## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INFORMASI RAHASIA PELAKU USAHA
Muhammad Zen Al-Faqih 1
Abie Besman
Komisi Penyiaran Indonesia Jawa Barat

## Abstract
Legal protection of confidential information businesses have been granted by law in Indonesia. Act  No.  Act  No.  5  of  1999  concerning  Prohibition  of  Monopolistic  Practices  and  Unfair Business  Competition  (  "UU  Anti  Monopoli"),  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2000 Tentang Rahasia Dagang , and Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (“UU KIP”) . Verse 17 letter (J) about Freedom of Information Law states that the information should not be disclosed under the verse 3 (1) of the Act states that the UU Rahasia Dagang protection when the information is confidential, has economic value, and is kept  confidential  through  the  efforts  accordingly.  As  for  the  characteristics  of  trade  secret information  set  out  in  Chapter  3  verse  (2)  and  (3)  are  as  follows:  (i)  the  information  is considered confidential if the information is only known by a particular party or not known by the  general  public,  (ii)  the  information  is  considered  to  have  economic  value  if  the confidentiality of the information can be used to carry out activities or commercial business or can  increase  economic  benefits.  The  provisions  of  this  law  has  to  enclose  the  Information Commission at the time of settling disputes public information, that businesses that legal status as a public body of his confidential information is protected.
Keywords:  Legal  protection,  confidential  information,  businesses, Information Commission, disputes.

## 1. PENDAHULUAN
Praktik curang dalam persaingan usaha bukan sebuah fenomena baru. Fenomena ini telah terjadi sejak lama, di Belanda pada awal abad 20, tepatnya pada tahun 1919 telah terjadi praktik  curang  dalam  persaingan  usaha,  yaitu  kasus  Cohen  versus  Lindenbaum.  Kasus posisinya adalah, Cohen sebagai pesaing usaha Lindenbaum menyuap pegawai Lindenbaum untuk memberikan infomasi rahasia milik Lindenbaum berupa penawaran, langganan, daftar harga,  dan  lain-lain.  Upaya  Cohen  ini  untuk  memenangkan  persaingan  bisnis  di  bidang percetakan  buku  di  Amsterdam.  Berkat  upayanya  ini,  Cohen  berhasil  memenangkan persaingan dengan Lindenbaum di Amsterdam, Belanda.
Lindenbaum yang  mengetahui praktik curang dalam persaingan bisnis ini kemudian mengajukan gugatan terhadap Cohen ke Arrondisement Rechtbank di Amsterdam (pengadilan tingkat  pertama).  Lindenbaum  menyatakan  bahwa  perbuatan  Cohen  adalah  perbuatan  yang melanggar  hukum  sebagaimana  disebut  dalam  Pasal  1401  BW  Belanda  (Pasal  1365  BW Indonesia), Lindenbaum menuntut ganti rugi. Di pengadilan tingkat pertama ini Lindenbaum dikalahkan.  Lindenbaum  kemudian  mengajukan  banding    kepada Gerechtshof (pengadilan
tingkat  banding)  di  Amsterdam.  Majelis  hakim  juga  mengalahkan  Lindenbaum  dan menyatakan bahwa Cohen tidak melanggar norma-norma hukum di Undang-Undang.
Lindenbaum  tidak  puas  terhadap  putusan  banding,  kemudian  mengajukan  kasasi kepada Hoge  Raad dan  putusan Hoge  Raad pada  tanggal  31  Januari  1919  memenangkan Lindenbaum. Putusan Hoge Raad menyatakan bahwa:
“perbuatan  melanggar  hukum  sesungguhnya  tdak  hanya  perbuatan  melanggar Undang-Undang  namun  juga  perbuatan  yang  melanggar  hak  orang  lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepatutan di dalam masyarakat”.
Putusan Hoge  Raad ini  kemudian  memunculkan  doktrin  baru  dalam  ilmu  hukum, doktrin tentang “perbuatan melawan hukum” ( Onrechtmatige daad ) yang pemaknaannya lebih luas. Putusan ini telah menjadi standar arrest yang diikuti oleh hakim-hakim pada pengadilan rendahan di negeri Belanda dan juga diikuti oleh hakim-hakim di Indonesia.
Praktik yang terjadi dalam kasus Cohen versus Lindenbaum bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi di Indonesia. Dalam mengantisipasi hal ini Politik hukum (kebijakan di bidang hukum)  di  Indonesia  kemudian  melindungi  pelaku  usaha  dari  persaingan  usaha  tidak  sehat. Politik hukum ini terlihat dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan  Praktik  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  (“ UU  Anti  Monopoli ”), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (“ UU Rahasia Dagang ”), dan  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  Tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  (“ UU KIP ”).  Salah  satu  perlindungan  yang  diberikan  oleh  tiga  Undang-Undang  ini  adalah perlindungan informasi usaha yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.
Pasal 17 huruf b UU KIP menyatakan bahwa untuk memberikan perlindungan usaha yang sehat, berbagai informasi dapat dikecualikan (dirahasiakan). Komisi informasi sebagai lembaga  negara  yang  berwenang  untuk  menerima,  memeriksa,  dan  memutus  sengketa informasi  publik  melalui  lembaga  mediasi  dan/atau  ajudikasi  nonlitigasi  dari  pemohon informasi publik berkewajiban untuk memberikan perlindungan tersebut. Melalui mekanisme penilaian  seperti  apakah  informasi  tentang  kegiatan  usaha  yang  disengketakan  ke  Komisi Informasi  termasuk  ke  dalam  informasi  yang  dikecualikan?  Hal  ini  perlu  dijawab  dengan menggunakan ratio legis berdasarkan UU Anti Monopoli, UU Rahasia Dagang, dan UU KIP.

## 2. RUMUSAN DAN IDENTIFIKASI MASALAH
UU KIP dalam batang tubuhnya tidak terdapat norma-norma yang menjelaskan secara rinci jenis jenis  informasi yang  dapat  dikecualikan  dalam  rangka  memberikan  perlindungan usaha yang dapat dijadikan alat uji bagi pelaku usaha yang badan publik dalam menetapkan pengecualian informasi.
Pasal  1  ayat  3  UU  KIP  menyatakan  bahwa  Badan  Publik  adalah  lembaga  yang pembiayaannya  bersumber  dari  APBN/APBD  atau  berasal  dari  sumbangan  masyarakat, dan/atau berasal dari bantuan asing. Badan-badan publik terkena kewajiban untuk memberikan informasi publik. Namun tidak semua pelaku usaha dapat disebut sebagai badan publik karena terdapat pelaku usaha yang ternyata membiayai kegiatan usahanya dari dana mandiri ataupun kongsi dengan rekan usahanya.  Berdasarkan hal-hal tersebut identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:
1. Apakah  Komisi  Informasi  sebagai  Lembaga  Negara  memiliki  wewenang  untuk menafsirkan Pasal 17 huruf b UU KIP?
2. Bagaimana metode menafsirkan Pasal 17 huruf b Undang-Undang KIP agar adanya kepastian  hukum  bagi  pemohon  infomasi,  pelaku  usaha  yang  juga  badan  publik, dan Komisi Informasi?
3. Apakah rezim hukum keterbukaan informasi publik juga dapat menjangkau pelaku usaha yang bukan badan publik?

## 3. PEMBAHASAN

## Komisi Informasi Berwenang Menafsirkan Pasal 17 Huruf B UU KIP
Dalam ilmu hukum, penafsiran hukum terhadap norma-norma hukum lazim dilakukan oleh  hakim  dalam  rangka  membentuk  hukum  dan  menyelesaikan  sengketa  di  pengadilan. Hakim berfungsi melaksanakan Undang-Undang. Undang-Undang mengatur hal yang bersifat umum (norma-norma umum), hakim yang kemudian menerapkan norma-norma umum tersebut dalam situasi konkrit. Proses menerapkan hukum ini oleh Paul Scholten, ahli hukum Belanda disebut sebagai penemuan hukum ( Rechtsvinding ). Di dalam hukum terdapat berbagai metode penafsiran  dalam  menemukan  hukum,  antara  lain:  penafsiran  sejarah,  penafsiran  sosiologis, penafsiran otentik, dan penafsiran sistematis.
Selain  hakim,  pejabat  administrasi  negara juga  lazim  melakukan  penafsiran  hukum. Dalam konteks welfare state , pejabat administrasi bekerja untuk mendorong tercapainya tujuan negara untuk menciptakan keadilan sosial. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pejabat administrasi  negara  diatur  oleh  norma-norma  hukum  (asas  legalitas).  Dalam  melaksanakan norma-norma  hukum  ini,  pejabat  administrasi  menggunakan  metode  penafsiran  untuk menerapkannya dalam situasi konkrit.
Selain dua jenis lembaga tersebut di atas yang menerapkan hukum, terdapat lembaga lain yang  berfungsi  menerapkan  hukum,  yaitu  lembaga  negara  bantu,  sesuai  dengan  tugas  dan wewenang  yang  diberikan  peraturan  perundang-undangan.  Pasca  reformasi,  kemunculan lembaga negara bantu cukup banyak, salah satunya adalah Komisi Informasi. Komisi Informasi dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  adalah  sebagai  lembaga  negara  baru  yang  disebut sebagai lembaga negara bantu. Komisi Informasi disebut juga sebagai lembaga kuasi negara, kuasi badan peradilan. Komisi Informasi diberi tugas berdasarkan UU KIP adalah menerima, memeriksa, dan memutus perkara sengketa informasi yang disampaikan pemohon informasi. Dalam  melaksanakan  tugasnya  ini  maka  Komisi  Informasi  juga  menerapkan  hukum  dan menyesuaikan  Undang-Undang  dalam  situasi  konkrit.  Komisi  Informasi  berdasar  UU  KIP diberi wewenang untuk membuat putusan, yang mana putusannya itu dapat dibanding bahkan dapat dikasasi hingga ke Mahkamah Agung (MA). Berdasarkan tugas yang diberikan oleh UU dapat  disimpulkan  bahwa Komisi  Informasi berwenang  untuk  menerapkan  dan menafsirkan hukum termasuk menafsirkan ketentuan normatif yang terdapat di dalam pasal 17 huruf b UU KIP.

## Metode Penafsiran Oleh Komisi Informasi
Di  dalam  hukum,  terdapat  berbagai  metode  penafsiran  hukum.  Penafsiran  sejarah, penafsiran sosiologis, penafsiran otentik, dan penafsiran sistematis. Dalam konteks penafsiran terhadap Pasal 17 huruf b UU KIP, Komisi Informasi dapat menggunakan metode penafsiran sejarah  dengan  mempelajari  perdebatan  pada  saat  pembahasan  ketentuan  Pasal  tersebut ( Memorie  Van  Toelichting )  melalui  penelusuran  dokumen  dan  arsip  yang  ada  di  Dewan Perwakilan Rakyat atau di Pemerintah. Dengan demikian Komisi Informasi dapat memahami keinginan dari legislator dan Pemerintah dari dimunculkannya ketentuan ini.
Kedua,  penafsiran  yang  dapat  dilakukan  oleh  Komisi  Informasi  adalah  melalui penafsiran  sistematis.  Penafsiran  sistematis  adalah  metode  penafsiran  yang  melihat  hukum adalah suatu sistem, maka dalam memahami suatu pasal dalam Undang-Undang dibutuhkan untuk  memahami  pasal  pasal  lain  di  dalam  Undang-Undang  tersebut,  dan  juga  memahami pasal-pasal di Undang-Undang lainnya yang memiliki keterkaitan.
Untuk memberikan penafsiran terhadap Pasal 17 huruf b UU KIP maka dapat merujuk pada norma-norma yang mengatur tentang hal ini di UU lain, yaitu UU Anti Monopoli dan UU Rahasia  Dagang.  Informasi  yang  termasuk  ke  dalam  informasi  yang  dirahasiakan  menurut Pasal 23 UU Anti Monopoli adalah informasi kegiatan usaha perusahaan yang dikategorikan sebagai  informasi  rahasia.  Adapun  Pasal  2  UU  Rahasia  Dagang  menyatakan  bahwa  yang disebut informasi yang bersifat rahasia dagang dan wajib mendapatkan perlindungan adalah meliputi:  (i)  metode  produksi,  (ii)  metode  pengolahan,  (iii)  metode  penjualan,  atau  (iv) informasi  lain  di  bidang  teknologi  dan/atau  bisnis  yang  memiliki  nilai  ekonomi  dan  tidak diketahui oleh masyarakat umum.
Untuk memerinci Pasal 2 UU Rahasia Dagang, Komisi Informasi dapat menggunakan metode  penafsiran  sosiologis  dengan  meminta  pendapat  praktisi  dagang,  ahli  ekonomi,  ahli hukum dagang, agar diperoleh pemahaman yang lengkap. Hal ini dimungkinkan agar putusan Komisi  Informasi  bersesuaian  dengan  alam  pikir  dan  praktik  yang  hidup  dan  tumbuh berkembang di tengah-tengah pasar.
Dengan menggunakan tiga metode penafsiran ini, maka ketentuan yang terdapat di dalam Pasal  17  huruf  b  dapat  dioperasionalkan  dan  dapat  memberikan  kepastian  hukum  kepada pelaku usaha, pemohon infomasi, Komisi Informasi, dan masyarakat luas.

## Perlindungan Hukum Terhadap Informasi Rahasia Pelaku Usaha
Jangkauan  rezim  hukum  keterbukaan  informasi  hanya  terhadap  badan  publik  yang memenuhi karakteristik Pasal 1 ayat (3) UU KIP. Pelaku usaha yang memenuhi syarat sebagai badan  publik  memiliki  kewajiban  untuk  menyampaikan  informasi  secara  berkala, mengumumkan informasi secara serta merta, dan menyediakan informasi tersedia setiap saat.
Rezim hukum ini tidak menjangkau pelaku usaha yang bukan badan publik. Lantas, bagaimana  bila  terdapat  informasi  rahasia  milik  pelaku  usaha  yang  dikuasai  badan  publik, sebagai contoh, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menguasai informasi rahasia milik pelaku usaha, dimohonkan oleh pemohon informasi? Mengingat Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah badan publik yang memiliki kewajiban untuk mengumumkan informasi publik dan juga berkewajiban untuk menyediakan informasi setiap saat serta memenuhi permohonan informasi publik.
Untuk menjawab hal ini, sebenarnya telah terjadi harmonisasi antar UU KIP, UU Anti Monopoli, dan UU Rahasia Dagang. Pasal 17 huruf j UU KIP menyatakan bahwa informasi tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. Pasal 3 ayat (1) UU Rahasia Dagang
menyatakan bahwa Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia,  mempunyai  nilai  ekonomi,  dan  dijaga  kerahasiaannya  melalui  upaya  sebagaimana mestinya. Adapun karateristik informasi rahasia dagang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3) adalah sebagai berikut: (i) Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat, (ii) Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk  menjalankan  kegiatan  atau  usaha  yang  bersifat  komersial  atau  dapat  meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
Berdasarkan harmonisasi tiga Undang-Undang ini, sesungguhnya setiap badan publik yang  menguasai  informasi  rahasia  milik  pelaku  usaha  diwajibkan  menjaga  kerahasiaannya. Pengaturan  tentang  perlindungan  usaha  terhadap  pelaku  usaha  sudah  sangat  jelas.  Rezim keterbukaan  informasi  publik  telah  dilengkapi  oleh  UU  Anti  Monopoli  dan  UU  Rahasia Dagang.

## 4. KESIMPULAN
Selain hakim dan pejabat administrasi negara,  terdapat lembaga lain yang berfungsi menerapkan  hukum,  yaitu  lembaga  negara  bantu,  sesuai  dengan  tugas  dan  wewenang  yang diberikan  peraturan  perundang-undangan.  Komisi  Informasi  sebagai  lembaga  negara  bantu diberi tugas berdasarkan UU KIP adalah menerima, memeriksa, dan memutus perkara sengketa informasi yang disampaikan pemohon informasi juga menerapkan dan menafsirkan hukum.
Perlindungan  usaha  di  Indonesia  telah  mendapatkan  perlindungan  hukum,  hal  ini diatur di dalam UU KIP, UU Anti Monopoli, dan UU Rahasia Dagang. Pasal 17 huruf j UU KIP  menyatakan  bahwa  informasi  tidak  boleh  diungkapkan  berdasarkan  Undang-Undang. Pasal  3  ayat  (1)  UU  Rahasia  Dagang  menyatakan  bahwa  Rahasia  Dagang  mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Adapun karateristik informasi rahasia dagang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3) adalah sebagai berikut: (i) Informasi dianggap bersifat  rahasia  apabila  informasi  tersebut  hanya  diketahui  oleh  pihak  tertentu  atau  tidak diketahui  secara  umum  oleh  masyarakat,  (ii)  Informasi  dianggap  memiliki  nilai  ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
Rezim  hukum  keterbukaan  informasi  publik  tidak  menjangkau  pelaku  usaha  yang bukan badan publik. Badan publik yang menguasai informasi rahasia pelaku usaha non badan publik diwajibkan menjaga kerahasiaannya. Hal ini berdasarkan Pasal 17 huruf j UU KIP yang menyatakan bahwa informasi tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang dan Pasal 3 ayat (1) UU Rahasia Dagang  menyatakan bahwa Rahasia Dagang  mendapat perlindungan apabila  informasi  tersebut  bersifat  rahasia,  mempunyai  nilai  ekonomi,  dan  dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Riduan  Syahrani, Seluk  Beluk  Dan  Asas-Asas  Hukum  Perdata ,  Penerbit  Alumni,  Bandung, 2004
E. Utrecht/Moh. Saleh Jindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia , Sinar Harapan, 1982
Sudikno  Mertokusumo, Penemuan  Hukum  sebuah  pengantar ,  Penerbit  Liberty  Yogyakarta, 2009.
E.  Utrecht/Moh.  Saleh  Jindang, Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia ,  Sinar  Harapan, 1990
Miranda  Risang  Ayu,  “ Kedudukan  Komisi  Independen  sebagai  State  Auxiliary  Institutions dan  Relevansinya  dalam  Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia ”,  Jurnal  Konstitusi,
PSKN-FH Universitas Padjadjaran, Jakarta, 2009
Lembaga Negara dalam masa Transisi Demokrasi, FH. UII Press, Yogyakarta, 2007
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.