## TINGKAT KEMANDIRIAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI SUMATERA BARAT
(The Independence Level of Forest Management Units (FMU) in West Sumatera)
Yurike 1*) , Mahdi 2) , Yonariza 2)
1 Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, Jalan W.R. Supratman Bengkulu, Indonesiaa
2 Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Limau Manis, Sumatera Barat, Indonesia
* e-mail: yurike@unib.ac.id

## Abstract
FMU  development  is  considered  as  one  way  to  manage  forests  in  Indonesia.  However,  the management of FMUs in West Sumatra is inseparable from the various problems that exist with the government, the private sector, the community and the internal problems of the FMU itself. After more or less 6 years of KPH journey in West Sumatra, it is necessary to conduct research to find out how far the FMU's performance as a forest management unit is at the site  level by looking at  the  level  of  independence  of  the  FMU.  This  study  uses  criteria  and  indicators  from Forest  Watch  Indonesia  version  2.0.  The  results  showed  that  the  index  value  for  the  level  of independence of FMUs in West Sumatra was in a moderate position, namely 2.33. This shows that the FMU is still in the development stage. Several existing FMUs already have business plans and are being implemented, this is one way to achieve FMU independence. But some of them have not been able to realize the plan due to various conflicts. In the next stage, it is hoped that KPH can  become  an  independent  KPH  with  an  institution  that  will  be  developed  into  PPK-BLUD. Criteria that need further attention to be strengthened so that the operationalization of FMUs can be sustainable, namely increasing organizational capacity which has so far been weak, handling conflicts, investment mechanisms must be clear and the maturity of the FMU management plan.

## Keywords: FMU, FMU Independence, Forest Management

## Abstrak
Pembangunan KPH  dianggap  sebagai  salah satu  cara  mengelola  hutan  di  Indonesia.  Namun, pengelolaan KPH di Sumatera Barat tidak terlepas dari berbagai masalah yang ada baik dengan pemerintah, pihak swasta, masyarakat maupun masalah internal KPH itu sendiri. Setelah lebih kurang 6 tahun perjalanan KPH di Sumatera Barat perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui sudah sejauh mana kinerja KPH sebagai unit pengelolaan hutan di tingkat tapak dengan melihat tingkat kemandirian KPH. Penelitian ini menggunakan kriteria dan indikator dari Forest Watch Indonesia  versi  2.0.  Hasil  penelitian  menunjukkan  nilai  indeks  tingkat  kemandirian  KPH  di Sumatera  Barat  berada  di  posisi  sedang  yaitu  2,33.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  KPH  masih dalam tahap pengembangan. Beberapa KPH yang ada sudah memiliki rencana bisnis dan sedang diimplementasikan, hal ini salah satu cara menuju kemandirian KPH. Tetapi sebagian lagi belum bisa  merealisasikan  rencana  tersebut  karena  berbagai  konflik.  Pada  tahap  selanjutnya, diharapkan KPH bisa menjadi KPH Mandiri dengan kelembagaan yang dikembangkan menjadi PPK-BLUD.  Kriteria yang perlu di perhatikan lebih lanjut untuk diperkuat agar operasionalisasi KPH dapat berkelanjutan yaitu peningkatan kapasitas organisasi yang selama ini masih lemah, penanganan konflik, mekanisme investasi harus jelas dan kematangan rencana kelola KPH.
Kata kunci: KPH, Kemandirian KPH, Pengelolaan Hutan

## PENDAHULUAN
Provinsi  Sumatera  Barat  ditetapkan sebagai salah satu  provinsi di Indonesia yang mempunyai Unit Kesatuan
Pengelolaan  Hutan  (KPH).  Penetapan kawasan KPH Model di Sumatera Barat awalnya  di  tahun  2013  beroperasi  6 (enam)  KPH  model  yaitu  KPHL  Lima Puluh  Kota  (117.552  ha),  KPHL Sijunjung  (150.492  ha),  KPHL  Solok (130.346  ha),  KPHP  Dharmasraya (33.550), KPHP Pesisir Selatan (59.928 ha)  dan  KPHL  Bukit  Barisan  (86.511 ha).  Pada  tahun  2017  Kementerian
Dalam  Negeri  Republik  Indonesia menyetujui Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kehutanan di Sumatera Barat.
Berdasarkan  Surat  dari  Kementerian Dalam  Negeri  tanggal  12  Juni  2017 Nomor:  061/4336/OTDA  yang  terdiri dari 10 UPTD Kesatuan Pengelola Hutan (KPH)  yaitu:  Bukit  Barisan,  Pasaman Raya, Agam Raya, Dharmasraya, Pesisir Selatan,  Batang  Hari,  Sijunjung,  Lima Puluh Kota, Mentawai dan Solok.
KPH  dianggap  sebagai  salah  satu solusi dalam pengelolaan hutan saat ini, serta  diharapkan  dapat  melaksanakan pengelolaan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan  (Kartodihardjo et  al., 2011). Disamping itu, KPH dituntut agar dapat  menghasilkan  pendapatan  untuk membiayai dirinya sendiri dalam sebuah unit yang mandiri karena keterbatasannya anggaran negara (FORCLIME, 2016). Agar dapat mencapai  suatu  sistem  pengelolaan hutan  yang  mandiri  KPH  harus  bisa
memanfaatkan  potensi  yang  ada  di wilayah  kerjanya  baik  yang  bersumber dari  hutan  kayu  dan  non  kayu  maupun dari  jasa  lingkungan  (Nugroho  & Soedomo, 2016).
Efisiensi  KPH  berkaitan  dengan model kelembagaan yang dibangun serta dukungan  sumber  daya  yang  tersedia. Sedangkan efektivitas pengelolaan KPH berkaitan  dengan  proses  pengelolaan KPH  dan  tujuan  pembentukan  KPH (Karsudi et al., 2010). Beberapa indikasi KPH mandiri, antara lain suatu kemampuan  KPH  untuk  meningkatkan investasi,  membuka  lapangan  kerja, memproduksi barang dan jasa kehutanan secara efisien  dan efektif  (FORCLIME, 2016).
Lembaga KPH harus cepat tanggap dalam  mengatasi  masalah  di  lapangan dengan  menekan  proses  birokratis  yang cenderung  rumit.  KPH  memiliki  ciri privat  dan  publik  sekaligus  yang  biasa disebut quasi publik atau lembaga quasi pemerintah.  Ketergantungan  keuangan kepada anggaran negara dapat dikurangi dengan  memposisikan  KPH  sebagai lembaga  quasi  pemerintah,  hal  ini bertujuan untuk meningkatkan entrepreneurship dari  lembaga  yang bersangkutan.
Bentuk pengelolaan keuangan yang paling ideal sebagai quasi publik adalah Pola  Pengelolaan  Keuangan  Badan Layanan  Umum  Daerah  (PPK-BLUD) (Nugroho et al., 2013). Namun penerapan  ini  tentunya  tidak  mudah, operasionalisasi KPH di lapangan masih terkendala karena kebijakan KPH belum sepenuhnya diakui oleh semua kalangan (Julijanti et al., 2015).
KPH  di  Sumatera  Barat  dalam proses  pembangunannya  juga  tidak terlepas  dari  permasalahan  tersebut. Oleh  sebab  itu,  setelah  lebih  kurang  6 tahun perjalanan KPH di Sumatera Barat perlu dilakukan penelitian untuk menggali informasi mengenai keberhasilan program KPH di Sumatera
Barat  dengan  melihat  sejauh  mana tingkat  kemandirian  KPH  di  Sumatera Barat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  KPH Model  di  Sumatera  Barat  yaitu  KPHL Lima  Puluh  Kota,  KPHL  Sijunjung, KPHL  Solok,  KPHP  Dharmasraya, KPHP  Pesisir  Selatan,  KPHL  Bukit Barisan pada tahun 2019.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif. Data  dikumpulkan  melalui  pengamatan lapangan , wawancara mendalam dengan informan  kunci,  studi  dokumen  dan pengumpulan  data-data  dari  instansi yang berkaitan dengan penelitian.
Wawancara mendalam secara terstruktur dilakukan  untuk  mengetahui  berbagai
hal mengenai indikator kinerja
pengelolaan KPH sesuai  kerangka yang telah dibuat oleh Forest Watch Indonesia (FWI).  Adapun  9  kriteria  yang  diteliti diantaranya  kemantapan  kawasan,  tata hutan,  rencana  kelola,  pelaksanaan pengelolaan  hutan  pada  lingkup  KPH, hubungan  pemerintahan  dan  regulasi, kapasitas organisasi, mekanisme investasi, mekanisme hak dan akses bagi masyarakat adat/lokal, serta penanganan konflik.
Analisis  Kriteria  &  Indikator  versi 2.0  adalah  kerangka  analisis  yang dibentuk oleh tim ahli dari Forest Watch
Indonesia. Kerangka  penilaian  terkait kinerja pengelolaan KPH dibuat berbentuk  matriks  penilaian  dengan menjabarkan  beberapa  kriteria  dan indikator.  Kriteria  dan  indikator  ini dibentuk  berdasarkan  ruang  lingkup fungsi dan tugas pokok dari KPH sesuai dengan undang-undang. Diharapkan dari analisis/kajian  ini  akan  menghasilkan suatu  kajian  gap  pada  indikator  penting yang harusnya di terapkan atau di penuhi oleh KPHP Dharmasraya dalam pengelolaan SDH. Tabel 1. Kategorisasi Indeks Penilaian Kinerja  Pembangunan  KPH (Categorization of FMU Development Performance Assessment Index) Nilai Indeks Kategori 1-1,66 Rendah 1,67-2,33 Sedang 2,34-3,00 Tinggi Matriks  penilaian  dalam  komponen ini terdiri atas 9 kriteria, 28 indikator dan 62 elemen kualitas. Berdasarkan temuan lapangan maka pengolahan data dilakukan  dengan  tahap  tabulasi  dan analisis  data,  kemudian  hasil  akhirnya ditampilkan dalam bentuk indeks dimana  indeks  tersebut  diperoleh  dari rata-rata  dari  jumlah  nilai  seluruh  unit yang  kemudian  di  bagi  dengan  jumlah unit data. Indeks penilaian dikategorikan dalam  tiga  kelompok  yakni  tinggi, sedang, serta rendah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Nilai rata-rata indeks hasil penilaian yang  telah  dilakukan  dari  sembilan
kriteria yaitu 2,33. Nilai ini terletak pada kelompok  sedang,  artinya  KPH  di Sumatera  Barat  masih  dalam  tahap pengembangan  menuju  kemandirian. Hasil  penilaian  KPH  di  Sumatera  Barat dapat dilihat pada Gambar 1.

## Kemantapan Kawasan
Ruang lingkup kemantapan kawasan  dalam  hal  ini  merupakan kepastian  dari  status  kawasan  KPH dengan bentuk adanya ketetapan kawasan,  bukti  administrasi  hukum, adanya  batas  fisik,  bukti,  pengakuan berbagai  stakeholder  dan  integrasi dengan tata ruang wilayah (FWI, 2018). Rata-rata nilai indeks mengenai
kemantapan kawasan hutan berada pada kategori  tinggi  yaitu  2,44.    Hal  ini dikarenakan,  pada  dasarnya  wilayah kerja  KPH  di  Sumatera  Barat  sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Namun, wilayah KPH di Sumatera Barat hanya  sebagian  kecil  yang  sudah dilakukan penataan batas, sebagian besar lainnya  belum  memiliki  batas  yang definitif dan diakui oleh semua pihak.
Beberapa masalah yang
menyebabkan pengukuhan kawasan
hutan di KPH Sumatera Barat terhambat seperti tingginya klaim pihak ketiga pada kawasan  KPH  di  Sumatera  Barat contohnya  seperti  yang  terjadi  di  KPH Dharmasraya  (Yurike et  al., 2018). Selain  itu  kapasitas  (jumlah  dan kemampuan) pelaksana tata batas belum memadai. Untuk itu, kegiatan tata batas wilayah  KPH  di  Sumatera  Barat  di usahakan  setiap  tahun  dilaksanakan dengan  mengharapkan  pembiayaan  dari Kementerian Kehutanan.
Kementerian  Lingkungan  Hidup dan  Kehutanan  (KLHK)  memberikan kepercayaan  kepada  Balai  Pemantapan Kawasan  Hutan  (BPKH)  Wilayah  I Medan  untuk  membantu  KPH  di Sumatera  Barat  dalam  kegiatan  tata kelola  hutan  dan  pemantapan  kawasan hutan. Seperti diketahui bahwa penguasaan lahan di masyarakat Minangkabau  mengikuti  prinsip-prinsip adat,  untuk  itu  dalam  pelaksanaan  tata batas  dilaksanakan  dengan  melibatkan unsur  pemerintah  serta  pemangku  adat setempat  (Ketua  KAN/anggota)  dan Wali Nagari setempat.
Gambar  1.  Nilai  Indeks  Penilaian  Kinerja  KPH  di  Sumatera Barat (Value  of  the
FMU Performance Assessment Index in West Sumatra ) 2.44 2.57 2.26 2.63 1.69 2.67 2.11 2.89 1.75 2.33 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 Ke manta pa n ka wa sa n T ata hutan R e nc ana ke lol a P elaks ana an pe nge lola a n hutan Ka pa sit as or gan is as i Hubunga n pe mer int ah da n re gul a si M e ka nis me inves ta si M e ka nis me ha k da n a ks es mas ya ra ka t P ena nga na n
konf li k Nilai R ata- R a ta
Tata Hutan Tata hutan di definikan sebagai hasil inventarisasi hutan dengan mengelompokan kawasan hutan berdasarkan fungsinya, peruntukan serta kebutuhan manajemen kewilayahan hutan  (Forest  Watch  Indonesia,  2018). Pembagian  blok  KPH  berdasarkan Petunjuk  Teknis  Tata  Hutan  dan Penyusunan RPH pada KPHL dan KPHP yang  tertuang  di  dalam  Perdirjen Planologi  Kehutanan  No.  P.5/VII- WP3H/2012,  dengan  memperhatikan potensi  sumberdaya  alam,  karakteristik biofisik  lapangan,  keberadaan  hak-hak atau  izin  usaha  pemanfaatan  hutan  dan penggunaan kawasan hutan serta kondisi sosial  ekonomi  masyarakat.  Selain  itu, pembagian blok juga dilakukan berdasarkan  peta  arahan  pemanfaatan sebagaimana  diarahkan  oleh  Rencana Kehutanan  Tingkat  Nasional,  Provinsi, Kabupaten/Kota,  dan  fungsi  kawasan hutan di wilayah KPH. Pembagian blok setiap kawasan KPH Model di Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 2.
Berdasarkan Tabel 2 terlihat pembagian blok pada KPH, diantaranya:
(1)  Blok  inti  merupakan  kawasan  yang diperuntukkan  untuk  melindungi  hutan alam dan lahan gambut, pengaturan air, dan  perlindungan  lainnya;  (2)  Blok pemanfaatan  merupakan  kawasan  yang difungsikan  sebagai  tempat  kegiatan pemanfaatan hutan; (3) Blok pemberdayaan  adalah  kawasan  yang telah atau akan dilakukan pemberdayaan masyarakat (Hutan Desa, Hutan Tanaman  Rakyat,  HKM);  (4)  Blok perlindungan  merupakan  kawasan  yang ditetapkan untuk
melindungi keterwakilan  keanekaragaman  hayati serta ekosistemnya pada kawasan selain taman nasional; (5) Blok khusus adalah kawasan  yang  diperuntukan  untuk menampung kepentingan-kepentingan khusus,  misalnya  kepentingan  fasilitas transportasi  dan  lainnya  yang  bersifat strategis.

## Tabel  2.  Pembagian  Blok  Setiap  Kawasan  KPH  Model  di  Sumatera  Barat  (Block
Distribution of Each Model KPH Area in West Sumatra) KPH Pembagian Blok Blok Inti Blok Pemanfaatan Blok Pemberdayaan Blok Perlindungan Blok Khusus Solok 49.726,44 69.286,92 7.095,30 970,51 979,45 Sijunjung 34.497,82 64.221,59 15.176,67 17.057.11 - Dharmasraya - 25.369 7.291 669 - Pesisir Selatan - 21.628,43 29.637,05 8.663,47 - Bukit Barisan  7.366,93 67.956,16 - - 5,004.42
Pelaksanaan  Pengelolaan  Hutan  Dan Rencana  Kelola  Pada  Lingkup  KPH Di Sumatera Barat
Rencana  kelola  KPH  merupakan  ruang lingkup  kegiatan  yang  akan  dilakukan oleh  KPH  berdasarkan  jangka  waktu tertentu  dan  orientasi  pengembangan. Rencana kelola meliputi Rencana Jangka Panjang,  Rencana  Jangka  Pendek  dan Rencana Bisnis (FWI, 2018). Dokumen RPHJ  Panjang  KPH  di  Sumatera  Barat telah  disahkan  oleh  pejabat  yang berwenang.  RPHJP  termuda  yang  baru disahkan adalah RPHJ
Panjang Dharmasraya yang disahkan pada tahun 2019.  Dokumen  rencana  bisnis  dibuat sejalan  dengan  RPHJP  yang  sudah disahkan. Hal ini diharapkan agar dapat mencapai kemandirian KPH.
Program-program pengelolaan yang akan dilakukan (rencana kelola) KPH di Sumatera  Barat  mencakup  spektrum yang cukup luas, mulai dari inventarisasi secara  berkala  pada  kawasan  yang dikelola serta penataan hutannya, pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan hutan pada area tertentu, penyelenggaran RHL,  konservasi alam dan perlindungan hutan,    koordinasi  dengan  pemangku kepentingan  dan  antar  pemegang  izin, peningkatan  sumber  daya  manusia, pengembangan pangkalan data, pengembangan  investasi  dan  kegiatan lain  yang  relevan.  Kim et  al. (2016) mengemukakan bahwa keberadaan KPH memungkinkan  dalam  meningkatkan tata  kelola  kawasan  hutan,  termasuk kemitraan  dengan  masyarakat  lokal. Selain  itu,  KPH  juga  memungkinkan
sebagai  perantara  kebijakan  seperti perantara program REDD+.

## Kapasitas Organisasi
Ruang  lingkup  kapasitas  organisasi mencakup kelengkapan struktur organisasi,  ketersediaan  sumber  daya manusia,  sarana  dan  prasarana,  serta mekanisme  pengelolaan  KPH  (FWI, 2018).  Kelembagaan  UPTD  KPH  di Sumatera  Barat  saat  ini  ditetapkan Peraturan  Gubernur  Sumatera  Barat Nomor  75/2017  tentang  Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan  Provinsi  Sumatera  Barat.
Prinsip  dalam  tata  hubungan  kerja  ini akan menempatkan UPTD KPH sebagai fungsi  manajemen  unit  pengelolaan hutan,  sedangkan  Dinas  Kehutanan Provinsi  Sumatera  Barat  menjalankan fungsi  koordinasi,  sinkronisasi  dan integrasi.
Pada  Gambar  1,  menunjukkan kapasitas  organisasi  memiliki  nilai indeks paling rendah yaitu 1,69. Hal ini dikarenakan sistem informasi pengelolaan KPH yang belum memadai dan  tidak  transparan,  fasilitas  untuk menjamin  operasional  dan  anggaran operasionalisasi  KPH  belum  memadai, serta  masih  kurangnya  inovasi  dalam pengembangan dan pengelolaan KPH Persoalan  kelembagaan  menambah kompleksitas masalah kehutanan ditambah  lemahnya  hubungan  antara pemerintah  daerah  dan  pusat.  Beragam masalah kehutanan sering tidak menemukan  titik  terang  penyelesaian karena  belum  adanya  prioritas  dalam menyelesaikan  akar  permasalahan  yang
terjadi.  Kelembagaan  KPH  yang  ada selama  ini  masih  lemah  dirasakan,  baik dari  segi  dukungan  regulasi,  pendanaan dan infrastruktur (Husen et al., 2018).
Kelembagaan kehutanan yang masih lemah tentunya akan melemahkan sistem keamanan aset sumberdaya hutan oleh pemerintah. (FWI, 2018).
Contohnya  yang  terjadi  di  Kawasan KPH  Dharmasraya  dimana  sebelumnya kawasan  ini  diberi  izin  pengelolaan kepada  Inhutani,  namun  setelah  izinnya berakhir kawasan tersebut menjadi open acces dan  di  okupasi  oleh  masyarakat (Yurike et al., 2018).
Untuk  mewujudkan  pengelolaan KPH yang mandiri tentunya dibutuhkan sumber  daya  manusia  yang  memiliki keterampilan, kreatifitas, profesional dan berpengalaman.  Namun,  kenyataannya saat  ini  ketersediaan  sumber  daya manusia  dalam  mengelola  KPH  masih terbatas di Sumatera Barat.
Hubungan Pemerintahan dan Regulasi Hubungan pemerintahan dan regulasi  merupakan  sinergitas  antara KPH dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga lainnya. Hal  ini  yang  mencakup  koordinasi, penganggaran  dan  dukungan  peraturan terkait  dengan  operasionalisasi  KPH (FWI,  2018).  Berdasarkan  UU  No.  23 Tahun  2014  mengenai  Pemerintah Daerah,  kewenangan  pengurusan  dan pengelolaan hutan berada di Pemerintah Provinsi. Maka UPTD KPH merupakan Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  (UPTD) yang  dibentuk  oleh  Dinas  Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
Dokumen  perencanaan  KPH  sudah diintegrasikan dengan dokumen rencana pengelolaan  daerah  seperti  RPJMD  dan Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi (RTRWP) Sumatera Barat. Dalam kaitan dengan tata ruang Sumatera Barat, posisi KPH  Sumatera  Barat  dapat  dilihat  dari dua  sisi.  Sisi  pertama  adalah  wilayah kelola KPH di Sumatera Barat merupakan bagian dari kawasan kehutanan  disesuaikan  dengan  rencana tata  ruang  wilayah  (RTRW)  Sumatera Barat  2012-2032  (Perda  No.  13/2012). Kedua,  penetapan  dan  pengelolaan wilayah kelola KPH adalah upaya untuk menjalankan  kebijakan  yang  dibuat dalam Perda No. 13/2012 tersebut.
Beberapa sumber pembiayaan yang akan  digunakan  dalam  pengelolaan hutan  pada  KHP  di  Sumatera  Barat berasal  dari  APBD  Provinsi  Sumatera Barat,  APBD  Kabupaten/Kota,  DAK Bidang  Kehutanan  baik  di  Provinsi maupun  di  Kabupaten/  Kota,  APBN, CSR perusahaan, kerjasama pembiayaan pengelolaan  hutan  dengan  pihak  swasta serta  sumber-sumber  pembiayaan  lain yang  sah.  Ke  depan,  apabila  KPH  di Sumatera  Barat  sudah  menjadi  PPK- BLUD  maka  sumber  pembiayaan  dapat berasal  dari  usaha-usaha  KPH  tersebut yang  sah  baik  yang  berasal  dari pemanfaatan  dan  penggunaan  kawasan hutan.

## Mekanisme Investasi
Mekanisme investasi dapat dilihat  dari  ketersediaan  unit  kerja  dan mekanisme pengelolaan investasi dengan pihak lain (FWI, 2018). Diantara
KPH  di  Sumatera  Barat  yang  belum
memiliki dokumen rencana bisnis adalah KPH  Dharmasraya.  Sedangkan  KPH lainnya  sudah  memiliki  rencana  bisnis tetapi ada yang sudah bisa diimplementasikan dan ada yang belum. Pada  KPH  Sijunjung,  KPH  Solok  dan KPH Bukit Barisan memiliki bagan/prosedur/mekanisme  sosialisasi/ promosi  kerjasama  investasi  yang ditawarkan secara terbuka untuk peluang kerjasama investasi. Selain itu mekanisme  dan  prosedur  kerjasama investasi  pada  KPH  ditawarkan  secara terbuka  dan  dapat  dijalankan  optimal. Sedangkan  pada  KPH  Pesisir  Selatan dan  KPH  Lima  Puluh  Kota  hanya  ada bagan/prosedur/mekanisme  sosialisasi/ promosi  kerjasama  investasi  pada  KPH tetapi belum dapat dioperasionalkan. Mekanisme  hak  dan  akses  bagi masyarakat adat/lokal
Secara umum hak akses masyarakat
telah tertuang dalam dokumen perencanaan KPH dalam bentuk pengembangan  pola  perhutanan  sosial berupa  Hutan  Tanaman  Rakyat,  Hutan Desa,  Hutan  Kemasyarakatan,  dan
Kemitraan Kehutanan. Berdasarkan PerMenHut Nomor: P.39/Menhut- II/2013  tanggal  16  Juli  2013  tentang
Pemberdayaan  Masyarakat  Setempat Melalui  Kemitraan  Kehutanan,  dimana KPH  wajib  melakukan  pemberdayaan masyarakat setempat yang ada di sekitar kawasan melalui Kemitraan Kehutanan.
Untuk mendukung program
pemberdayaan  ini,  dapat  dilakukan dengan  kegiatan  sepert:  pengembangan usaha-usaha ekonomi; penyusunan perencanaan dan kebutuhan desa melalui
participatory rural appraisal; pendampingan dan pelatihan masyarakat; melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan sampai pengambilan keputusan; koordinasi program dengan lembaga lainnya.

## Penanganan Konflik
Kawasan  hutan  yang  bebas  konflik dan aman telah diupayakan salah satunya dengan UU Kehutanan No. 5/1967 yang kemudian  diperbaharui  menjadi  UU Kehutanan  No.  41/1999.  Namun,  tidak berarti masalah kehutanan terselesaikan, permasalahan semakin kompleks dengan adanya  konflik  hak  atas  kawasan  hutan dan  masalah  kelembagaan.  Selain  itu, hubungan  pemerintah  pusat  dengan pemerintah  daerah  yang  masih  lemah dan lebih mengedepankan  perlindungan serta RHL dibandingkan mengatasi akar permasalahan yang terjadi seperti tumpang-tindih klaim lahan. Contohnya yang terjadi di KPH Dharmasraya belum berjalannya  izin  pemanfaatan  hutan berupa  UIPHHK  HTI  yang  telah diterbitkan  pemerintah  karena  klaim masyarakat adat (Yurike et al., 2017).
Pada  Gambar  1  nilai  indeks  yang rendah juga ditunjukan oleh penanganan konflik sebesar 1,75. Hal ini
menunjukkan  KPH  tidak  lepas  dari potensi  konflik.  Untuk  menghindari konflik  perlunya  diakomodir  kondisi sosial  budaya  serta  kearifan  lokal masyarakat  sekitar  hutan.  Rencana pengelolaan  KPH  dengan  inovasi  baru akan  memicu  perlawanan  jika  tidak dilakukan dengan cara akomodatif.
Contoh  kasus  yang  terjadi  di  KPH Bukit Barisan lahan-lahan yang
dicanangkan  sebagai  kawasan  untuk perlindungan  hutan  alam  sudah  di okupasi dan dikuasai secara de facto oleh masyarakat  (RPHJP  Bukit  Barisan, 2014).    Lebih  lanjut,  pada  KPH  Lima Puluh  Kota  masyarakat  mengokupasi lahan  dan  menanam  sawit,  karet  dan gambir  pada  lahan  tersebut.  Tingkat keinginan  masyarakat  untuk  menanam tanaman  hutan  masih  rendah.  Hal  ini dikarenakan ketidakpastian memperoleh hasil panen, sebab masyarakat menanam secara  illegal  dalam  kawasan  hutan lindung  (RPHJP  Lima  Puluh  Kota, 2013).
Pilihan  pengelolaan  kawasan  hutan oleh KPH yang mandiri adalah menjadikan KPH sebagai suatu Institusi yang  menerapkan  Pola  Pengelolaan Keuangan  Badan  Layanan  Umum (Daerah)  atau  PPK-BLUD,  dengan mengacu  kepada  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  61  Tahun  2007 tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan Keuangan  Badan  Layanan  Umum Daerah. Namun di lihat kenyataannya di lapangan.  KPH  yang  ada  di  Sumatera Barat masih jauh dari mandiri walaupun sudah  mulai  merencanakan  ke  arah tersebut  dengan  adanya  beberapa  KPH yang  telah  membuat  Rencana  Bisnis. Tetapi  untuk  implementasinya  masih belum karena dihadapi dengan berbagai permasalahan yang ada. Oleh karena itu, arah  kebijakan  pengelolaan  hutan  KPH perlu  memperhatikan  adat  istiadat masyarakat  sekitar  kawasan  hutan, kelembagaan masyarakat yang ada sejak dulu dan keberadaan hutan adat serta hak ulayat masyarakat setempat.

## KESIMPULAN
Indeks tingkat kemandirian KPH di Sumatera  Barat  berada  pada  kategori sedang  yaitu  2,33.  Artinya  bahwa  KPH di  Sumatera  Barat  masih  dalam  tahap pengembangan.  Peluang  investasi  perlu dibuka  untuk  mencapai  kemandirian KPH,  dengan  mengembangkan  menjadi PPK-BLUD.  Kriteria  yang  perlu  di perhatikan  lebih  lanjut  untuk  diperkuat agar operasionalisasi KPH dapat berkelanjutan yaitu peningkatan
kapasitas  organisasi  yang  selama  ini masih  lemah,  penanganan  konflik, mekanisme  investasi  yang  jelas  dan kematangan rencana kelola KPH. Selain itu  diperlukan  komitmen  dan  dukungan Pemerintah  Daerah  dan  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mewujudkan pengelolaan hutan berbasis KPH yang mandiri.

## DAFTAR PUSTAKA
FORCLIME.  (2016).  Panduan  Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan  Umum  Daerah  Menuju Kemandirian  KPH.  Jakarta  (ID): Kementerian  Lingkungan  Hidup dan Kehutanan. Forest  Watch  Indonesia  (FWI).  (2018). Panduan Penilaian Kinerja Pembangunan  dan  Pelaksanaan Pengelolaan  Hutan  di  Wilayah KPH.  Bogor  (ID):  Forest  Watch Indonesia. Husen,  S.  S.,  Supratman,  &  Ridwan. (2018). Penilaian Kinerja Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Awota di Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Hutan dan Masyarakat, 10 (2).
https://doi.org/10.24259/jhm.v10i 2.4941
Julijanti,  Nugroho,  B.,  Kartodihardjo, H.,  &  Nurrochmat,  D.  R.  (2015).
Proses  operasionalisasi  kebijakan kesatuan pengelolaan hutan: Perspektif  teori  difusi  inovasi. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 12 (1), 67–88. https://doi.org/10.20886/jakk.201 5.12.1.67-88 Karsudi, Soekmadi, R., & Kartodihardjo, H.  (2010).  Model  pengembangan kelembagaan pembentukan wilayah kesatuan pengelolaan hutan  di  Provinsi  Papua. Jurnal Manajemen Hutan Tropika , 16(2), 92-100.
Kartodihardjo, H., Nugroho, B., & Putro
H.  R.  (2011). Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Konsep, Peraturan Perundangan  dan  Implementasi .
Jakarta: Debut Wahana Sinergi. Kim,  Y.S.,  Bae,  J.  S.,  Fisher,  L.  A., Latifah, S., Afifi, M., & Lee, S. M. (2016). Indonesia's Forest Management Units: Effective intermediaries in REDD + implementation? Forest  Policy and  Economics,    62 ,  69-77.
https://doi.org/10.1016/j.forpol.20
15.09.004
Nugroho,  B.,  &  Soedomo,  S.  (2016). Panduan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Menuju Kemandirian KPH.  (2nd  Ed.) .  Jakarta  (ID): Kementerian  Lingkungan  Hidup dan Kehutanan.
Nugroho, N., Kartodihardjo, H.,
Soedomo, S., Handra, H., Setyarso,  A.,  &  Djajono,  A.
(2013). Pola pengelolaan
keuangan BLUD
menuju kemandirian KPH . Jakarta: Debut Wahana Sinergi. Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia  Nomor  P.76/Menlhk- Setjen/2015 Tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional Dan
Blok  Pengelolaan  Cagar  Alam.
Suaka  Margasatwa,  Taman  Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam Rencana  Pengelolaan  Hutan  Jangka Panjang (RPJHP) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)  Unit  IV  Pada  Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Solok  Provinsi  Sumatera  Barat Periode 2014-2023. (2019). Solok. Rencana  Pengelolaan  Hutan  Jangka Panjang (RPJHP) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model  Dharmasraya  (UnitI  VIII) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit VIII Sumatera Barat Periode 2019-2028. 2019. Dharmasraya. Rencana  Pengelolaan  Hutan  Jangka Panjang (RPJHP) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Bukit Barisan Tahun 2015-2024. (2014). Padang. Rencana  Pengelolaan  Hutan  Jangka Panjang (RPJHP) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Sijunjung Lima Puluh Kota Tahun  2014-2023.  (2013).  Muaro Sijunjung.
Rencana  Pengelolaan  Hutan  Jangka Panjang  (RPJHP)  KPHP  Model Dharmasraya  2015-  2024.  (2014). Dharmasraya.
Rencana  Pengelolaan  Hutan  Jangka Panjang  (RPJHP)  KPHP  Model
Pesisisr Selatan Tahun 2015-2024.
(2014). Painan.
Yurike, Yonariza, Febriamansyah, R., &
Karimi,  S.  (2018).  Land  use changes  in  Dharmasraya  District,
West Sumatra, Indonesia. Pertanika Journals Tropical Agricultural Science, 41 (3), 1111-
1124.
Yurike,  Yonariza,  Rebecca  E.,  Karimi, S.,  &  Febriamansyah,  R.  (2017). Deforestation in Dharmasraya
District, West Sumatra, Indonesia:
A  Causal  Loop  Diagrams  (CLD) Model. Asian Journal of Scientific Research, 11 , 117-184.
http://dx.doi.org/10.3923/ajsr.201 8.177.184