JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA (AsIAN)                        ISSN     : 2338-9567 VOL. 10 NO. 2 (September 2022)                                                E-ISSN : 2746-8178 DOI :  10.47828/jianaasian.v10i2.116

## Penta Helix Collaboration Dalam Pemberantasan Korupsi Untuk Mewujudkan Good Governance di Indonesia
Kismartini Kismartini1 *) , Nina Widowati, Shabilla Putri Syaharani, Anindita Ghina Pramudita
1* Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. H. Soedarto, S.H, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah 50275
A R T I C L E I N F O
Article history: Received 22/08/2022 Received in revised form 25/09/2022 Accepted 13/09/2022

## Abstract
Eradication of corruption in Indonesia has been pursued through various efforts, but the phenomenon of corruption is still very worrying. One of the efforts is through cooperation between stakeholders so that the eradication of corruption can be carried out more comprehensively from various aspects of life. This study aims to analyze the role and cooperation of stakeholders in eradicating corruption to realize good governance in Indonesia. Secondary data sources are used in this study, in the form of the latest online news, the results of previous research published in reputable journals as well as reports from both government and private entities. The data were analyzed using domain analysis techniques, to get a general  picture  of  the  object  under  study  that  came  from  social  issues.  Based  on  the  Penta  Helix approach, it can be seen that stakeholders who play a role in eradicating corruption in Indonesia consist of the Government, Community, Private, Academic, and Mass Media. Although all stakeholders have played a role, this role has not been as expected. Likewise, collaboration between stakeholders has not been carried out optimally. Therefore, a more comprehensive study is needed to increase the role and collaboration among the stakeholders involved.
Keywords: Penta Helix Collaboration, Stakeholders, Corruption Eradication

## Abstrak
Pemberantasan korupsi di Indonesia telah  diupayakan melalui  beragam upaya,  namun  fenomena korupsi  masih  sangat  mengkhawatirkan.  Salah  satu  upaya  adalah  melalui  kerja  sama  antara stakeholders agar  pemberantasan  korupsi  dapat  dilakukan  lebih  komprehensif  dari  berbagai  sisi kehidupan.  Kajian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  peran  dan  kerjasama stakeholders dalam pemberantasan korupsi untuk mewujudkan good governance di Indonesia. Sumber data sekunder digunakan dalam kajian ini, berupa berita terkini secara online, hasil-hasil penelitian terdahulu yang termuat dalam jurnal bereputasi juga laporan-laporan baik dari pemerintah maupun badan swasta. Data dianalisis secara teknik analisis domain, yakni untuk mendapatkan gambaran umum dari obyek yang  diteliti  yang  berasal  dari  issue  sosial.  Berdasarkan  pendekatan Penta  helix dapat  diketahui stakeholders yang  berperan  dalam  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  terdiri  dari  Pemerintah, Komunitas,  Swasta,  Akademisi,  dan  Media  Massa.  Meskipun  semua stakeholders sudah  berperan, namun  peran  tersebut  belum  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Demikian  juga  kolaborasi  antar
stakeholders belum dilakukan secara optimal. Oleh karena itu perlu kajian lebih komprehensif untuk dapat meningkatkan peran dan kolaborasi di antara stakeholders yang terlibat .
Kata kunci: Penta Helix Collaboration, Stakeholders, Pemberantasan Korupsi.

## PENDAHULUAN
Korupsi  berasal  dari  bahasa Latin  yaitu  “corruptio”  (Fockema Andrea  :  1951)  atau “corruptus” ( Webster  Student  Dictionary :  1960) yang artinya adalah berbagai tindakan yang  tidak  baik,  buruk,  bejat,  busuk. Korupsi  menurut  Undang-Undang
Nomor  20  Tahun  2001  yaitu perbuatan  melanggar  hukum  dengan maksud memperkaya pribadi, golongan,  lembaga  atau  korporasi yang  memberikan  kerugian  bagi keuangan  negara  serta  melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Tindakan korupsi sebagai penyelewengan sumber daya kewenangan dalam rangka memenuhi kepentingan  individu,  keluarga,  atau golongan.  Definisi  korupsi  menurut Treisman (2000) adalah penyelewengan  sumber  daya  publik yang  digunakan  bagi    kepentingan pribadi.  Korupsi  adalah  perbuatan buruk  seperti  penerimaan  sogokan uang,  menggelapkan  uang,  dan sebagainya  (Poerwadarminta,  2002). Berdasarkan  definisi  di  atas  dapat dikatakan bahwa korupsi merupakan perbuatan bertentangan dengan hukum  dengan  menyalahgunakan kekuasaan  yang  bertujuan  untuk menguntungkan kepentingan pribadi.
Tindakan pidana korupsi merupakan  kategori  kejahatan  luar biasa  ( extra  ordinary  crime ),  sebab
korupsi  selain  merugikan  keuangan negara juga merusak nilai atau proses demokrasi,  moralitas  negara,  serta hak  masyarakat  luas  dalam  bidang sosial, politik, ekonomi. Korupsi yang termasuk  kejahatan  luar  biasa sehingga memerlukan cara pemberantasan yang saling bersinergi di  antara  berbagai  unsur  pada  suatu negara. Upaya pemberantasan korupsi terdiri dari dua bagian besar, yaitu    melalui  penindakan  dan pencegahan.  Namun  keduanya  tidak akan berjalan optimal tanpa peranserta masyarakat. Pemberantasan korupsi telah dilakukan pemerintah Indonesia dengan berbagai cara, seperti pembuatan  peraturan  perundang- undangan  terkait  pemberantasan korupsi, membentuk lembaga independen untuk menangani maupun  mencegah  tindakan  korupsi melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun upaya tersebut belum  memperlihatkan  hasil  yang optimal,  hal  ini  dibuktikan  dengan masih  banyaknya  kasus  korupsi dalam penyelenggaraan
pemerintahan  baik  di  lingkungan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.
Partisipasi stakeholders perlu dilakukan agar proses hukum berjalan secara adil dan objektif, selain itu juga untuk menghindari potensi penyalahgunaan  wewenang  oleh penegak  hukum.    Salah  satu
*)Kismartini Kismartini, Nina Widowati E-mail : Kismartni@live.undip.ac.id , ninawidowati.fisip@gmail.com
stakeholders tersebut adalah masyarakat  telah  diatur  dalam  Pasal 11  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah Nomor  43  Tahun  2018  tentang  Tata Cara Pelaksanaan  Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan  dalam  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PP 43/ 2018). Gambar  1.1  Indeks  Persepsi Korupsi Negara-negara Asia Tenggara Tahun 2020 dan 2021
(Sumber: Transparency International ,
2020 & 2021)
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia  (IPK)  termasuk  negara dalam  kategori  tinggi  pada  kawasan
Asia Tenggara. Indonesia berada pada peringkat  lima  dengan  skor  sebesar 37  pada tahun 2020 dan pencapaian skor pada tahun 2021 meningkat satu poin  dari  tahun  sebelumnya  dengan skor  38.  IPK  memberikan  gambaran mengenai keadaan korupsi pada level negara dalam bentuk indeks komposit dari  survei  yang  berkredibilitas  di tingkat  global.  Indeks  Persepsi Korupsi  menggunakan  skala  0-100. Skor 0 berarti suatu negara termasuk kategori  tinggi  kasus  korupsi.  Skor 100 menandakan suatu negara dalam kategori  bersih  dari  korupsi.  Pada kawasan  Asia  Tenggara,  Singapura menjadi  negara  dengan  IPK  tertinggi pada  tahun  2020  dan  2021  dengan skor sebesar 85. Selisih skor Indonesia masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan negara
Singapura. Selain itu, pada tahun 2020 Indonesia  masih  tertinggal  dari Brunei  Darussalam,  Malaysia,  dan Timor  Leste.  Sedangkan,  pada  tahun 2021  Indonesia  berada  dibawah Malaysia,  Timor  Leste,  dan  Vietnam. Ketertinggalan  IPK  (Indeks  Persepsi Korupsi)  Indonesia  dengan  negara- negara  tersebut  di  Asia  Tenggara memerlukan  upaya  lebih  dalam memberantas  tindakan  korupsi  di
Indonesia. Kemudian terkait dengan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) di Indonesia  mengalami  tren  fluktuatif yang cenderung meningkat dari tahun 2012  hingga  tahun  2021.  IPAK digunakan  untuk  mengukur  tingkat keterbukaan  masyarakat  terhadap perilaku  anti  korupsi.  Pada  tahun 2018,  IPAK  Indonesia  mengalami penurunan  menjadi  3,66.  Kemudian pada  tahun  2019,  IPAK  Indonesia meningkat  kembali  menjadi  3,70. Tahun  2020  IPAK  sebesar  3,84  dan pada  tahun  2021  IPAK  mencapai angka sebesar 3,88.
Gambar  1.2  Indeks  Perilaku
Anti Korupsi (IPAK) Indonesia Tahun 2012-2021 (Sumber: BPS, SPAK 2021) Praktik-praktik  Korupsi  yang masih banyak terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan salah satunya karena kurangnya keterlibatan stakeholders secara optimal.  Pemberantasan  korupsi  di Indonesia membutuhkan upaya
khusus dalam pemberantasan tindakan  korupsi  supaya  tidak menimbulkan  dampak  yang  lebih besar bagi negara maupun masyarakat  luas.  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam UU No.
30 tahun 2002 menerangkan sebagai sekumpulan  cara  dalam  mencegah dan  menangani  korupsi  dengan monitoring,  koordinasi,  penyelidikan, penyidikan, penuntutan melalui peradilan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan.
Upaya memberantas korupsi di Indonesia  dibutuhkan  koordinasi ataupun  kerjasama  antara  berbagai stakeholders, baik  penyelenggara pemerintahan  maupun  masyarakat umum, sehingga pemberantasan korupsi  tidak  hanya  dibebankan kepada  satu  pihak  agar  tidak bergantung  hanya  kepada  pihak tersebut  saja  dalam  memberantas korupsi.  Koordinasi  dan  kerjasama dalam  pemberantasan  korupsi  di Indonesia  dapat  dilakukan  dalam suatu bentuk kolaborasi penta helix. Penta helix Collaboration sebagai  model  kolaborasi  yang melibatkan unsur pemerintah, sektor swasta,  akademisi,  komunitas,  dan media. Penta helix Collaboration pada mulanya ditujukan untuk pengembangan pariwisata yang berasal  dari  gagasan  Arief  Yahya sebagai  Menteri  Pariwisata  2016 dengan  menambahkan  unsur  media, namun Penta helix Collaboration juga dapat  diaplikasikan  pada  seluruh sektor  termasuk  sebagai  upaya pemberantasan  korupsi  di  Indonesia. Dengan  adanya  kolaborasi  antara berbagai  unsur  tersebut  dapat membentuk  sinergitas  sebagai  usaha memberantas  tindak  pidana  korupsi di Indonesia dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan  yang  baik (good governance ). Good Governance sebagai
penyelenggaraan  pemerintahan  yang efektif  dan  efisien  yang  dapat meminimalkan praktik-praktik tindak pidana korupsi. Berdasarkan penjelasan  di  atas,  tujuan  penelitian ini  adalah  untuk  menganalisis pelaksanaan Pentahelix  Collaboration dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia.

## Korupsi
Kata  “korupsi”  berasal  dari bahasa  Latin “corruptio” (Fockema Andrea  :  1951)  atau “corruptus” (Webster  Student  Dictionary  :  1960). Selanjutnya
dikatakan bahwa “corruptio” berasal dari kata
“corrumpere ”, suatu bahasa Latin yang lebih  tua.  Dari  bahasa  Latin  tersebut kemudian  dikenal  istilah “corruption, corrupt” (Inggris), “corruption ” (Perancis)  dan “corruptie/korruptie ” (Belanda).  Arti  kata  korupsi  secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Menurut  Subekti  dan  Tjitrosoedibio (dalam  Puspito,  N.T.,  dkk.,  2011:  24) yang  dimaksud corruptie adalah korupsi, perbuatan curang, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

## Stakeholders
Freeman (dalam Solihin, 2011:3)  menjelaskan stakeholders sebagai individu-individu dan kelompok-kelompok yang dipengaruhi untuk tercapainya tujuan-tujuan  organisasi  dan  pada gilirannya dapat mempengaruhi tujuan-tujuan tersebut. Definisi senada disampaikan oleh Kadiwaraka (2014: 47), Stakeholders adalah semua pihak  baik  secara  individu  maupun kelompok  yang  dapat  dipengaruhi dan/atau mempengaruhi
pengambilan keputusan serta pencapaian  tujuan  suatu  kegiatan
Brown  et  al.  (dalam  Kismartini,
2005:11-13),  analisis stakeholders adalah sistem pengumpulan informasi dari  individu  atau  sekelompok  orang yang berpengaruh di dalam memutuskan, mengelompokkan informasi  dan  menilai  kemungkinan konflik yang terjadi antara kelompok- kelompok  berkepentingan  dengan areal dimana akan dilakukan trade-off.

## Collaborative Governance
Collaborative governance merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung  pemangku  kepentingan  di luar  pemerintahan  atau  negara, berorientasi  pada  konsensus  dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan  untuk  membuat  atau melaksanakan  kebijakan  publik  serta program-program  publik  (Ansell  & Gash, 2007).  Model  tata  kelola kolaboratif  mengharuskan  seluruh pemangku kepentingan terlibat dalam dialog,  dimana  para  pemangku kepentingan ini mewakili diri mereka sendiri dalam
mengungkapkan kepentingannya  (Booher  dan  Innes, 2002). Fokus collaborative governance ada  pada  kebijakan  dan  masalah publik.  Institusi  publik  memang memiliki  orientasi  besar  dalam pembuatan  kebijakan,  tujuan  dan proses  kolaborasi  adalah  mencapai derajat  konsensus  diantara  para pemangku kepentingan.
Munculnya konsep Collaborative governance adalah dalam  rangka  mengkritisi terhadap manajemen  birokrasi  Weberian  yang menempatkan pemerintah mendominasi  seluruh  urusan  publik. Manajemen Weberian yang konvensional dinilai sudah tidak tepat
dalam  menjawab  tuntutan  publik  di tengah  arus  globalisasi  seperti  isu demokrasi. Solusi yang diajukan yaitu penerapan  mamanejemen  melalui konsep collaborative governance yang mendorong  keterlibatan  pemangku kepentingan  (Brans  dan  Rossbach 1997). Dwiyanto (2020) menambahkan manajemen kolaboratif merupakan praktik manajemen  publik  yang  menghargai keragaman  kepentingan  kelompok, berbasis  pada  jaringan  dan  tujuan bersama.
Perkembangan konsep collaborative  governance diawali dengan model Triple Helix, yakni tiga aktor  (Wang,  2014).  Tiga  actor  yang dimaksud adalah: Government Department , Economy  Entit y  dan Charity  Organization .  Berikutnya McAdam  dan  Debackere  (2017) mengembangkan  model Quadruple Helix dengan  menambahkan  aktor pengguna inovasi berbasis masyarakat.  Pencarian  model  helik- helik  lainnya  terus  berkembang menjadi Penta  Helix yang  meliputi;
Academic, Business, Community, Government ,  dan Media ,  atau  dikenal sebagai ABCGM (Warsono, et.al., 2019: 7)

## Penta Helix Collaboration
Model  kolaborasi pentahelix adalah pengembangan dari kolaborasi triple  helix (kolaborasi  antara  unsur pemerintahan,  sektor  bisnis,  dan universitas)  dan quadruple  helix (model kolaborasi yang menambahkan unsur komunitas atau civil  society untuk  memfasilitasi pandangan  dari  masyarakat  umum). Kemudian dari model quadruple helix diikutsertakan  unsur  media  sebagai sebuah unsur yang independen dalam menjalankan  perannya  yang  disebut dengan model kolaborasi penta helix.

## Good Governance
G.  Shabbir  Cheema  (dalam Keban,  2014:  38), governance yaitu suatu
nilai, kebijakan dan kelembagaan  dimana  urusan-urusan ekonomi,  sosial  dan  politik  dikelola melalui  interaksi  antara  masyarakat, pemerintah  dan  swasta.  Dwiyanto (2008:  36)  mengemukakan  bahwa governance merupakan  unsur  yang terlibat dalam praktik good governance yang meliputi pemerintah sebagai  representasi  dari  negara, pelaku  pasar  dan  dunia  usaha  serta masyarakat sipil.
World  Bank  mendefinisikan good  governance sebagai  suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung  jawab,  sejalan  dengan prinsip demokrasi, pasar yang efisien, penghindaran  salah  alokasi  dana investasi,  dan  pencegahan  korupsi baik secara politik maupun administratif,  menjalankan  disiplin anggaran  serta  penciptaan  legal  and political  framework bagi  tumbuhnya aktivitas usaha (World Bank, 1992).

## METODE PENELITIAN
Artikel  ini  adalah  kajian  awal dari  penelitian  yang  bertemakan “Pengembangan  Model Penta  Helix Collaboration dalam  Pemberantasan Korupsi  di  Indonesia”.  Pendekatan kualitatif  deskriptif  digunakan  dalam kajian  awal  ini,  data  dikumpulkan melalui kajian literatur dan didukung dengan  data  yang  berasal  dari  berita media online  factual ,  dan  analisis dokumen  resmi  pemerintah.  Teknik analisis  domain  dilakukan  dalam kajian  ini,  yakni  untuk  mendapatkan gambaran  umum  dari  obyek  yang diteliti  yang  berasal  dari  issue  social. Setiap  data  nantinya  akan  memiliki domain  khusus  dan  tersendiri.
Domain  ini  bisa  dijadikan  pijakan untuk melakukan penelitian lanjutan.

## HASIL DAN DISKUSI/ANALISIS KORUPSI DI INDONESIA
Korupsi pada dasarnya merupakan suatu permasalahan serius  yang  memerlukan  upaya penanganan  yang  luar  biasa  untuk memberantasnya. Hal ini dikarenakan karakteristik  korupsi  sebagai  suatu kejahatan  bermotif  ekonomi  yang akan  menghambat  laju  pertumbuhan ekonomi  dimana  pada  akhirnya menimbulkan dampak terhadap gagalnya upaya untuk mensejahterakan warga, bahkan korupsi dapat mengganggu terpenuhinya  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  dan  akses  warga  terhadap kebutuhan  dasar.  Maka  dari  itu,
Korupsi  dapat  digolongkan  sebagai salah satu bentuk kejahatan luar biasa ( extraordinary crime ) yang memerlukan  cara-cara  luar  biasa untuk menyelesaikannya ( extra- ordinary measure ).
Korupsi  di  Indonesia  bagaikan warisan  yang  tetap  lestari  meskipun telah  tercipta  aturan  hukum  yang mengharamkannya.  Korupsi  dapat menjangkit  berbagai  segi  kehidupan dan  apabila  disederhanakan,  maka korupsi  dapat  disebabkan  oleh  dua faktor  yang  meliputi  faktor  internal dan eksternal. Faktor internal menyangkut  berbagai  aspek  moral, seperti  kejujuran,  lemahnya  iman, minimnya  rasa  malu,  dan  perilaku konsumtif  yang  mendorong  tindakan korup.  Sedangkan  faktor  eksternal, misalnya  instabilitas  politik,  adanya berbagai kepentingan politis, gaji yang tidak  dapat  mencukupi  kebutuhan, tuntutan  untuk  mempertahankan kekuasaan,  lemahnya  penegakan hukum,  serta  kurangnya  dukungan perilaku anti korupsi oleh masyarakat.
Gambar  2.1  Kasus  Tindak  Pidana Korupsi Berdasarkan Wilayah
( Sumber: Komisi
Pemberantasan Korupsi, 2021 ) Indonesia merupakan negara kepulauan  yang  terdiri  dari  34 Provinsi  dengan  416  kabupaten  dan
98  Kota.  Dari  data  di  atas  dapat diketahui  bahwa  kasus  korupsi sepanjang  tahun  2021  tersebar  di seluruh  wilayah  Indonesia  baik  pada Pemerintah  Pusat  maupun  daerah. Daerah  dengan  kasus  tindak  pidana korupsi tertinggi yakni di Pulau Jawa dengan total kasus korupsi mencapai 341 kasus dan kasus korupsi terendah ditemui di Kepulauan Nusa Tenggara dengan total kasus sebanyak 17 kasus. Potensi  kasus  korupsi  yang  sangat besar  di  seluruh  wilayah  Indonesia tentunya  membutuhkan  suatu  upaya kolaborasi stakeholders.

## PENTA  HELIX  COLLABORATION
DALAM  UPAYA  PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA Penta Helix Collaboration melibatkan lima unsur yang
menambahkan  unsur  media  dari bentuk  kolaborasi quadruple  helix berasal  dari  pandangan  Arief  Yahya yakni  Menteri  Pariwisata  pada  tahun 2016 untuk pengembangan pariwisata.  Model penta  helix terdiri dari governance , business , community , academy dan media (GBCAM).  Model kolaborasi  ini  mulai  diperhatikan setelah  dikeluarkannya  Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 yang membahas mengenai Pedoman Destinasi  Pariwisata  Berkelanjutan . Memang  pada  saat  itu Penta  Helix Collaboration digunakan  dalam mengambangkan pariwisata berkelanjutan  di  Indonesia,  namun ternyata  dapat  diterapkan  pada seluruh  sektor  pembangunan,  dan tidak menutup kemungkinan digunakan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Gambar  2.2  Model Penta  Helix Collaboration
Sumber: Modifikasi dari berbagai sumber
Model penta  helix merupakan acuan dalam meningkatkan sinergitas untuk  mencapai  tujuan  secara maksimal  diantara  diantara  bagian- bagian terkait (GBCAM) (Soemaryani, 2016). Setiap bagian dalam penta helix collaboration mempunyai  kapasitas sesuai  fungsinya.  Fungsi  pada  setiap bagian tersebut akan berinteraksi satu sama  lain  yang  membentuk  model kolaborasi. Penta  helix  collaboration merupakan bentuk inovasi kolaborasi yang didalamnya terdapat pengintegrasian  unsur  pemerintah, sektor  swasta,  akademisi,  komunitas, dan  media,  unsur-unsur  tersebut memiliki  pengaruh  maupun  fungsi masing-masing sehingga dapat mengoptimalkan  pencapaian  tujuan tertentu.
Peran dari setiap unsur dalam model Penta Helix Collaboration dalam
Goverment Business Academic Media Society
upaya pemberantasan korupsi, antara lain:

## 1. Pemerintah
Pemerintah  telah  berperan dalam  membuat  kebijakan  yang terdapat  pada  peraturan  perundang- undangan terkait upaya pemberantasan korupsi, yaitu UU No. 30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan Korupsi. Pembentukan  undang-undang  terkait KPK berpedoman pada UU Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas UU No. 31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  serta  UU.  No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan  Pemerintahan  Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Komisi Pemberantasan  Korupsi  dalam  UU No.30  Tahun  2022  sebagai  lembaga negara  independen  yang  tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain. KPK diberikan  kewenangan  dalam  upaya pencegahan  dan  penindakan  tindak pidana korupsi. Tugas dan wewenang KPK  dalam pasal  6  UU  No.  30  Tahun 2022 yaitu:
- Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi - Supervisi  kepada  instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi - Melaksanakan penyelidikan,  penyidikan dan  penuntutan  terkait tindak pidana korupsi - Melaksanakan tindakan- tindakan pencegahan tindak pidana korupsi - Melaksanakan  monitoring terkait penyelenggara pemerintahan Negara. Perumusan regulasi yang dilakukan  oleh  pemerintah  sebagai stakeholders kunci, merupakan suatu jawaban perkembangan dan dinamika kondisi kasus korupsi pada pemerintahan, dalam rangka menghilangkan  praktik  korupsi  pada penyelenggaraan pemerintahan. Terdapatnya dasar hukum yang tegas melalui peraturan perundang- undangan  yang  mengatur  tentang kewenangan  dan  mekanisme  dalam upaya  pemberantasan  kasus  korupsi dapat  memberikan  kejelasan  tugas dan  fungsi  pihak  yang  dituju, kemudahan  pelaksanaan  tujuan  yang akan  dicapai,  serta  menghindari tumpang tindih kewenangan diantara pihak-pihak terkait.
KPK  telah  melakukan  upaya pemberantasan korupsi dengan penindakan kasus korupsi. Penegakan hukum yang tegas dapat menimbulkan  efek  jera  bagi  para pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana  yang  terdapat  pada pasal  6  UU  No.  30  tahun  2022.    KPK telah  melaksanakan  penanganan kasus  korupsi  dari  2004-2021 sebanyak  1.291  kasus,  dengan  jenis perkara  tindak  pidana  korupsi terbanyak adalah penyuapan  sebesar 775  kasus  (Komisi  Pemberantasan Korupsi,  2021).  Unsur  pemerintah tersebut berhubungan dengan pengendalian  dan  pemantauan  suatu kegiatan  melalui  sebuah  peraturan yang telah dibentuk. Fungsi pemerintah  juga  sebagai  koordinator para stakeholder yang ikut serta dalam kolaborasi tersebut, seperti melakukan fasilitasi sumber daya baik manusia atau materiil, agar pelaksanaan sebuah kolaborasi dapat mencapai tujuannya secara optimal.

## 2. Sektor Swasta
Unsur  swasta  mempunyai fungsi sebagai fasilitator yang menyediakan infrastruktur dan berfungsi  sebagai  pendanaan  yang memberikan  modal  atau  anggaran untuk  membiayai  sebuah  program dalam  penyediaan  sumber  daya.
Adanya  modal  atau  nilai  tambah tersebut dapat mengembangkan tujuan  yang  akan  dicapai  dan mendukung  adanya  pengembangan yang berkelanjutan, sehingga kolaborasi  dapat  bertahan  dan  terus berkembang seiring dengan kebutuhan perkembangan zaman.
Tindakan  korupsi  tidak  hanya ditemui pada sektor publik saja, pada sektor swasta juga berpotensi terjadi tindakan korupsi, salah satunya yaitu berupa  suap  atau  gratifikasi  demi kelancaran  usaha  yang  sedang dijalankannya.  Maka  dari  itu,  peran swasta dalam pemberantasan korupsi perlu  ditingkatkan.  Peran  tersebut dapat  ditingkatkan  dengan  cara membangun komitmen nilai-nilai anti korupsi.
Salah  satu  bentuk  kerja  sama antara  swasta  dengan  KPK  yaitu dengan terbentuknya suatu kelompok  kerja  anti-korupsi  yang terdiri  atas  profesional  dan  asosiasi bisnis yang berfokus pada pencegahan  korupsi  di  beberapa sektor  seperti  halnya  kesehatan  dan migas.  Kelompok  kerja  ini  berperan dalam  memfasilitasi  komitmen  anti korupsi  pada  sektor-sektor  swasta terkait.
3. Akademisi
Unsur akademisi dalam kolaborasi penta  helix mempunyai fungsi  kepakaran  dan  merancang sebuah konsep dalam model kolaborasi  (konseptor).  Akademisi sebagai  kepakaran  atau  sebagai  ahli bidang pengetahuan dapat mengembangkan kolaborasi menggunakan teori-teori yang relevan yang  dapat  dijadikan  acuan  dalam perencanaan  ataupun  pelaksanaan program.  Akademisi  juga  berfungsi membangun  pengetahuan  dalam masyarakat. Seperti pendapat Sibayan &  Maata  (2017)  bahwa  peran akademisi sebagai pembentuk masyarakat  dengan  menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai  keterampilan  mumpuni sehingga meningkatkan terkait pengetahuan ekonomi. Menurut  Saifulloh  (2017),
peran  perguruan  tinggi  dalam pemberantasan  korupsi  sesuai  Tri Dharma  Perguruan  Tinggi  yaitu sebagai berikut :
1) Pendidikan dan Pengajaran Yang pertama, tenaga pendidik berperan untuk menumbuhkan budaya  anti  korupsi  di  lingkungan perguruan  tinggi  melalui  tiga  mata kuliah yaitu Pendidikan Anti Korupsi, Character Building , dan Civic
Education. Kedua,  Pejabat  perguruan tinggi  dan  para  dosen  dapat memposisikan diri sebagai role model atau  teladan  bagi  mahasiswa  untuk bersikap  jujur,  tegas,  dan  disiplin. Ketiga,  seluruh  warga  perguruan tinggi    perlu  mengikis  budaya pemberian  amplop  terutama  antara dosen  dengan  mahasiswa.  Keempat, dosen  maupun  pejabat  tinggi  perlu dengan  tegas  memberikan  sanksi untuk tidak meluluskan atau
mengeluarkan  ( drop  out )  mahasiswa yang  melakukan  kecurangan  seperti
mencontek  saat  ujian  ataupun melakukan  plagiasi  ketika  menyusun skripsi, tesis dan disertasi.
2) Penelitian Perguruan  tinggi  diharapkan dapat aktif melakukan penelitian dan seminar tentang pemberantasan korupsi yang hasilnya dapat disampaikan ke DPR dan pemerintah sebagai suatu rekomendasi agar dapat dirumuskan Hukum Positif yang tepat dalam pemberantasan korupsi.
3) Pengabdian Masyarakat Kegiatan  pengabdian  masyarakat oleh perguruan tinggi dalam pemberantasan  korupsi  yaitu  perlu membekali mahasiswa dan masyarakat  umum  melalui  kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar, ataupun perkuliahan tentang bagaimana  bahaya  dan  dampak korupsi  bagi  bangsa  dan  negara. Sosialisasi dapat berupa penyampaian  peraturan  perundang- undangan tentang anti korupsi. Selain itu, perguruan tinggi dapat melakukan  MoU  dengan  lembaga penegak  hukum  seperti  Kepolisian, Kejaksaan  Agung,  Mahkamah  Agung, Lembaga Pemasyarakatan dan Perhimpunan Advokat. 4. Komunitas Komunitas atau kelompok- kelompok yang terdapat di masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Komunitas mempunyai fungsi akselerator, yaitu sebagai sekelompok  orang  yang  mempunyai harapan yang sama untuk perwujudan suatu tujuan. Komunitas dalam  masyarakat  pada  model kolaborasi penta  helix sebagai penyalur antara aktor dalam pemangku kebijakan dengan masyarakat. Dengan adanya komunitas tersebut dapat memfasilitasi  keinginan  ataupun perspektif  masyarakat  dengan  aktor pemangku kebijakan. Berdasarkan (Sudiantoro, H. & Rehnalemken,  G.,  2019)  pemerintah telah menetapkan mengenai pengaturan Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM)  sebagai  wadah aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan juga telah  diatur  dengan  PERPU  yang sebagaimana telah ditetapkan menjadi  undang-undang  melalui  UU No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang  No.  2  Tahun  2017 tentang  Perubahan  atas  Undang-
Undang  No.  17  Tahun  2013  tentang Organisasi  Kemasyarakatan  Menjadi Undang-Undang.  Pasal  1  ayat  (1) menyatakan bahwa “Organisasi Kemasyarakatan  yang  selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak,  kebutuhan,  kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi  dalam  pembangunan demi  tercapainya  tujuan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  yang berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945”.  Selanjutnya dalam  Pasal  5  huruf  a  menyatakan bahwa  tujuan  ormas  adalah  untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan  masyarakat.  Oleh  sebab itu maka masyarakat dalam memberantas  tindak  pidana  korupsi dapat  diwadahi  oleh  Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM)  dimana menurut  PP  No.  71  Tahun  2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta  Masyarakat  dan  Pemberian Penghargaan  dalam  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi  masyarakat  diberikan  hak dan kewajiban dalam Pasal 2 yakni:
(1) Setiap orang, Organisasi Masyarakat,  atau  Lembaga Swadaya  Masyarakat  berhak mencari,  memperoleh  dan memberikan informasi adanya dugaan  telah  terjadi  tindak pidana korupsi serta menyampaikan  saran  dan pendapat  kepada  penegak hukum  dan/  atau  Komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi. (2) Penyampaian informasi, saran, dan pendapat atau permintaan informasi  harus  dilakukan secara  bertanggung  jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan. Selanjutnya dalam Pasal 3: (1) Informasi, saran, atau pendapat  dari  masyarakat sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  2,  harus  disampaikan secara tertulis dan disertai: a. Data  mengenai  nama dan  alamat  pelapor, pimpinan Organisasi Masyarakat, atau pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dengan  melampirkan fotokopi  kartu  tanda penduduk atau identitas diri lain; dan b. Keterangan  mengenai dugaan  pelaku  tindak pidana korupsi dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan. (2) Setiap  informasi,  saran,  atau pendapat  dari  masyarakat harus  diklarifikasi  dengan
gelar  perkara  oleh  penegak hukum. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat  dalam  memberantas korupsi  yaitu  dengan  melakukan pembinaan moral, melakukan khotbah,  memberikan  pendidikan anti  korupsi,  serta  melakukan pembinaan  etika  dan  hukum.  Selain itu  LSM  perlu  memiliki  kesadaran berupa  suatu  asumsi  bahwa  korupsi merupakan  kejahatan  yang  harus diberantas  dengan  cara  menggali mengenai apa penyebab korupsi yang kemudian dapat dilakukan penanganan  terhadap  sebab-sebab yang  muncul  tersebut.  LSM  dapat secara  aktif  memberikan  edukasi, melakukan  survei  dan  penelitian, maupun berkampanye untuk menyuarakan  tindakan  anti  korupsi. Pemerintah  dan  pihak  LSM  dapat berkolaborasi  untuk  menghilangkan hambatan-hambatan  yang  muncul dalam upaya pemberantasan korupsi melalui penguatan bargaining position LSM baik terhadap pembuatan  regulasi  tentang  LSM maupun pemberantasan korupsi.

## 5. Media Massa
Media massa mempunyai tugas mempunyai  tugas  dalam check  and balance kepada individu atau kelompok  yang  mempunyai  jabatan publik, agar suatu bentuk kewenangan tidak melebihi batasannya  (Coronel,  2010).  Media massa  sebagai  upaya  pemberantasan korupsi memberikan pengaruh
tangible (kasat  mata)  terkait  korupsi pada  masyarakat.  Media  massa berperan  sebagai  publikasi  atau penyebaran  informasi  yang  dapat mendorong masyarakat untuk terlibat aktif pada suatu kasus tertentu. Fungsi tersebut penting dalam mempengaruhi pandangan atau opini
publik,  serta  kepercayaan  publik kepada  pemerintah  dalam  hal  ini terkait dengan upaya pemberantasan kasus  korupsi  di  Indonesia.  Tekanan publik  dapat  mendorong  para aparatur pemerintahan untuk menindaklanjuti informasi yang disebarluaskan,  seperti  terdapatnya pemimpin yang korupsi dapat didesak untuk mengundurkan diri dari jabatan yang  dimilikinya.  Kemudian,  media massa  juga  memberikan  pengaruh intangible (tidak  kasat  mata)  yang dimaksudkan  bahwa  media  massa melalui  informasi  yang  diberitakan turut serta meningkatkan pemahaman  rasional  masyarakat terhadap kondisi korupsi. Laswell  dan  Wright  (McQuail, 1987) kewajiban jurnalisme merupakan fungsi pengawasan sosial yaitu  penyebarluasan  informasi  dan interpretasi objektif mengenai kejadian baik yang terdapat di dalam dan  luar  lingkungan  sosial.  Pada konteks  pemberantasan  korupsi, Media  massa  baik  media  elektronik,
cetak, maupun media online menyajikan informasi aktual berhubungan  tindakan  korupsi  yang berarti  turut  memiliki  peran  yang esensial  dalam  mendukung  upaya pemberantasan  korupsi.  Menurut George  Gerbner  (Little  John,  2002) mengungkapkan media massa memiliki  dampak  besar  mengenai penanaman dan penciptaan nilai yang mempunyai pengaruh terkait pendapat atau pandangan masyarakat.  Kemudian,  Blake  dan Haroldsen  (2009:79)  menyatakan bahwa media massa sebagai lembaga sosialisasi  baik  formal  maupun informal  dalam  masyarakat.  Sesuai pandangan  tersebut,  media  massa dapat berfungsi dalam pengembangan budaya, norma, ataupun tingkah laku dalam suatu masyarakat. Media massa selain  untuk  penyampaian  informasi
terkait  tindak  pidana  kasus  korupsi, juga  mempunyai  peran  pendidikan anti  korupsi  bagi  masyarakat  dan penanaman  nilai-nilai  anti  korupsi sehingga  turut  memberikan  upaya preventif tindak pidana korupsi.
Kolaborasi dari masing-masing stakeholders sangat dibutuhkan untuk mendapatkan  cara  yang  maksimal dalam pemberantasan korupsi supaya dapat  mencapai  bentuk  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  atau good governance . Good governance sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh World Bank (1992) adalah penyelenggaraan  manajemen  pada suatu  pembangunan  yang  solid  dan bertanggungjawab yang selaras dengan  prinsip  demokrasi  dan  pasar yang efisien. Konsep good governance menurut  Leny  Nofianti  (2015  :  52) mengungkapkan bahwa good governance adalah pelaksanaan pemerintahan  yang  baik  dalam menjalankan tugas sesuai kewenangannya dan akuntabel kepada  publik  secara  profesional, transparan,  bertanggung  jawab  dan adil, yang upaya mencapainya seperti pemberantasan  KKN  dan  perbaikan kinerja pemerintah. Dengan demikian, Penyelenggaraan suatu pemerintahan yang  minim  dari  praktik-praktik korupsi merupakan salah satu wujud implementasi  dari  konsep good governance .

## KESIMPULAN
Melihat banyaknya kasus korupsi  yang  ditemui  di  berbagai sektor pada seluruh wilayah Indonesia  dengan  berbagai  jenis perkara, telah menunjukkan bagaimana  masalah  ini  sangat kompleks dan sulit teratasi. Pada data Indeks  Persepsi  Korupsi  (IPK) Indonesia tahun 2020 dan 2021 pada kawasan Asia Tenggara juga
menunjukkan  nilai  yang  masih rendah.  Oleh  sebab  itu,  dibutuhkan peran  masing-masing stakeholders dalam  upaya  pemberantasan  korupsi melalui model penta helix collaboration yang  melibatkan  lima unsur  yaitu  pemerintah,  akademisi, swasta, komunitas, dan media massa. Meskipun  bentuk-bentuk  kolaborasi telah  dilakukan,  namun  masih  saja dirasa belum optimal pelaksanaannya dalam  mewujudkan  tata  kelola pemerintahan  yang  baik.  Masing- masing  peran  dan  kolaborasi  antar stakeholders yang  terlibat  perlu ditingkatkan  kembali  dalam  upaya pemberantasan  korupsi.  Peran  dan kolaborasi  yang  perlu  ditingkatkan yaitu sebagai berikut :
a. Pemerintah perlu memberikan dukungan  penuh  terhadap upaya  pemberantasan  korupsi dengan  cara  memfasilitasi kegiatan-kegiatan untuk menanamkan  pendidikan  anti korupsi,  penelitian,  sosialisasi, dan lain sebagainya yang yang menunjang upaya pemberantasan korupsi. b. Seluruh stakeholders yang terlibat hendaknya memahami betul  perannya  serta  memiliki kesadaran  penuh  atas  nilai- nilai  anti  korupsi  untuk menjunjung  dan  menegakkan hukum  yang  berlaku  dalam upaya pemberantasan korupsi.
c. Bentuk-bentuk kolaborasi dalam  upaya  pemberantasan korupsi  yang  dilakukan  sudah seharusnya benar-benar dijalankan  dengan  maksimal agar menghasilkan suatu perubahan  ke  arah  yang  lebih baik  dalam  mencapai good governance.
d. Pelaksanaan  kolaborasi  antar stakeholders dalam model penta  helix perlu  dilakukan
monitoring dan evaluasi untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pemberantasan korupsi, mengetahui  kelebihan  dan kekurangan  kolaborasi,  serta mendukung keberlanjutan pelaksanaan penta helix collaboration  dalam  upaya memberantas korupsi di
Indonesia.

## PENGHARGAAN
Penghargaan ditujukan kepada Asosiasi  Ilmuan  Administrasi  Negara (AsIAN)  yang  telah  memberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil  penelitian  dalam  webinar nasional.

## REFERENSI
Jurnal:
Ardiansyah  Fikky,  &  Pradana,  G.  W. (2021). kolaborasi Model Pentahelix dalam upaya penanganan  bencana  wabah Covid-19 di Kabupaten Bojonegoro. Jurnal  Publika , 9 (4), 545 – 560.
Brans,  M.  &  Rossbach,  S.  (1997).  The
Autopoiesis  of  Administrative System: Niklas Luhman on Public Administrastion and Public Policy, Public Administration Vol. (75) 417 – 439
Dwiyanto,  A.  (2003),  Reformasi  Tata
Pemerintahan dan Otonomi Daerah,  Yogyakarta,  Pusat  Studi Kependudukan  dan  Kebijakan, Universitas Gadjah Mada Hendi Sudiantoro, R. G. (2016). Peran
Lembaga  Swadaya  Masyarakat (Lsm)  Dalam  Pemberantasan Korupsi. Recidive , 5 (2), 204 – 223.
https://jurnal.uns.ac.id/recidive /article/view/47774/29724 Kharisma, B. (2014). Good
Governance Sebagai Suatu Konsep  Dan  Mengapa  Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu  Pendekatan  Ekonomi Kelembagaan).
Buletin  Studi
Ekonomi , 19 (1), 11.
Kismartini, K., Kustarto, I., & Priyadi, B. P.  (2019). Analisis  Stakeholders dalam  Perspektif  Governance: Upaya  Pencegahan  Penyebaran Berita  Bohong  (Hoax)  di  Jawa
Tengah . November , 21 – 28. https://doi.org/10.33510/slki.2 019.21-28 Maturbongs,  E.  E.  (2020).  Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis  Kearifan  Lokal  Di Kabupaten Merauke. Transparansi : J urnal Ilmiah Ilmu Administrasi , 3 (1), 55 – 63. https://doi.org/10.31334/trans paransi.v3i1.866
McAdam,  M.,  Debackere,  K.,  (2017),
Beyond  ‘triple  helix’  toward ‘quadruple helix’ models inregional  innovation  systems: implication  for  theory  and practice, R & D Management, Vol V: 1-7 Natalia, D. L. (2019). Media Massa dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi  di  Indonesia. Jurnal Antikorupsi Integritas , 05 (2), 57 – 73. https://jurnal.kpk.go.id/index.p hp/integritas/article/view/472 Puspito,  Nanang  T.,  dkk.  (2011). Pendidikan  Anti  Korupsi  untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan RI. Saifulloh,  P.  P.  (2017).  Peran Perguruan Tinggi Dalam Menumbuhkan  Budaya  Anti Korupsi  Di  Indonesia. Jurnal
Hukum  &  Pembangunan , 47 (4), 459. https://doi.org/10.21143/.vol47
.no4.1591 Setiadi,  W.  (2018).  Korupsi  di Indonesia  (Penyebab,  Bahaya, Hambatan, dan Upaya Pemberantasan,  Serta  Regulasi. Journal  Legislasi  Indonesia ,  Vol 15. No. 3 Sulardi,  A.,  &  Erliyana,  A.  (2021). Kajian Good Governance Singapura  dan  Indonesia  :  Studi Pemberantasan  Korupsi. Law Review Volume XX , No. 2 TAMPUBOLON,  S.  M.  (2016).  Peran Pemerintah Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Kaitannya Dengan Undang-
Undang  No.  32  Tahun  2004. Lex
Et Socieatatis , IV (9), 95 – 99.
Wang,  S.  (2014),  Research  on  the Collaborative  Governance  Model in the Charity Organization under Polycentric  Perspective,  Open
Journal  of  Social  Sciences  (2). 263-269
Warsono,  H.,  Febriandini,  A.  P.,
Azlansyah, S. A., & Sipayung, A. Z. (2019), Peran Stakeholders dalam Pemberdayaan di Kampung  Pelangi,  Jurnal  Tata Sejuta, Vol.5. No Wijayanti,  A.,  &  Kasim,  A.  (2022). Collaborative Governance Strategi  Nasional  Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) di Indonesia: Sebuah Studi Literatur. Integritas : Jurnal Antikorupsi , 7 (2), 291 – 310. https://doi.org/10.32697/integr itas.v7i2.858
Buku : Anssel,  C.,  &  Gash,  A.  (2007), Collaborative  Governance  in Theory  and  Practice,  Journal   of
Public  Administration  Research and Theory: pp.543-571
Dwiyanto,  A.  (2003).  Reformasi  Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah,  Yogyakarta,  Pusat  Studi Kependudukan  dan  Kebijakan, Universitas Gadjah Mada
Puspito,  Nanang  T.,  dkk.  (2011). Pendidikan  Anti  Korupsi  untuk
Perguruan Tinggi.
Jakarta:
Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan RI.

## Media Masa
Anti-Corruption
Clearing House. Upaya KPK Menangani Korupsi di Sektor Swasta.
https://acch.kpk.go.id/id/artikel /paper/166-upaya-kpk- menangani-korupsi-di-sektor- swasta diakses pada 27 Juli 2022
Anandya,  Diky,  Kurnia  R.  &  Lalola  E. (2022).  Laporan  Pemantauan Tren  Penindakan  Kasus  Korupsi
Tahun 2021. Indonesia Corruption Watch.