Perspektif Akuntansi
Volume 5 Nomor 3 (Oktober 2022), hal. 259-272 ISSN: 2623-0194(Print), 2623-0186(Online) Copyright© The Authors(s). All Rights Reserved
Center for Accounting Development and Research (CARD) Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana
DOI: https://doi.org/10.24246/persi.v5i3.p259-272 http://ejournal.uksw.edu/persi
Analisis  Kinerja  Keuangan  RSUD  Simpang  Lima  Gumul Sebelum dan Sesudah Penerapan PPK-BLUD

## Anneke Shierly Frycillia Widodo 1
Universitas Nusantara PGRI Kediri
Erna Puspita Universitas Nusantara PGRI Kediri
Sigit Puji Winarko Universitas Nusantara PGRI Kediri
Received 20/08/2022 Revised 21/09/2022 Accepted 27/09/2022 Abstract. PPK-BLUD is one of system which give  flexibility for SKPD to build and  operate business practice and still have a priority to increase  a  service  quality  for    public.  One    of  the  goals  of  the establishment  of  a  PPK-BLUD  is  to  realize  a  prosperous  society. BLUD status widely applied in the health service environment such as  health  center  or  general  hospital.  One  of  the  hospital  which applied a BLUD system is RSUD Simpang Lima Gumul (SLG) Kediri.
RSUD SLG is under the auspices of the Kediri District Health Office. This research have an purpose to analyze financial performance of RSUD SLG Kediri before and after applied PPK-BLUD. The variable used in this research is some of financial ratio such as profitability ratio, liquidity ratio and solvability ratio. The research method used is comparative quantitative and analysis technique used is paired sample  t-test.  The  result  of  statistic  test  showing  that  there  are significant  difference  at  financial  perform  in  term  of  amount  of income that received by RSUD SLG. While the financial ratio have increase  after  being  compared  directly  before  and  after implementation  of  PPK-BLUD.  So,  it  can  be  conclude  that application  of  PPK-BLUD  at  RSUD  SLG  has  a  positive  impact  on financial performance.
Keywords: PPK-BLUD, financial ratio, financial performance
1 annekeshierly@gmail.com
Abstrak. Pola  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum Daerah  (PPK-BLUD)  merupakan  sebuah  sistem  yang  memberi kebebasan  pada  SKPD  untuk  menjalankan  praktik  bisnis  yang sehat  dengan  tetap  memprioritaskan  kualitas  layanan  pada masyarakat.  Tujuan  diadakannya  PPK-BLUD  adalah  untuk mewujudkan  masyarakat  yang  makmur  dan  sejahtera.  Status BLUD  banyak  diterapkan  di  lingkungan  dinas  kesehatan  baik puskesmas  maupun  RSUD,  salah  satunya  RSUD  Simpang  Lima Gumul  (SLG)  yang  berada  di  bawah  naungan  dinas  kesehatan Kabupaten  Kediri.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis kinerja  keuangan  RSUD  SLG  sebelum  dan  sesudah  menerapkan PPK-BLUD.  Variabel  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  terdiri atas  beberapa  rasio  keuangan  seperti  rasio  profitabilitas,  rasio likuiditas,  dan  rasio  aktivitas.  Metode  penelitian  menggunakan menggunakan  metode  kuantitatif  komparatif  dan  pengujian dengan  uji paired  sample  t-test .  Hasil  pengujian  statistik menunjukkan  adanya  perbedaan  signifikan  pada  kinerja keuangan ditinjau dari besaran pendapatan yang diterima RSUD SLG.  Sedangkan  rasio  keuangan  rumah  sakit  mengalami peningkatan setelah dibandingkan langsung sebelum dan sesudah penerapan  PPK-BLUD.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa penerapan PPK-BLUD pada RSUD SLG membawa dampak positif terhadap kinerja keuangan rumah sakit.
Kata kunci : PPK-BLUD, rasio keuangan, kinerja keuangan

## Pendahuluan
Rumah  sakit  merupakan  sebuah  instansi  yang  bertujuan  untuk  memberikan  jasa layanan  kesehatan  kepada  masyarakat.  Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi menuntut adanya perbaikan yang harus dilakukan oleh rumah sakit mulai dari  penyediaan  fasilitas  kesehatan  yang  memadai,  penyediaan  tenaga  kesehatan yang  handal,  serta  pelayanan  yang  ramah  pada  masyarakat.  Berdasarkan  jenis kepemilikannya, rumah sakit di Indonesia dibagi menjadi rumah sakit milik swasta dan rumah sakit milik pemerintah daerah. Rumah sakit milik pemerintah daerah lebih tepat dikatakan sebagai lembaga non bisnis sehingga kegiatan operasionalnya tidak berorientasi pada laba.
Rumah sakit milik pemerintah daerah menjadi fasilitas kesehatan utama yang paling dibutuhkan  masyarakat  sehingga  rumah  sakit  dituntut  untuk  dapat  memberikan layanan  kesehatan  semaksimal  mungkin.  Namun,  birokrasi  pemerintahan  yang cenderung rumit menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penurunan kualitas layanan yang diberikan oleh rumah sakit umum daerah (RSUD). RSUD sebagai salah satu  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  memiliki  ketergantungan  yang  besar pada pemerintah daerah khususnya terkait pengelolaan dana yang digunakan sebagai dasar  dalam  melakukan  kegiatan  operasional  rumah  sakit.  Berdasarkan  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006  tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, SKPD wajib melaporkan kinerja layanan dan kinerja  keuangan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  kemudian  di  konsolidasikan
menjadi laporan keuangan daerah. Secara tidak langsung, semua pendapatan yang diterima  oleh  RSUD  yang  merupakan  bagian  dari  SKPD  menjadi  milik  pemerintah daerah  dan  dikuasai  sepenuhnya  oleh  pemerintah  daerah.  Dari  adanya  peraturan tersebut,  RSUD  mengalami  berbagai  kesulitan  dalam  menjalankan  kegiatan operasional  yang  disebabkan  oleh  terbatasnya  pengelolaan  dana  yang  dapat dilakukan oleh RSUD.
Untuk  mengatasi  hal  tersebut,  pemerintah  kemudian  melakukan  reformasi  pada sistem  dan  birokrasi  agar  pemerintah  daerah  lebih  fleksibel  dalam  mengatur  dan mengelola  wilayahnya  sesuai  dengan  prinsip  otonomi  daerah  yang  berlandaskan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
Salah  satu  upaya  yang  kemudian  diambil  oleh  pemerintah  untuk  memaksimalkan peran RSUD sebagai penyedia jasa layanan kesehatan bagi masyarakat adalah dengan menerbitkan PP Nomor 23 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Badan Layanan Umum atau disingkat BLU. Adanya peraturan pemerintah tersebut kemudian didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 58 Tahun 2005 yang sudah diperbaharui dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Pola Pengelolaan Keuangan  Badan  Layanan  Umum  Daerah  (PPK-BLUD).  Berdasarkan  Permendagri tersebut, SKPD yang berada dibawah naungan pemerintah daerah wajib menerapkan PPK-BLUD khususnya pada lembaga yang bergerak di bidang jasa layanan kesehatan seperti RSUD dan Puskesmas.
PPK-BLUD  merupakan  suatu  sistem  yang  memberikan  fleksibilitas  kepada  SKPD dalam mengelola keuangannya dengan menganut prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,  dan  kesetaraan  kewajaran.  Menurut  Syahromi  (2020),  bentuk fleksibilitas  yang  dimiliki  PPK-BLUD  antara  lain  kebebasan  dalam  mengatur penerimaan  dan  pengeluaran  BLUD,  kebebasan  mengelola  utang  dan  piutang, kebebasan melakukan investasi dan penerimaan pembiayaan, serta kebebasan dalam melakukan  kerjasama.  Bentuk  kebebasan  tersebut  dibuktikan  dengan  adanya  hak istimewa yang dimiliki oleh RSUD yang telah menerapkan PPK-BLUD, dimana RSUD tidak  wajib  menyetorkan  pendapatannya  ke  kas  daerah  dan  memanfaatkan pendapatan  tersebut dengan sebaik-baiknya  untuk  meningkatkan  kualitas  layanan pada masyarakat. Hadirnya sistem PPK-BLUD menjadi salah satu bentuk reformasi ekonomi  pada  birokrasi  yang  menitikberatkan  pada  sistem  perencanaan  anggaran yang sebelumnya berupa penganggaran tradisional menuju penganggaran berbasis kinerja sehingga pemanfaatan dana anggaran menjadi lebih efisien serta berorientasi pada hasil.
Menurut Susandi et al. (2017) yang telah melakukan penelitian pada RSUD Kabupaten Klungkung memberikan kesimpulan bahwa tidak ada peningkatan kinerja keuangan pada RSUD Kabupaten Klungkung setelah menerapkan PPK-BLUD. Hal ini disebabkan karena pihak manajemen rumah sakit tidak melaksanakan secara optimal peraturan yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan Badan  Layanan  Umum  Daerah.  Hal  ini  terlihat  dari  penentuan  tarif  yang  belum menggunakan  satuan  per  unit.  Selain  itu,  RSUD  tidak  melakukan  optimalisasi
pendapatan  jasa  layanan  yang  mengakibatkan  tidak  adanya  penambahan  jumlah pendapatan secara signifikan.
Namun  penelitian  lain  yang  dilakukan  oleh  Chrishartoyo  et  al.  (2017)  pada  RSUD Moewardi  Solo  justru  menyatakan  sebaliknya  bahwa  penerapan  PPK-BLUD memberikan  pengaruh  positif  pada  rasio-rasio  keuangan  RSUD.  Pendapatan  yang diterima  RSUD  Moewardi  Solo  juga  mengalami  peningkatan  yang  signifikan  serta RSUD mampu memanfaatkan aset lancar dengan lebih baik yang dibuktikan dengan perputaran  piutang  yang  lebih  cepat.  Hal  tersebut  mengindikasikan  bahwa penerapan  PPK-BLUD  pada  RSUD  Moewardi  Solo  dapat  meningkatkan  kinerja keuangan RSUD.
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  sebelumnya,  terdapat  beberapa  hasil penelitian  yang  cukup  bertolak  belakang  sehingga  mendorong  peneliti  untuk melakukan pengamatan pada RSUD yang sudah berstatus BLUD di luar wilayah yang telah dilakukan penelitian sebelumnya. Rumah sakit yang dipilih sebagai obyek pada penelitian  ini  adalah  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Simpang  Lima  Gumul.  RSUD Simpang  Lima  Gumul  atau  RSUD  SLG  yang  terletak  di  Desa  Tugurejo  Kecamatan Ngasem merupakan rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Kediri yang terbilang masih baru. Dibangun pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2016, RSUD SLG resmi beroperasi pada tahun 2018. RSUD SLG menjadi salah satu dari 2 RSUD yang dimiliki Pemerintah  Kabupaten  Kediri  yang  menjadi  penyedia  jasa  layanan  kesehatan  bagi masyarakat  Kabupaten  Kediri  bagian  selatan  meliputi  Kecamatan  Ngasem, Kecamatan Gurah, Kecamatan Wates, dan sekitarnya. Meski demikian, kinerja rumah sakit  sudah  terlihat  optimal  di  tahun-tahun  awal  beroperasi.  Hal  ini  dibuktikan dengan  adanya  fasilitas  kesehatan  yang  memadai  serta  jumlah  pasien  yang  cukup besar  berdasarkan  data  tahunan  rumah  sakit.  Tujuan  pemerintah  menyediakan fasilitas layanan kesehatan terpadu bagi masyarakat Kabupaten Kediri diwujudkan melalui penetapan BLUD pada RSUD SLG. Sejak diresmikan dan menjadi rumah sakit kelas C, RSUD SLG kini sudah menerapkan PPK-BLUD. Status BLUD disandang oleh RSUD SLG sejak diresmikan tahun 2018 berdasarkan SK Bupati Kediri nomor 188.45/ 452/  418.08/  2018.  Meski  demikian  penerapan  PPK-BLUD  di  RSUD  SLG  baru disahkan  dua  tahun  kemudian  tepatnya  di  tahun  2020  melalui  Surat  Keputusan Bupati  Kediri  nomor  188.45/  11/  418.08/  2020.  Perjalanan  RSUD  SLG  sebelum penerapan PPK-BLUD yang hanya satu tahun di awal masa beroperasi menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian terkait perbedaan kinerja keuangan rumah sakit sebelum dan sesudah penerapan PPK-BLUD.
Mengingat tujuan pembentukan sistem PPK-BLUD ini untuk meningkatkan efisiensi dan  efektivitas  pada  RSUD  yang  ditinjau  dari  berbagai  aspek  salah  satunya  aspek keuangan, maka peneliti tertarik untuk melakukan pengamatan guna membuktikan apakah tujuan pembentukan PPK BLUD ini sudah sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan saat ini. Aspek keuangan menjadi obyek yang diteliti karena PPK-BLUD berkaitan  dengan  adanya  fleksibilitas  yang  dimiliki  RSUD  dalam  mengelola keuangannya,  sehingga  kinerja  keuangan  menjadi  objek  utama  yang  diteliti  untuk menunjukkan pengaruh fleksibilitas yang dimiliki RSUD.

## Telaah Pustaka

## Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah atau yang disingkat PPK- BLUD  merupakan  sebuah  sistem  terbarukan  yang  mengatur  tentang  kebijakan- kebijakan pengelolaan keuangan berbagai unit kerja dibawah naungan pemerintah daerah.  Pada  prinsipnya  PPK-BLUD  memberikan  fleksibilitas  yang  seluas-luasnya kepada  unit  kerja  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  dalam  mengatur  dan mengelola  keuangannya  baik  berupa  pendapatan  maupun  belanja.  Unit  kerja  juga diberikan fleksibilitas dalam upaya menjalankan praktik bisnis yang sehat dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), BLUD merupakan sebuah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis daerah atau badan daerah dalam memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  yang  memiliki  fleksibilitas  dalam  pola  pengelolaan keuangan sebagai bentuk pengecualian atas kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Pada Permendagri tersebut diatur lebih lanjut mengenai maksud dari fleksibilitas,  dimana  fleksibilitas  yang  dimaksud  adalah  kebebasan  dalam  pola pengelolaan  keuangan  dengan  menjalankan  praktik  bisnis  yang  sehat  untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Menurut Sari et al. (2019), terdapat beberapa karakteristik yang membedakan SKPD berstatus BLUD dengan SKPD lain yang tidak berstatus BLUD. Karakteristik tersebut antara lain: (1) SKPD berstatus BLUD memiliki kegiatan utama sebagai penyedia jasa layanan  masyarakat  sehingga  pendapatan  yang  diperoleh  dari  masyarakat dikategorikan  sebagai  penerimaan  bukan  pajak;  2)  SKPD  yang  berstatus  BLUD menjalankan kegiatan utama berlandaskan prinsip efisiensi dan produktivitas, hal ini sesuai dengan tujuan BLUD pada pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dimana dijelaskan bahwa BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sehingga dalam prosesnya  BLUD  berbeda  dengan  SKPD  lain  yang  menyerap  anggaran  sebanyak- banyaknya  melainkan  menggunakan  anggaran  dengan  efisien;  (3)  SKPD  berstatus BLUD  menjalankan  praktik  bisnis  yang  sehat  namun  tetap  memprioritaskan kepentingan masyarakat sehingga tidak berorientasi untuk mencari keuntungan; dan (4)  SKPD  berstatus  BLUD  memiliki  fleksibilitas  dalam  mengatur  dan  mengelola keuangan  termasuk  melakukan  investasi  dan  pembiayaan  sehingga  BLUD dikecualikan dari kebijakan keuangan pemerintah daerah pada umumnya
Menurut Winarso (2018), kinerja keuangan merupakan penentuan ukuran tertentu yang  dapat dijadikan sebagai  tolak  ukur  sebuah  instansi  dalam  menghasilkan  laba dari aktivitas operasi yang dilakukan. Selain itu, menurut Indiany et al. (2017), kinerja keuangan merupakan suatu gambaran terkait kondisi keuangan sebuah perusahaan dalam  kurun  waktu  tertentu  yang  berhubungan  dengan  kegiatan  menghimpun maupun menyalurkan dana. Kinerja keuangan rumah sakit menggambarkan tingkat pencapaian-pencapaian pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan visi misi, prosedur
operasional perusahaan, serta tujuan perusahaan. Dalam mengukur kinerja keuangan rumah  sakit  yang  telah  berstatus  BLUD,  dapat  digunakan  beberapa  rasio  sebagai indikator kinerja rumah sakit BLUD diantaranya rasio profitabilitas, rasio likuiditas, dan rasio aktivitas.
Menurut Antara et al. (2014), profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kinerja suatu instansi dalam upaya mencari keuntungan. Rasio profitabilitas mengukur  besarnya  pendapatan  berdasarkan  laporan  laba  rugi.  Penggunaan  rasio profitabilitas  bertujuan  untuk  mengukur  laba  yang  dihasilkan  rumah  sakit  dalam periode tertentu, menghitung besarnya laba bersih yang mampu dihasilkan setelah dikurangi  pajak,  mengukur  tingkat  produktivitas  pendanaan  yang  dimiliki  rumah sakit,  serta  mengukur  pertumbuhan  laba  dari  satu  periode  ke  periode  tertentu. Menurut Fernos (2017), salah satu rasio profitabilitas yang menggambarkan kinerja keuangan sebuah perusahaan adalah Return On Assets atau ROA. Perusahaan dengan tingkat  ROA  yang  tinggi  memiliki  dua  kemungkinan  positif  dimana  yang  pertama perusahaan  memiliki  utang  yang  kecil  karena  mampu  mendanai  seluruh  aktivitas perusahaan  dengan  modal  internal  dan  laba  ditahan.  Kemungkinan  kedua, perusahaan angka ROA yang tinggi mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba juga tinggi sehingga kemungkinan perusahaan tidak dapat membayar  utangnya  sekalipun  utang  tersebut  bernilai  besar  sangatlah  kecil.  Pada penelitian ini digunakan rasio profitabilitas berupa ROA atau Return On Assets yang diperoleh  dengan  membandingkan  laba  bersih  dengan  total  aset  serta  ROE  atau Return On Equity yang didapat dengan membandingkan laba bersih dengan modal.
Rasio  likuiditas  merupakan  rasio  yang  digunakan  untuk  mengukur  tingkat kemampuan rumah sakit dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya sedangkan rasio solvabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan RSUD dalam memenuhi kewajibannya  secara  tepat  waktu  (Irham,  2020).  Menurut  Andayani  (2016),  rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas sebuah perusahaan  yang  diukur  pada  periode  tertentu.  Rasio  likuiditas  berfungsi  untuk melihat kemampuan sebuah perusahaan dalam memenuhi berbagai kewajiban baik jangka  panjang  maupun  jangka  pendek  khususnya  kepada  pihak  eksternal.    Pada penelitian ini digunakan rasio likuiditas berupa current ratio dan quick ratio. Quick ratio merupakan  jenis  rasio  likuiditas  yang  digunakan  untuk  melihat  kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan memperhitungkan  jumlah  persediaan  yang  dimiliki  perusahaan. Quick  ratio didapatkan dengan membandingkan total  aset lancar setelah dikurangi persediaan dengan  total  utang  lancar.  Rasio  lain  yang  digunakan  adalah current  ratio .  Sama halnya dengan quick ratio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam  memenuhi  kewajiban  jangka  pendeknya,  namun current  ratio tidak memisahkan  persediaan  dari  total  aset  perusahaan,  sehingga current  ratio didapatkan dengan membagi keseluruhan aset lancar dengan utang lancar.
Rasio  lain  yang  digunakan  untuk  mengukur  kinerja  keuangan  rumah  sakit  adalah rasio  solvabilitas.  Menurut  Widiyanti  (2014),  rasio  solvabilitas  merupakan  rasio keuangan  yang  digunakan  yang  digunakan  untuk  mengukur  tingkat  efektivitas penggunaan aset perusahaan, baik aset tetap maupun aset lancar untuk memenuhi
kewajiban  perusahaan.  Sumber  lain  menyebutkan  bahwa  rasio  solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui besarnya beban kewajiban yang ditanggung  sebuah  perusahaan  dibandingkan  dengan  besarnya  aset  yang  dimiliki perusahaan (Shintia, 2017). Rasio solvabilitas dapat menunjukkan besarnya peluang perusahaan  memenuhi  kewajibannya  sekalipun  perusahaan  tersebut  dinyatakan pailit atau dilikuidasi. Pada penelitian ini, rasio solvabilitas yang digunakan terdiri dari Debt to Assets Ratio dan Debt to Equity Ratio . Debt to Assets Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kewajiban perusahaan terhadap aset yang dimiliki perusahaan baik aset lancar maupun aset tetap. Debt to Assets  Ratio dirumuskan  dengan  membagi  total  aset  dengan  total  kewajiban perusahaan. Sedangkan Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai  kewajiban  terhadap  modal  perusahaan. Debt  to  Equity  Ratio didapatkan dengan  membandingkan  total  modal  perusahaan  terhadap  total  kewajiban perusahaan.

## Pengembangan Hipotesis
Pada penelitian ini peneliti melakukan pengujian terhadap kinerja keuangan RSUD dengan  mempertimbangkan  beberapa  variabel,  diantaranya  pendapatan  RSUD berdasarkan laporan realisasi anggaran dalam satu tahun sebelum dan satu tahun setelah  penerapan  PPK-BLUD,  kemudian  pengujian  komparatif  terhadap  rasio keuangan RSUD berdasarkan data pada laporan keuangan RSUD satu tahun sebelum dan satu tahun sesudah penerapan PPK-BLUD. Pengujian terhadap pendapatan RSUD dilakukan melalui uji paired sample t-test guna mengetahui ada tidaknya perbedaan kinerja  keuangan  ditinjau  dari  realisasi  pendapatan  RSUD  sebelum  dan  sesudah penerapan PPK-BLUD. Realisasi pendapatan mencerminkan total pendapatan yang diterima RSUD secara rinci setiap bulan melalui aktivitas operasi dan pendanaan lain yang tergolong dalam pendapatan BLUD. Pengujian rasio keuangan dilakukan dengan analisis  komparatif  secara  langsung  terhadap  rasio  profitabilitas  yang  terdiri  dari Return On Assets dan Return On Equity , rasio likuiditas yang terdiri dari current ratio dan quick ratio, serta rasio solvabilitas yang terdiri dari Debt to Equity Ratio dan Debt to Assets Ratio. Penelitian yang dilakukan oleh Asniwati (2020) menunjukkan adanya hubungan  antara  rasio  likuiditas,  solvabilitas,  dan  profitabilitas  terhadap  kinerja keuangan  perusahaan.  Perusahaan  dengan  tingkat  rasio  profitabilitas  yang  tinggi cenderung  memiliki  kemampuan  menghasilkan  laba  dengan  baik,  hal  ini  tentu dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang diterima. Selain itu, nilai rasio likuiditas dan solvabilitas yang tinggi menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang sehat, dimana  peluang  perusahaan  dalam  memenuhi  berbagai  kewajibannya  baik kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek sangat besar.
Besaran  pendapatan  yang  diterima  secara  tidak  langsung  mempengaruhi  besaran aset  lancar  yang  dimiliki  perusahaan,  sehingga  berdampak  langsung  pada  rasio keuangan yang terdiri dari rasio profitabilitas, likuiditas, dan rasio solvabilitas. Rasio keuangan  tersebut  yang  kemudian  mencerminkan  kinerja  keuangan  perusahaan dalam satu periode tertentu. Berdasarkan uraian kerangka berpikir tersebut, peneliti menyusun beberapa hipotesis yang terdiri dari:
H 1 : Terdapat perbedaan signifikan pada realisasi pendapatan RSUD SLG sebelum dan sesudah penerapan PPK-BLUD
H 2 : Terdapat peningkatan rasio profitabilitas pada RSUD SLG sebelum dan sesudah penerapan PPK-BLUD
H 3 : Terdapat  peningkatan  rasio  likuiditas  pada  RSUD  SLG  sebelum  dan  sesudah penerapan PPK-BLUD
H 4 : Terdapat  peningkatan  rasio  solvabilitas  pada  RSUD  SLG  sebelum  dan  sesudah penerapan PPK-BLUD

## Metoda

## Pendekatan Penelitian
Pada  penelitian  ini  digunakan  pendekatan  kuantitatif  komparatif  yang  mana  pada penelitian ini berfokus pada angka-angka hasil analisis. Menurut  Sugiyono (2017), pendekatan  kuantitatif  merupakan  pendekatan  yang  menggunakan  angka-angka sebagai  data  penelitian  yang  kemudian  dilakukan  analisis  secara  statistik.  Pada penelitian  ini  akan  menggunakan  data-data  berupa  angka  hasil  perbandingan berbagai pos-pos dalam laporan keuangan berupa rasio keuangan sehingga peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif.
Analisis komparatif merupakan salah satu metode  penelitian yang bertujuan untuk membandingkan  secara  langsung  data  penelitian  sehingga  output  dari  analisis komparatif  berupa  uraian  perbedaan  yang  ditemui  pada  data  penelitian  dapat dibandingkan. Penelitian juga menggunakan uji paired sample t-test dimana teknik pengujian  ini  digunakan  untuk  menguji  t  yang  saling  berhubungan  antar  sampel penelitian. Sebelum dilakukan uji paired sample t-test, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian memiliki sebaran  normal  sehingga  layak  dijadikan  sebagai  sumber  data.  Uji  normalitas menggunakan  uji Kolmogorov-Smirnov (uji K-S).  Dari  hasil  uji Kolmogorov-Smirnov data  penelitian  dikatakan  layak  dan  memiliki  sebaran  normal  apabila  nilai signifikansi hasil penelitian > 0,05.  Sampel penelitian yang diuji melalui paired sample t-test berupa data pendapatan RSUD sebelum dan sesudah penerapan PPK-BLUD dan akan ditarik hipotesis dengan ketetapan: (1) Apabila nilai signifikansi < 0,05 (5%) maka H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya terdapat perbedaan kinerja keuangan RSUD SLG ditinjau dari realisasi pendapatan sebelum dan sesudah penerapan PPK-BLUD ; (2) Apabila nilai signifikansi > 0,05 (5%) maka H0 diterima dan Ha ditolak. Artinya tidak  terdapat  perbedaan  kinerja  keuangan  RSUD  SLG  yang  ditinjau  dari  realisasi pendapatan sebelum dan sesudah penerapan PPK-BLUD.

## Jenis dan Sumber Data
Data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  merupakan  data  sekunder.  Menurut Sugiyono (2017), data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari pihak  yang  bersangkutan  kepada  pengumpul  data  dalam  hal  ini  peneliti.  Data penelitian  yang  digunakan  berasal  dari  laporan  keuangan  RSUD  SLG  tahun  2019 sebelum penerapan PPK-BLUD dan laporan keuangan RSUD SLG tahun 2020 setelah
penerapan  PPK-BLU.  Laporan  keuangan  yang  digunakan  sebagai  sumber  data penelitian terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, dan laporan operasional. Data yang digunakan terdiri dari aset lancar, utang lancar, total utang, total aset, serta surplus defisit. Selain itu, digunakan pula total realisasi pendapatan RSUD tahun 2019 dan 2020.

## Hasil dan Pembahasan
Hasil  uji Kolmogorov-Smirnov menggunakan  data  realisasi  pendapatan  RSUD  SLG tahun  2019  dan  2020  menunjukkan  angka  0,20  dan  0,28,  lebih  besar  dari  nilai signifikansi 0,05. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov
Variabel Nilai Asymp.Sig (2-tailed) Tingkat Kepercayaan Kesimpulan Sebelum Penerapan PPK- BLUD Sesudah Penerapan PPK- BLUD Pendapatan RSUD 0,2 0,28 0,05 Berdistribusi Normal Sumber: Data Diolah (2022)
Berdasarkan  hasil uji Kolmogorov-Smirnov dari  pengolahan  data  realisasi pendapatan RSUD SLG setiap bulan dalam kurun waktu 2019 – 2020, menunjukkan bahwa  nilai  signifikansi  sebelum  penerapan  PPK-BLUD  sebesar  0,2  dan  nilai signifikansi setelah penerapan PPK-BLUD sebesar 0,28. Dari hasil pengujian tersebut menyatakan  bahwa  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  berdistribusi  normal karena masing-masing nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Setelah data penelitian tersebut dinyatakan berdistribusi normal selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis menggunakan uji paired sample t-test.
Pengujian paired sample t-test digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Uji paired sample t-test menggunakan data realisasi pendapatan RSUD SLG setiap bulan dalam kurun waktu satu tahun sebelum penerapan PPK-BLUD tepatnya tahun 2019 dan  satu  tahun  setelah  penerapan  PPK-BLUD  yaitu  tahun  2020.  Hasil  pengujian tersebut  menunjukkan  adanya  perbedaan  realisasi  pendapatan  yang  signifikan sebelum  dan  sesudah  penerapan  PPK-BLUD.  Hasil  uji paired  sample  t-test dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil Uji Paired Sample T-Test pada Realisasi Pendapatan Varabel Nilai t-hitung Perbandingan Nilai t Kesimpulan Pendapatan RSUD 0,01 0,010<0,05 Terdapat Perbedaan Signifikan Sumber: Data Diolah (2022)
Berdasarkan  laporan  realisasi  pendapatan  RSUD  SLG  tahun  2019  –  2020,  dapat dilihat  adanya  peningkatan pendapatan  yang  diterima  oleh  RSUD  SLG.  Pada  tahun 2019,  pendapatan  BLUD  yang  diterima  RSUD  SLG  terdiri  dari  pendapatan  jasa layanan dan pendapatan hibah. Sedangkan pada tahun 2020, pendapatan BLUD yang diterima RSUD SLG terdiri dari pendapatan jasa layanan dan pendapatan kapitasi JKN. Tahun 2020, RSUD tidak menerima pendapatan hibah sebagaimana pada tahun 2019, meski  demikian  peningkatan  pendapatan  tetap  terjadi  pada  RSUD  SLG.  Hal  ini disebabkan  oleh  adanya  kejadian  luar  biasa  (KLB)  yakni  pandemi Covid-19 yang menyebabkan  total  pendapatan  jasa  layanan  yang  diterima  RSUD  SLG  meningkat sebesar  42%  dari  tahun  2019  ke  tahun  2020.  Adanya  peningkatan  pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan RSUD SLG.
Berdasarkan  pengujian paired  sample  t-test yang  dilakukan  terhadap  akumulasi pendapatan setiap bulan RSUD SLG pada tahun 2019 dan tahun 2020 menunjukkan signifikansi  hasil  pengujian  sebesar  0,010  atau  1%,  kurang  dari  0,05.  Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan realisasi pendapatan RSUD SLG yang signifikan pada tahun 2019 dan tahun 2020.
Selain  melakukan  pengujian  terhadap  data  realisasi  pendapatan  RSUD  SLG  tahun 2019  dan  2020,  penelitian  ini  juga  melakukan  analisis  pada  rasio-rasio  keuangan rumah sakit. Analisis rasio keuangan dilakukan dengan metode analisis komparatif yaitu membandingkan secara langsung rasio keuangan dari tahun 2019 dan tahun 2020 yang disajikan pada Tabel 3.

## Tabel 3. Perbandingan Rasio Keuangan RSUD SLG Tahun 2019 dan 2020
Tahun 2019 Tahun 2020 Rasio Profitabilitas Return on Assets 13,32% 17,03% Return on Equity 13,37% 17,11% Rasio Likuiditas Current Ratio 1.085% 1.507% Quick Ratio 876% 963% Rasio Solvabilitas Debt to Assets Ratio 0,34% 0,42% Debt to Equity Ratio 0,34% 0,42% Sumber: Data Diolah (2022)
Rasio profitabilitas yang digunakan pada penelitian ini adalah Return on Equity atau ROE dan Return on Assets atau ROA. Besarnya ROE dipengaruhi oleh laba bersih yang di dapat dari pendapatan  rumah  sakit  setelah  dikurangi  beban  operasional  rumah sakit.  Pada  tahun  2019,  nilai  ROE  RSUD  SLG  sebesar  13,32%,  angka  tersebut kemudian meningkat sekitar 3,71% pada tahun 2020 sehingga persentase ROE tahun 2020 sebesar 17,03%. Kondisi yang sama terjadi pada rasio ROA dimana pada tahun 2019 angka ROA RSUD SLG sebesar 13,37%, meningkat sebanyak 3,74% pada tahun 2020 menjadi 17,11%. Adanya kenaikan pada ROA dan ROE mengindikasikan adanya peningkatan kinerja keuangan RSUD SLG.
Perhitungan rasio likuiditas pada penelitian ini menggunakan current ratio dan quick ratio yang  mencerminkan  besaran  aset  lancar  yang  digunakan  untuk  memenuhi kewajiban  lancar  RSUD. Current  ratio RSUD  SLG  tahun  2019  sebesar  1.085%  dan meningkat signifikan di tahun 2020 menjadi 1.507%. Hal tersebut terjadi karena ada peningkatan  pendapatan  sehingga  mempengaruhi  besarnya  aset  lancar.  Selain  itu, quick ratio RSUD SLG mengalami peningkatan sebesar 87% dari angka 876% pada tahun  2019  menjadi  963%  pada  tahun  2020.  Sama  halnya  dengan current  ratio , kondisi  pendapatan pada tahun 2020 baik pendapatan tunai maupun pendapatan berupa piutang RSUD SLG mengalami peningkatan khususnya pendapatan sehingga mempengaruhi besarnya aset lancar. Nilai rasio likuiditas RSUD SLG memiliki jumlah yang besar dikarenakan jumlah utang lancar yang dimiliki RSUD SLG tergolong kecil sedangkan  total  aset  lancar  yang  terdiri  dari  kas,  piutang,  dan  persediaan  yang dimiliki rumah sakit berjumlah besar. Kondisi ini tentu menguntungkan rumah sakit dan menunjukkan adanya kinerja keuangan yang baik.
Rasio solvabilitas yang menjadi variabel dalam penelitian ini terdiri dari Debt to Assets Ratio (DAR)  dan Debt  to  Equity  Ratio (DER).  Kedua  rasio  ini  dapat  menunjukkan seberapa solvable RSUD  dalam  membayar  seluruh  utangnya.  Rasio  solvabilitas seringkali dikaitkan dengan rasio likuiditas dimana pada banyak kasus semakin tinggi nilai  rasio  likuiditas  maka  tingkat solvabilitas  sebuah  instansi  semakin  baik.  Rasio solvabilitas  membandingkan  besarnya  kewajiban  baik  kewajiban  jangka  panjang maupun  kewajiban  jangka  pendek  dengan total  aset  dan  total  ekuitas.  Pada  tahun 2019, nilai DAR RSUD SLG sebesar 0,34% yang kemudian meningkat di tahun 2020 menjadi 0,42%. Kondisi tersebut sejalan dengan besarnya nilai DER RSUD SLG tahun 2019 sebesar 0,34% yang meningkat menjadi 0,42% pada tahun 2020. Kedua rasio solvabilitas yang dilakukan pada penelitian ini memiliki nilai yang sama karena obyek hitung keduanya memiliki jumlah yang sama. Nilai ekuitas dan total aset RSUD SLG memiliki jumlah yang sama. Peningkatan pendapatan rumah sakit berdampak secara langsung  pada  peningkatan  aset  dan  ekuitas  rumah  sakit.  Terlepas  dari  bentuk pendapatan yang diterima baik secara tunai maupun pendapatan non tunai berupa piutang, peningkatan pendapatan mengakibatkan peningkatan nilai rasio solvabilitas rumah  sakit  sehingga  rumah  sakit  semakin solvable dalam  memenuhi  berbagai kewajiban yang dimilikinya.
Peningkatan pendapatan yang terjadi pada RSUD SLG memberikan efek domino pada kinerja  keuangan  rumah  sakit.  Peningkatan  pendapatan  berpengaruh  secara langsung  terhadap  total  kas  setara  kas  yang  dimiliki  RSUD.  Artinya,  terjadi
peningkatan nilai aset lancar yang dimiliki RSUD SLG. Peningkatan total kas setara kas  yang  tidak  diikuti  dengan  penambahan  jumlah  utang  dalam  jumlah  besar berpengaruh pada peningkatan nilai rasio likuiditas dan solvabilitas sehingga RSUD terbilang lebih likuid dan solvable pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Selain itu, peningkatan total kas dan setara kas juga mengindikasikan adanya kinerja yang baik pada rumah sakit dalam hal menghasilkan laba terlepas dari adanya pandemi Covid-19 .
Analisis komparatif dari rasio profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas pada Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul (RSUD SLG) menunjukkan bahwa kinerja keuangan RSUD SLG mengalami peningkatan signifikan. Peningkatan rasio keuangan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan yang telah dibuktikan melalui uji paired  sample  t-test untuk  mengetahui  ada  tidaknya  perbedaan  signifikan  pada pendapatan  rumah  sakit  sebelum  dan  sesudah  penerapan  PPK-BLUD.  Dengan demikian, dari kedua pengujian yang dilakukan baik uji paired sample t-test maupun analisis komparatif pada rasio keuangan rumah sakit dapat ditarik kesimpulan bahwa semua hipotesis yang diajukan terbukti, dan penerapan PPK-BLUD pada Rumah Sakit Umum  Daerah  Simpang  Lima  Gumul  membawa  dampak  positif  terhadap  kinerja keuangan.

## Simpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  atas  kinerja  keuangan  Rumah  Sakit  Umum Daerah Simpang Lima Gumul melalui dua metode yakni uji paired sample t-test pada data  realisasi  pendapatan  tahun  2019  dan  2020  serta  analisis  komparatif  pada berbagai  rasio  keuangan  di  tahun  yang  sama  menunjukkan  adanya  peningkatan kinerja  keuangan  yang  cukup  baik  pada  RSUD  SLG  meskipun  hanya  dalam  kurun waktu satu tahun penerapan PPK-BLUD. Dengan membandingkan secara langsung rasio keuangan RSUD SLG sebelum dan sesudah penerapan PPK-BLUD, dapat dilihat bahwa  terdapat  peningkatan  kinerja  keuangan  RSUD  SLG  yang  ditinjau  dari  rasio profitabilitas yang terdiri dari Return On  Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE), rasio likuiditas yang terdiri dari current ratio dan quick ratio serta rasio solvabilitas yang  terdiri  dari Debt  to  Assets Ratio  (DAR)  dan Debt  to  Equity  Ratio (DER). Peningkatan  yang  cukup  signifikan  tersebut  berasal  dari  peningkatan  pendapatan yang  juga  dibuktikan  dengan  uji paired  sample  t-test pada  pendapatan  RSUD  SLG setiap  bulan  tahun  2019  dan  2020.  Penerapan  PPK-BLUD  memberikan  dampak positif  terhadap  kinerja  keuangan  rumah  sakit,  hal  tersebut  dibuktikan  dengan adanya  peningkatan  kualitas  layanan  sehingga  rumah  sakit  memiliki  kemampuan dalam  menghasilkan  laba  dengan  lebih  baik.  Kemampuan  RSUD  SLG  dalam menghasilkan laba berpengaruh secara langsung terhadap beberapa rasio keuangan sehingga  berdasarkan  pengujian  yang  dilakukan  atas  beberapa  variabel  pada penelitian  ini  dapat  dinyatakan  bahwa  semua  hipotesis  yang  diajukan  dalam penelitian terbukti dan dapat diterima.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan bahan pertimbangan bagi rumah sakit maupun SKPD lain yang belum menerapkan PPK-BLUD. Penerapan PPK-BLUD membawa perubahan positif tidak hanya pada aspek keuangan melainkan
pada tujuan utama rumah sakit yakni melayani masyarakat agar tercipta masyarakat yang sejahtera. Rumah Sakit Umum Daera Simpang Lima Gumul masih tergolong baru sehingga mengakibatkan terbatasnya ruang lingkup penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian berikutnya dengan topik sejenis diharapkan dapat menggunakan rasio  keuangan  yang  lebih  komprehensif  dan  tahun  penelitian  yang  lebih  panjang sehingga  dapat  menguji  seluruh  aspek  keuangan  rumah  sakit  dan  mencerminkan kondisi  keuangan  rumah  sakit  secara  lebih  akurat.  Dengan  demikian,  dampak penerapan  PPK-BLUD  pada  kinerja  rumah  sakit  dapat  dibuktikan  pada  berbagai aspek.

## Daftar Pustaka
Andayani.  (2016).  Analisis  Rasio  Likuiditas  Dan  Rasio  Profitabilitas  Terhadap  Perubahan
Laba. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 5(7), 1–19. http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2047/2054
Antara,  S.,  Sepang,  J.,  &  Saerang,  I.  S.  (2014).  Analisis  Rasio  Likuiditas,  Aktivitas,  dan Profitabilitas Terhadap Return Saham Perusahaan Wholesale yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 2(3), 902–911.
Asniwati, A. (2020). Pengaruh rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas terhadap kinerja keuangan pada PT. Midi Utama Indonesia Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Economix, 8(1), 246–257. https://ojs.unm.ac.id/economix/article/view/14271
Chrishartoyo,  K.  A.,  Rahayu,  S.,  &  Zutilisna,  D.  (2017).  The  Analysis  Of  Financial  And  Non Financial Performance Hospital Before And After BLUD (Case Study On Dr. Moewardi General  Regional  Hospital  in  2004-2015).  In  Jurnal  Ekonomi  dan  Perbankan  (Vol.  2, Issue 1). www.ombudsman.go.id
Fernos, J. (2017). Analisis Rasio Profitabilitas Untuk Mengukur Kinerja PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Jurnal Pundi, 1 (02).
Indiany, D. F., Rahmatika, D. N., & Waskito, J. (2017). Jurnal Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan  Sesudah  Penerapan  PPK-BLUD  pada  RSUD  Kardinah.  Multiplier:  Jurnal  Magister Manajemen, 1(1). https://doi.org/10.24905/mlt.v1i1.765
Irham, F. (2020). Analisis Laporan Keuangan. Alfabeta.
Permendagri. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah.
Sari, Y., Masnila, N., Widyastuti, E., & Wahyudi, R. (2019). Analisis Komparasi Atas Kinerja dan Keuangan  Badan  Layanan  Umum  Bidang  Penyediaan  Jasa  Pendidikan.  Journal  of Business Administration, 3 (2), 271–280.
Shintia, N. (2017). Analisis Rasio Solvabilitas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Terhadap Asset dan  Equity  Pada  PT  Bank  Rakyat  Indonesia  (PERSERO)  Tbk  Periode  2012-2015.  At- Tadbir: Jurnal Ilmiah Manajemen, 1(1), 41–63.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. PT Alfabet.
Susandi, N. T., Budiartha, K., & Suprasto, H. B. (2017). Kinerja Keuangan dan Efisiensi Proses Internal  Sebelum  dan  Sesudah  Penerapan  PPK-BLUD  Pada  RSUD  Kab.  Klungkung.  In Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Vol. 6).
Syahromi,  M.  (2020).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Sebelum  Dan  Sesudah  Penerapan  Pola Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  di  Universitas  Negeri  Padang.  Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 2(2), 2839–2860.
Widiyanti.  (2014).  Analisis  Rasio  Likuiditas,  Rasio  Solvabilitas,  Rasio  Aktifitas  Dan  Rasio Profitabilitas Pada PT. Holcim Indonesia, Tbk DAN PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. Jurnal Jembatan, 11(1), 31–44.
Winarso,  A.  N.  A.  (2018).  Analisis  Kinerja  Keuangan Terhadap Laporan  Keuangan  Sesudah Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada RSUD Idaman Banjarbaru Kota Banjarbaru. Jurnal Kindai, 14 (3), 286–300 .