## Majalah.Hukum.Nasional
Volume 51 Nomor 1 Tahun 2021 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 0.33331/mhn.v51i1.131 https://mhn.bphn.go.id
TINJAUAN.HUKUM.TERHADAP.NOMINEE.AGREEMENT.KEPEMILIKAN.SAHAM. PADA.PENANAMAN.MODAL.ASING.BERBENTUK.PERUSAHAAN.JOINT.VENTURE (Legal Review of Nominee Shareholders Agreement of Foreign Direct Investment In The Form of Joint Venture Company)
Muh..Afdal.Yanuar Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan Jl. Ir. H. Djuanda Nomor 35, Kb. Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, 10120 e-mail: yanuarafdal10@gmail.com
Abstrak
Melalui tulisan ini, akan dijelaskan konsep dan pengaturan nominee agreement kepemilikan saham dalam kegiatan investasi, serta reformulasi terhadap nominee shareholders dalam kegiatan Penanaman Modal Asing melalui Perusahaan Joint Venture di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan data sekunder. Dalam penelitian ini, dipahami bahwa keberadaan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 membatasi investor asing pada bidang-bidang usaha tertentu untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal tersebut memungkinkan bagi investor asing untuk melakukan pengelabuan terhadap hukum yang berlaku, ketika pendirian perusahaan joint venture di Indonesia, di antaranya dengan menunjuk nominee shareholders pada perusahaan joint venture tersebut. Hubungan hukum antara beneficiary (entitas asing) dengan nominee shareholders tersebut didasarkan pada nominee agreement . Melalui nominee agreement , nominee shareholders bertindak untuk dan atas nama beneficiary (entitas asing). Hal tersebut, status quo , dilarang dalam UU Penanaman Modal dan UU Perseroan Terbatas di Indonesia. Akan tetapi, dengan melihat keberadaan Peraturan Presiden tentang Pemilik Manfaat, terdapat kewajiban bagi korporasi untuk menentukan pemilik manfaatnya (termasuk Pemilik manfaat sebenarnya). Sehingga, seharusnya terhadap nominee shareholders (yang dilakukan berdasarkan nominee agreement )  tidaklah  dilarang  sebagaimana status  quo , melainkan dibatasi oleh hukum, perihal mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukannya.
Kata.kunci : beneficiary , nominee , dan joint venture .

## Abstract
This  paper  explain  about  the  concept  and  arrangement  of  nominee  shareholders  agreement  in  investment activities, and the reformulation of nominee shareholders regulations in foreign direct investment activities through a Joint Venture Company in Indonesia. This research is a normative study with a conceptual and a statutory  approach,  using  secondary  data.  In  this  study,  it  is  understood  that  the  existence  of  Presidential Decree 10/2021 restricts foreign investors in certain business fields to invest in Indonesia. This makes possibility for foreign investors to cheat the applicable law when the joint venture company was established in Indonesia, among others by appointing nominee shareholders in the joint venture company. The legal relationship between beneficiary (foreign entity) and nominee shareholders is based on a nominee agreement. Through a nominee agreement,  nominee  shareholders  act,  for  and  on  behalf  of,  the  beneficiary  (foreign  entity).  This,  in  status quo, is prohibited in Investment Law and Limited Company Law. However, by looking at the existence of the Presidential Decree on Beneficial Ownership, there is an obligation for corporation to determine its beneficial owner (including the ultimate beneficial ownership). So, necessarily, nominee shareholders (under a nominee agreement) not prohibited as in status quo, but limited by law, regarding which one can be done and cannot be done.
Keywords : beneficiary, nominee, and joint venture.

## A. Pendahuluan
Perkembangan perekonomian suatu negara, terlebih lagi negara berkembang, sangat ditentukan oleh pertumbuhan penanaman modal asing. Arus penanaman modal asing sendiri bersifat fluktuatif, tergantung dari iklim investasi negara yang bersagkutan. Bagi negara penanam modal, sebelum melakukan investasi terlebih dahulu akan melakukan penilaian terhadap aspek-aspek yang turut mempengaruhi iklim investasi, yaitu: kesempatan ekonomi ( economic opportunity );  kepastian  hukum
( legal certainty );  dan  stabilitas  politik  ( political stability ). 1 Hal-hal tersebutlah yang dibutuhkan oleh negara-negara berkembang untuk men- datangkan investor.
Sebagai sebuah negara yang berdaulat, negara memiliki hak yang diakui oleh hukum internasional diantaranya: hak kesederajatan ( equality ), yurisdiksi wilayah ( territorial jurisdiction ), hak untuk menentukan nasionalitas bagi penduduk di wilayahnya, dan hak untuk mengijinkan dan menolak atau melarang orang untuk masuk dan keluar dari wilayahnya. 2 Berdasarkan uraian tersebut, salah satu yang menjadi hak bagi negara di wilayah kedaulatannya ialah terkait hak untuk mengijinkan dan menolak atau melarang orang untuk masuk dan keluar dari wilayahnya. Yang mana hal tersebut juga dapat dikaitkan dengan permasalahan investasi asing. Investasi asing sendiri merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah
1  Pancras J. Nagy, Country Risk: How to Asses, Quantify, and Monitor , (London: Euronomy Publications), 1979, hlm. 54.
2  R.C. Hingorani, Modern International Law: Second Edition, (New Delhi: Oxford & IBH Publishing Co), 1982, hlm.117-
118
3  Ida Bagus Rachmadi Supancana, Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2006, hlm. 1.
4  Lihat Pasal 33 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945. 5  Lihat Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945.
negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, yang dilakukan atas dasar perjanjian (kontrak).
Investasi merupakan kegiatan menanamkan uang atau modal yang dilakukan dengan motif untuk  meningkatkan  atau  setidak-tidaknya mempertahankan nilai modalnya. 3 Indonesia sebagai sebuah negara yang kaya akan sumber daya alamnya tentu menjadi sorotan investor- investor asing untuk dapat berinvestasi terhadap pengelolaan sumber daya alam tersebut. Apalagi di satu sisi, melalui kegiatan investasi asing, perekonomian Indonesia juga dapat mengalami perkembangan.
Dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah Indonesia sendiri, di dalam UUD Negara RI Tahun 1945, yang merupakan grand design Penyelenggaraan kehidupan bernegara, telah menegaskan bahwa “cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang bank dikuasai oleh negara”, 4 dan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”. 5 Artinya, terdapat ‘hak menguasai negara’ terhadap pengelolaan kekayaan negara dan cabang-cabang produksi dalam rangka pembangunan perekonomian nasional. Berdasarkan Putusan MK No 36/ PUU-X/2012 dikatakan bahwa wilayah “hak menguasai negara” adalah melingkupi mandat konstitusi  kepada  negara  untuk  mengadakan kebijakan ( beleid )  dan  tindakan  pengurusan ( bestuursdaad ), pengaturan ( regelendaad ),
T I N J A U A N  H U K U M   E R H A D A P  N O M I N E E  A G R E E M E N T  K E P E M I L I K A N  S A H A M P A D A  P E N A N A M A N  M O D A L  A S I N G  B E R B E N T U K  P E R U S A H A A N  J O I N T  V E N T U R E
pengelolaan ( beheersdaad ), dan pengawasan ( toezichthoudensdaad ) untuk tujuan sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. 6
Fungsi pengurusan ( bestuursdaad ) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan ( vergunning ), lisensi ( licentie ), dan konsesi ( consessie ). Fungsi pengaturan oleh negara ( regelendaad ) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah. Fungsi pengelolaan ( beheersdaad ) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham ( share-holding ) dan/atau sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya negara, c.q. Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara ( toezichthoudensdaad ) dilakukan oleh Negara, c.q. Pemerintah, dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar- besarnya kemakmuran seluruh rakyat. 7
Dalam konteks Penanaman Modal Asing sendiri, eksistensi negara untuk mengontrol jalannya kegiatan investasi oleh investor asing tetap perlu dibatasi dengan hak-hak menguasai negara tersebut, yang di antaranya adalah hak negara untuk melakukan pengaturan terhadap peluang dan pembatasan bagi investor asing dalam mengelola segala sumber daya alam yang ada di Indonesia, melalui peraturan-
6 Lihat Ratio Decidendi [3.11] Putusan MK No 36/PUU-X/2012, hlm. 99. 7 Lihat Ratio Decidendi [3.11] Putusan MK No 36/PUU-X/2012, hlm. 99 – 100.
8 Erman Rajagukguk dan Rosa Agustina, Hukum Investasi dan Pasar Modal, (Jakarta: Pascasarjana FHUI), 2010 , hlm. 57. 9 Bidang usaha yang tidak dapat diusahakan melalui penanaman modal (vide Pasal 12 ayat (2) UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal jo UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Jenis bidang usaha ini sering jua disebut sebagai Daftar Negatif Investasi (DNI).
10  Bidang usaha yang dapat diusahakan melalui penanaman modal ( vide Lihat Pasal 2 Perpres Nomor 10 Tahun 2021

## peraturan hukum positif yang berlaku di wilayah
Negara Indonesia dalam rangka pelaksanaan Penanaman Modal Asing, yang dalam konteks ini dimuat dalam UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan peraturan turunannya.
Dalam Pasal 6 Ayat (1) UU Penanaman Modal diberikan amanah kepada pemerintah untuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal, baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing yang melakukan penanaman modal di Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut merupakan  kongkretisasi  prinsip the most favoured  nations  principles yang dianut oleh GATS/WTO. 8 Berdasarkan prinsip tersebut, maka di Indonesia, terdapat kesempatan dan peluang investasi yang sama antara investor asing maupun lokal, meskipun tetap terdapat batasan-batasan tertentu bagi investor asing untuk berinvestasi, di antaranya melalui adanya ketentuan  perihal  bidang  usaha  yang  tidak boleh dilaksanakan investasi (baik investasi lokal maupun investasi asing), maupun kegiatan usaha yang membatasi maksimum kepemilikan saham, ataupun memberi syarat-syarat tertentu, bagi investor asing. Hal-hal tersebut lebih lanjut diatur dalam Perpres No 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
Berdasarkan peraturan tersebut, bagi investor,  setidaknya  bidang  usaha  berdasarkan Perpres tersebut, dapat dibedakan atas Bidang Usaha Tertutup atau hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, 9 dan Bidang Usaha terbuka 10 .

## Khusus Bidang usaha terbuka sendiri, meliputi:
Bidang Usaha Prioritas, 11 Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM, 12 Bidang Usaha dengan Persyaratan tertentu, 13 dan Bidang Usaha terbuka lainnya 14 .
Dari bidang-bidang usaha di atas, khususnya bidang usaha yang terbuka untuk investasi, jika dilihat dari perspektif investor asing, maka dapat dipahami bahwa terdapat: bidang usaha yang terbuka untuk investasi tetapi sama sekali tidak  diberi  ruang  bagi  investor  asing  untuk diusahakan; bidang usaha yang terbuka untuk investasi tetapi terdapat batasan kepemilikan saham bagi investor asing; dan bidang usaha yang  terbuka  untuk  investasi,  dan  tidak memberikan batasan kepemilikan saham dari investor asing.
Merujuk pada bidang-bidang usaha di atas, investor asing yang semula melihat potensi yang besar dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sebagai ladang yang besar untuk meraup keuntungan, pada akhirnya akan melihatnya sebagai sebuah tantangan tersendiri.

## Apabila kemudian terdapat pemikiran yang
tentang Bidang Usaha Penanaman Modal).
11  Bidang usaha ini terbuka baik bagi investor dalam negeri maupun investor asing, selama memenuhi kriteria bidang usaha, cakupan produk, dan persyaratan yang telah ditentukan (vide Pasal 4 Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal).
12  Dalam bidang Usaha ini, ada yang memang khusus dialokasikan untuk Koperasi dan UMKM (terbuka bagi investor lokal berbentuk Koperasi dan UMKM, dan tertutup bagi investor asing); dan  ada juga yang terbuka untuk Usaha Besar yang bermitra dengan Koperasi dan UMKM (terbuka bagi investor dalam negeri maupun investor asing melalui kemitraan, diantaranya joint venture , dengan Koperasi dan UMKM) (vide Pasal 5 Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal).
13  Dalam bidang usaha ini, terbuka bagi investor dalam negeri maupun investor asing, selama memenuhi persyaratan penanaman modal, baik bagi investor dalam negeri, investor asing, maupun dengan perizinan khusus. Dalam bidang usaha ini, bagi investor dalam negeri maupun investor asing, terdapat batasan kepimilikan saham maksimum dalam penanaman modal (vide Pasal 6 Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal).
14 Bidang usaha ini dapat diusahakan oleh semua penanam modal. Artinya, baik investor dalam negeri maupun asing, dapat menguasai saham dalam kegiatan usaha ini hingga 100% sekalipun (vide Pasal 3 ayat (2) Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal).
15 Nominee adalah seseorang yang telah ditunjuk atau diajukan untuk suatu urusan yang dimaksudkan untuk bertindak menggantikan seorang lainnya.
David Kirupan, Aspek  Hukum  Penanaman  Modal  Asing  Di  Indonesia , (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group), 2013, hlm. 43.
16  Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dinyatakan bahwa Penanaman
pragmatis  terhadap  tujuannya  untuk  meraup benefit  yang  besar  tersebut,  tidak  menutup kemungkinan akan adanya investor-investor asing yang menggunakan pemikiran the ends justify  the  means (menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan) untuk memperoleh benefit  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam atau cabang-cabang produksi lain di Indonesia dengan mudah, dengan mengelabui hukum yang berlaku.
Misalnya, terhadap bidang usaha: (a) yang terbuka untuk investasi tetapi sama sekali  tidak  diberi  ruang  bagi  investor  asing untuk diusahakan; atau (b) yang terbuka untuk investasi tetapi terdapat batasan kepemilikan saham  bagi  investor  asing,  tidak  menutup kemungkinan bagi investor asing tersebut menggunakan  entitas  (orang/badan  usaha) Indonesia, sebagai orang suruhannya, untuk menjadi pihak atas nama ( nominee ) 15 dari investor asing tersebut, yang nantinya menjadi nominee shareholders dalam pembentukan Perusahaan joint venture berbentuk Perseroan Terbatas 16 dalam mengelola bidang usaha yang
T I N J A U A N  H U K U M   E R H A D A P  N O M I N E E  A G R E E M E N T  K E P E M I L I K A N  S A H A M P A D A  P E N A N A M A N  M O D A L  A S I N G  B E R B E N T U K  P E R U S A H A A N  J O I N T  V E N T U R E
membatasi maksimum kepemilikan saham bagi investor asing tersebut. Penanaman modal asing sendiri biasanya dilakukan dengan mendirikan perusahaan patungan ( joint venture company ), dengan cara mengonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas pada suatu perusahaan dalam negeri (berbentuk Perseroan Terbatas), dan lain-lain. 17 Contoh ilustrasi kasus yang menggunakan nominee agreement dalam suatu kegiatan investasi asing dapat diuraikan sebagai berikut:
A adalah investor Asing yang menanamkan modal di sektor ‘Angkutan Laut dalam negeri untuk wisata’. Berdasarkan Perpres 10 Tahun 2021, sektor tersebut merupakan bidang usaha terbuka dengan syarat tertentu. Adapun syarat yang ditentukan berdasarkan lampiran Perpres tersebut adalah modal asing maksimal 49%. 18 Akan tetapi, sebelum hendak membentuk perusahaan joint venture berbentuk Perseroan Terbatas, A yang melalui orang perpanjangan tangannnya yang merupakan WNI, yang memiliki CV yang bergerak di bidang angkutan laut juga, bernama B, untuk menjadikan CV nya sebagai atas nama (nominee) dari A, dengan membentuk sebuah nominee agreement antara A dengan CV milik
B. Dalam nominee agreement tersebut memerintahkan agar CV milik B menjadi
modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia , kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. 17  Ana Rokhmatussa’dyah dan Suratman, Hukum Investasi dan pasar Modal, (Jakarta: Sinar Grafika), 2009, hlm. 5. 18  Lihat Lampiran III poin 11 Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal 19 Munir Fuady mengatakan bahwa tidak ada suatu perjanjian lain yang eksistensinya dalam sistem hukum di Indonesia paling kontrovesional selain dari nominee agreement. Hal ini disebabkan antara lain oleh faktor-faktor sebagai berikut: (a) Nominee itu  sendiri  tidak  berasal  dari  sistem  hukum  Indonesia;  dan  (b)  Seringkali nominee ini dipakai untuk menyeludupi hukum tertentu.
Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Buku 3, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti), 2002, hlm. 105.
pihak atas nama (nominee) dari A untuk pembentukan sebuah perusahaan joint venture untuk mengelola bidang usaha ‘angkutan Laut dalam negeri untuk wisata’ di Indonesia. Modal pun diberikan oleh A kepada B. Hingga akhirnya, dalam pendirian perusahaan joint venture tersebut, A mengambil bagian saham sebesar 49%, sedangkan CV milik B mengambil bagian saham sebesar 31% (yang modalnya seluruhnya milik A), dan 20% sisanya milik perusahaan dalam negeri lainnya. Adapun ketika  Perusahaan  tersebut  memperoleh untung, keuntungan yang diperoleh A melebihi 49% karena sebagian diperoleh melalui pembagian dari B kepada A, karena B sesungguhnya bertindak sebagai nominee dari A melalui nominee agreement . Nominee Agreement sendiri bukanlah merupakan  praktik  yang  baru  di  Indonesia. Justru terkadang nominee agreement sering digunakan oleh pelaku usaha, termasuk investor asing untuk menyelundupi hukum yang berlaku. 19
Dalam konteks investasi asing, diantaranya adalah untuk mengelabui ketentuan perihal pembatasan kepemilikan saham investor asing dalam suatu bidang usaha. Padahal sebenarnya penggunaan nominee dalam kegiatan penanaman modal (baik lokal maupun asing) sendiri di larang dalam UU Penanaman Modal, sebagaimana pada ketentuan Pasal 33

## UU Penanaman Modal yang menyatakan bahwa
“Penanam  modal  dalam  negeri  dan  penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain ”. Akan  tetapi,  terhadap  praktik nominee shareholders melalui nominee  agreement, pemerintah seakan tutup mata dan membiarkan praktik nominee tersebut semakin berkembang. Pemerintah beranggapan investasi yang ditanamkan meskipun dengan menggunakan nominee tetap memberikan keuntungan, yakni dengan adanya penambahan tenaga kerja dan lain sebagainya. Sementara Undang-undang jelas  melarang  praktik  tersebut.  Kurangnya pengawasan serta ringannya sanksi membuat praktik kepemilikan saham berbentuk nominee semakin marak terjadi di Indonesia sehingga semakin merugikan rakyat Indonesia. Secara tidak  langsung  hal  demikian  dapat  dikatakan sebagai penjajahan masa kini. 20 Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam diatas, maka Penulis mengangkat sebuah judul dalam tulisan ini yaitu “Tinjauan  Hukum  Terhadap Nominee  Agreement  Kepemilikan  Saham  Pada Penanaman Modal Asing Berbentuk Perushaan Joint  Venture” . Adapun berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang perlu diuraikan melalui tulisan ini, yaitu (1)
20  Iin Indriyani, “Perkembangan Hukum: Perseroan Terbatas Dan Praktik Penggunaan Nominee Oleh Investor Asing”, Prosiding Seminar Ilmiah Nasional Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Juli 2017 hlm. 263.
21 Cara berpikir deduktif adalah cara berpikir yang penarikan kesimpulannya ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar, dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus. Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat. Metodologi Penelitian, (Bandung: Mandar Maju), 2002, hlm. 23.
22  Kebenaran koheren yaitu suatu pengetahuan, teori, pernyataan, proposisi, atau hipotesis dianggap benar kalau sejalan dengan pengetahuan, teori, pernyataan, proposisi, atau hipotesis lainnya, yaitu kalau proposisi itu meneguhkan dan konsisten dengan proposisi sebelumnya yang dianggap benar.
A. Sonny Keraf & Mikhael Dua, Ilmu Pengetahuan, Sebuah Tinjauan Filosofis , (Yogyakarta: Kanisius), 2001, hlm. 68.
Bagaimana konsep dan pengaturan nominee agreement kepemilikan saham dalam kegiatan investasi di Indonesia?; dan (2) Bagaimana reformulasi pengaturan nominee shareholders dalam kegiatan Penanaman Modal Asing melalui Perusahaan Joint Venture di Indonesia?

## B..Metode.Penelitian.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual (conseptual approach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute  approach) . Artinya,  penelitian  ini  mengacu  pada  telaahan konseptual dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap isu yang dibahas, dengan didasarkan pada data sekunder sebagai data kepustakaan dengan menggunakan metode berpikir  deduktif, 21 dengan bentuk kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran koheren. 22 Hal tersebut dapat digambarkan melalui pengujian teori-teori yang memproyeksikan posibilitas nominee shareholders agreement dalam suatu Perusahaan (Perseroan Terbatas), termasuk pula dalam kegiatan investasi asing oleh perusahaan tersebut. Kemudian diuji dalam konteks Indonesia, dan ditemukan sebuah gambaran utuh bahwa hal tersebut pun juga dimungkinkan terjadi di perusahaan- perusahaan  Indonesia.  Selanjutnya,  Penelitian ini  bersifat    preskriptif,    yakni  dengan  terlebih dahulu mengidentifikasi ruang lingkup nominee agreement kepemilikan saham yang dimuat
T I N J A U A N  H U K U M   E R H A D A P  N O M I N E E  A G R E E M E N T  K E P E M I L I K A N  S A H A M P A D A  P E N A N A M A N  M O D A L  A S I N G  B E R B E N T U K  P E R U S A H A A N  J O I N T  V E N T U R E
dalam peraturan perundang-undangan status quo , untuk selanjutnya dilakukan analisis terhadap isu hukum yang muncul seputar nominee agreement kepemilikan saham tersebut, melalui penelaahan ketentuan normatif yang didasarkan  pada  doktrin,  teori dan  konsep  hukum terkait, serta memberikan insight berupa konsep-konsep yang perlu diadopsi dalam rangka mengatasi masalah tersebut.
C..Pembahasan 1.. Konsep.dan.Pengaturan. Nominee Agreement Kepemilikan.Saham.dalam. Kegiatan.Investasi.di.Indonesia
Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU Penanaman Modal, ditentukan bahwa Investor asing yang hendak berinvestasi di Indonesia, maka bagi mereka wajib mendirikan badan usaha di Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas. Dalam pendirian Perseroan Terbatas sendiri, terdapat prinsip bahwa harus didirikan melalui sebuah akta notaris. Adanya Prinsip dasar tersebut, yang mensyaratkan pendirian Perseroan Terbatas melalui sebuah perjanjian (akta notaris), sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas jo UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebabkan pendirian Perseroan Terbatas harus dilakukan oleh 2 orang atau lebih sebagai pemegang  saham,  karena  tidak  mungkin  satu orang mengadakan perjanjian dengan dirinya sendiri. Syarat pendirian perseroan terbatas
23  Lucky Suryo Wicaksono, “Kepastian  Hukum  Nominee  Agreement  Kepemilikan  Saham  Perseroan  terbatas”, Jurnal Hukum Ius Qua Iustum, Vol.23 No.1, Januari 2016, hlm. 44.
24 Nominee Shareholders is a company member who holds the shares registered in his name for the benefit of another. The identity of the person with the true interest may be subject to disclosure and to investigation under the Companies Act .” Syahrijal Syakur, Urgensi Pengaturan Nominee Agreement Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, (Jakarta: PPATK), 2020, hlm. 26.
25  Lucky Suryo Wicaksono, Op.Cit. , hlm. 48.
dengan 2 (dua) orang atau lebih ini juga memicu timbulnya nominee shareholder , yang pada umumnya pemodal asing ingin menguasai perseroan terbatas secara tidak terbatas. 23
Nominee Shareholder merupakan Pemegang saham yang namanya tercatat sebagai pemilik sah berdasarkan hukum atas saham, yang dibuktikan dengan terdaftar sebagai pemegang saham  dalam  Daftar  Pemegang  Saham  dari perusahaan yang bersangkutan. Meskipun nominee shareholder terdaftar  sebagai  pemilik sah saham perusahaan, nominee shareholder dalam  melakukan  tindakannya,  didasarkan pada petunjuk dari seseorang yang sebenarnya memiliki saham tersebut (beneficiary). 24 Adapun hubungan hukum antara beneficial  owner dengan nominee tersebut  timbul  melalui sebuah perjanjian (agreement). Terdapatnya dua pihak dalam nominee agreement tersebut melahirkan dua jenis kepemilikan, yaitu pemilik yang tercatat dan diakui secara hukum ( legal owner/juridische  eigendom ) dan pemilik yang sebenarnya ( beneficiary/economische eigendom ) yang menikmati keuntungan berikut kerugian  yang  timbul  dari  benda  yang  dimiliki oleh nominee . 25 Artinya, Nominee agreement merupakan sebuah perjanjian yang dilakukan antara beneficiary dengan nominee yang memberikan ruang kepada nominee untuk bertindak  untuk  dan  atas  nama beneficiary serta sesuai dengan petunjuk dan arahan dari beneficiary .
Berdasarkan hukum, legal owner adalah
pemegang hak yang sah atas benda tersebut, yang tentunya memiliki hak untuk mengalihkan, menjual, membebani, menjaminkan serta melakukan  tindakan  apapun  atas  benda  yang bersangkutan, sedangkan pihak beneficiary tidak diakui sebagai pemilik atas benda secara hukum. 26
Bentuk struktur nominee pemegang saham (nominee  shareholders) dalam prakteknya di Indonesia dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu Struktur nominee langsung ( direct nominee structure ), dan Struktur nominee tidak langsung ( indirect nominee structure ).
a. Struktur Nominee Langsung ( Direct Nominee Structure ) Struktur nominee langsung ( direct nominee structure ) adalah suatu struktur nominee yang dibentuk dengan secara langsung membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam suatu perseroan terbatas adalah untuk dan atas nama orang lain. Struktur ini pada umumnya dibentuk dengan membuat perjanjian nominee ( nominee agreement ) atau pernyataan nominee ( nominee statement ). 27
Perjanjian Nominee dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari Perjanjian Innominaat karena belum ada pengaturan secara  khusus  tentangnya  dan  tidak secara tegas disebutkan dalam pasal-pasal KUHPerdata,  namun  dalam  praktiknya sering dijumpai di Indonesia. Dalam praktiknya  tidak  jarang  juga  ditemukan suatu struktur nominee pemegang saham
26  Syahrijal Syakkur, Op.Cit. , hlm. 27. 27 Ibid. .
28  Hadi Susanto, Pemegang  Saham  Nominee  dalam  Perseroan  Terbatas , Tesis, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2004, hlm 88.
yang dibentuk dengan menggunakan Pernyataan nominee ( nominee statement ).
Pada dasarnya materi dari suatu pernyataan nominee adalah pernyataan dari pemegang saham nominee yang menerangkan bahwa uang yang disetor pada perseroan adalah berasal dari beneficiary sehingga segala keuntungan dan kerugian termasuk beban pajak  yang  timbul  sehubungan  dengan kepemilikan saham oleh pemegang saham nominee pada perseroan merupakan hak dan tanggung jawab dari beneficiary . 28
Bersamaan dengan pembuatan nominee agreement atau nominee statement , pada umumnya pembentukan struktur nominee pemegang saham turut dilengkapi dengan kuasa mutlak yang diberikan oleh nominee kepada beneficiary untuk melakukan segala  tindakan  yang  berhubungan dengan saham-saham yang dipegang oleh nominee dalam perseroan termasuk untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan oleh Perseroan, menerima dividen , dan/atau mengalihkan hak atas saham. 29
b. Struktur nominee tidak  langsung  ( indirect nominee structure )
Struktur nominee tidak  langsung  ( indirect nominee structure ) adalah suatu struktur nominee yang dibentuk dengan cara membuat beberapa perjanjian yang berlapis-lapis dengan tujuan agar beneficiary secara  tidak  langsung  dapat mengendalikan serta menerima manfaat
T I N J A U A N  H U K U M   E R H A D A P  N O M I N E E  A G R E E M E N T  K E P E M I L I K A N  S A H A M P A D A  P E N A N A M A N  M O D A L  A S I N G  B E R B E N T U K  P E R U S A H A A N  J O I N T  V E N T U R E
atas kepemilikan saham tersebut. 30
Dalam membuat struktur nominee tidak langsung, skema yang umumnya dilakukan di Indonesia adalah pinjam-meminjam dengan tahapan sebagai berikut: 31
· Nantinya  perusahaan  asing  dan/atau warga negara asing meminjamkan sejumlah dana kepada nominee yang notabene Warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia;
·  Perbuatan hukum pinjam-meminjam antara beneficiary dan nominee tersebut akan dilandasi dengan Akta Pengakuan Hutang atau Perjanjian Pinjaman sebagai perjanjian pokok;
· Selain Akta Pengakuan Hutang yang menjadi perjanjian pokok, terdapat pula beberapa dokumen lainnya yang menjadi perjanjian yang bersifat
accesoir atau perjanjian turunan dari perjanjian pokok tersebut. Perjanjian yang bersifat accesoir tersebut terdiri atas perjanjian yang diperuntukkan bagi  kepentingan  beneficiary  dan perjanjian yang diperuntukkan bagi kepentingan nominee ;
· Keseluruhan dokumen tersbut nantinya akan menyamarkan
kepemilikan saham beneficiary , sekaligus memberikan seluruh manfaat atas kepemilikan sahan nominee pada perseroan kepada beneficiary walaupun beneficiary tidak  tercatat sebagai pemegang saham perseroan.
Di Indonesia sendiri, mengenai konsep nominee agreement kepemilikan saham dalam kegiatan Penanaman Modal pada dasarnya 30  Syahrijal Syakur, Op.Cit., hlm. 28.
31 Ibid., hlm. 28 – 29.
dilarang. Bahwa larangan tersebut diatur secara jelas yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sendiri telah menyebutkan adanya sanksi yang melarang dalam hal terjadinya Perjanjian Pinjam Nama ( nominee agreement ) dalam keadaan tertentu. Bahwa dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 disebutkan:
(1)  Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang  membuat  perjanjian  dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain (2)  Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  perjanjian  dan/ atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.
Dalam penjelasan Pasal 33 ayat (1) dinyatakan bahwa tujuan dari ketentuan tersebut adalah menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa untuk kegiatan Penanaman Modal dalam bentuk perseroan terbatas, penanam modal yang menyatakan bahwa kepemilikan saham yang dia miliki adalah untuk dan atas nama orang lain yang namanya tidak  tercantum  sebagai  pemegang  saham  di
perseroan.  Artinya  pemegang  saham  tersebut hanya sebagai nominee dari seseorang yang sebenarnya memiliki modal dalam pendirian perseroan  tersebut  (beneficial  owner),  maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) UU Penanaman Modal maka Perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.
Ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang menyatakan bahwa Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya (saham atas nama (registered Stock). Adapun dalam penjelasan ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU PT tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan Perseroan tidak  boleh  mengeluarkan  saham  atas  tunjuk (bearer stock). Atas kepemlikan saham tersebut, pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk  saham  yang  dimilikinya.  Artinya  bahwa seorang pemegang saham dari suatu perseroan terbatas  tidak  mungkin  menyatakan  atau mengadakan perjanjian bahwa saham yang dia miliki adalah untuk dan atas nama orang lain atau pemegang saham tersebut hanya sebagai nominee . Begitupun sebaliknya, orang yang  tidak  tercantum  atau  tercatat  sebagai pemegang saham pada perseroan terbatas tidak dimungkinkan untuk mengakui bahwa dengan adanya bukti perjanjian pinjam nama ( nominee agreement ) antara dia dengan pemegang saham, maka dia adalah pemilik sebenarnya dari saham pada perseroan terbatas.
32  Pasal 52 Ayat (1)  UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Kemudian, atas kepemilikan saham tersebut, seorang pemegang saham mempunyai hak yaitu untuk: menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini. 32
Artinya,  jika  suatu  saham  diatasnamakan  oleh nominee , maka yang memperoleh hak-hak tersebut diatas kertas adalah nominee tersebut. Padahal, dibalik itu, nominee bertindak  atas nama beneficiary nya. Sehingga apapun hak yang diperolehnya dimungkinkan untuk dikendalikan oleh beneficiary dari nominee tersebut.
Jika dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa salah satu syarat suatu perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1320 KUHPerdata adalah ‘sebab yang halal’. Adapun dalam Pasal 1337 KUHPerdata dinyatakan bahwa yang menyebutkan “suatu sebab  adalah  terlarang,  jika  sebab  itu, diantaranya ,  dilarang  oleh  undang-undang” , maka  terhadap  praktik  pinjam  nama  ( nominee agreement ), dalam bentuk nominee shareholders yang dilarang berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UU Penanaman Modal dan Pasal 48 Ayat (1) UU Perseroan Terbatas, menjadikan perjanjiannya batal demi hukum. Hal ini mengakibatkan nominee agreement dalam penanaman modal tidak  diakui  di  Indonesia  sehingga  tidak  boleh dilaksanakan di hadapan hukum.
2.. Reformulasi.Pengaturan. Nominee Agreement dalam.Kegiatan. Penanaman.Modal.Asing. Menggunakan Joint Venture Company Perusahaan Joint Venture merupakan perusahaan yang dibentuk berdasarkan perjanjian  kerjasama  antara  entitas  para
T I N J A U A N  H U K U M   E R H A D A P  N O M I N E E  A G R E E M E N T  K E P E M I L I K A N  S A H A M P A D A  P E N A N A M A N  M O D A L  A S I N G  B E R B E N T U K  P E R U S A H A A N  J O I N T  V E N T U R E
pihak untuk membentuk sebuah perusahaan baru. 33 Dalam hal ini, pihak pengusaha asing dengan lokal, pengusaha asing dengan asing, atau pengusaha lokal dengan lokal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia membentuk suatu perusahaan baru yang disebut dengan perusahaan joint venture. Mereka yang membentuknya menjadi pemegang saham yang besarnya sesuai dengan kesepakatan  bersama,  dan  tidak  melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang membatasi kepemilikan saham maksimum, baik bagi pengusaha asing ataupun pengusaha lokal (dalam negeri). 34
Perjanjian Joint venture bagi investor asing sendiri bersumber dari ketentuan Pasal 12 ayat (4) UU Penenaman Modal yang menentukan adanya bidang usaha yang terbuka untuk modal asing, dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan pembatasan kepemilikan saham. 35 Ketentuan yang mengatur perihal tersebut, pada saat ini, dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Berdasarkan Perpres tersebut,  setidaknya  terdapat  bidang  usaha: (a) Bidang usaha tertutup; dan Bidang Usaha Terbuka (terdiri atas: bidang  usaha  prioritas; bidang usaha yang diaiokasikan atau kemitraan dengan  Koperasi  dan  UMKM,  bidang  usaha dengan  persyaratan  tertentu,  dan  bidang usaha terbuka lainnya ). Bidang Usaha tertutup, merupakan  bidang  usaha  yang  tidak  dapat diusahakan dengan kegiatan investasi. Adapun Bidang Usaha terbuka dapat diusahakan dengan kegiatan investasi. Tetapi khusus bagi
33  Ana Rokhmatuussa’diyah dan Suratman, Op.Cit., hlm. 118. 34 Erman Rajagukguk dan Rosa Agustina, Op.Cit., hlm. 105. 35 Ibid. 36  Lucky Suryo Wicaksono, Op.Cit., hlm. 44.
investor asing, terdapat bidang usaha terbuka yang  tidak  dapat  diusahakan  melalui  investasi asing. Misalnya, bidang usaha yang dialokasikan khusus untuk Koperasi dan UMKM dan bagian dari bidang usaha persyaratan tertentu, yang menentukan kepemilikan saham harus 100% dalam negeri.
Bagi investor asing, salah satu hal yang fundamental dalam melakukan kegiatan investasi asing melalui pendirian perusahaan joint venture adalah perihal kepemilikan saham. Adapun untuk pendirian perusahaan joint venture oleh  entitas  asing  sendiri, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU Penanaman Modal, maka perusahaan joint venture tersebut wajib berbentuk Perseroan Terbatas. Adapun pendirian Perseroan Terbatas, mensyaratkan pendiriannya harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Persyaratan pendirian perseroan terbatas dengan harus terdapat 2 (dua) orang atau lebih ini juga memicu kemungkinan timbulnya nominee shareholder , yang pada umumnya pemodal asing ingin menguasai perseroan terbatas secara tidak terbatas. 36
Berdasarkan  Analisa  penulis,  setidaknya ada  3  (tiga)  motif  pendirian  perusahaan joint venture oleh entitas asing dengan menggunakan nominee shareholders (yang didahului oleh nominee agreement antara beneficiary dengan nominee ), yang dapat didudukkan sebagai sebuah perbuatan yang melanggar hukum yaitu: a.  Dalam bidang usaha terbuka lainnya (yang memungkinkan investor asing memiliki  saham  100%) ,  terdapat  motif dari beneficiary yang hendak memperoleh
keuntungan dengan maksimal. Akan tetapi, dengan adanya persyaratan pendirian perusahaan joint venture (berbentuk Perseroan terbatas), harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang dituangkan dalam akta pendirian perusahaan . Sehingga ia menggunakan nominee entitas asing (orang perorangan atau badan usaha) ataupun entitas dalam negeri untuk menjadi pihak kedua dalam pembentukan perusahaan joint venture tersebut;
b.  Untuk bidang usaha prioritas, bidang usaha kemitraan dengan koperasi dan UMKM, dan bidang usaha dengan persyaratan tertentu (yang memungkinkan investasi dari investor asing, tetapi dengan batasan kepemilikan  saham) ,  terdapat  motif  dari beneficiary yang hendak memperoleh keuntungan dengan maksimal. Akan tetapi, dengan adanya persyaratan batasan kepemilikan saham oleh investor asing yang hendak dikelabui oleh investor asing tersebut, maka ia menggunakan nominee entitas  dalam  negeri  (orang  perorangan atau badan usaha) untuk menjadi ‘pihak indonesia’ dalam pembentukan perusahaan joint venture tersebut; dan c.  Dalam hal beneficiary (untuk orang perorangan) atau senior  officer dari beneficiary (untuk badan usaha) merupakan pelaku  tindak  pidana,  yang  uang  hasil kejahatannya tersebut hendak ‘ dicuci’
(melakukan  tindak  pidana  pencucian uang) melalui kegiatan investasi, dalam hal ini menyertakan modal pada pendirian
37  Lihat ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf g, Pasal 5 ayat (1) huruf e, Pasal 6 ayat (1) huruf f, Pasal 7 ayat (1) huruf e, Pasal 8 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (1) huruf e, dan Pasal 10 Ayat (10 huruf e Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
perusahaan joint venture .
Sebagaimana dijelaskan pada subbahasan sebelumnya,  bahwa  apabila  entitas  (orang perorangan atau badan usaha) asing tersebut mendirikan sebuah perusahaan dengan menggunakan nominee di Indonesia, maka perjanjian pendirian perusahaan tersebut menjadi batal demi hukum. Dalam konteks ini, apabila suatu perusahaan joint venture melalui investasi asing dalam pendiriannya terdapat nominee , maka joint venture agreement tersebut menjadi batal demi hukum, sehingga perusahaan joint venture tersebut dianggap tidak pernah ada.
Selanjutnya, setelah penulis menelisik kedudukan beneficiary dalam suatu transaksi, setidak-tidaknya telah terdapat ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut, sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut sebagai ‘Perpres BO’). Berdasarkan Pasal 3 Perpres BO dinyatakan bahwa “Setiap  Korporasi wajib menetapkan Pemilik Manfaat dari Korporasi” . Adapun salah satu variabel Pemilik Manfaat adalah ‘pemilik sebenarnya dari dana atau modal korporasi’. 37
Keberadaan Perpres BO yang mengatur eksistensi dari beneficiary bahkan ultimate beneficial  owner dalam suatu Perusahaan (termasuk Perseroan Terbatas) terkait dengan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini, semakin menguatkan

## T I N J A U A N  H U K U M   E R H A D A P  N O M I N E E  A G R E E M E N T  K E P E M I L I K A N  S A H A M P A D A  P E N A N A M A N  M O D A L  A S I N G  B E R B E N T U K  P E R U S A H A A N  J O I N T  V E N T U R E
hasil analisis penulis sebelumnya, bahwa salah satu  motif  pendirian  perusahaan joint venture oleh asing dengan menggunakan nominee shareholders (yang didahului oleh nominee agreement antara beneficiary asing dengan nominee tersebut), dapat dimungkinkan dilakukan dalam rangka memuluskan upaya melakukan  tindak  pidana  pencucian  uang, terutama pada poin bahwa ‘beneficiary (untuk  orang  perorangan)  atau  senior officer  dari  beneficiary  (untuk  badan  usaha) merupakan  pelaku  tindak  pidana,  yang uang  hasil  kejahatannya  tersebut  hendak ‘dicuci’  (melakukan  tindak  pidana  pencucian uang)  melalui  kegiatan  investasi,  dalam hal  ini  menyertakan  modal  pada  pendirian perusahaan joint venture’ .
Dengan merujuk pada ketentuan Perpres BO  tersebut,  timbul  sebuah  diskursus  baru yang perlu untuk diuraikan. Yakni, bahwa di satu sisi, melalui UU Penanaman Modal dan UU Perseroan Terbatas, terdapat larangan keberadaan nominee shareholders (apapun bentuknya), yang secara mutatis  mutandis terdapat beneficiary/ultimate beneficial owner- nya. Akan tetapi, di sisi lain, dengan merujuk pada Perpres BO, justru ada kewajiban bagi  setiap  korporasi  (termasuk  Perseroan Terbatas), untuk menetapkan Pemilik Manfaat (beneficial owner) dari suatu korporasi melalui identifikasi  dan  verifikasi beneficial  owner dari perusahaan tersebut. 38 Dari hal tersebut, dalam konteks penanaman modal asing, menurut analisa penulis, apabila eksistensi dari suatu
38  Lihat Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 39  Lihat Pasal 18 Ayat (1) jo Pasal 13 Ayat (3) huruf a Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
nominee shareholders (yang dilakukan atas dasar nominee agreement antara beneficiary dengan nominee) dilarang dalam pembentukan perusahaan joint venture dalam investasi asing, maka akan timbul kecenderungan dari nominee untuk  tidak  mengungkap (disclose) informasi perihal siapa beneficiary/ultimate  beneficial owner nya. Hal tersebut akan berkonsekuensi pada  ketidakefektifan  penerapan  Perpres  BO dalam konteks keberadaan perusahaan joint venture dalam investasi asing.
Dari uraian permasalahan tersebut, penulis menilai bahwa terhadap perusahaan joint venture dalam investasi asing, seyogjanya tidak dilakukan pelarangan secara total terhadap eksistensi nominee shareholders (yang dilakukan atas dasar nominee agreement antara beneficiary asing dengan nominee tersebut ) . Melainkan perlu dilakukan pembatasan-pembatasan terhadap konteks nominee shareholders yang dibolehkan  dan  tidak  dibolehkan.  Melalui hal tersebut, pihak perusahaan joint venture berbentuk Perseroan terbatas, wajib melakukan identifikasi dan verifikasi dengan benar perihal pihak-pihak dalam perusahaan tersebut yang hendak ditetapkan sebagai pemilik manfaatnya (termasuk beneficiary/ultimate beneficial owner -nya). Setelah ditetapkan siapa saja pemilik manfaatnya, pihak perusahaan joint venture tersebut wajib menyampaikan informasi tersebut kepada instansi yang berwenang, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 39
Jika opsi seperti di atas ini yang dilaksana-
kan, akan dapat memperbesar kemungkinan pihak Perushaan joint venture tersebut mengidentifikasi secara benar pihak-pihak yang menjadi pemilik manfaatnya, termasuk pemilik manfaat sebenarnya ( beneficiary/beneficial owner) , atau dalam hal ini termasuk beneficiary
dari nominee shareholders tersebut. Dalam konteks inilah batasan-batasan sebagaimana diuraikan sebelumnya diperlukan. Batasan tersebut  diperlukan  untuk  mengidentifikasi apakah eksistensi dari nominee shareholders tersebut masih dibolehkan atau justru sudah tidak tepat lagi.
Adapun batasan-batasan yang diusung oleh penulis sebagai solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan terkait nominee shareholder s dalam suatu perusahaan joint venture dalam kegiatan investasi asing adalah bahwa di masa mendatang perusahaan joint venture dalam suatu kegiatan investasi asing, perlu memastikan bahwa:
a.  Kepemilikan  saham  asing  tidak  boleh melampaui batas maksimum kepemilikan saham yang ditentukan dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Dalam konteks ini, pihak dalam negeri yang menjadi nominee dari orang/badan usaha asing, harus ditetapkan sebagai investor asing;
b.  Pihak dalam negeri tidak  dibolehkan menjadi nominee dari orang/badan usaha asing terhadap bidang usaha yang khusus dialokasikan untuk Koperasi dan UMKM, dan bidang usaha yang mensyaratkan kepemilikan saham dalam negeri sebanyak 100%; dan
c.  Pihak orang/badan usaha asing tidak boleh
menunjuk nominee untuk melakukan investasi dengan menggunakan uang/harta
kekayaan hasil tindak pidana. Untuk konteks ini, informasi tersebut bisa saja diperoleh melalui informasi atas pihak-pihak dari orang/badan usaha asing sebagai DPO dari Interpol, atau dari informasi-informasi officially lainnya dari negara calon investor tersebut, dll.
Apabila penjelasan-penjelasan yang diuraikan tersebut di atas ke depannya direformulasi  dan  dipositivisasi  dalam  UU Perseroan Terbatas, UU Penanaman Modal, dan undang-undang lain yang terkait, maka menurut sudut pandang penulis, hal tersebut merupakan hal yang lebih bijak dilakukan terhadap kegiatan investasi asing. Hal tersebut dikarenakan, di satu sisi, entitas asing (selaku beneficiary ) tidak perlu khawatir  lagi  perihal nominee agreement yang hendak ia lakukan. Hal tersebut dikarenakan perjanjiannya dengan pihak nominee tidak serta-merta batal demi hukum lagi (selama tidak melanggar batasan-batasan yang ditentukan). Adapun di sisi lain, terdapat kemudahan bagi perusahaan joint venture untuk menentukan sebuah  entitas  sebagai nominee dari  entitas asing atau bukan. Dan hal yang tidak kalah dari itu ialah terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi antara ketentuan UU Penanaman Modal dan UU Perseroan Terbatas, dengan Perpres BO, sehingga  terwujud  sebuah  kepastian  hukum dalam rangka mengimplementasikan ketentuan- ketentuan tersebut.
Jika dipotret dari sudut pandang komparasi dengan negara lain sendiri, misalnya di Malaysia, perihal pengaturan Nominee Shareholders , telah diatur dan dituangkan dalam Laws of Malaysia Act 777, Companies Act 2016. Dalam Article 56 Companies Act of Malaysia tersebut, dinyatakan bahwa Perusahaan dapat meminta pemegang
T I N J A U A N  H U K U M   E R H A D A P  N O M I N E E  A G R E E M E N T  K E P E M I L I K A N  S A H A M P A D A  P E N A N A M A N  M O D A L  A S I N G  B E R B E N T U K  P E R U S A H A A N  J O I N T  V E N T U R E
saham untuk menyampaikan dalam waktu yang ditentukan untuk: (a) Menginformasikan kepada perusahaan apakah pemegang saham bertindak sebagai pemilik manfaat atau sebagai trustee  (nominee); (b) Jika pemegang saham bertindak  sebagai trustee  (nominee) , maka dia sejauh mungkin menyediakan nama dan keterangan lain yang cukup terkait identitas dan kepentingan  dari  individu-individu  untuk  siapa dia memegang saham. 40 Hal tersebut, semakin menampakkan bahwa berdasarkan hukum positif Malaysia, mereka tidak melarang praktik nominee shareholders (yang dilakukan melalui nominee agreement antara beneficiary dengan nominee) . Akan tetapi apabila seorang pemegang saham suatu perusahaan merupakan nominee shareholders , maka ia wajib menginformasikan siapa beneficiary atau ultimate beneficial owner dari pihak nominee shareholders tersebut.

## D..Penutup
Nominee agreement merupakan sebuah perjanjian yang dilakukan antara beneficiary dengan nominee yang memberikan ruang kepada nominee untuk  bertindak  untuk  dan atas nama beneficiary serta sesuai dengan petunjuk dan arahan dari beneficiary . Dalam konteks kepemilikan saham dalam korporasi (perseroan terbatas), pihak yang secara legal formal tercatat sebagai pemegang saham adalah nominee, sedangkan pihak yang mengendalikannya disebut sebagai beneficiary. Di sektor penanaman modal di Indonesia status quo, terhadap  praktik nominee arrangement kepemilikan saham merupakan perbuatan yang dilarang, berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UU Penanaman Modal dan Pasal 48 ayat (1) UU Perseroan Terbatas. Oleh karena dilarang oleh
40 Artticle 56 Paragraph 1 Laws of Malaysia Act 777, Companies Act 2016.
undang-undang, maka berdasarkan Pasal 1320 jo Pasal 1337 KUHPerdata, maka terhadap segala nominee agreement kepemilikan saham dalam suatu kegiatan investasi di Indonesia, pada saat ini, ditetapkan sebagai perjanjian yang batal demi hukum.
Adapun bentuk reformulasi pengaturan nominee agreement kepemilikan saham pada kegiatan penanaman modal asing yang menggunakan perusahaan joint venture di Indonesia ialah dengan mengubah arah pengaturan dalam UU Perseroan Terbatas, UU Penanaman Modal, dan undang-undang terkait lainnya, yang semula melarang praktik nominee agreement kepemilikan saham, menjadi membatasi terkait  praktik  mana yang legal ,  dan  praktik  mana  yang  melanggar hukum. Adapun batasan yang diusulkan oleh penulis dalam reformulasi pengaturan tersebut adalah:  (a)  Kepemilikan  saham  asing  tidak boleh melampaui batas maksimum kepemilikan saham yang ditentukan dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Dalam konteks ini, pihak dalam negeri yang menjadi nominee dari orang/badan usaha asing, harus ditetapkan sebagai investor asing; (b) Pihak dalam negeri tidak  dibolehkan menjadi nominee dari orang/badan usaha asing terhadap bidang usaha yang khusus dialokasikan untuk Koperasi dan UMKM, dan bidang usaha yang mensyaratkan kepemilikan saham dalam negeri sebanyak 100%; dan (c) Pihak  orang/badan  usaha  asing  tidak  boleh menunjuk nominee untuk melakukan investasi dengan menggunakan uang/harta kekayaan hasil tindak pidana. Untuk konteks ini, informasi tersebut bisa saja diperoleh melalui informasi atas pihak-pihak dari orang/badan usaha asing
sebagai DPO dari Interpol, atau dari informasi- informasi officially lainnya dari negara calon investor tersebut, dll.
Oleh sebab itu, dalam rangka me wujudkan harmonisasi  norma  agar  dapat  efektif  dalam penyelenggaraannya, Penulis merekomen- dasikan agar perlu dilakukan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang investasi, perseroan ter batas, dan peraturan terkait lainnya, dan mengkoherensikannya satu sama lain. Koheren si dari aturan tersebut harus merupa kan sebuah wujud konkret manifestasi dari Pasal 33 UUD Negara RI Tahun 1945. Peninjauan terhadap peraturan perundangan- undangan yang dimaksud di atas ialah dengan mentransformasi bentuk pengaturan nominee shareholders, termasuk apabila beneficiary nya adalah asing (diperjanjikan melalui nominee
agreement) dalam konteks perusahaan joint venture pada Penanaman Modal Asing, yang pada status quo berbentuk pelarangan secara total terhadap kemungkinan tersebut, menjadi sebuah pembatasan terhadap  praktik-praktik nominee shareholders berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Pembatasan tersebut di antaranya, misalnya, apabila nominee shareholders yang beneficiary nya adalah entitas  asing  harus  dianggap  sebagai  ‘pihak asing’, sehingga dalam konteks pembentukan perusahaan joint venture tetap harus memperhatikan  batasan  kepemilikan  saham oleh  asing.  Selain  itu,  juga  tidak  dibolehkan apabila beneficiary asing menunjuk nominee shareholders di Indonesia, jika dilakukan dalam rangka melakukan pencucian uang dengan skema investasi.
T I N J A U A N  H U K U M   E R H A D A P  N O M I N E E  A G R E E M E N T  K E P E M I L I K A N  S A H A M P A D A  P E N A N A M A N  M O D A L  A S I N G  B E R B E N T U K  P E R U S A H A A N  J O I N T  V E N T U R E

## DAFTAR.PUSTAKA

## A.. Buku
Bagus Rachmadi Supancana, Ida, Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006).
Fuady, Munir, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Buku 3, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2002).
Hingorani, R.C., Modern International Law: Second Edition, (New Delhi: Oxford & IBH Publishing Co, 1982).
J. Nagy, Pancras, Country  Risk:  How  to  Asses,  Quantify,  and  Monitor, (London: Euronomy Publications, 1979).
Kirupan, David, Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia , (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2013).
Rajagukguk, Erman, dan Rosa Agustina, Hukum Investasi dan Pasar Modal, (Jakarta: Pascasarjana FHUI, 2010) .
Rokhmatussa’dyah, Ana, dan Suratman, Hukum Investasi dan pasar Modal, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat. Metodologi Penelitian, (Bandung: Mandar Maju, 2002). Sonny Keraf, A., dan Mikhael Dua, Ilmu  Pengetahuan,  Sebuah  Tinjauan  Filosofis , (Yogyakarta: Kanisius, 2001).
Syakur, Syahrijal Urgensi  Pengaturan  Nominee  Agreement  Dalam  Rangka  Pencegahan  Tindak Pidana Pencucian Uang, (Jakarta: PPATK, 2020).
B.. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil.Penelitian.
Indriyani,  Iin  “Perkembangan  Hukum:  Perseroan  Terbatas  Dan  Praktik  Penggunaan  Nominee Oleh Investor Asing” , (makalah disampaikan pada Prosiding Seminar Ilmiah Nasional Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Pamulang, Indonesia, Juli 2017).
Suryo Wicaksono, Lucky, “Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan terbatas” , Jurnal Hukum Ius Qua Iustum , Vol.23 No.1, (Januari 2016).
Susanto, Hadi, “Pemegang Saham Nominee dalam Perseroan Terbatas”, Tesis, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2004.

## C.. Putusan.Pengadilan
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  36/PUU-X/2012  tentang  Pengujian  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kaitannya dengan pemaknaan ’Hak Menguasai Negara’ pada Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## D.  Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

## Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat
Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
Laws of Malaysia Act 777, Companies Act 2016.
T I N J A U A N  H U K U M   E R H A D A P  N O M I N E E  A G R E E M E N T  K E P E M I L I K A N  S A H A M P A D A  P E N A N A M A N  M O D A L  A S I N G  B E R B E N T U K  P E R U S A H A A N  J O I N T  V E N T U R E

## BIODATA.PENULIS
Muh.. Afdal. Yanuar,. S.H . menyelesaikan program sarjananya di Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan Program Kekhususan Hukum Pidana. Selama tercatat sebagai Mahasiswa di Fakultas Hukum UNHAS, tercatat berhasil beberapa kali mengukir prestasi di antaranya: Juara I Lomba Sidang Semu MPR tingkat Nasional dengan agenda sidang “Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945” pada Padjadjaran Law Fair tahun 2014, Juara I Lomba Peradilan  Semu  Mahkamah  Konstitusi  tingk.  Nasional  pada  Gebyar  Konstitusi  tahun  2015,  Juara  I Lomba Debat Reformasi Birokrasi pada Pekan Kreativitas Mahasiswa Administrasi Indonesia (PKMAI) tahun 2015 tingk. Nasional, dan Juara I sekaligus Best Speaker pada Debat Konstitusi Tingkat Nasional Diponegoro Law Fair IV Tahun 2016, bahkan ia keluar sebagai Wisudawan Terbaik Fakultas Hukum UNHAS dan Wisudawan Terbaik UNHAS pada periode Wisuda Maret 2017 . Selepas menyelesaikan studinya ia bekerja di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Disana, ia aktif melakukan penelitian dan menjadi pengajar pada beberapa instansi terkait dengan Rezim Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). Diantaranya, pernah menjadi Pengajar pada Pendidikan  dan  Pelatihan  Fungsional  Sertifikasi  Calon  Hakim  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Balai  Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Tahun 2019, 2020, dan 2021, dan Pengajar/Narasumber perihal “Penanganan Perkara TPPU” pada Pendidikan Calon Penyidik Tindak Pidana Korupsi di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Tahun 2019, serta Pengajar pada beberapa DIKLAT di PUSDIKLAT APU-PPT.
Pada saat ini ia sedang melanjutkan studinya pada Jurusan Hukum Ekonomi pada Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Setidaknya hingga saat ini terdapat beberapa tulisannya yang telah terpublikasi, yaitu: Diskursus  Antara  Kedudukan  TPPU  sebagai Independent Crime dengan sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK No 90/PUU-XIII/2015 , pada Jurnal Konstitusi Vol. 16, No. 4, Desmber 2019; Obat Mujarab Atas Harapan Palsu yang Dialami Korban First Travel, pada Majalah IFII (Indonesian Financial Intelligence Institute) Vol. 4, Juni Tahun 2020; dan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Proses Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta: PPATK, 2020.