## Kajian Efektivitas Pembiayaan KUR Mikro Dalam Pengembangan UMKM di Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus di BSI KCP Bogor Pomad)
Study of the effectiveness of KUR Micro Financing in MSME Development in Indonesian Sharia Bank (Case Study at BSI KCP Bogor Pomad)
Norna Anisa 1* , Musa Hubeis 1 , dan Nurheni Sri Palupi 2
1 Program Magister Pengembangan Industri Kecil Menengah, Sekolah Pascasarjana IPB Jl. Raya Pajajaran Kampus IPB Baranangsiang Bogor 16144
2 Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, IPB Jl. Kamper, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680

## ABSTRAK
Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya modal untuk pengembangan usaha dan terbatasnya akses pembiayaan dari sektor perbankan. UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, seperti memberikan kontribusi (61.07) persen  terhadap  Produk  Domestik  Bruto  (PDB),  dan  menyerap  97%  tenaga  kerja.  Salah  satu  program pemerintah  yang  ditujukan  untuk  meningkatkan  akses  pembiayaan  bagi  UMKM  melalui  lembaga keuangan dengan skema penjaminan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penelitian ini bertujuan untuk (1)  mengidentifikasi  karakteristik  UMKM,  (2)  menganalisis  tingkat  efektivitas  pembiayaan  KUR,  (3) menganalisis  hubungan  karakteristik  usaha  dengan  pertumbuhan  pendapatan,  dan  (4)  menganalisis kepuasan  nasabah  terhadap  layanan  tersebut.  Metode  yang  digunakan  meliputi  analisis  deskriptif, validitas  reliabilitas,  tabulasi  silang,  khi  kuadrat,  dan Importance  Performance  Analysis (IPA).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 40 responden yang menjadi nasabah  pembiayaan KUR di BSI KCP Bogor  Pomad,  sebagian  besar  bergerak  dalam  bidang  perdagangan  dan  lokasi  usahanya  berada  dalam jarak 0.5-5 km. Tujuan usahanya terutama difokuskan pada kebutuhan modal kerja. Setelah mendapatkan pembiayaan  KUR  dari  BSI  KCP  Bogor  Pomad  mulai  dari  Rp10  juta  menjadi  Rp50  juta,  sebagian  besar nasabah  memiliki  keuntungan  penjualan  bulanan  mulai  dari  Rp1  juta  menjadi  Rp5  juta,  menunjukkan bantuan  yang  signifikan  dari  pembiayaan  KUR.  Berdasarkan  analisis  terhadap  empat  aspek  efektivitas pembiayaan, aspek yang paling dominan adalah ketepatan penggunaan dana dengan nilai tertinggi (3.55), didukung oleh tiga variabel lainnya yaitu ketepatan jumlah pembiayaan (3.53), ketepatan margin (3.5), dan ketepatan prosedur (3.51). Hasil analisis hubungan karakteristik usaha dan perkembangan omzet terlihat bahwa jumlah pembiayaan dan tujuan pembiayaan memiliki hubungan yang signifikan (nilai Chi-Square < 0,05). Hasil analisis IPA, atribut yang masih perlu perbaikan adalah kejelasan waktu on the spot ke Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3), kecepatan waktu on the spot ke penerbitan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip, kejelasan biaya yang diperlukan, dan kecepatan menangani pertanyaan dan keluhan.
Kata kunci: bank syariah, efektivitas pembiayaan, pengembangan UMKM

## ABSTRACT
The Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) sector still faces several issues, such as a lack of capital for business development and limited access to financing from the banking sector. MSMEs play a  crucial  role  in  the  Indonesian  economy,  contributing  to  61.07  percent  of  the  Gross  Domestic  Product (GDP) and employing 97 percent of the workforce. One of the government programs aimed at improving access  to  financing  for  MSMEs  through  financial  institutions  with  a  guarantee  scheme  is  the  People's Business  Credit  (KUR).  This  study  aims  to  (1)  identify  the  characteristics  of  MSMEs,  (2)  analyze  the effectiveness  level  of  KUR  financing,  (3)  analyze  the  relationship  between  business  characteristics  and
revenue  growth,  and  (4)  analyze  customer  satisfaction  with  these  services.  The  methods  used  include descriptive  analysis,  validity  reliability,  cross-tabulation,  chi-square,  and  Importance  Performance Analysis (IPA). The results of the study indicate that out of 40 respondents who were customers of KUR financing at BSI KCP Bogor Pomad, the majority of them were engaged in trading and their businesses were located within a distance of 0.5 km-5 km. Their business objectives were primarily focused on working capital needs. After obtaining KUR financing from BSI KCP Bogor Pomad ranging from Rp10 million to Rp50  million,  most  customers  reported  monthly  sales  profits  ranging  from  Rp1  million  to  Rp5  million, indicating significant assistance from KUR financing. Based on the analysis of the four aspects of financing effectiveness, the most dominant aspect is the accuracy in fund utilization with the highest value of 3.55. This finding is supported by three other variables: accuracy of financing amount (3.53), accuracy of margins (3.5), and accuracy of procedures (3.51). Regarding the relationship between business characteristics and revenue  development,  it  was  observed  that  the  financing  amount  and  the  purpose  of  financing  have  a significant relationship (Chi-Square value <0.05). The results of the IPA analysis highlight the attributes that require improvement,  which include clarity of the on-the-spot time for the notification of principle approval, speed of on-the-spot time for issuing the notification of principle approval, clarity of required costs, and speed of handling questions and complaints.
Key words: financing effectiveness, islamic bank, MSMEs development

## PENDAHULUAN
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai  peran  yang  cukup  penting  dan strategis  dalam  perekonomian  Indonesia,  karena pelaku  usaha  skala  mikro,  kecil,  menengah  dan koperasi merupakan bagian terbesar dari seluruh   aktivitas  ekonomi  rakyat  seperti  petani, peternak,   petambang,  pengrajin,  pedagang,  dan nelayan, sehingga UMKM dianggap sebagai mesin pertumbuhan  perekonomian  (KEMENKO,  2020). UMKM  telah  diatur  secara  hukum  melalui Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang UMKM.  UMKM  merupakan  kelompok  pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan  terbukti  menjadi  katup  pengaman  perekono- mian  nasional  dalam  masa  krisis,  serta  menjadi dinamisator  pertumbuhan  ekonomi  pasca  krisis ekonomi (Sulfati, 2018).
Di  Indonesia,  perhatian  terhadap  UMKM telah menjadi agenda penting untuk memperkuat struktur perekonomian nasional, seperti penyerap- an  tenaga  kerja  dan  distribusi  barang  dan  jasa. Berdasarkan  data  Kementerian  Koperasi  dan UMKM  per  Maret  2021,  jumlah  UMKM  saat  ini mencapai  64,2  juta  rupiah  dengan  kontribusi terhadap  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  61,07 persen  atau  senilai  Rp8.573,89  triliun  (KNEKS, 2020).  UMKM  juga  berperan  signifikan  terhadap penyerapan tenaga kerja, di mana UMKM mampu mempekerjakan  97%  dari  total  tenaga  kerja  atau sekitar  119,6  juta  tenaga  kerja  (KOMINFO,  2022). Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kesempatan  kerja yang  diciptakan  oleh  kelompok  UMKM  tersebut
jauh lebih banyak dibandingkan tenaga kerja yang bisa  diserap  oleh  usaha  besar.  Oleh  karena  itu, UMKM  sangat  diharapkan  untuk  terus  berperan optimal  dalam  menanggulangi  pengangguran yang  jumlahnya  cenderung  meningkat  setiap tahunnya. Dengan banyaknya penyerapan tenaga kerja,  berarti  UMKM  mempunyai  peran  strategis dalam upaya pemerintah mengurangi kemiskinan di  negri  ini.  UMKM  umumnya  berbasis  pada sumberdaya ekonomi lokal dan tidak bergantung pada  impor,  serta  hasilnya  mampu  diekspor karena keunikannya, maka pembangunan UMKM diyakini akan memperkuat fondasi perekonomian (Abdurrahman et al ., 2022).  Pentingnya usaha kecil menengah  (UKM),  khususnya  di  negara  berkem- bang  sering  dikaitkan  dengan  masalah  ekonomi dan  sosial,  seperti  kemiskinan,  pengangguran, ketimpangan  distribusi  pendapatan,  dan  yang lainnya.  Artinya,  keberadaan  UKM  diharapkan dapat  memberi  kontribusi  positif terhadap upaya penanggulangan permasalahan tersebut (Budiman et al,. 2023).
UMKM  masih  memiliki  kendala  dari internal  maupun  eksternal,  seperti  kurangnya modal,  keterbatasan  akses  untuk  mendapatkan pembiayaan, hambatan administratif, pengendali- an  aspek  legalitas  badan  usaha  dan  prosedur perizinan  yang  belum  tuntas,  keterbatasan  akses terhadap  bahan  baku,  seringkali  UMKM  meng- alami  kesulitan  dalam  memperoleh  bahan  baku bermutu  (Sarwono,  2015),  serta  identifikasi  dan penentuan industri halal, kemampuan (SDM), dan informasi,  serta  permasalahan  yang  sifatnya kondisional  seperti  adanya  pandemi  Covid-19
yang tentunya memunculkan turunan permasalah- an,  seperti  perubahan  perilaku  konsumen  di  era pandemi,  sebagai  penghambat  peningkatan  daya saing UMKM. Jika dilihat dari sumber pendanaan, UMKM masih mengandalkan modal sendiri (71%) sedangkan  akses  dari  dunia  perbankan  hanya (16%) dan sumber lainnya 13% (KNEKS, 2020). Hal ini menunjukkan akses pembiayaan yang terserap oleh  UMKM  masih  minim.  Artinya  masih  ada permasalahan finansial  inclusion ,  yaitu  menurut World  Bank (2008)  adalah  suatu  kegiatan menyeluruh yang bertujuan menghilangkan segala bentuk  hambatan,  baik  dalam  bentuk  harga maupun  non  harga  terhadap  akses  masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan layanan jasa  keuangan.  Untuk  itu  pelaku  UMKM  dapat memperoleh  kemudahan  akses  permodalan  bagi pengembangan kegiatan ekonominya.
Para  pengusaha  UMKM  sering  terjebak dalam  memenuhi  kebutuhan  modal  dan  mencari cara  cepat  untuk  mendapatkan  modal  tersebut, salah satunya dengan meminjam melalui rentenir. Hal ini menimbulkan permasalahan seperti beban bunga  yang  tinggi,  ketidakmampuan  menunda pelunasan,  dan  ketidakmampuan  melunasi  pin- jaman sesuai jatuh tempo. Akibatnya hutang yang bertambah  berdampak  bagi  penurunan  produk- tivitas, dan pendapatan (Mongkito et al. 2021).
Berdasarkan  hal  tersebut  pemerintah  terus menciptakan dan mendukung program pemberda- yaan  ekonomi  berbasis  kerakyatan  dengan memberikan program pembiayaan kredit pemerin- tah  seperti  pembiayaan  Kredit  Usaha  Rakyat (KUR)  dan  pembiayaan  Ultra  Mikro  (UMi). Dukungan  program  pembiayaan  ini  sangat penting karena diharapkan menumbuhkan pelaku usaha  baru  maupun  meningkatkan  daya  saing UMKM, sehingga meningkat ke skala usaha yang lebih besar (Kemenkeu, 2019). Di sisi lain, UMKM merupakan  sektor  prioritas  dalam  penyaluran dana  perbankan,  hal  itu  sejalan  dengan  program pemerintah  guna  memberikan  kemudahan  bagi UMKM  agar  dapat  tumbuh  dan  berkembang (Silalahi et al., 2022).
Program  Pembiayaan  Kredit  Usaha  Rakyat (KUR)  menjadi  tonggak  utama  perbankan  guna membantu  mengatasi  kendala  UMKM.  Pembia- yaan KUR sangat membantu memperkuat pereko- nomian  Indonesia,  baik  di  sektor  pertanian, perikanan,  peternakan,  perdagangan,  dan  sektor lainnya (Mirnawati et al . 2020). Salah satu program pemerintah dalam pengembangan UMKM adalah meningkatkan  akses  pembiayaan  kepada  layanan
keuangan  formal  berupa  program  KUR,  yang diluncurkan pada November 2007. Dalam rangka mempercepat  pengembangan  UMKM,  sejalan dengan  diterbitkannya  Rancangan  Undang- Undang  (RUU)  Cipta  Lapangan  Kerja,  Komite Kebijakan  Pembiayaan  bagi  UMKM,  pemerintah memutuskan  merubah  kebijakan  KUR  menjadi lebih  pro  kerakyatan  seperti  suku  bunga diturunkan  dari  tujuh  persen  menjadi  enam persen.  Tahun  2021,  pemerintah  menyalurkan program KUR, dan bekerja sama dengan penyalur KUR,  terdiri  dari  Bank  Pemerintah,  Bank  Umum Swasta,  Bank  Pembangunan  Daerah,  Perusahaan Pembiayaan,  dan  Koperasi  Simpan  Pinjam.  Dari sisi penjaminan, program KUR didukung 10 lem- baga penjamin kredit, dan untuk menjaga praktik Good  Corupiahorate  Governance dalam  penyaluran KUR,  Pemerintah  bekerja  sama  dengan  Otoritas Jasa  Keuangan  dan  Badan  Pengawas  Keuangan dan  Pembangunan  dalam  rangka  mengawasi pelaksanaan KUR (KEMENKO, 2020).
Hadirnya sektor lembaga keuangan syariah (LKS)  seperti  perbankan  syariah  menjadi  sarana bagi  para  pelaku  UMKM  dalam  memenuhi permodalan  tersebut  dan  diharapkan  dapat membantu  meringankan  permasalahan  ekonomi yang  dihadapi.  Menurut  UU  No.  21  tahun  2008 Perbankan  Syariah  adalah  segala  sesuatu  yang menyangkut  tentang  Bank  Umum  Syariah  (BUS) dan  Unit  Usaha  Syariah  (UUS),  mencakup kelembagaan,  kegiatan  usaha,  serta  cara  dan proses  dalam  melaksanakan  kegiatan  usahanya. Bank  syariah  dikenal  dengan Islamic  Banking, berperan  sebagai  perantara  bagi  pihak  kelebihan dana  dan  pihak  kekurangan  dana  sesuai  dengan hukum  Islam.  Dalam  operasionalnya  tidak menggunakan  bunga (Riba) ,  Spekulasi (Maysir) dan ketidak pastian atau ketidak jelasan (Gharar). Perbankan  syariah  mengambil  peranan strategis  dalam  meningkatkan  usaha  UMKM, terutama  dalam  masalah  pembiayaan  dan supporting dalam  masalah  pendampingan  teknis dan  non-teknis.  Secara  kualitatif,  perbankan syariah sudah melakukan berbagai strategi, antara lain: inovasi strategi pembiayaan, program linkage , pilot  project ,  pemanfaatan  dana  sosial,  dan  kerja- sama technical assistance . Namun secara kuantitatif ternyata  peran  perbankan  syariah  terhadap UMKM masih dinilai belum memuaskan. Banyak pihak  mempunyai  ekspektasi  terlalu  besar terhadap  peran  perbankan  syariah  terhadap UMKM. Padahal sistem keuangan syariah nasional mempunyai  permasalahan  fundamental  seperti
yang  menyebabkan  berbagai  pihak  terkait  meng- alami  kesulitan  dalam  mengoptimalkan  fungsi syariah sebagai rahmat bagi seluruh manusia.
Berdasarkan  Gambar  1  pada  Oktober  2021, pembiayaan  UMKM  meningkat  8,98%  ( year  on year )  menjadi  Rp75,07  triliun  yang  didorong  oleh berbagai  kebijakan  penyaluran  pembiayaan kepada  UMKM  terdampak  pandemi  Covid-19, sebagai  bentuk  komitmen  perbankan  syariah dalam  mendukung  UMKM  yang  merupakan bagian dari penerapan nilai-nilai ekonomi syariah. Pangsa  pembiayaan  kepada  UMKM  masih  di bawah  level  20%,  sehingga  melatar  belakangi diterbitkannya  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI) No.23/13/PBI/2021  tentang  Rasio  Pembiayaan Inklusif  makroprudensial  (RPIM)  bagi  Bank Umum Konvensional, BUS, dan UUS yang berlaku efektif pada 31 Agustus 2021 dan secara bertahap akan  mempersyaratkan  bank  untuk  memenuhi kewajiban pemenuhian RPIM sampai dengan 30% pada  tahun  2024.  Dari  sisi  mutu  pembiayaan, perpanjangan  implementasi  kebijakan restrukturi- sasi pembiayaan  dan  kredit  oleh  Pemerintah melalui  Otoritas  Jasa  Keuangan  yang  berlaku sampai dengan 31 Maret 2023 dapat menjaga level Non  Performing  Financing (NPF)  UMKM  dalam koridor  sesuai  ketentuan,  yaitu  di  bawah  5% (Darmawan et  al., 2021)  seperti  dimuat  pada Gambar 1.

## Sumber: (OJK 2021)
Gambar 1. Perkembangan pembiayaan UMKM perban- kan syariah
Dalam  rangka  membantu  UMKM bank syariah  menghadirkan  produk  pembiayaan  bagi pelaku  UMKM  yaitu  pembiayaan  KUR,  yang bertujuan  untuk  kebutuhan  tambahan  modal (Mongkito et  al., 2021).  Salah  satu  cabang  Bank Syariah Indonesia (BSI) yang berada di Kota Bogor adalah BSI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bogor Pomad. Jenis pembiayaan yang diberikan oleh BSI
ditujukan  untuk  memenuhi  permodalan  UMKM adalah  pembiayaan  mikro.  Fasilitas  pembiayaan mikro diperuntukkan bagi UMKM untuk memenuhi  kebutuhan  modal  kerja  dan  investasi. Bank  Syariah  Indonesia  mempunyai  dua  produk pembiayaan mikro, yaitu pembiayaan reguler dan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

## Sumber: BSI KCP Bogor Pomad (2021)
Gambar 2. Jumlah  pembiayaan  mikro  BSI  KCP  Bogor Pomad Tahun 2021
Berdasarkan  laporan  penyaluran  jumlah pembiayaan  Mikro  di  BSI  KCP  Bogor  Pomad dalam  rentang  waktu  Februari  sampai  Desember 2021  mengalami  fluktuasi  di  setiap  bulannya (Gambar  2).  Pada  Februari  Rp35  juta,  kemudian mengalami penurunan di Maret sebesar Rp25 juta. Pada  April  mengalami  kenaikan  Rp200  juta, namun  pada  Mei  mengalami  penurunan  sangat drastis Rp50 juta, kemudian pada Juni mengalami kenaikan  Rp530  juta.  Pada  Juli  mengalami penurunan  lagi  senilai  Rp450  juta  dan  terus mengalami  kenaikan  cukup  signifikan  pada Agustus  senilai  Rp650  juta,  kemudian  September senilai  Rp780  juta,  namun  pada  Oktober  dan November  mengalami  penurunan  lagi.  Pada Desember  mengalami  kenaikan  Rp843  juta  (nilai pembiayaan  paling  tinggi  dibandingkan  bulan- bulan sebelumnya).
Pemberian  pembiayaan  belum  sepenuhnya membantu  para  pelaku  UMKM  dalam  mengem- bangkan  usahanya,  karena  di  lapangan  masih banyak pelaku UMKM yang merasakan kesulitan mengembangkan usahanya, walaupun telah men- dapatkan  pembiayaan.  Efektivitas  suatu  program diartikan  sebagai  tingkat  kemampuan  suatu program  untuk  mewujudkan  hasil  yang  diharap- kan  sesuai  dengan  tujuan  dan  sasaran  yang  telah ditetapkan.  Begitu  pula  dengan  efektivitas  KUR, efektivitas program KUR bisa dilihat dari besarnya alokasi  penyaluran  kredit  dan  sangat  tergantung pada  distribusi  pengalokasiannya,  baik  menurut sektor ekonomi maupun penerimanya  (Mudassir, 2020).
35.000.000
25.000.000 200.000.000 50.000.000 530.000.000 450.000.000 650.000.000
610.000.000
630.000.000
400.000.000 830.000.000 - 100.000.000 200.000.000 300.000.000
400.000.000 500.000.000 600.000.000
700.000.000
800.000.000 900.000.000
Pembiayaan Mikro
Efektivitas  pembiayaan  diukur  dengan ketepatan penggunaan dana, jumlah kredit, beban kredit,  dan  prosedur.  Penilaian  diperoleh  ber- dasarkan  persepsi  nasabah,  diteliti  bagaimana pengaruh tingkat efektivitas empat aspek tersebut terhadap peningkatan profit usaha (Atin, 2018). Hal tersebut  perlu  diteliti,  apakah  pembiayaan  KUR yang disalurkan oleh BSI KCP Bogor Pomad sudah efektif  dan  sesuai  harapan  dalam  pengembangan usaha UMKM, melihat jumlah pembiayaan mikro mengalami  fluktuasi.  Menurut  Azzahra  (2014), penyaluran pembiayaan tergolong efektif, apabila pembiayaan  yang  diberikan  tepat  sasaran  untuk keperluan  modal  usaha,  sehingga  terjadi  pening- katan  perkembangan  usaha.  Sehubungan  dengan permasalahan  yang  dikemukakan,  maka  dilaku- kan  penelitian  berjudul “ Kajian  Efektivitas Pembiayaan  KUR  Mikro  Dalam  Pengembangan UMKM di Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus di BSI KCP Bogor Pomad). ” Berdasarkan uraian yang telah  dikemukakan,  maka  tujuan  penelitian  ini adalah  (1)  mengidentifikasi  karakteristik  usaha nasabah pembiayaan KUR BSI KCP Bogor Pomad, (2)  menganalisis  tingkat  efektivitas  pembiayaan KUR  BSI  KCP  Bogor  Pomad  (3)  menganalisis hubungan  karakteristik  usaha  nasabah  dengan perkembangan  omzet  nasabah  pembiayaan  KUR BSI KCP Bogor Pomad, (4) menganalisis kepuasan nasabah terhadap pelayanan pembiayaan KUR BSI KCP Bogor Pomad.

## METODE PENELITIAN
Jenis dan  sumber data dalam penelitian  ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari nasabah pembiayaan KUR BSI KCP Bogor  Pomad  tahun  2021  melalui  kuesioner  dan wawancara. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan BSI KCP Bogor Pomad, buku, dan jurnal terkait.  Lokasi  penelitian  berada  di  Kecamatan Bogor Utara, dimulai dari November 2022 sampai April 2023.
Penelitian  ini  menggunakan probability sampling . Penentuan jumlah responden mengguna- kan tabel Isaac dan Michael berikut:
Keterangan: S   = ukuran sampel N  = ukuran populasi P   = proporsi dalam populasi D   = ketelitian ( error ) 0,05
X 2 = harga  tabel  chi  kuadrat  dengan  dk  =  1,  taraf kesalahan 1%, 5%, dan 10% .
Nasabah  yang  mengajukan  Pembiayaan KUR  sebanyak  45  nasabah,  jika  menggunakan perhitungan  rumus Isaac  dan  Michael dengan tingkat kesalahan lima persen, diperoleh sampel 40 responden.  Instrumen  yang  digunakan  adalah variabel  efektivitas  pembiayaan  dengan  18  butir pertanyaan dan 35 butir untuk variabel kepuasaan nasabah.  Kuesioner  yang  ada  didesain  berdasar- kan  model  skala Likert yang  dimodifikasi  pada empat  alternatif  jawaban,  berikut: Sangat  efektif/ puas = 4, Efektif/puas = 3, Cukup efektif/puas = 2, Tidak efektif/puas =  1.  Metode  yang  digunakan  adalah analisis deskriptif yang bertujuan mengidentifikasi karaktersitik  usaha  nasabah,  uji  validitas  dan reliabilitas  untuk  menguji  instrument  kuesioner, uji  tabulasi  silang  dan  khi  kuadrat untuk menganalisis  hubungan  karakteristik  usaha  yang terdiri  dari  jenis  usaha,  lokasi  usaha,  tujuan pembiayaan,  jumlah  pembiayaan,  jangkauan pasar,  dan  jangka  waktu  dengan  perkembangan omzet  usaha  nasabah,  serta  uji Importance Performance  Analysis (IPA) untuk  menganalisis kepuasaan  nasabah  terhadap  kinerja  pembiayaan KUR  mikro  BSI  KCP  Bogor  Pomad.  Untuk mempermudah  dalam  perhitungan  digunakan program Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi 27.00.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik Usaha UMKM
Jenis usaha paling banyak di sekitar BSI KCP Bogor Pomad adalah di bidang perdagangan (60) persen, lokasi usaha tertinggi berada pada jarak 0.5 km-5 km (40%), tujuan pembiayaan yang diajukan sebagian  besar  adalah  tujuan  modal  kerja  (52%), jangkauan  pasar  tertinggi  terletak  di  Kab.  Bogor (65%),  sebagian  besar  nasabah  memiliki  omzet penjualan  Rp1  juta-Rp5  juta  per  bulannya  (55%), jumlah  pembiayaan  KUR  yang  paling  banyak disalurkan kepada nasabah adalah Rp10 juta-Rp50 juta  (35%),  dan  jangka  waktu  pembiayaan  yang diberikan  adalah  sebagian  besar  adalah  tenor  5 tahun  (58%).  Ringkasan  tentang  karakteristik usaha nasabah pembiayaan KUR dapat dijelaskan pada Tabel 1.

## Tabel 1.  Karakteristik usaha nasabah pembiayaan KUR
BSI KCP Bogor Pomad Karakteristik Usaha Kategori (%) Jenis Usaha Ternak 5.0 Perdagangan 60.0 Jasa 22.0 Rumah Sewa 13.0 Lokasi 0,5 Km-5 Km 40.0 5,1 Km-10 Km 22.0 10,1 Km-15 Km 18.0 15,1-20 Km 10.0 >20 Km 10.0 Tujuan Pembiayaan Modal Kerja 52.0 Modal Investasi 48.0 Jangkauan Pasar Kab. Bogor 65.0 Bogor Utara 27.0 Bogor Selatan 5.0 Bogor Barat 3.0 Omzet Pembiayaan Rp1 Juta-Rp5 Juta 55.0 Rp5,1 Juta-Rp10 Juta 32.0 Rp10,1 Juta-Rp15 Juta 3.0 >Rp15 Juta 10.0 Jumlah Pembiayaan Rp10 Juta-Rp50 Juta 35.0 Rp50,1 Juta-Rp100 Juta 20.0 Rp100,1 Juta-Rp150 Juta 27.0 Rp150 Juta-Rp200 Juta 15.0 Rp200 Juta-Rp500 Juta 3.0 Jangka Waktu 2 Tahun 5.0 3 Tahun 30.0 4 Tahun 7.0 5 Tahun 58.0 Sumber: Pengolahan Data Primer, 2023

## Validitas dan Reliabilitas
Hasil  uji  validitas  menunjukkan  r  hitung 0.787 pada variabel tingkat efektivitas pembiayaan, 0.711  pada  tingkat  kepentingan  dan  kinerja, dengan  r  tabel  0.3120,  sehingga  kuesioner penelitian  ini  dapat  dikatakan  valid.  Dari  uji reliabilitas  efektivitas  pembiayaan  didapatkan nilai Cronbach’s  Alpha 0.964,  pada  tingkat kepentingan  dan  kinerja  0.971.  Nilai  tersebut termasuk  ke  dalam range sangat  reliabel,  maka kuesioner dinyatakan reliabel.

## Tingkat Efektivitas Pembiayaan KUR
Pengukuran  efektivitas  pembiayaan  KUR BSI KCP Bogor Pomad menggunakan empat aspek yaitu: aspek ketepatan penggunaan dana, ketepat- an jumlah pembiayaan, ketepatan besaran margin, dan  ketepatan  prosedur,  berdasarkan  penilaian yang  diberikan  oleh  nasabah  pembiayaan  KUR yang disajikan pada Tabel 2.
Table 2.  Tingkat  efektivitas  pembiayaan  KUR  BSI  KCP
Bogor Pomad Variabel Rata-Rata Skor Kategori Ketepatan Penggunaan Dana 3,55 Sangat Efektif Ketepatan Jumlah Pembiayaan 3,53 Ketepatan Besaran Margin 3,50 Ketepatan Prosedur 3,51 Sumber: Pengolahan Data, 2023
Ket: Pengukuran kategori tingkat efektivitas ialah: (a) 1-1,75: Sangat tidak efektif, (b) 1,76-2,50: Tidak efektif  (c)  2,51-3,25:  Efektif,  (d)  3,26-4,00:  Sangat efektif
Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa pembia- yaan  KUR  BSI  KCP  Bogor  Pomad  sudah  berjalan sangat efektif untuk ketepatan penggunaan dana, jumlah  pembiayaan,  besaran  margin,  dan prosedur. Ketepatan penggunaan dana dilihat dari keberhasilan  nasabah  pembiayaan  KUR  BSI  KCP Bogor  Pomad  dalam  memenuhi  kebutuhan tambahan  modal  usaha,  peningkatan  produksi atau pelayanan usaha, dan peningkatan kapasitas usaha.  Hal  ini  sejalan  dengan  ketepatan  jumlah pembiayaan. Menurut Atin (2018), jumlah pembia- yaan  yang  diterima  oleh  nasabah  sangat  mampu memenuhi  kebutuhan  modal  usaha,  sehingga meningkatkan  omset,  dan  pengembangan  usaha. Pembiayaan KUR BSI KCP Bogor Pomad memiliki besaran margin yang cukup rendah.
Ketepatan  besaran  margin  dilihat  dari kemampuan nasabah memenuhi kewajiban membayar  angsuran  sebelum  jatuh  tempo.  Atin (2018) menyebutkan besaran margin  harus sesuai dengan kesepakatan awal pengajuan,  dan margin tidak  memberatkan  nasabah  dalam  mengangsur pembiayaan  tiap  bulannya.  Keuntungan  yang diperoleh  nasabah  masih  lebih  besar  daripada kewajiban  membayar  angsuran  pembiayaan. Prosedur dan persyaratan pengajuan pembiayaan KUR yang dilaksanakan di BSI KCP Bogor Pomad tergolong  mudah  untuk  dipenuhi  dan  tidak menyulitkan nasabah. Dilihat dari waktu pengaju- an ke tahap pencairan pembiayaan, hanya berjalan dalam waktu tiga hari dan paling lama empat belas hari  kerja.  Indikator  ketepatan  prosedur  dalam pengajuan  pembiayaan  menurut  Mualifin et  al. (2022), yaitu tahapan pengajuan mudah dipenuhi oleh  calon  nasabah,  proses  sosialisasi  berjalan efektif,  pelayanan  dilakukan  dengan  baik,  dan waktu realisasi pengajuan singkat.

## Tabulasi Silang dan Khi Khuadrat
Hubungan  karakteristik  usaha  nasabah dengan  perkembangan  omzet  dianalisis  dengan tabulasi  silang  dan  khi-kuadrat.  Karakteristik usaha  nasabah  yang  diuji  meliputi  jenis  usaha, lokasi,  jumlah  pembiayaan,  jangka  waktu, jangkauan  pasar,  dan  tujuan  pembiayaan,  yang dikorelasikan  dengan  perkembangan  omzet nasabah pembiayaan KUR.
Hasil  uji  tabulasi  silang  menunjukkan  jenis usaha  perdagangan  dengan  kategori  sangat meningkat  terdapat  10  usaha.  Ringkasan  dijelas- kan pada Tabel 3.
Tabel 3. Jenis usaha dengan perkembangan omzet
Variabel Jenis Usaha Perkembangan Omzet Pearson Chi- Square Sangat Meningkat Mening- kat Tetap Total Asymp. Sig. (2-sided) Ternak 0 2 0 2 .270 Perdagangan 10 9 5 24 Jasa 6 1 2 9 Rumah Sewa 2 1 2 5 Total 18 13 9 40
Sumber: Pengolahan Data, 2023
Hasil Pearson  Chi-Square pada  Tabel  3 sebesar  0,270  (>  0,05),  maka  tidak  terdapat hubungan  signifikan  antara  jenis  usaha  dengan perkembangan  omzet.  Pembiayaan  KUR  diran- cang  untuk  mendukung  berbagai  jenis  UMKM, program  ini  memberikan  pembiayaan  kepada UMKM  di  berbagai  sektor  industri,  termasuk pertanian,  perdagangan,  jasa,  dan  manufaktur, tidak ada pembatasan spesifik terhadap jenis usaha yang  memenuhi  syarat  untuk  mendapatkan pembiayaan. Hal ini didukung oleh Kamarni dan Handra (2019) yang menyatakan bahwa keberhasilan  UMKM  tidak  tergantung  pada  jenis usahanya,  namun  lebih  disebabkan  hal-hal lainnya,  seperti  inovasi  pengusaha,  peraturan pemerintah, daya beli masyarakat, dan hal lainnya.
Tabel 4. Lokasi dengan perkembangan omzet
Variabel Lokasi Perkembangan Omzet Pearson Chi- Square Sangat Meningkat Mening- kat Tetap  Total Asymp. Sig. (2-sided) 0.5 - 10 km 11 7 6 24 .388 10,1 - 15 km 5 1 1 7 15,1 -20 km 2 2 1 5 >20 km 0 3 1 4 Total 18 13 9 40
Sumber: Pengolahan Data, 2023
Hasil uji tabulasi silang lokasi usaha dengan jarak 0.5 km-10 km memiliki perkembangan omzet sangat  meningkat  (11  usaha).  Kategori  lainnya dijelaskan  pada  Tabel  4.  Hasil Pearson  Chi-Square pada  Tabel  4  sebesar  0,388  (>  0,05),  maka  tidak
terdapat hubungan signifikan antara lokasi dengan perkembangan  omzet.  Meskipun  lokasi  bank  da- pat memengaruhi aksesibilitas fisik bagi nasabah, tetapi  umumnya  lokasi  bank  tidak  memiliki pengaruh  langsung  terhadap  perkembangan omzet.  Faktor  lain  seperti  layanan  perbankan digital, pemasaran, dan jaringan mitra bisnis lebih besar  terhadap  perkembangan  omzet.  Tidak sejalan  dengan  penelitian  Noka  (2019)  yang menyatakan  bahwa  lokasi  usaha  merupakan  hal yang penting dalam mendirikan lembaga keuangan  atau  usaha.  Semakin  strategis  lokasi maka  semakin  memberikan  dampak  baik  untuk perusahaan  seperti  menambah  jumlah  konsumen dan pendapatan usaha.

## Tabel 5. Jumlah pembiayaan dengan perkembangan omzet
Variabel Jumlah Pembiayaan (Rp juta) Perkembangan Omzet Pearson Chi-Square Sangat Meningkat Mening- kat Tetap  Total Asymp. Sig. (2-sided) 10 - 50 1 12 13 .001 50,1 - 100 1 1 7 9 100,1 - 150 2 0 2 4 150,1 - 200 13 0 0 13 200,1 - 500 1 0 0 1 Total 18 13 9 40
Sumber: Pengolahan Data, 2023
Hasil uji tabulasi silang jumlah pembiayaan Rp150.1-Rp200  juta  memiliki  perkembangan omzet  sangat  meningkat  sebanyak  (13)  usaha. Dapat  dilihat  pada  Tabel  5.  Hasil Pearson  Chi- Square pada  Tabel  5  sebesar  0,001  (<0,05)  menun- jukkan  hubungan  signifikan  jumlah  pembiayaan dengan  perkembangan  omset.  Hal  ini  berarti semakin besar jumlah pembiayaan maka semakin besar peluang meningkatkan omzet, karena modal merupakan  faktor  penting  dalam  menjalankan usaha,  atau  semakin  besar  modal  maka  semakin besar kekuatan untuk mengembangkan usaha dan kesempatan memperoleh keuntungan lebih besar. Sejalan dengan Pusparini (2018) yang menyatakan bahwa  semakin  ditingkatkannya  jumlah  kredit maka  omzet  penjualan  akan  semakin  meningkat, disebabkan  dengan  adanya  kredit,  pedagang memiliki  modal  lebih  banyak  untuk  membeli barang sehingga hasil penjualan yang didapat juga lebih banyak.
Hasil uji tabulasi jangka waktu pembiayaan dengan  tenor  5  memiliki  omzet  usaha  nasabah sangat  meningkat  sebanyak  11  usaha.  Jangka waktu  lainnya  dijelaskan  pada  Tabel  6.  Hasil Pearson  Chi-Square pada  Tabel  6  sebesar  0,930 (>0,05),  maka  tidak  terdapat  hubungan  signifikan antara  jangka  waktu  dengan  perkembangan omzet.  Artinya,  jangka  waktu  pembiayaan  yang
lebih  lama  tidak  menjadi  faktor  penentu  dalam memengaruhi  omzet.  Keberhasilan  pembiayaan lebih  banyak  ditentukan  oleh  faktor  seperti kemudahan  akses,  tingkat  margin  kompetitif, persyaratan administratif sederhana, serta pemasaran  efektif.  Hal  ini  tidak  sejalan  dengan Viantina et  al. (2022)  yang  mengatakan  jangka waktu  pelunasan  berpengaruh  positif  terhadap pertumbuhan  UMKM.  Jumlah  angsuran  yang dibayar nasabah didasarkan pada masa pelunasan, maka  semakin  panjang  jangka  waktu,  semakin kecil juga jumlah angsuran yang dibayar.

## Tabel 6. Jangka waktu dengan perkembangan omzet
Variabel Jangka Waktu (tahun) Perkembangan Omzet Pearson Chi- Square Sangat Meningkat Mening- kat Tetap  Total Asymp. Sig. (2-sided) 2 1 1 0 2 .930 3 5 5 2 12 4 1 1 1 3 5 11 6 6 23 Total 18 13 9 40
Sumber: Pengolahan Data, 2023
Hasil  uji  tabulasi  silang  jangkauan  pasar yang  terdapat  di  Kab.  Bogor  memiliki  perkem- bangan  omzet  sangat  meningkat  sebanyak  14 usaha. Kategori lainnya dijelaskan pada Tabel 7.
Tabel 7. Jangkauan pasar dengan perkembangan omzet
Variabel Jangkauan Pasar Perkembangan Omzet Pearson Chi- Square Sangat Meningkat Mening- kat Tetap Total Asymp. Sig. (2-sided) Kab. Bogor 14 9 3 26 .164 Bogor Utara 4 2 5 11 Bogor Selatan 0 1 1 2 Bogor Barat 0 1 0 1 Total 18 13 9 40
Sumber: Pengolahan Data, 2023
Hasil Pearson  Chi-Square pada  Tabel  7 sebesar  0,164  (>0,05)  menunjukkan  tidak  terdapat hubungan  signifikan  jangkauan  pasar  dengan perkembangan  omzet.  Meskipun  perkembangan teknologi  dan  akses  ke  perbankan  digital  telah memperluas  jangkauan  pasar  secara  teoritis, namun  perilaku  konsumen  juga  berperan  dalam menentukan  efektivitas  jangkauan  pasar.  Jika konsumen  tetap  cenderung  memilih  produk  atau jasa  dari  pemasok  lokal  yang  sudah  ada, perkembangan  jangkauan  pasar  bank  mungkin tidak  memiliki  dampak  signifikan.  Hal  ini  tidak sejalan  dengan  penelitian  Handayani  (2017)  yang menyatakan  bahwa  pengembangan  UMKM  akan meningkat,  apabila  perluasan  pasar  meningkat, perluasan pasar berhubungan positif dan signifikan  terhadap  pengembangan  UMKM. Perluasan  pasar  adalah  keadaan  dimana  pelaku UMKM  mampu  memasarkan  produknya  tidak
hanya  dengan  cara-cara  tradisional,  tetapi  juga dengan memanfaatkan media sosial.
Hasil uji tabulasi silang tujuan pembiayaan modal  investasi  terdapat  12  usaha  memiliki perkembangan omzet sangat meningkat. Kategori lainnya dijelaskan pada Tabel 8.

## Tabel 8. Tujuan pembiayaan dengan perkembangan omzet
Variabel Tujuan Pembiayaan Perkembangan Omzet Pearson Chi- Square Sangat Meningkat Mening- kat Tetap  Total Asymp. Sig. (2-sided) Modal Kerja 6 11 4 21 .016 Modal Investasi 12 2 5 19 Total 18 13 9 40 Sumber: Pengolahan Data, 2023
Hasil Pearson  Chi-Square pada  Tabel  8 menunjukkan  0,016  (<0,05)  terdapat  hubungan signifikan  tujuan  pembiayaan  dengan  perkem- bangan  omzet.  Artinya  pembiayaan  modal  kerja dan modal investasi berpengaruh signifikan pada peningkatan omzet nasabah pembiayaan KUR BSI KCP  Bogor  Pomad.  Dwiastuti  (2020)  yang menyatakan  bahwa  kredit  investasi  dan  kredit modal  kerja  berpengaruh  signifikan  dan  positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Importance Performance Analysis (IPA) IPA merupakan suatu bentuk diagram yang terbagi menjadi empat kuadran yang dibatasi oleh dua buah garis yang berpotongan tegak lurus pada titik  (X,  Y).  Sumbu  X  (sumbu  mendatar)  akan mengisi  skor  tingkat  kinerja/kepuasan  ( perfor- mance ),  sedangkan  sumbu  Y  (sumbu  tegak)  akan mengisi skor untuk tingkat kepentingan ( importance ).
Berdasarkan hasil perhitungan Tabel 9, skor rataan  tingkat  kepentingan  adalah  3.47  dan terdapat 16 atribut yang melebihi skor rataan. Dari Tabel  9,  skor  rataan  penilaian  kinerja  adalah  3.54 dan terdapat 25 atribut yang melebihi skor rataan.
Dengan  menggunakan  diagram  Kartesius, 35 atribut layanan  dijabarkan dan dibagi menjadi empat  kuadran  berdasarkan  skor  rataan  masing- masing  atribut  layanan  menurut  penilaian kepentingan  dan  kinerja  (Xi  dan  Yi).  Empat kuadran  dari  diagram  Kartesius  tersebut  adalah Prioritas Utama (kiri atas), Pertahankan Presentasi (kanan  atas),  Prioritas  Rendah  (kiri  bawah)  dan berlebihan  (kanan  bawah).  Pembagian  ini  untuk penentuan titik berat dari usaha perbaikan untuk atribut  yang  benar-benar  dianggap  penting mengingat  perbaikan  memerlukan  waktu  dan biaya. Sebagai ilustrasi, hal tersebut disajikan pada Gambar 3.
Terdapat  empat  atribut  yang  masuk kuadran  Prioritas  Utama,  lima  belas  atribut Pertahankan  Prestasi,  enam  atribut  yang  masuk
kuadran proritas rendah, dan sepuluh atribut yang masuk  ke  kuadran  berlebihan,  dengan  rincian seperti disajikan pada Tabel 9.

## Sumber: Pengolahan data, 2023
Gambar 3. Diagram kartesius pelayanan pembiayaan KUR Mikro BSI KCP Bogor Pomad
Tabel 9. Kuadran atribut pelayanan pembiayaan KUR Mikro BSI KCP Bogor Pomad
Atribut Pelayanan P (Y) I (X) Gap Kuadran 1 P11 Kejelasan waktu OTS ke SP3 3,47 3,50 0,025 P14 Kecepatan waktu dari on the spot ke penerbitan SP3 3,50 3,50 0 P21 Kejelasan biaya yang diperlukan 3,50 3,52 0,025 P34 Kecepatan dalam menangani pertanyaan atau keluhan 3,47 3,52 0,05 P13 Kejelasan waktu penerbitan SP3 3,52 3,57 0,05
Kuadran II P15 Kejelasan waktu tanda tangan akad 3,52 3,55 0,025 P16 Kecepatan waktu dari pengumunan ke ttd akad 3,55 3,57 0,025 P17 Kesesuaian waktu yang dijanjikan tandatangan akad 3,50 3,57 0,075 P19 Kecepatan waktu dari ttd akad ke ke pencairan 3,57 3,60 0,025 P20 Kesesuaian dengan waktu pencairan yang dijanjikan 3,50 3,57 0,075 P22 Kewajaran besaran margin 3,50 3,55 0,05 P23 Kewajaran jangka waktu pembiayaan 3,52 3,55 0,025 P25 Tanggung jawab karyawan pembiayaan 3,50 3,55 0,05 P26 Kemampuan karyawan sesuai bidangnya 3,55 3,57 0,025 P27 Kecepatan karyawan dalam  pelayanan 3,47 3,55 0,075 P29 Karyawan berlaku adil dalam  pelayanan 3,52 3,57 0,05 P30 Memahami kebutuhan dan keinginan nasabah 3,57 3,60 0,025 P32 Kejelasan petugas memberikan keluhan 3,52 3,57 0,05 P35 Solusi dalam menghadapi pertanyaan/keluhan 3,50 3,60 0,1 P4 Kesederhanaan prosedur 3,40 3,42 0,025 Kuadran III P5 Kemudahan mendatangi kantor BSI 3,45 3,47 0,025 P6 Kemudahan menghubungi kantor 3,37 3,42 0,05 P7 Kejelasan alur penerimaan berkas 3,45 3,47 0,025 P12 Kecepatan waktu dari penerimaan berkas ke OTS 3,37 3,47 0,1 P31 Kejelasan tempat pengajuan  pertanyaan atau keluhan 3,40 3,45 0,05 P1 Kejelasan persyaratan 3,42 3,57 0,15
Kuadran IV P2 Kemudahan memenuhi persyaratan 3,40 3,57 0,175 P3 Kejelasan prosedur pembiayaan 3,37 3,55 0,175 P8 Kenyamanan ruang tunggu 3,45 3,55 0,1 P9 Kebersihan ruang tunggu 3,42 3,60 0,175 P10 Kelengkapan fasilitas ruang tunggu 3,42 3,55 0,125 P18 Kejelasan waktu pencairan 3,47 3,55 0,075 P24 Kedisiplinan karyawan pembiayaan 3,42 3,55 0,125 P28 Kesopanan dan keramahan karyawan 3,42 3,55 0,125 P33 Keramahan pertugas 3,45 3,57 0,125 Rataan 3,47 3.54 2.45 Sumber: Pengolahan data, 2023
Berdasarkan Tabel 9, dapat diketahui bahwa nilai Gap atribut pelayanan pembiayaan KUR memiliki nilai  positif  yang  berarti  setiap  atribut  tersebut sudah memenuhi harapan nasabah.
Berdasarkan  analisis  IPA  terdapat  empat atribut  yang  harus  mendapat  prioritas  utama untuk diperbaiki dan dilaksanakan sesuai dengan harapan  nasabah,  mengingat  bobot  kepentingan- nya  yang  nyata  dalam  memengaruhi  kepuasan nasabah,  yaitu  kejelasan  waktu on  the  spot ke penerbitan  Surat  Pemberitahuan  Persetujuan Prinsip  (SP3),  kecepatan  waktu on  the  spot ke penerbitan  Surat  Pemberitahuan  Persetujuan Prinsip,  kejelasan  biaya  yang  diperlukan,  dan kecepatan  menangani  pertanyaan  dan  keluhan. Untuk  ke  depan  diperlukan  langkah  perbaikan diantaranya melakukan survei kepuasaan nasabah secara  berkala  untuk  mengetahui  bagaimana posisinya di pasar dibandingkan dengan pesaing- pesaingnya.
Hasil  kajian  menunjukan  bahwa  kinerja perusahaan yang perlu dipertahankan prestasinya, ada  15  atribut,  yaitu:  kejelasan  waktu  penerbitan surat  pemberitahuan  persetujuan  prinsip,  kejelas- an  waktu  untuk  tandatangan  akad,  kecepatan waktu  dari  pengumunan  ke  tandatangan  akad, kesesuaian  waktu  yang  dijanjikan  tandatangan akad, kecepatan waktu dari tanda tangan akad ke ke pencairan,  kesesuaian dengan waktu  pencairan yang  dijanjikan,  kewajaran  besaran  margin, kewajaran  jangka  waktu  pembiayaan,  tanggung jawab karyawan pembiayaan, kemampuan karya- wan sesuai bidangnya, kecepatan karyawan dalam pelayanan, karyawan berlaku adil dalam  pelayan- an, memahami kebutuhan dan keinginan nasabah, kejelasan  petugas  memberikan  keluhan,  solusi dalam menghadapi pertanyaan/keluhan.

## KESIMPULAN
Karakteristik  usaha  nasabah  pembiayaan KUR BSI KCP Bogor Pomad sebagian besar adalah perdagangan dan lokasinya berada pada jarak 0.5 km-5  km,  dengan  tujuan  usaha  untuk  kebutuhan modal  kerja,  setelah  mendapatkan  pembiayaan KUR  dari  BSI  KCP  Bogor  Pomad  dengan  jumlah Rp10  juta-Rp50  juta,  sebagian  besar  nasabah memiliki  omzet  keuntungan  penjualan  berkisar Rp1 juta-Rp5 juta perbulannya, sehingga nasabah sangat terbantu dengan diberikannya pembiayaan KUR.
Berdasarkan  analisis  empat  aspek  tingkat efektifitas  pembiayaan,  efektivitas  yang  paling
dominan  adalah  aspek  ketepatan  penggunaan dana dengan nilai tertinggi (3.55), yang didukung oleh tiga variable lainnya yakni ketepatan jumlah pembiayaan  (3.53),  ketepatan  margin  (3.5),  dan ketepatan prosedur (3.51).
Berdasarkan hubungan karakteristik usaha dengan perkembangan omzet dapat dilihat bahwa jumlah  pembiayaan  dan  tujuan  pembiayaan memiliki  hubungan  signifikan  (nilai Chi-Square <0,05). Hasil analisis IPA, atribut yang masih perlu perbaikan  adalah:  kejelasan  waktu on  the  spot ke Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip, kecepat- an waktu on the spot ke penerbitan Surat Pemberita- huan  Persetujuan  prinsip,  kejelasan  biaya  yang diperlukan, dan kecepatan menangani pertanyaan dan keluhan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman,  H.J.  Sada, S.  Bahri. 2022.    Analisis Efektifitas  Penyaluran  Pembiayaan  Kredit Usaha  Rakyat  Mikro  PT.  Bank  Negara Indonesia . Attractive : Innovative Education Journal. 4(1): 1-12.
Atin,  T.D.N.  2018.  Pengaruh  Efektivitas  Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Peningkatan Profit  Usaha  Mikro  (Studi  Kasus  Pada Nasabah  Bank  Rakyat  Indonesia  Unit Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta). Jurnal Pendidikan dan Ekonomi . 8(1): 10-19. Azzahrah, M.A. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Permintaan Pembiayaan Mudharabah  Bagi  UMKM  dan  Efektivitas Pembiayaan  Mudharabah  Bagi  UMKM (Studi Kasus: BMT X Jakarta).
Budiman,  A.,  M.A.  Hidayat,  N.S.  Putri.  2023.
Pengaruh  Efektivitas  Kredit  Usaha  Rakyat (KUR)  Terhadap  Peningkatan  Profit  Usaha Mikro  (Studi  Kasus  Pada  Nasabah  Bank Rakyat  Indonesia  Kantor  Cabang  Tulang Bawang). Sinomika  Jurnal . Vol .  1(5):  1365- 1384. https://doi.org/10.54443/sinomika. v1i5. 649.
Darmawan,  A.Z.,  A.D.N.  Aini,  Dahlan,  Dien, D.M.I.  Idris,  Wardhani,  J.K.  Nazar,  M. Hutagalung,  R.  Hasanah,  S.P.  Setio,  W.E. Nugraha. 2021. Laporan-Ekonomi-dan- Keuangan-Syariah-2021.
Dwiastuti,  N.  2020.  Pengaruh  Kredit  Perbankan
Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  dan Hubungannya Dengan
Kesejahteraan Masyarakat  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Kalimantan  Barat.  Didalam:  Kartika  M,
editor. Prosiding Seminar Akademik Tahun- an  Ilmu  Ekonomi  dan  Studi  Pembangunan 2020; 2020 Oktober 2;. Pontianak, Indonesia: Universitas Tanjungpura. hlm 83-86 Handayani,  R.  2017.  Analisis  Peran  Perbankan,
Perluasan Pasar dan Quality Kontrol Dalam Upaya  Mengembangkan  UMKM  Berdaya Saing:  Studi  Kasus  UMKM  di  Kecamatan Medan  Denai  Kota  Medan. Jurnal  Ilmu
Ekonomi  dan  Studi  Pembangunan .  17(2):  174- 184. doi:10.30596/ekonomikawan.v17i2.1799.
Kamarni,  N.,  H.  Handra.  2019.  Permintaan Pembiayaan  Umkm  Ke  Perbankan  Syariah Di  Sumatera  Barat. Maqdis:    Jurnal  Kajian Ekonomi  Islam .  4(2):  151.  doi:10.15548/maq- dis.v4i2.254.
KEMENKEU.  2019.  Mengenal  Kredit  Program Pemerintah (KUR atau UMi ?). https://djpb. kemenkeu.go.id/kppn/palangkaraya/id/dat a-publikasi/berita-terbaru/2839-mengenal- kredit-program-pemerintah-kur-atau-umi. html.
KEMENKO.  2020.  Perubahan  Kebijakan  Kredit
Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2020. https://kur.ekon.go.id/perubahan-kebijak- an-kredit-usaha-rakyat-kur-tahun-2020.
KNEKS. 2020. Pembiayaan Syariah Untuk UMKM. Penerbit Kom Nas Ekon dan Keuang Syariah .
KOMINFO.  2022.  Transformasi  Digital  UMKM Jadi  Prioritas  Penguatan  Fondasi  Ekonomi. https://www.kominfo.go.id/content/detail/4 0915/transformasi-digital-umkm-jadi- prioritas-penguatan-fondasi-ekonomi/0/ berita.
Mirnawati, A. Sahaka, M. Akbar. 2020. Efektivitas Pemanfaatan  Dana  Kredit  Usaha  Rakyat (KUR)  Dalam  Mengembangkan  Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  di Desa  Tamboli  Kecamatan  Samaturu. Jurnal Ekonomi  Bisnis  Syariah .  (2020)  3  (DOI: 10.5281/zenodo.4393710.
Mongkito, A.W., T.W. Putra, M. Imran, K. Novita, A.N.  Ansar.  2021.  Implementasi  Pembiaya- an Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro. Robust Research  Business  and  Economic  Studies .  1(1): 91. doi:10.31332/robust.v1i1.2886.
Mualifin, A., T. Chaidir, I.A.S. Putri. 2022. Analisis Efektivitas  Penyaluran  Program  Kredit Usaha  Rakyat  (KUR)  dan  Pengaruhnya Terhadap Kinerja Usaha Mikro (Studi Kasus Nasabah KUR Mikro Bank Rakyat Indonesia Unit  Gunung  Sari,  Lombok  Barat). Jurnal Oportunitas Ekonomi Pembangunan 1 (1) . 1.1. doi:https://doi.org/10.29303/oportunitas.v1i 1.129.
Mudassir,  A.  2020.  Efektivitas  Penyaluran  KUR (Kredit Usaha Rakyat) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK.  Unit Tanah Lemo Kecamatan  Bonto  Babahri  Kabupaten Bulukumba. journal unismus . (1)2: 1-9.
Noka,  I.A.  2019.  Efektivitas  Pembiayaan  Usaha Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  Bank Pembiayaan  Rakyat  Syari’ah  (BPRS)  Gayo terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyara- kat Aceh Tengah. Tadabbur Jurnal Peradaban Islam .  1(2):  321-336.  doi:10.22373/tadabbur. v1i2.24.
Pusparini,  D.D.  2018.  Analisis  Perkembangan
Usaha  Pedagang  Perempuan  di  Pasar Kranggan Sebelum dan Sesudah Pemberian Kredit  Koperasi  Pasar  Rukun  Agawe Santoso. Jurnal Pendidikan dan Ekonomi.8 (1). Sarwono  HA.  2015.  Profil  Bisnis  Usaha  Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm). Bank Indones dan LPPI .
Silalahi,  P.R.,  K.  Tambunan.  2022.  Eektivitas Penerapan  Islamic  Microfinance  melalui Pembiayaan  Mikro  dalam  Pengembangan Usaha  dan  Peningkatan  Pendapatan  Nasa- bah UMKM (Studi Kasus Pada Bank Syariah di  Kota  Medan). Jurnal  Ilmu  Komputer, Ekonomi dan Manajemen . 2075 Vol. 2.
Sulfati, A. 2018. Efektivitas Pengembangan Usaha
Mikro di Indonesia. Jurnal Aplikasi
Manajemen, Ekonomi dan Bisnis . 2(2):59 – 69.
Viantina, A.L., R. Purbowisanti, D.N.A. Rahmanto, D. Ilmiah, N. Febriyanti. 2022. The Influence of Plafond, Tenor, Application Process, and Loan  Frequency  on  The  Growth  of  Bank Syariah  Indonesia’s  MSMEs  Customers. Journal  Sharia  and  Economic  Law .  2(2):  180- 195. doi:10.21154/invest.v2i2.5405.