## ANALISIS TINGKAT KEMANDIRIAN DAN KINERJA KEUANGAN DAERAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN BELANJA MODAL
PROVINSI JAMBI  2001 - 2012
Rafniati 1) , Tona Aurora L 2) , Fitrini Mansur 3)
1) Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi
2&3) Dosen Pembimbing

## ABSTRACT
The  study  entitled  An  Analysis  of  Regional  Desentralization  level  and  Financial  Performance,  and  it’s Correlation toward Capital Expenditure of Jambi Province 2001-2012. There are three aims of this thesis, they are  :  first,  to  analyze  the  regional  desentralization  level  of  Jambi  Province  ;  second,  to  analyze  the  financial performance  of  Jambi  Province  ;  third,  to  analyze  the  correlation  between  desentralization  level  and  financial performance toward capital expenditure of Jambi Province 2001-2012. Due to the methodelogy of research, this thesis  used  descriptive  quantitative  method  within  3  research  instruments  ;  the  regional  desentralization  rasio, financial  performance  rasio  and  corelation.  The  result  of  this  research  has  concluded  that  first,  the  level  of regional  desentralization  level  of  Jambi  Province  was  in  sufficient  category.  Second  the  regional  financial performance of Jambi performance was in very effective category, however inefficient. Meanwhile the level of regional  tax  effort  was  still  low.  Third,  it  was  found  that  there  was  no  significant  corelation  between  regional desentralization level and regional financial performance.
Keyword : regional desentralization level and regional financial performance.

## ABSTRAK
Penelitian ini berjudul Analisis Tingkat Desentralisasi Daerah dan Kinerja Keuangan, dan Hubungannya dengan Pengeluaran Modal Provinsi Jambi 2001-2012. Ada tiga tujuan dari tesis ini, yaitu: pertama, untuk menganalisis tingkat desentralisasi regional di Provinsi Jambi; kedua, menganalisis kinerja keuangan Provinsi Jambi; ketiga, menganalisis  hubungan  antara  tingkat  desentralisasi  dan  kinerja  keuangan  terhadap  belanja  modal  Provinsi Jambi  2001-2012.  Karena  metodologi  penelitian,  tesis  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kuantitatif  dalam  3 instrumen  penelitian;  rasio  desentralisasi  regional,  rasio  kinerja  keuangan  dan  korelasi.  Hasil  penelitian  ini menyimpulkan  bahwa  pertama,  tingkat  desentralisasi  regional  Provinsi  Jambi  berada  pada  kategori  cukup. Kedua,  kinerja  keuangan  daerah  dari  kinerja  Jambi  berada dalam  kategori  sangat  efektif,  namun  tidak  efisien. Sementara  itu  tingkat  upaya  pajak  daerah  masih  rendah.  Ketiga,  ditemukan  bahwa  tidak  ada  hubungan  yang signifikan antara tingkat desentralisasi regional dan kinerja keuangan daerah.
Kata kunci: tingkat desentralisasi regional dan kinerja keuangan daerah.

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Reformasi  yang  terjadi  di  Indonesia  sejak tahun  1998,  telah  berdampak  pada  percepatan perilaku  masyarakat,  terutama  yang  berkaitan dengan tuntutan masyarakat akan adanya transparansi  pelaksanaan  kebijakan  pemerintah, demokratisasi dalam pengambilan keputusan, pemberian  pelayanan  oleh  pemerintah  yang  lebih berorinetasi pada kepuasan masyarakat dan penerapan  hukum  secara  konsekwen.  Sebagai konsekwensinya    pemerintah  memberlakukan Undang-Undang  Nomor  22  tahun  1999  tentang Pemerintah  Daerah  sekarang  menjadi  Undang- Undang    Nomor  32  tahun  2004,  dan  Undang- Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah  yang diubah  dalam  undang-undang  Nomor  33  tahun 2004
Kedua Undang-Undang tersebut telah membuka  era  baru  bagi  pelaksanaan  pemerintahan di  Indonesia,  sehingga  tugas  dan  tanggung  jawab yang  harus  dijalankan  oleh  Pemerintah  Daerah bertambah  banyak,  seperti  yang  dikemukakan  oleh Darumurti  dan  Rauta  (  2000:  49)  bahwa  dengan adanya kewenangan urusan pemerintah yang begitu luas  yang  diberikan  kepada  daerah  dalam  rangka otonomi  daerah,  dapat  merupakan  berkah  bagi daerah,  namun  pada  sisi  lain  bertambahnya kewenangan daerah tersebut sekaligus juga merupakan  beban  yang  menuntut  kesiapan  daerah untuk melaksanakannya, karena semakin bertambahnya  urusan  pemerintahan  yang  menjadi tanggung  jawab  pemerintah  daerah.  Dengan otonomi  daerah,  pemerintah  daerah  semakin mandiri,  mengurangi  ketergantungan  terhadap pemerintah  pusat,  baik  dalam  hal  pembiayaan pembangunan maupun dalam pengelolaan keuangan  daerah.  Untuk  itu  beberapa  aspek  yang harus  dipersiapkan  yaitu,  sumber  daya  menusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana.
Reformasi  pengelolaan  keuangan  daerah diawali dengan  tuntutan terwujudnya pemerintahan yang  baik  ( good  Government ).  Guna  mewujudkan pemerintahan  yang  baik  diperlukan  reformasi kelembagaan  dan  reformasi  manajemen  sektor Publik. New Public Management (NPM) merupakan teori manajemen publik yang beranggapan  bahwa  praktek  manajemen  sektor swasta  adalah  lebih  baik  dibandingkan  dengan praktek  manajemen  pada  sektor  publik.  Untuk memperbaiki  kinerja  sektor  publik  perlu  diadopsi praktek  dan  teknik  manajemen  yang  diterapkan  di sektor  swasta  ke  dalam  organisasi  sektor  publik, seperti  pengadopsian  mekanisme  pasar,  kompetisi tender  ( Compulsory  Competitive  Tendering- CCT), dan  privatisasi  perusahaan  publik  (Hughes,  1998; Jackson,  1995;  Broadbent  &  Guthrie,  1992).
Penerapan  konsep New  Public  Management telah menyebabkan  terjadi  perubahan  manajemen  sektor publik  yang  drastis  dari  sistem  manajemen tradisional  yang  kaku,  birokratis,  dan  hirarkis menjadi  model  manajemen  sektor  publik  yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Penerapan  konsep  NPM  dapat  dipandang  sebagai suatu bentuk reformasi manajemen dan administrasi publik,  depolitisasi  kekuasaan,  atau  desentralisasi wewenang  yang  mendorong  demokrasi.  Perubahan tersebut telah mengubah peran pemerintah terutama dalam  hal  hubungan  antara  pemerintah  dengan masyarakat (Hughes, 1998).
Konsep  New  Publik  Manajemen    berfokus pada kinerja, bukan pada kebijakan yang membawa konsekwensi  pada  perubahan  pendekatan  anggaran dari  tradisional  ( Traditional  budget )  menjadi penganggaran berbasis kinerja ( performance budget ) menuntut daerah untuk melakukan efisiensi,  optimalisai  pendapatan,  pemangkasan biaya (cost cutting) dan kompetisi tender.
Pembaharuan  tentang  pengelolaan  keuangan daerah  di  tandai  dengan  dikeluarkannya  Peraturan Pemerintah  Nomor  58  Tahun    2005  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan ditindak lanjuti dengan  disahkannya  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri (Permendagri) nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Penyelenggaraan  otonomi  daerah  secara  luas, nyata  dan  bertanggung  jawab  membutuhkan pembiayaan  yang  besar.  Berdasarkan  pandangan yang diungkapkan oleh Pamuji dalam Kaho ( 1998 : 124)  menegaskan  bahwa  Pemerintah  Daerah  tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif, dan  efisien  tanpa  biaya  yang  cukup  untuk memberikan  pelayanan  dan  pembangunan  guna meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Untuk  itu pemerintah daerah perlu kepastian sumber pendapatan.  Berdasarkan  pasal  21  ayat  (1)  PP  No. 58  tahun  2005  tentang  pengeloaan  Keuangan Negara  menyebutkan  bahwa,  pendapatan  daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas  Umum  Daerah    yang  meliputi  :  Pendapatan Asli  Daerah  (  PAD)  ,Dana  Perimbangan,  Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Dalam  rangka  pertanggungjawaban  publik, Pemerintah  Dearah  harus  melakukan  optimalisasi anggaran  yang  dilakukan  secara  ekonomis,efisien dan efektif atau memenuhi prinsip value for money serta  partisipasi,  transparansi,  akuntabilitas  dan keadilan. Sebagai perwujudan tata kelola kepemerintahan  yang  baik (good  govermance governance), penyelenggaraan pemerintahan daerah  harus  didukung  sistem  akuntabilitas  kinerja yang memadai.
Pengalaman yang terjadi selama ini menunjukkan  bahwa  pengelolaan  keuangan  daerah masih  memprihatinkan,  hal  ini  disebakan  anggaran
daerah khusunya pengeluaran daerah belum mampu berperan  sebagai  insentif  dalam  mendorong  laju pembangunan  di  daerah.  Disamping  itu  banyak ditemukan  pengalokasian  anggaran  yang  tidak sesuai  dengan  kebutuhan  dan  skala  prioritas  dan kurang  mencerminkan  aspek  ekonomi,  efisien  dan efektif,  karena  kualitas  perencanaan  anggaran daerah yang relatif lemah.
Musgrave  dan  Musgrave  (1993:  6  –  13) mengemukakan  bahwa  pesatnya  pembangunan daerah menuntut tersedianya dana bagi pembiayaan pembangunan  yang  menyangkut  perkembangan kegiatan  fiskal  yaitu  alokasi,  distribusi  dan stabilisasi sumber-sumber pembiayaan yang semakin besar. Tatanan pemerintahan yang mengarah  pada  diperluasnya  otonomi  daerah, menuntut  kemandirian  daerah  di  dalam  mengatur dan  menetapkan  kebijakan  pemerintahan  di  daerah menurut  prakrsa  dan  aspirasi  masyarakat.  Untuk mempersiapkan  kemandirian  daerah  tersebut,  yang harus dilakukan daerah adalah dengan memperkuat struktur  perekonomiannya  sehingga  pemerintah daerah  harus  dapat  memiliki  sumber-sumber keuangan  yang  memadai.  Untuk  itu  pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola dan menggali  sumber-sumber  keuangannya  agar  dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan  dan  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.
Selanjutnya  ,  Halim  (2001  :167)  menjelaskan bahwa  ciri  utama  suatu  daerah  yang  mampu melaksanakan  otonomi,  yaitu  (1)  kemampuan keuangan  daerah,  artinya  daerah  harus  memiliki kewenagan  dan  kemampuan  untuk  menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan  keuangan  sendiri  yang  cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya,  dan  (2)  ketergantungan  kepada bantuan  pusat  harus  seminimal  mungkin,  agar
pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber  keuangan  terbesar  sehingga  peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.
PAD  merupakan  pendapatan  murni    yang dikelola  daerah  itu  sendiri,  potensi  yang  dimiliki berada  di  daerah  yang  digali  oleh  prioritas  daerah dalam  menjalankan  kegiatan  pembangunan  dan belanja daerah atau usaha memperkecil ketergantungan  mendapatkan  dana  dari  pemerintah pusat  (Mangkusubroto,  1994).  Upaya  peningkatan Pertumbuhan  Pendapatan  Asli  Daerah  dapat dilakukan  dengan  intensifikasi  pemungutan  pajak dan retribusi yang sudah ada (Sidik,2002) Otonomi daerah  memberikan  keleluasaan  daerah  untuk mengelola  berbagai  potensi  yang  dimiliki.  Alokasi berbagai  penerimaan  PAD  menjadi  faktor  penting dalam  peningkatan  Derajat  Desentralisasi  Fiskal yang pada akhirnya meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah.
Dalam  era  desentralisasi  fiskal  diharapkan terjadinya  peningkatan  diberbagai  sektor  terutama sektor  publik.  Desentralisasi  fiskal  disatu  sisi memberikan  kewenangan  yang  lebih  besar  dalam pengelolaan daerah, tetapi di sisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat  kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda (Harianto dan Adi,2007).
Disadari bahwa sumber penerimaan antar satu daerah dengan daerah lainnya sangat beragam. Ada daerah  dengan  sumber  daya  yang  dimiliki  mampu menyelenggarakan  otonomi  daerah,  namun  tidak tertutup kemungkinan ada daerah akan menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan tugas desentralisasi  karena  Derajat  Desentralisasinya Fiskal  yang  dimiliki  masih  rendah.  Akibatnya kemandirian  keuangan  daerah  juga  rendah  dan akhirnya  pemerintah  daerah  menjadi  tidak  mandiri atau  ketergantungan    pada  pemerintah  pusat menjadi tinggi.

## Tabel. 1
Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Provinsi Jambi   2008 -2012 Tahun Pendapatan Asli Daerah Total Pendapatan Daerah Derajat Desentralisasi Fiskal Kategori 2008 454.441.987.000,- 1.261.469.133.000,- 36,02 Cukup 2009 498.167.990.000,- 1.292.670.700.000,- 38,54 Cukup 2010 686.629.000.000,- 1.820.465.000.000,- 37,72 Cukup 2011 984.232.579.912,- 2.078.806.913,790,- 47,34 Cukup 2012 995.467.276.256,- 2.662.866.047.836,- 37,38 Cukup Rata-rata 39,40 Cukup
Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Jambi (diolah)
Tabel  di  atas  memperlihatkan  bahwa    Derajat Desentralisasi Fiskal selama 5 ( lima) tahun terakhir
baik secara rata-rata maupun pertahun masih berada pada  kategori  cukup.  Ini  berarti    kinerja  keuangan Provinsi Jambi masih belum optimal.
Dari  sudut  lain,  penerapan  NPM  pada pemerintah  daerah  menimbulkan  keharusan  bagi pemerintah  daerah  menyiapkan  infrastruktur  untuk melayani  kebutuhan  masyarakat.  Infrastruktur tersebut  tentu  sebaiknya  dibiayai  dari  penerimaan daerah  yang  berasal  dari  PAD.  Secara  akuntansi,
pemerintah daerah membiayai infrastruktur tersebut dikategorikan  belanja  modal.  Artinya  biaya  yang dikeluarkan  untuk  belanja  infrastruktur  merupakan komponen  investasi  daerah.  Investasi  daerah  yang kategori belanja modal diharapkan akan menghasilkan  penerimaan  dalam  bentuk  pajak  dan retribusi  daerah.  Ini  berarti  capaian  kemandirian keuangan membiayai belanja modal.
Tabel. 2

## Perolehan PAD, Pengeluaran Daerah dan Belanja Modal
Tahun Perolehan PAD Belanja Daerah Belanja Modal 2008 454.441.987.000,- 1.615.956.992.043,- 608.700.849.540,- 2009 498.167.990.389,- 1.670.048.305.683,- 483.926.717.838,- 2010 602.355.302.000,- 1.488.130.350.003,- 465.860.321.003,- 2011 984.232.579.912,- 1.750.241.856.160,- 518.750.581.050,- 2012 995.467.276.256,- 2.558.458.187.655,- 682.766.683.874,-
Sumber :Dinas Pendapatan Provinsi Jambi (diolah)
Tabel  di  atas  memperlihatkan  bahwa  PAD Provinsi  Jambi  selama  lima  tahun  terakhir mengalami  peningkatan.  begitu  juga  dengan Belanja  Daerah.  Peningkatan  penerimaan  PAD tahun 2011 dan 2012 memberikan dampak terhadap peningkatan  alokasi  untuk  belanja  modal.    Ada tendensius,  belanja  modal  tersebut  membiayai investasi  sektor  publik  sehingga  akan  dapat mendorong  peningkatan  PAD  yang  akhirnya meningkatkan  pula  Derajat  Desentalisasi  Fiskal sebagai  wujud  kemandirian  keuangan  daerah Provinsi Jambi.
Penelitian  yang  berkaitan  dengan  tingkat kemandirian  dan  kinerja  keuangan  daerah  dan hubungannya  dengan  belanja  modal  sudah  banyak dilakukan  Sebagai  pembanding  perlu  dikemukakan hasil  penelitian  sebelumnya,  penelitian-penelitian tersebut seperti dikemukan berikut ini :
Adi (2007) dalam penelitiannnya menggunakan variable kinerja keuangan yaitu share PAD,  Growth  PAD  dan  Elastisitas  yang  dikaitkan dengan  pertumbuhan  ekonomi.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa secara umum daerah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan  PAD,  tetapi  tidak  diikuti  dengan peningkatan  peran  PAD  terhadap  belanja.Terdapat indikasi  masih  tingginya  ketergantungan  terhadap pemerintah pusat.
Azhar  (2008)  melakukan  analisis  terhadap Kinerja  Keuangan  pemerintah  daerah  kab/kota sebelum dan sesudah otonomi daerah, mendapatkan hasil  bahwa  secara  umum  daerah  mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi dan
pertumbuhan  PAD,  tetapi  tidak  diikuti    tingkat pembiayaan daerah. Ketergantungan dari pemerintah  pusat  yang  cukup  tinggi  dan  tekanan keuangan  yang  menyebabkan kinerja pemerintahan bergeser dan naik turun. Selain itu akibat terjadinya pemekaran  di  kab/kota  pada  era  setelah  otonomi diberlakukan, maka banyak daerah yang mengalami penurunan anggaran dan penurunan pendapatan asli daerah  akibat  semakin  kecil  wilayah  yang  diatur oleh pemerintah kabupaten/kota.
Susilo  &  Hariadi  (2009)  menggunakan variabel  kinerja  dengan  dua  rasio  yaitu  :  Rasio kemandirian  daerah  dan  rasio  activitas  yang  terdiri dari  rasio  belanja  rutin  dan  rasio  belanja pembangunan terhadap APBD. Hasil yang diperoleh adalah tingkat kemandirian daerah setelah otonomi tidak lebih dari pada sebelum otonomi dan tingkat  aktivitas  belanja  pembangunan  setelah otonomi  tidak  lebih  baik  dibandingkan  sebelum otonomi.
Penelitian Sukadana (2010) yang
menggunakan pendekatan analisis kontribusi, analisis  efektifitas,  analisis  derajat  desentralisasi fiskal dan analisis trend linear. Dari Hasil penelitian diperoleh  hasil  bahwa  kemampuan  keuangan daerah  dalam  membiayai  penegeluaran  daerah kabupaten Klungkung masih sangat rendah karenanya pembiayaan dari pemerintah pusat masih dominan  dan  Derajat  Desentralisasi  Fiskalnya termasuk klasifikasi sangat kurang.
Sularso  dkk  (  2011)  membahas  mengenai pengaruh  kinerja  keuangan  terhadap    alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi,
menemukan bahwa alokasi belanja modal dipengaruhi  oleh  kinerja  keuangan,  alokasi  belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi,  dan  pertumbuhan  ekonomi  secara  tidak langsung dipengaruhi oleh kinerja keuangan.
Batafor (2011) menggunakan variabel Kinerja keuangan dengan rasio efisiensi dan efektifitas dan dampaknya  terhadap  kesejahteraan  masyarakat. Berdasarkan  analisis  yang  dilakukan  terhadap variabel-variabel  di  atas  diperoleh  hasil:  Bahwa tingkat  kemandirian  keuangan,  tingkat  efektifitas, tingkat  keserasian  belanja  di  periode  II  semakin meningkat  dibanding  dengan    periode  I.  Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada periode I  lebih  efisien  dibandingkan  dengan  tingkat efisiensi  pengelolaan  keuangan  pada  periode  II. Hasil  dari  variabel  Kesejahteraan  diperoleh  hasil bahwa  tingkat  penadapatn,  tingkat  pendidikan, harapan hidup meningkat di periode II dibandingkan dengan periode I (terdapat perbedaan yang  signifikan  terhadap  kesejahteraan  masyarakat pada periode II).
Peneliti lain tentang Kinerja Keuangan daerah dan  Belanja  Modal  adalah    Sularso  dan    Restianto (2011) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh  variabel  belanja  modal  berpengaruh negatif  secara  tidak  langsung  terhadap  kinerja keuangan  dan  secara  signifikan  berpengaruh  tidak langsung terhadap kinerja keuangan melalui PAD.
Nugroho  dkk  (2012)  meneliti  pengaruh belanja  modal  terhadap  pertumbuhan  kinerja keuangan  daerah  dengan  PAD  sebagai  Variabe Intervening  menemukan    bahwa  Belanja  Modal secara  signifikan  berpengaruh  negatif  terhadap pertumbuhan  kinerja  keuangan  dan  Belanja  Modal secara  signifikan  berpengaruh  positif  secara  tidak langsung  terhadap  kinerja  keuangan  melalui Pendapatan Asli Daerah.
Iktisar    hasil    penelitian  dari  beberapa penelitian  yang  pernah  dilakukan  dan  berkaitan dengan kinerja Keuangan daerah dapat  dilihat pada tabel di bawah ini :

## Tabel. 3 Penelitian Terdahulu
No. Judul Penelitian dan nama Peneliti Variabel yang digunakan Hasil Penelitian 1. Kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi dan relevansinya dengan pertumbuhan ekonomi Oleh: Priyo Hari Adi (2007) Kinerja Keuangan dengan ukuran share, growth,elastisitas, IKK dalam 3 kategori dan pertumbuhan ekonomi Secara  umum  daerah  mengalami  peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan PAD, tetapi  tidak  diikuti  dengan  peningkatan  peran (share)  PAD  terhadap  belanja,  dan  terdapat indikasi  masih  tingginya  ketergantungan terhadap pemerintah pusat. 2. Analisis  kinerja  keuangan  pemerintah daerah  kab./kota  sebelum  dan  sesudah otonomi daerah  oleh  :  Mhd  Karya  Satya Azhar (2008). Kinerja keuangan dengan : desentralisasi  fiskal,upaya  fiskal, kemampuan  pembiayaan,  Rasio Efisiensi penggunaan anggaran Secara umum keberadaan perbedaan- perbedaan  dalam  pencapaian  kinerja  seblum dan  sesudah  otonomi:  Kinerja  yang  diukur lewat  desentralisasi  fiskal,  dan  tingkat kemapuan  pembiayaan  memiliki  perbedaan- perbedaan  namun,  namun  untuk  tingkat efisensi  penggunaan  anggaran  tidak  memiliki perbedaan yang signifikan 3. I.  GEDE  SUKADANA  (2010)  Analisis Kemampuan  keuangan  daerah  dalam membiayai pengeluaran daerah di Kabupaten Klungkung analisis kontribusi, analisis efektifitas, analisis derajat desentralisasi  fiskal  dan  analisis trend linear Dari  Hasil  penelitian  diperoleh  hasil  bahwa kemampuan keuangan daerah dalam membiayai  penegeluaran  daerah  kabupaten Klungkung  masih  sangat  rendah  karenanya pembiayaan  dari  pemerintah  pusat  masih dominan  dan  Derajat  Desentralisasi  Fiskalnya termasuk klasifikasi sangat kurang. 4. Evaluasi  kinerja  keuangan  dan  tingkat kesejahteraan  masyarakat  kabupataen Lembata Provinsi NTT Oleh: Gregorius Gehi Batafor ( 2011). 1.Kinerja keuangan dangan Rasio : Efisiensi dan efektifitas 2. Kesejahteraan Masyarakat Tingkat kemandirian keuangan, Tkt.
efektifitas, Tkt.Efisiensi dan tingkat keserasian belanja pada periode  II  mengalami  peningkatan  dibanding perode  I.Tkt.  Pendapatan,  tkt  pendidikan  dan harapan  hid  up  meningkat  pada  periode  II dibandingkan  periode  I  (terdapat  perbedaan yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat   pada periode I dan II. 5.
Analisis kinerja keuagan daerah sebelum dan  sesudah            otonomi  daerah  (studi empiris  di  Prop.  Jawa  Tengah  oleh: Gideo Tri Budi Susilo dan Priyo Hariadi ( 2009). 1.Rasio  kemandirian  daerah.  2. Rasio  Aktifitas  yang  terdiri  dari Rasio  Belanja  Rutin  dan  Rasio Belanja  pembangunan  terhadap
APBD.
Tkt. Kemandirian daerah stlh
otonomi tdk lbh baik dr sblm otonomi dan tkt aktivitas  belanja  pemb.stlh  otonomi  tdk  lebih dibandingkan sebelum otonomi.
6. Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi  Kabupaten  /  Kota  di  Jawa Tengah  oleh  Havid  Sularso  dan  Yanuar E. Ristianto (2011) Kinerja keuangan Belanja Modal Rasio Efektifitas Rasio Efisiensi Derajat Desentralisasi tidak memiliki
pengaruh  terhadap  alokasi  belanja  modal. Alokasi  belanja  modal  berpengaruh  positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
7. Pengaruh Belanja Modal terhadap pertumbuhan  Kinerja  Keuangan  Daerah dengan Pendapatan Asli sebagai Variabel Intervening oleh Fajar Nugroho dan Abdul Rahman  (2012) Pertumbuhan  Kinerja  keuangan daerah,Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah. Belanja  Modal  secara  signifikan  berpengaruh negatif secara tidak langsung terhadapa kinerja keuangan dan belanja modal  secara signifikan berpengaruh  positif  secara  tidak  langsung terhadap kinerja keuangan melalui PAD.
Dari  beberapa  hasil  penelitian    diatas menjadikan  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian yang berkaitan dengan tingkat kemandirian  dan  kinerja  keuangan  daerah  serta hubungannnya  dengan  belanja  modal.  Hal  ini diharapkan  dapat  memberikan  masukan  dalam penelitian ini terutama kaitannya dengan penentuan alat  analisis  dan  pemecahan  masalah  yang  telah dilakukan.  Perbedaan  yang  mendasar  dengan penelitian  ini    adalah  objek  penelitian  adalah pemerintah  Provinsi  Jambi  dengan  data  time  series 2001 – 2012.
Mengkaji  dan  menganalisis  lebih  lanjut masalah  tingkat  kemandirian  dan  kinerja  keuangan daerah  khususnya    Provinsi  Jambi  maka  perlu dituangkan  kedalam  suatu  penelitian.  Penelitian tersebut  berjudul:  “Analisis  Tingkat  Kemandirian dan  Kinerja  Keuangan  Daerah  dan  Hubungannnya dengan Belanja Modal  Provinsi Jambi"

## 1.2  Perumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan yang melatar belakangi  penelitian  ini  dapat  diformulasikan masalah penelitian sebagai berikut :
1. Bagaimanakah  Tingkat  Kemandirian  Keuangan Daerah Provinsi Jambi?
2. Bagaimanakah Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah  Provinsi Jambi?
3. Bagaimanakah Hubungan antara Tingat
Kemandirian  dan  Kinerja  Keuangan  daerah dengan Belanja Modal Provinsi Jambi?

## 1.3.   Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk menganalisis Tingkat Kemandirian
Keuangan Daerah  Provinsi Jambi
2. Untuk  menganalisis  Kinerja  Keuangan  Daerah Pemerintah  Provinsi Jambi
3. Untuk  menganalisis  hubungan  antara  Tingkat Kemandirian  dan  Kinerja  Keuangan  daerah dengan Belanja Modal Provinsi Jambi.

## 2. KERANGKA PEMIKIRAN
Pelaksanaan otonomi daerah yang diikuti oleh desentralisasi  fiskal  menuntut  pemerintah  harus kreatif mencari sumber-sumber penerimaan daerah. Peningkatan  penerimaan  daerah  dapat  dilakukan
melalui  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  dan  Dana  Perimbangan  Daerah  serta Pendapatan  lainnya  yang  sah.  Khusus  untuk peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  akan berkaitan dengan peningkatan kemandirian keuangan  daerah.  Kemandirian  keuangan  daerah dapar  dilihat  dari  tingkatan  Derajat  Desentralisasi Fiskal (DDF). Makin tinggi DDF, maka pemerintah daerah  semakin  mandiri  dalam  keuangan  daerah tetapi  sebaliknya,  DDF  yang  rendah  akan menyebabkan pemerintah daerah sangat tergantung pada pemerintah pusat.
Belanja  modal  yang  berupa  investasi  pada sektor publik akan mendorong peningkatan penerimaan  PAD.  Pengeluaran  dalam  belanja modal  tersebut  akan  mendorong  meningkatnya penerimaan  pajak  dan  retribusi  daerah  sebagai sumber  PAD.  Belanja  modal  yang  bernilai  guna bagi  masyarakat  akan  mendorong  PAD  meningkat melalui  penerimaan  pajak  dan  retribusi  daerah. Berarti terdapat hubungan kausalitas antara peningkatan  DDF  sebagia  upaya  peningkatan kemandirian  keuangan  daerah  dengan  belanja modal.
Visualisasi dari alur pikiran tentang kemandirian  dan  kinerja  keuangan  daerah  dan hubungannya dengan belanja modal dapat dituangkan  kedalam  skema  kerangka  alur  pikir. Skema tersebut disajikan pada gambar berikut ini:
Derajat Desentralisasi Fiskal Kemandirian Keuangan Daerah Kinerja Keuangan Daerah Belanja Modal Effisiensi pengelolaan Keuangan Daerah Effektifitas pengelolaan Keuangan Daerah Upaya Pajak Otonomi daeah P A D Gambar. 1 Kerangka Pemikiran
3.   HASIL  PENELITIAN  DAN  PEMBA- HASAN
3.1   Tingkat  Kemandirian  Keuangan  Daerah Provinsi Jambi
-  Derajat Desentralisasi Fiskal
Analisis tingkat kemandirian keuangan pemerintah provinsi Jambi bertujuan untuk mengetahui pola hubungan antara pemerintah pusat dan  pemerintah  daerah  yang  bisa  memperlihatkan tingkat  kemandirian  pemerintah  Provinsi  Jambi dalam  melaksanakan  otonomi  daerah  dan  menilai kinerja keuangan pemerintah  provinsi Jambi dalam melaksanakan  kinerja keuangannnya sesuai dengan pola  hubungan  dan  tingkat  kemampuan  daerah. Untuk  menganalisis  Derajat  Desentralisasi  Fiskal digunakan    perhitungan  :  Persentase  Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah.
Pada  tabel  4  dan  grafik  gambar  2  terlihat bahwa sejak tahun 2001-2012 persentase pendapatan  asli  daerah  (PAD)  terhadap  total pendapatan  daerah  (TPD)  mengalami  fluktuasi. Sejak tahun 2001 – 2004, persentase PAD terhadap TPD mengalami peningkatan yang cukup signifikan.  Namun  pada  tahun    2005–2009 persentase PAD terhadap TPD cenderung menurun. Persentase  PAD  terhadap  TPD  yang  terbaik sepanjang  dua  belas  tahun  terakhir  terjadi  pada tahun  2004,  2005  dan  2011.  Pada  tahun  tersebut PAD memberikan kontribusi terhadap TPD masing- masing  sebesar  46,06  persen  dan  46,66  persen  dan 47,34 persen.

## Tabel. 4
Perkembangan Derajat Desentralisasi Berdasarkan Rasio PAD terhadap TPD Provinsi Jambi Tahun 2001-2012 Tahun Pendapatan Asli Daerah Total Pendapatan Daerah Derajat Desentralisasi Fiskal Kategori 2001 65.460.731.000,- 273.678.177.000,- 23,92 Sedang 2002 111.000.834.000,- 415.163.426.000,- 26,74 Sedang 2003 187.639.300.000,- 549.061.761.000,- 34,17 Cukup 2004 246.236.225.000,- 534.655.483.000,- 46,06 Baik 2005 283.589.737.000,- 607.839.484.000,- 46,66 Baik 2006 336.590.283.000,- 894.925.322.000,- 37,61 Cukup 2007 382.082.234.000,- 1.043.015.234.000,- 36,63 Cukup 2008 454.441.987.000,- 1.261.469.133.000,- 36,02 Cukup 2009 498.167.990.000,- 1.292.670.700.000,- 38,54 Cukup 2010 686.629.000.000,- 1.820.465.000.000,- 37,72 Cukup 2011 984.232.579.912,- 2.078.806.913.790,- 47,34 Cukup 2012 995.467.276.256,- 2.662.866.047.836,- 37,38 Cukup Rata-rata 37,40 Cukup
Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Jambi (diolah)

## DDF = PAD/ TPD x 100 %
23.92 26.74 34.17 46.06 46.66 37.61
36.63 36.02 38.54 37.72 47.34 37.38 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tingka t DD F Tahun

## Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Berdasarkan Rasio PAD terhadap TPD Provinsi Jambi Th.2001-2012
Untuk  tahun  2001  dan  2002,  persentase  PAD terhadap  TPD  masih  rendah  yaitu  hanya  di  bawah 30  persen.  Sementara  untuk  tahun  2003  dan  2006- 2012,  sudah  termasuk  kategori  baik  karena persentase  PAD  terhadap  TPD  berkisar  34-38 persen.  Jika  kita  amati,  setiap  tahun  PAD mengalami  peningkatan,  bahkan  pada  tahun  2010 peningkatan  PAD  hampir  mencapai  38  persen
dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya.  Namun hal  ini  tidak  membuat  persentase  PAD  terhadap TPD  menjadi  besar  karena  sumber  dari  dana perimbangan dan pendapatan lain-lain juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun  tersebut.  Total  pendapatan  daerah  sendiri pada  tahun  tersebut  meningkat  hampir  27  persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## Gambar. 2
Perkembangan Derajat Desentralisasi Berdasarkan Rasio PAD terhadap TPD Provinsi Jambi Tahun 2001-2012
Selama  periode  2001  -2012  secara  rata-rata derajat  desentralisasi  fiskal  provinsi  Jambi  hanya 37,40%  (kategori  cukup).  Dikatakan  cukup  karena koefisien  nya  berada  dibawah  angka  40,00%  - 50,00%  (kategori  baik).  Rendahnya  koefisien  ini disebabkan  Rendahnya  Penerimaan  PAD  terhadap Total Pendapatan.
Radianto (1997) dalam penelitiannya menyimpulkan  bahwa  peran  pemerintah  pusat  baik dalam  jangka  pendek  maupun  jangka  panjang berpengaruh  positif  terhadap  derajat  kemandirian fiskal daerah/derajat otonomi fiskal daerah.
Tabel  5    memperlihatkan  kontribusi  PAD terhadap  Total  Penerimaan  Daerah  TPD    tahun 2001  –  2012  rata-rata  37,74  persen  dan  apabila dilihat pertahun kontribusinya mengalami fluktuasi. Kisaran  kontribusi  PAD  terhadap  TPD  sepanjang tahun  2001  –  2012  adalah  antara  23  –  47  persen. Kontribusi  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2011  yaitu
47,34  persen.  Kontribusi  PAD  yang  tertinggi  di tahun  2011  terjadi  karena  perolehan  PAD  juga mengalami  peningkatan  yang  cukup  signifikan. Sementara untuk Dana Perimbangan dari pemerintah  pusat  sejak  tahun  2001  –  2012 memberikan  kontribusi  rata-rata  48,94  persen terhadap total Pendapatan Daerah. Kisaran kontribusi  dana  perimbangan  terhadap  TPD sepanjang  tahun  2001  -2012 adalah  antara  38  –  63 persen.  Ini  mendakan  bahwa  ketergantungan provinsi  Jambi  terhadap  pemerintah  pusat  dalam membiayai  pembangunan  daerah  masih  cukup tinggi. Perlu adanya upaya dari pemerintah provinsi Jambi  untuk  lebih  meningkatkan  PAD  yang disesuaikan dengan kapasitas  dan potensi  yang ada di  Provinsi  Jambi  yang  pada  akhirnya  dapat mengurangi  ketergantungan  terhadap  pemerintah pusat.
Tabel. 5

## Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2001-2012 (dalam rupiah)
Menurut  BPS  (2004),  ada  beberapa  faktor yang  menyebabkan  kecilnya  PAD  terhadap  total belanja yaitu:
1. Masih  adanya  sumber  pendapatan  potensial yang  dapat  digali  oleh  pemerintah  daerah  akan tetapi  berada  di  luar  wewenang  pemerintah daerah.
2. Rendahnya tingkat hidup dan ekonomi masyarakat  yang  tercermin  dalam  pendapatan perkapita.
3. Kurang  mampunya  pemerintah  daerah  dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang ada.
3.2   Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Jambi
3.2.1 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah
Tingkat efektivitas keuangan daerah digunakan  untuk  mengukur  efektivitas  dalam merealisasikan  pendapatan  pemerintah  daerah  dan merupakan  tingkat  pencapaian  pelaksanaan  suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah Provinsi Jambi.
Dalam  implementasinya,  pemerintah  sering menggunakan rumus efektifitas yaitu membandingka  antara  realisasi  dengan  anggaran PAD  karena  dengan  rumus  itu  nilai  efektivitas biasanya  termasuk  kategori  cukup  efektif  atau bahkan  sering  mendapat  kriteria  sangat  efektif. Dengan  anggaran  yang  terlalu  rendah  berarti realisasi  PAD  dapat  denga  mudah  dicapai  tanpa kesulitan  sehingga  indikator  efektivitas  menjadi tidak  bermanfaat  atau  tidak  dapat  dijadikan informasi  untuk  membuat  perencanaan  berikutnya. Biasanya  Dinas  Pendapatan  Daerah  melakukan estimasi berdasarkan penerimaan tahun sebelumnya yang  kemudian selalu dinaikkan dengan persentase
tertentu  (misalnya  5  persen).  Tekhnik  perhitungan seperti  ini  mengabaikan  potensi  pajak  yang sebenarnya (Tan, 2010)
Agar  anggaran  PAD  yang  ditetapkan  lebih sesuai  dengan  kondisi  riil  yang  ada  di  propinsi Jambi,  maka  sebaiknya  pada  saat  penetapan anggaran  dihitung  potensi  PAD  yang  dimiliki  oleh provinsi Jambi. Oleh karena itu perhitungan tingkat efektivitas  PAD  yang  lebih  tepat  digunakan  yaitu (Tan, 2010) :
Dengan  pengukuran  seperti  tersebut  di  atas sudah dapat diperkirakan amat sulit untuk mencapai 100  persen  yang  berarti  realisasi  sama  dengan potensi.  Dalam  perencanaan  jika  realisasi  sudah mencapai 80 persen sudah dapat memberikan suatu gambaran keberhasilan pemerintah menggali potensi  PAD  tersebut.  Tentu  semakin  mendekati potensi  menunjukkan  keberhasilan  pemerintah merancang  dan  menghasilkan  penerimaan  PAD (Tan, 2010).
Berdasarkan  tabel  6  menunjukkan  bahwa tingkat  efektivitas  keuangan  pemerintah  provinsi Jambi  mengalami  fluktuasi  namun  memiliki kecenderungan meningkat. Dari tahun 2001 – 2012 efektifitas  keuangan  daerah  provinsi  Jambi  sudah sangat  efektif  karena  koefisiennya  berada  diatas angka 100 persen, Hal ini berarti bahwa pemerintah provinsi  Jambi  telah  berhasil  merealisasikan pendapatan  asli  daerah  dan  pendapatan  non  asli daerah  seperti  dana  perimbangan  pemerintah  pusat dan  provinsi  melalui  dana  alokasi  umum,  dana alokasi  khusus,  dan  bantuan  keuangan  lainnya.
Realisasi PAD
Efektifitas = ----------------------------- x 100%
Potensi PAD
126.17 135.86 108.09 123.04 101.28 107.58 104.70 111.85 122.01 132.15 153.39 132.14 0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Rasi o Efek ti fi ta s K e u an ga n Tahun Rasio Efektifitas Keuangan Provinsi Jambi Tahun 2001-2012
Realisasi pendapatan tersebut melebihi jumlah yang sudah dianggarkan oleh pemerintah untuk
memperoleh pendapatan.
Tabel. 6 Rasio Efektivitas Keuangan Provinsi Jambi Tahun 2001-2012 Tahun Anggaran PAD Realisasi PAD Efektivitas Keuangan Kategori 2001 51.882.669.000,- 65.460.731.932,- 126,17 Sangat Efektif 2002 81.704.429.000,- 111.000.834.369,- 135,86 Sangat Efektif 2003 172.303.467.000,- 187.639.300.115,- 108,90 Sangat Efektif 2004 200.123.175.716,- 246.236.225.716,- 123,04 Sangat Efektif 2005 279.997.834.270,- 283.589.737.270,- 101,28 Sangat Efektif 2006 312.884.335.586,- 336.590.283.408,- 107,58 Sangat Efektif 2007 364.927.123.540,- 382.082.234.637,- 104,70 Sangat Efektif 2008 406.306.854.595,- 454.441.987.272,- 111,85 Sangat Efektif 2009 408.309.785.000,- 498.167.990.389,- 122,01 Sangat Efektif 2010 455.795.726.000,- 602.355.302.089,- 132,15 Sangat Efektif 2011 641.658.215.660,- 984.232.579.912,- 153.39 Sangat efektif 2012 753.366.207.083,- 995.467.276.256,- 132.14 Sangat efektif Rata-rata 121,58 Sangat Efektif
Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Jambi (diolah)
Rasio efektifitas tertinggi terjadi di tahun 2011 dimana  pemerintah  daerah  provinsi  Jambi  mampu mencapai  sebesar  153,39  persen  dari  anggara  yang ditetapkan,  dan  secara  rata-rata    rasio  efektifitas mencapai
121,58
persen. Grafik 4.2 memperlihatkan  perkembangan  rasio  efektifitas keuangan  provinsi  Jambi  selama  12  tahun.  Dari grafik  diatas  dapat  terlihat  selama  periode  waktu 2001  –  2012  Provinsi  Jambi  selalu  berhasil
merealisasikan  penerimaan  PAD  yang  telah ditetapkan.  Hal  ini  ada  dua  kemungkinan  yang terjadi. Pertama, pemerintah  provinsi  Jambi memang telah bekerja keras untuk dapat merealisasikan anggaran PAD yang telah ditetapkan  setiap  tahunnya  agar  tercapai. Kedua, anggaran  PAD  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah provinsi  Jambi  terlalu  rendah  dan  dibawah  dari kapasitas dan potensi yang ada di Provinsi Jambi.

## Gambar. 3
Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2001-2012
3.2.2 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
Tingkat  efisiensi  dimaksudkan  untuk  menilai pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang  dicapai  oleh  pemerintah.  Rasio  efisiensi merupakan  tingkat  pencapaian  pelaksanaan  suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah  yang  diukur  dengan  membandingkan realisasi  belanja  dengan  anggaran  belanja  yang
telah  ditetapkan,  dalam  satuan  persen  .  Semakin kecil  rasio  ini,  maka  semakin  efisien,  begitu  pula sebaliknya.  Pada  sektor  pelayanan  masyarakat adalah  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  dengan  baik dan  pengorbanan  seminimal  mungkin.  Suatu kegiatan  dikatakan  telah  dikerjakan  secara  efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah  mencapai hasil  ( output )  dengan  biaya  ( input )  yang  terendah
119.00 147.00 135.00 143.00 127.00
119.00
106.00 113.00
103.00 93.00 90.00 93.00 0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Efi si e n si
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Provinjsi Jambi 2001-2012
atau  dengan  biaya  minimal  diperoleh  hasil  yang diinginkan.
Pada  tabel  6  terlihat  bahwa  rasio  efisiensi pemerintah provinsi Jambi selama tahun 2001-2012 cukup  memprihatinkan  yaitu  hanya  bergerak  di kategori  tidak  efisien  (119  persen)  dan  kurang
efisien  (93  persen).  Sepanjang  tahun  2001-2009 realisasi  belanja  daerah  selalu  melebihi  dari anggaran  yang  ditetapkan,  kecuali  untuk  tahun 2010    2011,  dan  2012  sudah  mengalami  perbaikan dibandingkan  dengan  tahun-tahun  sebelumnya namun persentasenya juga masih tinggi.

## Tabel. 7
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2001-2012 Tahun Anggaran Belanja Daerah Realisasi Belanja Daerah Efisiensi Keuangan Kategori 2001 230.735.448.000,- 273.678.179.000,- 119 Tidak efisien 2002 282.985.139.000,- 415.163.427.000,- 147 Tidak efisien 2003 413.894.095.000,- 557.768.060.000,- 135 Tidak efisien 2004 453.681.940.800,- 647.532.519.200,- 143 Tidak efisien 2005 732.800.246.800,- 932.483.389.000,- 127 Tidak efisien 2006 959.195.070.200,- 1.144.403.307.000,- 119 Tidak efisien 2007 1.291.600.630.000,- 1.363.592.117.000,- 106 Tidak efisien 2008 1.429.178.038.000,- 1.615.956.992.000,- 113 Tidak efisien 2009 1.620.586.885.000,- 1.670.048.306.000,- 103 Tidak efisien 2010 1.596.391.473.716,- 1.488.130.349.597,- 93 Kurang efisien 2011 1.938.926.763.736,- 1.750.241.856.160,- 90 Kurang efisien 2012 2.765.573.219.873,- 2.558.458.187.655,- 93 Kurang efisien Rata-rata 109 Tidak efisien
Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Jambi (diolah)
Secara  rata-rata  selama  periode  2001  –  2012 rasio  efisiensi  keuangan  daerah  provinsi  Jambi mencapai  109  persen  (  tidak  efisien),  dikatakan tidak  efisien  karena  rasio  rata-ratanya  diatas  100 persen.  Artinya  seluruh  anggaran  yang  tersedia habis  dibelanjakan  bahkan  ada  yang  melebihi  dari total  anggaran  yang  telah  ditetapkan  dengan  kata lain, pemerintah provinsi Jambi cenderung menggunakan  seluruh  anggaran  belanja  yang  ada. Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  tingkat  efisiensi pengelolaan  keuangan  pemerintah  Provinsi  Jambi masih  sangat  kurang  dan  terkesan  adanya pemborosan  dengan  tidak  mengindahkan  azas penghematan dan efisiensi anggaran belanja daerah. Selain itu pemerintah Provinsi Jambi juga memiliki kecenderungan selalu ingin menghabiskan anggaran yang telah dialokasikan dalam APBD.
Gambar  4  memperlihatkan  bahwa    efisiensi keuangan  daerah  provinsi  Jambi  bergerak  dari rasio  147  persen    s.d  93  persen.  Sepanjang  tahun 2001-2009  realisasi  belanja  daerah  selalu  melebihi dari anggaran yang ditetapkan, kecuali untuk tahun 2010    2011,  dan  2012  sudah  mengalami  perbaikan dibandingkan  dengan  tahun-tahun  sebelumnya namun  persentasenya  juga  masih  tinggi  yakni  93 persen, 90 persen dan 93 persen.
Kenyataan  ini  sungguh  menggembirakan karena  artinya  pemerintah  provinsi  Jambi  telah melakukan usaha penghematan anggaran. Diharapkan  ke  depan  pemerintah  provinsi  Jambi dapat  lebih  melakukan  efisiensi  namun  tetap memaksimalkan pencapaian tujuan.

## Gambar. 4
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2001-2012
0.58 0.91 1.52 1.91 2.10 2.37 2.52 2.68 2.85 2.80 4.70 4.60 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 R asi o E fekt ifi tas Tren Upaya Pajak Provinsi Jambi

## 3.2.3 Upaya Pajak
Upaya  Pajak  ( tax  effort )  daerah  adalah  upaya pemerintah  daerah  untuk  mengoptimalkan  potensi PAD  yang  saat  ini  masih  di  dominasi  oleh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, yang kemudian  digunakan  juga  untuk  membiayai penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah.  Untuk mengetahui  kinerja  ( performance )  PAD,  terutama yang  diperoleh  dari  penerimaan  pajak  daerah  dan retribusi  daerah,  antara  lain  dapat  menggambarkan rasio  antara  PAD  dengan  pendapatan  masyarakat dalam  periode  yang  sama.  Daya  pajak  ( tax  effort ) dapat  juga  digunakan  untuk  menganalisisi  posisi fiskal  suatu  daerah  yaitu  dengan  membandingkan penerimaan  pajak  terhadap  kapasitas  (kemampuan) pajaknya.  Suparmoko  (dalam  Handayani,  2009) mengemukakan  bahwa  daya  pajak  adalah  pajak yang  sungguh-sungguh  dikumpulkan  oleh  kantor pajak  dan  dibandingkan  dengan  potensi  pajaknya ( tax potential ) yaitu sejumlah pajak yang seharusnya  mampu  dikumpulkan  dari  pajak  ( tax base ) dikalikan tarifnya.
Membandingkan  rasio  antara  pajak  dan potensi  antar  daerah  disebut  sebagai  prestasi  pajak ( tax  performance ).  Menurut  Susanti  (dalam Handayani, 2009) menyebutkan bahwa upaya pajak sebagai  kemampuan  pemerintah  mengumpulkan dananya  melalui  pajak.  Dimana  upaya  pajak merupakan  rasio  pajak  terhadap  basis  pajak.
Sebagai  proksi  oleh  basis  pajak,  digunakan  nilai Produk  Domestik  Bruto  (PDRB).  Semakin  besar nilai  daya  pajak  ( tax  effort )  maka  semakin  besar pula  kemampuan  pemerintah  dalam  menjaring dananya melalui pajak.
Berdasarkan data pada gambar 5 di bawah ini terlihat  bahwa  Upaya  pajak  provinsi  Jambi menunjukkan  tren  yang  meningkat.  Peningkatan tertinggi  terjadi  pada  tahun  2011  yakni  4,70. Secara  rata-rata  periode  2001  –  2012  upaya  pajak propinsi Jambi hanya 2,46 persen. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah provinsi Jambi “malas”  dalam  menggali  potensi  dan  sumber keuangan  yang  ada  di  provinsi  Jambi.  Munculnya kemalasan  daerah  dalam  menggali  potensi  dan sumber  keuangan  daerahnya,  disebabkan  oleh berubahnya  fungsi  dana  perimbangan  pusat  ke daerah  dari  fungsi  insentif  menjadi  fungsi pendapatan  yang  mengakibatkan  ketergantungan pada  dana  perimbangan  tersebut.  Secara  alamiah, memperoleh  sesuatu  yang  gratis  ( free )  lebih menarik  dibandingkan  dengan  sesuatu  yang  harus dicapai  dengan  kerja  keras.  Apalagi  mengingat jumlah dana perimbangan yang diberikan jauh lebih besar  dibandingkan  dengan  PAD  yang  terkumpul dalam  periode  yang  sama.  Hal  inilah  yang menjadikan daerah menjadi malas dalam mengoptimalkan sumber daya daerah yang potensial untuk sumber penerimaan.

## Gambar. 5
Tren Upaya Pajak Pemerintah Provinsi Jambi
Tahun 2000-2012
Grafik  di  atas  memperlihatkan  trend  upaya pajak  yang  mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke
tahun  selama  periode 2001  – 2012. Trend  tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu  4,70 persen.
Tabel. 8

## Upaya Pajak Provinsi Jambi Tahun 2000-2012
4.3   Hubungan Tingkat Kemandirian dan Kinerja  Keuangan  Daerah  dengan  Belanja Modal Provinsi Jambi
4.3.1  Hubungan  Tingkat  Kemandirian  Keuangan dengan Belanja     Modal.
Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  akan berkaitan dengan peningkatan Kemandirian Keuangan  Daerah  yang  terlihat  dari  Derajat Desentralisasi  Fiskal.  Semakin  Tinggi  Derajat Desentralisasi  Fiskal,  maka  daerah  semakin Mandiri  dalam  hal  keuangan,  sebaliknya  Derajat Desentralisasi Fiskal yang rendah akan memyebabkan pemerintah daerah semakin tergantung pada pemerintah pusat.
Disamping  itu,  kemandirian  keuangan  daerah yang  terwakili  oleh  Derajat  Desentralisasi  Fiskal akan  memperlihatkan  pula  kemampuan  daerah membiayai pengeluaran daerah. Pengeluaran daerah
yang  lebih  strategis  adalah  pengeluaran  dalam bentuk  belaja  modal  atau  dikenal  juga  sebagai investasi  sektor  publik.  Belanja  modal  digunakan untuk  membangun  sarana  dan  prasarana  daerah seperti  jalan,  jembatan,  irigasi,  gedung  sekolah, rumah  sakit  dan  pembangunan  fisik  lainnya, termasuk  juga  sarana  dan  prasarana  pemerintahan, baik  kantor  bupati  maupun  kantor  unit  kerja-unit kerja yang ada di daerah.
Dari  Tabel  8  di  atas  dapat  dilihat    proporsi Belanja  Modal  Provinsi  Jambi    dari  tahun  2001  – 2012  mengalami  fluaktuatif  yakni  berkisar  dari 26,69  persen  sampai  dengan  37,67  persen.  Hal  ini dapat  dimaknai  bahwa    tahun  2012  pemerintah provinsi  Jambi  mengalokasikan  26,69  persen  dari Total  Belanja    untuk  belanja  modal,  sedangkan tahun 2008 pemerintah provinsi Jambi mengalokasi 37,67 persen dari Total belanja.

## Tabel. 9 Proporsi Belanja Modal Provinsi Jambi
Tahun 2001-2012 Tahun Belanja Modal Total Belanja Daerah Proporsi Belanja Modal Nilai Nilai 2001 77.856.628.000,00 273.678.179.000,00 28,45 2002 132.679.745.000,00 415.163.427.000,00 31,96 2003 191.264.763.000,00 557.768.060.000,00 34,29 2004 187.185.890.800,00 654.977.310.900,00 28,58 2005 279.427.573.100,00 772.838.624.200,00 36,16 2006 411.155.247.100,00 1.156.842.788.400,00 35,54 2007 482.080.087.625,00 1.363.592.116.690,00 35,35 2008 608.700.849.540,00 1.615.956.992.043,00 37,67
2009 483.926.717.838,00 1.670.048.305.683,00 28,98 2010 465.860.321.003,00 1.488.130.350.003,00 31,31 2011 518.750.581.050,00 1.750.241.856.160,00 29,64 2012 682.766.683.874,00 2.558.458.187.655,00 26,69
Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Jambi (diolah)
Belanja modal sendiri besar kecilnya ditentukan oleh banyak faktor. Dalam penelitiannya Holtz-Eakin  et  al  (1994)  menyatakan  adanya keterkaitan  sangat  erat  antara  transfer  dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Pada studi yang dilakukan oleh legrenzi & Milas (2001) dalam Abdullah  dan  Halim  (2003)  menemukan  bukti empiris  bahwa  dalam  jangka  panjang  transfer berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan  jumlah  transfer  dapat  menyebabkan penurunan  dalam  pengeluaran  belanja  modal. Prakoso  (2004)  memperoleh  teman  empiris  yang
sama  yang  menunjukkan  bahwa  jumlah  belanja modal  dipengaruhi  oleh  dana  alokasi  umum  yang diterima  dari  pemerintah  pusat.  Hasil  penelitan Susilo  dan  Adi  (2007)  semakin  memperkuat kecenderungan  ini.  Mereka  menemukan  bahwa kemandirian  daerah  tidak  menjadi  lebih  baik, bahkan  yang  terjadi  adalah  sebaliknya  yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah  pusat    menjadi  semakin  tinggi.  Hal  ini memberikan  adanya  indikasi  kuat  bahwa  perilaku belanja  daerah  khususnya  belanja  modal  akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan ini.

## Tabel. 10
Hasil Korelasi Rank Spearman Tingkat Kemandirian Dengan Belanja Modal 2001 – 2012
Hasil  olahan  SPSS  Windows  1.7  di  atas menunjukkan    hubungan  yang  positif,  tetapi  tidak signifikan  antara  belanja  modal  dengan  tingkat kemandirian  keuangan  daerah.  Dikatakan  positif adalah karena arahnya yang positif sedangkan tidak signifikan  karena  signifikannya  yang  terlalu  tinggi yaitu 0,265  (two tailed) lebih dari 0,1.
Hal ini dapat dimaknai bahwa tidak signifikan hubungan  tersebut  disebabkan  hasil  rata  –  rata Derajat Desentralisasi Fiskal provinsi Jambi adalah 37,40  %  dengan  kategori  cukup.  Berarti  untuk membiayai modal diperlukan Derajat Desentralisasi Fiskal yang lebih tinggi atau kemandirian keuangan daerah  yang  lebih  besar  yang  tergambar  pada kategori Derajat Desentralisasi Fiskal minimal baik (  ≥  50  persen).  Artinya  kontribusi  PAD  terhadap Total  Penerimaan  pendapatan  harus  diatas  50%
sehingga  mampu  membiayai  belanja  modal  lebih besar lagi.
4.3.2   Hubungan Kinerja Keuangan Daerah dengan Belanja Modal
Kinerja  keuangan  dearah  provinsi  Jambi peroide  2001  –  2012  yang  diwakili  oleh  rasio efisiensi adalah tidak efisien.  Tabel  11 dibawah ini memeprlihat  hasil  Pengujian    korelasi  Belanja Modal dengan Kinerja Keuangan Daerah.
Olahan SPSS 1.7 for Windows   menunjukkan hasil  bahwa    hubungan  antara  Belanja  Modal dengan  Kinerja keuangan  daerah    yang  diwakili oleh  rasio  efiseinsi  menunjukkan  arah  negatif sebesar  (–  793),  dengan  signifikansi  pada  0,01 (1%).
Tabel. 11 Hasil Korelasi Rank Spearman Tingkat Kemandirian Dengan Belanja Modal 2001 – 2012
Ini  berarti  bahwa  hubungan  antara  kinerja keuangan  dengan  Belanja  Modal  signifikan  tetapi arahnya  negatif.  Hubungan  signifikan  dan  arah negatif  dapat dimaknai  semakin tinggi nilai kinerja keuangan  daerah  yang  diwakili  oleh  rasio  efisiensi maka  semakin  tidak  baik  kondisi  kinerja  keuangan tersebut,  karena  rasio  tingkat    efiseinsi  yang  tinggi (≥  100  %)  merupakan  kategori  efisien  keuangan yang  tidak  efisien.  Tidak  efisien  disebabkan  oleh sebagian  besar  dari  Total  Anggaran  belanja digunakan  untuk  belanja  tidak  langsung  (belanja pegawai)    sehingga  alokasi    untuk  belanja  modal menajdi kecil. Untuk itu agar alokasi belanja modal meningkat  maka  diperlukan  upaya  meningkatkan efisiensi atau rasio efisien  yang angkanya kecil ( > 60% ).
4.4.   Implikasi Kebijakan Hasil Penelitian
1. Peningkatan  Kemandirian  Keuangan  Daerah (DDF)  dapat  dilakukan  dengan  peningkatan PAD melalui :
a. Pajak dan retribusi Menurut  Undang-undang  No  28  tahun  2009 peningkatan  yang  dapat  dilakukan  adalah Intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi melalui  penambahan  wajib  pajak  dan retribusi  daerah,  karena  penambahan  objek pajak  dan  retribusi  serta  peningkatan  tarif tidak memungkinkan lagi.
b. Laba BUMD Saat  ini  Badan  Usaha  Milik  Daerah  yang menghasilkan  keuntungan  hanya  Bank Jambi,  sedangkan  BUMD  yang  lainnya merugi seperti PT. Jambi Indoguna Internasional.  Oleh  karena  itu  diperlukan Rasionalisasi  dan  Restruktrurisasi  BUMD agar dapat meningkatkan laba dan PAD bagi Provinsi Jambi.
c. Lain-lain pendapatan yang sah Optimalisasi Penggunaan asset daerah melalui  penyewaan  asset  dan  Pemanfaatan asset  pemerintah  daerah  dengan  swasta dalam  bentuk    BOT  ( Built  Operation Transfer )
2. Kinerja  keuangan  pemerintah  provinsi  Jambi yang  diwakili  oleh  Efisiensi  Efektifitas  serta Upaya  Pajak,  hanya  efisiensi  yang  belum tercapai,  khususnya  dalam  belanja  tidak langsung.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  upaya mengefisienkan  penggunaan  belanja  langsung maupun  tidak  langsung  khususnya  belanja pegawai. Minimal alokasi belanja tidak langsung  sebesar  60%  dan  biaya  langsung sebesar  40  %.  Oleh  karena  itu  belanja  pegawai harus diupayakan minimalisasi melalui program optimalisasi  pegawai.  Ini  berarti  penambahan pegawai  tidak  boleh  dilakukan,  agar  besaran belanja langsung tidak meningkat.
3. Untuk  meningkatkan  belanja  modal  maka diperlukan  peningkatan  efisiensi  belanja  tidak langsung  agar  besaran  alokasi  untuk  belanja modal  meningkat  dan  berdampak  terhadap pembangunan daerah.

## 4.   SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  pengujian  yang  telah dilakukan  dan  didukung  dengan  teori  serta pembahasan pada bab terdahulu, maka pada bab ini akan  dikemukakan  beberapa  simpulan,  dan  saran berkaitan dengan penelitian.

## 4.1   Simpulan
1. Tingkat Kemandirian Keuangan daerah Provinsi Jambi  sejak  tahun  2001-2012  berdasarkan  ratio PAD  terhadap  total  pendapatan  daerah,  secara rata-rata adalah sebesar 37,40% dengan kategori cukup.
2. Kinerja  Keuangan  daerah  pemerintah  Provinsi Jambi sejak tahun 2001-2012  yang terlihat dari: a. Efektifitas  keuangan  provinsi  Jambi  sejak tahun  2001-2012  termasuk  ke  dalam kategori  SANGAT  EFEKTIF  dengan  rata- rata 121,58%.
b. Efisiensi  keuangan  provinsi  Jambi  sejak tahun  2001-2012  termasuk  ke  dalam kategori  TIDAK  EFISIEN    dengan  rata-rata 109%.
c. Upaya  pajak  provinsi  Jambi  sejak  tahun 2001-2012  terus  mengalami  peningkatan namun masih tergolong RENDAH. Rata-rata daya pajak provinsi Jambi sejak tahun 2001- 2012  hanya  2,46%    artinya  kontribusi  pajak dan  retribusi  daerah  terhadap  PDRB  hanya 2,46 persen.
3.  Kemandirian daerah berhubungan tidak signifikan  dengan  belanja  modal,  sedangkan kinerja keuangan daerah berhubungan signifikan dengan belanja modal.
5.2 Saran
Berdasarkan  kesimpulan  dari  hasil  penelitian diatas  maka  dapat  disarankan  kepada  pemerintah provinsi Jambi hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam  upaya  meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) maka perlu dilakukan intensifikasi  Wajib  pajak  dan  Retribusi  daerah, peningkatan  laba  BUMD    dan  optimalisasi pemanfaatan  asset.  Disamping  itu  peningkatan PAD  juga  dapat  dilakukan  melalui  peningkatan kemampuan administrator (SDM) dengan berbagai macam jalur pendidikan dan pelatihan.
2. Mengembangkan  basis  pajak  daerah  yaitu melalui  reformasi  fiskal  pemerintah  Indonesia dimana pajak properti merupakan hal yang tepat
untuk langkah tersebut; meluruskan administrasi kota;  merestrukturisasi  kesulitan  BUMD  dan instansi layanan publik pemerintah lainnya agar lebih Profitable dan meningkatkan cost recovery untuk  pelayanan  sehingga  dapat membantu  Peningkatan  PAD  dan  membangun mekanisme  keuangan  provinsi  Jambi  yang berkelanjutan.  Peningkatan  kapasitas  pajak melalui  pemungutan  pajak  air  bawah  tanah  dan air  permukaan,  alat  angkutan  air  dan  BBN kendaraan di atas air.
3. Dalam  rangka  meningkatkan  efisiensi  pada belanja daerah maka diperlukan upaya menekan biaya  langsung  khusus  belanja  pegawa  melalui, penetapan  moratorium  penambahan  jumlah pegawai  atau  memberlakukan  zero  growth  agar belanja pegawai tidak meningkat.
4. Guna meningkatkan alokasi belanja modal maka diperlukan peningkatan efisiensi, khusunya pada belanja  tidak  langsung.  Disamping  itu  efisiensi juga dapat dilakukan terhadap  belanja langsung khususnya belanja pegawai.

## DAFTAR REFERENSI
Abdullah  Syukriy  dan  Halim  Abdullah,  (2006) Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah  dalam  hubungannnya  dengan  Belanja Pemeliharaan  dan  Sumber  Pendapatan. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol. 2, No.2 halaman 17- 32
Adi,Priyo  Hari  (2007), Kemampuan  Keuangan  Daerah dalam  Era  Otonomi  dan  Relevansinya  dengan Pertumbuhan Ekonomi , Artikel pada Accounting Conference di Universitas Indonesia.
Azhar,  Mhd  Karya  Satya  (2008), Analisis  Kinerja Keuangan  Pemerintah  daerah  kab  /Kota sebelum  dan  sesudah  otonomi  daerah, Tesis. Medan
Bastian,Indra,(2001)  . Akuntansi  Sektor  Publik .  BPFE, UGM Yogyakarta,
Bratakusumah,  Deddi  Supriadi  dan  Solihin,  Dadang,
(2001): Otonomi  Penyelenggaraan  Pemerintah Daerah , PT Gramedia, Jakarta.
Dajan,  Anto  (1986), Pengantar  Metode  Statistik, Penerbit LP3ES, Jakarta
Devas,  Nick,  Brian  Binder,  Anne  Booth,  Kenneth Davey  and  Roy  Kelly,  (1989), Keuangan Pemerintah  Daerah  di  Indonesia, (terjemahan oleh Masri Maris) . UI-Press, Jakarta.
Elmi, Drajat (2002) “ Peningkatan Penerimaan Daerah sebagai  Sumber  Pembiayaan  Pembangunan” Majalah  Perencanaan  Pembangunan  No.6,  36- 43.
Ekawarna, Shita Unjawati., Sam, Iskandar., Rahayu, Sri (2009). Pengukuran Kinerja Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  (APBD) Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Muaro  Jambi . Jurnal Cakrawala Akuntansi. Jambi.
Gujarati,  Damodar  (1995), Ekonometrika  Dasar  Edisi Bahasa  Indonesia ,  Alih  Bahasa  Sumarno  Zain, Penerbit Erlangga, Jakarta
Ghozali,  Imam  (2005), Aplikasi  Analisis  Multivariate dengan Program SPSS , Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
Halim,  Abdul  (2004), Akuntansi  Sektor  Publik  “ Akuntansi  Keuangan  Daerah”, Edisi  Revisi, Salemba Empat, Jakarta
Halim,  Abdul  (2007),  “ Akuntansi  dan  Pengendalian Pengelolaan  Keuangan  Daerah”, UPP  STIM YKPN  Yogyakarta  Edisi  Revisi,  Seri  Bunga Rampai, Manajemen Keuangan Daerah.
___________  (2008). Analisis  Investasi  (Belanja Modal) Sektor Publik- Pemerintah Daerah , UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
Hidayat,Paidi, Ario Pratomo, Wahyu, Agus Harjito,D : Analisis  Kinerja  Keuangan  Kabupaten  /Kota Pemekaran di  Sumatera Utara, Jurnal Ekonomi Pembangunan  Vol.  12  No.3  Desember  (2007), hal 213-222 .
Insukindro,  Mardiasmo,  Widayati.  W,  Jaya.  W.K,
Purwanto.B.M, Halim.A, Suprihanto. J, Purnomo. A.B, (1994).“ Peran dan Pengelolaan Keuangan  Daerah  dalam  Usaha  Peningkatan PAD”. Laporan  Penelitian.  KKD,  FE-UGM, Yogyakarta.
Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo (2000), Metode Penelitian  Bisnis, Bagian  Penerbit  Fakultas Ekonomi (BPFE), Jogjakarta
Kaho,Yosef Riwu, (2001), Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: identifikasi beberapa
faktor yang
mempengaruhi penyelenggaraannya, Penerbit  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Karo-Karo, Syukur Selamat (2006), Hubungan Belanja Modal  Operasional  dan  Pemeliharaan  pada pemerintah  Kabupaten/Kota  di  pulau  Jawa Program  Magister-Sains  Sekolah  Pascasarjana Universitas Gajah Mada. Tesis.
Mahmudi,  (2009), Manajemen  Keuangan  Daerah, Erlangga, Jakarta.
Mardiasmo,  (2002), Akuntansi    Sektor  Publik ,  Andi, Yogyakarta.
Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . ANDI. Yogyakarta.
Nordiawan,  Deddi,  2010. Akuntansi  Sektor  Publik . Salemba Empat, Jakarta.
Nugroho,  Fajar.,  Rohman,  Abdul  (2012). Pengaruh Belanja  Modal  Terhadap  Pertumbuhan  Kinerja Keuangan  Daerah  dengan  Pendapatan  Asli sebagai  Variabel  Intervening ,  Juornal  of Accounting  Vol.  1  No.  2  Tahun  2012  halaman 1-14.
Peraturan  pemerintah  No.  58  Tahun  2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan  Menteri  Dalam  Nomor  13  tahun  2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah .
Radianto,(2007). Studi Kebutuhan Kuantitas dan Kualitas  SDM  untuk  Sektor-sektor  Unggulan  di Kapet  Seram  –  Maluku, Jurnal  Ekonomi  dan Bisnis  Indonesia  Vol.10  nomor  1  BPFE, Yogyakarta.
Susilo,  Gideon  Tri  Budi  dan  Priyo  Hari  Adi,(2009). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah  Otonomi  Daerah Jurnal  Akuntansi  dan Keuangan  Sektor  Publik”  Volume  10  Nomor  1 hal 1883 – 1899.
Sularso,  Havid.,Restianto,  Yanuar  E  (2011). Pengaruh Kinerja  Keuangan  Terhadap  Alokasi  Belanja
Modal dan Pertumbuhan
Ekonomi
Kabupaten/Kota  di  Jawa  Tengah , Media  Riset Akuntansi, Vol. 1 No.2 Agustus 2011.