## PELAKSANAAN SYARI’AT ISLAM  DI ACEH

## Analisis Kajian Sosiologi Hukum
Oleh: Misran
Mahasiswa Program Doktor IAIN Ar-Raniry Jln. Ar-Raniry No. 1 Darussalam Banda Aceh, 23111 E-mail: misran@yahoo.co.id
Abstract. Implementation  of  Islamic  shari'ah  in  Aceh  is  identified  as  the  historical- sociological value. This provision is developed based on the reaction of the Acehnese people who expect the rules of shari'ah are born through the Qanun. Therefore, imposition of Islamic shari'ah  and  how  well  are  they  enforced,  seems  adapted  to  the  prevailing  customs  and traditions,  as  proof  with  the  Qanun.  9/2009  on  the  implementation  of  indigenous  life  and Qanun. 10 of the customary institutions ratified on December 30, 2008, which previously was in  the  form  of  local  government.  7/2003.  Then  how  are  the  views  and  the  response  to  the enactment and implementation of Islamic shari’ah in Aceh. This course requires an effort to consider  the  legal  systems  that  do  not  experience  gaps  in  supporting  the  establishment  of Islamic shari'ah in Aceh.
Kata Kunci: Syari’at Islam, Aceh, Sosiologi

## A. Pendahuluan
Propinsi  Aceh  merupakan  salah  satu  daerah  yang  termasuk  dalam  wilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Secara  geografis,  Aceh  adalah  daerah  yang  terletak  diujung paling  barat  wilayah  Indonesia.  Sejak  proklamasi  tanggal  17  Agustus  1945,  Aceh  menjadi bagian  dari  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan  bagian  dari  Propinsi  Sumatera  Timur, meliputi  wilayah  Sumatera  Utara  dan  Aceh.  Melalui  peraturan  Perdana  Menteri  Pengganti Peraturan  Pemerintah  Nomor  8/Desember/WK.PM/1949,  tanggal  17  Desember  1949,  Aceh mendapat kedudukan tersendiri sebagai suatu Propinsi. Akan tetapi pada tahun 1950 peraturan Perdana Menteri tersebut dibatalkan, sehingga Propinsi Aceh yang telah berjalan lebih kurang satu tahun dihapuskan dengan Peperpu Nomor 5 Tahun 1950 dan Aceh kembali menjadi salah satu keresidenan dari Propinsi Sumatera Utara.
Hal  ini  menimbulkan  ketidakpuasan  di  kalangan  ulama  dan  masyarakat  Aceh, sehingga  melahirkan  perlawanan-perlawanan.  Perlawanan  pertama  terjadi  pada  tanggal  21 September  1953  di  bawah  bendera  DI/TII  yang  dipimpin  oleh  Tgk.  Muhammad  Daud Beureueh.  Beberapa  faktor  yang  menimbulkan  terjadinya  pemberotakan  itu  antara  lain;  1) Pembubaran  Propinsi  Aceh;  2)  Pemerintah  menghalangi  syari’at  Islam;  3)  Dilikuidasinya
divisi  dan  teritorium  Aceh  dan;  4)  Penangkapan  terhadap  para  pejuang  Aceh  yang  notabene adalah  para  pejuang  kemerdekaan.  Perlawanan  ini  akhirnya  dapat  diselesaikan  dengan  misi Hardi,  26  Mei  1959  yang  melahirkan  dua  keputusan  politik  yaitu;  1)  Aceh  diberikan  status sebagai  daerah  otonom;  2)  Predikat  keistimewaan  di  bidang  keagamaan,  peradatan,  dan pendidikan. 1
Tulisan  ini  ingin  melihat  setting  sosial  pelaksanaan  syari’at  Islam  di  Propinsi  Aceh dengan  menfokuskan  pembahasan  respon  masyarakat  Aceh  dalam  usaha  mem-formalkan pelaksanaan  syari’at  Islam.  Usaha  tersebut  terwujud  dari  adanya  sejumlah  qanun  syari’at sebagai produk hukum Islam yang berasal dari al-Qur’an dan hadis dan menadapat pengakuan sah dari negara.

## a. Landasan Teoritis
Al-Qur’an  dan  Sunnah  yang  bersifat  universal  dan  abadi  adalah  sumber  utama legislasi  hukum  Islam. 2 Karena  sifatnya  yang  demikian,  maka  guna  memenuhi  tuntutan perubahan  waktu  dan  kondisi,  al-Qur’an  dan  Sunnah  dijabarkan  dalam  bentuk  fiqh  yang praktis dan kondisional. Artinya tidak hanya berpangku pada apa yang telah ada di dalam al- Qur’an  sebagai  pedoman  hidup,  akan  tetapi  perlu  kepada  pemahaman  atau  penafsiran  yang lebih  praktis  dalam  rangka  menjawab  tantangan  zaman  yang  sedang  mengalami perkembangan.  Karena  itu  hukum  tidak  pernah  statis,  selalu  dinamis  sesuai  dengan  kaedah fiqih  yaitu; hukum  itu  akan  selalu  berubah  sesuai  dengan  perubahan  tempat,  waktu  dan keadaan.
Pada proses selanjutnya,  agar mempunyai  kekuatan hukum  memaksa (menurut teori hukum  modern),  fiqh  yang  disusun  oleh  para  fuqaha  diundangkan  oleh  pihak  pemerintah. Dengan  demikian,  fiqh  yang  diijtihadkan  oleh  para  fuqaha  menjadi  memaksa  dan  bersifat publik,  tidak  lagi  individual.  Dengan  cara  seperti  inilah  fiqh  Islam  dimasukkan  ke  dalam sebuah  perundang-undangan.  Fiqh  sudah  menjadi siyâsah  syar’iyyah yang  harus  dijalankan
1 Humas Pemda  Aceh, Aceh 40 Tahun: Derap Langkah Pembangunan 1959-1998/1999, (Banda Aceh: Humas Banda Aceh), h. 290.
2 Istilah  hukum  Islam  sering  dipahami  dengan syari’at , al-hukm , syar’i ,  dan fiqh .  Secara  terminologi syari’at berarti  semua  tata  kehidupan  yang  telah  ditetapkan  Allah  meliputi akidah , syari’ah , akhlak, dan muamalah maupun  sistim  kehidupan  untuk  mencapai  kebahagiaan  dunia  dan  akhirat.  Sedangkan fiqh adalah syari’at dalam  arti  khusus.  Dalam  tulisan  ini  yang  dinamakan  hukum  Islam  adalah fiqh .  Mannâ’  Khalîl  al- Qattân, al-Tasyrî’ wa al-Fiqh fi al-Islâm Târikhan wa Manhâjan, Cet. IV, (Bayrût: Muassasah al-Risâlah, 1985), h. 121. Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia, Cet. V, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 42-50.
untuk  mengatur  kehidupan  dalam  masyarakat  agar  terwujud  keamanan  ketentraman  dan kesejahteraan.
Secara umum hukum Islam dapat dibagi menjadi dua bagian besar yakni:
1. Ibadah , yang meliputi: thahârah, shalat, puasa, zakat, haji yang disebut ibadah mahdhah . Kemudian ibadah-ibadah lain yang disebut ibadah ghayr mahdhah dan jihad yang menjadi bagian tersendiri.
2. Muamalah ,  yang  mengatur  hubungan  sesama  manusia.  Bagian  ini  dapat  dibagi  dua ditinjau dari sudut kepentingannya yang mengatur kepentingan perseorangan (privat) dan yang  mengatur  kepentingan  umum  (publik).  Hukum  privat  dibagi  kepada  tiga  bagian yakni hukum keluarga, hukum waris, dan hukum perikatan. Hukum publik dibagi kepada tiga bagian yakni hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum peradilan.
Berlakunya  suatu  hukum  Islam  mempunyai  kaidah-kaidah  atau  asas-asas  yang  telah ditetapkan oleh al-Qur’an, Sunnah maupun Ijtihad para ahli hukum.
Apabila  ditinjau  dari  tujuan  ditetapkannya  hukum,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa tujuannya adalah untuk  menjaga kemaslahatan manusia. Paling tidak ada lima tujuan syara’ dalam menetapkan hukum yang disebut dengan istilah al-Maqâshid al-Khamsah , yaitu:
1. Memelihara agama
2. Memelihara jiwa
3. Memelihara akal
4. Memelihara keturunan
5. Memelihara harta benda dan kehormatan. 3
Berkaitan dengan pembahasan tulisan ini, maka adanya diyat adalah untuk memelihara jiwa. Untuk tujuan ini Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman qishâsh (pembalasan yang seimbang). Tujuannya agar orang yang akan melakukan pembunuhan  berpikir  sepuluh  kali,  karena  apabila  orang  yang  dibunuh  itu  mati,  maka  si pembunuh  juga  akan  mati  atau  jika  orang  yang  dibunuh  itu  tidak  mati,  tetapi  hanya  cedera, maka si pelakunya juga akan cedera pula.
Mengenai pelaksanaan syari’at Islam di Aceh, telah dibentuk beberapa undang-undang sebagai dasar atau landasan pemberlakuan syari’at Islam di Aceh, yaitu Undang-Undang No. 44 Tahun 1909 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang
3 Ismail Muhammad Syah, dkk., Filsafat Hukum Islam, Cet. II, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 67-101.
pada  intinya  menjelaskan  bahwa  kehidupan  masyarakat  Aceh  yang  religius,  menjunjung tinggi adat, dan telah menempatkan ulama pada peran yang sangat terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu dilestarikan dan dikembangkan. 4
Namun  demikian,  status  keistimewaan  yang  diberikan  tersebut  tidak  dapat direalisasikan  dalam  masyarakat  karena  tidak  didukung  oleh  peraturan-peraturan  pelaksana yang  lain.  Kemudian  baru  pada  tahun  1999  dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor 44  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaan  Aceh  yang  di  dalamnya  memuat tentang syari’at Islam dan keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah  pusat tersebut dapat dilaksanakan.
Berdasarkan  undang-undang  di  atas,  khusus  kepada  Aceh  diberi  kewenangan  untuk memberlakukan  hukum  Islam  sebagai  hukum  yang  berlaku  bagi  masyarakat  Aceh  secara keseluruhan.

## b.   Satuan Hukum dalam Sistem Perundang-Undangan
Hukum merupakan suatu sub sistem yang berdiri sendiri dari sistem sosial yang sangat luas. Namun demikian, hukum itu dapat juga dipandang sebagai suatu sistem. Dalam disiplin ilmu hukum terdapat fakta mengenai keseluruhan asas dan kaidah hukum yang menjadi satu- kesatuan  utuh.  Fakta  ini  berupa  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  disebutkan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 sebagai berikut:
(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :
a. UUD 1945;
b. UU/Perppu;
c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah; 5
(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
4 Mimbar Hukum “Aktualisasi Hukum Islam”, No. 45, (Nopember-Desember), (Jakarta: al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 1999), h. 43.
5 Dengan  diundangkannya  Undang-Undang  No.10  Tahun  2004  semua  bentuk  Keputusan-termasuk Keputusan Presiden-yang bersifat mengatur harus dibaca peraturan , sehingga dalam jenis peraturan perundang- undangan  di  atas  disebut  Peraturan  Presiden,  Keputusan  Menteri,  Keputusan  Gubernur,  Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang sifatnya mengatur, yang  sudah  ada  sebelum  undang-undang  ini  berlaku,  harus  dibaca peraturan ,  sepenjang  tidak  bertentangan dengan  undang-undang  ini. Undang-Undang  RI  Nomor  10  Tahun  2004  Tentang  Pembentukan  Peratuiran , (Jakarta: Eka Jaya, 2004), h. 23.
a. Peraturan  Daerah  Provinsi  dibuat  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi bersama Gubernur;
b. Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota  dibuat  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;
c. Peraturan  Desa/yang  setingkat,  dibuat  oleh  badan  perwakilan  desa  atas  nama  lainnya bersama Kepala Desa atau nama lainnya.
Dengan  demikian,  keberadaan  Undang-Undang  No.  10  Tahun  2004  telah  berhasil melakukan pemilahan dan pembedaan secara tegas antara peraturan dan keputusan/ketetapan. Sesuatu  yang  dapat  disebut  sebagai  peraturan  hanyalah  yang  bersifat regeling (mengatur), sedangkan  yang  bersifat beschiking (ketetapan)  tidak  dapat  disebut  sebagai  peraturan. Berdasarkan ketentuan ini, produk hukum yang dikeluarkan MPR yang bersifat regeling tetap diakui sebagai bentuk peraturan perundang-undangan, sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Adapun  proses  pembentukan  pun  harus  memenuhi  dua  hal  pokok,  yaitu  kegiatan pembentukan  isi  peraturan  dan  kegiatan  menyangkut  pemenuhan  bentuk  peraturan. 6 Kedua kegiatan  tersebut  idealnya  dilaksanakan  serentak,  meskipun  setiap  bagian  kegiatan  tersebut harus  memenuhi  persyaratan-persyaratan.  Sementara  persyaratan  yang  dimaksud,  adanya landasan yuridis , filosofis , dan sosiologis .
Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan peraturan  perundang-undangan.  Landasan  yuridis  ini  memuat  aspek  yang  berkenaan  dengan kehendak  hukum,  artinya  suatu  peraturan  perundang-undangan  harus  mempunyai  landasan hukum atau legalitas yang terdapat dalam ketentuan lain yang lebih tinggi. Landasan yuridis dapat dibedakan menjadi dua hal berikut:
Pertama ,  landasan  yuridis  yang  beraspek  formal  berupa  ketentuan  yang  memberikan wewenang kepada semua lembaga untuk membentuknya.
Kedua ,  landasan  yuridis  yang  beraspek  material  berupa  ketentuan  tentang  masalah atau persoalan yang harus diatur. 7
Sementara  landasan  filosofis  merupakan  filsafat  atau  pandangan  hidup  suatu  bangsa yang  berisi  nilai-nilai  yang  baik  dan  yang  tidak  baik.  Adapun  nilai  yang  baik  adalah
6 Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah : Suatu Kajian Teoritis & Praktis disertai Manual , (Jakarta: Kencana, 2009), h. 11.
7 Budiman  N.P.D  Sinaga, Ilmu  Pengetahuan  Perundang-Undangan, (Yogyakarta:  UII  Press,  2004),  h. 33.
pandangan  dan  cita-cita  yang  dijujung  tinggi  serta  menyangkut  nilai  kebenaran,  keadilan, kesusilaan  dan  berbagai  nilai  lainnya  yang  dianggap  baik.  Sedangkan  suatu  peraturan perundang-undangan  dikatakan  mempunyai  landasan  sosiologis  apabila  ketentuan- ketentuannya  sesuai  dengan  keyakinan  umum  atau  kesadaran  hukum  masyarakat.  Hal  ini bertujuan  agar  perundang-undangan  yang  dibuat  ditaati  oleh  masyarakat,  dengan  pengertian tidak menjadi kalimat-kalimat mati belaka. 8
Dari ketiga landasan di  atas, maka prosedur ini bertujuan mencari upaya harmonisasi atas  penyusunan  Qanun  Aceh  (tentang    pelaksanaan  syari’at)  yang  tidak  berbeda  dengan pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya. Proses pembentukan Qanun Aceh pada dasarnya  dimulai  dengan  proses  perencanaan,  teknik  penyusunan,  perumusan,  pengesahan, pengudangan dan penyebarluasan Qanun. Dalam proses pembentukan Qanun didasarkan pada Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  Tentang  pembentukan  peraturan  perundang- undangan dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.
Kemudian,  jika  prosedur  ini  hendak  diperluas  dengan  berdasarkan  substansi  yang diatur  dalam  Qanun  Aceh,  maka  akan  tampak  bahwa  hierarki  pembentukan  Qanun  Aceh tidaklah dengan Qanun Aceh, melainkan lebih dilihat dari aspek kewenangan daerah (Provinsi Aceh)  dalam  rangka  pelaksanaan  otonomi  khusus  yang  diatur  dalam  Qanun  Aceh.  Jika diterapkan  berdasarkan  teori  hierarki,  maka  penerapan  itu  harus  digunakan  dalam  Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2001.
Hubungan  ini  bukan  berarti  Qanun  Provinsi  Aceh  yang  mengenyampingkan  undang- undang yang lebih tinggi, melainkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 berdasarkan lex specialis  derogat  lex  generalis ,  yang  kemudian  undnag-undang  ini  memberi  mandat  pada Qanun  Aceh  untuk  mengatur  lebih  lanjut. 9 Atas  dasar  itu,  apabila  peraturan  perundang- undangan  tersebut  memiliki  landasan  yang  sama,  maka  peraturan  perundang-undangan  yang sama tersebut disusun berdasarkan kronologis waktu.
8 Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia , (Jakarta: Indhill, 1992), h. 20.
9 Mahmud  Anshari, Penegakan  Syariat  Islam : Dilema  Keumatan  di  Indonesia, (Jakarta:  Press  Depok, 2005), h. 92-94.

## 7
Sekiranya  jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang-undangan  pelaksanaan  Syari`at Islam  dibandingkan  dengan  jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku secara nasional dan juga dengan tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Aceh untuk melaksanakan otonomi khusus di bidang lainnya, akan terlihat sebagai berikut :
Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang- Undangan Nasional Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang- Undangan Pelaksanaan Otonomi Khusus Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Pelaksanaan Syari`at Islam 1 2 3 UUD 1945 UUD 1945 UUD 1945 Undang-Undang/PERPPU Undang- Undang/PERPPU Undang-Undang/PERPPU/ Syariat Islam (al-Qur’an/  Sunnah/ Ijtihad/ Mazhab) Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden PeraturanDaerah Provinsi/Kabupaten/ Kota/Peraturan Desa Qanun Aceh/ Qanun Kabupaten/Kota /Reusam Gampong Qanun Aceh Qanun Kabupaten/ Kota/Reusam Gampong
Sumber: Kajian Undang-Undang Pemerintahan Aceh 10
Jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang-undangan  secara  nasional  diambil  dari ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan,  yaitu  Pasal  7  ayat  (1).  Sedangkan  Tata  Urutan  Peraturan  Perundangan Otonomi Khusus diambil dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh terutama ketentuan dalam Pasal 270 yang menyatakan bahwa:
(1) Kewenangan  Pemerintah  yang  bersifat  nasional  dan  pelaksanaan  Undang-Undang  ini yang  menyangkut  kewenangan  Pemerintah  diatur  dengan  peraturan  perundang- undangan .
(2) Kewenangan  Pemerintah  Aceh  tentang  pelaksanaan  Undang-Undang  ini  diatur  dengan Qanun Aceh .
(3) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota tentang pelaksanaan Undang-Undang ini diatur dengan Qanun kabupaten/kota . 11
10 Al-Yasa'  Abubakar, Kajian  Undang-Undang  Pemerintahan  Aceh  dan  Essay  Tentang  Perempuan, Perkawinan dan Perwalian Anak , (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syari'at Islam, 2007), h. 18.
11 Ibid , h. 19.
Dari  ketentuan  di  atas  dapat  disimpulkan,  bahwa  peraturan  pelaksanaan  yang termaktub  dalam  Undang-Undang  Otonomi  Khusus  menjadi  bukti  kewenangan  Pemerintah Aceh  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota.  Bukti  ini  dilihat  dengan  adanya  Qanun  Aceh  atau Qanun  Kabupaten/Kota).  Dengan  demikian,  maka  Peraturan  Pemerintah  ataupun  Peraturan Presiden  dianggap  tidak  perlu,  atau  lebih  tegas  lagi  dipandang  tidak  berwenang  untuk mengatur  hal-hal  yang  menjadi  kewenangan  pemerintah  Aceh  atau  Pemerintah Kabupaten/Kota. Jadi, ruang yang seharusnya diisi oleh dua jenis peraturan ini menurut aturan Nasional,  dalam pelaksanaan otonomi  khusus  akan menjadi  kosong, karena  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyatakan demikian.
Mengenai  tata  urutan  peraturan  perundang-undangan  pelaksanaan  syari`at  Islam diambil  dari  ketentuan  tentang  otonomi  khusus  di  atas,  yang  kemudian  dikaitkan  dengan ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  241  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006 Tentang  Pemerintahan  Aceh  yang  sebelumnya  sudah  diuraikan,  bahwa  sanksi  dalam  Qanun Aceh  tentang  pelaksanaan  syari`at  Islam  adalah  bebas,  disesuaikan  dengan  aturan  dalam syari`at  Islam  itu  sendiri.  Adanya  ketentuan  ini  memberi  peluang  pada  pelaksanaan  syari`at Islam untuk menggunakan (yang diatur dalam Qanun Aceh), sanksi yang tidak sejalan dengan undang-undang dan itu berarti dapat mengabaikan undang-undang. 12
Dengan demikian, upaya fungsionalisasi  Syari'at Islam dengan merujuk  pada Qanun- Qanun  Aceh  yang  berkaitan  dengan  tata  cara  pelaksanaannya,  yang  kemudian  mengandung persepsi  yang  beragam.  Yang pertama ,  hendak  menjadikan  hukum  Islam  sebagai  hukum positif yang hanya berlaku bagi umat Islam. Kedua , mengintegrasikan materi dan prinsip serta nilai  moral  hukum  Islam  ke  dalam  hukum  nasional  yang  diberlakukan  bagi  semua  warga negara. Ketiga ,  mengfungsikan  hukum  Islam  dalam  proses  pengambilan  kebijakan  publik. 13 Ketentuan  ini  boleh  jadi  ikut  mempengaruhi  budaya  dan  praktek  hukum  itu  sendiri,  dalam artian apakah agama atau Syari’at Islam yang dijadikan pegangan oleh masyarakat Aceh.

## B. Pelaksanaan Syari’at Islam dalam Sejarah Aceh
Menurut  para  ahli  sejarah,  kerajaan  Aceh  Darussalam  didirikan  oleh  Sultan  Ali Mughayatsyah  (1516-1530).  Beliau  berhasil  menyatukan  kerajaan-kerajaan  Islam  lainnya
12 Al  Yasa’  Abubakar, Undang-Undang  Pemerintahan  Aceh:  Otonomi  Khusus  di  Bidang  Hukum, (Banda Aceh: Dinas Syari`at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007), h. 18.
13 Masykuri  Abdullah,  "Wacana  Formalisasi  Syari'at  Islam"  dan  "Syari'at  Islam  dalam  Kontek Indonesia", dalam Masykuri Abdullah, dkk, Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia: Sebuah Pergumulan yang Tak Pernah Tuntas , (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 7-9; 317-327.
yang  sebelumnya  telah  ada  seperti  kerajaan  Peureulak,  Samudera  Pasai,  Pidie,  Daya,  dan Linge. Pada perkembangan selanjutnya kerajaan Aceh Darussalam tercatat sebagai salah satu kerajaan  Islam  terbesar  di  dunia.  Masa  keemasan  kerajaan  Aceh  Darussalam  berada  pada masa  pemerintahan  Sultan  Iskandar  Muda  (1607-1636).  Pada  masa  ini,  Aceh  mencapai kemajuan luar biasa dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan agama. Sultan Iskandar Muda berhasil menjadikan ibu kota kerajaan Aceh Darussalam sebagai  kota kosmopolitan. 14
Pada  waktu  itu  di  kerajaan  Aceh  telah  berlaku  hukum  Islam,  sesuai  dengan  agama yang  dianut  oleh  masyarakat  Aceh.  Hal  ini  dapat  dilihat  dengan  adanya  kodifikasi  hukum- hukum  Islam  yang  dibuat  oleh  para  ulama  yang  kemudian  ditetapkan  menjadi  Undang- Undang (Qanun) yang berlaku di kerajaan Aceh Darussalam. Di antara Qanun tersebut adalah Qanun  al-Asy  yang  disebut  juga  Adat  Meukuta  Alam,  Sarakata  Sultan  Syamsul  Alam,  dan Kitab Safînah al-Hukkâm fî Takhlîsh al-Khashshâm .
Dalam  masyarakat  Aceh  dikenal  empat  istilah  yang  berkaitan  dengan  hukum  yaitu: hukum , adat , uruf dan reusam .  Hukum  adalah  hukum  Islam,  adat  diartikan  sebagai  hukum tidak  tertulis  dan  mempunyai  sanksi,  berlaku  untuk  siapa  saja  dengan  tanpa  pandang  bulu, uruf  adalah  pendapat  ulama  dalam  menjalankan  negara,  namun  tidak  disandarkan  kepada agama,  akan  tetapi  disandarkan  kepada  adat,  sedangkan  reusam  diartikan  sebagai  bekas hukum. 15
Berjalannya  adat  pada  masa  kerajaan  Aceh  Darussalam  dapat  dilihat  sewaktu  Sultan Iskandar  muda  (1607-1636)  menghukum  mati  anaknya  Meurah  Peupok  anak  lelaki  satu- satunya  yang  telah  diangkat  sebagai  putera  mahkota,  karena  berbuat  zina  dengan  isteri seorang pejabat (1621), maka para ulama ketika itu memprotesnya, karena berlawanan dengan hukum Islam. Sultan dengan tegas menjawabnya: “ matee aneuk muphat jeurat, matee adat ho tamita ”. Jadi istilah adat dalam ungkapan tersebut tidak bisa diartikan lain, selain dari suatu hukum. 16
Atas  saran  para  ulama  supaya  dilakukan  perubahan  atas  aturan-aturan  dalam  adat, akhirnya  Sultan  memerintahkan  cendikiawan  dan  ulama  untuk  mengkodifikasikan  aturan- aturan  yang berlaku. Apabila terdapat  aturan  yang berlawanan dengan hukum  Islam, supaya
14 Luthfi  Aunie, Transformasi  Politik  dan Ekonomi  Kerajaan Islam  Aceh  (1641-1699),  dalam  Pranata Islam di Indonesia: Pergulatan Sosial, Politik, Hukum dan Pendidikan, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 142.  Teuku  Iskandar, Bustanus  Salatin, (Kuala  Lumpur:  Dewan  Bahasa  dan  Pustaka,  Kementerian  Pelajaran Malaysia, 1966), h. 22-23.
15 T.  Juned, Penerapan  Sistim  dan  Asas-Asas  Peradilan  Hukum  Adat  dalam  Penyelesaian  Perkara, dalam Pedoman Adat Aceh; Peradilan dan Hukum Adat , (Banda Aceh: LAKA Provinsi NAD, 2001),  h. 12-15.
16 Mustafa  Ahmad, Syari’at  Tanpa  Dukungan  Adat  Susah  Berjalan, (Banda  Aceh:  IAIN  Ar-Raniry, 1999), h. 1.
dihapus atau dibuat  yang lain. Sehingga hadih  maja “ adat  bersendi  syarak , syarak  bersendi kitabullah ” lahir pada waktu itu. 17
Selain  itu  ada  lagi  penegasan  dari  Sultan,  bahwa  bila  suatu  saat  kelak  lahir  adat ( hukom )  yang  baru  apabila  bertentangan  dengan  hukum  Islam  ( hukom ),  maka  hukum  baru tersebut  tidak  dapat  disebut  sebagai  adat.  Oleh  karena  itu  harus  ditolak  keberadaannya. Kemudian  dinyatakan  lagi  bahwa  seluruh  “ hukom ”  langsung  menjadi  “ adat ”.  Antara keduanya tidak boleh dipisahkan dan harus menyatu seperti zat dengan sifat. Maka ungkapan “ adat  ngon  hukom  hanjeut  crei,  lagee  zat  ngon  sifeut ”  (adat  dengan  hukum  tidak  boleh dipisah, seperti zat dengan sifat),  juga lahir pada masa itu.
Dengan  demikian,  dapat  dipahami  bahwa  hukum  yang  berlaku  dalam  kerajaan  Aceh Darussalam  ketika  itu  ada  dua,  yaitu:  hukum  asli  dari  adat  itu  sendiri  dan  “ hukom ”  yang berasal  dari  hukum  Islam.  Kemudian  keduanya  menyatu  dan  tidak  dapat  dipisahkan  seperti ungkapan hadih maja di atas.
Berdasarkan  keterangan  di  atas  bahwa  hukum  Islam  itu  baru  benar-benar  berlaku dengan  kekuatan  real  dalam  kehidupan  masyarakat  sehari-hari  dalam  kerajaan  Aceh Darussalam,  setelah  adanya  penetapan  sultan  (adat).  Hal  itu  berarti,  pada  masa-masa sebelumnya  hukum  Islam  inilah  yang  dimaksud  dengan  pernyataan  seperti  zat  dengan  sifat antara kedua hukum tersebut.

## a.   Formalisasi Syari’at Islam dalam Masyarakat Aceh
Penerapan  syari’at  Islam  di  Aceh  merupakan  persoalan  yang  sangat  penting  untuk dicermati, karena para pemerhati hukum di Indonesia memandang bahwa hal ini baru pertama sekali  terjadi  pasca  kemerdekaan  Republik  Indonesia.  Hal  ini  juga  akan  menimbulkan beberapa tantangan dan  hambatan ketika menerapkan suatu hukum  yang  baru, sedangkan di Indonesia berlaku hukum positif.
Masalah penerapan syari’at di Aceh, bukanlah suatu hal yang dapat mengejutkan atau dengan kata lain bukan lagi menjadi rahasia umum di nusantara ini, bahkan telah terkenal di beberapa daerah tetangga seperti Malaysia, karena syari’at Islam memang sudah menyatu dan mendarah daging dalam tubuh masyarakat Aceh.
17 Ibid. Uraian  yang  lebih  lengkap    mengenai Hadih  Maja lihat  A.  Hasjmy,    dkk., 50  Tahun  Aceh Membangun, (Banda Aceh: MUI Aceh, 1995), h. 22.
Hal  di  atas  menurut  penulis  (mengutip  pendapat  Daud  Rasyid),  bahwa  penerapan syari’at Islam di Aceh hanyalah sebuah formalisasi saja, berdasarkan alasan sosiologis Aceh yang sangat akrab dan kental dengan pemahaman tentang agama Islam. 18
Setelah  Indonesia  memerdekakan  diri  dari  jajahan  Belanda,  Aceh  waktu  itu menyatakan  keinginan  untuk  bergabung  dengan  RI  dengan  syarat  bahwa  di  Aceh diberlakukan syari’at  Islam dan bahkan beberapa kali tokoh Aceh Daud Beureueh menuntut kepada presiden Soekarno. Tuntutan itu tidak dipenuhi oleh pemerintah, kemudian begitu juga yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto. 19
Tak  dapat  dipungkiri  lagi,  bahwa  masyarakat  Aceh  selama  berada  dalam  kekuasaan pemerintahan RI merasa tidak diperhatikan dan diperlakukan seperti orang asing di Indonesia. Maka wajarlah ketika orang Aceh yang pemahaman religiusnya sangat kental dan memegang adat  istiadat  yang  kuat  membentuk  suatu  gerakan  untuk  menuntut  kembali  kejayaan  Islam yang dulu, yaitu dengan memberlakukan syari’at Islam yang bukan hanya sebuah formalisasi, tetapi sampai kepada penerapan dalam kehidupan masyarakat.

## b. Syari’ah dalam Perspektif Masyarakat Aceh
Dalam  pelaksanaan  syari’at  Islam  di  Aceh,  tentunya  tidak  semudah  membalikkan telapak  tangan  dan  tidak  semudah  yang  dibayangkan  dan  dicita-citakan  masyarakat  Aceh, karena  hal  ini  membutuhkan  kepada  penelitian  yang  mendalam  terutama  pada  masalah sosialisasinya. Persoalan pertama yang akan muncul adalah bagaimana para pemerhati hukum memandang tentang penerapan syari’at Islam di Aceh, kemudian sisi mana dari syari’at Islam itu  yang  akan  diberlakukan  bagi  masyarakat  Aceh.  Dan  tentu  saja  dalam  hal  ini  masih  saja terjadi kontroversi; ada yang pro dan kontra.
Menurut  Daud  Rasyid,  syari’at  adalah  sebuah  sistem  hukum  sebagaimana  sistem hukum  lainnya,  syari’at  yang  universal  itu  mancakup  bidang  perdata,  pidana,  dagang, keluarga,  peradilan  dan  hukum  acara  serta  hal-hal  lain  yang  berkenaan  dengan  penerapan suatu hukum. 20
Dari dulu hingga sekarang masyarakat Aceh mendambakan kehidupan sesuai dengan ajaran Islam dalam universalitasnya, yaitu dalam bidang ibadah , mu’âmalah , jinâyah , akhlâq dan  lain  sebagainya  yang  dianggap  penting.  Secara  khusus,  masyarakat  Aceh  berkeinginan
18 Daud Rasyid, Syari’at Islam Yes-Syari’at Islam No: Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945 , (Jakarta: Paramadina 2001), h. 217.
19 Ibid., h. 218.
20 Ibid .
memberlakukan  hukum  perdata  Islam,  hukum  dagang  Islam,  dan  bila  terjadi  suatu  tindak kejahatan,  maka  yang  diberlakukan  adalah  hukum  pidana  Islam  ( fiqh  jinâyah ).  Begitu  pula dalam  aspek  transaksi  bisnis  dan  perdagangan  akan  diberlakukan fiqh  mu’âmalah ,  bahkan dalam hal politik dan suksesi kepala pemerintahan akan diberlakukan fiqh siyâsah . 21
Demikianlah  besarnya  harapan  masyarakat  Aceh  terhadap  cita-cita  pemberlakuan syari’at  Islam  bagi  masyarakat  dalam  segala  aspek  kehidupannya,  dan  jika  diperhatikan syari’at  yang diinginkan adalah mirip dengan penerapan syari’at Islam yang diterapkan oleh wilayah  Kelantan,  Malaysia.  Nampaknya,  beginilah  ruang  lingkup  syari’at  yang  diinginkan oleh masyarakat Aceh.
Di samping itu, persoalan yang muncul adalah bagaimana kesiapan masyarakat Aceh dalam  penerapan  syari’at  Islam,  baik  dari  segi  sumber  daya  manusianya  maupun  dari  segi sosialisasinya,  lebih  rinci  lagi,  adanya  kesulitan  dalam  merancang  dan  membuat  undang- undang (qanun) dan penerapannya dalam masyarakat.
Dalam hal ini, Daud Rasyid berpendapat bahwa masyarakat Aceh tidak perlu bersikap pesimis  dan under-estimate dan over  estimate .  Hal  ini  atas  dasar  adanya  dukungan  dari  dua Universitas yang ada di Aceh yaitu Universitas Syiah Kuala dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry yang keduanya berada di Darussalam Banda Aceh, serta Perguruan Tinggi Swasta  lainnya. 22 Apalagi  rasa  optimis  masyarakat  Aceh  didasarkan  pada  nilai-nilai  Islami yang  dipraktekkan  telah  tertanam  dalam  kehidupan  mereka  serta  ketaatan  terhadap  ajaran agama yang begitu kental dan sangat tinggi.
Pembahasan  tentang  bagaimana  syari’at  Islam  itu  diberlakukan  dan  bagaimana  pula bentuk  syari’at  yang  mengambil  tempat  di  Aceh  serta  sesuai  dengan  adat  dan  istiadat  yang berlaku,  kemudian  bagaimana  pula  pandangan  dan  tanggapan  masyarakat  terhadap pemberlakuan  dan  penerapan  syari’at  Islam  di  Aceh.  Hal  ini  sangat  memerlukan  penelitian dan  pengkajian  yang  mendalam  terhadap  sumber  maupun  metode  penerapan  syari’at  Islam yang bernuansa Aceh, serta berbagai macam perangkat hukum yang sangat mendukung untuk tegaknya suatu hukum dalam masyarakat.

## C. Penutup
21 Ibid ., h. 219.
22 Ibid ., h. 220.
Undang-Undang  Dasar 1945 mengakui  dan menghormati  bentuk  satuan hukum  yang berasal  dari  Pemerintah  Daerah,  baik  bersifat  khusus  maupun  yang  sifatnya  istimewa. Keistimewaan yang dimaksud adalah lahirnya pembentukan Qanun Aceh. Kemudian, Qanun Aceh  juga  berfungsi  mempertegas  kembali  kewenangan  daerah  dalam  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan.  Hal  ini  bisa  dilihat  dengan  adanya  beberapa  Qanun Aceh  yang  mencoba  merealisasikan  tata  cara  pelaksanaan  syari'at  Islam  yang  dipandang sebagai  landasan  pokok  dalam  kehidupan  masyarakat  Aceh.  Oleh  karena  itu,  qanun-qanun Aceh yang berkenaan dengan pelaksanaan syari'at Islam, seperti Qanun Aceh Nomor 10 dan 11  Tahun  2002;  Qanun  Aceh  Nomor  12,  13,  dan  14  Tahun  2003,  yang  menurut  sebagian pendapat berasal dari kandungan al-Qur'an dan Hadis.
Secara  hierarki  pelaksanaan  syari’at  Islam  dipandang  tidak  akan  bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan.  Alasannya,  berdasarkan  Keppres  Nomor  44  Tahun 1999  Tentang  Dasar  Hukum,  angka  26,  dan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  yang memandang bahwa pelaksanaan syari’at Islam ini tidak cacat secara yuiridis . Bahkan menurut Keppres ini, yang dijadikan dasar hukum adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar untuk pengaturan lebih lanjut. Khusus Qanun/Perda cukup dengan undang-undang saja, jika  itu  Qanun  Aceh  yang  bersendi  syari'at  Islam  cukup  dengan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2006 tentang UUPA.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Abdullah, Masykuri. "Wacana Formalisasi Syari'at  Islam" dan "Syari'at  Islam dalam Kontek Indonesia", dalam Masykuri Abdullah, dkk, Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia: Sebuah Pergumulan yang Tak Pernah Tuntas . Jakarta: Renaisan, 2005.
Abubakar,  Al  Yasa’. Undang-Undang  Pemerintahan  Aceh:  Otonomi  Khusus  di  Bidang Hukum. Banda  Aceh:  Dinas  Syari`at  Islam  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam, 2007.
Abubakar,  Al-Yasa’. Kajian  Undang-Undang  Pemerintahan  Aceh  dan  Essay  Tentang Perempuan, Perkawinan dan Perwalian Anak . Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syari'at Islam, 2007.
Aceh, Humas Pemda. Aceh 40 Tahun: Derap Langkah Pembangunan 1959-1998/1999. Banda Aceh: Humas Banda Aceh.
Ahmad,  Mustafa. Syari’at  Tanpa  Dukungan  Adat  Susah  Berjalan. Banda  Aceh:  IAIN  Ar- Raniry, 1999.
Ali,  Mohammad  Daud. Hukum  Islam:  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam Indonesia. Cet. V, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
al-Qattân, Mannâ’ Khalîl. al-Tasyrî’ wa al-Fiqh fi al-Islâm Târikhan wa Manhâjan. Cet. IV, Bayrût: Muassasah al-Risâlah, 1985.
Anshari,  Mahmud. Penegakan Syariat  Islam : Dilema Keumatan di  Indonesia. Jakarta:  Press Depok, 2005.
Aunie,  Luthfi. Transformasi  Politik  dan  Ekonomi  Kerajaan  Islam  Aceh  (1641-1699),  dalam Pranata  Islam  di  Indonesia:  Pergulatan  Sosial,  Politik,  Hukum  dan  Pendidikan. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
Halim, Hamzah dan Putera, Kemal Redindo Syahrul. Cara Praktis Menyusun  & Merancang Peraturan  Daerah : Suatu  Kajian  Teoritis  &  Praktis  disertai  Manual .  Jakarta: Kencana, 2009.
Hasjmy, dkk., Ali. 50 Tahun Aceh Membangun. Banda Aceh: MUI Aceh, 1995.
Iskandar, Teuku. Bustanus Salatin, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia, 1966.
Manan, Bagir. Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia . Jakarta: Indhill, 1992.
Mimbar  Hukum  “Aktualisasi  Hukum  Islam”,  No.  45,  Nopember-Desember,  Jakarta:  al- Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 1999.
Rasyid,  Daud. Syari’at  Islam  Yes-Syari’at  Islam  No:  Dilema  Piagam  Jakarta  dalam Amandemen UUD 1945 . Jakarta: Paramadina 2001.
Sinaga,  Budiman  N.P.D. Ilmu  Pengetahuan  Perundang-Undangan. Yogyakarta:  UII  Press, 2004.
Syah, dkk., Ismail Muhammad. Filsafat Hukum Islam. Cet. II, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
T.  Juned. Penerapan  Sistim  dan  Asas-Asas  Peradilan  Hukum  Adat  dalam  Penyelesaian Perkara, dalam  Pedoman  Adat  Aceh:  Peradilan  dan  Hukum  Adat .  Banda  Aceh: LAKA Provinsi NAD, 2001.
Undang-Undang  RI  Nomor  10  Tahun  2004  Tentang  Pembentukan  Peratuiran .  Jakarta:  Eka Jaya, 2004.