Chadijah Rizki Lestari, Basri Effendi,  Wardah
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin, Geuthèë Institute, Banda Aceh. 23111. E - ISSN: 2614-6096. Open access: http://www.journal.geutheeinstitute.com .

## PERAN NEGARA DALAM MENANGGULANGI UPAYA KEMBALI IDEOLOGI KOMUNISME MELALUI BUKU DI INDONESIA

## THE ROLE OF THE STATE IN TACKLING THE EFFORT OF COMMUNIST IDEOLOGY THROUGH BOOKS IN INDONESIA
Chadijah Rizki Lestari 1 , Basri Effendi 2 , Wardah 3
123 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh, Aceh, Indonesia Email : chadijahrizki@unsyiah.ac.id

## ABSTRAK
Komunisme  merupakan  salah  satu  ideologi  yang  dilarang  di  Indonesia,  selain  tidak sesuai  dengan  falsafah  hidup  bangsa  Indonesia,  pemberontakan  yang  dilakukan  oleh Partai  Komunis  Indonesia  (PKI)  telah  menimbulkan  keresahan  yang  luar  biasa  bagi rakyat  Indonesia.  Melalui  TAP  MPRS  RI  Nomor  XXV/MPRS/1966  komunisme kemudian  menjadi  ideologi  terlarang  di  Indonesia.  Namun  ternyata  masih  ditemukan sejumlah  buku  yang  diduga  menyebarkan  paham  komunis  di  kawasan  pecinan  pondok, Kecamatan  Padang  Barat,  tanggal  8  januari  2019.  Berdasarkan  hal  tersebut  kajian  ini berupaya untuk melihat bagaimanakah paksaan  yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengatasi penyebaran buku komunisme di Indonesia. Berdasarkan hasil kajian diketahui bahwa  pemerintah  melakukan  pengawasan  demi  memastikan  peraturan  perundang- undangan  terkait  pemenuhan  syarat  dan  isi  buku  telah  dipatuhi  dengan  baik.  Apabila ternyata  ditemukan  buku  yang  tidak  memenuhi  syarat  isi  buku  dan/atau  mengganggu ketertiban  umum,  kejaksaan  berwenang  menarik  dan  memblokir  sementara  baik  buku cetak  dan  buku  elektronik  paling  lama  60  (enam  puluh)  hari  kerja  sebagaimana  diatur pada  Pasal  62  Peraturan  Pemerintah  Nomor  75  Tahun  2019  Tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, selain itu dapat  pula  dikenakan  sanksi  pidana  apabila  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  telah melanggar ketentuan dalam UU Nomor 27 Tahun 1999.
Kata kunci : Pemerintah, Ideologi, Komunisme
Chadijah Rizki Lestari, Basri Effendi,  Wardah

## ABSTRACT
Communism  is  one of  the ideologies that are prohibited in  Indonesia,  apart  from being incompatible  with  the  philosophy  of  life  of  the  Indonesian  nation,  the  rebellion  carried out  by  the  Indonesian  Communist  Party  (PKI)  has  caused  tremendous  unrest  for  the Indonesian people. Through the TAP MPRS RI Number XXV / MPRS / 1966 communism later became a forbidden ideology in Indonesia. However, it turns out that a number of books  allegedly spreading communism in  the Chinatown area of  West Padang District, on January 8, 2019. Based on this, this study seeks to see how coercion the government can  exert  in  overcoming  the  spread  of  communism  books  in  Indonesia.  Based  on  the results  of  the study, it  is known that the government  carries out  supervision in  order to ensure that the laws and regulations regarding the fulfillment of the requirements and the contents of the books are properly obeyed. If it turns out that books that do not meet the requirements  for  the  contents  of  the  book  and  /  or  disturb  public  order  are  found,  the prosecutor's  office  has  the  authority  to  temporarily  withdraw  and  block  both  printed books  and  electronic  books  for  a  maximum  of  60  (sixty)  working  days  as  regulated  in Article  62  of  Government  Regulation  Number  75  of  2019  concerning  Implementation Regulations of Law Number 3 of 2017 concerning the Bookkeeping System, besides that, it  can  also  be  subject  to  criminal  sanctions  if  it  is  proven  legally  and  convincingly  to have violated the provisions of Law Number 27 of 1999.
Keywords: Government, Ideology, Communism.

## PENDAHULUAN
Komunisme  merupakan  salah  satu  isu sensitif  untuk dibicarakan  di kalangan masyarakat  Indonesia.  Sejarah  telah  mencatat bagaimana  kejamnya  pemberontakan  yang dilakukan  anggota  Partai  Komunis  Indonesia (PKI)  dan  partai-partai  kiri  lainnya  yang tergabung  dalam  Front  Demokrasi  Rakyat (FDR) pada tahun 1948 dan 1965, baik dengan melakukan propaganda anti pemerintah; penjarahan;  mengadakan  pemogokan  kerja bagi  buruh  sampai  kepada  tindakan  terkeji yaitu  membunuh  para  tokoh  yang  dianggap musuh,  pejuang  kemerdekaan  1945  serta  para
ulama (https://daerah.sindonews.com/ read/1241785/29/ peristiwa-madiun-1948- sejarah-kebiadaban-pki-terhadap -ulama-
1505997694). Puncaknya adalah saat PKI/FDR menguasai Madiun, Jawa Timur dan memproklamirkan berdirinya “Republik Soviet  Indonesia” pada tanggal  18 September 1948 http://bogor.tribunnews.com/2018/09/18/ pemberontakan-di-madiun-18-september- 1948-begini-kesaksian-anak-korban-yang- dieksekusi- pki?page=all&_ga=2.151217401.1385906681. 1547537250-1110969291.1547537250).
Vol. 04, No. 01, (April, 2021), pp. 55-67.
Chadijah Rizki Lestari, Basri Effendi,  Wardah
Dibawah  kepemimpinan  DN  Aidit, haluan  kebijakan  PKI  mengalami  perubahan yang ekstrim dari siasat bersabar pada periode antara  tahun  1951  hingga1963,  menjadi petualangan  yang  menggunakan  kekerasan pada tahun 1965 (Guy J. Pauker, 1969:vi). Hal tersebut  tentu  menimbulkan  keresahan  luar biasa, keinginan PKI/FDR untuk meruntuhkan NKRI  yang  berdasarkan  Pancasila  dan menggantinya  sebagai  negara  komunis  telah menyebabkan  TNI  bersama  masyarakat  bahu membahu  menumpas  gerakan  makar  tersebut. Usaha  tersebut  berhasil,  sayangnya  tidak semua simpatisan PKI/FDR berhasil ditangkap. Sebahagian lainnya berhasil melarikan  diri  ke  arah  Kediri,  Jawa  Timur. Akibatnya  pada  tanggal  1  Oktober  1965  PKI kembali  melakukan  pembantaian,  kali  ini sasarannya adalah para Jenderal TNI AD yang diculik dan dibunuh secara sadis (https://daerah.sindonews.com/read/1241785/2 9/peristiwa-madiun-1948-sejarah-kebiadaban- pki-terhadap-ulama-1505997694).
Rentetan peristiwa diatas tersebut menjadi bukti bagaimana komunisme berbahaya  bagi  keutuhan  kesatuan  persatuan bangsa  Indonesia  yang  menjadikan  Pancasila sebagai  falsafah  hidup  bangsa  dan  bernegara. Meskipun 70 (tujuh puluh) tahun telah berlalu dan PKI telah dibubarkan, tidak menyebabkan ancaman  komunisme  menjadi  hilang,  karena
pada  dasarnya  komunisme  adalah  sebuah ideologi.  Suatu  ideologi  berpeluang  untuk terus  dihidupkan  dan  dibangkitkan  kembali meskipun  tidak  dalam  format  yang  sama sebagaimana dilakukan para pendahulunya.
Baru  baru  ini,  melalui  detik.com diketahui  bahwa  pada  tanggal  8  Januari  2019 aparat  gabungan  dari  kodim  dan  Kejaksaan Negeri  Padang  menemukan  sejumlah  buku yang  diduga  menyebarkan  paham  komunis dari  toko  buku  Nagare  Boshi  di  kawasan pecinan  Pondok,  Kecamatan  Padang  Barat. Diantara  buku  tersebut  adalah  Kronik  65; Mengicar  Bung  Besar;  Jas  Merah;  Anak-anak revolusi; dan Gestapu 65: PKI, Aidit, Sukarno dan  Suharto  (https://news.detik.com/berita/d- 4379795/penulis-protes-bukunya-disita- kejagung-masih-diteliti).  Kejadian  tersebut tentu  menarik  untuk  dikaji  secara  hukum karena  memiliki  dampak  yang  luar  biasa. Karena  selain  bermanfaat  untuk  menambah wawasan,  buku  juga  dapat  menggiring  para pembaca untuk menyetujui dan mengikuti alur pikir  penulisnya.  Hal  ini  tentu  dapat mempengaruhi tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia.
Berangkat  dari  hal  tersebut  diatas, penulis tertarik menulis tentang bagaimanakah Peran  Negara  dalam  menanggulangi  upaya “memunculkan” kembali ideologi  komunisme
Vol. 04, No. 01, (April, 2021), pp. 55-67.
Chadijah Rizki Lestari, Basri Effendi,  Wardah
di  kalangan  masyarakat  Indonesia  melalui “buku” yang secara nyata bertentangan dengan Pancasila?

## METODE PENELITIAN
Tulisan ini mempergunakan metode yuridis  normatif  yang  bersifat  eksplanataris. Adapun ruang lingkup penegakan hukum yang akan diuraikan dalam pembahasan dibawah ini adalah  menggunakan  pendekatan  hukum administrasi negara. karena berdasarkan konsep  negara  sebagai  pemegang  legitimasi dari  rakyat  wajib  melakukan  tanggung jawabnya  untuk  kepentingan  seluruh  bangsa Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD 1945.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Menurut  Kristol  dkk  dalam  Asnawi, komunisme  merupakan  partai/gerakan/sistem kekuasaan  komunis  yang  mendasarkan  diri pada Marxisme-Leninisme (Asnawi dan Hartutik,  2014:2).  Ia  lahir  untuk  melawan kapitalisme yang perekonomiannya dilaksanakan  melalui  mekanisme  ekonomi pasar  dimana  perdagangan,  industri  dan  alat- alat  produksi  diserahkan  pada  pihak  swsata untuk mencapai keuntungan. Dalam komunisme  perubahan  sosial  harus  dimulai dari pengambilalihan alat-alat produksi
melalui peran partai komunis (https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian -komunisme-secara-umum-terlengkap/).
Secara  sederhana  apabila  sebuah  negara menganut  paham  komunisme  maka  tidak diperkenankan adanya kepemilikan aset secara individu,  seluruh  aset  adalah  milik  bersama dan  dikontrol oleh negara sedangkan hasilnya (baik  untung  maupun  rugi)  dibagi  rata  pada rakyatnya  (https://salamadian.com/pengertian- komunisme-ciri-ciri-sejarah-contoh-ideologi- komunis/).
Komunisme  adalah  filosofi  ekonomi- politik yang dikemukakan oleh Karl Marx dan Friedrich  Engels  pada  abad  ke-19.  Marx  dan Engels  bertemu  pada  1844,  dan  mereka memiliki  kesamaan  prinsip.  Pada  tahun  1848 mereka  menulis  dan  menerbitkan  " The Communist Manifesto ." Mereka ingin mengakhiri  kapitalisme  dalam  sistem  kelas sosial  yang  mengeksploitasi  para  pekerja. Para pekerja yang mengalami eksploitasi akan kesadaran  kelompok,  dan  kemudian  akan menjadi  dasar  dari  proses  konflik  sosial melalui perjuangan revolusi (Eroberts Courses, 2021).
Sejak  abad  ke-19 , Organisasi  komunis muncul  di  kawasan  asia  tenggara  dan berkembang,  termasuk  Indonesia  (J.M.  Van der Kroef, 1981:1). Indonesia mulai mengenal
Vol. 04, No. 01, (April, 2021), pp. 55-67.
Chadijah Rizki Lestari, Basri Effendi,  Wardah
ideologi  komunisme  sejak  mantan  pimpinan Partai  Revolusioner  Sosialis  di  salah  satu provinsi Belanda, Hendricus Josephus Franciscus  Maria  Sneevliet  memprogandakan doktrin  tersebut  kepada  massa  buruh  kereta api Vereenigde  van  Spoor  en  Tramweg Personnel (VSTP)  di  Semarang  dengan berbagai  teknik  pendekanatan  yang  akhirnya membuahkan hasil dengan terbentuknya Partai Komunis  Indonesia  (PKI)  tanggal  23  Mei 1920 (http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/12 3456789/28277/Chapter%20II.pdf;jsessionid= 9A64FED158E4728922406B40154E2CBC?se quence=4).
Meskipun  PKI  menjadi  partai  terlarang di tahun 1927, namun ia kembali eksis setelah Indonesia merdeka. Apalagi setelah kepulangan  Muso    jumlah  anggota  PKI meningkat  tajam  dari  3000  menjadi  30.000 orang  (Abdul  Syukur,  2008).    Disamping  itu ketergantuan  Presiden  Soekarno  untuk  tetap mendapat  dukungan  massa  dan  jaringan internasional  PKI  dalam  menghadapi  negara- negara  nekolim  ( new kolonialisme  dan imperialisme) menjadikan PKI terus berada di atas awan.
Setelah  gagal  dalam  beberapa  upaya pemberontakan  yang  dilakukan  sebelumnya, tanggal  1  Oktober  1965  dini  hari  PKI
melakukan  penculikan  dan  pembunuhan terhadap  beberapa  perwira  tinggi  Angkatan Darat  yang  memegang  jabatan  penting  di MBAD  (Markas  Besar  Angkatan  Darat). Meskipun  pada  awalnya  kabar  penculikan  ini masih  simpang  siur  adanya,  namun  melalui Radio  Republik  Indoensia  (RRI),  Letkol Untung mengumumkan diri sebagai pemimpin yang  bertanggung  jawab  atas  gerakan  30 september    dengan  menculik  perwira  tinggi angkatan darat (Abdul Syukur, 2008).
1) Perkembangan Pengaturan Buku

## Umum di Indonesia
Sebagai  salah  satu  jendela  ilmu,  buku memiliki peran penting dalam ikut mencerdaskan  kehidupan  masyarakat,  bangsa dan  negara.  Dengan  membacanya  kita  akan mengetahui banyak hal baru baik tentang ilmu pengetahuan,  ekonomi,  sosial,  politik,  dan aspek lainnya (badungkab.go.id/instansi/diskerpus/baca- artikel/330/15-Manfaat-Membaca-Buku- dalam-Kehidupan.html).  Hal  ini  wajar  karena buku  merupakan  salah  satu  wadah  yang digunakan para cendikiawan untuk menuangkan  ilmunya  sehingga  dapat  dibaca oleh berbagai kalangan.
Vol. 04, No. 01, (April, 2021), pp. 55-67.
Chadijah Rizki Lestari, Basri Effendi,  Wardah
Guna  menjamin  peredaran  buku  yang menjunjung  tinggi  nilai  Pancasila  sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, pada tanggal 24 Mei 2017 diundangkanlah Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2017  Tentang  Sistem Perbukuan  (UUSP).  Dalam  penjelasannya disebutkan  bahwa  undang-undang  tersebut lahir  untuk  menjamin  tat  kelola  perbukuan yang  dapat  dipertanggungjawabkan  secara menyeluruh dan terpadu, mencakup perolehan naskah, penerbitan, pencetakan, pengembangan buku elektronik, pendistribusian,  penggunaan,  penyediaan,  dan pengawasan buku.
Berdasarkan  pengertian  buku  menurut Pasal 1 Angka 2 UUSP dapat dipahami bahwa buku  merupakan  hasil  buah  karya  pikir manusia  yang  dituangkan  dalam  tulisan sehingga  dapat  dinikmati  pembacanya,  baik yang  terkait  pendidikan  ataupun  umum,  fisik maupun elektronik. Hal ini tentu bukanlah hal yang  mengejutkan,  dengan  trend  kemajuan teknologi  saat  ini  telah  memaksa  penerbit untuk  mengalihkan  metode  produksi  dari konvensional  kepada  elektronik  agar  para pembaca  tetap  mudah  membacanya  Galuh Ayu Puspita, Irwansyah, 2018:15).
Diharapkan,  Melalui  goresan  tinta  yang telah  ditorehkan,  penulis  (buku)  mencoba memberikan inspirasi dan mencoba
menggiring  pembacanya  untuk  memahami bahkan  ikut  sependapat  dengan  alur  pikir penulisnya.  Apalagi  penikmat  literasi  di Indonesia  saat  ini  juga  menunjukkan  angka yang  semakin  baik.  Jika  di  masa  kolonial budaya  baca  tulis  hanya  milik  “kaum  elit”, sekarang  bergeser  menjadi  konsumsi  publik. Terlebih  sejak  proyek  SD  Inpres  dicanangkan pada  tahun  1973,  tercatat  dari  39,1  persen penduduk  buta  huruf  di  tahun  1971  hanya menyisakan  4,4  persen  di  tahun  2014  (Pusat penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Badan
Penelitian dan Pengembangan  Kementrian  Pendidikan  dan Kebudayaan, 2019:1).
Sebagai  salah  satu  jenis  buku,  buku umum  memiliki  karakteristik  yang  bertolak belakang dengan buku pendidikan. Berdasarkan  Pasal  3  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  PP No.  75  Tahun  2019  Jika  buku  pendidikan memuat  dan  digunakan  untuk  kepentingan pendidikan,  maka  buku  umum  adalah  buku selain  buku  pendidikan,  misalnya  saja  seperti novel,  majalah,  komik,  biografi,  naskah, antologi, dan sebagainya. Untuk menghasilkan buku  yang  dapat  dinikmati  pembaca,  tentu membutuhkan peran dari berbagai  pihak  yang menurut Pasal 12 UUSP pihak yang dimaksud tersebut adalah penulis; penerjemah; penyadur; editor; desainer; ilustrator;
Vol. 04, No. 01, (April, 2021), pp. 55-67.
Chadijah Rizki Lestari, Basri Effendi,  Wardah
pencetak; pengembang buku elektronik; penerbit; dan toko buku.
2) Peran Pemerintah Mengatasi Penyebaran Buku Berpaham

## Komunisme Di Indonesia
Komunisme  telah  menjadi  bahagian sejarah  kelam  di  Indonesia.  Hal  ini  terlihat dari  setiap  gerakan  politik  radikal  yang  telah dilakukan  oleh  para  komunis.  Dari  sisi teologis,  ideologinya  sangat  bertentangan dengan  Pancasila,  khususnya  sila  pertama Ketuhanan Yang Maha Esa (Edi Casedi: 111). Sudah  menjadi  rahasia  umum  bahwa  ideologi komunisme  menganggap  agama  sebagai musuh.  Lenin  menyebut  “agama  candu  bagi rakyat”  yang  digunakan  untuk  menipu  “kelas bawah” (Franz Magnis-Suseno, 2016: 28). Hal ini  kemudian  diamini  oleh  tokoh  komunis Indonesia yaitu Alimin, ia pernah menyatakan “Partai komunis yang betul-betul revolusioner, harus  berkata  dengan  terus  terang  bahwa partai  komunis  tidak  dapat  menerima  Tuhan Yang  Maha  Esa”  (Franz  Magnis-Suseno, 2016:  28).  Hal  ini  tentu  sangat  berbahaya karena akan menggiring para anggota/simpatisan menjadi atheis yang mengabaikan nilai-nilai agama.
Doktrin  teologis  yang  dipegang  para komunis  ternyata  berpengaruh  erat  pada  peta
gerakan politiknya. Mereka mencoba menyingkirkan kelompok-kelompok yang dianggap  berbeda  pandangannya.  Apalagi sejak Soeparto alias Muso berhasil menerapkan garis keras perjuangan PKI untuk menjadikan  Indonesia  layaknya  komunisme Uni Soviet (Ann Swift, 1989:57-59).
Berbagai  upaya  kudetapun  dilakukan  (Erdi Rujikartawi, 2015:84-85). dimulai dari pemberontakan  1926,  1948,  sampai  pada pemberontakan 1965.
Sebagai respon, Pemerintah pusat kemudian  membentuk  Kopkamtib  untuk mengembalikan  keamanan  negara  yang  mana salah  satu  programnya  adalah  melakukan pembersihan anggota PKI di seluruh Indonesia (Mathory  Aquarta,  Soebijantoro,  2014  :  106). Kemudian, pada tahun 1966 Majelis Permusyawaratan  Rakyat  Sementara  (MPRS) mengeluarkan TAP MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966  tentang  pernyataan  PKI sebagai  organisasi  terlarang  dan  larangan setiap  kegiatan  untuk  menyebarkan  atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme.
Ada  3  (tiga)  hal yang  menjadi pertimbangan ketetapan MPRS tersebut, yaitu: a).  Faham  atau  ajaran  komunisme/marxisme- leninisme  pada  inti  hakikatnya  bertentangan dengan  Pancasila;  b).  Orang-orang  dan
Vol. 04, No. 01, (April, 2021), pp. 55-67.
Chadijah Rizki Lestari, Basri Effendi,  Wardah
golongan-golongan di Indonesia yang menganut faham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme; khususnya PKI,  dalam  sejarah  kemerdekaan  RI  telah nyata-nyata  terbukti  beberapa  kali  berusaha merobohkan  kekuasaan  Pemerintah  Republik Indonesia yang sah dengan jalan kekerasan; c). Berhubung  hal  itu  perlu  diambil  tindakan tegas  terhadap  PKI  dan  terhadap  kegiatan- kegiatan yang menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme.
Pada  tingkat  undang-undang,  larangan mengenai  komunisme  dapat  ditemukan  dalam Pasal  107  a,  Pasal  107  c,  Pasal  107  d,  dan Pasal 107 e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999  Tentang  Perubahan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  Yang  Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara  (UU  Nomor  27  Tahun  1999).  Pasal 107  a  bahwa  “ Barangsiapa  yang  melawan hukum  di  muka  umum  dengan  lisan,  tulisan, dan atau  melalui  media  apapun menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme  dalam  segala bentuk,  dipidana  penjara  paling  lama  12 tahun ”.
Kemudian  Pasal  107  c  menentukan bahwa “ Barangsiapa melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui
media apapun menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme yang
berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat,  atau  menimbulkan  korban  jiwa atau  kerugian  harta  benda,  dipidana  penjara paling  lama  15  tahun ”.  Lalu  Pasal  107  d menyatakan “ Barang siapa melawan hukum di muka  umum  dengan  lisan,  tulisan,  dan  atau melalui  media  apapun  menyebarkan  atau mengembangkan  ajaran  komunisme/marxisme -leninisme  dengan  maksud  mengubah  atau mengganti  Pancasila  sebagai  dasar  negara, dipidana  penjara  paling  lama  20  tahun ”, dan dilanjutkan  Pasal  107  e  berbunyi  “ Pidana penjara  paling  lama  15  tahun  dijatuhkan untuk  mereka  yang  mendirikan  organisasi yang  diketahui  atau  diduga  menganut  ajaran komunisme/marxisme-leninisme  dalam  segala bentuk  dan  perwujudannya;  mereka  yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan  bantuan  kepada  organisasi,  baik di dalam maupun luar negeri, yang berasaskan komunisme/marxisme-leninisme atau dalam segala bentuknya, dengan maksud mengubah  dasar  negara  atau  menggulingkan pemerintah yang sah ”.
Meskipun ajaran komunisme dilarang di Indonesia, hak politik para anggota/simpatisan PKI  telah  dikembalikan  oleh  Mahkamah
Vol. 04, No. 01, (April, 2021), pp. 55-67.
Chadijah Rizki Lestari, Basri Effendi,  Wardah
Konstitusi  berdasarkan  Putusan  nomor  011- 017/PUU-I/2003 dan Nomor 102/PUU- VII/2009  (Irfan  Nur  Rahman,  2013,  311). Dalam  pengujiannya,  MK  menyatakan  bahwa “pembatasan  hak  dipilih  seperti  ketentuan Pasal  60  g  UU  No.12/2003  bukanlah didasarkan alasan-alasan yang kuat, mask akal dan proporsional, melainkan hanya menggunakan  pertimbangan  yang  bersifat politis”.
Selain
berimplikasi
pada
dikembalikannya  hak  politik  bagi  para  bekas anggota PKI beserta simpatisan dan keluarganya,  putusan  tersebut  telah  membuka nilai-nilai  demokrasi  baru  yang  sebelumnya ditutup  pada  pemerintahan  Soeharto  (Ifdhal Kasim, 2004:31). Salah satunya terlihat ketika sudah banyaknya keturunan anggota PKI yang berkesempatan  bekerja  baik  di  kantoran, anggota  legislatif,  maupun  sebagai  Aparatur Sipil Negara
(ASN) (https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d- 3657423/mahfud-md-keturunan-pki-sudah-
kerja-kantoran-anggota-dpr-dan-pns.).
Namun, keputusan MK tidak berpengaruh  terhadap  kedudukan  TAP  MPRS RI  Nomor  XXV/MPRS/1966.  Secara  hukum TAP  MPRS  tersebut  masih  berlaku,  sehingga setiap  hal  yang  berbau  komunis  dilarang dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara,  termasuk  perederan  buku  yang berupaya menghidupkan atau mengembangkan  kembali  paham  komunisme di Indonesia. Meskipun begitu, ternyata masih ditemukan  buku-buku  yang  ber-aroma  ajaran komunis  seperti  “Kronik  65”,  “Mengincar Bung  Besar”,  “Jas  Merah”  di  salah  satu  toko buku
di Padang
(https://m.tribunnews.com/amp/regional/2019/ 01/08/enam-buku-berbau-komunis- diamankan-ini-judulnya).
Menurut hemat penulis, hadirnya konten buku yang berisi ajaran komunisme merupakan  sebuah  realitas  yang  tidak  dapat dihindari.  Meskipun  bukan  dalam  berbentuk buku  cetak,  konten-konten  “komunisme” dapat  saja  diakses  melalui  media  lain (internet).  Apalagi  dengan  era  perkembangan teknologi  digitalisasi  saat  ini  memudahkan setiap  orang  untuk  mengakses  informasi  dari berbagai sumber. Selain itu, ia juga merupakan  bahagian  dari  objek  pembahasan ilmu pengetahuan. Sehingga penting bagi para pihak  yang  terlibat  dalam  penerbitan  “buku” tersebut  untuk  membahas  secara  menyeluruh agar  pembaca  mendapatkan  informasi  dengan benar.
Hal  tersebut  memang  bukanlah  sesuatu yang  mudah  namun  juga  tidak  mustahil dilakukan  apabila  semua  pihak  yang  terlibat memiliki tekat kuat untuk menjaga kemurnian
Vol. 04, No. 01, (April, 2021), pp. 55-67.
Chadijah Rizki Lestari, Basri Effendi,  Wardah
Pancasila  sebagai  falsafah  hidup  bangsa Indonesia.  Hal  ini  juga  sesuai  dengan  Pasal  3 TAP  MPRS  RI  Nomor  XXV/MPRS/1966 yang  membuka  peluang  untuk  mengetahui, mempelajari  dan  memahami  komunisme melalui  diskusi  ilmiah  sehingga  generasi penerus  bangsa  dapat  melakukan  upaya pengamanan  dan  penyelamatan  terhadap upaya-upaya yang dapat merusak Pancasila.
Melalui  UUSP,  tata  kelola  perbukuan diatur  dalam  sebuah  sistem  yang  teratur, menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari awal proses penulisan hingga kepada tersedianya  buku  di  masyarakat.  Apalagi mengingat  Indonesia  adalah  negara  yang memiliki  berbagai  latar  belakang  pendidikan, suku,  budaya,  dan  agama  yang  berbeda. Sehingga  kehadiran  UUSP  sangat  penting dalam membangun dan meningkatkan kualitas buku untuk kecerdasan dan peradapan bangsa.
Setiap buku pendidikan dan buku umum yang  berisi  pengetahuan,  informasi,  dan hiburan wajib mematuhi standar, kaidah, serta kode  etik  mutu  buku  baik  dari  proses pemerolehan naskah sampai kepada penerbitannya.  Untuk  menjamin  ditaatinya aturan  tersebut  maka  dilakukan  pengawasan oleh  pemerintah  baik  pusat  dan  daerah bersama  sama  dengan  masyarakat  serta kejaksaan  berdasarkan  Pasal  69  ayat  (1)  dan (2) UUSP. Apabila ditemukan buku yang tidak
memenuhi syarat isi buku dan/atau mengganggu ketertiban umum, maka kejaksaan  dapat  menarik  dan  memblokir sementara  baik  buku  cetak  dan  buku elektronik  paling  lama  60  (enam  puluh)  hari kerja  sebagaimana  diatur  pada  Pasal  62 Peraturan  Pemerintah  Nomor  75  Tahun  2019 Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2017  tentang  Sistem Perbukuan,  selain  itu  dapat  pula  dikenakan sanksi  pidana  apabila  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  telah  melanggar  ketentuan  dalam UU Nomor 27 Tahun 1999.

## SIMPULAN
Sampai  saat  ini  komunisme  masih merupakan  salah  satu  isu  sensitif,  disamping bertentangan falsafah hidup bangsa Indonesia, anggota partai PKI dan partai kiri lainnya juga telah  menorehkan  luka  mendalam  bagi  rakyat Indonesia  dengan  melakukan  pemberontakan dan kejahatan kemanusiaan lainnya. Akibatnya  ideologi  komunisme  dilarang dengan dikeluarkannya TAP MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966  yang sampai saat ini masih diberlakukan.
Konsekuensi pemberlakukan TAP MPRS  RI  Nomor  XXV/MPRS/1966  adalah larangan  berbagai  upaya  penyebaran  dan pengembangan  ideologi  komunisme  dalam berbagai bentuk, termasuk dalam bentuk buku.
Vol. 04, No. 01, (April, 2021), pp. 55-67.
Chadijah Rizki Lestari, Basri Effendi,  Wardah
Buku  yang  seyogyanya  berperan  sebagai jendela  ilmu  tentu  akan  berimplikasi  negatif apabila  disusupi  upaya-upaya  menghidupkan kembali ideologi komunisme. Untuk menghindari  hal  tersebut, UUSP  telah mengatur  bahwa  setiap  pihak  yang  terlibat dalam  proses  perbukuan  wajib  memenuhi syarat  pemerolehan  naskah  buku.  Apabila ternyata ditemukan pelanggaran maka kejaksaan  dapat  menarik  dan  memblokir sementara  baik  buku  cetak  dan  buku elektronik  paling  lama  60  (enam  puluh)  hari kerja  sebagaimana  diatur  pada  Pasal  62 Peraturan  Pemerintah  Nomor  75  Tahun  2019 Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-
Undang  Nomor  3  Tahun  2017  tentang  Sistem Perbukuan, selain dapat pula dikenakan sanksi pidana  apabila  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  telah  melanggar  ketentuan  dalam UU Nomor 27 Tahun 1999.

## SARAN
Ideologi komunisme merupakan ancaman  nyata  yang  dihadapi  oleh  bangsa Indonesia, untuk itu Pemerintah perlu menerapkan  langkah  lebih  lanjut  untuk memastikan  tidak  ada  lagi  upaya  untuk menghidupkan ideologi komunisme dalam diri dan jiwa rakyat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ann  Swift  “The  Road  to  Madiun”,  The  Indonesian  Communist  Uprising  0f  1948.  Cornell Modern  Indonesian  Project.  Southeast  Asia  Program.  Cornel  University,  New  York, 1989.
Guy J. Pauker, The Rise and Fall of the Communist Party of Indonesia, California: The Rand Corporation, 1969.
J. M. van der Kroef, Communism in South-east Asia, Palgrave, London: Macmillan Publishers Limited, 1981.
Franz  Magnis-Suseno, Dalam  bayang-bayang  Lenin:  Enam  Pemikiran  Marxisme  Dari  Lenin Sampai Tan Malaka, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

## Jurnal
Abdul  Syukur,  “Kehancuran  golongna  komunis  di  Indoensia”,  Jurnal  Sejarah  Lontar,  Vol.5. No.2 Juli-Desember 2008.
Chadijah Rizki Lestari, Basri Effendi,  Wardah
Asnawi,  Hartutik,  “ Analisis  Historis  terhadap  Komunisme  Sebagai  Suatu  Ideologi  Politik”, Jurnal Seuneubok Lada, No.1,Vol.2 Juli-Desember 2014.
Galuh  Ayu  Puspita,  Irwansyah,  “ Pergeseran  Budaya  Baca  dan  Perkembangan  Industri Penerbitan  Buku  di  Indonesia:  Studi  Kasus  Pembaca  E-book  Melalui  Aplikasi iPusnas ”,Bibliotika: Jurnal kajian Perpustakaan dan Informasi, Vol.2 Nomor 1, 2018.
Indeks  Aktifitas  Literasi  Membaca  34  Provinsi,  Pusat  penelitian  Kebijakan  Pendidikan  dan Kebudayaan  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Kementrian  Pendidikan  dan Kebudayaan, 2019.
Erdi Rujikartawi, “Komunis; Sejarah Gerakan Sosial Dan Ideologi Kekuasaan”, Jurnal Qatruna, Vol.2, No.2, (Juli-Desember 2015).
Mathory  Aquarta,  Soebijantoro,  “Pengaruh  Peristiwa  gerakan  30  September  1965  Terhadap Kondisi  Sosiopsikologis  Masyarakat  Kelurahan  Wungu  Kecamatan  Wungu  Kabupaten Madiun 1965-1998”, Jurnal Agastya Vol.04 No.02 Juli 2014.
Irfan Nur Rahman, “Politik Hukum Pengaturan Right to Vote and Right To Be Candidate dalam Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Vol.10,Nomor 2, Juni 2013.
Ifdhal  Kasim,  “Analisis  Putusan  MK  Dalam  Perspektif  Rekonsiliasi  Nasional”,  Jurnal Konstitusi, Vol.1, Nomor 1, Juli 2004.

## Peraturan Perundang-Undangan
TAP MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966.
Undang-Undang  No.27  Tahun  1999  Tentang  Perubahan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana Yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  75  Tahun  2019  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan.

## Putusan Pengadilan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 dan Nomor 102/PUU-VII/2009

## Internet
https://daerah.sindonews.com/read/1241785/29/peristiwa-madiun-1948-sejarah-kebiadaban-pki- terhadap-ulama-1505997694
Chadijah Rizki Lestari, Basri Effendi,  Wardah
http://bogor.tribunnews.com/2018/09/18/pemberontakan-di-madiun-18-september-1948-begini- kesaksian-anak-korban-yang-dieksekusi- pki?page=all&_ga=2.151217401.1385906681.1547537250-1110969291.1547537250 https://daerah.sindonews.com/read/1241785/29/peristiwa-madiun-1948-sejarah- kebiadaban-pki-terhadap-ulama-1505997694
https://news.detik.com/berita/d-4379795/penulis-protes-bukunya-disita-kejagung-masih-diteliti https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-komunisme-secara-umum-terlengkap/ https://salamadian.com/pengertian-komunisme-ciri-ciri-sejarah-contoh-ideologi-komunis/ http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/28277/Chapter%20II.pdf;jsessionid=9A6 4FED158E4728922406B40154E2CBC?sequence=4
bandungkab.go.id/instansi/diskerpus/baca-artikel/330/15-Manfaat-Membaca-Buku-dalam- Kehidupan.html.
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3657423/mahfud-md-keturunan-pki-sudah-kerja- kantoran-anggota-dpr-dan-pns.
https://m.tribunnews.com/amp/regional/2019/01/08/enam-buku-berbau-komunis-diamankan-ini- judulnya.
History and Backround of Communism, https://cs.stanford.edu /people/eroberts/courses/cs181 /projects/2007-08/communism-computing-china/.