## L O Y A L I T A S

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume I, Nomor 1, Mei 2018 ISSN : 2621-4679 (print) ISSN : 2621-4687 (online)
Volume VI Nomor 2 November 2023

## Pendampingan Pembuatan Izin SPP-IRT Produk Keripik KWT Nine Seru Di Desa Lantan
Sri Mulyawati 1 , Efendy 2 , Tajidan 3 , FX Edy Fernandez 4 , Sharfina Nabilah 5 , Halil 6 Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mataram Email: srimulyawati@unram.ac.id
ABSTRACT: The  Certificate  of  Fulfillment  of  Commitments  for  the  Production  of Processed Food for the Household Industry, abbreviated as SPP-IRT, is one of the legal documents that needs to be owned by MSME actors, especially those engaged in the Food Household Industry (IRTP). Chip products produced by KWT Nine Seru in Lantan Village do not yet have an SPP-IRT permit due to a lack of understanding of the procedures for making these permits. Therefore, the purpose of this service activity is to assist KWT Nine Seru in obtaining an SPP-IRT permit. The method of service activities consists of an initial survey of partner needs, socialization, assistance, monitoring, and evaluation. The results of the service activities showed that all participants were very enthusiastic about participating in a series of service activities, so the entire series of activities went well. KWT  Nine  Seru  has  an  SPP-IRT  license  document  that  is  valid  until  2028.  The importance  of  the  results  of  this  service  activity  is  indicated  by  the  usefulness  of  the business legality that has been issued, so that business actors can run their businesses safely and legally and can reach a wider market.
Keywords: Accompaniments, SPP-IRT Permit, Chips, Women Farmers Group

## Pendahuluan
Legalitas usaha merupakan izin yang diberikan oleh pihak berwenang sebagai bentuk bahwa suatu lembaga atau usaha sudah sah secara hukum. 1 Dalam Undang-undang Tahun 2020 Nomor 11 tentang UMKM mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah  menempatkan  perizinan  usaha  sebagai  aspek  strategis  dalam  rangka penciptaan  iklim  usaha,  selain  dari  aspek  lainnya. 2 Dokumen  yang  menunjukkan bahwa usaha tersebut sudah legal sangat penting bagi para pelaku usaha, termasuk
1 Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik
UMKM. Jurnal Dedikasi Hukum . (2021). 1 (3), 231-241.
https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113
2 Patma,  T.  S.,  Muslim,  S.,  &  Fauziah,  F.  Pemberdayaan  umkm  melalui  legalitas  usaha.  In Prosiding Seminar  Nasional  Fakultas  Ekonomi  Untidar  2021. (November,  2021). (Vol.  1,  No.  1). https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/semnasfe2021/article/download/4403/2175

## L O Y A L I T A S

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume I, Nomor 1, Mei 2018 ISSN : 2621-4679 (print) ISSN : 2621-4687 (online)
Volume VI Nomor 2 November 2023
pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah. 3 Bukti legalitas usaha dapat berupa surat izin usaha, tanda bukti pendaftaran, dan tanda bukti pendataan. 4
Salah  satu  dokumen  legalitas  usaha  yang  perlu  dimiliki  oleh  pelaku  usaha mikro,  kecil,  dan  menengah  adalah  izin  SPP-IRT  (Sertifikat  Pemenuhan  Komitmen Produksi  Pangan  Olahan  Industri  Rumah  Tangga).  Izin  SPP-IRT  diterbitkan  oleh pemerintah  kota/kabupaten  setelah  memenuhi  beberapa  persyaratan  dan pemeriksaan 5 .  Persyaratan  tersebut  diantaranya  seperti,  KTP,  NPWP,  label  dan kemasan produk, contoh produk, serta mengisi formulir yang telah disediakan, baik oleh  Dinas  Penanaman  Modal  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  maupun Dinas Kesehatan. Dengan adanya izin SPP-IRT, pelaku usaha dapat menjangkau pasar lebih luas dan memaksimalkan keuntungan yang dapat diperoleh. 6
Di  Desa  Lantan  Kecamatan  Batukliang  Utara  Kabupaten  Lombok  Tengah, terdapat sebuah UMKM yang tergabung dalam Kelompok Wanita Tani “Nine Seru”. Kelompok  Wanita  Tani  tersebut  aktif  dalam  membuat  berbagai  produk  olahan pangan dari hasil pertanian 7 . Anggota KWT Nine Seru adalah ibu-ibu rumah tangga dan  ibu-ibu  petani  yang  memenuhi  kebutuhan  sehari-harinya  dengan  menjual produk olahan yang telah dibuat. Selain membantu meringankan ekonomi keluarga,
3 Rendra, M. I., Rahmawati, L., Sholihah, H. R., Saputra, M. R., Arviani, N., Izzulhaq, A., & Kusuma, M. A. Pendampingan  Pembuatan  Dokumen  Legalitas  Usaha  pada  UMKM  Sukilah  Snack. Surya Abdimas . (2022). 6 (4), 671-678.
https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/abdimas/article/view/2263
4 Dewi, I. K. Sosialisasi Legalitas Usaha Kaopi Sebagai Solusi Peningkatan Usaha Mikro Pada UMKM Kaopi  di  Desa  Kolowa  Kecamatan  Gu  Kabupaten  Buton  Tengah. Jurnal  Pengabdian  Pada Masyarakat Membangun Negeri . (2021). 5 (1), 276-287.
https://doi.org/10.35326/pkm.v5i1.1250
5 Wirandhani,  D.  S.,  Maharani,  H.,  Islam,  M.  I.,  Mahdiyasa,  R.  I.,  &  Winarsih,  S.  Pendampingan  dan Pengurusan  Izin  PIRT  sebagai  Penguatan  Produk  Olahan  Desa  Taji,  Kecamatan  Jabung Kabupaten  Malang.  Dharma  Raflesia:  Jurnal  Ilmiah  Pengembangan  Dan  Penerapan  IPTEKS. (2021).  19 (2), 234–246. https://doi.org/10.33369/dr.v19i2.18406
6 Efendy, Mulyawati, S., Tajidan, Fernandez, F.E., Nabilah, S. Pentingnya Izin PIRT Sebagai Penguatan Produk  Olahan  Keripik  KWT  Nine  Seru  di  Desa  Lantan. Jurnal  SIAR  ILMUWAN  TANI .  (2023).
4 (1), 26-31. https://doi.org/10.29303/jsit.v4i1.85
7 Mulyawati, S., Danasari, I. F., Nabilah, S., Setiawan, R. N. S., & Febrilia, B. R. A. Peningkatan Peran Kelompok  Wanita  Tani  dalam  Pengemasan  dan  Pemasaran  Online  Produk  Keripik  di  Desa Lantan  Kecamatan  Batukliang  Utara  Kabupaten  Lombok  Tengah. Jurnal  Aplikasi  dan  Inovasi Iptek . (2022). 4 (1), 22-27.
https://jasintek.denpasarinstitute.com/index.php/jasintek/article/view/94

## L O Y A L I T A S

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume I, Nomor 1, Mei 2018 ISSN : 2621-4679 (print) ISSN : 2621-4687 (online)
Volume VI Nomor 2 November 2023
kegiatan  produktif  tersebut  menjadi  alternatif  untuk  mengisi  waktu  luang  yang dimiliki oleh ibu-ibu anggota KWT.
Produk olahan pangan yang dibuat oleh KWT Nine Seru diantaranya, terdapat keripik  pisang  dan  keripik  talas.  Produk  olahan  pangan  ini  memiliki  tingkat  risiko yang cukup rendah dan termasuk mudah dalam proses pembuatannya. Bahan baku pembuatan  keripik  pisang  dan  keripik  talas  diperoleh  dari  pasar  maupun  hasil pertanian di daerah sekitar. Menurut  keterangan pelaku usaha, proses pembuatan keripik menghabiskan waktu yang relatif singkat. Produk keripik tersebut juga telah dikemas dengan baik dan memiliki merek dagang serta label. Berikut adalah gambar keripik KWT Nine Seru sebelum dievaluasi oleh Dinas Kesehatan Lombok Tengah:

## Gambar 1. Keripik KWT Nine Seru Sebelum Dievaluasi oleh Dinas Kesehatan Lombok Tengah (Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2023)
Dari  Gambar  1.  di  atas  dapat  dilihat  bahwa    keripik  talas  dan  keripik  pisang  telah memiliki  label  dan  dikemas  dengan  baik.  Meski  demikian,  keripik  tersebut  belum memiliki izin SPP-IRT, sehingga belum dianggap legal secara hukum dan tidak bisa di jual  secara  luas.  Dengan  diperolehnya  izin  SPP-IRT  dapat  meningkatkan  daya  jual produk UMKM. Selain itu, adanya izin SPP-IRT menjadi bukti bahwa suatu usaha telah melalui pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan dengan jaminan produk olahan pangan

## L O Y A L I T A S

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume I, Nomor 1, Mei 2018 ISSN : 2621-4679 (print) ISSN : 2621-4687 (online)
Volume VI Nomor 2 November 2023
tersebut aman dan layak untuk dikonsumsi 8 . Oleh karena itu, tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk mendampingi KWT Nine Seru dalam membuat izin SPP- IRT hingga dokumen tersebut diterbitkan.

## Metode
Kegiatan pendampingan pembuatan izin SPP-IRT bagi KWT Nine Seru di Desa Lantan dilakukan oleh tim pengabdian Universitas Mataram yang terdiri dari beberapa dosen dan mahasiswa. Kegiatan pengabdian telah dilakukan dari bulan Maret hingga bulan Agustus  2023.  Lokasi  pengabdian  terletak  di  Dusun  Gubuk  Makam,  Desa  Lantan, Kecamatan  Batukliang  Utara,  Kabupaten  Lombok  Tengah.  Sasaran  dari  kegiatan pengabdian ini adalah kelompok ekonomi produktif,  yakni KWT Nine Seru. Berikut adalah tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan:
1) Survei awal
Sebelum diselenggarakannya kegiatan pendampingan pembuatan izin SPP-IRT, tim pengabdian  melakukan  survei  awal  di  lokasi  pengabdian  untuk  mengetahui kebutuhan  mitra,  selaku  sasaran  kegiatan.  Survei  dilakukan  secara door  to  door terhadap anggota KWT tersebut. Setelah itu, tim mengidentifikasi permasalahan apa yang dialami mitra dan merancang solusi yang dapat ditawarkan untuk penyelesaian masalah tersebut.
2) Sosialisasi
Sosialisasi  merupakan  suatu  proses  pembelajaran  melalui  transfer  penanaman kebiasaan,  nilai  maupun  aturan  di  dalam  masyarakat 9 .  Kegiatan  sosialisasi melibatkan seluruh anggota KWT Nine Seru dan dilaksanakan di Aula Kantor Desa Lantan. Sosialisasi dilakukan untuk mengedukasi peserta bahwa pembuatan izin SPP- IRT  adalah  penting.  Selain  itu,  dijelaskan  pula  prosedur  dan  persyaratan  yang
8 Komalasari, E., Widiawati, D., & Puteri, N. E.Pendampingan Pengurusan P-IRT UMKM Pangan di Desa Cikidang,  Sukabumi. Jurnal  Pemberdayaan  Masyarakat  Universitas  Al  Azhar  Indonesia  p-ISSN . (2021). 2655 , 6277.  http://dx.doi.org/10.36722/jpm.v3i1.476
9 Hamda, N. Masyarakat
dan Sosialisasi. ITTIHAD . (2017). 12 (22),
107-115. https://dx.doi.org/10.18592/ittihad.v12i22.1684

## L O Y A L I T A S

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume I, Nomor 1, Mei 2018 ISSN : 2621-4679 (print) ISSN : 2621-4687 (online)
Volume VI Nomor 2 November 2023
diperlukan untukk membuat izin SPP-IRT, serta manfaat yang diperoleh apabila telah memiliki izin tersebut.
3) Pendampingan
Tahap kegiatan pendampingan dilakukan dengan cara mendampingi anggota KWT dalam  menyiapkan  berkas-berkas  yang  diperlukan.  Tim  pengabdian  juga mendampingi proses pendaftaran baik secara online maupun offline. Selama dalam pengawasan Dinas Kesehatan Lombok Tengah, tim pengabdian tetap mendampingi KWT  Nine  Seru  untuk  menindaklanjuti  hasil  evaluasi  yang  diberikan  oleh  Dinas Kesehatan.

## 4) Monitoring dan Evaluasi
Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai, tim melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengabdian. Monitoring untuk mengetahui apakah pelaku usaha telah mencantumkan  nomor  izin  SPP-IRT  pada  label  produk  secara  berkelanjutan  dan menaati aturan keamanan dan kebersihan selama proses produksi. Evaluasi terhadap seluruh  rangkaian  kegiatan,  apakah  kegiatan  berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan tujuan dan kebutuhan mitra. Tim pengabdian juga menerima masukan dan saran dari peserta kegiatan sebagai bahan evaluasi tim.

## Hasil Dan Diskusi
Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mendampingi KWT Nine Seru membuat izin SPP-IRT telah berjalan dengan baik. Peserta merasa bersemangat dan antusias dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Dalam pelaksanannya, tim dosen dibantu oleh beberapa mahasiswa untuk menyiapkan peralatan teknis yang dibutuhkan  selama  kegiatan  berlangsung.  Penjelasan  hasil  kegiatan  pengabdian adalah sebagai berikut:
1) Sosialisasi terkait izin SPP-IRT
Kegiatan pertama yang dilakukan adalah pelaksanaan sosialisasi terkait izin SPP-IRT terhadap peserta. Narasumber kegiatan sosialisasi ini adalah perwakilan dari Dinas Kesehatan  Lombok  Tengah.  Materi  yang  disampaikan  dibagi  menjadi  beberapa

## L O Y A L I T A S

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume I, Nomor 1, Mei 2018 ISSN : 2621-4679 (print) ISSN : 2621-4687 (online)
Volume VI Nomor 2 November 2023
bagian, seperti: penjelasan SPP-IRT, prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi, serta ketentuan pelabelan pada kemasan produk. Sebelumnya, SPP-IRT merupakan izin  Sertifikat  Produksi  Pangan  Industri  Rumah  Tangga.  Namun  setelah diterbitkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021,  SPP-IRT  berubah menjadi Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga  dan  tetap  disingkat  sebagai  SPP-IRT.  Izin  SPP-IRT  diterbitkan  oleh Pemerintah  Daerah  setingkat  Bupati  atau  Walikota.  Adapun  yang  termasuk  dalam kategori Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) adalah usaha yang bergerak dalam pengolahan  pangan  dan  dikelola  di  tempat  tinggal  dengan  menggunakan  alat produksi manual maupun semi otomatis.

## Gambar 2. Sosialisasi Pendampingan Pembuatan Izin SPP-IRT di Desa Lantan (Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2023)

## 2) Pelaksanaan Pendampingan
Pendampingan  pembuatan  izin  SPP-IRT  diawali  dengan  persiapan  berkas-berkas persyaratan  yang  akan  diunggah  pada  laman  OSS-Sistem  Perizinan  Berusaha Terintegrasi  Secara  Elektronik  yang  dapat  diakses  di  laman https://oss.go.id/ . Setelah  berkas  tersebut  siap,  selanjutnya  tim  mendampingi  mitra  untuk  membuat akun  dengan  NIK  dan  nomor  hp  pelaku  usaha.  Pada  saat  mendaftar  di  OSS,  skala usaha yang dipilih adalah UMK dengan modal usaha kurang dari atau sama dengan 5 miliar rupiah.

## L O Y A L I T A S

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume I, Nomor 1, Mei 2018 ISSN : 2621-4679 (print) ISSN : 2621-4687 (online)
Volume VI Nomor 2 November 2023

## Gambar 3. Proses Pendaftaran Akun di OSS
(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2023)
Setelah pendaftaran akun selesai diverifikasi secara online, selanjutnya berkas yang disiapkan diunggah sesuai dengan keterangan yang ada di dalam OSS. Berikut adalah tampilan profil pelaku usaha yang telah terverifikasi oleh sistem:

## Gambar 4. Tampilan Profil Pelaku Usaha Pada Sistem OSS (Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2023)
Apabila  pendaftaran  secara  online  telah  diselesaikan,  selanjutnya  pelaku usaha akan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Menurut Sasangka dan Prabowo NIB  adalah  identifikasi  numerik  yang  diterbitkan  secara  elektronik  melalui Online Sinle Submission (OSS) oleh pelayanan perizinan bagi para pelaku usaha 10 . Beberapa
10 Sasangka,  D.  T.,  &  Prabowo,  B.  Pendampingan  Pembuatan  Nomor  Induk  Usaha  (NIB),  PIRT,  dan Sertifikat  Halal  Pada  UMKM  di  Desa  Ngrimbi,  Kecamatan  Bareng,  Kabupaten Jombang. Nanggroe: Jurnal Pengabdian
Cendikia . (2023). 2 (4).

## L O Y A L I T A S

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume I, Nomor 1, Mei 2018 ISSN : 2621-4679 (print) ISSN : 2621-4687 (online)
Volume VI Nomor 2 November 2023
hal yang termuat dalam NIB antara lain nama perusahaan, jenis usaha, alamat, dan izin  yang  diperoleh.  Satu  NIB  berlaku  untuk  beberapa  jenis  olahan  pangan  yang diproduksi oleh satu pelaku usaha yang sama di lokasi yang sama.
Tahapan pendampingan selanjutnya adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Lombok Tengah di lokasi produksi atau rumah produksi. Tahapan ini merupakan salah satu tindakan dalam rangkaian pengawasan yang dilakukan oleh Dinas  Kesehatan.  Beberapa  hasil  evaluasi  yang  disampaikan  oleh  Dinas  Kesehatan Lombok  Tengah  adalah  terkait  dengan  perbaikan  desain  label  yang  dicantumkan dalam kemasan. Di bawah ini adalah gambar label keripik yang telah diperbaiki sesuai dengan evaluasi dari Dinas Kesehatan Lombok Tengah:

## Gambar 6. Desain Label Keripik yang Telah Diperbaiki (Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2023)
Gambar 7. Suasana Pemeriksaan Oleh Dinas Kesehatan di Rumah Produksi (Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2023)
https://doi.org/10.5281/zenodo.8185602

## L O Y A L I T A S

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume I, Nomor 1, Mei 2018 ISSN : 2621-4679 (print) ISSN : 2621-4687 (online)
Volume VI Nomor 2 November 2023
Hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan pengabdian ini adalah terbitnya izin SPP-IRT  yang dapat digunakan dan dicantumkan sebagai izin edar produk. Menurut Santoso dan Redaputri manfaat adanya izin SPP-IRT adalah jaminan atas kemanan dan mutu produk, dapat meningkatkan kepercayaan pembeli maupun calon pembeli, serta menambah nilai dan harga jual produk 11 . Izin SPP-IRT atas produk keripik KWT Nine  Seru  telah  terbit  dan  berlaku  hingga  tahun  2028.  Dengan  demikian  produk tersebut  telah  memiliki  jaminan  atas  kebersihan  dan  keamanan  pangan,  sehingga dapat dijual secara bebas untuk menjangkau konsumen lebih luas.
3) Evaluasi
Hasil evaluasi kegiatan secara keseluruhan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Meskipun terdapat beberapa kendala untuk menyesuaikan waktu dengan Dinas Kesehatan Lombok Tengah dalam kegiatan pengawasan, namun evaluasi yang diberikan dapat ditindak lanjuti dengan baik. Selanjutnya, pihak KWT berharap  agar  kegiatan  pengabdian  dapat  terus  berlangsung,  terutama  untuk membantu kegiatan pemasaran atas produk yang sudah diterbitkan izinnya. Selain itu, anggota KWT juga telah berkomitmen untuk mematuhi kebersihan dan keamanan pangan  serta  mencantumkan  nomor  izin  SPP-IRT  yang  telah  diterbitkan  secara berkelanjutan.

## Simpulan
Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan pembuatan izin SPP-IRT produk keripik KWT Nine Seru di Desa Lantan telah berjalan dengan baik. Peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan semangat dan antusias. Izin SPP-IRT atas produk keripik KWT Nine Seru telah terbit dan berlaku hingga tahun 2023. Dengan demikian, para pelaku  usaha  industri  rumah  tangga  tersebut  dapat  memperluas  pangsa  pasar dengan adanya jaminan kebersihan dan keamanan pangan berupa izin SPP-IRT.
11 Santoso, N. A., & Redaputri, A. P. Pendampingan Pendaftaran NIB &P-IRT Bagi Umkm Binaan Rumah Bumn Bandar Lampung. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara. (2023). 4(1), 184- 192. https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/794

## L O Y A L I T A S

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume I, Nomor 1, Mei 2018 ISSN : 2621-4679 (print) ISSN : 2621-4687 (online)
Volume VI Nomor 2 November 2023

## Saran
Saran  untuk  pihak-pihak  yang  akan  melakukan  kegiatan  pengabdian  serupa,  agar tidak  terhenti  sampai  izin  SPP-IRT  terbit,  melainkan  dapat  membentuk  jaringan pemasaran  yang  dapat  membantu  para  pelaku  usaha  untuk  memperluas  pangsa pasarnya.  Selain  itu,  bagi  tim  yang  akan  melakukan  penelitian  lebih  lanjut,  dapat menjelaskan  bagaimana  pengaruh  legalitas  usaha,  seperti  adanya  izin  SPP-IRT terhadap pangsa pasar maupun minat beli konsumen.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Pertanian Universitas Mataram yang telah memberikan dukungan finansial kepada penulis.

## Daftar Referensi
Dewi, I. K. Sosialisasi Legalitas Usaha Kaopi Sebagai Solusi Peningkatan Usaha Mikro Pada  UMKM  Kaopi  di  Desa  Kolowa  Kecamatan  Gu  Kabupaten  Buton Tengah. Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI . (2021).
5 (1), 276-287. https://doi.org/10.35326/pkm.v5i1.1250
Efendy,  Mulyawati,  S.,  Tajidan,  Fernandez,  F.E.,  Nabilah,  S.  Pentingnya  Izin  PIRT Sebagai  Penguatan  Produk  Olahan  Keripik  KWT  Nine  Seru  di  Desa Lantan. Jurnal SIAR ILMUWAN TANI . (2023). 4 (1), 26-31. https://doi.org/10.29303/jsit.v4i1.85
Hamda,  N.  Masyarakat  dan  Sosialisasi. ITTIHAD .  (2017). 12 (22),  107-115. https://dx.doi.org/10.18592/ittihad.v12i22.1684
Indrawati,  S.,  &  Rachmawati,  A.  F.  Edukasi  Legalitas  Usaha  sebagai  Upaya Perlindungan  Hukum  bagi  Pemilik  UMKM. Jurnal  Dedikasi  Hukum .  (2021).
1 (3), 231-241. https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113 Komalasari, E., Widiawati, D., & Puteri, N. E.Pendampingan Pengurusan P-IRT UMKM Pangan  di  Desa  Cikidang,  Sukabumi. Jurnal  Pemberdayaan  Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia p-ISSN . (2021). 2655 , 6277. https://scholar.archive.org/work/j5hq6v3x5rannadleykhqvn434/access/w ayback/https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JPM/article/download/476/pdf Mulyawati,  S.,  Danasari,  I.  F.,  Nabilah,  S.,  Setiawan,  R.  N.  S.,  &  Febrilia,  B.  R.  A.
Peningkatan  Peran  Kelompok  Wanita  Tani  dalam  Pengemasan  dan Pemasaran  Online  Produk  Keripik  di  Desa  Lantan  Kecamatan  Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. Jurnal Aplikasi dan Inovasi Iptek . (2022).
4 (1), 22-27.
https://jasintek.denpasarinstitute.com/index.php/jasintek/article/view/94

## L O Y A L I T A S

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume I, Nomor 1, Mei 2018 ISSN : 2621-4679 (print) ISSN : 2621-4687 (online)
Volume VI Nomor 2 November 2023
Patma, T. S., Muslim, S., & Fauziah, F. Pemberdayaan umkm melalui legalitas usaha. In Prosiding  Seminar  Nasional  Fakultas  Ekonomi  Untidar  2021. (November, 2021). (Vol. 1, No. 1). https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/semnasfe2021/article/download/44 03/2175 Rendra, M. I., Rahmawati, L., Sholihah, H. R., Saputra, M. R., Arviani, N., Izzulhaq, A., &
Kusuma,  M.  A.  Pendampingan  Pembuatan  Dokumen  Legalitas  Usaha  pada UMKM Sukilah Snack. Surya Abdimas . (2022). 6 (4), 671-678. https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/abdimas/article/view/2263
Santoso, N. A., & Redaputri, A. P. Pendampingan Pendaftaran NIB &P-IRT Bagi Umkm Binaan  Rumah  Bumn  Bandar  Lampung. Jurnal  Pengabdian  kepada Masyarakat Nusantara . (2023). 4 (1), 184-192.
https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/794
Sasangka, D. T., & Prabowo, B. Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Usaha (NIB), PIRT, dan Sertifikat Halal Pada UMKM di Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten  Jombang. Nanggroe:  Jurnal  Pengabdian  Cendikia .  (2023). 2 (4). https://doi.org/10.5281/zenodo.8185602
Wirandhani,  D.  S.,  Maharani,  H.,  Islam,  M.  I.,  Mahdiyasa,  R.  I.,  &  Winarsih,  S. Pendampingan dan Pengurusan Izin PIRT sebagai Penguatan Produk Olahan Desa  Taji,  Kecamatan  Jabung  Kabupaten  Malang.  Dharma  Raflesia:  Jurnal Ilmiah  Pengembangan  Dan  Penerapan  IPTEKS.  (2021).    19  (2),  234–246. https://doi.org/10.33369/dr.v19i2.18406