Volume 17, Nomor 2 (2022), https://jurnal.uns.ac.id/region DOI: 10.20961/region.v17i2.47862

## Identifikasi penerapan peraturan garis sempadan bangunan (GSB) pada ruas Jalan Kelapa Gading di Jakarta Utara
Identification of the implementation of garis sempadan bangunan (GSB) at Kelapa Gading Street in Jakarta Utara
M T Himawan 1 , M F Akmal 1 , dan D Hantono 1
1 Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah, DKI Jakarta, Indonesia
Corresponding author ’s email : dedihantono@umj.ac.id
Abstrak. Perkembangan kegiatan ekonomi dan bisnis di DKI Jakarta berdampak pada intensitas penggunaan lahan yang tinggi dan munculnya pelanggaran peraturan garis sempadan bangunan, terutama pada muka bangunan. Salah satu titik perekonomian di  DKI  Jakarta  berada  di  sepanjang  Jalan  Boulevard  Raya  yang  berbatasan  dengan daerah Kayu Putih di bagian selatan dan daerah Koja di bagian utara. Penelitian inin melakukan  analisis  pelanggaran  peraturan  garis  sempadan  bangunan  (GSB)  serta pengaruh penerapan aturan GSB terhadap kenyamanan pengguna lain di sekitarnya. Penilaian  terhadap  penerapan  GSB  didasarkan  pada  Pergub  No.  135  tahun  2019 tentang  Pedoman  Tata  Bangunan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dari  765 bangunan di Jalan Boulevard Raya,  terdapat 39,7% bangunan melanggar peraturan GSB. Adapun dampak dari pelanggaran garis sempadan bangunan yang terjadi adalah kemacetan, minimnya ruang terbuka, aktivitas parkir di ruas jalan, dan hilangnya jalur pedestrian.
Kata  Kunci:  Garis  Sempadan;  Pedestrian;  Peraturan  Daerah;  Ruang  Terbuka;  Ruas Jalan
Abstract. The development of economic and business activities in DKI Jakarta has an impact on the high intensity of land use and the emergence of violations of building demarcation  line  (Garis  Sempadan  Bangunan,  GSB),  especially  on  building  facades. One of the economic zones in DKI Jakarta is along Jalan Boulevard Raya bordered by the Kayu Putih area in the south and the Koja area in the north. This study analyzes the
violation of  the  GSB  regulation  and    its  effect  on the  comfort  of  other  users  in  the vicinity. The assessment of GSB implementation is based on the Governor's Regulation No. 135 of 2019 concerning Building Management Guidelines. The results showed that of the 765 buildings on Jalan Boulevard Raya, 39.7% of the buildings violated the GSB regulations. The impacts of the GSB violation are congestion, lack of open space, on the road parking, and the loss of pedestrian paths.
Keywords: Border Lines; Pedestrians; Local Regulations; Open Space; Roads

## 1. Pendahuluan
Jakarta merupakan pusat perekonomian di Indonesia yaitu hampir mendekati 80% kegiatan ekonomi  bermuara  di  Jakarta.  Sarana  dan  prasarana  Kota  Jakarta  yang  lengkap  memikat masyarakat dari segala penjuru Indonesia untuk bermigrasi ke kota ini sehingga pertumbuhan penduduk  melonjak  naik  dengan  pesat  [1].  Populasi  yang  bertambah  menjadikan  Jakarta sebagai salah satu kota terpadat di Indonesia [2].
Kepadatan penduduk yang sangat tinggi menjadikan tanah sebagai salah satu sektor properti yang  sangat  langka  dan  mahal  [3].  Pemilik  lahan  memaksimalkan  penggunaan  lahan  untuk bangunan. Perkembangan kota juga membawa dampak terhadap perubahan spasial [4]. Pada beberapa kasus terjadi perubahan fungsi dan ketidaksesuaian tata ruang [5].
Ruang terbuka semakin sulit ditemui di Jakarta terutama di pusat kota [6]. Ruang terbuka hijau publik  semakin  berkurang  hingga  luasnya  tidak  lagi  memenuhi  persyaratan  minimum  dari persentase yang disyaratkan [7]. Aktivitas luar di ruang terbuka semakin sulit dilakukan oleh masyarakat akibat keterbatasan ruang publik yang dibutuhkan [8,9].
Kawasan  Kelapa  Gading  terletak  di  Kota  Jakarta  Utara  yang  diperuntukkan  sebagai  fungsi perkantoran  dan  perdagangan.  Kawasan  ini  cukup  padat  dengan  bangunan  komersial  dan aktivitas perdagangan karena lokasinya yang cukup strategis [10]. Bangunan didominasi oleh bangunan rumah toko (ruko) dengan menyisakan sebagian tapak mereka untuk ruang terbuka publik pada bagian depan bangunan. Pada umumnya ruang terbuka publik tersebut berfungsi sebagai area parkir kendaraan khususnya bagi kendaraan pengunjung bangunan.
Ruang terbuka publik pada sebagian besar bangunan kawasan menggunakan garis sempadan bangunan  (GSB)  yang  dimiliki  oleh  masing-masing  tapak.  Garis  sempadan  bangunan  (GSB) adalah  garis  khayal  yang  ditarik  dari  bangunan  terluar  sejajar  dengan  garis  jalan,  tepi sungai/danau,  dan  merupakan  batas  antara  bagian  kavling  yang  boleh  dan  tidak  boleh dibangun.  Garis  sempadan  bangunan  adalah  garis  yang  tidak  boleh  dilampaui  oleh  denah bangunan  ke  arah  garis  sempadan  pagar  (GSP)  yang  ditetapkan  dalam  rencana  kota  [11]. Tujuan  penyediaan  garis  sempadan  bangunan  adalah  (1)  Keamanan  penggunaan  jalan terutama  di  sekitar  tikungan  jalan;  (2)  penyediaan  ruang  terbuka  di  dalam  kavling  untuk keperluan  peresapan  air  ke  dalam  tanah;  (3)  pencahayaan  sinar  matahari;  (4)  penyediaan ruang terbuka hijau; dan (5) kerapian tata bangunan. Garis sempadan bangunan (GSB) juga sangat berpengaruh pada sebuah jalan. Strategi yang baik diperlukan dalam penataan ruang
kota  demi  tercapainya  ruang  kota  yang  nyaman  sesuai  dengan  kebutuhan  penghuninya [12,13].  Garis  sempadan  bangunan  (GSB)  bisa  dimanfaatkan  sebagai  ruang  terbuka  publik sehingga  bermanfaat  bagi  kinerja  karyawan  yang  berapa  pada  kawasan  perkantoran  dan perdagangan [14].
Manfaat  yang  cukup  besar  dengan  adanya  ruang  terbuka  bagi  suatu  kawasan  perkotaan menjadi  perhatian  penelitian  ini.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  meneliti penerapan  GSB  pada  Jalan  Kelapa  Gading  berdasarkan  peraturan  daerah.  Diharapkan  hasil dari  penelitian  ini  dapat  menyadarkan  masyarakat  akan  peran  pentingnya  GSB  terhadap kondisi dan kesehatan lingkungan.

## 2. Metode
Penelitian  ini  termasuk  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Fokus  pada  penelitian  ini  yaitu berpedoman  Peraturan  Gubernur  DKI  Nomor  135  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Tata Bangunan  [15].  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pengumpulan  data  seperti  data  citra  jalan bangunan timur. Data citra jalan bangunan timur digunakan untuk menentukan titik bangunan dan batas jalan yang nantinya digunakan untuk mendapatkan data klasifikasi bangunan dan panjang GSB untuk setiap bangunan. Data tersebut selanjutnya akan dianalisis dengan Pergub tersebut.
Lokasi penelitian berada pada salah satu jalan utama di Jakarta Utara yaitu Jalan Boulevard Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ruas jalan ini memiliki panjang ± 4 Km yang melintang dari utara hingga selatan. Pada sisi utara berbatasan dengan Koja sedangkan selatan berbatasan dengan Kayu Putih. Peta lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.
Ruas  Jalan  Boulevard  Kelapa  Gading  memiliki  lebar  lebih  kurang  12  meter  yang  terbagi menjadi  2  jalur.  Dalam  Pergub  DKI  Jakarta  Nomor  135  tahun  2019  tentang  Pedoman  Tata Bangunan [15] ruas jalan yang memiliki lebar 12 meter sampai dengan 26 meter dikenai GSB 8 meter.
Objek penelitian dibagi menjadi 5 segmen untuk mempermudah pengolahan data dan analisa dalam penelitian ini. Pembagian berdasarkan persimpangan yang ada di sepanjang ruas Jalan Boulevard Kelapa Gading.
Copyright © 2022, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
Gambar 1. Peta lokasi penelitian.

## 3. Hasil penelitian dan pembahasan
Bangunan  gedung  adalah  bangunan  yang  didirikan  dan  atau  diletakkan  dalam  suatu lingkungan  sebagian  atau  seluruhnya  pada,  di  atas,  atau di  dalam  tanah dan  atau perairan secara  tetap  yang  berfungsi  sebagai  tempat  manusia  melakukan  kegiatannya.  Dalam Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  26/PRT/M/2008  tentang  Persyaratan  Teknis Sistem  Proteksi  Kebakaran  pada  Bangunan  Gedung  dan  Lingkungan  [16]  menjelaskan  ada beberapa klasifikasi bangunan, yaitu:
a) Kelas 1 : Bangunan hunian biasa.
b) Kelas 2 :  Bangunan  hunian  yang  terdiri  atas  2  atau  lebih  unit  hunian  yang  masing- masing merupakan tempat tinggal terpisah.
c) Kelas 3 :  Bangunan  hunian  di  luar  bangunan  kelas  1  atau  2,  yang  umum  digunakan sebagai  tempat  tinggal  lama  atau  sementara  oleh  sejumlah  orang  yang  tidak berhubungan.
d) Kelas 4   : Bangunan hunian campuran.
e) Kelas 5   : Bangunan kantor.
f) Kelas 6   : Bangunan perdagangan.
g) Kelas 7   : Bangunan penyimpanan/gudang.
h) Kelas 8 : Bangunan laboratorium/industri/pabrik.
i) Kelas 9 : Bangunan umum
j) Kelas 10  : Bangunan atau struktur yang bukan hunian.

## 3.1. Segmen 1
Jumlah seluruh bangunan yang berada pada segmen 1 yaitu 143 bangunan dengan bangunan yang mendominasi, yaitu bangunan restoran dan ruko. Bangunan restoran dan ruko masuk ke bangunan kelas 6, yaitu perdagangan dan jasa. Berikut merupakan kondisi eksisting pada ruas Jalan Kelapa Gading yang dapat dilihat pada Gambar 2 dan 3.
Copyright © 2022, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
Gambar 2. Ruas Jalan Kelapa Gading segmen 1.
Gambar 3. Kondisi eksisting segmen 1
Pada  segmen  1  ini  terdapat  143  bangunan.  Pada  segmen  ini  terdapat  70  bangunan  pada segmen  bagian  kanan  dan  73  bangunan  pada  segmen  bagian  kiri.  Berdasarkan  analisis bangunan sesuai dengan Pergub persentase pelanggaran pada sisi kanan, yaitu sekitar 65% bangunan dan pada sisi kiri  sekitar 55% bangunan. Bangunan yang melakukan pelanggaran paling banyak yaitu bangunan kelas 6 dengan persentase 77%. Sebanyak 85 bangunan dari 143 bangunan  tidak  mengikuti  aturan  GSB.  Sementara  itu,  pelanggaran paling  sedikit  yaitu pada bangunan kelas 1 dan kelas 9 sebesar 0%. Pada kelas 1, yaitu rumah hunian terdapat 19 bangunan yang semuanya mengikuti aturan GSB, sedangkan pada kelas 9 yaitu rumah ibadah sebanyak 2 bangunan semuanya tidak melanggar GSB (lihat Tabel 1).
Tabel  1. Bangunan pada segmen 1. Kelas Bangunan GSB Sesuai Tidak Sesuai Kelas 1 19 0 Kelas 5 15 11 Kelas 6 22 74 Kelas 9 2 0

## 3.2. Segmen 2
Jumlah seluruh bangunan yang berada pada segmen 2, yaitu 155 bangunan dengan bangunan yang mendominasi yaitu restoran. Bangunan restoran dan ruko masuk ke bangunan kelas 6, yaitu perdagangan dan jasa (lihat Gambar 4 dan 5).
Gambar 4. Ruas Jalan Kelapa Gading segmen 2.
Gambar 5. Kondisi eksisting segmen 2.
Pada  segmen  2  ini  terdapat  155  bangunan.  Pada  segmen  ini  terdapat  89  bangunan  pada segmen  bagian  kanan  dan  66  bangunan  pada  segmen  bagian  kiri.  Berdasarkan  analisis bangunan sesuai dengan Pergub persentase pelanggaran pada sisi kanan yaitu, sekitar 80% bangunan dan pada sisi kiri sekitar 57% bangunan. Bangunan yang melakukan pelanggaran paling banyak yaitu, bangunan kelas 6 dengan persentase 72%. Sebanyak 90 bangunan dari 125 bangunan tidak mengikuti aturan GSB. Sementara itu, pelanggaran paling sedikit, yaitu pada bangunan kelas 1 dan kelas 9 sebesar 0%. Pada kelas 1, yaitu rumah hunian terdapat 15 bangunan yang semuanya mengikuti aturan GSB, sedangkan pada kelas 9, yaitu rumah ibadah sebanyak 2 bangunan semuanya tidak melanggar GSB. Berikut merupakan kesesuaian kelas bangunan dengan GSB pada segmen 2 yang dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel  2. Bangunan pada segmen 2. Kelas Bangunan GSB Sesuai Tidak Sesuai Kelas 1 15 0 Kelas 5 4 18 Kelas 6 35 90 Kelas 9 2 0

## 3.3. Segmen 3
Jumlah seluruh bangunan yang berada pada segmen 3 yaitu 100 bangunan dengan bangunan yang  mendominasi,  yaitu  ruko,  bank,  dan  restoran.  Bangunan  restoran  dan  ruko  masuk  ke bangunan kelas 6, yaitu perdagangan dan jasa (lihat Gambar 6 dan 7).
Gambar 6. Ruas Jalan Kelapa Gading segmen 3.
Gambar 7. Kondisi eksisting segmen 3.
Pada segmen 3 ini terdapat 100 bangunan. Di segmen ini terdapat 6 bangunan pada segmen bagian  kanan  dan  94  bangunan  pada  segmen  bagian  kiri.  Berdasarkan  analisis  bangunan
sesuai dengan Pergub persentase pelanggaran pada sisi kanan, yaitu 0% bangunan dan pada sisi  kiri  sekitar  50%  bangunan.  Bangunan  yang  melakukan  pelanggaran  paling  banyak  yaitu bangunan kelas 5 dengan persentase 59%. Sebanyak 47 bangunan dari 100 bangunan tidak mengikuti  aturan  GSB,  sedangkan  pelanggaran  paling  sedikit,  yaitu  pada  bangunan  kelas  1 sebesar 0%. Pada kelas 1, yaitu rumah hunian terdapat 9 bangunan yang semuanya mengikuti aturan GSB. Berikut merupakan kesesuaian kelas bangunan dengan GSB pada segmen 3 yang dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel  3. Bangunan pada segmen 3. Kelas Bangunan GSB Sesuai Tidak Sesuai Kelas 1 9 0 Kelas 5 13 19 Kelas 6 23 25 Kelas 9 8 3

## 3.4. Segmen 4
Jumlah seluruh bangunan yang berada pada segmen 4, yaitu 175 bangunan dengan bangunan yang mendominasi yaitu ruko dan restoran. Bangunan restoran dan ruko masuk ke bangunan kelas 6, yaitu perdagangan dan jasa (lihat Gambar 8 dan 9).
Gambar 8. Ruas Jalan Kelapa Gading segmen 4.
Gambar 9. Kondisi eksisting segmen 4.
Pada segmen 4 ini terdapat 175 bangunan. Di segmen ini terdapat 83 bangunan pada segmen bagian  kanan  dan  92  bangunan  pada  segmen  bagian  kiri.  Berdasarkan  analisis  bangunan sesuai dengan Pergub persentase pelanggaran pada sisi kanan, yaitu 70% bangunan dan pada sisi kiri sekitar 75% bangunan. Bangunan yang melakukan pelanggaran paling banyak, yaitu bangunan kelas 6 dengan persentase 85%. Sebanyak 127 bangunan dari 175 bangunan tidak mengikuti  aturan  GSB,  sedangkan  pelanggaran  paling  sedikit,  yaitu  pada  bangunan  kelas  9 sebesar 35%. Sementara itu, pada kelas 9, yaitu fasilitas umum sebanyak 11 bangunan dari 17 bangunan tidak melanggar GSB. Berikut merupakan kesesuaian kelas bangunan dengan GSB pada segmen 4 yang dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel  4 . Bangunan pada segmen 4. Kelas Bangunan GSB Sesuai Tidak Sesuai Kelas 1 13 9 Kelas 5 9 25 Kelas 6 15 87 Kelas 9 11 6

## 3.5. Segmen 5
Jumlah seluruh bangunan yang berada pada segmen 5, yaitu 183 bangunan dengan bangunan yang  mendominasi  yaitu  ruko,  bank,  dan  restoran.  Bangunan  restoran  dan  ruko  masuk  ke bangunan kelas 6, yaitu perdagangan dan jasa (lihat Gambar 10 dan 11).
Gambar 10. Ruas Jalan Kelapa
Gading segmen 5.
Gambar 11. Kondisi eksisting segmen 5.
Pada segmen 5 ini terdapat 183 bangunan. Di segmen ini terdapat 88 bangunan pada segmen bagian  kanan  dan  95  bangunan  pada  segmen  bagian  kiri.  Berdasarkan  analisis  bangunan sesuai dengan Pergub persentase pelanggaran pada sisi kanan, yaitu 50% bangunan dan pada sisi kiri sekitar 40% bangunan. Bangunan yang melakukan pelanggaran paling banyak, yaitu bangunan kelas 6 dengan persentase 75,6%. Sebanyak 82 bangunan dari 183 bangunan tidak mengikuti  aturan  GSB,  sedangkan  pelanggaran  paling  sedikit,  yaitu  pada  bangunan  kelas  1 sebesar 21%. Pada kelas 1, yaitu rumah hunian terdapat 33 bangunan dari 42 bangunan yang mengikuti  aturan  GSB.  Berikut  merupakan  kesesuaian  kelas  bangunan  dengan  GSB  pada segmen 5 yang dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel  5. Jumlah bangunan pada segmen 5. Kelas Bangunan GSB Sesuai Tidak Sesuai Kelas 1 33 9 Kelas 5 37 11 Kelas 6 18 56 Kelas 9 13 6
Berdasarkan  hasil  analisis  di  atas  bangunan  di  sekitar  Jalan  Raya  Boulevard  Kelapa  Gading, yaitu berjumlah 756 bangunan. Persentase bangunan yang melanggar yaitu 39,7%, sedangkan yang mengikuti sekitar 60,3%. Pelanggaran rata-rata dilakukan oleh bangunan kelas 6, yaitu kelas perdagangan dan jasa. Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung [17], sanksi administratif akan dikenakan kepada setiap pemilik bangunan. Sanksi tersebut  berupa  peringatan  tertulis,  pembatasan  kegiatan  pembangunan,  penghentian sementara  atau  tetap  pekerjaan  pelaksanaan,  pencabutan  izin  yang  telah  dikeluarkan,  dan perintah pembongkaran bangunan.

## 4. Kesimpulan
Pada  Jalan  Kelapa  Gading  yang  berada  di  Jakarta  Utara  terdapat  756  bangunan,  baik  yang memiliki  GSB  sesuai,  maupun  melanggar  aturan  yang  telah  ditetapkan,  diantaranya  60,3% sesuai dan 39,7% melanggar aturan. Kemacetan kerap terjadi pada ruas Jalan Kelapa Gading walaupun  sebenarnya  kawasan  tersebut  didominasi  oleh  bangunan  yang  telah  memenuhi aturan  GSB.  Hal  ini  terjadi  disebabkan  kurangnya  lahan  parkir  yang  seharusnya  bisa menggunakan area GSB tersebut. Maka dari itu, sangat diharapkan adanya peran pemerintah setempat  untuk  lebih  ketat  melakukan  pengawasan  terhadap  penggunaan  GSB  yang  telah ditetapkan.  Bangunan  ruko  yang  mendominasi  pada  ruas  jalan  tersebut  menyebabkan terbatasnya jalur pedestrian karena area GSB yang terbuka digunakan sebagai pintu masuk sekaligus lahan parkir di depan bangunan. Hal ini menyebabkan bangunan ruko yang dibangun tidak direncanakan secara terintegrasi dengan kawasannya.

## Referensi
[1] Aziza  N.  Honing,  Loving,  and  Nurturing:  A  Study  of  Mothers’  Role  in  Family  Noer.
Martabat J Peremp Dan Anak 2020;4:251 – 66.
https://doi.org/10.21274/martabat.2020.4.2.251-266.
[2] Rahmatulloh.  Dinamika  Kependudukan  di  Ibukota  Jakarta  (Deskripsi  Perkembangan Kuantitas,  Kualitas  dan  Kesejahteraan  Penduduk  di  DKI  Jakarta).  Genta  Mulia 2017;VIII:54 – 67.
[3] Putra DR, Pradoto W. Pola dan Faktor Perkembangan Pemanfaatan Lahan di Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. J Pengemb Kota 2016;4:67 – 75. https://doi.org/10.14710/jpk.4.1.67-75.
[4] Sholihah DA, Soedwiwahjono, Kusumastuti. Dampak Perkembangan Aglomerasi Industri Gondangrejo,  Karanganyar  terhadap  Perubahan  Spasial.  Reg  J  Pembang  Wil  Dan Perenc Partisipatif 2018;13:115 – 32. https://doi.org/10.20961/region.v13i2.20960.
[5] Hakim AH. Kajian Perilaku Wisatawan dan PKL di Lapangan Merdeka Bengkulu Pada Fase
Normal Baru. J Pengemb Kota 2020;8:188 – 99. https://doi.org/10.14710/jpk.8.2.188-199.
[6] Rafsyanjani  MA,  Rahmah  AA,  Wati  GL,  Hantono  D.  Persepsi  Masyarakat  Terhadap Pemanfaatan Ruang di Pasar Kencar Jakarta Barat. J Arsit Dan Perenc 2020;3:153 – 9. https://doi.org/10.31101/juara.v3i2.1328.
[7] Prabowoningsih NH, Putri RA, Rini EF. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau pada Setiap Dominasi Penggunaan Lahan (Studi Kasus: Kota Surakarta).  Reg  J  Pembang  Wil  Dan  Perenc  Partisipatif  2018;13:133 – 51. https://doi.org/10.20961/region.v13i2.21158.
[8] Hantono D, Aziza N. Peran Ruang Publik pada Kantor Rukun Warga Terhadap Aktivitas Masyarakat di Kelurahan Kebon Pala Jakarta Timur 2020;3:44 – 52.
[9] Pramitasari  D,  Sarwadi  A.  A  Study  on  Elderly’s  Going  Out  Activities  and  Environment
Facilities. Procedia Environ Sci 2015;28:315 – 23. https://doi.org/10.1016/j.proenv.2015.07.040.
[10]  SISWANTIKA  YP,  NURHADI  K,  ANDINI  I.  Pengaruh  Faktor  Pemilihan  Lokasi  Terhadap Efektivitas Pasar Panggungrejo. J Pembang Wil Dan Perenc Partisipatif 2015;6:61 – 8.
[11]  Zain Z, Fahmie A. Identifikasi Aktivitas Mendirikan Bangunan dalam Pemanfaatan Ruang di Koridor Jalan Kom. Yos Sudarso Pontianak. Langkau Betang J Arsit 2018;5:1 – 14. https://doi.org/10.26418/lantang.v5i1.25709.
[12]  Damayanti M, Latifah. Strategi Kota Pekalongan dalam Pengembangan Wisata Kreatif Berbasis Industri Batik. J Pengemb Kota 2015;3:100 – 11.
[13]  Prayitno B. Co-Habitation Space: A Model for Urban Informal Settlement Consolidation for the Heritage City of Yogyakarta, Indonesia. J Asian Archit Build Eng 2017;16:527 – 34. https://doi.org/10.3130/jaabe.16.527.
[14]  Hantono  D.  Pengaruh  Ruang  Terbuka  Terhadap  Kinerja  Pegawai  Kasus:  Kantor  Pusat
BMKG Jakarta. J Arsit NALARs 2013;12:1 – 12.
https://doi.org/10.24853/nalars.12.2.%25p.
[15]  Pemprov DKI Jakarta. Peraturan Gubernur Derah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 135
Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Bangunan 2019.
[16]  Departemen  Pekerjaan  Umum.  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat  Nomor  26  Tahun  2008  tentang  Persyaratan  Teknis  Sistem  Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan 2008.
[17]  Pemerintah Pusat. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung 2002.