Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408

## PENGATURAN TENTANG KOMPETENSI (KEWENANGAN) DALAM PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR KAPAL NELAYAN DI PELABUHAN PERIKANAN BALIKPAPAN

## REGULATION CONCERNING COMPETENCY (AUTHORITY) IN ISSUANCE OF APPROVAL LETTERS SAILING FISHERMAN VESSELS IN BALIKPAPAN FISHERY PORT
Susilo Handoyo,Supriadi Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya Kalurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur susilo@uniba-bpn.ac.id

## Abstrak
Pengaturan  tentang  kompetensi  (kewenangan)  dalam  Penerbitan  Surat  Persetujuan Berlayar  Kapal  Nelayan    di  Pelabuhan  Perikanan  Balikpapan,  yaitu:  Kewenangan Syahbandar dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, bahwa terjadi ketidakharmonisan  (disharmonisasi)  peraturan  perundang-undangan  antara  Undang-
Undang  Nomor  17  Tahun  2008  dengan  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009,  serta termasuk  peraturan  dibawahnya,  dan  Keabsahan  (legitimasi)  Surat  Persetujuan  Berlayar yang  diterbitkan  oleh  Syahbandar  Perikanan  di  Pelabuhan  Balikpapan,  bahwa  khusus penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kapal ikan yang diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan  adalah  sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 3/PERMEN-KP/2013, tetapi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan  sangatlah  bertentangan,  dan  bertentangan  dengan  azas  hukum  pembentukan peraturan perundang-undangan (legal drafting.

## Kata Kunci: Surat Persetujuan Berlayar, Kompetensi, Syahbandar, Pelabuhan

## Abstract
Regulations regarding competence (authority) in the Issuance of Sailing Approval Letter for  Fishing  Vessels  at  Balikpapan  Fishery  Port,  namely:  Authority  of  the  Harbormaster in issuing Sailing Approval Letter, that there is disharmony (disharmony) of the laws and regulations between Law Number 17 of 2008 and Law Number 45 of 2009, including the regulations  under  it,  and  the  legality  (legitimacy)  of  the  Sailing  Approval  issued  by  the Fisheries  Authority  at  the  Port  of  Balikpapan,  that  specifically  the  issuance  of  Sailing Approval Letter (SPB) for fishing boats issued by the Harbormaster at the Fishery Port is valid  under  the  Law  Law  Number 45 of  2009  and  Regulation  of  the  Minister  of  Marine Affairs  and  Fisheries  No.  3  /  PERMEN-KP  /  2013,  but  in  terms  of  Law  Number  12  of 2011  concerning  the  Formation  of  Legislation,  it  is  very  contradictory,  and  contradicts the legal principle of establishing statutory regulations (legal drafting.
Keywords: Sailing Approval Letter, Competence, Harbormaster, Port
ISSN (Online): 2655-8408

## I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Indonesia  adalah  negara  kepulauan  yang  terletak  diantara  dua  benua yaitu  benua  Asia  dan  benua  Australia  serta  diantara  dua  samudera  yaitu samudera  Pasifik  dansamudera  Hindia.  Indonesia  adalah  negara  kepulauan terbesar  di  dunia  yang  terdiri  dari  13.466  pulau,  disebut  juga  dengan  nama alternatif  Nusantara. 1
Pasal  1  angka  32  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang Pelayaran.  Kapal  laut  merupakan  alat  transportasi  utama  sebagai  pengangkut barang  antar  pulau  karena  bila  dibandingkan  dengan  alat  transportasi  lainnya biayanya  jauh  lebih  murah  dan  jumlah  barang  yang  dapat  diangkutjauh  lebih banyak  bila  dibandingkan  alat  transportasi  lainnya  serta  dapat  menjangkau tempat yang terpencil yang tidak dapat dijangkau oleh alat transportasi lainnya. Karena  pada  saat  ini  perkembangan  lingkungan  Strategi  Nasional  dan Internasional  menuntut  penyelenggara  pelayaran  yang  sesuai  dengan  ilmu pengetahuan dan teknologi, peran serta swasta dan persaingan usaha, otonomi daerah,  dan  akuntabilitas  penyelenggara  negara  dengan  tetap  mengutamakan keselamatan  dan  keamanan  pelayaran  demi  kepentingan  nasional.  Mengingat fungsi  kapal  laut  sebagai  moda  transportasi  (alat  pengangkut)  baik  barang maupun  penumpang  maka  kondisi  kapal  tersebut  di  dalam  melayani  jasa transportasi laut tersebut haruslah mengutamakan unsur-unsur keselamatan dan keamanan  pelayaran,  guna  meminimalisir  bahaya  kecelakaan  di  laut  yang berdampak  kepada  hilangnya  jiwa  manusia,  harta  benda  dan  terhadap pencemaran lingkungan laut.
Sesuai  dengan  Pasal  219  Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2008 tentang  Pelayaran,  untuk  melakukan  kegiatan  pelayaran  setiap  angkutan  laut (kapal)  memerlukan  Surat  Persetujuan  Berlayar/Berlabuh  (SPB)  yang  di keluarkan  oleh  syahbandar  agar  dapat  berlayar  ataupun  berlabuh.Agar  dapat memperoleh  SPB,  maka  kapal  yang  akan  berlayar  harus  memenuhi  beberapa persyaratan,  seperti  syarat  kelaiklautan  kapal.  Setiap  Surat  Persetujuan Berlayar  dapat  di  berikan  oleh  seorang  syahbandar  kepada  pengguna  atau pemilik  kapal  apabila  kapal  tersebut  telah  memenuhi  beberapa  syarat  penting seperti  yang  tercantum  dalam  Pasal  117  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran,  di  atas  dan  ketentuan  ketentuan lainnya. Syahbandar memerlukan data yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Negara  (BUMN)  yaitu  Biro  Klasifikasi  Indonesia  (BKI)  yang  merupakan badan  khusus  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  angkutan  laut  (kapal) dalam konstruksi dan kelengkapan kapal agar syahbandar dapat mengeluarkan surat-surat  ataudokumen-dokumen  yang  akan  digunakan  angkutan  laut  untuk melakukan pelayaran.Tugas dan fungsi syahbandar secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pasal 207 ayat (1)
1 http://www.id.m.wikipedia.org/wiki/Indonesia, diakses tanggal 10 Desember 2020.
Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran  menyebutkan bahwa syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang  mencakup  pelaksanaan,  pengawasan  dan  penegakan  hukum  di  bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan. Sekalipun telah ada peraturan yang mengatur tentang peran seorang syahbandar  dalam  mengeluarkan  surat  persetujuan  berlayar,  tidak  jarang  juga ditemui  beberapa  kecelakaan  transportasi  laut  yang  disebabkan  oleh  kelalaian seorang  syahbandar  dalam  menjalankan  tugas  kesyahbandarannya,  yaitu dengan  memberikan  ijin  pelayaran  dan  surat  kelaiklautan  kapal  kepada  kapal yang tidak layak untuk berlayar dan kapal yang tidak lulus uji kelas oleh Biro Klasifikas Indonesia.
Kasus  kapal  yang  sebenarnya  tidak  laik  laut  namun  mempunyai  Surat Persetujuan  Berlayar  adalah  kasus  lama  yang  sering  terjadi  berulang-ulang  di Indonesia  dan  menjadi  suatu  fenomena  yang  dianggap  biasa.  Pentingnya masalah  keselamatan  dan  keamanan  serta  keseluruhan  kegiatan  dalam pelayaran  angkutan  laut  merupakan  tanggung  jawab  dalam  kepelabuhanan, sebab  salah  satu  persoalan  terbesar  dalam  kecelakaan  kapal  dalam  pelayaran adalah  persoalan  kemampuan  dan  keahlian  seseorang  menjalankan  tugas kesyahbandarannya  baik  dalam  melaksanakan  keseluruhan  tugas  dalam pelabuhan serta dalam melakukan kerjasama ataupun hubungan dengan badan usaha  lain  yang  bertugas  untuk  melakukan  pengawasan  dalam  perkapalan maupun  pelayaran  itu  sendiri.Tugas  dan  tanggung  jawab  seorang  syahbandar sangatlah  penting  dalam  memberikan  surat  kelaiklautan  kapal,  ijin  berlayar, keselamatan  dan  keamanan,  serta  seluruh  kegiatan  pelayaran  angkutan  laut  di perairan laut Kota Balikpapan.
Selain  kapal-kapal  pengangkutan  tersebut  di  atas,  terdapat  pula  kapal- kapal  bangunan  tradisional  yang  digunakan  sebagai  kapal  penangkap  ikan, yang  digunakan  oleh  masyarakat  nelayan  di  wilayah  pesisir  pantai  seluruh Indonesia,  seperti  di  wilayah  pesisir  pantai  Balikpapan  Kalimantan  Timur. Sama halnya dengan masyarakat nelayan di pesisir pantai lainnya, kapal-kapal yang dibangun secara tradisional digunakan sebagai kapal penangkap ikan dan terhadap  kapal-kapal  tersebut  juga  dilakukan  pengawasan  sebagaimana dilakukan  terhadap  kapal-kapal  pengangkutan  tersebut  di  atas,  yang pengawasannya dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan  Laut,  dalam  hal  ini  dilaksanakan  oleh  Syahbandar,  seperti pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar Balikpapan.
Kondisi geografis pantai yang landai serta berada di dalam teluk dengan ombak  yang  tidak  terlalu  besar  merupakan  syarat  untuk  mengembangkan sebuah  pelabuhan  alam.  Sejak  terdapat  usaha  untuk  melakukan  pengeboran minyak  pertama  tahun  1897,  maka  untuk  menampung  minyak  bumi  tersebut didirikan depot penyimpanan di sekitar wilayah pantai teluk Balikpapan. 2
2 Humas  Kota  Balikpapan,  90  Tahun  Kota  Balikpapan,  (Balikpapan:  Humas  Kota Balikpapan, 1987), hlm. 44
Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
Pelabuhan Balikpapan terletak di posisi yang aman dari gangguan alam maupun gangguan manusia, sebab terletak di daerah yang menjorok ke dalam daratan  membuat  terlindung  dari  ombak.  Kondisi  ini  pun  mendukung  adanya aktivitas bongkar muat barang. Jumlah produksi minyak yang meningkat maka depot  penyimpanan  untuk  distribusi  minyak  juga  diperluas,  namun  yang menjadi  kendala  dalam  pendistribusian  minyak  bumi  adalah  masalah infrastruktur  yang  tidak  memadai.  Walaupun  pada  tahun  1898  di  Balikpapan telah  dibentuk  struktur  pengurus  pelabuhan  yang  disebut Haven  Department yang  memiliki  syahbandar  (havenmeester),  beserta  perangkat  pegawai pelabuhan  dengan  pembagian  tugas  kerja  yang  rinci,  namun  penambahan infrastruktur maupun perluasan depot penyimpanan belum dapat direalisasikan. Pada  tahun  1899,  dibuatlah  pelabuhan  yang  mendukung  proses  produksi  dan pengiriman hasil minyak yang pada tahun tersebut menghasilkan 32.618 barrel. Pelabuhan tersebut didirikan diatas tanah pemberian Sultan Kutai seluas 16.100 m2  yang  kemudian  diserahkan  kepada  pemegang  konsesi  tambang  minyak pada tanggal 1 Maret 1900. 3
Pengembangan  Kota  Balikpapan  dilakukan  dengan  pembangunan infrastruktur  mengikuti  jalur  garis  pantai,  mulai  dari  jalan,  pasar,  pipa pengaliran  minyak  dan  kabel  telegram.  Pengembangan  ini  disebabkan  karena adanya  daya  tarik  industri  sebagai  magnet  yang  menarik  perluasan  kota  yang berdekatan  dengan  daerah  industri.  Perluasan  juga  bertujuan  untuk memudahkan  mobilitas  pegawai-pegawai  perusahaan  minyak  yang  bekerja  di pabrik penyulingan yang terletak di tepi teluk Balikpapan.
Selain  untuk  melayani  pelayaran  nasional  maupun  internasional tentunya  banyak  aspek  yang  harus  diperhatikan  terhadap  keselamatan  kapal tersebut. Sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008  tentang  Pelayaran  yaitu  aspek  kelaiklautan  kapal  dimana  kapal  tersebut harus  memenuhi  persyaratan  keselamatan  kapal,  pencegahan  pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pencemaran, kesejahteraan awak kapal  dan  keselamatan  penumpang,  status  hukum  kapal,  manajemen keselamatan  danmanajemen  keamanan  kapal  untuk  berlayar  di  perairan tertentu.  Pengawasan  terhadap  keselamatan  kapal  tersebut  dilakukan  sejak kapal dirancang bangun, dibangun, sampai dengan kapal tidak digunakan lagi. Dalam  melaksanakan  fungsi  pengawasan  tersebut  dilakukan  oleh  pemerintah. Dalam  hal  ini  pemerintah  menunjuk  pejabat  yang  memiliki  kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran dan pejabat tersebut adalah Syahbandar. Pengawasan  terhadap  kapal  penangkap  ikandalam  rangka  penerbitan surat persetujuan berlayardahulu disebut surat ijin berlayar (SIB), Syahbandar, dalam  hal  ini  Syahbandar  di  Pelabuhan  Belawan,  dilaksanakan  dengan  cara
3 Syahbandar  adalah  pegawai  yang  mengepalai  urusan  pelabuhan;  kepala  pelabuhan. Lihat KBBI (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 1576.
Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
pemeriksaan  fisik  dan  dokumen  kapal  ikan  yang  dimulai  dari  pemeriksaan Surat  Ukur,  Surat  Tanda  Kebangsaan  Kapal,  Sertifikat  Keselamatan  Kapal Penangkap  Ikan,  Surat  Ijin  Penangkapan Ikan  (SPI)  dan  Ijin  Usaha  Perikanan (IUP)  yang  diterbitkan  oleh  Dinas  Perikanan  Provinsi,  kemudian  melakukan pemeriksaan kompetensi nakhoda/juragan kapal ikan dan kepala kamar mesin, baru diterbitkan surat persetujuan berlayar kapal ikan yang akan melaut setelah terpenuhinya  ketentuanketentuan  yang  ditetapkan.  Dalam  hal  keselamatan kapal ikanyang bersifat komersial, International Maritime Organization (IMO) membuat suatu aturan atau konvensi untuk keselamatan kapal penangkap ikan komersial,  dikarenakan  kegiatan  penangkapan  ikan  merupakan  salah  satu kegiatan yang paling berbahaya dengan angka kematian yang tinggi.  Menurut data yang diberikan oleh peneliti terdahulu, kecelakaan pada kapal ikan di laut merupakan  jumlah  terbanyak  dibandingkan  dengan  jenis  kapal  lainnya.  Oleh karena  itu  pertimbangan  tersebut  di  atas,  maka  IMO  memberi  rekomendasi keselamatan  kapal  ikan  komersial  dengan  menyelenggarakan  konvensi Internasional  Torremolinos  tahun  1977,  dengan  tujuan  untuk  membuat  aturan yang  seragam  bagi  kapal  penangkapan  ikan.  Konvensi  Torremolinos  yakni rezim  keselamatan  kapal  penangkap  ikan  berukuran  24  meter  atau lebih.Konvensi  ini  menekankan  pada  standar  konstruksi  dan  perlengkapan terkait  dengan  keselamatan  sebagaimana  konvensi Safety  of  Life  at  Sea (SOLAS). Namun di Indonesia sendiri, konvensi torremolinosbelum diterapkan karena bila dilihat kondisi geografis Indonesia masih termasuk daerah perairan yang pada awalnya pemberian Surat Izin Berlayar (SIB) kapal perikanan dapat diterbitkan oleh syahbandar dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut setelah melalui  beberapa  proses  persyaratan  yang  dikeluarkan  oleh  Departemen Kelautan  dan  Perikanan  dalam  hal  ini  Direktorat Jenderal  Perikanan  Tangkap yang  didelegasikan  kepada  Kantor  Pelabuhan  Perikanan  di  Indonesia  untuk menerbitkan  Lembar  Laik  Operasional  (LLO)  sebelum  kapal  ikan  berlayar dengan  surat  Departemen  Kelautan  dan  Perikanan,  Direktur  Jenderal Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor : 125/PSDKP/1.4/V/2003  tertanggal  Jakarta,  12  Mei  2003  perihal  Pemberian SIB  kapal  perikanan  yang  ditujukan  kepada  Direktur  Jenderal  Perhubungan laut  yang  isinya  meminta  agar  bersinergi  dalam  pelaksanaan  tugas  dan tanggung  jawab  serta  tidak  terjadi  kesimpangsiuran  pelaksanaan  di  lapangan yang  dapat  mempengaruhi  keberangkatan  kapal-kapal  ikan  untuk  melakukan operasinya,  maka  diharapkan  bantuannya  untuk  menyampaikan  kepada  para syahbandar  di  tiap  pelabuhan  yang  digunakan  juga  sebagai  Pelabuhan Pangkalan/kegiatan  kapal  perikanan  untuk  memberikan  SIB  bagi  kapal perikanan setelah terlebih dahulu ada Lembar Laik Operasional.
Dalam  hal  penerbitan  surat  persetujuan  berlayar  kapal  ikan  daerah pelayarannya  ditetapkan  sesuai  sertifikat  kelaikan  dan  pengawakan kapalpenangkap  ikan  dengan  tujuan  kelaut  dan  sejauh  kompetensi  ijazah nakhoda/KKM  miliki,  pihak  Syahbandar  (Syahbandar  Belawan)  sendiri  tetap
Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
membatasi  daerah  pelayaran  untuk  menjamin  keselamatan  kapal,  awak  kapal, kerugian harta benda, jiwa dan pencemaran kapal laut.
Dalam  memorandum  kesepahaman  tersebut  para  pihak  sepakat  untuk memberikan  kewenangan  untuk  menerbitkan  surat  persetujuan  berlayar  yang dikenal  sebagai  Surat  Ijin  Berlayar  (SIB)  bagi  kapal  penangkap  ikan  yang pelaksanaannya  dilakukan  oleh  Syahbandar  di  pelabuhan  perikanan.  Akan tetapi,  Syahbandar  di  pelabuhan  perikanan  dalam  menerbitkan  Surat  Ijin Berlayar  kapal  penangkap  ikan  tidak  mempunyai  kewenangan  dalam pemeriksaan  bagi  pemenuhan  persyaratan  kelaiklautan  kapal,  karena pemeriksaan bagi pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal adalah merupakan kewenangan  Departemen  Perhubungan  dalam  hal  ini  Direktorat  Jenderal Perhubungan  Laut yang diberikan kepada Syahbandar di seluruh pelabuhan di Indonesia  sebagai  unit  pelaksana  teknis  di  bidang  keselamatan  pelayaran termasuk  kapal  penangkap  ikan  tersebut.  Syahbandar  di  pelabuhan  perikanan sendiri  diangkat  oleh  Menteri  Kelautan  danPerikanan  setelah  mengikuti pendidikan  dan  pelatihan  kesyahbandaran  yang  diselenggarakan  oleh Departemen  Perhubungan  serta  telah  mendapat  otoritas  dari  Menteri Perhubungan.
Secara  historis,  sejak  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang pada intinya mengatur tentang perikanan, sumber  daya  ikan,  lingkungan  sumber  daya  ikan,  ikan,  penangkapan  ikan, pembudidayaan ikan, pengelolaan perikanan, konservasisumber daya ikan, dan lain  sebagainya  yang  diatur  dalam  Bab  I  Ketentuan  Umum  Pasal  1  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tersebut  di  atas.  Istilah  Syahbandar  di Pelabuhan  Perikanan  tidak  ada  dijelaskan  di  dalam  ketentuan  umum  dari undang-undang tersebut, tetapi di dalam Pasal 42 ayat (1) menyebutkan istilah Syahbandar di Pelabuhan Perikanan. Sebagaimana Pasal 42 ayat (1) berbunyi: “Dalam  rangka  keselamatan  pelayaran,  ditunjuk  syahbandar  di  pelabuhan perikanan”.  Kemudian  pada  ayat  (2)  berbunyi:  “Setiap  kapal  perikanan  yang akan  berlayar  dari  pelabuhan  perikanan  wajib  memiliki  surat  izin  berlayar kapal  perikanan  yang  dikeluarkan  oleh  syahbandar”  dan  ayat  (4)  berbunyi:
“Syahbandar  di  pelabuhan  perikanan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diangkat  oleh  Menteri”.  Menteri  yang  dimaksud  adalah  menteri  yang bertanggung  jawab  di  bidang  perikanan  (Pasal  1  angka  24  UU  No.  31  Tahun 2004 tentang Perikanan).
Terkait  dengan  Undang-Undang  Nomor  Republik  Indonesia  31  Tahun 2004  tentang  Perikanan  tersebut,terhadap  undang-undang  tersebut  kemudian dilakukan  revisi  yaitu  dengan  diterbitkan  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.Di dalam Ketentuan Umum dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009,  tidak  ada  menyebutkan  istilah  syahbandar  di  pelabuhan  perikanan. Namun  di  dalam  Pasal  42  ayat  (2)  ada  menyebutkan  istilah  syahbandar  di pelabuhan  perikanan,  yang  salah  satunya  mempunyai  tugas  dan  wewenang dalam  menerbitkan  Surat  Persetujuan  Berlayar  (SPB)  dahulu  bernama  Surat
Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
Izin  Berlayar  (SIB)  kapal  perikanan  dan  tidak  mengatur  tentang  keselamatan pelayaran  kapal  perikanan.  Akan  tetapi,  di  dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  6 dari  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  3/PERMEN-KP/2013 tentang  Kesyahbandaran  di  Pelabuhan  Perikanan,  menjelaskan  tentang keselamatan  pelayaran  walaupun  yang  dimaksud  hanya  untuk  keselamatan pelayaran  kapal  perikanan.Oleh  karena  itu,  antara  undang-undang  perikanan dengan  peraturan  di  bawahnya  (peraturan  menteri  kelautan  dan  perikanan) adalah bertentangan dengan hierarki perundang-undangan di Indonesia.
Pentingnya  Surat  Persetujuan  Berlayar  secara  khusus  diatur  dalam
UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Sekalipun telah ada peraturan yang mengatur tentang Surat Persetujuan Berlayar, tidak jarang juga dapat  ditemui  beberapa  kecelakaan  transportasi  laut  yang  disebabkan  oleh lalainya  pemberian  ijin  pelayaran.  Masalah  keselamatan  dan  keamanan  serta keseluruhan  kegiatan  dalam  pelayaran  merupakan  tanggungjawab  dalam kepelabuhan.  Salah  satu  persoalan  terbesar  dalam  kecelakaan  kapal  dalam pelayaran  adalah  persoalan  kemampuan  dan  keahlian  seseorang  dalam menjalankan  tugas  kesyahbandarannya  dalam  memberikan  surat  kelaiklautan kapal,  ijin  berlayar,  keselamatan  dan  keamanan  pelayaran,  serta  seluruh kegiatan pelayaran angkutan laut di perairan Indonesia.
Berdasarkan  uraian  dalam  latar  belakang  masalah  tersebut  di  atas penulis  tertarik  sebagai  penelitian  yang  berjudul: Pengaturan  tentang kompetensi (kewenangan) dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar  Kapal Nelayan di Pelabuhan Perikanan Balikpapan.
2. Rumusan Masalah
1.  Bagaimanakah  pengaturan  tentang  kompetensi  (kewenangan)  dalam Penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar  Kapal  Nelayan  di  Pelabuhan Perikanan Balikpapan?
2.  Bagaimanakah  dengan  keabsahan  (legitimasi)  Surat  Persetujuan  Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar  di Pelabuhan Perikanan Balikpapan?
3. Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  penelitian hukum  normatif  yang  merupakan  prosedur  penelitian  ilmiah  untuk menemukan  kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan  hukum  dari  sisi normatifnya. 4 penelitian  hukum  normatif,  penelitian  yang  berfokus  pada norma  hukum  positif  berupa  peraturan  perundang-undangan.  Dalam penelitian  hukum  normatif  ini  dikaji  norma-norma  hukum  positif  berupa peraturan  perundang-undangan,  proses  pendekatan  secara  perundang- undangan  yang  berkaitan  pengaturan  tentang  kompetensi  (kewenangan) dalam  Penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar  Kapal  Ikan  di  Pelabuhan Perikanan Balikpapan dan mengetahui dan menganalisis bagaimana dengan
4 Johny Ibrahim, Teori dan metedologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: UMM Press 2007, hlm.57
Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
keabsahan  (legitimasi)  Surat  Persetujuan  Berlayar  yang  diterbitkan  oleh Syahbandar  di Pelabuhan Perikanan Balikpapan.

## II. PEMBAHASAN
A. Pengaturan Tentang Kompetensi (Kewenangan) Dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Nelayan Di Pelabuhan Perikanan Balikpapan
1. Kompetensi  (kewenangan)  dalam  Penerbitan  Surat  Persetujuan Berlayar Kapal Ikan Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
Pengawasan terhadap kapal penangkap ikan dalam rangka penerbitan surat  persetujuan  berlayar  dahulu  disebut  surat  ijin  berlayar  (SIB), Syahbandar, dalam hal ini Syahbandar di Pelabuhan Belawan, dilaksanakan dengan  cara  pemeriksaan  fisik  dan  dokumen  kapal  ikan  yang  dimulai  dari pemeriksaan  Surat  Ukur,  Surat  Tanda  Kebangsaan  Kapal,  Sertifikat Keselamatan Kapal Penangkap Ikan, Surat Ijin Penangkapan Ikan (SPI) dan Ijin Usaha Perikanan (IUP) yang diterbitkan oleh Dinas Perikanan Propinsi, kemudian melakukan  pemeriksaan  kompetensi  nakhoda/juragan  kapal  ikan dan  kepala  kamar  mesin,  baru  diterbitkan  surat  persetujuan  berlayar  kapal ikan  yang  akan  melaut  setelah  terpenuhinya  ketentuanketentuan  yang ditetapkan.  Dalam  hal  keselamatan  kapal  ikanyang  bersifat  komersial, International  Maritime  Organization (IMO)  membuat  suatu  aturan  atau konvensi  untuk  keselamatan  kapal  penangkap  ikan  komersial,  dikarenakan kegiatan  penangkapan  ikan  merupakan  salah  satu  kegiatan  yang  paling berbahaya dengan angka kematian yang tinggi. Menurut data yang diberikan oleh  peneliti  terdahulu,  kecelakaan  pada  kapal  ikan  di  laut  merupakan jumlah terbanyak dibandingkan dengan jenis kapal lainnya. Oleh karena itu pertimbangan  tersebut  di  atas,  maka  IMO  memberi  rekomendasi keselamatan  kapal  ikan  komersial  dengan  menyelenggarakan  konvensi Internasional  Torremolinostahun  1977 ,  dengan  tujuan  untuk  membuat aturan yang seragam bagi kapal penangkapan ikan. Konvensi Torremolinos
Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
yakni  rezim  keselamatan  kapal  penangkap  ikan  berukuran  24  meter  atau lebih.
Konvensi ini menekankan pada standar konstruksi dan perlengkapan terkait  dengan  keselamatan  sebagaimana  konvensi Safety  of  Life  at  Sea (SOLAS) .  Namun  di  Indonesia  sendiri,  konvensi torremolinos belum diterapkan  karena  bila  dilihat  kondisi  geografis  Indonesia  masih  termasuk daerah  perairan  yang  berada  di  lintang  yang  rendah  (wilayah  tropis)  yang tingkat  bahayanya  relatif  kecil.Sedangkan  untuk  pengawasan  kapal-kapal penangkap  ikan  saat  ini  masih  menggunakan  aturan  Scheppen  Ordonantie dan  Scheppen  VerordeningPasal  5  ayat  (6)  dan  aturan  Non  Konvensi  Bagi Kapal-Kapal  Berbendera  Indonesia  (Non  Convention  Vessel  Standard Indonesian  Flaggedatau  NCVS)  Pasal  45,  46,  47  dan  48.  Selanjutnya syahbandar menentukan daerah pelayaran kapal ikan sesuai dengan kondisi fisik  kapal  sewaktu  melaksanakan  survei  pemeriksaan  fisik  kapal  dalam rangka penerbitan sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan sebagaimana kapal niaga lainnya.
Ketentuan  terhadap  pengawakan  kapal  ikan  terdiri  dari  Surat Keterangan  Kecakapan  (SKK)  30  mil,  60  mil  dan  60  mil  plus.    Namun sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  KM.9  tahun  2005 tentang  Pendidikan  dan  Pelatihan,  Ujian  serta  sertifikasi  pelaut  kapal penangkap  ikan,  surat  keterangan  kecakapan  tersebut  diubah  menjadi  Ahli Nautika  Kapal  Penangkap  Ikan  (ANKAPIN)  dan  Ahli  Teknika  Kapal Penangkap  Ikan  (ATKAPIN),  khusus  bagi  pemegang  surat  keterangan kecapakan 60 mil plus dapat mengikuti updating menjadi ANKAPINIII/ATKAPIN-III.  Dalam  hal  penerbitan  surat  persetujuan berlayar kapal ikan daerah pelayarannya ditetapkan sesuai sertifikat kelaikan dan  pengawakan  kapal  penangkap  ikan  dengan  tujuan  kelaut  dan  sejauh kompetensi  ijazah  nakhoda/KKM  miliki,    pihak  Syahbandar  (Syahbandar Belawan)  sendiri  tetap  membatasi  daerah  pelayaran  untuk  menjamin keselamatan kapal, awak kapal, kerugian harta benda, jiwa dan pencemaran kapal  laut.  Dalam  rangka  penerbitan  surat  persetujuan  berlayar  kapal penangkap ikan (SPB) dahulu disebut Surat Izin Berlayar (SIB) yang selama ini dilaksanakan oleh Syahbandar Belawan, kemudian sejak adanyamemorandumof  understandingatau  memorandum  kesepahaman antara Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tertanggal Jakarta, 28 Juli 2008 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :
1.  Syahbandar  di  pelabuhan  Perikanan  adalah  Pejabat  Pemerintah  yang diangkat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang terlebih dahulu telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kesyahbandaran yang diselenggarakan  oleh  Departemen  Perhubungan  serta  telah  mendapat otoritas dari Menteri Perhubungan.
2. Pemberian Surat Persetujuan Berlayar (saat ini dikenal sebagai Surat Izin Berlayar/SIB)  oleh  Syahbandar  di  Pelabuhan  Perikanan  sebagai
Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
pembantu  Syahbandar    di  Pelabuhan  umum  terbatas  hanya  dalam pemberian  Surat  Persetujuan  Berlayar  (SPB)  dan  tidak  termasuk  dalam pemeriksaan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal.
3.  Pelabuhan  Perikanan  yang  lokasinya  berada  diluar  DLKr  (daerah lingkungan  kerja)  DLKp  (daerah  lingkungan  kepentingan)  Pelabuhan Umum, SPB dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan yang telah memperoleh otoritas dari Menteri Perhubungan.
4.  Pelabuhan  Perikanan  yang  lokasinya  berada  didalam  DLKr  /  DLKp Pelabuhan Umum,
Syahbandar  di  Pelabuhan  Perikanan  dapat  memberikan  Surat Persetujuan  Berlayar  sebagai  pembantu  Syahbandar  di  Pelabuhan Umum.Dalam  memorandum  kesepahaman  tersebut  para  pihak  sepakat untuk  memberikan  kewenangan  untuk  menerbitkan  surat  persetujuan berlayar  yang  dikenal  sebagai  Surat  Izin  Berlayar  (SIB)  bagi  kapal penangkap  ikan  yang  pelaksanaannya  dilakukan  oleh  Syahbandar  di pelabuhan  perikanan.    Akan  tetapi,  Syahbandar  di  pelabuhan  perikanan dalam  menerbitkan  Surat  Izin  Berlayar  kapal  penangkap  ikan  tidak mempunyai  kewenangan  dalam  pemeriksaan  bagi  pemenuhan  persyaratan kelaiklautan  kapal,  karena  pemeriksaan  bagi  pemenuhan  persyaratan kelaiklautan kapal adalah merupakan kewenangan Departemen Perhubungan  dalam  hal  ini  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Laut  yang diberikan kepada Syahbandar di seluruh pelabuhan di Indonesia sebagai unit pelaksana teknis di bidang keselamatan pelayarantermasuk kapal penangkap ikan tersebut.
Syahbandar  di  pelabuhan  perikanan  sendiri  diangkat  oleh  Menteri Kelautan  dan  Perikanan  setelah  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan kesyahbandaran  yang  diselenggarakan  oleh  Menteri  Perhubungan. Pemeriksaan  administratif  selanjutnya, Minimum  safe  manning  certificate , yaitu  dokumen  keselamatan  pengawakan  untuk  menentukan  jumlah minimum  awak  kapal  dalam  rangka  keselamatan  pelayaran  dengan  masa berlaku  1  (satu)  tahun  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  jumlah akomodasi/fasilitas yang ada di kapal agar cukup untuk seluruh awak kapal (Bab  VIII  tentang  Pengawakan  Pasal  188  Pemberlakuan  Standar  dan Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Kapal  Non  Konvensi  Berbendera  Indonesia (Non  Convention  Vessel  Standard  For  Indonesian  Flagged), sedangkan untuk  kapal-kapal  yang  berlayar  ke  luar  negeri Safe  Manning  Certificate mengacu kepada STCW 78/95, dalam hal ini penerbitan sertifikatnya sesuai dengan  Keputusan  Menteri  No.  KM.  70  Tahun  1998  tentang  Pengawakan Kapal  Niaga.  Daftar  Anak  Buah  Kapal  (ABK)atau  Crew  List,  gunanya untuk mengetahui secara pasti jumlah awak kapal yang ikut berlayar nama dan  jabatan  awak  kapal  tersebut.  Sertifikat  keselamatan  kapal  terdiri  dari sertifikat  keselamatan  konstruksi  kapal  barang,  sertifikat  keselamatan perlengkapan kapal barang, sertifikat keselamatan radio kapal barang, untuk memastikan  bahwa  seluruh  sertifikat  kapal  masih  berlaku (valid) ,  yang
Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
dilampirkan  pada  saat  penyerahan  surat  permohonan  penerbitan  Surat Persetujuan  Berlayar (Port  Clearance) . Kemudian  pemeriksaan  fisik  diatas kapal,  walaupun  telah  diterbitkannya  seluruh  sertifikat  keselamatan  kapal dan  masih  berlaku  namun  sebagai  bentuk  pengawasan  yang  melekat terhadap  kelaiklautan  kapal  dan  terhadap  kelaiklayaran  suatu  kapal,  maka tetap  juga  dilaksanakan  pemeriksaan-pemeriksaan  fisik  yang  berulang terhadap  kapal  tersebut.Pemeriksaan  fisik  diatas  kapal  dilakukan  oleh pejabat  pemeriksa  kelaiklautan  kapal  terhadap  kondisi  nautisteknis  dan radio kapal, serta pemuatan dan stabilitas kapal.
Pemeriksaan  fisik  kapal  dalam  rangka  penerbitan  surat  persetujuan berlayar (port clearance) dilakukan antara lain dengan memeriksa peralatan navigasi,peralatan  radio  komunikasi,  alat-alat  keselamatan,  alat-alat pemadam  kebakaran,permesinan  dan  pelistrikan, oily  water  separator , pengawakannya  dan  masih  banyak  lagi  pemeriksaan  fisik  kapal  lainnya. Demikian  secara  keseluruhan  bentuk  pengawasan  keselamatan  pelayaran yang  dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Laut  dalam  hal  ini dilaksanakan oleh Syahbandar.
2. Kompetensi  (kewenangan)  dalam  Penerbitan  Surat  Persetujuan Berlayar  Kapal  Ikan  ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun 2009  tentang  Perubahan  atas  Undang  Undang  Nomor  31  Tahun  2004 tentang Perikanan
Setelah  melakukan  penelitian  pemberian  Surat  Izin  Berlayar  (SIB) kapal  perikanan  dapat  diterbitkan  oleh  syahbandar  dari  Direktorat  Jenderal Perhubungan  Laut  setelah  melalui  beberapa  proses  persyaratan  yang dikeluarkan  oleh  Departemen  Kelautan  dan  Perikanan  dalam  hal  ini Direktorat  Jenderal  Perikanan  Tangkap  yang  didelegasikan  kepada  Kantor Pelabuhan  Perikanan  di  Indonesia  untuk  menerbitkan  Lembar  Laik Operasional  (LLO)  sebelum  kapal  ikan  berlayar  dengan  surat  Departemen Kelautan  dan  Perikanan,  Direktur  Jenderal    Pengendalian  Sumber  Daya Kelautan dan Perikanan Nomor : 125/PSDKP/1.4/V/2003 tertanggal Jakarta, 12 Mei 2003 perihal Pemberian SIB kapal perikanan yang ditujukan kepada Direktur  Jenderal  Perhubungan  Laut  yang  isinya  meminta  agar  bersinergi dalam  pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawab  serta  tidak  terjadi kesimpangsiuran  pelaksanaan  di  lapangan  yang  dapat  mempengaruhi keberangkatan  kapal-kapal  ikan  untuk  melakukan  operasinya,  maka diharapkan  bantuannya  untuk  menyampaikan  kepada  para  syahbandar  di tiap pelabuhan yang digunakan juga sebagai Pelabuhan Pangkalan/kegiatan kapal  perikanan  untuk  memberikan  SIB  bagi  kapal  perikanan  setelah terlebih dahulu ada Lembar Laik Operasional.
Menurut  Kepala  Pelabuhan  Perikanan  Balikpapan  berkoordinasi dengan ADPEL/Syahbandar agar Surat Izin Berlayar  Kapal Perikanan tidak diterbitkan sebelum kapal mendapatkan Lembar laik operasional (LLO) dari Pengawas  Perikanan.  Kapal  Perikanan  yang  SIB  keluar  tanpa  LLO  agar
Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
dilaporkan  ke  Ditjen  PSDKP  untuk  dikoordinasikan  dengan  Ditjen Perhubungan  Laut.  Dari  kedua  surat  yang  dikeluarkan  oleh  Departemen Kelautan  dan  Perikanan  tersebut  di  atas,  maka  dapat  dijelaskan  bahwa sebenarnya  kewenangan  dalam  penerbitan  SIB  kapal  perikanan  adalah wewenang  dari  Adpel/Syahbandar  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Laut, dan  hal  tersebut  merupakan  sinergitas  antara  instansi  terkait  sebagaimana yang  dilakukan  dalam  penerbitan  Surat  Izin  Berlayar  kapalkapal  niaga terhadap  instansi-instansi  seperti  Bea  dan  Cukai (Customs) ,  Karantina (Quarantine) ,  Imigrasi (Imigration) ,  Kesehatan  Pelabuhan (Health Quarantine) ,  dimana  instansi-instansi  tersebut  mengeluarkan  surat persetujuan (clearance) .  Setelah  diterbitkan  surat  persetujuan  dari instansi- instansi terkait tersebut, diterbitkanlah SIB kapal niaga untuk dapat berlayar dari  yang  lazim  disebut  dengan Port  Clearance .  Namun  dalam perjalanannya,  pemberian  SIB  kapal  perikanan  mengalami  dinamika (pergeseran)  sejak  adanya  Memorandum  Kesepahaman (Memorandum  of Understanding) tertanggal  Jakarta  28  Juli  2008  antara  Direktur  Jenderal Perhubungan  Laut  Departemen  Perhubungan  dengan  Direktur  Jenderal Perikanan  Tangkap  Departemen  Kelautan  dan  Perikanan,  dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
3.  Hasil  pembahasan  antara  Sekretaris  Jenderal  Departemen  Kelautan  dan Perikanan  bersama  Direktur  Jenderal  Perikanan  Tangkap  Departemen Kelautan  dan  Perikanan  dan  Sekretaris  Jenderal  Departemen Perhubungan  bersama  Direktur  Jenderal  Perhubungan  Laut  Departemen Perhubungan
Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:
(1)  Syahbandar  di  Pelabuhan  Perikanan  adalah  Pejabat  Pemerintah  yang diangkat  oleh  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  yang  terlebih  dahulu telah  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan  kesyahbandaran  yang diselenggarakan  oleh  Departemen  Perhubungan  serta  telah  mendapat otoritas dari Menteri Perhubungan.
(2)    Pemberian  Surat  Persetujuan  Berlayar  (saat  ini  dikenal  sebagai  Surat Izin  Berlayar/SIB)  oleh  Syahbandar  di  Pelabuhan  Perikanan  sebagai pembantu  Syahbandar  di  Pelabuhan  Umum  terbatas  hanya  dalam pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan tidak termasuk dalam pemeriksaan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal.
(3)  Pelabuhan  Perikanan  yang  lokasinya  berada  diluar  DLKr/DLKp Pelabuhan  Umum,  SPB  dikeluarkan  oleh  Syahbandar  di  Pelabuhan Perikanan yang telah memperoleh otoritas dari Menteri Perhubungan.
(4)  Pelabuhan  Perikanan  yang  lokasinya  berada  didalam  DLKr/DLKp Pelabuhan  Umum,  Syahbandar  di  Pelabuhan  Perikanan  dapat
Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
memberikan  Surat  Persetujuan  Berlayar  sebagai  pembantu  Syahbandar di Pelabuhan Umum.
Berdasarkan  penjelasan  dari  memorandum  kesepahaman tersebut  di atas,  sebutan  “Syahbandar  di  Pelabuhan  Perikanan”  baru  muncul  setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Padahal  sebutan“Syahbandar”  sendiri    dikenal  sejak  zaman  kolonial Belanda  adalah  Syahbandar  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  1  angka  (1) Peraturan  Bandar  Tahun  1925,  kemudian  sebutan  Syahbandar  dijelaskan dalam Scheepen  Ordonantie  (SO) dan Scheepen  Verordening  (SV) tahun 1935  yang  diterjemahkan  kedalam  bahasa  Indonesia  menjadi  peraturan pengawasan  kapal-kapal  tahun  1935,    menyebutkan  istilah  Syahbandar dalam  Pasal  3  Peraturan  peraturan  Keselamatan  Pelayaran,  bahwa
Syahbandar-syahbandar ahli. Syahbandar sendiri dalam rangka melakukan pengawasan keselamatan  pelayarannya  melakukan  pemeriksaan  dan  pengujian  terhadap kapal  dalam  rangka  menerbitkan  sertifikat  kesempurnaan  dan  sertifikat keselamatan,  dimana  setiap  kapal  yang  berlayar  ke  perairan  luar,  harus dilengkapi  dengan  sertifikat  kesempurnaan  yang  berlaku  yang  diberikan oleh  atau  atas  nama  Direktur  Jenderal  Perhubungan  Laut  dalam  hal  ini adalah  Syahbandar.    Kemudian  setelah  Negara  Indonesia  merdeka  dengan kurun  waktu  yang  begitu  lama,  akhirnya  pengawasan  keselamatan pelayaranini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992  tentang  Pelayaran  Pasal  40  yang  berbunyi:  “Setiap  kapal  yang memasuki  pelabuhan  dan  selama  berada  di  pelabuhan  wajib  mematuhi peraturan-peraturan  untuk  menjaga  ketertiban  dan  kelancaran  lalu  lintas kapal di pelabuhan, yang pengawasannya dilakukan oleh Syahbandar.
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran. Selanjutnya  dalam  memorandum  kesepahaman  yang  telah  disebutkan  di atas,  pada  butir  2  bahwa  pemberian  SPB  oleh  Syahbandar  di  Pelabuhan Perikanan  sebagai  pembantu  Syahbandar  di  Pelabuhan  Umum  terbatas hanya  dalam  pemberian  Surat  Persetujuan  Berlayar  dan  tidak  termasuk dalam  pemeriksaan  pemenuhan  persyaratan  kelaiklautan  kapal  (nautis  dan teknis).  Tetapi  di  dalam  pelaksanaan  operasionalnya  dilakukan  sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
3/PERMENKP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Pasal 5  huruf  f  dan  g  yang  menjelaskan  bahwa  Syahbandar  di  pelabuhan perikanan  mempunyai  tugas  dan  wewenang  menerbitkan  Surat  Persetujuan Berlayar, dan memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat
Penangkapan  ikan,  dan  alat  bantu  penangkapan  ikan.  Dari memorandum  kesepahaman  antara  Dirjen  Perhubungan  Laut  Departemen Perhubungan  dengan  Dirjen  Perikanan  Tangkap  Departemen  Kelautan  dan Perikanan,  dan  peraturan  menteri  kelautan  dan  perikanan  tersebut  bertolak belakang  satu  sama  lainnya,  bahwa  yang  tersebut  di  dalam  memorandum
Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
tidak sesuai dengan  yang tersebut di dalam peraturan menteri kelautan dan perikanan.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  bahwa  yang  terdapat  dalam memorandum  kesepahaman  terkait  dengan  pemeriksaan  kelaiklautan  kapal (nautis dan teknis) adalah bagian dari tugas dan wewenang dari Syahbandar di  PelabuhanUmum  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Laut,  tetapi  yang terdapat dalam peraturan menteri perikanan tersebut adalah menjadi bagian dari  tugas  dan  wewenang  Syahbandar  di  Pelabuhan  Perikanan  Direktorat Jenderal  Perikanan  Tangkap.    Hal  tersebut  sangatlah  bertentangan  dalam sistem  hukum  di  Indonesia,  karena  undang-undang  perikanan  seharusnya mengatur  perihal  hanya  sebatas  perikanan  saja,  tidak  mengatur  tentang keselamatan  pelayaran  sebagaimana  yang  diatur  dalam  undang-undang pelayaran.
Sebagaimana  telah  dikemukakan  tersebut  di  atas  dalam  rangka penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar  kapal  pada  umumnya  yang diterbitkan  oleh  Syahbandar  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Laut  yang seharusnya  ada  persetujuan-persetujuan (clearance) dari  instansi-instansi terkait. Demikian juga seharusnya terhadap kapal perikanan, bahwa setelah diterbitkan Surat Laik Operasi (SLO) dan dokumen lainnya  yang berkaitan dengan  perikanan (clearance) dari  Pelabuhan  Perikanan  Samudera, selanjutnya  diterbitkan  Surat  Persetujuan  Berlayar  (SPB)  kapal  ikan  dari Syahbandar  di  Pelabuhan  Umum.  Namun  kenyataannya  sampai  saat  ini penerbitan  Surat  Penerbitan  Berlayar  Kapal  Ikan  oleh  Syahbandar  di Pelabuhan Perikanan, antara lain kepelabuhanan perikanan, konservasi, dan kesyahbandaran  dan  perluasan  yurisdiksi  pengadilan  perikanan.Sedangkan perubahan  kesyahbandaran  pada  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang Perikanan  sebenarnya  pada  Kesyahbandaran  tersebut  merupakan  hasil adopsidari tugas dan wewenang syahbandar yang ada pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
Sementara  itu,  Pasal  42  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 2004  tentang  Perikanan  menjelaskan  bahwa  dalam  rangka  keselamatan pelayaran,  ditunjuk  syahbandar  di  pelabuhan  perikanan,  dan  pada  Pasal  42 ayat  (4)  dari  undang-undang  tersebut  menyebutkan  bahwa  Syahbandar  di pelabuhan  perikanan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diangkat  oleh Menteri  (Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia).  Berbeda dengan  ketentuanyang  dimaksud  dalam  Pasal  42  ayat  (1)  dari  Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menyebutkan bahwa dalam  rangka  keselamatan  operasional  kapal  perikanan,  ditunjuk syahbandar  di  pelabuhan  perikanan  yang  diangkat  oleh  Menteri  yang membidangiurusan pelayaran (Pasal 42 ayat 4). Dari ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa  syahbandar  di  pelabuhan  perikanan  tidak  mengemban  tugas  dalam rangka  keselamatan  pelayaran,  tetapi  hanya  dalam  rangka  keselamatan
Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
operasional kapal perikanan saja. Selanjutnya dapat diketahui bahwa esensi dari  undang-undang  tersebut  tidak  ada  mengatur  tentang  keselamatan pelayaran kapal ikan,tetapi pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 3/PERMENKP/2013 tanggal 21 Februari 2013 Pasal 1 angka 6 ada mengatur tentang Keselamatan Pelayaran yang diterangkan dengan defenisi: Keselamatan  Pelayaran  yaitu  rangkaian  tindakan  pemeriksaan  terhadap kelaiklautan  kapal,  laik  tangkap  dan  laik  simpan  yang  dinyatakan  dengan dokumen kapal.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tersebut  dengan Peraturan Menterinya bertentangan dengan azashokumlex superior derogate legi  inferior.  Dengan  demikian  terjadi  ketidakharmonisan  (disharmonisasi) peraturan  perundang-undangan  antara  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2008  dengan  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009,  serta  termasuk peraturan dibawahnya seperti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 82  Tahun  2014  yang  merupakan  pengganti  dari  Peraturan  Menteri Perhubungan  Nomor  :  KM.  01  Tahun  2010  dan  Peraturan  Menteri Perhubungan Nomor : PM. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri  Perhubungan  Nomor  :  KM.  01  Tahun  2010  Tentang  Tata  Cara Penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar  (Port  Clearance)  terhadap  Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 dimana pada Peraturan Menteri No. PM. 82 Tahun  2014  Pasal  2  ayat  (3)  terjadi  pertentangan  dengan  perintah  undang- undang didalam Pasal 207 ayat (1), dan juga didalam konsideran Peraturan Menteri  Perhubungan  No.  PM.  82Tahun2014  tersebut  juga  memasukkan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan sebagai salah satu unsur penerbitan Permenhub No. PM. 82 Tahun 2014 tersebut.
Selanjutnya  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  terhadap Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  juga  saling  bertentangan.  Sebab esensi  dari  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  seharusnya  hanya mengatur  tentang  perikanan  saja  yang  didalamnya  tidak  mengatur  tentang keselamatan  pelayaran  kapal  perikanan,  sedangkan  esensi  dari  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2008  secara  jelas  telah  mengatur  tentang keselamatan  pelayaran,  namun  dari  segi  sinergitas  antara  Permenhub  No. PM.  82  Tahun  2014  dengan  Permen  Kelautan  dan  Perikanan  No. 3/PERMEN-KP/2013,  terjadi  sinergitas.  Dengan  semakin  jelasnya perbedaan  antara  undang-undang  perikanan  dengan  peraturan  menterinya tentang  kesyahbandaran  menunjukkan  bahwa  semakin  jelas  maksud  dan tujuan  dari  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan,  untuk  mengambil  alih tugas  dan  wewenang  dari  Syahbandar  di  Direktorat  Jenderal  Perhubungan Laut. Hal tersebut sangat tampak apabila dilihat dari Lampiran V Peraturan Menteri  No.  3  /PERMEN-KP/2013  dalam  bentuk  nakhoda (master  sailing declaration) ,  sebagai  dasar  hukumnya  adalah  Ordonansi  kapal-kapal  tahun 1935  dan  Lampiran  VIII  dalam  bentuk  format  tentang  Hasil  Pemeriksaan Teknis dan Nautis Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan, dan Alat Bantu Penangkapan  Ikan  yang  isinya  menguraikan  tentang  pemeriksaan  yang
Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
harus  dilakukan  oleh  Syahbandar  di  Pelabuhan  Perikanan  yaitu  terkait pemeriksaan  Nautis,  Teknis  dan  Radio  antara  lain:  memeriksa  Peralatan Navigasi,  Peralatan  Radio  Komunikasi,  Alat-alat  Keselamatan,  Alat-alat Pemadam Kebakaran, Pintu pintu dan bukaan-bukaan,
Syahbandardi  Pelabuhan  Perikanan  dalam  rangka  keselamatan pelayaran  kapal  ikan  melakukan  rangkaian  pemeriksaan  seperti  memeriksa semua  dokumen  kapal,  memeriksa  kelaiklautan  kapal  dan  aspek keselamatan  yaitu  bangunan (body) kapal,  mesin  kapal,  alat-alat keselamatan kapal, dan memeriksa alat tangkap apakah sudah sesuai dengan dokumen  alat  tangkap  kapal  tersebut.  Kemudian  dari  keterangan  tersebut ditanyakan  apa  yang  menjadi  dasar  hukum  dilakukannya  pemeriksaan tersebut,  beliau  memberi  jawaban,  bahwayang  menjadi  dasarhukum pemeriksaan  adalah  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  3 /PERMEN-KP/2013,  kemudian  beliau  menambahkan  bahwa  setiap  kapal pengangkut  ikan  harus  memiliki  SIKPI  (Surat  IzinKapal  Pengangkut  Ikan) dan  kapal  kargo  (barang)  yang  mempunyai  SIKPI  harus  mempunyai  Surat Laik  Operasi  (SLO).  Dari  penjelasan  yang  telah  diuraikan  seluruhnya  di atas,  terlihat  bahwa  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  telah  membuat dikotomi  terhadap  istilah  syahbandar  di  pelabuhan  umum  dengan syahbandar.

## B. Keabsahan  (legitimasi)  Surat  Persetujuan  Berlayar  yang  diterbitkan oleh Syahbandar  di Pelabuhan Perikanan Balikpapan
Dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance)
yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  :  KM.  01  Tahun 2010  tentang  Tata  Cara  Penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar (Port Clearance) yang  menerangkan  bahwa  Penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar (Port  Clearance) adalah  suatu  proses  pengawasan  yang  dilakukan  oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan  bahwa  kapal,  awak  kapal  dan  muatannya  secara  teknis- administratif  telah  memenuhi  persyaratan  keselamatan  dan  keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim.
Dalam  pelaksanaan  penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar  yang dilakukan  oleh  syahbandar,  terlebih  dahulu  dilakukan  pemeriksaan administratif  dan  fisik  di  atas  kapal.  Pemeriksaan  administratif  berupa pemeriksaan  surat-surat  dan  dokumen  kapal  sesuai  dengan  Lampiran  III Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 01 Tahun 2010 tersebut di atas. Sebelum  dilakukan  pemeriksaan  administratif,  nakhoda  kapal  membuat  surat pernyataan  tentang  keberangkatan  kapal (master  sailing  declaration) dengan format  sesuai  Lampiran  II  dari  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  :  KM 01 Tahun 2010.
Setelah  pemeriksaan  administratif  dipenuhi,  maka  dilakukan pemeriksaan  fisik  terhadap  kapal  yang  akan  berlayar.  Setelah  dilakukan
Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
pemeriksaan  administratif  dan  fisik,  maka  diterbitkan  Surat  Persetujuan Berlayar (Port  Clearance) oleh  Syahbandar  dan  Surat  Persetujuan  Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar Direktorat Jenderal Perhubungan Laut inilah sah (legitimate) sesuai dengan undang- undang yang berlaku. Sehingga bila dilakukan penelitian dan penganalisaan antara Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor KM.01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat  Persetujuan  Berlayar (Port  Clearance) dengan  Peraturan  Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan juga terdapat hal-hal atau pengaturan- pengaturan yang serba ganda tentang pengawasan terhadap kapal perikanan. Apabila  dilihat  dari  seluruh  peraturan  perundang-undangan  yang  ada berdasarkan dari teori pembentukan undang-undang, mulai dari legal drafting, azas-azas hukum tata Negara, azas hukum lex specialist derogate legi generali , teori kewenangan serta teori harmonisasi seluruhnya bertentangan dengan asas- asas  pembentukan  undang-undang,  dimana  terjadinya  ketidakharmonisan (disharmonisasi)  hukum  antara  undang-  undang  yang  mengatur  tentang pelayaran  dengan  undang-undang  yang  mengatur  tentang  perikanan.  Karena hal  tersebut  berkaitan  dengan  keabsahan  (legitimasi)  dalam  penerbitan  Surat Persetujuan  Berlayar  (SPB)  kapal  ikan,  bahwa  aturan  hukum  mana  yang seharusnya digunakan dan seharusnya mendapatkan prioritas sebagaimana ada 2  (dua)  aturan  hukum lex  specialist (hukum  khusus)  yang  sama  mengatur tentang  kapal.  Karena  kedua-  duanya  merupakan  aturan  hukum  khusus  yaitu Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran  khusus  mengatur tentang  Keselamatan  Pelayaran  dan  Undang-undang  Nomor  45  Tahun  2009 tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang Perikanan khusus mengatur tentang Perikanan.
Keabsahan  Surat  Persetujuan  Berlayar  yang  Diterbitkan  oleh Syahbandar  Perikanan  di  Pelabuhan  Belawan  Ditinjau  dari  Undang-undang Nomor  45  Tahun  2009  tentang  Perikanan  Penerbitan  Surat  Persetujuan Berlayar  Kapal  Ikan  yang  dikeluarkan  oleh  Syahbandar  di  Pelabuhan Perikanan berkaitan dengan keselamatan berlayar kapal ikan sebenarnya  sudah bertentangan  dengan  Undang-undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan itu sendiri,  karena  undang-  undang  tersebut  hanya  mengatur  tentang  keselamatan operasional  kapal  ikan.  Sementara  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  2004 tentang  Perikanan  mengatur  tentang  keselamatan  pelayaran  dan  membuat istilah  baru  yaitu  “Syahbandar  di  Pelabuhan  Perikanan  “  serta mendikotomikannya  dengan  “Syahbandar“  dari  Direktorat  Jenderal Perhubungan  Laut  dan  istilah  tersebut  yang  seolah-olah  murni  adalah merupakan  bagian  hukum  dari  undang-  undang  tentang  perikanan  tersebut. Dengan  adanya  istilah  tersebut,  maka  Syahbandar  di  Pelabuhan  Perikanan Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  dengan  demikian  mempunyai kewenangan  untuk  mengambil  alih  dalam  penerbitan  Surat  Persetujuan Berlayar  (SPB)  tersebut  dari  Syahbandar  Direktorat  Jenderal  Perhubungan
Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
Laut, dimana pada awalnya Syahbandar Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memberikan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) berada di Kantor  Syahbandar  Administrator  Pelabuhan  Utama  Belawan,  namun  setelah diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan membuat sistem pelayanan satu atap (samsat) kelautan di Pelabuhan Perikanan  Balikpapan,  yang  anggotanya  antara  lain:  Dinas  Kelautan  dan Perikanan Propinsi Kalimantan Timur, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan  Timur,  Direktorat  Polisi  Air  (Ditpolair)  Balikpapan,  Syahbandar Adpel Utama Balikpapan dan PSDKP Balikpapan.

## III. PENUTUP

## A. Kesimpulan
1.  Pengaturan  tentang  kompetensi  (kewenangan)  dalam  Penerbitan  Surat Persetujuan  Berlayar  Kapal  Nelayan    di  Pelabuhan  Perikanan  Balikpapan, yaitu:  Kewenangan  Syahbandar  dalam  penerbitan  Surat  Persetujuan Berlayar,  bahwa  terjadi  ketidakharmonisan  (disharmonisasi)  peraturan perundang-undangan antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 dengan Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009,  serta  termasuk  peraturan dibawahnya seperti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor :PM. 82 Tahun 2014  yang  merupakan  pengganti  dari  Peraturan  Menteri  Perhubungan Nomor:  KM.  01  Tahun  2010  dan  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor: PM. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor:  KM.  01  Tahun  2010  Tentang  Tata  Cara  Penerbitan  Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 dimana pada Peraturan Menteri No. PM. 82 Tahun 2014 Pasal 2  ayat  (3)  terjadi  pertentangan  dengan  perintah  undang-undang  di  dalam Pasal  207  ayat  (1),  dan  juga  di  dalam  konsideran  Peraturan  Menteri Perhubungan  No.  PM.82  Tahun  2014  tersebut  juga  memasukkan  Undang- Undang  Nomor  45  tahun  2009  tentang  Perikanan  sebagai  salah  satu  unsur penerbitan  Permenhub  No.  PM.  82  Tahun  2014  tersebut.  Selanjutnya Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  terhadap  Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 juga saling bertentangan.Sebab esensi dari Undang- Undang  Nomor  45  Tahun  2009  seharusnya  hanya  mengatur  tentang perikanan  saja  yang  di  dalamnya  tidak  mengatur  tentang  keselamatan pelayaran  kapal  perikanan,  sedangkan  esensi  dari  Undang-Undang.  Nomor 17  Tahun  2008  secara  jelas  telah  mengatur  tentang  keselamatan  pelayaran, namun  dari  segi  sinergitas  antara  Permenhub  No.  PM.  82  Tahun  2014 dengan  Permen  Kelautan  dan  Perikanan  No.  3/PERMEN-KP/2013,  terjadi sinergitas.
ISSN (Online): 2655-8408
2.  Keabsahan  (legitimasi)  Surat  Persetujuan  Berlayar  yang  diterbitkan  oleh Syahbandar  Perikanan  di  Pelabuhan  Belawan,  bahwa  khusus  penerbitan Surat  Persetujuan  Berlayar  (SPB)  kapal  ikan  yang  diterbitkan  oleh Syahbandar  di  Pelabuhan  Perikanan  adalah  sah  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  45  Tahun  2009  dan  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan  No.  3/PERMEN-KP/2013,  tetapi  ditinjau  dari  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan  sangatlah  bertentangan,  dan  bertentangan  dengan  azas  hukum pembentukan  peraturan  perundang-undangan (legal  drafting) .  Sama  halnya dengan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  yang  bertentangan  dengan Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  KM.  82  Tahun  2014  yang memberikan  kewenangan  kepada  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan dalam hal penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), yang menyebabkan dualisme  aturan  hukum  di  Indonesia  terkait  keabsahan  (legitimasi) penerbitan SPB tersebut.
B. Saran
1. Di perlukan adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 khususnya  pada  Pasal  42  sehubungan  dengan  kewenangan  Syahbandar  di Pelabuhan  Perikanan  tentang  Keselamatan  Pelayaran  dan  Penerbitan  Surat Persetujuan Berlayar beserta peraturan pelaksananya, guna kepastian hukum di  Indonesia  dan  supremasi  hukum,  sehingga  tidak  terjadi  tumpang  tindih (overlapping) diantara  peraturan  hukum  (peraturan  perundang-undangan) yang  berlaku,  dan  dalam  pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan terkait penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kapal ikan, seharusnya memperhatikan  asas-asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan, guna  menghindari  kerancuan  dan  ketidakselarasan  diantara  peraturan perundang-undangan yang diterbitkan. Seperti isi Pasal 42 Undang-Undang Nomor  45  Tahun  2009  yang  sebagian  mengadopsi  isi  Pasal  207,208  dan Pasal  219  dari  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008.  Dengan  demikian sebaiknya diajukan uji materi terhadap Pasal 42 Undang-Undang. Nomor 45 Tahun  2009  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 2004 tentang Perikanan, terkait dengan tugas dan wewenang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
2. Dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan terkait penerbitan Surat Persetujuan  Berlayar  (SPB)  kapal  ikan,  seharusnya  memperhatikan  asas- asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  guna  menghindari kerancuan  dan  ketidakselarasan  diantara  peraturan  perundang-undangan yang  diterbitkan.  Seperti  isi  Pasal  42  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun 2009  yang  sebagian  mengadopsi  isi  Pasal  207,  208  dan  Pasal  219  dari Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008.  Dengan  demikian  sebaiknya diajukan  uji  materi  terhadap  Pasal  42  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun 2009  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004 tentang  Perikanan,  terkait  dengan  tugas  dan  wewenang  Syahbandar  di
Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
Pelabuhan Perikanan, khususnya dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kapal ikan.

## DAFTAR PUSTAKA A. BUKU
Abu  Daud  Busroh  dan  Abubakar  Busro.  Asas-Asas  Hukum  Tata  Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
Amiroeddin Syarif. Perundang-Undangan Dasar, Jenisdan Teknik Pembuatannya. Cetakan Kedua. Jakarta: Rineka Cipta, 1997 Armen  Yasir, Hukum  Perundang-undangan,  ( Lampung: Lembaga  Penelitian Universitas Lampung,2008)
Ahmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum  Suatu  Kajian  Filosofis,  Sosiologis, (Jakarta: Gunung Agung, 2002)
Al.  Andang  Binawan,  Tanius  Sebastian, Menim(b)ang  Keadilan  Eko-Sosial , (Epistema Institute: Kertas Kerja Epistema No. 07/2012)
Bernard  L.  Tanya,  dkk, Teori  Hukum  Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang dan generasi, (Surabaya: CV. Kita, 2007)
Bambang  Susantono.  Transportasi  dan  Investasi  Tantangan  dan  Perspektif Multidimensi, 2013, Jakarta
Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, (Bandung: Refika Aditama, 2000)
Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Translated byAders Wedberg, (USA: Harvard University Printing Office Cambridge Massachusetts, 2009)
Humas  Kota  Balikpapan,  90  Tahun  Kota  Balikpapan,  (Balikpapan:  Humas Kota Balikpapan, 1987)
Hussyen Umar, Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indoneisa : Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001
H.K.  Martono,  Transportasi  di  Perairan  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2008, Rajawali Press, Jakarta, 2011
Jimly Asshiddiqie, Gagasan Konstitusi Sosial, (Jakarta: Penerbit LP3ES, 2015)
Jimmly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, Theory Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, Cet. 1)
Johny  Ibrahim,  Teori  dan  metedologi  Penelitian  Hukum  Normatif  (Malang: UMM Press 2007
Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
Johnny  Ibrahim,  2012,  Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif, Bayumedia Publishing, Malang
Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan, (Yogyakarta: Kanisius, 1998)
Mengenai Pemikiran Hukum dan Politik, ( Bandung: Tarsito, 1986)
Syahbandar  adalah  pegawai  yang  mengepalai  urusan  pelabuhan;  kepala pelabuhan. Lihat KBBI (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008)
Satjipto  Rahardjo, Negara  Hukum  yang  Membahagiakan  Rakyatnya, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
S.F.  Marbun, Peradilan  Administrasi  Negara,  dan  Upaya  Administrasi  di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, Cet. 1, 1997)
Satjipto  Rahardjo, Hukum  Dalam  Perspektif  Sejarah  dan  Perubahan  Sosial, dalam  Pembangunan  Hukum  Dalam  Perspektif  Politik  Hukum Nasional, (Jakarta: Rajawali, 1986)
Satjipto  Rahardjo, Sosiologi  Hukum,  Perkembangan  Metode  dan  Pilihan Masalah, (Surakarta: muhammadiyah University Press, 2002)
Satjipto  Rahardjo, Hukum  Dalam  Perspektif  Sejarah  dan  Perubahan  Sosial, dalam  Pembangunan  Hukum  Dalam  Perspektif  Politik  Hukum Nasional, (Jakarta: Rajawali, 1986)
Thomas Hobbes, Mengenai Manusia dan Negara, Hukum dan politik, Bacaan Mengenai Pemikiran Hukum dan Politik, ( Bandung: Tarsito, 1986)

## B. PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).
Kitab Undang-undang Hukum Dagang, (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64).
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan  Tata  Kerja  Kantor  Kesyahbandaran  Utama,  (Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 627).
Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  34  Tahun  2012  Tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kantor  Kesyahbandaran  Utama.  Berita Negara Republik indonesia Tahun 2012 Nomor 627, Jakarta.
Peraturan Menteri Perhubuhan Nomor PM 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar.  Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1913, Jakarta.
Reeden Reglemen (Peraturan Bandar) 1925. 8)Peraturan Menteri Perhubungan KM.64  Tahun  2010  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kantor Syahbandar. Sekretariat Negara, Jakarta.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun  1998  tentang  Pemeriksaan  Kecelakaan Kapal.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1998  Nomor  1  , Jakarta.
Intruksi  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  IM  5  2017  tentang Percepatan  Pemeriksaan  Kecelakaan  Kapal.  Sekretariat  Negara
Jakarta.
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  PM  157  Tahun 2015 tentang Penerapan Inaportnet untuk pelayanan kapal dan barang di  pelabuhan.  Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor 1549. Sekretariat Negara, Jakarta.

## C. SUMBER LAIN
Damanhuri  Fattah, Teori  Keadilan  Menurut  John  Rawls, Jurnal  TAPIs,  Vol.9 Nomor 2 Juli-Desember 2013
Atamimi, A. Hamid S, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara,  Suatu  Studi  Analisis Mengenai  Keputusan  Presiden  yang  Berfungsi  Pengaturan  dalam Kurun  Waktu  Pelita  I-Pelita  IV, Disertasi  Ilmu  Hukum  Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, (Jakarta:1990)
Nur  Agus  Susanto, Dimensi  Aksiologis  Dari  Putusan  Kasus  “ST”  Kajian Putusan  Peninjauan  kembali  Nomor  97  PK/Pd.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No.3 Desembar 2014
Jimly  Asshidiqie,  Artikel, Memperkenalkan  Gagasan  Konstitusi  Ekonomi ,
Jurnal  Hukum  Prioris,  Vol.3,  No.2,  2013:  Februari,  Lihat  pula  Jimly Asshiddiqie,  Konstitusi  Ekonomi,  Cetakan  ke-1  (Jakarta:  Penerbit Kompas, 2016)
Vol.  7 No. 1 Juli 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408
Yance Arizina, Apa itu kepastian hukum?, http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum diakses tanggal 5 Desember 2018, pukul 22.00 Wita Kusnu  Goesniadhie  S.  Harmonisasi  Hukum  Dalam  Perspektif  Perundang- undangan (Lex Specialis Suatu Masalah), 2006 dalam http://kgsc.files.wordpress.com/harmonisasi-hukum-lex-specialis-suatu- masalah.ppt.html.diakses tanggal 18 Desember 2019.
Utary  Maharany  Barus.  Penerapan  Hukum  Perjanjian  Islam  Bersama  Hukum Perjanjian  menurut  KUHPerdata  dalam  Akad  Perbankan  Syari’ah  di Indonesia. Disertasi. Dalam Mohammad Hashim Kamali, “Shariah and Civil Law”, International Conference on Harmonitation of Shari’ah and Civil Law 2, Kuala Lumpur 20-21Oktober 2003.
http://www.id.m.wikipedia.org/wiki/Indonesia,  diakses  tanggal  10  Desember 2020.