## POLITIK ETNIS FLORES TIMUR DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) 2015
Yakobus Kolne, Universitas Timor Email: graciakolne@gmail.com
Dian Festianto, Universitas Timor Email: graciakolne@gmail.com

## ABSTRAK
This research aims to discuss ethnic politics practiced by Flores Timur (Flotim) ethnic group in  Timor Tengah Utara (TTU) district in 2015  local election. The article uses the perspective of identity politics to analyse the issue. This research applied qualitative methods that used interviews as the main technique for collecting data. Informants were leading figures and lay people of Flotim ethnic groups. This research found that Flotim ethnic group builds reciprocal approach to win the election with the other ethnic groups. Internally, Flotim is socially integrated, but politically is fluid. Intermarriage, especially with TTU ethnic group has led to acculturation, which is influential to Flotim ethnic’s strategy in local election. As a result, Flotim people’s political support in TTU is polarized. This shows us symbolic construction of identity changes continuously, and brings further impact on the dynamics of local politics.
Keywords: Identity Politics, Flores Timur ethnic group, local election

## PENDAHULUAN
Tumbangnya rezim Orde Baru telah melahirkan ekses dalam dinamika politik lokal di Indonesia yang ditandai dengan kecenderungan semakin mengerucutnya politik yang berbasis pada etnisitas. Perubahan sistem politik dari sentralisasi ke desentralisasi sebagai imbas dari proses demokratisasi di satu sisi membuka peluang bagi aktor-aktor dan elit lokal terjun dalam dunia politik praktis. Namun, di sisi lain liberalisasi demokrasi juga memunculkan fenomena baru dalam khazanah politik lokal di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), yaitu kecenderungan mengerucutnya politik identitas oleh etnis perantauan dalam hal ini etnis Flores Timur (Flotim) dalam ranah publik. Perubahan sistem politik, ternyata menjadi pintu masuk bagi komunitas etnis Flotim melakukan reproduksi identitas bahkan juga membangun aliansi politik dengan elit politik demi terjaminnya keamanan dan eksistensi kelompok etnis, baik dalam perspektif kolektif maupun individual. Polarisasi dukungan dan pilihan politik di internal komunitas etnis Flotim tersebut berkontribusi pada pembentukan karakteristik politik kontemporer dan demokratisasi lokal di TTU.
Di TTU sendiri, ada beberapa kelompok etnis selain Flotim. Di antaranya, etnis Flores Barat dan etnis Alor. Jumlah asing-masing kelompok etnis dapat dilihat pada tabel 1. Jumlah
ini belum termasuk etnis-etnis lain yang berdomisili di Timor Tengah Utara yang jumlahnya relatif kecil dan tidak terorganisasi dalam wadah paguyuban.
Tabel 1. Kelompok Paguyuban Etnis Lain di Kabupaten Timor Tengah Utara
No ETNIS Kelompok Peguyuban Jumlah
KK
Jumlah Jiwa
1
Etnis Flores Barat Manggarai Tengah 45 140 Manggarai Timur 34 108 Manggarai Barat 42 97 Jumlah 121 345 2 Etnis Alor Alor Pantar 22 71 Pura 27 78 Alor Besar 28 83 Alor Kecil 20 68 Jumlah 97 300
Sumber: Ketua peguyuban dari etnis Flores Barat dan Etnis Alor Tahun 2018
Penerapan liberalisasi demokrasi yang sudah berjalan kurang lebih 18 tahun belum mampu mencairkan segregasi berbasis etnis di ranah politik lokal. Bahkan, dengan mekanisme sistem politik seperti saat ini, politik yang dibangun berdasarkan identitas etnis semakin menemukan varian baru.
Etnis-etnis membangun kesadaran politik baru dengan melakukan mobilisasi secara internal berdasarkan pada memori yang dibanyangkan kelompok komunitas yang bersangkutan. Disini, etnisitas terus-menerus dinegasikan dan dinegosiasikan oleh askripsi eskternal, bahkan direkronstruksi dalam upaya pengidentifikasian diri secara internal.
Dalam politik praksis di TTU ada kecenderungan bahwa masyarakat sebagaimana pendapat Rogers (1983) memiliki tendensi untuk memilih aktor politik atau membangun afiliasi politik kepada kelompok yang diyakini memiliki kesamaan-kesamaan, seperti etnis, pekerjaan, ketrampilan, dan daerah. Bahkan mereka membangun jaringan sosial melalui hubungan-hubungan personal dan komunal seperti hubungan pekerjaan, faktor agama, dan kepentingan (Boissevain, 1972).  Latar belakang pemikiran pragmatis kelompok diáspora cenderung membentuk pola relasi dengan elit politik lokal dalam balutan politik transaksional dan klientelisme.

## JURNAL ILMU POLITIK, Volume 9 Nomor 2, Oktober 2018
Seperti halnya etnis lain di TTU yang cenderung bermain dalam ranah politik, terutama pada pelaksanaan Pilkada 2015, etnis Flotim juga menjadi salah satu etnis yang cukup memiliki peran dalam dinamika politik lokal. Jumlah anggota komunitas cukup  besar. Berdasarkan data dari ikatan peguyuban, terdapat 278 Kepala Keluarga (KK) dan 400 jiwa di antaranya telah memiliki hak pilih.
Jumlah etnis Flotim yang mencapai 400 jiwa dari perspektif ekonomi politik merupakan peluang bagi setiap calon bupati untuk menjadikannya sebagai suatu modal social yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh dukungan suara pada pemilukada tahun 2015. Sebagaimana dijelaskan Marianus Lahut, Ketua Ikatan Keluarga Flotim, mengemukakan bahwa:
Ya, memang dalam setiap pemilukada) biasanya kami didatangi tim yang dibentuk oleh calon bahkan kami diundang untuk bertemu dengan calon agar kami bisa mengarahkan anggota kami untuk memilih calon yang mendatangi kami. Setiap calon yang mendekati, kami selalu menawarkan akan kepentingan kami dan apabila calon mana yang menerima tawaran maka baru kami melakukan pertemuan untuk memberitahukan kepada anggota agar dapat mendukung dalam memberikan suara pada pilkada nanti”. 31
Hal ini yang menjadi godaan bagi politisi untuk berlomba-lomba mendekati dan mencari simpati untuk mendapatkan dukungan politik. Relasi politik antara etnis Flotim dengan politisi tersebut cenderung menciptakan dinamika di dalam internal komunitas Flotim baik dalam perspektif kolektif maupun individual.
Berdasarkan fenomena politik yang terjadi di TTU pada  pelaksanaan Pilkada 2015 dengan fokus pada politik etnis Flotim di TTU, kajian terhadap  reproduksi identitas etnis dalam kaitannya dengan proses demokratisasi di TTU penting dan relevan.  Secara akademis kajian ini  menambah referensi kajian politik identitas, sedangkan secara praktis riset ini berguna dalam  memperoleh informasi relevan bagaimana demokratisasi berubah fungsi sebagai instrumen kelompok diáspora (etnis perantauan) mencari posisi aman secara sosial, ekonomi dan politik. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah menggambarkan model politik identitas etnis Flores Timur di Timor Tengah Utara dengan setting pada pelaksanaan Pilkada 2015.

## METODE
Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dimana peneliti akan mendeskripsikan fenomena yang terjadi dan menempatkan
31 Wawancara, tanggal 22 juni 2017.
aktor sebagai unit analisis, dan dilaksanakan dengan pedekatan studi kasus bersifat deskriptis analitis, mempelajari secara intensif dan menginterpretasikan latar belakang masalah, keadaan dan posisi peristiwa yang menyertai praktek-praktek politik identitas etnis Flores Timur secara apa adanya dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu (Creswell, 2010),  dengan mencoba menyajikan pandangan subjek yang diteliti tentang fenomena yang terjadi sehari-hari (Yin, 2002). Informan dalam penelitian ini meliputi tokoh-tokoh, pengurus dan anggota paguyuban etnis Flores Timur yang berdomisili di  Kabupaten  Timor Tengah Utara (TTU).

## PEMBAHASAN

## Gambaran tentang Etnis Flores Timur di Kabupaten Timor Tengah Utara
Kabupaten TTU merupakan salah satu Kabupaten dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Di kabupaten TTU terdapat 24 Kecamatan, 173 Desa Kelurahan dan 1 Desa Adat, dengan jumlah penduduk sebesar 229.803 jiwa (BPS  Kabupaten TTU tahun 2017). Dari jumlah tersebut etnis Flotim pun berada dalam sebaran itu.
Etnis Flotim merupakan salah satu etnis yang besar dan terorganisir secara baik  dan memiliki ikatan yang kuat. Untuk mempererat hubungan kebersamaan, maka dilakukan arisan kekeluargaan setiap bulan. Oleh karena hubungan kekerabatan yang begitu kuat sehingga para aktor politik memanfaatkan itu untuk mencari dukungan dalam setiap hajatan politik. Sebaran etnis Flotim bila ditinjau dari aspek pekerjaan sangat variatif yaitu ada birokrat, ada polisi, ada tentara, ada yang tukang dan ada yang pengusaha.

## Politik Etnis Flores Timur dalam Perspektif Kolektif dan Individual
Mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung yang mesyaratkan dukungan populer kepada kandidat. Untuk mendulang suara, tidak jarang kandidat mengusung politik identitas. Dengan demikian, identitas bukan hanya persoalan belonging semata, tetapi bertransformasi menjadi alat politik dalam menarik simpati publik.Akibatnya, identitas telah menjadi komoditi bagi kandidat yang maju dalam pemilihan kepala daerah. Tema-tema etnis dalam kampanyenya dengan dalih bahwa kandidat mewakili kelompok tertentu, atau paling tidak untuk menunjukkan kedekatan hubungan antara kandidat dengan etnis tertentu, menjadi jamak ditemui.
Dalam konteks TTU, ada empat lokus etnisitas yang terkait dengan etnis Flotim yang bisa diidentifikasi. Pertama, paguyuban. Dalam konteks ini etnisitas dilihat dari perspektif kolektif. Kedua, individu. Mereka ini termasuk yang tergabung maupun yang tidak tergabung dalam paguyuban. Dalam konteks ini etnistas dilihat dari perspektif individu. Ketiga,  etnis lain di

## JURNAL ILMU POLITIK, Volume 9 Nomor 2, Oktober 2018
TTU atau di Kefamenanu yang berelasi dan berjejaring dengan etnis Flores Timur baik secara kolektif maupun individual. Dalam konteks ini etnis dilihat dari perspektif sosio-kultural. Akulturasi budaya melalui perkawinan adalah salah satu ruang yang menjelaskan cairnya relasi antar etnis. Keempat adalah  politisi, yang mencakup  kandidat bupati, tim sukses,  maupun pengurus partai politik di TTU.  Dua  calon  kandidat lain mengundurkan diri,  sehingga pelaksanaan Pilkada 2015 di TTU saat itu hanya diikuti oleh calon tunggal, yaitu Raymundus Sau Fernandes yang berpasangan dengan Aloysius Kobes (Dubes jilid II).
Berdasarkan klasifikasi actor di atas, ada enam pola relasi politik etnis Flores Timur di Timor Tengah Utara (TTU) dengan setting peristiwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung pada tahun 2015 yang diilustrasikan pada gambar 1.
Gambar 1. Pola Relasi Politik Etnis di Pilkada TTU 2015
Pola relasi satu pada gambar 1 tersebut menunjukkan pola relasi antar aktor etnis Flores Timur baik secara kolektif maupun secara individual. Pola relasi tersebut menunjukan arah panah bolak-balik yang menggambarkan adanya relasi yang bersifat resiprokal. Artinya, dalam model ini individu pada suatu saat menempatkan diri mewakili paguyuban dan komunitas etnis Flores Timur, namun pada suatu saat individu baik yang tergabung maupun yang tidak bergabung dalam paguyuban mewakili kepentingan individu aktor yang bersangkutan. Model ini dimungkinkan sebagai upaya dalam menjaga kohesivitas di  antara etnis Flores Timur. Dalam prakteknya elit maupun anggota komunitas etnis Flores Timur selalu bermain dalam dua ranah tersebut.
Etnisitas dari perspektif Etnisitas dari perspektif Kolektif Individu 1 2            34 5 6
Etnis Lain               Politisi
Berdasarkan pengakuan informan tersebut menunjukkan bahwa memori terhadap tanah kelahiran ( homeland ) masih lekat dalam memori para imigran lokal tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan perjalanan “mudik” tahunan ke kampung halamannya pada waktu tertentu. Sebagaimana  Donatus Muda,  “Bagi kami yang telah lama tinggal di tanah rantau sudah menganggap TTU menjadi tanah kelahiran kedua, karena kebanyakan kami ada yang sudah kawin-mawin di sini. Tapi untuk mengenang tanah leluhur kami, kami buat arisan keluarga Flores Timur, ya sekedar untuk saling bercerita dengan saudara-saudara setanah kelahiran kami.”
Dengan mengacu pada pernyataan di atas, secara sosio-kultural, elit etnis Flores Timur memiliki kewajiban menjaga harmonisasi di  internal etnis Flores Timur. Instrumen untuk menjaga harmonisasi internal tersebut adalah pembentukan institusi paguyuban. Salah satu bentuk kegiatan dalam institusi paguyuban tersebut adalah dalam bentuk arisan kelompok yang diselenggarakan secara rutin setiap bulannya. Namun demikian, karena berbagai alasan seperti kesibukan pekerjaan beberapa di antara etnis Flores Timur tidak mengikuti kegiatan dimaksud.
Sedangkan upaya untuk menjaga kohesivitas etnis Flores Timur di TTU dan sebagai upaya untuk menjaga budaya nenek moyang mereka di tanah rantau adalah dengan merintis pendirian kelompok kesenian. Rintisan tersebut telah membuahkan hasil yang ditunjukkan dengan  keikutsertaan mereka dalam berbagai kegiatan-kegiatan kebudayaan seperti pawai budaya lokal. Ini  menunjukkan  penguatan simbol identitas bersama lalui  budaya etnis yang dilestarikan walaupun di tanah rantau.    Sebagaimana Safran (1991), komunitas ekspatriat dan komunitas diaspora selalu melihat tempat asal nenek moyang mereka sebagai tempat untuk pulang ketika waktunya tepat, misalnya masa tua. Mereka merasa bahwa kesadaran dan solidaritas antar teman satu kampung halaman akan terus menjadikan mereka terhubung baik secara fisik maupun emosional dengan kampung halaman mereka.
Menariknya, selain berusaha menjaga solidaritas kelompok, etnis Flotim juga berusaha beradaptasi dengan lingkungan domisili dengan menjalin relasi dengan etnis lain yang ada di TTU.  Mereka bias hidup diantara  etnis  pribumi dan etnis lainnya. Hal ini identik dengan pendapat Barth (1988) yang memandang bahwa identitas etnis sebagai hasil dari proses sosial yang kompleks, manakala batasan-batasan simbolik terus-menerus membangun dan dibangun dari faktor sejarah, bahasa, dan pengalaman masa lampau.
Pola relasi kedua terkait dengan bagaimana etnis Flores Timur secara kolektif beradaptasi diri dengan lingkungan sekitar terutama dengan kelompok etnis. Relasi pola kedua ini terjadi terutama pada proses perkawinan campur antara komunitas etnis Flores Timur dengan etnis

## JURNAL ILMU POLITIK, Volume 9 Nomor 2, Oktober 2018
lain,  yang  melibatkan  tidak saja keluarga inti pihak pengantin, namun juga keluarga besar, sejak proses peminangan (ketok pintu) sampai prosesi adat pernikahan. Keterlibatan kolektif ini menjadi penting bukan saja sebagai bentuk dukungan moril dan menjaga kolektivitas, namun lebih dari itu untuk menunjukkan identitas ke Flores Timur-an kepada etnis lain.
Selanjutnya pola relasi ketiga, bisa dikatakan sebagai implikasi dari relasi kedua, ketika terjadi perkawinan campur antara etnis Flores Timur dengan etnis lain. Pola ketiga ini dijelaskan  dalam perspektif individu. Sebagaimana  Castell (1997),  identitas  pada dasarnya berkonsep kelompok, dan dalam diri individu terdapat perasaan sense of belonging and sense of difference yang mampu dikonstruksikan sendiri oleh individu yang bersangkutan.  Walau terikat kebersamaan, dengan demikian, di antara kelompok etnis yang sama kadang tetap terdapat perbedaan. Pasalnya, masing-masing anggota kelompok memiliki rasionalitas yang berbeda-beda, tergantung pada kepentingan masing-masing.
Percampuran budaya melalui institusi perkawinan campur dengan etnis lain seperti etnis Dawan sebagai etnis asli TTU  dapat dikatakan berpengaruh terhadap pergeseran pola piker berbasis etnisitas.  Akulturasi memperkaya dinamika sosio-kultural dengan menambah keragaman anggota komunitas. Terlebih, jika dalam pernikahan lintas etnis ini pihak laki-laki berasal  dari etnis Flores Timur. Dengan sistem patriaki, pilihan istri akan relatif mengikuti arahan para suami.
Ketiga pola hubungan ini turut membentuk relasi etnis di politik, sebagaimana dalam gambar dijelaskan pada pola keempat dan kelima. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi pemilihan langsung, penguatan kesadaran etnis di dalam sistem politik di daerah, termasuk di Pilkada, menjasi tidak terhindarkan. Politisi tidak hanya sekedar berupaya menjadikan etnis lokal sebagai konstituensinya, tetapi juga berupaya mengidentikkan diri dengan etnis lain. Menurut pengakuan aktivis paguyuban  Flores Timur, Gregorius Geroda, proses relasi politik dengan elit politik lokal tidak terjadi secara kebetulan. Menurutnya,
Kekompakan kami ternyata berimbas ke politik. Saat itu mendekati Pilkada 2015 beberapa pimpinan partai politik, tim sukses dan calon bupati mulai mendekati kami. Mereka minta untuk bersilaturahmi, ya siapapun kami terima saja karena prinsipnya mereka tamu. Makanya ada salah satu politisi yang kurang hati karena kami terima semua. Kan begini, kalau tamu ya kita terima dengan baik-baik, tetapi kalau sudah masuk siapa yang layak dipilih ya kami kembalikan ke masing-masing pribadi. Walaupun biasanya kami dari paguyuban selalu berpesan pilih yang terbaik baik masyarakat umumnya dan warga etnis Flores Timur khususnya.
Fenomena politik menjelang Pilkada 2015 lalu menunjukkan pola penguatan dan pengentalan identitas yang berujung pada politisasi identitas, baik yang dilakukan oleh politisi maupun komunitas etnis Flores Timur baik secara kolektif maupun individual. Politisasi identitas pada Pilkada tahun 2015 lalu dalam perpektif rational choice terjadi tidak dengan sendirinya. Proses tersebut terjadi karena memang dibangun oleh kedua belah pihak, dalam relasi yang bersifat simbiosis mutualisme. Dengan demikian pada pola relasi  keempat dan kelima identitas telah beralih fungsi sebagai instrumen untuk memperoleh  kekuasaan bagi elit-elit politik yang saling berkontestasi menjelang Pilkada 2015, maupun bagi komunitas Flores Timur untuk memperoleh jaminan keamanan.
Jaminan tersebut dalam perspektif kolektif untuk memperoleh pengakuan dari penguasa setempat sehingga dalam hal ini akan menjaga eksistensi mereka di tanah rantau. Sedangkan dalam perspektif individual, politisasi identitas tersebut terkait dengan jaminan karier bagi anggota komunitas yang berada di birokrasi dan jaminan berusaha bagi anggota komunitas Flores Timur yang bekerja di sektor swasta.
Dalam realitasnya, model pola relasi keempat dan kelima ini terjalin tidak melalui jalur formal. Artinya, bentuk dukungan terhadap elit politik tertentu dalam Pilkada 2015 lalu tidak dideklarasikan secara terbuka, namun hanya melalui aktivitas-aktivitas di internal mereka, misalnya arisan.  Dalam konteks ini, arisan komunitas etnis Flores Timur yang sebelumnya merupakan  instrumen untuk menjaga kolektivitas, telah berubah menjadi instrumen politik bagi etnis Flores Timur maupun kandidat kepala daerah.  Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa identitas  mengalami  transformasi pemaknaan  karena proses politik identitas dibuat untuk kepentingan masing-masing aktor yang terlibat di dalamnya. Elemen-elemen etnisitas telah menjadi kekuatan untuk  memperoleh legitimasi dan kuasa, sehingga elemen etnis menjadi kekuatan yang cukup ampuh dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2015 lalu.
Dari perpektif  politik, ketika komunikasi politik antara etnis Flores Timur baik secara kolektif maupun individual dengan elit politisi lokal terbangun, maka elit etnis Flores Timur memainkan pengaruhnya. Elit etnis Flores Timur akan memberikan pencerahan politik kepada anggota komunitas dengan cara menyisipkan dalam kegiatan-kegiatan komunitas maupun secara door to door ke masing-masing anggota komunitas etnis Flores Timur terutama menjelang masa kampanye. Elit ini adalah para tokoh yang penting dan dituakan di antara komunitas Flores Timur. Elit ini menjadi vote getter bagi kandidat bupati di Pilkada 2015.
Upaya ini, tidak sepenuhnya berhasil mengingat dalam menentukan dukungan dan pilihan politik tidak ada ikatan di internal komunitas Flores Timur yang mewajibkan memilih

## JURNAL ILMU POLITIK, Volume 9 Nomor 2, Oktober 2018
kandidat tertentu.  Kegagalan elit etnis Flores Timur dalam memobilisasi dukungan politik kepada kandidat kepala daerah tidak terlepas dari karakteristik perilaku memilih masyarakat TTU yang masih berdasarkan pada politik identitas (Festianto, 2013).
Faktor perkawinan, dimana  pasangan anggota etnis Flores Timur yang melakukan perkawinan campur terutama dengan etnis di Timor Tengah Utara yang terdiri dari tiga swapraja, yaitu Biboki, Insana dan Miomaffo akan cenderung berpengaruh bagi keberhasilan mobilisasi politik oleh elit etnis Flores Timur. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa bagi individu etnis Flores Timur yang menikah dengan pasangan dari swapraja Biboki cenderung tidak memberikan dukungan dan pilihan politik dalam Pilkada 2015 lalu. Hal ini dimungkinkan karena pada pelaksanaan Pilkada tahun 2015 lalu hanya diikuti oleh satu pasangan calon bupati yaitu Raymundus Sau Fernandes dan Aloysius Kobes yang lebih dikenal dengan sebutan Dubes Jilid II, yang mana kandidat bupati berasal dari swapraja Miomaffo.
Namun sebaliknya, jika salah satu anggota paguyuban etnis Flores Timur menikah dengan pasangan dari swapraja Miomaffo ada kecenderungan akan menjatuhkan pilihan politiknya kepada paket Dubes Jilid II. Dengan demikian hibriditas budaya etnis Flores Timur ternyata cukup signifikan mempengaruhi pilihan politik dalam Pilkada tahun 2015. Hal ini sejalan dengan pendapat Ong (1999) yang menyatakan bahwa hibriditas dan ruang ketiga (perkawinan) merupakan  strategi individu untuk mempolitisasi identitas sesuai dengan kepentingannya.

## REFLEKSI
Berdasarkan  fenomena  di atas, kita bisa melihat konstruksi identitas komunitas etnis Flores Timur tidak bisa dilepaskan dari perspektif sosio-politik. Dalam realitasnya, pertemuan kepentingan antara etnis Flores Timur dengan  politisi dalam konsepsi rational choice menjadi salah satu pendorong menurunnya kohesivitas dalam konstruksi identitas komunal.  Hal ini menunjukkan bahwa identitas terbentuk karena adanya proses sosial yang kompleks melalui ikatan-ikatan kultural, sosial dan politik dalam masyarakat ( konstruktivisme ). Terkait relasi baik secara komunal maupun individual etnis Flores Timur dengan politisi menunjukkan bahwa identitas merupakan hasil konstruksi untuk kepentingan elit dan motif kekuasaan, identitas berkembang sesuai dengan perubahan dan berkembangnya produk wacana politik elit  ( instrumentalisme ), namun dalam konteks sosio-biologis menunjukkan perspektif primordialisme .
Dalam pandangan Castell (1997) identitas merupakan sumber nilai, pengalaman, pengetahuan dan  atribut kultural yang menjadi nilai bagi aktor individu maupun aktor kolektif. Hal ini dimungkinkan dengan proses akulturasi budaya melalui institusi perkawinan campur dengan etnis di luar Flores Timur, maka dalam internal komunitas bangunan identitas sudah tidak tunggal sehingga memungkinkan terjadinya pluralitas identitas. Hibriditas budaya ini pada akhirnya terbawa ke dalam ranah politik dalam konteks ini adalah pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung tahun 2015 di Timor Tengah Utara.
Secara politis dalam komunitas etnis Flores Timur telah terjadi polarisasi dukungan dan pilihan politik masing-masing aktor terhadap kandidat kepala daerah saat itu, dengan berbagai motif salah satunya adalah jaminan keamanan kehidupan sosial ekonomi. Pola relasi politik ini memang sejalan dengan konsep Castell (1997) tentang konstruksi identitas sosial yang selalu ditandai oleh hubungan kekuasaan, dan perbedaan bentuk dan asal usul bangunan identitas. Hal ini juga sejalan dengan konsep Beerger dan Luckmann (1990) bahwa manusia menciptakan realitas sosial sehari-hari sebagai proses kontruksi realitas simbolik. Jadi identitas bukanlah suatu yang tetap dan alamiah, melainkan sebuah proses  yang terus menerus berubah (situasional), serta memiliki titik-titik perbedaan yang terus  berkembang sesuai dengan konteks sosial seperti halnya dimanika sosio-politik etnis Flores Timur di Kabupaten Timor Tengah Utara di Pilkada tahun 2015 lalu.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif sosio-kultural kehidupan etnis Flores Timur di Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki kohesivitas social yang  relative  kuat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya berbagai kegiatan dalam upaya meningkatkan identitas kolektif di tanah rantau seperti arisan, kegiatan kesenian dan pembentukan sanggar seni.
Sedangkan dalam ranah politik, kohesivitas etnis Flores Timur cenderung cair. Artinya masing-masing anggota komunitas etnis Flores Timur memiliki kebebasan dalam menentukan dukungan dan pilihan terhadap elit politik yang saling berkontestasi dalam Pilkada 2015 di Timor Tengah Utara, tergantung pada kepentingan masing-masing individu.
Hal  ini disebabkan  dua hal. Pertama, bentuk dukungan atau pilihan politik terhadap kandidat kepala daerah pada pemilihan kepala daerah secara langsung pada tahun 2015 di Timor Tengah Utara tidak terinstitusionalisasi dalam kelompok etnis tersebut. Artinya, pilihan politik dikembalikan kepada masing-masing individu. Kedua, faktor hibriditas budaya terutama melalui institusi perkawinan  campur antara anggota komunitas etnis Flores Timur
dengan salah satu  swapraja di Timor Tengah Utara  telah menyebabkan pilihan politik berbasis identitas etnis menjadi lebih cari dan bisa dinegosiasikan ( negotiable ).

## DAFTAR PUSTAKA
Barth, Frederik (ed) 1988, Kelompok etnis dan batasannya (terj.), UI Press, Jakarta Bhabha, Homi K  1994, Of  mimicry  and man: The ambivalenze of colonial discourse  in the location of culture , Rouledge, New York
Berger, Peter L dan Luckman, Thomas 1990, Tafsir sosial atas kenyataan , LP3ES, Jakarta Bossevain, Jeremy and Clyde, Mitchel J 1972, Network analysis studies in human interaction , Paris-The Hague, Mouton
Castells, Manuel 1997, The power of identity , Blackwell, Oxford
Creswell, John W 2010, Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif dan mixed (terj.), Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Festianto, D 2013, Interaksi politik birokrat dan petahana di Timor Tengah Utara (TTU) dalam Pilkada 2010 , Tesis, Program Pascasarjana Jurusan Politik dan Pemerintahan, Fisipol-UGM, Yogyakarta
Moleong, Lexy J 2001, Metode penelitian kualitatif , Remaja Rosdakarya, Bandung.
Rogers, Everret M 1983, Diffusion and innovation, Free Press, New York
Scott, John 2000, “ Rational choice theory ” dalam Gary Browning, Abigail Halcli dan Frank Webster, Understanding contemporary society, theories of the present , Sage, London.
Yin, Robert K 2002, Case study: Research design and methods (terj.), Raja Grafindo Persada, Jakarta.