## PERADILAN AGAMA DI INDONESIA Historya of Existence

## Religious Court in Indonesia
Jamal Jamil Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Email: jamal.jamil@gmail.com
Info Artikel Abstract Diterima 07 Februari 2018

## Revisi I
10 Maret 2018

## Revisi II
11 April 2018 Disetujui 24 Mei 2018 Penelitian ini membahas tentang pengaruh yang ditimbulkan hukum kolonial    Belanda  terhadap  perkembangan  Peradilan  Agama  di
Indonesia  Penelitian  ini  merupakan  library  research  (penelitian pustaka)  yakni  menelah  berbagai  referensi  yang  relevan  dengan masalah  yang  diteliti,  menggunakan  pendekatan  yuridis  dan historis. Metode pengumpulan bersumber dari literatur yang terkait dengan  permasalahan,  disajikan  secara  deskriptif.  Kehadiran hukum  kolonial  Belanda  berdampak  positif  bagi  peradilan  agama di Indoneia, karena sebagai rujukan lahirnya perundang-undangan peradilan  agama  di  Indonesia.  Tanpa  adanya  beberapa  dasar hukum  yang  telah  ditetapkan  pada  zaman  kolonial  Belanda,  maka sejarah  peradilan  agama  tidak  mempunyai  dasar  hukum  yang menggambarkan  kondisi  peradilan  agama  pada  zaman  penjajahan yang pada akhirnya dapat membentuk undang-undang.
Kata Kunci: Peradilan Agama
This study discusses the influence of the Dutch colonial law towards the  development  of  Religious  Courts  in  Indonesia.  It  is  a  library research,  defining  various  relevant  references  regarding  of  the studied  concern  by  using  juridical  and  historical  approach. Collection  methods  are  sourced  from  the  literature  related  to  the problem, presented descriptively. The presence of Dutch Law had a positive  impact  on  religious  courts  in  Indonesia,  as  a  reference  to the  delivery  of  religious  judicial  legislation  in  Indonesia.  In  the absence  of  some  legal  basis  established  in  the  Dutch  colonial  era, the  history  of  the  religious  judiciary  has  no  legal  basis  which describes  the  conditions  of  religious  courts  in  the  Dutch  colonial era which in the end can form the law.
Keyword: Religious Court
Jamal Jamil

## A. PENDAHULUAN
Bagi umat Islam peradilan agama merupakan bagian dari implikasi pelaksanaan syari'at Islam. Dapat disadari, bahwa peradilan agama sudah ada dan tumbuh bersama dengan pertumbuhan agama Islam di setiap negeri daerah yang didatanginya, termasuk Indonesi.
Proses  selanjutnya  mengenai  pertumbuhan  agama  Islam  yang  berkembang dengan pesat sepanjang pesisir kepulauan Nusantara. telah membawa perubahan bagi umat  Islam  Indonesia  ke  arah  pembentukan  kelompok-kelompok  masyarakat  dalam bentuk  koordinasi  yang  lebih  baik  dan  teratur.  Dengan  adanya  lembaga-lembaga peradilan  untuk  menyelesaikan  persoalan  dan  perkara-perkara  yang  timbul  diantara umat  Islam,  maka  untuk  memenuhi  kebutuhan  kelompok-kelompok  masyarakat  yang sudah  teratur  tersebut,  pengangkatan  hakim  atau qadi'  dapat  dilakukan  dengan  cara pemilihan  dan dibai'at  oleh  ahlil  halli  wa  al-qadi  yakni  kelompok-kelompok  yang terkemuka dalam masyarakat yang sekaligus merupakan sesepuh adat.
Peradilan  agama  dilakukan  dalam  suasana  peradilan  adat  yang  sudah melembaga,  seperti  di  daerah  Sumatra  Barat  (Minangkabau)  serta  daerah-daerah berdirinya  kerajaan-kerajaan  Islam,  maka  raja-rajalah      yang  memberi tauliah  yakni memberikan kekuasaan dari pihak penguasa sebagai pelimpahan wewenang pada hakim dan qadi untuk melakukan tugas-tugas peradilan.
Hanya  disayangkan  karena  kurangnya  ditemukan  catatan-catatan  atau  tulisan dari qadi  dan alim  ulama di  masa  itu tentang  bagaimana peradilan  agama  dilakukan, sehingga  informasi  mengenai  sejarah  peradilan  Islam  kebanyakan  diperoleh  dari catatan atau tulisan para sarjana dan ahli hukum bangsa Belanda dan Inggris, sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan hukum adat.
Sejak Belanda datang berkuasa di  Indonesia, pada mulanya tidak mencampuri urusan  peradilan  bagi  masyarakat  Indonesia,  tetapi  setelah  kekuasaannya  dirasakan berkembang clan bertambah kuat, maka mulailah pemerintahan Belanda mencapurinya. Mula-mula  diadakan  pemisahan  antara  peradilan  keduniawian  yang  diselenggarakan oleh  pengadilan-pengadilan gubernumen,  dan  pihak  lain  peradilan  agama  yang  tetap dibiarkan  saja  berlaku  sebagaimana  adanya.  Hal  ini  sesuai  dengan  instruksi pemerintahan Belanda (1982/9) bahwa:
...  sedang  kepala-kepala  pendeta  mereka  dibiarkan  untuk  memutus  perkara- perkara tertentu dalam bidang-bidang perkawinan dan kewarisan. 1
Menurut catatan sejarah yang ada menunjukkan bahwa campur tangan Belanda adalah urusan   agama Islam dimulai pada saat dikeluarkannya Staatblad 1882 No. 22 berupa  instruksi  kepada  bupati-bupati  (Regan  Instruksi)  untuk  mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan peradilan agama Islam.
Campur tangan pemerintah Belanda dalam soal peradilan agama dimulai pada tahun  1820,  yaitu  dalam  instruksi  pada  bupati-bupati  ( Regenten  Intrudie)  pasal  13 disebutkan  antara  lain  bahwa  "perselisihan  mengenai  pembagian  waris  di  kalangan rakyat hendaknya diserahkan kepada para alim ulama Islam".
Kemudian dalam  Stbl  1835  No.  58 dinyatakan  lebih  tegas  tentang  wewenang "Peradilan  Agama"  di  Jawa  dan  Madura  sebagai  berikut:  "Jika  di  antara  orang  Jawa
1 H. Z. A. Noeh dan H. A.B.  Adrian, Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia (Cet. II; Surabaya: FT. Bina Ilmu, 1983), h. 31.
dengan orang Madura terjadi perselisihan tentang perkara perkawinan atau pembagian harta benda dan sebagainya yang harus diputuskan menurut hukum syara' Islam, maka yang  menjatuhkan  keputusan  dalam  hal  itu  hendaknya  betul-betul  ahli  agama  Islam, akan  tetapi  segala  persengketaan  dan  hal  pembagian  harta  benda  atau  pembayaran yang terjadi karena keputusan itu harus dibawa ke muka pengadilan biasa. Pengadilan itulah yang  akan  menyelesaikan perkara  itu  dengan mengingat  keputusan  ahli  agama dan keputusan itu dijalankan.
Baik dalam Regenten Instructie 1820 maupun Stbl. 1835 No. 58 yang kemudian mendapat  perubahan  pada  tahun  1818  dan  tahun  1854,  hanya  disebutkan  penyerahan penyelesaian  perkara  itu  kepada  alim  ulama/ahli  agama  Islam  yang  dalam  bahasa Belanda disebut dengan " Priesters", yang dimaksud adalah para penghulu serta pejabat- pejabat agama lainnya yang   pada waktu itu menjadi pembantu para Bupati. Tetapi di kala  itu  belum  diatur  adanya  badan  peradilan  agama  itu  sendiri,  peraturan  untuk  itu baru di keluarkan pada tahun 1882.
Campur tangan selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah Belanda terhadap penerbitan  Badan  Peradilan  Islam  dimulai  setelah  raja  Belanda  mengeluarkan keputusan No. 24  tanggal  19 Januari  1882 tentang Pelembagaan  Peradilan Agama  di Jawa  dan  Madura.  Keputusan  tersebut  dimuat  dalam Staatblad  1881  No.  152  dan dinyatakan berlaku tanggal 1 Agustus 1882. 2
Dalam  usaha  untuk  menertibkan  peradilan  agama,  maka  oleh  Raja  Belanda dikeluarkan sebuah keputusan No. 24 tertanggal 19 Januari 1882, dimuat dalam Stbl. 1882  No.  152  tentang  pembentukan  Pengadilan  Agama  di  Jawa  dan  Madura,  dalam bahasa Belanda disebut:  " Bepaling betreffende de Priester raden op Java en Madoera "dan  untuk  singkatnya  selalu  disebut  Stbl  1882  No.  152.  Keputusan  Raja  ini dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1882 termuat dalam Stbl. 1882 No. 153.
Keputusan ini mula-mula hanya berisikan 7 buah pasal, yang maksudnya adalah sebagai berikut:
1. Di samping tiap-tiap landraad (Pengadilan Negeri) diadakan Pengadilan agama, yang mempunyai daerah hukum yang sama.
2. Pengadilan   Agama   terdiri atas penghulu yang diperbantukan pada landraad sebagai ketua dan sedikit-sedikitnya 8 orang serta sebanyak-banyaknya 8 orang ulama Islam sebagai anggota.
3. Pengadilan  Agama  tidak  boleh  mengambil  keputusan  jika  tidak  ada  sedikit- dikitnya  3  orang  anggota,  termasuk  ketuanya  hadir.  Dalam  keadaan perimbangan suara, maka ketua yang menentukan.
4. Keputusan-keputusan  pengadilan  Agama  harus  dinyatakan  dalam  surat  yang memuat  pertimbangan-pertimbangan  dan  alasan  secara  singkat  serta  ditanda tangani  oleh  anggota-anggota  yang  hadir,  begitu  pula  dicatat  biaya  perkara yang dibebankan kepada yang berperkara.
5. Kepada  kedua  belah  pihak  yang  berperkara  harus  diberikan  salinan  surat keputusan yang ditanda tangani oleh ketua.
2 H. Z.  A. Noeh dan  H.  A.B.  Adrian, Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia, h. 32.
Jamal Jamil
6. Keputusan-keputusan  Pengadilan  Agama  harus  dimuat  dalam  surat  register yang setiap 3 bulan sekali harus disampaikan kepada Kepala Daerah setempat (Bupati atau lain-lainnya) untuk memperoleh penyaksian (visum) dari padanya.
7. Keputusan-keputusan Pengadilan Agama yang melampaui batas kekuasaannya atau tidak memenuhi ketentuan ayat 2, 3 dan 4 di atas tidak dapat dinyatakan berlaku.
Hal  yang  perlu  diungkapkan  adalah  bahwa  kehadiran  Belanda  di  satu  sisi, membatasi  gerak  langkah  umat  Islam  atau  masyarakat  Indonesia  dan  mengamalkan ajaran Islam (kasus/perkara yang berkaitan dalam bidang perkawinan dan kewarisan). Di  sisi  lain,  kehadiran  pemerintah  Belanda  pulalah  yang  mengawali  terbentuknya undang-undang      mengenai  peradilan  agama  sekalipun  sangat  dibatasi  hanya    dalam ruang lingkup Jawa dan Madura, luar Jawa dan Madura serta Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
Dari  uraian  yang  telah  disebutkan  di  atas,  maka  pokok  permasalahan  yang muncul dalam pembahasan tulisan ini adalah sejauh mana pengaruh yang ditimbulkan Hukum kolonial  Belanda terhadap perkembangan Peradilan Agama di Indonesia?

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  merupakan library  research  (penelitian  pustaka)  yakni menelah  berbagai  referensi  yang  relevan  dengan  masalah  yang  diteliti, menggunakan pendekatan yuridis dan historis.
Metode pengumpulan bersumber dari : 1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh diperoleh  dari  berbagai  literatur  yang  terkait  dengan  permasalahan.,  2.  Data  Sekunder, yaitu  data  yang  diperoleh  dari  berbagai  literatur,  peraturan  perundang-undangan, pendapat para ahli hukum, dokumen serta tulisan lain yang terkait materi yang dibahas sebagai penunjang.
Data  yang  berhasil  diperoleh  atau  yang  berhasil  dikumpulkan  selama  proses penelitian  baik  itu  data  primer  dan  sekunder  dianalisis  secara  kualitatif  kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan, dan menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini

## C. PEMBAHASAN PERADILAN  AGAMA  DI  INDONESIA    DAN  PENGARUHNYA    HUKUM KOLONIAL BELANDA
Pengaruh    yang  ditimbulkan  Hukum  kolonial  Belanda  yakni  di  satu  sisi dikatakan berdampak positif dan di sisi lain berdampak negatif. Dampak positif yang penulis maksudkan adalah sejarah peradilan agama telah membawa proses yang sangat penting terhadap terbentuknya beberapa peraturan yang terkait dengan kemajuan dan kekuatan peradilan agama di negara Pancasila ini. Tanpa adanya beberapa dasar hukum yang  telah  ditetapkan  pada  zaman  kolonial  Belanda,  maka  sejarah  peradilan  agama tidak  mempunyai  dasar  hukum  yang  menggambarkan  kondisi  peradilan  agama  pada zaman penjajahan yang pada akhirnya dapat membentuk undang-undang.
Sedangkan  dampak  negatif  yang  telah  ditimbulkannya  pemerintah  kolonial Belanda  adalah  bahwa  umat  Islam  pada    zaman  tersebut  sangat  dibatasi  ruang lingkupnya  dan  bahkan  boleh  dikatakan  bahwa  pemerintah  kolonial  Belanda  tidak setuju  terhadap  adanya  peradilan  agama,  hanya  saja  kehadiran  pemerintah  kolonial
Belanda  mempunyai  target  utama  di  antaranya  mengeruk  hasil  kekayaan  bumi Nusantara  dan  untuk  memperlancar  tujuan  utama  para  penjajah,  maka  mereka memberikan  jalan  sedikit  demi  sedikit  terhadap  keberadaan  peradilan  agama.  Hal  ini dapat dilihat dalam berbagai tulisan di antaranya oleh H. Ichatijanto, SA., SH., dalam Pengembangan  Teori  Berlakunya  Hukum  Islam  di  Indonesia.,  sebagaimana  dikutip oleh Juhaya  S.  Praja,  beliau  mengungkapkan  bahwa  dalam  perkembangan  pengkajian hukum Islam di Indonesia, dilihat ada beberapa teori tentang berlakunya hukum Islam di Indonesia yang tergambar pada uraian berikut: 3 a. Ajaran Islam tentang penataan hukum. 4
Dalam  al-Qur'an  banyak  ketentuan  bahwa  kepada  orang  Islam  pada dasarnya diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang Islam tidak dibenarkan  mengambil  pilihan  lain  kalau  ternyata  Allah  dan  Rasul-Nya  telah menetapkan hukum yang pasti dan jelas.
Hal  tersebut  merupakan  prinsip  keyakinan  agama  dan  keyakinan    hukum serta  merupakan  kelanjutan  dari  keyakinan  mengEsa-kan  Tuhan  di  dalam  hukum ( tauhid al-tasyri') . Oleh karena itu, dari segi ajaran Islam sendiri, tanpa dikaitkan dengan  keadaan  hukum  di  masyarakat,  berlaku  prinsip  bagi  orang  Islam  berlaku hukum Islam. 5
b. Teori penerimaan autoritas hukum 6
Teori  ini  menyatakan  bahwa  orang  Islam,  kalau  telah  menerima  Islam sebagai  agamanya,  ia  menerima  autoritas  hukum  Islam  terhadap  dirinya.  Secara sosiologis,  orang-orang  yang  sudah  beragama  Islam  menerima  autoritas  hukum Islam, taat kepada hukum Islam. Tingkatan ketaatan tiap manusia mesti berbeda- beda, bergantung pada takwanya kepada Allah.
c. Teori Receptie in Complexu 7
Semenjak sebelum 1800  dan tahun-tahun  sesudahnya  itu telah diakui  oleh para ahli hukum dan ahli kebudayaan Belanda sendiri bahwa di Indonesia berlaku hukum  Islam.  Oleh  karena  itu,  politik  hukum  dalam  peradilan  pun  diberlakukan undang-undang  agama  Islam  untuk  orang  penduduk  asli  itu.  Masa  itu  dikenal dengan nama receptio in complexu. 8
Teori  ini  dimunculkan  oleh  Van  den  Berg  berdasarkan  kenyataan  bahwa hukum  Islam  diterima  (diresepsi)  secara  menyeluruh  oleh  umat  Islam.  Apa  yang telah  berlaku  sejak  mulai  adanya  kerajaan-kerajaan  Islam  di  nusantara,  sejak
3 Juhaya  S.  Praja, Hukum  Islam  di  Indonesia  Perkembangan  dan  Pembentukannya (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 101. QS: 1: 5, QS: 2: 179, QS: 4: 13-14, QS: 4: 49, 63, 105, QS: 5: 44, 47, 48, 49, 50, QS: 24: 51, 52.
4 Juhaya   S.    Praja, Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukannya.
5 H.  A.  R.  Gibb  dalam  bukunya, The Modern  Trends  of  Islam ,  menyatakan  bahwa  kalau  orang Islam  telah  menerima  Islam  sebagai  agamanya,  maka  ia  menerima  autoritas  hukum  Islam  terhadap dirinya.  Teori        yang  mengatakan  bahwa  hukum  yang      berlaku  pada  rakyat  pribumi  adalah  hukum agamanya
6 Sajuti    Thalib,  Receptio    A Conhario : Hubungan    Hukum Adat dengan Hukum Islam (Cet. IV; Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 4
7 Ismail  Sunny, Kedudukan  Hukum  Islam  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia ,  dalam Amrullah Ahmad, h.131.
8 Arso  Sostroatmojo  dan  A.  Wasit  Aulawi, Hukum Perkawinan  di  Indonesia (Jakarta:  Bulan Bintang, t.th), h. 11-12.
Jamal Jamil
kedatangan VOC hukum kekeluargaan Islam, hukum perkawinan dan hukum waris tetap diakui oleh Belanda. Bahkan oleh VOC, hukum kekeluargaan itu diakui dan dilaksanakan dengan bentuk peraturan Resolutie der Indische Regeering tanggal 25 Mei  1760  yang  merupakan  kumpulan  aturan  hukum  perkawinan  dan  hukum kewarisan  Islam  dan  terkenal  sebagai Compendium  Freijer.  Hukum  Islam  yang telah  berlaku  dari  zaman  VOC  itulah  oleh  pemerintah  Hindia  Belanda  diberikan dasar hukumnya dalam RR tahun 1855 yang antara lain dinyatakan dalam pasal 75: Oleh  hakim  Indonesia  itu  hendaklah  diperlakukan  undang-undang  agama ( Godsdienstige wettwn)..." 9
Berdasarkan  hal  tersebut,  oleh  para  ahli  Belanda  dibuatlah  berbagai kumpulan hukum untuk pedoman pejabat dalam penyelesaian urusan-urusan hukum rakyat  pribumi,  yang  tinggal  di  wilayah  yang  dikuasai  VOC,  kemudian Nederlandsch Indie, yang terkenal adalah sebagai berikut:
1. Compendium  Freijer  yang  merupakan  kitab  hukum  kumpulan  hukum perkawinan  dan  hukum  kewarisan  Islam  oleh  Pengadilan  VOC  ( Resolutie  der Indische Regeering tanggal 25 Mei 1760).
2. Cribonsch Rechboek yang dibuat atas usul Residen Cirebon (Mr.P.C. Hosselaar, 1757-1765).
3. Compendium der Voornaamste Javaansche Wetten nauwkeuring getrokken uit het  Mohammedaansche  Wetboek  Mogharraer,  dibuat  untuk  Landraad Semarang (tahun 1750).
4. Compendium Inlansche Wetten bij de Hoven van Bone en Gowa, disahkan oleh VOC untuk daerah Makassar. 10
Tampaknya  teori receptio  in  complexu  muncul  sebagai  rumusan  dari keadaan  hukum  yang  ada  dan  bersumber  dari  prinsip  hukum  Islam  bahwa  bagi orang Islam berlaku hukum Islam. Van den Berg mengonsepkan Stbl. 1882 No. 152 yang  berisi  ketentuan  bahwa  bagi  rakyat  pribumi  atau  rakyat  jajahan  berlaku hukum  agamanya  yang  berada  dalam  lingkungan  hidupnya.  Praktisnya,  yang berlaku  untuk  rakyat  jajahan  yang  beragama  Islam  di  Indonesia  adalah  hukum Islam. Karena yang berlaku ketentuan atau norma hukum Islam, maka badan-badan peradilan  agama,  yang  pada  waktu  pemerintahan  Hindia  Belanda  datang  ke Indonesia sudah ada dilanjutkan diakui kewenangan hukumnya.
d. Teori Receptie 11
Teori ini dikemukakan oleh Prof. Christian Snouck Horgronye (1857-1936), kemudian dikembangkan oleh C. Van Vallenhoven dan Ter Haar.
C. S. Hurgronye yang di  kalangan umat Islam  di Indonesia dikenal sangat anti  Islam  menentang  pendapat  L.W.C.  Van  den  Berg  dan  ahli  lain  sebelum  itu yang  dikenal  dengan  teori receptie  in  complexu  tersebut.  Teori  receptio menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam  berlaku  kalau  norma  hukum  Islam  itu  telah  diterima  (diresepsi)  oleh
9 Teori  ini  menyatakan  bahwa  hukum  yang  berlaku  bagi  rakyat  jajahan  adalah  hukum  adat, hukum Islam menjadi hukum kaiau diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat.
10 Ichtijanto ,   Pengembangan   Teori  Berlakunya Hukum Islam diIndonesia dan Tjun Surjaman (eel). Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 122-123.
11 Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda (Jakarta: LP3ES), h. 11.
masyarakat  sebagai  hukum  adat.  Teori  ini  berpangkal  dari  keinginan  Snouck Hurgronye agar orang-orang pribumi rakyat jajahan jangan sampai kuat memegang Islam,  sebab  pada  umumnya  orang-orang  yang  kuat  memegang  agama  Islam  dan hukum  Islam  tidak  mudah  dipengaruhi  oleh  peradaban  Barat.  Snouck  Hurgronye mengemukakan  teori  ini  karena  ia  khawatir  pengaruh  Pan-Islamisrne  yang dipelopori,  oleh  Sayid  Jamaluddin  al-Afgani  berpengaruh  di  Indonesia.  Ia merumuskan  saran  kepada  pemerintah  Belanda  tentang  kebijaksanaan  terhadap Islam yang dikenal dengan Islam policy. 12
Bagi  Snouck  Hurgronye,  musuh  kolonialisme  bukanlah  Islam  sebagai agama, melainkan Islam sebagai doktrin politik. Hal ini timbui, karena ia melihat kenyataan  bahwa  Islam  seringkali  menimbulkan  bahaya  terhadap  kekuasaan Belanda. 13 Meskipun  Islam  di  Indonesia  terkesan  banyak  bercampur  dengan kepercayaan  animisme  dan  Hindu,  ia  tahu  bahwa  orang  Islam  di  negeri  ini memandang agamanya sebagai alat pengikat kuat yang membedakan diri dari orang lain. Melalui usaha terus menerus dan sistematis, kolonial Belanda mengganti teori receptie  in  complexu  menjadi  teori  receptie.  Pasal  134  ayat  (2)  IS  menyatakan: "Dalam  hal  terjadi  perkara  perdata  antara  sesama  orang  Islam  akan  diselesaikan oleh hakim  agama Islam  apabila tersebut  telah diterima  oleh hukum  adat  mereka dan sejauh tidak ditentukan lain oleh ordonansi". 14

## e. Teori Receptie Exit 15
Dalam  bukunya,  Tujuh  Serangkai  tentang  Hukum,  pandangan  Prof.  Dr. Hazairin, S.H. tentang fungsi hukum dan hukum Islam serta sumber hukum Islam. Prof.  Hazairin  berpendirian  bahwa  setelah  Indonesia  merdeka,  setelah  Proklamasi dan  setelah  UUD  1945  dijadikan  UUD  negara,  maka  walaupun  aturan  peralihan menyatakan  bahwa  hukum  yang  lama  masih  berlaku  selama  jiwanya  tidak bertentangan  dengan  UUD  1945,  seluruh  peraturan  perundang-undangan pemerintah  Hindia  Belanda  yang  berdasarkan  ajaran  teori receptie  tidak  berlaku lagi karena jiwanya bertentangan UUD 1945.
Teori receptie harus exit karena bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasul.  Prof. Dr.  Hazairin  juga menyebut  bahwa teori  recepti  adalah teori  iblis.  la berpendirian  bahwa  kemerdekaan  Indonesia  mempunyai  arti  besar  terhadap berlakunya ajaran hukum yang harus ditaati di Indonesia. 16
f. Teori receptie a contrario 17
Teori  ini  mengatakan  Hukum  adat  baru  berlaku  kalau  tidak  bertentangan dengan hukum Islam. Teori ini antitesa terhadap teori receptie .
12 Daliar Noer, The Modernist Muslim Movement in Indonesia 19001942 (London: KL: 1973), h. 164.
13 Ismail Sunny, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ,h. 194.
14 Teori  receptie  exit  maksudnya  adalah  bahwa  teori  receptie  harus  keluar  dari  teori  hukum nasional  Indonesia  karena  bertentangan  dengan  UUD  1945  serta  bertentangan  dengan  al-Qur'an  dan Sunnah
15 Juhaya   S. Praja, Hukum Islam di Indonesia    Perkembangan dan Pembentukan , h. 128
16 Teori  Receptie  a  Confrario      menyatakan      bahwa  hukum  yang  berlaku  bagirakyat  adalah hukum agamanya,  hukum adat hanya berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum agamanya.
17 Roihan A. Rasyid , Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), h. 20.
Jamal Jamil
Kaitannya dengan perkembangan peradilan agama di Indonesia, semua jenis teori-teori hukum tersebut telah menambah khazanah terbentuknya undang-undang peradilan  agama  secara  permanen,  yang  jauh  sebelumnya  peradiian  agama  tidak memiliki  undang-undang  secara  tertulis  yang  sifatnya  masih  acak-acakan. Diungkapkan oleh Roihan. A. Rasyid, bahwa untuk melaksanakan tugas peradilan agama, maka dipergunakan acara yang berserak-serakan dalam berbagai  peraturan perundang-undangan,  bahkan  juga  acara  dalam  hukum  tidak  tertulis  (maksudnya hukum  formal  Islam  yang  belum  diwujudkan  dalam  bentuk  peraturan  perundang- undangan negara  Indonesia),  namun kini  setelah  terbitnya  UU No.  7  Tahun  1989 yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya 29 Desember 1989,dan UU No. 3 Tahun  2006  tentang  Revisi  UU  No.  7  Tahun  1989  maka  hukum  acara  peradilan agama menjadi kongkrit.

## KESIMPULAN
Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa kehadiran hukum kolonial Belanda pada  mulanya  agar  supaya  dapat  mempersempit  ruang  gerak  umat  Islam,  khususnya dalam  rangka  menyelesaikan  kasus  keperdataan  diantara  umat  Islam,  peraturan- peraturan  atau  stabalad  pada  akhirnya  inilah  menjadi  rujukan  lahirnya  perundang- undangan  peradilan  agama  di  Indonesia.  Perkembangan  peradilan  agama  yang  telah dicatat  dalam  sejarah  merupakan  rangkaian  perkembangan  yang  sangat  berpengaruh terhadap kemajuan dan peningkatan peradilan agama di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Arso  Sostroatmojo  dan  A.  Wasit  Aulawi. Hukum Perkawinan  di  Indonesia .  Jakarta: Bulan Bintang. t.th.
Noer, Daliar. The Modernist Muslim Movement in Indonesia 19001942. London: KL: 1973.
Sunny,  Ismail. Kedudukan  Hukum  Islam  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia ,  dalam Amrullah Ahmad.
Suminto, Aqib. Politik Islam Hindia Belanda . Jakarta: LP3ES  I
Ichtijanto .      Pengembangan      Teori    Berlakunya  Hukum  Islam  di  Indonesia dan  Tjun Surjaman (eel). Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan. Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
H. Z. A. Noeh dan H. A.B.  Adrian. Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia . Cet. II; Surabaya: FT. Bina Ilmu, 1983.
H. A. R. Gibb dalam bukunya, The Modern Trends of Islam.
Rasyid , Roihan A. Hukum Acara Peradilan Agama , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
Praja, Juhaya S. Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukannya, Bandung: Remaja Rosdakarya. 1991.
Thalib, Sajuti.  Receptio A Conhario : Hubungan    Hukum Adat dengan Hukum Islam. Cet. IV; Jakarta: Bina Aksara, 1985.