Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia  Vol. 4 No.1 Maret 2016 ISSN: 2337-6007 (online); 2337-585X (Printed)

## KENDALA PELAKSANAAN PROGRAM JKN TERKAIT

## GONDOKUSUMAN II YOGYAKARTA
Nuryati 1
2 2 3 Diploma Rekam Medis Sekolah Vokasi UGM 1 Abstract Keywords Abstrak
Kata Kunci:
.

## PENDAHULUAN
Dalam upaya pembangunan kesehatan di Indonesia, Pemerintah  menyelenggarakan  Program  JKN. Berdasarkan  Perpres  RI  Nomor  12  tahun  2013 tentang  Jaminan  Kesehatan,  Jaminan  Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah  membayar  iuran  atau  iurannya  dibayar  oleh pemerintah.
Mulai 1 Januari 2014, Jaminan Kesehatan Nasional diselenggarakan  di  Indonesia.  Program  JKN diselenggarakan  oleh  BPJS  Kesehatan.  BPJS kesehatan merupakan tranformasi dari PT Askes, yang sebelumnya telah lebih dulu menjadi penyelenggara jaminan  kesehatan  bagi  masyarakat  Indonesia. Menurut Perpres RI Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, BPJS Kesehatan adalah badan hukum  yang  dibentuk  untuk  menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
Berdasarkan Permenkes RI Nomor 71 Tahun 2013 tentang  Jaminan  Kesehatan,  pelayanan  kesehatan bagi  Peserta  yang  dijamin  oleh  BPJS  Kesehatan terdiri  atas  Pelayanan  Kesehatan  Tingkat  Pertama dan Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, Pelayanan kesehatan bagi Peserta dilaksanakan secara berjenjang  sesuai  kebutuhan  medis  dimulai  dari Fasilitas  Kesehatan  tingkat  pertama.  Sebagaimana tercantum  dalam  Permenkes  RI  Nomor  71  Tahun 2013  tentang  Pelayanan  Kesehatan  Pada  Jaminan Kesehatan  Nasional,  fasilitas  kesehatan  tingkat pertama dapat berupa Puskesmas atau yang setara, praktik  dokter,  praktik  dokter gigi,  klinik pratama atau yang setara dan Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara.
Sebagai  salah  satu  fasilitas  pelayanan  kesehatan tingkat  pertama  dalam  penyelenggaraan  jaminan kesehatan nasional, peran Puskesmas sangatlah besar, termasuk  Puskesmas  Gondokusuman  II.  Menurut Kemenkes  RI  (2014),  Puskesmas  merupakan salah  satu  fasilitas  kesehatan  tingkat  pertama  di satu  wilayah  kecamatan  atau  sebagian  wilayah kecamatan  akan  difungsikan  sebagai dari  salah  satu  sistem  penyelenggaraan  pelayanan kesehatan  perorangan  yang  dikelola  oleh  BPJS Kesehatan.  Puskesmas  akan  difungsikan  dalam proses penjaringan pasien agar pelayanan kesehatan perseorangan dapat diberikan secara benar dan tepat sesuai dengan tingkat kebutuhannya.
Sebelum dimulainya program JKN, BPJS Kesehatan pernah  melakukan  sosialisasi  mengenai  tata  cara pelaksanaannnya fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja  sama  dengan  BPJS  Kesehatan,  termasuk Puskesmas.  Namun,  sosialisasi  itu  tidak  diikuti dengan  komunikasi  yang  terus  menerus  antara Puskesmas  dengan  BPJS  Kesehatan,  sehingga terkadang  ada  ketentuan  baru  dalam  pelaksanaan JKN yang tidak segera diketahui oleh Puskesmas.
Apalagi  sejak  berjalannya  program  JKN  ini  ada peraturan yang berubah dan juga peraturan tambahan yang  ditetapkan  setelah  tanggal  1  Januari  2014. Misalnya, pedoman pelaksanaan program JKN baru diundangkan dan berlaku pada 25 Juni 2014,  standar tarif  pelayanan  kesehatan  dalam  penyelenggaraan JKN yang berlaku mulai 1 September 2014. Dengan adanya  peraturan  baru  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan  JKN,  BPJS  Kesehatan  dan  Dinas Kesehatan  Kota  Yogyakarta  telah  memperbarui perjanjian kerjasama mengenai pelayanan kesehatan tingkat pertama pada Puskesmas di kota Yogyakarta sebanyak 4 kali dan yang terakhir dilakukan pada bulan November 2014. Puskesmas diharapkan untuk menjalankan Program JKN sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dengan adanya peraturan yang berubah-ubah dan juga kurangnya komunikasi antara Puskesmas dengan BPJS Kesehatan, memungkinkan terjadinya permasalahan di Puskesmas sebagai pelaksana program JKN yang berhubungan  langsung  dengan  pasien. Apalagi Program JKN  bisa dikatakan program yang masih baru,  Puskesmas  juga  masih  terus  berusaha  untuk menyesuaikan  pelaksanaan  Program  JKN  dengan segala perubahan aturan yang ada.
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Mendiskripsikan pelaksanaan Program JKN di Puskesmas Gondokusuman II terkait penerimaan pasien, pengolahan data medis, pelaporan dan pendanaan.
2. Mengetahui  kendala  pelaksanaan  Program JKN di Puskesmas Gondokusuman II,  terkait penerimaan  pasien,  pengolahan  data  medis, pelaporan dan pendanaan.

## Puskesmas
Berdasarkan  Permenkes  RI  Nomor  75  Tahun 2014  Tentang  Pusat  Kesehatan  Masyarakat,  yang dimaksud  dengan  Pusat  Kesehatan  Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan  kesehatan  yang  menyelenggarakan
Nuryati, dkk . Kendala Pelaksanaan Program JKN Terkait Penerimaan Pasien ...
Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia  Vol. 4 No.1 Maret 2016 ISSN: 2337-6007 (online); 2337-585X (Printed)
upaya  kesehatan  masyarakat  dan  upaya  kesehatan perseorangan  tingkat  pertama,  dengan  lebih mengutamakan  upaya  promotif  dan  preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

## Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Menurut  Sabarguna  (2007),  pelaksanaan  adalah proses, cara, pembuatan, melaksanakan sesuai dengan rancangan dan keputusan (kesepakatan). Kejelasan yang  pokok  sebagai  dasar  pelaksanaan  program adalah  kejelasan  apa  yang  akan  dimonitor,  dapat berpartisipasi  aktif  walaupun  disadari  sepenuhnya penentuan indikator dan di kembangkannya secara bertahap yang mempengaruhi cara pelaksanaan dan pelaksana yang melakukan program.
Berdasarkan  Perpres  RI  Nomor  12  Tahun  2013 tentang  Jaminan  Kesehatan,  Jaminan  Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah  membayar  iuran  atau  iurannya  dibayar  oleh pemerintah.
Berdasarkan Permenkes RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Program  Jaminan Kesehatan  Nasional,  penyelenggaraan  jaminan kesehatan  nasional  mengacu  pada  prinsip-prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yaitu:
a. Dana amanat dan nirlaba dengan manfaat untuk semata-mata  peningkatan  derajat  kesehatan masyarakat.
b. Menyeluruh  (komprehensif)  sesuai  dengan standar pelayanan medik yang dan rasional.
c. Pelayanan  terstruktur,  berjenjang  dengan portabilitas dan ekuitas.
ntabel.
Berdasarkan  Permenkes  RI  Nomor  28  tahun 2014  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Program Jaminan  Kesehatan  Nasional,  tujuan  pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memberikan  perlindungan  kesehatan  dalam  bentuk manfaat  pemeliharaan  kesehatan  dalam  rangka memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada  setiap  orang  yang  telah  membayar  iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Unsur-unsur penyelenggaraan dalam Jaminan Kesehatan Nasional meliputi  regulator,  peserta  program  JKN,  pemberi pelayanan kesehatan dan badan penyelenggara.
Yang meliputi berbagai kementerian/lembaga terkait antara lain Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat,  Kementerian  Kesehatan,  Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

## (JKN)
Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah seluruh penduduk Indonesia, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

## Pemberi Pelayanan Kesehatan
Pemberi  Pelayanan  Kesehatan  adalah  seluruh fasilitas  layanan  kesehatan  primer  (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) dan rujukan (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut).
Badan Penyelenggara adalah badan hukum publik yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan pelayanan kesehatan  tingkat  pertama  diatur  dalam  pasal  16, pasal 17, pasal 18, pasal 19.

## Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Permenkes RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, sumber daya manusia yang ada di Puskesmas diatur pada pasal 16.

## P-Care
P-Care (Primary Care) merupakan sistem informasi pelayanan pasien yang ditujukan bagi pasien yang menjadi  peserta  BPJS  berbasis  komputer  dan internet. P-Care ditujukan  bagi  pelayanan  primer (Puskesmas) dan didalamnya melakukan pengolahan data mulai dari pendaftaran, penegakan diagnosis,
pemberian terapi hingga pemeriksaan laboratorium. P-Care ini  dikembangkan  oleh  PT  Askes  dan merupakan pengembangan dari aplikasi pelayanan kesehatan.  Diharapkan  dengan  adanya P-Care , semua  data  kesehatan  yang  berhubungan  dengan pelayanan pasien bersifat realtime , terintergrasi dari setiap bagian di suatu institusi pelayanan kesehatan (Siagian, 2014).

## Simpus
Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) adalah suatu tatanan manusia dan atau peralatan yang menyediakan  informasi  untuk  membantu  proses manajemen  Puskesmas  untuk  mencapai  sasaran kegiatannya.  SIMPUS  merupakan  sebuah  sistem informasi yang terintegrasi dan didesain multi user yang disiapkan untuk menangani keseluruhan proses manajemen Puskesmas. SIMPUS merupakan suatu perangkat lunak atau dalam istilah komputer adalah yang fungsi utamanya untuk mengolah data pasien yang berkunjung ke Puskesmas (Banunaek, 2014).

## Penerimaan Pasien JKN
Tempat penerimaan pasien rawat jalan adalah unit pelayananan  penerimaan  dan  pendaftaran  pasien yang  akan  berlangsung  ke  poliklinik  pada  suatu rumah  sakit.  Disinilah  pelayanan  pertama  kali diterima  oleh  seorang  pasien  saat  tiba  di  rumah sakit.  Seorang  pasien  akan  merasakan  kesan  baik apabila  mendapat  pelayanan  yang  ramah,  sopan, bertanggungjawab dan lain-lain (Depkes RI, 1997).
Menurut  Budi  (2011),  tempat  penerimaan  pasien merupakan  gerbang  pertama  di  suatu  fasilitas pelayanan kesehatan. Beberapa pasien memutuskan untuk berobat ke di suatu fasilitas pelayaan kesehatan dengan  mempertimbangkan  tempat  penerimaan pasien yang nyaman dan petugas yang memuaskan. Untuk jenis penerimaan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan ada yang disebut pasien baru dan pasien lama.  Pasien  baru  berarti  bahwa  pasien  tersebut belum pernah belum pernah melakukan kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan tersebut atau pasien tersebut baru pertama kali datang berobat ke fasilitas pelayanan tersebut. Untuk pasien lama merupakan pasien  yang  pernah  berobat  di  fasilitas  pelayanan kesehatan tertentu.
Menurut IFHIMA (2012), aspek yang penting dari pendaftaran pasien adalah:
a. Ketika seorang datang ke rumah sakit atau klinik untuk pertama kalinya, mereka harus terdaftar sebagai pasien baru. Namun untuk memastikan bahwa  pasien  adalah  pasien  baru  maka  harus ditanya apakah mereka pernah ke rumah sakit atau  klinik  sebelumnya.  Bahkan  jika  mereka mengatakan  tidak,  staf  klinik  masih  harus memeriksa  pasien  dalam komputer di fasilitas itu, indek utama pasien atau dengan bagian  rekam  kesehatan,  tergantung  pada tingkat komputerisasi di fasilitas itu. Langkah ini diperlukan untuk memastikan bahwa pasien tidak  ada  sejumlah  rekam  kesehatan  dirumah sakit atau klinik dan untuk memastikan bahwa tidak ada duplikasi rekam kesehatan.
b. Jika pasien belum mempunyai sejumlah rekam kesehatan,  maka  pasien  terdaftar  dan  nomor identifikasi  pasien  diberikan.  Di  sebagian besar rumah sakit dan pusat kesehatan, nomor registrasi ini digunakan sebagai nomor rekam kesehatan pasien.
c. Jika  pasien  memiliki  data  yang  ada  diindeks utama  pasien  dan  sejumlah  rekam  kesehatan, informasi yang baru harus diperiksa dengan data sebelumnya dan perubahan dicatat.
Menurut  Rustiyanto  (2010),  data  adalah  ciri/ karakterisktik,  informasi/  fakta  yang  mengandung arti  kebenaran.  Sedangkan  menurut  Hatta  (2011), data  diperoleh  melalui  pencatatan (recording) terhadap berbagai hal di institusi layanan kesehatan ataupun dari survei/ riset/ penelitian. Pada prinsipnya data  adalah  hasil  pengukuran (measurement) terhadap  karakteristik  yang  diteliti,  yaitu  sesuatu yang  bisa  berupa  kegiatan  atau  kejadian,  atau  ciri tertentu. Pengukuran dapat dilakukan baik melalui perhintungan, misalnya jumlah wanita ber-KB, atau melalui pengukuran dengan alat pengukuran berat badan. Secara umum pengukuran tersebut diperoleh melalui pengamatan atau observasi.
Data  medis  didapatkan  setelah  pasien  mendapat pemeriksaan  dari  tenaga  kesehatan  (Budi,  2011). Menurut  Rustiyanto  (2010),  pengolahan  data yaitu  suatu  kegiatan  untuk  menyusun  data  yang diperoleh  seluruhnya  menjadi  suatu  susunan  yang dapat dianalisa dan ditarik kesimpulan. Pengolahan data dapat dilakukan dengan menggunakan tangan
Nuryati, dkk . Kendala Pelaksanaan Program JKN Terkait Penerimaan Pasien ...
Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia  Vol. 4 No.1 Maret 2016 ISSN: 2337-6007 (online); 2337-585X (Printed)
(manual) maupun mempergunakan alat elektronik, sehingga akan menghasilkan keluaran (output) yang
jumlah angka rata-rata, prosentase dan sebagainya.
Pelaporan  adalah  salah  satu  fungsi  manajemen berupa  penyampaian  pengembangan  atau  hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi, baik secara lisan secara tulisan (Rusdiana, 2014).
Menurut  Sumarto  dan  Dwiantara  (2000),  laporan memiliki berbagai macam kegunaan dan mungkin sekali dari masing-masing kegunaan tersebut saling berkaitan satu sama lain. Adapun beberapa manfaat tersebut antara lain:
a. Sebagai sarana komunikasi vertikal
b. Sebagai alat pertanggungjawaban
c. Memberikan informasi penting.
d. Sebagai bahan untuk pengambilan keputusan
Pembiayaan kesehatan atau lebih tepatnya disebut pendanaan kesehatan merupakan suatu cara dalam memungkinkan  seseorang  memenuhi  kebutuhan medisnya  (Hatta,  2011).  Berdasarkan  Permenkes RI  Nomor  59  Tahun  2014  Tentang  Standar  Tarif Pelayanan  Kesehatan  Dalam  Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, tarif pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama meliputi tarif kapitasi dan tarif non kapitasi. Tarif kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka oleh  BPJS  Kesehatan  kepada  Fasilitas  Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan  jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan  kesehatan  yang  diberikan.Tarif  non kapitasi  adalah  besaran  pembayaran  klaim  oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama  berdasarkan  jenis  dan  jumlah  pelayanan kesehatan yang diberikan.

## Kendala Pelaksanaan JKN
Menurut  Depdiknas  (2008),  kendala  diartikan sebagai  halangan;  rintangan;  gendala; Man faktor atau  keadaan  yang  membatasi,  menghalangi,  atau mencegah  pencapaian  sasaran;  kekuatan  yang memaksa pembatalan pelaksanaan; mengendalakan menghalangi; merintangi; menggendalakan.
Menurut  Manullang  dalam  Rusdiana  (2014), mengkategorikan  sumber-sumber  penyebab berdasarkan  prinsip  6M  yaitu dan money.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Rancangan penelitian dengan Cross sectional survey. Subyek  penelitian  ini  adalah  3  Petugas  Penerimaan Pasien JKN, 4 Petugas Pengolahan Data Medis Pasien JKN dan 1 Administrator BPJS. Obyek penelitian ini adalah kegiatan pelaksanaan JKN terkait penerimaan pasien,  pengolahan  data  medis,  pelaporan  dan pendanaan. Pengumpulan data dengan cara  wawancara, observasi dan studi dokumentasi.Instrumen penelitian untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, c observasi, dan c Studi  Dokumentasi. Analisis  penelitian  kualitatif terdiri dari 3 tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan
Kesimpulan  dalam  penelitian  kualitatif  merupakan temuan  baru  yang  sebelumnya  belum  pernah  ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek  yang  sebelumnya  masih  remang-remang  atau gelap  sehingga  setelah  diteliti  menjadi  jelas,  dapat berupa  hubungan  kausal  atau  interaktif,  hipotesis atau  teori.  Kesimpulan  awal  yang  dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.
Penarikan kesimpulan dalam penelitian akan dilakukan setelah  analisis  dan  pembahasan  yang  merupakan temuan  baru  yang  sebelumnya  belum  pernah  ada yang merupakan hasil dari analisis berdasarkan tujuan penelitian. Data yang akan diolah pada penelitian ini merupakan data dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
- sional Di Puskesmas Gondokusuman II Terkait

## Penerimaan pasien JKN
Berdasarkan  observasi  yang  dilakukan  peneliti, diketahui  bahwa  penerimaan  pasien  di  Puskesmas
Gondokusuman II menggunakan satu loket pendaftaran. Loket pendaftaran tidak dibedakan antara pasien JKN dan pasien non JKN. Tidak ada petugas khusus untuk melayani pendaftaran pasien JKN. Semua petugas bisa melayani pendaftaran pasien JKN. Petugas penerimaan pasien  di  Puskesmas  Gondokusuma  II  berjumlah  4 orang.
Menurut Budi  (2011),  tempat  penerimaan  pasien merupakan gerbang pertama di suatu fasilitas pelayanan kesehatan. Beberapa pasien memutuskan untuk berobat ke  di  suatu  fasilitas  pelayaan  kesehatan  dengan mempertimbangkan  tempat  penerimaan  pasien  yang nyaman  dan  petugas  yang  memuaskan.  Sedangkan menurut Agustina (2010), tempat  penerimaan pasien rawat  jalan  (TPPRJ)  disebut  juga  loket  pendaftaran rawat jalan atau sebagai pintu awal pasien masuk atau kontak  pertama  kali  pasien  datang  ke  rumah  sakit. Begitu  juga  yang  di  Puskesmas  Gondokusuman  II, dalam pelaksanaan Program JKN di tempat pendaftaran merupakan kontak awal pasien dengan Puskesmas.
Pengecekkan  kepesertaan  dilakukan  petugas  untuk memastikan  apakah  pasien  sudah  terdaftar  sebagai peserta JKN atau belum. Pengecekkan  ini dilakukan dengan memasukkan NIK ke dalam aplikasi P-Care . Pengecekkan NIK ini dikhususkan untuk pasien yang merupakan  penduduk  dalam  kota Yogyakarta.  Jika penduduk dalam kota Yogyakarta sudah terdaftar sebagai peserta  JKN,  maka  pasien  tidak  bisa  menggunakan jaminan  KTP  untuk  berobat.  Identitas  sosial  pasien JKN yang dicatat pada resep obat berupa nama pasien, alamat,  nomor  rekam  medis,  tanggal  kunjungan, balai  pengobatan  tujuan,  nomor  jaminan  dan  jenis kepesertaan JKN. Hal di atas juga sesuai dengan hasil observasi berikut ini.
Entry data sosial ke dalam P-Care dilakukan dengan cara memasukkan nomor kepesertaan pasien JKN dan tujuan  kunjungan  pasien  JKN.  Untuk  pasien  baru, e ntry data sosial ke dalam SIMPUS dilakukan  dengan cara memasukkan nomor rekam medis, nama, alamat, jenis  jaminan,  nomor  jaminan,  umur,  jenis  kelamin, tujuan kunjungan dan cara bayarnya untuk pasien baru. Sedangkan  untuk  pasien  lama,  cukup  memasukkan nomor rekam medis, tujuan kunjungan, cara bayarnya. Hal  ini  memerlukan  waktu  yang  lebih  lama  dalam penerimaan pasien JKN, karena harus entry data sosial yang hampir sama ke dalam dua aplikasi yang berbeda.
Rustiyanto (2010), pengolahan data yaitu suatu kegiatan untuk  menyusun  data  yang  diperoleh  seluruhnya
menjadi  suatu  susunan  yang  dapat  dianalisa  dan ditarik kesimpulan. Pengolahan data dapat dilakukan dengan  menggunakan  tangan  (manual)  maupun mempergunakan alat elektronik.
P-Care  (Primary  Care) merupakan  sistem  informasi pelayanan  pasien  yang  ditujukan  bagi  pasien  yang menjadi peserta BPJS berbasis komputer dan internet (Siagian, 2014).
Pengolahan data medis pasien JKN merupakan proses entry data  medis  pasien  ke  dalam P-Care . P-Care merupakan  aplikasi  dari  BPJS  Kesehatan  untuk pengolahan  data  pasien  JKN  di  fasilitas  kesehatan tingkat  pertama.  Sebagai  fasilitas  kesehatan  tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, Puskesmas  Gondokusuman  II  juga  menggunakan P-Care untuk pengolahan data pasien JKN. Data pasien JKN  terdiri  dari  data  sosial  dan  data  medis.  Untuk pengolahan data sosial sudah di- entry ke dalam P-Care oleh  bagian  penerimaan  pasien.  Sedangkan  untuk pengolahan  data  medis  pasien  JKN  akan  diuraikan berikut ini.
Berdasarkan observasi yang dilakukan, diketahui bahwa petugas  yang  meng- entry data medis pasien  JKN  ke dalam P-Care adalah perawat, dokter, perawat gigi dan bidan yang berada di masing-masing balai pengobatan. Petugas menggunakan data hasil pemeriksaan pasien JKN  yang  tertulis  pada  rekam  medis  pasien  sebagai sumber  data  untuk entry ke  dalam P-Care .  Rekam medis pasien JKN berisi anamnesis, diagnosis, terapi, dan  identitas  tenaga  medis  yang  memeriksa  pasien. Petugas di BP-KIA meng- entry data medis pasien JKN ke dalam P-Care menggunakan komputer yang tersedia di ruang BP-KIA. Sedangkan petugas BPU dan BPG menggunakan  komputer  di  Laboratorium  dan  ruang Gizi  untuk entry data  medis  pasien  JKN  ke P-Care secara bergantian . Hal ini dikarenakan komputer milik BPU dan BPG mati. Pengolahan data medis pasien JKN dilakukan dengan meng- entry hasil pemeriksaan pasien JKN ke dalam P-Care sesuai dengan petunjuk yang ada dalam P-Care. Entry data medis pasien JKN dilakukan setelah  jam  pelayanan  pasien  selesai.  Berdasarkan observasi  yang  peneliti  lakukan,  diketahui  bahwa langkah-langkah entry data  medis  ke  dalam P-Care adalah sebagai berikut.
1) Pilih menu Entry Data, kemudian pilih submenu pelayanan pasien.
2) Memasukkan nomor pendaftaran pasien sesuai dengan  nomor  urut  saat entry data  sosial  di P-Care untuk pencarian pasien . Jika pencarian pasien  berhasil  akan  tampil  isian  data  medis yang harus dimasukkan.
Nuryati, dkk . Kendala Pelaksanaan Program JKN Terkait Penerimaan Pasien ...
Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia  Vol. 4 No.1 Maret 2016 ISSN: 2337-6007 (online); 2337-585X (Printed)
3) Kolom  isian  data  medis  yang  dimasukkan berupa  keluhan,  terapi,  diagnosis,  kesadaran, tinggi  badan,  berat  badan,  tekanan  darah sistole  dan  diastole, rate , tenaga  medis dan status  pulang. Namun mengingat  tidak  semua  pemeriksaan  pasien sesuai dengan daftar isian tersebut maka petugas hanya mengisi hasil pemeriksaan pasien berupa diagnosis  pasien,  tekanan  darah  untuk  pasien yang beresiko darah tinggi, dan tenaga medis yang menangani, serta status pulang jika pasien dirujuk.
4) Untuk memasukkan diagnosis pasien, petugas memasukkan  kata  kunci  ke  dalam  pencarian diagnosis. Kata kunci yang dimasukkan berupa istilah  penyakit  dalam  bahasa  Inggris.  Hal ini  dilakukan  karena  dalam P-Care semua diagnosis  berupa  bahasa  Inggris.  Setelah ditemukan diagnosis beserta kodenya, petugas memilik untuk  menyimpan  diagnosis yang dipilih.
5) Setelah selesai pengisian semua data pelayanan, maka  pilih  simpan  untuk  menyimpan  semua data  pelayanan  yang  telah  di- entry dalam
P-Care .
Gambar 1 Tampilan Pengisian Data Medis Pada P-Care
Masing-masing  balai  pengobatan  di  Puskesmas Gondokusuman  II  sudah  meng- entry data  medis pasien  JKN  ke  dalam  menu entry data  pelayanan yang ada pada P-Care . Namun, belum semua data medis  pasien  JKN  yang  berobat  ke  Puskesmas Gondokusuman II dapat di- entry sampai ke dalam P-Care .
Berdasarkan hasil studi dokumentasi yang dilakukan peneliti  dengan  mencocokkan  jumlah  kunjungan pasien pada lembar laporan RJTP dengan data pada P-Care , terdapat beberapa data medis pasien JKN
yang  belum  di- entry ke  dalam  menu entry data pelayanan.  Dari    408  jumlah  keseluruhan  pasien JKN yang berkunjung pada 2-16 Maret 2015, baru 224 data medis pasien JKN yang berhasil di- entry ke dalam menu entry data pelayanan pada P-Care .
Selain entry data medis ke dalam P-Care , Puskesmas Gondokusuman II juga masih melakukan entry data medis pasien JKN ke dalam SIMPUS. SIMPUS ini digunakan  untuk entry semua  data  medis  pasien, baik pasien JKN dan pasien non JKN. Rekam medis dipisahkan antara pasien JKN dan pasien non JKN. Selanjutnya,  data  medis  pasien  JKN  di- entry ke dalam P-Care yang merupakan aplikasi milik BPJS Kesehatan.  Berdasarkan observasi yang  dilakukan peneliti, langkah-langkah entry data medis ke dalam SIMPUS adalah sebagai berikut.
1) Pilih menu pemeriksaan, kemudian pilih submenu pemeriksaan  sesuai  balai  pengobatannya. Misalkan BPU, maka pilih pemeriksaan umum.
2) Memasukkan  kategori  pencarian  pasien,  bisa menggunakan nomor rekam medis, nama atau alamat pasien.
3) Setelah itu, input data pasien berupa anamnesis, kode diagnosis, tindakan dan obat.
4) Jika  ada  rujukan  maka,  tujuan  rujukan  juga diinput ke dalam SIMPUS.
Gambar 2
Tampilan SIMPUS Untuk Input Data Medis Pasien
SIMPUS merupakan sebuah sistem informasi yang terintegrasi dan didesain multi user yang disiapkan untuk  menangani  keseluruhan  proses  manajemen Puskesmas.  SIMPUS  merupakan  suatu  perangkat lunak atau dalam istilah komputer adalah yang fungsi utamanya untuk mengolah data pasien yang berkunjung ke Puskesmas (Banunaek, 2014).
Berdasarkan  Perjanjian  Kerjasama Antara  BPJS Kesehatan  Cabang  Utama  Yogyakarta  Dengan Pemerintah  Kota Yogyakarta  Tentang  Pelayanan Kesehatan  Tingkat  Pertama  Pada  Puskesmas  Di Kota  Yogyakarta  Bagi  Peserta  BPJS  Kesehatan Nomor 41.A/PER.YK/2014, kewajiban Pihak Kedua (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta) salah satunya adalah merekam seluruh data pelayanan yang telah diberikan kepada  Peserta  melalui  aplikasi fasilitas kesehatan tingkat pertama (P-Care) yang diberikan Pihak  Pertama  (BPJS  Kesehatan).  Pemanfaatan P-Care merupakan  salah  satu  indikator  kualitas mutu dalam evaluasi dan penilaian penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi Peserta BPJS.
Berdasarkan teori di atas, Puskesmas Gondokusuman II juga telah melakukan pengolahan data medis pasien JKN  setelah  jam  pelayanan  selesai.  Pengolahan data  medis  dilakukan  dengan  cara entry hasil pemeriksaan    ke  dalam P-Care dan  SIMPUS. Puskesmas  Gondokusuman  II  telah  melakukan pengolahan  medis  pasien  JKN  sesuai  dengan Perjanjian Kerjasama di atas, yakni merekam seluruh data pelayanan yang telah diberikan kepada Peserta melalui aplikasi fasilitas kesehatan tingkat pertama (P-Care) yang  diberikan  Pihak  Pertama  (BPJS Kesehatan),    baik  data  sosial  maupun  data  medis. Namun,  dalam  pelaksanaannya  belum  semua  data medis pasien JKN di- entry ke dalam P-Care.
Pelaporan  adalah  salah  satu  fungsi  manajemen berupa  penyampaian  pengembangan  atau  hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi, baik secara lisan secara tulisan (Rusdiana, 2014).
Menurut  Sumarto  dan  Dwiantara  (2000),  laporan memiliki berbagai macam kegunaan dan mungkin sekali dari masing-masing kegunaan tersebut saling berkaitan satu sama lain. Adapun beberapa manfaat tersebut antara lain:
1) Sebagai sarana komunikasi vertikal;
2) Sebagai alat pertanggungjawaban;
3) Memberikan informasi penting;
4) Sebagai bahan untuk pengambilan keputusan.
Berdasarkan  Perjanjian  Kerjasama Antara  BPJS Kesehatan  Cabang  Utama  Yogyakarta  Dengan Pemerintah  Kota Yogyakarta  Tentang  Pelayanan Kesehatan  Tingkat  Pertama  Pada  Puskesmas  Di
Kota  Yogyakarta  Bagi  Peserta  BPJS  Kesehatan Nomor 41.A/PER.YK/2014, kewajiban Pihak Kedua (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta) salah satunya adalah membuat dan menyampaikan laporan bulanan kepada  Pihak  Pertama  (BPJS  Kesehatan)  yang mencakup pencatatan atas jumlah kunjungan Peserta dan rujukan serta pelayanan lainnya yang diberikan kepada peserta.
Laporan yang dibuat Puskesmas Gondokusuman II sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  pelaksanaan program JKN adalah laporan kunjungan pasien JKN dan laporan 10 besar penyakit pasien JKN. Laporan tersebut dibuat berdasarkan jenis kepesertaan pasien, yakni Askes, Jamkesmas dan BPJS Mandiri.
Untuk  pembuatan  laporan,  petugas  biasanya menggunakan  data  pasien  JKN  yang  ada  dalam SIMPUS.  Untuk  laporan  kunjungan  pasien  JKN, petugas mengambil data dari register harian pasien dengan  disesuaikan  jenis  kepesertaanya,  apakah Askes,  Jamkesmas  atau  BPJS  Mandiri  dalam SIMPUS.  Kemudian,  petugas  meng- copy data  ke dalam dengan sesuai format laporan kunjungannya.  Setelah  itu,  petugas  melakukan diambil dari SIMPUS dengan data pasien JKN yang ada  pada  lembar  laporan  RJTP.  Petugas  kadang- kadang juga menggunakan P-Care untuk data pasien JKN Sedangkan untuk laporan 10 besar penyakit pasien JKN, petugas mengambil data dari SIMPUS.
Puskesmas Gondokusuman II menjalankan program JKN  sejak  1  Januari  2014.  Dalam  program  JKN ini ada dua macam sistem pendanaan yakni sistem kapitasi  dan  sistem  non  kapitasi.  Untuk  sistem pendanaan  kapitasi,  Puskesmas  Gondokusuman II  akan  menerima  penggantian  biaya  pelayanan kesehatan  sesuai  dengan  jumlah  peserta  yang terdaftar  di  Puskesmas  Gondokusuman  II  setiap bulannya  tanpa  melakukan  klaim  terlebih  dahulu. Sedangkan  untuk  sistem  pendanaan  non  kapitasi, Puskesmas Gondokusuman II bisa melakukan klaim kepada BPJS Kesehatan untuk beberapa pelayanan yang tidak termasuk pelayanan kapitasi. Pelayanan non kapitasi tersebut antara lain pelayanan ANC, ibu nifas, bayi, KB, dan beberapa pelayanan lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada  dalam MOU.
Nuryati, dkk . Kendala Pelaksanaan Program JKN Terkait Penerimaan Pasien ...
Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia  Vol. 4 No.1 Maret 2016 ISSN: 2337-6007 (online); 2337-585X (Printed)
Dalam sistem pendanaan non kapitasi, Puskesmas harus  melakukan  klaim  kepada  BPJS  Kesehatan, persyaratan yang harus disertakan pada saat klaim adalah  kwitansi  pelayanan  rangkap  tiga  dengan bermaterai cukup, fotokopi kartu JKN, daftar rekap pelayanan dan persyaratan lain yang tercantum dalam MOU. Namun, Puskesmas Gondokusuman II belum pernah  melakukan  klaim  pelayanan  non  kapitasi kepada BPJS Kesehatan, misalnya pelayanan ANC.
Pendanaan kesehatan merupakan suatu cara dalam memungkinkan  seseorang  memenuhi  kebutuhan medisnya  (Hatta,  2011).  Berdasarkan  Permenkes RI  Nomor  59  Tahun  2014  Tentang  Standar  Tarif Pelayanan  Kesehatan  Dalam  Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, tarif pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama meliputi tarif kapitasi dan tarif non kapitasi.
Berdasarkan Permenkes RI Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan  Program  JKN,  tarif  kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka  oleh  BPJS  Kesehatan  kepada  FKTP berdasarkan  jumlah  peserta  yang  terdaftar  tanpa memperhitungkan  jenis  dan  jumlah  pelayanan kesehatan yang diberikan. Tarif kapitasi diberlakukan pada FKTP yang melakukan administrasi pelayanan; pelayanan  promotif  dan  preventif,  pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis, tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif; pelayanan  obat  dan  bahan  medis  habis  pakai, termasuk pil dan kondom untuk pelayanan Keluarga Berencana;  pemeriksaan  penunjang  diagnostik laboratorium tingkat pertama. Standar tarif kapitasi di FKTP ditetapkan untuk puskesmas atau fasilitas kesehatan  yang  setara  sebesar  Rp3.000,00  sampai dengan Rp 6.000,00.
Sedangkan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara BPJS Kesehatan Cabang Utama Yogyakarta Dengan Pemerintah  Kota Yogyakarta  Tentang  Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Pada Puskesmas Di Kota Yogyakarta  Bagi  Peserta  BPJS  Kesehatan  Nomor 41.A/PER.YK/2014,  biaya  pelayanan  kesehatan rawat jalan tingkat pertama dibayarkan berdasarkan kapitasi  perjiwa  per-bulan  sudah  sudah  termasuk pajak. Tarif kapitasi untuk masing-masing Puskesmas di Kota Yogyakarta sebesar 6000 rupiah. Pembayaran kapitasi kepada Puskesmas dilaksanakan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berjalan sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Begitu  juga  yang terjadi di Puskesmas Gondokusuman II, untuk sistem pendanaan JKN secara kapitasi sudah berjalan sesuai
dengan Perjanjian di atas. Dana kapitasi masuk ke Puskesmas Gondokusuman II tiap bulannya.

## Kesehatan  Nasional  Di  Puskesmas  Gondoku-
Dalam  pelaksanaan  suatu  kegiatan  sering  kali menghadapi  kendala  yang  dapat  menyebabkan pelaksanaan  suatu  kegiatan  tidak  berjalan  dengan lancar.  Begitu  juga  dengan  pelaksanaan  program JKN  terkait    penerimaan  pasien,  pengolahan  data medis,  pelaporan  serta  pendanaan  di  Puskesmas Gondolusuman II masih ditemukan kendala dalam pelaksanaannya. Menurut  Kemenkes  RI  (2014), elemen penilaian akreditasi Puskesmas antara lain yang ada dalam proses penyelenggaraan pelayanan dan  upaya  Puskesmas  untuk  kemudian  dilakukan koreksi  dan  pencegahan  agar  tidak  terulang lagiBerikut  ini  kendala  yang  dihadapi  Puskesmas Gondokusuman II dalam pelaksanaan program JKN dilihat dari 6M dan money).
man.
Man atau  sumber  daya  manusia  merupakan  kunci utama  keberhasilan  suatu  organisasi.  Dalam  hal pelaksanaan  JKN  di  Puskesmas  Gondokusuman II, yang dimaksud man adalah petugas yang terkait dengan penerimaan pasien, pengolahan data medis, pelaporan dan pendanaan. Kendala yang muncul dari unsur man adalah sebagai berikut.
1)
Dalam  penerimaan  pasien  JKN,  petugas pene ri m aan  pas i en  ha rus   m el akuka n pengecekkan kepesertaan pasien JKN di entry data sosial pasien JKN pada P-Care dan SIMPUS menggunakan komputer. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, masih ada dua petugas penerimaan pasien yang belum bisa  mengoperasikan komputer. Petugas akan kesulitan  ketika  harus  mengecek  kepesertaan pasien  JKN  dan entry data  ke  dalam P-Care dan SIMPUS. Apalagi ketika petugas yang bisa mengoperasikan komputer sedang tidak ada di ruang penerimaan pasien.
Dalam hal ini, petugas penerimaan pasien masih menggandalkan  dua  orang  petugas  yang  bisa mengoperasikan komputer dalam pengecekkan kepesertaan pasien JKN dan entry data sosial pasien JKN. Hal ini dikarenakan petugas yang belum bisa mengoperasikan komputer memiliki tugas utama sebagai petugas kasir dan petugas Meskipun tugas utama dari petugas yang belum bisa mengoperasikan bukan pendaftaran pasien,  namun  dalam  pelaksanaannya  semua petugas yang ada di penerimaan pasien bekerja
yang  ada  di  penerimaan  pasien,  mulai  dari pendaftaran, kasir dan . 2) -
Identifikasi  jenis  kepesertaan  pasien  JKN dilakukan  oleh  petugas  penerimaan  pasien. Petugas  harus  memastikan  jenis  kepesertaan pasien JKN, apakah pasien tersebut termasuk ke dalam pasien Askes, Jamkesmas atau BPJS Mandiri. Namun masih ada pasien JKN yang diidentifikasi  tidak  sesuai  kepesertaannya.
pasien Jamkesmas, maka data pasien JKN yang ada di SIMPUS berbeda dengan data pasien JKN yang ada di lembar laporan RJTP.
JKN,  petugas  pelaporan  akan  menggunakan bukti  kunjungan  yang  telah  ditandatangani oleh  pasien  JKN  pada  lembar  laporan  RJTP sebagai pedoman utama untuk membuat laporan kunjungan  pasien  JKN.  Kemudian  untuk laporan 10 besar penyakit tetap menggunakan data  diagnosis  pasien  JKN  yang  ada  pada SIMPUS .
3)
Dalam  proses  pengolahan  data  medis  pasien JKN, Puskesmas Gondokusuman II melakukan entry data  sosial  dan  data  medis  ke  dalam P-Care. Namun,  belum  semua  data  medis dapat di- entry ke dalam P-Care karena petugas mendapat  tugas  di  luar  Puskesmas  seperti posyandu, penyuluhan dan rapat. Dalam hal ini, petugas  di  BPU  melakukan  pembagian  tugas untuk proses entry data medis pasien JKN ke dalam yakni ada satu perawat dan satu dokter.  Sedangkan  dua  perawat  BPU  lainnya entry data  medis  pasien  ke  dalam  SIMPUS.
Di BPG dan BP-KIA, entry data medis pasien JKN ke dalam P-Care maupun SIMPUS hanya dikerjakan oleh satu orang saja karena jumlah pasien  JKN  yang  tidak  banyak  dibandingkan dengan  BPU.  Namun,  ketika  semua  petugas pengolahan  data  medis  mendapat  tugas  luar maka entry data medis ke dalam P-Care juga akan terganggu.
4)
Dalam  pengolahan  data  medis  pasien  JKN. Salah satu data yang di- entry ke dalam P-Care adalah diagnosis. Diagnosis yang di- entry harus merupakan kode diagnosisnya. Di Puskesmas Gondokusuman II terkadang petugas belum bisa menentukan kode diagnosis karena tidak hafal kode,  diagnosis  pada P-Care menggunakan istilah bahasa Inggris. Selain itu, tidak semua diagnosis  pasien  JKN  dalam  kasus  rujukan bisa  di- entry ke  dalam P-Care .  Untuk  kasus rujukan, kode diagnosis yang di- entry ke dalam P-Care harus  disesuaikan  dengan  diagnosis yang diperbolehkan dirujuk.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti diketahui bahwa pada saat terjadi permasalahan dalam menentukan kode diagnosis pasien JKN, petugas pengolahan data medis akan membuka catatan yang berisi daftar-daftar kode diagnosis. Selain itu petugas juga akan mengkonsultasikan lagi kepada dokter yang merawat pasien
5) -
tahui  tata  cara  pendanaan  JKN  secara    non
Untuk  pendanaan  program  JKN  secara  non kapitasi,  Puskesmas  Gondokusuman  II  harus melakukan klaim kepada BPJS Kesehatan setiap bulannya. Namun, SDM yang ada di Puskesmas Gondokusuman  II  masih  beranggapan  bahwa semua Puskesmas rawat jalan hanya memperoleh pembayaran program JKN secara kapitasi saja. Hal ini dikarenakan peraturan pendanaan non kapitasi  untuk  puskesmas  rawat  jalan  belum lama  keluar.  Selain  itu,  petugas  juga  belum memahami  tata  cara  klaim  pelayanan  non kapitasi karena belum membaca MOU secara keseluruhan.
Meskipun demikian, Puskesmas Gondokusuman II  pernah  mencoba  untuk  melakukan  rekap untuk pelayanan non kapitasi pada bulan Januari
Nuryati, dkk . Kendala Pelaksanaan Program JKN Terkait Penerimaan Pasien ...
Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia  Vol. 4 No.1 Maret 2016 ISSN: 2337-6007 (online); 2337-585X (Printed)
2015, tetapi sampai sekarang belum melakukan klaim kepada BPJS Kesehatan.

## materials.
Kartu JKN merupakan salah satu persyaratan yang harus di bawa pasien JKN ketika berobat ke sarana pelayanan  kesehatan.  Berdasarkan  hasil  observasi yang  dilakukan  peneliti  diketahui  bahwa  dalam kartu BPJS Mandiri sudah tertera fasilitas kesehatan tingkat  pertama  tempat  pasien  terdaftar.  Namun, untuk  kartu  Jamkesmas  dan  Kartu Askes  belum tertera  fasilitas  kesehatan  tingkat  pertama  tampat pasien  terdaftar.  Petugas  harus  mengecek  fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat pasien Jamkesmas dan Askes melalui P-Care.

## Gambar 3 Kartu JKN
Berdasarkan hasil observasi, untuk kartu Jamkesmas dan  kartu Askes,  petugas  penerimaan  pasien  akan memberi label bertuliskan fasilitas kesehatan tingkat pertama  tempat  pasien  terdaftar.  Ketika P-Care error ,  label  tersebut  sangat  membantu  petugas untuk  mengetahui  dimana  pasien  JKN  terdaftar
Kesehatan.
Gambar 4. Label Pada Kartu Jamkesmas dan Askes
machines.
Machine yang dimaksud dalam pelaksanaan JKN ini adalah komputer, aplikasi P-Care dan SIMPUS yang digunakan untuk entry data pasien JKN.
1) P-Care error
Aplikasi P-Care digunakan untuk pengecekkan data kepesertaan, entry data sosial dan entry data pelayanan  pasien  JKN.  Namun,  berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa  aplikasi P-Care kadang error .  Hal  ini menyebabkan pengecekkan kepesertaan, entry data sosial dan entry data pelayanan pasien JKN tidak bisa dilakukan.
Berdasarakan  hasil  wawancara  dinyatakan bahwa kendala yang dihadapi dari unsur mesin adalah P-Care error . Dengan begitu, Puskesmas Gondokusuman  II  tidak  bisa  melakukan pengecekkan  kepesertaan, entry data  sosial dan entry data pelayanan pasien JKN ke dalam P-Care .
Dalam permasalahan P-Care error , Puskesmas
Gondokusuman II melapor kepada kantor BPJS Kesehatan  dan  diketahui  bahwa P-care  error karena .
Untuk  kelangsungan  pelayanan  penerimaan pasien JKN, pengecekkan kepersertaan pasien pihak  BPJS  Kesehatan  melalui  telepon  untuk mengetahui fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat  pasien  terdaftar.  Namun  hal  tersebut memerlukan waktu yang lebih lama lagi dalam pelayanan pasien JKN.
Berdasarkan hasil wawancara dinyatakan bahwa pihak  BPJS  untuk  melakukan  pengecekkan kepesertaan  pasien.  Namun,  jika  pasien  tidak pasien JKN akan dilayani sebagai pasien umum. Sedangkan  untuk entry data  tidak  dilakukan oleh pihak Puskesmas Gondokusuman II ketika P-Care error. Jika P-Care sudah tidak error data pasien JKN tetap tidak di entry .

## 2)
Komputer merupakan
yang digunakan oleh petugas di masing-masing balai pengobatan
untuk melakukan entry data pelayanan pasien JKN. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa  belum  semua  komputer  di  balai pengobatan dapat digunakan untuk entry data pelayanan pasien JKN.  Komputer yang tidak dioperasikan adalah komputer BPU dan BPG. Untuk entry data  pasien,  petugas  BPU  dan BPG  menggunakan  komputer  yang  ada  di laboratorium dan ruang gizi secara bergantian. Hal  tersebut  dikarenakan  keterbatasan  daya listrik yang ada di Puskesmas Gondokusuman II. Karena keterbatasan daya listrik terkadang juga menyebabkan listrik mati.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Puskesmas Gondokusuman II sudah pernah menggunakan stavol agar komputer yang ada bisa digunakan untuk entry data pelayanan di masing-masing balai  pengobatan.  Namun  penggunaan stavol belum  bisa  mengatasi  permasalahan  tersebut karena stavol terbakar.
3)
-
Dalam  membuat  laporan  untuk  program JKN,  petugas  menggunakan  data  dalam SIMPUS untuk proses pembuatannya. Namun, dalam  SIMPUS  tidak  tersedia  kolom  nomor kepesertaan  pasien  BPJS  Mandiri.  Hal  ini membuat petugas harus menulis sendiri nomor kepesertaan pasien BPJS Mandiri pada format laporan yang ada di
.
Hasil  wawancara  juga  sesuai  dengan  hasil observasi  yang  dilakukan  peneliti  dengan melihat  item  data  pada  SIMPUS,  diketahui bahwa tidak tersedia kolom nomor kepesertaan pasien  BPJS  Mandiri.  Dalam  SIMPUS,  jenis kepesertaan  BPJS  Mandiri  diinput  sebagai pasien kelompok khusus.
4) P-Care P-Care digunakan untuk pengolahan data pasien JKN,  sedangkan  SIMPUS  digunakan  untuk pengolahan semua kunjungan pasien termasuk juga pasien JKN. Di Puskesmas Gondokusuman II,  belum  ada integrasi  antara P-Care dengan SIMPUS. Antara P-Care dan SIMPUS masih berjalan  sendiri-sendiri.  Dengan  begitu,  data pasien  JKN  akan  di- entry ke  dalam P-Care dan  SIMPUS.  Belum  terintegrasinya P-Care
dan  SIMPUS  juga  akan  menambah  waktu yang dibutuhkan untuk pengolahan data pasien JKN.  Untuk  mengatasi  belum  terintegrasinya antara P-Care dengan  SIMPUS,  Puskesmas Gondokusuman II sudah menyampaikan kepada BPJS Kesehatan untuk mengintegrasikan antara P-Care dan SIMPUS. Dengan integrasi tersebut diharapkan dengan satu kali entry data pasien JKN sudah bisa memenuhi kebutuhan data pada SIMPUS  maupun P-Care. Pengintegrasian antara P-Care dan  SIMPUS  juga  harus memperhatikan keamanan data dan item-item data  yang  ada  pada P-Care dan  SIMPUS, misalnya  kode  diagnosis  disamakan  antara P-Care dan SIMPUS . Namun, sampai saat ini integrasi  antara P-Care dan  SIMPUS  belum bisa dilakukan.

## methods
Methods merupakan  penetapan  cara  pelaksanaan kerja suatu tugas. Dalam pelaksanaan program JKN di Puskesmas Gondokusuman II, kendala dari  segi methods adalah sebagai berikut.
1) Double entry data pasien JKN ke dalam P-care
Belum terintegrasinya P-Care dengan SIMPUS, petugas juga harus harus bekerja dua kali dengan meng- entry data pasien JKN  yang hampir sama ke  dalam  dua  aplikasi  yang  berbeda,  yakni P-Care dan SIMPUS. Petugas masih berusaha untuk  meng- entry data  pasien  JKN  ke  dalam P-Care dan  SIMPUS.  Dengan  jumlah  pasien JKN  yang  di  Puskesmas  Gondokusuman  II belum terlalu banyak, petugas masih bisa untuk melakukan entry data ke dalam P-Care maupun SIMPUS.  Berbeda  jika  jumlah  pasien  JKN banyak maka akan memakan banyak waktu dan membebani petugas.
2)
Di  Puskesmas  Gondokusuman  II,  dalam melakukan  penerimaan  pasien  berdasarkan pada  prosedur  kerja  pendaftaran  dan  rekam medis  sebagai  pedoman  petugas  penerimaan pasien agar pelayanan pasien di unit pendaftaran dan  rekam  medis  berjalan  dengan  tertib  dan lancar.  Berdasarkan  studi  dokumentasi  pada PKIK Puskesmas Gondokusuman II, prosedur pelayanan  unit  pendaftaran  dan  rekam  medis adalah sebagai berikut.
Nuryati, dkk . Kendala Pelaksanaan Program JKN Terkait Penerimaan Pasien ...
Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia  Vol. 4 No.1 Maret 2016 ISSN: 2337-6007 (online); 2337-585X (Printed)
a) Pasien datang ambil nomor urutan antrian;
b) Pasien menunggu panggilan;
c) Petugas memanggil  pasien  sesuai nomor urut antrian;
d) Petugas mendaftar sesuai keperluan pasien; e) Petugas memberikan form isian data pasien;
f) Petugas membuat kartu tanda berobat dan resep sesuai data pasien;
g) Pasien dipersilahkan menunggu di poli tujuan pasien;
h) Petugas  membuat  rekam  medis  baru  sesuai nomor indeks;
i) Petugas mengurutkan rekam medis pasien sesuai dengan nomor urut antrian;
j) Petugas mengantar rekam medis ke poli sesuai tujuan pasien.
Dalam  penerimaan  pasien  JKN  juga  masih menggunakan  prosedur  kerja  di  atas.  Petugas melaksanakan  semua  langkah  yang  ada  dalam prosedur kerja pendaftaran dan rekam medis tersebut. Namun,  terdapat  langkah  pelayanan  pendaftaran pasien  JKN  yang  belum  terinci  dalam  prosedur kerja pendaftaran dan rekam medis di atas. Langkah tersebut adalah pengecekkan kepersertaan JKN dan entry data sosial pasien ke dalam P-Care maupun ke  dalam  SIMPUS . Meskipun  belum  tertulis dalam  prosedur  kerja,  petugas  sudah  melakukan pengecekkan kepesertaan pasien JKN dan entry data sosial pasien JKN ke dalam P-Care dan SIMPUS. Hal ini dikarenakan ketentuan-ketentuan yang belum terinci  dalam  prosedur  kerja  sudah  disampaikan secara lisan.
Sedangkan untuk pengolahan data medis, pelaporan dan pendanaan JKN tidak ada prosedur kerja ataupun instruksi kerja secara tertulis yang digunakan oleh petugas dalam melaksanakan kegiatan pengolahan data medis, pelaporan dan pendanaan.
Berdasarkan hasil wawancara kepada pertugas terkait pengolahan  data  medis,  pelaporan  dan  pendanaan yang  menyatakan  bahwa  tidak  ada  prosedur  kerja secara  tertulis  yang  digunakan  sebagai  pedoman dalam melakukan tugasnya.
markets.
dalam  pelaksanaan  program  JKN adalah pasien. Kendala yang terjadi dilihat dari segi adalah  kurang  pahamnya  pasien mengenai prosedur pelayanan pasien JKN.
Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pasien yang  kurang  paham  mengenai  penunjukkan
fasilitas  tingkat  pertamanya.  Sekarang  ini, pasien JKN harus periksa sesuai dengan fasilitas tingkat pertama tempat pasien terdaftar.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  salah satu  pasien  JKN  yang  menyatakan  bahwa pada  saat  mendapat  kartu  Jamkesmas,  pasien tersebut  hanya  diarahkan  untuk  membawa kartu Jamkesmas yang dimiliki untuk periksa di  manapun  dan  tidak  mendapat  informasi bahwa peserta JKN harus berobat sesuai dengan fasilitas  kesehatan  tempat  pasien  terdaftar. Berikut kutipan wawancaranya.
Pasien yang merupakan penduduk dalam Kota Yogyakarta juga ada yang melakukan komplain karena  tidak  bisa  menggunakan  KTP  sebagai jaminan  kesehatannya.  Hal  ini  dikarenakan penduduk Kota Yogyakarta yang sudah terdaftar sebagai  peserta  JKN  harus  menggunakan jaminan  tersebut  di  FKTP  dimana  pasien terdaftar. Jaminan KTP hanya bisa digunakan untuk penduduk kota Yogyakarta yang belum memiliki jaminan apapun.
Hasil  di  atas  senada  dengan  pernyataan  dari salah satu pasien JKN. Pasien JKN menyatakan tidak  mengetahui  bahwa  penduduk  Kota Yogyakarta  yang  sudah  memiliki  kartu  JKN harus menggunakan kartu JKN untuk berobat di tempat pasien terdaftar dan tidak diperbolehkan menggunakan KTP sebagai jaminannya.
Dari permasalahan di atas, petugas penerimaan pasien  akan  memberikan  penjelasan  kepada pasien  mengenai  prosedur  pelayanan  JKN. Jika pasien JKN tidak terdaftar di Puskesmas Gondokusuman II, petugas akan mengarahkan pasien  untuk  kembali  ke  fasilitas  kesehatan tempat  pasien  terdaftar  atau  dilayani  sebagai pasien  umum.  Selain  itu  petugas  juga  akan mengarahkan kepada pasien yang tidak terdaftar di Puskesmas Gondokusuman II lapor kepada BPJS Kesehatan untuk pindah fasilitas kesehatan ke Puskesmas Gondokusuman II jika ingin tetap periksa sebagai pasien JKN.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  upaya  yang dilakukan  adalah  menjelaskan  mengenai perubahan  sistem  yang  terkait  dengan berlakunya  JKN  sejak  tahun  2014  kepada pasien. Untuk pasien JKN yang tidak terdaftar di  Puskesmas  Gondokusuman  II,  maka petugas akan mengarahkan pasien ke fasilitas kesehatan  tempat  pasien  terdaftar  untuk
mendapatkan  pelayanan  tingkat  pertamanya. Jika pasien menghendaki periksa di Puskesmas Gondokusuman II petugas akan meminta pasien untuk meminta surat sekali periksa dari kantor BPJS Kesehatan atau pindah fasilitas kesehatan ke Puskesmas Gondokusuman II atau membayar sendiri  tanpa  menggunakan  kartu  JKN  yang dimiliki pasien.  Selain itu,  petugas  juga akan mengarahkan pasien yang merupakan penduduk Kota Yogyakarta  dan  sudah  terdaftar  sebagai peserta  JKN  untuk  menggunakan  fasilitas pelayanan  kesehatan  di  fasilitas  kesehatan pasien terdaftar.
Kartu  JKN  harus  dibawa  oleh  pasien  JKN ketika  berobat  ke  Puskesmas  Gondokusuman II.  Namun,  berdasarkan  hasil  wawancara diketahui  bahwa  belum  semua  pasien  JKN membawa kartu kepesertaan JKN saat periksa di Puskesmas Gondokusuman II. Pasien yang tidak  membawa  kartu  JKN,  untuk  sementara didaftar sebagai pasien umum.
Dalam hal pasien yang tidak membawa kartu JKN, petugas penerimaan pasien menyarankan pasien  agar  membawa  kartu  JKN  untuk kunjungan berikutnya.

## money.
Money merupakan  hal  yang  tidak  kalah pentingnya dalam suatu organisasi. Uang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli, serta hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Responden Triangulai  4,  dalam  pelaksanaan  program JKN  di  Puskesmas  Gondokusuman  II  masih ditemukan  kendala  dari  segi money. Kendala tersebut  tidak  hanya  belum  adanya  anggaran untuk  memperbaiki  keterbatasan  daya  listrik yang  ada  di  Puskesmas  Gondokusuman  II, tapi juga anggaran untuk intergrasi P-Care dan SIMPUS.

## SIMPULAN
1. Penerimaan  pasien  JKN  dimulai  dari pengambilan  nomor  antrian,  kemudian
identitas  sosial  lainnya, entry data  sosial  ke dalam P-Care dan SIMPUS serta mengantarkan rekam medis ke balai pengobatan. Dengan harus entry data sosial ke dalam P-Care dan SIMPUS,
maka waktu pelayanannya juga semakin lama. 2. Data  medis  pasien  JKN  di- entry ke  dalam P-Care dan SIMPUS.   Namun,  belum  semua data medis pasien JKN dapat di- entry ke dalam P-Care.
3. Pelaporan  program  JKN  terdiri  dari  laporan kunjungan  dan  laporan  10  besar  penyakit berdasarkan  jenis  kepesertaan  pasien  JKN, yakni Askes,  Jamkesmas  dan  BPJS  Mandiri. Laporan  tersebut  dikirim  ke  Dinkes  Kota Yogyakarta setiap bulan.
4. Pendanaan program JKN ada dua macam, yakni berdasarkan  kapitasi  dan  non  kapitasi.  Untuk kapitasi, Puskesmas menerima pembayarannnya setiap  bulan.  Sedangkan  untuk  non  kapitasi, Puskesmas Gondokusuman II belum berjalan.
5. Kendala  pelaksanaan  program  JKN  terkait penerimaan  pasien,  pengolahan  data  medis, pelaporan    dan  pendanaan  disebabkan  oleh unsure  6M,  yakni
dan money .

## DAFTAR PUSTAKA
Abdelhak, M.; Grostick, S.; Hanken, M.A. (2011).
Sidney:  WB.  Saunders Company.
Agustina,  I.E;  Hastuti, A.P.;  Mulyono,  S.  (2010). “Tinjauan Alur  Prosedur  Pelayanan  Pasien Rawat  Jalan  Peserta  Jamkesmas  di  RSUD Kabupaten Karanganyar”. Jurnal Kesehatan.
http://ejurnal.stikesmhk.ac.id  [Diakses  pada 10 Juni 2015].
Arikunto,  S.  (2013). Prosedur  Penelitian  Suatu
. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Banunaek, N. (2014). “Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS)”. Blog [Internet] . Tersedia  dalam http://nomensenbanuanek.blogspot.com [Diakses Pada 6 Juni 2015].
BPJS  Kesehatan.  (2014).  “Bridging  System Perpendek Antrean Pelayanan”. Buletin Info BPJS  Kesehatan. Edisi  X.  Jakarta:  BPJS Kesehatan.
Budi, S. C. (2011). Medis. Yogyakarta: Quantum Sinergis Media.
Nuryati, dkk . Kendala Pelaksanaan Program JKN Terkait Penerimaan Pasien ...
Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia  Vol. 4 No.1 Maret 2016 ISSN: 2337-6007 (online); 2337-585X (Printed)
Bungin, B. (2009).
Lainnya. Jakarta : Kencana.
Depkes RI.  (1997).
Jakarta:
Depkes RI.
Hatta, G. R. (2011). Pedoman Manajemen Informasi
Jakarta. Universitas Indonesia (UI-Press).
IFHIMA. (2012).
[Internet]. Tersedia dalam https://ifhima.files.wordpress.com [Diakses Pada 23 Januari 2015].
Kemenkes  RI.  (2014). Pedoman  Pendampingan
. Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Bina  Upaya Kesehatan.
___________. (2014). . Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Bina  Upaya Kesehatan. Moleong, L.J . (2013) . Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Rosdakarya .
Muninjaya, A.A.G.  (1999). Manajemen Kesehatan . Jakarta: EGC.
Notoatmodjo,  S.  (2012) .  Metodologi  Penelitian Kesehatan : Edisi Revisi. Jakarta : Rineka Cipta.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang  Panduan Praktik Klinis  Bagi  Dokter  Di  Fasilitas  Pelayanan Kesehatan  Primer  [Internet].  Tersedia  dalam www.hukor.depkes.go.id  [Diakses  pada  28 Desembar 2014].
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Program  Jaminan  Kesehatan Nasional  [Internet].  Tersedia  dalam  www. depkes.go.id [Diakses Pada 16 Desember 2014].
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor  59 Tahun  2014 Tentang  Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan [Internet]. Tersedia dalam www.depkes.go.id    [Diakses  Pada  6 Desember 2014].
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor  71  tahun  2013  Pelayanan  Kesehatan Pada  Jaminan  Kesehatan  Nasional  [Internet]. Tersedia  dalam  www.depkes.go.id    [Diakses Pada 16 Desember 2014].
Peraturan  Menteri  Kesehatan    Republik  Indonesia Nomor  75  Tahun  2014  Tentang  Puskesmas [Internet].  Tersedia  dalam  www.depkes.go.id [Diakses pada 5 Juni 2015].
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  12 Tahun  2013  tentang  Jaminan  Kesehatan [Internet].  Tersedia  dalam  www.jkn.kemkes. go.id [Diakses Pada 6 Desember 2014].
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2012 Tentang  Penyelenggaraan  Jaminan  Kesehatan Daerah  Kota   Yogyakarta  [Internet]. Tersedia dalam http
[Diakses pada 9 Juni 2015].
Perjanjian Kerjasama Antara BPJS Kesehatan Cabang Utama Yogyakarta  Dengan  Pemerintah  Kota Yogyakarta  Tentang  Pelayanan  Kesehata Tingkat  Pertama  Pada  Puskesmas  Di  Kota Yogyakarta  Bagi  Peserta  BPJS  Kesehatan Nomor 41.A/PER.YK/2014.
Puskesmas  Gondokusuman  II.  (2015). Profil
. Yogyakarta: Puskesmas
Gondokusuman II
Rusdiana,  H.  A.  (2014). Bogor: Pustaka Setia.
Rustiyanto,  E.  (2010).
Yogyakarta:  Graha
Ilmu.
Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2011  Tentang badan Penyelenggara Jaminan Sosial Internet]. Tersedia dalam www.jkn.kemkes.go.id [Diakses Pada 6 Desember 2014].
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan  Sosial  Nasional  [Internet].  Tersedia dalam www.jkn.kemkes.go.id [Diakses Pada 6 Desember 2014]