## PENYULUHAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKALANGAN REMAJA

## Mardiansyah, Husni Thamrin, Eli Tri Kursiswanti
Program Studi S1 Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda mardi18081986@gmail.com
Submission   2020-04-10 Review 2020-05-03 Publication 2020-06-27

## ABSTRAK
Penyalahgunaan narkotika dan obat - obat terlarang merupakan kejahatan Internasional, penggunaan  narkotika  sering  dikaitkan  dengan  kejahatan,  karena  narkotika  dianggap memiliki  pengaruh  negatif  yang  dapat  menyebabkan  penggunanya  melakukan  suatu kejahatan.  Permasalahan  yang  dihadapi  yaitu bagaimana  upaya  pemerintah  dalam penegakan  dan  penanggulangan  penyalahgunaan  narkotika  dikalangan  remaja  dan bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika di  Indonesia menurut UU Nomor  35  tahun  2009  tentang  Narkotika.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan yuridis  normatif  yaitu  dengan  melakukan  analisis  terhadap  permasalahan  melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa usaha penanggulangan kejahatan yaitu lewat pembuatan undang-undang, yang hakekatnya  juga  merupakan  usaha  perlindungan  masyarakat  (social  welfare),  bahwa penegakan  hukum  terhadap  kejahatan  Narkotika  menurut  Undang-Undang  Narkotika dikenakan  sanksi  pidana  penjara,  pidana  denda,  pidana  seumur  hidup  dan  sanksi lainnya.
Kata kunci : Kejahatan, Penyalahgunaan Narkotika, Remaja

## Pendahuluan
Menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Undang - Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika adalah  zat  atau  obat  yang  berasal  dari  tanaman  atau  bukan  tanaman,  baik  sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.  Saat  ini  narkotika  dapat  dengan  mudahnya  diracik  sendiri  sehingga sulit untuk mendeteksi penggunanya.
Penyalahgunaan narkotika dan obat - obat terlarang merupakan kejahatan Internasional dan ektra  ordinary  crime .  Pengertiannya  adalah  sebagai  suatu  kejahatan  yang  sangat berdampak besar dan  multi - dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta  begitu  dahsyatnya  dampak  negatif  yang  diakibatkan  oleh  kejahatan  ini.  Pada zaman  era  globalisasi  saat  ini  masyarakat  turut  berkembang  secara  dinamis,  yang diikuti  proses  penyesuaian  diri  yang  terkadang  terjadi  secara  tidak  merata,  dengan memanfaatkan  perkembangan  teknologi  paling  mutakhir  dan  canggih  dalam  bidang telekomunikasi  dan  transportasi,  sehingga  akan  memudahkan  akses  berbagai  macam termasuk  didalamnya  tentang  alur  masuk  dan  keluarnya  narkotika  dan  obat - obat terlarang di Indonesia. Penyalahgunaan penggunaan narkotika dan obat - obat terlarang (narkoba), terus meningkat dalam masyarakat terutama para remaja, dan di beberapa tempat,  obat - obatan  terlarang  tersebut  telah  menarik  pemuda  dalam  dunia  kejahatan dan kecanduan yang mematikan.
Penggunaan  narkotika  sering  dikaitkan  dengan  kejahatan,  baik  narkotika  dianggap memiliki  pengaruh  negatif  dan  menyebabkan  penggunanya  melakukan  kejahatan. Sebagai  kejahatan  narkotika  yang  sudah  sejak  lama  menjadi  musuh  bangsa,  kini narkotika sudah sangat mengkhawatirkan bangsa kita dan seluruh bangsa di dunia saat ini.  Produksi  dan  peredaran  narkotika  begitu  masif  beredar  di  tengah - tengah masyarakat  kita.  Pasal  7  undang - undang  No.  35  tahun  2009  tentang  Narkotika  yaitu “Narkotika  hanya  dapat  digunakan  untuk  kepentingan  pelayanan  kesehatan  dan/atau pengembangan  ilmu  pengetahuan  atau  teknologi”.  Akan  tetapi  masih  banyak masyarakat  di  dunia  terutama  di  Indonesia  disalahgunakan  pemakaiannnya.  Bahkan peredaran  narkotika  sangat  masif,  beredarnya  narkotika  dan  obat - obat  terlarang  di Indonesia  apabila  ditinjau  dari  aspek  yuridis  adalah  sah  keberadaannya,  Undang - Undang  Narkotika  hanya  melarang  terhadap  penggunaan  narkotika  tanpa  izin  oleh undang - undang  yang  dimaksud.  Sering  sekali  penggunaan  narkotika  bukan  untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.
Masyarakat  sering  menggunakan  narkotika  dengan  dosis  yang  besar  sehingga  dapat memabukkan dan ketagihan. Oleh sebab itu, kejahatan narkotika dijadikan ajang bisnis yang  menjanjikan  dan  berkembang  pesat,  yang  mana  kegiatan  ini  berimbas  pada rusaknya  mental  baik  fisik  maupun  psikis  pemakai  narkotika  khususnya  remaja. Pecandu narkotika yang mengalami ketergantungan wajib untuk  direhabilitasi, dalam hal  ini  yang  dimaksud  dengan  pecandu  berdasarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung (SEMA)  Nomor  4  Tahun  2010  tentang  Penempatan  Penyalahgunaan,  Korban Penyalahgunaan  dan  Pecandu  Narkotika  ke  dalam  Lembaga  Rehabilitasi  Medis  dan Rehabilitasi  Sosial  adalah  orang  yang  menggunakan  atau  menyalahgunakan  narkotika dalam  keadaan  ketergantungan  baik  secara  fisik  maupun  psikis,  tentang  penempatan penyalahguna,  korban  penyalahguna  dan  pecandu  narkotika  ditempatkan  ke  dalam
lembaga  rehabilitasi  medis  dan  sosial.  Ini  berarti  menempatkan  penyalahguna narkotika sebagai korban kejahatan narkotika.
Menurut  Saparinah  Sadli  seperti  yang  dikutip  oleh  Barda  Nawawi  Arief  (2013 : 42) kejahatan  atau  tindak  kriminal  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  perilaku  yang menyimpang  yang  selalu  ada  dan  melekat  pada  tiap  bentuk  masyarakat,  tidak  ada masyarakat  yang  sepi  dari  kejahatan.  Menurut  beliau  perilaku  menyimpang  itu merupakan  suatu  ancaman  yang  nyata  atau  ancaman  terhadap  norma-norma  sosial yang  mendasari  kehidupan  atau  keteraturan  sosial,  dapat  menimbulkan  ketegangan individual  maupun  ketegangan-ketegangan  sosial,  dan  merupakan  ancaman  riil  atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.
Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  narkotika,  telah  banyak  dilakukan  oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Penegakan hukum seharusnya  diharapkan  mampu  menjadi  faktor  penangkal  terhadap  meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif  dilakukan  penegakan  hukum,  semakin  meningkat  pula  peredaran  serta perdagangan gelap narkotika tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah  narkotika  telah  disusun  dan  diberlakukan,  namun  demikian  kejahatan  yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Kasus-kasus terakhir ini telah banyak bandar-bandar  dan  pengedar  narkoba  tertangkap  dan  mendapat  sanksi  berat  sampai hukuman mati yaitu tembak mati, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.
Menurut Siswantoro Sunarso (2004 : 142) Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang  taat  kepada  hukum.  Ketaatan  masyarakat  terhadap  hukum  disebabkan  tiga  hal, yakni:  (1)  takut  berbuat  dosa;  (2)  takut  karena  kekuasaan  dari  pihak  penguasa berkaitan  dengan  sifat  hukum  yang  bersifat  imperatif;  (3)  takut  karena  malu  berbuat jahat.  Penegakan  hukum  dengan  sarana  non  penal  mempunyai  sasaran  dan  tujuan untuk kepentingan internalisasi.

## Metode
Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum  serta  mengacu  pada  norma-norma  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan perundang-undangan. Soerjono Soekanto, Sri mamudji (2010 : 10), bahan hukum yang digunakan  adalah  bahan  hukum  primer  (UUD  1945,  peraturan  perundang-undangan berupa  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  (KUHAP),  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika)  dan bahan  sekunder  (buku  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  narkotika,  artikel,  hasil- hasil  penelitian,  laporan-laporan  dan  sebagainya)  bahan  yang  terkumpul  kemudian dianalisis secara kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan
Narkotika  merupakan  zat  yang  mempunyai  khasiat  dan  dibutuhkan  bagi  kepentingan umat  manusia  terutama  dari  sudut  medis  dan  tujuan  ilmu  pengetahuan.  Untuk memenuhi  keperluan  tersebut  dalam  jumlah  tertentu  masih  perlu  diproduksi,  namun disisi  lain,  justru  sifat  dan  khasiatnya  sangat  berbahaya  dalam  dunia  pengobatan, karena  dapat  membawa  efek  kecanduan  untuk  memakainya  secara  teru  menerus.
Narkotika disatu pihak diperlukan (untuk obat dan penelitian ilmiah) sedangkan di lain pihak harus dibasmi karena jika disalahgunakan sangat berbahaya.

## 1. Upaya Pemerintah Dalam Penegakan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja
Penegakan hukum merupakan proses untuk tegaknnya atau berfungsinya norma- norma  hukum  secara  nyata  sebagai  pedoman  perilaku  dalam  lalu  lintas  atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas sebagai pedoman perilaku  dalam  setiap  perbuatan  hukum,  baik  oleh  para  subjek  hukum  yang bersangkutan  maupun  aparatur  penegak  hukum  yang  resmi  diberi  tugas  dan wewenang oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang  berlaku  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara  (Jimly  Asshiddiqie, 2002:16).
Upaya  penanggulangan  kejahatan  dengan  hukum  pidana  pada  hakekatnya  juga merupakan  bagian  dari  usaha  penegakan  hukum  (khususnya  penegakan  hukum pidana).  Politik  atau  kebijakan  hukum  pidana  dapat  dikatakan  merupakan  bagian dari kebijakan penegakan hukum ( law enforcement policy ).
Di  samping  itu,  usaha  penanggulangan  kejahatan  lewat  pembuatan  undang- undang, hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan  masyarakat  ( social  welfare ).  Kebijakan  hukum  pidana menjadi  sangat wajar bila merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial ( social policy ). Kebijakan  sosial  ( social  policy )  dapat  diartikan  sebagai  segala  usaha  yang  rasional untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat  dan  sekaligus  mencakup  perlindungan masyarakat. Ini berarti pengertian social policy telah mencakup social welfare policy dan social defence policy .
Dalam  proses  penegakan  hukum,  ada  tiga  elemen  penting  yang  mempengaruhi apatur penegakan hukum yaitu :
a. Institusi  penegak  hukum  beserta  berbagai  perangkat  sarana  dan  prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, dan
c. Perangkat  peraturan  yang  mendukung  baik  kenierja  kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.
Untuk penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu  secara  simultan,  sehingga  proses  penegakan  hukum  secara  internal  dapat diwujudkan.
Penanggulangan  dan  pencegahan  terhadap  penyalahgunaan  Narkotika merupakan  tanggung  jawab  bangsa  Indonesia  secara  keseluruhan.  Namun,  seluruh komponen  masyarakat  diharapkan  ikut  berperan  dalam  upaya  penanggulangan tersebut.  Berikut  ini  beberapa  pihak yang  dapat  berperan  aktif dalam upaya-upaya tersebut.
Pertama ,  POLRI.  Berdasarkan  Undang-undang,  Kepolisian  Republik  Indonesia (POLRI) adalah pihak yang diberi wewenang untuk menegakkan hukum, melindungi, dan  melayani  masyarakat  beserta  dengan  komponen  bangsa  lainnya.  Kepolisian berkewajiban  penuh  dalam  usaha  pencegahan  dan  penanggulangan  masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Kepolisian wilayah Kalimantan Timur sebagai bagian dari keluarga besar Korps Kepolisian Republik Indonesia, dalam konteks ini,
juga berkewajiban mengemban amanat tersebut. Oleh karena itu, kepolisian daerah berdiri di garda depan terhadap upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di wilayah ini. Untuk itulah,  agaknya perlu dilakukan langkah strategis dalam konteks penanggulangan tersebut, yaitu :
a. Pre-emptif (Pembinaan)
Upaya pre-emptif yang  dilakukan  adalah  berupa  kegiatan-kegiatan  edukatif (pendidikan/pengajaran)  dengan  tujuan  mempengaruhi  faktor-faktor  penyebab yang  mendorong  dan  faktor  peluang,  yang  biasa  disebut  faktor  “ korelatif kriminologen ”  narkotika,  sehingga tercipta  suatu  kesadaran,  kewaspadaan,  daya tangkal,  serta  terbina  dan  terciptanya  kondisi  perilaku/norma  hidup  bebas Narkoba. Yaitu dengan sikap tegas untuk  menolak terhadap kejahatan  Narkoba. Kegiatan  ini  pada  dasarnya  berupa  pembinaan  dan  pengembangan  lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif, terutama bagi remaja dengan kegiatan yang bersifat produktif, konstraktif, dan kreatif. Sedangkan kegiatan yang bersifat preventif edukatif dilakukan dengan metode komunikasi informasi edukatif, yang dilakukan  melalui  berbagai  jalur  antara  lain  keluarga,  pendidikan,  lembaga keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan.
b. Preventif (Pencegahan)
Upaya  ini  dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya  kejahatan  Narkoba  melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi  serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar police Hazard tidak berkembang menjadi ancaman faktual.
c. Represif (Penindakan)
Upaya  ini  merupakan  upaya  terakhir  dalam  memberantas  kejahatan penyalahgunaan  narkotika  yaitu  dengan  cara  melakukan  penindakan  terhadap orang  yang  diduga  menggunakan,  menyimpan  dan  menjual  narkotika.  Langkah represif inilah yang dilakukan Polisi untuk menjauhkan masyarakat dari ancaman faktual  yang  telah  terjadi  dengan  memberikan  tindakan  tegas  dan  konsisten sehingga dapat membuat jera para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Kedua ,  BNN  (Badan  Narkotika  Nasional).  Dalam  pemberantasan  penyalahgunaan narkotika  ini  BNN  mempunyai  tugas  dan  wewenang  yang  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pencegahan peredaran narkoba dengan melindungi anggota masyarakat yang belum  tersentuh narkoba merupakan prioritas  yang  harus  dilakukan  oleh  masyarakat  tanpa  kecuali.  Selama  ini  BNN merancang berbagai kegiatan pencegahan yaitu:
a. Promotif
Program  ini  ditujukan  kepada  masyarakat  yang  belum  memakai  Narkoba, atau  bahkan  belum  mengenal  sama  sekali.  Prinsipnya  dengan  meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebih sejahtera, sehingga tidak sempat berpikir untuk memakai narkoba.
b. Preventif
Sebagai  program  pencegahan  dimana  program  ini  ditujukan  kepada masyarakat  sehat  yang  sama  sekali  belum  pernah  mengenal  narkoba  agar mereka mengetahui tentang seluk beluk narkoba sehingga mereka menjadi tidak tertarik  untuk  menyalahgunakannya.  Program  ini  selain  dilakukan  oleh pemerintah, juga sangat efektif apabila dibantu oleh sebuah instansi dan institusi lain  termasuk  lembaga-lembaga  profesional  terkait,  lembaga  swadaya masyarakat, perkumpulan, organisasi masyarakat dan lainnya.
c. Kuratif
Program  ini  juga  dikenal  dengan  program  pengobatan  dimana  program  ini ditujukan  kepada  para  pemakai  narkoba.  Tujuan  dari  program  ini  adalah membantu  mengobati  ketergantungan  dan  menyembuhkan  penyakit  sebagai akibat  dari  pemakaian  narkoba,  sekaligus  menghentikan  pemakaian  narkoba. Tidak  sembarang  pihak  dapat  mengobati  pemakai  narkoba  ini,  hanya  dokter yang  telah  mempelajari  narkoba  secara  khususlah  yang  diperbolehkan mengobati  dan  menyembuhkan  pemakai  narkoba  ini.  Pengobatan  ini  sangat rumit  dan  dibutuhkan  kesabaran  dala  menjalaninya.  Kunci  keberhasilan pengobatan  ini  adalah  kerjasama  yang  baik  antara  dokter,  pasien  dan keluarganya.
d. Rehabilitatif
Serangkaian  kegiatan  untuk  mengembalikan  bekas  penderita  ke  dalam masyarakat  sehingga  dapat  berfungsi  lagi  sebagai  anggota  masyarakat  yang berguna untuk  dirinya  dan  masyarakat  semaksimal  mungkin sesuai  dengan kemampuannya.pada masa  ini  lah  fase  yang  paling susah untuk  sang  penderita yang  dimana  para  kecandu  harus  beradaptasi  di  lingkungan  masyarakat  dan menahan  segala  sesuatu  hasrat  untuk  kembali  menyentuh  narkoba.  Cara  yang paling  efektif  untuk  menangani  hal  ini  adalah  dengan  melakukan  rehabilitasi secara mental dan fisik.
Ketiga , Peran Orang Tua. Orang tua sebagai bagian dari  masyarakat  sangat  banyak memiliki  peran  dalam mendukung  pembangunan  nasional,  termasuk  peran  dalam upaya pemberantasan ancaman terhadap remaja dari bahaya narkoba. Oleh karena itu  langkah-langkah  proaktif  dapat  dilakukan melalui  (1) lingkungan  keluarga,  (2) lingkungan tempat tinggal, dan (3) lingkungan kerja. Bagaimanapun juga, langkah- langkah  strategis  tersebut  merupakan  wujud  kepedulian  kolektif  terhadap  upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang harus dilakukan demi keselamatan dan  eksistensi  bangsa  menyambut  masa  depan  yang  lebih  cerah.  Perilaku menyimpang seseorang erat kaitannya dengan faktor eksternal seperti lingkungan sosial ( social environment ) tempat mereka beraktivitas. Kurangnya perhatian orang tua  terhadap  anak  berimplikasi  pada  terhambatnya  proses  pendidikan  secara maksimal  dalam  keluarga.  Hal  tersebut  merupakan  salah  satu  penghambat intensitas  komunikasi  diantara  mereka  dan  menciptakan  kesenjangan  yang terlampau amat antara harapan orang tua dan perilaku anak. Pendidikan informal pada  anak  dalam  lingkungan  keluarga  sangat  menentukan  arah  dan  tingkat keberhasilan  anak,  Peran  serta  orang  tua  yang  berkesinambungan  sangat  penting dalam  menciptakan  mental  model  yang  tangguh  pada  anak.  Tingginya  pengguna narkoba  di  kalangan  remaja  banyak  disebabkan  kurangnya  pengetahuan  mereka seputar  narkoba.  Hal  ini  dipicu  tidak  berlangsungnya  proses  transformasi pengetahuan  dari  keluarga  kepada  anak.  Oleh  karena  itu,  pendidikan  narkoba merupakan upaya penyelamatan remaja dari keterpaparan mengkonsumsi narkoba secara  terus-menerus.  Upaya  promosi  kesehatan (Health  Promotion) perlu  terus digalakkan  khususnya  pada  kalangan  remaja  untuk  meminimalisir  dampak  buruk dan  kejadian  kematian  akibat  penyalahgunaan  narkoba.  Pendidikan  narkoba diharapkan mampu mengubah ranah pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja yang lebih  baik  untuk  tidak  lagi  mengkonsumsi  narkoba.  Pencegahan  penyalahgunaan narkoba harus segera mungkin dilakukan dengan tindakan yang bersifat antisipatif, meliputi pencegahan primer, pencegahan skunder, dan pencegahan tersier, seperti berikut ini:

## a. Pencegahan Primer
Pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang  belum  terkena  kasus  penyalahgunaan  narkoba.  Pencegahan  diberikan dengan  memberikan  informasi  dan  pendidikan  meliputi  kegiatan  alternative agar  mereka  terhindar  dari  penyalahgunaan  narkoba  serta  memperkuat kemampuannya untuk menolak.

## b. Pencegahan sekunder
Pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang  rentan  terhadap  atau  lebih  menunjukan  adanya  kasus  penyalahgunaan narkoba.  Pencegahan  ini  dilakukan  melalui  jalur  pendidikan,  konseling,  dan pelatihan  agar  mereka  berhenti,  kemudian  melakukan  kegiatan  positif  dan menjaga agar mereka tetap lebih mengutamakan kesehatan.
c. Pencegahan tersier
Pencegahan  yang  ditujukan  kepada  mereka  yang  sudah  menjadi  pengguna atau yang telah menderita ketergantungan. Pencegahan dapat dilakukan melalui pelayanan  medis,  rehabilitasi,  dan  menjaga  agar  mereka  tidak  kambuh  dan sakaw.  Ketiga  pencegahan  tersebut  tentusaja  mempunyai  sasaran,  khalayak, tujuan  dan  metode  khusus,  serta  implementasinya  dapat  disesuaikan  dengan situasi dan kondisiyang ada dan berlangsung di lapangan.

## 2. Penegakan  Hukum  Terhadap  Kejahatan  Narkotika  Di  Indonesia  Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Semangat  pemerintah  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  narkotika,  sehingga undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tidak hanya mengatur pemberantasan sanksi pidana  bagi  penyalahgunaan  narkotika  saja,  tetapi  juga  bagi  penyalahgunaan precursor narkotika untuk pembuatan narkotika.
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik  sintetis  maupun  semi  sintetis,  yang  dapat  menyebabkan  penurunan  atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan  dapat  menimbulkan  ketergantungan.  Dapat  dikatakan  bahwa,  disatu  sisi narkotika  merupakan  obat  atau  bahan  yang  bermanfaat  dibidang  pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat menimbulkan  ketergantungan  yang  sangat  merugikan  apabila  dipergunakan  tanpa adanya  pengendalian  serta  pengawasan  yang  ketat  dan  seksama.  Dalam  hal  ini, apabila  ditinjau  dari  aspek  yuridis  maka  keberadaan  narkotika  adalah  sah.  UU Narkotika  hanya  melarang  penggunaan  narkotika  yang  tidak  sesuai  dengan ketentuan undang-undang.
Menurut  Soedjono  Dirdjosisworo  (2013  :  70-71),  Penyebab  penggunaan narkotika  secara  tidak  legal  yang  dilakukan  oleh  para  remaja  dapatlah dikelompokkan menjadi tiga keinginan yaitu :
a. Mereka  yang  ingin  mengalami  ( the  experience  seekers )  yaitu  ingin  memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian narkotika.
b. Mereka  yang  bermaksud  menjauhi  atau  mengelakkan  realita  hidup  ( the  oblivion seekers ) yaitu mereka yang menganggap keadaan terbius sebagai tempat pelarian terindah dan ternyaman.
c. Mereka  yang  ingin  merubah  kepribadiannya  ( personality  change )  yaitu  mereka yang  beranggapan  menggunakan  narkotika  dapat  merubah  kepribadian,  seperti menjadi tidak kaku  dalam  pergaulan.  Sedangkan  untuk  orang-orang  dewasa  dan yang telah lanjut usia, alasan menggunakan narkotika yaitu sebagai berikut :
1) Menghilangkan rasa sakit dari penyakit kronis
2) Menjadi kebiasaan
3) Pelarian dari frustasi
4) Meningkatkan kesanggupan untuk berprestasi (sebagai zat perangsang).
Bentuk perumusan sanksi pidana dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut :
a. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja)
b. Dalam bentuk alternative (pilihan antara denda atau penjara)
c. Dalam bentuk komulatif (penjara dan denda)
d. Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda).
Tabel 1. Jenis Sanksi dan Bentuk Saksi  Bagi Pengedar Narkotika Berdasarkan UU
Nomor 35 Tahun 2009 Pasal Jenis Sanksi Bentuk Sanksi 111 112 Pidana penjara dan pidana denda 1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) 2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) 113 116 Pidana penjara dan pidana denda 1) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 2) Pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 115 Pidana seumur hidup atau pidana penjara  dan pidana denda 1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan  pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00
(delapan ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp.8.000.000.000.000,00
(delapan miliar rupiah).
2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) 117 Pidana penjara dan pidana denda pemerintahan (pemetaan urusan) 1) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). 2) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) 118 119 121 Pidana mati, Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara  dan pidana denda 1) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). 2) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) 120 123 124 Pidana penjara dan pidana denda 1) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 2) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) 122 125 Pidana penjara dan pidana denda 1) Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah).
2) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3
(sepertiga)
Tabel 2. Jenis Sanksi dan Bentuk Saksi  Bagi Pengguna Narkotika Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 Pasal Jenis Sanksi Bentuk Sanksi 116 Pidana mati, Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara  dan pidana denda 1) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 2) Pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) 121 Pidana mati, Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara  dan pidana denda 1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 2) Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) 126 Pidana penjara dan pidana denda 1) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) 2) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) 134 Pidana penjara dan pidana denda 1) Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). 2) Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
Sejalan  dengan  ketentuan  Pasal  10  KUHP,  maka  jenis-jenis  pidana  dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :
a. Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda.
b. Pidana  tambahan  yang  terdiri  dari  pencabutan  hak-hak  tertentu,  perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.
Dalam UU Narkotika maka aturan pemidanaan mengikuti ketentuan pemidanaan sesuai dengan  KUHP.  Sebaliknya  apabila  ditentukan  tersendiri  dalam  UU  Narkotika,  maka diberlakukan aturan pemidanaan sesuai UU Narkotika. Sebagai contoh yaitu ketentuan Pasal 148 yang berbunyi :
“ Apabila  putusan  pidana  dendasebagaimana  diatur  dalam  undangundang  ini  tidak dapat  dibayar  dan  pelaku  tindak  pidana  narkotika  dan  tindak  pidana  precursor narkotika,  pelaku  dijatuhi  pidana  penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat diba yar”
Aturan  pemidanaan  dalam  Pasal  148  ini  berbeda  dengan  KUHP,  dimana  pidana pengganti  atas  denda  yang  tidak  dibayar  dalam  KUHP  adalah  kurungan  dan  bukan penjara.  Menurut  hemat  saya,  sepanjang diatur  tersendiri  oleh  UU  Narkotika  tentulah berlaku  ketentuan  pemidanaan  misalnya  perampasan  barang-barang  tertentu  (Pasal 101).  Hal  ini  dikarenakan  ketentuan  mengenai  pencabutan  hak-hak  tertentu  atau pengumuman  putusan  hakim  merupakan  bagian  dari  aturan  pemidanaan  dalam  UU Narkotika.  Bahkan  dengan  tidak  adanya  amar  putusan  pidana  tambahan  khususnya pencabutan  hakhak  tertentu  terhadap  pelaku  tindak  pidana  narkotika  dan  precursor narkotika tertentu dapat mengakibatkan putusan dibatalkan.
Hal  ini  sejalan  dengan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  dalam  Putusan  Nomor Reg.15/mil/2000, tertanggal 27 Januari 200113 :
“Bahwa  oleh  karena  tindak  pidana  yang dilakukan  terdakwa  adalah  berupa penyalahgunaan  narkoba,  yang  oleh  masyarakat  maupun  pemerintah  dianggap sebagai  kejahatan  berat  yang  dapat  merusak  keluarga,  maupun  generasi  muda  dan Negara,  maka  pidana  yang  dijatuhkan  kepada  terdakwa  tidak  cukup  dengan hukuman penjara dan denda, tetapi harus dijatuhi hukuman tambahan, yaitu dipecat dari anggota TNI Kopassus dan oleh karenanya putusan Mahkamah Militer Tinggi II Jakar ta harus dibatalkan.”
Dalam Pasal 127 UU Narkotika yang menyatakan:
a. Setiap Penyalahguna :
1) Narkotika  Golongan  I  bagi  diri  sendiri dipidana  dengan pidana penjara  paling lama 15 (lima belas) tahun;
2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun
3) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
b. Dalam  memutus  perkara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  hakim  wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 .
c. Dalam  hal  Penyalahguna  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dapat  dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Barda  Nawawi  mengutarakan  masih  pentingnya  menggunakan  sarana  penal  dalam rangka menanggulangi kejahatan yaitu:
a. Sanksi  pidana  sangatlah diperlukan,  kita  tidak  dapat  hidup,  sekarang  maupun  di masa yang akan datang tanpa pidana.
b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatankejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
c. Sanksi  pidana  suatu  ketika  merupakan  penjamin  yang  utama/terbaik  dan  suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin  apabila  digunakan  secara  hemat,  cermat  dan  secara  manusiawi,  ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.
Dari  uraian  diatas  bahwa  kedudukan  pengguna  narkotika  sebagai  pelaku  dan  sebagai korban  sangat  sulit  dibedakan.  Akan  tetapi  hal  tersebut  tidak  dapat  disamakan  dan upaya  penanggulangannya  juga  harus  dibedakan.  Pengguna  narkotika  yang  awalnya dijamin  rehabilitasi,  berdasarkan  Pasal  127  tersebut  diatas  dapat  diancam  dengan hukuman pidana. Di da lam hukum pidana dikenal “tidak ada kejahata n tanpa korban”, sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  mereka  menjadi  korban  karena  kejahatan  yang dilakukannya sendiri.

## KESIMPULAN
Dari  pembahasan  yang  telah  diuraikan  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan,  yang berhubungan  dengan  penegakan  hukum  terhadap  kejahatan  dan  penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja adalah sebagai berikut :
1. Upaya  pencegahan  dan  pemberantasan  terhadap  penyalahgunaan  dan  peredaran narkotika  bukan  hanya  masalah  pemerintah  saja,  tetapi  merupakan  masalah  yang harus  diselesaikan  bersama.  Pencegahan  dan  pemberantasan  terhadap penyalahgunaan  dan  peredaran  narkotika  dilakukan  dengan  membangun  upaya pencegahan  yang  berbasis  masyarakat,  termasuk  di  dalamnya  melalui  jalur pendidikan formal maupun non formal.
2. Ketentuan Pidana dalam UndangUndang  Nomor  35  Tahun  2009,  tentang  Narkotika diatur  dalam  Pasal  110  sampai  dengan  Pasal  148,  seperti  halnya  kebanyakan Undang-Undang Tindak Pidana  di luar KUHP, rumusan  ketentuan pidananya  dalam beberapa hal berbeda dengan rumusan pidana dalam KUHP. Perbuatan yang dilarang terdiri dari mengedarkan narkotika dan menyalahgunakan narkotika, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Sanksi yang ada dalam undang-undang ini adalah sanksi pidana  yang  terdiri  dari  sanksi  pidana  pokok  dan  tambahan.  Pidana  pokok  yang terdiri  dari  pidana  mati,  pidana  penjara,  kurungan,  dan  denda.  Pidana  tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

## REFERENSI
A.R.  Sujono  dan  Bony  Daniel,  (2012). “Komentar  dan  pembahasan  Undang -Undang No. 35 Tahun 2009” . Bandung: Alumni.
Assiddiqie,  Jimmly,  (2002). “Penegakan  Hukum,  Keadilan  dan  Hak  Asasi  Manusia” . Jakarta: Jurnal Keadilan, Vol. 2 No. 2.
BNN, (2009). “Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba”. H. Siswanto, (2011). “ Politik Hukum dalam UndangUndang Narkotika” . Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
Mulyadi,  Mahmud,  (2008). “ Criminal  Policy:  Pendekatan  Integral  Penal  Policy  dan  Non Penal  Policy  dalam  Penanggulangan  Kejahatan  Kekerasan” .  Medan:  Pustaka Bangsa Press.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2013). “Teori - Teori dan Kebijakan Pidana”. Bandung: Alumni.
Nawawi Arief, Barda, (2013). “ Kebijakan Legislatif dalamPenanggulangan Tindak pidana dengan Pidana Penjara ’. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. Nawawi Arief, Barda, (2008). “ Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)”. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Siswantoro, Sunarso, (2004). “ Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis ” . Jakarta: Raja Grafindo Persada,
Soerjono Soekanto, Sri mamudji, (2010). “Penelitian Hukum Normatif”. Jakarta: Rajawali Press.
Soedjono Dirdjosisworo, (2013). ” Pathologi Sosial ”. Bandung: Alumni. Tarigan,  T.  Bastanta,  (2013). “Peranan  POLRI  dalam  Pemberantasan  Penyalahgunaan Narkotika  (Studi  Kasus  Polsekta  Pancurbatu)”. Jurnal  Ilmiah  Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum.
https://bnn.go.id/dampak-penyalahgunaan-narkoba-terhadap-gangguankesehatan- terkait-kerentanan/, diakses pada tanggal 12 September 2021.
https://media.neliti.com/media/publications/217402-penerapan-hukum- pidananarkotika-di-indo.pdf, diakses pada tanggal 28 September 2021.
http//pemberantasannarkotika.bpn.go.id/e-library_5514.pdf, diakses pada tanggal  29 September 2021.
http//pemberantasannarkotika.bpn.go.id/e-library_5514.pdf,  diakses  pada  tanggal  02 Oktober 2021.
Humas  BNN.  “Dampak  Penyalahgunaan  Narkoba  Terhadap  Gangguan Kesehatan Terkait  Kerentanan  Terhadap  Covid- 19.” https://bnn.go.id/ ,  Tim  BNN,  diakses pada tanggal 04 Oktobe 2021.
https://media.neliti.com/media/publications/170139-ID-none.pdf, diakses pada tanggal 04 Oktober 2021.
Husman  BNN.  “Pengertian  Narkoba  Dan  Bahaya  Narkoba  Bagi  Kesehatan.” https://bnn.go.id/ , Tim BNN, diakses pada tanggal 07 Oktober 2021. PUSLITDATIN.  “Penggunaan  Narkotika di  Kalangan Remaja  Meningkat.” https://bnn.go.id/ , Tim BNN, diakses pada tanggal 12 Oktober 2021. https://bnn.go.id/pengertiannarkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/, diakses pada tanggal 12 Oktober 2021.
https://bnn.go.id/penggunaannarkotika-kalangan-remaja-meningkat/,  diakses  pada tanggal 12 Oktober 2021.
http/library.penegakannarkotika,usu.ac.id/download/fh/07002743.pdf, diakses pada tangal 20 Oktober 2021.