## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Volume 8, Issue 1, April 2024 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/

## Peran Badan Bank Tanah Sebagai Land Manager Dikaitkan Dengan Fungsi Sosial Atas Tanah
Afifah Satrianty 1* , Nadia Maulisa 2
1,2 Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
* Corresponding Author: afifah.satrianty@ui.ac.id
Info Artikel Abstrak Direvisi, 20/02/2024 Mengingat  bahwa  negara  berhak  untuk  mengatur  dan  menyelenggarakan peruntukan,  penggunaan,  persediaan  dan  pemeliharaan  bumi,  air  dan  ruang angkasa  tersebut  sehingga  makna  dari  Hak  Menguasai  dari  Negara  yang dimaksud  oleh  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok  Pokok  Agraria.  Adapun  fungsi  land management  mencakup  manajemen  pertanahan  yang  merupakan  bagian  dari management asset  secara  keseluruhan dan fungsi  analisis, penetapan strategis dan pengelolaan implementasi yang berkaitan dengan tanah. Bank tanah hadir sebagai sarana yang mewadahi perolehan tanah publik atau penguasaan tanah umum yang disimpan untuk melaksanakan kebijakan terkait penggunaan tanah pada  masa  yang  akan  datang.  Mengingat  tanah  memiliki  fungsi  sosial  yang sangat berkaitan dengan penguasaan atas tanah, para pemegang hak atas tanah seyogyanya  menggunakan  dan/atau  memanfaatkan  tanahnya  tersebut. Penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut harus sesuai dengan kepentingan masyarakat  atau  khalayak  umum  yang  dibuktikan  dengan  adanya  proyek strategis  nasional  demi  terciptanya  kesejahteraan  bagi  masyarakat.  Tujuan lembaga  badan  bank  tanah  adalah  untuk  mengakomodir  kerja  sama  yang dilakukan  dengan  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah,  badan  usaha  milik negara,  badan  usaha  milik  daerah,  badan  usaha,  badan  hukum  milik  negara, badan  hukum  swasta,  masyarakat  dan  koperasi  dan  atau  pihak  lain  yang  sah. Singkatnya, peran bank tanah sebagai land manager dan dikaitkan dengan fungsi sosial atas tanah harus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku,  kemudian  terkait  dengan  proses  perolehan  dan pengelolaan aset, bank tanah harus benar-benar melakukan pengkajian terhadap siapa  saja  yang  memenuhi  kriteria  sebagai  penerima  aset  berupa  hak pengelolaan, bank tanah harus tetap memperhatikan asas kemanfaatan dan asas prioritas sehingga sasaran penggunaan atas tanah tersebut menjadi tepat, efektif dan efisien. Harus ada kriteria guna penetapan peruntukan bank tanah sehingga terciptanya kepastian hukum dari fungsi land management itu sendiri bank tanah tersebut.
Diterima, 28/03/2024
Dipublikasi, 02/04/2024 Kata Kunci:
Badan Bank Tanah; Fungsi Sosial; Land Manager; Land Management .

## Abstract
Keywords: Land Bank Agency; Social Function of Land; Land Manager. Bearing  in  mind  that  the  state  has  the  right  to  regulate  and  carry  out  the allocation, use, supply and maintenance of earth, water and space so that the meaning of the State's Right to Control as intended by Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in conjunction with Article 4 paragraph (1) Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles Regulations. The land management function includes land management which is  part  of  overall  asset  management  and  the  functions  of  analysis,  strategic determination  and  implementation  management  related  to  land.  Land  banks exist as a means of facilitating the acquisition of public land or control of public land  that  is  stored  to  implement  policies  related  to  land  use  in  the  future. Considering  that  land  has  a  social  function  that  is  closely  related  to  land
control,  land  rights  holders  should use and/or utilize their land.  The use and utilization of land must be in accordance with the interests of the community or general  public  as  evidenced  by  the  existence  of  national  strategic  projects  to create  prosperity  for  the  community.  The  aim  of  the  land  bank  agency  is  to accommodate  cooperation  carried  out  with  the  central  government,  regional government,  state-owned  enterprises,  regional-owned  enterprises,  business entities,  state-owned  legal  entities,  private  legal  entities,  communities  and cooperatives and/or other legitimate parties.  In short, the role of land banks as land managers and related to the social function of land must remain guided by the provisions of applicable laws and regulations, then related to the process of acquiring and managing assets, land banks must really carry out an assessment of  anyone  who  meets  the  criteria  As  recipients  of  assets  in  the  form  of management rights, land banks must continue to pay attention to the principle of benefit and priority so that the target use of the land is appropriate, effective and efficient. There must be criteria for determining the designation of a land bank so as to create legal certainty regarding the land management function of the land bank itself.

## PENDAHULUAN
Dalam  pembentukan  badan  bank  tanah  seharusnya  juga  memperhatikan  aspek  kriteria dan persyaratan bagi bank tanah untuk melakukan pengadaan dan pengelolaan tanah. Hal ini disebabkan  bahwa  bank  tanah  merupakan  suatu  lembaga sui  generis 1 sehingga  bank  tanah memiliki  tugas  dan  fungsi  sebagai land  manager. Diharapkan  dengan  hadirnya  badan  bank tanah  tersebut  dapat  menjadi  salah  satu  upaya  pemerintah  untuk  menciptakan  pemerataan penguasaan tanah dan ekonomi berkelanjutan dapat terwujud.
Perwujudan  keadilan  sosial  dalam  Negara  hukum  merupakan  unsur  utama,  mendasar, sekaligus  unsur  yang  paling  rumit,  luas,  struktural  dan  abstrak.  Kondisi  tersebut  didasarkan atas  adanya  konsep  keadilan  sosial  yang  mengandung  makna  perlindungan  hak,  persamaan derajat  dan  kedudukan  di  hadapan  hukum,  kesejahteraan  umum,  serta  asas  proporsionalitas antara kepentingan individu, kepentingan sosial dan Negara. Keadilan dan keadilan sosial tidak selalu  dapat  dilahirkan  dari  rasionalitas,  tetapi  juga  ditentukan  oleh  atmosfir  sosial  yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam masyarakat. 2
Keadilan sosial dalam negara hukum pancasila mempunyai  arti bahwa pendistribusian sumber  daya  ditujukan  untuk  menciptakan  kesejahteraan  sosial  terutama  bagi  kelompok masyarakat terbawah atau masyarakat yang memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang lemah selain itu, keadilan sosial juga menghendaki upaya pemerataan sumber daya agar kelompok masyarakat yang lemah dapat dientaskan dari kemiskinan dan diharapkan kesenjangan sosial ekonomi di tengah-tengah masyarakat dapat diminimalisir. 3
1 Definisi sui generis menurut Oxford Dictionary yakni sui generis is a different from all other people or things atau dapat diartikan bahwa sui generis atau bebas yakni sesuatu yang berbeda dari pada umumnya atau bersifat unik  atau  dibentuk  secara  khusus  yang  memiliki  klasifikasi  tersendiri  sehingga sui  generis  organization merupakan  organisasi  yang  memiliki  aturan  dan  struktur  tersendiri  yang  terbebas  dari  kontrok  lembaga eksekutif  meskipun  hanya  dapat  bekerja  dengan  kolaborasi  dengan  lembaga  utama  pemerintah  terutama lembaga  eksekutif.  Sebagaimana  dikutip  pada  laman  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara,  Kementerian Keuangan Republik Indonesia,  “Piutang  Lembaga  Sui  Generis  adalah  Piutang  Negara?” https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15642/Piutang-Lembaga-Sui-generis-adalah-Piutang- Negara.html , diakses pada tanggal 30 Oktober 2023.
2 Purwanto, “ Perwujudan Keadilan Dan Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum Indonesia: Perjuangan Yang Tidak  Mudah  Dioperasionalkan ”  hlm.2 https://media.neliti.com/media/publications/265442-perwujudan- keadilan-dan-keadilan-sosial-b6aa6e8f.pdf diakses pada 21 Juni 2023.
3 Sudharto P. Hadi, Dimensi Hukum Pembangunan , (Semarang: Undip, 2002), hlm.v.
Jika  dikaitkan  dengan  penjelasan  di  atas,  Negara  sedang  mengembangkan  sistem ekonomi berkeadilan. Konsep ekonomi berkeadilan sebenarnya adalah sebuah antagonis dari sistem  ekonomi  pada  masa  orde  baru  (orba).  Pemerintahan  Orba  maupun  Reformasi, penekanan  tentang  sektor  ekonomi  lebih  mengutamakan  pada  kemakmuran  ( trickling-down effect  approach) .  Paradigma  tersebut  dapat  dilihat  dengan  ciri  utamanya  adalah  sentralisasi kebijaksanaan pengelolaan ekonomi dan keuangan negara serta target stabilisasi politik yang bersifat  represif  oleh  Pemerintah  Pusat.  Strategi  pembangunan  serupa  ini  terutama dimaksudkan untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 4
Merujuk  pada  ketentuan  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi sebagai berikut:
“ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang  penguasaannya ditugaskan  kepada  Negara  Republik  Indonesia,  harus  dipergunakan  untuk  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat .”
Berdasarkan  hal  tersebut,  lahirlah  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar  Pokok  Pokok  Agraria  atau  kerap  dikenal  sebagai  UUPA.  UUPA  merupakan  suatu produk  hukum  yang  digunakan  sebagai  dasar  pengaturan  pertanahan  di  Indonesia.  Adapun tujuan UUPA tersebut adalah sebagai berikut: 5
1. “Dasar  penyusunan  hukum  agraria  nasional,  sehingga  tercapainya  tujuan  keadilan  bagi seluruh Rakyat Indonesia;
2. Dasar untuk menciptakan kesatuan hukum pertanahan;
3. Bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan hak atas tanah.”
Berkaitan  dengan  penjelasan  di  atas,  Negara  berhak  untuk  mengatur  dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa  tersebut  sehingga  makna  dari  Hak  Menguasai  dari  Negara  yang  dimaksud  oleh Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  sebagai  hubungan  hukum yang  bersifat  publik  semata-mata  atas  dasar  Hak  Menguasai  dari  Negara  ditentukan  atas berbagai macam hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh perseorangan ataupun badan hukum. Hal tersebut  selaras  dengan  Pasal 4  ayat  (1)  UUPA. 6 Hubungan  antara  Hak  Menguasai  dari Negara dengan hak-hak perseorangan atau badan hukum, dijelaskan dalam penjelasan umum II angka 2 UUPA yang menyatakan bahwa kekuasaan negara mengenai tanah yang dipunyai orang  dengan  suatu  hak  dibatasi  oleh  isi  dari  hak  itu,  artinya  sampai  seberapa  negara memberikan kekuasaan kepada yang mempunyainya untuk menggunakan haknya, sampai hal itulah batas kekuasaan negara tersebut. 7 Permasalahan di Indonesia saat ini masih terkendala pada  sektor  pembangunan,  seperti  ketersediaan  tanah  negara  menjadi  sangat  terbatas, terjadinya urban spawling 8 yang mengakibatkan tidak terkendalinya alih fungsi lahan dan tidak
4 Firdaus  Baderi, Sistem  Ekonomi  Berkeadilan, https://www.neraca.co.id/article/40557/sistem-ekonomi- berkeadilan diakses pada 21 Juni 2023.
5 Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Agraria, UU No. 5 Tahun 1960, LN No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043, selanjutnya disebut UUPA, Penjelasan Pasal 4 ayat (1).
6 Supriadi, Hukum Agraria, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 105.
7 Ramli Zein, Hak Pengelolaan dalam UUPA (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), hlm. 46.
8 Pengertian Urban Spawling adalah pembangunan kota yang tidak terkendali atau tidak terkontrol atau suatu pertumbuhan dari wilayah perkotaan yang menuju  suatu  proses tipe pembangunan penggunaan lahan yang beragam di daerah pinggiran kota. Sebagaimana dikutip dalam Kamus Digital Istilah Pengembangan Wilayah, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
efisien.  Jika  ditelaah  lebih  lanjut  masalah  pertanahan  dan  kebutuhan  akan  tanah  yang berdampak  menimbulkan  kesenjangan  dalam  pembangunan.  Adapun  masalah  pertanahan nasional yakni sebagai berikut:
a. Ketersediaan tanah untuk pembangunan menjadi sangat terbatas;
b. Terjadi ketimpangan kepemilikan dan tanah menjadi spekulan sehingga harta tanah menjadi tidak terkendali;
c. Terdapat banyak potensi tanah idie 9 dan tanah telantar yang belum dioptimalkan.
Mengingat  akan  kebutuhan  tanah  yang  semakin  besar  yakni  seperti  Proyek  Strategis Nasional  (PSN)  pembangunan  infrastruktur,  energi  dan  program  pembangunan  lainnya, membangun  kota  baru  dan  program  1juta  rumah  untuk  masyarakat  berpenghasilan  rendah (MBR),  serta  penyediaan  tanah  untuk  memfasilitasi  investasi  dalam  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi. 10 Secara  fungsional  kewenangan  negara  untuk  mengatur  pertanahan dilaksanakan  oleh  Kementerian  ATR/BPN.  Salah  satu  fungsi  dari  Kementerian  ATR/BPN adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum keagrariaan atau pertanahan, penataan agrarian atau pertanahan,  pengadaan  tanah,  pengendalian  pemanfaatan  ruang  dan  penguasaan  tanah,  serta penanganan masalah agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah. 11
Permasalahan terkait pertanahan kini semakin kompleks. Adapun salah satu contoh dari permasalahan  tersebut  adalah  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum,  Pengadaan  tanah untuk  kepentingan  umum  ini  bertujuan  untuk  menyiapkan  lahan  untuk  melakukan pembangunan  dalam  mengembangkan  kemakmuran  bangsa,  negara  dan  rakyat  serta  tetap menjunjung  tinggi  keperluan  hukum  pihak  pemilik  lahan  yang  berkuasa  atas  tanahnya. 12 Mengingat  ketersediaan  tanah  kian  menipis,  namun  kebutuhan  akan  tanah  terus  meningkat. Maka  pemerintah  memberikan  stimulus  guna  untuk  menghindari  ketimpangan  terkait ketersediaan tanah dengan cara membentuk suatu lembaga badan bank tanah.
Mengingat  pada  era  pemerintahan  Joko  Widodo,  terdapat  gagasan  omnibus  law. Pengertian omnibus  law yakni  suatu  metode  atau  konsep  pembuatan  regulasi  yang menggabungkan  beberapa  aturan  yang  subtansi  pengaturannya  berbeda  menjadi  1  (satu) peraturan  dalam  1  (satu)  payung  hukum. 13 Pemerintah  dengan  ini  menerbitkan  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana diubah menjadi Peraturan
Indonesia, http://bank-data.bpiw.pu.go.id/dictionary/words?q=Urban++sprawl&id=1817 diakses pada tanggal 5 November 2023.
9 Pengertian indle yaitu Barang Milik Negara (BMN) Berupa tanah dan bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  Kementerian/Lembaga  (K/L).  sebagaimana  dikutip  dalam website  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia, Pengelolaan  BMN  Idle:  Ringankan  Beban  Belanja Negara https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2281/Pengelolaan-BMN-Idle-Ringankan-Beban- Belanja-Negara.html#:~:text=Barang%20Milik%20Negara%20(BMN)%20idle,Lembaga%20(K%2FL) , diakses pada Tanggal 21 Juni 2023.
10 Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Materi Paparan Tahun 2020.
11 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kab. Batang https://kab- batang.atrbpn.go.id/menu/detail/13733/sekilas , diakses pada Tanggal 26 Juni 2023.
12 Windy Wulan Sari, Sri Setyadji, Kedudukan Hukum Badan Bank Tanah dalam Perspektif Undang-Undang Pokok Agraria, https://repository.untag-sby.ac.id/14939/ diakses pada 26 Juni 2023
13 Muhammad  Idris,   “ Masih  Bingung  Apa  Itu  Omnibus  law”,  Kompas.com,  20  Juli  2023,  tersedia pada https://money.kompas.com/read/2020/02/18/160300026/masih-bingung-apa-itu-omnibus-law?page=all diakses pada 20 Juli 2023.
Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  serta terbitnya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  menjadi  Undang- Undang.
Selanjutnya, dibutuhkan suatu peraturan pelaksana guna melaksanakan ketentuan pada undang-undang sebagaimana disebutkan di atas, hal ini tentunya terdapat peraturan pelaksana yakni  hadirnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  64  Tahun  2021  tentang  Badan  Bank  Tanah. Mengingat Pemerintah hanya berperan sebagai Land Administrator , sehingga diperlukan solusi agar pemerintah memiliki fungsi tersebut dengan membentuk badan bank tanah guna berperan sebagai eksekutor terhadap pengelolaan tanah.
Merujuk pada ketentuan Pasal 125 sampai dengan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, membahas tentang Badan Bank Tanah yang mana bank tanah merupakan  badan  khusus  ( sui  generis )  yang  dibentuk  untuk  mengelola  tanah.  Bank  tanah berfungsi  sebagai land  manager untuk  melaksanakan,  perencanaan,  perolehan,  pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pendistribusian tanah. Hal ini tentunya selaras dengan Pasal 126 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  yang  menyatakan  bahwa  bank tanah  menjamin  ketersediaan  tanah  dalam  rangka  ekonomi  berkeadilan  untuk  kepentingan umum,  kepentingan  sosial,  kepentingan  pembangunan  nasional,  pemerataan  ekonomi, konsolidasi  tanah  dan  reforma  agraria  diharapkan  salah  satu  upaya  pemerintah  untuk menciptakan  pemerataan  penguasaan  tanah  dan  ekonomi  berkelanjutan  dapat  terwujud. Program  reforma  agraria  ditujukan  sebagai  salah  satu  sarana  pemenuhan  hak  berdasarkan keadilan  sosial  untuk  masyarakat,  sedangkan  apabila  masyarakat landless tidak  dpaat diletakkan untuk business process pengadaan tanah bagi kepentingan investror. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan tujuan yang tercakup dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
Jika ditinjau  lebih  lanjut,  belum  adanya  kejelasan  terkait  kriteria  dan  persyaratan  bagi bank  tanah  dalam  melakukan  pengadaan  dan  pengelolaan  tanah. 14 Ketidakjelasan  tersebut melahirkan pemikiran bahwasannya pemerintah memiliki hak untuk dapat mengambil lahan rakyat  dengan  maksud  demi  peningkatan  pemakaian  lahan. 15 Sehingga  dikhawatirkan pemerintah memiliki peluang untuk melakukan penyalahgunaan wewenang dari terbentuknya badan bank tanah ini. Mengingat tanah memiliki fungsi sosial yang mana berkaitan erat dengan penguasaan atas  tanah, para pemegang hak atas tanah dengan ini seyogyanya menggunakan dan/atau memanfaatkan tanahnya tersebut. Penggunaan dan pemanfaatan tersebut seyogyanya harus sesuai dengan kepentingan masyarakat atau khalayak umum.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.  Adapun yang menjadi  pedoman  dalam  penulisan  penelitian  ini  adalah  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun
14 Lembaga  Bantuan  Hukum  Pengayoman,  “ Konsep  Bank  Tanah  dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja” https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/konsep-bank-tanah-dalam-undang-undang-cipta-kerja/ diakses  pada  26 Juni 2023
15 Windy Wulan Sari, Kedudukan Hukum…
2012,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  64  Tahun  2021  dan  peraturan  dan  doktrin-doktrin  yang selanjutnya akan diuraikan dalam bagian pembahasan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan–bahan kepustakaan. Bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  Bahan hukum primer yaitu bahan hukum dari segala bentuk peraturan perundang-undangan terkait, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  Tahun  2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggara Badan Bank Tanah dan bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder terdiri dari  buku-buku,  artikel  jurnal,  hasil  karya  ilmiah,  dan  hasil-hasil  penelitian  yang  berkaitan dengan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Peran Bank Tanah sebagai land manager di Indonesia
Lahirnya  lembaga  Bank  Tanah  di  Indonesia  diinisiasi  oleh  adanya  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  yang  mengamanatkan  bahwa  Pemerintah  Pusat berwenang  untuk  membentuk  suatu  badan  bank  tanah  yang  bertujuan  untuk  melaksanakan perencanaan,  perolehan,  pengadaan,  pengelolaan,  pemanfaatan  dan  pendistribusian  tanah. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan  Bank  Tanah  sebagai  peraturan  pelaksananya.  Adapun  badan  bank  tanah  merupakan lembaga sui  generis yaitu  lembaga  yang  dibentuk  melalui  Undang-Undang,  melaksanakan kewenangan  pemerintah  yang  bersifat  otonom/ independent dari  kepentingan  pemerintah. Melalui  ketentuan  pasal  126  Undang-Undang  Cipta  Kerja,  Badan  Bank  Tanah  memiliki kewenangan  untuk  menjamin  ketersediaan  tanah  dalam  rangka  mewujudkan  ekonomi berkeadilan demi kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan  ekonomi,  konsolidasi  lahan  dan  reforma  agraria.  Mengingat  bahwa  dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, bank tanah harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
a) Transparan,  yakni  berkaitan  dengan  keterbukaan  dalam  pelaksanaan  pengambilan keputusan  dan  mengemukakan  informasi  materiil  dan  relevan  yang  dapat dipertanggungjawabkan  secara  akurat  dan  tepat  waktu,  fungsi  dari  keterbukaan  pada pengambilan keputusan tersebut adalah untuk meningkatkan akuntabilitas sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan wewenang oleh para pejabat atau organ dari bank tanah. hal ini menjadi poin penting dalam pengelolaan bank tanah untuk menjaga Integritas dari bank tanah itu sendiri.
b) Akuntabel,  yakni  kejelasan  fungsi,  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban  Komite,  Organ Bank Tanah, maupun pegawai sehingga pengelolaan Bank Tanah dapat dilaksanakan secara efektif. 16 Adapun maksud dari akuntabel ini merujuk pada entitas dalam sistem pengelolaan bank tanah harus memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab yang spesifik, sehingga hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan menimbulkan kepercayaan dari masyarakat
16 Peraturan Pemerintah tentang Badan Bank Tanah, PP Nomor 64 Tahun 2021, LN 109 TNL 6683, Penjelasan
bahwasannya  setiap  kebijakan  yang  diambil  oleh  Bank  Tanah  didasarkan  pada  prinsip keadilan dan kepentingan umum.
c) Non profit, yakni pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan Bank Tanah digunakan untuk  pengembangan  organisasi  dan  tidak  membagikan  keuntungan  kepada  organ  Bank Tanah. 17 Dapat dikatakan bahwa bank tanah sebagai lembaga nonprofit harus menggunakan kekayaan atau pendapatannya untuk  menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan seperti halnya melakukan pemerataan penguasaan tanah, konsolidasi tanah dan turut serta mengatur pengadaan tanah guna kepentingan umum, memberikan pelayanan kepada masyarakat dsb. Apabila  bank  tanah  mendapatkan  keuntungan  dari  perolehan  tanah  tersebut,  maka keuntungan itu harus dikelola dengan cermat dan teliti serta keuntungan tersebut digunakan untuk  pengelolaan  bank  tanah,  sehingga  tidak  terdapat  pembagian  keuntungan  kepada komite, organ dan pegawai bank tanah.
Selanjutnya,  patut  diketahui  bahwa  kekayaan  bank  tanah  merupakan  kekayaan  negara yang  pisahkan 18 yakni  kekayaan  negara  yang  berasal  dari  Anggaran  Pendapatan  Belanja Negara (APBN) melali Kementerian Keuangan atau perolehan lainnya yang sah dan dijadikan penyertaan modal kepada lembaga bank tanah yang dikelola secara korporasi. Menempatkan kekayaan  negara  untuk  dikelola  secara  korporasi  menghasilkan  manfaat  bagi  peningkatan perekonomian negara, selain itu, tujuan dari pemisahan kekayaan negara tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat. 19 Selaras dengan hal tersebut, Pasal 128  Undang-Undang  Cipta  Kerja  menyebutkan  bahwa  sumber  kekayaan  bank  tanah  dapat diperoleh dari APBN, Pendapatan sendiri, penyertaan modal negara dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fasilitas  perpajakan  bank  tanah  erat  kaitannya  dengan  perpajakan  daerah  dalam perolehan, pengadaan, kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan atas tanah sebagaimana diberikan  kepada  lembaga  pemerintah  atau  bank  tanah  dikecualikan  dari  kewajiban pembayaran  PBB  dan/atau  BPHTB  sepanjang  tidak  dilakukan  dalam  rengka  mendapatkan keuntungan.  Dalam  hal  bank  tanah  mendistribusikan  kepada  pihak  lain  atau  pihak  ketiga, proses  perolehan,  pengadaan,  kepemilikan,  penguasaan  dan/atau  pemanfaatan  atas  tanah dikenakan  PBB  dan  BPHTB.  Fasilitas  pajak  dalam  pendistribusian  tanah  ditinjukkan  untuk MBR dan atau untuk fasilitas sosial berlaku pembebasan terhadap PPh dan BPHTB.
Dalam konteks yang tercantum pada pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, dapat dikatakan bahwasannya bank tanah berfungsi sebagai land manager untuk melaksanakan, perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pendistribusian tanah yang akan diuraikan sebagai berikut:
1. Perencanaan,  pada  tahap  ini  perencanaan  didasarkan  pada  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Tata Ruang (TARU). Perencanaan
17 Ibid.
18 PP Nomor 64 Tahun 2021, Ps. 2 ayat (4).
19 Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia, Kekayaan  Negara  yang  Dipisahkan  Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah Perlu Dilakukan Pengawasan Secara Optimal https://kalbar.bpk.go.id/kekayaan-negara-yang-dipisahkan-pada-perusahaan-negaraperusahaan-daerah-perlu- dilakukan-pengawasan-secara- optimal/#:~:text=Kekayaan%20negara%20yang%20dipisahkan%20adalah,19%20Tahun%202003%20tentan g%20BUMN . Diakses pada tanggal 27 Juni 2023.
tersebut ditetapkan oleh kepala badan pelaksanaan setelah mendapat persetujuan dari komite bank tanah, Adapun dilakukan dengan jangka waktu sebagai berikut: 20
a. Rencana jangka panjang yakni 25 tahun
b. Rencana jangka menegah yakni 10 tahun
c. Rencana Jangka pendek yakni 1 tahun
2. Perolehan,  adapun  yang  menjadi  dasar  perolehan  yakni  terbagi  menjadi  2  (dua) kategori: 21
a. Tanah hasil penetapan pemerintah, yang berasal dari:
1) Tanah bekas hak;
2) Kawasan dan tanah telantar;
3) Tanah pelepasan kawasan hutan;
4) Tanah timbul;
5) Tanah hasil reklamasi;
6) Tanah bekas tambang;
7) Tanah pulau-pulau kecil;
8) Tanah yang terkena kebijakan perubahan tata ruang; dan
9) Tanah yang tidak ada penguasaan di atasnya.
b. Tanah  dari  pihak  lain  dapat  dilakukan  melalui  proses  pembelian,  penerimaan hibah/sumbangan  atau  yang  sejenis,  tukar  menukar,  pelepasan  hak  dan  perolehan bentuk lainnya yang sah. Adapun tanah dari pihak lain berasal dari:
1) Pemerintah Pusat;
2) Pemerintah Daerah;
3) Badan Usaha Milik Negara;
4) Badan Usaha Milik Daerah;
5) Badan Usaha;
6) Badan Hukum; dan
7) Masyarakat
3. Pengadaan,  sebagai  instansi  yang  memerlukan  tanah,  Bank  Tanah  dapat  melakukan pengadaan tanah dengan melakukan pengadaan tanah dengan mekanisme tahapan tanah bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  atau  untuk  pengadaan  tanah  secara langsung atau business to business.
4. Pengelolaan, adapun dalam hal ini terbagi menjadi beberapa bagian yakni:
a. Pengembangan tanah guna penyiapan tanah untuk kegiatan sebagai berikut: 22
1) Perumahan dan kawasan permukiman;
2) Peremajaan kota;
3) Pengembangan kawasan terpadu;
4) Konsolidasi lahan;
5) Pengembangan infrastruktur;
6) Pengembangan sarana dan prasarana lain;
7) Pematangan tanah untuk mempersiapkan tanah bagi tata kelola usaha bank tanah; dan
20 PP Nomor 64 Tahun 2021, Ps. 5.
21 Ibid, Ps. 6-8.
22 Ibid, Ps. 11.
8) Proyek Strategis Nasional (PSN).
b. Pemeliharaan dan pengamanan tanah, yakni: 23
1) Aspek  hukum,  dalam  hal  ini  bertujuan  untuk  mengamankan  data  yuridis menciptakan kepastian hukum hak atas tanah serta aktif dalam melakukan upaya hukum guna melindungi kepastian hukum hak atas tanah baik di dalam maupun di luar pengadilan;
2) Aspek fisik, dalam hal ini pemeliharaan dan pengamanan dapat dilakukan dengan cara  membuat  papan  pengumuman  bahwa  tanah  tersebut  dikuasai  oleh  bank tanah, selain itu pada kawasan atau tanah tersebut dibuat tanda batas atau tunggak guna mengetahui luasan tanah tersebut.
c. Pengendalian tanah, terdiri atas:
1) Pengendalian terhadap penguasaan tanah yakni pengelolaan atas tanah tersebut tidak  hanya  dikelola  oleh  masyarakat  atau  pihak  tertentu,  adapun  tujuan  dari Pengendalian terhadap penguasaan tanah adalah sebagai salah satu upaya untuk mengontrol  kepemilikan  dan  penggunaan  tanah  di  suatu  wilayah  sehingga meminimalisir  terjadinya  monopoli  atas  kepemilikan  dan  penggunaan  tanah tersebut.
2) Pengendalian terhadap pemanfaatan tanah, yaitu pengendalian terhadap kegiatan pemanfaatan  tanah  sehingga  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang  dan  program prioritas  yang  ditetapkan  oleh  Bank  Tanah. 24 Adapun  hal  tersebut  tentunya berpedoman  pada  perencanaan  yang  berkaitan  dengan  pemetaan,  rencana  tata ruang  dan  wilayah,  zonasi  atas  tanah  dan  kawasan  tertentu.  Sehingga  yang menjadi  tujuan  utama  dari  pengelolaan  ini  adalah  untuk  memanfaatkan  tanah secara  efektif  dan  efisien  dengan  tetap  memperhatikan  pembangunan berkelanjutan  serta  mencegah  terjadinya  kerusakan  lingkungan  terhadap  tanah tersebut.
3) Pengendalian terhadap nilai tanah, yaitu  pengaturan harga dan nilai tanah serta mengupayakan  stabilitas  harga  pasar  dan  mencegah  terjadinya  fluktuasi  harga yang melambung tinggi, adapun beberapa tahapan yang dapat dilakukan yaitu:
a. Kebijakan perencanaan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, terkait hal ini pentingnya melakukan verifikasi terkait dengan penggunaan tanah yang bersangkutan  hal  ini  bertujuan  untuk  membatasi  penggunaan  tanah  untuk menghindari perkiraan harga yang berlebihan
b. Regulasi  yang  memadai,  dalam  hal  ini  perlu  adanya  pengaturan  mengenai ketentuan  batas  maksimum  kepemilikan  atas  tanah  adapun  contohnya  yakni terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor  18  Tahun  2016  tentang  Pengendalian  Penguasaan  Tanah Pertanian.
c. Property  tax ,  Dennis  Halle  berpendapat  bahwa  “ as  in  former  times,  the property  tax  based  on  ability  and  its  triggered  by  the  usem  rather  than  the
23 Ibid, Ps. 12.
24 Ibid, penjelasan Ps. 13.
mere ownership of property. 25 Dapat diartikan bahwa pada umumnya property tax dilandaskan atas kemampuan dan dipicu oleh pemanfaatan, bukan hanya kepemilikan  atas property belaka.  Sudah  menjadi  kewajiban  negara  untuk memberikan naungan perihal proteksi terhadap masing-masing property milik masyarakat,  seperti  sarana  dan  prasarana  yang  dipersembahkan  oleh  pihak pemerintah  layaknya  fasilitas  seperti  jalan,  fasilitas  air  serta  fasilitas  berupa listrik yang tentunya mengindentifikasi nilai property dikalangan masyarakat.
d. Pengembangan  infrastruktur,  dalam  hal  ini  pemerintah  berperan  untuk membangun  infrastruktur  yang  memadai  di  wilayah  yang  masih  terpencil, sehingga,  dengan  adanya  pengembangan  dan  aksesibilitas  yang  baik, diharapkan  menjadi  salah  satu  langkah  yang  tepat  untuk  meminimalisir ketidakseimbangan harga tanah.
5. Pemanfaatan
a. Pemanfaatan tanah dilakukan melalui kerja sama pemanfaatan dengan pihak lain yang dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: 26
1) Jual beli, yakni hasil dari kerja sama pemanfaatan tanah kepada pihak lain yang diberikan  hak  atas  tanah  dan  hak  turunannya  tanpa  melepas  atau  mengurangi Hak Pengelolaan.
2) Sewa;
3) Kerja sama usaha;
4) Hibah,  yakni  hibah  adalah  hasil  dari  kerja  sama  pemanfaatan  tanah  tanpa memperoleh penggantian kepada pihak lain yang diberikan hak atas tanah dan hak turunannya tanpa melepas atau mengurangi Hak Pengelolaan.
5) Tukar menukar; dan
6) Bentuk lain yang disepakati dengan pihak lain.
b. Dalam  melaksanakan  pemanfaatan  tanah,  bank  tanah  tetap  memperhatikan  asas kemanfaatan dan asas prioritas.
6. Pendistribusian
Pendistribusian  tanah  berupa  kegiatan  penyediaan  dan  pembagian  tanah  kepada Kementerian atau lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi sosial dan keagamaan dan atau Masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 27
Dapat dikatakan bahwa fungsi land management mencakup manajemen pertanahan yang merupakan bagian dari management asset secara keseluruhan dan fungsi analisis, penetapan strategis dan pengelolaan implementasi yang berkaitan dengan tanah. 28 Singkatnya, Bank tanah hadir sebagai sarana yang mewadahi perolehan tanah publik atau penguasaan tanah umum yang
25 Dennis  Halle, The  Evolution  of  The  Property  Tax:  A  Study  of  The  Relation  Between  Public  Finance  and Political Theory. “The Journal of Politics” , (The University of Chicago Press, vol 47, 1985), hlm. 394.
26 Ibid, Ps. 14 ayat (2).
27 Ibid, Ps. 15.
28 Doli D. Siregar “optimalisasi pemberdayaan harta kekayaan negara: peran konsultan penilai dalam pemulihan ekonomi nasional (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 111.
disimpan  untuk  melaksanakan  kebijakan  terkait  penggunaan  tanah  pada  masa  yang  akan datang. 29

## Perolehan dan pengelolaan aset bank tanah
Pada umumnya tanah yang menjadi objek perolehan untuk aset bank tanah berupa tanah hasil  penetapan  pemerintah  dan/atau  tanah  dari  pihak  ketiga  atau  pihak  lain  sebagaimana diuraikan dalam pasal 6 sampai dengan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, mengenai tanah yang diperoleh dari penetapan pemerintah adalah tanah negara yang berasal dari: 30
1) Tanah hak yang telah habis masa berlakunya atau yang telah dicabut hak atas tanahnya, contohnya adalah tanah bekas HGU, HGB, dan Hak Pakai yang berjangka waktu serta terdapat areal yang ditelantarkan oleh pemegang hak atas tanah tersebut.
Tahapan  yang dilakukan untuk  memperoleh tanah untuk  bank  tanah yang berasal  dari Tanah hak yang telah habis masa berlakunya atau telah dicabut yaitu:
a. Setelah  tanah  bekas  hak  tersebut,  maka  pemerintah  dalam  hal  ini  panitia  C melakukan monitoring dan  evaluasi  terhadap  tanah  tersebut  sampai  dengan  tahap peringatan I, II dan III;
b. Kemudian tanah tersebut masuk dalam usulan penetapan tanah telantar;
c. Selanjutnya  pemerintah  melakukan  pengkajian  apabila  tanah  tersebut  benar  benar tidak  dapat  dilakukan  upaya  penggunaan  oleh  pemegang  hak,  maka  dilahirlah penetapan pemerintah sebagai aset bank tanah;
d. Adapun  upaya  yang  dilakukan  oleh  calon  pemegang  hak  atas  tanah  adalah melakukan permohonan hak pengelolaan;
e. Apabila  hal  tersebut  telah  sesuai  dengan  kriteria  dan  ketentuan,  pemerintah memberikan hak pengelolaan tersebut.
2) Tanah  yang  penggunaannya  dan  bentuknya  telah  berubah  atau  habis  peruntukannya, contohnya adalah tanah bekas kawasan hutan dan pertambangan. Adapun tahapan yang dapat dilakukan yakni sebagai berikut:
a. Pelepasan  kawasan  hutan,  berdasarkan  kriteria  dan  melalui  prosedur  yang  telah ditentukan;
b. Penyesuaian  tata  ruang,  perubahan  rencana  tata  ruang  berdasarkan  penyesuaian kawasan hutan;
c. Penetapan  pemerintah,  penetapan  tanah  bekas  kawasan  hutan  oleh  pemerintah sebagai aset bank tanah;
d. Pengelolaan aset, aset tanah Bank Tanah yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan pembangunan.
3) Tanah yang baru terbentuk, yaitu contohnya tanah timbul dan tanah reklamasi. Adapun tahapan yang dapat dilakukan yakni sebagai berikut:
29 Andi Bachtiar Makkana, “pengenaan konsepn dan sistem penerapan bank tanah ke arah pembentukan sarana kebijakan tanah perkotaan” (Skripsi Sarajana Teknik Geodesi Institus Teknologi Bandung, Bandung 1988) hlm.
6.
30 Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional,  “Materi  Kajian  Kebijakan  Bank Tanah Tahun 2021).  Dilaksanakan pada 9-12 November 2022.
a. Tanah timbul atau reklamasi, keberadaan tanah timbul secara alami terkait dengan penguasaan  masyarakat,  sedangkan  reklamasi  dilakukan  dengan  cara  rancangan pembuatan wilayah yang sangat berkaitan dengan investasi oleh pihak ketiga atau pihak swasta;
b. Kebijakan  pemerintah,  pengaturan  mengenai  kebijakan  yang  diambil  oleh pemerintah  pusat  serta  berkoordinasi  dengan  pemerintah  daerah  terkait  dengan ketersediaan tanah yang berasal dari tanah timbul atau reklamasi;
c. Penetapan  pemerintah,  penetapan  tanah  bekas  kawasan  hutan  oleh  pemerintah sebagai aset bank tanah;
d. Pengelolaan aset, Aset tanah Bank Tanah yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan pembangunan.
Adapun  tanah  yang  berasal  dari  penetapan  pemerintah  tentunya  tidak  terlepas  dari penunjukan  kepada  bank  tanah  yang  mana  untuk  memperoleh  tanah  negara  seyogyanya dilakukan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional dan dapat  berkoordinasi  dengan  pimpinan  lembaga  teknis  terkait  dan/atau  Gubernur  /  Bupati  / Walikota  setempat.  Terkait  penetapan  pemerintah  untuk  peruntukan  masing-masing  tanah negara  memiliki  prosedur  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangannya  yang berlaku  sehingga  tidak  dilakukan  secara  sewenang-wenang  oleh  instansi  terkait.  Adapun penetapan  pemerintah  untuk  tanah  negara  tersebut  biasanya  dituangkan  dalam  bentuk  Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Selain membahas tentang objek perolehan untuk aset bank tanah, terdapat hal lain yang patut  untuk  diperhatikan  yakni  adalah  pengelolaan  aset  bank  tanah  itu  sendiri,  adapun pengelolaan aset tanah akan diuraikan sebagai berikut: 31
Sumber: Materi Kebijakan Kajian Bank Tanah Tahun 2021 Gambar 1. Pengelolaan Aset Bank Tanah
Berdasarkan gambar di atas dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pemanfaatan aset bank tanah terbagi menjadi  2  (dua) kategori  yakni  pemanfaatan untuk  kebutuhan  operasional  dan pemanfaatan  sebelum  didistribusikan.  Adapun  faktor  pemanfaatan  untuk  kebutuhan operasional  terbagi  menjadi  2  (dua)  yaitu  pertama,  kerja  sama  dengan  pihak  ketiga  yang didasarkan pada perjanjian kerja sama, adapun objek tanah tersebut diberikan hak pengelolaan
31 Ibid.
aset bank tanah pemanfaatan untuk kebutuhan opersional kerjasama dengan pihak ketiga pemberian hak di atas hak pengelolaan pemanfaatan oleh bank tanah sendiri pengelolaan usaha oleh bank tanah pemanfaatan sebelum didistribusikan kriteria pihak yang akan menerima alokasi tanah penyediaan tanah untuk alokasi program pembangunan
bagi  pihak  ketiga  yang  ingin  menggunakan  dan  memanfaatkan  tanah  tersebut,  kedua, pemanfaatan oleh bank tanah itu sendiri dalam hal ini peran bank tanah tidak hanya sekedar memberikan  hak  atas  tanah  di  atas  hak  pengelolaan  tetapi  bank  tanah  juga  berperan  untuk melakukan  kegiatan  pengelolaan  usaha  guna  memanfaatkan  serta  menggunakan  aset  bank tanah  tersebut  sehingga  tanah  tersebut  memiliki  nilai  ekonomi  yang  cukup  tinggi  misalnya melakukan  pengelolaan  terhadap  aset  bank  tanah  seperti  melakukan  pengembangan  untuk perumahan, kavling, ruko atau kawasan bisnis yang kerap disebut business distric. Selanjutnya, untuk  pemanfaatan  sebelum  didistribusikan  dalam  hal  ini  tentunya  harus  memperhatikan kriteria pihak yang akan menerima alokasi tanah tersebut dan memastikan penyediaan tanah untuk alokasi program pembangunan tersebut, adapun contohnya yaitu Reforma Agraria. 32

## B. Peran Bank Tanah dikaitkan dengan fungsi sosial atas tanah
Sebelum memulai pembahasan lebih lanjut, patut diketahui bahwa Bank Tanah memiliki kerangka kerja antara lain merencanakan ketersediaan tanah untuk kepentingan umum, sosial, pembangunan,  pemerataan  ekonomi,  konsolidasi  tanah  serta  reforma  agraria  dan  keadilan pertanahan. 33 Perolehan aset bank tanah dilakukan berdasarkan hasil penetapan pemerintah dan dari  pihak  lain.  Bank  tanah  juga  dapat  melakukan  pengadaan  tanah  dengan  mekanisme pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  kepentingan  umum  serta  pengadaan  tanah  secara langsung. 34
Pada  dasarnya,  peran  Bank  Tanah  yakni  adalah  sebagai  lembaga  yang  diberikan  hak pengelolaan yang bertujuan bahwa hak pengelolaan tersebut dapat dibebankan hak atas tanah seperti Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai kepada pihak lain  yang  didasarkan  pada  perjanjian.  Proses  ini  kerap  disebut business  to  business yang bertujuan  untuk  memperoleh  keuntungan  bagi  lembaga  bank  tanah  itu  sendiri.  Bank  tanah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara,  badan  usaha  milik  daerah,  badan  usaha,  badan  hukum  milik  negara,  badan  hukum swasta, masyarakat dan koperasi dan atau pihak lain yang sah. 35
Bank Tanah harus tetap memperhatikan asas kemanfaatan dan asas prioritas terkhusus pada  wilayah  di  pedesaan.  Terkait  hadirnya  bank  tanah  tersebut  bermaksud  agar  negara memiliki  kontrol  terhadap  pengelolaan  tanah.  Mengingat  bahwa  tanah  memiliki  peran  vital dalam kehidupan manusia yang mana dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia seperti bertambahnya  jumlah  penduduk  dan  program  pembangunan  infrastruktur  menyebabkan permintaan terhadap ketersediaan tanah menjadi kian meningkat sedangkan ketersediaan atas tanah tersebut sangat terbatas. Jika penggunaan dan pemanfaatan tanah tidak diimbangi dengan
32 Reforma agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan  melalui penatan  aset dan disertai  dengan penataan akses untuk  kemakmuran rakyat Indonesia.  Adapun  reforma  agraria  yang  dilakukan  oleh  bank  tanah  dilaksanakan  di  luar  kawasan  hutan (sebagaimana  dikutip  dalam  Penjelasan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  64  Tahun  2021  tentang  Badan  Bank Tanah)
33 Indonesia.go.id  “Bank  Tanah  Untuk  Keadilan” https://indonesia.go.id/kategori/editorial/4048/bank-tanah- untuk- keadilan#:~:text=yang%20tidak%20efisien.,Skema%20kerja%20bank%20tanah%2C%20antara%20lain%2 C%20merencanakan%20ketersediaan%20tanah%20untuk,dan%20tanah%20dari%20pihak%20lain ,  diakses pada Tanggal 5 Juli 2023.
34 Ibid.
35 PP Nomor 64 Tahun 2021, Ps. 36 ayat (2).
upaya  yang  berkaitan  dengan  pertahanan  fungsi  dan  kemampuan  tanah  dikhawatirkan  akan menimbulkan kerusakan terhadap tanah dan ekosistem yang ada pada sekitaran tanah tersebut.
Hal  ini  didasarkan  bahwasanya  tanah  memiliki  fungsi  sosial. 36 Sebagaimana  dikutip dalam tulisan yang menyatakan bahwa: 37
“Land has a social function explained in Article 6 of the UUPA, namely all land rights have  a  social  function,  that  means  people  with  their  property  right  cannot  act arbitrarily if the public interest so desires, then the land can be revoked in the public interest  and  in  the  basic  agrarian  law,  especially  in  article  18  which  states  that  for public interest, including the interest of the nation and the state as well as the common interest of the people, land can be revoked by providing appropriate compensation and in a manner regulated by law”
Pengertian fungsi sosial tanah yakni pemegang hak atas tanah tidak boleh menelantarkan tanahnya tidak digunakan hanya untuk kepentingan pribadi, karena hal tersebut bisa merugikan masyarakat  dan  tidak  sesuai  dengan  tujuan  pemberian  hak  atas  tanah  tersebut. 38 Mengingat tanah  memiliki  fungsi  sosial 39 yang  sangat  berkaitan  dengan  penguasaan  atas  tanah,  para pemegang hak atas tanah seyogyanya menggunakan dan/atau memanfaatkan tanahnya tersebut. Penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut harus sesuai dengan kepentingan masyarakat atau khalayak umum. 40
Selanjutnya,  Gustav  Radburg  mengemukakan  bahwa  kehadiran  hukum  harus  dapat mewujudkan 3 (tiga) nilai dasar, yaitu:
1. Nilai keadilan ( justice ); 2. Kepastian ( certainty ), dan 3. Nilai kemanfaatan ( utility ).
Aplikasi secara sinergi dari ketiganya tentulah tidak mudah, namun demikian idealnya dalam setiap penyusunan produk hukum maupun penegakan hukum, kehadiran ketiganya harus mendapatkan proporsi yang seimbang. 41
Jika  dikaitkan  antara  bank  tanah  dan  teori  kepastian  hukum  di  atas,  dapat  dikatakan bahwa  lahirnya  bank  tanah  adalah  untuk  memberikan  kepastian  yang  berkaitan  dengan ketersediaan  tanah  dan  menjamin  kepastian  bagi  para  pihak  terkait  dengan  hak  dan kewajibannya serta memberikan kepastian hukum terkait dengan penyelenggaraan bank tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tingkat keberhasilan pada bank tanah seyogyanya ditentukan oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut: 42
36 Boedi  Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya , (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 218.
37 Agus Haryono Saputro,  Fokky Fuad, Suartini, “Third Party Legal  Protection as a Good-Intention Buyer of Land Which is Indicated Abandoned ” Jurnal Unes Law Review 5, 4 Juni (2023), Hlm. 4014.
38 Luh Putu Juwita Utami, Sukirno, Irma Cahyaningtyas, “Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Giayar)”, Jurnal Notarius 14 No.1 2021, hlm. 567.
39 Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria, Ps. 6.
40 Harsono, Hukum Agraria Indonesia …, hlm. 218.
41 Sudharto P. Hadi, “ Dimensi Hukum Pembangunan ”, (Semarang: Undip, 2002) hal. V
42 Defrito  Bima  Oktavio,  “ The  Effectiveness  of  Land  Banks  in  the  Implementation  of  Land  Management  in Indonesia” Jurnal Konstatering Vol 1 Nomor 3 July 2022.
1) Peraturan, guna menciptakan suatu keadaan yang sesuai dengan kaidah atau norma yang telah ditetapkan, maka diperlukan kejelasan mengenai peraturan yang mengatur juga harus diatur  sedemikian  rupa,  sehingga  tidak  menimbulkan  tumpang  tindih  dalam  peraturan perundang-undangan.  Peraturan  terkait  bank  tanah  sekurang-kurangnya  memuat  jenis bank tanah, pihak pihak yang terlibat dalam bank tanah, dan mekanisme pengelolaan bank tanah,  selain  itu  terdapat  pengaturan  mengenai  bank  tanah  itu  sendiri  yakni  Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2021 tentang Susunan dan Tata Kerja Badan Bank Tanah, yang pada intinya berisikan tentang tugas dan kewenangan bagi para organ bank tanah.
2) Kelembagaan Bank Tanah, yakni bank tanah merupakan badan khusus ( sui generis ) yang dibentuk  untuk  mengelola  tanah.  Bank  tanah  berfungsi  sebagai land  manager untuk melaksanakan,  perencanaan,  perolehan,  pengadaan,  pengelolaan,  pemanfaatan  dan pendistribusian tanah. Berdasarkan fungsinya tersebut, bank tanah memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang besar terkait dengan penyelenggaraan kepentingan masyarakat. Adapun dalam menjalankan tugasnya juga berkaitan dengan peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional antara lain sebagai berikut:
a. Melakukan koordinasi terkait kebijakan dan perencanaan di bidang pertanahan terkait dengan  penyediaan  tanah,  peruntukan  tanah  dan  pengelolaan  tanah  berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat;
b. Melakukan  pengawasan  dan  pengendalian  kepemilikan  tanah  dengan  melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan dan pemanfaatan tanah;
c. Melakukan pengelolaan tanah di bidang informasi pertanahan.
3) Pembiayaan Bank Tanah, dalam hal ini pembiayaan bank tanah memiliki peranan penting terhadap  implementasinya,  adapun  pembiayaan  bank  tanah  ditentukan  berdasarkan struktur bank tanah, tujuan bank tanah, skala wilayah  kerja  sehingga  bank tanah  sangat berkaitan  dengan  sumber  daya  yang  stabil  dan  berkelanjutan.  Pada  dasarnya  kekayaan bank tanah merupakan kekayaan yang dipisahkan yang berasal dari APBN atau perolehan lainnya yang sah dan dijadikan penyertaan modal negara kepada badan bank tanah yang dikelola secara korporasi.
4) Faktor Lainnya
Terdapat  faktor  lain  yakni  seperti  keberadaan  politik  dari  pemerintah  khususnya  dalam perancangan peraturan zona sebagaimana yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah sehingga  tanah  tersebut  dapat  dimanfaatkan  dan  digunakan  sesuai  dengan  jenis  dan peruntukannya  dengan  tetap  memperhatikan  aspek  pembangunan  berkelanjutan  sesuai dengan sumber daya alam yang memadai serta sumber daya manusia yang kompeten guna penyelenggaraan bank tanah.
Singkatnya, bank tanah hadir untuk melakukan pemanfaatan atas tanah sehingga tanah tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien serta bernilai investasi serta melakukan pengelolaan terhadap tanah tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah telantar yang diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepastian hukum di masa yang akan datang serta bank tanah  juga  harus  memperhatikan  fungsi  sosial  atas  tanah  yang  mana  tanah  tersebut  harus memberikan manfaat atau nilai yang dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar sehingga dengan demikian asas fungsi sosial atas tanah menjadi terpenuhi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  ketiga  putusan  pengadilan  tersebut,  ketiga  Notaris  tersebut  terbukti bersalah, Notaris bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah memalsukan tanda tangan penghadap  dan  merugikan  penghadap  baik  kerugian  materil  dan  imateril,  berdasarkan ketentuan pada Pasal 164 KUHP Notaris dapat dihukum pidana penjara sesuai dengan hukum positif yang berlaku dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
Sanksi  Kode  Etik  bagi  ketiga  Notaris  dapat  diberikan  setelah  dilakukan  proses  pidana, dikarenakan telah memenuhi unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 12 dan 13 UUJN ketiga  Notaris  tersebut  dapat  diberhentikan  dari  jabatannya  sebagai  Notaris  dengan  tidak hormat oleh Menteri atas usulan dari MPP kerena telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

## DAFTAR PUSTAKA
Hadi, Sudharto P.  Dimensi Hukum Pembangunan, Semarang: Undip, 2002. Harsono,  Boedi.  Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, 2003.
Siregar, Doli D. Optimalisasi Pemberdayaan Harta Kekayaan Negara: Peran Konsultan Penilai Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
Soekanto, Soerdjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Supriadi, Hukum Agraria, Jakarta: Sinar Grafika, 2019
Wibisana, M.R. Andri Gunawan, et. al , Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022.
Zein, Ramli. Hak Pengelolaan dalam UUPA Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995.
Halle, Dennis. The Evolution ff The Property Tax: A Study of The Relation Between Public Finance  and  Political  Theory.  “The  Journal  of  Politics”,  (The  University  of  Chicago Press, vol 47, 1985
Oktavio,  Defrito  Bima  “The  Effectiveness  of  Land  Banks  in  the  Implementation  of  Land Management in Indonesia” Jurnal Konstatering Vol 1 Nomor 3 July 2022
Saputro,  Agus  Haryono.  Fokky  Fuad,  Suartini,  “Third  Party  Legal  Protection  as  a  Good- Intention Buyer of Land Which is Indicated Abandoned” Jurnal Unes Law Review 5, 4 Juni (2023), Hlm. 4014
Utami, Luh Putu Juwita. Sukirno, Irma Cahyaningtyas, “Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar  (Studi  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Giayar)”,  Jurnal  Notarius  14  No.1 2021, hlm. 567.
Makkana, Andi Bachtiar.  “Pengenaan Konsepn Dan Sistem Penerapan Bank Tanah Ke Arah Pembentukan  Sarana  Kebijakan  Tanah  Perkotaan”  (Skripsi  Sarajana  Teknik  Geodesi Institus Teknologi Bandung, Bandung 1988) hlm 6.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amademen IV, LN No. 12 Tahun 2006. Undang-Undang  tentang  Pokok-Pokok  Agraria,  UU  No.  5  Tahun  1960,  LN  No.  104  Tahun 1960, TLN No. 2043.
Peraturan Pemerintah tentang Badan Bank Tanah, PP Nomor 64 Tahun 2021, LN 109 TNL 6683.
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian.
Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia,  Kekayaan  Negara  yang  Dipisahkan Perusahaan  Negara/Perusahaan  Daerah  Perlu  Dilakukan  Pengawasan  Secara  Optimal https://kalbar.bpk.go.id/kekayaan-negara-yang-dipisahkan-pada-perusahaan- negaraperusahaan-daerah-perlu-dilakukan-pengawasan-secara-
optimal/#:~:text=Kekayaan%20negara%20yang%20dipisahkan%20adalah,19%20Tahu n%202003%20tentang%20BUMN
Baderi, Firdaus. Sistem Ekonomi Berkeadilan, https://www.neraca.co.id/article/40557/sistem- ekonomi-berkeadilan diakses pada 21 Juni 2023.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Piutang
Lembaga Sui Generis adalah Piutang Negara?”
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15642/Piutang-Lembaga-Sui-generis- adalah-Piutang-Negara.html yang diakses pada tanggal 30 Oktober 2023.
Idris,  Muhammad.  “Masih  Bingung  Apa  Itu  Omnibus  law”,  Kompas.com,  20  Juli  2023, tersedia  pada  https://money.kompas.com/read/2020/02/18/160300026/masih-bingung- apa-itu-omnibus-law?page=all diakses pada 20 Juli 2023. Indonesia.go.id “Bank Tanah Untuk Keadilan”
https://indonesia.go.id/kategori/editorial/4048/bank-tanah-untuk- keadilan#:~:text=yang%20tidak%20efisien.- ,Skema%20kerja%20bank%20tanah%2C%20antara%20lain%2C%20merencanakan%2 0ketersediaan%20tanah%20untuk,dan%20tanah%20dari%20pihak%20lain
Kamus Digital Istilah Pengembangan Wilayah, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, http://bank- data.bpiw.pu.go.id/dictionary/words?q=Urban++sprawl&id=1817  diakses  pada  tanggal 5 November 2023.
Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional,  Kantor  Pertanahan  Kab. Batang  https://kab-batang.atrbpn.go.id/menu/detail/13733/sekilas  diakses  pada  26  Juni 2023
Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional,  “Materi  Kajian Kebijakan Bank Tanah Tahun 2021).  Dilaksanakan pada 9-12 November 2022.
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia,  Pengelolaan  BMN  Idle:  Ringankan  Beban Belanja Negara https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2281/Pengelolaan- BMN-Idle-Ringankan-Beban-Belanja-
Negara.html#:~:text=Barang%20Milik%20Negara%20(BMN)%20idle,Lembaga%20( K%2FL)
Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, “Konsep Bank Tanah dalam Undang-Undang Cipta Kerja” https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/konsep-bank-tanah-dalam-undang-undang- cipta-kerja/
Purwanto,  “Perwujudan  Keadilan  Dan  Keadilan  Sosial  Dalam  Negara  Hukum  Indonesia:
Perjuangan Yang Tidak Mudah Dioperasionalkan” hlm.2 https://media.neliti.com/media/publications/265442-perwujudan-keadilan-dan- keadilan-sosial-b6aa6e8f.pdf
Sari,  Windy  Wulan.  Sri  Setyadji,  Kedudukan  Hukum  Badan  Bank  Tanah  dalam  Perspektif
Undang-Undang Pokok Agraria
http://repository.untag- sby.ac.id/14939/7/Jurnal%20Skripsi_Windy%20Wulan%20Sari_1311800201.pdf diakses pada 26 Juni 2023
Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Materi Paparan Tahun 2020.