## Kedudukan Hak Suara Kreditor Preferen dalam Persetujuan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

## Abstrak
Untuk mencapai suatu perdamaian yang dapat disahkan maka terdapat syarat yang harus dipenuhi, yakni debitor mengajukan rencana perdamaian dan mendapat persetujuan para kreditor dengan ketentuan kuorum yang diatur dalam Pasal 281 UU Kepailitan dan PKPU. Tetapi didalam pemungutan suara persetujuan perdamaian kreditor preferen tidak diatur kedudukan hak suaranya padahal UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa perjanjian perdamaian yang telah disahkan mengikat semua jenis kreditor. Sebagai contohnya perkara PT. Kertas Leces (Persero), buruh selaku kreditor preferen diakui dalam rencana perdamaian namun buruh ini tidak dimintai hak suara Di kemudian hari debitor terbukti lalai dan buruh menuntut pembatalan perdamaian hingga akhirnya debitor dinyatakan pailit. Dalam skripsi ini akan membahas mengenai kedudukan hak suara kreditor preferen dalam perdamaian PKPU dan upaya hukum yang dapat dilakukan ketika dikemudian hari dirugikan seperti halnya menuntut pembatalan, dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan disertai pendekatan statute approach, conceptual approach, dan case approach. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa UU Kepailitan dan PKPU tidak memberi kepastian hukum terhadap kedudukan hak suara kreditor preferen akan tetapi meskipun begitu perjanjian tetap mengikat semua jenis kreditor, sehingga menjadi legal standing dalam mengajukan suatu upaya hukum pembatalan. Kata Kunci : Kreditor Preferen; Hak Suara; Perdamaian PKPU; Pembatalan Perdamaian.

## Pendahuluan
Suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya memerlukan tambahan sumber pembiayaan untuk mengembangkan perusahaanya, namun mereka tidak selalu berada dalam kondisi diatas bahkan perusahaan dapat mengalami penurunan sehingga tidak mampu membayar kewajibannya berupa utang pada para kreditor. Kreditor sebagai pihak yang dirugikan dalam hal ini akan menempuh upaya hukum agar mendapat kepastian terhadap penyelesaian piutangnya. Umumnya karena

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 4, Juli 2020
Jurist-Diction. 2020; 1415-1430

## Arijna Nurin Sofia arijnanurins@gmail.com Universitas Airlangga
How to cite: Arijna Nurin Sofia, ‘Kedudukan Hak Suara Kreditor Preferen dalam Persetujuan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)’ (2020) Vol. 3 No. 4 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 15 Mei 2020; Diterima 16 Juni 2020; Diterbitkan 1 Juli 2020.
DOI: 10.20473/jd.v3i4.20213

## 1416 Arijna Nurin: Kedudukan Hak Suara
utang-piutang memiliki alas hak berupa perjanjian dan ketika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, akan tetapi terdapat opsi lain yang sering kali ditempuh para kreditor yaitu mengajukan Permohonan pailit.
Hal tersebut dikarenakan Kepailitan dianggap lebih efisien dan memberikan tekanan lebih terhadap Debitor mengingat akibat hukum yang ditimbulkan juga lebih beresiko sehingga mereka takut dan berusaha semaksimal mungkin melakukan upaya seperti perdamaian atau mengajukan PKPU agar perusahaannya tidak jadi pailit. PKPU sendiri merupakan upaya yang dapat diajukan baik debitor maupun kreditor agar perusahaan tersebut tidak jatuh pailit dalam hal ini yang dimaksut adalah PKPU tangkisan, sedangkan PKPU murni adalah ketika PKPU diajukan atas inisatif para pihak sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Ayat 2 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. 1
Dalam PKPU terdapat hal yang paling vital dari proses tersebut yaitu Perdamaian, karena dalam perdamaian tersebut debitor mengajukan Rencana Perdamaian yang menjadi bahan pertimbangan untuk kreditor apakah perusahaan tersebut masih memiliki prospek sehingga dapat di tempuh jalur damai kemudian apabila telah tercapai perdamaian maka PKPU dianggap berakhir. Meskipun PKPU dapat diajukan kedua pihak baik debitor maupun kreditor akan tetapi Rencana perdamaian hanya dapat diajukan oleh Debitor saja, hal ini dikarenakan rencana perdamaian adalah bentuk penawaran Debitor pada kreditor sehingga dimungkinkan ada restrukturisasi atau rescheduling utang dalam rencana perdamaian tersebut.
Contohnya seperti yang terjadi pada perkara PT Kertas Leces yang berkedudukan hukum di Probolinggo dengan Nomor Perkara 05/PKPU/2014/ PN.Niaga.Sby dimana perusahaan BUMN tersebut diajukan permohonan PKPU oleh kreditornya yaitu PT. Lautan Warna. Kemudian PN Niaga Surabaya mengesahkan perdamaian tersebut (homologasi) pada bulan Mei 2015 karena dianggap telah memenuhi kuorum sebagai syarat diterimanya perdamaian sebagaimana diatur
1 Hadi Subhan, Hukum Kepailitan - Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan (Kencana 2008).[147].
dalam Pasal 281 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU karena suara pada hari itu telah mewakili 80,7% dari suara kreditor konkuren dan 100% dari suara kreditor separatis.
Akan tetapi terdapat satu jenis kreditor yang tidak ada kejelasan mengenai kedudukannya, bahkan dalam rapat pemungutan suara perdamaian ia tidak dimintai persetujuan padahal ia juga terncantum dalam skema proposal rencana perdamaian yang diajukan PT. Kertas Leces, ia adalah kreditor preferen. Dalam kasus ini disebutkan bahwa kreditor preferen terdiri atas Utang gaji & pesangon buruh, Utang pajak, dan Kementrian Keuangan yang termasuk dalam jumlah total 431 kreditor PT. Kertas Leces. Setelah berjalan beberapa tahun sejak perdamaian di homologasi ternyata buruh selaku kreditor preferen dari PT. Kertas Leces mengajukan pembatalan perdamaian karena debitor dianggap lalai melaksanakan isi perjanjian perdamaian yaitu pembayaran gaji dan pesangon hingga permohonan pembatalan diajukan di tahun 2018 tidak ada itikad baik dari PT. Kertas Leces untuk memenuhi kewajibannya dan permohonan tersebut dikabulkan sehingga saat ini PT. Kertas Leces menjadi berstatus pailit pada September 2018.

## Proses Perdamaian Dalam PKPU
Tujuan dari PKPU sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU adalah memberikan kesempatan bagi pihak debitor untuk menghindari kepailitan melalui jalan yaitu pengajuan rencana perdamaian, dimana nantinya dalam rencana perdamaian tersebut dimungkinkan terjadi penawaran berupa pembayaran utang seluruhnya maupun sebagian yang dapat disebut juga dengan restrukturisasi utang. 2
Pihak yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah debitor maupun kreditor akan tetapi yang mengajukan penawaran perdamaian meskipun begitu hanyalah debitor saja. Perdamaian atau disebut juga dengan istilah akkoord yang berarti kesepakatan antar para pihak merupakan hal yang paling penting dalam PKPU, hal ini dikarenakan dengan adanya perdamaian debitor menjadi punya kesempatan untuk melaksanakan kewajibannya sehingga perusahaanya tidak jatuh pailit,
2 Hadi Shubhan, Op.Cit. [141].

## 1418 Arijna Nurin: Kedudukan Hak Suara
perdamaian dalam rangka PKPU adalah upaya yang dapat dilakukan debitor selain perdamaian dalam kepailitan, yang mana keduanya berbeda jauh baik dari segi prosesnya hingga akibat yang ditimbulkan.
Dalam perdamaian kepailitan lebih menekankan pada proses penyelesain utang para kreditor dengan cara pemberesan harta pailit yang mana hal tersebut dapat dilakukan setelah debitor telah dinyatakan pailit selama belum diadakan rapat verifikasi  piutang.  Sedangkan  dalam  perdamaian  PKPU  adalah  kesempatan  bagi debitor sebagai penyeimbang menghadapi kepailitan dengan menekankan pada rencana perdamaian yang berupa penawaran pembayaran atau dengan melakukan restrukturisasi pembayaran utang. 3 Disamping itu perbedaan lain antara perdamaian kepailitan dengan perdamaian PKPU adalah dalam rapat kreditor yang boleh memberikan suara dan terikat dengan perdamaian hanya kreditor konkuren, sedangkan dalam PKPU meskipun yang memberikan hak suara adalah kreditor konkuren dan kreditor separatis akan tetapi perdamaian yang disahkan mengikat semua pihak.
Untuk mencapai suatu perdamaian diperlukan suatu rencana perdamaian yang dapat diajukan oleh debitor pada waktu tertentu, Pasal 265 UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa debitor memiliki hak untuk mengajukan permohonan PKPU atau setelah menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor. Pasal ini memberi pengertian mengenai kapan waktu yang tepat bagi debitor untuk mengajukan rencana perdamaian dan terdapat dua pilihan waktu yaitu yang pertama adalah bersamaan pada saat diajukan permohonan PKPU juga diajukan rencana perdamaian beserta salinannya yang sediakan di kepaniteraan dan diberikan kepada hakim pengawas, dan juga pengurus, lalu yang kedua adalah rencana perdamaian diajukan setelah permohonan PKPU diajukan, atau lebih tepatnya pada kurung waktu selama hakim memberikan PKPU sementara terhadap debitor yang mana biasanya PKPU sementara tersebut tidak lebih dari 270 hari.
Hakim pengawas selanjutnya menentukan hari untuk mengadakan rapat kreditor, dengan agenda pembahasan mengenai skema proposal perdamaian yang
telah diajukan oleh pihak debitor dengan tujuan mencari persetujuan atas rencana perdamaian tersebut. Agar para kreditor mengetahui mengenai hal tersebut, maka pengurus membuat suatu pengumuman yang ditujukan bagi para kreditor untuk menyampaikan surat tagihan atau besar piutangnya kepada pengurus yang nantinya dari surat tagihan atau bukti tertulis lainya yang telah ia terima dibuatlah suatu daftar piutang dan dicocokan dengan milik debitor. Atas diajukannya skema proposal perdamaian sebagai implementasi dari rencana perdamaian selanjutnya kreditor dapat mengeluarkan hak suaranya yaitu memilih untuk menerima atau menolak tergantung pada penilaian pribadi para kreditor apakah dirasa apa yang telah ditawarkan oleh debitor dirasa cukup untuk meyakinkan bahwa debitor pantas diberikan kesempatan dan nantinya dapat melaksanakan kewajibannya kepada para kreditor. 4
Kelayakan isi rencana perdamaian bergantung pada program yang ditawarkan debitor, apakah sesuai dengan kondisi perusahaan dan prospek perusahaan kedepannya sehingga dimungkinkan untuk melaksanakan isi perdamaian yang telah disepakati, hal itu sama sekali tidak bergantung pada PN Niaga karena pengadilan hanya berwenang untuk mengesahkan perdamaian saja yang memegang keputusan adalah suara dari para kreditor. Program restrukturisasi utang yang ditawarkan diantaranya seperti:
1.  Haircut;
2.  Moratorium;
3.  Debt forgiveness;
4.  Bailout;
5. Write-off;
6.  Penurunan tingkat suku bunga;
7.  Debt equity swap atau konversi utang menjadi saham;
8.  Rescheduling; 9.  Reconditioning ; dan
10. Penambahan fasilitas kredit. 5
4 Rindy Ayu Rahmadiyanti, ‘Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitor oleh Kreditor Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang’ (2015) 08 NOTARIUS e JOUR- NAL UNDIP. [260].
5 Novrilanimisy, ‘Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan peraturan BI dan Hambatannya pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai’,(2014) 2 USU Law Journal.[139].

## 1420 Arijna Nurin: Kedudukan Hak Suara

## Hak Suara Kreditor Preferen dalam Persetujuan Perdamaian PKPU
Dalam hukum kepailitan mengenal prinsip structured creditors , yang mana prinsip tersebut membagi kreditor berdasarkan kedudukannya atas hak yang dimiliki tiap tiap kreditor, antara satu kreditor dengan yang lainnya bisa saja memiliki nilai piutang yang berbeda-beda serta ada yang memiliki memegang hak jaminan, dan ada pula yang tidak atau dapat dikatakan sebagai pemegang jaminan umum. Penggunaan prinsip ini diperlukan karena kembali pada tujuan kepailitan yaitu sebagai proses pemenuhan utang debitor yang memiliki banyak kreditor dengan cara pemberasan agar nantinya kreditor tidak saling berebut karena terdapat pembagian yang tertib dan adil. Jika dalam hukum perdata hanya membagi kreditor menjadi dua klasifikasi saja berdasarkan preferensi, maka berbeda halnya dalam hukum kepailitan yang membagi menjadi tiga yaitu kreditor separatis, kreditor preferen dan kreditor konkuren.
Skema 1: Skema klasifikasi kreditor
Kreditor dalam hukum kepailitan sebagaimana yang ada dalam skema diatas di klasifikasikan berdasarkan atas ada atau tidaknya jaminan kebendaan, yaitu kreditor separatis sebagai kreditor yang memegang hak i n rem / hak kebendaan atas piutangnya sehingga dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan, kreditor konkuren adalah kreditor yang tidak mempunyai hak kebendaan akan tetapi hanya memiliki jaminan umum berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata yang menyatakan bahwa segala barang baik bergerak dan tak bergerak, barang yang akan ada dan barang yang sudah ada milik debitor menjadi jaminan bagi perikatan debitor yaitu jaminan mendapat pelunasan piutangnya tetapi kedudukannya kalah dengan kreditor lainnya. Selanjutnya adalah kreditor Preferen yang merupakan kreditor yang diberikan Undang-Undang hak untuk didahulukan, dalam hal ini meskipun kreditor preferen bukanlah pemegang jaminan kebendaan maka sebenarnya ia satu golongan dengan konkuren tetapi karena Undang-Undang kedudukannya menjadi istimewa.
Kreditor Kreditor pemegan jaminan ( Secured Creditor ) Kreditor yang tidak  memegang jaminan 1. Kreditor Separatis 2. Kreditor Preferen 3. Kreditor Konkuren
Beberapa  contoh  kreditor  yang  dapat  diklasifikasikan  sebagai  kreditor preferen diantaranya adalah:
1.  Utang gaji buruh atau karyawan yang belum dibayar diatur dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2.  Utang Pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan (3) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
3.  Pemegang polis dan Tertanggung Asuransi apabila perusahaan asuransi jatuh pailit, diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
4.  Tagihan Pabean, Pasal 39 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
Akan tetapi kreditor preferen dapat memecahkan diri jika terdapat Undang-
Undang yang mengatur mengenai hak istimewa dan kedudukannya yang bisa menjadi lebih tinggi dibanding dengan kreditor lainnya termasuk separatis, contohnya adalah utang upah buruh dan diikuti utang pajak dibawahnya berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Ketegakerjaan dan Undang-Undang Perpajakan dan diperkuat dengana adanya Putusan MK Nomor 67PUU-XI//2013 yang menyatakan upah buruh memiliki kedudukannya didahulukan diatas semua jenis kreditor termasuk tagihan utang pajak dan juga kreditor separatis.
Apabila kita kaitkan dengan pembahasan pada sub bab sebelumnya yaitu mengenai proses perdamaian dalam rangka PKPU, dimana diperlukan persetujuan untuk mencapai perdamaian yaitu dengan syarat memenuhi ketentuan kuorum hak suara berdasarkan ketentuan Pasal 281 (1) UU Kepailitan dan PKPU yaitu persetujuan lebih dari ½ kred separartis dan lebih dari ½ lred konkuren. Dalam pasal tersebut tidak diatur mengenai hak suara kreditor preferen padahal seperti yang telah kita ketahui, nantinya perjanjian perdamaian yang disahkan akan mengikat semua kreditor, seolah olah kedudukan kreditor preferen menjadi di anak tirikan karena sebenarnya juga berkepentingan untuk menyetujui atau menolak program pembayaran yang ditawarkan terhadapnya. Akan tetapi meskipun pada UU Kepailitan dan PKPU kreditor preferen tidak diberikan hak suara yang mana hal ini menjadi kelemahan Undang-Undnag tersebut, namun dalam praktiknya dalam skema proposal perdamaian yang diajukan debitor terdapat mekanisme

## 1422 Arijna Nurin: Kedudukan Hak Suara
pembayaran untuk kreditor preferen sehingga kreditor preferen tersebut tidak perlu khawatir tidak kebagian pembayaran, mengingat juga untuk buruh selaku kreditor preferen kedudukannya akan paling didahulukan.
Hanya kreditor separatis dan konkuren saja yang diatur hak suaranya dikarenakan bagi kreditor konkuren dikarenakan kedudukanya berada dibawah kreditor lainnya sehingga terdapat kemungkinan jika mendapat pembayaran paling sedikit atau bahkan tidak mendapat jika ternyata harta debitor telah habis dibagi. Sedangkan bagi kreditor separtis berkepentingan untuk diatur kuorum hak suaranya supaya tidak melakukan eksekusi obyek jaminan yang mempengaruhi kelangsungan usaha debitor karena untuk menjamin terlaksananya perdamaian. 6
Tahapan selanjutnya yang juga tidak kalah penting setelah adanya perdamaian adalah Homologasi. Homologasi merupakan pengesahan rencana perdamaian oleh hakim atas kesepakatan para pihak yaitu debitor dengan kreditor yang nantinya dituangkan dalam perjanjian perdamaian. Rencana perdamaian dapat disahkan apabila telah memenuhi kriteria kuorum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 281 UU Kepailitan dan PKPU, apabila tidak berhasil memenuhi kuorum tersebut atau kreditor cenderung menolak rencara perdamaian pada saat rapat pemungutan suara yang diajukan, maka debitor dinyatakan pailit. 7 Pengadilan dapat menolak untuk mengesahkan perdamaian apabila ditemukan alasan untuk menolak sebagaimana diatur dalam Pasal 285 (2).
Daya mengikat putusan homologasi diatur dalam Pasal 286 UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa Perdamaian yang telah disahkan tersebut mengikat semua kreditor, kecuali kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 281 ayat (2). Maksud dari pasal tersebut memberikan penegasan terhadap daya mengikatnya putusan homologasi terhadap para pihak baik itu debitor maupun kreditor karena pengecualian hanya ditujukan pada kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian karena telah memperoleh kompensasi senilai jaminan terendah. Dengan begitu terhadap
6 Elyta Ras Ginting, Hukum Kepailitan - Teori Kepailitan (Sinar Grafika 2018).[288].
7 Hadi Shubhan, Op.Cit. [151].
kreditor preferen yang tidak dimintai hak suaranya dalam rapat pemungutan suara perdamaian baginya keputusan homologasi juga otomatis mengikat.
Bagi debitor yang merasa dirugikan atau tidak puas dengan pengesahan perdamaian dalam rangka PKPU dapat mengajukan suatu upaya hukum kasasi hingga PK hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU.

## Tahap Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian dalam PKPU
Setelah perdamaian disahkan atau dihomologasi maka sejak saat itu pula mempunyai hukum tetap dan mengikat para pihak, maka selanjutnya memasuki pada tahap pelaksanaan perdamaian. Jangka waktu pelaksanaan perdamaian yang baru berdasarkan ketentuan time frame yang tertuang dalam perjanjian perdamaian mulai berlaku sejak disahkannya perjanjian karena sebelum itu debitor tidak dapat dimintai melakukan pembayaran utangnya dan jangka waktu yang lama pun dianggap tidak lagi berlaku. Pada umumnya dalam perjanjian perdamaian memberikan waktu yang relatif lama demi memberikan kesempatan bagi debitor untuk melakukan kewajibannya yang tentu saja tidak dapat terwujud dengan waktu yang singkat begitu saja, diperlukan berbagai upaya untuk menyehatkan keadaan perusahaanya terlebih dahulu dari kondisi keuangan yang sedang terpuruk. 8 Sebagai contohnya waktu pelaksanaan perdamaian yang menggunakan jangka waktu baru dapat kita lihat apabila debitor menawarkan program rescheduling didalam perdamaiannya, dimana pada program tersebut akan disertai dengan pemberian masa tenggang atau grace period.
Terdapat dua kemungkinan yang bisa saja terjadi, yaitu pertama debitor dapat melaksanakan isi perjanjian perdamaian sepenuhnya, dan yang kedua adalah debitor dianggap lalai karena hingga batas waktu tidak kunjung melaksanakan isi perjanjian, dan seharusnya pada tahapan ini debitor harus lebih berhati hati meskipun sudah terdapat pengesahan akan tetapi masih ada kemungkinan PKPU diakhiri sehingga debitor jatuh pailit. Disamping itu PKPU dapat diakhiri dengan
8 R. Anton Suyatno, Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ( Kencana Pranada Media Group 2012).[118].

## 1424 Arijna Nurin: Kedudukan Hak Suara
alasan ternyata terdapat kolusi diantara debitor dengan salah satu kreditor yaitu mereka bersekongkol sehingga memperoleh suara mayoritas yang nantinya hanya menguntungkan pihak mereka saja tanpa mempertimbangkan kreditor lainnya, atau bahkan terdapat kreditor fiktif yang diciptakan oleh debitor sehingga nantinya debitor  fiktif  ini  memberikan  suara  yang  jelas  hanya  menguntungkan  debitor dibandingkan para kreditor yang sah. Hal tersebut dapat menjadi alasan gagalnya perdamaian PKPU sehingga ditolak oleh Pengadilan Niaga dan PKPU berakhir lalu debitor berstatus pailit.
Perlu diketahui bahwa ketika Pengadilan menolak untuk mengesahkan perdamaian dan debitor dinyatakan pailit maka setelah itu debitor tidak dapat lagi mengajukan rencana perdamaian hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur bahwa dalam putusan pernyataan pailit yang diputus berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286 atau Pasal 291 tidak dapat ditawarkan perdamaian lagi. Terhadap debitor yang merasa dirugikan atau tidak terima dengan pengesahan perdamaian dalam rangka PKPU dapat mengajukan suatu upaya hukum yaitu kasasi, hal ini di perbolehkan oleh ketentuan Pasal 285 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU yang memberlakukan ketentuan Pasal 11 UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur tentang kasasi secara mutatis mutandis pada putusan pengesahan perdamaian, akan tetapi tidak sama halnya dengan putusan penolakan pengesahan perdamaian tidak berlaku pengajuan upaya hukum kasasi.

## Upaya Hukum Bagi Kreditor Preferen yang Dirugikan Dalam Pelaksanaan Perdamaian PKPU
Jika pada pembahasan sebelumnya disebutkan terdapat upaya hukum yang bisa dilakukan dalam tahap pre homologasi yaitu Kasasi dan dimungkinkan PK, maka setelah ini akan membahas lebih jauh dalam tahap post homologasi atau memasuki pelaksanaan perdamaian. Dalam fase post dapat saja terjadi pengakhiran PKPU dengan adanya berbagai faktor, diantaranya adalah diajukannya pembatalan perjanjian perdamaian atas permintaan kreditor, hakim pengawas atau prakarsa
pengadilan berdasarkan hal-hal yang diatur dalam Pasal 255 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, selain itu juga dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti kreditor separatis telah melaukan eksekusi atas hak tanggungan yang ia miliki, Pelanggaran terhadap isi perjanjian perdamaian atau dalam hal ini bisa juga debitor lalai melaksanakan isi perjanjian perdamaian dikarenakan keadaan keuangan debitor atau kekurangan arus kas ( shortage ). 9
Apabila debitor memang lalai melaksanakan isi perjanjian perdamaian, terbuka suatu upaya hukum bagi pihak yang dirugikan yaitu biasanya adalah para kreditornya. Kelalaian tersebut dapat dilihat jika setelah di memasuki tahap pelaksanaan debitor tidak kunjung membayar angsuran yang seharusnya mulai dibayarkan hingga melewati batas waktu, Atas kelalaian debitor memenuhi kewajibannya yaitu melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah di homologasi maka kreditor dapat melakukan suatu upaya hukum untuk menuntut pembatalan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 291 Ayat (1) jo. Pasal 170 UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 291 mengenai pembatalan perdamaian dalam kepailitan berlaku mutatis mutandis dalam hal pembatalan perdamaian PKPU. Pihak yang dapat mengajukan pembatalan perjanjian perdamaian adalah pihak yang memiliki kepentingan dan hubungan hukum yang sah, misalnya antara kreditor dengan debitor, keduanya memiliki kesepakatan yang tertuang dalam suatu perjanjian sehingga antara kedua pihak tersebut timbul hubungan hukum dengan alas hak perjanjian, adanya kepentingan dan hubungan hukum tersebut nantinya yang menjadi legal standing bagi pihak tersebut. Dalam hal ini kreditor preferen merupakan kreditor yang memiliki kepentingan untuk mendapat pelunasan piutangnya dan hubungan hukumnya berdasarkan alas hak yaitu perjanjian perdamaian yang sah dan mengikat para pihak.
Sebagai contoh adanya pembatalan perdamaian PKPU yang sebelumnya telah dihomologasi dan pelaksanaanya sudah berjalan yaitu adalah perkara PT Kertas Leces (Persero). Dalam perkara tersebut pihak yang menuntut pembatalan perjanjian
9 Darminto Hartono, Economic Analysis of Law Atas Putusan PKPU Tetap (Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2009).[232].

## 1426 Arijna Nurin: Kedudukan Hak Suara
perdamaian adalah Buruh selaku kreditor preferen terhadap PT Kertas Leces, terdapat beberapa hal yang patut dipertanyakan dalam perkara ini terlebih pada permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh buruh apakah pihak buruh ini memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian PKPU PT Kertas Leces. Kedudukan buruh sebagai kreditor preferen yang diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa dalam hal perusahaan dinyatakan pailit maka upah beserta hak-hak lainnya dari buruh adalah utang yang didahulukan pembayarannya, hal ini diperkuat juga dengan Putusan MK nomor 67PUU-XI//2013 sehingga kedudukan buruh bisa diatas tagihan utang pajak dan kreditor separatis. Dengan demikian terlihat bahwa buruh juga memiliki hak untuk mendapat pelunasan piutangnya oleh debitor Dengan demikian buruh memiliki legal standing atau kedudukan hukum yang sah sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perdamaian terhadap debitornya apabila debitor tersebut lalai melaksanakan kewajibannya, buruh sebagai pihak yang terikat dalam perjanjian.

## Kajian Kasus pembatalan perdamaian PKPU PT. Kertas Leces (persero)
Putusan No.1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby. Jo No. 5/ Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Sby.
Dalam artikel ini mengkaji mngenai perkara PT. Kertas Leces yang diajukan PKPU oleh kreditornya yaitu PT. Lautan Warna Sari dan PT. Envira pada tahun 2014, kemudian diadakan rapat kreditor dengan agenda pemungutan hak suara atau voting untuk persetujuan perdamaian dan yang kreditor yang hadir hanya 22 orang, terdiri atas 18 kreditor konkuren dan 4 kreditor separatis. Dalam skema proposal perdamaian tersebut terdapat tiga jenis kreditor yang diakui kedudukanya dan diberi penawaran program restrukturisasi utang terhadapnya, yaitu kreditor preferen yang terdiri atas Utang Gaji & Pesangon buruh, Utang Pajak, dan Kementrian Keuangan. Selain itu terdapat juga Kreditor separatis yang terdiri atas PT. KAM/Eldorado, PT. Waskita Raya, PT. Perusahaan Pengelola Aset dan Kreditor konkuren diantaranya BUMN, konkuren lainnya.
Kemudian PN Niaga Surabaya mengesahkan perdamaian tersebut (homologasi) yang kemudian menjadi Perjanjian Perdamaian PKPU pada bulan Mei 2015 karena dianggap telah memenuhi kuorum sebagai syarat diterimanya perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU karena suara pada hari itu telah mewakili 80,7% dari suara kreditor konkuren dan 100% dari suara kreditor separatis dimana dalam Undang-Undang disebutkan persetujuan harus lebih dari 1⁄2 jumlah kreditor konkuren dan 1⁄2 kreditor separatis.
Dan dengan itu perjanjian mengikat semua pihak termasuk semua jenis kreditor. Setelah memasuki tahap pelaksanaan perjanjian, leces melakukan PHK terhadap buruh/karyawannya karena itu timbul utang terhadap buruh tersebut sebagai kreditor preferen yaitu Hutang Gaji dan Pesangon senilai Rp2.517.996.496,- yang dalam skema Pembayaran akan diangsur selama 12 tahun dengan grace period 2 tahun. Namun sejak tanggal homologasi hingga permohonan pembatalan ini diajukan di tahun 2018 debitor atau PT. Kertas Leces belum membayar sama sekali utang gaji dan pesangon buruh.
Atas kelalaian debitor tersebut diajukanlah permohonan pembatalan oleh buruh/karyawan selaku kreditor preferen, Majelis hakim pengadilan niaga pada PN Surabaya kemudian mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian tersebut karena terbukti lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah di homologasi dan PT. Kertas Leces dinyatakan dalam keadaan pailit pada bulan September 2018. Yang menjadi pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pembatalan tersebut diantaranya:
1.  Bentuk perusahaan PT. Kertas Leces adalah persero yang modalnya terbagi paling sedikit 51% milik pemerintah dan bentuknya bukan Perum (yang hanyak dapat dimohonkan pailit Kemenkeu) maka dapat diajukan permohonan pailit oleh debitor dan kreditor sebagaimana syarat pengajuan permohonan pailit diatur dalam Pasal 2 Ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU;
2.  Dari bukti surat P-5 adalah putusan homologasi yang didalamnya memuat hasil pemungutan suara, dan perjanjian perdamaian dimana hutang gaji dan pesangon diangsur 12 tahun dengan grace period 2 tahun disertai juga bukti

## 1428 Arijna Nurin: Kedudukan Hak Suara
surat PP1-6 berupa akta pendaftaran perjanjian bersama melalui bipartite tentang PHK, sehingga dari pertimbangan tersebut terlihat adanya hubungan hukum antara pemohon dan termohon (debitor) dan menjadikan alas hak untuk menuntut pemenuhan prestasi sehingga memenuhi ketentuan Pasal 170 (1);
3.  Dari bukti bukti di persidangan PT. Kertas Leces tidak dapat membuktikan perdamaian telah terpenuhi karena dari total 1503 karyawan baru 75 yang dibayar uang muka dan belum ada pembayaran grace periode untuk kreditor lainnya, sehingga majelis berpenapat telah terbukti secara sederhana benar termohon PT. Kertas Leces lalai.
Pada pertimbangan majelis hakim terkait putusan pembatalan tidak terdapat pembahasan secara jelas terkait apakah buruh/karyawan PT. Kertas Leces dapat mengajukan permohonan pembatalan perdamaian dalam rangka PKPU mengingat ia tidak memiliki hak suara melainkan hanyak kreditor konkuren dan kreditor separatis saja yang disebutkan jumlah hak suaranya dalam perjanjian perdamaian dan majelis menganggap sudah memenuhi ketentuan kuorum Pasal 281 UU Kepailitan dan PKPU, disini majelis lebih menitik beratkan terhadap kelalaian debitor dalam memenuhi dan melaksanakan isi perjanjian perdamaian, majelis berpendapat bahwa debitor tidak dapat membuktikan perdamaian telah terpenuhi karena debitor (PT. Kertas Leces) baru membayar uang muka pada buruh/karyawan dari total 1.503 dan belum adanya pembayaran grace period 2 tahun terhadap kreditor lain, dengan ini debitor dinyatakan telah lalai dan dalam amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon pembatalan untuk seluruhnya.
Dari analisa pertimbangan dan putusan majelis hakim diatas terhadap PT. Kertas Leces (Persero) dapat diketahui bahwa buruh/karyawan memiliki legal standing dalam menuntut suatu pembatalan perdamaian meskipun dalam rapat pemungutan suara tidak memiliki hak suara, dan didalam perjanjian perdamaian yang disebutkan hanya presentase kreditor konkuren dan kreditor separatis yang setuju saja, akan tetapi yang menjadi hal paling penting adalah kekuatan mengikat dari perjanjian perdamaian yang telah disahkan (homologasi) tersebut karena mengikat semua kreditor tanpa terkecuali sehingga kreditor preferen juga menjadi
pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perjanjian tersebut. Dan hal ini juga selaras dengan ketentuan Pasal 170 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU memberikan hak pada kreditor untuk menuntut pembatalan perdamaian apabila debitor lalai.

## Kesimpulan
Dalam hal pemungutan hak suara persetujuan rencana perdamaian yang dilaksanakan pada saat rapat kreditor, kreditor preferen tidak mempunyai hak suaranya terhadap perdamaian tersebut. Hal ini dikarenakan ketentuan pada UU Kepailitan dan PKPU belum mengakomodir jumlah atau kuorum untuk kreditor preferen, melainkan mengatur mengenai kuorum kreditor konkuren dan kreditor separatis sebagaimana diatur dalam Pasal 281 UU Kepailitan dan PKPU. Kreditor konkuren mempunyai kepentingan untuk diatur kuorum hak suaranya karena kedudukannya paling dibawah sehingga bisa saja pelunasan piutangnya tidak terjamin, sedangkan bagi kreditor separatis perlu diatur juga agar tidak mengeksekusi obyek jaminan yang nantinya mempengaruhi kelangsungan usaha debitor untuk menjamin pelaksanaan perdamaian. Akan tetapi didalam rencana perdamaian yang diajukan debitor haruslah mencantumkan mekanisme pelunasan piutang bagi kreditor preferen beserta program restrukturisasi utang yang ditawarkan, sehingga tidak perlu khawatir nantinya tidak akan mendapat pelunasan atau pembayaran apalagi jika kreditor tersebut berasal dari upah buruh yang belum dibayar karena kedudukannya paling didahulukan. Perjanjian perdamaian tersebut akan mengikat semua kreditor baik itu kreditor konkuren, kreditor separatis, maupun kreditor preferen tanpa terkecuali setelah disahkan atau di homologasi.
Apabila didalam tahap pelaksanaan perdamaian debitor ternyata lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian dan menimbulkan kerugian terhadap pihak kreditor, maka kreditor dapat menuntut pembatalan perdamaian berdasarkan ketentuan Pasal 291 jo. Pasal 170 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Undang- Undang memberikan hak bagi kreditor untuk mengajukan permohonan pembatalan perdamaian PKPU sebagai bentuk upaya hukum atas dirugikannya kreditor karena seharusnya mendapatkan pembayaran terhadap piutangnya oleh debitor.

## 1430 Arijna Nurin: Kedudukan Hak Suara
Pembatalan perdamaian dapat diajukan oleh semua jenis kreditor, karena seperti yang kita ketahui perjanjian perdamaian yang telah disahkan sifatnya mengikat semua kreditor, dan dengan adanya perjanjian perdamaian menjadi alas hak bagi para pihak sehingga buruh/karyawan selaku kreditor preferen pun juga memiliki legal standing untuk menuntut pembatalan perdamaian.

## Daftar Bacaan

## Buku
Darminto Hartono, Economic Analysis of Law Atas Putusan PKPU Tetap (Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2009).
Elyta Ras Ginting, Hukum Kepailitan – Teori Kepailitan (Sinar Grafika 2018).
Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan – Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, (Kencana 2008).
R. Anton Suyatno, Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
( Kencana Pranada Media Group 2012).

## Jurnal
Novrilanimisy, ‘Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan peraturan BI dan Hambatannya pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai’ (2014) 2 USU Law Journal.
Rindy Ayu Rahmadiyanti, ‘Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitor oleh Kreditor Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang’ (2015) 08 NOTARIUS e JOURNAL UNDIP.

## Putusan Pengadilan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67PUU-XI//2013.
Putusan Pembatalan Perdamaian No.1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby. Jo No. 5/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Sby.