## ENFORCEMENT OF ENVIRONMENTAL LAW AGAINST POLLUTION OF THE KRUENG TEUNOM RIVER FLOW
(Case Study of Mercury in Teunom District, Aceh Jaya Regency)
Syahrizal Abbas.  Jamhir. Harry Fajar Rizki Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh syahrizalabbas70@gmail.com . jamhir1978@gmail.com . harryfajarrizki@gmail.com

## Abstract
Environmental  protection  and  management  is  a  systematic  and  integrated  effort  to  preserve environmental functions and prevent pollution and/or environmental damage. It is carried out through  structuring,  utilization,  development,  maintenance,  restoration,  supervision  and  law enforcement actions. This study aims to answer the following problems: First, how to enforce environmental  law  according  to  Law  Number  32  of  2009  concerning  Environmental Protection  and  Management  in  the  Krueng  Teunom  watershed.  Second,  how  are  the  efforts made  by  NGOs  in  Aceh  on  the  impact  of  law  enforcement  on  the  pollution  of  the  Krueng Teunom watershed. Third, what are the factors that hinder law enforcement against pollution of the Krueng Teunom watershed. This study uses a type of empirical juridical research. Data collection techniques are document studies, interviews, and documentation. The results of the study show that first,  there has  been environmental  law enforcement  against  pollution  of the Krueng Teunom watershed. Second, NGOs have made efforts such as urging the government to  immediately  deal  with  mercury  pollution  and  urging  the  Aceh  Regional  Government (Pemda) to conduct research on water quality standards. Third, there is a tug of war between the  local  government  of  Aceh  Jaya  and  businessmen.  As  for  suggestions  from  researchers, especially to the Government of Aceh Jaya to always carry out socialization about the impact of watershed pollution. Then to NGOs in Aceh Jaya to escort the Government in terms of law enforcement against watershed pollution, and for students to do further research on pollution of the Krueng Teunom watershed from a point of view that is contrary to the law.
Keywords: Enforcement, Environmental Law, Watershed, Krueng Teunom

## A. Pendahuluan
Hukum  lingkungan  merupakan  seperangkat  aturan  yang  mengatur  mengenai  perlindungan dan  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  merupakan upaya  sistematis  dan  terpadu  yang  dilakukan  untuk  melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup  dan mencegah  akan  terjadinya  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup  melalui  tindakan penataan,  pemanfaatan,  pengembangan,  pemeliharaan,  pemulihan,  pengawasan  dan  penegakan hukum.  Pengelolaan  lingkungan  hidup  merupakan  usaha  dan  upaya  yang  sifatnya  terpadu,
komprehensip dan integral dalam rangka  melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui tindakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Pengaturan hidup tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan manusia, tetapi  juga  mengatur  antara  manusia  dan  lingkungan  hidupnya.  Misalnya  bagaimana  cara  atau upaya  dalam  menjaga  agar  sumber  daya  alam  yang  tersedia  tetap  digunakan  dan  dimanfaatkan secara  baik  dan  bijak  agar  dapat  terjaga  kelestariannya  dan  seberapa  besar  dapat  dilakukan eksploitasi suatu bahan tambang sehingga tetap dapat dikendalikan persediaanya.
Keadaan  lingkungan  hidup  saat  ini  merupakan  sarana  untuk  memprediksikan  keadaan  di masa  mendatang.  Hal  tersebut  menyebabkan  peraturan  hukum  lingkungan  yang  diciptakan  dan diperlukan  seharusnya  mampu  pula  menjangkau  keadaan  dan  peraturan  jauh  kedepan  dalam menetapkan  berbagai  kaidah  atau  norma  yang  menyangkut  pula  penetapan  nilai-nilai  yaitu  nilai yang  berlaku  saat  ini  dan  nilai  yang  diharapkan  diberlakukan  di  masa  mendatang.  Hukum lingkungan  modern  menetapkan  ketentuan  dan  norma  guna  mengatur  tindakan  atau  perbuatan manusia  dengan  tujuan  melindungi  lingkungan  dari  kerusakan,  pencemaran  dan  kemerosotan mutunya  untuk  menjamin  kelestariannya  dan  daya  dukungnya  agar  dapat  digunakan  secara berkelanjutan (sustainable) oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang.
Sebaliknya  hukum  klasik  menentukan  ketentuan  dan  norma  dengan  tujuan  terutama  untuk menjamin  penggunaan  dan  ekploitasi  sumber  daya  lingkungan  dengan  berbagai  akal  dan kepandaian  manusia  guna  mencapai  hasil  semaksimal  mungkin  dan  sebanyak-banyaknya  dalam jangka  waktu  yang  sesingkat-singkatnya.  Indonesia  sebagai  negara  yang  terletak  di  daerah khatulistiwa,  membentang  dari  barat  sampai  ke  Timur,  panjangnya  tidak  kurang  dari  5000  Km, maka  tidak  salah  jika  Indonesia  disebut  sebagai  negara  yang  besar,  bukan  karena  jumlah penduduknya  yang  banyak  atau  luas  tanah  dan  lautannya  yang  besar  tapi  potensinya  untuk majupun sangat besar. Sumber daya mineral yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam kualitas dan kuantitasnya seperti minyak bumi, timah, emas,  perak, batu bara dan lain-lain. Sumber daya tersebut diambil dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat . 1
Aceh  Jaya,  Aceh  Barat,  Aceh  Selatan  dan  Pidie.  Dampak  dari  kegiatan  tersebut  dapat menimbulkan  efek  terhadap  penurunan  kualitas  lingkungan  dan  kesehatan  masyarakat  sekitar
1 Ahyani  M. “Pengaruh  Kegiatan  Penambangan  Emas  terhadap  Kondisi  Kerusakan  Tanah  pada Wilayah  Pertambangan  Rakyat  di  Bombana  Provinsi  Sulawesi  Tenggara”. ( Tesis ,  Semarang:  Universitas diponerogo Program Magister Ilmu Lingkungan: 2011). hlm 1
penambangan.  Masyarakat  Aceh  kini  berada  di  bawah  ancaman  serius  merkuri  yang  eksesnya akan  menyebabkan  berbagai  penyakit  mematikan  pada  generasi  berikutnya  seperti  yang  pernah terjadi  di  Teluk  Minamata,  Jepang.  Setiap  tempat  pengolahan  emas  (gelondong)  mengunakan bahan kimia merkuri (Hg) untuk memisahkan batuan yang  mengandung emas. Setiap gelondong dikelola  oleh  3-4  orang,  sedangkan  jumlah  gelondong  diperkirakan  mencapai  40-87  unit  per Kabupaten/Kota.  Artinya,  sekitar  1.370  orang  setiap  harinya  bersentuhan  langsung  dengan pengolahan  emas  berbasis    merkuri.  Fakta  ini  menunjukkan  sebagian  masyarakat  Aceh  sudah terkontaminasi langsung dengan bahan berbahaya bernama merkuri. 2
Merkuri merupakan faktor utama penyebab masalah kesehatan dilokasi penambangan emas. Pekerjaan  biasa  yang  menggunakan  merkuri  dalam  menambang  emas  bereksiko  tinggi  terhirup uap merkuri. Uap itu dapat menyebabkan gangguan pada saluran pernafasan, paru-paru dan sistem saraf.  Dampaknya  akan  muncul  dalam  waktu  lama,  biasanya  dalam  jangka  waktu  bulanan  atau tahunan,  tergantung  kadar  merkuri  yang  masuk.  Merkuri  akan  menumpuk  dan  selanjutnya mengganggu fungsi ginjal atau sering disebut nefrotoksik. 3
Laporan  Harian  Serambi  Indonesia  tanggal  18  Februari  2014  memberitakan  bahwa  korban akibat  merkuri  telah  berjatuhan  di  Kecamatan  Panga  Kabupaten  Aceh  Jaya.  Korban  tersebut adalah  bayi  yang  lahir  cacat  dari  keluarga  pengolah  emas.  Bayi  tersebut  lahir  dengan  benjolan diantara dua matanya, jari telunjuk dan jari tengah pada tangan kiri puntung. Sementara, dua jari manis  di  kaki  kirinya  puntung.  Sementara,  dua  kaki  lainnya  juga  tumbuh  tidak  sempurna. Berdasarkan  keterangan  kepukesmas  Panga  juga  didapati  banyak  bayi  meninggal  sesaat  setelah lahir. Hal ini diyakini oleh bidan dan masyarakat setempat sebagai dampak dari merkuri. Terdapat kasus  lain  yang  dialami  seorang  bayi  pada  tahun  2008  dimana  usus  bayi  terburai  karena  tidak memiliki kulit perut Hal ini juga terjadi pada keluarga yang lokasi rumahnya dekat dengan mesin gelondong. 4
Penelitian berkenaan dengan merkuri sebagai bahan kimia beracun berbahaya (B3) serta pada
2 .Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia  [Online].;  2009  [cited  2013  Mai  22].  Available from:http://www.walhi.or.id/index.php/id/ruang-media/walhi-di-media/berita-tambang-a energi/1684- merkuri-mengancam-aceh.html.
3 . Maywati S . Hubungan Beberapa Faktor Pekerjaan dangan Kadar Merkuri (Hg) Dalam Darah Pekerja  Penambang  Emas  di  Dusun  Karang  Paningal  di  Desa  Karanglayung  Kecamatan  Karang  Jaya Kabupaten Tasikmalaya ; 2011. hlm 49.
4 Bakri.www.SerambiIndonesia.com.Februari18.2014.http://aceh.tribunnews.com/2014/02/18/korban -mulai-berjatuhan (accessed Maret 18. 2018).
kegiatan penambangan emas tradisional sudah dilakukan. Salah satu penelitian yang menentukan tingkat paparan merkuri pada organisme aliran sungai di Krueng Teunom Kabupaten Aceh Jaya.
Survey  awal  yang  dilakukan  peneliti  pada  bulan  Agustus  2013  menunjukkan  bahwa  kegiatan penambangan dan pengolahan emas daerah aliran sungai Krung Teunom dilakukan secara teknik tradisional  yaitu  proses  ekstraksi  emas  masih  dilakukan  dengan  metode  penggilingan konvensional  dan  menggunakan  merkuri  (Hg).  Selama  kegiatan  penambangan  dan  pengolahan emas berjalan dangan bantuan modal dari koperasi masyarakat setempat. Aktifitas penambangan di  daerah  ini  sudah  dimulai  sejak  tahun  2007  dan  puncaknya  pada  tahun  2008  dengan  jumlah gelondong  keseluruhan  yang  aktif  sampai  dengan  tahun  2013  adalah  293  unit.  Kepemilikan  ini seluruhnya dimiliki oleh perorangan dan pekerja yang melakukan proses pengolahan emas berasal dari  masyarakat  setempat  dan  juga  luar  Aceh.  Hal  ini  tentu  membawa  dampak  buruk  bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat setempat yang berada didaerah pengolahan emas.
Penulis tertarik mengangkat judul ”Penegakan hukum lingkungan menurut UU No 32 Tahun 2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup”  terhadap  pencemaran  daerah aliran sungai Krueng Teunom Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya. Undang-Undang Nomor 32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  pasal  1  ayat  2  adalah upaya  sistematis  dan  terpadu  yang  dilakukan  untuk  melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup  dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
Penelitian ini sebelumnya pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, yaitu Subanri tahun 2018 yang berjudul pencemaran merkuri terhadap air sungai Menyuke dan gangguan kesehatan pada penambang  sebagai  akibat  penambangan  emas  di  Kecamatan  Menyuke,  Kabupaten  Landak, Kalimantan  Barat .  Yang  membedakan  dengan  penelitian  ini  adalah  objek  kajiannya  yang  mana penelitiam  tersebut  lebih  kepada  gangguan  kesehatan  penambang,  sedangkan  penelitian  ini terhadap  penegakan  hukum  diwilayah  aliran  sungai  akibat  penambangan  emas  dengan menggunakan  merkuri.  Rininta  Larasati,  tahun  2012  yang  berjudul penggunaan  merkuri  pada pertambangan emas rakyat dan peran pemerintah daerah mengatasi pencemaran merkuri (studi kasus pertambangan emas rakyat di Kecamatan Kokap Kulon Progo) . Yang membedakan dengan penelitian  ini  adalah  penelitian  tersebut  hanya  mengkaji  bagaimana  peran  pemerintah  daerah dalam  mengatasi  pencemaran  merkuri  dan  tidak  mengkaji  dampak  dari  pencemaran  merkuri terhadap warga di sekitar penambangan emas tersebut.
Penelitian  ini  merupakan jenis  penelitian  yuridis empiris,  yaitu penelitian terhadap  efektifitas hukum,  yang  membahas  bagaimana  hukum  beroperasi  dalam  masyarakat.  Faktor-faktor  yang mempengaruhi  hukum  itu  berfungsi  dalam  masyarakat  yaitu  (1)  kaidah  hukum  atau  peraturan  itu sendiri, (2) petugas atau penegak hukum, (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, (4) kesadaran masyarakat. 5 Penulis memilih jenis penelitian secara yuridis empiris karena penelitian ini berhubungan dan bertitik tolak pada segi-segi hukum positif atau hukum  yang berlaku saat ini, yang berupa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  ketentuan  lainnya  yang  kemudian  dihubungkan dengan praktek yang terjadi di lapangan. Jenis penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analisis yaitu menganalisa  data  yang  dipergunakan  baik  data  primer  dan  data  sekunder,  meliputi  isi  dan  struktur hukum  positif  yang  akan  ditentukan  penulis  untuk  menentukan  isi  atau  makna  aturan  hukum  yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Penegakan Hukum
Penegakan  hukum  merupakan  suatu  persoalan  yang  dihadapi  setiap  masyarakat.  Perkataan penegakan  hukum  mempunyai  konotasi  menegakkan,  melaksanakan  ketentuan  di  dalam masyarakat,  sehingga  dalam  konteks  yang  lebih  luas  penegakan  hukum  merupakan  suatu  proses berlangsungnya  perwujudan  konsep-konsep  yang  abstrak  menjadi  kenyataan.  Proses  penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak dalam pelaksaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.  Penegakan  hukum  sebagai  suatu  proses,  pada  hakikatnya  merupakan  penerapan  diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah-kaedah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Oleh kerena itu, pertimbangan secara nyata hanya dapat diterapkan selektif dan masalah penanggulangan kejahatan.
Di  samping  itu  juga,  dalam  proses  diskresi  harus  menyerasikan  antara  penerapan  hukum secara  konsekuen  dengan  faktor  manusiawi.  Kemudian  dalam  melakukan  upaya  penegakan hukum,  yaitu  melaksanakan  sanksi  represif  bersama  komponen  penegak  hukum  lainnya  yang dilandasi perangkat  atau  peraturan  hukum  dan  menghormati  hak-hak  dasar  manusia  dengan cara mengusahakan  ketaatan  diri  warga  masyarakat  terhadap  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan,  pelaksanaan  proses  peradilan  pidana,  dan  mencegah  timbulnya  penyakit  masyarakat
5 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm 31
yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan. 6
Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris law enforcement , dan dalam bahasa Belanda rechshanhaving. Istilah  penegakan  hukum  dalam  bahasa  Indonesia  membawa  kita  kepada pemikiran  bahwa  penegakan  hukum  selalu force sehingga  ada  yang  berpendapat,  bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Pemikiran seperti ini diperkuat dengan  kebiasaan  kita  menyebut  penegak  hukum  itu  polisi,  jaksa,  dan  hakim.  Tidak  disebut pejabat  administrasi  yang  sebenarnya  juga  penegak  hukum.  Andaikan  kata  istilah  asing  tersebut disalin menjadi “penegakan hukum” tentu lebih sesuai dengan konteks judul ini yang penegakan hukum nya mempunyai ruang lingkup lebih luas.
Handhaving menurut  Notitie  Handhaving Milieurech ,  1981  adalah  pengawasan  dan penerapan  (atau  dengan  ancaman)  penggunaan  instrumen  administratif,  kepidanaan  atau keperdataan  dicapailah  penetaan  ketentuan  hukum  dan  peraturan  yang  berlaku  umum  dan individual  pengawasan  ( control )  berarti  pengawasan  pemerintah  untuk  ditaatinya  pemberian peraturan  yang  sejajar  dengan  penyidikan  pidana. 7 Disamping  itu  atau  sebelum  diadakannya penegakan hukum, sering pula diadakan negosiasi, persuasi, dan supervisi agar peraturan hukum atau syarat-syarat izin ditaati. Ini bisa disebut compliance (pemenuhan).
Jadi,  orang  Kanada  dan  Amerika  membedakan  pengertian law  enforcement yang  berarti penegakan  hukum  secara  represif,  sedangkan compliance dalam  arti  preventif  terjadinya pelanggaran hukum lingkungan. Adapun orang Belanda kedua fase tersebut termasuk handhaving . Sebelum dilakukan tindakan represif maka dilakukan tindakan preventif yang meliputi penerangan dan  nasihat.  Misalnya  mengenai  izin,  jika  lewat  waktu  dapat  diberikan  nasihat  agar  membuat permohonan  perpanjangan  izin  atau  langsung  diberi  perpanjangan.  Dengan  demikian,  istilah Handhaving meliputi  baik  yang  represif  maupun  preventif.  Penyidikan  dan  penerapan  sanksi administratif dan pidana merupakan bagian penutup penegakan hukum (handhaving) .
Hukum  lingkungan  sangat  rumit,  banyak  seginya.  Pelanggarannya  pun  beraneka  ragam, mulai  dari  yang  paling  ringan  seperti  pembuangan  sampah  dapur  sampai  dengan  yang  paling berbahaya seperti pembuangan limbah berbahaya dan beracun serta radiasi atom. Oleh karena itu penanggulangannya  pun  beraneka  ragam,  mulai  dari  penerangan  hukum  sampai  pada  penerapan sanksi. Suatu penerapan hukum lingkungan perlu digalakkan dari media massa seperti surat kabar,
6 Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 244-245 7 Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 48
radio, televisi, sampai kepada ceramah dan diskusi. Dengan demikian, pelanggaran dapat dicegah sendiri  dan  seluas  mungkin.  Penanggulangan  masalah  lingkungan  harus  dimulai  dari  diri  sendiri sampai kepada masyarakat luas.
Penegakan  hukum  lingkungan  sebagaimana  disebutkan  sebelumnya  sangat  rumit,  karena hukum  lingkungan  menempati  titik  selang  berbagai  bidang  hukum  klasik.  Ia  dapat  diterapkan dengan salah satu instrumen, yaitu instrumen administratif, perdata atau mungkin  hukum  pidana bahkan dapat ditegakkan dengan tiga instrumen sekaligus. Oleh karena itu, para penegak hukum lingkungan  harus  pula  menguasai  berbagai  bidang  hukum  klasik  seperti  hukum  pemerintahan (administratif),  hukum  perdata  dan  hukum  pidana,  bahkan  sampai  kepada  hukum  pajak, pertanahan, tata negara, internasional (publik maupun privat). 8

## 2. Pengertian Penegak Hukum
Penegak hukum untuk masing-masing instrumen berbeda, yaitu instrumen administratif atau pemerintahan,  perdata  oleh  pihak  yang  dirugikan  sendiri  baik  secara  individual  meupun  secara kelompok bahkan masyarakat atau negara sendiri atas nama kepentingan umum. Adapun hukum pidana  yang  penuntutannya  dimonopoli  oleh  negara  yang  alatnya  adalah  jaksa  sebagai personifikasi  negara.  Untuk  mencegah  terjadinya  tumpang-tindih  penegakan  hukum  yang instrumen  dan  penegakannya  berbeda  itu,  maka  perlu  ada  kerja  sama  atau  musyawarah  antara penegak  hukum,  yaitu  polisi,  jaksa,  dan  pemerintahan  daerah  (gubernur/bupati/walikota).  Di indonesia  lembaga  musyawarah  yang  sudah  ada,  yaitu  muspida  (musyawarah  pimpinan  daerah) yang terdiri atas selain dari ketiga unsur tersebut, juga dengan penglima di daerah. 9
Karena yang mengeluarkan izin bukan saja pemerintah daerah tetapi juga dengan departemen yang  jajarannya  ke  bawah  (kanwil),  seperti  departemen  perindustian,  departemen  pertanian (terutama  perikanan),  departeman  kehutanan,  dan  lain-lain  maka  sudah  jelas  jika  terjadi pelanggaran  hukum  lingkungan  yang  masuk  bidang  masing-masing,  merekapun  seharusnya  ikut serta dalam musyawarah terutama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan.
Begitu  pula  dengan  perwira  TNI  Angkatan  Laut  yang  menyidik  zona  ekonomi  eksklusif, khusus jika menyangkut pencemaran lingkungan laut di zona itu, berlaku UULH. Oleh kerena itu, perlu  musyawarah  termasuk  unsur  kategori  menteri  LH,  Polisi,  dan  Jaksa.  Polisi  bukanlah
8 Ibid., hlm. 49.
9 Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 49
penyidik  di  wilayah  ZEE,  karena  dimonopoli  oleh  perwira  TNI  Angkatan  Laut.  Akan  tetapi, karena  menyangkut  pencemaran  dan  berlakunya  UULH  untuk  itu,  tidaklah  bertentangan  dengan jiwa  undang-undang  jika  musyawarah  ini  dilakukan.  Penegakan  hukum  lingkungan  ini  pun  jauh lebih  rumit  daripada  delik  lain,  karena  seperti  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya,  hukum lingkungan  menepati  titik  silang  berbagai  bidang  hukum  klasik.  Proses  penegakan  hukum administratif akan lain daripada proses penegakan hukum perdata ataupun hukum pidana.
Pada  umumnya  masalah  dimulai  pada  satu  titik,  yaitu  terjadinya  pelanggaran  hukum lingkungan. Dari titik berangkat ini dapat dimulai dari orang pribadi anggota masyarakat, korban penegak  hukum  yang  mengetahui  langsung  terjadinya  pelanggaran  tanpa  ada  laporan  atau pengaduan.  Tujuan  tempat  melapor  kepada  Bapedal  Kantor  Lingkungan  Hidup  juga  bermacam- macam  karena  secara  dini  dapat  mengetahui  apakah  benar  terjadi  pencemaran  atau  perusakan lingkungan.  Mereka  memiliki  laboratorium  khusus,  dan  dari  pemeriksaan  laboratorium  itu  dapat diketahui terjadinya pelanggaran (melampaui ambang batas).
Dari  kantor  LH  ini  dapat  dipilih  proses  selanjutnya.  Kalau  masih  ragu,  tentang  ketentuan mana  yang  dilanggar,  apakah  ketentuan  administrasi  (pelanggaran  perizinan),  apakah  bersifat perdata (misalnya perbuatan melanggar hukum) ataukah perlu dilanjutkan ke proses hukum pidana misalnya jika pelanggar residivis. Menurut pendapat penulis, sebaiknya kantor LH ini membawa persoalannya  ke  forum  musyawarah  seperti  disebutkan  sebelumnya.  Akan  tetapi,  jika  penerima laporan  menganggap  bahwa  pelanggaran  ini  masih  dapat  diperbaiki  atau  dipulihkan  dengan paksaan  administratif  ( bestuursdwang ),  maka  dapat  diteruskan  kepada  yang  mengeluarkan  izin (misalnya  pemerintah  daerah)  untuk  segera  ditanggulangi  apakah  cukup  dengan compliance (negosiasi, penerangan, nasihat dan seterusnya), ataukah tindakan keras, misalnya penarikan izin (contohnya dalam kasus hinder ordonnantie ).
Anggota  masyarakat,  baik  perorangan  maupun  kelompok  dan lembaga  swadaya masyarakat seperti  organisasi  lingkungan  hidup,  atau  korban  pencemaran  atau  perusakan  lingkungan  dapat juga langsung  membawa persoalan ke forum  musyawarah tersebut. Dapat pula mereka langsung mengadu kepada penegak hukum pidana, yaitu polisi (dengan petunjuk jaksa). Menurut pendapat penulis, LSM atau organisasi lingkungan hidup jika ingin memilih jalan perdata terutama tuntutan perbuatan  melawan  hukum  dapat  melakukan  gugutan  sendiri  kepada  hakim  perdata  atas  nama masyarakat  atau  kepentingan  masyarakat.  Jika  mereka  kurang  mampu  memikul  biaya  perkara, berdasarkan Pasal 25 Keppres Nomor 55 Tahun 1991, dapat meneruskan kepada jaksa yang akan
menggugat  perdata  atas  nama  kepentingan  umum  atau  kepentingan  masyarakat.  Di  kejaksaan terdapat bidang khusus untuk ini, yaitu Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.

## 3. Lingkungan Hidup dan Hukum Lingkungan
Lingkugan  hidup  merupakan  suatu  kondisi  dan  jumlah  semua  benda  yang  ada  dalam  ruang dimana tempat manusia tinggal yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan hidup yang  baik  tidak  hanya  ditinjau  dari  kemampuan  manusia  yang  dapat  mewujudkan  keinginannya untuk  memenuhi  kebutuhan  pokoknya,  melainkan  kemampuan  manusia  yang  mempunyai  peran dalam memelihara keseimbangan ekologisnya agar tetap terjaga. 10
Akan tetapi, dampak dari tindakan manusia dapat bernilai positif yang menguntungkan bagi kehidupan manusia dan bernilai negatif yang dapat merugikan manusia. Namun seringkali dampak yang ditimbulkan menjadi masalah bahkan terjadi berbagai macam pengrusakan lingkungan yang menyebabkan  pencemaran.  Pencemaran  lingkungan  adalah  suatu  perubahan  lingkungan  yang tidak menguntungkan, sebagian karena tindakan dari manusia yang disebabkan adanya perubahan pola  penggunaan  energi  dan  materi,  tindakan  radiasi,  maupun  bahan-bahan  fisika  dan  kimia. Perbuatan seperti ini dapat berpengaruh langsung terhadap manusia, atau tidak langsung  melalui air,  perternakan,  hasil  pertanian,  benda-benda,  perilaku  dalam  apresiasi  dan  rekreasi  di  alam bebas. 11
Adapun menurut pendapat T.J. McLoughin, pencemaran lingkungan adalah suatu pemaparan dari  bahan  buangan  atau  energi  yang  berlebihan  ke  dalam  lingkungan  yang  dilakukan  oleh manusia,  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung  yang  dapat  mengakibatkan  kerugian  bagi manusia dan lingkungannya, semua yang bekerja dengannya, rumah tangganya dan kepada siapa yang menjalin hubungan langsung dengannya. 12
Suatu  lingkungan  hidup  dikatakan  tercemar  apabila  terjadi  perubahan-perubahan  dalam  suatu tatanan  lingkungan  hidup  tersebut  sehingga  tidak  sama  lagi  dengan  bentuk  dan  keadaan  yang aslinya  karena  telah  masuk  atau  dimasukkannya  suatu  zat  atau  benda  asing  kedalam  tatanan lingkungan tersebut. Bahan atau zat pencemar tersebut disebut sebagai polutan, yaitu bahan atau zat  seperti  bahan  kimia  tertentu  atau  produk  limbah  yang  mempunyai  efek  buruk  terhadap
10 Suyono, Pencemaran Kesehatan Lingkungan, (Jakarta: EGC, Qurratur R. Estu Tiar,
2013),hlm. 3
11 A. Tresna Sastrawijaya, Pencemaran Lingkungan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), hlm. 57 12 Suyono, Pencemaran Kesehatan Lingkungan, (Jakarta: EGC, Qurratur R. Estu Tiar, 2013), hlm. 4
lingkungan yang dapat mengubah laju permbuhan spesies, mempengaruhi rantai makanan, bersifat racun, mempengaruhi kesehatan, kenyamanan, ataupun nilai-nilai manusia yang  baik. Perubahan yang  terjadi  dapat  memberikan  pengaruh  buruk  terhadap  organisme  yang  hidup  dengan  baik dalam  lingkungan  tersebut,  sehingga  apabila  lingkungan  tersebut  tercemar  dalam  tingkatan  yang tinggi  dapat  mengancam  kehidupan  organisme  bahkan  menghapuskan  satu  atau  lebih  dari  jenis organisme yang awalnya hidup normal dalam suatu tatanan lingkungan tersebut. 13
Dalam  literatur  berbahasa  Inggris  hukum  lingkungan  disebut environmental  law .  Orang belanda  menyebutnya milieurecht ,  sedangkan  Jerman  menyebutnya umweltrecht, Prancis menamainya droit de environment . Malaysia dengan bahasa Melayu memberi nama hukum alam sekitar , suatu istilah berbau harfiah. Semua istilah berbagai bahasa bermaksud untuk menunjukkan bagian hukum yang bersangkutan dengan lingkungan fisik dan dapat diterapkan untuk mengatasi pencemaran,  pengurasan,  dan  perusakan  lingkungan.  Jadi,  pengertian  hukum  lingkungan  di  sini hanya  meliputi  lingkungan  fisik  saja  dan  tidak  menyangkut  lingkungan  sosial.  Misalnya  tidak meliputi pencemaran kebudayaan Bali oleh turis asing yang membanjiri daerah itu.
Hukum  lingkungan  pada  umumnya  bertujuan  untuk  menyelesaikan  masalah  lingkungan khususnya  yang  disebabkan  oleh  ulah  manusia.  Kerusakan  lingkungan  atau  menurunnya  mutu lingkungan  disebabkan  juga  oleh  bencana  alam  yang  kadang-kadang  sangat  dahsyat,  misalnya meletusnya  Gunung  Krakatau,  gempa  bumi  yang  memporak-porandakan  lingkungan  di  Pulau Flores  tahun  1992  dan  gempa  bumi  yang  menimpa  kota  Bam  di  Iran  26  Desember  2003  yang menewaskan lebih dari 50.000 jiwa dan yang luka-luka tidak terhitung. Pada tanggal 26 Desember 2004  terjadi  gelombang  tsunami  yang  meluluhlantakkan  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam yang menewaskan ratusan ribu orang.
Jadi,  hukum  lingkungan  mempunyai  dua  dimensi.  Yang  pertama  adalah  ketentuan  tentang tingkah laku masyarakat, semuanya bertujuan supaya anggota masyarakat dihimbau bahkan kalau perlu  dipaksa  memenuhi  hukum  lingkungan  yang  bertujuan  memecahkan  masalah  lingkungan. Yang  kedua,  adalah  dimensi  yang  memberi  hak,  kewajiban,  dan  wewenang  badan-badan pemerintah  dalam  mengelola  lingkungan.  Hukum  lingkungan  adalah  hukum  fungsional  yang menempati  titik  silang  berbagai  bidang  hukum  klasik.  Dalam  ruang  lingkup  yang  paling  luas, hukum  lingkungan  menyangkut  hukum  internasional  (publik  dan  privat)  dan  hukum  nasional.
13 Heryando Palar, Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm. 11
Termasuk  hukum  lingkungan  internasional  adalah  perjanjian  bilateral  antarnegara,  perjanjian regional karena semuanya adalah sumber hukum yang supranasional.
4. Asas Tujuan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Tujuan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  menurut  pasal  3  UUPPLH-2009 sebagai berikut :
a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
e. Mencapai keserasian, kelarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
h. Mengendalikan pemanfaatan SDA secara bijaksana.
i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan
j. Mengantisipasi isu lingkungan global.
Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  maka  dalam  UUPPLH-2009  ini  dilakukan  penguatan prinsip atau asas hukum baik yang terkait dengan aspek substansi hukum lingkungan maupun aspek  prosedural untuk  menegakan  substansi hukum  tersebut.  Prinsip  atau  asas hukum  yang digunakan  sebagai  landasan  pengaturan  hukum  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan yang disebutkan secara tegas dalam pasal 2 UUPPLH Tahun 2009 adalah sebagai berikut:
1. Asas Tanggung Jawab Negara ( State Responbility Principle )
2. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan ( Preservation and Sustainability Principle )
3. Asas Keserasian dan Keseimbangan ( Harmony and Balances Principle )
4. Asas Keterpaduan ( Integratedness Principle )
5. Asas Manfaat ( Benefit Principle )
6. Asas Kehati-hatian ( Precautionary Principle )
7. Asas Keadilan ( Equitable Principle )
8. Asas Ekorogion ( Ekorogion Principle )
9. Asas Keanekaragaman Hayati ( Biodiversity Principle )
10. Prinsip Pencemaran Membayar ( Polluter Pays Principle )
11. Asas Partisipatif ( Participation Principle )
12. Asas Kearifan Lokal ( Local Wisdom Principle )
13. Asas Tata Kelola Pemerintah yang Baik ( Good Governance Principle )
14. Asas Otonomi Daerah ( Local Autonomy Principle )
5. Peran Serta Masyarakat dalam mengelola Lingkungan Hidup berdasarkan Undang- Undang Lingkungan Hidup.
Salah  satu  tujuan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  sebagaimana  termuat dalam  pasal  3  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan UUPPLH adalah menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ada delapan hak yang diakui dalam UUPPLH, yaitu :
1. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia.
2. Hak mendapat pendidikan lingkungan hidup.
3. Hak akses informasi
4. Hak akses partisipasi
5. Hak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
6. Hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
7. Hak  untuk  melakukan  pengaduan  akibat  dugaan  pencemaran  dan  atau  perusakan lingkungan  hidup,  dan  Hak  untuk  tidak  dapat  dituntut  secara  pidana  dan  perdata  dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 14
Untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, maka salah satu cara yang diberikan oleh  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  dalam  pasal  70  adalah  dengan  mengoptimalkan peran  serta  masyarakat  dalam  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Pasal  ini menguraikan  beberapa  peran  yang  bisa  dilakukan  oleh  masyarakat,  diantaranya  pengawasan
sosial,  memberikan  saran  pendapat,  usul,  keberatan,  pengaduan  serta  menyampaikan  informasi dan  atau  laporan.  Dengan  demikian,  secara  normatif  UUPPLH  sudah  sejalan  dengan  atau  telah mengadopsi Prinsip 10 Deklarasi Rio 1992 yang menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 15

## 6. Peranan Strict Liability Konsep
Pasal  35  Undang-undang  No.32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang  melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UKP dalam rangka perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  sebagai  prasyarat  untuk  memperoleh  izin  usaha dan/atau  kegiatan.  Pasal  35  mengatur  tentang  tanggung  jawab  mutlak  ( strict  liability )  bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mempergunakan bahan berbahaya dan beracun.
Di  dalam  terjemahan  UULH  ke  dalam  bahasa  Inggris  yang  dilampirkan  pada  buku Hukum Tata  Lingkungan oleh  Koesnaedi  Hardjasoemantri,  2003  di  sana  dipakai  istilah strict  liability bukan absolute liability. Strict liability dan vicarious liability dua-duanya disebut liability without fault (tanggung  jawab  tanpa  kesalahan).  Arnold  H.  Loewy  dalam  buku Criminal  Law memberi keterangan  tentang strict  liability sebagai  berikut.  ( Strict  liability terjadi  jika  dapat  dijatuhkan pidana melulu berdasarkan pembuktian bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang  dan  jika  dibuktikan  bahwa  ia  telah  melakukan  segala  usaha  untuk  mencegah perbuatan, tidaklah merupakan pembelaan).
Dengan demikian, tetap harus dibuktikan terjadinya akibat, yaitu pencemaran atau perusakan lingkungan.  Yang  tidak  perlu  dibuktikan  adalah  unsur  kesalahan  (unsur  sengaja  atau  kelalaian. Oleh  karena itu,  tidaklah benar  pendapat  yang  dikatakan  bahwa  dengan strict liability itu  dianut pembuktian terbalik dalam UULH. Hal itu tidak benar karena harus dibuktikan adanya kerusakan atau pencemaran lingkungan. Unsur batin pembuat apakah ia sengaja atau karena kelalaian, tidak diperlukan lagi. Oleh karena itu, disebut liability without fault .
Penjelasan  Pasal  35  ayat  (1)  memberi  pengertian  tangguang  jawab  mutlak  ( strict  liability ). Bertanggung  jawab  secara  mutlak  atau strict  liability ,  yakni  unsur  kesalahan  tidak  perlu dibuktikan  oleh  pihak  penggugat  sebagai  dasar  pembayaran  ganti  kerugian.  Ketentuan  ayat  ini merupakan lex  specialis dalam  gugatan  tentang  perbuatan  melanggar  hukum  pada  umumnya. Besarnya  nilai  ganti  rugi  yang  dapat  dibebankan  terhadap  pencemar  atau  perusak  lingkungan
15 Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm.67
hidup  menurut  pasal  ini  dapat  ditetapkan  sebagai  batas  tertentu.  Yang  dimaksud  batas  tertentu adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditentukan keharusan asuransi  bagi  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  bersangkutan  atau  tersedia  dana  lingkungan  hidup. Karena UULH mencantumkan strict liability (tanggung jawab mutlak) dalam pasal 35 dan tidak dalam  pasal  41  mengenai  pidana,  maka  hanya  diterapkan  dalam  gugatan  perdata.  Akan  tetapi, RUU KUHP mencantumkan juga strict liability dalam hukum pidana, yang juga selektif maka ada kemungkinan jika KUHP diterima dan berlaku, UULH dapat diubah, dicantumkan disana, bahwa yang dimaksud dengan delik tertentu dalam RUU KUHP dikenakan strict liability , termasuk delik lingkungan tertentu.
Untuk menentukan suatu perbuatan perlu diterapkan strict liability , perhatikan hal-hal berikut:
1. Perlunya ditaati suatu peraturan mengenai kesejahteraan masyarakat
2. Pembuktian kesalahan ( mens rea ) sangat sulit.
3. Tingginya kadar bahaya sosial akan membenarkan penginterpretasian stict liability .

## C. PEMBAHASAN
1. Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undaang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di daerah Aliran Sungai Keueng Teunom
Penegakan  hukum  terhadap  pencemaran  daerah  aliran  sungai  harus  benar-benar  ditegakkan oleh  aparatur  negara  yang  telah  diberikan  wewenang  penuh  oleh  negara  untuk  menindak  tegas para  pelaku  pencemaran  daerah  aliran  sungai  karena  dapat  membahayakan  makhluk  hidup  yang ada  disekitarnya..  Para  pelaku  pencemaran  daerah  aliran  sungai  harus  di  tindak  sehingga menimbukan  efek jera agar  tidak  melakukan  kegiatan  yang  sama  demi  tegaknya  undang-undang No  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Berdasarkan penjelasan  Pasal  76  Ayat  1  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  bahwa  menteri,  gubernur,  atau  bupati/walikota  menerapkan sanksi  administratif  kepada  penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  jika  dalam  pengawasan ditemukan  pelanggaran  terhadap  izin  lingkungan.  Untuk  mencegah  terjadinya  tumpang-tindih penegakan hukum yang instrumen dan penegakannya berbeda itu, maka perlu ada kerja sama atau musyawarah  antara  penegak  hukum,  yaitu  TNI,  Polisi,  Jaksa,  dan  Pemerintahan  Daerah (gubernur/bupati/walikota  menerapkan  sanksi  administratif  kepada  penanggung  jawab  usaha
dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Untuk mencegah  terjadinya  tumpang-tindih  penegakan  hukum  yang  instrumen  dan  penegakannya berbeda  itu,  maka  perlu  ada  kerja  sama  atau  musyawarah  antara  penegak  hukum,  yaitu  TNI, Polisi,  Jaksa,  dan  Pemerintahan  Daerah  (gubernur/bupati/walikota).  Di  Indonesia  lembaga musyawarah  yang  sudah  ada,  yaitu  muspida  (musyawarah  pimpinan  daerah)  yang  terdiri  atas selain  dari  ketiga  unsur  tersebut,  juga  dengan  penglima  di  daerah.  Adapun  sanksi  administratif dijelaskan dalam Pasal 76 Ayat 2 Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  bahwa  sanksi  administratif  terdiri  dari  teguran  tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan.
Hasil  wawancara  dengan  bapak  Marhaban  selaku  seksi  penegakan  hukum  di  Badan Lingkungan  Hidup  menyampaikan  bahwa  pelaksanaan  hukum  lingkungan  kepada  para masyarakat  atau  kepada  pelaku  usaha  agar  menyediakan  tempat  penyimpanan  limbah  sementara (TPS) B3 yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan apabila melanggar akan diberikan Sanksi berupa sanksi administratif, pidana, dan perdata. Sanksi administratif pada utamanya mempunyai fungsi  instrumental,  yaitu  pengendalian  perbuatan  terlarang.  Disamping  itu,  sanksi  administratif terutama  ditujukan  kepada  perlindungan  kepentingan  yang  dijaga  oleh  ketentuan  yang  dilanggar tersebut. Jenis sarana penegakan hukum administratif yaitu :
1. Teguran tertulis
2. Paksaan pemerintah atau tindakan paksa
3. Penutupan tempat usaha
4. Uang paksa
5. Penghentian kegiatan mesin perusahaan
6. Pencabutan izin melalui proses teguran, paksaan pemerintah, penutupan, dan uang paksa. 16
Sanksi  yang  diberikan  Bidang  Lingkungan  Hidup  ini  seharusnya  jangan  hanya  dengan teguran  tertulis  saja,  akan  tetapi  perlu  dilakukan  paksaan  pemerintah  atau  tindakan  paksa,  agar para  pelaku  usaha  sadar  bahwasanya  yang  dilakukan  dengan  perbuatannya  tersebut  merupakan tindakan  yang  merugikan  orang  banyak  dan  dapat  merusak  ekosistem  lingkungan  sekitar. Pemerintah  harus  segera  memetakan  kembali  wilayah-wilayah  pertambangan  dan  status  hukum.
16 Wawancara dengan Marhaban, Bagian Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan, tanggal 18 juni 2020, di Dinas Lingkungan Hidup Aceh Jaya.
Perlu tindakan tegas untuk masyarakat yang melakukan aktivitas berbahaya itu.
Untuk  melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup  dan  mencegah  terjadinya  pencemaran  atau kerusakan  lingkungan  hidup  yang  meliputi  perencanaan,  pemanfaatan,  pengendalian, pemeliharaan,  pengawasan,  dan  penegakan  hukum.  Dalam  undang-undang  ini  tercantum  jelas mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan  pencemaran,  memasukkan  benda  bahaya  dan  beracun  (B3),  memasukkan  limbah  ke media  lingkungan  hidup.  Larangan-larangan  tersebut  diikuti  dengan  sanksi  yang  tegas  dan  jelas tercamtum dalam Pasal 103 yang berbunyi setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukannya  pengelolaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  59,  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan  denda  paling  sedikit Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp  3.000.000.000.00  (tiga  miliar rupiah).
Berdasarkan data Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Aceh, dari penelitian tim  Kementrian  Lingkungan  Hidup  yang  turun  langsung  ke  Teunom  menyatakan  bahwa  jumlah tempat  penggilingan  emas  sebanyak  255,  sedangkan  tempat  penggilingan  yang  masih  berfungsi melakukan  penggilingan  emas  sebanyak  211  diseluruh  Kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten  Aceh Jaya dan limbahnya masih dibuang ke sungai tanpa adanya tempat penampungan limbah sehingga sangat bereksiko bagi masyarakat yang bergantung pada sungai tersebut.
Kegiatan  pertambangan  yang  dilakukan  di  hutan  lindung  Aceh  Jaya  telah  menyebabkan kerusakan.  Hal  ini  dikarenakan  banyaknya  ditemukan  ikan  mati  di  sungai Krueng  Teunom  yang diduga  karena  tercemar  limbah  merkuri  dan  sianida  dari  kegiatan  pengolahan  emas.  Limbah merkuri  yang  mengalir  di  sungai,  juga  dapat  meracuni  warga  di  sekitar  kawasan  pemukiman penduduk  Krueng  Teunom.  Berdasarkan  wawancara  dengan  seksi  pengendalian  dan  pemulihan lingkungan,  kadar  merkuri  di  daerah  aliran  sungai  Krueng  Teunom  sudah  mencapai  batas maksimum.  Sehingga  menjadi  dampak  buruk  bagi  kesehatan  masyarakat  dan  hewan-hewan disekitaran aliran sungai.
Menurut wawancara dengan Bapak Anwar SKM bagian kesehatan lingkungan di Dinas Kesehatan kabupaten  Aceh  Jaya,  dampak  dari  pencemaran  Krueng  Teunom  ini  sudah  seperti  yang  pernah terjadi  di  Minamata  Jepang  akibat  menggunakan  merkuri  dan  sianida  tanpa  adanya  kolam penyimpanan limbah. Banyak ibu hamil yang  melahirkan anak cacat seperti idiot, bibir sumbing dan  autis,  gejala  lainnya  adalah  bisa  saja  terserang stroke .  Merkuri  yang  masuk  kedalam  tubuh
manusia  tidak  dapat  keluar  lagi  kecuali  pakai  obat-obatan  yang  cukup  keras,  Ia  dapat  masuk  ke otak,  ginjal,  dan  hati.  Bapedal  Aceh  menemukan  baku  mutu  air  di  sekitar  daerah  aliran  sungai Krueng  Geumpang,  Tangse  dan  Teunom,  satu  aliran  sungai  panjang  yang  terhubung  satu  sama lain  hingga  ke  hilir.  Penelitian  ini  dilakukan  bersama  Dinas  Kesehatan  beberapa  hari  paska matinya ikan-ikan di sungai tersebut yang diduga karena limbah merkuri dari aktivitas pengolahan emas oleh masyarakat. 17
Kementrian Lingkungan hidup juga telah melakukan penelitian yang menemukan kandungan merkuri  di  dalam  air  di  sekitaran  Krueng  Teunom  Kabupaten  Aceh  Jaya.  Warga  yang  diambil sampel  rambutnya  terbagi  dua  kelompok  yakni  pengolah  emas  yang  langsung  dalam  kegiatan penambangan emas dan mereka yang tidak ikut kegiatan penambangan emas, tapi berada di area pengolahan  emas  seperti  keluarga  penambang. 18 Sejumlah  instansi  terkait  Pemerintah  Aceh menyebutkan akan  menangani kasus pencemaran logam berat, seperti mercuri (Hg) dan Sianida, di daerah aliran sungai di Kecamatan Teunom dan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya.
Berdasarkan  informasi  dari  Ibu  Ainun  masyarakat  yang  melakukan  aktivitas  berbahaya  itu mengambil  emas  dari  beberapa  kecamatan  yang  ada  di  Aceh  Jaya,  salah  satunya  gunong  ujeun yang terletak di kecamatan krueng sabee, kemudian para penambang membawa emas tersebut ke gelondongan  yang  ada  di  kecamatan  Teunom  untuk  di  olah.  Dengan  demikian,  limbah  merkuri tersebut telah tersebar disekitaran daerah aliran sungai Krung Teunom. Akan tetapi sudah banyak juga tempat pengolahan emas yang berhenti beroperasi dikarenakan sanksi pasca matinya ikan di daerah  aliran  sungai  krung  teunom. 19 Sampel  kerang  dan  ikan  yang  ditemukan  di  hulu  sungai Krueng  Teunom  juga  telah  ditemukan  kandungan  merkuri.  Kabar  buruk  bagi  kita  masyarakat Aceh bahwa kita semua tidak terlepas dari bahaya merkuri, karena sudah masuk ke dalam rantai makanan  di  alam.  Kita  yang  tinggal  jauh  dari  daerah  pertambangan  juga  bisa  terpapar  dampak karena mengkonsumsi ikan yang berimigrasi dari sana.
Dengan realitas empirik demikian, maka penegakan hukum harus menjadi jalan masuk awal dalam  rangka  menghindari  kondisi  yang  lebih  parah.  Di  samping  itu,  untuk  masa  depan,
17 Wawancara dengan Anwar, Bagian Kesehatan Masyarakat, pada tanggal 18 juni 2020, di Dinas Kesehatan Aceh Jaya
18 Wawancara dengan seksi Pengendalian dan Pemulihan Pencemaran Lingkungan, pada tanggal 18 juni 2020, di Dinas Lingkungan Hidup Aceh Jaya.
19 Wawancara dengan Ibu Ainun, Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup kantor Camat, pada tanggal 18 juni 2020, di kecamatan Teunom
pengaturan  mengenai  merkuri  harus  dilakukan  secara  ketat,  ia  buka  hanya  terkait  karena  tidak adanya  pemasukan  bagi  daerah,  melainkan  kegiatan  tersebut  telah  menyebabkan  dampak kesehatan bagi masyarakat. Di samping itu, dampak lingkungan yang akan  menimpa lingkungan di Aceh.

## 2. Upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  di  Aceh terhadap Penegakan Hukum pencemaran daerah aliran sungai Krueng Teunom
Peran  serta  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  dalam  penegakan  hukum  lingkungan hidup telah di atur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Yang  menegaskan  bahwa  siapapun  yang  berjuang  untuk pelestarian  dan  penyelamatan  lingkungan  hidup  tidak  bisa  dipidana  dan  dituntut  secara  perdata. Dengan adanya Undang-undang tersebut, maka pertisipasi masyarakat dalam menegakkan hukum lingkungan  menjadi  lebih  besar.  Peran  serta  LSM  adalah  untuk  menghasilkan  masukan  dan persepsi  yang  berguna  dari  warga  negara  dan  masyarakat  yang  berkepentingan  dalam  rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan lingkungan. Pandangan dan reaksi masyarakat itu, sebaliknya  akan  menolong  pengambil  keputusan  untuk  menentukan  prioritas,  kepentingan  dan arah yang positif dari berbagai faktor.
Berdasarkan  informasi  dari  Rahmat  Rb  salah  satu  anggota  Lembaga  Swadaya  Masyarakat Peduli  Lingkungan  (LSM-PELI)  di  kecamatan  Teunom,  terkait  pencemaran  merkuri  oleh penambangan  emas  secara  ilegal,  lembaga  swadaya  masyarakat  telah  mendesak  Pemerintah Provinsi  Aceh  segera  menangani  pencemaran  merkuri  agar  tidak  membahayakan  masyarakat, pemerintah  harus  segera  melakukan  penelitian  baku  mutu  air  mengingat  sungai  itu  merupakan sumber air bagi kehidupan masyarakat di sekitaran aliran sungai Krueng Teunom. Jika kondisi ini dibiarkan  berlangsung  terus  dikhawatirkan  kawasan  daerah  aliran  sungai  tersebut  menimbulkan dampak yaitu pada kesehatan masyarakat serta kerusakan ekologis. Ini tentunya bertolak belakang dengan  upaya  yang  selama  ini  dilakukan  yaitu  memastikan  pengelolaan  daerah  aliran  sungai tersebut dikelola dengan prinsip-prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan. 20
20 Wawancara dengan Rahmat Rb, Lembaga Swadaya Masyarakat, tanggal 18 juni 2020, di Kecamatan Teunom Aceh Jaya.
Menurut informasi yang didapatkan dari bapak Muhammad Haris S.TP selaku ketua Dewan UKM komite daerah Aceh Jaya menjelaskan bahwa imbas dari pencemaran lingkungan terhadap daerah  aliran  sungai  berdapak  besar  terhadap  perekonomian  masyarakat  sekitar,  karena  bahan baku  dasar  dari  olahan  produk-produk  usaha  kecil  dan  menengah  masyarakat  terdapat  di  aliran sungai  tersebut.  Muhammad  Haris  S.TP  berharap  adanya  upaya-upaya  dari  pemerintah  supaya adanya ketegasan untuk menjalankan aruran yang sudah ada. 21
Pencemaran  lingkungan  mambawa  dampak  negatif  dan  merugikan  masyarakat  disekitaran aliran  sungai  Krueng  Teunom.  Dampak  negatif  dari  pencemaran  lingkungan  tersebut  dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat disekitarnya serta dapat merusak lingkungan dan keindahan lingkungan  sehingga  kelestarian  lingkungan  tidak  dapat  terwujud.  Untuk  mencegah  agar  tidak terjadi  terus  menerus  dan  tidak  merugikan  masyarakat  akibat  dampak  negatif  yang  ditimbulkan, maka  perlu  diadakan  upaya  pencegahan.  Hal  tersebut  juga  dibenarkan  oleh  Eva  Susanti  SKM, berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  ibu  Eva  Susanti  SKM  pemerintah  harus  melakukan pembinaan  mengenai  pentingnya  menjaga lingkungan  hidup  kepada  lurah  atau  kepala  desa  yang dihadiri  oleh  aparat  desa, pemuka  masyarakat  serta  para  pengusaha  industri.  Pemerintah  sebagai motivator  dengan  memberikan  fasilitas  pembuangan  limbah  dan  memberitahukan  tata  cara pengolahan limbah merkuri agar tidak membahayakan masyarakat, mengajak pengusaha dan LSM peduli lingkungan secara bersama-sama meningkatkan mutu pengelolaan lingkungan hidup. 22
Hasil wawancara dengan bapak Marhaban SKM MKM tentang upaya-upaya yang dilakukan Dinas  Lingkungan  Hidup  yaitu  dengan  membuat  jadwal  pengawasan  agar  pengawasan  sesuai dengan  SOP  yang  telah  ditetapkan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Aceh  Jaya. Melayangkan  surat  pemberitahuan,  agar  perusahaan  memberi  informasi  untuk  menyiapkan dokumen-dokumen tentang izin lingkungan dan masalah limbah yang dihasilkan oleh perusahaan, serta membuat berita acara pengawasan berdasarkan Dinas Lingkungan Hidup tentang tanggal dan hari pelaksanaan, jabatan yang mengawasi bisnis, nama, alamat perusahaan dan mendatangi lokasi berdasarkan tugas dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup mengawasi dan meninjau secara langsung untuk mengecek kesesuaian dan kepatuhan perusahaan.
Hasil  dari  pengumpulan  data  Dinas  Lingkungan  Hidup  kabupaten  Aceh  Jaya  juga
21 Wawancara dengan Muhammad Haris, Ketua Dewan UKM Aceh Jaya, tanggal 19 juni 2020, di Calang Aceh Jaya
22 Wawancara dengan Eva Susanti, tanggal 18 juni 2020, di Dinas Kesehatan Aceh Jaya
berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 yang berisi tentang bagaimana dalam  mengawasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memiliki acuan dari Pasal 74 ayat 1 yang berisi tentang: pengawasan yaitu dengan melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari  dokumen  dan/atau  membuat  catatan  yang  diperlukan,  memasuki  tempat  tertentu,  memotret, membuat  rekaman  audio  visual,  mengambil  sampel,  memeriksa  peralatan,  memeriksa  instalasi dan/atau alat transportasi, menghentikan pelanggaran tertentu. 23
Berdasarkan  penelitian  dilapangan,  LSM  telah  melakukan  upaya-upaya  seperti  mendesak Pemerintah  Provinsi  Aceh  segera  menangani  pencemaran  merkuri  agar  tidak  membahayakan masyarakat dan pemerintah harus segera melakukan penelitian baku mutu air. ternyata penegakan hukum lingkungan  masih sering diabaikan oleh para pelaku pencemaran lingkungan, Pemerintah dan  lembaga  swadaya  masyarakat  juga  harus  saling  memberikan  pencegahan  seperti melaksanakan koordinasi penanggulangan masalah penambangan tanpa izin, melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang penertiban penambangan tanpa izin di setiap aliran sungai serta dampak  penting  dari  penggunaan  merkuri  bagi  kesehatan.  Ini  semua  dimaksudkan  agar masyarakat  dapat  mengetahui  mengenai  bahayanya  merkuri  bagi  kesehatan  dan  dapat mematuhinya.
3. Faktor  yang  menjadi  penghambat  dalam  Penegakan  Hukum  terhadap  pencemaran daerah aliran sungai Krueng Teunom
Hambatan  paling  besar  yang  berdampak  terhadap  UKM  Aceh  Jaya  yaitu  minimnya  minat para  pembeli  terhadap  produk  olahan  dari  bahan  baku  dasar  dari  daerah  aliran  sungai  sehingga berdampak pada penghasilan pendapatan dari berbagai macam jenis usaha tersebut. Besar harapan agar  di  tindak  tegas  oleh  pemerintah  daerah  terhadap  aturan  yang  telah  diterapkan  sehingga berimbas langsung  terhadap  pencemaran  lingkungan.  sehingga  perekonomian  masyarakat  sekitar aliran sungai dapat normal kembali. 24
Dalam  menegakkan  hukum  pada  masyarakat,  selalu  ada  hambatan-hambatan  yang  dialami oleh  pemerintah.  Tidak  terkecuali  pemerintah  Daerah  didalam  menegakkan  hukum  lingkungan juga  menemukan  sejumlah  hambatan.  Penegakan  hukum  terhadap  pencemaran  daerah  aliran
23 Wawancara dengan Marhaban, tanggal 18 juni 2020, di Dinas Lingkungan Hidup 24 Wawancara dengan Muhammad Haris, Ketua Dewan UKM Aceh Jaya. tanggal 18 juni 2020, di Calang Aceh Jaya.
sungai  harus  ditegakkan,  karena  tindakan  pelaku  pencemaran  hampir  tidak  bisa  diidentifikasi. Para  pelaku  melakukan  penambangan  dan  pengolahan  emas  ini  sangat  jauh  dari  permukiman penduduk,  mereka  melalukan  aktivitas  tersebut  di  hutan  pedalaman  Aceh  jaya.  sehingga  para pelaku  sangat  sulit  untuk  dideteksi  dan  dijaga  oleh  pihak  penegak  hukum.  Hambatan  tersebut selalu meliputi hambatan eksternal dan internal seperti:
1. Hambatan Internal
Secara  internal,  hambatan  yang  terjadi  dalam  menegakkan  hukum  lingkungan  oleh  Badan Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Aceh  Jaya  adalah  berawal  dari  Pemerintah  itu  sendiri.  Pada pemerintahan  apabila  masih  adanya  kepentingan  pribadi  dari  para  pejabat  yang  mempunyai kepentingan dengan para pengusaha, maka akan sulit Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Jaya  di  dalam  menangani  kasus  pencemaran  lingkungan.  Kurangnya  tenaga  PPNS  dan  PPLH  di Badan Lingkungan Hidup juga menjadi kendala menegakkan hukum lingkungan. Serta sarana dan prasarana  yang  digunakan  Badan  Lingkungan  Hidup  dalam  menegakkan  hukum  lingkunganpun masih belum tersedia dan masih belum ada.
2. Hambatan Eksternal
Hambatan-hambatan  eksternal  yang  terjadi  dalam  menegakkan  hukum  lingkungan  oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Jaya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat. Selain itu sumber daya masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya juga masih dibawah rata-rata. Hal ini dibuktikan dengan  masih  banyak  yang  belum  mengerti  dan  tidak  memahami  apa  itu  peraturan  yang  telah ditetapkan.  Hambatan  yang  lainnya  yaitu  kebiasaan  pola  hidup  masyarakat  yang  membuang limbah merkuri sembarangan tanpa adanya tempat penampungan. 25
Dari  hasil  penetitian  di  atas  hambatan-hambatan  yang  terjadi  adalah  adanya  kepentingan pribadi  dari  para  pejabat  terhadap  pengusaha.  Kebiasaan  yang  sudah  mengakar  tumbuh  di masyarakat yang menjadi kebiasaan buruk, sehingga dapat terjadinya pencemaran lingkungan. di dalam  penyelenggaraan  pemerintah,  warga  sebagai  pihak  yang  ikut  andil  di  dalam  pelaksanaan melestarikan  lingkungan,  masih  ditemukan  masyarakat  yang  kurang  sadar  akan  kesehatan lingkungan  sekitar  dan  merasa  tidak  peduli  dengan  sikap  acuh.  Padahal  pada  kenyataanya lingkungan  sekitar  tersebut  juga  termasuk  rumah  mereka  sendiri  yang  mereka  huni  setiap  hari. Apabila lingkungan bersih dan masyarakat sadar akan pelestarian lingkungan maka akan jarang di ketemukannya banjir, wabah penyakit akibat dari tidak sehatnya lingkungan tersebut.

## C. Kesimpulan
1. Mengenai  upaya-upaya  yang  dilakukan  LSM  adalah  mendesak  pemerintah  provinsi  Aceh agar  menangani  dan  melakukan  penelitian  terhadap  baku  mutu  air  karena  air  tersebut  yang merupakan sumber air bagi kehidupan masyarakat disekitaran aliran sungai Krung Teunom.
2. Adapun  hambatan-hambatan  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  dalam  panegakan  hukum terhadap  pencemaran  aliran  sungai  berupa  hambatan  internal  dan  hambatan  eksternal. Hambatan internal berupa adanya tarik menarik kepentingan antara Pemda Aceh Jaya dengan pengusaha. Sedangkan hambatan eksternal berupa kurangnya kesadaran masyarakat. Hal  ini dibuktikan dengan masih banyak yang belum mengerti dan tidak memahami apa itu peraturan yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Tresna Sastrawijaya, Pencemaran Lingkungan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000).
Ahyani  M.  “Pengaruh  Kegiatan  Penambangan  Emas  terhadap  Kondisi  Kerusakan  Tanah  pada Wilayah Penambangan Rakyat di Bombana Sulawesi Tenggara”. (Tesis, Semarang: Universitas diponogoro Program Magister Ilmu Lingkungan : 2011).
Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
Bakri.www.SerambiIndonesia.com.Februari18.2014.http://aceh.tribunnews.com/2014/02/18/k orban- mulai-berjatuhan ( accessed Maret 18. 2018).
Heryando Palar, Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994). Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
Maywati S. Hubungan Beberapa Faktor Pekerjaan dengan Kadar Merkuri (Hg) Dalam Darah Pekerja Penambang  Emas  di  Dusun  Karang  Paningal  di  Desa  Karanglayung  Kecamatan  Karang  Jaya Kabupaten Tasikmalaya: 2011
Suyono, Pencemaran Kesehatan Lingkungan, (Jakarta:EGC, Qurratur R. Estu Tiar, 2013).
Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011). UUPPLH, Pasal 65 dan 66.
Wahana  Lingkungan Hidup Indonesia [Indonesia]: 2009 [cited 2013 Mai
22].Availablefrom:http://www.walhi.or.id./index.php/id/ruang-media/walhi-di-media/berita- tambang-aenergi/1684-merkuri-mengancam aceh.html.
Wawancara dengan Anwar, Bagian Kesehatan Masyarakat, pada tanggal 18 juni 2020, di Dinas Kesehatan Aceh Jaya.
Wawancara dengan Eva Susanti, tanggal 18 juni 2020, di Dinas Kesehatan Aceh Jaya.
Wawancara dengan Ibu Ainun, seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup kantor Camat, pada tanggal 18 juni 2020, di Kecamatan Teunom.
Wawancara dengan Marhaban, Bagian Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan, tanggal 18 juni 2020, di Dinas Lingkungan Hidup Aceh Jaya.