Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam – ISSN 2089-7227 (p) 2598-8522 (e) Vol. 6, No. 1, Juni 2021, pp. 65-88

## MEMAHAMI POLA IJTIHAD DALAM MODERNISASI HUKUM WAKAF DI INDONESIA
Athoillah Islamy, Alfiandri Setiawan, Nuryasni Yazid
1 Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 3 Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis athoillahislamy@yahoo.co.id setiawanandi963@gmail.com nuryasniyazid79@gmail.com

## Abstract :
This  study  aims  to  find  the  pattern  of  ijtihad  in  the  renewal  of  waqf  law  in Indonesia as stipulated in Law No. 41 of  2004. The focus of the object of this research is Article 1 regarding the existence of waqf, Article 16 regarding waqf objects, and Article 40 concerning changes in the status of property. waqf. This research is a qualitative research in the form of literature review. This type of Islamic legal research is included in the category of philosophical normative legal  research.  The  analytical  theory  used  is  the  contemporary  typology  of ijtihad  proposed  by  Yusuf  al-Qaradawi.  This  research  concludes  that  the construction of waqf legal reform in Article 1 regarding the existence of waqf, Article 16 regarding the object of waqf, and Article 40 regarding changes in the status  of  waqf  assets  tends  to  use  the  ijtihad  intiqa'i  approach,  which  is  to choose  a  legal  opinion  of  the  classical  fiqh  school  which  is  relevant  to developmental  conditions  and  needs  of  modern  society.  However,  in  article 40,  the  author  considers  that  there  is  a  selection  of  legal  opinions  from  the jurisprudence schools that do not allow to sell or replace waqf objects which will  cause  problems  in  their  application.  This  is  because  the  waqf  object  in certain conditions can suffer damage and loss of benefit. Therefore, the legal construction in article 40 can be reconsidered.

## Keywords: Ijtihad, Renewal, Waqf, Indonesia

## Abstrak:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menemukan  pola  ijtihad  dalam  pembaharuan hukum  wakaf  di  Indonesia  yang  termaktub  dalam  Undang-undang  No.41 Tahun 2004. Fokus objek penelitian ini pada Pasal 1 terkait eksistensi wakaf, Pasal  16  tentang  benda  wakaf,  dan  Pasal  40  tentang  perubahan  status  harta
benda  wakaf.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  yang  berupa kajian  pustaka.  Jenis  penelitian  hukum  Islam  ini  masuk  kategori  penelitian hukum normatif filosofis. Teori analisis yang digunakan, yakni tipologi ijtihad kontemporer  yang  dicetuskan  Yusuf  al-Qaradawi.  Penelitian  ini menyimpulkan  kontruksi pembaharuan hukum wakaf dalam Pasal 1 terkait eksistensi wakaf, Pasal 16 terkait objek wakaf, dan Pasal 40 terkait perubahan status harta benda wakaf cenderung menggunakan pendekatan ijtihad intiqa’i, yakni  memilih  pendapat  hukum  mazhab  fikih  klasik  yang  relevan  dengan kondisi  perkembangan  dan  kebutuhan  masyarakat  modern.  Namun  dalam pasal  40,  penulis  memandang  terdapat  pemilihan  pendapat  hukum  dari mazhab fikih yang tidak membolehkan untuk menjual atau mengganti benda wakaf  akan  dapat  menimbulkan  problem  dalam  aplikasinya.  Hal  demikian disebabkan benda wakaf dalam kondisi tertentu dapat mengalami kerusakan dan hilangnya kemanfaatan. Oleh sebab itu, konstruksi hukum dalam pasal 40 dapat dipertimbangkan kembali.
Kata Kunci : Ijtihad, Pembaharuan, Wakaf, Indonesia

## A. PENDAHULUAN
Fenomena  kemiskinan  maupun  kesenjangan  sosial  ekonomi  di  negara yang  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam  merupakan  hal  yang memperihatinkan. 1 Jika dicermati secara empiris, kondisi penduduk di bawah garis  kemiskinan  tidak  mesti  disebabkan  oleh  problem  kekayaan  alam  yang tidak sebanding lurus dengan jumlah penduduk, melainkan juga dapat karena rendahnya  distribusi  dan  solidaritas  sesama  anggota  masyarakat.  Padahal dalam ajaran Islam sendiri sejatinya terdapat pelbagai ajaran istitusional yang diharapkan  dapat  menjembatani  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  sosial. Salah satunya, yakni institusi wakaf. 2
1 Ajaran Islam memperingatkan pemeluknya agar tidak menganggur sehingga dapat tergelincir  ke  jurang  kemiskinan.  Hal  demikian  disebabkan  kondisi  kemisikinan dikhawatirkan dapat menjadikan seseorang melakukan perbuatan negatif, termasuk. Bahkan terdapat  pernyataan  yang  termaktub  dalam  sebuah  hadis  bahwa  kondisi  kemiskinan  dapat membawa  lebih  dekat  kepada  kekafiran.  Melis,  “Relevansi  Agama  dan  Kemiskinan;  Upaya Memahami  Kemiskinan  Secara  Multidimensional  dan  Solusi  yang  ditawarkan  dalam Ekonomi Islam,” SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol.6, No.2 (2019):179.
2 Buku  Pedoman  Pengelolaan  dan  Perkembangan  Wakaf  (Kementrian  Agama Republik  Indonesia  Direktorat  Jendral  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2013), 1-2.
Sebagaiamana  zakat, 3 institusi  wakaf  sejatinya  dapat  menjadi  alat pendongkrak  ekonomi  umat  Islam  ketika  dikelola  dengan  tepat. 4 Menurut sistem  ekonomi  makro  Islam,  institusi  wakaf  memiliki  tiga  unsur  penting. Pertama. wakaf dapat mengurangi tingkat suku bunga (rate of interest). Kedua, wakaf  dapat  menjadi  salah  satu  mekanisme  redistribusi  kekayaan.  Ketiga, wakaf  dapat  menjadi  mekanisme  investasi  (saving). 5 Oleh  sebab  itu,  tidak berlebihan  jika  kehadiran  wakaf  dikatakan  memiliki  peran  strategis  dalam memberikan  solusi  terhadap  pelbagai  masalah  sosial  dan  ekonomi kemasyarakatan.
Namun  dalam  ranah  praksisnya,  pengelolaan  wakaf  bukanlah  hal mudah, melainkan sering menemui hambatan dan tantangan bagi pihak atau lembaga pengelola wakaf (nadzir). 6 Problem pengelolaan tersebut disebabkan oleh berbagai hal, antara lain. Pertama, stagnasi pemahaman masyarakat atas
3 Sebagai  bentuk  ibadah  wajib  dan  rukun  rukun  Islam,  zakat  memuat  dua  dimensi fungsi kepemilikan, yaitu individu dan kepemilikan sosial. Di balik dua dimensi hak tersebut, Zakat  memiliki  banyak  fungsi,  termasuk  proses  ekonomi  dan  sosial.  Oleh  karena  itu,  tidak mengherankan jika Zakat disebut sebagai konsep ajaran Islam paling awal yang mengandung nilai  tanggung  jawab  sosial  bersama  dalam  mewujudkan  keadilan  sosial  Athoillah  Islamy, Afina Aninnas, “Zakat And Tax Relation In Muslim Southeast Asian Countries (Comparative Study of Zakat and Tax Arrangements In Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam),”  Li Falah : Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.5, No.2 (2020): 102.
4 Jika dilacak dalam peradaban masa kejayaan pemerintahan Islam klasik.Pada masa jaman  institusi  wakaf  pernah  mencapai  kejayaan  meskipun  strategi  pengelolaannya  masih sederhana. Pada abad ke-8 dan ke-9 Hijriyyah misalnya, dipandang sebagai masa  keemasan perkembangan  institusi  wakaf.  Pada  waktu    itu,  pengembangan  produk  wakaf    meliputi berbagai benda, yakni masjid, mushalla, sekolah, tanah pertanian, rumah, toko, kebun, pabrik, bangunan  kantor,  gedung  pertemuan  dan  perniagaan,  pasar  dan  lain  sebagainya.  Masa  itu, sultan  (penguasa)  senantiasa  berupaya  mendorong  dalam  pengembangan  wakaf  terus menerus. Fiqih Wakaf (Proyek Peningkatan  Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), 85-86.
5 Murtadho  Ridwan,  “  Wakaf  dan  Pembangunan  Ekonomi,”  ZISWAF,  Vol.  4,  No.  1, (2017): 106.
6 Secara  terminologi,  istilah  nadzir  merupakan  pengelola  baik  perorangan  atau lembaga  (badan  hukum)  yang  bertugas  untuk  mendata,  mengelola  dan  meningkatkan produktivitas  harta  wakaf  dalam  rangka  memberikan  manfaat  seluas-luasnya  bagi penerimanya.  Namun  penting  diketahui  kendatipun  posisi  nadzir  dalam  wakaf  dipandang penting,  akan  tetapi  keberadaan  nadzir    tidak  masuk  kategori  rukun  atau  syarat  sahnya sebuah wakaf. Hal ini disebabkan wakaf merupakan ibadah sosial (tabarru’) yang hukumnya sunnah.Agung Abdullah, “Nadzir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.6, No.3 (2020): 404.
objek  wakaf  yang  hanya  terbatas  dalam  bentuk  tanah,  bangunan,  dan pepohonan.  Kedua,  pengelolaan  wakaf  oleh  nadzir  yang  ada  kebanyakan masih  konvensional  tradisional.  Belum  mengarah  pada  konsep  wakaf  secara produktif dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial secara lebih luas. Ketiga, masih  rendahnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  akuntabilitas  nadzir dalam  pengelolaan  harta  wakaf.  Keempat:  lamanya  waktu  pensertifikatan tanah wakaf juga menjadi kendala tersendiri bagi nadzir. 7
Pelbagai  problem  praksis  di  atas  menuntut  pentingnya  pengelolaan harta  wakaf  secara  profesional  dan  dinamis  mengikuti  perkembangan kebutuhan hidup umat yang ada. Dalam konteks inilah, upaya pembaharuan terhadap  konstruksi  hukum  wakaf  klasik  (tradisional)  menjadi  hal keniscayaan. Hal demikian tidak lain dimaksudkan agar tujuan dari institusi wakaf  dapat  berjalan  maksimal  seiring  perkembangan  zaman.  Tujuan tersebutlah  yang  kemudian  juga  mendorong  pembaharuan  hukum  dan pengelolaan  wakaf  di  pelbagai  negara  muslim  modern  baik  pada  aspek regulasi,  pelaksanaan  maupun  pengembangannya 8 tidak  terkecuali  dalam konteks  pembaharuan  hukum  wakaf  di  Indonesia,  seperti  halnya  yang termaktub dalam UU. No.41 tahun 2004 tentang wakaf. 9
Berpijak  pada  uraian  latar  belakang  di  atas,  penelitian  ini  bermaksud untuk  melakukan  studi  analisis  terhadap  konstruksi  metodologis  yang digunakan  dalam  pembaharuan  hukum  wakaf  di  Indonesia  sebagaimana yang termaktub dalam UU.No.41 tahun 2004 tentang wakaf. Hal demikian ini penting  dilakukan  untuk  memahami  sejauh  mana  pola  ijtihad  pembaharuan hukum  wakaf  diaplikasikan  dalam  rumusan  produk  regulasi  hukum  wakaf
7 Ahmad  Muslich,“Peluang  dan  Tantangan  dalam  Pengelolaan  Wakaf,”    Muaddib, Vol.06 No.2 (2016): 212-213.
8 Ahmad  Suwaidi,  “Wakaf  Dan  Penerapannya  Di  Negara  Muslim,”  Economic:  Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 230.
9 Arah pembaruan hukum wakaf Indonesia menuju pemahaman hukum wakaf yang lebih  komprehensif,  pengembangan  tatakelola  wakaf  yang lebih  integratif,  dan  peningkatan penguatan  kapasitas  kelembagaan  wakaf  yang  lebih  kuat.  Miftahul  Huda,  “Arah Pembaharuan Wakaf Indonesia,” Ulumuna :Jurnal Studi Keislaman, Vol.16 No. 1 (2012):125.
dalam  UU  tersebut.  Dengan  harapan  dapat  menemukan  pola  ijtihad kontemporer yang digunakan di dalamnya. Apakah di dalamnya benar-benar terjadi  pembaharuan  konstruksi  hukum  wakaf,  atau  hanya  sekedar mengadopsi  pemikiran  hukum  Islam  klasik,  sehingga  dalam  ranah impelementasi  praksisnya  pada  konteks  kehidupan  modern  memungkinkan masih menyisakan problem.

## B. LITERATURE REVIEW
Berdasarkan  penelusuran  penulis  ditemukan  berbagai  penelitian terdahulu  yang  relevan  dengan  objek  inti  pembahasan  pada  penelitian  ini, antara lain sebagai berikut.
Diawali oleh Miftahul Huda (2012) dalam penelitiannya berjudul  “Arah Pembaharuan  Hukum  Wakaf  Indonesia.”  Huda  menyatakan  bahwa  arah pembaruan  hukum  wakaf  di  Indonesia  memiliki  tujuan  guna  mewujudkan pemahaman  hukum  wakaf  yang  komprehensif,  pengembangan  tatakelola wakaf  yang  integratif,  dan  penguatan  kapasitas  kelembagaan  wakaf.  Untuk mencapai  tujuan  tersebut,  maka  digunakanlah  pelbagai  metode  dalam konstruksi  pembaharuan  hukum  wakaf  yang  ada,  antara  lain  metode  talfiq seperti  takhsis  al-qadhā,  tahyīr,  talfīq,  dan  siyāsah  shar‘iyyah., 10 Penelitian  Huda tersebut  mencoba  menggali  aspek  metode  yang  digunakan  dalam pembaharuan hukum wakaf pada UU No.41 tahun 2004. Hanya saja temuan dalam penelitian tersbut mengacu pada metode pembahruan hukum perdata (perkawinan)  Islam  modern  secara  umum.  Berbeda  dengan  penelitian  ini yang akan menggunakan kerangka tipologi ijtihad hukum Islam kontemporer yang dicetuskan Yususf al-Qaradawi.
Kemudian  penelitian  Ibrahim  Siregar  (2012)  dalam  penelitian  berjudul “Pembaharuan  Hukum  Perakafan  di  Indonesia,”  Ibrahim  menyatakan  bahwa
10 Miftahul  Huda,  “Arah  Pembaharuan  Wakaf  Indonesia,”  Ulumuna  :Jurnal  Studi Keislaman, Vol.16 No. 1 (2012).
dengan  berkembangnya  pemikiran  hukum  Islam  (fikih)  para  ulama  di Indonesia,  maka  berdampak  pada  pembaharuan  regulasi  hukum  wakaf beserta  pengelolaannya  di  Indonesia,  yakni  berubah  menuju  hukum  wakaf progresif.  Menurut  Ibrahim,  perkembangan  hukum  wakaf  tersebut  dapat dilihat  dalam  pelbagai  ketentuan  hukum  wakaf  yang  termaktub  dalam  UU Wakaf No 41 tahun 2004 tentang Wakaf. 11
Sebagaimana  Ibrahim  Siregar,  Asni  (2014)  dalam  penelitian  yang berjudul  “Pengembangan  Hukum  Perwakafan  di  Indonesia”menuturkan  bahwa pelbagai  upaya  pembaruan  hukum  wakaf  di  Indonesia  meliputi  pengaturan administratif,  seperti  pencatatan  dan  sertifikasi  tanah  wakaf  maupun pengembangan  objek  wakaf.  Asni  menambahkan  bahwa  upaya pengembangan  tersebut  secara  metodologis  dilandaskan  pada  asas kemanfaatan,  dalam  rangka  merealisasikan  kemaslahatan    yang  menjadi tujuan pokok pensyariatan hukum Islam itu sendiri. 12 Baik penelitian Ibrahim maupun  Asni  di  atas,  keduanya  mencoba  mendiskripsikan  orientasi pembaharuan hukum wakaf di Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf.
Kemudian paralel dengan Ibrahim dan Asni,  Moh Luthfi (2019) dalam disertasinya  yang  berjudul  “Pergeseran  Paradigma  Perwakafan  Di  Indonesia (Studi Analisis Hukum Wakaf Sebelum Dan Sesudah Berlaku Undang-Undang No. 41  Tahun  2004Tentang  Wakaf)”menyatakan  bahwa  konstruksi  hukum  dalam peraturan perundangan wakaf sebelum UU. No.41 tahun 2004 lebih mengacu pada  pendapat  hukum  dari  beberapa  madzhab.  Hal  ini  berbeda  setelah lahirnya  UU  No.  41  yang  lebih  cenderung  mengakomodir  seluruh  madzhab empat dengan disesuaikan perkembangan perwakafan di Indonesia dan dunia
11 Ibrahim Siregar, “Pembaharuan Hukum Perwakafan di Indonesia,” Jurnal Tsaqafah, Vol.8, No.2 (2012).
12 Asni, “Pengembangan Hukum Perwakafan di Indonesia,” Jurnal Al-‘Adl, Vol.7, No.2 (2014).
Islam. 13 Penelitian disertasi Moh Luthfi ini mencoba mengurai kecenderungan pengaruh  mazhab  fikih  (mazhab  empat)  dalam  pembaharuan  pelbagai ketentuan  hukum  wakaf  di  Indonesia,  baik  pra  maupun  pasca  diberlakukan UU. No.41 tahun 2004 tentang wakaf.
Senada  dengan  Moh.  Luthfi,  Fakhruddin  (2019)  dalam  penelitiannya yang  berjudul  “Pengaruh  Mazhab  dalam  Regulasi  Wakaf  di  Indonesia,” mengatakan pemerintah Indonesia telah merumuskan berbagai regulasi untuk mengatur  dan  mengelola  institusi  wakaf,  baik  berupa  Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Kompilasi, Peraturan Menteri Agama, Peraturan Badan Wakaf  Indonesia,  dan  lain  sebagainya.  Fakhruddin  menambahkan  pelbagai ketentuan  hukum  dalam  pelbagai  regulasi  tersebut  tidak  terlepas  dari pengaruh  dominasi  Mazhab  Syafi’i  yang  menjadi  mazhab  mayoritas masyarakat  muslim  Indonesia,  di  samping  juga  pengaruh  mazhab  Hanafi, Maliki,  dan  Hanbali. 14 Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  penelitian Fakhruddin  ini  sebagai  penelitian  lanjutan  dari  penelitian  Moh  Luthfi  yang mengkaji  pengaruh  mazhab  fikih  dalam  pembaharuan  hukum  wakaf  dalam UU.No.41 tahun 2004 tentang wakaf.
Berbeda  dengan  pelbagai  peneltian  di  atas,  dalam  penelitian  ini  akan mengkaji  aspek  konstruksi  metodologis  yang  digunakan  pada  pembaharuan hukum wakaf dalam UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf melalui perspektif metode  ijtihad  kontemporer  yang  dicetuskan  Yususf  Qaradawi,  yakni  ijtihad intiqa’i,  ijtihad  insha’i,  dan  integratif  ijtihad  intiqa’i-insha’i.  Namun  dalam penelitian ini akan difokuskan pada pembaharuan eksistensi wakaf (pasal 1), objek harta benda (pasal 16), dan status perubahan status harta benda wakaf (pasal 40).
13 Moh.  Luthfi,  “Pergeseran  Paradigma  Perwakafan  Di  Indonesia  (Studi  Analisis Hukum  Wakaf  Sebelum  Dan  Sesudah  Berlaku  Undang-Undang  No.  41  Tahun  2004Tentang Wakaf),” (Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019 M)
14 Fakhruddin,  “Pengaruh  Mazhab  Dalam  Regulasi  Wakaf  Di  Indonesia,”  Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 10 No.2  (2019).

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  kualitatif  dalam  bentuk  studi  pustaka  (library research). 15 Sumber  data  utama  yang  digunakan  adalah  Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf, dan sumber data sekunder berupa pelbagai hasil penelitian ilmiah yang menjelaskan tentang pembaharuan hukum wakaf di Indonesia. 16 Jenis penelitian ini masuk ke dalam kategori penelitian hukum Islam  normatif-filosofis. 17 Pendekatan  penelitian  yang  digunakan,  yakni filsafat  hukum  Islam  dengan  menggunakan  teori  analisis  berupa  tipologi ijtihad kontemporer yang dicetuskan oleh Yusuf al-Qaradawi.

## D. KONSEP POLA IJTIHAD DAN DISKURSUS ONTOLOGIS WAKAF 1. Pola Ijtihad Hukum Islam Kontemporer Perspektif Yusuf Qaradawi
Penting    disadari  kembali    bahwa  pemikiran    hukum    Islam    (fikih) merupakan    produk  ijtihad  seorang  ulama  ahli  fikih  terhadap    landasan normatif    Islam    (baik    al-Qur ‟ an maupun Hadis) di  suatu  tempat,  waktu, dan kondisi sosial  tertentu. Oleh  sebab itu, tidak mengherankan jika  produk pemikiran  hukum  Islam  beragam  bahkan  kadang  bertolak  belakang  meski
15 Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisa objek penelitian  secara  holistik,  deskriptif    tanpa  metode  analisis  statistik.  Lexy  J.  Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017), 6.
16 Adapun contoh penelitian pustaka (library research), antara lain penelitian terhadap kitab suci, buku, literatur  ilmiah, peraturan perundang undangan, dan lain sebagainya. Baca Panduan  Karya  Tulis  Ilmiah  Pascasarjana  UIN  Walisongo  (Semarang  :  Pascasarjana  UIN Walisongo, 2018), 35.
17 Menurut Atho Mudzhar, terdapat tiga jenis objek penelitian hukum Islam. Pertama, penelitian hukum Islam normatif berupa kajian terhadap berbagai literatur teks hukum Islam yang  bersifat  mengatur,  seperti  ayat-ayat  ahkam,  hadis-hadis  ahkam,  kitab-kitab  fikih, Undang-Undang,  keputusan  hukum  pengadilan,  fatwa  mufti,  maupun  pemikiran  hukum Islam  dari  tokoh,  baik  individu  maupun  kolektif.  Kedua,  penelitian  hukum  filosofis  berupa kajian terhadap kontruksi metodologi pemikiran hukum Islam, seperti halnya kontruksi ushul fikih,  baik  aspek  filsafat  hukum  maupun  sebagai  teori  hukum.  Ketiga,  penelitian  hukum empiris berupa kajian tentang perilaku dan interaksi masyarakat terhadap eksistensi hukum Islam,  baik  sebagai  sebab,  respon  maupun  eksistensi  hukum  Islam  atau  dampak  hukum Islamberupa Atho Mudzhar, “Tantangan Studi Hukum Islam di Indonesia Dewasa Ini,” Indo- Islamika, Vol.2, No.1 (2012) :95-96.
berpijak pada    landasan teks normatif  nas yang   sama. 18 Dengan kata lain terjadinya  ketidaksepakatan  (konsesus)      pendapat  hukum  di  kalangan  para ahli fikih tentang  suatu hukum atas persoalan tertentu. 19
Di samping itu faktor eksternal lain yang seringkali memicu perbedaan produk pemikiran hukum Islam, yakni karena perbedaan metodologi (manhaj) yang  digunakan  dalam  melakukan  sebuah  aktifitas  pengggalian,  perumusan maupun  penetapan  hukum  Islam  terkait  persoalan  tertentu.  Dalam  sub  bab ini,  akan  diuraikan  tentang  pola  ijtihad  kontemporer  yang  dicetuskan  oleh Yusuf  al-Qaradawi.  Namun  demikian  penting  terlebih  dahulu  kita  pahami apa  yang  dimaksud  dari  term  ijtihad  itu  sendiri.    Menurut  Abdul  Wahab Khallaf,  Ijtihad    merupakan  bentuk  pencurahan  kapasitas  intlektual  mujathid (orang  yang  berijtihad)  dalam  upaya  penggalian  hukum  Islam  dari  pelbagai dalil yang terperinci. Khallaf menambahkan bahwa terdapat dua objek ijtihad, yakni persoalan yang tidak ada penjelasan hukumnya dalam nas (al-Qur’an- Hadis),  dan  persoalan  yang  ada  penjelasan  nas  hukumnya,  namun  dalilnya zanni  (interpretable). 20 Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  tidaklah  berlebihan jika  peran  ijtihad  dalam  konteks  merespon  perkembangan  problem  hukum Islam kontemporer senantiasa dibutuhkan. 21
Dalam  pandangan  Yusuf  al-Qaradawi  setidaknya  terdapat  tiga  pola ijtihad  hukum  Islam  yang  banyak  digunakan  dalam  menjawab  pelbagai persoalan  hukum  Islam  kontemporer.  Pertama,  pola  intiqa’i.  Pola  ini digunakan  untuk  mengkomparasikan  pelbagai  pendapat  fikih  klasik  dari
18 Athoillah Islamy, Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam di Indonesia,” Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol.6, No.1 (2021) :60.
19 Athoillah  Islamy,  “Gender  Mainstreaming  dalam  al-Qur’an  dan  Hadis  Serta Relevansinya Terhadap Epsitemologi Hukum Islam,” Jurnal Hukum Islam, Vol.15, No.1 (2017): 194.
20 Abd Wahha>b Khalla>f, Ilm Usu>l al-Fiqh (Kairo: Maktabat al-Da’wat al-Islami>at, 1947), 216-217.
21 Athoillah  Islamy,  “Pemikiran  Hukum  Islam  Nurcholish  Madjid,”  (Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021), 1.
berbagai  mazhab  yang  ada  dengan  mengkaji  kembali  landasan epistemologisnya.  Hal  ini  dilakukan  untuk  diseleksi  agar  menenemukan pendapat  hukum  yang  relevan  dengan  konteks  kasus  modern  yang  ada. Dalam  aplikasinya,  pola  ini  memiliki  pelbagai  instrument  sebagai  acuan dalam  menyeleksi  pelbagai  pendapat  fikih  klasik,  antara  lain,  perubahan sosial  dan  politik  serta  perkembangan  dunia  global,  pengetahuan  ilmu-ilmu modern serta perkembangan dan kebutuhan zaman. Kedua, pola Insha’i. Pola ini  berupa  upaya  untuk  menemukan  konklusi  hukum  terhadap  suatu persoalan hukum yang belum pernah diputuskan hukumnya oleh para ulama klasik  dengan  pendekatan  teori  kontemporer.  Ketiga,  integrasi  Intiqa’i  dan Insha’i.  Pola  ini  merupakan  sintesa  dari  dua  pola  sebelumnya.  Pada  tataran implementasinya,  pola  ini  bermaksud  untuk  menyeleksi  berbagai  pendapat hukum  para  ulama  klasik  untuk  diambil  yang  relevan  dengan  konteks  saat ini.  Selanjutnya  ditambahkan  pelbagai  unsur  ijtihad  baru,  sehingga  dapat menghasilkan pendapat hukum yang berbeda dari pelbagai pendapat hukum sebelumnya. 22
Tiga  pola  ijtihad  hukum  Islam  kontemporer  di  atas  akan  digunakan sebagai  teori  analisis  dalam  penelitian  ini  guna  menemukan  konstruksi metodologis  yang  digunakan  dalam  konstruksi  pembaharuan  hukum  wakaf di Indonesia.

## 2. Diskursus Ontologis Wakaf dan Aspek Hukumnya
Penting  diketahui  bahwa  keberadaan  wakaf  dapat  menjadi  salah  satu sumber keuangan publik dalam Islam. 23 Eksistensi wakaf dipandang memiliki dua  dimensi  makna  ajaran  Islam  sekaligus  yaitu  dimensi  spiritual  sebagai bentuk  taqarrub  kepada  Allah  dan  dimensi  sosial  sebagai  bentuk  kontribusi
22 Yusuf al-Qaradawii, al-Ijtihad al-Mu’asirah Baina al-Indibat wa al-Infirat (Kairo : Dar al- Tauzi’ wa al-Nashr al-Islamiyah, 1994M), 20-36..
23 Samud,  “Pembaharuan  Hukum  Islam  Dalam  Pemberdayaan  Wakaf  Produktif Terhadap Kesejahteraan,” Mahkamah, Vol. 4, No. 1, (2019): 100.
terhadap  peningkatan  kemaslahatan  kehidupan  umat.  Berdasarkan  orientasi mulia  tersebutlah,  wakaf  tidak  boleh  dikelola  melalui  aktifitas  atau  usaha yang bertentangan dengan syariat Islam sendiri. 24
Term  wakaf  tidak  ditemukan  dalam  landasan  teologis  Islam,  baik  al- Quran maupun Hadis. Namun makna dan kandungan wakaf termuat dalam dua sumber utama hukum Islam tersebut. Dalam al-Quran sendiri misalnya, seringkali  dinyatakan  konsep  wakaf  dengan  ungkapan  yang  menyatakan tentang  sikap  kedermawanan  harta  (infaq)  demi  kepentingan  umum. Sedangkan  dalam  hadits  sering  ditemui  ungkapan  wakaf  dengan  ungkapan habs (tahan). 25 Lantas bagaimana definsi wakaf menurut para ulama?
Sebelum  memahami  penjelasan  dari  para  ulama,  maka  terlebih  dahulu kita pahami term wakaf, baik secara etimologis maupun terminologis. Secara bahasa  wakaf  berasal  dari  bahasa  Arab فقو فقي افقو berarti  berhenti, mencegah, menahan. 26 Sedangkan menurut istilah yang dikemukakan Jurjani bahwa  wakaf  menurut  syara’  adalah  menahan  zat  suatu  benda  dalam pemilikan si wakif (orang yang berwakaf) dan mempergunakan manfaatnya. 27
Sementara  itu,  Wahbah  al-Zuhaili  merangkum  pendapat  dari  para  ulama mazhab terkait definisi wakaf, sebagai berikut.
a. Imam Hanafi mendefenisikan wakaf dengan menahan suatu benda yang menurut  hukumnya  tetap  menjadi  milik  wakif  dan  mempergunakan manfaatnya  untuk  kebaikan.  Dalam  konteks  ini,  wakaf  tidaklah melepaskan  kepemilikan  wakif  terhadap  harta  yang  diwakafkannya.
24 Moh.  Luthfi,  “Pergeseran  Paradigma  Perwakafan  Di  Indonesia  (Studi  Analisis Hukum  Wakaf  Sebelum  Dan  Sesudah  Berlaku  Undang-Undang  No.  41  Tahun  2004Tentang Wakaf),” (Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019 M),1
25 Buku  Pedoman  Pengelolaan  dan  Perkembangan  Wakaf  (Kementrian  Agama Republik  Indonesia  Direktorat  Jendral  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Direktorat Pemberdayaan Wakaf  Tahun 2013), 25.
26 Ibn  Manzur,  Lisan  al-‘Arab  (Beirut  :  Dar  al-Sadr,  1990),  359.  Lihat  juga  Ahmad Warson  Munawwir,Kamus  al-Munawwir  Arab-Indonesia,  (Yogyakarta  :  Pesantren  Krapyak, 1984), h. 1683
Oleh sebab itu, wakif berhak menarik kembali harta wakafnya dan juga diperbolehkan untuk menjualnya.
b. Jumhur ulama (inilah yang menjadi dasar fatwa bagi sebagian golongan Hanafiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah). Menurut mereka mendefinisikan  wakaf  sebagai  bentuk  menahan  suatu  benda  yang dapat  diambil  manfaatnya.  Namun  berimplikasi  pada  hak  wakif terhadap  benda  wakaf  tersebut  menjadi  terputus.  Hasil  atau  manfaat benda  wakaf  digunakan  untuk  kebaikan  dalam  rangka  untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian kepemilikan benda wakaf beralih dari milik wakif menjadi milik Allah.
c. Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf merupakan perbuatan wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh penerima wakaf. Dalam  konteks  ini  benda  wakaf  dapat  berupa  upah,  atau  menjadikan hasilnya  untuk  dapat  digunakan,  seperti  mewakafkan  uang.  Namun dalam  mazhab  Maliki  ini,  keberadaan  akad  wakaf  dapat  dilakukan dengan  masa  tertentu  sesuai  dengan  keinginan  pemilik.  Dengan  kata lain harta wakaf masih tetap dimiliki oleh wakif. 28
Berdasarkan  uraian  pendapat  para  ulama  mazhab  di  atas  dapat disimpulkan bahwa kendatipun mereka mendefinisikan wakaf sebgai institusi akad  sosial  (tabaaru’)  dalam  rangka  memberikan  nilai  kemanfaatan  suatu benda  untuk  kemaslahatan  publik.  Namun  terjadi  distingsi  pendapat ketentuan  hukum  di  antara  mereka  tentang  hak  kepemilikian  benda  yang diwakafkan dan durasi waktu atas pemanfaaatan benda wakaf.
Sementara itu dalam konteks Indonesia, penjelasan atas definsisi wakaf sebagaimana yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 215, bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang (badan  hukum)  yang  memisahkan  sebagian  benda  miliknya  dan
28 Wahbah al-Zuhaili, al-Washaya wa al-Waqfu fi al-Fiqh al-Islami, (Damaskus : Dar al- Fikr, tt), 153-156
melembagakannya  selama-lamanya  untuk  kepentingan  ibadah  atau kebutuhan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. 29
Sedangkan  terkait  hukum  wakaf,  menurut  Imam  Malik,  Imam  Syafi’iy dan Imam Ahmad, hukum wakaf, yakni sunnah  (mandub). Sementara ulama Hanafiyah  menuturkan  bahwa  hukum  wakaf  adalah  mubah  (boleh).  Hal  ini disebabkan wakaf non muslimpun hukumnya sah. 30 Dari sini dapat dikatakan bahwa  di  kalangan  ulama  Mazhab  (Imam  Abu  Hanifah,  Imam  Malik,  Imam Syafi’i  dan  Imam  Ahmad  bin  Hanbal)  tidak  terdapat  perbedaan  pendapat hukum yang signifikan tentang hukum wakaf.

## E.  DINAMIKA  HISTORIS  PEMBAHARUAN  HUKUM  WAKAF  DI INDONESIA
Keberadaan  wakaf  di  Indonesia  dapat  diasumsikan  sudah  ada  jauh sebelum kemerdekaan. 31 Hal ini ditandai dengan ditemukannya praktek yang menyerupai wakaf seperti “Tanah Perdikan” di Mataram, “Tanah Pareman” di Lombok,  “Huma  Serang”  di  Banten,  “Tanah  pusako”  di  Minang  Kabau  dan “Tanah  Weukeuh”  (tanah  pemberian  sultan  untuk  kepentingan  umum, meunasah,  dan  masjid)    di  Aceh. 32 Pada  konteks  tradisi  pemeliharaan meunasah di Aceh sejak dulu diurus oleh Teuku Imum Meunasah (ulama kecil di  kampung),  yang  mana  upah  Teuku  Imum  dan  biaya  pemeliharaan meunasah diambil dari hasil perkebunan yang diwakafkan. 33
29 Baca Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 215.
30 Buku  Pedoman  Pengelolaan  dan  Perkembangan  Wakaf  (Kementrian  Agama Republik  Indonesia  Direktorat  Jendral  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Direktorat Pemberdayaan Wakaf  Tahun 2013), 28-29.
31 Dalam  konteks  Indonesia  sendiri,  keberadaan  hukum  Islam  telah  menjadi  bagian dari  sistem  hukum  yang  berlaku  di  tengah  kehidupam  masyarakat  sejak  syiar  ajaran  Islam tiba  di  bumi  Nusantara.  Athoillah  Islamy,  “Dinamika  Historis  Otoritas  Hak  Kepenghuluan Nikah di Indonesia,” Islamitsch Familierecht, Vol.1, No.1 (2020): 8.
32 Tuti  A.  Najib  dan  Ridwan  al-Makassary,  Wakaf,  Tuhan  dan  Agenda  Kemanusiaan  : Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia, (Jakarta : Center for the Study of Religionand Culture, 2006), 72-73
33 Taufik Abdullah, Agama dan Perubahan Sosial, (Jakarta : Rajawali dan Yayasan Ilmu- ilmu Sosial,1983), 15-17
Sementara  itu,  pada  zaman  Hindia  Belanda,  tanah  wakaf  mulai  diatur dengan Sirculair Van de Government Secretaris ada tanggal 31 Januari 1905 No. 435, 34 surat edaran atau BS tanggal 4 Juni 1931 N0. 1961 dan No. 12573 tentang perlunya  wakif  meminta  izin  secara  resmi  kepada  Bupati,  Kemudian dikuatkan  lagi  dengan  BS  tanggal  24  Desember  1934  No.  13390.  Namun demikian  penting  disadari  bahwa  berbagai  surat  edaran  tersebut  berupa aturan  administrasi  wakaf  agar  tidak  bertentangan  dengan  kebijakan pemerintahan Hindia Belanda.
Kemudian  pada  masa  kemerdekaan,  barulah  wakaf  mendapat  payung hukum dari Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Agraria Pasal 49 ayat (3)  yang  berbunyi  :  perwakafan  tanah  milik  dilindungi  dan  diatur  menurut peraturan  pemerintah.  Pasal  ini  ditegaskan  lagi  oleh  PP  No.  10  Tahun  1961 tentang Pendaftaran Tanah. Tindak lanjut dari UU tersebut, lahirlahPP No. 28 Tahun  1977  Tentang  perwakafan  Tanah  Milik  yang  bertujuan  untuk menjadikan  tanah  wakaf  sebagai  suatu  lembaga  keagamaan  khususnya  bagi umat Islam. 35
Selain  regulasi  di  atas,  pada  tanggal  10  Juni  1991  dikeluarkanlah  juga Instruksi  Presiden  RI  No.  1  Tahun  1991  Tentang  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI),  sebagai  pedoman  bagi  para  hakim  Peradilan  Agama  dan  hukum perkawinan,  kewarisan  serta  perwakafan. 36 Demikianlah  awal  perjalanan
34 Yang  isinya  berupa  perintah  kepada  para  Bupati  agar  membuat  daftar  rumah ibadah  yang  dibangun  di  atas  tanah  wakaf,  agar  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan umum seperti pembuatan jalan dan pasar. Rifqiawati Zahara,  Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia, Legitima :  Vol. 2 No. 1 Juni 2019
35 Wajid, Farid, Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2007), 41-47.
36 Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  lahir  berdasarkan  Instruksi  Presiden  RI  Nomor  1 Tahun 1991. Keberadaan KHI tersebut  merupakan instrumen hukum yang mengatur tentang perkawinan,  perceraian  dan  wakaf  di  Indonesia.  Setidaknya  terdapat  tiga  fungsi  dari eksistensi  KHI.  Pertama,  sebagai  kodifikasi  dan  unifikasi  hukum  Islam  secara  nasional.. Kedua,  sebagai  pedoman  hakim  Peradilan  Agama  dalam  memutuskan  hukum  persoalan dalam wewenangnya. Ketiga, sebagai pedoman umat Islam terkait ketentuan hukum keluarga Islam.  Athoillah  Islamy,  “Eksistensi  Hukum  Keluarga  Islam  di  Indonesia  dalam  Kontestasi
pembaharuan  hukum  wakaf  di  Indonesia  hingga  sampai  pada  kelahiran Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
Secara  umum,  pembaharuan  hukum  wakaf  dalam  UU  No.  41  Tahun 2004 tersebut meliputi tiga aspek sebagai berikut :
a. Aspek legalitas (sertifikasi)
Dalam  literatur  fikih,  wakaf  dinyatakan  sah  dilakukan  secara lisan atas dasar kepercayaan. Wakaf dapat diserahkan pada salah satu tokoh agama yang kemudian diangkat menjadi nazhir. Namun praktek wakaf  demikian  dalam  konteks  kehidupan  Indonesia  modern  yang serba  administratif  memicu  pelbagai  permasalahan  yang  berujung sengketa.  Oleh  karena  itu,  UU  No  41  tahun  2004  mengatur  tentang upaya sertifikasi terhadap tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat. Dalam  UU  tersebut  juga  menetapkan  aturan  bahwa  wakaf  sah  bila dilakukan  di  hadapan  Pembuat  Akta  Ikrar  Wakaf  (PPAIW)  dengan melampirkan bukti legalitas dari harta yang diwakafkan.
b. Aspek Pengelolaan, pengembangan dan pembinaan
UU No.41 tahun 2004 mengatur secara detail tentang manajemen dalam  pemberdayaan  dan  pengembangan  asset  wakaf.  Aturan  itu menyangkut  benda  wakaf,  nazhir,  ikrar  wakaf  hingga  dibentuknya Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI)  sebagai  penyelenggara  administrasi pengelolaan  secara  nasional  untuk  membina  para  nazhir  agar  lebih professional.
c. Ketentuan pidana dan sanksi
Kepada  pihak  yang  sengaja  menyalahgunakan  benda  wakaf akan  diancam  dengan  pidana  penjara  5  tahun  atau  denda  paling banyak  Rp.  500.000.000.  Sedangkan  pihak  yang  sengaja  merubah peruntukan  benda  wakaf  akan  dipidana  penjara  paling  lama  4  tahun
Politik  Hukum  dan  Liberalisme  Pemikiran  Islam,”Al-Istinbath  :  Jurnal  Hukum  Islam,  Vol.4, No.2 (2019) : 164.
dan/atau  denda  sebanyak  Rp.400.000.000.  Sanksi  administrasi  ini dikenakan  pada  lembaga  keuangan  syari’ah  dan  PPAIW  yang melakukan  pelanggaran  terhadap  pendaftaran  tanah  wakaf.    Hal  ini dilakukan  untuk  menjaga  benda  wakaf  dari  penyalahgunaan  oleh pihak-pihak tertentu.
Penting diketahui bahwa beberapa poin pembaharuan di atas tidak lain, dimaksudkan  untuk  memaksimalkan  potensi  wakaf  sebagai  salah  satu  asset ekonomi  umat.  Selain  dari  tuntutan  zaman  yang  mengharuskan  adanya legalitas  kepemilikan  tanah  wakaf,  munculnya  regulasi  tersebut  juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat akan aturan-aturan yang mampu meminimalisir konflik wakaf yang muncul di masyarakat 37 Dengan kata lain, pembaharuan  ketentuan    hukum  wakaf  tersebut  dilandaskan  atas terwujudnya  tujuan  wakaf  yang  sebenarnya  bisa  terealisasi  dengan  baik sesuai anjuran syari’at.

## F. KONSTRUKSI IJTIHAD TERKAIT EKSISTENSI WAKAF DAN BENDA WAKAF  DALAM  UNDANG-UNDANG  NOMOR  41  TAHUN  2004 TENTANG WAKAF
Penting diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang  Wakaf  terdiri  dari  11  bab  dengan  jumlah  71  pasal.  Namun  dalam penelitian ini tidak semua pasal manjdi objek penelitian. Hanya beberpa pasal antara  lain,    pasal  1  tentang  definisi  wakaf,  pasal  16  tentang  harta  benda
37 Adanya sistem manajemen dalam praktik perwakafan merupakan salah satu aspek pembaruan  hukum  wakaf  di  Indonesia.  Di  mana  dalam    paradigma  lama,  praktik  wakaf selama  ini  lebih  mementingkan  pelestarian  dan  keabadian  benda  wakaf.  Hal  demikian berbeda  dengan  paradigma  baru  yang  lebih  menekankan  pada  aspek  pemanfaatan  tanpa kehilangan  eksistensi  benda  wakaf  itu  sendiri.  Untuk  mwewujudkan  tujuan  tersebut  maka dibutuhkan  sistem  keadministrasian  dan  dibentuknya  suatu  organisasi  yang  mengatur terlaksananya  perwakafan  tersebut.  Keadministrasian  yang  dimaksud  adalah  mencakup semua pengaturan administratif terhadap unsur yang ada dalam perwakafan. Miftahul Huda, “Arah Pembaharuan Wakaf Indonesia,” Ulumuna :Jurnal Studi Keislaman, Vol.16 No. 1 (2012): 139.
wakaf, dan pasal 40 tentang perubahan status benda wakaf.Adapun kerangka metodologi ijtihad terkait berbagai pasal tersebut dapat dilhat dalam analisis sebagai berikut.
Pada pasal 1 UU No.41 tahun 2004 dinyatakan bahwa eksistensi wakaf merupakan  bentuk  perbuatan  hukum  wakif  (orang  yang  berwakaf)  untuk memisahkan  atau  menyerahkan  sebagian  harta  benda  wakaf  miliknya  agar dapat  dimanfaatkan  selamanya  atau  dalam  jangka  waktu  tertentu  untuk keperluan  ibadah  dan  atau  kesejahteraan  umum  yang  tidak  bertentangan dengan syariat Islam. 38 Dengan kata lain wakaf dengan jangka waktu tertentu diperbolehkan.  Ketentuan tersebut tidak  paralel  dengan  pendapat  mayoritas mazhab  Shafīiyah,  Hanabilah  dan  Hambaliyah  yang  mengharuskan pemberian  objek  wakaf  bersifat  permanen  tidak  boleh  temporal  (dibatasi waktu  tertentu).  Namun  konstruksi  hukum  pada  pasal  1  tersebut  sejalan dengan  mazhab  Maliki  yang  tidak  mensyaratkan  praktik  wakaf  bersifat permanen (selamanya), melainkan dapat bersifat temporal. 39
Melihat ketentuan hukum dalam Pasal 1 di atas yang memperbolehkan praktik wakaf berjangka waktu, maka dapat dikatakan bahwa pembaharuan hukum wakaf tersebut melalui pola ijtihad intiqa’i. Penting diketahui kembali bahwa tujuan dari aplikasi pola ijtihad intiqai, yakni memilih pendapat fikih klasik  yang  relevan  dengan  konteks  konteks  dan  kebutuhan  masyarakat modern  yang  ada.  Pada  konteks  diperbolehkannya  wakaf  berjangka  dalam ketentuan  hukum  pasal  1  dapat  dikatakan  sebagai  bentuk  ijtihad pembaharuan  hukum  wakaf  di  Indonesia  agar  dapat  relevan  dan mengakomodir adanya perkembangan objek wakaf di zaman modern.
Pola ijtihad intiqa’i juga dapat dilihat pada konstruksi hukum pada pasal 15  terkait  harat  benda  wakaf.  Dalam  pasal  tersebut  dijelaskan  bahwa  harta benda  wakaf  terdiri  dari  dua  jenis.  Pertama,  harta  benda  tidak  bergerak
38 Pasal 1, UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf
39 Wahbah al-Zuhaili, al-Washaya wa al-Waqfu fi al-Fiqh al-Islami, 153-156
meliputi:  hak  atas  tanah,  hak  atas  bangunan  atau  bagian  bangunan  yang berdiri  di  atas  suatu  tanah  hak  atas  tanaman  dan  benda  lainnya  yang berkaitan  dengan  tanah,  hak  milik  atas  rumah  susun,  dan  hak  milik  atas benda  tidak  bergerak  lainnya  yang  sesuai  dengan  ketentuan  syariah  dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, harta benda bergerak. Yang  dimaksud  dengan  harta  benda  bergerak  di  sini  meliputi:  uang,  logam mulia,  surat  berharga,  kendaraan,  hak  atas  kekayaan  intelektual,  hak  sewa, dan  benda  bergerak  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  syariah  dan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. 40
Jika  dipahami  secara  mendalam  bahwa  konstruksi  ketentuan  hukum pada Pasal 16 di atas dapat dikatakan paralel dengan pendapat hukum dari tiga  mazhab,  yakni  Maliki, Syafi’i ,  dan  Hanbali.  Di  mana  ketiga  mazhab tersebut  membolehkan  harta  benda  bergerak  sebagai  objek  wakaf.  Hal demikian  bersebarangan  dengan  mazhab  Hanafi  yang  tidak  membolehkan harta  benda  wakaf  yang  bergerak  dengan  alasan  syarat  wakaf  antara  lain selamanya  (ta’bid).  Syarat  tersebut  tidak  ditemukan  dalam  harta  benda bergerak 41 Dengan  kata  lain,  ketentuan  hukum  dalam  pasal  16  menunjukan bahwa  objek  wakaf  sudah  tidak  lagi  mesti  berupa  harta  benda  bergerak, seperti  halnya  berupa  jasa  atau  profesi  yang  diwakafkan  dalam  ketentuan waktu  tertentu. 42 Ketentuan  hukum  dalam  pasal  tersebut  mencerminkan adanya  konstruksi  pola  ijtihad  intiqa’i  yang  memasukan  pertimbangan kontemporer dalam merespon perkembangan harta benda sebagai objek zakat yang  dinamis. 43 Sebagaimana  penting  disadari  dalam  konteks  kehidupan
40 Pasal 16, UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf
41 Fakhruddin,  “Pengaruh  Mazhab  Dalam  Regulasi  Wakaf    di  Indonesia,” Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 10 No.2 (2019): 270.
42 Athoillah  Islamy,  Doni  Setiadi,  “Tracking  The  Validity  Of  Profession  Waqf  In  A Positive Legal Perspective In Indonesia,” AL-‘Adl, Vol. 13 No. 1 (2020) : 1-2.
43 Dari  segi  sejarah,  wakaf  telah  memainkan  peran  yang  sangat  penting  dalam meningkatkan kehidupan ekonomi umat Islam di seluruh belahan dunia. Fungsi pokok wakaf yang  erat  kaitannya  dengan  amalan  ibadah  harus  diikuti  dengan  berbagai  upaya  kreatif dalam  menjalankan  fungsi  ekonomi  yang  dikandungnya.  Paradigma  modern  pengelolaan
masayarakat  muslim  modern,  terjadi    pengembangan  objek  wakaf  yang signifikan seperti halnya praktik wakaf tunai (uang). 44 Fenomena wakaf uang tersebut  dalam  perspektif  ushul  fiqh  sendiri  dapat  dikaji  melalui  teori maqashid  syari’ah  (pelbagai  tujuan  dari  pensyariatan  hukum  Islam).  Di  mana tujuan  dari  semua  philanthropi  Islam,  yakni  untuk  mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh sebab itu, implikasi sosial dari wakaf uang dapat menjadi medium dalam realisasi kesejahteraan sosial bagi masyarakat luas 45
Hal  tersebut  juga  menunjukan  pentingnya  menjadikan  peran  institusi  wakaf tidak  sebatas  untuk  menyediakan  sarana  ibadah  dan  sosial,  melainkan  juga memiliki kekuatan ekonomi untuk memajukan kesehjatraan umum. 46
Selain pasal 1 dan pasal 16, pola ijtihad intiqa’i juga dapat kita lihat pada konstruksi hukum dalam pasal 40 yang menjelaskan tentang perubahan status harta  benda  wakaf.  Pada  pasal  40  tersebut  dinyatakan  bahwa  harta  benda wakaf  yang  sudah  diwakafkan  tidak  dibolehkan  untuk  dijadikan  jaminan, disita,  dihibahkan,  dijual,  diwariskan,  ditukar  maupun  dialihkan  dalam bentuk  pengalihan  hak  lainnya.  Konstruksi  hukum  pada  pasal  40  tersebut paralel  dengan  pendapat  hukum  mazhab  Maliki  dan  Syafi’i  yang  tidak memperbolehkan  untuk  menjual  harta  benda  wakaf.  Berbeda  dengan pendapat  hukum  mazhab  Hanafi  dan  Hanbali  yang  tidak  melarang mengatakan tindakan untuk menjual harta benda wakaf. 47 Dengan demikian
aset wakaf secara produktif menuntut mekanisme pengelolaan yang lebih maju dengan segala bentuk  dan  ruang  untuk  berinovasi  yang  tujuan  akhirnya  adalah  menjalankan  dan menjalankan  fungsi  ekonomi.  Beberapa  negara  Muslim  telah  berhasil  melakukan  langkah tersebut.  Sofiandi,  “Towards  Reformulation  of  Waqf:An  Indonesians  Discourse,”Asia  Pacific Journal On Religion and Society, Vol. 03 Issue.2 (2019): 40.
44 Aam Slamet Rusydiana, Yayat Hidayat, Tika Widiastuti,  Solihah Sari Rahayu, “Cash Waqf for Developing Islamic Economy: Case Study in Indonesia,” Al-Uqud: Journal of Islamic Economics, Vol. 5, Issue.1(2021): 43-44.
45 Muzakkir  S,  “Wakaf  Uang  Dan  Implikasi  Sosial  Perspektif  Ushul  Fiqh,”Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahawl As Syahsiyah, Vol.4, No.2 (2019):20.
46 Abdul  Haris  Naim,  “Pengembangan  Objek Wakaf  Dalam  Fiqih  Islam Dan  Hukum Positif Di Indonesia,” ZISWAF, Vol. 4, No. 2 (2017): 256.
47 Fakhruddin,  “Pengaruh  Mazhab  Dalam  Regulasi  Wakaf    di  Indonesia,”  Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 10 No.2  (2019): 271.
dapat  disimpulkan  bahwa  konstruksi  hukum  pada  pasal  40  lebih  memilih pendapat  hukum  dari  mazhab  Maliki  dan  Syafi’i  yang  tidak  membolehkan untuk menjual atau mengganti harta benda yang sudah diwakafkan. Namun demikian,  penulis  kurang  sependapat  dengan  konstruksi  hukum  pasal  40 tersebut,  mengingat  dalam  ranah  praksisnya,  bisa  jadi  benda  yang  sudah diwakafkan  mengalami  kerusakan  yang  berdampak  pada  berkurangnya bahkan  hilangnya  kemanfaatan  dari  benda  wakaf  tersebut. 48 Oleh  sebab  itu, larangan  penggantian  benda  wakaf  (istibdal  wakaf)  sebagaiman  yang termaktub dalam pasal 40 masih dapat dikoreksi kembali.

## F. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pembahasan  penelitian  ini  dapat  disimpulkan bahwa  kontruksi  metodologis  pembaharuan  hukum  wakaf  yang  termaktub dalam  UU  No.41  tahun  2004  tentang  wakaf  dapat  dikatakan  cenderung menggunakan pendektan ijtihad intiqa’i. Kesimpulan demikian dapat dilihat sebagaimana  dalam  Pasal  1  terkait  eksistensi  wakaf,  Pasal  16  terkait  objek wakaf, dan Pasal 40 terkait perubahan status harta benda wakaf. Konstruksi hukum  dalam  ketiga  pasal  tersebut  cenderung  menggunakan  pola  memilih pendapat  hukum  mazhab  fikih  klasik  yang  relevan  dengan  kondisi perkembangan dan kebutuhan masyarakat modern dalam dunia perwakafan. Hanya  saja  dalam  konteks  konstruksi  hukum  pasal  40  terkait  perubahan status  harta  benda  wakaf,  penulis  memandang  adanya  kecenderungan pemilihan  pendapat  hukum  dari  mazhab  fikih  klasik  yang  tidak membolehkan untuk menjual atau mengganti harta benda wakaf. Konstruksi hukum yang demikian dalam ranah praksisnya dapat menimbulkan problem. Mengingat  bisa  jadi  benda  yang  sudah  diwakafkan  dalam  kondisi  tertentu mengalami kerusakan yang berdampak pada berkurangnya bahkan hilangnya
48 Atep  Hendang  Waluya,“Istibdal  Wakaf  Dalam  Pandangan  Fukaha  Klasik  Dan Kontemporer,” Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat, Vol.29, No.2 (2018): 64.
kemanfaatan.  Oleh  karena  itu,  larangan  penggantian  benda  wakaf  (istibdal wakaf)  dalam  pasal  40  dapat  dikoreksi  kembali  ke  arah  konstruksi  hukum yang lebih baik
.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Agung  2020.  “Nadzir  dalam  Perspektif  Kelembagaan  Wakaf  di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.6, No.3.
Abdullah,  Taufik.  1983.  Agama  dan  Perubahan  Sosial,  Jakarta  :  Rajawali  dan Yayasan Ilmu-ilmu Sosial.
al-Qaradawi,  Yusuf.  1994.  al-Ijtihad  al-Mu’asirah  Baina  al-Indibat  wa  al-Infirat
Kairo : Dar al-Tauzi’ wa al-Nashr al-Islamiyah.
al-Zuhaili, Wahbah. al-Washaya wa al-Waqfu fi al-Fiqh al-Islami, (Damaskus : Dar al-Fikr, tt
Asni.2014. “Pengembangan Hukum Perwakafan di Indonesia,” Jurnal Al-‘Adl, Vol.7, No.2.
Fakhruddin. 2019. “Pengaruh Mazhab Dalam Regulasi Wakaf Di Indonesia,” Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 10 No.2.
Farid, Wajid. 2007.  Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir
Terlupakan, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2007.
Fiqih Wakaf Proyek Peningkatan  Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003
Huda,  Miftahul.  2012.  “Arah  Pembaharuan  Wakaf  Indonesia,”  Ulumuna :Jurnal Studi Keislaman, Vol.16 No. 1.
Islamy,  Athoillah.  2017.  “Gender  Mainstreaming  dalam  al-Qur’an  dan  Hadis Serta  Relevansinya  Terhadap  Epsitemologi  Hukum  Islam,”  Jurnal Hukum Islam, Vol.15, No.1.
Islamy,  Athoillah,  Afina  Aninnas.  2020.  “Zakat  And  Tax  Relation  In  Muslim Southeast  Asian  Countries  (Comparative  Study  of  Zakat  and  Tax
Arrangements  In  Indonesia,  Malaysia,  and  Brunei  Darussalam),”  Li

## Falah : Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.5, No.2
Islamy,  Athoillah,  Doni  Setiadi.  2020.  “Tracking  The  Validity  Of  Profession Waqf  In  A  Positive  Legal  Perspective  In  Indonesia,”  AL-‘Adl,  Vol.  13 No. 1.
Islamy,  Athoillah.  2019.  “Eksistensi  Hukum  Keluarga  Islam  di  Indonesia dalam Kontestasi Politik Hukum dan Liberalisme Pemikiran Islam,”Al- Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol.4, No.2.
Islamy,  Athoillah.  2020.  “Dinamika  Historis  Otoritas  Hak  Kepenghuluan Nikah di Indonesia,” Islamitsch Familierecht, Vol.1, No.1.
Islamy,  Athoillah.  2021.  “Landasan  Filosofis  dan  Corak  Pendekatan Abdurrahman  Wahid  Tentang  Implementasi  Hukum  Islam  di Indonesia,” Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol.6, No.1.
Islamy,  Athoillah.  2021.  “Pemikiran  Hukum  Islam  Nurcholish  Madjid,”
Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Khalla>f, Abd Wahha>b. 1947.  Ilm Usu>l al-Fiqh,  Kairo: Maktabat al-Da’wat al-Islami>at, 1947.
Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Luthfi,  Moh.  2019.  “Pergeseran  Paradigma  Perwakafan  Di  Indonesia  (Studi
Analisis  Hukum  Wakaf  Sebelum  Dan  Sesudah  Berlaku  Undang- Undang  No.  41  Tahun  2004Tentang  Wakaf),”  Disertasi  Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Manzur, Ibn. 1990. Lisan al-‘Arab, Beirut : Dar al-Sadr
Melis.  2019.  “Relevansi  Agama  dan  Kemiskinan;  Upaya  Memahami
Kemiskinan  Secara  Multidimensional  dan  Solusi  yang  ditawarkan dalam  Ekonomi  Islam,”  SALAM;  Jurnal  Sosial  &  Budaya  Syar-i,  Vol.6, No.2.
Mudzhar,  Atho.  2012.“Tantangan  Studi  Hukum  Islam  di  Indonesia  Dewasa Ini,” Indo-Islamika, Vol.2, No.1.
Muslich,Ahmad.  2016.“Peluang  dan  Tantangan  dalam  Pengelolaan  Wakaf,” Muaddib, Vol.06 No.2.
Muzakkir  S.  2019.  “Wakaf  Uang  Dan  Implikasi  Sosial  Perspektif  Ushul Fiqh,”Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahawl As Syahsiyah,
Vol.4, No.2.
Naim,  Abdul  Haris.  2017  “Pengembangan  Objek  Wakaf  Dalam  Fiqih  Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” ZISWAF, Vol. 4, No. 2.
Najib,  Tuti  A,  Ridwan  al-Makassary.  2006.  Wakaf,  Tuhan  dan  Agenda Kemanusiaan  :  Studi  tentang  Wakaf  dalam  Perspektif  Keadilan  Sosial  di Indonesia, Jakarta : Center for the Study of Religionand Culture.
Panduan  Karya  Tulis  Ilmiah  Pascasarjana  UIN  Walisongo  (Semarang  :

## Pascasarjana UIN Walisongo, 2018
Pedoman  Pengelolaan  dan  Perkembangan  Wakaf,  Kementrian  Agama Republik  Indonesia  Direktorat  Jendral  Bimbingan  Masyarakat  Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2013
Ridwan,  Murtadho.  2017.  “  Wakaf  dan  Pembangunan  Ekonomi,”  ZISWAF, Vol. 4, No. 1.
Rusydiana,A  am  Slamet,  Yayat  Hidayat,  Tika  Widiastuti,    Solihah  Sari Rahayu. 2021.“Cash Waqf for Developing Islamic Economy: Case Study in Indonesia,” Al-Uqud: Journal of Islamic Economics, Vol. 5, Issue.1.
Samud.  2019.  “Pembaharuan  Hukum  Islam  Dalam  Pemberdayaan  Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan,” Mahkamah, Vol. 4, No. 1.
Siregar,  Ibrahim.  2012.  “Pembaharuan  Hukum  Perwakafan  di  Indonesia,”
Jurnal Tsaqafah, Vol.8, No.2.
Sofiandi. 2019.“Towards Reformulation of Waqf:An Indonesians Discourse,”Asia Pacific Journal On Religion and Society, Vol. 03 Issue.2.
Suwaidi,  Ahmad.  2011.  “Wakaf  Dan  Penerapannya  Di  Negara  Muslim,”
Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 2.
Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf
Waluya,  Atep  Hendang,  2018.  “Istibdal  Wakaf  Dalam  Pandangan  Fukaha Klasik  Dan  Kontemporer,”Misykat  Al-Anwar  Jurnal  Kajian  Islam  Dan Masyarakat, Vol.29, No.2.
Warson,  Ahmad.  1984.  Munawwir,Kamus  al-Munawwir  Arab-Indonesia, Yogyakarta : Pesantren Krapyak,
Zahara,  Rifqiawati  2019.  Perkembangan  Hukum  Wakaf  di  Indonesia,  Legitima  : Vol. 2 No. 1.