## AKIBAT HUKUM BAGI NASABAH ASURANSI SELAKU DEBITUR TERHADAP PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA
Abidah El-Khalieqy a a Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, abidahkiki97@gmail.com
Naskah diterima: 06 Januari 2021; revisi: 3 Mei 2021; disetujui: 31 Mei 2021 DOI: 10.28946/rpt.v10i1.1015

## Abstrak:
Persoalan mengenai asuransi masih senantiasa menghantui masyarakat, ketidakpercayaan masyarakat akan lembaga asuransi ini sering kali timbul karena mereka tidak dapat memanfaatkan nilai ekonomis dari apa yang mereka perjuangkan, seolah hak mereka diberantas padahal kesalahan mereka yang lalai membaca  kontrak  premi  asuransi.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif    yang  dilakukan dengan  cara  menelaah  Peraturan  Perundang-Undangan,  karya  ilmiah,  buku-buku,  jurnal  yang berkaitan  dengan  tema  penulisan  dengan  kata  lain  menelaah  bahan  pustaka  atau  data  sekunder. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  konseptual,  perundang-undangan,  kasus.  Penyelesaian permasalahan megenani klaim asuransi jiwa yang ditolak tidak mendapatkan jalan keluar yang cukup baik  karena  dalam  proses  pelaksanaannya,  perjanjian  asuransi  terkonsep  dan  baku  pada  apa  yang tertera  dalam  premi  asuransi  yang  dibeli,  seharusnya  dalam  proses  pembelian  premi,  antara perusahaan  asuransi  dan  pengguna  asuransi  saling  terbuka,  dan  perusahaan  asuransi  memberikan penyuluhan  hukum  agar  masyarakat  awam  yang  juga  menggunakan  jasa  asuransi  dapat  memahami prosedur  dan  isi  dari  kontrak  yang  diperjanjikan,  karena  ketika  klaim  asuransi  ditolak  maka  yang dirugikan  adalah  pengguna  asuransi  karena  telah  menaruh  harap  yang  besar  pada  asuransi  namun tidak dapat meminta pemenuhan haknya. Persoalan ini berakibat pada munculnya rasa tidak percaya masyarakat  akan  lembaga  asuransi  serta  menimbulkan  rasa  ketidakadilan  dimana  masyarakat pengguna  asuransi  sudah  membayar  premi  namun  tidak  bisa  memanfaatkannya,  disinilah  letak ketentuan  peratruran  hukum  seharusnya  mengedepankan  prinsip  keadilan  dan  kemanfaatan  hukum bukan malah statis hingga merugikan masyarakat.
Kata kunci : Asuransi; Debitur; Ganti Rugi; Klaim

## Abstract :
The issue of insurance still haunts the public, public distrust towards the insurance institution often arises because they cannot take advantage of the economic value of what they are fighting for, as if their rights are being eradicated even though it is their fault who neglects in reading the insurance premium contract. This research is a normative research that was conducted by examining the Laws and Regulations, scientific papers, books, journals related to the theme of this writing in other words by  examining  literature  materials  or  secondary  data.  This  study  used  a  conceptual  approach, legislation, and cases. The resolution of the problems regarding rejected life insurance claim did not get a good enough solution because in the process of implementing it, the insurance agreement was conceptualized and standardized on what is stated in the insurance premium purchased, while in the process  of  purchasing  premiums,  the  insurance  company  and  the  insurance  customer  should  be mutually open, and insurance companies should provide legal counseling so that common people who also  use  insurance  services  can  understand  the  procedures  and  contents  of  the  promised  contract, because when an insurance claim is rejected, the insurance customer loses because a lot of hope that
put  in  the  insurance  but  cannot  ask  for  the  fulfillment  of  their  rights.  This  problem  resulted  in  the emergence  of  public  distrust  of  insurance  institutions  and  created  a  sense  of  injustice  where  the insurance customer community had paid premiums but could not take advantage of it. Herein lays the provision of legal regulations that should prioritize the principles of justice and legal benefit, and not being static or even detrimental to the society.
Keywords : Debtor; Claim; Compensation; Insurance

## LATAR BELAKANG
Dalam  pemberian  kredit  kepada  calon  debitur  atau  nasabah  perbankan  berpedoman  dari ketentuan standar Bank Indonesia, ketentuan tersebut antara lain mengatur mengenai prinsip- prinsip yang harus diterapkan, yaitu prinsip 5C : 1
a. Character, adalah  sifat  atau  watak  seseorang  dalam  hal  ini  adalah  calon  debitur. Tujuannya  adalah  untuk  memberikan  keyakinan  kepada  Bank,  bahwa  sifat  atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya;
b. Capacity  (capability) ,  untuk  melihat  kemampuan  calon  nasabah  dalam  membayar kredit dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba;
c. Capital, untuk  mengetahui  sumber-sumber  pembiayaan  yang  dimiliki  nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.
d. Collateral, merupakan  jaminan  yang  diberikan  calon  nasabah  baik  yang  bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan;
e. Condition, dalam  menilai  kredit  hendaknya  dinilai  kondisi  ekonomi  sekarang  dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor usaha.
Dengan adanya kegiatan perkreditan antara debitur dengan kreditur inilah maka timbul yang namanya Perjanjian.   Perjanjian ini kemudian disebut dengan perjanjian kredit. Dalam Kitab Undang -Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) Pasal 1313 disebutkan bahwa  :  "Suatu  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih". 2 Jadi  Pasal  ini  berkaitan  dengan perjanjian kredit karena di dalam perjanjian kredit ini mengikat para pihak satu sama lainnya yaitu antara kreditur dengan debitur.
Di dalam praktik perjanjian kredit melalui prinsip  5 C dan prinsip  kehati-hatian, akan tercermin  dari  klausula  -  klausula  yang  mengatur  tentang  kewajiban  debitur,  objek  yang dijaminkan, pengenaan denda jika mengalami  keterlambatan angsuran, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip  ini  dinilai  hanya  kepada  kepentingan  kreditur  saja,  maka  dari  itu  dalam pemberian kredit kepada debitur mengkaitkan asuransi kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 1  angka  2  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  No.  124/PMK.010/2008  Tahun 2008  tentang  Penyelenggaraan  Lini  Usaha  Asuransi  Kredit  dan  Suretyship  (selanjutnya disingkat PMK 124/2008) menyatakan : 3
“Asuransi  kredit  adalah  lini  usaha  asuransi  umum  yang  memberikan  jaminan pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit apabila penerima kredit tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit”
Asuransi  ini  dikenal  dengan  asuransi  jiwa  kredit  (selanjutnya  disingkat  AJK),  yaitu program  asuransi  yang  dirancang  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  dana  kreditur sehingga  pengembalian  dana  kredit  dapat  berjalan  sesuai  dengan  jadwal.  Dalam  bahasa
1 Budi Untung, Kredit Perbankan Di Indonesia (Yogyakarta: Andi, 2000).
2 R Subekti dan R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996).
3 Reny Widya Astari, “Melunasi Utang Ketika Nasabah Meninggal Bagaimana Caranya,” 2016.
Indonesia  asuransi  dapat  diartikan  “pertanggungan”.  Di  dalam  Pasal  1  ayat  1  Undang  - Undang  Nomor  40  Tahun  2014  Tentang  Perasuransian  (selanjutnya  disebut  UU  Nomor  40 Tahun  2014)  di  sebutkan  bahwa  :  “Asuransi  adalah  perjanjian  antara  dua  pihak,  yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi sebagai imbalan untuk:
1. Memberikan penggantian kepada tertanggung, atau pemegang polis karena kerugian,  kerusakan,  biaya  yang  timbul,  kehilangan  keuntungan,  atau tanggung  jawab  hukum  kepada  pihak  ketiga  yang  mungkin  diderita tertanggung  atau  pemegang  polis  karena  terjadinya  suatu  peristiwa  yang tidak pasti; atau
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau  pembayaran  yang  didasarkan  pada  hidupnya  tertanggung  dengan manfaat  yang  besarnya  telah  ditetapkan  dan/atau  didasarkan  pada  hasil pengelolaan dana.
Di  dalam  praktiknya  terdapat  persoalan-persoalan  yang  menyebabkan  penundaan bahkan  penolakan  terhadap  pengklaiman  asuransi  ketika  pihak  tertanggung  yang  dalam  hal ini  juga  sebagai  debitur  mengalami  peristiwa  tak  tertentu  yaitu,  meninggal  dunia. Sebagaimana  data  yang  didapat  pada  kantor  cabang  Bank  Rakyat  Indonesia  (selanjutnya disebut  BRI)  Lahat,  bahwa  ahli  waris  dari  debitur  tertanggung  yang  telah  meninggal  dunia ingin mengklaim asuransi tersebut guna meng- cover sisa angsuran kredit tertanggung, namun ditolak  oleh  pihak  penanggung  dengan  alasan  bahwa  penyakit  yang  menyebabkan tertanggung  meninggal  merupakan  penyakit  yang  sudah  ada  pada  saat  sebelum  membuat perjanjian  asuransi  namun  tidak  disampaikan  kepada  penanggung  dan  tidak  dicantumkan dalam perjanjian asuransi. Sehingga  menyebabkan ahli waris tertanggung harus menanggung kewajiban sisa pembayaran angsuran kredit pada BRI cabang lahat tersebut dan apabila tidak sanggup  atau tidak bersedia maka akan dilakukan eksekusi  terhadap objek  yang dijaminkan dalam perjanjian kredit.
Penolakan  klaim  asuransi  tersebut  dirasa  merugikan  pihak  tertanggung  beserta  ahli warisnya,  di  mana  tertanggung  semasa  hidupnya  telah  menunaikan  kewajibannya,  yaitu membayar  premi  kepada  penanggung  maka  merupakan  hak  tertanggung  untuk  memperoleh penggantian,  karena  di  dalam  polis  asuransi  diatur  mengenai  peristiwa  tidak  tertentu  yaitu kematian. 4 Praktik lapangan terhadap norma atau isu penolakan klaim asuransi dapat di kaji dari peristiwa hukum perjanjian Polis Asuransi No. : 00400618100xxxxx sebagai tertanggung pada PT. Asuransi BRI Life Lahat sebagai penanggung, September 2018.
Dengan diuraikannya latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan dua permasalahan, yaitu  bagaimana  upaya  hukum  bagi  Nasabah  asuransi  BRI  saat  klaim  asuransi  jiwa  ditolak perusahaan  asuransi.  Serta  bagaimana  akibat  hukum  bagi  Nasabah  Asuransi  BRI  pada  saat klaim asuransi jiwa ditolak oleh Perusahaan Asuransi.

## METODE
Penelitian yang akan dilakukan merupakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau meneliti  dari  bahan-bahan  hukum,  seperti  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum,  hukum positif,  aturan-aturan  hukum,  dan  kaedah-kaedah  hukum. 5 Bahan-bahan  hukum  yang
4 Kornelius Simanjuntak, Hukum Asuransi (Depok: Djokosoetono Research Center, 2011).
5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 31.
diperoleh  dalam  penelitian  ini  dilakukan  pengolahan  dengan  cara  terstruktur  dan  sistematis terhadap  bahan-bahan  yang  ada.  Selanjutnya,  dianalisis  dengan  mempergunakan  penafsiran hukum secara teleologis  dan fungsional  yang kemudian ditarik kesimpulan mempergunakan metode deduktif.

## ANALISIS DAN DISKUSI Upaya Hukum Bagi Nasabah Saat Klaim Asuransi Jiwa Ditolak
Selama  beberapa  tahun  belakangan  ini,  perkembangan  asuransi  di  Indonesia  menunjukkan angka  kemajuan  yang  cukup  baik.  Perusahaan  asuransi  menunjukkan  geliat  pertumbuhan didalam usaha yang mereka jalankan, yang mana semakin hari semakin banyak nasabah yang mengunakan  layanan  asuransi  di  dalam  kehidupan  mereka.  Kesadaran  masyarakat  akan pentingnya sebuah perlindungan atas berbagai macam risiko  yang bisa terjadi dan menimpa diri mereka sewaktu-waktu  adalah salah satu  penyebab tingginya jumlah pengguna asuransi belakangan  ini.  Hal  ini  tentu  saja  menjadi  sebuah  keuntungan  tersendiri  bagi  perusahaan asuransi  yang  menyediakan  layanan  asuransi,  dimana  akan  semakin  luas  pasar  yang  bisa diolah dan dijadikan sebagai sasaran penjualan produk yang mereka miliki. 6
Menurut Ketentuan Pasal 246 KUHD, Asuransi atau Pertanggungan adalah Perjanjian dengan  mana  penanggung  mengikatkan  diri  kepada  tertanggung  dengan  menerima  premi untuk  memberikan  penggantian  kepadanya  karena  kerugian,  kerusakan  atau  kehilangan keuntungan  yang  diharapkan  yang  mungkin  dideritanya  akibat  dari  suatu  evenemen (peristiwa tidak pasti). Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih  dengan  mana  pihak  penanggung  mengikatkan  diri  kepada  tertanggung  dengan menerima  premi  asuransi  untuk  memberikan  penggantian  kepada  tertanggung  karena kerugian,  kerusakan  atau  kehilangan  keuntungan  yang  diharapkan,  atau  tanggung  jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa  yang  tidak  pasti,  atau  untuk  memberikan  suatu  pembayaran  yang  didasarkan  atas meninggal  atau  hidupnya  seseorang  yang  dipertanggungkan,  menurut  Ketentuan  Undang– undang  No.2  tahun  1992  tertanggal  11  Februari  1992  tentang  Usaha  Perasuransian  (“UU Asuransi”)  yang  sudah  dicabut  oleh  Undang–undang  No.  40  tahun  2014  tertanggal  17 Oktober  2014  tentang  Perasuransian  yang  memuat  pengertian  asuransi  sebagai  berikut  : Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
a) memberikan  penggantian  kepada  tertanggung  atau  pemegang  polis  karena kerugian,  kerusakan,  biaya  yang  timbul,  kehilangan  keuntungan,  atau tanggung  jawab  hukum  kepada  pihak  ketiga  yang  mungkin  diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
b) memberikan  pembayaran  yang  didasarkan  pada  meninggalnya  tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang  besarnya  telah  ditetapkan  dan/atau  didasarkan  pada  hasil  pengelolaan dana.
Asuransi  telah  menjadi  bagian  yang  ensensial  dari  setiap  perusahaan. Investment banker misalnya,  akan  merasa  lebih  yakin  penilaiannya  terhadap  proyek-proyek  tertentu apabila semua risiko proyek itu telah dilindungi oleh asuransi. Dengan demikian, perusahaan-
6 Deny Guntara, “Asuransi Dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya,” Jurnal Justisi Ilmu Hukum Vol 1, N0 , no. ISSN 2528–2638 (2016): 29.
perusahaan  asuransi  yang  tugas  utamanya  adalah  memberikan  perlindungan  kepada perusahaan-perusahaan lain telah menjadi suatu institusi ekonomi yang mempunyai peranan yang  tidak  kecil.  Saat  ini  perkembangan  asuransi  menunjukan  perkembangan  yang  cukup signifikan.  Perusahaan-perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  industri  jasa  asuransi menawarkan  berbagai  macam  produk  asuransi  mulai  dari  jasa  asuransi  kerugian,  asuransi jiwa,  asuransi  kesehatan,  asuransi  tenaga  kerja  dan  lain-lain  sampai  dengan  asuransi  yang memiliki unsur tabungan seperti asuransi jiwa unit link. 7
Saat ini, tampaknya industri asuransi tidak mau ketinggalan dengan lembaga finansial lainnya.  Perusahaan-perusahaan  asuransi  berlombalomba  menawarkan  berbagai  porduk terbaru.  Asuransi  diharapkan  dapat  menjadi  salah  satu  sarana  investasi  jangka  panjang. Perkawinan antara dunia perbankan, asuransi dan investasi menciptakan tren inovasi produk- produk asuransi. Kini asuransi mulai dilirik kaum berduit sebagai salah satu bentuk investasi yang  menjanjikan  plus  proteksi  atas  risiko  kematian.  Dulu  orang  hanya  mengenal  asuransi jiwa dan asuransi ganti kerugian. Dana pendidikan anak, dana pensiun dan kebutuhan jangka panjang lain dapat disiapkan melalui produk-produk asuransi.  Biasanya perusahaan asuransi bekerjasama  dengan  perbankan  dalam  menawarkan  produk  tersebut  sehingga  muncul bancassurance. Biasanya produk asuransi  yang mengandung nilai investasi untuk kebutuhan jangka  panjang  ditujukan  untuk  masyarakat  menengah  ke  atas.  Karena  selain  untuk  jangka panjang,  juga  menyangkut  jumlah  dana  yang  tidak  sedikit.  Sarana  investasi  yang  paling populer untuk menyiapkan dana investasi adalah asuransi. Ada faktor kepastian dan jaminan dalam asuransi. Malah ada produk asuransi pendidikan anak dalam dollar Amerika. 8
Dengan  berbagai  persoalan  yang  kian  berkembang  dan  menjadi  gejala  sosial  yang timbul  di  masyarakat,  maka  diperlukanlah  suatu  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat pengguna polis asuransi. Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi merupakan hal  yang  penting  sekali,  oleh  karena  dihubungkan  dengan  praktik  perjanjian  baku  pada perjanjian  asuransi,  pada  hakikatnya  sejak  penandantanganan  polis  asuransi,  tertanggung sebenarnya  sudah  kurang  mendapatkan  perlindungan  hukum  oleh  karena  isi  atau  format perjanjian  tersebut  lebih  menguntungkan  pihak  perusahaan  asuransi.  Tidak  setaranya kedudukan  antara  pemegang  polis  asuransi  dengan  perusahaan  asuransi  sebagaimana penerapan  perjanjian  baku,  menyebabkan  fungsi  perlindungan  hukum  terhadap  pemegang polis asuransi itu dipertanyakan. Salah satu institusi yang berwenang dan berfungsi di dalam memberikan perlindungan hukum tersebut ialah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, yang pada Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa  sejak  tanggal  31  Desember  2012,  fungsi,  tugas,  dan  wewenang  pengaturan  dan pengawasan  kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  pasar  modal,  perasuransian,  dana  pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK. 9
Ketika  timbul  perselisihan  atau  persengketaan  di  antara  pemegang  polis  asuransi dengan  perusahaan  asuransi,  maka  sesuai  dengan  fungsi,  tugas  dan  kewenangannya  pada otoritas  jasa  keuangan  melakukan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  nasabah  baik  melalui peradilan  atau  litigasi,  maupun  penyelesaian  sengketa  di  luar  peradilan  atau  non-litigasi. Permasalahannya  ialah  sejauh  mana  perlindungan  pemegang  polis  asuransi  diwujudkan.
7 Sunarmi, “Pemegang Polis Asuransi Dan Kedudukan Hukumnya,” Jurnal Ilmu Hukum2 Vol. 3, No (2014): 2.
8 Sunarmi, “Pemegang Polis Asuransi Dan Kedudukan Hukumnya.”
9 Fajrin Husain, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian,” Lex Crimen Vol. V/No. (2016): 46.
Secara  teoritis  ada  dua  cara  yang  dapat  ditempuh  dalam  menghadapi  atau  menyelesaikan sengketa,  yaitu  secara  adversarial  atau  litigasi  (arbitrase  atau  pengadilan)  dan  secara kooperatif (mediasi, negosiasi, konsiliasi). 10
Perlindungan hukum bagi pemegang Polis asuransi penting sekali oleh karena, polis itu merupakan  satu-satunya  alat  bukti  tertulis  untuk  membuktikan  bahwa  asuransi  telah  terjadi. Polis  asuransi  sebagai  bukti  terjadinya  perjanjian  asuransi  mengikat  melalui  perjanjian asuransi  yang  dibuktikan  dengan  Polis  asuransi  telah  terjadi  pemindahan  resiko  misalnya asuransi  jiwa  atau  asuransi  kerugian  kepada  perusahaan  asuransi.  Abdul  Kadir  Muhammad menjelaskan,  melalui  perjanjian  asuransi  resiko  kemungkinan  terjadi  peristiwa  yang menimbulkan  kerugian  yang  mengancam  kepentingan  tertanggung  itu  dialihkan  kepada perusahaan asuransi kerugian selaku penanggung. 11
Klaim yang diajukan oleh pemegang polis asuransi terhadap perusahaan asuransi tidak jarang  berbelit-belit,  dan  ditolak  dengan  berbagai  alasan  sehingga  perlindungan  bagi kepentingan  pemegang  Polis  asuransi  menjadi  bagian  penting  dan  berkaitan  dengan  fungsi Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  menjalankan  fungsi  pengaturan  dan  pengawasan  serta perlindungan nasabah jasa asuransi.  Penerapan unitlink oleh perusahaan  asuransi,  seringkali tidak  secara  terbuka  dan  menempatkan  posisi  pemegang  Polis  asuransi  pada  posisi  lemah. Biaya-biaya  yang  harus  dibayar,  dan  resiko-resiko  investasi  di  unitlink  harus  diketahui nasabah  dengan  membaca  proposal  secara  teliti.  Adalah  bergantung  pada  pemegang  polis asuransi  apakah  mengikuti  program  unitlink  atau  tidak,  mengingat  bujukan  para  agen asuransi sangat kuat yang kadang kala tanpa memperhitungkan kepentingan dan perlindungan hukum bagi pemegang Polis Asuransi.
Dalam  perjanjian  asuransi,  risiko  dari  tertanggung  kepada  penanggung  diimbangi pembayaran  premi  oleh  tertanggung  yang  seimbang  dengan  beratnya  risiko  yang  dialihkan, meskipun  dapat  diperjanjikan  kemungkinan  prestasi  itu  tidak  perlu  seimbang. 12 Dalam perjanjian  untung-untungan  ( chance  agreement )  para  pihak  sengaja  melakukan  perbuatan untung-untungan yang tidak digantungkan pada prestasi yang seimbang, misalnya pada pada perjudian  atau  pertaruhan.  Prestasi  pada  perjanjian  asuransi  terjelma  pada  Polis  Asuransi yang bersifat seimbang, dalam arti kata misalnya kewajiban membayar premi asuransi secara berkala  oleh  tertanggung  atau  peserta  adalah  seimbang  dengan  manfaat  yang  diharapkan, semakin  besar  nilai  preminya  yang  harus  dibayar  secara  berkala,  semakin  besar  pula  nilai risiko  yang dialihkan, atau dalam perkataan lain ditentukan prestasinya di dalam klasifikasi, misalnya pada perjanjian asuransi kesehatan tercantum item tertentu apakah pengalihan risiko karena  semua  penyakit  termasuk  biaya  operasi  kesehatan,  atau  tidak,  bergantung  dari besarnya nilai prestasi. 13
Perjanjian asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian yang mempunyai sifat  yang  khusus  dan  unik,  sehingga  perjanjian  ini  mempunyai  karakteristik  tertentu  yang sangat  tegas  dibandingkan  dengan  jenis  perjanjian  lain.  Secara  umum  perjanjian  asuransi harus memenuhi syarat-syarat umum perjanjian dan disamping itu perjanjian ini masih harus memenuhi asas-asas tertentu yang mewujudkan sifat atau ciri khusus dari perjanjian asuransi
10 Nurnaningsih  Amriani, Mediasi:  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  Di  Pengadilan (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2011), 19.
11 Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1999), 166.
12 Annalisa  Yahanan,  Febrian  Febrian,  and  Rohani  Abdul  Rahim,  “The  Protection  of  Consumer  Rights  for Aviation  Safety  and  Security  in  Indonesia  and  Malaysia,” Sriwijaya  Law  Review 1,  no.  1  (2017):  21–34, doi:10.28946/slrev.vol1.iss1.7.pp027-043.
13 Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia .
itu  sendiri. 14 Berdasarkan  Pasal  KUHD,  ketentuan  umum  perjanjian  dalam  KUH  Perdata dapat  berlaku  pula  dalam  perjanjian  asuransi  sebagai  perjanjian  khusus.  Dengan  demikian, para  pihak  tunduk  pula  pada  beberapa  ketentuan  dalam  KUH  Perdata.  Asas-asas  yang terdapat dalam hukum perjanjian sebagaimana diatur KUH Perdata perlu diperhatikan 15
Dalam  perjanjian  pelaksanaan  asuransi,  pihak  penanggung  dan  tertanggung  terikat dalam  sebuah  kesepakatan  yang  tidak  dapat  dilepaskan  antara  satu  dan  lain  pihak. Pelaksanaanya,  pembuatan  perjanjian  asuransi  melibatkan  masyarakat  selaku  nasabah  yang membutuhkan  jasa  perlindungan  dari  asuransi  terhadap  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  dan tidak  dapat  dihindari  di  kemudian  hari,  dan  pihak  lainnya  adalah  perusahaan  asuransi  yang memberikan  fasilitas  layanan  penyedia  jasa  pembiayaan,  keduanya  saling  terikat  dalam kesepakatan  dimana  nasabah  berkewajiban  membayar  premi  yang  tercantum  dalam  polis asuransi dan berhak mendapatkan manfaat ekonomis dari asuransi tersebut, sedangkan pihak perusahaan  berhak  mendapatkan  dan  menggunakan  uang  nasabah  untuk  keperluan perusahaan, serta berkewajiban memenuhi kebutuhan nasabahnya ketika terjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari.
Pelaksanaan  perjanjian  asuransi  khususnya  dalam  hal  ini  adalah  asuransi  jiwa  tentu saja  sangat  memberikan  manfaat  yang  sangat  meringankan  masyarakat  kalau  dilaksanakan dengan  proses  dan  prosedur  yang  benar.  Usaha  Asuransi  Jiwa  adalah  usaha  yang menyelenggarakan  jasa  penanggulangan  risiko  yang  memberikan  pembayaran  kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain  yang  berhak  pada  waktu  tertentu  yang  diatur  dalam  perjanjian,  yang  besarnya  telah ditetapkan  dan/atau  didasarkan  pada  hasil  pengelolaan  dana.  Pada  asuransi  jiwa  yang dipertanggungkan  ialah  yang  disebabkan  oleh  kematian  ( death ).  Kematian  tersebut mengakibatkan  hilangnya  pendapatan  seseorang  atau  suatu  keluarga  tertentu.  Risiko  yang mungkin  timbul  pada  asuransi  jiwa  terutama  terletak  pada  unsur  waktu  ( time ),  oleh  karena sulit untuk mengetahui kapan seseorang meninggal dunia. Untuk memperkecil risiko tersebut, maka sebaiknya diadakan pertanggungan jiwa. 16
Saat  ini  pelaksanaan  mengenai  asuransi  terkadang  memiliki  hambatan  dan  atau persoalan  hukum  yang  melibatkan  pertentangan  antara  pihak  penanggung  dan  pihak tertanggung.  Hal  ini  biasanya  terjadi  karena  seringkali  dalam  proses  pembuatan  perjanjian nasabah  yang  menggunakan  fasilitas  jasa  asuransi  tidak  membaca  premi  yang  ada  dengan cermat,  dan  pula  terkadang  perusahaan  penyedia  fasilitas  asuransi  seringkali  tidak memberikan  edukasi  dan  atau  penyuluhan  hukum  atas  perjanjian  yang  dibuatnya  dengan nasabah  tersebut.  Hal  ini  tak  jarang  menimbulkan  konflik  dan  pertentangan  antara  kedua belah  pihak  khususnya  yang  sering  kali  terjadi  adalah  pihak  nasabah  yang  melakukan komplain,  karena  mereka  tidak  dapat  menggunakan  atau  menikmati  hak  ekonomis  dari asuransi yang telah mereka miliki.
Biasanya, persoalan hukum yang timbul dalam dunia bisnis asuransi adalah persoalan mengenai  perbuatan  melawan  hukum  dan  atau  wanprestasi.  Dalam  perbuatan  melawan hukum  tentunya  terdapat  suatu  perbuatan  yang  mengakibatkan  kerugian  pada  orang  lain,
14 Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 89.
15 Irius  Yikwa,  “ASPEK  HUKUM  PELAKSANAAN  PERJANJIAN  ASURANSI,” Lex  Privatum Vol.III/No (2015): 140.
16 Ngakan  Ketut  Dunia  dan  A.A  Ketut  Sukranatha  Pondang  Agustawan  Sidauruk,  “Pelaksanaan  Pembayaran Klaim  Pada  Produk  Asuransi  Berkaitan  (Unit  Link  Assurance)  Antara  Asuransi  Jiwa,  Proteksi  Dan  Investasi (Studi Pada PT. Prudential Life Assurance Denpasar),” Kertha Semaya Vol. 01, N (2013): 2.
mewajibkan  orang  yang  melakukan  perbuatan  tersebut  untuk  mengganti  kerugian,  seperti dalam  perjanjian  asuransi  adalah  memalsukan  tanda  tangan  perjanjian,  menggelapkan  dana asuransi,  dan  lainnya. 17 Sedangkan  wanprestasi  adalah  terdapat  sesuatu  perbuatan  yang melanggar  ketentuan  atau  tidak  berkesesuaian  dengan  kesepakatan  yang  dituangkan  dalam perjanjian,  contohnya  dalam  bidang  perasuransian  adalah  nasabah  tidak  membayar  uang asuransi tepat waktu sesuai dengan batas tanggal yang ditentukan.
Pemerintah  seharusnya  mengambil  langkah  konkret  dalam  permasalahan  ini,  agar jangan sampai dalam setiap perjanjian pembiayaan khususnya asuransi merugikan salah satu pihak  atau  melemahkan  kedudukan  salah  satu  pihak.  Pemerintah  seharusnya  mengambil langkah untuk memberikan perlindungan hukum preventif pada nasabah dengan membentuk suatu  kebijakan  yang  menekankan  prinsip  keadilan  dan  kemanfaatan  hukum  agar terwujudnya  kesejahteraan  bagi  masyarakat.  Jika  di  logika  kan,  memang  tidak  masuk  akal jika seorang nasabah telah membayarkan premi  asuransinya, namun  karena ada syarat  yang membuat  kedudukannya  sebagai  pemegang  polis  menjadi  gugur  dan  lalu  nasabah  tersebut kehilangan  haknya.  Seharusnya  pemerintah  membentuk  kebijakan  yang  melibatkan  instansi terkait  seperti  OJK  untuk  turut  andil  dalam  bertindak  dengan  membentuk  komisi  pengawas agar  dapat  memberikan  perhitungan  pemenuhan  hak  dari  nasabah  tersebut  sebagai  bentuk kompensasi guna mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum. 18

## Akibat hukum bagi Nasabah Asuransi Jika klaim asuransi jiwa ditolak
Dalam  kehidupan  di  masyarakat  dapat  kita  sering  jumpai  masalah  pinjam  meminjam  uang antara seorang dengan orang lain, antara seorang dengan lembaga perbankan sangatlah sering terjadi  bahkan  kita  juga  sering  melakukannya.  Dalam  hal  pinjam  meminjam  uang  bukanlah hanya  dilakukan  antara  orang  dengan  bank  saja,  seperti  contoh  kasus  yang  terjadi  seorang dengan  perusahaan  asuransi  jiwa  melalui  pinjaman  dengan  jaminan  polis  asuransi  yang memberikan  pinjaman  kepada  nasabahnya  dengan  menjaminkan  polis  asuransi  sebgai jaminan untuk pengambilan kredit pada perusahaan asuransi tersebut.
Penjaminan suatu benda atas sejumlah pinjaman uang antara kreditur dengan debitur, yang pada umumnya di masyarakat dilakukan antara orang per orang dengan orang lain atau dengan  lembaga  pembiayaan  yang  memang  memberikan  izin  untuk  itu.  Namun  pada praktiknya  yang  ditemukan  di  dalam  masyarakat,  penjaminan  suatu  benda  atas  sejumlah pinjaman  dilakukan  antara  nasabah  asuransi  jiwa  yang  berlaku  ini  pemegang  polis  asuransi jiwa dengan perusahaan asuransi jiwa tempat polis asuransi jiwa tersebut diterbitkan, dimana pemegang  polis  asuransi  jiwa  bertindak  selaku  kreditur  dan  perusahaan  asuransi  selaku debitur, dengan objek jaminan atas pinjaman tersebut adalah polis asuransi jiwa.
Praktik penjaminan tersebut didasarkan, pada adanya “klausula penjaminan polis” di dalam  polis  asuransi  jiwa  tersebut.  Dalam  prakteknya,  klausula  penjaminan  polis  yang terdapat  pada  polis  tersebut  mengacu  pada  asas  kebebasan  berkontrak  sebagaimna  diatur terlampir pada Pasal 1338 ayat (1) atau alinea (1) KUH Perdata, ketentuan tersebut memuat tiga asas, yaitu asas kebebasan benkontrak pada kalimat “semua perjanjian yang dibuat secara sah”, perjanjian yang dibuat secara baik dan benar”, asas pacta sunt servanda pada kalimat
17 R.  Subekti  dan  Tjitrosudibio,  2006,  Kitab  UndangUndang  Hukum  Perdata,  PT.Pradnya  Paramita,  Jakarta, hlm.346.
18 Fajrin  Husain,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Polis  Asuransi  Menurut  Undang-Undang  Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.”
“berlaku  sebagai  undang-undang”,  dan  asa  personalitas  pada  kalimat  “bagi  mereka  yang membuatnya. 19
Ketika perjanjian dalam kegiatan perasuransian sudah disepakati dan di tandatangani oleh masing-masing pihak, maka sejak saat itulah timbul perikatan yang memberikan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak untuk ditaati keberlakuannya. Jika hak dan kewajiban tersebut  tidak  dilaksanakan  dengan  baik,  hal  inilah  yang  nantinya  memicu  perselisihan  dan tak jarang berujung pada tuntutan serta klaim untuk meminta pertanggungjawaban.
Dalam  permasalahan  ini,  klaim  dapat  diajukan  kepada  perusahaan  asuransi  datang langsung  ke  perusahaan  atau  menghubungi  agen  asuransi,  tertanggung  dan  agen  asuransi akan  bekerjasama  dengan  segera  untuk  mengurus  kelengkapan  yang  menjadi  syarat-syarat dalam  pengajuan  klaim.  Syarat-syarat  dapat  berupa  polis  yang  bersangkuta,  fotokopi  bukti diri,  bukti  pembayaran  premi  yang  sah  dan  sebagainya.  Setelah  syarat-syarat  terpenuhi  dan tidak ada yang dikecualikan maka selanjutnya pihak penanggung akan memeriksa arsip untuk melihat  apakah  premi  telah  dilunasi  dan  kondisi-kondisi  yang  lain  serta  memeriksa kelengkapan  dokumen  yang  diajukan  oleh  pihak  tertanggung.  Apabila  dokumen  pengajuan klaim  telah  lengkap  dan  risiko  dapat  dicover  oleh  polis,  pihak  kantor  cabang  PT  Asuransi Jiwasraya  akan  memberikan  laporan  atas  pengajuan  klaim  yang  diajukan  oleh  pihak tertanggung  kepada  bagian  klaim  PT  Asuransi  Jiwasraya  pusat  yang  berada  di  Jakarta. Bagian  Klaim  Asuransi  Jiwasraya  akan  melakukan  survey  investigasi  apabila  terjadi  klaim karena  meninggalnya  tertanggung.  Survey  dilakukan  terhadap  sebab  sebab  kematian  baik terhadap ahli waris tertanggung maupun pihakpihak terkait dokter, mengenai sebab kematian tertanggung,  termasuk  mengenai  riwayat  kesehatan  tertanggung.  Pelaksanaan  survey  dan investigasi ini dilakukan untuk memastikan kebenaran klaim, dan pembayaran uang asuransi sebelum akhirnya pihak  penanggung memutuskan untuk  menerima atau  menolak pengajuan klaim  tersebut.  Apabila  semua  syarat  pengajuan  sudah  dipenuhi  dan  telah  terbukti kebenarannya selanjutnya klaim dapat cair dan tertanggung/ penerima manfaat mendapatkan ganti kerugian.

## KESIMPULAN
Terkadang  pengajuan  klaim  ditolak  oleh  perusahaan  asuransi  karena  berdasarkan  hasil penelitian  dan  survey  yang  dilaksanakan  oleh  agen  perusahaan  terdapat  suatu  syarat  yang menyebabkan polis gugur dengan sendirinya. Dalam hal terjadi penolakan atas klaim asuransi maka nasabah asuransi berhak menyampaikan klaim atau komplain pada perusahaan asuransi serta berhak untuk meminta mediasi, musyawarah dan atau sampai dengan jalur litigasi.
Akibat  hukum  jika  klaim  asuransi  jiwa  ditolak  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi masyarakat karena tidak dapat menggunakan haknya untuk menikmati manfaat ekonomis dari polis asuransi  yang dimilikinya, selain itu  akibat  hukumnya juga adalah kehilangannya  rasa kepercayaan  dari  masyarakat  akan  lembaga  asuransi  karena  tak  jarang  fenomena  ini menimbulkan stigma negatif pada masyarakat yang beranggapan bahwa ketika berurusan atau berselisih  dengan  perusahaan  asuransi,  pihak  nasabah  tidak  akan  pernah  menang  dan  selalu dalam posisi yang dilemahkan, padahal kenyataannya penolakan klaim asuransi dapat terjadi karena  kelalaian  dari  pemilik  asuransi  atau  karena  pada  saat  pengajuan  klaim,  persyaratan dan  prosedur  yang  berlaku  bertentangan  dengan  kebijakan  yang  dimiliki  oleh  perusahaan asuransi selaku penyedia jasa fasilitas pembiayaan.
19 Ahmadi  Mru  dan  Sakka  Pati, Hukum  Perikatan:Penjelasan  Makna  Pasal  1233  Sampai  1456  BW (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 78.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad. Hukum Asuransi Indonesia . Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1999. Ahmadi Mru dan Sakka Pati. Hukum Perikatan:Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
Budi Untung. Kredit Perbankan Di Indonesia . Yogyakarta: Andi, 2000.
Deny  Guntara.  “Asuransi  Dan  Ketentuan-Ketentuan  Hukum  Yang  Mengaturnya.” Jurnal Justisi Ilmu Hukum Vol 1, N0 , no. ISSN 2528–2638 (2016): 29. Fajrin Husain. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.” Lex Crimen Vol. V/No. (2016): 46.
Irius  Yikwa.  “ASPEK  HUKUM  PELAKSANAAN  PERJANJIAN  ASURANSI.” Lex Privatum Vol.III/No (2015): 140.
Kornelius Simanjuntak. Hukum Asuransi . Depok: Djokosoetono Research Center, 2011. Nurnaningsih  Amriani. Mediasi:  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  Di  Pengadilan . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
Pondang  Agustawan  Sidauruk,  Ngakan  Ketut  Dunia  dan  A.A  Ketut  Sukranatha. “Pelaksanaan  Pembayaran  Klaim  Pada  Produk  Asuransi  Berkaitan  (Unit  Link Assurance)  Antara  Asuransi  Jiwa,  Proteksi  Dan  Investasi  (Studi  Pada  PT.  Prudential Life Assurance Denpasar).” Kertha Semaya Vol. 01, N (2013): 2.
R  Subekti  dan  R  Tjitrosudibio. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata .  Jakarta:  Pradnya Paramita, 1996.
Reny  Widya  Astari.  “Melunasi  Utang  Ketika  Nasabah  Meninggal  Bagaimana  Caranya,” 2016.
Soerjono  Soekanto. Pengantar  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Penerbit  Universitas  Indonesia, 1986.
Sri  Rejeki  Hartono. Hukum  Asuransi  Dan  Perusahaan  Asuransi .  Jakarta:  Sinar  Grafika, 1995.
Sunarmi. “Pemegang Polis Asuransi Dan Kedudukan Hukumnya.” Jurnal Ilmu Hukum2 Vol. 3, No (2014): 2.
Yahanan, Annalisa, Febrian Febrian, and Rohani Abdul Rahim. “The Protection of Consumer Rights  for  Aviation  Safety  and  Security  in  Indonesia  and  Malaysia.” Sriwijaya  Law Review 1, no. 1 (2017): 21–34. doi:10.28946/slrev.vol1.iss1.7.pp027-043.