## Jurnal Rectum
Volume: 6, Number: 1, (2024), Januari : 197-210 DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i1.4390

## URGENSI  PERATURAN  PEMERINTAH  TENTANG  DESAIN  BESAR PENATAAN DAERAH
Muhammad Rafsanjani Putra 1) , Fauzi Syam 2) , Ridham Priskap 3)
1,2,3 Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia Corresponding Author : mrafsanjani27@gmail.com
History: Received  : 25 November 2023 Revised : 10 Desember 2023
Accepted  : 23 Desember 2023
Published  : 25 Januari 2024
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  menganalisa  terhadap  Peraturan  Perundang-Undangan,  yang  mengatur perkiraan  jumlah  pemekaran  daerah  pada  periode  tertentu  dan  acuan  dalam  pemekaran  daerah  baru. Penelitian  yang  dilakukan  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  perundang- undangan dan juga menggunakan Pendekatan Konseptual. Tataran Negara Kesatuan Republik Indonesia yang  sedemikian  luas  sangat  diperlukan  pembagian  daerah.  Dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi maka  dibentuk  dan  disusun  daerah  tingkat  Provinsi  dan  daerah  tingkat  Kabupaten/Kota.  Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Indonesia terdiri dari beberapa bagian daerah yakni antara lain tingkatan Provinsi dan tingkatan Kabupaten/Kota. Kaidah hukum tentang pembentukan daerah telah diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Intinya pada penelitian ini tidak membahas secara komprehensif penataan daerah dan fenomena morotarium pemekaran daerah, akan tetapi yang diteliti dalam konteks pembahasan pengesampingan atau pengabaian amanat ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi.  Perlu  dilakukan  kajian  komprehensif  dalam  rangka revisi  terhadap  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  hal  ini  terkait ketentuan-ketentuan yang sudah tidak relevan dengan dinamika saat ini dan tidak berdaya guna dalam praktiknya. Bahwa Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah diharuskan untuk ada atau  untuk  dilaksanakan  tindak  lanjut  oleh  Pemerintah  Pusat.  Namun,  pada  realitanya  belum  tampak tindakan  maksimal  untuk  menyelesaikan  rancangan  Peraturan  Pemerintah  tersebut.  Ini  mengartikan bahwa penetapan Peraturan Pemerintah tersebut dikesampingkan dan dipandang tidak diperlukan lagi untuk adanya regulasi mengenai acuan proyeksi jumlah daerah yang di Indonesia.

## Kata Kunci: Urgensi, Peraturan Pemerintah, Desain Besar Penataan Daerah

## Abstract
The purpose of this research is to analyse the Legislation, which regulates the estimated number of regional expansions in a certain period and references in the expansion of new regions. The research carried out is normative juridical research  with  a  legislative  approach  and  also  uses  a  Conceptual  Approach.  The  state  of  the  Unitary  State  of  the Republic  of  Indonesia,  which  is  so  broad,  is  very  necessary  for  regional  division.  In  the  context  of  implementing decentralisation, provincial and district/city level regions are formed and arranged. As we already know that Indonesia consists of several regional parts, including the Provincial level and the Regency/City level. The legal rules regarding the formation of regions have been regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The point in this study does not discuss comprehensively the regional structuring and the phenomenon  of  morotarium  of  regional  expansion,  but  what  is  studied  in  the  context  of  discussing  the  waiver  or
abandonment of the mandate of the provisions of higher laws and regulations. A comprehensive study needs to be carried out in order to revise Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, this is related to provisions that are no longer relevant to the current dynamics and are useless in practice. That Government Regulations on the Large  Design  of  Regional  Arrangements  are  required  to  exist  or  to  be  followed  up  by  the  Central  Government. However, in reality, there is no maximum action to complete the draft Government Regulation. This means that the determination of the Government Regulation is ruled out and is considered no longer necessary for the existence of regulations regarding the reference to the projection of the number of regions in Indonesia.

## Keywords: Urgency, Government Regulations, Large Design of Regional Structuring

## PENDAHULUAN
Konstitusi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  menyebutkan  bahwa  Indonesia dibagi  menjadi  daerah-daerah,  hal  ini  tercantum  pada  ketentuan  Pasal  18  ayat  (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi  atas  kabupaten  dan  kota,  yang  tiap-tiap  provinsi,  kabupaten,  dan  kota  itu mempunyai  pemerintahan  daerah,  yang  diatur  dengan  undang-undang  (Ferianto  Bili, 2019).
Tataran Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedemikian luas sangat diperlukan pembagian  daerah.  Dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi  maka  dibentuk  dan disusun daerah tingkat Provinsi dan daerah tingkat Kabupaten/Kota. Sebagaimana telah kita  ketahui  bahwa  Indonesia  terdiri  dari  beberapa  bagian  daerah  yakni  antara  lain tingkatan  Provinsi  dan  tingkatan  Kabupaten/Kota.  Keberadaan  Provinsi  dan Kabupaten/Kota  sebagai  wadah  menaungi  bagi  masyarakat  dalam  berurusan  dengan Pemerintahan.
Akses masyarakat terhadap pelayanan publik tentunya sangat dibutuhkan. Dengan berbagai kebutuhan pelayanan publik yang hendak dicapai oleh masyarakat, kehadiran Pemerintahan menjadi vital. Oleh karena itu, Negara menyiasati dengan mengalokasikan kewenangan dimiliki dengan berbagai bentuk tingkatan daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota (Suhamartha et al., 2023).
Pemerintahan  Indonesia  telah  banyak  membentuk  daerah  otonomi  baru  dengan berbagai  alasan  yang  melatarbelakangi  pembentukan  daerah  yakni  diantaranya  akses masyarakat  terhadap  pelayanan  publik.  Kaidah  hukum  tentang  pembentukan  daerah telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Amancik et al., 2023).
Setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum, begitu pula halnya dengan tindakan pemerintah terhadap pemekaran daerah. Ada koridor yang harus dipedomani untuk tindakan masa yang akan datang dalam hal pemekaran daerah yakni diwujudkan melalui Desain Besar Penataan Daerah.
Secara  filosofis  tujuan  pemekaran  daerah  ada  tiga  kepentingan,  yaitu  peningkatan akses pelayanan publik pemerintahan bagi masyarakat, peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat  setempat,  serta  memperpendek  rentang  kendali  pemerintahan    (Luthfy,
2019).  Berdasarkan  Pasal  32  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  disebutkan  bahwa  Pembentukan  Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) berupa:
a. pemekaran Daerah; dan
b. penggabungan Daerah.
Pemekaran  daerah  memiliki  kaitan  yang  erat  dengan  politik.  Oleh  karena  itu, pengaturan  mengenai  pemekaran  daerah  akan  bergerak  dinamis.  Pembentukan  dan pemekaran daerah adalah sebuah format pengaturan politik dalam penataan hubungan pusat  dan  daerah  di  dalam  konteks  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (Fikri, 2021).Desain Besar Penataan Daerah muncul agar pemekaran daerah tidak kebablasan. Untuk  itu  diperlukan  Desain  Besar  Penataan  Daerah  guna  memproyeksi  jumlah  ideal kabupaten/kota  dan  provinsi  di  Indonesia.  Sehingga  adanya  Desain  Besar  Penataan Daerah dijadikan acuan untuk rencana jangka panjang dalam hal pemekaran daerah.
Pengertian  dari  Desain  Besar  Penataan  Daerah  adalah  rancang  bangun  Penataan Daerah  tingkat  nasional  yang  meliputi  strategi  Penataan  Daerah  dan  kondisi  daerah otonom  yang  ingin  diwujudkan  dalam  kurun  waktu  tertentu  (SIPAHUTAR,  2023). Dalam  draft  rancangan  peraturan  pemerintah  tentang  Desain  Besar  Penataan  Daerah, disebutkan pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 bahwa yang dimaksud dengan Desain  Besar  Penataan  Daerah,  yang  selanjutnya  disebut  Desartada  adalah  rancang bangun Penataan Daerah tingkat nasional yang meliputi Startegi Penataan Daerah dan perkiraan  jumlah  Pemekaran  Daerah  yang  ingin  diwujudkan  dalam  kurun  waktu tertentu.
Dengan  berbagai  pengertian  tersebut,  maka  penulis  menafsirkan  Desain  Besar Penataan  Daerah  adalah  suatu  perencanaan  atau  pedoman  dalam  hal  pengembangan dan pengaturan pemekaran suatu daerah atau wilayah yang berkesinambungan dengan periode tertentu (Mulahela, 2020).
Desain  Besar  Penataan  Daerah  memuat  gambaran  pembentukan  daerah  melalui pemekaran  daerah  dengan  periode  yang  ditentukan.  Berapa  jumlah  ideal  provinsi  di Indonesia  dan  Berapa  jumlah  ideal  kabupaten/kota  di  Indonesia,  hal  tersebut  dimuat dalam Desain Besar Penataan Daerah. Jika terdapat Desain Besar Penataan Daerah maka terdapat tuntutan dari berbagai pihak untuk mencapai pemekaran daerah.
Apabila  Desain  Besar  Penataan  Daerah  ditetapkan  dengan  peraturan  pemerintah maka ada dampak yakni dapat menjadi batasan dalam hal pemekaran daerah karna telah ditetapkan  jumlah  ideal  daerah.  Dampak  selanjutnya  yakni  munculnya  tuntutan pemekaran  daerah  dari  berbagai  pihak  untuk  mencapai  jumlah  ideal  kabupaten/kota maupun provinsi sebagaimana telah tertuang dalam Desain Besar Penataan Daerah.
Desain  Besar  Penataan  Daerah  telah  diamanatkan  dalam  Pasal  56  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Undang-Undang  Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya Desain Besar Penataan Daerah yang berbentuk sebuah peraturan  pemerintah.  Namun  pelaksanaan  dari  ketentuan  Pasal  56  tersebut  sampai
sekarang  belum  terwujud  untuk  diatur  dalam  bentuk  PP  (Miranda-Ackerman  et  al., 2019).
Apa  yang  dikemukakan  pada  paragraf  diatas  mencerminkan  kekurangan  dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai sumber hukum. Undang-Undang Pemerintahan Daerah tidak pernah lengkap dengan peraturan pelaksanaan  atau  peraturan  turunannya,  hal  ini  menyebabkan  peristiwa  hukum  yang terjadi dalam administrasi pemerintahan ternyata tidak atau belum tertampung dalam peraturan perundang-undangan (Milenia et al., 2022).
Berdasarkan  uraian  dan  latar  belakang  tersebut,  maka  penulis  tertarik  untuk melakukan  penelitian  hukum  dan  membahas  lebih  lanjut  tentang  Pengaturan  Desain Besar  Penataan  Daerah  dan  Urgensi  Peraturan  Pemerintah  Tentang  Desain  Besar Penataan Daerah dalam rangka Pemekaran Daerah.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach). Sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian  terhadap  produk-produk  hukum.    Pendekatan  ini  digunakan  untuk membahas peraturan perundang-undangan terkait Desain Besar Penataan Daerah dalam rangka Pemekaran Daerah (Siwi & Supriyono, 2023).
Selain  metode  pendekatan  perundang-undangan  juga  menggunakan  Pendekatan Konseptual  (Conceptual  Approach).  Pendekatan  konseptual  merupakan  jenis pendekatan  dalam  penelitian  hukum  yang  memberikan  sudut  pandang  analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum  yang  melatarbelakanginya,  atau  bahkan  dapat  dilihat  dari  nilai-nilai  yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan (Irwansyah, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan Desain Besar Penataan Daerah Dalam Rangka Pemekaran Daerah
Penataan daerah dalam hal ini pembentukan daerah di Indonesia dilakukan dengan sistematis  dan  teurut  atau  terukur.  Hal  tersebut  telah  dipersiapkan  oleh  Pemerintah Indonesia dalam melakukan perencanaan pembentukan daerah baik itu Pembentukan Provinsi maupun berbentuk Kabupaten/Kota. Pengejewentahan dari penataan daerah di Indonesia telah disusun dalam Desain Besar Penataan Daerah (Tawaulu, 2022). Desain Besar Penataan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Namun, hingga kini belum ada penetapan terhadap Desain Besar Penataan Daerah tersebut. Untuk itu jika ditetapkan Desain Besar Penataan Daerah akan bersifat sistematik.
Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait pembentukan daerah otonom baru  dengan  berpedoman  pada  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun
2007  tentang  Tata  Cara  Pembentukan,  Penghapusan,  dan  Penggabungan  Daerah. Adanya  Undang-Undang  adalah  untuk  menjadi  solusi  dalam  hal  ini  penataan  daerah bukan untuk mempersulit keadaan.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah Pasal 33 ayat (2), pemekaran daerah baik itu kabupaten/kota maupun provinsi dilakukan melalui  tahapan  daerah  persiapan.  Saat  ini  sebelum  menjadi  DOB,  pemekaran  harus melalui daerah persiapan setidaknya selama tiga tahun. (Arief Maulana, 2020).
Merujuk Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, daerah Persiapan adalah  bagian  dari  satu  atau  lebih  Daerah  yang  bersanding  yang  dipersiapkan  untuk dibentuk  menjadi  Daerah  baru.  Selama  tiga  tahun  daerah  tersebut  akan  dilihat perkembangannya  untuk  nanti  dilihat  apakah  layak  menjadi  DOB  atau  tidak  (Arief Maulana, 2020).
Berdasarkan  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  harus  memenuhi  persyaratan  dasar  dan  persyaratan administratif. Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) meliputi:
a. persyaratan dasar kewilayahan; dan
b. persyaratan dasar kapasitas Daerah.
Menurut  Pasal  34  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah, Persyaratan dasar kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. luas wilayah minimal;
b. jumlah penduduk minimal;
c. batas wilayah;
d. Cakupan Wilayah; dan
e. batas usia minimal Daerah provinsi, Daerah kabupaten/kota, dan Kecamatan.
Selanjutnya merujuk Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Persyaratan dasar kapasitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  huruf  b  adalah  kemampuan  Daerah  untuk  berkembang  dalam  mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Shade & Jacobson, 2015).
Adapun  persyaratan  administratif  pemekaran  daerah  tercantum  dalam  Pasal  37 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  disebutkan bahwa Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) disusun dengan tata urutan sebagai berikut:
a. untuk Daerah provinsi meliputi:
1. persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota dengan bupati/wali kota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah Persiapan provinsi; dan
2. persetujuan  bersama  DPRD  provinsi  induk  dengan  gubernur  Daerah provinsi induk.
b. untuk Daerah kabupaten/kota meliputi:
1. keputusan musyawarah Desa yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota;
2. persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/wali kota Daerah induk; dan
3. persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari Daerah provinsi yang mencakupi Daerah Persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk.
Menurut Bagio Kadaryanto, terdapat tiga pintu usulan pemekaran yakni Kemendagri, DPD,  dan  DPR  yang  merupakan  jalan  resmi  menuju  pemekaran  daerah.  Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) pembentukan daerah persiapan provinsi atau kabupaten/kota diusulkan oleh gubernur kepada Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atau Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Zumbach Harken & Price-Williams, 2022).
Mekanisme usulan daerah persiapan tersebut seyogianya satu pintu saja yakni melalui Pemerintah Pusat. Sebuah usulan pembentukan daerah yang mandeg disalah satu pintu bisa dengan cerdik disusupkan kepintu lain yang lebih lapang dan punya janji prospek yang berhasil (Bagio Kadaryanto, 2018).
Apabila  fenomena  pemekaran  daerah  ini  berjalan  terus  tanpa  acuan  pengendalian yang jelas, bisa dibayangkan berapa jumlah Daerah baru di Indonesia hingga 20-30 tahun ke  depan . Untuk  itu,  diperlukan  suatu  perencanaan  penataan  daerah.  Berdasarkan penjelasan  Pasal  56  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah,  Strategi  Penataan  Daerah  adalah  langkah-langkah  dan  rencana strategis yang harus dilakukan Pemerintah Pusat serta sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu dalam rangka penataan Daerah.
Strategi  Penataan  Daerah  dituangkan  dalam  Desain  Besar  Penataan  Daerah, sebagaimana tercantum pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi:
(1) Pemerintah  Pusat  menyusun  strategi  penataan  Daerah  untuk  melaksanakan penataan Daerah.
(2) Pemerintah  Pusat  menyampaikan  strategi  penataan  Daerah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
(3) Strategi  penataan  Daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dituangkan dalam desain besar penataan Daerah.
(4) Desain besar penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat perkiraan jumlah pemekaran Daerah pada periode tertentu.
(5) Desain besar penataan Daerah dijadikan acuan dalam pemekaran Daerah baru.
(6) Desain besar penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
Bila  dikomparasikan  dengan  peraturan  perundang-undangan  terdahulu  yakni Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan
Daerah, materi pengaturan mengenai Desain Besar Penataan Daerah belum tercantum. Barulah  pada  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah, dicanangkan Desain Besar Penataan Daerah (Malarangan et al., 2018).
Desain  Besar  Penataan  Daerah  dapat  menjadi  peraturan  pelaksanaan  dari  Undang- Undang  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  dimana  Undang-Undang  tersebut memerintahkan pembentukan Peraturan Pemerintah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memerlukan tindak lanjut yang dapat dilaksanakan secara otonom oleh Pemerintah Pusat dengan maksud mengakomodir ketentuan yang telah diamanatkan ataupun merevisi undang-undang tersebut.

## Urgensi Peraturan Pemerintah Tentang Desain Besar Penataan Daerah Dalam Rangka Pemekaran Daerah
Gagasan pemekaran daerah muncul sebagai respon terhadap keinginan masyarakat untuk  mengatasi  masalah-masalah  khusus  yang  tidak  terpenuhi  oleh  pemerintahan pusat atau daerah induk. Masyarakat berorientasi terhadap pembangunan infrastruktur, pendidikan  yang  lebih  baik,  pelayanan  kesehatan  yang  lebih  dekat,  dan  kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan publik. Pemekaran daerah di Indonesia didasari pada landasan hukum sebagai wadah menaungi pembentukan daerah. Landasan hukum dalam pembentukan daerah otonom baru yakni melalui Undang-Undang (Lukow, 2013).
Selain  dampak  positif  dari  pemekaran  daerah  sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya, terdapat  pula  konsekuensi  dan  beban  finansial  dari  dilakukannya  pemekaran  daerah. Sebagaimana  dikutip  dari  website  kppod.org,  bahwa  pembentukan  daerah  otonomi baru,  misalnya,  pasti  akan  memerlukan  biaya  untuk  membentuk  pemerintahan  baru, membentuk infrastruktur, serta melakukan perekrutan sumber daya manusia (Simamora et  al.,  2022).  Menurut  Nita  Nurliawati,  berbagai  hal  yang  dapat  dicermati  dari peningkatan jumlah daerah otonom sebagai hasil pemekaran daerah terhadap kondisi keuangan negara antara lain:
1. Terhadap  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  yang  semula  menjalankan  fungsi pemerataan,  justru  mengakibatkan  terjadi  penurunan  alokasi  riil  DAU  bagi daerah-daerah lain akibat bertambahnya jumlah daerah yang harus diberi;
2. Sementara  bagi  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  pun,  beban  APBN  semakin bertambah  berat.  Hal  tersebut  dikarenakan  peran  pengalokasian  bidang prasarana pemerintahan dalam mendukung kelancaran proses penyelenggaraan pemerintah di daerah otonom baru sebagai hasil pemekaran menjadi bertambah;
3. Beban APBN dalam bentuk Dana Alokasi Vertikal ke daerah untuk mendanai urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  pemerintah  pusat  seperti Kantor  Kepolisian,  Kantor  Komando  Angkatan  Bersenjata,  Kantor  Agama, Pengadilan,  Kejaksaan,  Kantor  Kementerian  Keuangan  seperti  Kantor  Pajak, Kantor  Pertanahan  Negara,  Kantor  Badan  Pusat  Statistik  dan  yang  lainnya
otomatis  akan  semakin  membebani  kondisi  keuangan  negara  secara keseluruhan. Dampaknya jumlah anggaran yang terbatas terbagi lagi ke dalam porsi yang lebih sedikit (Fauzi, 2018).
Pemekaran  daerah  menjadi  cermin  perjuangan  dan  semangat  kebersamaan masyarakat,  untuk  mencapai  tujuan  yang  diinginkan.  Berdasarkan  data  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tercatat ada 325 usulan pembentukan DOB yang terdiri dari 55 usulan provinsi baru, 233 usulan kabupaten baru, dan 37 usulan kota baru.
Dikutip  dari  website  Kompas.id,  bahwa  saat  ini  Indonesia  masih  memberlakukan kebijakan  moratorium  terhadap  pemekaran  daerah  baik  provinsi  maupun kabupaten/kota. Morotarium pemekaran daerah merupakan keputusan yang dibuat oleh Pemerintahan  Pusat  dan  bagi  para  pihak  yang  memiliki  kepentingan  terhadap pembentukan daerah masih mematuhi kebijakan tersebut. Namun demikian, kebijakan moratorium  yang  dilakukan  Pemerintah  tidak  berlaku  bagi  daerah  yang  berada  pada kawasan pulau Papua (Fahmi, 2022).
Merupakan  amanat  dari  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah  Pasal  56  ayat  (6),  terhadap  keberadaan  Desain  Besar  Penataan Daerah  untuk  ditetapkan  dengan  Peraturan  Pemerintah.  Namun,  saat  ini  belum  ada penetapan  terhadap  Peraturan  Pemerintah  tentang  Desain  Besar  Penataan  Daerah. Dengan  adanya  kebijakan  morotarium  pemekaran  daerah  otonomi  daerah  baru, seharusnya tidak menghalangi untuk ditetapkannya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah (Wahasusmiah, 2022).
Dalam  buku  Parameter  Daerah  Persiapan  disebutkan  bahwa  Kementerian  Dalam Negeri telah menyiapkan sebuah grand strategy (pada awalnya) dan kemudian menjadi grand design dan diadopsi dengan nama Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) di Indonesia sampai tahun 2025 (Kemitraan, 2012).
Mencermati  rancangan  Desartada  yang  memproyeksi  pemekaran  daerah  hingga tahun  2025  maka  menjadi  perhatian  dalam  rancangan  peraturan  pemerintah  tentang Desartada untuk diperbaharui mengingat dinamika saat ini dan jangka waktu/periode yang dicanangkan akan mendekati tahun 2025.
Menurut Mardyanto Wahyu Tryatmoko, Desartada ini seperti tidak berbekas karena belum  atau  bahkan  tidak  digunakan  sebagai  acuan  dalam  mereformulasi  kebijakan penataan  daerah  otonom  kearah  yang  lebih  baik.  Ditambahkan  olehnya  bahwa setidaknya, ada dua hal yang dipersoalkan DPR, yakni sebagai berikut:
1. Desartada  memuat  estimasi  jumlah  DOB  sampai  dengan  2025  yang diperkirakan  mencapai  589  DOB  (44  provinsi  dan  545  kabupaten/kota).  Para politisi  menganggap  jumlah  yang  telah  ditentukan  ini  justru  akan  semakin memicu maraknya pemekaran.
2. Desartada belum memaparkan dengan jelas apakah pintu masuk pemekaran cukup melalui jalur pemerintah atau dapat melalui DPR (hak inisiatif).
Desain  Besar  atau  istilah  lain  disebutkan grand  design menjadi  bentuk  dari  sebuah kebijakan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan atau organisasi. Perlu menjadi pemahaman  bahwa  Desain  Besar  Penataan  Daerah  sebagai  perwujudan  rangkaian konsep yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu mekanisme proyeksi pembentukan daerah otonomi baru (Kamarasyid, 2019).
Desain  Besar  Penataan  Daerah  merupakan  perwujudan  gagasan  dalam  menyusun parameter  pembentukan  daerah  otonomi  baru  yang  komprehensif  dan  berlaku  secara kontinu.  Dikutip  dari  buku  Parameter  Daerah  Persiapan  bahwa  Desartada  ini diharapkan  mampu  mengendalikan  dan  mengarahkan  pembentukan,  penggabungan, dan penyesuaian daerah otonom sesuai dengan tujuan yang sesungguhnya.
Desain  Besar  Penataan  Daerah  memuat  proyeksi  berapa  jumlah  pemekaran  daerah Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  di  Indonesia  yang  diperlukan  dalam  kurun  waktu tertentu. Kehadiran PP Tentang Desain Besar Penataan Daerah, akan sangat bermakna jika  telah  ditetapkan  namun  dengan  belum  adanya  PP  tersebut  sepatunya  pemangku kepentingan  untuk  mengevaluasi  amanat  dari  Pasal  56  Undang-Undang  tentang Pemerintahan Daerah (Gunawan, 2019).
Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah merupakan bentuk ius constituendum .  PP tentang Desain Besar Penataan Daerah menjadi hukum yang dicita- citakan oleh Pemerintahan Indonesia, namun belum terealisasikan. Beragam pihak yang berkepentingan  menantikan  kebijakan  dari  Pemerintah  untuk  memberikan  kepastian hukum terhadap tindak lanjut dan keberlakuan dari Pasal 56 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
Hilyatul  Asfia  mengatakan  sampai  dengan  saat  ini,  Desain  Besar  Penataan  Daerah (Desartada)  masih  belum  rampung,  hanya  sebatas  draft  yang  masih  larut  dalam pembahasan pemangku kebijakan. Gaung Rancangan PP tentang Desain Besar Penataan Daerah  yang  dipertanyakan  oleh  beragam  pihak  berkepentingan,  apakah  dilanjutkan dengan penetapannya atau tidak dilakukan sebagai tindak lanjut sebagaimana amanat Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
Suatu  peraturan  perundang-undang  semestinya  mengikuti  perkembangan  zaman. Jika  dibiarkan  untuk  tidak  ada  kelanjutan  sebagai  peraturan  pelaksanaan,  rancangan Desain  Besar  Penataan  Daerah  telah  tertinggal  dari  sudut  pandang  pengaturannya disebabkan  dinamika  yang  terus  berlangsung  (Muslim  Merdekawan,  2018).  Menurut Hilyatul  Asfia,  Desartada  disusun  dengan  orientasi  mengakselerasi  pengembangan potensi  nasional  yang  diarahkan  bagi  penguatan  integrasi  nasional,  akselerasi pengembangan ekonomi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat seluruh daerah di Indonesia (Hilyatul Asfia, 2021).
Pembentukan  PP  tentang  Desain  Besar  Penataan  Daerah  sudah  8  (delapan)  tahun diharapkan  keberadaanya,  sejak  Undang-Undang  tentang  Pemerintahan  Daerah diundangkan  tahun  2014.  Oleh  karena  itu,  kelangsungan  terhadap  amanat  Undang
Undang  Pemerintahan  Daerah  harus  diberikan  solusi  konkret  sebagai  bentuk  atensi Pemerintah dalam rangka penataan daerah.
Pengabaian yang dilakukan Pemerintahan Pusat terhadap amanat Pasal 56 Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  merupakan  salah  salah satu jenis penyakit hukum. Dalam kaitannya dengan penyakit hukum menurut Achmad Ali dibedakan tiga jenis hukum, yaitu:
1. Living law atau hukum yang hidup;
2. Sleeping law atau hukum yang tidur;
3. Dead law atau hukum yang telah mati.
Terhadap  aturan  Desain  Besar  Penataan  Daerah  menurut  penulis  dikategorikan sebagai bentuk sleeping law atau hukum yang tidur, dikarenakan  aturan tersebut tidak secara  optimal  dilaksanakan  (Khamim,  2021).  Bentuk  konkret  dari  tidak  optimalnya aturan  Desain  Besar  Penataan  Daerah  yakni  draft  rancangan  Peraturan  Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah telah disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri namun, tidak kunjung ditetapkan (Lamangida, 2018). Menurut Achmad Ali, sleeping law atau hukum yang tidur, yaitu aturan hukum yang tetap digunakan, tetapi tidak secara optimal, ibarat orang yang terkantuk-kantuk (Hartati, 2019).
Daya  guna  Pasal  56  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini karena Pasal 56 Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  tidak  berdaya  guna  dan  tidak dilaksanakan  Pemerintah  Pusat  (Kamaluddin,  2019).  Adapun  kebijakan  yang  dapat dilakukan  oleh  Pemerintah  maupun  legislatif  terkait  keberlakuan  Pasal  56  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  yakni  dengan  merevisi Undang-Undang tersebut, meliputi penghapusan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  karena  pembentukan  daerah  baru  tidak memerlukan Strategi Penataan Daerah (Desain Besar Penataan Daerah).
Mencermati kelangsungan dari perkembangan  Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang stagnan, maka ketentuan pasal tersebut menjadikannya  tidak  berdaya  guna  lagi  atau  tidak  beroperasional  secara  efektif walaupun  Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah  masih  berdaya  laku  dikarenakan tidak dicabut (Moenta & Muslim, 2022).

## SIMPULAN
Dari uraian pembahasan diatas maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Pengaturan  Desain  Besar  Penataan  Daerah  Dalam  Rangka  Pemekaran  Daerah, Konklusinya yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  mengamanatkan  pembentukan  Peraturan  Pemerintah  tentang  Desain Besar  Penataan  Daerah  sebagai  acuan  dalam  pemekaran  daerah  baru  dan  di dalamnya  memuat  perkiraan  jumlah  pemekaran  Daerah  pada  periode  tertentu. Akan  tetapi,  realita  saat  ini  ketidakadaan  Peraturan  Pemerintah  tersebut,
menunjukkan  pemekaran  daerah  baru  seperti  Papua  Selatan,  Papua  Tengah, Papua  Pegunungan,  dan  Papua  Barat  Daya  bisa  dilakukan  dan  bukan pengejawantahan dari Strategi Penataan Daerah (Desain Besar Penataan Daerah).
2. Urgensi  Peraturan  Pemerintah  Tentang  Desain  Besar  Penataan  Daerah  Dalam Rangka  Pemekaran  Daerah,  Kehadiran  Pasal  56  UU  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang  Pemerintahan  Daerah  merupakan  spirit  dari  Pemerintah  untuk melaksankan penaataan daerah, hal tersebut sangat dibutuhkan dengan harapan Pasal  tersebut  dapat  bermanfaat.  Akan  tetapi,  pada  praktik  pemekaran  daerah seperti di Papua tidak dalam bingkai strategi penataan daerah sebagaimana telah diamanatkan  oleh  UU  Pemerintahan  Daerah.  Bahwa  Pasal  56  UU  Nomor  23 Tahun  2014  dikategorikan  memang  dibutuhkan  dan  jika  diterapkan  akan bermanfaat  dalam  mengatur  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara.  Namun,  kelangsungan  dari  ketentuan  tersebut  tidaklah  dibutuhkan melihat praktik pemekaran daerah saat ini.

## Saran
Bahwa  dengan  tidak  adanya  Pengaturan  tentang  Desain  Besar  Penataan  Daerah, namun  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah mengamanatkan  untuk  dibentuk  peraturan  pelaksanaan,  untuk  itu  pemangku kepentingan  (Pemerintah  Pusat  dan  Legislatif)  harus  membuat  pengaturan  tentang Desain Besar Penataan Daerah sebagai dasar dan pedoman strategi penataan daerah.
Selain  itu,  revisi  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah patut ditawarkan sebagai konsep alternatif guna pembaruan hukum Indonesia ke  depan  sekaligus  menjadi  tindak  lanjut  dari  berbagai  pihak  yang  mempertanyakan keberadaan  Desain  Besar  Penataan  Daerah  dalam  konteks  pemekaran  daerah.  Hal tersebut  penting  dan  mendesak  dilakukan,  supaya  berjalan  seiring  dengan  konsep morotarium  daaerah  otonomi  baru  yang  sedang  dan  terus  disosialisasikan  sebagai kebijakan

## DAFTAR PUSTAKA
Adil,  M.  M.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Mengenai  Pelanggaran  Pemilihan  Umum  Legislatif  Di Indonesia. Lex Administratum , 8 (1).
Amancik,  A.,  Saifulloh, P.  P.  A.,  &  Barus,  S.  I. (2023).  Reformulasi  Pengaturan  Masa  Jabatan Kepala  Desa  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia. Jurnal  Rechts  Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 12 (1).
Fahmi, S. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Usaha Hiburan Malam  Musik  Hidup  Berdasarakan  Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2003  Tentang Perizinan  Penyelenggaraan  Hiburan  Dikota  Cilegon .  Universitas  Sultan  Ageng  Tirtayasa. Http://Eprints.Untirta.Ac.Id/Id/Eprint/18613
Fauzi, H.  A. (2018). Peran Pengawasan  Internal  Dalam Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Baik. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat , 15 (1).
Https://Doi.Org/Http://Dx.Doi.Org/10.56444/Hdm.V15i1.641
Ferianto Bili, B. (2019). Money Politic (Vote Buying) Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Deskriptif-Kualitatif  Pemilihan  Kepala  Desa  Tahun  2011  Di  Desa  Dannga  Mangu, Kecamatan  Wewewa  Timur,  Kab.  Sumba  Barat  Daya,  Nusa  Tenggara  Timur) . Http://Repo.Apmd.Ac.Id/Id/Eprint/335
Fikri,  S.  (2021).  Upaya  Hukum  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Hasil  Pemilihan  Kepala  Desa.
Maleo Law Journal , 5 (1), 86–103.
Gunawan, B. A. (2019). Tantangan Penjabaran Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Al-Azhar Islamic Law Review , 1 (2), 112–126.
Hartati, S. (2019). Peran Serta Camat Sebagai Pejabat Pemerintah Di Kecamatan Guna Melayani Kepentingan Masyarakat Secara Efektif Dan Efisien Untuk Mendukung Pemerintahan Yang Baik
(Good Government). Spektrum Hukum , 16 (2). Https://Doi.Org/Http://Dx.Doi.Org/10.35973/Sh.V16i2.1167
Herdiana, A., & Wiradirja, I. R. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif. Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum) , 3 (1), 12–36.
Kamaluddin, S. (2019). Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrk  Okhika  Kabupaten  Pegunungan  Bintang. Papua  Review:  Jurnal  Ilmu  Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan , 3 (1), 222–228.
Kamarasyid,  A.  (2019).  Peranan  Kepemimpinan  Dalam  Menerapkan  Prinsip-Prinsip  Good Governance  Di  Instansi  Pemerintahan  Daerah. Mawa’izh:  Jurnal  Dakwah  Dan
Pengembangan Sosial Kemanusiaan , 10 (2), 326–353.
Https://Doi.Org/10.32923/Maw.V10i2.738
Khamim,  M.  (2021). Peran  Dprd  Dalam  Mewujudkan  Good  Governance  Di  Daerah .  Penerbit Nem.
Lamangida,  T.  (2018).  Studi  Implementasi  Good  Governance  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten
Bone Bolango. Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) , 6 (2), 119.
Https://Doi.Org/10.31314/Pjia.6.2.119-126.2017
Lukow,  S.  (2013).  Eksistensi  Good  Governance  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Daerah  Di  Kota Manado. Jurnal Hukum Unsrat , 1 (5), 130–142. Http://Repo.Unsrat.Ac.Id/Id/Eprint/358
Luthfy, R. M. (2019). Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi. Masalah-Masalah Hukum , 48 (4), 319–330.
Malarangan, K., Nurhayati, N., & Qalbi, V. N. (2018). The Premiditated Murder In The Family: Reconstruction Of Criminal Weighting. Tadulako Law Review , 7 (1), 121–131.
Milenia,  F.  C.,  Karsona,  A.  M.,  &  Singadimedja,  H.  N.  (2022).  Perlindungan  Peserta  Magang Dalam  Praktik  Unpaid  Internship  Ditinjau  Dari  Peraturan  Ketenagakerjaan  Di  Indonesia. Jurnal Sains Sosio Humaniora , 6 (1), 125–143.
Miranda-Ackerman, R. C., Barbosa-Camacho, F. J., Sander-Möller, M. J., Buenrostro-Jiménez, A. D., Mares-País, R., Cortes-Flores, A. O., Morgan-Villela, G., Zuloaga-Fernández Del Valle, C.  J.,  Solano-Genesta,  M.,  Fuentes-Orozco,  C.,  Cervantes-Cardona,  G.  A.,  Cervantes-
Guevara, G., & González-Ojeda, A. (2019). Burnout Syndrome Prevalence During Internship In  Public  And  Private  Hospitals:  A  Survey  Study  In  Mexico. Medical  Education  Online , 24 (1), 1593785. Https://Doi.Org/10.1080/10872981.2019.1593785
Moenta,  A.  R.,  &  Muslim,  K.  (2022).  Penjabaran  Prinsip  Good  Governance  Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Lasinrang Law Journal , 38–56.
Mulahela,  T.  (2020). Kewenangan  Kejaksaan  Sebagai  Pengacara  Negara  Dalam  Sengketa Pemilihan Kepala Desa . Universitas Airlangga.
Muslim  Merdekawan,  A.  (2018).  Implementasi  Komunikasi  Tatap  Muka  Dalam  Menjalankan Peran  Dan  Fungsi  Dprd  Dapat  Mewujudkan  Pemerintahan  “Good  Governance”. Uniska . Http://Repository.Uniska-Bjm.Ac.Id/Id/Eprint/371
Shade, L. R., & Jacobson, J. (2015). Hungry For The Job: Gender, Unpaid Internships, And The
Creative Industries. The
Sociological Review , 63 (1_Suppl), 188–205. Https://Doi.Org/10.1111/1467-954x.12249
Simamora, M., Asnawi, E., & Azmi, B. (2022). Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Penyebaran Dampak Corona Virus Disease 2019 Kota Pekanbaru. Proceeding Iain Batusangkar , 1 (1), 346–352.
Sipahutar,  N.  (2023). Analisis  Hukum  Tentang  Penyelesaian  Sengketa  Pemilihan  Kepala Desa/Penghulu  Balam  Sempurna  Kabupaten  Rokan  Hilir  (Studi  Kasus  Putusan  Ptun  No. 38/G/2016/Ptun.  Pbr) .  Fakultas  Magister  Hukum,  Universitas  Islam  Sumatera  Utara. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.56338/Mlj.V5i1.1464
Siwi,  A.  F.,  &  Supriyono,  S.  (2023).  Pentingnya  Sosialisasi  Dalam  Meningkatkan  Awareness Perlindungan  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  Kepada  Masyarakat  Di  Surabaya. Karya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 3 (2), 202–206. Https://Doi.Org/Https://Jurnalfkip.Samawa-University.Ac.Id/Karya_Jpm/Article/View/328
Suhamartha, S. D., Syamsir, S., & Eriton, M. (2023). Analisis Pengaturan Periode Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Limbago: Journal Of Constitutional Law , 3 (2), 225–241. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.22437/Limbago.V3i2.24165
Tawaulu, S. H. (2022). Tinjauan Yuridis Hak Pekerja Magang Menurut Peraturan Perundang- Undangan . Iain Ambon.
Turnip,  E.  L.  S.,  Paskarina,  C.,  &  Manan,  F.  (2021).  Pelaksanaan  Fungsi  Pengawasan  Pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah. Perspektif , 10 (1), 120–127.
Https://Doi.Org/10.31289/Perspektif.V10i1.4137
Wahasusmiah,  R.  (2022).  Penerapan  Good  Governance  Dalam  Laporan  Kinerja  Instansi Pemerintah (Lkjip) Pada Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Penerapan Good Governance  Dalam  Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (Lkjip)  Pada  Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan . Http://Eprints.Binadarma.Ac.Id/Id/Eprint/11098
Zumbach  Harken,  N.,  &  Price-Williams,  S.  (2022).  Historical  And  Legal  Considerations  In Development Of A For-Credit Internship Program. Journal Of Experiential Education , 45 (4), 477–492. Https://Doi.Org/10.1177/10538259221081669