Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020

## PERSPEKTIF MAQASID PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH DALAM PROSES INTERMEDIASI
Oleh:

## Parmujianto
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Yasini Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia
Parmujianto.008@gmail.com

## ABSTRAK
Layanan lembaga keuangan dalam Islam merupakan salah satu sektor ekonomi Islam yang  sekarang  ini  mengalami  perkembangan  yang  sangat  pesat  pada  dua  dekade  terakhir. Perkembangan  yang  pesat  ini  tidak  saja  didorong  oleh  semangat  religius  dalam mengimplementasikan  ajaran  Islam,  tetapi  juga  dilatarbelakangi  oleh  kepentingan  praktis pragmatis dalam membangun perekonomian umat.
Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) dalam Islam berdiri di atas fondasi syari’ah Islam, karenanya ia harus senantiasa sejalan dengan syari’ah (shariah compliance) baik dalam spirit maupun  aspek  teknisnya.    Dalam  ajaran  Islam,  transaksi  keuangan  harus  terbebas  dari transaksi  yang  haram,  berprinsip  kemaslahatan  (tayyib),  misalnya  bebas  dari  riba,  gharar, riswah  dan  maysir.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  memahami  sistem keuangan pada Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS), dan peranan Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) dalam proses intermediasi.
Bahwa sistem pelaksanaan Lembaga Keuangan  Syari’ah (LKS) adalah menjalankan layanan  jasa  keuangan  dangan  konsep  prinsip-prinsip  syari’ah (syari’ah  compliance) dalam bentuk  kemaslahatan  umat  manusia,  keberkahan  dan  keadilan  ekonomi  yang  memiliki  spirit islam  baik  dalam  pelayanan  maupun  produk-produknya,  dalam  pelaksanaanya  diawasi  oleh sebuah lembaga yang disebut Dewan Pengawasan Syari’ah dan mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syari’ah Nasional yang bersumber dari MUI.
Lembaga  Keuangan  Syari’ah  (LKS)  dalam  intermediasi  mencakup  semua  aspek keuangan baik persoalan perbankan maupun kerjasama pembiayaan yang meliputi pengalihan aset, likuiditas, relokasi, transaksi dan efesiensi.
Keywords: Maqasid, LKS dan Intermediasi

## A. PENDAHULUAN
Keuangan Islam merupakan salah satu sektor ekonomi Islam yang berkembang pesat pada  dua  dekade  terakhir.  Perkembangan  yang  pesat  ini  tidak  saja  didorong  oleh  semangat religius  dalam  mengimplementasikan  ajaran  Islam,  tetapi  juga  dilatarbelakangi  oleh kepentingan praktis pragmatis dalam membangun perekonomian umat.
Lembaga  Keuangan  Syari’ah  dalam  Islam  berdiri  di  atas  fondasi  syari’ah  Islam, karenanya ia harus senantiasa sejalan dengan syari’ah (shariah compliance) baik dalam spirit maupun  aspek  teknisnya.    Dalam  ajaran  Islam,  transaksi  keuangan  harus  terbebas  dari transaksi  yang  haram,  berprinsip  kemaslahatan  (tayyib),  misalnya  bebas  dari  riba,  gharar, riswah dan maysir.
Secara umum dapat dikatakan bahwa keuangan Islam harus mengikuti kaidah dan aturan dalam  fiqh  mu’amalah.  Persyaratan-persyaratan  ini  akan  mengakibatkan  adanya  perbedaan perbedaan yang relatif subtansial antara keuangan Islam dan keuangan    konvensional. Saat ini perkembangan  pasar  keuangan  syari’ah  (financial  market  sharia)  sedang  marak  di  dunia, khususnya di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim. Hal ini ditandai oleh negara- negara  Islam.  Kemajuan  financial  market  sharia  di  Indonesia,  terutama  dalam  perbankan maupun asuransi syari’ah cukup signafikan, diikuti pasar modal dan pegadaian syari’ah.
Pasar keuangan syari’ah lahir dengan konsep dan filosofi yang berbeda dengan dengan pasar  keuangan  konvensional.  Bank  Syari’ah  lahir  dengan  konsep  dan  filosofi  interest  free, yang melarang penerapan bunga dalam semua transaksi perbankan karena termasuk kategori riba. Lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syari’ah mempunyai macam dan bentuk yang sama, yaitu lembaga keuangan bank syari’ah dan lembaga keuangan konvensional. Perbedaan  antara  keduanya  adalah  dalam  hal  yang  sangat  prinsipil  dan  substansial,  yakni prinsip syari’ah yang menjadi landasan keuangan atau perbankan syari’ah.
Perbedaan  prinsip  operasional  dalam  lembaga  keuangan  dan  perbankan  syari’ah berdasarkan sistem bagi hasil, sedangkan pada lembaga keuangan dan perbankan non syari’ah (konvensional) berdasarkan sistem bunga. Dengan kata lain, kedudukan bank  syari’ah dalam hubungannya  dengan  nasabah  adalah  sebagai  mitra  investor  dan  pedagang  atau  pengusaha, sedangkan pada lembaga keuangan konvensional sebagai kreditor dan debitor. Menurut Ibrahim
Vol 18 No 1 April 2020
Warde,  tidak  ada  satupun  yang  menjelaskan  pengertian  tentang  keuangan  Islam  secara sempurna.  Namun,  kreteria  secara  umum  dapat  dijelaskan  bahwa  keuangan  Islam  adalah lembaga  keuangan  milik  umat  Islam,  melayani  umat  Islam,  ada  dewan  syari’ah,  merupakan anggota organisasi internasional bank Islam (IAIB) dan sebagainya. Lebih luas, keuangan Islam meliputi  tidak  hanya  persoalan  perbankan,  tapi  meliputi  juga  kerjasama  saling  membiayai, keamanan dan asuransi perusahaan, dan lain sebagainya di luar bank. (Sami Hamoud, 1985)
Perkembangan bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) saat ini masih direspons dengan  skeptis  oleh  mayoritas  masyarakat  Indonesia.  Sikap  ini  juga  dirasakan  perbankan syari’ah  di  negara  muslim  lainnya. Skeptisme masyarakat  terhadap perbankan  syari’ah tidak lepas dari dominasi sistem keuangan perbankan berbasis bunga yang telah berlangsung sejak masa kolonial sampai sekarang. Selain itu, masih ada beberapa permasalahan khususnya dalam operasional  kelembagaannya, khususnya dalam perbankan.  Irfan Syauqi  menemukan adanya beberapa  problematika  yang  muncul  seiring  dengan  berkembangnya  industri  perbankan syari’ah yang dapat dikategorikan pada beberapa masalah yang di antaranya adalah: Pertama, adalah  kurangnya  deposito. Kedua ,  masalah  yang  dihadapi  oleh  perbankan  syari’ah  adalah likuiditas berlebihan (excessive liquidity). Ketiga , adalah problematika biaya dan profitabilitas. Keempat ,  yang  dihadapi  selanjutnya  adalah  masalah  pendanaan  pinjaman  untuk  konsumsi. Kelima, adalah masih minimnya sumberdaya manusia yang memahami secara komprehensif segala hal yang berkaitan dengan industri perbankan syari’ah. Keenam, yang dihadapi kalangan perbankan syari’ah adalah belum maksimalnya institusi undang-undang yang menjadi payung hukum bagi keseluruhan aktivitas perbankan Islam. (Adiwarman Karim, 2001).
Sikap skeptis diatas dapat dipahami sebab mereka masih belum percaya dengan adanya lembaga keuangan tanpa adanya bunga. Demikian pula para pengamat luar yang menyatakan dapatkah  suatu  sistem  keuangan  dapat  dijalankan  tanpa  bunga?  Jelaslah  bahwa  suku  bunga merupakan faktor yang mengakibatkan” demand ” untuk investasi dan tabungan. Perspektif neo- klasik percaya bahwa tabungan dan investasi akan dipengaruhi oleh turun atau naiknya suku bunga. Investasi menyatakan kebutuhan akan sumber-sumber yang dapat diinvestasikan, tetapi tabungan menyatakan persediaan, sedangkan suku bunga merupakan harga dari sumber-sumber yang dapat diinvestasikan.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
Teori neo-klasik    dengan gamblangnya berpendapat bahwa mengkaitkan tingkat suku bunga secara otomatis akan merangsang para investor untuk menginvestasikan uangnya. Sesuai dengan  pandangan  ini,  sebagian  besar  masyarakat  muslim  di  Indonesia  selalu  akan membandingkan  keputusan  investasi  atau  menabung  dengan  tingkat  suku  bunga  saat  itu. Sebagian besar masyarakat muslim belum terbiasa untuk menghindari pendapat tersebut dari kehidupan  ekonomi  mereka.  Nampaknya  tanpa  adanya  suku  bunga  proses  bisnis  tidak  akan berjalan baik dan menguntungkan.
Beberapa  keberatan  adanya  pranata  bunga  uang  dikemukakan  oleh  para  pendukung bank Islam. Bunga bank, menurut Mannan adalah riba, karena dalam Islam uang itu sendiri tidak menghasilkan bunga atau laba dan tidak dipandang sebagai komoditi. Dengan demikian, uang hanya sebagai alat transaksi, tidak lebih dari itu.    Sedangkan menurut Mahmud Ahmad dari  segi  fungsi  uang  sebagai  alat  tukar,  sehingga  adanya  sistem  bunga  dapat  menyebabkan likuiditas  uang.  Jika  bunga  dibasmi  maka  premi  likuiditas  akan  hilang  dan  motif  untung- untungan untuk menyimpan uang akan lenyap. Di pihak lain, elastisitas substitusi uang adalah nol, sehingga suatu peningkatan dalam permintaan pasti meningkatkan nilai bunga. Kalau tidak dikatakan bahwa inflasi adalah konsekwensi bunga uang, tetapi bunga uang dinilai mempunyai andil  dalam  lajunya  inflansi.  Padahal  ciri  stabilitas  ekonomi  adalah  terkendalinya  inflasi. Dengan  demikian,  transaksi  peminjaman  "bebas  bunga"  ikut  mengendalikan  laju  inflasi berdasarkan teori ini. (Adiwarman Karim, 2001).
Dari latar belakang tersebut diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1.  Bagaimana Sistem Keuangan pada Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS)?
2.  Bagaimana Peranan Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) dalam proses intermediasi?

## B. METODE PENELITIAN
Pada  bagian  ini  dilakukan  pengkajian  mengenai  konsep  dan  teori  yang  digunakan berdasarkan  literatur  yang  tersedia,  terutama  dari  artikel-artikel  yang  dipublikasikan  dalam jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.(Wiratna Sujarweni, 2014)
Kajian  pustaka  merupakan  kegiatan  yang  diwajibkan  dalam  penelitian,  khususnya penelitian  akademik  yang  tujuan  utamaya  adalah  mengembangkan  aspek  teoritis  maupun
Vol 18 No 1 April 2020
manfaat praktis. ( Sukardi, 2013).
Dengan  menggunakan  metode  penelitaian  ini  penulis  dapat  dengan  mudah menyelesaikan masalah  yang hendak diteliti. Adapun jenis penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumplkan data atauatau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau  pengumpulan  data  yang  bersifat  kepustakaan,  atau  telaah  yang  dilaksanakan  untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. (Fithri Dzakiyyah, 2017).
Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber  yang  digunakan  antara  lain:  bukuteks,  jurnal  ilmiah,  referensi  statistik,  hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, thesi,disertasi dan internet serta sumber-sumber yang relevan. ( Anwar Sanusi, 2016).
Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yang berfokus pada  penjelasan  sistematis  tentang  fakta  yang  diperoleh  saat  penelitian  dilakukan.  (Anwar Sanusi, 2016). Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini diambil dari sumber data subjek  darimana  data  dapat  diperoleh.  Apabila  peneliti  menggunakan  dokumentasi,  maka dokumen  atau  catatan  yang  menjadi  sumber  data,  sedangkan  isis  catatan  menjadi  subjek penelitiaan atau variabel penelitaian. (Suharsimi Arikunto, 2006).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS)
Dalam sistem ekonomi Islam, suatu identitas usaha seperti lembaga keuangan syari’ah merupakan instrumen  yang digunakan untuk menerapkan aturan-aturan ekonomi. Sebagai bagian  dari  sistem  ekonomi,  lembaga  tersebut  merupakan  bagian  dari  keseluruhan  sistem sosial.  Oleh  karenanya,  keberadaan  masyarakat  (manusia),  serta  nilai-nilai  yang  berlaku dalam  masyarakat  yang  bersangkutan.  Karenanya,  Islam  menolak  pandangan  yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang bebas nilai (value free).
Aturan-aturan ekonomi Islam dalam melakukan suatu usaha tidak hanya berkaitan dengan  pelarangan  berbisnis  atas  komoditas  alkohol,  pornografi,  perjudian  dan  aktivitas amoral/asosila lainnya, akan tetapi ia juga ditujukan untuk memberikan sumbangan positif
Vol 18 No 1 April 2020
terhadap      pencapaian  tujuan  sosial  ekonomi  masyarakat  yang  lebih  baik.  Bisnis  secara dysrish  dijalankan  untuk  menciptakan  iklim  bisnis  yang  baik  dan  lepas  dari  praktik kecurangan.  Aturan-aturan  tersebut  dibuat  berdasarkan  perintah  Allah  dalam  Al-Qur’an, petunjuk Nabi Muhammad Saw. dalam hadis, dan ijma’ serta qiyas para ulama.
Salah  satu  bentuk  bisnis  yang  dijalankan  secara  syari’ah  adalah  bisnis  keuangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga keungan baik yang berbentuk bank atau non bank. Lembaga  Keuangan  Syari’ah  (LKS)  merupakan  salah  satu  sektor  ekonomi  Islam  yang berkembang pesat pada beberapa dekade terakhir. Perkembangan yang pesat ini tidak saja didorong  oleh  memburuknya  sistem  perekonomian  dunia  uang  dimotori  oleh  sistem konvensial, akan tetapi juga oleh semangat religius dan kepetingan praktis pragmatis dalam membangun perekonomian umat.
Karena  LKS  berdiri  di  atas  fondasi  syari’ah,  maka  ia  harus  senantiasa  sejalan dengan  syari’ah  (shariah  compliance).  Baik  dalam  spirit maupun  aspek  teknisnya.  Dalam ajaran  islam,  transaksi  keuangan  harus  terbebas  dari  transaksi  yang  haram,  berprinsip kemaslahatan (tayyib), misalnya bebas dari riba, gharar,riswah, dan masyir. Secara umum dapat  dikatakan  bahwa  keuangan  Islam  harus  mengikuti  kaidah  dan  aturan  dalam  fiqh muamalah. Persyaratan-persyaratan ini akan mengakibatkan adanya perbedaan yang relatif subtansial antara keuangan Islam dan keuangan konvensial. Faktor lain yang membedakan adalah  adanya  Dewan  Pengawas  Syari’ah  (DPS)  dalam  struktur  organisasi  LKS  yang bertugas mengawasi produk dan operasionalnya.

## 1. Pengertian Lembaga Keuangan Syari’ah
Dalam  pandangan  konvensionalnya,  lembaga  keuangan  adalah  badan  usaha  yang kekayaan utama berbentuk aset keuangan, memberikan kredit dan menanamkan    dananya dalam  surat  berharga,  serta  menawarkan  jasa  keuangan  lain  seperti  simpanan,  asuransi, investasi, pembiayaan, dan lain-lain. Menurut Warde , tidak ada satu definisi pun yang dapat menjelaskan  pengertian  lembaga  keuangan  secara  sempurna  dalam  pandangan  syari’ah. Akan tetapi, Warde memberikan beberapa kriteria tentang sebuah lembaga keuangan yang berbasis  syari’ah,  yaitu  :  lembaga  keuangan  milik  umat  Islam,  melayani  umat  Islam,  ada dewan syari’ah, merupakan anggota organisasi Internasional Association of Islamic Banks
Vol 18 No 1 April 2020
(IAIB) dan sebagainya.
Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sebuah lembaga keuangan syari’ah  adalah  lembaga,  baik  bank  maupun  non-bank,  yang  memiliki  spirit  Islam  baik dalam  pelayanan  maupun  produk-produknya,  dalam  pelaksanaannya  diawasi  oleh  sebuah lembaga yang disebut Dewan Pengawasan Syari’ah. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa  lembaga  keuangan  syari’ah  mencakup  semua  aspek  keuangan  baik  persoalan perbankan  maupun  kerjasama  pembiayaan,  keamanan  dan  asuransi  perusahaan,  dan  lain sebagainya yang berlangsung di luar konteks perbankan.
2.      Sejarah Lembaga Keuangan Syari’ah
Diskusi mengenai sejarah LKS tidak bisa dilepaskan dari pembahasan mengenai kemunculan perbankan syari’ah yang merupakan embrio dari LKS di seluruh dunia pada era 1940-an. Ide-ide tentang LKS atau bank yang bebas bunga sudah mulai bermunculan. Ide- ide tersebut dilontarkan oleh beberapa pemikir Islam dalam beberpa tulisan mereka tentang perbankan  syari’ah, seperti  Muhammad Hamidullah (1944-1962), Anwar  Qureshi  (1946), Naiem Siddiq (1948) dan Mahmud Ahmad (1962) serta al-Mahdudi  (1962)  yang menulis kembali pemikiran tersebut secara lebih rinci.
Kemunculan bank syari’ah pada awalnya tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940, yang    pada    waktu    itu    adalah    usaha pengelolaan dana jamaah haji secara non-ribawi.  Akan  tetapi,  pendirian  Mit  Ghamr  Lokal  Saving  Bank  oleh  Ahmad  El-Najar yang dibantu oleh Raja Faisal dari Arab Saudi tercatat yang paling fenomenal. Dalam jangka waktu  empat  thun  Mit  Ghmar  berkembang  dengan  membuka  sembilan  cabang  dengan nasabah mencapai satu juta orang. Gagasan lain muncul dari konferensi negara-negara Islam se-dunia di Kuala Lumpur pada tanggal 21-27 april 1969 yang diikuti oleh negara peserta. Di Indonesia sendiri sudah muncul gagasan mengenai bank syari’ah pada pertengahan 1970 yang  dibicarakan  pada  seminar  Indonesia  –Timur  Tengah  pada  tahun  1974  dan  Seminar Internasional pada tahun 1976. Bank syari’ah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan hasil kerja tim Perbankan MUI yang ditandatangani pada tanggal 1 November 1991.
Di  belahan  benua  Eropa,  Denmark  tercatat  sebagai  negara  Eropa  pertama  yang
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
mempunyai bank syari’ah, yaitu the Islamic Bank Internasional or Denmark (1983). Pada tahun  1987,  di  Pasedena,  Amerika  Serikat  berdiri  suatu  LKS  yang  bernama  American Finance  House-Lariba.  LKS  ini  mendapatkan  izin  operasi  dari  pemerintah  negara  bagian Califonia sebagai perusahaan pembiayaan syari’ah. Lariba sendiri merupakan singkatan dari Los Angeles  Reliable  Investment  Bankers  atau  bermakna  bankir  investasi  terpercaya  Los Angeles.  Kecuali    di  AS  juga  terdapat  sebuah  konvensional  yang  membuka  pelayanan syari’ah  yaitu  Devon  Bank.  Beberapa  bank  lainnya  yang  membuka  layanan  syari’ah  di Amerika yaitu Freddie Mac, University bank, dan Guidance Residential.

## 3.      Prinsip Operasi Lembaga Keuangan Syari’ah
Beberapa prinsip operasional dalam Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) adalah :
Keadilan  ekonomi ,  yaitu  prinsip  berbagi  keuntungan  atas  dasar  penjualan  yang sebenarnya berdasarkan konstribusi dan resiko masing-masing pihak, sehingga sistem sistem Lembaga Keuangan Syaria’ah (LKS) sebagai perwujudan penerapan syaria’ah compliance, maka konsep sistem bagi hasil menjadi pilar utama.
Kemitraan , yaitu prinsip kesetaraan diantara para pihak yang terlibat dalam kerjasama. Nasabah Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) berkedudukan sebagai investor (penyimpanan dana), dan penggunaan dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan dan keberkahan.
Transparansi ,  dalam  hal  ini  sebuah  LKS  diharuskan  memberikan  laporan  keuangan secara terbuka dan berkesinambungan kepada nasabah investor  atau pihak-pihak  yang terlibat agar dapat mengetahui kondisi dana yang sebenarnya dalam proses operasional LKS baik funding (menghimpun) maupun lending (menyalurkan) dana nasabah.
Universal , yaitu prinsip di mana LKS diharuskan memberikan suku, agama, ras, dan golongan  dalam  masyarakat  dalam  memberikan  layanannya  sesuai  dengan  prinsip  islam sebagai rahmatan  lil  alamin .  Dalam  operasionalnya  LKS  juga  harus  memperhatikan kepada hal-hal berikut:
a. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
b. Pemberi  dana  harus  turut  berbagi  keuntungan  dan  kerugian  sebagai  akibat  hasil
Vol 18 No 1 April 2020
usaha    institusi yang meminjam dana.
c. Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
d. Unsur gharar (ketidak pastian,spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
e. Investasi  hanya  boleh  diberikan  kepada  usaha-usaha  yang  tidak  diharamkan  dalam Islam sehingga  usaha  minuman  keras,  misalnya,  tidak  boleh  didanai  oleh perbankan syari’ah.

## 4. Jenis-jenis Akad dalam Produk Lembaga Keuangan Syari’ah
Seacara  umum,  istilah-istilah  tersebut  berkaitan  dengan  asal  jenis  akad  yang digunakan  dalam  penciptaan  produk  atau  jasa  tersebut.  Dalam  LKS,  akad  adalah kesepakatan  tertulis  antara  lembaga  keuangan  dan  pihak  yang  memuat  adanya  hak  dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dangan prinsip syari’ah. Berikut ini dijelaskan beberapa istilah sebagai cerminan akad yang umum digunakan dalam Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) :

## a..    Al-Wadiah
Al-Wadiah secara umum dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja  si  penitip  menghendakinya.  Penerima  titipan  boleh  mengambil  upah  tertentu  sebagai biaya pemeliharaan atas barang tersebut. Atau barang tersebut boleh dimanfaatkan sepanjang tidak merusak.

## b.    Al-Mudharabah
Al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan  seluruh  (100  persen)  modal,  sedangkan  pihak  lain  menjadi  pengelola. Keuntungan  secara  mudharabah  dibagi  menurut  kesepakatan  yang  dituangkan  dalam kontrak.  Bila  terjadi  kerugian,  kerugian  materi  ditanggung  oleh  pemilik  modal  selama kerugian  tersebut  bukan  akibat  kelalaian  si  pengelola,  sedangkan  pengelola  sudah menanggung  kerugian  waktu  dan  tenaga.  Pada  sisi  penghimpunan  data,  al-mudharahbah diterapkan  pada  tabungan  dan  deposito.  Sedangkan  pada  sisi  pembiyaan,  almudharabah,
Vol 18 No 1 April 2020
diterapkan untuk pembiyaan modal kerja.

## c.    Al-Musyarakah
Dalam  sistem  ini  terjadi  kerja  sama  antara  dua  pihak  atau  lebih  untuk  suatu  usaha tertentu.  Pada  pihak  yang  bekerja  sama  masing-masing  memberikan  kontribusi  modal dengan  persentase  yang  disepakati.  Keuntungan  ataupun  risiko  usaha  tersebut  akan ditanggung  bersama  sesuai  dengan  kesepakatan  atau  persetanse  modal  masing-masing. (Syafi'i Antonio, 2002)

## d.    Al-Murabahah
Dalam sistem ini terjadi jual beli suatu barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan  yang nilainya seharusnya disepakati kedua belah pihak. Dalam skema awal, penjual  diharuskan  memberi  tahu  harga  pokok  produk  yang  ingin  dijual  dan  kemudian menentukan jumlah keuntungan yang diinginkan. Dalam praktik LKS di Indonesia, skema ini sangat umum diterapkan sebagai pembiyaan dalam jual beli rumah, mobil, dan aset-aset lainnya dengan istilah murabahah. Sebagai contoh, jika seseorang nasabah ingin memiliki sebuah mobil atau rumah tetapi belum mempunyai cukup uang maka ia dapat mendatangi LKS untuk meminta pembiyaan dengan skema murabahah ini. Dalam praktik perbankan konvensional,  hal  ini  bisa  dikenal  sebagai  kredit  mobil  atau  rumah  dengan  pengenaan bunga dengan jumlah tertentu. Bunga ini harus dibayarkan oleh nasabah bersama dengan cicilan pokok dalam kurun kredit.

## e.    Al-Muzara’ah
Akad  muzara’ah  biasa  digunakan  dalam  bidang  pertanian,  yaitu  kerja  sama pengolahan  pertanian  antara  pemilik  lahan  dan  penggarap,  di  mana  pemilik  lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan pemelihara mendapat presentase dari hasil panen.

## f.    Al-Musaqah
Sistem kerja sama dengan akad musaqah merupakan bentuk yang lebih sederhana dari  muzara’ah  dimana  si  penggarap  hanya  bertanggung  jawab  atas  penyiraman  dan pemeliharaan.
g. Bai As-Salam
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
Merupakan aplikasi perbankan pada pembiyaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek yaitu 2-6 bulan. Misalnya, produk garmen yang ukuran barang tersebut sudah dikenal umum.

## 5.    Sistem Keuangan Syari’ah
Sistem  keuangan  syari’ah  berbeda  dengan  sistem  keuangan  konvesional,  di  mana sistem keuangan syari’ah berlandaskan prinsip syari’ah. Saat ini kita telah mengenal dan melaksanakan sistem perbankan syari’ah dan sistem lembaga keungan syari’ah bukan bank, sedangkan sistem moneter kita mengikuti aturan yang ada.
Pada prinsipnya, sistem keuangan di Indonesia dibagi menjadi tiga sistem, yaitu :
a. Sistem  moneter,  tercangkup  bank  dan  lembaga-lembaga  yang  ikut  menciptakan uang  giral  (Dapertemen  Keuangan,  Bank  Indonesia  dan  bank-bank  yang  boleh menerima simpanan   giro).
b. Sistem perbankan.
c. Sistem lembaga keuangan bukan bank.
Pemegang  otoritas  moneter  yaitu  Departemen  Keuangan  dan  Bank  Indonesia  yang memiliki    fungsi sebagai berikut : mengerluarkan uang kertas dan logam, menciptakan uang primer   (reserves money). Mengawasi sistem moneter dan mengelola cadangan devisa.
Fungsi sistem keuangan adalah sebagai berikut :
1) Menyediakan mekanisme pembayaran, baik dalam bentuk uang, rekening koran dan alat transaksi lain.
2) Menyediakan  kredit,  dengan  menyiapkan  pembiayaan  untuk  mendukung  pembelian barang-barang, jasa-jasa dan membiayai investasi modal.
3) Pencipta uang, dimungkinkan melalui penyediaan kredit dan mekanisme pembayaran.
4) Sarana  tabungan,berupa  sarana  penyimpanan  dana  dalam  berbagai  bentuk  simpanan. (Syafi'i Antonio, 2002).
B.  Pandangan  Maqasid  Syari’ah  tentang  Lembaga  Keuangan  Syari’ah  Dalam  Proses Intermediasi
Para  pakar  ekonomi  syari’ah  dan  praktisi  Lembaga  Keuangan  Syari’ah  (LKS), tidak cukup hanya mengetahui fiqh muamalah dan aplikasinya saja, tetapi yang lebih penting
Vol 18 No 1 April 2020
adalah  memahami  maqasid  syari’ah.  Imam  al-Syatibi  (W.  790  H.),  dalam  kitab  al- Muwafaqat,  mengatakan  mempelajari  ilmu  ushul  fiqh  merupakan  sesuatu  yang  dharuri (sangat  penting  dan  mutlak  diperlukan),  karena  melalui  ilmu  inilah  dapat  diketahui kandungan  dan    maksud  setiap  dalil  syara’(al-Qur’an  dan  al_Hadits)  dan  sekaligus bagaimana menerapkan dalil-dalil syari’ah itu dilapangan.
Menurut  al-Amidy  dalam  kitab  al-Ihkam  fi  Ushulil  Ahkam,  siapa  yang  tidak menguasai  ushul  fiqh,  maka  diragukan  ilmunya,  karena  tidak  ada  cara  untuk  mengetahui hukum Allah (syari’ah) kecuali dengan ilmu ushul fiqh.
Tema penting dalam ushul fiqh adalah maqasid syari’ah. Maqasid syari’ah adalah jantung dalam  ilmu  ushul  fiqh  ,  karena  itu  maqasid  syari’ah  menduduki  posisi  yang  sangat  penting dalam  merumuskan  ekonomi  syari’ah,  menciptakan  produk-produk  Lembaga  Keuangan Syari’ah  (LKS).  Maqasid  syari’ah  dalam  penegertian  umum  adalah  tujuan  syari’ah.  Tujuan syari’ah  tersebut  adalah  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  manusia  dunia  dan  akherat. Kemaslahatan manusia diwujudkan dengan memelihara lima kebutuhan pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta .
Konsep-konsep  maqasid  syari’ah  itulsh  yang  akan  diterapkan  pada  Lembaga Keuangan  Syari’ah  (LKS).  Misalnya  maqasid  syari’ah  dari  anuitas,  hedging,  pembiayaan indent, pembiayaan murabahah, trade finance dan akad-akad hybrid, kartu kredit syari’ah dll.
Para  ulama  ushul  fiqh  sepakat  bahwa  pengetahuan  maqasid  syari’ahmenjadi  syarat utama  dalam  berijetihad  untuk  menjawab  berbagai  problematika  kehidupan  ekonomi  dan keuangan yang terus berkembang. Maqasid syari’ah tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan  ekonomi  makro  (moneter,  fiskal,  pubik  finance),  tetapi  juga  untuk menciptakan produk-produk lembaga keuangan perbankan dan non perbankkan serta teori-teori ekonomi  mikro  lainnya.  Maqasid  syari’ah  juga  sangat  diperlukan  dalam  membuat  regulasi perbankkan dan Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS).
Fathi  al-Daraini  dalam  bukunya  al-Fiqh  al-Islam  al-Muqarin    Ma’a  al_madzahib, mengatakan bahwa pengetahuan tentang maqasid syari’ah merupakan pengetahuan yang utama dan memiliki proyeksi  masa depan dalam rangka pengembangan teori  ushul fiqh, karena itu maqasid syari’ah menurutnya merupakan ilmu yang berdiri sendiri. Pendapat ini menunjukkan
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
betapa urgensinya penegetahuan mengenai maqasid syari’ah.
Dalam  melakkan  ijetihad  seorang  menjetahid  harus  menguasai  maqasid  syari’ah. Menurut Abdul Wahab Khallaf menyebut dengan tegas bahwa nash-nash syari’ah    tidak dapat difahami secara tepat dan benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui maqasid syari’ah dan asbabun nuzulnya.
Maqasid syari’ah tidak saja menjadi faktor yang paling menentukan dalam melahirkan produk-produk  ekonomi  syari’ah  yang  dapat  berperan  ganda  yang  dapat  mewujudkan kemaslahatan manusia, tetapi juga lebih dari itu, maqasid syari’ah dapat memberikan dimensi filosofis  dan  rasional  terhadap  produk-produk  hukum  ekonomi  islam  yang  dilahirkan  dalam aktivitas  ijetihad  ekonomi  kontemporer.  Maqasid  syari’ah  akan  memberikan  pola  pemikiran yang  rasional  dan  substansial  dalam  memandang  akad-akad  dan  produk-produk  Lambaga Keuangan  Syari’ah  (LKS).  Pemikiran  fiqh  semata  akan  menimbulkan  pola  pemikiran  yang formalitik dan tekstualis. Dengan pendekatan maqasid syari’ah-lah produk-produk LKS dapat berkembang dengan baik dan dapat merespon kemajuan bisnis yang terus berubah dengan cepat
Di era kemajuan ekonomi dan keuangan syari’ah kontemporer, banyak persoalan yang muncul  sehingga  perlu  adanya  ijetihad  terhadap  kompleksitas    ekonomi  dan  lembaga keuangan syari’ah baik bank maupn non bank di masa kini yang terus berubah dan berkembang yang  memerlukan  analisis  yang  berdimensi  filosofis  dan  rasional  maupun  substantif  yang terkandung dalam konsep maqasid syari’ah.
Tanpa  maqasid  syari’ah,  maka  semua  pemahaman  mengenai  ekonomi  syari’ah  dan lembaga  keuangan  syari’ah  akan  menjadi  sempit  dan  kaku.  Tanpa  maqasid  syari’ah  seorang pakar  dan  praktisi  ekonomi  syari’ah  akan  selalu  keliru  dalam  memahami  ekonomi  syari’ah. Tanpa maqasid  syari’ah, produk keuangan dan  LKS bank maupun non bank, regulasi, fatwa DSN, kebijakan fiscal  dan moneter, akan kehgilangan substansi  syari’ahnya.  Tanpa maqasid syari’ah, fiqh muamalah yang dikembangkan dan regulasi LKS yang hendak dirumuskan akan kaku dan statis, akibatnya  LKS  akan sulit  dan lambat berkembang. Tanpa maqasid  syari’ah, maka pengawas dari regulator gampang menyalahkan yang benar ketika mangaudit Lembaga Keuangan Syari’ah bank dan non bank.
Jiwa maqasid syari’ah akan mewujudkan fiqh muamalah yang elastis, fleksibel, lincah
Vol 18 No 1 April 2020
dan  senantiasa  bisa  sesuai  dengan  perkembangan  zaman.  Penerapan  maqasid  syari’ah  akan membuat  LKS    semakin  cepat  berkembang  dan  kreatif  menciptakan  produk-produk  baru, sehingga tidak kalah dengan produk-produk bank konvensional.
Sebagai lembaga intermediasi, lembaga keuangan syari’ah memiliki peran yang sangat strategis, antar lain:
1. Pengalihan aset (aset transmutation). Bank syari’ah dan lembaga keuangan syari’ah bukan bank  akan  memberikan  pinjaman  kepada  pihak  yang  membutuhkan  dana  dalam  jangka tertentu  yang  telah  disepakati.  Pengalihan  aset  dapat  juga  terjadi  jika  bank  syari’ah  dan lembaga keuangan syari’ah bukan bank menerbitkan sekuritas sekunder yang diterbitkan oleh unit defisit.
2. Likuiditas, berhubungan dengan kemampuan memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan.
3. Relokasi, pendapatan banyak individu menyisihkan dan merealokasikan pendapatannya untuk persiapan menghadapi waktu yang akan datang.
4. Transaksi, lembaga keuangan syari’ah memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa.
5. Efesiensi,  lembaga  keuangan  syari’ah  dapat  menurunkan  biaya  transaksi  dengan jangkauan  pelayanannya  juga  memperlancar  serta  mempertemukan  pihak-pihak  yang saling membutuhkan.
C.    Tujuan Berdirinya Lembaga Keuangan Syari’ah
Tujuannya berdirinya lembaga keuangan syari’ah adalah:
1. Mengembangkan lembaga keuangan syari’ah (bank dan non bank syari’ah) yang sehat berdasarkan  efiensi  dan  keadilan,serta  mampu  meningkatkan  partisipasi  masyarakat banyak  sehingga  menggalakkan  usaha-usaha  ekonomi  rakyat  antara  lain  memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan syari’ah ke daerah-daerah terpencil.
2. Meningkatkan  kualitas  kehidupan  sosial  ekonomi  masyarakat  bangsa  Indonesia, sehingga  dapat  mengurangi  kesenjangan  sosial  ekonomi.  Dengan  demikian  akan melestarikan pembangunan nasional yang antara lain melalui:
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha.
4. Meningkatkan kesempatan kerja.
5. Meningkatkan penghasilan masyarakat banyak.
6. Meningkatkan  partisipasi  masyarakat  banyak  dalam  proses  pembangunan,  terutama dalam bidang ekonomi keuangan yang selama ini diketahui masih banyak masyarakat yang  enggan  berhubungan  dengan  bank  ataupun  lembaga  keuangan.(Ahmad Rodoni,2008).
a) Konsep Lembaga Keuangan Dalam Al-Quran
Konsep lembaga tidak disebut    secara eksplisit dalam Al-Qur’an. Namun jika dimaksud  lembaga  itu  sesuatu  yang  memiliki  unsur-unsur  seperti  struktur,  manajemen, fungsi serta hak dan kewajiban, maka semua lembaga tersebut disebut secara jelas. Kata- kata  seperti  kaum,  ummat,  muluk  (pemerintahan),  balad  (negeri),  suq  (pasar) mengindikasikan  bahwa  Al-Qur’an  mengisyaratkan  nama-nama  itu  memiliki  fungsi  dan peran tertentu dalam perkembangan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur’an nampaknya membebaskan kaum muslimin untuk memberi bentuk-bentuk kepada prinsip- prinsip  ekonomi  yang  diangkat  darinya,  apakah  ia  perusahaan,  bank,  asuransi  dan sebagainya. Pada akhirnya lembaga-lembaga tersebut bertindak seperti individu yang bisa melakukan transaksi ekonomi antara satu dengan lainnya. Dalam terminologi fiqh dikenal dengan  istilah  “  syakhsiyyah  i’tibariyyah”.  Dengan  demikian  lembaga  yang  bertindak seperti  individu  ini  memiliki  kewajiban  yang  sama  seperti    layaknya  sebuah  individu, yaitu membayar zakat dari keuntungan yang diperolehnya.

## b.    Pendirian Baitul Mal
Sesuatu  yang  revolusioner  yang  dilakukan  oleh  Rasulullah  SAW  adalah pembentukan  lembaga  penyimpanan  yang  disebut    Baitul  Mal.  Apa  yang  dilaksanakan rasul itu merupakanproses penerimaan pendapatan (revenu collection) dan pembelanjaan (expenditure)  yang  transparan  yang  bertujuan  menciptakan  kesejahteraan  (welfare oriented).  Hal  ini  sangat  asing  pada  waktu  itu,  karena  umumnya  pajak-pajak  yang dikumpulkan  oleh    para  penguasa  di  kerajaan-kerajaan  tetangga  sekitar  jazirah  Arab seperti  Romawi  dan  Persia  umumnya  diikumpulkan  oleh  seorang  menteri  dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan kaisar dan raja.
Ketentuan  syariat,  baik  Al-Qur’an  maupun  Hadits  Nabi  SAW,  yang  mengatur secara langsung masalah Baitul Mal ini, memang tidak ada. Ketentuan syari’at yang kita
Vol 18 No 1 April 2020
peroleh  hanya  dari  atsar  para  Khulafaur  Rasyidin  yang  dilakukan  dalam  praktek penyelenggaraan  negara.  Meski  demikian,  posisi  Baitul  Mal  begitu  penting  di  dalam kehidupan    negara  Islam  sebagai  lembaga  penyimpanan  harta  kekayaan  negara,  yang bertanggung    jawab atas harta kekayaan atas pemasukan dan pengeluaran anggaran biaya negara. Karena itu, kehadiran Baitul Mal sebagai lembaga  yang bertanggung jawab atas harta  kekayaan  negara,  baik  dalam  pemasukannya,  penyimpanan  dan  pengeluarannya, sudah menjadi keharusan di dalam sistem negara Islam.

## b.    Lembaga Pengawasan Pasar
Konsep yang sama sekali baru adalah sistem pengawasan dan kontrol oleh negara yang pada zaman Rasulullah dipegang sendiri oleh beliau. Ini sejalan dengan apa yang ada pada  zaman  modern  disebut  dengan  “enforcement  Agency”.  Beberapa  waktu  kemudian konsep  ini  dikenal  dengan  “wilayatul  hisbah”.  Konsep  ini  merupakan  institusi  baru, mengingat pada zaman ini dimensi pengontrolan di kerajaan-kerajaan dunia Arab belum ada sama sekali.
Diriwayatkan  bahwa  Rasulullah  pernah  menegur  seseorang  yang  menjual kurmanya  dengan  harga  yang  berbeda  di  pasar.  Juga  diriwayatkan  bahwa  Rasulullah menolak  permintaan  para  sahabatnya  agar  menentukan  harga  yang  layak  bagi  kaum muslimin karena harga-harga yang ada di pasar terlalu tinggi.
Pilar  infrastruktur  yang  satu  ini  barang  kali  yang  terpenting  menurut  perspektif ekonomi  dari  sekian  banyak  pilar  yang  ada,  karena  ia  merupakan  bingkai  bagi  aktivitas ekonomi  dan  muamalat.  Artinya,  aktivitas  ekonomi  pada  zaman  itu  tidak  akan  berjalan tanpa adanya pengawasan yang ketat dan tanpa pemeliharaan “law and order”.

## b. Lembaga Keuangan Syari’ah di era Modern
Bermula  dengan  gerakan  lembaga  keuangan  Islam  modern  yng  dimulai  dengan didirikannya sebuah bank simpanan lokal (local saving bank) yang beroperasi tanpa bunga di desa Mit Ghamir, di tepi sungai Nil , Mesir pada tahun 1969 oleh Dr. Abdul Hamid An Naggar.  Walaupun  beberapa  tahun  kemudian  ia  berhenti  beroperasi  karena  masalah manajemen, namun ia menjadi sumber inspirasi utama untuk melahirkan lembaga-lembaga keuangan Islam berikutnya karena prestasi yang telah ia catat.
Vol 18 No 1 April 2020
Pada  tahun  1975  diadakan  konferensi  Islam  pertama  di  Mekkah  yang  membahas tentang  kelahiran  lembaga  keuangan  Islam,  dan  dua  tahun  kemudian  lahirlah  bank Pembangunan  Islam  (Islamic  Development  Bank)  yang  merupakan  tindak  lanjut  dari rekomendasi  yang lahir dari konferensi tersebut.  Setelah itu lahirlah bank-bank komersial yang transaksinya didasarkan pada ajaran Islam.
Dengan kemunculan bank-bank swasta Islam baik ditingkat desa maupun international memicu  kelahiran  lembaga  keuangan  Islam  lainnya  yang  merupakan  kebutuhan  untuk perputaran modal dan investasi seperti pasar modal,asuransi dan lembaga investasi Syari’ah. Dan ternyata langkah ini bukan hanya dilakukan oleh kaum muslimin tetapi juga diikuti oleh non  muslim.  Baru-baru  ini  Dow  Jones  misalnya  mengeluarkan  apa  yang  disebut  Islamic Index yang membuat Index saham yang dipedagangkan secara Islam. ( Muhammad Maulana, 2008).

## D. KESIMPULAN
Dalam  pembahasan  tersebut  bahwa  pandangan  ekonomi  konvensionalnya,  lembaga keuangan  adalah  badan  usaha  yang  kekayaan  utama  berbentuk  aset  keuangan,  memberikan kredit dan menanamkan dananya dalam surat berharga, serta menawarkan jasa keuangan lain seperti simpanan, asuransi, investasi, pembiayaan, dan lain-lain.
Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pelaksanaan Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) adalah menjalankan layanan jasa keuangan dangan konsep prinsip- prinsip (syari’ah  compliance) dalam  bentuk  kemaslahatan  umat  manusia,  keberkahan  dan keadilan ekonomi yang memiliki spirit islam baik dalam pelayanan maupun produk-produknya, dalam pelaksanaanya diawasi oleh sebuah lembaga yang disebut Dewan Pengawasan Syari’ah dan mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syari’ah Nasional yang bersumber dari MUI.
Lembaga  Keuangan  Syari’ah  (LKS)  dalam  intermediasi  mencakup  semua  aspek keuangan baik persoalan perbankan maupun kerjasama pembiayaan yang meliputi pengalihan aset, likuiditas, relokasi, transaksi dan efesiensi.
Vol 18 No 1 April 2020

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Rodoni (dkk), L embaga Keuangan Syari’ah , Jakarta Timur: Bestari Buana, 2008. Arikunto Suharsimi, ” Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik”. Jakarta: Rieneka Cipta, 2006.
Az-Zuhaili Wahbah, “ Fiqh Islam wa Adilatuhu ”. Jakarta: Gema Insani, 2011.
Anwar Sanusi, ” Metode Penelitian Bisnis ”. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
Fithri Dzakiyyah,“ J enisPenelitian ”, (on-line), tersedia di
https://hodrosita.wordpress.com , Agustus, 2017.
Hamoud,Sami Islamic Banking, Arabian Information Ltd , London, 1985
Karim, Adiwarman “ Bankir Yahudi pada Zaman Abbasiyah ” , Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, Gema Insani Press, Jakarta, 2001
Kasmir,“ Lembaga Keuangan Syari’ah”. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002. http://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syari’ah diakses pada tanggal 19 Mei 2010 M. Syafi'I Antonio, Bank Syari’ah: analisis kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman,
Yogyakarta: Ekonisia, 2002
http://www.rumahilmuindonesia.net/ perpustakaan/ekonomi_syari’ah/Sejarah_Perbankan_ Syari’ah .pdf diakses pada tanggal 09 Desember 2009.
Sujarweni Wiratna,” Metodologi Penelitian ”. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2014.
Sukardi, “ Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya”. Jakarta: PT. Bumi   Aksara, 2013).