Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 1372-1381 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2931

## Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa di Kampung Husoak Distrik Hubikiak Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan
1) Siti Khikmatul Rizqi*, 2) Dafrin Muksin, 3) Ahmad Rizali Pawane
1,2,3) Ilmu Pemerintahan, Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, Wamena, Indonesia Email Corresponding: khikmatulrizqi@gmail.com*

## INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci: Pengabdian Masyarakat Dana Kampung Perangkat Kampung Berkelanjutan
Pada  pengabdian  ini  bertujuan  memberikan  pemhaman  agar  perangkat  kampung memahami  bagaimana  memanfaatkan  atau  mengelola dana  desa dengan  baik  dan  dapat dipertanggungjawabkan  segala  sesuatunya  agar  anggaran  yang  dipergunakan  untuk membangun Kampung. Ke giatan ini difokuskan pada pemerintahan kampung dalam pengelolaan alokasi  dana  kampung  tepatnya  di  kampung  Husoak  Distrik  Hubikosi  Kabupaten  Jayawijaya. Kampung  merupakan  daerah  yang  mempunyai  perbedaan  di  beberapa  aspek  administrasi pemerintahan  kampung  yaitu  jumlah  penduduk  dan  luas  wilayah  dari  kampung  yang  lainnya. Adapun metode yang dipakai dalam kegiatan daalah metode kualitatif, Tahapan pengabdian kepada masyarakat ini bisa dibagi dalam tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Kegiatan pendampingan adalah salah satu cara yang sudah sangat sering dilakukan dalam rangka untuk menertibkan pengelolaan dana kampung. Melalui kegiatan ini dapat membantu dalam pengelolaan dana kamoung melalui Program-program yang tetap sasaran dan berkelanjutan. Dari kegiatan pengabdian ini sangat diharapkan. Pada pelaksanaan kegiatan kali ini, tim terdiri dari dosen  yang  memiliki  kepakaran  dan  kompotensi  serta  berpengalaman  dalam  melakukan pembimbingan.  Adapun  hasil  dari  kegiatan  ini meningkatkan  pengetahuan  terhadap mekanisme pengelolaan dana Kampung yang sejalan dengan ketentuan undang-undang.

## ABSTRACT
Keywords:
Community Service Village Fund Village Devices Sustainable
This service aims to provide insight so that village officials understand how to utilize or manage village funds well and can be held accountable for everything so that the budget is used to develop the  village.  This  activity  focuses  on  village  government  in  managing  village  fund  allocations, specifically in Husoak Village, Hubikosi District, Jayawijaya Regency. Villages are areas that have differences in  several  aspects  of  village government  administration,  namely population size  and area area from other villages. The stages of community service can be divided into three stages, namely the preparation stage, implementation stage and evaluation stage. Mentoring activities are one  method that is very often  carried out in order to  regulate the  management  of village  funds. Through this activity, you can help in managing community funds through programs that remain targeted and sustainable. There is great hope from this service activity. In carrying out this activity, the  team  consists  of  lecturers  who  have  expertise  and  competence  and  experience  in  providing guidance and assistance to village officials.
This is an open-access article under the CC–BY-SA license.

## I. PENDAHULUAN
Pada  era  globalisasi  yang  penuh  persaingan  ini,  telah  terjadi  reformasi  di  berbagai  bidang  kehidupan sebagai konsekuensi dari pesatnya pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Komunikasi dan informasi telah menimbulkan dampak yang siknifikan diseluruh aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.  Reformasi  pemerintahan  yang  terjadi  di  Indonesia  telah  mengakibatkan  terjadinya  pergeseran paradigma  sentralistis  kearah  desentralisasi  yang  ditandai  dengan  pemberian  otonomi  yang  luas  dan  nyata
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 1372-1381 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2931
kepada  daerah  dengan  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah.
Otonomi daerah memberikan manfaat yang besar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Manfaat  ini  dapat  diperoleh  dengan  menumpuhkan  kehidupan  yang  demokratis,  mendorong  upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, memperkuat kedudukan serta kemampuan pemerintah daerah dalam  upaya  implementasi  dana  desa  untuk  menjawab  krisis          ekonomi  yang  pernah  melanda  Indonesia memberikan  dampak  positif  dan  dampak  negatif  bagi  upaya  peningkatan  kesejahteraan  seluruh  rakyat Indonesia.  Dampak  negatif  yang  ditimbulkan  ialah  kemiskinan,  sedangkan  dampak  positifnya  ialah memberikan keuntungan dalam bagi upaya peningkatan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia di masa sekarang dan akan datang. Karena krisis ekonomi yang dialami telah membuka jalan bagi munculnya reformasi total diseluruh  aspek  kehidupan  bangsa  Indonesia  dan  rancang  dalam  undang-undang  yang  menjadi  acuan pembangunan negeri ini.Undang- undang No.6 Tahun 2014 kampung juga akan memberikan suatu jaminan pada setiap kampung-kampung di Indonesia akan kecurangan dana kampung dari pemerintah melalui APBN dengan mekanisme pencairan dana dari pusat keseluruh kabupaten dan kota kemudian di transfer ke rekening dengan  jumlah  yang  berlipat  ganda,jauh  lebih  banyak  dari  alokasi  dana  untuk  kampung  tahun-  tahun sebelumnya.
Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan  ketentuan  berlaku  yang  telah  ditetapkan  pemerintah  Indonesia,mulai  dari  pencairan,  pengelolaan  dan pertanggung  jawaban  dari  dana  kampung  tersebut.  Berdasarkan  data  dari  kementrian  keuangan  tahun  2022 alokasi  anggaran  dana  kampung  untuk  tingkat  provinsi  Papua  sebesar  Rp.  1.433.226.742.000  anggaran  ini akan dialokasikan ke setiap kampung  yang berada pada wilayah Papua, anggaran tersebut berasal dari APBN untuk  setiap  Provinsi  di  Indonesia.  Nominal  yang  tidak  sedikit  dan  banyak  konsekuensi  dari  investasi pemerintah pusat untuk  membangun kampung atau melalui daerah tertinggal. Dengan tujuan dana di Kelola dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh  pemerintah  Indonesia,  mulai  dari  pencairan,  pengelolaan  dan  pertanggung  jawaban  dari  dana  desa tersebut.
Pemerintah  pusat  telah  mencanangkan pengadaan  dana  kampung,berupa  bantuan  sejumlah  uang  untuk setiap  Kampung.  Dana  kampung  tersebut  bertujuan  untuk  memberikan  wewenang  kepada  desa  untuk melakukan pembangunan secara mandiri sesuai potensi masing-masing kampung. Dana kampung merupakan suplay  dari  pemerintah  sebagai  sarana  penunjang  dan  juga  peningkatan  untuk  pembangunan  dan pemberdayaan  masyarakat  yang  ada  di  sebuah  desa,dimana  bantuan  tersebut  digunakan  sebagai  fasilitas masyarakat  dalam  mengembangkan  dan  memajukan  produktivitas  sebuah  kampung.  Perangkat  kampung mempunyai  tantangan  dalam  mengelola  dana  dengan  transparan  dan  akuntabel.  Perangkat  kampung  harus mempelajari cara menyusun  agenda pembangunan mulai dari rencana sumber daya yang dibutuhkan, proses pelaksanaan  sampai  indikator  tercapainya  agenda  tersebut  lebih  detail  lagi.  Kelembagaan  sosial  budaya masyarakatnya  sebagai  suatu  tatanan,  hendaknya  diberikan  ruang  gerak  dan  kewenangan  untuk mengembangkan dirinya sendiri secara mandiri, namun tetap mengupayakan interkoneksitas dengan tatanan lainnya, sehingga pada akhirnya akan tercipta hubungan sinergis antar tatanan-tatanan tersebut ( Saleh, H. A. (2016).
Selain itu perangkat kampung sangat dituntut untuk mempelajari sistem pembayaran, sistem akuntansi dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik  (Puelles  &  Huber,  2022). Bahwa tingkat  Pendidikan  yang  rendah,    tersebarnya  wilayah    geografis, rendahnya  akses  terhadap kemajuan  teknologi  komputer  dan belum  mumpuninya pemahaman akuntansi pemerintahan  desa  menjadi  beberapa  faktor  penghambat  sulitnya  proses  penatausahaan  dan  pengakuntansi dana    desa.  Dalam  lam  sosialisasi  ini  mengambil  tema  mengenai  pengelolaan  alokasi  dana  kampung  dan pemanfaatan  dana  kampung  di  ditingkat  pemerintahan  kampung.  dengan  batasan  masalah  pada  pencairan, pengelolaan  dan  pertanggung jawaban  dana  kampunn,  dalam  mencapai  tujuan  dari  kegiatan  ini    agar manajemen pengelolaan  alokasi dana kampung Hasuok tepat sasaran dengan program yang berkelanjutan .

## II. MASALAH
Melihat  dari  Kebijakan  undang-undang  kampung  ini  mempunyai  konsekuensi  terhadap  proses pengelolaan  yang  semestinya  dalam  pengimplementasiannya  dilaksanakan  secara      akuntabel,  professional, efektif,  efisien,  dan  transparan,  serta  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  manajemen  publik  yang  baik  agar
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 1372-1381 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2931
terhindar  dari  adanya  penyimpangan,  penyelewengan  dan  tindakan  korupsi.  Pro  dan  kontra  dari  berbagai kalangan pun mewarnai implementasi kebijakan dana di kampung Hasuok. Perangkat kampung Hasuok belum mempunyai  program  yang  berkelanjutan  sert  dana  belum  tersalurkan  dengan  baik.  Saat  ini  belum  muncul program strategis yang dibuat oleh perangkat kampung Hasuok. Hal ini dikarenkan minimnya pengetahuan perangkat  kampung  terkait  penggunaan  dan  pengembangan  dana  kampung.  Sebagai  gambaran  kegiatan  ini dilakukan  di  Kampung  Hasuok,  Distrik  Hubikiak,  Kabupaten  Jayawijaya,  Propinsi  Papua  Pegunungan. Dibutuhkannya langkah yang strategis dalam pengembangan ekonomi kampung husoak . Berada di wilayah strategis memberikan potensi alam yang menarik baik gunung maupun hutannya.

## III. METODE
Pengabdian masyarakat  ini menerapkan metode kualitatif, dimana pendekatan kualitatif mengacu pada metode  penelitian  yang  menggunakan  informasi  deskriptif  dalam  bentuk  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari individu dan pihak-pihak yang diteliti. Dengan bertujuan menjelaskan serta mempelajari fenomena, perubahan masyarakat, sikap, keyakinan dan gagasan individu atau kelompok maupun komunitas dalam suatu wilayah (Ym et al., 2021). Pemberdayaan masyarakat merujuk pada serangkaian Tindakan yang terprogrogram yang bertujuan  untuk  meningkatkan  kemampuan,  pengetahuan,  keahlian,  serta  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh masyarakat itu sendiri. Ini mencakup program-program yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan   dengan   melibatkan   peran   aktif masyarakat   seperti persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi (Soni et al., 2023).
Pengabdian masyarakat  ini dilaksanakan di Kampung Husoak dalam pengabdian ini, ada peluang bagi semua akademisi untuk turut mendukung inisiatif pemerintah dengan memberikan bimbingan dan melakukan penyuluhan serta memberikan pengetahuan   terkait pengelolaan dana kampung. Adapun Tahapan pengabdian kepada  masyarakat  ini  bisa  dibagi  dalam  tiga  tahap  yaitu  tahap  persiapan,  tahap  pelaksanaan,  dan  tahap evaluasi.
1. Pada  tahap  persiapan  merupakan  tahapan  analisis  terhadap  permasalahan  yang  terjadi  dan  kebutuhan masyarakat  akan  penmgetahuan  pengelolaan  dana  kampung.  Tim  Pengabdian  Kepada  Masyarakat melakukan pencarian  data  dan  informasi  dari  masyarakat  kampung  Husoak.  Pada  tahap persiapan,  tim mengidentifikasi masalah dan mencari upaya untuk membantu mengatasi masalah yang muncul.
2. Tahap  kedua  yaitu  pelaksanaan  kegiatan  berupa  sosialisasi  yang  terbagi  menjadi  beberapa  sesi diantaranya:  sesi  pertama  merupakan  sesi  pembukaan.Selanjutnya  sesi  kedua  merupakan  sesi penyampaian  materi  tentang  pentingnya  pengelolaan  dana  dan  pemanfaatan  dana  kampung  yang  tepat sasaran .
3. Tahap  terakhir  adalah  evaluasi,  pada  tahap  evaluasi  dilakukan  dengan  pemetaan  kekurangan  dan kelebihan  kegiatan.  Apabila  terdapat  kekurangan,  selanjutnya  ditindaklanjuti  dengan  melakukan perbaikan.  Adapun  waktu  pelaksanaan  pengabdian  dilakukan  selama  satu  bulan,  mulai  dari  tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Kegiatan dilakukan pada 3 oktober sampai dengan 25 oktober 2023 yang bertempat di Kantor Kampung Husoak .

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Alokasi  dana  kampung  (ADK)  merupakan  salah  satu  bentuk  hubungan  keuangan  antar  tingkat pemerintahan  yaitu  hubungan  keuangan  antara  tingkat  pemerintahan  Kabupaten  dengan  pemerintahan kampung, untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan  yang  dimiliki  pemerintah  kampun.kampung  tersebut harus  digunakan  dan  dialokasikan sebagaimana  mestinya  sesuai  dengan  undang-undang  dan  ketentuan  yang  berlaku  yang  telah  ditetapkan pemerintah. Mengenai penggunaan dan pelaksanaan alokasi dana kampung pada peraturan daerah No.4 tahun 2007 pasal 14: Ditetapkan bahwa paling sedikit 60% dari alokasi dana kampung digunakan untuk pembiayaan pelayanan  publik  berupa  pembangunan  fisik  dan  non  fisik  kampung,terutama  pendidikan  dan  kemisikinan serta  pengembangan  ekonomi  kampung.  Sisi  alokasi  kampung  sebesar  40%  digunakan  untuk  pembiayaan kelembagaan kampung, BPK, lembaga kemasyarakatan dan organisasi lainnya di kampung yang diakui oleh kampung.
Penjabat  kepala  kampung  sebagaimana  dimaksud  mempunyai  tugas  melaksanakan  pembentukan kampung  persiapan  meliputi  :  (a)  penetapan  batas  wilayah  kampung  sesuai  dengan  kaidah  kartografi,  (b) pengelolaan anggaran operasional kampung persiapan yang bersumber dari APBKam induk, (c) pembentukan
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 1372-1381 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2931
struktur  organisasi  (d)  pengangkatan  perangkat  kampung,  menyiapkan  fasilitas  dasar  bagi  penduduk kampung,(f) pembangunan sarana prasarana pemerintahan kampung, (g) pendapatan bidang kependudukan, potensi ekonomi,inventarisasi pertahanan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
Pengelolaan alokasi dana kampung oleh pemerintah kampung dan atau aparatur kampung dibagi menjadi beberapa  indikator  untuk  pengelolaan  alokasi  dana  kampung  yang  ada,diantaranya:  Dalam  UU  No.6  tahun 2014 tentang kampung,tujuan disalurkannya dana kampung adalah sebagai bentuk komitmen Negara dalam melindungi dan memberdayakan kampung agar menjadi kuat,maju,mandiri dan demokratis. Dengan adanya dana kampung,kampung dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan kampung menuju masyarakat yang adil,makmur dan sejahtera.
Kegiatan pendampingan adalah salah satu cara yang sudah sangat sering dilakukan dalam rangka untuk menertibkan  pengelolaan  dana  kampung.  Melalui  kegiatan  ini  dapat  membantu  dalam  pengelolaan  dana kamoung melalui Program-program yang tetap sasaran dan berkelanjutan. Dari kegiatan pengabdian ini sangat diharapkan. Pada pelaksanaan kegiatan kali ini, tim terdiri dari dosen yang memiliki kepakaran dan kompotensi serta berpengalaman dalam melakukan pembimbingan maupun pendampingan terhadap perangkat kampung. Tim  pelaksana  merupakan  dosen  tetap  pada  Program  Studi  Pemerintahan  Fakultas  Ilmu  Sosial,  Politik  dan Hukum  yang  mengajar  dan  menekuni  bidang  Pemerintah,  yang  juga  telah  banyak  melakukan  kegiatan pendampingan  di  wilayah  Kabupaten  Jayawijaya  .  Dalam  melaksanakan  pengabdian  ini,  sebelumnya  telah diadakan  pertemuan  dengan  kepala  Distrik  Hubikiak  Kabupaten  Jayawijaya  bersama  Tim  sosialisasi  untuk merancang tahapan pelaksanaan yaitu antara lain tahap studi kelayakan, pelaksanaan dan evaluasi hasil. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian masyarakat tersebut berjalan lancar dengan kegiatan sebagai berikut :

## 1. Pembukaan kegiatan
Pengabdian pada masyarakat dibuka oleh kepala Kampung dengan harapan agar peserta dapat mengikuti kegiatan  hingga  selesai  dan  hasil  dari  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  dapat  diimplementasikan  dalam menjalankan  tugas  sebagai  perangkat  kampung.  Dalam  sambutannya  beliau  juga  menyampaikan  bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan terhadap aparat desa sangat membantu Pemerintah Distrik Hubikiak dalam mengedukasi perangkat kampung terutama mengenai bagaimana mekanisme pengelolaan dana kampung yang efisien  dan  efektif  serta  membantu  perangkat  kampung  dalam  mewujudkan  pengelolaan  yang  transaparan, akuntabel, dan tepat waktu.

## Gambar 1. Pembukaan Kegiatan

## 2. Materi Kegiatan
Dalam UU No.6 tahun 2014 tentang kampung,tujuan disalurkannya dana kampung adalah sebagai bentuk komitmen  Negara  dalam  melindungi  dan  memberdayakan  kampung  agar  menjadi  kuat,maju,mandiri  dan demokratis.  Dengan  adanya  dana  kampung,kampung  dapat  menciptakan  pembangunan  dan  pemberdayaan kampung menuju masyarakat yang adil,makmur dan sejahtera. Adapun Tujuan dana kampung yang disalurkan kepada masyarakat kampung antara lain:
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 1372-1381 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2931
a. Membantu  mengatasi  permasalahan  ekonomi  di  kampung,antara  lain  kemiskinan  bisa dikurangi,angka pengangguran bisa diturunkan,laju urbanisasi bisa dihambat dan ketimpangan bisa dipersempit ;
b. Membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat kampung,membantu pemerataan pembangunan dan hasilnya,membangun infrastruktur dan menciptakan peluang serta lapangan kerja;
c. Selain  menggunakan  untuk  pembangunan  kampung,tetapi  juga  untuk membangun  sumber  daya manusia (SDM) di kampung  seperti melaksanakan pembinaan,pimbingan serta pendampingan,dan pemantauan yang lebih tertata dan saling berhubungan ;
d. Memberkuat  koordinasi,konsolidasi,dan  sinergi  terhadap  pelaksanaan  program  yang  menjadi prioritas pembangunan kampung dari tingkat pemerintah pusat,daerah,kecamatan,hingga kampung itu sendiri;
e. Membangun infrastruktur dan layanan fasilitas publik serta memberdayakan dan mengembangkan perekonomian yang ada di kampung tersebut.
Dana  kampung  diprioritaskan  manfaatnya  untuk  membiayai pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat  guna  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  kampung,  kualitas  hidup  manusia,serta penanggulangan kemiskinan,yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah kampung.
a. Pengentasan Kemiskinan
Dana  kampung  memiliki  dampak  yang  luas,dari  segi  kemiskinan  hingga  menumbuhkan perekonomian di kampung. Dari sisi kemiskinan,dengan dana kampung,angka angka kemiskinan di kampung  menurun  dua  kali  lipat  dibandingkan  di  kota  lain.  Ini  sebagai  imbas  dari  adanya  dana kampung. Kini ada 1,2 juta penduduk di kampung sudah berhasil kemiskinan. Sebagaimana telah disampaikan  presiden  Jokowi  dodo  saat  memberikan  samputan  pada  acara  “Sosialisasi  Prioritas Pembangunan  Dana  kampung  2019  Dan  Evaluasi  Kebijakan  Pembangunan  Serta  Pemberdayaan Masyarakat  kampung  Provinsi  papua”.  Dari  dana  desa  yang  dianggarkan  dalam  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yaitu pemberian dana desa berpengaruh negatif signifikan. Dengan kata lain program tersebut dapat mengurangi jumlah penduduk miskin pedesaan (Diah, 2020). Hingga saat ini tak kurang dari Rp.187 triliun telah disalurkan  ke seluruh kampung di Indonesia. Dengan  adanya  dana  ini,masyarakat  bisa  memanfaatkan  sesuai  dengan  kebutuhanya  untuk meningkatnya  produktivitas  dan  memperbaiki  kualitas  hidup  di  kampung.  Dari  alokasih  dana kampung  telah  terhubung  pasar  kampung  sebanyak  6.932  unit,saluran  irigasi  sebanyak  39.351 unit,dan  jembatan  sepanjang  1.028.225  meter.  Realisasi  dana  kampung  mendukung  aktivitas ekonomi pasar tetap bergerak di masyarakat meskipun terdapat hambatan global yang mengganggu. Menurut (Tanan & Fonataba, 2022) Pembangunan ini akan berdampak kepada   masyarakat yaitu untuk   meningkatkan   kesejahteraan   masyarakat.
b. Dana kampung untuk pemerataan pembangunan
Membangun  dari  kampung  adalah  salah  satu  komitmen  pemerintah  untuk  menghadirkan pemerataan  ekonomi  yang  berkeadilan.  Itulah  sebabnya jumlah  dana  kampung  terus  ditingkatkan setiap  tahunnya,termasuk  juga  untuk  masyarakat  adat  sebagai  pengakuan  terhadap  hak-hak masyarakat  adat.  Untuk  mewujudkan  pemerataan  ekonomi,distribusi  dana  kampung  harus  diikuti dengan  penguatan  kelembagaan  kampung,serta  keterbukaan pengelolaan  anggarannya  yang  perlu dikembangkan untuk disempurnakan. menentukan arah dan tujuan ke depan yang diinginkan oleh masyarakat di masing-masing desa. Dengan optimalisasi potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh tiap-tiap masyarakat pedesaan menjadikan pembelajaran bagi masyarakat desa bahwa dalam sebuah pembangunan  juga  dibutuhkan  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pemanfaatan  hasil  pembangunan dalam  kaitannya  dengan  pembangunan  jalan  dan  pembangunan  infrastruktur  yang  lainnya  Infra- struktur  sepertinya  menjadi  jawaban  dari  kebutuhan  negara-negara  yang  ingin      mendorong pertumbuhan   ekonomi,   dengan   membantu   penanggulangan   kemiskinan,   meningkatkan kualitas hidup,  mendukung  tumbuhnya  pusat  ekonomi  dan  meningkatkan  mobilitas  barang  dan  jasa serta merendahkan  biaya  aktifitas  investor  dalam  dan  luar(Soni et al., 2022).
Sebagai wujud komitmen pemerintah dalam pembangunan kampung, anggaran dana kampung terus meningkat. Jika pada tahun 2015 dana kampung hanya sebesar Rp.20,76 triliun, tahun 2016 meningkat menjadi Rp.46,98 triliun, dan untuk tahun 2017 menjadi Rp.60 triliun. Dengan dukungan
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 1372-1381 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2931
alokasi  dana  kampung  yang  terus  meningkat  ini  di  harap  bisa  dimanfaatkan  untuk  meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai UU kampung.
c. Dana kampung untuk menahan laju urbanisasi
Dana kampung bukan hanya untuk mengendaskan kampung dari kemiskinan namun juga untuk menarik minat anak muda untuk tidak ber- urbanisasi dana kampung bisa menciptakan peluang kerja bagi anak muda. Seperti yang terjadi di kampung Husoak,Distrik Hubikosi Kabupaten Jayawijaya. Ratusan pemuda di distrik ini kini menikmati pekerjaan sebagai pengelola puluhan objek wisata yang bersebaran di kampung kampung mereka.
Beberapa fakta di atas menunjukan bagaimana dana kampung mampu mendorong kreativitas warga  kampung  menciptakan  peluang-peluang  pendapatan  baru  dalam  skala  yang  siknifikan.  Di Kampung  wisata  kampol,tidak  hanya  pemuda  yang  mendapatkan  income  rutin  melainkan  juga ratusan  warga  pemilik  warung,rumah  sewa,transportasi  dan  kelompok  ibu-  ibu  rumah  tangga membuat  makanan  kecil  yang  kini  laris  menjual  makanannya  pada  para  pengunjung.  Pendapatan Desa    bukan    hanya    untuk    mengentaskan    desa   dari kemiskinan  namun  juga  untuk  menarik minat  anak  muda  untuk  tidak  berurbanisasi (Korwa et al., 2014).
Adapun Indikator pencairan Dana Kampung Pemerintah terus mempermudah proses pencairan dana kampung.  Langka  ini  dilakukan  agar  dana  kampung  benar-benar  memberikan  dampak  positif  bagi percepatan  pembangunan  kawasan  perdesaan.  Pemerintah  melalui menteri  keuangan  Sri  Mulyani  telah menerbitkan PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer atau pencairan dana kampung ke  daerah  dan  dilanjutkan  ke  kampung.  Dalam  aturan  ini,pemerintah  akan  memperketat  pencairan anggaran transfer ke daerah agar dapat benar-benar bermanfaat.  Berikut merupakan mekanisme pencairan dana kampung:
1) Umum
a. Penyediaan  dana  untuk  alokasi  dana  kampung  (ADK)  Beserta  fasilitasnya  dianggarkan  pada bagian pemerintahan kampung setda kabupaten dalam APBD kabupaten setiap tahunya
b. Rekening  pemerintah  kampung  dibuka  dicabang  PD  BPR/BKK  masing-  masing  kedistrikan terdekat,berdasarkan keputusan kepala kampung.
c. Kepala kampung mengajukan permohonan pencairan ADK  Kepada kepala dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPPKAD) lewat kepala bagian pemerintahan kampung sekertariat daerah dan distrik
d. Pengajuan  permohonan  pencairan  tersebut  setelah  dilakukan  verifikasi oleh  tim  pendamping distrik
e. Rekomendasi  kelayakan  pencairan  dibuat  oleh  distrik  yang  merupakan  hasil  penelitian  atas kesesuaian antara SPJ dengan realisasi pelaksanaan.
f. Kepala  bagian  pemerintahan  kampung  sekertaris  daerah  setelah  meneliti  pengajuan  rencana penggunaan dana tersebut,meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada kepala DPPKAD dengan mengajukan SPP (surat permintaan pembayaran).
g. Kepala  DPPKAD  mencairkan  dan  menyalurkan  ADK  langsung  dari  kas  daerah  ke  rekening pemerintahan kampung di masing-masing cabang PD BPR/BKK.
h. Pencairan di tingkat kampung dilakukan oleh bendahara kampung dengan membawah:
1) Bukti  diri  berupa  surat  kuasa  bermateri  Rp.  6.000,00  (enam  ribu  rupiah) dari  kepala kampung;
2) Berita acara (BA) pencairan dana desa oleh pendaharawaan kampung.
i. Setelah ADK diterima oleh masing-masing kampung,selanjutnya penanggung jawab kegiatan segera  mengadakan  rapat/musyawarah  (MUSREMBANG)  untuk  melaksanakan  kegiatan  dan realisasikan  penggunaan  dana  kampung  tersebut  sesuai  dengan  rencana  pembangunan kampung/kampung (RPD/RPK) yang telah disahkan.
j. Tim pelaksana kampung bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap penggunaan ADK di tingkat kampung.
2) Indikator Pengelolaan Dana Kampung Peraturan menteri keuangan (PERMENKEU)  Nomor 93/PMK.07/2015 penggunaan dana desa di atur  dalam pasal  21 yaitu:  “dana  kampung  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 1372-1381 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2931
pemerintah,pembangunan,pemberdayaan masyarakat,dan kemasyarakatan:  Dana kampung sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diprioritaskan  untuk  membiayai  pembangunan  dan pemberdayaan  masyarakat.  Pembangunan  dana  kampung  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) dilaksanakan  sesuai  dengan  prioritas  penggunaan  dana  kampung  yang  ditetapkan  oleh  menteri kampung  pembangunan  daerah  tertinggal  dan  transmigrasi  prioritas  penggunaan  dana  kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan dana  kampung pada  pasal  22  disebutkan bahwa:  “pelaksanaan  kegiatan  yang  dibiayai  dari  dana kampung  berpedoman  pada  pedoman  umum  penggunaan  dana  kampung  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  21  ayat  (4)  dan  pedoman  teknis  yang  diterbitkan  oleh  bupati/  walikota”.  Kemudian, kewenangan  kepala  kampung,  pemerintah,  dan  pemerintah  daerah  tentang  penggunaan  dana kampung diatur pada pasal 24.Bunyinya sebagai berikut : kepala kampung bertanggung jawab atas penggunaan dana kampung pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan dana kampung. Pengelolaan dan/atau penggunaan alokasi dana kampung (ADK) dapat melalui beberapa hal di antaranya :
a. Penggunaan  ADK  didasarkan  pada  skala  prioritas  yang  ditetapkan  pada  tingkat  kampung. Penggunaan  ADK  dibagi  menjadi  2  (dua)  yaitu  untuk  belanja  aparatu  dan  operasional pemerintahan kampung serta untuk biaya pemberdayaan masyarakat.
(1) Belanja aparatur dan operasional pemerintahan kampung sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total keseluruhan ADK yang digunakan sebagai berikut :
a) Operasional  pemerintah  kampung  sebesar  50%  (lima  puluh  persen)  dari  belanja aparatur dan operasioanl pemerintah kampug yang digunakan untuk:
b) Belanja  barang  dan  jasa,pembelian  atau  pengadaan  barang,belanja  pemeliharaan sarana pemerintah kampung,belanja perjalanan dinas kepala kampung dan perangkat kampung sebesar 40% (empat puluh persen) dari operasional pemerintah kampung dan,
c) Belanja  pegawai  sebesar  60%  (enam  puluh  persen)  dari  operasioanl  pemerintah kampung untuk honor tim pelaksana kampung.
(2) Operasional BPD sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari belanja pemerintahan kampung dengan perincian sebagai berikut :
a) Belanja barang dan jasa sebesar 40 % (empat puluh persen) dari total operasional  BPD yang digunakan  untuk pembelian/pengadaan   Barang, belanja  pemeliharaan  sarana sekertariat  BPD,belanja  perjaanan dinas ketua dan anggota BPD.
b) Belanja pegawai sebesar 60% (enam pulh persen) dari operasional BPD yang digunakan untuk tunjangan pimpinan dan anggota BPD.
(3) Tunjangan  kesejahteraan  aparatur  pemerintah  kampung  sebesar  25  %  (dua  puluh  lima persen) dari belanja pemerintah kampung.
b. Pemberdayaan  masyarakat  70%  (tujuh  puluh  persen)  dari  total   keseluruhan  ADK  dengan perincian sebagai berikut:
(1) Belanja  modal  (publik)  sebesar  70%  (tuju  puluh  persen)  dari  belanja pemberdayaan masyarakat dengan perincian sebagai berikut :
a) Biaya perbaikan prasarana dan sarana publik;
b) persyaratan modal usaha masyarakat melalui BUM Kampung;
c) Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
d) Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
e) teknologi tepat guna;
f) perbaikan kesehatan dan pendidikan;
g) Pengembangan sosial budaya;dan/atau
h) Kegiatan lainnya yang diangkap penting.
(2) Penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari belanja pemberdayaan masyarakat,yang digunakan untuk belanja barang dan jasa;belanja pegawai yang meliputi :
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 1372-1381 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2931
a) Penunjang kegiatan PKK sebesar Rp.5.000.000; (Lima juta rupiah);
b) Penunjang kegiatan LPMD;
c) Penunjang kegiatan RT/RW;
d) Penunjang kegiatan karang taruna,dan/atau
e) Penunjang kegiatan Hansip
3) Indikator Pertagung Jawaban Dana kampung
Kepala  kampung  adalah  penanggung  jawaban  dari  pengelolaan  keuangan  kampung  secara keseluruhan. Dalam PP No. 43 Tahun 2014 pasal 103-104 mengatur tata cara pelaporan yang wajib dilakukan  oleh  kepala kampung.  Kepala  kampung  wajib  melaporkan  laporan  realisasi  pelaksanaan APBKam dari alokasi dana kampung (ADK) kepada Bupati/walikota setiap semester tahun berjalan (laporan  semester).  Selain  itu,kepala  kampung  wajib  menyapaikan  laporan  pertanggung  jawaban pelaksanaan  APBKam  kepada  Bupati/Walikota  setiap  akhir  tahun  anggaran  (Laporan  tahunan). Laporan yang  dibuat  kepala  kampung  ditunjuk  kepada  bupati/walikota  yang  disampaikan  melalui distrik.
Pengaturan  pelaporan  dan  pertanggung  jawaban  penggunaan  APBKam  tercantum  dalam permendagri  No.113  tahun  2014  tentang  pengelolaan  keuangan  kampung.  Dalam  permendagri tersebut,diatur  pula  sntandar  dan  format  pelaporan  pertanggung  jawaban  yang  harus  disusun  oleh kepala kampung. Seperti ketentuan lampiran yang perlu dipenuhi dalam laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBKam,yaitu:
a. Format laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBKam tahun anggaran perkenan.
b. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke kampung. Dari  PP  No.43  tahun  2014  dan  permendagri  No.113  tahun  2014  terlihat  bahwa  laporan pertanggung  jawaban  yang  harus  dibuat  oleh  kepala  kampung harus  terintegrasi  secara  utuh,tidak melihat  sumber  daya  yang  diperoleh kampung.  Hal  berbeda  dengan  aturan  sebelumnya  yang mewajibkan kampung untuk menyusun laporan pertanggung jawaban penggunaan dana berdasarkan sumber  dananya.  UU  kampung  meletakan  prinsip  dasar  hukum  penyelenggaraan  pengawasan pembangunan kampung yang meliputi pengawasan oleh spra-kampung (downroad accountability), pengawasan  oleh lembaga  kampung  dan  pengawasan  dari  masyarakat (upward accountability).
Permasalahan  yang  dihadapi  oleh  aparat  pemerintah  kampung  adalah  kurangnya  pemahaman  tentang bagaimana  melakukan  pengelolaan  dana  kampung,  hal  ini  disebabkan  rendahnya  SDM  aparat  kampung. Pengelolaan  dana  kampung  berkaitan  dengan  akuntansi  pengelolaan  dana  kampung  tentang  perencanaan, pelaksanaan  program  dan  kegiatan,  serta  pertanggungjawaban.  Dari  keadaan  di  atas,  maka  kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh tim pengabdian Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum Universitas Amal Ilmiah  Yapis Wamena diharapkan dapat menambah pengetahuan dan ketrampilan  apparat  pemerintah  kampung  Husoak  untuk  mengurangi  kekurangan  yang  ada  serta  akan meningkatkan  pertanggungjawaban  pengelolaan  dana  kampung  yang  transparan  dan  akuntabel.  Sejalan dengan (Novianti et al., 2023) . Berpendapat melalui sinergi bersama antara pemerintah desa dan akademisi, manajemen dan pelaporan keuangan desa maupun BUMDes diharapkan dapat menjadi lebih teratur, transparan dan efisien. Melalui kegiatan pemberdayaan kedepanya  dalam meningkatkan industri kreatif masyarakat desa sehingga dapat digunakan secara efektif dan diharapkan mampu memberikan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa (Saria et al., 2023)
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 1372-1381 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2931
Gambar 2. Penyampaian Materi Sosialisasi

## 3. Penutup
Kegiatan  sosialisasi  ini  memfasilitasi  perangkat  kampung  sebagai  peserta  untuk  dapat  meningkatkan pengetahuan terhadap mekanisme pengelolaan dana Kampung sesuai ketentuan yang ada. Kegiatan sosialisasi ini bukan tahapan awal yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah Distrik akan tetapi pada pelaksanaan kali ini melibatkan pihak akademisi yakni Kerjasama Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu  Sosial,  Ilmu  Politik  dan  Hukum  Universitas  Amal  Ilmiah  Yapis  Wamena  dengan  Pemerintah  Distrik Hubikiak. Perlu adanya keterlibatan perguruan tinggi agar tujuan yang hendak dicapai bisa selaras dan sejalan dengan Undang-Undang (Fikri et al., 2020).
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 1372-1381 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2931

## V. KESIMPULAN
Kegiatan pengabdian tentang sosialisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kampung yang dilakukan oleh  tim  pengabdian  program  studi  Ilmu  Pemerintahan  Fakultas  Ilmu  Sosial  ilmu  Politik  dan  Hukum Universitas  Amal  Ilmiah  Yapis  Wamena  di Kampung  Husoak  Distrik  Kabupaten  Jayawijaya  telah  berjalan dengan  lancar  yang  diikuti  oleh  aparat  kampung  Husoak,  anggota  Badan  Permusyawaratan  Kampung  dan tokoh  masyarakat  Husoak  dengan  semangat  yang  tinggi  untuk  dapat  menambah  pengetahuan  di  dalam pengelolaan  Kampung.  Mereka  mau  belajar  untuk  lebih  mengerti  dan  memahami  tentang  materi  yang disosialisasikan. Pengelolaan dana kampung ini penting untuk selalu disosialisasikan kepada para pengelola dana  kampung  di  daerah  otonomi  khusus  yang  terpencil  yaitu  di  kampung  agar  nantinya  mengarah  pada pelaporan  yang  transparan  dan  akuntabel.  Perlu  diketahui  bagi  para  pengelola  tentang  pengelolaan  dana kampung mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan.
Saran yang diajukan dalam pengabdian ini agar di waktu yang akan datang diadakan pengabdian lanjutan yang  berupa  pendampingan  terhadap  aparat  pemerintah  kampung  untuk  melakukan  pengelolaan  dana kampung  terutama  dari  segi  akuntansinya,  agar  aparat  pemerintah  kampung  bisa  secara  detail  mengerti, memahami dan melaksanakan akuntansi pengelolaan dana kampung.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  pihak-pihak  yang  telah  mendukung  kegiatan  ini.  Apresiasi  juga disampaikan  kepada  Kepala  kampung  Hasuok  dan  Universitas  Amal  Ilmiah  Yapis  Wamena  yang  telah berpartisipasi dengan antusias dalam kegiatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Diah,  M.  P.  (2020).  Embangunan  Pedesaan  Untuk  Mengurangi  Kesenjangan  Antara  Desa  Dan  Kota  Di Indonesia:  Peluang  Dan  Tantangan. Public  Administration  Journal  of  Research , 2 (2),  165–173. https://doi.org/10.33005/paj.v2i2.45 Fikri, Zakiyudin, Septiawan, & Yudi. (2020). Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa  Kurau  Barat. Publicio:  Jurnal  Ilmiah  Politik,  Kebijakan  Dan  Sosial , 2 (1),  24–32. https://doi.org/10.51747/publicio.v2i1.519 Korwa, J. C., Ruru, J. M., & Palar, N. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Program Anggaran Dana  Desa  Di  Desa  Duai  Distrik  Bruyadori  Kabupaten  Biak  Numfor. Paper  Knowledge  .  Toward a Media History of Documents , 7 (2), 107–115. Novianti,  Firmanto,  Nurlita,  Wijayanti,  Yuki,  Wulandari,  Anita,  Prima,  &  Putu.  (2023). Revitalisasi Pengelolaan Bumdes Dalam Rangka . 4 (5), 72–78. Puelles, V. G., & Huber, T. B. (2022). Kidneys control inter-  organ homeostasis . 18 (April), 207–208. Saria, P., Siregarb, Anggraini, R., Wardhanic, Ika, I., & Prayogad, J. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Desa Perkebunan Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara. Accumulated … , 5 (1), 69–81. http://e-journal.potensi- utama.ac.id/ojs/index.php/Accumulated/article/view/1880%0Ahttps://e-journal.potensi- utama.ac.id/ojs/index.php/Accumulated/article/viewFile/1880/2139 Soni,  A.,  Robo,  S.,  Vernanda,  V.,  &  Wulandari,  F.  (2023). Sistem  Pengolahan  Tradisional  Buah  Merah Sebagai Produk Andalan Kampung Arsbol , Mamberamo Tengah , Papua Pegunungan Indonesia . 4 (3), 163–170. https://doi.org/10.23960/jpkmt.v4i3.134 Soni,  Aprianto,  Karman,  &  Sugandi,  W.  (2022). Percepatan  Pembangunan  Infrastruktur  Terhadap Pengembangan Permukiman Berbasis Komunitas di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Indonesia . 270–274.
Tanan,  C.  I.,  &  Fonataba,  B.  F.  (2022).  Pengalokasian  Dana  Desa  dalam  Meningkatkan  Perekonomian Masyarakat di Kampung Warbo. Jurnal Kebijakan Pembangunan , 17 (1), 135–150. https://doi.org/10.47441/jkp.v17i1.254
Ym, H., Soni, A., Rahmatullah, B. S., Saputra, W., Wilayah, P. P., & Kota, D. (2021). Sosialisasi Pembagian Administratif  di  Kabupaten  Jayawijaya  tentang  Mitigasi  Bencana. Journal.Mudaberkarya.Id , X  No.
X (2), 91–98. https://journal.mudaberkarya.id/index.php/JMH/article/view/20