## Research Article
Jaminan Yang Setara: Mengkalibrasi Kontrak Dan Hukum Waris
Liliana Tedjosaputro Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang liliana.tedjo@gmail.com

## ABSTRACT
With  the  advancement  of  the  world,  numerous  insurance  agencies  cooperate  with  banks  in  giving  loan combined with life insurance. This paper discusses the difference between life insurance with legaat and the calibration  of  contract  law and  inheritance  law as  an  equitable  assurance. The  juridical  empirical  research method utilizes secondary information as the fundamental information and primary information as supporting information.  From  research  result,  the equitable assurance  is  obtained  by  calibrating  the  contract  law  with inheritance law because the basis of life insurance is a contract between the insurance taker or policy holder and the insurance company. If the policy holder dies, the insurance company must give the money that was promised  to  the  beneficiary  because  it  is  based on  a  life  insurance  policy.  In  inheritance  law,  inheritance stipulates that if someone dies, his inheritance will fall to the heir. If the inheritance is insufficient, inkorting or inbreng  can  be  carried  out  in  legaat  or  grants  that  have  been  given  and  also  can  fulfill  legitime  portie  if demanded. As a conclusion, If deceased dies in a state of bankruptcy and the heirs is also the beneficiary, the bankruptcy curator cannot take the money promised to the beneficiary, because what is used is contract law (policy), not inheritance law.
Key words: Life insurance; legaat; equitable assurance.

## ABSTRAK
Perkembangan dunia, banyak perusahaan asuransi bekerjasama dengan perbankan dalam penjualan kredit dengan pengambilan asuransi jiwa. Tulisan ini membahas beda asuransi jiwa dengan hibah wasiat/legaat. dan mengkalibrasi hukum kontrak dan hukum waris sebagai jaminan setara. Metode riset yuridis empiris memakai informasi  sekunder  selaku  informasi  utama  serta  informasi  primer  selaku  informasi  pendukung. Hasil penelitian, jaminan  yang  setara  didapat  dengan  mengkalibrasi  hukum  kontrak  dengan  hukum  waris  sebab dasar asuransi jiwa merupakan kontrak antara pengambil asuransi ataupun pemberi manfaat dengan industri asuransi,  jika  pemberi manfaat wafat hingga  industri  asuransi  wajib  membagikan uang yang  diperjanjikan pada penerima manfaat sebab berdasar pada polis asuransi jiwa. Ketentuan pada pewarisan dalam hukum waris bila pewaris meninggal dunia maka harta warisannya akan jatuh pada ahli waris, Bila warisannya tidak mencukupi maka dapat dilakukan inkorting atau inbreng pada legaat atau hibah yang telah diberikan dan juga memenuhi legitime portie kalau dituntut. Kesimpulan, kalau pewaris itu meninggal dunia dalam keadaan pailit dan penerima  manfaat  itu juga ahli  waris  maka  kurator  kepailitan  tidak  dapat  mengambil  uang  yang diperjanjikan pada penerima manfaat karena yang dipakai adalah hukum perjanjian (polis) bukanlah hukum waris.
Kata kunci : Asuransi jiwa; Hibah wasiat; Jaminan setara.
Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021, halaman 174-189

## A. PENDAHULUAN
Globalisasi  berdampak  pada  dunia  tanpa batas, membuat apa yang dilakukan di satu wilayah dunia  sama dengan  apa  yang dilakukan di  belahan dunia lainnya. Pertumbuhan asuransi di negara maju berdampak  pada  Indonesia; Kegunaan asuransi  di Indonesia kemajuannya agak  tertinggal  dari  negara lain,  namun  perbankan  di  Indonesia  banyak menggunakan asuransi untuk melewati risiko, seperti asuransi  kebakaran  dan  asuransi  jiwa,  akibat masuknya modal asing. Jika debitur meninggal dunia pada  saat  terjadi  musibah  seperti  kebakaran,  maka bank garansi diganti oleh penyedia asuransi.
Perkembangan pola masyarakat saat ini telah berubah dengan menempatkan perlindungan secara bertahap  dari  barang-barang  mewah  mengarah  ke kebutuhan  pokok.  Asuransi  jiwa  memiliki  peran khusus  di  mata publik  yang  berperan  dalam memberikan  jaminan  bagi  kehidupan. Asuransi  jiwa merupakan  sebutan  yang  kerap  digunakan  buat menempatkan  aktivitas,  kerangka  kerja,  ataupun organisasi  di  mana  terdapatnya  jaminan  moneter ataupun ganti rugi  finansial  buat  jiwa  seorang  yang terlindungi  buat  memperoleh  penggantian  bilamana peristiwa  tidak  terduga terjalin  semacam  kematian, kemusnahan,  bahaya  penyakit,  kehancuran  yang menyebabkan terbentuknya pembayaran pengeluaran secara  tidak  berubah-ubah  dalam jangka  waktu  tertentu  selaku  imbalan  atas  proteksi selaku penukaran dari polis yang menjamin proteksi tersebut.
Dalam mayoritas permasalahan, kata asuransi mengacu  pada  suatu  yang menyangkut  kepastian,
mengacu  kepada  sesuatu  yang  dilindungi.  Undang- Undang  asuransi mendefinikan  asuransi  selaku pelindung  bila  terjadi  kehabisan,  kehancuran, ataupun  kehabisan  keuntungan  yang  diharapkan ataupun kewajiban pihak ketiga.
Walaupun  dia  bukan  pakar  waris  yang  legal, pihak yang diasuransikan mempunyai kendali penuh atas  siapa yang  hendak  jadi  pakar  warisnya. Persoalannya,  bila  syarat  asuransi  dipadati  hingga hendak berlawanan dengan konstruksi hukum waris Indonesia.  Pakar  waris  yang  berhak  menemukan bagian  peninggalan  sudah  diputuskan  dengan konstruksi  ketentuan  waris  BW, ialah:  pakar  waris kalangan  satu (suami/istri yang  berusia  lebih  lama beserta anak/keturunannya); kalangan kedua (orang tua  serta  kerabat  kandung  pakar  waris); kalangan ketiga (keluarga ke atas sehabis bapak serta bunda pakar waris); kalangan keempat (pakar waris paman serta bibi, keduanya); kalangan kelima (pakar waris paman  serta  bibi) bisa  dimengerti  kalau  teori  dari kalangan satu menutup  kalangan kedua,  kalangan kedua menutup kalangan ketiga,  serta  kalangan ketiga serta keempat hendak  mewarisi  bersama dalam penerapannya.
Dalam praktiknya, banyak metode penghitungan  harta  warisan  yang  dianggap  tepat untuk  diterapkan  pada  ahli  waris  seperti  menurut KUH  Perdata,  setiap  pihak  menerima  jumlah  atau hasil  yang  berbeda  dari  properti  yang  diwariskan tergantung pada kriteria  yang  disepakati. Menurut Pasal  914  KUH  Perdata, Legitime  Portie seorang anak yang sah berhak atas satu perdua bagian dari harta peninggalan. Bila terdapat  2  anak  yang  legal,
176
hingga jumlah Legitime Portie sama dengan 2 pertiga dari  bagian sesungguhnya  yang  hendak  diterima selaku pakar waris bersumber pada undang- undang. Bila terdapat 3 ataupun lebih anak yang legal, hingga bagian yang legal merupakan 3 perempat dari bagian sesungguhnya  yang  hendak  diterima  pakar  waris bersumber pada undang- undang. Bila anak tersebut merupakan  pakar  waris  awal  di  dasar  hukum,  hak legal  keluarga  dialihkan  kepada  seluruh  anak, termasuk penggantinya. Pewarisan ke  atas,  bagian absolut  merupakan separuh  bagian pihak  ayah  dan separuh  bagian  pihak  ibu.  Buat  tata  cara penghitungan  harta  peninggalan  yang  lain  ialah sesuai Hukum Adat setempat serta Hukum Islam.
Jika  dipelajari  berdasarkan  hirarki  peraturan perundang-undangan,  pemilihan  ahli  waris berdasarkan  ketentuan  asuransi  harus  sesuai dengan  kerangka  hukum  yang  menjadi  landasan utama yaitu BW. Hal ini menginspirasi penulis untuk mempelajari : Implikasi jaminan yang setara didapat dengan mengkalibrasi hukum kontrak dengan hukum waris guna memperkuat permasalahan antara hukum kontrak dan hukum waris.
Ada fenomena  gap antara  perjanjian  dan warisan.  Aturan  asuransi  (asuransi  jiwa)  hanyalah pengaturan  tertulis  antara  penerima  dan  penyedia asuransi untuk  memberikan  manfaat  kepada penerima  manfaat  sesuai  dengan  perjanjian  yang dibuat antara mereka. Dasar perjanjian asuransi jiwa adalah apa yang telah mereka sepakati dalam polis asuransi setelah pewaris meninggal dunia, meskipun penerima manfaat itu adalah ahli waris.
Hukum  waris  adalah  seperangkat aturan mengenai pemindahan  harta  benda  dari pewaris kepada yang lain. Menurut Pasal 584 KUH Perdata, cara mendapatkan barang yaitu dengan pewarisan (Tedjosaputro, 2016). Adagium "le mort saisit le vif," berarti  bahwa  ahli  waris  secara  otomatis  tetap menjadi  ahli  waris  pada  saat pewaris  meninggal, bahkan  jika  mereka  tidak  menyadarinya.  Penelitian mengenai kebangkrutan  perusahaan dilakukan  di Jakarta,  ibu  kota  provinsi,  dan  Singapura,  negara terdekat,  serta  Belanda,  di  mana  hukum  Indonesia menggunakan  Burgerlijk  Wetboek,  Wetboek  van Koophandel,  yang  diterjemahkan  ke  dalam  bahasa Indonesia. Hukum di Indonesia sampai saat ini masih menggunakan KUHPerdata  yang  merupakan terjemahan  dari Burgerlijk  Wetboek dengan perubahan-perubahan  secara  partial  dan  juga terjemahan  dari Wetboek  van  Koophandel, berupa KUHDagang  dari  bahasa  Belanda  ke  bahasa Indonesia.  Peraturan  perundang-undangan  yang berisi uraian tentang ketentuan, prinsip-prinsip, asas- asas  dan  doktrin  yang  berlaku  dalam  hukum  waris tentang  kematian  seseorang  dan  beralih  ke  ahli warisnya sesuai dengan doktrin “le mort saisit le vif”, dalam  perkembangannya  dapat  digantikan  dengan asuransi jiwa yang berdasar pada hukum kontrak di mana menurut perjanjian yang dibuat antara pemberi manfaat  dan  perusahaan  asuransi  yang  dituangkan dalam polis asuransi, Polis asuransi merupakan alat bukti adanya perjanjian antara kedua belah pihak.
Hukum, menurut Teori Roscoe Pound, adalah keseimbangan  kepentingan,  yang  mengarah  untuk mengkoordinasikan kepentingan masyarakat.
Prioritas  tersebut  harus  diatur sedemikian  rupa sehingga tercapai keseimbangan yang proporsional. Keuntungannya adalah pembuatan sistem kelompok yang  memenuhi  jumlah  kebutuhan  terbesar  sambil menghindari  tabrakan  dan  pemborosan  sebanyak mungkin (Tanya, Simanjutak, & Hage, 2013).
Prinsip hukum Plato adalah sebagai berikut: (i) Undang-undang  merupakan  kepastian  yang  baik untuk mengatasi permasalahan; (ii). Untuk mencegah ambiguitas  hukum,  semua  aturan  hukum  harus dikumpulkan  dalam  satu  buku  (iii).  Hukum apapun harus dimulai dengan pembukaan yang menguraikan alasan  dan  tujuan  hukum.  Keuntungannya  adalah masyarakat  dapat  memahami  maksud  dari  taat hukum,  dan  bahwa  menaati  hukum  hanya  karena takut  dihukum  bukanlah  ide  yang  baik.  Ini bertentangan  dengan  aksioma  Socrates  bahwa mereka  yang  benar-benar  sadar  akan  kehidupan yang baik  akan  menjalaninya.  (iv)  Tujuan  hukum adalah untuk menuntun manusia menuju kehidupan yang saleh dan sempurna melalui hukum (v). Mereka yang melanggar hukum harus dimintai pertanggungjawaban (Tanya,  Simanjutak,  &  Hage, 2013).
Menurut Satjipto Raharjo, tujuan perlindungan hukum untuk memberikan perlindungan kepada hak yang  telah  dilanggar  dan  memberikan  kepada mereka  hak yang  seharusnya.  Hukum  harus digunakan  untuk  memberikan  keamanan  yang  tidak hanya mudah beradaptasi dan serbaguna, tetapi juga antisipatif  dan  proaktif.  Hukum  diperlukan untuk mencapai keadilan sosial (Rahardjo, 2010).
Dalam  dunia  bisnis, Bank  sebagai  kreditur selalu  memikirkan  keamanan  untuk  pengembalian uang  yang  diberikan  kepada  debitur  seperti  apabila terjadi  kebakaran  maupun  meninggalnya  debitur maka  selalu  Bank  meminta  asuransi  baik  asuransi kebakaran  dan  asuransi  jiwa  sehingga  pada perjanjian kredit selalu disertai perjanjian agunan dan perjanjian  asuransi.  Asuransi  menjadi  sarana pengalihan risiko Bank apabila terjadi musibah.
Macam-macam  asuransi  sebagai  jaminan untuk menjamin  hilangnya  penghasilan  dikarenakan kematian  sehingga  macam  produk  asuransi  dapat dipilih oleh konsumen disesuaikan dengan kebutuhan seperti  asuransi  kontinu,  penerima  manfaat menerima  santunan  pada  waktu  kematian  dan asuransi  diskret,  yaitu  pembayaran  santunan  pada akhir polis (Nofridawati, 2012)
Asuransi  jiwa  dalam  akad  Wakalah  Bil  Ujrah yang  merupakan  produk  unit  link  syariah  adalah asuransi  yang  memberikan  perlindungan  bila  ada kerugian dalam pengelolaan risiko dana tau investasi dikarenakan  kesalahan,  kelalaian,  atau  wanprestasi oleh perusahaan (Nugraheni, & Ilhami, 2013)
Asuransi  jiwa  dan  pembagian  harta  warisan merupakan  hal  serupa  tetapi tidak  sama antara penerima manfaat dan ahli waris. Penerima manfaat berdasarkan  perjanjian  di  Polis  sedang  ahli  waris mendapatkan  haknya  berdasarkan  hukum  waris, kalau  ahli  waris  juga  sebagai  penerima  manfaat maka  yang  bersangkutan  sebagai  ahli  waris berdasarkan  hukum  waris  dan  juga  penerima manfaat  sesuai  perjanjian  yang  diadakan  oleh
Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021, halaman 174-189
178
asuransi  jiwa  yaitu  polis  asuransi (Pratama, Barkatullah, & Erliyani, 2019)
Pemegang polis asuransi jiwa harus dilindungi terhadap  musibah,  kebangkrutan,  kematian  dan proses klaim asuransi dan kebangkrutan perusahaan asuransi. Untuk itu Peraturan Pemerintah nomor 63 Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Usaha Perasuransian  dan  Keputusan  Menteri  Keuangan Republik Indonesia nomor 422/kmk.06/2003 tentang Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan  Asuransi  dan Perusahaan Reasuransi yang memperbarui Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  nomor  8  tahun 1999,  Peraturan  Pemerintah  nomor  73  tahun  1992 dan  Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia nomor  225/KMK.017/1993  sehingga  hak- hak  pemegang  polis  asuransi dilindungi  sebagai tertanggung (Wasita, 2020).
Perlindungan  bagi  tertanggung  pada  asuransi jiwa sekarang  ditambah  dengan  Undang-Undang nomor  40 tahun  2014  tentang  perasuransian, Undang-Undang  nomor  21  tahun  2011  mengenai Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  nomor  1/POJK.07/2013  tentang Perlindungan  Pembeli  Sektor  Jasa  Keuangan. Undang-Undang  tentang  perasuransian  lebih perhatian  pada  bantuan  untuk  melindungi  nasabah asuransi  dari  pelanggaran  hukum  oleh  Perusahaan Asuransi  waktu  membayar  uang  pertanggungan (Savitri, 2019).
Pembayaran  klaim  asuransi  jiwa  pada PT.Asuransi Jiwasraya (persero) area Lhokseumawe tidak  sesuai  dengan  yang  ditetapkan  oleh perusahaan  asuransi  tersebut  maka  perlu
perlindungan  hukum  bagi  tertanggung (Firdaus, & Akmal,  2019). Apabila  terjadi  musibah  seperti kebakaran, maka  jaminan  bank  itu  diganti  oleh perusahaan  asuransi  demikian  pula  bila  Debiturnya meninggal  dunia  maka  ahli  warisnya  tidak  perlu membayar  kredit  si  Debitur  karena  dianggap  lunas dibayar oleh perusahaan asuransi.
Dalam  Perjanjian  Asuransi  diwajibkan  untuk adanya  klausul  penunjukan  ahli  waris  untuk Penerima  warisan,  baik  dari  golongan  yang  sudah ditentukan  dalam  undang-undang  ataupun  diluar golongan yang disebutkan di dalam undang-undang. Lalu  dalam  sebuah  perjanjian  asuransi  kita  dapat melakukan penunjukan ahli waris sebagai penerima harta  waris  untuk  satu  orang  spesifik  yang  berada dalam  kedudukan  tertinggi,  hal  ini  di  sebabkan apabila tiba tiba terjadi hal atau sesuatu yang terjadi kepada  kita  (Penerima  manfaat  dan  Pemegang Polis).  Lalu  dalam  Klausul  Perjanjian  Asuransi  kita yang ditempatkan sebagai nasabah dapat melakukan Penunjukan  Ahli  Waris  dalam  Perjanjian  Asuransi, Pewaris  itu  sendirilah  yang  menjadi  penentu  siapa yang akan menerima Harta Warisan Pewaris.
Tujuan  penelitian  untuk  membedakan  antara penerima  manfaat  asuransi  jiwa  dengan  penerima harta  warisan  lewat legaat untuk  mengkalibrasi jaminan  yang  setara,  adapun  permasalahan  yang diangkat  adalah  : Bagaimana  mengkalibrasi  hukum kontrak dengan hukum waris sebagai jaminan yang setara ?
Kelsen mengatakan individu berperilaku dalam komunitas, digerakkan oleh peraturan yang memuat aturan  umum.  Undang-undang  ini  menjadi  batu
179
sandungan  bagi  masyarakat  dalam  hal  membebani atau menghukum individu.
Kehadiran  undang-undang  tersebut,  serta penerapannya memberikan  kepastian  hukum. Kejelasan hukum dan kegunaan hukum adalah dua tujuan hukum yang lebih praktis. Tujuan hukum yang paling substantif, bahkan jika itu bukan tujuan utama dari  hukum  maka Justice  as  fairness  merupakan suatu  cara  pandang  terhadap  filosofi  keadilan  yang bertujuan  untuk  memberikan  justifikasi  ilmiah mengapa keadilan dibutuhkan.
Asuransi jiwa melayani kebutuhan masyarakat dengan  menawarkan  perlindungan  bagi  kehidupan masyarakat, tetapi asuransi jiwa juga adalah konsep yang  mengacu  pada  tindakan,  program,  atau perusahaan  yang  menawarkan  keamanan  finansial (atau kompensasi finansial) untuk nyawa seseorang dengan  imbalan  polis  yang  menjamin  perlindungan tersebut bila terjalin peristiwa tidak terduga semacam kematian,  kemusnahan,  bahaya,  ataupun  penyakit. Ini  membutuhkan  pembayaran  premi  secara  tertib buat  jangka  waktu  tertentu  selaku  imbalan  atas kebijakan  yang  menjamin  proteksi  tersebut.  Dalam mayoritas  permasalahan,  kata  diasuransikan mengacu  pada  suatu  yang dipastikan. Oleh peraturan, perasuransian dimaksud selaku perjanjian antara  2  pihak,  ialah  industri  asuransi  serta pemegang  polis,  yang  jadi  landasan  pembayaran premi  oleh  industri  asuransi  dengan  imbalan  hasil pemegang polis. Imbal balik atas kerugian-kerugian, manfaat,  dapat  ditanggung  oleh perusahaan asuransi. Melakukan  pembayaran  berdasarkan kematian tertanggung atau pembayaran berdasarkan
keberadaan dan imbalan  ditentukan  berdasarkan kinerja pengelolaan dana.
Kerangka pemikiran:
o Seseorang  yang  mewarisi  disebut  sebagai  ahli waris.
o Warisan  mengacu  pada  mereka  yang  berhak untuk mewarisi harta (warisan).
o Asuransi:  sebuah  konsep  yang  mengacu  pada tindakan,  program,  atau  perusahaan  yang menawarkan keamanan finansial (atau kompensasi  finansial)  untuk  kehidupan,  properti, kesehatan,  dan  lainnya  properti  jika  terjadi kejadian tak terduga seperti kematian, kehilangan, cedera,  atau  sakit,  terlepas  dari  apakah pembayaran itu diperlukan
o Polis asuransi adalah kontrak tertulis yang berisi transfer  risiko  dan  kondisi  yang  relevan  antara penyedia asuransi (penanggung) dan klien (dalam terjamin).
Penelitian  terdahulu disimpulkan  bahwa  uang pertanggungan  diberikan  pada  ahli  waris  yang  juga penerima manfaat dari asuransi jiwa jadi penelitian- penelitian tersebut tetap mengaju pada hukum waris seperti yang diuraikan di bawah ini.
Uang  dari  adanya  kematian  mengaju  pada pembagian, pengurangan dan kesalahan mengalokasi  aset  perusahaan  keluarga  selama memindahkan  kekayaan  perusahaan antar  generasi di Jerman, Perancis, Hongkong dan Amerika Serikat, Kecenderungan untuk mengatasi umur kelangsungan perusahaan  keluarga  berfokus  pada  faktor-faktor internal seperti mengadopsi manajemen profesional, dan perencanaan suksesi yang baik akan menambah
Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021, halaman 174-189
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
180
umur  perusahaan  keluarga (Carney,  Gedajlovic,  & Strike, 2014)
Asuransi  jiwa  adalah  layanan  yang  abstrak, kompleks,  dan berfokus  pada  manfaat  masa depan yang  tidak  pasti  karena  konsumen  cenderung merespon  sesuai  dengan  resep  budayanya. Individualisme  memang  berpengaruh  positif signifikan terhadap konsumsi asuransi jiwa (Chui, & Kwok, 2008)
Tertanggung  asuransi  jiwa kredit membutuhkan  perlindungan  hukum  dengan pengaturan  khusus  karena  kedudukan  tertanggung asuransi  jiwa  kredit  di  Bank  berhadapan  dengan perusahaan  asuransi  sebagai  penanggung  dan perbankan  selaku  pemegang  polis  sehingga seleksi risiko membutuhkan hubungan yang imbang (Adam, & Anwar, 2021)
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada ahli  waris  yang  tidak  tercantum  sebagai  penerima manfaat dana asuransi pada polis. Ahli waris adalah pihak yang paling berkepentingan sebagai penerima manfaat  dana  asuransi  maka  ahli  waris  yang  tidak tercantum  sebagai  penerima  manfaat  mendapat perlindungan  hukum  baik  eksternal  oleh  peraturan perundangan  dan  internal  oleh  polis  yang  telah disepakati  sesuai  dengan  prinsip  asuransi (Sulistyorini, Hamidah, & Sulistyarini, 2020)
Perlindungan hukum pemegang polis asuransi jiwa  belum  terlindungi  karena  klaim yang  diajukan oleh  pemegang  polis  terjadi  perseteruan  antara nasabah dan perusahaan asuransi malah terjadinya persengketaan  ke  ranah  pengadilan,  sehingga menjadi sengketa hukum yang membutuhkan waktu,
tenaga dan keuangan. Pemerintah sebagai penegak hukum  seharusnya  melakukan  upaya  politik  hukum untuk melindungi warga negaranya terhadap kasus- kasus yang tidak terselesaikan (Wasita, 2020)
Perjanjian  asuransi  jiwa  ini  menganut  paham bila  seseorang  yang  melakukan  perjanjian  asuransi dapat  mewariskan  harta  kekayaannya  kepada  ahli warisnya pada  asuransi  jiwa  dikatakan  sebagai legaat yang  tidak  sah. Hak  atas  pembayaran  uang pertanggungan dalam asuransi jiwa merupakan hak dari  tertanggung  sebelum  meninggal  dunia,  tetapi bila  tertanggung  meninggal  dunia,  wewenang tersebut  beralih  ke  ahli  warisnya  sehingga pembayaran uang pertanggungan dari asuransi jiwa merupakan warisan (Safitri, 2020)
Dari  penelitian-penelitian  terdahulu  maka diajukan  state  of  the  art  mengenai  jaminan  yang setara merupakan  jaminan  yang  serupa  tetapi tidak sama antara asuransi jiwa yang digantungkan pada kematian  seseorang,  berdasarkan  hukum  kontrak antara  pemberi  manfaat  dengan  perusahaan asuransi.  Perjanjian  kontrak  tersebut  disebut  Polis sehingga  tunduk  pada  Pasal  mengenai  sahnya Perjanjian  Pasal  1320  BW  sedangkan legaat atau hibah wasiat berdasarkan ketentuan pada peraturan hukum  waris  yang  menganut  “le  mort  saisit  le  vif” yaitu  orang  yang  meninggal  berpegang  erat  pada yang masih hidup untuk harta warisannya sehingga tunduk  pada  hukum  waris,  dengan  meninggalnya pewaris,  harta  warisannya  akan  jatuh  ke  ahli warisnya.  Meskipun  sama-sama  digantungkan  pada kematian  seseorang,  asuransi  tunduk  pada  hukum kontrak  dengan  adanya  polis  asuransi  yang
merupakan  perjanjian  antara  kedua  belah  pihak sedang legaat atau hibah wasiat tunduk pada hukum waris  yaitu  peralihan  harta  warisan  dari  pewaris  ke ahli waris.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  melibatkan  analisis  pustaka atau  bahan  sekunder  yang  dikumpulkan  dan dianalisis.  Dalam  kajian  hukum  dapat  digunakan pendekatan teoritis (hukum material) dan pendekatan kasus (hukum formal) yang dikendalikan oleh hukum positif  Indonesia,  dan  untuk  melakukan  pendekatan terhadap  masalah  tersebut.  Pendekatan  penulisan yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan data sekunder yaitu  kasus  yang  diteliti dan  data  primer yaitu  kasus-kasus  yang  terdahulu.  Peraturan perundang-undangan,  temuan  ilmiah,  dan  tinjauan pustaka  adalah  contoh  sumber  data  sekunder. Wawancara terstruktur digunakan untuk mengumpulkan data primer.
Metode  analisis  data  dilakukan  dengan menelaah  buku,  peraturan  perundang-undangan, catatan  atau arsip  yang  dikumpulkan  dari  instansi tempat penelitian ini dilakukan, serta melakukan studi lapangan,  yaitu  mengumpulkan  data  tentang  objek yang  diteliti,  seperti  dalam  kasus  ini.  melalui wawancara dengan ahli hukum waris dan perwakilan dari industri asuransi

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  era  pandemi  covid  19  juga  membuat manusia Indonesia berpikir untuk tanggap atas risiko- risiko  yang  mungkin  terjadi  di  luar  kemampuan
manusia. Sumber  Manusia  yang  bermutu  ini  berarti guna melaksanakan  terobosan  serta  jadi  bangsa unggulan.  Energi  Manusia  yang  unggul  dapat menjadikan Indonesia  tidak hanya bergantung  dari Energi  Alam.  Energi  Manusia  unggul  ialah  Energi Manusia  yang  mempunyai  kriteria  berbudi  pekerti luhur,  berkarakter  kokoh,  toleran,  jujur,  berideologi Pancasila, pekerja keras, dan semuanya bisa diraih lewat pembelajaran serta pemanfaatan teknologi.
Kesempatan  yang  didatangkan pembaruan menyebabkan kian  transparannya  data  serta daya saing hingga  Indonesia  wajib  melaksanakan perubahan supaya dapat  bersaing dengan negara lain dalam metode pembuatan Energi Manusia yang bermutu (Tedjosaputro, 2020)
Definisi  ringkas  asuransi  yakni  sebutan  yang merujuk  pada  aksi,  sistem,  maupun  bisnis  yang bertanggung  jawab  atas  penggantian  kerugian  buat jiwa,  properti,  serta  kesehatan  dari  peristiwa  tidak terduga  semacam  kehancuran,  kehabisan,  ataupun kematian.  Asuransi  banyak  dikira  selaku  produk mengkonsumsi  buat  warga  kelas  atas  yang mempunyai dana lebih serta peninggalan yang dirasa butuh menemukan perlindungan lebih. Sementara itu realitasnya,  asuransi  mempunyai faedah serta kelebihan  lain  untuk  seluruh  golongan  warga  luas (Karunia,  2015). Asuransi berawal  dari  perjanjian antara  pemberi  manfaat  dengan  perusahaan asuransi  dalam  bentuk  polis  asuransi  untuk memberikan penerima manfaat sejumlah uang yang telah diperjanjikan.
Berkembangnya  teknologi  pada  kehidupan manusia,  butuh  terdapatnya  tantangan  buat
merespon  perkara  yang  hendak  tiba  dengan memperkecil  tingkatan akibat yang  dialami  ialah dengan mengubah akibat lewat  lembaga  asuransi. Asuransi ialah fasilitas finansial dalam tata kehidupan rumah  tangga,  baik  dalam  mengalami risiko yang mendasar semacam risiko kematian, ataupun dalam mengalami risiko atas  harta  barang  yang  dipunyai. Demikian  pula  dunia  usaha  dalam  melaksanakan kegiatannya mengalami risiko atas harta barang yang bisa jadi bisa mengusik kesinambungan usahanya.
Meski  banyak  tata  cara  buat  menanggulangi risiko,  tetapi asuransi  ialah  tata  cara  yang  sangat banyak  dipakai.  Asuransi  menjanjikan  proteksi kepada  pihak  tertanggung  terhadap risiko yang dialami  perorangan  ataupun risiko yang  dialami industri.  Asuransi  ialah  sesuatu  perjanjian  yang sifatnya  konsensual dimana  perihal  yang  sudah disepakati  dalam  perjanjian  asuransi  dituangkan dalam  sesuatu  akta  yang  dinamakan polis.  Polis tersebut  berperan  selaku media informasi dalam penyelenggaraan  sesuatu  pertanggungan  dalam perihal  pemberian  jaminan ganti kerugian  atas terbentuknya kejadian tidak tentu ataupun risiko yang mencuat.  Polis  pertanggungan  memegang  peranan berarti sebab sangat berguna pada waktu pengajuan tuntutan ganti rugi(  klaim)  atas  kontrak  prestasinya selaku akibat dibayarkan premi asuransi pada pihak penanggung (Badruzaman, 2019).
Bank pula banyak menggunakan asuransi buat memperkecil akibat dengan  asuransi  jiwa,  asuransi kebakaran,  asuransi  seluruh risiko (all  risk)  serta asuransi  kerugian.  Salah  satu  upaya  manusia  buat alihkan  risikonya  sendiri,  yakni  dengan  jalur
mengadakan  perjanjian  pelimpahan risiko dengan pihak  lain.  Perjanjian  semacam itu  diucap  selaku perjanjian asuransi ataupun pertanggungan.
Asuransi  jiwa  ialah  salah  satu  tipe  asuransi universal  yang  memperjanjikan  antara  2  pihak ataupun lebih, serta pihak penanggung mengikatkan diri  kepada  tertanggung  dengan  menerima  premi asuransi guna membagikan suatu pembayaran atas wafat ataupun hidup seorang yang dipertanggungkan. Pemakaian pertanggungan jiwa erat hubungannya dengan ketergantungan mengenai anggapan  dari  orang  dan  model  kesehatan yang dianut. Pemahaman dan model  kesehatan yang dianut memiliki kontribusi bagaimana  orang memandang  masa  depan  mereka  paling  utama menimpa  kesehatan.  Salah  satu pilihan dalam menjamin kesehatan mengunakan pertanggungan jiwa (Ari, & Astiti, 2014)
Perjanjian asuransi wajib terbuat dalam bentuk polis beserta lampirannya yang merupakan  satu kesatuan dan tidak boleh ada pengertian lain selain itu. Bersumber  pada  syarat tersebut,  hingga  bisa dimengerti  kalau  polis  berperan  selaku  media informasi tertulis  yang  melaporkan  kalau  sudah terjalin perjanjian asuransi antara penerima manfaat serta perusahaan  asuransi. Selain itu,  polis  pula memuat  konvensi  menimpa  syarat-syarat  spesial serta perjanjian spesial  yang  jadi  dasar guna menggapai tujuan asuransi (Muhammad, 2002)
Pengaturan hukum dalam usaha perasuransian harus  sesuai  dengan  hukum perasuransian  dan  perusahaan  yang  berlaku,  yang tidak  boleh  merugikan  kepentingan  masyarakat  dan
negara  dan  diancam  dengan  sanksi  pidana  dan sanksi  administrative  menurut  Undang-Undang perasuransian.  Perjanjian  asuransi  jiwa dapat berakhir  sebagai  berikut: 1.Terjadi  evenemen, Evenemen yang menjadi beban penanggung adalah meninggalnya  tertanggung.  Bila  terjadi  peristiwa meninggalnya  tertanggung  maka  penanggung  wajib membayar uang santunan kepada penerima manfaat atau ke ahli warisnya; 2.Jangka waktu berakhir, Bila jangka  waktu  berlaku  asuransi  jiwa  habis  tanpa terjadi  evenemen  maka  beban  risiko  penanggung berakhir  dengan  diikuti  pengembalian  uang  kepada tertanggung;  3.Asuransi  gugur, Bila  ada  peristiwa bunuh  diri  asalkan  peristiwa  itu  terjadi  sesudah lampau waktu 2 (dua) tahun sejak diadakan asuransi; 4. Asuransi dibatalkan, Pembatalan sebelum jangka waktu berakhir karena tertanggung tidak melanjutkan pembayaran  premi  sesuai  perjanjian  atau  karena permohonan tertanggung.Produk risiko asuransi jiwa yaitu  asuransi  jiwa  permanen  (whole  life),  asuransi jiwa berjangka (term life) dan dwiguna (endowment) (Wijaya, 2017)
Perjanjian asuransi perlu menerapkan prinsip- prinsip seperti prinsip insurable interest (kepentingan yang dapat diasuransikan), prinsip utmost good faith (tertanggung  dan  perusahaan  asuransi  harus memiliki  itikad  baik),  prinsip  indemnity (penggantian kerugian  harus  seimbang  dengan  kerugian  yang sungguh-sungguh  diderita),  prinsip proximate  cause (sebab  dari  kerugian itu  adalah  peristiwa  yang mendahului  kerugian  itu  secara  urutan kronologis terletak  terdekat  pada  kerugian  itu),  dan  prinsip subrogasi (memberikan  hak  penuntutan  ganti  rugi
dari tertanggung kepada penanggung atau hak untuk meminta penggantian ganti rugi kepada pihak ketiga yang  menyebabkan  terjadinya  kerugian) (Sunarmi, 2012).
Nasabah  yang  membeli  perjanjian  asuransi secara  online  dilindungi oleh  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen,  Undang-Undang  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  karena  polis asuransi  online  sebagai  dokumen  elektronik  telah diakui  sebagai  alat  bukti  yang  sah  dalam  bentuk original dan hasil cetaknya dan diawasi serta diatur oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  juga  harus  berbadan hukum (Solaiman, 2018)
Asuransi  kredit  perbankan  dengan syarat Banker’s clause ini merupakan pertanggungan yang memberikan  jaminan  waktu  kredit  berjalan  debitur meninggal  dunia,  pelunasannya  diambil  alih  dalam bentuk uang santunan oleh perusahaan asuransi jiwa sehingga  ahli  waris  tidak  dikenakan  kewajiban mengembalikan  kredit.  Bila  terjadi  tidak  dibayarnya uang  santunan  oleh  perusahaan  asuransi  maka upaya  yang  dapat  dilakukan  adalah  melakukan mediasi  atau  gugatan  ke  Pengadilan (Pratiwi, Budiharto, & Prananingtyas, 2016).
Hukum  waris  sebagai  suatu  peraturan  yang mengatur pemindahan kekayaan dari si mati kepada pihak lain, dalam Pasal 584 KUHPerdata, mengatur pemindahan hak waris mengenai hak milik atas suatu kebendaan. Pewarisan terdapat 3 (tiga) unsur mutlak yang  harus  dipenuhi  yaitu  pewaris,  ahli  waris  dan harta warisan. Pewaris adalah orang yang wafat dan mempunyai harta  benda.  Ahli  waris  adalah  orang yang  mendapatkan  harta  benda  dari  orang  yang
wafat. Harta warisan adalah harta benda milik orang yang wafat dikurangi  dengan  semua kewajiban pewaris  yang  merupakan  kumpulan  aktiva  dan pasiva.
Ahli waris ada dua macam yaitu ahli waris ab intestato dan ahli waris ad testamento. Ahli waris ab intestato yaitu mereka  yang  mempunyai hubungan keluarga  sedarah. Ahli  waris ad  testamento yaitu perolehan  karena  berdasarkan  surat  wasiat. Pembagian ahli waris ad testamento menjadi 2 (dua) yaitu erfstelling dan legaat.
Pertanggungan jiwa dikatakan sebagai hibah wasiat  yang tidak  formil  sedangkan  hibah  wasiat dikatakan  sebagai yang  formil  sehingga  pada pertanggungan jiwa,  terletak  di tapal  batas antara hukum waris serta hukum perjanjian (Soerjopratiknjo, 1982)
Teori  Roscoe  Pound,  menyeimbangkan kepentingan  antara  bagian  ahli  waris  berdasarkan hukum  waris  dan  bagian  penerima  manfaat berdasarkan perjanjian antara pemberi manfaat dan industri asuransi.
Sedang  prinsip  hukum  dari  Plato,  bahwa Undang-Undang  merupakan kepastian  hukum  yang baik,  untuk  menuntun  kehidupan  yang saleh  dan sempurna  dan  yang  melanggar  hukum  dimintai tanggung jawab.
Menurut Soetjipto Raharjo, hukum memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris dan penerima manfaat untuk mencapai keadilan sosial.
Sektor  asuransi  jiwa  telah  berkembang  pesat di  Malaysia  dengan dana  yang  dikumpulkan yang diperbesar  sehingga  memungkinkan  sektor  tersebut
untuk  berpartisipasi  secara  aktif  dalam  investasi portofolio. Temuan  menunjukkan  bahwa  sektor asuransi  jiwa  di  Malaysia  berpotensi  menjadi perantara keuangan yang efektif untuk menghasilkan tabungan jangka panjang untuk membiayai investasi modal  dan  pada  akhirnya  dapat  memperkuat pertumbuhan ekonomi negara tersebut (Kok, Kogid, & Furuoka, 2010)
Budaya  memiliki  dampak  yang  besar  pada konsumsi asuransi jiwa di dua puluh tujuh negara di dunia. Orientasi  Jangka  Panjang,  variabel  yang menilai negara berdasarkan kepatuhan pada prinsip- prinsip  Konfusianisme  seperti ketekunan  dan penghematan,  penghormatan  terhadap  tradisi  dan nilai-nilai  keluarga,  dan  penghormatan  terhadap orang  tua  dan  leluhur. Beberapa  uji  ketahanan menegaskan  pentingnya  Orientasi  Jangka  Panjang, yang  mengarah  pada  kesimpulan  bahwa  konsumsi asuransi  jiwa  pasti  akan  meningkat  dengan  cepat. (Park, & Lemaire, 2011)
Warga  Singapura  dengan  pendapatan  rumah tangga  yang  lebih  rendah  dan  tingkat  pendidikan yang  lebih  rendah  cenderung  memiliki  asuransi kesehatan.  Ini  mungkin  terkait dengan  keyakinan yang  lebih  kuat  bahwa  perawatan  kesehatan terjangkau bahkan tanpa asuransi. Upaya pendidikan untuk  mendorong  penggunaan  asuransi  kesehatan yang  lebih  luas  harus  ditujukan  pada  kelompok berpenghasilan  rendah  dengan  pendidikan  kurang formal dan  harus  dilengkapi  dengan  intervensi  lain untuk  menangani  aspek-aspek  lain  dari pertimbangan  pengadaan  asuransi (Joshi, &  Lim, 2010)
Asuransi  jiwa  ialah  pemecahan guna penuhi kemauan pemberi  manfaat dengan perusahaan asuransi berupa membayar premi serta menemukan janji yang  berbentuk  polis.  Bank-bank  pula mengenakan pertanggungan jiwa paling utama guna KPR  (Kredit  Pemilikan Rumah) yang dengan wafatnya  Debitur maka  perusahaan  pertanggungan melunasi kredit Debitur sehingga Debitur tidak perlu membayar  hutangnya  karena  sudah  dibayar  oleh perusahaan pertanggungan. Pengambilan pertanggungan Great  Eastern  di  Singapore  oleh Masyarakat Negeri Indonesia (Mr. MR), pada waktu Mr. MR wafat dunia dalam kondisi pailit namun buat mengambil asuransi jiwa itu, kurator kepailitan tidak diijinkan  sebab  yang  menemukan uang pertanggungannya  bukan  pakar  waris  namun penerima manfaat sesuai perjanjian  di  polis asuransinya  walaupun  penerima  wasiat  itu  pula pakar waris.
Gambar 1 : Jaminan setara mengkalibrasi hukum kontrak dan hukum waris Demikian  pula  asuransi  di  Jakarta  yang memperoleh  uang  pertanggungannya  bukan  ahli waris  tetapi  penerima  manfaat  yang  sudah diperjanjikan  antara  perusahaan  asuransi  dengan pembayar premi yang dituangkan dalam perjanjian di
dalam  polis  asuransi. Jadi  penerima manfaat asuransi  tidak  butuh  membayar  kembali  pada harta peninggalan  ataupun  harta  pailit,  sebab  terdapat perjanjian  antara pemberi  manfaat serta  industri pertanggungan buat  kepentingan  penerima  manfaat yang didasarkan pada wafanya seseorang ataupun tidak.  Hibah  wasiat  ataupun  legaat  bisa diperhitungkan  apabila  harta  aset  terdapat kekurangan  dengan  metode  inbreng,  inkorting  serta pula  keluarga  pakar  waris  yang  memiliki  Legitime Portie(  LP)  menuntut  haknya  atas  Legitime  Portie yang mereka punyai.
Gambar 2 : Jaminan Setara P1      Problem  1  :  Asuransi  Jiwa  bergantung  pada kondisi kematian
P2      Problem  2:  Hibah  wasiat  (legaat)  pada  harta peninggalan bisa dikurangi dengan inbreng; inkorting, legitime portie.
P3    Problem 3: Pembayaran Asuransi Jiwa diluar harta peninggalan tidak termasuk harta pailit CL = Hukum Kontrak/Contract Law
IL = Hukum Waris/Inheritance Law
LI = Asuransi Jiwa/Life Insurance
X  =    Kebaruan  :  Asuransi  jiwa  memakai  hukum kontrak  tidak  memakai  ketentuan  hukum  waris sehingga penerima manfaat dari asuransi jiwa tidak dapat  disamakan  seperti  ketentuan  pada  hukum waris  untuk  harta  warisan  karena  asuransi  jiwa dasarnya  adalah  kesepakatan  yang  tertuang  pada polis  asuransi  sehingga  pada  asuransi  jiwa  tidak dapat  diminta  untuk  diperhitungkan  pada  harta warisan.
Seseorang  yang  meninggal  dunia  berpegang erat pada yang masih hidup, merupakan hak saisine yang  berasal  dari  adagium  "le  mort  saisit  le  vif” artinya  ahli  waris  secara  otomatis  memiliki  harta benda  dan  segenap  kewajiban  si  pewaris  tanpa melakukan suatu tindakan apapun, meskipun mereka tidak  mengetahuinya.  Hak  saisine  inilah  yang membedakan ahli waris ab intestato dan testamentair dengan  dengan  negara  sebagai  ahli  waris  karena negara  tidak  mempunyai  hak  saisine.  Ahli  waris secara  otomatis mendapat  pemindahan  hak  milik pewaris sedangkan negara sebagai ahli waris harus melalui  putusan  pengadilan  dan  dengan  hak istimewa  akan  pendaftaran  barang  (beneficiare) karena  warisan  tidak  hanya  berwujud  aktiva  saja tetapi  juga  pasiva  sehingga  ternyata  warisan  itu pasiva lebih besar dari aktiva, negara tidak dirugikan. Pada  pemberian  secara  hibah  dan  hibah  wasiat selalu dapat diperhitungkan pada harta peninggalan dengan  cara  inbreng,  inkorting  dan  legitime  portie yang dituntut oleh ahli waris yang legitimaris.
Asuransi  jiwa  yang  digantungkan  pada kematian  pada  dasarnya  merupakan  perjanjian antara  pemberi  manfaat  dengan  perusahaan
asuransi  yang  intinya  bila  pemberi  manfaat wafat maka  perusahaan  asuransi  harus  membayar sejumlah  uang  yang  telah  diperjanjikan  kepada penerima  manfaat  asuransi  jiwa  dan  pembayaran asuransi  jiwa  ini  terletak  di  luar  harta  peninggalan. Demikian  pula  bila  penerima  manfaat  ini  juga  ahli waris  tetap  penerima  manfaat  dapat  menerima manfaat  dari  perusahaan  asuransi  dan  kurator kepailitan tidak dapat meminta uang pertanggungan pada  penerima  manfaat  yang  juga  ahli  waris. Kenyataannya  perusahaan  asuransi  banyak  yang melanggar ketentuan pada waktu pembayaran, uang pertanggungan  tidak  segera  dibayar  dan  dipersulit dengan  macam-macam  alasan  sehingga  banyak peraturan yang melindungi tertanggung.

## D. SIMPULAN
Jaminan  yang  setara  didapat  dengan mengkalibrasi  hukum  kontrak  dengan  hukum  waris karena  dasar  asuransi  jiwa  adalah  kontrak  antara pengambil  asuransi  atau  pemberi  manfaat  dengan perusahaan  asuransi,  kalau  pemberi  manfaat wafat maka perusahaan asuransi harus memberikan uang yang  diperjanjikan  pada  penerima  manfaat  karena berdasar  pada  polis  asuransi  jiwa. Perlindungan terhadap  tertanggung  harus  diperhatikan  karena pelanggaran  asuransi  atau  tutupnya  perusahaan asuransi.
Ketentuan pada pewarisan dalam hukum waris bila pewaris meninggal dunia maka harta warisannya akan  jatuh  pada  ahli  waris,  Bila  warisannya  tidak mencukupi maka  dapat  dilakukan inkorting atau inbreng pada legaat atau hibah yang telah diberikan
Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021, halaman 174-189
187
dan  juga  memenuhi legitime  portie kalau  dituntut, juga  kalau  pewaris  itu  meninggal  dunia  dalam keadaan pailit, bila penerima manfaat itu adalah ahli waris maka kurator kepailitan tidak dapat mengambil uang  yang  diperjanjikan  pada  penerima  manfaat sesuai  dengan  pasal  257  Kitab  Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan.
Apabila seorang mau memberikan keluarganya  baik  pada  seseorang  ataupun  lebih hartanya  kepada  pakar  waris  ataupun  bukan  pakar waris  hingga  hendaknya  tidak  dengan  hibah  wasiat (legaat)  namun  dengan pertanggungan jiwa  sebab pertanggungan jiwa  ialah  perjanjian  yang membagikan hartanya pada penerima manfaat serta tidak  bisa  dimohon  oleh  harta  peninggalan  ataupun harta  pailit  sehingga  iktikad  buat  menyisihkan hartanya  kepada  yang  ditunjuk  ataupun  penerima manfaat dapat  tercapai,  tanpa  hendak  memikir terdapatnya inbreng, inkorting ataupun tuntutan dari legitimaris.
Bagi  calon  pewaris  yang  ingin  memberikan sebagian  hartanya  sebaiknya  dilakukan  dengan mengambil  asuransi  jiwa  supaya  penerima  manfaat yang notabene ahli waris itu dapat memperoleh harta yang  sudah  disisihkan  atau  diperjanjikan  dengan perusahaan  asuransi  sehingga harta benda yang diberikan  pada penerima  manfaat  yang  tidak  dapat diambil  oleh  kurator  kepailitan,  ahli  waris  yang mempunyai legitime  portie tidak  dapat  mengambil bagian dari penerima manfaat karena dasar asuransi adalah  perjanjian  antara  pemberi  manfaat  dengan penerima manfaat.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Adam, Rahmat., & Anwar, Saiful (2021). Kedudukan Tertanggung  Dalam  Asuransi  Jiwa  Kredit. Legal  Standing:  Jurnal  Ilmu  Hukum,
Vol.5,(No.1), pp.84–94.
Ari, Ida Ayu Gede  Rat Praba., &  Astiti, Dewi  Putri
(2014).  Peran  Persepsi  Individu  Terhadap Asuransi  dan  Model  Kepercayaan  Kesehatan dalam Pengambilan Keputusan Menggunakan Asuransi  Jiwa. Jurnal  Psikologi  Udayana, Vol.1,(No.2),pp.381-388.
https://doi.org/10.24843/ jpu.2014.v01.i02.p17 Badruzaman,  D.  (2019).  Perlindungan  Hukum Tertanggung  Dalam  Pembayaran  Klaim Asuransi  Jiwa. YUSTISIA  MERDEKA :  Jurnal Ilmiah  Hukum, Vol.5, (No.2), pp.91–114. https://doi.org/10.33319/yume.v5i2.16
Nugraheni,  Destri  Budi.,  &  Ilhami,  Hania.  (2013).
Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang  Polis Asuransi Jiwa dalam Akad Wakalah Bil Ujrah Produk  Unit  Link  Syariah. Jurnal Media Hukum, Vol.20, (No.2), pp.278-287.
Carney,  Michael.,  Gedajlovic,  Eric.,  &  Strike, Vanessa M. (2014). Dead money: Inheritance law  and the  longevity  of  family  firms.
Entrepreneurship Theory and Practice, Vol.38,
(No.6).Retrievedfromhttps://journals.sagepub.c om/doi/abs/10.1111/etap.12123
Kok, Sook Ching.,  Kogid, Mori.,  &  Furuoka,
Fumitaka. (2010). Causal relation between life insurance  funds  and  economic  growth: evidence  from  Malaysia. ASEAN  Economic
Bulletin, Vol.27, (No.2), pp. 185–199.
Chui, Andy C.  W.,  &  Kwok, Chuck C.  Y.  (2008).
National  culture  and  life  insurance consumption. Journal of International Business Studies,Vol.39,(No.1),pp.88-101. https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs. 8400316 Firdaus,  Rayyan., &  Akmal,  Nurul. (2019).  Analisis Penerapan  Sistem  Informasi  Akuntansi Pembayaran  Klaim  Asuransi  Jiwa  Dalam Meningkatkan  Pelayanan  Kepada  Nasabah (Studi  Kasus  Pada  PT.  Asuransi  Jiwasraya Persero Area Lhokseumawe). Jurnal Akuntansi
Dan Keuangan, Vol.7, (No.2), pp.93–104.
Joshi, V. D., & Lim, J. F. Y. (2010). Health insurance in  Singapore:  who’s  not  included  and  why?
Singapore Medical Journal, Vol.51, (No.5), pp- 399-405.
Nofridawati,  N.  (2012).  Premi  Asuransi  Jiwa  Pada Akhir  Tahun  Kematian  Dan  Pada  Saat Kematian  Terjadi. Jurnal  Matematika  UNAND, Vol.1,(No.2),p.79.
https://doi.org/10.25077/jmu.1.2.79-84.2012
Park, Sojung., &  Lemaire,  Jean (2011).  Culture matters: Long-term orientation and the demand for  life  insurance. Asia-Pacific  Journal  of  Risk and Insurance, Vol.5, (No.2), pp.1-21.
Pratiwi,  Hilda.,  Budiharto.,  &  Prananingtyas,
Paramita. (2016). Tanggung Jawab
Perusahaan  Asuransi  Dalam  Pelaksanaan Pemberian  Kredit  Perbankan  Dengan  Adanya Syarat  Banker’S  Clause. Diponegoro  Law
Journal, Vol.5, (No.3), pp.1–11.
Savitri, Nur. A.  (2019).  Perlindungan  Tertanggung
Pada  Asuransi  Jiwa  Berdasarkan  Undang- Undang  No.  40  Tahun  2014  Tentang Perasuransian. Jurnal  Hukum  Magnum  Opus, Vol.2,(No.2),p.162. https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2502
Solaiman, Adji A. (2018).  Perlindungan  Hukum Pembeli  Polis. Hukum  Bisnis, Vol.2, (No.2), pp.52–66.
Sulistyorini, Hastuti,  Hamidah,  Siti,  &  Sulistyarini,
Rachmi (2020). Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris yang Tidak Tercantum sebagai Penerima Manfaat  dalam  Asuransi  Jiwa. Jurnal  Ilmiah Pendidikan  Pancasila  Dan  Kewarganegaraan, Vol.5,(No.1),pp.58–65. https://doi.org/10.17977/um019v5i1p58-65 Sunarmi.  (2012). Pemegang  Polis  Asuransi  dan Kedudukan  Hukumnya. Jurnal Ilmu  Hukum, Vol.2, (No.2), pp.123–134.
Pratama, Surya Aji., Barkatullah,  Abdul Halim.,  & Erliyani,  Rahmida.  (2019).  Kedudukan  Dana Asuransi  Jiwa  dalam  Relevansinya  dengan Pembagian  Harta  Warisan. Lambung
Mangkurat  Law  Journal, Vol.4, (No.1), p.17.
https://doi.org/10.32801/lamlaj.v4i1.93
Wasita,  A.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Pemegang  Polis  Asuransi  Jiwa. Business Economic,  Communication,  and  Social Sciences  (BECOSS)  Journal, Vol.2, (No.1), pp.105–113.
https://doi.org/10.21512/becossjournal.v2i1.613
1
Wijaya, A. (2017). Aspek Hukum Perjanjian Asuransi Jiwa  Menurut  Undang-Undang  Nomor  40
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## Tahun  2014  Tentang  Perasuransian. Lex
Crimen, Vol.6, (No.9), pp.129–136.

## BUKU
Muhammad,  A.  (2002). Hukum  Asuransi  Indonesia.
Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
Soerjopratiknjo,  H.  (1982). Hukum  Waris Testamenter. Yogyakarta  : Seksi  Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
Tanya, Bernard L., Simanjutak, Yoan N.,  &  Hage,
Markus Y. (2013). Teori Hukum Strategi Tertib Manusia  Lintas  Ruang  dan  Generasi. Yogyakarta : Genta Publishing.
Tedjosaputro, L. (2016). Hukum Waris Menurut Kitab
Undang-Undang  Hukum  Perdata  (Burgelijke Wetboek). Semarang : Aneka Ilmu.
Tedjosaputro,  L.  (2020). Aneka  Hukum  Perjanjian,
Kesehatan  dan  dampak  Revolusi  Industri  4.0 terhadap Profesi  Hukum  (Antologi  Karya Tulis). Bandung : P.T.Alumni.
Rahardjo, S. (2010). Penegakan Hukum Progresif (A.
S.  B.  DE  ROSARI  (ed.)). Jakarta  : Kompas Media Nusantara.

## SUMBER ONLINE
Karunia, R. (2015). Manfaat Asuransi Secara Umum dan Khusus. Retrieved from https://www.car.co.id/id/ruang-publik/tips- trik/careinsurance/manfaat-asuransi
Safitri,  Risca  Mardiana  D.  (2020). Polis  Asuransi
Sebagai  Harta Warisan.  Retrieved  from http://repository.untag-sby.ac.id/4145/6/
JURNAL.pdf

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia nomor
225/KMK.017/1993
tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
Peraturan Pemerintah  Nomor  73  Tahun  1992 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah  Nomor  73  Tahun  1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
Peraturan Pemerintah nomor 63 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan
Pembeli Sektor Jasa Keuangan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  37
Tahun  2004 Tentang Kepailitan  Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor  21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor  40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian