INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 7070-7079 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dihubungkan dengan Permohonan

## Dispensasi Perkawinan Dini
Annida Rahmah 1 ✉ , Nandang Sambas 2 , Deni Haspada 3
Universitas Langlangbuana
Email: annidara11@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Undang-undang  No.1  Tahun  1974  bersama  dengan  amandemennya,  Undang-undang  No.16  Tahun 2019,  yang  berkaitan  dengan  perkawinan,  khususnya  dalam  konteks  permohonan  dispensasi perkawinan  dini.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengukur  sejauh  mana  Undang-undang  tersebut memenuhi tujuannya dalam mengatur dan melindungi perkawinan, serta untuk mengevaluasi dampak dispensasi  perkawinan  dini  terhadap  masyarakat.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan analisis  kuantitatif  dan  kualitatif,  dengan  mengumpulkan  data  dari  berbagai  sumber  termasuk  data statistik, wawancara, dan studi kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Undang-undang No.1 Tahun  1974  dan  amandemennya  telah  memberikan  kerangka  hukum  yang  kuat  untuk  regulasi perkawinan,  implementasinya  masih  memiliki  tantangan.  Dispensasi  perkawinan  dini  menjadi  fokus utama  evaluasi,  dimana  terdapat  perdebatan  terkait  dampak  sosial,  ekonomi,  dan  psikologisnya. Kesimpulannya, artikel ini menyajikan gambaran tentang tingkat efektivitas undang-undang perkawinan dalam  mengatasi  isu dispensasi  perkawinan  dini. Penelitian  ini  menyoroti perlunya perbaikan  dalam pelaksanaan  Undang-undang,  serta  pengembangan  kebijakan  yang  lebih  holistik  dan  inklusif  untuk memastikan perlindungan yang optimal bagi semua pihak yang terlibat dalam institusi perkawinan. Kata Kunci: Efektivitas, Undang-Undang Perkawinan, Permohonan Dispensasi Perkawinan Dini

## Abstract
Law No.1 of 1974 together with its amendment, Law No.16 of 2019, relating to marriage, particularly in the context of early marriage dispensation application. This study aims to measure the extent to which the law fulfills its purpose in regulating and protecting marriage, as well as to evaluate the impact of early marriage dispensation on society. This research method uses quantitative and qualitative analysis approaches,  by  collecting  data  from  various  sources  including  statistical  data,  interviews,  and  case studies.  The  results  of  the  analysis  show  that although  Law  No.1  of  1974 and  its  amendments  have provided a strong legal framework for marriage regulation, its implementation still has challenges. Early marriage dispensation is the main focus of evaluation, where there is debate about its social, economic, and  psychological  impacts.In  conclusion,  this  article  presents  an  overview  of  the  effectiveness  of marriage laws in addressing the issue of early marriage dispensation. This research highlights the need for improvements in the implementation of the Law, as well as the development of more holistic and inclusive policies to ensure optimal protection for all parties involved in the institution of marriage. Keywords: Effectiveness, Marriage Law, Early Marriage Dispensation Application

## PENDAHULUAN
HAM  merupakan  hak-hak  yang  melekat  pada  hakekat  dan  keberadaan  manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu untuk menjaga martabat dan harkat manusia  (Arrasjid,  2014).  Perkawinan  adalah  salah  satu  aspek  penting  dalam  kehidupan masyarakat, tetapi  fenomena  perkawinan  dini  menjadi  perhatian  serius  dalam  konteks hukum perkawinan di Indonesia. Perkawinan dini, yang melibatkan pasangan yang belum mencapai  usia  dewasa  secara  hukum, memiliki  dampak  yang  kompleks, terutama  terkait dengan  perlindungan  hak  anak.  Undang-undang  16  Tahun  2019  tentang Perkawinan, menetapkan aturan terkait dispensasi perkawinan dini ada berbagai dampak yang timbul akibat dari perkawinan di usia dini, terdapat ketidakjelasan dalam implementasi dispensasi perkawinan dini, baik dari sisi prosedur maupun kriteria yang digunakan hal ini dapat  membuka  peluang  bagi  penyalahgunaan  aturan, yang  pada  gilirannya  dapat merugikan pihak yang lebih lemah, khususnya anak-anak yang terlibat dalam perkawinan dini.
Ini dapat menciptakan ruang bagi penyalahgunaan prosedur dan risiko pelanggaran hak  anak. Perkawinan  dini  dapat  berdampak  negatif  pada  hak  dan  kesejahteraan anak, seperti risiko kesehatan, pendidikan yang terganggu, dan dampak psikologis. Praktik perkawinan  dini  adalah  fenomena  kompleks  yang  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor sosial, budaya, dan  ekonomi, beberapa  budaya  menganggap  perkawinan  dini  sebagai tradisi yang penting atau sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga. Norma dan
nilai-nilai  budaya ini dapat memberikan tekanan kuat pada individu dan keluarga untuk menikah pada usia yang sangat muda. Ketimpangan sosial dan ekonomi dapat memaksa keluarga miskin untuk menjual dan menikahkan anak-anak mereka agar dapat mengatasi kesulitan ekonomi seperti kasus di Sulawesi Tenggara anak perempuan berumur 15 tahun dipaksa dijodohkan demi melunasi utang orang tuanya. Kurangnya pendidikan dan akses terhadap  informasi  tentang  hak-hak  individu,  termasuk  hak-hak  anak,  dapat  membuat keluarga dan masyarakat kurang sadar akan dampak negatif perkawinan dini.
Keluarga miskin sering kali menghadapi tekanan ekonomi yang besar, dan perkawinan dini dapat dianggap sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi dengan mengalihkan tanggung  jawab  anak  kepada  pasangan  yang  lebih  tua  atau  keluarga  pihak  laki-laki. Ketidakhadiran atau keterbatasan akses terhadap  pendidikan dapat  menyebabkan anak- anak  terjebak  dalam  lingkaran  kemiskinan,  yang  mendorong  perkawinan  dini  sebagai alternatif  hidup,  seperti  kasus  perempuan  berinisial  IL  (15)  di  Kabupaten  Tojo  Una-Una (Touna),  Sulawesi  Tengah  (Sulteng)  diduga  dianiaya  oleh  ibunya  usai  mengadukan perjodohannya  ke  kepala  desa  setempat.  IL  mengaku  dijodohkan  untuk  melunasi  utang orang tuanya kepada pria berinisial DW (Detiknews, 2024).
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 bertujuan untuk melindungi anak-anak dari perkawinan yang terlalu dini. Namun, di beberapa wilayah, masih ada jumlah yang signifikan permohonan dispensasi perkawinan dini yang diajukan oleh pihak-pihak yang ingin menikah di bawah usia yang diizinkan oleh Undang-undang tersebut.  Permohonan  dispensasi  perkawinan  dini  biasanya  diajukan  atas  dasar  alasan tertentu, seperti faktor kehamilan di luar nikah, adat atau tradisi lokal, atau pertimbangan kesejahteraan  ekonomi.  Seperti  kasus  di Lamongan  Jawa  Timur,  ratusan  anak ajukan dispensasi  nikah muda ke  Pengadilan  Agama  (PA)  Kelas  1A Lamongan,  dari  data yang diperoleh, ada dua alasan kuat mereka mengajukan dispensasi nikah yakni hamil diluar nikah dan menghindari zina (Tribunnews, 2024).
Fakta  lapangan  dapat  menunjukkan  variasi  dalam  jenis-jenis  alasan  ini  dan  sejauh mana permohonan tersebut diberikan. Efektivitas pelaksanaan Undang-undang tergantung pada  bagaimana  pihak  berwenang,  seperti  pengadilan  atau  instansi  pemerintah  terkait, mempertimbangkan  permohonan  dispensasi.  Fakta  lapangan  dapat  mencerminkan perbedaan pendekatan dan kebijakan yang diambil oleh otoritas yang berwenang dalam menangani  permohonan  tersebut.  Tujuan  utama  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  Jo. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 adalah melindungi anak-anak dari konsekuensi negatif perkawinan dini. Efektivitas pelaksanaan Undang-undang ini dapat dilihat dari sejauh mana pengadilan atau lembaga terkait dapat memastikan bahwa kepentingan dan kesejahteraan
anak-anak  menjadi  prioritas  dalam  memutuskan  permohonan  dispensasi,  diharapkan bahwa  efektivitas  pelaksanaan  Undang-undang  akan  mengurangi  jumlah  permohonan dispensasi  perkawinan  dini,  dengan  adanya  penegakan  hukum  yang  lebih  ketat  dan kesadaran  masyarakat  mengenai  pentingnya  perlindungan  anak,  diharapkan  pasangan yang  masih  di  bawah  usia  yang  diizinkan  akan  lebih  jarang  mengajukan  permohonan dispensasi  dengan  melarang  perkawinan  di  bawah  usia  yang  ditentukan  secara  hukum, Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari risiko fisik, emosional, dan sosial yang terkait dengan perkawinan dini.
Efektivitas  pelaksanaan  Undang-undang  juga  mencakup  penegakan  hukum  yang konsisten  terhadap  pelanggaran  terkait  perkawinan  dini,  diharapkan  bahwa  pihak berwenang akan mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang  melanggar Undang- undang ini, sehingga memberikan sinyal kuat bahwa perkawinan dini tidak akan ditoleransi. Efektivitas  pelaksanaan  Undang-undang  juga  dapat  dilihat  dari  tingkat  kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan dampak negatif perkawinan dini, diharapkan bahwa Undang-undang ini akan menghasilkan perubahan budaya dan sikap yang lebih mendukung perlindungan anak dan peningkatan usia perkawinan yang wajar. Penulis  bermaksud  untuk  mengkaji  lebih  dalam  lagi  mengenai  efektivitas  pelaksanaan Undang-undang  No.  1  tahun  1974  Jo.  Undang-undang  No.  16  tahun  2019  Tentang Perkawinan dihubungkan dengan permohonan dispensasi perkawinan dini.
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui tingkat keberhasilan dalam mencegah perkawinan dini setelah dilakukan perubahan pada Undang-undang perkawinan. (2) untuk mengetahui  hukuman  yang  diberlakukan  terhadap  petugas  yang  menyalahgunakan permohonan dispensasi perkawinan dini.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  kami  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  untuk memahami dan menganalisis peraturan yang berlaku serta implementasinya dalam konteks Pengukuran Efektivitas Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan: Evaluasi Permohonan Dispensasi Perkawinan Dini. Pendekatan ini menekankan pada analisis dokumen hukum dan peraturan, serta interpretasi hukum yang berlaku terhadap kasus atau fakta yang ada. Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan  tesis  ini  adalah  yuridis  normatif.  Pendekatan  yuridis  normatif  adalah  suatu metode  dengan  cara  meneliti  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  berlaku  dengan menggunakan sumber data sekunder atau bahan pustaka berupa hukum positif (Soekanto, 2019).
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  analitis.  Deskriptif  analitis adalah  suatu  metode  yang  berfungsi  untuk  mendeskripsikan  atau  memberi  gambaran terhadap objek yang di teliti melalui data yang telah terkumpul (Sugiyono, 2013). Seperti pada kasus meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan dini. Data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder dibidang hukum dapat dibedakan menjadi yang terdiri dari (Ibid, 2019) :
Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan. Sumber primer dalam penulisan hukum ini yaitu :
1. UUD 1945
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
3. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
6. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
7. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
8. Peraturan  Pemerintah  No.  59  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Koordinasi Perlindungan Anak
Teknik  yang  digunakan  dalam  penulisan  hukum  ini  adalah  studi  dokumen.  Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti (Soekanto, 2019). Studi dokumen dalam penulisan hukum ini adalah dengan meneliti tabel data dan kasus meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan dini.
Analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum adalah yuridis kualitatif. Data Kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar, oleh karena itu, metode analisis  data  yang  digunakan  dalam  penulisan  hukum  ini  tidak  menggunakan  konsep- konsep  yang  di  ukur  atau  dinyatakan  dengan  angka  atau  rumusan  stastistik  (Sugiyono, 2013). Penguraian data diuraikan dalam bentuk kalimat yang kosisten, logis, dan sistematis sehingga  memudahkan  untuk  memahami  akan  penulisan  hukum  yang  dihasilkan,  yaitu mencari  sebab  akibat  dari  suatu  masalah  dan  menguraikannya  sesuai  dengan  rumusan masalah dalam penulisan hukum ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tingkat keberhasilan dalam Mencegah Perkawinan Dini setelah Dilakukan Perubahan pada Undang-Undang Perkawinan
Pasca  perubahan  Undang-Undang  Perkawinan, terjadi  peningkatan  yang  signifikan dalam  jumlah  permohonan  dispensasi  kawin  yang  masuk  ke  pengadilan  hal  ini menunjukkan  bahwa  meskipun  batasan  usia  perkawinan  telah  diperketat, masih  banyak orang  yang  mengajukan  dispensasi  kawin  dengan  alasan  mendesak. Faktor-faktor tertentu, seperti kehamilan di luar nikah atau tekanan sosial, mungkin menjadi penyebab meningkatnya  permohonan  dispensasi  kawin  dalam  proses  pengadilan, pertimbangan hakim  dalam  mengabulkan  permohonan  dispensasi  kawin  juga  dapat  mempengaruhi efektivitas pencegahan perkawinan dini beberapa penelitian menunjukkan bahwa perspektif kepentingan terbaik anak belum menjadi pertimbangan utama hakim, dan terkadang hakim tidak  mempertimbangkan  hak-hak  dasar  anak, seperti  pendidikan  dan  kesehatan, dalam mengabulkan dispensasi kawin.
Undang-undang  No. 1  Tahun  1974  Jo. Undang-undang  No. 16  Tahun  2019  tentang Perkawinan mengubah usia perkawinan yang sebelumnya untuk usia laki-laki yakni 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun kini berubah menjadi untuk usia laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 19 tahun, meningkatnya jumlah permohonan dispensasi perkawinan dini tentu menjadi indikasi bahwa perubahan Undang-undang belum sepenuhnya berhasil mengatasi praktik  perkawinan  dini, contoh  seperti  di  Pengadilan  Agama  Lamongan  setelah diberlakukannya ketentuan baru angka permohonan dispensasi perkawinan tetap naik dari tahun  ketahun  oleh  karena  itu, pemerintah  dan  pihak  terkait  perlu  terus  melakukan evaluasi, memperkuat  implementasi  Undang-undang, serta  mengambil  langkah-langkah tambahan, seperti  meningkatkan  pendidikan  dan  kesadaran  masyarakat, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, dan memperkuat penegakan hukum, untuk mengatasi  masalah  ini  secara  efektif  jika  angka  permohonan  dispensasi  perkawinan  dini tetap meningkat, hal itu dapat menjadi indikasi bahwa meskipun telah dilakukan perubahan Undang-undang  No. 16  tahun  2019  masih  memerlukan  evaluasi  mendalam  terhadap implementasi Undang-undang, dinamika masyarakat, serta peran lembaga peradilan dalam menangani  permohonan  dispensasi  kawin  dengan  demikian, upaya  pencegahan perkawinan dini perlu didukung oleh pendekatan yang lebih komprehensif untuk mencapai efektivitas yang diharapkan.
Pendidikan  yang  kurang  tentang  dampak  negatif  perkawinan  dini  dan  pentingnya pendidikan  serta  pengembangan  diri  sebelum  menikah  juga  bisa  menjadi  faktor, di beberapa  wilayah, kondisi  sosial  ekonomi  yang  sulit  dapat  mendorong  keluarga  untuk
mencari dispensasi perkawinan dini untuk alasan-alasan tertentu, seperti kemiskinan, tekanan  ekonomi, atau  masalah  lainnya  ini  bisa  menjadi  tantangan  dalam upaya  mencegah  perkawinan  dini.  Perubahan  budaya  dan  norma  yang  lambat  bisa membuat  penerapan  Undang-undang  menjadi  lebih  sulit  terkadang, norma  sosial  yang masih memandang positif perkawinan pada usia yang lebih muda dapat mempengaruhi keputusan  untuk  mengajukan  dispensasi  perkawinan  dini. Keterbatasan  sumber daya, kapasitas, dan kepatuhan terhadap penegakan hukum juga bisa menjadi faktor jika lemahnya penegakan hukum memungkinkan praktik dispensasi perkawinan dini yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang, maka kasus tersebut dapat terus meningkat.
Perubahan dalam Undang-undang tersebut mungkin telah meningkatkan kesadaran tentang  dispensasi  perkawinan  dini, tetapi  evaluasi  implementasi  Undang-undang  ini penting untuk memastikan bahwa regulasi tersebut diterapkan dengan benar dan adil, jika terdapat  kegagalan  dalam  implementasi, ini  dapat  menjadi  faktor  kontributor  terhadap peningkatan  permohonan  dispensasi. Penegakan  hukum  yang  ketat, keberhasilan pencegahan perkawinan dini juga bergantung pada penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran  Undang-undang  perkawinan. Sistem  peradilan  harus  mengambil  tindakan tegas  terhadap  pelaku  perkawinan  dini, baik  itu  orang  tua, pihak  yang  mengawasi perkawinan, atau  individu  yang  terlibat  dalam  perkawinan  dini. Penegakan  hukum  yang konsisten dan efektif akan memberikan sinyal yang jelas bahwa perkawinan dini tidak dapat diterima  secara  hukum  sehingga  dapat  mendorong  masyarakat  untuk  patuh  terhadap Undang-undang tersebut.
Pendidikan  seksual  dan  pemahaman  gender  yang  komprehensif, penting  untuk menyediakan pendidikan seksual yang komprehensif dan pemahaman yang baik tentang gender kepada remaja dengan memahami risiko dan implikasi perkawinan dini, remaja akan lebih mampu membuat keputusan yang bijak tentang perkawinan dan menghindari tekanan sosial atau faktor lain  yang dapat mempengaruhi keputusan mereka. Pendidikan seksual yang komprehensif juga dapat membantu remaja memahami hak-hak mereka, termasuk hak untuk menunda perkawinan dan membangun masa depan yang lebih baik.
Akses  ke  layanan  kesehatan  dan  dukungan  sosial  meningkatkan  akses  remaja  ke layanan  kesehatan  reproduksi  yang  terjangkau  dan  ramah  remaja, termasuk konseling, pelayanan  kontrasepsi, dan  layanan  kesehatan  reproduksi  lainnya, akan membantu  dalam  pencegahan  perkawinan  dini. Selain  itu, penting  untuk  menyediakan dukungan sosial bagi remaja yang berisiko atau yang sudah terjebak dalam perkawinan dini dukungan  ini  dapat  berupa  bantuan  hukum, konseling, atau  program  rehabilitasi  sosial yang membantu remaja mengatasi masalah yang terkait dengan perkawinan dini, dengan
memperhatikan faktor-faktor ini, efektivitas pencegahan perkawinan dini dapat ditingkatkan setelah  perubahan  Undang-undang  perkawinan  namun, efektivitas  ini  juga  bergantung pada dukungan pemerintah, kerjasama lintas  sektor, dan komitmen  bersama  dari semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam melaksanakan upaya pencegahan perkawinan dini.
Hukuman  yang  Diberlakukan  Terhadap  Petugas  yang  Menyalahgunakan  Permohonan Dispensasi Perkawinan Dini
Masalah  ini  menyoroti  penyalahgunaan  kekuasaan  oleh  aparat  pelaksana  yang bertugas  memberikan  dispensasi  perkawinan  dini. Dispensasi  ini  seharusnya  hanya diberikan dalam keadaan tertentu yang diatur dengan ketat, seperti adanya kehamilan di luar nikah atau alasan-alasan yang ditentukan hukum namun, dalam kasus ini, aparat telah menggunakan  wewenangnya  tanpa  memperhatikan  kriteria-kriteria  tersebut, bahkan mungkin dengan tujuan yang tidak beralasan atau tidak etis. Pelanggaran ini tidak hanya merupakan  masalah  hukum  atau  administratif, tetapi  juga  menyangkut  kepentingan kemanusiaan.
Sanksi  hukum  terhadap  aparat  pelaksana  yang  menyalahgunakan  atau  melanggar prosedur  dalam  mengurus  permohonan  dispensasi  perkawinan  dini  dapat  bervariasi tergantung  pada  hukum  dan  peraturan  yang  berlaku  di  suatu  negara, memang  benar bahwa  dalam  peraturan  perundang-undangan  Indonesia, mungkin  tidak  ada  pasal  atau ketentuan  yang  secara  eksplisit  menyebutkan  sanksi  hukum  yang  khusus  untuk  aparat pelaksana  yang  menyalahgunakan  permohonan  dispensasi  perkawinan  dini  ini  mungkin karena  fokus  peraturan  lebih  pada  prosedur  dispensasi  perkawinan  dini  dan  penentuan kriteria  siapa  yang  memenuhi  syarat  untuk  mendapatkan  dispensasi  tersebut  beberapa bidang  hukum  mungkin  belum  terlalu  mendalam  mengenai  sanksi  terhadap penyalahgunaan wewenang dalam kasus seperti ini.
Pemerintah  dan  negara  harus  melakukan  penyelidikan  yang  menyeluruh  terhadap aparat pelaksana yang terlibat dalam penyalahgunaan permohonan dispensasi perkawinan dini jika terdapat bukti yang cukup, proses penuntutan hukum harus dilakukan secara adil dan  transparan  selain  sanksi  hukum, pemerintah  dan  negara  juga  perlu  mengambil langkah-langkah  preventif  untuk  mencegah  penyalahgunaan  permohonan  dispensasi perkawinan dini oleh aparat pelaksana ini meliputi peningkatan pelatihan dan kesadaran hukum bagi aparat pelaksana, peningkatan pengawasan dan audit, serta penegakan aturan dan regulasi yang ketat untuk memastikan integritas proses dispensasi perkawinan dini.
Penegakan  hukum  di  Indonesia  kadang-kadang  dihadapkan  pada  tantangan  yang kompleks, termasuk kekurangan sumber daya, birokrasi, dan masalah lainnya yang dapat mempengaruhi  kemampuan  untuk  mengimplementasikan  sanksi  hukum  secara efektif. Faktor-faktor sosial dan politik juga dapat memainkan peran dalam pembentukan hukum  dan  sanksi  di  Indonesia  beberapa  kepentingan  politik  atau  kekuatan  tertentu mungkin  mempengaruhi  proses  legislasi  atau  menentang  pembentukan  sanksi  hukum tertentu.
Meskipun  tidak  ada  sanksi  hukum  yang  spesifik  untuk  kasus  penyalahgunaan permohonan dispensasi perkawinan dini, aparat pelaksana tetap tunduk pada hukum yang berlaku dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan umum tentang penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemalsuan dokumen, dan tindak pidana lainnya yang terkait oleh karena  itu, penegakan  hukum  secara  menyeluruh  dan  adil  tetap  menjadi  penting  dalam mencegah penyalahgunaan dan menjamin integritas proses hukum.
Pemerintah dapat melakukan evaluasi mendalam terhadap peraturan yang ada terkait dispensasi perkawinan dini dan prosedur yang terkait dengannya jika ditemukan celah atau kekurangan dalam peraturan yang mengatur hal ini, revisi atau perubahan peraturan dapat dilakukan  untuk  mencakup  ketentuan  tentang  sanksi  hukum  bagi  pelanggar  jika perlu, pemerintah juga dapat mengusulkan dan mendorong pengesahan Undang-undang baru  yang  secara  eksplisit  menyertakan  ketentuan  tentang  sanksi  hukum  bagi  aparat pelaksana  yang  menyalahgunakan  permohonan  dispensasi  perkawinan  dini  proses  ini melibatkan  pembahasan  di  tingkat  legislatif  dan  membutuhkan  dukungan  dari  berbagai pemangku  kepentingan, memberikan  pelatihan  dan  kesadaran  hukum  kepada  aparat pelaksana tentang pentingnya mematuhi Undang-undang dan etika dalam melaksanakan tugas  mereka  hal  ini, dapat  membantu  mencegah  penyalahgunaan  wewenang  dan memastikan  bahwa  proses  dispensasi  perkawinan  dini  dilakukan  secara  adil  dan  sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum oleh lembaga terkait, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau Ombudsman, dapat membantu dalam mendeteksi dan menindak  aparat  pelaksana  yang  melakukan  penyalahgunaan  ini  termasuk  proses investigasi yang transparan dan sanksi yang tegas bagi pelanggar mendorong partisipasi aktif  masyarakat  dalam  pengawasan  terhadap  kinerja  aparat  pelaksana  juga penting. Masyarakat dapat melaporkan kasus-kasus penyalahgunaan yang mereka temui kepada lembaga pengawas atau penegak hukum, sehingga tindakan dapat diambil secara cepat dan tepat.
SIMPULAN
1. Pengukuran efektivitas Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. Undang-undang No.16 Tahun  2019  tentang  Perkawinan  menunjukkan  bahwa  permohonan  dispensasi perkawinan  dini  masih  cukup  tinggi.  Meskipun  adanya  undang-undang  yang mengatur  batasan  usia  untuk  perkawinan,  masih  ada  sejumlah  kasus  di  mana dispensasi diberikan kepada pasangan yang belum mencapai usia yang diizinkan.
2. Evaluasi  terhadap  permohonan  dispensasi  perkawinan  dini  menunjukkan  adanya kebutuhan untuk memperketat persyaratan dan penilaian yang lebih ketat dalam memberikan dispensasi. Banyak kasus dispensasi yang diberikan tidak memenuhi kriteria yang jelas dan objektif, sehingga memungkinkan penyalahgunaan dan risiko perkawinan dini yang tidak diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amrizal, dkk., Budaya Hukum Pernikahan Dini Di Masyarakat, CV. Pena Persada, Jawa Tengah, 2021, hlm.46-47.
Chainur Arrasjid, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 14.
Dwi, Atmoko, dan Ahmad Baihaki. Hukum Perkawinan Dan Keluarga, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022, hlm. 1-2.
Hery, Ernawati. Pernikahan Dini Culture Serta Dampaknya, CV. Amerta Media, Jawa Tengah, 2022, hlm.27.
Nginayatul, Khasanah. Pernikahan Dini Masalah dan Problematika, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2017, hlm.16.
Cecep,  Sumarna.  Dan  Neng  Hannah. Pernikahan  Usia  Anak;  Problematiika  dan  Upaya Pencegahannya, Media Kalam, Tangerang Selatan, 2019, hlm. 9.
Soerjono,  Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm.13.
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. CV Alfabeta, Bandung, 2013, hlm.5.
https://news.detik.com/berita/d-6831437/abg-di-sulteng-dipaksa-nikah-demi-lunasi-utang- ortu-ngadu-malah-dianiaya , diakses pada tanggal 17 Maret 2024 pada pukul 16.32 WIB. https://www.tribunnews.com/regional/2023/12/11/ratusan-anak-di-lamongan-ajukan-dispensasi- di-antaranya-ada-yang-hamil-duluan , diakses pada tanggal 17 Maret 2024 pada pukul 14.24 WIB.