## Redesain Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Presiden Menurut Konstitusi
Antono Adhi Susanto 1 dan Ghunarsa Sujatnika 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia. E-mail: antonoadhi29@gmail.com
2 Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia. E-mail: sujatnika.ghunarsa@ui.ac.id

## Abstract
The regulation of the period for filling the vacant position of Vice President as stipulated in Article 8 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (Constitution) only governs the duration of People’s Consultative Assembly (MPR) sessions. Nonetheless, it does not govern the  appointment  of  the  elected  Vice  President.  Therefore,  it  left  problems  in  the  effectiveness and efficiency of electing the Vice President. This research focused on two issues, the practice of filling the Vice President’s vacant position in Indonesia and its ideal concept in Indonesia. This research applies normative legal research method with a comparative approach to provisions related to the Vice President’s vacant position in several countries.  In the end, the conclusion shows two findings. First, after the amendment to the Constitution, a mechanism for filling the vacant position of Vice President has been regulated, supported by two factors, Vice President is a constitutional position, also because of the effectiveness and efficiency of the elections through the MPR. Second, Article 8 paragraph (2) of the Constitution needs to be revised by requiring one candidate, limiting the period for the Vice President’s election to seven days, as well as amending MPR’s authority to approve and fill the position of interim Vice President.

## Pendahuluan
Para pendiri negara Indonesia memberikan penekanan bahwa hakikat konsep negara Indonesia adalah negara Kesatuan dengan bentuk negara Republik, sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Istilah Republik memberikan penjelasan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan untuk melaksanakan
Media Iuris Vol. 7 No. 1, February 2024                                                                                    p-ISSN: 2721-8384 DOI: 10.20473/mi.v7i1.44319                                                                                                     e-ISSN: 2621-5225 Article history: Submitted 22 March 2023; Accepted 15 February 2024; Available online 29 February 2024. How to cite: Antono Adhi Susanto dan Ghunarsa Sujatnika, ‘Redesain Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Presiden Menurut Konstitusi’ (2024) 7 Media Iuris.
Keywords: Redesign; Filling Post; Vice President.
Copyright © 2024 Antono Adhi Susanto dan Ghunarsa Sujatnika. Published in Media Iuris. Published by Universitas Airlangga, Magister Ilmu Hukum.

## Abstrak
Pengaturan jangka waktu pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya mengatur waktu sidang MPR dan bukan mengatur penetapan Wakil Presiden terpilih, sehingga masih  terdapat  permasalahan  efektivitas  dan  efisiensi  terpilihnya  Wakil.  Penelitian  ini mengkaji dua hal, yaitu praktik pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden di Indonesia dan konsep ideal pengisian kekosongan jabatan wakil presiden di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan pengaturan kekosongan jabatan Wakil Presiden pada konstitusi beberapa negara. Hasil penelitian menyimpulkan, Pertama, pasca amendemen UUD 1945 telah diatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden karena Wakil Presiden merupakan jabatan konstitusional dan mempertimbangkan faktor efektivitas dan efisien dengan pemilihan melalui MPR. Kedua, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 perlu diperbaiki dengan mengatur satu orang calon, pembatasan waktu terpilihnya Wakil Presiden menjadi tujuh hari, perubahan peran MPR untuk melakukan persetujuan dan pengisian jabatan Wakil Presiden sementara.
Kata Kunci:
Redesain; Pengisian  Jabatan; Wakil Presiden.
Antono Adhi dan Ghunarsa Sujatnika: Redesain Pengisian Kekosongan...
kehidupan bernegara dan berbangsa dengan menggunakan bentuk Republik yang dikepalai oleh seorang Presiden, bukan bentuk monarki yang kepalai oleh Raja, Ratu, dan sebagainya. 1 Pada dasarnya, lembaga Wakil Presiden banyak ditemukan pada negara-negara yang menganut bentuk negara Republik, seperti Indonesia yang dikenal adanya Wakil Presiden. 2
Pada umumnya di negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, Presiden merupakan kepala negara sekaligus bertindak sebagai kepala pemerintahan dan tidak dibedakan antara keduanya. Dalam sistem presidensial terdapat jabatan yang terdiri dari Presiden dengan Wakil Presiden dengan segala hak dan kewajibannya untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya masing-masing. 3 Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, Wakil Presiden memberikan peran yang cukup siginifikan. Sebagai contoh, Wakil Presiden Moh. Hatta mengeluarkan kebijakan berupa Maklumat Wakil Presiden No. X pada 16 Oktober 1945 yang menjadi dasar lahirnya fungsi konstitusional Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) menjadi lembaga legistlatif. Selanjutnya, pada 3 November 1945 Wakil Presiden Moh. Hatta kembali menerbitkan maklumat agar rakyat membentuk partai-partai politik. 4 Hal tersebut memberikan gambaran bahwa Wakil Presiden merupakan sebuah jabatan yang mempunyai kedudukan penting dan bersifat strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Selain peran Wakil Presiden dalam tugas pemerintahan, Wakil Presiden juga berperan menggantikan kedudukan Presiden yang berhalangan tetap. Sebegai contoh, peran penting Wakil Presiden sebagai pengganti Presiden adalah Wakil Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman diangkat sebagai Presiden Amerika Serikat menggantikan Presiden Roosevelt yang terkena stroke pada 12 April 1945 dan Jose Sarney diangkat sebagai Presiden Brazil menggantikan Trancedo Neves yang meninggal dunia sebelum dilantik sebagai Presiden. 5
1 Mahmuzar, ‘Model Negara Kesatuan Republik Indonesia di Era Reformasi’ (2020) 50 Jurnal Hukum dan Pembangunan 303.
2 Dewi Mulyanti, ‘Rekonstruksi Jabatan Wakil Presiden Dalam Ketatanegaraan di Indonesia (Tinjauan Perbandingan Hukum Negara Amerika Serikat, Cina dan Filipina)’ (2018) 6 Jurnal Galuh Yustisi 66-67.
3 ibid, 323.
4 Dian Ayu Firdayanti, ‘Kedudukan dan Kekuasaan Konstitusional Wakil Presiden Dalam Sistem Presidensiil’ (2020) 3 Jurnal Jurist-Diction 1562-1563.
5 Syafri Hariansah dan Anna Erliyana,  ‘Mekanisme Pengisian Jabatan Kekosongan Wakil Presiden dan Wakil Presiden: Studi Perbandingan dengan Amerika Serikat, Brazil dan Perancis’ (2018) 4 Pakuan Law Review 334.
Di Indonesia, peran Wakil Presiden menggantikan Presiden pernah terjadi pada saat B.J. Habibie menggantikan Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998 6 dan Megawati Soekarnoputri menggantikan Abdurrahman Wahid. Oleh karena itu, jabatan Wakil Presiden tidak diperbolehkan kosong dalam waktu yang lama. Namun demikian, pada masa kepemimpinan Presiden Habibie yang dimulai pada 21 Mei 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999, 7 tidak terdapat wakil presiden yang membantu Presiden BJ Habibie dan dalam UUD 1945 sebelum amendemen tidak mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong.
Kekosongan jabatan Wakil Presiden Indonesia sebelumnya pernah terjadi ketika DPR menyetujui pengunduran diri Wakil Presiden Moh. Hatta sejak 1 Desember 1956 dan pada saat Indonesia menggunakan bentuk Demokrasi Terpimpin, diterbitkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementera Republik Indonesia Nomor III/MPRS/1963 tanggal 18 Mei 1963 (TAP MPRS Nomor III/MPRS/1963) yang mengangkat Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia seumur hidup. TAP MPRS Nomor III/MPRS/1963 tidak secara jelas dan tegas mengatur mengenai jabatan Wakil Presiden. Hal ini membawa konsekuensi Soekarno menjadi pemimpin tunggal pada masa demokrasi terpimpin.
Pada masa Orde Baru, TAP MPRS Nomor III/MPRS/1963 telah dicabut dengan TAP MPRS Nomor XXXV/MPRS/1976 tanggal 12 Maret 1967. DPR mulai membahas pengganti Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden, namun dalam UUD 1945 tidak diatur secara jelas dan tegas mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong. Oleh karena itu, diterbitkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/ MPR/1973 tanggal 19 Maret 1973 (TAP MPR II/MPR/1973) sebagai landasan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, 8 yang selanjutnya Jabatan Wakil Presiden Indonesia diisi
6 Wisnoe Moerti, ‘ Cerita Pelantikan Presiden: Habibie, Satu-satunya yang Dilantik di Istana ’ ( Merdeka , 18 Oktober 2019), <https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-pelantikan-presiden-habibie- satu-satunya-yang-dilantik-di-istana.html?page=2> diakses pada tanggal 30 September 2022.
7 Imam Daniel Sihombing, ‘Masa Reformasi di bawah Pemerintahan BJ Habibie’ ( Kompas , 5 Oktober 2020),<https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/05/135102169/masa-reformasi-di-bawah- pemerintahan-bj-habibie> diakses pada tanggal 29 September 2022.
8 “ Bahwa dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia belumpernah ada Peraturan yang mengatur tentang tata cara  Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  Republik  Indonesia ”. Konsiderans bagian menimbang huruf b Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1973 tanggal 19 Maret 1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil presiden Republik Indonesia.
Antono Adhi dan Ghunarsa Sujatnika: Redesain Pengisian Kekosongan...
kembali oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada 1973. Fakta tersebut, menunjukkan jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan selama 17 Tahun.
Pasca amendemen UUD 1945, pengaturan pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD Tahun 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melakukan persidangan untuk memilih Wakil Presiden yang kosong dari dua kandidat Wakil Presiden yang telah diusulkan oleh Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari. Menurut Jimly Asshiddiqie, pengaturan pengisian jabatan Wakil Presiden dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 tersebut berpotensi menimbulkan problematika dalam praktik ketatanegaran berupa tenggang waktu 60 (enam puluh) hari hanya mengatur waktu sidang MPR semata, bukan mengatur mengenai penetapan Wakil Presiden sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penetapan Wakil Presiden oleh MPR. 9 Permasalahan lain yang berpotensi timbul adanya dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 berupa kekosongan jabatan wakil presiden, yang berpotensi menganggu tugas-tugas kenegaraan.Oleh karena itu jabatan Wakil Presiden tidak dapat dibiarkan mengalami kekosongan jabatan dalam waktu yang lama. 10
Beberapa akademisi telah membahas mengenai pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden di Indonesia salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Syafri Hariansah dan Anna Erliyana, yang mengatakan pergeseran metode  pemilihan Wakil Presiden dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dilatarbelakangi, Pertama , jabatan Wakil Presiden merupakan jabatan yang mempunyai nilai strategis dan penting serta untuk meminimalisir potensi ketidakstabilan pemerintahan. Kedua , apabila pemilihan Wakil Presiden dalam rangka pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden diserahkan kepada rakyat secara langsung, maka akan membutuhkan proses yang panjang dan rumit ( complicated ), sehingga tidak sesuai dengan prinsip efektivitas dan efisiensi. 11
Terdapat penelitian lain yang mengangkat isu pengisian jabatan Wakil Presiden yaitu Mochamad Isnaeni Ramdhan dalam bukunya yang berjudul “ Jabatan  Wakil Presiden menurut Hukum Tata Negara Indonesia ”. Mochamad Isnaeni Ramdhan menyoroti
9 Jimly Asshiddiqie, Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sinar Grafika 2013) 39-40.
10 Hariansah dan Erliyana (n 5) 334.
kekosongan hukum terkait jabatan Wakil Presiden antara lain menyangkut tugas dan kewenangan Wakil Presiden, hubungan kekuasaan antara Wakil Presiden dengan Presiden dan dengan lembaga-lembaga lainnya serta cara pertanggungjawaban Wakil Presiden. 12 Mochamad Isnaeni Ramdhan mengemukakan pasca perubahan ketiga UUD 1945, Wakil Presiden dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan alasan jabatan Wakil Presden merupakan kepercayaan dan seorang Wakil Presiden memiliki kewajiban untuk menjaga kepercayaan tersebut, sehingga perlu dibentuk pengaturan khusus mengenai pembatasan ruang lingkup dan batas waktu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan. 13
Secara teoretis, Pengisian jabatan negara menjadi salah satu unsur fundamental dalam hukum tata negara. Fungsi jabatan negara tidak dapat berjalan apabila tidak ada pejabat yang mengisi jabatan negara tersebut. 14 Secara teoretis, pengisian jabatan dapat dilakukan dalam beberapa model, yaitu: Pertama, pemilihan umum langsung diserahkan kepada rakyat ( direct vote ). Kedua, model penunjukan atau pemilihan tidak langsung. Ketiga, pemilihan yang dilakukan oleh parlemen atau legislatif ( indirect vote ). 15
Permasalahan pengaturan pengisian jabatan Wakil Presiden yang berhalangan dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 berpotensi menimbulkan ketidapastian hukum. Ketidakpastian hukum ini timbul yang diakibatkan beberapa hal yaitu: Pertama , lamanya jangka waktu pemilihan dan ketidakpastian penetapan Wakil Presiden terpilih oleh MPR. Kedua , calon Wakil Presiden sejumlah 2 (dua) orang yang membuka peluang untuk dilakukan pemilihan yang lama oleh MPR. Ketiga , model pemilihan oleh MPR yang berpotensi terjadi jabatan Wakil Presiden kosong lebih lama. Keempat , dalam proses pemilihan Wakil Presiden terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan memfokuskan pada permasalahan efisiensi dan efektivitias pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 tersebut, dengan melakukan penilitian sejarah pengisian jabatan wakil presiden kosong dan
12 Mochamad Isnaeni Ramdhan, Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia (Sinar Grafika 2015) 5.
13 ibid, 163–166.
14 Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan (Gama Media 1999) 75.
15 Hariansah dan Erliyana (n 5) 339.
Antono Adhi dan Ghunarsa Sujatnika: Redesain Pengisian Kekosongan...
membandingkan model-model pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam konstitusi di berbagai negara.
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini, yakni: Pertama , Bagaimanakah pengaturan dan praktik pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden Indonesia dalam Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945? Kedua , Bagaimanakah konsep pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden perspektif perbandingan konstitusi?.

## Metode Penelitian
Pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan ( statute  approach ), pendekatan konseptual ( conceptual approach ) dan pendekatan perbandingan ( comparative  approach ). Penggunaan metode perbandingan dalam penelitian ini khusus membandingkan konstitusi-konstitusi di berbagai negara yang mengatur mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong. Dalam tulisan ini, Penulis akan membandingkan pengaturan pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam konstitusi negara Siprus, Ekuador, Liberia, Myanmar, Tanzania dan Uganda. Pemilihan negara tersebut didasarkan pada persamaan dengan Indonesia pada aspek bentuk negara republik dan sistem presidensiil. Namun demikian, dalam penelitian ini diberikan batasan penelitian khusus mengenai pengaturan pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong dalam konstitusi, tidak termasuk pengisian jabatan dalam hal Presiden dan Wakil Presiden kosong secara bersamaan.

## Jabatan Wakil Presiden di Indonesia
Wacana pembentukan Wakil Presiden telah terjadi sejak rapat BPUPK dalam rangka merumuskan UUD 1945. Moh. Yamin mengusulkan pengisian jabatan Wakil Presiden untuk diisi 2 orang yakni satu sebagai wakil dari golongan agama Islam dan satu lagi berasal dari golongan kebangsaan, dengan konsep tugas Wakil Presiden untuk mewakili Presiden, bukan membantu presiden. 16 Akan tetapi ide mengenai dua
Wakil Presiden ditolak oleh Moh. Hatta dengan alasan agar jabatan Wakil Presiden lebih efisien. 17
Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Kekuasaan pemerintahan tersebut diartikan sebagai kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang eksekutif. 18 Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa, “ Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden .” Dengan kata lain, UUD 1945 memberikan legalitas jabatan Wakil Presiden dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan sebagai lembaga kepresidenan penting keberadaannya dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. 19 Konsekuensi sebagai “satu paket” lembaga kepresidenan, maka kedudukan Presiden dengan Wakil Presiden dapat dikatakan sejajar, karena persyaratan untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden, tata cara pemilihan, masa jabatan, mekanisme dan alasan impeachment dan sumpah jabatan dirumuskan dalam Pasal yang sama sebagai satu kesatuan. 20
Maksud kata “kewajiban” dalam Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 mengandung arti kewajiban Presiden yang mutlak sebagai kepala pemerintahan sekaligus menjadi kepala negara dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dalam ranah eksekutif. 21 Dalam kondisi apabila Presiden tidak dapat menjalankan kewajiban konstitusionalnya karena suatu alasan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Wakil Presiden dapat bertindak sebagai pengganti Presiden baik sementara atau definitif sampai masa jabatan selesai. Selain itu, Wakil Presiden secara umum juga mempunyai tugas dan wewenang untuk menampung masalah yang perlu menyangkut kesejahteraan rakyat serta melakukan pengawasan operasional pembangunan dengan bantuan dari kementerian-kementerian terkait. 22
17 Sekretariat  Negara, Himpunan  Risalah  Sidang  BPUPKI  dan  PPKI (Sekretariat Negara Republik Indonesia) 336.
18 Abu Tamrin, Hukum Tata Negara (Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah 2010) 115. 19 Heru Riyadi, “Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Wakil Presiden Dalam Sistem Presiden- sial di Indonesia” (2022) 13 Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. [3]
20 Firdayanti (n 4) 1570.
21 Ramdhan (n 12) 145.
22 Nyoman Mas Aryani, “Kejelasan Kewenangan Wakil Presiden dan Relasi Antara Presiden dan Wakil Presiden”, Makalah pada FGD Workshop Pancasila, Konstitusi dan Ketatanegaraan, Bali, 15-16 September 2017, 6.
Antono Adhi dan Ghunarsa Sujatnika: Redesain Pengisian Kekosongan...
UUD 1945 tidak merumuskan tugas seorang Wakil Presiden secara spesifik, akan tetapi hanya mengatur untuk membantu Presiden. Rumusan tersebut dibuat sedemikian rupa agar Presiden lebih leluasa untuk menentukan kebijakan dan keputusan tugas- tugas yang dilaksanakan oleh Wakil Presiden, akan tetapi tugas membantu Presiden tersebut berbeda dengan Menteri yang juga seorang pembantu Presiden. 23 Lebih lanjut, Ni’matul Huda memberikan perbedaan antara Wakil Presiden dengan Menteri, bahwa Frasa “dibantu” dalam Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 dapat ditafsirkan Wakil Presiden membantu kewajiban dari Presiden secara umum, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan, sedangkan Menteri adalah pembantu kepala pemerintahan secara khusus melalui kementerian dalam bidang-bidang tertentu. 24
Peran penting seorang Wakil Presiden dalam pemerintahan yaitu, pertama sebagai pengganti presiden ( reserved power ) baik sementara maupun sampai dengan masa jabatan selesai. Kedua, Wakil Presiden melaksanakan tugas Presiden berdasarkan kewenangan yang didelegasikan sehingga pada hakikatnya pelaksanaan tugas Wakil Presiden sama dengan tugas yang dilaksanakan oleh Presiden. Ketiga , Wakil Presiden membantu dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Presiden, namun demikian berbeda tingkat dengan Menteri yang juga sebagai pembantu Presiden. 25
Dengan demikian, secara teoretis posisi Wakil Presiden mempunyai 5 (lima) kemungkinan terhadap Presiden, yaitu: Pertama , sebagai Wakil Presiden selaku kepala pemerintahan, Kedua , Wakil Presiden mempunyai peran sebagai pengganti yang menggantikan Presiden ketika jabatan Presiden kosong, Ketiga , Wakil Presiden mempunyai tugas sebagai pembantu Presiden, Keempat , Wakil Presiden sebagai pendamping Presiden, dan Kelima , kedudukan Wakil Presiden yang bersifat Mandiri. 26
Oleh karena itu jabatan Wakil Presiden harus tetap diisi dan tidak diperkenankan kosong, karena menjadi pengganti Presiden yang sewaktu-waktu dapat mengalami
23 ibid, 3.
24 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia (Gema Media 1999) 104-105.
25 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia (Sinar Grafika 2020) 172-173.
26 Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hermanto, “Rekonstruksi Kejelasan Kedudukan Wakil Presiden Dalam Kerangka Penguatan dan Penegasan Sistem Presidensiil Indonesia” (2018) 15 Jurnal Legislasi Indonesia 98.
keadaan mangkat, berhenti, diberhentikan maupun tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban, tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UUD 1945. 27

## Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Presiden Sebelum Amendemen UUD 1945
UUD  1945  sebelum  amendemen,  tidak  mengatur  secara  spesifik  mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden kosong, akan tetapi hanya mengatur mengenai pengisian jabatan Presiden yang kosong, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UUD 1945, “Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak melakukan kewajibannya dalam jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.”
Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, beberapa kali telah dilakukan pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong, yang diakibatkan Wakil Presiden mengundurkan diri. Setelah pengunduran diri Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden, praktis Indonesia telah mengalami kekosongan jabatan Wakil Presiden selama 17 tahun. MPR berinisiatif menerbitkan TAP MPR Nomor II/MPR/1973 dengan alasan antara lain sebagai landasan hukum pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Tata cara pemilihan Wakil Presiden dalam TAP MPR Nomor II/MPR/1973 dilakukan secara terpisah dengan Presiden. Mekanisme pengusulan calon Wakil Presiden diusulkan oleh fraksi-fraksi secara tertulis kepada pimpinan MPR. 28 Apabila calon Wakil Presiden lebih dari satu orang, maka pemilihan dilakukan  dengan pemungutan suara secara rahasia. 29 Dalam hal tidak ada calon yang mendapat suara lebih dari separuh jumlah anggota MPR yang hadir, maka terhadap dua calon yang mendapat suara lebih banyak diadakan pemungutan suara ulang secara rahasia. 30 Apabila masing-masing calon tetap mendapat suara sama banyaknya, maka dilakukan pemungutan suara berdasarkan kehadiran wakil-wakil dari fraksi yang membawakan jumlah suatu dari fraksi secara tertulis. 31 Pada kesempatan berikutnya, apabila dua calon Wakil Presiden
27 Manan (n 14) 106.
28 Pasal 22 Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
29 ibid, Pasal 25 ayat (1).
30 ibid, Pasal 15
Antono Adhi dan Ghunarsa Sujatnika: Redesain Pengisian Kekosongan...
masih sama banyak suaranya, maka fraksi-fraksi mengusulkan calon Wakil Presiden yang lain. 32
TAP MPR Nomor II/MPR/1973 mengatur pemilihan Wakil Presiden dilakukan oleh MPR berdasarkan usulan-usulan dari fraksi. Pasal 2 ayat (2) TAP MPR Nomor II/ MPR/1973 memberikan syarat tambahan bagi calon Wakil Presiden  berupa pernyataan sanggup dan dapat bekerja sama dengan Presiden. Syarat pernyataan kesanggupan dan dapat bekerja sama dengan Presiden menunjukkan masih terdapat pengaruh dari Presiden untuk menentukan calon Wakil Presiden.
Sebagai contoh, Pertama , Pada tahun 1972 Frans Seda mengangkat masalah jabatan Wakil Presiden yang kosong kepada Presiden Soeharto, dengan meneliti calon Wakil Presiden seperti Adam Malik, Idham Chalid dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Selanjutnya, Presiden Soeharto menunjuk Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang sebelumnya menjabat Menteri Ekuin menjadi calon  Wakil Presiden. 33 Penunjukan Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjadi calon Wakil Presiden oleh Presiden Soeharto kemudian ditindaklanjuti oleh MPR dengan mengangkat Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Wakil Presiden melalui TAP MPR Nomor XI/MPR/1973.
Kedua , proses pemilihan Wakil Presiden pada tahun 1988 terjadi perdebatan, terdapat dua calon Wakil Presiden yaitu Sudharmono dengan Djaelani Naro yang diusulkan fraksi PPP merupakan suatu hal yang baru, mengingat selama Presiden dijabat oleh Soeharto, belum pernah ada dua calon Wakil Presiden. Hal tersebut, terdapat “peran” dari Presiden Soeharto dengan terpilihnya Sudharmono sebagai Wakil Presiden kelima dengan periode menjabat dari Tahun 1988 sampai dengan 11 Maret 1993. 34
Penunjukan calon Wakil Presiden dalam pemilihan Wakil Presiden di atas, menunjukan adanya peran Presiden untuk menunjuk calon Wakil Presiden Indonesia, meskipun dalam TAP MPR Nomor II/MPR/1973 telah diatur mekanisme pengusulan calon Wakil Presiden oleh fraksi-fraksi. Penunjukan oleh Presiden tersebut, tidak
32 ibid, Pasal 19
33 John Monfries, Raja di Negara Republik (Biography 2018) 366.
34 Ramdhan (n 12) 122-123.
terlepas dari filosofi Presiden dan Wakil Presiden harus dapat bekerja sama, sehingga diperlukan kecocokan pemikiran dan visi misi.
Dalam perkembangannya, TAP MPR Nomor II/MPR/1973 dipandang sudah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan demokrasi di Indonesia, maka MPR menerbitkan TAP MPR No. VI/MPR/1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan TAP MPR No. II/MPR/2000, yang mengatur mengenai tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Namun demikian, tata cara pemilihan yang dilakukan pada pokoknya masih sama dengan TAP MPR Nomor II/MPR/1973. Perbedaan antara TAP MPR No. VI/MPR/1999 dengan TAP MPR II/MPR/1973 terletak pada pengaturan pengusulan calon Wakil Presiden melalui satu fraksi maupun beberapa anggota MPR yang terdiri dari satu fraksi atau lebih serta diaturnya mekanisme pemilihan ulang apabila masing- masing calon Wakil Presiden memperoleh suara yang sama banyaknya.
TAP MPR No. VI/MPR/1999 dengan TAP MPR II/MPR/1973 dimaksud tidak mengatur secara spesifik mengenai jabatan Wakil Presiden yang kosong. Namun dapat dipahami bahwa mekanisme dalam Ketetapan MPR dimaksud termasuk mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong, mengingat mekanisme pemilihan dilakukan terpisah dengan Presiden maka pada saat calon Presiden terpilih dilantik masih terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Pada praktiknya, pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong dengan mendasarkan TAP MPR No. VI/MPR/1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan MPR No. II/MPR/2000, dilakukan pada saat Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden pada 23 Juli 2001 menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid yang baru saja dimakzulkan oleh MPR. 35 MPR melakukan pemilihan Wakil Presiden yang ditinggal oleh Megawati Soekarnoputri, dengan lima calon Wakil Presiden, yaitu Agum Gumelar, Susilo Bambang Yudhoyono, Akbar Tandjung, Hamzah Haz dan Siswono Yudo Husodo. Pada pemilihan tersebut, Hamzah Haz meraih suara terbanyak dengan 238 suara, akan tetapi belum dapat ditetapkan sebagai Wakil Presiden
35 Desi Aditia Ningrum, “Presiden Megawati dan Pelantikan Dalam Sunyi” ( Merdeka, 19 Oktober 2019)<https://www.merdeka.com/politik/presiden-megawati-dan-pelantikan-dalam-sunyi.html> diakses pada tanggal 29 September 2022.
Antono Adhi dan Ghunarsa Sujatnika: Redesain Pengisian Kekosongan...
karena suara yang didapat tidak mencapai separuh jumlah anggota MPR yang mengikuti pemilihan. Akibatnya, dilakukan pemilihan ulang dengan calon Hamzah Haz, Akbar Tandjung dan Susilo Bambang Yudhoyono 36 dan pada akhirnya Hamzah Haz terpilih menjadi Wakil Presiden setelah mendapat prosentase suara sebesar 55,7 persen. 37
Dari praktik-praktik pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden sebelum adanya perubahan UUD 1945, mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden dilakukan dengan metode pemilihan oleh MPR, dengan mengakomodasi calon yang diusulkan oleh fraksi-fraksi MPR adalah 1 (satu) orang maupun beberapa orang. Namun demikian, pengaturan pengisian kekosongan jabatan wakil presiden yang diatur dalam TAP MPR Nomor II/MPR/1973 dan TAP MPR No. VI/MPR/1999 tidak memberikan batas waktu penetapan Wakil Presiden terpilih, sehingga masih terdapat problematika kepastian hukum jangka waktu terpilihnya Wakil Presiden.

## Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Presiden Pasca Amendemen UUD 1945
Wakil Presiden sebagai jabatan konstitusional seharusnya diatur dalam konstitusi, sebagaimana pengaturan mengenai hak dan kewajiban Presiden, termasuk pula harus diatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong dalam konstitusi. Pasca amendemen UUD 1945 ketiga pada 9 November 1999, tata cara pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong di Indonesia telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, “Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden”. Pengaturan substansi Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, secara teoretis menyangkut kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam hal Wakil Presiden menjadi Presiden, Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya.
36 Hukumonline, “Pertarungan Menuju Kursi Wakil Presiden”, ( Hukumonline , 25 Juli 2001), <https:// www.hukumonline.com/berita/baca/hol3285/pertarungan-menuju-kursi-wakil-presiden-?page=all/> diakses pada tanggal 30 September 2022
37 hukumonline, “Hamzah Haz, Wakil Presiden RI Baru”, ( Hukumonline , 26 Juli 2001), <https:// www.hukumonline.com/berita/baca/hol3292/hamzah-haz-wakil-presiden-ri-baru-?page=1>diakses pada tanggal 30 September 2022.
Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memberikan peran kepada MPR dalam rangka pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong. Pengisian jabatan Wakil Presiden dilakukan dengan mekanisme pemilihan oleh MPR terhadap calon yang diusulkan oleh Presiden. Konstruksi Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 terdapat pergeseran dari pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh rakyat ( direct  vote ) berubah menjadi pemilihan yang dilakukan oleh parlemen ( indirect  vote/representative  vote ). Pergeseran pemilihan Wakil Presiden dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dilatarbelakangi oleh beberapa alasan. Pertama , untuk menghindari ketidakstabilan jalannya pemerintahan, karena jabatan Wakil Presiden merupakan jabatan konstitusional. Kedua , faktor efektivitas dan efisiensi waktu, sebab jika pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat membutuhkan proses pemilihan yang rumit dan membutuhkan waktu yang panjang. 38
Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong oleh MPR dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, diatur lebih lanjut dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (UU MD3). Mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden didahului dengan Presiden mengusulkan 2 (dua) calon Wakil Presiden kepada Pimpinan MPR paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR. 39 Dalam hal tiap-tiap calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh Presiden memperoleh suara yang sama banyaknya, maka pemilihan oleh MPR diulang satu kali lagi. 40 Apabila setelah dilakukan pemilihan ulang terhadap calon Wakil Presiden hasilnya tetap sama banyaknya, maka Presiden memilih salah satu di antara calon Wakil Presiden. 41
Pengaturan Pasal 46 UU MD3 mengenai pemilihan jabatan Wakil Presiden yang kosong tersebut, diatur lebih lanjut dalam Pasal 124 s.d. 130 Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Majelis
38 Hariansah dan Erliyana (n 5) 339.
39 Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
40 ibid, Pasal 46 ayat (6).
Antono Adhi dan Ghunarsa Sujatnika: Redesain Pengisian Kekosongan...
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Tatib MPR RI Nomor 1 Tahun 2019). Pengaturan mekanisme pemilihan dalam rangka pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam Tatib MPR RI Nomor 1 Tahun 2019  tidak jauh berbeda dengan pengaturan dalam Pasal 46 UU MD3, yang pada pokoknya waktu penyelenggaraan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden diputuskan dalam rapat gabungan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dan hasilnya disampaikan kepada Presiden mengenai syarat-syarat calon Wakil Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal syarat yang disampaikan Presiden masih belum lengkap, MPR dapat mengadakan rapat gabungan untuk menunda sidang paripurna, akan tetapi tidak melebihi batas waktu enam puluh hari. Dalam sidang paripurna, MPR memilih satu dari dua calon Wakil Presiden, apabila tiap-tiap calon memperoleh suara sama banyak, pemilihan diulang 1 kali lagi. Dalam hal hasil pemilihan tetap sama, diserahkan kepada Presiden untuk memilih Wakil Presiden.
Berdasarkan uraian pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden sebelum amendemen UUD 1945 maupun sesudah amendemen UUD 1945, dapat diperoleh model-model pengisian sebagai berikut:
Tabel 1. Perbandingan Model Pengisian Jabatan Wakil Presiden di Indonesia
No. Dasar Hukum Pengusul Calon Wakil Presiden Jangka Waktu Model Pengisian Pengisian Sementara 1. TAP MPR Nomor II/ MPR/1973 Fraksi 1 (satu) orang atau lebih Segera setelah Presiden ber- sumpah atau berjanji. Pemilihan oleh MPR Tidak 2. TAP MPR Nomor VI/ MPR/1999 Fraksi atau Anggota MPR 1 (satu) orang atau lebih Segera setelah Presiden ber- sumpah atau berjanji. Pemilihan oleh MPR Tidak 3. UUD 1945 Pas- ca Amende- men Ketiga Presiden 2 (dua) orang 60 (enam pu- luh) hari Pemilihan oleh MPR Tidak
Tabel 1 menunjukkan pengaturan pengisian jabatan Wakil Presiden di Indonesia mempunyai persamaan dan perbedaan. Pertama , Model pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden sebelum amendemen UUD 1945 maupun pasca amendemen UUD 1945 tetap mempertahankan mekanisme pemilihan oleh MPR. Kedua , Pengusul calon Wakil
Presiden semula dilakukan oleh Fraksi di MPR berubah diusulkan oleh Presiden. Ketiga ,
Calon yang diusulkan mengalami perubahan, sebelumnya dapat mengakomodasi 1 (satu) orang calon Wakil Presiden menjadi 2 (dua) orang calon. Keempat , waktu pemilihan sebelum amendemen UUD 1945 secara spesifik tidak terdapat pengaturan khusus mengenai mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden, akan tetapi frasa “segera setelah Presiden bersumpah atau berjanji” dapat ditafsirkan TAP MPR Nomor II/MPR/1973 dan TAP MPR Nomor VI/MPR/1999 tidak menghendaki adanya kekosongan jabatan Wakil Presiden terlalu lama. Pasca amendemen UUD 1945, waktu pemilihan diberikan batas waktu 60 (enam puluh) hari kepada MPR untuk melaksanakan pemilihan Wakil Presiden. Kelima , model pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden sebelum dan sesudah amendemen UUD 1945 tetap tidak menggunakan pengisian jabatan Wakil Presiden sementara.

## Pengaturan Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Presiden di Konstitusi Berbagai Negara
Pada subbagian ini, akan melihat bagaimana pengaturan pengisian jabatan Wakil Presiden kosong di konstitusi dari 6 (enam) negara dengan melihat beberapat aspek, yaitu: Pertama , jangka waktu terpilihnya Wakil Presiden. Kedua , calon Wakil Presiden yang diusulkan. Ketiga , pengisian sementara jabatan Wakil Presiden sampai dengan Wakil Presiden definitif terpilih. Keempat , mekanisme pada parlemen. Adapun konstitusi yang diperbandingkan adalah negara
1.  Siprus
Pada konstitusi Siprus, telah diatur pengaturan pengisian jabatan Wakil Presiden dengan memberikan jangka waktu, sebagaimana diatur dalam Article 44 Paragraph 4 “ In the event that there is a vacancy for either the President or the Vice President of the Republic, the vacancy will be filled through a by-election which will take place within a period of not more than forty-five days from the occurrence of such a vacancy ”. 42 Namun
42 Article 44 Paragraph 4 Cyprus’s Constitution of 1960 with Amendments through 2013, https:// www.constituteproject.org/constitution/Cyprus_2013.pdf?lang=en, diakses pada tanggal 30 September 2022.
Antono Adhi dan Ghunarsa Sujatnika: Redesain Pengisian Kekosongan...
demikian, jangka waktu 45 (empat puluh hari) tersebut, hanya mengatur terkait dengan pemilihan, tidak mengatur kepastian terpilihnya Wakil Presiden.
Di sisi lain, Konstitusi Siprus memberikan pengaturan pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong secara sementara oleh Wakil Presiden Dewan Perwakilan Rakyat Siprus, sebagaimana Article 44 Paragraph 2 “ In the event of a vacancy in the position  of  President  or  Vice  President  of  the  Republic,  the  President  or  Vice  President of  the  House  of  Representatives  will  each  act,  during  the  vacancy,  as  President  or  Vice President of the House of Representatives. Republic, respectively ”. 43 Pengaturan tersebut, meminimalisir kekosongan jabatan Wakil Presiden, sehingga tugas-tugas Wakil Presiden dapat dilaksanakan.
2.  Ekuador
Konstitusi Ekuador mengatur lebih lengkap mengenai jabatan Wakil Presiden, apabila dalam keadaan kosong, maka jabatan Wakil Presiden dilakukan pengisian sementara oleh Menteri Negara yang ditunjuk oleh Presiden, sampai dengan Wakil Presiden definitif terpilih, sebagaimana Article 150 Paragraph 1 Konstitusi Ekuador “ In  the  event  of  temporary  absence  of  whoever  holds  the  office  of  Vice-President  of  the Republic, replacement shall pertain to the Minister of State who is designated by the Office of the President of the Republic ”. 44 Konstitusi Ekuador telah memberikan pengaturan untuk meminimalisir potensi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Pembatasan jangka waktu pemilihan Wakil Presiden untuk mengisi jabatan Wakil Presiden kosong diberikan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk memilih Wakil Presiden, sebagaimana diatur dalam Article 150 Paragraph 4 Konstitusi Ekuador “ If the National Assembly neglects to pronounce itself within thirty days of being notified of the petition, it shall be understood that the first person appearing on the shortlist of candidates shall be chosen ”. 45
43 ibid, Article 44 paragraph 2.
44 Article 150 paragraph 1 Ecuador’s Constitution of 2008 with Amendments through 2021, pada https://www.constituteproject.org/constitution/Ecuador_2021.pdf?lang=en diakses pada tanggal 30 September 2022.
45 ibid, Article 150 paragraph 4.

## 3.  Liberia
Pengaturan mengenai pemilihan Wakil Presiden di Liberia diatur dalam Article 63 Paragraph d Konstitusi Liberia berikut:
“ Whenever  the  office  of  the  Vice-President  becomes  vacant  by  reason  of  death, resignation, impeachment, inability or otherwise, the President shall, without delay, nominate a candidate who, with the concurrence of both Houses of the Legislature, shall be sworn in and hold office as Vice-President until the next general elections are held. Whenever the Vice-President elect dies, resigns, or is incapacitated before being inaugurated, the President elected on the same ticket with him, shall, after being inaugurated into office, nominate without delay a candidate who, with the concurrence of both Houses of the Legislature, shall be sworn in an hold office as Vice-President until the next general elections are held ”. 46
Pengaturan pengisian jabatan Wakil Presiden kosong di Liberia, mencegah potensi terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden terlalu lama, dengan memberikan syarat “tanpa penundaan”. Hal tersebut, mengisyaratkan segera mungkin setelah terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden, maka Presiden harus mengajukan 1 (satu) orang calon Wakil Presiden dengan persetujuan Dewan Legislatif untuk menjabat sebagai Wakil Presiden. Potensi kekosongan jabatan Wakil Presiden terlalu lama dapat diminimalisir dengan pengaturan hanya 1 (satu) orang calon Wakil Presiden dan tidak terdapat proses pemilihan pada Dewan Legislatif, akan tetapi persetujuan.
4.  Myanmar
Konstitusi Myanmar memberikan batas waktu 7 (tujuh) hari kepada lembaga legislatif untuk memilih Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Article 73
Paragraph f Konstitusi Myanmar “ If the office of a Vice-President becomes vacant before the expiry of the term by reason of his resignation, death, permanent disability or any other cause when the Pyidaungsu Hluttaw is in session, the President shall promptly intimate the Head of the Pyidaungsu Hluttaw to elect a Vice-President within seven days by the group of Hluttaw representatives concerned that elected the said Vice-President ”. 47
46 Article 63 paragraph d Liberia’s Constitution of 1986, pada https://www.constituteproject.org/ constitution/Liberia_1986.pdf?lang=en, diakses pada tanggal 30 September 2022
47 Article 73 paragraph f Myanmar’s Constitution of 2008 with Amendments through 2015, pada https://www.constituteproject.org/constitution/Myanmar_2015.pdf?lang=en, diakses pada tanggal 1 Oktober 2022.
Antono Adhi dan Ghunarsa Sujatnika: Redesain Pengisian Kekosongan...

## 5.  Tanzania
Article 50 Paragraph 4 Konstitusi Tanzania “ In the event that the office of Vice- President is vacant pursuant to the relevant provisions subarticle (2) or (3) of this Article as soon as possible and in any event within a period not exceeding fourteen days after the Vice-President has ceased to hold his office, the President shall appoint a person who shall be the Vice-President and such appointment shall be confirmed by the National Assembly by a majority vote of the Members of Parliament ”. 48 Konstitusi Tanzania memberikan batas waktu paling lambat 14 (empat belas) hari, untuk Presiden mengangkat seseorang menjadi Wakil Presiden, yang kemudian dilantik oleh Majelis Nasional dengan suara terbanyak dari Anggota Parlemen.
Model pengisian jabatan Wakil Presiden kosong yang digunakan oleh Tanzania dengan pengangkatan oleh Presiden. Majelis Nasional mempunyai peran untuk memberikan persetujuan atas pengangkatan Wakil Presiden oleh Presiden, sehingga tidak tidak terdapat proses pemilihan Wakil Presiden oleh Majelis Nasional.
6.  Uganda
Model pengisian jabatan Wakil Presiden di Tanzania juga digunakan oleh Uganda. Presiden mempunyai kewenangan untuk mengangkat Wakil Presiden dengan persetujuan Parlemen. Pengangkatan Wakil Presiden oleh Presiden diberikan batas waktu “segera mungkin” dan tidak lebih dari 14 (empat belas) hari sejak jabatan Wakil Presiden kosong sebagaimana Article 108 Paragraph 7 “ Where the office of Vice-President becomes vacant, the President shall, with the approval of Parliament, and as soon as possible but in any case not later than fourteen days, appoint a person qualified to hold the office of Vice-President ”. 49
Dari perbandingan pengisian jabatan Wakil Presiden kosong tersebut di atas, dapat diklasifikasikan model-model sebagai berikut:
48 Article 50 paragraph 4 Tanzania (United Republic of) Constitution of 1977 with Amendments through 2005, pada https://www.constituteproject.org/constitution/Tanzania_2005.pdf?lang=en, diakses pada tanggal 1 Oktober 2022.
49 Article 108 paragraph 7 Uganda Constitution of 1995 with Amendments through 2017, pada https://www.constituteproject.org/constitution/Uganda_2017.pdf?lang=en, diakses pada tanggal 1 Oktober 2022.
Tabel 2. Perbandingan model pengisian jabatan Wakil Presiden berbagai negara
No . Negara Calon Wakil Presiden Jangka Waktu Pengisian Sementara Wakil Presiden Model Pengisian 1. Indonesia 2 (dua) 60 hari Tidak Pemilihan oleh legislatif 2. Siprus Tidak 45 hari Wakil Presiden DPR Pemilihan oleh legislatif 3. Ekuador Tidak 30 hari Menteri yang di- tunjuk Pemilihan oleh legislatif 4. Liberia 1 (satu) Tanpa Penundaan Tidak Persetujuan oleh legislatif 5. Myanmar Tidak 7 hari Tidak Pemilihan oleh legislatif 6. Tanzania Tidak 14 hari Tidak Penunjukan 7. Uganda Tidak 14 hari Tidak Penunjukan
Tabel 2 menunjukkan pengisian jabatan Wakil Presiden di 7 (tujuh) negara terdapat tradisi yang berbeda-beda dalam mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden, akan tetapi menunjukkan beberapa model pengisian yang sama. Pengisian jabatan Wakil Presiden menjadi penting karena menyangkut alasan prosedur, pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap pemangku jabatan.
Perbandingan  pada  konstitusi  7  (tujuh)  negara  tersebut,  dapat  diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) model. Pertama , Pemilihan Wakil Presiden oleh lembaga legislatif.
Kedua , pengisian jabatan Wakil Presiden dengan pengangkatan oleh Presiden dengan persetujuan lembaga legislatif. Kedua model pengisian jabatan melalui pemilihan di lembaga legislatif maupun persetujuan dari legislatif dapat mengoptimalisasi fungsi parlemen sebagai wakil rakyat dan efektif karena parlemen karena rakyat tidak disibukkan dengan kegiatan pemilihan. 50 Parlemen berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan Presiden untuk memilih Wakil Presiden dengan dilakukan fit and proper test oleh parlemen serta mempunyai efisiensi dari segi waktu dan biaya yang digunakan untuk pemilihan Wakil Presiden. Namun demikian, Dahlan Thaib mengemukakan terdapat kekurangan dalam model pemilihan di parlemen, yaitu pemilihan Wakil Presiden dalam sistem perwakilan di parlemen akan potensi terjadi intrik-intrik politik
50 Alfajar Nugraha dan Atika Mulyandari, ‘Pilkada Langsung dan Pilkada Tidak Langsung Dalam Perspektif Fikih Siyasah’ (2016) 15 Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam 223-224.
Antono Adhi dan Ghunarsa Sujatnika: Redesain Pengisian Kekosongan...
atau saling tawar-menawar antar partai serta terdapat potensi terjadinya penyimpangan aspirasi rakyat untuk memilih calon Wakil Presiden yang mepunyai kredibilitas, kapabilitas dan visibilitas. Hal tersebut, diperparah dengan dominasi partai politik untuk mempengaruhi anggotanya diparlemen memilih sesuai kehendak partai ( political party representation ). 51
Ketiga , model pengisian jabatan Wakil Presiden dengan penunjukan oleh Presiden. Model pengisian ini mempunyai kelebihan dapat dilakukan secara cepat dan meminimalisir jabatan Wakil Presiden tidak terlalu lama kosong. Dari aspek efisiensi, model penunjukan dapat menghemat biaya dan waktu pengisian jabatan kosong. Model penunjukan langsung oleh Presiden, secara sosiologis mempunyai visi dan misi yang sama dengan presiden, dengan kata lain telah memiliki kecocokan dengan Presiden. Di sisi lain, model pengisian jabatan Wakil Presiden melalui penunjukan memiliki kekurangan, yaitu tidak terdapat mekanisme checks and balances terhadap calon Wakil Presiden, karena pada negara yang menganut konsep demokrasi, secara teoritis digunakannya proses pemilihan umum untuk memilih seseorang untuk memangku jabatan publik dalam pemerintahan dalam hal ini Wakil Presiden, merupakan salah satu syarat terlaksananya demokratisasi dan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat. 52

## Redesain Mekanisme Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Presiden Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
Pengaturan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 secara teoretis kewenangan pemilihan dilakukan oleh MPR untuk memilih Wakil Presiden. Hal tersebut, menunjukkan bahwa Wakil Presiden dipilih melalui badan perwakilan rakyat, yang dilakukan dengan metode pemilihan, meskipun tidak dilakukan secara langsung melalui pemilihan umum langsung oleh rakyat ( indirect vote ). 53 Dengan kata lain, lembaga legislatif sebagai badan perwakilan rakyat mempunyai peran untuk memberikan legitimasi kepada seseorang
51 Dahlan Thaib, Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional (Total Media 2009) 133-135.
52 Umbu Rauta, ‘Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif’ (2014) 11 Jurnal Konstitusi 604.
53 Rusli Kustiaman Iskandar, ‘Menuju Demokratisasi Pemilihan Presiden’ (2003) 19 Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan. [9]
yang terpilih untuk menduduki jabatan Wakil Presiden yang kosong. Pemilihan Wakil Presiden yang kosong berbeda dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan pemilihan  umum  secara  langsung,  dilakukan  untuk  efisiensi  dan  tidak  membebani anggaran negara untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara langsung oleh rakyat dan sumber daya lainnya. 54
Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa Presiden diberikan kewenangan untuk mengusulkan calon Wakil Presiden untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden mempunyai maksud bahwa Calon Wakil Presiden yang akan membantu Presiden mempunyai pemikiran dan cocok dengan Presiden. 55 Gagasan mengenai pengusulan calon Wakil Presiden oleh Presiden telah dibahas dalam Rapat Komisi A Sidang Tahunan MPR ke 5 tanggal 8 November 2001, sebagaimana dinarasikan oleh Jakob Tobing, sebagai berikut: 56
“…Nah, kalau dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, itu dalam waktu 60 hari sesudah kekosongan itu, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden baru, dari dua usul yang diajukan oleh Presiden. Ini karena Presiden dan Wakil Presiden itu satu pasangan. Jadi tentunya Presidennya yang dalam hal ini aktif siapa yang dia inginkan jadi Wakil Presiden, tentunya mempertimbangkan macam-macam lah itu termasuk konfigurasi politik dan sebagainya”.
Lebih lanjut, gagasan pengusulan calon Wakil Presiden oleh Presiden juga diusulkan oleh Muchsan, sebagai berikut: 57
“Apabila terjadi kekosongan Wakil Presidennya karena Presidennya dijabat oleh Wakil Presiden tadi maka selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR ataupun Namanya nanti menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon Wapres yang diusulkan oleh Presiden.
Jadi, apabila Wakil Presiden seperti megawati naik menjadi Presiden maka jabatan Wakil Presiden ini akan diadakan pemilihan dalam waktu 60 hari selambat- lambatnya dari dua orang calon Wapres yang diajukan oleh Presiden. Apa logikanya? Karena Wapres akan merupakan pembantu dari Presiden. Sehingga apabila itu dicalonkan oleh Presiden diharapkan adanya harmonisasi, sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya”.
54 Assiddhiqie, Komentar Atas Undang-Undang (n 9) 39.
55 ibid, 40. 56 Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku IV Jilid 1 (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2010) 523.
57 ibid, 562.
Antono Adhi dan Ghunarsa Sujatnika: Redesain Pengisian Kekosongan...
Pemberian hak kepada Presiden kepada DPR merupakan konsekuensi logis bahwa Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu kesatuan. 58 Politik hukum diberikannya hak mengajukan Wakil Presiden oleh Presiden bertujuan dalam pelaksanaan tugas-tugas kepresidenan diharapkan terjadi harmonisasi dan sinkronisasi serta meminimalisir terjadinya pertentangan antara Presiden dengan Wakil Presiden. Hal tersebut, pernah diterapkan dalam TAP MPR Nomor II/MPR/1973 dan TAP MPR No. VI/MPR/1999, yang memberikan syarat kepada calon Wakil Presidan untuk sanggup dan dapat bekerja sama dengan Presiden.
Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 expresive verbis calon Wakil Presiden yang diusulkan berjumlah dua orang calon. Dalam perspektif interpretasi sistematis atau logis, syarat dua calon Wakil Presiden bersifat keharusan atau imperatif, karena tidak memberikan peluang hanya satu calon Wakil Presiden yang diusulkan dengan maksud untuk memberikan alternatif pilihan kepada MPR untuk memilih. Namun demikian, syarat 2 (dua) orang calon Wakil Presiden mempunyai potensi implikasi terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden yang terlalu lama yang diakibatkan proses pemilihan oleh MPR. Hal ini berbanding terbalik dengan maksud pengusulan calon Wakil Presiden oleh Presiden yang mempunyai pemikiran dan kecocokan dengan Presiden.
Urgensi  redesain  Konstitusi  dalam  konteks  efisiensi  dan  efektivitas  pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 dilakukan dengan beberapa alasan, yaitu: Pertama , aspek calon Wakil Presiden yang diusulkan dapat mengakomodasi 1 (satu) orang calon yang mempunyai pemikiran dan kecocokan dengan Presiden serta diharapkan adanya harmonisasi dan sinkronisasi dalam  pelaksanaan  tugas.  Filosofi  kecocokan  pemikiran  dengan  Presiden  secara substansi juga telah diakomodasi dalam UU MD3 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memilih calon Wakil Presiden sebagai alternatif terakhir apabila 2 (dua) calon Wakil Presiden masih mendapatkan suara yang sama banyaknya dalam pemilihan oleh MPR. 59 Pengaturan kekosongan jabatan Wakil Presiden untuk
58 ibid, 543.
59 Pasal 46 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
memenuhi aspek efisiensi dan efektivitas dapat mengadopsi pengaturan kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam Konstitusi Liberia, yang mengakomodasi 1 (satu) orang calon Wakil Presiden.
Kepentingan untuk mengakomodasi 1 (satu) orang calon didasarkan alasan kebutuhan kepastian waktu terpilihnya Wakil Presiden lebih cepat serta menghindari kekosongan jabatan Wakil Presiden yang terlalu lama. Aspek efektivitas dan efisiensi pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden, terdapat pada TAP MPR Nomor II/ MPR/1973 dan TAP MPR No. VI/MPR/1999, yang mengakomodasi 1 (satu) orang calon Wakil Presiden untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Kedua , aspek jangka waktu pemilihan, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberikan jangka waktu pemilihan Wakil Presiden untuk menduduki jabatan yang kosong adalah 60 (enam puluh) hari. Namun demikian, konstruksi dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 terdapat ketidakpastian batas waktu terpilihnya Wakil Presiden, mengingat pengaturan dalam UU MD3 membuka peluang pemilihan ulang apabila terjadi perolehan suara yang sama. Ketidakpastian terpilihnya Wakil Presiden membawa implikasi terjadinya kekosongan  jabatan  terlalu  lama  serta  tidak  sejalan  dengan  prinsip  efisiensi  dalam pemilihan oleh MPR.
Berdasarkan perbandingan pengaturan pengisian jabatan Wakil Presiden kosong di berbagai tersebut, terdapat berbagai macam model pengisian terutama menyangkut efektivitas dan efisiensi waktu terpilihnya Wakil Presiden, khususnya terhadap negara- negara yang menggunakan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden kosong dengan model pemilihan melalui parlemen dengan memberikan jangka waktu terpilihnya Wakil Presiden. Dalam aspek efisiensi waktu Indonesia dapat mengadopsi pengaturan jabatan Wakil Presiden kosong di negara Liberia dan Myanmar dengan memberikan jangka waktu “tanpa penundaan” dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari.
Sejarah ketatanegaraan Indonesia, Indonesia mempunyai pengalaman pemilihan Wakil Presiden untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden yang ditinggalkan oleh Megawati Soekarnoputri untuk menjadi Presiden. Jabatan Wakil Presiden kosong secara  definitif  pada  23  Juli  2001  sejak  Megawati  Soekarnoputri  dilantik  sebagai Presiden. Untuk mengisi kekosongan Wakil Presiden tersebut, dilakukan pemilihan
Antono Adhi dan Ghunarsa Sujatnika: Redesain Pengisian Kekosongan...
Wakil Presiden oleh MPR serta menetapkan Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden dan menjabat sejak 26 Juli 2001. Dalam konteks konvensi ketatanegaraan, praktik pemilihan Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden hanya membutuhkan waktu 3 (tiga) hari secara teoritis dapat digunakan untuk menutup kelemahan ketidakpastian waktu terpilihnya Wakil Presiden dan potensi kekosongan jabatan Wakil Presiden yang terlalu lama. Namun demikian, masih terdapat persoalan kepastian hukum apabila praktik tersebut hanya dijadikan sebagai konvensi ketatanegaraan untuk menutup kekurangan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ketiga , aspek peran MPR dalam pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden, dengan model pengajuan calon Wakil Presiden 1 (satu) orang membawa implikasi peran MPR dalam pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden berubah dari model pemilihan menjadi model persetujuan atas calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh Presiden. Peran MPR dalam Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 tersebut didesain ulang dengan mengadopsi model peran legislatif dalam konstitusi Liberia yang memberikan persetujuan terhadap calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh Presiden. Peran MPR untuk memberikan persetujuan tetap digunakan sebagai perwujudan kehendak rakyat terhadap calon Wakil Presiden.
Keempat , aspek pengisian jabatan Wakil Presiden sementara, untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Indonesia dapat mengadopsi model pengisian jabatan Wakil Presiden sementara dengan mengadopsi model Siprus yang mengangkat dari unsur legislatif atau model Ekuador yang memberikan kewenangan kepada Presiden menunjuk Menteri untuk mengisi jabatan Wakil Presiden sementara sampai dengan  Wakil  Presiden  telah  definitif.  Hal  demikian  untuk  mencegah  kekosongan jabatan Wakil Presiden dan tugas-tugas Wakil Presiden tetap terlaksana.
Untuk memberikan kepastian hukum pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden, perlu dilakukan desain ulang terhadap Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 dengan melakukan proses amendemen formal oleh MPR dengan tujuan menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas guna memberikan kepastian hukum terpilihnya Wakil Presiden dan meminimalisir kekosongan jabatan Wakil Presiden terlalu lama.

## Kesimpulan
Pengaturan pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden di Indonesia dalam lintasan sejarah telah diatur dalam TAP MPR Nomor II/MPR/1973 dan TAP MPR No. VI/MPR/1999 dan terakhir diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945. Model pengisian jabatan sebelum dan sesudah amendemen UUD 1945 tetap mempertahankan mekanisme pemilihan oleh MPR. Kedua , Pengusul calon Wakil Presiden semula dilakukan oleh Fraksi di MPR berubah diusulkan oleh Presiden. Ketiga , Calon Wakil Presiden yang diusulkan mengalami perubahan, sebelumnya dapat mengusulkan 1 (satu) orang calon menjadi 2 (dua) orang calon. Keempat , waktu pemilihan sebelum amendemen UUD 1945 secara spesifik tidak terdapat pengaturan khusus, akan tetapi terdapat amanat “segera setelah Presiden bersumpah atau berjanji”. Kelima, tidak terdapat pengisian sementara jabatan Wakil Presiden.
Permasalahan  efisiensi  dan  kepastian  terpilihnya  Wakil  Presiden  dalam  Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945, menjadi penting untuk dibahas kembali, mengingat masih terdapat kelemahan berupa ketidakpastian terpilihnya Wakil Presiden. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan redesain Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 dengan mendasarkan perbandingan pengaturan pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam konstitusi beberapa negara, yaitu: Pertama , Segi kepastian waktu terpilihnya Wakil Presiden yang efisien dapat mengadopsi pengaturan pada konstitusi negara Liberia dan Myanmar, jangka waktu mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden kosong dengan kata “tanpa penundaan” dalam waktu 7 (tujuh) hari. Kedua , Segi calon Wakil Presiden yang diajukan oleh Presiden untuk dipilih oleh MPR, dapat mengadopsi mekanisme pada negara Liberia, dimana calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh Presiden hanya 1 orang. Ketiga , Segi peran MPR dalam pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden, dapat mengadopsi model negara Liberia dengan mengubah peran pemilihan menjadi persetujuan. Keempat , untuk meminimalisir jabatan Wakil Presiden kosong, dapat mengadopsi model pengisian jabatan sementara Negara Siprus atau Ekuador dengan menunjuk sementara dari unsur legislatif atau Presiden menunjuk salah satu Menteri.
Praktek ketatanegaraan Indonesia dalam hal pengisian kekosongan jabatan wakil presiden, terdapat pengalaman pemilihan Wakil Presiden Hamzah Haz yang hanya
Antono Adhi dan Ghunarsa Sujatnika: Redesain Pengisian Kekosongan...
memakan waktu 3 (tiga) hari dan dapat dijadikan sebuah konvensi ketetatanegaraan. Namun demikian, praktek tersebut tidak mempunyai kepastian hukum.
Oleh karena itu, diperlukan inisiatif dari MPR selaku pihak yang berwenang untuk  merubah  UUD  1945  secara  formal  untuk  mengatasi  permasalahan  efisiensi dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 terutama menyangkut kepastian terpilihnya Wakil Presiden dengan mengadopsi pengaturan-pengaturan di negara lain yang lebih efisien atau ketika dilakukan pemilihan untuk pengisian jabatan Wakil Presiden kosong dengan mengakomodir calon Wakil Presiden yang diusulkan 1 (satu) orang dan waktu pemilihan sampai dengan terpilihnya tidak lebih dari 7 (tujuh) hari sejak jabatan Wakil Presiden kosong.

## Acknowledgments
-

## Disclosure Statement
Tidak ada potensi konflik kepentingan yang dilaporkan oleh penulis.

## Funding
Tidak ada dana yang diterima untuk penelitian ini.

## Daftar Bacaan
Asshiddiqie J, Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sinar Grafika 2013).
Asshiddiqie J, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia (Sinar Grafika 2020).
Aryani NM dan Hermanto B, ‘Rekonstruksi Kejelasan Kedudukan Wakil Presiden Dalam Kerangka Penguatan dan Penegasan Sistem Presidensiil Indonesia’ (2018) Jurnal Legislasi Indonesia .
Aryani NM, ‘Kejelasan Kewenangan Wakil Presiden dan Relasi Antara Presiden dan Wakil Presiden’, Makalah pada FGD Workshop Pancasila, Konstitusi dan Ketatanegaraan, Bali, 15-16 September 2017.
Cyprus’s Constitution of 1960 with Amendments through 2013, https://www. constituteproject.org/constitution/Cyprus_2013.pdf?lang=en, diakses pada tanggal 30 September 2022.
Ecuador’s Constitution of 2008 with Amendments through 2021, pada https://www. constituteproject.org/constitution/Ecuador_2021.pdf?lang=en diakses pada tanggal 30 September 2022.
Firdayanti DA, ‘Kedudukan dan Kekuasaan Konstitusional Wakil Presiden Dalam Sistem Presidensiil’ (2020) Jurnal Jurist-Diction.
Hariansah S dan Erliyana A, ‘Mekanisme Pengisian Jabatan Kekosongan Wakil Presiden dan Wakil Presiden: Studi Perbandingan dengan Amerika Serikat, Brazil dan Perancis’ (2018) Pakuan Law Review.
Huda N, Hukum  Tata  Negara,  Kajian  Teoritis  dan  Yuridis  Terhadap  Konstitusi  Indonesia (Gema Media 1999).
Hukumonline, “Pertarungan Menuju Kursi Wakil Presiden”, ( Hukumonline , 25 Juli 2001), <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3285/pertarungan-menuju- kursi-wakil-presiden-?page=all/> diakses pada tanggal 30 September 2022.
Hukumonline, “Hamzah Haz, Wakil Presiden RI Baru”, ( Hukumonline , 26 Juli 2001), <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3292/hamzah-haz-wakil- presiden-ri-baru-?page=1> diakses pada tanggal 30 September 2022.
Iskandar RK, ‘Menuju Demokratisasi Pemilihan Presiden’ (2003) 19 Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan.
Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Liberia’s Constitution of 1986, pada  https://www.constituteproject.org/constitution/ Liberia_1986.pdf?lang=en, diakses pada tanggal 30 September 2022.
Mahmuzar, ‘Model Negara Kesatuan Republik Indonesia di Era Reformasi’ (2020) Jurnal Hukum dan Pembangunan.
Manan B, Lembaga Kepresidenan (Gama Media 1999)
Moerti W, “Cerita Pelantikan Presiden: Habibie, Satu-satunya yang Dilantik di Istana”, ( Merdeka , 18 Oktober 2019), <https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita- pelantikan-presiden-habibie-satu-satunya-yang-dilantik-di-istana.html?page=2>
Antono Adhi dan Ghunarsa Sujatnika: Redesain Pengisian Kekosongan...
diakses pada tanggal 30 September 2022.
Monfries J, Raja di Negara Republik (Biography 2018).
Mulyanti D, ‘Rekonstruksi Jabatan Wakil Presiden Dalam Ketatanegaraan di Indonesia (Tinjauan Perbandingan Hukum Negara Amerika Serikat, Cina dan Filipina)’ (2018) Jurnal Galuh Yustisi.
Myanmar’s Constitution of 2008 with Amendments through 2015, pada https:// www.constituteproject.org/constitution/Myanmar_2015.pdf?lang=en, diakses pada tanggal 1 Oktober 2022.
Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku IV Jilid 1   (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2010).
Nugraha A dan Mulyandari A, ‘Pilkada Langsung dan Pilkada Tidak Langsung Dalam Perspektif Fikih Siyasah’  (2016) Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam.
Ningrum DA, “Presiden Megawati dan Pelantikan Dalam Sunyi”,  ( Merdeka, 19 Oktober 2019) <https://www.merdeka.com/politik/presiden-megawati-dan-pelantikan- dalam-sunyi.html> diakses pada tanggal 29 September 2022.
Ramdhan MI, Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia (Sinar Grafika 2015).
Rauta U, ‘Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif’ (2014) Jurnal Konstitusi.
Riyadi H, ‘Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Wakil Presiden Dalam Sistem Presidensial di Indonesia’ (2022) Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan
Sekretariat Negara, Himpunan  Risalah  Sidang  BPUPKI  dan  PPKI , Jakarta, Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Soekanto S, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Rajawali Pers 2019).
Sihombing ID, “Masa Reformasi di bawah Pemerintahan BJ Habibie”, ( Kompas , 5 Oktober 2020), <https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/05/135102169/masa- reformasi-di-bawah-pemerintahan-bj-habibie> diakses pada tanggal 29 September 2022.
Tanzania (United Republic of) Constitution of 1977 with Amendments through 2005, pada https://www.constituteproject.org/constitution/Tanzania_2005.pdf?lang=en, diakses pada tanggal 1 Oktober 2022.
Tamrin A, Hukum Tata Negara (Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah 2010).
Thaib D, Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional (Total Media 2009).
Uganda Constitution of 1995 with Amendments through 2017, pada https://www. constituteproject.org/constitution/Uganda_2017.pdf?lang=en, diakses pada tanggal 1 Oktober 2022.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Antono Adhi dan Ghunarsa Sujatnika: Redesain Pengisian Kekosongan...
--This page is intentionally left blank--