Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 e-ISSN : 2598-4934 p-ISSN : 2621-119X DOI : https://doi.org/10.31539/kaganga.v5i1

## IMPLEMENTASI NILAI TOLERANSI BERAGAMA PADA PEGAWAI DILINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA)
Nurma Hutari 1 , Adisel 2 , Qolbi Khoiri 3
Institut Agama Islam Negeri Bengkulu 1,2,3
nhutari@gmail.com 1

## ABSTRAK
Tujuan Penelitian adalah (1) Mengetahui implementasi nilai toleransi beragama pada pegawai  di  lingkungan  Bappeda  Provinsi  Bengkulu,  (2)  Mendeskripsikan  faktor pendukung  implementasi  nilai  toleransi  beragama  pada  pegawai  dilingkungan Bappeda  Provinsi  Bengkulu.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif deskritif  dengan  teknik  pengumpulan  data  menggunakan  wawancara,  observasi  dan dokumentasi  serta  dianalisis  dengan  menggunakan  reduksi  data,  penyajian  data  dan verifikasi data.  Hasil Penelitian  menunjukkan bahwa  implementasi dapat  dilihat dari 3  indokator,  yakni:  Kebijakan,  Implementasi  dan  Perilaku  Toleransi  Beragama. Simpulan  penelitian  adalah  (1)  Implementasi  nilai  toleransi  beragama  pada  pegawai di  lingkungan  Bappeda  Provinsi  Bengkulu  sudah  berjalan  dengan  baik  dan  belum pernah ditemukan perilaku pelanggaran toleransi; (2) Faktor pendukung implementasi nilai  toleransi  beragama  pada  pegawai  dilingkungan  Bappeda  Provinsi  Bengkulu adalah  sikap  menghormati  dan  menghargai  yang  telah  terinternalisasikan  dalam  diri setiap individu.
Kata Kunci: Bappeda, Implementasi, Nilai Toleransi

## ABSTRACT
The  objectives  of  the  study  were  (1)  to  find  out  the  implementation  of  religious tolerance values  among employees  within  the Bappeda of Bengkulu  Province, (2) to describe  the  faktors  supporting  the  implementation  of  religious  tolerance  values  to employees  within  the  Bappeda  of  Bengkulu  Province.  The  type  of  research  used  is descriptive  qualitative  with  data  collection  techniques  using  interviews,  observation and  documentation  and  analyzed  using  data  reduction,  data  presentation  and  data verification.  The  results  of  the  study  show  that  implementation  can  be  seen  from  3 indicators, namely: Policy, Implementation and Behavior of Religious Tolerance. The conclusions  of  the  research  are  (1)  the  implementation  of  the  value  of  religious tolerance  on  employees  within  the  Bappeda  of  Bengkulu  Province  has  been  going well and there has never been a violation of  tolerance behavior; (2) The supporting faktor  for  implementing  the  value  of  religious  tolerance  for  employees  within  the Bappeda  of  Bengkulu  Province  is  an  attitude  of  respect  and  appreciation  that  has been internalized within each individual.
Keywords : Bappeda, Implementation, Tolerance Value.

## PENDAHULUAN
Kebergaman  muncul  atas  dasar Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI)  yang  terdiri  dari  berbagai suku,  suku,  ras,  kepercayaan  dan bahasa, keragaman  merupakan  bagian integral  dari  kehidupan  berbangsa. Hal  ini  tertuang  dalam  ideologi Pancasila.
Keberagaman tersebut tentunya  akan  memberikan  warna kehidupan sendiri bagi bangsa Indonesia, sehingga Kebhinekaan tersebut  menjadi  bingkai  kehasan, kekayaan  dan  kekuatan  bangsa  jika dikelolah  dengan  baik  oleh  setiap individu.  Disi  lain,  keberagaman  tidak dapat  terhindar  dari  gesekan-gesekan baik  secara  internal  maupun  eksternal. Untuk itu, perlunya penanaman prinsip saling  menghargai  bagi  setiap  bagi setiap warga negara Indonesia.
Bagian  kecil  dari  keberagaman di  Indonesia  adalah  keberagaman keyakinan  atau  agama.  Keragaman agama  yang  dianut  oleh  masyarakat
Indonesia yakni, Islam, Kristen
katolik,  Kristen  protestan,  Hindu,  dan Budha.  Keberagaman  kepercayaan tersebut  setiap  individu  dapat  bebas memilih  dan  menentukan  kepercayaan atau  keyakinan  yang  ingin  dianut  oleh mereka. Agama Islam tentunya mengajarkan hal-hal yang menyangkut kewajiban  umatnya  dalam  menyikapi keberagaman keyakinan
atau kepercayaan  yang  ditegaskan  dalam Al-Quran  Surah  Al-Kafirun  ayat  6 yang  artinya  “…untukmu  agamamu, dan untukku agamaku.”
Ayat tersebut menjelaskan bahwa ajaran Islam meyakinkan setiap umatnya  tanpa  terkecuali  untuk  tidak saling  menggunjing,  membandingkan, menyamakan serta
mengusik keberadaan  agama  lain  termasuk  umat
Islam  yang  berada  di  Indonesia.
Menurut pendapat Riuh, bahwa Bangsa Indonesia dengan tingkat keberagaman dan  jumlah  penduduk  yang  tinggi sangat memungkinkan munculnya sikap  pro  dan  kontra  bagi  masyarakat luas  (Riuh,  2003).  Pro  dan  kontra tersebut kaitannya dengan sikap masyarakat dalam menilai keberagaman yang ada disekitar mereka.  Seperti  halnya  kemungkinan adanya potensi perpecahan dan kesalah pahaman.  Konflik  yang  muncul  akibat penolakan  masyarakat  atau  sikap kontra  terhadap  kondisi  keberagaman di  Indonesia  ini  dapat  terjadi  dalam skala  kecil  maupun  konflik  dalam skala yang besar.
Konfilk akibat keberagaman dapat  saja  terjadi  dimana  saja,  baik lingkungan  sosial  masyarakat  maupun interaksi  sosial  pada  suatu  lembaga. Untuk  mencegah  dan  menyelesaikan konflik  antar  umat  beragama,  setiap umat  beragama  perlu  disadarkan  akan tingginya toleransi antar umat beragama. Yaitu melalui saling menghormati antar umat beragama dan sebagainya.  Agar  tidak  menimbulkan kebencian  dan  permusuhan  antar pemeluk agama yang berbeda agama.
Atas  dasar  toleransi,  kerukunan antar  umat  beragama  bisa  terjadi  di dalamnya.  Dengan  toleransi  sebagai landasan  untuk  berinteraksi  maka memungkinkan  terjadinya  kerukunan antar  umat  beragama  di  dalamnya. Tingginya  sikap  toleransi  yang  harus ditanamkan oleh masyarakat Indonesia dalam  menjalani  aktifitas  sehari-hari turut menjadi faktor penentu berjalannya  setiap  kegiatan.  Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa  toleransi  adalah  sikap  wajib
tertanam  bagi  seluruh  warga  negara indonesia sejak mereka dilahirkan.
Kesadaran individu dengan meningkatkan sikap saling menghargai dan  menghormati  terhadap  adanya keberagaman keyakinan akan melahirkan  kehidupan  yang  rukun, tenteram  dan  harmonis  di  lingkungan masyarakat.  Keharmonisan  dan  saling menjaga keberlangsungan sejarah wahyu Tuhan atas kepercayaan masing-masing,  yang  dimulai  sehak awal kehidupan  hingga di zaman Nabi Muhammad SAW (Hamaid, 2013).
Implementasi
menghadapi keberagaman  dapat  dilakukan  setiap manusia  dengan  meningkatkan  sikap saling  menghargai  atau  yang  disebut dengan toleran dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi  merupakan suatu upaya untuk menghormati dan mengahargai  hal-hal  dasar  dan  krusial baik  itu  Keyakinan  dan  perilaku  yang dimiliki  oleh  orang  lain.  Dalam literatur agama Islam, toleransi disebut tasamuh,  yang  dianggap  sebagai  sifat atau sikap saling menghormati, menghargai atau
membolehkan keyakinan  (pandangan)  seseorang  atau orang  lain  yang  bertentangan  dengan pandangan  kita  (Ngainum,  2014). Artinya  bagi  setiap  umat  Islam, perbedaan  pandangan  atau  keyakinan merupakan  suatu  hal  yang  harus dihormati. Adanya ajaran yang menuntut umat Islam untuk menjunjung tinggi nilai toleransi dalam  berkehidupan,  baik  dari  segi keyakinan,  budaya,  ras,  suku  dan lainnya.  Sehingga  ruang  terjadinya konflik
sudah diminimalisir
sedemikian rupa dalam ajaran Islam. Penerapan  nilai  toleransi  di
dalam  interaksi  sosial  antar  umat beragama  pada  dasarnya  bermula  dari
penghayatan atas ajaran agama masing-masing yang dipercayai mereka.  Hanya  saja  ada  beberapa golongan dari manusia yang mengagungkan kepercayaannya dengan  memburukkan  kepercayaan orang  lain.  Fenomena  atau  kejadian yang  ada  di  masyarakat  bahwa perseteruan  antar umat beragama  yang sejauh ini terjadi sering kali disebabkan  oleh  sikap  manusia  yang merasa  paling  benar  (Truth  Claim). Mereka seringkali
berperilaku mengeliminasi  kebenaran  dari  agama orang  lain  yang  berbeda  darinya.
Untuk  menghindarinya  setiap  pribadi harus  mempercayai  dan  menerapkan kepribadian  yang  penuh  toleransi  diri.
Guna memelihara dan menjaga utuhnya  kerukunan  beragama  antar umat  manusia,  sikap  toleransi  dalam diri  manusia  harus  dikembangkan dalam upaya untuk menghindari konflik.  Pembudayaan  sikap  toleransi ini  sangat  diharapkan  terjadi  pada lembaga-lembaga  pemerintahan  yang mana memiliki keragaman termasuk di dalamnya adalah keragaman beragama.  Keberagaman  keyakinan yang  dimiliki  oleh  Bangsa  Indonesia ini  juga  terjadi  di  lingkungan  lembaga kepemerintahan  khusunya  di  tempat peneliti merencanakan penelitian yakni lembaga Badan Perencanaan Penelitian dan  pengembangan  Daerah  Provinsi
Bengkulu (BAPPEDA). Lembaga BAPPEDA  ini  juga  memiliki  para Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  serta karyawan lainnya yang memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Keberagaman keyakinan dilembaga ini tentunya  juga  harus  dikelolah  dengan baik, agar tidak memunculkan berbagai  konflik  baik  terbuka  maupun konflik tertutup.
Badan  Perencanaan  Penelitian dan  pengembangan  Daerah  Provinsi Bengkulu  (BAPPEDA)  adalah  salah satu  lembaga  yang  dapat  dijadikan contoh keberagaman kepercayaan dalam  interaksi  sosial.  Berdasarkan data  yang  peneliti  dapatkan  bahwa terdapat  115  pegawai  atau  ASN  yang berkerja  dilingkungan  Bappeda,  dari 115
ASN tersebut didominasi beragama  Islam  dengan  jumlah  109
orang  dan  6  orang  menganut  agama Kristen  Protestan.  Termasuk  juga dalam  hal  ini  potensi  keberagaman keyakinan. Tidak menutup kemungkinan munculnya konflik
akibat  keberagaman  ditengah  interaksi sosial  yang  terjadi.  Maka  dari  itu sangatlah  penting  penumbuhan  sikap toleransi pada individu yang bekerja di lembaga  tersebut.  Adanya  perbedaan agama  akan  memicu  konflik  dalam beberapa  hal  yang  disebabkan  oleh kedalaman  dan  keyakinan,  kegiatan keagamaan  yang  berbeda,  makanan yang berbeda dan banyak lainnya.
Namun,  sebagai  lembaga  di bawah  naungan  pemerintahan,  tentu harus  menjunjung  tinggi  nilai-nilai Pancasila. Di dalam masyarakat sosial, jika  kita  berpedoman  atas  dasar Pancasila,  terutama  pada  sila  pertama bahwa bertakwa kepada Tuhan menurut  agama  dan  kepercayaan masing-masing  adalah  mutlak.  Hal tersebut  menandakan  bahwa  ketentuan kebebasan  beragama  adalah  hak  bagi setiap  umat.  Maka  seharusnya,  semua agama  harus  selalu  saling  menghargai dan  menghormati  setiap  manusia. Maka  dari  itu  semua  umat  beragama juga  wajib  saling  menghargai.  Maka dari  itu,  antar  umat  yang  berlainan agama  akan  terbina  kerukunan  dan keharmonisan hidup.  Sikap yang
sangat perlu ditanamkan dalam pribadi manusia  adalah  sikap  toleransi.  Sikap toleransi harus diwujudkan dan diamalkan  oleh  semua  kalangan  dan lapisan masyarakat supaya terbentuknya  suatu  masyarakat  yang kompak dan rukun
dalam keberagaman. Sehingga kaya akan ide- ide  baru  dalam  memecahkan  masalah dalam masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode  penelitian  deskriptif  kualitatif sesuai  pola.  Metode  kualitatif  terdiri dari  memahami  fenomena  yang terjadi secara  alami  (Rulam.  2014).  Konsep menekankan  pentingnya  sifat  data yang  diperoleh  melalui  penelitian kualitatif,  yaitu  data  alami,  yang diperoleh terutama dari dialog langsung  antara  subjek  penelitian (Sumadi,  2011).  Penelitian  ini  bersifat deskriptif  karena  bertujuan  untuk mengumpulkan informasi tentang
status gejala yang ada, dalam penelitian  deskriptif  tidak  diperlukan pemberian dan pengendalian pengobatan (Fenti. 2017).
Penelitian  ini  akan  dilaksanakan di Kantor Bappeda Provinsi Bengkulu. Penelitian  direncanakan  pada  bulan Mei  sampai  dengan  Juni.  Responden dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  dua jenis  yaitu  Responden  primer  yakni Kepala  Badan,  Sekretaris,  Kepala Bidang  serta  Pegawai  baik  ASN maupun  tenaga  kontrak  di  Bappeda Provinsi  Bengkulu  dan  responden sekunder  berupa  dokumen-dokumen, literature maupun informasi lain tentang  visi  misi  dan  tujuan  serta struktur organisasi.
Teknik pengumpulan data adalah dengan  wawancara,  observasi  dan pengamatan.  Adapun  Keabsahan  data adalah untuk memeriksa apakah penelitian  yang  dilakukan  benar-benar merupakan  penyelidikan  ilmiah  dan data  yang  diperoleh  dari  tes.  Uji validitas data dalam penelitian kualitatif meliputi pembuktian, kredibilitas, transferabilitas, reliabilitas, dan
konfirmabilitas
(Sugiyoni, 2007) . Analisis  data  yang  digunakan menggunakan teori Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktifitas  dalam  analisis  data  kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas,  sehingga  datanya  sudah  jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu data reduction (Reduksi Data), data display (Penyajian  Data), conclusion  drawing/ verification (Penerikan  Kesimpulan dan Verifikasi)
HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN Kebijakan Implementasi Nilai Toleransi Beragama Sejauh ini tidak terdapat kebijakan  khusus yang mengatur mengenai pelaksanaan atau implementasi  nilai toleransi  beragama. Hal ini disimpulkan atas hasil wwawancara  dengan  narasumber  X 1 mengenai  apakah  terdapat  keberadaan kebijakan  khusus  di  lembaga  Bappeda terkait  implementasi  nilai  tolerani beragama,  bahwa  sesuai  yang  beliau jelaskan bahwa di lingkungan Bappeda
Provinsi Bengkulu telah terimplementasi dengan baik. Kategori terlaksana dengan  baik tersebut adalah sejauh  ini  belum  pernah  ditemukan konflik  ataupun  permasalahan  yang
berhubungan  dengan  keragaman  umat beragama. (13 Juli 2021) Meskipun demikian, pada kenyataannya  implementasi  nilai-nilai toleransi  beragama  di  lingkungan
Bappeda  Provinsi  Bengkulu  berjalan secara  alamiah  sebagaimana  mestinya. Hal  tersebut  disebabkan  oleh  adanya kebiasaan  yang  telah  menjatidiri  oleh setiap individu khususnya yang bekerja di lingkungan Bappeda Provinsi  Bengkulu.  Kebiasaan  ini merupakan  hal  yang  sangat  lazim dilakukan oleh mereka dalam kehidupan sehari-hari mengingat status sebagai  makhluk  sosial  serta  berperan sebagai  warga  Negara  Indonesia  yang menjunjung  tinggi  nilai-nilai  toleransi termasuk  didalamnya  adalah  toleransi beragama. Informasi yang ditemukan peneliti bahwa terdapat kebijakan lisan berupa arahan pernah ada disampaikan oleh  pimpinan  pada  momen-momen tertentu.  Selain  lisan,  gestur  juga terlihat  dengan  perilaku  menjaga  jarak dan  menghormati  umat  muslim  yang menjaga  wudhu  juga  tampak  ada. Hasil  pengamatan  juga  menunukkan bahwa  setiap  individu  di  Lembaga Bappeda  Provinsi  Bengkulu  memang memegang  tegus  nilai  nasionalis. Peneliti  juga  dapat  memastikan  tidak adanya  kaum  fanatik  agama,  ras,  suku dan lainnya yang bekerja di lingkungan Bappeda ini. Karena menurut informasi yang didapat bahwa sistem team  work sangat  erat  dalam menjalankan  tugas  dan  kewajiban.
Tidak ada pemisahan-pemisahan terkait hal-hal tertentu termasuk didalamnya  keragaman  agama.  Dapat dipastikan  kepada  setiap  ornag  yang mampu  bekerja  dalam  tim  yang  dapat
bertahan bekerja di lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu ini. Artinya  keberadaan  pelaksanaan implementasi  nilai  toleransi  beragama di lingkungan Bappeda Provinsi
Bengkulu  tentunya  tidak  terlepas  dari kebijakan  nasional  yang  dikeluarkan oleh  pemerintah  mengenai  kewajiban setiap  warga  Negara  untuk  ikut  serta menjalankan  kehidupan  nasionalisme termasuk didalamnya toleransi beragama.  Hal  ini  tertuang  dalam peraturan  pemerintah  yakni  Perpres No. 18 tahun 2020 tentang Perencanaan  Pembangunan  Jangka Menengah  untuk  tahun  2020-2024.  Di dalam  kebijakan  tersebut  tertuang  hal-
hal yang menyangkut tentang modernisasi  beragama.  Hal  ini  dirasa sangat berpengaruh dan dapat dikatakan  merupakan induk dari pasal- pasal dalam UUD 1945 yang mengatur mengenai  keagamaan  di  Indonesia  ini. Jadi  bisa  disimpulkan  bahwa  selain memang  melekat  dalam  jati  diri masyarakat  Indonesia,  secara  khusus pemerintahan  pusat  pun  mengeluarkan peraturan  turunan  dari  pasal-pasal tersebut.
Informasi lanjutan mengenai kebijakan umum  nasional adalah dasar
Negara  yakni  UUD  1945,  pasal  29 beserta  ayat-ayatnya  serta  Perpres  No.
18  Tahun  2020  tentang  Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah  tahun  2020-2024  beserta lampiran-lampirannya. Namun hal tersebut tidak secara tertulis terdokumenkan oleh Lembaga Bappeda  Provinsi  Bengkulu.  Hanya diketahui secara bersama dan diamalkan secara bersama oleh seluruh masyarakat yang bekerja di Lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu.  Kebijakan  umum  ini  yang
menjadi  pedoman  terlaksananya  nilai toleransi  beragama  di  Lingkungan Bappeda. Bahkan hal kecil seperti SOP maupun  edaran  khusus  mengenai implementasi  toleransi  beragama  juga belum pernah disusun dan dikeluarkan oleh Lembaga Bappeda Provinsi Bengkulu. Berdasarkan kondisi tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa dikarenakan tidak pernah ada kebijakan  khusus  mengenai  toleransi beragama di Lembaga Bappeda Provinsi  Bengkulu,  maka  tidak  ada proses dan tahapan perencanaan pengembangan  kebijkaan  dan  tidak juga ada tahapan evaluasi dari kebijakan.  Semua  berjalan  alamiah serta belum pernah ditemui kasus kecil ataupun besar berkaitan dengan konfik keberagaman.
Implementasi Nilai Toleransi Beragama Bentuk implementasi nilai toleransi  beragama  yang telah  berjalan dilingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu  sejauh  ini  yakni  dilihat  dan dibandingkan dengan OPD (Organisasi
Perangkat  Daerah)  Provinsi  Bengkulu nilai  toleransi  beragama  ini  sudah tertanam  sebagaimana  mestinya  pada individu pegawai. Hal  ini  menandakan bahwa  perencanaan  dari  implementasi nilai  toleransi  ini  memang  murni karena  unsur  internal  setiap  individu. Namun ada beberapa perlakuan khusus ditemukan  pada  kegiatan  tertentu seperti bulan ramadhan.
Ada penjadwalan  kegiatan  yang  mengikuti waktu  tertentu  karena  umat  muslim berpuasa.  Akan  tetapi  hal  ini  juga umum  dilakukan  diseluruh  lembaga  di Indonesia.  Kemunduran  waktu  apel pagi  yang  biasanya  pada  pukul  08.00 akan  dimundurkan  15  (lima  belas)
menit  dari  biasanya,  atau  percepatan pada  waktu  apel  sore  15  (lima  belas) menit lebih cepat. (12 Juli 2021) Dari segi pelaksanaan implementasi  nilai toleransi  beragama, didapatkan informasi hanya ada beberapa  kaum  non  muslim  dan mayoritas  muslim  sehingga  dalam pelaksanaan  kegiatan  yang  berkaitan dengan  agama  selalu  ada  sikap-sikap toleransi  yang  tinggi  dari  kaum minoritas  kepad  mayoritas.  Belum pernah  ada  sikap  diskriminasi  yang ditunjukkan  oleh  kaum  mayoritas. Terkait  implementasi  nilai  toleransi beragama dilingkungan Lembaga Bappeda  Provinsi  Bengkulu  bahwa implementasi  nilai  toleransi  berjalan dengan  baik  dapat  dievaluasi  dari keberhasilan  tim  dalam  menjalankan tugasnya  dengan  anggota  tim  yang memiliki  keragaman  agama.  Jadi implementasi  bisa  ditunjukkan  dengan kesamaan pemberian tugas, penggunaan pakaian yang tidak mendiskriminasi salah satu agama atau pun  sebaliknya,  kerja  tim  yang  tidak memandang perbedaan
termasuk agama ya, itu merupakan implementasi dari nilai toleransi beragama.” (13 Juli 2021)
Terkait  dengan  apa  saja  faktor pendukung  berjalan  dengan  baiknya implementasi  nilai  toleransi  beragama adalah  dengan  adanya  sikap  saling menghargai  dan  saling  menghormati. Toleransi  beragama  dapat  ditunjukkan dengan sikap menghargai dan
menghormati  tersebut  misalnya  pada kegiatan  hari-hari  besar  umat  masing- masing,  kebiasaan-kebiasaan  dalam suatu  agama  dan  terhadap  larangan- larangan  yang  memang  diimani  oleh suatu  agama  tersebut,  selain  itu  rasa Nasionalisme  yang  tinggi  dalam  diri
teman-teman  semua”  (17  Juli  2021). Selama  ini  belum  terlihat  bentuk pelanggaran,  atau  laporan  dan  temuan mengenai  pelanggaran  nilai  toleransi di  lingkungan  Lembaga  Bappeda Provinsi Bengkulu termasuk pelanggaran toleransi beragama. Toleransi  terhadap  perbedaan.  Karena pada  prinsipnya  para  ASN  dan karyawan  diminta  untuk  kerja  tim  dan mampu meminimalisir perbedaan yang ada, bukan membesarkan keberagaman apalagi  sampai  menumbulkan  konflik baru.
Wujud  implementasi  toleransi beragama  diwujudkan  para  pegawai seperti  menahan  diri  untuk  sama-sama tidak  menyinggung  atau  menjadikan bahan  candaan  perbedaan  agama tersebut.  Implementasi  nilai  tolerasni beragama dapat juga terlihat berdasarkan  pengamatan  bahwa  tidak ada  pemaksaan  penggunaan  pakaian atau  seragam.  Tidak  ada  peraturan yang  mendeskriminasi  atau  kewajiban penggunan  atribut  keagamaan  seperti jilbab atau pun pemaksaan menggunakan.  Selanjutnya  kegiatan- kegiatan  keagamaan  tidak  dipaksakan untuk  semua  karyawan  khususnya yang  berlainan  agama.  Namun  dibalik tidak  ada  pemaksaan  untuk  mengikuti tetapi  tetap  terbuka  bagi  yang  ingin mengkontribusikan  diri  diperbolehkan sewajarnya. Artinya dapat disimpulkan bahwa  implementasi  nilai  toleransi beragama  dapat  diwujudkan  dalam bentuk  sikap,  perilaku,  tindakan,  gaya berpakaian, pembicaraan.
Bentuk implementasi nilai toleransi  beragama  diwujudkan  dalam bentuk  kesamaan  kedudukan  hak  dan kewajiban  pegawai  Bappeda  Provinsi Bengkulu dalam segala hal.Aturan hak dan  kewajiban  diatur  atas  dasar
Tupoksi  dan  Jobdisk  masing-masing bagian,  bukan  atas  perbedaan  dan persamaan.  Faktor  pendukung  dari pelaksanaan
implementasi nilai
toleransi  beragama  di  Lingkungan Bappeda  Provinsi  Bengkulu  ini  adalah sikap  saling  menghargai,  sikap  saling menghormati, akhlak dari setiap individu,  kewajiban  sebagai  warga Negara Indonesia dan jati diri Nasionalisme. Hal-hal tersebut menjadi  poin  penting  dan  alas  an terlaksananya implementasi
nilai toleransi  beragama  dengan  baik  walau tanpa  pengawasan  kebijakan  dan evaluasi  pelaksanaannya.  Di  tengah tingginya  jumlah  kaum  mayoritas, namun tetap minim perselisihan terkait hal-hal yang berbau pelanggaran toleransi beragama.

## Perilaku Toleransi Beragama
Perilaku toleransi beragama berdasarkan  berdasarkan  instrument terdiri dari 3 indikator, yakni menghormati  perbedaan  agama,  tidak membedakan sikap kepada yang berlainan  agama,  dan  menghargai teman  yang  menjalankan  kewajiban beragamanya. Pertama, Perilaku menghormati  perbedaan  agama  di lingkungan lembaga BAPPEDA Provinsi  Bengkulu  terlaksana  dengan sangat baik sebagaimana yang
diharapkan.  Sejauh  ini  belum  ada perilaku  yang  mencerminkan  konflik yang  berkaitan  dengan  perbedaan agama.  Kerja  tim  yang  menjadi landasan  adalah  kerja  sama  bukan perbedaan  yang  menjadi  fokusnya. Artinya  saling  menghormati  tersebut harus  terus  ditingkatkan  dalam  upaya kerukunan di lingkungan kerja.
Prinsipnya  kemauan  dalam  bekerja serius  sesuai  tugas  dan  kewajibanakan
menjadi landasan bagi pimpinan dalam menilai  kinerja  karyawan  di  Lembaga
Bappeda. Beberapa perbedaan keyakinan  di  lingkungan  Bappeda tentu  sudah  saling  menghormati  dan menyadari keragaman tersebut. Sehingga  muncul  sikap  yang  tidak membeda-bedakan perlakuan berdasarkan perbedaan agama  masing- masing  individu.  Perlakuan  yang  adil baik  dari  atasan  terhadap  bawahan maupun  sesama  tim  atau  staf  yang bekerja.
Kedua, bentuk  perilaku  dari implementasi  nilai  toleransi  beragama juga terlihat dengan tidak memaksakan ajaran  agama  masing-masing  kepada individu  lain  yang  berlainan  agama dengan  kita.  Ketika  setiap  individu menyadari  keberadaan  etika  dalam dirinya  harus  ditegaakkan  maka  aka menjadikan keharmonisan dalam interaksi di  lingkungan. Etika  menurut Al-Munawar  adalah:  Pertama,  saling menerima, masing-masing subjek menerima  subjek  lain  dengan  segala keberadaannya,  dan  tidak  menurut kehendak dan kehendak subjek pertama.
Bentuk tidak  membedakan  sikap kepada  teman-teman  yang  berbeda agama  di  lingkungan  Bappeda  pada tempat  penelitian  didapatlah  informasi dari hasil wawancara dengan salah satu nara sumber yang menganut kepercayaan minoritas bahwa
tanggapan terhadap kondisi  berbeda di lingkungan  kerja  sangat  wajar.  Sebab perihal  agama  itu  HAM  (Hak  Asasi Manusia)  bagi  setiap  individu  yang telah  diatur  juga  oleh  dunia.  Artinya perbedaan keyakinan adalah hak setiap orang yang tinggal di Negara Indonesia.  (10  Juli  2021).  Salah  satu sikap yang dapat meminimalisir
perpecahan di tengah perbedaan keyakinan dalah saling percaya, karena pada  kenyataannya  salin  percaya adalah  kenyataan  dan  pernyataan saling  menerima.  Dukungan  informasi mengenai kondisi ini
diimplementasikan  dengan  bersikap sewajarrnya  pada  perbedaan.  Yang mana  sesungguhnya  harus  adanya sikap  positif  dan  saling  mendukung dalam  menalani  keiimanan  masing- masing  individu.  Pasti  akan  ada perbedaan
mendasar
terkait pemahaman  agama  masing-masing. Menanggapi  hal  perbedaan  tersebut setiap  individu  haruslah  meramunya menjadi sebuah keunikan dan kebersamaan yang indah dalam lingkungan  kerja.  Artinya  dengan menjunjung  tinggi  sikap  yang  telah dipaparkan diatas maka tidak akan ada masalah,  sepanjang  masing-masing menjunjung  tinggi  dan  menghormati satu sama lain.
Hasil  pengamatan  bahwa  belum pernah terlihat situasi ketidak harmonisan pegawai dilingkungan kerja  Bappeda  Provinsi  Bengkulu  ini atas  adanya  perbedaan,  baik  itu perbedaan agama maupun yang lainnya. Semua berjalan dengan rukun. Pada  momen  perjalanan  dinas  dalam atau  luar  kota  dengan  teman  yang berbeda  agama  pun  semuanya  juga tidak ada laporan yang tidak diinginkan. Baik agama Muslim maupun  non  muslim  tidak  ada  arahan atau amanah terkait bagaimana bersikap  atau  tindakan  yang  harus  dan tidak harus dilakukan. Menurut
informasi  wawancara  bahwa  semua sudah  berpendidikan  dan  tentunya menanamkan  nasionalisme  sebagai warga  Negara.  Ketiga , Menghargai teman  yang  menjalankan  kewajiban
beragamanya
tercerminkan dari kondisi yang sejauh ini selalu memberikan  dukungan  atas  semua kegiatan  keagamaan  sejauh  tidak mengganggu  pekerjaan  atau  tupoksi yang ada. Hal paling terpenting adalah setiap  individu  memahami  sikap  yang selayaknya  mereka  tunjukkan  ketika berinteraksi,  artinya  faktor  utama implementasi  nilai  toleransi  beragama berjalan dengan baik adalah tumbuhnya sikap.
Karena  pembiasaan  dalam  diri manusia  itu  sangat  diperlukan  dalam masalah  ini.  Perilaku  toleransi  yang ditunjukkan  dari  para  pegawai  yang menginformasikan bahwa kondisi rapat  yang  berkenaan  dengan  jadwal sholat  maka  diizinkan  bagi  penganut kepercayaan untuk menjalankan sholat atau  akan  disepakati  oleh  semua peserta rapat. Selain itu misalkan rapat dihari  minggu,  maka  kita  menghargai non muslim menjalankan ibadah terlebih  dahulu  dengan  memberikan jadwal  yang  tidak  bertepatan  dengan jadwal  ibadah  mereka.  Artinya  tidak ada yang dirugikan.
Contoh lain misalnya pada momen  hari  raya  idul  adha,  tidak  ada sikap  yang  menunjukkan  yang  acuh terhadap  agama  lain.  Begitupun  hak mereka  atas  daging  kurban  nanti  akan itu dilibatkan mendapatkan daging dan lain sebagainya. Di sisi kaum minoritas  misalnya  ketika  awal  tahun atau  akhir  tahun  umat  agama  non muslim meminta izin  cuti  oleh pimpinan  diberikan,  itu  merupakan salah satu contohnya. Informasi karyawan yang mengaut agama
minoritas,  bahwa  tidak  pernah  ada bentuk  deskriminasi.  Non  muslim  pun akan  melakukan  sikap  mengahargai dan  menghormati.  Contohnya  ketika
berpuasa,  mereka  akan  bertanya  atau izin  terlebih  dahulu  untuk  merokok. Kegiatan  yang  dilarang  bagi  agama mayoritas  akan  dilakukan  pada tempat yang menjauhi keramaian.
Faktor pendukung
berjalan dengan  baikknya  proses  implementasi nilai toleransi  beragama adalah adanya akhlak, toleransi dari pendidikan dasar dan  ajaran  agama  merupakan  faktor pendukung
terlaksananya implementasi  nilai  toleransi  beragama di lingkungan lembaga Bappeda Provinsi  Bengkulu.  Dari  segi  agama minoritas  pun  atau  dalam  hal  ini  non muslim, peneliti
mendapatkan informasi  dari  X 6 bahwa  beliau menuturkan  “Tidak  ada  paksaan  yang mengharuskan  melakukan  kegiatan rapat  atau  persiapan event penting yang  memerlukan  lembur  luar  jam kerja  opersional  biasa  seperti  hari minggu, maka  akan memberikan kesepakatan  kegiatan  dimulai  ketika jam  ibadah agama  mereka selesai.  Hal ini juga merupakan bentuk menghormati hak mereka dalam menjalankan kewajiban beragama” (12
Juli  2021).  Baik  agama  mayoritas maupun minoritas semua menunjukkan bahwa  keyakinan  adalah  hak  mutlak. Sehingga dapat dipastikan tidak adanya  perilaku  yang  akan  merusak kerukunan  beragama  dengan  tindakan menghalang-halangi  atau  melarang orang lain untuk menjalankan kewajiban  kepercayaannya  sebagai umat beragama.
Implementasi Nilai Toleransi
Beragama  di  Lingkungan  Badan
Perencanaan  Pembangunan  Daerah (BAPPEDA) Provinsi Bengkulu
Berdasarkan data  yang  diperoleh peneliti  selama  melakukan  penelitian
di Bappeda Provinsi Bengkulu mengenai  implementasi  nilai  toleransi beragama  di  Lingkungan  Lembaga Bappeda  bahwa  respon  masyarakat dilingkungan Bappeda dalam menanggapi  perbedaan  agama  baik, tidak  ada  diskriminasi  atau  pun perbedaan  yang  dialami  oleh  penganit agama minoritas atas kegiatan menjalankan agama ataupun pemberian pekerjaan atau menjalankan kewajiban.Atas implementasi nilai toleransi  beragama  di  Lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu yang telah terlaksana baiknya menimbulkan manfaat  seperti  kenyamanan,  rasa bebas,  rasa  aman, tidak  tertekan,  tidak merasakan sakit hati karena diskriminasi dan rasis. Sejauh ini tidak ada  kritik  mengenai  pelaksanan  nilai toleransi  beragama  di  lingkungan Bappeda,  karena  sejauh  ini  tidak  ada masalah.  Artinya  kebiasaan  yang berjalan di Bappeda ini baik dilanjutkan dan dipertahankan. Sejauh ini juga dirasakan dilapangan  belum  ditemukan  respon negarif  masyarakat  terkait  dengan adanya perbedaan agama dilingkungan Bappeda  Provinsi  Bengkulu.  Untuk pihak-pihak yang dirasa tidak mentoleransi  keberagaman  ada  pada pribadi individu itu sendiri, maksudnya adalah pandangan mereka dalam menjalani  kehidupan.  Dalam  proses pengimplementasian  nilai  toleransi beragama  di  lingkungan  Bappeda Provinsi Bengkulu tidak membutuhkan persiapan  khusus,  sebab  pelaksanaan implementasinya berjalan secara alamiah sebagaimana terjadi di
lingkungan  masyarakat  social.  Faktor pendukung  lain  dalam  keberhasilan implementasi  nilai  toleransi  beragama di lingkungan Bappeda tidak lepas dari
pemahaman masyarakat Indonesia akan  keberagaman  bangsa  yang  sudah sejak  76  tahun  yang  lalu.  Prosesnya melalui  pendekatan,  misalnya  pada kegiatan keagamaan pada suatu penganut.  Ada  pendekatan  kepada pihak  lainnya,  begitu  juga  sebaliknya. Sehingga  ada  bentuk  dukungan  yang diberikan oleh penganut agama lainnya terhadap pelaksanaannya.
Secara  konsep,  implementasi  ini terjadi  dikarenakan  tingginga  sikap saling  menghargai  persamaan  maupun perbedaan  serta  saling  menghormati kepada  individu  lain,  sehingga  sejauh ini  tidak  ada  konsep  dan  metode khusus  yang  perlu  disusun  oleh  unsur pimpinan  khususnya  dalam  jalannya konsep  nilai  toleransi  beragama  di lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu.  Keberhasilan  dan  bentuk prestasi yang diraih dalam bentuk kecil di Lembaga Bappeda Provinsi Bengkulu  terkait  implementasi  nilai toleransi beragama yakni seperti
pelaksanaan  yang  berkaitan  dengan kegiatan  keagamaan  yang  berjalan dengan  baik.  Seperti  pada  bulan ramadhan adanya kegiatan buka bersama,  semua  ikut  tanpa  terkecuali.
Sehingga muncul manfaat-manfaat yang  luar  biasa  dapat  dirasakan  setiap individu adalah kuatnya ikatan persaudaraan, kerukunan dalam organisasi,  rasa  persatuan  itu  sudah menjadi manfaat yang dapat dirasakan.

## PEMBAHASAN PENELITIAN
Kebijakan Implementasi Nilai Toleransi Beragama Belum ditemukan kebijakan khusus  yang  disusun  dan  ditetapkan oleh  Lembaga  Bappeda  mengenai implementasi  nilai toleransi  beragama.
Semua berjalan secara alamiah
sebagaimana  yang  dilakukan  setiap individu dalam menanggapi keberagaman di Indonesia. Pada
kenyataannya,  memang  tidak  perlu diberikan  peraturan dan edaran khusus mengenai  implementasi  nilai  toleransi beragama  di  Indonesia  sejauh  belum ada  terjadi  konflik  mengenai  hal tersebut.  Sebab  kewajiban  bertoleransi dibidang agama sudah jelas dikembangkan  dan  dijabarkan  dalam UUD  1945  pasal  29  yang  berbunyi
“Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-
tiap penduduk untuk beribadat menurut  agama  dan  kepercayaannya itu”.
Atas dasar  masyarakat Indonesia yang memahami betul makna
Bhnineka  Tuggal  Ika  yang  berarti “Walaupun  berbeda-beda  tetap  satu jua”  di  atas  segala  keberagaman termasuk  di  dalamnya  agama  inilah sejauh  ini Bappeda Provinsi  Bengkulu belum pernah  mengeluarkan kebijakan mengenai  toleransi  beragama  tersebut.
Selain kebijakan induk
yang sepenuhnya  bulat  dan  tidak  dapat diganggu gugat, baru-baru ini presiden mengeluarkan  peraturan  yakni  Perpres Nomor  18  Tahun  2020  tentang Rancangan Program Jangka Menengah Nasional  tahun  2020-2024.  Dalam kebijakan  ini  juga  menyinggung  atau menggaris  bawahi  perihal  Moderasi Beragama (Puspa, 2020).
Perpres  Nomor  18  Tahun  2020 ini memuat beberapa krusial mengenai program pengembangan yang berkaitan dengan menciptakannya kerukunan, keharmonisan dan kenyamanan  antar  umat  beragama guna  melangsungkan  dan  mengisi kemerdekaan  Negara  Indonesia  sesuai dengan  tujuan  Negara.  Rancangan Program  Jangka  Menengah  Nasional
(RPJMN) memuat pengembangan lingkungan keagamaan umat beragama bagi  seluruh  agama  yang  diakui  oleh Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI). Didalam Tabel Matrik Pembangunan RPJMN 2020-2024 dalam  upaya  memperkuat  ketahanan ekonomi  untuk  pertumbuhan  yang berkualitas,  termuat  472  poin  yang terkait  dengan  pembangunan  dibidang keagamaan (Perpres. 2020). Selain turunan  UUD  1945  Batang  Tubuh Pasal  29  adalah  Perpres  Nomor  18 Tahun  2020,  perihal  peratuan  atau yang dapat dikatakan sebagai kebijakan umum terkait tentang implementasi  nilai  toleransi  beragama adalah  Peraturan  Pemerintah  No  53 tahun  2010  tentang  Disiplin  PNS  (PP. 2010).  Dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  53  Tahun  2010  tersebut memuat poin-poin yang harus dipatuhi oleh  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)
dalam menjalankan kewajibannya kepada  NKRI  termasuk  didalamnya adalah  toleransi  dalam  menjalankan kewajiban beragama dilingkungan kerja  dan  masyarakat.  Selanjutnya, sudah  ada  turunan  kebijakan  yang lebih kuat lagi dalam rangka penguatan wawasan  kebangsaan  kepada  ASN, yakni terbitnya Surat Keputusan Bersama  (SKB)  oleh  10  Kementerian dan Lembaga Negara yakni: “Kementerian  Agama,  Kementerian Komunikasi dan Informatika , Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,  Kementerian  Pendidikan dan  Kebudayaan,  Badan  Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan  Terorisme,  Badan Pengembangan Ideologi Pancasila, Administrasi  Sipil  Nasional  Badan
Layanan,  dan  Komisi  Peralatan  Sipil Nasional (sa’idi. 2020).”
Selanjutnya dalam  SKB  tersebut termuat  11  poin  pelanggaran  yang menjadikan  dasar  yang  harus  dipatuhi oleh  ASN  di Negara Indonesia. Perilaku 1 sampai 10 dilakukan secara sadar  oleh  ASN.  Atas  dasar  uraian perbandingan  dasar  Negara,  Peraturan Pemerintah,  Peraturan  Presiden  dan Surat  Keputusan  Bersama  Lembaga dan  Kementerian  yang  dengan  leluasa membahas  dan  mengatur  beberapa  hal yang krusial dan intim bagi keberlangsungan  kerukunan,  termsuk didalamnya  kerukunan  antar  umat beragama.  Meskipun  tidak  secara khusus  dalam  beberapa  peraturan diatas membahas mengenai implementasi  nilai toleransi  beragama, namun dengan ketegasan dan kedudukan  kebijakan-kebijakan  diatas sangat memungkinkan terjadinya
kewajiban  bagi  semua  pegawai  di lingkungan  Lembaga  Pemerintahan termasuk Bappeda  Provinsi  Bengkulu mewajibkan menginternalisasikan nilai toleransi beragama.
Implementasi Nilai Toleransi Beragama Data yang ada dari hasil penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa pada lembaga Bappeda Provinsi Bengkulu  dalam  pengimplementasian nilai toleransi beragama sudah
terlaksana dengan baik tanpa ada suatu kendala  apapun,  namun  tanpa  ada proses  perencanaan  dan  evaluasi  dari pelaksanaan yang ada. Hal ini dilatarbelakangi  oleh  nilai  toleransi beragama  itu sudah  menjadi kebiasaan yang  melekat  dalam  diri  individu. Sebagaimana konsep kehidupan bahwa “Muslim dan non-muslim hidup rukun,
seperti  dilakukan  oleh  Rasulullah SAW  akan  membawa  kedamaian  dan kehidupan  yang  damai,  apalagi  juga dianjurkan  untuk  manusia  lain  (baik Muslim,  Kristen  atau  Yahudi)  tetap lembut” (Al-Bukhari, 2012) Demi kerukunan hidup berdampingan  inilah  maka  setiap individu  harus  mampu  menumbuhkan dan mengamalkan nilai toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari maupun khusus pada lembaga
Bappeda  sendiri. Meskipun tanpa  ada kebijakan  khusus  terkait  implementasi ini, namun secara tersirat ada terlaksana pendekatan individual untuk mengarahkan hidup rukun tanpa membedakan  agama.  Ini  dijelaskan oleh  Daniel  A.  Mazmanian  dan  Paul A.  Sabatier:  “Memutuskan  untuk melaksanakan
kebijakan dasar
umumnya  berbentuk  undang-undang, tetapi  bisa  juga  berupa  perintah  atau keputusan  administratif  utama  atau keputusan  yang  dibuat  oleh  otoritas kehakiman.  Secara  umum,  keputusan menentukan masalah yang akan dipecahkan,  secara  jelas  menetapkan tujuan atau sasaran  yang  ingin dicapai dan  berbagai  metode  untuk  mengatur atau mengatur proses pelaksanaannya” (Daniel, 2013).

## Perilaku Toleransi Beragama
Pertama , Perilaku  menghormati perbedaan agama di lingkungan lembaga  Bappeda  Provinsi  Bengkulu terlaksana dengan sangat baik sebagaimana  yang  diharapkan.  Sejauh ini  belum  ada  perilaku-perilaku  yang mencerminkan  konflik  yang  berkaitan dengan perbedaan agama. Berdasarkan beberapa  pendapat  dibagian  hasil penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa bentuk menghormati perbedaan agama
di  lingkungan  diwujudkan  dengan sikap  baik  menghargai,  menghormati, tidak  memandang  perbedaan  dari  sisi agama  atau  kepercayaan  namun  pada kemampuan  kerjanya.  Kedua , tidak membedakan sikap kepada yang beragama  laindi  lingkungan Bappeda didapatlah kesimpulan bahwa mengenai  sikap  yang  ditunjukkan dengan  teman  yang  berbeda  agama maka  dapat  disimpulkan  bahwa  sikap yang  ditunjukkan  berupa  sikap  positif, memberikan  kebebasan  karena  hal perbedaan  merupakan  keunikan  yang dapat dibanggakan di Negara Indonesia.  Ketiga , menghargai  teman yang menjalankan kewajiban beragamanya  diwujudkan  dalam  sikap saling  menghargai  karena  pembiasaan dalam diri manusia itu sangat diperlukan dalam masalah ini. Selanjutnya  akhlak,  toleransi  dari pendidikan  dasar  dan  ajaran  agama merupakan faktor pendukung terlaksananya implementasi nilai toleransi  beragama  di  lingkungan lembaga  Bappeda  Provinsi  Bengkulu. Ditinjau dari sejarah agama Indonesia, budaya keagamaan masyarakat  adat  merupakan  etiket yang  luhur.  Sebelum  Islam  masuk Indonesia, agama telah membudidayakan  seseorang  yang berbudaya.  Bukti  kehidupan  budaya masyarakat adat Masih dapat dirasakan  hingga  saat  ini,  seperti sembahyang,  gamelan,  wayang  dan tradisi lainnya. Melalui budaya semacam  ini,  orang  bijak  suku  asli secara  tegas  memiliki  nilai-nilai luhur berupa kerukunan dan kesopanan (Wijaya, 2011).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pada  bagian hasil  dan  pembahasan  yang  telah dibandingkan  dengan  teori  dan  data yang  ada  maka  dapat  disimpulkan bahwa  Pertama , implementasi  nilai toleransi  beragama  pada  pegawai  di lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu  sudah  berjalan  dengan  baik dan  belum  pernah  ditemukan  perilaku pelanggaran  toleransi.  Selain itu, implementasi  dapat  dilihat  dari  3 indokator, yakni kebijakan,
implementasi  nilai  toleransi  beragama, dan  Perilaku  toleransi beragama. Kedua , faktor pendukung implementasi  nilai  toleransi  beragama pada  pegawai  dilingkungan  Bappeda Provinsi Bengkulu adalah sikap menghormati  dan  menghargai  yang telah  terinternalisasikan  dalam  diri setiap individu.
Hasil  penelitian  ini  memberika beberapa  implikasi  diantaranya  adalah proses  implementasi  nilai  toleransi beragama oleh karyawan di lingkungan Lembaga Bappeda Provinsi  Bengkulu  berjalan  atas  dasar kesadaran masing-masing individu sacara  alamiah  tanpa  ada  perhatian khusus  oleh  unsur  pimpinan  lembaga.
Hal ini
dimungkinkan akan berimplikasi  pada  terkikisnya  sikap toleransi  tersebut  pada  karyawan  yang dipengaruhi  oleh  faktor  eksternal. Selanjutnya  secara  tertulis  tidak  ada arahan  dan  aturan  berkait  dengan  hal keragaman
beragama yang mengakibatkan  hal  ini  berimplikasi pada  minimnya  batasan-batasan  cara berpakaian dan perilaku yang nantinya berpotensi  pada  konflik  antar  umant beragama.
Berdasarkan  uraian  implikasi yang  dimungkinkan  di  atas,  maka secara umum implementasi nilai toleransi  beragama  di  lingkungan
Bappeda  Provinsi  Bengkulu  harus dibekali  dengan  aturan  atau  kebijakan khusus  yang  merupakan  turunan  dari kebijakan yang telah pemerintah keluarkan.  Sehingga  bila  nantinya  ada konflik  berkaitan  dengan  hal-hal  yang berhubungan  dengan  nilai  toleransi beragama, pihak terkait dapat meminimalisirnya  sejak  dini  ataupun mengadilinya  sesuai  SOP  yang  telah disusun oleh Lembaga Bappeda Provinsi Bengkulu.

## DAFTAR PUSTAKA
Agama,  D.  (2003).  Riuh  Beranda
Satu:  Peta  Kerukunan  Umat
Beragama Di Indonesia. Jakarta Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian:  Suatu  Pendekatan
Praktik  (Edisi  Revisis) .  Jakarta. Rineka Edward III, George C (edited). (2011).
Public Policy Implementing ,  (Jai Press  Inc,  London  England. Goggin, Malcolm L etal , hlm. 1
Fathoni, A. (2006). Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarta. PT Rineka Cipta Hasyim,  U.  (2019). Toleransi  dan Kemerdekaan dalam Islam: Sebagai  Dasar  Menuju  Dialog dan  Kerukunan  Antar  Agama . Surabaya. Media K. Imadadun,  R.  M.  (2013). Islam Pribumi  Mendialogkan  Agama , Membaca Realita . Jakarta. Erlangga
Lexy,  J.  M.  (2004). Metodologi Penelitian  Kualitatif, Bandung.
PT Remaja Rosdakarya.
Madjid,
N. (2013). Islam Kerakyatandan Keindonesiaan Pemikiran Nurcholis Muda: Mizan, Bandung. Mizan
Mazmanian,  D.  A.,  &  Sabatier,  P.  A.
(1983). Implementation and public policy . Scott Foresman. Munawar,  A.  H.  A.  S.  (2015). Fikih Hubungan Antar Agama. Jakarta. Ciputat Press Naim, N. (2014). Islam dan Pluralisme Agama: Dinamika Merebut Makna . Yogyakarta. Aura Pustaka Purwanto, P & Sulistyastuti, S.(2011).Analisis Kebijakan dari  Formulasi  ke  Implementasi Kebijakan. Jakarta. BumiAksara Ripley,  R.  B.  &  Grace  A.  F.  (2018). Policy Implementation and Bureaucracy . 2 ed . Chicago Illionis. The Dorsey Press
Sabatier,  P.  (  2016). Top  down  and Bottom up Approaches to Implementation Research. Journal  of  Public  Policy  6 ,  21- 48 Sugiyono,
S. (2013) Metode Penelitian. Bandung. Alfabeta