## PENTINGNYA PENYULUHAN SERTIFIKASI JAMINAN PRODUK HALAL UNTUK USAHA KECIL MENENGAH (UKM)
1* Yuli Agustina, 2 Heri Pratikto, 3 Madziatul Churiyah, 4 Buyung Adi Dharma Universitas Negeri Malang *e-mail: yuli.agustina.fe@um.ac.id
Abstrak: Tujuan  dari  Pengabdian  ini  adalah  memberikan  pengetahuan, pemahaman dan pendampingan tentang pentingnya sertifikasi halal pada pelaku Usaha  Kecil  Menengah  (UKM)  khususnya  di  Kabupaten  Malang,  memberikan wawasan tentang pengaruh sertifikasi halal terhadap kepuasan pembeli produk, terciptanya  prospek  usaha,  serta  terbentuknya  pengalaman  mengenai  langkah- langkah  pengajuan  sertifikasi  halal  kepada  LPPOM  MUI  menggunakan  layanan online CEROL. Dengan adanya penambahan wawasan dan pengalaman tersebut dapat  meningkatkan  produktivitas  dan  daya  saing  bagi  pelaku  UKM  di Kabupaten  Malang.  Selain  itu,  juga  mampu  memperluas  Multiplier  effects  yang positif  bagi  lingkungan  sekitar  penggiat  UKM.  Kegiatan  penyuluhan  dilakukan melalui  tahapan  sosialisasi  sampai  pendampingan  pendaftaran  sertifikasi jaminan  produk  halal  secara  online  pada  120  pelaku  UKM  yang  bergerak  di bidang  kuliner,  restoran,  café  maupun  hotel.  Dengan  adanya  pendampingan proses sertifikasi halal ini,permasalahan tentang cara mengajukan sertifikat halal yang  dianggap  rumit  dapat  diselesaikan  dan  menjadi  contoh  perdana  bagi  para pelaku UKM lain nya yang ada di lingkungan Kabupaten Malang.
Kata kunci: Penyuluhan, Sertifikasi Jaminan Produk Halal, UKM, Kabupaten Malang
Abstract: The purpose of this service is to provide knowledge, understanding and assistance  on  the  importance  of  halal  certification  for  Small  and  Medium Enterprises  (SMEs)  especially  in  Malang  Regency,  providing  insight  into  the effect  of  halal  certification  on  the  satisfaction  of  product  buyers,  the  creation  of business  prospects,  and  the  formation  of  experience  on  the  steps  the  steps  to submit halal certification to LPPOM MUI using the CEROL online service. With the  addition  of  insight  and  experience,  it  can  increase  productivity  and competitiveness  for  SMEs  in  Malang  Regency.  In  addition,  it  is  also  able  to expand the positive multiplier effects for the environment around SME activists. Counseling  activities  carried  out  through  the  stages  of  socialization  to  the assistance of online halal product certification certification assistance to 120 SME actors  engaged  in  culinary,  restaurants,  cafes  and  hotels.  With  the  assistance  of the halal certification process, problems regarding how to submit halal certificates that  are  considered  complex  can  be  resolved  and  become  a  prime  example  for other SMEs in Malang Regency.
Keywords: Counseling, Halal Product Guarantee Certification, UKM, Malang Regency

## PENDAHULUAN
Berlakunya  pelaksanaan  MEA  (Masyarakat  Ekonomi  Asia)  mulai  tahun  2015 menjadi  titik  penting  bagi  pelaku  UKM  (Usaha  Kecil  Menengah)  untuk  lebih giat meningkatkan mutu produk dan layanan mereka. Hal tersebut merupakan konsekuensi  semakin  ketatnya  persaingan  antar  pelaku  usaha  akibat  interaksi global  antar-produsen,  antar-konsumen,  serta  antar-produsen  dan  konsumen, khususnya  di  wilayah  Asia  Tenggara  (cermati.com).  Konsekuensinya,  pelaku UKM  yang  tidak  kreatif  dan  cermat  dalam  meningkatkan  kualitas  produknya akan  ditinggalkan  oleh  konsumen  yang  dapat  berdampak  pada  keberlanjutan UKM tersebut.
Kabupaten  Malang  merupakan  salah  satu  wilayah  yang  memiliki  ribuan UKM  yang  turut  mengembangkan  perekonomian  daerah.  Sebagai  salah  satu wilayah  tujuan  wisata  internasional,  keberadaan  UKM  sangat  mendukung keberadaan  kota  wisata.  UKM  khususnya  sektor  pangan  sebagai  salah  satu bagian integral kota wisata harus mampu memberikan jaminan kualitas produk yang  dihasilkan,  diantaranya  jaminan  produk  halal,  agar  konsumen  menjadi lebih  nyaman  dan  memperoleh  kepuasan.  Namun  demikan,  kenyataan  yang terjadi  masih  lebih  dari  50%  UKM  khususnya  sektor  pangan  di  wilayah  Kota dan Kabupaten Malang yang belum memiliki kualitas produk halal.
Sertifikasi  Halal  adalah  suatu  proses  untuk  memperoleh  sertifikat  halal melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi,  dan  sistem  jaminan  halal  memenuhi  standar  Lembaga  Pengkajian Pangan  Obat-obatan  dan  Kosmetika  Majelis  Ulama  Indonesia  (LPPOM  MUI). Adapun  tujuan  sertifikasi  halal  yaitu  untuk  memberikan  kepastian  status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen. Keyakinan konsumen terhadap kehalalan suatu produk akan mempengaruhi jumlahpembelian  konsumen  terhadap  produk  tersebut.  Pada  masa sebelumnya,  pengajuan sertifikasi halal oleh produsen masih  bersifat sukarela (voluntary).  Akan  tetapi,  pasca  pemberlakuan  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal,  pengajuan sertifikasi  halal  oleh  produsen  bersifat  wajib  (mandatory).  Ketentuan  tentang wajibnya  sertifikasi  halal  bagi  semua  produk  tersebut  tertuang  dalam  pasal  4 yang menyatakan bahwa: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal” (Undang-Undang No. 33 Tahun 2014,  2014).  Masih  merujuk  pada  UU  di  atas,  pemberlakuan  kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk di Indonesia akan berlaku pada 5 tahun ke depan  sejak  UU  tersebut  ditetapkan.  Artinya  tahun  2019  merupakan  tahun pelaksanaan UU tersebut sehingga semua produk, termasuk produk makanan harus bersertifikasi halal (Abdullah, 2017).
Tujuan  sertifikasi  halal  MUI  pada  dasarnya  untuk  melindungi  hak-hak konsumen  dalam  hal  ini  konsumen  Muslim.  Sertifikasi  halal  MUI  bertujuan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu produk mendapat sertifikat halal, dimana penentuan sertifikasi halal dilakukan dalam rapat sidang MUI setelah dilakukannya  audit  oleh  pihak  terkait  dalam  hal  ini  LPPOM  MUI,  BPPOM, Dinas  Kesehatan  dan  beberapa  instansi  terkait.  Manfaat  Sertifikasi  Halal  MUI pada dasarnya memeliki beberapa urgensi, selain kepentingan bagi konsumen, pelaku  usaha,  juga  kepentingan  bagi  pemerintah  sendiri  dalam  hal  ini pemerintah daerah dan MUI itu sendiri (Cahyono, 2016).
Sertifikasi  halal  bermanfaat  untuk  menghilangkan  keraguan  konsumen terhadap  kehalalan  produk  makanan  tersebut.  Isu  keraguan  konsumen terhadap kehalalan produk makanan pernah terjadi di Jatinangor. Misalnya isu penggunaan  ayam  tiren  (mati  kemaren),  isu  tersebut  cepat  menyebar dikalangan  konsumen  dan  dampaknya  sangat  merugikan  produsen  karena akan  mengurangi  bahkan  mematikan  penjualan.  Dilain  pihak,  produsen  sulit untuk  menepis  isu  tersebut  mengingat  produsen  tidak  memiliki  bukti sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI (Akim; Konety, Neneng; Purnama, Chandra; Adilla, 2018).
Berdasarkan  observasi  awal  dengan  beberapa  pelaku  UKM  khususnya sektor  pangan,  antara  lain:  Bapak  Jefri  sebagai  ketua  paguyuban  UKM rengginang  dan  kripik  singkong  di  Kecamatan  Sumberpucung,  dan  Ibu  sulis UKM jajanan di Kidul Pasar, bahwa mereka belum memiliki sertifikasi produk halal,  karena:  (1)  Belum  memahami  pentingnya  sertifikasi  halal  dan dampaknya  pada  UKM;  (2)  Pelaku  UKM  belum  memahami  cara  mengajukan sertifikat  halal  atas  produknya;  (3)  Pelaku  UKM  belum  mengerti  kegunaan sertifikasi  halal  sehingga  memilih  untuk  menunda  pengurusannya;  dan  (4) Pelaku  UKM  menganggap  proses  pengajuan  sertifikasi  halal  sangat  rumit. Pelaku  UKM  memiliki  motivasi  yang  kuat  untuk  mengembangkan  usahanya yang  lebih  berkualitas  termasuk  jaminan  produk  halal,  agar  pemasaran  bisa berkembang ke wilayah yang lebih luas, dan dapat di pasarkan di outlet yang selalu  menutut  adanya  jaminan  kualitas  produk.  Namun  karena  keterbatasan kemampuan  yang  mereka  miliki,  menyebabkan  upaya  peningkatan  kualitas produk khusunya produk halal menjadi terhenti. Oleh karena itu perlu adanya bantuan dari perguruan tinggi untuk mensosialisasi, melakukan pendampingan  dan  pembinaan  terhadap  UKM  sektor  pangan  di  Kota  dan Kabupaten  Malang  tentang  peningkatan  kualitas  jaminan  produk  halal. Adapun  tujuan  kegiatan  Pengabdian  “Penyuluhan  Proses  Sertifikasi  Jaminan Produk  Halal  Usaha  Kecil  Menengah  (UKM)  Kabupaten  Malang”  yaitu  (1) Peningkatan  pemahaman  pentingnya  sertifikasi  halal  bagi  UKM;  (2) Peningkatan  motivasi  dan  kesadaran  pelaku  UKM  untuk  mengajukan
sertifikasi  produk  halal;  (3)  Pemahaman  UKM  terhadap  dampak  sertifikasi halal  terhadap  kepuasan  pembeli  dan  prospek  usaha  meningkat;  (4) Peningkatan  pemahaman  pelaku  UKM  tentang  cara  mengajukan  sertifikisi produk  halal;  dan  (5)  Penamambahan  minimal  ada  5  UKM  memiliki  sertikasi produk  halal.  Sedangkan  manfaat  yang  diharapkan  dari  kegiatan  Pengabdian ini untuk yaitu meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang sertifikasi halal,  motivasi  pengajuan  sertifikasi  halal,  serta  pemahaman  terkait  sertifikasi halal dengan kepuasan pembeli.

## METODE
Kegiatan  Penyuluhan  Proses  Sertifikasi  Jaminan  Produk  Halal  Usaha  Kecil Menengah  (UKM)  Kabupaten  Malang  sebagai  upaya  pemahaman  dan  bentuk sosialisasi UU no 33 tahun 2014 tentang sertifikat jaminan produk halal. Selain itu  juga  diharapkan  dengan  peraturan  tersebut  menyadarkan  para  pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi halal pada produk usahanya dan berdampak pada    peningkatan  pendapatan  masyarakat  sekitar  khususnya  di  Kabupaten Malang.  Pelatihan  dilaksanakan  di  Pusat  Layanan  Usaha  Terpadu  (PLUT) Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Mikro  Kabupaten  Malang  dan  diikuti  oleh  pelaku UMKM sebanyak 120 peserta yang merupakan masyarakat perwakilan sekitar kabupaten  Malang.  Metode  yang  digunakan  dalam  program  ini  adalah pelatihan di dalam ruangan dan simulasi kegiatan pendaftaran sertifkasi halal secara  manual  dan  online  dengan  mamanfaatkan  aplikasi  CEROL  dan diadmpingi oleh mahasiswa, tim pengabdian dan masyarakat setempat..
Adapun metode yang diterapkan secara rinci yaitu : (1)Untuk mengetahui kebutuhan UMKM Kabupaten Malang, dilakukan observasi mengenai kondisi lingkungan  dan  kegiatan-kegiatan  terkait,  serta  kelompok  usaha  yang tergabung pada kelompok UMKM Kabupaten Malang dalam hal ini dilakukan melalui  Pendekatan  dengan  Ibu  Drs.  Made  Dewi  Anggraeni,  MSi,  selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Bapak Jefri selaku koordinator UKM rengginang  di  Sumberpucung  dan  pelaku  UKM  di  Kabupaten  Malang,  untuk mengetahui  kondisi  pelaku  UKM,  pandangan  dan  pemahaman  pelaku  UKM terkait  sertifikasi  halal,  serta  mengidentifikasi  permasalahan  yang  terkait;  (2) Mendata  macam-macam  kebutuhan  teknis  maupun  non  teknis  pelatihan;  (3) Pemberian  sosialisasi  tentang  UU  Jaminan  Produk  Halal  bagi  pelaku  UKM (sektor  pangan);  (4)  Pemberian  materi  pelatihan  pentingnya  sertifikasi  Halal bagi  pelaku  UKM;  (5)  Pemberian  materi  pelatihan  tentang  dampak  sertifikasi halal  bagi  kepuasan  pembeli  dan  prospek  usaha;  (6)  Pemberian  pelatihan  dan simulasi  cara  pengajuan  sertifikasi  produk  halal;  dan  (7)  Pendampingan pengajuan  sertifikasi  produk  halal.  Selanjutnya,  dilakukan  diskusi  dengan
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kapubaten Malang, ketua kelompok usaha mengenai kebutuhan terkait sertifikasi halal untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Analisis data dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif  yang  dilakukan  yaitu  dengan  menganalisis  data  hasil  diskusi  dan observasi peserta pelatihan dalam mengikuti jalannya pelatihan.

## HASIL & PEMBAHASAN
Berdasarkan  analisis  situasi,  secara  umum  permasalahan  yang  dihadapi  di pelaku  UKM  di  Kabupaten  Malang  terkait  Sertifikasi  Halal  bagi  produknya adalah sebagai berikut: (1) Rendahnya pemahaman pentingnya sertifikasi halal dan  dampaknya  pada  UKM;  (2)  Pelaku  UKM  belum  memahami  cara mengajukan  sertifikat  halal  atas  produknya;  (3)  Pelaku  UKM  belum  mengerti kegunaan  sertifikasi  halal;  dan  (4)  Anggapan  pelaku  UKM  tentang  proses pengajuan sertifikasi halal yang sangat rumit. Hasil yang dicapai dari kegiatan Focus  Group  Discussion  (FGD)  tersebut,  menjumpai  bahwa  alasan  banyak pelaku  UKM  yang  belum  memiliki  sertifikat  Halal  bagi  produknya dikarenakan  pelaku  UKM  belum  memahami  pentingnya  sertifikasi  halal  dan dampaknya  pada  UKM.  Kekurangan  informasi  dianggap  juga  sebagai penyebab pelaku UKM tidak memahami cara mengajukan sertifikat halal bagi produknya.  Kondisi  ini  semakin  membuat  sertifikasi  halal  dianggap  tidak penting  oleh  sebagian  pelaku  UKM.  Disamping  itu,  alasan  kerumitan  dalam mengajukan  sertifikasi  halal  juga  diutarakan  oleh  pelaku  UKM  saat  FGD tengah  berlangsung.  Berdasarkan  hasil  FGD  yang  telah  dilakukan,  tim melaksanakan  kegiatan  dalam  bentuk  “Sosialisasi  tentang  Undang  Undang Jaminan Produk Halal bagi UKM Kabupaten Malang” dan dilanjutkan dengan “Pelatihan  Pentingnya  Serifikasi  Halal  bagi  UKM  serta  Dampak  Sertifikasi Halal Terhadap Kepuasan Pembeli dan Prospek Usaha”. Kegiatan ini dilakukan pada  tanggal  2  dan  3  Mei  2019,  bertempat  di  Pusat  Layanan  Usaha  Terpadu (PLUT) Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) Kabupaten Malang. Dengan  memberikan  sosialisasi  dan  pembekalan  ini  diharapkan  pelaku  UKM di  Kabupaten  Malang  mampu  membuka  cakrawala  terkait  penting  dan manfaat  sertifikasi  produk  halal  bagi  kemajuan  usahanya,  sehingga kedepannya  mampu  mendatangkan  kepercayaan  pembeli  dan  mampu meningkatkan  kesejahteraan  pelaku  UKM  secara  umum.  Selain  itu  dengan adanya  pembekalan  ini  pelaku  UKM  memiliki  kesiapan  teknis  maupun  non teknis  dalam  mempersiapkan  produk  pangannya  untuk  mendapatkan sertifikasi  halal.  Kedua  kegiatan  Sosialisasi  dan  Pelatihan  diawali  dengan Pembukaan Acara oleh perwakilan PLUT dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kecil  Menengah  dan  langsung  dilanjutkan  dengan  kegiatan  inti  pemberian materi kewirausahaan oleh Bapak Prof. Dr. Heri Pratikto, M.Si.
Gambar 1 Suasana registrasi peserta dari UKM Kabupaten Malang
Gambar 2 Penyampaian materi sosialisasi
Dalam kegiatan tersebut peserta yang hadir dari kalangan pelaku UKM di Kabupaten  Malang  terbilang  cukup  banyak.  Hal  ini  menjadi  indikasi  bahwa sebenarnya  pelaku  UKM  tertarik  dengan  materi  sertifikasi  halal,  dimana kegiatan  ini  menjadi  pembuka  jalan  bagi  banyak  pelaku  UKM  yang  masih memiliki  pemahaman  yang  kurang  mengenai  sertifikasi  halal.  Di  era
keterbukaan  seperti  saat  ini,  pembeli  menginginkan  keterbukaan  dari produsen,  khususnya  di  sektor  pangan,  terkait  ke-halalan  produk  yang  akan dikonsumsi. Hal ini menjadi kesempatan bagi pelaku UKM untuk melengkapi produknya dengan sertifikat halal sehingga mampu meraih kepuasan pembeli. Paparan materi mulai dari penyampaian prinsip halal dan thoyib suatu produk terutama berbagai ketentuan yang diatur dalan UU BPJPH   No.33 tahun 2014, materi  dari  literatur-literatur  yang  dapat  dipertanggung  jawabkan,  serta  dari pengalaman-pengalaman  pribadi  beliau  mengunjungi  berbagai  tempat,  terkait dengan  pentingnnya  sertifikasi  halal.  Hal  ini  menjadi  pemicu  bagi  peserta untuk  menyimak,  mendiskusikan  dan  bertanya  lebih  jauh  terkait  paparan- paparan dari narasumber dari Tim Pengabdian Masyarakat tersebut.
Gambar 3 Kehadiran peserta sosialisasi sertifikasi halal
Gambar 4 Antusiasme peserta sosialisasi
Peserta  tidak  hanya  terbatas  bertanya  dan  berdiskusi  tentang  sertifikasi halal  saja.  Pelaku  UKM  juga  diberikan  materi  pelatihan  terkait  pentingnya kepuasan pelanggan serta bagaimana prospek usaha bisa terbuka semakin luas dengan adanya sertifikasi halal tersebut. Kegiatan yang dilakukan pada tanggal 3 Mei 2019 menjadi ajang bagi peserta yang notabene merupakan pelaku UKM untuk  menanyakan  tentang  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  pengembangan bisnis  dan  usaha  mereka.  Tujuan  utama  dari  kegiatan  ini  adalah  untuk membentuk  pemahaman  peserta  bahwa  sertifikasi  halal  tidak  hanya  berhenti sampai  tersertifikasinya  produk  pangan  mereka,  melainkan  banyak  dampak positif lain yang akan diperoleh. Hal ini dirasakan tim Pengabdian Masyarakat telah  mampu  membentuk  semangat  dan  motivasi  pelaku  UKM  untuk  segera mengurus  pengajuan  sertifikasi  halal  bagi  produk-produknya.  Tidak  lupa  tim pengembang menghimbau kepada seluruh peserta untuk menghadiri kegiatan lanjutan  pada  bulan  Juli  2019,  dengan  membawa  persyaratan  pengurusan sertifikasi halal seperti SIUP, TDP, Identitas Diri dsb.
Kemudian  kegiatan  yang  berikutnya  adalah  Pelatihan  dan  simulasi  cara mengajukan  sertifikasi  produk  halal  serta  dilanjutkan  dengan  kegiatan  pada hari berikutnya terkait Pendampingan pengajuan sertifikasi produk halal, yang dilaksanakan  pada  tanggal  20  dan  21  Juli  2019  ditempat  yang  sama  yaitu  di PLUT  UMKM.  Materi  disampaikan  oleh  tim  Pengabdian  Masyarakat  terkait simulasi  dan  langkah-langkah  dalam  mengusulkan  sertifikasi  halal.  Media yang  digunakan  adalah  melalui  paparan  video  yang  dianggap  lebih  mudah untuk  diikuti  oleh  peserta  pelatihan  Video  yang  ditayangkan  adalah  video tentang  pemanfaatan  Certification  Online  (CEROL),  yang  merupakan  layanan dari  Lembaga  Pengkajian  Pangan,  Obat-obatan  dan  Kosmetika  Majelis  Ulama Indonesia  (LP  POM  MUI)  untuk  pelayanan  sertifikasi  halal  yang  lebih  cepat dan lebih baik.
Gambar 5 Sosialisasi pengurusan sertifikasi halal menggunakan CEROL
Pada  hari  berikutnya,  peserta  dianjurkan  untuk  membawa  data  dan kelengkapan  yang  dibutuhkan  untuk  mendaftar  sertifikasi  halal  bagi  produk UKM nya masing. Peserta didampingi oleh tim Pengabdian Masyarakat dalam pengurusan  menggunakan  CEROL,  dan  dibantu  oleh  pihak  PLUT  sehingga tujuan  besar  yang  diharapkan  yaitu  tersertifikasi  halal  nya  produk-produk pelaku UKM di Kabupaten Malang bisa tercapai dengan baik.
Gambar 6 Proses pengumpulan dan pemeriksaan berkas pengajuan sertifikasi halal
Pengukuran  hasil  pencapaian  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat dapat  diamati  dari  ketercapaian  tujuan  dan  target  yang  telah  direncanakan. Pasca  kegiatan  pengabdian  diaksanakan  para  pelaku  UKM  memiliki pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  pentingnya  sertifikasi  halal  pada produk  pangan  mereka,  bertambahnya  wawasan  tentang  pengaruh  sertifikasi halal  terhadap  kepuasan  pembeli  produk  mereka,  terciptanya  prospek  usaha, serta  terbentuknya  pemahaman  dan  pengalaman  mengenai  langkah-langkah pengajuan  sertifikasi  halal  kepada  LP  POM  MUI  menggunakan  layanan CEROL.  Dengan  adanya  penambahan  wawasan  dan  pengalaman  tersebut, diharapkan juga meningkatkan produktivitas dan daya saing bagi pelaku UKM di Kabupaten Malang. Hal ini diharapkan juga mampu memperluas Multiplier effects yang positif bagi lingkungan sekitar penggiat UKM tersebut. Dokumen tersebut  dibuat  sesuai  format  yang  ditentukan  oleh  LPPOM-MUI  antara  lain  : Halaman  judul  (sampul),  Profil  perusahaan,  Kata  pengantar/kebijakan  halal, Susunan  tim  hala  perusahaan,  Pelatihan,  Bahan-bahan,  Produk,  Fasilitas produksi,  Prosedur  proses,  Penanganan  produk  yang  tidak  sesuai  kriteria, Ketertelusuran, Audit/pengawas halal internal dan Rapat tinjuan manajemen.
Tahap  sosialisasi  dilaksanakan  dalam  bentuk  penyuluhan.  Sebagai  tahap awal, tahap ini meliputi penyampaian hal-hal yang terkait dengan manfaat dan
proses  sertifikasi  halal  produk  pangan,  khususnya  produk  Rumah  Potong Ayam  (RPA).  Pada  acara  tersebut,  penyuluh  menyampaikan  bahwa  sertifikat halal  adalah  fatwa  tertulis  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  yang  menyatakan kehalalan  suatu  produk  sesuai  dengan  syariat  Islam  (LPPOM-MUI,  2015). Sertifikat  tersebut  merupakan  syarat  untuk  mendapatkan  ijin  pencantuman label  halal  sesuai  gambar  1  pada  kemasan  suatu  produk.  Pencantuman  label halal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan sehingga dapat meyakinkan konsumen, khususnya konsumen muslim.
Gambar 7 . Label halal
Sedangkan tahapan pengajuan penerbitan sertifikasi halal sbb :
Gambar 8 Skema Tahapan Pengajuan Sertifikasi Halal
Setiap produsen atau UKM yang ingin mengajukan sertifikasi halal untuk produknya harus mengisi formulir yang telah disediakan LPPOM-MUI. Setelah diisi  lengkap,  formulir  tersebut  dikembalikan  ke  kantor  LPPOM-MUI dilengkapi dengan dokumen Sistem Jaminan Halal (SJH) yang diuraikan dalam buku  panduan  halal  beserta  prosedur  baku  produksi.  Dokumen-dokumen tersebut  harus  lengkap  dan  benar  karena  merupakan  syarat  pembuatan sertifikat.  Jika  dokumen  tersebut  lengkap  dan  benar,  maka  LPPOM-MUI  akan mengirim  tim  auditor  ke  lokasi  untuk  mencocokkan  dan  memeriksa  sistem jaminan halal di perusahaan tersebut. Sebaliknya, jika dokumen tersebut belum lengkap  dan  benar,  maka  seluruh  berkas  pengajuan  akan  dikembalikan  agar dapat dilengkapi lagi. Laporan tim auditor akan dibahas pada sidang internal LPPOM-MUI.  Jika  memenuhi  syarat  halal,  maka  sertifikat  halal  akan  diproses dalam  sidang  komisi  fatwa  MUI.  Hasil  dari  sidang  komisi  fatwa  MUI  adalah penerbitan sertifikat halal bagi produk yang memenuhi syarat.

## SIMPULAN
Tujuan dari Pengabdian ini adalah memberikan pengetahuan, pemahaman dan pendampingan  tentang  pentingnya  sertifikasi  halal  pada  pelaku  Usaha  Kecil Menengah  (UKM)  khususnya  di  Kabupaten  Malang,  memberikan  wawasan tentang  pengaruh  sertifikasi  halal  terhadap  kepuasan  pembeli  produk, terciptanya prospek usaha, serta terbentuknya pengalaman mengenai langkah- langkah  pengajuan  sertifikasi  halal  kepada  LPPOM  MUI  menggunakan layanan  online  CEROL.  Dengan  adanya  penambahan  wawasan  dan pengalaman  tersebut  dapat  meningkatkan  produktivitas  dan  daya  saing  bagi pelaku  UKM  di  Kabupaten  Malang.  Selain  itu,  juga  mampu  memperluas Multiplier effects yang positif bagi lingkungan sekitar penggiat UKM. Kegiatan penyuluhan  dilakukan  melalui  tahapan  sosialisasi  sampai  pendampingan pendaftaran  sertifikasi  jaminan  produk  halal  secara  online  pada  120  pelaku UKM  yang  bergerak  di  bidang  kuliner,  restoran,  café  maupun  hotel.  Dengan adanya  pendampingan  proses  sertifikasi  halal  ini,permasalahan  tentang  cara mengajukan  sertifikat  halal  yang  dianggap  rumit  dapat  diselesaikan  dan menjadi  contoh  perdana  bagi  para  pelaku  UKM  lain  nya  yang  ada  di lingkungan  Kabupaten  Malang.  Selanjutnya,  perlu  adanya  kerjasama  antar beberapa pihak untuk mewujudkan UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk  Halal.  Perlu  adanya  sosialisasi  secara  menyeluruh  terhadap  asosiasi pegang atau produsen produk pangan mengenai pentingnya jamina kehalalan produk  melalui  sertifikasi  halal.  Bagi  pelaku  usaha  UMKM  hendaknya  lebih aktif mengikuti perkembangan terkait upaya sertifikasi halal.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  I.  (2017).  Mandatory  Sertifikasi  Halal  dan  Keberlansungan  Dunia  Usaha.
Tersedia online pada https://republika.co.id/berita/jurnalisme-
warga/wacana/17/12/28/p1npq4396-mandatory-sertifikasi-halal-dan- keberlansungan-dunia-usaha , diakses 9 Agustus 2019.
Akim; Konety, Neneng; Purnama, Chandra; Adilla, M. H. (2018). The Understanding of
Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) in Jatinangor on the Obligation of Halal  Certification  on  Food  Products.  Kumawula:  Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat, 1(1), 31–49. https://doi.org/http://10.24198/kumawula.v1i1.19258.
Amin,  M.  (2013).  Halal  Berlaku  untuk  Seluruh  Umat.  Jurnal  Halal.  No.  101.Jakarta:
LPPOM MUI.
Cahyono,  A.  D.  (2016).  Urgensi  Penerapan  Sertifikasi  Halal  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI) Terhadap Produk UMKM (Studi di Kota Mataram) (Vol. 23).
Departemen Agama RI. (2003). Petunjuk Pedoman Sistem Produk Halal. Jakarta.
Hanzaee,  K.H.  dan  Ramezani,  M.R.  (2011).  Intention  to  halal  Products  in  The  World
Markets. Interdisciplinary Journal of Research in Business, 1 (5), 1–7.
Qureshi, S.S., Jamal, M., Qureshi, M.S., Rauf, M., Syed, B.H., Zulfiqar, M., dan Chand, N.,  (2012).  A  Review  of  Halal  Food  with  Special  Reference  to  Meat  and  Its Trade Potential. J Anim Plant Sci, 22 (2 Suppl), 79–83.
Rezai,  G.,  Mohamed,  Z.,  Shamsudin,  M.N.,  dan  Chiew,  E.F.C.,  (2010).  Non-Muslims’ Awareness  of  Halal  Principles  and  Related  Food  Products  in  Malaysia. International Food Research Journal, 17, 667–674.
___________.  (2014).  Undang-undang  No.  33  tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk Halal.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬____________http://www.halalmui-dki.org/wp- content/uploads/2014/10/Logo-Halal-MUIofficial.jpg.
____________https://www.cermati.com/artikel/peluang-dan-tantangan-dalam- masyarakat-ekonomi-asean-meaApriyantono,  A.  2013.  LPPOM  MUI  Harus Diperkuat. Jurnal Halal, No.94.