## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 3, No. 2, December 2022 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## MODEL PENGUATAN MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF

## Dewi Sartika, Fatahullah, Lalu Adnan Ibrahim
Universitas Mataram Corresponding Email : sartikadewiunram@gmail.com

## Abstrak
Pemidanaan terhadap anak semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki beberapa alternatif dan peluang penyelesaian menggunakan mekanisme diluar hukum dengan beberapa kriteria tindak pidana, salah satunya melalui mekanisme diversi formal. Dalam proses tersebut keterlibatan masyarakat sangat sentral mengingat pemulihan antara pelaku dan korban akan bermuara pada masyarakat. Penelitian ini akan bertujuan untuk melakukan kajian terhadap model penguatan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana anak menggunakan pendekatan keadilan restorativ. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam sistem peradilan pidana anak peran masyarakat ada pada awal dan akhir terjadinya kasus. Kasus tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat juga tidak lepas bergantung pada kondisi sosial kemasyarakatan selain individu dari si pelaku dan korban. Pada akhir kasus, pelaku maupun korban yang sudah masuk dalam proses hukum diharapkan proses reintegrasi didukung oleh masyarakat, masyarakat dapat melakukan partisipasi untuk pembentukan kelembagaan non formil baru untuk melakukan penyelesaian dan partisipasi tersebut, selain itu dapat melakukan penguatan melalui kelembagaan formal yang sudah ada.
Kata kunci: Restorative Justice, Anak, Tindak Pidana.

## A. PENDAHULUAN
Masalah akses keadilan menjadi masalah yang terus menjadi perhatian semua pihan, baik itu pemerintah, akademisi, maupun lembaga non pemerintah yang memberikan perhatian untuk membatu menyelesaikan permasalahan ini. Konsep akses terhadap keadilan di Indonesia, berfokus pada dua tujuan dasar dari keberadaan sistem hukum, yaitu sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan dan sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentuan atau keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun kelompok. Ide dasar yang hendak diutamakan dalam konsep ini adalah untuk mencapai keadilan sosial (social justice) bagi warga negara dari semua kalangan.
Dalam konteks keindonesiaan, akses terhadap keadilan diartikan sebagai keadaan dan proses di mana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga negara agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun informal, didukung oleh mekanisme keluhan publik yang baik dan responsif,
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 172~186
agar dapat diperoleh manfaat yang optimal dan memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri.
Dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dituangkan Empat tujuan bernegara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Seharusnya hukum dan kebijakan politik ekonomi Indonesia tidak boleh lepas dari empat tujuan tersebut.
Untuk mewujudkan tujuan konttitusi tersebut, Negara mempersiapkan berbagai instrumen pranata sosial, hukum dan ekonomi termasuk pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kebutuhan sosial kemasyarakatan yang kondusif. Salah satu instrumental yang sangat krusial adalah perlindungan terhadap anak.
Pengertian anak jika ditinjau lebih lanjut lagi dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu, dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. 1 Mengenai pengertian anak atau kriteria seseorang bisa dikategorikan sebagai anak dapat dilihat dari beberapa macam pendapat yang berbeda. Dari agama islam misalnya, kedewasaan seseorang atau biasa disebut baligh tidak dapat ditentukan berdasarkan dari umur tertentu, namun dilihat dari perkembangan fisik dan jiwa seseorang tersebut. Bagi anak perempuan kriteria baligh atau sudah dewasa dapat dilihat ketika sudah datang bulan atau menstruasi, sedangkan anak laki-laki telah dinggap baligh atau dewasa apabila ia sudah mengalami mimpi basah. Penentuan kriteria dewasa dalam islam dilihat dari tanda-tanda perubahan fisik pada anak laki-laki maupun anak perempuan.
Di Indonesia definisi anak terdapat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:
1.  Anak dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Jika seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun namun ia sudah pernah kawin maka ia tidak lagi berstatus sebagai anak, melainkan sebagai orang dewasa.
2.  Dalam KUHPerdata Pasal 330 ayat (1)Seseorang belum dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.
3.  Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1.Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak masih dalam kandungan. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 Anak adalah mereka yang berusia 12 tahun tapi belum berusia 18 tahun.
Di dalam Pasal 1 Konvensi Anak, Pengertian anak dirumuskan sebagai “setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”. 2 Dari beberapa penafsiran pengertian anak yang telah dikemukakan diatas maka sehubungan denganpenelitian
1 Abdussalam, 2007, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta, hlm.5
2 Chandra Gautama, 2000, Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis, Lembaga Studi Pers dan
Pembangunan (LSPP), Jakarta, hlm.21
ini penulis merujuk kepada pengertian yang terdapat pada UU SPPA. Dalam Undang- Undang tersebut yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan sebagai berikut:
1.  Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
2. Anak berkonflik dengan huum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
4.  Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaimnya sendiri
Dalam fakatanya isu perlindungan anak menjadi hal yang sering menjadi atensi khusus dari para legislator dan eksekutif, hal tersebut ditunjukkan dari beberapa perubahan instrumen hukum perlindungan Anak sejak Tahun 2002, diawali dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hingga perubahan terakhir pada tahun 2017 Negara mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Hal tersebut menyiratkan perhatian serius dari Negara untuk persoalan perlindungan anak di Indonesia.
Stigmatisasi anak nakal pun sudah dihapus sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang kemudian diganti dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Dalam Undang- Undang tersebut keadilan restoratif menjadi cita hukum dari Undang-Undang SPPA dan masyarakat berperan untuk mewujudkan keadilan restoratif yang menggeser paradigma keadilan retributif atau pembalasan terhadap kasus-kasus anak berhadapan dengan hukum.
Sedangkan Indonesia sendiri, Restorative Justice baru diterapkan dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Restorative Justice (Keadilan Restorative) dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 didefinisikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
Desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia. Desa memegang peranan penting dalam pembangunan hukum, ekonomi dan social kemasyarakatan. Bahkan dalam perkembangannya, saat ini Desa dapat
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 174~186
dikatakan sebagai leading sector pembangunan Nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari pengalokasian anggaran kepada pemerintahan desa cukup besar setiap tahunnya. yang mana tentunya anggaran tersebut diharapkan oleh Pemerintah untuk mendorong perepatan pertumbuhan pembangunan fisik maupun Sumber Daya Manusia di masyarakat. Sehingga Desa sebagai representasi dari masyarakat, menjadi penting menjadi sasaran edukasi mengenai tema-tema hukum yang relevan dan terkini seperti isu keadilan restorative, karena dalam undang-Undang SPPA, masyarakat dituntut untuk berperan aktif dalam membantu penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak pidana yang berbasis restorative justice. Oleh karena itu bagaimana paradigma tentang keadilan restoratif dan peran keterlibatan masyarakat dalam proses pemenuhan akses keadilan yang restoratif tersebut perlu untuk dibahas mendalam.

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, mengkaji pada aspek norma dan doktrin yang berlaku pada sebuah isu hukum/permasalahan. Sementara metode pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual apporach ).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengertian anak jika ditinjau lebih lanjut lagi dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu, dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. 3 Mengenai pengertian anak atau kriteria seseorang bisa dikategorikan sebagai anak dapat dilihat dari beberapa macam pendapat yang berbeda. Dari agama islam misalnya, kedewasaan seseorang atau biasa disebut baligh tidak dapat ditentukan berdasarkan dari umur tertentu, namun dilihat dari perkembangan fisik dan jiwa seseorang tersebut. Bagi anak perempuan kriteria baligh atau sudah dewasa dapat dilihat ketika sudah datang bulan atau menstruasi, sedangkan anak laki-laki telah dinggap baligh atau dewasa apabila ia sudah mengalami mimpi basah. Penentuan kriteria dewasa dalam islam dilihat dari tanda-tanda perubahan fisik pada anak laki-laki maupun anak perempuan.
Di Indonesia definisi anak terdapat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan yaitu sebagai berikut :
1.  Anak dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Jika seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun namun ia sudah pernah kawin maka ia tidak lagi berstatus sebagai anak, melainkan sebagai orang dewasa.
2.  Dalam KUHPerdata Pasal 330 ayat (1)Seseorang belum dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.
3.  Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1.Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak masih dalam kandungan. Dalam Undang-Undang
3 Abdussalam, 2007, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta, hlm.5
No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 Anak adalah mereka yang berusia 12 tahun tapi belum berusia 18 tahun.
Di dalam Pasal 1 Konvensi Anak, Pengertian anak dirumuskan sebagai “setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”. 4 Dari beberapa penafsiran pengertian anak yang telah dikemukakan diatas maka sehubungan denganpenelitian ini penulis merujuk kepada pengertian yang terdapat pada UU SPPA. Dalam Undang- Undang tersebut yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan sebagai berikut :
1.  Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
2. Anak berkonflik dengan huum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaimnya sendiri.
Romli Atmasasmita mengemukakan sistem peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum atau law enforcement, maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (certainly. Dilain pihak ,apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan social defense yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitik beratkan kegunaan (expediency).6 Tujuan akhir dari sistem peradilan pidana dalam jangka panjang yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan kebijakan sosial dalam jangka pendek yakni mengurangi terjadinya kejahatan dan residivisme jika tujuan ini tidak tercapai maka dapat dipastikan bahwa sistem itu tidak berjalan secara wajar. 5
Istilah sistem peradilan pidana ( criminal justice system ) menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlbat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.
Pengertian sistem peradilan pidana menurut beberapa ahli, diantaranya:
4 Chandra Gautama, 2000, Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Jakarta, hlm.21
5 Ali Zaidan,Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Sinar Grafika Jakarta 2015, hal..115.

## 176~186
a.  Mardjono Reksodiputro
Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga–lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana. 6 Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana ( criminal justice system ) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. 7 Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas–batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.
b. Muladi
Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksnaan pidana. 8 Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan. 9
c.  Remington dan Ohlin
Mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang–undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. 10
Setelah diundangkannya Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Het Herziene Regement (Stbl. 1941 No. 44) sebagai landasan sistem peradilan pidana Indonesia, landasan bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah dicabut. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (criminal policy) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. 11
a. Kepolisian
Kepolisian sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang secara langsung berhadapan dengan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan definisi kepolisian sebagai hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisis sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Fungsi kepolisian berdasarkan Pasal 2 UU tersebut adalah : “salah satu fungsi pemerintahan negara
6 Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi), Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, 1993, hlm.1
7 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana ( Criminal Justice System ) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, Hlm. 15.
8 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, Hlm. Viii dan 18
9 Ibid, hlm.. 4
10   Romli Atmasmita, op. cit hlm. 14 11   Romli Atmasasmita, op,cit, hlm. 24
di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”
b. Kejaksaan
Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana bekerja setelah ada pelimpahan perkara dari kepolisian. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan dibidang penuntutan serta tugas lain yang ditetapkan berdasarkan Undang – Undang. Dalam Pasal 13 KUHAP disebutkan bahwa: “Jaksa merupakan penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang–undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim.” c. Pengadilan
Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, sedangkan kewenangan mengadakan pengadilan itu sendiri berada ditangan lembaga kehakiman. Hal ini tercantum dalam Undang–Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Tugas ini meliputi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung. Selain itu pengadilan berkewajiban pula untuk mewujudkan membantu pencari keadilan serta berkewajiban untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP.
d.  Lembaga Pemasyarakatan Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga terakhir yang berperan dalam proses peradilan pidana. Sebagai tahapan akhir dari proses peradilan pidana lembaga pemasyarakatan mengemban harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana yang diantaranya berusaha agar pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya.
e. Advokat
Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang – Undang. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan landasan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Diundangkannya Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka advokat juga menjadi bagian (subsistem) dari sistem peradilan pidana, hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang–Undang tersebut, yang menyebutkan bahwa: Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang–undangan.”
Sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kemudian disingkat dengan SPPA, maka seluruh bagan dari aparat penegak hukum diatas diatur secara spesifik dalam Undang-Undang tersebut dimana Penyidik pada Kepolisian, Penuntut Umum pada Kejaksaan, dan Hakim pada Pengadilan, wajib memiliki kekhususan sebagai penyidik, penuntut dan hakim anak yang tersertifikasi sebagai syarat dapat menangani perkara anak. Ketentuan tersebut memberikan sentuhan baru dalam dunia Sistem Peradilan khususnya pembaharuan sistem peradilan pidana anak. Dalam Undang-Undang tersebut juga secara khusus
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 178~186
menyebutkan bahwa paradigma Keadian Restoratif yang menjadi cita hukum dari Undang-Undang tersebut.
UU SPPA lahir dengan norma yang lebih menginkorporasikan prinsip dan nilai dalam Konvensi Hak Anak (KHA) serta instrumen lain dalam perkembangan pemikiran mengenai HAM, khususnya yang berkenaan dengan hak anak. Yang paling istimewa, UU SPPA berani memasukkan paradigma penegakan hukum dengan pendekatan keadilan baru yang mau tidak mau membutuhkan komitmen penuh para penegak hukumnya untuk benar-benar terlibat secara aktif dalam menyelesaikan masalah anak. UU SPPA juga menggunakan sistem pemidanaan dua jalur (double track system) ketika KUHP baru menerapkan sistem yang sama namun hingga sekarang masih dalam bentuk rancangan, sehingga UU SPPA sudah beberapa langkah jauh di depan. Bentuk-bentuk sanksi pidana dan tindakan yang digunakan dalam UU SPPA telah mencerminkan tujuan pemidanaan yang lebih mengikuti pembaharuan hukum pidana (penal reform) dengan menganut aliran neo klasik, mengakui asas- asas atau keadaan yang meringankan pemidanaan, mendasarkan pada keadaan objektif dan mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. 12
Satu-satunya sistem peradilan pidana di Indonesia yang menggunakan bentuk pendekatan keadilan baru adalah sistem peradilan pidana anak. Para pemrakarsanya telah berhasil memasukkan paradigma baru di tengah pemikiran sistem peradilan pidana yang dipertahankan bertahun-tahun secara konvensional. Melihat sejarah pembentukannya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tampak sebagai suatu produk legislasi yang diprakarsai orang-orang yang sesuai dengan kompetensinya. Rancangan undang- undang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya perlu menunggu tidak lebih dari 1 (satu) tahun untuk dibahas dalam Rapat Kerja Komisi III bahkan lahir di tahun yang sama sejak mulai disampaikan Presiden kepada Pimpinan DPR RI dengan Nomor Surat R12/Presiden/02/2011 tanggal 16 Februari 2011. 13
Pada saat itu Presiden menugaskan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mewakili Presiden baik secara sendiri- sendiri maupun bersama-sama dalam pembahasan dengan DPR. Sosok yang membidani lahirnya undang-undang ini tampak memang sudah tidak asing dengan perjuangan gerakan perlindungan anak Indonesia seperti ibu Linda Agum Gumelar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat itu, Profesor Harkristuti Harkrisnowo sebagai leading sector yang mewakili Pemerintah di dalam rapat panitia kerja (Panja) RUU SPPA dan Apong Herlina yang saat itu menjabat sebagai komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Artinya UU SPPA lahir di waktu pemerintahan yang tepat. 14
Jenis keadilan baru yang diusung UU SPPA merupakan model keadilan yang selalu akan berhadap-hadapan dengan model keadilan retributif ( retributive justice model ). Keadilan restoratif lahir atas reaksi kaum Abolisionis yang menganggap sarana penal
12   Zainal Abidin, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #3 Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP, ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, Cetakan pertama, September 2005, hlm. 16. 13   Risalah Rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tahun sidang 2011-2012, masa persidangan I, Rabu, 5 Oktober 2011, pukul 11.05 – 12.40 WIB bertempat di Ruang Rapat Komisi III 14   Tim Penyusun Modul Sistem Peradilan Pidana Anak, Badan Diklat Kejaksaan RI, Jakarta. hlm 6
mengandung masalah atau cacat struktural, serta tidak memotivasi pelaku kejahatan menjadi orang baik kembali. Disamping itu korban kejahatan juga akan terus menderita meskipun pelaku kejahatan telah dihukum. 15
Keadilan restoratif diperkenalkan sebagai upaya memperkenalkan hubungan Pelaku- Korban atau “doer-victims” relationship, suatu pendekatan baru yang dikembangkan dalam ilmu hukum pidana dan sifat pemidanaan modern, menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau “daad-dader straftecht”. Keadilan restoratif membuat sistem hukum pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya.
Keadilan restoratif dimaknai sebagai pendekatan keadilan baru. Pendekatan keadilan ini muncul dari banyaknya kepincangan sistem dalam peradilan pidana yang dianggap tidak lagi menjadi sarana ampuh untuk memulihkan keseimbangan terhadap kepentingan negara, masyarakat maupun individu, termasuk kepentingan pelaku kejahatan dan korban kejahatan. Beberapa gerakan kemudian muncul, antara lain kaum abolisionist yang tidak mempercayai sarana penal sebagai sarana penanggulangan kejahatan sehingga menolak pemenjaraan. Ada pula kelompok yang tetap mempertahankan sistem penjara meskipun perlu diperbaiki.
Salah satu yang mengemuka adalah Herbert L Packer salah seorang eksponen golongan reformist yang menyatakan sistem pemenjaraan masih diperlukan meskipun harus digunakan dengan bertanggung jawab. Mengutip pendapatnya  dikatakan: 16
“the criminal sanctions are indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, get along without it; the criminal sanction is the available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harms, the criminal sanctions are at once the prime guarantor and prime threatener of human freedom. Use providently and humane- ly it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener”
(terjemahan: sanksi pidana sangat diperlukan; kita tidak bisa, sekarang atau di masa mendatang, hidup tanpa itu. Sanksi pidana adalah tindakan yang tersedia dan kita miliki untuk menangani bahaya dan ancaman bahaya yang nyata serta sanksi pidana merupakan penjamin utama namun juga sekaligus ancaman utama bagi kebebasan ma- nusia. Apabila kita menggunakannya secara hati-hati dan manusiawi maka menjadi penjamin perlindungan manusia; namun juga ketika digunakan tanpa pandang bulu dan secara paksa, dapat menjadi sebuah ancaman bagi kebebasan manusia).
Keadilan restoratif di dalam UU SPPA termaktub dalam pasal 5 UU SPPA. Ayat (1) nya mengatur bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Ayat (2) memberikan penjelasan atas sistem peradilan pidana anak yang diatur pada ayat (1) meliputi: a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. Kemudian ayat (3) mengatur bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tahap penyidikan sampai dengan persidangan wajib diupayakan Diversi.
15   Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 101. 16   Hebert L Packer, 1983, The Limit of Criminal Sanction, Stanford-California: Stanford University Press, hal 364- 366 dalam Natangsa Surbakti, Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan, Genta Publish- ing, Cetakan I, Januari 2015, Yogyakarta, hlm. 3.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 180~186
Meskipun pendekatan keadilan restoratif dianggap sebagai pendekatan keadilan baru yang dapat diterima dalam sistem peradilan pidana muthakhir yang merujuk pada sistem keadilan modern, tentu konsepnya akan dipertanyakan mengingat metodenya tidak dikenal dalam sistem peradilan pidana yang diterima dalam hukum acara pidana di Indonesia. UU SPPA sudah mengadopsi pendekatan keadilan restoratif sebagaimana tercantum dalam pasal 5 undang-undang dimaksud. Dimana berdasarkan ketentuan pasal dimaksud pendekatan keadilan restoratif dilakukan dalam setiap tahap pemeriksaan dari penyidikan, penuntutan, persidangan bahkan pada tahap pelaksanaan pidana atau tindakan dan bukan hanya dalam bentuk proses penyelesaian di luar persidangan berupa diversi.
Sistem peradilan pidana mengalami perkembangan dari masa ke masa hingga sampai tahun 2012 yakni dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebelum lahirnya Undang-Undang tersebut, telah ada produk hukum yang secara khusus mengatur Pengadilan Anak yaitu UU Nomor 3 Tahun 1997. Sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 juga telah ada bermacam-macam ketentuan atau peraturan yang mengatur proses peradilan bagi anak sebagaimana yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, Instruksi Mahkamah Agung dan Peraturan Menteri Kehakiman.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa Sistem Peradilan Anak memiliki sejarah panjang dan terbagi menjadi beberapa fase yaitu:
a) Periode Pra Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang    Pengadilan Anak Pemikiran dan usaha-usaha ke arah lembaga peradilan anak telah dimulai sekitar 1958 dengan diadakannya sidang pengadilan anak yang berbeda dengan sidang pengadilan yang berlaku untuk orang dewasa. Usaha ini disadari pada pemikiran bahwa terhadap anak yang melakukan kenakalan harus diberlakukan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Pembedaan sidang anak dengan sidang untuk orang dewasa itu merupakan hasil pembicaraan antar instansi yang terlibat dalam menangani masalah kenakalan anak yaitu, kehakiman, kejaksaan, kepolisian dan pra yuwana. 17 Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 belum ada F atau unifikasi hukum yang mengatur secara tersendiri tentang pengadilan anak melainkan secara teoritik dan praktiknya tersebar dalam kodifikasi, surat edaran Mahkamah Agung RI, Kseputusan menteri kehakiman RI dan lain sebagainya. Sejak Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 ketentuan mengenai proses pengadilan anak diatur dalam Pasal 45, 46 dan 47 Kitab UU Hukuk Pidana yang merupakan konkordansi dari  Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie  Belanda tanggal 15 Oktober 1915 dan berlaku sejak 1 Januari 1918. Selanjutnya, dengan undang- undang nomor 1 tahun 1946 (tanggal 26 februari 1946) termuat dalam berita Negara Republik Indonesia nomor 9 dan dengan UU tahun 1958 nomor 73 tanggal 29 september 1958 diberlakukan di seluruh Republik Indonesia.
Dalam ketentuan KUHP tersebut pada hakekatnya pengadilan anak dilakukan terhadap orang yang belum berumur 16 (enam belas tahun) di mana terhadap mereka dapat dijatuhi pidana, dikembalikan kepada orang tuanya/wali/pemeliharanya tanpa pidana apapun atau dijadikan anak Negara. Jikalau dijadikan anak Negara sampai umur 18 tahun dan bila dijatuhi pidana maka maksimum pidana pokoknya dikurangi sepertiga dan bila diancam pidana mati/seumur hidup maka lamanya pidana 15 tahun
17   Iman Jauhari, Hak-Hak Anak Dala Hukum Islam , (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), hlm. 136-137
serta pidana tambahan sesuai ketentuan Pasal 10 huruf b KUHP tidak dapat diterapkan (Pasal 45,46, dan 47 KUH Pidana).
Selanjutnya, pengaturan anak ini dalam teoritik dan praktiknya lebih lanjut diatur dalam surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1959 tanggal 15 februari 1959 yang pada pokoknya menentukan bahwa demi kepentingan anak-anak maka disarankan pemeriksaan perkara anak dengan pintu tertutup. Selanjutnya Mahkamah Agung RI melalui instruksinya nomor: M.A/Pem./048/1971 tanggal 4 Januari 1971 pada pokoknya menentukan bahwa “Masalah anak wajib disalurkan melalui peradilan yang memberi jaminan bahwa pemeriksaan dan putusan dilakukan demi kesejahteraan anak dan masyarakat tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan sehingga disarankan ditunjuk hakim khusus yang mempunyai pengetahuan, perhatian dan dedikasi terhadap anak.
Kemudian sidang pengadilan anak selanjutnya secara sepintas diatur dalam ketentuan Pasal 153 ayat (3) KUHAP yang pada pokoknya menentukan bahwa apabila terdakwanya dilakukan dengan pintu tertutup dan apabila tidak dilakukan demikian menyebabkan batalnya putusan demi hukum (Pasal 153 ayat (4) KUHAP). Berikutnya pengadilan anak dalam praktiknya mengacu pula pada peraturan Menteri Kehakiman No. M.06-UM.01.06 Tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang yang pada pokoknya menentukan bahwa sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal kecuali dalam hal tertentu dilakukan dengan hakim majelis, dengan pintu tertutup serta putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Kemudian jaksa penuntut umum, penasehat hukum bersidang tanpa toga serta pada sidang anak diharapkan kehadiran orang tuanya/wali/orang tua asuh serta adanya laporan social anak yang bersangkutan (Pasal 10, 11, 12) Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.06-UM.01.06. selanjutnya dalam praktiknya ketentuan pasal 12 ayat (2) peraturan menteri kehakiman nomor M.06-UM.0106 Tahun 1983 ini kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor. M.03-UM.01.03 tahun 1991.
Lebih lanjut, kemudian perkembangan persidangan anak selain bertitik tolak kepada peraturan terdahulu juga pada tahun 1987 praktik sidang anak mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1987 tanggal 17 November 1987 di mana pada pokoknya ditentukan bahwa pada penanganan sidang anak diperlukan pendalaman hakim terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maupun unsur lingkungan serta keadaan jiwa anak serta ditunjuknya hakim yang khusus menangani anak. Mahkamah Agung mengharapkan setiap hakim mempunyai perhatian (interest) terhadap anak yang melakukan tindak pidana, memperdalam pengetahuan melalui literature, diskusi dan lain sebagainya. 18
Pada tanggal 10 November 1995 Presiden telah mengajukan RUU tentang Peradilan Anak ke DPR, dan Menteri Kehakiman dalam hal ini mewakili Pemerintah dalam pembicaraan di DPR. 19 Menurut Busthanul Arifin, RUU tersebut masih banyak memiliki kekurangan, seperti yang terdapat dalam Pasal 21 RUU yang mencantumkan kewenangan pengadilan anak dalam bidang perdata dan pidana. Hal ini menyimpang dengan Negara-negara hukum di dunia. Karena pengadilan anak hanya dalam ranah atau bidang pidana (juvenile court) dan bidang perdata disebut family court. 20
18 Darwan Prints, Hukum Anak Indonesia, Bandung ; Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 7 19    Romli Atmasasmita, Yesmil Anwar, dkk, Peradilan Anak di Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 33.
20   Busthanul Arifin, RUU Tentang Peradilan Anak , dalam buku Peradilan Anak di Indonesia , (Bandung: Man- dar Maju, 1997), hlm. 35.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 182~186
Akhirnya dengan diundangkan UU Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak maka berdasarkan ketentuan pasal 67 UU No. 3/1997 secara eksplisit ketentuan pasal 45, 46 dan 47 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi sedangkan ditinjau dari aspek analogis peraturan-peraturan lainnya tetap berlaku dalam praktik peradilan penanganan sidang anak di indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan UU Nomor 3 Tahun 1997. 21 b) Periode Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dalam Lembaran Negara Nomor 3668, maka indodesia telah memiliki unifikasi hukum yang secara khusus mengatur mekanisme penyelesaian anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Setelah aturan ini diberlakukan, maka Pasal 45, 46, dan 47 dinyatakan tidak berlaku lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU Nomor 3 Tahun 1997 yang menyatakan “Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasca disahkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, segala peraturan yang mengatur proses peradilan anak yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, Instruksi Mahkamah, dan Peraturan Menteri Kehakiman telah terakomodir di dalamnya. Misalnya mengenai persidangan untuk anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan dalam persidangan tertutup dalam hal tertentu persidangan dapat dibuka untuk umum (Pasal 8).  Di samping itu, selama mengadili anak yang berhadapan dengan hukum, hakim, penasehat hukum dan Jaksa Penuntut Umum tidak dibolehkan menggunakan toga (Pasal 6). 22
Pengadilan anak merupakan segala aktifitas pemeriksaan dan memutus perkara yang menyangkut kepentingan anak. Undang-Undang Pengadilan Anak mengamanatkan bahwa  dalam melaksanakan persidangan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang masih anak-anak, UU membatasi usia anak mulai 8 tahun hingga 18 tahun, mengingat hal tersebut maka haruslah diperlakukan secara khusus sesuai dengan Undang-Undang.
Proses peradilan anak pada dasarnya mengacu pada hukum acara dari Peradilan Umum kecuali ditentukan lain oleh UU. Proses peradilan anak meliputi tahapan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, pemeriksaan di sidang Pengadilan dan lembaga Pemasyarakatan Anak. Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala Kepolisian Republik Indonesia. Untuk menjadi penyidk anak, seorang penyidik harus berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, penyidik lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penangkapan terhadap anak anak dilakukan guna kepentingan pemeriksaan paling lama satu hari. Penahanannya dapat dilakukan paling lama puluh hari. Guna pemeriksaan lebih lanjut, atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang paling lama sepuluh hari. Dalam jangka tiga puluh hari penyidik harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada penuntut umum. 23
Penuntutan terhadap nakal dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa
21   Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan permasalahannya).,,, hlm. 8-10.
22   Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm.116-117 23   Ibid hlm 51
Agung. Penuntut umum bagi anak diharuskan yang memiliki pengalaman sebagai penuntut umum tiknda pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak. 24
Tujuan proses peradilan anak bukanlah pada penghukuman. Akan tetapi, bertujuan untuk perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak, serta pencegahan pengulangan tindakannya melalui tindakan pengadilan yang konstruktif. Sebalum sidang dibuka, hakim terlebih dahulu memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. Laporan tersebut berisi tentang data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan social anak serta kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan. 25
c)  Periode Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2012 merupakan  babak baru dari system peradilan pidana anak yang sangat memperhatikan kepentingan dan memberikan perlindungan yang belum pernah dikenenal sebelumnya. Oleh karenanya, pembahasan mengenai sejarah hukum mempunyai relevansi yang sagat kuat dengan politik hukum. Karena konsep penting dalam politik hukum adalah bagaimana merumuskan hukum yang akan diberlakukan (ius constituendum)   menjadi lebih baik daripada hukum yang pernah diberlakukan. Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi- materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. 26
Berpegang pada konsep di atas, maka dalam konteks pengadilan anak Indonesia dapat dipahami bahwa produk hukum yang mengatur mengenai pengadilan anak sebenarnya sudah ada sejah disahkannya pada tahun 1997. Namun ketentuan dalam UU tersebut belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan hukum kepada anak dalam konteks perubahan zaman seperti sekarang. Mungkin pada saaat disahkannya UU tersebut cocok pada waktu itu, namun kondisinya berubah sekarang. Menurut Iman Jauhari latar belakang disahkannya UU Nomor 3 Tahun 1997 didasarkan pada konsideran UU tersebut yang menyatakan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai cirri dan sifat khusus, memerlukan pembi- naan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan social secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Dalam konsiderans selanjutnya menyatakan bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan men- genai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus. 27
Meskipun konsideran dalam Undang-Undang tersebut sangat mendukung perlindungan anak, namun secara substansial belum menyentuh. Secara substansial hanya ada pengkhususan bagi anak seperti hakim tunggal, aparat penegak hukum ( law
24   Ibid, hlm 54 25   Amin Suprihatini, Perlindungan Terhadap Anak , (Klaten: Cempaka Putih, 2008), hlm. 54.
26   Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 17.
27 Iman Jauhari, ak-Hak Anak Dala Hukum Islam , opcit, hlm 140-141
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 184~186
enforcement ) tidak menggunakan pakaian formal seperti persidangan orang dewasa tapi dalam kenyataannya masih banyak anak-anak yang berhasil dijebloskan dalam penjara.  Paradigma penangkapan, penahanan, dan penghukuman penjara terhadap anak berpotensi merampas kemerdekaan anak. Dalam UU itu hanya memungkinkan kewenangan diskresi yang diperbolehkan kepada penyidik untuk mengentikan atau melanjutkan perkara.
Berbeda halnya dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 yang membolehkan setiap instansi untuk melakukan restorative justice melalui diversi. Bukan hanya di tingkat penyidikan, akan tetapi sampai pada tingkat lembaga pemasyarakatan setelah perkara diputuskan oleh Pengadilan dapat dimungkinkan terjadinya diversi. Bahkan UU tersebut menegaskan akan memberikan sanksi pidana penjara dan denda bagi aparat yang tidak menggunakan restorative justice melalui diversi ini. Menurut Yutirsa lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2012 merupakan sebuah upaya untuk mengatasi kelemahan UU Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan yang fundamen adalah digunakannya pendekatan restorative justice melalui system diversi. 28
Terdapat 3 (tiga) paradigma peradilan anak yang terkenal, yaitu: paradigma pembinaan individual (individual treatment paradigm) yang menekankan pada permasalahan yang dihadapi pelaku bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan; paradigma retributif ( retributive paradigm ) dimana penjatuhan sanksi dalam paradigma retributif ditentukan pada saat pelaku menjalani pidana; paradigma restoratif ( restorative paradigm ), bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan, indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban dan lain sebagainya. 29
Paradigma dan teori yang disebutkan diatas, seharusnya menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menghapus stigmatisasi bahwa seluruh perkara tindak pidana harus dilakukan proses secara hukum formil dan anak yang terbukti melakukan tindak pidana harus masuk dalam sistem pemenjaraan dan hukuman yang sifatnya punitif. Peran masyarakat jika diidentifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Ssistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:
1.  Peran dan keterlibatan dalam proses diversi;
2. Pengawasan terhadap hasil kesepakatan diversi dan menjadi pengguna jika anak dikenakan sanksi pelayanan masyarakat;
3. menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak Anak kepada pihak yang berwenang;
4. mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan Anak;
5.  melakukan penelitian dan pendidikan mengenai Anak;
6. berpartisipasi dalam penyelesaian perkara Anak melalui Diversi dan pendekatan Keadilan Restoratif;
7. berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak, Anak Korban dan/ atau Anak Saksi melalui organisasi kemasyarakatan;
28 Yutirsa, Analisis Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia , Vol.2. No. 2 Tahun 2013. hlm. 232-233.
29   Wahyudi, S..Implementasi Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peadilan Pidana Anak di Indonesia.Pur- wokerto;Genta Publishing, 2011. Hlm 38,39
8.  melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara Anak; atau
9. melakukan sosialisasi mengenai hak Anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Anak.

## D. KESIMPULAN
Model peran masyarakat dalam penyelesaian kasus anak berbasis restorative justice adalah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pembentukan kelembagaan baru ditingkat desa yang berisikan semua unsur kemasyarakatan yang strategis di Desa yang memang memiliki fungsi khusus melakukan penyelesaian kasus baik pidana, perdata maupun sengketa adat secara kekeluargaan tanpa masuk kedalam proses hukum, atau yang kedua Desa tidak perlu membentuk kelembagaan baru, cukup memaksimalkan fungsi kelembagaan pemerintahan desa ataupun melalui kelembagaan kepemudaan yang memang diberikan penguatan kapasitas secara khusus untuk dapat mengetahui secara holistik tentang ilmu hukum pidana umum, pidana anak maupun ilmu hukum lainnya yang akhirnya penyelesaian permasalahan masyarakat di Desa tersebut tidak “melulu” diselesaikan melalui pelaporan tindak pidana kepada Kepolisian dan gugatan keperdataan kepada Pengadilan. Khusus terkait penyelesaian kasus tindak pidana, masyarakat diberikan peluang oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk berperan dalam proses pemulihan masyarakat ketika berhadapan dengan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdussalam, 2007, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta
Chandra Gautama, 2000, Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Jakarta
Kathleen Daly, Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies, Law in Context 1:167- 190 , 2000. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, Essential Criminology , Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004
Rick Sarre, Restorative Justice: A Paradigm of Possibility, dalam Martin D. Schwartz dan Suznne E. Hatty, eds., Contoversies in Critical Criminology, 2003, hlm. 97- 108. Lihat: Mark M. Lanier dan Struart Henry, Essential Criminology, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004
Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas–Batas Toleransi), Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, 1993
Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana ( Criminal Justice System ) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996
Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
Abdussalam, 2007, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta
Chandra Gautama, 2000, Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis, Lembaga Studi
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 186~186
Pers dan Pembangunan (LSPP), Jakarta
Kathleen Daly, Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies, Law in Context 1:167- 190 , 2000. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, Essential Criminology , Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004
Rick Sarre, Restorative Justice: A Paradigm of Possibility, dalam Martin D. Schwartz dan Suznne E. Hatty, eds., Contoversies in Critical Criminology, 2003, hlm. 97- 108. Lihat: Mark M. Lanier dan Struart Henry, Essential Criminology, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004
Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas–Batas Toleransi), Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, 1993
Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana ( Criminal Justice System ) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996
Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995

## Peraturan Perundang-Undangan

## Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak