## Penanganan Pengungsi Luar Negeri Menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah
Fawwaz Afiliasi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry E-mail: fazafawwaz678@gmail.com

## Mumtazinur
Afiliasi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry E-mail: mumtazinur@ar-raniry.ac.id

## Abstract
The shelter for Rohingya refugees who were declared officially as refugees was initially rejected by the Lhokseumawe  City  Government,  but  pressure  from  the  community made  the  Government  finally accept  the  arrival  of  Rohingya  refugees,  this  acceptance  demanded  the  Lhokseumawe  City Government to implement Presidential Regulation No. The formulation of the problem is first, how the form of handling given to Rohingya refugees in Lhokseumawe is reviewed according to Presidential Decree No. 125 of 2016. Second, how is the form of handling Rohingya refugees in Lhokseumawe reviewed according to fiqh siyasah. This study uses an empirical normative legal approach, using field research  and  library  research,  namely  examining  written  law  as  well  as  facts  in  the  field  using descriptive analytical patterns to describe or provide an overview of the object under study through data or samples collected. have been collected by drawing conclusions. From the results of the study, it was found that the handling of refugees has been carried out by the Lhokseumawe City Government, namely in the form of rescue, security, shelter, and health checks for refugees, and if viewed from the fiqh siyasah their rights have also been fulfilled, especially the right to protect life, safeguard property. , worship, and a decent place to live. So it can be concluded that the handling of Rohingya refugees is in accordance with Presidential Regulation No. 125 of 2016 and fiqh siyasa through the fulfillment of the rights of refugees by saving lives and providing shelter for Rohingya refugees.
Keywords : refugee; Presidential decree; fiqh siyasa;

## Abstrak
Penampungan Pengungsi Rohingya yang dinyatakan resmi berstatus sebagai pengungsi ini awalnya  ditolak  oleh  Pemerintah  Kota  Lhokseumawe,  namun  adanya  desakan  dari masyarakat membuat Pemerintah akhirnya menerima kedatangan Pengungsi Rohingya, penerimaan  tersebut  menuntut  Pemerintah  Kota  Lhokseumawe  untuk  menjalankan Peraturan  Presiden  No.125  Tentang  Penanganan  Pengungsi  Luar  Negeri.  Rumusan masalahnya  ialah  pertama,  bagaimana  bentuk  penanganan  yang  diberikan  kepada pengungsi Rohingya di Lhokseumawe ditinjau menurut Perpres Nomor 125 Tahun 2016. Kedua,  bagaimana  bentuk  penanganan  pengungsi  Rohingya  di  Lhokseumawe  ditinjau menurut fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif empiris, menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dan kepustakaan (library research) yakni mengkaji hukum yang tertulis  juga  fakta di lapangan dengan menggunakan pola deskriptif analitik untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul dengan membuat kesimpulan. Dari hasil penelitian didapati bahwa penanganan pengungsi sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yaitu berupa tindakan penyelamatan, pengamanan, penampungan, dan pemeriksaan kesehatan untuk pengungsi, dan jika dilihat dari fiqh siyasah juga sudah dipenuhi hak-hak mereka terutama hak perlindungan atas jiwa, pengamanan harta benda, beribadah,  dan  tempat  tinggal  yang  layak.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa
Penanganan Pengungsi Rohingya sudah sesuai dengan Perpres No.125 Tahun 2016 dan fiqh siyasah melalui adanya pemenuhan hak-hak para pengungsi dengan menyelamatkan jiwa dan memberikan tempat penampungan bagi para pengungsi Rohingya.
Kata Kunci : Pengungsi; Peraturan Presiden; Fiqh Siyasah;

## PENDAHULUAN
Bangsa Rohingya merupakan satu bangsa muslim yang menghuni wilayah Arakan di  Negeri  Burma  yang  sekarang  bernama  Myanmar  sejak  ratusan  tahun  yang  lalu. Mengikuti  perjalanan  sejarah,  Bangsa  Rohingya  awalnya  tergolong  ke  dalam  kategori Bangsa Melayu muslim yang sudah tergilas identitas kemelayuannya oleh rezim Budha yang dominan di Myanmar.  Muslim Rohingya merupakan satu komunitas masyarakat yang hidup dalam wilayah Rakhine yang juga bernama Arakan, awalnya Arakan bernama Rohang, sedangkan masyarakatnya disebut Rohingya. Tahun 1430 M, Sultan Sulaiman Syah menjadikannya sebuah kesultanan Islam dengan bantuan masyarakat muslim Bengal (sekarang  Bangladesh).  Seterusnya  nama  Rohingya  diganti  menjadi  Arakan  sebagai bentuk jamak dari kata arab ‘ rukun ’ yang berarti tiang/pokok, pergantian tersebut khusus untuk menegaskan identitas keislaman mereka. 1
Salah satu masalah pengungsian yang baru-baru ini sedang hangat dibicarakan ialah pengungsian  Rohingya  yang  berasal  dari  Myanmar  yang  terdampar  di  pantai Lhokseumawe,  tepatnya  di  Gampong  Mee  Kecamatan  Muara  Dua.  Berdasarkan  data pemerintah, ada 99 pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia pada 24 Juni 2020. Para pengungsi tersebut terdiri dari 43 dewasa, yakni 30 perempuan dan 13 laki-laki. Kemudian 56 anak-anak di bawah 18 tahun yang terdiri dari 43 perempuan dan 13 laki-laki. Sebagian pengungsi  tersebut  juga  sudah  memiliki  kartu  dari United  Nations  High  Commissioner  for Refugees (UNHCR), yang berarti mereka telah resmi berstatus pengungsi dan mendapatkan hak internasional perlindungan di bawah UNHCR. 2
Terjadinya pengungsian oleh sekelompok ke daerah lain atau dari negara ke negara lain tidak bisa dilepaskan oleh faktor ekonomi dan keamanan dari negeri asal pengungsi tersebut. Gangguan keamanan dari negeri asal pengungsi tersebut mengakibatkan mereka meninggalkan  negeri  asalnya.  Ketika  pengungsi  meninggalkan  negara  asal  atau  tempat tinggalnya, mereka meninggalkan hidup, rumah, kepemilikan dan keluarganya. Pengungsi
1 Dr. Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA, Islam antara Aqidah, Syariah dan Akhlak, ‘Adnin Foundation Publisher Aceh, Banda Aceh, 2020
2 Masriadi, Puluhan Pengungsi Rohingya Dipindahkan ke BLK Lhokseumawe , Artikel ini telah tayang di Kompas.https://regional.kompas. com/read/2020/07/11/11255011/puluhan-pengungsi-rohingya- dipindahkan-ke-blk-lhokseumawe, diakses tanggal 22 Juli 2020.
tersebut  tidak  dapat  dilindungi  oleh  negara  asalnya  karena  terpaksa  meninggalkan negaranya, sehingga perlindungan dan bantuan kepada mereka menjadi tanggung jawab komunitas internasional.
Kondisi demikian menuntut negara-negara untuk dapat meratifikasi atau mengaksesi Konvensi  Jenewa  1951  maupun  Protokol  New  York  1967  yang  mengatur  tentang Pengungsi.  Walaupun  hingga  kini  Indonesia  belum  menunjukkan  niat  meratifikasi Konvensi  1951  dan  Protokol  1967,  namun  sudah  memberikan  kontribusi  di  luar tanggungjawabnya. Salah satunya, menerima hingga menampung para pengungsi untuk sementara  waktu  sampai  solusi  jangka  panjang  diputuskan United  Nations  High Commissioner for Refugees (UNHCR). 3
Negara Indonesia adalah negara hukum. 4 Indonesia bahkan sudah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri. Dalam Pasal 1 Perpres No. 125 Tahun 2016 disebutkan bahwa pengungsi dari luar negeri, yang selanjutnya disebut pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.
Pada  Pasal  6  disebutkan  lembaga  yang  menyelenggarakan  urusan  di  bidang pencarian  dan  pertolongan  melaksanakan  operasi  pencarian  dan  pertolongan  terhadap kapal  yang  diduga  berisi  pengungsi  yang  melakukan  panggilan  darurat  yaitu  Tentara Nasional  Indonesia  (TNI),  Kepolisian  Negara  Republik  serta  Kementrian  yang menyelenggarakan  tentang  Pertahanan.  Kemudian  Pasal  9  menyebutkan  bahwa Pengungsi yang ditemukan dalam keadaan darurat segera dilakukan tindakan berupa: 5
a) Memindahkan pengungsi ke kapal penolong jika kapal akan tenggelam;
b) Membawa  ke  pelabuhan  atau  daratan  terdekat  jika  aspek  keselamatan  nyawa pengungsi dalam keadaan terancam;
c) Mengidentifikasi pengungsi yang membutuhkan bantuan medis gawat darurat;
3 Penny  Naluria  Utami,  Implementasi  Peraturan  Presiden  Nomor  125  Tahun  2016  Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri di Provinsi Kepulauan Riau , Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No. 3, 2019 , hal. 300.
4 Undang-Undang Dasar 1945.
5 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari luar Negeri.
d) Menyerahkan orang asing yang diduga pengungsi kepada Rumah Detensi Imigrasi di pelabuhan atau daratan.
Adanya peraturan tersebut menegaskan bahwa Indonesia tetap berkomitmen membantu menangani masalah pengungsi, terlepas dari negara pihak Konvensi 1951 atau tidak.
Penampungan pengungsi Rohingya yang dinyatakan sudah resmi berstatus sebagai pengungsi ini pada awalnya ditolak oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, namun desakan masyarakat  membuat  para  pengungsi  Rohingya  dapat  dipindahkan  ke  pedesaan. Keinginan masyarakat tersebut didasari oleh berbagai pertimbangan dari masyarakat, di antaranya sesama muslim dan adanya  rasa pertimbangan kemanusiaan.  Sejauh ini ada beberapa  penanganan  yang  telah  dilakukan  oleh  masyarakat  Lhokseumawe  terhadap pengungsi,  salah  satunya  memindahkan  pengungsi  ke  daratan,  kemudian  adanya penanganan terhadap psikososial yaitu membantu menangani psikologi dalam lingkungan sosial, dan juga ada penanganan terhadap kesehatan mental para pengungsi akibat sudah lama terdampar di lautan. 6
Mengenai  hak-hak  pengungsi,  Islam  sangat  menghargai  keberadaan  manusia. Seorang  atau  sebuah  negara  muslim  berkewajiban  untuk  memberikan  perlindungan kepada orang lain yang dimintai perlindungan darinya, dalam fiqh disebut musta’min atau jiwar . Ia pun bertanggung jawab memperlakukan mereka yang mengungsi dengan baik dan tanpa diskriminasi. Nabi Muhammad telah menerapkan perlindungan semacam ini, yang didasarkan antara lain pada Q.S. surat At-Taubah ayat 6:
ِلَٰذ ۚ ُهَنَمْأَم ُهْغِلْبَأ ىُثُ ِىللَّا َم َلََك َعَمْسَي ٰىتََّح ُهْرِجَأَف َكَراَجَتْسا َينِكِرْشُمْلا َنِم ٌدَحَأ ْنِإَو َنوُمَلْعَ ي  َلَ ٌمْوَ ق ْمُىنََِّبِ َك
Artinya:  Dan  jika  seorang  di  antara  orang-orang  musyrikin  itu  meminta  perlindungan kepadamu,  maka  lindungilah  ia  supaya  ia  sempat  mendengar  firman  Allah, kemudian  antarkanlah  ia  ke  tempat  yang  aman  baginya.  Demikian  itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.
Dalam Islam, perlindungan dan pemeliharaan atas nyawa manusia diwujudkan melalui berbagai hukum. Di antaranya melalui pengharaman segala hal yang membahayakan dan mengancam jiwa manusia. Dalam kaidah fiqh sesuai dengan hadist Nabi SAW;
َراَرِض َلَ َو َرَرَض َلَ
Artinya: “Tidak boleh (haram) membahayakan diri sendiri maupun orang lain.” (HR Ibn Majah dan Ahmad).
“Konvensi dan Protokol Mengenai Status
Pengungsi”, https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/KonfensidanProtokol.pdf, diakses tanggal 2 Januari 2021.
Berdasarkan pemikiran yang penulis uraikan diatas, penulis tertarik mengkaji secara lebih mendalam masalah penanganan pengungsi luar negeri menurut peraturan presiden nomor  125  Tahun  2016  ditinjau  dari  perspektif  fiqh  siyasah  (Studi  Kasus  Pengungsi Rohingya di Lhokseumawe), yang secara khusus merumuskan dua permasalahan, yakni: Pertama, bagaimana bentuk penanganan yang diberikan kepada pengungsi Rohingya di Lhokseumawe ditinjau menurut Perpres Nomor 125 Tahun 2016. Dan kedua, bagaimana bentuk penanganan pengungsi Rohingya di Lhokseumawe ditinjau menurut fiqh siyasah Penelitian ini merupakan kajian hukum dengan menggunakan pendekatan hukum normatif  empiris,  adapun  jenis  penelitan  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif, yaitu penjelasan menurut mutu yang berlaku dengan kenyataan sebagai  gejala primer yang dihubungkan dengan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini  berupa  hasil  wawancara  dan  studi  kepustakaan  Selanjutnya  untuk  data  hukum sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya.

## PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe
Kota  Lhokseumawe  termasuk  bagian  dari  Daerah  Provinsi  Aceh  sebagai  suatu kesatuan  masyarakat  hukum  yang  diberi  kewenangan  khusus  untuk  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara  Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang  dipimpin  oleh  seorang  Walikota, 7 Setiap  daerah  memiliki  penegak  hukum,  baik umum maupun penegak hukum Islam. Satuan tugas (Satgas) penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang disebut dengan satkorlak PBP yaitu satuan koordinasi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang berada di bawah Gubernur dan membantu  tugas  Gubernur  menangani  pengungsi.  Tugas  Satkorlak  melaksanakan koordinasi dan pengendalian kegiatan  penanggulangan bencana pada saat dan sesudah terjadi  bencana.  Juga  penanganan  pengungsi  mulai  dari  tahap  kesiapsiagaan, penyelamatan,  rehabilitasi,  rekonsiliasi  dan  pemulangan/pemberdayaan/relokasi pengungsi. 8 Satgas dipimpin oleh seorang kepala satuan yaitu “Ridwan Jalil” sekaligus kepala Dinas Sosial Kota Lhokseumawe yang berada di bawah Gubernur.
7 http://www.lhokseumawekota.go.id/ di akses pada hari rabu tanggal 13 Januari 2021.
8 Keputusan  Mentri  Dalam  Negeri  Nomor  131  tahun  2013  tentang  pedoman  penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi di Daerah, Lampiran I.
Terjadinya peningkatan pengungsi karena terjadinya konflik di negara asalnya dan juga terjadi siklus dimana kapal banyak digunakan untuk berpindah. Biasanya terjadi pada bulan Mei sampai Oktober, diluar musim tersebut lebih rendah karena iklim yang tidak menentu dan tidak memungkinkan untuk melakukan perpindahan. 9
Tabel 1

## Data Rohingya di Provinsi Aceh pada 31 Januari 2016
Location Adult Male Adult Female Children Total Blang Adoe, Aceh Utara 26 10 40 76 Kuala Langsa, Kota Langsa 33 1 17 51 Bayaeun, Aceh Timur 46 12 40 98 Lhokbani, Kota Langsa 12 22 34 Sub-Total 105 35 119 259
Sumber: UNHCR, Response to the Rohingya Situation in Aceh and North Sumatera
Dari gambar tabel di atas diketahui bahwa hingga 31 Januari 2016 terdapat 259 orang Rohingya yang berada di Provinsi Aceh dan menempati empat lokasi penampungan yaitu Blang  Adoe,  Kuala  Langsa,  Bayeun  dan  Lhokbani.  Sementara  itu  terdapat  310  orang lainnya yang berada di Provinsi Sumatera Utara.
Pengungsi Etnis Rohingya pertama kali masuk ke Aceh tepatnya di kota Sabang pada Januari tahun 2009 sebanyak 193 jiwa yang terdampar yang ditampung di kamp TNI AL. Kemudian pada tahun yang sama tepatnya bulan Februari datang gelombang berikutnya sebanyak 198 jiwa yang terdampar di Idi Aceh Timur. Pada bulan februari 2013 sabanyak 127  pengugsi  Rohingya  terdampar  di  pantai  kawasan  Cot  Trueng,  Kecamatan  Muara Batu, Aceh Utara. Pada tahun 2015 sekitar 800 orang pengungsi Rohingya mendarat di pantai Langsa, bagian Timur Provinsi Aceh yang merepukan rombongan kedua mendarat di Aceh dan pada tahun 2018 sekitar 79 jiwa pengungsi Rohingya bertepatan di Pantai Kuala,  kecamatan  Kuala  Kabupaten  Bireun  sekitar  pukul  14:00  yang  terdiri  dari  27 perempuan, 44 laki-laki dan 8 anak-anak. 10
Kemudian pada tahun 2020 mendarat lagi pengungsi sebanyak 352 jiwa pada dua gelombang. Gelombang pertama pengungsi Rohingya mendarat sebanyak 99 orang yang berada  di  Desa  Lancok  Kota  Lhokseumawe  yang  ditarik  oleh  pihak  nelayan  asal
9 http://www.unchr.org/id/pengungsi di akses pada tanggal 21 Desember 2020.
10 https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55798047 diakses pada tanggal 10 Februari 2021.
Seunuddon. Pada 24 Juni 2020, pada saat itu etnis Rohingya terombang-ambing dalam satu kapal kayu, Kemudian pada Senin 7 September 2020 mendarat lagi gelombang kedua sebanyak 253 orang etnis Rohingya, tepatnya di pantai Ujong Blang kecamatan Banda Sakti kota Lhokseumawe. 11
Tabel 2
Data Rohingya di Indonesia Pada Tahun 2018-2020 12 Lokasi Tahun Laki-laki  Perempuan  Anak-anak Total Bireun 2018 44 27 8 79 Lhokseumawe 2020 157 181 14 352
Awal adanya penerimaan pengungsi etnis Rohingya di Kota Lhokseumawe menurut Satgas  Kota  Lhokseumawe  karena  desakan  dari  masyarakat,  kemudian  juga  dengan alasan kemanusiaan, dan pada akhirnya diterima oleh Pemerintah Lhokseumawe. Pada awalnya  Pemerintah  menolak  kedatangan  pengungsi  Rohingya,  dikarenakan  mereka masuk di antara perbatasan wilayah Aceh Utara dan Lhokseumawe. Pihak satgas yang bertugas  menangani  pengungsi  luar  negeri  pada  saat  itu  belum  tahu  pasti  para  etnis Rohingya masuk ke daerah yang mana, maka karena itu pihak satgas tidak boleh langsung mengambil  keputusan.  Kemudian  adanya  permusyawaratan  oleh  petinggi  Pemerintah Kota  Lhokseumawe  untuk  tindakan  keputusan  yang  pada  akhirnya  para  pengungsi Rohingya jatuh ke daerah Lhokseumawe. 13
Menurut  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Imigrasi  yang  mengatur tentang warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia, khususnya etnis Rohingya yang telah mendapatkan status pengungsi. Menurut pihak Imigrasi, Rohingya merupakan warga negara asing tetapi tanpa identitas yang masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal yaitu tanpa paspor, melalui jalur yang tidak resmi menggunakan kapal laut, sedangkan imigrasi  tidak  melihat  dari  sisi  warga  negara  asingnya,  tetapi  mereka  melihat  dari  sisi kemanusiaannya.  Kesalahan  pengungsi  etnis  Rohingya  yang  masuk  ke  kota Lhokseumawe yaitu:
1. Pengungsi Rohingya belum memiliki kartu UNHCR
2. Masuknya melalui jalur Ilegal
11 Wawancara dengan Maura Novstralia, (perwakilan Dinas Sosial/Satgas penanganan pengungsi kota Lhokseumawe), di kantor Dinas Sosial kota Lhokseumawe pada 6 Januari 2021.
12 Wawancara dengan Nurul Fitria Lubis, (Anggota UNHCR Kota Lhokseumawe), di BLK kota Lhokseumawe pada tanggal 8 Januari 2021 .
13 Wawancara dengan Maura Novstralia, (Staf Dinas Sosial/Satgas penanganan pengungsi kota Lhokseumawe), di kantor Dinas Sosial Kota Lhokseumawe pada 6 Januari 2021.
3. Adanya status pengungsi tetapi tidak adanya paspor (identitas).
Menurut imigrasi, mereka melakukan tugas tersebut bukan karena hal wajib, tetapi mereka  melalukukan  penanganan  atau  tugas  atas  dasar  kemanusian  dikarenakan pengungsi  yang  datang  tidak  adanya  paspor  yang  diibaratkan  pengganti  kartu  tanda penduduk (KTP) atau dokumen yang menyatakan mereka adalah warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia tepatnya di kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. 14
Setelah adanya penerimaan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, para pengungsi Rohingya ditempatkan di Balai Latihan Kerja (BLK) untuk sementara waktu, dikarenakan belum  adanya  Rumah  Detensi  Imigrasi  yang  layak  dikhususkan  untuk  para  imigran. Sebanyak 352 orang pengungsi di tempat dalam satu ruangan besar, dengan banyaknya pengungsi yang tidak memungkinkan ditempatkan dalam satu ruangan berbulan-bulan, pihak  pemerintah  yang  bekerja  dengan  UNHCR  memutuskan  untuk  membangunkan shelter, namun karena musim hujan mengakibatkan pembangunan terhambat. 15
Jumlah  pengungsi  imigran  Rohingya  di  Balai  Latihan  Kerja  (BLK),  Gampong Menasah Mee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe yang sebelumnya 352 orang, Hari demi hari terus berkurang dan sekarang tersisa 103 orang, akibat menghilang atau bisa dikatakan kabur para pengungsi dari kamptempat mereka tinggal yang terdiri dari anak-anak, perempuan dan laki-laki. Semakin berkurangnya jumlah mereka diduga sejak Satgas Kota Lhokseumawe menyerahkan tanggung jawab kepada UNHCR.

## Penanganan Pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe Menurut Perpres Nomor 125 tahun 2016
Indonesia  adalah  bangsa  yang  masyarakat  nya  dikenal  dengan  ke-ramah- tamahannya,  hingga  tak  heran  jika  ada  nelayan  Indonesia  yang  menolong  ratusan pengungsi  etnis  Rohingya  yang  berada  di  laut,  sehingga  cukup  banyak  pengungsi  etnis Rohingya yang berada di Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri juga bersikap hangat.
Saat  menangani  pengungsi,  pemerintah  Indonesia  memberikan  bantuan kemanusiaan dan melakukan upaya diplomasi dengan Myanmar. Kemudian pemerintah juga  memprakarsai  pertemuan  para  menteri  luar  negeri  di  ASEAN.  Indonesia  sebagai tempat re-settlement kembali  pengungsi  Rohingya  akan  dimukimkan  terlebih  dahulu  ke negara  ketiga.  Menurut  peneliti,  pemerintah  dan  sebagian  masyarakat  Indonesia  yang mayoritas  beragama  Islam  melakukan  sesuatu  yang  dilandasi  kesadaran  humanistik.
14 Wawancara dengan Gamvinoza, (Staf kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe), di kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe pada 6 Januari 2021.
15 Wawancara dengan Nurul Fitria Lubis, (Anggota UNHCR Kota Lhokseumawe), di BLK Kota Lhokseumawe pada tanggal 8 Januari 2021.
Indonesia  adalah  negara  yang  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,  dan  juga  menjadi alasan  untuk  menjunjung  tinggi  kepercayaan  bersama,  yaitu  untuk  membantu  sesama umat Islam, karena kita tahu bahwa Indonesia adalah mayoritas umat Islam.
Hak-hak  pengungsi  dalam  hukum  internasional  meliputi  hak  untuk  tidak diperlakukan secara diskriminatif, hak akan kebebasan beragama atau berkeyakinan, hak akan  pembebasan  dari  tindakan  luar  biasa,  hak  atas  status  pribadi,  hak  atas  akses  ke pengadilan,  hak  atas  pekerjaan  yang  menghasilkan  upah,  hak  untuk  menjalankan profesinya, hak mendapatkan tempat tinggal, hak mendapatkan pendidikan umum, hak memperoleh bantuan publik, hak akan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan jaminan sosial, hak atas bantuan administratif, hak akan kebebasan berpindah tempat, hak atas surat identitas, hak  akan pembebasan dari sanksi hukum bagi pengungsi yang masuk dengan cara yang ilegal, hak untuk tidak diusir, dan hak untuk tidak dipulangkan. 16 Penanganan  pengungsi  adalah  suatu  upaya  dan  kegiatan  yang  ditujukan  kepada pengungsi  sebagai  akibat  bencana  perang,  bencana  alam,  bencana  akibat  ulah  manusia maupun akibat konflik sosial. Langkah-langkahnya berupa penyelamatan, perlindungan, evakuasi,  pemberian  bantuan  darurat,  rehabilitasi  mental,  rehabilitasi  atau  rekontruksi sarana-prasaran fisik. Penyelamatan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menolong, melindungi dan memberi bantuan tanggap darurat kepada korban. 17
Perpres  Penanganan  Pengungsi  Dari  Luar  Negeri  Nomor  125  Tahun  2016  tidak membedakan  peraturan  antara  pemberi  suaka  dan  pengungsi.  Pasal  1  Perpres  tersebut menyebutkan:
”Pengungsi dari Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan  akan  persekusi  dengan  alasan  ras,  suku,  agama,  kebangsaan,  keanggotaan kelompok  sosial  tertentu,  dan  pendapat  politik  yang  berbeda  serta  tidak  menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status  pengungsi  dari  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  melalui  Komisariat  Tinggi  Urusan Pengungsi di Indonesia.”
Penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  atau  UNHCR  melalui  Komisariat  Tinggi
16 Ahmed  Abou-El-Wafa, Hak-hak  Pencari  Suaka  dalam  Syariat  Islam  dan  Hukum  Internasional , (Jakarta:  Kantor  perwakilan  UNHCR  di  Indonesia  dan  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  UIN  Syarif Hidayatullah, 2009), hal. 155.
17 Achmad  Romsan, Pengantar  Hukum  Pengungsi  Internasional ,  Bandung:  Sanic  Offset,  2003, hal. 40.
Urusan  Pengungsi  di  Indonesia  atau  organisasi  internasional. 18 Lembaga  yang menyelenggarakan  urusan  di  bidang  Pencarian  dan  Pertolongan  melaksanalan  operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kapal yang diduga berisi pengungsi yang melakukan panggilan darurat. Melibatkan instansi terkait:
1. Tentara Nasional Indonesia (TNI);
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
3. Kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang perhubungan;
4. Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan dan keselamatan laut atau yang disebut dengan nama Badan Keamanan laut;
5. Kementerian/lembaga  pemerintah  nonkementerian  terkait  lainnya  yang melaksanakan tugas di perairan wilayah Indonesia. 19
Pasal 2: Penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia  dan/atau  organisasi  internasional.  Yaitu  organisasi  intemasional  di  bidang urusan migrasi atau di bidang kemanusiaan yang memiliki perjanjian dengan pemerintah pusat. 20
Pasal 6 menyebutkan lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian dan Pertolongan melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kapal yang diduga  berisi  pengungsi  yang  melakukan  panggilan  darurat  yaitu  Tentara  Nasional Indonesia  (TNI),  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  serta  kementrian  yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan.
Pasal 9 menyebutkan bahwa pengungsi yang ditemukan dalam keadaan darurat segera dilakukan tindakan berupa:
1. Memindahkan pengungsi ke kapal penolong jika kapal akan tenggelam;
2. Membawa  ke  pelabuhan  atau  daratan  terdekat  jika  aspek  keselamatan  nyawa pengungsi dalam keadaan terancam;
3. Mengidentifikasi pengungsi yang membutuhkan bantuan medis gawat darurat;
4. Menyerahkan orang asing yang diduga pengungsi kepada Rumah Detensi Imigrasi di pelabuhan atau daratan terdekat. 21
18 Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri, Pasal 2.
19 Perpres Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri, pasal 7.
20 Peraturan  Presiden  Nomor 125  Tahun  2016  tentang  Penanganan  Pengungsi  dari Luar Negeri, Pasal 2.
21 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.
Pasal 25 menjelaskan penempatan Pengungsi pada tempat penampungan dilakukan dengan prosedur:
a. Penyerahan Pengungsi oleh Rumah Detensi Imigrasi kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota disertai dengan berita acara serah terima Pengungsi dengan melampirkan bukti tanda terima barang milik Pengungsi kecuali dokumen keimigrasian berupa dokumen perjalanan, dokumen izin tinggal, dan visa;
b. Penerimaan  Pengungsi  di  tempat  penampungan  dicatat  dalam  buku  register penampungan;
c. Penyimpanan dan penyerahan barang milik Pengungsi dicatat dalam buku register penyimpanan dan penyerahan barang;
d. Pencatatan  Pengungsi  bag  yang  meninggalkan  tempat  penampungan  untuk sementara dalam buku register keluar masuk izin sementara;
e. Penempatan  Pengungsi  dalam  ruangan  didasarkan  pada  aspek  keluarga,  jenis kelamin, usia, kebangsaan, ras, suku, dan agama;
f. Pemisahan  Pengungsi  yang  menderita  penyakit  menular  dan  berbahaya  untuk dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan tertentu Lainnya;
g. Pemberian kartu identitas khusus untuk Pengungsi oleh Rumah Detensi Imigrasi; dan
h. Penetapan  tata  tertib  di  tempat  penampungan  oleh  pejabat  yang  ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf a.
Pasal  26  menyebutkan  bahwa  penampungan  untuk  pengungsi  luar  negeri sebagaimana yang dimaksud sebagai berikut:
1. Pemerintah  daerah  kabupaten/kota  menentukan  tempat  penampungan  bagi pengungsi.
2. Tempat penampungan bagi pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
a) dekat dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan ibadah;
b) berada pada satu wilayah kabupaten/kota dengan Rumah Detensi Imigrasi;
c) kondisi keamanan yang mendukung.
3. Tempat penampungan sebagairnana dimaksud pada ayat (l) dapat difasilitasi oleh organisasi  internasional  di  bidang  urusan  migrasi  melalui  kementerian  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia setelah berkoordinasi dengan Menteri.
4. Fasilitasi oleh organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa fasilitas kebutuhan dasar bagi pengungsi di tempat penampungan.
5. Fasilitas  kebutuhan  dasar  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  paling  sedikit meliputi:
a) penyediaan air bersih;
b) pemenuhan kebutuhan makan, minum, dan pakaian;
c) pelayanan kesehatan dan kebersihan;
d) fasilitas ibadah.
6. Dalam hal fasilitas kesehatan dan fasilitas ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (c) dan huruf (d) tidak tersedia, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengupayakan  di  luar  tempat  penampungan  dengan  memperhatikan  kemudahan akses jangkauan.
Pasal 30 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap Pengungsi wajib mematuhi tata tertib di tempat penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h, adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat setempat, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun  penanganan  yang  telah  diberikan  bagi  pengungsi  Rohingya  di Lhokseumawe yaitu:
1. Melakukan  pendataan  melalui  pemeriksaan  berupa  dokumen  perjalanan,  status keimigrasian dan juga identitas.
2. Melakukan pemeriksaan kesehatan.
3. Orang  asing  yang  diduga  pengungsi  diserahkan  kepada  Satgas  yang  bertugas  di Rumah  Detensi  Imigrasi  yang  sementara  berada  di  Balai  Latihan  Kerja  (BLK) Lhokseumawe.
4. Hasil  pemeriksaan  Satgas  petugas  rumah  detensi  imigrasi  berkoordinasi  dengan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) melalui kantor komisariat tinggi urusan pengungsi di Indonesia (UNHCR) untuk menangani para pengungsi. 22
5. Melakukan tindakan penyelamatan
6. Memberikan tempat penampungan atau tempat tinggal bagi pengungsi berupa kamp pengungsian
7. Menyalurkan tenaga medis untuk mengidentifikasi pengungsi yang tidak sehat. 23
22 Wawancara dengan Gamvinoza, (Staf kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe), di kantor Imigrasi kota Lhokseumawe pada 6 Januari 2021.
23 Wawancara dengan Maura Novstralia, (Staf Dinas Sosial/Satgas penanganan Pengungsi Kota Lhokseumawe), di kantor Dinas Sosial Kota Lhokseumawe pada 6 januari 2021.
Menurut  pihak  Satgas  sebagian  pemerintah  yang  berada  di  Kota  Lhokseumawe mengatakan bukan tugas mereka untuk menangani pengungsi luar negeri, tetapi kenyataan dalam peraturan presidan merupakan sebagian tugas mereka dalam menangani pengungsi Rohingya. 24 Banyak pihak bekerjasama untuk menangani pengungsi, salah satunya NGO yang  saling  bahu  membahu  dan  mendukung.  Namun  ada  beberapa  hambatan  dalam melakukan penanganan, yaitu:
1. Kurangnya tempat untuk penampungan.
2. Terkendala dana untuk membangun shelter atau tempat penampungan.
3. Belum meratifikasi konvensi Jenewa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016.
4. Ada  beberapa  pihak  dalam  daerah  mengatakan  bukan  urusan  pemerintah  namun pihak luar mengatakan itu urusan pemerintah setempat. 25
Pada Pasal 9 huruf (d) Perpres Nomor 125 Tahun 2016 dinyatakan “menyerahkan orang asing yang diduga pengungsi kepada Rumah Detensi Imigrasi di pelabuhan atau daratan  terdekat”.  Tetapi  menurut  pihak  Imigrasi  Rumah  Detensi  Imigrasi  adalah  jika orang-orang  asing  yang  masuk  ke  wilayah  tersebut  berjumlah  1  atau  2  orang  bisa dimasukkan  ke  dalam  Rumah  Detensi  Imigrasi,  tetapi  kenyataannya  orang  asing  yang masuk ratusan mengakibatkan Rumah Detensi Imigrasi tidak memadai untuk digunakan. Tugas Imigrasi terhadap pengungsi Rohingya menurut Pasal 13 Perpres Nomor 125 Tahun 2016 yaitu:
1. Imigrasi  hanya  melakukan  pendataan  melalui  pemeriksaan  berupa  dokumen perjalanan
2. Status keimigrasian
3. Identitas.
Setelah itu hasil pemeriksaan petugas rumah detensi imigrasi berkoordinasi dengan perserikatan bangsa-bangsa  (PBB) melalui kantor komisariat tinggi urusan pengungsi di Indonesia (UNHCR). 26
Pengungsi  Rohingya  yang  tidak  memiliki  kartu  resmi  berstatus  pengungsi  dari UNHCR  berarti  tidak  bisa  disebut refugee (pengungsi).  Mereka  disebut  sebagai  ilegal
24 Wawancara dengan Maura Novstralia, (Staf Dinas Sosial/Satgas penanganan Pengungsi Kota Lhokseumawe), di kantor Dinas Sosial Kota Lhokseumawe pada 6 januari 2021.
25 Wawancara dengan Maura Novstralia, (Staf Dinas Sosial/Satgas penanganan pengungsi kota Lhokseumawe), di kantor Dinas Sosial kota Lhokseumawe pada 6 Januari 2021.
26 Wawancara dengan Gamvinoza, (Staf kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe), di kantor Imigrasi kota Lhokseumawe pada 6 Januari 2021.
migran, dikarenakan tidak ada identitas atau bisa juga legal migran, tidak semua orang dari Myanmar disebut pengungsi. Selain yang telah disebut di atas, penanganan pengungsi juga bekerjasama  dengan  Satgas  COVID-19  dikarenakan  adanya  wabah  saat  ini  yang  dapat berpotensi virus pada masyarakat setempat karena banyak tempat yang sudah dikunjungi oleh para pengungsi ditakutkan terinfeksi virus corona. Juga bekerjasama dengan Riset, UNICEF,  IOM,  serta  organisasi  setempat  seperti  Aksi  Cepat  Tanggap,  Yayasan Geutanyo,  PMI,  Pusat  Kesejahteraan  Anak  Integratif,  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Yayasan Kemanusiaan Muslim Indonesia, Yayasan Jesuit  Refugee  Sevice  yaitu  sebuah  lembaga  swadaya  internasional  yang  bertujuan menemani, melayani dan membela hak-hak para pengungsi dan orang-orang yang terpaksa meninggalkan tempat asalnya dan juga lembaga peduli duafa. 27
UNHCR  yang  bertugas  melakukan  penanganan  terhadap  pengungsi  yang  dulu menjadi  tanggung  jawab  satgas  sudah  diberikan  kepada  UNHCR,  namun  kurangnya penanganan yang mengakibatkan kaburnya para pengungsi, tapi menurut pihak UNHCR pegungsi Rohingya kabur karena ingin pergi ke Malaysia, untuk menemui kerabat mereka yang berada di Malaysia. Namun untuk masalah pencarian kembali para pengungsi yang kabur  pihak  UNHCR  tidak  dilakukan  karena  tidak  ada  polisi  khusus,  menurut  mereka kalau sudah diluar kamp karena pengungsi kabur bukan wewenang dan ranah UNHCR lagi. 28
Dari penelitian yang penulis lakukan bahwasannya pihak yang bertanggung jawab seperti Satgas penanganan pengungsi Rohingya, UNHCR serta Imigrasi sudah melakukan tugas mereka semampu mungkin sesuai dengan Perpres Nomor 125 Tahun 2016 berupa penyelamatan,  panampungan,  pengamanan,  pengawasan  keimigrasian,  menyalurkan tenaga  medis  untuk  mengindentifikasi  pengungsi  yang  tidak  sehat.  Pemerintah  sudah melakukan  penanganan  terhadap  pengungsi  Rohingya  dengan  saling  tolong  menolong, namun para pengungsi berusaha melarikan diri dari kamp, padahal pihak UNHCR sudah melarangnya.
Misi penyelamatan atau penanganan sebelumnya sementara waktu sudah dilakukan dengan benar tetapi untuk selanjutnya masih dibicarakan oleh pihak pemerintah dengan NGO  dan  UNHCR,  tetapi  keberadaan  pengungsi  untuk  menetap  selamanya  di  Kota Lhokseumawe  tidak  diizinkan,  karena  banyak  pengungsi  yang  membuat  masyarakat
27 Wawancara dengan Nurul Fitria Lubis, (Anggota UNHCR Kota Lhokseumawe), di BLK Kota Lhokseumawe pada tanggal 8 Januari 2021.
28 Wawancara dengan Nurul Fitria Lubis, (Anggota UNHCR Kota Lhokseumawe), di BLK Kota Lhokseumawe pada tanggal 8 Januari 2021.
setempat  terganggu.  Padahal  pihak  UNHCR  banyak  membantu  pengungsi  dengan mengadakan pembelajaran bahasa Indonesia untuk anak-anak dan untuk orang dewasa agar mudah berkomunikasi dengan warga setempat, kreativitas untuk anak-anak dan orang dewasa, kelas elektronik untuk laki-laki juga kelas make up untuk perempuan.

## Penanganan  Pengungsi  Rohingya  di  Kota  Lhokseumawe  Menurut  Tinjauan  Fiqh Siyasah
Di dalam fiqh siyasah para fuqaha menyepakati, untuk melihat apakah hubungan internasional tetap berjalan sesuai dengan ajaran islam atau tidak, ada beberapa hak dan kewajiban didasarkan atas ditegakkannya atau tidak dasar-dasar siyasah dauliyah, yaitu kesatuan umat manusia, keadilan, persamaan, kehormatan manusia, toleransi, kerjasama kemanusiaan,  kebebasan,  kemerdekaan.  Walaupun  menurut  hukum  Islam  hanya  umat Islam saja yang mempunyai hak sepenuhnya, tetapi mereka yang beragama selain Islam dapat  menuntut  perlindungan  berdasarkan  hukum  dari  pembesar-pembesar  Islam,  jika memperoleh  izin  memasuki  daerah  Islam,  seorang  Muslim  menurut  hukum  Islam mempunyai hak penduduk sepenuhnya, mereka yang lain hanya mempunyai beberapa hak yang tertentu saja, bergantung kepada hubungannya dengan hukum Islam. 29
Hukum Islam muncul untuk mengatur tata perbuatan dalam rangka persahabatan dan kerja sama antara satu bangsa dan bangsa lain dalam seluruh aspek kehidupan dalam memenuhi kebutuhan masing-masing dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dalam masa modern ini kerja sama antara bangsa dan negara sudah sering ditemukan, Hampir semua negara di belahan dunia manapun menjalin hubungan dengan negara tetangganya maupun negara  lainnya.  Perlindungan  bagi  pengungsi  diberikan  kepada  siapa  saja  yang memintanya tanpa memandang agama, kebangsaan, status ekonomi, jenis kelamin, atau status yang lainnya.
Al-Maududi menyebutkan bahwa hak asasi manusia yang paling utama adalah hak untuk  hidup. 30 Adapun  dalam  Islam  ada  yang  namanya  teori maqashid  al- syari’ah, yang mengandung  pengertian  perlindungan  terhadap  hal-hal  yang  bersifat  keniscayaan ( dharuriyyat ) yang menurut Ibn Asyur meliputi: 31
a. Perlindungan terhadap agama ( hifzh al-din )
b. Perlindungan terhadap jiwa ( hifzh al-nafs )
29 Ahmad Kosasih, HAM dalam Perspektif Islam Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hal 67.
30 Abul A ‟ la Maududi, Human Right in Islam . Penerjemah Bambang Iriana Djajaatmaja, Hak-hak Asasi Manusi dalam Islam , (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hal. 12.
31 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam , (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 126.
c. Perlindungan terhadap akal ( hifzh al- „aql )
d. Perlindungan terhadap harta ( hifzh al-mal )
e. Perlindungan terhadap nasab ( hifzh al-nasab )
f. Perlindungan terhadap kehormatan ( hifzh al-irdh )
Dalam  fiqh  siyasah  dauliyah  disebutkan  bahwa  pemerintah  dalam  melaksanakan tugasnya sebagai penegak peraturan juga harus adil terhadap pengungsi atau masyarakat publik, di antaranya: 32
1. Kesatuan umat manusia, walaupun manusia berbeda-beda suku, bangsa, warna kulit , tanah air, bahkan berbeda agama akan tetapi merupakan satu kesatuan manusia karena sama-sama makhluk Allah yang menghuni bumi dengan harapan yang sama untuk meliliki hidup yang bahagia dan damai.
2. Keadilan (al- ‘Adalah), hidup berdampingan dengan damai akan terlaksana apabila didasarkan  kepada  keadilan  baik  itu  diantara  manusia  ataupun  diantara  berbagai negara, dalam ajaran Islam wajib menegakkan keadilan baik itu pada diri sendiri, keluarga, baik terhadap musuh pun mewajibkan untuk bertindak adil.
3. Persamaan  (Musawah),  Dasar  siyasah  dauliyah  yang  ketiga  ini  artinya  manusia memiliki hak kemanusian yang sama dan menempatkan manusia pada derajat yang sama.
4. Kehormatan  Manusia  (Karomah  Insaniyah),  manusia  tidak  boleh  merendahkan manusia  yang  lain  dan  suatu  kaum  tidak  boleh  menghina  kaum  lainnya, bagaimanapun  suatu  kehormatan  dapat  menjadikan  kehormatan  bagi  negaranya sendiri.
5. Toleransi (Tasamuh), Salah satu cara untuk tetap menjaga perdamaian dunia adalah dengan melakukan toleransi. Hidup bersama dengan prinsip kesatuan umat manusia menjadikan pihak manapun menerima perbedaan.
6. Kerjasama  Kemanusiaan,  maksudnya  adalah  kerjasama  disetiap  hal-hal  yang berkaitan  dengan  kemanusiaan.  Kerjasama  ini  diperlukan  sebab  ada  saling ketergantungan baik antara individu maupun antar negara di dunia.
7. Kebebasan  dan  kemerdekaan,  yaitu  kebebasan  berpikir,  kebebasan  beragama, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan menuntut ilmu dan kebebasan memiliki harta.
32 H.A. Djazuli, Fiqh Siyasah, hal 124.
Menurut  fiqh  siyasah  terkait  kebijakan  Pemerintah  Kota  Lhokseumawe  terkait p engungsi  sudah  sesuai  dan  tidak  bertentangan  dengan  hukum  syari’at,  karena  sesuai dengan yang ada pada fiqh siyasah seperti kesatuan umat manusia, keadilan, persamaan, kehormatan manusia, toleransi, kerjasama kemanusiaan, kebebasan dan kemerdekaan.
Pemerintah Kota Lhokseumawe sudah melakukan pengamanan terhadap jiwa para pengungsi,Pemerintah Kota Lhokseumawe juga sudah bertindak adil sesuai hukum yang berlaku di indonesia terhadap pengungsi rohingya, Pemerintah Kota Lhokseumawe juga sudah melakukan persamaan terhadap  pengungsi rohingya dikarenakan setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama dan ditempatkan pada derajat yang sama, Dalam hal kehormatan manusia juga sudah dilakukan baik itu dari segi pertolongan,penampungan, serta  tempat  tinggal  yang  layak  sudah  diberikan,  Dalam  hal  toleransi  juga  pemerintah sangat menghargai pengungsi tersebut walau mereka berbeda suku ras dan juga agama, perbedaan  antar  agama  walaupun  mereka  ada  yang  bukan  agama  Islam,  namun Pemerintah Kota Lhokseumawe tidak memerangi para pengungsi, secara tidak langsung para  pemerintah  sudah  memenuhi  pelaksanaan  perlindungan  terhadap  agama. Perlindungan terhadap akal juga dipenuhi oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, pada saat ditemukan, Satgas Kota  Lhokseumawe langsung memeriksa kesehatan para pengungsi, baik  kesehatan  badan  maupun  kesehatan  akal  pikiran  yang  sebelumnya  mental  para pengungsi menurun akibat terlalu lama ditengah laut.
Menurut analisa penulis terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari luar negeri dan juga dalam fiqh siyasah sudah sesuai. Pemerintah melakukan penanganan dengan sangat baik mulai dari pertolongan kapal yang terombang  ambing  ditengah  laut  kemudian  pemeriksaan  data  keimigrasian,  dokumen perjalanan,  identitas  pengungsi  serta  memeriksa  kesehatan  dan  menampung  para pengungsi  di  Rumah  Detensi  Imigrasi  sudah  sesuai  seperti  yang  dianjurkan  dalam Peraturan  Presiden.  Meskipun  banyak  kekurangan  dari  segi  ekonomi,  tempat penampungan  maupun  dalam  penyerahan  tugas  dari  satgas  ke  UNHCR,  namun pemerintah sudah melakukan penanganan sesuai dengan peraturan.

## KESIMPULAN
Penanganan terhadap Pengungsi Rohingya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe berupa melakukan tindakan penyelamatan, penampungan, pengamanan, pengawasan  keimigrasian,  dan  menyalurkan  tenaga  medis  untuk  mengidentifikasi pengungsi yang tidak sehat sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016.
Dilihat  dari  sudut  pandang  fiqh  siyasah,  Menurut  fiqh  siyasah  terkait  kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe terkait pengungsi sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum syari’at, karena se suai dengan yang ada pada fiqh siyasah seperti kesatuan umat  manusia,  keadilan,  persamaan,  kehormatan  manusia,  toleransi,  kerjasama kemanusiaan, kebebasan dan kemerdekaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmd Romsan, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional, hukum internasional dan prinsip- prinsip perlindungan internasional , jakarta: JRPR,2002
Ahmad Kosasih, HAM dalam Perspektif Islam Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
Alda  Kartika  Yudha,  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif  :  Perbedaan,Hubungan  dan Pandangan Ulama, Jurnal Hukum Novelty, Vol. 8 No. 2, Agustus 2017.
Burhan  Bugin. Metodologi  Penelitian  Kuantitatif  (Komuningkasi,  Ekonomi,  dan  Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
Drever, Persepsi Siswa. Bandung: Grafindo, 2010.
Gamvinoza S.E M.si, (Staf kantor Imigrasi kota Lhokseumawe), di kantor Imigrasi kota Lhokseumawe pada 6 Januari 2021
Guntur  Setiawan, Impelementasi  dalam  Birokrasi  Pembangunan ,  (Jakarta:  Balai.  Pustaka, 2004.
Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta, Gajah Mada Press, 2007. Hasanuddin Yusuf  Adan, Islam Antara  Aqidah Syari’ah dan Akhlak , Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2020.
Hasanuddin Yusuf Adan, Refleksi Implementasi Syariat Islam di Aceh , PENA, Banda Aceh, 2009.
Herlin  Wijayanti, Hukum  Kewarganegaraan  dan  Keimigrasian ,  (Malang,  Bayumedia Publishing, 2011.
http://www.lhokseumawekota.go.id/ di akses pada hari rabu tanggal 13 Januari 2021 Iin Karita Shakharina dan Kadarudin, Hukum Pengungsi Internasional , (Makasar, Pustaka Pena Press, 2016
Ija Suntana, Politik hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah) , Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
Joko  Setiyono, Kontribusi  UNHCR  dalam  penanganan  pengungsi  Internasional  di  Indonesia , Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol. 46 No. 3 , Juli 2017
Kemendikbud, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Jakarta:  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan, 1995.
Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2007.
Masriadi, Puluhan Pengungsi Rohingya Dipindahkan ke BLK Lhokseumawe , Artikel ini telah tayang di Kompas.com https://regional.kompas. com/read/2020
/07/11/11255011/puluhan-pengungsi-rohingya-dipindahkan-ke-blk- lhokseumawe, diakses tanggal 22 Juli 2020.
Maura  Novstralia,  (perwakilan  Dinas  Sosial/Satgas  penanganan  pengungsi  kota Lhokseumawe),  di  kantor  Dinas  Sosial  kota  Lhokseumawe  pada  6  Januari 2021
Muhammad  Iqbal, Fiqh  Siyasah,  Kontekstualisasi  Doktrin  Politik  Islam ,  Jakarta,  Prenada media Group, 2014
Mumtazinur, Pengaruh Bantuan Kemanusiaan Aceh bagi Pengungsi Rohingnya Terhadap Upaya Diplomasi Kemanusiaan , Jurnal Media Syari’ah, Vol. 22, No. 1, 2020
Novianti, Implementasi Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, Jurnal Negara Hukum Volume 10, Nomor 2, November 2019 .
Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum , Bandung: CV Sinar. Baru, 2002. Nurul Fitria Lubis, (Anggota UNHCR Kota Lhokseumawe), di kantor Dinas Sosial kota Lhokseumawe pada tanggal 8 Januari 2021
Penny Naluria Utami, Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri di Provinsi Kepulauan Riau, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No. 3, 2019 .
Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
Ridwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Bandung: Alfabeta, 2005.
Rohmad  Adi  Yulianto,  Kebijakan  Penanganan  Pengungsi  di  Indonesia  Perspektif Maqa ṣ id Al-Syariah, Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. XIII No. 2, 2019.
Sulaiman Hamid, Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional , Jakarta: Rajawali Pers, 2000 UNHCR, Konvensi dan protokol mengenai status pengungsi, Jakarta: Komisariat tinggi badan perserikatan bangsa-bangsa urusan pengungsi.
UNHCR ,  Pengenalan  tentang  Perlindungan  Internasional,  Melindungi  Orang-Orang  yang Menjadi Perhatian UNHCR , Jakarta: UNHCR Indonesia, 2005.
Wagiman, Hukum Pengungsi Internasional, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Walgito, Pengantar Psikolog Umum . Yogyakarta: Andi, 2010
Yuliana Primawardani, Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan, JIKH Vol. 12 No. 2 Juli 2018.