## KOMITMEN ORGANISASI DAN MOTIVASI SEBAGAI PEMODERASI HUBUNGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, DENGAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Theophilia Fina F Leiwakabessy Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura philiafina89@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  komitmen  organisasi  dan  motivasi  sebagai pemoderasi  hubungan  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  dan  kompetensi  sumber  daya manusia dengan laporan keuangan pemerintah daerah. Populasi penelitian ini adalah pegawai Organisasi  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya.  Pengambilan  sampel menggunakan  metode  judgement  sampling  dengan  jumlah  sampel  sebanyak  44  responden. Tenik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik survei dengan mengunakan kuisioner. Analisis  data  menggunakan moderated  regression  analysis  (MRA) .    Hasil  penelitian menunjukan  sistem  pengendalian  intern  tidak  berpengaruh  terhadap  kualitas  LKPD, kompetensi  SDM  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daearah. Selanjutnya komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan SPIP dan kualitas LKPD tetapi tidak dapat memoderasi hubungan kompetensi SDM dan kualitas LKPD. Sedangkan motivasi dapat  memoderasi  hubungan  kompetensi  SDM  dan  kualitas  LKPD  tetapi  gagal  memoderasi hubungan SPIP dan kualitas LKPD.
Kata  kunci  :  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah,  Kompetensi  SDM,  Komitmen

## Orgasisasi, Motivasi, Laporan Keuangan Pemerintah Daaerah

## ABSTRACT
This study aims to examine organizational commitment and motivation as moderated the relationship between government internal control systems and human resource competence with  local government  financial  statements.  The  population of  this  research  are  government officer in Kabupaten Maluku Barat Daya. Sampling was conducted using a judgment sampling method and number of samples are 44 respondents. The data collection technique used was a survey  technique  using  a  questionnaire.  Data  analysis  used  moderated  regression  analysis (MRA).  The  results  showed  that  the  government  internal  control  system  do  not  significantly effect on the quality of local government financial statement, while human resource competence had  a  significant  efect  on  quality  of  local  government  financial  statement  human  resource competence had an effect on the quality of regional government financial reports. Furthermore, organizational  commitment  can  moderate  the  relationship  between  government  internal control system and the quality of local government financial statement but cannot moderate the relationship  between  human  resource  competency  and quality  of  local  government  financial statement.  Meanwhile,  motivation  can  moderate  the  relationship  between  human  resource competency and the quality of local government financial statement but it fails to moderate the relationship between government internal control system and the quality of local government financial statement’
Keywords:  Government  Internal  Control  System,  Human  Resource  Competence, Organizational Commitment, Motivation, Regional Government Financial Statements

## PENDAHULUAN
Reformasi birokrasi yang dilaksanakan  pemerintah  Indonesia  sejak tahun  2010  dengan  penetapan  Peraturan Presiden No. 81 tahun 2010 tentang Grand
Design  Reformasi  Birokrasi  bertujuan untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan  yang  baik  dengan  birokrasi pemerintah yang professional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan mayarakat dan abdi negara.  Birokrasi  seperti  ini  diharapkan akan  memberikan  kontribusi  nyata  pada capaian kinerja pemerintah dan pembangunan nasional serta daerah. Program  reformasi  birokrasi  merupakan salah  satu  upaya  pemerintah  untuk menjawab tuntutan masyarakat atas penyelengaraan pemerintahan yang bersih, adil dan akuntabel.
Menurut Mardiasmo (2009), laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan  komponen  penting  untuk menciptakan  akuntabilitas  sektor  publik. Karena  itu  salah  satu  tangung  jawab pemerintah dalam mewujudkan transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan adalah dengan menyusun Laporan  keuangan  pemerintah  secara periodik.  Laporan  keuangan  memiliki manfaat sebagai media transparansi, media akuntabilitas publik, sarana informasi, serta sarana evaluasi kinerja.
Agar  laporan  keuangan  pemerintah tersebut  dapat  bermanfaat  bagi  seluruh pemangku  kepentingan  dalam  kaitannya dengan  proses  pengambilan  keputusan, maka  laporan  keuangan  yang  disajikan pemerintah  pusat  maupun  pemerintah daerah harus memenuhi karateritik kualitatif sebagaimana diatur dalam kerangka  koseptual  Peraturan  Pemerintah No  71  Tahun  2010  tentang  Standar Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  yaitu: relevan,  andal,  dapat  di  bandingkan  dan dapat  dipahami.  Dalam  peraturan  tersebut juga dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dianggap salah satu entitas pelaporan, yang menurut  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan  yang  bertujuan  umum.  Laporan keuangan  pemerintah  daerah  terdiri  3 secara  general  terdiri  dari  tiga  item  utama yaitu:  laporan  pelaksanaan  anggaran
( budgetary reports ), laporan finansial, dan CaLK.  Laporan  pelaksanaan  anggaran terdiri dari 3 jenis laporan, yakni: Laporan Realisasi  Anggaran  (LRA)  dan  Laporan Perubahan  Saldo  Anggaran  Lebih  (SAL).
Laporan  finansial  terdiri  dari  Neraca, Laporan Operasional, Lapororan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas. Selanjutnya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang
transparan  dan  akuntabel,  maka  perlu dilakukan  audit  atas  laporan  keuangan tersebut  oleh  lembaga  negara  yang independen.  Dengan  adanya  fungsi  atau mekanisme audit di sektor pubik,
diharapkan dapat mewujudkan tercapainya akuntabilitas  di  dalam  pengelolaan  sektor pemerintahan, BUMN, atau instansi pengelola  aset  Negara  lainnya  (Bastian, 2006).  Menurut  UU  No.  15  tahun  2006 tentang BPK, salah satu tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab  keuangan  negara  yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah  daerah  dan  lembaga  negara lainnya yang dilakukan berdasarkan undang-undang. Hasil akhir audit BPK atas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (LKPD) yakni laporan audit yang menyatakan opini auditor terhadap laporan keungan  pemerintah  yang  diauditnya. Opini audit tersebt mencakup Opini Wajar Tanpa  Pengecualian  (WTP),  Opini  Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar  (TP),  dan  Pernyataan  Menolak memberi  Opini  atau  Tidak  Memberi Pendapat (TMP).
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas 541 LKPD Tahun 2019, mengungkapkan opini Wajar Tanpa
Pengecualian  (WTP)  atas  485  (90%)
LKPD,  opini  Wajar  Dengan  Pengecualian (WDP)  atas  50  (9%)  LKPD,  dan  opini
Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 6 (1%) LKPD. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2018, kualitas LKPD Tahun 2019 mengalami peningkatan yang ditunjukkan  dengan  kenaikan  opini  WTP sebesar 8 poin persen yaitu dari 82% pada tahun 2018 menjadi 90% pada tahun 2019. Pada  LKPD  Tahun  2018,  sebanyak  443 dari  542  LKPD  yang  memperoleh  opini WTP (82%), sedangkan pada LKPD Tahun 2019  sebanyak  485  dari  541  LKPD  yang
memperoleh  opini  WTP  (90%)  (IHPS  I BPK RI, 2019).
Salah satu pemerintah daerah Kabupaten  di  Provinsi  Maluku  yang mengalami  peningkatan  kualitas  LKPD adalah  Kaupaten  Maluku  Barat  Daya.  Hal ini  dapat  dilihat  dari  opini  yang  diperoleh untuk tahun 2019 yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setelah selama beberapa  tahun  terakhir  Kabupaten  MBD memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sesuai Ikthisar Hasil
Pemeriksaan BPK Semester 1 tahun 2019, penyebab  opini  WDP  yang  diperoleh Kabupaten  MBD  karena  ditemukan  akun yang tidak disajikan sesuai SAP dan tidak meliputi  bukti  yang  cukup  meliputi  akun asset,  baik  berupa  asset  lancar  maupun asset lainnya (BPK RI, 2019). Peningkatan opini  WDP  menjadi  WTP  menunjukkan adanya perhatian serius pemerintah terkait pengelolaan keuangan daerah. Opini WTP diberikan kepada Kabupaten MBD setelah
BPK mempertimbangkan kewajaran Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah Tahun Anggaran 2019, dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan informasi  laporan  keuangan,  kepatuhan terhadap  peraturan  perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Efektivitas pengendalian intern merupakan  salah  satu  indikator  penting penunjang  kualitas  laporan  keuangan Pemerintah Daerah. Kelemahan SPI seringkali menjadi alasan laporan keuangan pemerintah daerah tidak dapat meraih opini WTP.  Penelitian  sebelumnya  tentang hubungan  sistem  penelitian  intern  dengan kualitas  laporan  keuangan  dilakukan  oleh Nurillah (2014) yang membuktikan secara empiris  bahwa  sistem  pengendalian  intern berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  daerah.  Hal  ini didukung penelitian – penelitian berikutnya oleh  Fitri  (2006),  Triyanti  (2017)  dan Siwambudi, dkk (2017) yang juga berhasil membuktikan  adanya  pengaruh  positif implementasi  SPIP  terhadap  kualitas LKPD.  Namun  hasil  penelitian  berbeda diperoleh  Budiawan  dan  Budi  (2014), Yensi,  dkk  (2014)  dan  Leiwakabessy
(2020) yang menyatakan sistem
pengendalian  intern  tidak  berpengaruh
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu dalam pengelolaan keuangan  daerah  yang  baik,  Organisasi Perangkat  Daerah  (OPD)  sebagai  entitas akuntansi  yang  mengelola  anggaran, kekayaan  dan  memiliki  kewajiban  dalam menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan harus memiliki  sumber  daya  manusia  yang berkualitas.  Aparatur  Sipil  Negara  yang bekerja  pada  OPD  seyogyanya  memiliki latar  belakang  pendidikan  akuntansi, berpengalaman di bidang keuangan pemerintah serta secara periodik mengikuti pendidikan  dan  pelatihan  yang  dapat membantu  individu  tersebut  melaksanan tugas  dan  tangungjawabnya  dengan  baik sejalan dengan semangat reformasi birokrasi  yang  diusung  oleh  pemerintah saat  ini.  Untuk  menghasilkan  Laporan Keuangan Daerah yang berkualitas
dibutuhkan  SDM  yang  memahami  dan kompeten  dalam  akuntansi  keuangan Pemerintahan  Daerah  (Nurillah,  2014). Penelitian lainnya yang menyatakan bahwa Laporan  Keuangan  yang  berkualitas  di pengaruhi oleh kompetensi SDM juga telah dilakukan oleh Yensi dkk (2014), serta Fitri (2016).  Namun  pada beberapa  Pemerintah Daerah,  misalnya  Pemerintah  Kabupaten Klungkung,  kompetensi  SDM  ternyata tidak  berpengaruh  terhadap  penyajian LKPD  yang  berkualitas  (Siwambudi, 2017). Penelitian sebelumnya yang dilakukan  Indriasari  (2008)  dan  Ponamon
(2014) juga membuktikan bahwa kapasitas SDM  tidak  berpengaruh  terhadap  kualitas LKPD.
Perbedaan  hasil  penelitian  terkait pengaruh  SPIP  dan  kompetensi  pada beberapa  pemerintah  daerah  di  Indonesia diduga dipengaruhi oleh komitmen organisasi  sebagai  faktor  kontinjensi  yang mampu  memperlemah  atau  memperkuat pengaruh  sistem  pengendalian  intern  pada kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah  (Siwambudi,  2017).  Selain  itu menurut  Fitri  (2016)  pegawai  pada organisasi  perangkat  daerah  memerlukan motivasi untuk meningkatkan kualitas hasil kerja yang maksimal termasuk di dalamnya peningkatan kualitas kerja dalam menghasilkan  laporan  keuangan  yang
berguna  bagi  pengambilan  keputusan  di tingkat daerah.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka penelitian  ini  dilakukan  untuk  menguji pengaruh  sistem  pengendalian  intern pemerintah dan kompetensi SDM terhadap kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah  Kabupaten  Maluku  Barat  Data dengan komitmen  organisasi  dan  motivasi sebagai variabel moderasi.

## KAJIAN TEORI

## Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Laporan keuangan pemerintah daerah  merupakan  bagian  dari  proses pelaporan  keuangan  dalam  pemerintah daerah  yang  mempresentasikan  secara terstruktur  posisi  keuangan  dari  transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pemerintah  daerah.  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada prinsipnya merupakan hasil gabungan atau konsolidasi  dari  laporan  keuangan  SKPD Tujuan  umum  laporan  keuangan  adalah menyajikan  informasi  mengenai  posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja  keuangan  suatu  entitas  pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat  dan  mengevaluasi  keputusan mengenai  alokasi  sumber  daya.  Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah  adalah  untuk  menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan
keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Bastian, 2006).
Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintah  komponen  –  komponen  yang terdapat  dalam  satu  set  laporan  keuangan terdiri  dari  laporan  pelaksanaan  anggaran dan  laporan  finansial,  sehingga  seluruh komponen menjadi sebagai berikut:
a) Laporan Realisasi Anggaran
b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
c) Neraca
d) Laporan Operasional
e) Laporan Arus Kas
f) Laporan Perubahan Ekuitas
g) Catatan Atas Laporan Keuangan

## Kualitas Laporan Keuangan
Karakteristik kualitatif laporan keuangan  adalah  ukuran-ukuran  normatif yang  perlu  diwujudkan  dalam  informasi akuntansi sehingga  dapat memenuhi tujuannya.  Keempat  karakteristik  berikut ini  merupakan  prasyarat  normatif  yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah  dapat  memenuhikualitas  yang dikehendaki: a) Relevan Laporan  keuangan  bisa  dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di  dalamnya  dapat  mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka  mengevaluasi  peristiwa  masa lalu  atau  masa  kini,  dan  memprediksi masa  depan,  serta  menegaskan  atau mengoreksi  hasil  evaluasi  mereka  di masa lalu.
b) Andal Informasi  dalam  laporan  keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan  dan  kesalahan  material, menyajikan  setiap  fakta  secara  jujur, serta dapat diverifikasi.
c) Dapat dibandingkan
Informasi  yang  termuat  dalam  laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan  entitas  pelaporan  lain  pada umumnya.
d) Dapat Dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta  istilah  yang  disesuaikan  dengan batas  pemahaman  para  pengguna. Untuk  itu,  pengguna  diasumsikan memiliki  pengetahuan  yang  memadai atas  kegiatan  dan  lingkungan  operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang  dimaksud.  (PP  No.  71  Tahun 2010)

## Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sistem  Pengendalian  Intern  (SPI) adalah  proses  integral  pada  tindakan  dan kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus- menerus  oleh  pimpinan  dan  seluruh pegawai  untuk  memberikan  keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui  kegiatan  efektif  dan  efisien,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan terhadap  peraturan  perundang-undangan. Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah
(SPIP)  adalah  sistem  pengendalian  intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh  di  lingkungan  pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah  (PP  No.  60
Tahun  2008).  Suatu  sistem  pengendalian intern      dikatakan  baik  jika  memenuhi  5 unsur yaitu:
1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Resiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan Pengendalian Intern

## Kompetensi SDM
Kompetensi  sumber  daya  manusia mencakup  kapasitasnya  yaitu  kemampuan seseorang  atau  individu,  suatu  organisasi (kelembagaan),  atau  suatu  sistem  untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara  efektif  dan  efisien.  Kapasitas  harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai  kinerja,  untuk  menghasilkan keluaran-keluaran  ( outputs )  dan  hasilhasil ( outcomes ) (Nurillah, 2014).
Sesuai  keputusan  Kepala  Badan Kepegawaian Negeri Sipil No. 46 A tahun 2003 tentang pedoman penyusunan standar kompetensi  jabatan  struktural  Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa kompetensi adalah  kemampuan  dan  karakteristik  yang dimiliki  seorang  Pegawai  Negeri  Sipil berupa  pengetahuan,  keterampilan,  dan sikap  perilaku  yang  diperlukan  dalam pelaksanaan  tugas  jabatannya,  sehingga Pegawai  Negeri  Sipil  tersebut  dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efesien.

## Komitmen Organisasi
Komitmen organisasi adalah sebuah  sikap  mental  yang  mewakili keinginan, kebutuhan dan kewajiban untuk melanjutkan pekerjaan dalam suatu organisasi. Komitmen organisasi merupakan  tingkat  sampai  sejauh  mana seorang  pegawai  memihak  pada  suatu organisasi tertentu dan keterlibatan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi, serta  berniat  untuk  mempertahankan
keanggotaannya  dalam  organisasi  itu
(Ikhsan dkk, 2011; Syaifullah, 2014). Meyer dan Allen (1991) mengemukakan  tiga  komponen  mengenai komitmen organisasi, yaitu: 1. Komitmen afektif ( affective commitment ) terjadi apabila karyawan  ingin  menjadi  bagian dari  organisasi  karena  adanya ikatan  emosional  atau  psikologis terhadap organisasi. 2. Komitmen  kontinu  ( continuance commitment ) muncul apabila karyawan tetapbertahan pada suatu organisasi  karena  membutuhkan gaji  dan  keuntungan-  keuntungan lain, atau karena karyawan tersebut tidak menemukan pekerjaan lain.
3. Komitmen  normatif  (n ormative commitment ) timbul dari nilai-nilai diri karyawan. Karyawan bertahan menjadi  anggota  suatu  organisasi karenamemiliki  kesadaran  bahwa komitmen terhadap organisasi merupakan  hal  yang  memang seharusnya dilakukan.

## Motivasi
Menurut Hasibuan (2006) motivasi menyangkut bagaimana cara mengerahkan daya  dan  potensi  yang  dimiliki  untuk bekerja  mencapai  tujuan  yang  telah ditentukan. Sedangkan Wahjosumidjo (2009)  mendefinisikan  motivasi  sebagai sebagai  suatu  proses  psikologis  yang mencerminkan  interaksi  antara  sikap, kebutuhan,  persepsi,  dan  keputusan  yang terjadi  pada  diri  seseorang.  Dengan motivasi dalam dirinya, seorang karyawan akan memiliki semangat juang yang tinggi untuk  mencapai  tujuan  organisasi  dan memenuhi standar yang ditetapkan (Goleman, 2001). Sehingga dapat disimpulkan  motivasi  akan  mendorong setiap  karyawan  termasuk  pegawai  pada organisasi perangkat daerah utnuk berprestasi dalam perkerjaannya, memiliki inisiatif dan optimism yang tinggi.

## Kerangka Berpikir dan Hipotesis
Berdasarkan  konsep  berbagai  variabel penelitian  yang  diuraikan  sebelumnya, maka  kerangka  berpikir  dalam  penelitian ini adalah sebagai berikut:
Gambar 1. Model Penelitian

## Pengembangan Hipotesis
H1: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah H2: Kompetensi sumber daya manusia  berpengaruh  terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah H3: Komitmen organisasi memoderasi  hubungan  sistem pengendalian  intern  pemerintah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah H4: Komitmen organisasi memoderasi hubungan kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah H5: Motivasi  memoderasi  hubungan sistem pengendalian intern pemerintah dengan kualitas laporan  keuangan  pemerintah daerah H6: Motivasi  memoderasi  hubungan kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

## METODE PENELITIAN

## Populasi dan Sampel
Penelitian dilakukan di Pemerintah Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  dengan
populasi para pegawai Organisasi Perangkat  Daerah  (OPD)  Kabupaten Maluku  Barat  Daya.  Metode  pengambilan sampel  yang  digunakan  adalah judgement sampling .  Kriteria  yang  digunakan  bagi responden  yang  menjadi  sampel  dalam penelitian  ini,  yaitu  pegawai  OPD  yang bertanggungjawab terhadap proses penyusunan  laporan  keuangan,  meliputi kepala OPD, kepala bagian atau sub bagian dan  bendahara  OPD  yang    melakukan kegiatan  kebendaharaan  dalam  rangka pelaksanaan  anggaran,  yaitu  bendara penerimaan,  bendahara  pengeluaran,  dan bendahara pengurus barang.

## Teknik Pengumpulan dan Jenis Data
Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan adalah teknik pengumpulan data survei.  Dengan  teknik survei,  data dikumpulkan  dari  para  responden  dengan menggunakan kuesioner. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer,  yang  bersumber  dari  jawaban responden atas pertanyaan yang berhubungan  persepsi  mereka  terhadap kualitas laporan keuangan, sistem
pengendalian  intern,  kompetensi  SDM, komitmen  organisasi,  dan  motivasi  di lingkungan  atau  instansi  tempat  mereka bekerja.

## Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (X1)
Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)
Komitmen Organisasi (W) Motivasi (Z) Kompetensi Sumber
Daya Manusia (X2)
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pengumpulan  Data  dan  Gambaran Umum Responden Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan  kuesioner  kepada  para responden di lingkungan instansi
pemerintah  Daerah  Kabupaten  Maluku Barat  Daya.  Respondennya  pegawai  OPD yang  bertanggungjawab  terhadap  proses penyusunan  laporan  keuangan,  meliputi kepala OPD yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola  Keuangan  Daerah  (PPKD),  staf PPKD,  kepala  bagian  atau  sub  bagian keuangan,  dan  bendahara  OPD  yang melakukan  kegiatan  kebendaharaan  dalam rangka pelaksanaan anggaran, yaitu bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran,  dan  bendahara  pengurus barang. Kuisioner dibagikan pada responden  di  25  OPD  di  lingkungan
Pemerintah  Daerah  Maluku  Barat  Daya.
Jumlah  kuisioner  yang  dibagikan  kepada responden  dan  tingkat  pengembaliannya disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 1. Jumlah Kuisioner dan Tingkat Pengembalian Keterangan Jumlah % Kuesioner yang didistribusikan 90 100 Kuesioner yang tidak kembali 35 38,9 Kuesioner yang diterima 55 61,1 Kuesioner yang tidak dapat digunakan 11 20 Kuesioner yang dapat diolah 44 80 Sumber : Diolah peneliti, 2020
Berdasarkan  data  pada  tabel  1, jumlah  kuesioner  yang  didistribusikan sebanyak  90  eksemplar.  Kuesioner  yang kembali  berjumlah  55  eksemplar  atau respond  rate sebesar  61,1%.  Dari  55 kuesioner  ini  setelah  diteliti  dengan seksama,  terdapat  11  kuisioner  yang  tidak dapat  diolah  (20%)  sedangkan usable respon  rate sebesar  80%  atau  jumlah kuisioner  yang  memenuhi  kriteria  dan layak untuk diolah serta dianalisis berjumlah 44 kuisioner. Gambaran  mengenai  karateristik responden  dalam  penelitian  ini,  adalah sebagai berikut: Tabel 2. Karateristik Responden Keterangan Jumlah Persentase (%) Jenis Kelamin Pria 24 55 Wanita 20 45 Usia 20-30 tahun 3 7 31-40 tahun 28 64 >40 tahun 13 30 Lama Bekerja <5 tahun 5 11 5-10 tahun 25 57 >10 tahun 14 32 Jabatan Kepala/Sekretaris OPD 5 11 Kepala Bagian/Bidang 5 11 Kepala Sub Bidang 2 5 Kepala Sub Bagian 11 25 PPK 4 9
Keterangan Jumlah Persentase (%) Jabatan Bendahara Penerimaan 5 11 Bendahara Pengeluaran 12 27 Jenjang Pendidikan SMA/SMK 8 18 D3 11 25 S1 25 5 Latar Belakang Pendidikan Akuntansi 6 13,6 Manajemen/Ilmu Ekonomi 9 20,4 Hukum 4 9,1 Pertanian/Perikanan 5 11,4 Lainnya 20 45,5 Sumber : Diolah peneliti, 2020 Uji Validitas dan Reliabitas Berdasarkan  uji  validitas  diketahui korelasi antara masing-masing indikator/item untuk variabel sistem pengendalaian  intern,  kompetensi  SDM, komitmen organisasi, dan motivasi tingkat signifikansinya  <  0,01  dan  <  0,05.  Jadi dapat  disimpulkan  bahwa  masing-masing indikator/item pertanyaan dalam variabel – variabel  tersebut  valid.  Sedangkan  untuk variabel  kualitas  LKPD,  item  pernyataan kedua  nilai  signifikansinya  0,082  >  0,05, sehingga item pertanyaan tersebut dieliminasi  dam  tidak  digunakan  pada pengujian  berikutnya  karena  dianggap tidak valid. Selanjutnya untuk uji reiabilitas untuk  keempat  variabel  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  dinyatakan  reliabel, karena seluruhnya memiliki nilai cronbach alpha > 0,60.

## Uji Asumsi Klasik
Uji normalitas data dilakukan untuk menguji  apakah  dalam  sebuah  model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal ataukah tidak (Ghozali,  2018).  Uji  normalitas  dilakukan menggunakan  metode Kolmogorov  – Smirnov . Hasil uji normalitas menunjukkan nilai Kolmogorov  –  Smirnov 0,708  dan probabilitasnya  0,698.  Nilai  probabilitas 0,848  lebih  besar  dari  0,05  menunjukkan bahwa data residual terdistribusi normal.
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji  apakah  dalam  model  regresi
ditemukan  adanya  korelasi  antar  variabel bebas (Ghozali, 2018). Hasil uji multikolnearitas menunjukan untuk  sistem pengendalian  intern,  kompetensi  SDM, komitmen organisasi dan motivasi memiliki  nilai tolerance lebih  besar  dari 0,01 dan nilai VIF-nya tidak lebih dari 10. Artinya  tidak  terdapat  korelasi  antara variabel- variabel tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi
Uji  Heteroskedastisitas  bertujuan menguji  apakah  dalam  sebuah  model regresi  terjadi  ketidaksamaan  varians  dari residual  dari  satu  pengamatan  terhadap pengamatan lainnya. Salah satu cara untuk mendeteksi  ada  tidaknya  heteroskedasitas melalui  uji  Glejser,  dengan  syarat  apabila nilai  probabilitasnya  >  0,05,  maka  tidak terjadi heterokedastisitas. Hasil uji Glejser menunjukkan  nilai  probabilitas  semua variabel  independen  dan  moderasi  dalam model  regersi  lebih  dari  0,05.  Jadi  dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model.

## Uji Hipotesis dan Pembahasan
Setelah uji  asumsi klasik, dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan
Moderated  regression  analysis (MRA) menggunakan IBM SPSS Statistic Versi 25 , karena model moderasi dalam penelitian ini merupakan  model  moderasi  berganda (Ghozali,  2019).  Hasil  uji  hipotesis  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut
Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis Variabel Β t-value t-tabel Sig (Constant) -52.165 -1,232 1,6838 0,226 Sistem Pengendalian Intern 0,805 -0,740 1,6838 0,464 Kompetensi SDM 5,5378 2,490 1,6838 0,018 Komitmen Organisasi 1,835 2,355 1,6838 0,024 Motivasi 0,332 0,271 1,6838 0,788 Interaksi 1 (SPIP*Komitmen) 0,049 2,164 1,6838 0,037 Interksi 2 (Kompetensi SDM*Komitmen) -0,018 -0,659 1,6838 0,514 Interaksi 3 (SPIP*Motivasi) 0,086 1,612 1,6838 0,116 Interaksi 4 (Kompetensi SDM*Motivasi) 0,155 2.077 1,6838 0,045 F- Value: 2,655 Sig: 0,022 R square : 0,378

## Sumber : Diolah peneliti, 2020
Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 3 maka dapat dinyatakan:
Hipotesis  pertama  (H1),  sistem pengendalaian intern berpengaruh terhadap kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah  tidak  dapat  dibuktikan.  Hasil pengujian menunjukan nilai t hitung -0,740 lebih kecil dari nilai t tabel 1,6838 dan  nilai probabilitas  0,4464  lebih  besar  dari  0,05. Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  dapat dinyatakan  bahwa  sistem  pengendalian intern  tidak  berpengaruh  terhadap kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah. Penelitian ini membuktikan pada
Pemerintah  Kabupaten  Maluku  Barat
Daya,  sistem  pengendalian  intern  tidak berpengaruh  terhadap  kualitaas  laporaan keuangan, sejalan dengan penelitian Budiawan  dan  Budiono  (2014)  pada Kabupaten/Kota  Wilayah  I  Bogor.  Sistem pengendalian  intern  yang  diterapkan  pada pemerintah  daerah  kabupaten  Maluku Barat  Daya  tidak  mampu  mendukung terciptanya  peningkatan  kualitas  laporan keuangan  daerah.  Untuk  itu  pemerintah diharapkan perlu memperhatikan implementasi  sistem  pengendalian  intenr pada  seluruh  organisasi  perangkat  daerah, sehingga dapat menunjang kualitas laporan keuangan.
Hipotesis  kedua  (H2)  menyatakan bahwa  kompetensi  sumber  daya  manusia berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian menunjukan nilai t hitung 2,490 lebih  besar  dari  nilai  t  tabel  1,6838  dan
nilai probabilitas 0,018 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan  bahwa  kompetensi  SDM berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah. Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  dapat dikatakan, kualitas laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah akan semakin baik  ketika  sumber  daya  manusia  yang menghasilkan  laporan  tersebut  memiliki kompetensi  yang  memadai.  Aparatur  Sipil Negara  (ASN)  dengan  latar  belakang pendidikan yang sesuai, berpengalaman di bidang  keuangan  pemerintah  serta  secara periodik mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dapat membantunya melaksanan  tugas  dan  tangungjawabnya dengan  baik  akan  menghasilkan  laporan keuangan  yang  relevan,  andal,  dapat dipahami dan dapat dibandingkana. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang oleh,  Triyanti  (2017),  Fitri  (2018),  yang menunjukkan  sistem  pengendalian  intern berpengaruh  positif  signifikan  terhadap kualitas  laporan  keuangan  Pemerintah Daerah.
Hipotesis  ketiga  (H3),  komitmen organisasi  memoderasi  hubungan  sistem pengendalian  intern  pemerintah  dengan kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah diterima. Hasil pengujian menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,164 > 1,6838  dan  nilai  signifikasi  0,037.  Hasil Penelitian  ini  membuktikan  komitmen organisasi merupakan pemoderasi
hubungan  SPIp  dan  kualitas  LKPD. Interaksi antara sistem pengendalian intern dan  komitmen  organisasi  yang  dimiliki pejabat  dan  pegawai  OPD  Maluku  Barat Daya berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Tujuan implementasi  sistem  pengendalian  intern dalam suatu organisasi public adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan
penyelenggaran pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan,  pengamanan  aset  negara,  dan ketaatan  terhadap  peraturan  perundang- undangan.  Dengan  komitmen  organisasi yang  tinggi  dari  pegawai  Organisasi Perangkat  Daerah  akan  memudahkan organisasi tersebut
mengimplementasikan pengendalian intern yang memadai sehingga dapat memberikan keyakinan  yang  memadai  kepada  para pemangku  kepentingan  bahwa  pemerintah daerah telah mencapai tujuan penyelenggaraan  keuangan  negara  secara efektif  dan  efisien,  prinsip  keandalan pelaporan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan telah terpenuhi. Hipotesis  keempat  (H4),  komitmen organisasi memoderasi hubungan kompetensi  sumberdaya  manusia  dengan kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah ditolak. Hasil
pengujian menunjukan nilai t hitung 0,695 lebih kecil dari  nilai  t  tabel  1,6838  dan    nilai probabilitas  0,514  lebih  besar  dari  0,05 menunjukkan  bahwa  interaksi  antara kompetensi  sumber  daya  manusia  dan komitmen organisasi tidak mampu meningkatkan  kualitas  Laporan  keuangan pemerintah  daerah.  Hal  ini  dapat  terjadi jika dalam melaksanakan tugasnya sebagai ASN,  seorang  pegawai  di  lingkungan Pemerintah  Daerah  memiliki  keterlibatan yang rendah dengan institusinya. Rendahnya  keterlibatan  pegawai  terhadap organisasinya  kemungkinan  disebabkan karena  pegawai  mendapat  tekanan  dari atasan yang menginginkan seluruh tindakannya harus sesuai dengan nilai-nilai yang  ada  dalam  organisasi,  selain  itu lingkungan kerja yang tidak kondusif juga dapat membuat pegawai tidak menggunakan  kompetensi  yang  dimilik secara maksimal (Siwambudi, 2017). Hipotesis  Kelima  (H5),  Motivasi memoderasi hubungan sistem pengendalian  intern  pemerintah  dengan kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah. Hasil pengujian menunjukan nilai t hitung  1,612  lebih  kecil  dari  nilai  t  tabel 1,6838  dan    nilai  probabilitas  0,116  lebih besar  dari  0,05  menunjukkan  bahwa interaksi  antara  motivasi  dan  SPIP  tidak mampu  meningkatkan  kualitas  Laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini membuktikan  bahwa  motivasi  bukanlah moderator  dalam  hubungan  antara  SPIP dan kualitas laporan keuangan. Tinggi atau rendahnya  motivasi  ASN  di  lingkungan pemerintah  daerah  Kabupaten  Maluku Barat  Daya  sama  sekali  tidak  akan berdampak pada hubungan Sistem Pengendalian  Intern  dan  kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut. Hal ini  menunjukkan  efektivitas  pengendalian intern di pemerintah daerah perlu diperhatikan.  Pimpinan  hingga  seluruh pegawai  perlu  memiliki  komitmen  yang kuat  untuk  mengimplementasikan  SPIP secara baik dan menyeluruh di lingkungan kerja  mereka.  Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian  Fitri  (2016)  yang  juga menyatakan  bahwa  motivasi  tidak  dapat memoderasi  hubungan  antara  SPIP  dan kualitas LKPD Kota Binjai.
Hipotesis keenam (H6), motivasi memoderasi hubungan kompetensi
sumberdaya  manusia  dengan  kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah diterima.    Hasil  pengujian  menunjukan nilai  t  hitung 2,007  lebih  besar  dari  nilai  t tabel  1,6838  dan    nilai  probabilitas  0,045 lebih  kecil  dari  0,05,  artinya  motivasi merupakan variabel moderasi yang mempekuat  hubungan  anatar  kompetensi SDM  dan  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah.  Ketika  ASN  dengan kompetensi  yang  memadai  dari  segi  latar belakang  pendidikan  maupun  memiliki ketrampilan dalam melaksanakan tugasnya ditunjang  dengan  motivasi  yang  tinggi maka kinerja ASN tersebut dalam pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah yang  dipercayaan  kepadanya  akan  turut meningkat.  Peningkatan  kinerja  itu  akan tampak pada laporan Keuangan Pemerintah daerah yang dihasilkan memenuhi karateristik kualitatif yang ditetapkan, baik dari  berupa  keterandalan  laporan  tersebut,
relevansinya  maupun dapat  dipahami  oleh para penggunanya sehingga dapat digunakan dalam proses-proses pengambilan keputusan.
Berdasarkan  hasil  pengujian  pada tabel 3 juga diketahui, nilai F sebesar 2,655 dan  nilai  probabilitasnya  0,022.  Karena tingkat  probabilitas  lebih  kecil  dari  0,05 maka  dapat  dinyatakan  bahwa  perubahan variabel  independen  dalam  model  yaitu sistem  pengendalian  intern,  kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi dan motivasi dapat menjelaskan dengan  baik  variabel  dependen,  kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah. Besarnya  nilai  koefisien  determinasi  ( R square ) adalah 0,378. Hal ini berarti bahwa 37,8%  variasi  variabel  kualitas  laporan keuangan pemerintah dapat dijelaskan oleh keempat  variabel  sistem  pengendalian intern,  kompetensi  sumber  daya  manusia, komitmen organisasi dan motivasi.
Sedangkan  sisanya  62,2%  dijelaskan  oleh variabel lain di luar model.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  bukti-bukti  empiris yang diperoleh maka disimpulkan bahwa: 1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak berpengaruh terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah. 2. Kompetensi  sumber  daya  manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 3. Komitmen  organisasi  memoderasi hubungan sistem pengendalian intern  pemerintah  dengan  kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 4. Komitmen organisasi tidak memoderasi  hubungan  kompetensi SDM dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 5. Motivasi tidak memoderasi hubungan sistem pengendalian intern  pemerintah  dengan  kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 6. Motivasi  memoderasi  hubungan kompetensi  SDM  dengan  kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian  ini,  maka  saran  yang  dapat disampaikan peneliti antara lain: 1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperluas wilayah penelitian pada beberapa pemerintah daerah  di  tingkat  kabupaten/kota maupun  di  tingkat  provinsi  serta dapat  mengidentifikasi  faktor-faktor lainnya  yang  lebih  lengkap  untuk penelitian  pada  instansi  pemerintah lainnya.  Sehingga  pemahaman  dan generalisasi  terhadap  faktor-  faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan  daerah  menjadi  lebih komprehensif, khususnya untuk pemerintah  daerah  yang  belum memperoleh  opini  WTP  dari  BPK dan  memiliki  kelemahan  dalam sistem pengendalian internnya 2. Bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku yang belum memperoleh opini WTP agar lebih memperhatikan kompetensi  sumber  daya  manusia yang bertugas di bidang pengelolaan keuangan serta mengimplementasikan sistem pengendalian  intern  dengan  efektif sehinga memberikan keyainan memadai  bagi  para  pemangku kepentingan bahwa pengelolan keuangan pemerintah daerah dilakukan secara akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian,  I.  2006. Akuntansi  Sektor  Publik : Suatu Pengantar. Yogyakarta: Erlangga. Budiawan,  D.A.,  dan  Budi,  S.P.  2014.
“Pengaruh  Sistem  Pengendalian Internal  dan  Kekuatan  Koersif terhada  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah”. Jurnal  Riset Akuntansi  dan  Keuangan. Vol.  2,
No. 1, Hal 276-288. Fitri,  Y.  2018. Analisis  Faktor-  Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai dengan Motivasi Kinerja sebagai Variabel Moderating. Tesis USU. Tidak dipublikasi.
Ghozali,  I.  2018. Aplikasi  Analisis Multivariate  dengan  Program  IBM SPSS 25 , Semarang: Badan Penerbit
Universitas Diponegoro.
Ghozali,  I.  2019. Mediasi  dan  Moderasi dalam  Analisis  Statistik ,  Semarang:
Yoga Pratama Goleman,  D.  2001. Working  White Emotional  Intelligence  (terjemahan
Alex  Tri  Kantjono  W). Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama.
Hasibuan, M. S., 2006. Manajemen Dasar,
Pengertian  Dan  Masalah .  Jakarta: Bumi Aksara.
Ikhsan,  A.  Ishak,  M.  2011. Akuntansi Keperilakuan . Edisi Kedua. Jakarta:
Salemba Empat. Indriasari,  D.  Ertambang  N.  2008. “Pengaruh  Kapasitas  Sumber  Daya Manusia,  Pemanfaatan  Teknologi Informasi,  dan  Pengendalian  Intern
Akuntansi  terhadap  Nilai  Informasi Pelaporan  Keuangan  Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang  dan  Kabupaten  Ogan Ilir)”. Simposium Nasional Akuntansi XI , Pontianak, 23-24 Juli. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik (Edisi  Revisi) .  Yogyakarta:  UPP STIM YKPM.
Meyer, J. P., Allen, N. J. 1991. “ A Three- Component  Conceptualization  of Organizational Commitment” . Human Resource Management Review, Vol.1, pp.61-89. Nurillah, A. S. 2014. “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd), Pemanfaatan  Teknologi  Informasi, dan  Sistem  Pengendalian  Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada  SKPD  Kota  Depok)” Desertasi Doktor. Tidak Dipublikasi Siwambudi.  I.G.N.,  Gerianta.  W.Y.,  I Dewa.N.B., 2017. “Koitmen Organisasi sebagai Pemoderasi Pengaruh  Kompetensi  SDM  dan Sistem  Pengendalian  Intern  pada
Kualitas  Laporan  Keuangan”. E- Journal  Ekonomi dan  BISNIS Universitas  Udayana  6.1  (2017): 385-416 Triyanti  dan  Mutikawati,  R.I.  2017. “Pengaruh  Kompetensi  Sumber
Daya  Manusia  di Bidang  Akuntansi dan  Sitem  Pengendalian  Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan”. Wahjosumidjo.2009. Kepemimpinan  dan Motivasi . Jakarta: Ghalia. Yensi. D. S., Amir Hasan., Yunita Anisma., 2014. “Pengaruh Kompetensi Sumber  Daya  Manusia,  Penerapan
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan  Sistem  Pengendalian  Internal (Internal Audit) Terhadap Kualitas