## KEKURANGAN DAN KELEBIHAN MUI (MAJELIS ULAMA’ INDONESIA) DI ERA ORDE BARU
M. Muhtarom Ilyas *

## Abstrak
Awal  mula  berdirinya  Majelis  Ulama’  Indonesia  (MUI)  bukanlah  kehendak  umat Islam  sepenuhnya  dan  bukan  pula  kehendak  dari  para  ulama’  Islam,  tetapi berdirinya MUI adalah kehendak  dari pemerintah  Indonesia pada saat itu (Orde Baru)  dalam  rangka  menguatkan  kedudukan  pemerintahan  di  saat  itu.  Namun demikian  setelah  berdirinya  MUI,  terdapat  kekurangan  dan  kelebihan  dalam menfatwakan  berbagai  macam  permasalahan  yang  terjadi  pada  kehidupan masyarakat Indonesia karena di Indonesia terdapat berbagai aliran keagamaan,
bahkan dalam Islam itu sendiri terdapat beberapa madzhab yang berbeda.
Kata Kunci : MUI, kekurangan, kelebihan.
Majelis  Ulama’  Indonesia  (MUI)  merupakan  organisasi  keagamaan  yang ada  di  Indonesia  yang  berfungsi  untuk  menfatwakan  hukum-hukum  baik  halal atau haramnya sesuatu  (boleh tidaknya sesuatu).

## Kepengurusan MUI
Susunan  pengurus  MUI  terdiri  dari  pelindung,  dewan  pertimbangan,  dan dewan pimpinan ( PD pasal 6 ). Untuk pelindung ditetapkan dari pejabat tertinggi ditingkat  kepengurusan.  Di  tingkat  pusat  adalah  Presiden.  Di  tingkat  Daerah Tingkat  I  Gubenur  dan  Tingkat  II  Bupati/Wali  kota    (  PRT  Pasal  2  )  tanpa memandang  agama  masing-masing.  Di  tingkat  Pusat  Dewan  Pertimbangan ketuanya di jabat secara ex officio oleh Menteri Agama di tambah anggota  yang terdiri  dari  beberapa  Menteri  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  tugas  MUI serta  Ulama  terkemuka  serta  unsur  pucuk    pimpinan  ormas  Islam  serta  tokoh masyarakat  (  PRT  Pasal  3  ayat  2  ).  Pada  sisi  lain  pengurus  MUI  diharuskan memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. Warga negara Indonesia yang sehat jasmani dan rohani.
2. Beragama Islam
* Dosen pada Jurusan MKU FMIPA ITS.
3. Taqwa kepada Allah SWT.
4. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945
5. Mempunyai  keahlian  di  bidang  keagamaan  dan  atau  bidang  ilmu pengetahuan,  teknologi  dan  kemasyarakata  serta  jiwa  pengabdian  kepada masyarakat dan agama Islam
6. Menerima PD dan PRT, Program Kerja dan Peraturan-peraturan MUI
7. Mempunyai kesempatan ( PRT Pasal 1ayat 4 )
Dalam  kepengurusan  MUI,  Deliar  Noer  memberi  komentar  bahwa: “Susunan pengurus Majelis Ulama di perbaharui dengan penggantian orang-orang yang  lebih  dipercaya  oleh  pihak  pemerintah.  Seperti  jabatan  sekertaris  jenderal dan sekertaris yang sebelumnya di pegang oleh orang-orang kepercayaan Hamka pada  tahun  1980  di  ganti  dengan  orang-orang  yang  lebih  sesuai  dengan pemerintah.  Sekertaris  jenderal  yang  lama  ialah  bekas  sekertaris  Jenderal Departemen Agama, Kafrawi, yang pada tahun 1980 tidak lagi mempunyai fungsi di  Departemen  Agama.  Rupanya  hal  ini  mempengaruhi  pula  fungsinya  di  dalam Majelis Ulama dimana ia diganti sebagai sekertaris jenderal Majelis oleh Burhani Tjokrohandoko,  Direktur  Jenderal  Bimbingan    Islam  dan  Urusan  Haji.  Burhani dikenal  sebagai  seorang  kolonel  yang  sangat  loyal  kepada  pemerintah.  Seorang sekertaris  Ulama  yang  lain  mengalami  nasib  yang  sama,  malah  lebih  tersingkir lagi.  Amiruddin  Siregar,  seorang  pensiunan  kolonel  yang  merupakan  seorang tokoh Muhammadiyah  Jakarta dan semenjak Orde Lama turut membantu Hamka dalam  membina  Masjid  Agung  Al-Azhar,  tidak  lagi  duduk  dalam  kepengurusan Majelis semenjak 1980 ”
Pengunduran  diri  Hamka  pada  tahun  1981  beberapa  saat  sesudah  dipilih kembali  sebagai  ketua umum MUI periode kedua karena fatwa Natal  yang tidak sesuai dengan keinginan pemerintah. Pada  sisi lain pengunduran diri Hamka yang tidak  diikuti  oleh  pengurus  lainnya  menunjukkan  pula  sisi  kelemahan kepengurusan  MUI  dalam  mengeluarkan  fatwa,  seolah-olah  hanya  merupakan tanggungjawab pribadi Hamka selaku ketua umum.
Alasan  pemberhentian  pengurus  memang  bisa  bermacam-macam.  Yang tersurat  dalam PRT Pasal  1 ayat 2 tentang berhentinya pengurus memang hanya
karena  dua  alasan,  yaitu  karena  meninggal  dunia  dan  permintaan  sendiri.  Dalam pasal  tersebut  memang  tidak  ada  kata-kata  “diberhentikan  “,  namun  dalam pelaksanaan  diusahakan  bagaimana  seseorang  minta  berhenti  seperti  kasus pengunduran diri Hamka. Dari pada Menteri Agama (Alamsyah R.) yang mundur lebih  baik  Hamka  yang  mundur.  Tanggapan  pemerintah  terhadap  pengunduran diri  Hamka dinilai hak seseorang dalam Negara  demokrasi  yang memang diakui dan dihargai.
Tentang  dominannya  tokoh-tokoh  agama  yang  datang  dari  pemerintah  di dalam  MUI  ini,  Adam  Malik  pernah  memberi  komentar  bahwa  “hal  itu  sebagai kewajaran. Di manapun dan siapapun yang memerintah akan melakukan hal itu“. Pernyataan ini dapat di pahami dalam sistem pemerintah di Indonesia kini, tetapi dalam sejarah Islam pernah ada praktek lain. Khalifah Abd. Rahman III al-Nashir (Khalifah  bani  Umayyah  di  Andalus/Spanyol  Islam)  pernah  di  tanya  oleh anaknya,  Al-Hakam,  perihal  mengapa  Khalifah  tidak  memecat  Al-Mundzir  Ibnu Sya’id  (  Qadhi  dan  Imam  Masjid  Al-Azhar  )  karena  membantah  kebijaksanaan yang  ditempuh  khalifah  dalam  membangun  kota  Al-Zahra.  Khalifah  menjawab: “Aku tidak memecat orang yang jujur dan baik hati, biarlah ia tetap sebagai Qadhi dan  Imam  Masjid  Al-Azhar.  Aku  malu  kepada  Allah  SWT.  Untuk  memecatnya tetapi  mudah-mudahan  Allah  memberikan  aku  jalan  untuk    menebus kesalahanku”.

## Program Kerja
Program  kerja  hasil  Munas  I  sifatnya  masih  sederhana  dalam  bentuk pokok-pokok yang terdiri dari :
1. Program  ke  dalam.  Program  ini  lebih  bersifat  ingin  mencari  bentuk bagaimana MUI itu sebenarnya
2. Program  ke  luar.  Program  ini  terdiri  dari  4  hal:  Pembangunan  Nasional, Ketahanan Nasional, Kerukunan Umat Beragama, serta Peningkatan Kerja Ulama Umara’.
Program  ini  merupakan  penjabaran  lebih  lanjut  Dari  Amanat  Presiden ketika    membuka  Musyawarah  Nasional  seperti  yang  sudah  di  singgung  ketika
membahas Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI. Isi program kerja di titik beratkan agar MUI mampu sebagai penerjemah program  yang ditetapkan oleh pemerintah demi kepentingan Nasional.
Program  kerja  Munas  II  pada  hakekatnya  adalah  berupa  penjabaran  dari hasil  Munas  I,  begitu  juga  yang  terlihat  pada  hasil  Munas  III.  Ada  4  tujuan program yang disusun dalam program kerja Munas II yang secara singkat berisi:
1. Menetapkan,  meningkatkan  dan  mendayagunakan  MUI  sebagai Organisasi Ulama.
2. Menanamkan  kesadaran  hidup  bernegara  dalam  tatanan  masyarakat dalam warga Negara RI yang berfalsafah Pancasila.
3. Memantapkan dan meningkatkan kesadaran bernegara untuk menggalang kesatuan dan persatuan bangsa.
4. Ikut menyukseskan pembangunan manusia seutuhnya sehingga terwujud stabilitas Nasional.
Penjabaran  tujuan  program  ini  dibagi-bagi  dalam  program  umum,  dan perincian  program.  Sebagai  program  jangka  pendek  antara  lain  dirumuskan “Kursus Lokakarya bagi Muballigh untuk melengkapi dirinya sebagai penerjemah di  lapangan  perlu  di  perbanyak  ilmunya.  Bidang-bidang  program  terdiri  dari Organisasi, Keagamaan, Ukhuwwah Islamiyah dan Pembangunan.
Tujuan  program  hasil  Munas  III  terlihat  lebih  banyak  diarahkan  kepada ikut  serta  menciptakan  kerangka  landasan  Pembangunan  Nasional  untuk  lepas landas  pada  Pelita  VI.  Tujuan  program  ini  terlihat  pada  tema  Munas  III  yang berbunyi : Dengan pendalaman dan peningkatan peran serta umat, kita songsong lepas  landas  Pembangunan  Nasional.  Sasaran  program  khususnya  dalam menyongsong dari depan dengan iman dan amalnya melaksanakan pembangunan nasional  yang  mempunyai  dimensi  keterkaitan  antara  kesejahteraan  duniawi  dan ukhrawi.
Dalam  hal  pelaksanaan  program  kerukunan  antar  umat  beragama, khususnya kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, perlu di singgung di sini karena yang dikehendaki umat beragama di sini adalah umat Islam. Karena
umat Islam merupakan mayoritas. Jika ini berhasil berarti agama lain akan dapat terselesaikan.  Sedang  tugas  khusus  yang  disampaikan  kepada  Menteri  Agama poin  3  yang  berbunyi  :  “Menghilangkan  segala  keraguan  dan  kecurigaan  yang sudah berjalan hampir 33 tahun antar umat beragama dengan pemerintah sehingga akhirnya  umat  beragama  dengan  pemerintah  dapat  bersama-sama  membangun bangsa dan Negara berdasarkan pancasila.
Umat  Islam  sendiri,  sebenarnya  tidak  perlu  dicurigai,  khususnya menyangkut  kerukunan  antar  umat  beragama,  karena  dalam  ajarannya  sendiri telah  ada.  Sikap  tasamuh  (toleransi)  memang  telah  menjadi  kepribadiannya  asal saja tidak ada gangguan. Umat Islam telah menyepakati beberapa keputusan yang telah  ditetapkan  oleh  Menteri  Agama,  seperti  surat  no.70  tahun  1980  tentang Pedoman Penyiaran Agama, surat no.77 tahun 1978 tentang Bantuan Luar Negeri kepada  Lembaga  keagamaan  di  Indonesia  ditambah  dengan  Keputusan  Bersama Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri  no.1  tahun  1979  tentang  Tatacara Pelaksanaan  Penyiaran  Agama  dan  Bantuan  Luar  Negeri  kepada  Lembaga Keagamaan di Indonesia. Namun demikian dapat dilihat berdasarkan hasil sensus, tahun  1971  umat  Islam  mencapai  87,5%  dari  seluruh  penduduk  Indonesia  tetapi pada  tahun  1980  turun  menjadi  87,1%  sedang  Katolik  dan  Kristen  tahun  1971 hanya  mencapai  7,4%  pada  tahun  1980  naik  menjadi  8,8%.  Hindu  mengalami kenaikan  dari  1,9%  pada  tahun  1971  menjadi  2,0%  pada  tahun  1980  sedangkan Budha  tetap  0,9%.  Faktor  penyebab  terjadinya  perubahan  prosentase  pemeluk agama memang bisa bermacam-macam antara lain karena perpindahan penduduk, reklasifikasi suatu sekte tertentu, cakupan daerah sensus, kematian atau kelahiran dan perpindahan agama. Yang menjadi persoalan seberapa jauh pelaksanaan dan pengawasan surat-surat keputusan di atas. MUI sendiri baru tingkat “mendorong“ berlakunya  surat-surat  keputusan  itu.  Pelaksanaannya  masih  tergantung  pada penguasa (pemerintah ).

## Fatwa
Sampai  dengan  akhir  1984  Majelis  Ulama  Indonesia  telah  mengeluarkan fatwa  sebanyak  33  fatwa.  Fatwa-fatwa  ini  telah  dibukukan  dalam  bentuk kumpulan  fatwa  MUI.  Yang  di  bagi  dalam  3  bagian  :  Bagian  Pertama  Ibadah meliputi  12  fatwa,  bagian  kedua  Kemasyarakatan  meliputi  14  fatwa  dan  bagian ketiga  Pengetahuan  yang  meliputi  7  fatwa.  Kelahiran  fatwa-fatwa  tersebut  jika dibaca  konsiderannya  sebagai  jawaban  atas  pertanyaan  yang  di  ajukan  oleh individu  dan  lembaga  swasta  (5  fatwa),  oleh  aparat  pemerintah  (16  fatwa),  oleh Dirjen  Bimas  Islam  dan  Urusan  Hajji  Departemen  Agama  (9  fatwa)  sedang sisanya adalah inisiatif dari MUI sendiri.
Yang termasuk kategori fatwa ibadah, antara lain adalah :
a. Mensyukuri dan menghargai kegiatan pembesar-pembesar Negara yang sudah dilaksanakan di bidang tersebut.
b. Menganjurkan  kepada  para  pembesar  Negara,  Pejabat  pemerintah  dan pimpinan-pimpinan  seumumnya  agar  lebih  giat  mempelopori  kegiatan- kegiatan peribadatan dengan cara-cara antara lain :
i. Mengadakan pengajian-pengajian/kursus-kursus agama untuk pribadi, dan kolega di kantor, dengan keluarga di rumah, serta pengajian dan ceramah agama buat seluruh pegawai karyawan di kantor.
ii. Dimana mungkin mengadakan sembahyang jum’at di kantor dan upacara- upacara Hari Besar Islam, menyembelih qurban dan mengumpulkan zakat harta  atau  fitrah  oleh  panitia-panitia  dibawah  bimbingan  dan pengawasannya.
iii. Menjaga pantangan-pantangan Agama dan adat istiadat dikala berkunjung ke daerah.
iv. Mengumpulkan  buku-buku  tentang  Islam  dari  bahasa  Indonesia  dan asing,  karangan  ulama-ulama  dan  sarjana-sarjana  intelektual  muslim, untuk perpustakaan kantor dan perpustakaan rumah.
v. Berlangganan  secara  massa  abonnement  majalah-majalah  Islam  untuk konsumsi pegawai dan karyawan serta ruangan tamu kantornya.
vi. Dan  lain-lain  kegiatan  dalam  rangka  pembangunan  rohani  yang berlandaskan ajaran Islam bagi sekalian pemeluknya
Fatwa  ini  ditujukan  kepada  umat  islam  pada  umumnya  dan  khususnya bagi pejabat agar mau berda’wah lewat amal perbuatan sehingga dapat ditiru oleh bawahannya. Dalam sisi lain MUI memberi fatwa tentang  Aliran  yang menolak Sunnah/Hadits Rasululloh, sebagai berikut :
1. Aliran yang tidak mempercayai hadits nabi Muhammad s.a.w. sebagai sumber hukum  syariat  Islam,  adalah  sesat  menyesatkan  dan  berada  di  luar  Agama Islam.
2. Kepada mereka  yang secara sadar atau tidak, telah mengikuti  aliran tersebut, agar segera bertaubat.
3. Menyerukan  kepada  umat  Islam  untuk  tidak  terpengaruh  dengan  aliran  yang sesat itu.
4. Mengharapkan kepada para ulama untuk memberikan bimbingan dan petunjuk bagi mereka yang ingin bertaubat.
5. Meminta  dengan  sangat  kepada  Pemerintah  agar  mengambil  tindakan  tegas berupa  larangan  terhadap  aliran  yang  tidak  mempercayai  hadits  Nabi Muhammad s.a.w. sebagai sumber syariat Islam.
Dalam  hal  ini  Kemasyarakatan  Majelis  Ulama  Indonesia  berfatwa  agar rakyat Indonesia mau hidup sederhana, dengan ringkasan fatwa sebagai berikut:
1. Menyambut  baik  dengan  penuh  penghargaan  atas  anjuran  Presiden  Republik Indonesia tentang hidup sehat.
2. Memperkuat anjuran Presiden tersebut dengan dalil-dalil agama.
3. Menganjurkan kepada Presiden agar melaksanakan:
1) Mengeluarkan  intruksi  kongkrit  kepada  pejabat-pejabat  mengenai anjuran  hidup  sederhana  dan  pelarangan  hidup  mewah/berlebih- lebihan.
2) Menegaskan  penegakan  hukum  terhadap  semua  pelanggar  hukum tanpa pandang bulu sebagaimana yang dinyatakan oleh Jaksa Agung.
3) Memberatkan hukuman atas tindak pidana tersebut dengan perundang- undangan  seperlunya,  antara  lain  dengan  usaha  memasukkan  hukum pidana Islam.
4) Perbaikan  Ekonomi  umumnya  terutama  biaya  hidup  pegawai  agar mereka tidak melakukan penyelewengan.
5) Mengawasi dengan keras dan ketat terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum.
4. Menganjurkan  kepada  alim  ulama,  guru-guru, muballigh ,  khatib-khatib  dan mass  media  untuk  lebih  menjelaskan  ajaran  Islam  yang  menganjurkan  hidup sederhana  dan  melarang  hidup  mawah  dan  berlebih-lebihan  terutama  dari hasil pencaharian yang haram dan tidak syah.
Larangan-larangan  di  atas  disamping  dari  anjuran  Presiden  RI,  juga dikuatkan  oleh  firman  Allah  yang  melarang  akan  pemborosan/ tabzir ,  seperti diterangkan  dalam  surat  Al-Isra’  ayat  26-27    yang  artinya  sebagai  berikut: “….Dan  janganlah  kamu  menghambur-hamburkan  (hartamu)  secara  boros. Sesungguhnya  pemboros-pemboros  itu  adalah  saudara-saudara  syaitan,  dan syaitan itu sangat ingkar terhadap tuhannya”. Dan juga larangan Allah agar tidak berlebih-lebihan/ isyraf :  “Jangan  kamu  turuti  pekerjaan  orang  yang  berlebih- lebihan. Mereka itulah yang merusak di atas bumi dan tidak memperbaiki”. (Surat Asy-Syu’ara’,  ayat  151-152).  Dan  Allah  juga  melarang  suap-menyuap  serta korupsi, dengan firmannya: “Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain  di  antara  kamu  dengan  jalan  yang  batil,  dan  (janganlah)  kamu  membawa (urusan)  harta  itu  kepada  hakim-hakim,  supaya  kamu  dapat  memakan  sebagian dari  harta  orang  lain  dengan  (jalan  berbuat)  dosa,  padahal  kamu  mengetahui.” (Al-Baqoroh,  ayat  188).  Dan  larangan  korupsi  seperti  firmannya  yang  artinya: “Dan  janganlah  seorang  Nabi  berhianat  (korupsi)  dan  siapa-siapa  yang  korupsi maka  pada  hari  kiamat  akan  membawa  apa  yang  ia  khianati,  kemudian  tiap-tiap
orang akan dibalas  apa-apa  yang ia kerjakan dengan balasan  yang setimpal.  Dan mereka tidak di curangkan (Ali Imron, ayat 161). Dan perintah Allah untuk hidup sederhana seperti firmannya: “Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu ke  lehermu  (kikir),  dan  janganlah  terlalu  mengulurkannya  (boros),  agar  kamu tidak menjadi tercela dan menyesal.” (Al-Isro’, ayat 29). “Dan orang-orang yang baik  adalah  yang  apabila  menyalurkan  hartanya  maka  ia  tidak  berlebih-lebihan dan tidak terlalu pelit. Dan di antara kedua itulah yang paling baik.” (Al-Furqon, ayat 76).

## Kekurangan-kekurangan MUI
Dari  awal  berdirinya  Majelis  Ulama  Indonesia  pada  tahun1975  yang dikehendaki  oleh  pemerintah  dan  sebenarnya  bukan  sepenuhnya  kehendak  dari umat Islam Indonesia dan para Ulama Indonesia sampai dengan akhir tahun 1984, MUI  baru  mengeluarkan  fatwanya  sebanyak  33  fatwa,  sebagaimana  telah dikatakan  di  atas,  yang  telah  dibukukan  dalam  bentuk  kumpulan  fatwa  yang dibagi dalam 3 bagian :
1. Ibadah
2. Kemasyarakatan
3. Bidang pengetahuan
Dari sekian banyak fatwa, terdapat  beberapa fatwa  yang menggemparkan masyarakat  Indonesia,  pertama  tentang  fatwa  halal  dan  haramnya  hewan  katak yang bermula dari fatwa Majelis Ulama daerah Sumatera Barat yang menyatakan tidak dijumpainya dalil yang shorih akan keharamannya. Fatwa berikutnya datang dari Majelis Ulama daerah Nusa Tenggara Barat yang menyatakan bahwa hewan katak  itu  haram  untuk  dimakan  karena  termasuk  hewan  yang  hidup  di  dua  alam atau dua tempat. Sebagai tanggapan terhadap kedua fatwa tersebut akhirnya MUI menfatwakan:  “Membenarkan  adanya  pendapat  Imam  Syafi’i/Jumhur  Ulama’ tentang  ketidak  halalan  memakan  daging  hewan  katak,  dan  membenarkan pendapat  Imam  Maliki  akan  halalnya  memakan  daging  hewan  katak”.  Dari kejadian di atas, MUI baru merasa akan kekurangannya dalam mengemban tugas
sebagai pembuat fatwa dan setelah kejadian itu MUI mengambil langkah: “Fatwa baru  dapat  diedarkan/diumumkan  jika  sudah  di tanfidz oleh  dewan  pimpinan MUI”. Sedang pen tanfidz an fatwa yang telah diterbitkan dalam bentuk buku, baru fatwa  tentang  katak.  Fatwa  kedua  yang  sempat  menghebohkan  adalah  fatwa tentang perayaan Natal bersama yang akhirnya dicabut peredarannya, tetapi bukan isinya.  Dari  kasus  fatwa  Natal  bersama  ini  Prof.  Hamka  mengundurkan  diri  dari jabatan Ketua MUI (1984). Fatwa ketiga yang sampai tahun 1990 belum kunjung tiba adalah fatwa tentang PORKAS. Ketua Umum MUI pernah menjanjikan akan mengeluarkan fatwa namun sampai tahun 1990 tidak kunjung tiba.

## Kelebihan-kelebihan MUI
Dengan adanya MUI dapat  memberikan pertimbangan mengenai  masalah keagamaan  dan  kemasyarakatan  kepada  umat  dan  pemerintah  dalam  usaha meningkatkan Ketahanan Nasional dan sebagai wadah ukhuwah Islamiyah dalam rangka  kerukunan  antar  umat  beragama  dalam  mewujudkan  persatuan  dan kesatuan  serta  sebagai  organisasi  yang  mewakili  umat  Islam  dalam  badan konsultasi  antar umat beragama dan pengikut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha  Esa  serta  sebagai  komunikator  antar  ulama  dan  pemerintah  dan  antara ulama dengan umat Islam guna menyukseskan Pembangunan Nasional.
Fungsi  MUI  sebagai  penghubung  antara  ulama  dan  pemerintah serta  sebagai  penterjemah  yang  menyampaikan  pikiran  dan  saran-saran  yang berhubungan  dengan  pembangunan  masyarakat.  Bagaimanapun  supaya  terdapat koordinasi  yang  sebaik-baiknya  antara  pemimpin-pemimpin  resmi  dan  tidak resmi,  antara  umara’  dan  ulama,  koordinasi  yang  akan  dapat  saling  menunjang bagi  pelaksanan  tugas  masing-masing  untuk  mengambil  bagian  dalam pembangunann  dan  bagaimanapun  diusahakan  untuk  menemukan  bahasa  yang lebih  mantap  sesuai  dengan  bahasa  pembangunan  yang  diperlukan  oleh masyarakat  kita  karena  bahasa  ini  sangat  penting  dan  sangat  menentukan  bagi tercapainya  sasaran  di  bidang  penerangan  maupun  di  bidang  dakwah  yang menjadi lapangan para ulama, muballigh , dan da’i. Ulama sebagai penggungjawab
Agama menurut Al-Ghazali, yang dijelaskan dalam kitab Ihya’ Ulumuddin, jilid 1 h. 58-59, beliau membagi ulama’ dalam dua macam :
1. Ulama’ Ad-Dunya (Ulama’  yang lebih banyak  mengurus/menitikberatkan urusan dunia).
2. Ulama’  Al-Akhirah (Ulama’  yang  banyak  mengurus/menitikberatkan tentang urusan akhirat).
Sedangkan  dalam  hubungannya  dengan  penguasa,  beliau  (Imam  Ghazali) membagi menjadi 3:
1. Ulama  yang  mendekati  dan  bekerjasama,  dengan  tujuan  memberi  nasihat bila  pemerntah  terlanjur  berbuat  salah,  dengan  harapan  agar  kembali kepada jalan yang lurus.
2. Ulama yang tidak mau bekerjasama namun masih menjaga nama baik diri dan pemerintah, jika penguasa mau mendatanginya maka dia merasa wajib untuk memberi nasihat ke jalan yang benar.
3. Ulama  yang  memisahkan  diri  dari  penguasa  yang  tidak  jujur,  pemisahan ini  diniati  bukan  karena  manusia /ria’/takabbur ,  melainkan  diniatkan karena Allah.
Dilihat dari penjelasan tersebut diatas maka ulama Indonesia yang penulis kehendaki  disini,  MUI  adalah  tergolong Ulama’  Ad-Dunya wal  Akhirah (Ulama yang  ikut  mengurus  urusan  dunia  dan  juga  urusan  akhirat).  Dalam  urusan  dunia MUI ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan manusia seutuhnya, rohani dan jasmani seperti mencerdaskan umat yang terlihat masa sekarang ini adalah sudah dilaksanakannya  kader  ulama  yang  mumpuni  dalam  urusan  dunia  yang  sudah berjalan kurang lebih 3 tahun. Dalam urusan akhirat,  MUI banyak mengeluarkan fatwanya mengenai ibadah, seperti fatwa tentang sholat jum’at bagi para musafir, do’a daf’ul bala’ , sholat dalam masjid yang bertingkat dan fatwa-fatwa lain yang tidak  dapat  kami  sebutkan  secara  keseluruhan.  Walaupun  disana  sini  masih banyak  kekurangan-kekurangannya  yang  dikarenakan  kurangnya  informasi  ini dapat sampai pada masyarakat di daerah karena kurangnya dana.
Organisasi MUI ini bila dibandingkan dengan ormas-ormas Islam lainnya maka  akan  nampak  perbedaan.  Pertama,  organisasi  MUI  ini  tidak  berpolitik  dan tidak operasional, dalam arti agar MUI ini dapat independen dalam melaksanakan tugas-tugasnya,  hal  ini  juga  dapat  dimengerti,  karena  jika  MUI  ikut  serta  dalam berpolitik  maka  fungsi  MUI  sebagai  pemberi  nasehat  kepada  umat  dan  juga kepada  pemerintah  akan  mengalami  keganjilan-keganjilan  dan  akan  sama fungsinya  dengan  ormas-ormas  Islam  lainnya.  Demikian  pula  tidak  bersifat operasional  karena  hal  ini  sudah  dilaksanakan  oleh  ormas-ormas  Islam  yang  ada di  Negara  Indonesia  tercinta  ini.  Namun  demikian  nampak  juga  kelemahan- kelemahan  yang  terselip  di  dalamnya,  seperti  yang  ditulis  oleh  Dr.  Deliar  Noor dalam bukunya ”Administrasi Islam di Indonesia” :
”Perhatian  MUI  juga  diberikan  kepada  masalah  Pemilihan  Umum  pada tahun  1977.  Majelis  meminta  perhatian  semua  pihak  agar  menghormati Undang-Undang  dan  peraturan  yang  berhubungan  dengan  Pemilihan Umum agar hasilnya diridloi oleh Allah. Setelah Pemilihan Umum majelis mencatat adanya pelanggaran dan majelis berkesimpulan bahwa pemilihan Umum tidak dilaksanakan dengan mengingat semangat dan kata-kata dari Undang-Undang  bersangkutan  serta  peraturan  pelaksanannya,  Majelis mencatat  adanya  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  oleh  aparat pemerintah,  sebelum,  sesudah  dan  ketika  Pemilihan  Umum  berlangsung tanggal  2  Mei  1977.  Majelis  juga  mengemukakan  dalam  hubungan  ini betapa  banyak  khotib  yang  dilarang  berkhotbah,  Kyai  yang  dilarang mengajar”. (Dr. Deliar Noor: 145)
Hal  yang  demikian  ini  bukan  semata-mata  merupakan  kehendak  MUI namun himbauan-himbauan MUI yang seharusnya dilaksanakan akan tetapi justru ditinggalkan.  Dalam  megembankan  amanat  MUI  ini,  jauh-jauh  sebelumnya “Hamka” telah membuat ilustrasi dalam sambutannya di depan majelis :
“Kadang-kadang  ulama’-ulama’  benar-benar  terletak  di  tengah-tengah laksana  kue  bika  yang  sedang  dimasak  dalam  priuk  belanga.  Dari  bawah dinyalakan  api,  api  yang  dari  bawah  itu  ialah  berbagai  ragam  keluhan rakyat dari atas dihimpit dengan api, api  yang dari atas itu ialah harapan- harapan  dari  pemerintah  agar  rakyat  diinsafkan  dengan  bahasa  rakyat  itu sendiri.  Dengan  berat  keatas  niscaya  putus  dari  bawah.  Putus  dari  bawah niscaya berhenti dari ulama’  yang didukung rakyat.  Berat  kepada rakyat,
hilang  hubungan  dengan  pemerintah,  maksudnya  tidak  berhasil.  Pihak pemerintah bisa saja mencap tidak berpartisipasi dengan pembangunan”.
Dari  hal-hal  yang  disampaikan  diatas  telah  dapat  diambil  sarinya,  baik mengenai  segi  pahitnya  ataupun segi  manisnya dalam pelaksanaan tugas  Majelis Ulama’ Indonesia.

## Daftar Pustaka
Al  Baidowi,  (t.t), Anwar  At-Tanzil  wal  Asro’  At-Takwil  Al  Musamma  Tafsir  Al Baidawi , Dar Al Fikr.
Al  Badri,  Abdul  Aziz,    1987, Al  Islam  Bainal  Ulama’  wal  Khukama’, Alih Bahasa: Salih Muhammad Wahid. Pustaka Mantek, Solo.
Abu  Al  Yusr,  Umamah  Ibnu  Muhammad  Ibnu  Al  Karim,  1963, Ushul  Addin , Darul Ihya’ Al Kutub Al Arobiyah.
Biro Pustaka Statistik, 1984, Beberapa Ciri Pemeluk Agama di Indonesia , Jakarta.
Departemen Agama RI, 1982, Monografi Kelembagaan Agama di Indonesia .
Departemen Agama RI, 1985, Al Qur’an dan terjemahannya .
Ghazali,  Al  Imam,  (t.t), Ihya’  Ulumuddin  jilid  1 ,  Darul  Ihya’  Al  Kutub  Al Arobiyah.
Majelis Ulama’ DKI Jakarta, 1985, Rangkaian Fatwa/Keputusan .
Noor, Deliar, 1983, Islam; Pancasila; dana Asas Tunngal , Yayasan Perhidmatan, Jakarta.
Noor, Deliar, 1983, Administrasi Islam di Indonesia , Rajawali, Jakarta.
Pustaka Panji Mas, 1984, Kumpulan Fatwa MUI , Jakarta.
Sekretariat  MUI,  Masjid  Agung  Al  Azhar,  1976,  Majelin  Ulama’  Indonesia, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Sekretariat MUI, 1980, Keputusan-keputusan Munas II MUI .