## Geomedia

## Majalah Ilmiah dan Informasi Kegeografian
Geomedia Vol. 21 No. 1 Tahun 2023 | 62-74
https://journal.uny.ac.id/index.php/geomedia/index
Spatial multi criteria evaluation sebagai pemodelan spasial untuk kesesuaian pengembangan kawasan permukiman di Bogor Raya
Marhensa Aditya Hadi a, 1* , Niken Anissa Putri a, 2 , Yuny Fikriyah Shofy a, 3 , Dewi Gafuraningtyas a, 4 , Adi Wibowo b, 5
a Magister Ilmu Geografi, Fakultas MIPA, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia
b Departemen Geografi, Fakultas MIPA, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia
1 marhensa.aditya@ui.ac.id * ; 2 niken.anissa@ui.ac.id ; 3 yuny.fikriyah@ui.ac.id ; 4 dewi.gafuraningtyas@ui.ac.id ; 5 adi.w@sci.ui.ac.id *korespondensi penulis
Informasi artikel A B S T R A K Sejarah artikel Diterima Revisi Dipublikasikan : 15 Desember 2022 : 26 Mei 2023 : 31 Mei 2021 Meningkatnya aktivitas antropogenik di suatu wilayah menyebabkan perubahan pada penggunaan lahan. Penggunaan lahan yang tidak memperhatikan kondisi fisik  dan  perencanaan  yang  matang  dapat  memicu  terjadinya  bencana  dan dampak  negatif  lainnya.  Oleh  sebab  itu,  penentuan  dan  perencanaan penggunaan lahan yang sesuai peruntukannya perlu dilakukan secara tepat dan terukur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pengembangan kawasan permukiman. Metode Spatial Multicriteria Analysis (SMCA) dan Spatial Multicriteria  Evaluation  (SMCE)  dapat  membantu  menentukan  perencanaan kawasan  salah  satunya  dalam  studi  kasus  ini  adalah  pengembangan permukiman.  Hasil  dari  penelitian  ini  dapat  memberikan  masukan  dan rekomendasi  akademis  mengenai  lokasi  yang  dapat  diubah  peruntukannya menjadi  kawasan  permukiman  pada  revisi  tata  ruang.  Bogor  Raya  tidak mengalami  penambahan  penduduk  yang  signifikan  sehingga  kebutuhan mengenai lahan permukiman bukan menjadi  hal yang mendesak, namun jika diperlukan  pengembangan  kawasan  permukiman,  didapatkan  bahwa  masih cukup  banyak  lokasi  sesuai  untuk  digunakan  sebagai  permukiman,  sebesar 42,4% dari Bogor Raya tergolong Sesuai, dan 25,8% tergolong Sangat Sesuai, dibandingkan peruntukan dalam rencana tata ruang yang dialokasikan sebesar 36,3% sebagai permukiman.
Kata kunci: Kesesuaian lahan
SMCA SMCE
Kawasan Permukiman Bogor Raya

## A B S T R A C T
Keywords:
Land Suitability
SMCA SMCE Residential Area Bogor Raya The increase of anthropogenic activity in an area causes changes in land use. Land use without considering the physical conditions and careful planning could eventually  trigger  disasters  and  other  negative  impacts.  Therefore,  land  use determination and planning suitable for its designation are required precisely and measurably. This study aims to analyze the suitability of development of residential areas. Spatial Multicriteria Analysis (SMCA) and Spatial Multicriteria Evaluation  (SMCE)  methods  are  able  to  determine  various  types  of  regional planning.  By  using  these  methods,  residential  development  based  on measurable  technical  and  academic  criteria  are  discussed  in  this  study.  The results of this study could be used as academic input and recommendations for locations which could be converted into residential areas in the spatial planning evaluation.  Bogor  Raya  did  not  experience  a  significant  rise,  so  the  need  for residential  areas  is  not  urgent.  In  the  case  of  any  necessary  residential  area development,  there  are  still  quite  a  number  of  locations  available  for  use  as residents, 42.4% of Bogor Raya are classified as suitable, and 25.8% are classified as  very  suitable  compared  to  its  designation  in  spatial  planning  allocated  as much as 36,3% for residential area.
© 2023 (Marhensa Aditya Hadi, dkk). All Right Reserved

## Pendahuluan
Analisis  kesesuaian  lahan  merupakan  salah satu  aspek  yang  sangat  penting  untuk  melihat perencanaan  penggunaan  lahan.  Fenomena penggunaan  lahan  berkaitan  langsung  dengan aktivitas  manusia  yang  dapat  mengakibatkan perubahan  tutupan  lahan  serta  dampak lingkungan yang serius bila tidak dikelola dengan baik  ( Ullah  and  Mansourian,  2016 ).  Dengan semakin  bertambahnya  populasi  dan  kebutuhan ruang  manusia,  metode  yang  umum  dilakukan untuk  mengelola  kepentingan  aktivitas  manusia dan  lingkungan  adalah  pembuatan  klasifikasi lahan  menurut  aktivitas  manusia.  Pembangunan infrastruktur,  urbanisasi,  industrialisasi,  dan pertanian  merupakan  klasifikasi  penggunaan lahan yang perlu diperhatikan dengan komposisi masing-masing  untuk  menjaga  keseimbangan ekologi  dan  aktivitas  manusia  di  suatu  wilayah ( Ferretti and Pomarico, 2013 ).
Evaluasi  untuk  menilai  optimalisasi  lahan sebagai  acuan  perencanaan  dapat  ditempuh melalui  pengetahuan  karakteristik  distribusi spasial dan faktor yang mempengaruhinya, evolusi tata  ruang  dan  penyebabnya,  serta  evaluasi kesesuaian  wilayah  permukiman  sebagai  pusat kegiatan  manusia  ( Guo  et  al.,  2020 ).  Evaluasi kesesuaian  lahan  menjadi  tahap  utama  dalam penilaian ini sebagai sarana melihat penggunaan lahan di suatu wilayah sesuai dengan standar yang ditentukan  oleh FAO  (1996) .  Pendekatan  yang umum  dilakukan  dalam  analisis  optimalisasi  dan kesesuaian  adalah  metode Spatial  multicriteria analysis  (SMCA)  dimana  digunakan  beberapa indikator secara simultan untuk  mencapai tujuan tertentu ( Boggia et al., 2018 ). Metode ini kemudian berkembang  dan  menghasilkan Spatial  multi- criteria  evaluation  (SMCE)  yang merupakan metode  dalam  proses  pengambilan  keputusan dalam  perencanaan  wilayah  yang  menggunakan model  simulasi  dengan  beberapa  kriteria  dan faktor  ( Wibowo  &  Semedi,  2011 ). Penggunaan kombinasi  metode  Spatial  multicriteria  analysis (SMCA) dan Spatial multicriteria evaluation (SMCE) sudah terbukti dapat menganalisis kesesuaian ini dengan  memanfaatkan  aplikasi  sistem  informasi geografis (GIS) dalam berbagai studi ( Ferretti and Pomarico, 2013). Metode ini melibatkan  integrasi data,  berbagai  jenis  informasi  (jenis  tanah, kemiringan  lereng,  infrastruktur)  dan  komponen spasial lainnya dengan visualisasi yang baik.
Sebagai  akibat  dari  aktivitas  ekonomi  di Jakarta,  Bogor  Raya  menjadi  bagian  dari  kota penyangga yang mengalami perambatan perkotaan.  Di  saat  terjadinya  perambatan perkotaan  yang  tidak  terkontrol  terjadilah penurunan  efisiensi  penggunaan  lahan  dalam menampung  pertumbuhan  penduduk,  industri, perkembangan perumahan, dan aktivitas komersial ( Hidayat and Ridwan, 2018 ). Perencanaan  pengembangan  kota  yang  tidak terencana  dengan  baik,  yang  tidak  didasari  oleh analisis  dan  perhitungan  yang  terukur  dalam menarik  garis-garis  area  deliniasi  peruntukan kawasan-kawasannya dapat menjadikan keberlanjutan  lingkungan  yang  kurang  optimal, perkembangan urban  sprawl  yang  tidak terkontrol,  kemacetan,  krisis  infrastruktur,  dan resiko bencana. Oleh sebab itu, perencanaan dan penentuan suatu kawasan perlu dilakukan dengan mengaplikasikan  analisis  kesesuaian  lahan  yang memperhatikan  berbagai  aspek  baik  aspek  fisik wilayah,  kebencanaan,  fasilitas  umum  dan infrastruktur, transportasi, dan aspek lainnya yang salah tujuannya menghindari terjadinya pembangunan yang tidak terencana dengan baik. Analisis  kesesuaian  lokasi  permukiman  di Bogor  Raya  pada  penelitian  ini  menggunakan SMCA dan SMCE sebagai metode utama. Variabel yang digunakan mengacu pada karakteristik lokasi dan  kesesuaian  lahan  seperti  lereng,  jenis  tanah, curah  hujan,  rawan  bencana,  tutupan  lahan eksisting, dan beberapa faktor lainnya.

## Metode
Lokasi kajian ini berlokasi pada dua Wilayah Kabupaten/Kota,  yaitu  Bogor  Raya  terletak  pada koordinat 6°  18’ LS − 6°  47’ LS  dan  antara  106° 24 ’− 107° 1 3 ’ BT. Meliputi Kota Bogor dengan luas sebesar  111  km 2 dan  Kabupaten  Bogor  dengan luas 2.990 km 2 ( Gambar 1 ). Kota Bogor berlokasi tepat  di  tengah  dikelilingi  Kabupaten  Bogor dengan jumlah kecamatan masing-masing adalah 6  kecamatan  dan  40  kecamatan.  Pertumbuhan penduduk  sebesar  1,5%  berdasarkan  data  BPS tahun 2011-2019. Kabupaten Bogor menunjukkan 66,9%  peningkatan  luas  area  terbangun  dalam periode 2008-2016 ( Wilza and Rustiadi, 2022 ). Penelitian deskriptif kuantitatif ini menggunakan  SMCA  dan  SMCE  berdasarkan kriteria  dan  pedoman  kesesuaian  lahan  untuk permukiman  yang  diperoleh  dari  berbagai
Spatial multi criteria evaluation sebagai pemodelan spasial untuk kesesuaian pengembangan kawasan permukiman di Bogor Raya
referensi dengan kebijakan yang ada, penggunaan dan  pengolahan  data  didukung  oleh  teori-teori dan sumber rujukan terkait.
Gambar 1. Lokasi Penelitian Penelitian  ini  menggunakan  beberapa variabel untuk menentukan kesesuaian pengembangan kawasan permukiman. Utamanya terbagi  menjadi  tiga  bagian,  yaitu  1)  variabel faktor  Fisik  Alam  yang  meliputi  kondisi  fisik wilayah dari segi lereng, jenis tanah, curah hujan, kerawanan bencana, dan tutupan lahan eksisting, 2) variabel Faktor Urban yang meliputi jarak lokasi dari permukiman eksisting, jarak dari fasilitas dan infrastruktur  transportasi,  dan  jarak  dari  pusat kegiatan  perkotaan  setempat,  serta  3)  variabel Constraint  sebagai  pembatas  lokasi  yang  tidak boleh digunakan untuk permukiman.
Data  sekunder  berasal  dari  instansi pemerintah yang menangani informasi geospasial dasar dan tematik tertentu, dan juga sumber lain yang  dapat  diakses  secara  publik,  hal  ini  dapat dilihat pada Tabel 1 .
Penggunaan  SMCA  dan  SMCE  memerlukan sebuah expert judgment dalam menentukan skor kepentingan antar kelas dalam satu variabel/peta terhadap tujuan yang ingin dicapai. Diberikan skor 1-5 sebagai klasifikasi dari tiap variabel / peta yang merepresentasikan  kepentingannya  terhadap tujuan  tertentu,  sebagai  contoh  kelas  lereng rendah diberikan nilai 5, dan lereng curam hanya diberikan  nilai  1,  karena  semakin  curam  maka semakin susah dikembangkan untuk permukiman.
Disamping  penentuan  skor  dalam  variabel, dilakukan pula pembobotan antar variabel, hal ini guna  memberikan  gambaran  perbandingan kepentingan  antar  variabel  dalam  menentukan tujuan  kesesuaian  lahan  untuk  permukiman.
Penelitian  ini  memanfaatkan analytical  hierarchy process (AHP) dalam proses perbandingan bobot antar  variabel  untuk  meminimalisir  bias kecenderungan dan human error. Tabel 1. Data dan Sumber Data Bentuk Sumber Lereng Raster Olah DEMNAS BIG Jenis Tanah Vektor Kementan Curah Hujan Vektor BMKG Indeks Bahaya Bencana Image Service BNPB Batas Administrasi Vektor BIG Tutupan Lahan Vektor Pemerintah Daerah & BIG Tapak Bangunan Vektor Microsoft, Bing, GitHub Jaringan Jalan Vektor BIG Lokasi Stasiun, Terminal Vektor RTR Jabodetabekpunjur Kemen ATR/BPN Lokasi Pintu Tol Vektor SIGI, Kemen PUPR Hirarki Struktur Perkotaan Vektor Pemerintah Daerah, RTRW Kota dan Kab. Bogor Tubuh Air Vektor BIG Pola Ruang Vektor GISTARU, Kementerian ATR/BPN
Nilai skor pada klasifikasi variabel / peta dan bobot  antar  variabel  akan  memunculkan  skala prioritas kecenderungan lokasi-lokasi yang sesuai untuk pengembangan permukiman, dan kemudian dalam Sistem Informasi Geografis (SIG) melalui  proses Weighted  Overlay  dilakukan pengolahan  spasial  dari  skala  prioritas  tersebut. Kemudian, SMCE sebagai
evaluator menambahkan  posisi  lokasi  yang  dilarang  untuk dikembangkan  sebagai  permukiman.  Detail tergambar pada Gambar 2 .
Hasil  dari  proses  ini  menghasilkan  peta kesesuaian lahan untuk pengembangan permukiman,  dengan  5  klasifikasi  yaitu  Sangat Sesuai,  Sesuai,  Cukup  Sesuai,  Tidak  Sesuai  dan Sangat  Tidak  Sesuai.  Dalam  pengolahan  SIG kemudian  dilakukan  perbandingan  lokasi-lokasi yang  dianggap  sesuai  untuk  permukiman terhadap  pola  ruang  rencana  tata  ruang  baik RTRW  Kota  Bogor  (Perda  No.  08  Tahun  2011) maupun  RTRW  Kabupaten  Bogor  (Perda  No.  11 tahun 2016) yang sedang berlaku, disusun matriks dan pengolahan untuk membahas hal ini.

## Gambar 2. Diagram Penelitian
Hasil dan pembahasan 1. Faktor Fisik Alam
A. Kelerengan
Lereng  merupakan  salah  satu  faktor penting  yang  perlu  dipertimbangkan  dalam menentukan  kesesuaian  lahan  untuk  suatu tujuan  tertentu.  Lereng  dapat  mempengaruhi kesesuaian lahan tersebut dalam beberapa hal diantaranya,  1)  kestabilan  lahan:  lereng  yang curam  dapat  menyebabkan  kestabilan  lahan menjadi tidak baik sehingga tidak cocok untuk ditetapkan  sebagai  wilayah  permukiman,  2) keamanan:  lereng  yang  curam  akan  mudah menyebabkan terjadinya longsor,
3)
lingkungan:  lereng  yang  curam  dapat mempengaruhi kualitas air dan udara di sekitar lokasi, 4) penggunaan lahan: lereng yang curam akan  membatasi  penggunaan  lahan  untuk kegiatan  tertentu,  seperti  pertanian  dan permukiman. Berdasarkan  Permen PU Nomor: 41/PRT/M/2007  tentang  Pedoman  Kriteria Teknis  Kawasan  Budidaya  dan  dengan
penyesuaian dari KEPPRES No. 32  Tahun 1990 tentang  Pengelolaan  Kawasan  Lindung  bahwa kawasan  hutan  ditetapkan  dengan  tingkat kelerengan 40% atau lebih. Pengktegorian kelas lereng dapat dilihat pada Tabel 2 dan Gambar 3 . Tabel 2. Klasifikasi Lereng Lereng (%) Klasifikasi Skor 0 - 8 Datar (Sangat Sesuai) 5 8 - 15 Landai (Sesuai) 4 15 - 25 Agak Curam (Cukup Sesuai) 3 25 - 40 Curam (Tidak Sesuai) 2 >40 Sangat Curam (Sangat Tidak Sesuai) 1
Sumber:  Permen  PU  41/PRT/M/2007  dengan penyesuaian
Kategori  lereng  yang  dapat  ditetapkan sebagai lahan permukiman adalah pada lereng <25%.  Pada  kemiringan  25-40%  apabila mengacu pada Permen PU NO. 41/PRT/M/2007 dapat  ditetapkan  sebagai  lahan  permukiman apabila  menggunakan  rekayasa  teknis  dan
Spatial multi criteria evaluation sebagai pemodelan spasial untuk kesesuaian pengembangan kawasan permukiman di Bogor Raya
dikaji  secara  lebih  lanjut.  Sedangkan  pada kelerengan  >40% ditetapkan sebagai kawasan lindung  dan  tidak  diperkenankan  untuk digunakan sebagai kawasan budidaya apapun.
Gambar 3. Lereng di Bogor Raya
B. Jenis Tanah Wilayah  Indonesia  yang  beriklim  tropis basah  memiliki  jenis  tanah  yang  dipengaruhi oleh  erosi  dari  tenaga  air  dengan  pengaruh erodibilitas  yang  tinggi  ( Ashari,  2013 ). Erodibilitas  sendiri  merupakan  suatu  tingkat sensitivitas atau kepekaan terhadap air. Hal ini berarti  semakin  tinggi  kepekaan  suatu  tanah, maka  semakin  mudah  pula  tanah  tersebut tererosi. Sensitivitas ini sangat dipengaruhi oleh sifat  fisik,  hidrologi,  kimia,  reologi,  mineralogi, biologi,  dan  karakteristik  tanah  yang  ada didalamnya ( Dariah et al., 2002 ).
Permukiman  sendiri  membutuhkan  jenis tanah  dengan  permeabilitas  sedang  dan karakteristik  sifat  tanah  yang  sedang  hingga rendah  serta  sangat  bergantung  pada kemampuan  tanah  dalam  meresapkan  dan menahan  air  ( Soediono,  1989 ).  Seperti  terlihat pada Gambar 4 , Bogor Raya sendiri didominasi oleh  jenis  tanah  Latosol  dan  Kambisol.  Tanah Latosol  merupakan  jenis  tanah  yang  cocok untuk  agrikultur  atau  budidaya  ( Saptiningsih and Haryanti, 2015 ), sedangkan Kambisol yang termasuk  dalam  taksonomi  Inseptisol  atau tanah yang sejuk sampai sangat hangat, lembab dan  daerah subhumid  dan  yang  memiliki horison  kambik  dan  epipedon  ochric  ( FAO, 2015 ).  Klasifikasi  jenis  tanah  yang  digunakan penelitian  ini  mengacu  pada  Permen
Kementerian Pertanian No. 837/Kpts/ Um/11/1980  dengan  modifikasi  dari  berbagai referensi yang dapat dilihat pada Tabel 3 .
Gambar 4. Jenis Tanah di Bogor Raya Tabel 3. Klasifikasi Jenis Tanah Jenis Tanah Klasifikasi Skor Aluvial, Gleisol, Tubuh Air, Permukaan Tidak peka (Sangat Sesuai) 5 Latosol, Kambisol Agak peka (Sesuai) 4 Brown Forest Soil, Non Calcic Brown, Mediteran Kurang peka (Cukup Sesuai) 3 Andosol, Laterit, Grumosol, Podsol, Podsolik, Oxisol Peka (Tidak Sesuai) 2 Regosol, Litosol, Organosol, Renzina, Lahan Rusak Sangat peka (Sangat Tdk Sesuai) 1
Sumber: Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 837/Kpts/Um/11/1980 dengan penyesuaian
C. Curah Hujan Identifikasi tinggi dan rendahnya intensitas curah  hujan  digunakan  untuk  mengetahui potensi longsor dan banjir serta asumsi terkait ketersediaan  air  bersih.  Nilai  intensitas  hujan yang  semakin  rendah  akan  cenderung  panas dan  kekurangan  air  bersih  dalam  suatu permukiman,  dan  sebaliknya  nilai  intensitas hujan  yang  semakin  tinggi  akan  berpotensi longsor,  banjir  serta  bencana  alam  lainnya  di wilayah permukiman. Nilai curah hujan sedang diberikan nilai yang tertinggi.
Gambar 5. Curah Hujan di Bogor Raya
Intensitas  curah  hujan  menunjukkan banyaknya  curah  hujan  persatuan  waktu.  Nilai intensitas curah  hujan  Sedang sebesar 2.000  - 3.000  sebagai  curah  hujan  yang  sesuai  untuk permukiman  dengan  skor  5.  Nilai  intensitas curah  hujan  tahunan  yang  terendah  yakni  0  - 1000 mm/tahun, dimana klasifikasi sangat tidak sesuai untuk permukiman dengan skor 1. Nilai intensitas  curah  hujan  tahunan  yang  tertinggi yaitu >4000 mm/tahun dengan klasifikasi curah hujan yang tidak sesuai untuk permukiman dan nilai skor 2 ( Gambar 5 ).
Tabel 4. Klasifikasi Curah Hujan Curah hujan (mm/tahun) Klasifikasi Skor 0 – 1.000 CH Sangat Rendah (Sangat Tidak Sesuai) 1 1.000 – 2.000 CH Rendah (Sesuai) 4 2.000 – 3.000 CH Sedang (Sangat Sesuai) 5 3.000 – 4.000 CH Tinggi (Cukup Sesuai) 3 > 4.000 CH Sangat Tinggi (Tidak Sesuai) 2 Sumber: (Kusumaningtyas & Chofyan, 2013; Try, 2019; Setiawan, 2021) dengan modifikasi
D. Bencana Bogor  Raya  memiliki  bahaya  bencana tanah  longsor,  banjir,  dan  juga  gunung  api. Bahaya ini terdapat di sepanjang sungai-sungai besar  untuk  banjir,  sekitar  gunung  untuk gunung api, dan daerah curam dan tanah yang peka untuk longsor.
Faktor-faktor penyebab terjadinya bencana  tanah  longsor  adalah  kemiringan lereng  dan  curah  hujan.  Bogor  Raya  memiliki banyak lokasi dengan tingkat kemiringan lereng yang curam dan curah hujan yang tinggi, maka akan  terjadi  pergerakan  tanah  di  daerah tersebut. Tanah di daerah atau tempat tersebut akan  terus  bergerak  ke  tempat  yang  lebih rendah.
BNPB  memiliki  publikasi  InaRISK  berupa akses  image map  service  peta  Indeks  Bahaya, yang  disusun  berdasarkan  ketentuan  dan metode  yang  ada  pada  Perkaban  BNPB  No.  2 Tahun  2012,  indeks  ini  dikeluarkan  per  tema kebencanaan dan juga gabungan keseluruhan. Untuk  tema  bencana  yang  diambil  dalam
penelitian ini adalah indeks bahaya 1) bencana banjir, 2) tanah longsor, dan 3) letusan gunung api seperti terlihat di Gambar 6 .
Gambar 6. Image Service Indeks Bahaya InaRISK dari BNPB ( floating point 0-1)
BNPB  memiliki  publikasi  InaRISK  berupa akses  image map  service  peta  Indeks  Bahaya, yang  disusun  berdasarkan  ketentuan  dan metode  yang  ada  pada  Perkaban  BNPB  No.  2 Tahun  2012,  indeks  ini  dikeluarkan  per  tema kebencanaan dan juga gabungan keseluruhan. Untuk  tema  bencana  yang  diambil  dalam penelitian ini adalah indeks bahaya 1) bencana banjir, 2) tanah longsor, dan 3) letusan gunung api seperti terlihat di Gambar 6 .
Tabel 5. Klasifikasi Indeks Bahaya Bencana Index Klasifikasi Skor 0 - 0,2 Sangat Sesuai 5 0,2 - 0,4 Sesuai 4 0,4 - 0,6 Cukup Sesuai 3 0,6 - 0,8 Tidak Sesuai 2 0,8 - 1 Sangat Tidak Sesuai 1 Sumber:  Olah  data  Indeks  Bahaya  Bencana
BNPB, dengan penyesuaian
Terlihat  pada Tabel  5 ,  merupakan  olahan tiga  jenis  indeks  bencana  yang  digabungkan dalam satu raster melalui raster calculator dan kemudian  dibagi  tiga  kembali  untuk  tetap
Spatial multi criteria evaluation sebagai pemodelan spasial untuk kesesuaian pengembangan kawasan permukiman di Bogor Raya
menghasilkan  rentang floating  0  hingga  1 seperti  aslinya.  Dari  data floating,  guna kesamaan pengolahan dengan variabel lainnya, kemudian  diklasifikasikan  ulang  menjadi  lima kelas untuk pengolahan SMCA ini.

## E. Tutupan Lahan Eksisting
Pada Gambar  7 ,  Bogor  Raya  didominasi oleh  tutupan  lahan  Vegetasi  Rapat,  terutama pada Kabupaten Bogor yang membentang luas (104.869  Ha)  utamanya  pada  daerah  berbukit dan curam, klasifikasi ini mendominasi sebesar 33,8%.  Selain  itu  terdapat  Area  Terbangun sebesar 20,5%, dan Sawah 18,6%. Klasifikasi dan skoring dapat dilihat pada Tabel 6 .
Gambar 7. Peta Tutupan Lahan di Bogor Raya
Tabel 6. Klasifikasi Tutupan Lahan Eksisting
Tutupan Lahan Klasifikasi Skor Area Terbangun Sangat Sesuai 5 Area Diperkeras, Area Terbuka / Tanah Kosong, Semak Belukar / Vegetasi Jarang Sesuai 4 Tegalan / Ladang, Kebun / Kebun Campuran Cukup Sesuai 3 Sawah, Vegetasi Rapat Tidak Sesuai 2 Tubuh Air, Tambang, Pasir Darat Sangat tidak sesuai 1
Sumber: Olah data Peta Tutupan Lahan 1:25.000 2019  dari  updating  Peta  Dasar  untuk Penyusunan RTRW melalui asistensi BIG

## 2. Faktor Perkotaan
A. Jarak dari Permukiman Eksisting Lokasi yang berdekatan dengan
permukiman  eksisting,  masih  terlayani  fasilitas umum yang sudah tersedia, tidak memerlukan
membuat pengembangan baru. Semakin dekat dengan  permukiman  eksisting  maka  lebih sedikit  biaya  yang  dikeluarkan  dalam  sektor transportasi  seperti  penyediaan feeder  atau transit  atau  jalan  raya  itu  sendiri.  Selain  itu dengan  mendekati  permukiman  yang  sudah ada menghindari pembangunan leapfrog yang tidak baik.
Dalam  pembuatannya,  peta  ini  dibuat menggunakan  identifikasi  tapak  bangunan seperti  terlihat  pada Gambar  8 ,  sebagai representasi  nyata  lokasi-lokasi  permukiman eksisting  dan  kegiatannya.  Peta  tapak bangunan Tahun 2020 ini didapatkan dari data olahan machine  learning  identifikasi  dari  citra satelit resolusi tinggi yang  dipublikasikan oleh Microsoft  melalui  GitHub,  peta  ini  mencakup seluruh  Indonesia  dan  dipotong  untuk keperluan  penelitian  pada  area  lokasi. Kemudian  ini  dilakukan  proses  Euclidean Distance untuk mendapatkan peta representasi nilai  jarak  pada  tiap  posisi  piksel  terhadap permukiman  yang  ada.  Setelah  itu  peta  jarak dari  permukiman  eksisting  ini  diklasifikasikan ulang menjadi 5 kelas seperti terlihat di Tabel 7 .
Gambar 8. (Atas dan Tengah) Peta Tapak Bangunan sebagai Representasi Permukiman
Eksisting Tahun 2020 kemudian diolah melalui
proses Euclidean Distance (bawah) Tabel 7. Klasifikasi Jarak dari Permukiman Jarak (m) Klasifikasi Skor 0 - 100 Sangat Sesuai 5 100 - 500 Sesuai 4 500 - 1.500 Cukup Sesuai 3 1.500 - 5.000 Tidak Sesuai 2 > 5.000 Sangat Tidak Sesuai 1 Sumber: Olah data peta jarak B. Jarak  dari  Fasilitas  dan  Infrastruktur
Transportasi Pertumbuhan populasi di Jakarta menurun
sebesar  5%  sejak  tahun  70-an  dimana  proses suburbanisasi  mulai  berkembang  pada  tahun 90-an ( Putra et al., 2022 ) yang disebabkan oleh pemasaran  perumahan  melihat  potensi penjualan dari kenaikan pertumbuhan penduduk  di  wilayah  pinggiran  Jakarta  dan kebutuhan akan ruang pribadi yang mengarah pada  perkembangan  area  ke  Bogor,  Depok, Tangerang,  dan  Bekasi  ( Winarso  and  Firman,
2002 ).
Perencanaan  transportasi  menjadi  salah satu  pendorong  fenomena  ini  termasuk  di dalamnya jaringan jalan dan sistem transportasi umum.  Keberadaan  jalur  transportasi  rel  (KCI) dan jalan tol Jagorawi - Lingkar Bogor menjadi contoh  infrastruktur  transportasi  saat  ini  yang diandalkan  sebagai  moda  transportasi  utama sehari-hari ( daily commuting) bagi para pekerja yang bermukim di Bogor dan bekerja di Jakarta sehingga  Bogor  menjadi  pilihan  yang  paling tinggi  setelah  Jakarta  dari  segi  ekonomi  dan jarak yang mendukung jalur utama transportasi ( Tohjiwa et al., 2010 ).
Dalam penentuan lokasi kesesuaian lahan untuk  permukiman  ini  tentu  erat  kaitannya dengan aksesibilitas terhadap fasilitas transportasi terlebih posisi Bogor Raya sebagai hinterland  dari  metropolitan  Jabodetabek, untuk  itu  dibuat  peta  jarak  menggunakan proses Euclidean Distance dari titik-titik stasiun KRL,  terminal,  jalan  arteri  dan  kolektor,  serta pintu tol seperti terlihat di Gambar 9 , kemudian dari peta jarak ini akan diklasifikasikan menjadi lima kelas yang sesuai Tabel 8 .
Tabel 8. Klasifikasi Jarak dari Fasilitas dan Infrastruktur Transportasi Jarak (km) Klasifikasi Skor 0 - 2 Sangat Sesuai 5 2 - 5 Sesuai 4 5 - 10 Cukup Sesuai 3 10 - 15 Tidak Sesuai 2 > 15 Sangat Tidak Sesuai 1 Sumber: Olah data peta jarak
Gambar 9. Peta Jarak terhadap Fasilitas dan Infrastruktur Transportasi
C. Jarak dari Pusat Kegiatan Berdasarkan  teori  Perroux,  pusat pertumbuhan dapat diartikan dengan dua cara yaitu secara geografis dan fungsional (Tarigan, 2004).  Dari  sudut  pandang  geografis,  pusat pertumbuhan  adalah  suatu  tempat  yang memiliki banyak fasilitas dan kemudahan, yang menjadi  daya  tarik  karena  lokasi  tersebut menjadi pole  of  attraction  bagi  kegiatan ekonomi  dan  aktivitas  masyarakat.  Sedangkan secara  fungsional,  pusat  pertumbuhan  adalah suatu tempat di mana banyak kelompok usaha yang  saling  terkait  secara  dinamis,  yang kemudian memicu pertumbuhan ekonomi baik di dalam maupun di luar wilayah tersebut. Terdapat  penentuan  lokasi-lokasi  yang ditetapkan  sebagai  pusat  kegiatan  dalam rencana  tata  ruang,  yang  menangani  tingkat layanan  dan  fungsi  hirarkis  perkotaan,  yaitu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Lokasi-lokasi pusat  kegiatan  ini  diolah  dari  peta  Struktur Ruang  dalam  RTRW  untuk  menjadi  peta  jarak dari  pusat  kegiatan  melalui  proses buffer  dan Euclidean Distance yang terlihat di Gambar 10 .
Spatial multi criteria evaluation sebagai pemodelan spasial untuk kesesuaian pengembangan kawasan permukiman di Bogor Raya
Gambar 10. Peta Jarak terhadap Pusat Kegiatan
Tabel 9. Klasifikasi Jarak dari Pusat Kegiatan
Jarak (km) Klasifikasi Skor 0 - 2 Sangat Sesuai 5 2 - 5 Sesuai 4 5 - 10 Cukup Sesuai 3 10 - 15 Tidak Sesuai 2 > 15 Sangat Tidak Sesuai 1 Sumber: Olah data peta jarak
Sangat  penting  untuk  menjadikan  jarak dari  pusat  pertumbuhan  sebagai  salah  satu variabel  analisis  dari  kesesuaian  lahan permukiman.  Semakin  dekat  dengan  pusat pertumbuhan,  maka  semakin  sesuai  bila ditetapkan  sebagai  lokasi  permukiman  karena akan memudahkan penduduk dalam menjalankan  aktivitas,  hal  ini  terlihat  pada pengkelasan Tabel 9 .

## 3. Kesesuaian Lahan untuk Permukiman
A. Spatial Multicriteria Analysis Setelah menghasilkan peta yang
merepresentasikan  tiap  variabel,  dan  telah diberikan  skor  pada  tiap  klasifikasinya,  akan dilakukan  pembobotan  antar  variabel,  untuk memberikan gambaran perbandingan kepentingan  antar  variabel  dalam  kaitannya dengan  penentuan  lokasi  yang  sesuai  untuk permukiman.  Penelitian  ini  memanfaatkan analytical hierarchy process (AHP) dalam proses perbandingan  bobot  antar  variabel,  dan Tabel
10 adalah perbandingan bobot antar variabel.
Terlihat bahwa tema fisik terutama Lereng memiliki  peranan  yang  sangat  besar  (32%) untuk  penentuan  lokasi  pengembangan permukiman, karena lereng merupakan variabel yang  sangat  erat  dengan  kemudahan
pengerjaan  konstruksi  dan  kemudahan  dalam akses  di  lingkungan  permukiman.  Untuk  tema fisik  lainnya  yang  cukup  besar  adalah  variabel Bahaya Bencana (19%), yang juga menyangkut dengan  keamanan  dan  kenyamanan  dalam kehidupan  sehari-hari  tentu  lokasi  yang  jauh dari  bahaya  bencana  adalah  lokasi  yang diutamakan.  Total  dari  tiga  variabel  faktor urban, seperti jarak terhadap fasilitas dan akses transportasi,  jarak  dari  permukiman  eksisting, dan  jarak  dari  pusat  kegiatan  memiliki  jumlah sepertiga  dari  keseluruhan  bobot,  hal  ini  juga tercermin  dalam  memilih  sebuah  tempat tinggal,  tiga  hal  tersebut  adalah  hal  yang diutamakan dipertimbangkan.
Tabel 10. Bobot antar Variabel dalam
Penentuan Lokasi Kesesuaian Permukiman Bobot (%) Variabel Tema 32 Lereng Fisik 2 Curah Hujan Fisik 4 Jenis Tanah Fisik 5 Tutupan Lahan Eksisting Fisik 19 Bahaya Bencana Fisik 15 Jarak dari Permukiman Eksisting Urban 10 Jarak dari Fasilitas dan Infrastruktur Transportasi Urban 13 Jarak dari Pusat Perkembangan Lokal Urban Sumber: Hasil penentuan bobot menggunakan bantuan analytical hierarchy process (AHP)
Gambar 11. Gambaran warna semakin hijau semakin tinggi skor & klasifikasi pada tiap
variabel / peta yang akan diolah dalam pembobotan di SMCA Weighted Overlay Melalui  Sistem  Informasi  Geografis  (SIG) dengan  proses Weighted  Overlay  dilakukan pengolahan spasial peta-peta pada Gambar 11 sesuai  skala  prioritas  /  bobot  di  Tabel  10, menghasilkan  peta  kesesuaian  lahan  untuk pengembangan permukiman, dengan klasifikasi yaitu Sangat Sesuai, Sesuai, Cukup Sesuai, Tidak Sesuai, yang terlihat pada Gambar 12 .
Gambar 12. Hasil SMCA sebagai Lokasi Kesesuaian Pengembangan Permukiman

## B. Spatial Multicriteria Evaluation
SMCE  dipakai  sebagai  evaluator  dalam menambahkan posisi lokasi yang dilarang untuk dikembangkan  sebagai  permukiman,  yang disebut  dengan Spatial  Constraint.  Beberapa variabel yang menjadi Spatial Constraint dalam tema  penentuan  lokasi  pengembangan permukiman  adalah  kawasan-kawasan  yang ditetapkan untuk dilindungi, dan juga area yang tidak  dapat  dimanfaatkan  untuk  lokasi pengembangan permukiman. Penetapan lokasi-lokasi  tersebut  dapat  berupa  SK
Kementerian  Kehutanan  dan  juga  dalam Peraturan Daerah berupa Rencana Tata Ruang Wilayah seperti yang terlihat pada Tabel 11 . Tujuan dari Spatial Constraint ini langsung memberikan  pengkali  0,  atau  menjadikannya nilai  kosong  pada  lokasi  tersebut,  meskipun pada penilaian sebelumnya mendapatkan nilai tinggi dan cocok untuk dikembangkan sebagai permukiman. Hasil dari proses ini dapat terlihat pada Gambar 13 adalah kompilasi lokasi yang diterapkan sebagai Spatial Constraint. Tabel 11. Variabel yang Digunakan sebagai Spatial Constraint Variabel Sumber Data Tema Tubuh Air Peta Tutupan Lahan Fisik Kawasan Sempadan Sungai dan Danau Pola Ruang RTRW Kota dan Kabupaten  Kawasan Kawasan Hutan Lindung, Konservasi dan Pertahanan Keamanan  Pola Ruang RTRW Kota dan Kabupaten  Kawasan Kawasan Ruang Terbuka Hijau Pola Ruang RTRW Kota Kawasan Sumber: Variabel dalam pembuatan spatial constraint Gambar 13. Hasil Kompilasi Area yang akan dijadikan Spatial Constraint
Setelah diterapkan Spatial Constraint, hasil akhirnya  dapat  terlihat  pada Gambar  14 dan Gambar  15 .  Peta  dan  infografis  tersebut menggambarkan  hasil  pertimbangan  lokasi- lokasi  yang  sesuai  untuk  pengembangan permukiman, lokasi yang berwarna hijau adalah
lokasi  yang  sangat  sesuai  dan  sesuai,  kuning adalah  cukup  sesuai,  serta  merah  kecoklatan adalah  lokasi  yang  telah  diberikan  larangan  / constraint. Tiap nilai pixel dalam lokasi tersebut merepresentasikan  pertimbangan  dan expert judgment yang telah diberikan sebelumnya baik dari  skoring  tiap  klasifikasi  variabel  maupun bobot antar variabel.
Dalam  merencanakan  dan  menetapkan kawasan,  idealnya  didasari  atas  pertimbangan akademik dan normatif dengan mengakomodir berbagai variabel-variabel terkait. Hasil peta ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan perencana wilayah dalam mendeliniasi rencana kawasan  permukiman  jika  dibutuhkan  adanya penambahan  dari  segi  luasan  dalam  rencana tata  ruang,  sebagai  rekomendasi  akademis dalam  revisi  rencana  tata  ruang  yang  dapat dilaksanakan setelah 5 tahun berjalan.
Spatial multi criteria evaluation sebagai pemodelan spasial untuk kesesuaian pengembangan kawasan permukiman di Bogor Raya
Gambar 14. Hasil Akhir – Hasil SMCA yang telah Diberikan Penerapan Spatial Constraint
Gambar 15. Infografis nominal dari luas administratif sebaran klasifikasi kesesuaian lahan untuk permukiman
Terlihat pada infografis Gambar 15 secara sebaran  lokasi  untuk  kelas  kesesuaian  tinggi dan sangat tinggi cukup merata, dalam artian di saat  diperlukan  adanya  pengembangan,  tidak memerlukan arah lokasi yang ditujukan spesifik. Terlihat pula bahwa sebagian besar Kecamatan
Nanggung,  Samijaya,  dan  Pamijahan  memiliki spatial  constraint  pengembangan  yang  cukup besar,  hal  ini  dikarenakan  lokasinya  sebagian besar  masuk  dalam  penetapan  kawasan lindung dalam rencana tata ruang.
Gambar 16. Infografis nominal dari luas rencana pola ruang pada lokasi kesesuaian lahan untuk permukiman
Pada  infografis Gambar  16 merupakan cross-tab  antara  peruntukan  kawasan  dalam rencana tata ruang, dan hasil olahan kesesuaian untuk  pengembangan  permukiman.  Dapat terlihat  pada  daerah  mana  saja  yang  telah direncanakan  sebagai  kawasan  permukiman
dalam  tata  ruang  telah  sinergi  dengan    hasil olah  kesesuaian  pengembangan  permukiman penelitian ini, terdapat kesesuaian yang tinggi pada  kawasan  perencanaan  permukiman tersebut.  Dari  infografis  tersebut  juga  dapat dianalisis  mengenai  di  mana  saja  lokasi potensial  untuk  kebutuhan  permukiman  masa mendatang,  yaitu  terkait  lokasi  kawasan- kawasan  yang  saat  ini  bukan  direncaakan sebagai  permukiman  yang  nantinya  dapat ditukar untuk dikembangkan sebagai kawasan permukiman  dalam  revisi  rencana  tata  ruang berikutnya.  Kawasan  yang  berpotensi  untuk dapat  diubah  dalam  perencanaan  selanjutnya adalah adalah pada kawasan peruntukan Lahan Kering (LK), Lahan Basah (LB), dan Perkebunan Tanaman Tahunan (PB), dengan masing-masing maksimal  seluas  26.253  Ha,  13.333  Ha,  dan 23.437  Ha  yang  dikategorikan  Sesuai  untuk permukiman sesuai olahan SMCA dan SMCE.
Didapatkan  pula  bahwa  alokasi  saat  ini dalam perencanaan tata ruang kawasan untuk permukiman adalah sebesar 36,3% untuk kedua wilayah  dalam  pola  ruang  RTRW,  dan  masih dapat dimaksimalkan dari kesesuaian ini hingga 68,2%  (42,4%  tergolong  Sesuai,  dan  25,8% tergolong  Sangat  Sesuai),  namun  dari  data jumlah penduduk kedua wilayah ini pada Tahun 2017  berjumlah 6,7 juta  jiwa  dan 6,4 juta jiwa pada  Tahun  2021  dan  hanya  terdapat  sedikit kenaikan dan justru terdapat sedikit penurunan diantara  tahun  tersebut,  menunjukkan  bahwa dari  segi  jumlah  penduduk  tidak  mengalami perubahan yang  dapat mendesak  pemenuhan kebutuhan  permukiman  untuk  saat  ini, sehingga area-area tersebut masih sangat ideal untuk  dapat  digunakan  sebagai  produktivitas pangan dan hortikultura.

## Simpulan
Penentuan dan perencanaan penggunaan lahan  yang  sesuai  peruntukannya,  perlu dilakukan secara tepat dan terukur, SMCA dan SCME dapat membantu hal ini. Tiap nilai piksel dari  hasil  analisis  kesesuaian  lahan  ini merepresentasikan  pertimbangan  dan expert judgment  yang  telah  diberikan  sebelumnya baik  dari  skoring  tiap  klasifikasi  variabel maupun  bobot  antar  variabel.  Lokasi-lokasi yang Sesuai dalam penelitian ini dapat menjadi masukan  dan  rekomendasi  akademis  dalam revisi  tata  ruang,  namun  bukan  berarti
keseluruhannya  disarankan  untuk  diubah menjadi  permukiman,  karena  pada  dasarnya perlu ada keseimbangan lingkungan yang perlu dilestarikan dan ketahanan pangan yang perlu dijaga, serta perlu memperhatikan aspek-aspek lain  yang  kompleks  dalam  perencanaan  tata ruang.

## Ucapan terima kasih
Terima  kasih  diucapkan  kepada  tim  yang terlibat dalam penulisan artikel ini. Pembuatan studi ini juga tidak luput dari peran serta dosen yang membimbing dan berbagai instansi yang terlibat berkaitan dalam kemudahan perolehan data.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat dikembangkan  ke  dalam  resolusi  yang  lebih besar  untuk  melihat  dampak  secara  lokal  dan mendetail.

## Referensi
Ashari,  A.  (2013).  Kajian  Tingkat  Erodibilitas
Beberapa  Jenis  Tanah  Di  Pegunungan Baturagung Desa Putat Dan Nglanggeran Kecamatan Patuk Kabupaten  Gunungkidul. Informasi, 39(2), 15 – 31.
Boggia,  A.,  Massei,  G.,  Pace,  E.,  Rocchi,  L., Paolotti,  L.,  &  Attard,  M.  (2018).  Spatial multicriteria  analysis  for  sustainability assessment:  A  new  model  for  decision making. Land  Use  Policy,  71(October 2017), 281 – 292.
Dariah,  A.,  Subagyo,  H.,  Tafakresnanto,  C.,  & Marwanto,  S.  (2002). Kepekaan  Tanah Terhadap Erosi. 7 – 30.
FAO.  (2015).  World  reference  base  for  soil resources.  In Food  and  Agriculture Organization of the United Nations.
Ferretti, V., & Pomarico, S. (2013). An integrated approach for studying the land suitability for  ecological  corridors  through  spatial multicriteria  evaluations. Environment, Development  and  Sustainability,  15(3), 859 – 885.
Guo, P., Zhang, F., Wang, H., & Qin, F. (2020). Suitability evaluation and layout optimization of the spatial distribution of rural  residential  areas. Sustainability (Switzerland), 12(6).
Hidayat, J. T., & Ridwan, M. (2018). Assessment of  the  quality  of  public  Green  Open Space  (  GOS  )  in  the  urban  fringes  in
Spatial multi criteria evaluation sebagai pemodelan spasial untuk kesesuaian pengembangan kawasan permukiman di Bogor Raya
response to urban sprawl phenomenon ( case  study  District  of  Tanah  Sareal  , Bogor City ) Assessment of the quality of public Green Open Space ( GOS ) in the urban fringes. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 179, 012027. Putra, A., Halley, M., & Koomen, E. (2022). Land Use Policy Highway expansion and urban sprawl in the Jakarta Metropolitan Area. Land  Use  Policy,  112  (December  2020), 105856.
Saptiningsih,  E.,  &  Haryanti,  S.  (2015). Kandungan Selulosa dan Lignin Berbagai Sumber Bahan Organik setelah Dekomposisi Pada Tanah Latosol. Buletin Anatomi Dan Fisiologi, XXIII(2001), 1 – 5. Soediono,  B.  (1989).  Sifat  Fisik  Tanah  Dan Kemampuan Tanah Meresapkan Air Pada Lahan  Hutan,  Sawah,  Dan  Permukiman. Journal  of  Chemical  Information  and Modeling, 53(2), 160.
Tarigan,  Robinson.  (2004).  Perencanaan pembangunan  wilayah.  PT  bumi  aksara:
Jakarta
Tohjiwa,  A.  D.,  Soetomo,  S.,  Sjahbana,  J.  A., &
Purwanto,  E.  (2010).  Kota  Bogor  dalam Tarik  Menarik  Kekuatan  Lokal  dan Regional. Seminar  Nasional  Riset Arsitektur  Dan  Perencanaan  (SERAP)  1 Humanisme, Arsitektur dan Perencanaan. Ullah, K. M., & Mansourian, A. (2016). Evaluation of  Land  Suitability  for  Urban  Land-Use Planning:  Case  Study  Dhaka  City. Transactions in GIS, 20(1), 20 – 37.
Wibowo,  A.,  &  Semedi,  J.  M.  (2011).  Model Spasial  dengan SMCE untuk  Kesesuaian Kawasan  Industri  (Studi  Kasus  Di  Kota Serang)  (Spatial  Model  with  SMCE  for Industrial  Region  Suitability:  Case  Study of Serang City). Globë, 13(1), 50 – 59. Wilza, N., & Rustiadi, E. (2022). Perkembangan Kawasan  Permukiman  di  Sekitar  Titik Transit Kabupaten Bogor. 349 – 365. Winarso,  H.,  &  Firman,  T.  (2002). Residential land  development  in  Jabotabek  , Indonesia :  triggering  economic  crisis ? 26, 487 – 506.