## PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERKEMBANGAN KOPERASI DI ERA INDUSTRI 4.0
Tiris Sudrartono
Manajemen Bisnis, Komputerisasi Akuntansi, Politeknik Piksi Ganesha tiris.sudrartono@gmail.com
Wiwi Warsiati Administrasi Keuangan, Politeknik Piksi Ganesha wiwiwarsiati@gmail.com
Masuk : 13-04-2021 , revisi : 03-06-2021 , diterima untuk diterbitkan : 08-06-2021
Abstract: National  development, specifically economic development, is an  important thing. So important that the progress of technology the government has also set 2020 as the year in which Indonesia is projected to be the country with the largest digital economy in Southeast Asia Supported by a large population and with high levels of internet users, cooperatives must improve  seriously.  Cooperatives  must  be  able  to  become  cooperatives  today  by  utilizing information  technology  in  managing  their  business.  With  the  technology-based  application system, it is expected that service to members will be faster, safer, and more comfortable. When young entrepreneurs can see broader benefits with the present-day Cooperative, it is hoped that they will join this digital-based cooperative. To improve the stretching of cooperatives in the homeland, to implement good cooperative governance requires a real-time accounting system that can be quickly identified by financial indicators at any time. Financial statements must be made  easy  and  systematic,  accountable,  accurate.  The  application  must  be  user-friendly, feature, and complete web-based modules. It takes the cooperation of all parties. Not only the government, but also the business world, academics, and the wider community to create a more conducive business climate.
Keywords: Development of Cooperatives, Industrial Era
Abstrak: Pembangunan nasional, dan khususnya pembangunan perekonomian, menjadi suatu hal yang penting. Sedemikian pentingnya kemajuan teknologi sehingga pemerintah juga telah menetapkan  tahun  2020  sebagai  tahun  dimana  Indonesia  diproyeksi  menjadi  negara  dengan ekonomi  digital  terbesar  di  Asia  Tenggara,  didukung  oleh  besarnya  jumlah  penduduk  serta dengan tingginya tingkat  pengguna internet  koperasi  harus berbenah secara serius. Koperasi harus  mampu  menjadi  koperasi  zaman now dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi  di dalam  pengelolaan  bisnisnya.  Dengan  sistem  aplikasi  yang  berbasis  teknologi  tersebut diharapkan pelayanan terhadap anggota menjadi lebih cepat, aman, dan nyaman. Bilamana para pelaku usaha muda dapat melihat manfaat yang lebih luas dengan adanya koperasi zaman now , maka  diharapkan  mereka  akan  bergabung  dalam  koperasi  berbasis  digital  ini  untuk meningkatkan geliat koperasi di tanah air. Untuk menerapkan tata kelola koperasi yang baik dibutuhkan  sistem  akuntansi  yang real-time yang  setiap  saat  dapat  diketahui  indikator keuangan secara cepat. Laporan keuangan yang dibuat harus mudah dan sistematis, akuntabel, serta akurat. Aplikasi harus user-friendly , fitur, dan modul lengkap berbasis web dibutuhkan kerja  sama  semua  pihak.  Tidak  hanya  pemerintah,  tapi  juga  dunia  usaha,  akademisi,  dan masyarakat luas untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.
Kata Kunci: Pengembangan Koperasi, Era Industri

## PENDAHULUAN
Koperasi  di  Indonesia  memiliki  peranan  yang  baik  untuk  meningkatkan  pertumbuhan perekonomian  di  masyarakat.  Selain  itu,  koperasi  membantu  pemerintah  dalam mengurangi tingkat  pengangguran  di  Indonesia  dengan  terciptanya  lapangan  kerja  baru  bagi  masyarakat sekitar  koperasi  tersebut  didirikan  terutama  terlibat  langsung  menjadi  anggota  koperasi, sehingga  dapat  mendukung  pendapatan  rumah  tangga  masyarakat  tersebut.  Digitaliasasi penting untuk berkelanjutan koperasi dalam menghadapi industri 4.0 harus mengubah secara sistematik pada tatanan pemerintahan dan pelaku usaha perlu perubahan menghadapi tantangan gerakan koperasi yang belum memberikan kinerja bisnis yang optimal (Larasati, 2020). Maka dari  itu, pengembangan  koperasi  di Indonesia perlu  dilakukan dengan dukungan pemerintah terutama pemrintah daerah yang berdekatan langsung dengan kegiatan usaha koperasi yang ada di masyarakat.
Teknologi digital telah menjadi bagian dari hidup kaum milenial dan sangat bergantung pada  teknologi  dan  internet  untuk  seluruh  kegiatan  mereka  kemajuan  teknologi  sehingga pemerintah  juga  telah  menetapkan  tahun  2020  sebagai  tahun  dimana  Indonesia  diproyeksi menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara (Dwipradnyana et al., 2020). USAID  menetapkan  indek  kinerja  koperasi  ( Cooperative  performance  index/CPI )  dimana terdapat  lima dimensi dalam mengukur indek  tersebut  yaitu (1) status hukum & strategi dan perencanaan koperasi; (2) struktur manajemen dan sistem akuntansi; (3) produksi dan kualitas input;  (4)  pengaruh  pasar  dan  hubungan  bisnis;  (5)  rekruitmen  dan  strategi  retensi  anggota (Dwipradnyana  et  al.,  2020).  Untuk  meningkatkan  geliat  koperasi  di  tanah  air,  dalam menerapkan  tata  kelola  koperasi  yang  baik  dibutuhkan  sistem  digital  yang  setiap  saat  dapat diketahui indikator secara cepat, tepat, dan akurat serta dibutuhkan kerja sama dengan semua pihak.
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  peran  pemerintah  dan  peran  apa  saja  yang diharapkan masyarakat  dari  pemerintah desa sehingga koperasi  dapat  berkembang dan terus tumbuh  di  tengah  masyarakat  sehingga  pemerintah  desa  dapat  masukan  langsung  dari  hasil penelitian ini sehingga arah kebijakan desa dalam pengembangan koperasi tepat sasaran.

## TINJAUAN PUSTAKA Pemerintah Daerah
Menurut Kansil dan Kansil (2008, p. 145), pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum  yang  memiliki  tanggung  jawab  tertentu  untuk  mempertahankan  sistem  yang mecangkupnya  dan  monopoli  praktis  yang  menyangkut  kekuasaan  paksaannya.  Menurut Djainuri (2019, p. 3), daerah adalah lingkungan pemerintah. Daerah diartikan sebagai bagian permukaan  bumi.  Pemerintahan  modern  pada  hakekatnya  adalah  pelayanan  kepada masyarakatnya  dan  menciptakan  kondisi  yang  memungkinkan  setiap  orang  dapat mengembangkan  kemampuan  dan  kreativitasnya.  Sedangkan  Wibawa  dan  Antarini  (2020) dengan  menerapkan  sistem  digital  dapat  memberikan  ruang  transparasi  mendorong  pula peningkatkan  sikap  responsif  para  penyelengara  pemerintah  daerah  sehinga  masyarakat merasakan kenyamanan memperoleh pelayanan pemerintah daerah.

## Koperasi
Menurut  Rudianto  (2006,  p.  3),  “Koperasi  adalah  perkumpulan  orang  yang  secara sukarela  mempersatukan  diri  untuk  berjuang  meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi  mereka melalui  pembentukan  sebuah  badan  usaha  yang  dikelola  secara  demokratis”.  Koperasi  juga merupakan  lembaga  ekonomi  bagi  anggota  serta  masyarakat  disekitarnya,  anggota  tersebut mempunyai  kepentingan  yang  sama  dalam  mendapatkan  manfaat  ekonomi  yang  sebesar besarnya.  Tantangan  baru  koperasi  tak  sekedar  cara  berbisnis  di  era  digital, melainkan  juga mengubah mindset dalam sistem tata kelola secara menyeluruh. Bagaimanapun, koperasi harus melakukan  reformasi  total  agar  mampu  melewati  era  Revolusi  Industri  4.0.  Koperasi  harus mampu beradaptasi dan bertransformasi secara dinamis (Ermaya & Mulyana, 2020). Revolusi
4.0 menanamkan teknologi  cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai  bidang kehidupan manusia  sehinga  mengubah  banyak  bidang  kehidupan  termasuk  perkembagan  sistem  pada koperasi (Wipartini, 2020).

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan  dan  kegunaan  tertentu.  Berdasarkan  hal  tersebut  terdapat  4  kata  kunci  yang  perlu diperhatikan  yaitu,  cara  ilmiah,  data,  tujuan,  dan  kegunaan.  Cara  ilmiah  berarti  kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu dengan rasional, empiris, dan sistematis.

## Metode Kuantitatif Diskritif
Metode  dalam  penelitian  ini  adalah  kuantitatif  deskriptif.  Sugiyono  (2016,  p.  8) menjelaskan bahwa metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada  filsafat  positivism,  digunakan  untuk  meneliti  pada  populasi  atau  sampel  tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik,  dengan  tujuan  untuk  menguji  hipotesis  yang  telah  di  tetapkan.  Menurut Sugiyono  (2016,  p.  35),  metode  deskriptif  adalah  suatu  rumusan  masalah  yang  berkenaan dengan pernyataan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri). Jadi, dalam penelitian ini peneliti tidak membuat perbandingan variabel  itu pada sampel  yang lain, dan/atau mencari  hubungan variabel  itu dengan variabel yang lain.

## Populasi dan Sampel
Dengan menghitung ukuran sampel yang dilakukan dengan menggunakan teknik Slovin menurut  Sugiyono  (2016,  p.  87).  Adapun  penelitian  ini  menggunakan  rumus  Slovin  karena dalam  penarikan  sampel,  jumlahnya  harus representative agar  hasil  penelitian  dapat digeneralisasikan  dan  perhitungannya  pun  tidak  memerlukan  tabel  jumlah  sampel,  namun dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan sederhana. Rumus Slovin untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut:
𝑛= 𝑁 1+𝑁(𝑒) 2
Keterangan: n  =  Ukuran sampel/jumlah responden N  =  Ukuran populasi
E  =  Presentase  kelonggaran  ketelitian  kesalahan  pengambilan  sampel  yang  masih  bisa ditolerir e  =  0,1

## HASIL DAN KESIMPULAN
Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah kepala keluarga yang ada di RT 01 RW 29 Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, berjumlah 377 kepala keluarga yang keseluruhannya  merupakan  anggota  Koperasi  SEJAHTERA  yang  bergerak  dalam  bidang usaha simpan pinjam  dan toko  koperasi. Untuk itu  sampel yang diambil dari populasi  harus betul-betul representatif (mewakili), maka jumlah sampel yang diambil akan dihitung dengan menggunakan rumus Solvin yaitu sebanyak 77 orang dengan perhitungan sebagai berikut:
𝑛= 𝑁 1+𝑁(𝑒) 2 n  =  jumlah sampel N  =  jumlah populasi e  =  presentase kelonggaran ketidak telitian (presesi) karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir yaitu 0,1 atau 10%.
𝑛= 377 1+377(0,1)2 = 77,11 (77 orang)
yang kemudian disesuaikan oleh peneliti menjadi 100 responden.

## Gambar 1

## Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Peranan Pemerintah Desa
Sumber: Data Primer yang diolah, 2019
Pada Gambar 1 secara keseluruhan responden menjawab bahwa pemerintah desa telah melakukan peranannya secara baik dengan nilai skor sebesar 2.131 poin atau sebesar 69,26%, artinya  bahwa  pemerintah  desa  dinilai  baik  oleh  responden  melalui  8  indikator  pernyataan responden, namun dengan demikian terdapat indikator yang dinilai cukup oleh responden yaitu pemerintah  desa  melalui  perangkat  desanya  melakukan  bimbingan  dan  penyuluhan, pemerintah desa memberikan bantuan modal, pemerintah desa memfasilitasi pemodal dari luar koperasi, dan pemerintah desa membantu mempromosikan koperasi.
Dari  empat  indikator  yang  dinilai  cukup  oleh  responden  maka  indikator-indikator tersebut tidak dirasakan langsung oleh responden peranannya dari pemerintah sehingga dinilai cukup oleh responden. Untuk itu diharapkan pemrintah lebih aktif lagi dan mencari cara agar peranan  pemerintah  desa  bisa  dirasakan  oleh  anggota  koperasi  misalnya  dengan  mengawasi langsung petugas yang diberi tanggung jawab dalam perkoperasian di desa tersebut.

## Gambar 2
Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Perkembangan Koperasi di era Industri 4.0
Sumber: Data Primer yang diolah, 2019
0 50 100 150 200 250 300 350 PEMERINTAH DESA MELALUI PETUGAS DESA … PENDIDIKAN KOPERASI DISAMPAIKAN  PEMERINTAH … PELATIHAN KOPERASI RUTIN DILAKUKAN PEMERINTAH … PEMERINTAH DESA MENGADAKAN KUNJUNGAN KE …

## PEMERINTAH DESA MEMINTA LAPORAN …

## PEMERINTAH DESA MEMBERIKAN BANTUAN MODAL
PEMERINTAH DESA MEMPASILITASI PEMODAL LUAR … PEMERINTAH DESA MEMBANTU PEMPROMOSIKAN …
% Skor Total STS TS R S SS 0 50 100 150 200 250 300 350 JUMLAH ANGGOTA YANG DILAYANI JUMLAH ANGGOTA YANG AKTIF KESDARAN ANGGOTA DALAM MEMANFAATKAN … LAPORAN KEUANGAN KOPERASI REAL TIME KOPERASI DIKELOLA SECARA MODERN MODAL BERASAL DARI ANGGOTA KOPERASI MODAL DARI PEMERINTAH DESA MODAL DARI PERORANGAN/LEMBAGA SELAIN KOPERASI JUMLAH PENGELOLA  MEMADAI/SESUAI PENGELOLA MEMAHAMI TENTANG KOPERASI SDM MENGELOLA LAPORAN KEUANGAN DENGAN … MEMBERIKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ATURAN TENTANG KOPERASI PENGGUNAAN APLIKASI KOPERASI BERBASIS WEB DAN … % Skor Total SR R CT T ST
Pada Gambar 2 secara keseluruhan responden menjawab bahwa perkembangan koperasi di era industri 4.0 dinilai cukup dengan nilai skor sebesar 2.491 poin atau sebesar 59,2% artinya bahwa perkembangan koperasi dinilai cukup oleh responden melalui 14 indikator pernyataan responden,  namun  dengan  demikian  terdapat  indikator  yang  dinilai rendah oleh  responden yaitu  kesadaran  anggota  dalam  memanfaatkan  koperasi,  dan  penggunaan  aplikasi web ,  dan internet dalam mengelola koperasi yang disarankan pemerintah daerah.
Dari dua indikator yang dinilai rendah oleh responden, maka indikator-indikator tersebut yang  dianggap  oleh  responden  koperasi  menjadi  tidak  berkembang.  Untuk  itu  diharapkan pengelola koperasi lebih aktif lagi dalam mengajak anggotanya dalam memanfaatkan koperasi dan  pemrintah  lebih  aktif  lagi  melakukan  bimbingan  teknis  dalam  menggunakan  teknologi digital  berupa web dan  jaringan  internet  dalam  mengelola  koperasi,  misalnya  dengan melakukan diklat  langsung berupa pendidikan toko koperasi online oleh perangkat  desa dan pengelola  koperasi  melakukan  hal-hal  yang  kreatif  agar  anggota  mau  melakukan  kegiatan ekonominya melalui koperasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Djainuri, E. A. (2019). Sistem pemerintahan daerah . Universitas Terbuka.
Dwipradnyana, I. M. M., Pratiwi, I. G. A. M. A. M. A., & Diatmika, I. G. N. D. (2020). Strategi pengembangan koperasi di era digital pada koperasi yang ada di Provinsi Bali. Majalah Ilmiah Universitas Tabanan , 17 (2), 112–116. https://ojs.universitastabanan.ac.id/index.php/majalah-ilmiah-untab/article/view/87
Ermaya, S. K., & Mulyana, I. (2020). Pelatihan berkoperasi untuk masyarakat di desa Cigugur Girang, Kabupaten Bandung Barat. E-Coops-Day: Jurnal Ilmiah Abdimas ,
1 (1), 1–14. https://journal.ikopin.ac.id/index.php/ecoopsday/article/view/379/174 Kansil, C. S. T., & Kansil, C. S. T. (2008). Sistem pemerintahan Indonesia . Bumi Aksara. Larasati, R. A. (2020). Digitalisasi penting untuk koperasi, ini sebabnya . Kompas.Com. https://money.kompas.com/read/2020/01/17/102000026/digitalisasi-penting-untuk- koperasi-ini-sebabnya
Rudianto. (2006). Akuntansi koperasi: Konsep dan teknik penyusunan laporan keuangan (S. Ubha (Ed.)). Gramedia Widiasarana Indonesia.
Sugiyono. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D . Alfabeta. Wibawa, I. G. A., & Antarini, L. (2020). Sistem digital tata kelola pemerintahan daerah (Digital local government). Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik , 5 (1), 57–71. https://doi.org/10.22225/pi.5.1.2020.57-71
Wipartini, Y. (2020). Peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi untuk era industri 4.0 dan masyarakat 5.0. In Bunga Rampai 2020: Peningkatan Koperasi dalam
Menghadapi Industrial Era 4.0 and Society 5.0 (pp. 17–25). Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN).