## Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan Dibawah Tangan

## Islamic Legal Views to The Marriage Under Legal Authorization
Nur Aisyah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Email: aisyahuin@gmail.com Info Artikel Abstract Diterima 18 September 2018 Revisi I 17 Oktober 2018 Revisi II 15 Nopember 2018 Disetujui 19 Desember 2018 Pernikahan adalah hubungan lahir bathin antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana  halnya  dengan  semua  bentuk  perjanjian  di  sebuah  negara Hukum  seperti  Indonesia  perkawinan  tentu  mempunyai  aturan-aturan yang  harus  dipahami  dan  dipatuhi  oleh  masyarakat  yang  hendak melaksanakan  perkawinan  beserta  hal-hal  yang  menyangkut  dengannya.
Perkawinan  dibawah  tangan  merupakan  suatu  perkawinan  yang  syarat dan  rukunnya  terpenuhi,  namun  tidak  tercatat  atau  tidak  terdaftar  di Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  dan  tidak  dihadiri  oleh  pejabat  yang berwenang.  Meski  sah  menurut  agama,  namun  perkawinan  di  bawah tangan tidak berkah dan luput dari perlindungan hukum yang berwenang serta  perkawinan  di  bawah  tangan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum tetap.
Kata kunci : Pernikahan Dibawah Tangan
Marriage is a relationship of the birth of a man between men and women. As  with  any  form  of  agreement  in  a  state  of  Law  such  as  Indonesia marriage certainly has the rules that must be understood and adhered to by  the  people  who  want  to  conduct  marriage  and  things  related  to  it.
Marriage under the hands of a marriage is a requirement of marriage and conditions fulfilled, but not registered or not registered in the Office of Religious  Affairs  (KUA)  and  not  attended by  the authorities.  Although legitimate in religion, however, the marriage is under the legitimation of no  blessings and  is  escaped  from  the legal  protection  of  the lawful and under-married marriage has no permanent legal force.
Keywords: Marriage, under legal authorization

## Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan Dibawah Tangan
Nur Aisyah

## A. PENDAHULUAN
Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang pertama dalam pergaulan suatu masyarakat  yang  sempurna,  bukan  saja  perkawinan  itu  satu  jalan  yang  amat  mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi perkawinan itu dapat dipandang sebagai satu jalam menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan yang lain. Suatu perkawinan itu akan menjadi jalan buat menyampaikan kepada bertolong- tolongan  antara  satu  dengan  yang  lainnya,  sebagaimana  hadis  Nabi  saw.  yang memerintahkan kita untuk melaksanakan perkawinan.
)ى رخبلا هاور( ىنم سيلف هنع بغر نمف ىتنس حاكنلا
Artinya:
Pernikahan  adalah  sunnahku,  barang  siapa  yang  tidak  ingin  menikah,  maka    ia bukan dari golonganku ummatku. HR. Bukhari. 1
Demikian  sabda  Rasulullah  saw  yang  menganjurkan  kepada  ummatnya  untuk melakukan  sunnah  yakni  pernikahan.  Pernikahan  sesungguhnya  adalah  sifat manusiawi.  Dalam  aturan  Islam  yang  begitu  kompleks  mendeskripsikan  tentang pernikahan. Mulai dari tata cara meminang sampai kepada terbentuknya keluarga yang sakinah. Bagi Islam tidak ada sesuatu yang sukar untuk dilakukan karena ajaran agama Islam itu mudah Termasuk pernikahan.
Pernikahan  adalah  hubungan  lahir  bathin  antara  laki-laki  dan  perempuan. Sebagaimana halnya dengan semua bentuk perjanjian di sebuah negara Hukum seperti Indonesia  perkawinan  tentu  mempunyai  aturan-aturan  yang  harus  dipahami  dan dipatuhi oleh masyarakat yang hendak melaksanakan perkawinan beserta hal-hal yang menyangkut  dengannya,  seperti  rukun  dan  syarat  perkawinan  untuk  melaksanakan perkawinan  harus  ada  :  calon  suami,calon  istri,  wali  nikah,  dua  orang  saksi  dan  ijab kabul.
Adapun  badan  yang  berwenang  dalam  hal  terjadinya  perkawinan  adalah sebuah lembaga  yang dibentuk oleh negara yaitu Kantor Urusan Agama dalam hal ini adalah  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN)  di  bawah  struktur  Kementerian  Agama. Lembaga  lain  yang  ada  kaitannya  dengan  pernikahan  dan  hal  yang  menyangkut dengannya  misalnya  perceraian  serta  pembagian  harta  gonogini  adalah  lembaga Pengadilan Agama.
Di  Indonesia  sendiri  mempunyai  beberapa  aturan  tentang  perkawinan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu  Hukum yang mengatur tentang perkawinan yang mendapat  justifikasi  oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Inpres Nomor  1  Tahun  1991.  UU  Nomor  7  Tahun  1989  serta  masih  banyak  perundang- undangan yang mengatur tentang perkawinan bagi umat muslim. 2
Namun  pada  kenyataannya  ada  sebagian  kecil  masyarakat  yang  ternyata tidak  memahami  perundang-undangan  tersebut.  Mereka  lebih  senang  dan  bahkan menganggap sudah cukup apabila telah memenuhi persyaratan Agama dan adat. Maka ketika mereka ingin melaksanakan proses pernikahan, mereka tidak merasa perlu untuk
1 Muhammad Nashiruddin Alalbani, hadis Shahih Bukhari, no. Hadis 974, h. 347
2 Marzuki  Wahid  dan  Rumadi, Fiqh  Mazhab  Negara:  Kritik  atas  Politik  Hukum  Islam  di Indonesia (Cet. I; Yogyakarta: LKIS, 2001), h. 21
berhubungan  dengan  lembaga-lembaga  yang  telah  ditunjuk  oleh  pemerintah  yang berwenang  dalam  hal  ini  adalah  Kantor  Urusan  Agama  -yang  selanjutnya  disebut KUA.  Perkawinan  mereka  tidak  tercatat  di  KUA.  Sehingga  perkawinan  mereka dianggap tidak sah menurut aturan negara, meskipun bagi mereka sudah cukup ketika sudah disahkan oleh adat maupun Agama.
Pandangan seperti ini banyak ditemukan di Indonesia, bahkan terjadi hampir di  setiap  daerah.  Perspektif  seperti  ini  (cukup  dengan  aturan  Agama  dan  adat)  juga tidak  sepenuhnya  betul,  karena  kita  hidup  di  wilayah  negara  Hukum  yang  punya aturan-aturan.  Olehnya  itu  wajib  bagi  setiap  warga  negara  mematuhi  aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh negara untuk ketertiban masyarakat itu sendiri.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka persoalan yang menjadi kajian utama dalam  penelitian  ini  yaitu  bagaimana  pandangan  hukum  Islam  terhadap  perkawinan dibawah tangan.

## B.  METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  merupakan library  research  (penelitian  pustaka),  yakni menelaah berbagai referensi yang relevan dengan masalah yang diteliti, menggunakan pendekatan yuridis dan historis.
Metode  pengumpulan  bersumber  dari  :  1.  Data  primer,  yaitu  data  yang diperoleh dari berbagai literatur yang terkait dengan permasalahan. 2. Data sekunder, yaitu  data  yang  diperoleh  dari  berbagai  literatur,  peraturan  perundang-undangan, pendapat para ahli hukum, dokumen serta tulisan lain yang terkait materi yang dibahas sebagai penunjang.
Data  yang  berhasil  diperoleh  atau  yang  berhasil  dikumpulkan  selama  proses penelitian  baik  itu  data  primer  dan  sekunder  dianalisis  secara  kualitatif  kemudian disajikan  secara  deskriptif  yaitu,  menguraikan,  menggambarkan,  dan  menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini

## C. PEMBAHASAN
Pengertian Kawin di Bawah Tangan
Dalam  Kamus  Bahasa  Indonesia,  diterangkan  bahwa  kawin  di  bawah  tangan merupakan  sebuah  perkawinan  yang  tidak  dicatat  pada  lembaga  negara  yang berwenang. 3 Yaitu suatu bentuk perkawinan yang telah merupakan bentuk perkawinan masa  kini  yang  timbul  dan  berkembang  pada  sebagaian  masyarakat  Islam  Indonesia. Mereka  berusaha  menghindari  diri  dari  sistem  dan  cara  pengaturan  pekasanaan perkawinan  menurut  Undang-undang  No.  1  tahun  1974  yang  birokratis  dan  berbelit- belit serta lama pengurusannya. Untuk itu mereka menempuh cara sendiri yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam ilmu hukum cara seperti itu dikenal dengan istilah  “penyelundupan h ukum”,  yaitu  suatu cara  menghindari  diri  dari  persyaratan hukum  yang  ditentukan  oleh  Undang-undang  dan  peraturan  yang  berlaku  dengan tujuan  perbuatan  yang  bersangkutan,  dapat  menghindarkan  suatu  akibat  hukum  yang
3 Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (Cet.  1;  Jakarta: Balai Pustaka, 1989),  h. 131.

## Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan Dibawah Tangan
Nur Aisyah
dikehendaki. 4 Dalam  hal  ini  yang  menjadi  lembaga  negara  yang  khusus  menangani pencatatan pernikahan adalah KUA. Dan yang khusus membidangi  pencatatan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
Menurut  pasal 2 Bab II Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 5
Pasal  4  KHI  disebutkan,  perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Tata cara perkawinan menurut PP No. 9 Tahun 1975. 6
Pasal  2  ayat  2  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan menyebutkan  bahwa,  “Tiap -tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku”. 7 Kemudian  pasal  tersebut  diatas  diperjelas  dengan  adanya Bab  2  PP  No.  9  Tahun  1975  yang  menyebutkan  bahwa,”  sebuah  perkawinan  baru dianggap  memiliki  kekuatan  Hukum  dihadapan  undang-undang  jika  dilaksanakan menurut  aturan  agama  dan  telah  dicatatkan  oleh  pegawai  pencatat  pernikahan  yang ditentukan undang- undang”. Aturan ini yang menimbulkan istilah perkawinan dibawah tangan, yaitu perkawinan yang tidak tercatat.
Dan kebalikan dari kedua aturan negara ini adalah perkawinan di bawah tangan, yang tidak terdaftar baik pada KUA ataupun Kantor Catatan Sipil. Perkawinan seperti inilah yang hendak dicegah atau diminimalisir karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.  Dalam  Hukum  di  Indonesia,  semua  pernikahan  harus  didaftarkan  di  KUA. Sehingga  apabila  dikemudian  hari  terdapat  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kebutuhan keluarga dapat dengan mudah mendapat pelayanan, karena memang sudah terdaftar.
Misalnya  ketika  sebuah  pasangan  ingin  melakukan  perceraian  di  Pengadilan Agama.  Pendaftaran  mereka  tidak  bisa  diterima  karena  pernikahannya  juga  tidak terdaftar secara hukum.
Perkawinan  dibawah  tangan  merupakan  suatu  perkawinan  yang  syarat  dan rukunnya terpenuhi, namun tidak tercatat atau tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA)  dan  tidak  dihadiri  oleh  pejabat  yang  berwenang.  Meski  sah  menurut  agama, namun perkawinan di bawah tangan tidak berkah dan luput dari perlindungan Hukum yang berwenang serta perkawinan dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.
Setiap  warga  negara  hendaknya  melaksanakan  setiap  peraturan  yang  telah ditetapkan oleh pemerintah, sebab semua peraturan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk kepentingan masyarakat, demikian juga dalam hal perkawinan.
Dengan  melihat  pasal  2  ayat  1  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  yang menyatakan  perkawinan  itu  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya  itu.  Maka,  perkawinan  di  bawah  tangan  merupakan perkawinan  yang  sah  menurut  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  dan  sah  menurut
4 Gouw. G. Siong  S. Hukum Perdata Internasional Indonesia ( Cet. IV; Jakarta: Kinta, 1964), h. 21.
5 Undang-Undang Peradilan Agama: UU RI Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab 2 Pasal 2 (Pena Pustaka: Yogyakarta),  h. 140.
6 Undang-Undang Peradilan Agama: UU RI Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab 2 Pasal  4 (Pena Pustaka: Yogyakarta),  h. 140
7 Republik Indonesia, Undang-undang  Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (2)
agama dengan terpenuhinya syaratdan rukun nikah itu. Sehingga banyak pendapat ahli Hukum  dan  sarjana  Hukum  bahwa  perkawinan  dibawah  tangan  adalah  sah  hanya kurang dalam pencatatan perkawinan atau syarat administratif saja. Tetapi bila melihat dari pasal 2 ayat 2 yang harus dibaca sebagai suatu kesatuan, artinya perkawinan yang sah  adalah  yang  dilakukan  berdasarkan  agama  dan  kepercayaan  itu  dan  harus dicatatkan  sebagaimana  diatur  pasal  100  KUH  perdata  yang  menyatakan  bahwa,” Adanya  suatu  perkawinan  tidak  dapat  dibuktikan  dengan  cara  lain  daripada  dengan akta  pelaksanaan  perkawinan  itu  yang  didaftarkan  dalam  daftar-daftar  catatan  sipil. Sehingga, akta perkawinan merupakan bukti satu-satunya adanya suatu perkawinan.
Pada  dasarnya,  pencatatan  nikah  tidak  disyariatkan  dalam  agama  Islam. Namun, dilihat dari segi manfaatnya, pencatatan nikah sangat diperlukan. Berdasarkan realitas, bahwa suatu perkawinan tidak selalu langgeng, tidak sedikit terjadi perceraian yang  penyelesaiannya  berakhir  di  Pengadilan.  Apabila  perkawinan  itu  terdaftar  di Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  dan  di  samping  itu  pula  mendapat  akta  nikah,  maka untuk  penyelesaian  perceraian  itu  lebih  mudah  mengurusnya.  Berbeda  apabila  suatu perkawinan tidak tercatat atau  disebut perkawinan di bawah tangan dan tidak ada akta nikah,  maka  pengadilan  agama  tidak  mau  mengurusinya.  Karena  perkawinan  itu dianggap  tidak  pernah  terjadi.  Orang  yang  melakukan  perkawinan  dibawah  tangan, mereka  hidup  sebagai  suami  istri  tanpa  mempunyai  kutipan  akta  nikah,  yang pelaksanaannya  itu  dilaksanakan  oleh  pemuka  agama  di  tempat  perkawinan  itu dilaksanakan.
Pencatatan  perkawinan  itu  bertujuan  untuk  ketertiban  perkawinan  dalam masyarakat,  ini  merupakan  suatu  upaya  yang  diatur  melalui  perundang-undangan, untuk  melindungi  martabak  dan  kesucian  perkawinan,  dan  lebih  khusus  bagi perempuan  dalam  kehidupan  rumah  tangga.  Melalui  pencatatan  perkawinan  yang dibuktikan  dengan  akta  nikah  yang  masing-masing  suami  istri  mendapat  salinannya, apabila  terjadi  perselisihan  atau  percekcokan  di  antara  mereka,  atau  salah  satu  di antara  mereka  tidak  bertanggung  jawab,  maka  yang  lain  dapat  melakukan  upaya Hukum  guna  mempertahankan  atau  memperoleh  hak-hak  masing-masing.  Karena adanya akta tersebut, suami istri memiliki  bukti otentik  atas  perbuatan  Hukum yang telah  mereka  lakukan.  Sahnya  perkawinan  bagi  orang  Islam  di  Indonesia,  menurut Pasal  2  RUU  Perka winan  tahun  1973,  ditentukan  berdasarkan  “pencatatan perkawinan”  sebagai  unsur  penentu.  Hukum  agama  (Islam)  dapat  di  berlakukan sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang  ini  yang  berfungsi  sebagai pelengkap,  bukan  penentu.  RUU  perkawinan  Tahun  1973  merumuskan  sahnya perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) sebagai berikut:
“perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  dihadapan  pegawai  pencatat perkawinan, dicatatkan  dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan  menurut  ketentuan  undang-undang  ini  dan/  atau  ketentuan  Hukum perkawinan  pihak-pihak  yang  melakukan  perkawinan,  sepanjang  tidak  bertentangan dengan undang- undang ini”.
Namun,  pada  kenyataannya  masih  terdapat  masyarakat  yang  perkawinannya dilaksanakan  tanpa  sepengetahuan  pencatat  nikah.  Adakalanya  orang  tua  yang menganggap dirinya seorang kiyai atau pemuka agama, merasa bahwa tanpa kehadiran aparat  yang  berwenang  juga  sudah  sah  menurut  Hukum  agama  Islam  serta  mereka menganggap hal tersebut hanyalah sifatnya administratif saja. Di beberapa media yang

## Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan Dibawah Tangan
Nur Aisyah
mengimformasikan  tentang  perkawinan  di  bawah  tangan  di  perbolehkan  dan  mereka menganggap bahwa perkawinan tersebut sah. Sementara itu jika dilihat dari perspektif Hukum  pemerintahan  dan  norma  sosial,  perkawinan  di  bawah  tangan  adalah perkawinan yang menyimpang karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai intansi yang berwenang sehingga tidak mempunyai kekuatan Hukum.
Dari  berbagai  penjelasan  di  atas,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa perkawinan di bawah tangan ialah akad nikah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan  yang  pelaksanaannya  hanya  didasarkan  pada  ketentuan-ketentuan  dalam Hukum  agama  Islam  saja  tanpa  memperhatikan  ketentuan-ketentuan  dalam  undang- undang No. 1 Tahun 1974 Tentan perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 Bab II tentang pencatatan perkawinan.
Alasan-alasan Kawin di Bawah Tangan
Secara  umum  tujuan  dari    perkawinan  atau  mengawini  seseorang  menurut ajaran Islam telah diatur, yakni untuk mendapatkan keturunan yang bertaqwa kepada Allah dan hidup secara mawaddah wa rahmah.
Dalam  Islam,  terdapat  Hukum  bagi  mukallaf.  Hal  ini  juga  terkait  dengan pernikahan. Wajib, bila seorang laki-laki sudah mapan dari segi ekonomi dan psikologi, dan apabila ia  tidak menikah akan menimbulkan hal negatif bagi  dirinya.  Sunat, jika seorang laki-laki sudah mampu lahir dan batin tapi belum sampai pada tahap hiper, dan apabila  ia  tidak  menikah  tidak  mendatangkan  mudarat  baginya.  Haram,  bila  seorang laki-laki ingin beristri tetapi ia hanya berniat untuk memberikan kemudaratan kepada istrinya, meskipun ia sudah siap lahir dan batin terlebih lagi kalau ia tidak siap.
Karena  menikah  merupakan  ajaran  Islam,  maka  hal  tersebut  merupakan kewajiban  yang  mempunyai  landasan  formal  syariat  Islam.  Dan  Nabi  waktu memerintahkan  menikah  kepada  umatnya  itu  berada  dalam  negara  yang  Islami,  yang beliau pimpin sendiri.
Hal  ini berbeda ketika subjek yang ingin  melakukan pernikahan berada  dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi. Di mana Hukum yang berlaku adalah Hukum  negara yang telah diundangkan. Meskipun sebenarnya  Hukum  tersebut, tetap mengakomodir  sistem  Hukum  yang  telah  berlaku  dalam  masyarakat  negara.  Sistem Hukum yang berlaku di Indonesia sebelum diundangkan adalah sistem Hukum adat dan sistem Hukum Islam.
Jika  demikian  permasalahannya,  maka  orang  yang  ingin  menikah  harus mengikuti  aturan-aturan  negara.  Aturan  negara  yang  dimaksud  adalah  setiap pernikahan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang bernaung di bawah KUA.
Persoalannya  sebenarnya  mudah,  hanya  mendaftar.  Namun,  sebagian masyarakat kita belum menyadari sepenuhnya pentingnya pencatatan pernikahan yang terjadi antara mereka. Pernikahan di bawah tangan seperti ini sering terjadi di kalangan selebritis.  Maksud  mereka  melakukan  hal  tersebut  bukan  karena  menganggap  hal pendaftaran  itu  susah,  tetapi  lebih  karena  persoalan  popularitasnya  sebagai  selebritis akan tereduksi.
Hal  ini  berbeda  dengan  pemahaman  masyarakat  biasa.  Masyarakat  biasa berpendapat  pernikahan  mereka  jadi  berbelit-belit.  Maka  cukuplah  memenuhi  rukun dan syarat nikah, sudah dianggap selesai. Pepatah klasik mengatakan bahwa ada asap menunjukkan adanya api, yaitu terjadinya sesuatu karena ada yang menjadikannya.
Adanya  asumsi  bahwa  perkawinan  di  bawah  tangan  itu  sah  menurut  Hukum Islam  namun  hanya  kurang  dari  segi  administratif,  tingginya  uang  belanja  yang ditetapkan  pihak  perempuan,  dan  adanya  masyarakat  yang  masih  awam  dan berpendidikan  rendah  yang  takut  untuk  berhadapan  dengan  pejabat  pemerintah sehingga lebih memilih melaksanakan perkawinan dihadapan pemuka agama saja. Dari berbagai  indikator-indikator  tersebut  kita  mendapat  gambaran  bahwa  implementasi undang-undang  No.  1  Tahun  1974  belum  maksimal  khususnya  pasal  2  ayat  2  yang menyatakan  bahwa  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  perundang-undangan  yang berlaku.
Dampak yang Ditimbulkan Kawin di Bawah Tangan dalam Masyarakat Segala  sesuatu  yang  terjadi  pasti  ada  penyebabnya  dan  akibat  yang ditimbulkan.  Begitu  pula  dengan  kawin  di  bawah  tangan,  akan  menghasilkan  sebuah dampak. Dampak yang  dapat dirasakan oleh subjek yang melakukan kawin di  bawah tangan. Maupun dampak yang timbulkan kepada masyarakat di sekitarnya.
Akibat Hukum perkawinan tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan  umumnya,  baik  secara  Hukum  maupun  sosial,  serta  bagi  anak  yang dilahirkan di antaranya:
1. Secara Hukum
Perempuan  tidak  dianggap  istri  sah.  Ia  tidak  berhak  atas  nafkah  dan warisan dari suami jika ditinggal  meninggal dunia. Selain itu sang istri tidak berhak  atas  harta  gono-gini  jika  terjadi  perpisahan,  karena  secara  Hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.
2. Secara Sosial,
Istri  akan  sulit  bersosialisasi  karena  perempuan  yang  melakukan perkawinan di bawah tangan, siring dianggap tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap istri simpanan.
Tidak  sahnya  perkawinan  di  bawah  tangan  menurut  Hukum  negara, memiliki  dampak  negatif  bagi  status  anak  yang  dilahirkan  di  mata  Hukum. Status  anak  yang  dilahirkan  dianggap  anak  tidak  sah.  Konsekuensinya,  anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Keterangan berupa  status  sebagai  anak  di  luar  nikah  dan  tidak  tercamtumnya  nama  sih ayah, akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan  psikologis bagi anak dan ibunya. Bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya. Yang jelas-jelas sangat merugikan adalah, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya. Perkawinan  di  bawah  tangan  sangat  berdampak  menghawatirkan  atau merugikan,  kecuali  jika  kemudian  perempuan  tersebut  melakukan  perkawinan yang sah.
3. Bagi Anak Hasil Perkawinan Dibawah Tangan Anak  hasil  perkawinan  di  bawah  tangan  dianggap  anak  tidak  sah, apabila terjadi perkawinan sah anak hanya diakui. Sedangkan anak yang lahir di dalam perkawinan di bawah tangan dikatakan anak yang disahkan karena hanya ada pengakuan dari ayah anak tersebut dan harus disertai putusan Pengadilan.

## Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan Dibawah Tangan
Nur Aisyah
Sedangkan  terhadap  laki-laki  atau  suami  hampir  tidak  ada  dampak menghawatirkan  atau  merugikan  bagi  diri  laki-laki  atau  suami  yang  menikah  bawah tangan dengan seorang perempuan. Yang terjadi justru menguntungkan, karena suami bebas  untuk  menikah  lagi,  karena  perkawinan  sebelumnya  yang  di  bawah  tangan dianggap  tidak  sah  di  mata  Hukum.  Suami  bisa  berkelit  dan  menghindar  dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya. Dan tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain.
Hal  ini  dikarenakan  perkawinan  yang  dilakukan  adalah  perkawinan  di  bawah tangan  yang  tidak  tercatat  dalam  hukum  negara.  Selain  itu  anak  yang  lahir  dari perkawinan bawah tangan biasanya juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran sebab orang tuanya tidak memiliki akta nikah. Jelas ini bertentangan dengan tujuan  perkawinan  menurut  hukum  Islam  dimana  perkawinan  bertujuan  untuk menjalankan  perintah  Allah  swt.  agar  memperoleh  keturunan  yang  sah  dalam masyarakat dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahma.
Hal-hal  yang  telah  diuraikan  di  atas,  juga  berlaku  bagi  perkawinan  yang dilakukan  agama  selain  Islam  dimana  perkawinan  adalah  sah  apabila  telah dilaksanakan  suatu  pemberkatan  atau  ritual  (upacara  tertentu)  menurut  agama  dan kepercayaan dari negara maka perkawinan tersebut perlu dicatatkan di kantor catatan sipil.  Bagi  agama  selain  Islam,  akta  nikah  hanya  dapat  diperoleh  dari  kantor  catatan sipil  setelah  pihak  yang  bersangkutan  mencatatkan  perkawinannya  di  lembaga pencatatan perkawinan tersebut.
Dengan dicatatnya perkawinan tersebut maka akan mendapat bukti otentik dari perkawinan  yang  telah  dilakukannya  sehingga  apbila  sewaktu-waktu  terjadi  hal-hal yang menyebabkan salah satu pihak (suami atau istri) melakukan suatu upaya hukum, maka  perkara  tersebut  dapat  segera  dapat  diajukan  di  Pengadilan  negeri  untuk mendapat kepastian Hukum.
Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan di bawah tangan jelas-jelas  sangat  merugikan  baik  bagi  istri  maupun  anak  yang  dilahirkannya,  karena perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama maka perkawinan tersebut tidak dianggap tidak sah secara hukum  dan tidak mempunyai  kekuatan hukum  tetap, sehingga sangat merugikan istri dan anak yang dilahirkan.
Pandangan Hukum Islam tentang perkawinan di bawah tangan
Istilah perkawinan di bawah tangan muncul setelah undang-undang No 1 tahun 1974  tentang  perkawinan  yang  berlaku  pada  tanggal  1  oktober  1975.  Perkawinan  di bawah  tangan  pada  dasarnya  adalah  kebalikan  dari  perkawinan  yang  dilakukan menurut  Hukum,  dan  perkawinan  menurut  Hukum  adalah  perkawinan  yang  diatur dalam undang-undang perkawinan termasuk dalam hal pencatatan perkawinan. Dengan demikian  perkawinan  di  bawah  tangan  merupakan  perkawinan  yang  dilakukan  tidak menurut hukum, dan nikah seperti itu dianggap sebagai perkawinan liar, sehingga tidak mempunyai  akibat  Hukum  berupa  pengakuan  dan  perlindungan  hukum.  Membahas masalah  perkawinan  di  bawah  tangan,  itu  tidak  terlepas  dari  pencatatan  perkawinan, sebagaimana  perkawinan  di  bawah  tangan  merupakan  perkawinan  yang  syarat  dan rukunnya terpenuhi namun tidak tercatat atau tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama. Pada  mulanya  syariat  Islam,  baik  dalam  al- Qur’an  maupun  sunnah  tidak  mengatur secara  kongkrit  tentang  adanya  pencatatan  perkawinan.  Namun,  tuntutan
perkembangan zaman dalam berbagai pertimbangan kemaslahatan, maka Hukum Islam di Indonesia mengaturnya.
Dalam  beberapa  literatur  Hukum  Islam  memang  tidak  dikenal  adanya  istilah pencatatan dalam perkawinan. Sah dan tidaknya suatu perkawinan tidak digantungkan kepada  ada  atau  tidaknya  pencatatan,  tapi  diukur  ada  dan  tidaknya  syarat  dan  rukun nikah.  Oleh  karena  itu  muncul  pertanyaan  apakah  karena  masalah  pencatatan perkawinan ini tidak dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh sehingga pencatatan perkawinan menjadi  suatu  hal  yang  tidak  perlu  dilakukan?  Dan  bagaimana  sebenarnya  Islam memandang masalah pencatatan ini?
Secara tekstual memang tidak ada dalil, baik dari al- Qur’an maupun Hadis yang menyebutkan  bahwa  pencatatan  perkawinan  merupakan  suatu  ukuran  keabsahan perkawinan. Namun bila dikaji lebih jauh ada riwayat hadist yang menyebutkan bahwa perkawinan  harus  diumumkan  dan  dibunyikan  rebana  agar  banyak  orang  yang menyaksikannya.  Hadist  lain  mengisahkan  agar  perkawinan  dipestakan  walau  hanya menyembelih seekor kambing untuk makanan bagi yang hadir dalam pesta perkawinan. Hal  ini  dilakukan  agar  perkawinan  yang  dilaksanakan  bisa  diketahui  oleh  lain.  Lebih banyak  orang  yang  mengetahui  peristiwa  perkawinan  seseorang,  maka  itu  akan  lebih baik lagi. Inilah yang kemudian menjadi isyarat bahwa pencatatan perkawinan menjadi sangat penting dan perlu dilakukan.
Lebih jauh dalam  analisa Hukum Islam  dapat dijelaskan bahwa tujuan syariat Islam  ( maqashid  al  syariah)  adalah  mendatangkan  maslahat  dan  menghindarkan  dari bahaya.  Karena  perkawinan  yang  dicatat  pemerintah  menimbulkan  mudharat  kepada istri,  anak  dan  harta  perkawinan  /harta  bersama,  maka  pencatatan  perkawinan  oleh pemerintah  menurut  Hukum  Islam  dipandang  sebagai  darurat.  Ketentuan  umum  bagi sahnya  perkawinan  yang  telah  disebutkan  di  atas  adalah  hasil  ijtihad  karena  tidak disebutkan  secara  rinci  di  dalam  Al- qur’an  dan  Hadist.  Hukum  yang  di  tetapkan berdasarkan ijtihad dapat  berubah sesuai  kondisi selama perubahan Hukum  itu untuk kemaslahatan  dan  tidak  bertentangan  dengan  Al- qur’an  dan  hadis  atau maqashid  al syariah,  berdasarkan  kaidah  fiqhiyah  yang  mengatakan  bahwa  Hukum  dapat  berubah disebabkan perubahan keadaan dan zaman. 8
Harus  dipertimbangkan  bahwa  perkembangan  hukum  itu  sangat  tergantung kepada  perkembangan  masyarakat,  bahwa  hukum  akan  selalu  berubah  sesuai  dengan faktor-faktor yang mengubahnya.
Di  samping  kaidah  tersebut  di  atas,  ada  satu  teori  hukum  Islam  yang  bisa dijadikan  dasar  pijakan  tentang  perlunya  pencatatan  perkawinan  ini  yaitu  teori mashlahah mursalah. Teori ini mengajarkan bahwa apa yang tidak diparintahkan secara tekstual  dalam  al- qur’an  dan  Hadis  dapat  dibuat  suatu  aturan  berdasarkan  nilai kemaslahatan  dan  sekaligus  menghindari  mudharat.  Untuk  menilai  apakah  suatu kegiatan yang Hukumnya akan ditetapkan itu mempunyai unsur maslahat  atau tidak, menurut para ahli teori  Hukum Islam,  harus ada tiga kriteria, pertama: kemaslahatan itu  bersifat  universal;  kedua:  kemaslahatan  itu  bersifat  pasti  atau  tidak  bersifat hipotetif; dan ketiga: kemaslahatan itu bersifat esensial.
8 Huzaimah  Tahido  Yanggo, Perkawinan  yang  tidak  dicatat  pemerintah:  Pandangan  Islam (Jakarta:2007)

## Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan Dibawah Tangan
Nur Aisyah
Oleh  karena  itu  berdasarkan  uraian  di  atas  dengan  memperhatikan  kaidah- kaidah yang ada, penulis berpendapat bahwa demi ketertiban Hukum dimasyarakat dan mengingat  manfaat  yang didapat maka pencatatan perkawinan adalah suatu hal yang sangat urgen dan wajib untuk dicatatkan.
Dalam  pandangan  perundang-undangan  di  Indonesia,  ada  beberapa  landasan Hukum yang mengatur pentingnya pencatatan perkawinan di antaranya adalah undang- undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan . dalam pasal 2 ayat (2) dikatakan bahwa tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Peraturan  merinci  bahwa  lembaga  yang  berwenang  menangani  perkawinan  adalah kantor  catatan  sipil  (KCS)  bagi  non  Islam  dan  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  bagi penganut agama Islam.
Peraturan  pemerintah  No.  9  Tahun  1975  tentang  peraturan  pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur tentang tata cara dan tata  laksana  perkawinan  dan  pencatatan  perkawinan.  Beberapa  pasal  yang  dianggap penting  untuk  dikemukakan  yaitu,  pasal  2  PP  No.9  Tahun  1975  ayat  (1)  yang menentukan pencatatan perkawinan bagi orang Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah  sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang  No.  22  Tahun  1946  jo.  Undang- undang No. 32 Tahun 1954. 9
Ketentuan  pencatatan  perkawinan  juga  diamanatkan  melalui  intruksi  Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 yang berbunyi:
1. Agar  terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat  Islam,  setiap perkawinan harus di catat.
2. Pencatatan  perkawinan  tersebut  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh  pegawai pencatat  nikah  sebagai  mana  diatur  dalam  undang-undang  No.  22  Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954.
Adapun teknis pelaksanaannya, dijelaskan dalam pasal 6 yang menyebutkan:
1. Untuk  memenuhi  ketentuan  dalam  pasal  5,  setiap  perkawinan  harus dilangsungkan  dihadapan  dan  di  bawah  pengawasan  pegawai  pencatat nikah.
2. Perkawinan  yang  dilakukan  di  luar  pengawasan  pegawai  pencatat  nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.
Dalam undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang  dikeluarkan  pada  tanggal  29  desember  Tahun  2006  juga  dijabarkan  mengenai pencatatan perkawinan yaitu mengatur tata cara dan tata laksana pencatatan peristiwa penting atau pencatatan sipil yang dialami penduduk Republik Indonesia. Pencatatan perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam, pasal 8 undang-undang No. 23 Tahun 2006 menentukan, bahwa kewajiban instansi pelaksana untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA kecamatan.
Jadi  dengan  pencatatan  perkawinan  oleh  pemerintah,  selain  peristiwa perkawinan  di  umumkan  ke  khalayak,  pada  hakekatnya  juga  memuat  akibat  dan konsekuensi Hukum, yakni kejelasan hak dan kewajiban bagi masing-masing pasangan, hak anak dan kewajiban orang tua terhadap anak, juga hak pasangan jika salah satunya
9 Neng  Djubaidah, Pencatatan  Perkawinan  &  Perkawinan  tidak  dicatat (Cet.  1;  Jakarta:  Sinar Grafika Offset, 2010), h. 217.
meninggal.  Intinya,  tuntutan  pencatatan  perkawinan  itu  dilandasi  oleh  pertimbangan kemaslahatan  atau  manfaatnya  bagi  yang  bersangkutan  dan  bagi  yang  berkaitan dengannya.  Dalam  bahasa  administrasi,  tujuan  pencatatan  perkawinan  adalah  untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, dan itu merupakan suatu upaya yang  diatur  melalui  perundang-undangan  untuk  melindungi  martabat  dan  kesucian perkawinan,  lebi  khusus  lagi  untuk  melindungi  hak-hak  perempuan  dalam  kehidupan rumah  tangga.  Dari  berbagai  penjelasan  di  atas  maka  penulis  dapat  menarik kesimpulan  bahwa  walaupun  hukum  Islam  dan  hukum  positif  berbeda  dalam memandang  keabsahan  perkawinan,  namun  dari  perbedaan  tersebut  dapat  di  ambil kesimpulan  bahwa  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  kian  maju  dan  modern, pencatatan  perkawinan  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  urgent  mengingat kemaslahatan  yang  terkandung  di  dalamnya.  Hukum  Islam  dan  hukum  positif  dapat dijadikan sumber hukum yang saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya sebab  kedua  aturan  tersebut  mempunyai  tujuan  hukum  yang  sama  yaitu  sama-sama berusaha menciptakan ketertiban hidup di tengah-tengah masyarakat.

## D. PENUTUP Kesimpulan
1. Pada  mulanya  syariat  Islam,  baik  dalam  al- Qur’an  maupun  sunnah  tidak  mengatur secara  kongkrit  tentang  adanya  pencatatan  perkawinan.  Namun,  tuntutan perkembangan zaman dalam berbagai pertimbangan kemaslahatan, maka Hukum Islam di Indonesia mengaturnya. Karena perkawinan yang dicatat pemerintah menimbulkan mudharat  kepada  istri,  anak  dan  harta  perkawinan  /harta  bersama,  maka  pencatatan perkawinan oleh pemerintah menurut Hukum Islam dipandang sebagai darurat.
2. Ketentuan  umum  bagi  sahnya  perkawinan  yang  telah  disebutkan  di  atas  adalah  hasil ijtihad  karena  tidak  disebutkan  secara  rinci  di  dalam  Al- qur’an  dan  Hadist.  Hukum yang  di  tetapkan  berdasarkan  ijtihad  dapat  berubah  sesuai  kondisi  selama  perubahan Hukum  itu  untuk  kemaslahatan  dan  tidak  bertentangan  dengan  Al- qur’an  dan  hadis atau maqashid al syariah, berdasarkan kaidah fiqhiyah yang mengatakan bahwa Hukum dapat berubah disebabkan perubahan keadaan dan zaman.
Implikasi
1. Dalam  melaksanakan  pernikahan  hendaknya  pihak  yang  terkait      mencatat pernikahan  di  KUA  agar  dapat  diakui  baik  secara  agama  maupun  negara. Sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Pemerintah  yang  berwenang  dalam  hal  tersebut  hendaknya  mensosialisasikan pandangan hukum Islam serta dampaknya perkawinan dibawah tangan kepada masyarakat.

## Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan Dibawah Tangan
Nur Aisyah

## DAFTAR PUSTAKA
Alalbani, Muhammad Nashiruddin. hadis Shahih Bukhariy, no. Hadis 974.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia .  Cet.  I; Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
Djubaidah, Neng. Pencatatan Perkawinan & Perkawinan tidak dicatat . Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
Rumadi,  Marzuki  Wahid. Fiqh  Mazhab  Negara:  Kritik  atas  Politik  Hukum  Islam  di Indonesia . Cet. I; Yogyakarta: LKIS, 2001.
Siong    S  Gouw.  G. Hukum  Perdata  Internasional  Indonesia .  Cet.  IV;  Jakarta:  Kinta, 1964.
Undang-Undang  Peradilan  Agama:  UU  RI  Nomor  50  Tahun  2009  dan  Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab 2 Pasal 2. Pena Pustaka: Yogyakarta.
Undang-Undang  Peradilan  Agama:  UU  RI  Nomor  50  Tahun  2009  dan  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  Bab  2  Pasal    4.  Pena  Pustaka:  Yogyakarta.  Republik Indonesia, Undang-undang  Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (2)
Yanggo,  Huzaimah  Tahido. Perkawinan  yang  tidak  dicatat  pemerintah:  Pandangan Islam . Jakarta:2007.