Jurnal  Interpretasi  Hukum | ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 3 – Desember  2021,  Hal. 597-601| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4143.597-601

## SANKSI PIDANA TERHADAP PEMBERI KERJA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
Kalingga  Maulana  Ibrahim,  I Nyoman  Sugiartha,  I Putu  Gede Seputra Fakultas  Hukum,  Universitas  Warmadewa, Denpasar-Bali,  Indonesia kalinggam@gmail.com,  nyomansugiartha14@gmail.com,  gamyongputu@gmail.com

## Abstrak
Undang-undang  Cipta  Kerja  merupakan  undang-undang  baru  yang menuai kontroversi terutama dari kalangan buruh/pekerja  dikarenakan RUU  Cipta  Kerja dinilai  merugikan pekerja karena  ketimpangan  relasi  kuasa  dalam pembuatan  kesepakatan.  Tujuan  penelitian  ini  guna  mengungkap pengaturan  hukum  terhadap  pemberi  kerja dalam  Undang-undang  No.11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  serta sanksi pidana terhadap pemberi kerja jika tidak  memenuhi  ketentuan  Undang-undang  Cipta  Kerja.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  perundang -undangan  dan  pendekatan konseptual . Adapun  teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yaitu  dilakukan teknik pencatatan, meringkas, maupun mengutip.  Sumber  data  yang  digunakan  berupa  data  sekunder  dan  primer  yang  kemudian  dianalisis  secara kualitatif.  Hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa  terdapat  sanksi  pidana  bagi  pengusaha  yang  membayarkan upah  tenaga  kerja  di  bawah  upah  minimum  kabupaten/kota  sebaga imana  ketentuan  pada  Pasal  185  ayat  1 Undang-undang Cipta Kerja yaitu ancaman pidana bagi pelanggaran ketentuan pidana tersebut yaitu pidana bui dengan waktu paling singkat selama 2 tahun dan paling lama selama 4 tahun bui dan/atau denda sedikitnya 100 juta dan sebanyak banyaknya adalah 400  juta.
Kata  Kunci :  Cipta  kerja,  Pemberi  Kerja,  Sanksi Pidana

## Abstract
The Job Creation Act is a new law that is causing controversy, especially among work ers/work ers because the Job  Creation  Bill  is  considered  detrimental  to  work ers  due  to  the  imbalance  of power relations in mak ing agreements. The purposes of this study are to reveal the legal arrangements against employers in Law No. 11 o f 2020  concerning  Job  Creation  and  criminal  sanctions  against  e mployers  if  they  do  not  comply  with  the provisions of the Job Creation Act. The type of research used in this study uses a normative legal research type with  a  statutory  approach  and  a  conceptual  approach.  The  techniques  for  collecting  legal  materials  are recording,  summarizing,  and quoting techniques.  Sources of data used in the form of secondary and primary data which are then analyzed qualitatively. The results of the study reveal that there are criminal sanctions for entrepreneurs  who  pay  labor  wages  below  the  district/city  minimum  wage  as  stipulated  in  Article  185 paragraph 1 of the Job Creation Law, namely a criminal threat for violating the criminal provisions, namely imprisonment for a minimum period of 2 years and a maximum of 4 years in prison and/ or a fine of at least 100 million and a maximum  of 400 million.
Keywords: Job creation, Employment, Employer

## I. PENDAHULUAN
Undang-undang  Cipta  Kerja  merupakan  kependekan  dari  79  undang-undang  yang  telah  ada sebelumnya,  diantaranya  terdapat  juga  Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini bersifat memperbaiki, menambahkan dan juga mencabut pasal-pasal yang terdapat dalam  Undang-undang  sebelumya.  Perubahan  dilakukan  dalam  rangka  penguatan  perlindungan kepada  tenaga  kerja  dan  meningkatkan  peran  dan  kesejahteraan  pekerja/buruh  dalam  mendukung ekonomi  investasi.  Pemerintah  meyakini  bahwa  perlu  adanya  Undang-undang  ini  demi  membuka lapangan pekerjaan baru mempertimbangkan tingginya angka pengangguran di Indonesia. Masyarakat menilai  undang-undang  ini  hanya  menguntungkan  bagi  pemberi  kerja  dan  justru  merugikan  pekerja sehingga  pada  saat  prosesi  pengesahannya  menuai  banyak  opini-opini  dari  kalangan  masyarakat hingga  berujung  demo  di  berbagai  daerah  di  Indonesia,  opini  tersebut  muncul  mengingat  waktu perencanaannya yang terkesan terlalu terburu-buru. Selain itu masyarakat juga mendesak pemerintah agar mengeluarkan perppu demi membatalkan undang-undang ini. Sebab, kehadiran RUU Cipta Kerja
ini  justru  dapat  mempercepat  pertumbuhan  ekonomi  hanya  bagi  sektor  privat  dan  justru  berpotensi untuk  mementingkan  kelompok  atau  golongan  tertentu (Aprianti  et  al.,  2021) .  Adapun  isu perlindungan  terhadap  tenaga  kerja  bukan  hanya  perlindungan  akibat  adanya  pemutusan  hubungan kerja,  tapi  juga  perlindungan  pada  saat  pekerja sedang melaksanakan kewajibannya dan memastikan pekerja  mendapatkan  haknya,  Undang-undang  Cipta  Kerja  sebagai  pengubah  sebagian  Undang- undang Ketenagakerjaan tentu saja berdampak kepada berubahnya tatanan sosial (Khair, 2021) . Terdapat  poin-poin  pasal yang dinilai berbenturan sehingga menuai sorotan seperti  contohnya outsourcing,  tidak  adanya  lagi  pembatasan  pekerja  outsourcing  dan  batasan  waktu  kerja  sebagai outsourcing.  Selain  itu  beberapa  materi  dalam  klaster  ketenagakerjaan  dinilai  bermasalah  dan menyisakan  banyak  pertanyaan.  Materi  tersebut  antara  lain  terkait  tenaga  kerja  asing,  PKWT, pengupahan,  PHK  serta  jaminan  sosial.  Selain  pemberi  kerja,  tenaga  kerja  asing  juga  termasuk sebagai  yang  diuntungkan  di  dalam  undang-undang  ini  karena  pemberi  kerja  yang  ingin mempekerjakan tenaga kerja asing pada perusahaannya hanya perlu memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk  seperti yang tercantum dalam pasal 81 ayat 4 Undang-undang Cipta kerja.
Penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  undang- undang  terkait Cipta Lapangan Kerja masih menyimpan sejumlah problematika normatif, yakni belum memberikan  jaminan  kepastian  hukum  bagi  jaminan  hak-hak  pekerja,  semisal  penetapan  upah  yang layak  dan  kelayakan  besaran  pesangon (Sjaiful,  2021) . Salah  satu  tujuan  pembangunan ketenagakerjaan  adalah  memberikan  pelindungan  kepada  tenaga  kerja  dalam  mewujudkan kesejahteraan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  4  huruf  c  UU  Ketenagakerjaan  yang  berupa pelindungan  ekonomis,  sosial,  dan  teknis (Tobing,  2021) . Dalam  UU  Cipta  kerja  menunjukkan adanya  kelemahan,  khususnya  berkaitan  dengan  aspek  hak  asasi  manusia  khususnya  mengenai  hak atas pekerjaan, serta dalam upaya perlindungan  bagi buruh terhadap kondisi kerja yang layak dan adil, serta  dalam  upaya  perlindungan  hak  atas  lingkungan  hidup  yang  layak  karena  pembentukan  aturan yang  bersifat  melonggarkan  regulasi  yang  bersifat  restriktif  dan pengenaan sanksi pidana lingkungan (Suntoro,  2021) .  Dari  fenomena  tersebut  maka  dilakukan  penelitian  yang  bertujuan  untuk mengungkap pengaturan  hukum  terhadap  pemberi  kerja  dalam  Undang-undang  No.11  Tahun  2020 Tentang  Cipta  Kerja  serta  sanksi  pidana  terhadap  pemberi  kerja  jika  tidak  memenuhi  ketentuan Undang-undang Cipta Kerja.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  ini  merupakan  tipe  penelitian  dengan  metode Normatif,  yaitu  tipe  penelitian  yang  mengkaji  hukum  tertulis  melalui  berbagai  aspek,  yaitu  aspek teori,  perbandingan,  struktur  dan  komposisi,  lingkup  dan  materi,  konsistensi,  penjelasan  umum  dan pasal  demi  pasal,  formalitas  dan  kekuatan  meningkatkan  suatu  undang-undang,  serta  bahan  hukum yang  digunakan  dengan  pendekatan  perundang-undangan dan pendekatan konseptual . Adapun teknik pengumpulan  bahan  hukum  yaitu  dilakukan  teknik pencatatan, meringkas, maupun mengutip. Sumber data  yang  digunakan  berupa  data  sekunder  dan  primer.  Sumber  bahan  hukum  primer  yang  didapat dengan  menganalisis  peraturan  perundang-undangan,  sedangkan  bahan  hukum  sekunder didapat dari menganalisis  buku-buku,  jurnal-jurnal  dan  hasil-hasil  penelitian  terdahulu  yang  memiliki  keterkaitan dengan  judul  penelitian  ini.  Setelah  data  terkumpul,  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  dan disajikan  dalam bentuk deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Hukum Terhadap Pemberi Kerja Dalam Undang -undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Maksud  penataan  Undang-undang  Cipta  Kerja  tidak  lain  adalah  untuk  mensejahterakan  serta membantu  pencari  kerja  di  Indonesia.  Selain  itu  undang-undang  ini  bertujuan  untuk  menciptakan lapangan  kerja  yang  lebih  luas  melalui  kemudahan izin dalam berusaha. Dengan adanya aturan yang memudahkan  pengusaha  dalam  menciptakan  lapangan  pekerjaan,  maka  diharapkan  pertumbuhan investasi  di  Indonesia  akan  menjadi  lebih  baik  sehingga  investor  lokal  maupun  asing  akan  menjadi tertarik  untuk  menanamkan  modalnya  di  Indonesia  dan  menjadikan  peluang  terciptanya  lapangan pekerjaan  baru  bagi  pekerja  akan  semakin  terbuka  di  berbagai  sektor.  Dengan  terciptanya  banyak lapangan kerja, perusahaan juga perlu menjadikan sertifikasi dan profesi sebagai syarat dalam bekerja
demi  menciptakan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas.  Pada  era  globalisasi  peran  sertifikas i kompetensi  sangatlah  penting,  sertifikasi  kompetensi  merupakan  sarana  untuk  meningkatkan  daya saing tenaga kerja Indonesia supaya bisa bersaing dengan tenaga kerja asing.
Pemberi  kerja  merupakan  pencipta  lapangan  pekerjaan  yang  dapat  mempekerjakan  tenaga kerja  sehingga  dapat  mensejahterakan  pekerja  melalui  pembayaran  gaji  sesuai  dengan  kesepakatan dari kedua belah pihak. Secara umum arti pemberi kerja perseorangan yaitu usaha yang hanya dimiliki oleh  satu  orang  saja  dan  siapapun  boleh  mendirikannya  dikarenakan  sistemnya  termasuk  bebas  dan tidak  perlu  adanya  campur  tangan  dari  pemerintah,  namun  di  lain  hal  perseorangan  masih  sangat bergantung terhadap perusahaan lainnya terutama dalam urusan permodalan.
Subyek  hukum  dalam  ilmu  hukum  ada  dua  yakni,  orang  dan  badan  hukum.  Disebut sebagai subyek  hukum  oleh  karena  orang  dan  badan  hukum  menyandang  hak  dan  kewajiban  hukum (Syahrani,  2006) .  Undang-undang  Cipta  Kerja  telah  menggabungkan  beberapa  undang-undang menjadi  satu  dengan  menambahkan,  merubah  ataupun  menghapuskan  beberapa  pasal  di  dalam undang-undang  sebelumnya  termasuk  Undang-undang  Ketenagakerjaan  yang  dimana  pemberi  kerja maupun  penerima  kerja  mempunyai  aturan  aturan  yang  berbeda  dari  yang  telah  ada  sebelumnya seperti 1. Tenaga kerja asing
Undang-undang  Cipta  kerja  menghapuskan  ketentuan  pasal  81  Undang-Undang  Ketenagakerjaan, dimana  pemberi  kerja  hanya  perlu  mendapatkan  izin  dari  menteri  atau  pejabat  yang  ditunjuk  untuk mempekerjakan tenaga kerja asing serta cukup memiliki  Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 2. PKWT
Pasal  59  telah  diubah  dimana  pengaturan  terhadap  PKWT  juga  berubah  serta  menambahkan konsekuensi hukum  bagi pemberi kerja yang tidak memenuhi syarat PKWT.
3. Alih  daya/Outsourcing
Undang-undang  Cipta  Kerja  dinilai  membuat  penggunaan  pekerja  alih  daya  semakin  tidak  dapat dikendalikan,  karena tidak lagi  diatur mengenai batasan pekerja apa saja yang tidak dilarang  di dalam alih  daya  yang  berarti  memberikan  peluang  untuk  mempekerjakan  macam-macam pekerja termasuk pekerja lepas dan pekerja penuh.
4. Waktu kerja
Dalam  sehari  jam  kerja  serta  lembur  ditambahkan  menjadi  selama  4  jam  atau  dalam  seminggu menjadi  18  jam,  dimana  di  dalam  Undang-undang  sebelumnya  jam  kerja  serta  lembur  hanya  3  jam dalam  sehari  atau 14 jam dalam satu minggu. Dengan demikian total keseluruhan waktu pekerja bisa mencapai  58  jam  dalam  seminggu.  Namun  pemberi  kerja  yang  memberikan  pekerjaan  tambahan terhadap pekerja yang melebihi waktu bekerjanya harus didasari dengan perjanjian kerja antara kedua belah pihak.
5. Pengupahan
Pengupahan  terhadap  pekerja  telah  diubah  sehingga  upah  minimum  ditetapkan  berdasarkan  upah sektor  serta  upah  di  tingkat  provinsi  dan  kabupaten/kota.  Undang-undang  Cipta  Kerja  juga  memiliki konsep pengupahan yang di dasari dengan satuan waktu, namun memiliki potensi pendayagunaan dari pemberi kerja yang sangat besar. Untuk itu perlu diikuti  dengan syarat yang ketat.
6. Pesangon
Ketentuan  mengenai  pesangon  bagi  pekerja  yang  terdampak  PHK  dimana  besarannya  hanya berdasarkan  25  kali  besar  upah dengan perincian 19 bulan upah dari perusahaan dan 6 bulan melalui BPJS  ketenagakerjaan  melalui  program  jaminan  kehilangan  pekerjaan.  Pada  Undang-undang sebelumnya adalah 32 kali  upah bulanan pekerja.
7. PHK
Undang-undang  Cipta  Kerja  menambahkan  satu  alasan perusahaan dapat melakukan PHK terhadap pekerja yaitu demi perusahaannya agar dapat lebih  efisien.

## 2. Sanksi  Pidana  Terhadap Pemberi Kerja jika Tidak Memenuhi Ketentuan Undang-undang Cipta Kerja
Pada  hakikatnya  sejarah  hukum  pidana  adalah  sejarah  dari  pidana  dan  pemidanaan yang senantiasa mempunyai  hubungan  erat  dengan  masalah  tindak  pidana (Sudarto,  1986) .  Sanksi  pidana  memiliki bentuk  yang  bervariasi  seperti,  pidana  mati,  pidana  seumur  hidup,  pidana  penjara,  pidana  kurungan
dan  pidana  denda  yang  merupakan  pidana  pokok,  serta  pidana  berupa  pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang keseluruhannya merupakan pidana  tambahan (Ali,  2011) .  Sanksi  pidana  merupakan  sanksi  yang  penerapannya  di  masyarakat paling  sering  terjadi  atau  paling  banyak  kasusnya  Sanksi  pidana  memiliki  banyak  jenis  bentuknya seperti  :  (1)  pidana  Mati  yaitu    pidana  yang  sangat  dikenal  di  sekitar  masyarakat.  Pidana  mati merupakan hukuman dengan level paling berat yang dapat dijatuhkan kepada seseorang atas apa yang telah diperbuatnya. Penerapan hukuman mati dalam hukum pidana di banyak belahan dunia dilakukan dengan  cara  yang  beragam  mulai  dari  dipenggal,  dipancung,  dihimpit,  penusukan,  dibunuh  dengan kursi  listrik  sampai  ditembak  mati; (2) pidana Penjara merupakan pidana yang membatasi kebebasan bergerak  dari  seorang  terpidana  dengan menempatkan pada sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LP) dimana  terpidana  harus  mentaati  segala  peraturan  yang  ditetapkan  bagi  mereka  yang  melanggar (Lamintang,  1986) .
Tujuan  dilakukannya  hal  itu  guna  mengubah  terpidana  menjadi  insan  dengan  norma  dan sifatnya dapat dibanggakan bagi masyarakat, bangsa maupun Negara.
1) Pidana Kurungan
Pidana  Kurungan  merupakan  kemiripan  dari  pidana sebelumnya dimana pidana ini sama sama mencabut  kemerdekaan  seorang  yang  menjadi terpidana hanya saja jenisnya yang lebih ringan dengan kurun waktu paling  sedikit  adalah satu hari dan paling  lama satu tahun.
2) Pidana Denda
Pidana  denda  merupakan  pidana  yang  diarahkan  terhadap  harta  kekayaan  atau  benda  dari seorang  terpidana  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  aturan  hukum  pidana  yang  berlaku. Indonesia  hanya  menjadikan  Pidana  denda  sebagai  pidana  alternatif  sebabnya  ialah nilai mata uang  rupiah  yang semakin lama semakin menurun. Hal ini disebabkan karena nilai uang rupiah semakin lama semakin merosot, maka menyebabkan nilai uang yang diancamkan pada rumusan tindak  pidana  tidak  dapat  mengikuti  nilai  uang  di  pasaran  dan  terkesan  menimbulkan ketidakadilan  jika pidana denda dijatuhkan (Pawennei, 2015) .
3) Pidana Tutupan
Pidana  tutupan  ini  merupakan  pidana  yang  juga  diatur  dalam  pasal  10  KUHP  dan  pidana  ini dapat dikatakan sebagai pidana pengganti pidana penjara. Penempatan terdakwa pidana tutupan ditempatkan  khusus  di  rumah  tutupan  yang  diurus  oleh  menteri  pertahanan  dimana  penghuni nya  tidak  boleh  dipekerjakan  apabila  memasuki  hari  libur  atau  hari  raya kecuali jika terpidana itu  sendiri  yang  menginginkannya.  Selain  itu  adapun  pidana  yang  perannya  sangat  penting  di dalam  hukum  pidana  Indonesia  yaitu  pidana  tambahan.  Pidana  ini  bertujuan  untuk  melindungi masyarakat  terhadap  oknum-oknum  pelaku  tindak  pidana,  maka  sudah sewajarnya jika pidana tambahan  dikenakan  terhadap  oknum-oknum  tindak  pidana  sesuai  dengan  jenis-jenis  pidana tambahan di samping pidana pokok.
Pemberi  kerja  terdiri  dari  perseorangan,  pengusaha,  badan  hukum  atau badan-badan lainnya yang  memiliki  kontrak  ataupun  kesepakatan  kerja  dengan  tenaga  kerja  dengan  membayarkan  upah ataupun  imbalan,  sesuai  dengan  pasal  1  ayat  4  undang-undang  ketenagakerjaan.  Sedangkan  tenaga kerja  merupakan  orang-orang  yang  dapat  melakukan  pekerjaan  guna  menghasilkan  barang  ataupun jasa  demi  memenuhi  kebutuhan  sendiri  ataupun  kebutuhan  masyarakat.  Pemberi  kerja  maupun pekerja  keduanya  saling  berkaitan  dan  memiliki  hubungan  di  dalam  perjanjian  kerja  atau  dapat dibilang  perjanjian  kerja  inilah  yang  merupakan  hubungan  kerja.  Apapun  tindakan  pemberi  kerja perlu  memperhatikan  ketentuan  yang  berlaku  agar  tidak  terjadi  pelanggaran  HAM,  untuk  itu pelaksanaan  hubungan  kerja  perlu  keikutsertaan  Negara  dalam  mengatur  hal-hal  tertentu  melalui Undang-undang.  Untuk  itu  diaturlah  sanksi-sanksi  pidana  dalam  hal  tindak  pidana  di  dalam  dunia ketenagakerjaan  yang  dimana  fungsinya  sebagai  sarana  dalam  penegakan  hukum melalui pemberian hukuman kepada pengusaha apabila terjadi tindak  pidana.
Dalam  Undang-undang  Ketenagakerjaan,  sanksi  pidana  diatur dalam pasal 183-188 dan juga dalam  pasal  189  menegaskan  bahwasannya  pemberi  kerja  tetap  harus membayar hak-hak/ganti rugi kepada tenaga kerjanya walaupun pemberi kerja tersebut sedang dalam proses pidana. Pada Undang- undang  Cipta Kerja mengubah/ menghapuskan dan juga menambahkan sanksi dalam Undang-undang sebelumnya seperti
a. Pasal 184 dihapuskan  karena ketentuan pasal 167 juga telah dihapuskan.
b. Pasal  185  dimana  menghapuskan  ketentuan  pasal  42  ayat  1,  pasal  90  ayat  1,  dan 160 ayat 7 selain itu ditambahkan  ketentuan pasal 88E ayat 2 dan 156 ayat 1.
c. Pasal  186  dimana  pasal  ini  menghapuskan  ketentuan  pada  undang-undang  sebelumnya  yaitu Pasal 137 dan Pasal 138.
d. Pasal  187  dimana  menghapuskan  ketentuan  Pasal  37  ayat  2  dan  Pasal  44  ayat  1,  serta menambahkan ketentuan Pasal 79 ayat 3.
e. Pasal 188 hanya menghapuskan ketentuan Pasal 14 ayat 2 dalam undang-undang  sebelumnya.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Mengenai  pengaturan  Peraturan  Perundang-undangan  No.11 Tahun 2020 dapat diketahui jika  proses mengerjakan  terlalu  bersicepat  sehingga  menghadirkan  berbagai  prospek  dari  kalangan  masyarakat. Kendati  begitu  Undang-undang  ini  memiliki  kekurangan  dan  juga  memiliki  kelebihan  dimana  tidak sedikit  regulasi  yang  malah  merugikan  untuk  pekerja,  antara  lain  merupakan  terkait  dengan  upah minimum,  pesangon,  alih  daya,  waktu  istirahat,  perjanjian  kerja  dan  masih  banyak  lagi  menimbang- nimbang  dengan  Undang-Undang  Ketenagakerjaan.  Adapun  sanksi  pidana  di  dalam  undang-undang cipta  kerja  memiliki  keuntungan  dan  kerugian  dari  sisi  pemberi kerja maupun sisi pekerja, contohnya penegasan  terhadap  sanksi  pidana  bagi  pengusaha  yang  membayarkan  upah  tenaga  kerja  di  bawah upah  minimum  kabupaten/kota.  Penegasan  sanksi  tersebut  apabila  jika  pengusaha  melakukan pelanggaran  terhadap  sanksi  tersebut,  pekerja  dapat  melakukan  hal-hal  seperti  menempuh  upaya pidana  dengan  mengadukan  kepada  pihak  berwajib  seperti  kepolisian.  Ancaman  pidana  bagi pelanggaran  ketentuan  pidana  tersebut  yaitu  pidana  bui  dengan  waktu paling singkat selama 2  tahun dan  paling  lama  selama  4  tahun  bui  dan/atau  denda  sedikitnya  100  juta  dan  sebanyak  banyaknya adalah 400 juta. Sebagaimana ketentuan pada Pasal 185 ayat 1 Undang-undang  Cipta Kerja.

## 2. Saran
Bagi  pekerja  perlunya  untuk  lebih  memahami terkait undang-undang serta sanksi-sanksi yang tertera di  dalam  undang-undang  yang  berlaku  karena  pekerja  perlu  juga  mengetahui apa yang menjadi hak- haknya  di  samping  kewajiban-kewajiban  yang  harus  dipatuhi  pekerja.  Selain  itu  bagi  pemerintah, pengusaha  dan pekerja juga perlu akan kesadaran atas penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan. Sedangkan  bagi  pemerintah  perlu  mengkaji  dengan  seksama kembali pasal demi pasal yang terdapat di dalam undang-undang  cipta kerja karena kurangnya aspek kemanusiaan di  dalamnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  M. (2011). Dasar-Dasar Hukum Pidana . Sinar Grafika, Jakarta.
Aprianti,  N.,  Safa’at,  M.  A., & Qurbani, I. D. (2021). Dualisme Model Pengujian Peraturan Daerah Pasca Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan , 9 (2), 472–485.
Khair,  O.  I.  (2021).  Analisis  Undang-undang  Cipta  Kerja  Terhadap  Perlindungan  Tenaga  Kerja  di Indonesia. Widya Pranata Hukum , 3 (2), 45–63. Lamintang,  P. A. F. (1986). Hukum Penitensier Indonesia . Arimeco, Bandung. Pawennei, M. (2015). Hukum Pidana . Mitra Wacana Media, Jakarta.
Sjaiful,  M.  (2021).  Problematika Normatif Jaminan Hak-Hak Pekerja Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020  Tentang Cipta Kerja. Media Iuris , 4 (1), 37–60. Sudarto. (1986). Hukum dan Hukum Pidana . Alumni, Bandung.
Suntoro,  A.  (2021).  Implementasi  Pencapaian  Secara  Progresif  dalam  Omnibus  Law  Cipta  Kerja.
Jurnal HAM , 12 (1), 1–18. Syahrani, R. (2006). Seluk beluk dan Asas Asas Hukum Perdata . Alumni, Bandung.
Tobing,  C.  N.  (2021).  UU  Cipta  Kerja  Mewujudkan  Harmonisasi  Kebijakan  Strategis  Nasional. Pelindungan Dan Kesejahteraan Pekerja Dalam Undang-Undang Cipta Kerja .