E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Pemenuhan Restitusi Dan...(Atikah Rahmi) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 140-159
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173
PEMENUHAN RESTITUSI DAN KOMPENSASI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN BAGI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA
Atikah Rahmi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan -  Sumatera Utara Email: atikahrahmi@umsu.ac.id

## Abstrak
Kejahatan seksual adalah bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai martabat manusia. Kejahatan-kejahatan  ini  memiliki  dampak  luar  biasa  pada  para  korban,  dalam  bentuk  fisik, psikologis, ekonomi dan sosial. Dampak yang dialami oleh korban akan benar-benar meningkat dengan  reaksi  masyarakat  ketika  perempuan  menjadi  korban.  Kondisi  para  korban  semakin terpojok,  mereka  menjadi  terbatas  dalam  menjalankan  peran  sosialnya.  Korban  mengalami trauma  yang  berkepanjangan  yang  membutuhkan  pemulihan.  Upaya  perlindungan  hukum terhadap perempuan dan anak-anak korban kejahatan seksual adalah perjuangan untuk hak-hak mereka. Restitusi dan kompensasi  adalah bentuk  perlindungan sebagai  bagian  dari hak asasi manusia  pada  kesejahteraan  dan  jaminan  sosialnya,  suatu  bentuk  perlindungan  yang  harus dipenuhi bagi para korban kejahatan seksual. Konsep kompensasi bagi korban sejauh ini masih bergantung pada konsep restitusi yang dibebankan langsung kepada para pelaku. Paradigma ini seharusnya diubah, terutama bagi para korban kejahatan seksual, baik anak-anak maupun orang dewasa.  Korban  kejahatan  seksual  seharusnya  tidak  lagi  bergantung  pada  kewajiban  para pelaku,  tetapi  juga  kepada  negara  yang  berkewajiban  memberikan  kompensasi  kepada  para korban.

## Kata Kunci: Restitusi dan kompensasi, perlindungan, korban

## Abstract
Sexual crime is a form of crime that harasses and tarnishes human dignity. These crimes have a tremendous impact on victims, in the form of physical, psychological, economic and social. The impact experienced by victims will actually increase with the reaction of the community when  women  become  victims.  The  condition  of  the  victims  was  increasingly  cornered,  they became limited in  carrying out  their social roles. Victims experience prolonged trauma  that requires recovery. Legal protection efforts against women and children victims of sexual crimes are  a  struggle  for  their  rights.  Restitution  and  compensation  are  forms  of  protection  as  an integral part of human rights in the field of welfare and social security, a form of protection that must be met for victims of sexual crimes. The concept of compensation for victims so far still  relies  on  the  concept  of  restitution  charged  directly  to  the  perpetrators.  This  paradigm should have been changed, especially for victims of sexual crimes, both child and adult. Victims of  sexual  crime  should  no  longer  rely  on  the  obligations  of  the  perpetrators,  but  also  the responsibility of the State by providing compensation to victims .
Keywords: Restitutions, Compentation, Victim

## PENDAHULUAN
Kejahatan seksual terhadap perempuan adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Pemenuhan Restitusi Dan...(Atikah Rahmi) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 140-159
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173
Kejahatan  seksual  merupakan  bentuk  kejahatan  yang  melecehkan  dan  menodai  harkat kemanusiaan,  serta  dapat  dikategorikan  sebagai  jenis  kejahatan  luar  biasa (extra  ordinary crime) (Atikah  Rahmi,  2018,  h.  58). Kejahatan  seksual  terhadap  perempuan  merupakan pelanggaran  hak-hak  konstitusi  warga  Negara  sebagaimana  dicantumkan  dalam  Undang- Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  RI  1945).  Pelanggaran  hak-hak dimaksudkan, khususnya hak atas perlindungan diri dan hak atas rasa aman, dalam Pasal 28G ayat 1hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat  (Pasal  28H  ayat  1)  serta  hak  untuk  bebas  dari  perlakuan  yang  diskriminatif  atas  dasar apapun dan hak atas perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif (Pasal 28 I ayat 2), hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28 ayat 2), serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28 D ayat 1).
Pelanggaran  terhadap  Hak  Asasi  Manusia  seseorang  sering  terjadi  dalam  kehidupan nyata,  baik  yang  dilakukan  oleh  individu,  kelompok,  maupun  negara.  Pelanggaran  HAM tersebut  mengakibatkan  munculnya  ketidakseimbangan  dalam  diri  seseorang  (korban)  dan maupun keluarganya, seperti ketidakseimbangan dari aspek finansial, jika korban merupakan kepala keluarga dan tumpuan hidup keluarga. Aspek fisik yang mengakibatkan korban berhenti beraktivitas, aspek psikis, yang berwujud munculnya kegoncangan atau ketidakstabilan psikis baik secara temporer maupun permanen dari korban. Untuk menyeimbangkan kondisi korban (keluarga), sehingga dapat pulih kembali pada keadaan semula, maka harus ditempuh berbagai upaya  pemulihan,  seperti  pemulihan  secara  finansial,  medis,  dan  psikis  (mental)  korban. (Mansur, Dikdik M.Arief, dkk, 2007, h. 160-161).
Abu  Hamzah  ‘Abdul  Lathif  al  Ghamidi  mengemukakan  bahwa  kekerasan  merupakan sebuah kata mengerikan yang benar-benar bisa mengguncang hati dan jiwa, sebuah kata yang bisa  mengubah  kedamaian  menjadi  kericuhan,  senyuman  menjadi  tangisan,  ketenanangan menjadi  kekacauan  dan  kebahagiaan  menjadi  penderitaan.  Pada  hakikatnya,  kekerasan merupakan  pemusnahan  kasih  sayang,  pembunuhan  nurani,  pengganyangan  perasaan, penikaman hati dan penusukan jantung.  Kekerasan inilah  yang membuat kehidupan  menjadi kacau, kepahitan yang akibatnya memperburuk kehidupan dan eksistensinya membuat makhluk teraniaya (Abu Hamzah ‘Abdul Lathif al Ghamidi, 2010, h. 17).
Pasal  27  ayat  (1)  UUD  RI  1945  menjelaskan  bahwa  “segala  warga  Negara  bersamaan kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  tinggi  hukum  dan pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada  kesualiannya”.  Pasal  di  atas  menunjukkan  bahwa  negara berkomitmen  untuk  perlakuan  baik  dan  adil  terhadap  warga  negaranya,  termasuk  apakah seorang warga itu sebagai tersangka ataupun korban tindak pidana.
Setiap  warga  negara  berhak  memperoleh  rasa  aman  dan  bebas  dari  segala  bentuk kekerasan sesuai dengan ideologi dan konstitusi bangsa Indonesia. Segala bentuk kekerasan, terutama  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  merupakan  pelanggaran  hak  dasar  manusia  dan kejahatan  terhadap  martabat  kemanusiaan  serta  bentuk  diskriminasi  yang  harus  dihapus.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Pemenuhan Restitusi Dan...(Atikah Rahmi) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 140-159
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173
(Muhammad  Taufik  Makarao,  dkk,  2013,  h.  2).  Oleh  sebab  itu,  korban  kekerasan  yang umumnya adalah perempuan harus mendapatkan perlindungan dari negara dan masyarakat agar terhindar  dari  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  penyiksaan  atau  perlakuan  yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
Berkaitan  dengan  perlindungan  terhadap  korban  kejahatan,  ada  upaya  preventif  dan represif  yang  dapat  dilakukan,  baik  oleh  masyarakat  maupun  pemerintah  (melalui  aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan atau pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai  (La  Jamaa,  2014,  h.  252).  Negara  pada  prinsipnya  menjamin  akses  keadilan  bagi semua masyarakat tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, hal ini tercermin melalui Pasal 28D ayat 1 UUD RI Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Negara  melalui  konstitusi  dan  prinsip-prinsip  HAM  menjamin  terpenuhinya  hak-hak  warga negara, termasuk hak dari perempuan korban kekerasan, baik perempuan dewasa maupun anak- anak.
Perlindungan  hukum  terhadap  perempuan  sebagai  korban  kekerasan  harus  lebih ditingkatkan, mengingat tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan dalam  rumah  tangga  dan  maupun  kekerasan  seksual  terhadap  anak  perempuan.  Kekerasan terhadap  perempuan  menjadi  konsekuensi  paling  serius  dari  ketidaksetaraan  gender. Perempuan  kerapkali  mengalami  kekerasan  berlapis,  baik  fisik  maupun  mental,  di  rumah maupun dalam masyarakat. Faulkher mengemukakan data bahwa 31% narapidana perempuan di Amerika Serikat merupakan korban kekerasan seksual di masa kecil. 95% pekerja seksual merupakan  korban  seksual  anak.  40%  penyerang  seksual  anak  dan  76%  pemerkosa  berantai mengalami kekerasan seksual di masa anak-anak (Faulkher dalam Zahra, 2007).
Berdasarkan catatan akhir tahun Komnas Perempuan tahun 2016, terdapat 259.150 kasus kekerasan  terhadap  perempuan  yang  terdiri  atas  245.548  kasus  bersumber  pada  data  dari perkara  yang  ditangani  oleh  359  Pengadilan  Agama  di  Indonesia  dan  13.602  kasus  yang didampingi oleh lembaga mitra pengada layanan yang tersebar di 34 provinsi. Jenis kekerasan yang berada di tingkat tertinggi adalah kekerasan di ranah personal. Keterangan dari Pengadilan Agama  disebutkan  bahwa  245.548  kasus  kekerasan  terhadap  isteri  yang  berakhir  dengan perceraian. Sedangkan kasus yang didampingi oleh lembaga pengada layanan tercatat sebanyak 10.205 kasus yang terjadi di ranah personal. Sebanyak 5.784 kasus ranah rumah tangga adalah merupakan  kasus  kekerasan  terhadap  isteri,  sedangkan  selebihnya  (2.171  kasus)  merupakan kekerasan  dalam  pacaran  dan  kekerasan  terhadap  anak  sebanyak  1.799  kasus,  sisanya merupakan  kekerasan  mantan  suami  dan  kekerasan  mantan  pacar  serta  kekerasan  terhadap pekerja rumah tangga.
Tindakan  kekerasan  merupakan  wujud  penindasan  dan  pelanggaran  hak  asasi  yang dilakukan seseorang kepada orang lain, kelompok tertentu kepada kelompok lain, orang dewasa kepada anak-anak, majikan kepada pembantunya dan laki-laki kepada perempuan. Tindakan ini
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Pemenuhan Restitusi Dan...(Atikah Rahmi) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 140-159
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173
mencerminkan pihak yang labih kuat cenderung superior dan menempatkan pihak yang lemah sebagai korbannya (Abdul Wahid, Muhammadi Irfan, 2001, h. 54).
Ketidakberpihakan  masyarakat  terhadap  korban  semakin  melemahkan  kondisi  mereka, masyarakat sering menyalahkan korban yang haknya sudah direnggut. Seharusnya masyarakat menunjukkan keberpihakannya berupa empati kepada korban dan bukan malah menyudutkan korban  dan  melakukan  reviktimisasi.  Penampilan  korban  dan  cara  berpakaiannya  selalu dijadikan  alasan  pembenar  oleh  pelaku  untuk  melakukan  kejahatan  seksual  terhadap perempuan. Perkosaan terjadi bukan karena pakaian atau penampilan, melainkan kesempatan dan kerentanan. Kerentanan termasuk situasi mental, fokus, waspada dan sadar situasi. Seorang perempuan yang mengenakan pakaian yang sopan, bukan berarti dapat menghindari perkosaan, karena dari hasil penelitian diketahui bahwa penampilan bukan sebab perkosaan.
Upaya untuk menghentikan kejahatan kekerasan seksual merupakan hal penting, karena kekerasan  telah  menimbulkan  berbagai  luka  pada  pihak  korban.  Dampak  dari  luka  tersebut mengakibatkan korban sulit untuk mengungkapkan kembali kekerasan yang pernah dialaminya. Perlakuan salah dan ketidakadilan yang diderita perempuan tidak mungkin diperbaiki dengan hanya  melakukan  peradilan  pidana  terhadap  pelaku.  Pendekatan  yang  komprehensif  dan koreksi  merupakan  syarat  yang  mampu  menjamin  hak-hak  perempuan  di  semua  fase  dalam masyarakat. Dalam kenyataannya sistem peradilan pidana dapat dimobilisasi untuk menjadi alat yang  lebih  efektif  dalam  menindak,  mencegah  dan  merespons  perbuatan  kekerasan  terhadap perempuan.
Negara  bertangungjawab  untuk  melindungi  korban  kejahatan  seksual  dan  memberikan pemulihan, serta memastikan hak-hak mereka. Perlu adanya peraturan yang mewajibkan pelaku untuk memberikan restitusi dan kompensasi kepada korban dalam rangka memulihkan hak-hak korban  secara  total  (Atikah  Rahmi,  2017,  h.  5).  Dalam  penyelesaian  perkara  pidana,  hukum terlalu  mengedepankan  hak-hak  tersangka/terdakwa,  sementara  hak-hak  korban  diabaikan, sebagaimana dikemukakan dalam buku Andi Hamzah; “dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal  yang  berkaitan  dengan  hak-hak  tersangka  tanpa  memperhatikan  pula  hak-hak  para korban” (Andi Hamzah, 1986, h. 33).
Hukuman  bagi  pelaku  kejahatan  seksual  tersebut  tentunya  masih  menyisakan  masalah hak-hak keperdataan korban yang telah mengalami kerugian materiil dan imateriil, rohani dan jasmani meliputi kerugian spiritual, mental, jiwa, psikis, fisik, sosial, ekonomi, dan masa depan yang tidak ternilai. Para korban perkosaan terdiri dari (i) pribadi korban perkosaan; (ii) anak hasil perkosaan; (iii) keluarga korban jika korban mati karena perkosaan; dan (iv) masyarakat. Hak-hak keperdataan para korban perkosaan, khususnya pribadi korban dan/atau ahli warisnya sudah  jelas  dilindungi  oleh  UUD  RI  1945.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  selayaknya  para korban  diberikan  perlindungan  hukum  secara  keperdataan  oleh  pelaku  dan  Negara  berupa restitusi  dan  konpensasi  (Melalui,  https://  media  indonesia  .com  /read  /detail  /44875- rehabilitasi-bagi-korban-kejahatan-seksual).
Marlina dan Azmiati  Zuliah  menjelaskan bahwa  dalam Kitab Undang-Undang  Hukum
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Pemenuhan Restitusi Dan...(Atikah Rahmi) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 140-159
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173
Pidana  (KUHP)  lebih  banyak  diatur  mengenai  tersangka  daripada  mengenai  korban. Kedudukan korban dalam KUHP tampaknya belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku  (Marlina,  Azmiati  Zuliah,  2015,  h.  61).  Menurut  Sudarto  dalam  praktik  penerapan hukum  pidana,  korban  diposisikan  sebagai  saksi  korban  dan  terkadang  mengabaikan  posisi korban  sebagai  pencari  keadilan.  Dalam  proses  persidangan,  korban  diwakilkan  kepada penegak  hukum  (Sudarto,  1986,  h.  184).  Reaksi  terhadap  pelaku  delik  menjadi  hak  penuh Negara  untuk  diselesaikan.    Sehubungan  dengan  pernyataan  Sudarto  dan  Maya  Indah  yang menekankan  bahwa  perlindungan  korban  khususnya  hak  untuk  memperoleh  ganti  rugi merupakan bagian integral  dari hak asasi  di  bidang kesejahteraan dan jaminan sosial  ( social security ) (Sudarto, Maya Indah, 2014, h. 133).
Restitusi  dan  kompensasi  yang  pada  prinsipnya  sudah  diatur  dalam  beberapa perundang-undangan seperti; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi  Manusia,  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang-Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Momor 13 Tahun 2006 tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Perdagangan  Orang,  namun  pelaksanaannya  belum  berjalan  efektif.  Pengajuan  restitusi sebenarnya  dapat  dilakukan  mulai  dari  proses  penyelidikan  di  kepolisian,  hingga  ke  tingkat peradilan, namun masih banyak aparat penegak hukum yang tidak melakukannya. Sementara itu, korban dan keluarganya juga tidak mendapatkan informasi mengenai hal itu. Pelaksanaan pemenuhan hak restitusi bagi korban masih mengalami banyak hambatan, untuk itu perlu ada pembahasan mengenai model pemenuhan ganti kerugian yang dapat secara langsung dirasakan manfaatnya oleh korban dan keluarganya.
Pada konteks melihat pemenuhan restitusi dan kompensasi sebagai bentuk perlindungan bagi korban kejahatan seksual dalam sistem hukum di indonesia. sehingga yang menjadi fokus permasalahan  dalam  penulisan  ini  adalah  bagaimana  pemenuhan  restitusi  dan  kompensasi sebagai bentuk perlindungan bagi korban kejahatan seksual dalam sistem hukum di indonesia dengan harapan tulisan ini dapat  bermanfaat  baik secara teori  maupun praktis bagi  khalayak luas dalam rangka melihat pemenuhan restitusi dan kompensasi sebagai bentuk perlindungan bagi korban kejahatan seksual dalam sistem hukum di indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif  ( normatif research ), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder (Seokanto dan Sri Muji, 2003, h. 15).  Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini berupa penelitian  deskriptif  analistis.  Deskriptif adalah  menunjukan  komparasi  atau  hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain, dan maksudnya adalah untuk memberikan gambaran, menelaah, menjelaskan dan menganalisis (Soekanto, 1996, h. 63).
Sesuai jenis dan sifat penelitiannya, maka sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer undang-undang yang berkaitan
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Pemenuhan Restitusi Dan...(Atikah Rahmi) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 140-159
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173
dengan  pemenuhan  restitusi  dan  kompensasi  sebagai  bentuk  perlindungan  bagi  korban kejahatan seksual dalam sistem hukum di indonesia.  Bahan hukum sekunder terdiri dari buku- buku, jurnal ilmiah, makalah dan artikel ilmiah yang dapat memberi penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum tersier; berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan lain sebagainya dalam menemukan defenisi dari istilah-istilah dalam membahas tentang pemenuhan restitusi  dan  kompensasi  sebagai  bentuk  perlindungan  bagi  korban  kejahatan  seksual  dalam sistem hukum di indonesia.
Prosedur  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dalam  penilitian  ini  berupa dokumentasi yaitu pedoman yang digunakan berupa catatan atau kutipan, penelusuran literatur hukum, buku-buku dan lainnya yang bertalian dengan identifikasi masalah dalam penilitian ini yaitu mengenai syarat subjektifitas dan objektifitas penangguhan penahanan sesuai yang diatur di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  Analisa  bahan  hukum dilakukan  dengan  menggunakan  metode  analisa  konten (centent  analysis  method) yang dilakukan dengan menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci guna memudahkan interpretasi dalam pembahasan (Marzuki, 2011, h. 171).

## PEMBAHASAN
Pemenuhan  Restitusi  Dan  Kompensasi  Sebagai  Bentuk  Perlindungan  Bagi  Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia

## Realitas kekerasan seksual
Kekerasan  terhadap  perempuan  dapat  didefinisikan  secara  sederhana  sebagai  segala bentuk  perilaku  yang  dilakukan  kepada  perempuan  yang  memunculkan  akibat  psikis  berupa perasaan takut hingga akibat berupa perlukaan fisik. definisi ini sedemikian luasnya sehingga meliputi mulai dari pelecehan seksual berupa siulan atau godaan terhadap perempuan, hingga pembiaran  oleh  Negara  pada  kondisi  perempuan  warga  negaranya  yang  menjadi  korban kekerasan (Niken Savitri, 2008, h. 47).
Kekerasan  seksual  adalah  sebagai  suatu  perbuatan  yang  mencakup  pelecehan  seksual sampai  kepada  memaksa  seseorang  untuk  melakukan  hubungan  seksual  tanpa  persetujuan korban atau disaat  korban menghendaki  dan atau tidak disukai  korban dan atau menjauhkan (mengisolasi) demi kebutuhan seksualnya.
Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan disebutkan bahwa yang dimaksud  dengan  kekerasan  terhadap  perempuan  adalah  setiap  perbuatan  berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan  secara  fisik,  seksual  atau  psikologis,  termasuk  ancaman  perbuatan  tertentu, pemaksaan atau perampokan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.
Kekerasan  terhadap  perempuan,  dikategorikan  sebagai  kekerasan  berbasis gender . Menurut  Niken,  hal  ini  disebabkan  kekerasan  terhadap  perempuan  seringkali  diakibatkan adanya ketimpangan gender karena adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Lebih lanjut dijelaskan  bahwa  akar  permasalahan  kekerasan  yang  dilakukan  terhadap  perempuan
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Pemenuhan Restitusi Dan...(Atikah Rahmi) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 140-159
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173
disebabkan adanya relasi gender antara pelaku yang mengendalikan dan korban sebagai orang yang  dikendalikan  melalui  tindakan  kekerasan  tersebut  (Niken  2008,  h.  49-50).    Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual diviatif atau hubungan seksual yang  menyimpang,  merugikan  pihak  korban  dan  merusak  kedamaian  di  tengah  masyarakat. Kejahatan kekerasan seksual berakibat pada penderitaan korban yang membutuhkan perhatian serius (Abdul Wahid, Muhammadi Irfan,  2001, h. 32).
Rancangan  Undang-Undang  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  disebutkan pengertian kekerasan seksual, yaitu;
Setiap perbuatan melanggar martabat  kemanusiaan seseorang berdasarkan diskriminasi gender yang menyasar pada tubuh dan seksualitas seseorang, yang berakibat atau dapat berakibat kerugian atau penderitaan fisik, psikis, ekonomi, seksual, politik dan atau sosial korban.
Kekerasan  seksual  yang  dialami  perempuan  merupakan  bentuk  kerendahan  posisi perempuan  terhadap  kepentingan  seksual  laki-laki.  Citra  seksual  perempuan  yang  telah menempatkan dirinya sebagai objek seksual laki-laki dapat berimplikasi jauh dalam kehidupan kesehariannya, dimana perempuan senantiasa berhadapan dengan kekerasan, pemaksaan  dan penyiksaan  baik  fisik  ataupun  psikis  (Rahmatiah  HL,  2015,  h.  35).  Oleh  karena  itulah, kekerasan seksual bukan hanya cerminan dari citra perempuan sebagai objek seks, melainkan sebagai objek kekuasaan laki-laki.
Kekerasan seksual merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadinya tidak terlepas dari  budaya  patriarki.  Budaya  patriarki  merupakan  budaya  dan  ideologi  yang  berpusat  pada laki-laki  dan  untuk  kepentingan  laki-laki  serta  melegitimasi  laki-laki  sebagai  pemegang kekuasaan  dan  superioritas.  Ideologi  ini  melahirkan  sebuah  pemikiran  bahwa  perempuan memiliki kodrat adalah makhluk yang inferior sehingga, menempatkan perempuan dalam posisi yang rentan untuk ditaklukkan dan diperlakukan sesuai keinginan laki-laki, termasuk dengan cara-cara  kekerasan.  Ideologi  patriarki  ini  mempengaruhi  cara  berpikir  masyarakat, mempengaruhi penafsiran atas teks-teks agama dan juga para pengambil kebijakan. Pengaruh ini  melewati    kehidupan  manusia,  baik  dalam  domain  privat  (domestik)  maupun  publik. Ketimpangan  yang  didasarkan  atas  ideologi  patriarki  tersebut  berpotensi  menciptakan ketidakadilan, subordinasi, streotype dan dominasi atas perempuan serta kekerasan.
Witriyatul  Jauhariyah  menjelaskan  bagaimana  budaya  patriarki  yang  masih  subur  di masyarakat  mengajarkan  anak  laki-laki  dengan  ego  maskulinitas  sementara  femininitas diabaikan dan dianggap sebagai sifat yang nista. Para orang tua begitu bangga ketika anak laki- laki mereka mempunyai sifat maskulin, macho dan jantan. Sementara mereka diolok-olok jika bersifat feminin. Sebagai contoh, masyarakat seperti membiarkan jika ada laki-laki menggoda dan merayu perempuan yang melintas di jalan, perilaku mereka dianggap sesuatu yang wajar sebab  sebagai  laki-laki  mereka  beranggapan  harus  berani  mengahadapi  perempuan,  laki-laki dianggap  sebagai  kaum  penggoda  sementara  perempuan  adalah  objek  atau  makhluk  yang pantas  digoda  dan  tubuh  perempuan  dijadikan  sebab  kekerasan  itu  sendiri  (Witriyatul Jauhariyah, 2016).
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Pemenuhan Restitusi Dan...(Atikah Rahmi) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 140-159
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173
Lebih lanjut Witriyatul Jauhariyah menjelaskan bahwa melalui budaya patriarki ini, lahir banyak  sistem  dan  kebijakan  yang  tidak  mengakomodir  kebutuhan  dan  kepentingan perempuan.  Oleh  karena  itu,  kekerasan  terjadi  di  hampir  semua  lini  kehidupan.  Masyarakat kerapkali  menimpakan  kesalahan  kepada  perempuan  ketika  terjadi  tindak  kekerasan  seksual berupa  perkosaan.  Perempuan  yang  sudah  menjadi  korban  perkosaan  justeru  mengalami reviktimisasi karena dianggap sebagai penyebab terjadinya kejadian tersebut. Sebagai contoh, perempuan dipersalahkan sebagai  penyebab  kekerasan seksual  yang dialaminya karena telah memperlihatkan auratnya dengan memakai rok mini atau anggapan bahwa perempuanlah yang menciptakan  ‘fitnah’  dengan  menggoda  dan  memicu  hasrat  seksual  laki-laki  karena  masih berkeliaran di malam hari (Witriyatul Jauhariyah, 2016).
Asumsi negatif yang dilontarkan masyarakat terhadap korban dan ketidakberpihakannya akan semakin melemahkan kondisi perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Penampilan korban  dan  model  pakaiannya  kerap  kali  menjadi  alasan  pembenar  oleh  pelaku  untuk melakukan  kejahatan  seksual  terhadap  perempuan.  Perempuan  korban  kekerasan  seksual berkaitan erat dengan gendernya, dimana seluruh perilakunya diharuskan memenuhi harapan dari  sistem  sosial  masyarakat  dan  budaya.  Perempuan  dituntut  untuk  menjadi  feminine  agar menarik  laki-laki,  misalnya  perempuan  memakai  rok.  Namun  pada  kondisi  perempuan mengalami kekerasan karena dandanannya tersebut, justeru dianggap perempuan nakal karena memakai rok yang dapat menimbulkan birahi laki-laki.
Perlu ditekankan bahwa kekerasan seksual perkosaan terjadi bukan hanya karena pakaian atau penampilan, melainkan kesempatan dan kerentanan. Kerentanan termasuk situasi mental, fokus, waspada dan sadar situasi. Seorang perempuan yang mengenakan pakaian yang sopan, belum  tentu  dapat  menghindari  perkosaan,  karena  dari  hasil  penelitian  diketahui  bahwa penampilan bukan merupakan sebab terjadinya perkosaan, karena realitasnya di  masyarakat, nenek-nenek dan anak bayi juga menjadi korban perkosaan.
Perempuan  yang  sama  sekali  tidak  melakukan  kejahatan  justeru  dipersalahkan  dan dilecehkan bahkan diperkosa karena pakaian yang dipilihnya. Padahal kekerasan seksual juga ada terjadi terhadap perempuan berjilbab. Pada sisi lain perempuan tanpa jilbab juga tidak selalu menimbulkan  perkosaan  atau  kekerasan  seksual  dalam  bentuk  lainnya.  Orang  yang  melihat perempuan tanpa jilbab tidak selalu melakukan pelecehan dan perkosaan. Demikian juga alasan bahwa perkosaan terjadi karena pelaku terpengaruh oleh gambar-gambar porno atau menonton video  porno.  Tidak  semua  orang  yang  melihat  gambar  atau  menonton  video  porno  terlibat dalam aksi kekerasan seksual. Faktor-faktor ini lebih sekedar sebagai pemicu hasrat birahi laki- laki terhadap perempuan.
Mariana  Amiruddin  mengemukakan  pendapatnya  bahwa  kekerasan  seksual  senantiasa langgeng  terjadi  terhadap  perempuan  karena  perempuan  dengan  tubuhnya  yang  khas diasumsikan  sebagai  makhluk  sekunder,  objek,  dapat  diperlakukan  seenakknya  dan  dapat menjadi  hak  milik.  Menurut  Mariana,  dalam  berbagai  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan, dilihat beberapa faktor yang mendasari tindakan tersebut, antara lain: a) Karakteristik fisik dan reproduksinya  perempuan  memang  lebih  mudah  menjadi  korban  kekerasan,  khususnya
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Pemenuhan Restitusi Dan...(Atikah Rahmi) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 140-159
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173
kekerasan seksual, seperti perkosaan atau penghamilan paksa; b) Dalam relasinya dengan laki- laki,  pemaknaan  sosial  dari  perbedaan  biologis  tersebut  menyebabkan  memantapnya  mitos, streotipe,  aturan,  praktik  yang    merendahkan  perempuan  dan  memudahkan  terjadinya kekerasan.  c)  Dari  sisi  ekonomi,  perempuan  dapat  dijadikan  sarana  pengeruk  keuntungan, sehingga merebaklah pelacuran, perdagangan perempuan ( woman trafficking), atau pornografi; d) Kekerasan terhadap perempuan sekaligus dapat digunakan sebagai sarana terror, penghinaan, atau ajakan perang pada kelompok lain. Kesucian perempuan menurut Mariana dilihat sebagai kehormatan  masyarakat,  sehingga  penghinaan  atau  perusakan  kesucian  perempuan  akan dipahami sebagai penghinaan terhadap masyarakat (Mariana Amiruddin, 2006, h. 102).
Disi lain Marlina dan Azmiati Zuliah mengemukakan tentang situasi dan kondisi korban yang labil khususnya pada anak, sering menjadi peluang dan kesempatan pelaku tindak pidana, khususnya  tindak  pidana  perdagangan  orang  dalam  melampiaskan  niat  jahatnya  dengan mengiming-imingi korban, akhirnya menjerumuskan korban ke dalam dunia prostitusi, pekerja paksa, meminta-minta di jalanan dan sebagainya. dijelaskan lebih lanjut bahwa pada umumnya, pelaku akan lebih agresif jika korbannya kelihatan lemah (Marlina dan Azmiati Zuliah, 2015, h. 54).
Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi dimana saja, termasuk di dalam rumah tangga dan bisa berlangsung kapan saja. Pada dasarnya tindak kekerasan ini merupakan tindakan memaksakan kehendak pada perempuan dan anak dengan menggunakan tubuh  dan seksualitas perempuan sebagai medium maupun arenanya (Dewi Hairani, 2010, h. 51).
Tindak kekerasan baik dalam bentuk fisik dan maupun psikis mengakibatkan perempuan dan anak menderita. Dampak yang dialami perempuan justeru akan semakin bertambah dengan reaksi masyarakat ketika perempuan jaadi korban. Kondisi korban semakin disudutkan, mereka menjadi terbatasi dalam melakukan peran sosialnya. Dampak kekerasan seksual menimbulkan trauma  berkepanjangan  terhadap  korban,  sehingga  korban  terkadang  sangat  sulit  untuk mengungkapkannya karena akan menambah penderitaan diri korban dan keluarganya. Muncul kekhawatiran keluarga atas asumsi masyarakat terhadap korban yang sebagai seseorang yang tidak  bermoral,  meskipun  prinsipnya  mereka  mengetahui  bahwa  tragedi  tersebut  bukan  atas kehendak  yang  bersangkutan,  karena  ia  hanya  korban  semata.  Tubuh  perempuan  yang  tidak perawan  dianggap  sebagai  barang  bekas  yang  tidak  bisa  dibeli  saat  perkawinan.  Perempuan akan  mengalami  perasaan  malu  yang  luar  biasa,  bahkan  korban  yang  justru  disalahkan  atas tragedi  kekerasan  yang  dialaminya.  Sebaliknya,  pelaku  malah  dianggap  wajar  melakukan perkosaan.
Beberapa  dampak  buruk  yang  dialami  korban  kekerasan  seksual  antara  lain:  (Melalui, http://afaelearning.blogspot.com/2013/10/kesehatan-reproduksi-dalam-dimensi.html)
1) Dampak fisik  dan seksual: berupa benturan berakibat memar luar/dalam, cacat  fisik permanen, gangguan alat reproduksi, gangguan kehamilan, penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS)
2) Dampak  sosial:  kesulitan  membina  relasi  baik  di  lingkungan  terdekat  ataupun  di lingkungan  yang  lebih  luas.  Beberapa  kasus  membuat  korban  harus  membangun
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Pemenuhan Restitusi Dan...(Atikah Rahmi) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 140-159
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173
dunianya sendiri, bersembunyi dan mengisolasi diri dan merasa lebih aman bila berada di dalamnya.
3) Dampak ekonomi: korban harus mengeluarka biaya untuk penyembuhan dirinya baik secara fisik dan mental dari gangguan psikologis yang muncul, bahkan tidak jarang, korban kehilangan pekerjaannya.
4) Dampak  psikologis:  trauma  yang  dialami  korban,  yang  mana  bentuknya  berbeda antara  satu  korban  dengan  korban  lainnya.  Di  antara  korban  ada  yang  merasa ketakutan,  bahkan  untuk  ketemu  dengan  orang  pun  merasa  khawatir,  mengalami mimpi buruk, emosional, susah tidur dan tidak selera makan, muncul ketidakpercayaan kepada  laki-laki,  merasa  bersalah,  merasa  malu  dan  terhina,  bahkan  trauma berkepanjangan  dengan  munculnya  ingatan  akan  kejadian  yang  menimpanya  secara tiba-tiba ( flesh back ).
5) Dampak  lanjutan.  perilaku  anti  sosial,  perasaan  tidak  berdaya,  harga  diri  rendah, kecemasan, depresi yang mengakibatkan korban menunjukkan perilaku negatif dengan meminum alkohol, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, menjerumuskan diri untuk masuk  ke  dunia  prostitusi,  menjadi  lesbiyan/gay/transgender,  dan  bahkan  ada  yang berupaya untuk bunuh diri.
Kejahatan seksual yang dirasakan korban sangatlah berat dan berakibat pada trauma yang berkepanjangan serta depresi. Johan Runtu mengklasifikasikan dampak kekerasan seksual yang dialami korban pada kondisi fisik, psikologis dan kehidupan pribadi dan bermasyarakat (Johan Runtu, 2012, h. 24). Untuk itu perlu penanganan khusus terhadap anak dan perempuan korban kejahatan seksual, termasuk upaya pemulihan pasca kekerasan yang dialaminya. Cukup banyak penganiayaan  atau  penyalahgunaan  seksual  masa  kecil  yang  dilakukan  oleh  orang-orang terdekat korban, yang berdampak psikologis untuk jangka panjang. Menurut Retno Listryarti, Komisioner  Komisi  Perlindungan  anak  Indonesia  (KPAI)  Bidang  Pendidikan,  bahwa  sekitar 70% dari seseorang yang mengalami kekerasan seksual saat kecil cenderung menjadi pelaku kekerasan seksual saat dewasa.
Dikdik M. Arief Mansur mengemukakan kekecewaannya tentang korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh  perlindungan  sebanyak  yang  diberikan  oleh  undang-undang  kepada  pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak diperdulikan sama sekali. Padalah, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tapi juga korban kejahatan. Kedudukan korban sebagai subjek hukum memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (equality before the law) (Dikdik M. Arief Mansur, 2008, h. 24).

## Restitusi dan kompensasi sebagai bentuk perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual
Pengertian  korban  sebagaimana  dikemukakan  Arif  Gosita  “Mereka  yang  menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau  orang  lain  yang  bertentangan  dengan  kepentingan  dan  hak  asasi  yang  menderita”  (Arif Gosita dalam Bambang Waluyo, 2011, h. 9). Pengertian yang dikemukakan oleh Arif Gosita
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Pemenuhan Restitusi Dan...(Atikah Rahmi) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 140-159
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173
sejalan dengan apa yang dicantumkan dalam Undang-Undang Momor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,  yaitu “Seseorang  yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
Beranjak dari pengertian tentang korban, maka korban merupakan pihak yang dirugikan dan menderita akibat perbuatan seseorang dan oleh karenanya perlindungan terhadap korban kejahatan seksual, merupakan hal  yang mutlak  untuk  diberikan karena pelanggaran terhadap hak-haknya. Perlindungan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Momor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban  “Upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK)  atau  lembaga  lainnya  sesuai  dengan ketentuan. Perlindungan ini diberikan dalam semua tahapan proses peradilan pidana”.
Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban pemerkosaan baik anak maupun  dewasa,  merupakan  perjuangan  atas  hak-hak  mereka.  Hak  sebagai  anak  dan  hak sebagai perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib  dijamin, dilindungi dan dipenuhi. Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Dikdik M Arief Mansur, Elisatris (2007, h. 162-163) menyebutkan bahwa penerapan hak-hak korban kejahatan merupakan akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan.
Menurut  beliau,  dasar  dari  perlindungan  korban  kejahatan  dapat  dilihat  dari  beberapa teori berikut: (Dikdik M Arief Mansur, Elisatris, 2007, h. 162-163)
1) Teori Utilitas yang minitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep perlindungan korban diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih dibandingkan tidak diterapkan konsepnya.
2) Teori  tanggungjawab  yang  mengarah  bahwa  pada  hakikatnya  setiap  orang  harus mempertanggungjawabkan  perbuatan  hukum  yang  dilakukannya  termasuk  tindak pidana yang mengakibatkan penderitaan bagi korban.
3) Teori  ganti  kerugian  yaitu  sebagai  wujud  tanggungjawab  karena  kesalahan  pelaku, maka dibebani kewajiban memberikan ganti rugi kepada korban atau ahli warisnya.
Lebih lanjut Dikdik yang mengambil pendapat Arif Gosita mengemukakan beberapa asas hukum yang diperlukan dalam konsep perlindungan korban, yaitu (Dikdik, 2007, h. 163):
1) Asas  manfaat,  maksudnya  bahwa  perlindungan  korban  tidak  saja  ditujukan  untuk kemanfaatan  korban,  tetapi  termasuk  kemanfaatan  bagi  masyarakat  luas,  khususnya dalam mengurangi angka tindak pidana dan menciptakan ketertiban masyarakat
2) Asas  Keadilan,  artinya  penerapan  asas  keadilan  dalam  upaya  melindungi  korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi oleh rasa keadilan yang harus diberikan kepada pelaku kejahatan
3) Asas Keseimbangan, maksudnya adalah kepastian dan perlindungan hukum diberikan untuk  kepentingan  manusia  dan  juga  untuk  memulihkan  keseimbangan  tatanan masyarakat  yanag  terganggu  menuju  pada  keadaan  yang  seperti  semula.  Asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan korban.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Pemenuhan Restitusi Dan...(Atikah Rahmi) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 140-159
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173
4) Asas  Kepastian  Hukum  memberikan  dasar  pijakan  hukuman  yang  kuat  bagi  aparat penegak  hukum  pada  saat  melaksanakan  tugasnya  dalam  upaya  memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.
Asas-asas  perlindungan  korban  juga  diatur  dalam  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban  yaitu asas penghargaan atas harkat dan martabat  manusia,  rasa  aman,  keadilan,  tidak  diskriminatif  dan  kepastian  hukum.  Uriannya yaitu;
1) Asas  penghargaan  atas  harkat  dan  martabat  manusia  merupakan  asas  dalam pemenuhan  hak  dan  pemberian  bantuan  yang  melihat  manusia  khususnya  saksi dan/atau korban sebagai makhluk ciptaan Allah yang harus dihargai dan dilindungi.
2) Asas rasa aman yaitu asas dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan kepada saksi dan/atau  korban,  berguna  untuk  menciptakan  kondisi  dalam  suasana  tenteram  baik lahiriah dan batiniah, baik secara fisik dan maupun psikis.
3) Asas keadilan adalah asas dalam pemenuhan hak dan pemberian hukum kepada saksi dan/atau korban sesuai dengan hak-haknya, secara proposionalitas, procedural, sesuai dengan kewajibannya memberikan kesaksian dalam setiap tahap peradilan.
4) Asas  tidak  diskriminatif  adalah  asas  dalam  pemenuhan  hak  dan  pemberian  bantuan yang  memandang  setiap  saksi  dan/atau  korban  memperoleh  pengakuan  yang  dalam keadan  sama,  harus  diterapkan  secara  sama  di  depan  hukum,  tanpa  membedakan tingkat ekonomi, golongan, ras, agama, suku bangsa.
5) Asas kepastian hukum adalah asas dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan di Negara  hukum  yang  mengutamakan  landasan  peraturan  perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.
Siswanto  Sunarso  menjelaskan  bahwa  perlindungan  terhadap  saksi  dan  korban merupakan hak yang didasarkan atas keputusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi  dan Korban, diberikan sejak tahap penyelidikan dan berakhir sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang. Keputusan yang ditetapkan oleh LPSK menyangkut pemberian hak restitusi  dan  kompensasi  yang  diajukan  kepada  hakim  melalui  perantara  LPSK  (Siswanto Sunarso, 2015, h. 260).
Bentuk  perlindungan  korban  dapat  dilakukan  dengan  reparasi  (pemulihan  kondisi korban), konpensasi  (ganti kerugian  yang diberikan oleh negara karena  pelaku tidak mampu memberikan  ganti  kerugian  sepenuhnya  yang  menjadi  tanggung  jawabnya),  restitusi  (ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa  pengembalian  harta  milik,  pembayaran  ganti  kerugian  untuk  kehilangan  atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu) dan rehabilitasi (upaya pemulihan korban) (Melalui, http://opsikpkkudus.blogspot.com/).
Dikdik M. Arief Mansur berpendapat bahwa terjadi pemahaman  yang salah selama ini yang  menganggap  bahwa  hukuman  yang  diberikan  kepada  pelaku  telah  memberikan  rasa keadilan bagi korban. Akibatnya, ketika korban kemudian menuntut adanya pemberian ganti kerugian, maka hal tersebut dianggap merupakan tindakan yang berlebihan. Sebenarnya hampir tidak  ada  korelasi  yang  signifikan  antara  hukuman  yang  diberikan  dengan  perlindungan terhadap korban, karena hukuman tersebut belum mampu mengembalikan hak-hak korban yang
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Pemenuhan Restitusi Dan...(Atikah Rahmi) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 140-159
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173
telah  dilanggar  dan  tidak  mampu  memberikan  pemulihan  pada  korban  (Dikdik  M.  Arief Mansur, 2008, h. 24).
Hak  yang  sangat  penting  sebagai  korban  yang  menderita  secara  fisik  juga  yaitu mendapatkan restitusi dan kompensasi atas akibat penderitaan yang dialaminya. Sebagaimana dikemukakan  oleh  Maya  Indah  bahwa  perlindungan  korban  khususnya  hak  korban  untuk mendapatkan ganti rugi merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang kesejahteraan dan jaminan sosial ( social security) (Maya Indah 2014, h. 133).
Basic  Principles  of  Justice  for  Victim  of  Crime  and  Abuse  of  Power  memberikan penjelasan yang berikaitan dengan restitusi yaitu: “Offenders or third paries responsible for  their  behaviour  should,  where  appropriate,  make  fair  restitution  to  victims,  their families or dependants. Such restitution should include the return of property or payment for  the  harm  or  loss  suffered,  reimbursement  of  expenses  incurred  as  a  result  of  the victimization,  the  provision  of  services  and  the  restoration  of  rights (Dikdik  M.  Arief Mansur, Elisatris Gultom: 2007, h. 166).
Sebagai  korban  yang  menderita  secara  fisik  berhak  untuk  mendapatkan  restitusi  dan maupun  kompensasi  akibat  penderitaan  yang  dialaminya.  Hal  ini  tertuang  dalam  Deklarasi Prinsip-prinsip Kekuasaan (Resolusi Majelis Umum PBB N0. 40/34, 29 November 1985) yang isinya mengatur:
1) Para  korban  berhak  untuk  mendapatkan  penggantian  segala  kerugian  yang  mereka derita
2) Mereka harus diinformasikan tentang hak-hak mereka untuk mendapatkan ganti rugi
3) Para pelaku atau pihak ketiga harus memberikan restitusi yang adil bagi para korban dan keluarga.
4) Bilamana kompensasi tidak sepenuhnya didapatkan dari pelaku atas sumber-sumber lainnya Negara harus berusaha menyediakan kompensasi keuangan
5) Para korban harus mendapat dukungan dan bantuan material, pengobatan, psikologis dan sosial yang diperlukan. (Rahmatiah: 2015, h. 47).
Pemenuhan  ganti  kerugian  berupa  restitusi  dan  kompensasi  kepada  korban  diharapkan mampu memberikan nuansa perlindungan pada korban karena dengan demikian, korban dan atau keluarganya dapat melakukan proses pemulihan dari rasa tidak nyaman akibat kekerasan yang dialaminya. Ganti rugi atau restitusi yang dimaksudkan adalah ganti rugi atas hilangnya materi,  penghasilan,  penderitaan,  biaya  untuk  tindakan  perawatan  medis  dan/atau  psikologis dan/atau  kerugian  lain  yang  diderita  korban  sebagai  akibat  tindakan  kekerasan  yang  dialami korban.
Pengertian  restitusi  dan  kompensasi  menurut  Dikdik  adalah    merupakan  istilah  yang dalam  penggunaannya  sering  dipertukarkan,  namun  perbedaan  antara  kedua  istilah  tersebut bahwa  kompensasi  lebih  bersifat  keperdataan,  muncul  dari  permintaan  korban  dan  dipenuhi oleh masyarakat atau Negara. Sedangkan restitusi lebih bersifat pidana yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana (Dikdik, 2007, h. 167).
Rahmatiah HL menekankan bahwa pengertian kompensasi sebagai bentuk santunan yang dapat  dilihat  dari  aspek  kemanusiaan  dan  hak-hak  asasi.  Adanya  gagasan  mewujudkan
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Pemenuhan Restitusi Dan...(Atikah Rahmi) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 140-159
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173
kesejahteraan  sosial  masyarakat  dengan  berlandaskan  pada  komitmen  kontrak  sosial  dan solidaritas sosial menjadi masyarakat dan Negara bertanggungjawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya (Rahmatiah HL, 2015, h. 47).
Pengaturan  mengenai  ganti  rugi  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia  dapat  dilihat  dari beberapa perundangan sebagai berikut:

## Pasal 14c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Pasal 14c KUHP menyebutkan;
Apabila hakim menjatuhkan pidana percobaan, maka disamping penetapan syarat umum, bahwa  terhukum  tidak  akan  melakukan  tindak  pidana,  dapat  pula  ditetapkan  syarat khusus, bahwa terhukum dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa percobaan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu.
Namun,  KUHP  belum  merumuskan  ketentuan  yang  dapat  memberikan  perlindungan terhadap korban. KUHP juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) bagi korban dan atau keluarganya. KUHP masih berorientasi terhadap pelaku, sehingga korban cenderung diabaikan. Menurut Bardanawawi dalam (Maya Indah, 2014, h. 141), Pasal 14C KUHP ini pada dasarnya  tidak  bersifat  pidana  dan  hanya  sekedar  pengganti  untuk  menghindari  atau  tidak menjalani  perkara  pidana.  Oleh  karenanya  pasal  tersebut  hanya  melandaskan  pada  ide  dasar pemidanaan yang berorientasi pada kepentingan pelaku dan bukan pada kepentingan korban.

## Pasal  98  ayat  (1)  sampai  Pasal  101  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Aacar  Pidana (KUHAP)
Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP berkaitan dengan hak korban dalam menuntut ganti kerugian dengan cara menggabungkan perkara gugatan  ganti rugi pada perkara pidana. Marlina dan Azmiati Zuliahberpendapat bahwa penggabungan perkara ganti rugi dimaksudkan agar perkara gugatan tersebut pada waktu yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan (Marlina, Azmiati Zuliah, 2015, h. 62).
Lebih  lanjut  Marlina  dan  Azmiati  menjelaskan  bahwa  kerugian  bagi  orang  lain  yang dimaksud termasuk kerugian pihak korban, yaitu perbuatan terdakwa yang merupakan tindak pidana  yang  menimbulkan  kerugian  bagi  orang  tersebut.  Kata  “dapat”  berarti  bahwa  hakim dalam  menyidangkan  kasus  tersebut  dapat  menolak  atau  menerima  permohonan  dalam  hal penggabungan perkara ganti rugi dengan perkara pidananya. Dengan demikian dibuka peluang bagi hakim untuk mengambil kebijakan apakah dapat diajukan secara perdata atau digabungkan sehingga  membuka  kesempatan  bagi  hakim  untuk  menolak  penggabungan  perkara  yang diajukan.  Pada  prinsipnya,  penggabungan  perkara  pidana  dan  perdata  sejalan  dengan  asas peradilan  yang  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan.  Untuk  itu,  sebaiknya  bagi  korban  untuk menuntut ganti rugi sekalian tanpa harus menunggu selesainya perkara pidana tersebut. Namun pada Pasal 99 ayat (1) KUHAP dibatasi bahwa ganti rugi yang diajukan terbatas pada hukuman penggantian biaya yang nyata telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, sehingga tuntutan lain berupa kerugian immaterial tidak dapat diterima dan harus diajukan sebagai perkara perdata biasa.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Pemenuhan Restitusi Dan...(Atikah Rahmi) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 140-159
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173

## Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
Pasal  35  UU  Pengadilan  HAM  menyebutkan  “Setiap  korban  pelanggaran  hak  asasi manusia  yang  berat  dan  atau  ahli  warisnya  dapat  memperoleh  konpensasi,  restitusi  dan rehabilitasi”.  Ayat  selanjutnya  menyebutkan  bahwa  “Konpensasi,  restitusi  dan  rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM”. Lebih  lanjut  dalam  ayat  (3)  disebutkan  bahwa  ketentuan  mengenai  konpensasi,  restitusi  dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.
Pengertian  tentang  restitusi,  kompensasi  dan  rehabilitasi  dijabarkan  dalam  penjelasan Pasal  35  UU  Pengadilan  HAM  dan  lebih  lanjut  diatur  dalam  PP  N0.  3  Tahun  2002  tentang Kompensasi,  Rehabilitasi  dan  Restitusi  bagi  Korban  Pelanggaran  HAM  yang  Berat. Kompensasi diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh Negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya. Sedangkan restitusi yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Namun Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan  Hak Asasi Manusia  ini  hanya  membatasi  pada  pelanggaran  HAM  berat  seperti  kejahatan  genosida  dan kejahatan kemanusian saja.
Menurut Dikdik M Arief dan Elisatris, pengertian kompensasi dalam Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2006  tentang  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia  memiliki kemiripan dengan pengertian dalam Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power yang menyatakan : “I when compensation is not fully abailable from the offender or the other sources, states shoul endeavour to provide financial compensation ” (Dikdik M Arief, Elisatris, 2007, h. 167).
Undang-Undang  No.  15  Tahun  2003  Tentang  Penetapan  Perppu  No.  1  Tahun  2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Pasal 36 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan:
a) Setiap  korban  atau  ahli  warisnya  akibat  tindak  pidana  terorisme  berhak  mendapat kompensasi atau restitusi.
b) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pembiayaannya dibebankan kepada Negara yang dilaksankan oleh Pemerintah
c) Restitusi  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  1  merupakan  ganti  kerugian  yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya
d) Kompensasi  dan/atau  restitusi  tersebut  diberikan  dan  dicantumkan  sekaligus  dalam amar putusan pengadilan.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teorisme juga  mengatur  tentang  mekanisme  pengajuan  restitusi  dan  kompensasi.  Restitusi  diajukan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan, sementara kompensasi dilakukan oleh  korban  atau  kuasanya  kepada  menteri  keuangan  berdasarkan  amar  putusan  Pengadilan Negeri.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Pemenuhan Restitusi Dan...(Atikah Rahmi) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 140-159
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173
Undang-Undang    Nomor  31  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur mengenai hak korban untuk mendapatkan  ganti  rugi  berupa  restitusi.  Restitusi  tersebut  berbentuk  penggantian  biaya perawatan medis dan psikologis. Hak restitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban  yang mekanismenya dikuasakan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban  (LPSK).  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor  13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
a) Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat
b) Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku
c) Keputusan mengenai kompensai dan restitusi diberikan oleh pengadilan
d) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pemberian  kompensasi  dan  restitusi  diatur  dalam Peraturan Pemerintah
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban meskipun telah merekomendasi hak- hak  korban  diwakilkan  melalui  lembaga  LPSK  tersebut,  namun  dalam  prakteknya  belum berjalan efektif karena korban masih saja sebagai saksi korban dalam peradilan dan hak-haknya diwakili oleh polisi dan jaksa.

## Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang mengatur mengenai restitusi dalam Pasal 1 ayat 13 dan Pasal 48 hingga Pasal 50. Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  sedikit berbeda dengan KUHAP tentang  ganti  kerugian  ini,  karena  dalam  KUHAP  hanya  dapat  dimintakan  gugatan  untuk penggantian  kerugian  materil  saja,  sementara  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang  juga mencakup kerugian yang immaterial.
Kerugian materiil yang dimaksud meliputi kerugian akibat kehilangan harga milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum atau  kehilangan  penghasilan  yang  dijanjikan  pelaku.  Kerugian  immaterial  meliputi  kerugian akibat  proses penyiksaan dan eksploitasi yang dialami korban, serta stigmatisasi dan trauma psikologis yang dialami korban.
Pelaku  yang  tidak  dapat  memenuhi  tanggungjawabnya  akan  diambil  alih  oleh  negara. Dalam  hal  ini  muncul  konsep  tanggungjawab  negara  terhadap  korban  untuk  dapat mengembalikan keadaan korban dengan memberikan  ganti rugi  dan pemulihan atas hak-hak korban  yang  hilang  seperti  hak  atas  pendidikan,  kesehatan,  pekerjaan,  pemulihan  psikologis dan pelayanan sosial. Ketentuan tersebut sejalan dengan apa yang disebutkan dalam Deklarasi Prinsip-Prinsp Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan Dan Penyalahgunaan Kekuasaan huruf
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Pemenuhan Restitusi Dan...(Atikah Rahmi) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 140-159
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173
a butir 12  yang menetapkan apabila imbalan (restitusi) tidak sepenuhnya  tersedia dari orang yang bersalah atau sumber-sumber lain. Negara harus memberikan imbalan keuangan kepada:
a) Para  korban  yang  menderita  luka  jasmani  berat  atau  kemerosotan  fisik  atau  mental sebagai akibat kejahatan yang serius
b) Keluarga,  terutama  tanggungan  dari  orang-orang  yang  meninggal  atau  menjadi lumpuh secara fisik atau mental sebagai akibat kejahatan tersebut.

## Undang-Undang  Nomor    35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Pasal 64 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga telah menjamin hak-hak anak sebagai  korban  untuk  mendapatkan  rehabilitasi  baik  dalam  lembaga  maupun  luar  lembaga, upaya  perlindungan  dan  pemberitaan  identitas  melalui  media  massa  untuk  menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental maupun  sosial  dan  pemberian  aksebelitas  untuk  mendapatkan  informasi  mengenai perkembangan perkara.

## Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana
Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan  Restitusi  Bagi  Anak  yang  Menjadi  Korban  Tindak  Pidana.  Peraturan  ini merupakan  pelaksanaan  dari  Pasal  71D  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak. Harapannya dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi  Bagi  Anak  yang  Menjadi  Korban  Tindak  Pidana  maka  anak  yang  menjadi  korban tindak pidana bisa mendapatkan restitusi (ganti rugi).
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana ini lebih rinci memuat ketentuan tentang anak yang dapat mengajukan permohonan restitusi yaitu; setiap anak yang menjadi korban tindak pidana yang meliputi: a. anak yang berhadapan dengan hukum, b. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, c. anak yang menjadi korban pornografi d. anak korban penculikan, penjualan dan/atau  perdagangan,  e.  anak  korban  fisik  dan  psikis,  g.  anak  korban  kejahatan  seksual. Restitusi  sebagaimana  yang  dimaksudkan  dalam  Pasal  3  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43 Tahun  2017  tentang  Pelaksanaan  Restitusi  Bagi  Anak  yang  Menjadi  Korban  Tindak  Pidana menjelaskan  terkait  dengan  ganti  kerugian  atas  kehilangan  kekayaan,  ganti  kerugian  atas penderitaan  sebagai  akibat  tindak  pidana  dan  penggantian  biaya  perawatan  medis  dan/atau psikologis. Pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi  Anak  yang Menjadi Korban Tindak Pidana   ini mengatur bahwa permohonan restitusi  dapat  dilakukan  sebelum  putusan  pengadilan  melalui  tahap  penyelidikan  dan/atau penuntutan. Restitusi juga dapat diajukan melalui LPSK.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Kekerasan  seksual  merupakan  kejahatan  yang  menodai  harkat  dan  martabat  seseorang yang  akibatnya  akan  menimbulkan  penderitaan  dan  depresi.  Korban  yang  hakekatnya  sudah menderita  secara  fisik  dan  psikis  tentunya  berhak  untuk  mendapatkan  perlindungan.  Bentuk perlindungan dapat berupa restitusi, kompensasi dan pemulihan. Penderitaan yang dialami oleh korban dan keluarganya sangat mendalam dan tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku saja, karena hukuman yang diberikan kepada pelaku masih menyisakan masalah, yaitu hak-hak keperdataan korban yang tentu mengalami kerugian materiil dan immateriil, rohani dan jasmani meliputi kerugian spiritual, mental, jiwa, psikis, fisik, sosial, ekonomi, dan masa depan yang tidak ternilai. Korban dan keluarganya membutuhkan perlindungan berupa pemenuhan restitusi dan kompensasi untuk dapat memenuhi kebutuhan korban yang telah dirampas oleh pelaku.

## Saran
Diharapkan  agar  Penerapan  konsep  hak  restitusi  dan  kompensasi  diterapkan  secara maksimal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Perlu sosialisasi kepada aparat penegak hukum agar memahami dan memperjuangkan hak-hak korban untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi. Selain itu, juga diperlukan suatu aturan yang jelas dalam melakukan penghitungan kerugian  immaterial  yang  dialami  korban  serta  merubah  konsep  ganti  kerugian  yang mengandalkan kepada pelaku menjadi tanggungjawab yang diambil alih oleh Negara dengan tetap membebankannya kepada pelaku melalui sanksi pidana denda dan perampasan hak milik.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Pemenuhan Restitusi Dan...(Atikah Rahmi) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 140-159
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin, Mariana (2016). Perkosaan Bukan Soal Seks. Tapi Kekuasaan . Jurnal Perempuan edisi 71; 2006.
Dikdik,  Mansur.,  M.  Arief.,  Gultom,  Elisatris.  (2008). Urgensi  Perlindungan  Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita. PT. Raja Grafindo: Jakarta.
Gosita, Arif. (1993). Masalah Korban Kejahatan . Jakarta: Akademika Pressindo.
Gultom, Maidin. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia .  Bandung: Refika Aditama.
Hamzah, Abu ‘Abdul Lathif al-Ghamidi. (Ed). (2010). S top KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Membuang Prahara Kekerasan di Rumah dengan Kembali Kepada Tuntunan Islam, diterjemahkan oleh Ahmad Noviadi. (2010). Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i.
HL,  Rahmatiah.  (2015).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana  Perkosaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sungguminasa). al Daulah . Volume 4/No 1/ Juni/ 2015.
Indah, Maya S.  (2014). Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi Jakarta: Kencana Prenadamedia.
Jauhariyah, Witriyatul. (2017). Akar Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan . Diakses pada tanggal  6  Juni  2017  melalui  http://www.jurnalperempuan.org/blog-muda1/-akar- kekerasan-seksual-terhadap-perempuan.
Kusuma, Mulyana W. (1988). Kejahatan Dan Penyimpangan . Jakarta: Yayasan LBH.
Marlina, Zuliah. Azmiati. (2015). Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdaganan Orang . Bandung: Refika Aditama.
Moeljatno.  (2009). Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Renaka Cipta .
Nasriana.  (2012). Perlindungan Hukum Pidana  Bagi Anak  Di Indonesia . Jakarta:  Raja Wali Pers.
Noviana,  Ivo.  (2015). Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak:  Dampak  dan  Penanganannya . Diakses pada tanggal 5 Juli 2017 melalui https://media.neliti.com/media/publications/52819-ID-kekerasan-seksual-terhadap- anak-dampak-d.pdf2015.
Prodjodikoro,  Wirjono.  (2010). Tindak-Tindak  Pidana  Tertentu  Di  Indonesia .  Bandung:  PT Refika Aditama.
Rahmi, Atikah. (2018). Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan  Pidana  Terpadu  Berkeadilan  Gender .  Jurnal  Mercatoria . Volume 11/No1/Juni/2018.
Saragih,  Dina  (Ed).  (2010). Pesada  Menulis  Di  Usia  20  Tahun  Melayani  dan  Menguatkan Dengan Semboyan Sinceritas et Simplicititas . Sumatera Utara: Perkumpulan Sada Ahmo (Pesada).
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Pemenuhan Restitusi Dan...(Atikah Rahmi) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 140-159
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173
Savitri, Niken. (2008). HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP . Refika Aditama: Bandung.
Soemitro, Irma., & Setyowati. (2012). Aspek Hukum Perlindungan Anak . Jakarta: PT. Rajawali Grasindo Persada.
Sofian,  Ahmadi.  (2012). Perlindungan  Anak  Di  Indonesia  Dilema  dan  Solusinya. PT. Sofmedia: Medan.
Sudarto. (1986). Hukum dan Hukum Pidana . Bandung: Alumni.
Sunarso,  Siswanto.  (2015). Viktimologi  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana .  Jakarta:  Sinar Grafika.
Supriyanta. (2009). KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Wacana Hukum. Vol VII. April 2009 .
Wahid, Abdul Muhammad Irfan. (2001). Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan. Refika Aditama: Bandung.
Waluyo,  Bambang.  (2011). Viktimologi  Peerlindungan  Korban  dan  Saksi .  Jakaarta:  Sinar Grafika.