## STRATEGI PENCAPAIAN OPINI WTPPEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO DALAM PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

## Heny Setyawati
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bondowoso hen.imut78@gmail.com
Abstract:  New  Public  Management  has  reformed  the  financial management of the public sector by adopting approaches from the private sector  in  order  to  achieve  organizational  efficiency  and  effectiveness (including local and central government finances) and it was the reason behind  the  implementation  of  Accrual-based  Government  Accounting Standards  (SAP).  The  Governmentof  Bondowoso  also  implements accrual-based  SAP  policy.  This  study  used  a  qualitative  approach  by using Strenghts Weaknessess Opportunities Threats (SWOT) analysis in the early stage to describe the strategy and then completed by in depth interview. The informants were 8 (eight) key persons in the Government of Bondowoso with significant roles in achieving the unqualified opinion in implementing  the  accrual-based  SAP.  Results  show  that  commitment from the leaders of local government and institutions, financial statements presentation that in line with the SAP, sufficient internal control system, and the follow- up on the State Audit Agency’s recommendations on the local  government  financial  statements  are  the  major  strengths  in achieving  the  unqualified  opinion  of  the  accrual-based  SAP.  The opportunities  in  Strength-Opportunity  (SO)  strategy  are  the  issuance  of various  laws  and  regulations  and  technical  guidance  of  accrual-based accounting standards by the central government.
Keywords: Unqualified Opinion, Accrual Based SAP, SWOT, Strategy.
Abstrak:  New  Public  Management telah  mereformasi  pengelolaan keuangan  sektor  publik  dengan  menggunakan  pendekatan  yang  ada pada  sektor  swasta  untuk  mencapai  efisiensi  dan  efektivitas penyelenggaraan sektor publik (termasuk pengelolaan keuangan negara dan daerah). Hal tersebut merupakan latar belakang dibuatnya Standar Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  berbasis  akrual.  Pemerintah  Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu pemerintah daerah yang melaksanakan  kebijakan  SAPtersebut.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif  dan  memanfaatkan  analisis  SWOT  di  awal penelitian  guna mendeskripsikan  strategi  kemudian  diperdalam  dengan metode in depth interview . Informan sebagai responden analisis SWOT adalah  8  (delapan)  pejabat  kunci  yang  berperan  penting  dalam pencapaian  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  Pemerintah Kabupaten  Bondowoso  pada  penerapan  SAP  berbasis  akrual.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen pemimpin daerah dan pimpinan instansi, penyajian laporan keuangan daerah yang sesuai dengan SAP, sistem  pengendalian  internal  yang  memadai,  serta  penanganan  tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah  merupakan  kekuatan  utama  keberhasilan  strategi pencapaian opini WTP. Peluang pada strategi SO adalah diterbitkannya
berbagai  peraturan  perundang-undangan  serta  petunjuk  teknis  tentang standar akuntansi berbasis akrual oleh pemerintah pusat.
Kata Kunci: Opini WTP, SAP Berbasis Akrual, SWOT, Strategi.

## Pendahuluan
Organisasi sektor publik sering digambarkan tidak produktif, tidak efisien, selalu rugi, rendah  kualitas,  kurang  inovasi  dan  kreativitas  serta  berbagai  kekurangan  lainnya. Buruknya  pengelolaan  organisasi  sektor  publik  memunculkan  kritik  keras  sehingga mendorong terjadinya reformasi manajemen sektor publik. Salah satu gerakan reformasi sektor publik yang paling popular adalah konsep New Public Management yang disingkat NPM (Mahmudi, 2011:34).
Di  Indonesia,  penerapan  konsep NPM dimulai  dengan  adanya  reformasi pengelolaan  keuangan  negara.  Diawali  dengan  diterbitkannya  Undang  Undang  No.  17 Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  yang  mewajibkan  adanya  Standar  Akuntansi Pemerintahan  (SAP)  sebagai  dasar  penyusunan  laporan  keuangan  bagi  instansi pemerintah. Kemudian terbit Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu peraturan yang  menetapkan  standar  akuntansi  pemerintahan  yang  disusun    berlandaskan  pada penggunaan basis akrual.
Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan  yang  didasarkan  pada  kriteria: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan ( adequate disclosures ), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni:  opini  wajar  tanpa  pengecualian  ( unqualified  opinion ),  opini  wajar  dengan pengecualian  ( qualified  opinion ),  opini  tidak  wajar  ( adversed  opinion ),  dan  pernyataan menolak memberikan opini ( disclaimer of opinion ). (Penjelasan Pasal 16 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)
Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya  disingkat SAP, adalah prinsip- prinsip  akuntansi  yang  diterapkan  dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan pemerintah  (Pasal  1  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  nomor  71  tahun  2010 Tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan).Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi  Pemerintahan  dan  Peraturan Menteri Dalam    Negeri    Nomor    64  Tahun    2013    tentang  Penerapan    Standar    Akuntansi Pemerintahan    Berbasis  Akrual,  mewajibkan  pemerintah    daerah    untuk    menerapkan Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  Berbasis    Akrual    paling    lambat    mulai    tahun anggaran  2015.
Transisi  menuju  basis  akuntansi  akrual  merupakan  sebuah  proyek  utama  bagi kebanyakan pemerintah, seperti halnya proyek skala besar yang memerlukan perencanaan dan  pengelolaan  cermat.  Berdasarkan Guidance  Transition  to  Accrual  Basis  by  IFAC , transisi  ini  kemungkinan  besar  akan  lancar  dan  lebih  cepat  ketika  fitur  berikut  ini  dapat terpenuhi:mandat yang jelas, komitmen politik, komitmen entitas pusat dan pejabat kunci, sumber daya yang memadai (manusia dan keuangan), struktur manajemen proyek yang efektif,  kapasitas  teknologi  dan  system  informasi  yang  memadai,  penggunaan  undang- undang.
Proses implementasi SAP berbasis akrual perlu dirancang secara hati-hati karena mempunyai implikasi yang tidak dapat dihindari. Implikasi tersebut mencakup mandat yang jelas,  komitmen  politik,  komitmen  pemerintah  dan  pejabat  kunci,  sumber  daya  yang memadai,  struktur  manajemen  perubahan  yang  efektif,  dukungan  kapasitas  teknologi informasi dan sistem informasi yang memadai serta dukungan legislatif.
Salah  satu  keberhasilan  dari  penerapan  akuntansi  akrual  pada  akhirnya  dapat dilihat  dalam  opini  dari  hasil  pemeriksaan  atas  laporan  keuangan.  Terdapat  6  (enam) langkah  (komponen)  yang  perlu  diperhatikan  agar  laporan  keuangan  pemerintah mendapatkan  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  yaitu:  sistem  pembukuan  dan perencanaan anggaran, sistem aplikasi teknologi komputer (IT related ), inventarisasi aset dan  utang,  jadwal  waktu  penyusunan  laporan  keuangan  dan  pemeriksaan  serta pertanggungjawaban anggaran, quality assurance yang dilakukan oleh pengawas intern, sumber daya manusia.
Pada  Gambar  1  tersebut  dapat  dilihat  dengan  jelas  bahwa  kendala pencapaian opini WTP yang utama adalah permasalahan aset tetap, karena permasalahan aset tetap memiliki prosentase terbesar dalam pengecualian akun pada LKPD tahun 2014 maupun  tahun  2015  sehingga  pemerintah  daerah  perlu  memperhatikan  dan
Aset Tetap 30% Beban - LO 12% Belanja 11% Kas 10% Aset Lancar selain Kas 9% Aset Lainnya 8% Pendapatan - LO 6% Investasi Jk Panjang 5%
Kewajiban 3%
Akun Lainnya 6%
Gambar 1. Akun yang Disajikan Tidak Sesuai SAP Pada LKPD Tahun 2015 Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun, 2016
menindaklanjuti  rekomendasi-rekomendasi  pemeriksaan  dari  BPK-RI  mengenai permasalahan  tersebut.  Setiap  unsur  pemerintahan  pastinya  ingin  memperoleh  reputasi yang baik, salah satunya melalui opini audit yang baik juga. Hal ini menjadi motivasi setiap daerah dalam menerapkan SAP secara benar.
Tabel 1. Daftar Opini LKPD Tahun 2010 – 2015 Kabupaten Bondowoso dan sekitarnya
Entitas Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Kab. Banyuwangi WDP WDP WTP WTP WTP DPP WTP Kab..Bondowoso WDP WTP DPP WTP WDP WTP DPP WTP Kab. Jember WDP WDP WTP WDP WDP WTP Kab. Lumajang WDP WDP WDP WDP WTP DPP WTP Kab. Situbondo WDP WDP WDP WDP WTP DPP WDP Kab. Probolinggo WDP WDP WDP WTP DPP WTP DPP WTP Kota Probolinggo WDP WTP DPP WTP WTP DPP WDP WDP
Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun  2016
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan memanfaatkan analisis SWOT di  awal  penelitian  guna  mendeskripsikan  strategi  kemudian  diperdalam dengan menggunakan metode in depth interview .
Berdasarkan gambaran tersebut dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: Bagaimana  strategi  pemerintah  Kabupaten  Bondowoso  dalam  usaha  pencapaian  opini WTP dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual?

## Metodologi
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan memanfaatkan analisis SWOT  di  awal  penelitian  guna  mendeskripsikan  strategi  kemudian  diperdalam  dengan menggunakan metode in depth interview. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Dalam penelitian ini dilakukan serangkaian kegiatan mulai studi orientasi dan studi terfokus. Perancangan data dengan pendekatan wawancara (in – depth interview) , observasi, dokumentasi dan triangulasi.

## Subjek dan Objek Penelitian
Subjek  penelitian  adalah  subjek  yang  dituju  untuk  diteliti  oleh  peneliti.  Objek penelitian adalah obyek yang dijadikan penelitian atau yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pegawai yang terlibat dalam  proses  penyusunan  laporan  keuangan  yang  menggunakan  SAP  berbasis  akrual pada  Pemda  Kabupaten  Bondowoso,  yang  menjadi  objek  penelitian  yaitu  usaha mendapatkan opini WTP dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Kabupaten Bondowoso.

## Penentuan Informan Penelitian
Pemilihan informan pertama sebagai informan kunci merupakan hal yang sangat utama  sehingga  harus  dilakukan  secara  cermat,  karena  penelitian  ini  mengkaji  tentang usaha pencapaian opini WTP dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Kabupaten Bondowoso. Peneliti memfokuskan peneiltian pada pengumpulan data dengan melakukan wawancara (in-depth interview) yang dilakukan kepada :
1.  Kepala DPPK Kabupaten Bondowoso
2.  Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan DPPKKabupaten Bondowoso
3.  Kepala Seksi Akuntansi DPPK Kabupaten Bondowoso
4.  Kepala Seksi Fasilitasi & Informasi Keuangan DPPK Kab. Bondowoso
5.  Irban Inspektorat Kabupaten Bondowoso
6.  Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kab. Bondowoso
7.  Auditor Inspektorat Kab. Bondowoso
8.  Kepala Sub Bagian Pengelolaan dan Pelaporan Aset Setda. Kab. Bondowoso

## Desain dan Strategi Penelitian
Dipengaruhi  oleh  pandangan  bahwa  peneliti  kualitatif  tidak  membutuhkan pengetahuan dan teori tentang objek penelitian untuk mensteril subjektifitas peneliti, maka format  penelitian  dikonstruksi  agar  peneliti  dapat  mengembangkan  semua  pengetahuan dan  teorinya  setelah  mengetahui  permasalahannya  di  lapangan.  Karena  itu  format desainnya adalah sebagai berikut :

## Gambar 2. Desain Penelitian
Sumber: Bungin (2014: 7), dimodifikasi

## Analisis SWOT
Tahap  pertama  dalam  analisis SWOT adalah  melakukan  identifikasi  terhadap faktor-faktor  internal  dan  eksternal  di  lingkungan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Bondowoso yang dianggap berpengaruh secara positif maupun secara negatif dalam usaha pencapaian opini WTP dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, kemudian  disusun  sebuah  kuisioner  sebagai  sarana  untuk  mendapatkan  penilaian  dari responden terhadap faktor-faktor yang telah dirumuskan (Rangkuti, 2008).
Penilaian terhadap faktor-faktor yang telah diidentifikasikan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: Penilaian terhadap prestasi faktor. Penilaian pada tahap ini diberikan skala antara 1 sampai dengan 9, dan penilaian urgensi (tingkat kepentingan) terhadap penanganan faktor- faktor. Penilaian pada tahap ini diberikan skala a (bernilai 1) sampai dengan d (bernilai 4).

## Pengujian Keabsahan Hasil Penelitian
Pengujian  keabsahan  hasil  penelitian  dalam  penelitian  ini  menggunakan  Teknik Pemeriksaan  Data  Kualitatif  (Moleong,  2006:  327)  yaitu  :  perpanjangan  keikutsertaan, menemukan  siklus  kesamaan  data,  ketekunan  pengamatan,  triangulasisumber  data, metode, dan teori, pengecekan melalui diskusi, kajian kasus negatif, pengecekan anggota tim, kecukupan referensial, uraian rinci, auditing.

## Hasil dan Pembahasan
Analisis SWOT digunakan untuk menjaring persepsi dan penilaian ahli (expert) terhadap faktor  internal  dan  eksternal  pada  Pemerintah  Kabupaten  Bondowoso,  sehingga  pada akhirnya  didapatkan  faktor  kekuatan (Strength), faktor  kelemahan Weakneses), faktor peluang (Opportunity), dan  faktor ancaman (Threat). Dari  penilaian bobot IFAS  (Internal Strategic  Factor  Analysis  Summary) dan EFAS  (Eksternal  Strategic  Factor  Analysis Summary) ,  didapatkan  beberapa  alternatif  strategi  mendapatkan  opini  WTP  dalam
DATA MEMBANGUN KATEGORISASI TRIANGULASI TEORISASI BERDASARKAN HASIL PENGAMATAN PENGAMATAN ULANG DAN VERIFIKASI INFORMASI LOGIKA IDEAL-RASIONAL-LOGIS
penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
Setelah  faktor-faktor  strategi  internal  suatu  perusahaan  diidentifikasi,  kemudian menyusun  tabel IFAS  (Internal  Strategic  Factor  Analysis  Summary) untuk  merumuskan faktor-faktor strategis internal tersebut dalam kerangka Strength and Weakness organisasi seperti tabel berikut :
Tabel 2. Penilaian Bobot IFAS – EFAS SWOT
Strength
No. Sub Elemen Rata2 Bobot Rating Skor 1. Komitmen    dan    integritas yang    tinggi    dari  Bupati Bondowoso  beserta  Jajaran Pimpinan Instansi yang berwenang 7,9 0.007 3,50 0.24 5. Bimtek dan Sosialisasi 7,5 0.066 3,25 0.22 7. Sistem Pembukuan dan Perencanaan Anggaran 7,5 0.066 3,50 0.23 8. Penyajian  laporan  keuangan sesuai dengan SAP 7,6 0.067 3,50 0.24 12. Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Daerah 7,5 0.066 3,50 0.23 13. SPI yang Memadai Sehingga Pelanggaran Dapat Dicegah 7,6 0.067 3,50 0.24 15. Penanganan  Tindak  Lanjut Rekomendasi  atas  Temuan BPK 7,2 0.064 3,75 0.24 16. Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan 7,5 0.066 3,50 0.23 1,87 Weakness 2. Ukuran Daerah Besar Sehingga  Total  Aset  Lebih Besar dan Kompleks 6,5 0.057 3,25 0.19 3. Jumlah  dan Pendidikan Pegawai 6 0.053 3,25 0.17 4. Ketersediaan Tenaga Ahli 6,6 0.059 4,00 0.23
Strength No. Sub Elemen Rata2 Bobot Rating Skor 1. Komitmen    dan    integritas yang    tinggi    dari  Bupati Bondowoso  beserta  Jajaran Pimpinan Instansi yang berwenang 7,9 0.007 3,50 0.24 5. Bimtek dan Sosialisasi 7,5 0.066 3,25 0.22 7. Sistem Pembukuan dan Perencanaan Anggaran 7,5 0.066 3,50 0.23 8. Penyajian  laporan  keuangan sesuai dengan SAP 7,6 0.067 3,50 0.24 12. Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Daerah 7,5 0.066 3,50 0.23 13. SPI yang Memadai Sehingga Pelanggaran Dapat Dicegah 7,6 0.067 3,50 0.24 15. Penanganan  Tindak  Lanjut Rekomendasi  atas  Temuan BPK 7,2 0.064 3,75 0.24 16. Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan 7,5 0.066 3,50 0.23 1,87 6. Koordinasi Intensif Antar SKPD  6,6 0.059 3,50 0.21 9. Sistem Aplikasi Komputer Pelaporan  Keuangan  Daerah yang Terintegrasi 6,6 0.059 3,50 0.21 10. Sistem Pengelolaan/ Manajemen Aset Daerah yang Terintegrasi 6,6 0.059 3,00 0.18 11. Jadwal  Waktu  Penyusunan Laporan Keuangan dan Pemeriksaan Serta Pertanggungjawaban Anggaran 6,8 0.061 3,50 0.21 14. Pelanggaran atas Perpres Pengadaan Barang dan Jasa 6,7 0.060 3,50 0.21
Strength No. Sub Elemen Rata2 Bobot Rating Skor 1. Komitmen    dan    integritas yang    tinggi    dari  Bupati Bondowoso  beserta  Jajaran Pimpinan Instansi yang berwenang 7,9 0.007 3,50 0.24 5. Bimtek dan Sosialisasi 7,5 0.066 3,25 0.22 7. Sistem Pembukuan dan Perencanaan Anggaran 7,5 0.066 3,50 0.23 8. Penyajian  laporan  keuangan sesuai dengan SAP 7,6 0.067 3,50 0.24 12. Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Daerah 7,5 0.066 3,50 0.23 13. SPI yang Memadai Sehingga Pelanggaran Dapat Dicegah 7,6 0.067 3,50 0.24 15. Penanganan  Tindak  Lanjut Rekomendasi  atas  Temuan BPK 7,2 0.064 3,75 0.24 16. Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan 7,5 0.066 3,50 0.23 1,87 1,60

## Sumber: Hasil Pengolahan Data Informan
Setelah  faktor-faktor strategi eksternal suatu perusahaan diidentifikasi dilanjutkan dengan menyusun tabel EFAS (Eksternal Strategic Factor Analysis Summary) sebagai hasil dari identifikasi faktor-faktor eksternal yang dikelompokkan menjadi Opportunity and Threat , dengan hasil seperti yang disajikan dalam tabel 3

## Tabel 3 Penilaian Bobot EFAS SWOT
Opportunity No. Sub Elemen Rata2 Bobot Rating Skor 2. Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Disediakan BPKP 6,9 0.083 3.00 0.25 4. Bimtek  dan  Sosialisasi  dari Pemerintah Pusat 7,5 0.092 3.50 0.32 5. Terbitnya  Peraturan  Pemerintah No. 71 Tahun 2010 7,5 0.092 3.50 0.32 6. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam  Negeri  No.  64  Tahun 2013 7,5 0.092 3.50 0.32 7. Buletin  Teknis  No.  18  tentang Akuntansi  Penyusutan  Berbasis Akrual 7,5 0.092 3.50 0.32 8. Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang  Pedoman  Pengelolaan Barang Daerah 7,1 0.088 3.50 0.30 9. Pemberian Dana Insentif Daerah  7 0.086 3.13 0.27 2,10 Threat 1. Komunikasi Efektif antara Pemerintah Daerah dengan DPRD 6,8 0.083 3.00 0.25 3. Kuota  dan  Batasan  Rekruitmen SDM dari BKN 6,1 0.075 3.00 0.22 10. Penundaan  penyaluran  Dana Alokasi Umum 6,3 0.077 2.75 0.21 11. Budaya masyarakat yang kurang menganggap penting pendidikan 5,9 0.070 2,50 0.17 12. Budaya paternalistik dimana keputusan bertindaknya mengikuti keputusan yang diambil oleh para tokoh. 5,9 0.070 2,50 0.17

## 1,04

## Sumber: Hasil Pengolahan Data Informan
Dari hasil pembobotan IFAS-EFAS elemen SWOT terlihat bahwa faktor kekuatan yang memiliki nilai rata-rata paling tinggi adalah Komitmen  dan  integritas  yang  tinggi  dari
Bupati Bondowoso beserta Jajaran Pimpinan Instansi yang berwenang, dengan nilai rata- rata sebesar 7,86. Dengan adanya komitmen, maka faktor penghambat lain dapat segera diatasi melalui kebijakan-kebijakan pimpinan.
Faktor kelemahan yang mendapatkan nilai rata-rata terendah adalah Jumlah dan Pendidikan Pegawai, dengan nilai rata-rata sebesar 6. Hal ini, menurut informan merupakan kelemahan  terbesar  Kabupaten  Bondowoso  karena  daerah  jumlah  pegawai  yang  ada dengan  kualifikasi  pendidikan  berlatar  belakang  akuntansi  kurang  memenuhi  dari  total jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk mengelola laporan keuangan.
Faktor peluang yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah bimtek, sosialisasi dari pemerintah pusat serta terbitnya perundang-undangan tentang SAP berbasis akrual serta peraturan tentang pelaporan keuangan lainnya dengan nilai rata-rata sebesar 7,5. Berbagai peraturan  dari  pemerintah  pusat  menjadi  payung  hukum  dan  panduan  bagi  pemerintah daerah untuk dapat mengaplikasikan perubahan sistem akuntansi dengan baik.
Faktor ancaman yang memiliki nilai rata-rata terendah adalah budaya masyarakat yang kurang menganggap penting pendidikan, dengan nilai rata-rata sebesar 5,9. Artinya, budaya pandalungan pada masyarakat seperti memiliki keyakinan  teguh  dan berlebihan pada kebenaran yang dipercayainya menimbulkan sikap tidak mau mengenal kompromi, dan  seringkali  memunculkan  pembawaan    keras  kepala.  Pembawaan  ini,  umumnya dijumpai  pada  masyarakat  yang  pendidikannya  kurang  tinggi  dan  akibat  ketidaktahuan. Pada kondisi ini dapat menghambat usaha mendapatkan opini WTP dalam pelaksanaan SAP berbasis akrual.
Hasil perumusan matriks IFAS – EFAS, menghasilkan strategi SO, ST, WO, dan WT,  kemudian  dilakukan  pembobotan  penilaian  untuk  menentukan  skala  prioritasnya. Susunan strategi disajikan pada tabel 4
Tabel 4. Pembobotan Hasil Kuesioner SWOT
S = 1,87 W = 1,60 O = 2,10 SO = 3,97 WO = 3,71 T  = 1,04 ST  = 2,91 WT  = 2,64

## Sumber: Hasil Pengolahan Data
Meskipun  strategi SO merupakan  alternatif strategi  terbaik  yang memiliki nilai  pembobotan  yang  paling  tinggi,  namun  untuk  belum  tentu  semua  strategi-strategi tersebut  dapat  dilaksanakan  secara  simultan,  sehingga  perlu  dilakukan  prioritas  apabila dalam pelaksanaannya secara bersama-sama menemui kendala sumber daya (resources constraints).

## Analisis Hasil In Depth Interview
Analisis  ini  mengupas  mengenai  hasil  wawancara (in-depth  interview) yang dilakukan kepada  para pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso yang dianggap ahli dan memahami dalam merumuskan strategi mendapatkan opini WTP pada  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual    di  Kabupaten Bondowoso. .
Hasil penelitian di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Bondowoso yang menyatakan bahwa hal yang  paling  utama  dalam  pelaksanaan  kebijakan  adalah  komitmen  pimpinan  sebagai penguasa dan pemilik sumberdaya, karena apa yang menjadi kebijakan pimpinan akan di- amin-i  oleh  bawahan.  Sedangkan  Kepala  Bidang  Akuntansi  dan  Pelaporan  DPPK Kabupaten  Bondowoso  menekankan  bahwa  selain  komitmen  pimpinan  juga  diperlukan adanya  satu  komando  dalam  pelaksanaan  semua  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah daerah.

## Ukuran Daerah
Ukuran  daerah  adalah  prediktor  signifikan  untuk  kapatuhan  akuntansi. Kabupaten/Kota dengan wilayah / luas daerah yang lebih besar maka akan memiliki total aset yang lebih besar  sehingga lebih kompleks dalam menjaga dan mengelola asetnya. Data  pencatatan  aset  yang  beragam  menimbulkan  permasalahan  pencatatan  atau penatausahaan  pembukuan  aset  menjadi  pekerjaan  yang  sangat  membutuhkan konsentrasi  pemerintah daerah karena golongan aset  yang dipersyaratkan harus sesuai standar  akuntansi  pemerintah  tidak  semua  datanya  telah  lengkap  atau  dimiliki  dengan benar.  Hal  tersebut  juga  disampaikan  oleh  salah  seorang  Auditor  pada  Inspektorat Kabupaten Bondowoso sebagai berikut :
“…Pelaporan  asset  yang  pada  akhirnya  akan  berpusat  pada  DPPK merupakan kumpulan laporan asset dari berbagai SKPD yang tersebar pada seluruh  wilayah  di  Kabupaten  Bondowoso,  mulai  dari  Sekretariat  Daerah, Dinas-dinas, Badan, Kantor (termasuk Kecamatan, Kelurahan) sampai unit- unit terkecil seperti UPTD, puskesmas, puskesmas pembantu dan sekolah- sekolah  (SD,  SMP,  SMA)  dimana  Aplikasi  IT  yang  telah  ada  berikut  cara pengoperasian  serta  kebijakan  yang  telah  disusun  guna  menghasilkan laporan asset yang dibutuhkan masih ada beberapa SDM terkait yang masih kurang pemahamannya.”

## Sumber Daya Manusia
Kompetensi SDM meliputi pengetahuan akuntansi dan pengalaman personel dalam menangani  urusan-urusan  yang  menyangkut  akuntansi  keuangan  pemerintahan  daerah sangat diperlukan tetapi masih terbatas baik jumlah maupun kualitasnya. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Akuntansi DPPK Kabupaten Bondowoso sebagai berikut :
“…SDM di DPPK pastinya telah dibekali dengan bimtek-bimtek dari pusat dan propinsi  yang  cukup  sering,  dan  juga  Kami  memiliki  pedoman  akuntansi keuangan yang sudah sangat baik. Namun secara internal memang atasan selalu  memberikan  pesan  secara  spiritual.  Perencanaan  kebutuhan kompetensi dan pelatihan SDM yang menangani fungsi keuangan, aset dan TI  secara  terus  menerus  dikembangkan.  Dalam  waktu  dekat  DPPK  akan melaksanakan  sosialisasi  dan  bimtek  tentang  :Persediaan,  Penyusunan laporan keuangan, Piutangdan Saya dengar Bagian Perlengkapan dan Aset juga akan melakukan sosialisasi tentang pengelol aan aset. “

## Sarana, Prasarana dan Proses
Teknologi informasi berperan dalam mempermudah pelaksanaan proses akuntansi pemerintahan  (baik hardware maupun software ).  Adanya  suatu  aplikasi/sistem  yang terintegrasi akan mempermudah para personel untuk mencatat  transaksi dan menyusun laporan  keuangan  pemerintah  daerah,  baik  di  tingkat  SKPD  maupun  SKPKD  (tingkat konsolidasi).
Kabupaten Bondowoso menyusun laporan keuangan dengan SAP berbasis akrual menggunakan  aplikasi  SIMDA  2.7.6  dan  SIMDA  BMD  2.0.0.2  yang  dibuat  oleh  BPKP dimana  setiap  tahunnya  diperbaharui  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan terbaru.  Sedangkan  secara  teknik  akuntansi  dan  metode  akuntansi  yang  lebih  terinci Pemerintah  Kabupaten  Bondowoso  memiliki  suatu  buku  prosedur/manual  akuntansi pemerintah daerah  yang dijelaskan secara  lengkap dalam Peraturan Bupati Bondowoso tentang  Pedoman  Kerja  dan  Pelaksanaan  Tugas  Pemerintah  Kabupaten  Bondowoso dimana buku manual ini selalu dikaji ulang dan diperbaharui setiap tahunnya.

## Regulasi dan Kebijakan Daerah
Regulasi  menjadi  payung  hukum  dan  panduan  bagi  pelaku  implementasi  untuk dapat mengaplikasikan perubahan sistem akuntansi dengan baik (Surepno, 2015). Strategi Pemerintah  Kabupaten  Bondowoso  dalam  menyusun  laporan  keuangan  daerah  yang sesuai  dengan  standar  akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual  seperti  termuat  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  adalah  dengan  membuat  regulasi  dan kebijakan SAP berbasis akrual secara umum maupun secara teknis. Langkah ini ditegaskan oleh  Kepala  Bidang  Akuntansi  dan  Pelaporan  DPPK  Kabupaten  Bondowoso  sebagai anggota penyusun Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam proses wawancara sebagai berikut:
“…Strategi yang digunakan Pemkab Bondowoso dalam upaya mencapai opini WTP dalam pelaksanaan SAP berbasis akrual lebih banyak dilakukan dengan pendekatan spiritual,  tetapi secara  teknis dan kebijakan secara umum juga sudah  dibuatkan  dengan  kreatifitas  sendiri  yang  disesuaikan  dengan peraturan serta perundang-undangan yang ada di atasnya. ”

## Sistem Pengendalian Intern
Faktor  utama  yang  menyebabkan  belum  tercapainya  opini  WTP  secara  penuh adalah masih adanya beberapa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Sistem Pengendalian  Intern  (SPI)  dan  ketidakpatuhan  terhadap  perundang-undangan.  Sistem pengendalian intern pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso dituangkan secara terperinci di dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 44 Tahun 2016 tantang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
Berfungsi  sebagai  SPI,  Pedoman  Kerja  dan  Pelaksanaan  Tugas  Pemerintah Kabupaten Bondowoso ini memuat hal-hal sebagai berikut : ketentuan umum, penyusunan anggaran kinerja, pengelolaan keuangan daerah, administrasi pengelolaan barang daerah, standar  biaya  konsumsi  dan  perjalanan  daerah,  pembinaan  aparatur  dan  pedoman penyelenggaraan diklat, pedoman pelaksanaan kegiatan/pengadaanbarang/jasa, pedoman umum penyelenggaraan pembangunan bangunan negara/daerah beserta lingkungannya, pedoman penyelenggaraan penyusunan  rencana  tata  ruang, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## Penanganan Tindak Lanjut
Tindak  lanjut  rekomendasi  BPK  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (LKPD) diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  Tentang  Pemeriksaan Pengelolaan  dan  Tanggungjawab  Keuangan  Negara,  khususnya  pasal  21  ayat  (1). Tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  tahun  lalu  akan  menjadi  pertimbangan  auditor  dalam menentukan  resiko  audit  (Tresnawati  dan  Apandi,  2016).  Pendapat  yang  sama disampaikan  oleh  Kepala  Sub  Bagian  Evaluasi  dan  Pelaporan  Inspektorat  Kabupaten Bondowoso  sebagai berikut :
“… Tindaklanjut BPK itu indikator yang paling mudah dilihat oleh BPK atas komitmen  Pemerintah  Daerah  terhadap  usaha  memperbaiki  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah.  Kalo  dokumen  peraturan  itu  jika  ada  yang salah masih diberikan kesempatan perbaikan saat pemeriksaan.”

## Kesimpulan
Berdasarkan Hasil interaksi IFAS – EFAS yang menghasilkan alternatif strategi, bobot paling tinggi adalah Strength – Opportunity (SO), yang dapat diterjemahkan sebagai strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang dengan alternatif strategi sebagai berikut :
1.  Kekuatan utama bagi Pemerintah Kabupatan Bondowoso dalam pencapaian opini WTP  pada  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual  adalah komitmen    dan    integritas    yang    tinggi    dari  Bupati  Bondowoso  beserta  jajaran pimpinan  Instansi  yang  berwenang  sehingga  semua  program,  kegiatan,  dan kebijakan daerah yang dianggap mendukung pencapaian opini WTP akan didukung
penuh oleh Bupati beserta pimpinan Instansi. Kekuatan lainnya adalah penyajian laporan keuangan daerah yang telah sesuai dengan SAP berbasis akrual dan SPI yang  memadai  sehingga  pelanggaran  terhadap  perundang-undangan  dapat dicegah,  namun  masih  terdapat  kendala  yaitu  kurangnya  kesadaran  pegawai pelaksana  kegiatan  pada  SKPD  untuk  selalu  membaca  SPI  dalam  pelaksanaan tugas.
2.  Peluang utama bagi Pemerintah Kabupatan Bondowoso dalam pencapaian opini WTP  pada  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual  adalah terbitnya  peraturan  -  peraturan  tentang  standar  akuntansi  pemerintah  beserta petunjuk teknisnya antara lain PP No. 71 Tahun 2010, Permendagri No. 64 Tahun 2013, Buletin Teknis No. 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrual, serta bimtek dan sosialisasi dari pemerintah pusat.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  diberikan  beberapa  rekomendasi  bagi Pemerintah Kabupaten Bondowoso yaitu sebagai berikut :
1.  Pemerintah  Kabupaten  Bondowoso  disarankan  untuk  segera  melakukan pengembangan sistem informasi laporan keuangan dan system management aset yang terintegrasi dengan seluruh SKPD karena kemampuan sistem informasi untuk menyediakan  data  yang  dapat  dipercaya,  akurat,  dan  up-to-date  secara  efektif, merupakan  pendukung  utama  pelaksanaan  dan  kegunaan  sistem  manajemen akuntansi.
2.  Pemerintah Kabupaten Bondowoso disarankan untuk melakukan monitoring guna memperkuat  fungsi  Pejabat  Penatausahaan  Keuangan  SKPD  dalam  mengawal pelaksanaan  kegiatan  SKPD  agar  sesuai  dengan  SPI  terutama  pelaksanaan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerja Dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017.
3.  Pemerintah  Kabupaten Bondowoso disarankan  untuk secara berkala melakukan Bimtek  dan  sosialisasi  mengenai  SAP  berbasis  akrual  dalam  pelaporan  asset, persediaan, piutang, dll yang sering menjadi obyek pemeriksaan BPK

## Daftar Referensi
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012. Buletin Teknis 01 tentang Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah . Jakarta: BPK-RI.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.2015. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015 . Jakarta: BPK-RI.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.2015. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2015 . Jakarta: BPK-RI.
Bungin, Burhan. 2014. Penelitian Kualitatif . Cetakan ke-7. Jakarta : Prenada Media Group.
Mahmudi.  2011. Manajemen  Kinerja  Sektor  Publik  (edisi  2) .  Yogyakarta  :  Unit  Penerbit  dan Percetakan Sekolah tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung : Rosda.
Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.64  tahun  2013  tentang  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada Pemda. Jakarta
Rangkuti,  Freddy.  2008. Analisis  SWOT  Teknik  Membedah  Kasus  Bisnis ,  Jakarta  :  PT Gramedia Pustaka Utama.
Surepno. 2015. Kunci Sukses dan Peran Strategis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual. Jurnal Dinamika Akuntansi . Vol 7 Nomor 2.
Tresnawati, F dan Apandi, RNN. 2016. Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Kualitas laporan Keuangan dengan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Kementerian/ Lembaga Republik Indonesia). Jurnal Akuntansi Riset . Vol 5 Nomor 2.
Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta
Undang-Undang  No.1  tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara.  Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Jakarta.