## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 2 No. 2, Desember 2021 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DAN DAMPAKNYA TERHADAP KELUARGA DI DESA AIK DEWA LOMBOK TIMUR
Ita Surayya, Israfil, Haeratun & Musakir Salat Fakultas Hukum Universitas Mataram corresponding email: itasurayya@unram.ac.id

## Abstrak
Perkawinan di bawah umur memang menarik untuk diteliti karna adanya pro dan kontra yang tidak dapat dihindari. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa saja fackor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur dan dampak yang ditimbulkan. Masih banyaknya masyarakat yang melakukan pernikahan dibawah umur dikarenakan masyarakat tidak sadar dampak dari perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Aikdewa Lombok Timur. Dalam Undang-undang yang berlaku di Indonesia perkawinan dianggap sah dicatatkan oleh Negara jika sesuai dengan Undang- undang No1 tahun 1974 tentang perkawinan. adalah satu hal yang perlu diperhatikan oleh suami isteri adalah salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu mengenai kematangan atau kedewasaan usia kawin. Hal ini berarti bahwa calon mempelai harus sudah matang jiwa dan raganya sebelum perkawinan berlangsung, sehingga diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal tanpa berakhir dengan perceraian dan dampak lain yang lebih luas seperti meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia masih belia. Perkawinan yang dilakukan atas dasar kesiapan mental, lahir dan batin oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijadikan barometer akan sempurnanya sebuah cita-cita antara suami istri dalam membangun mahligai rumah tangga.
Kata Kunci: Perkawinan; dibawah umur

## I. PENDAHULUAN
Di Indonesia persoalan yang berkaitan dengan usia minimal perkawinan telah diatur didalam Undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa batas minimal perkawinan seseorang adalah usia 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan, namun kenyataannya masih banyak kasus-kasus penikahan anak dibawah umur yang terjadi di Indonesia terutama di pedesaan.
Disisi lain, terjadinya pernikahan anak di bawah umur seringkali terjadi atas dasar beberapa alasan, salah satunya seperti faktor ekonomi yang mendesak (kemiskinan). Banyak orang tua dari keluarga miskin beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya, walaupun usia anak dibawah umur akan mengurangi angka beban ekonomi keluarga tanpa berpikir panjang akan dampak positif ataupun negative terjadinya pernikahan anaknya yang masih dibawah umur dan ada pula faktor pergaulan dikalangan remaja yang mulai terjadi diluar batas kewajaran.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 2~14
Salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh suami isteri adalah salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu mengenai kematangan atau kedewasaan usia kawin. Hal ini berarti bahwa calon mempelai harus sudah matang jiwa dan raganya sebelum perkawinan berlangsung, sehingga diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal tanpa berakhir dengan perceraian dan dampak lain yang lebih luas seperti meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia masih belia.
Perjalanan rumah tangga sering kali dihadapkan pada permasalahan dan pada akhirnya berujung dengan perceraian. Banyak hal yang melatar belakanggi kandasnya sebuah hubungan perkawinan, salah satunya adalah perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pasangan yang masih di bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang- undang. Di era modern seperti sekarang ini, perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi di berbagai daerah. Misalnya, yang terjadi di Desa Aik Dewa Lombok Timur, masih banyak terdapat para remaja yang melakukan perkawinan di bawah umur.
Perkawinan yang dilakukan atas dasar kesiapan mental, lahir dan batin oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijadikan barometer akan sempurnanya sebuah cita-cita antara suami istri dalam membangun mahligai rumah tangga.
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur dan bagaimana dampak yang ditimbulkan bagi keluarga yang melaksanakan pernikahan dibawah umur. Kemudian untuk permasalah yang akan dibahas antara lain: Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur dan Bagaimana dampak perkawinan dibawah umur.

## II.  METODE PENELITIAN
Untuk menganalisis permasalahan pada penelitian ini, kami menggunakan jenis penelitian Normatif-Empiris, dengan metode Pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa Aikdewa mempunyai luas tanah secara keseluruhan 346.000 ha. Desa Aikdewa di pimpin oleh seorang kepala desa yang di bantu oleh beberapa perangkat desa lainnya. Penduduk Desa Aikdewa menurut data yang diperoleh, jumlah penduduk desa Aikdewa, Kabupaten Lombok Timur sebesar 6.419 jiwa, yang terdiri dari 2.888 jiwa laki-laki dan 3.53 1 jiwa perempuan. Berdasarkan jumlah tersebut jumlah jenis kelamin laki-laki lebih sedikit dan jumlah jenis kelamin perempuan dengan selisih 643 jiwa.
Mata Pencaharian Penduduk Desa Aikdewa  sebagian besar bermata pencaharian petani dan sisanya bermata pencaharian beragam, baik pada sektor non-pertanian, pemerintahan maupun
yang menjadi TKI/TKW. Mata pencaharian itu sendiri merupakan sumber pendapatan pen- duduk berupa pekerjaan yang dilakukan secara rutin untuk memenuhi kebutuhan.
A. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur Di Desa Ai- kdewa Lombok Timur.
Suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan melalui prosedur tertentu yang telah ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang tersebut.
Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11, yaitu sebagai berikut:
a.  Adanya persetujuan kedua calon mempelai Pasal 6 ayat (1) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi “ Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai” Persetujuan perkawinan adalah perkawinan itu harus berdasarkan kehendak bebas kedua pihak, baik calon mempelai pria maupun wanita. Persetujuan atau kesukarelaan kedua belah pihak untuk melaksanakan perkawinan adalah merupakan syarat yang sangat penting untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri.
b. Adanya ijin dan kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun. Mengenai perlunya ijin adalah erat sekali hubungannya dengan pertanggungjawaban orang tua dalam pemeliharaan yang dilakukan oleh orang tua secara susah payah dalarn membesarkan anak-anaknya sehingga kebebasan yang ada pada si anak untuk menentukan pilihan calon suami atau istri jangan sampai rnenghilangkan fungsi dan tanggung jawab orang tua Pasal 6 ayat (2),(3),(4),(5) dan (6) Undang -Undang Nornor 1 Tahun 1974 menyebutkan:
1) Untuk rnelangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan ijin kedua orang tua.
2) Dalam hal salah seorang dan kedua orang tua telah meninggal dunia, maka ijin yang dimaksud ayat (2) cukup diperoleh dan orang tua yang masih hidup.
3) Dalam hal salah seorang dan kedua orang tua telah meninggal dunia, maka ijin diperoleh dari wali atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dan garis keturunan lurus ke atas.
4) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara mereka yang disebut dalam ayat (2) (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal yang memberikan
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 4~14
ijin (6) ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
5)  Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan calon wanita sudah mencapai 16 tahun.
Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai urnur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun” Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sebab per- kawinan sebagai suatu penjanjian perikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri haruslah dilakukan oleh mereka yang sudah cukup matang, baik dili- hat dari segi biologis maupun psikologis. Hal ini diperlukan untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, juga mencegah terjadinya perkawinan pada usia muda atau perkawinan anak-anak sebab perkawinan yang dilaksanakan pada usia muda banyak mengakibatkan perceraian dan keturunan yang diperolehnya merupakan keturunan yang sehat.
Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pasangan yang masih di bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang- undang. Di era moderen seperti sekarang ini, perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi di berbagai daerah. Misalnya, yang terjadi di desa Aikdewa Lombok Timur masih banyak terdapat para remaja yang melakukan perkawinan di bawah umur.
Berbagai faktor yang menjadi pemicu terjadinya perkawinan di bawah umur mulai dari faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, hamil di luar nikah, lingkungan tempat tinggal, dan adat istiadat. Alasan tersebut di atas adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur.
Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh maka terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Aikdewa disebakan oleh beberapa faktor yang dapat dilihat pada tabel berikut:

## 1. Faktor pergaulan
Di era yang semakin modern ini serta perkembangan alat teknologi yang semakin canggih, lebih dapat memudahkan para pemuda-pemudi zaman sekarang untuk mengakses berbagai macam hal-hal yang berbau negatif serta melakukan berbagai kegiatan yang dapat merusak diri sendiri. Contohnya saja dengan adanya alat kornunikasi seperti telepon genggam (hp) dapat memudahkan para remaja untuk mengatur waktu/ jadwal mereka untuk bertemu serta berbuat yang tidak diinginkan.
Faktor pergaulan bebas dapat dijadikan alasan karena secara tidak langsung dapat mengarah pada terjadinya kawin hamil. Secara hukum, kawin hamil memang dapat diselenggarakan secara legal formal berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 KHI. Namun
hal ini tidak lantas menjadi sebab tidak diperbolehkannya kekhawatiran pergaulan bebas menjadi syarat dibolehkannya perkawinan anak di hawah umur. Islam sangat tidak menganjurkan adanya kemadlaratan sebagaimana dalam pergaulan bebas terkandung aspek-aspek kemadlaratan timbulnya perzinaan di kalangan remaja.
Keadaan sebagaimana dijelaskan di atas memang dapat menjadi sebuah alasan yang tidak dapat ditolak. Namun di sisi lain, kekhawatiran itu juga akan menjadi peluang semakin maraknya perkawinan anak di bawah umur, meskipun calon mempelai tidak terlibat dalam pergaulan bebas. Maksudnya, dengan adanya kebolehan karena kepentingan menghindari madlarat, alasan pergaulan bebas dapat dijadikan alat rekayasa untuk melangsungkan perkawinan anak di bawah umur yang sebenarnya dilaksanakan atas dasar penyebab selain pergaulan bebas seperti faktor ekonomi maupun faktor orang tua. Jika sudah demikian, akan sulit dibedakan lagi perkawinan anak di bawah umur yang disebabkan adanya kekhawatiran pergaulan bebas dengan sebab material maupun paksaan orang tua.

## 2. Faktor Ekonomi
Orang tua menikahkan anaknya yang masih di bawah umur karena faktor ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan atau kekurangan biaya hidup orang tuanya. Selain itu orang tua menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur akan mengurangi beban ekonomi keluarga. Sebab dengan menyelenggarakan perkawinan yang masih di bawah umur akan menerima sumbangan-sumbangan berupa bahan pokok seperti beras ataupun sejumlah uang dari handai taulannya yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk menutup biaya kebutuhan sehari-hari dalam beberapa waktu lamanya.
Tinggi rendahnya angka pernikahan di usia muda sangat di pengaruhi oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat dalam keluarga. Maka tidak heran bila pernikahan di usia muda biasanya terdapat di daerah pedesaan yang relatif tertinggal secara ekonomi. Oleh karena itu, dan bahkan ada juga orang tua yang bahkan mendorong anaknya untuk melakukan pernikahan dikarenakan perekonomiannya yang relatif rendah tidak sanggup lagi untuk membiayai pendidikan anaknya untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

## 3. Faktor Pendidikan
Peran pendidikan anak-anak sangat mempunyai peran yang besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghindri diri sendiri. Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 6~14
melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika diluar control membuat kehamilan diluar nikah.
Di sini, terasa betul makna dari wajib belajar 9 tahun. Jika asumsi kita anak masuk sekolah pada usia 6 tahun, maka saat Wajib belajar 9 tahun terlewati, anak tersebut sudah berusia 15tahun. Diharapkan dengan wajib belajar 9 tahun, maka akan punya dampak angka Pernikahan Dini akan sedikit atau bekurang.
Orang tua menikahkan anak yang masih usia belia tidak hanya karena keadaan ekonomi yang kurang mampu. tetapi rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak pun menjadi salah satu pemicu berlangsungnya sebuah perkawinan. Dengan pendidikan orang tua yang hanya lulus sekolah dasar bahkan ada juga yang tidak sekolah sama sekali (buta huruf) dengan mudahnya untuk segera melangsungkan sebuah perkawinan kepada anak-anaknya. Karena orang tua yang kurang mengerti ataupun memahami sebuah perkawinan yang ideal, orang tua yang hanya lulus sekolah dasar atau tidak sekolah sama sekali (buta huruf) ia hanya melihat anak yang sudah besar sehingga ia berfikir sudah waktunya untuk menikah. konsep menerima dan menjalankan proses kehidupan apa adanya adalah jalan terbaik dalam kehidupan yang mereka tempuh. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat mempengaruhi terhadap tatanan kehidupan dalam suatu masyarakat, semakin tinggi tingkat pendidikannya maka semakin tinggi pula harkat dan martabatnya dalam suatu lingkungan masyarakat, begitu juga dalam suatu ikatan pernikahan, itulah jalan terbaik dalam kehidupan mereka.

## 4. Faktor Agama
Pernikahan adalah fitrah manusia. maka dari itu islam menganjurkan untuk nikah, karena nikah merupakan Gharizah Inzaniyah ( naluri kemanusiaan) Bila gharizah ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu pernikahan. maka ia akan mencari jalan- jalan setan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam, yaitu kedalam lembah perzinahan, seperti dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum :30 yang artinya:”Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. ltulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. 1
Jadi dengan jelas Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk segera menikah. karena dengan cara menikah berarti sudah mengikuti anjuran Allah dan mengikuti Sunnah Nabi, dengan cara menikah pula akan menundukkan pandangan mata, menjaga kemaluan dari perzinahan.

## 5. Faktor Orang Tua
Orang tua merupakan panutan setiap orang termasuk bagi masyarakat Desa Aik Dewa Lombok Timur. Karena dimata mereka orang tua mempunyai posisi yang paling
1 Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahannya. (Jakarta : CV Penerhit J- Art. 2004) , hlm.645
tinggi dibandingkan dengan yang lain, dan juga orang tua merupakan sosok yang harus ditaati dan dipatuhi. Sehingga tidak heran lagi kalau banyak masyarakat Desa Aik Dewa Lombok Timur yang melangsungkan pernikahan di usia muda karena mereka mengikuti dan juga mematuhi terhadap perintah orang tua, namun disamping itu ada kemauan juga dari diri mereka masing-masing untuk melaksanakan pernikahan tersebut.
Dan juga karena makin maraknya seks bebas dikalangan remaja dan muda, maupun meningkatnya angka aborsi setidaknya menjadi indikator tingkat pergaulan bebas sudah berada pada tahap menghawatirkan dan harus segera difikirkan solusinya. Salah satu jalan walaupun bukan yang mutlak adalah pernikahan pasangan remaja di usia muda. Artinya bagi mereka yang telah mantap dengan pasangannya, dianjurkan untuk segera meresmikan dalam sebuah ikatan pernikahan. Sekalipun keduanya masih menempuh pendidikan atau di bawah usia ideal. Hal ini untuk menghindari dampak buruk dari hubungan pemuda dengan lawan jenisnya. namun ada juga penyebab terjadi pernikahan di usia muda karena terpaksa. Hal itu terjadi pada orang tua yang masih belum paham pentingnya pendidikan.

## B. Dampak Perkawinan Dibawah Umur
Perkawinan harus di dasari dengan kematangan usia kedua pasangan, agar tujuan dari perkawinan dapat terealisasi dengan baik. Filosofi perkawinan pada dasarnya mencangkup persiapan perkawinan (memilih jodoh yang tepat), peminangan, dan melihat perempuan yang di pinang, yang dirincinkan sebagai berikut:
1.  Persiapan (Memilih jodoh yang tepat)
Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukan hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama. Karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi. Oleh karena itu, Islam memberi pedoman memilih jodoh yang tepat. Yang dimaksud dengan memilih perempuan yang kuat agamanya adalah komitmen keagamaannya atau kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agamanya. ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan memperkuat suatu perkawinan. Kekayaan suatu ketika dapat lenyap dan kecantikan suatu ketika dapat pudar demikian pula kedudukan, suatu ketika akan hilang. 2
2. Peminangan
Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dan seorang laki- laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dipercayai. Peminangan itu disyari’atkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Menurut etimologi meminang atau melamar artinya (antara lain) meminta wanita untuk dijadikan istri
2 Prof Dr, Jamaluddin, SH, M.Hum dan Nanda Amalia, SH, M.Hum, Buku Ajar Hukum Perkawinan , Cet. 1, Unimal Press, Sulawesi Utara, 2016, hlm. 43.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 8~14
(bagi diri sendiri atau orang lain). Sedangkan menurut terminologi peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. 3
3.  Melihat Perempuan yang di pinang
Sebelum melaksanakan suatu perkawinan perlu bagi pasangan untuk saling melihat satu dengan yang lainnya. Adapun batas-batas yang boleh dilihat antara lain:
1.  Jika yang melihatnya sama-sama perempuan, seluruh anggota badannya boleh dilihat, dan perempuan yang diutus oleh pihak laki-laki harus mengatakan sejujur-jujurnya tentang keadaan perempuan yang dimaksudkan, sehingga jangan sampai pihak laki-laki tertipu.
2.  Jika yang melihatnya pihak laki-laki, bagian yang diperbolehkan hanya muka dan telapak tangan, karena selain itu merupakan aurat yang haram dilihat. Larangan melihat anggota tubuh selain muka dan telapak tangan.
Alasan mengapa hanya muka dan telapak tangan saja yang boleh dilihat, karena dengan melihat muka dapat dìketahui kecantikannya dan dengan melihat telapak tangan dapat diketahui kesuburan badannya. Adapun waktu melihat kepada perempuan tersebut adalah saat menjelang menyampaikan pinangan, bukan setelahnya, karena apabila laki-laki tersebut tidak suka setelah melihat maka laki-laki tersebut akan dapat meninggalkannya tanpa menyakitinya. 4
Setelah ketiga tahapan tersebut terpenuhi dan kedua belah pihak bersepakat, maka perkawinan dapat dilakukan.
“Dan yang menjadi inti pokok pernikahan itu adalah perjanjian yaitu serah terima antara orang tua calon mempelai wanita dan calon mempelai pria. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas, telah terjadi pada saat ,,aqad nikah itu, samping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami-istri”. 5
Definisi perkawinan dijabarkan sebagai berikut:
Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa:
“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita seba- gai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat atau misaqon ghalizhan . Juga ditegaskan dalam Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat Kompilasi Hukum Islam), menentukan:
“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misaqon ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupa-
4 Ibid, hlm. 45.
5 Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 12.
kan ibadah”.
Selanjutnya, menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa:
“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah”.
Perkawinan merupakan hal yang paling utama dalam menentukan waktu bagi sepasang Laki-laki dan wanita yang telah dihalalkan dalam pernikahan untuk berkumpul, sehingga terbebas dari perzinahan, sebab dapat merusak kehidupan manusia. Menurut ajaran Islam, zina merupakan salah satu dosa besar yang bukan hanya menjadi urusan pribadi yang bersangkutan, melainkan termasuk pelanggaran hukum dan wajib diberi sanksi bagi yang melakukannya. 6
“Sedangkan menurut Anwar Harjono Dalam Hukum Perkawinan Indonesia men- yatakan bahwa perkawinan ialah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia”. 7
Adapun tujuan perkawiana adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah SWT.
2) Untuk memperoleh kehidupan yang sakinah, mawaddah warahmah. Pada hakekatnya tujuan utama disyaratkannya perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang, cinta, dan kasih sayang. Tujuan ini dapat dicapai secara sempurna kalau tujuan-tujuan lain dapat dipenuhi, dengan ungkapan lain bahwa dengan tercapainya tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri, dan ibadah, dengan sendirinya tercapai pula ketenangan, cinta dan kasib sayang. 8
3) Untuk memperoleh keturunan (reprodukas/regenerasi)
Keinginan untuk rnelanjutkan keturunan merupakan naluri umat Islam bahkan juga makhluk hidup yang diciptakan Allah SWT. Untuk maksud itu Allah SWT menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat adalah melalui lembaga perkawinan. 9

## 4) Untuk memenuhi kebutuhan biologis
5) Menjaga kehormatan
Akan halnya dengan tujuan dari perkawinan, untuk menjaga kehormatan dimaksud adalah kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga. Dengan demikian, menjaga kehormatan harus menjadi satu kesatuan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan biologis. Artinya disamping untuk memenuhi kebutuhan biologis, perkawinan juga untuk menjaga kehormatan.
6 Mardani, Ayat-Ayat Tematik Hukum Islam , Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.3.
7 Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng , Fikih II , Alauddin Press, Makassar, 2010, hlm. 3.
8 Khairuddin Nasution. Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan 1) , Cet. 1.Yogyakarta: ACA- deMIA+TAZZAFA, 2004, hlm.38. 9 Amir Syariffuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Per- kawinan , cet ke-1, Jakarta: Kencana 2006, hlm. 17.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 10~14
Berdasarkan informasi dan data yang penulis kumpulkan, Desa Aikdewa Lombok Timur merupakan desa yang masih banyak terdapat kasus perkawinan di bawah umur dan akhirnya bercerai. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut:
Tabel . Data Perbandingan Jumlah Pelaku Perkawinan Di Bawah Umur Dan Masih
Berstatus Menikah Dengan Pelaku Perkawinan Di Bawah Umur Dan Bercerai No Keterangan Responden (orang) Persentase (%) 1 Melakukan perkawinan di bawah umur dan masih berstatus menikah 3 15 % 2 Melakukan perkawinan di bawah umur dan bercerai 17 85 % Jumlah 20 100 %

## Sumber : Pengolahan Data Primer
Berdasarkan tabel di atas yang dapat dilihat bahwa sebanyak 85% atau 17 orang responden yang melakukan perkawinan di bawah umur akhirnya bercerai dan hanya 15% atau 3 orang yang melakukan perkawinan di bawah umur yang masih berstatus menikah. Artinya, dari total seluruh responden yang melakukan perkawinan di bawah umur sebagian besar akhirnya bercerai yaitu lebih dan 50% dan total keseluruhan. Alasan mereka bercerai sangat beragam seperti:
1.  Terus menerus beselisih
Dalam hal ini mencangkup kondisi keluarga yang tidak harmonis karena keinginan salah satu pihak untuk berselingkuh. Ketidak harmonisan ini di picu oleh berbagai hal mulai dan kurangnya kedewasaan masing-masing pasangan, kurangnya pengetahuan mengenai ajaran agama dan perkawinan sampai dengan adanya campur tangan orang tua atau keluarga sehingga dalam menjalani rumah tangga keduanya (suami dan istri) terus menerus berselisìh.
Perselisihan terus menerus merupakan akumulasi dan emosi yang belum stabil pasangan di bawah umur. Umumnya peran keluarga juga ikut andil untuk memperbaiki namun kebanyakan tidak berhasil. Kedua pasangan lebih mengedepankan ego masing- masing sehingga sulit sekali mendapatkan jalan tengah dari setiap permasalahan. Utamanya sifat kekanak-kanakan yang masih kuat melekat membuat setiap permasalahan yang muncul dihadapi dengan emosi.
Sejatinya dalam sebuah keluarga terbangun rasa cinta dan kasih sayang sehingga dapat mencapai kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Keharmonisan rumah tangga tidak hanya diukur dari aspek ekonomi semata-mata, tetapi tergantung pada terpenuhinya kebutuhan hidup, baik secara fisik maupun psikis. Dengan tidak terpenuhinya salah satu dan kebutuhan tersebut sering memicu terjadinya perselisihan dalam keluarga yang dapat berakibat tidak hadirnya keharmonisan dalam rumah tangga.
2.  Meninggalkan kewajiban
Dalam hal ini mencakup kurangnya perhatian dan kasih sayang seorang suami seperti, seringkali meninggalkan rumah tanpa pemberitahuan yang jelas atau jarang di rumah, lalai dalam memenuhi kewajiban ekonomi (menafkahi keluarga), sehingga menyebabkan tidak adanya rasa patuh atau suka melawan dari istri terhadap suaminya.
Seringnya pihak laki-laki mengabaikan tanggung jawab merupakan akar dan keretakan rumah tangga pasangan di bawah umur. Sehingga mengabaikan hak dan kewajiban sebagai suami kepada istri. Ketidakfahaman akan hak dan kewajiban masing- masing juga menjadi sebab terjadinya percekcokan yang berakhir dengan perceraian. Adanya kelalaian dalam menunaikan kewajiban rumah tangga, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini suami belum mampu menjadi pemimpin dan panutan yang baik dalam keluarga yang dibangun, dan sebaliknya istri belum mampu menjadi pendamping yang dapat menjadi penyejuk bagi rumah tangganya.
Masalah ekonomi yang sering muncul adalah pihak suami tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya, sehingga keluarganya hidup serba kekurangan, hal inilah kemudian yang menjadi pemicu terjadinya perceraian. Dengan tingginya tingkat kebutuhan ekonomi pada zaman sekarang ini memaksa pasangan suami istri harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Suami memiliki keterbatasan dalam meningkatkan taraf hidup keluarganya, dikarenakan pendidikan yang rendah dan sebagainya. Keadaan ekonomi yang pas-pasan membuat kondisi rumah tangga tidak stabil, sering bertengkar dan berbagai macam hal yang akan muncul selanjutnya.
3.  Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
Kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan pemicu terjadinya perceraian.
Dimana rumah tangga yang seharusnya berjalan dengan harmonis pada akhirnya mengalami keretakan dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga . Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering menjadi aduan. Ini menjadi permasalahan tersendiri yang mewarnai perjalanan rumah tangga pasangan di bawah umur dengan berbagai bentuk kekerasan yang berdampak secara fisik dan psikis. Banyak faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, seperti masalah ekonomi, menikah tanpa didasari kehendak yang kuat, menikah tanpa dilandasi rasa cinta, menikah hanya karena terjadi insiden yang mengharuskan untuk menikah dan lain-lain yang dapat menjadi penyebab kekerasan ini. Selain itu kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi karena adanya rasa cemburu yang berlebihan terhadap pasangannya sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan yang berujung pada pertengkaran atau penganiayaan fisik dan akhirnya menjadikan sebuah alasan untuk bercerai.
Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 12~14
a.  Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit dìsembuhkan;
Hukum Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Human Hadikusuma, juga mensyaratkan adanya alasan-alasan bagi suami untuk sampai pada ucapan talak (cerai talak) adalah dikarenakan istri berbuat zina, nusyuz (suka keluar rumah yang mencurigakan), suka mabuk. Berjudi dan atau berbuat sesuatu yang mengganggu ketentraman dalam rumh tangga, atau sebab-sebab lain yang tidak memungkinkan pembinaan rumah tangga yang rukun dan damai. 10
Kemudian, dalam hukum islam juga diatur li‘an sebagai alasan hukum perceraian, yaitu sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zina, sedangkan dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi. Menurut Amir Syariffudin, tujuan dan diboehkannya li‘an adalah untuk memberikan kemudahan kepada suami yang yakin akan kebenaran tuduhan zina yang dilakukannya, sedangkan dia secara hukum formal tidak dapat berbuat apa-apa dalam membuktikan kebenarannya. Hikmahnya adalah melepaskan ancaman dari suami yang yakin akan kebenarannya, yang hukum formal tidak dapat rnembantunya. Akibat hukum dan li‘an ini, antara lain adalah perkawinan diantara keduanya putus untuk selamanya. 11
Terkait dengan pemabuk, pemandat dan penjudi, relefan diuraikan pemikiran Khoirur Rohim , yang menjelaskan bahwa akhlak merupakan parameter untuk mengukur tinggi rendahnya derajat manusia. Rasulullah diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, sebagaimana yang beliau sabdakan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori, Imam Baihaqi, dan Imam Hakim yang artinya: “sesungguhnya aku diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”. Kemudian, baik buruknya akhlak itu tergantung dari akal. Jika akal itu sadar, sehat, maka jalannya perbuatan atau tingkah laku tidak akan terganggu, tidak sadar, tidak sehat, maka ia tidak dapat mempergunakan jalan, melainkan hanya dipengaruhi oleh hawa nafsu dan setan. Oleh sebab itu, setiap perkara yang menyebabkan akal menjadi rusak atau mabuk, maka hal itu dilarang oleh Allah. Rasulullah pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Hakim yang artinya “jauhilah khamar itu adalah kunci segala macam kejahatan”. 12
b.  Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c.  Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
10 Human Hadikusuma, Hukum Perkawinan indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat, Hukum Agama , Bandung : Mandar Maju, 2007, hlm. 135.
11 Amir Syariffudin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia , Jakarta : Kencana Prenada Media, 2009, hlm. 295- 296.
12 Syarifuddin Muhammad, Turatmiyah Sri, Yahanan Analisa , Op. Cit, hlm. 189.
d.  Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
e.  Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibatnya tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
f.  Antara suarni istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Demikianlah dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dari pernikahan dini,
Pernikahan di bawah umur sangat rentan terhadap terjadinya perceraian, mengingat banyak faktor yang akan mendukung terjadinya perpisahan tersebut, sebaiknya pernikahan dini sebisa mungkin dapat dihindarkan.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dibahas, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan penelitian ini yaitu sebagai berikut:
a. Pelaksanaan perkawinan dibawah umur yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Desa Aikdewa Lombok Timur sebenarnya banyak terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor adat istiadat seperti melanggar norma adat bahkan memang ada factor dari anak itu sendiri yang berkeinginan untuk menikah.
b.  Masih banyaknya kasus perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Aikdewa Lombok Timur membawa dampak terhadap tingkat perceraian karna kurangnya pemahaman mereka terhadap komitmen perkawinan, kewajiban suami istri. Usia muda dalam menjalani perkawinan dapat berdampak labilnya dalam mengambil keputusan terhadap kelangsungan perkawinan.
Untuk meminimalisir terjadinya perkawinan dibawah umur, maka seharusnya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
a.  Menumbuhkan semangat edukasi dan pendidikan bagi generasi muda yang hal ini harus dimulai dari peranan orang tua yang terpenting mengawasi pergaulan dan perkembangan anak, memberikan edukasi dan pemahaman seks bagi usia remaja agar tidak terjadi perkawinan dibawah umur karena hamil diluar nikah.
b.  Melihat masih banyak terjadinya kasus perceraian terhadap pasangan yang melakukan perkawinan dibawah umur, perlu melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah daerah dan tokoh adat dalam memberikan bimbingan kepada para remaja mengenai norma agama dan kesusialaan dan usia perkawinan yang baik menurut Undang-Undang perkawinan Undang –Undang no 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, usia perkawinan minimal 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 14~14

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahannya. (Jakarta : CV Penerhit J- Art. 2004).
Prof Dr, Jamaluddin, SH, M.Hum dan Nanda Amalia, SH, M.Hum, Buku Ajar Hukum Perkawinan, Cet. 1, Unimal Press, Sulawesi Utara, 2016.
Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Mardani, Ayat-Ayat Tematik Hukum Islam, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, Fikih II, Alauddin Press, Makassar, 2010.
Khairuddin Nasution. Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan 1), Cet. 1.Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2004.
Amir Syariffuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, cet ke-1, Jakarta: Kencana 2006.
Human Hadikusuma, Hukum Perkawinan indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung : Mandar Maju, 2007.
Amir Syariffudin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2009.