## Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 11, No. 01

## Konsepsi Persediaan Barang Dagangan Berdasarkan Prinsip Syariah
Ach. Baihaki ach.baihaki.se.m.sc@gmail.com Universitas Islam Madura

## ABSTRACT
This study aims to examine the concepts that can be presented in determining inventories that  can  accommodate  the  necessity  of  trading  entities  or  other  entities  that  have inventories that wish to operate with sharia principles by using qualitative research with a literature study approach. The results of this study pointed out that the first-in-first-out in determining the cost of good sales with the physical inventory recording method would be  able  to  accommodate  the  necessary  to  determine  the  final  value  of  inventory  which could show a current cost-based value that could be used as a basis to determining the value of entity zakat. In addition, with this method, the difference in the physical outflow of inventory does not interfere with determining the value of the inventory that comes out of  the  entity,  because  the  value  of  the  inventory  will  be  determined  at  the  end  of  the period and does not need to always correspond to the physical flow of incoming goods.ng Key words: inventory, first in first out, bai’, murabahah, salam, istishna’

## PENDAHULUAN
Persediaan  menjadi  bagian  yang  tidak  bisa  terpisahkan  dari  kegiatan operasional  sebuah  entitas  perdagangan  dan  manufaktur.  Hal  ini  didasari  oleh sumber  pendapatan  utama  untuk  entitas  tersebut  adalah  dengan  menjual persediaan  yang  dimilikinya.  Perbedaan  keduanya  adalah  hanya  perolehan persediaannya  yang  dengan  cara  dibeli  untuk  entitas  perdagangan,  sementara  itu entitas  manufaktur  dengan  membuat  sendiri  barang  yang  dijualnya.  Sementara entitas  jasa  akan  memiliki  persediaan  biasanya  bukan  untuk  dijual,  akan  tetapi sebagai pelengkap atas kegiatan layanan yang diberikannya, sehingga dengan itu persediaan dianggap sebagai perlengkapan.
Penentuan  nilai  persedian  sendiri  masih  akan  dipengaruhi  oleh  metode pencatatan  persediaan  dan  juga  dipengaruhi  oleh  standar  akuntansi  yang digunakannya.  Metode  fisik  akan  sangat  mungkin  menghasilkan  nilai  akhir persediaan  yang  tidak  sama  dengan  metode  perpetual,  jika  metode  penentuan biaya perolehannya tidak sama (Baridwan, 2008). Selain itu perbedaan metode ini juga  akan  mengakibatkan  konsekuensi  pelaksanaan  kegiatan  yang  tidak  sama, karena  metode  fisik  hanya  akan  menyajikan  nilai  persediaan  setelah  melakukan perhitungan  fisik  pada  akhir  periode  yang  berbeda  dengan  perpetual  yang menyajikan perubahan nilai persediaan setiap saat terjadi mutasi persediaan.
Metode penentuan biaya pokok persediaan juga akan berpengaruh terhadap nilai  persediaan  yang  dimiliki  oleh  suatu  entitas.  Bahkan  pada  dekade  80an, adopsi metode Last In First Out (LIFO) pernah menjadi berita baik, karena dapat mengurangi  pembayaran  pajak,  namun  juga  menjadi  berita  buruk,  karena
mengurangi tingkat laba (Stice et al., 2007). Nilai persediaan ini menjadi penting untuk  diperhatikan  dengan  perlu  mempertimbangkan  hal-hal  berikut  ini,  (Bragg, 2005):
1. Kuantitas fisik barang yang tersedia.
2. Biaya perolehan.
3. Biaya pengangkutan barang. Entitas  syariah  yang  banyak  dikenal  dalam  bentuk  Lembaga  Keuangan
Syariah,  sebenarnya  juga  memiliki  persediaan  barang  yang  lebih  kompleks dibandingkan dengan persediaan barang pada entitas dagang. Hal ini dikarenakan akuntansi  syariah  harus  mendasarkan  pencatatannya  pada  akad  yang  digunakan (Alim, 2014). Akad tersebut pada prinsipnya berbeda dengan kontrak bisnis dalam sistem bisnis konvensional yang hanya menjadikan target laba sebagai tujuannya. Sementara  itu  bisnis  syariah  juga  harus  mendasarkan  pada  akad  yang  bisa didasarkan kepada jual beli, bagi hasil atau juga fee dengan berbagai bentuk jasa yang  bisa  dihadirkannya  (Ghofur,  2015;  Harap  et  al.,  2010;  Muslim,  2015; Salman, 2014; Wiroso, 2011; Yaya et al., 2014).
Akad yang paling banyak digunakan adalah akad murabahah yang berbasis jual  beli  yang  secara  otomatis  membutuhkan  persediaan  sebagai  medianya. Baihaki, (2017) menyatakan bahwa Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) menyajikan pembiayaan dalam bentuk murabahah sebanyak 58%, sedangkan  Bank  Pembiayaan  Syariah  (BPRS)  yang  mencapai  79%.  Banyaknya jenis  layanan  dalam  akad  jual  beli  ini  dipengaruhi  oleh  lebih  mudahnya  adopsi perakadan syariah dalam mengakomodir kepentingan lembaga keuangan tersebut untuk  mendapatkan  laba.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  penentuan  labanya  ditentukan berdasarkan  prinsip  margin  yang  memiliki  stabilitas  prospektus  pendapatan sebagaimana sistem bunga.
Hal  yang  terlupakan  adalah  bahwa  akuntansi  syariah  tidak  hanya  untuk lembaga  keuangan  Syariah,  apalagi  hanya  perbankan.  Standar  akuntansi  yang berkembang saat ini tidak hanya untuk perbankan syariah sebagai sama PSAK 59, akan  tetapi  sudah  berkembang  sesuai  dengan  kebutuhan  untuk  mengakomodir akad  yang  akan  diaplikasikan  (Ikatan  Akuntan  Indonesia,  2020).  Standar akuntansi  tersebut  telah  menyediakan  aturan  untuk murabahah (PSAK  102, 2020), salam (PSAK  103,  2020), istishna’ (PSAK  104,  2020), mudharabah (PSAK 105, 2020) , musyarakah (PSAK 106, 2020) , ijarah (PSAK 107, 2020). Selain  standar  akuntansi  yang  lazim  dilakukan  untuk  kegiatan  perbankan tersebut, telah tersedia standar akuntansi untuk kegiatan bisnis di bidang asuransi Syariah  sebagaimana  (PSAK  108,  2020).  Selain  itu  juga  telah  tersedia  standar akuntansi  untuk  entitas  nirlaba,  khususnya  entitas  amil  zakat,  infaq  dan  sedekah (PSAK  109,  2020)  dan  juga  untuk  wakaf  (PSAK  112,  2020).  Bahkan  untuk sekuritas  yang  berupa  sukuk  juga  telah  diatur  dalam  standar  akuntansi  khusus (PSAK 111, 2020) dan untuk dengan perjanjian ( wa’d ) (PSAK 110, 2020).
Tersedianya  standar  akuntansi  tersebut  sebenarnya  menunjukkan  bahwa entitas  syariah  terus  berkembang  keberadaannya.  Sektor  lembaga  keuangan  saja telah  berkembang  menjadi  banyak  lembaga  yang  menyajikan  layanan  berbasis syariah  dari  yang  awalnya  hanya  lembaga  intermediasi  keuangan.  Lembaga- lembaga tersebut telah meliputi perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi
syariah,  pembiayaan  syariah,  pegadaiaan  syariah,  modal  ventura  syariah,  dana pensiun  syariah,  dan  penjaminan  syariah  (Keuangan,  2016).  Selain  sector keuangan  masih  banyak  lagi  beberapa  sektor  industri  lain  yang  menggunakan syariah  sebagai  dasar  operasionalnya  yang  diantaranya  adalah  hotel  syariah,  spa syariah  dan  bahkan  rumah  sakit  islam,  pondok  pesantren  dan  lainnya  yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah (Hamdani, 2018).
Sementara itu, sektor riil yang banyak telah beroperasi dan  potensi  ribanya kecil jarang sekali diperhatikan. Sektor perdagangan hanya berpatokan pada dana yang ada di  bank yang  mengandung potensi riba dan harus diperlakukan dengan baik  pada  porsi  dana  non  halalnya.  Adapun  persediaan  barang  belum  dianggap sebagai  suatu  yang  perlu  dibahas  dalam  rangka  menambah  kualitas  keterterapan akuntansi  syariah,  jika  sektor  tersebut  ingin  beroperasi  secara  syariah.  Meskipun begitu,  dukungan  dari  para  pihak  juga  masih  diperlukan  dalam  peningkatan kualitas  penerapan  akad-akad  yang  selingkung  dengan  penerapan  akuntansinya (Widiana, 2017).
Apalagi  aplikasi  pelaporan  keuangan  dengan  prinsip  syariah  secara  tegas tidak hanya dikhususkan untuk entitas keuangan, akan tetapi bisa digunakan untuk seluruh  entitas  yang  melaksanakan  transaksi  syariah  sebagai  kegiatan  usaha berdasarkan  prinsip  syariah  yang  dinyatakan  dalam  anggaran  dasarnya  (PSAK 101 paragraf 3, 2020). Apalagi transaksi perdagangan yang secara khusus adalah jual  beli  merupakan  kegiatan  yang  telah  lama  dilakukan  sebelum  standar akuntansi syariah ditetapkan (Baihaki, 2015).
Perkembangan entitas berbasis syariah dengan segala bentuk problematikanya  telah  berkembang  cukup  pesat.  Hotel  syariah  dan  wisata  halal menjadi  sektor  industri  yang  lebih  mudah  menerapkan  prinsip  syariah,  karena hotel hanya menjual jasa penginapan dan juga ruang pertemuan.  Bahkan industri ini  juga  telah  mendapatkan  fatwa  dari  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pedoman penyelengaraan pariwisata berdasarkan prinsip  syariah  (Fatwa  DSN-MUI  No.  108/DSN-MUI/X/2016,  2016).  Aturan tersebut  memberikan  panduan  yang  cukup  jelas  tentang  konsep  layanan perhotelan  yang  kemudian  sesuai  dengan  prinsip  syariah,  bahkan  selain  aturan tersebut,  terdapat  Peraturan  Menteri  Pariwisata  Dan  Industri  Kreatif  tentang penyelenggaraan usaha hotel syariah (Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014, 2014).
Sampai  saat  ini  industri  perhotelah  tersebut  masalahnya  cenderung  hanya terindentifikasi  pada  penyajian  laporan  keuangan,  terutama  dalam  pemisahan harta halal dengan non halal (Mas’udah, 2022). Padahal industri kreatif perhotelan tersebut  sebenarnya  tidak  murni  hanya  menjual  jasa,  karena  masih  menyediakan adanya  fasilitas  makan  dan  minum  bahkan  juga  bar/café  (Syuhri,  2021),  dimana standar  akuntansi  yang  tersedia  hanyalah  standar  akuntansi murabahah (PSAK 102,  2020).  Hal  ini  juga  sangat  mungkin  terjadi  juga  pada  entitas  lain  diluar lembaga  keuangan  yang  ingin  menerapkan  operasional  berdasarkan  prinsip syariah,  apalagi  entitas  tersebut  adalah  entitas  perdagangan  murni  yang  memang kegiatannya memperjualbelikan barang. Sementara itu dengan sistem murabahah juga akan menjadikan para penjualnya enggan menerapkan akad tersebut, karena tingkat keuntungannya harus disampaikan kepada pembelinya (Baihaki, 2015).

## Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 11, No. 01
Saat  ini  barulah  semakin  jelas  bahwa  kajian  akan  persediaan  itu  penting, dalam  rangka  pengakuan  nilai  dan  juga  perlakuan  pada  saat  terjadinya  transaksi penjualan barang. Hal ini didasarkan kepada persediaan bisa menjadi harta entitas yang  ketika  sampai  pada  ukuran  ( nishab )  tertentu  dan  juga  ukuran  lamanya kepemilikan  ( haul ),  maka  harta  tersebut  harus  dikeluarkan  zakatnya.  Penyajian harta yang termasuk didalamnya adalah persediaan, dalam hal ini masih juga akan dipengaruhi  oleh  metode  pencatatannya.  Adapun  besar  kecilnya  harta  tersebut akan  menentukan  besaran  kewajiban  zakat  entitas  pemilik  hartanya  (Mugiyati, 2007).
Komperhensifitas  penerapan  aturan  dalam  transaksi  berbasis  syariah  ini menjadi  penting,  karena  adanya  akad  yang  dikuatkan  dengan  fatwa,  kemudian didukung  dengan  aturan  operasional  lainnya,  dan  kemudian  dilengkapi  dengan aturan akuntansi yang cukup akan menjadikan pencatatan akuntansi syariah tidak lagi  pragmatis.  Aliran  pragmatis  ini  yang  melakukan  akad  transaksi  syariah dengan  cenderung  menggunakan  akal  konvensional  yang  berorientasi keduniawian  tanpa  mengindahkan  urusan  akherat  (Iswanaji  &  Ahyudi,  2017). Apalagi  perbedaan  pendekatan  atas  biaya  yang  masih  mempertentangkan  basis akrual  dengan  kas,  dan  juga  keharusan  untuk  memilih  menggunakan historical cost,  market  value, atau juga  replacement  value juga  masih  menjadi  masalah untuk  akuntansi  syariah  bisa  digunakan  secara  utuh  bahkan  dalam  komunitas muslim sekalipun (Muddatsir & Kismawadi, 2017).
Varaibilitas  jenis  persediaan  yang  dimiliki  oleh  entitas  yang  beroperasi secara  syariah  lebih  besar  dibandingkan  dengan  entitas  konvensional.  Jenis persediaan yang berbeda akad akan memiliki kompleksitas yang berbeda, baik itu perolehan, pembentukan nilai penjualan dan juga penentuan nilai persediaan akhir yang  menjadi  penentuan  nilai  kewajiban  syariahnya  sebagaimana  zakat. Disamping  itu  besaran  nilai  persediaan  tersebut  akan  juga  menentukan  besaran laba yang akan diproyeksikan oleh entitas tersebut.
Selain  itu,  penelitian-penelitian  sebelumnya  hanya  memusatkan  nilai persediaan  pada  nilai  persediaan  atas  akad  yang  diterapkan  oleh  lembaga keuangan  syariah.  Persediaan  pada  lembaga  keuangan  syariah  hanyalah  bersifat proksi  alat  dalam  melaksanakan  konsep  jual  beli  yang  diperbolehkan  secara syariah. Sementara itu entitas bisnis murni yang melakukan kegiatan perdagangan belum dianggap perlu untuk menerapkan prinsip akuntansi secara utuh. Atas dasar itu  perlu  disajikan  konsep  penentuan  persediaan  yang  mampu  mengakomodir kebutuhan  entitas  perdagangan  ataupun  entitas  yang  memiliki  persediaan  barang dagangan  yang  menginginkan  beroperasi  dengan  prinsip  syariah  secara  lebih komprehensif tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif, dimana  penelitian  tersebut  adalah  penelitian  yang  memungkinkan  bisa menggambarkan  kenyataan  dengan  alur  pemikiran  induktif  (Nugrahani,  2014). Penelitian  ini  bisa  menyajikan  gambaran  tentang  diri,  konteks,  dan  juga pemahaman  tentang  budaya  yang  lebih  kuat  (Tracy,  2013).  Penelitian  kualitatif

## Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 11, No. 01
dilakukan juga dalam upaya mempertajam  aksioma  dengan cara menginvestigasi dan memahami fenomena yang terjadi (Moleong, 2016),(Fadli, 22021).
Penelitian  ini  adalah  penelitian  yang  akan  memperdalam  kajian  tentang persediaan barang dagangan yang dimiliki oleh suatu  entitas yang menginginkan beroperasi  secara  syariah.  Padahal  sampai  saat  ini  entitas  yang  beroperasi  penuh secara syariah hanyalah lembaga keuangan syariah, baik itu Lembaga intermediasi keuangan,  asuransi,  pasar modal, dan juga entitas nirlaba yang tidak menjadikan persediaan  sebagai  bagian  penting  dalam  sistem  operasionalnya.  Disamping  itu standar akuntansi yang tersedia baru pada akad-akad yang biasa dikembangkan di lembaga keuangan syariah.
Penelitian  ini  akan  menggunakan  pendekatan  penelitian  kepustakaan ( literature  review )  adalah  menginterpretasi  catatan  yang  dikumpulkan  sebagai data  penelitian,  baik  itu  sekunder  maupun  primer  (Darmalaksana,  2020). Penelitian ini akan mengumpulkan artikel terkait dengan persediaan dan juga tata laksana  akuntansi  syariah,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  akad-akad  yang mengandung unsur persediaan. Data lain yang dikumpulkan adalah data penyajian laporan  keuangan  oleh  entitas-entitas  yang  beroperasi  secara  syariah  untuk mendapatkan keyakinan tentang penyajian persediaan pada laporan keuangannya. Data-data  yang  telah  terkumpul  dengan  tekhnik  dokumentasi  tersebut
(Farida  Nugrahani,  2014;  Moleong,  2016;  Sugiyono,  2013)  dikomparasikan dengan  aturan  atau  standar  akuntansi  syariah  untuk  mendapatkan  pola pelaksanaan  transaksi  syariah  dan  kemudian  untuk  mendapatkan  teori  baru tentang  persediaan  barang  dagangan.  Cara  penarikan  kesimpulannya  dengan mengikuti kaidah standar akuntansi dan akad dalam konsep akuntansi syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Situasi Pelaporan Keuangan Entitas Lembaga Keuangan Syariah
Laporan  keuangan  yang  tersaji  dalam  PSAK  101  (2020),  hanya  mengatur laporan  keuangan  untuk  entitas  bank  syariah,  asuransi  syariah,  amil  zakat,  dan entitas wakaf. Pada keempat ilustrasi laporan posisi keuangan untuk empat entitas yang berbeda tersebut, tidak ada satupun yang menyajikan tentang adanya ilustrasi penyajian  tentang  persediaan.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  kegiatan  utama  entitas syariah yang telah disajikan pada PSAK tersebut adalah entitas lembaga keuangan yang  kegiatannya  adalah  menghimpun  dan  menyalurkan  dana,  baik  itu  untuk komersil ataupun nirlaba.
Sementara  itu  untuk  laporan  keuangan  yang  disajikan  oleh  perbankan syariah  yang  telah  listing  di  bursa  saham  memang  tidak  menyajikan  persediaan, baik itu untuk akad murabahah , salam , ataupun istishna’ ( Laporan Keuangan PT Bank  Aladin  Syariah  Tbk  (  Dahulu  /  Previously  PT  Bank  Net  Indonesia  Syariah Tbk ) , 2021; Laporan Tahun Bank Syariah Indonesia 2021 , 2021; Laporan Tahun BankSyariah  Mandiri  2020 ,  2020; Laporan  Tahunan  BNI  Syariah  2020 ,  2020; Laporan  Tahunan  BRI  Syariah  2019 ,  2019).  Ketidaktersediaan  persediaan  pada laporan  keuangan  perbankan  syariah  tersebut  disebabkan  oleh  aktivitas operasional utama industri lembaga keuangan tersebut. Entitas perbankan tersebut hanya  menyajikan  akad  jual  beli  hanya  dalam  memenuhi  syarat  dana  ketentuan perakadan yang menjadi penciri dalam transaksi berbasis syariahnya.

## Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 11, No. 01
Lembaga  perbankan  menyajikan murabahah sebagai  sebuah  transaksi dengan pesanan, sehingga tidak ada persediaan barang yang terakumulasi sampai pada  waktu  penyajian  laporan  keuangan.  Pun  seperti  itu,  pada  transaksi  dengan akad salam maupun istishna’ yang  memang  dilakukan  untuk  memenuhi  pesanan tertentu.  Sementara  itu  pada  entitas  non  lembaga  keuangan  khususnya  yang melaksanakan  kegiatan  di  sektor  perhotelan  syariah,  bisa  ditemukan  adanya penyajian persediaan barang dalam laporan keuangannya ( Laporan Keuangan PT HOTEL  FITRA  INTERNATIONAL  Tbk  (d/h  PT  HOTEL  FITRA  SYARIAH)  DAN ENTITAS  ANAK) ,  2021).  Pada  laporan  keuangan  tersebut  didapatkan  informasi bahwa persediaan disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau  nilai  realisasi  netto.  Pada  laporan  tersebut  tidak  diklasifikasikan  dasar pengadaannya  untuk  suatu  akad  tertentu,  sebagaimana  diketahui  bahwa  akad akuntansi  syariah  yang  memerlukan  persediaan  adalah murabahah,  salam, dan istishna’.

## Konsepsi perlakuan akuntansi persediaan murabahah
(PSAK  102,  2020)  paragraf  5  dan  6  menyatakan  bahwa murabahah dapat dilakukan  dengan  pesanan  atau  tanpa  pesanan.  Pada  penjualan  dengan  pesanan, masih  dibagi  menjadi  pesanan  terikat  dengan  tidak  terikat.  Perbedaan  metode penjualan  ini  akan  mempengaruhi  keterikatan  para  pihak  dalam  kelanjutan transaksi penjualannya.
Pada  akad murabahah sebenarnya  bisa  mengakui  adanya  perbedaan  harga antara saat perolehan dengan pada saat pelaporan.  (PSAK 102, 2020) paragraf 16 menyatakan  bahwa  setelah  pengakuan  awal,  persediaan murabahah diukur  pada biaya  perolehan  atau  nilai  realisasi  netto  mana  yang  lebih  rendah,  dan  jika  nilai realisasi nettonya lebih rendah dibandingkan harga perolehannya, maka dianggap sebagai kerugian. Nilai realisasi netto tersebut diukur dengan harga jual dikurangi estimasi  biaya  penjualan  dan  hal  ini  terjadi  pada  penjualan murabahah pesanan mengikat.
Lebih lanjut yang perlu diperhatikan adalah nilai barang dalam negara yang mengalami inflasi akan sulit sekali mengalami penurunan nilai pasar, kecuali ada penurunan  kualitas  barang.  Apalagi  pada  penjualan murabahah banyak  sekali yang  dilakukan  dengan  pesanan  sebagai  sebuah  konsekuensi  akad  yang  banyak dilakukan  oleh  lembaga  keuangan  yang  hanya  memenuhi  kebutuhan  syarat  dan ketentuan pembiayaan. Hal ini akan menjadikan persediaan murabahah bukan hal yang  penting  untuk  menjadi  fokus  pembahasan  dalam  kajian  akuntansi  syariah, terutama pada entitas non lembaga keuangan.
Hal  yang  menjadikan  perdagangan  dalam  kerangka  konsep  bisnis  syariah tidak menjadi prioritas adalah disebabkan kewajiban untuk mengungkapkan biaya perolehan barang kepada pembeli  (PSAK 102, 2020) paragraf 4 dan 37.  Dengan kewajiban  tersebut,  seakan-akan  para  penjual  akan  kehilangan  momentum  untuk mendapatkan keuntungan yang semestinya mereka inginkan. Pengungkapan harga perolehan  barang murabahah tersebut  akan  menjadikan  margin  yang  didapatkan sebagai  pendapatan  entitas  dagang  akan  menjadi  diketahui  besarannya  oleh pembelinya. Padahal dengan kaidah tersebut, asimetri informasi antar pihak dalam

## Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 11, No. 01
transaksi  penjualan  tersebut  menjadi  berkurang  dan  tercipta  keguyuban bertransaksi dalam rangka menuju falah sebagaimana tujuan ekonomi islam.

## Konsepsi perlakuan akuntansi persediaan salam
Konsepsi persediaan dalam penjualan salam menjadi lebih sederhana untuk dilakukan pembahasan, karena transaksi salam dilakukan hanya untuk memenuhi pesanan  pembelinya  dengan  kualifikasi  tertentu  yang  disepakati  dan pembayarannya  telah  dilakukan  sepenuhnya  pada  saat  akad  dilakukan  (PSAK 103,  2020)  paragraf  4.  Sementara  itu  harga  barang  tersebut  tidak  dapat  berubah selama  jangka  waktu  akad  (PSAK  103,  2020)  paragraf  7.  Hal  ini  menunjukkan bahwa tidak ada perlakuan penyesuaian nilai persediaan barang yang masih belum diserahkan sampai masa pelaporan keuangan.
Bahkan  lembaga  keuangan  yang  bisa  berfungsi  ganda  pada  akad  ini,  baik sebagai  pembeli  ataupun  penjual  yang  kemudian  dikenal  dengan  akad  salam paralel (PSAK 103, 2020) paragraf 5. Memang nilai persediaan salam akan diakui pada  saat  barang  pesanan  telah  diterima  dan  akan  diakui  sebagai  persediaan, sehingga jika terjadi perbedaan kualitas yang dihasilkan sesuai atau bahkan lebih tinggi  dibandingkan  dengan  kesepakatan  atau  juga  nilai  wajarnya  sesuai  atau bahkan  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  kesepakatan,  maka  akan  tetap  diakui sebesar  nilai  yang  disepakati.  Sementara  itu  jika  harganya  lebih  rendah dibandingkan nilai kesepakatannya, maka selisihnya akan diakui sebagai kerugian (PSAK 103, 2020) paragraf 13 dan 16.
Pada  konsepsi  ini,  tidak  ada  persediaan  yang  harus  diakui  sampai  barang tersebut  diterima,  sehingga  tidak  akan  ada  penurunan  nilai  yang  disebabkan perubahan nilai wajar. Hal ini disebabkan oleh ketentuan bahwa penyertaan modal usaha  untuk  mendapatkan  persediaan  barang  yang  dipesan  masih  dianggap sebagai  piutang  (PSAK  103,  2020)  paragraf  11.  Sementara  penjual  dalam  akan parallel  sebenarnya  lebih  aman  dalam  konsep  penyediaan  barang  salamnya, karena harga jualnya sudah disepakati dengan pembeli dan hanya tinggal mencari pemasok  yang  bisa  menyediakan  barang  dengan  harga  yang  lebih  rendah dibandingkan  nilai  jualnya.  Hal  ini  disebabkan  oleh  keuntungan  salam  adalah selisih antara jumlah yang dibayar pembeli akhir dengan biaya perolehan  (PSAK 103, 2020) paragraf 19.

## Konsepsi perlakuan akuntansi persediaan istishna’
Persediaan  pada  akad istishna’ memiliki  peroblematika  yang  lebih kompleks dibandingkan dengan persediaan pada akad salam, meskipun keduanya sebenarnya  sama-sama  menyediakan  pesanan  dari  mitranya. Istishna’ sebagai akad yang menggunakan konsep jual beli, menegaskan bahwa bentuk jual belinya dilakukan  dengan  melakukan  pemesanan  pembuatan  barang  (PSAK  104,  2020) paragraf  05.  Informasi  tersebut  menyiratkan  bahwa  barang  yang  dibuatkan  oleh shani’ bisa  tidak  akan  selesai  dalam  satu  periode  akuntansi  dan  juga  bukanlah barang yang diproduksi secara umum (PSAK 104, 2020) paragraf 8.
Pembebanan  biaya  yang  dilakukan  oleh shani’ tersebut  juga  akan  sangat bergantung  dengan  metode  dan  pendekatan  pembebanan  biaya  yang  dilakukan (PSAK  104,  2020)  paragraf  25.  Jumlah  biaya  yang  dikorbankan  tersebut  akan

## Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 11, No. 01
menjadi  bagian dari jumlah biaya perolehan barang yang akan dijual  oleh shani’ kepada mustashni’ .  Begitupun  harga  perolehan  yang  diakui  pada  satu  periode tertentu  juga  bergantung  kepada  persentase  penyelesaian  pekerjaan  dalam memenuhi pesanan (PSAK 104, 2020) paragraf 18 dan 19.
Persediaan  barang istishna’ yang  belum  terselesaikan  pada  akhir  periode mestinya menjadi persediaan yang perlu disajikan pada laporan keuangan sebagai bagian  dari  aset  entitas shani’. Aset  tersebut  bisa  berupa  aset istihna’ dalam penyelesaian  yang  disajikan  sebesar  persentase  penyelesaian  kontrak  dan kapitalisasi  biaya  perolehannya  (PSAK  104,  2020)  paragraf  43.  Sementara  itu tagihan akan menjadi piutang bagi shani’ dan kewajiban bagi mustashni’ .

## Konsepsi perlakuan akuntansi persediaan bai’
Bai’ sebagai  akad  jual  beli  yang  dilakukan  oleh  penjual  dan  pembeli  atas barang  dagangan  tertentu.  Perdagangan  tersebut  merupakan  kegiatan  usaha  yang diperbolehkan  dalam  ketentuan  agama,  meskipun  tanpa  dengan  menggunakan pendekatan  praktek  perdagangan  yang  dilakukan  oleh  Rasulullah,  SAW. Perdagangan  sebagaimana  Qur’an  Surat  Al-Baqarah  ayat  285  yang  menyatakan bahwa jual beli itu dihalalkan sedangkan riba diharamkan.
Sebagai  sebuah  aktivitas  yang  secara  ketentuan  syariah  telah  dihalalkan, maka  kegiatan  ini  adalah  kegiatan  yang  banyak  sekali  dilakukan  oleh  semua orang, termasuk diantaranya adalah kaum muslimin. Kegiatan ini pada prinsipnya merupakan  kegiatan  yang  tidak  mengandung  unsur  riba,  karena  membeli  barang untuk  kemudian  dijual  Kembali  setelah  ditambah  margin.  Keuntungan  yang ditetapkan adalah keuntungan akibat penjualan, jadi  ada unsur kegiatan riil yang dilakukan dan bukan muncul dari kegiatan keuangan semata.
Perdagangan  sebagai  sebuah  kegiatan  perekonomian  yang  tertua  di  dunia menjadi  pilihan  yang  banyak  dilakukan  (Baihaki,  2015).  Kegiatan  perdagangan juga  menjadi proxy yang  banyak  dipilih  untuk  menjadikan  pembiayaan  yang tadinya mengandung riba menjadi halal yang kemudian bermunculan fatwa-fatwa yang  memberikan  peluang  penerapan  akad  berbasis  jual  beli,  sebagaimana murabahah (Murabahah,  2000)  yang  kemudian  bisa  dilakukan  juga  dengan murabahah  bil  wakalah. Bahkan  secara  khusus  dalam murabahah emas  telah diatur dalam fatwa tersendiri (Fatwa Dewan Syariah Nasional, 2010). Aktivitas proxy ini  menjadikan  kegiatan  perdagangan  yang  komprehensif secara  syariah  menjadi  tidak  penting  bagi  sebagian  pihak  yang  hanya menginginkan pragmatisme penerapan akuntansi syariah di Indonesia (Iswanaji & Ahyudi,  2017),  karena  hanya  merubah  pola  konvensional  menjadi  syariah. Padahal  nilai  persediaan  dalam  akuntansi  syariah,  berbeda  dengan  konsep pelaporan  keuangan  konvensional,  karena  ada  korelasi  antara  jumlah  aset persediaan  yang  diakui  dengan  jumlah  zakat  yang  harus  dibayar  (Alim,  2014). Paradigma-paradigma  tersebut  telah  menjadikan  pandangan  masyarakat  menjadi seakan-akan  peradaban  ekonomi  syariah,  termasuk  akuntansi  didalamnya hanyalah kedok semata (Muddatsir & Kismawadi, 2017).
Dalam  rangka  menjembatani  masalah  tersebut  yang  sejatinya  bahwa akuntansi syariah bukanlah dibutuhkan hanya sebagai proxy untuk menghalalkan sesuatu  yang  sebelumnya  diharamkan  dalam  kegiatan  konvensional,  akan  tetapi

## Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 11, No. 01
dalam  rangka  peningkatan  kualitas  penerapan  konsepsi  syariah.  Persediaan merupakan  bagian  penting  dalam  menghasilkan  keuntungan  bagi  perusahaan dagang yang sejatinya telah melakukan kegiatan bai’ (jual beli) yang sebenarnya persediaan tersebut telah diatur pengakuan nilainya adalah sebesar nilai perolehan atau nilai realisasi netto mana yang lebih rendah (PSAK 14, 2019), (SAK ETAP, 2019), sementara itu pada standar yang lain tetap sebesar harga perolehan  (SAK EMKM, 2019).
Persediaan barang yang menggunakan akad syariah cenderung mengarahkan nilai  persediaannya  kepada  nilai  perolehan  atau  nilai  realisasi  netto  mana  yang lebih rendah (PSAK 102, 2020; PSAK 103, 2020). Sementara pada konsepsi dasar pengukuran  ditemukan  beberapa  pendekatan  lain  diluar  harga  peroleha,  yang diantaranya  adalah  nilai  kini  ( present  value ),  nilai  terealisasi/penyelesaian ( realizable  value ),  dan  juga  biaya  kini  ( current  cost )  (Kerangka  Konseptual Pelaporan  Keuangan  BAB  IV,  2019).  Penentuan  nilai  persediaan  ini  penting dalam  akuntansi  syariah,  karena  akan  berpengaruh  terhadap  perubahan  nilai perolehan  dan  juga  akan  menyebabkan  perubahan  pada  jumlah  zakat  yang  harus dibayar oleh entitas sebagai muzakki .
Masalah  penentuan  nilai  aset  khususnya  persediaan  ini  telah  dikemukakan bahwa  lebih  baik  menggunakan  metode current  cost  accounting ,  dimana  pada metode  ini  akan  terjadi  perluasan  akuntabilitas  perusahaan  ke  domain  sosial (Triyuwono,  2015),  (Mugiyati,  2007).  Perhitungannya  zakat  tersebut  dilakukan dengan perhitungan  atas nilai  persediaan akhir di  akhir periode akuntansi  (Alim, 2014).  Hal  ini  sesuai  dengan  konsepsi  pengukuran  nilai current  cost yang menyatakan bahwa jumlah kas atau setara kas yang seharusnya akan dibayar jika aset  yang  sama  atau  aset  yang  setara  diperoleh  sekarang  (Kerangka  Konseptual Pelaporan Keuangan BAB IV, 2019).
Selain  nilai  akhir  yang  perlu  disajikan  pada  laporan  posisi  keuangan, masalah  berikutnya  yang  perlu  diselesaikan  dalam  konsepsi  penjualan  barang, yaitu penentuan biaya pokok penjualan. Nilai ini menjadi penting, karena nilai ini akan memperngaruhi nilai laba yang bisa diakui pada laporan laba ruginya. Pada transaksi  dengan  akad murabahah, biaya pokok penjualan ini harus disampaikan kepada  pembelinya  oleh  penjual.  Pada  akad bai’ atau  penjualan  sebagaimana kebiasaan,  biaya  pokok  penjualan  ini  tidak  disampaikan,  akan  tetapi  perlu diaplikasikan dengan baik, agar tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.
Biaya  pokok  penjualan  bisa  dihitung  dengan  menggunakan  rumus  biaya masuk  pertama  keluar  pertama  (MPKP)  atau  rata-rata  tertimbang  (PSAK  14, 2019)  paragraf  25,  (SAK  ETAP,  2019)  paragraf  11.15,  (SAK  EMKM,  2019) paragraf  9.6.  Selain  kedua  metode  tersebut,  metode  lain  diperkenankan  untuk persediaan  yang  memiliki  sifat  dan  kegunaan  yang  berbeda.  Perbedaan  metode pengukuran  ini  tentunya  akan  membedakan  nilai  biaya  persediaan  yang  akan menjadi pengurang dari penjualan yang terjadi pada suatu periode akuntansi.
Kedua  rumus  pengukuran  biaya  yang  disebutkan  secara  jelas  oleh  standar- standar  akuntansi  keuangan  tersebut,  yaitu  MPKP  dan  juga  rata-rata  tertimbang, akan  melahirkan  nilai  akhir  persediaan  akhir  yang  berbeda.  Selain  itu  juga perbedaan  pendekatan,  baik  itu  pendekatan  fisik  ataupun  perpetual  juga  akan menghasilkan perbedaan yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan

## Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 11, No. 01
pergerakan nilai persediaan yang dibentuk ketika terjadi mutasi persediaan barang dagangan. Pergerakan harga tersebut akan menyebabkan adanya perbedaan harga baru  ketika  terjadinya  persediaan  barang  yang  keluar,  ketika  sebelumnya  terjadi ada  barang  baru  masuk.  Belum  lagi  pada  saat  terjadinya  kondisi  inflasi  ataupun deflasi  atas  suatu  negara,  dimana  harga  akan  cenderung  berubah  setiap  kali  ada barang  masuk.  Selain  itu,  elastisitas  harga  yang  dipengaruhi  oleh  daya  Tarik permintaan  dan  penawaran  juga  akan  menjadi  faktor  perubahan  pembentukan harga baru atas persediaan barang dagangan yang akan dikeluarkan oleh entitas. Perbedaan nilai ini akan membentuk sinyalemen kesalahan dalam akuntansi persediaan. Kesalahan-kesalahan tersebut akan menjadikan nilai persediaan akhir kerendahan  yang  pada  sisi  yang  lain  disebabkan  oleh  atau  bahkan  menyebabkan biaya  pokok  penjualannya  ketinggian.  Kedua  akun  tersebut  penyajiannya  berada pada dua laporan keuangan yang berbeda dan akan menyebabkan beberapa akun lain  terpengaruh  pada  lintas  laporan  keuangan  yang  disajikan  oleh  suatu  entitas. Akun  yang  pasti  akan  terpengaruh  berikutnya  adalah  nilai  aset  lancar,  total  aset, modal kerja netto dan juga rasio lancar pada laporan posisi keuangan. Sementara itu pada laporan laba rugi  akan mempengaruhi laba kotor, laba bersih usaha dan persentase laba (Kartikahadi et al., 2019).
Justru hal yang menarik yang bisa ditemukan pada nilai persediaan sebagai sebuah  nilai  pokok  penjualan  yang  menjadi  dasar  pengurang  penjualan  untuk mendapatkan  laba  kotor  adalah  menggunakan  rumus  biaya  MPKP.  Pada  rumus pengukuran  biaya  MPKP  tersebut  tidak  akan  mendapatkan  perbedaan  nilai persediaan akhir, biak itu dengan menggunakan  metode pencatatan fisik  ataupun perpetual (Baridwan, 2008; Kartikahadi et al., 2019; Keiso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, 2007; Stice et al., 2007). Selain itu metode ini akan menggambarkan secara  regular  pergerakan  nilai  persediaan  barang  yang  masuk  pertama  akan dikeluarkan  pertama.  Dengan  kondisi  tersebut,  maka  tingkat  kekinian  nilai persediaan barang akan lebih tepat digambarkan.
Perumusan  penentuan  nilai  persediaan  ini  memang  tidak  akan  selalu berbanding lurus dengan arus fisik persediaan barang dagangannya. Ada kalanya persediaan barang harus dikeluarkan berdasarkan tanggal kadaluwarsanya dan ada kalanya  harus  dikeluarkan  berdasarkan  tingkat  kemudahan  pengangkutannya (Kartikahadi  et  al.,  2019).  Perbedaan  ini  akan  menyebabkan  pendekatan  yang akan  berbeda  atas  pendekatan  metode  pencatatan  persediaannya,  baik  itu  fisik ataupun  perpetual.  Pemilihannya  harus  didasarkan  kepada  sebuah  kebutuhan premis “jika harga perolehan harus dinyatakan kepada pembelinya, sebagaimana pada akad murabahah ”, maka harga perolehannya mengikat kepada barang yang dikeluarkan harus selaras dengan barang yang masuk.
Sementara  itu  barang  yang  masuk  kadang  kala  tidak  selalu  masa kadaluwarsanya  memiliki  siklus  masuk  barangnya.  Ada  kalanya,  barang  yang masuk  belakangan  memiliki  masa  kadaluarsa  yang  lebih  awal,  sehingga  perlu dikeluarkan  terlebih  dahulu,  apalagi  harga  perolehannya  ada  perubahan.  Pada kondisi  yang  lain  dengan  kondisi  barang  yang  memiliki  masa  kadaluwarsa  yang lebih panjang, akan menghasilkan pilihan untuk mengeluarkan barang yang lebih mudah diangkut, sehingga dengan kondisi tersebut, maka sangat mungkin barang

## Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 11, No. 01
yang  masuk  pertama  akan  keluar  terakhir,  jika  tempat  penyimpanan  barangnya tidak memungkinkan sirkulasi secara dinamis.
Dalam  menjawab  tantangan  tersebut,  konsep  pencatatan  persediaan  yang bisa diinisiasi dalam memenuhi kebutuhan penentuan nilai akhir persediaan yang sesuai  dengan  nilai  persediaan  akhir  yang  menjadi  dasar  penentuan  zakat  yang harus  sesuai  dengan  nilai  kininya  adalah  adalah  dengan  menggunakan  metode pencatatan  fisik.  Dengan  penggunaan  metode  fisik  tersebut,  maka  pencatatan biaya pokok persediaannya tidak harus selalu dilakukan pada saat barang tersebut keluar.  Adapun  metode  pencatatan  biaya  pokok  penjualannya  adalah  dengan menggunakan  metode  MPKP,  karena  metode  tersebut  bisa  menghasilkan  nilai yang  sama  antara  metode  fisik  dengan  perpetualnya  dan  juga  nilai  akhir persediaannya  akan  menggambarkan  nilai  barang  yang  terakhir  kali  masuk  ke entitas  tersebut.  Konsep  ini  akan  juga  membantu  entitas  non  lembaga  keuangan yang ingin melaksanakan bisnis berprinsip syariah menjadi  lebih fleksibel dalam mengatur persediaannya.
Persediaan  tetap  menjadi  aset  yang  nilainya  ditentukan  berdasarkan  nilai kininya  ( current  cost )  sebagai  dasar  penentuan  nilai  zakat  yang  harus  dibayar. Selain  itu  arus fisik persediaan barang tidak terikat dengan arus penentuan biaya perolehan atas barang yang dikeluarkan oleh entitas tersebut. Adapun hasil akhir dari  laba,  kenaikan  aset  nettonya  akan  berada  pada  kondisi  yang  sama,  baik  itu dengan menggunakan fisik ataupun perpetual.

## KESIMPULAN
Persediaan  menjadi  bagian  penentu  banyak  hal  dalam  sebuah  entitas perdagangan  maupun  manufaktur,  karena  pendapatannya  didapatkan  dari penjualan barang. Sebuah entitas non lembaga keuangan yang ingin menerapkan akuntansi syariah secara utuh dalam transaksi penjualan barang dagangannya bisa menggunakan  rumus  pengakuan  biaya  MPKP.  Adapun  metode  pencatatan persediaan  barang  dagangannya  bisa  menggunakan  metode  fisik,  karena  tidak perlu menyajikan nilai biaya pokok penjualan setiap kali terjadi persediaan barang dagangan keluar. Dengan metode ini maka arus fisik persediaan tidak berimplikasi terhadap  arus  nilai  persediaan  barang  dagangan  yang  keluar  dan  nilai  akhirnya akan  tetap  sama,  baik  dengan  menggunakan  metode  fisik  maupun  perpetual, sehingga  nilai  kini  dari  persediaan  barang  dagangan  sebagai  dasar  penentuan zakatnya akan lebih digambarkan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Alim,  M.  N.  (2014).  The  Development  of  Sharia  Accounting:  Epistimology Perspective. European Journal , 1 , 110–117.
Baihaki,  A.  (2015).  Analisis  Penerapan  Akuntansi  Syari  ’  Ah  Pada  Entitas  Non Lembaga Keuangan Syari ’ ah. Wacana Equilibrium , 4 (2), 15–32. Baihaki,  A.  (2017).  REVITALIZATION  BMT  AND  COOPERATIVES FUNCTION  IN  DEVELOPING  SYARI’AH  ECONOMY. Jurnal  Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen (JEMA) , 14 (1), 66–81. Baridwan, Z. (2008). Intermediate Accounting (kedelapan,). BPFE.
Bragg, S. M. (2005). Inventory Accounting . Jon Willey & Sons.

## Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 11, No. 01
Darmalaksana,  W.  (2020).  Metode  penelitian  kualitatif  studi  pustaka  dan  studi lapangan. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Murabahah, Pub. L. No. 04/DSN-MUI/IV/2000 (2000).
Fadli, M. R. (22021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. Humanika, Kajian Ilmiah Umum , 21 (1). Farida  Nugrahani.  (2014). Metode  Penelitian  Kualitatif  Dalam  Penelitian Pendidikan Bahasa . Cakra Books.
Ghofur,  R.  A.  (2015).  KONSTRUKSI  AKAD  DALAM  PENGEMBANGAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. Al-’Adalah , XII (3), 493–506.
Hamdani. (2018). Analisis Pelaporan Akuntansi Syariah dan Fatwa MUI (Telaah Pelaporan  Akuntansi  di  Lembaga  Keuangan  Syariah  di  Indonesia). Al- Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial , 12 (1), 1–8. Harap,  S.  S.,  Wiroso,  &  Yusuf,  M.  (2010). Akuntansi  Perbankan  Syariah (Cetakan IV). LPFE Usakti.
PSAK 101, (2020). PSAK 102, (2020). PSAK 103, (2020). PSAK 104, (2020). PSAK 105, (2020). PSAK 106, (2020). PSAK 107, (2020). PSAK 108, (2020). PSAK 109, (2020). PSAK 110, (2020). PSAK 111, (2020). PSAK 112, (2020). Ikatan  Akuntan  Indonesia.  (2020). Standar  Akuntansi  Keuangan  Syariah .  Ikatan Akuntan Indonesia.
Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, (2016). Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan BAB IV, (2019).
Iswanaji,  M.  C.,  &  Ahyudi,  M.  (2017).  FORMALITAS  FIQIH  DALAM PENERAPAN  AKUNTANSI  SYARIAH  ALIRAN  PRAGMATIS. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 8 (3), 583–599.
Kartikahadi,  H.,  Sinaga,  R.  U.,  Wahyuni,  E.  T.,  Siregar,  S.  V.,  &  Syamsul,  M. (2019). Akuntansi  Keuangan Berdasarkan SAK  Berbasis IFRS (Edisi keti). Ikatan Akuntan Indonesia.
Keiso,  D. E., Weygandt, J.  J., &  Warfield, T. D. (2007). Akuntansi  Intermediate
(Judul Asli: Intermediate Accounting) (keduabelas). Erlangga.
Keuangan,  O.  J.  (2016).  Industri  Jasa  Keuangan  Syariah  Seri  Literasi  Keuangan Perguruan Tinggi. In Otoritas Jasa Keuangan .
https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014, (2014). Laporan  Keuangan  PT  Bank  Aladin  Syariah  Tbk  (  dahulu  /  previously  PT  Bank Net Indonesia Syariah Tbk ) . (2021).
Laporan  Keuangan  PT  HOTEL  FITRA  INTERNATIONAL  Tbk  (d/h  PT  HOTEL
FITRA SYARIAH) DAN ENTITAS ANAK) (Issue 88). (2021). Laporan Tahun Bank Syariah Indonesia 2021 . (2021).
Laporan Tahun BankSyariah Mandiri 2020 . (2020).
Laporan Tahunan BNI Syariah 2020 . (2020). Laporan Tahunan BRI Syariah 2019 . (2019). Mas’udah,  A.  (2022).  KONSEP  DANA  NON-HALAL  PADA  HOTEL SYARIAH  DALAM  PERSPEKTIF  HUKUM  ISLAM. Al  Kamal , 2 (1), 345–364.
Moleong,  L.  J.  (2016). Metodologi  Penelitian  Kualitatif (Cetakan  Ke).  PT. REMAJA ROSDAKARYA.
Muddatsir,  U.  D.  Al,  &  Kismawadi,  E.  R.  (2017).  Akuntan  Syariah  Di  Era Modern , Urgent Kah Di Indonesia ? Ihtiyadh , 1 (1), 23–36.
Mugiyati.  (2007).  Konsep  Kepemilikan  Islam  untuk  Akuntansi  Syariah. Al- Qanun:  Jurnal  Pemikiran  Dan  Pembaharuan  Hukum  Islam , 10 (2),  470– 487.
Muslim,  S.  (2015). Akuntansi  Keuangan  Syariah:  Teori  dan  Praktik .  Pustaka Setia.
Fatwa Dewan Syariah Nasional, (2010).
PSAK 14, (2019).
Saifuddin  Syuhri.  (2021).  MANAJEMEN  INDUSTRI  HALAL  PADA  HOTEL SYARIAH. Media Nusantara , 01 (02), 113–134.
SAK EMKM, (2019). SAK ETAP, (2019).
Salman,  K.  R.  (2014). Akuntansi  Perbankan  Syariah  Berbasis  PSAK  Syari’ah
(cetakan II). Akademia Permata.
Stice,  J.  D.,  Stice,  E.  K.,  &  Sousen,  K.  F.  (2007). Intermediate  Accounting,16 edition (16th ed.). Thomson South-Western. https://pdfuni.com/sample/Accounting/AC1-100/AC027/sample- Intermediate Accounting 9th 9E David Spiceland.pdf
Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitaif kualitatif dan R&D . Alfabeta. Suwardjono. (2014). Teori Akuntansi Perekayasaan Laporan Keuangan (Ketiga). BPFE-Yogyakarta.
Tracy, S. J. (2013). Qualitative Research Methods Collecting Evidence, Crafting Analysis, Communicating Impact (13th ed.). John Willey & Sons, Ltd. Triyuwono,  I.  (2015). Akuntansi  Syariah:  Perspektif,  Metodologi,  dan  Teori (Edisi ke-2). Rajawali Pers.
Widiana.  (2017).  Analisa  perkembangan  peraturan  dan  penerapan  akuntansi syariah di indonesia. Law Dan Justice , 2 (1), 35–43. Wiroso. (2011). Akuntansi Transaksi Syariah . Ikatan Akuntan Indonesia. Yaya,  R.,  Martawireja,  A.  E.,  &  Abdurahim,  A.  (2014). Akuntansi  Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer (2nd ed.). Salemba Empat.