## STRATEGI PENGUATAN REGIME GREEN INVESTMENT DALAM PENGEMBANGAN POTENSI WISATA BAHARI DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

## STRATEGIC OF EMPOWERING GREEN INVESTMENT REGIME THROUGH DEVELOPING POTENTIAL OF MARINE TOURISM IN WEST NUSA TENGGARA PROVINCE

## Nurasmah
Kasubag Umum dan Kepegawaian  Kec. Sandubaya,-Mataram email: aluhvalentine@yahoo.com
Naskah diterima : 08/ 07/ 2015; direvisi : 10/ 09/ 2015; disetujui: 11/ 09/2015,

## Abstract
The objective of the research is to know and to analizy the existence of  green investment regime through developing of the marine tourism in Indonesia, especially in Lombok; optimalized strategic and institution role for green investment; and to integrated of the sustainable regulation for green investment. The typical of the research is normative – empirical study. The approaches that used in this research are conceptual approach, statute approach and empirical approach as a supported  approach. The result of the research shows that, first, conceptually, green investment regime is a part of green economy as a mainstream to develop investment especially in developing of marine tourism. Second, the strategic to optimalyze institution for green investment could be implemented through the general and special strategic. At the local level, the strategic of institutional empowering could be implemented by empowering of region resources management and social, economic and culture empowering. Third, internalization of the economic instrument aspect in to environmental management aspect could be follow by the green economic, so as the regulation of the investment priority not only economic oriented but also consider  environment aspect. The recomendations that can be proposed based on research result are , first, green investment regime is an ideal concept should be necessary embodying in investment practice in local area. It means that all of stakeholder required a good perception and understanding related to investment activity in local area. Second, it needs clarity strategic, program and the output must be concrete and the operational related to the management design to develop marine tourism in Lombok. Third, in order to create an optimal strategy, an effective and efficent development of Green Investmen,t its required a legal regulation in form of local government regulation on Marine Investment.
Keywords: Green Investment, Marine Tourism.

## Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis, eksistensi regime “Green Investment” dalam pengembangan wisata bahari di Indonesia, khususnya di Lombok ; strategi pengoptimalisasi peran kelembagaan dalam mewujudkan “Green Investment” dan mengintegrasikan aturan-aturan keberlanjutan dalam “Green investment”. Pendekatan penelitian ini normatif empiris,  mengingat materi penelitian terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup, maka pendekatan ilmu- ilmu di luar ilmu hukum seperti ilmu ekonomi dan ilmu lingkungan menjadi penting sebagai penunjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Secara konseptual Regime Green Investment merupakan bagian dari green economy yang memberikan mainstream pengembangan investasi khususnya pengembangan wisata Bahari berorientasi pada pelestarian lingkungan dalam pembangunan ekonomi dan pembangunan wisata bahari khususnya. Kedua, Strategi pengoptimalisasi peran kelembagaan dalam mewujudkan green investment maka dapat dilakukan

## PENDAHULUAN
b erDasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 33 Ayat (3) menetapkan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat“, dari ketentuan tersebut sudah semestinya bahwa negara tidak  hanya sekedar menguasai dan meng- gunakan, akan tetapi menguasai dan meng- gunakan dalam pengertian luas juga harus dapat mengelola demi sebesar-besarnya ke- makmuran rakyat Indonesia.
Berkenaan dengan kewenangan Provinsi di bidang laut  ditegaskan bahwa daerah provinsi memiliki kewenangan untuk men- gelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya. Kewenangan daerah provin- si untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 1
a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar min- yak dan gas bumi;
b. Pengaturan administratif;
c. Pengaturan tata ruang;
1 Lihat : Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Ps 27 ayat (1).
d. Ikut serta dalam memelihara keaman- an di laut; dan
e. Ikut serta dalam mempertahankan ke- daulatan negara.
Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut pal- ing jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Sedangkan daerah provinsi yang berciri kepulauan mempu- nyai kewenangan mengelola sumber daya alam di laut. Daerah provinsi yang berciri kepulauan juga mendapat penugasan dari pemerintah pusat untuk melaksanakan kewenangan pemerintah pusat di bidang kelautan berdasarkan asas Tugas Pemban- tuan.
Kelangsungan daya dukung sumberda- ya alam pesisir dan laut ini akan mampu menjaga kesejahteraan masyarakat dipe- sisir khususnya di Lombok secara ber- kesinambungan. Secara yuridis, lingkungan merupakan komponen yang harus selalu dilindungi sesuai amanat konstitusi seb- agaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, sehingga dalam setiap ke- hidupan berkaitan dengan lingkungan ha- ruslah memperhatikan perlindungan dan
melalui strategi Umum dan stategi khusus. Di tingkat local, strategi penguatan kelembagaan dilakukan disamping penguatan pengelolaan sumberdaya kawasan dan penguatan social ekonomi dan budaya.  Ketiga, internalisasi aspek instrumen  ekonomi ke dalam aspek pengelolaan lingkungan hidup dapat disertai dengan unsur-unsur “ekonomi hijaunya” sehingga pengaturan ini tidak saja mengedepankan aspek ekonomi melainkan mempertimbangkaan aspek ekologis. Rekomendasi dari penelitian ini, pertama,  Regime Green Investment  merupakan suatu konsep ideal yang perlu di “badan” kan (embodying) kedalam praktek investasi di daerah. Untuk itu diperlukan kesamaan pemahaman pada semua stakeholder yang terlibat dalam kegiatan investasi di daerah. Kedua, Perlu ada kejelasan strategi,  program dan capaian yang lebih kongkrit dan operasional berkenaan dengan rencana pengelolaan pengembangan wisata bahari khususnya di Lombok. Hal ini penting untuk menarik investor yang ingin berinvestasi di bidang pariwisata bahari di daerah. Ketiga, Agar Strategi Optimal Pengembangan kelembagaan Green Investment efektif efisien maka diperlukan perangkat Hukum dalam bentuk Peraturan Daerah berkaitan investasi wisata bahari.
Kata  unci: “green investment”, wisata bahari
Nurasmah  | Strategi Penguatan Regime Green Investment Dalam Pengembangan Potensi Wisata ......... peningkatan lingkungan guna terjaganya kelangsungan ekosistem. 2
Pemerintah menetapkan kebijakan dasar Penanaman Modal pasal 4 Undang- Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal disinilah lembaga yang berwenang mengoordinasikan investasi adalah Badan Koordinasi Penanaman Mod- al (BKPM). BKPM merupakan ujung tom- bak dari semua kegiatan investasi, bersama 19 kementerian dan lembaga menguji coba sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu, agar tercipta system perizinan cepat, transparan, dan terintegrasi.
Perizinan merupakan salah satu usaha menarik minat investor. Sebelum berin- vestasi, investor memperhitungkan sumber daya alam, peluang pasar, infrastuktur dae- rah, baru melihat aturan daerah. Jika suatu daerah memiliki keunggulan seperti kekay- aan sumber daya alam, tetapi kekurangan infrastruktur karena posisi geografis, hal ini bisa mengurangi minat investor untuk berinvestasi.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, yang memiliki luas 1.035,67 Ha diusulkan menjadi KEK oleh PT Pengembang Pariwisata Bali (Per- sero). KEK merupakan zona pariwisata ini berlokasi tidak jauh dari Bandara Internasi- onal Lombok (BIL) merupakan objek wisata bahari yang memiliki pantai berpasir putih dengan panorama eksotis dan berdekatan dengan Pulau Bali.
Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki potensi besar untuk pengem- bangan pariwisata bahari, sebagai negara kepulauan, wawasan dan budaya bahari, ekonomi kelautan, pertahanan dan kes- elamatan di laut, lingkungan laut, kelem- bagaan dan mekanisme koordinasi, sum-
2 Widari,Ratna Artha, “Korelasi Yuridis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Terhadap Keajegan Alam Bali,” Jurnal Media komunikasi .Fis.Edisi Khusus PPkn,vol.10,n0. 3, (Desember2011).
ber daya manusia dan IPTEK. pemerintah akan mengatur potensi aktivitas yang ada dilaut dari semua sektor akan diterbitkan Rencana Undang-Undang Kelautan  ini di antaranya akan mengatur ekonomi kelau- tan dari 9 sektor utama, diantaranya sektor wisata bahari sebagai kawasan konservasi perairan dimana tata ruang laut diatur me- lalui sistem zonasi.
Pemerintah mendorong investasi di pu- lau-pulau kecil dalam hal ini sektor kelautan dan pesisir dan pulau-pulau yang mendapat fasilitas dengan harapan dapat mendorong pulau-pulau kecil terluar berdaulat terha- dap air, listrik, transportasi dan dermaga seperti pulau Gili Nangu dan pulau Gili Sunut di Kabupaten Lombok Timur. Pulau- pulau kecil inilah mempunyai nilai eko- nomis yang tinggi yaitu sebagai kawasan berlangsungnya kegiatan kepariwisataan, media komunikasi, kawasan rekreasi, kon- servasi dan jenis pemanfaatan lainnya . Kawasan pulau-pulau kecil  merupakan aset wisata bahari yang sangat besar yang didukung oleh potensi geologis dan karak- tersistik yang mempunyai hubungan sangat dekat dengan terumbu karang ( Coral Reef) , khususnya hard corals .
Wilayah  pulau-pulau kecil memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan sebagai wilayah bisnis-bisnis potensial yang berbasis pada sumberdaya ( resource based industry ) seperti industri perikanan, pari- wisata, jasa transportasi, industri olahan dan industri-industri lainnya yang ramah lingkungan. Di samping itu, pulau-pulau kecil juga dapat dimanfaatkan dan dikem- bangkan sebagai pendukung pertumbuhan wilayah.
Secara normatif, diamanatkan Pemer- intah Provinsi untuk menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi 3 . Se- laras dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
3 Lihat: Peraturan Presiden Republik Indonesia No- mor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penana- man Modal, Pasal 4 Ayat (3)
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 562~570
didalam Pasal 4 ayat (3) dimaksud  bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal menuju program pengembangan eko- nomi hijau ( green economy ), dimana target pertumbuhan ekonomi harus sejalan den- gan isu pencegahan pemanasan global dan tujuan Pembangunan yang berwawasan lingkungan “ Green Investment” (penana- man modal yang berwawasan lingkungan). Penanaman modal yang berwawasan ling- kungan perlu bersinergi dengan  kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, pengembangan sektor-sektor priori- tas dan teknologi yang ramah lingkungan, pengembangan ekonomi hijau ( green eko- nomi ), pemberian kemudahan dan/atau in- sentif penanaman modal.
Seiring dalam pengembangan dan me- ningkatkan upaya pemanfaatan lingkungan alam pada umumnya dan lingkungan ba- hari pada khusunya, sebagai sumber daya sosial dan ekonomi yang pengelolaannya tetap harus berwawasan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan (sustain- able development) . Namun potensi yang di- miliki tersebut saat ini belum sepenuhnya menjadi keunggulan kompetitif ( competi- tive advantage ) bangsa Indonesia yang dapat memberikan kontribusi besar pada pereko- nomian nasional. Oleh karena itu agar pari- wisata bahari benar-benar menjadi salah satu penopang perekonomian negara secara berkelanjutan ( an economically sustainable area/ecosystem ), maka pariwisata bahari ha- rus di bangun dengan strategi yang teren- cana dan bervisi jangka panjang.
Pengelolaan pariwisata bahari tersebut pemerintah harus mengubah dari pendeka- tan dari sistem birokrasi yang berbelit men- jadi sistem pendekatan entrepreneur, dima- na pemerintah dituntut untuk tanggap dan selalu bekerja keras dalam melihat peluang dan memanfaatkan peluang tersebut sebe- sar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam hal ini pemerintah daerah sebagai pemegang kebijakan harus menyiapkan se-
buah regulasi/kebijakan yang mendukung pengembangan pariwisata bahari.
Dari latar belakang sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumus- kan beberapa permasalahan sebagai beri- kut: Pertama ; Bagaimana eksistensi regime “ Green Investment ” dalam pengembangan wisata bahari di Indonesia, khususnya di Lombok ? Kedua ; Bagaimana strategi pen- goptimalisasi peran kelembagaan dalam mewujudkan “Green Investment? dan Ke- tiga ; Bagaimana mengintegrasikan aturan- aturan keberlanjutan dalam “Green invest- ment Regulation di Indonesia?
Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang termasuk kategori penelitian  hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-un- dangan ( inabstracto ). Untuk mengkaji ru- musan masalah pertama, kedua dan ketiga dipergunakan penelitian hukum normative (legal research) karena dalam penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang ter- kait dengan bidang pariwisata (wisata ba- hari), bidang lingkungan hidup dan bidang penanaman modal.
Penelitian hukum (legal research) harus sesuai dengan karakter khas dalam ilmu hu- kum ( jurisprudence ), serta substansi perma- salahan atau isu hukum yang hendak dikaji dalam penelitian, maka pendekatan yang akan digunakan harus disesuaikan dengan persoalan yang akan diteliti.
Adapun metode pendekatan yang digu- nakan dalam penelitian ini adalah: Pendeka- tan konsep (conceptual approach), yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas. Pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) yakni dengan mengkaji peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan regulasi yang ter- kait dengan isu hukum yang diteliti; dan Pendekatan Historis, yaitu pendekatan den-
Nurasmah  | Strategi Penguatan Regime Green Investment Dalam Pengembangan Potensi Wisata ......... gan mengkaji dari sisi sejarah pengaturan Green Investment Melalui Pengembangan Potensi Wisata Bahari di Provinsi NTB.

## PEMBAHASAN
1. Eksistensi  Green Investment dalam Pengembangan Wisata Bahari di Lombok
Untuk mengetahui keberadaan green investment dalam pengembangan wisata bahari di Lombok dipergunakan teori dan konsep-konsep otonomi darah. Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa yunani, yakni autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti Undang-Undang. Otonomi bermak- na membuat perundang-undangan sendiri ( zelfwetgeving ), namun dalam perkemban- gannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti ( zelfwetgeving) membuat perda-perda, juga utamanya mencakup ( zelfbestuur) pemerintahan sendiri. 4
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah hak, we- wenang, dan kewajiban daerah otonom un- tuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perun- dang-undangan.
Sebagai perbandingan konseptual pengertian wilayah administratif lebih mengedepankan pada konsep perwakilan dalam pemerintahan pendifinisi wilayah administratif adalah  wilayah kerja perang- kat Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk me- nyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah dan wilayah kerja gubernur dan bu- pati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di daerah.
4 Huda, Ni-Matu, Hukum Pemerintahan di Daerah , Nusa Media, Bandung,2012.
Dalam kaitan investasi di daerah mis- alnya, Pemerintah Daerah di Lombok mempunyai kewenangan dalam membuat kebijakan yang memberikan kemudahan kepada investor untuk berinvestasi, dan sekaligus juga memberikan berbagai infor- masi tentang  potensi  dan peluang berin- vestasi di Lombok. Lombok mempunyai peranan penting dalam sejarah Republik In- donesia dari zaman perjuangan hingga ke- merdekaan, wawasan untuk pembangunan Negara serta modernisasi perkotaan dengan memperhatikan lingkungan.
Pemerintah dan masyarakat menghadapi beberapa masalah di dalam perencanaan rencana pembangunan kota sehingga rela- tif banyak bagian-bagian kota yang terban- gun belum sesuai dengan peruntukan tanah yang ditetapkan di dalam rencana kota. Pengembangan ruang kota berdasarkan fungsi masing-masing kawasan pengemban- gan terus diupayakan oleh pemerintah, di- antaranya pengembangan kawasan wisata bahari di pulau Lombok.
Dengan demikian penataan kembali ka- wasan pantai melalui pendekatan reklam- asi menuntut investasi finansial yang be- sar juga memerlukan dukungan teknologi tinggi sehingga potensial menimbulkan dampak besar dan penting. Kajian dampak penataan pantai hendaknya jangan hanya bertumpu semata-mata pada analisis men- genai dampak lingkungan (Amdal) yang merupakan bagian dari perizinan.
Mengacu pada kondisi tersebut tentunya perlu dilakukan kajian dan perencanaan yang lebih komprehensif lagi, sehingga Rencana Pembangunan wisata bahari dapat diwujudkan mengingat reklamasi meru- pakan gagasan untuk meningkatkan inten- sitas pemanfaatan ruang melalui penerapan teknologi yang memerlukan investasi besar. Intervensi teknologi terhadap bentang alam di lokasi rencana akan mengakibatkan pe- rubahan fisik lingkungan dan pada tingkat selanjutnya perubahan lingkungan tersebut
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 564~570
akan menimbulkan lanjutan terhadap kom- ponen lingkungan lainnya.
Eksistensi Regime  Green Investment dalam Pengembangan wisata bahari di In- donesia, khususnya di Lombok mulai fokus untuk mengembangkan seluruh potensi ba- hari yang mencakup wilayah pantai, pesi- sir, dengan ragam kegiatannya antara lain, snorkling , diving , para-sailing , mancing, jet ski, selancar, berjemur, voli pantai, renang, photo hunting , sand play dan masih banyak lainnya. Sebagai dukungan terhadap giat- nya promosi wisata bahari Indonesia, ten- tunya pembangunan dalam pengembangan pariwisata tersebut sebagai pelengkap sa- rana dan prasaran yang memuaskan bagi wisatawan tidak mungkin diabaikan.
Pengembangan wisata bahari secara me- nyeluruh sudah barang tentu membutuh- kan rencana pengelolaan dan zonasi sebagai panduan operasional pengelolaan wisata. Berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan perikanan Republik Indonesia nomor 57/Kepmen-KP/2014 telah ditetapkan ren- cana pengelolaan dan zonasi taman wisata perairan pulau Gili Ayer, Gili Meno dan Gili Terawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014-2034.
Kawasan Konservasi Perairan Taman Wisata Gili Ayer, Gili Meno dan Gili Ter- awangan terdiri dari 3 (tiga) pulau dan laut yang mempunyai potensi sumber daya alam dan biota laut yang dapat dikembangkan untuk pemanfaatan wisata bahari.
Rencana pengelolaan dan zonasi Taman Wisata peraran di ketiga gili tersebut tetap mempertahankan fungsi sebagai kawasan konservasi. Penyusunan rencana penge- lolaan dan rencana zonasi ini merupakan penjabaran dari arahan umum yang ter- tuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2010 , Tentang Rencana Pen- gelolaan Gili Ayer, Gili Meno, Gili Trawan- gan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014-2034.
Tujuan penyusunan rencana pengelo- laan dan zonasi Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Ayer, Gili Meno dan Gili ter- awangan adalah sebagai acuan dan panduan dalam (1) pelaksanaan program kegiatan, (2) Perlindungan dan pelestarian kawasan, (3) pemanfaatan kawasan sesuai dengan zonasinya dan (4) mengevaluasi efektivitas pengelolaan kawasan.
Kendati demikian dalam keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/Kepmen-KP/2014, juga dikemukakan beberapa permasalahan yang berkenaan dengan pengelolaa terma- suk dalam pengelolaan wisata bahari, per- masalahan tersebut antara lain degradasi terumbu karang, perubahan garis pantai, pencemaran , ketersediaan air tawar, konflik sosial, pergeseran nilai budaya dan  lemahn- ya pegaturan dan penegakan hukum.
2. Strategi Pengoptimalisasi Peran Ke- lembagaan Dalam Mewujudkan Green Investment
Untuk menganalisis peran kelembagaan sebagai bagian dari strategi penguatan re- gime  green investment dipergunakan teori system hukum.  Lawrence  M. Friedman, menyatakan bahwa paling tidak ada 3 (tiga) faktor yang cukup dominan yang mempen- garuhi proses pemberlakuan hukum secara empiris, yakni : 5
a. Faktor substansi hukum ( legal substance ); merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang be- rada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam system hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup ( living law ), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang .
5 Lawrence Friedman, The Legal System: A.Social Sci- ence Perspective, Russel Sage Fundation, New York,1975.
Nurasmah  | Strategi Penguatan Regime Green Investment Dalam Pengembangan Potensi Wisata .........
b. Faktor struktur hukum ( legal structure ); merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan sema- cam bantuk dan batasan terhadap keselu- ruhan. Di Indonesia misalnya jika bicara tentang struktur institusi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Penga- dilan.
c. Faktor budaya hukum ( legal culture ): merupakan suasana pikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum digunak- an, dihindari atau disalahgunakan oleh masyarakat. Tanpa kultur hukum, maka hukum tidak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang dan bukan ikan hidup yang berenang di laut.
Dari uraian tentang teori system hukum tersebut di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa dalam menganalisa implementa- si suatu aturan telah benar-benar dilak- sanakan secara maksimal atau tidak, maka akan sangat tergantung dari tiga komponen sebagaimana disebutkan di atas, yaitu sub- stansi, struktur dan kultur masyarakat.
Strategi pengoptimalisasi peran kelem- bagaan dalam mewujudkan Green Invest- ment maka dapat dilakukan melalui strategi umum dan strategi khusus. Strategi umum antara lain seperti: (a) mewujudkan keter- paduan dari aspek politik, ekonomi, sos- ial, budaya, hankam dan kelembagaan; (b) melaksanakan penataan dan penguatan kelembagaan pemerintah, Pemerintah Dae- rah, masyarakat dan swasta/dunia usaha; (c) melakukan penyusunan  basis data ( database ) dan penataan ruang (laut, pesi- sir dan pulau-pulau kecil); (d) melakukan pengembangan dan penataan sarana dan prasarana dengan memperhatikan daya du- kung lingkungan; (e) menyusun rencana pengelolaan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat dan sumberdaya lokal dengan memperhatikan hukum adat/ kearifan lo- kal; (f) melaksanakan pembinaan wilayah dan peningkatan kualitas SDM untuk ke- pentingan pertahanan negara secara ter-
padu dan terus menerus; (g) meningkatkan partisipasi dan akses masyarakat terhadap informasi , modal, pemasaran dan teknologi; (h) mewujudkan peluang dan iklim usaha yang kondusif bagi investasi; (i) melak- sanakan inventarisasi, kajian, pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi; (j) menyediakan perangkat hukum yang me- madai dan melakukan penegakan hukum dengan memperhatikan hukum adat dan hak ulayat.
Sedangkan strategi khusus dapat  dilihat dari faktor-faktor geografis, ketersediaan sumberdaya alam dan keterbatasan sumber- daya manusia baik jumlah maupun kualitas- nya. Yaitu penjabaran dari kebijakan green investment pada beberapa bidang tertentu berdasarkan pada tipologi , pembentukan dan pengelolaan investasi pada masing-ma- sing bidang kawasan seperti: (1) kawasan pengembangan ekonomi; (2) kawasan per- batasan; (3) kawasan rawan bencana; dan (4) kawasan konservasi dan lain-lain.
Strategi utama  pengelolaan kawasan konservasi Perairan Taman Wasata Perai- ran Gili Ayer, Gili Meno, dan Gili Trawa- ngan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 Tentang Ren- cana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Kon- servasi Perairan yaitu penguatan kelem- bagaan, penguatan sumber daya kawasan, dan penguatan sosial ekonomi dan budaya.
Pertama, Penguatan Kelembagaan. Pen- guatan kelembagaan dalam strategi penge- lolaan meliputi peningkatan sumber daya manusia, penatakelolaan kemitraan atau kolaborasi pengelolaan, pengembangan sistem pendanaaan berkelanjutan, moni- toring dan evaluasi. Kedua , Penguatan pen- gelolaan sumberdaya kawasan. Penguatan pengelolaan sumberdaya kawasan dalam strategi pengelolaan meliputi perlindun- gan habitat dan populasi ikan, rehabiltasi habitat dan populasi ikan, penelitian dan pengembangan, pariwisata alam dan jasa
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,
566~570
lingkungan, pengawasan dan pengendal- ian. Ketiga, penguatan sosial, ekonomi dan budaya. Penguatan sosial, ekonomi dan bu- daya dalam strategi pengelolaan meliputi pemberdayaan masyarakat, pelestarian adat dan budaya.
Dari berbagai strategi yang telah ditetap- kan di tiga gili ada beberapa hal yang prelu diberi catatan kritik : Pertama, Strategi yang ditetapkan masih umum dan jangka pan- jang, sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut dalam rencana jangka menengah 5 (lima) tahun dan rencana jangka pendek 1 (satu) tahun. Kedua, rencana jangka pendek harus bisa mengatasi persoalan kekinian seperti lemahnya pengaturan mengenai jumlah ka- pal. Karena jika dibiarkan mengakibatkan kerusakan ekosistem terumbu karang. Ke- tiga, penanganan pengelolaan wisata bahari seyogyanya dilakukan oleh orang-orang kompetensi dan dedikasi dibidang kelautan wisata bahari, oleh karena itu menjadi tang- gung jawab pemerintah daerah menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Keempat, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan  wisata bahari sangat diperlu- kan oleh karena itu dibutuhkan sinergitas antar beberapa stakeholder yang menan- gani wisata bahari. Kelima, perlu ada output yang nyata sebagai hasil kolaborasi antar berbagai stakeholder misalnya dengan mem- bentuk desa sadar wisata sebagai bagian penguatan kelembagaan. Keenam, rencana jangka menengah dan jangka panjang perlu segera dibuatkan regulasi untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian iklim in- vestasi. Ketujuh, regulasi dimaksud adalah Peraturan Daerah.
Untuk mengetahui peran kelembagaan sekaligus model yang tepat dalam pengem- bangan potensi wisata bahari dipergunakan pendekatan perbandingan (komparatif) khususnya di daerah yang sudah memprak- tekkan atau mengoptimalkan peran kelem- bagaan dalam pengembangan wisata  bahari yakni pemerintah Kabupaten Gunung Kidul di Yogyakarta.
Dalam rencana strateginya ditegaskan bahwa dalam setiap usaha ekowisata berba- siskan masyarakat terdapat peserta ( partici- pants ) dan mereka yang memperoleh man- faat ( benefeciaries ) baik secara langsung, maupun tidak langsung. Salah satu model terdiri atas sebuah kelompok yang disebut sebagai “panitia pengelola” yang mengawa- si ventura/usaha ekowisata; dengan peserta langsung adalah para panitia pengelola dan para pekerja yang terlibat dalam pembua- tan barang dan jasa yang ditawarkan; dan peserta tidak langsung adalah anggota ma- syarakat luas yang memilih anggota panitia pengelola proyek ekowisata dan yang secara tidak langsung memanfaatkan sumber daya alam yang digunakan dalam usaha ekowisa- ta tersebut. Kelompok yang mendapat man- faat ekowisata secara langsung antara lain para karyawan, penghasil kerajinan tangan, pemandu wisata dan tukang angkut barang.
Sementara yang merupakan kelompok yang tidak langsung memperoleh manfaat ekowisata adalah masyarakat umum yang mendapat keuntungan dari proyek pemban- gunan serta kegiatan pendidikan dan lati- han yang didanai dari laba ekowisata.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan ekowisata berbasiskan masyarakat adalah :
1. Partisipasi;  selayaknya ekowisata meli- batkan seluruh masyarakat yang tinggal di kawasan wisata. Namun, seringkali parti- sipasi masyarakat terhambat oleh masalah afiliasi politik, kepemilikan tanah, gender dan terkadang pendidikan;
2. Gender;  kesetaraan  peria-wanita  sebaik- nya diutamakan oleh pengelola proyek- proyek ekowisata yang berbasiskan masyarakat, meski pada kenyataannya sulit dicapai sepenuhnya;
3. Transparansi; adanya usaha ekowisata di suatu daerah mutlak menerapkan transparansi khususnya di bidang keuan- gan, mengingat hal itu dapat memicu perpe-
Nurasmah  | Strategi Penguatan Regime Green Investment Dalam Pengembangan Potensi Wisata ......... cahan di antara kelompok-kelompok ma- syarakat dan menciptakan kecemburuan serta kesenjangan sosial;
4. Pengambilan keputusan; walaupun un- tuk kebaikan seluruh masyarakat, tidak seluruh anggota masyarakat bisa berperan aktif secara terus menerus sebagai panitia pengelola dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan ekowisata;
5. Proses perencanaan; membangun sebuah ekowisata di sebuah kawasan tak bisa lepas dari pentingnya memperhitungkan ma- salah partisipasi dan distribusi keuntun- gan. Karena itu, sejak masa perencanaan, para pengelola sudah menentukan siapa “masyarakat” yang dimaksud, siapa yang berpartisipasi, siapa yang akan mengambil keputusan, bagaimana keuntungan akan diperoleh, seberapa besar investasi uang yang diperlukan, dan dari mana dana akan diperoleh.
6. Promosi; hal yang tidak kalah pentingnya adalah upaya pengelola dalam mempro- mosikan ekowisata yang dikelola kepada masyarakat luas. Diselenggarakannya kegiatan-kegiatan yang terkait dengan budaya setempat sekaligus dapat men- jadi suatu momentum untuk pemberitaan keunikan alam suatu wilayah ekowisata.
3. Integrasi Aturan-Aturan Keberlanju- tan Dalam Green Investment Regula- tion di Indonesia
Untuk menganalisis rumusan masalah ketiga berkaitan dengan integrasi aturan -aturan keberlanjutan dalam green invest- ment di Indonesia dipergunakan kerangka teori perundang-undangan.
Istilah perundang-undangan menurut se- jarahnya adalah terjemahan dari istilah Be- landa wetgeving yang bermakna pembuatan peraturan. Istilah ini merupakan paduan dari kata wet (undang-undang) dan geven (memberi atau membuat). Selanjutnya pi- hak pembuatnnya yaitu DPR dan pemerin-
tah yang biasa dikenal dengan legislatif dan eksekutif disebut wetgever . 6
Dalam perkembangannya, produk keg- iatan perundang-undangan bukan hanya berbentuk undang-undang saja, tetapi juga ada dengan bentuk hukum ( yuridischvorm ) yang lain yaitu peraturan pemerintah peng- ganti undang-undang (perpu) , peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah dan lain-lain. Bahkan menurut teori hukum, konstitusi atau Undang-Undang Dasar termasuk kategori undang-undang dalam makna luas, sedangkan undang-un- dang yang kita sebut dan kenal sehari-hari adalah undang-undang dalam makna sem- pit. 7
Menurut  Bagir Manan, agar pembentu- kan undang-undang menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkuali- tas, dapat digunakan tiga landasan dalam menyusun undang-undang, yaitu landasan yuridis, landasan sosiologis dan landasan filosofis. Ketiga landasan pembentukan undang-undang tersebut penting agar me- miliki kaidah yang sah secara hukum ( legal validyty ) dan mampu berlaku efektif kare- na dapat atau akan diterima masyarakat se- cara wajar, serta berlaku untuk waktu yang panjang. 8
Pengembangan wisata bahari dapat ditelusuri dalam berbagai peraturan pe- rundang-undangan sektoral. Banyaknya peraturan perundang-undangan sektoral mengandung potensi terjadi benturan an- tara berbagai peraturan perundang-undan- gan dan ego sektoral dari berbagai kemen- terian, maupun dalam konteks hubungan pusat dan daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan harmonisasi antara berbagai per- aturan perundang-undangan terkait. Dalam implementasinya juga perlu ada keterpad- uan dalam pengelolaan dan pengembangan
6 Solli Lubis, Ilmu Pengetahuan perundang-undangan , Mandar Maju, Bandung, Hlm. 11.
7 ibid
8 Yuliandri, Op.Cit.Hlm. 29
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 568~570
wisata bahari dalam rangka menumbuh kembangkan investasi di daerah.
Dari hasil penelitian terlihat jumlah peraturan yang berkaitan langsung dengan investasi adalah paling tidak sebanyak 208 yang terdiri dari UU, PP, Keppres, Kepmen, Keputusan Kepala LPND, dan Keputusan atau Surat Edaran setingkat Direktur Jen- deral (Dirjen) pada Kementerian.  UU yang berlaku dewasa ini lebih pada penciptaan landasan hukum sektoral, hampir semua ke- menterian mempunyai UU yang mengatur kewenangan di bidangnya.  PP dengan send- irinya merupakan turunan dari UU karena perintah langsung UU dan kebutuhan pen- gaturan khusus atau bukan perintah lang- sung UU.  Peraturan yang paling banyak adalah Keputusan Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan.  Secara umum, UU yang berlaku dewasa ini semestinya sudah perlu ditinjau karena tidak sesuai lagi den- gan lingkungan yang telah berubah drastis sejak tahun 1998.  Faktanya, masih banyak UU tersebut yang masih berlaku.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian  pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan: Perta- ma. Secara konseptual Regime Green Invest- ment merupakan bagian dari green economy yang memberikan mainstream pengemban- gan investasi khususnya pengembangan wisata bahari berorientasi pada pelestarian lingkungan dalam pembangunan ekonomi dan pembangunan wisata bahari khusus- nya. Eksistensi Regime  Green Investment dalam pengembangan wisata bahari di In- donesia, Khususnya di Lombok mulai fokus untuk mengembangkan seluruh potensi ba- hari yang mencakup wilayah pantai, pesi- sir, dengan ragam kegiatannya antara lain, snorkling , diving , para-sailing , mancing, jet ski, selancar, berjemur, voli pantai, renang, photo hunting , sand play dan masih banyak lainnya. Kedua ; Strategi pengoptimalisasi peran kelembagaan dalam mewujudkan green investment dapat dilakukan melalui
strategi umum dan stategi khusus. Di tingkat lokal, strategi penguatan kelembagaan juga dilakukan di kawasan konservasi perairan Pulau Gili Air, Gili Meno dan Gili Terawa- ngan, disamping penguatan pengelolaan sumberdaya kawasan dan penguatan sosial ekonomi dan budaya.  dan Ketiga; Integrasi aturan berkelanjutan  secara material dapat dilakukan dengan cara internalisasi instru- men ekonomi ke dalam aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan fungsi hukum berkenaan dengan lingkungan yakni menstrukturkan seluruh proses dan prosedur yang substan- sinya ada pada bidang ilmu lain seperti ilmu ekonomi dan ilmu lingkungan.
Sedangkan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut, pertama; Regime Green Investment merupakan suatu konsep ideal yang perlu di “badan” kan ( embody- ing ) kedalam praktek investasi di daerah. Untuk itu diperlukan kesamaan pemaha- man pada semua stakeholder yang terlibat dalam kegiatan investasi di daerah. Kedua; Perlu ada kejelasan strategi,  program dan capaian yang lebih kongkrit dan opera- sional berkenaan dengan rencana penge- lolaan pengembangan wisata bahari khu- susnya di Lombok. Hal ini penting untuk menarik investor yang ingin berinvestasi di bidang pariwisata bahari di daerah. dan ketiga; Agar strategi optimal pengemban- gan kelembagaan Green Investment efektif efisien maka diperlukan perangkat hukum dalam bentuk Peraturan Daerah berkaitan dengan investasi wisata bahari.

## Daftar Pustaka Buku
Akhyaruddin. 2010. Trend Wisata Bahari. [Kemenparekraf] Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif [Internet]. Asia Pacific Discussion Forum on Blue Economy. [ dikutip tanggal 02 Januari 2014]. Dapat di- unduh dari:
Fleming Peter and Marc T Jones, The end of
Nurasmah  | Strategi Penguatan Regime Green Investment Dalam Pengembangan Potensi Wisata .........
Corporate Social Responsibility; Cri- sis and Critique , London, Sage Pub- lication, 2013.
Huda, Ni Matul, Hukum Pemerintahan Di Daerah , Nusa Media, Bandung,
2012.
Ibrahim, Rustam. 2005. Bukan Sekedar Ber- bisnis; Keterlibatan Perusahaan dalam Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal PIRAC edisi Juli 2005.
Lawrence Friedman, The Legal System: A So- cial Science Perspective, Russel Sage Fundation, New York,1975.
Liestyowati. 2009. Modul Perkuliahan Semester Ganjil TahunAka- demik     2009/2010.      Universi- tas Mercu Buana.
Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Ad- minstrasi Indonesia , Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2001.
Rosidin, Utang, Otonomi Daerah dan Desen- tralisasi , Cv. Pustaka Setia, Band- ung, 2010.
Solly Lubis, Ilmu Pengetahuan Perundang- undangan , CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.
Swanson, Diane. 2008. Top Managers as Drivers for Corporate Social Re- sponsibility. Dalam Andrew (eds). The Oxford Handbook of Corpo- rate Social Responsibility. Oxford. Oxford University Press.
Tuwo A. 2011. Pengelolaan Ekowisata Pe- sisir dan Laut. Surabaya (ID): Bril- iant Internasional.
Wiyono dan Kartawijaya. 2012. Perubahan Strategi Operasi Penangkapan Ikan Nelayan Karimunjawa, Jawa Ten- gah. Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan. 3(1). November 2012: 65-74.
Yaziji, M and Jonathan. 2009. NGOs and Corporations; Conflict and Collabo-
ration. Cambridge. Cambridge Uni- versity Press.
Yuwono MT. 2006. Pemanfaatan Survai dan Pemetaan laut untuk Menyongsong Kadaster Laut [Internet]. [diakses pada tanggal 20 Desember 2014]. Dapat diunduh dari: http://oc.its. ac.id/ambilfile.php?idp=404

## Perudang-undangn
Undang-Undang Dasar Negara Republik In- donesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Undang-Undang Republik Indonesia No- mor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia 5 tahun 1990 Tentang Konvensi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekositemnya.
Undang-Undang Republik Indonesia No- mor 31 Tahun 2004 Tentang Peri- kanan.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Penge- lolaan Lingkungan Hidup.
Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2014 Tentang Rencana Umum Penana- man Modal.
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.
Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan Dan Pariwisata.
Peraturan Menteri Budaya Pariwisata No- mor P.M.96/HK 501/MKP/2010 tentang Wisatatirta.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 570~570
tang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 )
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2008 Ten- tang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil.
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Ten- tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Ta- hun 2009-2029 ( Lembaran Dae- rah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Wewenang.
Peraturan Meneteri Kelautan dan Perikan- an Republik Indonesia Nomor 57/ KEPMEN-KP/2014 Tentang Ren- cana Pengelolaan Gili Ayer,Gili Meno dan Gili Trawangan di Provinsi Nusat Tenggara Barat Ta- hun 2014-2034
Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata- cara Perizinan dan Non Perizinan.
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2008 Ten-