## MEREDAM IDEOLOGI RADIKAL DI INDONESIA MELALUI PRAKTIK KETELADANAN NILAI PANCASILA
Oleh Maimun 1

## Dosen Program Studi Ilmu Politik
Universitas Syiah Kuala

## ABSTRACK
People's lives are driven by the basic idea of a foundation to fight for his life. The basic  idea  was  referred  to  as  an  ideology,  which  dinyakini  by  a  community  or  group  as kosep ideal to strive for. In this world, there are two basic types of ideology, which is open and closed, and each country is based on the assurance ideology continue to be preserved. However,  in  addition  to  ideolgi  countries,  there  are  also  other  ideologies  that  are  living within the individual which we refer to as personal ideology, and live in groups or as we say communal  ideology.  Radical  ideology  as  a  form  of  accumulation  of  trust  on  personal ideology  was  developed  and  dinyakini  as  a  truth,  that  this  ideology  into  the  ideology  of communal deliberately continue to be developed and championed by groups menyakininya. The  group's  ideology  is  contrary  to  Pancasila  as  the  state  ideology,  and  ways  are  being made to fight the ideology threatens people's lives and integrity of the country.
This  paper  aims  to  describe  the  efforts  made  to  curb  radical  ideology  through exemplary  education.  With  the  approach  of  the  description,  this  paper  adopts  literature references juxtaposed with reality. In addition to the observation in reality, this paper also disadurkan reference libraries by lifting the state ideology as a national consensus as well as a comparison against the ideology of personal and communal dinyakini and championed by some kelompo. The end of this paper the authors suggest the need for optimization and actualization exemplary approach in an effort to curb radical ideology in Indonesia, which has  the  potential  to  live  and  thrive  in  the  community,  particularly  areas  that  are  still dominated  by  the  nationalist  ethno  culture,  such  as  Aceh,  Papua,  Kalimantan  and  some Another  area  in  Sumatra  and  even  regions  of  the  island  of  Java,  as  well  as  other community organizations in Indonesia.
Keyword: Actualization, ideology, radical

## A. PENDAHULUAN
Sebagai   negara   yang   sedang berkembang,  Indonesia  dihadapkan  pada dua  aspek.  Pertama,  sebagai  negara  yang sedang berkembang, Indonesia mudah dijadikan destinasi bagi orang asing, terlebih lagi  di  era  global  dan  penuh  dengan keterbukaan.  Keterbukaan  tersebut  juga telah  terbangun  hubungan  secara  lebih intend  an  komplek,  baik  dalam  bidang bisnis, wisata dan juga pendidikan.
Konsekuensi  dari  terbangunnya  hubungan tersebut  lebih  memberikan  keuntungan sepihak, yaitu  keuntungan  bagi  orang  asing. Kenyataan  ini  dapat  dilihat  dari  contoh hubungan antara Indonesia dengan Rusia,
Amerika,  Cina  dan  juga  beberapa  negara lainnya 2 . Terkadang, bukan hanya alat-alat industri  yang  kita  impor,  bahkan  garam- pun  masih  kita  impor  dari  negara  lain. Padahal kalau kita bandingkan dalam aspek Sumberdaya  Alam  (SDA),  Indonesia  lebih unggul  dari  negara  lain,  hanya  saja  masih kurang  dalam  aspek  Sumberdaya  Manusia (SDM).  Konsekuensi  dari  hubungan  yang tidak  adil  ini  telah  mendorong  lahirnya kecemburuan sosial dari masyarakat tempatan  yang  kalah  dalam  persaingan, sehingga  memunculkan  berbagai  bentuk manifestasi  kecumburuan  terhadap  pihak asing, dalam hal ini kita sering menyebutnya
weapon of the week 3 .
1 Dosen Ilmu Politik pada program studi PKn FKIP dan Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Syiah Kuala.
2 Indonesia  sebagai  negara  pengekspor  bahan  baku  disatu  sisi,  dan  pengimpor  alat-alat  industri  disisi  lain,  dengan  perbandingan  tingkat kerugian berada dipihak Indonesia. Artinya jumlah dan jenis yang diimpor tersebut tidak balace , jumlah ekspor hanya 20 % sedangkan jumlah impor 80 %.
3 Istilah weapon of  the week ini  sering lakapkan pada  organisasi  garis keras  dan  juga  kelompok  yang  sering  melakukan  tindakan melawan  hukum  dengan  cara  melakukan  teror  terhadap  obyek  tertentu,  sehingga  mengakibatkan  orang  lain  menjadi  rugi  atas perbuatan tersebut. Istilah ini juga sering dialamatkan pada  kelompok  teroris yang melakukan gerakan radikal sebagai bentuk protes atas kebijakan. Baca Nancy Snow, (2000) tentang laporan tim inspeksi senjata pembunuh missal di Iraq.
Maimun , Meredam Ideologi Radikal di Indonesia Melalui Praktik Keteladanan Nilai Pancasila 27
Kedua,  Indonesia  sebagai  negara yang  multikultural,  dan  didorong  oleh keadaan  masyarakat  yang  etno-nasionalis, sehingga rentan akan munculnya berbagai gerakan  dan  gesekan  antar  masyarakat yang  satu  dengan  masyarakat  lain  yang berbeda  dalam  aspek  budaya  dan  prilaku sosialnya. Keadaan ini juga telah menyebabkan  negara  kita  secara  tidak sengaja  “terjebak”  dalam  iklim  sosial  dan politik  yang  mengarah  kepada  iklim liberal dan bertentangan dengan pancasila. Sehingga  berbagai  organisasi  garis  keras dapat  hidup  subur  dan  berkembang  di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir.
Dua konsekuensi ini semakin “menjerumuskan” bangsa kita pada suasana yang  tidak  menentu,  suasana  yang  rumit, yang mengancam integritas negara Indonesia.  Ancaman  yang  dimaksud  adalah ancaman  yang  datang  dari  luar  sebagai akibat  dari  adanya  keterbukaan  yang  tanpa batas, dan bahkan juga ancaman yang ada di dalam  kehidupan  masyarakat  Indonesia  itu sendiri  sebagai  bentuk  dari  kurangnya kesadaran tentang nilai-nilai pancasila sebagai
Ideologi yang mengakui multikultural.  Sikap  yang  terlalu  lunak  dan terlalu  terbuka  bagi  negara  lain  menjadi ancaman  tersendiri  bagi  negara  Indonesia, juga  iklim  demokrasi  yang  mengarah  pada praktek liberal  democration yang  telah mendorong  tumbuh  dan  berkembangnya ideologi  radikal  dalam  kehidupan  bangsa Indonesia akhir-akhir ini.
Radikalisme
sebagai suatu kepercayaan  yang  dimiliki  oleh  seseorang, sekelompok  orang  terhadap  ide-ide  dan konsep-kosep  atas  idealitas  yang  akan dimanifestasikan  dalam  perbuatan  untuk mewujudkan  pencapaian  visi  dan  misinya. Ideologi  radikal  sebagai  ideologi  yang ditolak  oleh  masyarakat  Indonesia,  baik yang  terdapat  pada  individu,  maupun  yang terdapat dalam kelompok-kelompok tertentu.  Ideologi  radikal  juga  sebagai bentuk  ancaman  besar  bagi  Integrasi Nasional Indonesia. Realitas dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernengara  telah dapat  kita  lihat  betapa  sistem  pemerintahan dan sistem politik kita semakin rapuh akibat
dari  manisfestasi  ideologi  radikal  tersebut.
Atas dasar pemikiran tersebut, penulis ingin menuangkan pemikiran tentang pentingnya  pendidikan  keteladanan  sebagai bentuk  anti  radikalisasi  yang  selama  ini muncul.  Asumsi  penulis  bahwa  salah  satu strategi  permanen  yang  harus  dilakukan untuk  meredam  radikalisme  ini  adalah melalui  pendidikan  keteladanan,  baik  oleh orang  tua,  oleh  guru  di  lingkungan  sekolah dan  oleh  tokoh  masyarakat  yang  ada  di lingkungan  sosial.  Pendidikan  keteladanan sebagai  bentuk  investasi  besar  dalam membentuk  karakter  generasi  penerus  yang cinta  tanah  air  dan  bangsa  serta  memiliki sense  of  belonging dalam  menjaga  keutuhan bangsa  dan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI).  Oleh  karena  itu,  dalam tulisan ini akan dihadirkan konsep pendidikan keteladanan yang mampu meredam radikalisme yang telah berkembang  dan  hidup  di  Indonesia  dalam sepuluh tahun terakhir.

## B. TUJUAN PENULISAN
Atas  dasar  latar  belakang  yang telah  disebutkan  di  atas,  maka  dapat ditentukan  tujuan  dari  penulisan  ini adalah  untuk  memberikan  pemikiran kritis  tentang  upaya  mengaktualisasikan kembali  pendidikan  keteladanan  dalam meredam ideologi radikal di Indonesia.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Konsepsi Keteladanan Nilai
Konsep  dasar  pendidikan  adalah sebagai  proses  investasi  dalam  mewujudkan generasi yang berkualifikasi secara intelektual dan berkualifikasi secara spriritual. Ada dua tujuan dasar dari proses pendidikan  sebagaimana  yang  tertuang dalam  undang-undang  sistem  pendidikan nasional, yaitu: pertama, pendidikan sebagai proses transfer of knowledge , artinya pendidikan sebagai proses tarnsformasi ilmu pengetahuan dari generasi yang satu kepada generasi  yang  lainnya  melalui  suatu  proses yang  terencana  dan  maksimal.  Kedua, pendidikan  juga  sebagai  proses transfer  of values, artinya  pendidikan  sebagai  proses pewarisan nilai-
nilai kepada generasi bangsa. Dua tujuan pendidikan tersebut seabagi usaha untuk mewujudkan  generasi  yang  berilmu pengetahuan dan berakhlakul karimah. Pendidikan keteladanan sebagai bentuk dari proses  trasnformasi  nilai  kepada  generasi bangsa.  Hal  ini  dilakukan  oleh  orang  yang telah dewasa, baik yang ada dalam keluarga, lingkungan  sekolah  dan  bahkan  mereka yang  ada  dalam  lingkungan  masyarakat secara  umum.  Berkaitan  dengan  hal  ini menjelaskan  bahwa  pendidikan  keteladanan sebagai  proses  pewarisan  nilai-nilai  hidup dari  generasi  ke  generasi,  yang  dilakukan secara  sengaja  dan  terencana.  Artinya keteladanan  yang  dimaksud  yaitu  berkaitan dengan  sopan  santun,  akal  budi  dan  juga keramah tamahan 4 .
Konsep  pendidikan  keteladanan  juga kita  kenal  dengan uswah  al-hasanah .  Dalam sudut  pandang  pendidikan, uswah al- hasanah adalah  keteladanan  yang  baik. Dengan  adanya  keteladanan  yang  baik  itu akan  menumbuhkan  hasrat  bagi  orang  lain untuk  meniru  atau  mengikutinya.  Seperti ucapan,  perbuatan,  dan  tingkah  laku  yang baik  dalam  hal  apa  pun,  merupakan  suatu amaliah  yang  paling  penting  dan  paling berkesan,  baik  bagi  pendidikan  anak maupun  dalam  kehidupan  dan  pergaulan manusia  sehari-hari.  Dengan  demikian, keteladanan  tidak  hanya  dipakai  dalam proses  pembelajaran  di  kelas  saja,  akan tetapi juga di luar ruang kelas.
Dalam  sudut  pandang  pendidikan, uswah  al-hasanah adalah  keteladanan  yang baik,  karena  dengan  adanya  keteladanan yang  baik  itu  akan  menumbuhkan  hasrat bagi orang lain untuk meniru atau mengikutinya, dengan adanya contoh ucapan,  perbuatan  dan  tingkah  laku  yang baik  dalam  hal  apa  pun  maka  hal  itu merupakan  suatu  amalia  yang  paling penting  dan  paling  berkesan,  baik  bagi pendidikan  anak,  maupun  dalam  kehidupan dan pergaulan manusia sehari-hari.
Secara psikologis, ternyata manusia memang memerlukan tokoh teladan dalam hidupnya. Taqlid (meniru) adalah satu sifat pembawaan manusia. Peneladanan itu ada dua macam yaitu sengaja dan tidak
disengaja. Keteladanan yang tidak disengaja adalah keteladanan dalam keilmuan, kepemimpinan, sifat keikhlasan, dan sebangsanya,  sedangkan  peneladanan  yang disengaja  ialah  seperti  memberikan  contoh membaca  yang  baik  dan  mengajarkan  hal yang  benar.  Keteladanan  yang  disengaja ialah  keteladanan  yang  memang  disertai penjelasan  agar  perintah  atau  meneladani. Dalam  pendidikan,  kedua  keteladanan  itu sama pentingnya 5 . Dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa  keteladanan  ada  yang datang  dari  kepribadian  seseorang  tanpa dibuat-buat  atau  bersifat  alami  ada  juga yang disebabkan karena ia bertanggungjawab sebagai pimpinan. Artinya,  dalam  realitas,  seorang  pimpinan dan  bahkan  pimpinan  partai  politik,  dan juga  pimpinan  organisasi  publik  lainnya harus mampu memberikan keteladanan bagi masyarakat umum. Presiden sebagai pimpinan  tertinggi  dalam  suatu  Negara harus  mampu  memberikan  keteladanan yang baik bagi masyarakatnya, dalam hal ini keteladanan yang dimaksud adalah berkaitan  dengan  tupoksi  sebagai  seorang presdiden.
Orang tua, guru dan juga tokoh masyarakat merupakan elemen yang bertanggungjawab memberikan keteladanan.  Hal  ini  sesuai  dengan  apa yang disampaikan oleh  jean Peaget bahwa factor  yang  memberikan  pengaruh  bagi seseorang itu ada tiga, yaitu faktor genitas, lingkungan keluarga dan lingkungan sosial 6 .  artinya  seorang  anak  dapat  dikawal sejak dari  dalam keluarga,  dimana keteladanan  dalam  keluarga  merupakan keteladanan  utama  yang  akan  diterima oleh  seorang  anak,  jadi  pendidikan  dalam keluarga  harus  diarahkan  lebih  maksimal pada  aspek  perkembangan  moral  anak. Sehingga,  anak  akan  menerima  nilai-nilai utama yang diwariskan oleh keluarganya.
Kemudian, dalam lingkungan sekolah, guru sebagai elemen kedua yang memiliki tanggungjawab untuk memperkuat tata  nilai  bagi  peserta  didiknya.  Dalam  hal ini,  guru  dengan  orang  tuas  siswa  harus mampu  membangun  suatu  pola  kerjasama yang inten menyangkut
4 Syaiful bahri: makalah yang disampaikan pada seminar hasil penelitian pendidikan karakter di Universitas Syiah Kuala tahun 2010
5 Roqib, Nurfuadi. Kepribadian Guru . Yogyakarta: Grafindo Litera Media. 2009
6 Jean Piaget (1896-1980) dalam Nurfuadi (2009) tentang kepribadian seorang guru pada bagian perkembangan manusia disebutkan tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan seorang anak, hal.35
Maimun , Meredam Ideologi Radikal di Indonesia Melalui Praktik Keteladanan Nilai Pancasila 29 dengan  upaya  penguatan  moral  bagi  anak- anak  pada  tahap  kedua.  Selanjutnya,  dalam lingkungan sosial, tokoh adalah teladan dalam lingkungan masyarakat.
Sebagaimana  Nabi  Muhammad  sebagai tokoh teladan bagi segenab manusia. Maka peran tokoh amatlah penting untuk dimunculkan dalam memberikan keteladanan yang baik bagi masyarakat dan generasi  muda.  Cara-cara  yang  dilakukan dapat  berupa  bijak  dalam  bicara,  bijak dalam  mengingatkan  atau  menegur  dan bahkan bijak dalam mengambil keputusan.
Orang  tua,  guru  dan  tokoh  dalam masyarakat  sebagai  teladan  bagi  suatu generasi,  maka  oleh  karena  itu  diperlukan suatu kerjasama yang lebih inten antara tiga golongan  tersebut,  agar  generasi  penerus bangsa  tetap  terjaga  dan  terkawal  dalam masa perkembangan moralnya. Oleh karena itu,  pemerintah  sebagai  elemen  resmi  juga harus  turut  ambil  andil  secara  serius  untuk merumuskan suatu pola kerjasama mewujudkan  generasi  yang  cinta  damai, cinta kebijaksanaan dan cinta akan perbedaan.Indonesia  adalah  Negara  yang multicultural,  pendidikan  keteladanan  yang dimaksud dengan mengarah pada penguatan nilai-nilai  keberagaman  pada  diri  generasi penerus bangsa.

## 2. Konsepsi Ideologi dan Ideologi Pancasila
Teori  dan  konsep  yang  diangkat  sebagai “pisau”  analisis  dalam  tulisan  ini,  maka diadopsi-lah  beberapa  pemikiran  pakar dengan dasar filosofi ideologi dan perkembangannya. Selain mengadopsi pemikiran  tersebut,  dalam  tulisan  ini  juga diadaptasikan  konsep  dan  perkembangan ideologi  pancasila  yang  menjadi  ideologi Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  dan juga  tergolong  sebagai  ideologi  terbuka. Bagi  Gramsci,  Ideologi  bukan  sekedar  ide atau  pemikiran  yang  terakumulasi  pada satu  konsep  pemahaman  tentang  sistem kehidupan  seperti  sosialisme,  kapitalisme, dan  komunisme.  Ideologi  bersifat  dinamis karena  merupakan  hasil  pemikaran  para intelektual  dan  filosof  tertentu.  Ideologi organik dan bersifat historis merupakan
pemahaman  ideologis  yang  utuh  dan memberikan  pedoman  kehidupan  yang bersifat  abstrak  dan  konkrit.  Ideologi organik  dan  bersifat  historis  adalah ideologi  yang  diperlukan  dalam  kondisi sosial  tertentu:  “sejauh  ideologi  itu secara historis diperlukan, ia mempunyai keabsahan  bersifat  psikologis:  ideologi mengatur  manusia,  dan  memberikan tempat  bagi  manusia  untuk  bergerak, mendapatkan  kesadaran  akan  posisi mereka, dan sebagainya 7 ” . Berdasarkan penjelasan Ideologi Gramsci  di  atas,  Roger  Simon  (1999:84) menyimpulkan,  ideologi  bukanlah  sesuatu yang  berada  di  awang-awang  dan  berada diluar  aktifitas  politik  atau  aktifitas  praktis manusia lainnya. Sebaliknya, ideologi mempunyai  eksistensi  materialnya  dalam berbagai  aktifitas  praktis  tersebut.  Ia memberikan  berbagai  aturan  bagi  tindakan praktis  serta  perilaku  moral  manuasia,  dan ekuivalen  dengan  agama  dalam  makna sekulernya, yaitu satunya pemahaman antara  konsepsi  dunia  dan  norma  tingkah laku.  Oleh  karena  itu,  ideologi  merupakan pedoman  atau  aturan  yang  mengatur manusia  dalam  bertindak  untuk  mencapai orientasi politik maupun ekonomi.
Untuk  memahami  hakikat  ideologi  atau orientasi  perjuangan,  maka  kelas  pekerja harus  dilakukan  reformasi  intelektual  dan moral.  Karena  dengan  demikian  kelas pekerja dapat memahami eksistensi perjuangan. Dan itulah sebabnya, Gramsci menjadikan reformasi moral dan intelektual  menjadi  elemen  pokok  dari hegemoni  kelas  pekerja.  Roger  Simon mengatakan:  “dengan  membaca Prison Notebooks kita  tahu  bahwa  Gramsci memakai berbagai istilah yang menurutnya  ekuivalen  dengan  ideologi seperti  kebudayaan,  filsafat,  pandangan dunia,  atau  konsepsi  mengenai  dunia, demikian  pula  istilah  “Reformasi  moral dan  intelektual”  ketika  ia  membicarakan transformasi  kesadaran  sebagai  prasyarat perbaikan menuju sosialisme 8 .
Siapakah  yang  akan  membumikan ideologi  terhadap  kehidupan  orang  lain? Gramsci mengatakan, yang membumikan
8 Magnis-Suseno, Franz. Filsafat Sebagai Ilmu Kritis. Jakarta: Kanisius, 1992
30 Jurnal Administrasi Negara, Volume 3, Nomor 2, Jan - April, halaman 26 - 33
ideology dan melakukan reformasi intelektual  dan  moral  adalah  intelektual organik. Konsep intelektual organic dilahrikan  melalui  kajian  Gramsci  tentang kemenangan  revolusi Risorgimento  Italia, Gramsci  menunjukkan  bagaimana  peran pemimpin  Partai  Moderat  Italia  berhasil melaksanakan  tugas  tersebut  untuk  kaum borjuis  italia  dengan  cara  membangun  blok ideology  yang  mendapat  perhatian  luas  di seluruh  negara  tersebut,  bahkan  aktivis Partai  Aksi  Italia  sebagai  oposisi  sebagian besar menyeberang ke Partai Moderat. Oleh karena  itu,  Gramsci  mengajarkan  kepada kelas  pekerja  agar  menjadi  Intelektual Organik  untuk  mencapai  posisi  hegemonik. Ideologi dapat dipraktikkan dalam kehidupan  nyata  atau  aktifitas  seharai-hari oleh  siapapun  terutama  oleh  masyarakat sipil dan masyarakat politik. Semua kelompok  masyarakat  masyarakat  berhak menyebarkan  dan  mempertahankan  nilai- nilai ideologi yang dimiliki. Roger Simon mengatakan “Ideologi mempunyai eksistensi materialnya dalam artian bahwa ia menjelma  dalam  praktik-praktik  sosial setiap  orang  dan  dalam  lembaga-lembaga serta  organisasi-organisasi  dimana  praktik- praktik sosial tersebut berlangsung. Organisasi  ini  mencakup  partai  politik, serikat  dagang  dan  organisasi  lain  yang menjadi  bagian  dari  masyarakat  sipil; aparat  negara;  dan  organisasi-organisasi ekonomi  seperti  industry  dan  perusahaan komersial serta lembaga keuangan 9 ”.
Ideologi yang tingkat kemanjurannya  diauki  adalah  ideologi  yang hegemonik,  yakni  mampu  menyatukan berbagai  kepentingan  kedalam  kepentingan ideologi  yang  dimiliki.  Kepentingan  ideologi yang  diharapkan  oleh  Gramsci  adalah kepentingan nasional-kerakyatan. Bagi Gramsci, ideologi tidak dapat dinilai sebagai kebenaran  atau  kesalahan,  tetapi  harus dinilai dari kemanjurannya dalam mengikat berbagai kelompok sosial yang berbeda-beda ke dalam satu wadah, dan dalam peranannya  sebagai  pondasi  atau  agen proses penyatuan sosial. Suatu kelas hegemonik adalah kelas yang berhasil dalam menyatukan kepentingan-
kepentingan dari  suatu  kelas,  kelompok  dan gerakan-gerakan  lain  kedalam  kepentingan mereka  sendiri  dengan  tujuan  membangun kehendak kolektif rakyat secara nasional. Perjuangan ideologi harus menyesuaikan dengan  nilai-nilai  sosial  politik  yang berkembang. Berikut Roger Simon mengutip
Gramsci: “Kritik ini memungkikan berlangsungnya proses diferensiasi  dan  perubahan  yang  dulunya menjadi  unsur-unsur  ideologi  lama.  Apa yang sebelumnya dianggap sebagai masalah  kedua dan tidak diperlukan, atau bahkan hanya bersifat sementara, sekarang dianggap sebagai hal pokok-yaitu menjadi inti dari kemajemukan baru yang bersifat  ideologis  dan  teoritis.  Kehendak kolektif  lama  larut  ke  dalam  elemen- elemen  yang  bertentangan  karena  elemen- elemen  subordinat  berkembang  secara sosial, dan sebagainnya 10 ”.

## 3. Tipe Ideologi
Terdapat  dua  tipe  ideologi  sebagai ideologi  suatu  negara.  Kedua  tipe  tersebut adalah  ideologi  tertutup  dan  ideologi 11 terbuka . Ideologi  tertutup  adalah  ajaran atau  pandangan  dunia  atau  filsafat  yang menentukan  tujuan-tujuan  dan  norma- norma  politik  dan  sosial,  yang  ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan  lagi, melainkan  harus  diterima sebagai  sesuatu  yang  sudah  jadi  dan  harus dipatuhi.  Kebenaran  suatu  ideologi  tertutup tidak  boleh  dipermasalahkan  berdasarkan nilai-nilai  atau  prinsip-prinsip  moral  yang lain.  Isinya  dogmatis  dan  apriori  sehingga tidak  dapat  dirubah  atau  dimodifikasi berdasarkan  pengalaman  sosial.  Karena  itu ideologi  ini  tidak  mentolerir  pandangan dunia atau nilai-nilai lain.
Salah  satu  ciri  khas  suatu  ideologi tertutup  adalah  tidak  hanya  menentukan kebenaran  nilai-nilai  dan  prinsip-prinsip dasar saja, tetapi juga menentukan hal-hal yang bersifat konkret operasional. Ideologi tertutup  tidak  mengakui  hak  masing- masing  orang  untuk  memiliki  keyakinan dan  pertimbangannya  sendiri.  Ideologi tertutup menuntut ketaatan tanpa reserve . Ciri lain dari suatu ideologi tertutup
9 Mannheim, Karl. Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik . Judul Asli: Ideology and Utopia, An Introduction to the Sociology of Knowledge . Penerjemah: F. Budi Hardiman. Jakarta: Penerbit Kanisius, 1998.
10 Notonagoro. Pancasila Dasar Falsafah Negara. Cetakan keempat. Jakarta: Pantjuran Tudjuh, tanpa tahun.
Maimun , Meredam Ideologi Radikal di Indonesia Melalui Praktik Keteladanan Nilai Pancasila 31 adalah  tidak  bersumber  dari  masyarakat, melainkan  dari  pikiran  elit  yang  harus dipropagandakan kepada masyarakat.
Sebaliknya,  baik-buruknya  pandangan  yang muncul  dan  berkembang  dalam  masyarakat dinilai  sesuai  tidaknya  dengan  ideologi tersebut. Dengan sendirinya ideologi tertutup  tersebut  harus  dipaksakan  berlaku dan  dipatuhi  masyarakat  oleh  elit  tertentu, yang berarti bersifat otoriter dan dijalankan dengan cara yang totaliter.
Contoh  paling  baik  dari  ideologi  tertutup adalah  Marxisme-Leninisme.  Ideologi  yang dikembangkan  dari  pemikiran  Karl  Marx yang  dilanjutkan  oleh  Vladimir  Ilianov Lenin  ini  berisi  sistem  berpikir  mulai  dari tataran  nilai  dan  prinsip  dasar  dan dikembangkan  hingga  praktis  operasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ideologi Marxisme- Leninisme  meliputi  ajaran  dan  paham tentang  (a)  hakikat  realitas  alam  berupa ajaran materialisme dialektis dan ateisme;
(b) ajaran  makna  sejarah  sebagai materialisme  historis;  (c)  norma-norma rigid bagaimana masyarakat harus ditata, bahkan tentang bagaimana individu  harus  hidup;  dan  (d)  legitimasi monopoli  kekuasaan  oleh  sekelompok orang atas nama kaum proletar 12 . Tipe  kedua  adalah  ideologi  terbuka. Ideologi  terbuka  hanya  berisi  orientasi dasar,  sedangkan  penerjemahannya  ke dalam  tujuan-tujuan  dan  norma-norma sosial-politik selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan  dengan  nilai  dan  prinsip  moral yang berkembang di masyarakat.
Operasional  cita-cita  yang  akan  dicapai tidak  dapat  ditentukan  secara  apriori, melainkan harus disepakati secara demokratis.  Dengan  sendirinya  ideologi terbuka  bersifat  inklusif,  tidak  totaliter  dan tidak  dapat  dipakai  melegitimasi  kekuasaan sekelompok  orang.  Ideologi  terbuka  hanya dapat  ada  dan  mengada  dalam  sistem  yang demokratis.

## 4. Pancasila Sebagai Ideologi Negara
Pancasila sebagai ideolgi Negara yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar untuk mencapai atau mewu-judkan tujuan
bernegara  dan  hal  ini  menjadi  kesepakatan pertama  dalam  pendirian  negara.  Lima prinsip  dasar  Panca-sila  itu  mencakup  sila atau prinsip (i) Ketuhanan Yang Maha Esa; (ii) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;
(iii) Persatuan  Indonesia;  (iv)  Kerakyatan yang  Dipimpin  oleh  Hikmat  Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan (v) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.  Kelima  sila  tersebut  dipakai sebagai  dasar  filosofis-ideologis  untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita ideal  berne-gara,  yaitu:  (i)  melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah darah Indonesia; (ii) meningkatkan kesejah-teraan umum; (ii) mencerdaskan  kehidupan  bangsa;  dan (iv)  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia berdasarkan  kemerde-kaan,  perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.
Keberadaan Pancasila sebagai falsafah  kenegaraan  atau staatsidee (cita negara) yang berfungsi sebagai filosofische grondslag dan common  platforms atau kalimatun  sawa di  antara  sesama  warga masyarakat  dalam  kon-teks  kehidupan bernegara dalam kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme menunjukkan  hakikat  Pancasila  sebagai ideologi  terbuka.  Terminologi  Pancasila sebagai  ideologi  terbuka  sesungguhnya telah dikembangkan pada masa orde baru. Namun  dalam  pelaksanaannya  pada  masa itu  lebih  menunjukkan  Pancasila  sebagai ideologi  tertutup.  Pancasila  menjadi  alat hegemoni  yang  secara  apriori  ditentukan oleh  elit  kekuasaan  untuk  mengekang kebebasan  dan  melegitimasi  kekuasaan. Kebenaran  Pancasila  pada  saat  itu  tidak hanya  mencakup  cita-cita  dan  nilai  dasar, tetapi  juga  meliputi  kebijakan  praktis operasional yang tidak dapat dipertanyakan,  tetapi  harus  diterima  dan dipatuhi oleh masyarakat.
Konsekuensi Pancasila sebagai ideologi  terbuka  adalah  membuka  ruang membentuk kesepakatan masyarakat bagaimana  mencapai  cita-cita  dan  nilai- nilai  dasar  tersebut.  Kesepakatan  tersebut adalah kesepakat kedua dan ketiga sebagai penyangga konstitusionalisme, yaitu
12 Ibid ., hal. 232-233
kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan
atau penyelenggaraan  negara  ( the  basis  of government )  dan  Kesepakatan  tentang bentuk  institusi-institusi  dan  prose-dur- prosedur  ketatanegaraan  ( the  form  of institutions
and
procedures ). Kesepakatan-kesepakatan
tersebut hanya  mungkin  dicapai  jika  sistem  yang dikembangkan adalah sistem demokrasi. Pancasila  sebagai  ideologi  bangsa  Indonesia memiliki perbedaan dengan sistem
kapitalisme-liberal maupun sosialisme- komunis. Pancasila mengakui dan melindungi  baik  hak-hak  individu  maupun hak  masyarakat  baik  di  bidang  ekonomi maupun  politik.  Dengan  demikian  ideologi kita mengakui secara selaras baik kolektivisme maupun individualisme.
Demokrasi  yang  dikembangkan,  bukan demokrasi  politik  semata  seperti  dalam ideologi liberal-kapitalis, tetapi juga demokrasi ekonomi. Dalam sistem
kapitalisme  liberal  dasar  perekonomian bukan  usaha  bersama  dan  kekeluargaan, namun kebebasan individual untuk berusaha. Sedangkan dalam sistem etatisme, negara  yang  mendominasi  perekonomian, bukan  warga  negara  baik  sebagai  individu maupun bersama-sama dengan warga negara lainnya.

## D. PENUTUP
Indonesia  sebagai  Negara  yang berazaskan  pancasila  mengakui  adanya keberagaman  dalam  kehidupan  berbangsa dan  bernegara.  Sehingga  kehidupan  sosial politik masyarakat Indonesia juga dipengaruhi  oleh  kesepakatan the  funding father Negara  ini,  yaitu  menjadikan
pancasila sebagai ideology dasar berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pendidikan  keteladanan  diperlukan  untuk mewujudkan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  di  Indonesia  penuh  dengan toleransi  dan  dan  cinta  damai,  dengan demikian,  ideologi  radikal  akan  dapat ditekan semaksimal mungkin.

## E. DAFTAR PUSATAKA
Asshiddiqie,  Jimly  dan  Mustafa  Fakhry.
Mahkamah  Konstitusi:  Kompilasi Ketentuan UUD, UU dan Peraturan  di  78  Negara. Jakarta: Pusat  Studi Hukum  Tata  Negara FH  UI  dan  Asosiasi  Pengajar HTN dan HAN Indonesia, 2002.
Attamimi, A. Hamid A. Peranan Keputusan Presiden  Republik  Indonesia  dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai  Keputusan  Presiden  yang Berfungsi  Pengaturan  dalam  Kurun Waktu  Pelita  I–Pelita  IV. Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta, 1990.
Bahar,  Saafroedin  Ananda  B.  Kusuma, dan  Nannie  Hudawati  (peny.). Risalah Sidang  Badan  Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan  (BPUPKI)  Panitia Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia (PPKI)  28  Mei  1945–22  Agustus 1945. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995.
Kelsen, Hans. General Theory of Law and State. translated by: Anders
Wedberg.  New  York:  Russell  & Russell, 1961.
___________. Pure  Theory  Of  Law. Translation  from  the  Second (Revised  and  Enlarged)  German Edition.  Translated  by:  Max Knight.  Berkeley,  Los  Angeles, London:  University  of  California Press, 1967.
Lijphart, Arend. Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries. New Heaven and London:  Yale  University  Press, 1999.
Magnis-Suseno,  Franz. Filsafat  Sebagai Ilmu Kritis. Jakarta: Kanisius, 1992. Mannheim,  Karl. Ideologi  dan  Utopia: Menyingkap  Kaitan  Pikiran  dan
Maimun , Meredam Ideologi Radikal di Indonesia Melalui Praktik Keteladanan Nilai Pancasila 33 Politik .  Judul Asli: Ideology  and
Utopia,  An  Introduction  to the Sociology of Knowledge . Penerjemah:  F.  Budi Hardiman.
Jakarta: Penerbit Kanisius, 1998.
Notonagoro. Pancasila  Dasar Falsafah
Negara. Cetakan keempat. Jakarta:
Pantjuran Tudjuh, tanpa tahun.
Nancy Snow. Inspeksi Senjata Pembunuh Missal Di Iraq . Jakarta: Yayasan
Obor. 2000.
Roqib,  Nurfuadi. Kepribadian
Guru .
Yogyakarta: Grafindo Litera Media. 2009.