## ( S t ud i   Ka s u s   P e n ga d i l a n   N e ge r i   M a k a s s a r   T a h u n   2 0 1 8 )
Djaelani Prasetya 1 djaeprasetya14@gmail.com, Universitas Hasanuddin , Indonesia 1

## Abstract
This research aims to provide prescriptions on what is the relevance of the Value of Goods toward Criminal Act of Theft and what should be done. This research is a Normative Research, with the approach was Statute and Case approach. Legal material itself was legislation, court rulings, legal journals, theses, and other official legal publications. The data then were analyzed qualitatively. The result of the researcher indicate that the Value of Goods as the causa prima has relevance to criminal act of theft. First , the existence of misdrijf is still needed, with  classification. Second ,  the  determination  of  the  criminal  procedure  which  depends  on  the  Value  of  the Goods  or  object  of  the  case,  with  the  implication  of  an  reguler  criminal  procedure  or  rapid. Third ,  the determination  of  losses  and  the  another  condition  in  the  Public  Prosecutor's  Accusation,  whether  the  theft  is categorized  as  serious,  ordinary  or  easy. Fourth ,  existence  of  Prosecutor's  Regulation  No.  5/2020  (Perja Restorative) as of 22 July 2020 had a positive impact, especially for the defendants in the 7 cases. Finally, the misdrijf to Prosecutor's  Regulation No.  5/2020  must  be maintained and strengthened based  on law (rules), so that there can be a reconstruction of the perspective of the Value of Goods and  reconstruction of the paradigm of Criminal Act of Theft, for the advancement of the Criminal Justice System.
Keywords : Criminal Act of Theft; Criminal Procedur; Value of Goods.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan preskripsi tentang apa relevansi nilai barang terhadap tindak pidana pencurian  dan  apa  yang  harus  dilakukan.  Penelitian  ini  adalah  Penelitian  Normatif,  dengan  pendekatan  yang digunakan  adalah  pendekatan  perundang–undangan  dan  pendekatan  kasus.  Bahan  hukum  yang  digunakan adalah  undang-undang,  putusan  pengadilan,  jurnal  hukum,  tesis,  dan  publikasi  hukum  resmi  lainnya.  Data kemudian  dianalisis  secara  kualitatif.  Hasil  Penelitian  ini  menjawab  bahwa  nilai  barang  sebagai  sebab  utama ( causa  prima )  memiliki  relevansi  terhadap  tindak  pidana  pencurian.  Pertama,  keberadaan misdrijf masih dibutuhkan  dengan  pengklafikasian,  apakah  Tindak  Pidana  Ringan  atau  tidak.  Kedua, penentuan  acara pemeriksaan pidana yang bergantung nilai barang atau obyek perkara dengan implikasi acara pemeriksaan biasa atau  cepat.  Ketiga,  penentuan  kerugian  dan  keadaan  tertentu  dalam  Dakwaan  Penuntut  Umum,  apakah Pencurian terkategori berat, biasa atau ringan. Keempat, keberadaan Peraturan Kejaksaan Nomor 5/2020 (Perja Restoratif) per 22 juli 2020 berdampak positif, khususnya bagi para terdakwa di 7 perkara tersebut. Akhir kata, misdrijf hingga  Perja  Restoratif  harus  dipertahankan  keberadaannya  dan  diperkuat  berbasis  Undang-Undang, agar  dapat  terjadi  rekonstruksi  perspektif  nilai  barang  dan  rekonstruksi  paradigma  Tindak  Pidana  Pencurian, demi kemajuan Criminal Justice System .
Kata kunci : Nilai Barang; Pemeriksaan Pidana; Tindak Pidana Pencurian.
DOI : https://doi.org/10.24903/yrs.v12i1.941 Received :  Juli 2020 Accepted :  Juli 2020 Published :  September 2020 Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the journal  right  of first  publication with the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## Rel evansi   Nil ai  B aran g T erhad ap Ti ndak  Pidana  Pen cur ian

## 1. PENDAHULUAN
Pada 2018, Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri (disingkat, PN) Makassar menunjukkan 432 perkara menggunakan acara pemeriksaan biasa dengan waktu paling lama 111  hari  dan  14  perkara  yang  menggunakan  acara  pemeriksaan  cepat  dengan  waktu persidangan paling lama 5 hari 1 . Hal ini menandakan tingginya beban perkara terkait Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Makassar 2 .
Pencurian  sebagai  “ the taking  of  another  person's  property  or  services  without  that person's  permission  or  consent  with  the  intent  to  deprive  the  rightful  owner  of  it ” 3 , dikategorikan  sebagai  kejahatan  terhadap  harta  benda  yang  mengganggu  kepentingan manusia  (aktivitas,  ketentraman  dan  keamanan) 4 ,  dan  menjadi  masalah  yang  serius  di  kota Makassar.  Pada  sisi  yang  lain,  Hakim  seharusnya  mengatasi  problem  tersebut  dengan kewajibannya mencari, menggali fakta, serta menemukan hukum sesuai nilai – nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat 5 .
Keberadaan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2012 tentang  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda  dalam  KUHPidana  (disingkat, Perma Tipiring) dan Nota Kesepakatan bersama Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia, Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusi  Republik  Indonesia,  Jaksa  Agung  Republik Indonesia,  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  tentang  Pelaksanaan  Penerapan Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda,  Acara  Pemeriksaan  Cepat, serta  Penerapan  Keadilan  Restoratif  ( Restorative  Justice )  Nomor  131/KMA/SKB/X/2012, Nomor  M.HH-07.HM.03.02  Tahun  2012,  Nomor  KEP-06/E/EJP/10/2012  B/3/X/2012, Nomor B/39/X/2012 (disingkat, Nota Kesepakatan Bersama) tidak menjadi solusi.
Pengalaman  LBH  Mawar  Saron  dalam  perkara  Nomor  782/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt., dan  Nomor  854/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt.,  menggambarkan  bahwa  tidak  diterapkannya  kedua aturan  itu 6 .  Pada  sisi  yang  lain,  terdapat  perkara  Nomor  4/Pid.C/2018/PN.Mks.,  Nomor
1 Prasetya,  D.  (2019).  Analisis  Nilai  Barang  terhadap  Tindak  Pidana  Pencurian . Makassar:  Fakultas  Hukum Universitas Hasanuddin, hal. 93.
2 Ibid ., hal. 97.
3 Kaplan, J. (2012). Robert Weisberg and Guyora Binder, Criminal Law, Cases and Materials. Kluwer Law & Business.
4 Ismu, & Efendi, J. (2014). Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana . Jakarta: Kencana, hal. 127.
5 Gultom,  B.  (2012).  Pandangan  Kritis  Seorang  Hakim  dalam  Penegakan  Hukum  di  Indonesia . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 59.
6 Prasetya, D., Op. Cit ., hal. 5.
Relevansi Nilai Barang Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2018) Djaelani Prasetya
8/Pid.C/2018/PN.Mks.,  dan  Nomor  10/Pid.C/2018/PN.Mks  yang  bermasalah  terkait pencantuman nilai barang atau kerugian 7 , yang mana memberi ketidakpastian.
Penerapan kedua aturan tersebut dan ketidakpastian terkait nilai barang dan kerugian, dapat  menjadi  preseden  buruk,  dan  merugikan  terdakwa  sebagai  “orang  kecil”,  juga menambah  “sesak”  lapas  dan  rutan,  hingga  bertemu  dengan  penjahat  lainnya  yang  dapat menjadi  pembelajaran  negatif  sebagaimana  adagium  “ too  short  for  rehabilitation,  too  long for  corruption ” 8 ,  dan  pada  akhirnya,  terdakwa  tidak  ditempatkan  dalam  kedudukan  yang bermartabat atau his entity and dignity as human being yang harus diperlakukan sesuai nilai- nilai humanistik 9 .
Berdasarkan  fakta  bahwa  beban  kasus  yang  tinggi,  penerapan  Perma  Tipiring  dan Nota  Kesepakatan  Bersama  serta  implikasinya,  penelitian  ini  akan  fokus  pada  apa  saja relevansi  nilai  barang  sebagai  penyebab  utama  ( causa  prima )  dari  kasus-kasus  di  PN Makassar tahun 2018, khususnya mengenai Tindak Pidana Pencurian melalui dakwaan Jaksa Penuntut  Umum  dihubungkan  dengan  doktrin  R.  Soesilo  dan  beberapa  yurisprudensi. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi tentang apa relevansi nilai barang  terhadap  tindak pidana pencurian  dan  apa  yang harus  dilakukan. Akhirnya,  manfaat yang  diharapkan,  yaitu  bagi  terdakwa  atau  orang  yang  terkait  dalam  Tindak  Pidana Pencurian.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan perundang–undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  kasus  ( statute  approach ) 10 .  Bahan hukum  yang  digunakan  dalam  bentuk  perundang-undangan,  Putusan  Pengadilan,  jurnal hukum,  tesis,  dan  publikasi  hukum  resmi  lainnya.  Dalam  penelitian,  data  di analisis  secara kualitatif  dengan  langkah,  (1)  mengidentifikasi  fakta  hukum  dan  mengeliminasi  hal  yang tidak relevan untuk menetapkan yang hendak dipecahkan; (2) mengumpulkan bahan hukum dan  non  hukum;  (3)  melakukan  telaah  atas  isu  hukum  berdasarkan  bahan  yang  telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan memberikan preskripsi 11 .
7 Ibid ., hal. 8.
8 Ibid ., hal. 6.
9 Sofyan, A., & Abd.Asis. (2014). Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar. Jakarta: Karisma Putra Utama, hal. 49.
10 Mahmud, P. (2017). Penelitian Hukum edisi revisi. Jakarta: Kencana, hal. 60 – 253, 133 – 177.
11 Ibid ., hal. 213 – 253.

## 3. PEMBAHASAN

## 3.1. Relevansi Keberadaan Misdrijf
KUHPidana  memuat  kejahatan  ( misdrijf )  dan  pelanggaran  ( overtreding ).  Delik misdrijf dengan kategori Tipiring, tidak ditempatkan pada Bab tersendiri, melainkan letaknya tersebar pada berbagai Bab dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (disingkat, KUHPidana), salah – satunya Pasal 364 KUHPidana atau Pencurian Ringan.
Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa 12 ,
“....dimasa penjajahan Belanda, terdapat beragam pengadilan dengan kewenangannya. Orang  Indonesia  dan  Timur  Asing  yang  melakukan  kejahatan  biasa diadili  oleh Landraad (sekarang  PN),  sedangkan  Eropa  yang  diadili  oleh Raad  van  Justitie (sekarang  PT).  Untuk delik overtreding dan misdrijf , semua orang dengan tidak melihat golongan penduduk diadili oleh Landrechter ”.
Dahulu Raad  van  Justitie hanya  ada  di  beberapa  kota  besar,  untuk  pulau  Sulawesi hanya  di  Makassar. 13 Dengan  demikian,  keberadaan misdrijf lahir  akibat  keadaan  khusus, berupa terbatasnya jumlah pengadilan.
Pada  tahun  1980-an,  J.E.  Jonkers  mengatakan  “apakah  sekarang  tidak  lebih  baik, apabila  lembaga misdrijf ,  yang  mengenai  berbagai  hal  tidak  memuaskan,  dihapuskan  dari hukum pidana? Saya berpendapat lebih baik demikian. 14
Dalam  Rancangan  KUHPidana  (versi  2012),  perbedaan  antara misdrijf dengan overtreding dihapus 15 atau tidak dikualifikasikan lagi. Pada sisi yang lain, RUU KUHPidana yang masih dalam tahap pembahasan hingga saat ini meniscayakan ruang diskursus. Namun, untuk  sekarang,  pendapat  Jonkers  dan  RUU  KUHP  (versi  2012)  yang  masih  dalam  tahap revisi  seharusnya  tidak  diberlakukan.  Apalagi,  jumlah  Pengadilan  sudah  cukup  dan  berada ditiap  wilayah  administrasi  pemerintahan.  Lebih  lanjut,  kosakata misdrijf lebih  mengarah kepada mala in se atau rechtdelicten dengan mala in prohibia atau wetdelicten 16 dan terkait pembedaan antara felonies – misdemeanors - infraction seperti Amerika 17 . Selain itu, misdrijf juga  tidak  bertentangan  dengan  perwujudan  asas  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan,  juga
12 Solar, A. (2012). Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan. Lex Crimen Vol. I/ No.1/Jan-Mrt , 48 – 59, hal. 53 – 54.
13 Ibid. 14 J.E. Jonkers, 1987, Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia-Belanda, Jakarta: Bina Aksara, hal. 56.
15 Sholehuddin,  M.  (2003).  Sistem  Sanksi  dalam  Hukum  Pidana,  Ide  Dasar Double  Track  System dan Implementasinya , Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 178.
16 Hiariej, E. O. (2014). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana , Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hal.101-102.
17 California,  U.  o.  (2014). Criminal  Sentences.  Misdemeanor  Penalties. California:  Hastings  College  of  the Law, hal. 34.
Relevansi Nilai Barang Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2018) Djaelani Prasetya
speedy  administration  of  justice 18 .  Jadi,  relevansi  dari  keberadaan misdrijf 19 sebaiknya dipertahankan dalam RUU KUHPidana kedepannya, dengan penguatan dan pengklasifikasian misdrijf berdasarkan perbuatan – akibat – hukuman secara bergradasi. Untuk lebih lanjutnya, dibutuhkan penelitian yang lebih fokus dan spesifik lainnya.

## 3.2. Relevansi Acara Pemeriksaan Pidana
Secara umum, Tipiring mengikuti ketentuan Pasal 152 – Pasal 216, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (disingkat, KUHAP) dan secara khusus, mengikuti  Perma Tipiring.  KUHAP  hanya melanjutkan  pembagian acara pemeriksaan  yang sudah  dikenal  sebelum  HIR.  Ini  tampak  pula  dari  sudut  penempatannya,  yaitu  Tipiring dimasukkan ke dalam Acara Pemeriksaan Cepat, bersama dengan pelanggaran lalu – lintas 20 . Bentuk  acara  pemeriksaan  cepat,  yang  menggunakan  istilah  HIR  ialah  perkara rol ,  juga mengikuti  ketentuan  acara  pemeriksaan  biasa,  dengan  pengecualian  tertentu.  Hal  ini  dapat dibaca dalam Pasal 210 KUHAP 21 .
Secara  khusus,  Tipiring  mengikuti  Perma  Tipiring  dengan  hakikatnya  yang  terbagi dua,  pertama Tipiring  bersifat  ringan  atau  tidak  berbahaya,  sedangkan  kedua Acara Pemeriksaan  Perkara  bersifat  cepat  atau  diperiksa  dengan  prosedur  yang  sederhana 22 . Pada 2012,  Perma  Tipiring  hadir  sebagai  bentuk  realisasi  fungsi  pengaturan  Tipiring  dalam KUHPidana  dan  KUHAP  yang  notabene  adopsi  sejak  Hindia  –  Belanda  yang  belum diperbahurui hingga sekarang. Berkaitan Perma Tipiring, maka Mochtar dan B. A. Sidharta 23 mengemukakan “Lembaga peradilan termasuk MA RI mempunyai kedudukan penting dalam sistem  hukum  Indonesia,   karena   fungsi    putusan  yang  diterbitkan  oleh lembaga  peradilan pada  hakikatnya  melengkapi  ketentuan  hukum  tertulis  melalui  pembentukan  hukum  dan penemuan  hukum.  Hakim  melalui  yurisprudensi  mempunyai  fungsi  membuat  hukum  baru ( creation of new law ).”
Berdasarkan  acara  pemeriksaan  biasa  dan  cepat,  KUHAP  mengatur  beberapa  hal, antara lain;
18 Prasetya, D. (2014). Analisis Yuridis mengenai Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 268 ayat (3) Undang  –  Undang  Nomor  8  Tahun  1981  (Putusan  MK  tentang  PK),  Makassar:  Fakultas  Hukum  Universitas Hasanuddin, hal. 5, 19, 60 – 67.
19 Ruiter, S., Tolsma, J., Hoon, M. d., Elffers, H., & Laan, P. v. (n.d.). De Burger als Rechter: Een Onderzoek naar  Geprefereerde  Sancties  voor  Misdrijven  in  Nederland .  Retrieved  Juli  09,  2020,  from  research.vu.nl: https://research.vu.nl/ws/portalfiles/portal/3044301/onderzoek-naar-geprefereerde-sancties-voor-misdrijven-in- nederland.pdf , hal. 27, 35, 40 – 41.
20 Solar, Op. Cit , hal. 50-51.
21 Hamzah, A. (2012). Hukum Acara Pidana di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 246 – 248.
22 Solar, Op. Cit , hal. 58
23 Lumbun, R. S. (2012). PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan. Jakarta: Raja Grafindo, hal. 70.

## 1. Mengenai Hakim
Apabila  PN  telah  menerima  surat  pelimpahan  perkara  dari  Penuntut  Umum (disingkat, PU), Ketua PN mempelajari hubungan perkara dengan wewenang mengadili yang dipimpinnya.  Jika  berwenang,  maka  menunjuk  Hakim  yang  akan  menyidangkan  perkara tersebut  dan  Hakim  yang  ditunjuk  itu  menetapkan  hari  sidang  (Pasal  147  dan  Pasal  152 KUHAP). Mengenai pendapat kewenangan haruslah diartikan secara formal, berbeda dengan kewenangan  kompetensi  absolut/relatif,  yang  mana  menjadi  kewenangan  Hakim  yang mengadili  perkara  tersebut.  Selanjutnya  memerhatikan  nilai  barang  sebagai  obyek  perkara untuk menentukan acara pemeriksaan apa yang digunakan.
Jika  acara  pemeriksaan  cepat,  terdakwa  akan  diperiksa  dengan  seorang  Hakim  atau Hakim  Tunggal,  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir,  kecuali  dalam  hal  dijatuhkan  pidana perampasan  kemerdekaan  terdakwa  dapat  minta  banding  (Pasal  205  ayat  (3)  KUHAP) 24 . Sedangkan, acara pemeriksaan biasa, terdakwa diperiksa dengan seorang hakim ketua sidang dan dibantu dengan hakim anggota, pada keadaan umum dibantu oleh dua hakim anggota dan pada keadaan khusus dibantu oleh empat hakim anggota.
2. Mengenai Waktu
Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Makassar  yang  telah  minutasi,  ada  432 perkara  tindak  pidana  pencurian  dengan  Acara  Pemeriksaan  Biasa  ditahun  2018  yang membutuhkan 57 hari waktu kerja dalam penyelesaiannya. Perkara tertanggal 27 November 2018  dengan waktu  15 hari  sebagai  waktu  tercepat dan  Perkara  tertanggal  25  Januari  2018 dengan waktu 111 hari sebagai waktu terlama 25 .
Dalam  acara  pemeriksaan  cepat,  penyidik  memberitahukan  secara  tertulis  kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia menghadap sidang Pengadilan. Sejak berita acara  pemeriksaan  selesai  dibuat,  menghadapkan  terdakwa  beserta  barang  bukti,  saksi  ahli dan juru bahasa. Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari. Jangka atau tenggang waktu mulai diperhitungkan pada hari berikutnya (Pasal 207 ayat (1) huruf a, Pasal 205 ayat (2),  Pasal  206,  dan  Pasal  228  KUHAP).  Waktu  terlama  adalah  5  hari  dengan  perkara Pencurian  dan  waktu  tercepat  adalah  1  hari  adalah  waktu  tercepat.  Namun,  untuk  perkara Pencurian hanya 3 kasus 26 .
3. Mengenai Penuntut Umum
24 Solar, Op. Cit , hal. 57
25 Prasetya, D., (2019), Op. Cit ., hal. Tabel 2
26 Prasetya, D., (2019), Op. Cit ., hal. 95 – 97.
Relevansi Nilai Barang Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2018) Djaelani Prasetya
Penyidik  atas  kuasa  penuntut  umum,  dapat  bertindak  atas  nama  dalam  persidangan. Dengan kata lain, kehadiran penuntut umum dapat diwakilkan oleh penyidik kepolisian. Hal ini  berbeda  dengan  Acara  Pemeriksaan  Biasa,  yang  mana  hanya  penuntut  umum  yang  bisa melaksanakan  persidangan,  bukan  penyidik  kepolisian  (Pasal  205  ayat  (2)  dan  Pasal  207 KUHAP).
4. Mengenai Saksi
Acara  pemeriksaan  Tipiring  tidak  mengucapkan  sumpah  atau  janji  kecuali  Hakim menganggap perlu. Disamping itu, tidak perlu dibuat berita acara pemeriksaan sidang, kecuali ada perbedaan antara keterangan dengan berita acara pemeriksaan penyidik. Sedangkan pada acara pemeriksaan biasa, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji. Oleh karena itu, hal – hal  pada  acara  pemeriksaan  biasa  dapat  diberlakukan  pada  acara  pemeriksaan  cepat  seperti menghadirkan  terdakwa,  mendengarkan  keterangan  terdakwa  maupun  keterangan  lainnya secara lisan dalam bahasa indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi jika tidak maka ditunjuk ahli bahasa.
Selain itu, saksi dipanggil ke dalam ruang sidang 1) menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya  oleh  hakim  ketua  sidang  setelah  mendengar  pendapat  penuntut  umum, terdakwa  atau  penasihat  hukum,  2)  yang  pertama  –  tama  didengar  keterangannya  adalah korban  yang  menjadi  saksi;  dan  3)  saksi  yang  menguntungkan  maupun  memberatkan terdakwa,  baik  tercantum  dalam  dakwaan  atau  diminta  selama  sidang  berlangsung,  wajib didengarkan 27 . Namun,  dalam  praktik  hukum  yang  telah  terjadi,  bergantung  dari  hakim apakah mengabulkan atau menolak untuk mendengar keterangan saksi.
Berdasarkan data putusan tersebut, penentuan acara pemeriksaan pidana sangat terkait dengan  nilai  barang  atau  obyek  perkara  sebagaimana  diatur  dalam  Perma  Tipiring.  Hal tersebut  juga  memiliki  relevansi  mengenai  kewenangan  PN  –  pemeriksaan  Ketua  PN  – penunjukan hakim tunggal, mengenai waktu, mengenai penuntut umum, dan mengenai saksi.

## 3.3. Relevansi Dakwaan Penuntut Umum
Tabel 1.1
Putusan Hakim berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum, Helmy Tambuku, SH
No. DAKWAAN PUTUSAN Pasal KUHP Kerugian Tindak Pidana Pidana Penjara Barang Bukti
27 Ibid ., hal. 93 – 95.
1 783/ Pid.B DP:  365  ayat (2) ke  2; DS:  363  ayat (1) ke 4. tidak disebutkan Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan 1  tahun  10 bulan dan 1  tahun  8 bulan 1  sepeda motor Yamaha New  Fino  Sporty  125 QA warna abu-abu; dikembalikan 1732/ Pid.B 365  ayat  (2) ke- 2 Rp. 1.800.000,- Pencurian dengan ancaman kekerasan 1  tahun  2 bulan 1 handphone Oppo warna hitam; dikembalikan 1313/ Pid.B 365  ayat  (2) ke-1,  Ke-2; D2 : 363 ayat (1) ke-4 Rp 2.100.000,- Pencurian  yang disertai  dengan ancaman kekerasan 1  tahun  8 bulan 1    handphone  Xiaomi Redmi  Note  4x  warna hitam; dikembalikan 1159/ Pid.B 363 ayat (1)   ke-4,  ke- 5 Rp. 6.000.000,- Pencurian dengan pemberatan masing masing 1 tahun 3 bulan 1  sepeda  motor  Yamaha RX-S  warna  hijau  biru; dikembalikan 1056/ Pid.B 365  ayat  (2) ke-1 ,ke-2 Rp. 4.000.000,- Pencurian dengan kekerasan 1  tahun  6 bulan 1  handphone  Oppo  F1S warna gold; dikembalikan 1068/ Pid.B DP:  363  ayat (1)  ke-5  jo. 53  ayat  (1); DS:  406  ayat (1) Rp. 200.000.000 ,- Percobaan dalam  keadaan memberatkan 6 bulan 1 linggis; dimusnahkan 1050/ Pid.B 365  ayat  (2) ke-1, ke- 2 Rp. 3.500.000,- Pencurian dengan kekerasan 1  tahun  4 bulan 1  handphone  OPPO  F1S hitam,  1  baju  warna merah, 1  motor Yamaha X  RIDE  merah  abu-abu; dikembalikan 1013/ Pid.B 362 Rp. 4.200.000,- Pencurian dengan ancaman Kekerasan selama  10 bulan 1  (satu)    handphone Iphone  6  warna  gold; dikembalikan
Djaelani Prasetya
825/ Pid.B 363  ayat  (1) ke-3, ke-4, ke-5 Rp. 30.000.000, - Pencurian dalam keadaan memberatkan masing- masing 1 tahun 4 bulan Laptop  Lenovo  Ideapad 100  MP08245H,  dan Laptop  Lenovo  Ideapad 110 PFOP7702; dikembalikan 729/ Pid.B DP:  365  ayat (2) ke 3.; DS: 365  ayat  (2) ke  3  jo.  53 ayat (1) Rp. 13.000.000, - Pencurian dengan kekerasan 2  tahun  6 bulan 1  laptop  Asus  14  Inchi warna  hitam  &  chas;  1
Laptop  HP  14  Inchi merah  maron  &  chas;  1 jam  tangan  Victorinox swiss  army  silver;  1  jam tangan  Arland  borrie warna gold/silver; dikembalikan 417/ Pid.B 363  ayat  (1) ke-3,ke- 4 Rp. 7.000.000,- Pencurian dengan pemberatan 1  tahun  3 bulan 1  sepeda  motor  Yamaha Mio  Sporty  warna  putih; - 346/ Pid.B 365  ayat  (2) ke-2  jo  53 ayat (1) Rp. 100.000 Percobaan pencurian dengan ancaman kekerasan waktu tertentu,  1 tahun 3 bulan 1 dompet warna coklat 188/ Pid.B DP:  365  ayat (2) ke 1, ke 2; DS:  363  ayat (1) ke 4 Rp. 4.000.000,- Pencurian dengan kekerasan 1  tahun  2 bulan 1  handphone  Iphone  5C; dikembalikan 155/ Pid.B Pasal 363 ayat  (1)  ke  3, ke 4 Rp. 4.500.000,- Pencurian dengan pemberatan selama 9 (sembilan) bulan 1 handphone Samsung J1 Ace  warna  hitam,  1 handphone  Samsung  J1 warna hitam, 1 handphone Samsung warna putih; (telah dijual oleh terdakwa)
133/ Pid.B Pasal 363 ayat  (1)  ke-4, ke-5 Rp 6.350.000,- Pencurian dalam keadaan Memberatkan masing- masing selama 8 (delapan) bulan 3  voucher  kartu  Tri; dikembalikan 71/ Pid.B Pasal 363 ayat (1) ke-4 Rp 6.000.000,- Pencurian dalam keadaan memberatkan selama  10 (sepuluh) bulan 1  sepeda  motor  Yamaha 5D9  Vega  ZR  biru; dikembalikan
Ket: DP = Dakwaan Primair; DS = Dakwaan Sekunder
Tabel 1.1, apabila diperhatikan pada bagian “Barang Bukti” yang dihubungan dengan tahun kejadian sekitar 2017 – 2018 (selama proses), maka ada beberapa “Barang Bukti” yang tidak layak atau tidak sesuai kewajaran, seperti;
1) Perkara 1159/Pid.B, sepeda motor Yamaha RX-S;
2) Perkara 1056/Pid.B, handphone Oppo F1S warna gold;
3) Perkara 1050/Pid.B, handphone Oppo F1S warna hitam;
4) Perkara 188/Pid.B, handphone Iphone 5C;
5) Perkara 155/Pid.B, handphone Samsung J1 Ace sebanyak tiga buah
Tabel  1.1,  juga  memperlihatkan  fakta  bahwa  masih  ada  kerugian  yang  tidak disebutkan  (Perkara  1783),  spesifikasi  barang  bukti  yang  tidak  jelas  (Perkara  1732,  dan Perkara  1068), maupun spesifikasi  barang  bukti  jelas  tetapi  kerugian  tidak  layak atau  tidak sesuai  kewajaran.  Hal  ini  akan  mempengaruhi  penerapan  Perma  Tipiring  dan  Nota Kesepakatan.
Mengenai  penetapan  “kerugian”  dapat  berasal  dari  1)  penilaian  penuntut  umum;  2) berita  acara  pemeriksaan  polisi;  3)  pernyataan  korban;  4)  pengakuan  pelaku.  Namun, kesemuanya  itu  dapat  menimbulkan  subyektivitas 28 belaka  apabila  belum  diatur  hal  –  hal seperti  1)  apakah  penghitungan  kerugian  hanya  terhadap  nilai  barang  sebagai  kerugian materiil atau  juga  kerugian immateriil ?  2)  apakah  penghitungan  kerugian  berdasarkan  saat barang “diambil” atau saat pembelian? Dan 3) apakah perhitungan terkait potential loss atau actual loss .
Tabel 1.1, juga menunjukkan bahwa ada “kerugian” dibawah Rp. 2.500.000,- seperti Perkara  No.1732,  Perkara  No.  1313,  dan  Perkara  No.  346  yang  menggunakan  Acara Pemeriksaan  Biasa,  bukan  Acara  Pemeriksaan  Cepat,  dikarenakan  ketiga  perkara  tersebut
28 Ibid ., hal. 97 - 98
Relevansi Nilai Barang Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2018) Djaelani Prasetya
disertai  dengan  ancaman  kekerasan.  Disebut  juga  pencurian  yang  di kualifisir dengan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan “pencurian biasa” 29 , karena terjadinya dua atau  lebih  tindak  pidana  (perbarengan) 30 ,  seperti  Pencurian  dan  melukai  seseorang; Penganiayaan.
Pada  sisi  yang  lain,  doktrin  dari  R.  Soesilo  mengatakan  bahwa  “meskipun  harga barang  yang  dicuri  tidak  lebih  dari  Rp.  2.500.000,-,  tidak  bisa  menjadi  Pencurian  Ringan apabila:
a. Pencurian Hewan (Pasal 363 sub 1);
b. Pencurian pada waktu Kebakaran dan malapetaka lainnya (Pasal 363 sub 2);
c. Pencurian  pada  waktu  malam,  dalam  rumah,  atau  pekarangan  tertutup  yang  ada rumahnya,  oleh  orang  yang  berada  disitu  tidak  dengan  setahunya  atau  kemauannya orang yang berhak (Pasal 363 sub 3); dan
d. Pencurian dengan kekerasan.” 31
Keempat  keadaan  tersebut  dikorelasikan  dengan  keadaan  tertentu  dalam  dakwaan penuntut  umum  dan  putusan  hakim,  yaitu  ancaman  kekerasan,  sehingga  terdapat  sebuah pertanyaan bahwa apakah dengan ancaman kekerasan dapat dijadikan hal yang memberatkan pada  obyek  perkara  yang  ringan?  Hal  ini  dapat  didiskusikan  pada  penelitian  lain  karena berada pada gray area .
Tabel 1.2
Keadaan Tertentu Putusan Hakim berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum, Helmy Tambuku, SH
No.
Keadaan Tertentu unsur dilakukan oleh dua orang/lebih dengan bersekutu unsur yang didahului, disertai/diikuti dengan kekerasan/anca man kekerasan unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan  tertutup  yang ada rumahnya, yang dilakukan  oleh orang  yang ada  disitu  tidak  diketahui atau  tikdak  dihendaki  oleh yang berkhak unsur merusak, memotong atau memanjat atau dengan  memakai anak  kunci  palsu, perintah  palsu  atau pakaian jabatan palsu
29 Moeljatno. (2009). Asas – Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, hal. 100.
30 Ali, M. (2012). Dasar – Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 134
31 Soesilo, R. (1995). Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politea, hal. 253.
1783/ Pid.B dua orang dengan ancaman senjata tajam 1732/ Pid.B dua orang dengan memakai motor 1013/ Pid.B satu orang dengan memakai motor 155/ Pid.B dua orang masuk  di  kamar  korban malam hari 346/ Pid.B dua orang dengan memakai motor 729/ Pid.B dengan  linggis  / melukai merusak pintu 825/ Pid.B masuk  ke  kantor  malam hari memanjat  dengan tangga  ke  laintai  2 dan merusak pintu 1050/ Pid.B satu orang dengan memakai motor di perempatan jalan 1068/ Pid.B satu orang masuk ke atm malam hari merusak box atm 1159/ Pid.B dua orang merusak kunci kontak motor 188/ Pid.B dua orang dengan memakai motor 1313/ Pid.B dua orang dengan ancaman senjata tajam dan dengan memakai motor masuk  di  kamar  kosan korban malam hari
Tabel 1.2., jika dihubungkan dengan doktrin R. Soesilo yang mengatakan Pencurian Ringan, berupa: 32
a. Pencurian Biasa (Pasal 362), asal harga barang yang di curi tidak lebih dari Rp. 250,-;
32 Ibid ., hal. 252 - 253
Relevansi Nilai Barang Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2018) Djaelani Prasetya
b. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih (Pasal 363 sub 4), asal harga barang tidak lebih dari Rp. 250,-; dan
c. Pencurian dengan masuk  ketempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, dsb (Pasal 363 sub 5), jika:
1. harga tidak lebih dari Rp. 250,- dan
2. tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
Ada 2 perkara yang seharusnya tidak menggunakan Acara Pemeriksaan Biasa, tetapi Acara Pemeriksaan Cepat berdasarkan Tabel 1.1, dan Tabel 1.2.,. Pertama, perkara No.1732, kerugian  dalam  dakwaan  Rp.  1.800.000,-  atau  terkategorikan  Tipiring.  Tetapi,  dalam dakwaan dengan ancaman kekerasan. Sedangkan, dalam tabel 1.2., atau dalam pertimbangan hakim, tidak ada keadaaan tertentu yang disebutkan. Selain itu, barang curian; dikembalikan. Kedua, perkara No. 346, kerugian dalam dakwaan Rp. 100.000,- atau terkategorikan Tipiring. Tetapi, dalam dakwaan dengan percobaan pencurian dengan ancaman kekerasan. Sedangkan, dalam  tabel  1.2.,  atau  dalam  pertimbangan  hakim,  tidak  ada  keadaaan  tertentu  yang disebutkan. Selain itu, barang curian berupa dompet. Dari kedua perkara tersebut, seharusnya Perma Tipiring dan dokrin R. Soesilo diterapkan.
Perkara  No.  1313,  juga  masih  dapat  menimbulkan  pertanyaan  dikarenakan berdasarkan Putusan No. 1313/Pid.B/2018/PN.Mks (hal.3 dan hal. 10), unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang mana dalam  peristiwanya,  saksi  korban  yang  membukakan  pintu  kamar  kosannya,  memberikan handphone  untuk  digunakan  menelpon  adik  terdakwa  (modus  kejahatan).  Walaupun  pada bagian  lain,  terdakwa  telah  memasuki  rumah  kosan  tanpa  izin  atau  terdakwa  telah  melalui pintu rumah kosan sebelumnya tanpa izin. Pada hal lainnya, unsur yang didahului, disertai / diikuti dengan kekerasan / ancaman kekerasan, yang dalam peristiwanya, bukanlah terdakwa yang  melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  dengan  mengunakan  busur,  tetapi terdakwa lain (DPO).
Pertimbangannya  bahwa  pembuat  langsung  atau manus  ministra ,  disebut  juga doen plegen sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 ayat 1 KUHPidana, syaratnya ialah orang yang disuruh itu tidak dapat mempertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan oleh karena itu tidak  dapat  dihukum  (Putusan  No.  577  K/Kr.1981/PT_NTB jo .  Putusan  MA  No.  137 K/Kr/1956),  dalam  hal  Perkara  No.  1313,  terdakwa  haruslah  di  lepas  dari  tuntutan  hukum ( onstlag  van  rechtvervolging ).  Dengan  kata  lain,  apabila  majelis  hakim berpendapat  bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan
tersebut  bukanlah  suatu  tindak  pidana,  maka onstlag  van  rechtvervolging 33 .  Selain  itu, terdapat  Putusan  MA  No.  38/Pid/1988/PT  NTB,  menyatakan  bahwa  “perbuatan  yang didakwakan  kepada  terdakwa  terbukti,  tetapi  perbuatan  itu  tidak  merupakan  perbuatan pidana. Putusan yang demikian berdasarkan alasan, bahwa oleh karena tidak adanya “unsur melawan  hukum  dalam  perbuatan  terdakwa  maka  meskipun  terdakwa  terbukti  melakukan perbuatan tersebut, perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.” 34
Perkara No. 1313 tidaklah memenuhi unsur tersebut secara mutlak. Sehingga apakah hal  yang  tidak  dilakukan  terdakwa  1,  tetapi  dilakukan  oleh  terdakwa  2  ditempat  terpisah menjadi  bagian  tanggungjawab  terdakwa  1?  Ataukah  barangkali  hanya  berupa  quasi  tindak pidana, seolah-olah penyidik dan penuntut umum melihat sebagai perbuatan tindak pidana 35 . Posisi Perkara No. 1313 ini masih dapat diskusikan pada penelitian lainnya.
Tabel 1.4
Pertimbangan Hakim: Hal yang memberatkan, Hal yang meringankan dan Pertimbangan lain
Pertimbangan Hakim - Pid.B/PN_Mks 17 83 17 32 10 13 15 5 34 6 72 9 82 5 10 50 10 68 11 59 18 8 13 13 Hal yang mem berat kan Perbuatan meresahkan masyarakat perbuatan  terdakwa  merugikan  saksi korban terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya Hal yang meri ngan
kan terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya
belum pernah di pidana / belum pernah di hukum terdakwa bersikap sopan dalam
persidangan tidak akan mengulang lagi mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri belum menikmati hasil kejahatannya Hal
yang lain sebagai  alat  korektif,  introspektif, edukatif  bagi  para  terdakwa,  bukan sebagai  alat  balas  dendam  atas kesalahan dan perbuatan terdakwa
Ket: warna merah menandakan pertimbangan berada dalam perkara.
33 Marpaung, L. (2010). Proses Penanganan Perkara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 129-130.
34 Lilik, M. (2010). Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 193.
35 Hamzah, A. (2011). Hukum Acara Pidana Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, hal. 188-189.
Djaelani Prasetya
Tabel  1.3,  dari  pertimbangan  tersebut,  maka  terdapat  beberapa  hal  yang  menganjal, antara lain;
1) Perbuatan  meresahkan  masyarakat,  adalah  pertimbangan  yang  dapat  menjadi  preseden buruk  dikarenakan  pertama  tanpa  data  kualitatif  dan  kuantitatif  dalam  putusan,  kedua dalam perkara 1159, hanya 2 orang saksi, bahkan perkara 188 saksi tambahannya adalah salahsatu  terdakwa  dari  3  saksi,  dan  ketiga tidak  adanya  pandangan  dari  tokoh masyarakat.
2) perbuatan  terdakwa  merugikan  saksi  korban,  adalah  pertimbangan  yang  harus  diikuti dengan  penjelasan,  pertama  apakah  merugikan  secara materiil atau  juga  dihitung merugikan immateriil ? kedua apakah merugikan dalam bentuk barang dikembalikan atau tidak, ketiga apakah merugikan dalam bentuk perubahan barangnya atau tidak?
3) terdakwa  telah  menikmati  hasil  kejahatannya,  pertimbangan  ini  selaras  dengan  poin  2) yang membutuhkan penjelasan.
4) belum  pernah  di  pidana  /  belum  pernah  di  hukum,  dalam  perkara  No.1013,  No.155, No.346,  No.729,  dan  No.1050  adalah  pertimbangan  yang  seharusnya  menyertakan barang bukti seperti surat pengadilan sebagaimana dalam pendaftaran pekerjaan, CPNS atau pejabat publik.
5) mempunyai  kesempatan  untuk  memperbaiki  diri,  adalah  pertimbangan  dalam  Perkara No.825, yang seharusnya digunakan secara konsisten dalam perkara lain. Namun, perlu penjelasan  atau  pengkategorian  yang  termaksud  pada  pertimbangan  tersebut.  Apakah berdasarkan  usia  sebagaimana  terdakwa  I,  19  tahun  dan  terdakwa  II,  38  tahun  ataukah seperti apa.
6) belum  menikmati  hasil  kejahatannya,  pertimbangan  ini  selaras  dengan  poin  2)  dan  3) yang secara kebalikannya, dan membutuhkan penjelasan.
7) sebagai alat korektif, edukatif bagi para terdakwa, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan terdakwa adalah pertimbangan hakim yang progresif.
Tabel  1.3.,  Pertimbangan  Hakim,  dimana  pemulihan  bagi  korban  tidak  menjadi pertimbangan  oleh  hakim  dalam  hal  yang  meringankan  bagi  terdakwa.  Namun,  yang  dapat menjadi perhatian bahwa ada pertimbangan hakim yang menyebutkan: 36
1) perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
2) terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
3) mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri; dan
36 Prasetya, D., (2019), Op. Cit ., hal. 100.
4) sebagai alat korektif, edukatif bagi para terdakwa, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan terdakwa.
Frasa “merugikan korban” dalam pertimbangan tersebut, apakah dapat diperbaiki oleh pelaku seperti halnya “telah menikmati hasil kejahatannya”? Dengan kata lain, pertimbangan tersebut  dapat  dijadikan  alat  pembelaan  terdakwa,  yang  mana  sebelum  itu  terdakwa  harus melakukan  pemulihan  bagi  korban  terlebih  dahulu  sehingga  bila  telah  merugikan  dapat menjadi  telah  memperbaiki  kerugian  korban,  bila  telah  menikmati  dapat  menjadi  telah mengembalikan  dan  seterusnya 37 .  Hal  tersebut  sebagaimana  konsep recovery  asset dalam perkara  Tindak  Pidana  Korupsi.  Pada  sisi  yang  lain,  apabila  pelaku  memiliki  kesempatan untuk  memperbaiki diri, maka bagaimana jika  pelaku mengajukan  permohonan  maaf 38 dan mengajukan  surat  pernyataan?    Hal  ini  juga  berlaku  untuk  4)  menyesali  perbuatannya,  7) tidak akan mengulang lagi, dan 9) belum menikmati hasil kejahatannya.
Beberapa  putusan  lama  yang  coba  penulis  kutip  sebagai  pendukung  argumentasi, sebagai berikut;
- Perkara No. 42K/Kr/1965, yaitu :
“sifat  melawan  hukum  secara  materill  adalah  suatu  tindakan  pada  umumnya  dapat hilang  sifatnya  sebagai melawan  hukum  bukan hanya berdasarkan  sesuatu ketentuan  dalam perundang  –  undangan,  melainkan  juga  berdasarkan  azas  –  azas  hukum  yang  tidak  tertulis dan  bersifat  umum  dalam  perkara  ini  misalnya  faktor  –  faktor  negara  tidak  dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa sendiri tidak mendapatkan keuntungan.
- Perkara No. 675 K/Pid/1987
“Jika yang terbukti adalah delict sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delict sejenis yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka meskipun delict yang lebih ringan tersebut tidak didakwakan, maka terdakwa dapat dipersalahkan dipidana atas dasar melakukan delict yang lebih ringan tersebut.”
- Perkara No. 0395K/PID/1995
“Bahwa  dengan  berjalannya  waktu  yang  begitu  panjang  dimana  tatanan  kehidupan sosial  politik  telah  mengalami  perubahan  yang  sangar  mendasar,  maka  hakim  dalam menafsirkan  undang-undang  harus  memperhatikan  masalah  sosial  kemasyarakatan  yang konkrit”
37 Ibid ., hal. 100-101.
38 Yusi, & Agnesta, L. (2019). Konsep Meminta Maaf sebagai Hukuman dalam Perkara Pidana. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No.1 Vol. 26 , 67 – 90.
Relevansi Nilai Barang Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2018) Djaelani Prasetya
Pada sisi yang lain, perkara No.1732, perkara No. 346, dan Perkara No. 1313, kurang memerhatikan  faktor  –  faktor  kriminogen  yang  ada  di  masyarakat  dan  tidak  bersandarkan kepada  tujuan  pemidanaan  yang  mengarahkan  sebagai  saran  untuk  memperbaiki  perilaku terdakwa. Selain itu, masih kental pola pikir hakim yang positivistik atau legalistik 39 .
Tentunya, formulasi maupun argumentasi tersebut hanya cocok diberlakukan terhadap Pencurian yang terkategorikan biasa dan ringan dan untuk detailnya, membutuhkan penelitian yang lebih lanjut. Relevansi dakwaan penuntut umum dapat di deskripsikan melalui kerugian dan  keadaan  tertentu.  Kerugian  belum  mendapatkan  perhatian  berupa  proses  penilaiannya dan keadaan tertentu, yang membutuhkan rekonstruksi dalam penelitian lebih lanjut. Pada sisi yang  lain,  sebab  utama  ( causa  prima ) dari  kerugian  adalah  nilai  barang  dan  dari  keadaan tertentu adalah perbuatan. Selain itu, penuntutan yang berawal dari dakwaan memiliki peran yang  esensial,  terkhusus  dalam  menyajikan  fakta  yang  terjadi  antara  korban  –  pelaku. Penuntutan  yang  merupakan dominus  litis atau  kewenangan  mutlaknya  penuntut  umum 40 terhadap  siapa  dan  jenis  perkara  pidana  apapun (Pasal  137  KUHAP)  dapat  membebani Pengadilan dan juga merugikan terdakwa pada sisi yang lain apabila hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.
Berdasarkan data dan argumentasi, relevansi dakwan penuntut umum terhadap Tindak Pidana  Pencurian  dapat  berupa  kerugian  dan  keadaan  tertentu.  Hal  tersebut  termuat  dalam penerapan  Pasal,  penetapan  kerugian  (baik  oleh  PU  maupun  Hakim)  hingga  spesifikasi barang  bukti  (yang  tercantumkan  atau  tidak).  Pada  sisi  yang  lain,  dakwaan  berimplikasi terhadap Putusan Hakim yang termuat dalam pertimbangannya.

## 3.4. Relevansi Perja Restoratif
Pada  22  juli  2020,  Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (disingkat Perja Restoratif), telah  diundangkan  dan  dapat  menjadi “angin  segar”  bagi  para  terdakwa yang  telah  dibahas sebelumnya  (dalam beberapa  putusan  diatas).  Dengan  kata  lain,  kejaksaan telah melakukan “terobosan hukum” yang progresif dan positif.
Dalam poin “menimbang”, terdapat 3 hal, yaitu :
1) penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan,
39 Nugroho,  W.  (2012).  Disparitas  Hukuman  Dalam  Perkara  Pidana  Pencurian  Dengan  Pemberatan. Jurnal Yudisial Vol.5 No.3 , 261 – 282, hal. 280.
40 Marpaung, Op. Cit ., hal. 20.
dan  kesusilaan,  serta  wajib  menggali  nilai-nilai  kemanusiaan,  hukum,  dan  keadilan yang hidup dalam masyarakat;
2) penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan  mengedepankan  keadilan  restoratif  yang menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula  dan  keseimbangan perlindungan  dan  kepentingan  korban  dan  pelaku  tindak  pidana  yang  tidak berorientasi  pada  pembalasan  merupakan  suatu  kebutuhan  hukum  masyarakat  dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana;
3) bahwa  kejaksaan  bertugas  dan  berwenang  mengefektifkan  proses  penegakan  hukum yang  diberikan  oleh  Undang-Undang  dengan  memperhatikan  asas  peradilan  cepat, sederhana,  dan  biaya  ringan,  serta  menetapkan  dan  merumuskan  kebijakan penanganan  perkara  untuk  keberhasilan  penuntutan  yang  dilaksanakan  secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani,  termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagaimana pembahasan Tabel 1.3 (hal 10 – 11)., dapat diajukan dengan persesuaian “syarat” dalam Pasal 4 – Pasal 5 Perja Restoratif. Beberapa kejaksaan yang telah menerapkan Perja Restoratif, antara lain: 41
1) Kejaksaan Negeri Jember melakukan penghentian penuntutan terhadap pria asal Desa, Balung  Lor,  Kecamatan  Balung  yang  menjadi  tahanan  selama  dua  bulan  di  Lapas Kelas IIA Jember (03/09/2020);
2) Kejaksaan  Negeri  Labuhanbatu  melakukan  penghentian  penuntutan  terhadap terdakwa  atas  nama  Rudi  Hartono  Als  Rudi,  terlibat  perkara  penggelapan  dalam jabatan  (melanggar  Pasal  374  KUHP)  sebagaimana  Surat  Ketetapan  Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu (P-26) Nomor: 3452/L.2.18/Eoh.2/09/2020;
3) Kejaksaan Negeri Dumai melakukan penghentian penuntutan antara pihak Masjid Al Hidayah dengan tersangka berinisial MI yang akan genap berusia 17 tahun.
4) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan penghentian antara Tersangka berinisial THLG (disangka melanggar Pasal 27 Ayat 3 Jo. Pasal 45 Ayat 3 UU No. 19 Tahun 2019  tentang  Perubahan  UU  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  &  Transaksi
41 (2020, September 04). Retrieved from https://www.instagram.com/kejaksaan.ri: https://www.instagram.com/p/CEqe0wvHqXi/ https://www.instagram.com/p/CErifIunOQ_/ https://www.instagram.com/p/CErdKepHAlY/
Relevansi Nilai Barang Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2018) Djaelani Prasetya
Elekronik  Jo.  Pasal  316  KUHPidana)  dengan  pihak  pelapor  yaitu  Sdr.  Dr.  Eddy Keleng  Ate  Berutu  (Bupati  Dairi).  Kesepakan  perdamaian  berdasarkan  persetujuan Kajati Sumut melalui surat Nomor : B-6476/L.2.4/Eku.2/09/2020, Kepala Kejaksaan Negeri Dairi mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Perkara Terdakwa.
5) Kejaksaan  Negeri  Bungo  melakukan  Penghentian  Penuntutan  terhadap  tersangka berinisial AH, warga Dusun Datar Kecamatan Muko-muko dengan korban berinisial BA, warga Bedaro, karena tersangka AH baru pertama kali melakukan tindak pidana; tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda; atau ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun. Selain itu, nilai kerugian atau nilai barang bukti yang ditimbulkan sudah dipulihkan kepada korban.
6) Kejaksaan  Negeri  Tanah  Bumbu  melakukan  Penghentian  Penuntutan  terhadap tersangka  D  yang  telah  melakukan  penganiayaan.  Tersangka  T  baru  pertama  kali melakukan  tindak  pidana,  sehingga  perdamaian  dapat  diajukan  dan  dapat  diterima oleh korban.
7) Kejaksaan Negeri Berau melakukan Penghentian Penuntutan tersangka B (melanggar pasal 480 KUHPidana).
Kesemua  penghentian  penuntutan  tersebut,  berdasarkan  Perja  Restoratif.  Tersangka tidak  akan  lagi  disidangkan  di  pengadilan  karena  tersangka  dan  korban  sudah  sepakat melakukan  perdamaian  dengan  disaksikan  oleh  PU.  Pada  poin  2),  terdakwa  juga  telah mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban sebesar Rp. 72.000,-. Pada poin 3), pihak masjid hanya meminta kipas angin yang dicuri agar dikembalikan oleh MI. Pada poin 4) PU mengembalikan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit HP Merek Oppo A5s warna Gold berikut SimCard. Pada poin 7) karena perbuatan Tersangka membeli barang curian berupa HP karena ketidaktahuannya  dan  HP  tersebut  dibeli  untuk  kebutuhan  belajar  daring/ online anaknya  di bangku  SMP.  Pada  kesempatan  tersebut  Kepala  Kejaksaan  Negeri  Berau,  menyerahkan Bantuan 1 unit HP android merk Vivo baru dan seperangkat alat sholat atas partisipasi dari semua pegawai untuk keluarga tersangka.
Pasca 22 juli 2020, terdapat 7 perkara di Indonesia yang menerapkan Perja Restoratif. Pada prinsipnya, relevansi Perja Restoratif sangat dibutuhkan bagi para terdakwa, dan telah sejalan  dengan  beberapa  argumentasi  sebelumnya  serta  sangat  positif.  Selanjutnya,  Perja Restoratif  harus  mendapatkan  perhatian  dan  sebaiknya  dilakukan  penelitian  lebih  detail, khususnya terkait Putusan pasca diundangkannya.

## 4. KESIMPULAN
Nilai  barang sebagai  sebab utama ( causa prima ) memiliki  relevansi  terhadap tindak pidana  pencurian.  Pertama,  sebagaimana  relevansi  keberadaan misdrijf ,  yang  sebaiknya dipertahankan dalam RUU KUHPidana kedepannya, dengan penguatan dan pengklasifikasian misdrijf berdasarkan  perbuatan  –  akibat  –  hukuman secara  bergradasi. Kedua, sebagaimana relevansi  acara  pemeriksaan  pidana  sangat  terkait  dengan  nilai  barang  atau  obyek  perkara, baik  mengenai  kewenangan  PN  –  pemeriksaan  Ketua  PN  –  penunjukan  hakim  tunggal, mengenai  waktu,  mengenai  penuntut  umum,  dan  mengenai  saksi.  Ketiga,  sebagaimana relevansi dakwan penuntut umum dapat berupa kerugian dan keadaan tertentu, yang termuat dalam  penerapan  Pasal,  penetapan  kerugian  hingga  spesifikasi  barang  bukti  dan  dapat berimplikasi terhadap Putusan Hakim. Contoh perkara No.1732/Pid.B/2018/PN.Mks, perkara No.  346/Pid.B/2018/PN.Mks,  No.  1313/Pid.B/2018/PN.Mks  serta  beberapa  yurisprudensi. Keempat, sebagaimana relevansi Perja Restoratif berdasarkan hal menimbang-nya dan syarat dalam Pasal 4 – Pasal 5 dapat berimplikasi positif kepada para terdakwa di 7 perkara tersebut.
Oleh  karena  itu,  hasil  penelitian  ini  menjawab  bahwa  nilai  barang  sebagai  sebab utama  ( causa  prima )  memiliki  relevansi  terhadap  tindak  pidana  pencurian.  Pertama, keberadaan misdrijf masih dibutuhkan dengan pengklafikasian, apakah Tindak Pidana Ringan atau  tidak.  Kedua, penentuan  acara  pemeriksaan  pidana  yang  bergantung  nilai  barang  atau obyek  perkara  dengan  implikasi  acara  pemeriksaan  biasa  atau  cepat.  Ketiga,  penentuan kerugian  dan  keadaan  tertentu  dalam  Dakwaan  Penuntut  Umum,  apakah  Pencurian terkategori  berat,  biasa  atau  ringan.  Keempat,  kehadiran  Perja  Restoratif  per  22  juli  2020 telah  berdampak  positif,  khususnya  bagi  para  terdakwa  di  7  perkara  tersebut.  Akhir  kata, rekonstruksi  perspektif  nilai  barang  dan  rekonstruksi  paradigma  tindak  pidana  pencurian sangat diperlukan untuk menanggapi beberapa permasalahan.

## 5. REFERENSI
Ali, M. (2012). Dasar – Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika
California,  U.  o.  (2014). Criminal  Sentences.  Misdemeanor  Penalties. California:  Hastings College of the Law
Gultom, B. (2012). Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Hamzah, A. (2011). Hukum Acara Pidana Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika
Djaelani Prasetya
--------------, (2012). Hukum Acara Pidana di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
Hiariej, E. O. (2014). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana , Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka Ismu, & Efendi, J. (2014). Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana . Jakarta: Kencana J.E. Jonkers, 1987, Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia-Belanda, Jakarta: Bina Aksara
Kaplan, J. (2012). Robert Weisberg and Guyora Binder, Criminal Law, Cases and Materials. Kluwer Law & Business.
Lilik,  M.  (2010).  Seraut  Wajah  Putusan  Hakim  dalam  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti
Lumbun,  R.  S.  (2012).  PERMA  RI  Wujud  Kerancuan  Antara  Praktik  Pembagian  dan Pemisahan Kekuasaan. Jakarta: Raja Grafindo
Mahmud, P. (2017). Penelitian Hukum edisi revisi. Jakarta: Kencana
Marpaung, L. (2010). Proses Penanganan Perkara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika
Moeljatno. (2009). Asas – Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta
Nugroho,  W.  (2012).  Disparitas  Hukuman  Dalam  Perkara  Pidana  Pencurian  Dengan Pemberatan. Jurnal Yudisial Vol.5 No.3 , 261 – 282
Prasetya,  D.  (2014). Analisis  Yuridis  mengenai  Keputusan  Mahkamah  Konstitusi  Terhadap Pasal  268  ayat  (3)  Undang  –  Undang  Nomor  8  Tahun  1981  (Putusan  MK  tentang  PK), Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
---------------,  (2019).  Analisis  Nilai  Barang  terhadap  Tindak  Pidana  Pencurian . Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Ruiter, S., Tolsma, J., Hoon, M. d., Elffers, H., & Laan, P. v. (n.d.). De Burger als Rechter: Een  Onderzoek  naar  Geprefereerde  Sancties  voor  Misdrijven  in  Nederland .  Retrieved  Juli 09, 2020, from research.vu.nl: https://research.vu.nl/ws/portalfiles/portal/3044301/onderzoek- naar-geprefereerde-sancties-voor-misdrijven-in-nederland.pdf
Sholehuddin,  M.  (2003).  Sistem  Sanksi  dalam  Hukum  Pidana,  Ide  Dasar Double  Track System dan Implementasinya , Jakarta: Raja Grafindo Persada
Soesilo, R. (1995). Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politea
Sofyan, A., & Abd.Asis. (2014). Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar. Jakarta: Karisma Putra Utama
Solar, A. (2012). Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan. Lex Crimen Vol. I/ No.1/Jan-Mrt , 48 – 59
Yusi, & Agnesta, L. (2019). Konsep Meminta Maaf sebagai Hukuman dalam Perkara Pidana. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No.1 Vol. 26 , 67 – 90
(2020, September 04). Retrieved from https://www.instagram.com/kejaksaan.ri: https://www.instagram.com/p/CEqe0wvHqXi/  https://www.instagram.com/p/CErifIunOQ_/ https://www.instagram.com/p/CErdKepHAlY/