## Jurnal de Facto
Volume 10 No. 1 Juli 2023 ISSN (Print): 2356-1913; ISSN (Online): 2655-8408

## IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA SOLUSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN KASUS PERTANAHAN

## REQUESTING A PERMIT TO ACCESS STATE LAND AS A
SOLUTION TO RESOLVE LAND CASE ISSUES.

## Ardiansyah
Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene ardi.ansyah@stainmajene.ac.id

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa  Izin Membuka Tanah Negara dapat menjadi  salah  satu  solusi  dalam  kompleksnya  permasalahan  kasus  pertanahan  di  Kota Balikpapan. Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian  yuridis  normatif  (metode  penelitian  hukum  normatif).  Kebijakan  yang  dibuat oleh Pemerintah Kota Balikpapan tentang IMTN ini sudah tepat dan sudah mampu serta efektif dalam menyelesaikan kasus pertanahan di Kota Balikpapan, namun masih banyak memang  yang  perlu  dibenahi  seperti  pihak  penyelenggara  penerbitan  IMTN  baik  di Kecamatan  maupun  di  Dinas  Pertanahan  dan  Penataan  Ruang  Kota  Balikpapan  dalam menyampaikan  informasi  terkait  proses  penerbitan  IMTN  dan  terkait  permasalahan keberatan proses penerbitan IMTN, karena berdasarkan penelitian terdahulu masih banyak kendala terkait informasi yang sangat minim diterima oleh pihak pemohon IMTN sehingga hal ini merupakan penghambat utama masih adanya pihak-pihak pemohon yang melakukan upaya kritis seperti lambannya proses IMTN kemudian adanya keberatan dari pihak lain atas proses IMTN pemohon.
Kata Kunci : Kasus Pertanahan; Izin Membuka Tanah Negara; Penyelesaian Sengketa

## Abstract
The purpose of this study is to find out that the State Land Clearing Permit can be one of the solutions to the complexity of the problem of land cases in Balikpapan City. By the title and problems that will be discussed in this study and to provide useful results, this research is carried out with normative juridical research (normative legal research methods).  The policy made by the Balikpapan City Government regarding IMTN is appropriate and has been able and effective in solving land cases in Balikpapan City, but there are still many things that need to be addressed, such as the organizers of the IMTN issuance both in the District  and  in  the  Balikpapan  City  Land  and  Spatial  Planning  Office  in  conveying information related to the IMTN issuance process and related to the problem of objecting to the IMTN issuance process,  because based on previous research, there are still many obstacles related to information that is very minimally received by the IMTN applicant so that this is the main obstacle to the existence of applicant parties who make critical efforts such as the slowness of the IMTN process and then there are objections from other parties to the applicant's IMTN process.
Keywords: Land Case; Permit to Open State Land; Dispute Resolution

## I. Pendahuluan
A. Latar Belakang Masalah
Tanah merupakan anugerah yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi umat manusia demi kelangsungan hidup manusia. Tanah begitu penting sehingga negara  hadir  sebagai  organisasi  tertinggi  di  suatu  wilayah  untuk  mengatur penguasaan  tanah,  baik  yang  berbentuk  perseorangan  maupun  yang  berbentuk perkumpulan atau badan hukum. Di Indonesia, hukum pertanahan dikenal dengan Undang-Undang  Dasar  Agraria  (UUPA).  Menurut  UUPA,  tanah  di  Indonesia dibagi  menjadi  dua  yaitu;  Tanah  dan  Hak  Tanah  yang  Dikuasai  Negara.  Tanah negara mempunyai dua unsur, yaitu tanah yang langsung atau seluruhnya dikuasai oleh negara dan tanah yang tidak berkaitan dengan hak atas tanah. 1
Salah satunya adalah kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah  Daerah  memang  diberikan  hak,  wewenang  dan  kewajiban  untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri yang telah didelegasikan kepada  mereka.  Demikian  juga  kewenangan  di  bidang  pertanahan  dapat dilaksanakan  secara  mandiri  dan  berpedoman  pada  kaidah  dan  kebijakan Pemerintah  Pusat.  Termasuk  juga  kewenangan  dalam  bidang  pertanahan  adalah dengan menerbitkan Izin Membuka Tanah.
Di  Kota  Balikpapan,  sebelum  berlakunya  IMTN,  alas  hak  yang  berlaku adalah segel tanah atau surat keterangan tanah, yang mana pemegang segel tanah belum  tentu  pemilik  tanah  karena  bidang  tanah  yang  ada  segelnya  masih  belum tentu objek tanahnya aman sehingga saat dikonversi menjadi sertipikat akan muncul lagi sengketa baru dalam kepemilikan tanah. Untuk mengatasi persoalan tumpang tindih  segel  tanah,  pemerintah  menerbitkan  Peraturan  Daerah  Balikpapan  No.  8 Tahun  2006,  yang  lalu  diubah  menjadi  Peraturan  Daerah  Balikpapan  nomor  1 Tahun  2014  tentang  Izin  Membuka  Tanah  Negara.  Perda  ini  dirancang  buat
1 Julius Sembiring, Pengertian, Pengaturan, dan Permasalahan Tanah Negara (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 9.
mengatur  rakyat  serta  menekankan  bahwa  tanah  bukanlah  sumber  perseteruan namun  laba  bagi  pemiliknya,  dan    peluang  hukum  yang  ditawarkannya,  yaitu kepastian  hukum  serta  keadilan,  yang  bisa  bermanfaat  bagi  warga.  Tujuan  asal IMTN  ialah  buat  menaikkan  perencanaan  tata  ruang,  lingkungan  dan  ketahanan fisik  tanah  sesuai  dengan  kondisi  yang  diberikan.  Antara  tahun  2006  ke  2011, contohnya,  pemerintah  meminta  pemilik  segel  tanah  buat  memperbaharui  segel tanah mereka menjadi dokumen IMTN. Hal ini diikuti di tahun 2012 oleh peraturan Pemerintah Kota Balikpapan yang melarang pengelolaan sertifikat tanah sesuai alas hak.  Akibatnya,  proses  pendaftaran  tanah  mengikuti  peraturan  IMTN  setempat, menggunakan  IMTN  diterbitkan  kantor  kecamatan  setelah  dilakukan  investigasi serta  pengukuran  tanah  menjadi  pengganti  segel  tanah  buat  proses  registrasi  hak atas  tanah  buat  kemudian  sebagai  sertipikat.  IMTN  akan  berperan  menjadi pengganti segel tanah yang nantinya disimpan oleh camat menjadi file negara yg dipergunakan menjadi warkah. 2
Dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  Pemerintah  Daerah Kota Balikpapan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Izin Membuka Tanah Negara (selanjutnya disebut Perda IMTN). Peraturan daerah ini diatur  dengan  mempertimbangkan  kegiatan  pembukaan  dan/atau  pemanfaatan tanah negara di Kota Balikpapan berkembang pesat sehingga diperlukan pengaturan perizinan  dibidang  pertanahan  yang  tidak  hanya  mampu  menumbuhkan  iklim investasi, tetapi juga demi kesejahteraan masyarakat dan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan. Adanya IMTN diinginkan karena adanya peraturan hukum yang bertujuan  untuk  mencegah  dan  mengurangi  adanya  sengketa  tanah  dengan  tertib administrasi  pertanahan.  Hal  ini  didasarkan  pada  kebutuhan  masyarakat  dalam proses kepemilikan hak atas tanah (meterai) sebagai bukti yang mengikat. 3
2 Adinda Putri Jade, Diah Nadia Putri, dan Sholahuddin Al-Fat ih, “Perizinan Membuka Tanah Negara Di Kota Balikpapan,” Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum 29, no. 2 (23 November 2020): hlm. 105, https://doi.org/10.33369/jsh.29.2.%p.
3 Deasy Ratnasari, “Surat Izin Membuka Tanah Negara Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 Kaitannya Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah” (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2017), hlm . 5.
Namun ada hal yang menarik dengan proses penerbitan IMTN ini, yaitu pada proses  administrasinya,  pemohon  wajib  menyerahkan  surat  keterangan  tanah kepada  pihak  Pemerintah  Kota  Balikpapan  lalu  kemudian  Pemerintah  Kota Balikpapan  menerbitkan  dan/atau  menukarkan  Surat  Keterangan  Tanah  tersebut dengan  Izin  Membuka  Tanah  Negara  perihal  ini  tertulis  dalam  Pasal  10  ayat  (2) Perda IMTN  “Setiap pemegang alas hak wajib mengajukan permohonan IMTN sebelum mengajukan hak atas tanah”. Pasal tersebut menunjukan bahwa setiap alas hak yang ada termasuk pula Segel (surat keterangan tanah), yang dikenal di Kota Balikpapan sebagai alas hak wajib untuk memiliki IMTN terlebih dahulu sebelum mengajukan  permohonan  untuk  memperoleh  hak  atas  tanah  yang  artinya  bahwa surat  keterangan  tanah  yang  bersifat  keperdataan  menjadi  Izin  Membuka  Tanah Negara yang bersifat Administrasi/Publik.
Izin  Membuka  Tanah  Negara  pada  umumnya  belum  banyak  dikenal  di beberapa  daerah  di  Indonesia,  bahkan  dalam  UU  Nomor  23  Tahun  2014  sendiri hanya menjelaskan tentang Izin Membuka Tanah saja bukan Izin Membuka Tanah Negara yang mana Izin Membuka Tanah Negara walaupun pada intinya baik IMTN maupun  IMT  adalah  sama-sama  pemberian  izin  terhadap  tanah  negara.  Namun dalam    Perda  Kota  Balikpapan  Nomor  1  Tahun  2014  tanah  negara  yang  dapat diajukan IMTN hanya tanah negara yang memiliki alas hak seperti segel atau surat keterangan tanah sehingga tanah negara yang dimaksud adalah tanah negara yang ada penguasaan fisiknya (tanah negara tidak bebas) bukan tanah negara bebas.
Jika ditinjau dalam Pasal 24 PP nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,  Segel  atau  Surat  keterangan  Tanah  dapat  menjadi  dasar  alas  hak  untuk didaftarkan di Kantor Pertanahan namun dalam Perda Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 tentang IMTN, segel atau surat keterangan tanah di konversi menjadi IMTN  lalu  kemudian  didaftarkan  ke  Kantor  Pertanahan  Kota  Balikpapan  untuk menjadi  sertipikat  hak  atas  tanah,  artinya  alas  hak  lama  menjadi  alas  hak  baru, namun  apakah  pantas  IMTN  menjadi  alas  hak?  karena  saat  bidang  tanah  terbit IMTN maka bidang tanah tersebut tidak dapat beralih atau dialihkan karena sifat Izin yang bersifat publik sehingga  tidak membenarkan untuk dilakukan peralihan. Akan  tetapi  diluar  masalah  administrasi  tersebut  IMTN  mampu  menjadi  dasar
solusi dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan di Kota Balikpapan karena proses  penerbitan  IMTN  yang  lebih  kompleks  dibandingkan  Surat  Keterangan Tanah dan lebih detail dalam menerbitkan IMTN yang kurang lebih hampir sama dengan  proses  penerbitan  Sertipikat  Hak  Atas  Tanah.  Dalam  prosesnya  jika  ada pihak  yang  keberatan  terhadap  IMTN,  pihak  yang  keberatan  dapat  mengajukan keberatan  dan  keberatan  tersebut  diselesaikan  secara  musyawarah  mufakat,  jika musyawarah  mufakat  tidak  mencapai  kesepakatan  maka  pihak  yang  keberatan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri, hal ini sangat membantu pihak Kantor Pertanahan  dalam  memberikan  kepastian  hukum,  karena  permasalahan  tanahnya sudah selesai dalam proses penebitan IMTN sehingga proses penerbitan Sertipikat sangat minim terjadi sengketa.
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  maka  penulis  tertarik  untuk  meneliti  lebih lanjut  tentang  Izin  Membuka  tanah  Negara  yang  mampu  menjadi  solusi  dalam penanganan kasus pertanahan di Kota Balikpapan.

## B. Rumusan Masalah
Bagaimanakah efektivitas IMTN dalam menyelesaikan kasus pertanahan di Kota Balikpapan?

## C. Metode Penelitian
Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan dalam rangka memberikan tujuan yang bermanfaat, penelitian ini dilakukan dengan  penelitian  yuridis  normatif  (metode  penelitian  hukum  normatif).  Metode penelitian  yuridis  normatif  menurut  Peter  Mahmud  Marzuki  adalah  suatu  proses buat menemukan suatu hukum, prinsip-prinsip aturan, juga doktrin-doktrin aturan guna  menjawab  isu  aturan  yang  dihadapi.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan pengumpul data, yaitu: kajian pustaka, atau studi dokumen (kajian dokumenter)  buat  mengumpulkan  data  sekunder  terkait  permasalahan  yang
ditimbulkan,  menggunakan  mengkaji  buku,  jurnal  aturan,  akibat  penelitian  serta dokumen peraturan perundang-undangan. 4
Penelitian  yuridis  normatif  sebagaimana  tersebut  pada  diatas  merupakan penelitian yang masalah-masalahnya pada penelitian dianalisis melalui pendekatan prinsip-prinsip pengaturan serta mengacu pada kebiasaan aturan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan  jenis data dari bahan pustaka yang digunakan, biasa disebut menggunakan data primer dan data sekunder.  Data  yang  diperoleh  kemudian  dianalisis  melalui  pendekatan  analisis kualitatif,  yaitu  dengan  mengamati  data  yang  diperoleh  serta  menghubungkan semua data yang diperoleh dengan kaidah dan  prinsip yang berkaitan menggunakan duduk  perkara  yang  diteliti  dengan  menggunakan  penalaran  induktif,  yaitu menggunakan  cara  berpikir  berasal  hal  yang  spesifik  ke  hal  yang  lebih  khusus menggunakan pendekatan normatif yaitu interpretasi dan  konstruksi aturan serta analisis  lebih  lanjut  memakai  metode  kualitatif,  sebagai  akibatnya  dapat  ditarik konklusi  dengan memakai  metode deduktif, menyampaikan konklusi  umum buat masalah dan  tujuan penelitian. 5

## D. Tinjauan Pustaka
1. Tinjauan Umum Tentang Sengketa
Menurut  Nurnaningsih  Amriani,  sengketa  merupakan  perselisihan  yang terjadi  antara  para  pihak  dalam  perjanjian  karena  adanya  wanprestasi  yang dilakukan  oleh  salah  satu  pihak  dalam  perjanjian  tersebut. 6 Sedangkan  menurut Takdir  Rahmadi,  sengketa  adalah  situasi  dan  kondisi  dimana  orang-orang  saling mengalami perselisihan yang bersifat factual maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja. 7
Menurut  Suyud  Margono,  Sengketa  biasanya  bermula  dari  suatu  situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang diawali oleh perasaan
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 35.
5 Ibid.
6 Nurnaningsih Amriani, Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 13.
7 Takdir Rahmadi, Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 1.
tidak  puas  yang  bersifat  subyektif  dan  tertutup.  Kejadian  ini  dapat  dialami  oleh perorangan  maupun  kelompok.  Perasaan  tidak  puas  akan  muncul  ke  permukaan apabila  terjadi  konflik  kepentingan.  Proses  sengketa  terjadi  karena  tidak  adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai  pendirian  atau pendapat  yang berbeda berpotensi  beranjak ke situasi sengketa. 8
2. Tinjauan Umum tentang Penguasaan Tanah Negara
Tanah  negara  adalah  tanah  yang  langsung  dikuasai  oleh  negara.  Langsung dikuasai artinya tidak ada pihak lain di atas tanah tersebut. Tanah tersebut disebut juga  tanah  negara  bebas.  Penggunaan  istilah  tanah  negara  bermula  pada  jaman Hindia  Belanda.  Sesuai  dengan  konsep  hubungan  antara  Pemerintah  Hindia Belanda dengan tanah yang berupa hubungan kepemilikan dengan suatu pernyataan yang  dikenal  dengan  nama  Domein  Verklaring  yang  menyatakan  bahea  semua tanah  yang  pihak  lain  tidak  dapat  membuktikan  sebagai  hak  Eigendom  adalah Domein  atau  milik  negara.  Dengan  demikian  yang  disebut  dengan  tanah  negara adalah tanahtanah yang dilekati dengan suatu hak yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah Negara, hak pengelolaan serta tanah ulayat dan tanah wakaf. Adapun ruang lingkup tanah Negara, meliputi: 1 a. Tanah-tanah yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya. b. Tanah-tanah hak yang berakhir jangka  waktunya  dan  tidak  diperpanjang  lagi.  c.  Tanah-tanah  yang  pemegang haknya meninggal dunia tanpa ahli waris. d. Tanah-tanah yang ditelantarkan. 9
Penguasaan  tanah  Negara  adalah  kewenangan  Negara  untuk  menguasai sesuatu  yang dimana dalam suatu  penguasaan ada hak yang dapat  dipegang oleh pemegang  haknya.  Hak  pengelolaan  merupakan  hak  dari  menguasai  Negara sebagaimana bahwa Negara  Indonesia adalah organisasi  kekuasaan tertinggi  dari seluruh  rakyat  Indonesia  yang  memiliki  tingkatan  tertinggi  berwenang  untuk melakukan  perbuatan-perbuatan  hukum  yang  menyangkut  dengan  kepentingan publik. Menurut Iman Sutiknyo, bahwa tidak disebutkan secara eksplisit tujuannya
8 Margono Suyud, Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 34.
9 S. W. Sumardjono Maria, Kebijakan Pertanahan antara regulasi dan implementasi (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), hlm. 62.
adalah untuk keuntungan kolonialisme Belanda, sebab klaim atas tanah tak bertuan (tidak  dapat  dibuktikan  sebagai  hak  eigendom  oleh  rakyat)  oleh  pemerintahan jajahan  hanya  untuk  memberikan  keuntungan  bagi  kolonialisme  Belanda. Sedangkan  pada  asas  menguasai  oleh  Negara  tersurat  tujuan  secara  jelas  untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 10

## II. PEMBAHASAN
Administrasi Pertanahan di Kota Balikpapan mengalami kemajuan dengan adanya  Perda  Kota  Balikpapan  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  IMTN,  kemajuan yang dimaksud disini adalah kemajuan tentang peran Pemerintah Kota Balikpapan untuk menyelesaikan kasus-kasus pertanahan yang berakar pada bukti kepemilikan tanah di masa lalu yang dinamakan dengan segel atau surat keterangan tanah yang diterbitkan  oleh  pihak  Pemerintrah  Daerah  Kota  Balikpapan.  Penertiban  segel sangat  diperlukan  dalam  menyelesaikan  kasus  pertanahan  karena  rata-rata  kasus pertanahan di Kota Balikpapan paling banyak adalah permasalah segel atau surat keterangan tanah tersebut yang banyak tumpang tindih bahkan ada yang palsu.
Keunggulan dari IMTN dibandingkan segel tanah merupakan sebab IMTN memiliki masa kadaluarsa yaitu selama 3 tahun. tidak sinkron menggunakan masa berlaku segel tanah yang dinilai tidak sempurna (tidak ada batas waktunya) serta kurang taat administrasi akibat tidak adanya kiprah pemerintah dalam hadiah hak. Segel  tanah  berpotensi  menghasilkan  Pemerintah  Kota  Balikpapan  sulit  buat mengendalikan pembangunan wilayah di bidang pertanahan akibat tanah terlantar. Tanah terlantar yg seharusnya membuahkan adanya pemindahan penguasaan tanah balik    di  negara  sehabis  jangka  ketika  tertentu  sebagai  tidak  terlaksana  sebab berlakunya  segel  tanah  tak  mempunyai  batas  waktu.  IMTN  juga  berfungsi menghindari dominasi tanah menjadi tidak produktif, sebab mempunyai batas hak pengelolaan, yaitu selama 3 tahun dan  1 tahun perpanjangan. Selain itu pelimpahan wewenang ke pemda dilakukan sebab wewenang pada bidang agraria dapat menjadi sumber  keuangan  bagi  daerah  itu.  IMTN  bisa  mendorong  kenaikan  pemdapatan
10 Moh Mahfud Md, Politik Hukum di Indonesia (Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 184.
daerah/negara minimal  melalui PBB (Pajak Bumi serta Bangunan) serta BPHTB (Bea Pembiayaan Hak Tanah dan  Bangunan), sementara peralihan hak pada posisi segel  tidak  menyampaikan  pendapatan  di  negara,  bahkan  dominasi  tanah menggunakan  segel  memicu  penguasaan  hak  sangat  luas  namun  tidak  produktif. oleh  karena  itu  praktik  pengadaan  IMTN  penting  buat  diselenggarakan  sesuai menggunakan  ketentuannya  agar  pendaftaran  tanah  di  Kota  Balikpapan  bisa berjalan dengan efektif dan  efisien. 11
Namun keunggulan tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya kasus pertanahan di Kota Balikpapan dari IMTN tersebut antara lain: 12
1. Terjadi  praktek  pemindahtanganan/jual  beli  dan  pengajuan  jaminan (agunan)  di  perbankan  atau  lembaga  simpan  pinjam  lainnya menggunakan IMTN;
2. Alas  hak  (segel  tanah)  yang  dimiliki  sebelum  diajukan  pengurusan IMTN  banyak  terdapat  sanggahan/keberatan  dari  pihak  lain,  baik perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah/perusahaan;
3. Pemalsuan alas hak berupa segel tanah oleh oknum dan ketidaktelitian petugas  pelayanan  IMTN  menyebabkan  IMTN  yang  dipegang masyarakat tidak legal secara hukum administrasi pertanahan;
4. Pelaksanaan  tahapan  penerbitan  dan  persyaratan  permohonan  IMTN lama  dan  cenderung  lebih  lama  dengan  proses  pendaftaran  hak  atas tanah  di  Kantor  Pertanahan  Balikpapan  dan  pembiayaan  yang  tidak jelas.
Masih banyaknya masyarakat yang tidak memahami IMTN bukanlah alas hak  yang  dapat  beralih  dan  dialihkan  sehingga  banyak  masyarakat  yang memperjualbelikan IMTN menjadi kendala utama IMTN ini. Tidak adanya upaya penyelesaian dari Pemerintah Kota Balikpapan terhadap masalah ini terutama pihak Lembaga pembiayaan yang menerima IMTN sebagai agunan atau jaminan.
11 Jade, Putri, dan Al- Fatih, “Perizinan Membuka Tanah Negara Di Kota Balikpapan,” hlm. 115.
12 Heruressandy Seti a Kesuma dan Roziqin Roziqin, “KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN TANAH NEGARA BERDASARKAN IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA (IMTN),” Journal de Facto 8, no. 1 (15 Juli 2021): hlm. 29-30.
IMTN juga sebenarnya merupakan jalan untuk mempercepat penyelesaian kasus  pertanahan  di  Kota  Balikpapan,  seperti  di  dalam  Peraturan  Walikota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2014 dijelaskan bahwa proses pengumuman IMTN diberikan waktu 30 hari untuk  mengajukan  keberatan,  jika  ada  keberatan  maka  penyelesaian  kasus pertanahan  diselesaikan  secara  mediasi  yang  diberi  waktu  selama  30  hari,  jika dalam  30  hari  tidak  ada  mediasi  atau  mediasi  terjadi  namun  tidak  mencapai musyawarah mufakat maka pihak yang keberatan diwajibkan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Balikpapan 90 hari kerja terhitung sejak selesainya terbitnya pemberitahuan hasil mediasi.
Pemerintah  Kota  Balikpapan  saat  ini  mendukung  adanya  IMTN  dan berharap IMTN menjadi suatu solusi dalam perselisihan urusan pertanahan, IMTN akan lebih bisa diterapkan daripada segel sebagai alas hak kurang kuat untuk secara efisien  mengelola  sertipikat  tanah  berikutnya  dan  mengurangi  kemungkinan sengketa  tanah.  Bahkan,  efisiensi  pendaftaran  tanah  itu  sendiri  terkendala  oleh konflik  antara  peraturan  dan  pelaksanaannya.  Regulasi  terkait  pedoman pelaksanaan  IMTN  yaitu  Perwali  Kota  Balikpapan  Nomor  33  Tahun  2017 seharusnya memperbaiki sistem aplikasi IMTN sesuai Perwali Balikpapan Nomor 26  Tahun  2015,  yang  justru  mempersulit  pemkot  untuk  mendaftarkan  tanahnya. Penyempurnaan tersebut tertuang dalam Pasal 5 Ayat (9) Perwali Kota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2017, yang merupakan tambahan dari ayat Perwali sebelumnya bahwa  Tanah  Negara  yang  belum  diterbitkan  IMTN  tidak  boleh  memperoleh Sertifikat Tanah. Selain itu, pada Pasal 29( ayat 1) huruf (i) juga terdapat tambahan dalam  peraturan  yang  sama  bahwa  alasan  penolakan  IMTN  diperbolehkan  jika tanah yang diminta sedang dalam proses klarifikasi di Kantor Pertanahan dan Tata Ruang Kota Balikpapan atau Pihak lain yang berkaitan dengan hak dan benda atas tanah.
Dilihat  dari  aspek  substansial  kedua  penambahan  ayat  tersebut  bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan seperti yang terjadi pada hak segel tanah  sebelumnya  dan  menyebabkan  adanya  sertipikat  ganda  dalam  satu  lahan. Tetapi  nyata  setelah  Perwali  Balikpapan  No.  33  Tahun  2017  berlaku  telah
menghasilkan  proses  penerbitan  sertifikat  IMTN  yang  semakin  lama  dari sebelumnya. Hal ini disebabkan Pihak lain yang mengklaim kepemilikan tanah ke kantor  kecamatan  menyebabkan  sengketa  yang  harus  diklarifikasi  kebenarannya oleh  instansi  penyelenggara.  Selain  itu  pihak  lain  yang  mengklaim  kepemilikan tanah  yang  sama  banyak  memanfaatkan  gugatan  perdata  untuk  menghalangi pemilik  tanah  dalam  mendapatkan  sertifikat  IMTNnya.  Hal  ini  menyebabkan proses  pengurusan  IMTN  berjalan  sangat  lambat  bahkan  hingga  bertahun-tahun lamanya. Apalagi gugatan berkaitan dengan kepemilikan tanah tersebut cenderung tidak dipilah berdasarkan alat bukti kepemilikan yang sah sebagaimana telah diatur dalam  undang-undang.  Alhasil  di  Dinas  Pertanahan  dan  Penataan  Ruang  terjadi penumpukan  ribuan  berkas  permohonan  IMTN  dengan  rasio  tidak  sebanding dengan pekerja yang berwenang dalam penanganan berkas tersebut. 13
Masih  banyaknya  kendala  penyelesaian  sengketa  atas  terbitnya  atau sebelum  terbitnya  IMTN  merupakan  pekerjaan  rumah  yang  cukup  panjang  bagi Pemerintah  Kota  Balikpapan  untuk  memperbaiki  apa  saja  yang  kurang  dalam IMTN.  Menurut  pendapat  penulis,  IMTN  ini  sudah  cukup  baik,  walaupun  dari beberapa  penelitian-penelitian  sebelumnya  masih  banyak  menganggap  IMTN belum cukup baik dalam menyelesaikan kasus pertanahan, penulis mengganggap IMTN  ini  hanya  kurang  sosialisasi  saja  dari  pihak  Pemerintah  Kota  Balikpapan seperti masihnya banyaknya IMTN yang diperjualbelikan dan dijadikan jaminan, padahal  sudah  jelas  dalam  Perda  Nomor  1  Tahun  2014  dijelaskan  bahwa  IMTN bukan bukti kepemilikan tanah dan tidak dapat dijadikan jaminan pada Lembaga pembiayaan.  Namun  penjelasan  itu  tidak  sampai  kepada  masyarakat  maupun Lembaga pembiayaan yang masih saja ada yang menerima IMTN sebagai jaminan. Kemudian terkait Segel atau surat keterangan tanah yang masih jadi permasalahan utama  dalam  IMTN,  hal  ini  juga  sudah  ada  dalam  Perda  Nomor  1  Tahun  2014 bahwa  alas  hak  berupa  segel  atau  surat  keterangan  tanah  itu  dapat  di  konversi menjadi IMTN selama tidak ada tanggapan atau pihak yang keberatan, jadi proses itu  ada  tahap  pengukuran,  peninjauan,  dan  pengumuman,  sehingga  semua  orang
13 Jade, Putri, dan Al- Fatih, “Perizinan Membuka Tanah Negara Di Kota Balikpapan,” hlm. 123.
mengetahui bidnag tanah tertentu dan alas hak tertentu sudah diajukan IMTN nya dan  bagi  pihak  siapa  saja  yang  keberatan  sudah  diakomodir  dan  difasilitasi  oleh pihak Pemerintah Kota Balikpapan, dengan cara penyelasaian secara mediasi, jika ada indikasi pidana seperti pemalsuan segel bisa langsung dilaporkan ke pihak yang berwenang dan laporan tersebut bisa jadi dasar untuk penundaan penerbitan IMTN. Kemudian jika ada pihak yang menyatakan bahwa proses IMTN sangat lama hal ini  adalah  bentuk  kehati-hatian  dari  pihak  Pemerintah  Kota  Balikpapan  untuk menghindari  kesalahan  setelah  terbitnya  IMTN,  lebih  baik  segala  kendala diselesaikan pada saat proses IMTN daripada IMTN sudah terbit baru ada sengketa.
Kebijakan  Pengadaan  IMTN  sebenarnya  sudah  tepat,  Pemerintah  Kota Balikpapan  melalui  IMTN  telah  membantu  pemerintah  dalam  hal  pemercepatan pendaftaran tanah (sekarang upaya pemerintah pusat melalui PTSL), meningkatkan pendapatan daerah di sektor pajak dan bukan pajak, mengurangi penguasaan tanah yang  berlebihan  dan  tanpa  batas  waktu  serta  tidak  produktif  dan  menjamin kepastian hukum hak atas tanah dan harusnya menurunkan sengketa lahan. Tetapi dalam  pelaksanaannya  Pemerintah  Balikpapan  seharusnya  melakukan  evaluasi terhadap  pelaksanaan  IMTN  dan  melaporkannya  secara  terbuka,  menerima masukan  dari  masyarakat.  Karena  IMTN  dalam  implikasinya  masih  ditemukan hambatan  yang  membutuhkan  perbaikan  agar  sesuai  dengan  tujuan  hukum seharusnya. 14
Jika  ditinjau  dalam  PP  Nomor  18  Tahun  2021  tentang  Hak  Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Surat keterangan Tanah  atau  segel  tanah  sebagai  dasar  terbitnya  IMTN  dinyatakan  sudah  tidak berlaku  lagi  dan  surat  keterangan  tanah  hanya  dijadikan  sebagai  petunjuk  dalam proses  pendaftaran  tanah.  Surat  Keterangan  Tanah  pada  umumnya  diterbitkan untuk  melegitimasi  penguasaan  fisik  tanah  seseorang  dan  tanah  yang  dimaksud adalah  tanah  negara  yang  dikuasai  secara  fisik  oleh  seseorang  yang  biasanya digunakan  untuk  berkebun  dan  bertempat  tinggal  maka  surat  keterangan  tanah biasanya  juga  disebut  sebagai  tanah  Garapan  yang  memiliki  legitimasi  dari
14 Jade, Putri, dan Al-Fatih, hlm. 126.
pemerintah  namun  pemerintah  dalam  hal  memberikan  keterangan  harus  memuat penjelasan  tentang  saksi  dan  Riwayat  penguasaan  fisik  tanah.  Hal  tersebut  kini diperbarui oleh adanya IMTN, sehingga dengan adanya IMTN maka hal  ini juga dapat menjadi alternatif bagi daerah lain untuk dijadikan solusi dalam penyelesaian kasus pertanahan di daerahnya masing-masing.

## III. PENUTUP Kesimpulan
Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Balikpapan tentang IMTN ini sudah tepat dan sudah mampu serta efektif dalam menyelesaikan kasus pertanahan di Kota Balikpapan,  namun  masih  banyak  memang  yang  perlu  dibenahi  seperti  pihak penyelenggara penerbitan IMTN baik di Kecamatan maupun di Dinas Pertanahan dan  Penataan  Ruang  Kota  Balikpapan  dalam  menyampaikan  informasi  terkait proses  penerbitan  IMTN  dan  terkait  permasahan  keberatan  proses  penerbitan IMTN,  karena  berdasarkan  penelitian  terdahulu  masih  banyak  kendala  terkait informasi yang sangat minim diterima oleh pihak pemohon IMTN sehingga hal ini merupakan  penghambat  utama  masih  adanya  pihak-pihak  pemohon  yang melakukan  upaya  kritis  seperti  lambannya  proses  IMTN  kemudian  adanya keberatan dari pihak lain atas proses IMTN pemohon.

## Saran
Perlu  adanya  pembenahan  dalam  internal  penyelenggara  penerbitan  IMTN  ini seperti  melaksanakan  sosialisasi  ulang  atas  IMTN  kepada  masyarakat  dengan bekerjasama dengan pihak Kantor Pertanahan Kota Balikpapan.
Perlu adanya revisi Perda IMTN ini ke bentuk Surat Keterangan Penguasaan Atas Tanah  Negara,  karena  berdasarkan  PP  Nomor  18  Tahun  2021,  IMTN  tidak  ada sebagai  alas  hak,  yang  ada  hanyalah  surat  keterangan  tanah  yang  mana  Surat Keterangan  Tanah  ini  bukan  bukti  kepemilikan  tanah  namun  hanya  sebagai petunjuk untuk melanjutkan ke Kantor Pertanahan Kota Balikpapan dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Atas tanah.

## Jurnal de Facto 10(1) : 31-44

## Daftar Pustaka
Amriani,  Nurnaningsih. Mediasi:  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  di Pengadilan . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
Jade,  Adinda  Putri,  Diah  Nadia  Putri,  dan  Sholahuddin  Al-Fatih.  “Perizinan Membuka  Tanah  Negara  Di  Kota  Balikpapan.” Supremasi  Hukum:  Jurnal Penelitian Hukum 29, no. 2 (23 November 2020). https://doi.org/10.33369/jsh.29.2.%p.
Julius  Sembiring. Pengertian,  Pengaturan,  dan  Permasalahan  Tanah  Negara . Jakarta: Kencana, 2018.
Kesuma,  Heruressandy  Setia,  dan  Roziqin  Roziqin.  “KEPASTIAN  HUKUM TERHADAP PENGUASAAN TANAH NEGARA BERDASARKAN IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA (IMTN).” Journal de Facto 8, no. 1 (15 Juli 2021): 17–33.
Mahfud Md, Moh. Politik Hukum di Indonesia . Raja Grafindo Persada, 2009.
Maria,  S.  W.  Sumardjono. Kebijakan  Pertanahan  antara  regulasi  dan implementasi . Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum: Edisi Revisi . Jakarta: Prenada Media, 2017.
Rahmadi,  Takdir. Mediasi  penyelesaian  sengketa  melalui  pendekatan  mufakat . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
Ratnasari,  Deasy.  “Surat  Izin  Membuka  Tanah  Negara  Berdasarkan  Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 Kaitannya Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.” Universitas Hasanuddin, 2017.
Suyud,  Margono. Alternative  Dispute  Resolution  dan  Arbitrase .  Jakarta:  Ghalia Indonesia, 2000.