Analisis Kontribusi Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum Mineral dan Batubara terhadap Dana Perimbangan, Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus Kabupaten Penghasil Minerba yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020)

## Rahmi Safitri*, Yunita Sopiana
Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
* safitrirahmi2@gmail.com

## Abstract
The purpose of this study is to explore how the role of the Mineral and Coal General Mining Revenue Sharing Fund includes Fixed Contributions (Landrent) and Exploration and Exploitation  Contributions  (Royalty)  to  Regional  Income,  Regional  Spending  and  Balance Fund  of  South  Kalimantan  Province  Minerba  Producing  Regency  from  2016-2020.  This research uses contribution analysis measuring instruments that are quantitative descriptive. The data used is secondary time series data (time series). The results showed that the study of the contribution of Fixed Contributions (Landrent) to the APBD balance fund of all Minerba Producing Regencies in South Kalimantan Province showed a lack of category. On average, the gift of Exploration and Exploitation Contributions (Royalty) to the balance fund and APBD of Minerba Producing Regency in South Kalimantan Province shows that diverse categories tend to be quite good. At the same time, the regency that is very dependent is the Regency. Keywords:  Contributions,  Mineral  and  Coal  General  Mining Revenue  Sharing  Fund,  Fixed Contributions (Landrent), Exploration and Exploitation Contributions (Royalty).

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengeksplorasi  bagaimana  peranan  Dana  Bagi  Hasil Pertambangan  Umum  Mineral  dan  Batubara  meliputi  Iuran  Tetap  ( Landrent )  dan  Iuran Eksplorasi Dan Eksploitasi ( Royalty ) terhadap Pendapatan Daerah, Belanja Daerah serta Dana Perimbangan  Kabupaten  Penghasil  Minerba  Provinsi  Kalimantan  Selatan  dari  tahun  2016- 2020.  Penelitian  ini  menggunakan  alat  ukur  analisis  kontribusi  yang  bersifat  deskriptif kuantitatif.  Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder time  series (runtut  waktu).  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  analisis  kontribusi  Iuran  Tetap  ( Landrent )  terhadap  dana perimbangan  APBD  semua  Kabupaten  Penghasil  Minerba  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan menunjukkan kategori sangat kurang. Sedangkan kontribusi Iuran Eksplorasi Dan Eksploitasi ( Royalty )  terhadap  dana  perimbangan  dan  APBD  Kabupaten  Penghasil  Minerba  di  Provinsi Kalimantan  Selatan  secara  rata-rata  menunjukkan  kategori  beragam  cenderung  cukup  baik, adapun Kabupaten yang sangat bergantung adalah Kabupaten Balangan.
Kata Kunci : Kontribusi, Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum Mineral dan Batubara, Iuran Tetap ( Landrent ), Iuran Eksplorasi Dan Eksploitasi ( Royalty )

## PENDAHULUAN
Pembangunan  daerah  dapat  diartikan  sebagai  kemampuan  daerah  dalam  mengelola perekonomian nya secara efisien dan efektif guna kemajuan pembangunan serta kesejahteraan daerah.  Pembangunan  daerah  dilakukan  dengan  dua  pendekatan,  yaitu  dengan  pendekatan sentralisasi  dan  juga  pendekatan  desentralisasi.  Pendekatan  sentralisasi  yaitu  perwujudan pembangunan  sepenuhnya  wewenang  oleh  pusat  dan  dilaksanakan  oleh  aparat  yang  ada  di
pusat.  Sedangkan  desentralisasi  berarti  perwujudan  pembangunan  daerah  dilakukan  melalui desentralisasi atau otonomi daerah. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah mengatur dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahannya  atas  prinsip  efektif,  efisien,  partisifatif,  terbuka ( transparency ), dan akuntabilitas ( accountability ). Salah satu bentuk pendanaan desentralisasi yaitu perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dengan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH). Mekanisme pembagian DBH memiliki tujuan untuk meminimalisir ketimpangan fiskal daerah dengan pemerintah pusat ( vertikal fiscal imbalance ).
Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sehingga berbagai  investor  dari  luar  negeri  maupun  dalam  negeri  datang  ke  tanah  air  untuk mengeksplorasi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Salah satu bentuk kekayaan sumber  daya  alam  di  Indonesia  adalah  potensi  sumber  daya  mineral  yaitu  batubara  yang merupakan  bahan  galian  golongan  C  sesuai  ketentuan  UU  No.  3  Tahun  2020  tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara.  Sumber  daya  alam  ini  memiliki  cadangan  potensi terbesar serta memberikan kontribusi riil  untuk perekonomian Republik Indonesia. Batubara memiliki  potensi  cadangan  sekitar  36,27  miliar  ton  (Ningrum,  N.S.,  Santoso,  B,  2009). Penggunaan batubara didalam negeri biasanya digunakan untuk sektor tenaga listrik, sisanya digunakan sebagai bahan baku di industri semen, tekstil, pupuk, metalurgi dan lain sebagainya. Peningkatan produksi batubara dari tahun ke tahun membuat batubara menjadi komoditi utama dalam  subsektor  pertambangan  umum  serta  menempati  posisi  yang  sangat  baik  serta merupakan sumber energi primer untuk beberapa sektor industri di Indonesia (Dirjen Mineral dan Batubara, 2013).
Salah satu daerah penghasil batubara yang cukup besar di Indonesia adalah Kalimantan Selatan.  Kalimantan  Selatan  tercatat  sebagai  daerah  penghasil  batubara  terbesar  kedua  di Indonesia  setelah  Kalimantan  Timur.  Tercatat  di  tahun  2020  Provinsi  Kalimantan  Selatan masih di dominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 18,29% sumbangan nya  atas  PDRB.  Hal  ini  menggambarkan  bahwa  Kalimantan  Selatan  masih  mengandalkan sektor tambang sebagai sektor unggulan. Provinsi Kalimantan Selatan sendiri terdiri dari 13 kabupaten  dan  kota.  Dimana  dari  13  kabupaten  dan  kota  tersebut  hanya  8  Kabupaten  yang memiliki kontribusi akan sektor tambang. Dengan potensi kontribusi sektor tambang tersebut maka  penyaluran  Dana  Bagi  Hasil  Pertambangan  Umum  Mineral  dan  Batubara  dapat disalurkan. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum Mineral dan Batubara berasal dari Iuran Tetap ( Land-Rent ) dan Iuran Eksploitasi/Eksplorasi ( Royalty ) yang di Transfer ke Daerah  dengan  persentase  tertentu.  Terkait  dengan  potensi  yang  disumbangkan  oleh  sektor tambang  tersebut  diharapkan  Dana  Bagi  Hasil  Pertambangan  Umum  Mineral  dan  Batubara akan  memberikan  kontribusi  yang  baik  terhadap  pendanaan  desentralisasi  Kabupaten Penghasil  Minerba  Provinsi  Kalimantan  Selatan  agar  terciptanya  kesejahteraan  masyarakat serta pembangunan daerah.
Pokok-pokok  masalah  yang  ingin  dibahas  pada  penelitian  ini  adalah  bagaimana Analisis  Kontribusi  Dana  Bagi  Hasil  Pertambangan  Umum  Mineral  Dan  Batubara  terhadap Dana Perimbangan, Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penghasil Minerba di Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2016-2020
Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengetahui  Hasil  Analisis  Kontribusi  Dana  Bagi  Hasil Pertambangan Umum Mineral dan Batubara terhadap Pendanaan Desentralisasi terkait peranan
Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum Mineral dan Batubara dalam sumbangannya terhadap Dana  Perimbangan  serta  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten  Penghasil  Minerba  di Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2016-2020.

## PENELITIAN TERDAHULU
Riya  Dwi  Handaka  (2017)  meneliti  tentang  analisis  peranan  dana  bagi  hasil  minyak bumi  dan  gas  bumi  sebagai  pendaan  desentralisasi  menggunakan analisis trend dan  analisis kontribusi untuk mengetahui peranan nya terhadap pendanaan desentralisasi. Dengan analisis tersebut dapat diketahui bahwa dari analisis trend yang dilakukan terjadi pertumbuhan yang fluktuatif atas pragnosa alokasi dan realisasi baik DBH SDA minyak bumi maupun DBH SDA gas  bumi  secara  nasional  dalam  kurun  waktu  tahun  2011  hingga  tahun  2016.  Sedangkan berdasarkan  analisis  kontribusi,  secara  agregat  untuk  tahun  2011-2016  DBH  SDA  Migas memiliki presentase kontribusi tehadap Dana Perimbangan yang masuk dalam kluster 10%- 20% dan 0%-10% yang artinya kurang hingga sangat kurang kontribusinya terhadap pendanaan pengurangan  ketidakseimbanagan  fiskal  melalui  dana  perimbangan.  Sedangkan  kontribusi DBH SDA Migas terhadap APBD, masuk dalam kluster 0%-10% yang artinya sangat kurang berkontribusi  terhadap  pendapatan  dan  belanja  daerah  secara  nasional.  Selain  itu  tingkat kontribusi  baik  terhadap  dana  peimbangan  dan  APBD  dari  tahun  ke  tahun  mengalami pertumbuhan yang negatif.
Mandala Harefa (2018) meneliti tentang hubungan dana bagi hasil dengan penerimaan daerah  dan  kemiskinan  di  provinsi  kalimantan  timur  menggunakan  metode  kualitatif  yang menjelaskan  permasalahan  terkait  pelaksanaan  kebijakan  desentralisasi  fiskal  pada  Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DBH SDA dan Pajak yang diperoleh Provinsi  Kalimantan  Timur  dalam  beberapa  tahun  terakhir  mengalami  penurunan,  sehingga berpengaruh pada penerimaan daerah secara keseluruhan. Salah satu faktornya adalah dampak menurunnya jumlah produksi SDA dalam hal ini produksi batu bara yang bersamaan akibat penurunan  harga  secara  drastis  di  pasaran  dunia.  Faktor  ini  berdampak  signifikan  terhadap pelaksanaan  program  pembangunan  daerah  dan  dalam  upaya  menekan  tingkat  kemiskinan. Oleh  Karena  itu,  pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur  harus  mencari  alternatif  dalam membelanjakan  dana  yang  bersumber  dari  DBH  untuk  investasi  yang  produktif  yang berdampak ganda terhadap perkembangan perekonomian daerah. Kondisi ini dapat dilihat dari hasil akselerasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur masih di bawah rata-rata nasional yang mencapai 0,90 persen.

## METODE
Ruang  lingkup  penelitian  ini  mencakup  penerimaan  Dana  Bagi  Hasil  Pertambangan Umum  Mineral  dan  Batubara  yang  meliputi  iuran  tetap  ( landrent )  dan  iuran  eksplorasi  dan eksploitasi  ( royalty) ,  baik  secara  pragnosa/rencana  maupun  realisasinya  untuk  melihat bagaimana peranannya terhadap dana perimbangan, pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Penghasil  Minerba  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  tahun  2016-2020.  Jenis  penelitian  ini menggunakan  penelitian  kuantitatif  deskriptif.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  merupakan Data  Sekunder time  series (runtut  waktu)  yang  di  peroleh  dari  instansi  terkait  yaitu  Badan
Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  menggunakan 2  cara  yaitu melalui  1) Study pustaka  yaitu dengan searching data-data  yang  berhubungan,  serta  mempelajari  jurnal  yang  berhubungan dan  relevan  dengan  penelitian.  2)  Dokumentasi  adalah  suatu teknik  pengumpulan data  hasil publikasi  yang  berbentuk  dokumen  tertulis  maupun  elektronik  melalui  hasil  publikasi  dari instansi-instansi tertentu.

## Teknik Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  deskriptif  kuantitatif  yaitu  dengan menggunakan  metode  Analisis  Kontribusi.  Analisis    Kontribusi  dihitung  dengan membandingkan realisasi Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum Mineral dan Batubara  yang meliputi  iuran tetap  ( landrent )  dan  iuran  eksplorasi  dan  eksploitasi  ( royalty) terhadap  Dana Perimbangan  serta  APBD  Kabupaten  penghasil  Minerba  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan selama  tahun  2016-2020,  dengan  satuan  yang  digunakan  adalah  dalam  bentuk  Persen  (%). Untuk menghitung besarnya kontribusi DBH terhadap dana perimbangan serta APBD, secara sistematis menggunakan formula yang terdapat dalam (Handaka R. D., 2017) yang disesuaikan dengan penelitian ini :
𝑲𝒐𝒏𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒔𝒊 𝑫𝑩𝑯 = 𝐵𝑎𝑔𝑖 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝐷𝐵𝐻 𝑆𝐷𝐴 𝐿𝑎𝑛𝑑𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑅𝑜𝑦𝑎𝑙𝑡𝑖 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑏𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑎𝑝𝑒𝑟, 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ × 100%
Untuk  menilai  Kontribusi  dari  DBH Landrent dan Royalty Pertambangan  Umum terhadap  Dana  Perimbangan,  Pendapatan  serta  Belanja  Daerah,  didasarkan  pada  kriteria Kontribusi  menurut  Tim  Litbang  Depdagri  UGM  (1991)  dalam  (Handaka  R.  D.,  2017), terdapat klasifikasi kriteria kontribusi sebagaimana terdapat dalam tabel berikut.
Tabel 1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi Nilai Kriteria 0,00% - 10% Sangat Kurang 10,10% - 20% Kurang 20,10% - 30% Sedang 3,10% - 40% Cukup Baik 40,10% - 50% Baik Diatas 50% Sangat Baik Sumber : Tim Litbang Depdagri UGM (1991)

## HASIL DAN ANALISIS
Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum Mineral dan Batubara yang meliputi iuran tetap ( landrent )  dan  iuran  eksplorasi  dan  eksploitasi  ( royalty) diharapkan  dapat  memberikan kontribusi  riil  bagi  perekonomian  daerah  terutama  bagi  Kabupaten  yang  menjadi  daerah penghasil  minerba  tersebut.  Mengingat  dengan  penggunaan  yang  tepat  dan  peningkatan realisasi  Dana  Bagi  Hasil  Pertambangan  Umum  Mineral  dan  Batubara  diharapkan  dapat berpengaruh dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi daerah nya.
Gambar 1 dapat menjelaskan bagaimana perkembangan realisasi iuran tetap ( landrent ) pada  Kabupaten  Penghasil  minerba  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan.  Berdasarkan  gambar  1
tersebut dapat terlihat bahwa realisasi iuran tetap ( landrent ) pada Kabupaten Penghasil minerba mengalami fluktuasi dengan tingkat pertumbuhan yang beragam namun cenderung mengalami penurunan dari tahun 2016-2020. Adapun Kabupaten yang memiliki rata-rata realisasi iuran tetap  ( landrent) paling  rendah  adalah  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan  dan  Balangan. Sedangkan Kabupaten yang memliki rata-rata nilai realisasi iuran tetap ( landrent) paling tinggi adalah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru.
Gambar 1. Realisasi Iuran Tetap (Landrent) Kabupaten Penghasil Minerba Provinsi Kalimantan Selatan, 2016-2020
Sumber : Bakeuda Prov. Kalimantan Selatan, Diolah Kembali
Sedangkan  untuk  data  realisasi  iuran  eksplorasi  dan  eksploitasi  ( royalty )  Kabupaten Penghasil Minerba Provinsi Kalimantan Selatan dapat dijelaskan oleh gambar 2. Berdasarkan gambar  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  realisasi  iuran  eksplorasi  dan  eksploitasi  ( royalty ) Kabupaten  Penghasil  Minerba  Provinsi  Kalimantan  Selatan  mengalami  fluktuasi  dengan tingkat pertumbuhan yang beragam dari tahun 2016-2020. Adapun Kabupaten yang memiliki rata-rata  nilai  realisasi  iuran  eksplorasi  dan  eksploitasi  ( royalty )  paling  rendah  adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kotabaru. Sedangkan Kabupaten yang memiliki rata-rata nilai realisasi paling tinggi adalah Kabupaten Balangan dan Tanah Bumbu.
Gambar 2. Realisasi Iuran Eksplorasi Dan Eksploitasi (Royalty) Kabupaten Penghasil Minerba
Rp0 Rp1.000.000.000 Rp2.000.000.000 Rp3.000.000.000 Rp4.000.000.000 Rp5.000.000.000 Rp6.000.000.000 Rp7.000.000.000 Rp8.000.000.000 Rp9.000.000.000 Realisasi Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum dan Minerba Iuran Tetap ( Landrent ) 2016 2017 2018 2019 2020 Rp0 Rp100.000.000.000 Rp200.000.000.000 Rp300.000.000.000 Rp400.000.000.000 Rp500.000.000.000 Rp600.000.000.000 Rp700.000.000.000 Realisasi Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum dan Minerba Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi ( Royalty ) 2016 2017 2018 2019 2020

## Provinsi Kalimantan Selatan, 2016-2020

## Sumber : Bakeuda Prov. Kalimantan Selatan, Diolah Kembali
Pertumbuhan  realisasi  ini  dipengaruhi  oleh  adanya  pragnosa  DBH  Pertambangan Umum  Mineral  dan  Batubara  yang  dianggarkan  maupun  direalisasikan  dalam  APBN  tidak menentu karena bergantung dengan adanya ketidakpastian asumsi makro APBN yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga, harga acuan komoditi tambang, keadaan suatu negara, selain itu juga dapat dipengaruhi oleh kualitas produksi tambang yang bisa  mempengaruhi  nilai  jual  komoditi  tambang  maupun  faktor  internal  dan  eksternal  yang terjadi di lapangan. Terkait melemah nya nilai tukar rupiah dan lesu nya perekonomian dunia akibat adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia juga menyebabkan terjadi nya penurunan terhadap  PNBP  SDA  yang  berimbas  pada  penurunan  penyaluran  DBH  SDA  Pertambangan Umum Mineral dan Batubara. Secara agregat, menguatnya nilai tukar rupiah, kenaikan harga batubara  dan  mineral,  meningkatnya  potensi  batubara  dan  mineral  akan  meningkatkan pendapatan negara dari sektor PNBP SDA Pertambangan Umum Mineral dan Batubara dan berkorelasi  positif  terhadap  peningkatan  DBH  SDA  Pertambangan  Umum  Mineral  dan Batubara dan centeris paribus.
Analisis  Kontribusi  Dana  Bagi  Hasil  Pertambangan  Umum  Mineral  dan  Batubara terhadap Dana Perimbangan
Tabel 2 Tingkat Kontribusi Iuran Tetap (Landrent) terhadap Dana Perimbangan  per Kabupaten Penghasil Minerba Provinsi Kalimantan Selatan
Kontribusi DBH Pertambangan Umum dan Minerba (Landrent) terhadap Dana Perimbangan Daerah
Rank Kabupaten 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-rata Keterangan 1 Tanah Bumbu 0,50%  1,00%  0,44%  0,21%  0,31% 0,49% Sangat Kurang 2 Kotabaru 0,47%  0,28%  0,63%  0,42%  0,45% 0,45% Sangat Kurang 3 Tapin 0,41%  0,85%  0,06%  0,05%  0,07% 0,29% Sangat Kurang 4 Tabalong 0,15%  0,25%  0,33%  0,33%  0,14% 0,24% Sangat Kurang 5 Tanah Laut 0,20%  0,23%  0,47%  0,11%  0,10% 0,22% Sangat Kurang 6 Banjar 0,21%  0,25%  0,12%  0,12%  0,13% 0,17% Sangat Kurang 7 Balangan 0,06%  0,18%  0,07%  0,08%  0,05% 0,09% Sangat Kurang 8 Hulu Sungai Selatan 0,14%  0,12%  0,08%  0,03%  0,04% 0,08% Sangat Kurang

## Sumber: Hasil Olah Data
Berdasarkan hasil analisis kontribusi yang dilakukan pada  tabel 2 pengamatan 2016- 2020  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  persentase  rata-rata  yang  dihasilkan  menunjukkan  bahwa kontribusi  iuran  tetap  ( landrent )  terhadap  Dana  Perimbangan  semua  Kabupaten  Penghasil Minerba  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  secara  rata-rata  masuk  ke  dalam  kategori  sangat kurang di karenakan angka persentasenya ada pada rentang 0,00%  -10,00%. Dapat diartikan bahwa  iuran  tetap  ( Landrent )  Kabupaten  tersebut  memiliki  kontribusi  yang  sangat  kurang terhadap  Dana  Perimbangan  Kabupaten  Penghasil  Minerba  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan secara  rata-rata.  Hal  ini  menggambarkan  bahwa  Iuran  Tetap  ( Landrent )  dalam  DBH Pertambangan  Umum  Mineral  dan  Batubara  masih  sangat  kurang  berperan  dalam  Dana Perimbangan.  Dimana  Kabupaten-Kabupaten  Penghasil  Minerba  di  Provinsi  Kalimantan Selatan harus mencari sumber pendanaan lain yang bisa mencukupi pengeluaran pemerintah daerah serta meningkatkan potensi lainnya yang ada didaerah masing-masing.
Sedangkan  untuk  analisis  kontribusi  pada  iuran  eksplorasi  dan  eksploitasi  ( royalty ) terhadap  dana  perimbangan  Kabupaten  Penghasil  Minerba  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan sebagai berikut.
Tabel 3 Tingkat Kontribusi Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalty) terhadap Dana Perimbangan  per Kabupaten Penghasil Minerba Provinsi Kalimantan Selatan
Kontribusi DBH Pertambangan Umum dan Minerba (Royalty) terhadap Dana Perimbangan Daerah
Rank Kabupaten 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-rata Keterangan 1 Balangan 47,90%  38,35%  48,61%  53,86%  47,38% 47,22% Baik 2 Tanah Bumbu 37,73%  31,22%  35,88%  41,08%  37,25% 36,63% Cukup Baik 3 Tanah Laut 27,45%  20,49%  30,30%  41,27%  35,31% 30,96% Cukup Baik 4 Tabalong 34,99%  21,29%  29,30%  31,01%  26,76% 28,67% Sedang 5 Tapin 21,32%  19,18%  29,11%  36,93%  24,93% 26,29% Sedang 6 Hulu Sungai Selatan 22,81%  14,37%  21,21%  19,07%  20,49% 19,59% Kurang 7 Kotabaru 20,30%  13,70%  16,69%  20,80%  18,08% 17,91% Kurang 8 Banjar 19,91%  10,70%  16,10%  18,71%  16,05% 16,29% Kurang

## Sumber: Hasil Olah Data
Berdasarkan hasil analisis kontribusi yang dilakukan pada  tabel 3 pengamatan 2016- 2020  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  persentase  rata-rata  yang  dihasilkan  menunjukkan  bahwa Kabupaten  Kotabaru,  Banjar,  dan  Hulu  Sungai  Selatan  termasuk  kategori  kurang  dengan rentang 10,10% - 20. Sedangkan Kabupaten yang memiliki kategori kontribusi sedang adalah Kabupaten Tapin dan Tabalong dengan rentang persentase 20,10% - 30. Sedangkan Kabupaten Tanah Laut dan Tanah bumbu memiliki persentase rata-rata masing-masing sebesar  30,96% dan  36,63% dengan kategori cukup baik karena  berada di rentang 30,10%  - 40. Sedangkan Kabupaten dengan persentase rata-rata tertinggi yaitu dengan persentase sebesar 47,22% atau termasuk kategori baik adalah Kabupaten Balangan. Dengan persentase sebesar itu, Kabupaten Balangan  masih  sangat  bergantung  akan  pendapatan  transfer  dari  pusat  berupa  pendapatan yang  dihasilkan  dari  pertambangan  umum  yaitu  DBH  Pertambangan  Umum  Mineral  dan Batubara lebih tepatnya ketergantungan atas Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi ( Royalty ) sebagai sumber pendanaan sektor publik nya.

## Analisis  Kontribusi  Dana  Bagi  Hasil  Pertambangan  Umum  Mineral  dan  Batubara terhadap Pendapatan Daerah
Tabel 4 Tingkat Kontribusi Iuran Tetap (Landrent) terhadap Pendapatan Daerah  per Kabupaten Penghasil Minerba Provinsi Kalimantan Selatan
Kontribusi DBH Pertambangan Umum dan Minerba (Landrent) terhadap Pendapatan Daerah
Rank Kabupaten 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-rata Keterangan 1 Tanah Bumbu 0,37%  0,64%  0,33%  0,15%  0,27% 0,35% Sangat Kurang 2 Kotabaru 0,36%  0,24%  0,44%  0,29%  0,33% 0,33% Sangat Kurang 3 Tapin 0,32%  0,65%  0,05%  0,04%  0,06% 0,22% Sangat Kurang 4 Tanah Laut 0,15%  0,16%  0,37%  0,10%  0,09% 0,17% Sangat Kurang 5 Tabalong 0,12%  0,18%  0,23%  0,23%  0,10% 0,17% Sangat Kurang 6 Banjar 0,16%  0,16%  0,08%  0,08%  0,09% 0,11% Sangat Kurang 7 Balangan 0,05%  0,14%  0,06%  0,06%  0,05% 0,07% Sangat Kurang 8 Hulu Sungai Selatan 0,11%  0,09%  0,06%  0,02%  0,03% 0,06% Sangat Kurang

## Sumber: Hasil Olah Data
Berdasarkan hasil analisis kontribusi yang dilakukan pada tabel 4 pengamatan 2016- 2020  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  persentase  rata-rata  yang  dihasilkan  menunjukkan  bahwa kontribusi  iuran  tetap  ( landrent )  terhadap  Pendapatan  Daerah  semua  Kabupaten  Penghasil Minerba  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  secara  rata-rata  masuk  ke  dalam  kategori  sangat kurang di karenakan angka persentasenya berada di rentang 0,00% -10,00%. Dapat diartikan bahwa iuran tetap ( Landrent ) Kabupaten tersebut memiliki peran yang sangat kurang terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Penghasil Minerba di Provinsi Kalimantan Selatan secara rata- rata. Maka dari itu dengan melihat kontribusi tersebut, daerah kabupaten penghasil Minerba harus  mencari  sumber  pendanaan  lain  serta  meningkatkan  potensi  penerimaan  diluar  DBH Pertambangan Umum Mineral dan Batubara khusus nya pendapatan Iuran Tetap ( Landrent ). Sedangkan  untuk  analisis  kontribusi  pada  iuran  eksplorasi  dan  eksploitasi  ( royalty ) terhadap  pendapatan  daerah  Kabupaten  Penghasil  Minerba  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan sebagai berikut.
Tabel 5 Tingkat Kontribusi Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalty) terhadap Pendapatan Daerah per Kabupaten Penghasil Minerba Provinsi Kalimantan Selatan
Kontribusi DBH Pertambangan Umum dan Minerba (Royalty) terhadap Pendapatan Daerah
Rank Kabupaten 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-rata Keterangan 1 Balangan 40,36%  28,98%  38,24%  42,74%  32,69% 36,60% Cukup Baik 2 Tanah Bumbu 27,97%  19,91%  27,21%  29,18%  25,17% 25,89% Sedang 3 Tanah Laut 21,20%  14,41%  23,65%  37,76%  24,17% 24,24% Sedang 4 Tabalong 27,75%  15,22%  20,60%  21,48%  17,54% 20,52% Sedang 5 Tapin 16,88%  14,61%  22,93%  27,38%  17,54% 19,87% Kurang 6 Hulu Sungai Selatan 17,30%  10,38%  15,33%  13,51%  13,09% 13,92% Kurang 7 Kotabaru 15,32%  11,57%  11,65%  14,43%  11,87% 12,97% Kurang 8 Banjar 15,49%  7,10%  11,12%  12,54%  10,12% 11,27% Kurang Sumber: Hasil Olah Data
Berdasarkan hasil analisis kontribusi yang dilakukan pada tabel 5 pengamatan 2016- 2020  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  Iuran  Eksplorasi  dan  Eksploitasi  ( Royalty )  terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Penghasil Minerba mempunyai kategori yang beragam. Adapun Kabupaten  yang  memiliki  kategori  kontribusi  terendah  adalah  Kabupaten  Banjar, Kotabaru, Hulu Sungai Selatan, dan Tapin karena kontribusi Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi ( Royalty ) terhadap Pendapatan Daerah nya termasuk kedalam kategori yang kurang dengan persentase kontribusi  masing-masing  sebesar  11,27%,  12,97%,  13,92%  dan  19,87%  secara  rata-rata. Selanjutnya kabupaten  yang memiliki kategori kontribusi sedang yaitu kabupaten Tabalong, Tanah Laut, dan Tanah Bumbu dengan persentase kontribusi masing-masing sebesar 20,52%, 24,24%,  dan  25,89%  secara  rata-rata.  Sedangkan  daerah  yang  memiliki  kontribusi  terbesar adalah  Kabupaten  Balangan  dengan  persentase  kontribusi  yang  termasuk  kedalam  kluster 30,10% - 40,00%  yang artinya kontribusi Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi ( Royalty ) terhadap Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Balangan  dalam  kategori  cukup  baik  atau  dengan  angka 36,60%. Maka, untuk daerah yang masih dalam kategori kontribusi kurang maupun sedang, sangat disarankan untuk mencari sumber pendanaan lain serta meningkatkan potensi kekayaan daerah  lain  selain  DBH  Pertambangan  Umum  Mineral  dan  Batubara  khususnya  Iuran Eksplorasi  dan  Eksploitasi  ( Royalty )  agar  dapat  mencukupi  kebutuhan  dan  pengeluaran daerahnya.
Analisis  Kontribusi  Dana  Bagi  Hasil  Pertambangan  Umum  Mineral  dan  Batubara terhadap Belanja Daerah
Tabel 6 Tingkat Kontribusi Iuran Tetap (Landrent) terhadap Belanja Daerah  per Kabupaten Penghasil
Minerba Provinsi Kalimantan Selatan
Kontribusi DBH Pertambangan Umum dan Minerba (Landrent) terhadap Belanja Daerah
Rank Kabupaten 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-rata Keterangan 1 Tanah Bumbu 0,39%  0,64%  0,37%  0,19%  0,26% 0,37% Sangat Kurang 2 Kotabaru 0,33%  0,23%  0,44%  0,29%  0,36% 0,33% Sangat Kurang 3 Tapin 0,31%  0,62%  0,05%  0,05%  0,07% 0,22% Sangat Kurang 4 Tabalong 0,15%  0,18%  0,25%  0,26%  0,11% 0,19% Sangat Kurang 5 Tanah Laut 0,11%  0,14%  0,41%  0,12%  0,11% 0,18% Sangat Kurang 6 Banjar 0,17%  0,16%  0,10%  0,10%  0,11% 0,13% Sangat Kurang 7 Balangan 0,06%  0,12%  0,06%  0,08%  0,05% 0,07% Sangat Kurang 8 Hulu Sungai Selatan 0,12%  0,08%  0,06%  0,03%  0,04% 0,07% Sangat Kurang

## Sumber: Hasil Olah Data
Berdasarkan hasil analisis kontribusi yang dilakukan pada tabel 6 pengamatan 2016- 2020 di atas, dapat dilihat bahwa kontribusi Iuran Tetap ( Landrent ) terhadap Belanja Daerah semua  Kabupaten  Penghasil  Minerba  mempunyai  kategori  yang  secara  rata-rata  masuk  ke dalam  kategori  sangat  kurang  di  karenakan  angka  persentasenya  ada  pada  rentang  0,00%  - 10,00%. Yang artinya kontribusi Iuran Tetap ( Landrent ) semua Kabupaten Penghasil Minerba memilki tingkat kontribusi yang sangat kurang terhadap Belanja Daerah. Maka dari itu dengan melihat kontribusi nya dari tahun ke tahun, daerah kabupaten penghasil Minerba harus mencari sumber  pendanaan  lain  serta  meningkatkan  potensi  penerimaan  diluar  DBH  Pertambangan Umum Mineral dan Batubara khusus nya pendapatan Iuran Tetap ( Landrent ) untuk mencukupi pembiayaan serta Belanja Daerah guna menunjang kesejahteraan daerah.
Sedangkan  untuk  analisis  kontribusi  pada  iuran  eksplorasi  dan  eksploitasi  ( royalty ) terhadap belanja daerah Kabupaten Penghasil Minerba di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut.
Tabel 7 Tingkat Kontribusi Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalty) terhadap Belanja Daerah per Kabupaten Penghasil Minerba Provinsi Kalimantan Selatan
Kontribusi DBH Pertambangan Umum dan Minerba (Royalty) terhadap Belanja Daerah
Rank Kabupaten 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-rata Keterangan 1 Balangan 47,60%  25,71%  40,18%  56,40%  33,24% 40,63% Baik 2 Tanah Bumbu 29,61%  20,07%  30,79%  36,04%  23,80% 28,06% Sedang 3 Tanah Laut 15,96%  12,03%  26,43%  45,61%  30,10% 26,03% Sedang 4 Tabalong 34,01%  15,64%  21,99%  25,18%  19,07% 23,18% Sedang 5 Tapin 16,16%  13,92%  24,80%  40,37%  19,42% 22,93% Sedang 6 Hulu Sungai Selatan 18,51%  9,84%  15,93%  16,73%  15,66% 15,33% Kurang 7 Kotabaru 14,24%  11,07%  11,62%  14,58%  12,74% 12,85% Kurang 8 Banjar 15,91%  7,00%  13,93%  15,07%  12,06% 12,79% Kurang

## Sumber: Hasil Olah Data
Berdasarkan hasil analisis kontribusi yang dilakukan pada tabel 7 pengamatan 2016- 2020 di atas, dapat dilihat bahwa kontribusi Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi ( Royalty ) terhadap Belanja  Daerah  Kabupaten  Penghasil  Minerba  mempunyai  kategori  yang  beragam.  Adapun Kabupaten  yang  memiliki  kategori  kontribusi  terendah  dibandingkan  dengan  kabupaten penghasil  lainnya  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  adalah  Kabupaten  Banjar,  Kotabaru,  dan Hulu  Sungai  Selatan  karena  kontribusi  Iuran  Eksplorasi  dan  Eksploitasi  ( Royalty )  terhadap Belanja Daerah nya termasuk kedalam kategori yang kurang karena nilai persentase nya berada di  rentang  10,10%  -  20,00%  dengan  persentase  kontribusi  masing-masing  sebesar  12,79%, 12,85%, dan 15,34% secara rata-rata. Selanjutnya kabupaten yang memiliki kategori kontribusi sedang  yaitu  kabupaten  Tapin,  Tabalong,  Tanah  Laut,  dan  Tanah  Bumbu  karena  nilai persentase  kontribusi  nya  berada  di  rentang  20,10%  -  30,00%  dengan  persentase  kontribusi masing-masing  sebesar  22,93%,  23,18%,  26,02%,  dan  28,06%  secara  rata-rata.  Sedangkan daerah yang memiliki nilai kontribusi terbesar jika dibandingkan kabupaten penghasil minerba lain adalah Kabupaten Balangan dengan persentase kontribusi yang termasuk kedalam kluster 40,10% - 50,00%  yang artinya kontribusi Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi ( Royalty ) terhadap Belanja Daerah Kabupaten Balangan dalam kategori baik atau dengan angka 40,63%. Maka, untuk daerah yang masih dalam kategori kontribusi kurang maupun sedang, sangat disarankan untuk mencari sumber pendanaan lain serta meningkatkan potensi kekayaan lain selain DBH Pertambangan  Umum  Mineral  dan  Batubara  khususnya  Iuran  Eksplorasi  dan  Eksploitasi ( Royalty ) agar dapat mencukupi kebutuhan dan pengeluaran daerahnya.

## PENUTUP Implikasi Penelitian
Kabupaten  penghasil  minerba  masih  bertopang  pada  pendapatan  transfer  yaitu  DBH Pertambangan Umum Mineral dan Batubara khususnya pada iuran eksplorasi dan eksploitasi ( royalty ) sebagai sumber pendapatan dan belanja utama dalam menjalankan pemerintahan di daerahnya. Serta menunjukkan bahwa secara rata-rata Kabupaten Penghasil Minerba Provinsi
Kalimantan Selatan telah mewujudkan konsep desentralisasi fiskal namun masih belum terjadi kemandirian keuangan di Kabupaten Penghasil Minerba Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan capaian kontribusi tersebut diharapkan Kabupaten Penghasil Minerba di Provinsi Kalimantan Selatan untuk dapat meningkatkan dan menggali potensi riil daerah nya masing-masing dengan meningkatkan PAD daerahnya agar tercipta kemandirian keuangan daerah.

## Kesimpulan
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  kontribusi  iuran  tetap  ( landrent )  semua Kabupaten Penghasil Minerba di Provinsi Kalimantan Selatan memiliki peranan yang sangat kurang  dalam  sumbangan  nya  terhadap  dana  perimbangan,  pendapatan  dan  belanja  daerah karena berada di rentang 0,00%  - 10,00%. Sedangkan untuk kontribusi iuran eksplorasi dan eksploitasi ( royalty ) terhadap Dana Perimbangan menunjukkan bahwa secara rata-rata ada 3 Kabupaten peran nya kurang yaitu Kabupaten Banjar, Kotabaru, dan Hulu Sungai Selatan atau di rentang 10,10% - 20,00%, untuk Kabupaten yang memiliki rata-rata kontribusi sedang yaitu Kabupaten  Tapin  dan  Tabalong  di  rentang  20,10%  -  30,00%,  Selanjutnya  untuk Kabupaten yang  kategori  nya  cukup  baik  adalah  Kabupaten  Tanah  Bumbu  dan  Tanah  Laut  direntang 30,10%  -  40,00%,  dan  Kabupaten  yang  kategori  kontribusi  nya  baik  adalah  Kabupaten Balangan di rentang 40,10% - 50,00%. Sedangkan hasil analisis kontribusi iuran eksplorasi dan eksploitasi ( royalty ) terhadap Pendapatan Daerah menunjukkan bahwa Kabupaten yang rata- rata kategori kontribusi kurang adalah Kabupaten Banjar, Kotabaru, Hulu Sungai Selatan, dan Tapin di rentang 10,10% - 20,00%, sedangkan Kabupaten yang kategori kontribusi nya sedang adalah  Kabupaten  Tabalong,  Tanah  Laut,  dan  Tanah  Bumbu,  dan  Kabupaten  yang  kategori kontribusi rata-rata paling tinggi adalah Kabupaten Balangan dengan kategori cukup baik di rentang  30,10%  -  40,00%.  Untuk  hasil  analisis  kontribusi  iuran  eksplorasi  dan  eksploitasi ( royalty ) terhadap Belanja Daerah menunjukkan bahwa Kabupaten yang rata-rata kategori nya kurang adalah Kabupaten Banjar, Kotabaru, dan Hulu Sungai Selatan atau di rentang 10,10% -  20,00%,  sedangkan  kategori  kontribusi sedang  adalah  Kabupaten  Tapin,  Tabalong,  Tanah Laut, dan Tanah Bumbu  atau di rentang 30,10%  - 40,00%, dan kabupaten yang kategorinya tertinggi masih di capai oleh Kabupaten Balangan dengan kategori baik atau di rentang 40,10% - 50,00%.

## Saran
Saran yang dapat dikemukakan oleh penulis adalah 1) Disarankan kepada pemerintah daerah khususnya daerah Kabupaten Penghasil Minerba yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan agar meningkatkan  kerjasama  baik  dengan  perusahaan  tambang  dan  instansi  terkait  (Pemerintah Daerah, BPKP, BPK, Kemdag, Kemkeu). 2) Disarankan kepada pemerintah daerah khususnya daerah  Kabupaten  Penghasil  Minerba  yang  ada  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  agar  dapat melakukan  monitoring  serta  evaluasi  secara  berkala  terhadap  perusahaan  tambang  yang beroperasi di wilayah terkait agar melakukan pelaporan data secara jujur dan sesuai dengan perundang-undangan  yang  berlaku  guna  peningkatan  produksi  bahan  tambang  mineral  dan batubara dan peningkatan penerimaan DBH Pertambangan Umum Mineral dan Batubara. 3) Disarankan kepada pemerintah daerah khususnya daerah Kabupaten Penghasil Minerba yang ada  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  agar  melakukan  intensifikasi  penagihan  kewajiban keuangan  (Iuran  Tetap  ( Landrent ),  Iuran  Eksplorasi  dan  Eksploitasi  ( Royalty ),  dan  DHPB (Dana Hasil Produksi Batubara). 4) Disarankan kepada pemerintah daerah khususnya daerah
Kabupaten  Penghasil  Minerba  yang  ada  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  agar  dapat menggunakan  pendapatan  Dana  Bagi  Hasil  Pertambangan  Umum  Mineral  dan  Batubara dengan  melihat  prioritas  daerah  sehingga  dapat  berkorelasi  langsung  dengan  meningkatnya pertumbuhan  ekonomi  derta  berkurang  nya  angka  kemiskinan  di  daerahnya.  5)  Disarankan kepada  pemerintah  daerah  khususnya  daerah  Kabupaten  Penghasil  Minerba  yang  ada  di Provinsi  Kalimantan  Selatan  agar  mempertahankan  potensi  Dana  Bagi  Hasil  Pertambangan Umum  Mineral  dan  Batubara  yang  ada    di  daerahnya  serta  mencari  dan  menggali  potensi sumber pendaan lain selain Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum Mineral dan Batubara agar terciptanya  pertumbuhan  Pendapatan  Daerah.  6)  Disarankan  untuk  peneliti  selanjutnya  agar menambah alat analisis yang lebih banyak agar mendapatkan hasil yang lebih baik dikarenakan keterbatasan  dalam  penelitian  ini  hanya  menggunakan  1  alat  ukur  analisis  saja.  7)  Untuk peneliti selanjutnya agar menambahkan variabel-variabel lain yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arditia, R. (2013). Analisis kontribusi dan efektivitas pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah kota surabaya. Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Surabaya, 1979 , 1–26.
Budiono. (2001). Ekonomi Makro Edisi 4. Yogyakarta: BPFE.
Dirjen  Mineral  dan  Batubara.  (2013). Penggunaan  Batubara. Jakarta:  Dirjen  Mineral  dan Batubara.
Handaka, R. D. (2017). Analisis Peranan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagai Pendanaan Desentralisasi. Jurnal Manajemen Keuangan Publik , 31.
Harefa, M. (2018). Hubungan Dana Bagi Hasil Dengan Penerimaan Daerah dan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 9 , 147-160. Nanga, M. (2005). Makro Ekonomi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Ningrum,  N.S.,  Santoso,  B.  (2009).  Petrographyc  Study  On  Genesis  Of  Selected  Inertinite- Rich Coal From Jambi Subbasin. Indonesian Mining Journal, Vol. 12 No. 3 .
Ningsih, S. R. (2020). Analisis Efektivitas Pendapatan Retribusi Pasar , Retribusi Parkir, dan Retribusi Tempat Pariwisata Dalam Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Kabupaten  Ponorogo  (Studi  Empiris  Dinas  Pendapatan  Kabupaten  Ponorogo Tahun 2013-2019). Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo . Sun’an, M. &. (2015). Ekonomi Pembangunan Daerah. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Wahyuni,  P.  H.  (2009).  Analisis  pertumbuhan  dan  kontribusi  dana  bagi  hasil  terhadap pendapatan daerah. The 3rd National Confeence UKWMS, (32) , 1-23.