Upah Perspektif Islam dalam Pengembangan Ekonomi
Yono 1 , Amie Amelia 2
1 Universitas Ibnu Khaldun , Indonesia Corresponding Email: Yono@fai.uika-bogor.ac.id
2 Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Ahmad Dahlan , Indonesia Email: Ameliaamie67@gmail.com
Article History (Filled by Journal Manager) Received: xxx Revised: xxx Accepted: xxx

## Abstract
Religion  as  a  belief  system  is  part  and  parcel  of  the  existing  and  entrenched  value system  in  society.  Religion  is  a  set  of  plans  for  behavior  based  on  values  and  norms. Economics is the study of human behavior in using scarce resources to produce goods and services that humans need. The position and relationship between the development of  religion  and  the  increase  in  economic  standard  is  very  significant,  the  relationship can also influence each other. The problem of wages is the perspective of entrepreneurs and  the  government  towards  workers  who  only  use  them  as  a  means  of  production, efficiency  and  attract  investment.  For  entrepreneurs,  wages  are  part  of  the  cost  of production,  so  the  expenditure  must  be  calculated  as  efficiently  as  possible  and optimized  for  use  in  increasing  productivity  and  work  ethic.  Whereas  for  workers, wages  are  very  useful  income  to  meet  their  needs.  This  is  based  on  Marshall's  theory that  setting  minimum  wages  allows  workers  to  improve  their  nutrition  so  that  in  the long  term  they  can  increase  their  productivity.  While  the  determination  of  wages  in Islam  is  based  on  work  services  or  the  use  or  benefits  of  one's  labor.  Workers'  wages are determined based on their living expenses without regard to the services provided by a worker.
Keyword: Economic development, religious position, workers’ wages system. JEL Classification: A20, B30

## Abstrak
Agama sebagai sistem keyakinan menjadi bagian dan inti dari sistem nilai yang ada dan membudaya  dalam  masyarakat.  Agama  merupakan  serangkaian  rencana  atas  prilaku yang di dasarkan atas nilai dan norma. Ekonomi sebagai hal yang  mempelajari prilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Kedudukan dan hubungan antara perkembangan agama dan  kenaikan  taraf  ekonomi  sangatlah  signifikan,  hubungannya  juga  dapat  saling mempengaruhi.  Problematika  pengupahan  merupakan  cara  pandang  pengusaha  dan pemerintah  terhadap  buruh  yang  hanya menjadikan  sebagaialat  produksi,  efisiensi  dan penarik investasi. Bagi pengusaha upah merupakan bagian dari biaya produksi sehingga pengeluarannya  harus  dihitung  dengan  sehemat  mungkin  serta  dioptimalkan penggunaannya dalam meningkatkan produktivitas dan etos kerja. Padahal bagi buruh, upah merupakan penghasilan yang sangat berguna untuk memenuhi kebutuhannya.  Hal ini berdasarkan teori marshall bahwa penetapan upah minimum memungkinkan tenaga kerja  meningkatkan  nutrisinya  sehingga  dalam  jangka  panjang  dapat  meningkatkan produktivitasnya.  Sedangkan  Penentuan  upah    dalam  Islam  adalah  berdasarkan  jasa kerja  atau  kegunaan  atau  manfaat  tenaga  seseorang.  Upah  pekerja  ditentukan
berdasarkan  beban  hidupnya  tanpa  memperhatikan  jasa  yang  diberikan  oleh  tenaga seorang pekerja.
Kata Kunci: Pengembangan Ekonomi, Kedudukan Agama, Sistem Penetapan Upah.
Klasifikasi JEL: A20, B30

## 1. PENDAHULUAN
Sistem  ekonomi  Islam  merupakan  komponen  yang  menyusun  eksistensi  suatu sistem ekonomi Islam yaitu Filsafat, nilai dasar dan nilai instrumental ekonomi.   Sistem ekonomi  Islam  menjamin  keselamatan  manusia  di  dunia  dan  merindukan  sistem ekonomi  yang  memiliki  nilai  kebenaran  ( logic ),  kebaikan  ( ethic ),  serta  keindahan (esthetic ).  Suatu  sistem  ekonomi  yang  dapat  membebaskan  diri  dari  penindasan, penekanan,  kemiskinan,  kemelaratan  dan  segala  bentuk  keterbelakangan  serta meluruskan  aksi  ekonomi  dari  karakter  yang  tidak  manusiawi.  Sistem  ekonomi  Islam lahir  dan  muncul  dari  pemikiran  yang  sarat  dengan  karakter  religius  dan  memiliki  ciri khusus  yang  tidak  memiliki  oleh  sistem  ekonomi  lain.  Hal  ini  disebabkan  oleh kesempurnaan aturan-aturan melalui  penjabaran konsep muamalah (Afif, 2003).
Tujuan  dasar  ekonomi  Islam  adalah    untuk  kemaslahatan  manusia,  untuk  menuju kebahagiaan  manusia  di  dunia  dan  akhirat  (falah).  Ekonomi  Islam  dibangun  atas landasan  nilai  moral.  Nilai-nilai  dasar  moral  Islam  terdiri  dari  prinsip  ketuhanan, kemanusiaan,  kerja  sama,  dan  keadilan.  Nilai-nilai  dasar  inilah  yang  dapat mengantarkan  pada  pencapaian  pertumbuhan  dan  keadilan  distribusi  secara  simultan sekaligus dapat menjamin kebebasan individu tanpa mengorbankan kebijakan ekonomi (Khursid, 2003).

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 2.1 Diskursus Upah Menurut Perspektif Agama dalam Perkembangan Ekonomi
Pengertian upah menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2000, Bab I, pasal 1, Ayat 30):
" Upah  adalah  hak  pekerja/buruh  yang  diterima  dan  dinyatakan  dalam  bentuk  uang sebagai  imbalan  dari  pengusaha  /  pemberi  kerja  kepada  pekerja  /  buruh  yang ditetapkan  dan  di  bayarkan  menurut  suatu  perjanjian  kerja,  kesepakatan,  atau peraturan  perundang-undangan  termasuk  tunjangan  bagi  pekerja  /  buruh  dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan ."
Upah  mengacu  pada  pada  penghasilan    tenaga  kerja.  Teori  upah  pada  umumnya diterima  oleh  teori  produk  marjinal  menurut  teori  ini  upah  ditentukan  oleh keseimbangan  antara  kekuatan  permintaan  dan  persediaan.  Pengisapan  terhadap  buruh oleh para majikan dilarang oleh Islam. Dalam hal ini mengutip pernyataan Nabi SAW (Mannan, 1992):
“ Manusia tidak berhak atas bagian yang tidak diberikan Tuhan kepadanya. Tuhan memberikan  kepada  setiap  orang  haknya,  oleh  karena  itu  jangan  mengganggu  apa yang  dimiliki  oleh  orang  lain. ”  Nabi  SAW  juga  mengatakan  “ Upah  seorang  buruh harus dibayarkan kepadanya sebelum keringat di badannya kering .”
Hal  ini  merupakan  ungkapan  tentang  wajibnya  bersegera  memberikan  upah  buruh setelah selesai bekerja jika ia meminta, meskipun ia tidak berkeringat atau  berkeringat namun  sudah  kering.  Seorang  buruh  yang  telah  menunaikan  pekerjannya  adalah  lebih berhak  dan  lebih  pantas  mendapatkan  upahnya  dengan  segera  karena  upahnya  adalah harga kerjanya bukan harga barang dagangannya (Qardhawi, 2001).
Menurut subsistence theory , upah cenderung mengarah ke suatu tingkat yang hanya cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  minimum  pekerja  dan  keluarganya. Wages  fund theory ,  menerangkan  bahwa  upah  tergantung  pada  permintaan  dan  penawaran  tenaga kerja. Residual  claimant  theory menyatakan  bahwa  upah  adalah  sisi  jika  seluruh imbalan bagi faktor produksi yang lain telah dibayarkan. Menurut marginal productivity theory ,  dalam  kondisi  persaingan  sempurna,  setiap  pekerjaan  yang  memiliki  skill  dan efisiensi yang sama dalam suatu kategori akan menerima upah yang sama dengan VMP ( value  of  marginal  product )  jenis  pekerjaan  yang  bersangkutan.  Artinya,  tidak  ada kesepakatan diantara para ahli ekonomi mengenai masalah bagaimana upah ditentukan (Chaudry, 2012).
Kebijakan  upah  minimum  merupakan  sistem  pengupahan  yang  telah  banyak diterapkan  di  beberapa  negara,  yang  pada  dasarnya  bisa  dilihat  dari  dua  sisi.  Pertama, upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar nilai upah  yang  diterima  tidak  menurun  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari. Kedua,  sebagai  alat  proteksi  bagi  perusahaan  untuk  mempertahankan  produktivitas pekerja.
Berdasarkan teori marshall bahwa penetapan upah minimum memungkinkan tenaga kerja  meningkatkan  nutrisinya  sehingga  dalam  jangka  panjang  dapat  meningkatkan
produktivitasnya.  Peningkatan  upah  juga  memungkinkan  tenaga  kerja  untuk menyekolahkan  anaknya  dan  memberi  nutrisi  yang  lebih  baik.  Kedua  hal  ini  dalam jangka  panjang  akan  memberi  dampak  yang  besar  terhadap  peningkatan  produktivitas dan kesejahteraan (Sulistiawati, 2012).

## 2.2 Sistem Upah dalam Islam
Upah adalah sejumlah imbalan yang dianggap layak bagi seorang pegawai/karyawan  untuk  memenuhi  penghidupan  selama  satu  bulan.  Jumlah  ini merupakan  dasar  yang  dipergunakan  untuk  menetapkan  besarnya  tunjangan  keluarga dan pokok pensiun. Besarnya upah akan meningkat sesuai dengan tingkat pangkat dan masa  kerja  golongan  (Winarni  &  Sugiyarso,  2006).  Dalam  perspektif  Islam,  upah ( ujrah )  adalah  kompensasi  atas  jasa  yang  diberikan  seorang  tenaga  kerja  dari  pemberi kerja (Syafeii, 2004).
Dalam sistem ekonomi perancangan pusat, struktur upah ditentukan oleh pemerintah dalam  negara  tersebut.  Dalam  sistem  ekonomi  kapitalis  gaji  yang  diterima  boleh melebihi  paras  minimum  atau  mungkin  kurang  dari  nilai  minimum.  Sesungguhnya seorang  pekerja  hanya  berhak  atas  upahnya  jika  ia  telah  menunaikan  pekerjaannya dengan  semestinya  dan  sesuai  dengan  kesepakatan,  karena  umat  Islam  terikat  dengan syarat-syarat  antar  mereka  kecuali  syarat  yang  mengharamkan  yang  halal  atau menghalalkan  yang  haram.  Kewajiban  yang  ditentukan  oleh  Islam  adalah  hendaknya setiap  pemilik  hak  diberikan  haknya  dengan  cara  yang  baik,  tidak  kurang  dan  tidak lebih. Termasuk akhlak yang mulia adalah memberikan tambahan kepada buruh dengan sesuatu di luar upahnya sebagai hadiah atau bonus darinya khusunya jika ia menunaikan pekerjannya dengan baik (Qardhawi, 2001).
Dengan  persaingan  di  pasar  terbuka,  harga  dan  upah  ditentukan  secara  adil sehingga  tak  seorangpun  dirugikan,  setiap  penjual  dan  produsen  akan  selalu  segan menaikkan  harga  barangnya,  karena  takut  akan  ada  saingan  dari  rivalnya.  Dalam  pola suatu masyarakat Islam, upah yang layak bukanlah suatu konsesi, tetapi suatu hak asasi yang dapat dipaksakan oleh seluruh kekuasaan negara. Di semua negara Islam di dunia, sangat  diperlukan  ditegaskannya  cita-cita  dinamik  yang  mengatur  undang-undang perburuhan  dan  menerima  prinsip-prinsip  hak  buruh  yang  diakui  seluruh  dunia  seperti hak  untuk  mogok,  mendapatkan  upah  yang  layak,  jaminan  sosial,  laba  dan  lain-lain.
Sesungguhnya Islam menghendaki pertumbuhan masyarakat yang berimbang (Mannan, 1992).
Perbedaan upah bisa timbul karena perbedaan keuntungan yang tidak berupa uang. Perbedaan  biaya  latihan  sering  menyebabkan  adanya  perbedaan  upah,  perbedaan  upah juga  disebabkan  oleh  ketidaktahuan  atau  kelambanan.  Islam  mengakui  adanya perbedaan  diantara  berbagai  tingkatan  pekerja,  karena  adanya  perbedaan  kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil material yang diakui dalam  Al-Qur’an.  Islam  tidak  percaya  kepada  persamaan  yang  tetap  dalam  distribusi kekayaan,  karena  kemajuan  sosial  apapun  dalam  arti  yang  sebenarnya  menghendaki kesempatan  sepenuhnya  bagi  pertumbuhan  bakat  yang  pada  saatnya  memuntut pengakuan  bagi  perbedaan  mengenai  upah.  Dalam  Al-Qur’an  syarat-syarat  mengenai upah  adalah  para  majikan  harus  menggaji  para  pekerja  harus  melakukan  pekerjaan sepenuhnya  atas  jasa  yang  mereka  berikan,  sedangkan  para  pekerja  harus  melakukan pekerjaan dengan sebaiknya.
Konsep  upah  yang  adil  sebagai  tingkat  upah  yang  wajib  diberikan  kepada  para pekerja sehingga mereka dapat hidup secara layak di tengah-tengah masyarakat. Hal ini menurut Ibnu Taimiyah mengacu pada tingkat harga yang berlaku di pasar tenaga kerja ( ta’sir fil a’mal ) dan menggunakan istilah upah yang setara ( ujrah al-mitsl ).
Prinsip dasar yang menjadi objek observasi dalam menentukan tentang kualitas dan kuantitas. Harga dan upah, ketika keduanya tidak pasti dan tidak ditentukan atau tidak dispesifikasikan  dan  tidak  diketahui  jenisnya  merupakan  hal  yang  samar-samar  dan penuh  dengan  spekulasi.Upah  yang  setara  diatur  dengan  menggunakan  aturan  yang sama  dengan  harga  yang  setara.  Tingkat  upah  ditentukan  oleh  tawar-menawar  antara pekerja  dan  pemberi  kerja.  Dalam  kasus  pasar  yang  tidak  sempurna,  upah  yang  setara ditentukan  dengan  menggunakan  cara  yang  sama  sebagai  harga  yang  setara. Sebagaimana Ibnu Taimiyah menjelasakan yang dikutip dalam buku Adiwarman Karim, “ Upah  yang  setara  akan  ditentukan  oleh  upah  yang  telah  diketahui  (musamma)  jika ada,  yang  dapat  menjadi  acuan  bagi  kedua  belah  pihak.  Seperti  halnya  dalam  kasus jual beli atau sewa, harga yang telah diketahui (tsaman musamma) akan diperlakukan sebagai harga yang setara .” (Karim, 2004).
Prinsip tersebut berlaku bagi pemerintah dan individu. Oleh karena itu, pemerintah ingin menetapkan upah atau apabila kedua belah pihak tidak mempunyai acuan tentang
tingkat  upah,  mereka  harus  menyetujui  atau  menentukan  sebuah  tingkat  upah  yang dalam keadaan normal dikenal dan diterima sebagai upah jenis pekerjaan tertentu.
Islam  membolehkan  seseorang  untuk  mengontrak  tenaga  kerja  atau  buruh,  agar mereka  bekerja  untuk  orang  tersebut. Ijarah adalah  memanfaatkan  jasa  sesuatu  yang dikontrak,  apabila  transaksi  tersebut  berhubungan  dengan  seorang ajir maka  yang dimanfaatkan  adalah  tenaganya.  Sehingga  untuk  mengontrak  seorang ajir harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Atas dasar inilah, maka ketika syara  memperbolehkan  menggunakan  pekerja,  maka  syara  juga  ikut  menetapkan pekerjannya,  jenis,  waktu,  upah  serta  tenaganya.  Sedangkan  upah  yang  diperoleh  oleh seorang ajir sebagai  kompensasi  dari  kerja  yang  dia  lakukan itu  merupakan  hak  milik orang  tersebut  sebagai  konseskuensi  tenaga  yang  telah  dia  curahkan  (An  Nabhani, 2002).
Mengontrak  sejumlah  pekerja agar  dia  mengambil  sebagian  dari  upah  mereka  atau menentukan  upah  tersebut  dengan  memandang  sebagai  bagian  dari  upah  mereka, semacam  ini  tidak  diperbolehkan.  Karena  ketika  itu  orang  yang  bersangkutan  telah merampas sebagian upah yang telah ditetapkan untuk mereka.
Pembayaran  kepada  tenaga  kerja  dapat  dibedakan  dalam  dua  pengertian  yaitu  gaji dan  upah.  Gaji  dalam  pengertian  sehari-hari  diartikan  sebagai  pembayaran  kepada pekerja  tetap  dan  tenaga  kerja  profesional  seperti  pegawai  pemerintah,  dosen,  guru, manajer dan akuntan. Pembayaran tersebut biasanya sebulan sekali. Upah dimaksudkan sebagai  pembayaran  kepada  pekerja  kasar  yang  pekerjaannya  selalu  berpindah-pindah, seperti misalnya pekerja pertanian, tukang kayu, buruh kasar dan lain sebagainya. Teori ekonomi  mengartikan  upah  sebagai  pembayaran  keatas  jasa-jasa  fisik  maupun  mental yang  disediakan  oleh  tenaga  kerja  kepada  pengusaha,  dengan  demikian  dalam  teori ekonomi  tidak  dibedakan  antara  pembayaran  kepada  pegawai  tetap  dan  pembayaran kepada pegawai tidak tetap.
Upah  yang  diberikan  oleh  para  pengusaha  secara  teoritis  dianggap  sebagai  harga dari tenaga yang dikorbankan pekerja untuk kepentingan produksi, sehubungan dengan hal itu maka upah yang diterima pekerja dapat dibedakan dua macam yaitu:
1.  Upah  Nominal,  yaitu  sejumlah  upah  yang  dinyatakan  dalam  bentuk  uang  yang diterima secara rutin oleh para pekerja;
2.  Upah  Riil  adalah  kemampuan  upah  nominal  yang  diterima  oleh  para  pekerja  jika ditukarkan dengan barang dan jasa, yang diukur berdasarkan banyaknya barang dan jasa yang bisa didapatkan dari pertukaran tersebut.
Adapun  Teori  Distribusi  menurut  Ibnu  Khaldun  yakni,  Harga  suatu  produk  terdiri dari  tiga  unsur  :  gaji,  laba,  dan  pajak.  Gaji  merupakan  nilai  suatu  produk  adalah  sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya, gaji merupakan unsur utama dari harga barang-barang.  Namun  harga  tenaga  kerja  ditentukan  oleh  hukum  permintaan  dan penawaran : “keahlian dan tenaga kerja pun mahal di kota-kota dengan peradaban yang melimpah. Ada tiga alasan yaitu :
1. Karena  besarnya  kebutuhan,  yang  ditimbulkan  oleh  meratanya  hidup  dalam  tempat yang demikian dan padatnya penduduk.
2. Karena gampangnya orang mencari penghidupan dan banyaknya bahan makanan di kota-kota  menyebabkan  tukang-tukang  (buruh)  kurang  mau  menerima  bayaran rendah bagi pekerjaan dan pelayannannya.
3. karena  banyaknya  orang  kaya  yang  memiliki  banyak  uang  untuk  dihamburkan  dan orang  seperti  ini  banyak  kebutuhannya  sehingga  mereka  memerlukan  pelayanan orang lain, yang berakibat timbulnya persaingan dalam mendapatkan jasa pelayanan sehingga mereka bersedia membayar lebih dari pekerjaannya.

## 2.3 Upah yang Halal dan Haram
Upah  halal  jika  pekerjaan  yang  dikerjakan  halal.  Jika  pekerjaannya  haram,  maka upahnyapun  haram  pula.  Menurut  pandangan  para  fuqaha,  upah  boleh  dipungut  dari memandikan  jenazah,  memakamkan  dan  menggali  kubur,  mengimami  shalat  tarawih dan  membimbing  jemaah  haji  oleh  orang  yang  memang  berprofesi  di  bidang  tersebut. upah  karena  berpartisipasi  dalam  jihad  ataupun  mendakwahkan  Islam  tidak  boleh melainkan  jika  orang  yang  bersangkutan  adalah  tentara  atau  pendakwah  profesional (Chaudry, 2012).
Syarat sah dan tidaknya transaksi ijarah tersebut adalah adanya jasa yang dikontrak haruslah  jasa  yang  mubah.  Tidak  diperbolehkan  mengontrak  seorang ajir untuk memberikan jasa yang diharamkan. Ijarah adalah transaksi terhadap jasa tertentu denga suatu  kompensasi.  Syarat  tercapainya  transasksi ijarah adalah  kelayakan  orang  yang
melakukan  akad,  serta  syarat  sah  dan  tidaknya  adalah  ridha  kedua  belah  pihak  yang melakukan transaksi dan upahnya harus jelas.

## 2.4 Hak Tenaga Kerja
Islam mengakui adanya kenyataan bahwa harta dihasilkan bersama oleh tenaga kerja dan  modal.  Karena  tenaga  kerja  memiliki  posisi  yang  sama  komparatif  lebih  lemah., Islam  telah  menetapkan  beberapa  aturan  untuk  melindungi  hak-haknya.  Hak-hak pekerja mencakup yang harus diperlakukan sebagai berikut:
1. Manusia, Tidak sebagai binatang beban.
2. Kemuliaan dan kehormatan haruslah senantiasa melekat pada mereka.
3. Mereka harus menerima upah yang layak dan segera dibayarkan.
Kesemuanya  kepada  tenaga  kerja  lebih  dari  empat  belas  abad  yang  silam  ketika belum  ada  konsep  mengenai  hak  buruh,  belum  ada  serikat  buruh,  belum  ada piagam penghargaan, belum ada pergerakan, belum ada gerakan buruh dan konsep mengenai collective bargaining .
Adapun pandangan Islam hak tenaga kerja yaitu (Chaudry, 2012):
1. Dalam  pandangan  Islam  semua  orang  lelaki  dan  wanita  itu  sama,  Islam  telah mengharuskan  persaudaraan  dan  kesamaan  diantara  kaum  muslimin  serta  telah menghapus  semua  jarak  antar  manusia  karena  ras,  warna  kulit,  kaya,  bahasa, kebangsaan maupun kekayaan.
2. Sebelum  nabi  Muhammad,  tanaga  kerja  terutama  berasal  dari  para  budak.  Para budak  bekerja  di  sektor  perdagangan  dan  pertanian  ataupun  rumah  tangga, sedangkan hasil usahanya dinikmati seluruhnya oleh para majikan.
3. Selain  menjamin  perlakuan  maupun  kemulian  dan  kehormatan  manusiawi  bagi tenaga  kerja,  Islam  mengharuskan  kepastian  dan  kesegaran  dalam  pembayaran upah.
4. Segera membayar upah pekerja.
5. Nabi kaum Muslimin juga menyuruh para pengikut beliau untuk tidak membebani para pekerja dengan pekerjaan yang yang berat di luar kekuatan fisiknya.
6. Nabi  Saw  sedemikian  baiknya  kepada  pembantu  beliau  sehingga  jika  salah seorang  dari  mereka  sakit,  maka  beliau  menengoknya  serta  menanyakan  tentang kesehatannya.
Apabila  pihak  negara  mempekerjakan,  maka  seharusnya  menjadi  teladan  bagi orang-orang lain dalam memenuhi gaji para pegawainya dengan cara yang baik. Adapun kewajiban  negara  adalah  memenuhi  kebutuhan  secara  penuh  setiap  orang  yang  hidup dalam  pengayomannya  baikseorang  muslim  atau  nonmuslim  yakni  Pertama  dari  upah kerjanya,  pemberian  tunjangan  bagi  orang  yang  telah  ditetapkan  secara  rutin.  Setelah pemenuhan  kebutuhan  bagi  pekerja  negara  selesai  direalisasikan,  diberikan  peluang (hak) kepada negara untuk membedakan orang-orang yang giat dan kreatif dari  orang- orang yang malas dan awam (Qardhawi, 2001).

## 2.5 Kewajiban Tenaga Kerja
Kewajiban pekerja adalah hak majikan. Kewajiban dasar pekerja adalah memenuhi semua kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerja.   Kewajiban tenaga kerja harus mencurahkan  perhatiannya  dan  komitmen  dengan  pekerjaannya,  apabila  diberikan pelatihan  untuk  meningkatkan  kemampuan  dan  kualifikasi  maka ia  harus  sepenuh hati mengambil  manfaat  dari  fasilitas  pelatihan  tersebut  dan  menempuh  segala  cara  untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya. Secara moral, dia terikat untuk selalu setia  dan  tulus  kepada  majikannya  dan  tidak  boleh  ada  godaan  maupun  suapan  yang dapat mendorongnya  untuk  bekerja  berlawanan  dengan  tujuan  majikannya.  Kebugaran fisik  amatlah  penting  bagi efisiensi tenaga  kerja.  Seorang  pekerja  yang  sehat  dan kuat akan  lebih  produktif  dan  efisien  daripada  pekerja  yang  lemah  dan  sakit-sakitan (Chaudry, 2012).

## 2.6 Penentuan Upah
Istilah  Upah  dapat  digunakan  dalam  pengertian  sempit  dan  luas.  Dalam  arti  luas berarti pembayaran yang diberikan sebagai imbalan untuk jasa tenaga kerja.  Dalam arti sempit, upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayarkan oleh majikan kepada  pekerjanya  untuk  jasa  yang  diberikan.  Dalam  istilah  ekonomi,  upah  yang digunakan  dalam  arti  luas  dan  berarti  bagian  dari  dividen  nasional  yang  diterima  oleh
yang  bekerja  dengan  tangan  atau  otaknya,  baiknya  secara  independen  maupun  untuk seorang majikan.Islam sebagai solusi yang didasarkan pada keadilan dan kejujuran serta melindungi  kepentingan  pihak  manapun  sesuai  dengan  ajaran  Islam.  Tingkat  upah minimum dalam sebuah masyarakat Islam ditentukan dengan memperhatikan kebutuhan dasar manusia meliputi makanan, pakaian, dan perumahan. Tolok ukur  yang ditetapkan Nabi, masyarakat muslim hendaknya selalu mengingat dalam mentapkan upah minimal di dalam sebuah negara Islam (Chaudry, 2012).
Gabungan  tenaga  kerja  dan  modal  dapat  dimodifikasi  untuk  menghasilkan  output maksimal.  Modal  menjadi  faktor  signifikan  dalam  peningkatan  output  produksi walalupun    biaya  marginal  ( marginal  cost )  akan  bertambah.  Kerangka  yang  diberikan Islam  untuk  mengatur akumulasi  dan  distribusi  modal  ke  masyarakat  dilakukan  dalam mekanisme transaksi halal (non ribawi) dan saling menguntungkan (Sukarno, 2011).
Dalam penetapan tingkat upah peranan pemerintah sangat dibutuhkan sebagai sosok penengah  yang  diharapkan  mampu  mengakomodir  kepentingan  berbagai  pihak.  Islam membenarkan  negara  (pemerintah)  turut  campur  dalam  menentukan  penetapan  tingkat upah  guna  menjamin  hak-hak  para  pekerja  dengan  tanpa  menafikan  kemampuan pengusaha  dengan  mengeluarkan  perundang-undangan  tentang  ketenagakerjaan  yang memenuhi  syarat-syarat  keadilan,  tidak  berkencenderungan  memihak  pada  salah  satu pihak dasar hukum campur tangan tersebut adalah maslahah mursalah (Basyir, 1994) .
Namun  dalam  hal  ini  yang  dijadikan  pijakan  oleh  para  ahli  untuk  menentukan perkiraan upah tersebut adalah jasa, baik jasa kerja atau jasa pekerja. karena upah tidak diperkirakan  berdasarkan hasil  seorang ajir, serta tidak diperkirakan berdasarkan batas taraf  hidup  yang  paling  rendah  dalam  komunitas  tertentu.  Dalam  perkiraan  upah tidak akan  terpengaruh  dengan  produksi  seorang ajir serta  tingginya  taraf  hidup  tertentu. Dalam hal ini, dalam menentukan upah seorang ajir, ketika para ahli menentukan upah kerja  dan  upah  pekerja  maka  mereka  akan  memperhatikan  nilai  jasanya  di  tengah masyarakat.
Apabila  upah ajir dikaitkan  dengan  apa yang  dia  hasilkan atau  dengan  kebutuhan- kebutuhan yang di perlukan, maka dia telah dilarang menikmati kehidupan yang layak. Upah  ditakar  berdasarkan  kadar  jasa  yang  diberikan  oleh  tenaga  dimana  takaran (perkiraan)nya  hanya  ditentukan  berdasrkan  jasa  bukan  tenaganya,  meskipun  jasa tersebut merupakan hasil dari tenaga yang dicurahkan seseorang. Namun perkiraan upah
dan  jasa  ditentukan  oleh  para  ahli  sesuai dengan  manfaat  jasanya.  Orang  kapitalis dan sosialis  berbeda  dalam  menentukan  upah  pekerja,  dengan  perbedaan  yang  ekstrim diantara  keduanya.  Orang  kapitalis  memberikan  upah  kepada    seorang  pekerja  dengan upah  yang  wajar.  Upah  yang  wajar  yakni  apa  yang  dibutuhkan  oleh  seorang  pekerja yaitu  biaya  hidup  dengan  batas  minimum.  Tetapi,  tingginya  taraf  hidup  masyarakat Eropa  dan  Amerika  yang  menjadikan  batas  upah  minimum  yang  diperolehnya memungkinkan  masyarakat  seakan-akan  hidupnya  layak,  padahal  masyarakatnya  tidak bisa memperoleh upah sesuai dengan kadar produksi yang dihasilkannya (An Nabhani, 2002).
Dalam  menentukan  upah  pekerja  dengan  ketentuan  tertentu,  apapun  standarnya adalah  salah  dan  bertentangan  dengan  fakta  yang  ada.  Maka  jasa  upah  cukup    berupa uang  yang  jelas  tanpa  dibatasi  dengan  batasan  tertentu.  Perbedaan  dalam memperkirakan  upah  pekerja  sebenarnya  bisa  dikembalikan  kepada  perbedaannya dalam mengartikan nilai barang yakni mendefinisikan nilai (value ), bahwa  nilai ( value ) sama  dengan  apa  yang  dibebankan  untuk  menghasilkan  barang  yang  berupa  waktu, tenaga  dan  bahan-bahan  dasar.  Sehingga  tidak  ada  hubungan  antara  upah  dan  seorang ajir dengan nilai suatu barang termasuk upah seorang ajir dengan beban produksi serta antara  upah  seorang ajir dengan  taraf  hidupnya.  Karena  upah  merupakan  kadar  yang berhak  dimiliki  oleh  suatu  kegunaan  atau  jasa  yang  diperoleh  seorang musta’jir dari kegunaan  tersebut.  Tinggi  rendahnya  upah  seseorang  dalam  suatu  pekerjaan  semata dikembalikan  kepada  tingkat  kesempurnaan  jasa  atau  kegunaan  tenaga  yang  mereka berikan.
Pemberian upah kepada tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi pada dasarnya merupakan  imbalan/balas  jasa  dari  para  produsen  kepada  tenaga  kerja  atas  prestasinya yang  telah  disumbangkan  dalam  kegiatan  produksi.  Upah  yang  diberikan  tergantung pada:
1. Biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya.
2. Peraturan undang-undang yang mengikat tentang upah minimum pekerja;
3. Produktivitas marginal tenaga kerja.
4. Tekanan yang dapat diberikan oleh serikat buruh dan serikat pengusaha.
5. Perbedaan jenis pekerjaan.
Penentuan upah  atau gaji dalam Islam adalah berdasarkan jasa kerja atau kegunaan atau  manfaat  tenaga  seseorang.  Upah  pekerja  ditentukan  berdasarkan  beban  hidupnya tanpa  memperhatikan  jasa  yang  diberikan  oleh  tenaga  seorang  pekerja.  Dalam  kondisi apapun, selama perkiraan tersebut mengacu pada sarana-sarana kehidupanpaling minim yang  dibutuhkan  seorang  pekerja  maka  akan  mengakibatkan  kepemilikan  para  pekerja tersebut  terbatas  sesuai  dengan  standar  paling  minimum  yang  dibutuhkan  untuk memenuhi  kebutuhan  mereka,  namun  perkiraan  tersebut  mengikuti  biaya  minimum yang dibutuhkan oleh pekerja (Al Maliki, 2001).
Upah  yang  diberikan  kepada  seorang  pekerja  selain  harus  sebanding  dengan kegiatan-kegiatan  yang  dikeluarkan  juga  harus  memadai  dan  bermanfaat  bagi pemenuhan  kebutuhan  hidup  pekerja  secara  wajar.  Dalam  hal  ini  karena  perbedaan tingkat  kebutuhan  dan  kemampuan  seseorang  ataupun  karena  faktor  lingkungan  dan sebagainya.  Dalam hukum Islam, upah ditetapkan dengan suatu cara yang paling layak tanpa  tekanan  yang  tidak  pantas  terhadap  pihak  manapun.  Kedua  belah  pihak melakukan kontrak perjanjian (upah) dalam konteks agar bersikap adil terhadap semua orang  dalam  bertransaksi  agar  tidak  merugikan  orang  lain.  Dalam  hal  ini,  alqur’an memerintahkan para majikan agar membayar bagian yang menjadi hak pekerja dengan benar  sesuai  dengan  hasil  kerja  mereka  dan  pada  saat  yang  sama  melindungi kepentingan sendiri (Afzalurarahman, 1997).
Dalam  penentuan  upah  beberapa  yang  harus  diperhatikan,  yaitu  (Qardhawi, 2001):
1. Nilai kerja itu sendiri, karena tidak mungkin disamakan  antara orang yang pandai dengan orang bodoh.
2. Kebutuhan  pekerja,  karena  kebutuhan  pokok  manusia  yang  harus  dipenuhi  baik berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal.

## 2.7 Perbedaan Tingkat Upah
Pada  hal  ini  Islam  mengakui  adanya  perbedaan  tingkat  upah,  hal  ini  merupakan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tingkat upah yaitu (Sukirno, 1985):
1. Perbedaan  jenis  pekerjaan.  Jenis  pekrjaan  memiliki  pekerjaan  yang  ringan  dan sangat  mudah  dikerjakan tetapi  adapula pekerjaan  yang  harus  dikerjakan  dengan
mengeluarkan  tenaga  fisik  yang  besar  dan  adapula  lingkungan  yang  kurang menyenangkan.
2. Perbedaan  kemampuan,  keahlian  dan  pendidikan.  Kemampuan,  keahlian  dan keterampilan  pekerja  di  dalam  suatu  jenispekerjaan  adalah  berbeda,  sebagian pekerja  mempunyai  kemampuan  fisik  dan  mental  yang  lebih  baik  dari  pada segolongan  pekerja  lainnya.  Secara  lahiriah  segolongan  pekerja  mempunyai kepandaian,  ketekunan  ketelitian  yang  lebih  baik  sehingga  mereka  mempunyai produktivitas yang lebih tinggi.
3. Pertimbangan  bukan  keuangan  dalam  memilih  pekerjaan.  Faktor-faktor  bukan keuangan  mempunyai  peranan  yang  penting  pada  waktu  seseorang  memilih pekerjaan.  Seseorang  seringkali  bersedia  menerima  upah  yang  lebih  rendah apabila  beberapa  pertimbangan  bukan  keuangan  sesuai  dengan  keinginannya, sebaliknya  faktor-faktor  bukan  keuangan  banyak  yang  tidak  sesuai  dengan seorang  pekerja  maka  ia  akan  menuntut  upah  yang  lebih  tinggi  sebelum  ia menerima pekerjaan yang ditawarkan.
4. Ketidaksempurnaan  dalam  mobilitas  tenaga  kerja.  Upah  dari  suatu  pekerjaan  di berbagai wilayah dan bahkan di dalam suatu wilayah tidak selalu sama, salah satu faktor  yang  menimbulkan  perbedaan  tersebut  yakni  ketidaksempurnaan  dalam mobilitas tanaga kerja.
Transaksi ijarah dilakukan  terhadap aji r  atas  jasa  dari  tenaga  yang  dia  curahkan. Sementara upahnya, ditakar berdasarkan jasanya, sedangkan seberapa tenaga itu sendiri bukan  merupakan  standar  upah  dan  bukan  standar  jasa  bagi  dirinya.  Sebab  jika  tidak, upah  seorang  pemecah  batu  lebih  besar  ketimbang  upah  seorang  insinyur  karena  jerih payahnya  lebih  besar  padahal  adalah  yang  terjadi  justru  sebaliknya.  Maka  upah merupakan  kompensasi  dari  suatu  jasa  bukan  kompensasi  dari  jerih  payah  (tenaga). Upah  juga  berbeda-beda  dan  beragam  karena  beda  pekerjannya  sehingga  upah  dalam suatu  pekerjaan.  Upah  akan  mengalami  perbedaan  dengan  perbedaan  nilai  jasanya, bukan akan mengalami perbedaan jerih payah (tenaga) nya (An Nabhani, 2002).
Apabila  upah  belum  jelas  tetapi  transaksi ijarah tersebut  dilaksanakan  maka transaksinya tetap sah. Apabila upah belum disebutkan, pada saat melakukan transaksi ijarah atau  apabila  terjadi  perselisihan  antara  seorang ajir  d engan musta’jir dalam masalah upah yang telah disebutkan maka dalam hal ini bisa dikembalikan kepada upah
yang sepadan. Upah yang telah disebutkan ( ajrun musamma ), apabila belum disebutkan ataupun  terjadi  perselisihan  terhadap  upah  yang  telah  disebutkan  maka  upahnya  bisa diberlakukan  upah  yang  sepadan  ( ajrun    mitsli ).  Dalam  menentukan  upah  adalah semata-mata mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan upah bukan negara, juga  bukan  kebiasaan  penduduk  suatu  negara  melainkan  mereka  yang  ahli  dalam menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya (An Nabhani, 2002).

## 2.8 Jenis-Jenis Upah
Upah dibagi dua jenis bagian, yaitu:
1. Upah  yang  Ditetapkan  yaitu  upah  yang  ditentukan  waktu  pembayaran  seperti sejam, sebulan, seminggu atau setahun.
2. Upah  yang  setimpal  yaitu  upah  yang  diberikan  setimpal  dengan  pekerjaan  dan pekerja. Yakni dibayar berdasarkan kepada kemahiran yang dimiliki oleh pekerja dan dilunaskan pembayarannya apabila pekerjaan yang dilakukan selesai.
Struktur upah terbagi tiga jenis yakni:
1. Sistem upah mengikut waktu adalah satu sistem dimana pekerja dibayar mengikut masa dia bekerja.
2. Sistem  upah mengikut  hasil  atau  kadar  ganjaran  membayar  upah  kepada  pekerja mengikut apa yang dihasilkannya.
3. Skim bonus adalah skim upah yang menghargai kecepatan segala sudut.

## 2.9 Kontrak Jasa dan Kemulian Tenaga Kerja
Penempatan kerja seorang kapitalis adalah sebuah kontrak perdata yang dianjurkan oleh Islam bahwa kontrak haruslah dinyatakan hitam atas putih. Al-Qur’an menjelaskan sebuah  kontrak  jasa  di  dalam  cerita  tentang  Nabi  Musa  di  surat  al-qashash,  di  dalam ayat  Al-Qur’an  tidak  hanya  dijelaskan  syarat-syarat  kerja  antara  kedua  orang  utusan Tuhan,  melainkan  menyebutkan  bahwa  kedua  pihak  akan  menaati  isi  perjanjian  dan mereka  menjadikan  Allah  sebagai  saksi  (Chaudry,  2012).  Hal  ini  hendaknya  dapat membantu  mereka  dalam  memecahkan  perselisihan  jika  terjadi,  sehingga  menjadikan kehidupannya penuh kedamaian dan kemakmuran.
Kemulian  dan  kehormatan  menyatu  dengan  kerja  dan  tenaga  kerja  di  dalam  Islam sedangkan  sumber-sumber  pendapatan  yang  diterima  tanpa  kerja  dan  perolehan  yang mudah seperti bunga, games chance dipandang rendah serta dilarang.

## 2.10 Upah Minimum Di Indonesia
Upah  minimum  tertinggi  di  Indonesia  pada  tahun  2019  adalah  Rp  3.900.000 meskipun  berdasarkan  penelitian  para  pakar  perguruan  tinggi  dan  pemerintah  dengan melibatkan puluhan item pangan, sandang dan papan tetapi masih saja upah minimum itu  sangat  kecil  apalagi  jika  dibandingkan  dengan  negara  maju.  Adapun  beberapa penyebab upah dibayar murah adalah dikarenakan  dengan biaya produksi, beban biaya operasional  yang  ditanggung  pengusaha  sangat  besar,  terlalu  banyak  pungutan  ilegal, biaya logistik.
Islam ada untuk menawarkan sistem ekonomi yang adil dan bermatabat, salah satu sistem  ekonomi  Islam  adalah  sistem  pekerjaan  yang  di  dalamnya  terdapat  hubungan majikan-pekerja  dan  sistem  pengupahan.  Islam  menempatkan  majikan  dan  pekerja dalam kedudukan setara, keduanya saling membutuhkan. Hubungan ini disebut kontrak ijarah  yang  memuat  berbagai  ketentuan  kerja  yang  berlaku  antara  buruh,  majikan  dan pihak ke 3.
Hal ini sebagaimana penjelasan disertasi Eva buruh mendapatkan upah dikarenakan perusahaan  memperoleh  laba  dalam  bentuk  bagi  hasil  yang  terdiri  dari gainsharing, profitsharing dan employee ownership . Sistem pengupahan berkeadilan menurut Islam merupakan alternative untuk dapat menyelesaikan permasalahan sistem pengupahan di Indonesia.  Visi  misi  dari  pendirian  perusahaan  adalah  kemaslahatan  dengan menciptakan  totalitas  antara shahibul  maal,  mustajir  dan  ajir. Solusi  pengupahan  di Indonesia  yaitu  upah  murah.  Karena  dengan  sistem  ini  akan  diperoleh  optimalisasi penghasilan  buruh  sebagaimana  haknya  dan  manajemen  perusahaan  memperoleh peningkatan laba. Serta buruh dapat memperoleh upah dalam bentuk upah pokok layak yang terdiri dari gaji pokok (UMP) dan tunjangan (Nailufar, 2014).
Upah  pokok  layak  terdiri  dari  dua  komponen  utama,  yaitu Base  Pay (Gaji  Pokok) dan  Benefit  (tunjangan).  Gaji  pokok  merupakan  komponen  utama  dari  sebuah  sistem kompensasi yang dibayarkan secara tetap setiap bulan yang tidak akan merugikan buruh dan  tidak  memberatkan  pengusaha.  Adapun  tunjangan  merupakan  tambahan
kenikmatan  yang  diberikan  oleh  pemberi  kerja  kepada  karyawannya  karena  telah dianggap ikut berpartisipasi dengan baik dalam mencapai tujuan perusahaan.

## 3. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Kedudukan  agama  terhadap  perkembangan  ekonomi  dan  taraf  ekonomi  sangatlah signifikan.  Jika  ekonomi  masyarakat  kuat  dan  dipergunakan  sebagai  alat  untuk penyebaran  agama,  maka  peningkatan  ekonomi  akan  berdampak  positif  bagi perkembangan  ekonomi.Tujuan  dasar  ekonomi  Islam  adalah    untuk  kemaslahatan manusia,  untuk  menuju  kebahagiaan  manusia  di  dunia  dan  akhirat  (falah).  Pemberian upah  kepada  tenaga  kerja  dalam  suatu  kegiatan  produksi  pada  dasarnya  merupakan imbalan/balas  jasa  dari  para  produsen  kepada  tenaga  kerja  atas  prestasinya  yang  telah disumbangkan dalam kegiatan produksi.
Islam sebagai solusi yang didasarkan pada keadilan dan kejujuran serta melindungi kepentingan pihak manapun sesuai dengan ajaran Islam. Tingkat upah minimum dalam sebuah  masyarakat  Islam  ditentukan  dengan  memperhatikan  kebutuhan  dasar  manusia meliputi  makanan,  pakaian,  dan  perumahan.    Islam  ada  untuk  menawarkan  sistem ekonomi  yang  adil  dan  bermatabat,  salah  satu  sistem  ekonomi  Islam  adalah  sistem pekerjaan  yang  di  dalamnya  terdapat  hubungan  majikan-pekerja  dan  sistem pengupahan.  Islam  menempatkan  majikan  dan  pekerja  dalam  kedudukan  setara, keduanya saling membutuhkan.
Sistem  pengupahan di Indonesia yaitu upah murah. Karena dengan sistem ini akan diperoleh  optimalisasi  penghasilan  buruh  sebagaimana  haknya  dan  manajemen perusahaan  memperoleh  peningkatan  laba.  Serta  buruh  dapat  memperoleh  upah  dalam bentuk upah pokok layak yang terdiri dari gaji pokok (UMP) dan tunjangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Afif, A.W., & Husein, K. (2003). Mengenal Sistem Ekonomi Islam . Banten: MUI. Afzalurarahman.  (1997). Muhammad  Sebagai  Seorang Pedagang.  Jakarta:  Yayasan Swarna Bumi.
Al Maliki, A. (2001). Politik Ekonomi Islam . Al Izzah. Basyir,  A.A.  (1994). Refleksi  Atas  Persoalan  Keislaman:  Seputar  Filsafat,  Hukum, Politik dan Ekonomi . Bandung: Mizan. Chaudry,  M.S.  (2012). Sistem  Ekonomi  Islam  Prinsip  Dasar  Terj .  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2012.
Karim,  A.A.  (2004). Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Khursid,  S.N.H.N.  (2003). Islam  Economics  and  Society,  terj .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Mannan, M.A. (1992). Ekonomi Islam Teori dan Praktik Terj . Jakarta: Intermasa. Nabhani, T. A. (2002). Membangun Sistem Ekonomi Alternatif : Perspektif Islam Terj. Surabaya: Risalah Gusti.
Sukarno, F. (2011). Etika Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam . Bogor: Al Azhar Press.
Sukirno, S. (1985). Pengantar Teori Mikro Ekonomi . Jakarta: Bima Grafika. Syafeii, R. (2004). Fiqh Muamala h. Bandung: Pustaka Setia.
Winarni,  F  &  Sugiyarso,  G.  (2006). Administrasi  Gaji  dan  Upah .  Jakarta:  Agromedia Pustaka.
Qardhawi, Y. (2001). Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam Terj . Jakarta: Robbani Press.
Nailufar,  E.Z.  (2014).  “Kajian  Terhadap  Upah  Minimum  Propinsi  DKI  Dalam Perspektif  Sistem  Pengupahan  Berkeadilan  Menurut  Islam”  (Disertasi  Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2014)
Sulitiawati, R. (2012). “Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan” (Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012 hal 195 – 211)