Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DENGAN WARGA ASING TERKAIT PEROLEHAN HAK TANAH
Netti Herawati¹*, Abnan Pancasilawati², Maisyarah Rahmi³
1,2,3 Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
1 herawatinettimuin70@gmail.com, 2 abnanpancasilawati@gmail.com,
3 maisyarah.rahmi@uinsi.ac.id
Naskah diterima: 20 April 2023; revisi: 30 Mei 2023; disetujui: 30 Juni 2023

## Abstract
This research discusses protecting children's rights in the context of sexual violence in boarding schools, using the perspective of Maqoshid Syariah presented by Yasser Auda and integrating it with positive law. The research aims to analyze the relevance of the concepts of Maqoshid Syariah  in  protecting  the  rights  of  children  who  are  victims  of  sexual  violence,  as  well  as comparing it to positive law. This research uses a phenomenological approach and literature analysis methods by referring to Yasser Auda's works on Maqoshid Syariah and positive legal studies on protecting children's rights and sexual violence in boarding schools. The research results show that; First, The background of the perpetrator, who is the Leader of the Islamic Boarding School, is only due to lust and conscious will by forcing the victim to marry ‘Sirri’ without the knowledge of other people; second, The form of legal protection given to victims of sexual violence is legally processed, providing health protection in the form of mental health through UPT Integrated Service Center for Empowerment of Women and Children (P2TP2A) Kutai Kartanegara , and offer legal assistance to victims to be accompanied, third, must include the role of religion, protect the victim's soul both physically and non-physically (mentally), provide  guarantees  for  a  good  education,  offspring  obtained  from  marriage  based  on  an agreement, protection in socio-economic terms, protection in the form of clearing the victim's good name.
Keywords: Protecting  Children's  Rights,  Sexual  Violence,  Islamic  Boarding  Schools, Maqoshid al-Syari'ah, Yaser Auda
* Alamat korespondensi:
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda E-mail: herawatinettimuin70@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Hak anak merupakan salah satu aspek penting dalam dunia hukum dan kemanusiaan. Anak-anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan aman dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan  dan  eksploitasi.  Namun,  realitas  yang  menyedihkan  adalah  bahwa  kekerasan  seksual terhadap  anak  masih  menjadi  masalah  serius  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  di  berbagai  negara, termasuk  di  Indonesia.  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  anak  merupakan  generasi  penerus  bangsa  yang berperan penting dalam  pembangunan nasional dan wajib mendapatkan perlindungan  dari  negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah dituangkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua, Pasal 28-B ayat (2).
Keterangan  di  atas  juga  dapat  ditelusuri  melalui  data  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia (KPAI) priode 2021 bahwa telah terjadi 18 kasus yang berhubungan dengan kekerasan seksual dalam lingkup  lembaga  pendidikan,  ada  sekitar  4  kasus  atau  rata-rata  22,22  %  berlangsung  di  satuan pendidikan  dalam  lingkup  Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Pendidikan  dan  Teknologi. Disamping itu ada 14 kasus atau sekitar 77,78 % berlangsung pada satuan pendidikan dalam lingkup Kementerian Agama. 1 Sedangkan menurut data dari Dinas KP3A, Korban Kekerasan Seksual terhadap Anak sebanyak 538 atau 53,2 % terjadi di Provinsi Kalimantan Timur. 2
Sementara  data  yang  dirilis  oleh  Komnas  Perempuan  mengangkat  suatu  pernyataan  bahwa lembaga pendidikan Islam seperti pesantren menempati urutan kedua terhadap kasus kekerasan seksual dalam lingkungan pendidikan. 3 Data menunjukkan bahwa beberapa lembaga pendidikan keagamaan khususnya pondok pesantren terhubung dengan beberapa tindakan seksual diantaranya; Pertama, kasus sexual abuse pada 26 santri di pondok pesantren Ogan Ilir Sumatera Selatan. Tindak kekerasan tersebut berakibat pada trauma fisik dan mental pribadi peserta didik. Kedua, kasus serupa yang terjadi di salah satu  pondok  pesantren  Kabupaten  Pinrang  oleh  pimpinan  pondok.  Pelaku  melancarkan  tindakan kekerasan seksual dengan menggerayangi tubuh korban. Ketiga, kekerasan seksual di pondok pesantren Mojokerto  oleh  pengasuh.  Tindakan  tersebut  menyebabkan  traumatik  mendalam  pada  psikologis santri. 4
Berdasarkan pada beberapa kasus Kekerasan Seksual yang telah terjadi pada satuan Pendidikan khususnya  Pesantren,  maka  Kementerian  Agama  Republik  Indonesia  segera  bertindak  dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022, tentang Pencegahan dan Penanganan Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. 5 PMA  tersebut  didukung  oleh  keputusan  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Islam  Nomor  4836 Tahun 2022 Tentang Panduan Pendidikan Pesantren Ramah Anak (PRA) adalah  Pesantren  yang  aman, bersih  dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak  anak,  dan  perlindungan  anak  dari  kekerasan  dan  diskriminasi,  mendukung  partisipasi  anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pesantren. 6
Berdasarkan data-data berupa realita dan fakta yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini  terlaksana  berdasarkan  asumsi  dasar  peneliti  diantaranya;  laju  pertumbuhan  tindak  kekerasan
1 Bz. Fitri Pebriaisyah,Wilodati, Siti Komariah,”Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren”, Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi , Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2527-8045, 2.
2 Buku  Data  Kekerasan  Seksual  Perempuan  dan  Anak  Provinsi  Kalimantan  Timur,Amplikasi  SIMFONI PPA,Dinas KP3A Provinsi Kalimantan Timur, 31 Desember  Tahun 2023. 4.
3 “Komnas Perempuan,” Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan,accessed March 13, 2023, https://komnasperempuan.go.id/pencarian/1?cari=pesantren.
4 Juan Maulana Alfredo, Xavier Nugraha, Dita Elvia Kusuma Putri, “Islamic Sex Education Program Transformasi Pendidikan Pesantren Guna Mencegah Terjadinya Kekerasan Seksual di Kalangan Santri”, Mizan Journal of Islamic Law, Vol,6, No.1, 2598-6252,6 Nopember 2022, 122.
5 Peraturan  Menteri  Agama  (PMA)  Republik  Indonesia  Nomor  73  Tahun  2022,  tentang  Pencegahan  dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama, diundangkan di Jakarta, 6 Oktober 2022. Bab IV, Penanganan, pasal 8, butir 1 dan 2.
6 Keputusan  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Islam,  Nomor  4836  Tahun  2022  Tentang  Panduan  Pendidikan Pesantren Ramah Anak, tertanggal 30 Agustus 2022, 3.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
seksual yang semakin meningkat pada setiap tahunnya, tindakan kekerasan yang selalu berhubungan dengan lembaga pendidikan Islam khususnya pesantren sehingga mendatangkan suatu asumsi bahwa apa yang ada dipesantren not to be taken granted (bukan jaminan). Pesantren dianggap dalam keadaan baik-baik saja, sebaliknya tindakan kejahatan dilancarkan oleh beberapa oknum yang  merusak nama baik pesantren ataupun Islam itu sendiri. Dengan demikian, penelitian ini bertumpu pada  Hukum Positif yaitu adanya undang-undang yang mengatur terhadap perlindungan anak dan PMA Kekerasan Seksual. Selanjutnya, penelitian akan dikompromikan dengan sudut pandang Maqashid Syariah melalui pemikir kontemporer ‘Jasser Auda’ terhadap pengembangan dan pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian tesis ini berjenis kualitatif dan bersifat deskriptif, yaitu konsep penelitian yang telah menjadi  prosedur  sangat  umum  untuk  melakukan  penelitian  diberbagai  disiplin  ilmu,  diantaranya termasuk  pendidikan,  psikologi,  dan  sosial. 7 Selain  itu,  jenis  penelitian  ini  juga  lebih  ditekankan terhadap tindakan untuk memahami lingkungan melalui simbol, ritual, struktur sosial, peran sosial dan sebagainya. 8 Oleh  sebab  itu,  penelitian  kualitatif  merupakan  metode  yang  tepat  untuk  mendapatkan deskripsi yang cermat dan terperinci terhadap perlindungan hak anak terhadap kekerasan seksual di pondok pesantren. 9
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  fenomenologi  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  esensi dari  sebuah  fenomena  yang  mencakup  emosi,  pikiran  dan  tindakan  manusia  sebagaimana  adanya. Fenomenologi  tidak  butuh  pengandaian  karena  tujuannya  yaitu  untuk  menyelidiki  sebagaimana terjadi. 10 Selain  itu,  tujuan  dasar  studi  fenomenologi  adalah  untuk  mengungkapkan  esensi  (hakikat) secara universal. 11
Adapun  metode  pengumpulan  data  dengan  teknik  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi. Sementara  teknik  pengolahan  dan  analisis  data  dengan  tahapan; Editing atau  pemeriksaan  data, Classifying (klasifikasi) atau proses pengelompokkan semua data, Verifying (Verifikasi) yaitu proses memeriksa data dan Concluding (kesimpulan). Sementara teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis data kualitatif dengan penggunaan metode analisis Miles dan Huberman dalam tiga aktivitas, yaitu kondensasi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. 12 Selain itu, penelitian ini menggunakan uji analisis data berdasarkan teori Norman K. Denzin’s yaitu Teknik Triangulasi. Triangulasi atau teknik pemeriksaan keabsahan data memanfaatkan sesuatu yang berada di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data yang diteliti. 13 Norman K. Denzin’s  dalam  Mattew  B.  Miles  mengemukakan  bahwa  terdiri  dari  triangulasi  sumber  data  ( data source ) dan triangulasi metode ( method ). 14
7 Hossein Nassaji, “Qualitative and Descriptive Research: Data Type Versus Data Analysis,” Language Teaching Research 19 (February 26,2015),h.129, https://doi.org/10.1177/1362168815572747.
8 Howard Lune and Bruce L. Berg, Qualitative Research Methods for the Social Sciences , Ninth edition, global edition (Harlow, England Munich: Pearson, 2017), h. 15.
9 Alison  Mackey, Second  Language  Research:  Methodology  and  Design (Mahwah,  NJ :  Lawrence  Erlbaum, 2005), h. 162.
10 Basri Bado, Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah (Tahta Media Group, n.d.), h. 179.
11 John  W.  Creswell  and  John  W.  Creswell, Qualitative  Inquiry  and  Research  Design:  Choosing  among  Five Approaches , 3rd ed (Los Angeles: SAGE Publications, 2013), h. 99.
12 Matthew B. Miles, A. M. Huberman, and Johnny Saldaña, Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook , Third edition (Thousand Oaks, Califorinia: SAGE Publications, Inc, 2014), h. 8.
13 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 330.
14 Matthew B. Miles, A. M. Huberman, and Johnny Saldaña, h. 262.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berangkat dari latar belakang atas kekerasan seksual yang dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren DF Kutai Kartanegara, peneliti melakukan kajian atas bentuk perlindungan hak anak akibat kekerasan seksual dan tinjauan maqashid syariah Jasser Auda tentang perlindungan hak anak akibat kekerasan seksual di Pondok Pesantren DF Kutai Kartanegara, diantaranya;

## Kiai, Antara Panutan Dan Tindak Kekerasan Seksual
Dalam lingkup Pendidikan pondok pesantren, kiai berperan sebagai pemimpin yang memiliki fungsi ganda yaitu fungsi manajerial dan pusat teladan bagi setiap individu yang berhubungan dengan pesantren.  Kiai  adalah  sebutan  dan  gelar  bagi  seseorang  yang  memiliki  keilmuan  dan  penguasaan terhadap beragam ilmu agama. Dengan kemampuan dan penguasaan terhadap beragam ilmu, kemudian orang-orang disekitarnya menjadikan kiai sebagai figure atau teladan yang selanjutnya menjadi tempat pijakan dalam hal hukum.
Pada  dasarnya  Ada  berbagai  faktor  yang  dapat  menjadi  penyebab  atau  kontributor  terhadap tindakan  kekerasan  seksual  oleh  siapa  pun,  termasuk  seorang  kiai.  Beberapa  faktor  yang  mungkin memengaruhi perilaku tersebut adalah sebagai berikut; Penyalahgunaan kekuasaan, Penyalahgunaan kekuasaan dalam kekerasan seksual terjadi ketika seseorang yang memiliki posisi kekuasaan, seperti atasan, guru, pelatih, anggota keluarga, atau tokoh agama, memanfaatkan posisinya untuk memaksa, memperdaya, atau memanipulasi seseorang secara seksual.
Berdasarkan konsep teoretis, temuan di atas mendatangkan stigma baru terhadap  definisi kiai yaitu kiai akan mudah dinilai oleh siapapun di sekitarnya dan berdekatan terhadap stigma negatif yang selalu berkembang di masyarakat. Dengan demikian seorang kiai seharusnya dapat membangun control diri sehingga dapat menghindari hal-hal yang merugikan sekitarnya. Dalam hal ini, tindakan kekerasan seksual  tersebut  dapat  mengakibatkan  stigma  negatif  masyarakat.  Dampak  yang  dapat  disebabkan akibat kejadian tersebut diantaranya; wali santri merasa takut untuk menyekolahkan anaknya di pondok pesantren, kiai akan dianggap sebagai label atau sepadan terhadap gelar pada umumnya dan pesantren secara umum akan dianggap sebagai sarang dari tindak kejahatan atau kriminalitas.

## Mempertahankan Hak Anak: Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual di Pesantren DF Kutai Kartanegara
Tanggung jawab Sebagai negara, hukum negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945). Epidemi baru, yaitu penyerangan seksual terhadap anak, muncul sebagai akibat dari pesatnya globalisasi dan dampak buruk dari  inovasi  teknologi  informasi  dan  komunikasi.  Di  sisi  lain,  kekerasan  seksual  terhadap  anak merupakan  kejahatan  serius  yang  meningkat  secara  signifikan  selama  beberapa  dekade  terakhir.  Ini menimbulkan  risiko  bagi  kehidupan  anak-anak  dan  dalam  beberapa  kasus,  bahkan  membahayakan nyawa  mereka;  itu  menghambat  pertumbuhan  pribadi  anak-anak;  dan  mengganggu  rasa  nyaman, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban umum anak. 15
Masyarakat  di  Indonesia  mengkhawatirkan  masalah  signifikan  yang  ditimbulkan  oleh kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, yang merupakan tragedi sosial yang menghadirkan tantangan  serius.  Korban  mungkin  tidak  menyadari  bahwa  mereka  terlibat  dalam  bentuk  perilaku berbahaya ini. Incest , pemerkosaan, kecabulan, dan bentuk-bentuk lain dari perilaku pelecehan seksual terhadap hewan semuanya dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan seksual terhadap anak-anak. Bisa
15 Lewoleba & Fahrozi, "Faktor-Faktor Studi Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak". dalam Jurnal Esensi Hukum, Vol. 2 No. 1, 2020, 28.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
jadi dunia anak-anak yang seharusnya penuh dengan senyuman dan keceriaan, menjadi gambaran kabur dan potret ketakutan akibat maraknya berbagai macam kekerasan seksual terhadap anak. Sebab, saat ini anak-anak menjadi topik kekerasan. tentang kekerasan seksual. 16
Idealnya,  perlindungan  hukum  bagi  anak  korban  berbagai  bentuk  kekerasan  seksual  harus tercapai secara optimal. Menurut UUD yang disahkan pada tahun 1945, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan  dari  diskriminasi  dan  kekerasan.  Namun  kenyataannya  adalah  bahwa  itu  masih merupakan penyimpangan yang signifikan dari apa yang diantisipasi. Tentang korban kekerasan seksual yang diyakini menimbulkan tekanan fisik, psikis, dan finansial, ternyata persoalan ini belum menjadi prioritas khusus negara untuk menanganinya.
Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling merusak dan dapat berdampak jangka panjang terhadap kesehatan fisik, mental dan psikologis mereka. Korban dipengaruhi  oleh  berbagai  bentuk  kegiatan  kriminal.  Secara  umum  efek  adalah  segala  sesuatu  yang dihasilkan  dari  adanya  “sesuatu”.  Waralah  Rd  Cristo  dalam  Thohawi, 17 mendefinisikan  pengaruh sebagai hasil dari sesuatu yang dilakukan baik secara positif maupun negatif, atau sebagai pengaruh kuat  yang  memiliki  konsekuensi  negatif  atau  positif.  Akibat  dari  kejahatan-kejahatan  tersebut, keamanan dan stabilitas masyarakat terancam, dan kerugian material dan immaterial yang ditimbulkan, keduanya  secara  fundamental  merugikan  masyarakat  dan  negara.  Perlindungan  hukum  bagi  korban kekerasan seksual anak meliputi sejumlah bidang yang berbeda, termasuk pengakuan dan perlindungan hak-hak  mereka,  perawatan  psikologis  dan  medis,  serta  penyembuhan  dan  rehabilitasi.  Menurut Thohawi,  ada  beberapa  perlindungan  hukum  yang  tersedia  bagi  korban  kekerasan  seksual  yang diberikan kepada anak: 18
Berbeda halnya dengan kasus perlindungan hukum terhadap hak anak akibat kekerasan seksual yang ada di Pondok Pesantren DF Kutai Kartanegara, dalam kasus tersebut perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual hanya pada penangan kasus, perlindungan kesehatan, dan bantuan  hukum.  Tentunya  hal  tersebut  masih  belum  dapat  memberikan  perlindungan  kepada  pihak korban.  Mengingat  perlindungan  hukum  atas  korban  kekrasan  seksual,  dapat  dipahami  bahwa perlindungan hukum yang di berikan masih kategori lemah dan belum sejalan dengan aturan perundang- undangan dan nilai-nilai kemanusian. Sedangkan korban yang notabene nya merupakan masih di bawah umur,  tentunya  pemulihan  atau  rehabilitasi  mental  sangat  diperlukan  untuk  menjaga  tumbuh kembangnya anak korban kekerasan seksual.

## Mengatasi Kekerasan Seksual di Pesantren: Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda Perlindungan dan pemeliharaan religiusitas dan peran agama (ḥifẓ al-dīn)
Keterlibatan agama dalam memecahkan masalah manusia adalah sesuatu yang harus dilakukan. Selain itu, perlindungan terhadap hak beragama dan menjalankan keyakinannya harus terus diupayakan. Dalam  konteks  agama  dalam  perlindungan  hukum  atas  korban  kekerasan  seksual,  “Unit  Pelaksana Teknis  Daerah  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (UPTD  PPA)  bekerjasama  dengan  Kementerian Agama  dalam  memberikan  akses  untuk  menjalankan  ibadahnya  secara  tenang  dan  damai”. 19 Pendampingan melalui Kementerian Agama juga dilakukan sebagai upaya pencegahan dan pemantauan potensi  kekerasan  seksual.  Selain  peran  pemerintah,  perlindungan  hukum  yang  terdapat  dalam  UU
16 Sari, KIP, Farida, LN, Prameswari, VE, Khayati, N., Asmaret, D., Pramana, C., ... & Alfianto, AG, Kekerasan Seksual . Media Sains Indonesia. 2022.
17 Agus Thohawi, "Legal Protection in Recovering Children from Victims of Sexual Violence", dalam Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol. 2, No. 03, 2023, 208.
18 Agus Thohawi, "Legal Protection in..., 209.
19 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 73.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
TPKS juga mengamanatkan keluarga untuk melakukan upaya preventif dengan penguatan pendidikan dalam keluarga, termasuk dalam aspek keagamaan.

## Perlindungan dan pemeliharaan jiwa (ḥifẓ al-nafs)
Pemeliharaan  dan  pemeliharaan  jiwa  tidak  hanya  dipahami  dengan  menjaga  keberadaan manusia dalam dimensi fisik, seperti pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan dan minum. Selain itu, ada larangan membunuh manusia. 20 Jiwa manusia tidak hanya terdiri dari unsur jasmani-jasmani, tetapi juga unsur-unsur kejiwaan. Oleh karena itu, jenis kekerasan yang terkandung dalam UU TPKS tidak hanya  meliputi  kekerasan  fisik,  tetapi  juga  kekerasan  non  fisik. 21 Tidak  hanya  kekerasan  fisik  yang berdampak pada korban, kekerasan psikis juga memiliki dampak yang cukup serius. UU TPKS telah memberikan  perangkat  untuk  menyelesaikan  masalah  kekerasan  dengan  memberikan  rehabilitasi mental dan sosial. 22
Perlindungan Dan Pemeliharaan Pikiran (ḥifẓ al-'aql)
Dalam  perspektif  kontemporer,  menjaga  dan  memelihara  akal  dengan  menjaga  hak  atas pendidikan dan akses untuk memperkaya pengetahuan dan menyebarkan pemikiran ilmiah. 23 Upaya untuk  mendapatkan  perlindungan  dan  mempertahankan  pendidikan  bagi  korban  menjadi  perhatian serius. 24 Sebab, pendidikan merupakan hak korban yang harus dipertahankan oleh pemerintah melalui kementerian  terkait. 25 Bahkan  wajib  menyediakan  fasilitas  pendidikan. 26 Sarana  pendidikan  yang dimaksud antara lain; bantuan pendidikan dan beasiswa, pendampingan dan advokasi korban kekerasan, di dalam UU TPKS juga menyebutkan untuk melakukan upaya pencegahan kekerasan seksual melalui upaya pendidikan di satuan pendidikan masing-masing. 27

## Perlindungan dan pemeliharaan keturunan (ḥifẓ al-nasl)
Dalam konsep maqoshid kontemporer Auda, menjaga keturunan adalah dengan menciptakan lembaga  keluarga  yang  baik. 28 Pernikahan  harus  didasarkan  pada  kesepakatan  dan  saling  menerima antara kedua belah pihak, bukan dengan kawin paksa. Kawin paksa tentu saja ada pihak yang tidak menerima  pernikahan  tersebut.  Akibatnya,  keluarga  yang  terbentuk  tidak  berjalan  atas  dasar  cinta. Kawin  paksa  dalam  UU  TPKS  juga  merupakan  salah  satu  bentuk  kekerasan  seksual.  Pemaksaan tersebut juga dapat berupa kekerasan, penipuan, relasi kuasa, ancaman, bahkan dapat menggunakan kondisi  seseorang  yang  tidak  mampu  memberikan  persetujuan. 29 Selanjutnya  yang  termasuk  dalam pemaksaan adalah kawin anak, kawin paksa dalam nama praktek budaya, kawin paksa korban dengan pelaku perkosaan. 30
20 Ahmad Fathan Aniq, “Maqāsid al-Syarīah wa Makānatuhā fī Istinbāṭ al-Aḥkām al-Syāriyyah”. Dalam Jurnal AlQanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 12, No. 1, 2009, 9.
21 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4.
22 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 70.
23 Jasser Auda, Maqāṣid Al-Sharī‘ah A Beginner’s Guide , (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 24.
24 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 69.
25 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 73.
26 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 71 ayat 2.
27 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 79.
28 Jasser Auda, Maqāṣid Al-Sharī‘ah A Beginner’s Guide..., 23-24.
29 Ahmad  Badrut  Tamam, Rancangan  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  (RUU  PKS)  dalam Perspektif Maslahah Mursalah , dalam Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars , Vol. 3 No. 1, 2019, 854.
30 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 10 ayat 2.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## Perlindungan dan pemeliharaan properti (ḥifẓ al-māl)
Dalam  perspektif  Auda,  hifz  al-māl  kontemporer  berupaya  mewujudkan  kepedulian  sosial- ekonomi masyarakat dan memajukan kesejahteraan manusia. Dalam konteks kekerasan seksual, korban yang mengalami kekerasan seksual tidak hanya memberikan pendampingan fisik dan psikis, tetapi juga mendapatkan  pemberdayaan  ekonomi.  Pasal  70  secara  khusus  menyebutkan  bahwa  salah  satu  hak korban  adalah  pemberdayaan  ekonomi. 31 Namun  apabila  korban  masih  pada  usia  di  bawah  umur, hendaknya pemberdayaan ekonomi ini diwalikan guna membantu keberlangsungan hidup korban pada saat dewasa nanti.

## Perlindungan dan pemeliharaan kehormatan (ḥifẓ al-’irḍ)
Isu kekerasan seksual sebenarnya merupakan tindakan yang melanggar prinsip kemanusiaan. Dijelaskan secara jelas dalam Pasal 2 UU TPKS bahwa “pengaturan tindak pidana kekerasan seksual didasarkan  pada  prinsip  penghormatan  terhadap  harkat  dan  martabat  manusia”. 32 Penghormatan terhadap prinsip kemanusiaan harus dilindungi melalui upaya pemberian perlindungan mulai dari tahap pencegahan  hingga  bantuan  fisik,  psikis,  dan  ekonomi.  Selain  itu,  korban  juga  mendapatkan  hak pemulihan yang menjadi tanggung jawab negara. Pemulihan nama baik, misalnya, dijelaskan dalam pasal 68 huruf e yang menyebutkan bahwa “korban berhak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual yang menggunakan media elektronik.” 33 Hal ini bahkan dapat dilakukan penghapusan dalam bentuk berita yang pernah dialami oleh korban. Pasalnya apabila berita yang ada dalam media masih ada, akan mengingatkan kembali korban pada trauma dan mengganggu kesehatan mental korban.
Demikian  yang  dapat  dilakukan  dalam  tinjauan  maqāṣid  Syariah  Jasser  Auda  tentang perlindungan  hak  anak  akibat  kekerasan  seksual  di  Pondok  Pesantren  DF  Kutai  Kartanegara.  Dari keenam  prinsip  yang  dikemukakan  oleh  Jasser  Auda  tersebut  dapat  diterapkan  dalam  menangani kekerasan  seksual  di  Indonesia.  Dengan  demikian,  terdapat  relasi  antara  perundang-undangan berlandaskan maqoshid Syariah Jasser Auda sehingga dapat mengurangi dan turut serta meberikan hak- hak atas korban kekerasan seksual di Indonesia.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan keterangan di atas penelitian ini menyimpulkan; pertama, Latar belakang pelaku yang merupakan Pimpinan Pondok Pesantren hanyalah dikarenakan oleh syahwat dan kemauan secara sadar oleh pelaku dengan memaksa pihak korban untuk menikah sirri tanpa sepengetahuan orang lain, kedua, Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual diantaranya; menangkap pelaku dan memproses secara hukum, perlindungan kesehatan dan menyediakan bantuan hukum untuk pendampingan  oleh  kemenag  Kukar, ketiga, pandangan  maqahid  Syariah  Jasser  Auda  dalam  kasus tersebut  berupa; pertama, harus  mengikut  sertakan  peran  agama,  dalam  hal  ini  seperti  terlibatnya Kemenag  Kutai  Kartanegara, Kedua memiliki  arah  untuk  melindungi  jiwa  korban  baik  dari  fisik maupun  non  fisik  (mental), Ketiga melindungi  pikiran  korban  dengan  menyediakan  jaminan pendidikan, Keempat, keturunan yang didapatkan dari pernikahan pada kesepakatan kedua belah pihak bukan berlandaskan paksaan, Kelima perlindungan dalam sosial ekonomi, yaitu berupa menyediakan pemberdayaan ekonomi sebagai bentuk jaminan atas kesejahteraan korban dan Keenam, perlidungan dan pemeliharaan korban dalam bentuk pemebrsihan nama baik.
31 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 70.
32 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 2.
33 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 68 huruf e.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## REFERENSI
Alison  Mackey, Second  Language  Research:  Methodology  and  Design (Mahwah,  NJ :  Lawrence Erlbaum, 2005).
Agus Thohawi, "Legal Protection in Recovering Children from Victims of Sexual Violence", dalam Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol. 2, No. 03, 2023.
Ahmad  Badrut  Tamam, Rancangan  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  (RUU  PKS) dalam  Perspektif  Maslahah  Mursalah ,  dalam Proceedings  of  Annual  Conference  for  Muslim Scholars , Vol. 3 No. 1, 2019.
Ahmad Fathan Aniq, “Maqāsid al-Syarīah wa Makānatuhā fī Istinbāṭ al-Aḥkām al-Syāriyyah”. Dalam Jurnal AlQanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 12, No. 1, 2009.
Basri  Bado, Model  Pendekatan  Kualitatif:  Telaah  Dalam  Metode  Penelitian  Ilmiah (Tahta  Media Group, n.d.).
Buku Data Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Timur,Amplikasi SIMFONI PPA,Dinas KP3A Provinsi Kalimantan Timur, 31 Desember  Tahun 2023.
Bz. Fitri Pebriaisyah,Wilodati, Siti Komariah,”Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi  Kuasa  Kyai  Terhadap  Santri  Perempuan  di  Pesantren”, Sosietas  Jurnal  Pendidikan Sosiologi , Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2527-8045.
Hossein Nassaji, “Qualitative and Descriptive Research: Data Type Versus Data Analysis,” Language Teaching Research 19 (February 26,2015).
Howard Lune and Bruce L. Berg, Qualitative Research Methods for the Social Sciences , Ninth edition, global edition (Harlow, England Munich: Pearson, 2017.
John W. Creswell and John W. Creswell, Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches , 3rd ed (Los Angeles: SAGE Publications, 2013).
Jasser Auda, Maqāṣid Al-Sharī‘ah A Beginner’s Guide , (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).
Juan Maulana Alfredo, Xavier Nugraha, Dita Elvia Kusuma Putri, “Islamic Sex Education Program Transformasi Pendidikan Pesantren Guna Mencegah Terjadinya Kekerasan Seksual di Kalangan Santri”, Mizan Journal of Islamic Law, Vol,6, No.1, 2598-6252,6 Nopember 2022.
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 4836 Tahun 2022 Tentang Panduan Pendidikan Pesantren Ramah Anak, tertanggal 30 Agustus 2022.
“Komnas  Perempuan,”  Komnas  Perempuan  |  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  Terhadap
Perempuan,accessed March 13, 2023,
https://komnasperempuan.go.id/pencarian/1?cari=pesantren.
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 330.
Lewoleba & Fahrozi, "Faktor-Faktor Studi Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak". dalam Jurnal Esensi Hukum, Vol. 2 No. 1, 2020.
Matthew  B.  Miles,  A.  M.  Huberman,  and  Johnny  Saldaña, Qualitative  Data  Analysis:  A  Methods Sourcebook , Third edition (Thousand Oaks, Califorinia: SAGE Publications, Inc, 2014).
Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022, tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama, diundangkan di Jakarta, 6 Oktober 2022. Bab IV, Penanganan, pasal 8, butir 1 dan 2.
Sari, KIP, Farida, LN, Prameswari, VE, Khayati, N., Asmaret, D., Pramana, C., ... & Alfianto, AG, Kekerasan Seksual . Media Sains Indonesia. 2022.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 2, 4, 10 ayat 2, 68 huruf e, 69, 70, 71 ayat 2, 73, 79.