Restrukturisasi Utang Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Menghindari Kepailitan Bagi Debitor yang Gagal Bayar Karena Terdampak Covid-19

## Fikri Haichal
Fikri.haichal-2017@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
In the process of bankruptcy, Law 37/2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment provide an opportunity to do a suspension of payment. Suspension of payment aims to postpone the obligation to pay debtors' debt to provide an opportunity to propose a restructuring plan so that peace can occur. The widespread of Covid-19 has an impact on the performance of debtors, debtors who default on being affected by Covid-19 can use suspension of payment to avoid bankruptcy by restructuring, This has also been accommodated by the government by using POJK Number 48 / POJK.03 / 2020 concerning Amendments to POJK Number 11 / POJK.03/ 2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy Impact of the spread of Coronavirus Disease 2019. The method used is normative law and the statute, conceptual and case approach. This article will  discuss  about  Debt  Restructuring  through  PKPU  as  an  Effort  to Avoid Bankruptcy for Debtors Who Fail to Pay Due to Covid-19 Impact. The results of this study indicate default debtors affected by Covid-19 can avoid bankruptcy by restructuring through POJK 48 / POJK.03 / 2020.
Keywords: Bankruptcy; PKPU; Restructurisation; COVID-19; POJK 48.

## Abstrak
Dalam proses kepailitan, UU 37/2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan kesempatan untuk melakukan upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). PKPU bertujuan untuk ditundanya kewajiban membayar utang debitor untuk memberi kesempatan mengajukan rencana restrukturisasi agar terjadinya perdamaian. Perkembangan penyebaran Covid-19 yang luas berdampak terhadap kinerja dari debitor, debitor gagal bayar akibat terdampak Covid-19 dapat menggunakan upaya  PKPU untuk menghindari kepailitan dengan cara melakukan restrukturisasi, hal ini pun telah diakomodasi oleh pemerintah dengan dapat menggunakan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019. Metode yang digunakan hukum normatif serta pendekatan Undang- Undang, Konseptual, dan Pendekatan Kasus. Artikel ini akan membahas tentang Restrukturisasi Utang Melalui PKPU Sebagai Upaya Menghindari Kepailitan Bagi Debitor Yang Gagal Bayar Karena Terdampak Covid-19. Hasil penelitian ini menunjukkan debitor gagal bayar yang terdampak Covid-19 dapat menghindari kepailitan dengan cara restrukturisasi melalui
POJK 48/POJK.03/2020.
Kata Kunci: Kepailitan; PKPU; Restrukturisasi; COVID-19; POJK 48.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 6, November 2022
Jurist-Diction. 2022; 2205-2226
How to cite: Fikri Haichal, ‘Restrukturisasi Utang Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Menghindari Kepailitan Bagi Debitor yang Gagal Bayar Karena Terdampak Covid-19’ (2022) Vol. 5 No. 6 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 24 Oktober 2022; Diterima 29 November 2022; Diterbitkan 30 November 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i6.40125
p-ISSN: 2721-8392
e-ISSN: 2655-8297

## 2206 Fikri Haichal: Restrukturisasi Utang Melalui...

## Pendahuluan
Ditetapkannya Virus COVID-19 oleh World Health Organization (WHO) sebagai pandemi pada tanggal 12 Maret 2020 membawa dampak yang besar terhadap perekonomian global termasuk Indonesia. Perkonomian  yang mengalami penurunan juga berdampak langsung kepada dunia usaha. Tidak sedikit dunia usaha yang mengalami kebangkrutan, sedangkan yang masih dapat bertahan juga melakukannya dengan sangat sulit karena menghadapi keadaan perekonomian yang buruk akibat  pandemi COVID-19.
Indonesia sendiri telah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, yang mengatakan bahwa semenjak Keppres ini disahkan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan bencana nasional dan penanggulangan bencana nasional ini akan dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Banyaknya debitor yang mengalami kesulitan kondisi keuangan akibat bencana nasional Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) membuat debitor kesulitan melakukan kewajibannya kepada para krediturnya. Debitor dalam menjalankan usaha memerlukan modal, pada umumnya debitor mendapatkan modal dari bank, investor,lembaga pembiayaan non bank, maupun para pelaku usaha lainnya. Dalam memenuhi kebutuhan dalam bidang modal, debitor tidak akan jauh dari transaksi hutang-piutang. Terkait dengan hutang-piutang, masing-masing debitor dan kreditor mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat ataupun disebabkan oleh undang-undang.  Dengan adanya bencana nasional COVID-19 membuat kewajiban melakukan prestasi debitur terhadap perjanjian menjadi terganggu dan menyebabkan terjadinya wanprestasi, Pasal 1244 KUHPerdata menjelaskan mengenai pembayaran ganti rugi apabila terjadi wanprestasi, namun pasal ini juga menjelaskan mengenai masalah beban pembuktian. Debitor harus dapat membuktikan bahwa terjadinya wanprestasi tersebut diakibatkan oleh suatu keadaan yang tidak terduga atau diluar kemampuan debitor.  KUHPerdata sudah
mengatur mengenai perlindungan bagi debitor karena terdapat suatu keadaan diluar dugaan, namun debitor perlu melakukan pembuktian apakah bencana nasional Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dapat dikategorikan sebagai suatu keadaan memaksa ( force majeur ). Keadaan tidak mampu melakukan kewajiban yang disebabkan kesulitan kondisi keuangan ( financial  distress ), juga dapat menyebabkan banyak debitor yang terancam pailit. Pailit merupakan suatu keadaan dimana para debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang- utang para krediturnya.
Pada prinsipnya, banyak aspek-aspek hukum yang ada telah memperhatikan kepentingan-kepentingan debitor, aspek hukum tersebut ada untuk menekan kerugian terhadap harta kekayaan debitor. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Ketentuan masa tunggu ( stay ), Ketentuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Ketentuan rehabilitasi, dan lain sebagainya.  Salah satu ketentuan yang kemungkinan bisa membantu debitor pada masa pandemi COVID-19 adalah Ketentuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), ketentuan yang mengatur debitor dapat mengajukan PKPU ada dalam Pasal 222 ayat (2) UU KPKPU, pasal ini mengatakan debitor yang tidak dapat atau mungkin tidak dapat membayar utang-utangnya, dapat memohonkan PKPU, dengan mengajukan rencana perdamaian yang berkaitan dengan tawaran pembayaran utang kepada kreditor. Rencana perdamaian dalam PKPU merupakan tahap yang penting, karena dalam rencana perdamaian tersebut dimungkinkan untuk mengajukan restrukturisasi utang-utang debitor.
Perkembangan COVID-19 berdampak secara langsung maupun tidak langsung kepada kapasitas dan performa debitor, sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi.  Pemerintah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 48/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019,
POJK ini berisi mengenai kebijakan-kebijakan stimulus dalam membantu debitor terdampak COVID-19, kebijakan stimulus yang ada dalam POJK 11/2020

## 2208 Fikri Haichal: Restrukturisasi Utang Melalui...
memungkinkan debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya akibat terdampak pandemi COVID-19. Uraian tersebut di atas menimbulkan masalah apakah dengan adanya pandemi COVID-19 apakah debitor yang gagal bayar dapat melakukan restrukturisasi utang-utangnya melalui PKPU.

## Metode Penelitian
Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Metode penelitian ini dipilih karena penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan hukum normatif dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perUndang-Undangan, buku-buku, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian hukum.

## Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
Dalam proses kepailitan, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) memberikan kesempatan untuk melakukan upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). PKPU merupakan salah satu upaya hukum yang dapat debitor ambil agar dapat terhindar dari kepailitan. M. Hadi Shubhan mengatakan terdapat dua pola dalam PKPU, “yakni pertama , PKPU yang merupakan tangkisan bagi debitor terhadap permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditornya. Kedua , PKPU atas inisiatif sendiri debitor yang memperkirakan ia tidak mampu membayar utang- utangnya kepada kreditor”. 1
Undang-undang  KPKPU  tidak  memberikan  definisi  mengenai  PKPU  itu sendiri, namun Pasal 222 ayat (2) menyatakan debitor yang tidak dapat melanjutkan utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohonkan PKPU, pasal ini yang menjadi dasar ketentuan dari PKPU. Tujuan dari pengajuan
1 M. Hadi Subhan, Hukum Kepailitan; Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan (Kencana 2008).[59].
PKPU menurut pasal ini adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang-utangnya kepada kreditor. Penundaan yang dilakukan dalam PKPU ini tidak didasarkan pada keadaan insolven dan juga tidak untuk melakukan pemberesan budel pailit (likuidasi), PKPU ini juga dilakukan bukan hanya demi kepentingan debitor namun juga demi kepentingan para krediturnya. 2 Berbeda dengan pernyataan pailit yang cenderung akan merugikan para krediturnya, dengan memberikan kesempatan kepada debitor untuk merestrukturisasi utang-utangnya maka debitor dapat melakukan reorganisasi untuk dapat melanjutkan usahanya dan menyelesaikan utang-utangnya. Selama berlangsungnya PKPU, debitor pun tidak dapat diajukan permohonan pailit. 3
R. Anton Suyatno memberikan pendapatnya mengenai hal yang menjadi alasan pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yakni: 4
→ Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan
Permohonan kepailitan yang diajukan kepada debitor dengan tujuan debitur dinyatakan pailit serta agar kekayaan debitur dapat dieksekusi dan dari hasil penjualan harta kekayaan debitur tersebut dibagikan kepada para krediturnya secara seimbang ( pari passu prorata parte ), 5 namun dalam prakteknya seluruh utang tidak terselesaikan secara penuh. Dalam permohonan kepailitan, jika PKPU diajukan secara bersama-sama maka permohonan PKPU harus diputus lebih dahulu. Didahulukannya putusan PKPU di putus adalah untuk lebih memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. Sehingga perdamaian para pihak menjadi prioritas utama ketimbang
2 R. Anton Suyatno, Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan (Kencana 2012).[67].
3 Pasal 260 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).
4 R. Anton Suyatno, Op.Cit. [67-76].
5 Prinsip pari passu prorata parte berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proposional antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Periksa M. Hadi Subhan, Op.Cit. [29].

## Fikri Haichal: Restrukturisasi Utang Melalui...
memailitkan debitor yang berakibat keadaan insolvensi.
→ Debitur Tetap Dapat Melakukan Kegiatan Usaha
Kepailitan bagi debitor berarti ia masuk ke dalam keadaan insolvensi, yang juga berarti debitor tidak dapat melanjutkan usahanya. Karena demi hukum debitur telah kehilangan haknya untuk berbuat bebas serta hak mengurus atas harta kekayaannya. Perdamaian yang terjadi antara debitur dengan krediturnya dalam rangka PKPU akan memungkinkan pembayaran utang menggunakan pendapatan perusahaan dan juga dapat dipertahankannya tenaga kerja yang bekerja di perusahaan. Karena perusahaan dapat melakukan restrukturisasi perusahaan yang akhirnya dapat meningkatkan cash  flow, karena semakin tinggi nilai cash flow maka pembayaran utang semakin terbuka. Kelangsungan usaha dari perusahaan yang berhasil terhindar dari kepailitan membawa dampak positif dan akan membawa keuntungan tersendiri seperti tetap terjalinnya hubungan bisnis, nama baik perusahaan tetap terjada, dan tetap memungkinkan perolehan pinjaman (kredit) dari lembaga keuangan.
→ Manfaat Waktu, Ekonomi, dan Yuridis
PKPU sendiri mempunyai manfaat baik ditinjau dari segi teoritis maupun empiris, manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:
1.  Manfaat (Nilai Guna) Waktu
UU KPKPU menentukan jangka waktu dari penundaan pembayaran secara pasti adalah 270 hari. 6 Waktu tersebut dapat digunakan oleh debitor dan kreditor untuk bernegosiasi mendapatkan kesepakatan mengenai rencana perdamaian untuk menyelesaiakan utang-utangnya. Bagi kreditor ketentuan waktu ini lebih cepat dibandingkan harus melalui cara gugatan di pengadilan negeri. Bagi debitor dengan adanya PKPU ia tidak dapat ditagih utang- utangnya, dan juga ia dapat melakukan kegiatan usaha untuk meningkatkan cash  flow agar penyelesaian utang dapat dilakukan dengan penghasilan
6 Pasal 228 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).
perusahaan.
2.  Manfaat Ekonomi
Debitor yang terhindar dari kepailitan dan tetap dapat melanjutkan usahanya, membawa dampak ekonomi kepada debitor itu sendiri seperti debitor tetap melangsungkan usaha, dapat menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK), serta tidak terganggunya rantai usaha seperti pemasok dan pelanggan.
3.  Manfaat Yuridis
Dengan semakin banyaknya praktik-praktik dan putusan pengadilan (yurisprudensi) akan semakin mengembangkan lembaga PKPU dan Kepailitan itu sendiri.
Paulus Effendi Lotulung menyatakan: 7
Bahwa  pada hakikatnya permasalahan tentang substansi dan proses pemeriksaan perkara kepailitan dan PKPU sudah sejak lama (tahun 1905), namun dalam praktik peraturan tersebut jarang sekali dimanfaatkan oleh para pencari keadilan sehingga sangat sedikit kasus-kasus perkara kepailitan yang diajukan ke pengadilan dengan mendasarkan peraturan tersebut.
Berdasarkan alasan pengajuan PKPU yang diungkapkan oleh R. Anton Suyatno diketahui PKPU diajukan bagi debitor untuk dapat menghindari kepailitan dan untuk debitor membuat rencana perdamaian yang mengatur mengenai restrukturisasi utang-utang, yang nantinya dapat meningkatkan cash  flow serta menjaga kelangsungan usaha. Kelangsungan usaha dari debitor akan membawa dampak positif guna membayar utang dengan menggunakan pendapatan usaha, pelunasan utang menggunakan pendapatan usaha ini disebut first way out . Berbeda dengan debitor dinyatakan pailit yang sumber pelunasan utangnya dilakukan melalui second way out yang berarti penjualan agunan atau likuidasi harta kekayaan perusahaan. 8 Diajukannya PKPU juga memiliki manfaat tersendiri dalam hal waktu, ekonomi, dan yuridis bagi para pihaknya, dalam segi waktu debitor
7 Paulus Effendi Lotulung, Kendala-kendala Prosedural dalam Penerapan Undang-undang Kepailitan (Seminar sahari 1999).[2] dikutip dari R. Anton Suyatno, Op.Cit. [79].
8 Sutan Remy Syahdemin, ‘Hak Jaminan dan Kepailitan’ (2000) Vol. II Jurnal Hak Bisnis.[5]
Dikutip dari R. Anton Suyatno, Op.Cit. [74].

## 2212 Fikri Haichal: Restrukturisasi Utang Melalui...
dapat menggunakan waktu tersebut untuk mengajukan rencana perdamaian dan lebih efektif dibandingkan menggugat ke pengadilan negeri bagi kreditornya. Jika dilihat dari segi ekonominya, PKPU memiliki manfaat bagi debitor untuk dapat melanjutkan usaha dan membayar utang-utangnya dan bagi kreditor memiliki kemungkinan untuk mendapat pembayaran penuh atas utang-utangnya. Yang terakhir PKPU bermanfaat untuk mengembangkan lembaga PKPU dan Kepailitan itu sendiri dengan makin banyaknya putusan dan praktik mengenai PKPU dan Kepailitan.
Dalam pelaksanaannya PKPU dijelaskan memiliki 2 (dua) tahapan proses, yaitu sebagai berikut:
1.  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara
Tahap ini merupakan tahap awal dalam proses PKPU. Dalam UUKPKPU mengatur apabila debitor mengajukan permohonan PKPU dan persyaratan administrasi sudah dilengkapi, maka pengadilan harus segera mengabulkannya tiga hari sejak surat permohonan didaftarkan. 9 Jika kreditor yang mengajukan permohonan, maka pengadilan harus mengabulkannya dua puluh hari sejak didaftarkannya permohonan. Putusan Pengadilan Niaga tentang PKPU sementara berlaku selama empat puluh lima hari dan selanjutnya harus diputus apakah PKPU tersebut dapat dilanjutkan menjadi PKPU tetap.
2.  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap
Tahap ini dilakukan akan dilakukan paling lambat setelah empat puluh lima hari semenjak ditetapkannya PKPU sementara. Pengadilan Niaga melalui pengurus akan memanggil debitor dan kreditor untuk melakukan sidang dan memutuskan apakah PKPU ini bisa berlanjut ke PKPU tetap dan dimungkinkannya perdamaian. PKPU tetap ini dapat disetujui apabila: 10
9 Pasal 225 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).
10 Pasal 229 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).
a.  Lebih dari setengah kreditor konkuren yang hadir menyutujui dan mewakili sedikitnya 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui; dan
b.  Lebih dari setengah kreditor yang utangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya hadir dan menyetujui, serta mewakili 2/3 bagian dari seluruh tagihan.

## Akibat hukum PKPU
Dengan adanya putusan pengadilan mengenai PKPU maka akan timbul akibat hukum bagi para pihaknya baik mengenai harta kekayaan maupun terkait utang, M. Hadi Shubhan menjelaskan dalam bukunya beberapa akibat hukum dari putusan PKPU, antara lain: 11
1.  Debitor tidak lagi dapat melakukan pengurusan maupun pengalihan melainkan jika diberikan izin maupun persetujuan oleh pengurus; 12
2.  Debitor tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya selama jangka waktu PKPU dan semua tindakan eksekusi pun ditangguhkan; 13
3.  Debitor dalam PKPU tidak dapat menjadi penggugat ataupun tergugat dalam hal harta kekayaannya tanpa diberi persetujuan oleh pengurus, dan juga PKPU tidak menghentikan perkara yang sudah dimulai oleh pengadilan maupun menghalangi diajukannya perkara baru; 14
4.  Berlaku sebuah ketentuan masa tunggu ( stay ) bagi kreditor pemegang jaminan kebendaan dan kreditor yang diistimewakan selama 90 hari; 15
5.  Tindakan eksekusi barang-barang sitaan untuk melakukan pelunasan utang debitor serta hak kreditor untuk mengeksekusi jaminannya ditangguhkan; 16
11 M.Hadi Shubhan, Op.Cit. [186-187].
12 Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).
13 Pasal 242 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).
14 Pasal 243 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).
15 Pasal 246 jo. 244 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).
16 Pasal 242 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

## 2214 Fikri Haichal: Restrukturisasi Utang Melalui...
6.  Perjanjian timbal balik yang terjadi saat putusan PKPU yang belum atau baru akan dilakukan dapat tetap dilaksanakan dengan pihak yang melakukan perjanjian dengan debitor meminta kejelasan kepada pengurus mengenai kelangsungan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh pengurus dan pihak tersebut; 17
7.  Debitor berhak memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya dengan harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan, serta gaji dan biaya lain yang timbul akibat hubungan kerja tersebut menjadi utang harta debitor. 18

## Kepailitan dan PKPU selama masa pandemi Covid-19
Kondisi ekonomi yang belum stabil akibat adanya bencana nasional Covid-19 membuat banyak perusahaan melakukan banyak cara untuk mempertahankan diri, seperti melakukan penghematan anggaran, pengurangan jumlah karyawan dan masih banyak lainnya. Namun hal tersebut pun masih belum menjamin perusahaan bisa bertahan, perusahaan yang tidak mampu bertahan dalam situasi ini bisa berujung kepada permohonan pailit dan PKPU.
Berdasarkan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari 5
(lima) Pengadilan Niaga di Indonesia kasus PKPU terlihat meningkat, tercatat pada Januari 2019 sampai dengan pertengahan November 2019 terdapat 379 perkara PKPU. Sedangkan, tercatat Januari 2020 hingga pertengahan November 2020 ada 571 perkara PKPU. Perkara kepailitan sendiri pada Januari 2019 sampai dengan pertengahan November 2019 terdapat 116 perkara kepailitan dan untuk Januari 2020 sampai dengan pertengahan November 2020 ada 96 perkara kepailitan. 19
17 Pasal 249 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).
18 Pasal 252 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).
19 Vendy Yhulia Susanto, ‘Hingga Pertengahan November, Permohonan PKPU Meningkat’ (Kontan, 2020) <https://nasional.kontan.co.id/news/hingga-pertengahan-no- vember-permohonan-pkpu-meningkat>, dikunjungi pada 26 Desember 2020.

## Perdamaian
Dalam proses pernyataan pailit, dimungkinkan adanya upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). PKPU ini adalah ditundanya kewajiban membayar utang debitor untuk memberi kesempatan mengajukan rencana restrukturisasi agar terjadinya perdamaian. Permohonan PKPU dapat diajukan baik oleh debitor maupun kreditor, namun yang bisa mengajukan rencana perdamaian hanyalah debitor. Perdamaian ( akkoord ) merupakan hal yang sangat penting dalam PKPU, ini dikarenakan dalam perdamaian dimungkinkan perusahaan tidak jatuh pailit. Perdamaian dalam PKPU berbeda dengan perdamaian dalam kepailitan. Perdamaian dalam kepailitan baru bisa dilakukan setelah adanya putusan pailit, apabila perdamaian telah tercapai maka akan di homologasi / disahkan oleh pengadilan (Majelis hakim yang memutus pailit) dan perdamaian dalam kepailitan akan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat para pihaknya. 20 Akan tetapi hal tersebut dapat dibatalkan jika debitor melakukan wanprestasi atau tidak melakukan kesepakatan yang telah disetujui di perjanjian perdamaian. Sedangkan perdamaian dalam PKPU adalah salah satu cara menghadapi kepailitan dengan menekankan rencana perdamaian yang berupa penawaran pembayaran atau dengan melakukan restrukturisasi pembayaran utang-utangnya. 21

## Rencana Perdamaian
Untuk dapat mencapai suatu perdamaian diperlukan suatu rencana perdamaian yang dapat diajukan oleh debitor, debitor mempunyai hak untuk mengajukan permohonan PKPU atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor- kreditornya. 22 Isi rencana perdamaian yang ditawarkan oleh debitor, dapat dinilai kelayakannya jika sesuai dengan kondisi dan prospek perusahaan kedepannya,
20 Aspian Nur, S.H., Perdamaian Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (2006) Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.[15].
21 M.Hadi Shubhan, Op.Cit. [141].
22 Pasal 265 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

## 2216 Fikri Haichal: Restrukturisasi Utang Melalui...
sehingga isi rencana perdamaian tersebut dinilai layak dan mungkin untuk dilaksanakan. 23 Dalam hal debitor mengajukan PKPU, debitor akan mengajukan rencana perdamaian dan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta bukti-buktinya, 24 lalu selanjutnya akan dibahas oleh para pihak dalam persidangan yang dihadiri debitor, kreditor, pengurus, dan hakim pengawas. 25
Jika para pihak dalam persidangan menilai rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor tersebut layak dan mungkin untuk dilaksanakan maka terjadilah perdamaian antar para pihak.

## Proses perdamaian dalam PKPU
Perdamaian merupakan komponen yang paling penting dalam PKPU dan juga merupakan tujuan dari PKPU itu sendiri, debitor berhak menawarkan perdamaian pada saat mengajukan permohonan PKPU atau setelahnya, apabila perdamaian telah diajukan kepada panitera maka hakim pengawas akan menentukan bahwa hari terakhir tagihan harus disampaikan kepada pengurus dan tanggal serta waktu rencana perdamaian yang diusulkan akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat kreditor yang dipimpin oleh Hakim Pengawas, diantara pemberitahuan mengenai hari terakhir tagihan dan rapat kreditor mengenai rencana perdamaian mempunyai tenggang waktu 14 (empat belas) hari. 26
Dalam hal rencana perdamaian ditolak, Hakim pengawas akan memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan dengan memberikan salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat kreditor, setelah pengadilan menerima
23 Arijna Nurin Sofia, 'Kedudukan Hak Suara Kreditor Preferen dalam Persetujuan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang' (PKPU) (2020) Vol. 3, No. 4, Juris-Diction. [1419].
24 Pasal 224 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).
25 Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No- mor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)
26 Pasal 268 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).
laporan dari hakim pengawas mengenai penolakan rencana perdamaian maka dengan demikian pengadilan akan menyatakan debitor pailit. 27 Namun perdamaian yang telah dianggap ditolak oleh hakim pengawas, bagi debitor dan kreditor yang memberikan dukungan terhadap rencana perdamaian dapat meminta berita acara rapat kreditor untuk diperbaiki paling lambat 8 (delapan) hari setelah pemungutan suara dalam rapat. 28 Kemudian dalam hal rencana perdamaian diterima, hakim pengawas memberikan laporan tertulis kepada pengadilan untuk keperluan pengesahan perdamaian pada tanggal yang ditentukan, lalu kreditor dan pengurus menyampaikan alasan atas perdamaian tersebut. 29

## Restrukturisasi Utang
Restrukturisasi utang merupakan suatu proses untuk membenahi posisi keuangan debitor bermasalah dengan cara merestruktur utang-utangnya. Restrukturisasi utang adalah cara untuk meringankan syarat pembayaran utang yang diberikan kepada debitor oleh kreditor karena adanya persetujuan khusus. 30
Jika dilihat dari sisi debitor, restrukturisasi utang merupakan suatu tindakan yang perlu diambil, dikarenakan perusahaan sudah tidak mampu atau kuat untuk memenuhi prestasi kepada kreditornya, sehingga menyebabkan terjadi gagal bayar. Kegagalan bayar tersebut akan menimbulkan masalah bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan.
27 Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).
28 Pasal 283 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).
29 Pasal 284 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).
30 Larrassatya, Restrukturisasi Utang Dengan Pola Konversi Utang Menjadi Saham (Debt To Equity Swap): Studi Kasus PKPU PT Argo Pantes Tbk dan PT Sekar Laut Tbk (2009) Skripsi pada program sarjana Universitas Indonesia, Depok.[25].

## 2218 Fikri Haichal: Restrukturisasi Utang Melalui...
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/ POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019
Perkembangan penyebaran Covid-19 yang luas berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja dari debitor termasuk pula debitor Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM). Hal tersebut dikhawatirkan mempengaruhi kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, pemerintah mengeluarkan kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclinical dampak penyebaran Covid-19 dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2021. Namun akibat masih berlanjutnya penyebaran Covid-19 yang masif baik di skala global maupun domestik, diterbitkannya peraturan lanjutan POJK 48/POJK.03/2020 sebagai langkah antisipatif dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan menghindari terjadinya moral hazard . POJK ini mengatur mengenai relaksasi restrukturisasi bagi debitor yang terkena dampak bencana nasional Covid-19. Penerapan kebijakan-kebijakan yang ada dalam POJK 48/POJK.03/2020 ini diberlakukan sampai dengan tanggal 31 Maret 2022. Namun tidak semua debitor dapat menggunakan POJK No. 48/ POJK.03/2020 untuk melakukan relaksasi kredit, hanya debitor yang terkena dampak penyebaran bencana nasional Covid-19 termasuk usaha mikro, kecil dan menengah 31 yang bisa menggunakan ketentuan dalam POJK ini untuk mengurangi beban restrukturisasi.
Dalam rangka meningkatkan stimulus pertumbuhan ekonomi, POJK 48/ POJK.03/2020 mengatur mengenai kebijakan apa yang bisa debitor ambil untuk membantu mereka selama bencana nasional Covid-19 masih ada seperti halnya
kebijakan untuk penetapan kualitas aset dan Kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. 32 Namun dalam menerapkan kebijakan tersebut, bank harus menerapkan manajemen risiko yang paling sedikit memuat: 33
a.  Adanya acuan untuk menetapkan debitor yang dapat menerima kebijakan tersebut seperti kriteria debitor yang terkena bencana nasional Covid-19 dan sektor apa yang terdampak Covid-19;
b.  Pemberian restrukturisasi kredit atau pembiayaan memiliki penilaian bagi debitor untuk melihat kemampuannya bertahan dari Covid-19 dan masih memiliki harapan kelangsungan usaha;
c.  Bagi debitor yang dinilai tidak dapat bertahan walaupun diberikan restrukturisasi kredit atau pembiayaan maka dibentuknya cadangan;
d.  Melakukan antisipasi mengenai penurunan kualitas kredit atau pembiayaan dengan mempertimbangkan ketahanan modal dan memperhitungkan tambahan pembentukan cadangan; dan
e.  Melakukan uji ketahanan secara berkala.

## Cara restrukturisasi
Dalam melakukan restrukturisasi banyak cara/metode yang bisa dilakukan oleh debitor. Gunadi membagi dan merangkum restrukturisasi ke dalam beberapa metode dan cara yang sering digunakan dalam dunia usaha sebagai berikut: 34
1.  Rescheduling adalah metode perpanjangan waktu pengembalian utang atau penjadwalan kembali terhadap utang debitor. Metode ini dilakuan dengan mengubah waktu pelunasan utangnya.
2.  Hair Cut adalah pemberian potongan atau pengurangan atas pembayaran bunga dan atau utang. Cara ini dilakukan untuk menghindari kerugian yang lebih besar apabila debitor tidak dapat melakukan pembayaran utangnya.
3.  Debt to asset swap merupakan pengalihan aset milik debitor dengan tujuan untuk dikuasai oleh kreditor. Namun pengalihan ini hanya bersifat sementara sampai aset tersebut telah terjual dan hasilnya dapat digunakan untuk melunasi utang debitor.
4.  Debt to equity swap dilakukan dengan mengubah utang menjadi bagian modal, cara ini dilakukan jika debitor mempunyai prospek bisnis yang bagus sehingga kreditor melakukan hal ini.
32 Pasal 2 Ayat (2) POJK 48/POJK.03/2020.
33 Pasal 2 Ayat (4) POJK 48/POJK.03/2020.
34 Gunadi, Restrukturisasi Perusahaan Dalam Berbagai Bentuk Dan Pemajakannya (Salemba Empat), 2001. Dikutip dari Yudi Kornelis, Florianus Yudhi Priyo Amboro, ‘Implementasi Restrukturisasi Dalam Prosesi Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia’ (Mei 2020), Vol. 7 No. 2 Jurnal Selat.[263].

## 2220 Fikri Haichal: Restrukturisasi Utang Melalui...
Berbeda dengan Gunadi yang membedakan restrukturisasi menjadi empat metode, M. Hadi Shubhan membedakan restukturisasi menjadi delapan program antara lain: 35
1 . Moratorium , yakni yang merupakan penundaan pembayaran yang sudah jatuh tempo;
2 . Haircut, merupakan pemotongan pokok pinjaman dan bunga;
3.  Pengurangan tingkat suku bunga;
4.  Perpanjangan jangka waktu pelunasan;
5.  Konversi utang kepada saham;
6 .  Debt forgiveness (pembebasan utang);
7. Bailout, yakni pengambilalihan utang-utang, seperti pengambilalihan utang- utang yang dimiliki oleh swasta oleh pemerintah;
8 .  Write-off, yakni penghapus bukuan utang-utang. 36
Sedangkan POJK No. 11/POJK.03/2020 yang telah diubah menjadi POJK 48/POJK.03/2020 membagi tata cara restrukturisasi penilaian kualitas aset bagi debitor yang terkena dampak penyebaran Covid-19 menjadi berikut:
a.  Penurunan suku bunga;
b.  Perpanjangan jangka waktu;
c.  Pengurangan tunggakan pokok;
d.  Pengurangan tunggakan bunga;
e.  Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau f.  Konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.
Berdasarkan cara-cara restrukturisasi yang telah disebutkan tersebut dapat dilihat bahwa dijabarkan cara restrukturisasi yang sama dalam hal perpanjangan waktu pembayaran utang dan penurunan/pemotongan suku bunga. Namun dalam memilih dan menentukan cara restrukturisasi yang paling tepat untuk digunakan, maka perlu dilihat lagi pada kepentingan dan tujuan dari para pihak melakukan restrukturisasi tersebut, kesanggupan debitor untuk melakukan usaha juga perlu menjadi pertimbangan dalam mencari cara restrukturisasi yang paling tepat. Dengan kata lain banyak faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan cara restrukturisasi.
35 M. Hadi Subhan, Loc.Cit.
36 Munir Fuady 2, Op.Cit. [209]. Dikutip dari ibid.

## Kajian kasus PKPU yang diterima karena alasan Covid 19
Untuk melihat PKPU sebagai salah satu upaya mencegah kepailitan selama masa pandemi bencana nasional Covid-19, penulis menggunakan objek penelitian berupa Putusan nomor 303/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Para pihak dalam kasus ini adalah PT. Dwisentra Unggul sebagai Pemohon PKPU melawan PT Sarijati Adhitama sebuah Perseroan Terbatas selaku Termohon PKPU. Dalam kasus ini, pemohon telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tanggal 21 September 2020 kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam kasus posisi, Pemohon PKPU menyediakan pelayanan jasa kebersihan di perusahaan Termohon PKPU, Namun dalam perkembangannya Termohon PKPU tidak dapat melunasi tagihan atas pelayanan jasa kebersihan yang telah dilakukan empat kali sesuai dengan kwitansi- kwitansi tertanggal 10 Agustus 2018, 3 September 2018, 2 Oktober 2018, dan 5 November 2018. Sehubungan dengan kwitansi-kwitansi tersebut Pemohon PKPU telah beberapa kali mengingatkan Termohon PKPU untuk melunasi utangnya sebesar Rp. 30.690.000,- (tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu Rupiah) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut. Selain memiliki utang kepada Pemohon PKPU, Termohon PKPU juga memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Bambang Subagio, serta mempunyai utang kepada para supplier. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, telah terbukti secara sederhana bahwa Termohon PKPU mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor.
Menimbang permohonan Pemohon PKPU, Kuasa hukum Termohon PKPU memberikan jawaban bahwa Termohon PKPU mengakui memang benar mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon PKPU, namun Termohon PKPU beralasan bahwa kondisi finansial dari Termohon PKPU untuk saat ini sedang dalam kondisi yang tidak baik diakibatkan perusahaan yang berhenti beroperasi karena meninggalnya Presiden Direktur dari Termohon PKPU di bulan April 2020 serta kondisi tersebut diperparah dengan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan bisnis dari Termohon PKPU semakin terganggu. Termohon PKPU

## 2222 Fikri Haichal: Restrukturisasi Utang Melalui...
juga beralasan masih memiliki itikad baik untuk membayar utang karena telah berkali-kali menyampaikan secara lisan kepada Pemohon PKPU agar diberikan tambahan waktu untuk menyelesaikan utang tersebut.
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas hakim memberikan Putusan 303/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
1.  Menyatakan Termohon PKPU (PT Sarijati Adhitama) dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara selama 45 (empat puluh lima) hari, terhitung sejak Putusan a quo diucapkan;
2.  Menunjuk Saudara Mochammad. Djoenaidie, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk mengawasi proses PKPU dari Termohon PKPU;
3.  Menunjuk dan mengangkat:
• Sdr.Davin Varian, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No: AHU- 174 AH.04.03- 2018 tanggal 19 April 2018 beralamat di Law Firm Anton Dedi Hermanto, SH., MH., & Rekan , Jalan Bungur Raya No. 46q, Jakarta Pusat 10610; dan • Sdr.Genta Manggano, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No : AHU- 207 AH.04.03-2018 tanggal 5 Juni 2018 beralamat di Menara Kuningan Lantai 14/A, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav 5,
Jakarta Selatan; Selaku Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU;
4.  Menetapkan sidang yang merupakan rapat permusyawaratan Hakim untuk mendengar laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses PKPU sementara pada hari Kamis tanggal 19 November 2020;
5.  Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang tersebut pada butir 5;
6.  Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo kepada Termohon PKPU. 37
37 Putusan Pengadilan Niaga Nomor 303/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst Dalam perkara PT Sarijati Adhitama.
Analisa putusan hakim tersebut jika dikaitkan dengan PKPU sebagai upaya mencegah kepailitan adalah hakim telah benar menerima permohonan PKPU, karena syarat-syarat dari permohonan PKPU sudah terpenuhi dan dapat dikabulkan. Syarat permohonan PKPU yang mengatakan mempunyai utang yang telah jatuh tempo serta mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor telah dipenuhi dalam kasus ini. Debitor dalam kasus ini mempunyai utang kepada kreditor sebesar Rp 30.690.000,- (tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu Rupiah) yang tidak dibayarkan karena kondisi perusahaan debitor yang sedang terkena dampak bencana nasional Covid-19 dan mengakibatkan kesulitan finansial, sedangkan untuk syarat kreditor yang lebih dari 1 (satu) dalam kasus ini juga sudah terpenuhi, selain pemohon PKPU, termohon PKPU juga memiliki kreditor lain yakni Bambang Subagio dan mempunyai utang kepada supplier. Namun Hakim juga menimbang karena debitor masih ingin menyelesaikan utang-utangnya, maka majelis hakim mengabulkan permohonan PKPU agar debitor dapat mengajukan rencana perdamaian dan menyelesaikan utang-utangnya.
Penulis melihat putusan hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 303/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst merupakan salah satu contoh penerapan PKPU sebagai salah satu upaya mencegah kepailitan karena gagal bayar akibat terdampak bencana nasional Covid-19, dengan diputuskannya PKPU membawa manfaat sendiri bagi debitor seperti membawa manfaat ekonomi dengan tetap dapat menjalankan usahanya dan meningkatkan cash flow perusahaan sehingga dapat membayar utang dengan pendapatan usaha. Setelah dijatuhkan putusan PKPU, debitor dapat mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditor untuk melakukan restrukturisasi utangnya. Pemerintah pun telah mengakomodasi debitor-debitor yang gagal bayar akibat terdampak bencana nasional Covid-19 dengan mengeluarkan POJK 48/POJK.03/2020 yang mengatur mengenai kebijakan relaksasi atau restrukturisasi kredit yang dapat debitor ambil apabila terdampak Covid-19, namun tidak semua debitor dapat menggunakan kebijakan ini, bank selaku yang menerapkan kebijakan ini perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan manajemen risiko. Penulis melihat debitor dalam kasus ini

## 2224 Fikri Haichal: Restrukturisasi Utang Melalui...
bisa menggunakan kebijakan dalam POJK ini, dengan mengajukan implementasi restrukturisasi dalam rencana perdamaiannya berupa penurunan suku bunga atau perpanjangan waktu pembayaran dengan melihat pertimbangan bahwa debitor masih bisa melakukan usahanya dan memiliki prospek yang baik kedepannya.
Berdasarkan penjelasan menggunakan kasus tersebut dapat diketahui bahwa debitor yang terkena dampak bencana nasional Covid-19 dapat menggunakan PKPU sebagai upaya mencegah kepailitan. Upaya PKPU dilakukan debitor agar dapat tercapainya perdamaian dengan kreditor-kreditornya dan mengajukan rencana perdamaian yang berisi mengenai restrukturisasi utang. Pemerintah pun telah mengeluarkan POJK 48/POJK.03/2020 yang mengatur kebijakan stimulus agar debitor dapat melakukan restrukturisasi utang-utangnya dan menyebabkan kredit berkualitas lancar, namun perlu diketahui tidak semua debitor dapat menggunakan POJK ini untuk menyelesaikan utang-utangnya, bank selaku yang menerapkan kebijakan perlu melakukan penilaian dalam memberikan relaksasi atau restrukturisasi kredit kepada para debitor, seperti dengan cara memiliki kriteria debitor yang terkena dampak Covid-19 maupun ketahanan dan prospek usaha debitor sehingga dapat bertahan sampai POJK ini selesai. Akan tetapi bukan berarti debitor yang dinilai tidak dapat bertahan sampai POJK ini selesai tidak mendapat bantuan dari bank, POJK ini mengatur bank akan melakukan penilaian kualitas aset dan membentuk cadangan yang memadai.

## Kesimpulan
Kondisi ekonomi yang belum stabil akibat adanya bencana nasional Covid-19 membuat banyak perusahaan melakukan banyak cara untuk mempertahankan diri, seperti melakukan penghematan anggaran, pengurangan jumlah karyawan dan masih banyak lainnya. Namun hal tersebut pun masih belum menjamin perusahaan bisa bertahan, perusahaan yang tidak mampu bertahan dalam situasi ini bisa berujung kepada permohonan pailit dan PKPU. Dalam proses kepailitan, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) memberikan kesempatan untuk melakukan upaya Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). PKPU ini adalah ditundanya kewajiban membayar utang debitor untuk memberi kesempatan mengajukan rencana restrukturisasi agar terjadinya perdamaian dan mencegah terjadinya kepailitan. Karena  pernyataan pailit cenderung akan merugikan para krediturnya dengan tidak mendapatkan pembayaran penuh atas utang-utangnya, dengan memberikan kesempatan kepada debitor untuk merestrukturisasi utang-utangnya maka debitor dapat melakukan reorganisasi untuk dapat melanjutkan usahanya dan menyelesaikan utang dengan pendapatan usaha.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, debitor yang gagal bayar akibat terkena dampak Covid-19 dapat menggunakan upaya  PKPU untuk menghindari kepailitan dengan cara melakukan restrukturisasi utang, hal ini pun telah diakomodasi oleh pemerintah dengan dapat menggunakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019.
POJK ini berisi mengenai kebijakan stimulus relaksasi atau restrukturisasi yang diberikan oleh bank kepada debitor, namun dalam menerapkan kebijakan tersebut bank harus menerapkan manajemen risiko sehingga tidak serta merta debitor yang gagal bayar selama Covid-19 diberikan relaksasi atau restrukturisasi.

## Daftar Bacaan

## Buku
Gunadi, Restrukturisasi Perusahaan Dalam Berbagai Bentuk Dan Pemajakannya (Salemba Empat 2001).
M. Hadi Subhan, Hukum Kepailitan; Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan (Kencana 2008).
Paulus Effendi Lotulung, Kendala-kendala Prosedural dalam Penerapan Undang- undang Kepailitan (Seminar sahari 1999).
R. Anton Suyatno, Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

## Fikri Haichal: Restrukturisasi Utang Melalui...
Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan (Kencana 2012).

## Jurnal
Sutan Remy Syahdemin, ‘Hak Jaminan dan Kepailitan’ (2000) Vol. II Jurnal Hak Bisnis.
Yudi Kornelis, Florianus Yudhi Priyo Amboro, ‘Implementasi Restrukturisasi Dalam Prosesi Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia’ (Mei 2020) Vol. 7 No. 2 dan Jurnal Selat.

## Karya Ilmiah
Aspian Nur, S.H., Perdamaian Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (2006) Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga).
Larrassatya, Restrukturisasi Utang Dengan Pola Konversi Utang Menjadi Saham (Debt To Equity Swap): Studi Kasus PKPU PT Argo Pantes Tbk dan PT Sekar Laut Tbk (2009) Skripsi pada program sarjana Universitas Indonesia, Depok.

## Laman
Vendy Yhulia Susanto, ‘Hingga Pertengahan November, Permohonan PKPU Meningkat’ (Kontan, 2020) <https://nasional.kontan.co.id/news/hingga-pertengahan- november-permohonan-pkpu-meningkat>, dikunjungi pada 26 Desember 2020.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6480).
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6583).