## PERLINDUNGAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA E-COMMERCE

## Dewi Setyowati, Candra Pratama Putra, Ramdhan Dwi Saputro Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya
Abstract: In executing a transaction to buy goods or services online, are required to  be  clear  that  the  information  will  not  cause  consumers  to  lose.  In  terms  of protecting  the  consumer,  in  Act  No.  8  of  1999  on  Consumer  Protection, hereinafter  called  the  Consumer  Protection  Act  are  one  of  the  rights  that  are consumers,  namely  the  right  to  correct  information,  clear  and  honest  about  the condition  and  guarantee  of  the  goods  and  /  or  services  ,  Then  the  rights  for compensation,  restitution  and  /  or  compensation,  if  the  goods  and  /  or  services received  are  not  in  accordance  with  the  agreement  or  not  as  it  should  be.  This paper  raises  issues  about  how  the  legal  protection  of  fraud  in  electronic commerce(e-commerce).The  author  will  describe  the  victim  in  electronic commerce according to  the study of  victimology, the obligation of  businesses on the  products  that  will  be  offered  electronically,  protection  of  consumer  rights  in the  conduct  of  electronic  transactions  and  witnesses  of  crime  that  can  catch  the perpetrators of fraud in electronic transactions. Be consumers must be careful in making  transactions  although  there  has  been  a  real  UU  ITE  greatly  assist consumers  in  electronic  transactions  and  utilization  activities  in  the  field  of information technology and telecommunications (ICT). Previously this sector has no  legal  basis,  but  is  now  increasingly  clear  that  other  forms  of  electronic transactions can now be used as a legitimate electronic evidence.
Keywords: legal protection of victims, e-commerce
Abstrak: Dalam  melaksanakan  transaksi  membeli  barang  dan  atau  jasa  secara online,  dituntut  adanya  kejelasan  informasi  yang  tidak  akan  menyebabkan konsumen  merugi.  Dalam  hal  melindungi  konsumen,  di  dalam  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen terdapat salah satu hak yang didapat konsumen yaitu hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang  dan/atau  jasa.  Lalu  hak-hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi dan/atau  penggantian,  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai dengan  perjanjian  atau  tidak  sebagaimana  mestinya.  Tulisan  ini  mengangkat masalah  tentang  bagaimana  perlindungan  hukum  atas  penipuan  dalam perdagangan  secara  elektronik  ( e-commerce) .  Penulis  akan  mendeskripsikan korban dalam perdagangan elektronik menurut kajian viktimologi, kewajiban dari pelaku  usaha  atas  produk  yang  akan  ditawarkan  secara  elektronik,  perlindungan atas  hak-hak  konsumen  dalam  melakukan  transaksi  elektronik  dan  saksi  pidana yang  dapat  menjerat  pelaku  penipuan  dalam  transaksi  elektronik.  Menjadi konsumen harus cermat dalam melakukan transaksi meski telah ada UU ITE yang sesungguhnya sangat membantu konsumen pada kegiatan transaksi elektronik dan pemanfaatan  di  bidang  teknologi  informasi  dan  telekomunikasi  (TIK). Sebelumnya  sektor  ini  tidak  mempunyai  payung  hukum,  tapi  kini  makin  jelas sehingga bentuk-bentuk transaksi elektronik sekarang dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik yang sah.
Keywords: perlindungan hukum, korban, e-commerce

## Pendahuluan
Dalam  masyarakat  modern yang  kompleks,  hukum  memang  tak bisa  jauh  dari  kebutuhan  masyarakat yang  semakin  tinggi  dan  teknologi yang  semakin  canggih.  Hukum sebagai  aturan  yang  fundamental dalam sebuah negara pun tidak dapat membendung  kemajuan  teknologi yang  semakin  signifikan.  Teknologi dan  internet  sebagai  wadah  bagi masyarakat  untuk  mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam jual beli menciptakan  sebuah  metode  baru dalam sistem jual beli. Hukum positif di Indonesia tidak memiliki
legitimasi  untuk  membuat  warga negaranya menjadi primitif dan tidak dapat mengikuti perkembangan jaman. Hukum hanya bisa
menyesuaikan  diri  dan  memberikan jalan tengah. Dalam kemajuan metode  baru  dalam  sistem  jual  beli yang  memudahkan  penjual  dan pembeli  dalam  bertransaksi,  para pihak  haruslah  berlandaskan  pada koridor  hukum  positif.  Semakin kompleks suatu keadaan di masyarakat  maka  hukum  harus mengikuti keadaan.
Dalam pemahaman yang paling  mudah,  seperti  yang  ditulis oleh  Von  Jhering,  “hukum  adalah keseluruhan peraturan
yang memaksa  ( compulsary  rules )  yang berlaku dalam suatu negara”. Hukum secara normatif memang mempunyai kekuatan memaksa, seperti memaksa siapa  saja  yang  diduga  melakukan pelanggaran  hukum  atau  berbuat jahat  untuk  tunduk  kepada  hukum. Artinya setiap pelaku sosial diwajibkan  mentaati  suatu  sistem yang  mengatur,  memerintah  atau memaksanya, yang sistem hukum ini dibangun  oleh  negara.  Kekuatan memaksa  ini  akan  terlihat  daya pengaruhnya  ditengah  masyarakat jika  unsur  penegak  hukum  mampu mengimplementasikannya. 1
Semua teknologi adalah pedang  bermata  dua.  Ia  dapat digunakan  untuk  tujuan  baik  dan jahat  sekaligus.  Tetapi  teknologi mutakhir menimbulkan manfaat yang banyak, dan mudharat (aspek kerusakan)  yang  jauh  lebih  banyak lagi. Teknologi nuklir dapat
1 Abdul  Wahid  dan  Mohammad  Labib Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) , Bandung, Refika Aditama, 2005, hal  ix
memberikan  sumber  energi  ketika sumber energi lain mulai menyusut. 2
Menurut  pendapat  Adji  A. Sutama  dalam  buku  milik  Abdul Wahid,  kita  boleh  saja  mempunyai pengandaian  positif  bahwa  teknologi selalu diciptakan untuk lebih
memudahkan atau lebih mensejahterakan kehidupan kita. Tetapi perkembangan dan penggunaannya  ditangan  manusia (berdosa) membuktikan bahwa
kehadiran  dan  penggunaan  suatu teknologi tidak selalu positif.
Teknologi  dapat  dimanfaatkan  oleh sekelompok  orang  untuk  menguasai orang banyak.
Teknologi  militer  digunakan untuk  menekankan  baik  secara  fisik maupun  mental  sekelompok  orang agar  takluk  pada  kemauan  pemilik teknologi tersebut. Teknologi komunikasi digunakan untuk memanipulasi informasi dan mengubah perilaku massa agar sesuai dengan keinginan penguasa teknologi tersebut,
misalnya pemerintah  dan  industri.  Manusia bukan  saja  menciptakan  alat  untuk kesejahteraan  sesama  tetapi  juga
2 Ibid, hal 16
untuk  memperalat  sesamanya  lewat alat yang diciptakannya. 3
Transaksi elektronik atau electronic  commerce atau  disingkat e-commerce , adalah kegiatan- kegiatan  bisnis  yang  menyangkut banyak pihak, yaitu konsumen ( consumers ), manufaktur ( manufactures ), service  providers , dan pedagang perantara ( intermediaries ) dengan
menggunakan jaringan-jaringan
komputer  ( computer  networks )  yaitu internet. E-Commerce sudah meliputi seluruh spektrum kegiatan komersial. Ding  dalam  bukunya E-Commerce: Law  &  Practice, mengemukakan bahwa e-commerce sebagai  suatu konsep tidak didefinisikan. E- Commerce memiliki arti yang berbeda  bagi  orang  yang  berbeda. Menurut  Ding,  hal  itu  seperti mendefinisikan  seekor  gajah,  yaitu tergantung  dari  bagian  mana  kita melihatnya,  maka  akan  berbeda  pula definisi  yang  dapat  diberikan.  Ding memberikan  definisi  mengenai e- commerce sebagai berikut:
Electronic Commerce, or E-
Commerce  as  it  is  also  known,  is  a commercial  transaction  between  a
3 Ibid, hal 17
vendor and a purchaser or parties in similar  contractual  relationships  for the  supply  of  goods,  services  or  the
acqusition of “rights”. This commercial  transaction  is  excecuted or  entered  into  in  an  electronic medium  (or  digital  medium)  where the physical presence of the parties is not required, and the medium exist in a  public  network  or  system  as opposed to a private network (closed system).  The  public  network  or system  must  be  considered  an  open system  (e.g the internet  of  the  World Wide  Web).  The  transaction  are concluded  regardless  of  national boundaries or local requirements. 4
Jika persyaratan tersedia bagi pelanggan  hanya  setelah  pelanggan berhasil memasuki fase pembelian di situs tersebut, konsumen yang skeptik  kemungkinan  tidak  akan pernah secara serius untuk mempertimbangkan  membeli  barang dari  pedagang  online  yang  tidak dikenal. Jika bukan karena pedagang online  yang  tidak  dikenal  dapat segera diakses oleh konsumen sebelum  secara  efektif  membuat keputusan  untuk  membeli  barang,
4 Sutan  Remy  Syahdeini, Kejahatan  Tindak Pidana  Komputer ,  Pustaka  Utama  Grafiti, Jakarta, 2009, hal  6
konsumen  dapat  membaca  dengan teliti hal-hal demi memastikan produk tersebut disukai oleh konsumen. 5
Dalam  peraturan  perundang- undangan di Indonesia, secara umum tindak  pidana  penipuan  diatur  dalam Pasal  378  Undang  –  Undang  Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang selanjutnya  disebut  dengan  KUHP dengan rumusan pasal sebagai berikut:
“Barangsiapa  dengan  maksud  untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau orang  lain  secara  melawan  hukum dengan  menggunakan  nama  palsu atau martabat ( hoedaningheid ) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian
kebohongan,
menggerakkan  orang  lain  untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,  atau  supaya  memberi utang maupun menghapuskan piutang,  diancam,  karena  penipuan, dengan  pidana  penjara  paling  lama empat tahun.”
Walaupun Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik tidak secara khusus mengatur
5 Ibid, hal 1929
mengenai  tindak  pidana  penipuan, namun  terkait  dengan  timbulnya kerugian  konsumen  dalam  transaksi elektronik  terdapat  ketentuan  Pasal 28  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2008  tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya  disebut  dengan  UU  ITE menyatakan “Setiap  Orang  dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan  kerugian  konsumen dalam Transaksi
Elektronik.”
Terhadap  pelanggaran  Pasal  28  ayat (1)  UU  ITE  diancam  pidana  penjara paling  lama  enam  tahun  dan/atau denda  paling  banyak  Rp.  1  milliar, sesuai  pengaturan  Pasal  45  ayat  (2) UU ITE. 6 Dalam Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2014  tentang Perdagangan yang selanjutnya disebut  UU  Perdagangan,  didalam Pasal  65  menjelaskan  bahwa  setiap pelaku usaha yang
memperdagangkan  barang  dan  jasa wajib  menyediakan  data/  informasi yang  baik  dan  benar.  Data  dan informasi ini mencakup :
6 Adi  Condro  Bawono, “Pasal  untuk Menjerat Pelaku Penipuan Online” , diakses dari http://www.hukumonline.com, pada tanggal 31 Mei 2017 pukul 08:43
a. Identitas  dan  legalitas  Pelaku Usaha  sebagai  produsen  atau Pelaku Usaha Distribusi
b. Persyaratan  teknis  barang  yang ditawarkan
c. Persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan
d. Harga  dan  cara  pembayaran Barang dan/atau Jasa dan
e. Cara penyerahan barang
Hal  ini  guna  meyakinkan konsumen bahwa dalam
melaksanakan transaksi membeli barang  dan  atau  jasa  secara  online, adanya  kejelasan  informasi  yang tidak  akan  menyebabkan  konsumen merugi. Dalam hal melindungi konsumen, di dalam Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen  terdapat  salah  satu  hak yang  didapat  konsumen  yaitu  hak atas  informasi  yang  benar,  jelas,  dan jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang  dan/atau  jasa.  Lalu  hak-hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti  rugi  dan/atau  penggantian, apabila  barang  dan/atau  jasa  yang diterima tidak sesuai dengan
perjanjian  atau  tidak  sebagaimana mestinya.
Sebagaimana  seperti  dalam
kasus  sekira-kiranya  pada  bulan
Februari 2016,
dimana ada sekelompok  penipu  yang  berkedok menawarkan  sepeda  motor,  jam tangan,  batu  akik,  mobil  dan  telepon genggam  melalui  berbagai  akun palsu  di  toko  online  akhirnya dibekuk  polisi.  Modusnya  adalah setelah  korban  mentransfer  uang,
kelompok tersebut langsung mengambil  uang  dan  barang  yang dipesan oleh korban tidak dikirimkan,  karena  pada  dasarnya barang  tersebut  tidak  pernah  ada. Lima  orang  diringkus  yakni  H  (34), AS  (23),  Z (49), R (33), dan B  (32). Kelimanya  ditangkap  di  kawasan Sidrap,  Sulawesi  Selatan.  Selain tersangka,  polisi  juga  mengamankan sejumlah  barang  bukti  kejahatan  di antaranya 14 buah telepon genggam, 32  rekening  berbagai  bank,  satu  unit laptop,  satu  mobil  Honda  CRV,  satu mobil  Honda  Freed,  dan  sebuah sepeda  motor  Yamaha.  Dimana  total kerugian  korban  mencapai  Rp.  10,1 Milliar. 7
7 Joko  Panji  Sasongko,  “ Polisi  Tangkap Kelompok Penipu Jual-Beli Online ”, diakses dari http://cnnindonesia.com, pada tanggal 6 Juni 2017 jam 17:13

## Issue/Problem
Dari  uraian  latar  belakang masalah tersebut maka dapat disusun rumusan  masalah  yaitu  bagaimana perlindungan  hukum  atas  penipuan dalam perdagangan secara elektronik ( e-commerce) . Penulis akan mendeskripsikan korban dalam perdagangan elektronik menurut kajian  viktimologi,  kewajiban  dari pelaku  usaha  atas  produk  yang  akan ditawarkan secara elektronik,
perlindungan atas hak-hak konsumen dalam melakukan transaksi elektronik  dan  saksi  pidana  yang dapat  menjerat  pelaku  penipuan dalam transaksi elektronik.
Penelitian hukum ini menggunakan  metode  pendekatan statue  approach yaitu  pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan  sebagai  kaidah dasar,  kebijakan  yang  dibuat  oleh pemerintah, buku-buku, literatur, dan bahan lainnya yang tentunya berhubungan  dengan  masalah  yang diteliti.
Theories/Discussion Definisi Korban Dalam Perdagangan  Elektronik  Menurut Kajian Viktimologi Viktimologi  merupakan  suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (criminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang
merupakan  suatu  kenyataan  sosial. Perumusan  ini  membawa  akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu 8 :
1) Sebagai suatu permasalahan manusia  menurut  proporsi  yang sebenarnya secara dimensional
2) Sebagai  suatu  hasil  interaksi akibat  adanya  suatu  interelasi antara  fenomena  yang  ada  dan saling mempengaruhi
3) Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur  struktur  social  tertentu suatu masyarakat tertentu Menurut  J.  E.  Sahetapy  dalam buku  Rena  Yulia,  ruang  lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang  (dapat)  menjadi  korban yang  ditentukan  oleh  suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan  masalah  kejahatan,  termasuk
8 Rena Yulia, Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan , Yogyakarta, Graha Ilmu, hal. 43
pula korban kecelakaan, dan bencana alam  selain  dari  korban  kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.
Namun dalam perkembangannya  di  tahun  1985, Separovic  memelopori  pemikiran agar  viktimologi  khusus  mengkaji korban  karena  adanya  kejahatan  dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mengkaji  korban  karena  musibah atau  bencana  alam  karena  korban bencana alam diluar kemauan manusia ( out of man’s will ). 9
Ditinjau  dari  perspektif  tingkat keterlibatan  korban  dalam  terjadinya kejahatan, Ezzat Abdel Fattah menyebutkan beberapa tipologi
korban, yaitu 10 :
1) Non participating victims adalah mereka yang menyangkal/menolak  kejahatan dan  penjahat  tetapi  tidak  turut berpartisipasi dalam
penanggulangan kejahatan
2) Latent  or  predisposed  victims adalah  mereka  yang  mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu
9 Ibid, hal. 45
10 Ibid, hal. 53
3) Provocative victims adalah
mereka yang menimbulkan
kejahatan atau pemicu kejahatan
4) Participating victims adalah mereka  yang  tidak  menyadari atau  memiliki  perilaku  lain sehingga  memudahkan  dirinya menjadi korban 5) False  victims adalah  mereka yang  menjadi  korban  karena dirinya sendiri Dan  apabila  diterapkan  dalam korban penipuan perdagangan online, maka penulis dapat menklasifikasikannya dalam
Participating  Victims ,  dimana  dalam memenuhi  unsur  Pasal  378  KUHP mengenai  penipuan,  maka  dalam upaya  pelaku  menggerakkan  korban untuk  mengadakan  suatu  hutang, baik  dalam  menggunakan  nama palsu,  dengan  tipu  muslihat  dan rangkaian kata-kata bohong
mengakibatkan  korban  atau  dalam hal  ini  konsumen  tidak  mengetahui apabila kejahatan terjadi pada dirinya. Konsumen yang tidak
mengetahui  seluk  beluk  mengenai perdagangan  secara  elektronik  akan memudahkan pelaku untuk
melaksanakan kejahatannya.
Tindak  Pidana  Penipuan  dalam
Perdagangan  Secara  Elektronik Sebagai Bentuk Kejahatan Komputer ( Cyber Crime ) Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral  dari  upaya  perlindungan masyarakat  ( social  defence )  dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat  ( social  welfare ).  Tidak mudah  untuk  menetapkan  suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana  artinya  ada  beberapa  proses yang harus dilalui. Selain kajian yang mendalam  mengenai  perbuatan  itu dari  sudut  kriminologi,  maka  harus dipertimbangkan  pula  beberapa  hal yang perlu diperhatikan, yaitu tujuan hukum  pidana  itu  sendiri,  penetapan perbuatan  yang  tidak  dikehendaki, perbandingan antara sarana dan hasil kemampuan  badan  penegak  hukum. Oleh  karena  itu,  diperlukan  kajian yang mendalam mengenai
kriminalisasi  kejahatan  teknologi informasi tersebut berupa
kebijakan/politik kriminal.
Sebagaimana  diketahui  bahwa tindak  kejahatan  penipuan  dalam
perdagangan
secara elektronik merupakan  kategori cyber  crime ,
berkaitan dengan teori-teori kebijakan  hukum  pidana  di  atas, maka  dalam  hal  penggunaan  hukum pidana  pada  upaya  pencegahan  dan penanggulangan cyber  crime sangat relevan  mengingat  bahaya-bahaya dan  kerugian  yang  ditimbulkan  dari meningkat pesatnya kejahatan teknologi  informasi  tersebut  menjadi pertimbangan yang sangat layak.
Jika dilihat dari statistik
pemilik  dan  pengguna  komputer  dan internet di Indonesia, memang angkanya masih relatif kecil
dibandingkan  populasi  penduduk. Namun  demikian,  potensi  kerugian
yang ditimbulkannya tidak
berbanding  lurus  dengan  jumlah pengguna.  Atau  dengan  kata  lain
potensi kerugian tidak dapat diperkirakan nilainya maupun jumlah korbannya.  Kerugian  yang  diderita dinilai  sangat  massif  dalam  waktu relatif  singkat.  Hal  ini  berbeda dengan  kejahatan  konvensional  yang dampaknya  relatif mudah dilokalisir, maksimum kerugiannya sebesar nilai yang melekat pada sasaran kejahatan, pada  kejahatan cyber antara  pelaku dan  korban  tidak  harus  berada  pada
ruang dan waktu yang sama, sehingga  pelakunya  lebih  sulit  untuk dilokalisir  dan  nilai  kerugian  yang ditimbulkannya  tidak  terbatas  pada nilai  materiil  yang  melekat  pada sasaran  kejahatan,  pada  kejahatan cyber antara pelaku dan korban tidak harus  berada  pada  ruang  dan  waktu yang sama, sehingga pelakunya lebih sulit  untuk  dilokalisir  dan  nilai kerugian  yang  ditimbulkannya  tidak terbatas  pada  nilai  materiil  yang melekat pada sasaran.
Artinya  nilai  kerugian  sering kali jauh lebih besar atau bahkan tak ternilai harganya. Sehingga diperlukan  upaya  penanggulangan bagi  kejahatan  teknologi  informasi ini baik  upaya pencegahan kejahatan secara preventif maupun penanggulangan  kejahatan  secara represif. 11

## Jenis  –  Jenis  Perdagangan  Secara Elektronik
Pada dasarnya, perdagangan/transaksi e-commerce dapat  dikelompokkan  menjadi  dua (dua)  bagian  besar  yaitu  :  transaksi
11 Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi  Informasi  (Cyber  Crime)  : Urgensi  Pengaturan  dan  Celah  Hukumnya , Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal. 42-44
Business  to  Business  (B  to  B), dan Business to  Consumer  (B to  C). Dua kelompok  inilah  yang  menyelimuti hampir  semua  transaksi e-commerce yang  ada. Business  to  Business merupakan  sistem  komunikasi  bisnis on-line antar  pelaku  bisnis.  Para
pengamat e-commerce mengakui akibat  terpenting  adanya  sistem komersial  yang berbasis web tampak
pada transaksi Business to
Business . 12
Namun  dalam  cakupan  luas, berdagang secara elektronik memiliki jenis  dengan  cakupan  luas,  jenis transaksi  yang  terjadi  apabila  dilihat dari hubungan subyek atau pelakunya, diantaranya:
1) Business  to  Business  (B2B),
model  transaksi e-commerce ini banyak digunakan sekarang. Hal ini meliputi Inter Organizational
System  (IOS) transaksi  dengan segera dari transaksi pasar elektronik antar organisasi
2) Business  to  Consumer (B2C), transaksi retail dengan pembelanjaan ( shopper ) individu.  Bentuk  pembelanjaan seperti amazon.com adalah konsumen atau costumer
12 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Op.Cit., hal. 150-151
3) Consumer  to  consumer (C2C), dalam  kategori  ini  konsumen menjual langsung untuk konsumen.  Contohnya  adalah individu menjual yang diklasifikasikan ada (e.q.
www.clasified2000.com) pemilikan  kediaman  ( residential property ), mobil, dan lain sebagainya.  Pengiklanan  jasa personal pada internet dan menjual  ilmu  pengetahuan  dan keahlian  contoh  lain  dari  C2C. Beberapa situs pelelangan ( auction ) membolehkan individu untuk  meletakkan  item.  Pada akhirnya banyak individu menggunakan internet dan
jaringan organisasi internal lainnya ke pelelangan item untuk penjualan atau pelayanan.
4) Consumer  to  Business (C2B),
kategori  ini  meliputi  individu yang  menjual  produk  atau  jasa untuk organisasi. Selama individu yang menjual
mempengaruhi ( Interact ) dengan mereka dan penutupan transaksi
5) Non business e-commerce, meningkatkan sejumlah lembaga non  bisnis  seperti;  lembaga akademi,  organisasi  non  profit,
organisasi keagamaan, organisasi  sosial,  dan  agen pemerintahan menggunakan bentuk e-commerce akan mereduksi  pembiayaan  mereka atau  memperbaiki  operasional mereka dan pelayanannya
6) Intra  business  organizational  e- commerce ,  dalam  kategori  ini meliputi semua kegiatan organisasi internal, biasanya
berupa internet
Pada  praktiknya  model transaksi  yang  banyak  dipakai oleh user /konsumen  sampai  saat ini  adalah  model Business  to Business  (B2B) dan Business  to Consumer  (B2C). Kedua  model
transaksi e-commerce ini mempunyai ciri dan karakteristik masing-masing.  Dalam  transaksi B2B  cirinya  para  pelakunya adalah pengusaha-pengusaha baik  pribadi  hukum  maupun badan  hukum  dan  para  pelaku tersebut  bukanlah end-user dari produk  atau  obyek e-commerce itu  sendiri.  Dalam  B2B  ini transaksi  yang  terjadi  bukan hanya  jual-beli,  namun  dapat berupa konsinyasi ataupun hanya  pertukaran  data  atau
( change /EDI 13 ).  Sementara  dari segi karakteristik B2B mempunyai karakteristik sebagai berikut:
1) Trading  partners, yang  sudah
diketahui dan umumnya memiliki hubungan ( relationship )  yang  cukup  lama.
Hal ini disebabkan sudah mengenal  lawan  komunikasi, maka  jenis informasi yang dikirim  dapat  disusun  sesuai kebutuhan dan kepercayaan ( trust )
2) Pertukaran  data  ( data  exchange ) berlangsung  berulang-ulang  dan secara  berkala,  misalnya  setiap hari  dengan  format  data  yang telah disepakati bersama. Dengan  kata  lain,  servis  yang digunakan  sudah  tentu.  Hal  ini memudahkan  pertukaran  data untuk  dua  badan  usaha  yang menggunakan standar yang sama 3) Salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk
mengirimkan  data,  tidak  harus menunggu mitranya
4) Model  yang  umum  digunakan adalah peer-to-peer atau  dari satu  titik  ke  titik  lainnya,  dalam
13 EDI adalah Electronic Data Interchange
hal  ini  misalnya  dari  komputer yang  satu  ke  komputer  lainnya, dimana processing  intelligence dapat  didistribusikan  di  kedua pelaku bisnis.
Berbeda  dengan  B2C  yang
pada umumnya
menggunakan jaringan  terbuka  seperti  internet sehingga  informasi  dapat  disebarkan ke  umum  melalui web-commerce , maka  B2B  memiliki  ciri  –  ciri  yang berbeda  dimana  informasi  hanya dipertukarkan melalui
mitra bisnisnya saja walaupun hal ini dapat juga  dilakukan  melalui  internet (contohnya  EDI over  internet ).
Untuk dapat melakukan ini tentu saja sebelumnya  sudah  harus  terjalin hubungan  bisnis  antara  para  pihak yang  melakukan  transaksi.  Ada  dua jenis  model  transaksi  B2B  yaitu pertukaran  data  atau  dokumen  bisnis ( the business to business exchange of data ) biasanya dengan EDI, dan jual beli ( business to business buying and selling ).
B2C merupakan
model transaksi e-commerce, dimana  salah satu  pelakunya  adalah  sebagai end- user .  Secara  mudah  transaksi  B2C pada dasarnya sama dengan jual beli,
Pembeli  berkedudukan  sebagai end-
user atas barang yang
diperdagangkan.  Ciri  transaksi  B2C adalah 14 :
1) Terbuka  Untuk  umum,  dimana informasi disebarkan ke umum
2) Servis  yang  diberikan  bersifat umum (generic) dengan mekanisme yang dapat
digunakan  oleh  khalayak  ramai. Sebagai  contoh,  karena  sistem web  sudah  umum  digunakan maka  servis  diberikan  dengan menggunakan basis web.
3) Servis diberikan dengan berdasarkan  permohonan  ( on demand ).  Konsumen  melakukan inisiatif  dan  produser  harus  siap memberikan respon sesuai dengan permohonan.
Pengaturan  Tindak  Pidana Penipuan Dalam Perdagangan

## Elektronik Berdasarkan KUHP
Tindak  pidana  di  dalam KUHP  kebanyakan  masih  bersifat konvensional  dan  belum  secara langsung dikaitkan dengan
perkembangan cyber crime . Disamping itu, mengandung berbagai kelemahan  dan  keterbatasan  dalam
14 Budi Agus Riswandi, Hukum dan Internet di  Indonesia ,    Yogyakarta,  UII  Press,  2003, hal. 116-118
menghadapi perkembangan teknologi dan high  tech  crime yang  sangat bervariasi. 15
Ketentuan-ketentuan yang terdapat  dalam  KUHP  tentang cyber crime masih  bersifat  global.  Teguh Arifiandy  dalam  buku  milik  Budi
Suhariyanto mengkategorikan beberapa  hal  secara  khusus  diatur dalam KUHP dan disusun berdasarkan tingkat intensitas terjadinya kasus tersebut yaitu 16 :
1) Ketentuan yang berkaitan
dengan  delik  pencurian  pada Pasal 362 KUHP 2) Ketentuan yang berkaitan dengan  perusakan/penghancuran barang terdapat dalam Pasal 406 KUHP 3) Delik tentang pornografi terdapat dalam Pasal 406 KUHP
4) Delik  penipuan  terdapat  dalam
Pasal 378 KUHP
5) Ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan memasuki atau  melintasi  wilayah  orang lain,
6) Delik tentang penggelapan
terdapat dalam Pasal 372 KUHP
dan 374 KUHP
15 Ibid, hal. 91-92
16 Budi Suhariyanto, Op. Cit , hal. 51-55
7) Kejahatan  terhadap  ketertiban umum  terdapat  dalam  Pasal  154
KUHP
8) Delik tentang penghinaan terdapat dalam Pasal 311 KUHP
9) Delik  tentang  pemalsuan  surat terdapat dalam Pasal 263 KUHP
10) Ketentuan
mengenai
pembocoran  rahasia  terdapat dalam  Pasal  112  KUHP,  pasal 113  KUHP  dan  Pasal  114 KUHP.
11) Delik  tentang  perjudian  terdapat dalam pasal 303 KUHP
Dengan
menggunakan
teknologi  komputer  yang  didukung dengan media internet, sangat memungkinkan bagi seseorang untuk melakukan  penipuan  dalam  bentuk yang sangat canggih dan meyakinkan korban.  Contoh  dari  perbuatan  ini adalah seseorang yang dengan sengaja  melakukan  transaksi  pada situs-situs belanja online secara fiktif atau  seseorang  yang  melakukan penipuan dengan memanfaatkan sarana suatu situs/web bahkan melalui fasilitas e-mail dengan memberikan janji-janji palsu. 17
Ketentuan  tentang  penipuan dalam  Pasal  378  KUHP  dapat
17 Ibid, hal. 60
diterapkan  terhadap  berbagai  bentuk penipuan  dalam  transaksi  melalui internet  ( computer  related  fraud ) baik  sebagai  pembeli  dalam  tindak pidana carding atau credit  card fraud , dimana pembeli dalam transaksi  menggunakan  kartu  kredit palsu  atau  milik  orang  lain  maupun sebagai  penjual  dalam internet  fraud dimana  penjual  menawarkan  suatu barang  dan  barang  yang  dipesan pembeli tidak pernah dikirim walaupun  pembayaran  atas  barang tersebut telah dilakukan. Penggunaan nama  atau  martabat  palsu  umumnya digunakan  dalam carding. Demikian pula  rangkaian  kebohongan  sering digunakan  dalam  penawaran  produk yang  akan  dijual  agar  pembeli  yakin akan barang tersebut. 18 Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Dalam Perdagangan

## Elektronik Berdasarkan UU ITE
Kegiatan cyber
adalah kegiatan  virtual,  tetapi  berdampak sangat  nyata  meskipun  alat  bukti elektronik,  dengan  subjek  pelakunya harus  dikualifikasikan  pula  sebagai telah  melakukan  perbuatan  hukum
18 Sigid Suseno, Yurisdiksi Tindak Pidana Siber, Bandung, Refika Aditama, 2012, hal. 184
secara  nyata. 19 Penyebaran  berita bohong  dan  penyesatan  merupakan padanan  kata  yang  semakna  dengan penipuan.  Penipuan  dapat  dilakukan dengan motivasi, yaitu untuk menguntungkan  dirinya  sendiri  atau paling  tidak  untuk  merugikan  orang lain  atau  bahkan  dilakukan  untuk menguntungkan  dirinya  sendiri  atau bahkan dilakukan untuk menguntungkan  dirinya  sendiri  dan merugikan orang lain secara sekaligus.  Dengan  motivasi-motivasi tersebut,  maka  penyebaran  berita bohong dan penyesatan dapat dikategorikan sebagai penipuan.
Dengan demikian penipu dalam  pasal  tersebut  pekerjaannya adalah:
a. Membujuk orang supaya memberikan  barang,  membuat utang atau menghapuskan piutang
b. Maksud  pembujukan  itu  ialah hendak menguntungkan diri sendiri  atau  orang  lain  dengan melawan hukum
c. Membujuknya itu dengan
memakai: nama palsu atau keadaan  palsu  atau  akal  cerdik (tipu  muslihat)  atau  karangan perkataan bohong
19 Budi Suhariyanto, Op.Cit., hal. 103
Pemahaman dari pasal tersebut masih umum yaitu
diperuntukkan  untuk  semua  hal  di alam  nyata  ini.  Berbeda  dengan penipuan  di  internet  yang  diatur dalam  UU ITE.  Penipuan  ini memiliki  ruang  yang  lebih  sempit daripada  pengaturan  dalam  KUHP. 20
Nilai  strategis  dari  kehadiran  UU ITE  sesungguhnya  pada  kegiatan transaksi elektronik dan pemanfaatan di  bidang  teknologi  informasi  dan telekomunikasi  (TIK).  Sebelumnya sektor  ini  tidak  mempunyai  payung hukum, tapi kini makin jelas sehingga  bentuk-bentuk  transaksi elektronik  sekarang  dapat  dijadikan sebagai  alat  bukti  elektronik  yang sah.
Oleh karena itu, sesungguhnya  undang-undang  ini merupakan  upaya  pemerintah  dalam
memberikan perlindungan  yang jelas dan berkekuatan hukum tetap, terdapat  berbagai  macam  transaksi elektronik  ke  arah  negatif.  Namun tetap  saja  bahwa  pengaturannya dalam  hal  ini  masih  memiliki keterbatasan. Keterbatasan itu terletak  kepada  perbuatan  hukum yang  hanya  digantungkan  pada
20 Ibid, hal. 124-125
hubungan  transaksi  elektronik,  yaitu antara  produsen  dan  konsumen  serta dalam  lingkup  pemberitaan  bohong dan penyesatan melalui internet. Jika merugikan  konsumen,  pemberitaan bohong tersebut dapat dijerat dengan Pasal  28  ayat  (1)  menentukan  : “Setiap  orang  dengan  sengaja  dan tanpa hak menyebarkan berita bohong  dan  menyesatkan yang mengakibatkan  kerugian  konsumen dalam Transaksi Elektronik.” 21
Ditinjau  dari  sisi jenis pidana  ( strafsourt), dalam  UU  ITE, jenis pidana pokok yang diancamkan hanya ada 2 yaitu pidana penjara dan pidana  denda  yang  diancamkan secara campuran, yaitu menggabungkan antara sistem alternatif dan kumulatif. Konsekuensi  dalam  penerapannya adalah:
a. Hakim dapat menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa dengan cara memilih satu diantara  dua  jenis  pidana  yang diancamkan (yaitu pidana penjara  saja  atau  pidana  denda saja), dan
b. Hakim dapat menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa
21 Ibid, hal. 126
berupa kedua jenis  pidana,  yaitu pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan. 22 Bagi pelaku penipuan perdagangan  secara  elektronik,  yang mana  telah  memenuhi  unsur  dari pasal  28  (1)  UU  ITE,  maka pemidanaan  yang  bisa  dijatuhkan kepada pelaku adalah :
- Pasal 45 ayat (2) :
“Setiap orang  yang memenuhi unsur sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 28  ayat  (1)  atau  ayat  (2)  dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp.  1.000.000.000,00  (satu  miliar rupiah)”
Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Dalam Perdagangan Elektronik Berdasarkan UU Perdagangan Semenjak  disahkan  tanggal 11  Maret  2014,  bangsa  Indonesia memasuki babak baru dalam pengaturan perdagangan secara elektronik. Sebagaimana yang ditulis oleh  Sigid  Suseno  dalam  bukunya “Yurisdiksi    Tindak  Pidana  Siber”
22 Widodo, Sistem  Pemidanaan  Dalam Cyber  Crime:  Alternatif  Ancaman  Pidana Kerja  Sosial  dan  Pidana  Pengawasan  Bagi Pelaku Cyber Crime, Yogyakarta, Laksbang Mediatama, 2009, hal. 223
yang  menjelaskan  bahwa    rumusan Pasal  28  ayat  (1)  UU  ITE  tidak termasuk internet fraud atau computer related fraud, karena tidak disyaratkan  adanya  unsur  pokok dalam  penipuan,  yaitu  perbuatan rangkaian kebohongan, tipu muslihat,  dll  yang  mengakibatkan seseorang menyerahkan barang sesuatu  kepada  dirinya  atau  orang lain. Unsur kerugian dalam penipuan harus  dianggap  selalu  ada  karena tindak  pidana  penipuan  termasuk tindak  pidana  terhadap  kekayaan orang sehingga setiap penipuan harus dianggap  merugikan  kekayaan  orang lain. 23
Maka  dari  itu  disahkannya UU Perdagangan yang ikut mengatur tentang  perdagangan  melalui  sistem elektronik memberi sebuah pembaruan hukum bahwa yang tidak terpenuhi  dalam  UU  ITE  dapat dipenuhi  dalam  UU  Perdagangan tersebut. Sebagaimana disebut dalam Pasal 65, UU Perdagangan  mengatur bagaimana produsen diberi ketentuan bagaimana  menjual  barang/jasa  nya dengan baik dan benar. Pasal 65 UU Perdagangan juga menegaskan bahwa  produsen  dilarang  untuk
23 Sigid Suseno, Op.Cit., hal. 172
memberikan data/informasi yang tidak  sesuai  dengan  kebenaran, dalam  arti  lain,  UU  Perdagangan mengatur  tentang  penipuan  dalam perdagangan yang menggunakan sistem elektronik. Adapun data/informasi  yang  harus  lengkap dan benar adalah 24 :
a) Identitas  dan  legalitas  Pelaku
Usaha  sebagai  produsen  atau Pelaku Usaha Distribusi
b) Persyaratan  teknis  Barang  yang ditawarkan
c) Persyaratan teknis atau
kualifikasi Jasa yang ditawarkan
d) Harga  dan  cara  pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan
e) Cara penyerahan barang
Ketentuan  administratif  juga dapat  dijatuhkan  dalam  undang- undang  ini  apabila  pelaku  usaha terbukti  dalam  perdagangan  secara elektronik tidak memberikan data/informasi  secara  lengkap  dan benar  yaitu  berupa  pencabutan  izin, hal  ini  diatur  dalam  Pasal  65  ayat  6. Untuk ketentuan pidana dari
dilanggarnya Pasal 65 adalah sebagai berikut:
- Pasal 115
“Setiap  pelaku  usaha  yang memperdagangkan  Barang/Jasa dengan  menggunakan  sistem elektronik  yang  tidak  sesuai dengan  data  dan/atau  informasi sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  65  ayat  (2)  dipidana dengan  pidana  penjara  paling lama  12  (dua  belas)  tahun dan/atau  pidana  denda  paling banyak  Rp.  12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”
Butuh  kejelian  dari  penyidik kepolisian untuk menentukan apakah sebuah tindak pidana dapat memenuhi  Pasal  378  KUHP,  atau Pasal 28 ayat (1) UU ITE atau Pasal 65  UU  Perdagangan.  Namun  dalam prakteknya,  pihak  kepolisian  dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap  suatu  tindak  pidana  yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 378 KUHP, unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE, dan unsur-unsur  tindak  pidana  Pasal  65 UU  Perdagangan.  Artinya  apabila tindak  pidananya  terpenuhi,  polisi dapat  menggunakan  ketiga  pasal tersebut.
Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Dalam Perdagangan
Secara Elektronik
Hukum  adalah  kajian  ilmu
yang selalu berubah, dengan
perubahan-perubahan
itu
mengharuskan  hukum  harus  selalu eksis  menyesuaikan  diri  dengan bergesernya  paradigma  kehidupan manusia, walaupun dalam kenyataannya hukum (peraturan perundang-undangan) dalam
perkembangannya  selalu  mengikuti, yang  berarti  bahwa  hukum  akan bergerak  di  belakang  satu  langkah dari langkah nyata kehidupan manusia. 25 Penyalahgunaan  TI (Teknologi  Informasi)  telah  menjadi salah  satu  agenda  dari  kejahatan tingkat  global.  Kejahatan  di  tingkat global  ini  menjadi  ujian  berat  bagi masing-masing negara untuk memeranginya.  Alat  yang  digunakan oleh  negara  untuk  memerangi cyber crime ini  adalah  hukum.  Hukum difungsikan  salah  satunya  untuk
mencegah
terjadinya dan
menyebarnya cyber  crime ,  serta menindak  jika cyber  crime terbukti
25 Hartono, Op. Cit., hal. 13
telah  menyerang  atau  merugikan masyarakat dan negara. 26 Saat ini usaha untuk mengembangkan  dan  membentuk institusi  khusus  bidang  teknologi informasi  dan  komunikasi  telah dimulai  di  Kepolisian  Republik Indonesia.  Markas  Besar  Kepolisian Republik  Indonesia  sudah  memiliki Unit  IT  &  Cyber  crime  yang  berada dibawah  Direktorat  II  Ekonomi Khusus  Badan  Reserse  Kriminal. Kepolisian Daerah yang sudah memiliki Unit CyberCrime baru dua, yaitu  Polda  Metro  Jaya  dan  Polda Jawa  Timur  yang  masing-masing berada  dibawah  Direktorat  Reserse Kriminal,  sedangkan  Polda-Polda lainnya  belum  memiliki  Unit  Cyber crime.  Sehingga  penanganan  tindak pidana  siber  sama  dengan  kasus- kasus tindak pidana lain. 27
Pembuktian  Dalam  Kasus  Tindak
Pidana
Penipuan
Dalam

## Perdagangan Secara Elektronik
Sistem  pembuktian  di  era teknologi  informasi  sekarang  ini menghadapi  tantangan  besar  yang memerlukan penanganan serius,
26 Abdul Wahid dan Mohammad Labib,
Op.Cit. hal. 142
27 Sigid Suseno, Op.Cit., hal 242
khususnya  dalam  kaitan  dengan upaya  pemberantasan  kejahatan  di dunia  maya  ( cyber  crime ).  Hal  ini muncul  karena  bagi  sebagian  pihak jenis-jenis alat bukti  yang selama ini dipakai untuk menjerat pelaku tindak pidana tidak mampu lagi dipergunakan dalam menjerat
pelaku-pelaku  kejahatan  di  dunia maya  ( cyber  crime ). 28 Berhadapan dengan kasus cyber crime, pembuktian  menjadi  masalah  yang pelik.  Seringkali  penegak  hukum  di Indonesia  mengalami  kesulitan  saat menjerat  pelaku cyber  crime karena masalah  pembuktian  ( documentary evidence )  yang  tidak  memenuhi sistem hukum pidana Indonesia. 29
Namun  saat  ini  penyidik  tidak perlu  khawatir  mengenai  alat  bukti yang  digunakan  sebagai  pembuktian dalam  perkara  perdagangan  secara elektronik  karena  menurut  Pasal  5 ayat  1  UU  ITE,  sebagaimana  dalam
Pasal 65 UU Perdagangan “menuruti”  mekanisme  yang  diatur dalam UU  ITE, menyebutkan bahwa Informasi Elektronik
dan/atau
Dokumen Elektronik  merupakan alat bukti  yang  sah,  karena  alat  bukti
28 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Op.Cit., hal. 97 29 Ibid, hal. 100
tersebut  juga  merupakan  perluasan alat  bukti  yang  diterapkan  dalam
Hukum Acara Pidana maupun Perdata.  Permasalahan  hukum  yang seringkali  dihadapi  adalah  ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal  yang  terkait  dengan  perbuatan hukum  yang  dilaksanakan  melalui sistem elektronik. Permasalahan yang  lain  adalah  informasi/dokumen elektronik sangat rentan untuk diubah,  disadap,  dipalsukan,  dan dikirm  ke  berbagai  penjuru  dunia dalam kurun waktu beberapa detik. 30
Hal  ini  dibutuhkan  kejelian  penyidik untuk  mengungkap  apakah  bukti elektronik tersebut adalah bukti yang reliable atau  konkrit  untuk  dijadikan alat  bukti  elektronik,  penyidik  juga dapat  memanggil  saksi  ahli  seorang pakar telematika untuk dapat membuktikan  keakuratan  dari  alat bukti tersebut.

## Alat  Bukti  Dalam  Sistem  Hukum Pembuktian di Indonesia
Dalam sistem hukum pembuktian  di  Indonesia,  terdapat
beberapa  doktrin  pengelompokan alat  bukti,  yang  membagi  alat-alat bukti ke dalam kategori oral
evidence, documentary evidence, material  evidence dan electronic evidence. Berikut  pembagian  pada masing-masing kategori 31 :
1) Oral Evidence
a) Perdata (Keterangan saksi, pengakuan, dan sumpah)
b) Pidana (Keterangan saksi, keterangan  ahli,  dan  keterangan terdakwa)
2) Documentary Evidence
a) Perdata (surat dan persangkaan)
b) Pidana (Surat dan petunjuk)
3) Material Evidence
a) Perdata (tidak dikenal)
b) Pidana  (Barang  yang  digunakan untuk  melakukan  tindak  pidana, barang  yang  digunakan  untuk membantu tindak pidana, barang yang merupakan hasil dari suatu tindak  pidana,  dan  informasi dalam arti khusus)
4) Electronic Evidence
a) Konsep pengelompokan alat bukti  menjadi  alat  bukti  tertulis dan  elekteronik  tidak  dikenal  di Indonesia
31 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Op.Cit., hal. 100-101
b) Konsep tersebut terutama berkembang  di  negara-negara
common law
c) Pengaturannya  tidak  melahirkan alat bukti baru, tetapi memperluas  cakupan  alat  bukti yang masuk
kategori documentary evidence
Meski  sudah  ada  cakupan perluasan  alat  bukti  terhadap tindak pidana perdagangan elektronik, namun pada dasarnya didalam  Hukum  Acara  Pidana mengenal  5  (lima)  alat  bukti yang  sah.  Alat  bukti  yang dimaksud adalah:
1) Keterangan saksi-saksi
Dalam Pasal 185 KUHAP ayat 1 disebutkan  bahwa  keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang  saksi  nyatakan  di  sidang pengadilan.  Dalam  penjelasan KUHAP dinyatakan bahwa dalam  keterangan  saksi  tidak termasuk keterangan yang diperoleh  dari  orang  lain  atau testimonium de auditu .
2) Keterangan ahli
Pasal  186  KUHAP  menyatakan bahwa  keterangan  seorang  ahli ialah  apa  yang  seorang  ahli nyatakan  di  sidang  pengadilan.
Selanjutnya penjelasan pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan  ahli  ini  dapat  juga sudah  diberikan  pada  waktu pemeriksaan  oleh  penyidik  atau penuntut umum yang dituangkan dalam  suatu  bentuk  laporan  dan dibuat dengan mengingat sumpah  diwaktu  ia  menerima jabatan atau pekerjaan. KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan  sebagai  alat  bukti “keterangan ahli” dan
keterangan  seorang  ahli  secara tertulis  diluar  sidang  pengadilan sebagai  alat  bukti  “surat”  (Pasal 187  butir  c  KUHAP),  contoh yang  kedua  ialah visum  et
repertum yang  dibuat oleh seorang dokter.
3) Surat
Alat  bukti  surat  diatur  dalam Pasal  187  KUHAP.  Dalam komentar  KUHAP  yang  disusun oleh  M.  Karjadi  dan  R.  Soesilo, Pasal  187  membedakan  atas empat macam surat, yaitu:
a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk  resmi  yang  dibuat  oleh pejabat  umum  yang  berwenang atau  yang dibuat di  hadapannya,
yang memuat keterangan tentang kejadian  atau  keadaan  yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri,  disertai  dengan  alasan tentang keterangan itu
b) Surat  yang  dibuat  menurut peraturan  undang-undang  atau surat  yang  dibuat  oleh  pejabat mengenai  hal  yang  termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung  jawabnya  dan  yang diperuntukkan  bagi  pembuktian sesuatu hal atau keadaan
c) Surat  keterangan  dari  seorang ahli  yang  memuat  pendapat berdasarkan
keahliannya
mengenai suatu hal atau keadaan yang  diminta  secara  resmi  dari padanya; dan
d) Surat  lain  yang  hanya  dapat berlaku  jika  ada  hubungannya dengan  isi  dari  alat  pembuktian yang lain
4) Petunjuk
Pasal  188  ayat  1  KUHAP
memberi definisi petunjuk
sebagai  perbuatan,  kejadian  atau keadaan, yang
karena penyesuaiannya, baik antara yang  satu  dengan  yang  lain, maupun  dengan  tindak  pidana itu  sendiri,  menandakan  bahwa
telah  terjadi  suatu  tindak  pidana dan siapa
pelakunya.
Selanjutnya  dalam  pasal  188 ayat  3  KUHAP  dinyatakan bahwa  penilaian  atas  kekuatan pembuktian  dari  suatu  petunjuk dalam  setiap  keadaan  tertentu dilakukan  oleh  hakim  dengan arif  lagi  bijaksana,  setelah  ia mengadakan pemeriksaan dengan  penuh  kecermatan  dan kesaksamaan  berdasarkan  hati nuraninya.
5) Keterangan Terdakwa
Keterangan  terdakwa  menurut pasal 189 ayat 1 adalah apa yang terdakwa  nyatakan  di  sidang tentang perbuatan yang ia lakukan  atau  yang  ia  ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa tidak perlu sama  dengan  pengakuan,  karena pengakuan  sebagai  alat  bukti mempunyai syarat:
a) Mengaku  ia  yang  melakukan delik yang didakwakan dan
b) Mengaku ia bersalah.
Keterangan  terdakwa  sebagai alat bukti lebih luas pengertianya dari pengakuan terdakwa. 32
Alat  Bukti  Elektronik  ( Electronic
Evidence ) Sebagai Alat Bukti yang Sah Dalam Perdagangan

## Elektronik
Dalam  kaitannya  dengan hubungan  hukum  yang  terjadi  di cyber space , yang menjadi pertanyaan  adalah  apakah  untuk pembuktian tentang berbagai peristiwa  hukum  yang  terjadi  di cyber space dapat diterapkan kaidah- kaidah hukum di dunia non virtual?
Sistem  hukum  pembuktian sampai  saat  ini  masih  menggunakan ketentuan  hukum  yang  lama,  yang belum mampu menjangkau pembuktian  atas  kejahatan-kejahatan cyberspace . 33 Melalui  Pasal  65  ayat (3) UU Perdagangan, bisa disimpulkan bahwa UU Perdagangan telah  memberikan  kuasa  untuk    UU ITE  untuk  memberikan  regulasi mengenai penggunaan sistem elektronik,  karena  dalam  UU  ITE sendiri  sudah  mengatur  tentang perluasan alat bukti.
Walaupun  baik  dalam  UU Perdagangan  dan  UU  ITE  tidak mengatur tentang mekanisme pembuktian,  namun  dalam  UU  ITE mengatur  tentang  macam-macam
33 Ibid, hal. 108
informasi  elektronik  dan  dokumen elektronik  yang  bisa  dijadikan  alat bukti yang sah, hal tersebut tercantum  dalam  Pasal  1  angka  (1) dan angka (4) UU ITE.
- Pasal 1 angka (1) UU ITE : “Informasi  Elektronik  adalah  satu atau  sekumpulan  data  elektonik, termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,  foto, electronic  data interchange  (EDI), surat  elektronik,
(electronic  mail), telegram,  teleks, telecopy, atau  sejenisnya,  huruf,
tanda,  angka,  Kode  Akses,  simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki  arti  atau  dapat  dipahami
oleh orang yang mampu
memahaminya.”
- Pasal 1 angka (4) UU ITE:
“Dokumen  Elektronik  adalah  setiap Informasi  Elektronik  yang  dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan  dalam  bentuk  analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem
Elektronik,  termasuk  tapi  tidak terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf,  tanda,  angka,  Kode  Akses,
symbol  atau  perforasi  yag  memiliki makna  atau  arti  atau  dapat  dipahami oleh orang yang mampu
memahaminya.”
Bila melihat frasa “termasuk tapi tidak terbatas” dalam unsur yang terdapat dalam Pasal 1 angka (1) dan angka  (4),  maka  bila  di  terjemahkan dari  Black  Law  Dictionary,  frasa inter  alia tersebut  merujuk  kepada istilah yang digunakan dalam pembacaan  undang-undang,  dimana seluruh  isi  dari  undang-undang tersebut  tidak  disebutkan  secara panjang lebar. 34 Artinya, bahwa frasa tersebut  menjelaskan  bahwa  luasnya cakupan  informasi  elektronik  dan dokumen  elektronik  tidak  hanya mengacu  kepada  apa  yang  telah disebutkan  dalam  Pasal  1  angka  (1) dan  angka  (4)  UU  ITE,  namun apabila  ada  hal  lain  yang  berkaitan dengan  2  alat  bukti  tersebut,  maka dapat dijadikan alat bukti yang sah.
Pengakuan  catatan  transaksi elektronik  sebagai  alat  bukti  yang sah di pengadilan sudah dirintis oleh United Nation Commission on International  Trade (UNCITRAL) yang mencantumkan dalam e-
34 Diakses dari http://thelawdictionary.org/, pada tanggal 02 November 2017 pukul 09:01
commerce  model  law ketentuan mengenai  transakis  elektronik  diakui sederajat  dengan  “tulisan”  diatas kertas  sehingga  tidak  dapat  ditolak sebagai bukti pengadilan. Pasal 5 dan 6  peraturan  ini  menyatakan  bahwa transaksi  yang  dilakukan  dengan memanfaatkan media elektronik memiliki  nilai  yang  sama  dengan tulisan  atau  akta  yang  dibuat  secara konvensional, sehingga pada
praktiknya  tidak  dapat  ditolak  suatu bukti transaksi yang dilakukan secara elektronik. 35 Penggunaan Alat Bukti Konvensional dalam Kasus Penipuan Perdagangan Secara
Elektronik
Dalam  kasus cyber  crime , proses penegakan hukum tidak dapat begitu  saja  dilepaskan  dengan  dalih kesulitan  pada  proses  pembuktian. Apalagi  jika  terhadap  perbuatan cyber  crime tersebut  telah  dapat dikenakan  delik  konvesional  yang ketentuannya  jelas  dan  tegas.  Upaya yang dapat ditempuh adalah
penelusuran bukti-bukti yang
berkaitan  dengan  perbuatan  pelaku
35 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Op. Cit., hal 110
cybercrime melalui  jalur  KUHAP. 36 Apabila pelaku dinyatakan
meyakinkan melakukan sebuah tindakan  pidana  adalah  tercakupnya minimal  2  (dua)  alat  bukti  yang sah. 37 Maka  alat  bukti  tersebut  juga harus bisa membuktikan bahwa telah terjadi  tindak  pidana  dalam  lingkup siber.
1) Keterangan saksi
Berkenaan  dengan  sifat cyber crime yang virtual, maka pembuktian dengan menggunakan  keterangan  saksi tidak  dapat  diperoleh  secara langsung. Keterangan saksi hanya dapat berupa hasil pembicaraan atau hanya
didengar dari orang lain. Kesaksian  ini  dikenal  sebagai testimonium  de  auditum atau hearsay  evidence .  Sebagaimana Kajian  Putusan  MK  65/PUU- VIII/2010, maka saksi
testimonium  de  auditum tetap menjadi saksi yang sah. Kemungkinan yang dapat dijadikan  keterangan  saksi  ialah melalui  hasil  interaksi  didalam dunia cyber , seperti chatting dan e-mail antara  pengguna  internet,
36 Ibid, hal 116
37 Pasal 183 KUHAP
atau juga dapat melalui keterangan seorang administrator  sistem  komputer yang telah disertifikasi. 2) Keterangan Ahli
Keterangan ahli menjadi signifikan  penggunaannya  jika jaksa  mengajukan  alat  bukti elektronik  untuk  membuktikan kesalahan  pelaku cyber  crime . Peran  keterangan  ahli  disini adalah  untuk  memberikan  suatu penjelasan di  dalam persidangan bahwa  dokumen/data  elektronik yang  diajukan  adalah  sah  dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini
diperlukan karena terkadang dalam  praktiknya,  para  pelaku cyber  crime dapat  menghapus atau menyembunyikan aksi
mereka agar tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum.
Saksi  ahli  ini  tidak  terbatas hanya pada operator laboratorium forensik komunikasi,  lebih  luas  lagi melibatkan ahli-ahli dalam
berbagai  bidang  antara  lain  ahli dalam teknologi informasi, mendesain  internet,  program-
program jaringan komputer serta
ahli dalam bidang enkripsi/password atau pengamanan  jaringan  komputer. Kombinasi dari faktra-fakta yang  didapat  dari  laboratorium forensik  dan opini pada  saksi ahli diharapkan dapat membantu para  penyidik  dalam  proses penyidikan, dimana produk hasil penyidikan tersebut dapat diterima  oleh  jaksa  penuntut umum dan hakim.
Peranan  seorang  ahli  dalam cyber  crime merupakan  sesuatu yang  tidak  bisa  ditawar-tawar lagi mengingat pembuktian dengan  alat  bukti  elektronik masih sangat
riskan penggunaannya  didepan  sidang pengadilan. Disinilah pentingnya kedudukan  seorang  ahli,  yaitu untuk  memberikan  keyakinan kepada hakim
3) Alat Bukti Surat
Surat  adalah  alat  bukti  yang penting dalam proses
penyelidikan  dan  penyidikan kasus cyber  crime .  Penyelidik dan penyidik dapat menggunakan  “surat”  untuk membuat terang kasus ini.
Dengan didukung oleh
keterangan  saksi,  maka  surat menjadi  alat  bukti  yang  sah,
dapat diterima dan dapat memberatkan pelaku kasus cybercrime di pengadilan.
Merujuk  pada  terminologinya,
“surat”  dalam  kasus cybercrime
mengalami perubahan dari bentuknya  yang  tertulis  menjadi tidak  tertulis  dan  bersifat on- line .  Alat  bukti  surat  dalam sistem  komputer  yang  telah disertifikasi  ada  dua  kategori. Pertama ,  bila  sebuah  sistem komputer yang telah disertifikasi oleh  badan  yang  berwenang, maka  hasil print  out komputer dapat  dipercaya  keotentikannya.
Contohnya recipt yang
dikeluarkan  oleh  suatu  bank dalam transaksi ATM. Alat bukti ini mempunyai
kekuatan pembuktian  meskipun  dalam persidangan  akan  dibutuhkan keterangan lebih lanjut.
Kedua ,  bukti  sertifikasi  dari badan  yang  berwenang  tersebut dapat  dikategorikan  sebagai  alat bukti  surat,  karena  dibuat  oleh dan atau pejabat yang berwenang. Meskipun penggunaan kedua bukti surat ini mengalami  kendala  dari  segi pengertian “pejabat yang berwenang”  dimana  didalam perundang-undangan yang
dimaksud  dengan  pejabat  yang berwenang adalah notaris.
Jenis  alat  bukti  surat  lainnya dapat  berupa  bukti  elektronik yang dapat dicetak atau print out dan  surat  yang  terpampang dalam  layar  monitor  sebuah jaringan komputer. Selama kedua  bukti  ini  dikeluarkan  dan dibuat oleh yang berwenang dan sebuah sistem jaringan komputer tersebut  dapat  dipercaya,  maka surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian  yang  sama  dengan alat  bukti  sebagaimana  yang ditentukan dalam KUHAP.
4) Petunjuk
Berdasarkan Pasal 188 KUHAP,
petunjuk adalah perbuatan, kejadian  atau  keadaan,  yang karena persesuaiannya, baik antara  yang  satu  dengan  yang lain,  maupun  dengan  tindak pidana  itu  sendiri,  menandakan bahwa  telah  terjadi  suatu  tindak pidana  dan  siapa  pelakunya. Petunjuk  tersebut  hanya  dapat diperoleh  dari  keterangan  saksi,
surat  dan  keterangan  terdakwa yang  penilaian  atas  kekuatan pembuktiannya dalam setiap
keadaan  tertentu  dilakukan  oleh hakim dengan arif lagi
bijaksana, setelah hakim mengadakan pemeriksaan dengan  penuh  kecermatan  dan keseksamaan  berdasarkan  hati nuraninya. Dalam cyber crime ,
pengumpulan  alat  bukti  secara fisik  akan  sulit  dipenuhi.  Yang paling  mudah  dalam  melakukan pengumpulan  bukti-bukti  adalah mencari  petunjuk-petunjuk  yang mengindikasikan  telah  adanya suatu  niat  jahat  berupa  akses secara tidak sah. Misalnya dengan melihat dan mendengarkan  keterangan  saksi
di pengadilan, atau surat elektronik  atau  hasil print  out data,  atau  juga  dari  keterangan terdakwa di pengadilan.
Mewujudkan  suatu  petunjuk  dari bukti-bukti  yang  ditemukan  dalam cyber  crime akan  sulit  jika  hanya mendasarkan  pada  keterangan  saksi, surat,  keterangan  terdakwa  saja meskipun hal tersebut masih mungkin  untuk  diterapkan.  Bisa  saja
hakim  memperoleh  petunjuk  dari alat-alat bukti tersebut di persidangan.  Akan  tetapi  apabila hakim  dapat  petunjuk  yang  diajukan di persidangan adalah bukti elektronik  (yang  disertai  dengan keterangan  ahli),  maka  petunjuk  ini akan bersifat lebih kuat dan memberatkan terdakwa dibandingkan dengan petunnjuk-petunjuk lain.
5) Keterangan Terdakwa
Dalam Pasal 189 ayat 1
KUHAP, ditentukan bahwa keterangan  terdakwa  adalah  apa yang  terdakwa  lakukan,  ketahui dan  alami  sendiri.  Dalam  kasus cyber crime , keterangan
terdakwa yang dibutuhkan terutama  mengenai  cara-cara pelaku melakukan perbuatannya, akibat yang ditimbulkan,
informasi jaringan serta motivasinya. Keterangan terdakwa  mengenai  keempat  hal tersebut sifatnya adalah memberatkan terdakwa. Pada praktiknya,
perolehan keterangan  terdakwa  menjadi  suatu proses  yang  sulit  dilakukan.  Hal  ini dikarenakan,
kemampuan/pengetahuan  teknologi informasi  penyidik  yang  terbatas,
pelaku cybercrime yang  sulit  untuk diidentifikasi  secara  pasti,  serta kuatnya  jaringan  diantara  sesama pelaku cyber crime .
Meskipun  bukan  tidak  mungkin dapat  dilakukan  penangkapan  dan penahanan  terhadapnya,  keterangan terdakwa  yang bersifat  memberatkan akan  sulit diperoleh  mengingat seorang  pelaku cyber  crime tidak akan  bersedia  membocorkan  atau membuka rahasia jaringan/kelompok, baik rahasia
identitas  pelaku  lain  maupun  rahasia cara kerjanya. Jika keterangan terdakwa dapat diajukan ke pengadilan dan hakim menilai bahwa keterangan  tersebut  adalah  sah. Kemudian atasnya hakim
memperoleh keyakinan, maka terhadap  terdakwa  pelaku cyber crime tersebut dapat dikenakan delik- delik KUHP. 38 Penuntutan Dalam Kasus Penipuan Dalam Perdagangan

## Secara Elektronik
Mengenai  pengaturan  penuntut umum  dan  penuntutan  diatur  secara terpisah  dalam  KUHAP.  Penuntut umum  diatur  dalam  Bab  II,  Bagian
38 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Loc.cit., hal. 116-120
Ketiga,  yang  terdiri  dari  3  pasal yakni  Pasal  13  sampai  dengan  Pasal 15.  Sedang  penuntutan  diatur  dalam Bab XV mulai dari Pasal 137 sampai dengan Pasal 144 KUHAP.
Secara  sistematika,  kedua  hal ini  tidak  perlu  dipisah,  sebaiknya diatur  dalam  Bab  XV,  sebab  apa yang  diatur  dalam  Bab  II,  Bagian Ketiga sebagai penjelasan pengertian penuntut  umum,  tidak  perlu  dipisah dengan  hal-hal  yang  berhubungan dengan fungsi dan wewenang penuntut umum itu sendiri. 39 Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Negara Republik Indonesia  adalah  lembaga  yang diberi kewenangan oleh negara untuk melakukan penuntutan terhadap perkara pidana yang menjadi lingkup tugasnya.
40 Didalam UU
Perdagangan  tidak  diatur  mengenai penuntutan  maupun  pemeriksaan  di sidang  pengadilan,  namun  dalam Pasal  103  ayat  4  diatur  sebagai berikut:
“Penyidik  pegawai  negeri  sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan  berkas  perkara  hasil penyidikan  kepada  penuntut  umum melalui  pejabat penyidik  polisi
39 M. Yahya Harahap, Op.Cit., hal. 364
40 Hartono, Op.Cit., hal. 77
negara  Republik  Indonesia  sesuai
dengan Undang-Undang tentang
Hukum Acara Pidana.” Artinya, UU Perdagangan
mengikuti  mekanisme  dari  Hukum Acara  Pidana  dalam  melakukan penyerahan  berkas  perkara  maupun penuntutan  oleh  penuntut  umum. Dalam  Pasal  44  UU  ITE,  dijelaskan bahwa :
“Alat  bukti  penyidikan,  penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut
ketentuan
Undang-Undang  ini  adalah  sebagai berikut:
a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan; dan
b. Alat  bukti  lain  berupa  Informasi
Elektronik  dan/atau  Dokumen
Elektronik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 1
dan  angka  4  serta  Pasal  5  ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3).”
Dalam  Pasal  44  ini  bisa diartikan  bahwa  penuntutan  dalam UU  ITE  tetap  merujuk  kepada  alat bukti  dalam  Hukum  Acara  Pidana dan  perluasan  alat  bukti  berupa Informasi
Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik.
Perlindungan  Hukum  Terhadap Korban  Tindak  Pidana  Penipuan Dalam Perdagangan Elektronik
Meskipun  kita  tahu  filosofi dasar periklanan, “Tell the truth and the whole truth”. 41 Soal perlindungan hukum, terlebih dengan pola  dagang  online  memang  cukup rumit. Apalagi hukum di dunia maya bukan hanya menjangkau satu teritorial, melainkan melingkupi seluruh  wilayah  dunia. 42 Melalui e- commerce semua formalitas- formalitas  yang  biasa  digunakan dalam transaksi
konvensional dikurangi di samping tentunya konsumen pun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan  informasi  seperti barang  dan  jasa  secara  lebih  leluasa tanpa dibatasi oleh wilayah ( borderless ). 43
Dampak  dari  adanya  internet sebagai  hasil  revolusi  teknologi informasi bagi konsumen di satu sisi telah  mengubah  perilaku  konsumen menjadi  semakin  kritis  dan  selektif dalam menentukan produk yang akan
41 Iman Sjahputra, Problematika: Hukum Internet Indonesia , Jakarta: Prehallindo, 2002, hal. 78
42 Ibid .
43 Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, Op.Cit., hal. 144
dipilihnya. Konsumen memiliki
akses yang lebih besar pada bermacam-macam  produk.  Begitu pula produsen, kemajuan ini memberi  dampak  positif  dalam memudahkan pemasaran produk sehingga  dapat  memotong  jalur distribusi yang berakibat pada penghematan  biaya  dan  waktu,  serta memudahkan produsen dalam menghimpun  database  pelanggan secara elektronik, disamping
kemudahan-kemudahan lainnya. 44

## Conclusion
Dalam  hal  melindungi  konsumen,  di dalam  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen   yang selanjutnya disebut
UU
Perlindungan
Konsumen
terdapat  salah  satu  hak  yang  didapat konsumen  yaitu  hak  atas  informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi  dan jaminan barang dan/atau jasa. Lalu hak-hak untuk mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak sebagaimana  mestinya.  Lebih  luas lagi segala kecurangan dalam
44 Ibid., hal. 145
transaksi  elektronik  yang  dialami oleh konsumen, peraturan perundangan  di  Indonesia  telah banyak  memberikan  perlindungan, dari  KUHP,  UU  ITE  hingga  UU Perdagangan.

## Suggestion
Menjadi  konsumen  harus  cermat dalam  melakukan  transaksi  meski telah ada UU ITE yang sesungguhnya sangat membantu konsumen  pada  kegiatan  transaksi elektronik dan pemanfaatan di bidang  teknologi  informasi  dan telekomunikasi  (TIK).  Sebelumnya sektor  ini  tidak  mempunyai  payung hukum, tapi kini makin jelas sehingga  bentuk-bentuk  transaksi elektronik  sekarang  dapat  dijadikan sebagai  alat  bukti  elektronik  yang sah.

## Bibliography
Undang  –  Undang  Nomor  1  Tahun 1946  tentang  Kitab  Undang- Undang
Hukum Pidana
(KUHP)  (LN  Tahun  1958 Nomor 127 TLN Nomor 1660) Undang  –  Undang  Nomor  8  Tahun 1981  tentang  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana
(KUHAP)  (LN  Tahun  1981
Nomor 876)
Undang  -  Undang  Nomor  8  Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  (LN  Tahun  1999 Nomor 42 TLN Nomor 3821) Undang  -  Undang  Nomor  13  Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi  dan  Korban  (LN  Tahun 2006  Nomor  64  TLN  Nomor 4635)
Undang  -  Undang  Nomor  11  Tahun 2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (LN  Tahun  2008  Nomor  58 TLN Nomor 4843) Undang  -  Undang  Nomor  7  Tahun 2014 tentang Perdagangan (LN Tahun  2014  Nomor  45  TLN Nomor 5512)
Abdul Wahid dan Mohammad Labib Kejahatan  Mayantara  (Cyber Crime) , Bandung, Refika Aditama, 2005
Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak  Komersial ,  Jakarta, Kencana, 2015 Bagus Hanindyo Mantri, Tesis Hukum: “Perlindungan
Hukum  Terhadap  Konsumen dalam Transaksi E- Commerce” (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2007) Budi  Agus  Riswandi, Hukum  dan Internet di Indonesia ,
Yogyakarta, UII Press, 2003 Budi  Suhariyanto, Tindak  Pidana Teknologi  Informasi  (Cyber Crime)  :  Urgensi  Pengaturan dan  Celah  Hukumnya ,  Jakarta,
Raja Grafindo Persada, 2015 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber  Law  :  Aspek Hukum  Teknologi  Informasi ,
Refika Aditama, Bandung,
2009
Erin  Ann  O’Hara, “Choice  of  Law for Internet Transactions : The
Uneasy Case for Online Consumer Protection”,
University of  Pennsylvania Law  Review,  Vol.  153  No.6, Juni 2005
P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang,
Kejahatan Terhadap  Harta  Kekayaan , Jakarta, Sinar Grafika, 2015 Rena Yulia, Viktimologi : Perlindungan Hukum
Terhadap  Korban  Kejahatan ,
Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015
Richardus  Eko  Indrajit, Electronic Commerce: Strategi dan
Konsep  Bisnis  di  Dunia  Maya,
- : Aptikom, 2002
Sigid  Suseno, Yurisdiksi  Tindak
Pidana Siber, Bandung, Refika
Aditama, 2012 Sugirhot Marbun, Mahmud Mulyadi, Dkk, “ Perbedaan Antara Wanprestasi Dan Delik Penipuan  Dalam  Hubungan
Perjanjian ”,  Jurnal  Hukum,
Universitas  Sumatera  Utara, Vol. 3 No. 2, Agustus 2015
Sutan  Remy  Syahdeini, Kejahatan
Tindak Pidana Komputer ,
Pustaka Utama Grafiti, Jakarta,
2009
Widodo, Sistem  Pemidanaan  Dalam Cyber Crime: Alternatif Ancaman  Pidana  Kerja  Sosial dan  Pidana  Pengawasan  Bagi Pelaku Cyber Crime, Yogyakarta, Laksbang Mediatama, 2009 Yahya Ahmad Zein, Kontrak Elektronik & Penyelesaian
Sengketa  Jenis  E-Commerce ,
Bandung, Mandar Maju, 2015
Adi  Condro  Bawono, “Pasal  untuk
Menjerat Pelaku Penipuan Online” , diakses dari http://www.hukumonline.com, pada  tanggal  31  Mei  2017 pukul 08:43 Joko Panji Sasongko, “ Polisi Tangkap  Kelompok Penipu Jual-Beli  Online ”,  diakses  dari http://cnnindonesia.com,  pada tanggal 6 Juni 2017 jam 17:13 Mohammad  Juanda, “Perbedaan antara  Wanprestasi  dan  Delik Penipuan  dalam  Hubungan Kontraktual” , diakses dari https://www.kompasiana.com/, pada  tanggal  6  Oktober  2017 pukul 08:34 WIB
-, “Panduan  Pembeli  Bukalapak”,
Diakses
dari
https://panduan.bukalapak.com /,  tanggal  06  November  2017
pukul 10:09 WIB