## PERAHU (Penerangan Hukum)

## Jurnal Ilmu Hukum
P-ISSN: 2338-333X |  E-ISSN: 2775-1104 Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Volume 12 Nomor 1, Maret 2024
PERAHU (Penerangan Hukum)

## JURNAL ILMU HUKUM
Journal homepage: http://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu Journal email: jurnalperahu@unka.ac.id

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN
MODUS MEMINJAM MOTOR BESERTA STNK (Studi Putusan Nomor : 79/Pid.B/2022/PN Kla)
Wiratama Bangsawan 1 , Zainab ompu zainah 2 1 Zainab ompu zainah, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung  Jln. ZA. Pagar Alam No. Labuhan Ratu  Bandar Lampung Provinsi Lampung email:
2 Wiratama Bangsawan, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung  Jln. ZA. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu  Bandar Lampung Provinsi Lampungemail: wira8886@gmail.com

## INFO ARTIKEL
Riwayat Artikel
Diterima:
Direvisi:
Diterima: Diterbitkan:
Abstrak
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk  tegaknya  atau  berfungsinya  norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu  lintas  atau  hubungan-hubungan  hukum  dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. penegakan hukumnya  terbukti  secara  sah    terdakwa  Dadang Sutrisna  melakukan  penggelapan  dengan  maksud untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain secara  melawan  hukum,  dengan  memakai  nama palsu  atau  martabat  palsu,  dengan  tipu  muslihat, ataupun  rangkaian  kebohongan,  menggerakkan orang  lain  untuk  menyerahkan  barang  sesuatu kepadanya,  atau  supaya  memberi  hutang  mapun menghapuskan piutang.Kepada para aparat penegak hukum  seperti  polisi,  jaksa,  dan  hakim  untuk menerapkan  Undang-undang  yang  sesuai  dengan dasar hukum Negara kita dengan tetap mempertimbangkan  alasan  yang  memperingan  dan memperberat hukuman tanpa adanya ajang pembalasan  dendam  bagi  si  pelaku  dan  bersikap
Keywords: Penegakan  Hukum;  Pertimbangan  Hakim; Penggelapan Kendaraan Bermotor DOI: https://doi.org/10.51826/perahu.v0000.000
tegas  untuk  mengadili  hukuman  kepada  terdakwa, sehingga  dapat  terciptanya  keadilan  bagi  prespektif si pelaku maupun korban dengan tetap menggunakan hati nurani kita.

## Abstract
Law enforcement is the process of making efforts to enforce or function real legal norms as  guidelines  for  behavior  in  traffic  or  legal  relations  in  social  and  state  life.  law enforcement,  it  was  legally  proven  that  the  defendant  Dadang  Sutrisna  committed embezzlement with the intention of unlawfully benefiting himself or another person, by using a false name or false dignity, by deception, or a series of lies, by encouraging other  people  to  hand  over  something  to  him,  or  in  order  to  give  debts  or  write  off receivables. To law enforcement officials such as police, prosecutors and judges to apply laws that are in accordance with the legal basis of our country while still considering the  reasons  for  mitigating  and  aggravating  the  punishment  without  any  means  of retaliation for the perpetrator and being firm to judge the punishment of the defendant, so that justice can be created for the perspective of both the perpetrator and the victim while still using our conscience.
Keywords: Law enforcement; Judge's considerations; Motor Vehicle Embezzlement;

## PENDAHULUAN
Hukum  merupakan  porsi  utama  di  negeri  ini,  banyak  sekali  hal-hal  yang berkaitan dengan hukum. Pada adagium Geen Straf Zonder Schuld yang artinya tiada hukum  tanpa  adanya  kesalahan  bermaksud  bahwa  hukum  ada  karena  adanya  suatu kesalahan, yang juga dapat diartikan bahwa hukum dibuat untuk menegakkan keadilan di negeri ini. Kejahatan biasanya terjadi bukan karena adanya kebiasaan atau kemauan dan niat, tetapi kejahatan biasanya terjadi karena adanya kesempatan yang datang.
Kejahatan  masuk  ke  dalam  tindak  pidana  karena  secara  umum  kejahatan dianggap sebagai perbuatan yang merugikan dan melanggar norma yang telah hidup ditengah  masyarakat.  Maka  dari  itulah  konsep  kejahatan  tersebut  harus dipertanggungjawabkan atas dampak negatif yang muncul akibat dari terjadinya suatu bentuk kejahatan. Maka seperlunya menjadi penting untuk menjadi bahasan bagaimana
asal muasal atau latar belakang dari Konsep pertanggungjawaban Pidana yang berlaku hingga  saat  ini. 1 Perlu  disadari  bahwa  kejahatan  dapat  dilakukan  oleh  siapapun  dan terhadap  siapapun,  seiring  dengan  perkembangan  zaman  yang  semakin  maju  maka semakin  meningkat  pula  kejahatan  yang  terjadi  di  lingkungan  masyarakat  misalnya seperti    kejahatan  pencurian,  pembunuhan,  perampokan,  penipuan,  penggelapan, perkosaan, penculikan, dan sebagainya. 2
Penegakan huksafum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya  norma-norma  hukum  secara  nyata  sebagai  pedoman  perilaku  dalam lalulintas  atau  hubungan–hubungan  hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek  yang  luas  dan  dapat  pula  diartikan  sebagai  upaya  penegakan  hukum  itu melibatkan  semua  subyek  hukum  dalam  setiap  hubungan  hukum.  Siapa  saja  yang menjalankan  aturan  normatif  atau  melakukan  sesuatu  atau  tidak  melakukan  sesuatu dengan  mendasarkan  diri  pada  norma  aturan  hukum  yang  berlaku,  berarti  dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu,  penegakan  hukum  itu  hanya  diartikan  sebagai upaya  aparatur  penegakan  hukum tertentu  untuk  menjamin  dan  memastikan  tegaknya  hukum  itu,  apabila  diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. 3
Sementara  menurut  Eddy  O.S  Hiariej  salah  satu  hukum  di  Indonesia  yang berkaitan  dengan  penegakan  hukum  adalah  hukum  pidana  yang  termasuk  kedalam lingkup  hukum  publik,  karena di  dalam  hukum  pidana  yang menjadi subyek  hukum adalah  orang  yang  melawan  negara,  bahwa  dapat  dijelaskan  pula  pengertian  hukum pidana menurut Moeljatno adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. 4 Istilah  tindak  pidana  menunjukkan  pengertian  pengertian  gerak-gerik tingkah  laku  dan  gerak-gerik  jasmani  seseorang.  Hal-hal  tersebut  terdapat  juga
1 Zainab  Ompu  Jainah.  2022.  “Analisis  Pertimbangan  Hakim  dalam  Menjatuhkan  Putusan Terhadap Pengedar Narkotika Jenis Sabu dalam Warung (Studi Putusan Nomor: 375/Pid.Sus/2020/PN.Gns)”, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Volume 4, Nomor 4, hlm. 1061.
2 Melisa Safitri. 2021. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Tambak Udang”, Indonesian Journal of Law and Islamic Law, Volume 3, Nomor 1, hlm. 178.
3 < http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/ pkbh  Fakultas  Hukum  uad.  2012.  ”Penegakan Hukum”, wordpress, diakses tanggal 13 September 2022.
4 Eddy O.S. Hiariej. 2018. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana , Cahaya Atma Pustaka , Yogyakarta, hlm. 3.
seseorang  untuk  tidak  berbuat,  akan  tetapi  dengan  tidak  berbuatnya  dia,  dia  telah melakukan tindak pidana. 5
Penggelapan  adalah  suatu  tindakan  tidak  jujur  dengan  menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan  tujuan  untuk  mengalih-milik  (pencurian),  menguasai,  atau  digunakan  untuk tujuan  lain.  Dilain  sisi  Menurut  Lamintang,  tindak  pidana  penggelapan  adalah penyalahgunaan  hak  atau  penyalahgunaan  kepercayaan  oleh  seorang  yang  mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum. 6
Berdasarkan  penghitungan  Badan  Pusat  Statistik  pada  tahun  2020  terdapat setidaknya  37.097  Jumlah  Kejadian  Kejahatan  terkait  penipuan,  penggelapan,  dan korupsi yang ada di  Indonesia. Di Lampung sendiri  terdapat sekitar 1.373 kejahatan terkait penipuan, penggelapan,  dan korupsi. Sementara  dilihat  dari direktori  putusan terdapat  setidaknya  sebanyak  1.927  tindak pidana  yang  terdaftar di  pengadilan  pada ahun 2022 saat ini dan lampung termasuk didalamnya. Melihat dari banyaknya kasus yang  ada  sering  menjadi  bahan  pertanyaan  dikalangan  masyarakat  yang  mana masyarakat sering menganggap sistem hukum yang ada di Indonesia ini tidak sesuai dengan apa yang diekspektasikan masyarakat pada umumnya.
Dari  pandangan  masyarakat  tersebut  akhirnya  timbul  tanda  tanya  kepada institusi  pemerintahan  yang  mungkin  menurut  masyarakat  minim  memberikan protection atau  perlindungan  bagi  masyarakat  Indonesia  terkhususnya  di  Lampung
Selatan.  Pada  pasal  27  ayat  1  UUD  1945  menyebutkan  bahwa  segala  warga  negara
5 Teguh Prasetyo. 2015. Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 49.
6 I Wayan Ari Subakti. 2020. ” Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Korban Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Sewa Menyewa Tanah”, Jurnal Preferensi Hukum, Volume 1,  Nomor 1, hlm. 175.
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dari bunyi pasal tersebut telah jelas mengatakan bahwa tiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Jadi kita mempunyai hak untuk dilindungi oleh Negara serta keamanan dari Negara.
Seperti pada kasus dalam penelitian yang akan diteliti ini berdasarkan putusan
Nomor  :  79/Pid.B/2022/PN  Kla  bahwa  Terdakwa  Dadang  Sutrisna  bin  Darwis  pada Hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada  suatu  waktu  dalam  Bulan  Desember  Tahun  2021  bertempat  di  Jalinsum  Desa Candimas  Kecamatan  Natar  Kabupaten  Lampung  Selatan  atau  setidaktidaknya  pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Dengan sengaja dan melawan hukum  memiliki  barang  sesuatu  yang  seluruhnya  atau  sebagian  adalah  kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
Bahwa  pada  waktu  dan  tempat  yang  telah  disebutkan  di  atas,  berawal  saat
Terdakwa  Dadang  Sutrisna  Bin  Darwis  sedang  berada  di  Kemiling  Permai  tepatnya saat hujan, kemudian Terdakwa berteduh di depan Gerbang Bukit Kemiling Permai, saat itulah Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Ridho Saputra Bin Lukman yang bekerja  sebagai  ojek  online,  kemudian  Terdakwa  menghampiri  Saksi  Korban  dan menyampaikan maksud dan tujuan Terdakwa untuk menyewa jasa ojek untuk meminta di  antarkan  ke  derah  Candimas  Natar,  dan  saat  itu  Terdakwa  berkata  “bang  bisa
ngojekin saya nggak ke Candimas Natar tapi Offline, nanti saya bayar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi Korban pun menyetujui, namun Saksi Korban berkata “tapi saya nggak bawa helm” lalu Terdakwa berkata “yaudah nggak apa, nanti kalau kena  tilang  di  daerah  Bundaran  bisa  hubungi  saya”  lalu  setelah  hujan  agak  reda, kemudian  Saksi  Korban  mengangkut  Terdakwa,  hingga  sampai  melintasi  daerah Jalinsum  Desa  Candimas  Kecamatan  Natar  tiba  saat  di  depan  ruko  berwarna  hijau Terdakwa menyuruh  Saksi  Korban berhenti “udah  sini aja” kemudian Saksi Korban dan  Terdakwa  turun  dari  sepeda  motor  dan  menepi  di  depan  Ruko  berwarna  hijau tersebut, saat itu antara Terdakwa dan Saksi Korban sempat mengobrol.
Terdakwa  bertanya  asal  tempat  tinggal  Saksi  Korban,  sehingga  saat  Saksi Korban sudah merasa akrab, saat itulah Terdakwa meminta di pinjamkan sepeda motor merk Honda Beat warna Putih, Nopol BE 2955 AQK, Noka: MH1JFZ119GK083869,
Nosin: JFZ1E1093598 berikut STNK nya An. Ridho Saputra milik saksi korban “bang saya pinjem motornya sebentar bang, saya mau ngambil duit tempat cewek saya” lalu Saksi Korban pun memberikan pinjaman kontak sepeda motor miliknya, lalu setelah Saksi  Korban  memberikan  kunci  kontak  sepeda  motor  kepada  Terdakwa,  Terdakwa kembali lagi dan meminta di pinjamkan STNK karena di jalan banyak Polisi sehingga Terdakwa takut di tilang “bang sama STNK nya sekalian, ngeri banyak Polisi” lalu karena  Saksi  Korban  juga  melihat  memang  banyak  Polisi  di  sepanjang  jalan  Saksi Korban  pun  meminjamkan  juga  STNK  sepeda  motor  milik  Saksi  Korban  tersebut, hingga setelah Saksi Korban meminjamkan sepeda motor berikut STNK nya Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Korban. Kemudian Terdakwa langsung pergi ke
daerah  Pringsewu  untuk  menggadaikan  sepeda  motor  tersebut  berikut  STNK  nya seharga Rp.3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada pemilik Showroom di daerah Pringsewu yang tidak Terdakwa kenal identitasnya.  Bahwa akibat perbuatan terdakwa  tersebut  saksi  korban  mengalami  kerugian  yang  ditaksir  sebesar  Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  dan  penjelasan  kronologi  kasus diatas, dalam hal ini penulis sangat tertarik melakukan penelitian melalui  skripsi ini dengan judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan
Kendaraan  Bermotor  Dengan  Modus  Meminjam  Motor  Beserta  STNK  (Studi Putusan Nomor : 79/Pid.B/2022/PN Kla).

## Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:
a. Bagaimanakah  penegakan  hukum  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana penggelapan  kendaraan  bermotor  dengan  modus  meminjam  motor  beserta
STNK di dalam putusan No. 79/Pid.B/2022/PN Kla.?
b. Bagaimanakah pertimbangan hukum dalam perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dengan modus meminjam motor beserta STNK di dalam putusan No. 79/Pid.B/2022/PN Kla.?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yakni melakukan  dengan  cara  mengkaji  berbagai  literatur  yang  sifatnya  tidak terbatas oleh waktu dan tempat, serta mengkaji berbagai literatur baik yang
berupa  buku-buku,  hasil  penelitian  sebelumnya  maupun  peraturan perundang-undangan  baik  cetak  maupun  online  yang  berkaitan  dengan permasalahan  yang  ditelit,  Untuk  menjawab  permasalahan  yang  ada,  maka penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian yaitu, pendekatan perundang-undangan (statute  approach ),  pendekatan  konseptual  ( conceptual approach ), dan pendekatan komparatif ( comparative approach ).
Jenis dan sumber bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Pengumpulan bahan-bahan  hukum  dilakukan  dengan  cara  mengidentifikasi  dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang  sudah  terkumpul,  selanjutnya  diklasifikasi,  diseleksi  dan  dipastikan tidak  bertentangan  satu  sama  lain,  untuk  memudahkan  menganalisis  dan mengkonstruksikannya

## A. PEMBAHASAN
Mulyanto, menerjemahkan istilah strafbaar feit dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat  beliau  istilah  “perbuatan  pidana”  menunjuk  kepada  makna  adanya  suatu kelakuan  manusia  yang  menimbulkan  akibat  tertentu  yang  dilarang  hukum  di  mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. 7
Sedangkan  Bambang  Poernomo  menyatakan  bahwa  strafbaar  feit  adalah  hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan
7 Teguh Prasetyo. 2015. Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 48.
lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma  sendiri  melainkan sudah  terletak  pada  lapangan  hukum  yang lain,  dan  sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana.
Ketika  dikatakan  bahwa  perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  yang  dilarang  dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi berbagai hal.
1. Perbuatan  itu  berwujud  suatu  kelakuan  baik  aktif  maupun  pasif  yang  berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum.
2. Kelakuan  dan  akibat  yang  timbul  tersebut  harus  bersifat  melawan  hukum  baik dalam pengertiannya yang formil maupun yang materiil.
3. Adanya  hal-hal  atau  keadaan  tertentu  yang  menyertai  terjadinya  kelakuan  dan akibat yang dilarang oleh hukum. 8
Pidana dapat berupa punishment atau treatment . Pidana merupakan pembalasan (pengimbalan)  terhadap  kesalahan  si  pembuat.  Sedangkan  tindakan  adalah  untuk perlindungan  masyarakat  dan  untuk  pembinaan  si  pelaku  tindak  pidana  tersebut.
Subjek  yang  membuat  perbuatan  kejahatan  disebut  pelaku  tindak  pidana,  seseorang dapat dikatakan pelaku tindak pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang telah diatur dalam undang-undang sesuai asas legalitas yang tercantum didalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana  menyebutkan  bahwa suatu perbuatan tidak  dapat  dipidana,  kecuali  berdasarkan  kekuatan  ketentuan  perundang-undangan pidana yang telah ada. Jadi dari asas tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa orang atau individu yang melakukan perbuatan menentang aturan yang ada dapat dikatakan pelaku tindak pidana.
8 Mahrus Ali. 2022. Dasar-Dasar Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 100.
1. Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Penggelapan Kendaraan  Bermotor  Dengan  Modus  Meminjam  Motor  Beserta  STNK Berdasarkan Putusan No. 79/Pid.B/2022/PN Kla
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  bapak  Diki  selaku  majelis perwakilan  yang  diutus  oleh  Hakim  di  Pengadilan  Negeri  Kalianda  Kelas  IB, dijelaskan    bahwa  kronologinya  yang  mana Locus  Delicti nya  atau  tempat  kejadian tindak pidananya di Jalinsum Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau  setidak-tidaknya  pada suatu  tempat yang masih  termasuk  dalam  daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan dimana Tempus Delicti nya atau waktu kejadian tindak pidananya hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu  dalam  bulan  Desember  tahun  2021.    Yang  mana  pada  saat  itu  berawal  saat Terdakwa Dadaang Sutrisna Bin Darwis sedang berada di Kemiling Permai tepatnya saat hujan, kemudian Terdakwa berteduh di depan Gerbang Bukit Kemiling Permai, saat itulah Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Ridho Saputra Bin Lukman yang bekerja  sebagai  ojek  online,  kemudian  Terdakwa  menghampiri  Saksi  Korban  dan menyampaikan maksud dan tujuan Terdakwa untuk menyewa jasa ojek untuk meminta di  antarkan  ke  derah  Candimas  Natar,  dan  saat  itu  Terdakwa  berkata  “bang  bisa ngojekin saya nggak ke Candimas Natar secara Offline dengan diimingi akan di bayar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi Korban pun menyetujui nya kemudian Saksi Korban mengangkut Terdakwa, hingga sampai melintasi daerah Jalinsum Desa Candimas  Kecamatan  Natar  tiba  saat  di  depan  Ruko  berwarna  hijau  Terdakwa menyuruh  Saksi  Korban  berhenti,  kemudian  Saksi  Korban  dan  Terdakwa  turun  dari sepeda  motor  dan  menepi  di  depan  ruko  berwarna  hijau  tersebut,  saat  itu  antara Terdakwa dan Saksi Korban sempat mengobrol, Terdakwa bertanya asal tempat tinggal Saksi Korban, sehingga saat Saksi Korban sudah merasa akrab, saat itulah Terdakwa meminta di pinjamkan sepeda motor merk Honda Beat warna Putih, Nopol BE 2955 AQK, Noka: MH1JFZ119GK083869, Nosin: JFZ1E1093598 berikut STNK nya An. Ridho Saputra milik saksi korban lalu Saksi Korban pun memberikan pinjaman kontak sepeda motor miliknya.
Kemudian  setelah Saksi Korban memberikan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa, Terdakwa kembali lagi dan meminta di pinjamkan STNK karena di jalan banyak Polisi sehingga Terdakwa takut di tilang, lalu karena Saksi Korban juga melihat memang banyak Polisi di sepanjang jalan Saksi Korban pun meminjamkan juga STNK sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, hingga setelah Saksi Korban meminjamkan sepeda  motor  berikut  STNK  nya  Terdakwa  langsung  pergi  meninggalkan  Saksi Korban,  sementara  Terdakwa  langsung  pergi  ke  daerah  Pringsewu  untuk menggadaikan  sepeda  motor  tersebut  berikut  STNK  nya  seharga  Rp.3.800.000  (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada pemilik Showroom di daerah Pringsewu yang tidak Terdakwa kenal identitasnya.  Bapak Diki  menjelaskan  bahwa terdakwa dijerat dengan  pasal  372  KUHP  yang  mana  didalam  pasal  tersebut  terkait  dengan  tindak pidana  penggelapan  kendaraan  bermotor  sehingga  terdakwa  divonis  secara  sah bersalah  oleh  dewan  hakim  hukuman  penjara  selama  1  tahun  4  bulan  dengan Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Menurut bapak Ibnu selaku Jaksa di Kejaksaaan Negeri Kalianda, dilihat dari dakwaan  bahwasanya  terdakwa  dituntut  pasal  penggelapan  dan  penipuan,  namun setelah  menjalani  persidangan  terdakwa  terbukti  bersalah  dengan  dikenakan  pasal penggelapan  kendaraan  bermotor  dilihat  dari  kasus  yang  terdapat  didalam  putusan No.79/Pid.B/2022/PN  Kla.  Penipuan  dan  penggelapan  memanglah  suatu  kasus  yang sedikit sulit dibedakan, tapi disini kita bisa melihat mengapa pada persidangan tersebut si  jaksa  menerapkan  pasal  372  KUHP  sebab  dilihat  dari Mens  Rea dari  si  terdakwa tersebut.  Bapak  Ibnu  menjelaskan bahwa  penipuan adalah  adanya  tipu  muslihat  dari pelaku  terhadap  korbannya,  sedangkan  tindak  pidana  penggelapan  ialah  korban memberikan  barang  dengan  sukarela  kepada  pelaku  tanpa  paksaan  dengan  modus meminjam dengan rasa percaya, namun disalahgunakan dengan diakuisisikan seolah- olah  barang  tersebut  milik  si  pelaku  yang  sudah  meminjak  tapi  tidak  sesuai
peruntukannya.  Jadi  dari  dasar Mens  Rea nya  tersebut  pelaku  dalam  penegakan hukumnya dituntut dengan pasal penggelapan.
Secara umum, dalam penyelidikan, otomatis penyelidik akan melihat dari Actus Reus ,  karena  ini  pasti  lebih  dahulu  terlihat  dan  dijadikan  dasar  untuk  pemeriksaan lanjutan, ketimbang Mens Rea (sikap batin) yang –karena bukan hal yang bersifat fisik- tidak  selalu  terlihat  di  tahap  penyelidikan.  Menurut  Ibnu  selaku  Jaksa  di  Kejaksaan Negeri  Kalianda,  para  aparat  penegak  hukum  sudah  berkolaborasi  dengan  sangat matang dan penuh persiapan serta pemikiran untuk menangani persidangan pada kasus tersebut,  dan  tentunya  apa  yang  menjadi  keputusan  dari  dewan  hakim  ialah  yang terbaik bagi masyarakat luas di Indonesia terkhusus lagi di Kalianda. Menurut bapak Hendra  selaku  Kasat  Reskrim  Polres  Lampung  Selatan,  menerangkan  bahwa  sesuai yang ada dalam kasus di Putusan No. 79/Pid.B/2022/PN Kla bahwasanya semua aparat turut  andil  didalam  ranahnya  masing-masing  serta  saling  mempunyai  peran  penting dalam melakukan upaya penegakan hukum agar terciptanya kenyamanan, ketertiban, dan  keamanan  dalam  bermasyarakat.  Beliau  memberitahu  kepada  penulis  bahwa penegakan  hukum  dalam  bidang  kepolisan  kepada  kasus  tindak  pidana  penggelapan kendaraan bermotor tersebut sudah dilakukan sesuai sop yang ada atau sesuai prosedur. Pada kasus ini pihak penyidik dari Kepolisian Resor Kalianda telah melakukan upaya penyidikan, penangkapan, serta penahanan terhadap terdakwa.
Bapak  Hendra  selaku  Kasat  Reskrim  di  Polres  Lampung  Selatan  telah memnyebutkan  bahwa  ketika  terdakwa  ditangkap  langsung  mendapat  arahan  untuk dilakukannya  penahanan  kepada  pelaku  untuk  ditindak  lanjuti  ke  persidangan  untuk diadili  dan  diberi  hukuman  agar  bisa  mempertanggung  jawabkan  sifatnya.Menurut bapak Hendra pelaku melancarkan aksinya karena mendapatkan kesempatan melalui niat yang menjadi pendorong pelaku berani melancarkan aksinya, ditambah lagi tempat terjadinya perkara merupakan daerah yang mana angka kriminalitas tentang kendaraan bermotornya  cukup  tinggi.  Itu  sudah  bisa  menjadi  faktor  dari  sipelaku  berani melancarkan aksinya dengan modus dari di pelaku terhadap korban.
Dari  uraian  diatas  maka  dapat  penulis  analisi  dalam  penegakan  hukumnya terdakwa Dadang Sutrisna diadili dengan divonis hukuman penjara selama 1 tahun 4 bulan karena terdakwa dengan sah terbukti bersalah melakukan penggelapan Dengan maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan  hukum, dengan  memakai  nama  palsu  atau  martabat  palsu,  dengan  tipu  muslihat,  ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang mapun menghapuskan piutang.
2. Pertimbangan  Hukum  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Penggelapan Kendaraan  Bermotor  Dengan  Modus  Meminjam  Motor  Beserta  STNK  Di Dalam Putusan No. 79/Pid.B/2022/PN Kla
Berdasarkan pada hasil wawancara bersama bapak Diki selaku Majelis perwakilan utusan Hakim di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB dijelaskan bahwa pertimbangan Hakim  dalam  memutus  perkara  pada  Putusan  No.  79/Pid.B/2022/PN  Kla  tentang penggelapan kendaraan bermotor dengan modus meminjam motor beserta STNK pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda sehingga terdakwa divonis oleh Majelis Hakim  dengan  hukuman  penjara  1  Tahun  4  Bulan  itu  sudah  tepat  disebabkan  oleh pertimbangan-pertimbangan  yang  ada.  Terdakwa  dijatuhi  hukuman  tersebut  bukan semata-mata tanpa alasan yang jelas, akan tetapi sudah dipikirkan dengan matang apa yang  harus  dijatuhkan  hukumannya.  Meminjam  berbeda  dengan  tipu  muslihat  yang sangat  luas  dengan  berpura-pura  terlebih  dahulu  sehingga  sangat  luas  konteksnya, pelaku menguasai  korban dengan  unsur  meminjam  motor  beserta  STNK  yang mana pelaku beralasan saat dalam perjalanan kerumah pacar pelaku akan ada polisi sehingga korban dengan sukarela memberikan STNK nya dengan tidak adanya unsur paksaan dari  pelaku  disebabkan  korban  merasa  akrab  dengan  pelaku,  kemudian  pelaku menggelapkan tanpa seizin dari korban yang mana digadaikan dengan keadaan barang sudah berpindah tangan barang tersebut.
Terbuktinya unsur-unsur dan ada sifat pertanggungjawaban serta tidak ada alasan pemaaf  dari  terdakwa  itu  sendiri  maka  terdakwa  oleh  majelis  hakim  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  atas  perbuatannya  melakukan  tindak  pidana  penggelapan. Penggelapan hanya terbatas dengan  barang yang mana berbeda dengan penipuan yang luas  dari  segi konteksnya, di  wilayah  hukum  Lampung  Selatan menurut  Bapak  Diki selaku  Majelis  utusan  Hakim  dari  Pengadilan  Negeri  Kalianda  Kelas  IB  banyak terjadinya kasus kriminalitas tentang pencurian dan penggelapan kendaraan roda dua dan roda empat dengan modus dengan meminjam barang. Mempertimbangkan dengan berat  ringannya  hukuman  Ada  banyak  faktor  yang  membuat  Hakim  menjatuhkan hukuman  berat  atau  ringan,  tergantung  fakta  persidangan.  Satu  hal  yang  jelas, sesuai Pasal  197  ayat  (1)  huruf  f  KUHAP,  alasan-alasan  yang  memberatkan  dan meringankan  hukuman  harus  dicantumkan  dalam  putusan.  Jika  tidak,  dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum.  Dalam perkara pada putusan ini menurut bapak Diki telah dipertimbangkan  juga berdasarkan penuntut umum dengan tolak ukur sampai  divonis  hukuman    penjara  1  Tahun  4  Bulan  tentunya  ada  teori  pemidanaan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk pembalasan, akan tetapi harus adil bagi terdakwa  maupun  korban  atau  masyarakat  itu  dipertimbangkan  didalam  kasus  ini. Dipersidangan tersebut ada hal-hal yang meringankan dan memberatkan.
Didalam  putusan  No.  79/Pid.B/2022/PN  Kla  ini  terdapat  hal-hal  yang  meringankan yang mana hal-hal yang meringankan tersebut sebagai berikut:
1. Terdakwa menyesali perbuatannya
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
3. Terdakwa belum pernah dihukum
Dari faktor-faktor diatas dapat menjadi tolak ukur Majelis Hakim didalam persidangan untuk menjatuhi hukuman penjara selama 1 Tahun 4 Bulan tersebut dengan tambahan terdakwa  harus  membayar  biaya  perkara  yang  mana  paada  Pasal  372  KUHP  dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
Menurut  bapak  Ibnu  selaku  Jaksa  di  Kejaksaan  Negeri  Kalianda  dijatuhinya hukuman  sesuai  didalam  putusan  No.  79/Pid.B/2022/PN  Kla  tersebut  pasti  seluruh aparat  yang  terkait  sudah  memikirkan  alasan  yang  meringankan  tuntutan  untuk  si terdakwa  tersebut,  seperti  terdakwa  ini  telah  kooperatif  dalam  menjalani  proses persidangan tersebut. Pak Ibnu sendiri menegaskan dijatuhi hukuman yang sejatinya mungkin banyak masyarakat yang menyebut bahwa hukuman 1 Tahun 4 Bulan tersebut ringan itu sesuai dalam konteks hukum progresif yang mana membutuhkan perenungan dan  pembahasan  yang  mendalam,  karena  hukum  progresif  mencoba  melihat  hukum secara kompleks dan holistik sehingga tidak terjerumus dengan dogma hukum semata. Kembali kepada tujuan pemidanaan di Indonesia yang mana bukan untuk pembalasan atau ajang balas dendam dan lain sebagainya, akn tetapi Negara memenjarakan pelaku bukan semata-mata dendam namun untuk mengedukasi atau membina pelaku agar bisa menyesali  perbuatannya  dan  dapat  diterima  kembali  kedalam  masyarakat  untuk memberikan hal-hal positif bagi kehidupan bernegara sesuai konsep awal pemidanaan di Indonesia.
Dalam menuntut terdakwa Jaksa juga perlu adanya pertimbangan hukum yang mana  pertimbangan  hukum  tersebut  bukan  sebagai  pembalasan  kepada  terdakwa, namun pertimbangan hukumnya pula mengacu kepada kooperatif atau tidaknya pelaku didalam  persidangan  seperti  pelaku  mengaku  atau  tidaknya  bahwa  dia  bersalah  dan memberikan jawaban yang tidak berbelit-belit didalam persidangan serta dia berjanji tidak  akan  melakukannya  lagi.  Dalam  hal  ini  sudah  bisa  menjadi  tolak  ukur  dalam menuntut  menjadi  meringankan  hukuman  berdasarkan  hati  nurani  dari  para  aparat penegak  hukum  yang  terkait,  tidak  semata-mata  mengharuskan  terdakwa  harus dihukum seberat-beratnya dengan mengabaikan sila ke -5 keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Terlepas  dari  konteks  itu,  memungkinkan  bahwa  adanya restorative  justice yang  mana  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku,  keluarga  korban,  tokoh masyarakat,  tokoh  agama,  tokoh  adat,  atau  pemangku  kepentingan  untuk  bersama-
sama  mencari  penyelesaian  yang  adil  melalui  perdamaian  dengan  menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. Pengertian restorative justice atau keadilan restoratif  ini  termuat  dalam  Pasal  1  huruf  3  Peraturan  Polri  Nomor  8  Tahun  2021. Restorative justice merupakan alternatif dalam menyelesaikan perkara dengan adanya mediasi diluar persidangan. Prinsip dasar restorative justice adalah adanya pemulihan pada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.  Dalam  pelaksanaan  restorative  justice,  pelaku  memiliki  kesempatan  terlibat dalam  pemulihan  keadaan  (restorasi),  masyarakat  berperan  untuk  melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.
Terlepas  daripada  itu  semua,  seperti  yang  tertuai  didalam  putusan  banyak pertimbangan yang dilakukan oleh aparat terkait yang mana sebagai berikut :
1. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka  Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama,
2. Menimbang,  bahwa  terhadap  pembelaan  Terdakwa  yang  memohon  keringanan hukuman,  Majelis  Hakim  berpendapat  pembelaan  (pledoi)  tersebut  adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh  Penuntut  Umum  sehingga  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa,
3. Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai  alasan pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  Terdakwa  harus  mempertanggung- jawabkan perbuatannya,
4. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,
5. Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori mala in se atau mala prohibita yang  merupakan  serangan  terhadap  harmoni  sosial  masyarakat,  yang
berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan ”luka” berupa disharmoni sosial pada masyarakat.
Maka majelis  Hakim  mengadili  terdakwa  dengan  hukuman  penjara  selama  1 Tahun 4 Bulan dengan membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) memiliki pertimbangan seperti unsur-unsur diatas.
1. Menyatakan Terdakwa Dadang Sutrisna Bin Darwis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana  kepada Terdakwa  Dadang Sutrisna  Bin  Darwis  oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalankan  oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih, Nopol BE 2955 AQK,
Noka: MH1JFZ119GK083869, Nosin: JFZ1E1093598;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna Putih, Nopol BE 2955  AQK,  Noka:  MH1JFZ119GK083869,  Nosin:  JFZ1E1093598  An.Ridho Saputra.
6. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
Pengaturan hukum tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor diatur berdasarkan pasal  372  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  yang  mana  sebagai  dasar  untuk menerapkan  atau  menjatuhi  hukuman  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penggelapan kendaraan bermotor dengan modus meminjam motor beserta STNK seperti pada kasus tersebut.

## PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Dalam  penegakan  hukumnya  terbukti  secara  sah    terdakwa  Dadang  Sutrisna didalam putusan No. 79/Pid.B/2022/PN Kla bersalah telah melakukan penggelapan kendaraan  bermotor  yang  mana Locus  Delicti nya  atau  tempat  kejadian  tindak pidananya  di  Jalinsum  Desa  Candimas  Kecamatan  Natar  Kabupaten  Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum  Pengadilan  Negeri  Kalianda  yang  berwenang  memeriksa  dan  mengadili perkara ini dan dimana Tempus Delicti nya atau waktu kejadian tindak pidananya hari  Selasa  tanggal  21  Desember  2021  sekira  pukul  13.30  Wib  atau  setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021. maka dalam hal ini terdakwa  diadili  dengan  divonis  hukuman  penjara  selama  1  Tahun  4  Bulan mengacu kepada pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, karena terdakwa dengan  sah  terbukti  bersalah  melakukan  penggelapan  dengan  maksud  untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan  hukum,  dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,  menggerakkan  orang  lain  untuk  menyerahkan  barang  sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang mapun menghapuskan piutang.
2. Pertimbangan  hukum  dalam  memutuskan  perkara  didalam  putusan  No. 79/Pid.B/2022/PN Kla sesuai dalam pasal 372 KUHP dan didasari oleh beberapa unsur yang meringankan terdakwa yang mana sebagai berikut:
a. Terdakwa menyesali perbuatannya
b. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
c. Terdakwa belum pernah dihukum
Sehingga  Jaksa  Penuntut  Umum  menuntut  untuk  meringankan  hukumannya dengan hukuman penjara selama 1 Tahun 4 Bulan yang kemudian disetujui oleh Majelis  Hakim  di  Pengadilan  Negeri  Kalianda  Kelas  1B  serta  membebankan kepada  terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp.  5.  000,-  (lima  ribu rupiah) kepada Negara.

## Saran
Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:
1. Kepada  para  aparat  penegak  hukum  seperti  polisi,  jaksa,  dan  hakim  untuk
menerapkan Undang-undang yang sesuai dengan dasar hukum Negara kita dengan tetap  mempertimbangkan  alasan  yang  memperingan  dan  memperberat  hukuman tanpa adanya  ajang pembalasan dendam bagi si pelaku dan bersikap tegas untuk mengadili  hukuman  kepada  terdakwa,  sehingga  dapat  terciptanya  keadilan  bagi prespektif si pelaku maupun korban dengan tetap menggunakan hati nurani kita.
2. Kepada Pemerintah agar memberikan sosialisasi tentang kasus terkait.
3. Kepada  masyarakat  diharapkan  untuk  selalu  hati-hati  serta  waspada  dalam berkendaara  agar  terhindar  dari  tindak  kejahatan  atau  modus  dari  penggelapan kendaraan  bermotor  serta  jangan  mudah  mempercayai  orang  lain  terkhusus  lagi orang  itu  yang  baru  kita  kenal,  karena  kita  tidak  tahu  kapan  bahaya  akan mengancam kita. Kejahatan terjadi bukan karena adanya kebiasaan semata, namun kejahatan bisa terjadi jika adanya kesempatan yang datang.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku :
Eddy  O.S.  Hiariej.  2018. Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana ,  Cahaya  Atma  Pustaka, Yogyakarta.
http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/ pkbh  Fakultas  Hukum  uad.  2012.
”Penegakan Hukum”, wordpress, diakses tanggal 13 September 2022.
I  Wayan  Ari  Subakti.  2020.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Warga  Negara  Asing Korban Tindak
Mahrus Ali. 2022. Dasar-Dasar Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 100.
Melisa  Safitri.  2021.  “Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Tambak Udang”, Indonesian  Journal  of  Law  and Islamic Law, Volume 3, Nomor 1.
Pidana Penipuan dan Penggelapan Sewa Menyewa Tanah”, Jurnal Preferensi Hukum, Volume 1,  Nomor 1, hlm. 175.
Teguh Prasetyo. 2015. Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Zainab  Ompu  Jainah.  2022.  “Analisis  Pertimbangan  Hakim  dalam  Menjatuhkan Putusan  Terhadap  Pengedar  Narkotika  Jenis  Sabu  dalam  Warung  (Studi Putusan  Nomor:  375/Pid.Sus/2020/PN.Gns)”, Jurnal  Pendidikan  dan Konseling, Volume 4, Nomor 4, hlm. 1061.

## Undang-Undang dan Peraturan Lainnya:
Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1946  Tentang  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang–Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).