## JIAP | Jurnal  Ilmu Administrasi Publik
Vol. 7 No. 2 September 2019, Hal. 93-107
Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Pendidikan
(Studi di SDN 44 Mande Kota Bima)
Rahmad Hidayat 1 , M. Rahmatul Burhan 2 , Al Ma’ruf 3
1 Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia
2 Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia
3 Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK

## Riwayat Artikel:
Diterima: 08-08-2019 Disetujui: 25-09-2019
Abstrak : Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  adalah  program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia  bagi  satuan  pendidikan,  dengan  sasaran  semua  sekolah SD/SDLB  dan  SMP/SMPLB/SMPT,  termasuk  SD-SMP  Satu  Atap (SATAP)  dan  Tempat  Kegiatan  Belajar  Mandiri  (TKB  Mandiri)  yang diselenggarakan  oleh  masyarakat,  baik  negeri  maupun  swasta  di  seluruh provinsi di Indonesia, dana BOS dikeluarkan dalam empat triwulan untuk satu tahun (satu periode), berdasarkan prosedur  yang ada dana BOS perlu di  kelola  secara  relevan  dan  efektif.  Dalam  pelaksanaan  dana  BOS,  ini dibagi  menjadi  8  standar  penggunaan  atau  aliran  dana  BOS  yaitu: Pengembangan  Kompetensi  Kelulusan,  Pengembangan  Standar  Isi, Pengembangan  Standar  Proses,  Pengembangan  Pendidikdan  Tenaga Kependidikan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah,
Pengembangan Standar Pengelolaan, Pengembangan Standar Pembiayaan,
Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian.
Jenis penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian  ini  dilaksanakan  di  SDN  44  Mande  Kota  Bima,  Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima. Sumber data dalam penelitian ini terdiri  dari  dua  yaitu:  (a)  Data  primer  atau  data  utama,  dan  (b)  Data sekunder atau data pendukung.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  maka  penelitian  ini dapat  disimpulkan  sebagai  berikut:  (1)  SDN  44  Mande  Kota  Bima  dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) telah berjalan sesuai dengan  petunjuk  teknis  pengelolaan  dana  bantuan  operasional  sekolah (JUKNIS  BOS),  (2)  Faktor  Pendukung,  Adapun  factor  pendukung  dalam pengelolaan  dana  bantuan  operasional  sekolah  (BOS)  adalah  sebagai berikut:  (a)  Dukungan  Pemerintah  dengan  memberikan  petunjuk  teknis pengelolaan  dana  BOS  dan  sosialisasi  tentang  tata  cara  pengelolaan  dana bantuan operasional sekolah dari Dinas Pendidikan, (b) Terjalinnya bentuk kerjasama yang baik dari pihak pengelola dana BOS, Komite Sekolah dan para Guru, Pemerintah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota bima), (c) Motivasi  yang  tinggi  dan  kinerja  yang  maksimal  untuk  mengembangkan kualitas pendidikan, (d) Dukungan dari para guru baik dengan sumbangan pemikiran  maupun  dengan  dukungan  tenaga.  Sedangkan,  Faktor penghambat, Adapun factor penghambat dalam pengelolaan dana bantuan operasional  sekolah  (BOS)  yaitu:  (a)  Waktu  pencairan  dana  sering mengalami  keterlambatan,  (b)  Anggaran  yang  diperoleh  tidak  sebanding dengan  kebutuhan  sekolah,  (c)  Sekolah  dibatasi  dalam  melakukan perbaikan  berat  sehingga  sekolah  masih  mengalami  kekurangan  ruangan,
Kata Kunci:
1. Efektivitas
2. Pengeloaan
3. Dana Bantuan
4. SDN 44 Mande
5. Kota Bima
Keyword:
1. effectiveness
2. Management
3. Donation
4. SDN 44
5. Bima City
dan  (d)  Dana  bantuan  operasional  sekolah  belum  mampu  membiayai seluruh program sekolah secara merata/menyeluruh.

## Abstract
School  Operational  Assistance  (BOS)  is  a  government  program  that  is basically  to  provide  funding  for  non-personnel  operating  costs  for education  units,  targeting  all  SD  /  SDLB  and  SMP  /  SMPLB  /  SMPT schools, including One-Roof SD-SMP (SATAP) and Independent Learning Activities  Sites  (TKB  Mandiri)  organized  by  the  public,  both  public  and private  in  all  provinces  in  Indonesia,  BOS  funds  are  issued  in  four quarters  for  one  year  (one  period),  based  on  existing  procedures  BOS funds  need  to  be  managed  in  a  relevant  and  effective  way.  In  the implementation of BOS funds , this is divided into 8 standards for the use or flow of BOS funds, namely: Development of Graduation Competencies, Development  of  Content  Standards,  Development  of  Process  Standards, Development  of  Teachers  and  Education  Personnel,  Development  of School  Facilities  and  Infrastructure,  Development  of  Management Standards,  Development  of  Funding  Standards,  Development  and Implementation  of  Assessment  Systems  This  type  of  research  uses  a descriptive type of quality atif. The location of this study was conducted at SDN  44  Mande  Kota  Bima,  Mande  Village,  Mpunda  District,  Bima  City. data  sources  in  this  study  consisted  of  two,  namely:  (a)  Primary  data  or primary  data,  and  (b)  secondary  data  or  supporting  data.  Based  on  the results of research and discussion, this study can be concluded as follows: (1)  SDN  44  MandeBima  City  in  the  management  of  school  operational assistance  funds  (BOS)  has  run  according  to  the  technical  guidelines  for managing  school  operational  assistance  funds  (JUKNIS  BOS),  (2) Supporting  Factors,  The  supporting  factors  in  managing  school operational  assistance  funds  (BOS)  are  as  follows:  (a)  Support  The government by providing technical guidelines on the management of BOS funds  and  dissemination  of  procedures  for  managing  school  operational assistance funds from the Education Office, (b) Establishing good forms of cooperation  from  the  BOS  fund  managers,  School  Committees  and Teachers, Government (Education and Culture Office of the City of Bima ), (c) High motivation and maximum performance to develop the quality of education, (d) Support from pa  The teacher is good with the contribution of thought and with the support of staff. Meanwhile, the inhibiting factors, the inhibiting factors in the management of school operational assistance funds  (BOS),  namely:  (a)  Time  of  disbursement  of  funds  often  experience delays,  (b)  The  budget  obtained  is  not  proportional  to  the  needs  of  the school, (c) Schools are limited in making heavy repairs so that schools still lack space, and (d) School operational assistance funds have not been able to fund all school programs equally / thoroughly.

## ——————————  ——————————

## Latar Belakang
Pendidikan  merupakan  salah  satu  aspek penting  dalam  pembangunan  suatu  daerah,  karena pendidikan sebagai pencipta SDM  yang  berkualitas memiliki  kontribusi  sangat  besar  terhadap  suatu kemajuan. Sekolah sebagai satuan lembaga pendidikan,  yang  melaksanakan  sistem  belajar mengajar  didalamnya  terdiri  dari  tiga  tahap  yaitu:
(1) input, suatu keadaan siswa yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus, (2) transformasi,  merupakan  hal  yang  paling  penting dalam  pendidikan  dimana  terjadi  proses  Kegiatan Belajar  Mengajar  (KBM),  pada  tahap  ini  terjadi proses  pembinaan  dan  bimbingan  terhadap  siswa agar  memiliki  keterampilan  atau  pengetahuan khusus, dan (3) output merupakan hasil dari proses yang di harapkan. Jika proses KBM berjalan sesuai
dengan  rancangan  maka  akan  menghasilkan  output yang  berkualitas,  berupa  tenaga  kerja.  Pemerintah berkewajiban  meningkatkan  pendidikan  melalui kebijakan-kebijakan  yang  menuntut  peningkatan mutu  pendidikan.Rancangan  visi  dan  misi  harus relevan  disesuaikan  dengan  perkembangan  zaman yang  ada  serta  dengan  jenjangan  atau  tahapan pendidikan  formal,  muali  dari  Sekolah  Dasar  (SD) sampai Perguruan Tinggi (PT).
Bagi  suatu  bangsa  yang  ingin  maju, pendidikan  harus  dipandang  sebagai  sebuah kebutuhan sama halnya dengan kebutuhan- kebutuhan  lainnya.  Maka  tentunya peningkatan mutu pendidikan juga berpengaruh terhadap perkembangan suatu bangsa.Ibrahim (2012) menyatakan,  sekolah  dasar  adalah  bagian  dari pendidikan dasar yang menyelengarakan pendidikan enam  tahun.Sekolah  dasar  merupakan  satuan pendidikan  yang  paling  penting  keberadaannya. Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun 2010  Tentang  Pengelolaan  dan  Penyelengaraan Pendidikan bahwa, tanpa menyelesaikan pendidikan pada  sekolah  dasar  atau  yang  sederajat,  secara formal  seseorang  tidak  mungkin  dapat  mengikuti pendidikan  di  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Pertama (SLTP).  Untuk  itu  pendidikan  dasar  bertujuan memberikan  bekal  kemampuan  dasar  kepada  siswa untuk  mengembangkan  kehidupannya  sebagai pribadi,  anggota  masyarakat,  warga  negara,  dan anggota  umat  manusia  serta  menyiapkan  siswa untuk mengikuti pendidikan menengah.Memperhatikan peranannya yang demikian besar itu. Sekolah dasar harus dipersiapkan  dengan  sebaik-baiknya  secara  sosial institusional  maupun  fungsional-akademik,  baik secara  sosial-institusional  berarti  sekolah  dasar harus  disiapkan  dengan  sebaik-baiknya  agar berfungsi sebagai tempat terjadinya proses sosialisasi  antar  anak  didik  yang  pada  akhirnya membina  dan  mengantarkan  anak  didik  kearah kedewasaan secara mental maupun sosial, sedangkan  secara  fungsional-akademis  berarti seluruh  perangkat  sekolah  dasar,  seperti  tenaga, kurikulum,  dan  perangkat  pendidikan  lainya  harus dipersiapkan untuk mengemban pendidikan.
Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2003  tentang  sistem  pendidikan  nasional, bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib  mengikuti  pendidikan  dasar.  Pasal  34  ayat  2 menyebutkan bahwa, pemerintah pusat dan pemerintah  daerah  menjamin  terselenggaranya wajib  belajar  minimal  pada  jenjang  pendidikan dasar  tanpa  memungut  biaya,  serta  pada  ayat  3 menyatakan bahwa pendidikan merupakan
tanggungjawab  negara  yang  diselengarakan  oleh lembaga  pendidikan  (sekolah).  Konsekuensi  dari amanat  undang-undang  tersebut  adalah  pemerintah dan  pemerintah  daerah  wajib  memberikan  layanan pendidikan  bagi  seluruh  peserta  didik  pada  tingkat pendidikan  dasar  (SD  dan  SMP)  serta  satuan pendidikan lain yang sederajat.
Pendidikan  merupakan  salah  satu  kunci penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah  dan  jangka  panjang.  Namun,  sampai dengan  saat  ini  masih  banyak  orang  miskin  yang memiliki  keterbatasan  akses  untuk  memperoleh pendidikan  bermutu,  hal  ini  disebabkan  antara  lain karena  mahalnya  biaya  pendidikan.  Disisi  lain, Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap  warga  negara  berusia  7-15  tahun  wajib mengikuti  pendidikan  dasar,  yang  dikenal  dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.  Konsekuensi  dari  hal  tersebut  maka pemerintah  wajib  memberikan  layanan  pendidikan bagi  seluruh  peserta  didik  pada  tingkat  pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/Mts serta satuan pendidikan yang sederajat).
Dalam  perkembangan  dunia  pendidikan dewasa  ini  dengan  mudah  dapat  dikatakan  bahwa masalah  pembiayaan  menjadi  masalah  yang  cukup pelik  untuk  dipikirkan  oleh  para  pengelola pendidikan. Karena masalah pembiayaan pendidikan  akan  menyangkut  masalah  tenaga pendidik,  proses  pembelajaran,  sarana  prasarana, pemasaran  dan  aspek  lain  yang  terkait  dengan masalah  keuangan.  Fungsi  pembiayaan  tidak mungkin  dipisahkan  dari  fungsi  lainnya  dalam pengelolaan  sekolah.  Oleh  karena  itu  dapat dikatakan  bahwa  pembiayaan  menjadi  masalah sentral dalam pengelolaan kegiatan pendidikan. Ketidakmampuan  suatu  lembaga  untuk menyediakan  biaya,  akan  menghambat  proses belajar  mengajar.  Hambatan  pada  proses  belajar mengajar dengan sendirinya menghilangkan kepercayaan  masyarakat  pada  suatu  lembaga. Namun  bukan  berarti  bahwa  apabila  tersedia  biaya yang berlebihan akan menjamin bahwa pengelolaan sekolah  akan  lebih  baik.  Hal  tersebut  dapat menghambat  upaya  penuntasan  Program  Wajib Belajar  Pendidikan  Dasar  Sembilan  Tahun,  karena penduduk  miskin  akan  semakin  sulit  memenuhi kebutuhan biaya pendidikan.Meningkatnya kebutuhan dalam pendidikan, mendorong pemerintah Indonesiamenyalurkan berbagai bantuan demi  kelangsungan  pendidikan  di  Indonesia, salahsatunya  adalah  dana  Bantuan  Operasional Sekolah  (BOS).  Dana  bantuan  operasionalSekolah

## 96 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 7, No. 2, Bulan September Tahun 2019 hal 93-107
(BOS)  diperuntukkan  bagi  setiap  sekolah  tingkat dasar  di  Indonesia  dengantujuan  meningkatkan kualitas  pendidikan  demi  tuntasnya  wajib  belajar Sembilan tahun yang bermutu.
Seperti  yang  dikutip  dari  laman  resmi  CNN Indonesia,  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Dasar  dan Menengah
Kementerian Pendidikan
dan
Kebudayaan Hamid Muhammad menyatakan penyimpangan anggaran Dana Alokasi Khusus atau Biaya  Operasional  Sekolah  (BOS)  disebabkan  oleh adanya  pelanggaran  regulasi.  Pelanggaran  ini dilakukan  oleh  beberapa  Pemerintah  Daerah  dan sekolah  penerima  dana.  Dia  menambahkan, pelanggaran  ini  mengakibatkan  proses  penyaluran dana  BOS  tidak  efektif  dan  timbulnya  indikasi korupsi.  "Penyimpangan  di  lapangan  itu  (terjadi) karena  tidak  mengikuti  ketentuan  regulasi  yang diberikan  oleh  Kementerian.Aturan  banyak  yang ditabrak, akhirnya munculah masalah,".
Lebih  lanjut,  ia  mengklaim,  Kemedikbud berencana  untuk  mengevaluasi  regulasi  terkait dengan  penyaluruan  dana  BOS.  Namun,  ia  enggan menyampaikan regulasi apa yang menjadi penyebab penyaluran  dana  BOS  bermasalah.  "Nanti  kita evaluasi  lagi  regulasinya.Apa  yang  menyebabkan mereka (daerah penerima
BOS) itu menyimpang.Yang paling banyak kenapa menyimpang karena regulasi ditabrak” ujar Hamid. Berdasarkan pantauan ICW, sejak tahun 2005-2018 terdapat  sekitar  425  kasus  korupsi  dalam  sektor pendidikan  dengan  kerugian  negara  mencapai  Rp. 1,3  triliun  dan  nilai  suap  mencapai  Rp.  55 miliar. Dari  data  ini  terungkap  bahwa  objek  yang paling  banyak  dikorupsi  ialah  DAK.Sekitar  85 kasus  korupsi  pada  sektor  pendidikan  berasal  dari penyelewengan  pengelolaan  DAK  dengan  kerugian mencapai Rp. 377 miliar.
Kebijakan Dana BOS bukan berarti berhentinya permasalahan pendidikan, masalah baru muncul  terkaitketidakefektifan  pengelolan  dana BOS,  tujuan  dari  pemerintah  sendiri  baik,  namun terkadang  sistem  yang  ada  menjadi  bumerang  dan menghadirkan  masalah  baru,  selain  itu  pribadi  dan budaya  manusia  Indonesia  ikut  berpengaruh terhadap  penyelewengan  dan  ketidakefektifan pengelolaan dana BOS. Oleh karena itu dibutuhkan kerja  sama  semua  elemen  dalam  mewujudkan efektifitas pengelolaan dana BOS.
Tinjauan Pustaka a. Implementasi Kebijakan
Dalam setiap implementasi sebuah kebijakan  selalu  dipengaruhi  oleh  hal-hal  yang dapat  menyebabkan  berhasil  atau  tidaknya  sebuah implementasi kebijakan. Dalam buku yang berjudul
Policy  Implementation  and  Bureaucracy ,  Randall B.  Ripley  dan  Grace  A.  Franklin  menuliskan tentang  2  pendekatan  untuk  menilai  implementasi kebijakan, yang menyatakan:
“Ada dua prinsip dalam menilai implementasi.Satu pendekatan berfokus pada kepatuhan.Ia  bertanya  apakah  pelaksana  mematuhi prosedur  yang  ditentukan,  jadwal,  dan  batasan. Perspektif  kepatuhan  menetapkan  model  yang sudah ada sebelumnya tentang perilaku implementasi  yang  benar  dan  mengukur  perilaku aktual yang menentangnya.Pendekatan kedua untuk menilai  implementasi  adalah  dengan  menanyakan bagaimana implementasi berjalan.Apa yang diraihnya? Mengapa?Perspektif ini dapat dikategorikan sebagai induktif atau empiris. Kurang elegan,  pertanyaan  utama  adalah  apa  yang  terjadi? dan mengapa?...”(Ripley dan Franklin, 1986:11)
Dari  uraian  tersebut,  implementasi  sebuah kebijakan menurut Ripley dan Franklin di lihat dari: 1. Kepatuhan Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan  dapat  di  ukur  dengan  melihat  tingkat kepatuhan (baik tingkat kepatuhan bawahan kepada atasan,  atau  kepatuhan  implementor  terhadap peraturan)  dalam  mengimplementasikan  sebuah program.Kepatuhan tersebut mengacu pada perilaku implementor  itu  sendiri  sesuai  dengan  standar  dan prosedur  serta  aturan  yang  ditetapkan  oleh kebijakan.  Implementasi  kebijakan  akan  berhasil apabila  para  implementornya  mematuhi  aturan- aturan  yang  diberikan. Berdasarkan  hal  tersebut terdapat 2 indikator dalam pendekatan kepatuhan: a. Perilaku Implementor b. Pemahaman Implementor terhadap Kebijakan Pendekatan ini melihat bagaimana implementasi  berlangsung  serta  untuk  melihat faktor-faktor  penyebab  yang  mempengaruhi  suatu program.Ripley  dan  Franklin  menjelaskan  ada  5 indikator dalam menjelaskan pendekatan ini. Seperti yang  terdapat  dalam  buku Policy  Implementation and Bureaucracy:
“...lima  fitur  yang  paling  penting  yang dibahas  dalam  kelanjutan  bab  ini  yaitu:  banyaknya aktor  yang  terlibat,  kejelasan  tujuan,  kompleksitas program  pemerintah,  partisipasi  unit  pemerintahan di  semua  tingkat  wilayah,  dan  faktor-faktor  yang mempengaruhi implementasi”
2. Banyaknya Aktor yang Terlibat Proses  implementasi  melibatkan  banyak aktor.  Dengan  kata  lain,  semakin  kompleks  suatu program  yang  dijalankan  oleh  pemerintah,  maka semakin  banyak  aktor  yang  terlibat. Pelaksana kebijakan  harus  memiliki  keterampilan  yang
diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. Kurangnya  personil  yang  terlatih  dengan baik  akan menghambat  pelaksanaan  kebijakan.Ada  beberapa hal  yang  menjelaskan  lebih  lanjut  mengenai indikator ini:
a. Number and Identity (Jumlah dan Identitas).
b. The  Role  of  Interest  Group (Peran  dari  Pihak yang Berkepentingan).
c. Lock of Hierarchy (Ketiadaan Hirarki).
3. Kejelasan Tujuan
Kejelasan  dan  konsistensi  tujuan  dapat dipahami  sebagai  kejelasan  isi  kebijakan.  Semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan, maka kebijakan tersebut  akan  mudah  diimplementasikan  karena implementor mudah memahami dan menerjemahkan  dalam  tindakan  nyata,  sebaliknya ketidakjelasan  isi  kebijakan  merupakan  potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan. 4. Perkembangan dan Kerumitan Program
Kerumitan  program  dilihat  dari  tingkat kerumitan  aturan  program  yang  bersangkutan. Dinamisnya petunjuk pelaksanaan yang dibuat akan mempengaruhi  berhasil  atau  tidaknya  program diimplementasikan.
1. Partisipasi pada Semua Unit Pemerintahan Partisipasi  pada  semua  unit  pemerintahan yang  dimaksud  adalah  partisipasi  dari  semua  aktor yang terlibat dalam implementasi program tersebut 2. Faktor-faktor  yang  Tidak  Terkendali  yang Mempengaruhi Implementasi
Faktor yang tidak terkendali ini yaitu apakah ada  faktor-faktor  di  luar  teknis  (yang  telah melampaui  batas  kontrol  dari  implementor)  yang secara tidak langsung berhubungan dengan pengimplementasian  program,  sehingga  dapat menghambat,  bahkan  menggagalkan  implementasi program yang telah dirancang sebelumnya.
b. Konsep Efektivitas
Kurniawan  menjelaskan  jika  efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi  kegiatan  program  atau  misi)  dari  pada suatu  organisasi  atau  sejenisnya  yang  tidak  adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.Pengertian  tersebut  mengartikan bahwa  efektivitas  merupakan  tahap  dicapainya keberhasilan  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan.Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.Berbeda dengan pendapat  Susanto,  yang  memberikan  definisi tentang  Efektivitas  merupakan  daya  pesan  untuk mempengaruhi  atau  tingkat  kemampuan  pesan- pesan  untuk  mempengaruhi.  Jadi  dapat  diartikan jika  efektifitas  sebagai  suatu  pengukuran  akan
tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.
Effendy  menjelaskan  efektivitas  adalah komunikasi  yang  prosesnya  mencapai  tujuan  yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan,  waktu  yang  ditetapkan  dan  jumlah personil  yang  ditentukan.  Jadi  dapat  diartikan bahwa  indikator  efektivitas  dalam  arti  tercapainya sasaran  atau  tujuan yang  telah  ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu  target  telah  tercapai  sesuai  dengan  apa  yang telah direncanakan.

## c. Ukuran Efektivitas
Mengukur  efektivitas  organisasi  bukanlah hal  yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji  dari  berbagai  sudut  pandang  dan  tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya.  Bila  dipandang  dari  sudut produktivitas,  maka  seorang  manajer  produksi memberikan  pemahaman  bahwa  efektivitas  berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.
Pengukuran  efektivitas  dapat  dilakukan dengan  melihat  hasil  kerja  yang  dicapai  oleh  suatu organisasi.Efektivitas  dapat  diukur  melalui  berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan- tujuannya.Apabila suatu organisasi berhasil mencapai  tujuan,  maka  organisasi  tersebut  dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif.Hal terpenting  adalah  efektifitas  tidak  menyatakan tentang  berapa  besar  biaya  yang  dikeluarkan  untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah  proses  program  atau  kegiatan tersebut  telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Untuk  itu  perlu  diketahui  alat  ukur efektivitas  kinerja,  menurut  Richard  dan  M.  Steers yang meliputi :
1) Kemampuan Menyesuaikan Diri
Kemampuan  manusia  terbatas  dalam  segala hal, sehingga dengan keterbatasannya itu menyebabkan  manusia  tidak  dapat  mencapai pemenuhan  kebutuhannya  tanpa  melalui  kerjasama dengan  orang  lain.  Kunci  keberhasilan  organisasi adalah  kerjasama  dalam  pencapaian  tujuan.Setiap orang  yang  masuk  dalam  organisasi  dituntut  untuk dapat menyesuaikan diri dengan orang yang bekerja di  dalam  organisasi  tersebut  maupun  dengan pekerjaan dalam organisasi tersebut.
2) Prestasi Kerja
Prestasi  kerja  adalah  suatu  hasil  kerja  yang dicapai  seseorang  dalam  melaksanakan  tugas-tugas yang dibebankan kepada seseorang yang didasarkan atas  kecakapan,  pengalaman,  kesungguhan  dan waktu.Dari  pendapat  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa dengan kecakapan, pengalaman,
kesungguhan dan waktu yang dimiliki oleh seorang pegawai  maka  tugas  yang  diberikan  dapat dilaksanakan  sesuai  dengan  tanggung  jawab  yang dibebankan kepadanya.
3) Kepuasan Kerja
Kepuasan  kerja  yang  dimaksud  adalah tingkat  kesenangan  yang  dirasakan  seseorang  atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi.Tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat  imbalan  yang  setimpal,  dari  bermacam- macam  aspek  situasi  pekerjaan  dan  organisasi tempat mereka berada.
4) Kualitas
Kualitas  dari  jasa  atau  produk  primer  yang dihasilkan  oleh  organisasi  menentukan  efektivitas kinerja  dari  organisasi  itu.Kualitas  mungkin mempunyai  banyak  bentuk  operasional,  terutama ditentukan  oleh  jenis  produk  atau  jasa  yang dihasilkan oleh organisasi tersebut.
5) Penilaian Oleh Pihak Luar
Penilaian  mengenai  organisasi  atau  unit organisasi  diberikan  oleh  mereka  (individu  atau organisasi) dalam lingkungan organisasi itu sendiri, yaitu  pihak-pihak  dengan  siapa  organisasi  ini berhubungan.Kesetiaan, kepercayaan dan dukungan yang  diberikan  kepada  organisasi  oleh  kelompok- kelompok  seperti  para  petugas  dan  masyarakat umum..
d. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi

## Efektivitas
Ada  empat  faktor  yang  mempengaruhi efektivitas  kerja,  seperti  yang  dikemukakan  oleh Richard  M.  Steers  dalam  bukunya  yang  berjudul Efektivitas Organisasi, yaitu:
1) Karakteristik Organisasi
Karakteristik  organisasi  terdiri  dari struktur  dan  teknologi  organisasi  yang  dapat mempengaruhi  segi-segi  tertentu  dari  efektivitas dengan  berbagai  cara.  Yang  dimaksud  struktur adalah  hubungan  yang  relatif tepat  sifatnya,  seperti dijumpai  dalam  organisasi,  sehubungan  dengan susunan  sumber  daya  manusia,  struktur  meliputi bagaimana  cara  organisasi  menyusun  orang- orangnya dalam menyelesaikan pekerjaan, sedangkan  yang  dimaksud  teknologi  adalah mekanisme  suatu  organisasi  untuk  mengubah masukan mentah menjadi keluaran (output).
2)
Karakteristik Lingkungan
Aspek lingkungan luar dan lingkungan dalam juga telah dinyatakan mempunyai pengaruh  terhadap  efektivitas  kerja.Kedua  aspek tersebut sedikit berbeda, namun saling berhubungan.Lingkungan luar yaitu semua kekuatan yang timbul di luar batas-batas organisasi
dan  mempengaruhi  keputusan  serta  tindakan  di dalam  organisasi.Pengaruh  faktor  semacam  ini terhadap  dinamika  organisasi  pada  umumnya dianggap  meliputi  derajat  kestabilan  yang  relatif dari  lingkungan,  derajat  kompleksitas  lingkungan dan  derajat  ketidak  pastian  lingkungan.Sedangkan lingkungan  dalam  yang  pada  umumnya  disebut iklim  organisasi,  meliputi  macam-macam  atribut lingkungan  kerja  yang  mempunyai  hubungan dengan segi-segi tertentu dari efektivitas, khususnya atribut-atribut yang diukur pada tingkat individual.Keberhasilan hubungan organisasi dengan  lingkungan  tampaknya  amat  tergantung pada tingkat variabel kunci yaitu tingkat keterdugaan keadaan lingkungan, ketepatan persepsi  atas  keadaan  lingkungan  dan  tingkat rasionalisme organisasi.Ketiga faktor ini mempengaruhi  ketepatan  tanggapan  organisasi terhadap perubahan lingkungan.
3)
Karakteristik Pekerja
Pada  kenyataannya  para  anggota  organisasi merupakan  faktor  pengaruh  yang  paling  penting karena  perilaku  merekalah  yang  dalam  jangka panjang  akan  memperlancar  atau  merintangi tercapainya  tujuan  organisasi.  Pekerja  merupakan sumber  daya  yang  langsung  berhubungan  dengan pengelolaan semua sumber daya yang ada di dalam organisasi,  oleh  sebab  itu  perilaku  pekerja  sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Pekerja  merupakan  modal  utama  di  dalam organisasi  yang  akan  berpengaruh  besar  terhadap efektivitas,  karena  walaupun  teknologi  yang digunakan  merupakan  teknologi  yang  canggih  dan didukung  oleh  adanya  struktur  yang  baik,  namun tanpa  adanya  pekerja  maka  semua  itu  tidak  ada gunanya.
4) Kebijaksanaan dan Praktek Manajemen Secara  umum,  para  pemimpin  memainkan peranan sentral dalam keberhasilan suatu organisasi melalui  perencanaan,  koordinasi  dan  memperlancar kegiatan yang ditunjukan kearah sasaran.Kewajiban mereka  para  pemimpin  untuk  menjamin  bahwa struktur organisasi konsisten dengan dan menguntungkan  untuk  teknologi  dan  lingkungan yang  ada.Sudah  menjadi  tanggung  jawab  dari  para pemimpin  untuk  menetapkan  suatu  sistem  imbalan yang pantas sehingga para pekerja dapat memuaskan  kebutuhan  dan  tujuan  pribadinya sambil mengejar tujuan dan sasaran organisasi.Peranan pemimpin ini mungkin merupakan  fungsi  yang  paling  penting.  Dengan makin  rumitnya  proses  teknologi  dan  makin  rumit dan  kejamnya  keadaan  lingkungan,  peranan manajemen  dalam  mengkoordinasi  orang  dan
proses  demi  keberhasilan  organisasi  tidak  hanya bertambah sulit, tapi juga menjadi semakin penting artinya.
e. Pengelolaan Dana
Bantuan Operasional Sekolah
1) Deskripsi Pengelolaan Dana BOS
Pengelolaan  adalah  manajemen.Manajemen diartikan  sebagai  perencanaan,  pengorganisasian, pelaksanaan  dan  pengawasan.  Manajemen  pada dasarnya  merupakan  suatu  proses  penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu.Istilah biasa dikenal dalam ilmu ekonomi yang memfokuskan pada profit (keuntungan  dan  komoditas  komersial) . Manajemen dalam arti luas, menunjuk pada rangkaian kegiatan, dari  perencanaan  akan  dilaksanakannya  kegiatan sampai  penilainnya.  Manajemen  dalam  arti  sempit, terbatas  pada  inti  kegiatan  nyata,  mengatur  atau mengelola kelancaran kegiatannya, mengetur kecekatan  personi  yang  melaksanakan,  pengaturan sarana  pendukung,  pengaturan  dana,  dan  lain-lain, tetapi  masih  terkait  dengan  kegiatan  nyata  yang sedang belangsung.
Sesuai dengan Permendikbud No. 26 Tahun 2017  tentang  Petunjuk  teknis  Pengelolaan  Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS dikelola oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/ SMK,  dan  SLB  dengan  menerapkan  Manajemen Berbasis  Sekolah  (MBS),  yang  memberikan kebebasan  dalam  perencanaan,  pengelolaan,  dan pengawasan  program  yang  disesuaikan  dengan kondisi  dan  kebutuhan  sekolah.  Penggunaan  BOS hanya  untuk  kepentingan  peningkatan  layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan  dari  pihak  manapun.Pengelolaan  BOS mengikutsertakan  Dewan  Guru  dan  Komite Sekolah.  Pengelolaan  BOS  dengan  menggunakan MBS  wajib  melaksanakan  ketentuan  sebagai berikut:
1. Mengelola  dana  secara  profesional  dengan menerapkan  prinsip  efisien,  efektif,  akuntabel, dan transparan;
2. Melakukan evaluasi setiap tahun; dan
3. Menyusun  Rencana  Kerja  Jangka  Menengah (RKJM),  Rencana  Kerja  Tahunan  (RKT),  dan
Rencana  Kegiatan  dan  Anggaran  Sekolah (RKAS), dengan ketentuan:
a. RKJM disusun setiap 4 (empat) tahun;
b. RKJM, RKT, dan RKAS disusun berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah;
c. RKAS memuat penerimaan dan perencanaan penggunaan BOS; dan
d. RKJM,  RKT,  dan  RKAS  harus  disetujui dalam rapat Dewan Guru setelah
memperhatikan pertimbangan
Komite
Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/  kota  sesuai  dengan kewenangannya.
2) Mekanisme Pengelolaan
a. Tim  PKPS-BBM  mengumpulkan  data  jumlah siswa  tiap  sekolah  melalui  tim  PKPS- BBMpropinsi  dan  kabupaten  /  kota,  kemudian menetapkan alokasi dan BOS tiap propinsi.
b. Atas  dasar  jumlah  siswa  di  sekolah,  tim PKPS- BBM  pusat  membuat  dana  BOS  tiap  propinsi dituangkan dalam DIPA propinsi.
c. Tim PKPS-BBM kabupaten dan kota diharapkan  melakukan  verifikasi  ulang  data jumlah siswa sekolah.
d. Tim  PKPS-BBM  kabupaten  /kota,  menetukan sekolah  yang  bersedia  menerima  dana  BOS melauli  surat  keputusan  (SK)  yang  ditanda tangani oleh kepala Dinas pendidikan kabupaten/  kota,  kepala  Kandepag  kabupaten  / kota  dan  dewan  pendidikan  dengan  dilampiri daftar  nama  sekolah  dan  besar  dana  bantuan ysng  diterima  sekolah  bersedia  menerima  BOS harus menanda tangani surat perjanjian pemberian bantuan.
e. Tim  PKPS-BBM  kabpaten  /  kota  mengirimkan daftar  sekolah  ke  tim  PKPS-BBM  propinsi, tebusan ke Pos/ank dan sekolah penerima BOS.
3) Mekanisme Pencairana Dana BOS
a. Pencairan  dana  BOS  dilakukan  langsung  di KPPN  Kab/Kota  dengan  mengikuti  mekanisme pencairan  DIPA,  yaitu  dengan  mengacu  pada peraturan Dirjen perbendaharaan Nomor PER/066/PB/2005.
b. Jika  sekolah  ingin  menggunakan  dana  BOS untuk  kegiatan  diluar  belanja  barang  non operasional  lainnya  sebagaimana  yang  diatur dalam  petunjuk  pelaksanaan  BOS,  maka dipersilahkan  dengan  melakukan  revisi  DIPA terlebih  dahulu  sesuai  dengan  kebutuhan  yang telah  direncanakan  dalam  Rencana  Anggaran dan  kegiatan  sekolah  (RAKS)  /RAPBM  Revisi DIPA  BOS  dapat  diproses  melalui  Kanwil Direktorat  Jenderal  perbendaharaan,  termasuk revisi ke belanja modal.
c. Pengambilan  dana  BOS  oleh  bendahara pengelola  BOS,  dilakukan  secara  bertahap sesuai  kebutuhan  dengan  terlebih  dahulu mengajukan  permohonan  pencairan  dana  BOS dari  rekening  sekolah  kepada  bendahara pengeluaran  yang  diketahui  oleh  kepala  kepala sekolah dan komite sekolah.
d. Jika  jumlah  dana  BOS  yang  dilokasikan  pada DIPA  sekolah  negeri  lebih  besar  dari  jumlah
30

## 100 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 7, No. 2, Bulan September Tahun 2019 hal 93-107
yang seharusnya, misalanya akibat kesalahan,/perubahan  data  jumlah  siswa,  maka harus  segera  mengembalikan  kelebihan  dana BOS tersebut ke Kasa Negara.
e. Jika  sampai  akhir  tahun  anggaran  dana  BOS masih  tersisa  direkening  sekolah,  maka  sisa dana tersebut di setor ke Kas Negara.
4) Mekanisme Pengambilan Dana BOS
a. Tim  PKPS-BBM  propinsi  menyerahkan  data rekening sekolah penerima BOS dan besar dana yang  harus  disalurkan  kepada  kantor  pos  /bank pemerintah  yang  ditunjuk  sebagai  penyalur dana.
b. Selanjutnya  kantor  pos  /bank  yang  ditunjuk mentransfer  dan  sekaligus  setiap  rekening sekolah, dan masuk kedalam pos penerimaan di dalam RAPBS.
c. Pengambilan  dana  BOS  dilakukan  oleh  kepala sekolah  dengan  diketahui  oleh  ketua  komite sekolah  dan  dapat  dilakukan  sewaktu-waktu sesuai  kebutuhan  dengan  menyisakan  saldo minimum  sesuai  peraturan  yang  berlaku.  Saldo minimum  ini  bukan  termasuk  pemotongan. Pengambilan  dana  tidak  seharusnya  melalui sejenis  rekomendasi/  persetujuan  manejer  atau tum PKPS-BBM kabupaten/ kota.
d. Dana  Bos  harus  diterima  secara  utuh  sesuai dengan  SK  alokasi  yang  dibuat  oleh  PKPS- BBM  kabupaten  /kota  dan  tidak  diperkenankan melakukan  pemotongan  atau  pungutan  biaya apapun  dengan  alasan  apapun  oleh  pihak manapun.
e. Penyaluran dana BOS secara bertahap (dua atau tiga bulan) bukan berarti dana harus dihabiskan dalam periode tersebut. Besar penggunaan dana tersebut  dalam  setiap  bulan  disesuaikan  dengan kebutuhan  sekolah  sebagaimana  tertuang  dalam RAPBS.  Bilamana  terdapat  sisa  dana  tersebut tetap  milik  kas  sekolah  (tidak  disetor  di  kas Negara).
5) Pemanfaatan  Dana  Bantuan  Operasional Sekolah (BOS)
Program BOS
dalam pemanfaatannya  adalah  untuk  pemerataan  dan perluasan  akses,  program  BOS  juga  merupakan program  untuk  peningkatan  mutu,  relevansi  dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Melalui program ini yang terkait dengan  pendidikan  dasar  9  tahun,  setiap  pengelola program  pendidikan  harus  memperhatikan  hal-hal berikut:
a) BOS  harus  menjadi  sarana  penting  untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun;
b) tidak  adanya  peserta  didik  miskin  yang  putus sekolah;
c) lulusan  SD  harus  diupayakan  keberlangsungan pendidikannya ke SMP;
d) kepala sekolah mengajak peserta didik SD yang akan  lulus  dan  berpotensi  tidak  melanjutkan sekolah  ditampung  di  SMP  sementara,  apabila terdapat  peserta  didik  SMP  yang  akan  putus sekolah agar diajak kembali ke bangku sekolah;
e) kepala  sekolah  bertanggung  jawab  mengelola dana BOS secara transparan dan akutabel;
f) BOS  bukan  penghalang  bagi  peserta  didik, orang  tua,  atau  walinya  dalam  pemberian sumbangan  sukarela  yang  tidak  mengikat kepada sekolah.
Dalam  pertanggung  jawaban  dan  BOS sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga  yang kegiatannya mencatat penerimaan, dan pengeluaran uang serta pelaporan keuangan, sehingga memudahkan  proses  pengawasan  atas  penggunaan dana.
a) Rencana  anggaran  pendapatan  dan  belanja sekolah
1. Penggunaan  dana  BOS  yang  telah  disepakati oleh kepala sekolah/dewan guru/ komite sekolah madrasah  atau  yayasan  dituangkan  dalam RAPBS dan ditanda tangani oleh kepala sekolah, ketua komite dan ketua yayasan.
2. PABS (format BOS-K1)
3. Rincian  penggunaan  dan  perjenis  anggaran (format BOS-K2)
b) Pengelolaan dan BOS berpedoman pada:
1. Ketentuan pembayaran atas APBN
2. Ketentuan  pengadaan  barang  /  jasa  instansi pemerintah.
3. Ketentuan perpajakan
4. Ketentuan pembukuan keuangan Negara
c) Pembukuan
1. Pengelolaan  dana  BOS  diwajibkan  membuat pembukuan  kas  umum(format  ke-3),  buku pembantu  kas  tunai  (format-BOS  k4),  buku pembantu  bank  (format  BOS  k-5)  buku pembantu  pajak  (format  BOS  k-6)  dan  buku pembantu lainnya sesuai dengan kebutuhan. 2. Semua  transaksi  penerimaan  dan  pengeluaran dicatat  dalam  pengeluaran  buku  kas  umumdan buku  pembantu  yang  relevan  sesuai  dengan urutan tanggal kejadiannya.
3. Setiap  akhir  bulan  buku  kas  umum  dan  buku pembantu  ditutup  oleh  bendahara  dan  ketahui oleh kepala sekolah.
4. Uang tunai  yang ada dikas tunai tidak lebih dari Rp.5 juta.
d) Bukti Pengeluaran
1. Setiap  transaksi  keuangan  harus  didukung dengan bukti kuitansi yang sah
2. Bukti  pengeluaran  dalam  jumlah  tertentu  harus dibubuhi  materi  yang  cukup  sesuai  dengan ketentuan bea materai
3. Uraian  pembayaran  dalam  kuitansi  harus  jelas dan terinci
4. Uraian  jenis  barang  /jasa  yang  dibayar  dapat dipisahkan    dalam  bentuk  faktur  sebagai lampiran kuitansi.
5. Setiap  bukti  pembayaran  harus  disetujui  oleh kepala sekolah dan lunas dibayar oleh bendahara.
1) Pelaporan
Dalam aturan Kementrian Agama menjelaskan
bahwa laporan merupakan pertanggung  jawaban  atas  pelaksanaan  kegiatan yang  dibiayai  dana  BOS.  Untuk  itu  laporan pertanggung  jawaban  harus  memenuhi  unsur-unsur sebagai berikut :
1. Setiap  kegiatan  wajib  dibuatkan  laporan  hasil pelaksanaan kegiatannya
2. Seluruh  arsip  data  keuangan,  baik  yang  berupa laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya  disimpan  dan  ditata  dengan  rapi dalam  urutan  nomor  dan  tanggal  kejadiannya, serta  disimpan  disuatu  tempat  yang  aman  dan mudah ditemukan disetiap saat.
3. Laporan penggunaan dana BOS dari penanggung jawab/  pengelolaan  dana  BOS  ditingkat  sekolah kepada tim PKPS-BBM  Kab/Kota cukup format BOS-K2,  sedangkan  format  BOS  K-3,  format BOS  K-4, format BOS  K-5 dan format BOS-K6 beserta  dokumen  pendukungnya  diarsipkan disekolah .
4. Waktu pelaporan pertanggung jawaban keuangan tersebut  disampaikan  setiap  triwulan,  semester dan tahunan.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  jenis deskriptif kualitatif, yang menggambarkan sekaligus  mengkaji  kondisi  riil  objek  penelitian berdasarkan  data-data  autentik  yang  dikumpulkan untuk  mengkaji  masalah  bagaimana  Efektivitas Pengelolaan  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah (BOS)  Dalam  Meningkatkan  Sarana  dan  Prasarana Pendidikan  di  SDN  44  Mande  Kota  Bima,  maka haruslah  dikaji  berdasarkan  kondisi  riil  dilapangan, sehingga  dapat  diperoleh  data  yang  bersifat deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan.
Oleh  karena  itu  hasil  penelitian  akan  berisi kutipan-kutipan  data  untuk  memberikan  gambaran penyajian  laporan  tersebut  ”Data  berasal  dari
observasi, wawancara (interview), dokumentasi dan gabungan /triangulasi”.
Lokasi  penelitian  ini  dilaksanakan  di  SDN 44  Mande  Kota  Bima,  Kelurahan  Mande, Kecamatan  Mpunda,  Kota  Bima.Pemilihan  lokasi ini  didasari  pertimbangan  sekolah  ini  cukup representatif  dan  memiliki  relevansi  spesifik  bagi kepentingan  penelitian.Waktu  penelitian  dilakukan selama 30 hari.
Dalam penelitian kualitatif digunakan istilah-istilah  informan  penelitian  atau  sumber  data dari seseorang atau beberapa orang  yang  di anggap representative bagi kepentingan data penelitian.Dalam  penelitian  ini  tahapan  awal  yang dilakukan adalah menentukan informan kunci yaitu kepala  sekolah.  Dari  informan  diperoleh  informasi tambahan  lain  untuk  melengkapi  data  antara  lain guru,bendahara atau pengelola dana BOS, guru/pegawai  honorer  sampai  komite  sekolah  serta staf  pada  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota Bima  yang  mengetahui  informasi  tentang  data tersebut.
Sumber  data  mencakup  keseluruhan  aspek pada  populasi  yang  ada  dan  berhubungan  dengan objek penelitian. Oleh karena itu sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu:
a. Data primer atau data utama diperoleh dari hasil wawancara  dengan  para  informan  penelitian. Informan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari informan  kunci  yang  meliputi  kepala  sekolah, bendahara  atau  panitia  pengelola  dana  BOS  dan informan tambahan seperti guru/pegawai honorer sampai  komite  sekolah  dan  staf  pada  Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota  Bima  yang menerima  laporan  penggunaan  dana  BOS  setiap triwulannya.
b. Data  sekunder  atau  data  pendukung  diperoleh dari  hasil  observasi  lapangan,  bahan  dokumen, dan  referensi  lain  yang  sesuai  dengan  judul penelitian.
Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  untuk  mengumpulkan  data ialah  sebagai berikut:
a. Observasi (observation) dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap beberapa objek yang akan diteliti yaitu di SDN 44 Mande Kota Bima  yang  terdiri  dari  kepala  sekolah  dan seluruh  perangkat  sekolah  serta  orang  tua  atau masyaraka  tsekitar.  Hasil  pengamatan  ini diakumulasi  sebagai  data  lengkap  kemudian direduksikan dalam skripsi.
b. Wawancara (interview) yaitu  mengadakan wawancara  berupa  pertanyaan-pertanyaan  yang memerlukan  jawaban  berupa  informasi  untuk
59
mengetahui  secara  mendalam  tentang  berbagai informasi  yang  sesuai  dengan  permasalahan yang diteliti agar dokumentasi lebih terarah. c. Dokumentasi, disamping wawancara dan observasi  penelitian  ini  juga  menggunakan teknik  dokumentasi  sebagai  pelengkap  data yang  sesuai  permasalahan  penelitian.  Seperti buku  dokumen  penggeluaran  dana  BOS  dan buku panduan RAPBS.
Tehnik  analisis  data  adalah  proses  mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari  hasil  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi dengan  cara  mengorganisasikan  sebuah  data kedalam kategori, menjabarkan, melakukan sintesa, memilih  mana  yang  penting  dalam  membuat kesimpulan agar mempermudah diri sendiri maupun orang  lain.  Sehubungan  dengan  itu  Miles  dan Huberman  dalam  Sugiono  menjelaskan  bahwa dalam  tehnik  analisis  data  maka  data  dapat dianalisis sebagai berikut:
1) Reduksi data 2) Display data (penyajian) 3) Vertifikasi data
Pengolahan  data  merupakan  proses  akhir dari penelitian yang dilakukan, sehingga pengolahan data dilakukan setelah peneliti memperoleh  data  lapangan.Dalam  penelitian  ini peneliti  menggunakan  penelitian  kualitatif,  maka analisis datanya dilakukan dengan cara reduksi data, display data dan verifikasi data:
1. Reduksi  data  yaitu  semua  data  lapangan  akan dianalisis  sekaligus  dirangkum  dipilih  hal-hal yang  pokok  dan  difokuskan  pada  hala-hal  yang dirangkum.
2. Display  data  yaitu  tehnik  yang  dilakukan olehpeneliti agar data yang diperoleh banyaknya jumlah dapat dikuasai dengan dipilih secara fisik membuat  display  merupakan  dari  analisis pengambilan data.
3. Verifikasi  data  yakni  tehnik  analisa  data  yang dilakukan  dalam  mencari  makna  data  dengan mencoba  mengumpulkannya,  kemudian  diolah sedemikian  rupa  sehingga  data-data  yang  pada awalnya belum lengkap akan tertutupi.
Pengolahan  data  merupakan  proses  akhir dari  penelitian  yang  dilakukan.  Prosedur  analisa data idealnya tidak kaku dan senantiasa dikembangkan  sesuai  kebutuhan  dan  sasaran penelitian analisis data.
Dalam penelitian kualitatif ditetapkan keabsahan  data  untuk  menghindari  data  yang  tidak valid  sebagai  usaha  untuk  meningkatkan  derajat kepercayaan  data  dan  untuk menyanggah  balik  apa yang dituduhkan penelitian kualitatif yang
menyatakan tidak ilmiah. Pengujian keabsahan data dalam  penelitian  menggunakan  triangulasi,  dalam tehnik  ini  triangulasi  pengujian  keabsahan  data dengan  memanfaatkan  suatu  hal  lain  yang  diluar data  yang  telah  ada  kemudian,  diadakan  pengujian lagi untuk mendapatkan data yang lebih valid.
Dalam  pengujian  keabsahan  data,  dilakukan melalui  perpanjangan  pengamatan,  meningkatkan ketekunan,  dan  triangulasi  sumber  data  dan tehnik.Perpanjangan  pengamatan,  dalam  hal  ini peneliti kembali terjun kelapangan untuk melakukan  pengamatan  ulang  dengan  sumber  data yang  pernah  ditemui  maupun  yang  baru,  dalam  hal ini  kepala  sekolah,  guru,  maupun  siswa.  Peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama  ini  merupakan  data  yang  benar  atau salah.Meningkatkan  ketekunan,  berarti  melakukan pengamatan
lebih cepat
dan berkesinambungan.Dengan meningkatkan
ketekunan  ini  maka  peneliti  dapat  mengecek kembali  apakah  data  yang  pernah  diberikan  dapat teruji keabsahannya.
Triangulasi  dalam  pengujian  kredibilitas diartikan  “sebagai  pengecekan  berbagai  sumber dengan  berbagai  cara  dan  berbagai  waktu” triangulasi dalam hal ini terbagi dua yaitu: 1. Triangulasi  sumber  data  adalah  pengujian kredibilitas  data  yang  dilakukan  dengan  cara mengecek  data  yang  telah  diperoleh  melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi  tehnik  adalah  pengujian  kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada  sumber  yang  dengan  tehnik  yang berbeda.
Member check adalah pengujian kredibilitas data  melalui  proses  pengecekan  data  kepada pemberi  data  dengan  tujuan  untuk  mengetahui sejauh mana data yang diperoleh sesuai dengan apa yang  diberikan  sebelumnya.  Dalam  member  cek peneliti  menemui  kembali  subjek  peneliti  untuk mengecek kembali data hasil wawancara yang telah dilakukan sehingga meningkatkan kredibilitas data..

## PEMBAHASAN
a. Kepatuhan Implementasi dan Kesesuaian Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam
Meningkatkan  Sarana  dan  Prasarana  di  SDN 44 Mande Kota Bima
Pengelolaan  dana  bantuan  operasional sekolah  yang  dilaksanakan  oleh  SDN  44  Mande Kota  Bima,  berdasarkan  hasil  temuan  yang diperoleh  menunjukkan  bahwa  sekolah  ini  telah melaksanakan program bantuan operasional sekolah
sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  yaitu berdasarkan  Permendikbud  No.  26  Tahun  2017 tentang  Petunjuk  Teknis  Bantuan  Operasional Sekolah  (BOS)  yang  telah  dimuat  dalam  petunjuk teknis  pengelolaan  dan  pertanggung  jawaban  dana BOS.  Para  pengelola  telah  menguasai  dengan  baik tahapan-tahapan pengelolaan dana tersebut baik dari proses  perencanaan  sampai  dengan  ke  proses evaluasi dan pertanggungjawaban.
Tujuan  program  bantuan  operasinal  sekolah adalah  untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan dalam  upaya  menciptakan  kualitas  sumber  daya manusia  yang  unggul.Untuk  meningkatkan  sumber daya  manusia  Indonesia  yang  unggul,  maka diperlukan keikutsertaan tiap warga negara Indonesia secara aktif dalam pendidikan.
Pelaksanaan program BOS tidak serta merta dilaksanakan  berdasarkan  keinginan  dan kebutuhan sekolah.  Untuk  itu,  pemerintah  menerbitkan  buku petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban  keuangan  dana  BOS  dalam setiap  tahunnya.  Dalam  buku  petunjuk  tersebut sudah  jelas  tertulis  aturan-aturan  pelaksanaan program  BOS  mulai  dari  dasar  penyelenggaraan program  BOS,  tujuan  BOS,  sasaran,  pelaksanan program,  prosedur  pelaksanaan  BOS,  komponen yang dapat dibiayai dana BOS, larangan penggunaannya,  sampai  pada  monitoring  dan laporan  pertanggungjawaban  sekolah,  termasuk juga  format-format  kegiatan  BOS  serta  pelayanan dan  penanganan  pengaduan  masyarakat  terkait pelaksanaan program BOS di sekolah tersebut.
Penggunaan  dana  BOS  di  sekolah  harus didasarkan  pada  kesepakatan  dan  keputusan bersama  antara  Tim  Manajemen  BOS  Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah. Dana BOS harus didaftar  sebagai  salah  satu  sumber  penerimaan dalam  RKAS/RAPBS,  di  samping  dana  yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah.
Prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh para pengelola  didalam  menggunakan  dana  BOS sehingga  penggunaan  dana  dapat  maksimal  dan efektif, yaitu seperti halnya:
a. Tim  pengelola  harus  menggunakan  prinsip keterbukaan  dan  ekonomis  dalam  menentukan barang/jasa dan tempat pembeliannya,
b. Tim  pengelola  harus  memperhatikan  kualitas barang/jasa,  serta  ketersediaan,  dan  kewajaran harga,
c. Tim  pengelola  harus  selalu  membandingkan harga  penawaran  dari  penyedia  barang/jasa dengan  harga  pasar  dan  melakukan  penawaran harga  kepada  penyedia  barang,  apabila  harga
penawaran  lebih  tinggi  dari  harga  pasar,  maka pengelola harus mampu melalkukan penawaran, d. Terkait dengan biaya untuk perawatan ringan/pemeliharaan  bangunan  sekolah,  Tim pengelola  harus  menerapkan  prinsip-prinsip berikut:
1) Membuat rencana kerja,
2) Memilih  satu  atau  lebih  pekerja  untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan standar upah yang berlaku di masyarakat.
3) Membuat  laporan  penggunaan  dana  (pembelian barang  dan  pembayaran  upah)  untuk  kegiatan perawatan ringan/ pemeliharaan sekolah (Permendikbud No 01. 2018).
Dalam  pelaksanaan  dana  BOS,  ini  dibagi menjadi 8 standar penggunaan atau aliran dana BOS yaitu: Pengembangan Kompetensi  Kelulusan, Pengembangan  Standar  Isi,  Pengembangan  Standar Proses,  Pengembangan  Pendidik  dan  Tenaga Kependidikan,
Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah,
Pengembangan Standar Pengelolaan,  Pengembangan  Standar  Pembiayaan, Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian. b. Faktor Pendukung Pengelolaan Dana Bantuan  Oeprasional  Sekolah  (BOS)  SDN  44 Mande Kota Bima
Faktor-faktor  pendukung  keberhasilan  dari pengelolaan  danabantuan  operasional  sekolah  yaitu segala  sesuatu  yang  memberikan  dukungan  baik berbentuk  kebijakan,  benrbentuk  kerja  sama  yang baik,  berbentuk  dukungan  material,  berbentuk sumbangan pemikiran, dukungan berbentuk tenaga, dll.  Keberhasilan  suatu  program  tidak  terlepas  dari dukungan dari sagala sektor sehingga pelaksanaannya akan lebih muda menuju keberhasilan  yang  diinginkan.  Sehingga  semakin banyak  dukungan  positif  yang  didapatkan  dalam pelaksanaan  program  maka  semakin  besar  peluang untuk mencapai keberhasilan.
Dalam pengelolaan dana bantuan oeparsional  sekolah  juga  sangat  dipengaruhi  oleh faktor  pendukung  untuk  mewujudkan  tujuan  yang direncanakan.
Adapun
faktor-faktor yang mendukung yaitu:
1) Dukungan  pemerintah  dangan  memberikan sosialisasi pengelolaan dana BOS dan penmberian  petunjuk  teknis  pengelolaan  dana bantuan operasional sekolah,
2) Bentuk  kerja  sama  yang  terjalin  dengan  baik oleh  para  pengelola  dengan  seluruh  guru  dan komeite sekolah,
3) Motivasi dan tekat yang kuta dari seluruh pihak sekolah untuk memajukan kualitas pendidikan,
4) Kinerja kepala sekolah yang baik.
90
c. Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  SDN  44 Mande Kota Bima Dalam
pengelolaan dana bantuan operasional  sekolah  di  SDN  44  Mande  Kota  Bima juga  mengalami  hal-hal  yang  sifatnya  dapat menghambat  keberhasilan  pelaksanaan  program bantuan  operasional  sekolah  tersebut  seperti  yang telah disebutkan diatas, bahwa salah satu yang dapat membuat  suatu  kebijakan  tidak  dapat  berjalan dengan  baik  yaitu  dikarenakan  kebijakan  tersebut dalam  pelaksanaannya  kurang  memperhatikan masalah  teknis,  hal  ini  dapat  dibuktikan  dimana dalam peraturan yang dimuat dalam petunjuk teknis pengelolaan  dana  BOS,  Sekolah  tidak  diberikan kebebasan  untuk  menggunakan  dana  bantuan operasional  tersebut  sesuai  dengan  kebutuhan sekolah, seperti misalnya sekolah tidak diperbolahkan  untuk  melakukan  perbaikan  berat dan  pembuatan  gedung  baru  menggunakan  dana BOS. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat untuk  mecapai  tujuan  yang  direncakan  yaitu meningkatkan kualitas pendidikan.
Selain  daripada  itu  dalam  pengelolaan  dana bantuan  operasional  sekolah  juga  mengalami Adanya  kekurangan  akan  tersedianya  sumber- sumber  pembantu  (waktu,  uang  dan  sumber  daya manusia), untuk permasalahan waktu  yang menjadi masalah  yaitu  ketika  pencairan  dana  bantuan operasional sekolah sering mengalami keterlambatan  sehingga  akan  berdampak  terhadap program-program sekolah yang tidak dapat berjalan sesuai  dengan  apa  yang  telah  direncanakan, kemudian  permasalhan  yang  terjadi  terhadap uang/anggaran  yaitu  dimana  anggaran  bantuan operasional  sekolah  yang  diterimah  oleh  sekolah tertentu  khusunya  sekolah  terbelakang  tidak sebanding  dengan  kebutuhan  sekolah  tersebut sehingga  pembangunan  yang  terjadi  tidak  efektif dan  sifatnya  tidak  menyeluruh  serta  ini  berdampak terhadap  keberhasilan  yang  tidak  maksimal  sesuai dengan tujuan yang direncanakan.
Penentuan anggaran Program bantuan operasional (BOS) yang diperoleh sekolah penerimah  dana  BOS  yaitu  ditentukan  dari  banyak atau sedikitnya jumlah siswa, semakin banyak siswa suatu  sekolah  maka  anggaran  yang  diperoleh semakin besar dan sebaliknya semakin sedikit siswa suatu  sekolah  maka  semakin  kecil  anggaran  dana BOS  yang  diterimah.  Dalam  hal  ini  sesuai  dengan teori  diatas  maka  dapat  dikatan  Kebijakan  yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang.

## Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka  penelitian  ini  dapat  disimpulkan sebagai berikut:
a. Berdasarkan  Teori  Ripley  dan  Franklin  terkait kepatuhan implementasi serta kesesuaian pelaksanaan.  Bahwa,  SDN  44  Mande  Kota Bima dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) telah berjalan sesuai dengan  petunjuk  teknis  pengelolaan  dana bantuan  operasional  sekolah  (JUKNIS  BOS). Adapun  proses  pelaksanaan  yang  dilakukan yaitu:
1) Membuat  rencana  anggaran  belanja  sekolah (RAPBS),
2) Diadakan  rapat  yang  dihadiri  oleh  kepla sekolah,  pihak  pengelola  dana  BOS,  Komite Sekolah,  guna  untuk  membahas  tentang pemanfaatan dana BOS,
3) Dana  dialokasikan  untuk  program-program seperti:
a) pengembangan perpustakaan,
b) kegiatan  dalam  rangka  penerimaan  siswa baru,
c) kegiatan  pembelajaran  dan  ekstrakurikuler siswa,
d) kegiatan ulangan dan ujian,
e) langganan daya dan jasa,
f) perawatan sekolah/rehab ringan dan senitasi sekolah,
g) pembayaran honorium bulanan,
h) pengembangan  profesi  guru  dan  tenaga kependidikan,
i) biaya pengelolaan sekolah,
j) pembelian dan perawatan perangkat komputer, dan
k) biaya lain-lain.
4) Membuat  rincian  penggunaan  dana  bantuan operasional  sekolah  dalam  bentuk  laporan pertanggung  jawaban  yang  akan  di  rapatkan dan  diserahkan  ke  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan, dan
5) Melakukan  evaluasi  terhadap  program  yang telah dilaksanakan.
b. Faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam pengelolaan  dana  bantuan  operasional  sekolah (BOS).
a. Faktor Pendukung
Adapun  faktor  pendukung  dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) adalah sebagai berikut:
1) Dukungan  Pemerintah  dengan  memberikan petunjuk  teknis  pengelolaan  dana  BOS  dan sosialisasi  tentang  tatacara  pengelolaan  dana
bantuan  operasional  sekolah  dari  Dinas Pendidikan,
2) Terjalinnya bentuk kerja sama yang baik dari pihak  pengelola  dana  BOS,  Komite  Sekolah dan para Guru, Pemerintah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota bima),
3) Motivasi  yang  tinggi  dan  kinerja  yang maksimal,
4) Dukungan  dari  para  guru  baik  dengan sumbangan pemikiran maupun dengan dukungan tenaga.
b. Faktor penghambat Adapun  faktor  penghambat  dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yaitu:
1) Waktu  pencairan  dana  sering  mengalami keterlambatan,
2) Anggaran  yang  diperoleh  tidak  sebanding dengan kebutuhan sekolah
3) Sekolah dibatasi dalam melakukan perbaikan  berat  sehingga  sekolah  masih mengalami kekurangan ruangan, dan
4) Dana  bantuan  operasional  sekolah  belum mampu membiayai seluruh program sekolah secara merata/menyeluruh.

## Saran
Sesuai dengan simpulan diatas maka peneliti menawarkan beberapa saran yaitu sebagai berikut: a. Kepada  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Kota  Bima  disarangkan  agar  lebih  aktif  untuk merespon permasalahan-permasalahan yang dihadapi  oleh  pihak  pengeloladana  bantuan operasional sekolah (BOS).
b. Kepada  Kepala  Sekolah  SDN  44  Mande  Kota Bima  selaku  pimpinan  dan  penaggung  jawab dari anggaran dana bantuan operasional sekolah (BOS) disarankan untuk tetap transparansi serta bijak  didalam  memanfaatkan  anggaran  bantuan operasional sekolah.
c. Kepada  Komite  Sekolah  baik  guru,  orang  tua siswa,  dan  tokoh  masyarakat  disarankan  untuk keterlibatannya  dalam  mengawasi  pengelolaan dana bantuan operasional sekolah tersebut. Serta diharapkan  dapat  memberikan  sumbangan pemikiran dan solusi-solusi penyelesaian masalah.
d. Kepada semua guru SDN 44 Mande Kota Bima baik  yang  berstatus  PNS  maupun  Non  PNS disarankan  agar  terus  dapat  meningkatkan kualitas  pembelajaran  dikelas  serta  berusaha memenuhi  standar-standar  kompetensi  tenaga pendidik.

## Daftar Pustaka
[1] Akdon,  dkk.  2015.  Manajemen  Pembiayaan Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. [2] Bafadal, Ibrahim. 2012. Manajemen Peningkatan  Mutu  Sekolah  Dasar  Dari Sentralisasi  Menuju  Desentralisasi.  Jakarta:
PT Bumi Aksara.
[3] Fattah, Nanang. 2000. Ekonomi dan Pembiayaan  Pendidikan,  Bandung:  Rosda Karya.
[4] Gunawan,  Imam.  2015.  Metode  Penelitian Kualitatif  Teori  dan  Praktik.  Jakarta:  PT Bumi Aksara.
[5] Hamiyah, Jauhar. 2015. Pengantar Manajemen Pendidikan Di Sekolah. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
[6] Matin.    2014.    Manajemen    Pembiayaan Pendidikan:    Konsep    dan    Aplikasinya. Depok: PT Raja grafindo Persada.
[7] Mulyono. 2010. Konsep Pembiayaan
Pendidikan. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
[8] Ripley,  Randall  B.  &  Franklin,  Grace  A.
1986.Policy
Implementation and
Bureaucracy.  The  Dorsey  Press.  Chicago,
Illinois.
[9] Widjaya,  A.  W.  1987.  Pengantar  Bisnis “Manajemen  dan  Organisasi.  Jakarta:  Bina Aksara.
Artikel/Modul/Diktat
[1] Ahmad,  Lokman  Mohd.  2014.  School Operational  Funding  to  Support  School Activities.Jurnal Universitas Negeri Malaysia. Diakses melalui http://ijere.iaescore.com/index.php/IJERE/ar ticle/view/4463.  pada  27  Februari  2019 pukul 21.40 WITA
[2] Anggraini,  Ristya  Dwi.  2013.  Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas PengelolaanAnggaran  Dana  BOS  Dalam Program  RKAS  di  SDN  Pacarkeling  VIII Surabaya. Jurnal. Universitas Airlangga.Diakses melalui
http://journal.unair.ac.id/KMP@transparansi ,-partisipasi,-dan-akuntabilitas-pengelolaan- anggaran-dana-bos-dalam-program-rkas-di- sdn-pacarkeling-viii-surabaya-article-9273- media-138-category-8.html pada 27 Februari 2019 pukul 21.13 WITA
[3] Arifin. Barnawi.2012.  Etika  dan  Profesi Kependidikan. Jogjakarta: Ar-ruzz Media.

## 106 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 7, No. 2, Bulan September Tahun 2019 hal 93-107
[4] Artana, Made, dkk. 2014.Efektivitas
Pengelolaan  Dana  Bantuan  Operasional Sekolah(BOS)  Pada  Sekolah  Dasar  di Kecamatan Sukasada. Jurnal UniversitasPendidikan  Ganesha.  Diakses melalui
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJP E/article/view/4118.pada  27  Februari  2019 pukul 21.20 WITA
[5] Atmaja,  R.M.T.E.,  Harun,  C.Z.H.,  &
Ibrahim,S. 2016. Analisis Penetapan Standar BiayaPendidikan Pada SMA Negeri 2 Kuala Kabupaten Nagan Raya. Jurnal AdministrasiPendidikan Pascasarjana Universitas  Syiah  Kuala  (4)1  :  119  –  128. Diakses melalui https://www.neliti.com/id/publications/7254
9/analisis-penetapan-standar-biaya- pendidikan-pada-sma-negeri-2-kuala-
kabupaten-napada  27  Februari  2019  pukul 21.40 WITA
[6] Bachri, Bachtiar. 2010. Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi padaPenelitian  Kualitatif.  Jurnal  Teknologi
Pendidikan.  10  (1):  46-62.  Diakses  melalui http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/mey akinkan-validitas-data-melalui-triangulasi- pada-penelitian-kualitatif.pdf pada 27 Februari 2019 pukul 21.40 WITA [7] Baharudin, dkk. 2013. Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Bantuan  Operasional Sekolah  (BOS)  di  Kecamatan  Minasatene Kabupaten  Pangkep.  Jurnal  Universitas Hasanuddin.Diakses melalui http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/042d6c7 36ed24b30de6f322e11b9cfa6.pdfpada 27 Februari 2019 pukul 21.40 WITA [8] Baihaqi.2016. Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pada SMK Negeri Di Kabupaten AcehBesar.Jurnal  Pencerahan  (6)1:  1-  9. Diakses melalui https://docplayer.info/30328608- Manajemen-pembiayaan-pendidikan-pada- smk-negeri-di-kabupaten-aceh- besar.htmlpada  27  Februari  2019  pukul 21.58 WITA
[9] Fitri,  Afrilliana.  2014.  Pengelolaan  Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SekolahDasar Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi..Jurnal Universitas Negeri Padang.Diakses melalui http://ejournal.unp.ac.id/index.php/bahana/ar
ticle/view/3753  pada  27  Februari  2019 pukul 21.45 WITA
[10] Hasibuhan,  Malayu.  2007.  Manajemen dasar,  Pengertian,  dan  Masalah.Jakarta:  PT Bumi Aksara.Https:// andimpi.blogspot. com/2013/06/pembiayaan-pendidikan-di- indonesia.html.Diakses  pada  27  Februari 2019 pukul 21.23 WITA.
[11] Https://belajarpsikologi.com/pentingnya- pendidikan-bagi-kehidupan/.  Diakses 27 Februari 2019 pukul 21.35 WITA.
[12] Https://cnnindonesia.com/nasional/2016052 1103521-20-132385/penyimpangan-dana- bos-terjadi-karena-pelanggaran-regulasi. Diakses 13 Maret 2019 pukul 09.45 WITA.
[13] Https://silabus.org/pengertian-pendidikan/. Diakses  27  Februari  2019  pukul  22.02 WITA.
[14] Ismaya.  2015.  Pengelolaan  Pendidikan. Bandung: PT Refika Aditama Jakarta:Bumi [15] Aksara.
[16] Kaswandi. 2015. Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan  Operasional  Sekolah  di  SDN  027 Tarakan.  Jurnal  Universitas  Sam  Ratulangi.
Diakses melalui
http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jmkpp/a rticle/view/2201  pada  27  Februari  2019 pukul 21.48 WITA [17] Kiprono, Faith J. Dkk. 2015.An Assessment Of School Management Committees’Capacity In The Implementation  Of  Fpe  Funds  In  Public Primary  Schools:  A  Survey  Of  Eldoret East District, Kenya. Diakses melalui http://ir.mu.ac.ke:8080/xmlui/bitstream/hand le/123456789/1945/Joyce%20et%20al%2C
%202014..pdf?sequence=1&isAllowed=y pada 27 Februari 2019 pukul 21.35 WITA
[18] Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional. Diakses melalui https://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wpcont ent/uploads/2016/08/UU_no_20_th_2003.pd fpada 27 Februari 2019 pukul 21.24 WITA
[19] Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelengaraan  Pendidikan.Diakses  melalui https://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp- content/uploads/2016/08/PP-66-Tahun-
2010.pdf pada 27 februari 2019 pukul 21.04
WITA [20] Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  76
Tahun  2012  tentang  Petunjuk  Teknis Pengunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah  Tahun  Anggaran  2013.Diakses melalui
https://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp- content/uploads/2016/11/bn1375-2012.pdf pada 27 februari 2019 pukul 21.10 WITA [21] Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  26 Tahun 2017tentang Petunjuk Teknis
Bantuan  Operasional  Sekolah.  Diakses
melalui http://psmk.kemdikbud.go.id/konten/2560/p ermendikbud-nomor-26-tahun-2017- petunjuk-teknis-bantuan-operasional- sekolah  pada  16  agustus  2019  pukul  19.20 WITA
[22] Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.Diakses melalui https://kemenag.go.id/file/dokumen/PP1905. pdf  pada  27  Februari  2019  pukul  20.44
WITA
[23] Permendiknas  No.  24  Tahun  2007tentang Standar  Sarana  Dan  Prasarana  Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Dan  Sekolah  Menengah  Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).Diakses
melalui https://disdik.tebingtinggikota.go.id/peratura n-menteri/25-permendiknas-no-24-tahun- 2007  pada  27  februari  2019  pukul  19.55 WITA
[24] Suyatmini.  Widyatmoko,  Subkhi.  2017.
Pengelolaan  Dana  Bantuan  Operasional Sekolah  (BOS)  di  SDN  Kemasan  I Surakarta. Jurnal Universitas Muhammadiyah  Surakarta.  Diakses  melalui http://eprints.ums.ac.id/52171/ pada 27
februari 2019 pukul 19.56 WITA
[25] Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003 tentang  sistem  pendidikan  nasional.Diakses melalui https://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp- content/uploads/2016/08/
[26] UU_no_20_th_2003.pdf  pada  27  februari
2019 pukul 19.59 WITA
[27] Waluyo,  Kiky  Bagus.  2012.  Efektivitas Manajemen  Dana  Bantuan  Operasional Sekolah  (BOS)  Dalam  Meningkatkan  Mutu Pendidikan  (Studi  Kasus  Pengelolaan  Dana BOS  di  SDN  Pacarkeling  1  Surabaya).
Jurnal Universitas Airlangga. Diakses melalui  http://repository.unair.ac.id/16347/ pada 27 februari 2019 pukul 20.20 WITA