-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH LEMBAGA KEPOLISIAN TERKAIT AKTA YANG DIBUAT NOTARIS DI KOTA SEMARANG

## Sekarressie Pathria Zhahara, Budi Santoso, Novira Maharani Sukma
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : sekarressiepathria@gmail.com

## Abstract
The notary position law and notary code of ethics require that the notary in carrying out his duties as  a  public  official,  in  addition  to  being  subject  to  the  notary's  position,  must  comply  with  the profession code and be responsible to the community it serves, MK Decision Number 49 / PUU - X / 2012, in calling the notary must obtain approval from the Notary Regional Supervisory Board. This research wants to see how the investigation carried out by the police related to the deed made by a notary in the city of Semarang, this research will also look at the pattern of police investigation in non-criminal snacks in legal protection for notaries related to the deed he made, then see how the model of legal protection for notaries who committed a crime related to the deed he made after the Constitutional  Court  Decision  No.  49  /  PUU-X  /  2012.  This  study  uses  a  socio  legal  approach. Socio-legal  legal  research  examines  the  factual  implementation  or  implementation  of  legal provisions  (legislation)  on  each  particular  legal  event  that  occurs  in  the  community  in  order  to achieve the stated goals.

## Keywords: Investigations, Police Institutions, Deed Made by a Notary Public

## Abstrak
Undang-undang  jabatan  notaris  dan  kode  etik  notaris  mengkehendaki  agar  notaris  dalam menjalankan  tugas  menjadi  pejabat  umum,  selain  harus  tunduk  jabatan  notaris  harus  tunduk  pada kode profesi serta harus bertanggungjawab pada masyarakat yang dilayaninya, Putusan M K Nomor 49  /  P  U  U  –  X  /  2012,  dalam  pemanggilan  notaris  harus  mendapat  persetujuan  dari  Majelis Pengawas Daerah Notaris.  Penelitian ini ingin  melihat  bagamaimana  pelaksanaan penyidikan oleh lembaga  kepolisian  terkait  akta  yang  dibuat  Notaris  di  Kota  Semarang,    penelitian  ini  juga  akan melihat  pola  penyidikan  Polri  dalam  penganan  tidak  pidana  dalam  perlindungan  hukum  untuk notaris  terkait  dengan  akta  yang  dibuatnya,  kemudian  melihat  bagaimana  model  perlindungan hukum  bagi  notaris  yang  melakukan  tindak  pidana  terkait  dengan  akta  yang  dibuatnya  pasca Putusan MK No 49/  PUU-X/2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio  legal . Penelitian hokum socio legal mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukumpositif  (perundang– undangan) secara factual pada setiap peristiwa hukum tertentu  yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan  yang  telah ditentukan.

## Kata Kunci :  Penyidikan, Lembaga Kepolisian,  Akta Yang Dibuat Notaris
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702

## A. Pendahuluan
Notaris  dimana  telah  dijabarkan  dalam  Undang-Undang  tentang  Peraturan  Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 disebutkan dalam Pasal 1, pengertian Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud  dalam  undang-undang.  Pejabat  umum  juga  adalah  orang  yang  menjalankan sebagian  fungsi  publik  negara,  yang  khususnya  di  bidang  hukum  perdata.  Notaris  adalah pejabat  umum  maksudnya  adalah  seseorang  yang  diangkat,  dan  diberi  wewenang  dan kewajiban oleh negara untuk melayani publik dalam hal tertentu.(Amrie, 2002)
Notaris  selain  sebagai  pejabat  publik,  kewenangan  dalam  menjalankan  jabatan notaris  tidak  luput  dari  kode  etik  karena  notaris  juga  merupakan  sebuah  profesi.  Etika profesi  diwujudkan  secara  formal  kedalam  suatu  kode  etik.  Notaris  dengan  organisasi profesi  jabatannya  menjabarkan  etika  profesi  tersebut  kedalam  kode  etik  notaris.  Dalam menjalankan jabatannya notaris dituntut untuk dapat bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris dan harus bersikap sesuai dengan etika profesinya. Etika profesi adalah sikap etis yang dituntut untuk  dipenuhi  oleh  profesional  dalam  mengemban  profesinya.  Notaris  selalu  mengacu kepada Undang-Undang Jabatan (Tobing, dan S.H, 1983)
Seorang  notaris  harus  berpegang  teguh  kepada  kode  etik  jabatan  notaris.Kode  etik adalah  tuntunan,  bimbingan,  pedoman  moral  atau  kesusilaan  untuk  suatu  profesi  atau merupakan  daftar  kewajibandalam  menjalankan  suatu  profesi  yang  disusun  oleh  anggota profesi  itu  sendiri  dan  mengikat  mereka  dalam  mempraktekkannya.  (Tedjosaputro,  1995) Eksaminasi  perkara  oleh  Majelis  Pengawas  Daerah  menjadi  suatu  yang  utama  dalam pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim. Sebelum Putusan MK No. 49/PUU-X/2012,  sangat  sulit  melibatkan  notaris  dalam  kasus  atau  perkara  hukum  karena adanya  kewajiban  mengajukan  permohonan  kepada  Majelis  Pengawas  Daerah  terlebih dahulu. Pasca Putusan MK No. 49/PUU-X/2012, banyak sekali notaris yang sangat khawatir dengan resiko pekerjaan, tugas, dan jabatan.
Penulis mengambil contoh kasus yang menjerat  Notaris Sri Dewi di Kota Semarang tentang kredit fiktif senilai Rp. 102.000.000.000,- di Bank Syariah Mandiri Kota Semarang pada bulan November tahun 2013, dalam hal  ini Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes  Polri  yaitu  Brigjen  Pol  Arif  Sulistyanto,  menyatakan  bahwa  penyidik  menangkap tersangka  Notaris  Sri  Dewi  di  kantornya  setelah  beberapa  kali  mangkir  dari  panggilan kepolisian.  Dalam  kasus  ini,  Notaris  Sri  Dewi  adalah  sebagai  notaris  dari  tiga  debitur pengaju pinjaman yang juga tersangka dalam kasus ini. Sri Dewi bertugas membuatkan akta
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
pembiayaan  Al  Murabah  meski  debiturnya  fiktif,  bahkan  sertifikat  tanah  sebagai  agunan yang  dipakai  untuk  pengajuan  pinjaman  ke  BSM  hanya  fotocopy,  namun  Sri  Dewi  tetap membuatkan aktanya. Terlihat tak sedikit adanya kekecewaan dan keprihatinan atas oknum notaris  yang  mengabaikan  dan  melalaikan  aturan  yang  berlaku  dalam  menjalankan jabatannya.  Kurangnya  profesionalitas  dalam  memberikan  pelayanan  hukum,  disinyalir adanya perang harga yang berakibat turunnya nilai ekonomis sebuah akta, dan masih banyak permasalahan lainnya.(Suteki, 2014)
Banyak  orang  mempertanyakan  dimanakah  peran  organisasi  notaris  dalam memperbaiki  berbagai  macam  hal  tersebut.  Kondisi  tersebut  harus  mendapat  perhatian serius para notaris untuk mengembalikan harkat dan martabat notaris. Permasalahan internal jabatan  notaris  tersebut  kerap  kali  membuat  posisi  notaris  berada  dalam  permasalahan hukum  baik  perdata  ataupun  permasalahan  hukum  pidana.  Berangkat  dari  realita  tersebut lahirlah  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  yang  merupakan  perubahan  atas  (Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).
Amandemen ini kemudian menghadirkan kembali prinsip perlindungan bagi jabatan notaris  dengan  nomenklatur  baru  yang  disebut,”  Majelis  Kehormatan  Notaris”.  Namun, Tomson  Situmeang  dalam  kapasitasnya  selaku  advokat  merasa  dirugikan  hak konstusionalnya  dengan  berlakunya  Pasal  66  ayat  (1),  sepanjang  frasa  dengan  persetujuan Majelis  Kehormatan  Notaris,  ayat  (3)  dan  ayat  (4)  UUJN.  Pelayanan  hukum  yang melibatkan advokat, sehingga pelayanan hukum akan merosot dan kepercayaan publik pada penegakan hukum akan hilang. Kemudian ia mengajukan uji materiil atas Pasal 66 (1), (3), (4)  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  yang  mengatur  adanya  keharusan  persetujuan  Majelis Kehormatan  Notaris  terhadap  notaris  yang  akan  diperiksa  dalam  proses  hukum.  (Herlein, 2014)
Putusan  MK  Perkara  Nomor  72/PUU-XII/2014  menyatakan  tidak  ada  kerugian konstitusional  baik  secara  nyata  dengan  berlakunya  pasal  yang  diujikan  tersebut.  MK menilai  bahwa  permohonan  yang  berprofesi  sebagai  advokat  malah  lebih  terjamin  dan dilindungi  haknya  dengan  keberadaan  Majelis  Kehormatan  Notaris.  Keberadaan  Pasal  66 Ayat (1) (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris), didukung dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49 / P UU- X / 2013 Tanggal 28 Mei 2013  dan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  7  Tahun  2016  tentang  Majelis Kehormatan  Notaris,  isinya  menghapus  Hak  Istimewa  Notaris  dalam  memberikan keterangan terhadap polisi.  Ketika ada seorang  Warga Negara  Indonesia  yang mengajukan permohonan  untuk  dihadirkan  alat  bukti  berupa  fotokopi  minuta  akta  maupun  notaris.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Alasan  utama  Mahkamah  Konstitusi  mengenai  larangan  permintaan  persetujuan  MPD terhadap pemanggilan dan pemeriksaan Notaris baik sebagai saksi maupun tersangka, yaitu dianggapbertentangan  dengan  Pasal  27  ayat  (1)  dan  Pasal  28  D  ayat  (1)  (Undang-Undang Dasar  1945),  dan  alasan  kedua  yaitu  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Sehingga notaris  yang  awalnya  dapat  menolak  sebelum  adanya  persetujuan  MPD,  namun  tidak  lagi dapat  menolak  karena  hal  tersebut  menjadi  kewajiban  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. (Habib, 2009a)
Berpedoman pada permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, terutama  permasalahan  mengenai  perbedaan  peran  penyidik  polisi  yang  ditinjau  dari  Pasal 66  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris,  sehingga mendorong  peneliti  untuk  lebih  menekankan  penelitian  pada  bagaimanakah  mekanisme perlindungan  hukum  oleh  penyidik  polisi  terhadap  Notaris  yang  melakukan  tindak  pidana ditinjau dari adanya Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris,  Putusan  MK  Nomor    4  9  /  P  U  U  –  X  /  2  0  1  3    Tanggal  28  Mei  2013,  dan (Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  7  Tahun  2016),  mencabut  Pasal  66  ayat  (1) UUJN. Permasalahan tersebut juga secara langsung berkaitan dengan tidak berlakunya lagi ketentuan  dalam  (Pasal  14  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  Nomor M.03HT.3.10.2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris).

## Kerangka Teoritik
Permohonan  ijin  pemanggilan  notaris  oleh  pihak  penyidik  Polri,  maka  selanjutnya Majelis Pengawas dalam sidangnya berdasarkan keterangan Notaris yang bersangkutan dan data-data  yang  diberikan,  digunakan  oleh  MKN  sebagai  bahan  pertimbangan  untuk menjawab  surat  panggilan  penyidik.  Hasil  pemeriksaan  tersebut  selanjutnya  dibuat  Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris tentang kewajiban Majelis Pengawas . Dalam hal ini perlu diketahui bahwa hal-hal apa yang mendasari keputusan MKN untuk menentukan keputusannya. Apabila notaris yang bersangkutan  tidak  hadir  dalam  persidangan  MKN  tiga  (3)  kali  berturut-turut  tanpa keterangan  yang  jelas,  maka  MKNakan  menyerahkan  kepada  pihak  penyidik.(Margono, 2003)
Keputusan  sidang  MKN  hanya  ada  2  (dua),  yaitu  mengijinkan  notaris  untuk memenuhi  panggilan  penyidik  untuk  memberikan  penjelasan  kedudukan  akta  yang  dibuat atau  tidak  mengijinkan  notaris  untuk  hadir  dalam  kedudukan  baik  sebagai  saksi  maupun tersangka, namun sesuai dengan (Pasal 31 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.02.PR.08.10  Tahun  2004  tentang  Tata  Cara  Pengangkatan  Anggota,  Pemberhentian
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Anggota,  Susunan  Organisasi,  Tata  Kerja  dan  Tata  Cara  Pemeriksaan  Majelis  Pengawas Notaris). (Mulyoto, 2011)
Untuk menjelaskan relasi antara MKN dan POLRI dalam penanganan tindak pidana notaris  sebelum  putusan  M  K    Nomor    49  /  P  U  U  –  X  /  2  0  1  2  dan  Peraturan  Menteri Hukum  dan  Ham  Nomor  7  Tahun  2016  dapat  dipakai  teori  bekerjanya  hukum  dalam masyarakat.  Penggunaan  hukum  sebagai  sarana  untuk  melakukan  rekayasa  masyarakat melibatkan  penggunaan  peraturan-peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  pembuat  hukum  guna menimbulkan  akibat  -  akibat  pada  peranan  yang  dilakukan  oleh  anggota  masyarakat  dan oleh pejabat ( pemerintah ). (Nasution, dan Bahder 2008)
Salah  satu  faktor  yang  mempengaruhiusaha  memanfaatkan  hukum  sebagai  sarana untuk melakukan rekayasa masyarakat adalah kegiatan pejabat penerap sanksi (pemerintah). Tindakan–tindakan  pejabat  penerap  sanksi  merupakan  landasan  bagi  setiap  usaha  untuk mewujudkan  perubahan  yang  efektif  di  dalam  masyarakat  dengan  penggunaan  hukum sebagai  sarana.  Bertolak  dari  teori  bekerjanya  hukum  tersebut,  secara  analog  dapat diungkapkan  bekerjanya  hukum  (peraturan  perundang-undangan)  yang  berkaitan  dengan peran penyidik Polri  dalam  penanganan tindak pidana Notaris sehingga dapat  memberikan perlindungan terhadap notaris dalam menjalankan tugasnya.

## Gap Analysis dan Permasalahan
Adapun  pokok  pembahasannya  lebih  menyoroti  tentang  bagaimana  Pelaksanaan Penyidikan Oleh Lembaga Kepolisian Terkait Akta Yang Dibuat Notaris di Kota Semarang dan  bagaimana  dampak  perbedaan  pola  penyidikan  oleh  Polri  dalam  penanganan  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  notaris  terhadap  perlindungan  hukum  untuk  notaris  terkait dengan akta yang dibuatnya.

## Kebaruan/Orisinalitas Hasil Penelitian
Penelitian ini merupakan hasil karya sendiri. Peneliti mendapatkan sumber dari studi kepustakaan  yang  menjadi  rujukan,  acuan,  pemahaman  teori  dan  pengutipan  yang  dapat dinyatakan  kebenarannya.  Peneliti  melakukan  perbandingan  terhadap  dua  penelitian  yang dilakukan sebelumnya yang termuat dan dirumuskan sebagai berikut:
1. E.  Natasari  Sembiring    (Sembiring,  2009),  tentang  Kewenangan  Notaris  Dalam  Status Tersangka Menjalankan Tugas Sebagai Pejabat Umum Membuat Akta Otentik mengenai Penyidik Terhadap Notaris yang dilaporkan telah melakukan tindak pidana harus ada izin tertulis  terlebih  dahulu  dari  Majelis  Pengawas  Notaris  ijin  tersebut  disampaikan  oleh penyidik polri kepada majelis pengawas daerah yang tembusan nya di sampaikan kepada notaris  yang  bersangkutan.  Majelis  Pengawas  Daerah  sebelum  memberikan  izin  akan
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
memanggil  terlebih  dahulu  notaris  yang  bersangkutan  hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  66 Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Caroline  (Caroline,  2011),  tentang    Pelanggaran  Jabatan  Notaris  terhadap  Kewajiban- kewajibannya    dan  pertanggungjawaban  nya,  uarian  yang  dibahas  meliputi  Perubahan notaris dalam membuat akta-akta tetapi tidak mengkonsentrasikan keterangan para bihak kedalam  pembuatan  akta  merupakan  pelanggaran  terhadap  kode  etik  notaris  yaitu  tidak melakukan  kewajiban  untuk  bertindak  jujur,  mandiri,  dan  tidak  berpihak  penuh  rasa tanggung jawab, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris sehingga perubahan tersebut telah melanggar Pasal 3 kode etik notaris selain itu, notaris juga  telah  melakukan  pelanggaran  terhadap  Pasal    4  kode  etik  notaris  yaitu  tentang terhadap  yaitu  tentang  melakukan  perbuatan  perbuatan  lain  yaitu  pelanggaran  terhadap UUJN dan sumpah jabatan.
3. Irmayanti  (Irmayanti,  2012),  tentang  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Notaris  yang Dipanggil  oleh  Penyidik  Polisi  dalam  Kasus  Berganda,  uraian  yang  dibahas  adalah Perlindungan hukum terhadap notaris bersifat preventif, maka perlindungan hukum yang di atur alam peraturan perundang-undangan hukum kepada notaris yang tersangkut kasus berganda yang menimpa notaris adalah menolak memberi izin notaris yang bersangkutan untuk di periksa oleh penyidik ,sedangkan tindak lanjut dari rencana  pemeriksaan notaris majelis pengawas daerah bersifat pasif menunggu perkembnagn kasus ini lebih lanjut.
4. Reynaldo  James  Y  (Yo,  2013),  tentang  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Notaris  dalam Proses Peradilan Pidana Berkaitan dengan Akta  yang Dibuatnya Menurut UUJN, uraian yang dibahas adalah Perlindungan hukum terhadap notaris dalam proses peradilan pidana berkaitan  dengan  akta  yang  di  buatnya  menurut  UUJN.  Yaitu  hak  ingkar  notaris  yang berkaitan  dengan  pasal  16  ayat  (1)  huruf  e  UUJN,  di  mana  notaris  di  wajibkan  untuk menghasilkan  segala  isi  akta  dan  segala  keterangan  yang  di  peroleh  dalam  pembuatan akta  yang  sesuai  dengan  sumpah  janji  jabatan,  prosedur  pemanggilan  notaris  di  atur dalam  pasal  66  ayat  (1)  UUJN,dimana  penyidik,penuntut    umum  atau  hakim  untuk melakukan  pemanggilan  terhadap  notaris  baik  sebagai  saksi,  tersangka,terdakwa,wajib meminta  persetujuan  dari  MPD,  karena  ketentuan  Pasal  66  ayat  (1)  menyampaikan ketentuan  tentang  prosedur  pemanggilan  tersangka  atau  terdakwa  menurut  KUHAP. ketentuan ini bertujuan untuk melindungi notaris dari jabatanya  yang mewajibkan untuk menghasilkan segala sesuatu mengenai  akta  yang dibuatnya dan segala keterangan  yang diperoleh  guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatannya.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  socio  legal,  dengan  spesifikasi penelitiannya secara deskriptif analitis. Sumber dan jenis datanya berupa data sekunder, lalu teknik  pengumpulan  data  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan.  Teknik  analisa  datanya menggunakan  analisis  kualitatif.  Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah data  sekunder.  Pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan metode  melalui  Penelitian  Kepustakaan  ( Library Research ).mData  sekunder  ini  diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Pelaksanaan Penyidikan Oleh Lembaga Kepolisian Terkait Akta Yang Dibuat Notaris di Kota Semarang.
Perbedaan peran penyidik di Polres Kota Semarang dalam melakukan pemanggilan dan  pemeriksaan  terhadap  notaris  baik  sebagai  saksi  maupun  tersangka  tindak  pidana, setelah  keluarnya  Putusan  M  K  Nomor  4  9  /  PUU-X/2012  adalah  sama  halnya  dengan proses pemanggilan dan pemeriksaan menurut Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu tidak perlu lagi meminta persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) melainkan meminta persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).
Berdasarkan  pada  perbedaan  tersebut,  penulis  akan  menganalisisnya  dengan memanfaatkan teori Bekerjanya Hukum, yaitu bahwa dalam pemeriksaan terhadap seorang notaris  yang  dilaporkan  telahmelakukan  perbuatan  pidana  diatur  dalam  Pasal  66  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Namun pemanggilantersebut lebih  rinci  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  AsasiManusia  Nomor: M.03.HT.03.10  Tahun  2007  tentang  Pengambilan  Minuta  Aktadan  Pemanggilan  Notaris. Prosedur  pemanggilan  tersebut  diatur  dalam  BAB  IV  Pasal  14  mengenai  Syarat  dan  Tata Cara Pemanggilan Notaris, yang menyatakan:
a) Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim untuk kepentingan proses peradilandapat memanggil  notaris  sebagai  saksi,  tersangka  atau  terdakwa  denganmengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Kehormatan Notaris.
b) Permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tembusannya  disampaikan kepada notaris.
c) Permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  memuat  alasan  pemanggilan notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa.
Pemanggilan  tersebut  tidak  akan  langsung  diberikanpersetujuan  pemanggilan  oleh
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Majelis  Kehormatan  Notaris  (MKN).  MKNakanmempelajari  pemanggilan  tersebut  dan melakukan  pemeriksaan  terhadap  notarisyang  bersangkutan.  Apabila  ternyata  dalam pemeriksaan  ditemukan  kesalahanprosedur  pembuatan  akta,  maka  MKNakan  memberikan persetujuan  pemanggilankepada  kepolisian  terhadap  notaris  tersebut.  Selanjutnya  apabila dalam pemeriksaan tidak ditemukan adanya penyimpangan prosedur pembuatan akta, maka MKN mempunyai kewenangan untuk tidak memberikan persetujuan pemanggilan terhadap notaris tersebut. Persetujuan akan diberikan melalui surat balasan  resmisecara tertulis.
Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebutdikatakan bahwa MKN akan memberikan persetujuan pemanggilan notaris apabilaada dugaan tindak pidana berkaitan  dengan  minuta  akta  dan/atau  surat-surat  yangdilekatkan  pada  minuta  akta  atau protokol  notaris  dalam  penyimpanan  notaris  atau  belum  gugur  hak  menuntut  berdasarkan ketentuan-ketentuan  tentang  daluwarsa  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  bidang pidana.
Pemanggilan  yang  dilakukan  penyidik  dianggap  sah  dan  sempurna  makaharus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a) Penyidik  menyebutkan  alasan  pemanggilan  secara  jelas  dengan  memperhatikan tenggang  waktu  yang  wajar  diterimanya  panggilan  dan  bila  tidak  datang makapenyidik dapat memanggil sekali lagi untuk menghadap penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 112 KUHAP;
b) Apabila tersangka dan saksi bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik,maka pemeriksaan  dapat  dilakukan  di  tempat  tinggal  tersangka  atau  saksisebagaimana diatur dalam Pasal 119 KUHAP;
c) Pemanggilan  dilaksanakan  paling  lambat  3  hari  sebelumnya  sebagaimana  diatur dalam Pasal 227 KUHAP.
Ketentuan Pasal  16 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memberikan wewenang kepada Polri selaku penyidik untuk mengadakan tindakan yangbertanggung jawab menurut hukum.
Dalam partij acte para pihak tidak bisa melepaskan tanggung jawabnyaterhadap isi akta  dengan  alasan  bahwa  yang  merumuskan  kemauan  para  pihakadalah  notaris  dan selanjutnya  notaris  pula  yang  menuangkannya  pada  akta,bukan  para  pihak.Sebelum penandatanganan  akta  oleh  para  pihak,  saksi-saksi  dan  notaris,  akta  tersebut  dibacakan
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
terlebih  dahulu  oleh  notaris  dihadapan  mereka.Pembacaan  akta  oleh  notaris  sebelum penandatanganan  adalah  kewajiban  yangharus  dilakukan  pada  peresmian  akta  ( verlijden ). Pembacaan  akta  dapat  disimpanyaitu  akta  tidak  dibacakan  apabila  dikehendaki  oleh  para pihak  bahwa  aktatersebut  tidak  perlu  dibacakan.Hal  tersebut  dijelaskan  pada  penutup  akta bahwaakta ini tidak dibacakan atas kehendak para pihak dan para pihak menyatakansudah mengetahui isi akta. Adanya pembacaan akta atau tidak dibacakan atas kehendak para piha kdilanjutkan  dengan  penandatanganan  akta,  menunjukkan  bahwa  para  pihak  menyetujui rumusan  kehendaknya  yang  telah  dibuat  oleh  notaris  dan  selanjutnya  dituangkan  dalam akta.Dengan  demikian  pertanggung-jawaban  akta  khususnya  pada  isi  akta  ada  pada  para pihak (penghadap).
Proses  pemanggilan  dan  pemeriksaan  terhadap  notaris  baik  sebagai  saksi  maupun tersangka tindak pidana, sama halnya dengan proses pemanggilan dan pemeriksaan menurut Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu tidak perlu lagi meminta persetujuan dari Majelis Pengawas Notaris (MPN) melainkan meminta persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).  Namun berbeda setelah ada Putusan Menteri  Hukum  dan  HAM  yaitu  pertimbangan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor: Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomer 7 tahun 2016, meliputi :
1. Ketentuan  yang  mengharuskan  adanya  persetujuan  MKN  bertentangan  dengan prinsip  independensi  dalam  proses  peradilan  dan  bertentangan  dengan  kewajiban seorang  notaris  sebagai  warga  negara.  Dengan  begitu,  akan  terhindarkan  adanya proses  peradilan  yang  berlarut-larut  yang  mengakibatkan  berlarut-larutnya  juga upaya penegakan keadilan yang akhirnya dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri.
2. Proses  peradilan  guna  mengambil  dokumen  dalam  penyimpanan  notaris  dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen- dokumen  yang  dibuatnya  tidak  perlu  meminta  persetujuan  MPD.  Prosedur persetujuan  itu  dinilai  bertentangan  dengan  prinsip equal  protection sebagaimana yang dijamin UUD 1945.
3. Perlakuan berbeda terhadap notaris dapat dibenarkan sepanjang perlakuan itu masuk lingkup  Kode  Etik  Notaris  yakni  sikap,  tingkah  laku,  dan  perbuatan  notaris  yang
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
berhubungan dengan moralitas. Sedangkan notaris selaku warga negara dalam proses penegakan  hukum  pada  semua  tahapan  harus  diberlakukan  sama  dihadapan  hukum seperti dijamin Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
Mahkamah  Konstitusi  memahami  pentingnya  menjaga  wibawa  seorang  notaris selaku  pejabat  umum  yang  harus  dijaga  kehormatannya,  sehingga  perlu  perlakuan  khusus dalam  rangka  menjaga  harkat  dan  martabat  notaris  dalam  proses  peradilan.  Termasuk, diperlukan  sikap  kehati-hatian  dari  penegak  hukum  dalam  melakukan  tindakan  hukum terhadap  notaris.Namun  perlakuan  ini  tidak  boleh  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip negara hukum khususnya persamaan kedudukan dihadapan hukum dan prinsip independensi peradilan
2. Dampak  Perbedaan  Pola  Penyidikan  Oleh  Polri  Dalam  Penanganan  Tindak  Pidana Yang Dilakukan Oleh Notaris Terhadap Perlindungan Hukum Untuk Notaris Terkait Dengan Akta Yang Dibuatnya
Seorang notaris juga merupakan manusia yang tidak luput dari kesalahan baik yang disengaja  maupun  karena  kelalaiannya.  Kondisi  ini  diperburuk  juga  dengan  banyaknya jumlah notaris yang berada di setiap wilayah kerjanya sehingga tidak tertutup kemungkinan terjadinya  pelanggaran-pelanggaran  terhadap  pembuatan  akta.  Notaris  sebagai  pejabat umum  yang  membuat  akta  dapat  menjadi  alat  bukti  dipengadilan  apabila  terjadi  sengketa hukum,  maka  seorang  notaris  harus  menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabat  profesinya sebagai  jabatan  kepercayaan  serta  melaksanakan  tugasnya  dengan  tepat  dan  jujur,  yang berarti bertindak menurut kebenaran sesuai dengan sumpah jabatan notaris di Indonesia.
Setiap  perbuatan  melanggar  hukum  tentunya  haruslah  mengalami  proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan serta proses hukum lainnya, baik secara perdata maupun pidana. Hal ini sering dialami notaris dalam menjalankan jabtanya, terkait dengan hal-hal yang demikian, seringkali permasalahan tersebut masuk dalam ranah hukum pidana. Sengketa hukum ini tentunya tidak hanya berimplikasi pada Notaris yang membuat akta itu saja, tapi juga dapat berimplikasi pada akta itu sendiri. (Habib, 2008)
Oleh  karenanya,  perlunya  pemanggilan  dan  kehadiran  seorang  notaris  dalam pemeriksaan perkara pidana dapat dibedakan sebagai berikut : (Habib, 2009)
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702

## 1. Sebagai Ahli.
Dalam hal  ini notaris dipanggil  dan perlu kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana  sebagai  ahli  hukum  yang  berwenang  membuat  akta  otentik  sehingga diperlukan  pertimbangan  hukum  yang  khusus  sesuai  keahliannya  berkaitan  dengan kewenangan  dan  tanggungjawab  notaris  serta  hal-hal  yang  dapat  memberikan penjelasan kepada penyidik Polri, Jaksa Penuntut Umum, hakim,
pengacara/penasehat hukum maupun pihak pencari keadilan.
2. Sebagai Saksi.
Dalam hal  ini notaris dipanggil dan perlu kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana,  dalam  kapasitas  sebagai  pejabat  umum  yang  membuat  akta  otentik, diperlukan  kesaksiannya  terhadap  apa  yang  dilihat,  didengar  dan  bukti-bukti pendukung dalam pembuatan akta otentik tersebut, yang ternyata terindikasi perkara pidana. Dalam kedudukan sebagai saksi ini apabila kuat dugaan notaris terlibat, maka dapat ditingkatkan statusnya menjadi tersangka.
3. Sebagai tersangka.
Dalam hal  ini notaris dipanggil dan perlu kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama, yang ditemukan oleh penyidik, sehingga  notaris  harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dalam  persidangan.  Berdasarkan  bukti  awal  sehingga  patut  diduga  adanya  tindak pidana yang dilakukan notaris sebagai pembuat akta otentik.
Pengertian  tentang  “orang  yang  memperoleh  hak”  tidak  dijelaskan  atau  diuraikan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga juga akan menimbulkan multitafsir. Salah satunya adalah ketika seseorang yang merasa haknya dirugikan akibat adanya dugaan akta palsu atau keterangan palsu dalam akta, maka orang tersebut membuat Laporan / Pengaduan ke Kepolisian RI.Dengan dibuatnya Laporan / Pengaduan ke Kepolisian RI, maka penyidik Polri adalah “orang  yang memperoleh hak” untuk melihat dan mengetahui isi akta, grosse akta,  salinan  akta  atau  kutipan  akta,  apakah  akta  tersebut  palsu  atau  apakah  terdapat
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
keterangan  palsu  dalam  akta  tersebut  akan  dapat  segera  diketahui  dengan  mudah  dan mencocokkandengan aslinya.Namun, Penyidik Polri sebagai “orang yang memperoleh hak” untuk melihat dan mengetahui isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta ternyata tidak dapat dengan mudah untuk melihat dan mengetahui isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta karena penyidik Polri harus juga tunduk dan patuh atas ketentuan Pasal 66 ayat  (1)  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  (sebelum  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi RI  Nomor  49/PUU-X/2012,  tanggal  28  Mei  2013),  yaitu  Penyidik  dalam  mengambil fotokopi  minuta  akta  dan/atau  surat-surat  yang  dilekatkan  pada  minuta  akta  atau  protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang  berkaitan  dengan  akta  yang  dibuatnya  atau  protokol  notaris  yang  berada  dalam penyimpanan notaris harus “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah.
Hal  inilah  yang  oleh  penulis  disebutkan  sebagai  “Hak  Istimewa  Lainnya”  dari notaris,  sehingga  akan  menyulitkan  penyidik  Polri  untuk  mengungkap/menyidik  “apakah Akta tersebut Palsu”  atau “apakah terdapat Keterangan Palsu dalam akta tersebut” dengan mencocokkannya pada aslinya. (Habib, 2011)
Perlindungan  hukum  terhadap  notaris  tersebut  juga  diatur  secara  teknis  dalam Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor:  M.03.HT.03.10  Tahun  2007. Pada  BAB  III  Permenkumham  tersebut  diatur  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pengambilan Minuta Akta dan/atau Surat-Surat Yang Diletakan Pada Minuta Akta Atau Protokol Notaris Dalam Penyimpanan Notaris

## D. Simpulan
Pelaksanaan  Penyidikan  Oleh  Lembaga  Kepolisian  Terkait  Akta  Yang  Dibuat Notaris  di  Kota  Semarang,  pasca  keluarnya  Putusan  MKNomor  49/PUU-X/2012,  pihak penyidik,  dalam  melakukan  pemanggilan  dan  pemeriksaan  terhadap  notaris  yang  diduga melakukan suatu tindak pidana terkait dengan kewenangannya sebagai notaris adalah sesuai dengan  Pasal  66  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris, yaitu  tidak  perlu  lagi  meminta  persetujuan  dari  Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD).  Namun dengan  adanya  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomer  7  tahun  2016  kembali  lagi proses penyidik dalam memanggil Notaris harus dengan ijin MKN.
Dampak perbedaan pola penyidikan oleh Polri dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh notaris terhadap perlindungan hukum untuk notaris terkait dengan akta yang dibuatnya,  setiap  perbuatan  melanggar  hukum  termasuk  perbuatan  melanggar  hukum  yang dilakukan  oleh  notaris,  tentunya  haruslah  mengalami  proses  penyelidikan,  penyidikan,  dan persidangan  serta  proses  hukum  lainnya,  baik  secara  perdata  maupun  pidana.  Keberadaan
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
MKN  ini  pada  dasarnya  menggantikan  peran  dari  MPD  sebagai  lembaga  perlindungan hukum terhadap notaris.Perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris bertujuan untuk menghindari  tindakan  yang  sewenang-wenang  dari  penyidik  yang  hendak  memanggil notaris dalam persidangan.Akan tetapi dalam hal ini pengaturan mengenai kedudukan serta upaya hukum yang diberikan oleh MKN ini belum diatur secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amrie,  Hakim.  2002.  Unsur  –  Unsur  Pidana  yang  Dihadapi  Notaris  dalam  Menjalankan Jabatannya.
Habib, Adjie. 2008. Hukum Notaris Indonesia- Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bandung: PT Refika Aditama.
Habib, Adjie. 2009. Hukum Notaris Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
Habib, Adjie. 2009. Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT di Indonesia. Bandung: Citra
Aditya Bakti.
Habib,  Adjie.  2011.  Majelis  Pengawas  Notaris  sebagai  Pejabat  Tata  Usaha  Negara,  Cet  1.
Bandung: PT Refika Aditama.
Herlein,  Budiono.  2014.  Dasar  Tehnik  Pembuatan  Akta  Notaris.  Bandung:  Citra  Aditya
Bakti.
Margono. 2003. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
Mulyoto. 2011. Kriminalisasi Notaris. Yogyakarta: Cakrawala Media.
Nasution,  dan  Johan  Bahder.  2008.  Metode  Penelitian  Ilmu  Hukum.  Bandung:  Mandar Maju.
Suteki. 2014. Desain Hukum di Ruang Sosial. Yogyakarta: Thafa Media.
Tedjosaputro,  Liliana.  1995.  Etika  Profesi  Notaris  dalam  penegakkan  Hukum  Pidana.
Yogyakarta: Bigraf Pulishing.
Tobing, dan Lumban S.H,. 1983. Peraturan Jabatan Notaris. Bandung: Erlangga. Caroline.  2011.  “Pelanggaran  Jabatan  Notaris  terhadap  Kewajiban-kewajibannya    dan pertanggungjawaban nya.” Universitas Indonesia Depok.
Irmayanti.  2012.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Notaris  yang  Dipanggil  oleh  Penyidik Polisi dalam Kasus Berganda.” Universitas Hasanudin Makasar.
Sembiring, Edi Natasari. 2009. “Kewenangan Notaris Dalam Status Tersangka Menjalankan Tugas Sebagai Pejabat Umum Membuat Akta Otentik.” Universitas Sumatera Utara Medan.
Yo, Reynaldo James. 2013. “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Proses Peradilan Pidana  Berkaitan  dengan  Akta  yang  Dibuatnya  Menurut  UUJN.”  Universitas Surabaya.
Pasal  14  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  Nomor  M.03HT.3.10.2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Pasal  31  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  Nomor  M.02.PR.08.10  Tahun  2004 tentang  Tata  Cara  Pengangkatan  Anggota,  Pemberhentian  Anggota,  Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016.
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.