Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018

## Mengkaji Serangan Balik Koruptor Terhadap KPK dan Strategi Menghadapinya

## Labib Muttaqin dan Muhammad Edy Susanto
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
labibyakusa23@gmail.com palembangsh.edy@gmail.com

## A B S T R A K
Pasal 11 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan mandat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemberan- tasan korupsi terhadap tiga hal; pejabat publik, penegak hukum, dan pihak-pihak yang terkait dengan keduanya. Dengan landasan yuridis yang jelas, KPK dianggap berhasil memenuhi harapan publik dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun tampaknya terdapat sebagian kalangan, yang merasa ‘gerah’ dengan keberadaan KPK, sehingga muncullah upaya untuk melemahkan, bahkan mem- bubarkan KPK (belakangan, usaha itulah yang disebut sebagai cor- ruptor fight back atau serangan balik koruptor). Sayangnya, hal itu tidak diimbangi kesiapan KPK dalam menghadapi serangan balik
p-ISSN: 2477-118X e-ISSN: 2615-7977
yang disebabkan belum terpetakannya pola serangan balik koruptor. Karena itu, penelitian ini bertujuan memberikan masukan kepada KPK tentang strategi menghadapi setiap serangan balik terhadap KPK. Untuk itu, paling tidak ada tiga hal yang dikaji secara men- dalam, yakni pertama, mempelajari bentuk-bentuk dari serangan balik koruptor . Kedua, membaca pola atau cara kerja serangan balik koruptor. Ketiga, menentukan desain dan strategi yang ideal bagi KPK untuk mencegah dan melawan setiap serangan balik koruptor.
Kata Kunci: kewenangan KPK, pola serangan balik koruptor, serangan balik koruptor, strategi menghadapi serangan balik korup- tor.

## A B S T R A C T
Article 11 of Law No. 30 of 2002 on the Corruption Eradica- tion Commission gives a mandate to the Commission to make the eradication of corruption against three things; public officials, law enforcement, and parties related to them. With a clear legal basis, the Commission considered successfully meet the expectations of the public in eradicating corruption in Indonesia. However, there seem to be some people that the corruptors and the anti-corruption eradi- cation by the presence of very hot so appear Commission efforts to weaken even dissolve the Commission, the business that is called as a corruptor fight back or counter-attack criminals. But unfortu- nately, the onslaught of corruptors fight back is not matched by the readiness of the Commission in the face of the counter-attack. Not to the mapping of criminals behind the attack pattern is one indication of the Commission stutter in the face. Therefore, the aim of this study was to provide input to the Commission on the strategy in the face of any backlash against the Commission. To achieve these objectives are at least three things that must be studied in depth to prevent and counter any corruptor fight back. First, learn about the types of corruptor fight back. Second, read the pattern or the workings of corruptor fight back. Third, determine the ideal design and strategy
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
for the Commission to prevent and counter any corruptor fight back. Keyword:  Corruption Eradication Commission authority, cor- ruptor fight back, corruptor fight back patterns, strategy to counter corruptor fight back.

## A .   P E N D A H U L U A N
Sudah tidak perlu ditegaskan lagi, korupsi adalah masalah uta- ma bangsa kita. Tentu saja masih banyak masalah bangsa yang lain, tetapi korupsi adalah akar masalahnya. Negara ini telah merdeka, namun efek pembangunan belum dirasakan mayoritas warga nega- ra, karena korupsi yang merajalela. Pendidikan dikorupsi, kesehatan dikorupsi, biaya haji dikorupsi, pengadaan pangan dikorupsi, tidak ada satu bidangpun yang terbebas dari penyakit korupsi (Indrayana, 2016: 1). Bahkan ada ungkapan satir yang mengatakan, jika Zhu Rongji (Perdana Menteri China 1998) akan mengirim peti mati ke- pada pejabat yang korupsi (hukuman mati bagi koruptor), tampak- nya penyataan Zhu Rongji tidak bisa berlaku di Indonesia. Karena sebelum peti mati dikirim kepada koruptor, pengadaan peti mati tersebut sudah dikorupsi terlebih dahulu.
Kesadaran kolektif bangsa akan bahaya perilaku korupsi mun- cul seiring dengan tumbangnya Orde Baru dan lahirnya reformasi, sehingga sudah menjadi pengetahuan umum bahwa salah satu am- anat reformasi adalah pemberantasan terhadap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Namun pertanyaan, apakah betul di era reforma- si seperti sekarang ini ada pemberantasan korupsi yang sesungguh- nya dari segenap elemen bangsa? Karena yang terlihat jelas bukan- lah pemberantasan korupsi, namun sebaliknya, yakni “memberantas pemberantas korupsi”, yakni KPK.
Tampaknya, para pihak yang anti terhadap pemberantasan ko- rupsi di negeri sudah gerah sekali dengan keberadaan KPK sehingga keberadaannya harus segera diberantas. Jika tidak, ada kekhawatiran KPK yang akan memberantas mereka, mengingat pasal 11 Undang- Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK memberikan mandat ke-
pada KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi terhadap tiga hal; pejabat publik, penegak hukum, dan pihak-pihak yang terkait dengan keduanya. Tak mau diberantas oleh KPK, para koruptor pun melakukan serangan balik untuk memberantas KPK, agenda inilah yang kemudian dikenal dengan istilah “corruptor fight back” (seran- gan balik koruptor).
Zaenal Arifin Mochtar mengatakan bahwa serangan balik ko- ruptor di republik ini kelihatannya memang bukan hanya isapan jempol belaka. Hal itu hidup dalam urat nadi pemberantasan korupsi itu sendiri. Di tengah gencarnya pemberantasan korupsi, fakta-fakta berbicara bahwa para koruptor juga telah menyiapkan dan meng- gunakan berbagai cara untuk terbebas dari tuduhan korupsi. Bahkan tidak hanya sampai di situ, juga sekaligus menghancurkan pembe- rantasan korupsi itu sendiri (Indrayana, 2016: xv).
Hidup matinya lembaga antikorupsi hampir selalu dikarenakan perlawanan dari para koruptor pada masing-masing rezim. Setidak- nya terdapat beberapa modus serangan balik dari koruptor yang me- liputi: 1) pelemahan dengan membentuk badan baru yang bertujuan melemahkan lembaga sebelumnya, 2) dibubarkan secara resmi se- bagai lembaga antikorupsi, tidak dibubarkan, namun perannya terus dikurangi, 4) pelemahan dengan upaya pembatalan dasar hukum pembentukannya (Indrayana, 40: 2016).
Saldi Isra berpendapat, upaya untuk menyerang KPK sudah berlangsung cukup lama. Salah satu serangan paling awal adalah menguji eksistensi UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK ke Mah- kamah Konstitusi (MK). Dari catatannya, Saldi Isra mengatakan hingga saat ini, UU KPK telah hampir mencapai 20 kali diuji ke MK. Beruntung, semua upaya tersebut gagal melemahkan KPK dan membunuh KPK (Isra, 2016: 66).
Dalam perjalanannya, modus serangan balik kepada KPK se- makin bervariasi. Dalam konteks kekinian, bukan hanya dasar hu- kum KPK yang diujimaterikan ke MK, namun UU KPK juga terus menghadapi tantangan perubahan yang cenderung melemahkan KPK. Sulit dimungkiri, usulan revisi UU KPK oleh Dewan Per-
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
wakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu agenda serangan balik ter- hadap KPK. Sungguh ironis, dalih anggota dewan yang menyatakan bahwa revisi UU KPK sebagai upaya penguatan institusi KPK jika melihat dari poin-poin revisi UU KPK tersebut. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan berpendapat bahwa ter- dapat banyak poin dalam usulan revisi UU KPK yang justru akan menumpulkan KPK sebagai lembaga antirasuah. Poin-poin tersebut antara lain; redefinisi KPK hanya sebagai lembaga pencegahan ko- rupsi dan bukan lembaga pemberantas korupsi, KPK tidak lagi me- miliki kewenangan penuntutan karena kewenangan tersebut dikem- balikan ke kejaksaan, mempersulit proses penyadapan karena harus mendapat izin dari pengadilan terlebih dulu, pembentukan dewan pengawas yang dinilai hanya akan membuka jalan untuk menginter- vensi KPK, keberadaan KPK yang dibatasi hanya 12 tahun dan ma- sih banyak poin-poin lainya yang cenderung melumpuhkan KPK.
Agenda DPR lainnya yang sulit dibantah sebagai bagian dari se- rangan balik terhadap KPK adalah Hak Angket DPR terhadap KPK. Sudah cukup jelas bahwa hak angket itu sendiri telah bertentangan dengan hukum, namun tetap saja DPR ngotot untuk mengajukan angket kepada KPK. Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, misal- nya, sudah menyatakan bahwa Hak Angket KPK itu error dalam dalam hal subjek dan objek, karena bertentangan dengan pasal 79 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2014. Seakan menjadi rahasia umum bah- wa dibentuknya Panitia Khusus (pansus) Hak Angket untuk KPK adalah sebagai bentuk perlawanan balik anggota DPR terhadap pen- gusutan kasus korupsi KTP Elektronik (e-KTP) oleh KPK.
Kriminalisasi terhadap pegawai KPK juga sulit untuk dimung- kiri bahwa hal tersebut adalah salah satu agenda corruptor  fight back . Jika diperhatikan, peristiwa kriminalisasi terhadap pegawai dan pimpinan KPK, selalu didahului oleh pengusutan KPK terha- dap korupsi-korupsi besar (mega korupsi) di Indonesia. Kriminal- isasi terhadap pimpinan KPK Bibit-Chandra terjadi ketika KPK se- dang menangani kasus korupsi PT Salmah Arowana Lestari yang akhirnya berbuntut pada penetapan tersangka kepada Kabareskrim
Polri Susno Duadji. Hal serupa juga dialami dua Pimpinan KPK 2011-2015, yaitu Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Ke- duanya mengalami kriminalisasi setelah KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka atas dugaan rekening gendut. Be- lum lama ini, kriminalisasi juga dialami penyidik senior KPK Novel Baswedan. Banyak kalangan menilai bahwa kriminalisasi tersebut terjadi karena pada saat ini KPK sedang berusaha mengungkap ka- sus mega korupsi KTP elektronik yang diduga melibatkan elit poli- tik di negeri ini.
Corruptor fight back sangat berdampak buruk bagi KPK, kare- na serangan balik tersebut tidak hanya berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan publik, namun juga berpengaruh kepada kinerja KPK, khususnya di bidang penindakan. Pada semester I/2009 misal- nya, sebelum terjadi kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, institusi ini mampu menetapkan setidaknya 29 tersangka korupsi dari ber- bagai kasus. Namun memasuki semester II/2009 atau ketika Gedung KPK di Jalan HR Rasuna Said mulai digeledah polisi dan proses pemeriksaan serta penahanan dilakukan terhadap Bibit-Chandra, kinerja lembaga ini mengalami penurunan drastis. Dalam periode Juli-Oktober 2009, KPK hanya mampu menaikkan empat status menjadi tersangka pada tingkat penyidikan dan umumnya bukan ka- sus korupsi yang baru terungkap (Husodo et al, 2011: 8). Begitu juga serangan balik koruptor yang lain, seperti revisi UU KPK dan Ang- ket KPK yang sangat potensial melemahkan eksistensi kelembagaan KPK.
Namun sayangnya, gencarnya corruptors fight back tidak di- imbangi dengan kesiapan KPK dalam menghadapi serangan balik tersebut. Belum terpetakannya pola serangan balik koruptor, meru- pakan salah satu indikasi gagapnya KPK dalam menghadapinya. Alih-alih ingin meredam serangan balik korupsi, yang terjadi justru sebaliknya, upaya peredaman oleh KPK justru dinilai malah mem- perkeruh situasi politik nasional. Namun, bagaimanapun juga cor- ruptor fight back di masa yang akan datang, tidak boleh terjadi lagi dan jika masih ada tentu harus dilawan.
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
Pada penelitian ini, paling tidak ada tiga hal yang diteliti secara mendalam untuk mencegah dan melawan setiap serangan balik ko- ruptor. Pertama, mempelajari bentuk-bentuk serangan balik korup- tor . Kedua, membaca pola atau cara kerja dari serangan balik korup- tor. Ketiga, menentukan desain dan strategi yang ideal bagi KPK untuk mencegah dan melawan setiap serangan balik koruptor.

## 1.  Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini tergolong pene- litian nondoktrinal-kualitatif. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, metode penelitian ini bertujuan agar kaum akademisi dapat me- respons terpenuhinya rasa keadilan massa awam. Metode-metode nondoktrinal ini dimanfaatkan oleh ilmu hukum, tidak hanya untuk mengkaji the extra-legal factors, akan tetapi juga untuk mempela- jari the real social factors dalam konteks legal behaviors as it is in society (Wignjosoebroto, 2002: 69) .
Ada dua data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni data primer dan data sekunder. Data primer (data dasar) adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka (Soekanto dan Mamudji, 2007: 12). Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara kepada pihak-pihak yang relevan dan kredibel. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), ICW, dan KPK. Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder dilakukan de- ngan cara studi pustaka.
Untuk menguji eksistensi serangan balik koruptor terhadap KPK, ada serangkaian metode yang ditempuh dalam penelitian ini. Pertama, membangun argumentasi bahwa serangan balik koruptor kepada KPK memang benar adanya, pelaksanaan tahap ini ditem- puh dengan menelusuri bahan pustaka baik dari buku, jurnal, mau- pun pemberitaan media. Kedua, menguji relevansi hasil dari tahap pertama dengan pendapat responden ahli yang relevan dengan pene-
litian ini yang dilakukan dengan wawancara. Ketiga, menyimpulkan hasil temuan dari tahap satu dan dua secara deskriptif-analitis, serta memberikan rekomendasi dan solusi dari permasalahan yang ada pada penelitian ini.
b .   P E M B A H A S A N

## 1. Mungkinkah Koruptor Melakukan Serangan Balik?
Untuk menjawab pertanyaan dari subjudul di atas, perlu diketa- hui terlebih dahulu siapakah koruptor itu. Dalam Kamus Besar Ba- hasa Indonesia (KBBI) koruptor adalah orang yang melakukan ko- rupsi. Sudarto mengatakan korupsi adalah perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan, bersifat melawan hukum baik secara formil maupun materil dan perbuatan itu secara lang- sung atau tidak langsung, merugikan keuangan negara dan atau per- ekonomian negara atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat bahwa merugikan negara atau perekonomian nega- ra. (Sudarto: 1996, 115).
H.A Ekiyor mendefinisikan korupsi sebagai:
“ The unlawful use of official power or influence by an of- ficial of the government either to enrich himself or further his course and/or any other person at the expense of the public, in contravention of his oath of office and/or con- trary to the conventions or laws that are in force. ” (David O: 2012, 38).
Dari dua definisi di atas dapat dikatakan bahwa koruptor adalah seseorang yang menyalahgunakan kewenangannya untuk mem- perkaya diri sendiri atau orang lain yang berakibat pada dirugikan- nya keuangan negara dan masyarakat, yang mana tindakan tersebut bertentangan dengan sumpah jabatannya dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia, Pasal 11 UU KPK memberikan mandat kepada KPK un- tuk melakukan pemberantasan korupsi yang melibatkan aparat pe-
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
negak hukum, penyelenggara negara dan pihak-pihak yang terkait dengan keduanya. Dalam kajian politik, objek pemberantasan ko- rupsi, sebagaimana yang disebut dalam pasal 11 merupakan pihak- pihak yang memiliki sumber daya yang kuat untuk mempertahankan diri bahkan menyerang balik KPK yang terlebih dahulu melakukan upaya pemberantasan korupsi terhadap pihak-pihak tersebut.
Maka Istilah serangan balik koruptor atau corruptor fight back bukanlah istilah yang muncul begitu saja. Istilah itu muncul karena didahului adanya “ fight to corruptors ” atau “ against corruptor ” oleh lembaga antirasuah seperti KPK. Dengan kata lain adanya perlawa- nan terhadap koruptor atau pemberantasan korupsi adalah penyebab adanya serangan balik dari koruptor atau dari pihak-pihak yang anti terhadap pemberantasan korupsi. Maka dapat dikatakan bahwa cor- ruptor fight back adalah serangan yang dilakukan oleh koruptor atau pihak-pihak yang antipemberantasan korupsi terhadap pihak atau lembaga yang melakukan pemberantasan korupsi.
Serial kasus Cicak Vs Buaya Jilid I, II dan III menunjukkan bahwa pihak-pihak yang menjadi objek pemberantasan korupsi oleh KPK, memang memiliki kekuatan untuk menyerang balik KPK. Rekaman percakapan antara Anggodo Widjojo (pengusaha) dengan Wisnu Subroto (mantan Jaksa Agung Muda Intelijen) dan beberapa penyidik Mabes Polri yang diputar di Sidang Mahkamah Konstitusi (Hukum Online, 2009) menunjukkan bahwa pihak-pihak yang men- jadi objek pemberantasan korupsi KPK memiliki kekuatan untuk menyerang balik KPK. Dalam konteks kasus ini adalah mengkrimi- nalisasi dua pimpinan KPK yakni Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah. Inilah kasus Cicak Vs Buaya Jilid I yang merupakan ujian bagi KPK setiap kali mengungkap kasus di lingkungan Polri. Seja- rah mencatat, “Cicak Vs Buaya” kembali berulang hingga seri yang kedua di tahun 2012, dan yang ketiga di tahun 2015. Semuanya ter- jadi ketika KPK berusaha mengungkap kasus korupsi yang diduga terkait dengan petinggi Polri (Indrayana: 2015, 136).
Dalam pembacaan Denny Indrayana, Jika KPK memiliki am- anat memberantas korupsi terhadap pejabat publik dan penegak hu-
kum, maka pemberantasan korupsi dari sisi penegak hukum masih sangat sedikit jika dibandingkan pejabat publik. Denny meyakini se- dikitnya kasus itu bukan karena minimnya pelaku tipikor dari pihak penegak hukum, tetapi karena kesulitannya yang lebih tinggi. Ter- bukti setiap ada dugaan korupsi oleh petinggi Polri misalnya, maka KPK selalu menghadapi krisis kelembagaan yang dikenal dengan istilah Cicak Vs Buaya pertama, kedua dan ketiga (Indrayana: 2015, 184). Menurut penulis, fenomena Cicak Vs Buaya adalah bukti bah- wa serangan balik koruptor memang nyata adanya dan eksistensinya bukan hanya berdampak pada semakin beratnya pemberantasan ko- rupsi namun juga berdampak pada melemahnya institusi KPK.
Fenomena serangan balik koruptor ini tidak hanya dialami oleh KPK saja namun juga dialami oleh berbagai institusi pemberantas korupsi di negara lain. Sekitar tahun 1960-1970 sebelum lahirnya Independence Commission Against Corruption (ICAC), praktik- praktik korupsi yang terjadi di Hongkong adalah hal yang wajar, bahkan sudah dianggap sebagai jalan hidup, sebagaimana yang di- ungkap oleh H.J. Lethbridge:
In Hong Kong, corruption was widespread and regarded as a way of life in the 1960s and 1970s. “Syndicated cor- ruption, the satisfied customer variant, paying for conve- nience, protection rackets, extortion, squeeze, kickbacks, and commissions” had existed “in a primal state”. (Chi: 2014, 242).
Namun setelah lahirnya ICAC, praktik korupsi di Hong Kong, khususnya di tubuh penegak hukum, semakin hari semakin menyu- sut. Sampai saat ini Hong Kong tercatat sebagai salah satu negara paling bebas dari korupsi. Meskipun demikian, pemberantasan ko- rupsi yang dilakukan ICAC tidak selalu berjalan mulus. Serangan balik koruptor juga pernah dialami oleh ICAC, sebagaimana ter- gambar dengan cukup baik dalam film I Corrupt All Cop yang di- produksi pada tahun 2009.
Dalam film tersebut diceritakan ketika pertama kali menjalan- kan tugasnya, ICAC mendapat tantangan-tantangan yang sangat be-
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
rat. Ancaman pun datang dari koruptor (khususnya dari polisi) secara bertubi-tubi pada para pegawai ICAC yang semuanya terdiri dari anak-anak muda yang belum berpengalaman, tidak terkecuali kelu- arganya. Bahkan ada pegawai ICAC yang tidak tahan sampai men- derita gangguan jiwa. Beberapa di antaranya bahkan memilih men- gundurkan diri. Dalam wawancara dengan dengan Professor Kwok Man-wai, seorang spesialis antikorupsi internasional yang memiliki pengalaman kerja selama 27 tahun di ICAC, majalah Tempo menga- jukan pertanyaan, “Ada film I Corrupt All Cops , yang menceritakan tentang korupsi di Kepolisian Hong Kong dan kemunculan ICAC. Apakah cerita film itu nyata?” Professor Kwok menjawab, “Semua itu betul.” (H.T., 2011).
Selain di Indonesia dan Hong Kong, kisah serangan balik ko- ruptor juga ada di Nigeria, dan mungkin itu kisah yang paling ter- kenal. Nigeria ini punya masalah pemberantasan korupsi yang mirip dengan Indonesia. Nilai corruption perception index -nya juga tidak berbeda jauh dengan Indonesia. Nigeria mengenalkan Nuhu Riba- du kepada kita, seorang pahlawan kepolisian Nigeria dengan karir cemerlang dan kemampuan jempolan untuk melakukan pemberan- tasan korupsi ketika menjabat sebagai Kepala dari Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) di Nigeria sejak tahun 2003. Rekam jejaknya mengagumkan, berbagai sogokan dengan jumlah luar biasa besarnya berhasil ia lawan, bahkan ia jadikan sebagai pintu masuk untuk membongkar berbagai skandal korupsi besar. Namun, akhirnya menyedihkan. Setelah mengejar seorang politisi senior berpengaruh kuat dengan tuduhan korupsi, ia akhirnya tak bisa terhindar dari corruptor fight back yang menyebabkannya ter- lempar dari jabatannya dengan dituduh berbagai kejahatan, bahkan terancam percobaan pembunuhan. Hal yang membuat ia terpaksa ‘melarikan diri’ ke Inggris di awal tahun 2009 (Mochtar, 2015: xiv).
Dari pengalaman pemberantasan korupsi yang dimiliki negara- negara di atas, menunjukkan bahwa apa yang disebut sebagai “se- rangan balik koruptor/ corruptors  fight  back ” sangat mungkin ter- jadi. Hal ini mengingat yang menjadi objek pemberantasan korupsi
dari lembaga antikorupsi adalah pihak-pihak yang memiliki sumber daya kuat baik itu karena jabatan yang dipegangnya atau karena be- sarnya modal pendanaan yang dimilikinya. Sumber daya tersebut dapat digunakan sebagai ‘bahan bakar’ untuk menyerang balik lem- baga pemberantas korupsi.

## 2. Daftar Panjang Serangan Balik Koruptor Kepada KPK
Perseteruan antara baik dan jahat merupakan fenomena paling tua dalam sejarah peradaban umat manusia, dimana kebaikan selalu berusaha untuk menumpas kejahatan. Sedangkan si jahat tak mau ditumpas begitu saja, dengan segala upaya ia selalu berusaha untuk mempertahankan diri dan upaya tersebut hanya bisa ditempuh den- gan cara menyerang balik kepada pihak kebaikan.
Logika di atas cukup relevan untuk menggambarkan hubungan antara KPK dengan koruptor. Pasal 11 UU No. 30 Tahun 2002 Ten- tang KPK memberikan mandat kepada KPK. Mandat tersebut yakni untuk melakukan pemberantasan korupsi terhadap tiga hal; pejabat publik, penegak hukum, dan pihak-pihak yang terkait dengan ke- duanya, maknanya KPK memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberantas koruptor. Dalam menjalankan perannya sebagai si ja- hat, tentu para koruptor tak mau begitu saja diberantas oleh KPK. Segala upaya pun dilakukan untuk mempertahankan diri dan cara paling ampuh adalah dengan memberantas balik ( corruptors fight back ) KPK baik, institusinya maupun personalianya. Zaenal Arifin Mochtar menyebut bahwa constitutional review UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi adalah bentuk serangan balik koruptor (Mochtar, 2008: 31). Mun- culnya constitutional review atau serangan balik tersebut bukanlah tanpa alasan. KPK gencar dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia membuat para koruptor menjadi gerah, tidak mau ha- nya menjadi objek yang diserang KPK. Para koruptor pun melaku- kan serangan balik kepada KPK dengan berbagai cara, dengan ha- rapan lembaga pemberantas koruptor menjadi cacat dan mandul
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
dalam melakukan pemberantasan korupsi.
Dalam perjalanannya, bentuk-bentuk serangan balik koruptor memiliki berbagai variasi, baik itu dilakukan melalui jalu-jalur hu- kum maupun nonhukum. Di bawah ini akan dipaparkan daftar pan- jang serangan balik koruptor kepada KPK;

## a. Judicial Review UU KPK
Judicial  Review atau uji materi ke MK yang dilancarkan oleh beberapa pihak bertujuan mempreteli kewenangan KPK. Saldi Isra berpendapat bahwa, upaya untuk me- nyerang KPK sudah berlangsung cukup lama, salah satu serangan paling awal adalah menguji eksistensi UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dari catatannya, Saldi Isra mengatakan hingga saat ini, UU KPK telah hampir mencapai 20 kali diuji ke MK. Alasan pengujian pun sangat beragam, mulai dari men- guji legalitas keberadaan KPK, menguji pasal-pasal ter- tentu yang berkaitan dengan wewenang KPK. Ujung dari penggunaan jalur ke MK adalah bagaimana KPK lemah dan tak mampu lagi mengendus perilaku korup terutama di lembaga-lembaga yang sebelum kehadiran UU No. 30 Tahun 2002 nyaris tak pernah tersentuh upaya penegakan hukum pemberantasan korupsi. Beruntung, semua upaya tersebut gagal melemahkan KPK dan membunuh KPK (Isra, 2016: 66).

## b. Revisi UU KPK
Bambang Widjojanto berpendapat, salah satu cara untuk menghancurkan eksistensi lembaga KPK adalah dengan melakukan “serangan legislasi” dengan terus menerus mengajukan berbagai revisi perundangan yang tujuan- nya mendelegitimasi eksistensi dan lingkup kewenangan KPK. Revisi UU KPK merupakan upaya pelemahan KPK
dengan cara yang seolah legal, tapi sesungguhnya tidak legitimate (Widjojanto, 2016: xiii). Dalam draf revisi UU KPK, terdapat beberapa ketentuan yang akan berim- plikasi buruk kepada kewenangan KPK dalam pemberan- tasan korupsi seperti; Pertama, pembentukan dewan pen- gawas yang tertuang dalam pasal 37A hingga pasal 37F, konsep pembentukan ini dinilai hanya akan melemahkan independensi KPK. Kedua, penyadapan harus mendapat izin tertulis dari dewan pengawas selama 1x24 jam serta penyadapan dapat dilakukan bila telah memenuhi bukti permulaan yang cukup. Ketiga, KPK berwenang meng- hentikan penyidikan dan penuntutan (SP3), adanya keten- tuan ini berpotensi membuka kesempatan bagi koruptor untuk menghentikan kasus korupsi yang sedang berlang- sung di KPK. Keempat, KPK tidak bisa lagi melakukan rekrutmen penyidik dan penyelidik selain dari institusi Polri dan Kejaksaan. Kelima, adanya usulan pembubar- an KPK, dalam pasal lima draf RUU KPK disebutkan bahwa, “Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk untuk masa waktu 12 tahun sejak undang-undang ini diundang- kan.” Maknanya, setelah 12 tahun sejak disahkannya RUU KPK, maka KPK harus dibubarkan.
c. Hak Angket DPR untuk KPK
Tidak perlu untuk berpikir lama bahwa Hak Angket DPR untuk KPK adalah salah satu bentuk dari agenda serangan balik koruptor, karena hak angket tersebut muncul tidak lama setelah KPK mengusut korupsi KTP Elektronik yang diduga melibatkan banyak anggota DPR. Banyak anggota dewan yang berkomentar bahwa dilakukannya hak ang- ket adalah sebagai bentuk penguatan institusi KPK dan pemberantasan korupsi yang lebih baik. Jelas saja komen- tar tersebut sangat sulit diterima oleh akal sehat karena yang terlihat justru sebaliknya. Secara yuridis jelas bahwa
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
hak angket itu sendiri telah bertentangan dengan hukum, namun tetap saja DPR ngotot untuk mengajukan angket kepada KPK. Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara me- nyatakan bahwa Hak Angket KPK itu error dalam hal subjek dan objek sebagaimana disebut dalam pasal 79 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2014 (Detik News, 2017). Akal yang sehat tentu akan berpikir bahwa Hak Angket tersebut adalah upaya menyerang balik untuk melemahkan KPK.

## d. Kriminalisasi Pimpinan dan Pegawai KPK
Dalam Black Law Dictionary dinyatakan bahwa “Criminalization it is the act or an instance of making previously lawful lack kriminal. The by which a person develop in to criminal. To make illegal to outlaw (crimi- nalize). Dengan demikian, batas-batas kriminalisasi, yaitu suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang, perbuatan pada saat dilakukan pada hakikatnya bukanlah perbuatan pidana menurut aturan hukum yang berlaku, tapi perbuatan tersebut dikembangkan menjadi perbuatan pidana ( develop in to criminal act ) (Ahmad, 2011: 517).
Selama kiprahnya dalam memberantas korupsi, beberapa pimp- inan KPK pernah mengalami kriminalisasi. Pada tahun 2009 dua pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Candra Hamzah dikrimi- nalisasi dengan dijerat pasal 23 UU Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 421 KUHP Tentang Penyalahgunaan Wewenang. Rekayasa krimanalisasi Bibit-Candra benar-benar terkuak ketika rekaman per- cakapan Anggodo Widjojo dengan sejumlah orang diputar di MK. Rekaman yang berdurasi 4,5 jam itu terdiri dari 9 bagian yang berisi, mulai dari Anggodo meminta bantuan Kejaksaan dalam mengkrimi- nalisasi Bibit-Candra, sampai rencana pembunuhan terhadap Chan- dra Hamzah (Hukum Online, 2009).
Selanjutnya adalah kriminalisasi yang dialami Bambang Widjo- janto atau lebih akrab dipanggil BW selaku wakil ketua KPK. Ter-
dapat sejumlah alasan kuat mengapa kasus BW adalah kriminalisasi.
Pertama, BW dijadikan tersangka lebih dahulu padahal pasalnya (tindak pidananya) tidak diketahui secara pasti. Kedua, penangkap- an BW dinilai sebagai reaksi dari ditetapkannya Budi Gunawan se- bagai tersangka oleh KPK. Ketiga, BW tiba-tiba saja ditangkap tan- pa ada proses pemanggilan. Keempat, adanya keterlibatan Kombes Viktor yang mana bukanlah penyidik Bareskrim dalam penangkapan BW. Kelima, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) baru dikirimkan sore hari setelah BW ditangkap. Keenam, Sugianto S pihak yang berlawanan dengan Ujang merupakan klien BW yang melaporkan kasus ini ke polisi, namun baru setelah 5 tahun kasus ini tiba-tiba dibuka kembali. Ketujuh, Selama ini, Kepolisian ban- yak diadukan dengan mayoritas kasus undue delay atau penundaan, namun untuk kasus BW Kepolisian bergerak sangat cepat. Kedela- pan, Polri menolak diadakannya Gelar Perkara Khusus bagi kasus
BW. Kesembilan, hampir berbarengan dengan BW dan sesudahnya sejumlah orang yang merupakan tokoh antikorupsi dilaporkan ke Bareksrim (PSHK et.al, 2017).
Begitupun juga Novel Baswedan yang mengalami kriminal- isasi, Novel dibawa ke Bareskrim Polri pada 1 Mei 2015 dini hari dan menjalani pemeriksaan pada pagi buta tanpa didampingi kuasa hukum. Selang beberapa jam, Novel diboyong ke Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok, untuk melanjutkan pemeriksaan. Sore harinya, tiba-tiba penyidik Polri membawa dirinya ke Bengkulu untuk menjalani rekonstruksi. Namun, saat itu tak ada seorang pun kuasa hukum yang mendampinginya. Padahal rekonstruksi seharus- nya didampingi penasihat hukum supaya lebih tepat, namun permin- taan Novel untuk didampingi oleh kuasa hukumnya terlebih dahulu sebelum menjalani proses rekonstruksi tidak dipenuhi. Polisi tetap menggelar rekonstruksi imajiner yang tak berdasar pada Berita Aca- ra Pemeriksaan dan tidak substansial. Kemudian, Novel diterbang- kan kembali ke Jakarta pada keesokan harinya. Alasan lain yang menguatkan bahwa novel dikriminalisasi adalah Novel dijadikan tersangka pada 1 Oktober 2012 oleh Polres Bengkulu atas dugaan
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
penganiayaan seorang pencuri sarang burung walet hingga tewas pada tahun 2004 saat ia menjabat Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bengkulu.

## 3. Serangan Teror Kepada Pegawai KPK
Salah satu berita yang paling menghebohkan pada tahun 2017 adalah serangan fisik yang dialami oleh penyidik senior KPK Novel Baswedan. Ia disiram cairan air keras oleh orang tak dikenal seusai shalat subuh di masjid di dekat rumahnya di kawasan Kelapa Ga- ding, Jakarta. Serangan tersebut mengakibatkan matanya tidak bisa berfungsi dengan normal hingga saat ini. Motif penyerangan terse- but diduga kuat sebagai bentuk serangan balik koruptor (Tribun- News, 2017), karena saat itu Novel Baswedan memiliki andil besar dalam mengungkap mega korupsi KTP elektronik yang melibatkan petinggi DPR RI. Selain serangan fisik, serangan nonfisik juga kerap dialami oleh pegawai KPK lainnya, serangan tersebut bisa berben- tuk teror terhadap pegawai dan keluarganya.
Dari catatan TribunNews.com, setidaknya ada lima teror yang ditujukan kepada insan KPK yang sempat terekspos ke publik (Tri- bunNews, 2017):
a. Ancaman Santet
Pada tahun 2013, KPK sempat mendapatkan teror santet. Hal itu menyusul ditetapkannya Gubernur Banten Ratu Atut Choisyah menjadi tersangka kasus dugaan suap. Isu serangan santet yang di- tujukan kepada KPK kala itu dengan cepat tersebar hingga menim- bulkan reaksi publik.
b. Teror Bom di Kediaman Penyidik KPK
Juli 2015 silam, kediaman penyidik KPK, Afief Julian Miftach mendapatkan  sebuah  teror.  Afief  sebelumnya  menemukan  benda mencurigakan di rumahnya sekitar pukul 22.00 WIB saat dirinya baru pulang ke rumah. Mendapat benda mencurigakan tersebut, Ar- ief langsung menghubungi Polsek Bekasi Selatan. Benda tersebut dicurigai sebagai bom karena dilengkapi detonator dan diletakkan di depan pagar rumah. Namun, setelah diperiksa, rangkaian tersebut
ternyata hanya berisi stereofoam dan tidak memiliki daya ledak.
c. Ancaman Pembunuhan Terhadap Penyidik KPK
Bulan Februari 2015 silam, Wakil Ketua KPK, Bambang Wi- djojanto, membenarkan informasi adanya ancaman pembunuhan terhadap sejumlah penyidik KPK yang menangani kasus dugaan ko- rupsi Komisaris Jenderal BG. Tak hanya penyidik KPK, teror terse- but juga dialami oleh keluarga penyidik KPK. Lantaran diancam, para penyidik saat itu batal memberikan kesaksian dalam sidang pra peradilan kasus penetapan tersangka BG di PN Jakarta Selatan.
d. Ancaman Terhadap Mantan Ketua KPK
Setelah dinyatakan bebas bersyarat, Mantan Ketua KPK, An- tasari Azhar menyatakan bahwa pada saat ia masih menjabat sebagai ketua KPK ia pernah diminta seseorang untuk memberikan perlaku- kan khusus kepada seseorang, Antasari pun menolaknya. Namun, sosok pembawa pesan tersebut mengancam Antasari jika tidak me- ngabulkan permintaan si pembuat pesan itu. Tidak sampai sebulan, Antasari pun dipidana atas kasus pembunuhan terhadap pengusaha bernama Nasrudin Zulkarnaen yang membuatnya dipenjara.
e. Novel Baswedan Disiram Air Keras
Di antara kasus teror yang lain, kasus inilah yang paling menyi- ta perhatian publik. Penyiraman air keras disebut dinilai memiliki kaitan erat dengan pengusutan kasus Korupsi KTP Elektronik yang dipimpin oleh Novel Baswedan.

## 4. Membaca Pola Serangan Balik Koruptor Kepada KPK
Membaca pola berarti membaca cara kerja, sebagaimana KBBI mengartikan pola sebagai cara kerja. Oleh karena itu pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana cara kerja dari serangan balik ko- ruptor, mulai dari mana serangan balik koruptor itu datang, sampai bagaimana mekanisme kerja dari serangan balik koruptor itu.
Untuk dapat membaca dengan baik pola serangan balik korup- tor terhadap KPK, hal pertama yang harus dipahami terlebih dulu adalah siapa sajakah yang berpotensi terlibat dalam agenda serangan
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
balik koruptor ini? Hal ini penting untuk dibahas, sehingga asal dari serangan balik koruptor dapat diketahui. Dari wawancara dengan berbagai responden ahli, penelitian ini mendapatkan hasil temuan yang menarik tentang sejumlah pihak yang berpotensi terlibat dalam agenda serangan balik koruptor. Hasil temuan dari penelitian ini menjelaskan bahwa pelaku serangan balik koruptor tidak selalu datang dari pihak-pihak yang sedang memiliki kasus hukum (kasus korupsi) dengan KPK sebagaimana yang disebut pasal 11 UU KPK, namun bisa lebih luas dari itu.
Ada tiga kelompok yang berpotensi melakukan serangan balik terhadap KPK. Pertama, yakni koruptor itu sendiri yang kasus ko- rupsinya sedang diusut KPK. Kedua, pihak-pihak yang sedang ti- dak memiliki kasus hukum dengan KPK, namun pihak tersebut berpotensi diungkap kasus korupsinya oleh KPK di kemudian hari. Ketiga, pihak-pihak yang memang sejak awal tidak senang dengan KPK dan semangat pemberantasan korupsi. Pembahasan ini men- jadi sangat penting, karena merupakan titik awal untuk membaca bagaimana pola serangan balik koruptor.
Dari berbagai bentuk serangan balik koruptor yang sudah diu- raikan pada pembahasan sebelumnya menunjukkan, bahwa pihak- pihak yang melakukan serangan balik koruptor bukanlah selalu pihak yang secara langsung sedang memiliki kasus hukum dengan KPK. Misalnya saja pihak yang terlibat dalam kasus judicial review dan revisi UU KPK atau hak angket DPR untuk KPK. Meskipun demikian, tindakan judicial review , revisi UU KPK, maupun hak angket DPR untuk KPK tidak lantas dapat dikatakan bukan sebagai serangan balik koruptor hanya karena pihak yang melakukannya ti- dak sedang memiliki perkara hukum dengan KPK. Akal sehat akan mengatakan bahwa orientasi dari tindakan tersebut berujung pada pelemahan institusi KPK. Oleh karena itu, serangan balik koruptor tidak selalu dilakukan oleh mereka yang sedang berperkara dengan KPK, namun bisa dilakukan oleh mereka yang khawatir kasus ko- rupsinya di kemudian hari akan terbongkar oleh KPK atau oleh me- reka yang memang sejak awal tidak suka dengan KPK dan semangat
pemberantasan korupsi.
Jika terdapat tiga kelompok potensial sebagai subjek corruptor fight back , pertanyaannya, apakah pola/cara kerja serangan balik ko- ruptor dilakukan secara sendiri-sendiri atau dapat dilakukan secara bersama-sama oleh ketiga kelompok tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu harus dipahami karakteristik dari ko- rupsi itu sendiri. Boris Begovic mengatakan bahwa:
Corruption is a contract between public authority and econom- ic agents. It is an informal contract because it is illegal This very specific  feature  of  corruption  as  an  illegal  contract  generates  its substantial transaction costs, the most important of which are: find- ing the counterpart, formulating the contract monitoring the con- tract, and enforcing the contract (Begovic: 2005, 2) .
Sama halnya dengan Samuel Issacharoff yang mengatakan bah- wa:
Corruption is “clientelism,” the “patron-client relation- ship in which political support (votes, attendance at ral- lies, money) is exchanged for privileged access to public goods.” As he frames the issue, the problem of corruption is that politicians “offer private gain from public action to distinct, tightly organized constituencies, which in turn may be mobilized to keep compliant public officials in of- fice” (Sachs: 2011, 63).
Dari dua pendapat di atas, terjadinya korupsi pasti selalu se- lalu melibatkan banyak pihak. Korupsi itu sendiri merupakan mani- festasi dari kontrak ilegal dan klienteliseme antara pejabat publik, politisi, pelaku ekonomi dan pihak terkait lainnya. Dari sini penulis ingin mengatakan, korupsi tidak dilakukan oleh orang per orang, namun lebih dari itu, korupsi dilakukan oleh banyak pihak yang ke- mudian bertransformasi menjadi apa yang penulis sebut sebagai “ja- ringan koruptor/mafia koruptor”. Tentu bukan perkara yang mudah untuk membuktikan keberadaan dari jaringan koruptor ini karena jelas tidak akan ditemukan organisasi dan struktur kepengurusan- nya. Jaringan koruptor adalah jaringan ‘bawah tanah’ yang sangat
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
sulit untuk dibuktikan di pengadilan. Namun jika mengingat apa yang disampaikan oleh Begovic dan Issacharoff, keberadaan dari jaringan koruptor memang nyata adanya.
Adanya jaringan koruptor merupakan kata kunci untuk men- jawab pertanyaan apakah serangan balik koruptor dilakukan secara sendiri-sendiri oleh ketiga pihak tersebut atau dapat dilakukan ber- sama-sama? Meskipun tidak mutlak 100 persen, penulis berpendapat bahwa serangan balik koruptor, salah satu polanya, merupakan hasil kerja sama antara pihak-pihak yang tergabung dalam jaringan ko- ruptor. Pendapat penulis didasarkan pada argumentasi bahwa prak- tik korupsi selalu melibatkan banyak pihak, maka ketika ada salah satu pihak yang kasus korupsinya sedang diusut oleh KPK, maka tidak ada pilihan lain bagi pihak lainnya untuk membantu melaku- kan perlawanan kepada KPK.
Bantuan tersebut bukan hanya didasarkan pada hubungan per- sahabatan antarsesama koruptor. Namun lebih didasarkan pada apa yang disebut “ paranoid solidarity ”, yakni suatu solidaritas yang muncul atas ketakutan dan kekhawatiran bersama apabila pihak yang lain tidak membantu pihak yang sedang bermasalah dengan KPK maka muncul kekhawatiran dari pihak-pihak lainnya bahwa dirinya akan menjadi the next target dari KPK. Oleh karena itu para pihak yang tergabung dalam jaringan koruptor, bersatu padu melaku- kan serangan balik kepada KPK.  Harapannya adalah memperlemah KPK, baik dari aspek hukum maupun nonhukum, sehingga KPK menjadi cacat dan tidak mampu lagi menangani kasus korupsi yang melibatkan jaringan koruptor tersebut.
Eksistensi jaringan koruptor memiliki pengaruh dalam terben- tuknya pola serangan balik koruptor. Pola tersebut terbentuk dari beragamnya latar belakang profesi dari pihak-pihak yang tergabung dalam jaringan koruptor. Misalnya, pihak yang berasal dari kalan- gan pejabat publik dan penegak hukum, maka bentuk dari corrup- tor fight back -nya tidak jauh-jauh berasal kewenangan yang dimil- ikinya, misalnya kriminalisasi dan revisi UU KPK. Sedangkan dari pihak dengan latar belakang pengusaha, maka ia akan menggunakan kekuatan modalnya untuk mendukung serangan balik koruptor.
Terakhir adalah pihak yang memang sedari awal sudah tidak suka dengan KPK, maka pihak ini akan menggunakan apa saja yang ia miliki untuk melakukan perlawanan . Contoh konkretnya adalah se- rial Cicak Vs Buaya Jilid I, dimana ada oknum pengusaha (Ang- godo Widjojo), mantan Jaksa Agung (Wisnu Subroto) dan penyidik Mabes Polri yang ketiganya berkolaborasi menggunakan segenap potensi yang dimilikinya untuk mengkriminalisasi pimpinan KPK kala itu (Bibit-Chandra).
Namun sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pola/cara kerja corruptors fight back sebagai hasil dari kolaborasi berbagai pihak dengan latar belakang yang berbeda tidaklah 100 persen mutlak. Ada juga corruptor fight back yang datang dari satu pihak dengan latar belakang yang sama, namun tetap saja pihak tersebut adalah perwujudan dari jaringan koruptor, seperti mafia hukum yang ada di institusi kepolisian. Dalam artikel berjudul “Tembok Biru yang Diam”, Guru Besar Hukum Pidana UGM, Edward O.S Harriej, me- nyatakan bahwa ada satu kultur dari polisi yang disebut sebagai “ the blue of silence” , yakni suatu kultur polisi yang berlaku universal un- tuk tidak melaporkan tindakan buruk sesama teman sejawat petugas polisi. (Hiariej: Koran Kompas, 2012).
Pada awalnya the blue of silence atau the blue wall of silence, blue code dan atau blue shield adalah istilah yang digunakan un- tuk menggambarkan budaya korupsi di tubuh kepolisian di Amerika serikat. Gabriel Jackson Chin mengatakan;
The blue wall of silence are terms used in the United States to denote the informal rule that purportedly exists among police officers not to report on a colleague’s errors, mis- conducts, or crimes, including police brutality. If ques- tioned about an incident of alleged misconduct involving another officer (e.g., during the course of an official inqui- ry), while following the code, the officer being questioned would claim ignorance of another officer’s wrongdoing or claim to have not seen anything (Chin: 1998, 233) .
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
Dalam konteks di Indonesia, Edward O.S Hiariej menyebut bahwa kultur the blue of silence juga diikuti Kepolisian Negara RI. Hanya saja, tindakan buruk anggota Polri yang ditutupi tidak sema- ta-mata untuk melindungi nama baik korps kepolisian. Bahkan lebih dari itu, tindakan buruk dijadikan kartu truf mana kala ada anggota Polri yang dilindungi tindakan buruknya membangkang terhadap institusi Polri. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Susno Duadji adalah contoh korban dari ganasnya kultur ini. Kasus ko- rupsi Susno dibongkar ketika yang bersangkutan menabrak the blue of silence dengan membuka bobrok teman-teman sejawatnya yang terlibat dalam kasus mafia pajak Gayus Tambunan (Hiariej: Koran Kompas, 2012).
Dalam serial Cicak Vs Buaya Jilid II, the blue of silence ber- transformasi menjadi gerakan corruptor fight back yang sangat me- matikan bagi KPK. Pada Juli 2012 KPK menetapkan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka kasus korupsi di proyek simulator ujian Surat Izin Mengemudi (SIM). Tak lama setelah itu, serangan balik dilancarkan oleh Polri. Pada tang- gal 5 oktober 2012 sejumlah aparat kepolisian mengepung Gedung KPK untuk menangkap salah satu penyidik KPK yang juga berasal dari Polri yakni Komisaris (Pol) Novel Baswedan.
Layaknya Susno Duadji, Novel yang memiliki peran penting dalam mengungkap kasus korupsi simulator SIM pun tak bisa lepas dari ganasnya ombak the blue of silence. Cerita lama tentang dugaan penganiayaan terhadap pencuri burung walet yang dilakukan oleh Novel Baswedan pada 2004 di Bengkulu dijadikan kartu truf oleh Polri untuk mengkriminalisasi (mentersangkakan) Novel Baswe- dan. Meskipun seiring berjalanya waktu ketegangan antara Polri dan KPK kemudian terselesaikan setelah Presiden Susilo Bambang Yu- dhoyono (SBY) turun tangan. Dalam pidatonya, SBY menyatakan bahwa penetapan Novel sebagai tersangka tidak tepat dalam hal waktu dan cara. SBY juga menyerahkan kasus Djoko Susilo ke KPK (Kompas.com, 2015).
Berangkat dari argumentasi di atas, eksistensi jaringan korup-
tor (baik yang berasal dari kolaborasi berbagai pihak atau dari salah satu institusi tertentu) memiliki pengaruh yang signifikan dalam ter- wujudnya berbagai pola serangan balik koruptor. Berdasarkan ha- sil penelitian dari responden ahli, maka penelitian ini menyatakan bahwa paling tidak terdapat tiga pola serangan balik koruptor, yakni:
a. Jalur Hukum
Pendapat tulisan ini yang mengatakan bahwa jalur hukum adalah salah satu dari pola corruptor fight back sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengatakan bahwa konsep hukum/negara hu- kum yang diterapkan di Indonesia adalah sumber masalah. Memin- jam bahasa Lawrence Friedman, yang penulis persoalkan bukanlah sistem hukum dalam tataran substance (aturan hukum), namun yang bermasalah adalah pada level structure (penegak hukum) dan cul- ture (budaya masyarakat dalam menaati hukum).
Pemikiran di atas berangkat dari argumentasi bahwa dalam ta- taran implementasi hukum, terdapat kelompok yang disebut “Mafia Hukum”. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa kosa kata mafia hu- kum di Indonesia sudah ada sejak 1970-an, dimana pada saat itu ada skandal dalam peradilan korupsi yang menyeret Budiaji (Petinggi Depot Urusan Logistik Kalimantan Timur) dan pengacaranya, Suna- rto Surodibroto (Ketua Peradin DPC Jakarta) yang dipecat semen- tara dari Peradin akibat dituding melakukan praktik mafia hukum, dengan mengumpulkan dana untuk dibagi kepada aparat peradilan demi memengaruhi putusan peradilan (Halili, 2017).
KP2KKN mendefinisikan mafia hukum sebagai:
“Perbuatan yang bersifat sistematis, konspiratif, kolektif, dan terstruktur yang dilakukan oleh aktor tertentu (aparat penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan) untuk memenangkan kepentingannya melalui penyalahgunaan wewenang, kesalahan administrasi dan perbuatan mela- wan hukum yang memengaruhi proses penegakan hukum sehingga menyebabkan rusaknya sistem hukum dan tidak terpenuhinya rasa keadilan.”
Dari definisi KP2KKN tentang mafia hukum, cara kerja seran-
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
gan balik koruptor melalui jalur hukum adalah, “Perbuatan yang bersifat sistematis, konspiratif, kolektif, dan tersetruktur yang di- lakukan oleh aktor tertentu (aparat penegak hukum dan/masayara- kat) dengan menggunakan penyalahgunaan wewenang dan celah administrasi yang tujuannya adalah untuk melemahkan KPK dari aspek hukum.”
Sejarah mencatat, paling tidak dua bentuk corruptor fight back yang cara kerjanya melalui mekanisme hukum, yakni:
b. Judicial Review
Sejak diundangkan pada tanggal 27 Desember 2002, UU KPK adalah salah satu undang-undang yang paling sering diuji materi di hadapan MK, terhitung sejak tahun 2004 sampai saat ini telah diuji dan diputus di MK hampir sebanyak 20 kali. Saldi Isra, Denny In- drayana, Zaenal Arifin Mochtar dan banyak pakar hukum lainnya mengatakan, bahwa judicial review adalah pintu dari corruptor fight back. Namun perlu dipahami, yang buruk bukanlah konsep dari judicial review itu sendiri, namun judicial review dapat dijadikan sarana oleh kelompok mafia hukum untuk melemahkan kedudukan hukum KPK
Conttoh putusan MK yang menggambarkan dengan sangat jelas bahwa judicial review dapat dijadikan pedang untuk membunuh KPK adalah Putusan Nomor 010/PUU-IV/2006 tertanggal 19 Juli 2006. Pemohon perkara ini adalah Direktur Masyarakat Hukum Indonesia (MHI) Wakil Kamal. Pasal yang dimohonkannya untuk diuji adalah bagian, “Menimbang” huruf b, konsiderans “Menim- bang” huruf c, Pasal 1 ayat (3), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 20, Pasal 21 ayat (4), Pasal 26, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan 63 dari UU KPK. MK menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima karena tidak terpenuhinya persyaratan Pasal 51 ayat (1) UUMK, terkait syarat kedudukan hukum ( legal standing ) sebagai Pemohon
dalam permohonan a quo.
Meskipun tidak diterima, melihat permohonan yang menguji banyak sekali pasal UU KPK, dapat diargumentasikan bahwa per- mohonan ini dimaksudkan bukan hanya melumpuhkan KPK tetapi juga untuk membubarkan KPK. Karena di samping kuantitas pasal yang dimohonkan sangat banyak, kualitas pasal yang dimohonkan juga dapat diklasifikasi sebagai ‘pasal jantung’ dari KPK, yang jika dikabulkan, menyebabkan KPK tidak lagi dapat bertahan hidup. Se- butlah misalnya Pasal 2, 3, dan 4 yang merupakan pasal-pasal inti keberadaan KPK.
c. Kriminalisasi
Tidak perlu berpikir panjang jika kriminalasi adalah corrup- tor fight back, serial Cicak Vs Buaya Jilid I, II dan III adalah bukti konkretnya. Pola/cara kerjanya cukup mudah untuk dipahami, yakni penggunaan kewenangan penegakan hukum yang seolah-olah ber- tujuan untuk menegakkan hukum namun sebenarnya tidak. Ada mo- tif lain di baliknya, yang semata-mata hanyalah untuk merugikan tersangka atau orang yang dikehendaki untuk menjadi tersangka (PSHK et.al).
Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa banyak pimpinan KPK yang terkena serangan ini, mulai dari Bibit Samad Rianto, Chandra Hamzah, Abraham Samad, dan Bambang Widjo- janto.
d. Jalur Politik
Sampai saat ini ada puluhan atau mungkin ratusan definisi dan konsep tentang politik yang sudah dicetuskan para pakar, namun dalam tulisan ini penulis ingin mengutip pendapat Lasswell (1951) yang mengatakan bahwa:
“Politic is essentially the struggle for positions of power and influence by which those who succeed in monopoliz- ing such positions in society are able to make decisions that affect the lives of every citizen within the country. By implication, politics can be practiced by all persons in
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
both governments and organizations with the objective to struggle for power, influence, conflict, bargaining, rec- onciliation, resolution and consensus ” (Omisore: 2014, 170).
Paling tidak ada tiga kata kunci dari pendapat Lasswell tentang politik; 1) membuat keputusan 2) berorientasi kekuasaan dan penga- ruh 3) oleh negara atau organisasi. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa politik adalah keputusan yang dibuat (keputusan politik) oleh lembaga politik yang bertujuan meraih atau mempertahankan kekuasaan dan pengaruh. Dalam konteks tulisan ini, pola/cara kerja corruptor fight back melalui jalur politik adalah dengan membuat keputusan politik yang dapat mengakibatkan melemahnya institusi KPK. Dari berbagai bentuk serangan balik koruptor, penulis ber- pendapat bahwa revisi Undang-Undang KPK dan Hak Angket DPR untuk KPK adalah dua bentuk corruptor fight back yang dilakukan melalui jalur politik, karena dua hal tersebut adalah keputusan poli- tik yang dikeluarkan oleh lembaga politik yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).
Pada pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa revisi UU KPK bertujuan untuk mendelegitimasi eksistensi dan lingkup ke- wenangan KPK. Bahkan Bambang Widjojanto mengatakan bahwa revisi UU KPK adalah “serangan legislasi” yang akan menghancur- kan eksistensi KPK. Pendapat tersebut tidaklah berlebihan jika me- lihat isi dari draf revisi UU KPK yang memiliki ketentuan tentang dewan pengawas, pembatasan penyadapan, penghentian penyidi- kan-penuntutan (SP3), rekrutmen penyidik dan pembubaran KPK.
Serangan legislasi itu dilakukan bukan tanpa alasan. Hal ini mengingat banyaknya para politisi yang ditangkap oleh KPK. Menurut Laporan Tahunan KPK 2016, tercatat ada 124 anggota DPR/DPRD yang terjerat kasus korupsi (Laporan Tahun 2016 KPK: 2017, 57). Tak mau begitu saja diberantas oleh KPK, para korup- tor pun melakukan serangan balik dengan usulan revisi UU KPK, dengan harapan kewenangan KPK dalam memberantas korupsi se- makin lemah dan tidak mampu melakukan pemberantasan korupsi.
Selain Revisi UU KPK, Hak Angket DPR untuk KPK juga ter- masuk serangan legislasi. Hak Angket ini bermula dari Rapat De- ngar Pendapat antara KPK dengan Komisi III DPR. Dalam kesim- pulan rapat tersebut ada poin yang tidak mungkin disetujui KPK karena jika disetujui justru akan melanggar hukum. Poin tersebut adalah permintaan DPR kepada KPK untuk melakukan klarifikasi dengan membuka rekaman BAP atas nama Miryam S. Haryani ten- tang ada atau tidaknya penyebutan nama sejumlah nama anggota dewan. Namun Komisi III tetap mendesak KPK untuk membuka rekaman tersebut, bahkan Komisi III mengancam akan menggunak- an hak angket apabila KPK menolak membuka rekaman tersebut. Akhirnya karena KPK tetap menolak membuka rekaman tersebut, usulan pengajuan hak angket KPK oleh Komisi III disetujui dalam sidang paripurna DPR meski ada banyak gelombang penolakan dari berbagai fraksi di DPR.
Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, tidak perlu berpikir lama bahwa Hak Angket KPK adalah corrup- tor fight back. Hak angket tersebut muncul tidak lama setelah KPK mengusut korupsi KTP Elektronik yang diduga melibatkan banyak anggota DPR. Anggapan Hak Angket KPK sebagai serangan balik DPR kepada KPK semakin menguat ketika kerja dari Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK tidak sama dengan tujuan awalnya yang hanya mendesak KPK untuk membuka rekaman Miryam S. Hary- ani. Dalam perkembangannya, Pansus Angket tidak hanya menyoal rekaman Miryam, namun juga menyoal kelembagaan KPK mulai dari mempermasalahkan independensi, tugas dan fungsi, anggaran dan pengawasan yang ketat terhadap KPK (Detik News, 2017).
Pelajaran yang dapat diambil dari fenomena Revisi UU KPK dan Hak Angket KPK adalah bahwa jalur politik dapat menjadi jalan bebas hambatan bagi elit politik. Tujuannya untuk melakukan seran- gan balik guna mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya dari pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK kepada mereka.
e. Jalur Teror
Kekisruhan yang terjadi setelah KPK menetapkan Komisaris
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
Jenderal BG sebagai tersangka kasus korupsi makin berkembang ke arah yang mengkhawatirkan. Jika sebelumnya pegawai KPK dan keluarganya mendapat teror berupa telepon atau pesan gelap, kini ancaman pembunuhan. “Menurut kami, eskalasi ancamannya sa- ngat serius karena menyangkut nyawa. Ancaman seperti ini memang sudah sering terjadi. Namun, kini harus diberi konteks ada sesuatu yang sistematis sedang terjadi,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (Kompas, 2015).
Pernyataan Bambang Widjojanto di atas dapat memberikan gambaran yang cukup jelas bahwa dalam menjalani tugasnya, in- san KPK baik dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah, selalu dibayangi teror dari pihak-pihak yang anti terhadap pemberantasan korupsi. Mulai dari teror bom, santet, pembunuhan, kriminalisasi sampai kekerasan fisik sebagaimana yang dialami oleh penyidik se- nior KPK, Novel Baswedan. Sulit untuk menyangkal bahwa jalur teror adalah bagian dari pola/cara kerja dari serangan balik koruptor. Mengingat mayoritas aksi teror tersebut terjadi tidak lama setelah KPK mengusut kasus korupsi.
Secara luas, Bruce Hoffman mendefinisikan teror sebagai, “the deliberate creation and exploitation of fear through violence or the threat of violence in the pursuit of political change.” (Hoffman: 1998, 43) . Dari definisi ini dapat diketahui bahwa teror bertujuan untuk menciptakan ketakutan, baik melalui kekerasan dan ancaman dengan harapan perubahan politik dapat terjadi.
Definisi Hoffman tersebut memiliki keterkaitan yang kuat de- ngan serangan teror yang dialami KPK. Teror tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperlemah personalia KPK dari berbagai aspek, baik dari aspek mental maupun fisik. Konsekuensinya, integ- ritas dari personalia KPK berpotensi mengalami degradasi. Hal ini tentu sangat membahayakan, karena salah satu faktor yang menen- tukan sukses atau tidaknya pemberantasan korupsi oleh KPK adalah integritas insan KPK. Apalagi jika mengingat sifat KPK sebagai trigger mechanism yang berperan sebagai penopang dari institusi penegak hukum lain yang diragukan integritasnya ketika menangani
perkara korupsi. Cara kerja serangan balik koruptor dengan jalur teror yang menggunakan kekerasan dan ancaman sebagai senjatanya sangat membahayakan dan harus diantisipasi dengan serius.

## 5. Desain Strategi Menghadapi Serangan Balik Koruptor
Serangan balik koruptor merupakan fenomena yang melibatkan banyak aspek, mulai dari aspek hukum, politik dan sosiologi. Hal ini mendasari mengapa metodologi penelitian ini adalah nondok- trinal kualitatif. Oleh karena desain strategi yang dibangun untuk menghadapi serangan balik koruptor tidak cukup hanya dari aspek the extra legal factors, namun juga harus melibatkan aspek lain se- perti aspek politik dan sosiologi. Sehingga kajian dari penelitian ini mampu melihat dengan jernih the real social factor dalam konteks legal behavior as it is in society yang kaitannya dengan serangan balik koruptor.
Mengingat serangan balik koruptor merupakan fenomena yang melibatkan banyak aspek, maka desain strategi yang dibangun untuk melawannya pun tidak cukup hanya dari satu aspek. Oleh karena itu penulis berpendapat, setidaknya ada tiga aspek sebagai dasar pon- dasi untuk membangun strategi menghadapi serangan balik korup- tor, yakni aspek yuridis, politis dan sosiologis:

## 5. 1. Aspek Yuridis.
Jika dihitung, Serangan balik koruptor melalui jalur hukum sudah terjadi berkali-kali menimpa KPK baik itu melalui judicial review maupun kriminalisasi. Hal ini menandakan bahwa KPK san- gat rentan terhadap serangan balik koruptor jenis ini. Pertanyaan- nya adalah kenapa pola corruptor fight back jenis ini bisa terulang berkali-kali dan di saat yang sama KPK pun berulang kali gagal menghadapinya. Hasil dari temuan penelitian ini berpendapat bahwa penyebab dari krisis ini karena KPK mengalami apa yang disebut “lack of effective legal framework and lack of strong legislation”.
Masifnya serangan balik koruptor via jalur hukum menandakan bahwa sampai saat ini KPK belum didukung oleh instrumen hukum
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
yang memadai. Sedangkan di negara hukum seperti Indonesia, baik- buruknya supporting legal instruments sangat menentukan terhadap kinerja suatu lembaga negara. Menurut John S.T. Quah salah satu di antara enam prasyarat yang harus dipenuhi oleh lembaga pemberan- tas korupsi ( Anti-Corruption Agencies ) agar menjadi lembaga yang efektif adalah there must be comprehensive anti-corruption legisla- tion (Quah: 2007, 86) .
Mengingat besarnya pengaruh kualitas instrumen hukum terha- dap efektivitas KPK, maka salah satu strategi menghadapi serangan balik koruptor adalah mendesain instrumen hukum yang baik bagi KPK. Semakin lemah instrumen hukumnya maka semakin rentan KPK untuk terkena corruptor fight back . Sebaliknya, semakin kuat instrumen hukumnya, maka KPK pun semakin kebal terhadap se- rangan balik koruptor. Paling tidak, ada dua langkah yang harus di- tempuh untuk meningkatkan kualitas instrumen hukum bagi KPK, sehingga KPK tidak mudah untuk terkena corruptor fight back me- lalui jalur hukum. Kedua langkah tersebut yakni:
a. Menjadikan KPK Sebagai Organ Konstitusi
Pembentukan lembaga antikorupsi tentu harus didasarkan pada peraturan perundangan. Bentuk dasar hukum pembentukan suatu lembaga antikorupsi menunjukkan arti pentingnya lembaga itu dan komitmen negara dalam pemberantasan korupsi. Makin tinggi dasar pembentukannya artinya pemberantasan korupsi dianggap makin penting, dan karenanya menunjukkan komitmen pemimpin nege- ri yang lebih besar dalam agenda pemberantasan korupsi. Dasar hukum pemberantasan korupsi paling tidak ada tiga jenis, yaitu di dalam Undang-Undang Dasar (Konstitusi), Undang-Undang, dan peraturan di bawah Undang-Undang. Pembentukan dengan konsti- tusi menunjukkan dasar hukum pendirian yang paling kuat, karena konstitusi adalah hukum dasar. Sedangkan pembentukan dengan un- dang-undang masih memberi ruang bagi intervensi politik melalui proses legislasi yang mungkin saja bertujuan melemahkan lembaga antikorupsi (Indrayana: 2015, 81).
Hingga saat ini, KPK adalah lembaga negara independen yang
keberadaannya masih pada level UU yakni UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK. Meskipun demikian bukan berarti bahwa UU KPK saat ini jelek dan lantas harus diubah. Sebaliknya, atas dasar UU No. 30 Tahun 2002, KPK memiliki sarana dan prasarana hukum dengan tingkat kewenangan yang luar biasa ( extra ordinary power ) seperti penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, bahkan KPK memiliki kewenangan melakukan penyadapan, penyitaan dan Operasi Tang- kap Tangan (OTT). Berkat UU No. 30 Tahun 2002, KPK menjadi sebuah kombinasi dari berbagai best practices international, dan dalam hal independensi. KPK dianggap paling ideal dibanding lem- baga sejenis di negara lain. (Husodo: 2015, xxi)
Ada beberapa alasan kenapa KPK harus masuk ke dalam konsti- tusi:
Pertama, karena KPK bukan bagian dari organ konstitusi, maka dengan begitu mudah dicari alasan untuk menguji UU KPK ke MK. Misalkan saja ada pemohon judicial review yang memper- soalkan legalitas kelembagaan KPK yang mengatakan bahwa pasal 2, 3 dan 20 UU KPK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan tentang prinsip negara hukum. Selain itu ada juga pemohon yang mempersoalkan pemberian kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan adalah tidak sah karena menimbulkan ketidakpastian hukum seba- gaimana disebut dalam pasal 28D ayat (1) UUD (Monteiro: 2012, 293-294), dan masih banyak tuntutan yang lainnya. Jika saja KPK masuk organ konstitusi maka corruptor fight back melalui judicial review bisa diredam, karena jelasnya kedudukan KPK di konstitusi.
Kedua, mengakhiri perdebatan yang mencoba menyatakan bahwa KPK adalah lembaga sementara ( adhoc ) . Hal ini sangat pen- ting guna melawan kuatnya serangan legislasi kepada KPK melalui usulan revisi UU KPK yang salah satu poinnya adalah menyatakan KPK sebagai lembaga ad-hoc dan harus dibubarkan setelah 12 ta- hun beroperasi. Dengan menjadi organ konstitusi, kedudukan KPK sebagai lembaga permanen lebih terjamin, karena jika ingin mem- persoalkan eksistensi KPK hanya bisa dilakukan melaui amandemen
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
UUD yang prosedurnya sangat sulit.
b. Imunitas Terbatas bagi Pimpinan dan Pegawai KPK
Bagaikan lagu lama yang tak pernah berhenti berbunyi, itulah kriminalisasi terhadap pimpinan dan pegawai KPK. Denny Indra- yana mengatakan, begitu mudahnya dan rentannya pimpinan dan pegawai KPK dikriminalisasi, khususnya ketika memproses ter- sangka yang juga aparat penegak hukum. Oleh karena itu, sistem perlindungan hukum yang lebih baik harus diberikan agar KPK bisa bekerja dengan lebih tenang, sambil memastikan bahwa sistem itu tidak dimanfaatkan sebagai perlindungan bagi oknum KPK yang memang problematik (Indrayana: 2015, 196).
Untuk itu di dalam UU KPK perlu dirumuskan sistem perlin- dungan yang memberikan imunitas (sementara) kepada pimpinan dan pegawai KPK selama menjabat dan menjalankan tugasnya. Pemberian hak imunitas kepada pejabat negara yang sedang melak- sanakan tugasnya bukanlah hal asing di Indonesia. Pasal 224 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 mengatur bahwa, “Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertan- yaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.” Bahkan UU Lingkungan Hidup pasal 66 juga memberikan imunitas dengan mengatur, “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana mau- pun digugat secara perdata.”
Oleh karena itu, melihat sangat beratnya tugas yang diemban dalam memberantas korupsi di Tanah Air, seharusnya menjadi wajar bagi pimpinan KPK untuk juga mendapatkan perlindungan dari ma- salah hukum selama menjalankan tugasnya. Namun, tentu saja hak imunitas kepada pimpinan KPK tidak tanpa batas karena yang me- mungkinkan adalah hak imunitas sementara dan terbatas. Hak imu- nitas tanpa batas akan mengarah pada impunitas, tak dapat disentuh hukum ( untouchable ), hal seperti ini tentu tidak boleh terjadi. Kare- nanya, tetap harus ada batasan, agar hak imunitas itu tidak keliru
dimanfaatkan oleh penjahat. Beberapa batasan yang umum adalah dalam masa jabatannya; dalam hal menjalankan fungsi dan we- wenangnya dan tidak berlaku dalam hal tertangkap tangan melaku- kan tindak pidana berat, apalagi korupsi (Indrayana: 2015, 197).

## 5. 2. Aspek Politis
Aspek politis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah po- litical will (kemauan politik) dari lembaga negara lainnya untuk bersama-sama dengan KPK memberantas korupsi sampai ke akar- akarnya. Political will dari lembaga lain sangatlah penting menging- at mustahil memberantas korupsi hanya mengandalkan KPK saja. John ST Quah mengatakan, “Political will is perhaps the most im- portant precondition for the effectiveness of an ACA (Anti-Corrup- tion Agencies ) . The political leaders in a country must be sincerely committed to the eradication of corruption by showing exemplary conduct and adopting a modest lifestyle themselves.” (Quah: 2007,
89) . Strategi yang dibangun terkait dengan political will haruslah menyentuh dua kekuasaan utama di negera ini, yakni eksekutif dan legislatif.
a. Political will dari eksekutif.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. John Quah, bahwa du- kungan dari pemimpin politik dalam hal ini adalah presiden (pe- mimpin eksekutif tertinggi) adalah salah satu prasyarat yang harus dipenuhi jika ingin mewujudkan lembaga antikorupsi yang berkua- litas. Tanpa dukungan presiden, KPK sulit bertahan hidup. Di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dukungan eksekutif/presiden sangat menentukan nasib KPK. Keputusan SBY membentuk Tim 8 untuk menginvestigasi kasus Cicak Vs Buaya Ji- lid I dan mendukung deponeering Bibit-Chandra berhasil menye- lamatkan KPK dari konflik tersebut. Dalam kasus Cicak Vs Buaya Jilid II juga terlihat besarnya pengaruh dukungan presiden terhadap KPK. Dalam kasus tersebut, SBY menyatakan bahwa penetapan Novel Baswedan sebagai tersangka tidak tepat dalam hal waktu dan
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
cara, SBY juga menyerahkan kasus Djoko Susilo ke KPK. Langkah SBY pun mengakhiri konflik Cicak Vs Buaya Jilid II.
Maknanya, political will presiden untuk terus melindungi KPK dari ganasnya serangan balik koruptor sangat diharapkan. Menging- at pentingnya dukungan presiden kepada KPK dalam memberantas korupsi, maka ke depannya, komitmen terhadap pemberantasan ko- rupsi harus menjadi salah satu visi-misi dari calon presiden. Korupsi adalah akar permasalahan bangsa, di sinilah rakyat dituntut untuk cerdas dalam memilih presidennya dengan tidak hanyut dengan ke- pentingan sesaat seperti money politic, atau hanyut dengan politik identitas (memilih pemimpin karena alasan kesamaan identitas dan bukan karena kualitasnya).
b. Political will dari legislatif
Selain dukungan eksekutif, John ST Quah juga menyatakan bahwa prasyarat dari lembaga antikorupsi lainnya adalah, “ There must be comprehensive anti-corruption legislation” . Di Indonesia, lembaga yang menentukan terwujud atau tidaknya prasyarat terse- but adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) selaku lembaga pe- megang kekuasaan legislatif. Namun sayangnya, political will DPR untuk mendukung KPK sangat diragukan. Sebaliknya, anggota DPR justru dinilai oleh banyak pihak sebagai subjek dari corruptor fight back itu sendiri dengan manuver serangan legislasinya kepada KPK seperti Revisi UU KPK dan Hak Angket KPK.
Inilah salah satu tantangan terberat yang dihadapi KPK saat ini, DPR yang seharusnya menjadi mitra utama KPK dalam membe- rantas korupsi, justru berbalik menyerang KPK dengan kewenangan legislasinya. Hal ini diperparah setelah Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, kamis (8/2/2018), menyatakan KPK termasuk cabang kekuasaan eksekutif, oleh karena itu KPK bisa dikenai hak angket sebagaimana diatur dalam pasal 79 ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD3. Terlepas dari banyaknya pihak yang tidak sepakat dengan putusan MK, saat ini DPR memiliki legitimasi yuridis untuk ‘meng-angketkan’ KPK.
Pada titik ini, political will DPR sangat menentukan hidup-mati-
nya KPK. Jika DPR tidak memiliki political will untuk menguatkan KPK, maka ke depannya KPK akan mengalami lack of effectiveness dalam pemberantasan korupsi. Tama S. Langkun mengatakan, untuk menjadi lembaga antikorupsi yang berhasil seperti ICAC dan Cor- rupt Practices Investigationn Bureau (CPIB) maka paling tidak KPK harus didukung oleh eksekutif, legislatif dan rakyat. Namun dalam pandangan Tama, saat ini KPK hanya didukung oleh rakyat.
Karena itu, langkah strategis yang dapat diambil KPK dalam kondisi lack of political will seperti saat ini adalah dengan mem- bangun kepercayaan publik sebesar mungkin. Caranya adalah KPK harus selalu meningkatkan kinerjanya dan jangan pernah mengece- wakan publik, sehingga KPK dapat mendapatkan dukungan penuh dari rakyat. Sekalipun KPK hanya didukung rakyat, KPK tidak per- lu khawatir, karena di negara demokratis seperti di Indonesia suara rakyat adalah segalanya, “ Vox populi vox dei” atau suara rakyat, su- ara Tuhan.
Selain meningkatkan kinerja, untuk mendapatkan dukungan rakyat, KPK juga dituntut untuk lebih bekerja keras dan kreatif dalam melakukan pendidikan antikorupsi kepada masyarakat. Jika sukses, maka hal ini memiliki dampak besar terhadap keberlang- sungan pemberantasan korupsi. Misalnya tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk memilih calon presiden dan anggota DPR yang pro terhadap pemberantasan korupsi dan semakin meningkatnya de- terminasi dari rakyat untuk selalu peduli dan siap melindungi KPK dari berbagai serangan balik yang muncul.
c. Membangun Gerakan Antikorupsi yang Kuat di Masyarakat (Aspek Sosiologis).
Mengutip pendapat Refly Harun, jika ada yang bertanya kenapa sampai saat ini KPK masih bisa bertahan dan eksis padahal corrup- tors fight back selalu datang bertubi-tubi dan berlangsung dengan masif? Maka jawabannya adalah karena adanya tingkat keperca- yaan yang tinggi dari masyarakat kepada KPK, jika level of trust masyarakat rendah kepada KPK, maka kemungkinan besar KPK
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
saat ini sudah binasa.  Pada bulan April-Mei 2017, Lembaga Survei Polling Centre bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch melakukan survei tentang “lembaga paling dipercaya dan berperan memberantas korupsi”.
Survei dilakukan pada periode April dan Mei 2017 di 34 provinsi. Responden dipilih dengan metode multistage random sampling dengan probability proportional to size (PPS). Temuan dari hasil survei tersebut menyebutkan bahwa KPK dan Presiden merupakan lembaga yang paling dipercaya publik. Adapun perole- hannya sebagai berikut; KPK (86%), Presiden (86%), BPK (72%), MA (66%), Media (64%), Kejaksaan Agung (63%), Pemerintah Daerah (63%), LSM/Ormas (63%), Kementerian (62%), Polisi (57%), Ombudsman RI (54%), DPR (51%), Perusahaan Swasta (49%) dan Partai Politik (35%) (DetikNews, 20 Juli 2017).
Tingginya kepercayaan publik yang begitu besar terhadap KPK memiliki pengaruh besar terhadap eksistensi KPK. Hal ini bisa dili- hat dari beberapa peristiwa sebelumnya saat Presiden SBY mem- bentuk Tim 8 untuk menginvestigasi kasus Cicak Vs Buaya Jilid I dan mendukung kejaksaan untuk melakukan deponeering terhadap kasus Bibit-Chandra. Kuatnya desakan kepada presiden dari ma- syarakat sipil baik dari individu maupun LSM untuk menolak revisi UU KPK merupakan salah satu faktor penting mengapa sampai saat ini presiden menolak revisi UU KPK. Penolakan dari ribuan dosen terhadap Hak Angket DPR untuk KPK yang memberikan dukungan moril yang besar kepada KPK untuk menghadapi serangan legis- liatif tersebut, ataupun desakan yang begitu besar dari masyarakat kepada Polri untuk segera mengusut kasus penyiraman air keras ke- pada Novel Baswedan. Atas desakan tersebut Polri tidak memiliki pilihan lain untuk mengusut kasus tersebut jika tidak ingin citranya semakin buruk di mata rakyat.
Uraian di atas memiliki makna bahwa suara rakyat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan hidup-matinya KPK. Kondisi ini haruslah dilihat sebagai peluang yang apabila dikelola dengan baik, akan menjadi benteng pertahanan terakh-
ir bagi KPK untuk mempertahankan diri apabila sudah tidak ada lagi lembaga negara lain yang memiliki political will untuk mem- perjuangkan KPK. Namun, mempertahankan kepercayaan rakyat bukanlah hal yang mudah. Ada beberapa hal yang harus dilakukan secara berkelanjutan oleh KPK untuk mempertahankan dukungan publik, yakni:
KPK harus selalu meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pemberantasan korupsi baik melalui koordinasi, supervisi, pence- gahan, maupun penindakan. Jika KPK berjalan stagnan bahkan menurun maka tingkat kepuasan publik terhadap KPK akan menu- run. Di sinilah KPK dituntut untuk terus berinovasi dan terus mem- perbaiki sistem manajemen, baik internal maupun eksternal dalam rangka untuk melakukan pemberantasan korupsi yang lebih baik.
Seluruh pegawai KPK mulai dari tingkat pimpinan sampai staf harus selalu menjaga integritasnya. Hal ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap KPK. Jika ada satu atau dua orang saja dari pegawai KPK yang diketahui melakukan tindakan tidak terpuji apalagi sampai korupsi, maka bisa dipastikan keper- cayaan publik akan menurun drastis kepada KPK dan ke depannya sudah enggan lagi mendukung KPK.
a. KPK harus segera merumuskan strategi kampanye antikorupsi besar-besaran, demi terwujudnya budaya antikorupsi yang masif di negeri ini. Hal ini sangat penting, sebagaimana yang ungkapkan oleh Lawrence Friedman bahwa efektivitas hu- kum tidak bisa dicapai hanya mengandalkan penegak hukum dan substansi hukum, namun juga harus ada budaya hukum yang baik (Friedman: 2009, 32). Dari kampanye antikorupsi inilah diharapkan dapat menumbuhkan budaya antikorupsi yang kokoh, sehingga pada situasi dan kondisi apapun ma- syarakat selalu siap mendukung KPK.
b. KPK harus memperkuat konsolidasi dan sinergitas dengan pihak perguruan tinggi di Indonesia. Agenda ini sangat pen- ting, mengingat dukungan dari kaum akademisi di berbagai
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
perguruan tinggi kepada KPK sangat berarti. Gerakan 1000 dosen tolak panitia khusus (pansus) angket DPR untuk KPK adalah salah satu bukti konkret bahwa perguruan tinggi meru- pakan salah satu motor utama dalam menggerakan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu, perguruan tinggi juga memiliki potensi yang besar untuk mencetak ge- nerasi antikorupsi di masa mendatang. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa baik-buruknya kualitas pemberantasan ko- rupsi di masa depan ada di tangan perguruan tinggi. Dengan demikian, di sinilah pentingnya konsolidasi antara KPK den- gan perguruan tinggi dalam rangka untuk menyamakan per- sepsi tentang pentingnya pemberantasan korupsi di negeri ini.
c. KPK harus menjalin hubungan yang baik dengan LSM/NGO terutama yang fokus pada isu antikorupsi. Jalinan hubungan tersebut bukan hanya terhenti dalam level pertemanan saja, namun hubungan tersebut harus dimaknai sebagai hubung- an kolektif-kolegial dalam membangun budaya antikorupsi di masyarakat. Hal ini penting mengingat terdapat NGO antikorupsi yang memiliki peran besar dalam mengkampa- nyekan gerakan antikorupsi di Indonesia.
d. KPK harus lebih memaksimalkan penggunaan teknologi, dalam hal ini media sosial sebagai alat untuk mengkampanyekan gerakan antikorupsi. Hal ini penting mengingat di era digital ini, media sosial berbasis teknologi (Facebook, Twitter, What- sapp dll) memiliki peran yang sangat besar untuk membentuk persepsi publik bahkan menciptakan gerakan massa (demon- strasi, audiensi, dll), tak terkecuali membentuk persepsi dan gerakan antikorupsi. Masih segar dalam ingatan, pada ta- hun 2009 ada gerakan media sosial dengan nama “Gerakan 1000.000 Facebookers Dukung Chandra Hamzah & Bibit Sa- mad Rianto”. Gerakan inipun sukses, tercatat ada 1,378,911 anggota yang bergabung dalam akun facebook tersebut, dan
hal inilah yang melatar belakangi Presiden SBY meminta Ke- jaksaan agar kasus dugaan suap yang dialami Bibit-Chandra diselesaikan di luar pengadilan (Viva.co.id, 2009). Pada titik inilah KPK harus mampu merumuskan strategi pemanfaatan media sosial berbasis teknologi dalam rangka mewujudkan gerakan antikorupsi yang masif di masyarakat.

## c .   p e n u t u p
Dari berbagai uraian di atas, terdapat beberapa hal yang bisa disimpulkan dari tulisan ini. Pertama, tak perlu diragukan lagi, se- rangan balik koruptor bukanlah kisah fiksi, tapi kisah nyata yang kemunculannya masih sangat mungkin terjadi di kemudian hari. Rekaman konspirasi antara pengusaha dan penegak hukum yang diperdengarkan di sidang MK dalam kasus Cicak Vs Buaya Jilid I merupakan bukti konkret jika koruptor mampu untuk melakukan se- rangan balik kepada KPK. Seakan berlaku universal, kisah serangan balik koruptor tidak hanya ada di Indonesia saja, namun juga ada di negara lain seperti Hong Kong dan Nigeria.
Kedua, dalam menjalankan misi fight back- nya kepada KPK, para koruptor/pihak-pihak yang anti-KPK sangatlah kreatif. Hal ini bisa dilihat dari beragamnya bentuk serangan balik itu sendiri, mulai dari jalur hukum seperti, judicial review, revisi UU KPK, Hak An- gket KPK, Kriminalilasi dan jalur nonhukum seperti teror kepada personalia KPK, teror ini bisa bersifat fisik maupun nonfisik.
Ketiga, pelaku/subjek dari corruptor fight back memiliki relasi yang kuat dengan pola/cara kerja dari serangan balik itu sendiri. Kebanyakan serangan balik koruptor merupakan manifestasi dari berbagai pihak yang tergabung dalam jaringan koruptor, mengingat karakteristik dari korupsi itu sendiri adalah klientelisme dan kon- trak ilegal. Sehingga jika ada salah satu pihak berhadapan dengan KPK karena suatu kasus korupsi, maka pihak yang lain berpotensi untuk menyerang balik KPK. Hal ini bukan hanya didasarkan atas rasa persekawanan belaka, namun lebih didasarkan pada ‘ paranoid
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
solidarity ’, pola/cara kerjanya bisa melalui jalur hukum, politik dan/ teror.
Keempat, gencarnya corruptors fight back tidak diimbangi de- ngan kesiapan KPK dalam menghadapi serangan balik tersebut. Be- lum terpetakannya pola serangan balik koruptor merupakan salah satu indikasi gagapnya KPK dalam menghadapi hal itu. Strategi untuk menghadapi corruptor fight back perlu didesain dengan baik. Pada tulisan ini desain strategi untuk melawan serangan balik koruptor mencakup tiga aspek yakni; Pertama, aspek yuridis yaitu dengan menjadikan KPK sebagai organ konstitusi dan memberikan hak imunitas-terbatas kepada personalia KPK. Kedua, aspek poli- tis yaitu mendorong political will dari eksekutif dan legislatif untuk bersama-sama KPK memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Ketiga, aspek sosiologis yaitu dengan membangun gerakan an- tikorupsi yang kuat di masyarakat.

## d .   R E F E R E N S I
Ahmad, Kamri, 2011, Kriminalisasi KPK Suatu Tinjauan Hubun- gan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim, Jurnal MMH. Jilid 40 No. 4 Oktober. Begovic, Boris, 2005 Corruption: Concepts, Types, Causes, and Consequences, Center for International Private Enterprise, March 21.
Chin, Gabriel Jackson, 1998, The ‘Blue Wall of Silence’ as Evidence of Bias and Motive to Lie: A New Approach to Police Perjury,
University of Pittsburgh Law Review, Vol. 59.
E. Sachs, Stephen, 2011, Corruption, Clients, And Political Ma- chines: A Response To Professor Issacharoff, Harvard Law Review, Vol. 124: 62. Friedman, Lawrence, M, 2009, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, terjemahan dari The Legal System: A Social Science Perspective, New York: Russel Sage Foundation, 1975, Nusa
Media, Bandung. Halili, Hasrul, 2017, Mengupayakan Peradilan Bersih: Dari Kajian Hingga Program Pemantauan Yang Melibatkan Perguruan Tinggi , Pukat UGM, Yogyakarta. Hiariej, Edwar O.S, 2012, Tembok Biru yang Diam, Harian Kompas ,
16 Oktober.
Hoffman, Bruce, 1998, Inside Terrorism, Columbia University Press, New York. Hukum Online, 2018, Rekayasa Kriminalisasi Bibit-Candra Benar- benar Terkuak. http://www.hukumonline.com/berita/baca/ lt4af1190c0d87d/rekayasakriminalisasi-bibitchandra-benar- benar-terkuak.
Husodo, Adnan Topan et.al, 2015, Evaluasi dan Roadmap Pe- negakan Hukum KPK 2011-2015 , ICW, Jakarta.
Monteiro, Josef M. 2012, Penempatan Komisi Pemberantasan Ko- rupsi Sebagai Organ Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 , Jurnal Hukum dan Pembangunan, No. 2 April-Juni.
Indrayana, Denny, 2015, Jangan Bunuh KPK , Intrans Publishing, Malang. Isra, Saldi, 2016, Legislasi yang Membunuh KPK, dalam Bunga Rampai Opini Guru Besar: Mepertahankan dan Memperkuat KPK, ICW, Jakarta. Kompas.com, 2017, Perlawanan Terhadap KPK, Mulai Serangan Fisik Hingga Hingga Klenik, http://nasional.kompas.com/ read/2017/04/12/06200011/perlawanan.terhadap.kpk.mulai. serangan.fisik.hingga.klenik.
Kompas, 2015, Teror Terhadap KPK Sistematis, 12 Februari. Kompas.com, 2018, Mengingat Kembali Kasus Novel Baswedan, http://nasional.kompas.com/read/2015/05/01/10221061/ Mengingat.Kembali.Kasus.Novel.Baswedan.
Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016, Laporan Tahunan 2016,
KPK: Jakarta. Mochtar, Zaenal Arifin, 2008, Menjaga Putusan MK: ‘Early Warn- ing System’ Bagi Serangan Balik Para Koruptor , dalam Mega
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
Skandal Korupsi di Indonesia, Pukat Korupsi FH UGM, Yog- yakarta.
O, Iyanda David, 2012, Corruption, Definitions, Theories and Con- cept, Arabian Journal of Business and Management Review.
Vol. 2 No. 4. November.
Omisore, Bernard Oladoseu, 2014, The Influence of Power and Po- litical In Organization, International Journal of Academic Re- search in Bussiness and Social Science , Vol. 4 No. 7 July. PSHK, LEIP, LBH Jakarta, KONTRAS, MAPPI, YLBHI, KPA,
LBHMASY, WALHI, 2017, Kriminalisasi ,https://www.kon- tras.org/buletin/indo/kriminalisasi%20materi%20revisi%205. pdf. Diakses Pada Tanggal 9 Oktober.
Quah, John S.T., 2007, Anti-Corruption Agencies In Four Asian Countries: A Comparative Analysis, International Public Man- agement Review, Vol. 8 Issue 2. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Nor- matif, Raja Grafindo Persada, Jakarta Sudarto, 1996, Hukum dan Hukum Pidana , Alumni, Bandung. TribunNews.com, 2018, 5 Teror yang Pernah Diterima KPK: Dari
Air Keras, Bom, Hingga Santet, http://www.tribunnews.com/ nasional/2017/04/11/5-teror-yang-pernah-diterima-kpk-dari- air-keras-bom-hingga-santet?page=4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusy- awaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Per- wakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberan- tasan Tindak Pidana Korupsi
Wung-chi, Hui, 2014, Combating Corruption: The Hong Kong Ex- perience, Tsinghua China Law Review, Vol. 6:239. Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah , Elsam, Jakarta.
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018