Jurnal Komunikasi Pembangunan
Juli 2017, Volume 15, No. 2

## PEMANFAATAN INTERNET SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI OLEH PENGELOLA SEKRETARIAT DEWAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI
Utilization of Internet as a Communication Media by Staff of Provincial Food Security Council Secretariat
Munawar Khalil N 1 , Amiruddin Saleh 2 , Basita Ginting 2
1 Staf Sekretariat Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian
2 Dosen Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Pascasarjana Institut Pertanian Bogor email: khalilmunawar888@yahoo.co.id

## ABSTRACT
This  research  work  was  carried  out  to  analyze  the  utilization  of  internet  as  a communication  media  by  Staff  of  Provincial  DKP  Secretariat.  The  population  of the study is Staff of Provincial DKP Secretariat in 34 province in Indonesia. Survey method  of  the  research  and  stratified  random  sampling  were  used  to  select  68 Staff for the study. The data was presented and analyzed in tables and average scores.  The  research  found  that  internet  exposure  of  Staff  of  Provincial  DKP Secretariat is high. However, its utilization is still low. The research also showed that:  (1)  individual  characteristics  (age,  period  of  work,  and  training)  are significantly  correlated  with  internet  exposure  (frequency  and  channel  variety); (2)  motivation  (intrinsic  motivation)  is  significantly  correlated  with  internet exposure  (duration  and  the  situation  of  exposure);  (3)  internet  exposure (duration,  frequency,  and  the  situation  of  exposure)  are  significantly  correlated with utilization of internet (communication and coordination).
Keywords : Communication Media, Internet, Provincial DKP Secretariat

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan internet oleh Pengelola Sekretariat  Dewan  Ketahanan  Pangan  (DKP)  Provinsi.  Penelitian  ini  mengambil sampel  dari  34  provinsi  seluruh  Indonesia  dengan  metode stratified  sampling . Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Pengelola  Sekretariat  DKP  Provinsi mempunyai  tingkat  keterdedahan  yang  cukup  tinggi  terhadap  internet.  Akan tetapi,  pemanfaatan  internet  untuk  mendukung  tugas  dan  fungsi  Pengelola Sekretariat  DKP  Provinsi  masih  rendah,  terutama  dari  aspek  komunikasi  dan sosialisasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa: (1) karakteristik individu pada indikator  umur,  masa  kerja,  dan  pelatihan  berhubungan  nyata  dengan keterdedahan internet pada indikator frekuensi dan ragam saluran; (2) motivasi intrinsik berhubungan nyata dengan keterdedahan internet pada indikator durasi dan  situasi  keterdedahan;  (3)  keterdedahan  internet  pada  indikator  durasi,
Juli 2017, Volume 15, No. 2
frekuensi,  dan  situasi  keterdedahan  berhubungan  nyata  dengan  pemanfaatan internet pada indikator komunikasi dan koordinasi.
Kata Kunci: Media Komunikasi, Internet, Pengelola Sekretariat DKP Provinsi

## PENDAHULUAN
Pembangunan ketahanan pangan merupakan hal yang penting dan strategis mengingat  pangan  merupakan  hak  dasar  manusia  yang  paling  utama. Pemenuhan  kebutuhan  pangan  adalah  bagian  dari  hak  asasi  setiap  individu. Pemenuhan  kecukupan  pangan  bagi  rakyat  merupakan  kewajiban  baik  secara moral,  sosial,  maupun  hukum.  Selain  itu,  pemenuhan  kecukupan  pangan merupakan investasi pembentukan sumber daya manusia (SDM) yang lebih baik dan  prasyarat  bagi  pemenuhan  hak-hak  dasar  lainnya  seperti  pendidikan  dan pekerjaan (Suryana 2014; Rachmat 2015).
Pembangunan  ketahanan  pangan  meniscayakan  teknologi  informasi  dan komunikasi. Salah satu tugas pemerintah adalah menyebarluaskan informasi dan kebijakan  pemerintah  sesuai  dengan  institusi/lembaga  masing-masing  kepada publik,  menampung  dan  mengolah  aspirasi  masyarakat,  serta  membangun kepercayaan  publik  guna  menjaga  citra  dan  reputasi  pemerintah.  Untuk  itu, diperlukan  upaya-upaya  kreatif  dan  persuasif  dalam  pelaksanaan  misi  tersebut. Pemerintah  harus  mengomunikasikan  kebijakan,  rencana  kerja,  dan  capaian kinerja kepada masyarakat luas. Memanfaatkan internet merupakan pilihan yang tepat  seiring  dengan  perkembangan  teknologi  komunikasi  yang  semakin  maju. Penyediaan website dan  pembuatan  akun  di  media  sosial  misalnya,  dapat dimanfaatkan  sebagai  media  komunikasi  agar  diseminasi  informasi  berlangsung secara  cepat  dan  menjangkau  seluruh  lapisan  masyarakat.  Komunikasi  yang menggunakan  media  baru  atau  teknologi  internet  dapat  menjangkau  langsung dan  cepat  kepada  semua  pihak.  Karakteristik  internet  yang  dapat  diakses kapanpun  dan  dimanapun  memungkinkan  terjadinya  akselerasi  pengetahuan dan dinamika komunikasi yang mendukung proses pembangunan.
Ketersediaan  akses  internet  yang  merata  di  seluruh  Indonesia  merupakan salah  satu  faktor  kunci  dalam  pembangunan  nasional.  Pemerintah  dalam Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  2015-2019  telah berkomitmen untuk menyediakan infrastruktur teknologi komunikasi ke seluruh wilayah  Indonesia  untuk  menciptakan  konektivitas  antardaerah.  Hasil  survei Asosiasi  Pengguna  Jasa  Internet  Indonesia  (APJII)  Tahun  2016  menyebutkan bahwa penetrasi internet secara nasional berada di angka 51,55%, namun masih belum  merata  ke  seluruh  wilayah.  Khazaeli  dan  Stockemer  (2013)  menemukan bahwa  penetrasi  internet  memiliki  pengaruh  positif  dalam  pemerintahan. Negara-negara dengan penetrasi internet yang lebih tinggi pada umumnya lebih baik dan mempunyai kondisi pemerintahan yang lebih stabil, tanpa melihat rezim yang memerintah.
Implementasi  internet  di  bidang  pemerintahan  dikenal  dengan  istilah e- government, yaitu  upaya  penyelenggaraan  pemerintahan  berbasis  teknologi
Jurnal Komunikasi Pembangunan
Juli 2017, Volume 15, No. 2
informasi  dan  komunikasi  untuk  meningkatkan  pelayanan  publik  yang  lebih efektif  dan  efisien  (Nugroho  2015).  Menurut  Chuzairi  (2016)  implementasi e- government di Indonesia tergolong lambat dikarenakan beberapa faktor seperti infrastruktur  belum  merata,  kemampuan  SDM  yang  tergolong  rendah,  serta variasi  budaya  masyarakat  Indonesia  yang  berbeda-beda.  Pada  saat  yang sama,pengguna  internet  terus  mengalami  peningkatan  signifikan  dari  tahun  ke tahun.  Hasil  survei  APJII  menyebutkan  jumlah  pengguna  internet  tahun  2014 mencapai 88,1 juta orang, dan mengalami peningkatan menjadi 132,7 juta orang pada  tahun  2016.  Hal  ini  menjadi  tantangan  yang  besar  bagi  aparatur pemerintah  untuk  memanfaatkan  internet  secara  optimal  dalam  mendukung implementasi e-government menuju pelayanan publik yang lebih baik. Setiawan dan  Santoso  (2013)  mengatakan  esensi  dari e-governance adalah  hubungan timbal  balik  antara  pemerintah  (penyelenggara  otoritas  negara)  dengan  rakyat atau  warga  negara.  Ukuran  keberhasilan e-governance dalam  hal  ini  adalah, hubungan  timbal  balik  yang  saling  memperkuat  ataupun  saling  memperbaiki antara  keduanya.  Pemerintah  sebagai  penyelenggara  negara  diharapkan memberikan  pelayanan  yang  maksimal  dan  adil  berkat  komunikasinya  yang membaik dengan masyarakat.
Institusi  Dewan  Ketahanan  Pangan  (DKP)  Provinsi  merupakan  wadah koordinasi lintas sektor untuk merumuskan kebijakan ketahanan pangan daerah. Pengelola Sekretariat DKP Provinsi merupakan aparatur pemerintah yang secara fungsional bertugas untuk mendukung kinerja DKP Provinsi. Terdapat tiga aspek yang  harus  dimiliki  oleh  Pengelola  Sekretariat  DKP  Provinsi,  yaitu:  pertama, komunikasi  dengan  para  pemangku  kepentingan  terkait.  Pengelola  Sekretariat DKP  Provinsi  dituntut  untuk  mampu  membangun  komunikasi  dengan  berbagai kelompok  masyarakat,  politik,  swasta  dan  pemangku  kepentingan  lainnya dengan  tujuan  untuk  mendapat  masukan  terkait  pembangunan  ketahanan pangan  daerah.  Internet  membuka  ruang  yang  begitu  besar  bagi  masyarakat untuk berpartisipasi aktif memberikan kontribusi dalam mengarahkan kebijakan pemerintah.  Briones et  al. (2011)  menunjukkan  keberhasilan  Palang  Merah Amerika  dalam  penggunaan  media  internet  secara  dialogis  yang  ditunjukkan dengan  merespon  secara  aktif  berbagai  postingan  di  media  sosial  serta menyerap ide-ide dari warganet yang beragam. Kedua, pengelola sekretariat DKP provinsi  dituntut  untuk  mampu  melakukan  sosialisasi  kebijakan  pemerintah  di bidang  ketahanan  pangan.  Ketiga,  koordinasi  dengan  Pengelola  Sekretariat  DKP di  level  pusat,  provinsi,  dan  kabupaten/kota.  Dengan  demikian,  Pengelola Sekretariat  DKP  Provinsi  sebagai  unsur  pendukung  dalam  institusi  DKP  Provinsi dituntut  untuk  mampu  memainkan  peran  optimal  dalam  mendukung terwujudnya  pembangunan  ketahanan  pangan  daerah.  Hal  ini  juga  merupakan suatu  upaya  untuk  mewujudkan open  government yang  mencakup  tiga  unsur, yaitu  transparansi,  partisipasi,  dan  kolaborasi  (Gunawong  2015).  Melihat perkembangan  internet  dan  implementasinya  dalam  bidang  pemerintahan, menarik  untuk  melihat  seperti  apa  pemanfaatan  internet  oleh  Pengelola Sekretariat DKP Provinsi dilihat dari ketiga aspek tersebut.
Juli 2017, Volume 15, No. 2
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  terdapat  dua  hal  yang  mendasari mengapa  hal  ini  perlu  dikaji  yaitu,  perkembangan  teknologi  komunikasi  dan kemampuan  aparatur  pemerintah  beradaptasi  dengan  perubahan.  Giles  (2003) menyebutkan  dua  aspek  yang  menentukan  perkembangan  media  adalah teknologi  dan  budaya.  Teknologi  komunikasi  meniscayakan  perubahan  pada media, dari tribal era hingga electronic era (West dan Turner 2010). Media massa konvensional  seperti  surat  kabar,  majalah,  radio  dan  televisi  pada  awalnya menempatkan  khalayak  sebagai  entitas  yang  pasif,  namun  seiring perkembangan,  media  internet  menggeser  kuasa  media  ke  kuasa  khalayak. Khalayak  mempunyai  kebebasan  untuk  memilih  media  mana  yang  diinginkan. Selain  itu,  khalayak  juga  mempunyai  ruang  yang  besar  untuk  menentukan agenda media.
Hasil Survei APJII tahun 2016 menyebutkan pengguna internet dari kalangan pekerja  mencapai  62%,  jauh  lebih  banyak  dibanding  profesi  lainnya  seperti  ibu rumah  tangga  (16,6%),  mahasiswa  (7,8%),  dan  pelajar  (6,3%).  Tujuan penggunaan  internet  antara  lain  untuk  meng- update informasi  (25,3%),  terkait pekerjaan  (20,8%),  mengisi  waktu  luang  (13,5%),  hiburan  (8,8%),  dan bisnis/berdagang  (8,2%).  Data  tersebut  memang  tidak  menunjukkan  profesi aparatur  sipil  negara  secara  rinci,  namun  menurut  BPS  2015,  jumlah  aparatur sipil  negara  seluruh  Indonesia  sebesar  4,45  juta  orang  atau  1,7%  dari  jumlah penduduk,  dan  sektor  ini  tentunya  menjadi  bagian  dari  62%  pengguna  internet berdasarkan  profesi.  Hal  ini  diperkuat  dengan  hasil  survei  yang  dilakukan  oleh Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri 2016) terhadap 1.600 pegawai negeri di  seluruh  Indonesia  yang  menunjukkan  bahwa  72,94%  pegawai  negeri  sudah menggunakan smartphone , dan sebesar 66% penggunaannya untuk mendukung pekerjaan.  Internet  bukan  lagi  barang  asing  bagi  aparatur  pemerintah.  Secara kelembagaan,  pemerintah mendorong pemanfaatan internet melalui
implementasi e-governance .  Kepemilikan  media  komunikasi  berbasis  internet memang cenderung tinggi (Korpri 2016), tetapi masih ditemukan kendala dari sisi kemampuan SDM aparatur itu sendiri dalam beradaptasi dengan perkembangan TIK, seperti literasi internet yang masih rendah (Rustam 2014), literasi informasi yang  belum  merata  (Dhita  2012),  perubahan  budaya  kerja  manual  ke  digital (Darmajaya 2016).
Terkait  dengan  pembangunan  ketahanan  pangan,  media  merupakan  salah satu  pemangku  kepentingan  yang  mempunyai  peran  penting  dan  strategis. Pemerintah  melihat  pentingnya  sinergi  dengan  media  dengan  membuka  ruang untuk menampung dinamika yang terjadi di dalam masyarakat. Krisis pangan di suatu  daerah  yang  dimuat di  media  sosial  atau media online akan  sangat  cepat diketahui  sehingga  membantu  pemerintah  dalam  mengambil  langkah-langkah yang  diperlukan  untuk  menangani  permasalahan  tersebut.  Selaras  dengan  itu, pemerintah melalui kebijakan e-government juga sudah menggunakan teknologi komunikasi  yang  mampu  memperpendek  jarak  antara  pemerintah  dan masyarakat,  memanfaatkan  berbagai  media  komunikasi  sehingga  pelayanan pemerintah  lebih  efektif  dan  efisien.  Pada  akhirnya  dapat  memberikan
Jurnal Komunikasi Pembangunan
Juli 2017, Volume 15, No. 2
pelayanan  publik  yang  lebih  baik  dari  hanya  mengandalkan  jalur  birokrasi konvensional.  Oleh  karena  itu,  kemampuan  aparatur  negara  dalam memanfaatkan  internet  sebagai  media  komunikasi  yang  mendukung  tugas  dan fungsinya  menjadi  suatu  keharusan.  Dengan  demikian,  menarik  untuk menganalisis  pemanfaatan  internet  oleh  Pengelola  Sekretariat  DKP  Provinsi sebagai media komunikasi.
Tujuan  penelitian  ini  adalah:  (1)  menganalisis  hubungan  karakteristik individu dengan keterdedahan internet oleh Pengelola Sekretariat DKP Provinsi; (2)  menganalisis  hubungan  motivasi  dengan  keterdedahan  internet  oleh Pengelola Sekretariat DKP Provinsi; dan (3) menganalisis hubungan keterdedahan internet  dengan  tingkat  pemanfaatan  internet  oleh  Pengelola  Sekretariat  DKP Provinsi.

## METODE PENELITIAN
Desain  penelitian  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dengan  metode survei  bersifat  deskriptif  korelasional,  yaitu  penelitian  yang  berusaha mendeskripsikan  pemanfaatan  internet  oleh  Pengelola  Sekretariat  DKP  Provinsi dan menganalisis hubungan antarpeubah yang diteliti.
Penelitian  ini  mencakup  34  provinsi  seluruh  Indonesia  untuk  mendapatkan gambaran  secara  nasional  mengenai  pemanfaatan  internet  oleh  Pengelola Sekretariat  DKP  Provinsi.  Teknik  pengambilan  sampel  menggunakan stratified sampling, sehingga diperoleh 68 sampel. Waktu penelitian dilakukan pada bulan April  –  Juni  2017.  Pengumpulan  data  menggunakan  kuesioner  dan  panduan wawancara.  Analisis  data  menggunakan  analisis  statistik  deskriptif  dan  analisis inferensial  menggunakan  koreasi rank Spearman,  dengan  dibantu  aplikasi  SPSS versi 20.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Umum
Dewan  Ketahanan  Pangan  (DKP)  merupakan  lembaga  non  struktural  yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan. DKP bertujuan untuk mendukung terwujudnya pembangunan  ketahanan  pangan  berdasarkan  kedaulatan  pangan  dan kemandirian  pangan.  Ketahanan  pangan  mencakup  aspek  yang  kompleks  dan bersidat  multi  dimensional,  sehingga  diperlukan  suatu  wadah  koordinasi ketahanan  pangan  dengan  mempertimbangkan  berbagai  perubahan  lingkungan strategis.  Dengan  adanya  DKP,  aspek-aspek  tersebut  dapat  ditangani  secara sinergis  dan terintegrasi.  DKP  mempunyai tugas membantu  Presiden  dalam:  (a) merumuskan  kebijakan dalam  rangka  mewujudkan  ketahanan  pangan nasional; (b)  melaksanakan  evaluasi  dan  pengendalian  dalam  rangka  mewujudkan ketahanan pangan nasional (DKP 2010).
Juli 2017, Volume 15, No. 2
Suryana  (2014)  mengemukakan  ruang  lingkup  ketahanan  pangan  dapat dilihat  pada  UU  Nomor  18  Tahun  2012  tentang  Pangan,  dan  dapat  dibagi  ke dalam  tiga  subsistem  yaitu  ketersediaan  pangan,  keterjangkauan  pangan,  dan pemanfaatan pangan.
Dalam  pelaksanaan  tugas  DKP  provinsi  dibantu  oleh  Pengelola  Sekretariat DKP  Provinsi  yang  secara ex-officio dilaksanakan  oleh  dinas/badan/unit  kerja yang  menangani  ketahanan  pangan  provinsi.  Penunjukan  sebagai  Pengelola Sekretariat  DKP  Provinsi  berada  di  bawah  kewenangan  kepala  dinas/unit  kerja ketahanan  pangan  provinsi  selaku  Sekretaris  DKP  Provinsi.  Olehnya  itu,  karena mekanisme pengangkatan sebagai Pengelola Sekretariat DKP Provinsi secara detil tidak  diatur  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  83  Tahun  2006  tentang  Dewan Ketahanan Pangan, maka mekanismenya diserahkan kepada masing-masing DKP Provinsi  apakah  akan  melakukan  penunjukan  secara  langsung  atau  melalui Keputusan Sekretaris DKP Provinsi.

## Karakteristik Individu
Secara  struktural,  Pengelola  Sekretariat  DKP  Provinsi  melekat  pada dinas/unit kerja yang menangani ketahanan pangan provinsi, dan bekerja secara fungsional di DKP Provinsi. Karakteristik Pengelola Sekretariat DKP Provinsi yang diteliti  adalah  jenis  kelamin,  umur,  masa  kerja,  pendidikan,  pelatihan,  dan kepemilikan  TIK.  Uraian  secara  rinci  terkait  karakteristik  individu  Pengelola Sekretariat DKP Provinsi disajikan dalam Tabel 1.
Data  tersebut  menunjukkan  bahwa  Pengelola  Sekretariat  DKP  Provinsi didominasi  oleh  generasi  X.  Generasi  ini  merupakan digital  immigrant yang sebagian  masa  hidupnya  belum  mengalami  perkembangan  teknologi  internet. Hanya  5,88%  dari  responden  yang  termasuk  ke  dalam  kategori net  generation, yaitu  generasi  yang  lahir  dan  tumbuh  di  tengah  pesatnya  perkembangan internet.  Rentang  usia  responden  ini dapat dipahami  mengingat  seleksi jabatan dan  pencapaian  karir  di  birokrasi  pemerintahan  mempunyai  mekanisme tersendiri,  di  antaranya  harus  memenuhi  persyaratan  usia,  pangkat,  golongan, dan  pengalaman.  Pengelola  Sekretariat  DKP  Provinsi  merupakan  jabatan  non struktural  yang  pada  umumnya  dijabat  oleh  pejabat  struktural  di  dinas  terkait atau pegawai yang mempunyai masa kerja yang cukup lama.
Jenis  kepemilikan  TIK  mayoritas  responden  memiliki  dua  jenis  TIK  yaitu sebesar  66,18%,  kemudian  secara  berurutan  14,71%  memiliki  satu  jenis  TIK, 13,24% memiliki tiga jenis TIK, dan hanya 5,88% memiliki empat jenis TIK.
Smartphone merupakan jenis TIK yang paling banyak dimiliki oleh Pengelola Sekretariat  DKP  Provinsi.  Pengelola  Sekretariat  DKP  Provinsi  ada  yang  memiliki lebih  dari  satu  buah smartphone .  Tingginya  kepemilikan  TIK  oleh  Pengelola Sekretariat  DKP  Provinsi  disebabkan  beberapa  hal,  antara  lain:  Pertama,  pasar yang  membanjiri  Indonesia  dengan  gadget  dan  perangkat  elektronik  dengan kualitas  dan  harga  bersaing.  Survei  e-marketer  (Kominfo  2016)  menyebutkan pertumbuhan pasar smartphone di Indonesia tertinggi di Asia dan Pasifik. Kedua,
Jurnal Komunikasi Pembangunan
Juli 2017, Volume 15, No. 2
Pengelola  Sekretariat  DKP  Provinsi  termasuk  golongan  kelas  menengah  yang memiliki  kemampuan  membeli  perangkat  elektronik.  Ketiga,  terdapat  jenis  TIK yang  difasilitasi  oleh  kantor  sehingga  pegawai  tidak  perlu  mengeluarkan  biaya dari kantong sendiri.
Tabel  1. Jumlah dan persentase Pengelola Sekretariat DKP Provinsi berdasarkan peubah karakteristik individu
Karakteristik Individu Jumlah (orang) Persentase (%) Jenis Kelamin Laki-Laki 43 63,24 Perempuan 25 36,76 Umur Muda (25 – 34 tahun) 4 5,88 Dewasa (35 – 50 tahun) 45 66,18 Tua (51 – 62 tahun) 19 27,94 Masa Kerja Singkat (1 – 2 tahun) 19 27,94 Sedang (3 – 5 tahun) 43 63,24 Lama (6 – 8 tahun) 6 8,82 Pendidikan Diploma 1 1,47 Sarjana 49 72,06 Magister 15 22,06 Doktor 3 4,41 Pelatihan Pernah 7 10,29 Belum     Pernah 61 89,71 Kepemilikan TIK Satu Jenis 4 5,88 Dua Jenis 9 13,23 Tiga Jenis 45 66,18 Empat Jenis 10 14,71
Ket: n= 68

## Motivasi Penggunaan Internet
Motivasi  Pengelola  Sekretariat  DKP  Provinsi  dalam  penggunaan  internet dibedakan menjadi dua yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik  terdiri  dari  memanfaatkan  waktu,  mengembangkan  karir,  dan meningkatkan potensi diri. Motivasi ekstrinsik terdiri dari kemudahan mendapat informasi,  menunjang  pekerjaan,  ketersediaan  jaringan,  dan  dukungan lingkungan kerja.
Juli 2017, Volume 15, No. 2
Tabel  2. Rataan skor motivasi Pengelola Sekretariat DKP Provinsi Motivasi Rataan Skor* Motivasi Intrinsik 3,12 Motivasi Ekstrinsik 3,39
Ket: * Interval Skor 1,00 – l,75=Sangat  Rendah;1.76 – 2,50=Rendah; 2,51 – 3,25=Tinggi;  3,26 – 4,00=Sangat Tinggi
Tabel  2  menunjukkan  Pengelola  Sekretariat  DKP  Provinsi  menggunakan internet  didorong  oleh  motivasi  intrinsik  berupa  kebutuhan  memanfaatkan waktu untuk mencari informasi tertentu. Internet juga digunakan sebagai sarana yang mendukung pengembangan karir dan juga untuk meningkatkan potensi diri, baik sebagai aparatur negara maupun sebagai bagian dari masyarakat informasi. Penggunaan internet oleh Pengelola Sekretariat DKP Provinsi juga tidak terlepas dari  konektivitas  internet  saat  ini  yang  semakin  baik,  perkembangan  internet mendukung masyarakat untuk beralih dari komunikasi berbasis SMS/telepon ke komunikasi berbasis data, serta lingkungan kerja pegawai memberikan stimulus untuk menggunakan internet.

## Keterdedahan Internet
Keterdedahan  internet  merupakan  aktivitas  penggunaan  internet  yang meliputi  mencari,  melihat,  mendengar,  dan  membaca  di  internet  yang  terjadi pada  Pengelola  Sekretariat  DKP  Provinsi.  Pengelola  Sekretariat  DKP  Provinsi secara umum mempunyai tingkat keterdedahan internet yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari lima indikator keterdedahan internet dalam penelitian ini, yaitu durasi,  frekuensi,  ragam  saluran,  situasi  keterdedahan,  dan  aspek  ketahanan pangan.
Tabel  3. Rataan  Skor  Keterdedahan  Internet  oleh  Pengelola  Sekretariat  DKP
Provinsi Keterdedahan Internet Rataan Skor* Durasi 2,30 Frekuensi 3,07 Ragam saluran 2,91 Situasi keterdedahan 2,79 Aspek ketahanan pangan 3,10
Ket: * Interval Skor 1,00 – l,75=Sangat  Rendah;1,76 – 2,50=Rendah; 2,51 – 3,25=Tinggi;  3,26 – 4,00=Sangat Tinggi
Secara umum tingkat keterdedahan internet oleh Pengelola Sekretariat DKP Provinsi  tinggi  dilihat  dari  rataan  skor,  kecuali  pada  indikator  durasi  dengan rataan  skor  tergolong  rendah.  Durasi  penggunaan  internet  oleh  Pengelola Sekretariat DKP Provinsi dalam sekali akses 1-2 jam. Penelitian Elian (2014) juga menemukan  durasi  penggunaan  internet  penyuluh  pertanian  termasuk  rendah (di  bawah  tiga  jam).  Ragam  saluran  yang  paling  banyak  diakses  adalah email , website ,  dan  media  sosial  ( Whatsapp ). Website digunakan  sebagai  sumber informasi,  sedangkan email dan Whatsapp merupakan  media  komunikasi  yang
Jurnal Komunikasi Pembangunan
Juli 2017, Volume 15, No. 2
digunakan  Pengelola  Sekretariat  DKP  Provinsi  untuk  mendukung  kelancaran pekerjaan.  Tingginya  kepemilikan smartphone mendukung penggunaan internet mobile dalam  aktivitas  keseharian  baik  untuk  urusan  kantor  maupun  urusan pribadi.  Pengelola  Sekretariat  DKP  Provinsi  tidak  lagi  secara  kaku  memisahkan antara  aktivitas  internet  di  rumah  maupun  di  kantor  untuk  keperluan  pribadi maupun  pekerjaan.  Adanya internet  mobile melalui  perangkat smartphone sangat mendukung situasi ini. Dengan perkembangan internet, pola komunikasi birokrasi  di  pemerintahan  mengalami  perubahan  yang  cukup  signifikan.  Akan tetapi,  juga  patut  diwaspadai  ancaman cyberloafing, yaitu  penyalahgunaan fasilitas  internet  kantor  untuk  kebutuhan  pribadi  pegawai.  Hal  ini  dapat mengganggu kinerja sebagai aparatur pemerintah.
Aspek  ketahanan  pangan  meliputi  ketersediaan  pangan,  keterjangkauan pangan,  konsumsi  pangan,  dan  keamanan  pangan.  Pengelola  Sekretariat  DKP Provinsi menggunakan internet untuk mengakses aspek-aspek ketahanan pangan yang  didasari  pada  kebutuhan  ganda,  yaitu  sebagai  bagian  dari  pemerintah sekaligus  sebagai  konsumen  yang  membutuhkan  pangan  yang  beragam,  bergizi seimbang, dan aman. Keamanan pangan menjadi isu yang sensitif di masyarakat terutama  ketika  terdapat  kasus  pencemaran  pangan.  Demikian  pula  dengan harga  pangan  yang  mempunyai  dampak  ekonomi  yang  besar.  Kenaikan  harga pangan  memicu  kenaikan  barang  lainnya  sehingga  berpotensi  menimbulkan gejolak ekonomi dan sosial.

## Pemanfaatan Internet
Pemanfaatan  internet  adalah  perilaku  Pengelola  Sekretariat  DKP  Provinsi dalam  memanfaatkan  internet  yang  dilihat  dari  tiga  aspek,  yaitu  komunikasi, sosialisasi, dan koordinasi. Komunikasi adalah aktivitas mengirim dan menerima pesan  melalui  internet  dengan  berbagai  kelompok  masyarakat,  politik,  swasta, dan pemangku kepentingan lainnya. Sosialisasi adalah aktivitas menyebarluaskan kebijakan dan program pemerintah di bidang ketahanan pangan melalui internet. Koordinasi  adalah  aktivitas  komunikasi  dengan  Pengelola  Sekretariat  DKP  di semua tingkatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dan kegiatan DKP Provinsi dengan memanfaatkan media internet.
Koordinasi  merupakan  aktivitas  komunikasi  internal  Pengelola  Sekretariat DKP  Provinsi,  sementara  komunikasi  dan  sosialisasi  lebih  kepada  aktivitas komunikasi  eksternal.  Buluamang  (2017)  menyatakan  aktivitas  komunikasi eksternal  terkait  dengan  pengomunikasian  kebijakan  publik  yang  bergantung pada kebijakan pimpinan yang langsung atau tidak langsung memengaruhi ruang gerak aparatur negara. Pada aktivitas komunikasi internal lebih mudah dilakukan karena  terkait  dengan  kelancaran  tugas-tugas  keseharian.  Hasil  rataan  skor indikator  koordinasi  yang  lebih  tinggi  dibanding  indikator  komunikasi  dan sosialisasi  menunjukkan  bahwa  indikator  koordinasi  mempunyai  ruang  lebih terbuka terhadap komunikasi dialogis yang intens di antara Pengelola Sekretariat DKP Provinsi.
Juli 2017, Volume 15, No. 2
Tabel  4. Rataan  Skor  Pemanfaatan  Internet  oleh  Pengelola  Sekretariat  DKP Provinsi Pemanfaatan Internet Rataan Skor* Komunikasi 2,23 Sosialisasi 2,32 Koordinasi 2,66
Ket: *Interval Skor 1,00 – l,75=Sangat  Rendah;1,76 – 2,50=Rendah; 2,51 – 3,25=Tinggi;  3,26 – 4,00=Sangat Tinggi
Tabel  4  menunjukkan  bahwa  rataan  skor  untuk  komunikasi  dan  sosialisasi tergolong  rendah,  sedangkan  indikator  koordinasi  tergolong  tinggi.  Hal  ini menunjukkan  Pengelola  Sekretariat  DKP  Provinsi  belum  secara  optimal memanfaatkan  internet  untuk  membangun  komunikasi  dengan  berbagai pemangku  kepentingan  terkait,  antara  lain  kelompok  masyarakat,  politik,  dan swasta  yang  konsen  dalam  pembangunan  ketahanan  pangan.  Senada  dengan indikator  komunikasi,  sosialisasi  juga  mempunyai  rataan  skor  yang  tergolong rendah  yaitu  2,32.  Artinya  aktivitas  menyebarluaskan  kebijakan,  program,  dan kegiatan pemerintah di bidang ketahanan pangan melalui internet masih belum dilakukan  secara  optimal.  Secara  kelembagaan  sosialisasi  memang  sudah dilakukan  melalui website resmi  pemerintah  daerah  maupun  oleh  dinas/unit kerja ketahanan pangan provinsi.
Berbeda dengan skor rataan pada indikator komunikasi dan sosialisasi, skor rataan  pemanfaatan  internet  untuk  indikator  koordinasi  termasuk  dalam kategori tinggi (2,66). Artinya Pengelola Sekretariat DKP Provinsi memanfaatkan internet dengan baik untuk melakukan koordinasi. Rataan skor yang tinggi untuk indikator  koordinasi  sejalan  dengan  karakteristik  DKP  itu  sendiri  sebagai wadah koordinasi  bagi  para  pemangku  kepentingan  terkait  untuk  merumuskan kebijakan  ketahanan  pangan.  Agenda  utama  DKP  Provinsi  adalah  melakukan rapat koordinasi ketahanan pangan tingkat provinsi yang dipimpin oleh gubernur selaku  ketua  DKP  provinsi  dan  dihadiri  oleh  dinas/instansi  terkait  ketahanan pangan  serta  kelompok  kerja  yang  dibentuk  sesuai  kebutuhan  masing-masing daerah.  Dari  rapat-rapat  tersebut  dihasilkan  kebijakan  yang  akan diimplementasikan  oleh  dinas/unit  kerja  terkait  sesuai  dengan  bidangnya masing-masing.  Karena  itu,  peran  Pengelola  Sekretariat  DKP  Provinsi  sangat penting dalam mendukung terlaksananya agenda tersebut.

## Hubungan Karakteristik Individu dengan Keterdedahan Internet
Pengelola  Sekretariat  DKP  Provinsi  merupakan  aparatur  sipil  negara  yang juga  mempunyai  peran  penting  dalam  pencapaian  tujuan  pembangunan. Kapasitas  dan  kompetensi  yang  memadai  dibutuhkan  untuk  secara  cermat berhadapan  dengan  dinamika  dan  kompleksitas  pembangunan.  Dalam  kaitan tersebut, salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan adalah kemampuan menggunakan internet sebagai media komunikasi.
Jurnal Komunikasi Pembangunan
Juli 2017, Volume 15, No. 2
Tabel  5. Hubungan  Karakteristik  Individu  dengan  Keterdedahan  Internet  oleh Pengelola Sekretariat DKP Provinsi
Karakteristik Individu Pengelola Sekretariat DKP Provinsi Koefisien Korelasi Keterdedahan Internet Durasi Frekuensi Ragam saluran Situasi Aspek Ketahanan Pangan Umur (r s ) -0.151 -0.131 -0.688** -0.082 -0.054 Jenis Kelamin (χ 2 ) 0.542 0.483 0.867 0.374 0.332 Masa kerja (r s ) 0.014 -0.062 -0.244* -0.039 -0.050 Pendidikan (r s ) -0.157 -0.118 -0.021 0.211 0.061 Pelatihan (χ 2 ) 0.022* 0.019* 0.000** 0.783 0.454 Kepemilikan TIK (r s ) 0.092 -0.026 0.103 -0.065 -0.098 Ket: * signifikan pada p <0.05
r s : koefisien korelasi rank Spearman ** signifikan pada p <0.01
χ 2 : koefisien Chi Square
Tabel  5  menunjukkan  umur  dan  masa  kerja  berhubungan  nyata  dengan ragam  saluran  komunikasi  berbasis  internet.  Koefisien  korelasi  umur  dan  masa kerja yang negatif memberi arti arah hubungan dua indikator berlawanan, yaitu semakin  tua  usia  Pengelola  Sekretariat  DKP  Provinsi  dan  semakin  lama  masa kerjanya, maka semakin sedikit ragam saluran komunikasi berbasis internet yang digunakan.  Seiring  bertambahnya  umur  dan  masa  kerja  akan  terjadi  perubahan psikologis  yang  memengaruhi  keinginan.  Penelitian  ini  sejalan  dengan  Blank (2013)  yang  menyatakan  umur  memengaruhi  kekuatan  fisik  sehingga  dapat memengaruhi kemampuan belajar. Pegawai yang berusia lebih muda cenderung lebih familiar dengan internet sehingga terbiasa dengan hal-hal baru, sedangkan pegawai berusia tua cenderung membutuhkan adaptasi yang lebih lama dengan perubahan,  lebih  menyukai  hal-hal  praktis  dan  apabila  sudah  nyaman  dengan salah satu ragam saluran komunikasi berbasis internet, mereka akan cenderung pasif dengan saluran komunikasi lainnya. Hal ini dikuatkan dengan temuan Elian (2014) tentang penyuluh pertanian yang berusia muda lebih cakap menggunakan internet  dibandingkan  penyuluh  berusia  tua  yang  disebabkan  keterbatasan keahlian mengakses internet dan keterbatasan fisik untuk berlama-lama di depan layar.    Sejalan  dengan  itu,  hasil  kajian Pew  Research  Center (Poushter  2016) menyatakan  bahwa  generasi  milenial  (usia  18-34  tahun)  lebih  banyak menggunakan  internet  dan smartphone dibandingkan  generasi  di  atasnya  (35 tahun ke atas). Ini terjadi di hampir seluruh dunia baik di negara maju maupun berkembang.  Pengguna  internet  yang  lebih  muda  juga  cenderung  mengakses internet paling sedikit setiap hari dan lebih aktif menggunakan media sosial.

## Hubungan Motivasi dengan Keterdedahan Internet
Motivasi  yang  dimiliki  oleh  Pengelola  Sekretariat  DKP  Provinsi  baik  dari dalam  dirinya  sendiri  maupun  dari  lingkungannya  dapat  memberikan  dorongan untuk menggunakan internet sebagai media komunikasi. Keterdedahan internet yang  memadai  dari  Pengelola  Sekretariat  DKP  Provinsi  akan  memudahkan
Juli 2017, Volume 15, No. 2
pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  sebagai  aparatur  negara  sehingga  komunikasi pemerintahan  dapat  berjalan  secara  efektif  dan  efisien.  Hubungan  motivasi dengan keterdedahan internet oleh Pengelola Sekretariat DKP Provinsi disajikan dalam Tabel 6.
Tabel  6. Hubungan  Motivasi  dengan  Keterdedahan  Internet  oleh  Pengelola Sekretariat DKP Provinsi
Motivasi Koefisien Korelasi Keterdedahan Internet (r s ) Durasi Frekuensi Ragam saluran Situasi Aspek Ketahanan Pangan Motivasi Intrinsik 0.268* 0.176 -0.023 0.448** 0.041 Motivasi Ekstrinsik 0.096 0.037 -0.116 0.174 0.018
Ket: * signifikan pada p<0.05          r s = koefisien korelasi rank Spearman **  signifikan pada p<0.01
Motivasi  intrinsik  berhubungan  nyata  dengan  durasi  serta  berhubungan sangat  nyata  dengan  situasi  keterdedahan  internet.  Penggunaan  internet  oleh Pengelola Sekretariat DKP Provinsi didorong oleh keinginan untuk memanfaatkan waktu,  mengembangkan  karir,  dan  meningkatkan  potensi  diri.  Situasi keterdedahan  berupa  tempat  dan  orientasi  mengakses  internet  relatif  lebih fleksibel.  Pengelola  Sekretariat  DKP  Provinsi  terbiasa  menggunakan  internet  di kantor maupun di rumah untuk menyelesaikan pekerjaan kantor.

## Hubungan Keterdedahan Internet dengan Pemanfaatan Internet
Pemanfaatan internet yang diteliti meliputi tiga indikator yaitu komunikasi, sosialisasi,  dan  koordinasi.  Untuk  melihat  hubungan  antara  keterdedahan internet  dengan  pemanfaatan  internet  oleh  Pengelola  Sekretariat  DKP  Provinsi, dilakukan uji korelasi rank Spearman, dan disajikan dalam Tabel 7.
Tabel 7.  Hubungan  Keterdedahan  Internet  dengan  Pemanfaatan  Internet  oleh Pengelola Sekretariat DKP Provinsi
Keterdedahan Internet Koefisien Korelasi Pemanfaatan Internet (r s ) Komunikasi Sosialisasi Koordinasi Durasi -0.299* 0.221 0.206 Frekuensi -0.210 0.029 0.326** Ragam saluran -0.109 -0.107 0.118 Situasi -0.141 -0.069 0.378** Aspek KP 0.014 -0.040 -0.140
Ket: * signifikan pada p<0.05                                                                                             r s = koefisien korelasi rank Spearman **  signifikan pada p<0.01
Dari  ketiga  indikator  pemanfaatan  internet  oleh  Pengelola  Sekretariat  DKP Provinsi,  komunikasi  dan  koordinasi  yang  mempunyai  nilai  koefisien  korelasi yang  berhubungan  nyata  dengan  indikator  keterdedahan  internet.  Durasi berhubungan  nyata  dengan  komunikasi  namun  memiliki  koefisien  korelasi
Jurnal Komunikasi Pembangunan
eISSN 2442-4102
Juli 2017, Volume 15, No. 2
negatif. Hal ini berarti Pengelola Sekretariat DKP Provinsi cenderung pasif dalam membangun  komunikasi  melalui  internet  dengan  berbagai  kelompok masyarakat,  swasta,  dan  pemangku  kepentingan  terkait  lainnya.  Frekuensi  dan situasi  keterdedahan  mempunyai  hubungan  sangat  nyata  dan  positif  terhadap koordinasi. Koordinasi yang dilakukan Pengelola Sekretariat DKP Provinsi dengan sesama Pengelola Sekretariat DKP baik secara vertikal maupun horizontal cukup sering dilakukan dan relatif tidak terkendala oleh situasi waktu maupun tempat.
Pengelola  Sekretariat  DKP  Provinsi  membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama untuk  melakukan  komunikasi,  sedangkan  untuk  koordinasi  cenderung  lebih singkat  dan  dapat  dilakukan  dalam  frekuensi  yang  lebih  banyak.  Tabel  7 menunjukkan  bahwa  frekuensi  berhubungan  sangat  nyata  dan  positif  dengan koordinasi  oleh  Pengelola  Sekretariat  DKP  Provinsi.  Hal  ini  menunjukkan Pengelola  Sekretariat  DKP  telah  memanfaatkan  internet  dengan  baik  untuk melakukan koordinasi.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan tujuan penelitian serta hasil dan pembahasan dalam penelitian ini,  dapat  disimpulkan  bahwa  :  Pengelola  Sekretariat  DKP  Provinsi  mempunyai keterdedahan internet yang cukup baik dilihat dari rataan skor indikator durasi, frekuensi,  ragam  saluran,  situasi  keterdedahan,  dan  aspek  ketahanan  pangan. Namun demikian, pemanfaatan internet masih belum optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Pengelola Sekretariat DKP Provinsi.
Karakteristik individu Pengelola Sekretariat DKP pada indikator umur, masa kerja,  dan  pelatihan  berhubungan  nyata  dengan  keterdedahan  internet  pada indikator  ragam  saluran.  Motivasi  penggunaan  internet  pada  indikator  motivasi intrinsik berhubungan nyata dengan keterdedahan internet pada indikator durasi dan  situasi  keterdedahan.  Keterdedahan  internet  pada  indikator  durasi, frekuensi  dan  situasi  keterdedahan  berhubungan  nyata  dengan  pemanfaatan internet pada indikator komunikasi dan koordinasi
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  serta  simpulan,  dapat  diajukan  saran sebagai  berikut:  (1)  Pengelola  Sekretariat  DKP  Provinsi  sebagai  salah  satu penyelenggara  pemerintahan  di  bidang  ketahanan  pangan  perlu  mengarahkan kompetensi  dan  pengetahuan  penggunaan  internet  yang  dimiliki  untuk  lebih optimal dalam mendukung tugas dan fungsinya. (2) Meningkatkan pengetahuan dan  keterampilan  aparatur  pemerintah  melalui  pelatihan  terkait  pemanfaatan internet.  (3)  Perlu  penelitian  lebih  lanjut  dengan  fokus  pada  media  internet tertentu.
Juli 2017, Volume 15, No. 2

## DAFTAR PUSTAKA
[APJII]  Asosiasi  Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia.  2016.  Penetrasi  dan Perilaku  Penggunan  Internet  Indonesia.  [internet]  Jakarta  (ID):  [diunduh 2016 Nov 5]. Tersedia pada: https://www.apjii.or.id/survei2016.
Blank G. 2013. Who creates content? Information, Comm & Society. 16 (4): 590-
612.
[BPS] Badan Pusat Statistik. 2015. Jumlah pegawai negeri sipil. [internet] Jakarta (ID): [diunduh 2017 Feb 2]. Tersedia pada:
https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id
Briones RL, Kuch B, Liu BF, Jin Y. 2011. Keeping up with the digital age: How the American  Red  Cross  uses  social  media  to  build  relationships.  Public Relation Review. 37(1):37-43.
Buluamang YMO. 2017. Transparansi komunikasi dalam birokrasi pemerintahan. Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan. 21(1):49-57.
Chuzairi A. 2016. Analisis determinan implementasi e-government di pemerintah daerah  Indonesia  [internet].  Semarang  (ID):  Universitas  Negeri  Semarang. [diunduh 2017 Jan 3]. Tersedia pada: https://eprints.uns.ac.id/29834/.
Darmajaya.  2016.  Upaya  pengembangan  e-governance  pada  Dinas  Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Jurnal Pemerintahan dan Politik. 1(1):28-38.
Dhita LH. 2012. Kemampuan literasi informasi aparatur negara di 15 dinas Kota Depok dalam menjalankan tugas. Jurnal Ilmu Informasi dan Perpustakaan. 10(2): 34-41.
[DKP]  Dewan  Ketahanan  Pangan.  2010.  Peraturan  Presiden  Nomor  83  Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan. Jakarta (ID): DKP.
Elian  N.  2014.  Penggunaan  internet  dan  pemanfaatan  informasi  pertanian  oleh penyuluh pertanian di Kabupaten Bogor Wilayah Barat. Jurnal Komunikasi Pembangunan. 12(2):104-109.
Giles D. 2003. Media Psychology. New Jersey (US): Lawrence Elbraum.
Gunawong P. 2015. Open government and social media: a focus on transparency. Social Science Computer Review. 33(5):587-598.
Khazaeli  S,  Stockemer  D.  2013.  The  internet,  a  new  route  to  good  governance. International Political Science Review. 34(5): 463-482.
[Kominfo]  Kementerian  Informasi  dan  Komunikasi  2016.  Indonesia  raksasa teknologi  digital  Asia.  [internet]  Jakarta  (ID):  [diunduh  2017  Maret  12] Tersedia pada: https://www.kominfo.go.id/content/detail/6095/indonesia- raksasa-teknologi-digital-asia/0/sorotan_media
Jurnal Komunikasi Pembangunan
Juli 2017, Volume 15, No. 2
[Korpri]  Korps  Pegawai  Republik  Indonesia  2016.  Survei  Buktikan  PNS  sudah melek  teknologi  informasi.  [internet]  Jakarta  (ID):  [diunduh  2017  Feb  2] Tersedia  pada:  https://korpri.id/berita/981/survei-buktikan-pns-sudah- melek-teknologi-informasi
Nugroho  AC.  2015.  Interkoneksi  dan  pembangunan  e-government.  J  Studi Komunikasi dan Media. 19(2): 209-224.
Poushter J. 2016. Smartphone ownership and internet usage continues to climb in  emerging  economies.  [internet]  Washington  (US):  [diunduh  2017  Juni 11].  Tersedia  pada:  http://www.pewglobal.org/2016/02/22/smartphone- ownership-and-internet-usage-continues-to-climb-in-emerging-economies/
Rachmat  M.  2015.  Percepatan  pembangunan  pangan  menuju  pencapaian ketahanan  pangan  yang  mandiri  dan  berdaulat.  Forum  Penelitian  Agro Ekonomi. 33(1): 1-17.
Rustam M. 2014. Literasi internet aparatur pemerintah. Jurnal Studi Komunikasi dan Media. 18(2):199-206.
Setiawan  H,  Santoso  P.  2013.  Model  optimalisasi  peluang  pemanfaatan  media jejaring  sosial  dalam  implementasi  e-governance  di  Indonesia.[internet] Yogyakarta (ID): [diunduh 2017 Feb 17]. Tersedia pada:http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/semnasif/article/view/854
Suryana  A.  2014.  Menuju  ketahanan  pangan  indonesia  berkelanjutan  2025: Tantangan  dan  penanganannya.  Forum  Penelitian  Agro  Ekonomi.  32(3): 123-125.
West  R,  Turner  L.  2010.  Pengantar  Teori  Komunikasi:  Analisis  dan  Aplikasi. Jakarta (ID): Salemba Humanika.