ISSN: 2745-8741(p), 2746-3990 (e) Vol. 3, no. 1 (2022), pp. 18-31, doi: 10.15575/as.v3i1.17476

## HUKUM PERKAWINAN DAN KEWARISAN DALAM TATA HUKUM MESIR DAN SUDAN
Mohamad Salman Podungge 1 , Panji Nugraha Ruhiat 2 , Si’ah Khosyiah 3
1 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
2 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
3 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia E-mail: mohamadsalman@mahkamahagung.go.id , abdal.khulud@gmail.com , siahkhosyiah@uinsgd.ac.id

## Abstract
Egypt and Sudan are two countries that have relations with each other, especially from the historical – juridical side. Egypt has been codifying family law since the 18th century, Sudan itself has never codified family law. However, both continued to reform family law, contributing to hanafi madzhab in particular. The fundamental question in this paper is how to reform Islamic family law in Egypt and Sudan, especially in terms of marriage and inheritance. The study was conducted descriptively with a juridical historical approach of two things: (1) a brief history of the development of family law in general in Egypt and Sudan, and (2) the law of marriage and inheritance in Egypt and Sudan. This paper found that Egypt and Sudan had undergone the transformation and modernization of marriage and inheritance laws, but both retained the principle of shari'ah.
Keywords: law, family, marriage, inheritance, egypt, sudan

## Abstrak
Mesir dan Sudan merupakan dua negara yang mempunyai hubungan satu sama lain,  khususnya  dari  sisi  historis – yuridis.  Mesir  telah  melakukan  kodifikasi hukum keluarga sejak abad 18, Sudan sendiri tidak pernah melakukan kodifikasi hukum keluarga. Namun, keduanya terus melakukan reformasi hukum keluarga, berkiblat  pada  madzhab  Hanafi  pada  khususnya.  Pertanyaan  mendasar  pada tulisan ini adalah bagaimana bentuk reformasi hukum keluarga Islam di Mesir dan Sudan, khususnya dalam hal perkawinan dan kewarisan. Kajian dilakukan secara deskriptif  dengan  pendekatan  historis  yuridis  dari  dua  hal:  (1)  sejarah  singkat perkembangan  hukum  keluarga  secara  umum  di  Mesir  dan  Sudan,  serta  (2) hukum perkawinan dan kewarisan di Mesir dan Sudan. Tulisan ini menemukan bahwa Mesir dan Sudan telah mengalami transformasi dan modernisasi hukum perkawinan  dan  kewarisan,  tetapi  keduanya  tetap  mempertahankan  prinsip syari’ah.
Kata kunci : hukum, keluarga, perkawinan, kewarisan, mesir, sudan

## Pendahuluan
Mesir merupakan negara yang terletak di timur laut Afrika dengan luas 1.002.000 km2. Negara ini berbatasan dengan negara Libya, Sudan Selatan, Jalur Gaza, serta laut Merah  dan  teluk  di  pesisir  Aqaba.  Sejak  abad  ke-7,  negara Mesir  berada  dibawah pemerintahan Arab. Mesir kemudian menjadi salah satu provinsi dalam kekhalifahan Turki Utsmani pada abad ke-18 hingga abad ke-19. Hal ini menjadikan Mesir sebagai wilayah pertama yang mengikuti modernisasi hukum oleh kekhalifahan Turki Utsmani. Mesir juga merupakan negara pertama yang mengikuti kodifikasi hukum keluarga. 1
Sudan  sendiri  berada  di  wilayah  timur  laut  Afrika.  Sudan  merupakan negara multikultural, dengan sekitar 100 ragam bahasa dan dialek yang diucapkan oleh sekitar 300 suku di wilayah Sudan. Agama mayoritas di Sudan adalah Islam, selanjutnya  animisme,  sisanya  memeluk  agama  Kristen,  Yahudi,  dll.  Sejarah Sudan tidak lepas dari kependudukan kekhalifahan Turki Utsmani, Inggris-Mesir, serta perang saudara, baik antara Sudan Utara dan Selatan atau antara militer dan sipil. Berbeda dengan Mesir yang melakukan kodifikasi hukum keluarga, landasan hukum keluarga Sudan berasal dari manshur para qadhi agung yang dikeluarkan secara  bertahap.  Dengan  demikian,  para  qadhi  di  wilayah  Sudan  mempunyai wewenang yang sangat luas dalam menentukan hukum.
Hukum keluarga di Mesir dan Sudan saling berhubungan satu sama lain. Mesir setelah kependudukan Kesultanan Turki, lebih condong ke fiqh madzhab Hanafi. Demikian pula Sudan, setelah sempat awam dengan fiqh madzhab Maliki, penduduk  Sudan  dituntut  untuk  menerima  fiqh  madzhab  Hanafi  pada  masa kependudukan  Inggris-Mesir.  Berdasarkan  korelasi  ini,  tulisan  ini  ingin membahas  bentuk  reformasi  hukum  keluarga  Islam  di  Mesir  dan  Sudan, khususnya  dalam  hal  perkawinan  dan  kewarisan.  Bentuk  reformasi  yang dimaksud  dalam  tulisan  ini  adalah  pembaharuan  hukum  secara  sekuler, pembaharuan hukum dengan tetap memegang prinsip syari’ah atau kompromi antara sekuler dan prinsip syari’ah.

## Metodologi Penelitian
Peninjauan  terhadap  bentuk  reformasi  hukum  keluarga  Islam  di  Mesir dan Sudan dilakukan  secara deskriptif dengan  pendekatan  historis yuridis dari dua hal:  (1) sejarah singkat perkembangan hukum keluarga secara umum di Mesir
1 Ahmad Tholabie Kharlie, dkk, Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan dan Elatisitas Penerapan Hukum , (Jakarta: Kencana, 2020), h. 166-167
dan Sudan, serta (2) hukum perkawinan dan kewarisan di Mesir dan Sudan. Pada simpulan,  diharapkan  tulisan  ini  dapat  menjawab  sebuah  pertanyaan  besar: bagaimana bentuk perubahan hukum keluarga di Mesir dan Sudan?. Data primer pada tulisan ini berasal dari tulisan tentang hukum keluarga di Mesir dan Sudan, khususnya perkawinan dan kewarisan. Sebagai data sekunder, penulis merujuk pada sumber literatur yang berhubungan dengan lingkup kajian tulisan ini.

## Hasil dan Pembahasan

## Perkembangan Hukum Keluarga di Mesir
Mesir  sebagai  wilayah  yang  pernah  menjadi  bagian  Kesultanan Utsmaniyah, ikut serta  dalam  reformasi  hukum,  khususnya  di  bidang  hukum keluarga,  termasuk  hukum pencatatan perkawinan, poligami, dan lain-lain. Yang menakjubkan dan banyak dianut oleh negara-negara lain adalah lahirnya undang- undang nomor 71 Tahun 1946 tentang Wasiat. Ketentuan ini merupakan bakal lahirnya reformasi di bidang hukum kewarisan di Mesir. Islam dinyatakan menjadi agama negara dengan sumber hukum utamanya berupa prinsip-prinsip hukum Islam   dalam   pembuatan   dan   perumusan   undang-undang.   Meskipun   dalam praktiknya,  hukum  Islam  hanya  berlaku  dalam  urusan  perkawinan  dan  wakaf serta  pembagian  warisan,  sementara  urusan  perdata  lainnya  ataupun  pidana, hukum Islam tidak dijadikan rujukan utama melainkan menjadi salah satu sumber hukum Republik Mesir. 2
Sistem  peradilan  di  Mesir  terbagi  ke  dalam  2  fase.  Pertama,  fase pembaruan  qadha.  Periode  ini  telah  menghasilkan  lembaga  hukum  yang mengerjakan  beberapa  kasus  hukum,  yakni    (1)    Mahkamah    Mukhalitah (campuran),  bagi  orang  asing  yang  mempunyai  hak istimewa,  (2)  Mahkamah Ahliyah,  orang  Mesir  dan  asing  yang  tidak  mempunyai  hak istimewa (3) Mahkamah Syar’iyah, berkaitan ahwal syakhsiyah yang berlaku bagi orang Mesir yang beragama Islam. Kedua, fase penghapusan hak-hak istimewa.
Reformasi  hukum  di  Mesir  terus  berjalan  dan  berkelanjutan  sampai awal  tahun 1950an.  Secara bertahap  Mesir  melakukan  reformasi  hukum  yang mempunyai    dampak  penting    terhadap    hukum    keluarga    seperti    lahirnya Undang-Undang  No.25 Tahun  1920, tentang Hukum Keluarga dan Perwalian (Qanun  al-Ahwal  al-Syakhsiyyah  wa  al-Siyanah),  dimana    isinya    mengenai permasalahan  mendasar  tentang  hukum  keluarga,  contohnya aturan tentang
2 Alaiddin Koto, Sejarah Peradilan Islam , (Cet. I; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), hal. 167
nafkah, hak menggugat cerai dan lainnya. 3 Aturan tersebut lalu diikuti oleh aturan lainnya seperti UU No. 56 Tahun 1923 soal batasan usia pernikahan, UU No. 25 Tahun 1929 soal pertengkaran dan perceraian dalam rumah tangga, UU No. 77 Tahun 1943 soal hukum waris, dan UU No. 71 Tahun 1946 tentang wasiat dan pada tahun 1979 dikeluarkan undang-undang  yang  memberikan  kewenangan kepada    lembaga    peradilan    memaksa  pihak/suami  untuk  membayar  uang pemeliharaan kepada isteri, janda dan anak-anak.
Sementara  mazhab  yang  diberlakukan,  pada  awalnya  Mesir  penganut mazhab Syafi’i, kemudian setelah masuk imperium Ottoman menjadi penganut mazhab Hanafi. Namun demikian Mesir merupakan contoh negara berpenduduk muslim yang masyarakatnya diarahkan bermazhab Hanafi, akan tetapi pada saat yang  sama  diperbolehkan  memilih  salah  satu  4  mazhab  fikih  yang  dianut mayoritas muslim diseluruh dunia. 4

## Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Mesir
Alquran  dan  alhadist  tidak  menyebutkan  secara  pasti  usia  minimum melangsungkan  perkawinan,  akan  tetapi  demi  terciptanya  kerukunan  dalam rumah  tangga,  hingga  hukum  Islam  Mesir  menetapkan  hukum  tentang  usia minimum perkawinan seperti dalam Pasal 99 ayat 5 Tahun 1931, dimana usia laki laki minimal 18 tahun dan perempuan mi nimal 16 tahun. “Tidak akan didengar gugatan perkara keluarga apabila usia isteri kurang dari 16 tahun atau usia suami kurang dari 18 tahun.” 5
Pencatatan  Nikah  merupakan  persoalan  yang  penting  sekali,  karena banyak persoalan yang muncul akibat tidak tercatatnya suatu perkawinan, seperti asal usul anak, nafkah, kewarisan dan lain-lain. Terdapat ordonansi tahun 1880 tentang  pegawai  pencatat  nikah,  pengangkatan  serta  cara  pelaksanaannya  yang kemudian muncul juga ordonansi tahun 1897 dalam Pasal 31 yang menyatakan pengadilan tidak akan merespon gugatan perkara nikah atau pengakuan adanya hubungan  perkawinan  setelah  salah  satu  pihak  meninggal,  jika  tidak  terdapat bukti  perkawinan  yang  sah.  Demikian  halnya  ordonansi  tahun  1921  yang
3 Mardani, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Dunia  Islam  Modern (Yogyakarta  :  Graha  Ilmu, 2011), hlm. 35
4 Muhammad  Amin  Suma, Hukum  Keluarga  Islam  di  Dunia  Islam ,  (Cet.  I;  Jakarta:  PT Rajagrafindo Persada, 2004), 183
5 Kurniati, “Hukum Keluarga di Mesir”, Al-Daulah 3, No. 1 (Juni 2014) dan Muhammad
Siraj  “ Hukum  Keluarga  di  Mesir  dan  Pakistan ”  Syamsul  Anwar,  [ed], Islam,  Negara  dan  Hukum (Jakarta: INIS, 1993), hal. 99-114.
Vol. 3, no. 1 (2022), pp. 18-31, doi: 10.15575/as.v3i1.17476
mengandung ketentuan surat nikah yang harus bersifat resmi dibuat oleh yang berwenang. 6
Dalam  hal  perceraian  di  depan  pengadilan  Mesir  memberlakukan undang-undang  Tahun    1920    dan    undang-undang    Tahun    1929,    dimana seorang  isteri  bisa  meminta perkawinannya  diputus.  Undang-undang  tersebut mengakomodir  hak  bagi  perempuan dalam  hal  meminta  cerai  dengan  alasan suami  tidak  memberikan  nafkah,  menghilang selama satu tahun atau dipenjara selama tiga tahun dan tidak bisa lagi melayani nafkah batin.   Dalam   hal   ini, Mesir   mengambil   mazhab   Maliki   agar   kepentingan   sosial kemasyarakatan dapat teratasi dengan baik.
Persoalan  poligami  terdapat  dalam  alquran  yang  menyatakan  bahwa syarat bolehnya berpoligami bisa berlaku adil, apabila tidak bisa, maka tidak boleh berpoligami karena akan menimbulkan kesakitan. Bagi isteri terdahulu diberikan hak  untuk  meminta  pemutusan  perkawinan  kepada  hakim.  Pemikiran  fikih  di Mesir sampai pada suatu keputusan di antaranya, bahwa keadilan yang dituntut untuk  dibolehkannya  poligami  dalam  alquran  merupakan  syarat  moral  bagi seorang suami dan tidak dianggap sebagai suatu syarat hukum karena sukarnya pengadilan mengukur keadilan tersebut.
Undang Undang Tahun 1929 menyebutkan istri mempunyai hak minta cerai  apabila  perkawinan      yang      kedua      dari      suaminya      itu      ternyata mengakibatkan      penderitaan  terhadapnya  dan  UU  Tahun  1979,  dimana perkawinan lebih dari sekali hanya dibolehkan jika masing masing istri dan calon istri telah diberitahu tentang perkawinan yang lainnya dan telah disetujui. Apabila istri  tersebut  tidak  mengetahui  dan  tidak  menyetujuinya,  hal  itu  dianggap membuatnya menderita dan karenanya berhak meminta pemutusan perkawinan. Perempuan  yang  suaminya menikah lagi,  penyelesaian  hukum  yang  dibolehkan adalah  memberikan    kepadanya  hak  untuk  meminta  pemutusan    hubungan perkawinan    dengan  syarat  bahwa  sang  perempuan  dapat  memberikan  bukti adanya  kerugian  yang  dialaminya,  seperti  tidak  menerima  nafkah  dari  suami, diperlakuan dengan kejam, tidak ditiduri atau kerugian  lainnya.  Jika  suami  tidak melakukan    lakukan    hal    demikian,    maka    dianggap  perkawinan  tersebut membuat isteri menderita dan karena itu berhak minta pemutusan perkawinan. 7
Hukum  waris  adalah  salah  satu  hal  penting  dimana  pembahasannya menuntut  keadilan    dan    kesetaraan    dalam    prakteknya,    sebab    menyangkut
6 Muhammad Siraj, “ Hukum Keluarga di Mesir dan Pakistan ” dalam Yamsul Anwar (ed) Islam, Negara dan Hukum (Jakarta : INIS, 1993), hal. 99-114.
7 Syamsul Anwar, Islam, Negara dan Hukum , (Jakarta : INIS, 1993), hal. 108.

## Mohamad Salman Podungge, Panji Nugraha Ruhiat, Si’ah Khosyiah
Hukum Perkawinan dan Kewarisan dalam Tata Hukum Mesir dan Sudan
kelangsungan    hidup  seseorang  atau  banyak  orang.  Untuk  itu  mengenai kedudukan cucu yatim yang terhalang oleh  saudara  laki  laki  ayah,  perlu  adanya rekonstruksi  supaya  tercapai  keadilan  dan kemaslahatan  dalam  pembagian waris    dapat    tercipta.    Para    ulama    Mesir    telah    lama  merasakan    ada ketidakadilan  mengenai  kewarisan  cucu  melalui  anak  laki  laki  yang mendapat warisan, sedangkan cucu melalui anak perempuan yang telah meninggal lebih dulu dari si pewaris tidak mendapat harta peninggalan dari kakeknya. Demikian juga cucu anak laki laki terlarang memperoleh harta yang ditinggalkan oleh kakek atau neneknya sebab terdapat anak laki laki yang masih hidup. Hal tersebut disambut oleh pemerintah Mesir, dengan munculnya Undang-undang No. 71 Tahun 1946 tentang wasiat  Pengaturan tersebut dituangkan dalam UU No. 71 Tahun 1946, yang menetapkan bahwa ;
“ Si pewaris boleh berwasiat kepada orang yang menerima pusaka dengan tidak  bergantung  ada  izin  dari  pada  ahli  waris  atau  tidak,  seperti  halnya membolehkan  wasiat  kepada  orang  yang  tidak  menerima  harta  peninggalan dzawil arham. ” “ Menetapkan  besaran  wasiat  wajibah  kepada  keluarga  yang  tidak memperoleh  harta  peninggalan  sebesar  apa  yang  diperoleh  ayah  atau  ibunya dengan batas maksimal sepertiga dari harta peninggalan. ” 8
Pasal 76 : “ Sekiranya seorang pewaris (al-mayyit) tidak berwasiat untuk keturunan dari anak yang telah meninggal sebelum dia (pewaris), atau meninggal bersama-sama dengan dia  sebesar  bagian  yang  seharusnya  diperoleh  anak  itu dari  warisan,  maka  keturunan tersebut akan menerima bagian itu melalui wasiat (wajib)  dalam  batas  1/3  harta,  dengan  syarat  (a)  keturunan  tersebut  tidak mewarisi, (b) orang yang meninggal (pewaris) belum pernah memberikan harta dengan  cara-cara  yang  lain  sebesar  bagiannya  itu.  Sekiranya  telah  diberi    atau pernah  diberi  tetapi  kurang  dari  bagian  yang  seharusnya  ia  terima,  maka kekurangan dianggap sebagai wasiat wajibah. Wasiat ini menjadi hak keturunan derajat  pertama  dari  anak  laki-laki  dan  perempuan  serta  keturunan  seterusnya menurut  garis  laki-  laki.  Setiap  derajat  menghijab  keturunannya  sendiri,  tetapi tidak dapat menghijab keturunan dari yang lainnya. Setiap derajat membagi wasiat tersebut seolah-olah sebagai warisan dari orangtuanya. ” 9
8 Idris  Ramulyo, Hukum  Kewarisan,  Hukum  Acara  Peradilan  Agama  dan  Zakat  Menurut Hukum Islam (Cet I, Jakarta : Sinar Grafika, 1995) hal.103
9 Rafik  Patrajaya, Problematika  Keadilan  Tentang  Kedudukan  Kewarisan  Cucu  Dalam Perbandingan  Sistem  Kewarisan  Islam  Di  Indonesia  dan  Mesir  (Tinjauan  Atas  Maqashid  AsySyariah ), (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 126-128;
Pasal  77  : “ Jika  seseorang  memberi  wasiat  lebih  dari  bagian  yang seharusnya diterima, maka kelebihannya dianggap sebagai wasiat ikhtiariyyah. Jika kurang,  maka  kekurangannya  disempurnakan  dengan  cara  wasiat  wajibah. Apabila berwasiat kepada sebagian keturunan dan meninggalkan sebagian yang lain, maka wasiat wajibah diberlakukan kepada semua keturunan dan wasiat yang ada dianggap berlaku sepanjang ketentuan dalam pasal 76. ” Pasal  78  : “ Wasiat  wajibah  didahulukan  dari  wasiat  yang  lainnya.  Jika pewaris tidak berwasiat  kepada  orang  yang  wajib  baginya  berwasiat,  dan  ia berwasiat  kepada  yang lainnya, maka orang yang wajib baginya wasiat tersebut berhak menerima bagian yang seharusnya ia terima dari sisa 1/3 harta warisan seandainya mencukupi. Apabila tidak, maka baginya dan bagi yang diberi wasiat lainnya dalam batas 1/3 tersebut. ” 10
Kedudukan atau posisi cucu yatim sekarang mendapatkan haknya oleh undang-  undang  tersebut  melalui  wasiat  wajibah.  Inilah  awal  mula  pembaruan hukum waris Islam yang berperan penting dalam reformasi ketetapan-ketetapan pembagian waris yang diprakarsai oleh Mesir. Dimana ide dan konsep tersebut dipelajari  dan  diikuti  diberbagai  negara  yang  menerapkan  hukum  Islam  dalam perundang-undangnya.

## Perkembangan Hukum Keluarga di Sudan
Pemberlakuan hukum Islam di Sudan telah mengalami sejarah panjang. Hukum  Islam  secara  menyeluruh  di  wilayah  Sudan  dimulai  saat  Muhammad Ahmad  al-Mahdi  menguasai  Khartoum  pada  tahun  1885.  al-Mahdi mendeklarasikan pengembalian ajaran Islam seperti pada masa nabi Muhammad saw. Sumber hukum pemerintah al-Mahdi adalah al- Qur’an dan sunnah, sesuai dengan  penafsiran  al-Mahdi.  Hukum  Islam  al-Mahdi  berbeda  dengan  hukum Islam sunni yang telah diterapkan sebelumnya, sehingga peran ulama mengalami reduksi pada masa ini. Beberapa kebijakan al-Mahdi yang bertentangan dengan hukum Islam sunni antara lain penghapusan diyat serta pemberlakuan qisas secara masal. 11
Tahun 1896 pasukan sekutu Inggris dan Mesir berhasil menguasai wilayah Sudan. Pasukan   sekutu   kemudian   membangun   pemerintahan Anglo-Egyptian
10 Asni Zubair dan Lebba, “ Penggantian Ahli Waris Menurut Tinjauan Hukum Islam ”, Jurnal Asy- Syir’ah, Vol. 42, No. 2, 2008, hlm. 352;
11 Olaf  Köndgen,  “Shari‘a  and  national  law  in  the  Sudan ”,  Sharia  Incorporated:  A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present , (Leiden : Leiden University Press, 2010) h. 185

## Mohamad Salman Podungge, Panji Nugraha Ruhiat, Si’ah Khosyiah
Hukum Perkawinan dan Kewarisan dalam Tata Hukum Mesir dan Sudan
condominium , sehingga  Sudan  resmi  menjadi  bagian  dari  negara  koloni  Inggris. Pemerintah  Inggris kemudian  memberlakukan The  Mohammedan  Law  Courts Ordinance  of  1902 dan The Mohammedan   Law   Courts   Procedure   Act   of   1915 , sebagai      landasan      hukum      bagi  Mohammedan  Law  Courts.  Kewenangan Pengadilan Syari’ah Sudan ini berkisar pada hukum keluarga dan  hukum  tentang perwakafan.    Melalui    pengadilan    ini,    pemerintah    Inggris  memberikan  hak kepada  para    qadhi  agung  untuk  menyusun  manshurat  secara  berkala,  sebagai landasan  dalam  implementasi  hukum  Islam.  Meskipun  demikian,  eksistensi Mohammedan    Law    Courts mulai    menurun    ketika    pemerintah    memberikan kewenangan kepada native courts untuk menangani hukum keluarga sejak tahun 1920 hingga tahun 1929. Pada  masa  pemerintahan  Anglo-Mesir,  secara  umum hukum  keluarga  Islam  berlaku berdampingan  bersama  hukum  Inggris  ( british common  law )  dan  hukum  adat  suku setempat. 12
Sudan  mencapai  kemerdekaan  sebagai  negara  independen  pada  bulan Desember 1955. Hukum Islam berlaku secara umum pada tahun 1983 melalui keputusan  presiden Gaafar Nimeiry, disebut sebagai “ September Law ”. Undang - Undang tersebut antara lain tentang hukum acara perdata (1983), hukum acara pidana  (1983),  hukum  pembuktian  (1983),  hukum  kehakiman  (1983),  hukum transaksi  jual  beli  (1983),  hukum  ‘ amar  ma’ruf  nahi  munkar (1983)  serta  hukum zakat (1984). 13 Hukum Islam Nimeiry banyak mendapat perlawanan dari pihak oposisi, khususnya penduduk Sudan selatan yang beragama non- Islam. “ September Law ”  hanya  bertahan  selama  dua  tahun.  Tahun  1985  terjadi  kudeta militer dibawah pimpinan Abdel Rahman Swar al-Dahab.
Perang    saudara  terus  terjadi    di  Wilayah  Sudan,    khususnya  antara pemerintahan militer dan pemerintahan sipil. Hingga pada tahun 2011, wilayah Sudan terpecah menjadi dua, Republik Sudan dan Republik Sudan Selatan. Hal ini mengakibatkan hukum keluarga di Sudan tidak terkodifikasi menjadi sebuah kesatuan hukum.

## Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Sudan
Hukum keluarga di Sudan diserahkan kepada hukum yang berlaku dalam agama  pasangan  tersebut.  Bila  pasangan  suami – istri  beragama  Islam,  maka hukum yang berlaku adalah hukum Islam. Demikian, bila pasangan suami – istri beragama kristen, Yahudi, Hindu atau kepercayaan setempat, maka diterapkan hukum sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
12 Olaf Köndgen, “ Shari‘a and national law in the Sudan ”, h. 186 -187.
13 Olaf Köndgen, “ Shari‘a and national law in the Sudan ”, h. 192.
Hukum keluarga Islam di Sudan diberlakukan secara berkala oleh para qadhi agung melalui  manshurat  ( Manshuraat  al-Qadhi  al-Qudhat ).  Sekitar  tahun 1916  selama  masa pemerintahan Anglo-Egyptian condominium , qadhi agung telah mengeluarkan  57  manshur  yang    berkaitan    dengan    hukum    keluarga  dalam pandangan  madzhab Hanafi.  Reformasi hukum  keluarga  terus  berkelanjutan dengan  terus  dikeluarkannya  manshurat  tentang hukum  keluarga,  khususnya dalam  pandangan  madzhab  Hanafi. 14 Manshurat  hukum keluarga yang berlaku di Sudan antara lain: 15
Undang-Undang tentang Nafkah dan Perceraian dalam Manshur No. 17 Tahun 1916;
Undang-Undang tentang Orang Hilang dalam Manshur No. 24 Tahun 1921;
Undang-Undang tentang Warisan dalam Manshur No. 26 Tahun 1925; Undang-Undang tentang Nafkah dan Perceraian dalam Manshur No. 28 Tahun 1927;
Undang-Undang  tentang  pemeliharaan  Anak  dalam  Manshur  No.  34 Tahun 1932;
Undang-Undang  tentang  Talak,  Masalah  Rumah  Tangga  (Shiqaq  dan Nusyuz) dan Hibah dalam Manshur No. 41 Tahun 1935;
Undang-Undang tentang Perwalian Harta Kekayaan dalam Manshur No. 48 Tahun 1937;
Undang-Undang tentang Warisan dalam Manshur No. 51 Tahun 1943, sekaligus memperbaharuai Manshur No. 49 Tahun 1939;
Undang-Undang tentang Wasiat dalam Manshur No. 53 Tahun 1945 Undang-Undang  tentang  Wali  Nikah  dalam  Manshur  No.  54  Tahun 1960, sekaligus memperbaharui Manshur No. 35 Tahun 1933;
Meninjau  pada  manshurat  para  qadhi,  secara  subtantif  pembentukan hukum keluarga di Sudan diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Para qadhi diberi otoritas  untuk  menafsirkan    hukum    sesuai    dengan    keyakinannya.    Manshur tahun  1916  memberikan kewenangan kepada qadhi untuk mengambil sumber hukum dari madhzab lain selain dari madzhab Hanafi yang berlaku umum pada masyarakat Sudan.
14 Ahmad Bunyan Wahib. “ Reformasi hukum keluarga di dunia Muslim ”, h. 7.
15 Khoiruddin  Nasution, Hukum  Perdata  (Keluarga)  Islam  Indinosia  dan  Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim , (Yogyakarta: ACAdeMIA + Tafazza, 2009), h. 178; Qodir Zaelani, “Pembaruan Hukum Keluarga: Kajian atas Sudan – Indones ia”, h. 336
Hukum    keluarga    Sudan    mengalami    reformasi    hukum    sejak diundangkan  dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 1992. Undang-Undang ini kemudian  diperbaharui  dalam  Undang-Undang  nomor  27  tahun  1998  dan terakhir Undang-Undang nomor 24 tahun 1999. 16
Tujuan  perkawinan  menurut  hukum  keluarga  Sudan  adalah membolehkan  hubungan  antara  laki-laki  dan  perempuan  secara  sah,  dengan tujuan  menjaga  kemaluan,  membangun  rumah  tangga,  serta  dibangun  atas pergaulan  yang  baik  di  antara  keduanya.  Kewajiban  seorang  suami  antara  lain menyediakan tempat tinggal, memberi nafkah, berbuat adil, tidak melarang istri untuk menggunakan hartanya, serta tidak melakukan kekerasan baik secara fisik maupun psikis. Adapun kewajiban istri adalah pindah ke tempat suami, melayani suami secara seksual, melaksanakan perintah suami, tidak keluar rumah tanpa izin suami atau tanpa alasan syar’i. 17
Wali  nikah  merupakan  rukun  perkawinan  dalam  tata  hukum  keluarga Sudan. Manshur No. 54 Tahun 1960 pasal 2, dimana seorang wali sebagai wali nikah harus beragama Islam, dewasa dan berakal. Persetujuan calon mempelai wanita untuk menikah menjadi salah satu syarat perkawinan.  Manshur No. 54 Tahun 1960 pasal 6 mengatur tata cara persetujuan calon mempelai wanita. Bila seorang  perempuan  dewasa  atau  seorang  janda  setuju  untuk  menikah,  maka persetujuannya harus dengan pernyataan yang tegas. Bila perempuan yang belum cukup umur, maka persetujuannya cukup dengan diamnya. 18
Akad nikah antara seorang laki-laki dan wali perempuan harus dicatatkan secara  resmi. 19 Pencatatan  perkawinan  termasuk  didalamnya  usia  kedua mempelai,  nomor  surat  pengeluaran,  jumlah  mahar  tunai  ataupun  terhutang. Perkawinan  ‘urfi  atau  yang  dikenal  di  Indonesia  sebagai  perkawinan  sirri  atau pernikahan  di  bawah  tangan,  dianggap  sah  dalam  hukum  perkawinan  Sudan. Namun, perkawinan seperti ini tidak memberikan hak yang sama kepada  istri, contohnya    hilangnya    hak    tunjangan    atas    istri    yang    dinikahkan    tanpa pencatatan. 20
Hukum    perkawinan    di  Sudan    mengenal  perkawinan    campuran. Seorang  laki-laki muslim dapat menikahi seorang wanita non-muslim beragama samawi, seperti Kristen dan Yahudi. Namun sebaliknya, seorang wanita muslim
16 Ahmad Tholabie Kharlie, dkk, Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer , h. 175. 17 Ahmad Tholabie Kharlie, dkk, Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer , h. 177  23.
18 Qodir Zaelani, “ Pembaruan Hukum Keluarga: Kajian atas Sudan – Indonesi a”, h. 336.
19 Ahmad Tholabie Kharlie, dkk, Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer , h. 176.
20 Olaf Köndgen, “ Shari‘a and national law in the Sudan ”, h. 206.
tidak  dapat  menikahi  seorang  laki-laki  non-muslim.  Bila  warga  negara  Sudan menikahi  warga  negara  asing,  maka  hukum  yang  berlaku  terhadap  pembagian harta dan pengasuhan anak adalah hukum negara asal suami. 21
Poligami  telah  diatur  sedemikian  rupa  seperti  yang  telah  diterapkan  di negara  muslim  lainnya.  Hukum  Keluarga  Sudan  memboleh  poligami,  dibatasi empat orang istri, dengan syarat mampu berbuat adil, mampu memberi nafkah dan  izin  istri  terdahulu.  Seorang  istri  juga  mempunyai  hak  untuk  mengajukan perceraian  atas  suaminya  yang  berpoligami.  Bila  seorang  suami  terbukti  tidak mampu  untuk  bersikap  adil  dan  menafkahi  istri-istrinya,  maka  setiap  istrinya berhak  mengajukan  perceraian.  Atas  permintaan  istri,  seorang  qadhi  dapat memutus untuk tetap mempertahankan perkawinan sesuai kemampuan seorang suami dan memisahkan selebihnya. 22
Perceraian  dalam  tatanan  hukum  Sudan  dapat  diajukan  oleh  seorang suami (talaq), dapat diajukan oleh kedua pasangan (khul’I atau yang disebut talaq ´ala mal) atau diajukan oleh istri (ta’liq atau fasakh). Bila perceraian diajukan oleh suami, maka suami tidak mempunyai   kewajiban   untuk   memberikan   alasan dan   tidak   memerlukan   proses pemeriksaan peradilan. Namun manshur 41 Tahun  1935  mengatur  tata  cara  jatuhnya  talak.  Ikrar    talak    seorang    suami terhadap  istrinya  tidak  diakui  apabila:  (1)  dijatuhkan  dalam keadaan mabuk, (2) hanya dengan niat untuk mengancam dan bukan untuk menceraikan, (3) talak tiga dalam satu waktu, serta (4) ikrar talak dengan sindiran. 23 Perceraian tanpa proses  pemeriksaan    peradilan  juga  dapat  juga  terjadi  atas  kesepakatan  kedua belah  pihak.  Perceraian  ini  disebut  dengan  kh ul’i,  dimana  seorang  istri membayarkan  kompensasi  kepada  suami    untuk    menceraikannya.    Besaran kompensasi  bisa  sejumlah  mahar  yang  telah diberikan atau menganggap lunas besaran mahar yang belum dibayarkan oleh suami. 24
Perceraian  yang  diajukan oleh  seorang  istri  harus  dengan  alasan-alasan yang telah ditetapkan. Seorang istri dapat mengajukan cerai atas suaminya bila suami memiliki cacat fisik yang tidak dapat disembuhkan, impotensi, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian dengan  penebusan,  suami  tidak  memberikan nafkah,  suami  meninggalkan  istri  atau dipenjara,  serta suami  menolak untuk berhubungan  seksual  dengan  istri. 25 Manshur  28 Tahun 1927 menekankan
21 Olaf Köndgen, “ Shari‘a and national law in the Sudan ”, h. 206
22 Ahmad Tholabie Kharlie, dkk, Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer , h. 176.
23 Qodir Zaelani, “ Pembaruan Hukum Keluarga: Kajian atas Sudan – Indonesia ”, h. 341.
24 Olaf Köndgen, “ Shari‘a and national law in the Sudan ”, h. 207.
25 Olaf Köndgen, “ Shari‘a and national law in the Sudan ”, h. 207
bahwa  perceraian  dapat  terjadi  karena  (1)  seorang  suami  pergi  meninggalkan seorang istri dan tanpa memberikan nafkah, serta (2) bila cacat fisik atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan tidak diketahui seorang istri ketika menikah. 26
Hukum  kewarisan  di  Sudan  mengadopsi  metode  talfiq  dengan menggabungkan beberapa pendapat terhadap suatu ketentuan. Contohnya dalam Manshur No. 49 Tahun 1939, dimana seorang kakek dari garis ayah berhak atas waris  bersama-sama  dengan  saudara  kandung  atau  saudara  seibu.  Aturan  ini diambil dari pendapat Abu Yusuf, al-Syaibani dan ulama Syafi’iyah dan Malikiyah sesuai dengan prinsip Zaid bin Tsabit. 27
Hukum kewarisan Sudan juga mengenal wasiat kepada ahli waris. Pada tahun 1945, qadhi  di  Sudan  mengeluarkan  aturan  membolehkan  wasiat  kepada ahli    waris    dengan  ketentuan  hanya  sebatas  sepertiga  harta  waris.  Zaelani menuliskan, aturan ini merupakan hak  seseorang  apabila  ia  merasa  bahwa salah    satu    anggota    keluarganya    hanya    akan  mendapat  bagian  waris  yang sedikit. 28

## Kesimpulan
Berdasarkan kajian di atas, penelitian ini menemukan dua hal. Pertama, hukum  keluarga  di  Mesir  merupakan  pengembangan  dari  hukum  Islam tradisional, khususnya fiqh madzhab Hanafi. Hukum keluarga di Sudan sendiri juga  merupakan  pengembangan  dari  hukum  Islam  tradisional  madzhab  Maliki dan  Hanafi,  namun  lebih  lambat  bila  dibandingkan  dengan  negara  muslim lainnya. Kedua, Mesir dan Sudan mengalami pembaharuan hukum Islam pada masalah  perkawinan  dan  kewarisan,  khususnya  terkait  dengan  pencatatan perkawinan,  poligami,  batasan  umur  dan  perceraian.  Berdasarkan  dua  hasil temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga di Mesir dan Sudan telah mengalami transformasi, khususnya di bidan perkawianan dan kewarisan, tetapi  tetap  mempertahankan  prinsip  syari’ah.  Kedua  negara  tersebut  tetap berkiblat pada fiqh madzhab Hanafi tanpa menutup kemungkinan merujuk pada ulama madzhab lainnya.

## Daftar Pustaka
Anwar, Syamsul. Islam, Negara dan Hukum , Jakarta : INIS, 1993
26 Qodir Zaelani, “ Pembaruan Hukum Keluarga: Kajian atas Sudan – Indonesia ”, h. 341.
27 Ahmad Bunyan Wahib. “ Reformasi hukum keluarga di dunia Muslim ”, h. 11 .
28 Qodir Zaelani, “ Pembaruan Hukum Keluarga: Kajian atas Sudan – Indonesia ”, h. 339.
Kharlie,  Ahmad  Tholabie.  dkk, Kodifikasi  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan dan  Elatisitas Penerapan Hukum , Jakarta: Kencana, 2020
Köndgen, Olaf. “Shari‘a and national law in the Sudan”, Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and
Present , Leiden: Leiden University Press, 2010
Koto, Alaiddin. Sejarah Peradilan Islam , Cet. I; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011 Kurniati, “Hukum Keluarga di Mesir”, Al-Daulah 3, No. 1 Juni 2014 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern . Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011 Nasution, Khoiruddin.  Hukum  Perdata  (Keluarga)  Islam  Indinosia  dan  Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim , Yogyakarta: ACAdeMIA + Tafazza, 2009 Patrajaya,  Rafik. Problematika  Keadilan  Tentang  Kedudukan  Kewarisan  Cucu  Dalam Perbandingan  Sistem  Kewarisan  Islam  Di  Indonesia  dan  Mesir  Tinjauan  Atas Maqashid AsySyariah , Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014 Ramulyo,  Idris. Hukum  Kewarisan,  Hukum  Acara  Peradilan  Agama  dan  Zakat Menurut Hukum Islam Cet I, Jakarta : Sinar Grafika, 1995 Suma,  Muhammad  Amin. Hukum  Keluarga  Islam  di  Dunia  Islam ,  Cet.  I; Jakarta:  PT Rajagrafindo Persada, 2004
Wahib, Ahmad Bunyan. “Reformasi hukum keluarga di dunia Muslim”, Ijtihad , Volume 14, No. 1, Juni 2014, h. 7 Zaelani, Qodir. “Pembaruan Hukum Keluarga: Kajian atas Sudan – Indonesia”,
Jurnal Al- ‘Adalah , Vol 10, No 1 2012
Zubair,  Asni  dan  Lebba.  “Penggantian  Ahli  Waris  Menurut  Tinjauan  Hukum Islam”, Jurnal Asy- Syir’ah , Vol. 42, No. 2, 2008
© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC
BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## Mohamad Salman Podungge, Panji Nugraha Ruhiat, Si’ah Khosyiah Hukum Perkawinan dan Kewarisan dalam Tata Hukum Mesir dan Sudan