..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9 Nomor 2 Juni 2018 :::..

## MENUJU ERA BARU WAKAF TUNAI
(Sebagai Inovasi Finansial Islam dalam Mensejahterakan Umat)

## Sukamto
Sukamto@yudharta.ac.id Universitas Yudharta Pasuruan
Abtraksi: Tulisan  ini  berusaha  memaparkan  wacana  baru  terkait dengan  reinpretasi  makna  wakaf  sebagai  instrumen  financial Islam. Selama ini wakaf hanya dipahami sebagai ibadah mahdah. Pada  hal  jika  ditelaah  lebih  lanjut  wakaf  dalam  terma  fiqh memiliki dua makna khas yang semula kontradiktif. Wakaf tidak akan  valid  sebagai  amal  jariyah  kecuali  setelah  benar-benar pemiliknya menyatakan aset yang diwakafkan menjadi aset publik dan  ia  bekukan  haknya  untuk  kemaslahatan  umat.  Dan  wakaf tidak akan beramal jariyah (amal yang senantiasa mengalir pahala dan  manfaatnya)  sampai  benar-benar  didayagunakan  secara produktif sehingga berkembang atau bermanfaat tanpa menggerus habis  aset  pokok  wakaf.  Oleh  karena  itu  sangat  relevan,  terlepas dari  perdebatan  fiqih,  bolehkah  wakaf  dengan  dana  tunai  (cash) dan  bukan  harta  tetap,  bahwa  gagasan  sertifikat  wakaf  tunai dengan pola sertifikasi sebagai bukti ‘share holder’ proyek wakaf guna  pengawasan  dan  wasiat  pemanfaatan  dari  investasi  dan pengelolaannya secara produktif. Subtansi  wacana  wakaf  tunai    sebagai  model  inovasi  finansial Islam adalah merupakan upaya mewujudkan kesejahteraan sosial melalui keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan. Wakat tunai sangat relevan memberikan model mutual fund melalui mobilisasi dana  abadi  dari  umat  yang  digarap  melalui  tantangan profesionalisme  yang  amanah  dalam mengatasi  kecemasan  krisis investasi  sebagai  upaya  untuk  menggairahkan  dan  merangsang pertumbuhan  ekonomi  umat.  Ia  sangat  strategis  menciptakan lahan  pekerjaan  dan  mengurangi  pengangguran  dalam  aktivitas produksi  yang  sesuai  dengan  kaidah  syariah  dan  kemaslahatan umat.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  oleh  beberapa  lembaga  wakaf tunai yang telah beroperasi di Indonesia  seperti, Tabungan Wakaf Indonesia (TWI), Lembaga Wakaf Baitul Maal Muamalat, Ponpes
Modern  Darussalam  Gontor  Ponorogo,  Yayasan  Wakaf  Bangun Nurani  Bangsa  (YWBNB),  Rumah  Wakaf  Indonesia  (RWI),  dan Global Wakaf Act.
Kata Kunci: Wakaf Tunai, Financial Islam, Kesejahteaan Umat
Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Yudharta Pasuruan
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9 Nomor 2 Juni 2018 :::..

## Pendahuluan
Wakaf  merupakan  potensi  umat  yang  belum  sepenuhnya  digali  dan dikembangkan.  Sepanjang  dekade  terakhir  ini  upaya  pengembangan  potensi ini  terus  menerus  digali  dan  dikaji  baik  peranannya  dalam  sejarah  maupun menatap  kemungkinan  peranannya  di  masa  datang  dalam  menghadapi globalisasi. Yang jelas tuntutan dalam al-Quran tetap menjadi pegangan umat Islam  sepanjang  zaman  sekalipun  terjadi  perubahan  tata  kehidupan  dalam rangka tatanan modern, tata ekonomi global, dan tatanan kehidupan manusia modern.  Institusi  wakaf  akan  tetap  menjadi  sental  kajian  dalam  sosial ekonomi sebagai inovasi instrumen keuangan Islam.
Jumlah  penduduk  muslim  dunia  sekarang  ini  diperkirakan  mencapai 1,60 miliar orang, dari semua usia. Dari jumlah tersebut 200 juta orang lebih berada  di  Indonesia.  Jumlah  penduduk  muslim  dunia  sekarang  ini diperkirakan  mencapai  1,60  miliar  orang,  dari  semua  usia.  Dari  jumlah tersebut  200  juta  orang  lebih  berada  di  Indonesia.  Jika  semuanya mengeluarkan zakat fitrah pada akhir bulan Ramadlan, maka terkumpul dana 32 triliun rupiah dengan patokan harga beras satu kilogramnya 8 ribu rupiah.
Wakaf  merupakan  salah  satu  lembaga  sosial  Islam  yang  erat kaitannya  dengan  sosial  ekonomi  masyarakat  dan  sudah  ada  sejak  periode awal  Islam.  Lembaga  ini  terus  eksis  bahkan  menunjukkan  progressnya  di negara-negara  Islam.  Misalnya  Saudi  Arabia, 1 Mesir,  Yordan,  Turki, Malaysia  dan  Indonesia.  Hal  ini  lebih  berdasarkan  pada  kemanfaatan  wakaf untuk kesejahteraan umat. Di Indonesia wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan umat Islam. Jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak. Menurut  data Departemen Agama  Republik  Indonesia,  sampai  dengan  tangal  1  April. 2 Jumlah  tanah wakaf  di  Indonesia  sebanyak  358.710  lokasi  dengan  luas  819.207.733.9M. Apabila  jumlah  tanah  wakaf  di  Indonesia  dihubungkan  dengan  negara  yang saat  ini mengalami  krisis  ekonomi,  sebenarnya  wakaf  merupakan  salah  satu lembaga  Islam  yang  potensial  untuk  lebih  dikembangkan  guna  membantu masyarakat yang kurang mampu. Namun, wakaf yang jumlah begitu banyak ,
1 Pada  tahun  1381  H.  Arab  Saudi  membentuk  kementerian  Haji  dan  Wakaf  secara  resmi. Salah tugas dari kementerian  ini  adalah  mengelola seluruh  harta wakaf . Berbabagai upaya yang  telah  dilakukan  adalah  perluasan  masjid  Haramain,  pembangunan  masjid  dan  berbagi dukungan  sarana  pendidikan,  perpustakaan  dan  penerbitan  buku-buku  gratis.  Lainnya, kementerian  Wakafjuga  melakukan  berbagai  terobosan  baru,  seperti    wakaf  sukuk perhotelan, perumahan dan pertanian yang tersebar di berbagai daerah di Arab Saudi.
2 Tim Depag, Perkembangan Pengelolahan Wakaf di Indonesia , Jakarta: Depag RI, 2003.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9 Nomor 2 Juni 2018 :::..
pada umumnya pemanfaatannya masih bersifat konsumsi dan belum dikelola secara produktif. Dengan demikian lembaga wakaf di Indonesia belum terasa manfaatnya bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. 3
Berdasarkan data yang ada dalam masyarakat, pada umumnya wakaf di Indonesia digunakan untuk masjid, mushlla, sekolahan, rumah yatim piatu, makam dan sedikit sekali tanah wakaf  yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan  termasuk  fakir  miskin.  Pemanfaatan  lahan-lahan  wakaf  untuk kepentingan  peribadatan  memang  efektif,  akan  tetapi  akan  lebih  efektif  jika dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan ekonomi masyarakat. 4
Agar  lembaga    wakaf  di  Indonesia  dapat  memberikan  kesejahteraan sosial  dan  ekonomi  bagi  masyarakat,  maka  perlu  dilakukan  pengkajian  dan perumusan  kembali  terhadap  eksistensi  institusi  wakaf.  Upaya  pengkajian makna  wakaf  ini  dipusatkan  pada  tiga  kategori  yaitu  benda-benda  yang diwakafkan  ( mauquf  bih ),  tujuan  wakaf  atau  peruntukan  waqaf  ( mauquf „alaih ), nadhir serta  pengelolaan  wakaf.    Masalah  tersebut  sangat  penting, karena  tanpa  memahami  secara  mendalam  mengenai  hal-hal  diatas,  maka wakaf  yang  ada  di  Indonesia  kurang  dapat  berperan  dalam  meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

## Pembahasan
1. Wakaf: Pengertian dan Peranannya dalam Prepektif Historis
Kata “wakaf” (jamaknya  : awqaf )  arti  dasarnya  mencegah  atau menahan. 5 Dalam  bahasa  Arab,  secara  harfiyah  berarti  kurungan  atau penahan.  Yusuf  bin  Hasan  menjelaskan  bahwa  kata al-waqfu adalah mentuk masdar (gerund)  dari  ungkapan waqfu  al-syai‟ yang  berarti menahan  sesuatu.  Secara  terminologi,  para  ulama  memiliki  perbedaan pendapat  dalam  memaknai  harta  wakaf. 6 Perbedaan  tersebut  berakibat pada perbedaan hukum yang ditimbulkan.
a. Menurut  ulama  Syafi’iyah  wakaf  adalah  menahan  harta  yang  dapat memberikan  manfaat  serta  kekal  materi  bendanya  ( al-„ain )  dengan cara  memutuskan  hak  pengelolahan  wakif  dan  menyerahkannya kepada nadhir sesuai ketentuan syariat.
3 Djamal  Doa, Membangun  Ekonomi  Umat  Melalui    Pengelolaan  Zakat  Harta (Jakarta: Nuansa Madani, 2002), 123.
4 Tim  Depag, Panduan  Pemberdayaan  tanah  wakaf  Produktif  Strategis  Di  Indonesia (Jakarta: Depag RI, 2003),  78.
5 Muhammad Abu Zahrah, Muhadharah Fi Waqfi (Beirut: Dar Fikr, 1990), 231.
6 Wahbah Zuhayly, al-Fiqh Islamy wa Adilatuhu (Beirut: Dar Fikir, 1997), 157.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9 Nomor 2 Juni 2018 :::..
b. Ulama Hanafiyah mengartikan wakaf dengan menahan materi benda ( al-‟ain dan  hanya  mewakafkan  manfaatnya  kepada  siapapun  untuk tujuan  kebaikan.  (al-Din,  1970:203).  Sehingga,  kepemilikan  harta wakaf masih menjadi milik wakif, dan perwakafan hanya terjadi pada manfaat  dari  harta  tersebut,  bukan  pada  aset  hartanya.  Dengan demikian bila menginginkan wakafnya diambil kembali maka hal ini diperbolehkan.  Bahkan,  menjadi  haknya  bila  setelah  wakaf  menjadi miliknya, kemudian diperjualbelikan. (al-Zuhaily, 1985: 153)
c. Menurut  ulama  Malikiyah  wakaf  adalah  memberikan  manfaat  dari harta  yang  dimiliki  seseorang  untuk  diberikan  kepada  orang  lain yang  berhak  dalam  waktu  yang  ditentukan wakif pada  saat  akad
( shighat ) wakaf itu berlangsung. (al-Dasuqi, 1996: 187)
d. Ulama  Hanabilah  mendefinisikan  wakaf  dengan  menahan  asal  dan memberikan  hasilnya.  Pemaknaan  ini  sesuai  dengan  Hadist  Rasul SAW,  ketika  Umar  bin  Khattab  meminta  pendapat  Nabi  tentang tanah Khaibar miliknya.
Dalam  konteks  perundangan  di  Indonesia,  wakaf  dimaknai  lebih luas dan komplit, yaitu dengan merangkum keempat titik temu pendapat ulama  di  atas.  UU  Nomor  41  Tahun  2004  mengartikan  wakaf  dengan perbuatan  hukum wakif untuk  memisahkan  dan  /atau  menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan  kepentingannya  guna  keperluan ibadah dan /atau kesejahteraan umum menurut syariah (UU. No.41 tahun 2004). 7
Kesimpulan  dari  berbagai  definisi  diatas,  bahwa  wakaf  bertujuan untuk memberikan manfaat harta yang diwakafkan kepada seseorang dan dipergunakan  untuk  kesejahteraan  umum  sesuai  dengan  ajaran  syariat Islam. Berbagai ulama dari Syafi’iyah, Malikiyah, Hanabillah, Hanafiyah sepakat  bahwa    wakaf  adalah  merupakan  ibadah  yang  disyariatkan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT sesuai dengan firman dalam surat Ali Imran (3): 92 yang artinya:
“Kamu  tidaklah  sampai  kepada  ketaatan  yang  sempurna  hingga kamu memberikan kepada orang lain sebagian yang kamu sukai.” Rasulullah  SAW  juga  telah  bersabda: “Amal  seseorang  putus ketika  dia  mati, kecuali tiga  hal yakni   ilmu  yang  manfaat,  amal
7 Abdul Ghafur  Anshari, Hukum dan  Praktek Perwakafan Di Indonesia (  yogyakarta:  Pilar Media, 2005),   154.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9 Nomor 2 Juni 2018 :::..
jariyah,  dan  anak  saleh.” 8 Disini  wakaf  dipandang  para  ulama sebagai amal jariyah.
Sepanjang  sejarah  Islam,  wakaf  telah  memerankan  peran  yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan  kebudayaan  masyarakat.  Selain  itu  keberadaan  wakaf    juga    telah banyak memfasilitasi para sarjana dan mahasiswa dengan berbagai sarana dan  prasarana  yang  mamadai  untuk  melakukan  riset  dan  pendidikan, sehingga  dapat  mengurangi  ketergantungan  dana  pada  pemerintah. Kenyataan menunjukkan, institusi wakaf telah menjalankan sebagian dari tugas-tugas  institusi  Pemerintah  atau  Kementerian  kementerian  khusus seperti Depatemen Kesehatan, Pendidikan dan Sosial.
Keberadaan  wakaf  terbukti  telah  banyak  membantu  bagi pengembangan  ilmu-ilmu  medis  melalui  penyediaan  fasilitas-fasikitas publik  dibidang  kesehatan  dan  pendidikan  seperti  pembangaunan  rumah sakit,  sekolah  medis  dan  pembangunan  industri  obat-obatan  kimia. Mahasiswa  bisa  mempelajari  obat-obatan  serta  penggunaannya  dengan mengunjungi  rumah  sakit-rumah  sakit  yang  dibangun  dari  dana  hasil pengelolahan  aset  wakaf.    Bahkan,  pendidikan  medis  kini  tidak  hanya diberikan  oleh  sekolah-sekolah  medis  dan  rumah  sakit,  tetapi  juga diberikan  oleh  masjid-masjid  dan  universitas-universitas  seperti Universitas  Al-Azhar  di  Kairo  Mesir  yang  dibiayai  dari  dana pengelolahan  asset  wakaf. 9 Bahkan  pada  abad  4  Hijriyah,  rumah  sakit anak yang didirikan di Istambul Turki dananya berasal dari pengelolahan asset wakaf. Di Spanyol fasilitas rumah sakit yang melayani baik muslim amupun  non  Muslim,  juga  berasal  dari  hasil  pengelolahan  asset  wakaf. Pada  periode  Abbasiyah,  dana  hasil  pengelolahan  aset  wakaf  juga digunakan  untuk  membantu  pembangunan  pusat  seni  dan  telah  sangat berperan  bagi  perkembangan  arsitertur  Isalam  terutama  arsitektur  dalam pembangunan masjid, sekolah, dan rumah sakit. 10
Wakaf  pertama  adalah  masjid  Quba  di  Madinah  yang  didirikan oleh  Nabi  Muhammad  SAW.  Wakaf  yang  kedua  adalah  masjid Dar  Al- Hijra di Madinah, yang dibangun Rasullah SAWdan juga dilaporkan juga bahwa  itu  adalah  wakaf  pertama    dilakukan  setelah  mengambil  alih
8 Ahmad bin Ali Bin Hajar Al-Asqalani, Fathu Bari bi Syarh Shahih Bukhary . Juz 5 (Beirut: Dar Kutub al-Salafiyah, 1960), 95.
9 A. Omer, The Experience of The Management of Awqaf in Egyp (Kairo: Tatarstan, 2004),
23
10 Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf (Jakarta: UI Press, 2012),
67
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9 Nomor 2 Juni 2018 :::..
kepemilikan  7  (tujuh)  kebun  milik  seorang Mukhairaiq.    Mukhairaiq adalah orang Yahudi yang terbunuh pada perang Uhud dan berpihak pada orang  muslim.  Peristiwa  wakaf  ini  kemudian  diikuti  oleh  Umar  bin Khattab  serta  sahabat-sahabat  yang  lain  seperti  Abu  Bakar,  Usman,  dan Ali.
Selama  periode  Abbasiyah,  harta  wakaf  dan  hasil-hasilnya  tidak ditampung  di Baitu  Maal ,  namun  dikelola  oleh Qadhi yang  selalu dimonitoring.  Pada  periode  Abbasiyah  tersebut  dibentuklah Baitul-Maal Khusus .  Pada periode Mamluk, harta wakaf dibagi menjadi 3 golongan: a. “Abbas”, terdiri dari tanah-tanah perkebunan yang luas di Mesir yang digunakan  untuk  membiayai  masjid;  b. “Awaqf  Hukmiyah” terdiri  dari tanah-tanah  perkotaan  di  Mesir  dan  diperuntukkan  bagi  kepentingan operasional kota; c. “ Awaqf Ahliyah” yaitu untuk pemeliharaan keluarga yang kekurangan ekonomi. 11
Pada kekhalifahan Turki Usmaniyah pada tahun 1925 harta wakaf diperkirakan  mencapai  ¾  dari  luas  tanah  produktif.  Pusat  Administrasi Wakaf  dibangun  kembali  setelah  penggusurannya  pada  tahun  1924. Sekarang, Waqf  Bank  &  Financial  Corporation telah  didirikan  untuk memobilisasi  sumber-sumber  wakaf  dan  untuk  membiayai  bermacam- macam  jenis  proyek join  venture. Tidak  berlebihan  bila  reformasi pengelolaahn wakaf di banyak negeri Muslim ini dilatar belakangi adanya kenyataan bahwa pada pertengahan abad ke 19 sekitar ½ dari luas tanah produktif  di  Aljazair  disumbangkan  sebagai  wakaf.  Demikian  juga  di Tunisia  pada  tahun  1883  mencapai  3/4,  di  Mesir  tahun  1935  mencapai 1/7,  Iran  pada  tahun  1930  mencapai  15%. 12 Akumulasi  pemilikan  tanah wakaf  yang  begitu  luas  telah  mendorong  beberapa  negara  melakukan reformasi  di  Mesir  misalnya,  pada  tahun  1946  telah  mengeluarkan undang-undang dimana semua wakaf keluarga diubah bersifat sementara.

## 2. Regulasi UU Perwakafan di Indonesia
Pada  dasarnya,  wakalf  telah  lama  di  kenal  di  Indonesia.  Namun demikian,  memang  dalam  perkembangan  selanjutnya,  wakaf  kurang dikenal  dan  kurang  mendapatkan  perhatian  yang  serius  dari  sebagian besar  kalangan,  baik  pemerintah,  masyarakat,  ulama,  dan  lembaga-
11 Raghib Al-Sarjani, Rawa‟I al-Auqaf fi al-hadharah al-Islamiyah (Mesir; Dar Misr, 2010),
123
12 M.  Abdul  Manan, Sertifikat  Wakaf  Tunai  Sebuah  Inovasi  Instrumen  Keuangan  Islam (Jakarta: CIBER, 2006), 33.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9 Nomor 2 Juni 2018 :::..
lembaga  non  pemerintah  (LSM).  Dibandingkan  dengan  perkembangan institusi  zakat,  institusi  wakaf  jelas  jauh  tertinggal.  Kondisi  demikian, zakat,  mungkin  bisa  dimaklumi,  karena  sesungguhnya  memang,  secara hukum, kedudukan institusi zakat lebih tinggi dibandingkan wakaf. Zakat merupakan  kewajiban (fardhu  ain) bagi  setiap  muslim  dan  muslimah. Sementara  wakaf  merupakan  institusi voluntary (sukarela)  dalam  Islam. Sehingga  secara  kaidah,  memperhatikan  atau  memfokuskan  zakat  lebih urgen dibandingkan wakaf. Stagnasi ini tampak dari dari UU perwakafan yang diatur dalam PP No. 28 tahun 1977. 13 Peraturan UU tersebut hanya mengatur  benda-benda  wakaf  tidak  bergerak  dan  peruntukannya  lebih banyak  untuk  kepentingan  ibadah mahdhah, sepertimasjid,  mushalla, pesantren, dan kuburan.
Karena  keterbatasan  cakupannya,  kedua  peraturan  perundang- undangan  tersebut  belum  memberikan  peluang  yang  maksimal  bagi tumbuhnya  pemberdayaan  benda-benda  wakaf  secara  produktif  dan profesional.  Lahirnya  UU  No.  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  yang ditetapkan  oleh  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  memiliki  urgensi sangat  penting  dalam  pengembangan  makna  wakaf,  bukan  saja  wakaf dimanfaatlkan  untuk    ibadah mahdhah ,  namun  juga  dimanfaatkan  untuk produktif. 14 Sebagaimana  dimaklumi  bahwa  keberadaan  Undang-undang ini  telah  lama  menjadi  dambaan  masyarakat  muslim.  Peraturan  tentang perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia telah menjadi persoalan cukup  lama  karena  belum  ada  UU  yang  secara  khusus  tentang  wakaf, sehingga perwakafan di Indonesia kurang berkembang secara optimal.
Setidaknya, UU Wakaf ini memiliki subtansi antara lain: Pertama , benda  yang  diwakafkan (mauquf  bih) .  Dalam  peraturan  perundangan wakaf sebelumnya hanya berkaitan perwakafan benda tak bergerak yang lebih  banyak  dipergunakan  untuk  kepentingan  yang  tidak  produktif, seperti  masjid,  madrasah,  kuburan,  yayasan  yatim  piatu,  pesantren,  dan sekolah. Sedangkan UU wakaf yang baru ini mengatur juga benda wakaf yang  bergerak,  seperti  uang  ( cash  waqf ),  saham,  surat-surat  berharga lainnya  dan  hak  intelektual. 15 Inovasi  ini  merupakan  terobosan  yang fenomenal  dalam  perwakafan  merupakan  variable  penting  dalam pengembangan ekonomi. Wakaf uang, saham, atau surat berharga lainnya
13 Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam,….., 24.
14 Republik Indonesia, Undang-undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.
15 Muhammad  Syafi’I  Antonio, Cahs  Waqf    dan  Anggaran  Pendidikan  Umat ,  Yogyakarta: Seminar Wakaf Tunai UII 2003.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9 Nomor 2 Juni 2018 :::..
sebagaimana yang diatur dalam UU Wakaf bukanlah dibelanjakan untuk kebutuhan  konsumtif.  Pemanfaatan  secara  konsumtif  berarti  menyalahi konsep  dasar  wakaf,  karena  esensi  dari  wakaf  uang,  saham  dan  surat berharga  diamanatkan  kepada nazhir supaya  dapat  dikelola  secara produktif  sehingga  kemanfaatannya  dapat  digunakan  untuk  kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak.
Kedua,  Pendaftaran  benda-benda  wakaf  oleh  Pejabat  Pembuat Akta  Ikrar  Wakaf  (PPAIW)  kepada  instansi  yang  berwenang  paling lambat  7  (tujuh)  hari  kerja  sejak  ikrar  wakaf  ditandatangani.  Urgensi pendaftaran benda wakaf itu dimaksudkan agar seluruh perwakafan dapat dikontrol  dengan  baik,  sehingga  dapat  dihindari  penyelewengan    yang tidak perlu, baik oleh nazhir atau pihak ketiga.
Ketiga, persyaratan nazhir (pengelola harta wakaf). Syarat nazdir yang diatur dalam UU Wakaf adalah sebagai berikut:
a. Selain  perseorangan,  terdapat  penekan  badan  hukum  dan  organisasi. Sehingga  dengan  menekankan  bentuk  badan  hukum  atau  organisasi diharapkan  dapat  meningkatkan  peran-peran  kenazhiran  untuk mengelola wakaf secara lebih baik.
b. Persyaratan  nazhir  haruslah  profesional,  seperti  amanah,  memiliki pengetauan wakaf, pengalaman di bidang managemen keuangan.
c. Pemabatasan  masa  jabatan  nazhir.  Aturan  perundang-undangan sebelumnya  tidak  mengatur  tentang  masa  kerja nazhir ,  dalam  UU wakaf  ini  point  penting  agar nazhir bisa dipantau  kinerjanya  melalui tahapan  periodik  untuk  menghidari  penyelewengan  atau  pengabaian tugas-tugas nazhir.
d. Nazhir dapat  menerima  hak  pengelolahan  sebesar  10  %  dari  hasil bersih    pengelolaan  sebesar  maksimal  10%  dari  hasil  bersih pengelolaan dan pengembangan benda wakaf, agar nazhir wakaf tidak hanya  dijadikan  pekerjaan  sambilan  yang  hanya  dijalani  seadanya, tapi benar menjadi pekerja yang profesional.
Keempat,  menekankan  pentingnya  embentukan  sebuah  lembaga wakafnasional  yang  disebut  dengan  badan  Wakaf  Indonesia  (BWI). Badan  ini  bersifat  independen  yang  bertujuan  untuk  membina nazhir dalam  mengelola  dan  mengembangkan  harta  benda  wakaf  baik  secara nasional  maupun  internasional.  Sehingga  BWI  menduduki  perab  kunci, selain  berfungsi  sebagai  nazhir  juga  berfungsi  sebagai  pembina nazhir sehingga harta benda dapat dikelola dan kembangkan secara produktif.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9 Nomor 2 Juni 2018 :::..
Kelima, Ketentuan UU  yang mengatur tentang pidana dan sanksi administrasi  kepada  para  pihak  yang  dengan  sengaja  menyalahgunakan benda wakaf dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau/pidana  denda  paling  banyak  Rp.  500.000,-  (lima  ratus  ribi  rupiah). Sedangkan  bagi  yang  sengaja  mengubah  peruntukan  benda  wakaf  akan dipencara  paling  lama  4  (empat  tahun)  dan  /atau  pidana  denda  paling banyak Rp. 400.000.000,- sedangkan sangsi administrasi akan dikenakan kepada lembaga keuangan syariah dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)  yang  melanggar  dalam  masalah  pendaftaran  benda  wakaf. 16
Ketentuan  pidana  dan  sangsi  administrasi  ini  merupakan terobosan  yang cukup  penting  dalam  rangka  mengamankan  benda-benda  wakaf  dari tangan  yang  tidak  bertanggung  jawab  dan  bertujuan  untuk  memberikan aspek jera bagi mereka yang telah melakukan pelanggaran hukum.
Selanjutnya, peraturan Menteri agama No. 4 Tahun 2009  tentang administrasi  Pendaftaran  Wakaf  Uang  diterbitkan  yang  menjelaskan tentang  isu  spesifik  yaitu  wakaf  uang;  dan  Keputusan  Direktur  Jenderal Masyarakat  Islam  No  DJ.II/420  Tahun  2009  tentang  Model  Bentuk  dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang. 17 Penegasan dari Peraturan pemerintah tersebut  adalah  bahwa  kegiatan  wakaf  harus  sejalan  dengan  aktivitas pemerintah  lokal  dan  pusat.  Contohnya,  wakif  yang  mendonasikan tanahnya  untuk  dibangun  jalan  raya,  maka  hal  ini  harus  disesuaikan dengan desain tata ruang  yang telah ditetapkan pemerintah kota maupun pusat.  Tujuannya  adalah  agar  alokasi  aset  wakaf  dapat  dilakukan  secara optimal.
Otoritas lokal juga harus bekerja sama dengan otoritas luar negeri untuk  mengatisipasi  adanya  kerja  sama  luar  negeri  oleh  nazhir  lokal dengan  nazhir  internasional  dalam  bidang  wakaf.  Nazhir  yang mempunyai  aset  wakaf  yang  berlokasi  di  suatu  daerah  harus  diberi kesempatan  untuk  dapat  melakukan  kerja  sama  dengan  siapa  saja termasuk  dengan  luar  negeri  untuk  mengembangkan  wakaf  tersebut. Misalnya,  di  suatu  daerah  terdapat  area  tanah  wakaf,  maka nazhir harus diberi  keleluasaan  untuk  menarik  wakaf-wakaf  uang  dari  luar  negeri. Namun  demikian,  dalam  konteks  Indonesia  akan  tetap  memperhatikan keberadaan  aturan  perekonomian  lainnya,  seperti  aturan  pinjaman  luar negeri  oleh  daerah,  penerbitan  surat  berharga  oleh  Pemda,  dan  lain-lain.
16 Abdul Ghafur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan …., 54.
17 Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf, Perkembangan  Pengelolaan  Wakaf  di  Indonesia , Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9 Nomor 2 Juni 2018 :::..
Pokok pengaturan berikutnya berkaitan dengan aset wakaf. Otoritas juga harus  mempunyai  sistem  pemetaan  aset-aset  wakaf,  mengingat  aset-aset wakaf  dapat  dipilah  menjadi  berbagai  macam  kategori.  Oleh  karena  itu penting  mengklasifikasi  jenis  aset  wakaf  berdasarkan  potensinya. Misalnya,  aset-aset  wakaf  dibagi  berdasarkan  potensi  pengembangan, maka kreteria harus jelas antara pengembangan sesuai syariah atau tidak.

## Konsep Wakaf Tunai
Dalam  catatan  sejarah  Islam,  wakaf  sudah  dipraktikkan  baik  dalam bentuknya  yang  masih  tradisional  atau    konvensional,  dalam  arti  bentuk wakaf  berupa  benda-benda  tidak  bergerak  maupun  wakaf  produktif  berupa wakaf uang atau wakaf tunai ( cash waqf) .  Bahkan,  wakaf tunai ( cash waqf) ternyata sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah.  Imam az-Zuhri (w.  124H)  salah  seorang  terkemuka  dan  peletak  kodifikasi  hadist  mengutip hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengeluarkan fatwa yang berisi tentang anjuran melakukan wakaf dinar dan dirham untuk membangun sarana dakwah,  sosial,  dan  pendidikan  umat  Islam. 18 Caranya  adalah  dengan menjadikan uang sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannnya sebagai wakaf.
Dari  sini  muncullah  berbagai  analisis  tentang  pentingnya  wakaf  tunai yang  dewasa  ini  digalakkan  di  beberapa  negara  Islam  di  dunia.  Menurut Syafii  Antonio  terdapat  empat  manfaat  utama  dari  pemanfaatan  wakaf tunai. 19 Pertama,  wakaf  uang  jumlahnya  bisa  berfariasi  sehingga  seseorang yang memiliki data terbatas pun bisa memberikan  melalui wakaf uang, aset- aset  yang  berupa  tanah-tanah  kosong  bisa  dimanfaatkan  dengan pembangunan  gedung  atau  diolah  menjadi  lahan  produktif.  Ketiga,  dana wakaf  tunai  juga  bisa  membantu  ssebagian  lembaga-lembaga  pendidikan Islam  yang cash  flow -nya  terkadang  kembang  kempis  dan  menggaji  cititas akademik.  Keempat, pada gilirannya, umat Islam akan lebih mandiri dalam mengembangkan  pendidikan  tanpa  harus  terlalu  bergantung  pada  anggaran pendidikan negara.
Lebih  jauh  Syafi’I  Antonio  juga  mencoba  mengilustrasikan  betapa penggunaan  wakaf  tunai.  Dalam  dunia  pendidikan  misalnya,  terdapat  tiga filosofi  dasar  yang  harus  ditegakkan  ketika  hendak  menerapkan  konsep wakaf tunai. Pertama , alokasi wakaf tunai harus dilihat dalam bingkai proyek
18 Ahmad bin Ali Bin Hajar al-Asqalani, Fathu al-Bari bi Syarh, …., 231.
19 Ahmad  Djunaidi  dan  Thobieb  Al-Asyhar, Menuju  Era  Wakaf  Produktif  Sebuah UpayaProgresif Untuk Kesejahteraan Umat (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), 28.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9 Nomor 2 Juni 2018 :::..
yang  terintegrasi’,  bukan  bagian-bagian  biaya  yang  terpisah-pisah. Contohnya  anggapan  bahwa  dana  wakaf  akan  habis  bila  dipakai  untuk membayar  gaji  guru  atau  upah  bangunan,  sementara  wakaf  harus  abadi. Dengan  bingkai  proyek  sesungguhnya  dana  wakaf  akan  dialokasikan  untuk program  pendidikan  dengan  segala  biaya  yang  terangkum  didalamnya. Kedua ,  asas  kesejahteraan nazhir ,  sudah  terlalu  lama nazhir seringkali diposisiskan  kerja  asal  asalan  tidak  berkerja  secara  profesional.  Orientasi nazhir pada masa mendatang harus profesional sehingga mampu memberikan kesejahteraan di dunia dan akherat. Di Turki misalnya badan pengelola wakaf mendapatkan  alokasi  5  %  dari net  income wakaf.  Angka  yang  sama  juga diterima Kantor Administrasi Wakaf Bangladesh. The Central Waqf  Council India mendapat sekitar 6 % dari net income pengelolaan wakaf. Ketiga , Azas tranparancy  (accountability)  dimana  badan  wakaf  dan  lembaga  yang dibantunya  harus  melaporkan  setiap  tahun  akan  proses  pengelolaan  dana kepada umat Islam dalam bentuk audited financial report (laporan keuangan yang sudah teraudit) termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya.
Melihat  kecenderungan  yang  begitu  potensial,  dan  terutama  dengan melihat  perkembangan  pengelolaan  wakaf  yang  ada  di  negara-negara  lain, maka  kesempatan  yang  sama  juga  sebenarnya  bisa  dilakukan  di  Indonesia. Karena  di  beberapa  negara  lain  yang  notabene  berpenduduk  mayoritas muslim,  wakaf  dikembangkan  sebagai  salah  satu  alternatif  instrumen  yang cukup  mewadai  untuk  mensejahterakan  kehidupan  umat,  harus  diakui  pula bahwa  konsep  dan  prakatis,  pengunaan  kata-kata  wakaf  sampai  saat  ini dipahami  sebagai  pemberian  sesuatu  yang  berbentuk  benda-benda  tidak bergerak,  seperti  lahan  tanah  dan  bangunan. 20 Pemahaman  dan  praktek semacam ini telah berlangsung  sekian lama, bahkan wakaf yang sudah mulai dikelola  oleh  negara  seperti  pada  (empirium  Otman  1516-1918)  pun  masih terbatas  pada  bentuk  benda-benda  yang  tidak  bergerak.  Sementara  bentuk lain dari wakaf yang lebih produktif, seperti investasi belum banyak dikenal di kalangan masyarakat muslim.
Oleh  karena  itu,  pada  abad  19  reformasi  orientasi  wakaf  mulai bergairah  di  beberapa  negara    Muslim.  Sebagaimana  yang  terjadi  Aljazair, reformasi  pengelolahannwakaf  dibuktikan  dalam  bentuk  sumbangan  tanah sekitar  ½  dari  luas  tanah  produktif.  Tunisia  mampu  mengelola  dan mengembangkan wakaf tanah yang mencapai 1/3. Tahun 1928 Turki mampu mengelola  tanah  wakaf  mencakup  ¾  tanah  wakaf.  Pada  tahun  1935  Mesir
20 Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf (Jakarta: Grasindo, 2006), 123.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9 Nomor 2 Juni 2018 :::..
pengelolaan tanah wakaf mencapai 1/7.  Tahun 1930 Iran mampu mengelola 15% tanah wakaf produktif. 21
Sampai  saat  ini,  di  Indonesia  memang  masih  terdapat  sedikit  harta wakaf  yang  dikelola  secara  produktif  yang  bisa  dirasakan  manfaatnya  oleh masyarakat  banyak.  Sebagai  contoh  harta  wakaf  yang  dikelola  dan dikembangkan  secara  baik  adalah:  Yayasan  Pemeliharaan  dan  Perluasan Wakaf  Pondok  Pesantren  Modern  Gontor  Jawa  Timur,  Yayasan  Badan Wakaf  Sultan  Agung,  Badan  wakaf  Universitas  Islam  Indonesia,  Badan Wakaf  Universitas  Muslimin  Indonesia  (UMI)  Makasar,  Yayasan  Wakaf Paramadina  dan  lain-lain.  Sedangkan  sebagian  wakaf  yang  ada  masih dikelola  ala  kadarnya  secara  tradisional  belum  mengarah  pada  wakaf produktif  dan  dikelola  secara  profesional.  Menurut  data  dari  Depatemen Agama,  kenyataan  tanah  wakaf  di  Indonesia  sangat  besar  jumlahnya (403.845 lokasi dengan luas 1.566.672.406. M2), 75% sudah bersertifikat dan sekitar  10  %  memiliki  potensi  ekonomis. 22 Besarnya  jumlah  benda-benda wakaf,  khususnya  tanah  dan  bangunan  menjadi  peluang  yang  sangat  besar bagi pengembangan ekonomi umat pada masa mendatang.
Berdasarkan  data  tanah  wakaf  yang  begitu  luas  dan  menempati beberapa  lokasi  strategis,  dalam  tinjuan  ekonomi  sangat  memungkinkan untuk  dikelola  dan  dikembangkan  secara  produktif.  Sebagai  contoh,  cukup banyak  tanah  wakaf  yang  di  atasnya  dibangun  masjid  dan  mushalla,  sedang sisa  tanahnya  yang  masih  luas  bisa  dibangun  gedung  pertemuan  untuk disewakan  kepada  masyarakat  umum.  Hasil  penyewaan  gedung  tersebut dapat  digunakan  untuk  memelihara  masjid.  Atau  misalnya  ada  tanah  wakaf yang  terletak  cukup  strategis  dalam  usaha  bisa  dibangun  ruko  atau  gedung perkantoran  yang  bisa  dikelola  sendiri  atau  disewakan  dan  hasilnya  bisa untuk  perawatan  gedung  wakaf  yang  telah  ada  atau  untuk  menunjang kegiatan atau pemberdayaan ekonomi lemah  yang ada disekitarnya. Sebagai ilustrasi  dari  pengelolaan  tanah  wakaf  produktif  adalah  pemanfaatan  tanah wakaf  dikaitkan  dengan  program  penanaman  pohon  karet  unggul sebagaimana  banyak  tanah-tanah  kosong  di  pulau  Sumatra.  Pohon  karet adalah merupakan jenis tanaman yang cocok untuk tanah kering seperti yang terhampar  di  pulau  Sumatra  dan  Kalimantan.  Indonesia  adalah  negara penghasil  getah  karet  terbesar  dunia.  Olahan  getah  karet  ini  menjadi  bahan
21 Monzer Kahf, Financing The Development of Awqaf Properti (Kualalumpur: IRTI, 1998),
54
22 Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf. Perkembangan  Pengelolaan  Wakaf  di  Indonesia . Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9 Nomor 2 Juni 2018 :::..
utama  produksi  ban  dan  sintetis  lain.  Pohon  karet  bisa  produktif  selama  25 tahun dengan mengasilkan getah karet setiap pohon per 2 hari  ¼ kg. 1 hektar mampu ditanami 150 batang pohon karet.  Dengan istimasi hasil getah karet setiap 1 hektar kebun karet dalam 8 hari  adalah 150 batang pohon + 150 kg hasil  getah  dikalikan  harga  getah  karet  per  kg  adalah  Rp.  8.000,-  Total rincian adalah 300 X 8.000 = 2.400.000. Jadi penghasilan petani karet setiap 8 hari adalah  Rp. 2.400.000,-. Total sandapan karet rutin setiap bulan adalah 24  hari  berarti  2.400.000  X  3  =  7.200.000.  Dalam  1  bulan  1  hektar  lahan karet  mampu  menghasilkan  Rp.  7.200.000,-.  Menurut  data  pertanahan  di Propinsi  Sumatra  Selatan  terdapat  ratusan  bahkan  ribuan  tanah  khususnya Sumatra Selatan  yang  masih kosong dan nganggur hanya ditumbuhi semak berukar.  Pemanfatan  tanah  kosong  dengan  penanaman  pohon  karet  ini  akan lebih produktif. 23
Diatas  adalah  contoh  wakaf  benda  yang  tidak  bergerak.  Sedangkan jika  wakaf  tunia  dijalankan  maka  akan  lebih  efektif  dalam  membangun perekonomian  umat.  Sebagai  ilustrasi  misalnya  jumlah  penduduk  muslim Indonesia yang penghasilan Rp. 0,5 juta –sampai 10 juta per bulan sebanyak 10 juta jiwa.  Mereka yang berpenghasilan Rp. 0,5 juta sebanyak 4 juta jiwa mewakafkan  uangnya  setiap  tahun  Rp.  60.000,  maka  setiap  tahun  akan terkumpul Rp. 240 milyar. Warga yang berpenghasilan Rp. 1-2 juta sebanyak 3 juta jiwa mewakafkan uangnya dalam setiap tahun RP. 120 ribu maka akan terkumpul  Rp.  360  milyar.  Warga  yang  berpenghasilan  2-5  juta  sebanyak  2 juta  jiwa  berwakaf  setipap  tahun  600  ribu  maka  setahun  terkumpul  Rp.  1,2 trilyun.  Sedangkan  warga  warga  yang  berpenghasilan  Rp.  5-10  juta berjumlah  1  juta  jiwa  mewakafkan  uangnya  1,2  juta,  akan  terkumpul  1,2 trilyun. Jadi dana yang terkumpul dalam setahun mencapai Rp. 3 trilyun.
Berikut  adalah  lembaga-lembaga  yang  telah  melaksanakan  kegiatan wakaf uang 24 :
1. Tabungan Wakaf Indonesia (TWI)
Tabungan  Wakaf  Indonesia  (TWI)  merupakan  badan  otonom  yang merupakan bagian dari jenjaring institusi pengelola zakat Dompet Dhuafa Republika  yang  berdiri  pada  14  Juli  2005.  TWI  merupakan  lembaga
23 Ilustrasi  ini,  penulis  diskripsikan  dari  fakta  ketika  mengadakan  perjalan  PP  menuju Kabupaten Muratara (salah satu Kabupaten baru di Sumatra Selatan).  Hamparan tanah tidak produktif  puluhan  hektar  bahkan  ratusan  hektar    penulis  jumpai  sepanjang  jalan  lintas Sumatra  di Propinsi Sumatra Selatan. Hanya sebagian sedikit saja tanah yang dikelola oleh petani perkebunan dengan memanfaatkan menjadi  lahan produktif dengan menanami pohon karet.
24 Rozalinda, Managemen Wakaf Produktif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 137.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9 Nomor 2 Juni 2018 :::..
berbadan  hukum  yayasan  dan  telah  terdaftar  sebagai nazhir wakaf Indonesia. Tujuan dari pendirian lembaga ini adalah mewujudkan sebuah lembaga nazhir wakaf  dengan  model  seperti  lembaga  keuangan  yang dapat  melakukan  mobilisasi  penghimpunan  aset  wakaf  dan  memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2008, TWI mencatat penyaluran wakaf uang  mencapai  Rp.  10.031.099.801,-.  Peruntukan  dari  wakaf  uang  yang dikumpulkan TWI ialah untuk operasional dari beberapa program:
2. Wakaf Peternakan
Wakaf    peternakan  yang  dijalankan  oleh  TWI  adalah  dengan menempatkan  dana  wakaf  uang  pada  usaha-usaha  peternakan  mitra jejaring  Dompet  Dhuafa,  khususnya  kampung  ternak  yang  berlokasi  di Bogor dan Sukabumi. Selain digunakan untuk meningkatkan nilai tambah aset  wakaf  uang,  wakaf  peternakan  ditujukan  sebagai  upaya memberdayakan  para  peternak  setempat  agar  ikut  serta  dalam  beragam program jejaring Dompet Dhuafa. Selain kampung ternak, TWI juga aktif bekerja  sama  dengan  organisasi  Tebar  Hewan  Kurban  (THK).  TWI bersama  THK  menjalankan  investasi  dengan  skema  bagi  hasil  melalui penempatan dana wakaf uang  sebesar Rp. 100.000.000,- di THK selama jangka waktu 2007-2009.
3. Wakaf Perkebunan
Wakaf  perkebunan  yang  dijalankan  TWI  berada  di  2  daerah,  yaitu Kabupaten  Lahat  Sumatra  Selatan,  untuk  perkebunan  karet  dan perkebunan  coklat  serta  kelapa  di  Kabupaten  Banggai,  Selawesi  Tengah. Perkebunan  karet  TWI  merupakan  hasil  kerja  sama  TWI  dengan  LPEU Insan  Kamil  di  Kabupaten  lahat  sejak  tahun  2007.  Program  ini dilaksanakan  dengan  penjaringan  kelompok  tani  yang  tergolong  miskin untuk  kemudian  mereka  diberikan  hak  pengelolaan  lahan  dengan  akad muzaraah. Sedangkan  pada  usaha  perkebunan  coklat  di  Kabupaten Banggai  dilakukan  dengan  penempatan  dana  wakaf  uang  untuk penanaman  kakao,  dengan  hasil  pengelolaan  dari  perkebunan  tersebut digunakan untuk membiayai operasional SMU Pertama Mansamat.
4. Wakaf Usaha Perdagangan
Wakaf  usaha  perdagangan  adalah  program  TWI  dalam  rangka memberdayakan  Usaha  Kecil  Menengah  (UKM)  melalui  kontrak  kerja sama  berbentuk  modal  ventura  dengan  akad  bagi  hasil  atau mudharabah tanpa anggunan maupun syarat la dan apabinnya. Bagi hasil ini dilakukan apabila  usaha  berhasil  dan  memberikan  surpus  dan  apabila  terjadi kerugian  yang  bukan  disebabkan  oleh  pedagang,  maka  TWI  sepenuhnya
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9 Nomor 2 Juni 2018 :::..
akan menanggung kerugian tersebut. Salah satu mitra TWI adalah Bakmi Langgara  yang  beroperasi  di  sekitar  RS Persahabatan.  Dana  wakaf    uang yang  disalurkan  TWI  kepada  Bakmi  Langgara  adalah  Rp.  40.000.000,- setiap bulan TWI menerima bagi hasil Rp. 700.000,-.
5. Wakaf Baitul Maal Muamalat
Bakaf  Baitul  Maal  Muamalat  ialah  lembaga  amil  zakat , infaq,  dan sedekah  yang  bernaung  dibawah  PT.  Bank  Muamalat  Indonesia.  Pada tahun  2002,  BMM  meluncurkan  program  wakaf  tunia  Muamalat (Waktumu)  sebagai  produk  pengelolaan  wakaf  uang.  Strategi  yang jalankan oleh BMM ialah dengan memindahbukuan dari rekening nasabah BMIyang  ingin  mewakafkan  sejumlah  uang  tabungan  mereka.  Investasi yang  dilakukan  BMM  dari  dana  wakaf  tunai  lebih  banyak  menyentuh sektor  keuangan,  salah  satunya  dengan  skema  bagi  hasil  pada  Bait  Maal wa Tanwil
6. Wakaf Pondok Pesantren Modern Gontor
Pondok  Pesantren  Modern  Gontor  (selanjutnya  disebut  Ponpes Gontor) adalah sebuah pondok pesantren yang berlokasi sekitar 10 km dari kota  Ponorogo.  Tanah  wakaf  yang  dikelola  pen-pes  Modern  Gontor  ini sangat  luas  berupa  tanah  basah  atau  persawahan  seluas  16.581  ha  yang tersedia  di  Banyuwangi,  Jombang,  dan  Kediri. 25 Adapun  tanah  kering yang  diwakafkan  unit  dengan  luas  mencapai  0,5  ha  yang  terdiri  dari masjid  tua,  dua  gedung  sekolah,  satu  buah  balai  pertemuan,  enam  buah asrama  putri,  satu  buah  perumahan  guru  dan  satu  buah  gedung perpustakaan.  Wakaf  tunai  yang  diterima  oleh  Ponpes  Gontor  utamanya berasal  dari  wali  santri.  Artinya  dana  tersebut  tidak  langsung  dihabiskan untuk  operasional  ponpes  melainkan  dikelola  sebagai  aset  pondok  untuk mengoptimalkan  unit-unit  usaha  pesantren.  Total  wakaf  tunai  dari  wali santri pada tahun 2008 sebesar Rp. 60.476.000,- ditambah infaq santriwati dalam setahun mencapai Rp. Rp. Rp350.000.000,-
7. Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa
Yayasan  Wakaf Bangun  Nurani Bangsa (YWBNB) adalah  yayasan wakaf  yang  didirikan  pada  Januari  2005.  Lembaga  ini  berfokus  pada pengelolaan  wakaf  uang  yang  terkumpul  dari  para  alumni  tarining  ESQ 165  (emotional  and  Spiritual  Quotient  165).  Dana  wakaf  uang  yang terkumpul  digunakan  untuk  membangun  properti  yang  dikenal  dengan
25 Muhklisin  Muzarie, Hukum  Perwakafan  dan  Implikasinya  Terhadap  Kesejahteraan Masyarakat (Implikasi  Wakaf  di  Pondok  Modern  Gontor).  Jakarta:  Kementerian  Agama,
2010
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9 Nomor 2 Juni 2018 :::..
Menara  165  yang  berlokasi  di  Jakarta.  Gedung  tersebut  ialah  sebuah kompleks  perkantoran  yang  dikelola  oleh  PT.  Graha165  dan  disewakan kepada  perusahaan-perusahaan  yang  membutuhkan  ruang  kantor. YWBNB sendiri berperan sebagai pemegang saham PT. Graha 165. Pada tahun 2015 YWBNB sebagai salah satu pemegang saham pada PT. Graha 165  memiliki  kepemilikan  perusahaan  mencapai  26.755  lembar  saham yang  bernilai  sekitar  31  milyar  rupiah  atau  mewakili  21  %  dari kepemilikan PT. Graha 165.
YWBNB secara umum memperoleh pendapatan dari sektor-sektor berikut:
a) Wakaf  uang  yang  diterima  dari  alumni  ESQ  165.  Wakaf  uang  yang telah  diterima  oleh    YWBNB  telah  mencapai  Rp.  48  milyar  dengan rincian dana wakaf yang telah disalurkan sebagai berikut:
- Pembelian  saham  PT.  Graha  165  dengan  mencapai  Rp. 31.000.000.000,-
- Pembelian seluruh unit pada lantai 5 dari Menara 165 dengan nilai memcapai Rp. 14.900.000.000,-
b) Dividen  dari  PT.  Graha  165.  Pendapatan  dari  dividen  rata-rata mencapai Rp. 0,7 milyar.
c) Wakaf  tanah  dan  asset  wakaf  lainnya  dari  alumni  ESQ  165  dan masyarakat.
8. Rumah Wakaf Indonesia (RWI)
Rumah  Wakaf  Indonesia  (RWI)  adalah  lembaga  pengelola  wakaf yang  berada  pada  jejaring  lembaga  amil  zakat  Rumah  Zakat  (RZ).  RWI dalam  menjalankan  sosialisasi  mengenai  wakaf  menerapkan  Customer Relationship  Management  (CRM).  Artinya,  RWI  menjadikan  para muzakki  yang  telah  rutin  bernodasi  melalui  RZ  sebagai  sasarn  utama sosialisasi mengenai wakaf meskipun antara RWI dan RZ telah memiliki management  yang  terpisah.  Metode  CRM  tersebut  dilakukan  dengan mengenalkan para calon wakif mengenai konsep wakaf dan proyek-proyek berbasis wakaf, sebagai berikut:
a. Pembangunan  sekolah  dengan  wakaf  melaui  uang  sebagi  metode Fundraising.
b. Investasi  pada  aset  keuangan  dan  proerti  dengan  pembiayaan  bersala dari wakaf uang  dan wakaf tanah.
c. Investasi  pada  sektor  riil,  yakni  bisnis  rumah  dengan  sisyem mudharabah.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9 Nomor 2 Juni 2018 :::..
Surpus  wakaf  pengelolaan      akan  disalurkan  sebesar  sebagai sumber  dana  bagi  program-program  soaial  RWI  setelah  dikurangi  hak RWI  sebagai  zadhir  sebesar  10  %.  Tingkat  kepercayaan  yang  tinggi  dari masyarakat terhadp RWI menunjukkan angka perolehan wakaf uang yang tinggi  yaitu  Rp.  1.693.878.392.000,-.  Dana-dana  tersebut  dialokasikan pada program-program tersebut:
a. Sekolah gratis  yang dilankan RZ, sekolah gratis berjumlah 14 sekolah yang mencakup SDIT dan SMP.
b. Pengiriman da’I yang tersebar malalui jejaring RZ ke bergabai daerah.
c. Rumah gratis bersalin di Semarang.
d. Proyek jembatan di Kabupaten Lebak.
9. Global Wakaf Act
Global  Wakaf  adalah  salah  satu  lembaga  pengelola  wakaf  yang tergolong  baru  di  Indonesia.  Global  Wakaf  pada  awalnya  merupakan produk  pengelola  wakaf  yang  berada  di  dalam  lembaga  amil  zakat  Aksi Cepat  Tanggap  (ACT).  Seiring  dengan  kesadaran  masyarakat  untuk berwakaf  melalui  ACT,  sejak  tahun  2013  ACT  mulai  serius  menggarap sektor perwakapan melalui unit pengelola wakaf yang diberi nama Gobal Wakaf.
Berdasarkan  laporan  keuangan  yang  diliris  ACT  pata  tahun  2014, penyaluran  wakaf  yang  dilakukan  oleh  Global  Wakaf  mencapai  Rp. 164.325.120,-. Dana tersebut berasal dari penghimpunan wakaf uang dari masyarakat  kemudian  disalurkan  pada  program-program  pendampingan masyarakat. Beberapa program berbasis wakaf tersebut adalah:
a. Lumbung ternak masyarakat.
b. Kedai  Yatim,  yaitu  kedai  merk  minimarket  yang  dikelola  Global wakaf. Saat ini telah berjumlah 10 outlet .
c. Wakaf sumur untuk membantu daerah kekurangan air

## Kesimpulan
Penggunaan  wakaf  tunai  telah  lama  dikenal  didalam  pemerintahan Islam. Wakaf tunai membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang  ekonomi  termasuk  bidang  keagamaan,  pendidikan  dan  pelayanan sosial. Karenanya model wakaf tunai sangat tepat memberikan jawaban yang menjanjikan  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  sosial  dan  membantu mengatasi  krisis  kontemporer.  Wakaf  tunai  sesungguhnya  sangat  relevan memberikan model mutual fund melalui mobilisasi dana abadi yang digarap melalui  tantangan  profesionalisme  yang  amanah  dalam fund  management
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9 Nomor 2 Juni 2018 :::..
terhadap  pengelolaan  dana  wakaf.  Oleh  karena  itu,  wakaf  tunai  diarahkan mampu  menciptakan  lahan  pekerjan  dan  mengurangi  pengangguran  dalam aktivitas  produksi  yang  selektif  sesuai  dengan  kaidah  syariah  dan kemaslahatan.  Ia  sangat  potensial  untuk  memberdayakan  sektor  riil  dan memperkuat fundamental ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Asqalani, Ahmad bin Ali Bin Hajar, Fathu Bari bi Syarh Shahih Bukhary .
Juz 5 Beirut: Dar Kutub al-Salafiyah, 1960.
Al-Asyhar,  Ahmad  Djunaidi  dan  Thobieb, Menuju  Era  Wakaf  Produktif Sebuah  UpayaProgresif  Untuk  Kesejahteraan  Umat. Jakarta:  Mitra Abadi Press, 2006.
Anshari,  Abdul  Ghafur, Hukum  dan  Praktek  Perwakafan  Di  Indonesia;
Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
Antonio,  Muhammad  Syafi’I, Cahs  Waqf    dan  Anggaran Pendidikan  Umat ,
Yogyakarta: Seminar Wakaf Tunai UII 2003.
Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf. Perkembangan  Pengelolaan  Wakaf  di Indonesia , Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.
Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf. Perkembangan  Pengelolaan  Wakaf  di Indonesia . Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
Doa,  Djamal, Membangun  Ekonomi  Umat  Melalui    Pengelolaan  Zakat Harta. Jakarta: Nuansa Madani, 2002.
Kahf, Monzer, Financing The Development of Awqaf Properti. Kualalumpur:
IRTI, 1998.
Manan,  M.  Abdul, Sertifikat  Wakaf  Tunai  Sebuah  Inovasi  Instrumen Keuangan Islam Jakarta: CIBER, 2006.
Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf. Jakarta: UI
Press, 2012.
Muzarie,  Muhklisin, Hukum  Perwakafan  dan  Implikasinya  Terhadap Kesejahteraan  Masyarakat. Implikasi  Wakaf  di  Pondok  Modern Gontor. Jakarta: Kementerian Agama, 2010.
Omer,  A., The  Experience  of  The  Management  of  Awqaf  in  Egyp. Kairo:
Tatarstan, 2004), 23
Raghib, Al-Sarjani, Rawa‟I al-Auqaf fi al-hadharah al-Islamiyah. Mesir; Dar
Misr, 2010.
Republik Indonesia, Undang-undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.
Rozalinda, Managemen Wakaf Produktif. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9 Nomor 2 Juni 2018 :::..
Sari,  Elsi  Kartika, Pengantar  Hukum  Zakat  dan  Wakaf. Jakarta:  Grasindo,
2006.
Tim  Depag, Perkembangan  Pengelolahan  Wakaf  di  Indonesia ,  (Jakarta: Depag RI, 2003),
Tim  Depag, Panduan  Pemberdayaan  tanah  wakaf  Produktif  Strategis  Di Indonesia. Jakarta: Depag RI, 2003.
Zahrah, Muhammad Abu, Muhadharah Fi Waqfi. Beirut: Dar Fikr, 1990. Zuhayly,Wahbah, al-Fiqh Islamy wa Adilatuhu. Beirut: Dar Fikir, 1997.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9 Nomor 2 Juni 2018 :::..