St.  Mukhlisahtul  Amaliah,  Hanny  Hafiar,  Retasari  Dewi:  Analisis  Aksesibilitas Website Pemerintah Provinsi Indonesia Sebagai Implementasi Corporate Digital Responsibility terhadap E-Government
Analisis Aksesibilitas Website Pemerintah Provinsi Indonesia Sebagai Implementasi Corporate Digital Responsibility terhadap E-

## Government
St. Mukhlisahtul Amaliah 1 , Hanny Hafiar 2* , Retasari Dewi 3
1 Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia Email: mukhlisahtul19001@mail.unpad.ac.id
2 Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia*
Email: hanny.hafiar@unpad.ac.id
3 Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia Email: retasari.dewi@unpad.ac.id
Masuk tanggal: 20-06-2023, revisi tanggal: 07-07-2023, diterima untuk diterbitkan tanggal: 10-08-2023

## Abstract
The rapid development of ICT raises risks that can occur, such as the accessibility of digital information by persons with disabilities. Accessibility is an aspect of equality that has been recognized by Indonesia, particularly access to information and public services such as the government  website.  However, previous findings show  that  government  websites in  various countries do  not  have  good  accessibility.  It  requires an  understanding  of  corporate  digital responsibility  in  managing  government  websites  so  that  accessibility  can  be  implemented effectively.  This research  is conducted  to  analyze  the  accessibility  of  Indonesian  provincial government websites as a form of CDR implementation for e-government. This study uses a quantitative content analysis method, by utilizing aXe DevTools as an automatic accessibility evaluation  tool  to  collect  data  from  34  provincial  government  websites.  The  accessibility standard used in analyzing websites is WCAG 2.1 by W3C. This research found that the 34 provincial government websites had a total of 2,088 accessibility violations with 24 types of accessibility  errors  categorized  into  3  accessibility  issues  category.  These  violations  were found to greatly affect persons with disabilities, with different needs and abilities, in accessing public  information  on  the  provincial  government  website.  A  review  of  website  management needs to be carried out to ensure that information on the website can be accessed by all levels of society. Apart from that, the role of government public relations practitioners also needs to be emphasized again to ensure that all information in government communication activities can be accessed by all levels of society, especially people with disabilities.
Keywords: accessibility, corporate digital responsibility, e-government

## Abstrak
Pesatnya perkembangan TIK dapat menimbulkan risiko seperti aksesibilitas informasi digital oleh penyandang disabilitas. Aksesibilitas merupakan aspek kesetaraan yang telah diakui oleh Indonesia, termasuk akses terhadap informasi dan layanan publik seperti website pemerintah. Namun ditemukan bahwa website pemerintah dari berbagai negara tidak memiliki aksesibilitas yang  baik.  Diperlukan  adanya  pemahaman  tentang corporate  digital  responsibility dalam mengelola website pemerintah agar aksesibilitas dapat diterapkan secara efektif. Penelitian ini bertujuan  untuk  menganalisis  aksesibilitas website pemerintah  provinsi  Indonesia  sebagai bentuk  implementasi  CDR  terhadap e-government .  Penelitian  ini  menggunakan  metode analisis isi kuantitatif, dengan memanfaatkan axe DevTools sebagai alat evaluasi aksesibilitas otomatis  untuk  mengumpulkan  data  dari  34 website pemerintah  provinsi.  Acuan  standar
Vol. 7, No. 2, Oktober 2023, Hal 473-486
aksesibilitas yang digunakan adalah WCAG 2.1 by W3C. Penelitian ini menemukan bahwa 34 website pemerintah provinsi memiliki total 2.088 pelanggaran aksesibilitas dengan 24 jenis error yang  dikategorikan  ke  dalam  3  kategori issues .  Pelanggaran  tersebut  mempengaruhi penyandang disabilitas, dengan kebutuhan dan kemampuan yang berbeda, dalam mengakses informasi  publik  pada website pemerintah  provinsi.  Peninjauan  ulang  pengelolaan website perlu dilakukan untuk memastikan kembali informasi pada website dapat diakses oleh seluruh kalangan  masyarakat.  Selain  itu,  peran  praktisi  humas  pemerintah  juga  perlu  ditekankan kembali  untuk  memastikan  setiap  informasi  dalam  aktivitas  komunikasi  pemerintah  dapat terakses oleh semua kalangan masyarakat, khususnya penyandang disabilitas.
Kata Kunci: aksesibilitas, corporate digital responsibility , e-government

## 1. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  yang  memiliki  perkembangan  teknologi  yang pesat,  dimana  setiap  tahunnya  perkembangan  TIK  di  Indonesia  meningkat.  Terlihat dalam  laporan  Digital  2023:  Indonesia,  diketahui  bahwa  terjadi  peningkatan  dalam jumlah  pengguna  internet  sebesar  5,2%  dari  tahun  sebelumnya,  yang  merupakan indikator  perkembangan  TIK  (Kemp,  2023).  Kegiatan  utama  yang  dilakukan  oleh masyarakat Indonesia ketika menggunakan internet adalah mencari informasi, dengan persentase  sebesar  83,2%,  menunjukkan  bahwa  internet  menjadi  sumber  bagi masyarakat Indonesia untuk mencari informasi yang diperlukan (Kemp, 2023).
Pesatnya  perkembangan  TIK  mendukung  pemerintah  Indonesia  untuk mengadaptasi  teknologi  digital  dalam  pelayanan  publik. E-government merupakan kegiatan pemerintah untuk memberi layanan kepada masyarakat secara digital melalui internet (AkgÜl & Vatansever, 2016). Pelaksanaan e-government telah diberlakukan ke dalam seluruh instansi pemerintah di Indonesia. Tercatat dalam Inpres No. 3 tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government , yang dimaksud  bahwa  seluruh  instansi  pemerintahan  Indonesia  harus  mengimplementasi TIK sebagai upaya penyelenggaraan kegiatan pemerintah berbasis  elektronik dalam mencapai pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berkualitas (Deastu et al., 2020).
Salah  satu  bentuk e-government melalui  pengelolaan website pemerintah. Tercatat  dalam  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia Tahun  2017  Tentang  Penyelenggaraan  Portal  dan  Situs  Web  Badan  Pemerintahan, website harus  dimanfaatkan  oleh  setiap  instansi  pemerintah  sebagai  portal  nasional dalam  memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat  untuk  mengakses  layanan  publik (Menteri  Komunikasi  dan  Informatika,  2017).  Berdasarkan  peraturan  tersebut,  kini setiap  pemerintah  provinsi  Indonesia  telah  memiliki website resminya. Website pemerintah juga merupakan salah satu sumber informasi utama masyarakat Indonesia (Annur, 2023).
Munculnya critical area dalam penerapan TIK seperti risiko terhadap privasi, aksesibilitas, dan kesenjangan media memunculkan permasalahan-permasalahan baru yang mungkin terjadi (Verčič et al., 2015). Khususnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, dimana jumlah penyandang disabilitas di Indonesia kini mencapai angka sebesar 10% dari jumlah keseluruhan penduduk atau kurang lebih ada sebanyak 23,7 juta orang (Gandhawangi, 2023). Kemudahan seluruh masyarakat untuk mengakses informasi  dan  pelayanan  publik  digital  menjadi  topik  penting  yang  memerlukan perhatian dari instansi pemerintah.
Pemerintah  Indonesia  telah  mengeluarkan  kebijakan  untuk  memastikan aksesibilitas  bagi  penyandang  disabilitas  demi  mencapai  kesetaraan  kesempatan.
St.  Mukhlisahtul  Amaliah,  Hanny  Hafiar,  Retasari  Dewi:  Analisis  Aksesibilitas Website Pemerintah Provinsi Indonesia Sebagai Implementasi Corporate Digital Responsibility terhadap E-Government
Aksesibilitas terhadap informasi publik kepada penyandang disabilitas juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa pelayanan publik  dengan  tujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  meliputi  komunikasi dan  informasi  memerlukan  akses  yang  wajib  mudah  bagi  penyandang  disabilitas (Presiden Republik Indonesia, 2020).
Aksesibilitas mengenai informasi dan komunikasi juga tercatat dalam Undang- Undang  No.  8  Tahun  2016  pada  Pasal  122,  123,  dan  124  yang  menyatakan  bahwa pemerintah  wajib  memfasilitasi  komunikasi,  menjamin  akses  informasi,  dan menyediakan informasi yang terjangkau dan mampu untuk dipahami oleh penyandang disabilitas  (Pemerintah  Pusat  Republik  Indonesia,  2016).  Pemerintah  Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberikan akses terhadap keterbukaan informasi  bagi  penyandang  disabilitas,  khususnya  bagi  informasi  publik  yang ditujukan kepada masyarakat umum seperti informasi dan layanan pemerintah.
Website yang  aksesibel  merupakan  web  yang  dapat  dialami,  digunakan,  dan dinavigasi  oleh  seluruh  masyarakat  termasuk  penyandang  disabilitas  (Arasid  et  al., 2018). Tujuan dari pengembangan website yang aksesibel adalah agar permasalahan terkait dengan penyandang disabilitas mampu mendapatkan informasi dengan mudah. World  Wide  Web  Consortium  (2009)  menjelaskan  bahwa website yang  aksesibel dapat  memberikan  kesempatan  yang  sama  bagi  para  penyandang  disabilitas  untuk memahami,  navigasi,  dan  berinteraksi  dengan website secara  efektif  (Ahmi  & Mohamad, 2016).
Untuk  memastikan  aksesibilitas website ,  diperlukan  standar  yang  menjadi panduan  dalam  mengembangkan website yang  aksesibel  bagi  seluruh  masyarakat. World Wide Web Consortium atau W3C, sebuah organisasi independen internasional, meluncurkan  standar  universal  sebagai  pedoman  dan  standar  bagi website untuk memastikan  aksesibilitasnya  (W3C,  2023a).  Pedoman  aksesibilitas website dikenal sebagai  WCAG  atau web  content  accessibility  guidelines .  WCAG  merupakan pedoman yang terdiri atas peraturan-peraturan dalam memberikan spesifikasi terkait pengembangan website yang  aksesibel dan dapat diterapkan oleh seluruh website di dunia.
WCAG  telah  mengalami  perubahan  dan  pengembangan  beberapa  kali  sejak pertama kali muncul. WCAG 1.0 merupakan versi WCAG pertama yang diluncurkan pada tahun 1999, kemudian WCAG 2.0 muncul pada tahun 2008. 10 tahun kemudian W3C  mengembangkan  WCAG  2.0  tersebut  menjadi  WCAG  2.1  dengan menambahkan kriterita baru terkait aksesibilitas website . WCAG 2.1 memiliki empat prinsip  dan  diturunkan  menjadi  78  kriteria  panduan  standar  aksesibilitas website (W3C, 2023b).
Beberapa penelitian  mengenai  aksesibilitas e-government telah dijalankan di berbagai negara, seperti di Amerika Latin yang dilakukan dengan evaluasi aksesibilitas 22 website e-government dan  ditemukan  bahwa  seluruh website masih  tidak  patuh terhadap  standar  WCAG  sehingga  masih  ditemukan  pelanggaran  aksesibilitas  yang dapat  mempengaruhi  penyandang  disabilitas  (Acosta  et  al.,  2018).  Penelitian  juga pernah dilakukan terhadap 182 website pemerintah daerah Polandia, yang menemukan bahwa  pengelolaan  pemerintah  masih  belum  optimal  untuk  mencapai  aksesibilitas pada website -nya  (Król  &  Zdonek,  2020).  Layanan e-government Indonesia  pun pernah diteliti dan ditemukan masih memiliki pelanggaran aksesibilitas dengan total pelanggaran yang cukup besar, sehingga dapat menghambat kesempatan penyandang disabilitas  dalam  mengakses  layanan e-government pemerintah  provinsi  Indonesia (Deastu  et  al.,  2020).  Penemuan  pada  penelitian  terdahulu  mengindikasikan  bahwa
Vol. 7, No. 2, Oktober 2023, Hal 473-486
instansi  pemerintah  di  berbagai  negara,  masih  belum  maksimal  dalam  mencapai aksesibilitas  pada  layanan e-government nya,  yang  mana  hal  tersebut  dapat menimbulkan  permasalahan  mengenai  adanya  ketidaksetaraan  antara  kesempatan penyandang  disabilitas  dalam  mengakses  informasi  umum  dengan  masyarakat lainnya.
Munculnya permasalahan mengenai aksesibilitas website yang belum optimal bagi penyandang disabilitas menjadikan permasalahan tersebut sebagai urgensi yang perlu  segera  ditangani. Website pemerintah  yang  aksesibel  menghadirkan  layanan yang inklusif bagi seluruh masyarakat dan mampu untuk meningkatkan keterlibatan seluruh masyarakat yang dapat mendukung layanan pemerintah yang lebih berkualitas lagi (Sanchez-Gordon et al., 2020).
Dalam  penyelenggaraan website e-government ,  ada  banyak  bagian  yang berperan  dalam  menjalankannya.  Dijelaskan  dalam  Peraturan  Menkominfo  Tahun 2017,  terdapat  pengelola  yang  bertanggung  jawab  atas website yang  merupakan aparatur negara terdiri atas penanggung jawab, pengelola teknis, dan pengelola konten yang  memiliki  tugas  nya  masing-masing  (Menteri  Komunikasi  dan  Informatika, 2017).  Pada  Pasal  10  Ayat  1,  pengelola  konten  dijelaskan  tidak  hanya  mengambil peran  mengelola  konten  tetapi  juga  menjalankan  aktivitas  untuk  mendistribusikan informasi yang benar dan akurat kepada publik.
Praktisi humas pemerintah turut mengambil peran dalam mengelola website . Era  digitalisasi  ini  membutuhkan  profesional  yang  dapat  menjadi  mediator penyampaian pesan secara digital, dan praktisi humas mampu untuk memegang peran tersebut  sebagai  bentuk  dari  tanggung  jawabnya  (Satira  &  Hidriani,  2021).  Hal tersebut  sejalan  dengan  pendapat  Cutlip  (2005),  yang  menjelaskan  peran  humas pemerintah terdiri dari tiga hal: mendistribusikan informasi pemerintah kepada publik, menjalankan  kerjasama  aktif  dalam  seluruh  program  pemerintah,  juga  menjalin hubungan dengan publik melalui seluruh program pemerintah (Budiastuti Wiratmo et al., 2017).
Peran  praktisi  humas  pemerintah  dalam  menyediakan  layanan e-government yang aksesibel merupakan upaya untuk menjalankan corporate digital responsibility atau CDR. CDR adalah tanggung jawab instansi untuk mencapai keseimbangan dan mendorong perkembangan teknologi yang positif bagi masyarakat (Suchacka, 2020). Peran  humas  dalam  menjalankan  CDR  merujuk  pada  peran  humas  yang  memiliki tanggung  jawab  sosial  untuk  menciptakan  kepercayaan  antara  instansi  yang direpresentasi, strategi komunikasi yang dijalankan, dan juga kepada publiknya dalam membangun  kredibilitas,  akurasi  dan  profesionalisme  yang  tinggi  dengan memanfaatkan  perkembangan  digital  (Mohamed,  2022).  Praktisi  humas  dibutuhkan agar  aktivitas  digital  tersebut  dijalankan  secara  efektif  dan  adil  bagi  seluruh  publik pemerintah.
Penerapan  CDR  sejalan  dengan  penemuan  mengenai  aksesibilitas website pemerintah provinsi Indonesia, dimana pemerintah sudah seharusnya mengantisipasi permasalahan  tersebut  dan  menyediakan  informasi  yang  aksesibel  bagi  masyarakat. Website pemerintah yang aksesibel dapat meningkatkan kredibilitas media komunikasi pemerintah  sebagai  sumber  informasi  bagi  masyarakat  dan  dapat  menghindari masyarakat untuk terjebak dalam informasi hoaks (Hafiar et al., 2022). Seiring dengan pemahaman terhadap CDR, pemerintah provinsi di  Indonesia memiliki kepentingan untuk memfasilitasi media informasi dan komunikasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
St.  Mukhlisahtul  Amaliah,  Hanny  Hafiar,  Retasari  Dewi:  Analisis  Aksesibilitas Website Pemerintah Provinsi Indonesia Sebagai Implementasi Corporate Digital Responsibility terhadap E-Government
Berdasarkan  pemahaman  tersebut,  maka  penelitian  ini  dilakukan  untuk melakukan analisis evaluasi terhadap aksesibilitas website resmi pemerintah provinsi Indonesia yang merupakan implementasi layanan e-government sebagai implementasi dari corporate digital responsibility , menggunakan standar WCAG 2.1 sebagai acuan aksesibilitas website .  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  kondisi  aksesibilitas website pemerintah provinsi melalui total pelanggaran aksesibilitas, klasifikasi issues , jenis error , dan juga jenis disabilitas yang terpengaruh dari pelanggaran aksesibilitas yang ditemukan. Penemuan penelitian nantinya dapat memberikan kesimpulan umum mengenai kondisi aksesibilitas website pemerintah provinsi Indonesia sebagai layanan e-government .

## 2. Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  menggunakan  metode analisis  isi  dengan  pendekatan  kuantitatif.  Metode  analisis  isi  kuantitatif menggambarkan  hasil  umum  dari  suatu  permasalahan  yang  hasilnya  dapat digeneralisasikan,  sehingga  dapat  digunakan  untuk  merepresentasi  seluruh  populasi dari data yang ada (Ahmad, 2018). Metode ini dipilih oleh peneliti karena penelitian ini mengangkat analisis mengenai aksesibilitas website pemerintah provinsi Indonesia untuk mengetahui  aksesibilitas dari seluruh website dan menarik kesimpulan umum yang valid dan reliabel.
Penelitian  mengenai  evaluasi  aksesibilitas website dapat  memanfaatkan  alat evaluasi otomatis untuk mendapatkan hasil dengan mudah dan cepat (Fithriyaningrum et al., 2021). Penelitian ini  memanfaatkan alat evaluasi aksesibilitas otomatis untuk mengumpulkan  data  dan  mengevaluasi  aksesibilitas website sesuai  dengan  standar yang  diakui  secara  universal  yaitu  WCAG,  dengan  menjadikan  WCAG  2.1  sebagai acuan  aksesibilitas.  Alat  evaluasi  yang  akan  digunakan  adalah  aXe  DevTools  yang dikembangkan  oleh  Deque.  aXe  DevTools  dapat  diakses  secara  gratis  dan memanfaatkan  AI  ( artificial  intelligence )  untuk  mengidentifikasi  cakupan aksesibilitas  yang  lebih  luas,  lebih  banyak,  dan  lebih  cepat.  aXe  DevTools mengelompokkan  hasil  evaluasi  aksesibilitas website menjadi  empat  kategori  yaitu: critical, serious, moderate, minor (Deque, 2022). Untuk menggunakan aXe DevTools, pengguna  hanya  perlu  mengunduh software sebagai  ekstensi browser pada  Google Chrome, navigasi halaman website yang akan dievaluasi, dan dalam hitungan menit pengguna  dapat  mendapatkan  analisis  pelanggaran  aksesibilitas website secara otomatis.
aXe DevTools digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data pelanggaran aksesibilitas dalam 34 website resmi pemerintah provinsi Indonesia. Sejak akhir 2022, Indonesia  telah  memiliki  38  provinsi,  namun  peneliti  hanya  akan  menganalisis aksesibilitas website dari  34 website pemerintah  provinsi.  Hal  tersebut  dikarenakan terdapat 2 pemerintah provinsi yang belum memiliki website yaitu Papua Tengah dan Papua  Pegunungan.  Provinsi  Papua  Barat  Daya  juga  tidak  akan  dianalisis  karena website pemerintah provinsi ditemukan masih dalam tahap pengembangan. Selain itu, website pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara juga tidak akan diteliti dikarenakan website tidak  dapat  diakses  menggunakan  aXe  DevTools  dikarenakan  terjadi debugged dalam  coding  sehingga  alat  evaluasi  tidak  dapat  melakukan  pengecekan pelanggaran aksesibilitas.
Hal tersebut sangat memungkinkan untuk terjadi, yang ditemukan juga dalam penelitian terhadap aksesibilitas website e-government Amerika Latin. Ketika website
Vol. 7, No. 2, Oktober 2023, Hal 473-486
ditemukan  hanya  berisi  informasi  singkat  atau  terdapat  hambatan  pada  saat pengecekan  aksesibilitas,  maka website tidak  akan  diperhitungkan  dalam  penelitian (Acosta et al., 2018).
Untuk menganalisis data penelitian, peneliti membaginya ke dalam beberapa tahapan:  (1)  mengumpulkan  URL website resmi  pemerintah  provinsi  Indonesia;  (2) menggunakan  standar  WCAG  2.1  dan  alat  evaluasi  aksesibilitas  axe  DevTools;  (3) menginput  data  secara  statistik  menggunakan  Google  Sheets  dan  mengelompokkan setiap  data  dengan  kategori: critical,  serious,  moderate,  minor ,  dilanjutkan  dengan data  pelanggaran  yang  berdampak  pada  penyandang  disabilitas;  (4)  menarik kesimpulan umum dari hasil data yang telah dikategorikan dan ditulis secara deskriptif sebagai hasil penelitian.
Tabel 1. Daftar Website Pemerintah Provinsi Indonesia No Provinsi Website 1 Aceh https://acehprov.go.id 2 Sumatera Utara https://www.sumutprov.go.id 3 Sumatera Barat https://www.sumbarprov.go.id 4 Riau https://www.riau.go.id/home/ 5 Jambi https://jambiprov.go.id 6 Sumatera Selatan https://sumselprov.go.id 7 Bengkulu https://bengkuluprov.go.id 8 Lampung https://www.lampungprov.go.id 9 Kepulauan Bangka Belitung  https://babelprov.go.id 10 Kepulauan Riau https://www.kepriprov.go.id 11 DKI Jakarta https://jakarta.go.id 12 Jawa Barat https://jabarprov.go.id 13 Jawa Tengah https://jatengprov.go.id 14 DI Yogyakarta https://jogjaprov.go.id 15 Jawa Timur https://www.jatimprov.go.id 16 Banten https://bantenprov.go.id/ 17 Bali https://www.baliprov.go.id 18 Nusa Tenggara Barat https://www.ntbprov.go.id 19 Nusa Tenggara Timur https://nttprov.go.id 20 Kalimantan Barat https://kalbarprov.go.id
St.  Mukhlisahtul  Amaliah,  Hanny  Hafiar,  Retasari  Dewi:  Analisis  Aksesibilitas Website Pemerintah Provinsi Indonesia Sebagai Implementasi Corporate Digital Responsibility terhadap E-Government
21 Kalimantan Tengah https://www.kalteng.go.id 22 Kalimantan Selatan https://kalselprov.go.id 23 Kalimantan Timur https://www.kaltimprov.go.id 24 Kalimantan Utara https://kaltaraprov.go.id 25 Sulawesi Utara https://www.sulutprov.go.id 26 Sulawesi Tengah https://sultengprov.go.id 27 Sulawesi Selatan https://sulselprov.go.id 28 Sulawesi Tenggara http://www.sultraprov.go.id 29 Gorontalo https://gorontaloprov.go.id 30 Sulawesi Barat https://sulbarprov.go.id 31 Maluku https://malukuprov.go.id 32 Maluku Utara https://www.malutprov.go.id 33 Papua Barat https://papuabaratprov.go.id/web/ 34 Papua https://www.papua.go.id 35 Papua Selatan https://papuaselatan.go.id Sumber: Data Peneliti

## 3. Hasil Temuan dan Diskusi
Website pemerintah  provinsi  merupakan  bentuk  implementasi e-government yang diharapkan dapat memudahkan publik dalam  mengakses informasi umum.  34 website pemerintah  provinsi  yang  diteliti  diketahui  telah  melanggar  panduan aksesibilitas website WCAG  2.1,  dengan  total  pelanggaran  aksesibilitas  sebagai berikut:
Tabel 2. Total Pelanggaran Aksesibilitas Website Pemerintah Provinsi Indonesia
Jumlah website Total pelanggaran aksesibilitas Rata-rata Max Min 34 2.088 61,41 142 3
Sumber: Analisis Aksesibilitas oleh Peneliti, 17 Mei 2023
Berdasarkan  data  pelanggaran  aksesibilitas  yang  telah  dikumpul,  aXe DevTools  membagi  pelanggaran  tersebut  ke  dalam  empat  kategori issues ,  yang bertujuan untuk memberikan level urgensi dari setiap pelanggaran kepada pengelola web  dan  konten.  Dari  2.088  total  pelanggaran  aksesibilitas website pemerintah provinsi,  kategori issues pelanggaran  aksesibilitas website pemerintah  provinsi Indonesia terlampir sebagai berikut:
Vol. 7, No. 2, Oktober 2023, Hal 473-486
Tabel 3. Kategori Issues Pelanggaran Aksesibilitas Website Pemerintah Provinsi
Indonesia Kategori issues aksesibilitas Jumlah pelanggaran aksesibilitas berdasarkan kategori Rata-rata pelanggaran aksesibilitas per website berdasarkan kategori Jumlah website berdasarkan kategori Critical 473 15,76 30 Serious 1.526 46,24 33 Moderate 0 0 0 Minor 22 1,692 13
Sumber: Analisis Aksesibilitas oleh Peneliti, 17 Mei 2023
Penemuan  kategori issues dari  setiap  pelanggaran  aksesibilitas  dalam  34 website pemerintah  provinsi  Indonesia  mengindikasikan  bahwa website masih memiliki pelanggaran-pelanggaran aksesibilitas yang akan menghambat kesempatan penyandang disabilitas dalam mengakses informasi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa  pemerintah  belum  sepenuhnya  fokus  pada  kepentingan  warga  negara, khususnya  penyandang  disabilitas,  yang  seringkali  menghadapi  tantangan  dalam mencapai  persamaan  hak  terkait  aksesibilitas  informasi  (Sumartias,  2022). Pelanggaran  yang  ditemukan  memiliki  tingkat  urgensi  yang  tinggi  dan  menjadi prioritas  utama  untuk  segera  ditangani  agar  pemerintah  provinsi  dapat memaksimalkan  layanan e-government melalui website ini  juga  memastikan  bahwa seluruh  masyarakat  memiliki  kesempatan  yang  sama  dalam  mengakses  informasi pemerintah.
Pelanggaran  yang  telah  dikategorikan  terdiri  atas  jenis-jenis error yang melanggar  kriteria  dalam  WCAG  2.1,  walaupun website ditemukan  memiliki pelanggaran dalam kategori yang sama, akan tetapi jenis error yang ditemukan dapat berbeda-beda. Terdapat 24 Jenis error aksesibilitas yang ditemukan dalam 34 website pemerintah  provinsi,  yang  merupakan  akumulasi  pelanggaran  dari  setiap website , bukan jenis error yang ada pada seluruh website . Sehingga terdapat perbedaan dalam jumlah website dari  setiap  jenis  pelanggaran,  karena  tidak  semua website memiliki pelanggaran yang sama. Jenis error aksesibilitas dari 34 website pemerintah provinsi Indonesia terlampir sebagai berikut:
Tabel 4. Jenis Error Aksesibilitas oleh Setiap Website Pemerintah Provinsi Indonesia No Jenis Pelanggaran Total Rata-rata Jumlah website 1 Elements did not have sufficient colour contrast 724 24,133 30 2 Links did not have discernible text 675 22,5 30
St.  Mukhlisahtul  Amaliah,  Hanny  Hafiar,  Retasari  Dewi:  Analisis  Aksesibilitas Website Pemerintah Provinsi Indonesia Sebagai Implementasi Corporate Digital Responsibility terhadap E-Government
3 Images did not have alternate text 316 13,166 24 4 Buttons did not have discernible text 102 6,8 16 5 Elements did not use allowed ARIA attributes 53 3,78 19 6 Frames did not have an accessible name 38 2,53 15 7 <li> elements did not contain in a <ul> or <ol> 36 6 6 8 Certain ARIA roles did not contain particular parent 26 5,2 5 9 id attribute value is not unique 22 1,69 13 10 ARIA attributes did not conform to valid values 17 4,25 4 11 Certain ARIA roles did not contain particular children 14 1,4 10 12 Zooming and scaling are disabled 8 1,142 7 13 <marquee> elements are used 8 1,33 6 14 ARIA input fields did not have an accessible name 7 1,4 5 15 IDs used in ARIA and labels is not unique 7 1,4 5 16 Interactive controls are nested 7 3,5 2 17 <html> element did not have a lang attribute 6 1 6 18 ARIA hidden element is focusable or contain focusable elements 6 3 2 19 <ul> and <ol> did not directly contain <li>, <script> or <template> elements 5 1,66 3
20 Heading levels are not increase by one 3 3 1 21 Links did not distinguishable without relying on colour 2 1 2 22 Scrollable region did not have keyboard access 2 1 2 23 IDs of active elements is not unique 1 1 1 24 Delayed refresh under 20 hours is used 1 1 1

## Sumber: Analisis Aksesibilitas oleh Peneliti, 17 Mei 2023
Terdapat empat jenis error yang ditemukan telah dilanggar sebanyak lebih dari 100  kali,  yaitu  elemen  harus  memiliki  kontras  warna  yang  cukup,  tautan  harus memiliki  teks  yang  dapat  dilihat,  ambar  harus  memiliki  teks  alternatif,  dan  tombol harus  memiliki  teks  yang  terlihat.  Setiap  jenis error aksesibilitas  tersebut  diketahui akan mempengaruhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dengan kemampuan dan kebutuhan  yang  berbeda-beda.  Tabel  berikut  menunjukkan  hasil  mengenai  jumlah pelanggaran  aksesibilitas  yang  mempengaruhi  jenis-jenis  disabilitas  yang  ada, terlampir sebagai berikut:
Tabel 5. Jenis Disabilitas yang Terpengaruh dari Pelanggaran Aksesibilitas
Pemerintah Provinsi Indonesia Jenis disabilitas yang terpengaruh Jumlah pelanggaran aksesibilitas yang mempengaruhi Tunanetra 18 Buta dan tuli 18 Gangguan mobilitas 14 Penglihatan rendah 5 Buta warna 2 Gangguan kognitif 2 Tunarungu 1
Sumber: Analisis Aksesibilitas oleh Peneliti, 1 Juni 2023
Berdasarkan 24 jenis error aksesibilitas, penyandang disabilitas tunanetra dan tuli netra yang paling terpengaruh dari pelanggaran website , dengan jumlah sebanyak 18  jenis error aksesibilitas website pemerintah  provinsi  Indonesia.  Penyandang gangguan  mobilitas  juga  terpengaruh  dari  14  jenis error aksesibilitas  yang  ada. Ditemukan  juga  pelanggaran  aksesibilitas  yang  mempengaruhi  jenis  disabilitas lainnya, seperti penglihatan rendah dipengaruhi oleh 5 pelanggaran aksesibilitas, buta
St.  Mukhlisahtul  Amaliah,  Hanny  Hafiar,  Retasari  Dewi:  Analisis  Aksesibilitas Website Pemerintah Provinsi Indonesia Sebagai Implementasi Corporate Digital Responsibility terhadap E-Government
warna  dan  gangguan  kognitif  dipengaruhi  oleh  2  pelanggaran  aksesibilitas,  dan tunarungu yang terpengaruh dari 1 pelanggaran aksesibilitas.
Mengetahui  jumlah  penyandang  disabilitas  di  Indonesia  yang  cukup  besar menjadikan  pemahaman  mengenai  aksesibilitas  TIK  sebagai  prioritas  pemerintah. Penyandang  disabilitas  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  kesempatan  dalam mengakses  informasi  yang  sama  dengan  masyarakat  lainnya  melalui  kehadiran teknologi (Koesno, 2021). Namun berdasarkan penemuan peneliti terkait aksesibilitas website pemerintah provinsi Indonesia, ditemukan bahwa pemerintah provinsi masih belum maksimal dalam menjalankan kebijakan yang ada.
Kondisi aksesibilitas website pemerintah provinsi Indonesia ini menunjukkan bahwa pemerintah belum mengimplementasikan CDR ke dalam aktivitas digitalnya. Tantangan  yang  dihadapi  oleh  penyandang  disabilitas,  sebagai  salah  satu  publik pemerintah, dalam mengakses layanan pemerintah menjadi bukti bahwa implementasi CDR  masih  belum  maksimal  dalam  pengelolaan website pemerintah  provinsi Indonesia.  Kesadaran  dan  pemahaman  dari  pihak-pihak  yang  bertanggung  jawab dalam mengelola website pemerintah perlu memperhatikan permasalahan aksesibilitas ini.
Ini  menjadi  tantangan  komunikasi  bagi  praktisi  humas  pemerintah  dalam menjalankan  perannya  untuk  mendistribusikan  informasi  dan  menjalin  hubungan dengan publik melalui seluruh program pemerintah (Budiastuti Wiratmo et al., 2017). Website yang  kini  menjadi  sarana  informasi  yang  sangat  efektif  dan  penting  bagi instansi pemerintah untuk menyebarkan informasi secara meluas (Ahmi & Mohamad, 2016),  memerlukan  adanya  pihak  yang  dapat  memastikan  bahwa  informasi  yang disebarkan tidak hanya akurat tetapi juga aksesibel bagi seluruh masyarakat.
Menyadari resiko dari digitalisasi, praktisi humas pemerintah memiliki peran untuk  memastikan  strategi  komunikasi  yang  dijalankan  telah  memenuhi  tanggung jawab  digital  pemerintah  dengan  mengkomunikasikan  kepentingan  yang  sudah seharusnya  dijalankan  oleh  pemerintah  provinsi  Indonesia.  Hal  tersebut  menjadi bentuk implementasi peran praktisi peran humas pemerintah dan juga CDR bagi setiap aktivitas digital yang dijalankan oleh pemerintah provinsi Indonesia.
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai  aksesibilitas  34 website pemerintah provinsi  Indonesia,  diketahui  bahwa  pemerintah  provinsi  Indonesia  masih  belum memperhatikan kepentingan aksesibilitas pada website -nya. Pelanggaran aksesibilitas website yang  ditemukan  berpengaruh  bagi  situs  pemerintah  dalam  menjadi  sumber informasi  bagi  masyarakat  dan  juga  bagi  kesempatan  penyandang  disabilitas  dalam mengakses  informasi  pemerintah.  Kondisi  aksesibilitas  dari  34 website pemerintah provinsi juga akan ditemukan akan mempengaruhi kesempatan penyandang disabilitas dengan  kebutuhan  yang  berbeda-beda  untuk  mengakses website ,  mengindikasikan bahwa  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  belum  diimplementasikan  secara  optimal, sehingga penyandang disabilitas di Indonesia masih belum dapat mengakses informasi publik pada layanan e-government dengan mudah.

## 4. Simpulan
Total pelanggaran aksesibilitas dari 34 website pemerintah provinsi Indonesia ditemukan  ada  sebanyak  2.088  pelanggaran  aksesibilitas,  yang  mengindikasikan bahwa  pemerintah  provinsi  masih  belum  memperhatikan  kepentingan  aksesibilitas dalam layanan e-government- nya, yang merupakan pelayanan publik. Kategori issues pelanggaran  aksesibilitas  dari  34 website pemerintah  provinsi  Indonesia  ditemukan
Vol. 7, No. 2, Oktober 2023, Hal 473-486
memiliki  pelanggaran  aksesibilitas  dalam  kategori serious , critical ,  dan  dalam kategori minor . Jenis error aksesibilitas ditemukan terdapat sebanyak 24 jenis error yang dilanggar berdasarkan kriteria WCAG 2.1. Jenis disabilitas yang terpengaruh dari pelanggaran  aksesibilitas website pemerintah  provinsi  Indonesia  ditemukan mempengaruhi  tujuh  kategori  jenis  disabilitas  berdasarkan  Deque.  Penemuan pelanggaran  aksesibilitas  tersebut  mengindikasikan  bahwa  pemerintah  provinsi Indonesia  belum  memaksimalkan  kebijakan  yang  ada,  dan  juga  pihak-pihak  yang terkait  dalam  mengelola  website  pemerintah  belum  memahami  pentingnya aksesibilitas dan menerapkan CDR dalam pengelolaan website .
Oleh karena itu, secara praktis hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa peninjauan  ulang  pengelolaan website perlu  dilakukan  untuk  memastikan  kembali informasi pada website dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat. Pemerintah provinsi  Indonesia  dapat  menerapkan  kebijakan  negara  dengan  lebih  optimal mengenai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas agar website dapat menjadi sumber informasi utama bagi penyandang disabilitas dan juga kalangan masyarakat lainnya. Peran praktisi humas pemerintah juga perlu ditekankan kembali dalam memahami dan menerapkan CDR bagi e-government , untuk memastikan setiap aktivitas komunikasi pemerintah provinsi yang dilakukan secara digital memiliki aksesibilitas yang layak bagi semua kalangan masyarakat.

## 5. Ucapan Terima Kasih
Terima kasih peneliti ucapkan kepada Dr. Hj. Hanny Hafiar, M.Si, dan Retasari Dewi, S.I.Kom., M.I.Kom., selaku dosen pembimbing yang telah membantu peneliti selama proses penelitian berjalan. Juga kepada keluarga, kerabat, dan seluruh warga Prodi Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran yang telah mendukung peneliti.

## 6. Daftar Pustaka
Acosta,  T.,  Acosta-Vargas,  P.,  &  Lujan-Mora,  S.  (2018).  Accessibility  of eGovernment Services in Latin America. 2018 5th International Conference on EDemocracy and EGovernment, ICEDEG 2018 , 67–74.
https://doi.org/10.1109/ICEDEG.2018.8372332
Ahmad,  J.  (2018). Desain  Penelitian  Analisis  Isi  (Content  Analysis) . https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12201.08804
Ahmi,  A.,  &  Mohamad,  R.  (2016).  EVALUATING  ACCESSIBILITY  OF MALAYSIAN PUBLIC UNIVERSITIES WEBSITES USING ACHECKER AND WAVE. In Journal of ICT (Vol. 15, Issue 2). http://jict.uum.edu.my AkgÜL, Y., & Vatansever, K. (2016). Web Accessibility Evaluation of Government Websites  for  People  with  Disabilities  in  Turkey. Journal  of  Advanced Management Science , 201–210. https://doi.org/10.12720/joams.4.3.201-210
Annur,  C.  (2023,  May  30). Media  Sosial,  Sumber  Informasi  Utama  Masyarakat Indonesia .
Https://Databoks.Katadata.Co.Id/Index.Php/Datapublish/2023/05/30/Media- Sosial-Sumber-Informasi-Utama-Masyarakat-Indonesia.
Arasid, W., Abdullah, A. G., Wahyudin, D., Abdullah, C. U., Widiaty, I., Zakaria, D.,
Amelia,  N.,  &  Juhana,  A.  (2018).  An  Analysis  of  Website  Accessibility  in Higher  Education  in  Indonesia  Based  on  WCAG  2.0  Guidelines. IOP
St.  Mukhlisahtul  Amaliah,  Hanny  Hafiar,  Retasari  Dewi:  Analisis  Aksesibilitas Website Pemerintah Provinsi Indonesia Sebagai Implementasi Corporate Digital Responsibility terhadap E-Government
Conference Series: Materials Science and Engineering , 306 (1). https://doi.org/10.1088/1757-899X/306/1/012130
Budiastuti  Wiratmo,  L.,  Irfan,  N.,  &  Kuwatono.  (2017). WEBSITE  PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI
SARANA ONLINE PUBLIC RELATIONS . http://www.stephaneprudhomme.com/
Deastu, A. D., Marthasari, G. I., & Sn, V. R. (2020). Analisis Aksesibilitas Website
Pemerintah  Provinsi  di  Indonesia  Menggunakan  Pedoman  Web  Content Accessible Guidelines 2.0. REPOSITOR , 2 (10), 1338–1348. http://www.jatimprov.go.id
Deque.  (2022,  March  24). Issues  Impact .  Https://Github.Com/Dequelabs/Axe- Core/Blob/Develop/Doc/Issue_impact.Md.
Fithriyaningrum,  D.,  Kusumawardhani,  S.,  &  Wibirama,  S.  (2021).  Analisis Aksesibilitas  Website  berdasarkan  Web  Content  Accessibility  Guidelines (WCAG): Ulasan Literatur Sistematis An Analysis of Website Accessibility Based  on  Web  Content  Accessibility  Guidelines  (WCAG):  A  Systematic Literature  Review. Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Dan  Teknologi  Komunikasi , 23 (1), 79–92. https://doi.org/10.33169/iptekkom.23.1.2021.79-92 Gandhawangi, S. (2023, January 3). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Dimulai dari Pendataan .
Https://Www.Kompas.Id/Baca/Humaniora/2023/01/03/Pemberdayaan- Penyandang-Disabilitas-Dimulai-Dari-
Pendataan#:~:Text=Menurut%20Badan%20Pusat%20Statistik%20(BPS,28,0 5%20juta%20penyandang%20disabilitas.
Hafiar,  H.,  Lukman,  S.,  Limilia,  P.,  Caesarendra,  W.,  &  Amin,  K.  (2022). Accessibility Concerns on COVID-19 Information Websites for Persons with Disability. Jurnal  Komunikasi  Ikatan  Sarjana  Komunikasi  Indonesia , 7 (2), 255–271. https://doi.org/10.25008/jkiski.v7i2.677
Kemp,
S. (2023,
February 9). DIGITAL 2023: INDONESIA . Https://Datareportal.Com/Reports/Digital-2023-Indonesia. Koesno. (2021). Hari Disabilitas Internasional: WHO Rilis Fakta Terkait Disabilitas. Król,  K.,  &  Zdonek,  D.  (2020).  Local  government  website  accessibility—evidence from poland. Administrative Sciences , 10 (2). https://doi.org/10.3390/admsci10020022
Menteri  Komunikasi  dan  Informatika.  (2017). PERATURAN  MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 TENTANG  PENYELENGGARAAN  PORTAL  DAN  SITUS  WEB  BADAN PEMERINTAHAN .
Https://Web.Kominfo.Go.Id/Sites/Default/Files/Users/4761/RPM%20Web% 20Portal%20Mohon%20Uji%20Publik_0.Pdf.
Mohamed, F. (2022). The Role of Social Responsibility in the Digital Public Relations Age. In Lecture Notes in Networks and Systems (Vol. 423). Springer, Cham. Pemerintah  Pusat  Republik  Indonesia.  (2016). UU  Nomor  8  Tahun  2016 . https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016
Presiden Republik Indonesia. (2020). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK   INDONESIA  NOMOR  42  TAHUN  2O2O  TENTANG AKSESIBILITAS TERHADAP PERMUKIMAN, PELAYANAN PUBLIK, DAN PELINDUNGAN DARI BENCANA BAGI PENYANDANG DISABILITAS .
Sanchez-Gordon, S., Lujan-Mora, S., & Sanchez-Gordon, M. (2020). E-Government Accessibility  in  Ecuador:  A  Preliminary  Evaluation. 2020  7th  International
Conference  on  EDemocracy  and  EGovernment,  ICEDEG  2020 ,  50–57. https://doi.org/10.1109/ICEDEG48599.2020.9096766 Satira, U., & Hidriani, 2 rossa. (2021). Peran Penting Public Relations Di Era Digital . Suchacka,  M.  (2020).  Corporate  Digital  Responsibility  -  A  New  Dimension  of  the Human - Technology Relations. System Safety: Human - Technical Facility - Environment , 2 (1), 1–8. https://doi.org/10.2478/czoto-2020-0001 Sumartias, S., Hafiar, H., Amin, K., Limilia, P., & Prastowo, A. A. (2022). Labour union’s website accessibility and information rights fulfilment among workers with disability. Jurnal Studi Komunikasi , 6 (3), 859 - 870. https://doi.org/10.25139/jsk.v6i3.4952 Verčič,  D.,  Verčič,  A.  T.,  &  Sriramesh,  K.  (2015).  Looking  for  digital  in  public relations. Public Relations Review , 41 (2), 142–152. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2014.12.002
W3C. (2023a). World Wide Web Consortium . Https://Www.W3.Org. W3C. (2023b, April 19). WCAG 2 Overview . Https://Www.W3.Org/WAI/Standards- Guidelines/Wcag/.