DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 03 Juli 2024, Revised: 14 Juli 2024, Publish: 26 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Pengaturan Pihak Ketiga Dalam Pengadilan Umum, Agama, PTUN Dan Mahkamah Konstitusi
Sulistyowati Sulistyowati 1 , Dewi Nadya Maharani 2 , Gusti Bintang Maharaja 3 , Hanifa Putri Manopo 4 1 Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia, sulistyowati.advokat@gmail.com 2 Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia, dewinadyamaharani@gmail.com 3 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta, Indonesia, gustibintangmaharaja@gmail.com 4 Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia, hanifaputrim@gmail.com
Corresponding Author: sulistyowati.advokat@gmail.com 1
Abstract: Indonesia has a very diverse judiciary. There are general courts, administrative courts, military, religious and Constitutional Courts, namely the Constitutional Court. In addition, there are special courts such as tax courts, Corruption Courts, Commercial Courts, juvenile courts, Human Rights courts, juvenile courts and industrial relations courts.  When proceeding in the General Court of civil affairs we know the third party, namely the intervention party, as well as in the administrative courts and religious courts. But even though the rights are obligations, a kind of third party name that has a direct interest is called the intervention Party and there is also another third party, Amicus Curiae. The purpose of third parties is to ensure justice and legal certainty for legal parties for all parties interested in a case, prevent decisions that harm third parties and protect their rights. This research is a normative research. Analysis used qualitative.
Keyword: Third Party, General Court, Religion, Administrative Court, Constitutional Court
Abstrak: Indonesia mempunyai peradilan yang sangat banyak ragamnya. Ada peradilan umum, peradilan tata usaha negara (PTUN), militer, agama dan peradilan konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi. Selain itu ada peradilan khusus seperti peradilan pajak, tindak pidana korupsi, pengadilan niaga, pengadilan anak, pengadilan Hak Asasi Manusia, pengadilan anak dan pengadilan hubungan industrial.  Ketika beracara di pengadilan umum bidang perdata kita mengenal pihak ketiga yaitu pihak intervensi, begitu juga dalam PTUN maupun pengadilan agama. Namun meski hak kewajibannya sejenis nama pihak ketiga yang mempunyai kepentingan langsung disebut Pihak intervensi dan ada juga pihak ketiga yang lain yaitu Amicus Curiae. Tujuan pihak ketiga ada agar terjamin keadilan dan kepastian hukum bagi pihak yang hukum bagi semua pihak yang berkepentingan dalam suatu perkara, mencegah putusan yang merugikan pihak ketiga dan melindungi hak-haknya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Analisa yang dipergunakan kualitatif.

## Kata Kunci: Pihak Ketiga, Pengadilan Umum, Agama, PTUN, Mahkamah Konstitusi
PENDAHULUAN
Penjelasan umum UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa dasar dari sistem pemerintahan negara adalah negara Indonesia yang didirikan berdasarkan prinsip hukum (rechtsstaat) (Sulistyowati, et.al, 2023 ) . Dalam negara hukum sudah pasti ada yang namanya subyek hukum. Subyek hukum entah siapapun juga tidak terkecuali personal ataupun yang berbadan hukum pasti dihadapkan pada banyak peraturan dan norma-norma, baik yang sifatnya formal ataupun informal (Jeremia Alexander Wewo, 2023). Dalam hal ini penegakan peraturan tersebut terdapat dalam sistem peradilan. Sistem peradilan yang berlaku di negara Indonesia memainkan peran sangat krusial dalam menjaga keadilan dan penegakan hukum. Dalam proses peradilan, banyak pihak yang ikut di dalam masalah tersebut entah itu berkaitan langsung atau tidak secara langsung. Selain para pihak utama seperti penggugat dan tergugat, terdapat juga pihak ketiga yang sering disebut sebagai pihak intervensi. Pihak ketiga ini memiliki peran yang tidak kalah penting dalam memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil dan transparan.
Pihak ketiga dalam konteks peradilan dapat diartikan sebagai individu atau entitas yang tidak secara langsung terlibat sebagai pihak utama dalam suatu perkara, tetapi memiliki kepentingan hukum yang relevan dengan perkara tersebut. Mereka dapat berpartisipasi dalam proses peradilan untuk memberikan informasi, sejenis pendapat ahli, atau bukti tambahan yang dapat membantu hakim dalam membuat keputusan yang lebih adil dan akurat. Peran pihak ketiga ini sering kali diperlukan untuk menjamin bahwa semua aspek dan perspektif dari suatu perkara telah dipertimbangkan dengan seksama.  Intervensi pihak ketiga dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk amicus curiae (teman pengadilan), atau siapa saja merasa punya tanggung jawab mempunyai kepentingan bidang hukum yang mungkin terpengaruh oleh putusan pengadilan. Peran ini ada tertuang di berbagai aturan dan prosedur penegakkan hukum di Indonesia, yang dirancang untuk menjaga integritas dan keadilan proses peradilan.
Dalam penelitian ini, akan dibahas secara mendalam mengenai peran dan kontribusi pihak ketiga dalam peradilan peradilan umum, agama, PTUN dan MK. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana peran pihak ketiga dapat mempengaruhi hasil peradilan, serta bagaimana peraturan yang ada mengatur partisipasi mereka. Oleh karena itu, diharapkan apa yang diteliti bisa memberi gambaran yang terpadu tentang pentingnya pihak ketiga dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam sistem peradilan Indonesia.
METODE Penelitian ini menggunakan metode yang diterapkan untuk melakukan pembahasan dan menganalisa penelitian yaitu yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan melalui kajian kepustakaan dan sering disebut library research. Data dimaksud  diperoleh melalui kajian literatur, peraturan perundang-undangan yang ditelaah serta konsep atau teori hukum (Benuf, K., & Azhar, M., 2020). Pendekatan ini, sering disebut sebagai pendekatan kepustakaan, memungkinkan peneliti menelusuri dan menganalisis buku, peraturan, dan dokumen relevan. Dalam konteks kualitatif, penelitian fokus pada analisis rinci norma-norma hukum dalam perundang-undangan, menggali makna dan implikasinya serta bagaimana norma-norma ini membentuk sistem hukum. Analisis data bertujuan mengubah data mentah menjadi informasi bermakna, memungkinkan peneliti memahami fenomena yang diteliti dan merumuskan solusi atau rekomendasi untuk mengatasi permasalahan hukum yang kompleks dengan implikasi sosial dan kebijakan yang luas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem di Indonesia tentang hukum tercermin saat melakukan kekuasaan kehakiman yang baik itu berupa tugas tugas ataupun kewenangannya diatur oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dalam menjalankan kekuasaannya, kehakiman dilaksanakan lembaga- lembaga peradilan yang bersifat independen (Kadek Dwi Fitriyanti, Ida Ayu Putu Widiati dan I Made Minggu Widyantara, 2019). Eksistensi badan tersebut untuk melakukan tugas dalam lingkup hukum yang harus ditegakkan peradilan agar terwujud secara terpadu peradialn pidana atau " integrated criminal justice system” . Hal ini memerlukan sinkronisasi yangutuh dari siapa saja yang mempunyai wewenang dalam penegakkan hukum  (Hana Maria Wiyanto, 2022). Selain itu berbicara dengan peradilan, ada suatu kebijakan yang dikatakan kebijakan sistem peradilan satu atap. Kebijakan semua dalam satu alur dan satu lembaga dilaksanakan oleh MA. Hal itu wujud lembaga yang mandiriagar hukum bisa ditegakkan. Namun, kebijakan ini juga membawa konsekuensi terkait cakupan pertanggungjawaban kekuasaan lembaga peradilan (Ahmad Mujahidin, 2007).
Di Indonesia, terdapat lima jenis pengadilan yang diatur dalam konstitusi. Pertama , Peradilan Umum  mencakup Pengadilan Negeri, yang menangani kasus pidana maupun perdata di level pertama; Pengadilan Tinggi, yang melihat kembali putusan pengadilan negeri melalui proses banding dan MA, dimana para pihak bisa melakukan kasasi dan tingkatannya paling tinggi di Indonesia. Kedua , Peradilan bidang Agama, yang mencakup Pengadilan Agama (PA) untuk menangani perkara perdata terkait agama Islam seperti pernikahan, perceraian, warisan, dan zakat.  Pengadilan Tinggi Agama yang menangani banding dari  PA dan MA juga pengadilan paling tinggi untuk perkara agama. Ketiga , Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang mencakup PTUN yang menangani perkara badan hukum dan individu melawan pejabat TUN. Pengadilan Tinggi TUN mempunyai kewenang jika ada banding dari PTUN serta MA adalah peradilan tertinggi dalam kasus tersebut.. Keempat , Peradilan Militer, yang mencakup Pengadilan Militer untuk menangani perkara pidana oleh prajurit TNI. Pengadilan Tinggi Militer yang menangani banding dari pengadilan militer dan MA tempat peradilan paling tinggi dalam perkara militer. Kelima , Peradilan bidang konstitusi yang diwakili oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yang memiliki kewenangan mengadili hak uji materi UU terhadap UUD 1945, perselisihan diantara lembaga-lembaga negara dimana wewenangnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, partai politik bisa dibubarkan, dan perkara pemakzualn terhadap presiden dan wakil presiden.
Di Indonesia, selain lima jenis peradilan utama, terdapat juga beberapa peradilan khusus yang menangani kasus-kasus tertentu. Pengadilan Niaga mengurus kasus perdagangan, termasuk kepailitan dan restrukturisasi utang (Liem Tony Dwi Soelistyo dan Dipo Wahjoeono, 2022). Sementara Pengadilan Hubungan Industrial berwenang menyelesaikan sengketa yang bekerja dan yang mempunyai usaha, seperti perselisihan hak, kepentingan, dan pemutusan hubungan kerja (Rai Mantili, 2021). Pengadilan Anak berwenang memutus perkara dimana yang terlibat, tidak hanya yang melakukanjuga yang menjadi korban tindak pidana (Kayus Kayowuan Lewoleba, Mulyadi, 2023). Pengadilan HAM mengadili HAM yang dilanggar kategori berat, seperti pembantaian dan tindakan jahat pada kemanusiaan (Fatma Faisal, 2019). Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) khusus menangani kasus korupsi untuk memberantas korupsi secara efektif  (M.Wachid, 2015). Pengadilan Pajak menyelesaikan perselisihan pembayaran pajak diantara yang berwenang dalam bidang pajak dan yang harus bayar pajak (Wahyu Kartika Aji, 2022). Adanya peradilan-peradilan khusus ini, diharapkan penanganan berbagai jenis kasus dapat dilakukan dengan lebih fokus, efisien, dan adil.
Dalam peradilan itu ada juga pihak ketiga yang terlibat, meski tidak semuanya ada pihak ketiga.  Intervensi dalam peradilan umum yaitu terlibatnya di luar yang berperkara dalam permasalahan yang sedang terjadi, baik atas kemauan dirinya pribadi ataupun diajak yang
sedang berperkara. Pihak ketiga ini memiliki kepentingan hukum atas objek perkara yang sedang disengketakan  (Pradnyawati dan I Nengah Laba, 2018). Tujuan intervensi dalam peradilan umum meliputi beberapa aspek. Pertama, melindungi hak-hak pihak ketiga yang mungkin dirugikan oleh putusan pengadilan. Kedua, mencegah terjadinya putusan yang saling bertentangan dengan putusan perkara lain yang melibatkan pihak ketiga tersebut. Ketiga, mempercepat penyelesaian perkara dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam satu proses peradilan. Perkara-perkara pidana tidak ada pihak ketiga dalam definisi di atas, misal dalam perkara pembunuhan kalaupun ada yang terlibat ya dia akan menjadi terdakwa juga.
Berbagai macam intervensi yang ada di peradilan umum, yaitu voeging, tussenkomst, dan vrijwaring. Voeging adalah intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga karena keinginan dirinya sendiri agar dapat membela pihak yang berperkara, entah itu yang menggugat maupun yang digugat. Pihak intervensien dalam voeging memiliki kepentingan hukum yang sama dengan pihak yang dipihaknya. Tussenkomst adalah intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga karena keinginan sendiri, bedanya tidak memihak, baik kepada yang menggugat maupun yang digugat (Puri Galih Kris Endarto, 2010). Pihak intervensien dalam tussenkomst memiliki kepentingan hukum yang berbeda dengan pihak penggugat dan tergugat, namun kepentingannya terkait dengan objek perkara. Vrijwaring adalah intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga dimasukkan sebagai pihak yang ada dalam sengketa agar turut menanggung kerugiannya jika yang menariknya  tersebut kalah saat bersengketa. Pihak intervensien dalam vrijwaring memiliki hubungan penjaminan dengan pihak yang menariknya.
Intervensi dalam perkara perdata di atur secara khusus dalam Pasal 279 Reglement op de rechtsvordering (Rv), tidak ada pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata) secara langsung. Rv adalah peraturan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia sejak masa kolonial Belanda. Rv mengatur berbagai prosedur  bagaimana seharusnya melakukan proses di pengadilan dalam perkara perdata.
Pasal 279 Rv berbunyi:  "Barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain, dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan”. Pasal ini memungkinkan pihak ketiga yang memiliki kepentingan dalam suatu perkara perdata untuk ikut serta dalam proses hukum tersebut. KUHPerdata lebih fokus pada aturan-aturan umum mengenai proses perdata, sementara. Ketentuan khusus diberikan berikan tata cara penggabungan diri pihak ketiga dengan kata lain campur tangan dalam suatu perkara perdata yang sedang berlangsung.
Prosedurnya meliputi pengajuan gugatan intervensi kepada pengadilan oleh pihak ketiga, pemuatan alasan intervensi dan kepentingan hukum pihak intervensien dalam gugatan, pemanggilan pihak penggugat dan tergugat oleh pengadilan untuk menghadiri sidang intervensi, pemeriksaan gugatan intervensi dan keterangan dari semua pihak yang berperkara oleh hakim, serta keputusan hakim mengenai diperbolehkan atau ditolaknya gugatan intervensi. Jika gugata.n intervensi diperbolehkan, pihak intervensien menjadi pihak dalam perkara tersebut.
Intervensi dapat memberikan beberapa dampak terhadap perkara. Pertama, memperpanjang proses persidangan karena hakim harus memeriksa dan memutus gugatan intervensi. Kedua, membuat perkara menjadi lebih kompleks karena melibatkan lebih banyak pihak. Ketiga,  memungkinkan terjadinya putusan yang berbeda dengan putusan yang akan dijatuhkan jika tidak ada intervensi.
Dalam pengadilan agama, terdapat pihak ketiga yang dikenal sebagai pihak intervensi juga. Pihak ini berkepetingan dalam kasus yang terjadi dan ingin terlibat untuk membela hak serta kepentingannya. Dasar RV dalam Pasal 279 mengatur intervensi di kasus perdata secara umum dan dapat diterapkan secara analogi di pengadilan agama. Ada beberapa hal khusus di pengadilan agama misalnya persidangan dilakukan secara tertutup. Perceraian bisa dilakukan
di pengadilan negeri jika pihaknya bukan sesama muslim atau keduanya bukan muslim. Hal dilakukan tertutup. Hal tersebut dilakukan juga secara tertutup.
Syarat-syarat untuk melakukan intervensi di pengadilan agama meliputi punya kepentingan hukum yang melakukan intervensi dalam perkara yang sedang berjalan, kepentingan tersebut belum terwakili oleh pihak-pihak yang sudah berperkara, dan intervensi diajukan  sebelum putusan dijatuhkan. Proses intervensi dimulai dengan pengajuan gugatan intervensi. Majelis hakim akan memeriksa gugatan dan memutuskan apakah akan mengabulkan atau menolak intervensi tersebut. Jadi prosesnya pun sama dengan pada pengadilan umum kasus perdata. Jika intervensi dikabulkan, pihak intervensi akan menjadi pihak dalam perkara dengan hak dan kewajiban yang sama seperti pihak lainnya, dan perkara akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap pihak intervensi. Jika intervensi ditolak, pihak intervensi tidak dapat menjadi pihak dalam perkara tersebut dan tidak memiliki hak atau kewajiban dalam perkara itu.
Manfaat intervensi di pengadilan agama antara lain adalah melindungi hak dan kepentingan pihak intervensi yang belum terwakili, memperjelas duduk perkara, membantu hakim dalam mengambil putusan yang adil, dan mempercepat penyelesaian perkara. Contoh kasus intervensi termasuk dalam perkara perceraian, di mana seorang anak yang belum dewasa dapat mengajukan intervensi untuk meminta agar hak asuhnya tidak diberikan kepada salah satu orang tuanya yang dianggap tidak layak mengasuhnya. Contoh lain adalah dalam perkara warisan, di mana seorang saudara yang tidak diikutsertakan sebagai ahli waris dalam surat wasiat dapat mengajukan intervensi untuk meminta agar ia dimasukkan sebagai ahli waris. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) menangani sengketa yang berkaitan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara sesuai dengan lingkup tugasnya (Sulistyowati, 2022). PTUN yang ingin masuk selain yang berperkara merujuk pada badan hukum perdata dan individu dimana punya kepentingan dalam suatu perselisihan antara pihak lain yang berlangsung dan  diadili oleh lembaga peradilan (Z.A. Sangadji, 2018). Secara prinsip pihak intervensi juga sama dalam peradilan umum perdata dan pengadilan agama. Ketentuan tentang pihak ketiga dalam PTUN tercantum dalam Pasal 83 UU PTUN. Dimana dinyatakan bahwa pihak ketiga dapat mengajukan permohonan intervensi apabila keputusan yang diminta pembatalannya atau peninjauan kembali oleh penggugat akan berdampak hukum bagi pihak ketiga, atau jika pihak ketiga tidak bisa mengajukan gugatan sendiri karena tidak memiliki kedudukan hukum untuk itu. Contoh pihak intervensi dalam persidangan, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menggugat Dinas Lingkungan Hidup atas ijin lokasi yang dikeluarkannya, karena perusahaan yang diberikan ijin lokasi diduga melakukan pencemaran air. Penggugat  LSM dan Tergugatnya Dinas Lingkungan Hidup. Namun ada pihak yang dirugikan jika gugatan LSM dikabulkan yaitu hilangnya atau tidak berlakunya ijin lokasi maka perusahaan yang menerima ijin tersebut dirugikan. Maka perusahaan itu bisa menjadi pihak intervensi, bisa atas permintaan sendiri, permintaan perusahaan atau permintaan salah satu pihak. Begitu dikabulkan sebagai pihak intervensi maka  perusahaan mempunyai hak yang sama dengan penggugat maupun tergugat dari berhak membuat sanggahan maupun mengajukan pembuktian. Bisa memperkuat salah satu pihak. Seandainya tidak puas pada putusan tingkat pertama di PTUN pun bisa mengajukan upaya hukum.
Hak dan kewajiban pihak ketiga dalam PTUN setara dengan hak dan kewajiban pihak penggugat dan tergugat. Mereka berhak menghadiri persidangan, memberikan keterangan dan bukti, mengajukan pertanyaan kepada pihak lain, menyampaikan pendapat dan saran, serta mengajukan banding dan kasasi. Selain itu, pihak ketiga juga wajib menghormati jalannya persidangan dan mematuhi perintah hakim. Adanya pihak ketiga dalam PTUN bertujuan untuk menjamin keadilan dan hukum  yang pasti untuk pihak-pihak yang mempunyai kepentingan di kasus tertentu, mencegah putusan yang merugikan pihak ketiga, dan melindungi hak-hak pihak ketiga.
Lalu bagaimana dengan di Mahkamah Konstitusi (MK)? Sebagaimana diketahui MK mempunyai kewenangan salah satunya penyelesaian hasil pemilihan umum pemilihan presiden. Dalam perkara ada pihak ketiga yaitu Pasangan Calon Prabowo-Gibran dan para tokoh yang mengajukan amicus curiae. Ternyata di MK penyebutan pihak ketiga tidak pidak intervensi namun Pihak Terkait dan ada nama lainnya sesuatu kepentingannya. Pihak ketiga yang disebut pihak terkait adalah pihak yang tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara, namun memiliki kepentingan yang dapat terpengaruh oleh putusan MK. Pihak terkait ini berbeda dengan amicus curiae yang hanya memberikan pendapatnya kepada MK, dan berbeda pula dengan pemilik perkara (pemohon serta termohon) dimana secara langsung ada dalam sengketa. Artinya amicus curiae juga pihak ketiga tetapi tidak mempunyai hak yang sama dengan pihak terkait. Hukum acara yang berlaku di MK termasuk untuk sengketa pilpres diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi.
Dalam pemilihan presiden 2024 pihak terkaitnya adalah pasangan calon Prabowo- Gibran. Namun ada pihak ketiga lainnya yang merasa mempunyai kepentingan yaitu para sahabat pengadilan (Amicus Curaiae), antara lain Megawati Soekarnoputri, para akademisi, masyarakat sipil, tokoh masyarakat, dll. Pihak terkait dapat memberikan keterangan dan bukti kepada MK untuk membantu memperjelas duduk perkara dan memperkaya argumentasi dalam perkara. Amicus Curaiae dapat menyampaikan pandangannya kepada MK terkait perkara, namun pandangan ini tidak mengikat bagi MK. Tidak semua pihak yang merasa berkepentingan dapat menjadi pihak terkait di MK. MK memiliki kewenangan untuk menentukan apakah pihak yang mengajukan permohonan untuk menjadi pihak terkait dapat diterima atau tidak.
Pihak Terkait di Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki hak untuk menyampaikan keterangan terkait dengan objek yang sedang dimohonkan. Hak ini bisa dibagi menjadi dua bagian yaitu menanggapi Dalil Pemohon. Pihak Terkait dapat memberikan tanggapan terhadap argumen (dalil) yang disampaikan Pemohon, baik yang berkaitan dengan kewenangan MK, kedudukan hukum Pemohon, tenggat waktu pengajuan permohonan, maupun pokok permohonan itu sendiri, misalnya mengenai penetapan perolehan suara. Kedua menyampaikan petitum.
Pihak Terkait bisa menyampaikan permintaan kepada MK untuk mengabulkan atau menolak permohonan yang diajukan Pemohon. Misalnya, dalam sengketa hasil Pilpres, Pihak Terkait (pasangan calon lain) dapat meminta MK untuk menyatakan penetapan perolehan suara oleh KPU sudah benar atau tidak benar.  Singkatnya, Pihak Terkait berhak untuk ikut berpartisipasi dalam persidangan MK dengan menyampaikan pandangannya yang bisa memperkuat atau melemahkan argumen Pemohon. Selain yang sudah diuraikan di atas terdapat pihak ketiga dalam beberapa jenis peradilan khusus seperti peradilan pajak dan hubungan industrial, yang memiliki peran dan posisi hukum yang serupa dengan pihak terkait dan pihak intervensi di MK. Mengenai Pihak Terkait  diatur dalam PerMK Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait dan Peraturan MK No. 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait.  Pentingnya peran serta hak-hak pihak ketiga dalam peradilan pidana tidak boleh diabaikan. Dengan memastikan bahwa pihak ketiga terlindungi dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses peradilan, kita dapat memperkuat sistem peradilan pidana agar lebih adil, efektif, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum.
KESIMPULAN Kesimpulannya, sistem hukum di Indonesia mencakup berbagai jenis peradilan yang memiliki fungsi dan peran berbeda dalam menegakkan hukum, baik itu dalam peradilan umum,
agama, PTUN, militer, maupun konstitusi. Kebijakan sistem peradilan satu atap di bawah MA mencerminkan upaya badan peradilan yang mandiri, meskipun membawa konsekuensi tanggung jawab yang luas. Dalam peradilan, pihak ketiga memiliki peran penting untuk mendukung proses hukum yang adil dan transparan. Pihak ketiga ini dapat berupa ahli, saksi, intervenien, atau organisasi masyarakat yang memiliki kepentingan dalam perkara yang diajukan. Mereka membantu dalam memperoleh bukti yang lebih lengkap, mempercepat penyelesaian perkara, dan memberikan pandangan yang memperkaya proses pengambilan keputusan hakim. Dalam peradilan pidana, pihak ketiga seperti korban, saksi, ahli, LSM, dan keluarga terdakwa berperan signifikan dalam mendukung penegakan hukum dan memastikan hak-hak korban terlindungi. Peran dan hak-hak pihak ketiga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan untuk memastikan mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses peradilan. Perlindungan terhadap pihak ketiga dari intimidasi dan ancaman juga merupakan aspek penting yang diatur dalam hukum. Dengan demikian, keberadaan dan partisipasi pihak ketiga dalam sistem hukum kita sangatlah penting untuk menciptakan proses hukum yang adil, efektif, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan..
REFERENSI Ahmad Mujahidin. (2007). Peradilan Satu Atap Di Indonesia . Bandung: Refika Aditama.
Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan , 7 (1), 20–33. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504 , DOI : https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504
Fatma Faisal. (2019). Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan. Gorontalo Law Review , 2 (1), 33 – 48 , DOI: https://doi.org/10.32662/golrev.v2i1.559 Hana Maria Wiyanto. (2022). Peradilan Khusus Di Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. Jurnal Hukum Progresif , 10 (1).
Jeremia Alexander Wewo. (2023). Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani),
13 (2), 433-442, https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/8050 , DOI: http://dx.doi.org/10.26623/humani.v13i2.8050
Kadek Dwi Fitriyanti. (2019). Ida Ayu Putu Widiati dan I Made Minggu Widyantara. Kedudukan Pihak Ketiga Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN.DPS). Jurnal Analogi Hukum , 1 (2), 254–258 Kayus Kayowuan Lewoleba, Mulyadi. (2023). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 11 (2), 143 – 165, DOI: 10.30868/am.v11i02.5070
Liem Tony Dwi Soelistyo dan Dipo Wahjoeono. (2022). Problematika Hukum Proses Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Oleh Kreditor. Maleo Law Journal , 6 (1), 95 – 105.
M. Wachid. (2015) Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK. Jurnal Maksigama , 9 (1), 91-105. DOI: https://doi.org/10.37303/.v9i1.8 Pradnyawati dan I Nengah Laba. (2018). Tinjauan Yuridis Mengenai Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Verstek. WICAKSANA, Jurnal Lingkungan & Pembangunan , 2 (1), 25-33. Puri Galih Kris Endarto. (2010). Tinjauan Yuridis Gugatan Intervensi T ussenkomst sebagai Upaya Hukum Alternatif dalam Gugatan Hukum Acara Perdata Biasa. Jurnal : Pandecta , 5 (2). DOI: https://doi.org/10.15294/pandecta.v5i2.2302
Rai Mantili. (2021). Konsep Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Antara Serikat Pekerja Dengan Perusahaan Melalui Combined Process (Med-Arbitrase). Jurnal Bina Mulia Hukum , 6 (1), 47-65, DOI: http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.252 Sulistyowati. (2022). Disfungsional Proses Dismissal Pada Peradilan Tata Usaha Negara: Studi Kasus  Putusan Nomor 41/G/LH/2018/PTUN.PBR. Jurnal APHTN-HAN, 1(1), 80-91, DOI : https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.12 Sulistyowati. Government Regulation Substituting the Law on Job Creation in the Perspective of Constitutional Law. Jurnal Hukum , 39 (2), 231-251, DOI: http://dx.doi.org/10.26532/jh.v39i2.33378 Wahyu Kartika Aji. (2022). Penyelesaian Sengketa Pajak Atas Gugatan Dan Sanggahan: Suatu Perspektif Keadilan. Jurnal Pajak Indonesia, 6 (1), 80-88. DOI: https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1601
Z.A. Sangadji. (2018) Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara . Jakarta : PT Citra Aditya Bakti.