Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Kajian  Terhadap  Sila Keadilan Dan Teori Keadilan Berfalsafah  Libertarianisme  Dari  Sudut Pandang Berideologi Pancasila

## Liana Endah Susanti
Dosen Ilmu Hukum, Universitas Soerjo, Jl. Cepu Km.3, Ngawi, 63218 E-mail: endahliana112@gmail.com

## Abstract
Libertarianism  is  a  classification  of  philosophy  which  considers  freedom  as  the  main  perspective  that  must  be honored. With this assumption making libertarianism is often seen as a processed result or new ideas as a more polite cover of anarchism. Libertarianism initiates a society with a minimal state role, as a manifestation of the fulfillment of rights and the creation of justice where the distribution of resources is determined by the ability of each individual through a market mechanism. With this, it is not impossible to cause a disintegration that will adversely affect their social life. Whereas on the other hand, the government, as it has been placed by libertarians, only acts as a stabilizer to monitor and ensure that there are no violations of rights that occur, not as an opening way towards the creation of a  country's  goals.  Deeper,  libertarians  oppose  various  regulations  and  rules  that  smell  of  public  interest  as  well  as taxes  because  they  are  considered  another  form  of  covert  slavery.  This  is  said  because  for  them,  besides  causing obligations  that  must  be  borne  by  each  individual,  government  revenues  will  actually  hinder  the  development  and productivity of each individual. Various speculations, new arguments and terms emerge along with the development of  ideological  strata  that  claim  that  libertarians  are  as  they  understand  them.  Thus  emerging  new  terms  such  as conservative,  left-right,  contemporary  and  so  forth  as  a  form  of  division  of  the  libertarian  camp.  Based  on  this,  it certainly makes them have their own characteristics in the placement of rights and the application of justice. Keywords : Libertarianis; Freedo; Rights and justice.

## Abstrak
Libertarianisme  merupakan  klasifikasi  filosofi  yang  menganggap  kebebasan  sebagai  perspektif  utama  yang  harus diagungkan. Dengan anggapan tersebut membuat libertarianisme kerap dipandang sebagai hasil olahan atau ide-ide baru  sebagai cover yang lebih sopan dari anarkisme. Libertarianisme menggagas masyarakat dengan peran negara yang  minimal,sebagai  wujud  dari  pemenuhan  hak  dan  terciptanya  keadilan  dimana  distribusi  sumber  daya ditentukan  oleh  kemampuan  masing-masing  individu  melalui  mekanisme  pasar.  Dengan  hal  tersebut,  bukan  tidak mungkin akan menyebabkan terjadi suatu disintegrasi  yang akan berdampak buruk bagi kehidupan sosial mereka. Sedangkan  di  sisi  lain,  pemerintah  sebagaimana  yang  telah  ditempatkan  oleh  kaum  libertarian  hanya  berperan sebagai  stabilisator  untuk  mengawasi  dan  memastikan  tidak  adanya  pelanggaran  hak  yang  terjadi,  bukan  sebagai pembuka jalan menuju terciptanya tujuan suatu negara. Lebih dalam lagi, libertarian menentang berbagai regulasi dan  aturan  yang  berbau  kepentingan  publik  seperti  halnya  pajak  karena  menganggap  hal  tersebut  merupakan bentuk lain dari perbudakan terselubung. Dikatakan demikian karena bagi mereka selain mengakibatkan kewajiban yang  harus  menjadi  tanggungan  setiap  individu,  pendapatan  pemerintah  justru  akan  menghambat  pembangunan dan  produktivitas  setiap  individu.  Berbagai  spekulasi,  argumentasi  dan  istilah  baru  bermuculan  seiring  dengan perkembangan strata ideologi yang saling mengklaim bahwa libertarian adalah sebagaimana yang mereka pahami. Sehingga  muncul  istilah-istilah  baru  seperti  konservative,  kiri-kanan,  kontemporer  dan  lain  sebagainya  sebagai bentuk  pembagian  kubu  libertarian.  Berdasarkan  hal  tersebut  tentunya  membuat  mereka  memiliki  karakteristik masing-masing dalam penempatan hak serta penerapan keadilan.
Kata Kunci : libertarianisme; kebebasan; hak dan keadilan.

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Berbicara mengenai manusia, tentunya setiap manusia telah dikaruniai hak dari Tuhan sejak dilahirkan, baik  hak  asasi  maupun  hak  yang tidak asasi. Berbagai  hak tersebut diantaranya  berupa  hak untuk dicintai dan mendapat kasih sayang, mendapat pangan sandang dan papan dari orang tua, dan masih banyak lagi. Sementara hak  yang  bisa kita peroleh saat telah tumbuh dewasa  salah  satunya adalah kebebasan,  yang  mana bisa  berupa kebebasan  untuk  menentukan  jalan  hidup,  mengelola  keuangan  sendiri,  dan  lain  sebagainya.  Masih  dalam konteks  kebebasan,  libertarianisme  hadir  sebagai    falsafah  yang  mengagungkan  kebebasan  atas  hak  masing- masing  individu.  Falsafah  yang  tumbuh  pada  abad  ke-17  dan  mengalami  puncak  kejayaan  pada  abad  ke-19 tersebut  diciptakan  berdasarkan  atas  asumsi  bahwa  kesempurnaan  akal  manusia  mampu  menciptakan  konsep
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
kebenaran  atas peran  masing-masing  individu. Untuk seorang  libertarian kebebasan  individu atau kepemilikan pribadi  (self-ownership)  sangat  diperhitungkan,  mengingat  tidak  setiap  orang  “berhak”  untuk  bekerja, memperoleh pendidikan, membayar pajak, mendapat jaminan kesehatan,  mendapat perumahan yang layak atau beberapa hal lainnya, karena “hak” sebagaimana yang dimaksud adalah menyiratkan bahwa untuk memberikan hal-hal  tersebut  adalah  bukan  kewajibannya.  Kaum  libertarianisme  menganggap  jika  seseorang  dipaksa  untuk mengorbankan  dirinya  bagi  orang  lain,  itu  bukan  kebebasan  melainkan  perbudakan.  Kebebasan  disini  berarti bahwa  setiap  orang  memiliki  hak  untuk  melakukan  apa  yang  dia  inginkan,  bagaimana  ia  menjalani kehidupannya,  dan  untuk  apa  ia  menggunakan  hartanya,  selama  ia  tidak  mengganggu  kehidupan  dan  milik orang lain. Perlu menjadi perhatian khusus memang, mengingat “hak” dan “keadilan” adalah opsi penting dalam kodratnya  yang  telah  melekat  dan  dibutuhkan  setiap  individu.  Untuk  itulah  perlu  adanya  titik  terang  yang mampu  mempertegas  letak  hak  dan    keadilan  dalam  falsafah  libertarian,  agar  dapat  memahami  sisi  positif maupun  negatifnya,  sesuai  dengan  kacamata  ideologi  Pancasila  khususnya  sila  yang  berinstrumen  keadilan  di Indonesia.  Berdasarkan  hal  tersebut,  saya  bermaksud  untuk    mengkaji  lebih  lanjut  mengenai  “KAJIAN TERHADAP  SILA KEADILAN DAN TEORI KEADILAN BERFALSAFAH  LIBERTARIANISME  DARI SUDUT PANDANG BERIDEOLOGI  PANCASILA”.

## 2. Rumusan Masalah
1. Apakah yang menyebabkan timbulnya falsafah libertarianisme?
2. Bagaimana sikap libertarian terhadap kedudukan negara?
3. Bagaimanakah implementasi libertarianisme di negara-negara yang menganut falsafah tersebut?
4. Bagaimanakah  kajian  sila  keadilan  dan  teori  keadilan  berfalsafah  libertarianisme  dari  sudut  pandang berideologi Pancasila?

## 3. Tujuan
Kajian  ini  bermaksud  menyajikan  informasi  mengenai  libertarianisme  dalam  kaitan    hak  serta  keadilan yang  dikemas  berdasarkan  kacamata  sila  keadilan  dan  teori  keadilan,  agar  partisipan  mampu  berfikir  kritis mengenai  implementasi  paham  libertarianisme  sehingga  mampu  mengolah  sisi  negatif  maupun  positif  dari bahan kajian tersebut.

## 4. Metode Kajian
Dalam melakukan kajian lebih lanjut tentang sesuatu, metode kajian adalah hal penting untuk menjawab rumusan-rumusan masalah yang telah disusun dengan tepat dan akurat.
Metode  berasal  dari  Bahasa  Yunani  “Methodos‟‟  yang  berarti  cara  atau  jalan  yang  ditempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang  menjadi  sasaran  ilmu  yang  bersangkutan. Dan  fungsi  metode berarti sebagai alat untuk  mencapai tujuan yang hendak disajikan oleh pengkaji.
Metode yang digunakan pada kajian kali ini adalah metode kualitatif dengan menghadirkan realitas sosial dan  berbagai  fenomena  yang  menyertainya. Pengembangan teori dilakukan secara empiris  yang  berpijak pada sifat  kontekstual  dan  historis.  Metode  kualitatif  yang  digunakan  memungkinkan  kajian  ini  untuk  lebih  mudah dipahami  karena  mengacu  pada  sajian  yang  digambarkan  secara  deskriptif.  Yang  mana  deskriptif  disini diasumsikan sebagai penggambaran, keadaan, situasi, kondisi, karakteristik dan segala seluk-beluk obyek yang dikaji  dengan  detail  dan  fakta  yang  terjadi.  Sedangkan  data  yang  digunakan  disini  merupakan  data  sekunder yaitu  data  yang  mengacu  pada  informasi  yang  telah  tersedia  sebelumnya,  misalnya  catatan  atau  dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan sebagainya.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Libertarianisme
Libertarianisme  berasal dari bahasa Latin liber, yang artinya bebas adalah klasifikasi filosofi politik yang menjunjung  tinggi  kebebasan  sebagai  fokus  utama  mereka  dan  sebagai  tujuan.  Mereka  berusaha  untuk memaksimalkan  otonomi  dan  kebebasan  memilih,  menekankan  kebebasan  politik,  asosiasi  sukarela  dan keutamaan penilaian individu. 1
Pada  dasarnya  paham  libertarianisme  mengusung  kebebasan  (liberty)  sebagai  nilai  utamanya.Yang dimaksud  pada  hal  ini  adalah  situasi  setiap  orang  yang  memliki  kuasa  penuh  atas  dirinya  dan  segala  yang dihasilkannya  (self  ownership  &  property  ownership).  Hak-hak  alamiah  seseorang  sama  sekali  tidak  boleh dilanggar  oleh  siapapun  dan  negara  hanya  bertugas  memastikan  kebebasan  serta  menjamin  tidak  ada
1 Woodcock, George (2004). Anarchism: A History Of Libertarian Ideas And Movements . Peterborough, Ont.: Broadview Press. hlm. 16
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
pelanggaran  atas  hak  masing-masing  orang  melalui  penegakan  hukum  dan  sistem  peradilan.  Libertariansisme merupakan neologi dari  liberalisme klasik, serta mengandung dua obyek penting dalam implementasinya yaitu negara minimal dan pasar bebas.
Yang    dimaksud  negara  minimal  disini  adalah  bahwa  negara  tidak  berhak  menggunakan  kekuasaan tunggalnya  untuk  mencampuri  hubungan  antarwarganya  dan  menganggap  satu-satunya  tugas  negara  adalah melindungi kontrak antara  individu dan kepemilikan swasta  melalui sistem pengadilan dan penegakan  hukum. Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  suatu  negara  disebut  sebagai  negara  minimal  apabila  memenuhi  beberapa indikasi seperti :
1.Negara hanya berperan untuk  menjaga   agar tindak kejahatan tidak terjadi;
2.Negara tidak boleh ikut campur dalam redistribusi pendapatan;
3.Negara hanya boleh menegakkan   kesepakatan atas dasar sukarela;
4.Peran pemerintah yang terlalu jauh dalam pemerataan pendapatan dianggap sebagai bentuk perbudakan terselubung;
5.Pemberlakuan pajak dianggap sebagai diskriminasi hak individu;
6.Negara  hanya  bertugas  memastikan  kebebasan  bahwa  keadilan  dalam  konteks  kebebasan,  tidak disalahgunakan untuk merugikan orang lain.
Sedangkan pasar bebas yang diasumsikan disini merupakan kondisi dimana seluruh transaksi bebas dan keputusan  ekonomi  maupun  aksi  yang  berhubungan  dengan  uang,  barang,  dan  jasa  adalah  sukarela  di  mana seluruh  keputusan  ekonomi  dan  aksi  oleh  individu  yang  berhubungan  dengan  uang,  barang,  dan  jasa  adalah suatu hal  yang  bebas  bagi  setiap  individu, bahkan untuk saling  menjatuhkan  satu sama  lain. Poin penting dari pemberlakuan pasar bebas di suatu negara adalah apabila:
1.Mekanisme pasar bekerja sebebas mungkin;
2.Transaksi terjadi atas dasar sukarela;
3.Persaingan dan saling menjatuhkan adalah suatu kewajaran yang diperbolehkan;
4.Intervensi minimum pemerintah dalam segala sektor pasar.
Atribut  “klasik”  pada  liberalisme-libertarian  menegaskan  posisi  libertarianisme  sebagai  pembela kebebasan  pada  satu  sisi,  tetapi,  pada  sisi  lain,  membedakannya  dari  liberalisme  yang  dikenal  secara  luas, khususnya  dalam  konteks  politik  Amerika  Serikat  (AS)  kontemporer.  Kaum  libertarian  mengidentifikasi  diri sebagai  penerus  liberalisme  yang  tercermin  dalam  dua  konsep  utama,  yaitu  “negara  minimal”  dalam  filsafat politik John Locke (1632-1704) dan “kapitalisme pasar bebas” dalam teori ekonomi Adam Smith (1723-1790). 2 Selain  itu,dari  sudut  pandang  kaum  libertarian,  kebebasan  (liberty)  adalah  sesuatu  yang  harus diimplementasikan.  Kebebasan  merupakan  situasi  tanpa-agresi  dalam  relasi  interpersonal.  Terdapat  banyak bentuk relasi interpersonal, yang mana “pasar” adalah satu di antaranya. Murray Rothbard, For a New Liberty: The  Libertarian  Manifesto .  Banyak  libertarian  mengkritik  perspektif  dalam  pemetaan  filsafat  politik kontemporer, karena istilah-istilah yang lazim digunakan didalamnya memiliki makna yang cenderung tumpang tindih dalam realitas kontemporer  misalnya : konservatif,  liberal, kiri kanan dan  lain  sebagainya.  Hal  ini  jelas berbeda dengan orientasi politik  libertarian  yang  hanya        menitikberatkan kekuasaan dan kebebasan secara mutlak  tanpa  embel-embel  yang  kurang  berguna.  Sejalan  dengan  kutipan  menarik  dari  David  Boaz  yang  jika diartikan dalam bahasa Indonesia kurang lebih memiliki arti sebagai berikut :
“ konservatif (liberal) ingin jadi ayahmu, memberitahumu apa yang harus dan apa yang tak boleh kau lakukan.  Liberal  ingin  jadi  ibumu,  memberimu  makan,  menyelimutimu  dan  membersihkan  hidungmu. Libertarian ingin menjadikanmu sebagai orang dewasa”
Prinsip  utama  libertarianisme  adalah  "hidup  dan  biarkan  hidup".  Istilah  ini  pertama  kali  digunakan menjelang akhir abad ke-18 dalam debat yang mengguncang kehendak bebas terhadap determinisme. 3
Tanpa  disadari  libertarian  secara  implisit  merupakan  bentuk  baru  atau  cover  yang  lebih  sopan  dari anarkisme.  Petr  Arshinov  yang  menyebut  dirinya  anggota  kelompok  anarkis  Rusia  pernah  menyatakan  dalam “Platform  Organisasi  Komunis  Libertarian”. 4 Bahwa  dalam  paham  yang  dianut  oleh  libertarian,  kontradiksi antara  hal  positif  dan  kandungan  ide-ide  libertarian    tak  terbantahkan,serta  keadaan  menyedihkan  dimana gerakan  anarkis  tumbuh,  memiliki  penjelasan  dalam  bermacam  sebab,  dari  itu  semua  yang  terpenting  adalah cara  penanggulangan  dari  ketiadaan  prinsip-prinsip  dan  praktek  organisasi  dalam  gerakan  anarkis.  Meski demikian tak diragukan lagi bahwa keadaan disorganisasi ini diturunkan dari teori yang kurang baik. Terutama dari  penerjemahan  yang  keliru  atas  prinsip-prinsip  individualitas  dalam  anarkisme,  teori  ini  telah  sering  kali disalahtafsirkan  dengan  ketiadaan  segala  tanggungjawab.  Kaum  yang  suka  menekankan  soal  “ke-diri-an”, melulu dengan pandangan terhadap kesenangan pribadi. Terus-menerus melekat rapat-rapat pada kondisi kacau
2 David Boaz, Libertarianism : A Primer, pp. 36-40.
3 https://www.economist.com/johnson/2010/10/08/the-isms-of-the-week-liberalism-and-libertarianis
4 https://www.anarkismo.net/article/930
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
gerakan  anarkis,  dan  dalam  pembelaannya  berusaha  mengacu  pada  prinsip-prinsip  mendasar  anarkisme  dan teoritisi masa lalu.

## 2. Keadilan
Keadilan  adalah  kondisi  kebenaran  ideal  secara  moral  mengenai  sesuatu  hal,  baik  menyangkut  benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika  Serikat  yang  dianggap  salah  satu  filsuf  politik  terkemuka  abad  ke-20,  menyatakan  bahwa  "Keadilan adalah kelebihan ( virtue ) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran". 5 Sementara itu,banyak argumen yang menyatakan bahwa keadilan merupakan situasi dan kondisi yang hadir atas keselarasan  dan  terpenuhinya  hak  serta  kewajiban  sebagai  tindak  lanjut  dari  prinsip  meletakkan  semua  pada tempatnya.
Keadilan sendiri berasal dari istilah adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah, adapun pengertian  adil  adalah  memberikan  apa  saja  sesuai  dengan  haknya.  Keadilan  berarti  tidak  berat  sebelah, menempatkan  sesuatu  ditengah-tengah,  tidak  memihak,  berpihak  kepada  yang  benar,  tidak  sewenang-wenang. Keadilan  juga  memiliki  pengertian  lain  yaitu  suatu  keadaan  dalam  kehidupan  masyarakat,  berbangsa  dan bernegara  memperoleh  apa  yang  menjadi  haknya  sehingga  dapat  melaksanakan  kewajibannya.  Sedangkan Pengertian  Keadilan Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu hal  yang tidak  berat sebelah atau tidak memihak serta tidak sewenang-wenang. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kata adil berasal dari kata adil, yang memiliki arti kejujuran, kelurusan dan keikhlasan yang tidak berat sebelah.
a. Definisi Keadilan Menurut Para Ahli 6
1.Aristoteles
Yang  mengatakan  bahwa  keadilan  adalah  tindakan  yang  terletak  diantara  memberikan  terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya.
2.Frans Magnis Suseno
Menyatakan  pendapatnya  tentang  pengertian  keadilan  adalah  keadaan  antarmanusia  yang diperlakukan dengan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.
3.Notonegoro
Berpendapat  bahwa  keadilan  adalah  suatu  keadaan  dikatakan  adil  jika  sesuai  dengan  ketentuan hukum yang berlaku.
4.Thomas Hubbes
Yang mengatakan bahwa pengertian keadilan adalah sesuatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.
5.Plato
Menyatakan  bahwa pengertian keadilan adalah diluar kemampuan  manusia  biasa dimana keadilan hanya  dapat  ada  di  dalam  hukum  dan  perundang-undangan  yang  dibuat  oleh  para  ahli  yang khususnya memikirkan hal itu.
6.W.J.S Poerwadarminto
Mengatakan  bahwa  pengertian  keadilan  adalah  tidak  berat  sebelah,  sepatutnya  tidak  sewenang- wenang.
7.Imam Al-Khasim Adalah  mengambil  hak  dari  orang  yang  wajib  memberikannya  dan  memberikannya  kepada  orang yang berhak menerimanya.
b. Macam-macam keadilan secara umum dapat diklasifikasian sebagai berikut: 7

## 1.Keadilan Komunikatif (Iustitia Communicativa)
Pengertian  keadilan  komunikatif  adalah  keadilan  yang  memberikan  kepada  setiap  orang  terhadap apa yang menjadi bagiannya dengan berdasarkan hak seseorang pada suatu objek tertentu. Contoh keadilan ini adalah Iwan membeli tas Andri yang harganya 100 ribu maka Iwan membayar 100 ribu juga seperti yang telah disepakati. Keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi hak pada  suatu subjek hak yaitu individu. Keadilan distributif adalah keadilan yang menilai  dari  proporsionalitas  atau  kesebandingan  berdasarkan  jasa,  kebutuhan,  dan  kecakapan. Contohnya  adalah  karyawan  yang  telah  bekerja  selama  30  tahun,  maka  ia  pantas  mendapatkan kenaikan jabatan atau pangkat.
2.Keadilan Legal (Iustitia Legalis)
5 John Rawls, A Theory of Justice (revised edn, Oxford: OUP, 1999), p.
6 https://www.zonareferensi.com/pengertian-keadilan
7 http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-keadilan-macam-macam-keadilan.htm
Pengertian  keadilan  legal  adalah  keadilan  menurut  undang-undang  dimana  objeknya  adalah masyarakat  yang  dilindungi  UU  untuk  kebaikan  bersama  atau banum  commune .  Contoh  keadilan legal adalah Semua pengendara wajib mentaati rambu-rambu lalu lintas.
3.Keadilan Vindikatif (Iustitia Vindicativa)
Pengertian  keadilan  vindikatif  adalah  keadilan  yang  memberikan  hukuman  atau  denda  sesuai dengan pelanggaran atau kejatahannya. Contoh keadilan vindikatif adalah pengedar narkoba pantas dihukum dengan seberat-beratnya.
4.Keadilan Kreatif (Iustitia Creativa)
Pengertian  keadilan  kreatif  adalah  keadilan  yang  memberikan  masing-masing  orang  berdasarkan bagiannya  yang  berupa  kebebasan  untuk  menciptakan  kreativitas  yang  dimilikinya  pada  berbagai bidang  kehidupan.  Contoh  keadilan  kreatif  adalah  penyair  diberikan  kebebasan  dalam  menulis, bersyair tanpa intervensi atau tekanan apapun.
5.Keadilan Protektif (Iustitia Protektiva)
Pengertian  keadilan  protektif  adalah  keadilan  dengan  memberikan  penjagaan  atau  perlindungan kepada  pribadi-pribadi  dari  tindak  sewenang-wenang  oleh  pihak  lain.  Contoh  keadilan  protektif adalah Polisi wajib menjaga masyarakat dari para penjahat.
c. Keadilan  Berideologi Pancasila
Keadilan  Sosial  memiliki  makna  yang  sangat  luas.  Makna  dari  sila  ke-5  ada  pada  butir-butir implementasi Pancasila yang tertera pada ketetapan MPR No. I/MPR/2003 8 yaitu sebagai berikut:
1.Mengembangkan  perbuatan  yang  luhur,  yang  mencerminkan  sikap  dan  suasana  kekeluargaan  dan kegotongroyongan.
Pada  butir  ini  dijelaskan  bahwa  warga  Indonesia  hendaknya  berperilaku  baik  dan  berbudi  luhur misalnya dengan saling peduli, membantu, bergotong royong, juga bersikap tenggang rasa terhadap sesama  tanpa  membedakan  pangkat,  derajat,  pekerjaan,  suku,ras  dan  agama  sehingga  terbentunya kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dan damai, tanpa adanya diskriminasi.
2.Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Adil  terhadap sesama  maksudnya adalah  memberikan perlakuan  yang  sama kepada seluruh warga tanpa  membedakan  berbagai  faktor  misalnya  suku,  ras,  agama,  dan  pekerjaan.  Semua  rakyat Indonesia memiliki kedudukan sama dihadapan hukum.
3.Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban yang didapatkan oleh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia  tidak  boleh  hanya  menuntut  haknya  saja,  kewajiban  dari  setiap  individupun  harus dilaksanakan.
4.Menghormati hak orang lain
Setiap manusia memiliki hak, bahkan hak tersebut ada yang diperoleh sejak lahir yang juga disebut sebagai  Hak  Asasi  Manusia.  Setiap  manusia  harus  saling  menghormati  hak  orang  lain  misalnya dengan sikap saling menghargai terhadap perbedaan satu individu dengan individu lainnya.
5.Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
Manusia  adalah  makhluk  sosial  yang  artinya  tidak  dapat  hidup  sendiri  tanpa  adanya  bantuan  dari orang  lain.  Setiap  manusia  harus  saling  tolong  menolong  terhadap  sesamanya  agar  mencapai kehidupan yang sejahtera.
6.Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain
7.Saat  ini  kasus  suap,  pungli,  dan  sogok  menyogok  masih  banyak  terjadi.  Hal-hal  tersebut  bersifat „memeras‟ dan sangat merugikan bagi orang lain.Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
Pada  butir  ini  dimaksudkan  agar  rakyat  Indonesia  menjauhi  pemborosan  atau  pemakaian  uang, barang dan sumber daya secara berlebihan.
8.Tidak  menggunakan  hak  milik  untuk  hal  yang  bertentangan  dengan  atau  merugikan  kepentingan umum.
Korupsi  merupakan  salah  satu  perbuatan  yang  sangat  merugikan  baik  merugikan  negara  maupun orang lain karena hak orang lain diambil oleh si koruptor teresebut. Hal yang mendasari terjadinya korupsi adalah dikesampingkannya kepentingan umum. Sebaiknya manusia lebih mempriorotaskan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi.
9.Suka bekerja keras Kerja keras adalah usaha yang dilakukan sesorang dalam mengupayakan suatu tujuan yang ia buat. Kerja  keras  merupakan  hal  yang  sangat  baik  dan  hendaknya  dilakukan  dengan  benar  dan  tidak melanggar hukum.
8 https://jagad.id/pengertian-keadilan-sosial-makna-dan-contohnya
10. Suka meghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Indonesia  dipenuhi  dengan  warganya  yang  berbakat  dalam  berkarya  dalam  segala  bidang. Hendaknya kita dapat menghargai karya dan prestasi anak bangsa demi kemajuan dan kesejahteraan Indonesia.  Karena  tak  sedikit  warga  Indonesia  yang  berprestasi  namun  tidak  dihargai  oleh bangsanya sendiri.
11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Kesenjangan sosial masih banyak ditemukan di negeri ini. Oleh sebab itu perlunya pemerataan dari segala  bidang agar terwujudnya  Indonesia  yang sejahtera secara  merata  misalnya dengan kegiatan pengabdian sosial yang dilakukan oleh dokter dan guru di pelosok-pelosok Indonesia.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Sebab Timbulnya Falsafah  Libertarianisme
Dalam diskusi gerakan sosial, makna libertarian kerap dipadankan dengan kebebasan bersaing ala pasar bebas.  Bila  merujuk  penggunaannya  pertama  kali,  pemaknaan  tersebut  adalah  bentuk  sesat  pikir.  Istilah libertarian tidaklah lahir dari semangat kompetisi, melainkan kritik atas sentralisasi ekonomi dan politik, untuk mengembalikan  semangat  gerakan  sosial  yang  kurang  beradap  serta  mengadopsi  pola-pola  sentralistik kapitalisme dan negara.
Istilah libertarian dalam gerakan radikal diperkenalkan pertama kali di tahun 1858 oleh seorang anarkis berkebangsaan Perancis,  Joseph Déjacque,  melalui  jurnal gerakan sosial Le Libertaire di New  York. Di tahun 1880 istilah tersebut kemudian diadopsi dalam Kongres Anarkis Perancis, menjadi komunisme libertarian atau sosialisme  libertarian.  Salah  satu  alasan-nya  adalah  untuk  menghindari  politik  represif  anti-anarkis  di  dataran Eropa  saat  itu.  Barulah  pada  tahun  80-an,  partai  sayap  Kanan  di  Amerika  mulai  mengadopsi  dan  mendistorsi istilah  libertarian  untuk  menggambarkan  politik free  market  capitalism mereka.  Ironisnya,  kebanyakan intelektual Kiri di Indonesia juga ikut-ikutan dalam sesat pikir ini.
Sekarang, tepat 157 tahun kemunculan istilah “libertarian”, tulisan ini bisa jadi upaya tersendiri untuk mengembalikan akar libertarian pada posisinya. Istilah Kanan dan Kiri tidak relevan membedakan antara yang pro-pasar  bebas  dan  pro-kebebasan  sejati.  Jika  bukan  libertarian,  maka  ia  adalah  non-libertarian.  Menautkan tema  libertarian  di  belakang  istilah  sosialisme  menunjukkan  keliyanan  sosialisme  yang  dimaksudkan.  Sosialis libertarian  menolak  gagasan  dalam  sosialisme  otoritarian  mengenai  kepemilikan  dan  kontrol  negara  atas ekonomi,  sekaligus  menolak  negara  itu  sendiri.  Tatanan  sosialis  berarti  kendali  atas  alat  produksi  sepenuhnya berada langsung di tangan kelas pekerja, bukan negara, bukan pula yang mengatasnamakan kelas pekerja. Dan kendali tersebut haruslah merupakan usaha dari kelas pekerja itu sendiri.
Perihal  perbedaan  antara  sosialis  libertarian  dengan  sosialis  otoritarian,  anarkis  Italia  yang  dihukum mati pemerintah Amerika Serikat, Vanzetti Bartolomeo 9 , menuliskan hal itu secara ringkas dan tanpa basa-basi, “Kita semua adalah sosialis, begitu juga kaum sosial-demokrat, kaum sosialis, komunis, dan IWW (kependekan dari Industrial  Woekers of The  World,  yang  merupakan sebuah serikat sindikalis  buruh  internasional),  mereka semua adalah sosialis. Yang membedakan kami dari mereka dan ini adalah hal mendasar, bahwa mereka otoriter sementara  kami  libertarian,  mereka  percaya  akan  negara  atau  pemerintahnya,  kami  tak  percaya  negara  atau pemerintah apapun”.

## 2. Sikap Libertarian Terhadap Kedudukan Negara
Sebelum  membahas  jawaban  permasalahan  diatas  ada  baiknya  kita  mengetahui  dahulu  apa  yang dimaksud dengan negara. Menurut KBBI negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di  bawah  lembaga politik dan pemerintah  yang efektif,  mempunyai kesatuan politik dan berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.
Pada umumnya sebuah negara memiliki kekuasaan yang efektif, memaksa serta mengikat, hal tersebut diimplementasikan melalui aturan-aturan atau larangan yang konstitusional yaitu “hukum” serta akan memberi sanksi  atas  pelanggaran  yang  dilakukan.  Namun  ada    sebagian  orang  yang  beranggapan  bahwa  hukum  tidak seharusnya  mencampuri  kehidupan  sosial  seorang  individu  dan  lebih  mendukung  negara  terbatas  untuk melindungi hak-hak individu dari agresi pihak lain. Hal  itulah yang dianut oleh paham libertarianisme dimana mereka menentang adanya pemaksaan, kesewenang-wenangan,dan berbagai aturan yang mengharuskan  mereka melakukan apa yang menjadi tujuan negara. Diantara penggagas-penggagas teori libertarianisme Nozick adalah salah satu yang dianggap kontroversial dalam sepak terjangnya membuka pemahaman-pemahaman baru dalam lingkung  libertarianisme.  Dalam  karangannya  yang  berjudul  “  Anarchy,  State  dan  Utopia”  (1974)  Nozick mengkritisi  kaum  anarkis  yang  menolak  eksistensi  negara,  dan  juga  menguraikan  secara  panjang  lebar pandangannya tentang hak-hak individu sebagai basis bagi keadilan.
9 https://perhimpunanmerdeka.wordpress.com/2015/06/15/mengusulkan-sosialisme-libertarian/
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Libertarian  berkeyakinan  bahwa pemerintah  merupakan pemegang kendali kehidupan  masyarakat maka akan terjadi diskriminasi  hak. Karena  jika  hukum  dan aturan  yang  berlaku disamaratakan, belum tentu hukum tersebut  mampu  memberikan  keadilan  bagi  setiap  sudut  masyarakat.  Pasalnya,  setiap  individu  memiliki kebutuhan akan keadilan   yang  berbeda-beda, adil  bagi  seseorang,belum tentu adil  bagi orang  lainnya. Hal  ini berkaitan  dengan  teori  partisipasi  yang  dikemukakan    oleh  Nozick,  yang  paling  menarik  adalah  argumennya tentang pasrtisipasi yang kurang lebih berisi :“andai koloni kutu hidup di tanduk seekor rusa, apakah para kutu berhak  untuk  memaksa  si  rusa  untuk  tidak  menyebrang  sungai  untuk  mencari  makan?”  Menurut  Nozick jawabannya  adalah  tidak  karena  setiap  makhluk  mempunyai  kendali  atas  segala  yang  menyangkut kehidupannya.
Begitu pula bagi penganut paham libertarianisme, mereka menganggap bahwa setiap individu memiliki hak  dan  kebebasan  penuh  untuk  mengkontrol  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  kehidupan  mereka. Libertarian    tidak  mengakui  peran  negara  sebagai  pendikte  arah  dan  tujuan  hidup  dengan  segala  aturan  dan perangkatnya, namun mereka mendukung peran “negara minimal” dimana negara hanya bertugas memastikan keadilan tidak disalahgunakan dan tidak  merugikan pihak  lain, serta hak  mampu  terdistribusikan  dengan  baik tanpa  adanya  kerumpangan  melalui  :  penegakan  hukum  dan  sistem  peradilan.  Dengan  begitu  masyarakat mampu  bertransformasi  dan  berlomba-lomba  untuk  berkembang  dan  tidak  tertinggal  sebagai  bentuk  dari persaingan  bebas.  Keharusan  membayar  sejumlah  biaya  kepada  pemerintah  seperti  halnya    pajak  untuk didistribusikan  kepada  kaum  yang  membutuhkan  akan  terlalu  memanjakan  masyarakat  yang  menerima  dan mengakibatkan  perbudakan  ekonomi  bagi  mereka  yang  diharuskan  membayar.  Selain  itu  menurut  Nozick, memperkuat  peran  negara  atas  alasan  menghalangi  penyalahgunaan  kewenangannya  adalah  “strategi  buruk” karena  membuat  para  pemburu  rente  semakin  tergiur  untuk  memanfaatkan  potensi  kewenangan  yang  dimiliki para pejabat negara. 10
Nozick  mengungkapkan  perbedaan  secara  fundamental  terlihat  dengan  jelas  antara  kaum  anarkis dengan kaum libertarian, mengenai sikap mereka terhadap eksistensi negara. Kaum anarkis menolak eksistensi negara  dengan  alasan  negara  mengurung  serta  membelenggu  kebebasan.  Sedangkan  libertarian,  sebagaimana mengingat  pemahaman  dari  Nozick  adalah  menerima  negara  yang  memiliki  peran  sebagai  stabilisator  serta mekanisme  bersama  untuk  melindungi  kebebasan  itu  sendiri.  Dengan  memposisikan  keadilan  dengan terpenuhinya  hak,  dengan  hak-hak  individu  merupakan  basis  utamanya,  manusia  akan  mencari  cara  untuk mempertahankan hak individunya, dan salah satu cara yang paling logis adalah bergabung dengan individu lain sehingga  terciptalah  suatu  asosiasi  walau  hal  ini    tanpa  terencana  sebelumnya.  Asosiasi  inilah  yang  akhirnya berperan untuk menjaga hak para anggotanya agar tidak dilanggar. Dan lebih lanjut lagi, asosiasi ini bukan tidak mungkin  akan  membentuk peran  barunya  yaitu  monopoli kekerasan atas nama penegakan hak dan  redistribusi hak secara setara bagi semua warga. Inilah “negara minimal” sebagaimana yang dimaksud Nozick. 11

## 3. Implementasi  Negara-Negara Yang Menganut Falsafah Libertarianisme
Libertarianisme  merupakan  sebuah  gagasan  yang  mengakui  bahwa  individu  merupakan  subjek  yang otonom, dan merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, libertarianisme mengakui  bahwa  setiap  individu  memiliki  gagasan  yang  berbeda-beda  mengenai  gaya  hidup.  Pengakuan terhadap otonomi individu bukan lantas berarti sama dengan menyatakan bahwa identitas seseorang merupakan sesuatu  yang  tidak  ada.  Bahwa  setiap  individu  memiliki  identitasnya  masing-masing  adalah  fakta  sosial  yang tidak bisa dibantah. 12
Kehidupan  libertarian  kurang  lebih  terdefinisikan  sebagaimana  telah  dikemukakan  oleh    para  ahli 13 diantaranya :
1.David Boaz dalam Liberalism : A Primer oleh David Boaz, Free Press, 1997 yaitu :
“Libertarianisme adalah  pandangan bahwa setiap orang memiliki  hak untuk  menjalani  hidupnya dengan  cara  apa  pun  yang  ia  pilih  selama  ia  menghormati  hak  setara  orang  lain.  Libertarian mempertahankan  hak  setiap  orang  untuk  hidup,  kebebasan,  dan  hak  milik  yang  dimiliki  orang secara  alami,  sebelum  pemerintah  diciptakan.  Dalam  pandangan  libertarian,  semua  hubungan manusiaharus  bersifat  sukarela;  satu-  satunya  tindakan  yang  harus  dilarang    oleh  hukum  adalah tindakan  yang  melibatkan  inisiasi  kekuatan  terhadap  mereka  yang  tidak  melakukan  tindakan kekerasan seperti pembunuhan, pemerkosaan,perampokan, penculikan, dan penipuan.”
2.Tantangan Demokrasi (edisi ke-6), oleh Kenneth Janda, Jeffrey Berry, dan Jerry Goldman:
“Kaum  liberal  mendukung  tindakan  pemerintah  untuk  mempromosikan  kesetaraan,  sedangkan kaum  konservatif  mendukung  tindakan  pemerintah  untuk  mempromosikan  ketertiban.  Libertarian
10 https://indeks.or.id/2016/12/09/libertarianisme-kebebasan-hak-dan-keadilan
11 Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia, p. 113.
12 http://indri-darwis.blogspot.com/2011/11/konsep-keadilan.html
13 https://theihs.org/who-we-are/what-is-libertarian/
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
mendukung kebebasan dan menentang tindakan pemerintah untuk mempromosikan kesetaraan atau ketertiban.”
3.The Machinery of Freedom oleh David Friedman, Open Court Publishing Company, 1973
“Ide  sentral  dari  libertarianisme  adalah  bahwa  orang  harus  diizinkan  untuk  menjalankan kehidupan mereka sendiri sesuai keinginan mereka.”
Singkat  cerita,  libertarian  hidup  dengan  cara  mereka  sendiri,sesuai  dengan  kemauan  mereka  sendiri, dengan  pandangan  hidup  terhadap  masyarakat  yang  bersifat  suka  rela  dan  seperlunya,  selama  hal  tersebut mereka anggap tidak mengakibatkan pelanggaran hak untuk orang lain dengan meminimalkan peran pemerintah dan memaksimalkan kebebasan setiap individu.
Fakta sosial  yang  hadir  mengenai para penganut paham  ini  memberikan contoh kongkrit tentang cara mereka  hidup,  antara  lain  yaitu  tentang  ketidakmauan  mereka  untuk  ikut  bertanggung  jawab  atas  kaum  yang kurang mampu atau membutuhkan. Karena mereka menganggap apa yang telah mereka miliki adalah hasil dari apa  yang  mereka  usahakan  ketercapaiannya.  Dan  bukan  untuk  semata-mata  dihamburkan  bagi  mereka  yang tidak  mau  bekerja keras. Dengan dasar  anggapan tersebutlah para  libertarian  menolak adanya kewajiban  yang bersifat  sosial  seperti  pembayaran  pajak,  atau  program  pembiayaan  bagi  orang  yang  kurang  beruntung  dan subsidi. Itu berarti bahwa libertarian tidak mengharuskan orang lain menerima atas apa yang dimiliki orang lain, dan mereka juga berkeyakinan bahwa pemerintah tidak “berhak” memaksa mereka untuk membantu orang lain walaupun itu beralasan menyamaratakan keadilan sosial.
Berbagai sikap yang dimiliki libertarian tersebut kerap kali menuai kritik dan pro-konta. Pasalnya sikap tersebut  kerap  dianggap  sebagai  cerminan  “keegoisan”  dari  dasar  anarkisme  yang  digadang-gandang  sebagai nenek  moyang  libertarianisme.  Terlepas  dari  segala  kontroversi  yang  timbul,  umat  manusia  dibelahan  dunia manapun  memang  memiliki  berbagai  hak  dan  kewajiban.  Perihal  tersebut  memang  perlu  diperhatikan pengelolaanya,  baik  dari  segi  regulasi  aturan  hingga  segala  perangkat  serta  sarana  dan  prasarananya.  Dengan apapun  falsafah  yang  dianut,  dengan  ataupun  tanpa,  bahkan  memiliki  ataupun  tidak,  tujuan  negara  demi menciptakan keadilan sosial.

## 4. Kajian Sila Keadilan Dan Teori Keadilan Berfalsafah Libertarianisme Dari Sudut Pandang Berideologi Pancasila
Menurut Aristoteles  “justice” atau keadilan  yaitu  “  memberikan apa  yang  layak  baginya”. Sedangkan keadilan  dalam  ranah  libertarianisme  adalah  keadilan  yang  didasarkan  pada  pengakuan  atas  hak-hak  individu atau interpersonal liberty dimana kebebasan  seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kutipan menarik dari Nozick : “hak bukan suatu tujuan yang harus direalisasikan oleh suatu tatanan sosial, tetapi aksioma dari tatanan sosial  yang  harus  bersifat  aktif  dan  mengekang  berbagai  bentuk  tindakan  yang  hendak  melanggarnya”. Anggapan  ini  memiliki  arti  bahwa  tujuan  sebagai  pendekatan  secara  normatif  bukan  hal  yang  tepat,justru kekangan  adalah  sesuatu  yang  akan  memukul  mundur  terjadinya  tindakan  pelanggaran  hak.  Sisi  lainnya  yaitu perihal menentang “keadilan distributif” karena ia menganggap keadilan bukan suatu hal yang dapat dikaitkan dengan  konteks  “mekanisme”  yang  merupakan  suatu  proses  dari  pembagian  yang  berporos  pada  sentralisasi. Keadilan  sebagaimana  yang  digaungkan  Nozick  merupakan  milik  individu  secara  alami,  dan  masing-masing pemilik bebas mengontrolnya. Namun bebas disini harus didasarkan pada tiga prinsip penting:
1. Asal-usul kepemilikan ( original aequisition of holdings )
2. Peralihan kepemilikan ( transfer of holding )
3. Pembetulan atas ketidakadilan atau pelanggaran atas prinsip 1 dan 2 ( rectification of injustice ) Berdasarkan  prinsip  tersebut,  Nozick  merumuskan  keadilan  transitif  evaluatif.  Dikatakan demikian,karena transitif merupakan istilah untuk kesesuaian antara situasi yang adil berasal dari cara perolehan yang  adil  pula.  Sedangkan  kata  evaluatif  dipakai  karena  kadilan  sendiri  merupakan  bahan  historis  yang merupakan sejarah dan bagaimana keadilan yang diharapkan mampu diperoleh. Maka dari itu muncul gagasan barunya  yang  membagi  perolehan  hak  menjadi  hak  terpola  dan  hak  tidak  terpola.  Ilustrasi  yang  terkenal  dari seorang Nozick mengenai teori tersebut adalah tentang pemain basket dan enterpreneur mesin. 14
Lalu bagaimana pandangan  keadilan menurut  teori para ahli dan Indonesia yang berideologi Pancasila mengenai keadilan dalam falsafah libertarian? Jhon Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari  hadirnya  institusi-institusi  sosial  atau  social  institutions.  Akan  tetapi,  menurutnya,  kebaikan  bagi  seluruh masyarakat  tidak  dapat  mengesampingkan  atau  mengganggu  rasa  keadilan  dari  setiap  orang  yang  telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah.
Oleh karena itu, sebagian kalangan menilai cara pandang Rawls sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”. Rawls menjelaskan bahwa para pihak di dalam posisi asali masing-masing akan mengadopsi dua prinsip keadilan utama. Prinsip pertama disebut “prinsip kebebasan yang sama” atau equal liberty principle, dimana setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel
14 Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia, p. 163
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
dengan  kebebasan-kebebasan  sejenis  bagi  orang  lain.  Prinsip  kedua  disebut  (a)  “prinsip  perbedaan”    atau difference principle dan (b) prinsip persamaan kesempatan”  equal opportunity principle, ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga: (a) diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, dan (b) jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan  dimana  adanya  persamaan  kesempatan  yang  adil.  Sementara    John  Locke  dalam  karangannya membahas kemauan hidup bersama demi terpenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama (social contract) .juga Rousseau  dengan  kemauan  melakukan  “kebaikan”  pada  orang  lain  tanpa  tendensi  apapun  melainkan  karena seluruh arah mata ingin melakukannya (categorical imperative), sesuai dengan aturan formal, dari Kant. 15
Libertarianisme  yang  dikenal  dengan  bentuk  yang  dipersopan  dari  anarkis,  memiliki  pengertian  yang sangat  berbeda  atau  sekurang-kurangnya  telah  melanggar  prinsip-prinsip  sektor  keadilan  yang  dikemukakan para filsuf.Sementara libertarianisme yang acuh tentang keadilan dalam hal kewajibannya terhadap negara dan orang lain, Indonesia justru sebaliknya. Sebagai negara yang menjunjung tinggi keadilan melalui salah satu sila Pancasila yang berbasis keadilan khusunya sila ke-2 dan sila ke-5, yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, Indonesia mengakui adanya hak dan kewajiban yang harus dihormati  serta  dipatuhi  oleh  warga  negaranya.    Kedua  sila  tersebut  mengandung  budi  luhur  yang  merupakan jati diri bangsa
Indonesia  yaitu  gotong-royong  dan  kekeluargaan  selaras  dengan  semboyan  negara  yaitu  “Bhineka Tunggal Ika” yang memiliki makna : walaupun berbeda-beda namun tetap satu.
Tentu  libertarianisme  sangat  tidak  sejalur  dengan  apa  yang  dianut  dan  dijalankan  Indonesia.  Sikap libertarian  terkait  ke-acuh-an  mengenai  peran  negara  dan  hak  serta  kewajibannya  terhadap  orang  lain  adalah keegoisan  dalam  kacamata  Pancasila.  Meski  hal  tersebut  akan  mempercepat  pembangunan  dengan  ketatnya daya saing setiap individu, namun bukan tidak mungkin hal tersebut akan menimbulkan kekacauan yang sangat kronis mengingat akan resiko saling menjatuhkan sangat tinggi. Belum lagi dengan resiko persaingan tidak sehat yang mungkin timbul akibat diberlakukannya pasar bebas yang dijunjung tinggi oleh kaum libertarianisme.

## D. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Falsafah libertarianisme timbul akibat kritik atas sentralisasi ekonomi dan politik, untuk mengembalikan semangat gerakan sosial  yang kurang  beradap serta mengadopsi pola-pola sentralistik kapitalisme  dan  negara. Istilah  libertarian  dalam  gerakan  radikal  diperkenalkan  pertama  kali  di  tahun  1858  oleh  seorang  anarkis  ber- kebangsaan  Perancis,  Joseph  Déjacque.  pada  tahun  80-an,  partai  sayap  Kanan  di  Amerika  mulai  mengadopsi dan mendistorsi istilah libertarian untuk menggambarkan politik free market capitalis. Libertarian menganggap bahwa setiap individu memiliki hak dan kebebasan penuh untuk mengkontrol segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan mereka. Libertarian  tidak mengakui peran negara sebagai pendikte  arah  dan  tujuan  hidup  dengan  segala  aturan  dan  perangkatnya,  namun  mereka  mendukung  peran “negara  minimal”  dimana  negara  hanya  bertugas  memastikan  keadilan  tidak  disalahgunakan  dan  tidak merugikan  pihak  lain,  serta  hak  mampu    terdistribusikan  dengan  baik  tanpa  adanya  kerumpangan  melalui  : penegakan hukum dan sistem peradilan. Libertarian berkeyakinan bahwa jika pemerintah dalam konteks negara merupakan pemegang kendali kehidupan masyarakat, maka akan terjadi diskriminasi hak.
Libertarian  hidup  dengan  cara  mereka  sendiri,sesuai  dengan  kemauan  mereka  sendiri,  dengan pandangan  hidup  terhadap  masyarakat  yang  bersifat  suka  rela  dan  seperlunya,  selama  hal  tersebut  mereka anggap  tidak  mengakibatkan  pelanggaran  hak  untuk  orang  lain  dengan  meminimalkan  peran  pemerintah  dan memaksimalkan  kebebasan  setiap  individu.  libertarian  menolak  adanya  kewajiban  yang  bersifat  sosial  seperti pembayaran pajak, atau program pembiayaan bagi orang yang kurang beruntung dan subsidi. Itu berarti bahwa libertarian  tidak  mengharuskan  orang  lain  menerima  atas  apa  yang  dimiliki  orang  lain,  dan  mereka  juga berkeyakinan  bahwa  pemerintah  tidak  “berhak”  memaksa  mereka  untuk  membantu  orang  lain  walaupun  itu beralasan menyamaratakan keadilan sosial.
Libertarianisme  yang  dikenal  dengan  bentuk  yang  dipersopan  dari  anarkis,  memiliki  pengertian  yang sangat  berbeda  atau  sekurang-kurangnya  telah  melanggar  prinsip-prinsip    sektor  keadilan    yang  dikemukakan para  filsuf.  Indonesia  mengakui  adanya  hak  dan  kewajiban  yang  harus  dihormati  serta  dipatuhi  oleh  warga negaranya.  Ini tercermin dari sila ke-2 dan ke-5  Pancasila  yang  mengandung  budi  luhur  yang  merupakan  jati diri  bangsa  Indonesia  yaitu  gotong-royong  dan  kekeluargaan  selaras  dengan  semboyan  negara  yaitu  “Bhineka Tunggal  Ika”  yang  memiliki  makna  :  walaupun  berbeda-beda  namun  tetap  satu.  Tentu  hal  itu  sangat  tidak sejalur dengan  apa  yang dianut dan  dijalankan Indonesia. Sikap  libertarian terkait ke-acuh-an  mengenai  peran negara dan hak serta kewajibannya terhadap orang lain adalah keegoisan dalam kacamata Pancasila.
15 http://indri-darwis.blogspot.com/2011/11/konsep-keadilan.html

## 2. Rekomendasi
Terlepas  dari  segala  pro-kontra  yang  menyelubungi  libertarianisme,  pendiri  bangsa  Indonesia  telah menegaskan  bahwa diri Indonesia tidak sepantasnya  meniru segala  bentuk kelakuan buruk dan paham  negara- negara  barat.  Karena  Indonesia  dibangun  dengan  asa  gotong-royong  dan  kekeluargaan.  Hal  tersebut  akan mungkin  runtuh  dengan  sendirinya  apabila  kita  mengikuti  sifat-sifat  radikal  dari  bangsa  lain.  Untuk  itu, alangkah baiknya kita sebagai bangsa yang berperikemanusiaan yang bertujuan menciptakan kemanusiaan yang adil  dan  beradab  serta  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia,  hendaknya  mengilhami  peran  bersama untuk menciptakan hal tersebut.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Boaz,David. 1998. “Libertarianism: A Primer” . New York: The Free Press. Nozick, Robert. 1974. “ Anarchy, State, and Utopia” . Amerika Serikat : Basic Books. Rawls,John. 1971. “ A Theory of Justice” Amerika Serikat : Harvard University Press. Woodcock, George. 2004. “Anarchism: A History Of Libertarian Ideas And Movements” . Peterborough, Ont.: Broadview Press. “Konsep Keadilan” http://indri-darwis.blogspot.com/2011/11/konsep-keadilan.html/  Oleh Indriani Darwis dimuat pada Selasa, 01 November 2011 “Libertarianisme”
https://id.wikipedia.org/wiki/Libertarianisme/  Oleh Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas terakhir diubah pada 3 November 2016 “Libertarianisme: Kebebasan, Hak, dan Keadilan”
https://indeks.or.id/2016/12/09/libertarianisme-kebebasan-hak-dan-keadilan/ Oleh Nanang Sunandar dimuat pada 9 Desember 2016 “Mengusulkan Sosialisme Libertarian” https://perhimpunanmerdeka.wordpress.com/2015/06/15/mengusulkan-sosialisme-libertarian/  Oleh Titin Jayalangkara dimuat pada 15 Juni 2015 “Pengertian Keadilan dan Macam-Macam Keadilan”
http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-keadilan-macam-macam-keadilan.html/ dimuat pada Januari 2015 “Pengertian Keadilan Menurut Para Ahli dan Secara Umum Beserta Macam Macam Keadilan” https://www.zonareferensi.com/pengertian-keadilan/  Oleh Zakky dimuat pada 28 Juli 2018 “Pengertian Keadilan Sosial : Makna dan Contohnya”
https://jagad.id/pengertian-keadilan-sosial-makna-dan-contohnya//   Oleh Adam Muiz “Platform Organisasi Komunis Libertarian (Draft)” https://www.anarkismo.net/article/9309/   dimuat pada 7 Juli 2008 “The isms of the week: Liberalism and Libertarianism” https://www.economist.com/johnson/2010/10/08/the-isms-of-the-week-liberalism-and-libertarianism/  Oleh Johnson dimuat pada 8 Oktober 2010 “Whai Is Libertarian?” https://theihs.org/who-we-are/what-is-libertarian//