## JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

## Volume 29, Nomor 3, Oktober - Desember 2016
Halaman 349 - 512

## DAFTAR ISI
LEMBAR ABSTRAK  ---------------------------------------------------------------- 349 - 358

## BEREBUT MASJID: RESISTENSI DAN PENOLAKAN MASYARAKAT ISLAM LOKAL
DI ACEH TERHADAP ALIRAN ISLAM PENDATANG Marzuki  --------------------------------------------------------------------------- 359 - 372
MODERASI  ISLAM  DALAM  KITAB  “ HIDĀYATUL  ‘AWĀM PADA  MENYATAKAN

## PERINTAH AGAMA ISLAM”KARYA MUḤAMMAD ‘ALWĪ IBN ‘ABDULLĀH KHAṬĪB ENDAH AL-KAMFĀRI
Muhammad Tarobin  -------------------------------------------------------------- 373 - 388 NILAI KETUHANAN DAN PESAN MORAL DALAM SYAIR TARI PAJAGA Muh. Subair  ----------------------------------------------------------------------- 389 - 400

## EVALUASI  PENYELENGGARAAN  PENDIDIKAN  AGAMA  ISLAM  (PAI)  DI UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR SULAWESI SELATAN
Farida Hanun  --------------------------------------------------------------------- 401 - 418

## PROBLEM PELAYANAN KEPENDUDUKAN BAGI PENGANUT AGAMA MARAPU
DI SUMBA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR
Rosidin  ---------------------------------------------------------------------------- 419 - 432

## MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH DALAM PERSPEKTIF STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KOTA TANGERANG SELATAN
Nursalamah Siagian  -------------------------------------------------------------- 433 - 452 MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH DALAM PERSPEKTIF STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN BOGOR Nur Alia  --------------------------------------------------------------------------- 453 - 464 SENI RUDAT SURUROL FAQIR: SEJARAH DAN FUNGSINYA PADA MASYARAKAT DESA KILASAH, KECAMATAN KASEMEN, KOTA SERANG, BANTEN M. Rosadi  ------------------------------------------------------------------------- 465 - 474 POTENSI FILANTROPI KEAGAMAAN MELALUI PEMBERDAYAAN ZAKAT: STUDI TENTANG POTENSI MUZAKKI DAN MUSTAHIK DI BAZNAS SUMBAR Marpuah  -------------------------------------------------------------------------- 475 - 492 PESAN  MULTIKULTURAL  DALAM  SERIAL  FILM  ANIMASI  ANAK  ADIT,  SOPO, DAN JARWO Abdul Basid  ----------------------------------------------------------------------- 493 - 504 INDEKS PENULIS  ----------------------------------------------------------------- 505 - 508 PANDUAN MENULIS JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN  --------------------------------------------------------------- 509 - 512

## DARI MEJA REDAKSI
Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa—Allah SWT., Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) Volume 29 Nomor 3, Oktober-Desember Tahun 2016 dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca.
Jurnal PENAMAS edisi kali ini menyajikan sebanyak 10 (sepuluh) artikel, yang terbagi ke dalam artikel-artikel yang terkait dengan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur dan khazanah keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini tetap menjadi fokus Jurnal Penamas, karena sesuai dengan Tugas dan Fungsi kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.
Segenap Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) mengucapkan terima kasih kepada para Mitra Bestari Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan), terutama mereka yang memberikan koreksi dan saran perbaikan ( review ) untuk artikel-artikel Volume 29 Nomor 3, Oktober-Desember Tahun 2016 ini, yakni: Prof. Dr. Imam  Tolkhah  (Puslitbang  Pendidikan  Agama  dan  Keagamaan,  Badan  Litbang  dan  Diklat Kementerian  Agama),  Prof.  Dr  Achmad  Fedyani  Syaifuddin  (Universitas  Indonesia  Depok), Dr. Fuad Fachruddin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), dan Prof. Dr. M. Hisyam (LIPI). Juga, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Firdaus Wajidi, Ph.D., yang telah menerjemahkan abstrak ke dalam bahasa Inggris.
Kami  berharap  artikel-artikel  yang  disajikan  pada  edisi  kali  ini,  dapat  memberikan kontribusi,  baik  sebagai  bahan/dasar  pertimbangan  kebijakan  di  bidang  pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.
Selamat membaca!
Jakarta, Oktober 2016 Dewan Redaksi

## POTENSI FILANTROPI KEAGAMAAN MELALUI PEMBERDAYAAN ZAKAT: STUDI TENTANG POTENSI MUZAKKI DAN MUSTAHIK DI BAZNAS SUMATERA BARAT

## POTENTIAL RELIGIOUS PHILANTHROPY THROUGH ZAKAT EMPOWERMENT: A STUDY OF THE POTENTIAL MUZAKKI AND MUSTAHIK IN BAZNAS OF WEST SUMATERA

## MARPUAH

## Abstract
The purpose of research is to determine the condition of National Board of Zakat (Badan Amil Zakat Nasional [Baznas]) of West Sumatra (Sumbar) in managing the receipt, collection, distribution and utilization of zakat, infak, and sadaqah in an efficient and effective manners as well as to identify the motivation of muzakki when paying a tithe to Baznas. The data collected through observation, interviews, and study the documentation. The result of this research shows that the utilization of zakat in West Sumatra Baznas has been oriented in six categories known as: Sumbar Iman and Taqwa, Sumbar  Smart,  Sumbar  Prosperous,  Sumbar  Care,  Sumbar  Healthy,  and the rights of amil. The purpose of zakat management in Baznas of Sumbar is to improve public services through regular charity, in addition to that to improve the function and role of religious institutions in order to achieve public welfare and social justice as well as to improve the performance of zakat.
Keywords :  Religious  philanthropy,  zakat,  muzakki  and  mustahik,  West Sumatra.

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kondisi  Badan  Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Barat dalam mengelola penerimaan, pengumpulan,  dan  penyaluran  serta  pemanfaatan  zakat,  infak,  dan sadaqah secara berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk mengetahui motivasi  muzakki  untuk  berzakat  di  Baznas.  Instrumen  penelitian  yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui, bahwa pendayagunaan zakat di Baznas Sumatera Barat berorientasi pada enam kategori, yaitu: Sumbar Iman dan Takwa, Sumbar Cerdas, Sumbar Makmur, Sumbar Peduli, Sumbar Sehat, dan  Hak  Amil.  Tujuan  pengelolaan  zakat  adalah  untuk  meningkatkan pelayanan  bagi  masyarakat  dalam  menunaikan  zakat.  Selain  itu,  untuk meningkatkan  fungsi  dan  peranan  pranata  keagamaan  dalam  upaya mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  keadilan  sosial  serta meningkatkan daya guna zakat.
Kata Kunci :  Filantropi  keagamaan,  zakat,  muzakki  dan  mustahik Sumatera Barat.

## Marpuah
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama
Jakarta
Jl. Rawa Kuning No. 6 Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur 13950. Email: nyaimarpuah65@gmail. com Naskah Diterima: Tanggal 25 Oktober 2016. Revisi 27 Oktober-28 November 2016. Disetujui 1 Desember 2016.

## PENDAHULUAN
Sesuai  dengan  ajaran  Islam,  zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu  dan  menyatakan,  bahwa  hasil  dari pengumpulan  zakat  merupakan  sumber dana  yang  potensial  untuk  mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pengelolaan  zakat  terus  disempurnakan agar pelaksanaan zakat lebih berdaya guna dan dapat dipertanggungjawabkan.
Perkembangan zakat pada tahun 2000- an  setelah  adanya  aturan  perundang- undangan  pengelolaan  zakat  dilakukan secara  lebih  profesional,  karena  adanya pedoman  teknis  dalam  pengelolaan  zakat. Tujuan  atas  pengelolaan  zakat  untuk meningkatkan  pelayanan  bagi  masyarakat dalam  menunaikan  zakat.  Selain  itu, meningkatkan  fungsi  dan  peranan  pranata keagamaan  dalam  upaya  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat  dan  keadilan sosial serta meningkatkan daya guna zakat. Dalam  UU  itu  mengatur  keorganisasian pengelolaan  zakat  antara  Badan  Amil Zakat 1 dan  Lembaga  Amil  Zakat. 2 Tahun 2014  merupakan  tahun  yang  penting dalam  perkembangan  Baznas  dalam pembangunan  zakat  nasional,  ada  dua  hal yang menjadi landasan untuk menciptakan
1 Badan  Amil  Zakat  (BAZ)  yang  dibentuk  oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.  Organisasi  BAZ  di  semua  tingkatan  bersifat koordinatif,  konsultatif,  dan  infomatif.  Kepengurusan BAZ  terdiri  dari  unsur  masyarakat  dan  pemerintah yang  memenuhi  persyaratan  tertentu  antara  lain memiliki  sifat  amanah,  adil,  berdedikasi,  profesional, dan berintegritas tinggi.
2 LAZ  merupakan  lembaga  yang  didirikan  oleh masyarakat dalam pengelolaan zakat dengan kriteria sebagai  organisasi  Islam  dan/atau  lembaga  dakwah yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial, dan kemaslahatan  umat  yang  dikukuhkan,  dibina,  dan dilindungi  oleh  pemerintah.  Pengukuhan  LAZ  sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003.
lembaga  zakat  yang  profesional: Pertama , tahun  2014  merupakan  tahun  pertama dalam  implementasi  aturan  baru  dalam pengelolaan  zakat  nasional  sesuai  dengan UU  No.  23  Tahun  2011  sebagai  bentuk amandemen  atas  UU  No.  38  Tahun  1999. Jika  melihat  dari  perspektif  kelembagaan, ini memberikan kesempatan dalam pengelolaan zakat yang lebih transparan dan dapat  dipertanggungjawabkan,  sehingga mampu meminimalisir permasalahan adverse selection .
Kedua ,  tahun  2014  merupakan  tahun politik dan terjadi transisi pemerintahan lama kepada pemerintahan baru, yang berpotensi menimbulkan  ketidakpastian  terhadap kondisi  politik,  sosial,  ekonomi  suatu negara,  sehingga  intervensi  pemerintah dalam  pembangunan  zakat  menjadi  lebih besar  dalam  penyaluran  zakat.  Dari  sisi penghimpunan,  negara  dapat  terlibat dalam  upaya  pengumpulan  zakat  melalui penerbitan sejumlah aturan, seperti Instruksi Presiden, yang meminta para penyelenggara negara  untuk  mengintensifkan  upaya penghimpunan zakat secara efektif. Dengan target  para  PNS  dan  pegawai  BUMN  yang telah  memenuhi  syarat  sebagai  muzakki perorangan,  maupun  perusahaan  BUMN sebagai muzakki badan. Sedangkan dari sisi penyaluran, negara dapat mendorong proses sinergi  antara  Baznas  dengan  kementerian terkait dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kelompok miskin.
Penelitian  ini  menyoroti  pengelolaan dan  prospek  zakat  di  Provinsi  Sumatera Barat,  khususnya  yang  dikelola  oleh pemerintah  atau  institusi  yang  diakui  oleh pemerintah  sebagai  salah  satu  instrumen yang  diharapkan  dapat  menjadi  senjata utama dalam memberantas kemiskinan dan

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 3, Oktober-Desember 2016, Halaman 475 - 492
mewujudkan keadilan sosial di tanah air, dan ingin  memotret  bagaimana  profil  muzakki dan mustahik yang dikelola oleh Baznas di Provinsi Sumatera Barat.

## Kerangka Konsep
Perilaku  manusia  barasal  dari  dorongan yang  ada  dalam  diri  manusia,  sedang dorongan merupakan usaha untuk memenuhi  kebutuhan  yang  ada  dalam diri  manusia.  Perilaku  juga  dapat  disebut akhlak,  karena  akhlak  adalah  sifat-sifat yang  dibawa  manusia  sejak  lahir  yang tertanam  dalam  jiwanya  dan  selalu  ada padanya.  Perilaku  merupakan  perwujudan dari  adanya  kebutuhan.  Perilaku  dikatakan wajar,  apabila  ada  penyesuaian  diri  yang harus  diselaraskan  peran  manusia  sebagai individu,  sosial,  dan  berketuhanan.  Faktor- faktor yang mempengaruhi perilaku manusia adalah  keturunan  dan  lingkungan.  Ilmu pengetahuan  juga  dapat  mempengaruhi perilaku, karena perilaku merupakan sesuatu yang muncul dari pengetahuan.
Perilaku  manusia  berkenaan  dengan diri  sendiri  dan  sosial,  perilaku  filantropi merupakan  salah  satu  yang  berkenaan dengan  sosial.  Dalam  kamus  ensiklopedia Inggris,  filantropi  diartikan  “ affection for  mankind ”,  yang  artinya  kasih  sayang untuk  umat  manusia.  Jadi,  pengertian perilaku  filantropi  adalah  tindakan  suka rela  untuk  kepentingan  publik.  Menurut sifatnya,  filantropi  ini  dikenal  dengan  dua bentuk,  yakni  filantropi  tradisional  dan filantropi  untuk  keadilan  sosial.  Filantropi tradisional  adalah  filantropi  yang  berbasis karitas  ( charity )  (Prihatna  2005,  3;  Gaus AF  2008;  Latief  2010,  34;  Widyawati  2011, 18).  Praktik  filatropi  tradisional  pada
umumnya  berbentuk  pemberian  para dermawan  kepada  kaum  miskin  untuk memenuhi  kebutuhan  makanan,  tempat tinggal,  pakaian,  dan  lain-lain.  Dilihat  dari orientasinya,  filantropi  tradisional  lebih bersifat  individual.  Sedangkan  filantropi untuk  keadilan  sosial  merupakan  bentuk kedermawanan  sosial  yang  dimaksudkan untuk  menjembatani  jurang  antara  si  kaya dan si miskin.
Kedermawanan  berarti  mendahulukan bagian  orang  lain  dibanding  bagian  kita sendiri secara mutlak, baik duniawi maupun ukhrawi, di samping bergegas memberinya sebelum  diminta.  Dalam  Islam,  konsep filantropi  dikenal  dalam  istilah  zakat,  infak, sedekah,  dan  wakaf  adalah  perwujudan kepedulian  kepada  sesama.  Di  dalam  Al- Qur’an,  perintah  berderma  terkandung makna kemurahan hati, keadilan sosial, saling berbagi, dan saling memperkuat. Perspektif Al-Qur’an  mengenai  praktik  berfilantropi berakar  pada  idel-ideal  esensial,  yaitu: Pertama ,  tidak  ada  satu  dikotomi  antar usaha-usaha  spiritual  dan  material  dalam kehidupan manusia. Kedua , menjadi karakter, tujuan dan fungsi komunitas Muslim. Ketiga , konsep trusteeship dan kekayaan.
Ideal-ideal  di  atas,  dalam  Al-Qur’an memapankan  satu  basis  bagi  ungkapan moral yang mendasar dan juga praktik aktual berderma  dalam  konteks  Islam.  Menurut Muhammad  Abdul  Aziz  al-Akhauli,  orang yang mengorbankan hartanya di jalan Allah kepada  kaum  fakir-miskin,  orang-orang yang  berhutang,  dan  para  pejuang  atau mendermakan hartanya untuk kepentingan umum, maka demikian merupakan benteng yang  kokoh  dan  tembok  penyekat  kuat yang  menjaga  dari  kobaran  dan  jilatan  api neraka.  Orang  yang  memiliki  perilaku  ini
Potensi Filantropi Keagamaan Melalui Pemberdayaan Zakat ...     (Marpuah)
banyak  jenisnya,  karena  perilaku  filantropi tidak hanya berkenaan dengan material saja, melainkan juga berkaitan dengan perbuatan atau  perilaku.  Perilaku  filantropi  dapat  di katagorikan:  1)  pemurah,  suka  memberi atau  suka  membantu  orang  atau  memberi pertolongan, 2) sedekah dan infak, serta 3) menolong tanpa pamrih (altruisme).

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Sumatera  Barat, dengan  objek  penelitiannya  adalah  Baznas Sumatera  Barat.  Alasan  dipilihnya  lokasi tersebut  atas  dasar  informasi  dari  Kanwil Kementerian  Agama  Provinsi  Sumatera Barat Bidang Penais, yang sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  dan  didukung  dengan  data kuantitatif.  Wawancara  dilakukan  dengan informan  kunci  melalui  pengurus  Baznas Sumatera  Barat  (ketua,  sekretaris,  dan bendahara),  para  muzakki  dan  mustahik. Observasi  juga  dilakukan  kepada  para muzakki  dan  mustahik  tersebut,  untuk melihat kategori zakat konsumtif dan zakat produktif.  Adapun  data-data  sekunder berupa  dokumentasi  yang  ada  dari  Baznas serta mustahik dan muzakki.
Data  hasil  penelitian,  baik  data primer  maupun  data  sekunder  diolah  dan diklasifikasikan, kemudian diinterpretasikan, sehingga memberikan kesimpulan atas hasil tujuan penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Sekilas Baznas Sumatera Barat
Sebelum  zakat  dikelola  melalui  lembaga khusus dan dilaksanakan secara profesional oleh pemerintah bersama masyarakat, pada tahun 1973 telah dibentuk suatu organisasi Islam  yang  menangani  zakat,  infak,  dan sadaqah,  yang  diberi  nama  YDSI.  Di  mana salah  satu  tugas  Yayasan  Dana  Sosial Islam (YDSI) adalah menyalurkan infak dan sadaqah  pegawai,  namun  yang  banyak terkondisi ketika itu adalah penyaluran zakat, infak,  dan  sadaqah.  Namun  YDSI  dibentuk bukan  hanya  untuk  menyalurkan  zakat, infak, dan sadaqah saja, tapi bahkan cukup banyak  misi  sosial  Islam  yang  diemban oleh  yayasan  ini.  Berkenaan  dengan  itu, tahun  1991  lahirlah  Keputusan  Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1991 dan Nomor 47 Tahun 1991  tentang  Pengelolaan  Zakat,  Infak, dan  Sadaqah.  Secara  nasional  sampai  ke daerah dinamakan BAZIS, yaitu Badan Amil Zakat, Infak, dan Sadaqah. BAZIS Sumatera Barat  dibentuk  berdasarkan  SK  Gubernur Sumatera  Barat,  yang  ditandatangani  oleh Hasan  Basri  Durin,  Nomor  451.5-721-1993 tanggal 9 Oktober 1993, yang diketuai oleh Prof. DR. H. Amir Syarifuddin.
Tahun  1999,  lembaga  BAZIS  mulai dari  tingkat  nasional  sampai  ke  daerah melakukan  restrukturisasi  dan  reorganisasi besar-besaran. Peranan pemerintah, dalam  hal  ini  Depatemen  Agama  bersama Pemerintah  Daerah  mulai  berperan  dalam memotivasi  umat  Islam  membayar  zakat melalui amil. Dengan adanya regulasi baru, yaitu  Undang-undang  Nomor  38  Tahun 1999,  nama  BAZIS  diganti  dengan  Badan

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 3, Oktober-Desember 2016, Halaman 475 - 492
Amil  Zakat  (BAZ).  Di  Provinsi  Sumatera Barat  berdasarkan  SK  Guburnur  Sumatera Barat  No.  455.5-306-2001  tanggal  25 September  2001  yang  ditandatangani  oleh Zainal  Bakar,  masa  bakti  tahun  2001-2006, yang diketuai oleh H. Mas’ud Abidin. Tahun 2007,  kepengurusan  BAZ  diganti  dengan yang baru, yaitu sesuai dengan SK Guburnur Sumatera  Barat  No.  450-302-2007  tanggal 14  Agustus  2007  yang  ditandangani  oleh Gamawan  Fauzi  masa  bakti  tahun  2007- 2012,  Badan  Amil  Zakat  Provinsi  Sumatera Barat diketuai oleh Prof. DR. H. Syamsul Bahri Khatib.  Tanggal  25  November  2011,  sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011, nama  lembaga  amil  zakat  ini  berubah  lagi mulai  dari  tingkat  nasional  sampai  daerah, nama  lembaga  ini  diseragamkan,  yaitu BAZNAS,  BAZNAS  Provinsi,  dan  BAZNAS Kabupaten/Kota.
Mengingat  BAZNAS  Provinsi  Sumatera Barat  masa  kepengurusannya  sampai dengan  tanggal  14  Agustus  2012,  maka secara  kelembagaan  diperpanjang  masa kepengurusannya  oleh  Gubernur  Sumatera Barat  Irwan  Prayitno,  dengan  Surat Nomor  451/1173/Binsos-2012,  tanggal  14 Agustus  2012,  perihal  Perpanjangan  Masa Kepengurusan  BAZDA  Provinsi  Sumatera Barat,  sampai  dengan  terbitnya  PP  yang mengatur  lebih  teknis  tentang  BAZNAS. Selanjutnya,  perpanjangan  tahap  II  oleh Gubernur  Sumatera  Barat  dengan  Surat Nomor  451/152/Binsos-2014,  tanggal  17 Pebruari  2014,  perihal  Perpanjangan  Masa Kepengurusan  BAZNAS  Provinsi  Sumatera Barat.

## Tujuan Pengelolaan Zakat di Baznas
Dalam  rangka  meningkatkan  daya  guna dan hasil guna, zakat harus dikelola melalui lembaga  sesuai  dengan  syariat  Islam. Hal  ini  sebagai  implementasi  dari  QS. at- Taubah [9]:  60,  yang  disebut  dengan  “ wal amilina alaiha ”. Justru itu selalu diupayakan agar  lembaga  pengelola  zakat  ini  mampu menjawab  berbagai  tantangan.  Setelah mengalami  berbagai  perubahan  secara institusional,  saat  ini  pengelolaan  zakat diatur  dengan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2011 dan PP Nomor 14 Tahun 2014 serta  ketentuan  peraturan  lainnya.  Dalam undang-undang  ini,  lembaga  pengelolaan zakat,  mulai  dari  tingkat  nasional  sampai ke tingkat provinsi, kabupaten/kota disebut Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS). Baznas  merupakan  lembaga  pemerintah non-struktural  yang  bersifat  mandiri. Baznas  Provinsi  bertanggung  jawab kepada  Baznas  dan  Pemerintah  Daerah. Lebih lanjut, berkewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak, dan sadaqah serta dana sosial lainnya kepada Baznas dan Gubernur.
Namun  selama  ini,  Baznas  Provinsi menyampaikan  laporan  tahunan  kepada BAZNAS, Gubernur, dan Kanwil Kementerian Agama  Provinsi.  Undang-Undang  No.  11 Tahun  2011  belum  sepenuhnya  efektif terlaksana.  Secara  kelembagaan,  Baznas Provinsi  telah  semakin  dikenal  masyarakat, di  mana  muzakki  tidak  saja  di  kalangan karyawan/PNS,  dinas,  dan  instansi  tingkat provinsi,  tetapi  juga  dari  perorangan  dan umum  (pengusaha)  telah  membayarkan zakatnya melalui Baznas.
Walaupun demikian, secara institusional penghimpunan  dan  pengumpulan  zakat
Potensi Filantropi Keagamaan Melalui Pemberdayaan Zakat ...     (Marpuah)
belum  begitu  menggembirakan,  barulah dengan  ajakan  Gubernur  dalam  rangka maulid Nabi Muhammad SAW. kepada PNS di  lingkungan  Pemerintah  Daerah  Provinsi tanggal  10  Februari  2012,  peningkatan penerimaan zakat cukup signifikan. Sejalan dengan  itu,  hal  yang  demikian  seluruh SKPD  tingkat  provinsi  disatukan  dalam Unit  Pengumpul  Zakat  (UPZ)  Tuah  Sakato. Sedangkan  pada  instansi  vertikal  dibentuk UPZ tersendiri. Pengumpulan zakat semakin  optimal  juga  pemberdayaannya melalui  rekomendasi  dari  masing-masing UPZ.  Dengan  demikian,  semakin  tampak keberhasilan  tujuan  pengelolaan  zakat melalui lembaga Amil Zakat.

## Manfaat Pendistribusian Pengelolaan Zakat di Baznas
Pemanfaatan  dan  pendistribusian  zakat tertuju  pada  QS. at-Taubah [9]:60, asnaf (golongan)  yang  delapan  dan  aplikasinya dituangkan  dalam  lima  program  Baznas Sumatera Barat sebagai berikut:

## 1.  Sumbar Iman dan Takwa
Pendistribusian  zakatnya  kepada:  (a) muallaf/pendidikan muallaf, yaitu orang yang baru masuk Islam, (b) pencegahan pemurtadan, (c) upaya yang berhubungan  dengan  peningkatan keimanan  dan  ketakwaan,  antara lain  seperti  mengirim  da'i  ke  daerah terisolir,  pelatihan  kader  da'i,  dan pemberantasan  buta  huruf  Al-Qur’an. Adapun  proses  pemberian  zakat:  1) Memberi bingkisan kepada orang yang baru saja masuk Islam secara langsung dengan  cara:  (a)  Meneliti  administrasi/ kelengkapan,  (b)  Memberikan  kepada yang  bersangkutan  uang  tunai  atau
bingkisan yang berisikan perlengkapan salat, Al-Qur’an, dan buku-buku lainnya. 2) Memberi bingkisan pada orang yang baru saja masuk Islam tidak langsung/ melalui  orang  lain  dengan  cara:  (a) Mengajukan  permohonan  ditujukan kepada  Badan  Amil  Zakat  Nasional Provinsi Sumatera Barat, (b) Dilampirkan dengan  fotokopi shahadatain dan berkas  lainnya,  (c)  Jika  yang  datang mengajukan  permohonan  muallaf yang  bersangkutan,  maka  dilanjutkan dengan  wawancara.  3)  Pencegahan pemurtadan,  dimaksud  adalah  orang Islam  yang  mengaku  berhutang,  tidak sanggup membayar, kecuali keluar atau pindah agama. 4) Kegiatan pengiriman da'i  kepada  daerah  terisolir,  pelatihan kader  da'i,  pemberantasan  buta huruf  Al-Qur’an,  dan  lain  sebagainya, pelaksanaanya setelah rapat pengurus. Untuk mendorong peningkatan keimanan dan ketakwaan umat, Baznas selalu berupaya mendistribusikan zakat  kepada  lembaga  pendidikan agama, kegiatan dakwah dan lembaga pendidikan latihan Islam. Dalam hal ini digolongkan kepada asnaf fi sabilillah .Di samping  itu,  zakat  juga  didistribusikan kepada  muallaf  agar  tetap  istiqamah dalam beriman dan bertakwa. Perhatian sangat besar diberikan kepada mereka, selain  dengan  memberikan  ceramah pemantapan  keislaman,  juga  diberikan biaya  untuk  kehidupan  mereka,  serta perlengkapan  salat  dan  buku-buku pelajaran Islam. Sepanjang pemantapan dilakukan  tidak  ada  di  antara  muallaf yang menjadi murtad.

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 3, Oktober-Desember 2016, Halaman 475 - 492

## 2.  Sumbar Cerdas
Dalam rangka mempersiapkan generasi penerus  yang  beramal  saleh,  juga disalurkan  zakat  pada  mahasiswa program  strata  1,  Diploma  1,  Diploma 2, dan Diploma III, baik yang mengikuti pendidikan  di  dalam  maupun  di  luar negeri.  Persyaratannya,  selain  dari ketentuan  yang  tercantum  dalam SOP  juga  diminta  rekomendasi  dari Baznas Kabupaten/Kota atau UPZ yang mengusulkan.  Dalam  hal  tertentu, dan  juga  secara  selekif,  siswa  sekolah menengah  pun  diberikan  zakat  sesuai dengan  syarat  tertentu.  Permohonan dapat  disampaikan  kolektif  sesuai dengan  permintaan  Baznas  Sumatera Barat.
3.  Sumbar Sehat
Zakat  diberikan  juga  untuk  biaya berobat kepada orang/keluarga yang  kurang  mampu.  Proses  pada sekretariat  Badan  Amil  Zakat  Nasional selanjutnya,  ada  dua  bentuk  tindak lanjut:  1)  Hal-hal  yang  bersifat  luar biasa  dan  darurat  dapat  diputuskan langsung  oleh  Pengurus  Baznas.  2) Minimal  dua  kali  dalam  dua  minggu pengurus inti bersama pengurus bidang pendistribusian  melakukan  proses:  a) mempelajari  berkas  yang  masuk,  b) menetapkan  bantuan  masing-masing, c) mengagendakan jadwal pemanggilan yang  mengajukan  permohonan  untuk diberikan bantuan.

## 4.  Sumbar Makmur
Zakat  juga  diberikan  kepada  mustahik yang  mempunyai  usaha  ekonomi produktif.

## 5.  Sumbar Peduli
Program ini ditujukan kepada anggota masyarakat  yang  ditimpa  bencana, seperti:  banjir,  kebakaran,  tanah lonsor,  abrasi  pantai,  angin  puting beliung,  gempa  bumi,  tsunami,  dan bencana  alam  lainya.  Mereka  yang ditimpa  musibah  tersebut,  walaupun sebelumnya berkecukupan, namun tiba- tiba  menderita,  untuk  itu  diperlukan kepedulian dari Baznas kepada mereka tersebut. Juga dalam program ini dizakati orang Muslim yang dibebani hutang dan tidak  mempunyai  kemampuan  untuk membayarnya. Bahkan tidak jarang dari mereka  tersebut  sudah  dijerat  rentenir yang  berkelanjutan.  Selain  itu,  dalam program ini adalah orang yang terlantar dalam  perjalanan  yang  mengalami kesukaran  dalam  pembiayaan  untuk kembai  ke  kampung  halamannya, orang  ini  disebut ibnu  sabil .  Secara umum,  pendistribusian  zakat  sangat bermanfaat dalam mengatasi berbagai masalah yang dialami para mustahik.

## 6.  Hak Amil
Pasal  1  angka  11  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2011  tentang Pengelolaan zakat menegaskan, bahwa “hak  amil  adalah  bagian  tertentu  dari zakat  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk biaya  operasional  dalam  pengelolaan zakat  sesuai  dengan  syari’at  Islam”. Menurut  keputusan  rapat  pengurus Badan  Amil  Zakat  Provinsi  Sumatera Barat,  hak  amil  dicadangkan  maksimal 12.5 % dari total penerimaan digunakan untuk  operasional  dalam  pengelolaan zakat.
Potensi Filantropi Keagamaan Melalui Pemberdayaan Zakat ...     (Marpuah)

## Pengumpulan Dana Zakat Baznas Sumatera Barat
Muzakki  yang  berzakat  ke  Baznas  Provinsi maupun  ke  Baznas  Kabupaten/Kota  di Sumatera  Barat  masih  dominan  Pegawai Negeri, baik pegawai yang tergabung dalam Pegawai Negeri Sipil Daerah maupun Pusat, begitu  juga  Pegawai  Badan  Usaha  Milik Daerah maupun pegawai Badan Usaha Milik Negara.  Pengumpulan  zakat  pada  Baznas Provinsi Sumatera Barat dari muzakki ada 2 sistem, yaitu:
Pertama ,  muzakki  Pegawai  Negeri/ BUMN/BUMD  melalui  bendahara  masing- masing,  yaitu  setiap  muzakki  Pegawai
Negeri/BUMN/BUMD mengeluarkan zakatnya di lingkungan SKPD/Unit Kerja masing-masing.
Dilaksanakan sesuai  dengan  komitmen  semula,  yaitu muzakki  menyerahkan  kewenangan  pada bendaharawan  gaji  dan  bendaharawan honor untuk memungut langsung zakatnya sesuai dengan jumlah yang telah disepakati atau  jumlah  yang  tertera  dalam  surat kuasa  sebelumnya.  Selanjutnya,  bendahara menyetorkan:  a)  Bendaharawan  SKPD  di lingkungan  Pemerintah  Daerah  Sumatera Barat  menyetorkan  ke  Rekening  UPZ  Tuah Sakato setiap bulannya, yang berpangkalan pada  Biro  Bina  Sosial  Sekretariat  Provinsi Sumatera  Barat.  b)  Bendaharawan  gaji langsung menyetorkan ke Rekening Baznas Provinsi  Sumatera  Barat  setiap  bulannya, yaitu  Kanwil  Kemenag,  Pengadilan  Tinggi Agama  Padang,  BPD/Bank  Nagari  se- Sumatera  Barat,  SMK  PP  Negeri  Padang, dan UPTD BDP TPH Sumatera Barat. c) Dinas Pertanian  Tanaman  Pangan  dan  Bappeda Provinsi  Sumatera  Barat  beberapa  tahun terakhir  ini,  bendaharawan  gaji  langsung
menyetorkan  ke  Rekening  Baznas  Provinsi Sumatera Barat setiap bulannya.
Kedua ,  muzakki  langsung  datang ke  Sekretariat  Baznas  Provinsi  Sumatera Barat  dengan  menyetor  langsung  ke Bendahara  BAZNAS  Provinsi  Sumatera Barat.  Selanjutnya,  Bendahara  BAZNAS menyetorkan ke Rekening Koran Bank Nagari untuk disetorkan untuk didebetkan. Dengan kata  lain,  Bendahara  BAZNAS  tidak  boleh menggunakan langsung dana setoran zakat, dengan  tujuan  setiap  transaksi  penyetoran zakat harus tampak tertera dalam rekening koran Bank Nagari dalam bentuk debet.
Berikut rekapitulasi pengumpulan zakat BAZNAS  Provinsi  Sumatera  Barat  3  tahun berturut-turut, yaitu tahun 2013, 2014, dan 2015.
Tabel 1 Rekapitulasi Pengumpulan Zakat Baznas Provinsi Sumatera Barat 3 Tahun No Muzakki 2013 2014 2015 Bendahara ke Bank Rekening Baznas 1 PNS SKPD melalui UPZ Tuah Sakato 4.656.039.086,- 2.500.000,000,- 6.220.000.000,- 2 PNS Pappeda Sumatera Barat 145.880.258,- 134.089.535,- 149.443.004,- 3 PNS Dinas Pertanian Tanaman Pangan 6.399.400,- 726.363,- -- 4 Pegawai Bank Nagari/BPD se-Sumatera Barat 492.440.266,- 531.727.426,- 548.437.305,- 5 Pegawai UPTD BDP TPH Sumatera Barat 9.167.314,- 22.674.709,- 19.500.922,- 6 Pegawai SMK PP Negeri Padang 2.115.000,- 12.242.799,- 21.259.604,- 7 Banner Koran Padang -- 1.500.000,- 2.000.000,- Langsung ke Baznas 8 PNS Kanwil Kemenag Sumatera Barat 96.476.202,- 110.564.730,- 129.220.400,- 9 PNS Pengadilan Tinggi Agama Padang 68.919.000,- 72.086.000,- 54.982.000,- 10 Setoran Tunai Hamba Allah 5.018.357,- 1.801.453,- -- Bersambung pada halaman 483

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 3, Oktober-Desember 2016, Halaman 475 - 492
Jumlah 5.483.398.183,- 3.387.413.015,- 7.144.843.235,-
Muzakki perorangan datang langsung ke BAZNAS Sumatera Barat 215.541.202,- 207.559.000,- 317.870.500,- Jumlah dana zakat 5.698.939.385,- 3.594.972.015,- 7.462.713.735,- Jasa Bank 27.812.533,- 23.395.675,- 16.754.332,- Total Penerimaan dalam Rekening BAZNAS 5.726.751.818,- 3.618.367.690,- 7.479.468.067,- Zakat PNS belum disetor UPZ Tuah Sakato -- 3.192.794.913,- -- Bantuan Kemenag RI 200.000.000,- 100.000.000,- 200.000.000,- Bantuan Kegiatan Baznas (Buka Bersama) 250.100.000,- 368.455.000,- -- Bantuan Baznas untuk bakti sosial -- 53.025.000 -- Sumber: Baznas Provinsi Sumatera Barat

## Tabel 2
Pendistribusian Zakat Menurut Asnaf yang Delapan dalam Tiga Tahun Berturut-Turut
Sumber: Baznas Provinsi Sumatera Barat

## Tabel 3
Data Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat Baznas se-Sumatera Barat Tahun 2014-2015

## Sumber: Baznas Provinsi Sumatera Barat
Dari  seluruh  jumlah  kabupaten/kota  di Provinsi Sumatera Barat, ada satu kabupaten yang tidak memiliki Bazda, yaitu Kabupaten Kepulauan  Mentawai,  karena  kabupaten tersebut  jumlah  penduduknya  mayoritas beragama non-Muslim.

## Evaluasi Aksi Kebijakan
Suatu  keharusan  yang  perlu  dilakukan oleh  seorang  pimpinan,  bahwa  setiap  ada kebijakan  harus  dievaluasi  pelaksanaannya. Evaluasi  pelaksanaan  selambat-lambatnya setiap  tanggal  10  bulan  berikutnya.  Badan Amil  Zakat  Daerah  Provinsi  Sumatera Barat  harus  melaporkan  kepada  Gubernur Sumatera Barat, cuplikan Kas dalam bentuk Rekening  Koran  jumlah  dana  yang  masuk melalui  SKPD/Unit  Kerja  Provinsi  Sumatera Barat.  Berkenaan  dengan  itu  Sekretariat Baznas Sumatera Barat sebelum tanggal 10 setiap  bulannya  selalu  melaporkan  secara tertulis  rekapitulasi  masing-masing  SKPD/ Unit  Kerja  pada  Gubernur,  Wakil  Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Kanwil Sumatera Barat. Bahkan  dilaporkan  juga  penerimaan  zakat dari muzakki secara perorangan. Laporan ini bertujuan  untuk  mengevaluasi  kepedulian pimpinan  SKPD/Unit  Kerja  di  lingkungan Pemerintah  Daerah  untuk  melaksanakan kelancaran PNS melaksanakan zakat.
Pada  tahun  2014,  dana  zakat  yang berhasil dikumpulkan oleh Baznas mayoritas dari PNS di Sumatera Barat sebanyak Rp. 87 Miliar. Dari jumlah tersebut, 90% berasal dari zakat  PNS  dan  10%  dari  kalangan  swasta. Diperkirakan  tahun  berikutnya,  dana  zakat
Potensi Filantropi Keagamaan Melalui Pemberdayaan Zakat ...     (Marpuah)
yang dikumpulkan akan terus meningkat. Hal ini disebabkan antara lain: 1) Kesejahteraan PNS terus meningkat, sekaligus pengertian mengeluarkan dana zakat semakin dipahami PNS.  2)  Dorongan  pimpinan  pemerintahan juga  sangat  menentukan.  Seperti  halnya pada  era  kepemimpinan  Gubernur  Irwan Prayitno, khusus di lingkungan SKPD tingkat Provinsi  Sumatera  Barat  saat  ini  dalam sebulannya  sudah  berhasil  dikumpulkan dana zakat oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Tuah Sakato Rp. 350 Juta lebih. Dibandingkan dengan  era  Gubernur  sebelumnya,  dalam sebulannya hanya terkumpul antara Rp. 20 juta sampai Rp. 30 juta saja.
Begitu juga di daerah-daerah, dana zakat terus  meningkat  jumlahnya.  Sebelumnya hanya Padang lebih menonjol, tapi sekarang boleh  dikatakan  kesadaran  berzakat  PNS sudah  merata  dan  membanggakan.  Jika saja  PNS  non  otonomi,  seperti:  TNI/Polri, Kehakiman, Keuangan berzakat pula melalui Baznas,  tentu  saja  dana  zakat  terkumpul akan  lebih  banyak  lagi.  Di  Sumatera  Barat masih  terdapat  warga  miskin  atau  duafa yang  perlu  disantuni  sekitar  8%  lebih dari  jumlah  penduduk.  Sementara  dana bersumber  dari  pemerintahan  berupa hibah atau pun bantuan sosial saat ini sulit mendapatkanya,  dengan  beragam  syarat yang  diperlukan.  Satu-satunya,  dana  zakat yang  bersumber  dari  rakyat  (PNS)  untuk rakyat miskin yang mudah mendapatkannya adalah  dana  bersumber  dari  zakat  yang dikumpulkan  Baznas,  baik  tingkat  provinsi maupun  kabupaten/kota,  seperti  zakat Rp.  87  Miliar,  jelas  sangat  berarti  bagi warga Islam di daerah ini dalam mengatasi problem  kemiskinan.  Untuk  dimaklumi dana terkumpul tersebut berlanjut
menyalurkannya kepada warga yang berhak dengan persyaratan yang sudah ditetapkan.
Ribuan  pelajar  dan  mahasiswa  duafa didorong  pendidikannya  bersumber  dari dana  zakat.  Sudah  ribuan  warga  duafa berekonomi  lemah  menerima  dana  zakat untuk  pengembangan  usahanya.  Juga sudah  ribuan  warga  korban  bencana  alam menerima  dana  peduli  untuk  mengatasi penderitaannya.  Juga  sudah  ribuan  warga duafa yang terserang penyakit dilapangkan kesulitannya  menghadapi  penderitaan. Begitu  juga  sudah  banyak  muallaf  yang baru  masuk  Islam  didorong  semangat keagamaannya dengan memanfaatkan dana zakat. Juga tidak sedikit warga yang terlantar dalam perjalanan diberikan santunan untuk sampai ke daerah tujuannya.

## Faktor Pendukung
Hampir  90%  dana  zakat  diperoleh  dari PNS melalui UPZ: Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera  Barat,  Tuah  sakato  Provinsi Sumatera Barat, dan Peradilan Tinggi Agama Provinsi  Sumatera  Barat,  serta  kesadaran muzakki secara perorangan untuk berzakat melalui Baznas.

## Faktor Penghambat
Kalangan  non  PNS  masih  saja  mayoritas belum  berzakat  melalui  lembaga  resmi. Ada kalangan muzakki yang sudah terbiasa berzakat langsung kepada mustahik. Namun zakat  yang  diterima  mustahik  adakalanya sekitar  Rp.100  ribu  saja,  pemanfaatannya sehari pasti habis. Lain halnya Baznas, maka mustahik  yang  menerima  jutaan  rupiah, bisa untuk menopang kehidupan usahanya. Ada  rasa  kekhawatiran  dari  pihak  muzakki,

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 3, Oktober-Desember 2016, Halaman 475 - 492
berzakat melalui Baznas kurang bermanfaat dan tidak sampai ke sasaran.

## Perilaku Muzakki di Baznas Provinsi Sumatera Barat
1.  Thomas  Febria,  MA,  tempat  tanggal lahir  Batusangkar,  28  Februari  1979.
Pendidikan S2 IAIN Imam Bonjol Padang, pekerjaan  PNS,  Kasi  Pemberdayaan Zakat  di  Kanwil  Kemenag  Provinsi Sumatera Barat.

## a.  Persepsi
Zakat adalah suatu kewajiban yang sangat penting bagi orang mampu yang  mempunyai  peran  strategis dari berbagai aspek. Zakat ditinjau dari  perspektif  agama  adalah kewajiban  berupa  mengeluarkan harta  bagi  orang  yang  mampu yang telah mencapai haul dan nisab dan  diserahkan  atau  diberikan kepada  orang-orang  yang  telah ditentukan  dalam  ajaran  agama. Zakat ditinjau dari perspektif sosial, yaitu ibadah yang dapat membantu sesama  dan  meringankan  beban sosial  seseorang  serta  dapat mensejahterakan masyarakat.
Dalam hablumminallah ,  zakat adalah kewajiban agama (kepada  Allah)  bagi  orang  yang mampu,  sedangkan  pajak  adalah kewajiban  kepada  negara.  Untuk meningkatkan kualitas SDM sebagai pengelola zakat di Baznas, perlu  melakukan  sosialisasi  yang intensif,  penataan  manajemen yang  profesional,  transparan,  dan akuntabel.  Zakat  yang  dikeluarkan pada setiap bulannya oleh muzakki,
yaitu  zakat  profesi.  Zakat  profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari pendapatan  profesi  yang  diterima oleh muzakki, dari mulai Golongan III sampai Golongan IV.
Muzakki  ini  sudah  menjalankan zakat  profesinya  selama  5  tahun setelah diangkat menjadi PNS. Pada saat mengeluarkan zakat dipotong langsung melalui gaji di kantor, dan dana  zakat  yang  terkumpul  dari PNS  Kanwil  Kemenag  diberikan langsung ke Baznas Provinsi sebagai UPZ  Baznas  pada  setiap  bulannya. Tentunya  dana  zakat  ini  diberikan pada  mustahik  (fakir  miskin)  yang betul-betul membutuhkannya. Di  samping  zakat  profesi  yang dikeluarkan  oleh  muzakki  ini,  juga mengeluarkan  zakat  mal,  yaitu zakat  yang  dikeluarkan  dari  harta yang  kita  miliki  apabila  sudah mencapai  nisab  dan  haul.  Pada saat mengeluarkannya, yaitu ketika tiba bulan Ramadan, dan pada saat momen tertentu.

## b.  Sikap
Pengelolaan  zakat  di  Baznas Provinsi  Sumatera  Barat,  selama ini  dipandang  sangat  baik  dan sangat  setuju  dengan  adanya UPZ  Kanwil  Kemenag  untuk dikumpulkan  ke  Baznas,  zakat profesi  ini  memudahkan  untuk pemotongannya. Karena dalam hal ini ada perbedaan pengelolaan dana zakat, yaitu zakat yang dikelola oleh pemerintah  lebih  mudah  dalam pengawasan dan pengumpulannya, sedangkan non pemerintah agak  susah  segi  pengawasannya.
Potensi Filantropi Keagamaan Melalui Pemberdayaan Zakat ...     (Marpuah)
Dalam pendistribusian, dan
pendayagunaan  zakat  di  Baznas dipandang cukup akuntabel, karena ada  laporannya  sampai  ke  pusat dan  ada  tim  auditnya  terhadap pengelolaan  dana  zakat.  Tentunya dalam hal ini sangat dibutuhkan SDM profesional.  Untuk  meningkatkan tenaga SDM profesional di Baznas, perlu  dilakukan  workshop  atau pelatihan, agar lebih mudah dalam hal  apapun  yang  dilakukannya. Faktor  yang  dapat  mempengaruhi untuk  mengeluarkan  dana  zakat ke  Baznas,  yaitu  sifatnya  faktor kekeluargaan.
c.  Kepribadian
Sebagai  muzakki,  dia  aktif  dalam kegiatan keagamaan, baik di kantor maupun  di  rumah  tempat  tinggal, yaitu  di  masjid.  Di  kantor,  setiap ada acara PHBI dan acara pengajian rutin pada setiap hari Jum’at mulai pukul  8.00  pagi  hingga  pukul  9.30 pagi  bertempat  di  Aula  Kantor Kanwil  Kemenag.  Kadang  kala muzakki ini pun mengisi pengajian di  kantor,  di  masjid  dekat  rumah tempat  tinggalnya.  Bahkan  ada kalanya  diundang  untuk  menjadi narasumber  di  tingkat  kabupaten/ kota  dalam  rangka  pembinaan kepada  SDM  pengelola  Baznas tingkat  kabupaten/kota.  Hal  ini merupakan suatu kegiatan dakwah dalam  perspektif  ekonomi  umat. Dalam  mengisi  pengajian  di masjid-masjid  maupun  pembinaan terhadap  Baznas  Provinsi  dan Kabupaten/Kota,  selalu  dibahas tentang  pengeluaran  dana  zakat

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 3, Oktober-Desember 2016, Halaman 475 - 492
bagi  muzakki  untuk  mustahik dan  menganjurkan  pada  jamaah akan arti pentingnya ibadah zakat, dengan  tujuan  untuk  menegakkan syariat yang telah ditetapkan serta untuk  mensosialisasikan  zakat. Namun  dalam  himbauan  ini  ada yang  meresponnya  dan  ada  juga yang tidak meresponnya.
d.  Motivasi
Motivasi  muzakki  untuk  berzakat atas  dasar  kesadaran  sendiri, kesadaran  sosial,  kemanfaatannya, dan  keprofesionalitasan.  Selain itu,  aspek  agama  yang  dapat mempengaruhi  untuk  berzakat, karena zakat merupakan kewajiban yang  telah  ditetapkan  Allah  dalam syariat agama. Pengaruh lain untuk pribadi muzakki, ada kepuasan dan ketenangan batin dalam beribadah, dapat  dirasakan  sebelum  berzakat rezeki  kurang,  setelah  berzakat rezeki  bertambah.  Selain  itu,  bagi mustahik  dapat  memanfaatkan dana zakat untuk kebutuhan primer maupun  sekunder  mereka.  Secara umum  dapat  menyejahterakan kehidupan  sosial,  menciptakan kondisi  ekonomi  yang  maju  dan berkembang.
e.  Kadar religius
Pemahaman  muzakki  yang  dianut selama  ini  maupun  pengetahuan yang  didapat  dari  menuntut  ilmu sampai  jenjang  S2,  sesuai  dengan koridor  hukum  agama,  secara ubudiyah mengiblat  pada  Ahli Sunnah  Waljamaah,  dan  sebagai partisipan Ormas NU. Kajian-kajian materi  keagamaan  yang  sangat
digandrungi,  yaitu  materi  tentang ibadah: salat, zakat, tasawuf, akhlak, dan  lain-lainnya.  Dengan  kajian materi  keagamaan  muzakki,  dari pemahaman,  pengalaman,  dan keyakinan  keagamaan  yang  dianut selama  ini,  sangat  mempengaruhi sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.  Muzakki  pun  ingin menularkan  sikap  dan  nilai-nilai keagamaan  yang  telah  dijalankan selama  ini  kepada  anaknya  akan pentingnya dan manfaatnya bersedekah  dan  menggambarkan pahala  yang  akan  didapatnya. Karena muzakki ini putranya masih kecil,  menyampaikannya  melalui bercerita pada malam hari sebelum tidur.  Muzakki  pun  cenderung menyekolahkan putranya ke sekolah agama, dengan alasan karena akan menjadi bekal baginya nanti dalam kehidupan  dunia  dan  akhirat, dan  akan  mendapat  ilmu  sebagai penuntun dalam kehidupan. Begitu juga  dalam  berinteraksi  sosial baik  dalam  lingkungan  rumah tempat  tinggalnya  maupun  dalam lingkungan tempat kerjanya, selalu bersikap sosial: saling menghargai, saling  tolong  menolong,  dan toleransi  yang  tinggi  terhadap orang lain, maupun terhadap orang yang berbeda agama.
2.  H. Irwan Kemal
H. Irwan Kemal, lahir di Payakumbuh, 12 Desember 1861, Pensiunan PNS Pegawai Kantor  Dinas  Perkebunan  Provinsi Sumatera  Barat  sejak  tahun  2013. Jabatan  terakhir  di  Dinas  Perkebunan Kasubag Program, anak kedua dari Pak
Alm  H.  Kemal,  Mantan  Kabag  Agama Biro  Bintal  Kantor  Gubernur  Sumatera Barat.  Istrinya  Hj.  Ida  Nursanti,  anak alm.  Bapak  Abu  Nawas  pemilik  kedai sovenir  di  Bandara  Internasional Minangkabau. Dia mempunyai 1 orang putra,  bernama  Rahmad  Azhari  Kemal, mendapat  beasiswa  sedang  kuliah  S2 di  ITB  Bandung.  Dia  mempunyai  anak asuh  3  orang,  yang  sekolah  di  SD, SMP  dan  SMA.  Tempat  tinggal  beliau beralamat di Jalan Damar I No. 8 Padang, bersebelahan  dengan  sekolah  SMTA/ SMTP Baiturrahmah Kota Padang.
Haji  Irwan  Kemal  dengan  rutinitas berzakat sejak tahun 2008, usaha beliau katering,  dan  paket  dendeng  kering, dendeng lambok, rendang daging, ikan bilih,  dan  obat  normalisasi  kolestrol, gula darah dan hypertensi yang dikenal dengan  VCO.  Dalam  usaha  sehari-hari beliau  dibantu  oleh  10  orang  tenaga kerja laki-laki dan perempuan. Usaha Pak Kemal  merupakan  tempat  magangnya Siswa  SMK  jurusan  memasak  yang datang  silih  berganti  dari  SMK  yang ada  di  daerah-daerah,  kalau  siswa magang itu datang rasanya tempat kita ini ramai ujarnya. Pada mulanya, beliau berzakat  ke  Rumah  Zakat,  kemudian ke  PKPU  dan  baru  terakhir  ke  Baznas Provinsi  Sumatera  Barat  dan  BAZNAS Kota  Padang,  sampai  saat  ini  zakatnya diantarkan  langsung  pada  Baznas Provinsi dan Baznas Kota Padang setiap bulannya. Cara menghitung kadar zakat setiap tahun dihitung 2% dari omsetnya tidak  dikurangi  dengan  ongkos/biaya operasional produksi, dibayarkan setiap bulannya.  Hikmah  dari  berzakat  pada Baznas  setiap  bulannya,  menurutnya,
Potensi Filantropi Keagamaan Melalui Pemberdayaan Zakat ...     (Marpuah)
hartanya  semakin  bertambah,  bukan semakin berkurang, kepuasan memiliki harta semakin terasa, karena hak orang lain  sudah  kami  keluarkan,  berkahnya semakin  terasa,  kedamaian  semakin diperoleh ujarnya muzakki.
Sejak  dulu,  dia  berzakat  ke  lembaga, tidak  mengeluarkan  zakat  langsung pada mustahik.
Dengan alasan berzakat  melalui  amil  merupakan ajaran  Al-Qur’an  dan  sunnah  Rasul, dan  menurutnya,  membuat  mustahik tidak  menjadi  beban  kita,  tapi  beban muzakki.  Dia  membiasakan  diri  setiap bulannya membayar zakat pada Baznas. Berdasarkan  data  penerimaan  zakat perorangan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat, tahun 2014 setiap bulannya zakat H. Irwan Kemal sekitar Rp 1.500.000,-.

## 3.  Suhardiman
Suhardiman  dipanggil  sehari-hari  Pak Adi, mantan Anggota DPRD Kabupaten Solok  Selatan,  lahir  di  Jorong  Sungai Lambai,  Kecamatan  Sangir  Kabupaten Solok Selatan, 3 Desember 1968. Tinggal di Gang Sehati, Lubuk Bagalung, Padang. Dia mempunyai satu orang istri bernama Zumal Aspira, dan sudah mempunyai 4 orang anak. Anak pertama sudah Kelas I  SMA  Negeri  II  Padang,  anak  kedua Kelas  I  SMP  Azkia,  anak  ketiga  Kelas IV SD Azkia, dan anak keempat kelas I SD Azkia. Pak Adi adalah salah seorang dari  Muzakki  yang  memberikan  zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Barat secara rutin. Dalam data Baznas Provinsi Sumatera  Barat,  Suhardiman  mulai berzakat sejak tahun 2012, tercatat ada dua  kali  berzakat  tahun  itu,  masing- masing lebih dari Rp. 3 juta. Tahun 2013, 2014,  2015,  dan  tahun  2016,  selalu
meningkat  terus.  Dalam  1  tahun  dua sampai  3  kali  berzakat.  Mengeluarkan zakatnya  berkisar  antara  Rp.  15  juta s/d 20 juta setiap pengeluaran zakat ke Baznas Provinsi Sumatera Barat.
Setelah dikonfirmasikan padanya, dulu  dia  berzakat  ke  PKPU,  kemudian beberapa tahun terakhir ini berzakat ke Baznas Provinsi dan Baznas Kota Padang, bahkan  pernah  berzakat  ke  Baznas Solok Selatan tempat kelahirannya. Dari sejak  dulu,  dia  berzakat  ke  lembaga, tidak  mengeluarkan  zakat  langsung pada  mustahik,  atas  dasar  Al-Qur’an dan Sunnah Rasul.
Total  zakat  yang  diberikan  ketika  itu pada Jumadil Adha sebesar Rp. 4 juta. Sejak  dia  berzakat,  menurutnya  sejak itu  pula  rezekinya  bertambah,  lepas dari  masalah,  karena  sebagian  rezeki sudah  diberikan  pada  yang  berhak menerimanya  untuk  membersihkan diri.  Dalam  kehidupan  kesehariannya, beliau  memiliki  usaha  transportasi pengangkutan  teh  dan  CPO  Sawit perkebunan yang ada di Solok Selatan, Muko-Muko  Bengkulu,  Pasaman  Barat, dan  Mandailing  Natal  Sumatera  Utara. Dulu  sudah  punya  truk  Hino  6  unit, sekarang bertambah 3 lagi, mempunyai usaha  gabungan  dan  usaha  sendiri, yaitu  PT  Genta  Perdana  Diandra  dan CV Genta Perdana. Tetap berharap dan berdoa  mudah-mudahan  Allah  SWT. akan  selalu  memberikan  berkah  dan rezeki  yang  berlimpah,  sehingga  zakat juga akan meningkat.

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 3, Oktober-Desember 2016, Halaman 475 - 492

## Mustahik Penerima Zakat

## Sumatera Barat Sehat
Rizki  Prananda,  umur1  tahun,  5  bulan, anak  ke  2  dari  perkawinan  Widayana  (25 tahun)  dengan  Kurniawan  (28  tahun), Kelurahan  Talang,  Kecamatan  Payakumbuh Barat  menderita  tumor  usus  keluar  sejak lahir.  Karena  itu,  mengharapkan  zakat  dari Baznas Provinsi Sumatera Barat untuk biaya operasi,  kedatangan  ke  Baznas  Provinsi Sumatera  Barat  diantar  langsung  oleh  Istri Wakil  Walikota  Payakumbuh.  Baznas  Kota Payakumbuh  telah  memberikan  zakat Rp  2.000.000,-  pada  yang  bersangkutan, kemudian dioperasi.

## Sumatera Barat Iman dan Takwa
Pemberian  paket  santunan  berupa  buku- buku  pelajaran,  sajadah,  dan  kain  sarung pada  muallaf  kepada  Agusniwati,  agama asal  Kristen,  masuk  Islam  10  Juli  2015,  di Masjid Nurul Iman Padang-Sumatera Barat. Dia  lahir  di  Padang,  20  Agustus  1988.  H. Safrudin Halimy Wakil Ketua Baznas Provinsi Sumatera  Barat  memberikan  santunan tersebut.  Alamat  yang  bersangkutan  di Jl.  Kampong  Nias  I,  No.  31  RT  01,  RW  04 Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan.

## Sumatera Barat Makmur
Novi  Adriani,  ketika  datang  ke  Baznas Provinsi  Sumatera  Barat  menyampaikan perjalanan  kehidupan  suaminya  yang melaut  sebagai  anak  buah  perahu  yang kadang  kala  ada  rezeki  dari  yang  punya kapal  kadang-kadang  tidak.  Dia  berharap pada  Baznas  untuk  dibelikan  perahu,  hasil
verifikasi  Baznas  ke  lokasi  ternyata  benar adanya, Baznas membelikan perahu seharga Rp 6.250.000,- 27 Januari 2014.
Ternyata sang suami Mulyais, 40 tahun, rajin melaut, pagi berangkat malam pulang, hasilnya cukup untuk menghidupi keluarga, bersyukur  pada  Allah  SWT.  dan  berterima kasih  pada  BAZNAS,  kini  sudah  bebas melaut dengan perahu sendiri. Warga Ulak Karang Utara, Padang, mempunyai 3 orang anak, Farid Azkari, 1998, Fauzan Azhar 2002, Putri Chelsia 2006.

## Sumatera Barat Cerdas
Diberikan  kepada  seorang  mustahik bernama Nurhazizah, lahir 11 Mei 1992, di Padang,  Mahasiswa  Fakulatas  Syari’ah  IAIN Imam  Bonjol  Padang,  Jurusan  Manajemen Perbankan  Syariah.  Beralamatkan  di  Jl. Pegambiran  No.  2  RT  01/RW  06  Lubuk Begalung.  Menerima  zakat  dari  BAZNAS Sumatera  Baratuntuk  biaya  sekolah,  sesuai dengan  paket  untuk  mahasiswa  BAZNAS Sumatera Barat, yaitu sebesar Rp 1.500.000,-

## Sumatera Barat Peduli
Pemberian  zakat  untuk  program  Sumatera Barat  Peduli,  pada  sub  program gharimin (orang yang berhutang).

## PENUTUP Kesimpulan
Pertama ,  Baznas  dalam  mengoptimalkan pengumpulan  zakat  saat  ini  terfokus  pada Pegawai  Negeri  Sipil:  (a)  di  lingkungan otonomi  daerah  termasuk  di  dalamnya karyawan/ti  Bank  Nagari,  (b)  Pegawai
Potensi Filantropi Keagamaan Melalui Pemberdayaan Zakat ...     (Marpuah)
Negeri Sipil di lingkungan Kanwil Kemenag dan  Pengadilan  Tinggi  Agama.  Regulasi untuk  memperluas  dan  mengoptimalkan pengumpulan  zakat  sebagaimana  yang dimaksudkan  di  atas  adalah  Inpres  Nomor 3  Tahun  2014  tentang  Optimalisasi Pengumpulan  Zakat  di  Kementerian/ Lembaga  Sekretariat  Jenderal  Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah  Daerah,  Badan  Usaha  Milik Negara,  dan  Badan  Usaha  Milik  Daerah Melalui Baznas. Aksi dari Inpres No. 3 Tahun 2014  ini  pembentukan  Tim  Optimalisasi yang  beranggotakan  aparat  terkait  dan difasilitasi  oleh  Pemerintah  Daerah  yang ada  di  Sumatera  Barat,  pendanaannya menjadi  beban  dana  hak  amil.  Dalam pengumpulan dana zakat ke Baznas melalui UPZ Tuah Sakato, UPZ Kanwil Kemenag, UPZ Pengadilan  Tinggi  Agama  (PTA)  Provinsi Sumatera Barat.
Kedua , pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan
memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Sampai saat ini, yang  banyak  mengajukan  permohonan itu  dari  mustahik  Kota  Padang.  UPZ  Tuah Sakato  dan  UPZ  Kemenag  tidak  sampai hati  menolak  permohonan  mustahik yang  masuk  walaupun  dari  Kota  Padang. Karena  kenyataannya  yang  bermohon  itu memang  mustahik.  Pendistribusian  zakat mengacu  pada  QS. at-Taubah [9]:60,  yang diproyeksikan  dalam  bentuk  5  program, yaitu:  (1)  Sumatera  Barat  Iman  dan  Takwa 15%,  (2)  Sumatera  Barat  Cerdas  17,5%,  (3) Sumatera  Barat  Sehat  17,5%,  (4)  Sumatera Barat Peduli 20%, (5) Sumatera Barat Makmur 17,5%, dan (6) Hak Amil 12.5%. Setiap tahun, Baznas  selalu  memprogramkan  prosentase zakat  untuk  didistribusikan  pada  mustahik
seperti  itu.  Namun  aplikasinya,  prosentase itu tidak tercapai. Beberapa tahun di akhir- akhir ini, porsi Sumbar Makmur dan Sumbar Cerdas  semakin  tinggi.  Sebaliknya,  Sumbar Peduli,  Sumbar  Sehat,  dan  Sumbar  Iman dan  Takwa  angkanya  semakin  kecil.  Hal  ini disebabkan, jumlah pemohon untuk tambah modal  usaha  dan  mahasiswa  semakin banyak.  Ketimpangan  pendistribusian  itu juga terlihat pada kewilayahan, masyarakat Kota Padang lebih besar bila dibandingkan dengan masyarakat di kabupaten/kota lain. Program  pemberdayaan  mustahik  bekerja sama dengan LKKS dan Progam ZCD, yang merupakan  dana sharing BAZNAS  pusat, provinsi, dan kabupaten/kota di tahun-tahun terakhir ini juga dapat meningkat, sehingga dapat  mengimbangi  dan  meratakan pendistribusian  zakat  antara  masyarakat perkotaan dan nagari di Sumatera Barat.
Ketiga , kepengurusan Badan Amil Zakat Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  di  Sumatera Barat masih mengacu Pada UU No. 38/1999 tentang  Pengelolaan  Zakat  dan  Keputusan Menteri  Agama  RI  No.  581  Tahun  1999. Sedangkan masa baktinya sudah habis, yaitu tahun  2007-2012.  Baznas  Sumatera  Barat sudah  2  kali  diperpanjang  oleh  Gubernur Sumatera Barat, sesuai Surat No. 451/1173/ Binsos-2012, tgl 14 Agustus 2012 dan Surat No.  451/152/Binsos/2014,  tgl  17  Februari 2014.  Begitu  juga  kepengurusan  BAZNAS Kabupaten/Kota  se-Sumatera  Barat,  pada umumnya  masih  mengacu  pada  aturan yang  lama  kecuali  Kota  Bukittinggi  dan Kabupaten Padang Pariaman. Perpanjangan tersebut  disebabkan  karena  adanya  surat edaran Kementerian Agama RI dan BAZNAS Pusat, bahwa sebelum terbit dan berlakunya Peraturan  Pemerintah  tentang  Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 3, Oktober-Desember 2016, Halaman 475 - 492
Pengelolaan  Zakat,  maka  kepengurusan Badan  Amil  Zakat  diperpanjang  sampai berlakunya  PP  No.  14  Tahun  2014.  Kondisi personil  yang  ada,  tentu  tenaga  lama, walaupun tidak ada larangan untuk menyisip kepengurusan  yang  meninggal  dunia. Namun pada umumnya, Baznas cenderung mengoptimalkan  tenaga  yang  ada  dengan tekad  kinerja  harus  tetap  meningkat  yang diaplikasikan sesuai dengan tuntutan zaman/ kekinian.  Sedangkan  pengelolaan  zakat, mulai  dari  pengumpulan,  pendistribusian, dan pendayagunaan sebagian besar sudah mengacu  pada  regulasi  yang  baru,  ada  11 aturan  yang  dipedomani  oleh  BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
Keempat ,  sinergitas  lembaga  BAZNAS Provinsi  dengan  Kabupaten/Kota  dan  LAZ. Hal yang paling krusial yang dihadapi Badan Amil Zakat dan komunitas zakat sekarang di Sumatera  Barat  adalah  tumpang  tindihnya kelembagaan zakat dan tumpang tindihnya objek  yang  dijadikan aghniya menjadi muzakki. Pada daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, ada Badan Amil Zakat yang keberadaannya  diangkat  oleh  Gubernur maupun Bupati/Walikota. Badan Amil Zakat provinsi  walaupun  kewenangannya  sudah jelas, yaitu di tingkat provinsi, namun dalam operasionalnya  belum  dapat  menjangkau seluruh wilayah provinsi. Begitu juga Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota, kewenangannya sudah jelas, yaitu di tingkat Kabupaten/Kota, namun dalam operasionalnya belum dapat menjangkau  seluruh  wilayah  kabupaten/ kota yang bersangkutan. Belum ada aturan yang  menjelaskan  tentang  pengelolaan zakat,  menyebabkan  terjadinya  kerancuan dan  tidak  jelasnya  batas  kewenangan Baznas  Provinsi  dan  batas  kewenangan Baznas  Kabupaten  Kota.  Begitu  juga  batas
kewenangan Baznas dengan Lembaga Amil Zakat.  Lebih  dari  itu,  sisi  lain  yang  juga patut diatur dengan baik adalah hubungan dan koordinasi kerja antara Baznas Provinsi dengan  BAZNAS  Kabupaten/Kota  dan  LAZ yang dikelola oleh masyarakat.
Di Sumatera Barat, Lembaga Amil Zakat yang  dikelola  oleh  masyarakat  ini  cukup banyak  juga  antara  lain;  PKPU,  Dompet Duafa,  Rumah  Zakat,  dan  amil  zakat  yang didirikan oleh organisasi sosial keagamaan, masjid, musalla, bahkan pada kantor-kantor besar dan kecil, yang kesemuanya itu tentu bertujuan untuk kemaslahatan umat.

## Saran
Untuk  mencapai  pengelolaan  zakat  yang ideal diBaznas, langkah-langkah yang harus dilakukan: 1) Mempunyai sistem pengelolaan yang  baik.  Sedangkan  unsur-unsur  yang harus diperhatikan adalah: memiliki sistem, prosedur,  dan  aturan  yang  jelas.  Sebagai sebuah  lembaga,  semua  kebijakan  dan ketentuan harus memiliki aturan yang jelas dan  tertulis,  sehingga  keberlangsungan lembaga  tersebut  tidak  tergantung  pada figur semata tetapi kepada sistem. Jika terjadi pergantian SDM, tidak akan mempengaruhi berjalannya Baznas  tersebut. 2) Manajemen terbuka,  sehingga  akan  terjadi  hubungan timbal  balik  antara  amil  zakat  dengan masyarakat.  3)  Mempunyai  rencana  kerja yang  Jelas.  Dengan  mempunyai  rencana kerja yang jelas, maka aktivitas Baznas akan lebih terarah. 4) Memiliki komite penyaluran untuk  mengadakan  penyeleksian  terhadap setiap  pengeluaran  dana  yang  akan dilakukan.  Apakah  dana  tersebut  benar- benar  disalurkan  kepada  yang  berhak, sesuai  dengan  ketentuan  syariah,  prioritas,
Potensi Filantropi Keagamaan Melalui Pemberdayaan Zakat ...     (Marpuah)

## DAFTAR PUSTAKA
Gaus, Ahmad AF. 2008. Filantropi dalam Masyarakat Islam . Jakarta: Elex Media Komputindo.
Latief,  Hilman.  2010. Melayani  Umat:  Filantropi  Islam  dan  Ideologi  Kesejahteraan  Kaum  Modernis .
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Solok  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Pengelolaan  Zakat,  Infak,  dan Sadaqah.
Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat.
Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat.
Prihatna, Andi Agung. 2005. “Filantropi dan Keadilan Sosial di Indonesia.” Dalam, Chaider S. Bamualim
&  Irfan  Abubakar  (ed.). Revitalisasi  Filantropi  Islam:  Studi  Kasus  Lembaga  Zakat  dan  Wakaf  di Indonesia . Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidāyatullah Jakarta.
Widyawati.  2011. Filantropi  Islam  dan  Kebijakan  Negara  Pasca  Orde  Baru:  Studi  tentang  Undang- Undang Zakat dan Undang-Undang Wakaf .  Bandung: Arsad Press.
dan  kebijakan  lembaga.  5)  Memiliki  sistem akuntansi  dan  manajemen  keuangan  yang baik,  maka  Baznas  dapat  berjalan  secara efektif dan efesien. 6) Diaudit sebagai bentuk transparansi  yang  dilakukan,  baik  oleh auditor eksternal maupun internal. Dengan demikian, transparansi pengelolaan BAZNAS tersebut  dapat  tetap  terjaga.  7)  Publikasi sebagai  upaya  untuk  mensosialisasikan berlakunya  Undang-Undang  Pengelolaan
Zakat  kepada  masyarakat  umum.  Publikasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media massa, seperti televisi, surat kabar, bulletin, radio, dan lain-lain. 8) Perbaikan secara terus menerus.  Suatu  Baznas  tidak  boleh  puas dengan keadaan yang dicapai saat ini, tetapi harus  selalu  diadakan  peningkatan  dan perbaikan  secara  terus  menerus,  sehingga dapat  selalu  mengikuti  perkembangan zaman.
Jurnal PENAMAS Volume 29, Nomor 3, Oktober-Desember 2016, Halaman 475 - 492