## KEBIJAKAN INTEGRAL HUKUM PIDANA DENGAN

## TECHNOLOGY  PREVENTION DALAM  UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN CYBERBULLYING
Oleh :
Firda Laily Mufid
Email : firdalaily25@gmail.com

## Abstract
Cybercrime is human activity in the world mayantara who has made the computer as the evil deeds for example illegal access, to the destruction of the site , the interception of illegal , and the activities of humans which uses computers as the evil of the target credit card forgery for example,  pornography  via  the  internet.  One  of  evil  in  the  world  mayantara  namely cyberbullying that is a form of intimidation the guilty person or more to pigeonhole, discredit, to  men  through  cyberspace.  This  intimidation  do  not  haphazardly  as  a  result,  it  was  not uncommon  death  be  the  end  of  cyberbullying.  Cyberbullying  too  are  defined  as  a  form  of intimidation  to  which  the  offender  do  to  harass  his  victims  through  technology  device. Investors want to see someone gets hurt , there are a lot of the way they do to strike the victim with  a  message  cruel  and  pictures  of  a  disturbing  and  disseminated  in  order  to  embarrass incense to anyone
Keywords: Cybercrime, cyberbullying, intimidation, technology

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Pengguna internet di  Indonesia  dari tahun  ke  tahun  semakin  meningkat.  Data yang  diperoleh  dari Internet  World Statistics menunjukkan  jumlah  pengguna internet  di  Indonesia  pada  tahun  2016 sudah  mencapai  132  juta  orang  dan menduduki  peringkat  ketiga  terbanyak  di Asia  setelah  China  dan  India.    Sedangkan menurut  survey  dari We  Are  Social data pengguna  internet  di  Indonesia  pada Januari  2016  mencapai  88,1  Juta  dengan 79  juta  di  antaranya  merupakan  pengguna media sosial aktif, 15% nya pengguna aktif facebook dan  hampir  50%.  penggunanya adalah remaja berusia 13-29 tahun. 1
Pemanfaatan  teknologi internet juga tidak  dapat  dipungkiri  membawa  dampak negatif  yang  tidak  kalah  banyak  dengan manfaat positif yang ada. Internet membuat  kejahatan  yang  semula  bersifat konvensional  seperti  pengancaman,  pen- curian, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian,  penipuan  hingga  tindak  pidana terorisme  kini  melalui  media internet
beberapa jenis tindak pidana tersebut dapat dilakukan  secara on  line oleh  individu maupun kelompok dengan resiko tertangkap yang sangat kecil dengan akibat
1 http://www.internetworldstats.com/stats3.htm Diakses 19 November 2016
kerugian  yang  lebih  besar  baik  untuk masyarakat maupun negara. 2 Berdasarkan data dari Clear Commerce tahun  2002  Indonesia  di- posisikan  sebagai  negara  asal carder terbanyak ke dua di dunia setelah Ukraina. Menurut  Anton  Taba,  Staf  Ahli  Kapolri, pada tahun 2009, Indonesia sudah menduduki  peringkat  pertama  sebagai negara  asal carder, dan  pada  tahun  2011, Indonesia menduduki peringkat 11 sebagai negara  yang  paling  banyak  melakukan pembajakan  hak  cipta.  Faktanya,  jumlah cybercrime di  Indonesia  justru  makin meningkat  setelah  pemberlakuan  UU  No. 19  tahun  2016  perubahan  atas  UU  No.  11 tahun  2008  tentang    Informasi  dan Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  sebagai salah  satu  dasar  hukum  untuk  mengadili perkara cybercrime di Indonesia. 3
Perkembangan yang  pesat  dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan- kejahatan  di  bidang  teknologi  informasi atau  dapat  disebut cybercrime atau computer-related  crime yang  semakin marak  di  Indonesia. Cybercrime adalah
2 Petrus Reinhard Golose, Perkembangan Cybercrime  dan  Upaya  Penanganannya  di Indonesia  Oleh  Polri ,  Makalah  pada  Seminar
Nasional tentang “Penanganan Masalah
Cybercrime di  Indonesia  dan  Pengembangan Kebijakan  Nasional  yang  Menyeluruh  Terpadu”, diselenggarakan oleh Deplu,BI, dan DEPKOMINFO,  Jakarta,  10  Agustus  2006, halaman 5.
3 Widodo.  2011. Aspek  Hukum  Pidana  Kejahatan Mayantara, Yogyakarta  :Aswaja  Pressindo, halaman v
aktivitas  manusia  di  dunia  mayantara (maya) yang menjadikan komputer sebagai sasaran  kejahatan  (misalnya  akses  ilegal, perusakan  situs,  intersepsi  ilegal),  dan aktivitas  manusia  yang  menggunakan komputer sebagai sasaran kejahatan (misalnya pemalsuan kartu kredit, pornografi via internet). 4
Salah  satu  kejahatan  di  dunia mayantara  yakni Cyberbullying yang  me- rupakan  bentuk  intimidasi  yang  dilakukan seseorang  atau  lebih  untuk  memojokkan, menyudutkan,  orang  lain  melalui  dunia cyber .  Pengertian cyberbullying adalah penggunaan  teknologi internet untuk  me- nyakiti orang lain dengan cara sengaja dan diulang-ulang”. Intimidasi  ini  tidak sembarangan akibatnya, tak jarang kematian menjadi akhir dari cyberbullying . Cyberbullying juga  diartikan  sebagai bentuk  intimidasi  yang  pelaku  lakukan untuk  melecehkan  korbannya  melalui perangkat  teknologi.  Pelaku  ingin  melihat seseorang  terluka,  ada  banyak  cara  yang mereka  lakukan  untuk  menyerang  korban dengan  pesan  kejam  dan  gambar  yang mengganggu dan disebarkan untuk mempermalukan  korban  bagi  orang  lain yang melihatnya.
Pada  kenyataanya  terdapat  banyak kasus  baik  diluar  negeri  maupun  di Indonesia yang menyangkut tentang
4 Ibid
Cyberbullying . Diantaranya kasus Cyberbullying yang  terjadi  di  Indonesia dan  masih  terbilang  baru  adalah  kasus Sonya  Depari.  Dia  adalah  seorang  siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Methodist 1  Medan  mengaku  sebagai  anak  Arman Depari  ketika  di  razia  oleh  polisi  saat merayakan  hari  terakhir  Ujian  Nasional Rabu  (6/4/2016).  Pada  saat  hal  itu  terjadi, ada seseorang yang merekam dan kemudian  video  Sonya  Depari  tersebut menjadi  viral.  Setelah  kejadian  tersebut, Sonya Depari mendapat banyak cacian dari netizen.
Adapun  kasus cyberbullying yang dialami    Afi  baru-baru  ini.  Tulisan  Afi yang  dituding  hasil  plagiarisme  berjudul "Belas  Kasih  dalam  Agama  Kita".  Dalam tulisan  yang  diberi  tanda  hak  paten  atas namanya  itu  dianggap  bukan  karya  asli remaja  18  tahun  tersebut,  lantaran  me- miliki kesamaan dengan tulisan milik Mita Handayani  yang  berjudul  "Agama  Kasih". Mita mempublikasikan tulisannya itu pada 30  Juni  2016.  Tudingan  itu  bermula  dari tulisan  seorang netizen bernama  Pringadi Abdi  Surya  di blog Kompasiana,  pada Rabu,  31  Mei  2017.  Tulisan  berjudul "Drama  'Dugaan'  Plagiarisme  Afi  Nihaya Fardisa",  Pringadi  menilai  tulisan  Afi lainnya,  seperti  "Warisan"  juga  ditengarai memiliki  roh  yang  sama  dengan  narasi sebuah  video  viral  yang  diterjemahkan Mita.
Afi  mulai  dikenal  setelah  tulisan- nya  berjudul  "Warisan"  menghebohkan dunia  maya.  Asa  Firda  Inayah  atau  Afi, remaja  asal  Banyuwangi  yang  statusnya viral  di  media  sosial mengaku  depresi  dan sempat berpikir untuk bunuh diri ketika dia di- bully di  media  sosial  karena  dugaan plagiat  yang  menimpanya.Bahkan  walau- pun dia sudah meminta maaf dan mengaku kesalahannya,  hujatan  kepada  dia  tidak pernah  berhenti  baik  melalui  kolom komentar statusnya, pesan masuk di media sosialnya  dan  di  telepon  selulernya sehingga  dia  pun  mengganti  nomor telepon. 5
Karakteristik  aktivitas  di  dunia cyber yang  bersifat  lintas  batas  yang  tidak lagi  tunduk  pada  batasan-batasan  teritorial dan hukum tradisional memerlukan hukum responsif  sebab  pasal-pasal  tertentu  dalam KUHP  dianggap  tidak  cukup  memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum  yang  muncul  akibat  aktivitas  di dunia cyber .  Pasal  dalam  KUHP  yang relevan  terhadap cyberbullying adalah Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.
Dalam  UU  No.  19  tahun  2016 perubahan  atas  UU  No.  11  tahun  2008 tentang    Informasi  dan  Transaksi  Elek- tronik  (UU  ITE)  terdapat  macam-macam jenis Cybercrime yang  diatur  dalam  BAB
5 http://regional.kompas.com/read/2017/06/15/1043 4431/afi.di-.bully.orang.se- indonesia.itu.tidak.mudah  diakses  15  Juni  2017, pukul 00.36 WIB
VII  tentang  perbuatan  yang  dilarang. Cyberbullying termasuk  dalam  perbuatan yang  dilarang  yang  diatur  dalam  Pasal  27 ayat  (3)  “  Setiap  orang  sengaja  dan  tanpa hak mendistribusikan dan/atau men- transmisikan  dan/atau  membuat  dapat  di aksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan  penghinaan  dan/atau  pencemaran nama  baik”.  Kemudian  Pasal  27  ayat  (4) “Setiap  orang  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan  dan/atau  mentransmisi- kan  dan/atau  membuat  dapat  di  aksesnya Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan  dan/atau  pengancaman.  UU ITE  hanya  memuat  unsur  penghinaan  dan pengancaman, padahal tindakan cyberbullying lainnya  juga  kerap  kali terjadi  dan  menjadi  awal  tindak  pidana lain. Dengan berkembangnya situs jejaring sosial maka hal tersebut akan memudahkan pelaku cyberbullying melakukan  tindakan- nya.
Dalam  perspektif  lain,  dalam  pasal
3  UU  ITE,  teknologi  informasi  menjadi mungkin  dalam  formatnya  saat  inikarena difasilitasi oleh komputer yang didalamnya terdapat  dua  komponen  pokok  yaitu perangkat  keras  ( hardware )  dan  perangkat lunak (software) .  Wujud hardware berupa antara  lain  tidak  terbatas  pada  :  personal komputer,komputer  mini  dan mainframe, note  book,  palmtop ,  printer,  modem,  dan
lain  sebagainya.  Adapun software antara lain  terdiri  dari  kelompok:  sistem  operasi,
data  base ,  sistem  aplikasi,  dan  bahasa pemrogaman ( progamming language ).
Pendekatan  teknologi  ini  merupa- kan  subsistem  dalam  sebuah  sistem  yang lebih  besar,  yaitu  pendekatan  budaya, karena  teknologi  merupakan  hasil  dari kebudayaan  atau  merupakan  kebudayaan itu  sendiri.  Pendekatan  budaya  atau cultural ini  perlu  dilakukan  untuk  mem- bangun  atau  membangkitkan  kepekaan warga  masyarakat  dan  aparat  penegak hukum  terhadap  masalah cyber  crime dan menyebarluaskan  atau  mengajarkan  etika penggunaan  komputer  melalui  media pendidikan.

## B. Perumusan Masalah
Bertumpu  pada  latar  belakang  di- atas,  permasalahan  penelitian  dapat  di- rumuskan  permasalahan  tentang  bagai- mana  formulasi  kebijakan  integral  hukum pidana dengan menggunakan sarana
Techno  Prevention sebagai  upaya  pen- cegahan  kejahatan cyberbullying di  masa yang akan datang?

## PEMBAHASAN
A. Kebijakan  Integral  Hukum  Pidana dengan Techno  Prevention sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan Cyberbullying
Kebijakan atau upaya penang- gulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan  bagian  integral  dari  upaya perlindungan  masyarakat (social  defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social  welfare), oleh  karena itu  dapat  dikatakan  bahwa  tujuan  akhir atau  tujuan  utama  dari  politik  kriminal ialah  “perlindungan  masyarakat  untuk mencapai kesejahteraan.”
Istilah  “kebijakan  hukum  pidana” dapat  disebut  dengan  istilah  “politik hukum  pidana.”  Dalam  kepustakaan  asing istilah  “politik  hukum  pidana”  sering dikenal  dengan  berbagai  istilah ,  “Penal Policy”,  “Criminal  Law  Policy”, atau “Strafrechtspolitiek.”
Pengertian  kebijakan  atau  politik hukum  pidana  dapat  dilihat  dari  politik hukum  maupun  dari  politik  kriminal, menurut  Prof.  Soedarto,  “politik  hukum” adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan  yang  baik  sesuai dengan  keadaan  dan  situasi  tertentu. Kebijakan  dari  Negara  melalui  Badan- badan  yang  berwenang  untuk  menetapkan peraturan-peraturan  yang  dapat  digunakan
untuk mengekspresikan apa yang terkandung  dalam  masyarakat  dan  untuk mencapai apa yang dicita-citakan. 6
Penanggulangan kejahatan lewat jalur “Penal” lebih  menitikberatkan  pada sifat “Repressive” (Penindasan/  Pem- berantasan/Penumpasan)  sesudah  kejaha- tan  terjadi,  sedangkan  jalur  “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventive ”  (Pencegahan/  Penangkalan) sebelum  kejahatan  terjadi.  Dikatakan sebagai  perbedaan  secara  kasar,  karena tindakan  represif  pada  hakikatnya  dapat dilihat  sebagai  tindakan  preventif  dalam arti luas. 7
Kedudukan  strategis non  penal dalam  upaya  penanggulangan  kejahatan dapat juga dilihat dalam Resolusi Kongres PBB VII/1990 mengenai “ Computer relate crimes ” yang mengajukan beberapa kebija- kan  dalam  rangka  upaya  menanggulangi cyber crime antara lain sebagai berikut : 8 a. Menghimbau  negara  anggota  untuk mengintensifkan  upaya-upaya  penang- gulangan  penyalahgunaan  komputer yang  lebih  efektif  dengan  mem- pertimbangkan langkah-langkah sebagai berikut :
6 Soedarto,  1981, Hukum  dan  Hukum  Pidana , Bandung : Alumni, halaman. 159
7 Soedarto,  1981, Kapita  Selekta  Hukum Pidana ,Bandung :Alumni. halaman. 188
8 Barda  Nawawi  Arief,  2008, Masalah  Penegakan Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam Penanggulangan  Kejahatan ,  Jakarta:  Prenada Media Group, halaman 238-239.
1. Melakukan modernisasi hukum pidana  materiil  dan  hukum  acara pidana;
2. Mengembangkan  tindakan-tindakan pencegahan dan pengamanan komputer;
3. Melakukan  langkah-langkah  untuk membuat  peka  (sensitif)  warga masyarakat,  aparat  pengadilan,  dan penegak  hukum  terhadap  pentingnya pencegahan  kejahatan  yang  ber- hubungan dengan komputer;
4. Melakukan  upaya-upaya  pelatihan ( training )  bagi  para  hakim,  pejabat, dan aparatur penegak hukum mengenai  kejahatan  ekonomi  dan cyber crime ;
5. Memperluas  “ rules  of  ethics ”  dalam penggunaan komputer dan mengajar- kannya melalui kurikulum informatika;
6. mengadopsi  kebijakan  perlindungan korban cyber  crime sesuai  Deklarasi PBB mengenai korban, dan mengambil  langkah-langkah  untuk mendorong korban melaporkan adanya cyber crime ;
b. mengimbau negara anggota me- ningkatkan kegiatan internasional dalam upaya penanggulangan cyber crime ; c. merekomendasikan kepada Komite
Pengendalian  dan  Pencegahan  Keja- hatan  ( Committee  on  Crime  Prevention and Control ) PBB untuk :
1. menyebarluaskan pedoman dan standar  untuk  membantu  negara anggota menghadapi cyber crime di tingkat  nasional,  regional  dan internasional;
2. mengembangkan  penelitian  dan analisis  lebih  lanjut  guna  menemu- kan  cara-cara  baru  menghadapi problem cyber  crime di  masa  yang akan datang;
3. mempertimbangkan cyber  crime sewaktu  meninjau  pengimplemen- tasian  perjanjian  ekstradisi  dan bantuan  kerja  sama  di  bidang penanggulangan kejahatan d. Resolusi Kongres PBB VII/1990 mengenai Computer  related  crime dalam  upaya  menanggulangi cyber crime di  atas  pada  beberapa  poin menegaskan  bahwa  dalam  menang- gulangi cyber crime lebih mengedepan- kan  upaya non  penal dengan  cara melakukan  penanggulangan.  Resolusi Kongres  PBB  VII/1990  diatas  berlaku juga  untuk  menanggulangi  tindakan cyber  bullying ,  karena cyber  bullying merupakan salah satu bentuk dari cyber crime yang terjadi karena per- kembangan  teknologi  yang  pesat  dan tidak diikuti dengan kesadaran penggunaan teknologi yang baik.
Melalui  kebijakan  nonpenal,  Muladi menyatakan  bahwa  perlu  juga  dilakukan upaya berikut :
1)
Kerjasama Internasional
Sifat cybercrime adalah  trans- nsional,  karena  itu  diperlukan  kerjasama internasional  yang  intensif  baik  dalam penegakan  hukum  pidana  maupun  dalam bidang  teknologi  berupa  pembentukan jaringan  informasi  yang  kuat,  misalnya program  “ 24  hours  point  cantact” untuk menghadapi kejahatan cybercrime . Pelatihan  personil  penegak  hukum  yang memadai, harmonisasi hukum dan penyebarluasan  kesepakatan-kesepakatan internasional. Sebagai contoh dalam aktivitas tersebut adalah spontaneus information, yakni  suatu  komitmen  untuk tanpa  diminta  segera  menyebarluaskan informasi  bilamana  ditemukan  hal-hal negatif  yang  dapat  dijadikan  bahan investigasi,  pembuktian,  proses  peradilan tentang cybercrime bagi negara lain.
2) Rencana Aksi Nasional ( National Action Plan )di Indonesia
Dalam  ruang  lingkup  nasional  perlu disusun  suatu  rencana  aksi  nasional ( national  plan  of  action )  untuk  me- nanggulangi cybercrime khususnya cyber- bullying ,  karena  viktimisasi  kejahatan tersebut sangat luas dan sifatnya transnasional.  Pemerintah  dan  beberapa komunitas  teknologi  informasi  nsional perlu menggalang kerjasama guna menanggulangi  kejahatan  di  dunia  maya
( cybercrime ). 9 Kegiatan yang sudah dilakukan    tersebut  misalnya  melalui pendirian Indonesia  Forum  on  Inromation for  Infocom  Incident  Respomse  adn Security Team (ID FIRST), yang diharapkan  menciptkan  sinergi  antara pemerintah, kepolisian, dan industri teknologi  informasi  dalam  mencegah  dan memberantas kejahatan dunia maya melalui internet. 10

## Berkenaan  dengan  penanggulangan
cybercrime khususnya cyberbullying dengan  menggunakan  kebijakan  kriminal, Ari  Julianto  Gema  menjelaskan  beberapa langkah  penting  yang  dapat  dilakukan  oeh setiap  negara  dalam  penanggulangan cybercrime , yaitu sebagai berikut. . 11
a) Melakukan  pembaruan  hukum  pidana materiel  dan  formel,  yang  diselaraskan dengan  konvensi  internsional  yang terkait dengan cybercrime;
b) Meningkatkan sistem pengamanan jaringan  komputer  nasional  sesuai dengan standar internasional;
c) Meningkatkan pemahaman serta keahlian  aparatur  penegak  hukum mengenai
upaya pencegahan,
investigasi  dan  penuntutan  perkara- perkara  yanmg  berhubungan  dengan cybercrime;
9 Ibid
10 Indonesia  Bentuk  ID-First” ,  Harian  Sinar Harapan, 21 Maret 2003, halaman 8
11 Ari  Juliano  Gema, Cybercrime  Sebuah Fenomena  di  Dunia  Maya, Majalah  Infokom, halaman 12
d) Meningkatkan  kesadaran  warga  negara mengenai  masalah cybercrime serta pentingnya mencegah terjadinya kejahatan;
e) Meningkatkan  kerjasama  antarnegara, baik bilateral, regional maupun multilateral,  dalam  upaya  penanganan cybercrime , antara lain melalui perjanjian ekstradisi dan mutual assistance treaties
Langkah-langkah menanggulangi cybercrime adalah sebagai berikut:
a. Pertama,  bahwa  peran  kita  dalam penanggulangan  terhadap cybercrime merupakan  hal  yang  sangat  utama, yaitu  dengan  dua  cara;  (1)  pem- cegahan serangan dunia maya sebelum terjadi atau pembatasan ruang lingkupnya, yaitu dengan cara penyebarluasan nasigat dan peringatan tentang  ancaman  tersebut  sehingga pihak  yang  potensial  menjadi  korban kejahatan  dapat  melindungi  dirinya sendiri;  dan  (2)  memberi  tanggapan terhadap serangan yang terjadi dengan menyelidiki dan megidentifiasi pelaku;
b. Kedua,  dalam  pengumpulan  informasi sebagai  bagian  dari  peringatan  dan tanggapan  kita  terhadap  serangan tersebut,  kita  perlu  mengikuti  per- syaratan hukum dan peraturan perundang-undangan.
Kerjasama  penanggulangan cyber- crime sudah  dilakukan  Indonesia  dengan perusahaan-perusahaan  yang  membidangi teknologi  informasi  misalnya Microsoft Indonesia dalam  rangka  mengidentifikasi software hasil  bajakan  dari Microsoft Corporation yang  digunakan  di  Indonesia.
Mukhlis Ifransyah mengemukakan,
Microdoft memiliki  sistem  tersendiri untuk  melakukan scanning atas  material ( content )  di  internet  yang  melanggar  hak cipta  atas software produksinya.  Jika ditemukan  pelanggaran  hak  cipta,  pihak Microsoft akan meminta pihak lain tempat software bajakan di posting untuk melakukan tindakan pemutusan atas service tersebut  dan  menghapus  material tersebut  dari server .  Meskipun  demikian, hasil kerjasama tersebut belum menunjukkan hasil optimal. 12
Cyberbullying sebagai  bagian  dari tindak  pidana cybercrim e  atau  perbuatan yang  menyalahgunakan  teknologi  internet dengan  cara  menghina,  memfitnah  serta memeras  di  dalam  dunia  maya  ( cyber space )  yang  akibatnya  dapat  mengakibat- kan  anak-anak  menjadi  stres,  melukai  diri sendiri  ( self  injury ),  melakukan  tindak kriminal,  dan  melakukan  komitmen  untuk bunuh  diri  ( commit  suicide ),  untuk penanggulangannya  pun  harus  diorientasi- kan pada pengaturan penggunaan teknologi
12 Mukhlis Ifransah, “Perlindungan Hukum HKI di Era Digital”, hukumonline.com, 12 Juni 2017
internet  itu  sendiri  dan  menanamkan  etika kepada  setiap  pengguna  teknologi  yang berkembang pesat terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi.
Pencegahan tehadap kejahatan cyberbullying membutuhkan sinergi antara masyarakat yang partisipatif dengan aparat penegak  hukum  yang  demokratis,  tran- sparan,  bertanggung  jawab  dan  berorien- tasi pada HAM, pada alirannya diharapkan dapat  benar-benar  mewujudkan  masya- rakat  madani  Indonesia  yang  berkeadilan sosial.  Selain  itu,  perlu  adanya  edukasi terhadap  masyarakat  untuk  bijak  dalam menggunakan  teknologi  serta  tidak  mudah percaya  terhadap  berita-berita  yang  belum jelas sumbernya.
Menurut  Barda  Nawawi  Arief  upaya penanggulangan cyber  crime juga  harus ditempuh  dengan  pendekatan  teknologi ( techno  prevention ),  pendekatan  budaya ( cultural ), pendekatan edukatif/moral/ religious , bahkan pendekatan global (kerjasama  internasional)  karena  melam- paui batas-batas Negara atau transnational / transborder . 13 Terdapat  beberapa  upaya dalam  penanggulangan  tindakan cyber bullying yaitu sebagai berikut :
1. Pendekatan Budaya (Kultural) Sosialisasi  etika internet serta  akibat negatif  dari  tindakan cyber  bullying
13 Barda  Nawawi  Arief,  2008, Masalah  Penegakan Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam Penanggulangan  Kejahatan,  Op.  Cit. Halaman 238-239
menjadi  upaya  penanggulangan non  penal dalam  srategi preventif .  Sosialisasi  etika internet ini sangat diperlukan agar masyarakat tahu bahwa di dunia maya juga ada  norma-norma  yang  harus  dipatuhi. Sehingga  dapat  mencegah  terjadinya tindakan cyber  bullying yang  berakibat terhadap anak.
2. Pendekatan
Pendidikan Moral (Edukatif) Cassare Beccaria
menyatakan metode  yang  paling  tepat  untuk mencegah kejahatan adalah dengan menyempurnakan sistem  pendidikan. 14 Pendekatan  pendidi- kan moral dan agama merupakan pendekatan  yang  sangat  dibutuhkan  dalam penanggulangan  tindakan cyber  bullying .
Pendekatan  moral  dan  agama  adalah pendekatan  yang  strategis  karena  dapat semaksimal  mungkin  mengurangi  potensi untuk melakukan tindak intimidasi di duna maya,  serta  akan  lebih  dapat  me- numbuhkan  kesadaran  dari  setiap  orang untuk menghindari tindakan cyber bullying dengan  media  elektronik  dengan  jenis apapun.  Pendidikan  moral  dan  agama diharapkan  menjadi  upaya  preventif  yang strategis  dalam  menanggulangi  tindakan cyber bullying . Orang tua yang memahami bentuk  pengawasan  terhadap  anak  akan menekan  tindakan cyber  bullying yang
14 Wahmuji,  2011, Perihal  Kejahatan  dan Hukuman , Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 149
dilakukan anak terhadap anak-anak lainnya. Tindakan  tersebut sangatlah penting  mengingat  banyaknya  anak-anak usia dini seringkali melakukan penghinaan dan  menyebarkan  berita-berita  yang  tidak benar di dunia maya.
Pendidikan moral dan peranan keluarga  juga  didukung  oleh  Mahmud Mulyadi  Pakar  Hukum  Pidana  dalam upaya  penanggulangan  kejahatan  yang dapat  dilihat  dalam  bukunya  berjudul “Criminal  Policy  :  Pendekatan  Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan  Kejahatan  Kekerasan” , dijelaskan  bahwa  kehangatan  sebuah keluarga  akan  melahirkan  motivasi  yang positif para anggotanya dalam menghadapi kehidupan.  Sebaliknya,  kondisi  keluarga yang  berantakan,  menjadikan  anggota- anggotanya  (terutama  anak-anak)  cen- derung melakukan perbuatan yang menyimpang  sehingga  dapat  mengarah terjadinya kejahatan. 15

## 3. Pendekatan Ilmiah
Kebijakan  yang  rasional  dalam menanggulangi  tindakan cyber  bullying tidak  terlepas  dari  pendekatan  ilmiah.  Hal tersebut  sesuai  dengan  pernyataan  Marc Acel  bahwa  di  perlukan  usaha  yang rasional  dalam  menanggulangi  kejahatan.
15 Mahmud  Mulyadi,  2008, Criminal  Policy  : Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan ,  Medan:  Pustaka  Bangsa  Press, halaman 15.
Usaha  yang  rasional  dapat  dalam  bentuk pendekatan  ilmiah  dalam  mengkaji  suatu tindakan cyber bullying . Pendekatan ilmiah menuntut  perguruan  tinggi  dan  akademisi melakukan  penelitian,  sosialisasi  dan seminar terhadap kejahatan yang menggunakan  teknologi  seperti cyber bullying ,  baik  melalui Basic  Research (penelitian  dasar  yang  mempunyai  alasan intelektual,  dalam  rangka  pengembangan ilmu pengetahuan) ataupun Applied
Research (penelitian terapan yang mempunyai  alasan  praktis,  keinginan untuk mengetahui dan bertujuan agar dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, efektif, efisien).  Pendekatan  ilmiah  sangat  penting untuk  menanggulangi  maraknya  tindakan cyber bullying dan dampak negatifnya.
4. Pendekatan Teknologi (Techno
Prevention)
Pelaku cyber  bullying memanfaat- kan  sarana  teknologi  untuk  melakukan tindakan  intimidasi  terhadap  anak.  Oleh karena  itu  penggunaan  sarana non  penal harus  melibatkan  pendekatan  teknologi juga  sebagai  langkah  strategis  dalam pencegahan tindakan cyber bullying . Penanggulangan  tindakan cyber  bullying menggunakan  teknologi  dapat  dilihat  dari upaya  pemerintah  dan  lembaga-lembaga terkait  lainya  dalam  menciptakan  dan mengembangkan  teknologi  yang  mem- berikan  keamanan  dan  akses  cepat  dalam menanggulangi tindakan cyber bullying .
Cyberbullying umumnya terjadi dalam  dunia  maya  dan  melalui  beberapa media  di internet sebagai  perantaranya.
Berikut  beberapa  media  yang  ada  di internet yang  sering  digunakan  dan dikunjungi oleh anak maupun remaja yang perlu diwaspadai untuk mencegah terjadinya tindakan cyberbullying : a. Jejaring sosial
Kasus cyber  bullying banyak  di dominasi  jejaring  sosial,  dan  tidak  sedikit kasus  bunuh  diri  yang  terjadi  berawal  dari perkenalan  di  jejaring  sosial. 16 Ke- banyakan  pengguna internet dikalangan remaja menggunakan jejaring sosial seperti facebook , twitter , instagram dll.
b. Web Video ( Video Hosting Service )
Web video adalah situs berbagi video yang  disediakan  untuk  membagikan  video baik itu  dokumenter milik pribadi maupun orang  lain.  Situs  ini  banyak  dikunjungi anak-anak  maupun  orang  dewasa.  Salah satu  situs web  video yang  terkenal  adalah youtube . Dalam web video seperti youtube tidak sedikit video di upload atau diunggah penggunanya adalah video dengan konten- konten memiliki unsur kata-kata menghina dan  melecehkan.  Video  dengan  konten kata-kata  menghina  akan  memberikan dampak negatif kepada penontonnya, yang dimana  kebanyakan  dari  mereka  adalah anak-anak  yang  relatif  sering  meniru  hal-
16 Diakses  dari  http://www.internetsafety/  pada tanggal 24 Maret 2017, pukul 15.30 WIB
hal  yang  dilihat.  Selain  video  yang merisikan  konten  kata-kata  kasar,  dalam video  web sering  kali  para  penonton memberikan komentar yang pada akhirnya berujung  saling  menghujat  dengan  kata- kata kasar. 17 Jika anak sering melihat kata- kata  kasar  maka  hal  tersebut  akan membuat  tindakan cyber  bullying akan mudah terjadi.
c. Game Online
Game  online difasilitasi  tombol komunikasi  membuka  peluang  terjadinya tindakan cyberbullying , jika pemain menggunakan kata-kata kasar dan melakukan  intimidasi  dengan  pemain  lain. Apalagi game online identik dengan group atau  komunitas,  sehingga  kemungkinan terjadinya diskriminasi cukup besar. 18
d. Aplikasi Video Call
Aplikasi video  call digunakan  untuk melakukan  interaksi  sosial  di  dunia  maya dengan cara bertatap muka secara langsung dengan  sebuah  aplikasi  video. 19 Aplikasi seperti  ini  dapat  juga  menimbulkan tindakan cyberbullying jika pengguna tidak waspada  terhadap  penggunaannya.  Ke- banyakan anak-anak menggunakan aplikasi  seperti  ini  dan  bertemu  dengan orang dikenal maupunyang tidak dikenal.
17 Diakses  dari  http://www.thecybersafety.com/ pada tanggal 24 Maret 2017, pukul 15.35 WIB
18 Diakses  dari  http://www.addictinggames.com/ pada tanggal 27 Maret 2017, pukul 15.40 WIB
19 Diakses  dari  http://www.androidauthority.com/ pada tanggal 27 Maret  2017, pukul 16,00 WIB

## Dalam upaya pencegahan kejahatan
Cyberbully ,  peran  pemerintah  juga  sangat penting,  adapun  peran  pemerintah  dalam upaya penanggulangan kejahatan cyberbullying yang akan datang adalah :
1. Membentuk lembaga untuk menanggulangi tindakan cyberbullying Di  Selandia  Baru  dalam  peraturan perundang-undangan Harmful Digital
Communications Bill dibuat sebuah lembaga yang disetujui ( Approved Agency ) yang  mempunyai  fungsi  untuk  menerima laporan  bagi  siapa  saja  yang  mendapatkan intimidasi  tindakan cyber  bullying .  Di Selandia  Baru  lembaga  ini  diberi  nama netsafe ,  jika  seseorang  merasa  men- dapatkan  tindakan  yang  mengarah  kepada cyber bullying . Baik sebagai korban, orang tua, maupun orang terdekat dapat melaporkannya  secara online kepada netsafe .  Indonesia  harus  mempunyai lembaga  seperti  ini  untuk  melindungi anak-anak  bangsa  terhindar  dari  tindakan cyber  bullying yang  ada  di  dunia  maya. Dengan  adanya  lembaga  seperti netsafe yang ada di Selandia Baru maka siapa saja dapat  melaporkan  jika  terjadinya  tindakan cyber  bullying .  Setelah  dilaporkan  maka lembaga yang telah ditunjuk akan memperoses  apakah  perbuatan  termasuk kedalam tindakan cyber bullying .
Dalam  hal  ini,  pemerintah  Indonesia dapat  membentuk  suatu  lembaga  yang
berfungsi  untuk  menerima  laporan  tidak hanya  yang menjadi korban cyberbullying,
tapi  beberapa  kejahatan  yang  terjadi  di dunia maya. Seperti halnya laporan tentang penipuan  melalui  dunia  maya  ataupun kejahatan  laiinya  yang  dikategorikan dalam  kejahatan  dunia  maya.  Karena selama  ini,  masyarakat  Indonesia  masih kesulitan  untuk  melaporkan  kejahatan- kejahatan  yang  terjadi  di  dunia  maya  dan dibiarkan  begitu  saja.  Hal  tersebut  yang menyebabkan  kejahatan  di  dunia  maya juga semakin banyak.
2. Membuat situs-situs anti cyber bullying untuk edukasi
Pemerintah  juga  harus  membuat situs-situs  yang  membahas  tentang  upaya menanggulangi cyber  bullying dan  me- ngajarkan  kepada  pengguna internet ,  yang terutama  adalah  anak  bagaimana  cara mereka  melindungi  diri  mereka  dari tindakan cyber  bullying .  Setelah  itu  anak juga  harus  mendapat  informasi  tentang segalah  berhubungan  dengan  tindakan cyber bullying . Bagaimana dampak negatif dari  tindakan cyber  bullying maupun bagaimana  tahapan  yang  harus  diperoleh oleh anak untuk menghadapi situasi ketika mereka berhadapan dengan pelaku tindakan cyber  bullying .  Situs  yang  dibuat tersebut  bukan  hanya  untuk  anak  saja, melainkan  juga  diperuntukan  untuk  orang tua  agar  bisa  lebih  memahami  tentang
tindakan cyber  bullying dan  bagaimana melindungi anak mereka.
3. Menyelenggarakan  seminar internet sehat dan anti cyber bullying
Para  pihak  seperti  orang  tua,  anak- anak,  guru,  dan  eksekutif internet ber- kumpul  bersama  dalam  dalam  forum Wired  Safety  Internasional  Stop  Cyber- bullying Conference . Eksekutif dari facebook , verizon , Myspace , dan Microsoft berbicara bagaimana untuk melindungi diri mereka sendiri, reputasi pribadi, anak-anak dan  bisnis online agar  terhindar  dari pelecehan online dan  tindakan cyber bullying lainnya. Dalam konfrensi di bahas tentang cyber  bullying yang  dikaitkan dengan  hukum,  dengan  mendiskusikan tentang  hukum  yang  mengatur  tentang cyber  bullying ,  bagaimana  membedakan antara  kekasaran  dan  pelecehan  kriminal, menjelaskan  tentang  tanggung  jawab hukum  orang  tua,  kebutuhan  hukum  apa yang  untuk  lebih  lanjut  dibutuhkan  dalam menanggulangi cyber  bullying ,  bagaimana menangani postingan gambar, teks ataupun video  yang  berhubungan  dengan  pele- cehan, perbedaan antara kebebasan berbicara dengan kebencian
4. Mensosialisasikan kembali UU ITE dan penggunaan internet yang baik
Target  utama tindakan cyberbullying adalah  anak,  yang  dimana  dalam  rentan usia  mereka  seringkali  mudah  untuk dipengaruhi.  Pelaku  dari  tindak cyber-
bullying kebanyakan  juga  adalah  anak, walaupun  tidak  menutup  kemungkinan bahwa orang dewasa juga dapat melakukan tindakan cyberbullying terhadap  anak.  Hal ini  dapat  dilakukan  dengan  menjadikan materi  UU  ITE  sebagai  bahan  ajar  di sekolah.  Seperti  menyebutkan  beberapa kegiatan  yang  dapat  dikategorikan  sebagai cybercrime dan  apabila  dilakukan  akan dikenai  sanksi.  Karena  masih  banyak beberapa orang yang belum paham jika apa yang  dilakukan  tersebut  dapat  merugikan orang lain dan termasuk dalam cybercrime.
B. Konsep Techno  Prevention sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan Cyberbullying Dalam
penanggulangan cyber bullying dan  kejahatan  lainnya  yang berhubungan  dengan  teknologi  banyak perangkat lunak ( software ) yang digunakan untuk memberikan perlindungan bagi anak ketika  menggunakan internet dan  ter- hubung  di  dalam  dunia  maya.  Aplikasi parental control dan  penapis  dapat  di- gunakan  untuk  membantu  melindungi keamanan anak di internet dan dipasang di berbagai  jenis gadget yang  digunakan.
Beberapa  aplikasi parental  control yang dapat  di  pasang  di  antaranya  adalah Qustodio , K9  Web  Protection , Kakatu dan
DNS Nawala . Software seperti Kakatu dan
DNS  Nawala adalah  teknologi  buatan Indonesia  yang  handal  melindungi  anak,
sehingga  seringkali  kemenkoinfo  dan komunitas  yang  peduli  terhadap internet sehat  dan  menciptakan  dunia  maya  yang aman,  menganjurkan  agar  orang  tua menggunakan software diatas untuk memberikan perlindungan terhadap anak. 20
Software yang telah dijelaskan diatas dapat digunakan untuk mengetahui aktifitas anak di dunia maya saat terhubung dengan internet ,  situs-situs  apa  yang mereka sering masuki, memberikan peringatan  jika  situs  yang  dikunjungi memiliki  konten  berbahaya,  dan  pengguna software sendiri  dapat  melaporkan  jika mengalami tindakan seperti cyber bullying maupun  tindakan  lain  yang  dianggap membahayakan dirinya .
Selain software yang bersifat melindungi pengguna internet yang dijelaskan  diatas,  diperlukan  juga  sistem keamanan  yang  menggunakan  teknologi untuk melindungi komputer dan jaringannya  agar  tetap aman. Jika  jaringan komputer  dapat  di  kuasai  oleh  orang  lain, maka  akan  muncul  kemungkinan  di- ambilnya  data-data  yang  bersifat  pribadi dan  penting.  Sehingga  hal  ini  akan memunculkan  kemungkinan  terjadinya tindakan cyber  bullying .  Data-data  pribadi tersebut  dapat  di  sebarkan  ke  dalam  dunia
20 Diakses  dari  Internetsehat/id  pada  tanggal  27 Mei 2017, pukul 5:02 WIB
maya  oleh  orang  yang  tidak  bertanggung jawab.
Berikut  adalah  empat  aplikasi  dan/ atau  program  perangkat  lunak  yang dirancang  untuk  membantu  memerangi penindasan maya: 21
(1) Trend  Micro  Online  Guardian : Trend Micro Online Guardian didirikan oleh seorang ibu yang menyaksikan putrinya mengalami cyberbullying dan mengambil langkah besar untuk memperbaiki masalah.
Online Guardian berisi kontrol komputer yang luas  untuk  melacak  situs  jejaring sosial populer seperti Twitter, Facebook  dan  YouTube .  Perangkat lunak ini juga menawarkan manajemen  pesan  instan  dan  per- lindungan malware .
(2) YouDiligence :  Orangtua  tidak  dapat selalu  berada  di  sana  secara  langsung untuk  menghentikan  penindasan  yang terjadi  di  dunia  maya,  tapi  itu  tidak berarti  mereka  tidak  dapat  melacak kejadian  tersebut  untuk  membantu mencegah  kejadian  di  masa  depan. YouDiligence memungkinkan  orang tua  untuk  memantau  halaman  jejaring sosial  anak  mereka  sementara  secara khusus  melacak  kata  kunci  yang
21 http://webcache.googleusercontent.com/search?q= cache:wFNg1TLsYuEJ:bullyproofclassroom.com /technology-fight- cyberbullying+&cd=1&hl=id&ct=clnk&client=fir efox-b diakses 17 Juni 2017, pukul 08.05 WIB
terkait  dengan  intimidasi,  ejekan rasial,  alkohol,  kata-kata  kotor  dan banyak  lagi.  Dengan  daftar  lebih  dari 500  kata  dan  frase  peringatan  yang dapat diedit oleh orang tua berdasarkan spesifikasinya, You Diligence dapat  mengirimkan  lansiran email  kepada  orang  tua  bila  ada aktivitas  yang  meragukan.  Pembaruan ini  kemudian  dapat  dikirim  melalui email ke orang tua dan dilihat melalui dasbor online agar mudah dilacak.
(3) Perlindungan  Jaringan  Sosial  Avira:
Avira  Social  Network  Protection adalah  program  perangkat  lunak  lain yang  diciptakan  sebagai  hasil  dari orang  tua  yang  menyaksikan  anak mereka mengalami cyberbullying . Avira Social Network Protection , yang sebelumnya  dikenal  dengan  Social Shield,  membedakan  dirinya  dari program  anti- cyberbullying lainnya dengan  memantau  situs  jejaring  sosial agar  tidak  hanya  melindungi  dari intimidasi, namun juga menjaga reputasi  anak.  Perangkat  lunak  ini menggunakan  perangkat  lunak  ber- basis  awan,  sehingga  dapat  diakses hampir  di  manapun  melalui  komputer atau  telepon.  Keselamatan  dicatat dalam skala mulai dari 1-10, dengan 1 dianggap  paling  berbahaya  dan  10 aman  dan  aman.  Ini  menentukan  pos, video,  benang  dan  teman  mana  yang
dianggap sesuai atau berisiko membahayakan reputasi anak.
(4) STOPit :  Saat  ini,  hanya  satu  dari sepuluh  korban cyberbullying yang menginformasikan orang dewasa tentang situasi mereka. Dengan aplikasi  STOP,  pengembang  dan orang  tua  mencoba  memberi  anak tingkat  kebebasan  dan  pemberdayaan yang  lebih  besar  dengan  memberi mereka  alat  untuk  menghentikan penghentian penindasan di dunia maya itu  sendiri.  STOPit  memungkinkan anak-anak mengambil tangkapan layar ( screenshot ) dari pelaku online berbahaya  dan  mengirimkannya  ke pilihan orang dewasa yang disesuaikan,  seperti  guru  dan  orang tua.  Sebagai  contoh  predator  online yang  lebih  tua,  anak-anak  yang melaporkan  masalah  tetap  anonim, dan aplikasinya menawarkan peringatan  penegakan  hukum  lokal dan akses mudah ke jalur bantuan.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  , dapat  dikemukakan  beberapa  kesimpulan sebagai berikut: Kebijakan penang- gulangan cyber  bullying dengan  hukum pidana termasuk  bidang penal  policy yang merupakan  bagian  dari criminal  policy
(kebijakan  penanggulangan  kejahatan). Dilihat  dari  sudut criminal  policy ,  upaya penanggulangan  tindakan cyber  bullying tidak  dapat  dilakukan  semata-mata  secara parsial  dengan  hukum  pidana  (sarana penal ),  tetapi  harus  ditempuh  pula  dengan pendekatan integral/sistematik. Upaya penanggulangan cyber  bullying juga  harus ditempuh  dengan  pendekatan  teknologi ( techno  prevention ).  Di  samping  itu, diperlukan pula pendekatan budaya/ kultural,  pendekatan  moral/edukatif,  dan bahkan  pendekatan  global  (kerja  sama internasional).

## B. Saran
Bertitik  tolak  kepada  permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan di  atas,  dapat  diberikan  saran  sebagai berikut :
1. Hukum  pidana  masih  mempunyai keterbatasan  untuk  menanggulangi kejahatan cyberbullying , maka dari itu penanggulangan tidak hanya di- lakukan dengan mengaplikasikan
Undang-undang saja. Seharusnya, upaya  pencegahan  non  penal  dengan menitikberatkan  pada  edukasi  kepada masyarakat tentang kode etik menggunakan  jejaring  sosial.  Selain itu,  seharusnya  pencegahan  di  bidang teknologi  juga  dengan  meningkatkan kemanan sistem informasi.
2. Seharusnya  perlu  segera  dibahas  dan dibuat  peraturan  mengenai  Tindak Pidana  di  bidang  Teknologi  Infomasi karena  RUU  ini  dapat  menjadi pelengkap  UU  ITE  untuk  lebih meningkatkan  kemampuan  hukum pidana dalam pemberantasan kejahatan cyberbullying di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku Literatur
Barda  Nawawi  Arief,  2008, Masalah Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan
Hukum   Pidana
dalam
Penanggulangan Kejahatan , Jakarta:
Prenada Media   Group.
Barda  Nawawi  Arief,  2008, Masalah Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan
Hukum   Pidana dalam Penang-
gulangan Kejahatan.
Mahmud Mulyadi, 2008, Criminal Policy:
Pendekatan  Integral  Penal  Policy
dan Non-Penal Policy dalam
Penanggulangan Kejahatan Kekerasan , Medan: Pustaka
Bangsa Press.
Muladi,  2002, Demokrasi,  Hak  Asasi
Manusia  dan  Reformasi  Hukum  di Indonesia , Jakarta, Habibie Center
Mukhlis  Ifransah, “Perlindungan  Hukum HKI  di  Era  Digital”, hukumonline. com,  Soedarto,  1981, Hukum  dan Hukum Pidana , Bandung: Alumni.
Soedarto,  1981, Kapita  Selekta  Hukum Pidana ,Bandung :Alumni.
Widodo.  2011. Aspek  Hukum  Pidana Kejahatan  Mayantara, Yogyakarta:
Aswaja   Pressindo
Wahmuji,  2011, Perihal  Kejahatan  dan
Hukuman , Yogyakarta: Genta Publishing,

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946 tentang  Peraturan  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana;
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang Hukum Acara Pidana;
Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan TransaksiElektronik;

## Sumber Internet
Ari  Juliano  Gema,  2000, Cyber  Crime: Sebuah Fenomena di Dunia Maya”.
www.thecelli.com
http://mycyberbullying.wordpress.com/201 4/05/25/pengertian- cyberbullying/,diakses  pada  Sabtu, 27 Januari 2017, pukul 19:40 WIB
http://www.internetsafety/  pada  tanggal  24 Maret 2017
http://www.thecybersafety.com/ diakses 24 Maret 2017
http://www.addictinggames,com/  diakses
27 Maret 2017
http://www.smallworlds.com/ diakses pada tanggal 27 Maret 2017
http://www.androidauthority.com/  diakses tanggal 27 Maret 2017

## Lain-lain
Doni  Budi  Utomo, Komunitas  Internet
Indonesia
Terkenal Embargo,
Kompas, tanggal 29 November 2012
Petrus  Reinhard  Golose, Perkembangan Cybercrime dan Upaya Penanganannya di  Indonesia Oleh  Polri ,  Makalah  pada  Seminar Nasional tentang “Penanganan
Masalah Cybercrime di  Indonesia dan Pengembangan Kebijakan Nasional yang Menyeluruh Terpadu”, diselenggarakan oleh Deplu  BIdanDepkominfo,  Jakarta,
10 Agustus 2006.
Indonesia  Bentuk  ID-First” ,  Harian  Sinar Harapan, 21 Maret 2003

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Firda  Laily  Mufid,  S.H.,  M.H., adalah Staf  Pengajar  pada  Fakultas  Hukum Universitas  Islam  Jember.  Menyelesaikan pendidikan  Sarjana  (S1)  pada  Fakultas Hukum  Universitas  Jember  dan  Magister Ilmu  Hukum  (S2)  Fakultas  Hukum Universitas Jember.