Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022

## PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT RUMAH ATAS JAMINAN HAK TANGGUNGAN
Ervira Sekar Langit 1 , Erny Herlin Setyorini 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: ervirasekar16@gmail.com 1

## Abstrak
Perjanjian  kredit  merupakan  fasilitas  dari  bank  guna  mempermudah  debitur  agar  mendapatkan suatu pinjaman dari bank baik itu pinjaman untuk usaha atau pinjaman untuk pembelian rumah. Jaminan pada bank akan di simpan oleh bank guna mengikat suatu debitur agar menepati perjanjian kredit dan agar tidak terjadi wanprestasi, akan tetapi melihat dari panjangnya suatu perjanjian kredit rumah tidak banyak  debitur  yang melakukan  wanprestasi oleh  karena  itu  jaminan yang  di  anggunkan  kepada  bank akan di simpan oleh bank dan jika terjadi wanprestasi maka bank akan menjual angguan debitur kepada debitur lain baik itu secara lelang atau di jual tanpa lelang ada juga overkredit yang di lakukan oleh bank agar  pinjaman  yang  sudah  di  keluarkan  oleh  bak  dapat  tertutupi  oleh  debitur  lain.  Dari  beberapa permasalahan  kredit  hingga  over  kredit  yang  dilakukan  pihak  bank  sering  di  jumpai  akan  tidak  ada perlindungan  hukum  debitur  yang  melakukan wanprestasi  baik  itu  dari  sisi jaminan  maupun  angsuran yang sudah di bayarkan.  Maka dari itu penulis merasa bahwa permasalahan yang terjadi pada perjanjian kredit pada bank sangat menarik perhatian penulis untuk mengetahui proses dari awal perjanjian kredit hingga perjanjian tersebut selesai karena prestasi yang di lakukan oleh debitur.
Kata Kunci : perjanjian kredit , bank, hak tanggungan

## Abstract
A credit agreement is a facility from a bank to make it easier for debtors to get a loan from a bank, be it a loan for a business or a loan for buying a house. Collateral at the bank will be kept by the bank in order to bind a debtor to comply with the credit agreement and so that there is no default, but looking at the length of a home loan agreement, not many debtors are in default, therefore the guarantee granted to  the  bank  will  be  kept  by  the  bank.  bank  and  if  there  is  a  default,  the  bank  will  sell  the  debtor's interference to other debtors, either by auction or sold without an auction, there is also an overcredit made by the bank so that the loan that  has  been issued by the bank can be covered by other debtors. From several credit problems to over-credit by the bank, it is often found that there will be no legal protection for debtors who default, both in terms of guarantees and installments that have been paid. Therefore, the author feels that the problems that occur in the credit agreement at the bank really attract the attention of  the  author  to  know  the  process  from  the  beginning  of  the  credit  agreement  until  the  agreement  is completed because of the achievements made by the debtor.
Keywords : credit agreement, bank, mortgage

## PENDAHULUAN
Perjanjian kredit merupakan sarana dari bank yang mengandung risiko. k Karena perjanjian kredit  menjadi  perantara  dalam  keterkaitan  pihak  yang  mempunyai  kelebihan  dana  dengan pihak-pihak  yang  kekurangan  dana  dan  memerlukan  dana,  maka  dalam  pengembangan perekonomian perbankan, p perjanjian kredit merupakan salah satu bagian yang sangat strategis.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Istilah perjanjian kredit ditemukan di dalam Intruksi Presidium Kabinet Nomor 25/EK/10 tanggal 3 Oktober 1966 Jo. Surat Edaran Bank Negara Indonesia unit 1 No. 2/539/UPK/Pemb tanggal 8 Oktober 1966 yang mengintruksikan bahwa “dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun, bank  wajib  mempergunakan  akad  perjanjian  kredit  (Supianto,  2015) .” Istilah  kredit  itu  sudah dikenal  oleh  masyarakat  luas,  pedagang,  petani  sertai  pegawai,  sehingga  istilah  kredit  sudah dikenal lama oleh mereka baik berada di pedesaan maupun di perkotaan. k Kredit diberikan oleh lembaga  Perbankan  sebagai  kreditur  (pemberi  kredit)  didasarkan  atas  rasa  percaya  bahwa individu  atau  badan  hukum  sebagai  debitur  (penerima  kredit)  akan  mengembalikan  pinjaman sesuai  dengan  jangka  waktu  yang  telah  disepakati  oleh  kedua  pihak. m Mendapatkan  fasilitas kredit  berarti  mendapatkan  kepercayaan,  dalam  hal  ini  apabila  nasabah  debitur memperoleh k kredit  pada  hakikatnya  ia  telah  memperoleh  kepercayaan  dari  bank  sebagai kreditur. d Dalam  pasal  1  butir  11  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  dirumuskan  bahwa “kredit adalah peny ediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam-meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi  utangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan pemberian bunga (Hermansyah, 2005) .”
Dalam pemberian fasilitas kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit oleh bank kepada  debitur  bukanlah  tanpa  resiko,  karena  resiko  mungkin  saja  terjadi  khususnya  karena debitur  tidak  wajib  membayar  utangnya  secara  lunas  atau  tunai,  melainkan  debitur diberi k kepercayaan oleh Undang-Undang dalam perjanjian kredit untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. r Risiko r yang r umumnya r terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan kredit (resiko kredit), resiko yang timbul karena pergerakan pasar (resiko pasar), resiko  karena  bank  tidak  mampu  memenuhi  kewajibannya  yang  telah  jatuh  tempo  (resiko likuiditas), serta resiko karena adanya kelemahan aspek yuridis yang disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung (resiko hukum). r Salah satu hal yang dipersyaratkan bank sebagai kreditur dalam pemberian kredit yaitu adanya protection atau  perlindungan  berupa  jaminan  yang  harus  diberikan  debitur  guna  menjamin  pelunasan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
utangnya demi keamanan dan kepastian hukum, khususnya apabila setelah jangka waktu yang diperjanjikan, debitur tidak meluasi hutangnya atau melakukan wanprestasi (Badriyah, 2010).
Sesuai dengan tujuannya,  barang  jaminan  baik  berupa benda bergerak  maupun benda tidak  bergerak  tersebut  bukan  untuk  dimiliki  secara r pribadi  oleh  kreditur,  karena  perjanjian utang-piutang  atau  perjanjian  kredit  bukanlah  merupakan  suatu  perjanjian  jual  beli  yang mengakibatkan perpindahan hak milik atas suatu barang, akan tetapi barang jaminan tersebut dipergunakan  untuk  melunasi  utang  dengan  cara  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  yang berlaku,  yaitu  barang  dijual  secara  lelang  dimana  hasilnya  untuk  melunasi  utang  debitur,  dan apabila terdapat sisa maka hasilnya akan dikembalikan kepada Debitur (Supramono, 1996).
Fungsi lain jaminan kredit dalam rangka pemberian kredit berkaitan dengan kesungguhan pihak  debitur  untuk  memenuhi  kewajibannya untuk  melunasi  kredit  sesuai  yang  diperjanjikan dan  menggunakan  dana  yang  dimilikinya  secara  baik  dan  hati-hati,  dimana  hal  tersebut diharapkan akan mendorong pihak debitur untuk melunasi hutangnya sehingga dapat mencegah terjadinya  pencairan  jaminan  kredit  yang  mungkin  saja  tidak  diinginkan  karena  memiliki  nilai (harga)  yang  lebih tinggi  bila  dibandingkan  dengan  utang  debitur  kepada  bank.  Dalam praktik perbankan, r umumnya nilai jaminan kredit lebih besar dari jumlah kredit yang disetujui oleh bank, sehingga pihak debitur diharapkan segera melunasi hutangnya kepada bank agar nantinya tidak kehilangan  harta  (asset)  yang  diserahkan  sebagai  jaminan  kredit  dalam  hal  kredit  tersebut ditetapkan  sebagai  kredit  macet.  Hal  ini  sejalan  dengan  ketentuan  Pasal  1131  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata,  dimana  ketentuan  dalam  Pasal  ini  sering  dicantumkan  sebagai  salah satu klausul dalam perjanjian kredit perbankan, yang berbunyi :
“Segala k ebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah  ada  maupun  yang  baru  akan  ada  di  kemudian  hari,  menjadi  tanggungan  untuk  segala perikatan perseorangan”,  serta  ketentuan  dalam  Pasal  1132  Kitab  Undang -Undang  Hukum Perdata  yang  berbunyi  : r “Kebendaan  tersebut  menjadi  jaminan bersama-sama  bagi  semua masyarakat  yang  mengutangkan  padanya;  pendapatan  penjualan  benda-benda  itu  dibagi-bagi menurut keseimbangan, r yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasa n yang sah untuk didahulukan”. (Tjitrosudibio, 2006)
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Bentuk  jaminan  yang  paling  banyak  digunakan  sebagai  agunan dalam  perjanjian kredit bank adalah hak atas tanah, r baik dengan status hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan maupun  hak  pakai,  karena  pada  umumnya  memiliki  nilai  atau  harga  yang  tinggi  dan  terus meningkat, sehingga dalam hal ini sudah selayaknya apabila debitur sebagai penerima kredit dan kreditur  sebagai  pemberi  fasilitas  kredit  serta  pihak  lain  terkait  memperoleh  perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum (Pandu, 2008).
Lembaga Jaminan Hak Tanggungan ini telah diakui eksistensinya melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan  Tanah  dan  menjadikan  kepentingan  debitur  maupun  kreditur  mendapatkan perlindungan  hukum  dari  pemerintah.  Tujuan  utama  diudangkannya  Undang-Undang  Hak Tanggungan ini, r khususnya memberikan perlindungan hukum bagi pihak kreditur apabila debitur melakukan  perbuatan  melawan  hukum  berupa  wanprestasi.  Dalam  proses  pemberian kredit, r sering  terjadi  bahwa  pihak  kreditur  dirugikan  ketika  pihak  debitur  melakukan wanprestasi,  sehingga  diperlukan  suatu  aturan  hukum  dalam  pelaksanaan  pembebanan  Hak Tanggungan  yang  tertuang  dalam  suatu  perjanjian  kredit,  yang  bertujuan  untuk  memberikan kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi  pihak-pihak  terkait, i khususnya  bagi  pihak    kreditur apabila  debitur  wanprestasi  atau  tidak  memenuhi kewajibannya.
Hal  ini  mendorong  penulis  untuk  melakukan  penelitian  tentang  bagaimana  ketentuan dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah memberikan perlindungan hukum kepada kreditur khususnya apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan Hak Tanggungan. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka dalam penelitian  hukum  ini  penulis  menyusun  penulisan  hukum  dengan  judul  Perlindungan  Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Rumah Atas Jaminan Hak Tanggungan .

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  peneltian  hukum  normatif ( normative legal research ) atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelti bahan pustaka. dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan kasus ( case approach ).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Perjanjian Kredit
Dalam  mengadakan  perjanjian  tiap  pihak  mempunyai  hak  dan  kewajiban  secara timbal  balik.  Pihak  satu  mempunyai  hak  untuk  menuntut  sesuatu  dari  pihak  lain, sedangkan  pihak  lain  mempunyai  kewajiban i untuk  memenuhi  tersebut  begitu  juga sebaliknya.  Dalam  hal  melakukan  perbuatan  hukum  di  kehidupan  modern  para  pihak biasanya  diaktualisasi  dalam  bentuk  perjanjian  tertulis  hal  tersebut  dianggap memudahkan  para  pihak  untuk  dapat  mengetahui  hak  dan  kewajiban  masing-masing pihak. Perjanjian tertulis ini sebagai alat bukti apabila terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak (Harahap, 1992).
Peraturan yang berlaku bagi perjanjian diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata yang berjudul  “Tentang  Perikatan”.  Dalam  Buku  Ketiga  KUH  Perdata  tersebut,  ketentuan - ketentuan mengenai perjanjian terdapat pada Bab Kedua. Perjanjian diatur di dalam Buku Ketiga  KUH  Perdata,  karena  perjanjian i merupakan  salah  satu  sumber  dari  perikatan. Sedangkan  sumber  perikatan  yang  lain  adalah  perikatan  karena  undang-undang. Pengertian  perjanjian  yang  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  1313  KUH  Perdata  adalah sebagai berikut :
“Suatu  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan  dirinya  terhad ap  satu  orang  atau  lebih.” Rumusan  pasal  1313  tersebut sangat luas, hal mana dapat dilihat dari kata “perbuatan”, yang berarti perbuatan apa saja dapat diperjanjian dan diserahkan kepada pihak pihak yang akan mengadakan perjanjian. Meskipun demikian, rumusan yang luas itu tidak perlu dibatasi karena pihak-pihak yang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
mengadakan perjanjian harus memperhatikan asas-asas hukum perjanjian dan mengikuti syarat-syarat sahnya perjanjian.
Berdasarkan  uraian  diatas,  dapat  diketahui  unsur-unsur  perjanjian  itu  antara  lain: (Suyatni, 1995)
1) Adanya pihak-pihak sedikitnya dua orang
2) Adanya persetujuan antara pihak-pihak itu
3) Adanya tujuan yang akan di capai
4) Adanya prestasi yang akan dilaksanakan
5) Adanya bentuk lisan dan tulisan
6) Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian
Dilihat  dari  bentuknya  perjanjian  dibedakan  menjadi  2  (dua)  macam,  yaitu  (1) Perjanjian tertulis  adalah i perjanjian  yang dibuat  oleh para pihak dalam bentuk  tulisan, dan (2) Perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak wujud lisan (cukup  kesepakatan  para  pihak).  Pada  hakikatnya  perjanjian  tidak  terikat  pada  suatu bentuktertentu karena ada dalam suatu perjanjian, menurut Ridwan Khairandy “terdapat tiga  asas  yang  saling  berkaitan,  yaitu  asas  konsensualisme  (the  principles  of consensualism),  asas  kekuatan  mengikat  kontrak  (the  principle  of  the  binding  force  of contract) dan asas kebebasan berkontrak (the principle of the freedom of the contract). (Usman, 2003)
Dalam  membuat  perjanjian para pihak  dapat  memuat  segala  macam perikatan, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Buku III Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, akan tetapi asas kebebasan berkontrak yang bukan berarti boleh memuat  perjanjian  secara  bebas,  melainkan  harus  memenuhi  syarat-syarat  tertentu untuk syahnya perjanjian. B Maksud kebebasan berkontrak bebas untuk menentukan isi dan  macamnya  perjanjian,  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum (Perdata).
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Dengan kata lain, para pihak membuat perjanjian tersebut dalam keadaan bebas dalam arti tetap selalu dalam ruang gerak yang dibenarkan atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Syarat  sahnya  perjanjian  disebutkan  dalam  pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata yaitu :
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang.
Syarat-syarat diatas terbagi dalam dua kelompok yaitu syarat obyektif dan syarat subjektif, dimana keduanya memiliki akibat hukum masing-masing, untuk lebih jelasnya penjelasan terhadap hal diatas sebagai berikut :
➢ Sepakat mereka yang mengikat dirinya
Sepakat mereka mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak  masing-masing,  yang  dilahirkan  oleh  para  pihak  dengan  tidak  ada  paksaan, kekeliruan i dan i penipuan.
Menurut  Subekti  dalam  bukunya  yang  berjudul  hukum  perjanjian  menyatakan bahwa menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, r perjanjian harus dianggap dilahirkan penawaran ( efferte ) menerima yang termaksud dalam surat tersebut, sebab detik itulah dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan. Bahwasannya mungkin ia tidak membaca surat  itu,  hal  itu  menjadi  tanggung  jawab  sendiri.Dia  dianggap  sepantasnya  membaca surat-surat yang diterimanya dalam waktu sesingkat-singkatnya (Subekti, 2014).
Persoalan  kapan  lahirnya  perjanjian  juga  sangat  penting  untuk  diketahui  dan ditetapkannya, berhubung ada kalanya terjadi perubahan dalam peraturan perundang- undangan yang mempunyai pengaruh terhadap i pelaksanaan r perjanjian, beralihnya risiko dalam perjanjian, tempat lahirnya perjanjian dan ditutupnya perjanjian dan sebagainya.
➢ Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Cakap  ( bekwaam )  merupakat  syarat  umum  untuk  dapat  melakukan  perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.
Dalam  sistem  hukum  perdata  barat  hanya  mereka  yang  dibawah  pengampuan sajalah yang dianggap tidak dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, orang-orang yang  kurang  atau  tidak  sehat  akal  pikirannya  yang  tidak  dibawah  pengampuan  tidak demikian, perbuatan hukum yang dilakukannya tidak dapat dikatan sah kalau hanya di dasarkan pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akan tetapi, perbuatan melawan hukum itu dapat dibantah dengan alasan tidak sempurnanya kesepakatan yang diperlukan, juga untuk sahnya perjanjian u sebagaimana yang ditentukan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Dilihat  dari  sudut  rasa  keadilan  memang  benar-benar  mempunyai  kemampuan untuk  menginsyafi  segala  tanggung  jawab  yang bakal  dipikulnya  karena perbuatan  itu. Tegasnya, syarat kecakapan untuk membuat suatu perjanjian ini mengandung kesadaran untuk  melindungi  baik  bagi  dirinya  dan  bagi  miliknya  maupun  dalam  hubungannya dengan keselamatan keluarganya.
➢ Suatu hal tertentu
Suatu  hak  tertentu  dalam  perjanjian i adalah  barang  yang  menjadi  obyek  suatu perjanjian.  Menurut  pasal  1333  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  barang  yang menjadi  obyek  suatu  perjanjian  ini  haruslah  tertentu,  setidaknya  haruslah  ditentukan jenisnya,  sedangkan  jumlahnya  tidak  perlu  ditentukan,  asalkan  saja  kemudian  dapat ditentukan atau diperhitungkan.
Sebelumnya,  dalam  pasal  1334  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata ditentukan  bahwa  barang-barang i yang  baru  akan  ada  di  kemudian  hari  juga  dapat menjadi objek suatu perjanjian.
Menurut  Wirdjono  Prodjodikoro,  barang  yang  belum  ada  dijadikan  objek perjanjian  tersebut  bisa  dalam  pengertian  relatif  (nisbi).  Belum  ada  pengertian  mutlak misalnya, perjanjian jual beli padi dimana tanamannya baru sedang berbunga, sedangkan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
belum ada pengertian relatif, o misalnya perjanjian jual beli yang diperjual belikan sudah berwujud beras, pada saat perjanjian diadakan masih milik penjual.
Kemudian  dalam  pasal  1332  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  ditentukan bahwa  barang-barang  yang  dapat  dijadikan  objek  perjanjian  hanyalah  barang-barang yang  dapat  diperdagangkan.  Lazimnya  barang-barang  yang  diperdagangkan  untuk kepentingan umum dianggap sebagai barang-barang diluar perdagangan, sehingga tidak bisa dijadikan objek perjanjian.
➢ Suatu sebab yang halal
Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat untuk sahnya perjanjian. Mengenai  syarat  ini  pasal  1335  BW  menyatakan  bahwa  suatu  perjanjian  tanpa  sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang terlarang, tidak mempunyai kekuatan. (Wirjono Prodjodikoro, 2004)
Syarat 1 dan 2 dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai subjek karena yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat 3 dan 4 dinamakan syarat-syarat objektif karena  mengenai  objek i perjanjian.  Apabila  syarat-syarat  objektif  tidak  dipenuhi. Perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas.
Hak untuk meminta pembatalan perjanjian ini dibatasi dalam waktu 5 tahun (Pasal 1454  BW).  Selama  tidak  dibatalkan  perjanjian  tersebut  tetap  mengikat.  Sedangkan apabila  syarat-syarat  objektif  yang  tidak  dipenuhi,  perjanjiannya  batal  demi  hukum. Artinya  dari  semula  tidak  pernah  dilahirkan  suatu  perjanjian  dan i tidak  pernah  ada perikatan. Sehingga tiada dasar untuk saling menuntut di muka hakim (pengadilan).
Oleh karena itu, setiap perjanjian harus memenuhi asas utama dari suatu perikatan dan  ketentuan  syarat  sahnya  perjanjian  yang  tertuang  dalam  ketentuan  Pasal  1318  jo Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata).  Dengan  dipenuhinya ketentuan syarat tersebut, maka perjanjian tersebut akan sah dan mengikat para pihak yang membuatnya.
Dalam hukum perjanjian dikenal ada beberapa macam asas yaitu :
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
a) Asas Kebebasan Berkontrak
b) Asas Konsensualisme
c) Asas Kepercayaan.
d) Asas Pacta Sunt Servanda/Kekuatan Mengikatnya Perjanjian
e) Asas Kepastian Hukum
f) Asas Keseimbangan
g) Asas Moral
h) Asas Kepatutan
i) Asas kebiasan
j) Asas Itikad Baik

## Alternatif Penyelesaian Sengketa Kredit pada Bank
Menurut  kamus  hukum,  wanprestasi  berarti  kelalaian,  kealpaan,  cidera  janji,  tidak menepati  kewajibannya  dalam  perjanjian.  Adapun  yang  dimaksud  wanprestasi  adalah suatu  keadaan  yang  dikarenakan  kelalaian  atau p kesalahannya,  debitur  tidak  dapat memenuhi  prestasi  seperti  yang  telah  ditentukan  dalam  perjanjian  dan  bukan  dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.
Menurut  Wirjono  Prodjodikoro  (2000:23)  wanprestasi  adalah  ketiadaan  suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian yang dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaks anaan janji untuk  prestasi  dan  ketiadaan  pelaksanaannya  janji  untuk  wanprestasi” (Projodikoro, 1996).
R.Subekti mengemukakan bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu : (Subekti, 2014)
1) Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
2) Melaksanakan i apa i yang a telah r diperjanjikannya, k tetapi L tidak o sebagaimana i y ang i diperjanjikannya.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
3) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4) Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.
Dalam  kasus  kredit  bermasalah  debitur  telah  dianggap  mengingkari  janji  untuk membayar  angsuran/bunga  yang  telah  mjatuh  tempo  sehingga  terjadi s keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran, i dengan demikian dapat dikatakan bahwa  kredit  bermasalah  di  dalamnya  meliputi  kredit  macet,  meskipun  tidak  semua kredit yang bermasalah adalah kredit macet.
Apabila debitur tidak memenuhi janjinya (wanprestasi) maka kreditur dapat meminta haknya berupa :
1) Hak menuntut pemenuhan perjanjian (nokomen).
2) Hak  menuntut  pemutusan p perjanjian  apabila  perjanjian  itu  bersifat  timbal balik, menuntut pembatalan perjanjian (ontbinding).
3) Hak menuntut ganti rugi (schade vergoeding).
4) Hak menuntut pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi.
5) ak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.
Tidak  terpenuhinya  kewajiban  atau  wanprestasi  dalam  suatu  perjanjian  dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu :
1) Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian; dan
2) Karena keadaan memaksa (overmacht/forcemajeur)
Ada empat keadaan wanprestasi :
1) Tidak i memenuhi prestasi.
2) Terlambat memenuhi prestasi.
3) Memenuhi prestasi secara tidak i baik.
4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
Dari uraian tersebut diatas dapat mengetahui maksud dari wanprestasi yaitu bahwa seseorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan dalam perjanjian. Unsur-unsur wanprestasi, diantaranya :
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022

## A. Kesalahan.
Yang  dimaksud  de ngan  adanya  “kesalahan”  harus  dipenuhi  syarat -syarat  yaitu sebagai berikut :
a) Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan.
b) Perbuatan  tersebut  dapat  dipersalahkan  kepada  si  pembuat,  yaitu  bahwa  ia dapat menduga tentang akibatnya.
Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsur onjektif dan subjektif. Unsur o objektif u yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah diduga, sedangkan unsur subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli.
B. Kelalaian.
Kelalaian  merupakan  sebuah  perbuatan  dimana  seorang  pelaku  mengetahui  akan kemungkinan  terjadinya  akibat  yang  dapat  merugikan  orang  lain.  Untuk  mengetahui unsur  kelalaian  tidaklah  mudah,  perlu  dilakukan  pembuktian  karena  seringkali  tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan i melakukan prestasi yang dijanjikan.
C. Kesengajaan
Kesengajaan  merupakan  perbuatan  yang  dilakukan  dengan  diketahui i dan dikehendaki.  Oleh  karena  itu,  saat  terjadinya  kesengajaan  tidak  diperlukan  adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut.
Upaya Penyelesaian Kredit: (Sutarno, 2004)
1) Pembinaan
Pembinaan atas debitur yang mempunyai kredit bermasalah dilakukan oleh analis yang bersangkutan. Pembinaan dilakukan dengan cara pemantauan kredit yang intensif dan perencanaan kredit yang komprehensif masing-masing menggunakan formulir  khusus  yang telah ditentukan  oleh  Bank.  Pembinaan  atas  debitur  yang mempunyai  kualitas  kredit  macet,  maka  harus  segera  dilakukan  pemindahan pengelolaan  dari  analis  yang  bersangkutan  kepada  Unit  Pengawasan  dan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Penyelesaian  Kredit  Macet.  Penyelesaian  atas  debitur  yang  mengalami  kredit macet dapat dilakukan melaui resrtrukturisasi atau dengan cara kunjungan rutin kepada nasabah.
2) Rescheduling atau penjadwalan kembali.
Bank  dalam  hal  ini  memberikan  perpanjangan  jangka  waktu  kredit.  debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit sehingga debitur masih mempunyai waktu untuk melunasi angsurannya.
3) Reconditioning atau persyaratan kembali
Persyaratan  kembali  kredit  yang  telah  diberikan  dengan  mengubah  berbagai persyaratan  yang  ada  seperti  kapitalisasi  bunga  yang  dijadikan  utang  pokok, penurunan  suku  bunga  yang  bertujuan  agar  lebih  meringankan  beban  debitur, serta pembebasan bunga dengan pertimbangan debitur akan mampu membayar lagi kredit tersebut sampai dengan lunas.
4) Restrukturisasi
Sebagai  salah  satu  upaya  meminimalisasikan  potensi  kerugian  dari  kredit bermasalah,  pihak  bank  dapat  melakukan  restrukturisasi  kredit  untuk  debitur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar setelah dilakukan restrukturisasi. Ketentuan restrukturisasi kredit telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia  Nomor  7/2/PBI/2005  Tentang  Penilaian  Kualitas  Aktiva  Bank  Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006.
Dalam  pasal  1  angka  25  disebutkan  bahwa  restrukturisasi  kredit  adalah  upaya perbaikan yang dilakukan oleh pihak bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan pihak bank antara lain :
a) Penurunan suku bunga kredit;
b) Perpanjangan jangka waktu kredit;
c) Pengurangan tunggakan bunga kredit;
d) Pengurangan tunggakan pokok kredit;
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
e) Penambahan fasilitas kredit; dan atau
f) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.
5) Penyitaan Jaminan
Penyitaan jaminan disini merupakan jalan terakhir apabila debitur sudah benar- benar  tidak  mempunyai  itikad  baik  serta  sudah  tidak  mampu  lagi  membayar semua utang-utangnya.
Kredit  macet  dalam  jumlah  yang  besar  tidak  hanya  sebagai  perwujudan  dari kemacetan usaha debitur, akan tetapi juga membawa pengaruh buruk bagi kinerja suatu bank.  Hal  ini  disebabkan  karena  kemampuan  bank  untuk  mengumpulkan  pendapatan bunga yang berasal dari pemberian kredit semakin berkurang .
Mekanisme  penyelesaian  kasus  wanprestasi  terdapat  dua  cara  yaitu  :  (Badrulzaman, 1991)
1. Penyelesaian melalui jalur litigasi
Litigasi  merupakan  suatu  proses  gugatan,  suatu  sengketa  di  ritualisasikan  yang menggantikan sengketa sesungguhnya, yaitu para pihak dengan memberikan kepada seorang  pengambil  keputusan  dua  pilihan  yang  bertentangan.  Penggunaan  system litigasi mempunyai keuntungan dan kekurangan dalam penyelesaian suatu sengketa. Keuntungannya yaitu :
a. Dalam  mengambil  alih  keputusan  dari  para  pihak,  litigasi  dalam  sekurang- kurangnya  dalam  batas  tertentu  menjamin  bahwa  kekuasaan  tidak dapatmempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentraman social.
b. Litigasai sangat baik untuk menemukan berbagai kesalahan dan masalah dalam posisi pihak lawan.
c. Litigasi  memberikan  suatu  standar  bagi  prosedur  yang  adil  dan  memberikan peluang  yang  luas  kepada  para  pihak  untuk  didengarkan  keterangannya sebelum mengambil keputusan.
d. Litigasi membawa nilai-nilai masyarakat untuk penyelesaian sengketa pribadi.
e. Dalam  system  litigasi  para  hakim  menerapkan  nilai-nilai  masyarakat  yang terkandung dalam hukum untuk menyelesaikan sengketa.
Sedangkan kekurangan dari system litigasi adalah :
a) Penyelesaian perkara yang lambat dan banyak membuang waktu
b) Biaya peradilan yang mahal
c) Peradilan yang tidak responsive terhadap kepentingan umum
d) Putusan pengadilan tidak menyelesaikan sengketa
e) Kemampuan hakim bersifat generalis
f) Putusan  pengadilan  seringkali  dijatuhkan  tidak  disertai  dengan
g) pertimbangan yang cukup rasional.
2. Penyelesaian melalui jalur non litigasi Penyelesaian o melalui jalur non litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan  atau  biasa  disebut  Alternative  Dispute  Resolution i (ADR). c Cara penyelesaian  sengketa  melalui  ADR  antara  lain  negosiasi,  mediasi,  arbitrase. Ketentuan mengenai ADR ini diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif l Pilihan l Penyelesaian Sengketa. l Dalam penyelesaian sengketa tentunya membutuhkan  penyelesaian  yang  terbaik,  cepat,  efektif  dan  efisien.  Dalam penyelesaian  sengketa  wanprestasi  perjanjian  utang  piutang  yang  terjadi  di masyarakat,  maka  akan  lebih  baik  diselesaikan  melalui  jalur  non  litigasi  karena  ini merupakan pola yang ideal dan memberikan win-win solution bagi para pihak.
Pola penyelesaian ini dianggap terbaik karena :
a. Bersifat informal
b. Biaya murah
c. Penyelesaian cepat
d. Menyelesaikan sengketa dan memperbaiki hubungan diantara para pihak yang bersengketa
e. Keputusan yang diambil adalah win-win solution.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Sedangkan    menurut    Djumhana,    penyelesaian    secara    administrasi  perkreditan antara lain sebagai berikut :
1. Penjadwalan kembali (Rescheduling)
Yaitu perubahan syarat l kredit yang i menyangkut jadwal jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.
2. Persyaratan kembali (Reconditioning)
Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan  jadwal  pembayaran,  jangka  waktu,  dan  atau  persyaratan  lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit atau konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank.
3. Penataan kembali (Restructuring)
Yaitu  perubahan  syarat-syarat  kredit  berupa  penambahan  dana  bank,  dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi  seluruh  atau  sebagian  dari  kredit  yang  menjadi  penyertaan  dalam perusahaan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  diatas  permasalahan  yang  timbul  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa perjanjian  Kredit  tidak  sesimpel  seperti  membayar  dan  mengembalikan  tetapi  akan  ada perbuatan  hukum  yang  melekat  pada  perjanjian  tersebut  maka  dari  itu  lebih  baik  untuk mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku sebelum melakukan perjanjian kredit agar tidak tejadi permasalahan hukum di kemudian hari dan merugikan diri sendiri

## DAFTAR PUSTAKA
Badriyah, H. (2010). Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Badrulzaman, M. D. (1991). Perjanjian Kredit Bank. Bandung: Citra Aditya Bakti. Harahap, Y. (1992). segi-segi Hukum Perjanjian . Bandung: Publiser. Hermansyah. (2005). Hukum Perbankan Nasional Indonesia . Jakarta : Kencana.
Pandu,  Y.  (2008). Himpunan  Peraturan  Perundang-undangan  Jaminan  Fidusia  dan  Hak Tanggungan . Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing. Perdata, K. u.-U. (n.d.). pasal 1337. Projodikoro, W. (1996). Hukum Perbankan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. Subekti, R. (2014). Aneka Perjanjian . Bandung : Citra Aditya Bakti. Supianto.  (2015). hukum  jaminan  fidusia,  prinsip  publisitas  pada  jamiann  fidusia. yogyakarta: garudhawacana.
Supramono,  G.  (1996). Perbankan  dan  Masalah  Kredit  Suatu  Tinjauan  Yuridis. Jakarta: Djambatan.
Sutarno. (2004). Aspek-Aspek Hukum Perkreditan. Bandung: Alfabeta. Suyatni, T. d. (1995). Dasar-Dasar Perkreditan Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Tjitrosudibio, S. d. (2006). Kitab Undang-Undang Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita. Usman,  R.  (2003). Aspek-Aspek  Hukum  Perbankan  Indonesia. Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka Utama.