E-ISSN: 2615-1081

## ANALISIS IMPLEMENTASI ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH BERBASIS PESANTREN
Sopia Laila Nugraha 1) , Hikmah Endraswati 2*)
12 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
*) Koresponden Email: 197705072000032001@uin-suka.ac.id

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  serta  menganalisis  implementasi  Islamic  Corporate  Governance pada  lembaga  keuangan  mikro  syariah  berbasis  pesantren  dengan  studi  pada  BWM  Almuna  Berkah  Mandiri Yogyakarta  Tahun  2020.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  dengan  teknik  analisis Miles dan Huberman. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini melihat Islamic  Corporate  Governance  (ICG)  pada  kepatuhan  syariah  dengan  representasi  prinsip  ICG  pada  prinsip kepemimpinan  Rasulullah  SAW  (shiddiq, amanah,  tabligh,  fathanah),  adil dan  shariah  compliance. Hasil  dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Islamic Corporate Governance pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah  Bank  Wakaf  Mikro  (LKMS  BWM)  Almuna  Berkah  Mandiri  Yogyakarta  tahun  2020  belum terimplementasi secara keseluruhan. Apabila ditinjau  menggunakan enam indikator Islamic corporate governance, LKMS  BWM  Almuna  Berkah  Mandiri  telah  mengimplementasikan  ICG  pada  indikator  amanah  (dapat dipercaya/akuntabilitas), tabligh (menyampaikan kebenaran/tanggung jawab), dan adil (fairness). LKMS BWM Almuna  belum  mengimplementasikan  secara  menyeluruh  ICG  pada  indikator  shiddiq,  fathanah,  dan  shariah compliance  dalam  tata  kelola  lembaga  yaitu  dalam  penyampaian  informasi  kepada  stakeholder,  pada  aspek pengalaman kerja (jenjang pendidikan) dan keahlian SDM serta pemeriksaan audit yang sesuai dengan kebutuhan tata kelola LKMS BWM .
Kata kunci: Islamic Corporate Governance (ICG), Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), Bank Wakaf Mikro, BWM Almuna Berkah Mandiri

## IMPLEMENTATION ANALYSIS OF ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE IN SHARIA MICRO- FINANCE INSTITUTIONS BASED ON ISLAMIC BOARDING SCHOOLS

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  and  analyze  the  implementation  of  Islamic  Corporate  Governance  in Islamic  microfinance  institutions  boarding  school-based  namely  a  study  at  BWM  Almuna  Berkah  Mandiri Yogyakarta  in  2020.  This  study  used  a  qualitative  descriptive  approach  with  Miles  and  Huberman  analysis techniques.  Data  were  collected  through  observation,  interviews,  and  documentation.  This  study  looks  at  Islamic Corporate Governance (ICG) on sharia compliance with the representation of ICG  principles on the leadership of Rasulullah  SAW  (shiddiq,  amanah,  tabligh,  fathanah),  fair  and  Shariah  Compliance. The  results of  this study indicate that the implementation of Islamic corporate governance at the Islamic Microfinance Institution of the Micro Waqf Bank (LKMS BWM) Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta in 2020 has not been implemented as a whole. When  viewed  using  six  indicators of Islamic  corporate governance, LKMS  BWM  Almuna  Berkah  Mandiri  has implemented ICG on the indicators of trust (trustworthiness/accountability), tabligh (delivering truth/responsibility), and fairness (fairness). LKMS BWM Almuna has not fully implemented ICG on indicators of shiddiq, fathanah, and  shariah  compliance  in  institutional  governance,  namely  in  delivering  information  to  stakeholders,  in  terms  of work experience (educational level) and HR expertise as well as auditing as needed in BWM LKMS governance.
Keywords: Islamic  Corporate  Governance  (ICG),  Sharia  Microfinance  Institutions  (LKMS),  Micro  Waqf Bank, BWM Almuna Berkah Mandiri
Diterima: 07 Oct 2022      Direvisi: 05 Nov 2022       Disetujui: 11 Nov 2022      Dipubikasi: 27 Nov 2022

## PENDAHULUAN
Market  Share perbankan  syariah  di  Indonesia  yang  hanya  sebesar  5  %  masih  lebih rendah,  jika  dibandingkan  dengan  perbankan  syariah  di  Malaysia  yang  mana  dengan mayoritas  umat  muslimnya  sekitar  63%  mampu  memiliki market  share sebesar  27%. Fenomena  tersebut  menunjukkan  pertumbuhan  kinerja  perbankan  syariah  belum  bisa dikatakan  cukup  baik  mengingat  bank  syariah  sudah  berdiri  selama  28  tahun (www.ojk.go.id). Biro Riset Infobank (birI) juga mengungkapkan bahwa kinerja perbankan syariah tidak  kunjung membaik sejak 2012 dan sampai saat ini masih sulit untuk bangun. Salah satu faktor prediktor yang bisa meningkatkan kinerja perbankan syariah di Indonesia adalah Islamic Corporate Governance (ICG).(Zara Ananda & NR, 2020) Islamic  Corporate  Governance adalah  model Good  Corporate  Governance yang  memiliki struktur  dan  proses  tata  kelola  yang  melindungi  hak  dan  kepentingan  seluruh stakeholder yang  tunduk  pada  aturan  syariah.  Penelitian  ini  menarik  untuk  diteliti  mengingat  laporan Good Corporate Governance 2018 yang diterbitkan perseroan mencatat ada empat kasus internal fraud di Bank BJB Syariah pada tahun 2018 yang mempengaruhi kegiatan operasional bank dan  menimbulkan  kerugian  lebih  dari  Rp  100  juta.  Kegagalan  dalam  melaksanakan  ICG pada  bank  syariah  akan  menghambat  pertumbuhan  industri  jasa  keuangan  Islam,  tidak tercapainya stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, menurunkan kepercayaan publik, dan  kegagalan  perbankan  syariah  dalam  menerapkan  GCG  tidak  akan  mampu menempatkan  lembaga  keuangan  Islam  sejajar  dengan  lembaga  keuangan  internasional lainnya.(Najib & Rini, 2019)
Secara global Islamic Corporate Governance termasuk dalam kategori good corporate yang mengatur  dan  mengandalkan  perusahaan  dalam  menjalankan  bisnisnya  dalam  rangka meningkatkan  keberhasilan  dan  akuntabilitas  berdasarkan  peraturan  perundang–undangan dan  nilai-nilai  etika.  Sebenarnya,  ICG  dan Corporate  Governance konvensional  mengejar tujuan yang sama, yang menjadi pembeda kode moral berbasis agama Islam yang mengacu pada Al Qur’an dan Hadis. (Trilaksono et al., 2021). Tingkat pengungkapan Islamic Coporate Governance (ICG) digunakan sebagai basis atau dasar dalam pelaporan Islamic Social Reporting (ISR).  Chariri  menemukan  bahwa  ICG  secara  positif  mempengaruhi  pelaporan  ISR. Karenanya penerapan prinsip-prinsip tata kelola dalam perbankan syariah sangat diperlukan bagi  lembaga  perbankan  syariah  dengan  tujuan  agar  bank  memiliki  tanggung  jawab terhadap  publik  terkait  dengan  kegiatan  usaha  bank  syariah,  yang  diharapkan  dapat sepenuhnya memenuhi ketentuan syariah.(Erfani et al., 2019)
Keberadaan Bank Wakaf Mikro sebagai pilot project OJK merupakan fenomena baru dalam perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Berdirinya Bank Wakaf Mikro merupakan hasil bentuk dari sinergitas antara OJK sebagai regulator industri jasa keuangan, Lembaga Amil Zakat Bank Syariah Mandiri (LAZ- BSM) sebagai organisasi pengelola zakat yang  merupakan  deposan  pendanaan  dalam  menyalurkan  dana  pembiayaan,  dan  Pondok Pesantren  sebagai  institusi  keagamaan  yang  berperan  dalam  mempengaruhi  masyarakat yang ada di sekitarnya untuk mengambil pembiayaan di Bank Wakaf Mikro sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarkat dan perluasan layanan akses keuangan syariah.
Alasan  berdirinya  Bank  Wakaf  Mikro  di  lingkungan  pondok  pesantren  karena pondok pesantren merupakan lembaga  keagamaan yang dekat dengan masyarakat dengan harapan  pimpinan  pondok  pesantren  sebagai  sosok  pemuka  agama  di  lingkungan masyarakat  mampu  mempengaruhi  masyarakat  di  sekelilingnya  untuk  mengajukan pembiayaan melalui Bank Wakaf Mikro. Salah satu lembaga keuangan Bank Wakaf Mikro
Almuna  Berkah  Penelitian  ini  bermaksud  menganalisa  implementasi Islamic  Corporate Governance pada Lembaga keuangan.(Nur et al., 2019) BWM  pertama  kali  didirikan  pada  tahun  2017  dan  LKS  Almuna  Berkah  Mandiri Yogyakarta  termasuk  pada  angkatan  pertamanya.  Sampai  saat  ini,  sudah  tersebar  61unit BWM di seluruh Indonesia. Khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah berdiri tiga unit  BWM  yaitu  BWM  Almuna  Berkah  Mandiri  Pondok  Pesantren  Al  Munawwir,  BWM Sunan  Pandanaran,  dan  BWM  Usaha  Mandiri  Sakinah  Universitas  Aisyiyah.  Berdasarkan data  dari website resmi  LKMS  BWM,  Bank  Wakaf  Mikro  Almuna  Berkah  Mandiri Yogyakarta sampai saat ini sudah memiliki 474 nasabah yang outstanding . Gambar 1 Grafik Statistik Jumlah Nasabah Outstanding
Sumber: Web resmi LKMS BWM (2022)
Selain  itu,  di website tersebut  juga  terdapat update data  BWM  lainnya  seperti jumlah  pembiayaan  kumulatif,  jumlah  pembiayaan outstanding ,  jumlah  nasabah outstanding ,  jumlah  nasabah  kumulatif,  jumlah  KUMPI,  dan  jumlah  BWM  terbentuk.
Namun,  sistem  informasi  publik  tersebut  belum  sepenuhnya  transparan  berkaitan dengan  kinerja  keuangan.  Salah  satunya  terkait  informasi  laporan  keuangan  yang memuat laporan posisi keuangan (laporan neraca), laporan kinerja keuangan (laporan laba  rugi)  serta  pertanggungjawabannya  atas  kegiatan  pengelolaan  BWM  belum diinformasikan  melalui  web.  Dengan  demikian  dari  pelaksanaan Islamic  Corporate Governance khususnya  pada  aspek  transparansi  belum  sepenuhnya  transparan  pada aspek  tersebut  karena  tidak  semua  pemangku  kepentingan  dapat  mengakses  data tersebut karena data tersebut belum tersedia di website.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Nasrullah,  2018)  pada  studi  kasus  di  BMT Beringhardjo  menunjukkan  bahwa  penerapan governance sudah  dilakukan  dengan  baik yang  meliputi  lima  prinsip governance namun  belum  menyeluruh  karena  keterbatasan pembinaan.  (Triwibowo,  2020)  menemukan  hal  serupa  bahwa  baru  pada  prinsip independensi  dan  keadilan  yang  dilaksanakan  secara  menyeluruh,  sementara  untuk prinsip governance yang lain belum dilakukan sepenuhnya di Badan Wakaf Uang Tunai MUI  Yogyakarta.  Hasil  senada  ditemukan  oleh  (Zulhelmy  &  Abrar,  2018)  pada Lembaga  Wakaf  Propinsi  Riau  yang  menyebutkan  bahwa  prinsip  kesetaraan  dan kewajaran  belum  dapat  dilaksanakan  sepenuhnya.  Hasil  penelitian  mendukung  hasil
penelitian  tersebut  di  mana Islamic  Corporate  Governance pada  BMT  masih  tahap pengembangan dan fungsi Dewan Pengawas Syariah masih belum optimal. Rini (2018) menyatakan hal serupa untuk penelitiannya pada perbankan syariah di mana perbankan syariah  di  Indonesia  belum  ada  yang  menerapkan Islamic  Corporate  Governance secara utuh.  Beberapa  penelitian  sebelumnya  tersebut  tentang Islamic  Corporate  Governance (ICG)  pada  lembaga  keuangan  syariah  di  Indonesia  menunjukkan  bahwa  lembaga keuangan  syariah  di  Indonesia  belum  menerapkan  konsep Islamic  Corporate  Governance secara  menyeluruh  (Chairani  A  Br  Nasution  &  Lubis,  2016);(Muchlis  &  Resky, 2021);(Fatimatussoleha & Novita, 2020); (Nastiti, 2018)
Menurut  Ashraf  Md  et.  al.  yang  dikutip  oleh  (Siti  Nur  Indah  Rofiqoh  et  al., 2021)  bahwa  lembaga  wakaf  yang  dapat  memberikan  informasi  secara  jelas,  lengkap, dan  akuntabel  wujud  kepatuhan  syariah  akan  menjadikannya  poin plus di  mata stakeholder (donatur  serta  nasabah). Islamic  Corporate  Governance pada  LKMS  menjadi suatu  keperluan  untuk  mewujudkan  serta  mempertahankan  kepercayaan  dari  pihak- pihak terkait. Oleh karena itu, implementasi Islamic Corporate Governance sangat penting bagi BWM Almuna Berkah Mandiri sebagai bentuk komitmen menjadi LKMS berbasis pesantren  dalam  meningkatkan  citra  lembaga  di  masyarakat,  serta  dalam  menghadapi perubahan  kondisi  dan  keadaan  akan  kepentingan stakeholder terhadap  lembaga  yang semakin berkembang dan dinamis.
Beberapa  penelitian  sebelumnya  tentang Islamic  Corporate  Governance telah dilakukan  oleh  (Fatimatussoleha  &  Novita,  2020)  pada  Lembaga  Wakaf  Bangun Nurani  Bangsa  dan  Yayasan  Bangun  Kecerdasan  Bangsa,  (Triwibowo,  2020)  pada Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta, (Zulhelmy & Abrar, 2018) pada Lembaga Wakaf Propinsi Riau, dan (Rini, 2018) pada perbankan syariah di Indonesia.
Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  tentang Islamic  Corporate  Governance sebelumnya  pada  obyek  penelitiannya,  di  mana  penelitian  ini  dilakukan  pada  Bank Wakaf Mikro berbasis pesantren, di mana pada penelitian sebelumnya sepanjang yang diketahui  peneliti  belum  dilakukan.  Perbedaan  penelitian  ini  dengan  lainyya  juga terletak pada teori yang digunakan, di mana Islamic Corporate Governance pada penelitian ini  menggunakan  indikator  shiddiq,  amanah,  tabligh,  fathonah,  adil  dan syariah compliance dan  metode  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif.  Sementara  penelitian (Fatimatussoleha & Novita, 2020) menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan teori  pedoman  pelaksanaan  syariah  dengan  indikator  tayib,  shiddiq,  amanah,  tabligh, fathanah serta transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Sementara  itu  pada  (Triwibowo,  2020)  menggunakan  teori  umum corporate  governance dengan  indikator  transparansi,  akuntabilitas,  responsibilitas,  independen  dan  keadilan dan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.
Hal  ini  berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  (Zulhelmy  &  Abrar,  2018) yang  menggunakan  metode  peneltian  kuantitatif  deskriptif  dengan  menggunakan instrument  kuesioner  yang  disebarkan  pada  21  responden  tentang  pelaksanaan governance dengan  menggunakan  indikator  transparansi,  akuntabilitas,  responsibilitas, independensi, dan keadilan. Selanjutnya penelitian  (Rini, 2018) menggunakan metode studi  literatur  dalam  penelitiannya  dengan  teori  lebih  pada  regulasi governance pada perbankan  syariah  di  Indonesia.  Berbeda  dengan  penelitian  (Nastiti,  2018)  yang
menggunakan  metode content  analysis untuk  meneliti  tentang  pengungkapan Islamic corporate governance pada perbankan syariah di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan,  yaitu  metode  penelitian  untuk mengumpulkan  data  kualitatif  (Chairani  A  Br  Nasution  &  Lubis,  2016),  dengan  cara berangkat langsung ke lapangan (lokasi penelitian) untuk mengamati fenomena yang terjadi dan  melakukan  wawancara  dengan  informan,  kemudian  membuat  catatan  lapangan  dan menganalisisnya. Data yang dimaksud adalah data implementasi Islamic Corporate Governance di Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta pada tahun 2020.

## Proses Koleksi Data
Observasi
Observasi  adalah  metode  pengumpulan  data  dengan  memperhatikan  dan mengamati  dengan  teliti  dan  sistematis  sasaran  perilaku  yang  dituju.(Puspasari,  2019). Observasi  yang  akan  dilakukan  secara  partisipatif  yaitu  dengan  mengamati  peran  dewan pengawas syariah, pengurus dan pengelola dalam implementasi tata kelola di Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta.
Wawancara Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana adanya pertemuan antara dua  orang  untuk  bertukar  informasi  dan  ide  melalui  tanya  jawab,  sehingga  didapatkan konstruksi makna dalam topik tertentu (Febriyanti et al., 2022). Pengumpulan data melalui wawancara  ini  akan  ditemukan  hal-hal  lebih  detail  lagi  terkait  partisipan  dalam menggambarkan keadaan yang terjadi, yang tidak bisa ditemukan melalui observasi. Dalam penelitian  ini,  narasumber  yang  diwawancarai  adalah  dewan  pengawas  syariah,  pengurus (ketua),  dan  pengelola  (manajer),  serta  nasabah  klaster  Batik  sebagai  pihak stakeholder di BWM Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta.
Dokumentasi
Dokumentasi  adalah  pengambilan  data  yang  diperoleh  dari  dokumen-dokumen, bisa  berbentuk  tulisan,  gambar  atau  karya  monumental  dari  seseorang (Rini,  2018) . Dokumen  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  beberapa  arsip,  brosur,  laporan tahunan, produk yang ada di Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta.
Sumber Informasi Key informan dalam penelitian ini adalah anggota Dewan Pengawas Syariah, Pengurus dan  Pengelola,  serta Stakeholder dari  Bank  Wakaf  Mikro  Almuna  Berkah  Mandiri.  Total informan yang digunakan enam orang yang terdiri dari anggota DPS (satu orang), pengurus dan pengelola (dua orang) dan stakeholder BMW (empat orang).

## Islamic Corporate Governance
Islamic  Corporate  Governance diartikan  sebagai  sistem  yang  memberikan  arah  dan petunjuk  serta  mengontrol  perusahaan  untuk  mencapai  tujuan  perusahaan  dengan memperhatikan  hak  dan  kepentingan  semua  pemangku  kepentingan  berdasarkan ketauhidan pada Allah .
Operasional variabel Islamic Corporate Governance dapat dilihat pada tabel 1. Tabel 1
Operasional Variabel Penelitian Variabel Dimensi Indikator Islamic Corporate Governance (Abidin, 2019),
(Darwis, 2013)
Shiddiq Shiddiq berarti  jujur  dengan  menyampaikan  apa  yang sebenar-benarnya. Hal ini dikaitkan dengan transparansi Amanah Amanah  berarti  dapat  dipercaya,  bertanggung  jawab, menepati  janji,  dan  akan  melaksanakan  sesuatu  sesuai yang  telah  disepakati.  Amanah  diartikan  pula  dengan menyampaikan  kepada  yang  berhak,  tidak  mengambil dari  yang  bukan  haknya,  tidak  mengurangi  atas  hak orang lain (baik itu berupa harga ataupun jasa). Hal ini dikaitkan dengan akuntabilitas dan responsibilitas Tabligh Seseorang  mempunyai  kewajiban  untuk  menegakkan hal yang makruf dan mencegah dari hal yang mungkar secara  bijaksana.  Hal  ini  dikaitkan  dengan responsibilitas dan transparansi Fathanah Fathanah berarti  cerdas.  Hal  ini  dikaitkan  dengan independensi  yaitu  adanya  kompetensi,  kemampuan bersikap  objektif,  dan  bebas  dari  pengaruh  maupun tekanan  dan  memiliki  komitmen  yang  tinggi  dalam pengembangan Lembaga Adil Adil  dapat  diartikan  sebagai  seimbang/sesuai proporsional  yaitu  dapat  menjalankan  pengelolaan dengan  bijaksana  sesuai  dengan  kadar,  ukuran  dan waktu  tertentu  untuk  mencapai  tujuan.  Hail  ini dikaitkan dengan fairness Shariah Compliance Shariah  compliance merupakan  kepatuhan  terhadap  prinsip- prinsip keislaman (aturan syariah)
Teknik Analisis Data Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman (Ahyar et al., 2020) yang terdiri dari tiga komponen analisis khusus yaitu: Reduksi data ( data reduction )
Reduksi data adalah proses merangkum, memilah dan memilih hal-hal yang pokok, fokus pada hal-hal penting yang diperoleh dari lapangan. Semakin lama ke lapangan, maka semakin banyak, kompleks dan rumit data yang ditemukan. Maka data tersebut perlu dicatat dengan rinci serta teliti.Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan,  keluasan,  dan  kedalaman  wawasan  yang  tinggi.    Analisis  yang  menajamkan, menggolongkan,  mengarahkan  membuang  yang  tidak  perlu  dan  mengorganisasi  data sedemikian  rupa  sehingga  mendapatkan  pengembangan  teori  dan  nilai  temuan  yang signifikan.
Penyajian data ( data display ) Langkah  selanjutnya  yaitu  menyajikan  data.  Penyajian  data  dapat  berupa  uraian singkat,  tabel,  bagan,  hubungan  antar  kategori, flowchart ,  dan  sejenisnya.  Data  yang  tersaji
akan  lebih  mudah  dipahami.  Ketika  pola-pola  yang  ditemukan  telah  dilengkapi  dan didukung  oleh  data  penelitian,  maka  pola  tersebut  menjadi  pola  yang  baku,  kemudian disajikan dalam laporan akhir penelitian.
Penarikan kesimpulan/verifikasi ( conclusion drawing )
Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dalam analisis data kualitatif merupakan temuan baru (baik berupa deskripsi atau gambaran suatu objek) yang belum pernah ada sebelumnya. Hasilnya tersebut dapat berupa hubungan yang kausal atau interaktif, hipotesis ataupun teori. Adapun verifikasi dari kesimpulan yang kredibel adalah kesimpulan yang dilengkapi oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat pengumpulan data ke lapangan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian Shiddiq (Jujur/Transparansi) Shiddiq ditunjukkan  dengan  keterbukaan  dan  kejujuran  pada  informasi  yang diberikan  misalnya  berkaitan  dengan  publikasi  rekrutmen  karyawan.  Pada  awal pembentukan  BWM  Almuna  Berkah  Mandiri,  perekrutan  pengelola  dipilih  langsung  oleh pimpinan  pondok  pesantren.  Kemudian  perekrutan  dipilih  melalui  seleksi  dan  tes. Informasi  perekrutan  disampaikan  secara  terbuka  melalui  sosial  media  BWM  Almuna Berkah Mandiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan pengelola BWM Almuna Berkah Mandiri yang menyatakan:
“Untuk penempatan kerja ada seleksi dari pengurus, dengan kriteria dari kepribadian, tanggung jawab, amanah, supel, ramah, pekerja keras”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa  pada  saat  perekrutan karyawan  terdapat  seleksi  yang  dilakukan  oleh  pengurus  berdasarkan  kriteria  kepribadian, tanggung  jawab,  amanah,  supel,  ramah  dan  pekerja  keras.  Hal  tersebut  diperkuat  dengan bukti dokumentasi publikasi rekrutmen pada sosial media Instagram.
Selain  itu,  informasi  hasil  kegiatan  pembinaan  dan  laporan  keuangan  disampaikan BWM  Almuna  Berkah  Mandiri  kepada  OJK,  LAZNAS  serta  Badan  Koperasi  dan  UKM melalui  sistem  yang  tersedia  yaitu  SISPRO.  Informasi  mengenai  proses  pembiayaan (angsuran)  disampaikan  secara  berkala  setiap  hari.  Informasi  tersebut  terintegrasi  dengan laporan keuangan per bulan dan per tahun. Sebagaimana disampaikan oleh manajer BWM Almuna Berkah Mandiri bahwa:
“Untuk laporan keuangan kita sudah memakai sistem yang terintegrasi, jadi semuanya laporan perbulannya itu sudah terintergrasi secara harian. Jadi tidak diperlukan laporan secara mingguan lagi. Jadi awal kita pernah memakai sistem yang laporan per 2 mingguan. Jadi setiap 2 minggu itu BWM wajib melaporkan laporan keuangan ke OJK dan LAZNAS dan pihak-pihak terkait. Tapi setelah ganti sistem yaitu dari sistem UC ke sistem SISPRO, sistemnya sudah terintegrasi dengan  OJK  dan  LAZNAS.  Secara  keseluruhan,  kami  hanya  diminta  Laporan  Per  bulan. Untuk perharinya sendiri sudah terintergasi melalui SISPRO (Sistem OJK).”
Hasil  wawancara  di  atas  menjelaskan  bahwa  pada  penyusunan  laporan  keuangan BWM  Almuna  Berkah  Mandiri  telah  memakai  sistem  yang  terintegrasi  dimana  laporan harian langsung terintegrasi menjadi laporan bulanan. Hal ini dikarenakan telah dilakukan
perubahan  sistem  dari  UC  ke  SISPRO  yang  telah  diintegrasikan  dengan  OJK  dan LAZNAZ.
Pengelola  BWM  Almuna  Berkah  Mandiri  juga  melaporkan  laporan  keuangan  dan hasil kegiatan pembinaan melalui LPJ dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). RAT tersebut dihadiri oleh pihak pengasuh pondok pesantren Al Munawwir, OJK, LAZNAS BSM Umat, Badan  Koperasi  dan  UKM,  DPS,  Pengawas,  Pengurus,  Pengelola  serta  nasabah  BWM Almuna Berkah Mandiri. Namun, pada RAT tahun 2020 beberapa pihak yang datang secara langsung ( offline ) merupakan perwakilan. Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan bahwa sehubungan dengan shiddiq, BWM  Almuna  Berkah  Mandiri  sudah  melaksanakan shiddiq namun  belum  menyeluruh karena  laporan  kinerja  keuangan  hanya  dapat  diakses  oleh  OJK  dan  LAZNAS  melalui SISPRO,  sementara  nasabah  dan  pihak  lain  tidak  dapat  mengetahui  informasi  tersebut melalui website .  Nasabah  dan  pihak  lain  dalam  hal  ini  pemerintah  berkepentingan  pula dengan laporan kinerja keuangan secara umum untuk melihat kredibilitas BWM tersebut.
Amanah (Dapat Dipercaya/Akuntabilitas dan Responsibilitas)
BWM  Almuna  Berkah  Mandiri  mengimplementasikan  amanah  sesuai  dengan kebijakan  yang  berlaku.  Setiap  staf  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  sesuai dengan  pedoman  dan  membut  laporan  pertanggungjawaban.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil wawancara dengan manajer yang menyatakan bahwa:
“Setiap (bagian) lembaga dari BWM sudah memiliki tupoksi masing-masing dalam tiap bagian yang ada mulai dari pengawas, pengurus, pengelola”
Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa untuk setiap bagian yang ada di BWM Almuna  Berkah  Mandiri  telah  memiliki  tugas  pokok  dan  fungsinya  masing-masing  yang dimulai dari pengawas, pengurus dan pengelola. Selain melakukan pekerjaan sesuai dengan tupoksinya,  amanah  ditunjukkan  pula  dengan  adanya  laporan  pertanggungjawaban  dan laporan keuangan dilaporkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).
Mekanisme  pelaksanaan  RAT  berdasarkan  pada  arahan  dari  Pengurus  (Ketua) sesuai  dengan  ketentuan  OJK  dan  LAZNAS.    Pelaksanaan  diawali  dengan  laporan pertanggungjawaban  (LPJ)  dari  Pengelola,  kemudian  evaluasi  bersama,  selanjutnya perencanaan  satu  tahun  mendatang,  dan  jika  ada  pelaksanaan  lainnya  seperti  pemilihan pengurus.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  wawancara  dengan  Ketua  BWM  yang  menyatakan bahwa:
“RAT diikuti oleh semua anggota mulai dari pengawas, pengurus, pengelola dan anggota”
Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Rapat Anggota Tahunan (RAT) diikuti oleh anggata BWM Almuna Berkah Mandiri meliputi pengawas, pengurus, pengelola.  Hal ini juga didukung oleh pernyataan DPS BWM Almuna Berkah Mandiri yang menyatakan:
“Adanya RAT dihadiri oleh OJK dan DPS dan DPS memberikan evaluasi”
Hasil  wawancara  di  atas  menjelaskan  bahwa  kegiatan  Rapat  Anggota  Tahunan (RAT) selain dihadiri oleh pengawas, pengurus, pengelola juga dihadiri oleh pihak OJK dan DPS,  dimana  DPS  memberikan  evaluasi  terhadap  operasional  BWM  Almuna  Berkah Mandiri.
Laporan hasil kinerja staf dilakukan secara berkala yaitu per bulan. Laporan tersebut menjadi ukuran kinerja staf dalam sistem honorarium. Amanah menjadi point utama bagi
BWM  Almuna  Berkah  Mandiri  dalam  pelaksanaan  tata  kelola  ( corporate  governance ),  karena mengelola  BWM  dengan  baik  menjadi dawuh dari  pengasuh  pondok  pesantren  Al Munawwir.  Program  LKMS  BWM  merupakan  program  yang  diamanahkan  langsung kepada  pondok  pesantren  di  Indonesia  yang  memenuhi  kriteria.  Oleh  karena  itu, pelaksanaan tata kelola secara profesional menjadi kewajiban bagi pengelola BWM terhadap Pondok Pesantren. Ketua BWM menyatakan:
“Penggajian (honorarium) ada sistemnya sendiri (berdasarkan kinerjanya), sesuai kebijakan dari pengurus”
Hasil  wawancara  di  atas  menjelaskan  bahwa  sistem  penggajian  untuk  para  staf BWM  Almuna  Berkah  Mandiri  didasarkan  pada  kinerja  para  staf  dan  besarannya disesuaikan dengan kebijakan pengurus.
Berdasarkan  uraian  di  atas  sehubungan  dengan  amanah  peneliti  menggambarkan bahwa  BWM  Almuna  Berkah  Mandiri  telah  menjalankan  amanah  dengan  baik.  Hal  ini terlihat  dari  BWM  Almuna  Berkah  Mandiri  melaksanakan  RAT,  adanya  LPJ,  laporan kinerja pegawai dan menjalankan tugas sesuai pedoman dan tupoksi. Pedoman tersebut ada pada  buku  pedoman  pengelolaan  LKMS  Bank  Wakaf  Mikro  yang  diterbitkan  Lembaga Diklat  Profesi,  LDP  Pinbuk,  dan  LAZNAS  BSM.  BWM  Almuna  Berkah  Mandiri  sudah menjalankan amanah dengan baik.

## Tabligh (Menyampaikan Kebenaran/Tanggung Jawab dan Transparansi)
BWM  Almuna  Berkah  Mandiri  menyampaikan  informasi  yang  akurat  dan  dapat dipercaya  terkait  lembaga  terhadap  pihak-pihak  yang  berkepentingan  seperti  laporan keuangan  kepada  OJK  dan  LAZNAS  melalui  sistem  SISPRO  dan  RAT.  Sistem  tersebut merupakan  sistem  yang  disediakan  oleh  LAZNAS  dan  OJK  untuk  LKMS  BWM  di Indonesia dalam melaporkan keuangan lembaga.  Sistem tersebut sudah terintegrasi  antara laporan harian, pekanan, bulanan dan tahunan kepada OJK dan LAZNAS. Manajer BWM Almuna Berkah Mandiri menyampaikan:
“Untuk  laporan  keuangan  kita  sudah  terintegrasi,  semuanya  laporan  perbulannya  itu  sudah terintegrasi secara harian. Sistemnya (SISPRO) sudah terintegrasi dengan OJK dan LAZNAS”
Hasil  wawancara  di  atas  menjelaskan  bahwa  sehubungan  dengan  pelaporan keuangan telah digunakan sistem SISPRO sehingga telah terintegrasi dimana laporan harian secara otomatis menjadi laporan bulanan dan laporan ini terintegrasi langsung ke OJK dan LAZNAS.
Informasi lembaga lainnya terkait kebijakan yang berlaku disampaikan melalui web dan  sosialisasi  serta  melalui  PWK  (Pelatihan  Wajib  Kelompok).  Selain  itu  tersedia keberadaan dokumen SK pengesahan Akta Pendirian BWM Almuna Berkah Mandiri dari Badan Koperasi dan UKM dan SK perizinan usaha dari OJK. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan manajer yang menyampaikan bahwa:
“Informasi lembaga terkait kebijakan yang berlaku disampaikan melalui web resmi LKMS BWM dan sosialisasi serta melalui PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) secara akurat. Adapun informasi keuangan  secara  umum  mengenai  program  LKMS  BWM  juga  disampaikan  dalam  Laporan Tahunan LAZNAS BSM Umat”.
Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa guna menjamin transparansi maka BWM Almuna Berkah Mandiri setiap kebijakan telah disampaikan dan sosialisasikan melalui web
resmi  LKMS  BMW  dan  melalui  pelatihan  wajib  kelompok.  Kemudian  untuk  laporan keuangan  atas  kegiatan  program-program  BMW  Almuna  Berkah  Mandiri  disampaikan dalam laporan tahunan.
Berdasarkan  uraian  di  atas  sehubungan  dengan  tabligh,  BWM  Almuna  Berkah Mandiri ditunjukkan dengan adanya LPJ keuangan yang dilaporkan melalui SISPRO pada LAZNAS  dan  OJK  dan  keberadaan  dokumen  SK  pengesahan  Akta  Pendirian  BWM Almuna Berkah Mandiri dari Badan Koperasi dan UKM dan SK perizinan usaha dari OJK. Selain  itu  kebijakan  dan  informasi  sudah  disampaikan  melalui  RAT  dan website .  Hasil penelitian ini sudah menjalankan tabligh dengan baik.

## Fathanah (Cerdas/Independensi)
Dalam struktur organisasi, BWM Almuna Berkah Mandiri memiliki pengawas (dua orang)  dan  Dewan  Pengawas  Syariah  (dua  orang).  Berdasarkan  latar  belakang pendidikannya,  pengawas  berpendidikan  sebagai  Sarjana  Pendidikan  Islam  yang  kurang sesuai  dengan  posisinya  sebagai  pengawas  yang  sebaiknya  memiliki  pendidikan  di  bidang ekonomi  atau  ekonomi  islam  terutama  perkoperasian  dan  LKMS.  Demikian  pula  dengan DPS  sebaiknya  memiliki  sertifikasi  kompetensi  sebagai  pengawas  syariah.  DPS  BWM Almuna Berkah Mandiri menyampaikan berkaitan dengan pendidikan pengawas dan DPS:
“Untuk basic-basic keislamannya sudah ada, dan tentunya ilmu amalahnya sudah bagus”
Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa para pengawas BWM Almuna Berkah Mandiri  telah  memiliki  basic-basic  keislaman  yang  didukung  oleh  keilmuan  amalah.  Hal tersebut didukung oleh pernyataan Ketua BWM Almuna Berkah Mandiri menyampaikan:
“Pengelola  BWM  Almuna  Berkah  Mandiri  merupakan  santri  pondok  pesantren  yang  telah menerima materi muamalah. Bagi  supervisor memiliki wawasan keagamaan menjadi utama untuk dapat dibagikan kepada nasabah  pada  saat kegiatan halaqah mingguan (HALMI).  Materi yang diberikan merupakan ilmu muamalah, syariah, fiqih, akhlaq serta akidah yang telah dipahami oleh supervisor. Kebanyakan materi HALMI tentang agama bagi nasabah, sehingga harapannya religius dari para nasabah meningkat.”
Hasil  wawancara  di  atas  menjelaskan  bahwa  BWM  Almuna  Berkah  Mandiri  telah memiliki  pengawas  dan  dewan  pengawas  syariah  yang  merupakan  alumni  dari  pondok pesantren yang tentunya mengerti mengenai muamalah, syariah, fiqih, akhlaq serta aqidah.
Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan bahwa sehubungan dengan fathanah, berdasarkan  struktur  organisasi  BWM  Almuna  Berkah  Mandiri,  terlihat  bahwa  jenjang pendidikan yang dimiliki pengawas belum memadai untuk pengawasan lembaga keuangan berbadan hukum koperasi karena kompetensi yang dimiliki berbeda. Pengawas pada BWM Almuna  Berkah  Mandiri  berpendidikan  Sarjana  Pendidikan  Islam  di  mana  sebaiknya pengawas  memiliki  jenjang  pendidikan  dan  keahlian  di  bidang  ekonomi  umum  atau ekonomi syariah terutama perkoperasian dan LKMS. Begitupun dengan Dewan Pengawas Syariah  (DPS),  berdasarkan  Peraturan  DSN-MUI  Nomor  PER-01/DSN-MUI/X/2017 tentang Dewan Pengawas Syariah (DPS) bahwa Dewan Pengawas Syariah yaitu DPS yang diangkat  berdasarkan  rekomendasi  DSN-MUI  harus  memiliki  sertifikat  kompetensi Pengawas Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BWM Almuna Berkah Mandiri belum sepenuhnya menjalankan fathanah .

## Adil ( Fairness)
Pemberian  kesempatan  secara  adil  diberikan  kepada  staf  dan  pengelola  untuk mendapatkan pelatihan. Selain itu, pemberlakuan sistem honorarium terhadap staf, BWM Almuna Berkah Mandiri menggunakan sistem kinerja terhadap semua staf. Sistem kinerja yang  diterapkan  yaitu  dengan  melihat track  record staf  tersebut  dalam  menjalan  tugas  dan tanggung  jawabnya.  Hal  ini  selaras  dengan  manajer  BWM  Almuna  Berkah  Mandiri menyatakan:
“Setiap  ada  pengelola  baru,  ada  pelatihan.  Dulu  ketika  BWM  berdiri,  pengelolanya  diberi pelatihan mulai dari manajer, admin, SPv (supervisor). Jadi pelatihan ini ada hanya ketika ada pengelola  baru.  Yang  mana  saat  ada  pengelola  baru  ada  laporan  dari  BWM  ke  LAZNAS ataupun  ke  OJK.  Dimana  pelatihan  ini  dipegang  penuh  LAZNAS  sebagai  pemilik  program, yang bekerjasama dengan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil)”
Hasil  wawancara  di  atas  menjelaskan  bahwa  kepada  para  staf  dan  pengelola  telah diberikan pelatihan secara adil, dimana setiap ada pengelola yang baru langsung diberikan pelatihan  yang  dilaksanakan  oleh  BAZNAZ  yang  bekerjasama  dengan  Pusat  Inkubasi Bisnis Usaha Kecil.
Selain  pelatihan,  keadilan  yang  lainnya  diberikan  sehubungan  dengan  pemberian honorarium atau penggajian kepada semua pegawai. Ketua BWM Almuna Berkah Mandiri menyampaikan bahwa honor pegawai berdasarkan kinerja sebagai berikut:
“Di BWM ini mengenai honor diberlakukan proporsional. Honor diberikan by kinerja. Jadi ya kinerjanya baik ya meningkat, ketika kinerjanya kurang ya otomatis berbeda dengan yang optimal kinerjanya. Disitulah keadilannya bagi semua, tidak hanya pada satu dua.”
Hasil  wawancara  di  atas  menjelaskan  bahwa  pemberian  honor  atau  penggajian kepada  semua  pegawai  diberikan  secara  proporsional  yang  didasarkan  atas  kinerja  yang telah dicapai pegawai.
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat digambarkan bahwa sehubungan dengan keadilan, pemberian kesempatan oleh BWM Almuna Berkah Mandiri
mengimplementasikan  adil  pada  semua  pihak,  termasuk  dalam  pemberian training (pelatihan)  terhadap  pengelola  baru  dan  pemberian  honor  berdasarkan  kinerja  pegawai. BWM  Almuna  Berkah  Mandiri  memiliki  laporan  kinerja  semua  pegawainya  sehingga pimpinan dapat melihat track record semua pegawai
Shariah Compliance (Kepatuhan Syariah)
Produk BWM Almuna Berkah Mandiri adalah produk pinjaman dengan akad qard dan  produk  pembiayaan  dengan  akad murabahah .  Produk  tersebut  diimplementasikan kepada  semua  nasabah  dengan  memberikan  kesempatan  nasabah  untuk  memilih penggunaan akadnya. BWM Almuna Berkah Mandiri memberikan pinjaman dana langsung kepada nasabah dengan menggunakan akad qard , sedangkan dengan akad murabahah BWM Almuna Berkah Mandiri akan memberikan pembiayaan barang dengan nominal yang telah disepakati. Pelaksanaan shariah  compliance tidak  lepas  dari  peran  DPS  untuk  melakukan pengawasan  dan  evaluasi.  Dalam  mekanisme  pengawasan  DPS  di  BWM  Almuna  Berkah Mandiri  dilakukan  secara  berkala  setiap  dua  bulan  dan  secara  fleksibel  dengan  intens langsung  ketika  dihadapkan  pada  sebuah  masalah/kendala.  Hasil  pengawasan  tersebut
disampaikan  dalam  berita  acara  rapat  pengurus,  serta  dalam  LPJ  RAT  BWM  Almuna Berkah Mandiri. Ketua BWM menyampaikan:
“Untuk sistem pengawasan biasanya ada rapat pengurus dengan pengawas, yang dilakukan dua bulan sekali. Di masa pandemi memang tidak se-intens itu. Kita kadang via Google Meeting atau ZOOM. Tapi kita sering melaporkan, sekaligus pengawas tahu kami mengecek yang  sekiranya apa yang harus diperbaiki, ada masalah atau tidak. Kita sampaikan rutin. Kemudian pengawas memberikan  masukan  dan  kita  laksanakan.  Atau  pengawas  datang  ke  kantor,  dan  pengawas ada arahan seperti apa, kemudian kita laksanakan”
Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan secara dua bulan sekali  dimana  terdapat  rapat  pengurus  dengan  para  pengawas.  Namun  selama  pandemi dilakukan  secara  online  melalui  zoom  meeting  dan  dilaporan  disampaikan  secara  rutin, terkadang terdapat masukan dari pengawas.
Kaitannya dengan shariah compliance , DPS menyampaikan:
“Pada  saat  RAT,  DPS  memberikan  evaluasi  pengelolaan  BWM.  DPS  berperan  dalam mengawal  pengelolaan,  skema-sekema  pembiayaan  yang  terjadi  di  BWM  apakah  sudah  sesuai syariah dan fatwa MUI atau tidak”.
Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa sehubungan dengan kepatuhan syariah pada  saat  Rapat  Anggota  Tahunan,  DPS  memberikan  evaluasi  atas  pengelolaan  BWM mengenai kesesuaian terhadap syariah dan fatwa MUI .
Kaitannya  dengan  fungsi  pengawasan  dan  kontrol  dalam shariah  compliance ,  Ketua BWM menyampaikan:
“Audit  eksternal  belum  dilakukan,  karena  dianggap  belum  terlalu  membutuhkan.  Tapi insyaallah rencananya nanti ada audit eksternal, auditor independen.
Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa sehubungan dengan kepatuhan syariah belum  dilakukannya  audit  eksternal  dikarenakan  belum  terlalu  dibutuhkan  hanya  sebatas rencana saja.
Manajer BWM mendukung pernyataan Ketua BWM menyampaikan:
“Tim audit BWM berasal dari DPS. DPS memiliki tim audit intern. Sebelum pandemik OJK biasanya seminggu sekali melakukan pemeriksaan. Namun sejak pandemi tidak lagi dan  lewat SISPRO”
Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa tim audit yang dimiliki oleh BWM Almuna Berkah Mandiri berasal dari DPS yang merupakan tim audit intern. Namun sebelumnya yang melakukan pemeriksaan adalah pihak OJK setelah pandemi melanda tidak dilakukan lagi pemeriksaan karena telah dilaporkan melalui SISPRO.
Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa sehubungan dengan compliance syariah,  BWM  Almuna  Berkah  Mandiri  belum  melakukan  audit  eksternal  dan  audit  yang sudah  dilakukan  adalah  audit  internal  oleh  DPS.  Menurut  data  yang  ada  dalam  struktur organisasi,  DPS  tersebut  belum  memiliki  kompetensi  sebagai  auditor  keuangan,  karena seorang  auditor  keuangan  sebaiknya  berpendidikan  akuntansi.  Kegiatan  audit  memiliki peranan penting dalam membantu pemeriksaan kepatuhan LKMS BWM terhadap prinsip syariah (Suyanto, 2018) Berdasarkan analisis tersebut, BWM Almuna Berkah Mandiri belum mengimplementasikan syariah compliance secara penuh.

## Pembahasan
Shiddiq (Jujur/Transparansi)
BWM  Almuna  Berkah  Mandiri  sudah  melaksanakan shiddiq untuk  informasi kaitannya dengan rekrutmen tenaga kerja, laporan pertanggungjawaban dalam rapat anggota tahunan dan laporan keuangan melalui SISPRO kepada OJK dan LAZNAS. Shiddiq dalam ketentuan  syariah  mengarah  kepada  pengelolaan  lembaga  secara  jujur  dan  dapat dikategorikan  dalam  prinsip  transparansi  dan  amanah.  Implementasi shiddiq dalam islamic corporate  governance dapat  diukur  dengan  adanya  keterbukaan  informasi  dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
Tetapi  informasi  SISPRO  tersebut  tidak  disampaikan  kepada  khalayak  umum termasuk  juga  nasabah.  Hal  ini  dikarenakan  BWM  bukanlah  sebuah public  service .  Karena sumber dana berasal dari LAZNAS BSM Umat dengan akad hibah bersyarat dan produk BWM Almuna Berkah Mandiri memiliki ketentuan sendiri dari LAZNAS dan OJK sebagai pemilik  program.  Oleh  karena  itu,  terkait  laporan  keuangan  hanya  disampaikan  kepada OJK dan LAZNAS melalui SISPRO.
Pengelola  BWM  Almuna  Berkah  Mandiri  juga  melaporkan  laporan  keuangan  dan hasil  kegiatan  pembinaan  melalui  LPJ  dalam  Rapat  Anggota  Tahunan.  RAT  tersebut dihadiri oleh pihak pengasuh pondok pesantren Al Munawwir, OJK, LAZNAS BSM Umat, Badan  Koperasi  dan  UKM,  DPS,  Pengawas,  Pengurus,  Pengelola  serta  nasabah  BWM Almuna Berkah Mandiri. Namun, pada RAT tahun 2020 beberapa pihak yang datang secara langsung ( offline ) merupakan perwakilan.
BWM  Almuna  Berkah  Mandiri  sudah  melaksanakan shiddiq namun  belum menyeluruh karena laporan kinerja keuangan hanya dapat diakses oleh OJK dan LAZNAS melalui  SISPRO,  sementara  nasabah  dan  pihak  lain  tidak  dapat  mengetahui  informasi tersebut  melalui website .  Nasabah  dan  pihak  lain  dalam  hal  ini pemerintah  berkepentingan pula  dengan  laporan  kinerja  keuangan  secara  umum  untuk  melihat  kredibilitas  BWM tersebut.
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Triwibowo, 2020) (Tiara & Ovami, 2020) (Zulhelmy & Abrar, 2018) yang menemukan bahwa siddiq sebagai bagian  dari  ICG  belum  dilakukan  sepenuhnya  dan  berbeda  dengan  hasil  penelitian  yang dilakukan oleh (Muchlis & Resky, 2021) (Sodiq, 2017)yang menemukan bahwa siddiq sudah dijalankan sepenuhnya pada penelitian mereka.

## Amanah (Dapat Dipercaya/Akuntabilitas dan Responsibilitas)
Amanah  dalam  ketentuan  syariah  mengarah  pada  tata  kelola  ( corporate  governance ) yang  dapat  dipercaya.  Implementasi  pada  BWM  Almuna  Berkah  Mandiri  yaitu  dengan melaksanakan  RAT,  adanya  LPJ,  laporan  kinerja  pegawai  dan  menjalankan  tugas  sesuai pedoman  dan  tupoksi.  Pedoman  tersebut  ada  pada  buku  pedoman  pengelolaan  LKMS Bank Wakaf Mikro yang diterbitkan Lembaga Diklat Profesi, LDP Pinbuk, dan LAZNAS BSM. BWM Almuna Berkah Mandiri sudah menjalankan amanah dengan baik. Amanah berarti dapat dipercaya, tidak ingkar janji dan bertanggung jawab. Apa yang telah  disepakati  akan  ditunaikan  dengan  sebaik-baiknya.  Sikap  ini  memberikan trustworthiness (kepercayaan)  dari  pihak  eksternal  dan  internal  perusahaan.  Kepercayaan pihak  lain  terhadap  perusahaan  memberikan  implikasi  seperti  investasi,  pembiayaan,  dan image  atau  reputasi.  Amanah  berarti  pula  menjaga  komitmen.  Menciptakan  komitmen lebih  mudah  daripada  memeliharanya,  karena  komitmen  membutuhkan  niat  tulus  dan
integritas  serta  loyalitas.  Sikap  amanah  akan  mendatangkan  rezeki  karena  stakeholder menjadi percaya pada perusahaan (Shofia Mauizotun Hasanah, 2019).
Hasil  penelitian  ini  mendukung  (Triwibowo,  2020)  (Zulhelmy  &  Abrar,  2018) (Muchlis  &  Resky,  2021)  (Sodiq,  2017)  menemukan  bahwa  amanah  telah  dijalankan sepenuhnya  oleh  lembaga  keuangan  syariah  di  mana  mereka  melakukan  penelitian.  Hasil penelitian  ini  berbeda  dengan  (Tiara  &  Ovami,  2020)  yang  menemukan  bahwa  amanah belum dilakukan sepenuhnya pada hasil penelitiannya.

## Tabligh (Menyampaikan Kebenaran/Tanggung Jawab dan Transparansi)
Tabligh secara ketentuan syariah mengarah pada bertanggung jawab menyampaikan kebenaran  dalam  menjalankan  pengelolaan  lembaga.  Bukti  lembaga  menyampaikan kebenaran  adalah  adanya  keterbukaan  dalam  menyampaikan  informasi  dan  kebijakan pengelolaan  lembaga  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Secara  umum  dikategorikan pada  prinsip  responsibilitas.  Implementasi  BWM  Almuna  Berkah  Mandiri  ditunjukkan dengan  adanya  LPJ  keuangan  yang  dilaporkan  melalui  SISPRO pada  LAZNAS  dan  OJK dan keberadaan dokumen SK pengesahan Akta Pendirian BWM Almuna Berkah Mandiri dari Badan Koperasi dan UKM dan SK perizinan usaha dari OJK. Selain itu kebijakan dan informasi  sudah  disampaikan  melalui  RAT  dan website .  Hasil  penelitian  ini  sudah menjalankan tabligh dengan baik.
Tabligh  berarti  menyampaikan  dalam  hal  ini  berarti  menyampaikan  kebenaran. Melalui sikap tablig diharapkan dapat menjadi pimpinan yang bijaksana sehingga mengerti mana  yang  benar  dan  mana  yang  salah  sehingga  dapat  mengajak  yang  lain  ke  arah kebenaran.  Tabligh  dapat  dikaitkan  dengan  prinsip  responsibility,  yang  merupakan kesesuaian  atau  kepatuhan  di  dalam  pengelolaan  perusahaan  terhadap  prinsip  korporasi yang  sehat  serta  peraturan  perundangan  yang  berlaku.  Disisi  lain,  perusahaan  yang mengabaikan  tangung  jawab  terhadap  karyawannya  sangat  beresiko  kehilangan  karyawan yang  produktif  dan  bermotivasi  tinggi.  Pemegang  saham  merupakan  pemilik  suatu perusahaan  oleh  karena  itu  perusahaan  harus  bertanggung  jawab  kepada  mereka  dengan memberikan keterangan yang benar mengenai sumber daya perusahaan (Hamzah, 2014).
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  (Triwibowo,  2020)  (Zulhelmy  &  Abrar,  2018) (Sodiq, 2017) yang menemukan bahwa tabligh sudah dijalankan dengan baik dan berbeda dengan  (Tiara  &  Ovami,  2020)  yang  menemukan  bahwa  tabligh  belum  dilakukan  dengan sepenuhnya.

## Fathanah (Cerdas/Independensi)
Fathanah dapat  diartikan  dengan  cerdas.  Cerdas  yang  dimaksud  adalah  cerdas intelektual dan cerdas spiritual yang harus dimiliki oleh para SDM lembaga. Hal ini merujuk pada kompetensi, kemampuan bersikap objektif, dan bebas dari tekanan luar serta memiliki komitmen tinggi dalam mengembangkan lembaga). Berdasarkan struktur organisasi BWM Almuna Berkah Mandiri, terlihat bahwa jenjang pendidikan yang dimiliki pengawas belum memadai  untuk  pengawasan  lembaga  keuangan  berbadan  hukum  koperasi  karena kompetensi  yang  dimiliki  berbeda.  Pengawas  pada  BWM  Almuna  Berkah  Mandiri berpendidikan  Sarjana  Pendidikan  Islam  di  mana  sebaiknya  pengawas  memiliki  jenjang pendidikan  dan  keahlian  di  bidang  ekonomi  umum  atau  ekonomi  syariah  terutama perkoperasian dan LKMS. Begitupun dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS), berdasarkan Peraturan  DSN-MUI  Nomor  PER-01/DSN-MUI/X/2017  tentang  Dewan  Pengawas Syariah  (DPS)  bahwa  Dewan  Pengawas  Syariah  yaitu  DPS  yang  diangkat  berdasarkan
rekomendasi  DSN-MUI  harus  memiliki  sertifikat  kompetensi  Pengawas  Syariah.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  BWM  Almuna  Berkah  Mandiri  belum  sepenuhnya menjalankan fathanah .
Fathanah dalam berlembaga yaitu mampu  berpikir secara jernih dan rasional serta mengambil  keputusan  dengan  cepat  dan  tepat.  Dalam  dunia  bisnis  sifat  fathanah  ini mencerminkan  sikap  profesionalisme.  Dalam  menjaga  kelangsungan  usahannya,  lembaga harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku. (Hamzah, 2014)
Hasil  penelitian  ini  berbeda  dengan  (Triwibowo,  2020)  dan  (Zulhelmy  &  Abrar, 2018)  yang menemukan bahwa fathanah sudah dijalankan sepenuhnya dan sejalan dengan (Zulhelmy & Abrar, 2018) (Tiara & Ovami, 2020) yang menemukan bahwa fathanah belum dijalankan sepenuhnya.
Adil ( Fairness) Adil  ( fairness )  dalam  konsep  Islam  tercerminkan  pada  kepemimpinan  Rasulullah SAW yang mengarah pada keadilan dalam menjalankan corporate governance lembaga. Peneliti membahas  implementasi  adil  menggunakan  indikator  kesempatan,  perlakuan  dan pemberian  hak stakeholder .  Pemberian  kesempatan  oleh  BWM  Almuna  Berkah  Mandiri mengimplementasikan  adil  pada  semua  pihak,  termasuk  dalam  pemberian training (pelatihan)  terhadap  pengelola  baru  dan  pemberian  honor  berdasarkan  kinerja  pegawai. BWM  Almuna  Berkah  Mandiri  memiliki  laporan  kinerja  semua  pegawainya  sehingga pimpinan dapat melihat track record semua  pegawai. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka BWM Almuna Berkah Mandiri sudah melaksanakan fairness . Fairness  merupakan  perlakuan  yang  adil  dan  setara  didalam  memenuhi  hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan prinsip: 1) Memastikan adanya basis yang efektif untuk kerangka kerja corporate governance , 2) Hak-hak pemegang saham dan fungsi kepemilikan, dimana hak-hak pemegang saham  harus  dilindungi  dan  difasilitasi,  3)  Hak-hak  stakeholders  harus  diakui  sesuai peraturan  perundangan  yang  berlaku  dan  kontrak  kerjasama  aktif  antara  perusahaan  dan para stakeholders harus dikembangkan dalam upaya bersama menciptakan asset, pekerjaan, dan  kelangsungan  perusahaan,  4)  Disklosur  atau  pengungkapaan  tepat  waktu  dan  akurat mengenai  segala  aspek  material  perusahaan,  termasuk  situasi  keuangan,  kinerja, kepemilikan,  dan governance perusahaan,  5)  Pengawasan  Dewan  Komisaris  terhadap pengelolaan perusahaan oleh direksi harus berjalan efektif, disertai adanya tuntutan strategik terhadap  manajemen,  serta  akuntabilitas  dan  loyalitas  direksi  dan  Dewan  Komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham (Hamzah, 2014).
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  (Sodiq,  2017)  (Triwibowo,  2020)    (Muchlis  & Resky,  2021)  yang  menemukan  bahwa  adil  sudah  dijalankan  dengan  baik  dan  berbeda dengan  (Zulhelmy  &  Abrar,  2018)  (Tiara  &  Ovami,  2020)  yang  menemukan  bahwa  adil belum dijalankan sepenuhnya.

## Shariah Compliance (Kepatuhan Syariah)
Shariah  compliance mengarah  pada  kepatuhan  syariah  lembaga  dalam  menjalankan tata  kelolanya.  (Farida,  2021).  Sebagai  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah,  Bank  Wakaf Mikro  dituntut  untuk  patuh  mengikuti  peraturan  pemerintah  dan  aturan  keislaman (syariah). Implementasi s hariah compliance pada penggunaan produk, di mana BWM Almuna Berkah Mandiri telah sesuai dengan prinsip syariah yaitu produk pinjaman dengan akad qard
(DSN-MUI  No.  19/DSN-MUI/IV/2001  tentang Qard )  dan  produk  pembiayaan  dengan akad murabahah (DSN-MUI  No.  04/DSN-MUI/IV/2000  tentang Murabahah ),  dengan margin  bagi  hasil  2,5-3%  per  tahun  (POJK  Nomor  13/POJK.05/2014  STDD  POJK Nomor  62/POJK.05/2015  tentang  Penyelenggaraan  Usaha  Lembaga  Keuangan  Mikro. Selain itu, pelaksanaan shariah compliance tidak lepas dari DPS untuk melakukan pengawasan dan evaluasi. DPS di BWM Almuna Berkah Mandiri melakukan pengawasan secara berkala setiap  dua  bulan  dan  secara  fleksibel  ketika  dihadapkan  pada  masalah/kendala.  Hasil pengawasan tersebut disampaikan dalam berita acara rapat pengurus dan LPJ RAT BWM Almuna Berkah Mandiri.
BWM  Almuna  Berkah  Mandiri  belum  melakukan  audit  eksternal  dan  audit  yang sudah  dilakukan  adalah  audit  internal  oleh  DPS.  Menurut  data  yang  ada  dalam  struktur organisasi,  DPS  tersebut  belum  memiliki  kompetensi  sebagai  auditor  keuangan,  karena seorang  auditor  keuangan  sebaiknya  berpendidikan  akuntansi.  Kegiatan  audit  memiliki peranan penting dalam membantu pemeriksaan kepatuhan LKMS BWM terhadap prinsip syariah (Suyanto, 2018) Berdasarkan analisis tersebut, BWM Almuna Berkah Mandiri belum mengimplementasikan syariah compliance secara penuh.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  (Asrori,  2014)  (Rini,  2018)  yang  menemukan  bahwa shariah  compliance belum  dijalankan  sepenuhnya  pada  lembaga  di  mana  penelitiannya dilakukan.

## KESIMPULAN
Implementasi Islamic  Corporate  Governance pada  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah Bank Wakaf Mikro (LKMS BWM) Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta tahun 2020 apabila ditinjau menggunakan enam indikator Islamic Corporate Governance belum mengimplementasikan secara keseluruhan, di mana indikator amanah, tabligh , dan adil sudah dilaksanakan dengan baik dan untuk indikator shiddiq, fathonah dan syariah compliance belum dilaksanakan secara menyeluruh dan masih perlu ditingkatkan lagi dalam implementasinya.
Penelitian selanjutnya berkaitan dengan penerapan Islamic Corporate Governance dapat dilakukan  pada  obyek  lembaga  keuangan  mikro  syariah  lainnya  dan  fokus  pada  indikator fathonah berdasarkan  pengalaman  dan  pendidikan  pengelola  serta  keterlibatan  Dewan Pengawas  Syariah  dalam  pengelolaan  lembaga  keuangan  syariah  serta syariah  compliance berkaitan dengan fungsi pengawasan dan audit serta kesesuaian produk dengan kesyariahan.

## REFERENCES
Abidin, Z. (2019). Analisis Penerapan Islamic Good Corporate Governance (IGCG) pada Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  Hikmah  Wakilah  Banda  Aceh. Tadabbur:  Jurnal Peradaban Islam , 1 (2), 192–212. https://doi.org/10.22373/tadabbur.v1i2.16 Ahyar,  H.,  Andriani,  H.,  &  Sukmana,  D.  J.  (2020). Buku  Metode  Penelitian  Kualitatif  & Kuantitatif (Issue April).
Asrori.  (2014).  Implementasi  Islamic  Corporate  Government  &  Implikasinya  terhadap Kinerja Bank Syariah. Jurnal Dinamika Akuntansi , 6 (1), 90–102. Chairani  A  Br  Nasution,  &  Lubis,  F.  A.  (2016). Analisis  Penerapan  Prinsip  Islamic  Corporate Government  dalam  Peningkatan  Kinerja  Perusahaan  (Studi  Kasus  Bank  Muamalat  KCP Sukarami) . 7 (8), 1–23.
Darwis, S. (2013). Sifat Kedua yang dimiliki oleh pengusaha yang diberkahi . Erfani, M., Nena, Y., Akuntansi, P., & Ekonomi, F. (2019). Pengaruh Intellectual Capital ( IC ), Good  Corporate  Governance  (  GCG  ),  Dan  Islamic  Corporate  Social  Responsibility  (  ICSR  )
Terhadap Nilai Perusahan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening . Ic , 23–37.
Farida,  dkk. (2021). Disclosure of Islamic Corporate Governance and Sharia Compliance on  Fraud  in  Sharia  Commercial  Banks. Urecol  Journal.  Part  A:  Economics  and  Business , 1 (1), 39–51.
Fatimatussoleha,  A.,  &  Novita.  (2020).  Implikasi  Prinsip  Islamic  Good  Governance Terhadap Kinerja Lembaga Wakaf. Jurnal IKRA-ITH Ekonomika , 3 (1), 13–22. Febriyanti,  H.,  Kamayanti,  A.,  &  Riwajanti,  N.  I.  (2022).  Islamic  Social  Reporting  Dan Islamic  Corporate  Governance. Imanensi:  Jurnal  Ekonomi,  Manajemen,  Dan  Akuntansi Islam , 7 (21), 1–12.
Hamzah,  E.  (2014).  GOOD  CORPORATE  GOVERNANCE  DALAM  ISLAM. Jurnal Asy- Syukriyyah , 13 (2), 73–86.
Muchlis,  S.,  &  Resky,  R.  (2021).  Implementasi  Islamic  Corporate  Governance  Dalam Mengelevasi  Corporate  Social  Responsbility. Jurnal  Akuntansi  Dan  Governance , 1 (2), 121. https://doi.org/10.24853/jago.1.2.121-129
Najib, H., & Rini, R. (2019). Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance Dan Fraud Pada  Bank  Syariah. Jurnal  Akuntansi  Dan  Keuangan  Islam , 4 (2),  131–146. https://doi.org/10.35836/jakis.v4i2.23 Nasrullah,  M.  R.  (2018). Implementasi  Kepemimpinan  Islami  Dalam  Penerapan  Prinsip  Good Corporate Governance Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah . 186.
Nastiti, A. S. (2018). ICG dalam Laporan Tahunan Bank Syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah AKuntansi Indonesia , 3 (2), 1–13. Nur, M. A., Muharrami, R. S., & Arifin, M. R. (2019). Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan  Usaha  Kecil  pada  Lingkungan  Pesantren. Journal  of  Finance  and  Islamic Banking , 2 (1), 25. https://doi.org/10.22515/jfib.v2i1.1806 Puspasari,  O.  R.  (2019).  Mekanisme  Islamic  Corporate  Governance  Pada  Kinerja  Bank Umum  Syariah  Menggunakan  Islamic  Performance  Index. Jurnal  Riset  Keuangan  Dan Akuntansi , 4 (2), 45–58. https://doi.org/10.25134/jrka.v4i2.1702 Rini,  N.  (2018).  Implementasi  islamic  corporate  governance  pada  perbankan  syariah  di indonesia. The International Journal of Applied Business Tijab , 2 (April), 33–46.
Shofia  Mauizotun  Hasanah,  R.  K.  (2019).  KONSEP  ISLAMIC  CORPORATE GOVERNANCE. Iqtishaduna , 10 (1), 31–54.
Siti Nur Indah Rofiqoh, R. T. R., Raditya Sukmana, A., & Sulistyowati. (2021). Model Islamic Corporate  Governance  (ICG)  Wakaf  Uang  Berbasis  Kewirausahaan:  Studi  Multi  Kasus  di Indonesia dan Malaysia . 14 (1), 17–30.
Sodiq, A. (2017). Implementation of Islamic Corporate Governance: A Case Study in BMT NUsantara  UMAT  MANDIRI  Kalidawir  Tulungangung. TIJAB  (The  International Journal  of  Applied  Business) , 1 (2),  106.  https://doi.org/10.20473/tijab.v1.i2.2017.106- 112
Suyanto, A. B. &. (2018). Fitri Nur,Audit Internal Lembaga Keuangan Syariah Dalam Prespektif Al Hisabah . 4 , 1–14.
Tiara, S., & Ovami, D. C. (2020). Implementasi Islamic Corporate Governance Pada Bni Syariah. Prosiding Seminar Nasional … , 690–694. Trilaksono,  I.,  Komalasari,  A.,  Tubarad,  C.  P.  T.,  &  Yuliansyah,  Y.  (2021).  Pengaruh Islamic  Corporate  Governance  dan  Islamic  Social  Reporting  terhadap  Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia ( The Effect of Islamic Corporate Governance and  Islamic  Social  Reporting  on  the  Financial  Performance  of  Islamic  Banks  in Indonesia ). Bukhori: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam , 1 (1), 11–20.
Triwibowo,  A.  (2020).  Penerapan  Prinsip-Prinsip  Good  Corporate  Governance  dalam Pengelolaan  Wakaf  Tunai  pada  Badan  Wakaf  Uang  Tunai  MUI  Yogyakarta. Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah , 4 (1), 123. https://doi.org/10.32332/tapis.v4i1.1995 Zara Ananda, C., & NR, E. (2020). Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Islamic Corporate  Social  Responsibility  Terhadap Kinerja  Perbankan  Syariah  (Studi  Empiris pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahu 2012-2018). Jurnal Eksplorasi Akuntansi , 2 (1), 2065–2082.
Zulhelmy, & Abrar. (2018). Analisis Penerapan Prinsip Tata kelola pada Lembaga Wakaf di Provinsi Riau. Jurnal Ekonomi KIAT , 29 (2), 8–19.