## KEBERLANJUTAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI INDONESIA DAN PROSPEK PENGEMBANGAN DI KAWASAN PERBATASAN*

## Ngadi dan Mita Noveria
Peneliti pada Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia e-mail: ngadi@lipi.go.id ; mita_noveria@yahoo.com

## ABSTRACT
Palm oil plantation has a significant role in creation of job opportunity and welfare of society. However, there are still many problems challenged in maintaining sustainability of palm oil plantation. This paper aims to assess sustainability of palm oil plantation from social and economy aspects and also the prospect of development of palm oil plantation in border areas. This paper analyses the data of some research conducted by researchers of the Research Centre for Population and the Deputy of Social Sciences and Humanities, Indonesian Institute of Sciences in the province of South Sumatra and Indonesia-Malaysia border areas in West, East, and North Kalimantan. The research shows that in 2014 palm oil plantation has created 5.2 millions job opportunity in Indonesia. In border areas, particularly, development of palm oil plantation has generated job opportunities for Indonesian workers who previously worked in Malaysia and those who intend to work in the neighbouring country. Nevertheless, many palm oil plantation have not been sustainably managed in term of institution and access to land. Weak institutionality in oil palm plantations caused some institutional farmers (KUD) to be unable to operate. On the other hand, low access to land created many cases of land conflicts in palm oil plantations. The situation has brought about the low income of labor in palm oil plantations. Sustainable palm oil plantations in Indonesia can only be created through improvements to farmer institutions, access to land and land productivity.
Keywords: Sustainable palm oil, plantation labor, South Sumatra, Border areas

## ABSTRAK
Perkebunan kelapa sawit telah memberikan peran positif terhadap penciptaan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, komoditas ini masih menghadapi permasalahan keberlanjutan usaha. Paper ini bertujuan mengkaji keberlanjutan perkebunan kelapa sawit dari aspek sosial ekonomi dan prospek pengembangannya di wilayah perbatasan. Data yang analisis adalah hasil penelitian peneliti-peneliti Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI di Provinsi Sumatra Selatan serta beberapa daerah di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat dan Utara. Hasil penelitian menunjukkan, pada 2014, perkebunan kelapa sawit telah menciptakan 5,3 juta kesempatan kerja di Indonesia. Di wilayah perbatasan, pengembangan kelapa sawit juga menciptakan kesempatan kerja bagi para TKI yang sebelumnya bekerja di Malaysia ataupun calon TKI yang akan bekerja di Malaysia. Namun, banyak perkebunan kelapa sawit yang belum dikelola secara berkelanjutan, sisi kelembagaan dan akses terhadap lahan. Kelembagaan yang lemah di perkebunan kelapa sawit menyebabkan sebagian koperasi (KUD) tidak mampu beroperasi. Di sisi lain, rendahnya akses terhadap lahan berdampak banyaknya konflik lahan yang terjadi perkebunan kelapa sawit. Keadaan tersebut berakibat rendahnya pendapatan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia hanya dapat diciptakan melalui perbaikan kelembagaan petani, akses terhadap lahan dan produktivitas lahan.
Kata kunci: Kelapa sawit berkelanjutan, tenaga kerja perkebunan, Sumatra Selatan, kawasan perbatasan.

## PENDAHULUAN
Perkebunan  kelapa  sawit  mempunyai  sejarah yang panjang di Indonesia. Usaha penanaman kelapa sawit telah dimulai pada masa kolonial
Belanda, dengan bibit yang berasal dari Afrika Barat. Selanjutnya, sejak 1911, perkebunan ke- lapa  sawit  dikembangkan  untuk  kepentingan bisnis (“sejarah perkembangan kelapa,” t.t.).
*Artikel ini telah dipresentasikan dalam Academic Forum on Sustainability I , yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (P2SDR) LIPI, Yayasan Inspirasi Indonesia (YII), dan Centre for Inclusive and Sustainable Development (CISDEV) Universitas Prasetiya Mulya, di Jakarta 31 Januari 2017.
Usaha  bisnis  perkebunan  kelapa  sawit  masih berlanjut setelah kemerdekaan Indonesia, meskipun telah terjadi beberapa kali pergantian pemerintahan. Terus berkembangnya perkebunan kelapa sawit telah menjadikan Indonesia sebagai negara dengan luas lahan dan produksi kelapa sawit terbesar di dunia sejak 2006. Perkembangan yang pesat tersebut menempatkan kelapa sawit sebagai komoditas strategis yang berkontribusi langsung terhadap penciptaan kesempatan kerja dan pendapatan negara.
Kebun kelapa sawit yang berlokasi di Indo - nesia terdiri atas beberapa jenis berdasarkan pada luas lahan. Perusahaan dengan luas lahan kurang dari 25 hektare (ha) dimiliki oleh masyarakat dan dikenal dengan istilah smallholder . Ada pula per- usahaan dengan skala menengah dan skala besar (Colchester,  dkk.,  2006,  46–47).   Perusahaan skala menengah dan besar biasanya milik ne- gara  dan  swasta,  baik  nasional  maupun  asing. Dalam  praktiknya, kebanyakan perusahaan yang beroperasi tergolong perusahaan swasta dengan skala besar. Sebagai contoh, selama 2004–2011, di antara 23 perkebunan kelapa sawit yang ber- lokasi di Provinsi Kalimantan Barat, hanya 3 perusahaan yang dibangun melalui kemitraan dengan masyarakat. Sisanya merupakan perke- bunan besar, baik milik negara maupun swasta nasional dan asing (Bappeda Kabupaten Sambas, 2012, dalam Supriadi, t.t.,11–12).
Meskipun memiliki peran yang strategis bagi perekonomian nasional, perkebunan kelapa sawit juga berdampak negatif terhadap masyarakat, terutama kerusakan lingkungan dan konflik sosial. Dampak negatif tersebut memunculkan penolakan berbagai kalangan terhadap pengembangannya di Indonesia. Berbagai pihak menuntut agar perke- bunan kelapa sawit dikembangkan secara sustain- able (berkelanjutan) sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan merupakan penerapan dari konsep pertanian berkelanjutan, yaitu sistem pertanian yang berorientasi pada keseimbangan ekonomi, sosial, dan ekologi. Tuntutan tersebut direspons melalui penerapan standar ISPO dan RSPO dalam perkebunan kelapa sawit. Namun, sejauh ini masih banyak perkebunan yang belum berkelanjutan sehingga dampak negatif dari  perkebunan  kelapa  sawit  masih  dirasakan
di berbagai daerah. Bencana asap sebagai dampak kebakaran lahan di area perkebunan kelapa sawit, penggunaan pekerja anak, konflik lahan, dan rendahnya kesejahteraan tenaga kerja merupakan implikasi dari perkebunan yang tidak berkelanjutan (Shalahuddin, Muchtar, & Musla, 2011; Ngadi, 2015).
Di tengah kontroversi yang muncul di mas ya rakat,  perkebunan  kelapa  sawit  masih terus berkembang di Indonesia. Pada 2016, di- perkirakan luas lahan kelapa sawit di Indonesia mencapai 11,67 juta ha, yang terdiri atas perke- bunan rakyat (41%), perkebunan negara (7%), dan perkebunan besar swasta (42%) (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2015, 3). Pesatnya perkem- bangan lahan sawit di tengah kontroversi yang muncul menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit berperan penting dalam perekonomian di Indonesia dan menjadi tumpuan hidup bagi se- bagian rakyat. Perkembangan pesat kelapa sawit didukung oleh berbagai faktor, seperti kebijakan pemerintah yang menjadikan perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu sektor prioritas nasional (“Prospek dan Permasalahan,” 2016). Selain itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan penggunaan bahan bakar nabati (BBN) yang mendorong semakin berkembangnya industri kelapa sawit. 1
Pengembangan  industri  kelapa  sawit  me - nyebar ke daerah-daerah potensial, termasuk daerah perbatasan Kalimantan. Sebagai daerah yang potensial untuk pengembangan perkebunan kelapa  sawit,  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan Timur pada 2012 meluncurkan Program Sawit Sejuta Hektare, dengan tujuan menambah luas perkebunan  sawit  sebanyak  satu  juta  hektare (“Program Sejuta Hektare,” 2013). Program tersebut kemudian diikuti dengan upaya mem- perluas kebun sawit menjadi 2dua juta hektare a(“Kaltim Lanjutkan Program,” 2016). Pada 2015, pemerintah pusat juga merencanakan pem- bukaan kebun sawit seluas satu hektare di sepan - jang perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Kalimantan (“Prospek Pengembangan Kelapa,” 2015). Sebelumnya, pada masa  pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pengem-
1  Industri ini mencakup semua lini; mulai dari hulu, yaitu adalah persiapan lahan untuk kebun, penanaman, sampai panen; dan di hilir, yaitu pengolahannya menjadi berbagai jenis produk.
bangan  perkebunan  kelapa  sawit  di  wilayah perbatasan ini juga sudah direncanakan. Selain untuk meningkatkan produksi sawit, upaya ini bertujuan mengembangkan wilayah perbatasan yang akan diciptakan sebagai beranda depan negara (“Kebijakan Kebun Sawit,” t.t.) .
Bersamaan dengan perkembangan yang pesat tersebut, perkebunan kelapa sawit tetap harus di - jalankan secara berkelanjutan. Dengan demikian, perkebunan  kelapa  sawit  tidak  menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Artikel ini bertujuan mengkaji ke- berlanjutan perkebunan kelapa sawit dari aspek sosial dan ekonomi serta prospek pengembangan- nya di wilayah perbatasan. Analisis dilakukan di tingkat makro (nasional) dan mikro (perusahaan dan petani sawit).
Data yang digunakan berasal dari berbagai penelitian yang dilakukan peneliti-peneliti Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Penge- tahuan Indonesia (LIPI) serta Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI. Untuk analisis keberlanjutan perkebunan kelapa sawit dari aspek sosial-ekonomi, digunakan data hasil penelitian tahun 2015 di Provinsi Sumatra Selatan, khususnya di Kabupaten Banyuasin. Dua kawasan petani plasma yang menjadi lokasi penelitian adalah petani plasma PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII dan PT Hindoli. Kelapa sawit plasma PTPN VII merupakan perkebunan yang telah melampaui satu siklus hidup tanaman (umur >26 tahun) dan merupakan lokasi program Perkebunan Inti Rakyat Khusus (PIR-Sus) yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Kelapa sawit  plasma  PT  Hindoli  merupakan  kawasan perkebunan yang masih dalam usia produktif dan bermitra dengan perusahaan asing. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik survei, waw ancara terbuka, observasi, dan studi kepustakaan. Re- sponden untuk survei adalah 138 rumah tangga petani plasma PT Hindoli dan 80 rumah tangga petani plasma PTPN VII. Selanjutnya, analisis prospek pengembangan perkebunan kelapa sawit di wilayah perbatasan dilakukan menggunakan data yang bersumber dari hasil penelitian di tiga provinsi di wilayah perbatasan Indonesia- Malaysia pada 2013 dan 2014, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, serta Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang
menjadi salah satu daerah pengirim tenaga kerja perkebunan kelapa sawit di kawasan perbatasan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan narasumber-narasumber di berbagai tingkat, dari provinsi, kabupaten/kota, sampai desa. Data penelitian dianalisis dengan analisis deskriptif.

## PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA

## a. Kelapa Sawit Berkelanjutan
Pertanian berkelanjutan merupakan antitesis dari pertanian konvensional, yaitu pertanian berbasis bahan kimia dan rekayasa genetika yang mencapai puncaknya pada 1970-an. Pertanian berkelanjutan ( sustainable agriculture ) ialah pertanian yang bermanfaat dalam jangka panjang, keberadaannya berkesinambungan, dan tidak menimbulkan ben- cana. Pertanian berkelanjutan mulai digunakan pada  awal  1980-an  oleh  pakar  pertanian  Food Agriculture Organization (FAO) sebagai padanan dari agroekosistem. Ekosistem alamiah dimodifi - kasi manusia untuk menghasilkan bahan pangan, serat, dan kayu guna memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia.
Pertanian yang mengandalkan bahan kimia dan rekayasa genetik berkembang pesat  Indonesia pada 1970-an melalui revolusi hijau yang di- implementasikan dalam kebijakan pancausaha tani. Program revolusi hijau telah mengantarkan Indonesia  mencapai  swasembada  pangan  pada 1984. Akan tetapi, swasembada pangan tersebut ternyata tidak berkesinambungan karena revolusi hijau menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan. Oleh sebab itu, muncul gerakan pertanian berkelanjutan di Indonesia, yang ber- orientasi pada keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tuntutan untuk melakukan praktik pertanian berkelanjutan juga terjadi pada subsektor perkebunan, khususnya kelapa sawit. Munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan sebagai dampak pengembangan perkebunan  kelapa  sawit  membuat   tuntutan pe ngembangan perkebunan kelapa sawit berke- lan jutan semakin besar.
Dalam perkembangannya, terdapat berbagai konsep pertanian berkelanjutan. Douglass (1984)
mengidentifikasi  tiga  pandangan  “berkelanjut- an” yang berbeda. Pandangan pertama adalah “berkelanjutan sebagai kecukupan pangan”, yang mengkaji untuk memaksimalkan produksi pangan dalam kendala-kendala keuntungan. Pandangan kedua adalah “berkelanjutan sebagai pekerjaan mengurus ( stewardship )”, yang diartikan dalam istilah mengendalikan kerusakan lingkungan. Adapun pandangan ketiga adalah “berkelanjutan sebagai kependudukan”, yang diartikan dalam istilah pemeliharaan dan rekonstruksi sistem perdesaan yang dapat berlangsung secara eko- nomi dan sosial.
FAO (1993) memberikan lima pilar dasar pengelolaan lahan berkelanjutan, yaitu (1) produk- tivitas dalam arti perolehan dari  pengelolaan lahan berkelanjutan dapat melebihi hasil material dari penggunaan untuk pertanian dan non-pertanian, yang mencakup juga keuntungan protektif dan estetik dari penggunaan lahan; (2) keamanan, arti- nya metode-metode pengelolaan mengutamakan keseimbangan antara penggunaan lahan dan kondisi lingkungan, mengurangi risiko produksi; berlawanan  dengan  metode-metode  yang  me- ngurangi kemantapan dan meningkatkan risiko; (3) perlindungan, artinya kualitas dan kuantitas sumber daya tanah dan air harus terlindungi, dalam keadilan bagi generasi yang akan datang dan secara lokal, harus ada prioritas konservasi seperti kebutuhan untuk memelihara keragaman hayati atau pelestarian spesies tanaman atau hewan tertentu; (4) viabilitas, artinya penggunaan lahan dipertimbangkan tidak berlangsung terus- menerus ( viable ); serta (5) penerimaan, artinya metode-metode penggunaan lahan dikatakan gagal jika akibat sosialnya tidak dapat diterima masyarakat.
Yunlong dan Smith (1994) juga  membedakan sustainability menjadi tiga persepsi utama. Per- tama,  definisi  ekologis  tentang   berkelanjutan, yang berfokus pada proses-proses biofisik dan produktivitas terus-menerus dari fungsi eko sistem.  Kedua,  definisi  ekonomis  dari  ber- ke lanjutan, terutama yang menitikberatkan pada pemeliharaan jangka panjang kelebihan dari usaha tani terhadap pengelolanya. Ketiga, definisi sosial yang ditujukan pada pemenuhan yang terus-menerus bagi kebutuhan dasar untuk
pangan, tempat tinggal, keamanan, keadilan, ke bebasan, pendidikan, pekerjaan, dan rekreasi.
Zhen  &dan  Routray  (2003)  membuat  in - dikator operasional untuk mengukur pertanian berkelanjutan, di antaranya produktivitas lahan, pendapatan dari sektor pertanian, akses terhadap sumber daya, pengetahuan dan kepedulian petani terhadap konservasi lahan, kandungan unsur hara, serta kualitas air permukaan. Pada 2007, Commission on Sustainable Development (CSD) menambah indikator kelembagaan dalam kerangka pembangunan keberlanjutan untuk mendukung tercapainya Millennium Develop- ment Goals (MDGs) di berbagai negara di dunia (United Nations, 2007). Dimensi kelembagaan merupakan pengembangan dari dimensi sosial yang mencakup berbagai aspek, seperti struktur kelembagaan, kerja sama ekonomi global, kapa- sitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat, sumber daya manusia kelembagaan, serta koor- dinasi kebijakan.

## b. Kesempatan Kerja di Perkebunan Kelapa Sawit
Perkembangan dan keberlanjutan perkebunan kelapa  sawit  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari peran tenaga kerja yang menjadi salah satu faktor produksi perkebunan. Di sisi lain, perkebunan ke- lapa sawit diharapkan dapat menciptakan lapang- an kerja dan mengatasi masalah pengangguran di Indonesia yang pada Agustus 2016 mencapai 7,03 juta orang (BPS, 2016). Kesempatan kerja yang tercipta di perkebunan kelapa sawit berkorelasi positif terhadap luas lahan yang mencapai 10,21 juta ha pada 2014. Luas lahan tersebut terdiri atas 4,98 juta ha lahan perkebunan perusahaan swasta, 0,69 juta ha lahan perkebunan perusahaan negara, dan 4,54 juta ha lahan perkebunan rakyat. Potensi untuk menciptakan kesempatan kerja dan mening katkan kesejahteraan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit masih besar, terutama pada produk hilir, karena selama ini sebagian besar produk kelapa sawit Indonesia masih dijual dalam bentuk bahan mentah (CPO).
Data empiris menunjukkan sebagian besar kesempatan  kerja  di  perkebunan  kelapa  sawit di Indonesia masih tersedia pada kegiatan hulu. Oleh sebab itu, penyerapan dan kesejahteraan
tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit  banyak ditentukan oleh luas lahan, teknologi, dan pro- duktivitas lahan. Pada 2013, kelapa sawit dapat menyerap  tenaga  kerja  sekitar  5,17  juta  jiwa, terdiri atas 2,13 juta orang yang bekerja sebagai petani dan 3,04 juta jiwa sebagai tenaga kerja di perkebunan, baik sebagai tenaga harian lepas, karyawan kontrak, maupun karyawan tetap (Tabel 1). Pada 2014, jumlah tenaga yang terserap ini kemudian meningkat menjadi 5,22 juta, terdiri atas 2,05 juta petani dan 3,17 juta tenaga kerja di perkebunan besar. Peningkatan jumlah tenaga kerja di perkebunan swasta dan negara diikuti dengan peningkatan luas lahan dari 5,35 juta ha pada 2013 menjadi 5,6 juta ha pada 2014. Di sisi lain, terjadi penurunan jumlah petani kelapa sawit, terutama terjadi di Sumatra Selatan, yang menurun hampir 100 ribu keluarga.
Provinsi yang memiliki jumlah petani kelapa sawit  terbesar  adalah  Provinsi  Riau  (526.350 rumah tangga). Besarnya jumlah petani di Provinsi  Riau  menunjukkan  bahwa  sebagian lahan perkebunan sawit merupakan  perkebunan rakyat. Luas lahan yang dikelola petani di Provinsi Riau pada 2013 adalah 1,35 juta ha, sedangkan lahan yang dikelola perusahaan negara dan swasta seluas 1,01 juta ha dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 272.737 orang. Luas lahan tersebut menempatkan Riau sebagai provinsi yang memiliki luas lahan terluas di Indonesia. Besarnya jumlah petani kelapa sawit di Provinsi
Riau tidak terlepas dari tingkat kesejahteraan petani kelapa sawit yang cukup baik, sehingga mendorong petani lain mengusahakan kelapa sawit.
J umlah petani kelapa sawit terbesar kedua terdapat di Sumatra Selatan, yaitu 308.505 rumah tangga. Jumlah tersebut kemudian menurun men- jadi 197.912 tangga pada 2014. Penurunan jumlah rumah tangga petani kelapa sawit terjadi karena sebagian petani beralih ke pekerjaan lain di luar sektor pertanian atau beralih menjadi petani jenis tanaman lain. Selain itu, penurunan jumlah petani kelapa sawit bisa disebabkan oleh peralihan dari petani pemilik menjadi buruh tani di perkebunan. Peralihan tenaga kerja dari petani pemilik lahan menjadi buruh tani dapat terjadi karena pada 2013–2014 terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja di perkebunan swasta di Sumatra Selatan dari 144.253 orang menjadi 233.215 orang.
Perkembangan jumlah tenaga kerja di perke- bunan besar swasta dan negara dalam dua tahun terakhir meningkat dari 3,04 juta pada 2013 men- jadi 3,17 juta pada 2014. Provinsi yang memiliki jumlah tenaga kerja terbesar pada 2013 dan 2014 adalah Provinsi Kalimantan Tengah, yang sebagi- an besar merupakan pekerja  perusahaan swasta nasional. Dominasi perusahaan swasta terhadap kepemilikan  lahan  perkebunan  kelapa  sawit begitu besar karena pada saat yang bersamaan hanya terdapat 60.899 rumah tangga pekebun sawit di daerah ini.
Tabel 1. Tenaga Kerja Perkebunan Kelapa Sawit di 8 Provinsi Terbesar di Indonesia Menurut Pengelola, Tahun 2013–2014
No. Provinsi 2013 2014 Petani (KK) Negara Swasta Petani (KK) Negara Swasta 1 Riau 526.350 41.835 230.902 524.561 42.795 423.668 2 Sumatra Utara 173.478 157.416 326.922 173.728 157.508 332.352 3 Kalimantan Tengah 57.970 350 483.969 60.899 350 487.166 4 Sumatra Selatan 308.505 26.854 144.253 197.912 23.838 233.215 5 Kalimantan Barat 101.565 28.567 164.474 102.883 28.103 270.171 6 Kalimantan Timur 88.162 28.874 260.690 100.302 28.875 219.349 7 Jambi 188.756 13.091 68.026 207.005 11.812 116.657 8 Kalimantan Selatan 36.856 8.443 89.612 41.005 8.443 208.163 Indonesia 2.130.282 336.884 2.701.770 2.052.050 364.527 2.801.746 3.038.654 3.166.273 Sumber: BPS (2015)
Rencana pemerintah mengembangkan perke- bunan kelapa sawit di perbatasan diperkira kan akan menyerap 240.000 tenaga kerja baru (Gapki “Dukung Pemerintah”, 2015). Data memperlihat- kan bahwa jumlah tenaga kerja yang terserap di perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Timur saja bahkan telah melampaui angka per- kiraan tersebut (Tabel 2). Berdasarkan pada ke nyataan ini, tidak berlebihan jika perkebunan kelapa  sawit  menjadi  tumpuan  sumber  mata pencaharian bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang perbatasan negara. Di Desa Srinanti di Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur—untuk menyebut salah satu- nya—mayoritas penduduk bekerja di perkebunan kelapa sawit, baik sebagai petani maupun buruh (“Kelapa Sawit Adalah” 2016). Selanjutnya, di salah satu perkebunan yang terdapat di Kecamatan Sei Menggaris, yaitu PT Nunukan Jaya Lestari (NJL), terdapat sekitar 1.300 orang pekerja yang menggantungkan hidup mereka dan keluarganya. Selain itu, terdapat sejumlah petani sawit yang secara ekonomi bergantung pada perusahaan tersebut karena kelapa sawit hasil kebun mereka dijual kepada PT NJL.
Data pada Tabel 2 memperlihatkan bahwa selama periode lima tahun (2008–2012), perke- bunan  kelapa  sawit  di  Provinsi  Kalimantan Timur menyerap tenaga kerja terbanyak di antara berbagai jenis tanaman perkebunan yang lain. Bersama dengan perkebunan karet, jumlah tenaga kerja  di  perkebunan  kelapa  sawit meningkat sepanjang tahun. Kondisi sebaliknya terjadi pada perkebunan kelapa dalam, kakao, lada, dan kopi, yang mengalami penurunan jumlah tenaga kerja dalam periode yang sama. Paling banyaknya penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit mudah dimaklumi, mengingat lahan yang
ditanami komoditas perkebunan tersebut juga lebih luas dibandingkan jenis-jenis tanaman perkebunan lain. Peningkatan peran perkebunan kelapa  sawit  dalam  menyerap  tenaga  kerja  ini sejalan dengan peningkatan luas lahannya (“Pro- gram Sejuta Hektare,” 2013).
Jika diperhatikan lebih rinci, penyerapan te- naga kerja yang besar di perkebunan kelapa sawit ditemukan di kabupaten-kabupaten yang terletak di kawasan perbatasan. Di Kabupaten Nunukan, misalnya, pada 2012, perkebunan kelapa sawit yang ada mampu menyerap tidak kurang dari 40 ribu tenaga kerja. Meskipun tidak sebesar di kabupaten yang bukan perbatasan, seperti Kutai Kertanegara, yang pada 2012 mampu menyerap lebih dari 90 ribu tenaga kerja, perkebunan kelapa  sawit  di  kabupaten  perbatasan  telah mem berikan kontribusi dalam mengurangi angka pengangguran (Tabel 3).
Kemampuan perkebunan kelapa sawit dalam menyerap tenaga kerja secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kesejahteraan bagi mereka, terutama karena penghasilan yang diperoleh. Sebagai contoh, pada salah satu per- usahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kutai Timur, seorang petani plasma yang menye- ra hkan lahannya untuk ditanami kelapa sawit bisa mendapatkan penghasilan sekitar Rp7 juta setiap bulan (“Penghasilan Petani Sawit,” 2015).
Dalam perspektif mikro, hasil survei menun- jukkan terdapat variasi jenis pekerjaan di kawasan pengembangan perkebunan kelapa sawit plasma PT Hindoli dan PTPN VII. Perbedaan ini lebih disebabkan oleh perbedaan produktivitas lahan perkebunan yang secara langsung berimplikasi terhadap tingkat kesejahteraan petani. Produk- tivitas lahan yang tinggi dari perkebunan kelapa
Tabel 2. Jumlah Tenaga Kerja Menurut Jenis Tanaman Perkebunan, Provinsi Kalimantan Timur, 2008–2012
Tahun Karet (orang) Kelapa dalam (orang) Kelapa sawit (orang) Kakao (orang) Lada (orang) Kopi (orang) 2012 55.930 26.331 333.216 18.651 8.993 12.349 2011 53.346 25.944 317.647 26.590 9.989 15.179 2010 51.687 30.469 294.297 28.195 10.267 15.179 2009 51.249 38.758 174.525 29.768 14.400 24.924 2008 49.556 40.089 148.021 32.448 15.400 26.535 Sumber: Program Sejuta Hektare (2013)
sawit plasma PT Hindoli menyebabkan sebagian besar masyarakat bekerja pada pekerjaan yang berhubungan dengan perkebunan kelapa sawit. Sebesar  70,6%  tenaga  kerja  di  Desa  Srimulyo bekerja sebagai petani, buruh harian lepas, sopir, dan pengurus KUD. Sebagian anggota rumah tangga petani juga mengembangkan perkebunan karet untuk menunjang perekonomian mereka. Keadaan berbeda terjadi pada petani plasma PTPN VII. Produktivitas lahan perkebunan petani plasma PTPN VII lebih rendah daripada plasma PT Hindoli, sehingga hanya ada 53% tenaga kerja yang bekerja di pekerjaan yang berhubungan dengan kelapa sawit (Tabel 4).
Perbedaan produktivitas perkebunan di ke  dua kawasan juga berdampak terhadap keter- se diaan kesempatan kerja di luar sektor  pertani an. Produktivitas  kelapa  sawit  yang  rendah  di ka wasan petani plasma PTPN VII menyebabkan banyak anggota rumah tangga yang mencari pekerjaan di luar sektor pertanian, terutama guru dan karyawan (26,3%). Persentase ini lebih besar dibandingkan proporsi tenaga kerja dalam sektor yang sama kawasan plasma PT Hindoli (5,3%). Selain disebabkan oleh produktivitas lahan yang rendah, banyak tenaga kerja yang bekerja sebagai guru/karyawan di desa kawasan plasma PTPN berhubungan dengan lokasi geografis yang dekat dengan pusat kabupaten dan Kecamatan Betung. Perkembangan positif perekonomian di tingkat desa dan wilayah sekitar juga memuncul kan ber - bagai kesempatan kerja lain, seperti perdagangan dan jasa perbengkelan. Banyaknya penduduk yang memiliki sepeda motor dan mobil telah mendorong pendirian usaha bengkel motor/ mobil dan jasa cuci kendaraan. Sebagai respons terhadap kebutuhan harian penduduk yang tidak dapat diproduksi di daerah setempat, muncul ber-
Tabel 3. Jumlah Tenaga Kerja Perkebunan di Kabupaten Perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Jenis Tanaman, 2012
Kabupaten Karet (orang) Kelapa dalam (orang) Kelapa sawit (orang) Kakao (orang) Lada (orang) Kopi (orang) Kutai Barat 24.837 Td 28.848 569 91 1.649 Malinau 837 Td 976 5.211 3 1.672 Nunukan* 90 Td 43.454 2.907 96 499
Sumber: diolah dari “Program Sejuta Hektare” (2013)
*) Nunukan masih termasuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur Td = tidak ada data
Tabel 4. Distribusi ART petani tani plasma PT Hindoli dan PTPN menurut pekerjaan utama tahun 2016 No Jenis pekerjaan utama Plasma PT Hindoli Plasma PTPN VII Jum- lah Persen- tase Jum- lah Persen- tase 1 Petani kelapa sawit plasma 160 65.3 100 50.5 2 Petani karet 21 8.6 1 0.5 3 Karyawan KUD 2 0.8 0 0.0 4 Jasa-jasa (sopir, tukang urut, PRT) 3 1.2 9 4.5 5 Pedagang 24 9.8 3 1.5 6 Bengkel 2 .8 1 0.5 7 BHL perkebunan sawit 11 4.5 5 2.5 8 BHL perkebunan karet 9 3.7 12 6.1 9 Guru karyawan 13 5.3 52 26.3 10 Home industry / wiraswasta 0 0.0 5 2.5 11 Petani tanaman pangan 0 0.0 10 5.1 Total 245 100.0 198 100.0
bagai usaha di sektor perdagangan, seperti toko penyedia barang kebutuhan pokok, pedagang makanan, toko alat tulis, dan bahan bangunan.

## KEBERLANJUTAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
Meskipun berperan penting dalam penciptaan kesempatan kerja, perkebunan kelapa sawit juga memiliki risiko yang tinggi terhadap kerusakan lingkungan dan keberlangsungan usaha. Dampak lingkungan dari perkebunan kelapa sawit yang su - dah terjadi adalah bencana asap dan menurunnya keanekaragaman hayati di daerah sentra perke- bunan  kelapa  sawit.  Perkebunan  kelapa  sawit
juga menghadapi risiko penurunan produktivitas setelah umur tanaman lebih dari 26 tahun. Oleh sebab itu, petani harus meremajakan tanaman untuk menjaga keberlanjutan pendapatan. Untuk menjaga keberlanjutan usaha dan kelestarian lingkungan, pengembangan perkebunan kelapa sawit harus dilakukan secara berkelanjutan.
Keberlanjutan pada dasarnya mencakup tiga aspek utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Uraian dalam artikel ini difokuskan pada keberlanjutan ekonomi dan sosial, yaitu pendapatan petani, kelembagaan, dan akses ter- hadap lahan. Dalam uraian ini, keberlanjutan perkebunan kelapa sawit didasarkan pada kelapa sawit plasma PT Hindoli dan plasma PTPN VII di Kabupaten Musi Banyuasin. Berbagai indika- tor keberlanjutan sosial ekonomi menunjukkan bahwa  perkebunan  sawit  plasma  PT  Hindoli merupakan perkebunan yang berkelanjutan, sedangkan plasma PTPN VII merupakan perke- bunan yang tidak berkelanjutan. Sementara itu, perkebunan kelapa sawit di kawasan perbatasan masih dalam proses awal pengembangan sehingga indikator pendapatan dan kelembagaan belum dapat disajikan dalam tulisan ini.

## a.  Pendapatan Petani
Pendapatan petani yang mencerminkan keberlan- jutan ekonomi perkebunan kelapa sawit dalam tu - lisan ini adalah pendapatan rumah tangga dan per kapita. Pendapatan rumah tangga adalah akumu- lasi dari keseluruhan pendapatan anggota rumah tangga yang bekerja, baik dari pekerjaan utama maupun pekerjaan tambahan. Pendapatan per kapita rumah tangga dihitung melalui pembagian antara total pendapatan rumah tangga dan jumlah anggota rumah tangga. Hasil penelitian menun- jukkan rata-rata pendapatan rumah tangga petani kelapa  sawit  plasma  PT  Hindoli  adalah  Rp4,1 juta, sedangkan pendapatan per kapita sebesar Rp1,18 juta. Pendapatan ini lebih tinggi daripada pendapatan rumah tangga dan per kapita petani plasma PTPN VII, yang masing-masing sebesar Rp3,04 juta dan Rp698 ribu. Secara umum, pendapatan rumah tangga petani plasma di kedua lokasi lebih besar daripada garis kemiskinan Ka- bupaten Musi Banyuasin tahun 2014 sebesar Rp 357.567 (BPS, 2015). Pendapatan rumah tangga
juga lebih besar daripada  pendapatan minimum Provinsi Sumatra Selatan tahun 2016 sebesar Rp2.206.000 dengan standar tujuh jam kerja per hari atau 40 jam kerja per minggu (Pemprov Sumsel, 2016). Pendapatan tersebut juga lebih tinggi daripada upah sektoral di sektor pertanian pada 2015, yang sebesar Rp2.250.000 per bulan (Pemprov Sumsel, 2016). Keadaan ini menunjuk- kan bahwa rumah tangga petani plasma di kedua kawasan memiliki pendapatan yang cukup tinggi dan layak secara ekonomi (Tabel 5).
Tingginya pendapatan rumah tangga di kedua kawasan petani plasma belum menggambarkan keberlanjutan ekonomi perkebunan kelapa sawit. Keberlanjutan  ekonomi  kelapa  sawit  di  kedua kawasan dapat dilihat dari besarnya pendapatan rumah tangga dari kelapa sawit. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar pendapatan rumah tangga plasma PT Hindoli berasal dari perkebun- an kelapa sawit, yaitu Rp3,15 juta atau 75,6% dari total pendapatan rumah tangga. Besarnya pendapatan rumah tangga plasma PT Hindoli yang berasal dari kelapa sawit menunjukkan tingginya sustainability perkebunan di kawasan tersebut.
Pada saat penelitian ini dilakukan, petani sedang mengalami musim trek 2 . Dalam kondisi musim panen yang baik, pendapatan petani plasma di daerah tersebut bisa mencapai Rp10 juta per kaveling. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa dalam aspek ekonomi perkebunan kelapa sawit plasma PT Hindoli merupakan perkebunan yang berkelanjutan. Keberlanjutan ekonomi yang tinggi pada perkebunan kelapa sawit juga ditemukan di daerah lain di Indonesia, seperti Kabupaten Kampar (Wigena, Siregar, Sudrajat, & Sitorus, 2009), Kabupaten Langkat (Widodo, Soewartoyo, Daliyo, Ngadi, & Hargiono, 2005), dan Kabupaten Siak (Tjiptoherijanto, 2004).
Pendapatan rumah tangga dari kelapa sawit petani plasma PTPN VII di Kecamatan Lais dan Babat Supat, Musi Banyuasin, relatif rendah. Keadaan ini menyebabkan sebagian besar petani berusaha memperoleh pendapatan dari luar  sektor pertanian, sehingga kontribusi pendapatan dari kelapa sawit terhadap pendapatan rumah tangga
2  Musim trek ialah musim paceklik, artinya produktivitas perkebunan kelapa sawit lebih rendah daripada produk - tivitas rata-rata bulanan dalam satu tahun.
di kawasan ini rendah. Sebagian rumah tangga plasma di daerah ini bahkan sudah tidak bertani kelapa sawit karena biaya operasional bisa le- bih besar dari pendapatannya. Data penelitian menunjukkan rata-rata pendapatan petani plasma dari  perkebunan  kelapa  sawit  sebesar  Rp1,01 juta/bulan  atau  33,4%  dari  total  pendapatan rumah tangga. Rendahnya pendapatan dari kelapa sawit di daerah ini terjadi karena umur tanaman yang sudah tidak produktif (27–34 tahun). Di sisi lain, petani plasma kelapa sawit sudah tidak mendapatkan pendampingan dari perusahaan inti sehingga mereka tidak dapat memelihara tanaman dengan baik. Petani juga tidak memiliki tabungan replanting sehingga mereka kesulitan meremajakan tanaman. Keadaan ini berdampak langsung terhadap rendahnya produktivitas lahan dan tingginya biaya produksi.
Dalam kondisi produktivitas lahan kelapa sawit yang rendah, rumah tangga petani plasma berusaha mencari sumber pendapatan dari non- kelapa sawit sehingga pangsa pendapatan rumah tangga dari kelapa sawit relatif rendah (33,4%). Persentase ini lebih rendah dari pangsa pendapat- an petani dari sektor pertanian di Sumatra Selatan pada 2013 sebesar 79,30%, sedangkan tingkat na - sional sebesar 53,59% (BPS, 2014). Keadaan ini menunjukkan rendahnya keberlanjutan ekonomi dari perkebunan kelapa sawit petani plasma PTPN
VII. Pendapatan petani dan pekerja kelapa sawit yang rendah juga ditemukan di  berbagai daerah di Indonesia, seperti di Riau (Sinaga, 2013) dan Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur (Rahayu, Nagib, Sumono, & Asiati, 2004). Rendahnya pendapatan  petani  kelapa  sawit  tersebut  tidak terlepas dari buruknya pengelolaan kelapa sawit, baik petani plasma maupun petani swadaya.

## a. Kelembagaan
Sebagai indikator keberlanjutan perkebunan ke- lapa sawit, kelembagaan merupakan aspek yang berpengaruh langsung terhadap produktivitas lahan. Hasil penelitian menunjukkan adanya per- bedaan keberlanjutan kelembagaan petani pada plasma PT Hindoli dan PTPN VII di Kabupaten Musi Banyuasin. Kelembagaan petani plasma PT Hindoli merupakan koperasi yang sehat dan eksis hingga saat ini, sedangkan koperasi petani plasma PTPN VII sudah tidak beroperasi. Keadaan ini menunjukkan, dari sisi kelembagaan, perkebunan kelapa sawit plasma PT Hindoli merupakan perke - bunan yang berkelanjutan, sedangkan perkebunan kelapa sawit petani plasma PTPN VII merupakan perkebunan yang tidak berkelanjutan.
Keberlanjutan yang tinggi pada petani plasma PT Hindoli terlihat pada Koperasi Unit Desa (KUD) Bersama Makmur yang berdiri pada 2000. Sebagai koperasi yang berkelanjutan, KUD Bersama Makmur memiliki perkembangan yang cukup baik dengan total aset yang terus bertam- bah setiap tahun, yang pada 2015 mencapai Rp18,32 miliar. Aktivitas utama KUD Bersama Makmur  adalah  mengelola  perkebunan  sawit plasma sehingga memiliki produktivitas yang tinggi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani plasma. Pengelolaan kebun plasma ini mencakup semua aktivitas kebun, dari pemeliharaan, panen, hingga pemasaran tandan buah segar (TBS). KUD Ber- sama Makmur juga mengoordinasi dana tabungan untuk persiapan peremajaan kebun plasma (Iuran Dana Asuransi Perkebunan/Idapertabun) melalui kerja  sama  dengan Asuransi  Jiwa  Bumiputera 1912 di Palembang.
Tingkat keberlanjutan yang tinggi pada KUD Bersama Makmur dapat dilihat dari berbagai
Tabel 5. Pendapatan Rumah Tangga Petani Plasma PT Hindoli dan PTPN VII di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2016
No  Keterangan Petani plasma PT Hindoli Petani plasma PTPN VII 1 Pendapatan rumah tangga 4,163,985 3,038,322 2 Pendapatan per kapita 1,307,786 698,010 3 Rata-rata pendapat- an dari sawit 3,151,303 1,013,911 4 Rata-rata pendapat- an dari nonsawit 1,016,845 2,024,411 3 Share pendapatan dari sawit 75.60 33.37 4 Share pendapatan dari nonsawit 24.40 66.63
prestasi telah dicapai. Prestasi-prestasi tersebut antara lain (a) piagam program kemitraan PIR- Trans kelapa sawit dari PT Hindoli pada 2003; (b) koperasi berprestasi tingkat Provinsi Sumatra Selatan pada 2003; (c) koperasi berprestasi ter- baik Kabupaten Musi Banyuasin pada 2005; (d) koperasi produsen berprestasi Provinsi Sumatra Selatan pada 2005; (e) juara I Koperasi Aneka Jasa Kabupaten Musi Banyuasin pada 2007; (f) koperasi berprestasi tingkat Sumatra Selatan pada 2007; (g) juara I Koperasi Produsen di Provinsi Sumatra Selatan pada 2007 ; (h) koperasi ber- prestasi nasional pada 2008; serta (i) lulus sertifi - kasi Roundtable On Sustainable Palm Oil (RSPO) pada 2010. Selain itu, masih banyak prestasi lain yang dicapai KUD Bersama Makmur.
Keberlanjutan yang rendah terjadi pada kelembagaan petani plasma PTPN VII (KUD Trijaya) yang sudah tidak beroperasi. Kelem- bagaan petani plasma PTPN VII di Kabupaten Musi Banyuasin tidak berkelanjutan sehingga berdampak rendahnya produktivitas lahan dan ke- sejahteraan petani. Semua kegiatan pengelolaan lahan perkebunan dilakukan sendiri oleh petani plasma tanpa terikat peraturan dari perusahaan inti. Pendirian koperasi yang terpusat dalam satu unit (KUD Tri Jaya) untuk mengelola 4.000 petani menjadi penyebab semakin rentannya koperasi di daerah ini. Petani plasma di beberapa desa berusaha membentuk kelompok usaha ber- sama dengan harapan dapat berkembang menjadi koperasi mandiri, tetapi sampai saat ini belum berhasil. Berbagai persoalan lain di plasma PTPN VII muncul sebagai dampak dari koperasi yang tidak berkelanjutan, terutama ketidakmampuan petani melakukan peremajaan tanaman meskipun saat ini umur tanaman sudah lebih dari 30 tahun.
Meskipun sudah tidak beroperasi, KUD Trijaya pernah menjadi koperasi yang sehat dan mendapatkan berbagai penghargaan. KUD Trijaya didirikan pada 1986/1987 dengan wilayah kerja mencakup Proyek PIR IV Talang Sawit dengan PTP Nusantara VII Talang Sawit sebagai inti. Sampai akhir 2000, terdapat 20 kampung sawit yang dikelola oleh 3.766 rumah tangga petani sebagai anggota KUD dan 234 rumah tangga petani sebagai calon anggota. Sampai 2000, KUD Trijaya masih mempunyai kinerja yang baik; hal itu tecermin dari jumlah
unit usaha produktif yang dikelolanya (terdapat 8 unit usaha), besarnya pangsa modal sendiri dan sisa hasil usaha terhadap total modal. Selain itu, lembaga ini menerima banyak penghargaan seba- gai lembaga ekonomi dengan kinerja yang baik. Sampai 2000, jenis penghargaan yang diterima antara lain (1) KUD terbaik tingkat Kabupaten Musi Banyuasin, terbaik tingkat Provinsi Sumatra Selatan dan tingkat Nasional; (2) KUD Mandiri teladan tingkat Nasional; (3) pemegang GPKS tingkat Kabupaten Musi Banyuasin; serta (4) mitra usaha berprestasi tingkat nasional pada 1997 dari Menteri Pertanian. Akan tetapi, prestasi tersebut tidak dapat bertahan dan saat ini KUD Trijaya menjadi koperasi yang tidak beroperasi lagi.
Perbedaan keberlanjutan kelembagaan di kedua kawasan pengembangan perkebunan ke - lapa sawit berdampak nyata terhadap perbedaan tingkat kesejahteraan petani. Kelapa sawit petani plasma PT Hindoli mempunyai produktivitas yang tinggi karena didukung lembaga koperasi yang sehat dan berkelanjutan. Produktivitas yang tinggi ini berkorelasi positif terhadap tingginya pendapatan dan kesejahteraan petani plasma. Di sisi lain, perkebunan kelapa sawit petani plasma PTPN VII termasuk rendah karena lemahnya kelem bagaan koperasi. Hal ini berdampak ter- hadap rendahnya tingkat pendapatan dan kese- jahteraan petani plasma.

## b. Akses terhadap Lahan
Akses terhadap lahan merupakan indikator keber- lanjutan sosial dari perkebunan kelapa sawit. Data penelitian terhadap petani plasma PT Hindoli dan PTPN VII di Sumatra Selatan menunjukkan bahwa akses terhadap lahan berkorelasi positif terhadap pendapatan dan kelembagaan petani. Petani plasma PT Hindoli mempunyai akses yang cukup baik terhadap lahan sehingga sampai saat ini semua petani plasma telah memiliki sertifikat lahan. Pendapatan petani yang cukup besar telah berdampak pada kemampuan petani untuk mem- perluas lahan pertanian dengan membeli lahan di  kawasan  desa  maupun  di  luar  desa.  Lahan tersebut sebagian digunakan untuk penanaman kelapa sawit secara mandiri atau menanam karet. Pada 2016, semua rumah tangga petani plasma
memiliki lahan pertanian lebih dari 2 ha. Sekitar 38,4% rumah tangga petani bahkan memiliki la - han lebih dari 4 ha. Kepemilikan lahan yang besar ini terjadi karena petani plasma di Desa Srimulyo merupakan  transmigran  yang  sejak  awal  telah diberi lahan seluas 2 ha sebagai lahan perkebunan kelapa sawit. Perluasan lahan merupakan strategi petani untuk meningkatkan pendapatan dan menjadi alternatif sumber pendapatan selain dari perkebunan plasma. Sebagian rumah tangga yang tidak berinvestasi di sektor pertanian umumnya berinvestasi di sektor lain, seperti peternakan, usaha rumah tangga, dan jasa-jasa.
Berbeda dengan petani plasma PT Hindoli, akses terhadap lahan petani plasma PTPN VII termasuk rendah. Keadaan ini ditunjukkan oleh banyaknya petani yang sampai saat ini belum me- miliki sertifikat lahan. Berdasarkan pada data dari Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin terdapat 293 persil sertifikat yang belum terbit, 58  persil  sertifikat  yang  masih  di  BPN,  385 persil sertifikat yang belum konversi, dan 747 persil sertifikat yang masih di BRI karena kredit belum lunas Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) Sekayu, 2012. Persoalan akses terhadap lahan pada plasma PTPN VII menjadi hambatan tersendiri untuk melakukan peremajaan tanaman karena salah satu syarat untuk mendapatkan pem biayaan dari bank ataupun dana bantuan BPDP  KS  adalah  sertifikat  lahan.  Banyaknya lahan yang belum dibayar lunas juga menunjuk- kan bahwa petani plasma dan KUD sudah lama memiliki persoalan pengelolaan lahan. Berbagai prestasi yang diterima oleh KUD Tri Jaya seolah menunjukkan bahwa penilaian terhadap kinerja KUD selama ini tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Jika perkebunan plasma PTPN dan koperasi yang mengelolanya berkinerja baik, semestinya semua kredit petani sudah lunas empat tahun setelah konversi. Sesuai dengan  data,  penanaman  kelapa  sawit  plasma PTPN VII berakhir pada 1990, sehingga konversi lahan terjadi pada 1994 dan angsuran akan lunas pada 1998. Terlambatnya pelunasan kredit petani menunjukkan pengelolaan perkebunan plasma PTPN VII sudah tidak memuaskan sejak awal penanamannya.
Perbedaan akses terhadap lahan pada ke- dua kawasan petani plasma tersebut   membawa konsekuensi terhadap kesejahteraan dan keber- lan jutan  perkebunan  kelapa  sawit.  Saat  ini, pro gram  peremajaan  tanaman  kelapa  sawit plasma PTPN VII masih terhambat sehingga belum bisa dilaksanakan meskipun sebagian tanaman sudah berumur lebih dari 34 tahun. Sebaliknya,  peremajaan  kelapa  sawit  petani plasma PT Hindoli dapat dilakukan tepat waktu. Petani diuntungkan dengan peremajaan ini karena bibit yang ditanam merupakan bibit unggul yang lebih produktif. Para petani juga sudah siap untuk peremajaan karena mereka telah memiliki dana tabungan peremajaan tanaman, memiliki sumber penghasilan  dari  luar  kelapa  sawit,  dan  dapat bertanam tanaman semusim di area perkebunan yang sedang diremajakan.
Akses masyarakat terhadap lahan di daerah per batasan Kalimantan berhubungan dengan cara-cara penyediaan lahan bagi perkebunan kelapa sawit. Untuk perkebunan (swasta) dengan skala besar, khususnya, (persoalan) penyediaan tanah menjadi semakin pelik karena melibatkan lahan dalam jumlah yang luas yang diperoleh melalui beberapa cara. Untuk memperoleh lahan, beberapa perusahaan perkebunan ke lapa sawit  membeli  dari  masyarakat  yang  secara tradisional merupakan pemilik lahan. Sebagian lainnya memperoleh hak penguasaan lahan dari masyarakat sesuai dengan kesepakatan pihak- pihak yang terlibat. Selain itu, ada yang mem- peroleh lahan dengan membangun kemitraan bersama  masyarakat  pemilik  lahan.  Cara-cara penyediaan lahan tersebut memengaruhi akses masyarakat terhadap lahan yang digunakan untuk perkebunan. Jika perusahaan perkebunan kelapa sawit memperoleh lahan dengan cara membelinya kepada masyarakat, masyarakat akan kehilangan hak atas lahan yang dijual. Dengan cara tersebut, mereka tidak lagi memiliki akses terhadap lahan selamanya.
Cara penguasaan lahan dengan pemindahan hak penguasaan (dari masyarakat kepada per- usahaan perkebunan) untuk waktu tertentu sama sekali tidak menghilangkan akses masyarakat terhadap lahan. Di kalangan salah satu suku Dayak yang tinggal di Provinsi Kalimantan Barat,
misalnya, pengalihan hak penguasaan lahan ke- pada perusahaan perkebunan kelapa sawit dikenal dengan istilah “simpak beliung” (“Lahan Kelapa Sawit,” 2013). Dengan cara ini, perusahaan yang akan membuka perkebunan kelapa sawit mem - berikan uang tali asih kepada masyarakat pemilik lahan. Uang tali asih sebesar Rp250.000/ha lahan untuk digunakan selama waktu satu siklus tanam, yaitu 25–30 tahun. Selama satu siklus tersebut, masyarakat tidak memiliki akses untuk meman- faatkan lahannya karena sudah dialihkan hak penguasaannya kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit. Namun, setelah satu siklus selesai, penguasaan lahan dikembalikan kepada masyara- kat yang memilikinya. Cara tersebut ditempuh oleh mereka yang tidak berkeinginan menjadi petani kelapa sawit.
Sebaliknya, mereka yang berminat ikut melakukan  aktivitas  perkebunan  sawit  masih memiliki akses terhadap lahan yang dimiliki. Caranya adalah memindahkan hak penguasaan lahan kebun kepada perusahaan, tetapi masih bisa mengusahakan sebagian lahan. Dengan sistem ini, pemilik lahan menjadi mitra perkebunan kelapa sawit. Pemindahan hak penguasaan lahan dilakukan dengan perbandingan 80: 20, dalam arti perusahaan menguasai 80% lahan dan ma - syarakat sebanyak 20%. Selanjutnya, 20% lahan yang dikuasai petani dijadikan kebun plasma yang pembuatannya ditanggung perusahaan. Dengan sistem ini, masyarakat juga memperoleh uang tali asih sebesar Rp250.000/ha untuk satu siklus perkebunan kelapa sawit. Masyarakat yang terlibat dalam pemilikan lahan plasma harus membayar kredit sebesar Rp70–40 juta selama satu siklus perkebunan sawit.
Kelompok masyarakat lain yang juga memi- liki akses terhadap lahan perkebunan kelapa sawit adalah peserta transmigrasi dengan pola PIR yang ditempatkan di sekitar lokasi perkebunan. Secara keseluruhan, mereka memperoleh lahan seluas 2 ha, dengan pembagian seluas 1,25 ha untuk lahan kebun plasma dan 0,75 ha untuk rumah dan peka- rangan. Data terbaru menunjukkan transmigran di daerah perbatasan akan memperoleh lahan bagi setiap keluarga seluas 0,25 ha sebagai pekarangan hibah dari pemerintah. Sementara lahan usaha kebun seluas 3 ha yang bisa diperoleh melalui
kredit bank dengan bunga subsidi dari pemerintah (“Transmigran di Perbatasan,” 2015).

## PROSPEK PENGEMBANGAN KELAPA SAWIT DI WILAYAH PERBATASAN KALIMANTAN
Dengan tetap harus memperhatikan berbagai per- masalahan yang timbul dalam usaha  perkebunan kelapa  sawit,  perkebunan  ini  tetap  memiliki prospek untuk dikembangkan. Perkebunan kelapa sawit menciptakan kesejahteraan bagi petani, ter- utama yang menjadi mitra perusahaan-perusahaan kelapa  sawit,  sebagaimana  telah  dikemukakan pada bagian sebelumnya. Selain itu, perkebunan kelapa sawit berhasil membuka kesempatan kerja bagi mereka yang bukan pemilik lahan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.
Pengembangan  perkebunan  kelapa  sawit wilayah perbatasan dimungkinkan karena ada- nya dukungan dari tenaga kerja yang berasal dari beberapa daerah di Indonesia, bukan hanya penduduk daerah setempat. Tenaga kerja terse- but didatangkan dari berbagai daerah dengan beberapa  cara. Pertama , melalui cara mandiri, dalam arti perusahaan mempekerjakan mereka yang melamar untuk bekerja di perusahaan. Kedua , melalui rekrutmen menggunakan skema Akad Kerja Antar-Daerah (AKAD) yang dilaksa- na kan  dengan melibatkan pemerintah pusat (melalui Kementerian Tenaga Kerja), perusahaan perkebunan kelapa sawit, serta pemerintah daerah pengirim tenaga kerja. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), umpamanya, rata-rata memberang- katkan sekitar 200 tenaga kerja melalui skema AKAD ke berbagai daerah, termasuk mereka yang akan dipekerjakan di perusahaan kelapa sawit di daerah Kalimantan Barat dan Kaliman - tan Timur (“Pelepasan Tenaga Kerja AKAD,” 2013). Ketiga , penempatan melalui program transmigrasi.
Data memperlihatkan, secara keseluruhan, tenaga kerja yang ditempatkan di perkebunan kelapa sawit melalui skema AKAD pada 2015 sebanyak 23.489 orang (“Laporan Penempatan Tenaga,” 2015). Dari jumlah tersebut, hanya 1.115 orang yang ditempatkan di perkebunan kelapa sawit di luar Pulau Kalimantan, yaitu di Kabupaten Nabire (Provinsi Papua) sebanyak

## 1.000 orang dan Kabupaten Manokwari (Provinsi
Papua Barat) 115 orang. Sisanya, mereka yang dipekerjakan di berbagai perkebunan kelapa sawit di Pulau Kalimantan (Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, yang kemudian dimekarkan menjadi Kaliman- tan Utara). Jika diperhatikan berdasarkan pada wilayah geografis perkebunan-perkebunan kelapa sawit yang mempekerjakan tenaga kerja melalui skema AKAD tersebut, sekitar 43% di antaranya berlokasi di wilayah perbatasan. Di Kalimantan Barat, misalnya, 2.250 tenaga kerja ditempatkan di Kabupaten Kapuas Hulu, salah satu kabupaten perbatasan di provinsi ini. Lebih lanjut, di Kali- mantan Utara (Nunukan dan Tarakan), jumlah pekerja perkebunan kelapa sawit melalui sist em penempatan yang sama sebanyak 5.000 orang. Sementara itu, tenaga kerja yang direkrut untuk perkebunan kelapa sawit di wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Timur (Kabupaten Kutai Barat) berjumlah 3.000 orang pada tahun yang sama.
Seperti halnya tenaga kerja mandiri, mereka yang ditempatkan melalui skema AKAD juga berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Pada 2015, mereka berasal dari 16 provinsi, yaitu Sumatra Utara, Riau, Lampung, Jambi, Sumatra Selatan, Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta,  Jawa  Tengah,  Jawa  Timur,  Nusa
Tabel 6. Tenaga Kerja AKAD Perkebunan Kelapa Sawit di Tiga Provinsi Perbatasan Menurut Daerah Asal, 2015
Daerah asal (provinsi) Daerah tujuan (provinsi) Jumlah Kalimantan Utara* Kalimantan Barat** Kalimantan Timur*** Banten 500 150 100 750 Jawa Barat 500 150 100 750 DI Yogyakarta 500 375 150 1.025 Jawa Tengah 500 600 300 1.400 Jawa Timur 500 375 200 1.075 Nusa Tenggara Barat 1.000 375 100 1.475 Nusa Tenggara Timur 1.000 - 1.700 2.700 Sulawesi Tengah 250 - 200 450 Sulawesi Selatan 250 225 150 625 Jumlah 5.000 2.250 3.000 10.250 Sumber: Laporan penempatan tenaga (2015)
Catatan:  * Kabupaten Nunukan dan Tarakan ** Kabupaten Kapuas Hulu *** Kabupaten Kutai Barat
Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah,  Sulawesi Tenggara,  Sulawesi  Selatan, dan Maluku (“Laporan Penempatan Tenaga,” 2015). Khusus di berbagai perkebunan kelapa sawit di wilayah perbatasan, tenaga kerja AKAD berasal dari sembilan provinsi, sebagaimana terlihat pada Tabel 6.
Meskipun data pada Tabel 6 tidak menyaji- kan distribusi tenaga kerja menurut umur dan jenis kelamin, secara umum mereka berada pada kisaran umur 18–40 tahun, terdiri atas laki-laki dan perempuan. Proporsi tenaga kerja laki-laki dan perempuan yang ditempatkan di Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat adalah sama, masing-masing 50%. Namun, di Provinsi Kalimantan Timur, proporsi laki-laki lebih  banyak daripada perempuan, dengan perbandingan 70: 30. Pengirim tenaga kerja untuk perkebunan kelapa sawit melalui skema AKAD dengan tujuan tiga  provinsi  di  wilayah  perbatasan  terbanyak adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, diikuti Nusa Tenggara Barat. Hal ini tidak mengheran- kan, mengingat dua provinsi tersebut merupa- kan pengirim tenaga kerja yang dominan ke perkebunan-perkebunan kelapa sawit di Malaysia yang berlokasi di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia.
Penempatan tenaga kerja di perkebunan ke lapa  sawit  di  wilayah  perbatasan  yang  di -
lakukan melalui skema AKAD sesungguhnya merupakan salah satu strategi untuk “menahan” tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di perkebunan-perkebunan kelapa sawit Malaysia yang sebagian berlokasi di perbatasan kedua negara. Menurut salah seorang narasumber dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi di Kabupaten Lombok Tengah, penempatan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit di perbatasan Kalimantan dan Malaysia merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi penganggur di kabupaten tersebut. Selain itu, skema terse- but menjadi salah satu upaya menghindarkan tenaga kerja Indonesia dari tindakan eksploitasi akibat penempatan tenaga kerja ke luar negeri yang tidak sesuai dengan prosedur. 3 Tenaga kerja AKAD diikat dengan perjanjian kontrak selama dua tahun dengan gaji sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP). Biaya keberangkatan mereka ke lokasi pekerjaan ditanggung perusa- haan pemberi kerja. Selain itu, pekerja diberi fasilitas perumahan, konsumsi harian, dan uang lembur, serta insentif lain yang memungkinkan mereka bisa memperoleh penghasilan yang cukup untuk membawa serta keluarga ke lokasi tempat kerja (“ Perusahaan kelapa sawit,” 2017) . Dengan demikian, mereka bisa bekerja tanpa hidup ter- pisah dengan keluarga.
Dampak positif keberadaan perkebunan kelapa sawit di perbatasan Kalimantan-Malaysia terhadap penurunan minat untuk bermigrasi ke Malaysia mulai dirasakan di Lombok Utara, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini terutama terjadi sejak adanya tawaran ke - sempatan kerja melalui skema AKAD. Meskipun gaji yang diterima tidak sebesar yang diperoleh di Malaysia, keamanan dan kenyamanan tinggal di negeri sendiri tanpa berbagai ancaman yang mungkin akan timbul menyebabkan bekerja di  perkebunan  kelapa  sawit  di  wilayah  perba - tasan menjadi alternatif pilihan bagi sebagian
3  Penempatan tenaga kerja Indonesia tanpa melalui prose- dur resmi di Malaysia pada umumnya dan perkebunan kelapa sawit khususnya merupakan fenomena yang tidak asing lagi. Tidak jarang ditemukan pekerja di perkebunan kelapa sawit di negara tetangga tersebut adalah mereka yang tidak tercatat—untuk tidak menggunakan istilah ilegal—sehingga sangat rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan pengurangan hak-hak mereka, termasuk upah (lihat Haba, 2017, 244).
tenaga kerja yang masih menganggur. Selain itu, pemerintah daerah kabupaten tersebut berupaya “membujuk” mereka yang akan bekerja ke Ma- laysia untuk mengisi kesempatan kerja di wilayah perbatasan. Hal tersebut terlihat dalam kutipan wawancara berikut ini.
… Saya sering katakan kalau kerja di kebun kelapa  sawit  di  (perbatasan)  Kalimantan  itu tidak jelek. Kerja di sana lebih baik daripada di Malaysia, kita kerja di negara sendiri, tidak takut dikejar-kejar polisi. Kalau rindu keluarga juga lebih mudah pulang. Sekarang kan gaji harus sesuai upah minimum. Selain itu, biaya keberang- katan ditanggung perusahaan, dapat perumahan, malah boleh membawa keluarga kalau ada yang mau begitu. Jadi buat apa lagi ramai-ramai cari kerja ke Malaysia … ( Bapak At, seorang pejabat di Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Utara ).
… Bulan lalu saya baru mengantar anak-anak kita yang akan bekerja ke Kalimantan Barat. … Sejak ada yang kerja ke Kalimantan itu, para perekrut tenaga kerja ke Malaysia makin gencar mencari calon tenaga kerja. Seperti ada persaingan lah, kan dia juga dapat uang kalau bisa merekrut tenaga kerja untuk dikirim ke Malaysia. … ( Bapak At, seorang pejabat di Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Utara ).
Penempatan tenaga kerja di perkebunan ke- lapa sawit di wilayah perbatasan yang dilakukan dengan proses transmigrasi antara lain ditemukan di Kabupaten Nunukan, khususnya di Kecamatan Sei Manggaris. Pada 2002, ketika terjadi deportasi tenaga kerja Indonesia dari Malaysia ke Nunukan secara besar-besaran yang melibatkan sekitar 130.000 orang, mereka yang tidak berkeinginan kembali ke daerah asal diberi pilihan untuk tetap tinggal di Sei Manggaris dengan status sebagai transmigran perkebunan inti rakyat (PIR) kelapa sawit. Kesempatan tersebut diambil oleh sekitar 40 persen dari mereka yang dideportasi. Dengan status tersebut, mereka memperoleh lahan kebun, pekarangan, dan rumah dengan ukuran yang sama dengan  transmigran  PIR  sawit  di  daerah  lain. Mereka berstatus petani plasma dari PT PEL, yang merupakan investor perkebunan kelapa sawit di daerah tersebut (Noveria, 2017, 221). Berkembangnya usaha perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Sei Manggaris telah mengundang tenaga kerja yang lain untuk melakukan kegiatan
ekonomi yang sama, terutama yang bekerja sebagai  buruh  di  kebun  sawit.  Mereka  pada umumnya sebelumnya bekerja di ladang-ladang sawit milik perseorangan di Malaysia. Selain itu, berdatangan pemilik modal perorangan untuk mengusahakan kegiatan perkebunan kelapa sawit dengan membeli lahan pada penduduk setempat. Hal ini menyediakan kesempatan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja, baik penduduk setempat maupun mereka yang berasal dari daerah lain.

## SIMPULAN
Pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indo - nesia telah memberikan dampak positif dan nega- tif bagi masyarakat. Dari aspek ketenagakerjaan, pengembangan kelapa sawit telah menciptakan 5,3 juta kesempatan kerja pada 2014. Di daerah- daerah sentra pengembangan perkebunan kelapa sawit, seperti Riau dan Sumatra Selatan, peran perkebunan kelapa sawit dalam menciptakan ke- sempatan kerja semakin besar. Khusus di wilayah perbatasan,  pengembangan  kelapa  sawit  telah menciptakan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia yang sebelumnya bekerja di Malaysia. Kelapa  sawit  di  perbatasan  telah  menurunkan minat untuk bermigrasi ke Malaysia. Mereka memilih  bekerja  di  perkebunan  kelapa  sawit di  Indonesia.  Pengembangan  kelapa  sawit  di perbatasan juga dapat meningkatkan pertahanan keamanan negara di wilayah tersebut.
Di sisi lain, pengembangan kelapa sawit di beberapa kawasan justru berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat di Indonesia karena tidak dilakukan secara berkelanjutan. Berbagai dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan oleh praktik perkebunan kelapa sawit yang tidak berkelanjutan adalah rendahnya kesejahteraan tenaga kerja, terjadinya  konflik  lahan,  dan  rendahnya  akses terhadap lahan garapan sebagaimana terjadi pada petani plasma PTPN VII. Praktik perkebunan yang tidak berkelanjutan juga dapat menimbulkan besarnya beban utang petani. Oleh sebab itu, pengembangan perkebunan di daerah perbatasan dan daerah lain di Indonesia harus dilakukan secara berkelanjutan. Penegakan hukum perlu dilakukan untuk mendukung perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Perusahaan yang sudah tidak memenuhi kewajiban membina petani minimal
20 persen dari luas lahan kebun inti perlu ditinjau ulang, termasuk perusahaan milik negara.
Untuk mengatasi persoalan keberlanjutan per kebunan, seperti produktivitas lahan yang ren dah dan kredit macet, banyak perusahaan yang mengusulkan pengembangan perkebunan dengan sistem satu management. Secara prinsip, sistem ini mengusulkan agar petani  menyerahkan lahannya selama 20–25 tahun untuk dikelola perusahaan, dan petani akan menerima bagi hasil produksi perkebunan. Usulan satu manajemen semestinya tidak diterima karena akan menghi- langkan  kewajiban  perusahaan  membina  dan mem besarkan petani. Sistem ini hanya akan meng  untungkan  perusahaan  selaku   pengelola karena petani tidak tahu persis produktivitas lahan yang mereka miliki. Para petani juga harus menanggung beban utang jika perkebunan yang mereka serahkan kepada kebun perusahaan inti memiliki produktivitas rendah.
Kelembagaan masih menjadi persoalan yang dihadapi oleh sebagian besar kelompok tani di Indonesia dan menjadi hambatan untuk men- jalankan perkebunan yang berkelanjutan. Banyak koperasi yang tidak sehat dan menjadi awal dari buruknya praktik pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang bermuara pada rendahnya produktivi - tas lahan dan kemiskinan petani. Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan petani (koperasi) meru- pakan langkah awal untuk dapat meningkatkan pendapatan petani kelapa sawit. Koperasi yang sehat juga dihadapkan pada keterbatasan pengem- bangan karena mereka hanya terlibat dapat kegiatan produksi tanaman. Lembaga koperasi semestinya diberi peran yang lebih besar agar dapat berperan dalam pengembangan kegiatan hingga pengolahan TBS ataupun produk hilir kelapa sawit. Dengan peran ini, petani dapat me - ningkatkan pendapatan mereka melalui kegiatan off farm sehingga mereka tidak perlu memperluas lahan kelapa sawit. Perluasan perkebunan yang berlebihan akan berdampak terhadap kerusakan ekologi karena ketidakseimbangan ekosistem.

## PUSTAKA ACUAN
BPS Kabupaten Musi Banyuasin. (2016). Statistik daerah Kecamatan Tungkal Jaya tahun 2016 . Musi Banyuasin: BPS Kab. Musi Banyuasin.
Colchester, M., Jiwan, N., Andiko, Sirait, M., Firdaus, A.Y., Surambo, A., & Pane, H. (2006). Tanah yang dijanjikan. Minyak sawit dan pembebasan tanah di Indonesia: Implikasi terhadap masyarakat lokal dan masyarakat adat . Jakarta: Forest Peoples Programme, Perkumpulan  Sawit  Watch,  HuMa,  dan  the World Agriforestry Centre.
Direktorat Jenderal Perkebunan. (2014). Statistik perkebunan Indonesia 2013–2015 kelapa sawit (Tree Crop Estate Statistics of Indonesia 2014- 2016 Palm Oil). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan.
Direktorat Jenderal Perkebunan. (2015). Statistik perkebunan Indonesia 2014–2016 kelapa sawit (Tree crop estate statistics of Indonesia 2014–2016 palm oil) . Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan.
Douglass, G. K. (1984). The meanings of agricultural sustainability. Dalam G. K. Douglass (Ed.), Agricultural sustainability in a changing world order, 3–30.  Boulder,  Colorado:  Westview Press.
Food  and  Agriculture  Organization  of  the  United Nations (FAO) . (1993). FESLM: An interna- tional framework for evaluating sustainable land management . Roma: FAO.
Haba, J. (2017). Isu kedaulatan, nasionalisme, dan relasi  sosial  warga  perbatasan.  Dalam  Mita Noveria (Ed.), Kedaulatan Indonesia di Wilayah Perbatasan: Perspektif Multidimensi . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Ngadi. (2015). Kesejahteraan petani sawit di tengah persaingan pasar global di Kabupaten Musi Banyuasin. Jurnal Transmigrasi. Departemen Transmigrasi , 32 (2), 123–133.
Noveria, M. (2017). Kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan: Potret pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Dalam Mita Noveria (Ed.), Kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan: Perspektif multidimensi . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Pemprov Sumsel. (2016). Keputusan Gubernur Sumatra Selatan, Nomor: 838/KPTS/Disnaker- trans/2015, tentang Upah minimum Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2016.
Rahayu, S., Nagib, L., Sumono, & Asiati, D. (2004).
Perkembangan perkebunan kelapa sawit dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur . Jakarta: LIPI Press.
Shalahuddin, O., Muchtar, F., & Muria, F. (2011).
Laporan mengenai studi anak di perkebunan kelapa sawit di Dua Kabupaten (Kabupaten
Sanggau dan Kabupaten Sambas . Dilaporkan kepada Save the Children (EXCEED Project), Yogyakarta.
Sinaga, H. (2013). Employment and income of workers on Indonesian oil palm plantations: Food crisis at the micro level. Future of Food: Journal on Food, Agriculture and Society , 1 (2), 64–78.
Smith, C. S., & Mc Donald, G. T. (1998). Assessing the sustainability of agriculture at the planning stage. Journal of Environmental Management , 52 , 15–37. Tjiptoherijanto, P. (Ed.). (2004). Dinamika dan pros- pek penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau . Jakarta: LIPI Press.
UPP Sekayu. (2012). Laporan sosialisasi perema- jaan tanaman PIR IV talang sawit program revitalisasi perkebunan . Unit Pelayanan Pengembangan-Sekayu Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan. United Nations. (2007). Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies Third Edition . New York.
Widodo,  Y.  B.,  Soewartoyo,  Daliyo,  Ngadi,  & Hargiono, S. (2005). Perkembangan kelapa sawit dan penyerapan tenaga kerja: Dinamika kesejahteraan petani di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara . Jakarta: LIPI Press.
Wigena, I. G. P., Siregar, H., Sudrajat, & Sitorus, S. R.
P. (2009). Design of sustainability management model of nucleus smallholders oil palm based on dynamic system approach (A case study of PTP nusantara V nucleus smallholder oil palm at Sei Pagar, Kampar Regency, Riau Province. Jurnal Agro Ekonomi , 27 (1), 81–108.
Yunlong, C., & Smith, B. (1994). Sustainability in agriculture:  A  general  review. Agriculture, Ecosystems and Environment , 49 , 299–307. Zhen, L., & Routray, J. K. (2003) Operational indica - tors for measuring agricultural sustainability in developing countries. Environmental Manage- ment , 32 (1), 34–46.

## Media online
BPS. (2014). Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga Pertanian menurut Wilayah dan Sumber Pen- dapatan/Penerimaan Selama Setahun yang Lalu (000 Rp). Diakses pada 9 Februari 2017 dari https://st2013.bps.go.id/dev2/index.php/site/ tabel?tid=72&wid=0.
BPS Kabupaten Musi Banyuasin. (2015). Garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2004–2014 . Diakses 21 April 2017 dari https://
musibanyuasinkab.bps.go.id/LinkTabelStatis/ view/id/12.
Fauzi,  Y.  (2016).  BPS:  Jumlah  pengangguran  di Indonesia menciut 530 ribu orang. CNN Indonesia . Diakses pada 20 Januari 2017 dari  http://www.cnnindonesia.com/ekono - mi/20161107152144-92-170923/bps-jumlah- pengangguran-di-indonesia-menciut-530-ribu- orang/.
Gapki  dukung  pemerintah  kembangkan  sawit di perbatasan. (2015). Diakses pada 14 Januari 2017 dari http://industri.bisnis.com/ read/20150408/99/420746/gapki-dukung- pemerintah-kembangkan-sawit-di-perbatasan.
Perusahaan kelapa sawit Kalimantan Barat sasar tenaga kerja asal Lombok Utara. (2017). Diakses pada 14 Januari 2017 dari  http://ntbterkini.com/ perusahaan-kelapa-sawit-kalimantan-barat- sasar-tenaga-kerja-asal-lombok-utara/.
Kaltim lanjutkan program sawit sejuta hektare tahap kedua. (2016). Diakses pada 14 Januari 2017  dari  http://www.kaltimprov.go.id/web/ berita/kaltim-lanjutkan-program-sawit-sejuta- hektare-tahap-kedua-.
Kebijakan kebun sawit di Kalimantan disalahartikan. tt. Diakses pada 14 Januari 2017 dari http:// kpbptpn.co.id/news-899-0-kebijakan-kebun- sawit-di-kalimantan-disalahartikan.html.
Kelapa sawit adalah sumber kehidupan masyarakat Sei Menggaris. (2016). Diakses pada 14 Januari 2017 dari http://srinanti.desa.id/2016/03/01/ kelapa-sawit-adalah-sumber-kehidupan- masyarakat-sei-menggaris/.
Lahan  kelapa  sawit  di  Kalbar  dikuasai  investor Malaysia. (2013). Diakses pada 28 Maret 2017
dari http://www.batasnegeri.com/lahan-kelapa- sawit-di-kalbar-dikuasai-investor-malaysia./.
Laporan penempatan tenaga kerja AKAD 2015.
(2015). Kelapa Sawit, 1 Maret 2015. Diakses pada 14 Januari 2017 dari binapenta.kemena- ker.go.id.
Pelepasan tenaga kerja AKAD. (2011). Diakses pada 14 Januari 2017 dari http://nakerloteng. blogspot.co.id/2013/05/pelepasan-tenaga- kerja-akad.html.
Penghasilan  petani  sawit  saingi  gaji  asisten manajer. (2015). Diakses pada 14 Januari 2017 dari https://m.tempo.co/read/ news/2015/06/08/092672963/penghasilan- petani-sawit-saingi-gaji-asisten-manajer.
Program  sejuta  hektare  kaltim  terwujud.  (2013). Diakses pada 14 Januari 2017 dari http://www. kaltimprov.go.id/web/berita/program-sejuta- hektare-sawit-kaltim-terwujud.
Prospek  dan  permasalahan  industri  sawit.  (2016). Diakses pada 14 Januari 2017 dari http:// kemenperin.go.id/artikel/494/Prospek-Dan- Permasalahan-Industri-Sawit.
Prospek pengembangan kelapa sawit di perbatasan. (2015). Diakses pada 14 Januari 2017 dari http:// gapki-kalbar.or.id/blog.php?page=isi&id=110.
Sejarah  perkembangan  kelapa  sawit  di  Indonesia. (t.t.). Diakses pada 14 Januari 2017 dari kelapa- sawit-di-indonesia-2 . Supriadi, W. (t.t.). Perkebunan kelapa sawit dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sambas . Diakses pada 4 Maret 2017 dari http://download.portalgaruda.org/article. php?article=112718&val=2319.
Transmigran di perbatasan akan garap kebun sawit pola inti-plasma. (2015). Diakses pada 15 Maret 2017 dari http://www.borneonews.co.id/ berita/16604-transmigran-di-perbatasan-akan- garap-kebun-sawit-pola-inti-plasma.