## PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM UU SISDIKNAS
Agung Institu Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon agung@syekhnurjati.ac.id

## ABSTRAK
Artikel  sederhana  ini  menegaskan  bahwa  pendidikan  agama  Islam  di  semua level  pendidikan  menjadi  mutlak  wajib  diajarkan.  Hal  ini  sesuai  dengan  amanah Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  yang  dijiwai  oleh  Undang-Undangan Dasar  1945  dan  Pancasila.  Mengabaikan pendidikan agama  Islam  bahkan menolaknya merupakan tindakan yang inkonstitusional dan melanggar hukum. Sehingga, upaya dan propaganda  penghapusan  pendidikan  agama  Islam  di  lembaga  pendidikan  merupakan tindakan  yang  harus  dikritisi  dan  ditolak.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  pustaka dengan  menjadikan  Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  sebagai  rujukan primer dan artikel serta buku-buku terkait bahasan ini menjadi rujukan sekunder.
Kata kunci: UU Sisdiknas, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Nasional

## ABSTRACT
This simple article confirms that Islamic education at all levels of education is absolutely  mandatory  to  be  taught.  This  is  in  accordance  with  the  mandate  of  the National  Education  System  Law  which  is  imbued  with  the  1945  Basic  Law  and Pancasila. Ignoring Islamic religious education and even rejecting it is unconstitutional and  unlawful.  Thus,  efforts  and  propaganda  to  abolish  Islamic  religious  education  in educational institutions are actions that must be criticized and rejected. This research is a literature study by making the National Education System Law the primary reference and articles and books related to this subject are secondary references.
Keywords : National education system law, Islamic Education, National Education

## A. Pendahuluan
Pemberlakuan  pendidikan  agama  di  sekolah  ada  saja  yang  menggugat. Mereka yang kontra dengan pendidikan agama menegaskan pendidikan agama cukup diajarkan  orangtua  masing-masing  atau  lewat  guru  agama  di  luar  sekolah.  Adapun yang pro dengan pendidikan agama menyangkal ide tersebut dan menilainya sebagai ide  gila. 1 Pandangan  kontra  terhadap  pemberlakuan  pendidikan  agama  di  sekolah tentu sangat miris. Apalagi  Indonesia sebagai negara  yang berdasarkan pancasila di mana  sila  pertamanya  adalah ketuhanan  yang  Maha  Esa .  Belum  lagi  menanamkan nilai-nilai  ketuhanan  secara  optimal,  bangsa  Indonesia  sudah  disuguhkan  kembali dengan  wacana  penghapusan  pendidikan  agama  di  sekolah.  Padahal  pendidikan merupakan  kunci  utama  dalam  upaya  membangkitkan  Indonesia  yang  tengah terpuruk. 2
Tentu  wacana  tersebut  sangat  tidak  elok  dan  sulit  diterima  oleh  rakyat indonesia  yang  mayoritas  beragama  Islam.  Penghapusan  pendidikan  agama  di sekolah  disinyalir  bagian  dari  upaya    deislamisasi  nusantara  atau  wabah  islam phobia. Gagasan tersebut merupakan buah dari pemikiran sekuler yang menganggap agama harus dipisahkan dalam kancah kehidupan. Identitas agama dituduh membuat masyarakat  terpolarisasi  karena  sentimen  beragama.  Artikel  sederhana  ini  berupaya membahas  posisi  pendidikan  agama  di  Indonesia  dalam  Undang-undang  Sistem Pendidikan  Nasional  (UU  Sisdiknas).  Terlebih  setiap  negara  memiliki  sistem pendidikan  nasional  yang  tertuang  dalam  undang-undangnya  sedangkan  UU Sisdiknas Indonesia berdasarkan Pancasilan dan UUD 1945.

## B. Pembahasan
1. Konsep Pendidikan Islam
1 https://www.republika.co.id/berita/retizen/surat-pembaca/19/07/10/puffow349-ide-gila-penghapusan- pendidikan-agama diakses Rabu 10 Jul 2019 19:50 WIB.
2 Titi Kadi dan Robiatul Awwaliyah, Inovasi Pendidikan: Upaya Penyelesaian Problematika Pendidikan di Indonesia dalam Jurnal Islam Nusantara Vol. 01 No. 02 Juli – Desember, 2017. 152.
Pendidikan  memiliki  posisi  penting  dalam  kehidupan  manusia. 3 Islam, sebagai  agama  yang rahmatan  lil  alamin ,  memberikan  perhatian  serius  terhadap perkembangan pendidikan bagi keberlangsungan hidup manusia. Pendidikan sebagai sebuah  proses  niscaya  akan  melahirkan  banyak  manfaat  dan  hikmah  besar  bagi perjalanan  hidup  umat  manusia. 4 Beberapa  konsep  pendidikan  Islam  di  antaranya ialah tarbiyah, ta’lim, ta’dib. menurut kamus bahasa arab lafadz At-Tarbiyah berasal dari tiga kata yaitu yang pertama raba-yarbu yang berarti bertambah dan bertumbuh, kedua rabiya-yarba  kata  ini  mengikuti  wazan  khafiya-  yakhfa  yang  berarti  menjadi besar, ketiga rabba-yarubbu merupakan kata yang mengikuti wazan madda-yamuddu yang artinya memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, menjaga, dan memelihara. Kata tarbiyah merupakan mashdar dari rabba-yurabbiy-tarbiyatan dengan mengikuti wazan fa’ala-yaf’ilu-taf’ilan . Kata ini ditemukan dalam Al-qur’an surah al-isra’ ayat 24:  Artinya: dan  rendahkanlah  dirimu  terhadap  mereka  berdua  dengan  penuh kesayangan  dan  ucapkanlah:  "Wahai  Tuhanku,  kasihilah  mereka  keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".
Dapat  disimpulkan  bahwa tarbiyah memiliki  empat  unsur  yaitu:  menjaga  dan memelihara  fitrah  anak  menjelang  baligh,  mengembangkan  seluruh  potensi  dan kesiapan  yang  bermacam-macam,  mengarahkan  seluruh  fitrah  dan  potensi  anak menuju  kepada  kebaikan  dan  kesempurnaan  yang  layak  baginya,  proses  ini dilaksanakn secara bertahap. 5
Ta’lim merupakan  sebuah  proses  pemberian  pengetahuan,  pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah, sehingga terjadi penyucian atau pembersihan  diri  manusia  dari  segala  kotoran  yang  menjadikan  diri  manusia  itu berada  dalam  suatu  kondisi  yang  bisa  memungkinkan  untuk  menerima al-hikmah serta mempelajari segala yang bermanfaat dan yang tidak diketahuinya. 6
3 Ahmad  Fauzi,  ‘Membangun  Epistemologi  Pendidikan  Islam  Melalui  Kepemimpinan  Spiritual :  Suatu Telaah Diskursif’, Journal Empirisma, STAIN Kediri , Vol. 24.No 2, 2015. 155–167.
4 Hasan  Baharun,  ‘Pemikiran  Pendidikan  Perspektif  Filsuf  Muslim  (Kajian  Kritis  Terhadap  Pemikiran Muhammad Abduh Dan Muhammad Iqbal)’, At-Turas , 3.1, 2016., 57.
5 Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam……….., 23.
6 Abdul  Fatah  Jalal, Min  Al-ushul  At-tarbawiyyah  fi  Al-Islam ,  Mesir:  Dar  Al-kutub  Al-Mishriyyah, 1977, 17.
Pada zaman klasik orang hanya mengenal istilah ta’dib untuk menunjukkan kegiatan  pendidikan.  Pengertian  ini  terus  dipakai  sepanjang  masa  kejayaan  Islam, hingga  semua  ilmu  pengetahuan  yang  dihasilkan  oleh  akal  manusia  pada  masa  itu disebut adab , baik yang berhubungan langsung dengan Islam maupun tidak. Seorang pendidik pada masa itu disebut mu’addib . Ta’dib merupakan sebuah pengenalan dan pengakuan yang terjadi secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa,  sehingga  membimbing  ke  arah  pengenalan  dan  pengakuan  kekuasaan  dan keagungan tuhan di dalam tatanan wujud dan keberadaannya. 7
Pendidikan  Islam  menurut  Zakiah  Darajat  adalah  adalah  pembentukan kepribadian muslim. Atau perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran  Islam. 8 Muhammad  Quthb,  sebagaimana  dikutip  oleh  Abdullah  Idi, menyatakan Pendidikan Islam adalah usaha melakukan pendekatan yang menyeluruh terhadap  wujud  manusia,  baik  dari  segi  jasmani  maupun  ruhani,  dan  fisik  maupun mental dalam kegiatan di bumi ini. 9
Omar  Muhammad  At-Toumy  mengatakan,  pendidikan  Islam  adalah  proses mengubah  tingkah  laku  individu  pada  kehidupan  pribadi,  masyarakat,  dan  alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi diantara profesi-profesi asasi dalam masyarakat. 10
Sedangkan  Pendidikan  Islam  merupakan  kegiatan  yang  dilaksanakan dengan  terencana  dan  sistematis  untuk  mengembangkan  potensi  anak  didik berdasarkan  pada  kaidah-kaidah  agama  Islam.  Pendidikan  Islam  adalah  pendidikan yang  bertujuan  untuk  mencapai  keseimbangan  pertumbuhan  pribadi  manusia  secara menyeluruh melalui latihan-latihan kejiwaan, akal pikiran, kecerdasan, perasaan serta panca  indera  yang  dimilikinya.  Dan  adapun  tujuan  akhir  pendidikan  adalah
7 Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam………., 26.
8 Zakiahdaradjat, IlmuPendidikanIslam. (Jakarta:BumiAksara,2000), 28.
9 Abdullah Idi dan Toto Suharto, Revitalisasi Pendidikan Islam. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), 48.
10 Omar Mohammad At-Toumy, Falsafah Pendidikan Islam, Jakarta : Bulan Bintang 1979, 399.
pembentukkan  tingkah  laku  Islami  (akhlak  mulia)  dan  kepasrahan  (keimanan) kepada Allah berdasarkan pada petunjuk ajaran Islam (Al-Qur’an dan Hadis). 11

## 2. Landasan Pendidikan Nasional
Setiap  bangsa  memliki  sistem  pendidikan  nasional,  pendidikan  nasional masing-  masing  bangsa  berdasarkan  pada  dan  dijiwai  oleh  kebudayaannya. Kebudayaan  tersebut  sarat  dengan  nilai-nilai  yang  tumbuh  dan  berkembang  melalui sejarah  sehingga  mewarnai  seluruh  gerak  hidup  suatu  bangsa.  Demikian  halnya bangsa  Indonesia  yang  memiliki  falsafah  Negara,  yaitu  Pancasila  dan  UUD  1945, telah  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  No.  20  tahun  2003  Tentang  Sistem Pendidikan  Dasar  Republik  Indonesia  tahun  1945.  Pancasila  merupakan  pedoman yang  menujukkan  arah,  cita-cita,  dan  tujuan  bangsa.  Pancasila menjadi  dasar  sistem pendidikan  nasonal  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 dan Pancasila sehingga pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan Pancasila.
Penghayatan  dan  pengamalan  Pancasila  tercermin  dalam  45  butir  nilai pedoman  penghayatan  dan  pengamalan  Pancasila.  Oleh  karena  itu,  melalui  sistem pendidikan nasional yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 sebagai wujud nilai-nilai hidup  bangsa  Indonesia  diharapkan  kepada  setiap  rakyat  agar  dijadikan  sebagai pegangan  hidup,  terutama  dalam  mempertahankan  hidupnya,    mengembangkan dirinya  dan  secara  bersama-sama  membangun  masyarakatnya,  sehingga  menjadi bangsa yang bermartabat di mata dunia. Bermartabat berarti memiliki harga diri, jati diri,dan integritas sebagai sebuah bangsa. 12
Dapat  dilihat  bagaimana  posisi  agama  (pendidikan  agama)  dalam  UU Sisdiknas  2003.  dari  pelbagai  Pasal  menerangkan  bahwa  pendidikan  agama  sebagai sumber nilai dan bagian dari pendidikan nasional. Pendidikan agama memiliki peran cukup  urgen  dalam  mengembangkan  potensi  peserta  didik  untuk  memiliki  kekuatan
11 Fathul Jannah, Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional, Jurnal Dinamika Ilmu, Vol. 13. No. 2, Desember 2013, 164.
12 Hamzah  Junaid,  Sumber,  Azas  Dan  Landasan  Pendidikan  (Kajian  Fungsionalisasi  secara  makro  dan mikro terhadap rumusan kebijakan pendidikan nasional), Sulesana Vol. 7 No. 2, 2012,  88.
spiritual keagamaan, akhlak mulia dan kepribadian muslim (khusus agama Islam).
Tujuan  pendidikan  nasional  yang  dituangkan  dalam  Undang-Undang  No.  20 tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  menyatakan  bahwa  pendidikan nasional  bertujuan  untuk  mengembangkan  potensi  peserta  didik  agar  menjadi manusia  yang  beriman  dan  bertaqawa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  memiliki akhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Untuk kepentingan penataan pendidikan nasional yang benar-benar merefleksi kehidupan  bangsa,  maka  sangat  penting  pendidikan  nasional  memiliki  beberapa landasan  antara  lain:  landasan  filosofis,  sosiologis,  dan  yuridis.  Landasan  Filosofis, Filsafat  pendidikan  nasional  Indonesia  berakar  pada  nilai-nilai  budaya  yang terkandung pada Pancasila. Nilai Pancasila yang telah tersebut harus ditanamkan pada tiap-tiap  peserta  didik  melalui  penyelenggaraan  pendidikan  nasional  dalam  semua level  dan  tingkat  dan  jenis  pendidikan.  Nilai-nilai  tersebut  bukan  hanya  mewarnai muatan  pelajaran  dalam  kurikulum  tetapi  juga  dalam  corak  pelaksanaan.  Lebih  jauh lagi  pencapaian  suatu  nilai  budaya  sebagai  landasan  filosofis  bertujuan mengembangkan  bakat  serta  minat  dan  kecerdasan  dalam  pemberdayaan  yang seoptimal mungkin.
Dua  hal  yang  dipertimbangkan  dalam  menentukan  landasan  filosofis  dalam pendidikan  nasional  Indonesia.  Pertama,  adalah  pandangan  tentang  manusia Indonesia  sebagai:  (1)  Makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dengan  segala  fitrahnya  (2) Makhluk  individu  dengan  segala  hak  dan  kewajibannya  (3)  Makhluk  sosial  dengan segala  tanggung  jawab  yang  hidup  di  dalam  masyarakat  yang  pluralistik  baik  dari segi lingkungan sosial budaya, lingkungan hidup dan segi kemajuan Negara kesatuan Republik Indonesia di tengah-tengah masyarakat global yang senantiasa berkembang dengan segala tantangannya. 13
Landasan  Sosiologis,  kegiatan  pendidikan  merupakan  suatu  proses  interaksi antara  dua  individu  bahkan  dua  generasi,  yang  memungkinkan  dari  generasi
13 Rubino Rubiyanto, dkk, Landasan Pendidikan , Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2003, hal. 17.
kegenerasi  berikutnya  mengembangkan  diri  searah  dengan  perkembangan  dan kemajuan masyarakat pada zamannya. 14 Pendidikan merupakan wahana penting dan media  yang  efektif  untuk  mengajarkan  norma,  mensosialisasikan  nilai,  dan menanamkan etos kerja di kalangan warga masyarkat. 15
Landasan  Kultural,  landasan  Pendidikan  yang  ketiga  adalah  Landasan Kultural. Pendidikan selalu terkait dengan manusia, sedangkan setiap manusia selalu menjadi  anggota  masyarakat  dan  pendukung  kebudayaan  tertentu.  Oleh  karena  itu dalam Undang-undang RI no. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 2 telah ditegaskan bahwa, pendidikan  nasional  adalah  pendidikan  yang  berdasar  Pancasila  dan  undang-undang Dasar  Negara  republik  Indonesia  Tahun  1945,  yang  berakar  pada  nilai-nilai  agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap perubahan zaman. Kebudayaan dan  pendidikan  mempunyai  hubungan  timbal  balik,  kebudayaan  dapat  diwariskan dengan  jalan  meneruskan  kepada  generasi  penerus  melalui  pendidikan.  Sebaliknya pelaksanaan pendidikan ikut ditentukan oleh kebuadayaan masyarakat dimana proses pendidikan berlangsung. 16
Landasan  Psikologis,  landasan  Pendidikan  yang  keempat  adalah  landasan Psikologis.  Pendidikan  selalu  melibatkan  aspek  kejiwaan  manusia,  sehingga psikologis  merupakan  salah  satu  landasan  yang  penting  dalam  pendidikan. Memahami  peserta  didik  dari  aspek  psikologis  merupakan  salah  satu  faktor keberhasilan  pendidikan.  Sebagai  implikasinya  pendidikan  tidak  mungkin memperlakukan  sama  kepada  peserta  didik.  Penyusunan  kurikulum  harus  berhati- hati  dalam  menentukan  jenjang  pengalaman  belajar  yang  akan  dijadikan  garis-garis besar program pengajaran serta tingkat keterincian bahan belajar yang digariskan. 17
Landasan  Ilmiah  dan  Teknologi,  landasan  Pendidikan  yang  kelima  adalah Landasan  Ilmiah  dan  Teknologi.  Pendidikan  serta  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi mempunyai  kaitan  yang  erat.  Seperti  diketahui  IPTEK  menjadi  isi  kajian  di  dalam pendidikan dengan kata lain pendidikan berperan sangat penting dalam pewarisan dan
14 Umar Tirtarahardja dan S,L.La Solo, Pengantar Pendidikan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 96.
15 Hasan Baharun and Robiatul Awwaliyah, ‘Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Epistemologi Islam’, MODELING: Jurnal Program Studi PGMI , 5.1, 2018, 57–71.
16 Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang SISDIKNAS
17 Hamzah Junaid, Sumber, Azas Dan Landasan Pendidikan, 93.
pengembangan  iptek.  Dari  sisi  lain  setiap  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  harus  segera  diimplementasikan  oleh  sistem  pendidikan  yakni  dengan segera memasukkan hasil pengembangan iptek ke dalam isi bahan ajar. 18
Landasan  Yuridis,  landasan  Pendidikan  yang  terakhir  adalah  Landasan Yuridis.  Sebagai  penyelenggaraan  pendidikan  nasional  yang  utama,  perlu pelaksanaannya  berdasarkan  undang-undang.  Hal  ini  dapat  dikatakan  sangat  urgen karena hakikatnya pendidikan nasional adalah perwujudan dari kehendak UUD 1945 utamanya pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan. 19
Asas  pendidikan  merupakan  sesuatu  kebenaran  yang  menjadi  dasar  atau tumpuan  berpikir,  baik  pada  tahap  perancangan  maupun  pelaksanaan  pendidikan. Khusus  di  Indonesia,  terdapat  beberapa  asas  pendidikan  yang  memberi  arah  dalam merancang dan melaksanakan pendidikan nasional, yaitu: Asas Tut Wuri Handayani, Asas Belajar Sepanjang Hayat, dan Asas Kemandirian dalam Belajar. Ketiga asas itu dianggap  sangat  relevan  dengan  upaya  pembinaan  dan  pengembangan  pendidikan nasional, baik masa kini maupun masa datang, dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu. 20 Oleh karena itu, setiap tenaga kependidikan harus memahami dengan tepat  ketiga  asas  tersebut  agar  bisa  dipraktikkan  secara  optimal  dalam  pelaksanaan pendidikan sehari-hari. 21
Dalam  konteks  pendidikan  nasional  Indonesia,  Pendidikan  Agama  Islam  di sekolah  mempunyai  posisi  yang  sangat  kuat.  Dikatakan  sangat  kuat  karena kedudukan  pendidikan  agama  Islam  mempunyai  landasan  secara  yuridis  formal dalam  sistem  bernegara  dan  berbangsa.  Ada  beberapa  landasan  yuridis  yang  dapat dijadikan  rujukan  bahwa  pendidikan  agama  Islam  merupakan  subsistem  pendidikan nasional.
Pertama ,  Pancasila  sebagai  dasar ideal  bangsa  dan  negara,  sekaligus  sebagai dasar  ideal  pendidikan  nasional  Indonesia.  Pancasila  sebagai  falsafah  Negara  dan
18 Umar Tirtarahardja dan S,L.La Solo, Pengantar Pendidikan, hal. 113
19 Umar Tirtarahardja dan S,L.La Solo, Pengantar Pendidikan, hal. 113
20 Zamroni   Hasan   Baharun, Manajemen  Mutu  Pendidikan :  Ikhtiar  Dalam  Meningkatkan  Mutu Pendidikan  Madrasah  Melalui  Pendekatan  Balanced  Scorecard, (Tulungagung:  Akademia  Pustaka, 2017), Iii.
21 Umar Tirtarahardja dan S,L.La (Solo: Pengantar Pendidikan ) , 117.
dasar ideal Bangsa Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu nilai.
Dari  kelima  nilai  dasar  tersebut  terutama  nilai  Ketuhanan  merupakan  nilai yang  paling  mendasar  dan  pertama  dibandingkan  dengan  nilai-nilai  yang  lain.  Ini berarti bahwa pendidikan nilai moral yang berasal dari Tuhan menempati posisi yang sangat  penting  dan  strategis  dalam  konteks  pendidikan  nasional  di  Indonesia.  Di sinilah,  pendidikan  agama  Islam  mempunyai  peranan  untuk  menanamkan  nilai-nilai agama Islam kepada peserta didik di sekolah. Selain itu, keempat nilai dasar lainnya merupakan  nilai-nilai  dasar  yang  dijunjung  tinggi  dalam  ajaran  Pendidikan  Agama Islam. 22
Kedua ,  Undang-Undang  Dasar  tahun  1945  (UUD’45)  merupakan  landasan konstitusional  pendidikan  nasional  di  Indonesia.  Pada  pasal  29  ayat  (2)  dinyatakan, Negara  menjamin  dan  melindungi  setiap  warga  negara  Indonesia  berhak  memeluk agama  sesuai  dengan  keyakinan  agama  masing-masing .  Agama  yang  dimaksud  di atas sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 477/74054 tertanggal 18 November 1978 ialah, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha.
Artinya, Pemerintah Indonesia memberikan ruang gerak yang jelas dan bebas untuk  menumbuhsuburkan  keyakinan  dari  agama  yang  dipeluknya.  Hal  ini  berarti bahwa  konstitusi  secara  resmi  dan  pasti  mengakui  dan  mengapresiasi  serta  penuh tanggungjawab  untuk  mengembangkan  nilai-nilai  moral  agama  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara melalui instrumen pendidikan secara nasional. 23
Ketiga ,  Sistem  Pendidikan  Nasional  (Sisdiknas)  Nomor  20  tahun  2003 sebagai  landasan  operasional  penyelenggaraan  Pendidikan  Nasional  di  Indonesia. Dengan  landasan  ini,  status  dan  peranan  Pendidikan  Agama  Islam  dalam  konteks pendidikan  nasional  semakin  kuat.  Pada  pasal  12  bagian  (1)  UU  Sisdiknas memberikan penekanan hak pengajaran Pendidikan Agama kepada peserta  didik dan diajarkan oleh guru dan diajarkan oleh guru agama  yang sesuai degan agama peserta didik. Untuk memenuhi hak pendidikan agama peserta didik maka pada pasal 37 ayat
22 Moh. Muslih & Wan Hasmah Wan Mamat, Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Secara Komprehensif, dalam FORUM TARBIYAH Vol. 7, No. 1, Juni 2009,14.
23 Moh.  Muslih  &  Wan  Hasmah  Wan  Mamat,  Pendekatan  Pembelajaran  Pendidikan  Agama  Islam Secara Komprehensif, 14.
(1)  disebutkan  bahwa  ’kurikulum  pendidikan  dasar  dan  menengah  wajib  memuat pendidikan  agama,  pendidikan  kewarganegaraan,  bahasa,  matematika,  ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olah raga, keterampilan /  kejuruaan  dan muatan  lokal. Ini  berarti bahwa  para  guru  Pendidikan  Agama  Islam mempunyai landasan yang kuat untuk mengembangkan proses pengajaran Pendidikan Agama Islam disekolah. 24

## 3. Pendidikan Islam dalam UU Sisdiknas 2003
Sejarah  pendidikan  Islam  di  Indonesia  senantiasa  dihadapkan  pada  berbagai persoalan  yang  beragam,  mulai  dari  konseptual-teoritis  sampai  dengan  operasional praktis. Hal ini dapat dilihat dari ketertinggalan pendidikan Islam dengan pendidikan lainnya  baik  secara  kuantitatif  maupun  kualitatif,  sehingga  pendidikan  Islam dikesankan  sebagai  pendidikan  tidak  penting  atau  tidak  ada  kaitannya  dengan kehidupan  keduniaan.  Sungguh  sangat  ironis,  penduduk  Indonesia  yang  mayoritas muslim  namun  dalam  hal  pendidikan  tercerabut  akarnya  dari  ajaran  Islam  sehingga mengakibatkan keterpurukan dalam lini kehidupan. 25
Indonesia  bukan  pula  Negara  sekuler, 26 tetapi  Negara  Pancasila. 27 Rumusan sila pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945  Ayat  1 memberikan sifat  yang khas pada  Negara  Indonesia,  bukan  negara  sekuler  yang  memisahkan  agama  dan  negara, Negara  Pancasila menjamin  kebebasan  setiap  warga  negaranya  untuk  beragama  dan wajib  memelihara  budi  pekerti  luhur  berdasarkan  nilai-nilai  Pancasila. 28 Maka  wajar kalau  kemudian  Pemerintah  Indonesia  tetap  memandang  bahwa  agama  menduduki
24 Moh. Muslih & Wan Hasmah Wan Mamat, Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Secara Komprehensif, 15.
25 Suyatno,  Dekonstruksi  Pendidikan  Islam  Sebagai  Subsistem  Pendidikan  Nasional,  Jurnal  Pendidikan Islam Volume IV, Nomor 1, Juni 2015. 77.
26 Menurut Donald Eugene Smith, yang dikutif oleh Abdurrahman Assegaf, the secular state is state that guarantees individual and corporate freedom of religion, deals with the individual as a citizen irrespective of  his  religion,  is  not  constitutionally  connected  to  a  particular  religion,  nor  seeks  either  to  promote or interfere  with  religion.  Lihat:  Muhammad  Ali,  Indonesia  Negara  Sekuler?,  Jakarta:  Kompas,  2  Agustus 2002.
27 Abdur Rahman Assegaf, dkk. Pendidikan Islam di Indonesia. (Yogyakarta: Suka Press, 2007), 143.
28 Bahtiar  Effendi, Masyarakat, Agama, dan Pluralisme  Keagamaan, (Yogyakarta:  Galang Press, 2002), 19.
posisi penting di negeri ini sebagai sumber nilai yang berlaku. 29
UU  No.  20  Tahun  2003  pada  Bab  II  pasal  3,  bahwa  “pendidikan  Nasional berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  bertujuan untuk  mengembangkan  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  beriman  dan bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab”. 30
UU  Sisdiknas  Pasal  1  ayat  (1)  menegaskan  bahwa  pendidikan  adalahUsaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan , pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
Kemudian  pada  pasal  1  ayat  (2),  pendidikan  nasional  dijelaskan  bahwa pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  yang berakar  pada  nilai-nilai  agama ,  kebudayaan  nasional dan  tanggap  terhadap  tuntutan  perubahan  zaman.  Agama  sebagai  tujuan  pendidikan (agar  peserta  didik  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan)  dan  sumber  nilai  dalam proses pendidikan nasional.
Jenis pendidikan agama pun mendapatkan ruang terbuka dalam UU Sisdiknas, seperti Madrasah Ibtidaiyah(MI) dan Madrasah Msanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat dalam Pasal 17 ayat (2); Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah kejuruan  (MAK),  atau  bentuk  lain  yang  sederajat  dalam  Pasal  18  ayat  (3);  dan Raudatul  Athfal  (RA),  atau  bentuk  lain  yang  sederajat  dalam  Pasal  28  ayat  (3). Artinya, pendidikan agama adalah salah satu jenis pendidikan nasional.
Pendidikan  keagamaan  dapat  diselenggarakan  pada  jalur  pendidikan  formal, nonformal,  dan  informal.Pendidikan  keagamaan  berbentuk  pendidikan  diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang  sejenis. Dalam hal ini
29 Fuad  Jabali  dan  Jamhari  (peny.)  IAIN  Modernisasi  Islam  di  Indonesia.  (Jakarta:  Logos  Wacana  Ilmu, 2002), 62.
30 Undang-Undang  RI No.14 Tahun 2005  dan  No.20 tahun 2003,Tentang Guru dan Dosen danSistem Pendidikan Nasional, (WIPRESS,2006), 58.
pendidikan  agama  merupakan  tanggung  jawab  pemerintah  dan  masyarakat.  Di samping  sekolah/  madrasah  formal  yang  didirikan  oleh  pemerintah  seperti  MIN, MTsN, maupun MAN, masyarakat dapat juga menyelenggarakan pendidikan agama, baik formal (pesantren, madrasah), nonformal (taman pendidikan Al  - Qur’an (TPA), majlis taklim) maupun informal (madrasah diniyah).
Terkait  penyusunan  kurikulum  pendidikan,  pasal  36  ayat  (3)  menegaskan bahwa  penyusunan  kurikulum  harus  dengan  memperhatikan  peningkatan  iman  dan takwa  yakni,  Kurikulum  disusun  sesuai  dengan  jenjang  pendidikan  dalam  kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan pada Peningkatan iman dan  takwa,  Peningkatan  akhlak  mulia;  dan  seterusnya.  Selanjutnya,  Pasal  37 menyebutkan  kurikulum  pendidikan  dasar  dan  menengah  wajib  memuat:pendidikan agama dan kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat,pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan danbahasa.
Pasal-pasal  tersebut  merupakan  penempatan  posisi  pendidikan  Islam  sebagai bagian  dalam  kerangka  sistem  pendidikan  Nasional,  bahwa  pendidikan  Islam merupakan  bagian  dari  sistem  pendidikan  Nasional.  Dalam  penjelasan  pasal  15  UU Sisdiknas  No.  20  Tahun  2003  menyebutkan  Pendidikan  keagamaan  merupakan pendidikan  dasar,  menengah  dan  tinggi  yang  mempersiapkan  peserta  didik  untuk dapat  menjalankan  peranan  yang  menuntut  penguasaan  pengetahuan  tentang  ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama.
UU  Sisdiknas  2003  merupakan  usaha  pemerintah  untuk  memperbaiki pendidikan  Islam  di  Indonesia,  walaupun  ada  sebagian  Pasalnya,  pemerintah  belum merealisasikan  secara  konsisten,  contohnya  Pasal  49  ayat  1  tentang  anggaran pendidikan16.  Upaya  perbaikannya  belum  dilakukan  secara  mendasar,  sehingga terkesan seadanya saja. Usaha pembaharuan dan peningkatan pendidikan Islam sering bersifat  sepotong-sepotong  atau  tidak  komprehensif  dan  menyeluruh  serta  sebagian besar sistem dan lembaga pendidikan Islam belum dikelola secara professional. 31
Abdur  Rahman  Assegaf,  mengutip  pendapat  M.  Arifin,  bahwa  pendidikan
31 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milennium Baru, (Jakarta: Logo Wacana Ilmu, 1999), 59.
agama setelah diwajibkan di sekolah-sekolah, meskipun masih perlu disempurnakan terus, menunjukkan bahwa pengaruhnya dalam perubahan tingkah laku remaja adalah relatif  lebih  baik  disbanding  dengan  kondisi  sebelum  pendidikan  agama  tersebut diwajibkan.  Sekurang-kurangnya  pengaruh  pendidikan  agama  tersebut  secara minimal  dapat  menanamkan  benih  keimanan  yang  dapat  menjadi  daya  preventif terhadap perbuatan negative remaja atau bahkan mendorong mereka untuk bertingkah laku  susila  dan  sesuai  dengan  norma  agamanya. 32 Kemudian  hasil  penelitian  yang dilakukan oleh Miftah Baidlowi di sekolah-sekolah di Kabupaten Sleman antara lain menunjukkan  bahwa  pendidikan  agama  di  sekolah  memberikan  kontribusi  yang cukup signifikan terhadap pengamalan nilai-nilai keagamaan siswa. 33
Pendidikan  agama  mempunyai  peranan  penting  dalam  membentuk  peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan  spiritual keagamaan, ketakwaan kepada TuhanYang Maha Esa, dan berperilaku/ akhlak mulia, akan  tetapi  dalam  realitas,  lembaga  pendidikan  agama  Islam  di  Indonesia  sudah berjalan  cukup  baik.  Bahkan,  stigma  pendidikan  agama masih  dipandangpendidikan nomor    duakan  oleh  sebagian  masyarakat  sudah  mulai  terkikis.  Hal  ini  dibuktikan dengan  meningkatnya  minat  masyarakat  untuk  menyekolahkan  putra  dan  putri mereka ke lembaga-lembaga pendidikan agama, seperti Madrasah maupun pesantren.

## C. KESIMPULAN
Pendidikan  Agama  Islam  merupakan  satu  kesatuan  yang  utuh  dari  Sistem Pendidikan  Nasional.  Sebagai  bagian  dari  sistem  pendidikan  nasional,  pendidikan Islam  mendapat  legitimasi  untuk  eksis  dan  mendapatkan  tempat  untuk  hidup  dan berkembang  di  Indonesia  untuk  memenuhi  kebutuhann  pendidikan  bagi  masyarakat Islam sebagai warga mayoritas. Akomodasi negara terhadap sistem pendidikan Islam menjadikan  sistem  dan  lembaga  pendidikan  Islam  memiliki  landasan  kuat  untuk dikembangkan dengan support dana dan atensi dari negara.
Oleh  karena  itu,  negara  berkewajiban  untuk  mengembangkan  sistem
32 Abdur Rahman Assegaf, Pendidikan Islam di Indonesia, 146.
33 Miftah  Baidlowi,  Kontribusi  Keluarga,  Sekolah,  dan  Masyarakat  Terhadap  Pengamalan  Nilai  Agama Islam Siswa SMU Negeri di Kabupaten Sleman, (Yogyakarta: Tesis IAIN Sunan Kalijaga, 2000), 79.
pendidikan  Islam  sebagai  salah  satu  jenis  pendidikan  keagamaan  dalam  sistem pendidikan  nasional.  Dalam  sistem  pendidikan  nasional,  pendidikan  Islam  sebagai sistem  pendidikan  keagamaan  dilaksanakan  dalam  berbagai  jalur  yaitu  formal, informal dan non formal.
Daftar Pustaka
https://www.republika.co.id 10 Jul 2019 Kadi,  Titi  dan  Robiatul  Awwaliyah. Inovasi  Pendidikan:  Upaya  Penyelesaian Problematika  Pendidikan  di  Indonesia dalam  Jurnal  Islam  Nusantara  Vol.  01 No. 02 Juli-Desember, 2017.
Fauzi,  Ahmad. Membangun  Epistemologi  Pendidikan  Islam  Melalui  Kepemimpinan Spiritual :  Suatu  Telaah  Diskursif , Journal  Empirisma,  STAIN  Kediri ,  Vol. 24.No 2, 2015.
Baharun,  Hasan. Pemikiran  Pendidikan  Perspektif  Filsuf  Muslim  (Kajian  Kritis Terhadap  Pemikiran  Muhammad  Abduh  Dan  Muhammad  Iqbal) , At-Turas , 3.1, 2016.
Umar, Bukhari.2010. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
Jalal,  Abdul  Fatah.  1977. Min  Al-ushul  At-tarbawiyyah  fi  Al-Islam .  Mesir:  Dar  Al- kutub Al-Mishriyyah.
Daradjat,Zakiah. 2000. IlmuPendidikanIslam. Jakarta:BumiAksara.
Idi,Abdullah dan Toto Suharto.  2006. Revitalisasi Pendidikan Islam . Yogyakarta:  Tiara Wacana.
At-Toumy,Omar Mohammad. 1979. Falsafah Pendidikan Islam . Jakarta: Bulan Bintang. Jannah, Fathul. Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional , Jurnal Dinamika Ilmu, Vol. 13.No. 2, Desember 2013.
Junaid,  Hamzah.  Sumber,  Azas  Dan  Landasan  Pendidikan  (Kajian  Fungsionalisasi secara  makro  dan  mikro  terhadap  rumusan  kebijakan  pendidikan  nasional), Sulesana Vol. 7 No. 2, 2012.
Rubiyanto, Rubino. 2003. Landasan Pendidikan. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
Tirtarahardja, Umar dan S,L.La Solo. 2008. Pengantar Pendidikan . Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Baharun, Hasan and Robiatul Awwaliyah. Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus  Dalam  Perspektif  Epistemologi  Islam , MODELING:  Jurnal  Program Studi PGMI , 5.1, 2018.
Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang SISDIKNAS
Baharun,      Zamroni      Hasan.2017. Manajemen    Mutu    Pendidikan :    Ikhtiar    Dalam Meningkatkan    Mutu  Pendidikan  Madrasah  Melalui  Pendekatan  Balanced Scorecard, Tulungagung: Akademia Pustaka.
Muslih,  Moh.  &  Wan  Hasmah  Wan  Mamat.    Pendekatan  Pembelajaran  Pendidikan Agama  Islam  Secara  Komprehensif,  dalam  FORUM TARBIYAH  Vol.  7,  No.
1, Juni 2009.
Suyatno. Dekonstruksi Pendidikan Islam Sebagai Subsistem Pendidikan Nasional . Jurnal Pendidikan Islam Volume IV, Nomor 1, Juni 2015.
Kompas, 2 Agustus 2002.
Assegaf,Abdur  Rahman  dkk.  2007. Pendidikan  Islam  di  Indonesia .  Yogyakarta:  Suka Press.
Effendi, Bahtiar.2002. Masyarakat, Agama, dan Pluralisme Keagamaan .  Yogyakarta:
Galang Press.
Jabali, Fuad dan Jamhari (peny.). 2002. IAIN Modernisasi Islam di Indonesia. Jakarta:
Logos Wacana Ilmu.
Undang-Undang RI No.14 Tahun 2005
Azra,    Azyumardi.  1999.  Pendidikan  Islam  Tradisi  dan  Modernisasi  Menuju Milennium Baru. Jakarta: Logo Wacana Ilmu.
Baidlowi,Miftah.  2000. Kontribusi  Keluarga,  Sekolah,  dan  Masyarakat  Terhadap Pengamalan  Nilai  Agama  Islam  Siswa  SMU  Negeri  di  Kabupaten  Sleman . Yogyakarta: Tesis IAIN Sunan Kalijaga.