## ANALISIS  PENGARUH   UPAH  M INIM UM,  INVESTASI DAN  PENGELUARAN  PEM ERINTAH   TERH ADAP PENYERAPAN  TENAGA  K ERJA  B ERDASARK AN PENDIDIK AN

## Retno Wilis
El-Dinar, Vol. 3, No 1, Januari 2015
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Jl. Adi Sucipto Nomor 28 Banyuwangi re.wilis@yahoo.com
Retno Wilis

## Abstract
This study analyzes the influence of the minimum wage, investment and gov- ernment spending on educated employment, trained employment and unedu- cated and untrained employment in 38 Regencies/Cities of East Java Province in 2008–2013. The research is using quantitative approach, panel data analysis and Fixed  Effect Model (FEM) method.  The results show that the minimum wage variable has  negative  significant  effect  on  the  educated employment, trained  employment  and  uneducated  and  untrained  employment.  Regional investment variable does not significantly affect to the educated employment, trained  employment  and  uneducated  and untrained  employment.  Domestic investment variable has positive significant effect on the trained employment, but does not significantly affect to the educated employment and uneducated and untrained employment. Foreign investment variable does not significantly affect to the educated employment, trained employment and uneducated and untrained employment. And government spending variable has positive sig- nificant  effect on the  educated  employment  and  uneducated  and  untrained employment, but does not significantly affect to the trained employment.
Keywords: minimum wage, regional investment, domestic investment, foreign investment, government spending, employment
Analisis Pengaruh Upah Minimum, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah
et al.,
output
13

## PENDAHULUAN
El-Dinar, Vol. 3, No 1, Januari 2015
Dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang, semakin bertambahnya jumlah pengangguran merupakan masalah yang lebih rumit dan lebih serius dari masalah perubahan distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan penduduk yang berpendapatan terendah. Dalam beberapa dasawarsa ini, keadaan di negara berkembang menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak sanggup mencipta- kan kesempatan kerja yang lebih cepat dari pertambahan penduduk. Oleh karenanya, masalah pengangguran yang dihadapi dari tahun ke tahun semakin lama semakin bertambah serius (Sukirno, 2013). Angka pengangguran masih saja tinggi terjadi karena adanya pengaruh serikat kerja dan intervensi pemerintah dalam penentuan upah minimum. Sebab lain adalah banyaknya pencari kerja dengan tingkat pendidikan tertentu tidak sesuai dengan yang dibutuhkan pasar kerja (Dimas dan Nenik, 2009).
Dalam perspektif ekonomi, kebijakan fiskal memiliki berbagai tujuan dalam mengarahkan aktifitas ekonomi negara, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi, stabilitas negara, pemerataan distribusi pendapatan, dan peningkatan kesempatan kerja (Dornbusch, Fisher, and Startz, 2008; Taggart, 2000). Heilbroner (1982) menyatakan pengeluaran pemerintah merupakan suatu cara untuk menggerakkan permintaan yang dapat memompa suatu perekonomian yang sedang tertekan dan memulihkan tingkat kesempatan kerja yang tinggi. Sedangkan dampak dari kenaikan permintaan investasi akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dan mampu meningkatkan terciptanya kesempatan kerja baru sebagai akibat adanya peningkatan pendapatan dan permintaan dalam masyarakat (House dan Shapiro, 2005 dalam Mankiw, 2007).
Dalam penelitian Astuti (2007) tentang analisis investasi, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesempatan kerja mengindikasikan terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan investasi terhadap kesempatan kerja. Sementara kebijakan fiskal melalui pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap penciptaan kesempatan kerja. Dimas dan Woyanti (2009) dalam penelitian- nya tentang penyerapan tenaga kerja menyatakan Produk Domestik Regional Bruto memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penyerapan tenaga kerja, faktor upah memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penyerapan tenaga kerja dan investasi memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil yang terakhir tidak sesuai dengan teori, karena kebanyakan investor lebih menggunakan padat modal daripada padat karya. Menurut Afiat (2012) dalam penelitiannya tentang pengaruh  investasi,  pengeluaran  pemerintah  dan  perubahan  struktur  terhadap penyerapan tenaga kerja menyatakan bahwa investasi dan pengeluaran pemerintah secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja melalui perubahan struktur ekonomi.
Modal  sumber  daya  manusia  dianggap  sebagai  faktor  penting  dalam  teori pertumbuhan ekonomi modern (Lucas, 1998; Romer, 1989; Galor and Well, 2000

## TINJAUAN PUSTAKA

## Upah Minimum dan Penyerapan Tenaga Kerja
Gambar 1. Kebijakan Upah Minimum yang Mengikat dan Tidak Mengikat
dalam Zanden and Mark, 2012). Pendidikan merupakan salah satu modal sumber daya manusia.
Dengan membandingkan data empiris BPS Nasional dan BPS Provinsi Jawa Timur  selama  periode  2008  hingga  2013  menunjukkan  bahwa  tenaga  kerja  di Pro vinsi  Jawa  Timur  yang  tidak   pernah  sek olah,  tidak /belu m  tamat  SD  dan pendidikan tertinggi SD lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat Nasional. Sedangkan tenaga  kerja  di  Provinsi  Jawa  Timur  yang  memiliki  pendidikan  tertinggi  yang ditamatkan  SMP, SMU,  SMK,  Diploma  I/II/III/Akademi, dan  Universitas  lebih rendah dibandingkan dengan tingkat Nasional. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat  pendidikan  tenaga  kerja  di  Provinsi  Jawa  Timur  dibandingkan  tingkat Nasional.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh upah minimum, investasi, dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja terdidik, penyerapan tenaga kerja terlatih serta penyerapan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur selama periode penelitian.
Upah minimum adalah tingkat upah paling rendah yang masih boleh dibayarkan perusahaan kepada para pekerjanya. Dengan kata lain, upah yang dibayarkan tidak boleh lebih rendah daripada upah minimum. Tujuan utama dari kebijakan upah minimum adalah untuk melindungi pekerja dari rendahnya tingkat upah, terutama pada saat tingkat penawaran tenaga kerja yang tinggi sehingga tingkat upah tidak akan terus mengalami penurunan.
Retno Wilis Sumber: Santoso, 2012 L 0 L 1 B L D =MRP L A w M w 0 L w 1 L B L D =MRP L excess supply A w M w 0 w 1 L 1 L 3 L 0 w L 2 ?? 1 ?? ?? 0 ?? = ???? ?? 0 0 ?? 0 ?? = ???? ?? ?? 1 ?? Mengikat Tidak Mengikat
Analisis Pengaruh Upah Minimum, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah
s o L s L elasticity of factor substitution L K L K LK P P P P d K L K L d 15

## Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja

## Pengeluaran Pemerintah dan Penyerapan Tenaga Kerja
El-Dinar, Vol. 3, No 1, Januari 2015
Pada kasus di mana tidak ada arbitrase, tingkat keseimbangan upah terjadi pada  saat  w 0 dan  kesempatan  kerja  sebanyak  L 0 . Adanya  kenaikan  penawaran tenaga kerja digambarkan dengan pergeseran kurva penawaran tenaga kerja ke kanan dari   menjadi 1 . Jika kenaikan penawaran ini dibiarkan terus maka akan berpotensi menurunkan tingkat upah sampai pada w 1 . Untuk mencegah penurunan lebih lanjut, pemerintah dapat menetapkan tingkat upah di atas w 1 yaitu sebesar w M . Artinya upah  paling rendah yang masih diperbolehkan  adalah sebesar w M . Oleh karena tingkat upah minimum lebih tinggi daripada tingkat upah keseimbangan maka  kebijakan  upah  minimum  ini  disebut  mengikat.  Pada  kondisi  kebijakan mengikat seperti ini menyebabkan terjadinya kelebihan penawaran tenaga kerja karena jumlah tenaga kerja yang ditawarkan, L 3 , lebih besar daripada jumlah yang diminta, L 2 . Dengan demikian akan terjadi pengangguran sejumlah L 2 L 3 . Akibatnya alokasi di dalam pasar tenaga kerja tersebut menjadi tidak efisien karena MRP L MC L .
Todaro (2000) menyatakan besar atau kecilnya dampak-dampak positif dari penghapusan berbagai distorsi atas harga-harga faktor produksi terhadap tingkat pertumbuhan  kesempatan kerja  juga ditentukan  oleh sejauh  mana tenaga  kerja dapat disubstitusikan (dapat saling dipertukarkan) dengan modal dalam berbagai proses produksi industri di negara-negara berkembang. Para ekonom menyebut kemungkinan pertukaran tersebut dengan istilah elastisitas substitusi faktor ( ), yaitu rasio persentase perubahan dalam proporsi penggu- naan tenaga kerja terhadap modal (rasio tenaga kerja-modal atau rasio L/K) diban- dingkan dengan rasio atas persentase perubahan harga modal relatif terhadap tenaga kerja  (P K /P L ).  Secara  matematis  elastisitas  substitusi  dapat  dirumusk an  secara sederhana sebagai berikut:
/ /
Elastisitas substitusi yang tinggi merupakan suatu indikasi bahwa perubahan harga faktor produksi mempunyai dampak yang besar terhadap tingkat dan kombinasi penggunaan faktor-faktor produksi. Perubahan harga faktor produksi merupakan sarana yang sangat penting guna meningkatkan kesempatan kerja. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan untuk menyingkirkan distorsi harga faktor produksi mempunyai peranan yang benar-benar penting dalam penyusunan strategi pembangunan yang berorientasikan pada penyediaan lapangan kerja.
Kebijak an  anggaran   (fisk al)  d iarah kan   pada  sasaran  un tuk   mend oro ng pemanfaatan secara maksimal sumber-sumber dalam negeri, tenaga kerja dalam
≠
( )                   = h

## HIPOTESIS

## Definisi Operasional Variabel
negeri, dan mengembangkan produksi dalam negeri. Dalam hal ini para produsen dalam negeri diberi rangsangan fiskal agar menggunakan teknologi produksi padat karya, dan bila perlu diberikan proteksi terhadap persaingan dengan luar negeri (Subandi, 2012). Salah satu fungsi pokok kebijakan anggaran belanja negara adalah fungsi stabilisasi. Termasuk ke dalam fungsi stabilisasi ialah tujuan untuk terpelihara- nya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga yang relatif stabil dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai (Reksoprayitno, 2009).
Upa h Minimum Penye rapan T ena ga K erja:
T enaga K erja Terdidik Tenaga Kerja Ter latih
T eknologi
Te naga Kerja Tidak Terdidik dan Tida k Terlatih Pengelua ran  Pemerintah Investa si
Hipotesis dalam penelitian ini adalah: (1) Ada pengaruh upah minimum, investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja terdidik pada Kabu- paten/Kota di Provinsi Jawa Timur selama periode penelitian. (2) Ada pengaruh upah minimum, investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja terlatih pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur selama periode peneli- tian. (3) Ada pengaruh upah minimum, investasi dan pengeluaran pemerintah terha- dap penyerapan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur selama periode penelitian.
Untuk memperjelas variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka diberikan definisi operasional variabel sebagai berikut: (1) Upah minimum adalah upah yang ditetapkan pemerintah berdasarkan pada kebutuhan hidup layak dan dengan mem- perhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi (Upah Minimum Kabupaten/ Kota), yang dinyatakan dalam satuan Rupiah. (2) Investasi adalah realisasi jumlah nilai  in vestasi  yan g  d ilakuk an  melalu i  p enyertaan   mo dal  (inv estasi)  d aerah
Retno Wilis
Invest asi
Analisis Pengaruh Upah Minimum, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah
cross section time  series
common effect) pooled time series cross section OLS ordinary least square Ordinary Least Square common effect

## METODE PENELITIAN

## Model tanpa Efek Individu
El-Dinar, Vol. 3, No 1, Januari 2015
Kabupaten/Kota, Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang dinyatakan dalam satuan Rupiah. (3) Pengeluaran Peme- rintah adalah realisasi belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal) setiap tahun yang tertuang dalam APBD, yang dinyatakan dalam satuan Rupiah. (4) Penyerapan tenaga kerja terdidik adalah jumlah penduduk bekerja yang memiliki pendidikan tertinggi yang ditamatkan Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Perguruan Tinggi/Universitas, yang dinyatakan dalam satuan orang. (5) Penyerapan tenaga kerja terlatih adalah jumlah penduduk bekerja yang memiliki pendidikan tertinggi yang ditamatkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Diploma/Akademi, yang dinyatakan dalam satuan orang. (6) Penyerapan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah jumlah penduduk bekerja yang tidak/belum pernah sekolah, tidak tamat Sekolah Dasar, tamat Sekolah Dasar, tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang dinyatakan dalam satuan orang.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian menggunakan data panel yang merupakan gabungan data berjumlah 38  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Timur  dan  data tahun  2008– 2013. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data penduduk berumur 15 tahun  ke atas yang bekerja pada Kabupaten/Kota  di Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu tersebut berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamat- kan, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), realisasi investasi yang terdiri dari Penyertaan Modal (investasi) Daerah, Penanaman Modal Asing (PMA) dan Pena- naman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kabupaten/Kota, dan realisasi pengeluaran pemerintah Kabupaten/Kota (realisasi belanja  pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal).
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Badan Pena- naman Modal Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur serta sumber-sumber data lain yang relevan.
Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data panel, yaitu:
Menurut Baltagi (2005), model tanpa efek individu ( adalah metode pendugaan yang menggabungkan ( ) seluruh data dan dan menggunakan pendekatan ( ) untuk menduga parameternya. Metode atau yang dikenal dengan
metode kuadrat terkecil merupakan salah satu metode yang populer untuk menduga nilai parameter dalam persamaan regresi linier. Model ini mempunyai
Common Effect Model/
Model Efek Tetap Model Efek Random

## HASIL PENELITIAN
intersep   dan slope yang sama untuk setiap individu, sehingga efek individu tidak akan terlihat
Menurut Baltagi (2005), pada pendekatan model efek tetap, diasumsikan bahwa intersep ( ) dan slope ( ) da ri persamaan regresi (model) dianggap konstan baik antar unit maupun antar unit . Satu cara untuk memperhati- kan unit atau unit time-series adalah dengan memasukkan variabel boneka/semu ( )  untuk  mengizinkan terjadinya  perbedaan  nilai parameter yang berbeda-beda, baik  lintas unit maupun  antar unit . Pendekatan menggunakan variabel untuk mengesti- masi  perbedaan  intersep  sehingga  disebut  juga  model
(LSDV).
Menurut Nachrowi dan Usman (2006) pada perbedaan karakteristik individu dan waktu diakomodasi lewat dari model. Mengingat ada dua komponen yang mempunyai kontribusi pada pembentukan yaitu individu dan waktu, maka pada juga perlu diurai menjadi untuk komponen individu, untuk komponen waktu dan gabungan. Dalam menduga model dari data panel, terdapat tiga kemungkinan model yang dihasilkan. Untuk mengetahui model mana yang paling tepat dari ketiga kemungkinan yang ada dapat digunakan statistik uji dan .
Setelah pemilihan metode dan pembentukan model regresi dilakukan, maka selanjutnya perlu diuji kelayakan suatu model dalam menguji hipotesis yang diajukan.
Menurut teorema untuk melihat apakah hasil regresi sudah meme- nuhi  kriteria (BLUE),  maka  perlu  dilakukan beberapa pengujian terhadap pelanggaran asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.
Setelah dilakukan pengujian hipotesis dengan model dan serta  Uji dan untuk pemodelan tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, diperoleh hasil sebagai berikut:
Retno Wilis cross section time series cross-section dummy  variable cross-section time series fixed effect dummy Least  Squares  Dummy Variable Random Effect Model error error random error Random Effect Model error error error
Chow Hausman Gauss Markov Best  Linear  Unbiased  Estimator
Pooled Regresion, Fixed
Effect  Model Random  Effect  Model Chow Hausman
α β α β Fixed Effect Model/
Random Effect Model/
Analisis Pengaruh Upah Minimum, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah
square
square
19 Pengujian Hipotesis dengan Model Terbaik ” ” untuk

## Tenaga Kerja Terdidik
Tabel 1. Hasil Pengujian untuk Tenaga Kerja Terdidik Variabel Koefisien t hit un g Signifikan Keterangan Pengujian Hipotesis dengan Model Terbaik ” ” untuk

## Tenaga Kerja Terlatih
Tabel 2. Hasil Pengujian (FEM) untuk Tenaga Kerja Terlatih Variabel Koefisien t hi t un g Signifikan Keterangan
El-Dinar, Vol. 3, No 1, Januari 2015
Konstanta 99.4 30,81 20,728 <0,001 Signifikan UMK - 0,017 - 2,567 0,011 Signifikan PM D aer ah 6,59 x 10 -9 0,064 0,949 Tidak Signifikan PMDN 1,04 x 10 -9 1,116 0,266 Tidak Signifikan PMA 1,12 x 10 -9 1,474 0,142 Tidak Signifikan PP 9,67 x 10 -9 3,216 0,002 Signifikan R = 0,990
Dari hasil pengujian pada Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja terdidik adalah upah minimum kabupaten/kota (X 1 ) dan pengeluaran pemerintah (X 5 ). Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi masing-masing variabel yang lebih kecil dari taraf nyata   = 0,05. Sedangkan variabel bebas penyertaan modal daerah (X 2 ), PMDN (X 3 ) dan PMA (X 4 ) tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja terdidik pada taraf nyata   = 0,05.
Konstanta 56.5 59,27 14,916 <0,001 Signifikan UMK - 0,026 - 5,060 <0,001 Signifikan PM D aerah 8,43 x 10 -8 1,039 0,300 Tidak Signifikan PMDN 2,22 x 10 -9 3,024 0,003 Signifikan PMA 3,76 x 10 - 10 0,627 0,532 Tidak Signifikan PP 3,02 x 10 -9 1,272 0,205 Tidak Signifikan R =  0,912
Dari hasil pengujian pada Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja terlatih adalah upah minimum kabupaten/kota (X 1 ) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) (X 3 ). Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi masing-masing variabel yang lebih kecil dari taraf nyata = 0,05. Sedangkan variabel bebas penyertaan modal daerah (X 2 ), PMA (X 4 )  dan  pengeluaran  pemerintah  (X 5 )  tidak  berpengaruh  siginifikan  terhadap pe nyerapan tenaga kerja terlatih pada taraf nyata   = 0,05.

## Fixed Effect Model

## Fixed Effect Model (FEM)
ß Fixed Effect Model Fixed Effect Model ß α α α α
Pengujian Hipotesis dengan Model Terbaik ” ” untuk

## Tenaga Kerja Tidak Terdidik dan Tidak Terlatih
Tabel 3. Hasil Pengujian (FEM) untuk Tenaga Kerja Tidak Terdidik dan Tidak Terlatih Variabel K oefisien t hit un g Sign if ikan K eter anga n

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja
Konstanta 364. 482 ,8 24,696 <0,001 Signifikan UM K -0, 052 - 2,605 0,010 Signifikan P M D aer ah 2, 19  x 10 -7 0,693 0,489 T idak  Signifikan PM DN 3, 04  x 10 -9 1,060 0,290 T idak  Signifikan P MA 1, 60  x 10 -9 0,683 0,496 T idak  Signifikan PP 2, 30  x 10 -8 2,482 0,014 Signifikan R = 0, 953
Dari hasil pengujian pada Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah upah minimum kabupaten/kota (X 1 ) dan pengeluaran pemerintah (X 5 ). Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi masing-masing variabel yang lebih kecil dari taraf nyata   = 0,05.  Sedangkan variabel bebas penyertaan  modal daerah  (X 2 ), PMDN (X 3 ), dan PMA (X 4 ) tidak berpengaruh siginifikan terhadap penyerapan tenaga kerja terlatih pada taraf nyata   = 0,05.
Ketiga pemodelan regresi panel di atas telah memenuhi asumsi-asumsi: kenor- malan galat, kehomogenan varians galat, kebebasan antar galat pengamatan serta non multikolinieritas, sehingga ketiga pemodelan regresi tersebut memenuhi kriteria
Upah minimum memiliki hubungan negatif dengan penyerapan tenaga kerja terdidik, penyerapan tenaga kerja terlatih, penyerapan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa hubungan negatif antara tingkat upah dengan penyerapan tenaga kerja menunjukkan kesesuaian teori yang selama ini berlaku. Berdasarkan Aturan Hick-Marshall dalam Santoso (2012), jika upah meningkat maka total biaya produksi akan mengalami peningkatan secara proporsional lebih tinggi. Sebagai konsekuensinya, tingkat harga barang juga mening- kat lebih tinggi sehingga kuantitas barang yang diminta juga akan mengalami penu- runan lebih tinggi, maka perusahaan akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang diminta. Menurut Simanjuntak (1985), upah dipandang sebagai beban oleh pengusaha, karena semakin besar tingkat upah akan semakin kecil proporsi keuntungan yang dinikmati pengusaha. Oleh karena itu, kenaikan upah akan direspon oleh pengusaha dengan menurunkan jumlah tenaga kerja.
Retno Wilis square
Best  Linear  Unbiased  Estimator  (BLUE).
Fixed Effect Model Fixed Effect Model ß α α

## Pengaruh Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja
El-Dinar, Vol. 3, No 1, Januari 2015
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh signifikan positif ter- hadap penyerapan tenaga kerja terlatih. Secara teoritis hasil penelitian ini mendukung teori Harrord Domar, bahwa kenaikan tingkat output dan kesempatan kerja dapat dilakukan dengan adanya akumulasi modal (investasi) dan tabungan. Selain itu juga, penelitian ini mendukung teori Partowidagdo (1999) yang mengemukakan bahwa investasi dengan sendirinya berkaitan secara langsung dengan terciptanya lapangan  kerja.  Dengan  terbukanya  lapangan  kerja  yang  luas  bagi  masyarakat sehingga angka pengangguran menjadi rendah. Sandi (1985) menyatakan bahwa salah  satu  faktor  penunjang  pembangunan  sektor  industri  adalah  tenaga  kerja terampil (terlatih) dalam industri yang bersangkutan.
Penyertaan modal daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penye- rapan  tenaga  kerja  terdidik,  penyerapan  tenaga  kerja  terlatih  serta  penyerapan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Menurut KSAP (2008), pengelolaan dana bergulir yang dilakukan selama ini terdapat permasalahan yaitu belum dilaksa- nakan sesuai dengan praktek manajemen yang sehat sehingga tidak dapat diketahui jumlah dana bergulir yang beredar, berpotensi kembali dan berpotensi macet. Penye- bab lain dikarenakan instansi pemerintah sering hanya bertanggung jawab pada saat penyaluran dana bergulir pertama sekali dan beranggapan bahwa dana bergulir tersebut tidak perlu dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan operasional Bank Pembangunan Daerah  (BPD)/Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR)  Tahun Anggran  2011  s.d.  2013 bahwa terdapat dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih pada PT. BPD Jawa Timur. Kasus tersebut seperti pemberian fasilitas kredit modal kerja dan pemberian plafon kredit yang melebihi batas nilai maksimum plafon tidak sesuai dalam pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi sehingga berpotensi tidak terpenuhinya kewajiban debitur atas pokok dan bunga kredit. Selain itu, pemantauan, penyela- matan,  dan penyelesaian  agunan terhadap  kredit macet  atau bermasalah  belum dilakukan. Selanjutnya, BPR milik pemerintah daerah belum melakukan upaya untuk memenuhi pemberian kredit kepada usaha mikro  dan kecil (UMK), yaitu porsi kredit produktif kepada UMK lebih kecil dari kredit konsumtif dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPR, realisasi kredit produktif kepada UMK tidak mencapai target, serta BPR dan pihak terkait tidak melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pencapaian RKT BPR untuk memberikan kredit dan mendorong perekonomian usaha kecil. Salah satu penyebab terjadinya hal tersebut adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten lalai mengatur pengakuan porsi kepemilikan modal terkait pemenuhan modal disetor di BPR dalam suatu aturan tertulis serta memenuhi setoran modal dasar.
Penanaman Modal Asing (PMA) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga  kerja terdidik, penyerapan  tenaga kerja  terlatih, penyerapan

## Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja
tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Timur bahwa pada tahun 2008 Penanaman Modal Asing (PMA) memprioritaskan pada sektor perdagangan sebesar 58,78%, dan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 memprioritaskan pada sektor industri. Bahkan pada tahun 2013 mencapai 95,03%. Untuk kondisi tenaga kerja di Jawa Timur dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 sebagian besar bekerja di sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan. Sedangkan tenaga kerja yang bekerja di sektor industri berada di bawah sektor pertanian dan sektor perdagangan.
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap  penyerapan  tenaga  kerja  terdidik  serta  penyerapan  tenaga  kerja  tidak terdidik  dan  tidak  terlatih.  Berdasarkan  data  BPS  Provinsi  Jawa  Timur  bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 memprioritaskan di sektor industri, bahkan pada tahun 2013 mencapai 94,22 persen  dari  total  PMDN.  Untuk  tahun  2008  sampai  dengan  tahun  2013  tenaga kerja Jawa Timur didominasi oleh tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan  perikanan. Sedangkan tenaga kerja  yang bekerja di sektor industri berada di bawah sektor pertanian dan sektor perdagangan.
Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja terdidik  serta  penyerapan  tenaga  kerja  tidak  terdidik  dan  tidak  terlatih.  Secara teoritis hasil penelitian ini mendukung teori Keynes dalam Dumairy (1997), meng- un gkap kan   dengan   ad anya  penin gkatan  dalam  pengelu aran  pemerintah  d an penurunan dalam pajak, maka suatu suntikan ( ) ke dalam aliran sirkulasi pendapatan   nasio nal  akan   menaikk an  permin taan  agregat  dan   melalui  efek pengganda akan menciptakan tambahan lapangan pekerjaan.
Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penye- rapan tenaga kerja terlatih. Pengeluaran pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur berupa belanja pegawai untuk tenaga kerja terlatih sebagian besar dibelanja- kan untuk tenaga kerja pendidik dan tenaga kerja kesehatan dengan pendidikan minimal Diploma. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, pengeluaran pemerintah terbesar pada fungsi pelayanan umum di tahun 2008 dan 2009, sedangkan di tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 pada fungsi pendidikan. Di Jawa Timur terdapat 258 Sekolah Menengah Kejuruan yang memiliki bidang keahlian pariwisata sedangkan berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, pengeluaran pemerintah fungsi pariwisata dan budaya memiliki persen- tase terendah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kurang memberikan perhatian dan dukungan dengan menyediakan lapangan kerja bagi lulusan SMK bidang pariwisata.
Retno Wilis
injection

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
El-Dinar, Vol. 3, No 1, Januari 2015
Variabel upah berpengaruh signifikan negatif terhadap penyerapan tenaga kerja terdidik, penyerapan tenaga kerja terlatih dan penyerapan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Pengaruh negatif dari upah minimum sangat dirasakan oleh tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih yang merupakan mayoritas dari pekerja di Jawa Timur.
Variabel penyertaan modal daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja terdidik, penyerapan tenaga kerja terlatih serta penyerapan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Hal ini disebabkan karena terdapat piutang/pinjaman dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih pada pemerintah daerah  maupun pada  PT.  BPD Jawa  Timur, dan  BPR  milik pemerintah  daerah belum melakukan upaya untuk memenuhi pemberian kredit kepada usaha mikro dan kecil (UMK).
Variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan tenaga kerja terlatih, karena tenaga kerja terlatih meru- pakan salah satu penunjang pembangunan sektor industri dalam industri yang ber- sangkutan. Variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja terdidik serta penyerapan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, disebabkan persentase terbesar PMDN mem- prioritaskan di sektor industri, sedangkan tenaga kerja Jawa Timur didominasi oleh tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan.
Variabel Penanaman Modal Asing (PMA) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja terdidik, penyerapan tenaga kerja terlatih dan penyerapan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Hal ini disebabkan persen- tase terbesar PMA memprioritaskan di sektor industri, sedangkan tenaga kerja Jawa Timur didominasi oleh tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan.
Variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap penye- rapan tenaga kerja terdidik serta penyerapan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Pengaruh positif dari pengeluaran pemerintah sangat dirasakan oleh tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Dan variabel pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja terlatih, hal ini disebabkan pengeluaran pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur berupa belanja pegawai untuk tenaga kerja terlatih sebagian besar dibelanjakan untuk tenaga kerja pendidik dan tenaga kerja kesehatan dengan pendidikan minimal Diploma. Sedangkan, pengeluaran pemerintah terbesar pada fungsi pendidikan dan fungsi pelayanan umum. Selain itu juga, pengeluaran pemerintah fungsi pariwisata dan budaya merupakan persentase terendah sehingga pemerintah kurang memberikan perhatian dan dukungan penyediaan lapangan kerja bagi lulusan SMK bidang pariwisata.

## Saran
Pemerintah menetapkan kebijakan ketenagakerjaan terutama terkait dengan penciptaan kesempatan kerja, kompensasi dan penetapan pemutusan hubungan kerja (PHK), hubungan kerja dan pengupahan, karena pemerintah daerah perlu mengatasi masalah ketenagakerjaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja tanpa mengorbankan kepentingan pengusaha.
Cara yang dapat dilakukan pemerintah daerah maupun Bank Pembangunan Daerah untuk mengatasi masalah dana bergulir yaitu: ( 1) Inventarisasi. Inventari- sasi dilakukan untuk mengetahui penerima dana bergulir, besar dana yang telah disalurkan, jatuh tempo dana yang disalurkan, jumlah dana yang telah dibayarkan, dan sisa dana yang belum dibayarkan. (2) Identifikasi penerima dana bergulir. Identi- fikasi dilakukan untuk mengetahui kondisi penerima dana bergulir bisa ditagih atau tidak  bisa  ditagih  dengan  alasan,  antara  lain:  kelompok  bubar,  pindah  alamat, meninggal, gulung tikar, dan lain-lain. (3) Variabel penyertaan modal daerah (investasi non permanen/dana bergulir) belum sepenuhnya dapat menciptakan penyerapan tenaga kerja, diharapkan pemerintah  Kabupaten/Kota Jawa Timur memberikan anggaran  kepada  SKPD  terkait  untuk  pengelolaan  dan  pemantauan  dana  yang sedang beredar di masyarakat. (4) Pemerintah daerah dalam membuat kebijakan tentang penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah sehubungan dengan upaya untuk memenuhi pemberian kredit kepada usaha mikro dan kecil (UMK), di mana Kepala Daerah selaku pemilik modal berkoordinasi khususnya dalam hal mengatur pengakuan porsi kepemilikan modal terkait pemenuhan modal disetor dan memenuhi setoran modal dasar. (5) Diharapkan pemerintah daerah mampu melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yaitu wajib belajar 12 tahun dengan melaksanakan pendidikan yang berbasis keunggulan dan potensi daerah secara efektif, sehingga mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih menjadi tenaga kerja terdidik maupun tenaga kerja terlatih terutama bidang pertanian, peter- nakan, kehutanan, perikanan dan bidang industri agar para tenaga kerja mampu mengelola dan mengembangkan sumber daya alam yang dimiliki masing-masing daerah. Pada akhirnya menarik minat para investor untuk menanamkan modal, baik dalam bentuk PMDN maupun PMA di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dan realisasi investasi lebih merata serta padat karya yang tidak hanya mempriori- taskan pada bidang industri. (6) Pemerintah daerah dapat menyediakan lapangan kerja bagi tenaga kerja terlatih lulusan SMK, sehingga mereka tidak perlu keluar daerah untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. (7) Bagi para peneliti lanjutan, berdasarkan kelemahan-kelemahan hasil penelitian ini maka para peneliti lanjutan dapat menambahkan variabel lain yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja serta memberikan indikator-indikator yang spesifik untuk masing-masing variabel agar dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dari pengaruh masing-

## Analisis Pengaruh Upah Minimum, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah
Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap  Penyerapan  Tenaga Kerja  di  Provinsi  Sulawesi  Tenggara
Analisis Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesempatan Kerja di Propinsi Nusa Tenggara Barat,
. Buku
I Ringkasan Eksekutif Econometric Analysis of Panel Data.
Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) Macroeconomics, Perekonomian Indonesia
The  Making  of  Economic  Society
Buletin  Teknis  Standar  Akuntan si Pemerintahan Nomor 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir Macroeconomics,

## Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika
untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan Memahami  An alisis  Kebijakan
Pengantar Ek ono mi  Ma kro
Republik Indonesia Geografi Regional. Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan
Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia Sistem Ekonomi Indonesia
Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan
Macroeconomics Economic Development
25

## DAFTAR PUSTAKA
El-Dinar, Vol. 3, No 1, Januari 2015
masing variabel serta para peneliti lanjutan diharapkan dapat menambahkan periode penelitian.
Afiat, M.N. 2012.
, Disertasi, Program Doktor Ilmu Ekonomi, Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
Astuti, E. 2007.
Tesis,  Program Magister  Ilmu  Ekonomi,  Program  Pascasarjana  Fakultas  Ekono mi  Universitas
Brawijaya Malang.
Badan Pemeriksa Keuangan. 2014. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2013 . Jakarta
Baltagi, B.H. 2005. 3 rd Edition. John Wiley and Sons Ltd. Chichester.
Dimas dan Nenik, W. 2009. Penyerapan Tenaga Kerja di DKI Jakarta. . Vol. 16. No. 1. Hal. 32–41.
Dornbusch, R., S. Fischer, and R. Startz. 2008. 10 th Edition. Mirazudin,
Roy Indra (penerjemah). Makroekonomi. Edisi Kesepuluh. PT Media Global Edukasi.
Dumairy. 1997. . Jakarta: Erlangga.
Heilbroner,  R.L.  1982. ,  6 th edition.  Diajung,  Sutan (penerjemah). Terbentuknya Masyarakat Ekonomi. Jakarta: Ghalia Indonesia. Ko mite  Standar Akuntansi  Pemerintahan.  200 8.
. Jakarta
Mankiw,  N.G.  20 07. 6 th Edition.  Liza,  F itria  dan  Imam  Nurmawan (penerjemah). Makroekonomi. Edisi Keenam. Erlangga. Nachrowi, D.N., dan Hardius, U. 2006.
. Jakarta: LPFEUI. Partowidagdo ,  W.  199 9.
.  Bandung:  Program  Stu di Pembangunan Pasca Sarjana ITB. Rekso prayitno,  S.  20 09. .  Edisi  Enam.  Cetakan  Kedu a. Yogyakarta: BPFE. Sandi, I.M. 1985. Jakarta: Puri Margasari.
Santoso, R.P. 2012. . Edisi Pertama.
Cetakan Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Simanjuntak, P.J.  1985. . Jakarta:  Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Subandi. 2012. . Cetakan Ketujuh. Bandung: Alfabeta. Sukirno, S. 2013. . Edisi Kedua. Cetakan Kelima. Jakarta: Kencana. Taggart, D.Mc., Christoper, F., and Michael, P. 2000. . Addison-Wesley.
Todaro, M.P. 2000.
, 7 th Edition. Munandar, Haris (penerjemah). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Ketujuh. Jakarta: Erlangga.
Zanden, J.L.V., and Marks, D. 2012.
. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
Retno Wilis
Ekonomi Indonesia 1800-2010 Antara Drama dan
Keajaiban Pertumbuhan