## PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR
Jajang Arifin
Universitas Wiralodra Email : jajangarifincyber@gmail.com

## ABSTRACT
Health is a basic need of every individual community that must be met by every nation and country. Including the state's obligation to protect its people from contracting diseases that are considered dangerous. The state as the largest organization is expected to be able to provide  maximum  services  to  overcome  certain  diseases,  because  the  state  has  authority that covers  the entire life of  society. This  research uses a doctrinal  legal research model with a statutory approach method. Research results: 1. In fact, the Government is obliged to carry out efforts to prevent Infectious Diseases in accordance with Law No. 36 of 2009 concerning  Health  in  article  152:  (a)  The  Government,  Regional  Government,  and District/City Government are responsible for implementing efforts to prevent, control, and eradicate  infectious  diseases;  (b)  The  Government,  Regional  Government,  and District/City  Government  are  responsible  for  providing  facilities,  infrastructure, medicines,  and  vaccines  in  efforts  to  prevent,  control,  and  eradicate  infectious  diseases; etc;  2.  The  national  health  system  (SKN)  reflects  the  efforts  of  the  Indonesian  nation  to increase the ability, willingness and awareness to achieve the highest degree of health as a manifestation  of  general  welfare,  the  government  formulates  the  National  Health  System (SKN) policy reflects the efforts of the Indonesian nation to increase the ability, willingness and  awareness  to  achieve  the  highest  degree  of  health  as  a  manifestation  of  general welfare.
Keywords:  Infectious  Disease  Prevention,  Healthy  Living  Behavior,  The  Role  of Government in Public Health,

## I. PENDAHULUAN
Kesehatan  merupakan  kebutuhan  dasar  setiap  individu  masyarakat  yang  harus dipenuhi  oleh  setiap  bangsa  dan  negara.  Termasuk  kewajiban  negara  untuk  memproteksi masyarakatnya  tertular  penyakit  yang  dianggap  berbahaya.  Negara  sebagai  organisasi terbesar  diharapkan  mampu  untuk  memberikan  pelayanan  yang  maksimal  terhadap penanggulangan  penyakit  tertentu,  karena  negara  mempunyai  kewenangan  yang  meliputi keseluruhan  kehidupan  bermasyarakat 1 .  Tidak  ada  organisasi  lain  yang  wewenangnya dapat  mencakup  seluruh  lapisan  masyarakat  kecuali  negara.  Selain  itu  negara  adalah organisasi  yang  dalam  sesuatu  teritorial  tertentu  dapat  memaksakan  kekuasaannya  secara
1 Abidin,  Said  Zainal, “Kebijakan  Publik” ,  edisi  revisi,  cetakan  kedua.  Jakarta:  Yayasan  Pancur  Siwah. 2004, hlm. 21.
sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari  kehidupan  bersama  itu  melalui  kebijakan-kebijakan  yang  dibuat  dan  disepakati 2 . Untuk  itu  sudah  selayaknya  negara  memberi  jaminan  kesehatan  kepada  masyarakatnya. Termasuk dalam penanggulangan penyakit berbahaya yang dimana negara dianggap perlu turun tangan untuk mengatasi permasalahan penyakit tersebut.
Dalam mewujudkan pelaksanaan upaya-upaya di atas tentunya harus didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu memenuhi tuntutan  dan  kebutuhan  pembangunan  di  bidang  kesehatan,  baik  masa  kini  maupun  masa datang.  Salah  satu  program  yang  telah  ditetapkan  untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran pembangunan  di  bidang  kesehatan  adalah  pencegahan  dan  pemberantasan  penyakit menular.  Program  tersebut  dilaksanakan  untuk  mencegah  berjangkitnya  penyakit  atau mengurangi  angka  kematian  dan  kesakitan,  dan  sedapat  mungkin  menghilangkan  atau mengurangi akibat buruk dari penyakit menular tersebut.
Penyakit  menular  juga  dikenal  sebagai  penyakit  infeksi  dalam  istilah  medis penyakit  menular  adalah  sebuah  penyakit  yang  disebabkan  oleh  sebuah  agen  biologi seperti  virus,  bakteria  atau  parasit,  bukan  disebabkan  oleh  faktor  fisik  seperti  luka  bakar dan  trauma  benturan,  atau  karena  sebab  kimia  seperti  keracunan  dll,  yang  mana  bisa ditularkan  atau  menular  kepada  orang  lain  melalui  media  tertentu  seperti  udara  seperti TBC,  Infulenza  dll,  tempat  makan  dan  minum  yang  kurang  bersih  pencuciannya  seperti Hepatitis,  Typhoid/Types  dll,  Jarum  suntik  dan  transfusi  darah  seperti  HIV/AIDS, Hepatitis, dll. Beberapa penyakit menular yang menjadi masalah utama di Indonesia adalah diare,  malaria,  demam  berdarah  dengue,  influensa,  tifus  abdominalis,  penyakit  saluran cerna, dan penyakit lainnya.

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
1. Bagaimanakah Peran Pemerintah dalam Upaya Pencegahan Penyakit Menular?
2. Bagaimanakah  Ruang  Lingkup  Tanggungjawab  Pemerintah  Dalam  Rangka Meningkatkan Perilaku Hidup Sehat di Masyarakat?
2 Budiardjo, Miriam. “ Dasar-dasar Ilmu Politik ”. edisi revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008, hlm. 47.

## III. METODE
Metode  penelitian  hukum  normatif  adalah  metode  metode  yang  saya  gunakan dalam penelitian ini, yang mengkaji tentang aturan hukum sebagai suatu sistem yang dapat dikaitkan  dengan  peristiwa  hukum  tertentu.  Data  sekunder  untuk  penelitian  ini menggunakan data hukum tersier, data hukum sekunder dan data hukum tersier dari buku, literatur,  publikasi  dan  sumber  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  segala pembahasan dalam penelitian.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Kesehatan
a. Definisi Sehat
Terdapat beberapa definisi sehat, antara lain:
• Menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2009,  Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis;
• Menurut WHO ( World Health Organization ), kesehatan adalah kondisi sehat sejahtera baik secara fisik, mental maupun sosial yang ditandai dengan tidak adanya  gangguan-gangguan  atau  simiom-simiom  penyakit,  misalnya  keluh kesah sakit fisik, dan keluhan emosional 3 ;
• Menurut  Neuman  (1982) 4 ,  Pengertian  Kesehatan  merupakan  suatu keseimbangan  biopsiko,  sosio,  kultural  dan  spiritual  pada  tiga  garis pertahanan yang fleksibel, normal dan resisten 5 ;
3 Papalia, D. E., Olds, S. W., & Feldman, R. D. “ Human Development ” (Perkembangan Manusia) Edisi 10 Buku Ke 2 (Penerjemah: Brian Marwendsdy). Jakarta: salemba, 2009, hlm. 1.
4 Betty  Neuman  lahir  di  Ohio  tahun  1924,  anak  kedua  dari  3  bersaudara  dan  merupakan  anak  perempuan satu-satunya.  Ketika  berumur  11  tahun  ayahnya  meninggal  setelah  6  tahun  dirawat  karena  CRF.  Pujian ayahnya terhadap perawat mempengaruhi pandangan Neuman tentang perawat dan komitmennya menjadi perawat  terbaik  yang  selalu  dekat  dengan  pasien.  Ibunya  bekerja  sebagai  bidan  di  desa  juga  sangat mempengaruhi  secara  signifikan.  Setelah  lulus  SMA  Neuman  tidak  dapat  melanjutkan  pendidikan keperawatan. Dia bekerja sebagai teknisi pada perusahaan pesawat terbang dan sebagai juru masak di Ohio dalam  rangka  menabung  untuk  pendidikannya  dan  membantu  ibu  serta  adiknya.  Adanya  program  wajib militer di keperawatan mempercepat masuknya Neuman ke sekolah keperawatan. Neuman lulus program diploma  RS  Rakyat  (sekarang  RSUP  Akron  Ohio)  tahun  1947.  Neuman  menerima  gelar  BS  pada keperawatan  Kesehatan  Masyarakat  tahun  1957  dan  MS  Kesehatan  Masyarakat  serta  Konsultan Keperawatan Jiwa tahun 1966 dari Universitas California LA. Tahun 1985 Neuman menyelesaikan PHD dalam bidang Clinical Psychology dari Universitas Pasific Western. Dia mempraktekkan bed side nursing sebagai  staf  kepala  dan  Private  Duty  Nurse  di  berbagai  RS.  Pekerjaannya  di  komunitas  termasuk  di sekolah-sekolah, perawatan di perusahaan dan sebagai kepala perawatan di klinik obstetric suaminya dan konseling intervensi krisis di keperawatan jiwa di komunitas. Tahun 1967, 6 bulan setelah mendapat gelar
• Menurut  Santoso,  Kesehatan  adalah  keadaan  seimbang  yang  dinamis, dipengaruhi  faktor  genetik,  lingkungan  dan  pola  hidup  sehari-hari  seperti makan,  minum,  seks,  kerja,  istirahat,  hingga  pengelolaan  kehidupan emosional.  Status  kesehatan  tersebut  menjadi  rusak  bila  keadaan keseimbangan terganggu, tetapi kebanyakan kerusakan pada periode-periode awal bukanlah kerusakan yang serius jika orang mau menyadarinya 6 .

## b. Jenis-jenis Kesehatan Manusia
Secara  umum,  kesehatan  manusia  dapat  dibagi  menjadi  dua  bagian  yaitu kesehatan  tubuh  dan  kesehatan  mental.  Dua  bagian  kesehatan  ini  merupakan  satu kesatuan yang utuh dan juga saling terkait satu sama lainnya.
• Kesehatan Tubuh/Fisik
Kesehatan  tubuh  merupakan  kesehatan  yang  dinilai  dari  kondisi  fisik seseorang. Istiah kesehatan fisik berkaitan erat dengan masalah-masalah fisik seperti terbebas dari luka atau pun terbebas dari penyakit yang tampak baik penyakit luar maupun penyakit dalam.
Untuk mendapatkan kesehatan fisik, manusia hanya perlu melakukan dua hal yaitu  melakukan  olah  raga,  menjaga  pola  makan,  serta  menjaga  kesehatan mental.  Aktivitas  olah  raga  dapat  membuat  tubuh  menjadi  jauh  lebih  sehat dan  kuat,  sedangkan  menjaga  pola  makan  dapat  menghindarkan  tubuh  dari berbagai macam penyakit yang mungkin dapat timbul.
• Kesehatan Mental/Jiwa
Kesehatan  mental  merupakan  kesehatan  yang  dinilai  dari  kondisi  jiwa  atau pun mental seseorang. Istilah kesehatan mental sangat erat kaitannya dengan masalah stress dan masalah-masalah terkait pikiran lainnya.
MS  dia  menjadi  kepala  fakultas  dari  program  dimana  ia  lulus  dan  memulai  kontribusinya  sebagai  guru, dosen, penulis dan konsultan dalam berbagai disiplin ilmu kesehatan. Tahun 1973, Neuman dan keluarga kembali  ke  Ohio,  sejak  itu  dia  sebagai  konsultan  kesehatan  jiwa,  menyediakan  program  pendidikan berkelanjutan  dan  melanjutkan  perkembangan  dari  modelnya,  dia  yang  pertama  kali  mendapatkan California  Licensed  Clinical  Fellows  of  the  American  Association  of  Marriage  &  Family  Therapy  dan tetap  melakukan  praktek  konseling.  Model  Neuman  aslinya  berkembang  tahun  1970  ketika  itu  ada permintaan  lulusan  Universitas  of  California  LA  untuk  pembukaan  kursus  yang  memberikan  wawasan tentang aspek fisiologi,psikologi,sosiokultural dan aspek pengembangan dari kehidupan manusia (Neuman 1995).  Model  ini  dikembangkan  untuk  menyediakan  struktur  yang  terintegrasi  dari  aspek-aspek  diatas secara holistic. Setelah 2 tahun dievaluasi model tersebut dipublikasikan dalam 3 edisi (1982,1989, 1995).
5 Artikelsiana, “ Apa itu Definisi Kesehatan? ”, https://www.artikelsiana.com/2017/07/ pengertian-kesehatan- definisi-kesehatan.html, diakses pada 6 Maret 2023.
6 Singgih Santoso, “ Panduan Lengkap SPSS Versi 20” . Jakarta: Elex Media. 2012, hlm. 8.
Berbeda  dengan  kesehatan  fisik  yang  cenderung  mudah  untuk diraih/didapatkan,  kesehatan  mental  cenderung  lebih  sulit  untuk  diraih. Mental  yang  sehat  biasanya  hanya  bisa  didapatkan  oleh  orang-orang  yang memiliki  kestabilan  emosi,  keseimbangan  jiwa,  serta  tidak  terlalu  banyak memikirkan permasalahan. Untuk mendapatkan kestabilan dan keseimbangan  jiwa  dan  emosi  sendiri,  manusia  membutuhkan  tubuh  yang sehat dan juga hati yang bersih dari sifat dengki, sirik, dendam, dan berbagai sifat buruk lainnya.
B. Peran  dan  Tanggungjawab  Pemerintah  dalam  Upaya  Pencegahan  Penyakit Menular 7
a. Amanat Konstitusi Terkait Hidup Sehat
Tercantum  dalam  Undang-undang  Dasar  1945  (hasil  amandemen)  telah mengatur beberapa hak asasi manusia di bidang kesehatan. Di dalam pasal 28H dinyatakan:
1) Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal  dan mendapalkan  lingkungan  hid  up  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak memperoleh pelayanan kesehatan.**)
2) Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus  untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.**)
3) Setiap  orang  berhak  atas  jaminan  sosial  yang  memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat.**)
4) Setiap  orang  berhak  mempunyai  hak  milik  pribadi  dan  hak  milik  tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.**)
Setelah  mengetahui  bunyi  pasal  28H  saya  akan  mulai  membahas  dari pasal 28 H ayat (1) dan pasal 28H ayat (2) yang berbunyi:
" Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal dan  mendapalkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak memperoleh pelayanan kesehatan" dan "Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan  dan  perlakuan  khusus  untuk  memperoleh  kesempatan  dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan" .
7 Lihat Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Pasal  28H  ayat  (1)  jarang  diterapkan  oleh  masyarakat  bahkan  instansi seperti  rumah  sakit,  puskemas,  dan  lembaga  lain  yang  terkait  lainnya,  contoh kasus yang terjadi pembuangan pasien lanjut usia, Pasal 28H ayat (2) mungkin pasal  ini  yang  sering  kita  dengar  pelanggarannya,  seperti  kasus  nenek Minahyang  mencuri  3  buah  kakao  dihukum  1.5  bulan  sedangkan  kasus  anak seorang menteri yang telah membuat beberapa nyawa melayang tidak dihukum sama sekali, sungguh ironis Indonesiaku sebagai negara hukum.
Sebagai  Negara  Indonesia  kita  mungkin  bisa  memperjuangkan  hak-hak tersebut  karena hal  itu akan menjamin utuhnya sila ke-5 "keadilan sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia" agar tidak tercoreng oleh orang yang mengaku orang Indonesia tetapi tidak bisa menjaga HAM yang telah diatur di Undang-Undang Dasar 1945.
Kemudian  di  dalam  pasal  34  dijelaskan  tentang  kewajiban  negara, sebagai berikut:
1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara;
2) Negara  mengembangkan  sistem  jaminan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  dan memberdayakan  masyarakat  yang  lemah  dan  tidak  mampu  sesuai  dengan martabat kemanusiaan;
3) Negara bertanggungjawabatas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pelaksanaan  pasal  ini  diatur  dalam undang-undang.
Berdasarkan  UUD  1945  tersebut,  jaminan  sosial  merupakan  hak  setiap orang  dan  tugas  pemerintah  dalam  mengembangkan  suatu  sistem  jaminan sosial.  Di  dalam  UU  No.  40  Tahun  2004  Tentang  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional,  pemerintah  mengingat  pasal  28H  secara  utuh  (ayat  1,  2,  dan  3)  dan pasal 34 (ayat 1 dan 2), namun mengabaikan isi pasal 34 ayat 3. Padahal pasal 34  ini  harus  dipahami  secara  utuh  (tidak  terpisah)  sebagaimana  ayat  4  yang menyatakan  “ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pasal  ini  diatur  dalam  UU.  Ini merupakan pelanggaran konstitusi pertama di dalam UU SJSN yang berdampak terhadap kebijakan kesehatan di Indonesia.
Tugas  dan  tanggungjawabnegara  sebagaimana  pasal  34  UUD  1945  itu harus  diatur  terlebih  dahulu  di  dalam  satu  Undang-undang  yang  tidak  boleh terpisah.  Tujuannya  agar  isu  kesejahteraan  sosial  menjadi  pijakan  yang  kuat untuk  menyusun  kebijakan  jaminan  sosial  dan  fasilitas  sosial  lainnya. Kebijakan tentang fakir miskin dan anak terlantar, jaminan sosial, ketersediaan fasilitas  pelayanan  umum  dan  kesehatan  harus  saling  menguatkan  satu  sama lainnya  sehingga  hak-hak  rakyat  sebagaimana  pasal  28H  UUD  1945  dapat terpenuhi.
b. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Pernyakit Menular 8
(1)   Penyelenggaraan:
(a)  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota bertanggungjawabdalam penyelenggaraan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular.
(b) Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota bertanggungjawabmenyediakan  sarana,  prasarana,  obat,  dan  vaksin dalam  upaya  pencegahan,  pengendalian,  dan  pemberantasan  penyakit menular.
(c)  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota bertanggungjawabatas  akibat  yang  ditimbulkan  dalam  pemberantasan dan  pengendalian  penyakit  berdasarkan  penelitian  dan  pembuktian kejadian.
(d) Upaya  pencegahan,  pengendalian,  dan  pemberantasan  penyakit menular dilakukan melalui kegiatan peningkatan kesehatan, pencegahan,  penyembuhan  penyakit  dan  pemulihan  kesehatan  bagi individu atau masyarakat.
(e)  Upaya  pencegahan,  pengendalian,  dan  pemberantasan  penyakit menular  dilakukan  untuk  melindungi  masyarakat  dari  tertularnya penyakit,  menurunkan  jumlah  yang  sakit,  cacat  dan  atau  meninggal dunia,  serta  untuk  mengurangi  dampak  sosial  dan  ekonomi  akibat penyakit menular.
8 Pasal 152 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
(f)  Upaya  pencegahan,  pengendalian,  dan  pemberantasan  penyakit menular dilaksanakan dengan berbasis wilayah.
(g) Pelaksanaan  upaya  pencegahan,  pengendalian,  dan  pemberantasan penyakit  menular  dilakukan  oleh  Dinas  dan  jajarannya,  bekerja  sama dengan  OPD  dan  instansi  lain  yang  terkait,  sarana  kesehatan pemerintah dan swasta, LSM, dan masyarakat.
(h) Upaya pencegahan pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(i)  Standar  pelayanan  pencegahan,  pengendalian  dan  pemberantasan penyakit menular berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(j)  Dinas  menyusun  petunjuk  pelaksanaan  dan  petunjuk  teknis  upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular.
c. Imunisasi
(a) Setiap  bayi  dan  anak  berhak  mendapatkan  imunisasi  lengkap  sesuai peraturan perundang-undangan.
(b) Pemerintah  Kabupaten/Kota  wajib  memberikan  imunisasi  lengkap kepada  setiap  bayi  dan  anak  serta  mengeluarkan  sertifikat  atau  surat keterangan  bagi  bayi  atau  anak  yang  sudah  mendapatkan  imunisasi lengkap sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
(c) Pemerintah menjamin ketersediaan bahan imunisasi  wajib yang  aman, bermutu,  efektif,  terjangkau  dan  merata  bagi  masyarakat  untuk  upaya pengendalian  penyakit  menular  yang  dapat  dicegah  dengan  melalui imunisasi (PD3I).
(d) Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  dan masyarakat  melakukan  upaya  pencegahan,  pengendalian,  dan penanganan  penyakit  menular  beserta  akibat  yang  ditimbulkannya untuk  meningkatkan  pengetahuan,  kesadaran,  kemauan  berperilaku sehat  dan  mencegah  terjadinya  penyakit  menular  beserta  akibat  yang ditimbulkan.
(e) Dinas  menyusun  petunjuk  pelaksanaan  dan  petunjuk  teknis pelaksanaan imunisasi.

## d. Wabah atau KLB
(a)  Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat  melakukan  upaya  penanggulangan  keadaan  wabah  atau KLB.
(b) Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota bertanggungjawabdalam penyediaan dana, sarana, dan prasarana dalam penanggulangan KLB.
(c)  Penentuan  wilayah  dalam  keadaan  wabah  dan  KLB  dan  upaya penanggulangan  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
(d) Penanganan  KLB  penyakit  dikoordinasikan  oleh  Dinas  bekerja  sama dengan OPD dan instansi terkait pemerintah dan swasta.
(e)  Rumah Sakit milik pemerintah maupun swasta wajib menerima korban KLB  tanpa  melihat  status  dan  latar  belakang  termasuk  status keikutsertaan  dalam  jaminan  kesehatan,  serta  menanganinya  sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan yang berlaku.
(f)  Dalam pelaksanaan penanggulangan wabah dan KLB, tenaga kesehatan yang  berwenang  dapat  memeriksa  tempat-tempat  yang  dicurigai berkembangnya vektor dan sumber penyakit lain.
(g)  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Laboratorium  Kesehatan  wajib menerima  rujukan  spesimen  terkait  kasus  KLB  sesuai  dengan kemampuan sarananya.
(h) Pembiayaan  kasus-kasus  rujukan  dibebankan  pada  Pemerintah  Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Setiap  Rumah  sakit  harus  melakukan  reduksi  limbah  dimulai  dari sumber dan harus mengelola dan mengawasi penggunaan bahan kimia yang  berbahaya,  beracun  dan  setiap  peralatan  yang  digunakan  dalam pengelolaan limbah medis mulai dari pengumpulan, pengangkutan, dan pemusnahan harus melalui sertifikasi dari pihak yang berwenang.
1. Fasilitas Pembangunan Limbah Cair
Limbah  cair  harus  dikumpulkan  dalam  container  yang  sesuai dengan karakteristik  bahan kimia dan radiologi,  volume, dan prosedur
penanganan  dan  penyimpanannya.  Rumah  sakit  harus  memiliki instalasi  pengolahan  limbah  cair  sendiri  atau  bersama-sama  secara kolektif  dengan  bangunan  disekitarnya  yang  memenuhi  persyaratan teknis.
Limbah padat rumah sakit yang lebih dikenal dengan pengertian sampah rumah sakit. Limbah padat (sampah) adalah sesuatu yang tidak dipakai,  tidak  disenangi,  atau  sesuatu  yang  harus  dibuang  yang umumnya  berasal  dari  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  manusia,  dan umumnya bersifat padat 9 .
Limbah  padat  rumah  sakit  adalah  semua  limbah  rumah  sakit  yang berbentuk padat akibat kegiatan rumah sakit yang terdiri dari limbah medis padat dan  non  medis  (Keputusan  MenKes  R.I.  No.1204/MENKES  /SK/X/2004). Limbah padat RS adalah semua limbah RS yang berbentuk padat sebagai akibat kegiatan RS yang terdiri dari limbah medis dan non medis, yaitu:
1. Limbah non medis adalah limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan di RS di luar medis yang berasal dari dapur, perkantoran, taman dari halaman yang dapat dimanfaatkan kembali apabila ada teknologi.
2. Limbah medis padat adalah limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah  patologi,  limbah  benda  tajam,  limbah  farmasi,  limbah  sitotoksis, limbah  container  bertekanan,  dan  limbah  dengan  kandungan  logam  berat yang tinggi.
3. Limbah  infeksius  adalah  limbah  yang  terkontaminasi  organisme  pathogen yang  tidak  secara  rutin  ada  di  lingkungan  dan  organisme  tersebut  dalam jumlah  dan  virulensi  yang  cukup  untuk  menularkan  penyakit  pada  manusia yang rentan.
4. Limbah  sangat  infeksius  adalah  limbah  yang  berasal  dari  pembiakan  dan stock  (sediaan)  bahan  sangat  infeksius,  otopsi,  organ  binatang  percobaan, dan  bahan  lain  yang  diinokulasi,  terinfeksi  atau  kontak  dengan  bahan  yang sangat infeksius.
9 Azwar, A, “Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan”, Jakarta, Yayasan Mutiara, 1990, hlm. 11.
Limbah  cair  RS  adalah  semua  air  buangan  termasuk  tinja  yang  berasal dari  kegiatan  RS,  yang  kemungkinan  mengandung  mikroorganisme  bahan beracun, dan radio aktif serta darah yang berbahaya bagi kesehatan 10 . Air limbah rumah  sakit  adalah  seluruh  buangan  cair  yang  berasal  dari  hasil  proses  seluruh kegiatan rumah sakit, yang meliputi: limbah cair domestik, yakni buangan kamar dari rumah sakit yang kemungkinan mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun dan radioaktif.

## C. Ruang  Lingkup  Tanggungjawab  Pemerintah  Dalam  Rangka  Meningkatkan Hidup Sehat Masyarakat
Tanggungjawab  pemerintah  dalam  pelayanan  kesehatan  masyarakat  dan kebijakan  kesehatan  di  Indonesia  dan  bagaimana  implementasi  kewajiban pemerintah  dalam  tugas-tugas  mengurus  dan  mengatur  dalam  merealisasikan  hak atas kesehatan. Dengan ditegaskannya tanggungjawab pemerintah dalam pelayanan kesehatan masyarakat yang telah di atur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang  Kesehatan  dalam  Pasal  14  sampai  dengan  Pasal  20  menjelaskan  berbagai macam  sarana dan prasana pelayanan kesehatan  masyarakat  yang diselenggarakan oleh  Pemerintah  agar  bisa  mencapai  Indonesia  Sehat  yang  bisa  menjadikan masyarakat  yang  sehat  dan  dapat  bersaing  dengan  Negara  lain.  sehingga pemerintah merumuskan kebijakan Sistem Kesehatan Nasional pada 2 Maret 2004 melalui KEPMENKES. RI No. 131/Men.Kes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Sistem kesehatan nasional (SKN) mencerminkan upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan, kemauan dan kesadaran untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum.
Kewajiban  pemerintah  dalam  rangka  merealisasikan  hak  atas  kesehatan yaitu  menghormati,  melindungi  dan  memenuhi,  dapat  ditempuh  melalui  tugas mengurus  yaitu  menyediakan  sarana/layanan  kesehatan  serta  melalui  tugas-tugas mengatur  dalam  hal  membentuk  aturan  hukum, law  making ,  baik  dilakukan
10 Humas RSHS , “Limbah Rumah Sakit”, https://web.rshs.or.id/limbah-rumah-sakit/ , diakses pada 29 Maret 2023.
bersama sama antara eksekutif dan legislatif, disebut legislasi, atau oleh pemerintah sendiri, disebut regulasi 11 .

## V. PENUTUP

## A. Simpulan
Dapatlah  dinyatakan  bahwa  dari  pembahasan  tersebut  ada  beberapa kesimpulan penelitian antara lain sebagai berikut:
1. Sejatinya  Pemerintah  berkewajiban  dalam  melakukan  upaya  pencegahan Penyakit Menular sesuai dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada pasal 152:
a) Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular;
b) Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota bertanggungjawab menyediakan sarana, prasarana, obat, dan vaksin dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular;
c) Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota bertanggungjawab atas akibat yang ditimbulkan dalam pemberantasan dan pengendalian penyakit berdasarkan penelitian dan pembuktian kejadian;
d) Upaya  pencegahan,  pengendalian,  dan  pemberantasan  penyakit  menular dilakukan melalui kegiatan peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan  penyakit  dan  pemulihan  kesehatan  bagi  individu  atau masyarakat;
e) Upaya  pencegahan,  pengendalian,  dan  pemberantasan  penyakit  menular dilakukan  untuk  melindungi  masyarakat  dari  tertularnya  penyakit, menurunkan  jumlah  yang  sakit,  cacat  dan  atau  meninggal  dunia,  serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular;
f) Upaya  pencegahan,  pengendalian,  dan  pemberantasan  penyakit  menular dilaksanakan dengan berbasis wilayah;
g) Pelaksanaan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular  dilakukan  oleh  Dinas  dan  jajarannya,  bekerja  sama  dengan  OPD dan  instansi  lain  yang  terkait,  sarana  kesehatan  pemerintah  dan  swasta, LSM, dan masyarakat.
2. Sistem kesehatan nasional (SKN) mencerminkan upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan  kemampuan,  kemauan  dan  kesadaran  untuk  mencapai  derajat kesehatan  yang  setinggi-tingginya  sebagai  perwujudan  kesejahteraan  umum, pemerintah  merumuskan  kebijakan  Sistem  Kesehatan  Nasional  pada  2  Maret
11 Sartika Sasmi Ticoalu, “ Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Masyarakat ”,  https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/2777,  diakses  pada  6 Maret 2023.
2004  melalui  KEPMENKES.  RI  No.  131/Men.Kes/SK/II/2004  tentang  Sistem Kesehatan  Nasional.  Sistem  kesehatan  nasional  (SKN)  mencerminkan  upaya bangsa  Indonesia  untuk  meningkatkan  kemampuan,  kemauan  dan  kesadaran untuk  mencapai  derajat  kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum.

## B. Saran
1. Melakukan  pembenahan  serta  konsistensi  pemerintah  dalam  menjalankan  dan menerapkan  suatu  system  dan  pengaturan  terkait  dengan  jaminan  kesehatan yang layak untuk  masyarakat  dan generasi  mendatang, bagi  lembaga-lembaga yang  mempunyai  beban  dan  tanggungjawab  terhadap  hal  tersebut  harus  dapat melakukan koordinasi dalam melaksanakan dan mengawasi kebijakan tersebut, tidak  kalah  penting  untuk  menopang  berjalannya  proses  tersebut  diperlukan pendanaan yang baik, melalui APBN dan APBD.
2. Upaya  pelaksanaan  dalam  Peningkatan  Perilaku  Hidup  Sehat  di  Masyarakat perlu  dilaksanakan  secara  presisi  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-undang selain dari pembenahan di bidang pelaksana teknis pembangunan sumberdaya manusianya  tidak  kalah  penting,  yakni  dengan  melakukan  penyuluhan- penyuluhan kesehatan yang bertemakan pentingnya kesehatan dan gaya hidup sehat bagi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku & Jurnal
Abidin,  Said  Zainal, “Kebijakan  Publik” ,  edisi  revisi,  cetakan  kedua.  Jakarta:
Yayasan Pancur Siwah. 2004, hlm. 21.
Azwar,  A, “Pengantar  Ilmu  Kesehatan  Lingkungan”, Jakarta,  Yayasan  Mutiara,
1990, hlm. 11.
Budiardjo,  Miriam.  “ Dasar-dasar  Ilmu  Politik ”.  edisi  revisi.  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama. 2008, hlm. 47.
Betty  Neuman  lahir  di  Ohio  tahun  1924,  anak  kedua  dari  3  bersaudara  dan merupakan  anak  perempuan  satu-satunya.  Ketika  berumur  11  tahun ayahnya meninggal setelah 6 tahun dirawat karena CRF. Pujian ayahnya terhadap  perawat  mempengaruhi  pandangan  Neuman  tentang  perawat dan  komitmennya  menjadi  perawat  terbaik  yang  selalu  dekat  dengan pasien. Ibunya bekerja sebagai bidan di desa juga sangat mempengaruhi secara  signifikan.  Setelah  lulus  SMA  Neuman  tidak  dapat  melanjutkan pendidikan  keperawatan.  Dia  bekerja  sebagai  teknisi  pada  perusahaan pesawat terbang dan sebagai juru masak di Ohio dalam rangka menabung untuk pendidikannya dan membantu ibu serta adiknya. Adanya program wajib  militer  di  keperawatan  mempercepat  masuknya  Neuman  ke sekolah  keperawatan.  Neuman  lulus  program  diploma  RS  Rakyat (sekarang  RSUP  Akron  Ohio)  tahun  1947.  Neuman  menerima  gelar  BS pada keperawatan Kesehatan Masyarakat tahun 1957 dan MS Kesehatan Masyarakat  serta  Konsultan  Keperawatan  Jiwa  tahun  1966  dari Universitas  California  LA.  Tahun  1985  Neuman  menyelesaikan  PHD dalam bidang Clinical Psychology  dari Universitas Pasific Western. Dia mempraktekkan  bed  side  nursing  sebagai  staf  kepala  dan  Private  Duty Nurse  di  berbagai  RS.  Pekerjaannya  di  komunitas  termasuk  di  sekolah- sekolah, perawatan di perusahaan dan sebagai kepala perawatan di klinik obstetric suaminya dan konseling intervensi krisis di keperawatan jiwa di komunitas. Tahun 1967, 6 bulan setelah mendapat gelar MS dia menjadi kepala fakultas dari program dimana ia lulus dan memulai kontribusinya sebagai guru, dosen, penulis dan konsultan dalam berbagai disiplin ilmu kesehatan. Tahun 1973, Neuman dan keluarga kembali ke Ohio, sejak itu dia sebagai  konsultan kesehatan jiwa, menyediakan program  pendidikan berkelanjutan  dan  melanjutkan  perkembangan  dari  modelnya,  dia  yang pertama  kali  mendapatkan  California  Licensed  Clinical  Fellows  of  the American  Association  of  Marriage  &  Family  Therapy  dan  tetap melakukan praktek konseling. Model Neuman aslinya berkembang tahun 1970  ketika  itu  ada  permintaan  lulusan  Universitas  of  California  LA untuk  pembukaan  kursus  yang  memberikan  wawasan  tentang  aspek fisiologi,psikologi,sosiokultural dan aspek pengembangan dari kehidupan manusia  (Neuman  1995).  Model  ini  dikembangkan  untuk  menyediakan struktur yang terintegrasi dari aspek-aspek diatas secara holistic. Setelah 2  tahun  dievaluasi  model  tersebut  dipublikasikan  dalam  3  edisi (1982,1989, 1995).
Papalia,  D.  E.,  Olds,  S.  W.,  &  Feldman,  R.  D.  “ Human  Development ” (Perkembangan  Manusia)  Edisi  10  Buku  Ke  2  (Penerjemah:  Brian Marwendsdy). Jakarta: salemba, 2009, hlm. 1.

## 2. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

## 3. Sumber Lainnya
Artikelsiana,  “ Apa  itu  Definisi  Kesehatan? ”, https://www.artikelsiana.com/
2017/07/ pengertian-kesehatan-definisi-kesehatan.html,  diakses  pada  6 Maret 2023.
Humas  RSHS , “Limbah Rumah  Sakit”, https://web.rshs.or.id/limbah-rumah-sakit/ , diakses pada 29 Maret 2023.
Sartika  Sasmi  Ticoalu,  “ Tanggung  Jawab  Pemerintah  Dalam  Memberikan Pelayanan  Kesehatan  Terhadap  Masyarakat ”, https://ejournal.unsrat. ac.id/index.php/lexetsocietatis/ article/view/2777,  diakses  pada  6  Maret 2023.