## Article History
Submit: February 24, 2022 Reviewed: May 12, 2022 Accepted: May 30, 2022
Keywords (Kata kunci):
Christian marriage; divorce; pastoral assistance; perceraian; pendampingan pastoral; perkawinan Kristen; pernikahan Kristen
DOI : http://dx.doi.org/10. 33991/epigraphe.v6i1.343

## Pendampingan Pastoral bagi Pasangan yang Bercerai
Tjutjun Setiawan 1 , Fitry Riny Lasmaria 2 , Yanto Paulus Hermanto 3 , Karyo Utomo 4 1,4 Sekolah Tinggi Teologi Anugrah Indonesia
2,3 Sekolah Tinggi Teologi Kharisma
Correspondence: fitryrinyl@gmail.com
Abstract . Everyone  certainly  does  not  want  the  ark  of  his  household  to  be destroyed and end in divorce. In reality, there are many couples who divorce for various reasons, and it has an impact not only on the children and the family but also on the divorced couple. The church generally provides assistance when the married couple is about to divorce. Still, after the court's decision has been issued, which  legalizes  their  divorce,  pastoral  assistance  is  no  longer  carried  out.  This study examines how important pastoral assistance is for divorced couples so that it can reduce the impact on their lives who are in pre-divorce or post-divorce. The method used is a literature study and using an interview instrument with one of the divorced couples, and the conclusion obtained is how important it is for the church to provide pastoral care for divorced couples so that they can continue to live  and  continue  their  daily  lives  and  build  a  more  spiritual  life.  better  yet, prevent adultery due to biological needs not channeled as a logical consequence of a divorce. It is possible that the divorced couple is directed to be able to reconcile again if they cannot bear to control lust.
Abstrak . Setiap orang pasti tidak menginginkan bahtera rumah tangganya hancur dan berujung dengan perceraian. Dalam realita hidup banyak dijumpai pasangan- pasangan  yang  melakukan  perceraian  dengan  berbagai  alasan  dan  itu  membe- rikan  dampak  bukan  hanya  terhadap  anak-anak,  keluarga  tetapi  juga  terhadap pasangan  yang  bercerai  tersebut.  Gereja  pada  umumnya  memberikan  pendam- pingan pada waktu pasangan menikah itu hendak bercerai, tetapi setelah keluar- nya  putusan  pengadilan  yang  mensahkan  perceraian  mereka,  pendampingan pastoral  tidak  lagi  dilakukan.  Penelitian  ini  mengkaji  bagaimana  pentingnya pendampingan pastoral bagi pasangan bercerai sehingga dapat mengurangi dam- pak dalam kehidupan mereka yang sedang dalam pra-perceraian ataupun pasca- perceraian. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dan menggunakan instrumen wawancara dengan salah satu pasangan yang bercerai, dan kesimpulan yang  didapat  adalah  betapa  penting  gereja  melakukan  pendampingan  pastoral bagi pasangan yang melakukan perceraian agar mereka tetap dapat menjalankan dan  melanjutkan  kehidupan  sehari-hari  dan  membangun  kehidupan  rohani dengan  lebih  baik  lagi,  mencegah  terjadinya  perzinahan  karena  kebutuhan biologis yang tidak tersalurkan sebagai konsekuensi logis dari sebuah perceraian, serta  tidak  tertutup  kemungkinan  pasangan  bercerai  ini  diarahkan  untuk  dapat rujuk kembali.apabila mereka tidak tahan bertarak.

## Pendahuluan
Setiap  orang  menginginkan  keberhasilan  dalam  hidup,  dan  tidak  ada  seorang  pun  yang menginginkan  kegagalan  dalam  menjalani  kehidupannya,  baik  itu  dalam  hal  pendidikan, pekerjaan, usaha, demikian juga dalam hal pernikahan. Pada saat seorang laki-laki dan seorang
Vol 6, No 1, Mei 2022 (130-140) e-ISSN: 2579-9932
p-ISSN: 2614-7203 http://www.stttorsina.ac.id/jurnal/index.php/epigraphe
perempuan  berkomitmen  untuk  melanjutkan  hubungan  mereka  kejenjang  pernikahan  dan mengikat  janji  sebagai  pasangan  suami  isteri,  mereka  mempunyai  pengharapan  pernikahan dan kehidupan pernikahannya berjalan dengan lancar sampai maut memisahkan. Tetapi dalam praktiknya,  seringkali  timbul  berbagai  persoalan  dan  masalah,  dan  ketika  masalah  tersebut semakin  meruncing  dan  menjadi  sebuah  konflik  serta  tidak  mampu  menghadapi  dan menatanya dengan baik maka perceraian dianggap sebagai solusi yang tidak bisa dihindari.
Saat  ini  manusia  hidup  di  tengah-tengah  keadaan  di  mana  serangan-serangan  begitu dahsyat  untuk  menghancurkan  banyak  pernikahan.  Ada  banyak  godaan-godaan  terhadap pasangan suami isteri yang pada akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai dan melupakan ikatan  janji  nikah  yang  dulu  mereka  ikrarkan  di  hadapan  Tuhan  dan  jemaat  bagi  pasangan Kristen. Masalah perceraian tidak mengenal bangsa, suku bangsa, negara, budaya dan agama, pasti  mempunyai  data  tentang  perceraian.  Ketika  Indonesia  memasuki  pandemi  COVID-19 pada  bulan  Maret  2020,  selama  masa  pandemic  tersebut  ternyata  memberi  dampak  terhadap kenaikan  angka  perceraian. 1 Bahkan  jauh  sebelum  pandemic  COVID-19  ini  terjadi  para  ahli sudah memperkirakan bahwa fenomena perceraian tren-nya akan semakin naik. 2
Kegagalan pernikahan yang diikuti dengan sebuah perceraian adalah salah satu dari sekian banyak fakta yang terjadi dalam kehidupan manusia. Kegagalan dalam menyelesaikan konflik yang  terjadi  pada  suami-isteri,  itulah  yang  menjadi  persoalan  terjadinya  praktik  perceraian. 3 Ruth Schafer dan Freshia Aprilyn Ross sebagaimana dikutip oleh Kalis Stevanus, menyatakan bahwa kegagalan hubungan suami-isteri, itulah persoalan pertama dan utama, dan realitas itu paling  sedikit  secara  tidak  langsung  dipengaruhi  oleh  ada-tidaknya  izin  untuk  bercerai  atau praktik perpisahan, keinginan untuk bercerai adalah akibat bukan sebab kegagalan relasi itu. 4
Ketika memutuskan untuk bercerai, maka suami istri akan menerima dampak yang besar bagi  dirinya  sendiri,  diantaranya  adalah  dampak  terhadap  psikologis  dan  status  sosial. Dampak  Psikologis.  takut  gagal  lagi  adalah  sikap  yang  selalu  menghantui  orang-orang  yang pernah  mengalami  perceraian.  Sikap  seperti  ini  akan  tertanam  begitu  kuat  dalam  pikiran mereka  sehingga  menghambat  gerak  langkah  untuk  maju.  Kemudian  adalah  status  sosial, dampak dari perceraian adalah perubahan status sosial seseorang dari seorang kepala keluarga atau  ibu  rumah  tangga  menjadi  janda  atau  pun  duda  dan  ini  berkaitan  dengan  harga  diri. Status  duda  maupun  janda  akan  membatasi  ruang  gerak  mereka  dalam  berinteraksi  dan bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Kebanyakan masyarakat masih membicarakan keberadaan janda dan duda. Oleh karena itu tidak sedikit pasangan yang bercerai mengalami konflik batin yang hebat bahkan terpaksa menarik diri dari pergaulan karena perubahan status yang tidak menguntungkan.
Melihat  dampak-dampak  yang  disebabkan  karena  perceraian,  maka  dianggap  perlu adanya  penanganan  terhadap  kasus  perceraian  ini.  Penanganan  perceraian  melibatkan kehilangan  secara  fisik  dan  emosional,  individu  diperhadapkan  dengan  kenyataan  untuk mendefinisikan diri dan melihat masa depannya sendiri. Sebagai respon terhadap penghargaan
1 Salsabila Rizky Ramadhani and Nunung Nurwati, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian,” Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) (2021).
2 Samuel Elia and Ferry Simanjuntak, “Tinjauan Etika Praktis Terhadap Perceraian Kristen,” DIEGESIS: Jurnal Teologi Kharismatika 4, no. 2 (2021): 63–75.
3 Ruth Rita and Simon Simon, “Perspektif Alkitab Terhadap Pernikahan Semarga,” Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen dan Musik Gereja 4, no. 2 (2020): 216–235.
4 Kalis Stevanus, “Sikap Etis Gereja Terhadap Perceraian Dan Pernikahan Kembali,” Jurnal Kurios Volume 4, no. 2 (2018): 135–156, http://www.sttpb.ac.id/e-journal/index.php/kurios/article/view/80.
diri yang rendah, seperti depresi, disakiti, kehilangan, dan putus asa dalam kasus perceraian, individu cenderung menarik diri dan menjadi terasing. Oleh sebab itu dibutuhkan penanganan supaya orang yang bercerai tidak melakukan hal-hal yang buruk, misalnya penggunaan obat atau narkoba, minum minuman keras, bahkan keinginan untuk mengakhiri hidup.
Perceraian  menjadi  masalah  yang  serius  karena  faktanya  perceraian  selalu  saja  terjadi. Dalam  hal  ini,  perceraian  menjadi  hal  yang  patut  untuk  mendapatkan  perhatian.  Meskipun tidak pernah disetujui oleh gereja secara formal, persoalan perceraian juga dapat ditemui dan terjadi ditengah keluarga Kristen. Masalah lain adalah ketika bercerai pasangan memberitahu- kan kepada gereja dan ada juga yang bercerai secara diam-diam. Dalam hal ini gereja dituntut untuk  lebih  peka  terhadap  masalah  ini.  Seringkali  gereja  tetap  saja  bersikeras  untuk  tidak menerima  perceraian  sehingga  warga  gereja  tidak  melibatkan  gereja  ketika  melakukan  peng- ambilan keputusan. Menghadapi persoalan keluarga yang bercerai, gereja secara kelembagaan formal  ada  yang  melakukan  proses  penggembalaan,  baik  yang  memediasi  sampai  dengan menyembuhkan luka-luka batin akibat perceraian. Tetapi ada juga gereja yang hanya membiar- kan  saja,  tidak  memberikan  pendampingan  pastoral  karena  menganggap  perceraian  sebagai dosa dan tidak pernah disetujui dan secara tradisional gereja biasanya mengambil sikap tidak mengesahkan  dan  mengatur  perceraian,  sehingga  pasangan  yang  bercerai  tersebut  dapat mengalami  kesulitan  untuk  bangkit  setelah  perceraianya  bahkan  ada  yang  semakin  terpuruk dalam kehidupan rohaninya. 5
Dalam  hal  ini  peran  dan  sikap  pendeta  dalam  gereja  sangat  penting  dalam  melakukan pendampingan.  Meskipun  kehidupan  anggota  jemaat  tidak  sepenuhnya  menjadi  tanggung jawab pendeta, tetapi pendeta berperan dalam menikahkan dan oleh karenanya pendeta juga bertanggung  jawab  dalam  berjalannya  kehidupan  rumah  tangga  jemaat,  karena  salah  satu tugas pendeta atau gembala adalah memelihara kehidupan rohani dan melayani jemaat yang mengalami  masalah. 6 Berbeda  dari  penelitian  sebelumnya  yang  lebih  memfokuskan  pada pendampingan  pastoral  pada  korban  perceraian  yang  merupakan  anak-anak  dari  pasangan yang  bercerai, 7 sedangkan  penelitian  ini  menitikberatkan  pada  pendampingan  pastoral  bagi pasangan  yang  bercerai,  di  mana  mereka  juga  merasakan  dampak  dari  perceraian  tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan bahan rujukan dan mengingatkan gereja untuk mengerti  dan  memahami  pentingnya  pendampingan  pastoral  bagi  pasangan  yang  bercerai pasca perceraian mereka.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan mengkaji lebih lanjut bagaimana pendam- pingan pastoral bagi pasangan yang melakukan perceraian. Penulis berharap dari penelitian ini didapatkan  suatu  pemahaman  yang  memadai  dan  lengkap  sehingga  dapat  membantu  setiap pemimpin gereja atau konselor agar dapat memahami perannya dan dapat membantu jemaat yang melakukan perceraian.

## Metode Penelitian
Penulis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  studi  pustaka  ( library  Research )  dan instrumen  wawancara  terhadap  salah  satu  pasangan  yang  mengalami  perceraian. 8 Penulis
5 Yudi Susanto, “Wawancara Tentang Perceraian” (Bandung, 2022).
6 J.L.Ch. Abineno, Pedoman Praktis Untuk Pelayanan Pastoral , Cetakan 3. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000). 7 Ricu Sele and Matius I Totok Dwikoryanto, “Perceraian Dan Dampaknya Terhadap Anak,” DUNAMOS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen (2021).
8 Susanto, “Wawancara Tentang Perceraian.”
menghimpun  data  dari  jurnal  yang  sudah  dipublikasikan,  literatur  dan  juga  Alkitab  yang bersinggungan  dengan  masalah  yang  diteliti.  Penulis  juga  membaca  dan  mendalami  serta membandingkan sejumlah referensi yang berkaitan dengan judul dalam penelitian ini, di mana informasi  tentang  perceraian  dikaji,  dan  bagaimana  pandangan  Alkitab  tentang  itu,  sehingga dengan  demikian  dapat  dihasilkan  suatu  pembahasan  yang  objektif  dan  menyeluruh  serta dapat dipertanggungjawabkan, yang pada akhirnya didapat suatu kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang sedang diteliti.

## Pembahasan

## Dasar Teologis Perkawinan Kristen
Perkawinan  adalah  bagian  dari  rencana  Allah  bagi  umat  manusia,  di  mana  Allah  yang berinisiatif  menyediakan  dan  mempertemukan  seorang  dengan  pasangan  hidupnya.  Perka- winan juga merupakan peraturan kudus dan suci yang ditetapkan oleh Allah sendiri, di mana peraturan perkawinan itu Allah mengaruniakan persekutuan yang khusus antara suami isteri untuk  dapat  dijalani  secara  bersama  sebagai  suatu  sumber  untuk  dapat  saling  membaha- giakan. 9 Perkawinan adalah ide dan ciptaan Allah, karena itu Allah menetapkan peraturan di dalam  perkawinan:  Pertama,  Monogami,  seorang  laki-laki  hanya  di  perbolehkan  mengawini seorang wanita (Kej. 1:27-28, 2:22). Prinsip ini menentang dosa poligami dan poliandri. 10 Kedua, Heteroseksual, seorang laki-laki harus kawin dengan seorang perempuan (Kej. 1:26-28; 2:21-25). Prinsip  ini  menentang  dosa  homoseksual  karena  perkawinan  sejenis  merupakan  penyim- pangan  yang  sangat  mendasar  dalam  perkawinan.  Janganlah  engkau  tidur  dengan  laki-laki secara  orang  bersetubuh  dengan  perempuan,  karena  itu  suatu  kekejian  (Im.  18:22). 11 Ketiga, Suci, Seorang laki-laki hanya boleh bersatu dengan istrinya, begitu pula sebaliknya (Kej. 2:24). Prinsip tersebut menolak dosa percabulan dan perzinahan (I Kor. 7:1- 5).
Keempat, Seumur hidup, Pernikahan hanya dapat di pisahkan oleh kematian (Rm. 7:2, 3). Prinsip  ini  menentang  dosa  perceraian  (Mal.  2:16;  Mat.  19:6).  Alkitab  sangat  jelas  mengenai lamanya pernikahan, yaitu merupakan komitmen seumur hidup, sampai kematian memisah- kan. 12 Kelima, Seiman. Keduanya harus sama-sama mengasihi Tuhan Yesus dan memiliki visi yang  sama  (2Kor.  6:14)  Prinsip  ini  menolak  pernikahan  yang  berbeda  agama.  keenam, Meninggalkan dan menyatu, Dalam pernikahan, laki-laki dan perempuan harus meninggalkan ketergantungannya  kepada  orang  tua,  dan  menyatu  dengan  pasangan  sahnya  sehingga keduanya menjadi satu daging (Kej. 2:24).

## Perceraian dan Penyebabnya secara Yuridis
Menurut KUH Perdata pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan berdasarkan putusan  hakim,  atas  tuntutan  salah  satu  pihak  dalam  perkawinan  itu  dengan  alasan-alasan yang  tersebut  dalam  Undang-undang.  Sementara  pengertian  perceraian  tidak  dijumpai  sama sekali  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  begitu  pula  dalam  penjelasan  dan  pengaturan pelaksanaannya.Meskipun  tidak  terdapat  suatu  pengertian  secara  otentik  tentang  perceraian, tidak berarti bahwa masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali di dalam Undang-Undang
9 Tjutjun Setiawan, Ferry Simanjuntak, and Yanto Paulus Hermanto, “Perspektif Etis, Yuridis Dan Teologis Terhadap Perkawinan Sejenis,” TE DEUM (Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan) Vol 11 No1 (2021). 10 Ibid.
11 Departemen Teologi, Sikap Teologis Gereja Bethel Indonesia (Jakarta: BPH GBI, 2018).
Perkawinan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, pengaturan masalah perceraian menduduki tempat terbesar. Hal ini lebih jelas lagi apabila melihat peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan  salah  satu  pihak  dalam  perkawinan  itu. 13 Sedangkan  R.  Soetojo  Prawiroharmidjojo dan  Aziz  Saefuddin,  mengemukakan  bahwa  perceraian  berlainan  dengan  pemutusan  perka- winan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang di dalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan  ada  kehendak  baik  dari  suami  maupun  dari  isteri  untuk  pemutusan  perkawinan. Perceraian  selalu  berdasar  pada  perselisihan  antara  suami  dan  istri. 14 Menurut  P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan  hakim  atas  tuntutan  dari  salah  satu  pihak  atau  kedua  belah  pihak  dalam perkawinan.
Dari  uraian  tersebut  di  atas  dapat  diketahui,  bahwa  perceraian  baru  dapat  dilaksanakan apabila  sudah  dilakukan  berbagai  cara  untuk  mendamaikan  kedua  belah  pihak  untuk  tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka namun ternyata tidak ada jalan lain kecuali hanya  dengan  jalan  perceraian.  Dengan  perkataan  lain  bahwa  perceraian  itu  adalah  sebagai jalan  keluar  bagi  suami  istri  demi  kebahagiaan  yang  dapat  diharapkan  sesudah  terjadinya perceraian.  Undang-Undang  Perkawinan  menganut  prinsip  mempersukar  terjadinya  perce- raian,  karena  perceraian  akan  membawa  akibat  buruk  bagi  pihak-pihak  yang  bersangkutan. Dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa melakukan perceraian harus ada cukup alasan bagi suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. 15
Putusnya  perkawinan  karena  perceraian  diatur  dalam  Pasal  39  sampai  dengan  Pasal  41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa: (1) Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan,  setelah  pengadilan  yang bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah  pihak,  (2)  Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup  rukun  sebagai  suami  istri,  (3)  Tata  cara  perceraian  di  depan  sidang  Pengadilan  diatur dalam  Perundang-undangan  tersendiri. 16 Sedang  Pasal  40  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: (1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan, (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada Ayat (1), pasal ini diatur dalam Perundang- undangan tersendiri. 17
Setiap  perceraian  yang  terjadi  tentu  didasari  atau  dilatarbelakangi  dengan  berbagai permasalahan  yang  terjadi  dalam  perkawinan.  Alasan  perceraian  menurut  Hukum  Perdata, hanya  dapat  terjadi  berdasarkan  alasan-alasan  yang  ditentukan  Undang-undang  dan  harus dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan. 18 Alasan  terjadinya  perceraian  berdasarkan  Pasal  19 Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  adalah: 19 (1)  Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau
13 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 2005).
14 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, Hukum Orang Dan Keluarga (Bandung: Alumni, 1986).
15 Sudarsono, Lampiran UUP Dengan Penjelasannya (Jakarta: Rineka Cipta, 1991). 16 Weinata Sairin dan. J. M. Pattiasina, Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994).
17 Ibid. 18 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). 19 -, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Pasal 19) (Wacana Intelektual, 2007).
menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (2) Salah satu pihak (suami isteri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun yang sah terkait dengan kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin; (3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama  5  (lima)  tahun  atau  yang  lebih  berat  setelah  perkawinan  berlangsung;  (4)  Salah  satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak lain; (5)  Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibat  tidak  dapat  menja- lankan kewajiban sebagai suami istri; (6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perse- lisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Dalam  Pasal  38  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  disebutkan, bahwa  putusnya  perkawinan  dapat  terjadi  karena  salah  satu  pihak  meninggal  dunia,  karena perceraian  dan  karena  adanya  putusan  pengadilan.  Kemudian  dalam  Pasal  39  ayat  (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami isteri tidak akan hidup sebagai suami isteri. Berdasarkan apa yang telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975.  Dengan  demikian  perceraian  hanya  dapat dilakukan  apabila  telah  memenuhi  rumusan  yang  ditentukan  dalam  Pasal  19  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
Substansi  dalam  Pasal  39  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  disebutkan  bahwa perceraian  hanya  akan  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan  setelah  usaha  untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan bahwa untuk dapat melakukan perceraianharus memiliki alasan yang cukup, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.

## Pandangan tentang Perceraian
Para  tokoh  Kristen  mempunyai  pandangan  berbeda-beda  dalam  hal  menanggapi  perceraian, terjadi  pro  dan  kontra,  ada  yang  setuju  dengan  perceraian  tetapi  ada  juga  yang  tidak  setuju dengan  perceraian. 20 Adapun  pandangan  dari  para  tokoh  Kristen  adalah  sebagai  berikut sebagaimana  dikutip  Peniel  C.D.  Maiaweng: 21 (1)  Martin  Luther  membolehkan  perceraian apabila dasar alkitabiahnya dapat dibenarkan. (2) John Feinberg dan Paul Feinberg sama sekali tidak  mengakui  adanya  perceraian.  (3)  Norman  Geisler  berpendapat  bahwa  perceraian  tidak dapat  dibenarkan  secara  moral.  (4)  William  Heth  dan  Gordon  Wenham  berpendapat  bahwa secara  moral,  perpisahan  atau  perceraian  diperbolehkan  berdasarkan  perzinaan  bagi  pihak yang benar. (5) Joe Trull berpendapat bahwa perceraian berdasarkan perzinaan diperbolehkan, termasuk  yang  ditinggalkan  oleh  pasangan  yang  tidak  beriman.  (6)  Craig  S.  Keener berpendapat bahwa perzinaan, perpisahan, penganiayaan fisik, dan berbagai bentuk imoralitas yang berat membolehkan perceraian. (7) Stanlay Grenz berpendapat bahwa perceraian apabila maksud Allah bagi pernikahan telah dirusakkan oleh dosa dan kegagalan. 22 (8) Menurut Lewis Smedes, perceraian adalah sah secara hukum dan secara moral apabila sebuah pernikahan telah mati dan tidak dapat dipertahankan lagi.

## Akibat Perceraian
Perundang-undangan di Indonesia menyatakan bahwa perceraian yang terjadi antara seorang suami dan istri bukan hanya memutuskan ikatan perkawinan saja, lebih lanjut perceraian juga
20 Peniel C.D. Maiaweng, “Perceraian Dan Pernikahan Kembali,” Jurnal Jaffray (2017). 21 Ibid.
22 Stassen dan Gushee, 362; Stanley Grenz, Sexual Ethics (Nashville: Word, 1990), 109.
melahirkan beberapa akibat seperti timbulnya pembagian harta bersama dan hak pengurusan anak.
Harta  Bersama.  Perceraian  yang  timbul  antara  suami  dan  isteri  melahirkan  akibat,  di antara-nya  adalah  pembagian  harta  bersama,  dalam  bahasa  Belanda  disebut gemenschap .  Di Indonesia, atas dasar adat kebiasaan masyarakat yang mengakui adanya harta bersama setelah terjadinya perceraian sudah menjadi lebih kuat dan berkekuatan hukum positif, sejak diregulasi dan diratifikasi, sebagaimana substansi yang telah dituangkan dalam Pasal35 ayat (1) dan ayat (2)  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  Pasal  35: 23 (1)  Harta  benda  yang  diperoleh  selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta  benda  yang  diperoleh  masing-masing  sebagai  hadiah  atau  warisan,  adalah  di  bawah penguasaan  masing-masing  sepanjang  para  pihak  tidak  menentukan  lain. 24 b.  Pengurusan Anak.  Perceraian  disamping  menimbulkan  adanya  pembagian  harta  bersama  seperti  yang diterangkan diatas, juga menimbulkan masalah pengurusan anak sebagaimana yang tertuang dalam  Pasal 41: (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak- anaknya,  semata-mata  berdasarkan  kepentingan  anak;  bilamana  ada  perselisihan  mengenai penguasaan  anak-anak,  Pengadilan  memberi  keputusannya;    (b)  Bapak  yang  bertanggung- jawab  atas  semua  biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan  yang  diperlukan  anak  itu;  bilamana bapak  dalam  kenyataan  tidak  dapat  memenuhi  kewajiban  tersebut,  Pengadilan  dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; (c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.
Dampak  yang  terjadi  akibat  perceraian  ini  adalah  renggangnya  hubungan  dua  keluarga dari  pasangan  yang  bercerai,  juga  berdampak  terhadap  kehidupan  sosial  dari  anak-anak. 25 Perceraian  juga  berdampak  kepada  mereka  yang  melakukan  perceraian  itu  sendiri,  salah satunya  adalah  bahwa  dengan  adanya  perceraian  itu  kebutuhan  biologis  mereka  tidak terpenuhi,  tidak  tersalurkan  dan  ini  dapat  mengarah  kepada  perzinahan  sehingga  membuat mereka  jatuh  dalam  dosa,  sebagaimana  sumber  yang  diwawancarai,  dia  mengalami  keterpu- rukan  dan  kehidupan  rohaninya  menjadi  buruk  dan  pada  akhirnya  ia  melakukan  nikah  siri dengan pasangan yang tidak seiman, menggadaikan imannya. 26
Pendampingan Pastoral menjadi begitu penting oleh karena akumulasi permasalahan yang semakin  meningkat  dalam  kehidupan  ini.  Masalah  kerohanian,  ekonomi,  kesehatan  fisik  dan psikis  dan  sosial  yang  dihadapi  oleh  anggota  jemaat,  membuat  seorang  Pendeta  harus memperlengkapi diri untuk dapat membantu mereka memberikan kekuatan sehingga mereka dapat  kembali  menemukan  keutuhan  diri  mereka  dan  dapat  mengembangkan  diri, 27 menata diri untuk menjadi lebih baik terutama menjaga kehidupan rohani yang semakin baik dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan.

## Pemahaman tentang Pendampingan Pastoral
Istilah pastoral berasal dari kata pastor dalam bahasa Latin atau dalam bahasa Yunani disebut poimen yang artinya gembala. Secara tradisional dalam kehidupan gerejawi hal ini merupakan
23 Pattiasina, Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen .
24 Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga (Jakarta: Kencana, 2010). 25 Sele and Dwikoryanto, “Perceraian Dan Dampaknya Terhadap Anak.” 26 Susanto, “Wawancara Tentang Perceraian.” 27 Stimson. Hutagalung, “Pendampingan Pastoral,” Yayasan Kita Menulis 53, no. 1 (2021): 59–65.
tugas Pendeta yang harus menjadi gembala bagi jemaat atau dombanya. Istilah pastor dalam konotasi praktisnya berarti merawat atau memelihara. 28 Seorang yang bersifat pastoral adalah seseorang yang bersifat seperti gembala, yang bersedia merawat, memelihara, melindungi, dan menolong  orang  lain. 29 Bahkan  seorang  yang  bersifat  pastoral  merasa  bahwa  karya  semacam itu  adalah  “yang  seharusnya”  di  lakukannya  katakanlah  bahwa  itu  adalah  “tanggung  jawab dan kewajiban” baginya. 30
Sejak  zaman  Reformasi  istilah  pastoral  telah  dipakai  dalam  dua  pengertian  yakni: 31 (1) “Pastoral” dipakai sebagai kata sifat dari kata benda “pastor”. Istilah “pastoral” merujuk pada tindakan  penggembalaan.  Dalam  hal  ini  penggembalaan  dilihat  sebagai  apa  pun  yang dilakukan  oleh  pastor  (gembala).  Seorang  pastor  hendaknya  memiliki  motivasi,  watak  dan kerelaan  yang  kuat  sehingga  seluruh  tindakan  yang  diperbuatnya  tidak  terlepas  dari  sikap penuh  perhatian  dan  kasih  sayang  kepada  seseorang  atau  sekelompok  orang  yang  dihada- pinya.  Sikap  pastoral  berarti  suatu  kesediaan  dan  kesegeraan  tampil  kalau  dibutuhkan.(2) Dalam  pengertian  kedua  istilah  “pastoral”  merujuk  pada  studi  tentang  penggembalaan ( poimenics ). 32 Pengertian ini muncul bersamaan dengan sederet fungsi-fungsi penting lain dari pendeta dan gereja, seperti: kateketik, homiletik, pengajaran agama dan lain-lain. Fungsi-fungsi ini bersifat struktural/kategorial.
Dari dua pengertian tersebut, penggembalaan/ pastoral memiliki tempat yang unik dalam kekristenan. Dalam pengertian bahwa hubungan kita dengan Tuhan (vertikal) dan hubungan kita dengan sesama manusia (horizontal) dianggap tidak terpisahkan. Adapun pastoral dilihat dalam  dua  pendekatan,  yaitu:1.  Konseling  pastoral,  bahwa  pelayanan  Kristen  yang  berupa pemeliharaan  jiwa  ( Cure  of  Soul) disebut  juga  konseling  pastoral.  Konseling  pastoral  telah banyak  dilakukan  terhadap  situasi  kehidupan  manusia,  yang  bertujuan  untuk  meringankan atau  menolong  kebingungan  yang  melanda  manusia.  Konseling  pastoral  atau  pemeliharaan jiwa,  terdiri  dari  tindakan-tindakan  pertolongan  yang  dilakukan  atas  nama  gereja,  dan  yang menjurus  kepada  penyembuhan,  pendampingan,  bimbingan  dan  perdamaian  orang-orang yang  bermasalah,  khususnya  berhubungan  dengan  masalah-masalah  yang  paling  pokok  dan mendasar dalam kehidupan manusia. 33
Konseling pastoral merupakan cabang dari pastoral yang dikhususkan pada pemeliharaan jiwa-jiwa.  Kegiatan  pemeliharaan  jiwa-jiwa,  menurut  F.  Haarsma  berpusat  pada  orang perorangan dan atau kelompok kecil. Inilah konseling pastoral dalam arti luas. Dalam bahasa Latin disebut “cura animarum” yang berarti pemeliharaan rohani, atau pemeliharaan jiwa-jiwa. Dalam  artinya  yang  sempit,  konseling  pastoral  berarti  pemeliharaan  rohani  dari  golongan- golongan yang memerlukan perhatian khusus, misalnya, korban perceraian. 34
Menurut  J.  D.  Engel,  jika  pendampingan  dihubungkan  dengan  pastoral  maka  pendam- pingan tidak hanya sekedar meringankan beban penderitaan tetapi menempatkan orang dalam
28 Aart van Beek, Pendampingan Pastoral (Jakarta: BPK GUNUNG MULIA, 1999). 29 Effendi, Problematika Hukum Keluarga . 30 Aart Van Beek, Konseling Pastoral Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Penolong Di Indonesia (Semarang: Satya Wacana, 1992).
31 Tjard G. Hommes dan E. Gerrit Singgih, Teologi Dan Praksis Pastoral (Yogyakarta: Duta Wacana, 1992). 32 Lena Anjarsari Sembiring & Simon Simon, “Rumah Tangga Gembala Sidang Menjadi Role Model Bagi Jemaat,” Teologi Praktika 1, no. 2 (2020). 33 William A. Clebsch and Charles R. Jaekle, Pastoral Care in Historical Perspective (Englewood Cliffs, NJ: Prentice- Hall, 1964).
34 F. Haarsma, Pastoral Dalam Dunia (Jakarta: Library of Cogress Office, 1994).
relasi  dengan  Allah  (yang  transenden)  dan  sesama,  dalam  pengertian  menumbuhkan  dan mengutuhkan  orang  dalam  kehidupan  spiritualnya  untuk  membangun  dan  membina hubungan dengan sesamanya, mengalami penyembuhan dan pertumbuhan serta memulihkan orang dalam hubungan dengan Allah (yang transenden). 35
Konseling pastoral adalah hubungan timbal balik (interpersonal relationship ) antara hamba Tuhan  (Pendeta,  Penginjil,  dsb)  sebagai  konselor  dengan  konselinya,  dalam  mana  konselor mencoba  membimbing  konselinya  ke  dalam  suatu  suasana  percakapan  konseling  yang  ideal (conducive  atmosphere) yang  memungkinkan  konseli  itu  betul-betul  dapat  mengenal  dan mengerti  apa  yang  sedang  terjadi  pada  dirinya  sendiri,  persoalannya,  kondisi  hidupnya, dimana ia berada, dsb; sehingga ia mampu melihat tujuan hidupnya dalam relasi dan tanggung jawabnya  pada  Tuhan  dan  mencoba  mencapai  tujuan  itu  dengan  takaran,  kekuatan  dan kemampuan seperti yang sudah diberikan Tuhan kepadanya.

## Tujuan Pendampingan Pastoral
Pada hakikatnya pendampingan adalah proses penjumpaan antara pendamping dengan orang yang  didampingi  yang  bertujuan  untuk  menolong  orang  yang  didampingi  agar  dapat menghayati keberadaannya dan mengalami pengalamannya secara utuh dan penuh sehingga dapat menggunakan sumber-sumber yang tersedia untuk berubah, bertumbuh dan berfungsi secara  fisik,  mental,  spiritual  dan  sosial.  Dari  hal  ini  dapat  dilihat  bahwa  pendampingan merupakan  proses  perjumpaan  yang  dinamis.  Dari  pemahaman  tersebut,  ada  lima  tujuan pendampingan  yang  menjadi  perhatian  dalam  pendampingan.  Lima  tujuan  pendampingan tersebut  meliputi.  Pertama,  Berubah  Menuju  Pertumbuhan  Dalam  pendampingannya  secara berkesinambungan memfasilitasi orang yang didampingi menjadi agen perubahan bagi dirinya dengan  lingkungannya:  Kedua,  Mencapai  Pemahaman  Diri  Secara  Penuh  dan  Utuh, Memahami  kekuatan  dan  kelemahan  yang  ada  dalam  dirinya  serta  kesempatan  dengan tantangan yang ada di luar dirinya dan dasarnya merupakan pondasi yang paling cocok bagi pertahanan secara utuh, penuh dan berkelanjutan.
Ketiga,  Belajar  Komunikasi  yang  Lebih  Sehat.  Banyak  orang  dalam  kehidupan  ini  tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara sehat dengan lingkunganya tetapi pendampingan dan  konseling  mampu  berkomukasi  secara  lebih  sehat  dengan  lingkungannya.  Dengan membutuhkan  pelatihan  komunikasi  secara  formal  dan  terstruktur  antara  lain  melalui pendampingan.  Keempat,  Dapat  Bertahan  Membantu  orang  agar  dapat  bertahan  pada  masa kini,  menerima  keadaan  dengan  lapang  dada  dan  mengatur  kembali  kehidupannya  dengan kondisi  yang  baru  bila  keadaan  orang  yang  didampingi  tidak  mungkin  dapat  kembali  pada keadaan semula. Kelima, Menghilangkan Gejala-gejala yang Disfungsi Membantu orang yang didampingi  untuk  menghilangkan  dan  menyembuhkan  gejala  yang  mengganggu  sebagai akibat dari krisis. Selain hal di atas tersebut, layanan pendampingan juga membutuhkan etika dan  kode  etik  karena  pendampingan  pastoral  merupakan  pelayanan  yang  bersifat komprehenship  yang  mana  para  pendamping  dapat  membantu  menghilangkan  rasa  susah, marah, terkejut, takut, bingung, keresahan dan putus asa yang kemudian menolong klien untuk membantukan dirinya menjadi pendamping bagi dirinya sendiri masa depan.
Gereja tidak boleh mengucilkan pasangan yang bercerai, justru gereja harus memberikan dorongan,  bimbingan  dan  pendampingan  bagi  mereka  dan  menolong  mereka  supaya  dapat menyesuaikan diri dan menghadapi kenyataan atas perkawinannya yang hancur dan supaya
35 J. D. Engel, Pastoral Dan Kebutuhan Dasar Konseling (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016).
mereka dapat menata kehidupan selepas perceraian dengan lebih baik lagi. 36 Status baru yang disandang  oleh  pasangan  yang  bercerai  seringkali  menjadi  kesulitan  tersendiri  bagi  mereka untuk bersosialisasi dalam masyarakat, membuat kehidupan mereka tertekan, kehilangan rasa percaya diri, perasaan  kesepian dan tertolak. 37 Dengan adanya pendampingan pastoral maka dapat  menolong  mereka  menghadapi  itu  sehingga  mereka  dapat  bangkit  dari  keterpurukan dan  tidak  tertutup  kemungkinan  gereja  menjembatani  mereka  untuk  dapat  rujuk  kembali sebagaimana  yang  dialami  oleh  Benny  Hinn  dan  Suzanne  yang  telah  bercerai  tetapi  mereka dapat rujuk kembali. 38

## Kesimpulan
Melalui pembahasan di atas baik melalui kajian literatur maupun wawancara yang dilakukan terhadap  salah  satu  pasangan  yang  bercerai,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  gereja melalui  pendampingan  pastoral  diharapkan  dapat  melayani  jemaat  terkhusus  dalam  hal  ini adalah dalam menghadapi permasalahan rumah tangga yang berketetapan untuk melakukan perceraian,  baik  ketika  dalam  tahap  pra-perceraian  maupun  pasca-perceraian.  Sebab  situasi antara  sebelum  dan  sesudah  perceraian  memiliki  kaitan  erat  dengan  dampak  yang  akan dialami  oleh  pasangan  yang  bercerai.  Pendampingan  pastoral  yang  baik  akan  menolong mereka dalam mengatasi krisis yang mereka hadapi dan memperkecil dampak perceraian pada masa depan. Pendampingan pastoral sangat diperlukan sebagai bagian dari peran gereja yang melayani jemaat yang mengalami kesusahan meskipun kesusahan itu adalah akibat jalan salah yang diambil, yaitu melakukan sebuah perceraian yang justru dibenci oleh Allah. Gereja tidak boleh  mengucilkan  mereka  atas  apa  yang  mereka  lakukan  tetapi  menolong  mereka  untuk bangkit dan menata diri dengan lebih baik lagi. Dengan adanya pendampingan pastoral akan memperkecil peluang terjadinya perzinahan akibat kebutuhan biologis yang tidak tersalurkan karena perceraian itu, sebab pasangan yang bercerai harus menerima konsekuensi itu dan tidak jatuh  dalam  dosa  zinah,  dan  karenanya  jika  mereka  tidak  tahan  bertarak,  di  dalam  pendam- pingan pastoral tersebut, pendeta dapat mengarahkan dan membuka peluang supaya mereka dapat rujuk kembali.

## Referensi
Baan, G. J. TULIP: Lima Pokok Calvinisme . Diterjemahkan oleh Samuel Pulung; Herdian Aprilani. Surabaya: Momentum, 2010.
Barrett, Matthew. Apakah Regenerasi Itu? Diterjemahkan oleh Jovita Desinta Djakaria. Surabaya: Momentum, 2018.
Bavinck, Herman. Dogmatika Reformed: Dosa dan Keselamatan di dalam Kristus . Diterjemahkan oleh Ichwei G. Indra dan Irwan Tjulianto. Surabaya: Penerbit Momentum, 2016.
Berkhof, Louis. Teologi Sistematika: Doktrin Keselamatan . Diterjemahkan oleh Yudha Thianto. Surabaya: Momentum, 2016.
Boice, James Montgomery. Dasar-Dasar Iman Kristen . Diterjemahkan oleh Lanna Wahyuni. Surabaya: Penerbit Momentum, 2018.
Calvin, Yohanes. Institutio: Pengajaran Agama Kristen . Diterjemahkan oleh Winarsih dan J.S. Aritonang. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000.
Dister, Nico Syukur. Teologi Sistematika 2: Ekonomi Keselamatan . Yogyakarta: PT Kanisius, 2022.
36 Gary R Collins, Konseling Kristen Yang Efektif , Cetakan 4. (Malang: Seminari Alkitab Asia Tenggara, 1996).
37 Ibid. 38 Budhi Marpaung, “Benny Hinn Dan Suzanne Akhirnya Menikah Lagi,” Https://Www.Jawaban.Com .
Ferguson, Sinclair B. Kehidupan Kristen: Sebuah Pengantar Doktrinal . Diterjemahkan oleh Lanna Wahyuni dan Selena Christa Wijaya. Surabaya: Momentum, 2017. Hadiwijono, Harun. Iman Kristen . Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1986.
Hagelberg, Dave. Tafsiran Injil Yohanes (Pasal 1-5) . Yogyakarta: Penerbit Buku dan Majalah Rohani ANDI, 2009.
Hamzah, Amir. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) . Malang: Literasi Nusantara, 2020.
Hoekema, Anthony A. Diselamatkan Oleh Anugerah . Diterjemahkan oleh Irwan Tjulianto. Surabaya: Momentum, 2021.
Lausanne, Committee. “Lausanne Occasional Paper : Christian Witness to Nominal Christians among Roman Catholics,” no. June (1980): 1–55.
Lohse, Bernhard. Theologi Martin Luther: Perkembangan Historis dan Theologi Sistematiknya . Diterjemahkan oleh Freddy Gunawan. Surabaya: Penerbit Momentum, 2018. McKim, Donald K. Westminster Dictionary of Theological Terms . Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 1996.
Murray, John. Penggenapan & Penerapan Penebusan . Diterjemahkan oleh Sutjipto Subeno. Surabaya: Penerbit Momentum, 2017.
Nepal, Henk ten. Kamus Teologi Inggris-Indonesia . Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017. Niftrik, G.C. van, dan B.J. Boland. Dogmatika Masa Kini . Diterjemahkan oleh Staf Redaksi BPK Gunung Mulia. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015. Palau, Luis, Clark H. Pinnock, dan Kalvin Miller. Pola Hidup Kristen . Diterjemahkan oleh Penerbit Gandum Mas. Malang: Gandum Mas, 1989.
Sproul, R. C. Kebenaran-Kebenaran Dasar Iman Kristen . Diterjemahkan oleh Rahmiati Tanudjaja. Malang: Literatur SAAT, 2016.
Subagyo, Andreas B. Pengantar Riset Kuantitattif & Kualitatif . Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 2004. Susabda, Yakub B. Seri Pengantar Teologi Modern I . Jakarta: Lembaga Reformed Injili Indonesia, 1990.
Tappert, Theodore G., ed. Buku Konkord Konfesi Gereja Lutheran . Diterjemahkan oleh Theodore G. Tappert. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004.
Thiessen, Henry Clarence. Teologi Sistematika . Diterjemahkan oleh Penerbit Gandum Mas. Malang: Gandum Mas, 2020.