## PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN MELAK KABUPATEN KUTAI BARAT
Lukman Hakim 1
1 Alumni Magister Administrasi Publik FISIP Unmul Alamat Korespondensi: jurnal.paradigma.mianunmul@gmail.com
Abstract: This  study  aimed  to  examine  the  implementation  of  family  planning programs  in  the  district  of  Melak,  West  Kutai  Regency  especially  in  terms  of communication,  resources,  disposition,  bureaucratic  structure  and  identify  the factors  supporting  and  hindering  the  implementation  of  the  family  planning program  in the district of Melak, West Kutai Regency. In this research, writer use the  qualitative  approach.  Data  collecting  conducted  by  doing  cirscumtantial interview, sharing  observation and also documentation study. After this phase, is done  by  a  data  analysis  qualitative  that  use  the  interactive  model  analysis.  The results  showed  that  the  implementation  of  the  family  planning  program  in  the District Melak not run well. This is caused by the lack of family planning and their extension number of cadres, the facilities were incomplete and lack of budget from the government for the implementation of family planning programs.
Keywords: public policy, implementation, family planning
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program Keluarga Berencana  di  Kecamatan  Melak  Kabupaten  Kutai  Barat  terutama  dalam  hal komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  dan  struktur  birokrasi  serta  mengidentifikasi faktor  pendukung  dan  penghambat  pelaksanaan  Program  Keluarga  Berencana  di Kecamatan  Melak  Kabupaten  Kutai  Barat.  Dalam  penelitian  ini,  penulis menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara melakukan  wawancara  mendalam,  observasi  berperan  serta,  dan  studi dokumentasi.  Setelah  tahap  ini,  dilakukan  analisa  data  kualitatif  meggunakan metode  analisis  data  model  interaktif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pelaksanaan  Program  Keluarga  Berencana  di  Kecamatan  Melak  belum  berjalan dengan  baik.  Hal  ini  disebabkan  oleh  minimnya  jumlah  penyuluh  keluarga berencana  beserta  kader,  fasilitas  yang  belum  lengkap  serta  minimnya  anggaran dari pemerintah untuk pelaksanaan program keluarga berencana.
Kata Kunci : kebijakan publik, implementasi, keluarga berencana

## Pendahuluan
Sejak  dicanangkan  menjadi  program  nasional  sekitar  4  (empat)  dasawarsa yang lalu, Program Keluarga Berencana di Indonesia termasuk di Kecamatan Melak telah  memberikan  hasil  yang  cukup  menggembirakan.  Keberhasilan  ini  ditandai dengan  semakin  terwujudnya  konsep  keluarga  kecil  sebagai  bagian  dari  tata kehidupan masyarakat. Hal ini tercermin antara lain dengan semakin meningkatnya angka  kesertaan  keluarga  berencana,  mengecilnya  rata-rata  anak  yang  dimiliki keluarga,  menurunnya  angka  kematian  bayi  dan  anak.  Data  dan  fakta  telah menunjukkan  yaitu  pada  awal  Program  Keluarga  Berencana  dilakukan,  rata-rata anak sebesar 5,6 per wanita. Saat ini prilaku masyarakat telah berubah dari konsep keluarga besar menjadi keluarga kecil yang sejahtera.
Dipilihnya  Kecamatan  Melak  sebagai  lokus  penelitian  karena  Kecamatan Melak memiliki 3 (tiga) kriteria utama sasaran Program Keluarga Berencana yaitu ; Daerah  pesisir  sungai,  kawasan  kumuh  dan  miskin  perkotaan,  dan  daerah  industri
(pertambangan  batubara).  Visi  Program  Keluarga  Berencana  untuk  mencapai penduduk  seimbang  tahun  2015  harus  diupayakan  secara  maksimal  untuk menurunkan  fertilitas  melalui  perluasan  cakupan  Program  Keluarga  Berencana secara lebih luas dan merata sampai ke daerah yang sulit dijangkau dan daerah yang memiliki kriteria sasaran Program Keluarga Berencana lainnya seperti di Kecamatan Melak.  Misi  pembangunan  berwawasan  kependudukan  dan  mewujudkan  keluarga kecil bahagia dan sejahtera juga sejalan misi Kecamatan Melak yang menginginkan masyarakatnya semakin sehat, cerdas, aman dan sejahtera.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  salah  satu  upaya  yang  dilakukan  oleh pemerintah  Kecamatan  Melak  adalah  dengan  pengendalian  pertumbuhan penduduk  dengan  harapan  mampu  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia yang  ada  di  Kecamatan  Melak.  Hal  ini  sesuai  dengan  motto  KB  yang  sering  kita dengar bahwa dengan program KB maka keluarga akan lebih baik dan lebih terurus. Dengan  kondisi  yang  demikian  maka  peluang  untuk  mendapatkan  sumber  daya manusia yang lebih berkualitas akan semakin besar.

## Konsep dan Teori

## Implementasi Kebijakan Publik
Budi  Winarno  (2002:32),  yang  mengatakan  bahwa:  implementasi  kebijakan dibatasi  sebagai  menjangkau  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  individu- individu  pemerintah  dan  individu-individu  swasta  (kelompok-kelompok)  yang diarahkan  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  keputusan- keputusan kebijaksanaan sebelumnya.
Menurut  Edward  (dalam  Juliartha,  2009:58)  keberhasilan  proses implementasi  yakni  komunikasi,  sumber  daya,  sikap  birokrasi  atau  pelaksana  dan prosedur pelayanan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:
a. Komunikasi,  keberhasilan  kebijakan  mensyaratkan  agar  implementor mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan.  Apa  yang  menjadi  tujuan  dan  sasaran kebijakan  ( target  group )  sehingga  akan  mengurangi  distorsi  implementasi. Apabila  tujuan  dan  sasaran  suatu  kebijakan  tidak  jelas  atau  bahkan  tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
b. Sumber daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsistensi,  tetapi  apabila  implementor  kekurangan  sumber  daya  untuk melaksanakan,  implementasi  tidak  akan  berjalan  efektif.  Sumber  daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetisi implementor, dan  sumber  daya financial .  Sumber  daya  adalah  faktor  penting  untuk implementasi  kebijakan  agar  efektif.  Tanpa  sumber  daya,  kebijakan  hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.
c. Disposisi,  adalah  watak  dan  karakteristik  atau  sikap  yang  dimiliki  oleh implementor  seperti  komitmen,  kejujuran,  sifat  demokratis.  Apabila implementor  memiliki  disposisi  yang  baik,  maka  dia  akan  dapat  menjalankan kebijakan  dengan  baik  seperti  apa  yang  diinginkan  oleh  pembuat  kebijakan. Ketika  implementor  memiliki  sifat  atau  perspekti  yang  berbeda  dengan
pembuat  kebijakan,  maka  proses  implementasi  kebijakan  juga  menjadi  tidak efektif.
d. Struktur  birokrasi  yang  bertugas  mengimplementasikan  kebijakan  memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap  implementasi  kebijakan.  Salah  satu  dari aspek  struktur  yang  penting  dari  setiap  organisasi  adalah  adanya  prosedur operasi yang standar (standard operating procedures) atau SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Prosedur pelayanan yang terlalu  panjang  akan  cenderung  melemahkan  pengawasan  dan  menimbulkan red tape , yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

## Konsep Kebijakan Pembangunan KPH
Pembangunan  KPH  di  Indonesia  telah  menjadi  komitmen  pemerintah  dan masyarakat (para pihak), yang telah dimandatkan melalui UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, PP Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanan Kehutanan dan PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan  serta  Pemanfaatan  Hutan,  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  pengelolaan hutan yang efisien dan lestari.
Menurut  Sriyono  dan  Djajono  (2010  :  1)  menerangkan    bahwa  Kesatuan Pengelolaan  Hutan  (  KPH)    merupakan  wilayah  pengelolaan  hutan  sesuai  fungsi pokok dan peruntukannya yang dikelola secara efisien dan lestari.
Menurut Kartodihardjo (2011), Pembangunan  KPH sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah  Nomor 6 tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3/2008    tentang    Tata    Hutan,    Penyusunan    Rencana    Pengelolaan    Hutan,    serta Pemanfaatan    Hutan,  secara  operasional  harus  memenuhi  3  komponen  kegiatan, Pertama, pembentukan unit-unit wilayah KPH pada seluruh kawasan hutan sehingga ada  kepastian wilayah kelola. Kedua,  pembentukan institusi pengelola pada setiap unit  KPH,  sehingga  ada  kepastian  penanggung  jawab  pelaksanaan  fungsi-fungsi manajemen di tingkat tapak. Dan Ketiga, penyusunan rencana pengelolaan hutan di tingkat KPH sebagai penjabaran operasional   pencapaian   target-target   rencana kehutanan tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.
Berdasarkan  hasil  tersebut,  tergambar  bahwa  konsep  kebijakan pembangunan  KPH  masih    merupakan  konsep  yang  ideal  dalam  menyelesaikan berbagai  macam  permasalahan  kehutanan.,  akan  tetapi  implementasi  kebijakan tersebut  masih  belum  tepat  dan  sesuai  dengan  tujuan  yang  diharapkan.  Hal tersebut  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  di  antaranya  faktor  komunikasi  antara stakeholder, sumber daya dan partisipasi stakeholder.

## Metode Penelitian
Penelitian  yang  dilakukan  penulis  termasuk  penelitian  deskriptif  dan  akan dianalisis  dengan  menggunakan  metode  analisis  kualitatif.  Penelitian  deskriptif bermaksud menggambarkan /mendeskripsikan relasi sebuah peristiwa/gejala untuk memperoleh  informasi  mengenai  fenomena  yang  terjadi  dengan  masalah  yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan sumber data utama dan supplementary  data untuk  sumber  pelengkap,  yaitu  melakukan  pengumpulan
dokumen melalui sumber  pendukung.  Analisis data yang digunakan  adalah analisis data interaktik

## Hasil Penelitian
Menurut  George  C.  Edward  III  dalam  Budi  Winarno,  faktor-faktor  yang mempengaruhi  kebijakan  adalah  komunikasi,  sumber-sumber,  disposisi,  dan struktur birokrasi. Keempat dimensi ini dalam konteks kebijakan Program Keluarga Berencana  di  Kecamatan  Melak  nampak  ada  kesesuaian,  walaupun  derajat kepentingan masing-masing dimensi tidak segaris.

## Komunikasi
Komunikasi  merupakan  faktor  yang  sangat  penting  didalam  menjalankan suatu kebijakan. Tujuan dan sasaran dari pelaksanaan suatu kebijakan harus sampai kepada penerima kebijakan dengan jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pelaksana  kebijakan  dengan  penerima  kebijakan.  Agar  tujuan  dan  sasaran  dari program dapat tercapai, maka diperlukan komunikasi yang baik.
Dimensi  komunikasi  dalam  pelaksanaan  Program  Keluarga  Berencana ditentukan dari beberapa unsur yang terdapat dalam komunikasi, seperti Menurut Edward  III  dalam  Widodo  (2010:97),  komunikasi  kebijakan  memiliki  beberapa dimensi,  antara  lain  dimensi  transmisi  ( trasmission ),  kejelasan  ( clarity )  dan konsistensi  ( consistency ).  Mengenai  bagaimana  dimensi  komunikasi  yang  terjadi  di Kecamatan Melak dapat dideskripsikan sebagai berikut.
Transmisi. Faktor  yang  sangat  menentukan  dalam  komunikasi  adalah kemampuan  orang  yang  menyampaikan  pesan.  Dari  sinilah  pesan  akan ditransmisikan kepada sasaran atau peneriman pesan.
Penyampai  pesan  dalam  hal  ini  adalah  Penyuluh  Keluarga  Berencana  yang dalam  melaksanakan  tugasnya  harus  senantiasa  memperhatikan  hal-hal  yang berkaitan dengan hak-hak reproduksi, sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan hak  asasi  manusia.  Selain  itu  juga  harus  dierhatikan  pula  hal-hal  yang  berkaitan dengan  aspek  demografis.  Oleh  karena  itu,  Penyuluh  Keluarga  Berencana  sebagai pengelola  Program  Keluarga  Berencana  Nasional  di  tingkat  kecamatan,  kelurahan/ kampung  dituntut  untuk  mengembangkan  potensi  dirinya  sehingga  mau  dan mampu menghadapi setiap perubahan lingkungan kerja yang terjadi serta memiliki kesanggupan/ komitmen untuk berubah.
Penyuluh Keluarga Berencana di Kecamatan  Melak berjumlah 4 orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Sebanyak 3 orang Penyuluh Keluarga  Berencana  berlatar  belakang  pendidikan  sarjana  pada  saat  diterima menjadi  calon  pegawai  negeri  sipil  sedangkan  1  orang  lainnya  masih  berlatar belakang SMA pada saat menjadi calon pegawai negeri sipil.
Kejelasan. Meskipun  isi  pesan  mengacu  pada  panduan  materi  konseling, namun  keutuhan,  kelengkapan  serta  sistematika  penyampaian  yang  disampaikan kurang sempurna dan sistematis, maka kualitas komunikasi akan menjadi bias. Oleh karena itu isi pesan juga harus mendapat perhatian dalam sebuah komunikasi.
Kecamatan  Melak  memiliki  wilayah  yang  luas  dan  terdapat  beberapa kampung  yang  jauh  dari  Puskesmas  sehingga  sulit  untuk  mengadakan  sosialisasi
tentang Program Keluarga Berencana secara efektif. Masih banyak masyarakat yang belum  mengerti  atau  belum  mengetahui  tentang  Program  Keluarga  Berencana secara jelas dan lengkap.
Konsistensi. Konsistensi ( consistency ) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan. Konsistensi yang dimaksud bukan hanya tentang isi pesan yang akan disampaikan tetapi juga tentang bagaimana cara menyampaikan pesan melalui media yang akan digunakan.
Penyuluhan  yang  dilakukan  oleh  Penyuluh  Keluarga  Berencana  rutin dilakukan  disetiap  posyandu  di  Kecamatan  Melak.  Posyandu  merupakan  usaha untuk  melibatkan  masyarakat  dalam  kegiatan-kegiatan  upaya  peningkatan kesehatan  dan  pencegahan  penyakit.  Pelayanan  kesehatan  posyandu  adalah jembatan  upaya-upaya  pelayanan  profesional  dan  pelayanan  non-profesional  yang dapat dikembangkan oleh masyarakat dan keluarga.
Realitas  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  komunikasi  yang  baik  belum dilakukan  secara  maksimal,  yang  hal  ini  ditunjukkan  dengan  masih  belum memadainya  media  yang  digunakan  dalam  menyampaikan  program  KB. Penyampaian program KB masih terpaku pada kegiatan posyandu dan menumpang pada  kegiatan  pemerintah  rutin  lainnya.  Hal  ini  menyebabkan  hanya  masyarakat yang aktif dan tidak sibuk saja yang bisa mengikuti kegiatan tersebut.
Di  saat  kemajuan  teknologi  dan  informasi  saat  sekarang  ini,  masyarakat membutuhkan gebrakan berupa sosialisasi yang tidak kaku pada kegiatan yang rutin saja.  Masyarakat  membutuhkan  kehadiran  pemerintah  ditengah-tengah  mereka bukan  sebaliknya  masyarakat  yang  mendatangi  pemerintah.  Meskipun  demikian, tanggung  jawab  ini  juga  perlu  didukung  oleh  semua  pihak  terutama  pemimpin formal dan pemimpin informal dalam masyarakat tersebut.

## Sumber Daya
Sumber  daya  memegang  peranan  yang  sangat  penting  implementasi kebijakan karena walaupun isi kebijakan sudah disusun dan dikomunikasikan dengan baik tanpa di dukung oleh sumber daya, maka hanya akan menjadi sebuah wacana belaka.  Sumber  daya  tersebut  dapat  berupa  sumber  daya  manusia,  sarana  dan prasarana, serta dana.
Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang  mempengaruhi  keberhasilan  pelaksanaan  kebijakan.  Dalam  hal  sumber  daya manusia, jumlah tenaga kesehatan dan Penyuluh Keluarga Berencana yang terdapat di  Kabupaten  Kutai  Barat  masih  sangat  terbatas.  Masih  banyak  wilayah  yang kekurangan  tenaga  kesehatan  terutama  bidan  dan  tenaga  Penyuluh  Keluarga Berencana bahkan untuk daerah yang cukup ramai seperti Kecamatan Melak.
Untuk  mewujudkan  tujuan  Program  Keluarga  Berencana  harus  didukung oleh  berbagai  Sumber  Daya  Manusia  yang  handal.  Sampai  saat  ini,  jumlah  sumber daya  manusia  yang  dibutuhkan  masih  belum  tercukupi  karena  keterbatasan  dana dari pemerintah. Sumber daya manusia yang sudah ada harus dapat dimaksimalkan kinerjanya sehingga program keluarga berencana dapat tetap berjalan.
Di  dalam  Program  Keluarga  Berencana,  yang  bertugas  memberikan pelayanan  kesehatan  adalah  bidan  terlatih  yang  melakukan  pelayanan  Program Keluarga  Berencana  di  fasilitas  kesehatan  pemerintah  maupun  swasta.  Sedangkan Penyuluh  Keluarga  Berencana  bertugas  memberikan  komunikasi,  informasi  dan edukasi  yang  bertujuan  untuk  mengubah  pola  pikir  masyarakat  agar  mendukung Program Keluarga Berencana.
Untuk  saat  ini,  jumlah  Penyuluh  Keluarga  Berencana  masih  sangat  kurang mengingat  wilayah  yang  dibina  sangat  luas.  Kecamatan  Melak  yang  memiliki  2 kelurahan  dan  4  kampung  hanya  memiliki  4  orang  Penyuluh  Keluarga  Berencana. Jadi terpaksa 1 orang Penyuluh Keluarga Berencana ada yang harus membina lebih dari  1  kampung.  Pemerintah  Daerah  telah  mengusulkan  penambahan  formasi Penyuluh  Keluarga  Berencana  ke  pemerintah  pusat  dan  disetujui  pada  tahun  2013 yang  lalu  telah  dibuka  lowongan  tes  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  (CPNS)  untuk Kabupaten Kutai Barat sebanyak 7 orang.
Di Kecamatan Melak juga terdapat 10 orang bidan yang terdiri dari 3 orang bidan  yang  berstatus  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dan  7  orang  bidan  yang berstatus masih sebagai Tenaga Kerja Kontrak (TKK). Terdapat 7 orang bidan yang bertugas  di  Puskesmas  Induk  atau  Puskesmas  Melak.  Sedangkan  sisanya  1  orang bidan bertugas di Pustu Empas dan 1 orang bidan bertugas di PKMK Muara Bunyut.
Sumber Daya Anggaran. Dana dalam Program Keluarga Berencana ini berasal dari  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Kabupaten.  Pemerintah  Kabupaten  Kutai Barat  telah  memberikan  dana  operasional  sebesar  Rp.  1.000.000,-  dipotong  pajak per  bulan  kepada  setiap  Penyuluh  Keluarga  Berencana.  Setiap  Penyuluh  Keluarga Berencana  juga  mendapatkan  bantuan    dana    stimulan    dari    Pemerintah    Pusat sebesar    Rp.  400.000,-  per  tahun.  Selain  itu  mereka  juga  mendapatkan  Dukungan Operasional sebesar Rp. 300.000,- perkampung binaan dan bantuan dana lainnya.
Dana operasional dari pemerintah daerah masih belum jelas pertanggungjawabannya sebab untuk mencairkan dana operasional tersebut cukup hanya  dengan  membawa  fotocopy  visum  kegiatan  Penyuluh  Keluarga  Berencana yang  dirangkum  setiap  bulan  dan  ditandatangani  oleh  atasan  langsung  Penyuluh Keluarga  Berencana  atau  ketua  panitia  kegiatan  jika  yang  dilaporkan  adalah kegiatan  yang  memiliki  struktur  kepanitaan.  Sedangkan  untuk  kegiatan  sosialisasi Program  Keluarga  Berencana  sendiri  tergantung  dari  tergantung  dari  kemauan Penyuluh  Keluarga  Berencana.  Hal  ini  yang  menyebabkan  Penyuluh  Keluarga Berencana  enggan  untuk  melaksanakan  kegiatan  sosialisasi  secara  mandiri  karena besarnya  biaya  yang  dibutuhkan  serta  tidak  adanya  punishment  ketika  tidak melaksanakan kegiatan sosialisasi.
Sarana  dan  Prasarana. Selain  sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya anggaran,  sarana  dan  prasarana  juga  sangat  penting  untuk  diperhatikan  dalam Program Keluarga Berencana. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam Program Keluarga Berencana pada saat ini sudah mulai mendapat perhatian dari pemerintah pusat.  Namun  semua  sarana  dan  prasarana  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat tersebut masih belum didukung dengan dana operasional dan perawatannya
Sebagian  besar  sarana  dan  prasarana  yang  didapat  adalah  bantuan  dari pemerintah  pusat.  Pada  tahun  2014,  setiap  Penyuluh  Keluarga  Berencana
mendapatkan  bantuan  motor  dinas.  Pada  tahun  2015,  setiap  kecamatan mendapatkan bantuan komputer, printer dan modem untuk membantu kelancaran tugas  Program  Keluarga  Berencana.  Akan  tetapi,  bantuan  dari  pemerintah  daerah masih  sangat  minim.  Sampai  saat  ini,  ruang  kerja  Penyuluh  Keluarga  Berencana  di kecamatan  melak  masih  menumpang  di  kantor  kecamatan  melak  bahkan  barang inventaris  seperti  meja,  kursi  dan  lemari  masih  meminjam  dari  kantor  kecamatan melak.
Sumber  Daya  Kewenangan. Sumber  daya  lain  yang  cukup  penting  dalam menentukan  keberhasilan  suatu  implementasi  kebijakan  adalah  kewenangan. Kewenangan ( authority ) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh  suatu  lembaga  akan  mempengaruhi  lembaga  itu  dalam  melaksanakan  suatu kebijakan.  Kewenangan  ini  menjadi  penting  ketika  mereka  dihadapkan  suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan.
Pelaksanaan  program  keluarga  berencana    sangat  tergantung  kepada kebijakan  strategis  pemangku  kebijakan  yang  ada  di  daerah,  maka  dengan diterbitkannya PP No. 38 Tahun 2008 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah,  pemerintah  provinsi  dan  pemerintah  kabupaten/kota  serta  PP    NO.41 Tahun  2008  tentang  organisasi  perangkat  daerah,  Keluarga  Berencana  (KB)  dan Keluarga Sejahtera (KS) merupakan satu diantara 28 urusan wajib.
Ketika  bukan  menjadi  program  prioritas  daerah,  otonomi  daerah  jelas mengganggu  jalannya  program  KB,  karena  setiap  kegiatan  sangat  tergantung keuangan  daerah,  kemudian  tugas  yang  diberikan  kepada  penyuluh  KB  seringkali diluar  dari  tugas  pokok  dan  fungsi  penyuluh  KB,  sehingga  gairah  kerja  mereka menjadi berkurang
Pada  saat  ini  penyuluh  keluarga  berencana  memiliki  1  garis  komando  yaitu dari Kepala Kantor PP & KB dan 1 garis koordinasi dengan Camat. Karena banyaknya kegiatan  yang  harus  dilaksanakan,  seringkali  mereka  bingung  mendahulukan kegiatan  yang  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  penyuluh  KB.  memberikan  instruksi yang terkait dengan kedisiplinan kerja

## Disposisi
Disposisi  implementator  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  AG  Subarno, mencakup (1) respons implementator terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemampuannya  untuk  melaksanakan  kebijakan,  (2)  kognisi,  pemahaman  para implementator  terhadap  kebijakan  yang  dilaksanakan,  (3)  intensitas  disposisi implementator, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementator.
Respon implementator terhadap kebijakan . Pada saat ini, program KB sangat memperhatikan  kualitas  SDM  dari  para  Penyuluh  KB.  Oleh  karena  itu,  tes  CPNS untuk  penyuluh  KB  di  Kabupaten  Kutai  Barat  pada  tahun  2013  yang  lalu  minimal harus lulusan sarjana.  Ketika itu, lulusan sarjana yang dibuka utuk formasi penyuluh KB adalah dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas  Hukum  dan  Fakultas  Ekonomi.  Standar  tingkat  pendidikan  bagi  Penyuluh KB tersebut menjadikan  mereka dalam merespon kebijakan cukup cepat.
Kognisi. Kognisi adalah pemahaman para implementator terhadap kebijakan yang  dilaksanakan.  Penggunaan  media  penyuluhan  yang  konvensional,
menunjukkan  betapa  pemahaman  program  KB  yang  seharusnya  dapat  melalui kebijakan  pelayanan  di  tempat  kerja,  seperti  memberikan  penyuluhan  di  pasar, pangkalan ojek serta tempat kerja masyarakat yang lain.
Pengetahuan tentang media yang dimiliki oleh Penyuluh KB terbatas hanya di  posyandu  sebagai  tempat  penyuluhan  dan  kegiatan  rutin  saja,    sementara  itu sesungguhnya informan menginginkan pesan tentang KB bisa sampai ke telinganya, sehingga dibutuhkan penyesuaian waktu dan tempat  penyuluhan bagi masyarakat yang tidak punya akses ke tempat-tempat tersebut.
Freferensi nilai . Keteladanan untuk menggunakan alat kontrasepsi bagi para penyuluh KB sangat dibutuhkan. Sikap yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan seperti komitmen,  kejujuran,  sifat  demokratis  sangat  menentukan  keberlangsungan  dari suatu program. Apabila pelaksana kebijakan memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat  menjalankan  kebijakan  dengan  baik  seperti  apa  yang  diinginkan  oleh pembuat kebijakan. Ketika pelaksana kebijakan memiliki sikap atau perspektif yang berbeda  dengan  pembuat  kebijakan,  maka  proses  implementasi  kebijakan  juga menjadi tidak efektif.
Semua  Penyuluh  Keluarga  Berencana  memang  harus  bersikap  sopan  dan ramah  agar  mereka  dapat  diterima  dengan  baik  di  masyarakat  dan  tujuan  dari Program  Keluarga  Berencana  bisa  tercapai.  Untuk  meningkatkan  cara berkomunikasi  yang  baik  dengan  masyarakat,  para  Penyuluh  Keluarga  Berencana sudah  dibekali  dengan  pelatihan-pelatihan  khusus  seperti  pelatihan  Komunikasi Intra  Personal  (KIP)  Konseling  yang  diadakan  di  BKKBN  Provinsi  Kalimantan  Timur setiap  tahunnya.  Semakin  banyak  pelatihan  yang  pernah  diikuti  oleh  Penyuluh Keluarga Berencana diharapkan juga dapat semakin meningkatkan kualitas mereka ketika dilapangan.

## Struktur Birokrasi
Struktur  organisasi  yang  dimaksudkan  adalah  kepastian  bentuk  atau  jenis yang melaksanakan kebijakan di tingkat kecamatan. Struktur organisasi yang terlalu panjang  akan  cenderung  melemahkan  pengawasan  dan  menimbulkan red  tape , yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures) atau  SOP.  SOP  menjadi  pedoman  bagi  setiap  implementor  dalam bertindak.
Standard  Operating  Procedure  (SOP). Proses  pelayanan  Program  Keluarga Berencana berawal dari masyarakat sebagai calon peserta KB dengan datang secara langsung  ke  klinik  KB  terdekat  baik  itu  bidan,  dokter  maupun  puskesmas.  Setelah tiba di klinik masyarakat akan diberikan pengarahan berupa konseling, pada tahap ini  masyarakat  akan  dijelaskan  tentang  Program  KB  secara  lebih  detail.  Setelah melakukan  konseling  masyarakat  akan  diperiksa  kesehatannya  jika  ingin  ikut  KB, kemudian  baru  menentukan  produk  apa  yang  ingin  digunakan  dan  setelah menemukan  pilihan  yang  dirasa  tepat  kemudian  dilakukan  pemasangan  alat  dan jadilah masyarakat menjadi peserta KB aktif baru.
Prosedur  pelayanan  Program  Keluarga  Berencana  masih  belum  berjalan dengan baik karena kurangnya komunikasi antara penyuluh keluarga berencana dan petugas  kesehatan.  Para  penyuluh  keluarga  berencana  dikecamatan  melak seharusnya ditempatkan di Puskesmas bukan di Kantor Kecamatan. Kegiatan yang ada  di  Kantor  Kecamatan  seringkali  tidak  berhubungan  langsung  dengan pelaksanaan  program  keluarga  berencana.  Kendala  selanjutnya  adalah  pada  tahap konseling  atau  penyuluhan,  karena  belum  adanya  balai  sendiri  sehingga  konseling atau  penyuluhan  hanya  rutin  dilakukan  di  posyandu  maupun  kegiatan  hari  besar yang  berhubungan  dengan  kesehatan.  Padahal  seharusnya  jika  mempunyai  balai penyuluhan sendiri, terutama untuk konseling bisa dilakukan kapan saja tergantung kebutuhan dari akseptor. Sehingga tidak menumpuk pada satu waktu
Fragmentasi. Sifat  kedua  dari  struktur  birokrasi  yang  berpengaruh  dalam pelaksanaan  kebijakan  adalah  fragmentasi  organisasi.  Tanggung  jawab  bagi  suatu bidang  kebijakan  sering  tersebar  diantara  beberapa  organisasi,  seringkali  pula terjadi  desentralisasi  kekuasaan  tersebut  dilakukan  secara  radikal  guna  mencapai tujuan-tujuan  kebijakan.  Konsekuensi  yang  paling  buruk  dari  fragmentasi  birokrasi adalah  usaha  untuk  menghambat  koordinasi.  Para  birokrat  karena  alasan-alasan prioritas  dari  badan-badan  yang  berbeda,  mendorong  para  birokrat  ini  untuk menghindari koordinasi dengan badan-badan lain. Padahal  penyebaran wewenang dan  sumber-sumber  untuk  melaksanakan  kebijakan-kebijakan  yang  kompleks membutuhkan koordinasi.  Hambatan ini diperburuk  oleh struktur pemerintah yang terpecah-pecah.  Pada  umumnya  semakin  besar  koordinasi  yang  diperlukan  untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan untuk  berhasil.
Fragmentasi  mengakibatkan  pandangan-pandangan  yang  sempit  dari banyak lembaga  birokrasi. Hal ini akan  menimbulkan dua konsekuensi pokok yang merugikan  bagi  implementasi  yang  berhasil.  Pertama,  tidak  ada  orang  yang  akan mengakhiri  implementasi  kebijakan  dengan  melaksanakan  fungsi-fungsi  tertentu karena tanggungjawab bagi suatu bidang kebijakan terpecah-pecah. Disamping itu, karena masing-masing badan mempunyai yuridiksi yang terbatas atas suatu bidang, maka  tugas-tugas  yang  penting  mungkin  akan  terdampar  antara  retak-retak struktur  organisasi.  Kedua,  pandangan-pandangan  yang  sempit  dari  badan-badan mungkin  juga  akan  menghambat  perubahan.  Jika  suatu  badan  mempunyai fleksibilitas  yang  rendah  dalam  misi-misinya,  maka  badan  itu  akan  berusaha mempertahankan esistensinya dan besar kemungkinan akan menentang  kebijakan- kebijakan baru yang membutuhkan perubahan.
Di  dalam  pelaksanaan  Program  Keluarga  Berencana  di  Kecamatan      Melak, para  Penyuluh  Keluarga  Berencana  secara  organisasi  berada  dibawah  komando langsung  Kepala  Kantor  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Keluarga  Berencana Kabupaten  Kutai  Barat.  Semua  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Penyuluh  Keluarga Berencana di lapangan harus dicatat dan dilaporkan langsung kepada Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Barat melalui bukti  visum  kegiatan.    Sementara  untuk  pengawasan  kegiatan,  para  Penyuluh Keluarga  Berencana  harus  berkoordinasi  dengan  pihak  Kecamatan,  Kelurahan  dan Kampung, sampai dengan ketua RT di wilayah binaan mereka. Ketika ditempatkan di kantor  kecamatan  oleh  Kantor  PP  dan  KB,  para  penyuluh  KB  seperti  memiliki  2
atasan langsung yang sama-sama harus dituruti perintahnya. Jika ada kegiatan yang bersamaan  harus  dilakukan,  terkadang  para  penyuluh  KB    harus  bekerja  sangat ekstra agar semuanya bisa berjalan dengan lancar.

## Kesimpulan
Dari  hasil  dan  pembahasan  dapat  kita  simpulkan  beberapa  hal  sebagai berikut.
1. Komunikasi  yang  dilakukan  dalam  pelaksanaan  Program  Keluarga  Berencana melalui media ruangan Posyandu masih tidak efektif karena belum menjangkau seluruh kalangan masyarakat.
2. Jumlah  Penyuluh  Keluarga  Berencana  masih  belum  memenuhi  standar  yaitu minimal 1 penyuluh perkampung sedangkan di Kecamatan Melak yang memiliki 2 kelurahan dan 4 kampung hanya memiliki 4 penyuluh.
3. Fasilitas  yang  digunakan  masih  belum  lengkap  seperti  belum  adanya  Balai Penyuluhan, Pos KB, proyektor, alat peraga, dan lain-lain.
4. Sikap para pelaksana Program Keluarga Berencana termasuk bidan,  penyuluh KB serta kader sangat baik dan ramah namun belum didukung oleh stakeholder dalam masyarakat setempat.
5. Struktur  birokrasi  dalam  pelaksanaan  Program  Keluarga  Berencana  masih belum jelas dan berbelit-belit.
6. Ketersediaan  data  kependudukan  dilapangan  terutama  yang  berhubungan dengan Program Keluarga Berencana masih belum lengkap.
7. Tidak ada biaya untuk pemasangan alat kontrasepsi di Puskesmas Melak.
Dari  pembahasan  dan  kesimpulan  yang  telah  dikemukakan,  penulis memberikan rekomendasi dan saran sebagai berikut.
1. Perlunya meningkatkan sosialisasi mengenai Program Keluarga Berencana yang bertahap  melalui  kerja  sama  dengan  berbagai  macam  elemen  masyarakat seperti  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama,  pemuda  karang  taruna,  lembaga swadaya masyarakat, ibu-ibu PKK, dan lain-lain.
2. Perlunya penambahan jumlah Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Medis serta para kader mengingat jumlah penduduk di Kecamatan Melak yang sangat banyak  apalagi  dengan  adanya  Program  Keluarga  Berencana  yang mengharuskan mereka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat setiap saat.
3. Perlunya  penambahan  fasilitas  bagi  pelaksanaan  Program  Keluarga  Berencana seperti  Balai  Penyuluhan  Keluarga  Berencana,  Pos  Keluarga  Berencana,  alat peraga, proyektor, sound system, dan sebagainya.
4. Perlunya peningkatan anggaran Program Keluarga Berencana dalam Anggaran Pembelanjaan dan Belanja (APBD) Kabupaten Kutai Barat setiap tahunnya.
5. Perlunya  dukungan  fasilitas,  uang  insentif,  pelatihan  bagi  para  kader  Program Keluarga Berencana
6. Perlunya  pemutakhiran  data  kependudukan  terutama  yang  berhubungan dengan Program Keluarga Berencana

## Daftar Pustaka
Anonim.  2010. UU  No.  52  Tahun  2009 Tentang Perkembangan  Kependudukan  dan Pembangunan Keluarga. Fokus Media: Bandung.
______.  2010.  Peraturan  Presiden  Nomor  62  Tahun  2010  tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Bandung : Fokus Media Dunn, William N. 2000 . Pengantar Analisa Kebijakan Publik . Gama Press: Yogyakarta. Juliartha, Edward. 2009. Model  Implementasi  Kebijakan  Publik . Trio Rimba  Persada: Jakarta.
Moleong,  J.  2008. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  PT.  Remaja  Rosdakarya: Bandung.
Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik . Pustaka Pelajar: Yogyakarta. Suratun, dkk. 2008. Pelayanan Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi. Trans Info Media: Jakarta.
Widiyanti S,  Ninik. 1987. Ledakan  Penduduk  Menjelang  Tahun  2000 . PT Bina Aksara: Jakarta.
Winarno,  Budi.  2002. Teori  dan  Proses  Kebijakan  Publik. Media  Pressindo:
Yogyakarta.