## J urnal Legisia
Volume 15 Nomor 1 Tahun 2023 Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo

## PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN (ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PERKARA NO.9/Pdt.P/2022/PA.Mn)
Muhammad Ali Murtadlo Institut Agama Islam Negeri Ponorogo alimurtadlo@iainponorogo.ac.id
Muhammad Fikri Hakim Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
mfikrihakim9@gmail.com

## Abstract
There is a topic on the issue of Marriage Dispensation in the Religious Court of Madiun City, where Mr.  Slamet  Riyadi  bin  Sareh  as  the  Petitioner  intends  to  marry  his  biological  son  named  Ferdyan Ardyansyah aged 17 (seventeen) years from Madiun with a woman named Aprilia Nur Handayani aged 15  (fifteen)  years  from  Sragen.  The  Petitioner  has  registered  his  child's  marriage  with  the  Taman District  Religious  Affairs  Office  (KUA)  based  on  letter  Number  B-103/Kua.13.28.3/PW.01/12/2021 dated December 14, 2021. However, the Head of KUA refused on the grounds that the Petitioner's child was  still  alive.  under  the  age  of  19  (nineteen)  years.  The  purpose  of  this study  was  to  analyze  the Determination of Case No. 9/Pdt.P/2022/PA.Mn as well as knowing how the judges of the Religious Courts  of  Madiun  City  considered  the  rejection  of  the  marriage  dispensation.Data  was  collected through  document  studies  and  interviews,  and  data  analysis  methods  were  carried  out  using descriptive analysis methods.The conclusion of this article is that the judge rejected the applicant's marriage dispensation application, due to the lack of sufficient evidence and witnesses who did not support the applicant's strong reason for marrying his child.
Keywords : Employment Agreement, Labor, Employer Arbitrary.

## ABSTRAK
Terdapat topik permasalahan Dispensasi Nikah yang ada di Pengadilan Agama Kota Madiun, dimana bapak  Slamet  Riyadi  bin  Sareh  sebagai  Pemohon  bermaksud  melangsungkan  pernikahan  anak kandungnya yang bernama Ferdyan Ardyansyah umur 17 (tujuh belas) tahun yang berasal dari Madiun dengan seorang perempuan bernama Aprilia Nur Handayani umur 15 (lima belas) tahun yang berasal dari  Sragen.  Pemohon  telah  mendaftarkan  pernikahan  anaknya  ke  Kantor  Urusan  Agama  (KUA) Kecamatan Taman berdasarkan surat Nomor B-103/Kua.13.28.3/PW.01/12/2021 tanggal 14 Desember 2021. Namun, ditolak oleh Kepala KUA dengan alasan anak Pemohon masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 (Sembilan belas)  tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa Penetapan Perkara  No.  9/Pdt.P/2022/PA.Mn  serta  mengetahui  bagaimana  pertimbangan  majelis  hakim Pengadilan Agama Kota Madiun terhadap penolakan dispensasi nikah.  Pengumpulan data dilakukan melalui  studi  dokumen  dan  wawancara,  juga  metode  analisa  data  dilakukan  menggunakan  metode deskriptif  analisis.Kesimpulan  artikel  ini  yaitu  hakim  menolak  permohonan  dispensasi  nikah pemohon, dikarenakan kurangnya bukti yang cukup serta saksi yang tidak mendukung alasan kuat pemohon menikahkan anaknya.
Kata Kunci: Dispensasi, Nikah, Hakim, Pertimbangan, Undang-Undang

## PENDAHULUAN.
Dalam Undang-Undang Pernikahan, selain mengatur tentang batasan umur terendah dalam melangsungkan pernikahan, juga mengatur tentang dispensasi nikah. Dispensasi nikah ialah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan wanita yang belum mencapai 16 tahun. Pengajuan perkara permohonan dispensasi nikah dibuat dalam bentuk permohonan voluntair, bukan gugatan. 1 Penulis tertarik untuk menggali lebih dalam lagi mengenai pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah dengan nomer perkara Nomor. 9/Pdt.P/2022/PA.Mn.
Alasan  penulis  memilih  kasus  penolakan  dispensasi  nikah  yaitu  Pemohon  telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke kantor KUA Kecamatan Taman, namun ditolak dengan alasan anak pemohon dan calon istri anak pemohon masih dibawah umur dan belum mencapai umur  19  (Sembilan  belas)  tahun.  Kemudian,  Pemohon  mengajukan  permohonan  dispensasi nikah ke PA Kota Madiun dengan alasan anak pemohon dan calon istri anak pemohon telah berhubungan  badan  di  luar  nikah,  serta  Pemohon  berharap  permohonan  dispensasi  nikah diterima  agar  tidak  merusak  nama  baik  keluarga  masing-masing.  Namun,  majelis  hakim menolak  permohonan  tersebut  dikarenakan  anak  pemohon  dan  calon  istri  anak  pemohon belum cukup umur, saksi yang dihadirkan juga tidak menunjukkan kesaksian yang kuat.
Dari fakta dan bukti persidangan, majelis hakim menilai anak pemohon dan calon istri anak pemohon sama-sama belum memiliki kematangan pribadi dan masih terpengaruh oleh banyak hal-hal yang ada disekitarnya. Majelis hakim juga menilai anak pemohon dan calon istrinya belum mampu membina rumah tangga di usia yang masih dibawah umur, oleh karena itu  permohonan  Pemohon  patut  untuk  ditolak.  Penulis  pun  tertarik  untuk  menggali  lebih dalam  lagi  mengenai  pertimbangan  hakim  dalam  penetapan  dispensasi  nikah  dengan mengajukan beberapa pertanyaan berupa, apa syarat formil & materiil peengajuan dispensasi nikah,  bagaimana  pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan  perkara  nomor  perkara  nomor. 9/Pdt.P/2022/PA.Mn.  dan  bagaimana  tinjauan  hukum  islam  terhadap  pertimbangan  hakim. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi penulisan artikel ini dilakukan. Pembahasan pada masalah tersebut  kemudian  dianalisis  dengan  berbagai  aturan  perundang-undangan  dan  teori-teori para ahli yang relevan
1 Ahrum Hoerudin, Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 11.
Submit Approve Publish 10 Desember 2022 20 Desember  2022 30 Januari 2023

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif yuridis dengan  pendekatan  yuridis  empiris,  Pendekatan  yuridis  diartikan  sebagai  pendekatan terhadap aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan perlindungan hukum tenaga kerja, dan  di  telaah  berdasarkan  peraturan  yang  berlaku  akan  dipakai  untuk  menjawab permasalahan  tertentu. 2 Pengolahan  dan  pengumpulan  bahan  hukum  primer  dari  berbagai perturan  perundang-undangan  terkait  dengan  penelitian  dan  juga  bahan  hukum  hukum sekunder  yaitu  responden  sebagai  subyek  penelitian,  dari  kedua  bahan  hukum  akan  dikaji secara untuk menghasilkan kesimpulan penelitian yang akan di deskripsikan secara narasi.

## DISPENSASI NIKAH: PENGERTIAN, ATURAN dan URGENSINYA
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  dispensasi  adalah  pengecualian  dari  aturan karena  adanya  pertimbangan  khusus;  pembebasan  dari  suatu  kewajiban  atau  larangan. Sedangkan nikah (nikah) adalah ikatan atau akad pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan  hukum  dan  ajaran  agama.  Menurut  Roihan  A.  Rasyid,  dispensasi  nikah  adalah dispensasi yang diberikan pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk  melangsungkan  pernikahan.  Demikian  pula  menurut  Ateng  Syarifuddin,  dispensasi nikah  merupakan  keringanan  yang  bertujuan  menembus  rintangan  yang  sebetulnya  secara normal tidak diizinkan, menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus (relaxation legis).
Dispensasi  merupakan  kelonggaran  terhadap  sesuatu  yang  sebenarnya  tidak diperbolehkan  untuk  dilakukan  atau  dilaksanakan.  Dispensasi  pernikahan  memiliki  arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) di dalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Dispensasi pernikahan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, bagi pria yang belum mencapai usia 19 tahun dan wanita belum mencapai usia 16 tahun. 3
Adanya dispensasi nikah ini muncul sebagai opsi lain bagi para calon mempelai yang belum  mencapai  usia  minimal  menikah.  Hakim  mengabulkan  atau  menolak  permohonan tersebut  setelah  mendengarkan  kesaksian  para  pemohon,  calon  mempelai  dan  saksi  yang dihadirkan dalam persidangan. 4
2 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: Universitas Indonesia. hal.68.
3 Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janah,“Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam.”Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 5, Nomor 1, April 2020, hal. 44.
4 Haris Hidayatullo h dan Miftakhul Janah,“Dispensasi Nikah Di Bawah Umur …, hal. 44.

## Dispensasi  Nikah  Menurut  Perspektif  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan Kompilasi Hukum Islam
Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan,  yaitu akad  yang  sangat  kuat  atau  mitsaqan ghalidzan  (pernikaha  tidak  dibuat main-main belaka) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan merupakan regulasi yang mengatur tentang  hukum  pernikahan  di  Indonesia diantaranya mengatur  tentang  tujuan  pernikahan, syarat pernikahan, dan perihal lain mengenai pernikahan.
Aturan mengenai dispensasi nikah dapat dilihat pada pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa, pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk melangsungkan pernikahan, seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Jika salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendak. Dan jika  kedua  orang  tua  telah  meninggal  dunia  atau  dalam  keadaan  tidak  mampu  untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara/mengasuh, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Namun, jika salah seorang atau lebih diantara mereka tidak dapat menyatakan pendapatnya, maka orang yang akan melangsungkan pernikahan atas permintaan orang tersebut dapat diberikan izin oleh pengadilan  dalam  daerah  hukum  tempat  tinggalnya  setelah  lebih  dahulu  mendengar pernyataan  dari  pihak  keluarganya.Selain  itu,  diatur  juga  dalam  pasal  7  bahwa  pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita  sudah  mencapai  16  (enam  belas)  tahun.  Pihak  pria  dan  wanita  dapat  meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua mereka. 6 Berdasarkan Undang-undang diatas bahwa pria maupun wanita yang ingin menikah harus mendapatkan izin orang tua apabila belum genap usia 21 tahun, umur minimal diizinkan melangsungkan pernikahan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (Pasal 7 ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah nikah, berada dalam kuasaan orang tua (Pasal 47 ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah nikah, berada di bawah kekuasaan orang tuanya atau berada di bawah kekuasaan wali (Pasal 50 ayat 1). Tidak ada ketentun yang mengatur tentang yang belum dewasa dan dewasa dalam Undang-
5 Mursida dan Neneng Desi Susanti, "Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor:
34/Pdt.P/2019/PA.Dum tentang Penolakan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Maqasid Syariah." Az-zawajir: Jurnal Hukum Islam, Volume 2, Nomor 1, hal. 48.
6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.
undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan ini dan tidak ada larangan menikah di bawah umur secara eksplisit. 7

## Dispensasi Nikah Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung
Secara  yuridis  formal,  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  sudah  mengeluarkan regulasi  yang  mengatur  penanganan  dan  penyelesaian  perkara  dispensasi  nikah  atau dispensasi nikah. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan, dinyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria berusia minimal 19 tahun dan pihak wanita minimal 19 tahun. Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi  Nikah.  Peraturan  Mahkamah  Agung  ini  ditetapkan  pada  tanggal  20  November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat. Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah adalah untuk:
a) Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak,  asas  hak  hidup  dan  tumbuh  kembang  anak,  asas  penghargaan  atas  pendapat anak,  asas  penghargaan  harkat  dan  martabat  manusia,  asas  non  diskriminasi, keseteraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;
b) Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
c) Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan pernikahan anak;
d) Mengidentifikasi  ada  atau  tidaknya  paksaan  yang  melatarbelakangi  pengajuan permohonan dispensasi nikah;
e) Mewujudkan  standarisasi  proses  mengadili  permohonan  dispensasi  nikah  di pengadilan. 8
Peraturan Mahkamah Agung ini fokusnya melindungi anak, karena anak merupakan amanah dan karunia Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara  atau  swasta,  pengadilan,  penguasa  administratif  atau  badan  legislatif,  dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak, demikian ditegaskan dalam konvensi tentang hak-hak anak, di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut melakukan adopsi konvensi tersebut.  Dalam  hal  pernikahan  telah  ditentukan  bahwa  pernikahan  hanya  diizinkan  bagi
7 Soemiati, Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hal. 103.
8 Sholikhin Jamik, Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 5 Tahun 2019, (Bojonegoro: Desember 2020).
mereka yang telah memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia pernikahan, maka pernikahan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun bagi yang mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, maka pernikahan dapat dilaksanakan apabila Pengadilan telah memberikan dispensasi nikah sesuai peraturan perundang-undangan. 9
Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  di  atas  dan  juga  karena  proses  mengadili permohonan dispensasi nikah belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang- undangan  dan  demi  kelancaran  penyelenggaraan  peradilan,  maka  Ketua  Mahkamah  Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun  2019  tentang  Pedoman  Mengadili  Permohonan  Dispensasi  Nikah.  Peraturan Mahkamah  Agung  ini  ditetapkan  pada  tanggal  20  November  2019  dan  diundangkan  pada tanggal  21  November  2019  untuk  diketahui  dan  diberlakukan  bagi  segenap  lapisan masyarakat.
Adapun  tujuan  ditetapkannya  pedoman  mengadili  permohonan  dispensasi  nikah adalah untuk:
1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak,  asas  hak  hidup  dan  tumbuh  kembang  anak,  asas  penghargaan  atas  pendapat anak,  asas  penghargaan  harkat  dan  martabat  manusia,  asas  non  diskriminasi, keseteraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan pernikahan anak;
4. Mengidentifikasi  ada  atau  tidaknya  paksaan  yang  melatarbelakangi  pengajuan permohonan dispensasi nikah;
5. Mewujudkan  standarisasi  proses  mengadili  permohonan  dispensasi  nikah  di pengadilan. 10
Makna Dispensasi Nikah adalah pemberian izin nikah oleh pengadilan kepada calon suami atau  isteri  yang  belum  berusia  19  tahun  untuk  melangsungkan  pernikahan.  Adapun Persyaratan administrasi Dispensasi Nikah adalah:
1. Surat permohonan;
2. Fotokopi KTP kedua orang tua/wali;
3. Fotokopi Kartu Keluarga;
4. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak;
5. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri; dan  Fotokopi  ijazah  pendidikan  terakhir  anak  dan/atau  surat  keterangan  masih sekolah dari sekolah anak. Jika persyaratan tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka
9 Sholikhin Jamik, Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI,…..
10 Shol ikhin Jamik, Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI,…..
dapat  digunakan  dokumen  lainnya  yang  menjelaskan  tentang  identitas  dan  status pendidikan anak dan identitas orang tua atau wali (Pasal 5 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019).
Apabila  Panitera  dalam  memeriksa  pengajuan  permohonan  Dispensasi  Nikah ternyata  syarat  administrasi  tidak  terpenuhi,  maka  Panitera  mengembalikan  permohonan Dispensasi  Nikah  kepada  Pemohon  untuk  dilengkapi.  Namun jika  permohonan  Dispensasi Nikah  telah  memenuhi  syarat  administrasi,  maka  permohonan  tersebut  didaftar  dalam register,  setelah  membayar  panjar  biaya  perkara.  Dalam  hal  Pemohon  tidak  mampu  dapat mengajukan permohonan dispensasi Nikah secara cuma-cuma (prodeo). 11
Dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim mengidentifikasi: 1) Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan; 2) Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan pernikahan dan membangun kehidupan rumah  tangga;  dan  3)  Paksaan  psikis,  fisik,  seksual  atau  ekonomi  terhadap  anak  dan/atau keluarga  untuk  nikah  atau  mengawinkan  anak. 12 Selain  itu,  dalam  pemeriksaan,  Hakim memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan:
1. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon;
2. Memeriksa kedudukan hukum Pemohon;
3. Menggali latar belakang dan alasan pernikahan anak;
4. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan pernikahan;
5. Menggali  informasi  terkait  dengan  pemahaman  dan  persetujuan  anak  untuk dinikahkan;
6. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri;
7. Mendengar  keterangan  pemohon, anak, calon  suami/isteri  dan  orang  tua/wali  calon suami/isteri;
8. Memperhatikan  kondisi  psikologis,  sosiologis,  budaya,  pendidikan,  kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja  sosial  profesional,  tenaga  kesejahteraan  sosial,  pusat  pelayanan  terpadu perlindungan  perempuan  dan  anak  (P2TP2A)  atau  Komisi  Perlindungan  Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD):
9. Memperhatikan  ada  atau  tidaknya  unsur  paksaan  psikis,  fisik,  seksual  dan/atau ekonomi; dan
10. Memastikan  komitmen  orang  tua  untuk  ikut  bertanggungjawab  terkait  masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak. 13
11 Sholikhin Jamik, Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI,…..
12 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.
13 Dispensasi Kawin Pasca UU Nomor 16 Tahun 2019
Oleh  karenanya  dalam  memeriksa  anak  yang  dimohonkan  Dispensasi  Nikah  wewenang Hakim adalah:
1. Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua;
2. Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain;
3. Menyarankan agar anak didampingi Pendamping;
4. Meminta  rekomendasi  dari  Psikolog  atau  Dokter/Bidan,  Pekerja  Sosial  Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD); dan
5. Menghadirkan penerjemah atau orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.
Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi nikah mempertimbangkan:
1. Perlindungan  dan  kepentingan  terbaik  anak  dalam  peraturan  perundang-undangan dan  hukum  tidak  tertulis  dalam  bentuk  nilai-nilai  hukum,  kearifan  lokal  dan  rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan
2. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak. 14

## Duduk Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Madiun
Pemohon dari kasus ini adalah Bapak Slamet Riyadi bin Sareh yang bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Ferdyan Ardyansyah yang berumur 17 (tujuh belas) tahun dan berasal dari Madiun dengan seorang perempuan bernama Aprilia Nur Handayani  yang  berumur  15  (lima  belas)  tahun  yang  berasal  dari  Sragen.  Anak  Pemohon tersebut telah memiliki pekerjaan yaitu bekerja sebagai karyawan bengkel, sedangkan calon istrinya belum bekerja. 15
Ketika Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan  Taman  berdasarkan  surat  Nomor  B-103/Kua.13.28.3/PW.01/12/2021  tanggal  14 Desember  2021,  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Taman  menolak  untuk melangsungkan  pernikahan  antara  Ferdyan  Ardyansyah  dengan  Aprilia  Nur  Handayani dengan alasan anak Pemohon masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 (Sembilan belas)  tahun.  Petugas  KUA  menyarankan  agar  mengajukan  dispensasi  nikah  di Pengadilan Agama.
Anak  Pemohon,  Ferdyan  Ardyansyah  dengan  perempuan  bernama  Aprilia  Nur Handayani sudah saling mengenal, mereka sudah sering pergi keluar rumah berdua dan sudah ngekost sendiri, sehingga perbuatan yang tidak diinginkan seperti zina tidak dapat dihindari.
14 Dispensasi Kawin Pasca, UU Nomor 16 Tahun 2019
15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Mn,
Keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui hubungan mereka dan berencana melaksanakan pernikahan, pihak lain juga tidak ada yang merasa keberatan atas rencana tersebut. Selain itu tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan bagi anak  Pemohon  dan  calon  istrinya  tersebut,  dan  pernikahan  tersebut  sangat  mendesak sehingga harus segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi maupun terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam.
Perlu  diketahui,  istri  dari  Pemohon  dan juga  ibu  dari anak  Pemohon  yang  bernama Titik Indarwati telah meninggal dunia di rumah pada tanggal 4 Mei 2005 berdasarkan Kutipan akta  kematian  nomor  3577-KM-24122021-0010  dikarenakan  sakit  tertanggal  24  Desember 2021. Anak Pemohon, Ferdyan Ardyansyah berstatus jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga, begitu pula calon istrinya berstatus Perawan dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga.
Ketika Pemohon mengajukan dispensasi nikah dan telah disidangkan, majelis hakim menolak  permohonan  tersebut.  Dalam  mempertimbangkan  permohonan  dispensasi  nikah, hakim mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 16 peraturan Mahkamah Agung RI no 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi  Nikah.  Bahwa  pengaturan  batas  minimal  usia  pernikahan  bertujuan  untuk mempersiapkan  kematangan  calon  mempelai  sekaligus  untuk  meminimalisir  resiko pernikahan  dan  dampaknya  terhadap  pelaku  pernikahan  dalam  masalah  pendidikan  dan kesehatan. 16
Berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Kota Madiun No.9/Pdt.P/2022/Pa.Mn. Dengan mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana ditentukan dalam peraturan MA, maka  majelis  hakim  menolak  permohonan  tersebut.  Adapun  yang  menjadi  pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah adalah legal standing Pemohon, alasan pengajuan dispensasi nikah, ada larangan pernikahan atau tidak, dan kemaslahatan/ kemudharatan.  Untuk  mengurangi  pernikahan  dibawah  umur  adalah  kesadaran  orang  tua dalam memberikan pendidikan agama terhadap anak mereka, pembinaan dan sosialisasi oleh pemerintah  tentang bahaya  nikah  dibawah umur  dan  pemberian materi  pendidikan  rumah tangga  lebih  dini  di  dunia  pendidikan.  Alasan  melakukan  permohonan  dispensasi  nikah kebanyakan adalah karena alasan ekonomi, hamil diluar nikah dan alasan lainnya. 17
16 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.MN.
17 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Mn.
Analisis Terhadap Kasus Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Madiun: Analisis  Faktor  Pengajuan  Dispensasi  Nikah  Berdasarkan  Putusan  Perkara  No. 9/Pdt.P/2022/PA.Mn
Adapun  yang  menjadi  pertimbangan  majelis  hakim  dalam  memutuskan  perkara dispensasi  nikah  adalah legal  standing 18 Pemohon,  alasan  pengajuan  dispensasi  nikah,  ada larangan  pernikahan  atau  tidak,  dan  kemaslahatan/kemudharatan.  Untuk  mengurangi pernikahan dibawah umur adalah kesadaran orang tua dalam memberikan pendidikan agama terhadap  anak  mereka,  pembinaan  dan  sosialisasi  oleh  pemerintah  tentang  bahaya  nikah dibawah  umur  dan  pemberian  materi  pendidikan  rumah  tangga  lebih  dini  di  dunia pendidikan.  Alasan  melakukan  permohonan  dispensasi  nikah  kebanyakan  adalah  karena alasan ekonomi, hamil diluar nikah dan alasan lainnya.
Banyak  diluar  sana  orang  tua  yang  memilih  menikahkan  anaknya  yang  masih dibawah  usia  nikah  atau  masih  usia  sekolah,  dengan  alasan  kebutuhan  yang  semakin meningkat  dan  juga  masalah  ekonomi  yang  ada  dalam  keluarga  tersebut.  Ada  juga  yang mengajukan dispensasi nikah dengan alasan faktor pergaulan bebas diusia remaja dan belum cukup  umur  untuk  menikah,  ada  pula  karena  faktor  kurangnya  pendidikan  yang menyebabkan sebagian besar anak anak usia sekolah atau orang tua mereka kurang memahami terkait batas usia nikah.

## Petimbangan Hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah
Dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon pada Perkara Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Mn ada beberapa pertimbangan hakim yang menjadi acuan, yaitu: Pertama, berdasarkan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, hakim berpendapat Pengadilan Agama Kota Madiun memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara a quo.
Kedua, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemonon, calon istri dan  orang  tua  calon  istri  tentang  resiko  pernikahan  yang  akan  dilakukan  dan  dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, Kesehatan (kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis), social budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah  mencapai  umur  minimal  19  (sembilan  belas)  tahun.  Namun,  para  pihak  tetap  pada
18 Legal Standing : Hak gugat secara luas yakni akses public/kepentingan lingkungan hidup ke pengadilan sebagai penggugat/pemohon, yang diwakili oleh suatu badan hukum/yayasan
pendiriannya sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah. 19
Ketiga, Pemohon menghadirkan anak Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istrinya. Sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah. 20 Keempat, hakim mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istrinya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan jo. Pasal 13 dan 16 huruf G Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.
Kelima, bukti tertulis dari Dinas Sosial, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, telah membuktikan bahwa anak Pemohon dan calon istrinya belum cukup mampu untuk  menjalani  kehidupan  berumah  tangga.  Hakim  di  persidangan  juga  telah  mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah memenuhi syarat formil dan materiil.
Keenam, berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Pernikahan  yang  telah  dirubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019, menyatakan  bahwa  pernikahan  hanya  diizinkan  apabila  pria  dan  wanita  sudah  mencapai umur  19  (Sembilan  belas)  tahun. 21 Jika  dihubungkan  dengan  fakta  bahwa  anak  Pemohon masih  berusia  17  (tujuh  belas)  tahun  9  (Sembilan)  bulan,  maka anak  pemohon  baru  dapat dinikahkan  setelah  mendapatkan  dispensasi  dari  Pengadilan  Agama  Kota  Madiun  setelah alasan mendesaknya telah terbukti dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.
Ketujuh,  dalam  mempertimbangkan  permohonan  dispensasi  nikah.  hakim  harus mempertimbangkan  dari  berbagai  sisi  (Pasal  16  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah). pengaturan batas minimal  usia  pernikahan  bertujuan  untuk  mempersiapkan  kematangan  calon  mempelai sekaligus  untuk  meminimalisir  resiko  pernikahan  dan  dampaknya  terhadap  pelaku pernikahan dalam masalah Pendidikan dan Kesehatan.
Kedelapan, dari keterangan calon mempelai dan orang tua masing-masing serta fakta persidangan, pernikahan ini dilakukan hanya karena terpaksa menuruti kehendak anak-anak mereka  yang  susah  di  nasehati,  anak  pemohon  juga  belum  mandiri  dan  belum mempunyai penghasilan  yang  tetap,  serta  kedua  saksi  yang  dihadirkan  oleh  Pemohon  juga  tidak mendukung alasan kuat pemohon untuk menikahkan anaknya.
19 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Mn.
20 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Mn.
21 Disspensasi Kawin Pasca UU Nomor 16 Tahun 2019
Kesembilan, hasil  pemeriksaan dari psikolog Dinas Sosial juga menyatakan bahwa anak Pemohon belum cukup mampu untuk membina rumah tangga, sehingga permohonan pemohon patut untuk ditolak. 22

## Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim
Dalam  Islam  tidak  ada  batasan  umur  dalam menjalankan  pernikahan, Islam hanya menunjukkan  tanda-tandanya  saja.  Dalam  hal  ini,  para  ilmuan  Islam  berbeda  pendapat mengenai tanda-tanda tersebut. Al- Qur’an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka, sebagaimana dijelaskan dalam QS al- Nisa’/4: 6 yang artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu  mereka  telah  cerdas  (pandai  memelihara  harta),  maka  serahkanlah  kepada mereka  harta-hartanya.  Dan  janganlah  kamu  makan  harta  anak  yatim  lebih  dari  batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang  siapa  (di  antara  pemelihara  itu)  mampu,  Maka  hendaklah  ia  menahan  diri  (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah  kamu  adakan  saksi-saksi  (tentang  penyerahan  itu)  bagi  mereka.  Dan  cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”
Adapun  yang  dimaksud  sudah  cukup  umur  menikah  pada  ayat  tersebut  adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami serta telah mampu memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika belum mampu mengelola harta  kekayaan.  Para  fuqoha  dan  ahli  UU  sepakat  menetapkan,  seseorang  diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh). Baligh berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai  pada  usia  tertentu  yang  menjadi  jelas  baginya  segala  urusan  atau  persoalan  yang dihadapi. 23
Masing-masing individu akan mengalami proses pencapaian baligh secara berbeda beda  dan  dalam  jangka  waktu  yang  berbeda  pula,  namun  walaupun  hukum  Islam  tidak menyebutkan secara pasti batas umur tertentu, bukan berarti bahwa hukum Islam membuka pintu lebar-lebar untuk perkawinan di bawah umur. 24
Pertimbangan  hakim  dalam  penetapan  perkara  tersebut  adalah  bahwa  anak  dari pemohon masih sama-sama belum cukup umur dan memiliki ego yang sama-sama tinggi. Hal
22 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Mn.
23 Try Sa’adurrahman HM. Kafrawi, Kurniati, dan Nur Taufiq Sanusi, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Nasional Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Maros”. Jurnal Diskursus Islam , Volume 6, Nomor 2, Agustus 2018, hal. 330.
24 Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
ini dikhawatirkan akan menjadi bumerang rumah tangga di kemudian hari yang mana tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3, yaitu  “Perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang  Sakinah, Mawadah, Wa Rahmah”. Oleh karena itu hakim tidak mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah tersebut. 25

## SIMPULAN
Dari  pembahasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  hakim  PA  Kota  Madiun mempertimbangkan beberapa pertimbangan hukum mengenai permohonan dispensasi nikah, yaitu hakim telah memberi nasihat kepada pemohon, anak pemonon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko pernikahan dan dampaknya terhadap anak dalam berbagai masalah, sehingga  para  pihak  disarankan menunda  rencana  pernikahan  tersebut sampai  anak  sudah mencapai  umur  minimal  19  tahun.  Namun,  para  pihak  tetap  pada  pendiriannya,  sehingga sidang pengadilan dispensasi nikah tetap berlanjut dengan menghadirkan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang telah pemohon hadirkan.
Fakta bahwa anak pemohon masih berusia 17 tahun 9 bulan, maka anak pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Kota Madiun jika alasan  mendesaknya  telah  terbukti  dengan  adanya  bukti-bukti  pendukung  yang  cukup. Setelah ditelusuri, pernikahan ini dilakukan hanya karena terpaksa menuruti kehendak anak- anak mereka yang susah di nasehati, anak pemohon juga belum mandiri dan belum mempunyai penghasilan  yang  tetap,  serta  kedua  saksi  yang  dihadirkan  oleh  pemohon  juga  tidak mendukung alasan kuat pemohon untuk menikahkan anaknya. Anak pemohon beserta calon istrinya hanya ingin segera menikah agar apa yang mereka lakukan berdua tidak menimbulkan fitnah  dan  sah  dimata  agama  dan  hukum.Karena  berbagai  alasan  tersebut,  maka  hakim memutuskan untuk menolak permohonan dispensasi nikah yang pemohon ajukan, yang mana keputusan tersebut diambil berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,  yang  menyatakan  bahwa  pernikahan  hanya  diizinkan  apabila  pria  dan  wanita  sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
25 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Mn.

## DAFTAR PUSTAKA
Hidayatulloh, Haris dan Miftakhul Janah. “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam.” Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 5, Nomor 1, April 2020.
Hoerudin, Ahrum. Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
Jamik, Sholikhin. Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 5 Tahun 2019, (Bojonegoro: Desember 2020).
Kafrawi, Try Sa’adurrahman HM., Kurniati, dan Nur Taufiq Sanusi, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Nasional Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Maros". Jurnal Diskursus Islam, Volume 6, Nomor 2, Agustus 2018.
Mursida dan Neneng Desi Susanti, "Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor: 34/Pdt.P/2019/PA.Dum tentang Penolakan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Maqasid Syariah." Az-zawajir: Jurnal Hukum Islam, Volume 2, Nomor 1.
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Mn.
Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman
Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.
Soemiati, Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan, (Yogyakarta: Liberty, 1982).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.
Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).