## NEGARA DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA
Ellya Rosana 
Abstrak Negara  demokrasi  adalah  negara  yang  menganut  bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan  kedaulatan  rakyat  atas  negara  untuk dijalankan  oleh  pemerintah  negara  tersebut.    Isu mengenai  demokrasi  akan  selalu  berhubungan  dengan isu mengenai hak asasi manusia. Perjuangan menegakkan demokrasi merupakan upaya umat manusia dalam  rangka  menjamin  dan  melindungi  hak  asasinya, karena  demokrasi  merupakan  salah  satu  sistem  politik yang  memberi  penghargaan  atas  hak  dasar  manusia. Demokrasi  bukanlah  hanya sebatas  hak  sipil  dan  politik rakyat,  namun  dalam  perkembangannya  demokrasi  juga terkait  erat  dengan  sejauh  mana  terjaminnya  hak-hak ekonomi  dan  sosial  budaya  dari  rakyatnya.    Dengan demikian hak asasi manusia akan terwujud dan terjamin oleh  negara  yang  demokratis  dan  demikian  sebaliknya,
demokrasi  akan  terwujud  apabila  negara  mampu menjamin tegaknya hak asasi manusia.

## Kata Kunci: Negara, Demokrasi, Hak Asasi Manusia

## Pendahuluan
Suasana kehidupan yang demokratis merupakan dambaan bagi umat  manusia, karena  itu  demokrasi  perlu  diimplementasikan  dalam kehidupan  sehari-hari.    Demokrasi  merupakan  simbol  peradaban moderen  oleh  bangasa-bangsa  di  dunia.    Dengan  mendunianya demokrasi ini, ada semacam kewajiban tak tertulis bagi negara-negara di  dunia  untuk  mencantumkan  label  demokrasi  dalam  format  politik yang dimilikinya.
Hak  asasi  manusia  dan  demokrasi  merupakan  konsepsi kemanusiaan dan relasi  sosial  yang dilahirkan dari sejarah peradaban
 Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung
Ellya Rosa na: NEGARA DEMOKRASI DAN HAK ASASI……
Jurnal TAPIs Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016
manusia di seluruh penjuru dunia.  Hak asasi manusia dan demokrasi juga  dapat  dimaknai  sebagai  hasil  perjuangan  manusia  untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya, sebab hingga saat  ini  hanya  konsepsi  hak  asasi  manusia  dan  demokrasilah  yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan.  Negara disini  secara  demokratis  berkewajiban  untuk  mengeluarkan  segala peraturan  perundangan  dan  instrumen  hukum  lainnya  agar pelaksanaan  hak  asasi  manusia  dapat  ditegakkan  secara  demokratis sesuai dengan aturan yang berlaku.
Di  dalam  masyarakat  yang  demokratis,  hak-hak  sipil  dan kebebasan dihormati dan dijunjung tinggi.  Bagaimanapun kebutuhan akan  kebebasan  individual  dan  sosial  harus  dipenuhi.    Kebebasan individual mengacu pada kemampuan manusia sebagai individu untuk menentukan  sendiri  apa  yang  harus  dilakukannya  dalam  hidup  ini. Dengan kebebasan ini, seseorang dapat berprakarsa untuk menempuh langkah-langkah  terbaik  demi  mengembangkan  diri  dan  masyarakat bangsanya.    Dengan  kebebasan  sosial  dimaksud  sebagai  ruang  bagi pelaksanaan  kebebasan  individual.    Pembatasan-pembatasan  secara ketat  yang  dilakukan  oleh  lembaga  pemerintah  atau  militer  atas kehidupan warga negara dapat merusak kebebasan individual. 1
Namun  kebebasan  tetap  mempunyai  batas.    Kebebasan seseorang  akan  dibatasi  oleh  kebebasan  orang  lain.    Oleh  kerena  itu seseorang harus menyadari dan menghormati hak-hak orang lain yang didukung  oleh  tingkat  intelektual,  moral  dan  kesadaran  sosial  yang tinggi  didalam  diri  agar  dapat  memelihara  dan  membangun masyarakat yang demokratis.

## Konsepsi Negara
Negara  diterjemahkan  dari  kata-kata  asing “Staat” (bahasa Belanda  dan  Jerman); “State” (bahasa  Inggris); “Etat” (bahasa
1 Rafael Raga Maran, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta : Rineka Cipta, 2014),h. 204.
Perancis). Istilah “Staat” mempunyai sejarah sendiri.  Istilah itu mula- mula  diperkenalkan  pada  abad  ke-15  di  Eropa  Barat.    Anggapan umum  yang  diterima  adalah  bahwa  kata “Staat” itu  dialihkan  dari bahasa Latin “Status” atau “Statum” . 2
Istilah  Negara  (Indonesia)  merupakan  terjemahan  dari perkataan state (Inggris), staat (Jerman  dan  Belanda)  atau Etat (Perancis)  yang  diserap  dari  bahasa  Latin status atau statum yang artinya sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tetap dan tegak.  Bahasa Latin status atau statum itu  berkaitan  dengan  istilah lo  stato yang diperkenalkan  pertama  kali  dalam  buku The  Prince karya  Niccolo
Machiavelli (1469 – 1527) yang hidup pada zaman pertengahan. 3
Negara  (state)  telah  dikenal  sejak  masa  Yunani  Klasik,  yaitu Polis yang berarti kota (city) yang merupakan suatu negara, sehingga polis dikenal juga dengan sebutan negara (state) atau negara kota (city state). Polis atau  negara  kota  memiliki  wilayah  yang  tidak  luas  dan penduduknya  tidak  banyak  sehingga  dapat  saling  mengenal  satu dengan lainnya.  Itulah sebabnya negara kota (polis) dalam sejarahnya menerapkan  “demokrasi  langsung” yang  diawali  oleh  pidato  Pericles di  depan  masyarakat  Athena  pada  zaman  Yunani  Klasik  sebelu Masehi. 4
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  menyebutkan  bahwa  negara diartikan pertama; sebagai  organisasi  di  suatu  wilayah  yang mempunyai  kekuasaan  tertinggi  yang  sah yang  ditaati  oleh  rakyat. Kedua; Negara  diartikan  sebagai  kelompok  sosial  yang  menduduki wilayah  atau  daerah  tertentu  yang  diorganisasi  di  bawah  lembaga politk  dan  pemerintah  yang  efektif,  mempunyai  kesatuan  politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. 5
Negara  merupakan  integrasi  dari  kekuatan  politik,  ia  adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik.  Negara adalah agency (alat) dari  masyarakat  yang  mempunyai  kekuasaan  untuk  mengatur
2 F. Isjwara, Pengantar Ilmu Politik, (Bandung : Bina Cipta, 1980), h. 90
3 Anwar Arifin, Pespektif Ilmu Politik, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), h. 33
4 Ibid, h. 34.
5 Rafael Raga Maran, Op. Cit., h. 189
Ellya Rosa na: NEGARA DEMOKRASI DAN HAK ASASI……
Jurnal TAPIs Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016
hubungan-hubungan  manusia  dalam  masyarakat  dan  menertibkan gejala-gejala  kekuasaan  dalam  masyarakat.    Manusia  hidup  dalam suasana  kerja  sama,  sekaligus  suasana  antagonistis  dan  penuh pertentangan.    Negara  adalah  organisasi  yang  dalam  suatu  wilayah yang  dapat  memaksakan  kekuasannya  secara  sah  terhadap  semua golongan kekuasaan lainnya dan dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu.  Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai dimana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama itu,  baik  oleh  individu  dan  golongan  atau  asosiasi,  maupun  oleh negara  sendiri.    Dengan  demikian  ia  dapat  mengintegrasikan  dan membmbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama. 6
Negara  mempunyai  tugas  yang  penting  yaitu  mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan  yang timbul dalam masyarakat yang  bertentangan  satu  sama  lain,  disamping  itu  negara  juga mempunyai  tugas  untuk  mengorganisasi  dan  mengintegrasi  aktivitas individu/orang perseorangan dan  golongan agar dapat dicapai tujuan- tujuan  dari  masyarakat  seluruhnya  seperti  apa yang  mereka  cita- citakan. 7
Negara  menetapkan  cara-cara  dan  batas-batas  sampai  dimana kekuasaan  dapat  digunakan  dalam  kehidupan  bersama,  baik  oleh individu  dan  golongan  atau  asosiasi,  maupun  oleh  negara  sendiri. Dengan  demikian  ia  dapat  mengintegrasikan  dan  membimbing kegiatan-kegiatan  sosial  dari  penduduknya  ke  arah  tujuan  bersama. Dalam rangka ini negara mempunyai dua tugas yaitu :
6 A. Ubaidillah (et.al.), Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, HAM, & Masyarakat Madani, (Jakarta : IAIN Jakarta Press, 2000), h. 33
7 Soelistyati Ismail Gani, Pengantar Ilmu Politik, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), h. 59-60
1. Mengendalikan  dan  mengatur  gejala-gejala  kekuasaan  yang asosial,  yakni  yang  bertentangan  satu  sama  lain,supaya  tidak menjadi antagonisme yang membahayakan
2. Mengorganisir  dan  mengintegrasikan  kegiatan  manusia  dan golongan-golongan  kea  rah  tercapainya  tujuan-tujuan  dari masyarakat.  Negara menentukan bagaimana kegiatan asosiasi- asosiasi  kemasyarakatan  disesuaikan  satu  sama  lain  dan diarahkan kepada tujuan nasional. 8

## Tujuan dan Fungsi Negara
Pada umumnya negara itu hadir sebagai wadah politik dengan tujuan untuk mendapatkan kehidupan  yang terbaik  yang di  Indonesia dikenal dengan pepatah gemah ripah lo jinawi atau adil dan makmur. Negara  juga  dibentuk  sebagai  alat  politik  dalam  upaya  untuk mencapai polity (masyarakat  politik)  yang  terbaik  atau ed  dam  onia (Plato  dan  Aristoteles)  atau  dengan  tujuan  menciptakan  keadaan dimana  rakyat  dapat  mencapai  keinginan-keinginan  mereka  secara maksimal dan memungkinkan rakyat berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin.  Dengan demikian tujuan  akhir  semua  negara  adalah  menciptakan  kebahagiaan  bagi rakyatnya atau bonum publicum, common good, common wealth. 9
Tujuan  negara  menunjukkan  apa  yang  secara  ideal  hendak dicapai oleh negara itu.  Pada umumnya tujuan negara yang terpenting adalah :
1. Melindungi  masyarakat  dan  bangsanya  dari  berbagai  bahaya kehancuran yang datangnya dari luar.
2. Melindungi  masyarakat  terhadap  kehancuran  dari  dalam karena  pertentangan  warga  sendiri  dengan  jalan  membentuk dan  menegakkan  hukum  untuk  memelihara  keadilan  antara para warganya.
8 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta : Gramedia, 1989), h. 39
9 Anwar Arifin, Op. Cit., h. 38
Jurnal TAPIs Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016
3. Mempertinggi  dan  menyelenggarakan  kesejahteraan  umum dan memajukan kebudayaan. 10
Tujuan Negara menurut Charles E. Merriam adalah :
1. Keamanan ke luar : External Security
2. Ketertiban di dalam : Internal Order
3. Keadilan : Justice
4. Kesejahteraan Umum : General Welfare
5. Kebebasan : Freedom. 11
Kelima tujuan negara ini dapat disimpulkan dengan pengertian “kemakmuran bersama”  ( commonwealth )  atau  “kebaikan  bersama” (Commongood).    Kelima  tujuan  negara  tersebut  selalu  ada,  apabila kita  mengamat-amati  di  sekitar  aktivitas  negara  atau  berdasarkan pengalaman dan refleksi dari kenyataan-kenyataan sosial. 12
Tujuan  negara  Indonesia  sebagaimana  tercantum  dalam Undang-undang  Dasar  1945  ialah  :  Untuk  membentuk  suatu pemerintahan  negara  Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial dengan berdasar kepada  :  Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang  adil  dan  beradab,  persatuan  Indonesia,  dan  kerakyatan  yang dipimpin  oleh  hikmah  kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan perwakilan,  serta  dengan  mewujudkan  keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat Indonesia.
Tujuan  negara  tersebut  harus  diraih  oleh  negara  sebagai organisasi  tertinggi  bangsa  Indonesia  yang  penyelenggaraannya didasarkan pada lima dasar negara (Pancasila).  S ila “Ketuhanan Yang Maha  Esa”  menjadi  landasan  politik  hukum  yang  berbasis  moral
10 Soelistyati Ismail Gani,Op. Cit., h. 73
11 Charles E. Merriam, Systematic Politics, (Chicago : University of Chicago Press, 1957), h. 31
12 F. Isjwara, Op.Cit., h. 175
agama;  sila  “Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab”  menjadi  landasan politik  hukum  yang  menghargai  dan  melindungi  hak-hak  asasi manusia  yang  nondiskriminatif;  sila  “Persatuan  Indonesia”  menjadi landasan  politik  hukum  untuk  mempersatukan  seluruh  unsur  bangsa dengan berbagai ikatan primordialnya masing-masing; sila “Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan/perwakilan”  menjadi  landasan  politik  hukum  yan g meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat (demokratis);  dan sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”  menjadi landasan politik  hukum  dalam  hidup  bermasyarakat  yang  berkeadilan  sosial sehingga mereka yang lemah secara sosial dan ekonomi tidak ditindas oleh mereka yang kuat secara sewenang-wenang. 13
Hukum  sebagai  alat  untuk  mencaopai  tujuan  tersebut,  selain berpijak  pada  lima  dasar  untuk  mencapai  tujuan  negara,  juga  harus berfungsi  dan  selalu  berpijak  pada  empat  prinsip  cita  hukum (rechtsidee) yakni :
1. Melindungi  semua  unsur  bangsa  (nation)  demi  keutuhan (integrasi)
2. Mewujudkan  keadilan  sosial  dalam  bidang  ekonomi  dan kemasyarakatan
3. Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi) 4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama. 14
Setiap  negara,  terlepas  dari  idiologinya,  menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak perlu yaitu :
1. Melaksanakan  penertiban  (law  and  order);  untuk  mencapai tujuan  bersama  dan  mencegah  bentrokan-bentrokan  dalam masyarakat,  maka  negara  harus  melaksanakan  penertiban.
Dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai “stabilisator” 2. Mengusahakan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyatnya.
Dewasa  ini  fungsi  ini  dianggap  sangat  penting,  terutama  bagi
13 Moh. Mahfud MD, Membangun Polkitik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), h. 17-18
14 Ibid
Ellya Rosa na: NEGARA DEMOKRASI DAN HAK ASASI……
Jurnal TAPIs Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016
negara-negara  baru.    Pandangan  ini  di  Indonesia  tercermin dalam usaha pemerintah dalam membangun
3. Pertahanan;  hal  ini  diperlukan  untuk  menjaga  kemungkinan serangan dari luar, untuk itu negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan.
4. Menegakkan  keadilan;    hal  ini  dilaksanakan melalui  badan- badan pengadilan. 15
Negara  juga  mempunyai  sifat-sifat  khusus  yang  merupakan manifstasi  dari  kedaulatan  yang  dimilikinya  dan  yang  hanya  terdapat pada  negara  saja  dan  tidak  terdapat  pada  asosiasi  atau  organisasi lainnya.    Umumnya  dianggap  bahwa  setiap  negara  mempunyai  sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semua.
a. Sifat memaksa; agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan  demikian  penertiban  dalam  masyarakat  tercapai  serta timbulnya  anarki  dicegah,  maka  negara  menpunyai  sifat memaksa,  dalam  arti  mempunyai  kekuasaan  untuk  memakai kekerasan fisik secara legal. b. Sifat  monopoli;  Negara  mempunyai  monopoli  dalam menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat.  Dalam rangka ini  negara  dapat  menyatakan  bahwa  suatu  aliran  politik tertentu  dilarang  hidup  dan  disebarluaskan,  oleh  karena bertentangan dengan tujuan masyarakat c. Sifat  mencakup  semua  (all-encompassing,  all-embracing); semua  peraturan  perundang-undangan  berlaku  untuk  semua orang tanpa terkecuali. 16

## Negara Demokrasi
Demokrasi  merupakan  sebuah  bentuk  sistem  politik  suatu negara  dan  juga  merupakan  budaya  politik  suatu  bangsa.    Namun Wilson  Churchill  mengakui  secara  jujur  bahwa  demokrasi
15 Miriam Budiardjo, Op.Cit., h. 46
16 A. Ubaidillah (et.al.), Op. Cit., h. 49
sesungguhnya  bukanlah  sistem  pemerintahan  yang  terbaik,  tetapi belum  ada  juga  sistem lain  yang  lebih  baik  dari  padanya.    Hal  ini menunjukkan  bahwa  demokrasi  ini  memang  unik.    Beragam  jenis rezim  politik  di  seluruh  dunia  ini  menyebut  dirinya  demokrasi, meskipun yang dikatakan dan diperbuat oleh rezim yang satu dengan yang lain sering berbeda secara substansial.  Memang sejarah konsepsi demokrasi  itu  sangatlah  kompleks    dan  banyak  ditandai  dengan konflik konsepsi. 17
Secara etimologis istilah demoikrasi berarti pemerintahan oleh rakyat  (demos berarti  rakyat; kratos berarti  pemerintahan).    Tetapi dalam  sejarah  perkembangannya,  istilah  demokrasi  itu  mengandung pengertian  yang berbeda-beda.  Demokrasi dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan  dimana  hak-hak  untuk  membuat  keputusan-kepuutusan politik  digunakan  secara  langsung  oleh  setiap  warga  negara,  yang diaktualisasikan melalui prosedur pemerintahan mayoritas, yang biasa dikenal  dengan  istilah  demokrasi  langsung.    Demokrasi  juga dijelaskan  sebagai  bentuk  pemerintahan  dimana  warga  negara menggunakan hak  yang  sama tidak secara pribadi tetapi melalui para wakil  yang  duduk  di  lembaga  Dewan  Perwakilan  Rakyat.    Wakil- wakil  itu  dipilih  oleh  rakyat  dan  bertanggung  jawab  terhadap  rakyat. Ini  yang  disebut  demokrasi  perwakilan.    Atas  nama  rakyat  pejabat- pejabat  iitu  dapat  berunding  mengenai  berbagai  isu  masyarakat  yang rumit  lewat  cara  bijaksana  dan  sistematis,  membutuhkan  waktu  dan tenaga. 18
Pengertian  demokrasi  tersebut  menunjukkan  bahwa  rakyat memegang kekuasaan, pembuat dan penentu keputusan dan kebijakan tertinggi  dalam  penyelenggaraan  negara  dan  pemerintahan  serta mengontrol  terhadap  pelaksanaan  kebijakan  baik  yang  dilakukan secara  langsung  oleh  rakyat  atau  wakilnya  melalui  lembaga perwakilan.    Karena  itu  negara  yang  menganut  sistem  demokrasi diselenggarakan  berdasarkan  kehendak  dan  kemauan  rakyat  mayorits dan juga tidak mengesampingkan rakyat minoritas.
17 Anwar Arifin, Op.Cit., h. 154
18 Rafael Raga Manan, Op. Cit., h. 201
Ellya Rosa na: NEGARA DEMOKRASI DAN HAK ASASI……
Jurnal TAPIs Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016
Pemerintahan  yang tidak berasal dari rakyat tidak mempunyai legitimasi.    Pemerintahan  yang  tidak  dijalankan  oleh  rakyat  disebut pemerintahan  otoriter.    Pemerintahan  yang  dijalankan  tidak  untuk rakyat  adalah  pemerintahan  korup.    Dengan  demikian  ketiga  bentuk pemerintahan  tersebut  dinamakan  pemerintahan  tidak  demokratis. Karena  suatu  pemerintahan  dikatakan  demokratis  bila  dalam mekanisme  pemerintahan  mewujudkan  prinsip-prinsip  dan  nilai-nilai demokrasi. Selanjutnya dalam pandangan Frans Magnis Suseno suatu negara disebut demokratis bila terdapat 5 gugus dalam negara tersebut yaitu  :  negara  hukum,  kontrol  masyarakat  terhadap  pemerintah, pemilihan  umum  yang  bebas,  prinsip  mayoritas  dan  adanya  jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat. 19
Untuk mengetahui bentuk-bentuk demokrasi, setidaknya dapat diupayakan  dengan  pendekatan  dari  berbagai  sudut  pandang. Misalnya  menggunakan  3  sudut  pandang  utama  yakni  : pertama; dilihat  dari  sudut  pandang  “titik  tekan”  yang  menjad i  perhatiannya,
demokrasi dapat dibedakan antara : 1. Demokrasi formal;  yaitu  demokrasi  yang  menjunjung  tinggi persamaan  dalam  bidang  politik,  tanpa  disertai  upaya  untuk mengurangi  atau  menghilangkan  kesenjangan  dalam  bidang ekonomi.    Jadi  kesempatan  ekonomi dan  politik  bagi  semua orang adalah sama. 2. Demokrasi material;  yakni demokrasi  yang menekankan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi,  sedangkan  persamaan  dalam  bidang  politik  kurang diperhatikan, atau bahkan dihilangkan 3. Demokrasi gabungan, yakni demokrasi sintesis dari demokrasi formal  dan  demokrasi  material.    Demokrasi  ini  berupaya mengambil  hal-hal  baik  dan  membuang  hal-hal  buruk  dari demokrasi formal dan demokrasi material.
19 Frans Magnis Suseno, Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 59-60
Kedua, dari sudut pandang “cara penyaluran” kehendak rakya t, bentuk demokrasi dapat dibedakan antara lain :
1. Demokrasi langsung, yakni rakyat secara langsung mengemukakan  kehendaknya  di  dalam  rapat  yang  dihadidri oleh seluruh rakyat 2. Demokrasi  perwakilan  atau  demokrasi representatif,  yakni rakyat  menyalurkan  kehendaknya,  dengan  memilih  wakil- wakilnya untuk duduk dalam dewan perwakilan rakyat.  Pada era  modern  ini  pada  umumnya,  Negara-negara  menjalankan demokrasi  perwakilan  karena  jumlah  penduduk  cenderung bertambah banyak dan wilayah negara semakin luas, sehingga demokrasi langsung sulit untuk dilaksanakan. 3. Demokrasi  perwakilan  dengan  sistem  referendum,  yakni gabungan  antara  demokrasi  langsung  dan  demokrasi perwakilan.    Ini  artinya,  rakyat  memilih  wakil-wakil  mereka untuk  duduk  dalam  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  tetapi  dewan itu  dikontrol  oleh  pengaruh  rakyat  dengan    sistem
“referendum” dan “inisiatif rakyat”
Ketiga, dari sudut pandang tugas-tugas dan hubungan antara alat- alat  perlengkapan  negara”,  demokrasi  dapat  dibedakan  dalam beberapa bentuk, antara lain :
1. Demokrasi dengan sistem parlementer, yakni dalam demokrasi ini terdapat hubungan erat antara badan legislatif dengan badan eksekutif.    Hanya  badan  legislatif  saja  yang  dipilih  rakyat, sedangkan  badan  eksekutif  yang  biasa  disebut  “kabinet” dipimpin  oleh  seorang  perdana  menteri  yang  dibentuk berdasarkan  dukungan  suara  terbanyak  yang  terdapat  dalam dewan perwakilan rakyat atau di parlemen 2. Demokrasi  dengan  sistem  pemisahan  kekuasaan,  yakni demokrasi dalam arti kekuasaan dipisahkan menjadi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif 3. Demokrasi  dengan  sIstem referendum,  yakni  demokrasi perwakilan  dengann  kontrol  rakyat  secara  langsung  terhadap wakil-wakilnya  di  dewan  perwakilan  rakyat.    Ada  2  macam referendum  yakni  “ referendum  obligator ”  dan  “ referendum
Jurnal TAPIs Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016
fakultatif ”.    Dalam referendum  obligator,  kebijakan  atau undang-undang  yang  diajukan  oleh  pemerintah  atau  dibuat oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dapat  dijalankan  setelah disetujui  oleh  rakyat  dengan  suara  terbanyak.    Referendum obligator  biasanya  dilaksanakan  terhadap  hal-hal  krusial  atau penting,  yang  menyangkut  hajat  orang  banyakdan  perubahan dasar negara, seperti kebijakan kenaikan Bahan Bakar Minyak
(BBM)  dan  perubahan  Undang-undang  Dasar.    Dalam referendum  fakultatif,  undang-undang  yang  dibuat  Dewan Perwakilan  Rakyat  baru  dimintakan  persetujuan  rakyat, apabila  dalam  jangka  waktu  tertentu  setelah  undang-undang diumumkan, sejumlah rakyat memintanya. 20 Meskipun demokrasi itu telah menimbulkan banyak penafsiran,  serta  banyak  kritik  dan  kendala  dalam  penerapannya, namun  harus  dipahami  bahwa  demokrasi  pada  dasarnya  memiliki potensi  untuk  memberikan  sesuatu  yang  baik  bagi  manusia  terutama dalam  menghadapi  kekuasaan  yang  represif.    Demokrasi  juga memandang  adanya  kesetaraan  dalam  poltik  dan  dapat  melindungi hak-hak  individu  atau  hak  asasi  manusia,  termasuk  hak  untuk memperoleh  penghidupan  yang  layak,  hak  untuk  berkumpul  dan menyatakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, serta hak- hak lainnya.

## Hak Asasi Manusia (HAM)
Hak  asasi  adalah  hak  yang  dimiliki  manusia  yang  telah diperoleh  dan  dibawanya  bersamaan  dengan  kelahiran  atau kehadirannya  di  dalam  kehidupan  masyarakat.    Dianggap  bahwa beberapa  hak  itu  dimiliki  tanpa  perbedaan  atas  dasar  bangsa,  ras, agama,  atau  kelamin,  karena  itu  bersifat  asasi  dan  universal.    Dasar
20 AA. Sahid Gatara, Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan, (Bandung : Pustaka Setia, 2008), h. 252-253
dari semua hak asasi adalah bahwa manusia memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.
Hak-hak  yang  awalnya  mengemuka  dan  menonjol  adalah  hak atas  hidup  (life),  kebebasan  (liberty),  kepemilikan  (property), kesamaan  (equality),  dan  kebebasan  berbicara  (freedom  of  speech). Meskipun  pada  umumnya  masih  terbatas  pada  bidang  politik,  namun hak-hak  itu  dicantumkan  dalam  berbagai  piagam  di  Inggris.    Mula- mula  lahir Magna  Charta tahun  1216,  sebagai  suatu  piagam  Raja Inggris  atas  hak-hak  kebebasan  rakyatnya.    Kemudian  disusul  oleh Petition  of  Right tahun  1672  dan Bill  of  Right pada  tahun  1688. Selanjutnya di Perancis lahir juga De droit de I’homme et dul citizen tahun  1789.    Tiga  belas  tahun  sebelum  itu  telah  lahir Declaration  of Independence tahun  1776  di  Amerika  Serikat  yang  merupakan kemerdekaan Amerika Serikat atas Inggris. 21
Gagasan  tentang  Hak  Asasi  Manusia  semakin  berkembang sejalan dengan perkembangan demokrasi terutama dengan menangnya negara-negara  demokrasi  melawan  negara-negara  fasis  dalam  perang dunia  II.    Pada  tahun  1948  Perserikatan  Bangsa-bangsa  mensahkan Universal Declaration  of  Human  Right,  atas  persetujuan  48  Negara walaupun  ada  8  negara  yang  abstain  antara  lain  :  Uni  Soviet,  Saudi Arabia,  dan  Afrika  Selatan.    Meskipun  Deklarasi  hak  asasi  manusia tidak  mengikat  secara  yuridis,  tetapi  tetap  merupakan  pedoman  dan standar minimum yang dicita-citakan oleh seluruh umat manusia.
Di Indonesia hak asasi manusia secara implicit telah tercantum dalam  konstitusi  (Undang-Undang  Dasar)  1945.    Pada  Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 telah tercantum rumusan yang antara lain berbunyi,  “….  dan  untuk  memajukan  kesejahtraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan,  pedamaian  abadi  dan  keadilan
21 Anwar  Arifin, Op.  Cit.,  h.  177-178.    Lihat  juga  Miriam  Budiarjo, Op. Cit.,  h.  120-121.  Hak-hak  manusia  yang  dirumuskan  sepanjang  abad  ke-17  dan  18 ini sangat dipengaruhi oleh gagasan mengenai Hukum Alam (Natural Law), seperti yang  dirumusan  oleh  John  Lock  (1632 – 1714) dan  Jean  Jaques  Rousseau  (1712 – 1778) dan hanya membatasi pada hak-hak yang brsifat politis saja, seperti kesamaan hak atas kebebasan, hak untuk memilih, dan sebagainya.
Jurnal TAPIs Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016
social”.    Lebih  jelas  lagi  diatur  dalam  pasal  28  UUD  1945,  bahwa kemerdekaan  berserikat,  berkumpul,  dan  mengeluarkan  pikiran dengan  lisan  dan  tulisan  dan  sebagaimana  ditetapkan  dalam  undang- undang.  Demikian juga di dalam pasal 29 ayat (2) “Negara menjamin kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.” 22
Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  di  Negara  Indonesia  pun sangat  menjunjung  tinggi  dan  melindungi  hak  asasi  manusia  baik  itu yang  telah  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  sebagai aturan  tertinggi  maupun  pada  aturan-aturan  lain  yang  berada  di bawahnya.    Pada  amandemen  Undang-undang  Dasar  1945  pun  dapat kita  lihat  betapa  dijunjung  tingginya  hak  asasi  manusia,  terbukti dengan ditambahnya pasal-pasal mengenai hak asasi manusia.
Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pada beberapa kasus telah terjadi  pelanggaran  HAM  yang  sampai  saat  ini  ada  yang  belum terselesaikan.    Persoalan  besar  yang  dihadapi  saat  ini  adalah bagaimana menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di  masa  lalu  serta  bagaimana  menyiapkan  perangkat  hukum  yang lebih  responsif  agar  pada  masa  yang  akan  datang  pelanggaran- pelanggaran  HAM,  terutama  yang  dilakukan  oleh  negara,  dapat dihindari.

## Hubungan Antara Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia
Secara kodrati  manusia  tidak  mungkin  hidup  sendiri,  karena setiap  manusia  membutuhkan  manusia  yang  lain.    Demikian  juga halnya  antara  manusia  sebagai  mahluk  individu  sangat  memerlukan negara sebagai tempatnya untuk bernaung.  Seperti  yang kita ketahui bahwa    relasi  (hubungan)  negara  dan  masyarakat  memberikan gambaran  adanya  penyerahan  sebagian  hak  masyarakat  kepada negara, yang diwujudkan dengan bentuk kepatuhan masyarakat  untuk
menjalankan  serangkaian  kewajiban  yang  dibebankan  negara kepadanya.    Sementara  negara  memiliki  kewajiban  untuk  memenuhi hak-hak  warga  negaranya,  sebagai  kompensasi  dari  kepatuhan masyarakat.  Jadi wajar jika masyarakat menuntut negara jika hak-hak asasi masyarakat tidak dipenuhi oleh negara.
Dalam sebuah negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah  hukum,  bukan  manusia.    Hukum  dimaknai  sebagai  kesatuan hierarkis  tatanan  norma  hukum  yang  berpuncak  pada  konstitusi. Supremasi  konstitusi  disamping  merupakan  konsekuensi  dari  konsep negara  hukum,  sekaligus  merupakan  pelaksanaan  demokrasi  karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.
Negara  dalam  merealisasikan  hak  asas  warga  negaranya sebagaimana  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan, karena jika negara ataupun masyarakat ada yang melanggar hak asasi maka  ada  sesuatu  kekuatan  yang  nantinya  dapat  digunakan  sebagai alat  untuk  menuntut  terhadap  pelanggaran  hak  asasi  tersebut,  yaitu sanksi  yang  tegas  yang  ada  dalam  peraturan  perundang-undangan yang telah disepakati bersama.
Pembukaan  maupun  Batang  Tubuh  Undang-undang  Dasar 1945  secara  tegas  menyebutkan  adanya  prinsip  demokrasi  dan pengakuan  serta  perlindungan  hak  asasi  manusia  merupakan  bukti bahwa  negara  Indonesia  menganut  prinsip  negara hukum.    Ibarat sekeping  uang,  maka  prinsip  demokrasi  merupakan  merupakan  salah satu  sisi  dari  mata  uang    tersebut  dan  prinsip  negara  hukum merupakan  sisi  sebelahnya.    Keduanya  memiliki  hubungan  yang saling  bergantung  karena  demokrasi  tidak  akan  terlaksana tanpa negara  hukum  dan  negara  hukum  tidak  akan  tegak  tanpa  adanya demokrasi.  Begiitu juga adanya pengakuan dan perlindungan atas hak asasi  manusia  atau  hak  asasi  warga  negara  oleh  Pembukaan  dan Batang  Tubuh  UUD  1945  merupakan    bahwa  negara  Indonesia menganut negara hukum dan demokratis, sebab secara sosio-legal dan sosio-kultural  adanya  konstitusi  itu  merupakan  konsekuensi  dari penerimaan prinsip negara hukum dan demokrasi. 23
23 Moh Mahfud MD, Op. Cit., h. 145
Ellya Rosa na: NEGARA DEMOKRASI DAN HAK ASASI……
Jurnal TAPIs Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016
Negara  berkewajiban  untuk  mengeluarkan  segala  peraturan perundangan  dan  instrumen  hukum  lainnya  yang  menjamin terpenuhinya  hak  asasi  manusia  bagi  seluruh  warga  negara,  tidak hanya  menguntungkan  pihak-pihak  atau  pun  kelompok  tertentu. Negara  juga  tidak  diperkenankan  mencampuri  atau  mnenghalang- halangi  segala  upaya  yang  dilakukan  masyarakat  dalam  rangka pemenuhan hak asasinya.

## Penutup
Prinsip  demokrasi  atau  kedaulatan  rakyat  dapat  menjamin peran  serta  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan, sehingga  setiap  peraturan  perundang-undangan  yang  diterapkan  dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan tidak boleh ditetapkan dan diterapkan  secara  sepihak  oleh  dan  atau  hanya  untuk  kepentingan penguasa.    Hal  ini  bertentangan  dengan  prinsip  demokrasi.  Hukum tidak  dimaksudkan  untuk  hanya  menjamin  kepentingan  beberapa orang  yang berkuasi, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang.

## Daftar Pustaka
AA. Sahid Gatara, Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan, Bandung :Pustaka Setia, 2008 Anwar Arifin, Pespektif Ilmu Politik, Jakarta : Raja Grafindo Persada,
2015 A. Ubaidillah (et.al.), Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, HAM, & Masyarakat Madani, Jakarta : IAIN Jakarta Press, 2000
Charles  E.  Merriam, Systematic  Politics,  Chicago  :  University  of Chicago Press, 1957
Frans  Magnis  Suseno, Mencari  Sosok  Demokrasi,  Sebuah  Telaah Filosofis, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997 F. Isjwara, Pengantar Ilmu Politik, Bandung : Bina Cipta, 1980
Moh.  Mahfud  MD, Membangun  Polkitik  Hukum,  Menegakkan Konstitusi, Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 2006
Miriam  Budiardjo, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik,  Jakarta  :  Gramedia, 1989
Rafael  Raga  Maran, Pengantar  Sosiologi  Politik,Jakarta  :  Rineka Cipta, 2014
Soelistyati  Ismail  Gani, Pengantar  Ilmu  Politik,  Jakarta  :  Ghalia Indonesia, 1984