengan  persetujuan  Presiden.  Mengacu  kepada  dasar  yang  jelas berupa legislasi  atau undang-undang  maka hukum kebendaan  tentu memiliki kekuasaan  untuk dapat  menetapkan, melaksanakan,  serta menegakkan  suatu kepatuhan  masyarakat  mengenai  keberadaan  hukum  kebendaan.  Dengan timbulnya  kepatuhan  masyarakat  terhadap  keberadaan  hukum  kebendaan sendiri  menimbulkan penggunaan  asas individualiteit dengan  tepat di tengah keberadaan  masyarakat.  Terutama  pada welfare  state atau  negara kesejahteraan  yang  dimana  keberadaan  negara  sendiri  memiliki hak  untuk ikut campur di dalam  kehidupan  masyarakatnya  sendiri  untuk memperoleh ketertiban  di  dalamnya.  Hal  ini  terletak  dalam  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011  yang  memuat  mengenai  keberadaan  Peraturan  Perundang- Undangan  yang  berupa  peraturan  tertulis  dalam  memuat  norma  hukum berupa  terikat  secara  umum  (Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia, 2011) meliputi:
1. Pasal 1 ayat (2) “Peraturan Perundang -undangan  adalah peraturan tertulis yang  memuat norma  hukum yang  mengikat  secara  umum dan  dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan”.  Melalui Pasal  tersebut  menjelaskan  mengenai  keberadaan  perundang-undangan yang  dimana  di  dalam  perundang-undangan  tersebut  terdapat  norma hukum bersifat  mengikat  secara  umum. Norma hukum tersebut  bersifat mengikat demi terciptanya ketentraman di dalam masyarakat. Perundang- undangan  tersebut  tentu  diciptakan  melalui  lembaga  yang  berwajib melalui prosedur  yang dimana telah ditetapkan  serta  disepakati  bersama di  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  ada.  Dalam  pembuatan peraturan  tersebut  para  pihak  berwenang  tentu  tidaklah  dapat

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 1, 2023, pp. 11-26
membuatnya  dengan  sewenang-wenang.  Peraturan  tersebut  memuat norma  hukum yang  dimana  sangatlah  bermanfaat    terhadap  lingkungan masyarakat.  Dengan  begitu  kesempatan  untuk  terciptanya  kehidupan masyarakat  yang  terstruktur  semakin  besar  karena  adanya  peraturan perundang-undangan  bersifat  mengikat  dengan  begitu  kepatuhan masyarakat  akan  keberadaan  hukum  tersebut  semakin  besar.  Melalui adanya  kepatuhan  masyarakat  tersebut  maka  asas individualiteit dalam hukum  kebendaan  dapat  diwujudkan  dengan  benar  dan  tepat  karena hukum tersebut  berlandaskan  peraturan  perundang-undangan  yang ada.
2. Pasal 1 ayat (3) “Undang -Undang  adalah  Peraturan  Perundang-undangan yang  dibentuk  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dengan  persetujuan bersama  Presiden”.  Melalui Pasal  tersebut  dijelaskan  bahwa  dalam pembuatan  peraturan  perundang-undangan,  badan  legislatif  yang berwenang  tentu  tidaklah  diperbolehkan  sewenang-wenang.  Sehingga diperlukan persetujuan  dari seseorang  yang memiliki keputusan tertinggi, yakni  dibutuhkannya  keputusan  seorang  Presiden.  Namun  dalam rancangan  peraturan  perundang-undangan  tersebut  juga  harus  mewakili segala masyarakat yang ada sehingga  dalam proses rancangannya  bersifat terbuka.
Timbulnya pranata umum yang berlaku dalam sistematika hukum kebendaan akan  efektif  ketika  terhadap  hal  yang  sekiranya  melampaui  kesepakatan legislasi  yang telah  ditetapkan  oleh pemerintah  sehingga  hal  tersebut  tentu dapat menjaga stabilitas hak individu dalam kepemilikan atas suatu bendanya dari waktu ke waktu.
Melalui  Peraturan  Perundang-Undangan  tersebut  yang  bersifat  umum, tertulis,  serta  mengikat  menjadikan  hukum kebendaan  yang memuat norma hukum benda yang mengikat secara umum melalui ketetapan undang-undang sebagai  salah  satu  jenis  dari  Peraturan  Perundang-Undangan.  Kesepakatan bersama  melalui  undang-undang menjadikan  semakin  dipatuhinya keberadaan  akan  hukum  kebendaan  sehingga  asas individualiteit dapat dengan  mudahnya diterapkan  serta  bekerja  di dalam masyarakat itu sendiri yang  dimana  terikat  akan  keberadaan  undang-undang  atau  legislasi.  Tentu penerapan  dari asas individualiteit melalui hukum kebendaan  mengikuti arah gerak  perkembangan  zaman.  Sehingga  tingkat  efektifitas  penerapan  asas individualiteit melalui  hukum  kebendaan  dapat  diwujudkan  dengan  mudah setiap  adanya  perkembangan  yang  terdapat  dalam  masyarakat.  Namun  hal tersebut  terkadang  masih terdapat  halangan  berupa  kultur masyarakat yang dimana  juga  berpengaruh  terhadap  upaya  penegakan  hukum  tersebut

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 1, 2023 , pp. 11-26
(Nurcahyani & Irawan, 2021). Sehingga  keadaan lingkungan  masyarakat yang sudah  menjadi  kebiasaan  menjadikan  halangan  terhadap  penerapan  asas individualiteit melalui hukum kebendaan.
Penerapan  Asas  Individualitet  dalam  Hukum  Benda  yang  Telah diPerbarui  dan  Berlaku  dalam  Undang-Undang  Serta  Pengaruhnya dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia
Asas individualiteit sendiri  merupakan  suatu  objek  kebendaan  yang memberikan  contoh  benda  tertentu,  atau  dapat  di  tentukan  secara individual/persona  dengan  memberikan  sebuah  kesatuan.  Hak  kebendaan merupakan suatu hak yang sudah dan dapat di tentukan secara individu yang di  maksud  adalah  sebuah  hak  kebendaan  adalah  suatu  yang  berwujud  dan dapat  berupa  satu  kesatuan  yang  telah  di  tentukan  berdasarkan  jenis  dan jumlahnya.  dalam  penerapan  asas individualiteit terdapat  banyak penerapannya  langsung  di  dalam  undang-undang.  Namun  sebelum  itu  mari kita bedah secara spesifik, yaitu :
1. Benda sebagai objek (Pasal 500 KUHPerdata): Segala  sesuatu  yang  termasuk  dalam  suatu  barang  karena  hukum perlekatan,  begitu  pula  segala  hasilnya,  baik  hasil  alam  maupun  hasil usaha  kerajinan,  selama  melekat pada  dahan  atau akarnya,  atau  terpaut pada tahan, adalah bagian dari barang itu. (Pasal 500 KUHPerdata). Secara general  terdapat  sebuah  pengertian  bahwa  objek  adalah  sesuatu  yang tidak dapat bergerak atau sesuatu yang dapat di tuju tanpa menggerakkan sesuatu.  Namun  dalam  hukum  benda  yang  tercatat  bahwa  objek  dari hukum benda adalah benda itu sendiri di mana yang di maksud kan dalam Pasal 500 KUHPerdata adalah :
a. Hasil usaha kerajinan
b. Hasil alam
c. Juga hal yang mereka pada keduanya.
2. Benda sebagai kepentingan  (Pasal 1354KUHPerdata)  : Jika seseorang  dengan sukarela tanpa di tugaskan, mewakili urusan orang lain,  dengan  atau  dengan  tanpa  setahu  orang  itu,  maka ia  secara  diam- diam  mengikatkan  dirinya  untuk  meneruskan  serta  menyelesaikan urusan  itu,  hingga  orang  yang  ia  wakili  kepentingannya  dapat menyelesaikan sendiri urusan itu. Ia harus membebani diri dengan  segala sesuatu  yang  termasuk  urusan  itu.  Ia  juga  harus  menjalankan  segala kewajiban  yang  harus  ia  pikul  jika  ia  menerima  kekuasaan  yang dinyatakan secara tegas. Yang dimaksud dalam Pasal tersebut  adalah jika seseorang  dengan  sengaja  atau tidak ikut campur dalam sebuah  perkara tan  sepengetahuan  atau  seizin  sang  terkait  maka  ia telah  terikat  dalam

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 1, 2023, pp. 11-26
sebuah perkara yang di dalamnya harus di selesaikan hingga sang terwakil mengambil tanggung  jawab dan menyelesaikannya.
3. Benda sebagai kenyataan hukum (Pasal 1263KUHPerdata) Suatu  perikatan  dengan  syarat  tunda  adalah  suatu  perikatan  yang tergantung  pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan belum tentu akan terjadi, atau yang tergantung  pada suatu hal yang sudah terjadi tetapi hal  itu  tidak  diketahui  oleh  kedua  pihak.  Dalam hal  pertama,  perikatan tidak  dapat  di  laksanakan  sebelum  peristiwa  terjadi  ;  dalam  hal  kedua berikatan  mulai  berlaku  sejak  terjadi.  Maka  sebuah  peristiwa  dapat dikatakan syarat tunda apabila akan datang atau belum datangnya sebuah kepastian  hukum yang  ada  maka dari  itu  hal  tersebut  di  sebut  sebagai sebuah  kenyataan  hukum.  Namun,  hal  tersebut  memiliki  ketentuan dimana  suatu  perikatan  tidak  dapat  di  laksanakan  sebelum  sebuah peristiwa  terjadi  dan  kedua  sebuah  perikatan  mulai  berlaku  semenjak terjadinya sebuah peristiwa yang ada.
4. Benda sebagai perbuatan  hukum (Pasal 1792KUHPerdata) Pemberian  kuasa  ialah  suatu  persetujuan  yang  berisikan  pemberian kekuasaan  kepada  orang  lain  yang  menerimanya  untuk  melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Dimana di situ dapat di simpulkan bahwa pemberian kuasa hanya dapat di berikan oleh seseorang yang  memiliki  kuasa  atas  sesuatu  kebendaan  yang  akan  di  berikan kuasanya pada orang yang di tunjuk untuk melakukan suatu perkara atau urusan tertentu.
Dapat kita simpulkan  pada bagian  ini bahwa hukum benda  berdasarkan  asas individualiteit tidak  hanya  berdasarkan  oleh  UU  Nomor  12  Tahun  2011, namun  pada  banyak  perumusan  undang-undang  dan  pembuatan  undang- undang  hukum  perdata  (Isnaeni,  2000).  Namun  dari  penjabaran  suatu penjelasan  korelasi  yang  paling  sesuai  dengan  hal  tersebut  terdapat  pada bagian  penjabaran  undang-undang  KUHPerdata Pasal 500, yang menjelaskan tentang  benda  adalah  suatu  objek. Jika kita melihat dengan  seksama  definisi dari asas individualiteit adalah  ia memandang  benda  merupakan suatu  objek yang  tidak  lain  sama  dengan  penjabaran  Pasal  500  KUHPerdata.  Kemudian mengenai  penerapan  asas individualiteit didalam  peraturan  perundang- undangan  sudah  tertera  sangat  jelas  di  dalam  kitab  undang-undang  hukum perdata  dimana  dikatakan  bahwasannya  benda  sebagai  objek  (Pasal  500 KUHPerdata),  benda  sebagai  kepentingan  (Pasal  1354  KUHPerdata),  benda sebagai suatu kenyataan hukum (Pasal 1263  KUHPerdata), dan benda sebagai perbuatan  hukum (Pasal 1792 KUHPerdata) (Meliala, 2019).

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 1, 2023 , pp. 11-26

## Kesimpulan
Penerapan  sistematika  hukum benda  berdasarkan  asas individualiteit dapat terlaksana  karena telah ditetapkan  dan disahkan oleh badan legislatif dengan persetujuan  presiden  tentunya.  Sehingga,  hukum  benda  ini  memiliki kekuasaan  yang  penuh  terhadap  penetapan  maupun  pelaksanaan  terkait hukum  kebendaan  itu  sendiri.  Adapun  sistematika  hukum  benda  terhadap asas individualiteit tersusun atas bentuk yang berwujud dengan satu kesatuan yang  utuh  menurut  jenis  dan  jumlahnya.  Asas individualiteit ini  ada  dengan maksud  untuk  menegakkan  hak  kebendaan  secara  individu  dimana  asas  ini bersifat absolut, sehingga  hak mengenai kebendaan  dapat dipertahankan  oleh setiap orang. Efektifitas asas individualiteit dapat terwujud atas dasar adanya peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,  seperti  yang tertera  di  dalam Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011,  undang-undang  ini  berisi  tentang sistematika peraturan  perundang-undangan  yang bersifat umum, tertulis dan mengikat.  Tentu  di  dalam  undang-undang  tersebut  dimaksudkan  bahwa efektifitas hukum benda berdasarkan  asas individualiteit dapat dengan mudah ditegakkan dalam masyarakat karena sejalan dengan kesepakatan perundang- undangan.  oleh  karena  itu,  asas individualiteit ini  dapat  diterima  sehingga berjalan baik ditengah-tengah  masyarakat. Dengan adanya hukum kebendaan yang  berlaku  tentu  berpengaruh  penuh  terhadap  kehidupan  masyarakat, dimana  masyarakat  harus  taat  dan  tunduk  serta  mematuhi  segala  aturan hukum  terlebih  pada  pelaksaan  peraturan  perundang-undangan  yang  telah ditetapkan.  Sehingga  penegakkan  hukum  benda  berdasarkan  asas individualiteit dapat berjalan sesuai dengan  ketetapan yang ada.

## Referensi
A.Mumek, R. (2017). Hak-Hak Kebendaan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata .
Elsa Nurahma Lubis, A., & Dwi Fahmi, F. (2021). Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika). Jurnal Ilmu Manajemen Terapan , 2 (6), 768–789. https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.622
Eri Sefira, Martha, M. . (2015). Hukum Perdata. In Riskesdas 2018 (Vol. 3).
Harfiati. (2019). Pasal 1131 BW Sebagai Norma Pengaturan Jaminan Umum . 8 (5), 55.
Ibo, Y. (n.d.). Hukum Benda dan Kebendaan .
Irawan, A. D., & Sulistyo, A. Q. P. (2022). Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara Dan Masyarakat. Jurnal Citizenship Virtues , 2 (1), 251–262. https://doi.org/10.37640/jcv.v2i1.1184 Isnaeni, M. (2000). Benda Terdaftar dalam Konstelasi Hukum Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 7 (13), 47–64.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 1, 2023, pp. 11-26
https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss13.art4
KUH Perdata Burgerlijk Wetboek Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . (2019). Pustaka Mahardika.
Lubis, M.  R. (2015). Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Jurnal  Hukum  Kaidah  Media  Komunikasi  dan  Informasi  Hukum  dan Masyarakat. Jurnal Hukum KAIDAH , 18 (1), 83–101.
Markeling, I. K., & Fakultas Hukum Universitas Udayana. (2000). Bahan Kuliah Hukum Perdata (Pokok Bahasan Hukum Benda). Pustaka Prima , 1–21.
Meliala, D. S. (2019). Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan . 53 (9), 14.
Muhammad Fauzi Bachmid, Yumi Simbala, M. M. (2022). Hak Kebendaan dan
Pembebanan Lembaga  Jaminan  Dalam  Perspektif  Hukum  Perd ata  (KUH Perdata). Lex Administratum, 10 (01), 229–238. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/38317
Naki, J. (2019). Perbandingan Sistem Peralihan Hak Milik Menurut Kuhperdata Dan Uupa No. 5 Tahun 1960 . Vii (1), 31–38.
Nurcahyani, M., & Irawan, A. D. (2021). Etika bermedia sosial sebagai bentuk pengembangan kecerdasan kewargaan untuk membentuk keadaban publik Pendahuluan . 3 , 98–107.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2011). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Undang- Undang No. 12 Tahun 2011) .
Rima, F. I. dkk. (2021). Hukum Benda dan Kebenaan. Academia , 2.
Santoso, A.,  Nugrahaningsih, W.,  &  Rezi.  (2021). Pengantar Hukum Perdata .
Pustaka Baru Press.
Setiawan Oka, I. K. (2011). Hukum Perdata Mengenai Orang Dan Kebendaan .
Setiono,  G.  C.  (2018).  Jaminan  Kebendaan  Dalam  Proses  Perjanjian  Kredit Perbankan  (Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Jaminan  Benda  Bergerak  Tidak
Berwujud). Transparansi Hukum , 1 (1), 1–18. https://doi.org/10.30737/transph.v1i1.159
Syahputra, A. (2012). Hukum Perdata Indonesia Jilid2. Hukum Perdata Indonesia , 50. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=c_pDDwAAQBAJ&oi=fnd &pg=PA101&dq=hukum+perdata&ots=rqa4F8pegn&sig=a9jy2ea_RQSSy6 aUiFHPnetrL-k