## PELAKSANAAN SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI
Oleh Utik Basuki Budi Hastuti
PNS Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

## ABSTRAK
Ketentuan khusus  mengenai  pembuktian dalam tindak pidana korupsi  yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan perkecualian dari hukum pembuktian yang ada dalam KUHAP. Dalam pembuktian terbalik terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Keterangan tersebut dapat digunakan sebagai hal yang menguntungkan terdakwa. Namun demikian tidak menutup penuntut umum masih tetap berkewajiban  untuk  membuktikan  dakwaannya.  Ketentuan  pasal  ini  merupakan pembuktian terbalik terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya bahwa  ia  tidak  melakukan  tindak  pidana  korupsi.  Untuk  perkara  banding  dan  kasasi pembalikan beban pembuktian ini tidak banyak artinya karen aterdakwa tidak berhadapan langsung dengan jaksa.
Kata kunci : beban pembuktian terbalik, tindak pidana korupsi.

## ABSTRACT
Special provisions regarding evidence in corruption outlined in Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 is an exception of the law of evidence in the Criminal Procedure Code. In reverse  authentication, a defendant has the right to prove that he is not guilty of corruption. Such evidence can be used as a favorable thing to the accused. Yet, there is still possibility that the prosecutor general is obliged to prove his accusation. The provisions of this article constitute inverted and limited evidence because prosecutors  must  remain  to  prove  his  accusation  that  the  defendant  is  not  guilty  of corruption. For the cassation and appeal of the reversal burden of proof, it does not make much sense because a defendant does not deal directly with the prosecutor.
Keywords : burden of proof, corruption.

## A. Pendahuluan
Penegakan  hukum  dan  ketertiban masyarakat  merupakan  syarat  mutlak bagi  upaya-upaya  penciptaan  Indonesia yang damai dan sejahtera. Tanpa adanya hukum  yang  ditegakkan  dan  ketertiban yang  diwujudkan,  maka  kepastian,  rasa
aman,  tentram  serta  kehidupan  yang damai  sejahtera  mustahil  terwujud. Demikian  juga  dengan  tidak  adanya penegakan hukum serta ketertiban maka mustahil masyarakat dapat berusaha dan bekeija  dengan  baik  untuk  memenuhi kebutuhan hidupnya.
Sejak Orde Baru masalah
penegakan hukum telah menjadi komponen  utama  dalam  pembangunan. Kejahatan  yang  terjadi  tentu  saja menimbulkan  kerugian-kerugian  baik kerugian  yang  bersifat  ekonomi  materil maupun  yang  bersifat  immaterial  yang menyangkut  rasa  aman  dan  tentram dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Salah satu kejahatan yang sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana diantaranya adalah kejahatan korupsi.
Mengingat  korupsi  di  Indonesia teijadi  secara  sistematik  dan  meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan  negara,  tetapi  juga  telah melanggar  hak-hak  sosial  dan  ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan  korupsi  perlu  dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian,  pemberantasan  tindak  pidana korupsi  harus  dilakukan  dengan  cara yang  khusus,  antara  lain  penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian  yang  dibebankan  kepada terdakwa, sebagaimana Penjelasan Umum  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini berbeda dengan  ketentuan  Pasal  66  KUHAP yang berbunyi: Tersangka atau
Terdakwa  tidak  dibebani  kewajiban pembuktian.  Hal  ini  dapat  diartikan bahwa pembuktian dibebankan sepenuhnya  kepada  Jaksa  Penuntut Umum.  Namun  demikian  dalam  Pasal 37  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999  jo  Undang-undang  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  Pemberantasan tindak  pidana  korupsi  diatur  mengenai beban  pembuktian  terbalik.  Terdakwa mempunyai  hak  untuk  membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.  Keterangan  tersebut  dapat digunakan sebagai hal yang menguntungkan terdakwa.

## B. Permasalahan
Bertolak  dari  latar  belakang masalah  yang  dikemukakan  di  atas, maka dirumuskan
beberapa permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana  pelaksanaan  sistem pembalikan  beban  pembuktian dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi ?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi penegak hukum dalam pelaksanaan  sistem  pembalikan beban pembuktian dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi ?

## C. Metode Penelitian
Metode pendekatan
yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian yuridis normatif yaitu melihat hukum  dalam  perspektif  hukum  positif. Spesifikasi  penelitian  bersifat  deskriptif analitis,  menggunakan  data  sekunder. Hasil penelitian dianalisa menggunakan analisa kualitatif.
D. Pembahasan Pelaksanaan Sismten Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana

## Korupsi
Pembuktian merupakan titik sentral  dalam  pemeriksaan  perkara dalam  sidang  pengadilan,  karena  dalam tahap  pembuktian  ditentukan  nasib terdakwa.  Apabila  hasil  pembuktian dengan  alat-alat  bukti  yang  ditentukan oleh undang-undang kesalahan terdakwa tidak  cukup  terbukti  maka  terdakwa dibebaskan,  sedangkan  apabila  yang terjadi  sebaliknya yaitu  kesalahan terdakwa  berhasil  terbukti  dengan alat-alat  bukti  yang  ditentukan  oleh undang-undang maka terdakwa
dinyatakan bersalah. 1
1 M. Yahya Harahap, 2002, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, ed. 2, cet.3,
Pembuktian juga merupakan ketentuan  yang mengatur alat-alat bukti yang  dibenarkan  undang-undang  yang boleh dipergunakan Hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. 2 Sedangkan  membuktikan itu  sendiri  mengandung  pengertian memberikan  dasar-dasar  yang  cukup kepada Hakim  yang memeriksa perkara yang  bersangkutan  guna  memberikan kepastian  tentang  kebenaran  peristiwa yang  diajukan. 3 Alat  bukti  yang  sah menurut  Pasal  184  KUHAP  adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
Dari  penjelasan  di  atas  dapat dinyatakan  pembuktian  dalam  hukum acara  pidana  adalah  ketentuan  yang mengatur  sidang  Pengadilan  tentang ketentuan  tata  cara  dan  penilaian  alat bukti sesuai dengan undang-undang jadi dalam menilai dan mempergunakan alat bukti  tidak  boleh  bertentangan  dengan tata cara yang diatur dalam undang-undang. 4 Dalam  Pasal  183 KUHAP disebutkan “Hakim tidak boleh menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang
Sinar Grafika, Jakarta,hlm.273 . 2 Ibid,hlm273.
3 Bambang  Waluyo,1992, Sistem  Pembuktian dalam  Peradilan  Indonesia, Cet.l,Sinar Grafika, Jakarta.hlm.2 4 M.Yahya Baharap, Op.Cit, hlm274.
kecuali apabila dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa suatu tindak pidana benar- benar teijadi dan  bahwa  terdakwalah  yang  bersalah melakukannya”.  Ketentuan  Pasal  183 KUHAP tersebut adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. 5
Tujuan dan guna pembuktian bagi para  pihak  yang  terlibat  dalam  proses pemeriksaan persidangan adalah: 6
1. Bagi  penuntut  umum,  pembuktian adalah  merupakan  usaha  untuk
meyakinkan Hakim
yakni berdasarkan  alat  bukti  yang  ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah  sesuai  dengan  surat  atau catatan dakwaan.
2. Bagi  terdakwa  atau  penasehat hukum,  pembuktian  merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan  alat  bukti  yang  ada, agar menyatakan
terdakwa dibebaskan  atau  dilepaskan  dari
5 Djoko  Prakoso,1998, Alat  Bukti  dan  Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana, ed.l, cet.1,
Liberty,Yogyakarta,hlm.36
6 Hari  Sasangka,  dan  Lily  Rosita,  2003, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Mandar Maju,
Bandung.hlm.13
tuntutan  hukum  atau  meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasihat  hukum  jika  mungkin harus  mengajukan  alat-alat  bukti yang menguntungkan atau meringankan  pihaknya.  Biasanya bukti tersebut disebut bukti kebalikan.
3. Bagi Hakim, atas dasar pembuktian tersebut  yakni  dengan  adanya alat-alat  bukti  yang  ada  dalam persidangan baik  yang berasal  dan penuntut  umum  atau  penasihat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.
Secara  teoritis  terdapat  tiga  teori sistem  pembuktian  yang  lazim  dikenal dalam  khazanah  hukum  pembuktian, yaitu antara lain sebagai berikut: 7
a. Sistem pembuktian menurut undang-  undang  secara  positif ( positief wettelijke hewijs theorie).
Menurut teori ini sistem pembuktiannya bergantung kepada alat-alat  bukti  sebagaimana  disebut secara  limitatif  dalam  undang-undang. Undang-undang telah menentukan alat-alat bukti mana yang dapat digunakan  oleh  hakim,  cara  bagaimana
7 Mahrus  Ali,  2011, Hukum  Pidana  Korupsi  di Indonesia, UII Press, Yogyakarta,
Cetakan Pertama.hlm.68
hakim harus mempergunakannya, kekuatan  alat-alat  bukti  tersebut  dan bagaimana caranya hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang  sedang  diadili.  Dalam  aspek  ini, hakim  terikat  kepada  adagium  bahwa alat-alat  bukti  tersebut  telah  dipakai sesuai ketentuan undang-undang, hakim mesti  menentukan  terdakwa  bersalah, walaupun  hakim  berkeyakinan  bahwa sebenamya  terdakwa  tidak  bersalah. Demikian juga sebaliknya, apabila tidak dapat  dipenuhi  cara  mempergunakan alat-  alat  bukti  sebagaimana  ditetapkan undang-  undang,  maka  hakim  harus menyatakan  terdakwa  tidak  terbukti bersalah, walaupun menurut keyakinannya sebenamya terdakwa bersalah.  Sistem  pembuktian  menurut undang-undang  secara  positif  berusaha untuk menyingkirkan
semua pertimbangan subyektif di luar
undang-undang. 8
b. Sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (conviction intime/ conviction raisonce).
Sistem  ini  lebih  didasarkan  pada keyakinan  hakim  belaka  tanpa  hams
8 AndiHamzah,  1984, Pengantar  Hukum  Acara Pidana  Indonesia, Ghalia  Indonesia,
Jakarta.hlm.229.
terikat  pada  alat-alat  bukti  yang  secara limitatif disebutkan dalam undang-undang. Dalam teori
pembuktian  menurut  keyakinan  hakim memiliki  dua  bentuk  pola,  yaitu conviction intime dan conviction raisonce. Yang pertama lebih menekankan  pada  keyakinan  hakim belaka,  artinya  kesalahan  terdakwa bergantung  kepada  keyakinan  hakim belaka, sehingga hakim tidak terikat oleh suatu  peraturan  yang  mengatur  tentang alat-alat  bukti  dan  sistem  pembuktian. Keyakinan  hakimlah  yang  menentukan wujud  kebenaran  sejati  dalam  sistem pembuktian.  Sedangkan  yang  kedua keyakinan  hakim  tetap  memegang peranan  penting  untuk  menentukan kesalahan  terdakwa,  tetapi  penerapan keyakinan  hakim  tersebut  dilakukan secara selektif dan arti keyakinan hakim dibatasi  serta  hams  didukung  oleh alasan-alasan  jelas  dan  rasional  dalam mengambil keputusan/bersalah tidaknya terdakwa. 9
c. Sistem pembuktian menurut undang-  undang  secara  negatif (negatief wettelijk hewijs theorie).
9 LilikMulyadi,  2007, Tindak  Pidana  Korupsi  di Indonesia  Normatif,  Teoritis,  Praktik  dan Masalahnya,
Cet. Pertama, Alumni, Bandung.hlm.247
Pada prinsipnya dalam sistem ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa  apabila  alat  bukti  tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang- undang  dan  didukung  pula  oleh  adanya keyakinan  hakim  terhadap  eksistensi alat-  alat  bukti  tersebut.  Secara  historis sistem pembuktian ini hakikatnya merupakan  “peramuan”  antara  sistem pembuktian  menurut  undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut  keyakinan  hakim.  Dengan peramuan ini substansi sistem pembuktian  menurut  undang-undang secara  negatif  tentulah  melekat  anasir prosedural  dan  tata  cara  pembuktian, serta  dengan  alat-alat  bukti  tersebut hakim berkewajiban membuktikan secara materiel maupun secara prosedural. 10
d.  Teori  Sistem  Pembuktian  dalam KUHAP.
Dalam  ketentuan  Pasal  183
KUHAP, yang berbunyi: Hakim
tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang
10 A.Djoko  Sumaryanto,  2009, Pembalikan  Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam
RangkaPengembalian Kerugian Negara, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.hlm.139
sah  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi dan  bahwa  terdakwalah  yang  bersalah melakukannya.
Terdapat  dua  hal  yang  harus diperhatikan hakim di dalam menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa, yaitu  kesalahan  terdakwa  haruslah terbukti  dengan  sekurang-  kurangnya dua alat bukti yang sah, dan atas dua alat bukti tersebut hakim harus memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya. Dengan demikian,
KUHAP sebenamya menganut  sistem  pembuktian  menurut undang-undang secara negatif, karena di samping  mensyaratkan  adanya  minimal dua alat bukti, juga harus disertai dengan keyakinkan  hakim  atas  alat-  alat  bukti tersebut.  Walaupun  terdapat  dua  alat bukti  yang  sah,  tetapi  hakim  tidak memiliki  keyakinan  atas  dua  alat  bukti tersebut, maka hakim dilarang menjatuhkan pidana kepada terdakwa.
Beban  pembuktian  adalah  suatu kewajiban  yang  dibebankan  kepada suatu  pihak  untuk  memberikan  suatu fakta  di  depan  sidang  pengadilan  untuk membuktikan  kebenaran  atas  suatu pemyataan
atau tuduhan.
Macam-macam beban pembuktian:
a. Beban Pembuktian Biasa.
Yang  mempunyai  kewajiban untuk  membuktikan  suatu  pemyataan atau  tuduhan  adalah  Jaksa  Penuntut Umum,  hal  ini  ditegaskan  dalam  Pasal
66 KUHAP yang meyebutkan
“tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.”.
b. Beban Pembuktian Terbalik terbatas dan berimbang.
Terdakwa juga dibebani kewajiban  untuk  membuktikan,  tetapi peranan  penuntut  umum  tetap  aktif dalam  membuktikan  dakwaannya.  Pada beban  pembuktian  ini  jika  terdakwa mempunyai alibi dan ia dapat membuktikan kebenaran alibi nya maka beban  pembuktian  akan  berpindah  ke penuntut  umum  untuk  membuktikan sebaliknya.
c. Beban Pembuktian Terbalik

## (Omkering Van bewijslaat).
Dalam  beban  pembuktian  ini  yang mempunyai  beban  pembuktian  adalah terdakwa,  sedangkan  penuntut  umum akan bersikap pasif, bila terdakwa gagal melakukan  pembuktian  maka  dia  akan dinyatakan  kalah,  sistem  ini  mempakan penyimpangan dari asas  pembuktian itu sendiri.
Di  Indonesia  beban  pembuktian secara  umum  diatur  dal  am  Pasal  66
KUHAP “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”, namun demikian
pembentuk undang-undang korupsi mengatur secara tersendiri  mengenai  beban  pembuktian ini  dalam  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  jo  Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2001 dengan cara menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang. Sistem pembalikan  beban  pembuktian  yang bersifat  terbatas  atau  berimbang  ini dijelaskan  dalam  penjelasan  Pasal  37 Undang-undang  No.  31  Tahun  1999. Menurut  ketentuan  ini  terdakwa  dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat  membuktikan  hal  tersebut  tidak berarti  ia  tidak  terbukti  melakukan korupsi,  sebab  penuntut  umum  masih tetap  berkewajiban  untuk  membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan  dakwaannya  bahwa  ia tidak  melakukan  tindak  pidana  korupsi. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak  pidana  korupsi  dan  wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami,  anak,  dan  harta  benda  setiap
orang  atau  korporasi  yang  diduga mempunyai  hubungan  dengan  perkara yang bersangkutan, dan Penuntut Umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.  Ketentuan  pembalikan beban pembuktian ini berlaku secara lex specialis  derogat  lege  generali untuk tindak pidana korupsi.
Di samping diatur dalam Pasal 37 dan  37  A  beserta  penjelasannya pengaturan dalam menerapkan pembuktian  terbalik  juga  diatur  dalam beberapa pasal yaitu Pasal 12 B, 12 C, 38 B  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999  jo  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal  12  B  Undang-undang Nomor  20  Tahun  2001  menyatakan bahwa:
(1) Setiap  gratifikasi  kepada  pegawai negeri  atau  penyelenggara  negara dianggap  pemberian  suap,  apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau  tugasnya,  dengan  ketentuan sebagai berikut:
1. Yang nilainya Rp.
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)  atau  lebih,  pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan  suap  dilakukan  oleh
penerima gratifikasi;
2. Yang  nilainya  kurang  dari  Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap
dilakukan oleh penuntut umum.
(2) Pidana  bagi  pegawai  negeri  atau penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  adalah pidana  penjara  seumur  hidup  atau pidana  penjara  paling  singkat  4 (empat)  tahun  dan  paling  lama  20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling  sedikit  Rp.  200.000.000,00 (dua  ratus  juta  rupiah)  dan  paling banyak  Rp.  1.000.000.000,00  (satu miliar rupiah).
Gratifikasi  dalam  ayat  di  atas, adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi  pemberian  uang,  barang,  rabat (discount),  komisi,  pinjaman  tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan  cuma-cuma,  dan  fasilitas lainnya.  Gratifikasi  tersebut  baik  yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri  dan  yang  dilakukan  dengan menggunakan  sarana  elektronik  atau tanpa sarana elektronik. Dalam Pasal 12 ini  diatur  mengenai  pembalikan  beban pembuktian  bagi  tersangka  gratifikasi yang bukan suap yang nilainya di atas 10
juta  rupiah,  dilakukan  oleh  penerima gratifikasi.
Pada Pasal 12 C Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  menyatakan bahwa:
(1) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  12  B  ayat  (1)  tidak berlaku,  jika  penerima  melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada
Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.
(2) Penyampaian  laporan  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
(3) Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat  30  (tiga  puluh)  hari  kerja sejak  tanggal  menerima  laporan wajib  menetapkan  gratifikasi  dapat menjadi  milik  penerima  atau  milik negara.
(4) Ketentuan  mengenai  tata  cara penyampaian  laporan  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (2)  dan penentuan status gratifikasi sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat
(3)  diatur  dalam  Undang-  undang
tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi
Pada Pasal 38 A Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  menyatakan bahwa: Pembuktian sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  12  B  ayat  (1) dilakukan  pada  saat  pemeriksaan  di sidang  pengadilan.  Pada  Pasal  38  B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa:
(1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  2,  Pasal  3,  Pasal  4, Pasal  13,  Pasal  14,  Pasal  15,  dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang ini, wajib
membuktikan  sebaliknya  terhadap harta  benda  miliknya  yang  belum didakwakan,  tetapi  juga  diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
(2) Dalam  hal  terdakwa  tidak  dapat membuktikan  bahwa  harta  benda sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (1)  diperoleh  bukan  karena  tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan Hakim berwenang  memutuskan  seluruh atau  sebagian  harta  benda  tersebut dirampas untuk negara.
(3) Tuntutan  perampasan  harta  benda sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (2)  diajukan  oleh  penuntut  umum pada saat  membacakan tuntutannya pada perkara pokok.
(4) Pembuktian  bahwa  harta  benda sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi  diajukan  oleh  terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan  dapat  diulangi  pada  memori banding dan memori kasasi.
(5) Hakim wajib membuka persidangan yang  khusus  untuk  memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (4).
(6) Apabila  terdakwa  dibebaskan  atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka  tuntutan  perampasan  harta benda sebagaimana dimaksud dalam  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  harus ditolak oleh Hakim.
Ketentuan dalam Pasal ini merupakan  pembuktian  terbalik  yang dikhususkan  pada  perampasan  harta benda  yang  diduga  keras  juga  berasal dari  tindak  pidana  korupsi  berdasarkan salah satu dakwaan sebagaimana dimaksud  dalam Pasal  2, Pasal  3, Pasal
4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  dan  Pasal  5  sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagai tindak pidana pokok.
Dasar pemikiran ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  6 Pasal  38  B  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  ialah  alasan  logika  hukum karena dibebaskannya atau dilepaskannya  terdakwa  dari  segala tuntutan  hukum  dari  perkara  pokok, berarti  terdakwa  bukan  pelaku  tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.
Konstruksi  hukum  Pasal  37 Undang-  Undang  Nomor  20  Tahun 2001,  oleh  pembuat  undang-undang disebut  sebagai  pembuktian  berimbang, yang mencakup pula pembuktian terbalik  terbatas,  namun  dengan  tetap menjunjung  tinggi  asas  praduga  tidak bersalah.  Kata-kata  bersifat  berimbang di  dalam  Pasal  37  dikatakan,  bahwa apabila  Terdakwa  dapat  membuktikan dalilnya  bahwa  ’’Terdakwa  tidak melakukan  tindak  pidana  korupsi”,  hal ini tidak berarti Terdakwa tidak terbukti melakukan  korupsi,  sebab  Penuntut Umum  masih  tetap  berkewajiban  untuk
membuktikan  dakwaan-  nya.  Kata-kata ’’berimbang”  mungkin  lebih  tepat ’’sebanding”, dilukiskan sebagai/berupa penghasilan  Terdakwa  atau  sumber penambahan  harta  benda  terdakwa, sebagai income terdakwa dan perolehan harta benda, sebagai output 11
Menurut Pasal 12 B ayat (1) diatur mengenai  beban  pembuktian  untuk “gratifikasi” (penyuapan) kepada
pegawai  negeri  atau  penyelenggara Negara dalam kaitannya dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya  atau  tugasnya,  yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)  atau  lebih,  pembuktian  bahwa gratifikasi  tersebut  bukan  merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00  (sepuluh  juta  rupiah), pembuktian  bahwa  gratifikasi  tersebut suap  dilakukan  oleh  penuntut  umum. Sedangkan dalam Pasal 12 C disebutkan: Ketentuan
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  12 B  ayat  (1)  tidak  berlaku,  jika  penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya
11 Martiman  Prodjohamidjojo,  2001, Penerapan
Pembuktian  Terbalik  Dalam  Delik
Korupsi
(UNDANG-UNDANG Nomor 31 Tahun 1999) CV. Mandar Maju,
Bandung,hlm,.107.
kepada  Komi  si  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.
Menurut  Undang-Undang  Nomor 20  Tahun  2001,  sistem  pembuktian terbalik  adalah  sistem  dimana  beban pembuktian  berada  pada  terdakwa  dan proses  pembuktian  ini  hanya  berlaku pada  saat  pemeriksaan  di  sidang Pengadilan  dengan  dimungkinkannya dilakukan  pemeriksaan  tambahan  atau khusus  jika  dalam  pemeriksaan  di persidangan  ditemukan  harta  benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak  pidana  korupsi,  namun  hal tersebut belum didakwakan. Bahkan jika putusan  Pengadilan  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap,  tetapi  diketahui masih  terdapat  harta  benda  milik terpidana  yang  diduga  berasal  dari tindak  pidana  korupsi,  maka  negara dapat  melakukan  gugatan  terhadap terpidana atau ahli warisnya.
Menurut J.E. Sahetapy, pembuktian  terbalik  lebih  layak  hanya digunakan oleh Hakim, dan sama sekali tidak  boleh  digunakan  oleh  pihak penyidik.  Hal  itu  karena  pemeriksaan yang transparan hanya di
Pengadilan.Tanpa  transparansi,  terlepas dari praktik yang sudah tercemar dewasa ini  di  Kepolisian  dan  atau  Kejaksaan, penerapan  beban  pembuktian  terbalik
dalam  penyidikan  itu  dapat  menjadikan pembuktian  terbalik  sebagai  sarana pemerasan.Meski demikian, yang menyetujui pembuktian terbalik teihadap  tersangka  perkara  korupsi, beranggapan  bahwa  jika  pembuktian terbalik dilaksanakan secara benar, maka dapat lebih mempercepat atau
mengoptimalkan pemberantasan korupsi.  Hal  itu  karena,  jika  tersangka perkara korupsi diwajibkan
membuktikan  bahwa  dirinya  tidak bersalah, maka bukti-bukti yang diajukannya  dapat  menjadi  bahan  bagi penyidik  untuk  menentukan  apakah perkara  dapat  dilanjutkan  pada  tahap penuntutan  di  sidang  pengadilan  atau tidak. Jika dilanjutkan, bukti-bukti yang diajukan tersangka dapat menjadi bahan bagi  Jaksa  Penuntut  Umum  untuk menguatkan dakwaan di sidang pengadilan. 12
Pembuktian  adalah  suatu  proses kegiatan  untuk  membuktikan  sesuatu atau  menyatakan  kebenaran  tentang suatu  peristiwa.  Pasal  183  KUHAP menyatakan:  “Hakim  tidak  boleh menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang, kecuali apabila
dengan
12 J.E Sahetapy, 2003,
ProblematikPembuktian Terbalik ,
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,hlm,.1
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa suatu  tindak  pidana  benar  teijadi  dan bahwa  terdakwalah  yang  bersalah melakukannya.”  Alat  bukti  petunjuk sangat  diperlukan  dalam  pembuktian suatu  perkara  terutama  dalam  kasus korupsi.  Alat  bukti  petunjuk  tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi bergantung pada alat-alat bukti lain yang telah  dipergunakan  atau  diajukan  oleh Jaksa  Penuntut  Umum  dan  Penasehat Hukum.  Alat-alat  bukti  yang  dapat dipergunakan  untuk  membangun  alat bukti  petunjuk  ialah  keterangan  saksi, surat-surat  dan  keterangan  tersangka (Pasal 188 ayat 2 KUHAP).
Alat bukti petunjuk dalam hukum pidana  formil  korupsi  tidak  saja dibangun  melalui  tiga  alat  bukti  dalam Pasal  188  ayat  2  KUHAP,  melainkan dapat  diperluas  di  luar  tiga  alat  bukti yang  sah  tersebut  sebagaimana  yang diterangkan dalam Pasal 26 A
Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001 yaitu:
a. Alat bukti lain yang berupa informasi  yang  diucapkan,  dikirim, diterima,  atau  disimpan  secara elektronik  dengan  alat  optic  atau yang serupa dengan itu dan
b. Dokumen, yakni setiap rekaman data
atau  informasi  yang  dapat  dilihat, dibaca,  dan/atau  didengar  yang dapat  dikeluarkan  dengan  atau tanpa  bantuan  suatu  sarana,  baik yang  tertuang  dalam  kertas,  benda fisik  apa  pun  selain  kertas  maupun yang  terekam  secara  elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta,  rancangan,  foto,  huruf,  tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
Penuntut Umum tidak mempunyai hak  tolak  atas  hak  yang  diberikan undang-  undang  kepada  terdakwa, namun  tidak  berarti  Penuntut  Umum tidak  memiliki  hak  untuk  menilai  dan sudut  pandang  Penuntut  Umum  dalam requisitoirnya. Konsekuensi  logis  teori beban  pembuktian  ini,  bahwa  Penuntut Umum  harus  mempersiapkan  alat-  alat bukti  dan  barang  bukti  secara  akurat, sebab  jika  tidak  demikian  akan  susah meyakinkan  Hakim  tentang  kesalahan terdakwa.
Pembuktian  yang  terbatas  atau seimbang diberikan pada saat persidangan  saat  pembelaan  pledoi, memori  banding  dan  memori  kasasi. Sistem  beban  pembuktian  terbalik, khususnya bagi terdakwa ditujukan agar harta  bendanya  tidak  dijatuhkan  pidana perampasan  barang  dan  agar  hasil
pembuktian terdakwa tidak dapat digunakan oleh jaksa untuk memperkuat hasil  pembuktiannya  mengenai  tindak pidana korupsi dalam perkara pokok. Hambatan-Hambatan  yang  Dihadapi Penegak  Hukum  Dalam  Pelaksanaan
Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Terbalik Dalam
Pemeriksaan  Perkara  Tindak  Pidana Korupsi
Kendala  dalam  pengungkapan kasus  tindak  pidana  korupsi  tidak terlepas  dari  karateristik  tindak  pidana korupsi tersebut, antara lain:
a. Ada  keterbatasan  pada  terdakwa dalam  mencari  bukti-bukti  untuk pelaksanaan pembalikan beban pembuktian,  hal  ini  disebabkan karena selama ini seorang terdakwa yang  tersangkut  tindak  pidana korupsi berada di dalam tahanan. b. Dalam penerapan pembalikan beban pembuktian apabila terdakwa
diberikan kesempatan untuk memberikan  pembuktiannya,  maka dikhawatirkan  terdakwa  cenderung untuk  membela  diri,  membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.
c. Pembelaan  terdakwa  di  persidangan biasanya  dimasukkan  dalam  pledoi yang nantinya ditanggapi oleh Jaksa Penuntut
Umum dalam
Replik-Duplik  sehingga  akan  mem akan  waktu  yang  panjang  dalam proses pembuktian di persidangan.
d. Pembalikan  beban  pembuktian  oleh
Terdakwa  yang  diajukan  dalam memori banding/memori kasasi bersifat  sepihak  dan  tidak  efektif, karena  terdakwa  tidak  berhadapan langsung  dengan  hakim.  Namun demikian  perkara  tindak  pidana korupsi yang sifatnya Iuar biasa /extra  ordinary  crime harus ditangani  secara  luar  biasa  pula, maka hak terdakwa dalam pembalikan beban pembuktian benar-benar harus diterapkan,
walaupun  keyakinan  Hakim  tetap menentukan bersalah/tidaknya terdakwa, sehingga nampaknya pasal ini tidak ada artinya.

## E. Penutup

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan analisa data yang diuraikan di atas maka dapatlah  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut:
1.  Pelaksanaan  Sistem  pembalikan beban pembuktian dalam penjelasan umum  Undang-undang  Nomor  20 Tahun 2001 Pasal 12 B, Pasal 12 C, Pasal  37,  Pasal  37  A,  Pasal  38  A,
Pasal  38  B  yang  menganut  sistem pembalikan beban pembuktian yang terbatas  atau  seimbang  diberikan pada saat persidangan saat pembelaan  pledoi,  memori  banding dan  memori  kasasi.  Sistem  beban pembuktian terbalik, khususnya bagi terdakwa ditujukan agar harta bendanya  tidak  dijatuhkan  pidana perampasan  barang  dan  agar  hasil pembuktian  terdakwa  tidak  dapat digunakan oleh jaksa untuk memperkuat  hasil  pembuktiannya mengenai  tindak  pidana  korupsi dalam perkara pokok.
2.  Hambatan-hambatan  yang  dihadapi penegak  hukum  dalam  pelaksanaan sistem pembalikan beban pembuktian dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi adalah:  Ada  keterbatasan  pada terdakwa dalam mencari bukti- bukti untuk pelaksanaan pembalikan beban pembuktian, hal ini disebabkan karena selama ini seorang  terdakwa  yang  tersangkut tindak  pidana  korupsi  berada  di dalam tahanan. Pembelaan terdakwa di persidangan biasanya dimasukkan dalam pledoi yang nantinya ditanggapi  oleh  Jaksa  Penuntut
Umum dalam Replik-Duplik
sehingga akan memakan waktu yang panjang dalam proses pembuktian di persidangan, pembalikan beban
pembuktian  oleh  terdakwa  yang diajukan dalam memori banding/memori kasasi bersifat sepihak  dan  tidak  efektif,  karena terdakwa tidak berhadapan langsung dengan hakim.
2.  Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian dan  analisa  data  yang  penulis  paparkan di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai  berikut:  Sebaiknya  sistem pembalikan  beban  pembuktian  tidak diberlakukan dalam perkara banding dan kasasi karena terdakwa tidak berhadapan langsung dengan hakim.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Mahrus,  2011, Hukum  Pidana
Korupsi  di  Indonesia, UII  Press, Yogyakarta, Cetakan Pertama.
Harahap,  M.  Yahya,  2002, Pembahasan Permasalahan  dan  Penerapan KIJHAP: Pemeriksaan  Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan
Peninjauan Kembali, ed. 2, cet.3, Sinar Grafika, Jakarta.
Hamzah, Andi, 1984, Pengantar Hukum Acara  Pidana  Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Mulyadi,  Lilik,  2007, Tindak  Pidana Korupsi  di  Indonesia  Normatif,
Teoritis, Praktik dan Masalahnya, Cet. Pertama, Alumni, Bandung.
Prakoso,  Djoko,  1998, Alat  Bukti  dan Kekuatan  Pembuktian  di  dalam Proses Pidana, ed.l, cet.1, Liberty,
Yogyakarta
Prodjohamidjojo, Martiman, 2001, Penerapan Pembuktian Terbalik  Dalam  Delik  Korupsi (TJNDANG- UNDANG Nomor
31  Tahun  1999) CV.  Mandar Maju, Bandung.
Sumaryanto, A.Djoko,
2009, Pembalikan  Beban  Pembuktian Tindak  Pidana  Korupsi  dalam  Rangka Pengembalian Kerugian Negara, Prestasi Pustaka Publisher,
Jakarta.
Sasangka,  Hari,  dan  Lily  Rosita,  2003,
Hukum Pembuktian dalam Perkara  Pidana, Mandar  Maju,
Bandung.
Sahetapy, J.E.,2003,
ProblematikPembuktian  Terbalik ,
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Waluyo, Bambang, 1992, Sistem
Pembuktian dalam Peradilan
Indonesia, Cet.l,  Sinar  Grafika,
Jakarta.