## APAKAH TERDAPAT HUBUNGAN ANTARA BIAYA SMKK DENGAN
IMPLEMENTASI PROGRAM DAN KINERJA K3L ?
Eka Prayitno 1 , Edison Sembiring 2 , Sugiarto Sugiarto 3
1 Program Studi Magister Manajemen, Sekolah Pascasarjana, Universitas Sahid Jakarta, 12870 eka_prayitno@yahoo.co.id
2 Program Studi Magister Manajemen, Sekolah Pascasarjana, Universitas Sahid Jakarta, 12870 doktorcholia@gmail.com
3 Program Studi K3, Universitas Bhamada Slawi, Tegal, 52416 sugiarto.hse@gmail.com

## Abstrak
Kegiatan  konstruksi  memiliki  risiko  pekerjaan  yang  sangat  tinggi  terhadap  potensi  kecelakaan  kerja dan  penyakit  akibat  kerja.  Proyek  konstruksi  jembatan  melibatkan  pekerja  yang  banyak,  tuntutan waktu dan sumberdaya yang terbatas. Sektor konstruksi merupakan penyumbang kecelakaan tertinggi. Rendahnya  pembiayaan  untuk  kegiatan  keselamatan  menjadi  alasan  banyak  perusahaan  konstruksi terlibat  dalam  kecelakaan.  Pemerintah  mengeluarkan  regulasi  PermenPUPR  No.  10/2021  yang didalamnya mengatur biaya SMKK. Studi ini menganalisis komponen dan besaran biaya keselamatan dengan  implementasi  program  dan  Kinerja  K3L  proyek  konstruksi  jembatan  di  PT.X.  Desain penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  naratif  analisis  dengan  pendekataan  secara kuantitatif.  Populasi  berjumlah  400  orang dari  4 proyek dengan  teknik pengumpulan  sampel  dengan clustered  random  sampling dan  ditemukan  berjumlah  80  orang.  Pengumpulan  data  menggunakan kuesioner  dan  observasi  data  sekunder.  Analisis  data  yang  digunakan  adalah  uji Chi-square .  Hasil penelitian  ini  adalah  57%  responden  menyatakan  kinerja  K3L  yang  buruk  jika  biaya  keselamatan tidak dianggarkan dengan baik. Terdapat hubungan antara komponen biaya dan besaran biaya SMKK dengan  Kinerja K3L. Namun komponen biaya penyiapan SMKK ( p-value 0,164), biaya asuransi dan perizinan  ( p-value 0,108),  biaya  konsultasi  dengan  ahli  ( p-value 0,654)  tidak  berhubungan  dengan implementasi  program  K3L.  Dari  penelitian  ini  disimpulkan  komponen  biaya  dan  besaran  biaya SMKK yang dianggarkan dengan baik akan meningkatkan kinerja K3L.
Kata kunci : Biaya Keselamatan, Program Keselamatan, Kinerja Keselamatan

## Pendahuluan
Kegiatan konstruksi bangunan merupakan  kegiatan  yang  mempunyai  risiko pekerjaan  yang  sangat  tinggi  terhadap  potensi kecelakaan  kerja  dan  penyakit  akibat  kerja (PAK).  Pada  kegiatan  konstruksi  sendiri merupakan  salah  satu  pekerjaan  padat  karya, yaitu  dalam  melakukan  suatu  pekerjaan banyak melakukan kegiatan secara manual dan melibatkan banyak pekerja. Hal itu menyebabkan pekerja konstruksi pada bangunan  memiliki  risiko  yang  cukup  tinggi terdampak  bahaya  yang  mampu  mengancam dan membahayakan keselamatan serta
Kesehatan dirinya selama pekerjaa berlangsung.  Disebutkan  sektor  konstruksi merupak  pekerjaan  risiko  tinggi,  karena pekerjaan  konstruksi  ini  memiliki  risiko kecelakaan  kerja  fatal  atau  meninggal  dunia lebih tinggi 5 kali lipat dan 2,5 kali lebih tinggi risiko  cedera  utama  dibandingkan  bidang manufaktur [1] .
Angka  kecelakaan  kerja  di  Indonesia pada tahun 2015, 32% kecelakaan kerja terjadi di  sektor  konstruksi  dan  manufaktur,  9% sektor  transportasi,  4%  sektor  kehutanan,  2% sektor  pertambangan  dan  lainnya  adalah  pada
sektor  selain  tersebut [2] .  Angka  kejadian kecelakaan kerja di sektor konstruksi bangunan  cenderung  diakibatkan  oleh unsafe act dari  pekerja  itu  sendiri [3] .  Melalui penelitian  di  proyek  konstruksi  menyebutkan, 88%  kecelakaan  oleh  perilaku  pekerja,  10% akibat  dari  lingkungan  dan  2%  disebabkan faktor lainnya [4] .
Menurut  Undang-Undang  Nomor  02 Tahun  2017  tentang  Jasa  Konstruksi,    upaya penyelenggaraan  kegiatan  konstruksi  wajib memenuhi  seluruh  ketentuan  yang  berlaku terkait  keselamata  keteknikan  konstruksi, keamanan konstruksi, keselamatan dan kesehatan  kerja,  perlindungan  terhadap  tenaga kerja  dan  keselamatan  lingkungan  untuk mencapai  tujuan  yaitu  mewujudkan  ketertiban penyelenggaraan  pekerjaan  konstruksi  di Indonesia.  Dalam  peraturan  tersebut  juga disebutkan  pada  Pasal  59  tertuang  bahwa setiap  penyelenggaraan  pekerjaan  konstruksi, pengguna  jasa  (pemilik  pekerjaan)  dan penyedia  jasa  (kontraktor)  wajib  memenuhi standar  keamanan,  keselamatan,  kesehatan, dan  juga  keberlanjutan.  Hal  ini  juga  tertuang dalam  (PP)  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  No.  14  Tahun  2021  tentang perubahan atas PP No. 22 Tahun 2020 tentang peraturan  pelaksanaan  UU  No.  2  Tahun  2017 tentang Jasa Konstruksi di Pasal 84 F [5-6] .
Dalam  industri  konstruksi,  kontraktor utama  ( main  contractor )  bertanggung  jawab menerapkan praktik kerja aman dan memberikan tindakan pencegahan yang diperlukan  untuk  memastikan  lokasi  kerja berada dalam kendali dan pengawasan mereka, sehingga  cukup  baik  dan  aman,  melindungi pekerja  dan  masyarakat [8] .  Sistem  kerja  aman dikembangkan  oleh  kontraktor  dalam  upaya kegiatan  pencegahan  kecelakaan  kerja  dan penyakit yang timbul akibat pekerjaan melalui program  Keselamatan  Kesehatan  Kerja  (K3) yang ada dalam perusahaan.
Dalam lingkungan tender yang kompetitif,  proses  penilaian  atau  pemilihan kontraktor  harus  secara  adil  menguntungkan bagi para peserta tender yang telah memasukkan  kewajiban  keselamatan  kerja dibandingkan  dengan  kontraktor  yang  tidak memasukkan unsur keselamatan yang memadai  dalam  proposal  tender [8] .Agar  dapat meningkatkan  atau  memperbaiki  kondisi  area kerja  dan  agar  dapat  melaksanakan  program- program  K3  demi  kegiatan  operasional  yang aman,  prinsip-prinsip  dan  metode  pembiayaan K3 di proyek konstruksi mulai dikembangkan. Di  Hongkong, The  Pay  for  Safety  Scheme merupakan  pedoman  yang  dipahami  dan diikuti  oleh  pemangku  kepentingan  dalam industri konstruksi untuk meningkatkan kinerja keselamatan di proyek. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)  harus  didukung  oleh  sejumlah  biaya agar  efisien  dalam  mengurangi  tingkat kecelakaan  dan  kematian  pada  pekerja konstruksi.  Statistik  menunjukkan  bahwa angka  kematian  yang  terjadi  di  sektor konstruksi termasuk yang tertinggi dibandingkan  dengan  sektor  lainnya.  Masalah ini  disebabkan  oleh  penanganan  yang  buruk dalam  manajemen  K3  kontraktor  karena jumlah  dana  yang  dialokasikan  tidak  cukup untuk memenuhi kepatuhan tersebut [9] .
PT  X  merupakan  perusahaan  jasa konstruksi  badan  usaha  milik  negara  terdiri dari  beberapa  unit  usaha/bisnis,  yaitu  unit bisnis gedung, sumberdaya air, dan infrastruktur  jalan  dan  jembatan.  Perbedaan pekerjaan  konstruksi  yang  dijalankan  oleh  PT X membuat fenomena adanya sistem manajemen  keselamatan  dan  kesehatan  kerja yang  tidak  seragam  akibat  jenis  pekerjaan, metode  yang  digunakan,  nilai  kontrak,  lokasi pekerjaan dan leadership dari pimpinan proyek serta pembiayan SMKK pada setiap proyeknya.

## Metode
Studi  ini  menganalisis  komponen  dan besaran
biaya keselamatan dengan implementasi  program  dan  Kinerja  K3L proyek  konstruksi  jembatan  di  PT.  X.  Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  naratif  analisis  dengan  pendekataan secara  kuantitatif.  Populasi  berjumlah  400 orang  dari  4  proyek  konstruksi  dengan  teknik pengumpulan sampel dengan clustered random sampling dan ditemukan berjumlah 80
orang dengan  di  kategorikan 5 orang  manager proyek,  5  orang  HSE  dan  5  orang  Pekerja bangunan.  Variabel  bebas  pada  penelitian  ini adalah  9  komponen  biaya  dalam  SMKK  dan besaran  biaya  SMKK,  sedangkan  variabel terikatnya  adalah  implementasi  program  K3L dan kinerja K3L. Pengumpulan data menggunakan  kuesioner  dan  observasi  data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah uji Chi-square .

## Hasil
Hasil penelitian  ini tersaji pada tabel berikut : Karakteristik Responden Penelitian
Tabel 1 Karakteristik Responden Variabel Klasifikasi Jumlah n Persentas e (%) Jenis Kelamin Perempuan 1 4 16.3 Laki-laki 7 2 83.7 Masa Kerja < 2 Tahun 1 4 16.3 2 – 5 Tahun 1 3 15.1 6 – 10 Tahun 3 5 40.7 >10 Tahun 2 4 27.9 Jabatan Manager Proyek 2 1 24.4 QHSSE 2 0 23.3 Pekerja 4 5 52.3 Pendidika n S2/S3 7 8.1 D3/D4/S1 4 6 53.5 SMA/Di bawahnya 3 3 38.4
Dari  data  di  atas  diketahui  persebaran responden  berdasarkan  jenis  kelamin,  Laki- laki  menjadi  responden  yang  paling  dominan dengan  jumlah  72  orang  (83.7%).  Sedangkan
responden  perempuan  hanya  sebanyak  14 orang  (16.3%).  Pekerjaan  konstruksi  sangat berkaitan  dengan  pekerjaan  fisik,  cuaca ekstrem dan kondisi geografis yang bervariasi,
sehingga  sangat  umum  pekerja  laki-laki menjadi dominan pada penelitian ini.
Selanjutnya  pada  variabel  massa  kerja diketahui  paling  banyak  pada  6  –  10  Tahun (40.7%),  kedua  adalah  >10  tahun  (27.9%), sedangkan  urutan  selanjutnya  adalah  pekerja dengan masa kerja <2.5 tahun (16.3%) dan 2 - 5  Tahun  adalah  sebanyak  15.1%.  hal  ini menunjukkan  pekerjaan  konstruksi  dalam penelitian  ini  didominasi  oleh  pekerja  dengan pengalaman  kerja  yang  lama  dikarenakan pekerjaan  bersifat  spesifik  dan  umumnya menggunakan  tenaga  kerja  yang  sudah berpengalaman atau expert di bidang konstruksi jembatan.
Pada  variabel  jabatan  responden  telah dibagi sesuai sampling dalam metode
penelitian agar mendapatkan berbagai persepsi mengenai  biaya  penerapan  SMKK  dengan kinerjanya,  sehingga  didapatkan  hasil  paling banyak  didominasi  oleh  pekerja  dengan juml;ah 45 orang (52.3%), kemudian Manager proyek sebanyak 24.4% dan QHSSE sebanyak 23.3%.
Berdasarkan distribusi frekuensi Pendidikan responden didominasi oleh pekerja dengan  Pendidikan  D3/D4/S1  sebanyak  46 orang (53.5%), sedangkan urutan kedua adalah SMA/Di  bawahnya  dengan  jumlah  33  orang (38.4%),  dan  yang  paling  sedikit  adalam tingkat  pendidikan  S2/S3  sebanyak  7  orang (8.1%).

## Kinerja K3L
Tabel 2 Perbandingan Nilai Kontrak, Nilai SMKK dan Kinerja K3L
Nama Proyek SMKK Nilai Pengukuran Kinerja K3L Nilai Kontrak Nilai SMKK Besaran Biaya SMKK Proyek 1-ongoing 105,771,775,000 2,150,540,000 2.03% 95.00% Proyek 2-ongoing 615,000,000,000 2,517,015,000 0.41% 75.00% Proyek 3-ongoing 575,498,519,045 2,991,900,000 0.52% 81.00% Proyek 4-ongoing 322,380,428,000 3,572,957,562 1.11% 89.00% Proyek 5-FHO 717,523,452,100 4,109,620,000 0.57% 78.00% Dalam  penelitian  ini  kinerja  K3  adalah persepsi  besaran  biaya  K3  pada  setiap komponen dalam hubungannya dengan peningkatan  kinerja  pada  masing-masing komponen biaya. Berdasarkan telaah dokumen yang  ada  di  PT  X,  peneliti  menyajikan  tabel diatas  membandingkan  4  proyek  sampel  yang masih  berjalan  dan  1  proyek  sampel  yang sudah  dilakukan  serah  tetima  pekerjaan dengan  perbandingan  nilai  kontrak,  nilai SMKK,  besaran  biaya  SMKK  dan  nilai pengukuran kinerja K3L dari hasil pengukuran kinerja K3L pada triwulan terakhir proyek.
Hubungan  Komponen  Biaya  dan  Besaran Biaya SMKK dengan Implementasi Program K3L
Berdasarkan  uji  analisis  hubungan mengenai  besaran  biaya  dan  komponen  biaya SMKK  dengan  implementasi  program  K3L didapatkan hasil bahwa sebagai berikut :
Biaya  Penyiapan  dokumen  SMKK dilakukan  uji  hubungan  menggunakan  chi- square  didapatkan  hasil  p-value  sebesar  0,164 (>0,05) artinya tidak terdapat hubungan antara biaya  penyiapan  dokumen  SMKK  dengan implementasi program K3L.
Pada variabel komponen biaya sosialisasi promosi pelatihan ditemukan bahwa terdapat  hubungan  yang  signifikan  dengan  p- value  sebesar  0,007  (<0,005).  Hasil  ini
didukung  oleh  nilai  OR  =  3,923  yang  artinya besaran komponen biaya yang kurang dianggarkan akan meningkatkan risiko sebesar 3,9  kali  lebih  besar  memiliki  implementasi program K3L yang buruk.
Variabel  komponen  biaya  APD  dan APK  diketahui  nilai  P-value  adalah  0,000 (<0,05),  maka  dapat  disimpulkan  terdapat hubungan  yang  signifikan  antara  komponen biaya  APD  dan  APK  dengan  implementasi program  K3L.  Hasil  uji  statistik  juga menunjukkan  nilai  OR  sebesr  9,857,  artinya alokasi  anggaran  pada  komponen  biaya  APD dan  APK  yang  buruk  dapat  meningkatkan risiko 9,8 kali lebih besar memiliki implementasi program K3L yang buruk.
Pada  komponen  biaya  Asuransi  dan perizinan diketahui bahwa nilai p-value adalah 0,108(>0,05),  hal  tersebut  artinya  tidak terdapat  hubungan  yang  signifikan  antara komponen  biaya  asuransi  dan  perizinan dengan implementasi program K3L.
Variabel Personel keselamatan diketahui p-value  sebesar  0,000  (<0,05)  artinya  terdapat hubungan  yang  signifikan  antara  personel keselamatan  dengan  implementasi  program K3L.  hasil  ini  didukung  adanya  nilai  OR sebesar  15.000  artinya  alokasi  anggaran  biaya personel  keselamatan  yang  kurang  dapat meningkatkan  risiko  implementasi  program K3L yang buruk sebesar 15 kali lipat.
Komponen  biaya  fasilitas  kesehatan menjukkan  p-value  sebesar  0,000  artinya terdapat  hubungan  yang  signifikan  antara komponen  biaya  fasilitas  kesehatan  dengan implementasi  program  K3L.  hal  ini  juga didukung  nilai  OR  sebesar  7.789,  artinya fasilitas  dan  aktivitas  pengelolaan  kesehatan yang buruk  memiliki  risiko  sebesar  7,789  kali
lebih  besar  terdapat  implementasi  program K3L yang buruk.
Komponen biaya rambu dan manajemen lalu  lintas  menunjukkan  nilai  p-value  sebesar 0,000 (<0,05), artinya terdapat hubungan yang signifikan  antara  komponen  biaya  rambu  dan manajemen  lalu  lintas  dengan  implementasi program  K3L.  nilai  OR  diketahui  sebesar 8,182  yang  artinya  alokasi  anggaran  rambu dan  manajemen  lalu  lintas  yang  kurang memiliki  risiko  lebih  besar  8  kali  lipat mengalami  implementasi  program  K3L  yang buruk.
Variabel  komponen  biaya  konsultasi ahli  menunjukkan nilai  P-value  sebesar  0,654, artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan  antara  biaya  konsultasi  ahli  dengan implemtasi K3L.
Pada  komponen  kegiatan  lain  yang menunjang  pengendalian  risiko  menunjukkan nilai  p-value  sebesar  0,002  (<0,05)  artinya terdapat  hubungan  yang  signifikan  antara anggaran  kegiatan  lain  dalam  pengendalian risiko dengan implementesi program K3L. hal ini didukung nilai OR sebesar 4,950, sehingga disimpulkan  alokasi  anggaran  pada  kegiatan lain  dalam  pengendalian  risiko  yang  kurang, berisiko  4,9  kali  lebih  besar  memiliki impelementasi program K3L yang buruk.
Pada  besaran  biaya  SMKK,  diketahui nilai  p-value  sebesar  0,001  (<0,05)  hal  ini berarti  terdapat  hubungan  yang  signifikan antara besaran biaya SMKK dengan implementasi  program  K3L  dan  diperkuat dengan nilai OR sebesar 5,592, sehingga dapat disimpulkan  bahawa  besaran  biaya  SMKK yang  kurang  akan  berisiko  5,592  kali  lebih besar  memiliki  implementasi  program  K3L yang kurang baik.
Tabel 3 Hubungan Besaran dan Komponen Biaya SMKK dengan Implementasi Program K3L
Besaran dan Komponen Biaya SMKK Implemetasi Program K3L P Val ue OR Buruk Baik n % n % Penyiapan Dokumen SMKK Kurang  38 71. 7 15 28. 3 0.16 4 2.111 (0.850 - 5.241) Baik  18 54. 5 15 45. 5 Sosialisasi Promosi dan Pelatihan Kurang  42 76. 4 13 23. 6 0,00 7 3.923 (1.529 - 10.063 ) Baik  14 45. 2 17 54. 8

## APD & APK
Kurang  42 85. 7 7 14. 3 0,00 0 9.857 (3.484 - 27.889 ) Baik  14 37. 8 23 62. 2 Asuransi dan Perizinan Kurang 34 73. 9 12 26. 1 0,10 8 2.318 (0,937 - 5.737) Baik  22 55. 0 18 45. 0 Personel Keselamatan Kurang 35 92. 1 3 7.9 0,00 0 15.000 (4.048 - 55.579 ) Baik  21 43. 8 27 56. 3 Fasilitas Kesehatan Kurang 37 86. 0 6 14. 0 0,00 0 7.789 (2.721 - 22.300 ) Baik  19 44. 2 24 55. 8
Besaran dan Komponen Biaya SMKK Implemetasi Program K3L P Val ue OR Rambu dan Lalu lintas Kurang 45 81. 8 10 18. 2 0,00 0 8.182 (2.994 - 22.361 ) Baik  11 35. 5 20 64. 5 Konsultasi Ahli Kurang  19 70. 4 8 29. 6 0.65 4 1.412 (0.530 - 3.763) Baik  37 62. 7 22 37. 3 Kegiatan Lain pengendalian risiko Kurang  36 81. 8 8 18. 2 0.00 2 4.950 (1.864 - 13.143 ) Baik  20 47. 6 22 52. 4 Besaran Biaya SMKK Kurang  25 75. 8 8 24. 2 0.00 1 5.592 (2.111 - 14.813 ) Baik  19 35. 8 34 64. 2

## Hubungan  Komponen  Biaya  dan  Besaran Biaya SMKK dengan Kinerja K3L
Berdasarkan  uji  analisis  hubungan  di atas  mengenai  besaran  biaya  dan  komponen biaya  SMKK  dengan  Kinerja  K3L  didapatkan hasil bahwa sebagai berikut :
Pada variabel komponen biaya penyiapan  dokumen  SMKK  dengan  Kinerja K3L  dapat  disimpulkan  memiliki  hubungan yang  signifikan  dengan  peningkatan  kinerja K3L yang baik. Hal ini juga didukung dengan nilai  OR  =  3,289,  artinya  kurangnya penganggaran  biaya  penyiapan  dokumen SMKK  berisiko  3,2  kali  lebih  besar  akan memiliki kinerja K3L yang buruk.
Pada variabel komponen biaya sosialisasi  promosi  dan  pelatihan,  ditemukan p-value  sebesar  0,008,  artinya  terdapat hubungan  yang  signifikan  antara  alokasi anggaran  biaya  sosialisasi  promosi  dan pelatihan dengan kinerja K3L proyek jembatan.  Hal  ini  juga  didukung  adanya  nilai OR sebesar 3,667, sehingga dapat disimpulkan kurangnya  biaya  sosialisasi  promosi  dan pelatihan  berisiko  pada  buruknya  kinerja  K3L proyek jembatan 3,6 kali lebih besar.
Pada variabel komponen biaya APD dan APK  diketahui  p-value  sebesar  0,000  (<0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa komponen biaya  APD  dan  APK  terdapat  hubungan  yang
signifikan  dengan  kinerja  K3L,  hubungan tersebut  diperkuat  adanya  nilai  OR  sebesar 21,333,  artinya  biaya  APD  dan  APK  yang buruk berisiko lebih besar 21,3 kali lebih besar pada kinerja K3L yang buruk.
Pada  komponen  biaya  asuransi  dan perizinan  diketahui  nilai  p-value  sebesar 0,005,  artinya  terdapat  hubungan  yang signifikan  antara  biaya  asuransi  dan  perizinan dengan  kinerja  K3L.  Hasil  ini  didukung  nilai OR  sebesar  4,148,  dapat  diartikan  biaya asuransi  yang  kurang  dianggarkan  memiliki risiko  4,1  kali  lebih  besar  akan  mengalami kinerja K3L yang buruk.
Variabel personel keselamatan diketahui p-value sebesar 0,003 (<0,05), artinya terdapat hubungan  yang  signifikan  antara  biaya personel keselamatan dengan kinerja K3L. Hal ini  didukung  nilai  OR  sebesar  4,845.  Dapat diartikan  biaya  personel  keselamatan  yang dianggarkan  kurang  baik  berisiko  4,8  kali memiliki kinerja K3L yang buruk.
Komponen  biaya  fasilitas  kesehatan didapatkan  hasil  nilai  p-value  sebesar  0,022 (<0,05)  artinya  biaya  fasilitas  kesehatan berhubungna  signifikan  dengan  kinerja  K3L proyek  jembatan.  Hasil  ini  didukung  adanya nilai  OR  sebesar  3,241.  Dapat  diartikan  biaya fasilitas  kesehatan  yang  kurang  dianggarkan berisiko  3,2  kali  lebih  besar  memiliki  kinerja K3L yang buruk.
Komponen  biaya  mengenai  rambu  dan manajemen  lalu  lintas  menunjukkan  nilai  p- value  sebesar  0,006  (<0,05)  artinya  biaya rambu dan manajemen lalu lintas berhubungan signifikan  dengan  kinerja  K3L.  Hasil  uji statistik  juga  menunjukkan  nilai  OR  sebesar 3,808.  Artinya  biaya  rambu  dan  lalu  lintas yang  kurang  dianggarkan  berisiko  3,8  kali memiliki kinerja K3L yang buruk.
Pada  variabel  konsultasi  ahli  diketahui nilai  p-value  sebesar  0,016  (<0,05).  Nilai  OR yang  muncul  dalam  uji  statistik  ini  adalah 3,875,  artinya  biaya  konsultasi  yang  kurang dianggarkan  dengan  baik  memiliki  risiko  3,8 kali  lebih  besar  memiliki  kinerja  K3L  yang buruk.
Pada  komponen  kegiatan  lainnya  yang menunjang  pengendalian  risiko  nilai  p-value sebesar  0,000  (<0,05),  didukung  juga  dengan nilai  OR  sebesar  6,750,  artinya  biaya komponen  kegiatan  yang  tidak  dianggarkan dengan  baik  berisiko  6,7  kali  lebih  besar memiliki kinerja K3L yang buruk.
Pada besaran biaya SMKK, diketahui p- value sebesar 0,024, artinya terdapat hubungan yang  signifikan  antara  besaran  biaya  SMKK dengan  kinerja  K3L.  Nilai  OR  yang  diketahui adalah  0,331.  Sehingga  dapat  diartikan  bahwa besaran  biaya  yang  baik  menjadi  faktor pencegah terjadinya kinerja yang buruk.

## Tabel 4 Hubungan Besaran dan Komponen Biaya SMKK dengan Kinerja K3L
Besaran dan Kompone n Biaya SMKK Kinerja K3L P Val ue OR Buruk Baik n % n % Penyiapan Dokumen SMKK Kurang 3 0 71.4 1 2 28. 6 0,01 5 3.2
89
(1.3 42- 8.0 Baik 1 9 43.2 2 5 56. 8
Besaran dan Kompone n Biaya SMKK Kinerja K3L P Val ue OR 64) Sosialisasi Promosi dan Pelatihan Kurang 3 5 70.0 1 5 30. 0 0,00 8 3.6 67 (1.4 87- 9.0 43) Baik 1 4 38.9 2 2 61. 1
APD &
APK Kurang 3 2 91.4 3 8.6 0,00 0 21. 333 (5.7 05- 79. 771 )
Baik 1 7 33.3 3 4 66. 7
Asuransi
dan Perizinan Kurang 2 8 75.7 9 24. 3 0,00 5 4.1
48
(1.6 20-
10. 622 ) Baik 2 1 42.9 2 8 57. 1
Personel
Keselamat an
Kurang 2 6 78.8 7 21. 2 0,00 3 4.8
45
(1.7 90- 13.
114
)
Baik 2 3 43.4 3 0 56. 6 Fasilitas Kesehatan Kurang 2 5 73.5 9 26. 5 0,02 2 3.2 41
Besaran dan Kompone n Biaya SMKK Kinerja K3L P Val ue OR Baik 2 4 46.2 2 8 53. 8 (1.2 70- 8.2 70) Rambu dan Lalu lintas Kurang 3 3 71.7 1 3 28. 3 0.00 6 3.8 08 (1.5 46- 9.3 76) Baik 1 6 40.0 2 4 60. 0 Konsultasi Ahli Kurang 2 1 77.8 6 22. 2 0.01 6 3.8
75
(1.3 68- 10.
977
) Baik 2 8 47.5 3 1 52. 5 Kegiatan Lain pengendal ian risiko Kurang 3 5 77.8 1 0 22. 2 0.00 0 6.7 50 (2.5 99-
17. 528
)
Baik 1
4 34.1 2 7 65. 9 Besaran Biaya SMKK Kurang 1 6 42.1 2 2 57. 9 0.02 4 0.3 31 (0.1 36- 0.8 03)
Baik 3 3 68.8 1 5 31. 3

## Pembahasan
Dalam  penelitian  ini  terdapat  3  variabel yang tidak berhubungan yaitu komponen biaya penyiapan  dokumen  SMKK,  Asuransi  dan perizinan dan Konsultasi ahli dengan implementasi  program  K3L.  Hal  ini  dapat disebabkan karena sebagian responden menganggap penyiapan dokumen SMKK tidak memerlukan anggaran karena dilakukan pegawai  yang  sudah  dibayarkan  oleh  gaji pegawai dalam biaya umum proyek konstruksi. Selain itu komponen biaya asuransi dan perizinan kemungkinan disebabkan kondisi  dilingkungan  proyek  dimana  asuransi adalah  hal  wajib  yang  dilakukan  oleh manajemen  proyek  dan  tidak  masuk  dalam program K3L secara langsung.
Dari seluruh variabel yang berhubungan sesuai  dengan  kondisi  yang  ada  dilingkungan proyek  pada  komponen  biaya  sosialisasi promosi dan pelatihan penting dalam menjalankan  program  K3L  yang  bertujuan meningkatkan  awareness  pekerja  terhadap keselamatan  dan  kesehatan  kerja  di  lokasi proyek.  Kegiatan  sosialisasi  promosi  dan pelatihan ini antara lain adalah kegiatan safety talk,  pembuatan  papan  informasi,  banner keselamatan  dan  pelatihan  dasar  K3  bagi pekerja.  salah  satu  kriteria  dalam  kinerja  K3L yaitu  meminalkan  risiko  dan  memenuhi ketentuan  regulasi  yang  berlaku.  Adanya sosialisasi  dapat  meningkatkan  awareness pekerja  terhadap  keselamatan.  Kegiatan  ini tentunya membutuhkan biaya seperti konsumsi extrafooding  bagi  pekerja  agar  lebih  menarik dalam  pelaksanaan  sosialisasi.  Pembuatan papan  informasi  adalah  media  promosi  dan sosialisasi  yang  ada  di  area  kerja  agar  pekerja bisa mengetahui informasi mengenai keselamatan,  seperti  bahaya  di  lokasi  kerja, nomor  penting  untuk  keadaan  darurat  dan statistik  pekerjaan.  Sedangkan  pelatihan  dapat meningkatkan  kompetensi  pekerja  seperti pelaksanaan  simulasi  tanggap  darurat  untuk meningkatkan  respon  time  ketika  kejadian darurat benar-benar terjadi.
Program-program  K3L  bertujuan  untuk mengendalikan  risiko  K3  dari  segi  teknis,
manusia  dan  sistem  yang  membutuhkan  biaya dalam  menerapkannya.  Besaran  biaya  tidak dapat distandarkan dalam presentase dikarenakan  setiap  proyek  memiliki  risiko yang berbeda.  Sehingga  besaran  biaya  SMKK harus dihitung berdasarkan identifikasi bahaya dan  penilaian  risiko,  selanjutnya  penetapan pengendalian  sesuai  hirarki  pengendalian risiko dan dilanjutkan dengan mengidentifikasi sasaran  dan  program  yang  akan  dijalankan kemudian menentukan sumber daya dari setiap identifikasi  bahaya.  Misal  dalam  bentuk orang/material  dan  biaya.  Besaran  biaya  yang dianggarkan  dengan  baik  dapat  memenuhi pengendalian  risiko  yang  ditetapkan,  sehingga proyek konstruksi jembatan dapat meminimalkan risiko yang ada dan meningkatkan  kepatuhan  terhadap  regulasi keselamatan yang berlaku [7] .
Pada  kondisi  kinerja  K3L  di  proyek jembatan,  penyiapan  dokumen  SMKK  adalah hal  yang  penting,  karena  segala  hal  yang berhubungan  dengan  Keselamatan  konstruksi direncanakan  didalam  penyiapan  dokumen SMKK.  Penyiapan  dokumen  ini  meliputi dokumen rencana SMKK yang akan dipresentasikan  oleh  kepala  proyek  kepada departemen  QHSSE  PT.  X  untuk  memberi masukan  atas  rencana  yang  dilaksanakan untuk  mengendalikan  risiko  atas  keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan lingkungan, keselamatan pekerja, dan keselamatan  publik.  Rencana  yang  baik tentunya  mendukung  penerapan  kinerja  K3L yang  baik,  karena  diharapkan  setiap  level pekerja  mengetahui  apa  yang  menjadi  risiko dari  pekerjaan  dan  ketentuan  yang  harus dipenuhi.  Sehingga  dapat  meminimalkan tindakan  dan  kondisi  tidak  aman  yang berujung  pada  kecelakaan  dan  melengkapi  sel salah  satu  kriteria  dalam  kinerja  K3L  yaitu meminalkan  risiko  dan  memenuhi  ketentuan regulasi  yang  berlaku.  Adanya  sosialisasi dapat meningkatkan awareness pekerja terhadap  keselamatan.  Kegiatan  ini  tentunya membutuhkan biaya seperti konsumsi extrafooding  bagi  pekerja  agar  lebih  menarik
dalam  pelaksanaan  sosialisasi.  Pembuatan papan  informasi  adalah  media  promosi  dan sosialisasi  yang  ada  di  area  kerja  agar  pekerja bisa mengetahui informasi mengenai keselamatan,  seperti  bahaya  di  lokasi  kerja, nomor  penting  untuk  keadaan  darurat  dan statistik  pekerjaan.  Sedangkan  pelatihan  dapat meningkatkan  kompetensi  pekerja  seperti pelaksanaan  simulasi  tanggap  darurat  untuk meningkatkan  respon  time  ketika  kejadian darurat  benar-benar  terjadi.uruh  ketentuan regulasi terkait keselamatan.
Sesuai  dengan  kondisi  proyek  jembatan biaya  APD  dan  APK  adalah  hal  yang  penting sebagai kewajiban utama untuk meminimalkan risiko bagi pekerja. APD yang ada dilingkungan proyek jembatan terbagi menjadi dua  kategori,  yaitu  APD  wajib  dan  APD khusus.  APD  tersebut  berfungsi  sebagai  alat pelindung  pekerja  dari  keparahan  yang diterima jika terjadi insiden. APD wajib antara lain  adalah  helm,  rompi  dan  sepatu  safety, sedangkan  APD  khusus  digunakan  pada pekerjaan  khusus  seperti  sarung  tangan  untuk pekerjaan berkaitan dengan pembesian, topeng apron  dan  sarung  tangan  las  khusus  untuk pekerjaan  pengelasan,  body  harness  untuk pekerjaan  diketinggian,  pelampung  untuk pekerjaan  di  atas  air.  Alat  pengaman  kerja yang  harus  direncanakan  dalam  biaya  SMKK antara  lain  ada  pengadaan  safety  net,  safety deck,  life  line,  wing  net,  guard  railing, barricade  dan  lainnya  sesuai  identifikasi bahaya yang ada di proyek. Alokasi yang baik dalam rencana K3L sangat menentukan kinerja K3L  dalam  pemenuhan  APD  dan  APK  di lingkungan  proyek  jembatan.  Dengan  alokasi yang  jelas  HSE  dapat  dengan  mudah menyediakannya  untuk  meminimalisir  risiko dan kecelakaan yang terjadi [7] .
Diproyek jembatan biaya ini dianggarkan  untuk  pemenuhan  asuransi  BPJS ketenagakerjaan  dan  kesehatan,  surat  izin kelaikan  alat,  suat  izin  operator  dan  surat  izin pengesahan P2K3. Surat izin kelaikan alat dan surat  izin  operator  adalah  ketentuan  wajib yang diatur oleh regulasi PERMENAKER No. 08  tahun  2020  tentang  K3  Pesawat  Angkat
Angkut.  Pada  proyek  konstruski  jembatan penggunaan  alat  berat  adalah  risiko  yang tinggi  sehingga  pencegahan  risikonya  perlu dianggarkan  dengan  baik.  Pada  pengesahan P2K3 harus dilakukan sebagai bentuk komitmen proyek dalam menjangkau partisipasi  seluruh  level  untuk  membahas  K3 di Proyek.
Personel  Keselamatan  terdiri  atas  ahli K3,  petugas  K3,  petugas  tanggap  darurat, petugas P3K, petugas pengatur lalu lintas, dan petugas medis. Kelengkapan personil Keselamatan yang berkompeten tentunya akan meningkatkan  kinerja  K3L.  Personil  yang cukup  secara  jumlah  dan  kompetensi  dapat meningkatkan  pengawasan  terhadap  pekerjaan yang  berlangsung,  personil  yang  berkompeten akan  meningkatkan  kesadaran  pekerja  dan memberikan  saran  dalam  mengendalikan risiko dengan tepat, sehingga mampu mengurangi risiko kecelakaan konstruksi.
Fasilitas  kesehatan  di  proyek  jembatan adalah  berupa  peralatan  P3K,  ruangan  P3K dam  aktivitas  seperti  pemeriksaan  kesehatan. Untuk  mengendalikan  risiko  tinggi  pada proyek konstruksi jembatan adalah memastikan operator memiliki kesehatan yang prima  untuk  bekerja,  maka  dari  itu  perlu dilakukan  pemeriksaan  kesehatan  fit  to  work, untuk meminimalisir kecelakaan akibat human error.
Kondisi  di  proyek  konstruksi  rambu adalah  hal  penting  sebagai  petunjuk  bagi pekerja mengenai kewajiban, informasi umum, larangan,  peringatan,  bahaya  dan  petunjuk keselamatan. Semakin tepat dan banyak rambu yang  sesuai  dapat  meminimalkan  kejadian kecelakaan akibat ketidaktahuan  pekerja mengenai  bahaya  yang  ada.  Rambu-rambu dalam  pekerjaan  konstruksi  perlu  banyak dalam  hal  peringatan  jatuh  dari  ketinggian, peringatan  operasi  alat  berat,  informasi kewajiban  penggunaan  APD,  dan  lainnya. Pada  aspek  manajemen  lalu  lintas  perlu  ada rambu  yang  mengatur  arah  dan  kecepatan kendaraan, serta informasi mengenai peringatan pekerjaan konstruksi bagi
masyarakat  yang  melintas.  Selain  itu  perlu
adanya pengatur lalu lintas, traffic cone, rotary lamp dan lampu selang. Adanya informasi dan pengaturan lalu lintas ini diharapkan masyarakat  yang  melalui  proyek  konstruksi jembatan lebih paham risiko dan terhindar dari kecelakaan kepada masyarakat/publik.
Komponen  Konsultasi  dengan  ahli adalah  hal  yang  wajib  dianggarkan  dengan baik, di mana proyek jembatan perlu mendapat masukan  dan  arahan  dari  ahli  atas  pekerjaan yang  berlangsung.  Semakin  baik  penerapan K3L yang disarankan  oleh  ahli  maka  semakin baik kinerja K3L proyek kosntruksi jembatan.
Biaya  pengendalian  lainnya  dalam pengendalian  risiko  perlu  dianggarkan  dengan baik  dengan  item  yang  harus  sesuai  dengan risiko  bahaya  yang  ada.  Dalam  konstruksi jembatan  biasanya  biaya  pada  komponen  ini
antara lain adalah biaya APAR, sirine, bendera K3, jalur evakuasi, pemeriksaan dan pengujian lingkungan  kerja,  pelaksanaan  audit  internal, pelaporan  penerapan  SMKK dan penyelidikan insiden.  Tentunya  kegiatan  tersebut  dapat menjadi faktor dalam mengendalikan kecelakaan  dan  meningkatkan  kepatuhan terhadap  Undang-Undang  keselamatan  yang berlaku.
Besaran  biaya yang  baik  menjadi  faktor pencegah  terjadinya  kinerja  yang  buruk. Besaran  biaya  yang  dianggarkan  dengan  baik dapat  memenuhi  pengendalian  risiko  yang ditetapkan, sehingga proyek konstruksi jembatan dapat meminimalkan risiko yang ada dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi keselamatan yang berlaku.

## KESIMPULAN
Dari  penelitian  tersebut  disimpulkan 57,0%  Responden  menyatakan  Kinerja  K3L akan  buruk  jika  biaya  SMKK  pada  setiap komponen  tidak  dianggarkan  dengan  baik. 52,3%  Responden  menyatakan  Implementasi Program  K3L  akan  buruk  jika  biaya  SMKK pada  setiap  komponen  tidak  dianggarkan dengan baik. Besaran biaya SMKK tidak dapat distandarkan  dalam  persentase  biaya  dari  nilai kontrak,  melainkan  dari  hasil  perhitungan  dari pengendalian yang akan dilakukan.
Disimpulkan  seluruh  variabel  komponen biaya  dan  besaran  biaya  SMKK  terdapat hubungan yang signifikan dengan implementasi  program  K3L.  Kecuali,  pada komponen  biaya  penyiapan  SMKK,  biaya asuransi  dan  perizinan,  dan  biaya  konsultasi dengan  ahli  tidak  memiliki  hubungan  dengan implementasi  program  K3L.  Pada  variabel yang  berhubungan  terdapat  nilai  OR  sebagai penanda variabel tersebut sebagai faktor risiko implementasi program K3L yang buruk.
Pada  seluruh  variabel  komponen  biaya dan  besaran  biaya  SMKK  terdapat  hubungan dengan  kinerja  K3L.  Yaitu  pada  komponen, biaya  penyiapan  dokumen  SMKK  dengan Kinerja  K3L,  biaya  sosialisasi  promosi  dan pelatihan, biaya APD dan APK, biaya asuransi
dan  perizinan,  biaya  personel  keselamatan, komponen  biaya  fasilitas  kesehatan,  biaya rambu  dan  manajemen  lalu  lintas,  biaya konsultasi  ahli,  biaya  kegiatan  lain  dalam pengendalian  risiko,  besaran  biaya  SMKK dengan  Kinerja  K3L.  diketahui  terdapat  nilai OR  sebagai  penanda  variabel  tersebut  sebagai faktor  risiko  dan  faktor  pencegah  terhadap Kinerja K3L yang buruk.
Saran  yang  dapat  diberikan  untuk  PT  X khususnya proyek proyek konstruksi jembatan adalah Manajemen perusahaan harus membuat dan  menyepakati  cara  menghitung  biaya SMKK  proyek-proyek  yang  akan  tender, dikarenakan biaya SMKK tidak dapat berubah ketika  pelaksanaan.  Manajemen  perusahaan perlu  membuat  ketentuan  setiap  proyek  harus melakukan persentasi RBP K3 pada Departemen  QHSSE  dan  QHSSE  Divisi operasi  masing-masing  untuk  mengevaluasi biaya  SMKK  yang  ditetapkan.  Dan  bagi  Tim HSSE  proyek  perlu  membuat  monitoring penggunaan biaya secara rutin untuk memastikan  pengeluaran  yang  dilakukan,  agar tepat  dalam  meminimalisir  risiko  masing- masing pekerjaan.

## Ucapan Terimakasih
Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Edison Sembiring, M.M dan Bapak Dr. Ir. Sugiarto, M.Sc selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan  dan  arahan  dalam  penulisan proposal ini. Kemudian kepada Bapak
Soehatman  Ramli,  S.K.M.,  M.BA  sebagai
penguji  penelitian  ini  yang  memberikan  saran dan  masukan  agar  hasil  penelitian  yang dilakukan  semakin  lengkap  dan  mampu menjawab  masalah  yang  ada.  Disamping  itu peneliti  juga  berterimakasih  kepada  semua pihak  yang  berkontribusi  dalam  penelitian  ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

## Daftar Pustaka
[1] Yahya,  K.,  Hasan,  M.A.,  Ebrahim,  H. Factors  Influencing  Unsafe  Behaviors and  Accidents  on  Construction  Sites:  A Review.International Journal of Occupational  Safety  and  Ergonomics (JOSE).2014;20(1);111-125. [2] Aminah,  A.N.  Kecelakaan  Kerja  di
Indonesia Terbanyak di Sektor Konstruksi dan Manufaktur;2015. [3] Terdapat pada https://www.republika.co.id/berita/nasio nal/umum/15/12/11/nz66ig384- kecelakaan-kerja-di-indonesiaterbanyak- di-sektor-konstruksi-danmanufaktur . Diakses tanggal 29 Januari 2019.
[4] Handayani, D.I. Penilaian Risiko Keselamatan  Kesehatan  Kerja.  Jurnal
Dinamika  Rekayasa.  2014;  10(2),  ISSN 1858-3075. [5] Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia  Nomor  14  Tahun  2021 tentang perubahan atas PP No. 22 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan UU
No.  2  Tahun  2017  tentang  Jasa
Konstruksi
[6] Undang-undang  Nomor  02  Tahun  2017 tentang Jasa Konstruksi
[7] Peraturan  Menteri  PUPR  Nomor  10
Tahun 2021  tentang Sistem  Manajemen Keselamatan Konstruksi [8] Construction Industry Council. Guidelines on The Adoption of The Pay for Safety Scheme. Wanchai: Construction Industry Council. 2012.
[9] Hamid,  A.R.,  Singh,  B.,  Salleh,  A.S. Cost  of  Compliance  with  Health  and
Safety  Management  System  Among
Contractor  in  Construction  Industry. Research Gate.2014; DOI:10.13140/2.1.1158.9445.
[10] Rowlinson, S. Hong Kong Construction: Safety  Management  and  Law,  second ed.Sweet  and  Maxwell  Asia,  Hong Kong  program.  2003.  Available  at: http://www.cbs.state.or.us/external/osha /pdf/pubs/2293.pdf .
[11] Othman, I., Kamil, M., Sunindijo, R.Y., Alnsour,  M.,  Kineber,  A.  F.  Critical success  factors  influencing  construction safety program implementation in developing countries. Journal of physics : conference series 1529.2020); 042079, doi:10.1088/1742-6596/1529/4/042079
[12] Sparer,  E,  Catalano  PJ,  Herrick  RF Dennerlein JT. Improving safety climate throught  safety  communications  and recognition  program  for  construction.
Scand  J  Work  Environ  Health.  2019; 42(4):239-337. Doi:10.5271/sjweh.3569
[13] Struyk,  H.J., Veen,  K.H.C.W.  Van  Der, Sumargono. Jembatan. Jakarta : Pradnya Paramita;1984.
[14] Suma’mur.  Keselamatan  kerja  dan pencegahan  kecelakaan.  Jakarta:  PT. Toko Gunung Agung;1981.
[15] Adiwijaya,  Komar.  Pengukuran  Kinerja Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja. Jakarta : Yayasan Pengembangan Keselamatan Prosafe Institute;2020.
[16] Oregon  Occupational Safety  and  Health Division.  Developing  your  safety  and health;2002.