## KESELARASAN PENGGUNAAN LAHAN DENGAN POLA RUANG DAN ARAHAN PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Conformity of Land Use with Spatial Pattern and Direction of Green Open Space Development in South Bengkulu Regency
Santun R.P. Sitorus 1) *, Engge Mustamei 2) dan Setyardi P. Mulya 1)
1) Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, IPB University, Jl. Meranti Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680
2) Program Studi Manajemen Sumberdaya Lahan, Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian IPB University, Jl. Meranti Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680

## ABSTRACT
Bengkulu Selatan Regency is a region that continues to grow, as evidenced by the submission of Manna to become a city.  Land  use  must  always  be  evaluated  by  referring  to  the  regional  spatial  plan  (RTRW). In  accordance  with  the  Spatial Planning Law No. 26 of 2007, one must be at least green open space (RTH) (30%) consisting of public green space (20%) and private green space (10%). This study aims to identify existing land use (2018), to evaluate land use confirmity with the spatial plan , to  know  the  type  and  extent  of  GOS  spreading  (Kota  Manna),  to  prepare  the  direction  of  GOS  development  plan. The method used is the analysis of geographic information systems, logical alignment matrices, and descriptive. The results showed that the three largest existing land uses were 55,861.0 ha of forest (47.91%), 43,186.7 ha of plantation (37.04), and 7,257.8 ha of rice fields (6.23%). The area of land use that is in conformed with the spatial pattern of RTRW is 84,823.7 ha (73%), transition is  27,115.0  ha  (23%),  and is  not  conformed  at  4,648.0  ha  (4%).  Appropriate  land  use  is  recommended  to  continue  and  not conformed land use is advisable to be stopped for further development. The existing public GOS is still less (-23.2 ha) based on the size of the area, but it has exceeded the needs based on the population (2,515.3 ha). The development of public green space can be done on the first priority land with an area of 38.6 ha because it is sufficient for the needs of public GOS based on an area, directives for control of spatial use are carried out with four instruments, namely zoning regulations must be immediately made to establish space allocation zones, licensing must be more tightened in accordance with the direction of space allocation, carry out control of providing incentives and disincentives, by making operational guidelines in its implementation, and applying sanctions to every violator to cause a deterrent effect.

## Keywords: Conformity, land use, private GOS, public GOS, RTRW

## ABSTRAK
Kabupaten  Bengkulu  Selatan  merupakan  wilayah  yang  terus  berkembang,  terbukti  dengan  sedang  dilakukannya pengajuan  Manna  sebagai  ibukota  Kabupaten  menjadi  sebuah  kota.  Pemanfaatan  lahan  harus  selalu  dievaluasi  dengan berpedoman  pada  rencana  tata ruang  wilayah  (RTRW).  Sesuai  UU  Penataan  Ruang  No  26  Tahun  2007,  salah  satunya  harus memenuhi kebutuhan minimal ruang terbuka hijau (RTH) (30%) yang terdiri dari RTH publik (20%) dan RTH privat (10%). Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi penggunaan lahan eksisting Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2018, mengevaluasi keselarasan penggunaan lahan dengan rencana pola ruang RTRW, mengetahui jenis dan luas penyebaran RTH di Kota Manna tahun  2018,  dan  menyusun  arahan  rencana  pengembangan  RTH.  Metode  yang  digunakan  adalah  analisis  sistem  informasi geografi, matriks logis keselarasan dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan ada 3 penggunaan lahan eksisting terluas adalah hutan seluas 55,861.0 ha (47.91%), perkebunan 43,186.7 ha (37.04),  dan  sawah 7,257.8 ha (6.23%).  Luas penggunaan  lahan yang selaras dengan pola ruang RTRW adalah sebesar 84,823.7 ha (73%), transisi sebesar 27,115.0 ha (23%), dan tidak selaras sebesar  4.648.0  ha  (4%).  Penggunaan  lahan  yang  selaras  disarankan  untuk  dilanjutkan  dan  yang  tidak  selaras  disarankan pengembangan lebih  lanjut untuk dihentikan. Luas RTH publik eksisting Kota Manna masih kurang 23.2 ha berdasarkan luas wilayah, tetapi sudah  melebihi  kebutuhan berdasarkan  jumlah penduduk  2,515.3 ha. Pengembangan ruang hijau publik dapat dilakukan  pada  lahan  prioritas  pertama  dengan  luas  38,6  ha  karena  cukup  untuk  kebutuhan  RTH  publik,  arahan  untuk pengendalian  penggunaan  ruang  dilakukan  dengan  empat  instrumen,  yaitu  peraturan  zonasi  harus  segera  dibuat  untuk menetapkan  zona  alokasi  ruang,  perizinan  harus  lebih  diperketat  sesuai  dengan  arah  alokasi  ruang,  melaksanakan  kontrol pemberian  insentif  dan  disinsentif  dengan  membuat  pedoman  operasional  dalam  implementasinya,  dan  menerapkan  sanksi kepada setiap pelanggar untuk menyebabkan efek jera.
Kata kunci: Keselarasan, penggunaan lahan, RTH privat, RTH publik, RTRW
DOI: http://dx.doi.org/10.29244/jitl.21.1.21-29

## PENDAHULUAN
Kabupaten Bengkulu Selatan  merupakan wilayah yang  terus  berkembang.  Tahun  2016,  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  meningkat  sebesar  23.61%  dibandingkan tahun  2015,  dan  pada  tahun  2015  meningkat  19.76% dibandingkan  tahun  2014  (BPS,  2017).  Hal  tersebut merangsang  pertumbuhan  penduduk  dan  pusat-pusat pertumbuhan  baru  dengan  cepat,  sehingga  mendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan, kepemilikan lahan, serta munculnya usaha-usaha baru di bidang perekonomian. Pusat  pertumbuhan  baru  pada  wilayah  yang  berkembang berkorelasi kuat dengan semakin banyaknya jumlah sarana pelayanan  dan  jumlah  jenis  sarana  di  suatu  wilayah (Rustiadi et al ., 2011).
Pengembangan  wilayah  Kabupaten  Bengkulu Selatan  dengan  Kota  Manna  sebagai  ibukota  perlu berwawasan  lingkungan (green  city) sesuai  dengan Undang-undang (UU) Penataan Ruang No 26 Tahun 2007. Ruang  terbuka  hijau  (RTH)  merupakan  salah  satu  atribut kota  berwawasan  lingkungan.  Kecukupan  RTH  untuk kawasan  perkotaan  dapat  dihitung  berdasarkan  luas wilayah,  jumlah  penduduk,  serta  kebutuhan  untuk  fungsi tertentu seperti kenyamanan, kecukupan air atau kecukupan oksigen.  Berdasarkan  kepemilikannya,  RTH  terdiri  dari RTH  publik  dan  RTH  privat.  Proporsi  dari  RTH  tersebut adalah  minimal  sebesar 30% dari  luas wilayah  terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Penyediaan RTH di Kawasan  Perkotaan  mengacu  pada  standar  minimal kebutuhan RTH per penduduk seluas 20 m 2 (Kementerian PU 2008),  sedangkan  menurut rekomendasi World Health Organisation (WHO) adalah 9.5 m 2 /penduduk (Senanayake et al., 2013).
Di  berbagai  wilayah  perkotaan,  luas  RTH cenderung  mengalami  penurunan  dan  perubahan  lahan RTH  tersebut  dipengaruhi  oleh  alih  fungsi  lahan  RTH (Sitorus et  al .,  2013).  Faktor  yang  mempengaruhi perubahan  lahan  RTH  di  berbagai  kota  cukup  beragam. Hasil  penelitian  Sitorus et  al .  (2012)  di  Jakarta  Timur menunjukkan  faktor yang  mempengaruhi perubahan  lahan RTH adalah alokasi RTH dalam RTRW, fasilitas kesehatan, jumlah  pendatang,  kepadatan  penduduk  dan  fasilitas pendidikan.  Sementara  itu  di  Bekasi  menyebutkan  faktor yang mempengaruhi perubahan lahan RTH adalah jarak ke pusat  kota,  luas  RTH  awal,  perubahan  lahan  terbangun, jarak  terhadap  fasilitas  sosial,  jarak  terhadap  fasilitas pendidikan dan perubahan terhadap fasilitas ekonomi. Hasil penelitian Suwarli et al . (2012) juga di Bekasi, faktor utama yang  mempengaruhi  perubahan  lahan  RTH  adalah  jumlah penduduk. Selain itu, variabel lain yang berpengaruh adalah jumlah sarana pendidikan, jumlah pasar, jumlah supermarket,  jumlah  pemukiman,  jumlah  industri,  jumlah restoran dan  jumlah  hotel. Menurut  Putri  dan  Zain (2010) menunjukkan  bahwa  faktor  aksesibilitas  merupakan  hal krusial yang mendorong perubahan RTH dan perkembangan Kota Bandung.
Berbagai cara dapat dilakukan untuk  menghitung kebutuhan  luas  RTH  yaitu  berdasarkan  luas  wilayah, jumlah penduduk, indeks kenyamanan, kebutuhan oksigen. Berdasarkan  prediksi  jumlah  penduduk  tahun  2035 kebutuhan  RTH  adalah  seluas  1,197.1  ha.  Selain  itu, kebutuhan  RTH  juga  dapat  dihitung  berdasarkan  indeks kenyamanan.  Kebutuhan  RTH  juga  bisa  diperhitungkan
berdasarkan  kebutuhan  oksigen.  Hasil  penelitian  Putra (2012)  di  Kota  Manado  menunjukkan  bahwa  kebutuhan oksigen  sebesar  445.603  kg/hari  sehingga  RTH  yang dibutuhkan adalah seluas 892 ha.
Untuk  mengetahui  kelayakan  suatu  wilayah mendapat  prioritas  untuk  penyediaan  RTH  dapat dilakukan dengan pendekatan jumlah penduduk (Senanayake et  al. 2013).  Wilayah  dengan  kepadatan tinggi dan  memiliki  nilai  luas  minimum  RTH per kapita rendah  termasuk  dalam  wilayah  yang  perlu  penyediaan RTH.  Rijal  (2008)  dalam  penelitiannya  melakukan analisis kebutuhan RTH berdasarkan pendekatan ekologis dan  jumlah  penduduk,  dimana  kebutuhan  berdasarkan jumlah  penduduk  jauh  lebih  tinggi  dibandingkan pendekatan ekologis.
Perencanaan tata ruang kabupaten/kota
dipersiapkan untuk mengantisipasi perkembangan kabupaten/kotayang  pesat.  Perkembangan  pemanfaatan ruang Kabupaten Bengkulu Selatan menuntut ketelitian dan kearifan  dalam  pengaturan  pemanfaatan  ruang  dan pengendaliannya.  Manna  sebagai  ibukota  Kabupaten Bengkulu  Selatan  saat  ini  belum  mengakomodasikan pembangunan berbasis pada atribut kota hijau. RTH sebagai salah  satu  atribut  penting  untuk  tercapainya  kota  hijau masih belum menjadi prioritas dalam arahan pembangunan (Sitorus et  al .,  2013).  Luas  RTH  publik  di  Kota  Manna merupakan  persoalan  yang  perlu  diakomodasi  oleh pemerintah kabupaten, sehingga sesuai dengan ketersediaan dan kecukupan RTH. Saat ini Kota Manna belum memiliki informasi  dan  data  RTH  yang  lengkap  baik  dan  akurat, terutama data sebaran RTH secara spasial.
Adapun  tujuan  penelitian ini  adalah:  (i) Mengidentifikasi  penggunaan  lahan  eksisting  Kabupaten Bengkulu  Selatan  tahun  2018,  (ii)  Mengevaluasi keselarasan  penggunaan  lahan  eksisting  terhadap  rencana pola  ruang  RTRW  Kabupaten  Bengkulu  Selatan,  (iii) Mengetahui  jenis,  luasdan  penyebaraan  RTH  di  Kota Manna,  Kabupaten  Bengkulu  Selatan,  (iv)  Menyusun arahan rencana pengembangan RTH untuk memenuhi luas RTH  di  Kota  Manna,  Kabupaten  Bengkulu  Selatan,  (v) Menyusun  arahan  pengendalian  pemanfaatan  ruang Kabupaten Bengkulu Selatan.

## BAHAN DAN METODE
Penelitan  dilaksanakan  di  Kabupaten  Bengkulu Selatan (Gambar 1). Penelitian dilaksanakan selama 7 bulan mulai  bulan  November  2017  sampai  dengan  Mei  2018. Tabulasi dan analisis data dilakukan di Studio Perencanaan Pengembangan  Wilayah,  Departemen  Ilmu  Tanah  dan Sumberdaya  Lahan,  Fakultas  Pertanian,  Institut  Pertanian Bogor.

## Jenis Data, Sumber Data, Bahan dan Alat Penelitian
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah data primer dan sekunder. Data primer berupa jenis penggunaan  lahan  dan  RTH  diperoleh  dari  pengumpulan data di lapang dengan melakukan interpretasi citra,pengecekan  lapang,  dan  wawancara  lapang  untuk mengetahui  keselarasan  penggunaan  lahan  dengan  pola ruang di Kabupaten Bengkulu Selatan dan jenis penyebaran serta  luas  RTH  di  Kota  Manna.  Data  sekunder  diperoleh
dari  instansi-instansi  di  Kabupaten  Bengkulu  Selatan  dan internet. Data sekunder berupa citra Google Earth 2017 dari internet  sedangkan  peta  dan  dokumen  RTRW,  peta administrasi,  peta  jalan,  dan  lain-lain  diperoleh  dari BAPPEDA Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan. Bahan  yang digunakan pada penelitian  ini adalah peta batas administrasi, citra google earth , peta  jalan,  dan peta  RTRW  Kabupaten  Bengkulu  Selatan.  Peralatan  yang digunakan  yaitu komputer dengan perangkat  lunak berupa software  ArcGIS 10.3, Google  Earth  Pro,  Avenza  Maps, Statistica  7.0,  Microsoft  Office,  SAS  Planet,  Microsoft Excel , Global  Positioning  System (GPS),  kuesioner  dan kamera untuk pengamatan lapang.

## Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data
Pengumpulan data primer diperoleh dari pengecekan  lapang  dan  wawancara  dengan  menggunakan kuesioner. Data sekunder diperoleh dari berbagai  lembaga atau instansi terkait, perpustakaan dan internet. Pengambilan  data  primer  berupa  pengecekan  lapang dilakukan pada  tiga titik sampel  yang berbeda  pada setiap jenis  penggunaan  lahan.  Hasil  pengecekan  lapang digunakan  untuk  memverifikasi  dan  memperbaharui  peta penggunaan  lahan  sesuai  dengan  kondisi  eksisting.  Jenis penggunaan  lahan  yang digunakan sebanyak  8  jenis,  yaitu pemukiman,  tegalan,  tubuh  air,  sawah,  hutan,  industri, perkebunan,  dan  lahan  terbuka  atau  semak  belukar. Wawancara dilakukan pada responden dari masyarakat/aparat, instansi terkait seperti Bappeda Litbang, BPN,  DLHK,  Pemda,  dan  Dinas  PUPR  Kabupaten Bengkulu  Selatan  untuk  mendapatkan  gambaran  umum penggunaan  lahan  dan  pemanfaatan  ruang  di  Kabupaten Bengkulu Selatan.  Penetapan responden untuk wawancara lapang  menggunakan  teknik sampling  non-probabilitas melalui pendekatan purposive sampling , dimana responden ditentukan  berdasarkan  pertimbangan  persentase  luas penggunaan  lahan eksisting yang  tidak  selaras  dengan rencana pola ruang.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  untuk masing-masing tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi penggunaan lahan eksisting
Interpretasi  citra  dilakukan  untuk  menentukan  bentuk dan  sifat  obyek  yang  tampak  pada  citra  dan deskripsinya. Interpretasi citra untuk penggunaan lahan di  wilayah  studi  dilakukan  secara  visual  citra google earth melalui  digitasi on  screen dengan  menggunakan aplikasi ArcGIS  10.3. Skala  digitasi  yang  digunakan dalam interpretasi citra adalah 1:10.000.
2. Mengevaluasi  keselarasan  penggunaan  lahan  dengan rencana pola ruang Kabupaten Bengkulu Selatan. Peta penggunaan lahan eksisting tahun 2018 ditumpangtindihkan  ( overlay )  dengan  peta  pola  ruang RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2011-2031. Hasil overlay di- query berdasarkan  matrik  logika keselarasan penggunaan lahan dengan pola ruang.
3. Mengetahui jenis dan luas RTH Kota Manna
Kebutuhan  RTH  berdasarkan  jumlah  penduduk dilakukan dengan mengalikan jumlah penduduk dengan standar  luas  RTH  per  penduduk.  Kebutuhan  RTH  per penduduk sesuai dengan Permen PU No. 05 Tahun 2008 adalah 20 m 2 /penduduk. Persamaan (i) digunakan untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk.
RTH = Pi x k (m 2 /orang) (i)
Keterangan:
Pi: Jumlah penduduk pada wilayah i, k: Nilai ketentuan luas RTH per penduduk berdasarkan Peraturan Menteri PU No. 05/PRT/M/2008.
4. Menyusun  arahan  rencana  pengembangan  untuk memenuhi  luas  ruang  terbuka  hijau  di  Kota  Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan.
a. Pendugaan Pertumbuhan Model  pertumbuhan  penduduk  dilakukan  dengan menggunakan model pendugaan pertumbuhan yang terbaik  yaitu  model  yang  memiliki  nilai koefisien determinan (R 2 ) tertinggi  dan Standard  Error (SE) terendah  (Febdian  dan  Efendi  2013).  Model pertumbuhan  yang  dianalisis  adalah  model  linear, model  kuadratik,  model  eksponensial  dan  model saturated dengan  menggunakan software  Statistica 7.0.  Persamaan  teknik  pendugaan  pertumbuhan disajikan pada persamaan (ii), (iii), (iv), dan (v).
b. Penyusunan  arahan  pengembangan  ruang  terbuka hijau (RTH)
Penyusunan  arahan  pengembangan  RTH  dilakukan dengan  cara  sintesis  terhadap  kondisi  eksisting, kecukupan RTH, dan area yang berpotensi dan nilai tanah  untuk  dikembangkan  menjadi  RTH  dengan berpedoman pada RTRW. Terdapat dua pertimbangan  dalam  kegiatan  penyusunan  rencana penggunaan  lahan  yang  rasional  yaitu  keadaan penggunaan  lahan  sekarang  ( present  land  use )  dan penggunaan  lahan  potensial  ( potential  land  use ) (Sitorus  2014).  Lahan  yang  berpotensi  ditentukan dari data penggunaan lahan Kota Manna tahun 2018. Perencanaan  pengembangan  RTH  diprioritaskan pada  penggunaan  lahan  eksisting  yang  belum  atau kurang  digunakan  secara  ekonomis.  Arahan  ini merupakan bentuk pengendalian terhadap perubahan penggunaan  lahan  agar  tidak  terjadi  perubahan  ke arah  yang  tidak  diinginkan,  sekaligus  diharapkan menjadi upaya pencegahan konversi RTH dan solusi dalam  mengatasi  permasalahan  kurangnya  luasan RTH Kota Manna.
5. Menyusun arahan pengendalian pemanfaatan ruang. Arahan  pengendalian  pemanfaatan  ruang  disusun berdasarkan  kajian  terhadap  pelaksanaan  4  instrumen pengendalian  pemanfaatan  ruang  selama  ini  oleh Instansi/  Dinas  terkait,  yaitu  peraturan  zonasi, pemberian  izin,  pemberian  insentif  dan  disinsentif  dan pemberian sanksi. Aturan terkait pengendalian pemanfaatan  ruang  diatur  lebih  lengkap  dalam penjelasan Undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018
Penggunaan lahan di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat  diinterpretasi  8  (delapan)  jenis  penggunaan  lahan, antara  lain:  hutan,  industri,  perkebunan,  permukiman, sawah,  lahan terbuka, tegalan, tubuh air.  Peta penggunaan lahan di Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2018 dan luas
masing-masing penggunaan lahan disajikan pada Gambar 2 dan Tabel 1.
Gambar 1. Lokasi penelitian
Model Linier Y = α + β I X + Ɛ (ii)
Model Kuadratik Y = α + β I X + β 2 X 2 + Ɛ (iii) Model Eksponensial Y = α *Eksp ( β I X + β 2 X + Ɛ ) (iv) Model Saturated Y = α *Eksp ( β I X + β 2 X + Ɛ )/(1+Eksp ( β I X + β 2 X + Ɛ )) (v)
Keterangan: Y: jumlah penduduk, X : waktu ke-n, α: intersep, β1β2 : konstanta ( koefisien determinan), Ɛ: standart error/ galat, ksp : eksponensial

## Gambar 2. Peta penggunaan lahan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2018
Penggunaan  lahan eksisting Kabupaten Bengkulu Selatan  tahun  2018  berdasarkan  interpretasi  citra  dan validasi  lapang  terdiri  atas  8  jenis,  yaitu  hutan,  industri, perkebunan,  permukiman,  sawah,  lahan  terbuka/semak belukar,  tegalan,  dan  tubuh  air.  Penggunaan  lahan  paling luas  adalah  hutan  dan  perkebunan  dengan  masing-masing luas 55,861.0 ha (47.91%) dan 43,186.7 ha (37.04%).

## Evaluasi Keselarasan Penggunaan Lahan dengan Pola Ruang RTRW
Indikasi  selaras  atau  tidak  selaras  dilakukan dengan  melihat  penyimpangan  yang  terjadi  di  lapangan terhadap  wilayah  yang  telah  dialokasikan  dan  ditetapkan dalam  pola  ruang  RTRW.  Apabila  penggunaan  lahan eksisting  tahun  2018  sesuai  dengan  pola  ruangnya  maka
lahan  tersebut  disebut  selaras.  Sebaliknya,  apabila  tidak sesuai maka lahan tersebut disebut tidak selaras, dan apabila penggunaan lahan eksisting belum sesuai dengan pola ruang tetapi  masih  memungkinkan  untuk  kembali  sesuai  dengan pola ruang disebut transisi, misalnya penggunaan lahan saat ini  berupa  sawah,  namun  berdasarkan  rencana  tata  ruang wilayahnya  sebagai  kawasan  permukiman  atau  industri. Dengan  berjalannya  waktu  ada  kemungkinan  penggunaan lahan  sawah  akan  berubah  menjadi  permukiman  atau industri (Tabel 2). Keselarasan Penggunaan Lahan dengan Pola Ruang RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan disajikan pada Gambar 3 dan luasannya disajikan pada Tabel 3.
Tabel 1. Jenis dan luas penggunaan lahan tahun 2018
No Penggunaan Lahan Luas (ha) % 1 2 3 4 5 6 7
8 Hutan Industri Perkebunan Permukiman Sawah Lahan Terbuka/Semak Belukar Tegalan Tubuh Air 55,861.0 56.2 43,186.7 2,617.4 7,257.8 548.5 4,669.3 2,389.8 47.91 0.05 37.04 2.24 6.23 0.47 4.01 2.05 Jumlah 116,586.7 100.00
Gambar 3. Peta  keselarasan penggunaan lahan dengan pola ruang RTRW
Tabel 2.  Matrik logika penggunaan lahan dengan pola ruang RTRW
PL 2018 Pola Ruang RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan HtL HtP HPT Ind
Pk Pm Sw SS TT Tg Ht Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Ind X X
X Y X X X X X X
Pk X T T T Y T T T Y T
Pm X
X
X X X Y X
X X X
Sw X T
T T T T Y T T T LT Y Y Y Y Y Y Y
Y Y Y Tg X T
T T T T T T T Y
TA Y Y Y Y Y Y
Y Y Y Y Sumber: Listiawan (2010) Keterangan: Y= Selaras, X= Tidak Selaras, T= Transisi
PL=Penggunaan Lahan, Ht=Hutan, HtL=Hutan Lindung, Htp=Hutan Produksi, HPT=Hutan Produksi Terbatas, Ind=Industri, Pk=Perkebunan, Pm=Permukiman, Sw=Sawah, LK=Lahan Terbuka atau Semak Belukar, Tg=Tegalan, TA=Tubuh Air
Tabel 3. Keselarasan penggunaan lahan dengan pola ruang RTRW
Penggunaan Lahan Luas (ha) % Selaras 84,823.7 73 Transisi 27,115.0 23 Tidak Selaras 4,648.0 4 Jumlah 116,586.7 100
Hasil  analisis  menunjukkan  penggunaan  lahan yang selaras seluas 84,823.7 ha (73%), tidak selaras seluas 4,648.0  ha  (4%),  dan  kawasan  transisi  seluas  27,115.0  ha (23%).  Daerah  yang  selaras  masih  jauh  lebih  luas dibandingkan dengan daerah yang tidak selaras. Meskipun demikian, penggunaan lahan yang tidak selaras merupakan hal  yang  perlu  diperhatikan  karena  semakin  penggunaan
lahan  tidak  selaras  dengan  pola  ruang  kemungkinan  akan menyebabkan kerusakan dan ketidakseimbangan pemanfaatan sumberdaya di masa yang akan datang. Hasil wawancara  lapang  dengan stakeholder pemerintah  dan masyarakat menyimpulkan bahwa terjadinya
ketidakselarasan  penggunaan  lahan  dengan  pola  ruang RTRW  Kabupaten  Bengkulu  Selatan  adalah  disebabkan
pengetahuan  masyarakat  yang  masih  rendah  mengenai RTRW,  tidak  ada  penerapan  sanksi  kepada  setiap pelanggaran  penggunaan  lahan  dan  belum  ada  sosialisasi tentang kebijakan pola ruang RTRW  yang berlaku saat ini kepada masyarakat.
Penggunaan lahan yang selaras dengan pola ruang disarankan  penggunaan  lahannya  dilanjutkan  kedepannya. Penggunaan lahan yang tidak selaras dan bersifat permanen sebaiknya  diakomodasikan  dalam  revisi  penyempurnaan RTRW  Kabupaten  Bengkulu  Selatan.  Hal  ini  terjadi  pada pola  ruang  yang  peruntukannya  untuk  perkebunan  atau tegalan  tetapi  di  lapangan  penggunaan  lahannya  sudah merupakan  industri  atau  pemukiman,  sehingga  tidak memungkinkan  lagi  untuk  diselaraskan  kembali  dengan pola  ruang.  Penggunaan  lahan  yang  tidak  selaras  dengan pola  ruang  disarankan  pengembangan  lebih  lanjut  untuk dihentikan. Penggunaan  lahan  yang  masih  bersifat transisi adalah penggunaan lahan yang belum permanen dan masih bisa  kembali  dan  selaras  dengan  pola  ruang  RTRW.  Oleh sebab itu, pembangunan pada kawasan dengan penggunaan
lahan  transisi  disarankan  untuk  dialokasikan  dan dimanfaatkan sesuai dengan arahan pola ruang RTRW.

## Kecukupan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bengkulu Selatan
Jenis  dan  Penyebaran  RTH  Kota  Manna  tahun 2018  dan  kebutuhan  dan  kecukupan  RTH  Kota  Manna berdasarkan  luas  wilayah  disajikan  pada  Gambar  4  dan Tabel  4.  Berdasarkan  hasil  identifikasi  terdapat  13  jenis RTH, diantaranya yang paling luas area perkebunan.
Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa luasan RTH  eksisting  secara  keseluruhan  sudah  dapat  memenuhi kebutuhan  RTH  sebesar  30%,  meskipun  luasan  tersebut tidak  sesuai  dengan  proporsi  RTH  publik  20%  dan  RTH privat  10%.  RTH  publik  eksisting  di  Kota  Manna  belum tercukupi dengan luas 575.5 ha (19.2%) dan masih kurang 23.2 ha (0.8%) untuk mencapai 598.8 ha (20%). Sementara itu,  RTH  privat  sudah  tercukupi  yaitu  seluas  2,006.5  ha. Luas  ini  lebih  1,707.1  ha  dari  kebutuhan  yang  luasnya hanya 299.3 ha (10%).
Gambar 4. Jenis dan penyebaran RTH Kota Manna
Tabel 4. Kebutuhan dan kecukupan RTH Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan
Lokasi Penelitian Luas (ha) Kebutuhan RTH RTH Eksisting Kecukupan RTH Publik (ha) Privat (ha) Publik (ha) Privat (ha) Publik (ha) Privat (ha) Kota Manna 2,993.8 598.8 299.3 575.5 2,006.5 -23.2 +1,707.1 Persentase (%) 100.0 20.0 10.0 19.2 67.0 -0.8 +57.0
Keterangan:  Tanda  (-)  minus  menunjukkan  luas  RTH  eksisting  berdasarkan  kebutuhan  belum  tercapai  atau  masih  kurang;  (+)  plus menunjukkan kelebihan luas RTH eksisting dari yang dibutuhkan
Tabel 5. Kebutuhan dan kecukupan RTH Kota Manna berdasarkan jumlah penduduk
Kecamatan Tahun Jumlah Penduduk Kebutuhan RTH Luas RTH Eksisting* Kecukupan RTH Publik (ha) Privat (ha)  Publik (ha) Privat (ha) Publik (ha) Privat (ha) Kota Manna 2018 2022 2026 2031 33,352 37,712 42,601 49,456 44.5 50.3 56.8
65.9
22.2 25.1 28.4 33.0 575.5 575.5 575.5 575.5 2,006.5 2,006.5 2,006.5 2,006.5 531.0 525.2 518.7 509.6 1,984.3 1,981.4 1,978.1 1,973.5
Keterangan: (*) ketersediaan RTH pada tahun 2022, 2026, dan 2031 menggunakan ketersediaan RTH tahun  2018 karena belum  diketahui luasan RTH pada ketiga tahun tersebut.
Hasil wawancara dengan stakeholders yang terdiri dari  unsur  pemerintah  seperti  Dinas  PUPR,  BAPPEDA Litbang,  DLHK,  BPN,  Dinas  Ketahanan  Pangan, Pemerintah  Daerah,  dan  masyarakat  baik  terbuka  maupun tertutup  menyimpulkan  bahwa  belum  adanya  data  yang valid  terkait  ketersediaan  RTH,  belum  adanya  rencana detail  tata  ruang  (RDTR)  dan  peraturan  daerah  (PERDA) tentang  RTH,  alokasi  anggaran  yang  sangat  sedikit  untuk pengembangan  RTH,  ketidaktahuan  masyarakat  akan kebutuhan  RTH,  dan  pihak developer yang  belum mengalokasikan  RTH  di  setiap  kawasan  perumahan  yang ada.  Data  kebutuhan  dan  kecukupan  RTH  berdasarkan proyeksi jumlah penduduk disajikan pada Tabel 5.
Tabel  5  menunjukkan  bahwa  kebutuhan  RTH berdasarkan jumlah penduduk pada tahun 2018 adalah 66.7 ha (penjumlahan dari RTH publik 44.5 ha dan RTH privat 22.2  ha).  Peningkatan  luas  kebutuhan  RTH  disebabkan karena  pertumbuhan  penduduk.  Apabila  luas  RTH  pada tahun 2022, 2026 dan 2031 diasumsikan sama dengan luas RTH  eksisting  tahun  2018,  maka  RTH  yang  sudah  ada sudah mencukupi kebutuhan RTH.

## Arahan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manna
Perencanaan  penggunaan  lahan  merupakan  hal yang penting untuk menggunakan sumberdaya lahan secara intensif dan efisien secara berkesinambungan (Sitorus et al. 2012).  Dua  pertimbangan  dalam  penyusunan  rencana penggunaan lahan yang rasional yaitu keadaan penggunaan lahan  sekarang  ( present  land  use )  dan  penggunaan  lahan potensial  ( potential  land  use ) (Sitorus et  al .  2015).  Lahan berpotensi  diperoleh  dari  penggunaan  lahan  eksisting. Penjabaran  lahan  yang  berpotensi  ditampilkan  pada  Tabel 6.

## Tabel 6.  Penjabaran lahan yang berpotensi untuk pengembangan RTH
Prioritas Penggunaan Lahan Luas (ha) 1 Lahan Terbuka/ Semak Belukar/ Rerumputan 38.6 2 Tegalan/ Ladang, Kebun Campuran 226.7 Luas Keseluruhan (ha) 275.1 Kekurangan RTH (ha) 23.2
Perencanaan  pengembangan  RTH  diprioritaskan pada penggunaan lahan yang belum atau kurang digunakan secara ekonomis yang teridentifikasi sebagai lahan prioritas 1 (lahan terbuka dan semak  belukar) dan  lahan prioritas 2 (tegalan/ladang  dan  kebun  campuran).  Lahan  prioritas  1 lebih  diutamakan  dibandingkan  lahan  prioritas  2. Kenyataan  menunjukkan  kekurangan  RTH  publik  hanya 23.2  ha,  sehingga  dapat  dicukupi  dengan  menggunakan lahan prioritas 1 yaitu lahan terbuka/semak belukar/rerumputan yang luasnya sebesar 38.6 ha.

## Arahan Pengendalian Pemanfaatan Pola Ruang
Pola  pemanfaatan  ruang  wilayah  menunjukkan bentuk  hubungan  antar  berbagai  aspek  sumberdaya manusia,  sumberdaya  alam,  sumberdaya  buatan,  sosial- budaya,  ekonomi,  teknologi,  informasi,  administrasi, pertahanan  keamanan,  fungsi  lindung,  budidaya  dan
estetika lingkungan, dimensi ruang dan waktu yang dalam kesatuan  secara  utuh  menyeluruh  serta  berkualitas membentuk  tata  ruang.  Pola  pemanfaatan  ruang  wilayah meliputi  arahan  pengelolaan  kawasan  lindung,  arahan pengelolaan  kawasan  budidaya,  kawasan  perkotaan  dan perdesaan  serta  kawasan  prioritas  (Rustiadi et  al .  2011). Berdasarkan  hasil  analisis  keselarasan  penggunaan  lahan dengan  pola  ruang  RTRW  Kabupaten  Bengkulu  Selatan diketahui  bahwa  ketidakselarasan  terjadi  disebabkan  oleh pengetahuan  masyarakat  tentang  RTRW  Kabupaten Bengkulu  Selatan  yang  rendah,  tidak  adanya  penerapan sanksi  atas  penyimpangan  penggunaan  lahan,  dan  belum adanya sosialisasi tentang alokasi penggunaan lahan RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan.
Arahan pengendalian pemanfaatan ruang disusun berdasarkan  kegiatan  pengendalian  pemanfaatan  ruang yang  sudah  dilaksanakan  pemerintah  hingga  saat  ini. Dalam  melakukan  pengendalian  pemanfaatan  ruang terdapat  empat  instrumen  yang  dapat  digunakan  untuk menjaga  kesesuaian  dalam  pemanfaatan  ruang.  Adapun keempat  instrumen  tersebut  adalah  peraturan  zonasi, pemberian izin, insentif dan disinsentif, serta sanksi.
Peraturan  zonasi  merupakan  hal  paling  dasar dalam  melakukan  pengendalian  pemanfaatan  ruang. Kabupaten Bengkulu Selatan saat ini masih belum memiliki zonasi  terkait  alokasi  penggunaan  lahan  sehingga  diduga merupakan  salah  satu  penyebab  terjadinya  penggunaan lahan yang transisi dan penggunaan lahan yang tidak selaras dengan pola ruang RTRW. Saat ini, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan masih dalam proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang, itupun hanya untuk dua kecamatan saja yaitu Kecamatan Kota Manna dan Kecamatan Pasar Manna. Oleh  sebab  itu,  pemerintah  Kabupaten  Bengkulu  Selatan perlu segera membuat peraturan Zonasi dengan menetapkan zona-zona sesuai dengan arahan alokasi pemanfaatan ruang.
Pemberian  izin  terhadap  penggunaan  lahan sangat penting untuk menjaga keselarasannya dengan pola ruang  RTRW.  Pemberian  izin  harus  disesuaikan  dengan arahan  alokasi  pemanfaatan  ruang  RTRW  Kabupaten Bengkulu  Selatan.  Sehubungan  dengan  pembangunan perumahan  dan  lahan  terbangun  lainnya  yang  banyak dilakukan di Kecamatan Kota Manna dan Kecamatan Pasar Manna, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) belum sepenuhnya  mengacu  pada  arahanpemanfaatan  ruang RTRW.  Oleh  sebab  itu,  pemberian  ijin  mendirikan bangunan  perlu  lebih  diperketat  sesuai  dengan  arahan alokasi  pemanfaatan  ruang.  Hal  yang  sama  juga  berlaku untuk kecamatan lainnya di Kabupaten Bengkulu Selatan.
Pengendalian  pemanfaatan  ruang  juga  dapat dilakukan  dengan  cara  memberikan  imbalan  insentif  atau disinsentif  terhadap  pelaksanaan  kegiatan  pemanfaatan ruang.  Pemberian  insentif  dapat  berupa  keringanan  pajak dan kompensasi terhadap kegiatan yang sejalan dengan tata ruang. Pemberian disinsentif dapat berupa pengenaan pajak tinggi,  pembatasan  akses  dalam  penyediaan  infrastruktur, penalti  untuk  aktivitas  pemanfaatan  ruang  yang  tidak sejalan dengan tata ruang. Mengingat instrumen ini belum dilaksanakan,  maka  instrumen  pengendalian  insentif  dan disinsentif  dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang perlu  segera  dilaksanakan  oleh  pemerintah  Kabupaten Bengkulu Selatan supaya penggunaan lahan selaras dengan pola  ruang  RTRW.  Untuk  itu,  perlu  segera  disusun pedoman  operasional  pelaksanaan  pemberian  insentif  dan
disinsentif.
Penerapan  sanksi  sebagai  salah  satu  instrumen pengendalian  pemanfaatan  ruang  perlu  diberikan  untuk setiap  aktivitas  pemanfaatan  ruang  yang  tidak  selaras dengan  tata  ruang,  pelanggaran  peraturan  zonasi, pemanfaatan  ruang  yang  tidak  memiliki  izin,  pemanfatan ruang yang menghalangi akses terhadap kepentingan umum dan pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan proses yang tidak sebagaimana mestinya. Pemberian sanksi dapat  berupa  peringatan  tertulis,  penghentian  sementara aktivitas, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang dan denda administratif. Pelanggaran  terhadap  peraturan  daerah  dikenakan  sanksi pidana  yang  merujuk  pada  peraturan  dan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Ketidakselarasan  penggunaan lahan  dengan  pola  ruang  di  Kabupaten  Bengkulu  Selatan salah  satunya  disebabkan  oleh  belum  dilaksanakan penerapan sanksi terhadap setiap penyimpangan penggunaan  lahan.  Oleh  sebab  itu,  pemerintah  Kabupaten Bengkulu  Selatan  perlu  dengan  tegas  dalam  penerapan sanksi  kepada  pelanggar  pemanfaatan  ruang  untuk memberikan  efek  jera  kepada  pelanggar  dan  mencegah penyimpangan penggunaan lahan lebih lanjut.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan, meskipun  tingkat  penyimpangan  penggunaan  lahan  masih berada  pada  kategori  rendah,  akan  tetapi  tetap  diperlukan upaya monitoring dan  evaluasi  secara  berkala  untuk meningkatkan  keselarasan  penggunaan  lahan  dengan  pola ruang  RTRW.  Kerjasama  seluruh  pihak,  baik  itu pemerintah, masyarakat, swasta  serta stakeholders lainnya perlu  lebih  ditingkatkan  dalam  upaya  me- monitor penggunaan lahan untuk mencegah terjadinya ketidakselarasan  atau  penyimpangan  dalam  pemanfaatan ruang wilayah.

## SIMPULAN
Jenis  penggunaan  lahan  di  Kabupaten  Bengkulu Selatan terdiri atas hutan dengan  luas  sebesar 55,861.0 ha (47.91%),  industri  seluas  56.2  ha  (0.05%),  permukiman seluas 2,617.4 ha (2.24%), perkebunan seluas 43,186.7 ha (37.04),  sawah  seluas  7,257.8  ha  (6.23%),  lahan terbuka/semak  belukar  seluas  548.5  ha  (0.47  %),  tegalan seluas 4,669.3 ha (4.01%), dan tubuh air seluas 2,389.8 ha (2.05%).
Sebagian besar penggunaan lahan eksisting sudah selaras  dengan  rencana  pola  ruang  RTRW  yaitu  sebesar 84,823.7  ha  (73%).  Penggunaan  lahan  yang  berada  pada keadaan transisi sebesar 27,115.0ha (23%), dan penggunaan lahan yang tidak selaras sebesar 4,648.0ha (4%). Luas RTH publik  eksisting  Kota  Manna  masih  kurang  berdasarkan luas  wilayah  (-23.2  ha),  tetapi  sudah  melebihi  kebutuhan berdasarkan jumlah penduduk (2,515.3ha).
Luas  RTH  privat  sudah  melebihi  kebutuhannya, baik berdasarkan  luas wilayah maupun berdasarkan jumlah penduduk.
Arahan  pengembangan  RTH  publik  Kota  Manna dilakukan pada lahan prioritas 1 yaitu lahan terbuka/semak belukar/rerumputan  dengan  luas  38.6  ha.  Luas  lahan prioritas  1  sudah  mencukupi  untuk  pengembangan  RTH publik  untuk  memenuhi  kebutuhan  RTH  berdasarkan  luas wilayah.
Arahan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dengan empat instrumen, yaitu  peraturan zonasi
harus  segera  dibuat  untuk  menetapkan  zona-zona  alokasi ruang, pemberian izin harus lebih diperketat sesuai dengan arahan  alokasi  ruang,  melaksanakan  pengendalian  berupa pemberian  insentif  dan  disinsentif  dengan  membuat pedoman  operasional  dalam  pelaksanaannya,  serta penerapan sanksi kepada setiap pelanggar untuk menimbulkan efek jera.

## DAFTAR PUSTAKA
[BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan.
2017. Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Angka. BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, Manna.
Febdian,  L.  dan  Efendi.  2013.  Menentukan  model pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera  Barat. Jurnal  Matematika Universitas  Andalas ,  2(4):54- 58.
[Kementerian  PU]  Kementerian  Pekerjaan  Umum.  2008. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 5/PRT/M/2008  Tahun  2008  tentang  Pedoman Penyediaan  dan  Pemanfaatan  RTH  di  Kawasan Perkotaan . Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta.
Listiawan,  T.  2010.  Hubungan  antara  Kelas  Jalan  dengan Kecenderungan Inkonsistensi Pemanfaatan Ruang di  Kota  Bogor  Tahun  2003  dan  Tahun  2007 . [Skripsi]. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  2007 .  Undang  -  Undang No  26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang . Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.
Putra,  E.H.  2012.  Analisis  Kebutuhan  Ruang  Terbukaa Hijau  Berdasarkan  Pendekatann Kebutuhan Oksigen  Menggunakan  Citra  Satelit  EO-1  ALI ( Earth  Observer  -1  Advanced  Land  Imager )  di Kota Manado. Info BPK Manado , 2(1):41-45.
Putri,  P.  dan  A.F.M.  Zain.  2010.  Analisis  Spasial  dan Temporal Perubahan Luas Ruang Terbuka Hijau di Kota  Bandung. Jurnal  Lanskap  Indonesia, 2(2):115-121.
Rijal,  S.  2008.  Kebutuhan  Ruang  Terbuka  Hijau  Di Makasar. Jurnal Hutan Masyarakat, 3(1):65-77.
Rustiadi,  E.,  S.  Saefulhakim  dan  D.R.  Panuju.  2011. Perencanaan  Pengembangan  Wilayah. Edisi Ketiga.  Crestpent  Press  dan  Yayasan  Obor Indonesia, Jakarta.
Senanayake, I.P., W.D.D.P. Welivitiya and P.M. Nadeeka. 2013. Urban green spaces analysis for development  planning  in  Colombo,  Sri  Lanka, Utilizing  THEOS  satellite  imagery-A  remote sensing  and  GIS  approach .  Urban  Forestry  and Urban Greening, 12:307-314.
Sitorus,  S.R.P.,  S.I.D.  Patria  dan  D.R.  Panuju.  2012. Analisis  Perubahan  PenggunaanLahan  Ruang Terbuka  Hijaudi  Jakarta  Timur. Jurnal  lanskap Indonesia, 4(2):29-37.
Sitorus,  S.R.P.,  M. Ashri  dan D.R. Panuju. 2013. Analisis Ketersediaan  Ruang  Terbuka  Hijau  dan  Tingkat
Perkembangan Wilayah di Kota Cimahi, Provinsi Jawa  Barat. Jurnal  Tanah  dan  Lingkungan , 14(1):21-28.
Sitorus,  S.R.P.  2014. Pengembangan  Sumberdaya  Lahan Berkelanjutan .  Departemen  Ilmu  Tanah  dan Sumberdaya  Lahan,  Fakultas  Pertanian,  Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Sitorus,  S.R.P.,  A.  Purnamasari  dan  S.P.  Mulya.  2015. Analisis  Keterkaitan  PenggunaanLahan,  Rencana Pola Ruang dan Hirarki Wilayah di Kota Cilegon. Dalam :  Putra  IGPA, Sudharsana IMG, Sukamara IN  (Editor). In Prosiding  Seminar  Nasional  Tata Ruang dan Space #2. Memastikan Penataan Ruang Pembangunan yang Berkelanjutan: Kearifan Lokal
dan Budaya Dunia dalam Penataan Ruang; Bali. 15 Oktober  2015;  Program  Studi  Perencanaan Wilayah  dan  Kota,  Fakultas  Teknik,  Universitas Hindu  Indonesia,  Denpasar,  Bali.  Hal.  501-508. Denpasar
Suwarli,  S.R.P.  Sitorus,  Widiatmaka,  E.I.K.  Putri  dan Kholil.  2012.  Dinamika  Perubahan  Penggunaan Lahan  dan  Strategi  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH) Berdasarkan  Alokasi  Anggaran  Lingkungan Daerah  (Studi Kasus Kota Bekasi). Jurnal Forum Pascasarjana , 35(1):37-52.