Vol. 11, No. 1, Juni 2024

## Kejahatan Perang Thomas Lubanga Dyilo dalam Penyalahgunaan Tentara Anak-Anak di Kongo Tahun 2022-2023 Ditinjau dari Hukum Humaniter Dan HAM Serta Manfaatnya Bagi TNI AL
Puthut Kuncara Adi 1 , M. Irfan Ilmi 2 , Yudhi Widayat Patria 3 Sekolah Staff dan Komando Angkatan Laut, Indonesia puthut.kuncara.adi@gmail.com
Submitted : 05 th Feb 2024 | Edited : 19 th May 2024 | Issued : 01 st June 2024
Cited on : Adi,  P.  K.,  Ilmi,  M.  I.,  & Patria,  Y. W.  (2024).  Kejahatan  Perang Thomas Lubanga  Dyilo  dalam  Penyalahgunaan  Tentara  Anak-Anak  di  Kongo Tahun  2022-2023  Ditinjau  dari  Hukum  Humaniter  Dan  HAM  Serta Manfaatnya Bagi TNI AL. INOVASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen, 11 (1), 197-205.

## Abstract
The Republic of Congo became independent in 1960, a quarter of a century of trying  Marxism,  in  1990  the  Republic  of  Congo  changed  its  ideology  with  a democratically elected government ruling in 1992. The impact of change in the form of ethnic, political unrest and war occurred again. The series of conflicts that occurred in the Democratic Republic of Congo (DRC) occurred in 2 periods. The first period was between 1996 and 1997. The second period was between 1998 and 2003. There were around 8 African countries and dozens of militia groups involved  in  the  war.  As  a  result  of  this  war,  the  loss  of  property  and  lives  was enormous. The factors that caused the second period of war, also known as the "Great African War" (African Great War), were the struggle for natural resources and the massive influx of refugees as a result of the Rwandan civil war. The war in Ituri Congo from 2002 to 2003 attracted a lot of attention because it was full of war  crimes,  including  the  recruitment  of  children  to  become  soldiers.  Armed conflicts  that  hit  a  country  always  have  an  impact  on  civil  society.  The  large number  of  civilian  victims  is  a  trauma  in  itself,  and  even  in  its  development, children have become objects of human rights violations. The emergence of the term  Human  Rights  is  basically  the  desire  and  determination  of  humans  to recognize and protect basic human rights. Armed conflict has plagued Congo for almost  a  decade,  resulting  in  six  million  people  being  affected,  either  dead  or displaced.  In  an  emergency,  state  officials  must  use  special  powers  and procedures to resolve these various problems. This means that civil and military authorities  must  comply  with  the  principles  and  guarantees  of  international instruments,  in  this  case  international  humanitarian  law  or  what  is  called International  Humanitarian  Law  (IHL).  Humanitarian  law  is  a  branch  of international law or in full it is called "International Humanitarian law applicable in armed conflict" or the law of war. At the beginning of its development, the Law of War  was  used  to  state  the  rules  of  war  between  countries,  but  with  the  large number of civilian casualties, efforts were made to prevent, protect combatants and non-combatants and even to eliminate war.
Keywords: Thomas Lubanga Dyilo's War; Humanitarian; Human Rights Law
Vol. 11, No. 1, Juni 2024

## Abstrak
Republik  Kongo  merdeka  pada  tahun  1960,  seperempat  abad  mencoba Marxisme,  pada  tahun  1990  Republik  Kongo  mengubah  ideologinya  dengan keputusan pemerintah yang dipilih secara demokratis pada tahun 1992. Dampak perubahan  berupa  kerusuhan  etnis,  politik  dan  perang  terjadi  lagi.  Rangkaian konflik yang terjadi di Republik Demokratik Kongo (DRC) terjadi dalam 2 periode. Periode  pertama  antara  tahun 1996 hingga 1997.  Periode  kedua antara  tahun 1998 hingga 2003. Terdapat sekitar 8 negara Afrika dan puluhan kelompok milisi yang terlibat dalam perang tersebut. Akibat perang ini, kerugian harta benda dan nyawa  sangat  besar.  Faktor  penyebab  terjadinya  perang  periode  kedua  yang disebut juga dengan “Perang Besar Afrika” (African Great War) adalah perebutan sumber daya alam dan masuknya pengungsi dalam jumlah besar akibat perang saudara di Rwanda. Perang di Ituri Kongo pada tahun 2002 hingga 2003 menarik banyak perhatian karena sarat dengan kejahatan perang, termasuk perekrutan anak-anak untuk menjadi tentara. Konflik bersenjata yang melanda suatu negara selalu  berdampak  pada  masyarakat  sipil.  Banyaknya  korban  warga  sipil merupakan sebuah trauma tersendiri, bahkan dalam perkembangannya,  anak- anak  telah  menjadi  objek  pelanggaran  HAM.  Munculnya  istilah  Hak  Asasi Manusia  pada dasarnya adalah keinginan dan tekad manusia untuk mengakui dan  melindungi  hak  asasi  manusia.  Konflik  bersenjata  telah  melanda  Kongo selama  hampir  satu  dekade,  mengakibatkan  enam  juta  orang  terkena dampaknya, baik tewas maupun terpaksa mengungsi. Dalam keadaan darurat, penyelenggara negara harus menggunakan kewenangan dan prosedur khusus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut. Artinya otoritas sipil dan militer harus mematuhi prinsip dan jaminan instrumen internasional, dalam hal ini hukum  humaniter  internasional  atau  yang  disebut  dengan  Hukum  Humaniter Internasional  (IHL).  Hukum  humaniter  merupakan  salah  satu  cabang  hukum internasional atau secara lengkap disebut “Hukum Humaniter Internasional yang berlaku  dalam  konflik  bersenjata”  atau  hukum  perang.  Pada  awal perkembangannya, Hukum Perang digunakan untuk menyatakan aturan perang antar  negara,  namun  dengan  banyaknya  korban  sipil  maka  dilakukan  upaya untuk  mencegah,  melindungi  kombatan  dan  non  kombatan  bahkan menghilangkan perang.
Kata Kunci :  Perang Thomas Lubanga Dyilo; Kemanusiaan; Hukum Hak Asasi Manusia

## PENDAHULUAN
Thomas  Lubango  Dilo  merupakan  pemimpin  kelompok  Patriotik  Kongo. Union des Patriotes Congolais (UPC) yang  didirikan pada 15 September 2000 dan  memiliki  satuan  militer  Forces  Patriotiques  pour  la  libération  du  Congo (FPLC) sebagai milisi etnik Hema yang aktif dalam perang di kawasan Ituri timur Kongo  antara  tahun  2002  dan  2003.  Lubango  sebagai  panglima  tertingginya FPLC merekrut ratusan anak. Anak laki-laki dan perempuan berusia antara 7-15 tahun direkrut untuk dijadikan milisi bersenjata.
Terdapat  kejahatan  perang  yang  dilakukan  yaitu  Kejahatan  perang perekrutan  sukarela  (enlisting)  anak-  anak  dibawah  15  tahun  yang  dapat dihukum berdasarkan Pasal 8 (2) (b) (xxvi) atau Pasal 8 (2) (e) (vii) Statuta Roma 1998.  Kejahatan  perang  perekrutan  secara  paksa  (conscripting)  anak-anak
dibawah 15 tahun yang dapat dihukum berdasarkan Pasal 8 (2) (b) (xxvi) atau Pasal 8(2) (e) (vii) Statuta Roma 1998 dan kejahatan perang menggunakan anak- anak dibawah 15 tahun untuk turut serta secara aktif dalam pertempuran yang dapat dihukum berdasarkan Pasal 8 (2) (b) (xxvi) atau Pasal 8 (2) (e) (vii) Statuta Roma 1998.
Perang  Kongo  (Congo  War;  Guerre  du  Congo)  adalah  rangkaian  konflik yang  terjadi  di  Demokratik  Republik  Congo  (DRC)  (dulunya  Zaire).  Perang  ini sendiri bisa dibagi ke dalam 2 periode.  Perang Kongo periode I adalah konflik yang  terjadi  antara  1996  hingga  1997.  Pemimpin  pemberontak  Laurent-Désiré Kabila  menyatakan  dirinya  presiden dan mengganti  nama negara kembali  dari Zaire dijadikan Demokratik Republik Congo (DRC). Perang Kongo II, terjadi pada tahun  1998  sampai  tahun  2003  di  DRC  yang  secara  langsung  melibatkan delapan negara Afrika, dan 25 grup bersenjata.
Pada tahun 1999 salah satunya terjadi konflik Ituri di Demokratik Republik Congo (DRC) antara suku Lendu dan suku Hema. Pada tanggal 15 September 2000 didirikanlah Union des Patriotes Congolais (UPC) yang terdiri dan memihak suku Hema dengan segala kepentinganya. Thomas Lubango Dyilo merupakan pemimpin UPC yang memiliki satuan militer bernama Forces Patriotiques pour la libération du Congo (FPLC). Thomas Lubango sebagai Panglima Tertinggi FPLC. Pada tahun 2000 dimulainya demobilisasi tentara anak secara resmi tidak ada satu pun pasukan yang berkomitmen pada proses tersebut dan hanya sebagian kecil  tentara  anak  yang  didemobilisasi.  Pada  bulan  April  2002  situasi  berubah ketika Congolese Rally for Democracy – Liberation Movement (RCD-ML), yang diperkuat  oleh  solidaritas  baru  dengan  pemerintah  nasional  dalam  perjanjian yang dibuat, berkonflik dengan Hema. RCD-ML menanggapi dengan menyerang warga  sipil  Hema  di  Mongbwalu  dengan  bantuan  kombatan  Lendu.  Di  bawah kepemimpinan Thomas Lubango, Hema mulai membentuk kelompok-kelompok milisi terstruktur, yang kemudian secara resmi dikenal sebagai UPC.
Studi kasus kejahatan perang ini, dapat memberikan suatu pelajaran bagi TNI Angkatan Laut mengenai pentingnya instrument Hukum Humaniter dan HAM dalam upaya untuk melindungi kombatan maupun non kombatan, menjamin hak- hak  asasi,  mencegah  dilakukan  perang  secara  kejam  tanpa  mengenal  batas, memungkinkan dikembalikannya perdamaian dan membatasi kekuasaan pihak yang berperang sehingga beberapa aspek edukatif, inspiratif dan instruktif dapat diambil untuk kemajuan TNI AL dimasa mendatang.

## LANDASAN TEORI Konvensi Jenewa 1949
Konvensi  Jenewa  adalah  bagian  dari  Hukum  Internasional  yang  juga dikenal sebagai Hukum Kemanusiaan dalam Konflik Bersenjata. Tujuan konvensi ini adalah untuk menjadi patokan standar dalam memperlakukan korban perang. Titik awal dalam mewakili suatu keseimbangan antara kebutuhan kemanusiaan dan  kebutuhan  militer  dari  negara-negara  dan  seiring  dengan  berkembangnya komunitas  internasional,  sejumlah  negara  di  seluruh  dunia  telah  memberikan sumbangan  atas  perkembangan  hukum  humaniter  internasional  (HHI)  modern yang kini berlaku secara universal dan mengikat hampir semua Negara di dunia adalah  22  Agustus  1864,  ketika  12  Negara  berkumpul  di  Jenewa  Swiss  dan menyepakati  sebuah  perjanjian  yang  kemudian  dikenal  dengan  Konvensi
Vol. 11, No. 1, Juni 2024
Jenewa  yang  ditandai  dengan  lahirnya  ICRC  dimana  ICRC  adalah  suatu organisasi yang netral dan mandiri yang bertujuan untuk menjamin perlindungan dan bantuan kemanusiaan bagi korban konflik bersenjata dan situasi kekerasan lain.  Meskipun  secara  kusus  konvensi  ini  ditujukan  untuk  melindungi keselamatan  dan  perbaikan  kondisi  tentara  yang  sakit  dan  terluka  dalam pertempuran,  tetapi  dalam  pertemuan  Jenewa  tersebut  juga  di  sepakati perlindungan bagi warga sipil yang merawat tentara.
Ketiga  Konvensi  Jenewa  yang  terdahulu  direvisi  pada  tahun  1949,  dan ditambahkan Konvensi Jenewa yang keempat. Konvensi Jenewa Pertama (First Geneva  Convention),  tentang  Perbaikan  Kondisi  Babak  Angkatan  Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Darat, 1864. Konvensi Jenewa Kedua (Second Geneva Convention),  tentang  Perbaikan  Kondisi  Babak  Angkatan  Bersenjata  yang Terluka, Sakit, dan Karam di Laut, 1906. Konvensi Jenewa Ketiga (Third Geneva Convention),  tentang  PerlakuanTawanan  Perang,  1929.  Konvensi  Jenewa Keempat (Fourth Geneva Convention), tentang Perlindungan Orang Sipil di Masa Perang, 1949. Satu rangkaian konvensi yang terdiri dari empat konvensi tersebut secara keseluruhan dinamakan seba gai “Konvensi-konvensi Jenewa 1949” atau “Konvensi Jenewa”.
Konvensi-konvensi  Jenewa  1949  telah  dimodifikasi  dengan  tiga  protokol amandemen,  yaitu  Protokol  I  (1977),  tentang  Perlindungan  Korban  Konflik Bersenjata  Internasional.  Protokol  II  (1977),  tentang  Perlindungan  Konflik Bersenjata  Non-internasional.  Protokol  III  (2005),  tentang  Adopsi  Simbol Pembeda Tambahan.
Pada  pembahasan  kejahatan  perang  Thomas  Lubango  Dilo  dalam penyalahgunaan tentara anak-anak pada konflik bersenjata di Kongo tahun 2002 sampai  2003  secara  spesifik  dapat  dianalisa  dari  Konvensi  Jenewa  Keempat, tentang  Perlindungan  Orang  Sipil  di  Masa  Perang  dan  Protokol  Tambahan  II Konvensi  Jenewa  Tahun  1977  pasal  Pasal  4  ayat  (3)  huruf  c  yang  melarang perekrutan anak sebagai tentara dan huruf d tentang perlindungan istimewa jika anak-anak terlibat langsung dalam permusuhan apabila mereka tertangkap dan kemudian menjadi tawanan perang.

## Statuma Roma 1998
Pada tanggal 17 Juli 1998, dalam konfrensi Diplomatik Persatuan Bangsa- Bangsa (PBB) telah menghasilkan satu langkah penting dalam penegakan Hak Asasi  Manusia  (HAM)  yaitu  disetujuinya  Statuta  Roma.  Statuta  Roma,  sebuah perjanjian  untuk  membentuk  Mahkamah  Pidana  Internasional  (International Criminal  Court)  untuk  mengadili  tindak  kejahatan  kemanusiaan  dan  memutus rantai  kekebalan  hukum  (impunity).  Dari  148  negara  peserta  konferensi,  120 mendukung,  7  menentang  dan  21  Abstain.  Terdapat  empat  jenis  tindak pelanggaran  serius  yang  menjadi  perhatian  internasional,  yaitu  Genocide (genosida),  Crime  Againts  Humanity  (kejahatan  terhadap  kemanusiaan),  War crimes (Kejahatan Perang) dan Aggression (kejahatan Agresi).
Dalam  statuta  ini  juga  menjelaskan  beberapa  hal  tentang  struktur mahkamah,  jenis  pelanggaran,  penyelidikan  dan  penuntutan,  persidangan dan hukuman serta beberapa hal penting lainnya. Beberapa mahkamah yang telah dibentuk  untuk  berbagai  kasus  pelanggaran  berat  HAM  yaitu  International Criminal  Tribunal  for  Yugoslavia  (ICTY),  dibentuk  pada  tahun  1993  dan
Vol. 11, No. 1, Juni 2024
International  Criminal  Tribunal  for  Rwanda  (ICTR),  dibentuk  oleh  Dewan Keamanan 1994.
Dengan  demikian,  Statuta  Roma  merupakan  sejarah  penting  bagi penanganan dan penyelesaian kejahatan perang terutama kejahatan perekrutan dan  pelibatan  tentara  anak-anak  dalam  perang  di  Kongo.  Statuta  Roma  1998 berdasarkan  Pasal  8  (2)  (b)  (xxvi)  atau  Pasal  8  (2)  (e)(vii)  tentang  Kejahatan Perang  menjelaskan  bahwa  kejahatan  perang  berarti  pelanggaran  serius  lain terhadap  hukum  dan  kebiasaan  yang  dapat  diterapkan  dalam  sengketa bersenjata  internasional,  dalam  rangka  hukum  internasional  yang  ditetapkan, yaitu  salah  satu  perbuatan-perbuatannya  menetapkan  wajib  militer  atau mendaftar  anak-anak  di  bawah  umur  lima  belas  tahun  ke  dalam  angkatan bersenjata nasional atau menggunakan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam pertikaian.

## Teori Hukum Kodrati
Teori Hukum Kodrati menjelaskan semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka  sendiri  dan  tidak  dapat  dicabut  atau  dipreteli  oleh  Negara  (Darma  & Arsawati,  2022).    Apabila  penguasa  Negara  mengabaikan  kontrak  sosial  itu dengan  melanggar  hak-hak  kodrati  individu,  maka  rakyat  di  Negara  itu  bebas menurunkan sang penguasa dan menggantinya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut (Lonto, et al., 2016).
Pandangan  Hukum  Kodrati  pada perkembanganya  tidak  hanya  berbicara hak  yang  melekat  atas  hidup,  kebebasasan  dan  kepemilikan,  namun berkembang pada  alasan praktis, yaitu, alasan yang berorientasi pada tindakan, memahami sejumlah barang pokok yang dengan sendirinya diinginkan sebagai aspek  konstitutif  dari  pertumbuhan  manusia  yang  sejati  (El-Muhtaj,  2017), meliputi kehidupan dan kesehatan; pengetahuan dan pengalaman estetika; kerja dan bermain yang terampil; persahabatan; pernikahan; harmoni dengan Tuhan, dan harmoni di antara penilaian, pilihan, perasaan, dan perilaku seseorang.

## Teori Tanggung Jawab Negara
Teori  ini  menyatakan  bahwa  apabila  terjadi  suatu  tindakan  yang bertentangan  terhadap  hukum  internasional  atau  yang  biasa  disebut  dengan international wrongful acts, maka konsekuensinya adalah timbul tanggung jawab negara yang bersangkutan baik yang bersifat public maupun keperdataan yang disertai dengan pembayaran kompensasi bagi para pihak yang dirugikan (Philip, 2016). Hal ini yang kemudian menjadi prinsip dasar bagi hukum internasional dan diakui oleh badan perserikatan bangsa-bangsa yaitu Komisi Hukum Internasional (International  Law  Commission/ILC  dengan  pelanggaran  hukum  internasional yang meliputi semua unsur sumber hukum internasional baik berupa perjanjian, kebiasaan internasional, yurisprudensi dan doktrin (Papilaya, et al., 2021). Hal ini mencakup  pelanggaran  yang  dilakukan  terhadap  Konvensi  Jenewa,  berupa pelanggaran berat/kejahatan  perang.  Sehingga  oleh  karenanya  muncullah  tiga kewajiban yang harus dilaksanakan oleh negara berkenaan dengan pelanggaran berat yaitu (Kuhuparuw, et al., 2023):
1.  Menetapkan  Undang-Undang  yang  diperlukan  untuk  memberi  sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk  melakukan  salah  satu  diantara  pelanggaran  pidana  berat  terhadap Konvensi.
Vol. 11, No. 1, Juni 2024
2.  Mencari orang-orang yang disangkakan telah melakukan atau memerintahkan  untuk  melakukan  pelanggaran-pelanggaran  berat.  Hal  ini merupakna hal yang harus dilakukan oleh penegak hukum.
3.  Mengadili  orang-orang  yang  melakukan  pelanggaran  berat  dengan  tidak memandang  kebangsaannya,  atau  menyerahkan  orang-orang  tersebut untuk diadili. Hal ini merupakan kewajiban bidang yudikatif.
Ketiga kewajiban diatas merupakan penjabaran dari Pasal 3 Konvensi Den Haag  IV  1907  dan  Pasal  91  Protokol  I  1977  yang  kemudian  dalam perkembangannya,  di  klarifikasi  kembali  dengan  Protokol  I  (Pasal  86  s.d.  91) yaitu selain definisi pelanggaran berat dan prinsip tanggung jawab negara juga diatur kembali tentang mekanisme yang baru.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  menggunakan  penulisan  metode  deskriptif  analisis, dengan  pendekatan  akademis  dan  kepustakaan  yaitu  dengan  menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang terjadi pada konflik bersenjata di Kongo tahun 2002 sampai dengan 2003 terhadap kejahatan perang perekrutan tentara anak- anak  dari  sudut  pandang  Hukum  Humaniter  dan  HAM.  Menggunakan pendekatan akademis dan kepustakaan. Selain itu, diperkuat dengan penelitian- penelitian terdahulu yang mengaji tentang hak asasi manusia dalam perspektif hukum internasional.

## HASIL PENELITIAN
Penggunaan  anak-anak  sebagai  prajurit  oleh  Thomas  Lubanga  di  Kongo adalah  sebuah  studi  kasus  yang  memunculkan  serangkaian  permasalahan serius  dalam  aspek  hak  asasi  manusia  dan  hukum  humaniter.  Dalam  konteks hukum,  tindakan  Lubanga  jelas  melanggar  berbagai  konvensi  dan  perjanjian internasional yang memiliki dampak penting bagi TNI Angkatan Laut Indonesia. Pertama-tama, penggunaan anak-anak sebagai prajurit dalam konflik bersenjata adalah  pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia  yang  paling  mendasar,  yaitu hak untuk hidup dan berkembang (right to life and development). Ini juga merusak hak  anak-anak  untuk  tidak  disiksa  atau  diperlakukan  sewenang-wenang (freedom from torture or cruel, inhuman, or degrading treatment).
Dalam  perspektif  hukum  humaniter,  tindakan  tersebut  melanggar  prinsip- prinsip  dasar  hukum  perang  yang  diatur  dalam  konvensi  dan  perjanjian internasional.  Penggunaan  anak-anak  dalam  pertempuran  aktif  merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa Keempat tentang Perlindungan Warga Sipil  di  Waktu  Perang,  serta  Protokol  Tambahan  I  dan  II  yang  mengatur perlakuan  terhadap  korban  konflik  bersenjata.  Hal  ini  juga  melanggar  Prinsip- prinsip Dasar Hukum Humaniter Internasional, termasuk larangan penggunaan prajurit yang tidak memenuhi usia minimum yang diakui.
Manfaat yang dapat diperoleh oleh TNI Angkatan Laut Indonesia dari studi kasus ini adalah pemahaman yang lebih baik tentang kepatuhan terhadap hukum internasional  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia  dalam  situasi  konflik bersenjata.  Dalam  konteks  operasi  militer  dan  misi  perdamaian  yang  mungkin mereka terlibat, TNI Angkatan Laut harus secara ketat mematuhi konvensi dan perjanjian internasional yang mengatur perlindungan warga sipil, termasuk anak- anak,  di  wilayah  konflik.  Pendidikan  dan  pelatihan  yang  mendalam  tentang
Vol. 11, No. 1, Juni 2024
hukum  humaniter  internasional  dan  hak  asasi  manusia  adalah  langkah  yang krusial.
Selanjutnya,  TNI  Angkatan  Laut  Indonesia  dapat  mengambil  peran  yang aktif dalam mendukung upaya internasional untuk mencegah penggunaan anak- anak  dalam  konflik  bersenjata  dan  mendukung  rehabilitasi  dan  reintegrasi mereka  ke  dalam  masyarakat  setelah  konflik  berakhir.  Dengan  demikian,  TNI Angkatan  Laut  dapat  berkontribusi  positif  dalam  menjaga  perdamaian  dan stabilitas global serta memastikan bahwa konflik bersenjata tidak mengorbankan hak  asasi  manusia  dan  prinsip-prinsip  hukum  humaniter  internasional  yang penting.
Penggunaan  tentara  anak  adalah  kasus  yang  tertinggi  di  Ituri,  dengan hampir  semua  kelompok  bersenjata  memiliki  jumlah  tentara  anak  yang  dalam jumlah  besar  dan  meningkat  seiring  dengan  meningkatnya  perang.  Forces Patriotiques  Pour  La  Libération  Du  Congo  (FPLC)  dengan  Thomas  Lubango sebagai  panglima  tertinggi  yang  anggotanya  terdiri  dari  Suku  Hema  dan memihak Suku Hema banyak menggunakan anak-anak dibawah usia 18 tahun sebagai  tentara.  Pada  bulan  September  2002  dan  Agustus  2003  saat  awal konflik,  keluarga  kelompok  etnis  Hema  melaporkan  harus  menyerahkan  satu anak kepada milisi Hema, bila tidak menyerahkan maka harus membayar biaya pembebasan.  Jika  keluarga  menolak,  anak-anak  itu  diambil  secara  paksa. Namun  demikian,  banyak  juga  anak  yang  dengan  sukarela  bergabung  karena ingin membela keluarga dan sukunya setelah melihat kerabatnya terbunuh. Milisi Lendu yang berseberangan dengan Milisi Hema juga menggunakan anak-anak. Anak-anak  berusia  12  tahun,  dipersenjatai  dengan  senjata  api  dan  pisau, dilaporkan ikut serta dalam serangan terhadap warga sipil. Pada Februari 2003, para pemimpin Ngiti mengklaim memiliki sekitar 5.000 tentara anak.
Melihat permasalahan diatas menunjukkan adanya rampasan terhadap hak anak  dan  tidak  adanya  perlindungan  terhadap  anak,  hal  tersebut  melanggar konvensi  HAM  1989  pasal  9  yang  berbunyi  tiap  anak  berhak  mendapat pengasuhan  yang  layak,  dilindungi  dari  kekerasan,  penganiayaan,  dan pengabaian.  Disisi  lain,  terdapat  pelanggaran  atas  keikutsertaan  anak  usia dibawah lima belas tahun yang bergabung dengan militer serta ikut serta dalam perang.  Hal  tersebut  melanggar  konvensi  HAM  1989  pasal  38  bahwa  anak manapun  yang  berusia  di  bawah  15  tahun  tidak  boleh  diwajibkan  bergabung dengan pasukan bersenjata atau ikut dalam konflik bersenjata.
Hukum  humaniter  merupakan  salah  satu  cabang  dari  ilmu  hukum internasional atau lengkapnya disebut “International Humnitarian law applicable in armed conflict ”. Berawal dari istilah hukum perang (laws of war) yang kemudian sering disebut juga dengan hukum sengketa bersenjata (law of armed conflict), hingga  akhirnya  disebut  sebagai  International  Humanitarian  Law  (IHL).  Pada awalnya  Hukum  Perang  digunakan  untuk  menyatakan  suatu  aturan-aturan perang  antar  negara,  tetapi  karena  trauma  terhadap  perang  dunia  II  yang menelan  banyak  korban  penduduk  sipil,  maka  dilakukan  upaya  untuk menghindarkan  dan  meniadakan  perang.  Meskipun  upaya-upaya  untuk menghindari penggunaan perang dengan berbagai cara penyelesaian sengketa telah dilaksanakan, akan tetapi peperangan masih tetap terjadi.
Hukum  perang  yang  merupakan  bagian  dari  Hukum  Humaniter Internasional adalah seperangkat ketentuan hukum internasional yang mengatur
Vol. 11, No. 1, Juni 2024
permusuhan  dan  mengurangi  penderitaan  akibat  perang  sejauh  kepentingan militer memungkinkan mencakup dua kelompok ketentuan hukum yaitu Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa. Hukum Den Haag adalah seperangkat ketentuan hukum yang mengatur Hak dan Kewajiban Belligerent dalam melakukan kegiatan berperang dan mengatur pembatasan pemilihan sarana berperang. Efek utama dari Konvensi  Denhaag  yaitu dilarangnya penggunaan teknologi modern jenis- jenis  tertentu  dalam  pelaksanaan  perang  seperti  pengeboman  udara,  perang kimia (chemical warfare), dan peluru menggunakan ujung berongga (hollow point bullets).  Konvensi  Den  Haag  1899  juga  menetapkan  dibentuknya  Pengadilan Arbitrase Permanen (Permanent Court of Arbitration) Sedangkan Hukum Jenewa adalah  seperangkat  ketentuan  hukum  yang  mengatur  perlindungan  anggota militer  yang  lepas  tempur  dan  orang-orang  yang  tidak  terlibat  dalam  konflik bersenjata.  Untuk  memahami  dengan  jelas  kedudukan  Hukum  Jenewa  dalam Hukum Humaniter Internasional dapat dilihat dalam bagan berikut:

## KESIMPULAN
Kejahatan  perang  dengan  menggunakan  anak-anak  sebagai  tentara menunjukkan  adanya  rampasan  hak  anak  dan  tidak  adanya  perlindungan terhadap  anak,  pelanggaran  terhadap  keikutsertaan  anak  usia  dibawah  lima belas  tahun  untuk  bergabung  dengan  militer  serta  keikutsertaan  akan-anak dalam perang menuai reaksi keras dari berbagai pihak sehingga pada  Statuta Roma 1998 menjadi pelopor terciptanya Pengadilan Pidana Internasional (ICC) dan memberikan yurisdiksi untuk menyelidiki dan mendakwa orang-orang yang dituduh  melakukan  kejahatan  perang  berat,  kejahatan  terhadap  kemanusiaan, dan genosida.
Pada  tanggal  17  Maret  2006  Pihak  Otoritas  DRC  menyerahkan  Thomas Lubanga Dilo kepada ICC yang kemudian ditahan di Pusat Tahanan ICC di Den Haag. Dengan tuduhan melakukan kejahatan perang berupa perekrutan sukarela (enlisting)  anak-  anak  dibawah  15  tahun  yang  dapat  dihukum  berdasarkan Statuta Roma 1998 Pasal 8 (2) (b) (xxvi) atau Pasal 8 (2) (e) (vii). Langkah ICC menuai  pujian,  namun  sampai  saat  ini  masih  belum  mencakup  semua  dalam penegakan hukum, hal ini dapat dilihat dari belum adanya dakwaan lain terhadap anggota  UPC  lainnya.Hak  Asasi  Manusia  merupakan  hak  asasi  lahir  sebagai karunia  Tuhan  yang  diberikan  pada  manusia  sebagai  bagian  dari  kodrat manusia. Ketika manusia lahir sudah melekat dalam diri manusia sejumlah hak yang  tidak  dapat  diganti  apalagi  dihilangkan,  apapun  latar  belakangnya diantaranya hak hidup, kemerdekaan, agama, etnis dan kelas social yang patut di hargai dan dilindungi.
Dari  studi  kasus  ini  dapat  diambil  beberapa  manfaatnya  yaitu  dari  aspek edukatif bahwa sangatlah penting bagi setiap prajurit TNI AL untuk memahami dan mempelajari secara sungguh terhadap Hukum Humaniter Internasional dan HAM,  sedangkan  dari  aspek  inspiratif  studi  kasus  ini  dapat  menginspirasi  kita bahwa  perlunya  Tim  Hukum  Militer  dalam  organisasi  satpur  ataupun  satgas, serta dari aspek instruktifnya didapatkan bahwa pengetahuan dan pemahaman terhadap  Hukum  Humaniter  Internasional  dan  HAM  perlu dilaksanakan  secara terus menerus dan berkelanjutan bagi setiap prajurit TNI AL.
Vol. 11, No. 1, Juni 2024

## DAFTAR PUSTAKA
Darma,  I.  M.  W.,  &  Arsawati,  N.  N.  J.  (2022). Buku  Ajar  Hak  Azasi  Manusia . Nilacakra.
El-Muhtaj,  M.  (2017). Hak  asasi  manusia  dalam  konstitusi  Indonesia .  Prenada Media.
Herman Suryo Kumoro, Ikaningtyas, Agis Ardhiansyah, Yasniar Rachmawati M, Fransiska A.S,. (2020). Hukum Humaniter Internasional. UB Press, Malang 2020, Hal. 3.
Human Rights Watch. (2005). The Curse of Gold Democratic Republic of Congo, United States of America, Hal. 26.
Human Rights Watch. (2005). The Curse of Gold Democratic Republic of Congo, United States of America, Hal.8-52.
Kuhuparuw,  A.  W.  S.  E.,  Tahamata,  L.  C.  O.,  &  Daties,  D.  R.  A.  (2023). Tanggungjawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. PATTIMURA Law Study Review , 1 (2), 159-165. Lonto,  A.  L.,  Lolong,  W.,  &  Pangalila,  T.  (2016). Buku:  Hukum  Hak  Asasi Manusia . Ombak.
Mochtar  Kusumaatmaja.  (1997).  Pengantar  Hukum  Internasional  Buku  I,  Bina Cipta, Bandung, Hal. 24.
Papilaya,  B.  D. A.,  Peilouw,  J.  S.  F.,  & Waas,  R.  M.  (2021).  Tanggung  Jawab Negara  Terhadap  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  Di  Belarusia  Ditinjau Dari Hukum Internasional. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum , 1 (6), 531-545.
Philip,  C.  (2016).  Tanggung  Jawab  Negara  Terhadap  Perlindungan  Hak  Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional. Lex administratum , 4 (2).
Protokol  Tambahan  Pada  Konvensi-Konvensi  Jenewa  12  Agustus  1949  dan Yang  Berhubungan  Dengan  Perlindungan  Korban-Korban  Pertikaian- Pertikaian  Bersenjata  Internasional  (Protokol  I)  dan  Bukan  Internasional (Protokol  II)  Direktorat  Jenderal  Administrasi  Hukum  Umum  Departemen Kehakiman  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia,  Jakarta  2003 Hal.156
Seskoal, PI. (2008). Hukum Humaniter. Jakarta, hal 58