## Apakah Kepemimpinan Memiliki Peran Moderasi dalam Kualitas Pengawasan pada Auditor Internal Pemerintah?
Rizal Nur Arif 1 & Amrie Firmansyah 2 1 Program Diploma 4 Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Keuangan Negara STAN, Jl. Bintaro Utama Sektor V, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
2 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jalan RS. Fatmawati Raya, Pondok Labu, Cilandak, South Jakarta City, Jakarta 12450, Indonesia
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Keywords:
Competence, independence, integrity, quality of supervision results, leadership.

## Kata Kunci:
Kompetensi, independensi, integritas, kualitas pengawasan, kepemimpinan. This research aims to analyze the influence of competence, independence and integrity on the quality of supervision carried out by auditors at the BPKP Representative Office of Banten Province. This research used 35 Functional Auditor Officials (PFA) at the BPKP Representative Office of Banten Province as respondents. This quantitative research uses SEM- PLS with the SmartPLS application as a supporting application in data processing. This research shows that auditor competence has a positive effect  on  the  quality  of  supervision,  while  auditor  independence  and integrity have no effect on the quality of supervision. The research also concludes that leadership does not strengthen the positive influence of the partial  relationship  between  auditor  competence,  independence  and integrity  on  supervisory  quality.  It  is  hoped  that  the  results  of  this research can provide input for the Banten Province BPKP Representative so  that  they  can  implement  policies  that  focus  on  developing  PFA competencies  to  improve  the  quality  of  supervision.  This  research contributes to the literature on public sector internal auditing, which is still rare in previous research, especially when using Indonesian data. This  research  also  places  leadership  moderating  variables  in  the relationship between independent and dependent variables, which have rarely been used in previous research.

## SARI PATI
Corresponding author: Amrie Firmansyah amriefirmansyah@upnvj.ac.id Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi, independensi,  dan  integritas  terhadap  kualitas  pengawasan  yang dilakukan  oleh  auditor  di  Perwakilan  BPKP  Provinsi  Banten. Penelitian ini menggunakan 35 Pejabat Fungsional Auditor (PFA) di  Perwakilan  BPKP  Provinsi  Banten  sebagai        responden. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan SEM-PLS dengan  aplikasi  SmartPLS  sebagai  aplikasi  pendukung  dalam pengolahan  data.  Hasil    dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa kompetensi  auditor  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas pengawasan, sedangkan independensi dan integritas auditor tidak berpengaruh  terhadap  kualitas  pengawasan.  Penelitian  juga menyimpulkan bahwa kepemimpinan tidak memperkuat pengaruh positif hubungan parsial kompetensi, independensi, dan integritas auditor  terhadap  kualitas  pengawasan.  Hasil  penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  masukan  bagi  Perwakilan  BPKP Provinsi Banten agar dapat menerapkan kebijakan  yang  berfokus pada pengembangan kompetensi PFA sehingga dapat meningkatkan  kualitas  pengawasan.  Penelitian  ini  memberikan kontribusi dalam penyediaan literatur dalam audit internal sektor publik yang masih jarang dalam penelitian sebelumnya khususnya dengan menggunakan data Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menempatkan variabel moderasi kepemimpinan dalam hubungan variabel independen  dan  dependen yang  masih jarang  digunakan dalam penelitian sebelumnya.
Copyright © 2023 by Authors,
Published by SAKI. This is an open access article under the CC BY-SA License
E-ISSN: 2654-6221

## PENDAHULUAN
Audit  merupakan  kegiatan  pengumpulan dan  pengevaluasian  bukti-bukti  terkait  informasi yang  diperoleh  oleh  auditor  dalam  rangka menentukan  dan  melaporan  tingkat  kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang ada. (Arens  &  Loebbecke,  2017).  Hasil  audit  pada umumnya  dilaporkan  oleh  auditor  kepada  para pemangku kepentingan dengan tujuan memberikan keyakinan  memadai  ( reasonable  assurance )  atas suatu  kegiatan  atau  objek  yang  diaudit.  Kegiatan audit muncul akibat adanya kesenjangan informasi antara  pemangku  kepentingan  selaku principal dengan  manajemen  selaku agent .  Dengan  adanya audit,  informasi  yang  dilaporkan  oleh  manajemen kepada pemangku kepentingan dapat lebih diyakini kebenaran dan keandalannya.
Di dunia  audit,  seringkali dibedakan antara peran  audit  eksternal  dengan  internal.  Perbedaan dari kedua peran audit tersebut terletak dari fokus dari  kegiatan  auditnya  yaitu  audit  eksternal  fokus pada  kejadian  masa  lalu  yang  dinyatakan  dalam laporan  keuangan,  sedangkan  audit  internal  lebih fokus  pada  kejadian  di  masa  mendatang  dengan mengevaluasi pengendalian dalam rangka
memberikan keyakinan pencapaian tujuan organisasi.
Di  internasional,  peran  auditor  internal semakin diberdayakan sejak adanya Sarbanex Oxley Act. Sarbanex Oxley Act merupakan peraturan yang diterbitkan  oleh  Dewan  USA  dalam  rangka meningkatkan good  corporate  governance dan mencegah  adanya  fraud  di  lingkungan  keuangan manajemen. Di dalam Sarbanex Oxley Act, auditor internal  diminta  untuk  lebih  mampu  dalam mencegah  fraud  dan  menjadi partner manajemen dalam memberikan nilai tambah dalam pengendalian intern. Namun peran auditor internal sepertinya belum maksimal. Hal tersebut berdasarkan organisasi akuntansi Inggris yaitu The Chartered  Institute  of  Public  Finance  and Accountancy (CIPFA)  menjelaskan  bahwa  peran audit internal di dalam entitas belum dimanfaatkan secara  maksimal  dalam  melakukan  penjaminan
terhadap program-program manajemen  (Melville, 2023).
Di Indonesia pada sektor pemerintah, peran audit  eksternal  dilakukan  oleh  Badan  Pemeriksa Keuangan (BPK) secara mandiri dan independen di luar  kepentingan  manajemen,  sedangkan  audit internal  dilaksanakan  oleh  Aparat  Pengawasan Intern  Pemerintah  (APIP)  yang  meliputi  Badan Pengawasan Keuangan dan  Pembangunan (BPKP) dan  APIP  lainnya.  Di  dalam  tataran  nasional, auditor  internal  pemerintah  sangat  gencar  untuk diberdayakan  dalam  memberikan  penjaminan memadai  atas  keberhasilan  program-program strategis  pemerintah  melalui  audit  internal  atau disebut  juga  dengan  pengawasan.  Sesuai  dengan arahan  yang  diberikan  oleh  Presiden  RI,  Joko Widodo,  di  dalam  Rapat  Koordinasi  Pengawasan Nasional  2022,  seluruh  auditor  internal  Aparat Pengawasan  Internal  Pemerintah  (APIP)  yaitu BPKP dan Inspektorat diarahkan untuk mengawal dengan serius program-program strategis pemerintah  dan  harus  berhasil  (Sekretariat Kabinet,  2021).  Secara  regulasi  peran  auditor internal  khususnya  pada  sektor  publik  terus berkembang  dengan  adanya roadmap kapabilitas APIP yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Pembina APIP. Roadmap peran  auditor  internal  tersebut mengacu  pada Internal  Auditor  Capability  Model (IACM)  yang  memberikan  gambaran  tingkatan peran  auditor  internal  dalam  menjalankan  fungsi pengawasannya. Tingkatan peran tersebut meliputi: initial, infrastructure, integrated, managed, dan optimizing .  Semakin  tinggi tingkatan menunjukan semakin strategis peran dari APIP  tersebut  dalam  meyakinkan  program pemerintah dapat terlaksana.
Pemerintah  saat  ini  sedang  menargetkan bahwa  APIP  harus  mencapai  level  3  yaitu integrated yang  salah  satunya  ditandai  dengan selain melakukan pengawasan keuangan ( watchdog ), auditor internal juga dapat melakukan pengawasan kinerja dan consulting yang menghasilkan added  value atas  program-program pemerintah  yang  diawasi.  Namun  berdasarkan
Laporan  Kinerja  BPKP  tahun  2022,  jumlah  APIP dengan  kapabilitas  APIP  level  3  masih  dibawah
target roadmap sebagai berikut (Gambar I.1).
Gambar I.1 Realisasi Jumlah K/L/P dengan Kapabilitas ≥ Level 3 Tahun 2020 s.d. 2024

## Sumber: diolah dari BPKP
Salah satu penyebab kapabilitas APIP masih rendah adalah  APIP  belum  dapat  melakukan  pengawasan kinerja  dan  konsultasi  secara  memadai  sehingga hasil  pengawasan  tersebut  belum  mampu memberikan value added bagi manajemen.
Terkait dengan kualitas  pengawasan,
Asosiasi  Auditor  Intern  Pemerintah  Indonesia (AAIPI)  telah  mengeluarkan  Peraturan  AAIPI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI). Di dalam peraturan tersebut,  pada  nomor  1210  diatur  bahwa  auditor harus  memiliki  kompetensi  Secara  akademis, pengaruh  kompetensi  auditor  terhadap  kualitas hasil  audit  telah  diteliti  oleh  beberapa  peneliti dengan  simpulan  positif.  Kemudian,  pada  nomor 1100 SAIPI juga diatur bahwa aktivitas pengawasan intern  harus  dilaksanakan  secara  independen  dan auditor  harus  objektif  dalam  melaksanakan tugasnya.  Selain  itu,  dalam  menjalankan  tugasnya auditor harus menganut prinsip integritas. Prinsip integritas  mewajibkan  auditor  untuk  memiliki kepribadian  yang  jujur,  berani,  bijaksana,  dan bertanggung jawab dalam membangun kepercayaan  guna  memberikan  dasar  bagi pengambilan  keputusan  yang  andal  (Pusdiklatwas BPKP, 2008).
Di  dalam  SAIPI,  selain  mengamanahkan setiap  unsur  standar  yang  harus  dimiliki  oleh auditor,  juga  mengharuskan  pimpinan  APIP  turut
bertanggung  jawab  bahwa  setiap  unsur  telah dimiliki  oleh  auditor.  Seperti  pada  1210 diamanahkan  kepada  pimpinan  APIP  agar memastikan  setiap  tim  auditor  secara  kolektif memiliki  kecakapan  yang  dibutuhkan.  Pada  1110 juga  diatur  bahwa  pimpinan  APIP  turut bertanggung  jawab  dalam  menjaga  independensi entitas  APIP  secara  keseluruhan.  Oleh  karena  itu, faktor  kepemimpinan  di  dalam  entitas  APIP sangatlah penting dalam mewujudkan faktor-faktor yang  dimiliki  auditor  intern  dalam  mewujudkan hasil pengawasan yang memadai.
Secara akademisi, penelitian yang berkembang  pertama  kali  dalam  rangka  menguji kualitas audit adalah pada sektor swasta. Salah satu penelitian  tersebut  adalah  penelitian  yang dilakukan oleh  Carcello, Hermanson dan McGrath (1992,  dalam  Samelson  et  al.,  2006)  dengan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit sektor swasta. Atas hasil penelitian tersebut, Samelson  et  al.,  (2006)  melanjutkan  pengujian dengan lingkup kualitas audit internal pada sektor pemerintah. Samelson et al. (2006) meneliti apakah atribut  kualitas  audit  sektor  swasta  yang diidentifikasi  Carcello,  Hermanson  dan  McGrath (1992, dalam  Samelson et al., 2006) berlaku pada lingkungan  pemerintah.  Atribut  kualitas  audit sektor  swasta  yang  diuji  meliputi:  kompetensi auditor, perhatian terhadap kebutuhan 50,80% 61,86% 77,35% 35,83% 41,89% 54,74% 2020 2021 2022
Target (%) Realisasi (%)
penjadwalan  auditee,  kehati-hatian  profesional, pelaksanaan kerja lapangan, skeptisisme profesional,  masa  kerja  auditor  dan  persepsi independensi auditor. Dari seluruh atribut tersebut Samelson  et  al.  (2006)  menyimpulkan  komptensi auditor berpengaruh signifikan sedangkan persepsi independensi  auditor  tidak  berpengaruh  terhadap kualitas audit internal.
Faktor-faktor  kualitas  audit  internal  atau pengawasan  juga  telah  dilakukan  pengujian sebelumnya  dalam  lingkup  Indonesia  seperti kompetensi diuji oleh Cahyono et al. (2015), Badjuri (2012),  Widodo  et  al.  (2016),  dan  Ferdiansyah (2016) yang menyimpulkan kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas pengawasan, sedangkan  Ilham  et  al.  (2019)  dan  Rahim  et  al. (2020)  yang  menyimpulkan  kompetensi  tidak berpengaruh  terhadap  kualitas  pengawasan. Kemudian,  independensi  juga  telah  diuji  oleh Azhari  et  al.  (2020),  Sanjaya  et  al.  (2019)  dan Cahyono  et  al.  (2015)  dengan  simpulan  bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas pengawasan, sedangkan Badjuri (2012), Ayuningtyas  &  Pamudji  (2012),  sedangkan Parasayu & Rohman (2014) menyimpulkan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas pengawasan. Selain itu, integritas juga diinvestigasi oleh Ferdiansyah (2016), Cahyono et al. (2015), dan Badjuri  (2012)  dengan  simpulan  bahwa  integritas berpengaruh positif terhadap kualitas pengawasan, sedangkan Risandy et al. (2019) dan Atmaja (2017) menyimpulkan bahwa  integitas tidak berpengaruh terhadap kualitas pengawasan. Berdasarkan uraian tersebut,  beberapa  penelitian  sebelumnya  masih menghasilkan  simpulan  yang  tidak  konsisten, sehingga  pengujian  variabel-variabel  independen tersebut  terhadap  variabel  dependen  perlu dilakukan kembali.
Sementara itu, untuk faktor kepemimpinan, belum  terdapat  penelitian  sebelumnya  yang meneliti  langsung  hubungannya  terhadap  kualitas pengawasan. Penelitian sebelumnya yang berhubungan  dengan  hal  tersebut  dilakukan  oleh Nisrina (2022), Jati (2021), dan Sriyanto & Arifah,
(2014)  yang  menguji  kepemimpinan  terhadap kinerja auditor. Salah satu komponen dalam kinerja auditor  adalah  kualitas  dari  pengawasan  yang dilaksanakan.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini bertujuan untuk menguji secara  empiris pengaruh kompetensi,  independensi,  dan  integritas  auditor terhadap  kualitas  pengawasan  dengan  variabel kepemimpinan sebagai pemoderasi.

## Telaah Literatur dan Pengembangan Hipotesis
Berdasarkan  Heider  (1958),  atribusi  dapat didefinisikan  dalam  dua  hal  yaitu  proses  persepsi seseorang  dan  penilaian  kausalitas.  Menurut Heider  (1958),  atribusi  sebagai  proses  persepsi didefinisikan  sebagai  inti  dari  proses  persepsi manusia.  Manusia  terikat  dalam  proses  psikologis yang  menghubungkan  pengalaman  subyektif mereka  dengan berbagai obyek yang ada  sehingga timbul  persepsi  manusia  terhadap  suatu  hal. Sedangkan atribusi menurut kausalitas, dirumuskan  sebagai  penilaian  kausalitas  yang menekankan  pada  penyebab  orang  berperilaku tertentu.  Terdapat  dua  jenis  atribusi  kausalitas yaitu  atribusi  personal  dan  atribusi  impersonal. Atribusi    personal  adalah  penyebab  personal  atau pribadi  yang  merujuk  pada  kepercayaan,  hasrat, dan  intensi  yang  mengarahkan  pada  perilaku manusia yang memiliki tujuan. Sedangkan, atribusi impersonal  adalah  penyebab  di  luar  pribadi  yang bersangkutan.
Secara sederhana, teori atribusi mengasumsikan  bahwa  orang  mencoba  untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan. Teori atribusi menjelaskan bahwa penyebab  perilaku  seseorang  dapat  dipengaruhi oleh atribusi internal dan atribusi eksternal. Heider (1958)  menyatakan  bahwa  atribusi  internal merupakan inferensi yang dibuat  oleh  seseorang tentang  sikap,  karakter,  atau  pribadi  seseorang. Sementara  itu,  atribusi  eksternal  adalah  inferensi yang  dibuat  seseorang  terkait  dengan  situasi dimana ia berada (Heider, 1958).
Penelitian  ini  menggunakan  teori  atribusi
sebagai  teori  utama  karena  peneliti  melakukan studi empiris untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pengawasan pada khususnya  karakterisitik  internal  auditor  yang meliputi kompetensi, independensi dan integritas. Selain  itu,  penelitian  ini  juga  menggunakan variabel kepemimpinan yaitu faktor di luar pribadi auditor  namun  pengujian  dilakukan  dengan lingkup peran moderasi dalam hubungan pengaruh faktor internal auditor terhadap kualitas pengawasan  seperti  yang  telah  dijelaskan sebelumnya.  Teori  atribusi  juga  digunakan  dalam penelitian  sebelumnya  yaitu  Ferdiansyah  (2016) ketika melakukan pengujian faktor batasan waktu audit, pengalaman kerja, independensi, objektifitas,  integritas,  dan  kompetensi  audtor terhadap  kualitas  hasil  pemeriksaan  audit pemerintah. Ferdiansyah menyampaikan penelitian selanjutnya agar dapat menguji variabel lainnya  yang  masih  dimungkinkan  untuk mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan.
Kerangka  berpikir  penelitian  ini  sama dengan  yang  dilakukan  oleh  Abbott  et  al.  (2016) yaitu  melanjutkan  penelitian  sebelumnya  terkait dengan Internal  Audit  Function (IAF)  dan melanjutkannya  dengan  memberikan  pandangan baru. Selain itu, penelitian ini secara  konsep juga sama  dengan  Oussii  &  Taktak  (2018)  yaitu melakukan  penelitian  kembali  dengan  latar belakang  adanya research  gap atas  penelitian sebelumnya  dan  tuntutan  standar  profesional auditor.
Dalam  praktiknya  pengawasan  hampir serupa  dengan  audit.  Di  Indonesia,  pengawasan merupakan  istilah  yang  menunjukan  kegiatan audit internal yang dilakukan oleh auditor internal khusus  di  lingkungan  pemerintahan.  Oleh  karena itu,  definisi  dari  kualitas  pengawasan  serupa dengan  kualitas  audit.  Menurut  DeAngelo  (1981) kualitas audit adalah probabilitas atau kemungkinan  bahwa  auditor  dapat  menemukan suatu  pelanggaran  dalam  sisitem  akuntansi  klien dan  pencatatannya.  Lebih  lanjut  lagi,  De  Angelo juga menjelaskan bahwa kualitas audit dapat juga
didefinisikan sebagai probabilitas seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran  dalam  sistem  akuntansi  kliennya. Kemudian  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP didefinisikan sebagai  kegiatan  pengawasan  yang  dapat memberikan  keyakinan  memadai  atas  ketaatan, efisiensi,  dan  efektivitas  pencapaian  tujuan pemerintah,  peringatan  dini  terkait  risiko,  dan dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah.
Berdasarkan  pengertian  di  atas,  dapat disimpulkan bahwa kualitas pengawasan merupakan  kemungkinan  yang  dilakukan  oleh auditor internal dalam kegiatan pengawasan yang bersifat  assurance  dan  consulting  sesuai  dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien  sesuai  dengan  standar  pengawasan  yang ada.
Kompetensi  didefinisikan  oleh  Spencer  & Spencer  (1993)  sebagai  karakteristik  yang mendasari  seseorang  dan  berkaitan  dengan efektifitas  kinerja  individu  dalam  pekerjaannya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dijelaskan kembali  bahwa  kompetensi  seorang  individu merupakan  sesuatu  yang  melekat  dalam  dirinya yang dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kinerjanya.  Sesuatu  yang  melakat  tersebut berhubungan  dengan  motif,  konsep  diri,  sifat, pengetahuan maupun kemampuan/keahlian. Kompetensi individu yang berupa kemampuan dan pengetahuan bisa dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan.
Kompetensi  Menurut  Bonner  &  Lewis (1990) menyatakan bahwa pengetahuan mengenai spesifik tugas dapat meningkatkan kinerja auditor berpengalaman, meskipun hanya dalam penetapan risiko  analitis.  Hal  tersebut  membuktikan  bahwa kompetensi  auditor  yang didasari    dari pengetahuan  yang  mendalam  dapat  melahirkan hasil  audit  yang  berkualitas.  Sejalan  dengan  hal tersebut  Hogarth  (1991)  menyebutkan  bahwa pendapat auditor yang baik lahir dari auditor yang memiliki  kompetensi  yang  didukung  dengan
adanya pengetahuan yang baik dan prosedur audit yang dilakukan oleh auditor. Hal ini menunjukkan bahwa pendapat auditor yang baik akan tergantung pada  kompetensi  dan  prosedur  audit  yang dilakukan oleh auditor.
Kusuma  &  Damayanthi  (2020),  Widodo  et al.,  (2016),  Siahaan  &  Simanjuntak  (2018) Ayuningtyas & Pamudji (2012) dan Cahyono et al., (2015) menyimpulkan bahwa kompetensi organisasi  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas pengawasan. Hal ini menunjukan bahwa  semakin tinggi  pengetahuan,  keterampilan,  dan  sikap  dan perilaku  yang  dimiliki  oleh  auditor  maka  kualitas pengawasan yang dihasilkan akan semakin baik.
H 1 :  Kompetensi  berpengaruh  positif terhadap kualitas pengawasan.
Independen  pada  dasarnya  berhubungan dengan  bebasnya  pengaruh  dari  segala  apapun. Auditor  harus  mandiri  dalam  melaksanakan pekerjaannya  secara  obyektif  dan  bebas.  Hal tersebut  menjelaskan  bahwa  auditor  tidak diperbolehkan  untuk  memihak  kepentingan siapapun  dalam  memberikan  pendapat,  simpulan dan  rekomendasi.  Menurut  Pusdiklatwas  BPKP (2008)  menjelaskan  bahwa  seorang  auditor memiliki  independensi  dalam  melakukan  audit agar dapat memberikan pendapat atau kesimpulan yang  apa  adanya  tanpa  ada  pengaruh  pihak berkepentingan.  Independensi  merupakan  faktor penting  dalam  melaksanakan  pengawasan  yang berkualitas,  sehingga  termasuk  dalam  standar profesionalitasnya  dalam  bertugas.  Jika  seorang auditor  kehilangan  independensinya  maka  dapat berakibat  fatal  terhadap  hasil  pengawasannya, sehingga  pada  akhirnya  menyebabkan  laporan hasil  pengawasan  tidak  dapat  digunakan  sebagai dasar pengambilan keputusan karena tidak sesuai kenyataannya  (Ahmadi  &  Supriyono,  1988  dalam Carolita,  2012).  Menurut  Pusdiklatwas  BPKP (2008),  auditor  yang  independen  adalah  auditor yang tidak memihak dan yang tidak dapat diduga memihak,  sehingga  tidak  merugikan  pihak manapun.  Independensi  juga  berarti  menjunjung tinggi kejujuran dan obyektifitas dan
menghindarkan  diri  dari  hubungan  yang  dapat merusak  independensi  auditor.  Berdasarkan pengertian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa independensi  merupakan  bagian  dari  kredibilitas auditor yang mana auditor tidak dipengaruhi oleh pihak berkepentingan manapun dalam memberikan  pendapatan  atau  simpulan  hasil pengawasan.
Ningsih  &  Nadirsyah  (2017),  Siahaan  & Simanjuntak (2018), Cahyono et al. (2015), Ningsih & Nadirsyah (2017), dan Ferdiansyah (2016) telah melakukan  penelitian  dengan  hasil  bahwa independensi  berpengaruh  positif  terhadap kualitas  hasil  audit  pemerintah.  Hal  tersebut menandakan  bahwa  semakin  independen  auditor terhadap  auditan  yang  diperiksa  maka  semakin baik kualitas pengawasan yang dihasilkan.
H 2 : Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas pengawasan.
Definisi integritas kadang disamakan dengan kejujuran padahal berbeda seperti yang disampaikan  oleh  Prijaksono  dan  Sembel  (2004, dalam  Cahyono  et  al.,  2015),  bahwa  kejujuran bersifat  pasif  sedangkan  integritas  bersifat  aktif. Lebih lanjut, Supriyantono (2006, dalam  Cahyono et al., 2015) menjelaskan bahwa integritas memiliki dua aspek penting. Pertama, integritas memerlukan tindakan aktif dengan pertimbangan yang rasional. Kedua,  integritas  berhubungan  dengan  tindakan yang didasarkan pada keadilan moral. Oleh karena itu,  integritas  harus  diwujudkan  dalam  tindakan aktif yang berdasarkan pertimbangan rasional dan keadilan moral.
Seorang  auditor  dalam  melaksanakan penugasan  auditnya  harus  memiliki  prinsip intergritas.  Prinsip  ini  mengharuskan  dalam  diri setiap  auditor  memiliki  kepribadian  yang memenuhi unsur kejujuran, keberanian, kebijaksanaan,  dan  bertanggung  jawab  sehingga kepercayaan stakeholder padanya  tetap  terjaga guna  memberikan  dasar  bagi  pengambilan keputusan yang andal  Pusdiklatwas BPKP (2008). Intergritas  bagi  seorang  auditor  sangat  penting karena  berhubungan  dengan  kepercayaan  publik
terhadap hasil pengawasannya. Hal tersebut selaras dengan pendapat Sunarto (2003, dalam Siahaan & Simanjuntak,  2018)  bahwa  integritas  bagi  auditor adalah  memelihara,  menjaga,  dan  meningkatkan kepercayaan  publik  dalam  kaitannya  memenuhi tanggung jawab profesionalnya.
Berdasarkan  toeri  yang  disampaikan  oleh para  ahli  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  setiap auditor  harus  memiliki  integritas  dalam  setiap tindakannya  yaitu  berdasarkan  pertimbangan rasional dan keadilan moral sehingga kepercayaan publik  atas  tanggung  jawab  profesional  yang diembannya dapat terpelihara dan terjaga.
Kusuma  &  Damayanthi  (2020),  Siahaan  &
Simanjuntak (2018), Ferdiansyah (2016), Rohmatiah  &  Amadi  (2020),  dan  Siahaan  & Simanjuntak (2018) menyimpulkan bahwa integritas  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas hasil pemeriksaan. Oleh karena itu, semakin tinggi integritas yang dimiliki oleh seorang auditor maka semakin baik kualitas pengawasan yang dihasilkan.
H 3 :  Integritas  berpengaruh  positif terhadap kualitas pengawasan.
Definisi kepemimpinan telah ada sejak abad 18  yang  ditandai  dengan  beberapa  ahli  yang mencoba  mendefinisikan  arti  dari  kepemimpinan. Pada  awalnya  kepemimpinan  lebih  ditujukan kepada  sikap  dari  pemimpin  itu  sendiri  seperti menurut  Shared  Goal,  Hemhiel  &  Coons  (1957, dalam Sumartik, 2019), kepemimpinan merupakan sikap pribadi pemimpin yang memimpin pelaksanaan  kegiatan  suatu  organisasi  dalam rangka  mencapai  tujuan  yang  diinginkan. Kemudian  definisi  tersebut  berkembang,  seperti yang  dijelaskant  Tannebaum  et  all  (1961,  dalam Sumartik,  2019)  bahwa  kepemimpinan  adalah pengaruh  antar  pribadi  manusia  dalam  situasi tertentu melalui bentuk komunikasi dalam rangka mencapai  tujuan  tertentu.  Hal  tersebut  selaras dengan  Rauch  &  Behling  (1984  dalam  Sumartik, 2019)  bahwa  kepemimpinan  merupakan  proses mempengaruhi suatu kelompok yang diatur untuk mencapai  tujuan  bersama.  Kemudian  definisi tersebut berkembang lagi, menjadi kepemimpinan
adalah  kemampuan  seni  atau  teknik  untuk membuat  kelompok  atau  orang  mengikui  dan menaati  segala  keinginannya  dalam  rangka mencapai tujuan tertentu.
Perilaku  seorang  pemimpin  akan  lebih mempengaruhi orang lain daripada perilaku orang lainnya  mempengaruhi  mereka.  Untuk  menjadi pemimpin  yang  efektif,  pemimpin  harus  dapat mengakomodasi kemauan individu, kelompok, dan organisasi  demi  tercapainya  tujuan  organisasi. Oleh  karena  itu,  tingkat  keefektifan  pemimpin dapat  diukur  melalui  pencapaian  satu  atau beberapa  kombinasi  tujuan-tujuan  yang  ingin dicapai organisasi. Berdasarkan beberapa pendapat  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa sebagian  besar  definisi  mengenai  kepemimpinan menyangkut  sebuah  proses  pengaruh  sosial  yang dalam  hal  ini  berupa  pengaruh  yang  sengaja dilakukan  oleh  seseorang  terhadap  orang  lain untuk menstruktur aktivitas dan hubungan dalam sebuah  organisasi  demi  tercapainya  tujuan  yang diinginkan.
Pada instansi
pengawasan, peran kepemimpinan merupakan hal yang penting dalam mewujudkan kualitas pengawasan melalui penjaminan pemenuhan standar pengawasan yang telah  ditetapkan  dalam  SAIPI.  Unsur-unsur  yang perlu  dipastikan  tersebut  adalah  kompetensi  dan independensi  yang  mana  telah  tercantum  dalam SAIPI.  Selain  itu,  pimpinan  instansi  pengawasan juga  wajib  mendorong  tim  untuk  menjaga integritas  sehingga  penugasan  dapat  terlaksana sesuai  tujuan  dan  terbebas  dari  tindak  pidana khususnya korupsi.
Hal tersebut sejalan dengan Nisrina (2022), Jati  (2021),  Sriyanto  &  Arifah,  (2014)  yang menyatakan melalui penelitiannya bahwa kepemimpinan  berpengaruh  positif  terhadap kinerja auditor. Kinerja auditor berhubungan erat dengan  kualitas  pengawasan  yang  mana  juga merupakan  bagian  dari  kinerja  auditor.  Oleh karena itu, semakin baik implementasi kepemimpinan  oleh  pempimpin  organisasi  dapat meningkatkan  kualitas  pengawasan.  Sehingga
karena  H1,  H2,  dan  H3  juga  menyatakan  bahwa kompetensi, independensi, dan integritas berpengaruh positif terhadap kualitas pengawasan, penelitian  ini  mencoba  menghipotesiskan  bahwa kepemimpinan dapat meningkatkan pengaruh H1, H2, dan H3 tersebut.
H4: Kepemimpinan memperkuat pengaruh  positif  kompetensi  terhadap
kualitas pengawasan.
H5: Kepemimpinan memperkuat
pengaruh  positif  independensi  terhadap kualitas pengawasan. H6: Kepemimpinan memperkuat pengaruh positif integritas terhadap
kualitas pengawasan.
Gambar 1 Kerangka Penelitian

## Sumber: diolah oleh Penulis

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode  kuantitatif  dengan  menggunakan data  primer  yang  melalui  penyeberan  kuesioner. Subjek  penyebaran  kuesioner  adalah  auditor  di Perwakilan  BPKP  Provinsi  Banten.  Perwakilan BPKP  Provinsi  Banten  memiliki  99  auditor. Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh auditor  di  lingkungan  Perwakilan  BPKP  Provinsi Banten.  Pada  penelitian  ini  penulis  menggunakan random sampling  karena  auditor  di  Perwakilan BPKP  Provinsi  Banten  hanya  sedikit.  Menurut Kerlinger (1973), random sampling adalah metode untuk  membagi  porsi  atau  sampel  dari  suatu populasi  dengan  setiap  anggota  populasi  memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Lebih lanjut menurut  Kerlinger  menegaskan  bahwa  hal  yang paling dipertimbangkan dalam melakukan sampling adalah  seberapa  representatif  sampel dapat mewakili populasi. Menurut Roscoe (1982, dalam  Sugiyono,  2013)  ukuran  sampel  minimal yang  layak  diterapkan  dalam  penelitian  adalah  30 sampai dengan 500.
Instrumen  yang  penulis  gunakan  dalam penelitian  ini  adalah  kuesioner  dalam  bentuk daring yang disusun menggunakan aplikasi google form .  Kueisoner  diukur  menggunakan  skala  likert 1-6 dengan keterangan, yaitu: 1) sangat tidak setuju,
2) tidak setuju, 3) agak tidak setuju, 4) agak setuju,
5) setuju, dan 6) sangat setuju. Kuesioner dibagikan secara  daring  kepada  auditor  di  Perwakilan  BPKP Provinsi  Banten  dengan  diberikan  jangka  waktu pengisian. Dari total 99 responden yang diberikan link  isian  kuesioner,  sebanyak  35  kuesioner  yang dikembalikan oleh responden, dan dinyatakan valid (35,35%)
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan Partial  Least  Squar e  (PLS)  dalam  teknik  analisis data.  PLS  adalah  model Structural  Equation Modelling (SEM) yang berbasis varian. menjelaskan  bahwa  PLS  merupakan  metode analisis yang menihilkan asumsi-asumsi Ordinary Least  Square (OLS)  regresi  yaitu  distribusi  data harus normal secara multivariate dan tidak terdapat gejala  multikolinearitas  antar  variabel  bebas (Ishlahi, 2019). Tahapan uji yang dilakukan analisis
Kualitas Pengawasan Integritas Independensi Kompetensi Kepemimpinan
statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. Menurut  Sugiyono  (2013),    statistik  inferensial merupakan  pengujian  statistik  yang  bertujuan untuk  menganalisisi  data  sampel  dan  hasilnya diberlakukan  secara  umum.  Dalam  melakukan analisis  ini  terdapat  dua  tahap  yaitu outer  model dan inner  model ,  dan  kemudian  diakhiri  dengan pengujian  hipotesis  guna  menentukan  simpulan dari penelitian (Ishlahi, 2019).
Variabel  terikat  adalah  variabel  yang dipengaruhi  oleh  variabel  bebas.  Variabel  terikat pada  penelitian  ini  adalah  kualitas  pengawasan. Kualitas  pengawasan  auditor  intern  pemerintah diatur  dalam  Standar  Audit  Intern  Pemerintah Indonesia  (SAIPI)  yang  diatur  dalam  peraturan Asosiasi  Auditor  Intern  Pemerintah  Indonesia (AAIPI)  nomor  PER-01/AAIPI/DPN/2021  tentang Standar  Audit  Intern  Pemerintah  Indonesia.  Di dalam standar tersebut telah diatur standar atribut dan  standar  kinerja.  Standar  atribut  mengatur atribut organisasi dan individu yang melaksanakan pengawasan  intern,  sedangkan  standar  kinerja mengatur  sifat  pengawasan  intern  dan  penetapan kriteria  mutu  untuk  mengukur  kinerja  atas  jasa pengawasan intern.
Indikator untuk mengukur kualitas pengawasan didasarkan pada standar kinerja SAIPI nomor  2100,  2110,  2120,  2130,  2230,  2240,  2310, dan 2330, yang meliputi:
a) Hasil  pengawasan  harus  dapat  berkontribusi pada perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern, alokasi sumber daya penugasan,
b) Program kerja penugasan, dan
c) identifikasi dan dokumentasi informasi.
Variabel  kualitas  pengawasan  disajikan  dalam  13 pernyataan  yang  mencerminkan  ketiga  indikator. Variabel kualitas pengawasan disimbolkan dengan KHP  guna  menyederhanakan  proses  pengolahan data.  Adapun  pernyataan  yang  mewakili  variabel kualitas pengawasan tersebut ada pada Lampiran 1.
Variabel  bebas  adalah  variabel  yang mempengaruhi  variabel terikat baik  dalam bentuk
pengaruh  positif  maupun  pengaruh  negatif. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah kompetensi, independensi, dan integritas.
Menurut Alfiati (2017) kompetensi berhubungan  dengan  kualifikasi  yang  perlu dipenuhi  oleh  auditor  agar  dapat  melaksanakan kinerja  audit  dengan  baik  dan  benar.  Indikator variabel  kompetensi  didasarkan  pada  standar atribut  SAIPI  nomor  1210  tentang  kecakapan. Kecakapan  atau  kompetensi  didefinisikan  sebagai gabungan  pengentahuan,  keterampilan,  dan kompetensi  lainnya  yang  diperlukan  auditor  agar tanggung jawabnya dapat terlaksana secara efektif. Oleh  karena  itu,  indikator-indikator  yang berhubungan dengan kompetensi meliputi:
a) Pengetahuan yang memadai,
b) Keterampilan yang memadai, dan
c) Kompetensi lain yang memadai.
Setiap  indikator  memiliki  tiga  pernyataan  yang mewakili  indikator  tersebut,  sehingga  secara keseluruhan variabel kompetensi disajikan dalam 9 pernyataan.  Variabel  kompetensi  disimbolkan dengan  KOM  guna  menyederhanakan  proses pengolahan  data.  Adapun  pernyataan  yang mewakili  variabel  kompetensi  tersebut  ada  di Lampiran 1.
Selanjutnya,  Menurut  Pusdiklatwas  BPKP (2008)  menjelaskan  bahwa  seorang  auditor memiliki  independensi  dalam  melakukan  audit sehingga  dapat memberikan pendapat apa adanya tanpa ada pengaruh dari pihak lain. Indikator yang digunakan untuk mewakili independensi didasarkan pada standar atribut SAIPI nomor 1120 dan 1130, yaitu: a) Sikap netral dalam melaksanakan
pengawasan,
b) Tidak  memiliki  peran  yang  bias  terkait  area pengawasan, dan
c) Penghindaran atas benturan kepentingan yang mungkin terjadi dalam pengawasan.
Setiap  indikator  memiliki  tiga  pernyataan, sehingga secara keseluruhan variabel independensi disajikan dalam 9 pernyataan. Variabel independensi  disimbolkan  dengan  IND  guna
106-132
menyederhanakan proses pengolahan data. Adapun pernyataan  yang  mewakili  variabel  independensi ada pada Lampiran 1.
Kemudian,berdasarkan  Muqroma  (2019, dalam  Suyono,  2022),  integritas  merupakan kebiasaan  seseorang  dalam  berinteraksi  dengan orang  lain  menunjukkan  rasa  tanggung  jawab, dapat  dipercaya, adil dan tegas yang dapat diukur berdasarkan indikator:
a) berperilaku jujur,
b) konsisten, dan
c) berani dalam bertindak.
Setiap  indikator  memiliki  tiga  pernyataan, sehingga  secara  keseluruhan  variabel  integritas disajikan  dalam  9  pernyataan.  Variabel  integritas disimbolkan  dengan  INT  guna  menyederhanakan proses  pengolahan  data.  Adapun  pernyataan  yang mewakili variabel integritas ada di Lampiran 1.
Menurut Sugiyono (2013), variabel moderasi adalah  variabel  yang  mempengaruhi  baik  dapat memperkuat  maupun  memperlemah  hubungan antara  variabel  bebas  dengan  variabel  terikat. Variabel moderasi yang digunakan pada penelitian ini  adalah  kepemimpinan.Berdasarkan  Robbin (2015 , dalam Alfatih, 2018), kepemimpinan dapat diukur  menggunakan  empat  indikator  meliputi: instruktif,  konsultatif,  partisipatif,  dan  delegatif. Instruktif  berhubungan  dengan  cara  pemimpin memberikan instruksi pekerjaan kepada bawahan. Konsultatif  berhubungan  dengan  cara  pemimpin memberikan bimbingan pekerjaan kepada bawahan.  Partisipatif  merupakan  cara  pemimpin berpartisipasi  bekerja  bersama-sama  dengan bawahan.  Delegatif  merupakan  cara  pemimpin memberikan delegasi pekerjaan kepada bawahan.
Mengacu pada penjelasan tersebut, kepemimpinan  pada  penelitian  ini  diukur  dengan menggunakan  tiga  indikator  meliputi  instruktif, partisipatif,  dan  konsultatif.  Setiap  indikator memiliki  tiga  pernyataan,  sehingga  secara keseluruhan  variabel  kepemimpinan  disajikan
dalam  9  pernyataan.  Variabel  kepemimpinan disimbolkan  dengan  KPM  guna  menyedernakan proses  pengolahan  data.  Adapun  pernyataan  yang mewakili variabel kepemimpinan ada di Lampiran 1.
Dalam  membangun  model  penelitian, pendekatan moderasi yang digunakan adalah two- stage approach.
Two-stage approach
mengamanatkan  terdapat  dua  langkah  yaitu pertama,  skor  konstruk  laten  variabel  independen dan  moderator  dihitung  dan  disimpan.  Kedua, selanjutnya  dibangun  sebagai  produk  dari  skor konstruk  variabel  independen  dan  moderasi sebagai  variabel  independen  pada  model  yang melibatkan  skor  variable  laten  terikat  (Fassott  & Coelho, 2016).
Pada  hakikatnya,  Fassott  &  Coelho  (2016) menyatakan Two-stage approach hanya digunakan model yang bersifat formatif. Namun,  Ramayah et al. (2018) menjelaskan bahwa Two-stage approach pembatasan yang dinyatakan oleh Fassott & Coelho (2016) tersebut tidak wajib sehingga pendeketan ini dapat digunakan pada model reflektif. Lebih lanjut, Hair  et  al.  (2017)  juga  menyatakan  bahwa Two- stage approach juga dapat digunakan pada model reflektif. Henseler dan Chin (2010, dalam Ramayah et  al.,  2018)  menyatakan  bahwa  pemilihan pendekatan sebaiknya bergantung pada tujuan dari analisis. Two-stage  approach lebih  unggul digunakan  untuk  menguji  signifikansi  pengaruh variabel  moderator  terhadap  hubungan  dalam suatu model karena memiliki kekuatan uji statistik yang  tinggi.  Penelitian  ini  menguji  apakah kepemimpinan sebagai variabel moderator berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan  variabel  eksogen  terhadap  variabel endogen dalam model, sehingga penelitian ini cocok menggunakan Two-stage approach.
Berdasarkan  hasil  operasionalisasi  variabel di  atas,  penelitian  ini  menggunakan  model penelitian awal sebagai berikut (Gambar 2).
Sumber : diolah dari Aplikasi SmartPLS
Versi 3
Gambar 2. Model Penelitian awal

## HASIL DAN DISKUSI
Analisis statistik deskriptif
Profil responden dijelaskan dalam deskripsi gambaran  umum  mengenai  sebaran  responden yang  menjadi  subjek  penelitian.  Deskripsi
responden  tersebut  meliputi  jenis  kelamin, pendidikan,  jabatan  profesi  auditor  yang  dijabat oleh responden.
Tabel 1. Deskripsi Responden Kategori Uraian N % Jenis Kelamin Laki-laki 20 57,14% Perempuan 15 42,86% Latar Belakang Pendidikan Terakhir D3 1 2,86% S1 32 91,43% S2 2 5,71% Jenjang Auditor Auditor Mahir 1 2,86% Auditor Pertama 20 57,14% Auditor Muda 12 34,29% Auditor Madya 2 5,71% Sumber: Diolah penulis dari data kuesioner
Deskripsi  responden  berdasarkan  jenis kelamin terlihat pada tabel 1, menunjukkan bahwa responden dengan jenis kelamin laki laki sebanyak 20 PFA atau 57,14% dari total responden yang ada, sedangkan  jenis  kelamin  perempuan  sebanyak  15 PFA  atau  42,86%.  Responden  didominasi  dengan latar belakang pendidikan terakhir adalah S1 yaitu sebanyak 32 PFA atau 91,43% dari total responden. Sedangkan urutan kedua adalah responden dengan pendidikan terakhir S2 sebanyak 2 PFA atau 5,71%, sedangkan  urutan  ketiga  adalah  respondend Diploman  III  yaitu  sebanyak  1  PFA  atau  2,86%. Sedangkan  berdasarkan  jabatan, responden didominasi  dengan  jabatan  auditor  pertama  yaitu sebanyak 20 PFA atau 57,14% dari total responden
serta  urutan  paling  banyak  selanjutnya  adalah responden dengan jabatan auditor muda sebanyak 12  PFA  atau  34,29%,  auditor  madya  sebanyak  2 PFA atau 5,71%, dan auditor mahir sebanyak 1 PFA atau 2,86%.
Selanjutnya,  dilakukan  analisis  statistik deskripif  terhadap  jawaban  responden  atas kuesioner yang telah diterima. Jawaban responden menggunakan skala likert 1 sampai dengan 6 yang berarti nilai lebih dari 3,5 menggambarkan jawaban responden  cenderung  setuju  dengan  pernyataan yang  disajikan,  sedangkan  nilai  kurang  dari  3,5 jawaban  responden  cenderung  tidak  setuju.  Hasil analisis  statistik  deskriptif  secara  keseluruhan disajikan dalam tabel 2 berikut.
Tabel 2. Deskripsi Statistik Responden Variabel N Min Median Max Mean  St. Dev Kualitas Pengawasan 35 1 5 6 4,74 0,43 Kompetensi 35 2 5 6 5,22 0,34 Independensi 35 2 5 6 5,12 0,38 Integritas 35 2 5 6 5,10 0,31 Kepemimpinan 35 1 5 6 4,60 0,38 Sumber: Diolah dari data kuesioner
Berdasarkan  tabel  2  tersebut  terlihat  bahwa sebaran  jawaban  responden  pada  masing-masing variabel berimbang dan tidak terlalu berbeda jauh. Variabel  yang  memiliki  nilai  mean  paling  tinggi adalah  kompetensi  yang  berarti  secara  sekilas responden  paling  mempertimbangkan  variabel kompetensi dalam kaitannya mewujudkan kualitas pengawasan.  Sedangkan,  variabel  yang  memiliki nilai standar deviasi paling rendah adalah integritas yang  berarti  seluruh  responden  sepakat  dan homogen dalam menjawab pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan integritas.

## Analisis statistik inferensial
Setelah dilakukan analisis statistik deskipritif, selanjutnya  adalah  dilakukan  analisis  statistik inferensial.  Statistik  inferensial  dilakukan melalui evaluasi outer model, inner model, dan pengujian hipotesis.
Evaluasi Outer Model
Evaluasi outer  model dilakukan  untuk  uji
validitas dan reliabilitas model penelitian awal yang telah  dibangun  dengan  mengukur  apakah  setiap pernyataan  atas  indikator  yang  dibangun  dapat merepresentasikan  variabel  laten  yang  hendak diukur. Menurut Sugiyono, (2013) valid menandakan  instrumen  tersebut  dapat  digunakan untuk  mengukur  apa  yang  seharusnya  diukur, sedangkan reliabel menandakan instrumen tersebut menghasilkan hasil yang konsisten apabila digunakan  beberapa  kali  untuk  mengukur  objek yang sama. Dalam PLS-SEM, uji validitas dilakukan dengan  pendekatan  uji convergent  validity dan discriminant  validity ,  ,  sedangkan  uji  reliabilitas dilakukan  melalui  uji composite  reliability dan Cronbach’s Alpha .
Hasil  pengukuran convergent  validity pada seluruh variabel kualitas pengawasan dapat dilihat pada  Tabel  3.  Berdasarkan  Tabel  7  tersebut, diketahui  bahwa  6  pernyataan  variabel  kualitas pengawasan  dinyatakan  tidak  valid  karena  skor
loading  factor kurang  dari  0,60  sehingga  harus dikeluarkan  dari  model.  Begitu  juga  dengan  3 pernyataan variabel kompetensi, dan 1 pernyataan
variabel independensi. Hasil uji convergent validity dianggap bernilai tinggi apabila berkorelasi dengan nilai lebih dari 0,6 (Ishlahi, 2019).
Tabel 3. Hasil Uji Convergent validity Awal Model Pengukuran Kualitas Pengawasan Kompetensi Independen si Integritas Kepemimpina n Kode Skor  Kode Skor  Kode  Skor  Kode  Skor  Kode Skor Outer loading KHP1 0,85 KOM1 0,74   IND1 0,69  INT1 0,85  KPM1 0,80 KHP2 0,66 KOM2 0,80   IND2  0,85  INT2 0,61  KPM2 0,85 KHP3 0,58 KOM3 0,78   IND3  0,76  INT3 0,78  KPM3 0,79 KHP4 0,68 KOM4 0,92   IND4  0,52  INT4 0,79  KPM4 0,88 KHP5 0,50 KOM5 0,51 IND5  0,74  INT5 0,87  KPM5 0,71 KHP6 0,24 KOM6 0,93   IND6  0,79  INT6 0,91  KPM6 0,73 KHP7 0,55 KOM7 0,37   IND7 0,76  INT7 0,73  KPM7 0,87 KHP8 0,84 KOM8 0,68   IND8  0,82  INT8  0,86  KPM8 0,85 KHP9 0,86 KOM9 0,44   IND9  0,81  INT9 0,87  KPM9 0,77 KHP10 0,52 KHP11 0,83 KHP12 0,76 KHP13 0,36 AVE 0,436 0,51 0,57 0,66 0,65 Sumber: Diolah dari aplikasi SmartPLS
Kemudian setelah dikeluarkan maka hasil uji convergent validity menjadi sebagai berikut.
Tabel 4. Hasil Uji Convergent validity setelah penyesuaian
Model Pengukuran Kualitas Pengawasan Kompetensi Independensi  Integritas Kepemimpinan Kode Skor Kode Skor Kode Skor  Kode Skor  Kode Skor Outer loading KHP1 0,85 KOM1 0,74   IND1 0,69  INT1 0,85  KPM1 0,80 KHP2 0,66 KOM2 0,80   IND2  0,85  INT2 0,61  KPM2 0,85 KHP4 0,68 KOM3 0,78   IND3  0,76  INT3 0,78  KPM3 0,79 KHP8 0,84 KOM4 0,92   IND5  0,74  INT4 0,79  KPM4 0,88 KHP9 0,86 KOM6 0,93   IND6  0,79  INT5 0,87  KPM5 0,71 KHP11 0,83 KOM8 0,68   IND7 0,76  INT6 0,91  KPM6 0,73 KHP12 0,76 IND8  0,82  INT7 0,73  KPM7 0,87 IND9  0,81  INT8  0,86  KPM8 0,85 INT9 0,87  KPM9 0,77 AVE 0.65 0,69 0,61 0,66 0,65 Sumber: Diolah dari aplikasi SmartPLS
Berdasarkan  hasil  pengujian  validitas  pada masing-masing  variabel,  diperoleh  nilai  AVE  dari masing masing variabel yang disajikan pada tabel 5.
Kriteria terpenuhinya validitas variabel adalah nilai AVE di atas 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa model pengukuran telah valid.
Tabel 5. Hasil Uji average variance extracted (AVE) Variabel Average Variance Extracted (AVE) Evaluasi Kualitas pengawasan 0,65 Valid Kompetensi 0,69 Valid Independensi 0,61 Valid Integritas 0,66 Valid Kepemimpinan 0,65 Valid Sumber: Diolah dari aplikasi SmartPLS Kemudian dilakukan pengujian
discriminant validity melalui cross loading dengan hasil  bahwa  seluruh  variabel  laten  dapat memprediksi indikator pada blok mereka lebih baik dibandingkan  dengan  indikator  di  blok  yang
lainnya.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  nilai cross loading indikator  pada  variabelnya  mempunyai nilai  korelasi  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  nilai korelasi dengan variabel yang lain yang tertera pada Tabel 6 di bawah ini.
Tabel 6. Uji Cross loading KHP KOM IND INT KPM KHP1 0,878 0,852 0,665 0,745 0,498 KHP2 0,665 0,566 0,409 0,393 0,114 KHP4 0,696 0,634 0,348 0,482 0,159 KHP8 0,865 0,77 0,659 0,77 0,541 KHP9 0,894 0,874 0,602 0,807 0,442 KHP11 0,861 0,689 0,51 0,601 0,473 KHP12 0,749 0,704 0,532 0,645 0,554 KOM1 0,723 0,757 0,495 0,573 0,240 KOM2 0,711 0,850 0,474 0,615 0,135 KOM3 0,808 0,792 0,694 0,781 0,353 KOM4 0,808 0,939 0,606 0,710 0,260 KOM6 0,858 0,938 0,650 0,786 0,293 KOM8 0,621 0,691 0,284 0,510 0,430 IND1 0,367 0,393 0,694 0,532 0,114 IND2 0,641 0,625 0,856 0,707 0,255 IND3 0,439 0,471 0,750 0,643 0,249 IND5 0,398 0,385 0,730 0,599 0,342 IND6 0,752 0,800 0,803 0,835 0,313 IND7 0,455 0,399 0,774 0,533 0,284 IND8 0,469 0,364 0,824 0,656 0,501 IND9 0,499 0,432 0,805 0,597 0,465 INT1 0,593 0,558 0,760 0,848 0,449 INT2 0,474 0,549 0,593 0,607 0,216 INT3 0,497 0,584 0,731 0,779 0,253 INT4 0,753 0,792 0,644 0,788 0,310 INT5 0,846 0,838 0,628 0,866 0,357 INT6 0,724 0,678 0,797 0,913 0,460 INT7 0,480 0,468 0,564 0,736 0,521 INT8 0,754 0,705 0,682 0,862 0,511 INT9 0,612 0,581 0,745 0,877 0,530 KPM1 0,353 0,210 0,195 0,231 0,779 KPM2 0,355 0,218 0,315 0,270 0,832 KPM3 0,320 0,195 0,239 0,166 0,778 KPM4 0,333 0,129 0,274 0,283 0,879 KPM5 0,329 0,189 0,382 0,487 0,729 KPM6 0,463 0,277 0,442 0,626 0,750 KPM7 0,394 0,228 0,298 0,307 0,864 KPM8 0,359 0,206 0,280 0,292 0,840 KPM9 0,631 0,555 0,398 0,633 0,786 Sumber: Diolah dari aplikasi SmartPLS
Kemudian  pengujian discriminant  validity melalui  kriteria  Fornell-Larcker  dengan  hasil terlihat  pada  Tabel  7  bahwa  variabel  independen
memiliki nilai AVE lebih rendah daripada variabel integritas, begitu juga dengan variabel kompetensi dan kualitas pengawasan.
Tabel 7. Uji kriteria Fornell-Larcker IND INT KPM (IND- KHP) KPM (INT- KHP) KPM (KOM- KHP) KPM KOM KHP IND 0,781 INT 0,835 0,813 KPM (IND-KHP) -0,235 -0,146 1,000 KPM (INT-KHP) -0,135 -0,284 0,767 1,000 KPM (KOM-KHP) -0,082 -0,268 0,664 0,812 1,000 KPM 0,405 0,494 0,270 0,150 0,269 0,806 KOM 0,655 0,805 -0,075 -0,228 -0,423 0,339 0,833 KHP 0,675 0,809 0,048 -0,102 -0,225 0,518 0,913 0,806 Sumber: Diolah dari aplikasi SmartPLS Oleh karena itu, perlu dilakukan pengeluaran  pernyataan  variabel  yang  memiliki tingkat korelasi tertinggi antara variabel independen  dan  integritas  begitu  juga  dengan variabel  kualitas  pengawasan  dengan  kompetensi
dari  model  penelitian.  Berdasarkan  analisis, pernyataan  yang  dikeluarkan  dari  model  adalah IND6,  KOM3,  KOM6,  KHP1,  KHP8,  KHP9,  dan KHP12,  sehingga  didapatkan  nilai  uji  kriteria Fornell-Larcker sebagai berikut (Tabel 8).
Tabel 8. Uji kriteria Fornell-Larcker setelah  penyesuaian IND INT KPM (IND- KHP) KPM (INT- KHP) KPM (KOM- KHP) KPM KOM KHP IND 0,792 INT 0,770 0,812 KPM (IND-KHP) -0,190 -0,087 1,000 KPM (INT-KHP) -0,078 -0,297 0,700 1,000 KPM (KOM-KHP) 0,009 -0,282 0,554 0,765 1,000 KPM 0,401 0,493 0,250 0,140 0,180 0,805 KOM 0,479 0,732 0,009 -0,253 -0,489 0,312 0,833 KHP 0,554 0,718 0,111 -0,089 -0,205 0,432 0,777 0,819 Sumber: Diolah dari aplikasi SmartPLS
Setelah  itu,  dilakukan  uji  discriminant validity  melalui  kriteria Heterotrait-Monotrait ratio (HTMT),  sehingga  didapatkan  hasil  bahwa seluruh  nilai  tidak  melebihi  nilai  maksimum  yang
dipersyaratkan yaitu 0,90 (Gold et al. 2001 dan Teo et al. 2008 dalam Henseler et al., 2015) seperti pada tabel 9 berikut.

## Tabel 9. Uji kriteria HTMT
IND INT KPM (IND- KHP) KPM (INT- KHP) KPM (KOM- KHP) KPM KOM KHP IND INT 0,855 KPM (IND-KHP) 0,209 0,096 KPM (INT-KHP) 0,156 0,289 0,700 KPM (KOM-KHP) 0,098 0,253 0,554 0,765 KPM 0,430 0,489 0,272 0,270 0,299 KOM 0,518 0,793 0,139 0,271 0,524 0,345 KHP 0,605 0,744 0,117 0,200 0,247 0,436 0,899 Sumber: Diolah dari aplikasi SmartPLS
Dari model penelitian yang telah dinyatakan valid, kemudian dilakukan uji reliabiltias dengan ringkasan hasil sebagai berikut (Tabel 10).
Tabel 10. Hasil Uji Reliabilitas Cronbach' s Alpha Composite Reliability Kualitas Pengawasan 0,838 0,890 Kompetensi 0,850 0,900 Independensi 0,901 0,921 Integritas 0,935 0,945 Kepemimpinan 0,933 0,943 Sumber: Diolah dari aplikasi SmartPLS
Berdasarkan  hasil  uji  di  atas  dapat  terlihat bahwa  seluruh  variabel  memiliki  nilai composite reliability dan cronbach’s  alpha di  atas  0,7, sehingga  dapat  disimpulkan  model  memiliki
memiliki  reliabilitas  yang  baik  yaitu  keakuratan, kekonsistenan,  dan  ketepatan  dan  berkorelasi tinggi.  Oleh  karena  itu,  model  penelitian  setelah disesuaikan menjadi sebagai berikut (Gambar 3).
Sumber : diolah dari Aplikasi SmartPLS Versi 3 Gambar 3. Model Penelitian yang Telah Valid
106-132

## Evaluasi Inner Model
Evaluasi inner  model menggunakan  nilai R- Square adjusted dan pengukuran stone-geisser Q- square . Pengukuran nilai R-square (R2) bertujuan untuk  mengukur  tingkat  variasi  variabel  bebas dapat  merepresentasikan  pengaruhnya  terhadap variabel  terikat.  Berdasarkan  hasil  uji R-square (Tabel  IV.12),  diketahui  bahwa  variabel  kualitas pengawasan  memiliki  nilai  0,606.  Nilai  ini
menunjukkan  bahwa  model  penelitian  memiliki kualitas baik dalam memprediksi variabel terikat.
Nilai R-Square adjusted sebesar 0,864 berarti bahwa  variabel  kualitas  pengawasan  dapat dijelaskan  oleh  variabel  lainnya  yaitu  kompetensi, independensi,  integritas,  dan  kepemimpinan, dengan  nilai  sebesar  60,6%  sedangkan  39,4% dijelaskan  oleh  variabel  lain  di  luar  penelitian  ini (Tabel 11).
Tabel 11. Hasil Uji R 2 Variabel R Square R Square Adjusted Kualitas Pengawasan 0,687 0,606 Sumber: diolah dari aplikasi SmartPLS
Kemudian berdasarjan uji stone-geisser , didapatkan nilai Q-Square sebesar 0,311 seperti pada Tabel 12. Hal tersebut menunjukan bahwa
model struktural dan estimasi paramater dinilai cukup memiliki relevansi prediksi untuk konstruk ini. Tabel 12. Hasil Uji Q 2 Variabel Q Square Kualitas Pengawasan 0,311 Sumber: diolah dari aplikasi SmartPLS Pengujian hipotesis Pengujian hipotesis bertujuan untuk menentukan besarnya dan jenis pengaruh variabel bebas  terhadap  variabel  terikat.  Hasil  pengujian hipotesis sebagai berikut (Tabel 13).
Tabel 13. Rangkuman Hasil Pengujian Hipotesis
Original Sample (O) Sample Mean (M) Standard Deviation (STDEV) T Statistics (|O/STDEV|) P Values Kompetensi -> Kualitas Pengawasan 0,617 0,545 0,220 2,809 0,003 Independensi -> Kualitas Pengawasan  0,090 0,030 0,267 0,335 0,369 Integritas -> Kualitas Pengawasan 0,196 0,290 0,362 0,540 0,295 Kepemimpinan moderasi: Kompetensi -> Kualitas Pengawasan 0,070 0,091 0,318 0,221 0,413 Kepemimpinan moderasi: Independensi -> Kualitas Pengawasan -0,004 -0,116 0,316 0,013 0,495 Kepemimpinan moderasi: Integritas -> Kualitas Pengawasan 0,112 0,183 0,291 0,385 0,350 Kepemimpinan -> Kualitas Pengawasan 0,073 0,082 0,209 0,348 0,364 Sumber: diolah dari aplikasi SmartPLS 1) Pengujian H 1 : Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas pengawasan Berdasarkan  Tabel  13,  variabel  kompetensi memiliki  pengaruh  positif  terhadap  kualitas pengawasan  dengan  nilai path  coeffisient sebesar
0,617.  H 1 terpenuhi  karena  nilai  t-statistik  sebesar 2,809  lebih  besar  dari  nilai  t-tabel  (1,645)  dan dengan p-value juga sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,1 (10%). Dengan nilai t-statistik > t-tabel dan p- value < 0,1, maka variabel kompetensi berpengaruh
positif terhadap  kualitas pengawasan, dan hipotesis pertama (H 1 ) diterima.
2) Pengujian  H 2 :  Independensi  berpengaruh positif terhadap kualitas pengawasan Berdasarkan  Tabel  14,  H 2 tidak  terpenuhi karena nilai        t-statistik sebesar 0,335 lebih kecil dari nilai  t-tabel  (1,645)  dan  dengan p-value juga sebesar  0,369  lebih  besar  dari  0,1  (10%).  Dengan nilai  t-statistik  <  t-tabel  dan  p-value  >  0,1,  maka variabel independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas  pengawasan,  dan  hipotesis  kedua  (H 2 ) ditolak.
3) Pengujian  H 3 :  Integritas  berpengaruh  positif terhadap kualitas pengawasan
Berdasarkan  Tabel  14,  H 3 tidak  terpenuhi karena nilai t-statistik sebesar 0,540 lebih kecil dari nilai t-tabel (1,645) dan nilai p-value sebesar 0,295 lebih  besar  dari  0,1  (10%).  Dengan  t-statistik  <  t- tabel  dan  p-value  >  0,1,  maka  variabel  integritas tidak  berpengaruh  terhadap   kualitas  pengawasan, dan hipotesis ketiga (H 3 ) ditolak.
4) Pengujian  H 4 :  Kepemimpinan  meningkatkan pengaruh positif kompetensi terhadap kualitas pengawasan Berdasarkan  Tabel  14,  H 4 tidak  terpenuhi karena nilai t-statistik sebesar 0,221 lebih kecil dari nilai t-tabel (1,645) dan nilai p-value sebesar 0,413 lebih  besar  dari  0,1  (10%).  Dengan  t-statistik  <  t- tabel  dan  p-value  >  0,1,  maka  variabel kepemimpinan tidak dapat memperkuat pengaruh positif  kompetensi  terhadap  kualitas  pengawasan, dengan demikian hipotesis keempat (H 4 ) ditolak.
5) Pengujian  H 5 :  Kepemimpinan  meningkatkan pengaruh  positif  independensi  terhadap kualitas pengawasan
Berdasarkan  Tabel  14,  H 5 tidak  terpenuhi karena nilai t-statistik sebesar 0,013 lebih kecil dari nilai t-tabel (1,645) dan nilai p-value sebesar 0,495 lebih  besar  dari  0,1  (10%).  Dengan  t-statistik  <  t- tabel  dan  p-value  >  0,1,  maka  variabel kepemimpinan tidak dapat memperkuat pengaruh positif independensi terhadap kualitas pengawasan, dengan demikian hipotesis kelima (H 5 ) ditolak.
6) Pengujian  H 6 :  Kepemimpinan  meningkatkan
pengaruh  positif  integritas  terhadap  kualitas pengawasan Berdasarkan  Tabel  14,  H 6 tidak  terpenuhi karena nilai t-statistik sebesar 0,385 lebih kecil dari nilai t-tabel (1,645) dan nilai p-value sebesar 0,350 lebih  besar  dari  0,1  (10%).  Dengan  t-statistik  <  t- tabel  dan  p-value  >  0,1,  maka  variabel kepemimpinan tidak dapat memperkuat pengaruh positif  integritas  terhadap  kualitas  pengawasan, dengan demikian hipotesis keenam (H 6 ) ditolak.

## Pengaruh  kompetensi  terhadap  kualitas pengawasan
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa variabel  kompetensi  memiliki  pengaruh  positif terhadap kualitas pengawasan. Hasil penelitian ini sejalan  dengan  Badjuri  (2012),  Cahyono  et  al. (2015),  dan  Widodo  et  al.  (2016).  Widodo  et  al. (2016)  menjelaskan  bahwa  bahwa  auditor  yang berkompeten  akan  dapat  melaksanakan  audit sesuai  dengan  standar  dan  menghasilkan  laporan hasil  audit  yang  berkualitas.  Hasil  penelitian  ini tidak  sejalan  dengan  Alfiati  (2017)  yang menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap  kualitas  pengawasan.  Alfiati  (2017) menyatakan  bahwa  auditor  belum  sepenuhnya memahami  jasa  profesionalnya  sesuai  dengan SAIPI,  dan  belum  mendapatkan  pelatihan  dan pendidikan  yang  memadai.  Hal  ini  menunjukan bahwa  setiap  auditor  sepakat  bahwa  kompetensi merupakan  hal  penting  yang  harus  dimiliki  oleh auditor  dalam  rangka  memenuhi  tanggung  jawab profesionalnya  yaitu  melaksanakan  pengawasan dengan efektif.
Berdasarkan  jawaban  dan  hasil  statistik deskriptif  terlihat  bahwa  pernyataan  yang mendapatkan  nilai  rata-rata  paling  tinggi  adalah KOM2 dengan narasi “Untuk melakukan pengawasan  yang  baik,  saya  perlu  memahami proses  bisnis auditee ”,  yang  termasuk  dalam indikator  “pengetahuan  yang  memadai”.  Dengan demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  auditor  telah melalukan  pemahaman  awal  yang  memadai khususnya proses bisnis auditee sebelum
melakukan  pengawasan  intern  ke  lapangan. Pemahaman awal yang memadai sangat diperlukan dalam  proses  pengawasan  karena  berhubungan dengan  penentuan  tujuan  pengawasan  dan pengukuran  risiko  auditee,  sehingga  pengawasan dapat lebih fokus pada hal yang berisiko tinggi.
Kemudian  untuk  pernyataan  yang  memiliki nilai rata-rata terendah adalah KOM1 dengan narasi pernyataan  “Saya  memahami,  mematuhi,  dan mengimplementasikan kegiatan pengawasan sesuai dengan  Standar  Audit  Internal  Pemerintah Indonesia  (SAIPI)  yang  relevan”.  Hal  tersebut mungkin  dikarenakan  adanya  perubahan  SAIPI yang  baru  diterbitkan  pada  tahun  2023,  sehingga beberapa  PFA  belum  sepenuhnya  memahami  dan mempelajari kembali SAIPI terbaru tersebut. AAIPI sebelumnya  telah  menerbitkan  SAIPI  tahun  2021, namun  SAIPI  tersebut  kemudian  mengalami beberapa penyesuaian terkait standar kinerja yaitu disesuaikan  dengan peran APIP yang berkembang ke arah trusted advisor dan strategic partner yang lebih  fokus  untuk  memberikan  nilai  tambah  bagi auditee daripada pengawasan keuangan ( watchdog ).
Kompetensi  yang  dimiliki  oleh  auditor Perwakilan BPKP Provinsi Banten pada umumnya diperoleh  melalui  pendidikan degree yang  berasal dari  beasiswa  baik  intern  maupun  ekstern  BPKP, diklat  fungsional  auditor,  diklat  teknis  audit  dan non audit, serta Program Pelatihan Mandiri (PPM) yang  sering  diadakan  di  intern  kantor  dengan narasumber  yaitu  auditor  senior  intern  di Perwakilan BPKP Provinsi Banten.

## Pengaruh  independensi  terhadap  kualitas pengawasan
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa variabel independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas  pengawasan.  Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan  Badjuri  (2012),  Ayuningtyas  &  Pamudji (2012),  dan  Parasayu  &  Rohman  (2014).  Namun hasil  ini  tidak  sejalan  dengan  oleh  Azhari  et  al. (2020),  Sanjaya  et  al.  (2019)  dan  Cahyono  et  al. (2015)  yang  menyatakan  bahwa  independensi
berpengaruh positif terhadap kualitas pengawasan. Hal  ini  dapat  terjadi  karena  independensi merupakan syarat wajib auditor sebelum melaksanakan  tugas  profesionalitasnya.  Seperti yang  dipersyaratkan  dalam  SAIPI  standar  atribut nomor  1100  bahwa  auditor  perlu  memastikan keindependensinya sebelum melaksanakan penugasan  pengawasan.  Selain  itu,  pada  standar atribut nomor 1130 juga menyatakan auditor harus menolak  penugasan  pengawasan  asurans  yang sebelumnya  pernah  dilakukannya,  dan  wajib mengungkapkan  apabila  terdapat  pelemahan independensi  pada  penugasan  konsultansi.  Oleh karena  itu,  setiap  auditor  pasti  telah  memiliki atributi  independensi  dalam  diri  pribadi  masing- masing  sehingga  ketika  diuji  menghasilkan simpulan  tidak  berpengaruh  terhadap  kualitas pengawasan.
Hal itu diperkuat dengan jawaban dengan nilai rata-rata  tertinggi  atas  pernyataan  variabel independensi yaitu IND1 dengan narasi “Saya telah mempertahankan sifat independen dalam melakukan setiap penugasan pengawasan.” Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  independensi adalah syarat mutlak bagi seorang auditor sebelum melaksanakan pengawasan.

## Pengaruh  integritas  terhadap  kualitas pengawasan
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa variabel  integritas  tidak  berpengaruh  terhadap kualitas  pengawasan.  Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan  Risandy  et  al.  (2019)  dan  Atmaja  (2017), namun  tidak  sejalan  dengan  Ferdiansyah  (2016), Cahyono et al. (2015), dan Badjuri (2012). Integritas memiliki  hubungan  erat  dan  berbanding  lurus dengan  independensi.  Pada  dasarnya  dengan adanya  independensi  yaitu  bebas  dari  pihak  lain, maka  integritas  dapat  diimplementasikan  dengan lebih  baik.  Pada  dasarnya,  setiap  auditor  sebelum menjabat telah disumpah untuk selalu berintegritas dalam  menjalankan  tugasnya.  Sekali  auditor  tidak berintegritas,  maka  selain  melanggar  pakta integritas  dan sumpah  janji  yang telah  diucapkan,
keprofesionalitasan  auditor  akan  hancur  di  mata masyarakat  umum.  Oleh  karena  itu,  tentu  setiap auditor yang telah dilantik dan menduduki jabatan Fungsional  Auditor  khususnya  di  lingkungan Perwakilan  BPKP  Provinsi  Banten  telah  memiliki atribut  tersebut  pada  dirinya  masing-masing. Sehingga  apabila  dilakukan  pengujian  akan menghasilkan simpulan tidak berpengaruhi terhadap  kualitas  pengawasan,  karena  atribut tersebut telah melekat maksimal dalam diri pribadi setiap auditor.
Salah satu aspek integritas auditor terpenting adalah  berani  dalam  mengungkapkan  seluruh temuan  yang  ditemukan  ketika  melaksanakan pengawasan  dalam  laporan  tanpa  terkecuali. Kemudian apabila melihat jawaban responden, nilai rata-rata  tertinggi  atas  pernyataan  variabel integritas  yaitu  INT1  dengan  narasi  “Saya mengungkapkan seluruh temuan dalam kertas kerja dan  laporan  tanpa  terkecuali.”  Oleh  karena  itu, terlihat  bahwa  sikap  integritas  tersebut  telah tertanam  dalam  diri  setiap  auditor  di  lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Banten.
Peran  moderasi  kepemimpinan  dalam hubungan kompetensi dan kualitas pengawasan
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa kepemimpinan tidak dapat meningkatkan pengaruh  positif  kompetensi  terhadap  kualitas pengawasan.  Hasil  pengujian  tersebut  diduga bahwa  masih  belum  adanya  kesinkronan  antara gaya  kepemimpinan  yang  dijalankan  dengan kebutuhan  auditor  di  lapangan.  Hal  tersebut terlihat  pada  12,70%  responden  yang  menjawab cenderung  kurang  setuju  dengan  pernyataan variabel kepemimpinan yang diberikan. Kemudian indikator  konsultatif  memiliki  nilai  yang  paling rendah dibandingkan dengan indikator lainnya.
Gaya  kepemimpinan  yang  terjadi  khususnya terkait  dengan  bimbingan  dan  evaluasi  perbaikan belum sesuai dengan harapan auditor dalam rangka meningkatkan  kualitas  pengawasan.  Bimbingan dan evaluasi perbaikan yang tepat seharusnya dapat
meningkatkan  pengetahuan  dan  keterampilan auditor sebelum atau ketika auditor melaksanakan pengawasan.  Oleh  karena  itu,  hasil  penelitian  ini mengungkapkan adanya celah gaya kepemimpinan dengan  harapan  auditor  khususnya  terkait peningkatan kompetensi yang pada akhirnya dapat menambah peningkatan kualitas pengawasan.
Pengaruh kepemimpinan terhadap hubungan  independensi  dengan  kualitas pengawasan
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa kepemimpinan tidak dapat meningkatkan pengaruh  positif  independensi  terhadap  kualitas pengawasan.  Hal  ini  kemungkinan  terjadi  karena pada hakikatnya setiap auditor secara individu telah memiliki independensi sebelum melakukan pengawasan, sehingga gaya kepemimpinan cenderung tidak terlalu berpengaruh dalam rangka meningkatkan  independensi  tersebut.  Hal  ini selaras  dengan  penjelasan  mengapa  independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas pengawasan.
Dalam melaksanakan pengawasannya, auditor mampu  mempertahankan  sikap  dan  kondisi independensinya  sehingga  gaya  kepemimpinan tidak dapat mempengaruhi independensi tersebut. Sesuai dengan hasil kuesioner bahwa auditor telah memiliki kesadaran diri yang tinggi atas pentingnya independensi  sehingga  akan  menolak  penugasan yang dapat mengganggu independensinya sebelum pengawasan tersebut dilaksanakan.
Pengaruh kepemimpinan terhadap hubungan integritas dengan kualitas pengawasan
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa kepemimpinan tidak dapat meningkatkan pengaruh  positif  integritas  terhadap  kualitas pengawasan.  Hal  ini  dimungkinkan  terjadi  seperti pada  kasus  independensi  yaitu  dalam  diri  setiap telah  tertanam  nilai-nilai  integritas  yang  sangat kuat,  maka  bentuk  gaya  kepemimpinan  apapun tidak  dapat  menggoyahkan  sikap  integritas tersebut.
Sesuai dengan hasil kuesioner bahwa sebagian
besar  auditor  akan  tetap  mengungkapkan  temuan dan  simpulan  pengawasan  dalam  kertas  kerja pengawasan  dan  laporannya  tanpa  terkecuali. Selain itu, sebagian besar auditor juga tetap berani melaksanakan  pengawasan  secara  memadai  guna mendapatkan  simpulan  dan  temuan  meskipun mendapatkan  tekanan  baik  dari  internal  maupun eksternal  yaitu  pihak  auditee.  Hal  tersebut menunjukkan bahwa peran kepemimpinan cenderung kurang berpengaruh terhadap integritas karena  auditor  secara  pribadi  telah  memiliki integritas yang tinggi.

## KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI
Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa kompetensi  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas pengawasan. Sedangkan variabel independensi dan integritas  tidak  berpengaruh  terhadap  kualitas pengawasan. Kemudian penelitian juga menyimpulkan  bahwa  variabel  kepemimpinan tidak  memperkuat  pengaruh  positif  hubungan kompetensi,  independensi,  dan  integritas  secara parsial terhadap kualitas pengawasan.
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu  penelitian  ini  hanya  menggunakan  sudut pandang  auditor  untuk  mengetahui  pengaruh variabel  tertentu  terhadap  kualitas  pengawasan, namun  tidak  dilakukan  konfirmasi  dengan  pihak yang  berkepentingan  ( stakeholder )  atas  kualitas pengawasan yang dilakukan oleh auditor tersebut. Penelitian ini hanya meneliti sebagian faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pengawasan sehingga masih  terdapat  ruang  penelitian  untuk  meneliti faktor-faktor  lainnya  di  luar  variabel  bebas  di penelitian  ini.  Data  primer  yang  diperoleh  dalam penelitian  didasarkan  pada  persepsi  responden dalam  menjawab  pernyataan  pada  kuesioner sehingga  dimungkinkan  responden  tidak  cermat dalam menjawab  setiap pernyataan yang ada dalam kuesioner.  Penelitian  juga  hanya  terbatas  pada data-data  jawaban  responden  atas  kuesioner sehingga  dimungkinkan  hasil  pembahasan  dalam penelitian ini kurang dapat digeneralisasikan untuk
seluruh auditor intern di Indonesia.
Berdasarkan simpulan, penelitian ini memberikan  saran  dan  rekomendasi  untuk Perwakilan  BPKP  Provinsi  Banten  dapat  lebih meningkatkan  intensitas  dan  kualitas  kegiatan- kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan kompetensi auditor baik melalui pendidikan, diklat teknis, maupun Program Pelatihan Mandiri (PPM) internal  kantor.  Selain  itu,  diketahui  bahwa  gaya kepemimpinan belum mampu memoderasi hubungan kompetensi
dengan kualitas
pengawasan,  sehingga  diperlukan  adanya  focus group  discussion  antara  pimpinan  dengan  auditor agar  ke  depannya,  harapan  auditor  atas  kebijakan pimpinan terkait kompetensi dapat terpenuhi.
Kemudian berdasarkan keterbatasan yang ada pada  penelitian  ini,  peneliti  menyarankan  bagi penelitian  selanjutnya  agar  dapat  memperbanyak jumlah responden atau sampel agar diperoleh hasil yang lebih tepat, menganalisis lebih banyak variabel atau  menggunakan  variabel  variabel  lain  yang belum  pernah  diteliti.  Selain  itu,Untuk  mengatasi kelemahan  dalam  metode survey melalui kuesioner,  peneliti  dapat  melakukan  teknik wawancara  guna  mendapatkan  permasalahan  riil di  lapangan  atas  hasil  analisis  yang  telah didapatkan.

## REFERENSI
AAIPI. (2021). Peraturan AAIPI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) . AAIPI. https://bsn.go.id/uploads/artikel/saipi2021.pdf
Abbott, L. J., Daugherty, B., Parker, S., & Peters, G. F. (2016). Internal audit quality and financial reporting quality: the joint importance of independence and competence. Journal of Accounting Research , 54 (1), 3–40. https://doi.org/10.1111/1475-679X.12099
Alfatih, M. (2018). Pengaruh kompetensi auditor, motivasi auditor, dan gaya kepemimpinan terhadap kualitas audit  pada  kantor  akuntan  publik  di  Jakarta  [STIE  Indonesia  Banking  School].  In Skripsi . http://repository.ibs.ac.id/250/
Alfiati, R. (2017). Pengaruh etika auditor, skeptisisme profesional dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit (studi empiris pada kantor inspektorat provinsi Sumatera Barat). Jurnal Akuntansi , 21 (2), 1689– 1699. https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2404
Arens,  A.,  &  Loebbecke,  J.  K.  (2017). Auditing  and  assurance  services  an  integrated  approach  Sixteenth Edition . Pearson Education.
Atmaja,  M.  (2017).  Pengaruh  pengalaman  kerja,  motivasi,  dan  integritas  terhadap  kualitas  audit  aparat inspektorat (studi empiris pada Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kabupaten Tanah Datar). Jurnal Akuntansi , 5 (2), 1–25. https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2637
Ayuningtyas, H. Y., & Pamudji, S. (2012). Pengaruh pengalaman kerja, independensi, integritas, obyektivitas dan  kompetensi  terhadap  kualitas  audit. Diponegoro  Journal  Of  Accounting , 5 (1),  1–10. https://doi.org/10.22219/jekobisnis.v5i1.2258
Azhari,  S.  R.  I.,  Junaid,  A.,  &  Tjan,  J.  S.  (2020).  Pengaruh  kompetensi,  independensi,  dan  profesionalisme auditor terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi. Jurnal Ilmu Akuntansi , 2 (2), 141–180. https://doi.org/10.26618/inv.v2i2.4116
Badjuri, A. (2012). Analysis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan audit sektor publik (studi empiris pada BPKP Perwakilan Jawa Tengah). Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan ,
1 (2), 120–135. https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/article/view/1591
BNPP  RI.  (2021). Inilah  tiga  arahan  Presiden  Jokowi  untuk  BPKP  dan  pengawas  internal  pemerintah . http://ppid.bnpp.go.id/news/newsdetail/1273/inilah-tiga-arahan-presiden-jokowi-untuk-bpkp-dan- pengawas-internal-pemerintah
Bonner, S. E., & Lewis, B. L. (1990). Determinants of auditor expertise author. Journal of Accounting Research , 28 , 1–20. https://doi.org/10.2307/2491243
BPKP  RI.  (2022). Laporan  kinerja  badan  pengawasan  keuangan  dan  pembangunan  tahun  2022 .  BPKP. https://www.bpkp.go.id/dan/konten/4183/Laporan-Kinerja-Tahun-2022.bpkp
Cahyono,  A.  D.,  Fefta  Wijaya,  A.,  &  Domai,  T.  (2015).  Pengaruh  kompetensi,  independensi,  obyektivitas, kompleksitas  tugas,  dan  integritas  auditor  terhadap  kualitas  hasil  audit. Jurnal  Reformasi , 5 (1),  1–12. https://doi.org/10.33366/rfr.v5i1.59
Carolita, M. K., & Rahardjo, S. N. (2012). Pengaruh pengalaman kerja, independensi, objektifitas, integritas, kompetensi,dan komitmen organisasi terhadap kualitas hasil audit. Diponegoro Journal Of Accounting ,
1 (1), 771–780. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/608
DeAngelo,  L.  E.  (1981).  Auditor  size  and  audit  fees. Journal  of  Accounting  and  Economics , 3 (3),  183–199. https://doi.org/10.1016/0165-4101(81)90002-1
Fassott, G., & Coelho, P. S. (2016). Testing moderating effects in PLS path models with composite variables.
Industrial  Management  &  Data  Systems , 116 (9),  1887–1900.  https://doi.org/10.1108/IMDS-06-2016- 0248
Ferdiansyah, R. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan audit pemerintah (studi empiris pada BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta). Jurnal Akuntansi Dan Bisnis , 16 (2), 109. https://doi.org/10.20961/jab.v16i2.200
Hair,  J.  F.,  Sarstedt,  M.,  &  Ringle,  C.  M.  (2017). Partial  least  squares  structural  equation  modeling . https://doi.org/10.1007/978-3-319-05542-8
Heider, F. (1958). Attribution theory. In A First Look at Communication Theory (pp. 235–246). Em Griffin. https://www.afirstlook.com/docs/attribut.pdf
Henseler,  J.,  Ringle,  C.  M.,  &  Sarstedt,  M.  (2015). A  new  criterion  for  assessing  discriminant  validity  in variance based structural equation modeling . 115–135. https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8 Hogarth, R. M. (1991). A perspective on cognitive research in accounting. The Accounting Review , 66 (2), 277– 290. https://www.jstor.org/stable/247754
Ilham, M., Suarthana, W. R., & Surono, S. E. (2019). Pengaruh kompetensi, integritas, dan motivasi terhadap kualitas audit (studi empiris pada Inspektorat Kota Bogor). Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi , 5 (1), 1–14. https://jom.unpak.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/1060 Ishlahi, M. F. (2019). Pengaruh kepemimpinan, budaya organisasi, motivasi, kompetensi, tekanan anggaran waktu  dan  kompleksitas  tugas  terhadap  kinerja  fungsional  pemeriksa  pajak  di  Direktorat  Jenderal Pajak (studi kasus pada Kanwil DJP Jakarta Selatan II) .
Jati,  L.  R.  (2021).  Pengaruh  kompetensi,  independensi,  dan  gaya  kepemimpinan  terhadap  kinerja  auditor dengan  budaya  organisasi  sebagai  variabel  moderasi  pada  inspektorat  kepolisian  daerah  Kalimantan
Barat. Jurnal Mahasiswa Magister Akuntansi , 6 (1), 1–31.
https://jurnal.untan.ac.id/index.php/maksi/article/view/43404
Kerlinger, F. N. (1973). Foundations of behavioral research, second edition . Holt.
Kusuma, M. C. W., & Damayanthi, I. G. A. E. (2020). Pengaruh pengalaman kerja, kompetensi dan integritas auditor terhadap kualitas hasil audit.
E-Jurnal Akuntansi , 30 (9), 2403–2416. https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i09.p18
Melville, D. (2023). Audit committee update . https://southribble.moderngov.co.uk/documents/s36972/Audit- Committee-Update-issue-38.pdf
Ningsih,  F.,  &  Nadirsyah,  N.  (2017).  Pengaruh  independensi,  skeptisisme  profesional  auditor,  penerapan standar  audit,  dan  etika  audit  terhadap  kualitas  hasil  audit. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi Akuntansi , 2 (3), 48–58. http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/4467
Nisrina, A. F. (2022). Pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi, dan kompleksitas tugas terhadap kinerja auditor pemerintah  (studi  empiris  pada  inspektorat  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta)  [Universitas  Islam Indonesia].  In Fakultas  Bisnis  dan  Ekonomika  Universitas  Islam  Indonesia  Yogiyakarta . https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/43231
Oussii, A. A., & Taktak, N. B. (2018). The impact of internal audit function characteristics on internal control
quality . https://doi.org/10.1108/MAJ-06-2017-1579
Parasayu,  A.,  &  Rohman,  A.  (2014).  Analisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kualitas  hasil  audit  internal.
Diponegoro Journal of Accounting , 3 (2), 1–10. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/6096
Pusdiklatwas  BPKP.  (2008). Kode  etik  dan  standar  audit  edisi  kelima .  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan.
Rahim, S., Sari, R., Wardaningsi, W., & Muslim, M. (2020). Pengaruh integritas, kompetensi dan skeptisme auditor terhadap kualitas audit. Jurnal Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan , 13 (2), 241–254. https://doi.org/10.22441/profita.2020.v13i2.007
Ramayah, Cheah, J., Chuah, F., Ting, H., & Memon, M. A. (2018). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) using SmartPLS 3.0: An updated guide and practical guide to statistical analysis (2nd ed.) (Issue May 2020). Pearson.
Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah .
Risandy,  E.,  Basri,  Y.  M.,  &  Rasuli,  M.  (2019).  Pengaruh  Kompetensi,  Pengalaman  Kerja,  Independensi, Integritas,  Profesionalisme,  dan  Akuntabilitas  Auditor  terhadap  Kualitas  Audit  dengan  Etika  Auditor sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Inspektorat 5 Kabupaten / Kota Provinsi Riau). Jurnal Ekonomi ,
27 (4), 353–369. https://je.ejournal.unri.ac.id/index.php/JE/article/view/7935
Rohmatiah,  A.,  &  Amadi,  D.  N.  (2020).  Pengaruh  profesionalisme,  kompetensi,  komitmen  organisasi, independensi  dan  integritas  auditor  terhadap  kualitas  hasil  audit  pada  Inspektorat  Kabupaten  Ngawi. Prosiding  Seminar  Nasional  Penelitian  Dan  Pengabdian  Masayarakat , 5 (2),  158–167. http://prosiding.unirow.ac.id/index.php/SNasPPM/article/view/328
Samelson, D., Lowensohn, S., & Johnson, L. (2006). The determinants of perceived audit quality and auditee. Journal  Of  Public  Budgeting,  Accounting  &  Financial  Management , 18 (2),  139–166. https://doi.org/10.1108/JPBAFM-18-02-2006-B001
Sanjaya,  K.  S.,  Sujana,  E.,  &  Herawati,  N.  T.  (2019).  Pengaruh  time  budget  pressure,  akuntabilitas,  dan independensi  terhadap  kualitas  hasil  audit  (studi  empiris  pada  3  kantor  inspektorat  di  Provinsi  Bali). JIMAT  (Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Akuntansi)  Universitas  Pendidikan  Ganesha , 10 (1),  196–207. https://doi.org/10.23887/jimat.v10i1.20565
Siahaan, S. B., & Simanjuntak, A. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah  daerah  (studi  kasus  pada  inspektorat  pemerintah  provinsi  Sumatera  Utara). Jurnal Manajemen , 4 (2), 153–161. https://ejournal.lmiimedan.net/index.php/jm/article/view/36
Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). Competence at work: models for superior performance . John Wiley & Sons, Inc.
Sriyanto, S., & Arifah, D. A. (2014). Independensi, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan, dan pemahaman
good governance terhadap kinerja auditor. Maksimum , 4 (2), 1–12. https://doi.org/10.26714/mki.4.2.2014.1-12
Sugiyono. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D . PT Alfabet.
Sumartik. (2019). Buku ajar perilaku organisasi (Issue 1). Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Suyono. (2022). Kajian literatur: konsep integritas bagi asn. CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan , 2 (3), 247–
260. https://doi.org/10.51878/cendekia.v2i3.1479 US  Public  Law.  (2002). Sarbanes-Oxley  Act  of  2002 .  https://www.congress.gov/bill/107th-congress/house- bill/3763/text
Widodo, R. A. K., Pramuka, B. A., & Herwiyanti, E. (2016). Pengaruh kompetensi, tingkat pendidikan auditor dan  time  budget  pressure  terhadap  kualitas  hasil  audit. Jurnal  Akuntansi , 10 (1),  1–22. https://doi.org/10.25170/jara.v10i1.36

## Lampiran 1. Variabel dan Indikator Pernyataan. Variabel Kualitas Pengawasan
KHP1 Saya  telah  melakukan  pengumpulan  dan  penyajian  bukti  dengan  maksimal  untuk  mendukung kesimpulan, temuan audit serta rekomendasi yang terkait
KHP2 Hasil Pengawasan Intern yang saya lakukan telah dapat memberikan rekomendasi yang memadai untuk meningkatkan proses tata kelola organisasi auditee
KHP3 Hasil pengawasan Intern yang saya lakukan telah dapat mengevaluasi efektivitas dan berkontribusi terhadap peningkatan proses manajemen risiko auditee
KHP4 Hasil  pengawasan  Intern  yang  saya  lakukan  telah  membantu  auditee  dalam  memelihara pengendalian intern yang efektif dengan mengevaluasi efektivitas dan efisiensinya serta mendorong perbaikan berkelanjutan
KHP5 Susunan tim auditor yang saya jalani telah memadai secara kolektif dalam setiap penugasan yang dilaksanakan sesuai karakteristik dan tingkat kompleksitas penugasan
KHP6 Setiap penugasan yang saya lakukan, telah diberikan sumber daya finansial yang mencukupi sesuai dengan kebutuhan penugasan
KHP7 Setiap  penugasan  saya  lakukan,  telah  diberikan  sumber  daya  waktu  yang  mencukupi  sesuai karakteristik dan kompleksitas penugasan
KHP8 Saya telah menyusun dan mendokumentasikan program kerja/Kertas Kerja untuk mencapai tujuan penugasan
KHP9 Dalam melakukan tugas, Saya atau Ketua Tim saya telah merencanakan Tentative Audit Objective (TAO) area yang akan diawasi berdasarkan tahapan dalam standar pengawasan yang berlaku.
KHP10 Dalam semua pekerjaan saya, telah direview oleh atasan secara berjenjang sebelum laporan hasil audit dibuat
KHP11 Saya telah mengidentifikasi informasi yang cukup, andal, relevan dan bermanfaat untuk mencapai tujuan penugasan.
KHP12 Saya telah menatausahakan dokumen audit dalam bentuk kertas kerja audit dan disimpan dengan baik agar dapat secara efektif diambil, dirujuk, dan dianalisis.
KHP13 Dalam semua pekerjaan saya harus direview oleh atasan secara berjenjang sebelum laporan hasil audit dibuat.

## Variabel Kompetensi
KOM1 Saya  memahami,  mematuhi,  dan  mengimplementasikan  kegiatan  pengawasan  sesuai  dengan Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang relevan KOM2 Untuk melakukan pengawasan yang baik, saya perlu memahami proses bisnis auditee KOM3 Saya mengetahui prosedur-prosedur standar yang akan dilakukan sebelum melaksanakan proses pengawasan
KOM4 Saya harus memiliki banyak pengalaman dalam bidang pengawasan dengan berbagai proses bisnis audit sehingga audit yang dilakukan menjadi lebih baik
KOM5 Selain pendidikan formal, untuk melakukan  pengawasan, saya membutuhkan pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan dan pendidikan (Diklat) khususnya di bidang audit tertentu
KOM6 Saya harus memiliki keterampilan dalam hal teknik audit yang tepat sesuai dengan kompleksitas penugasan
KOM7 Untuk  melakukan  pengawasan  yang  baik,  saya  membutuhkan  kompetensi  yang  diperoleh  dari tingkat pendidikan formal.
KOM8 Keahlian khusus yang saya miliki seperti: teknologi informasi, dan teknik sipil dapat mendukung proses pengawasan.
KOM9 Saya  harus  terus  meningkatkan  kompetensi  pendidikan  formalnya  ke  jenjang  lebih  tinggi  guna mendukung proses pengawasan intern yang akan dilakukan.

## Variabel Independensi
IND1 Saya telah mempertahankan sifat independen dalam melakukan setiap penugasan pengawasan.
IND2 Saya  telah  melaporkan  setiap  temuan  pengawasan  yang  ditemukan  selama  pengawasan  tanpa terkecuali.
IND3
Saya  tetap  bersikap  netral  dalam  pengawasan  intern  yang  bersifat  konsultansi  tanpa  memihak kepentingan manapun.
IND4 Saya tidak menerima dan memanfaatkan fasilitas yang diberikan dan disediakan oleh auditee. IND5 Saya  tidak  memeriksa  area  pengawasan  yang  pada  dirinya  terlibat  dalam  pelaksanaan  area pengawasan tersebut.
IND6
Saya tidak melibatkan diri secara langsung dalam melaksanakan program pemerintah, seperti: tidak menyusunkan HPS dalam pengadaan, laporan keuangan, dll.
IND7 Saya akan menolak melaksanakan penugasan asurans yang sebelumnya pernah menjadi tanggung jawabnya.
IND8 Saya akan menolak melaksanakan penugasan asurans atas area pengawasan yang sebelumnya telah saya berikan jasa konsultansi.
IND9 Saya telah mengungkap seluruh potensi yang dapat melemahkan independensi dalam penugasan jasa konsultansi sebelum penugasan diterima .

## Variabel Integritas
INT1 Saya mengungkapkan seluruh temuan dalam kertas kerja dan laporan tanpa terkecuali. INT2 Saya  menolak  dan  melaporkan  segala  bentuk  gratifikasi  kepada  Tim  Pengendalian  Gratifikasi (TPG).
INT3 Saya jujur dalam melakukan pengawasan atau dalam menilai kinerja auditee tidak dilebih-lebihkan ataupun dikurangkan dari kondisi aslinya. INT4 Saya melaksanakan setiap penugasan secara tepat waktu sesuai dengan surat tugas yang ditetapkan. INT5 Saya  melaksanakan  surat  tugas  dan  kendali  mutu  secara  konsisten  baik  di  lapangan  maupun  di kantor .
INT6 Saya melaksanakan setiap tahapan pengawasan sesuai dengan standar yang ada. INT7 Saya tetap melakukan pengawasan secara memadai meskipun mendapatkan tekanan dan ancaman dari pihak auditee.
INT8 Saya  tetap  melakukan  pengawasan  secara  memadai  meskipun  mendapatkan  tekanan  dari  pihak internal, seperti atasan langsung.
INT9 Saya tetap berani melaporkan temuan pengawasan meskipun hambatan dan rintangan dari pihak eksternal di luar auditee.

## Variabel Kepemimpinan
KPM1 Pimpinan  memberikan  arahan,  tujuan,  dan  harapan  penugasan  pengawasan  dengan  jelas,  dapat dipahami, dan dapat dilaksanakan oleh tim auditor
KPM2 Pimpinan memberikan arahan sesuai dengan sumber daya pengawasan yang memadai, cukup dan efektif dalam mencapai sasaran pengawasan tersebut.
KPM3 Pimpinan telah menetapkan kebijakan dan prosedur pengawasan yang jelas.
KPM4 Pimpinan telah melakukan koordinasi aktif dengan pimpinan lembaga lainnya yang menjadi area pengawasan intern.
KPM5 Pimpinan  telah  melakukan  koordinasi  dengan  pihak  ekstern  dan  pimpinan  APIP  lainnya  untuk memastikan cakupan pengawasan memadai dan meminimalkan duplikasi pengawasan.
KPM6 Pimpinan telah menjalin hubungan yang harmonis dengan Aparat Penegak Hukum dalam rangka penguatan pengawasan intern
KPM7
Pimpinan  memberikan  arahan  dan  bimbingan  yang  cukup  sebelum  tim  auditor  melakukan penugasan
KPM8 Pimpinan  melakukan  supervisi  sekaligus  konsultasi  secara  memadai  atas  tim  audit  yang  sedang melakukan pengawasan terkait permasalahan yang ditemukan di lapangan.
KPM9 Pimpinan  telah  melakukan  evaluasi  dan  memberikan  saran  perbaikan  atas  penugasan  yang dilakukan oleh tim auditor