ISSN 2580-0299,  e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## EDUKASI PEMAHAMAN TENTANG PEMINJAMAN SERTIFIKAT TANAH
1 Padma D. Liman  , 2 Birkah Latif, 3 Dara Indrawati, 4 Anhar Aswan,
5 Maria Deriana Rosari Putrina Naha
1,2,3,4,5 Fakultas hukum universitas hasanuddin padma_liman@yahoo.com, 1 birkahlatif@gmail.com, 2 daraindrawati@unhas.ac.id 3 anhar.aswan@gmail.com, 4 marianaha99@gmail.com 5

## Abstract
Legal actions that simply want to hand over the right to enjoy land to other parties often turn  into  transfers  of  rights  without  the  owner  of  the  rights  realizing  it.  In  practice,  it often  happens  that  the  owner  of  the  right  only  wants  to  lend  his  land  certificate  to someone  because  the  land  owner  knows  the  person  and  the  borrower  asks  the  land owner  to  help  him  by  lending  his  land  certificate.  There  are  times  when  the  borrower gives a certain amount of money to the owner of the right to want to lend the certificate. It  is  also  common  for  the  borrower  of  the  certificate  to  explain  to  the  owner  of  the certificate the reasons for borrowing the landowner's certificate. Generally, the reason for borrowing landowner certificates is to use them as collateral for credit agreements, both  for  credit  agreements  at  banks  and  credit  agreements  with  individuals.  In  such circumstances,  if  the  owner  of  the  right  wants  to  help  the  borrower,  the  certificate  is handed  over  to  the  borrower.  In  the  understanding  of  the  right  owner,  after  a  certain period of time has passed in which, they have agreed with the borrower, the borrower will return the certificate. Since the Borrower of the land certificate does not clarify the intent  and  purpose  of  borrowing  the  certificate  to  be  used  as  collateral  and  if circumstances  occur  beyond  the  existence  of  the  loan,  this  must  be  conveyed  to  the Owner of  the certificate  so  that the owner of  the certificate is  aware of  circumstances that  could  occur.  For  this  reason,  it  is  necessary  to  have  Legal  Counseling  related  to education on an understanding of borrowing land certificates so that it can avoid land disputes or disputes from the start.
Keywords: land; certificates; loans and transfer of rights
 Alamat korespondensi:
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10, Tamalanrea Kotak Pos 90245 Makassar Telp.: (0411) 587219 E-mail: padma_liman@yahoo.com

## LATAR BELAKANG
Dalam  kehidupan  bermasyarakat,  saling  tolong  menolong  antara  sesama  sudah bukan  merupakan  hal  baru.  Pertolongan  yang  dibutuhkan  bermacam-macam diantaranya  adalah  memberikan  pinjaman  sertifikat  tanah  untuk  mengambil  fasilitas kredit  di  bank  atau  perorangan.  Pemilik  sertifikat  tanah  akan  memberikan  sertifikat tanahnya  kepada  orang  yang  telah  dikenal  dan  dipercayainya  apabila  orang  tersebut meminta  tolong  kepadanya  untuk  dipinjamkan  sertifikatnya.  Ada  kalanya  peminjaman sertifikat  ini  dilakukan  dengan  cuma-cuma  (gratis)  sedangkan  ada  pula  yang  dengan pembayaran sejumlah uang yang disepakati antara pemilik sertifikat dengan orang yang meminjam sertifikatnya.
Perbuatan  hukum  meminjamkan  sertifikat  tanah  ini  bukan  merupakan  perbuatan melanggar  hukum.  Akan  tetapi  akibat  dari  peminjaman  sertifikat  ini  sering menimbulkan masalah hukum. Diawali dengan perbuatan meminjamkan yang dilakukan oleh  pemilik  sertifikat  kepada  si  peminjam.  Pengaturan  tentang  ketentuan  Pinjam  ini dalam Burgerlijk Wetboek atau KUHPerdata yang selanjutnya disebut BW ada 2 macam, yaitu:
- pinjam pakai, yang diatur dalam Pasal 1740 sampai dengan Pasal 1753 BW
- pinjam  meminjam,  yang  diatur  dalam  Pasal  1754  sampai  dengan  Pasal  1769 BW Pengertian pinjam pakai diatur dalam Pasal 1740 BW adalah:
“Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak  yang  lainnya  untuk  dipakai  dengan  cuma-cuma,  dengan  syarat  bahwa  yang menerima  barang  ini,  setelah  memakainya  atau  setelah  lewat  suatu  jangka  waktu tertentu, akan mengembalikannya”
Objek pinjam pakai ini adalah segala sesuatu yang dapat dipakai orang dan tidak musnah atau habis karena pemakaiannya. Adapun sifat dari perjanjian pinjam pakai ini adalah:
1. Hak  Milik  atas  objek  perjanjian  tidak  beralih  kepada  peminjam  akan  tetapi  tetap menjadi milik dari yang meminjamkan.
2. Merupakan Perjanjian Sepihak, karena dipinjamkan secara cuma-cuma.
3. Perjanjian  ini  dapat  beralih  ke  ahli  waris  masing-masing  pihak,  kecuali  peminjam awal diberi pinjaman karena diberikan khusus kepadanya secara pribadi maka tidak bisa  beralih  ke  ahli  warisnya.  Misalnya  pejabat  yg  dipinjami  mobil/rumah  dinas yang  harus  dikembalikan  jika  pejabat  tersebut  telah  tidak  menjabat  lagi. Selanjutnya Pengertian pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1754 BW adalah: “persetujuan  dengan  mana  pihak  yang  satu  memberikan  kepada  pihak  yang  lain suatu  jumlah  tertentu  barang-barang  yang  menghabis  karena  pemakaian,  dengan syarat  bahwa  pihak  yang  belakangan  ini  akan  mengembalikannya  sejumlah  yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.
Objek pinjam  meminjam ini adalah segala sesuatu  yang dapat  dipakai  orang dan musnah  atau  habis  karena  pemakaiannya.  Adapun  sifat  dari  perjanjian  pinjam meminjam  ini  adalah  bahwa  orang  yang  menerima  pinjaman  menjadi  pemilik  mutlak atas  barang  yang  dipinjam  dan  apabila  barang  ini  musnah  dengan  cara  bagaimanapun maka kerugian itu menjadi tanggung jawab peminjam. Pemilik memberikan kekuasaan sepenuhnya  kepada  peminjam  untuk  menghabiskan  objek  pinjaman  maka  sudah seharusnya  peminjam  dijadikan  sebagai  pemilik  barang  yang  dipinjam  dan  memikul segala risiko yg timbul atas barang tersebut.
Berdasarkan  pengaturan  pinjam  pakai  dan  pinjam  meminjam  dalam BW maka nampak dengan jelas bahwa peminjaman sertifikat tanah yang dilakukan oleh pemillik
ISSN 2580-0299,  e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
sertifikat  kepada  seseorang  tertentu  atau  sipeminjam  adalah  merupakan  pinjam  pakai. Pemilik  sertifikat  tanah  sejak  semula  ketika  memberikan  sertifikatnya  kepada sipeminjam  tidak  ada  keinginan  sama  sekali  untuk  mengalihkan  kepemilikannya  atas tanah  yang  tercantum  dalam  sertifikat  kepada  si  peminjam.  Pemberian  pinjaman sertifikat  hanya  didasarkan  pada  keinginan  untuk  menolong  si  peminjam,  yang kemudian  setelah  itu  si  peminjam  harus  mengembalikan  sertifikatnya  kepada  pemilik sertifikat  setelah  melewati  suatu  jangka  waktu  yang  disepakati  mereka  berdua.  Akan tetapi  yang  terjadi  bukanlah  pengembalian  sertifikat  tanah  melainkan  tanahnya  akan disita  atau  dilelang.  Keadaan  ini  tentu  membuat  si  pemilik  sertifikat  tanah  sangat keberatan sehingga mengajukan gugatan ke pengadilan.
Dalam  proses  pengadilan  ternyata  ditemukan  fakta  hukum  bahwa  pemilik sertifikat tidak menyadari ketika memberikan sertifikatnya kepada si peminjam dengan tujuan  untuk  membantu,  ternyata  oleh  si  peminjam  sertifikat  tersebut  dibalik  nama menjadi  milik  si  peminjam.  Hal  ini  dilakukan  oleh  si  peminjam  karena  adanya  salah satu persyaratan untuk mendapat fasilitas kredit diharuskan jaminan atau sertifikat atas nama  debitur.  Agar  persyaratan  ini  terpenuhi  maka  si  peminjam  sertifikat  mendatangi pemilik  sertifikat  dengan  menyerahkan  sejumlah  berkas  untuk  ditanda  tangani  tanpa menjelaskan  dengan  detail  akibat  dari  berkas  yang  ditanda  tangani  oleh  pemilik sertifikat.  Pemilik  sertifikat  yang  tujuannya  memang  hanya  ingin  menolong  peminjam sertifikat  langsung  saja  menanda  tangani  berkas  yang  diserahkan,  tanpa  mengerti konsekwensi  hukum  dari  tanda  tangan  yang  diberikan.  Ketidak  tahuan  dari  pemilik dengan  langsung  menanda  tangani  berkas  yang  diserahkan  peminjam  ternyata  adalah suatu  perbuatan  hukum  yang  merupakan  pengalihan  hak  atas  sertifikat  tanah  dari pemilik  ke  peminjam  sertifikat.  Apabila  sebelumnya  hal  ini  diketahui  oleh  pemilik sertifikat, maka tentu pemilik sertifikat tidak akan membubuhkan tanda tangannya pada berkas yang disodorkan  oleh peminjam karena tujuan pemilik tidak akan  mengalihkan haknya  atas  sertifikat  tanah  tersebut.  Masalah  hukum  berikutnya  yang  muncul  adalah ketika  sipeminjam  sertifikat  tersebut  tidak  mampu  melunasi  hutangnya,  maka  pihak bank  akan  melelang  tanah  yang  tercantum  dalam  sertifikat  yang  dipinjamnya  tersebut. Hal ini tentu sangat merugikan pemilik sertifikat yang semula, karena pemilik sertifikat ini  sama  sekali  tidak  menikmati  fasilitas  kredit  yang  diberikan  oleh  bank  malahan tanahnya akan dilelang  untuk  melunasi  kredit dari si  peminjam sertifikat.  Dari kondisi yang  dideskpripsikan  di  atas  tampak  jelas  bahwa  dibutuhkan  sebuah  kegiatan Penyuluhan  Hukum  tentang  pemahaman  peminjaman  sertifikat  tanah  di  Desa Toddopulia, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.
Adapun  yang  menjadi  permasalahan  mitra  adalah  kurangnya  pemahaman  yang diketahui  oleh  masyarakat  tentang  peminjaman  sertifikat  tanah  di  Desa  Toddopulia, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, sehingga kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat,  Program  Kemitraan  –  Universitas  Hasanuddin  (PK-UH)  Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin (LP2M Unhas) dapat menjadi wadah bagi masyarakat dan perangkat desa dalam memetakan persoalan dan  menemukan  solusi  hukum  dalam  bentuk  pemberian  edukasi  dan  pemahaman hukum  terkait  pemahaman  peminjaman  sertifikat  tanah  sesuai  aturan  hukum  yang berlaku.

## METODE
Dari kondisi yang dideskpripsikan di atas tampak jelas bahwa dibutuhkan sebuah kegiatan  Penyuluhan  Hukum  dan  sosialisai  tentang  pemahaman  pemberian  pinjaman
sertifikat  tanah.  Adapun  tindakan  prioritas  yang  dilakukan  adalah  penyebarluasan informasi  bagi  masyarakat  dan  perangkat  desa  tentang  pemberian  pinjaman  sertifikat tanah.  Bentuk  penyuluhan  hukum  merupakan  solusi  terbaik  yang  dapat  ditawarkan, sehingga  metode  pelaksanaan  kegiatan  yang  digunakan  adalah  ceramah  dan  diskusi antara  Tim  PK-UH  LP2M  Universitas  Hasanuddin  dengan  masyarakat  dan  perangkat Desa Toddopulia, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pinjam  pakai  maupun  pinjam  meminjam  pada  dasarnya  merupakan  suatu perjanjian sehingga syarat sahnya perjanjian juga berlaku dalam hal ini.   Menurut Pasal 1320 BW , syarat sahnya suatu perjanjian adalah:
1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.
Syarat  kesepakatan  dan  kecakapan  ini  merupakan  syarat  subyektif  yang  kalau tidak dipenuhi maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan sedangkan syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal merupakan syarat obyektif, yang jika tidak dipenuhi, maka perjanjian yang dibuat adalah batal demi hukum.
1. Kesepakatan
Kesepakatan  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  untuk  membuat  perjanjian  ini berdasakan  pada  azas  kebebasan  berkontrak,  maksudnya  para  pihak  dalam  membuat kontrak:
- bebas menentukan dengan siapa mereka akan melakukan kontrak,
- bebas  menentukan  isi  perjanjian  kontrak  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan dan
- bebas menentukan bentuk perjanjian yang dibuat, apakah secara tertulis atau lisan. Berdasarkan  syarat  sahnya  perjanjian,  maka  suatu  perjanjian  bisa  dibuat  dalam bentuk tertulis maupun secara lisan dan sudah mengikat para pihak yang membuatnya, kecuali  perjanjian  yang  diwajibkan  oleh  peraturan  perundang-undangan  harus  dibuat dalam bentuk tertulis, misalnya perjanjian perdamaian atau perjanjian jual beli tanah.
Apabila ada pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maka pihak tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji.
Suatu  kesepakatan  dianggap  tidak  mengikat  apabila  kesepakatan  itu  terjadi karena:
a. Khilaf / Kekhilafan.
Yang  dimaksud  Khilaf  atau  kekhilafan  dalam  hal  ini  adalah  gambaran  yang salah yang diperoleh salah satu pihak terhadap atau mengenai objek perjanjian atau diri pihak lainnya.
Jadi pada kondisi khilaf, ada kehendak yang sama antara para pihak akan tetapi kehendak salah satu pihak itu terbentuk dibawah pengaruh gambaran yang salah.
Misalnya pembeli hendak membeli kursi rotan akan tetapi diberi kursi plastik. Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian kecuali kalau khilafan itu  terjadi  mengenai  hakekat  barang  yang  pokok,  maksudnya  sifat  yang  sangat menentukan  bagi  pihak  khilaf  untuk  menutup  suatu  pejanjian.    Kriteria  “sifat  barang yang  sangat  menentukan”  dalam  Pasal  1328  BW  dan  Pasal  251  KUHD  yaitu  bahwa pihak  yang  khilaf  tidak  akan  menutup  perjanjian  atau  setidak-tidaknya  tidak  dengan persyaratan  atau  ketentuan  yang  sama  jika  ia  mengetahui  dari  semula  bahwa  tidak
ISSN 2580-0299,  e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
terdapat sifat tersebut dan sifat ini harus diketahui oleh pihak lainnya bahwa merupakan hal yang essensial bagi pihak yang khilaf.
Syarat-syarat untuk gugatan pembatalan perjanjian karena khilaf, adalah:
1. Ada  kekhilafan  mengenai  hakekat  barang,  yi  sifat  barang  yang  bagi  pihak yang khilaf sangat menentukan untuk menutup perjanjian;
Kriterianya: Harus jelas dan nyata bahwa tanpa kekhilafan maka perjanjian tersebut tidak akan diadakan atau diadakan tetapi dengan syarat-syarat yang lain.
2. Harus  ternyata  bahwa  pihak  lain  mengetahui  atau  harus  dapat  mengetahui bahwa sifat itu adalah essensial bagi pihak yang khilaf
3. Kekhilafan tidak disebabkan oleh kelalaian sendiri dari pihak yang khilaf.
b. Paksaan/Ancaman
Paksaan adalah paksaan psychis/rohani/jiwa bukan paksaan phisik.  Oleh karena itu istilah yang lebih tepat adalah ancaman.
Berdasarkan Pasal 1324 BW, paksaan yang berakibat dapat dibatalkannya suatu perjanjian  adalah  paksaan  yang  dapat  menimbulkan  ketakutan  pada  seseorang  yang berpikiran sehat bahwa kekayaannya atau dirinya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata.
Perjanjian ini terjadi karena salah satu pihak berada dalam ketakutan, ini berarti tdk ada pernyataan kehendak yang bebas dalam membuat perjanjian.  Apabila tidak ada perasaan  takut  tersebut  maka  tidak  ada  perjanjian  atau  perjanjian  tetap  ditutup  tetapi dengan syarat-syarat yang berbeda. Hal yang diancam harus merupakan hal yang tidak diperkenankan  oleh  hukum,  misalnyam  engancam  akan  melakukan  kejahatan  terhadap diri  atau  kekayaan  pihak  lain.    Kalau  diancam  tidak  diajak  nonton  atau  makan,  atau dipailitkan maka ini tidak termasuk dalam pengertian ancaman yang dapat membatalkan suatu perjanjian karena ancaman yang demikian tidak dilarang oleh hukum.
Jika  seseorg  tangannya  dipegang  dan  dipaksa  untuk  tanda  tangan  dalam  suatu perjanjian maka ia tidak bisa minta pembatalan perjanjian teresebut dengan alasan ada unsur  paksaan  berdasarkan  Pasal  1324  BW  karena  ia  memang  tidak  setuju  dengan perjanjian  tersebut  tetapi  hanya  tangannya  yang  dipegang  dan  dipaksa  untuk  menanda tangani  perjanjian.    Jadi  yang  besangkutan  tidak  setuju  untuk  membuat  perjanjian. Sedangkan perjanjian yang dapat dibatalkan bedasarkan:
- Pasal  1324  BW  adalah  ada  persetujuan  tetapi  persetujuan  ini  diberikan dalam takut atau tidak bebas karena kalau tidak disetujui maka akan dibuka rahasianya dimuka umum.
- Ps.  1323  BW  adalah  Pelaku  paksaan  itu  bukan  hanya  pihak  dalam perjanjian tetapi juga dilakukan oleh pihak ke 3.
- Ps.  1325  BW  adalah  yang  dipaksa  bukan  hanya  pihak  dalam  perjanjian tetapi suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis keturunan keatas atau kebawah dari pihak dalam perjanjian.
c. Penipuan
Penipuan  merpkan  suatu  bentuk  khusus  dari  kekhilafan  karena  penipuan  baru ada  jika  gambaran  yang  salah  (kekhilafan)  ditimbulkan  dengan  sengaja  oleh  tipu muslihat  pihak  lain.    Harus  ada  hubungan  kausal  antara  penipuan  dengan  terjadinya perjanjian  atau  dengan  kata  lain  pihak  yang  ditipu  tidak  akan  mengadakan  perjanjian bila tidak dilakuan dengan tipu muslihat (ps. 1328 BW).
Pengertian  tipu  muslihat  adalah  harus  ada  suatu  rangkaian  pembohongan  yang dalam hubungannya satu dengan yang lain merupakan suatu tipu muslihat.
Menurut  Hoge  Raad  apabila  hanya  terjadi  satu  pembohongan  saja,  tidak merupakan  penipuan.  Akan  tetapi  ada  juga  sarjana  hukum  lainnya  yang  berpendapat bahwa hanya dengan satu pembohongan saja maka tipu muslihat sudah terjadi. 2. Kecakapan
Kecakapan  untuk  membuat  suatu  perikatan  tergantung  dari  beberapa  hal,  yaitu usia pihak yang  akan melakukan perjanjian harus genap  21 tahun dan keatas sehingga tidak  berada  dibawah  perwalian,  atau  meskipun  belum  berusia  21  tahun  tapi  sudah menikah, atau janda dan duda meskipun belum beusia 21 tahun, atau tidak berada dalam pengampuan.
3. Suatu Hal Tertentu
Syarat  suatu  hal  tertentu  adalah  bahwa  perikatan  yang  ditimbulkan  oleh perjanjian  harus  mempunyai      objek  atau  prestasi  yang  tertentu  atau  dapat  ditentukan, dengan  kata  lain  apa  yang  diperjanjikan  harus  cukup  jelas.    Apabila  suatu  perjanjian tanpa ada objek yang jelas maka perjanjian tersebut batal demi hukum.  Contohnya si A akan membeli baju-baju milik B seharga Rp. 1.000.000 tanpa dijelaskan baju-baju yang mana  sedangkan  si  B  mempunyai  banyak  baju.      Perjanjian  Jual  beli  yang  demikian adalah batal demi hukum karena unsur essensial dari jual beli, yaitu barang yang akan dijual belikan tidak terpenuhi karena tidak jelas barang yang mana akan dijual belikan. 4. Suatu Sebab Yang Halal
Suatu sebab yang halal adalah bahwa sebab dari melaksanakan suatu perjanjian adalah halal. Contohnya A membawa laptopnya ke B untuk diperbaiki.  Setelah sepakat dengan biaya perbaikan maka B memperbaiki laptop A.  Setelah laptop A diperbaiki B maka B menyerahkan ke A laptopnya dan A wajib memberikan biaya perbaikan kepada B, karena perbaikan laptop yang dilakukan B adalah merupakan suatu sebab yang halal. Selanjutnya yang merupakan suatu sebab yang tidak halal adalah jika A menjanjikan ke B sejumlah uang jika B menganiayai C.  Jika B telah melaksanakan permintaan A maka A  bisa  tidak  memberikan  sejumlah  uang  yang  telah  dijanjikan  kepada  B  karena perbuatan  menganiayai  dilarang  oleh  undang-undang  dan  termasuk  sebab  yang  tidak halal maka perjanjian ini termasuk perjanjian yang batal demi hukum.
Pengaturan  tentang  perbuatan  meminjam  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang- undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Burgerlijk Wetboek ( BW ) ada 2 jenis, yaitu:
1. pinjam pakai, yang diatur dalam Pasal 1740 sampai dengan Pasal 1753 BW
2. pinjam meminjam, yang diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 BW
ad.1.  Pinjam pakai
Pengertian  pinjam  pakai  yang  ditetapkan  dalam  Pasal  1740 BW adalah  Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini,  setelah  memakainya  atau  setelah  lewat  suatu  jangka  waktu  tertentu,  akan mengembalikannya.
Berdasarkan  pengertian  diatas,  maka  dalam  perjanjian  pinjam  pakai  tidak  terjadi pengalihan  hak  milik  dari  pemilik  barang  kepada  pihak  yang  meminjamkan  barang karena peminjam barang harus mengembalikan barang yang dipinjam.
Contohnya  A  meminjamkan  motor  bebek  warna  hitam  kepada  B,  maka  motor yang  harus  dikembalikan  B  kepada  A  adalah  motor  bebek  warna  hitam  yang  semula dipinjam  dari  A  bukan  motor  yang  lain  meskipun  sejenis  atau  setipe  dengan  motor bebek warna hitam tersebut.
ISSN 2580-0299,  e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Perjanjian ini dapat beralih ke ahli waris masing-masing pihak, kecuali peminjam awal diberi pinjaman karena diberikan khusus kepadanya secara pribadi maka tidak bisa beralih ke ahli warisnya.  Misalnya pejabat yg dipinjami mobil/rumah dinas yang harus dikembalikan jika pejabat tersebut telah tidak menjabat lagi.
Kewajiban Peminjam dalam Pinjam pakai adalah:
1. Menyimpan  dan    memelihara  objek  pinjaman  sebagai  bapak  rumah  tangga yang baik;
2. Menggunakan objek pinjaman sesuai dengan sifat barang atau sesuai dengan perjanjian.    Penggunaan  yang  menyimpang  harus  diberi  ganti  rugi  jika timbul kerugian.
3. Mengutamakan  keselamatan  dan  keamanan  objek  perjanjian  dari  pada barang  miliknya  sendiri.    Suatu  keadaan  diluar  kesalahan  peminjam berakibat  musnahnya  objek  perjanjian  sedangkan  barang  miliknya  dapat diselamatkan maka peminjam tetap wajib bertanggung jawab;
4. Bertanggung jawab atas barang yang dipinjamnya jika terjadi risiko.
Kewajiban Pemilik Barang (Yang Meminjamkan)
1. Pemilik  barang  bertanggung  jawab  atas  kemunduran  nilai  objek  pinjaman karena pemakaian;
2. Pemilik  barang  tidak  boleh  meminta  kembali  barang  yang  dipinjam  jika belum  jatuh  tempo  atau  barangnya  belum  digunakan  oleh  si  peminjam kecuali  jika  si  pemilik  barang  betul-betul  sangat  membutuhkan  barang tersebut maka si peminjam wajib mengembalikan barang tersebut.
3. Jika  objek  pinjam  pakai  mengandung  cacat  tersembunyi  dan  akan merugikan orang yang meminjam dan hal ini diketahui oleh pemilik barang serta tidak memberitahukan kepada si peminjam maka pemilik barang yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat yg timbul.
4. Pemilik  barang  wajib  mengganti  biaya  (yang  nilainya  besar)  yang  telah dikeluarkan  oleh  si  peminjam  yang  tidak  sempat  diberitahukan  kepada  si pemilik baraqng akan tetapi jika nilainya hanya kecil maka tetap ditanggung oleh si peminjam.
ad.2.  Pinjam Meminjam
Pengertian  pinjam  meminjam  ditetapkan  dalam  Pasal  1754  BW  adalah persetujuan  dengan  mana  pihak  yang  satu  memberikan  kepada  pihak  yang  lain  suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak  yang  belakangan  ini  akan  mengembalikannya  sejumlah  yang  sama  dari  macam dan keadaan yang sama pula.
Berdasarkan  pengertian  diatas,  maka  objek  pinjam  meminjam  ini  adalah  segala sesuatu yang dapat dipakai orang dan musnah atau habis karena pemakaiannya. Karena itu dalam pinjam meminjam, terjadi pengalihan hak milik atas objek pinjam meminjam dari pemilik barang kepada pihak yang meminjamkan barang. Pihak peminjam  barang tidak  mengembalikan  barang  yang  semula  dipinjam  tetapi  mengembalikan  barang  lain yang  mempunyai  nilai  atau  kwalitas  yang  sama  dengan  barang  yang  telah  dipinjam. Contohnya:  A  meminjam  uang  B  sebesar  Rp.  1.000.000,-  (satu  juta  rupiah).  B menyerahkan uang satu  juta tersebut  kepada A dengan  pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu)  sebanyak  10  (sepuluh)  lembar  dengan  seri  misalnya  0001  sampai  dengan  0010. Ketika  A  mengembalikan  pinjaman  uang  B,  maka  yang  A  serahkan  ke  B  adalah  uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi bukan lagi dengan pecahan seratus ribu yang sama  ketika A terima dari B yaitu pecahan seratus seri 0001 sampai dengan 0010.
A  mengembalikan  uang  B  bisa  menggunakan  uang  pecahan  lain  yang  total  nilainya harus Rp. 1.000.000,-  (satu juta rupiah).
Dari  contoh  diatas,  nyata  bahwa  pecahan  uang  seratus  ribu  sebanyak  10 (sepuluh) lembar seri 0001 s/d 0010 yang tadinya milik B kemudian diserahkan kepada A, maka hak milik atas pecahan uang tersebut telah beralih juga kepada A.  Oleh karena itu  ketika  A  akan  mengembalikan  pinjamannya  pada  B,  A  tidak  perlu  mengembalikan pecahan  uang  seratus  ribu  sebanyak  10  (sepuluh)  lembar  seri  0001  s/d  0010  yang diterima  dari  B,  tetapi  A  harus  mengembalikan  nilai  yang  sama  yang  diterima  dari  B, meskipun dengan menggunakan pecahan uang yang lain termasuk pecahan seratus ribu sepanjang bukan yang berseri 0001 s/d 0010.
Sifat  dari perjanjian pinjam  meminjam  ini adalah bahwa orang yang menerima pinjaman  menjadi  pemilik  mutlak  atas  barang  yang  dipinjam  dan  apabila  barang  ini musnah  dengan  cara  bagaimanapun  maka  kerugian  itu  menjadi  tanggung  jawab peminjam.    Pemilik  memberikan  kekuasaan  sepenuhnya  kepada  peminjam  untuk menghabiskan  objek  pinjaman  maka  sudah  seharusnya  peminjam  dijadikan  sebagai pemilik barang yang dipinjam dan memikul segala risiko yg timbul atas barang tersebut.
Kewajiban Pihak Yang meminjamkan dalam Pinjam meminjam adalah:
1. Tidak boleh meminta kembali objek perjanjian sebelum jatuh tempo;
2. Bertanggung  atas  kerugian  peminjam  karena  objek  pinjaman  (hanya merupakan barang bukan uang) mengandung cacat  tersembunyi yang telah  diketahuinya  tetapi  tidak  disampaikan  ke  peminjam  pada  saat perjanjian.
Kewajiban Peminjam dalam Pinjam meminjam adalah:
a. Mengembalikan  apa  yang  telah  dipinjam  dalam  jumlah  dan  keadaan yang  sama  pada  saat  jth  tempo.    Jika  perjanjian  tersebut  telah menentukan  jangka  waktu  pengembaliannya  maka  hakim  harus menyatakan  bahwa  putusannya  dapat  dijalankan  lebih  dahulu  meskipun ada banding atau kasasi.
b. Jika  peminjam  tidak  mampu  mengembalikan  barang  yang  sama  maka dapat dilakukan dengan uang sesuai harga barang tersebut.
c. Jika  dalam  perjanjian  tidak  menggunakan  jangka  waktu  maka pengembalian  pinjaman  dapat  dilakukan  dengan  bantuan  hakim  yang memberikan  kelonggaran  menurut  keadaan  peminjam;    Jadi  dalam putusan  hakim  tersebut  ditentukan  suatu  tanggal  tertentu  dimana peminjam  harus  mengembalikan  pinjamannya.  Apabila  diputuskan bahwa  peminjam  harus  membayar  bunga  moratoir  maka  dihitung  mulai sejak pembayaran harus dilakukan.
d. Jika  dijanjikan  bahwa  pengembalian  pinjaman  barang  atau  uang tergantung  dari  kemampuan  peminjam,  maka  kalau  pemberi  pinjaman menuntut  pengembalian  barang  pinjaman  itu,  Pengadilan  boleh menentukan  waktu  pengembalian  sesudah  mempertimbangkan  keadaan. Karena  penilaian  kemampuan  debitur  sangat  sulit  maka  hakim  harus waktu pengembalian pinjaman oleh debitur.
e. Jika tidak diperjanjikan tempat pengembalian maka harus diambil tempat dimana  perjanjian  telah  terjadi  dalam  menetapkan  harga  barang  yang harus dibayar oleh si peminjam.
ISSN 2580-0299,  e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Dalam  suatu  perjanjian  pinjam  meminjam  dapat  mensyaratkan  adanya pembayaran  bunga  akan  tetapi  dapat  pula  tidak  mensyaratkan  adanya  pembayaran bunga.    Apabila  tidak  mensyaratkan  pembayaran  bunga  kemudian  jika  terjadi perselisihan dalam perjanjian pinjam  meminjam tersebut  maka dapat  digunakan  bunga moratoir sebagai  penentu dalam pembayaran bunga yang harus dilakukan.   Sedangkan ada pula peminjam yang meskipun tidak memperjanjikan pembayaran bunga akan tetapi peminjam tersebut secara rela memberikan pembayaran bunga yang tidak diperjanjikan tesebut maka berdasarkan Pasal 1766 BW, peminjam ini tidak dapat:
- meminta  kembali  pembayaran  bunga  tersebut  kecuali  bunga  yang  dibayar tersebut  melebihi  dari  pada  bunga  menurut  undang-undang  (bunga moratoir), yi 6% pertahun.
- tidak dapat memperhitungkan dengan utang pokok.
Jika  pembayaran  bunga  diwajibkan  dalam  perjanjian  maka  peminjam  wajib melakukan  pembayaran  sampai  dengan  pinjamannya  berakhir  meskipun  jangka waktunya telah lewat.
Berdasarkan Pasal 1767 BW, bunga pinjaman ada 2 macam, yaitu: 1.  Bunga  yg  diatur/ditentukan  oleh  Undang-undang,  diatur  dalam  Pasal  1767 BW
Jika  pemberi  pinjaman  memperjanjikan  bunga  tanpa  menentukan  besarnya, maka penerima pinjaman wajib membayar bunga menurut undang-undang.
2. Bunga yg ditetapkan dlm perjanjian.
Besarnya  bunga  ini  boleh  melampaui  bunga  menurut  undang-unang  dalam segala hal yang tidak dilarang undnag-undang.  Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus secara tertulis.
Jika  ada  bukti  yang  menyatakan  pembayaran  uang  pinjaman  pokok  tanpa menyebutkan  sesuatu  tentang  pembayaran  bunga,  memberi  dugaan  bahwa  bunganya telah dilunasi dan peminjam dibebaskan dan kewajiban untuk membayarnya.
Sertifikat pinjaman yang kemudian dijadikan jaminan, untuk mendapat pinjaman uang (kredit), akan menimbulkan masalah apabila sipeminjam sertifikat tersebut dalam hal  ini  berstatus  sebagai  debitur  tidak  mampu  mengembalikan  uang  yang  dipinjam tersebut.  Jaminan  dalam  pemberian  kredit  berfungsi  untuk  memberikan  kepastian pengembalian uang kreditur jika debitur melakukan wanprestasi karena lalai atau tidak mampu  mengembalikan  pinjamannya.    Sertifikat  yang  dijadikan  jaminan  tersebut  oleh krediturnya akan dibebankan dengan hak tanggungan.  Adapun yang dimaksud dengan Hak  Tanggungan  menurut  Pasal  1  point  1  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996 adalah:
hak  jaminan  yang  di  bebankan  pada  hak  atas  tanah  sebagaimana  dimaksud dalam  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria,  berikut  atau  tidak  berikut  benda2  lain  yang  merupakan  satu  kesatuan  dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yg memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain.
Dengan  adanya  pembebanan  hak  tanggungan  atas  sertifikat  tersebut  maka  ini berarti  apabila  debitur  tidak  mampu  mengembalikan  pinjaman  kreditur  maka  kreditur berhak  melakukan  tindakan  penjualan  melalui  lelang  atas  sertifikat  tersebut.    Hal  ini dikarenakan sifat Hak tanggungan adalah sebagai berikut:
1. Hak  Tanggungan  selalu  mengikuti  objek  yang  dijaminkan  dalam  tangan siapapun objek tersebut berada atau droit de suite;
2. Perjanjian  Formal  dan  Pemberian  Hak  Tanggungan  harus  dilakukan  oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
3. Pembebanan  Hak  Tanggungan  atas  suatu  objek  harus  memenuhi  asas spesialitas dan asas publisitas.
4. Tidak dapat dibagi-bagi, kecuali jaminan untuk penyelenggara pembangunan Rumah Susun.
5. Setiap  peralihan  Hak  Tanggungan  ke  pihak  lain  wajib  didaftarkan  pada kantor pertanahan dan mulai berlaku terhadap pihak ketiga pada hari tanggal didaftarkannya peralihan tersebut di kantor pertanahan.
Selain  sifat  Hak  Tanggungan  tersbut  diatas  maka  eksekusi  atas  objek  Hak Tanggungan dapat dilakukan apabila debitor atau pemberi Hak Tanggungan cidera janji dengan cara:
a. pelaksanaan  titel  eksekutorial  sebagaimana  dimaksud  Pasal  14  ayat  (2) Undang-Undang Hak Tanggungan oleh Penerima Hak Tanggungan;
b. Penjualan objek jaminan atas kekuasaan sendiri atau Hak melakukan parate eksekusi oleh Pemegang Hak Tanggungan melalui pelelangan umum;
c. Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan objek Hak  Tanggungan  dapat  dilaksanakan  dibawah  tangan  jika  penjualan  objek Hak  Tanggugnan  itu  akan  memperoleh  harga  tertinggi  yang  bisa menguntungkan semua pihak.  Penjualan ini hanya dapat dilakukan apabila:
➢ telah  lewat  waktu  1  (satu)  bulan  sejak  adanya  pemberitahuan  tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggugnan kepada pihak yang berkepentingan dan
➢ diumumkan  sedikit-dikitnya  dalam  2  surat  kabar/media  massa  yang beredar di daerah serta
➢ tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.
Meskipun  diumumkan  dalam  surat  kabar  akan  tetapi  belum  tentu  dibaca  atau dilihat oleh pemilik sertifikat.   Hasil penjualan lelang digunakan terlebih dahulu untuk membayar  piutang  kreditur  secara  keseluruhan.    Apabila  hasil  penjualan  lelang  lebih besar  dari  piutang  kreditur  maka  sisanya  akan  dikembalikan  kepada  debitur. Selanjutnya  si  pembeli  lelang  akan  mengambil  tanah  yang  tercantum  dalam  sertifikat yang  dibelinya,  yang  mana  sertifikat  tersebut  adalah  sertifikat  yang  dipinjam  debitur. Tentu  pemilik  sertifikat  akan  kaget  dan  sangat  keberatan  dengan  kondisi  ini  karena pemilik  sertifikat  sama  sekali  tidak  berniat  menjual  tanahnya  yang  tercantum  dalam sertifikat demikian pula pemillik sertifikat tidak pernah menerima uang hasil penjualan tanahnya.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  maka  jelas  peminjaman  sertifikat  tanah termasuk  pinjam  pakai  bukan  pinjam  meminjam.    Akan  tetapi  karena  ketidak  tahuan pemilik  sertifikat  maka  terjadilah  pemindahan  hak  milik  atas  sertifikat  tanah  tersebut kepada  pihak  peminjam  ketika  pemilik  menanda  tangani  berkas  yang  diserahkan  oleh peminjam sertifikat. Akibatnya ketika peminjam sertifikat menjadikan jaminan sertifikat yang  dipinjam  maka  pihak  kreditur  mengganggap  bahwa  sertifikat  yang  dijadikan jaminan  tersebut  adalah  milik  sipeminjam  sertifikat  karena  dalam  sertifikat  tanah tersebut telah atas nama peminjam sertifikat.  Untuk membuktikan bahwa si peminjam telah  melakukan  wanprestasi  bukan  hal  yang  mudah  karena  perjanjian  dibuat  secara lisan  dan  adanya  berkas  yang  ditanda  tangani  oleh  pemilik  sertifikat  sehingga  bisa terjadi balik nama dari pemilik ke peminjam.
ISSN 2580-0299,  e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## KESIMPULAN
Peminjaman  sertifikat  tanah  sering  dilakukan  dalam  bentuk  perjanjian  lisan sehingga  jika  timbul  masalah  hukum,  tidak  mudah  dibuktikan  telah  terjadinya  pinjam pakai  apalagi  ketika  penyerahan  sertifikat,  peminjam  menyerahkan  sejumlah  uang kepada pemilik sebagai  ucapan terima kasih  dan adanya berkas-berkas pengalihan hak yang telah ditanda tangani oleh pemilik sertifikat. Oleh karena itu, sebaiknya perjanjian pinjam  pakai  dibuat  secara  tertulis  baik  dibawah  tangan  atau  dengan  akta  autentik sehingga memudahkan pembuktian adanya perbuatan hukum apabila terjadi perselisihan antara pemilik sertifikat tanahdengan peminjam dikemudian hari.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  tim  penulis  ucapkan  kepada  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian Kepada Mesyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin yang telah mendanai kegiatan ini sampai selesai.

## REFERENSI
Annas,  Y.,  Endrawijaya,  I.,  Harsono,  Y.,  &  Wicaksono,  A.  B.  (2022).  THE  EFFECT OF DISCIPLINEAND WORK MOTIVATION ON THE PERFORMANCE OF PT  GADING  PRIMA  PERKASA  EMPLOYEES.  International  Journal  of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR), 6(4), 1865-1870.
Harsono,  Y.,  &  Fajarianto,  O.  (2020).  The  Influence  of  Human  Resources  Quality  on Improving  the  Performance  of  Small  and  Medium  Enterprises  in  Thousand Islands,  North  Jakarta.  IJEBD  (International  Journal  of  Entrepreneurship  and Business Development), 3(4), 415-425.
Harsono, Y., & Maradona, A. (2021). The Effect of Compensation on the Performance of Operational Employees at Gema Suara Adhitama Company, Central Jakarta. Journal Socio Humanities Review, 1(1), 30-35.
Kadarudin,  Riset  Sederhana  di  Bidang  Ilmu  Hukum,  Ponorogo:  Uwais  Inspirasi Indonesia, 2020.
Siraj, N., Lestari, A. D., Harsono, Y., & Saputra, D. (2022). IMPLEMENTATION OF DEATH  CERTIFICATE  REPORTING  POLICY  IN  SUKAGUMIWANG DISTRICT,  INDRAMAYU  REGENCY.  Journal  Indonesia  Law  and  Policy Review, 3(2), 81-85.
Siregar,  N.  F.,  Fajarianto,  O.,  Nurlia,  T.,  &  Harsono,  Y.  (2022).  THE EFFECTIVENESS WAY

## FOR IMPROVING THE USING OF
VOCABULARIES  FOR  GENERAL  PUBLIC.  International  Journal  of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR), 6(4).
Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung PT Citra Aditya Bakti, cetakan ke X, 1995 Subekti  &  R.  Tjitrosudibio,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Jakarta  Pradnya Paramita, 1979
Undang-Undang  RI  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria