## INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH 1

## PUBLIC SERVICE INNOVATION IN REGION
Henri Prianto Sinurat 2 dan Rati Sumanti 3
Email: henrisinurat@yahoo.co.uk

## ABSTRACT
Bureaucracy reform in the regions of Indonesia cannot be separated from innovation, since it is one of important strategies for the achievement of good governance. While, innovation has not become a culture for the government bureaucracy so that, extra effort is required. Based on its development, innovation has started to enhance in several areas in order to answer the obstacles and problems in the  region.  This  research  has  mapped  out  the  policy  strategies,  undertaken  by  the  Provincial Government  of  South  Sumatra  and  the  government  of  East  Belitung  Regency  in  translating innovation as a better step in the delivery of public services. Using qualitative research method and data collection techniques focused  discussions and interviews, several  strategies  were obtained in the  locus  area  of  the  research.  South  Sumatra  province  constructs  the  nomenclature  changes  by inserting an innovation department at the Regional research and Development Agency to officially become the Regional Research, Development and Innovation Agency. The ultimate goal is able to facilitate  and  improve  the  science  and  technology  of  the  innovation  and  technology  in  South Sumatra  in order to be beneficial for the society. Meanwhile, Kampung Keluarga Berencana as a public  innovation  in  East  Belitung  Regency  has  been  socialized  featuring  its  strategy,  KB  Pria Perkasa group. The socialization was held in coffee shops, aimed to increase the level of prosperity in society by developing prosperous families and family planning programmes.

## Keywords: Innovation, Public Service, Bureaucratic Reform

## ABSTRAK
Reformasi birokrasi di daerah tidak bisa dipisahkan dari inovasi karena merupakan salah satu strategi yang  penting untuk  tercapainya  penyelenggaraan pemerintahan yang  baik. Namun inovasi belum menjadi budaya bagi birokrasi pemerintahan di Indonesia sehingga diperlukan  upaya  ekstra  untuk  membangun  hal  tersebut.  Dalam  perkembangannya, inovasi sudah mulai tumbuh di beberapa daerah dalam rangka menjawab tantangan dan permasalahan yang dialami di daerah. Penelitian ini telah memetakan strategi kebijakan yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Selatan  dan  Pemerintah  Kabupaten Belitung  Timur  dalam  menterjemahkan  inovasi  sebagai  langkah  perubahan  yang  lebih baik dalam memberikan pelayanan publik. Menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui diskusi terfokus dan wawancara, diperoleh beberapa strategi yang  dilakukan  di  daerah  lokus  penelitian.  Provinsi  Sumatera  Selatan  melakukan perubahan  nomenklatur  dengan  menyisipkan  satu  departemen  inovasi  di  Badan Penelitian  dan  Pengembangan  Daerah  menjadi  Badan  Penelitian,  Pengembangan  dan
1 Naskah diterima 12 Oktober 2017. Direvisi 10 November 2017
2 Peneliti  Pertama Pada PKP2A IV LAN-RI
3 Peneliti  Pertama Pada PKP2A IV LAN-RI
Inovasi  Daerah.  Tujuannya  agar  instansi  tersebut  mampu  menjembatani  dan meningkatkan  hasil  IPTEK  berupa  inovasi  dan  teknologi  yang  ada  di  Sumatera  Selatan menjadi bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan di Kabupaten Belitung Timur, inovasi di bidang  pelayanan  publik  yang  sudah  dilakukan  adalah  Kampung  Keluarga  Berencana (KB) dengan strategi  unggulannya yaitu adalah kelompok KB Pria Perkasa. Program yang disosialisasikan  di  warung-warung  kopi  ini  bertujuan  untuk  lebih  menyejahterakan masyarakat melalui pembangunan keluarga sejahtera dan keluarga berencana.

## Kata Kunci: Inovasi, Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi
A. PENDAHULUAN eformasi  Birokrasi  pada  prinsipnya merupakan  suatu  tahapan  menuju kearah perubahan dalam mempercepat  tercapainya  tata  kelola pemerintahan  yang  baik.  Fase  demi  fase dalam  Grand  Design  Reformasi  Birokrasi semestinya memposisikan kita pada upaya terus menerus dalam menyelesaikan setiap tahapan  agenda  Reformasi  Birokrasi. Birokrasi  memiliki  peran  dan  posisi pengelolaan  dan  pelayanan  publik  dimana birokrasi  yang  tertata  dan  dilaksanakan dengan  baik  menentukan  efisiensi  dan kualitas  pelayanan  kepada  masyarakat. Berbagai  keluhan  masyarakat  terhadap kualitas pelayanan yang buruk,
seharusnyalah
menjadi perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah.
Seiring dengan dinamika kehidupan yang  terus  bergulir,  masyarakat  pun semakin kritis dan menyadari akan hak dan kewajibannya  sebagai  warga  Negara. “Masyarakat  yang  semakin  kritis  dan berani  untuk  mengajukan  keinginan, tuntutan  dan  aspirasinya,  serta  melakukan kontrol atas kinerja pemerintah.
Masyarakat semakin berani menuntut birokrasi  publik  untuk  mengubah  posisi dan perannya (revitalisasi) dalam memberikan  layanan  publik.  Kebiasaan suka  mengatur  dan  memerintah  mesti diubah  menjadi  suka  melayani,  dari  yang lebih  suka  menggunakan  pendekatan kekuasaan, berubah menjadi suka
menolong,  semuanya  menuju  ke  arah fleksibelitas,  kolaboratis  dan  dialogis,  dan menghilangkan   cara-cara  yang  sloganis menuju  cara-cara  kerja  yang  realistik pragmatis”  (Thoha, 1988:119).
Untuk menjawab berbagai persoalan,  aparatur  pemerintah  harus mampu  mengadopsi  nilai-nilai  inovasi yang  berorientasi  kepada  peningkatan pelayanan  yang  meningkatkan  hasil, efisien, akuntabel, transparan dan efektif.Sungguhpun  demikian,  kita  tidak dapat menghindari adanya hubungan yang tidak  membumi  dalam  menterjemahkan kebijakan inovasi di lingkungan Kementerian/Lembaga, terkadang menjadi pemicu  terhambatnya  pelayanan  yang optimal,  sebagaimana  disampaikan  oleh Prof. Agus Dwiyanto, bahwa “Diskonektivitas  output  kegiatan  antar instansi  pemerintah  baik  Kementerian maupun  Lembaga  turut  mendukung kegagalan  dalam  pelayanan  publik  di Indonesia.  Orientasi  kegiatan  Kementerian dan  Lembaga  yang  bersifat  sektoral  tidak hanya  membuat  pelayanan  publik  bersifat parsial,  tetapi  juga  sering  mengalami kegagalan.” Hal ini tentunya berimbas pula dalam  dinamika  Pemerintahan  di  Daerah, baik  pada  level  kebijakan  Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun kecamatan.  Inovasi  masih  merupakan barang  asing  dalam  output  kebijakan publik.  Sehingga  sasaran  untuk  mencapai costumer  oriented  yang  mengacu  pada
R
pemberian pelayanan terbaik bagi masyarakat  masih  jauh  dari  harapan harapan.  Inovasi  masih  dalam  wilayah paradigma  suatu  “kebaharuan”,  belum menjadi  “kemanfaatan”,  terlebih  lagi jawaban  atas  permasalahan  publik  yang harus segera diselesailkan.
Prinsip  pelayanan  publik  adalah kepuasan  masyarakat.  Oleh  karenanya, pelayanan  publik  yang  baik  menjadi sasaran  prioritas  Reformasi  Birokrasi sekaligus  berpotensi  gagal.  Mengapa demikian? Karena upaya untuk meningkatkan  pelayanan  publik  terus bergulir,  sementara  tuntutan  kepuasan masyarakatpun semakin kompleks. Karenanya  Pasal  1  Peraturan  Presiden  no 18  tahun  2010  disebutkan  bahwa  Grand Design  RB  2010-2025  menjadi  acuan  bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah  dalam  melakukan  reformasi birokrasi  dalam  rangka  mewujudkan  tata kelola  pemerintahan  yang  baik.  Upaya desentralisasi kewenangan melalui otonomi daerah  yang  dilakukan  di  Indonesia diharapkan mampu mendekatkan pelayanan  kepada  masyarakat,  sehingga birokrasi  lebih  responsif  terhadap  kondisi masyarakat  yang  dilayaninya.  Hal  ini sesuai  dengan  yang  tertuang  dalam Undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah,  dimana  salah  satu bentuk kewenangan yang diberikan adalah untuk  mengusahakan  pelayanan  publik yang  lebih  baik  di  tingkat  pemerintahan daerah.
Dari  ruang  lingkup  muatan  yang terkandung dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ini maka kita dapat melihat posisi  masyarakat sebagai pemilik Hak  dan Kewajiban untuk memperoleh pelayanan. Pemerintah selaku penyelenggara pelayanan mutlak berkewajiban dalam memberikan pelayanan  yang  optimal.  Masyarakat
semakin kritis dan menyadari akan hak dan kewajibannya  sebagai  warga  Negara seiring  dengan  dinamika  kehidupa  yang terus  bergulir.  Harapan  akan  terwujudnya pelayanan  publik  yang  optimal  sering mengalami  berbagai  hambatan.  Birokrasi pada pemerintahan daerah sebagai penyelenggara  pelayanan  publik  sering dikeluhkan karena tidak efisien dan efektif, tidak  mampu  bahkan  tidak  memiliki standar  prosedur  yang  sesuai  dan  tepat. Kinerja  birokrasi  yang  tidak  inovatif  dan responsif,  cenderung  kaku  oleh  aturan yang  tidak  berpihak  kepada  masyarakat. Sementara  dengan  kewenangan  yang dimiliki, pemerintah daerah dapat melakukan  inovasi  dalam  membangun daerah  sesuai  dengan  kondisi  yang dimilikinya.
Pemerintah  daerah  dapat  dikatakan melaksanakan  sebuah  inovasi  apabila inovasi tersebut dapat diterapkan di daerah lain dan tidak bertentangan dengan aturan hukum  yang  berlaku.  Inovasi  juga  tidak serta  merta  merupakan  sebuah  produk yang  baru,  inovasi  dapat  berupa  produk yang sudah ada di daerah lain kemudian di modifikasi  untuk  diterapkan  pada  sebuah daerah.  Fakta  yang  sering  dihadapi pemerintah  daerah  adalah  rasa  takut berbenturan dengan aturan dalam menerapkan inovasi.
Inovasi  menjadi  sebuah  pilihan rasional  untuk  menghindarkan  suatu Negara  dari  berbagai  kegagalan.  Bahkan inovasi  sesungguhnya  sudah  tidak  lagi menjadi  pilihan,  melainkan  kewajiban  dan kebutuhan  bagi  jajaran  pemerintah  di semua lini dan semua tingkatan (Pentingnya
Inovasi dalam Praktik Pengembangan  Administrasi  Negara,  Dr. Tri  Widodo  Utomo  2016).  Karenanya, ketika  pelayanan  yang  diberikan  tidak mampu  memberikan  kepuasan  kepada masyarakat,  maka  inovasi  sebagai  hakikat
perubahan harus mampu dimunculkan.
Inovasi-inovasi yang diselenggarakan  di  daerah  kerap  menjadi sebuah program unggulan daerah. Inovasi- inovasi  yang  diselenggarakan  bahkan mampu mengangkat pamor sebuah daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah membentuk  Sistem  Inovasi  Daerah  (Sida). Adapun pembentukan Sida untuk memfasilitasi dan memberikan ruang yang nyata  bagi  hasil  litbang  yang  maksimal. Selama ini penelitian perguruan tinggi dan lembaga  litbang  telah  banyak  melakukan kajian-kajian  di  Provinsi  Sumatera  Selatan. Namun, hasil dari penelitian tersebut masih jarang yang bisa dirasakan secara langsung oleh  masyarakat.  Berbeda  dengan  inovasi kelembagaan  yang  diterapkan  Pemerintah Provinsi  Sumatera  Selatan,  Kabupaten Belitung Timur menerapkan inovasi proses dalam  peningkatan  partisipasi  anggota Keluarga Berencana.Adapun inovasi dilakukan pada tingkat Kabupaten Belitung Timur, yakni Inovasi Kampung KB. Inovasi ini  bertujuan  untuk  memberikan  akses pelayanan kepada keluarga atau masyarakat dalam hal informasi
kependudukan, layanan KB dan pembinaan  terutama  pada  kelompok  KB Pria.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut, rumusan  dari  permasalahan  penelitian  ini adalah  bagaimana  strategi  kebijakan penerapan inovasi dalam pelayanan publik di daerah.

## B. LANDASAN TEORI 1.  Pelayanan Publik
Pada  dasarnya  setiap  manusia membutuhkan  pelayanan,  bahkan  secara ekstrim  dapat  dikatakan  bahwa  pelayanan tidak  dapat  dipisahkan  dengan  kehidupan manusia.  Rendahnya  kualitas  pelayanan publik  menjadi  persoalan  yang  harus mendapatkan  perhatian  serta  penanganan yang  komprehensif.  Hipotesis  ini  secara
kualitatif  dapat  dibuktikan  dari  berbagai pengaduan  masyarakat  sebagai  tanda ketidakpuasan,  baik  secara  langsung maupun  melalui  media  massa,  seperti prosedur  yang  berbelit-belit,  tidak  ada kepastian jangka waktu penyelesaian, biaya yang  harus  dikeluarkan,  persyaratan  yang tidak  transparan,  sikap  petugas  yang kurang responsif dan lain-lain. Kecenderungan  seperti  ini  terjadi  karena masyarakat  masih  diposisikan  sebagai pihak yang melayani bukan yang dilayani. Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  pembaruan paradigma  dengan  mengembalikan  dan mendudukkan  pelayan  dan  yang  dilayani ke pengertian yang sesungguhnya.
Pemahaman  makna  publik  dalam pelayanan  publik  perlu  dipahami  karena bermakna luas. Pemahaman publik menurut  Frederickson  (1997)  dapat  dilihat dari berbagai perspektif, antara lain:
1. Publik sebagai kelompok kepentingan (perspektif
pluralisme): dikembangkan  oleh  ilmuwan  politik, sehingga kepentingan publik disalurkan oleh kelompok kepentingan;
2. Publik  sebagai  pemilih  rasional (perspektif pilihan publik): dikembangkan  oleh  model  ekonomi sehingga  menekankan  benefit  positif pada kegiatan instansi pemerintah;
3. Publik  sebagai  pihak  yang  diwakili (perspektif perwakilan): melihat publik  sebagai  pihak  yang  diwakili, sehingga  diasumsikan  kepentingan publik  telah  diwakili  oleh  wakilnya yang  duduk  di  lembaga-lembaga perwakilan.  Kelemahannya  adalah bahwa  para  politisi  (wakil)  tidak menyuarakan  kepentingan  publik dan  politisi  pun  tidak  melibatkan masyarakat dalam merumuskan kebijakan;
4. Publik  sebagai  pelanggan  (perspektif penerima  palayanan):  melihat  publik sebagai  pelanggan  pelayanan  publik yang  diselenggarakan  oleh  birokrasi publik.  Namun  disinyalir  birokrasi lebih melayani kepentingannya daripada kepentingan masyarakat;
5. Publik  sebagai  warga  negara:  sebagai warga  negara,  seseorang  tidak  hanya mewakili kepentingan individu namun  juga  kepentingan  publik. Model-model partisipasi publik dalam pengambilan  keputusan  lebih  banyak menerapkan perspektif ini.
Selanjutnya,  pengertian  pelayanan publik  sebagaimana  disebutkan  dalam Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang  Pelayanan  Publik  adalah  kegiatan atau  rangkaian  kegiatan  dalam  rangkaian pemenuhan  kebutuhan    pelayanan  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan bagi  setiap  warga  negara  dan  penduduk atas  barang,  jasa,  dan/atau  pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik. Sedangkan organisasi penyelenggara pelayanan  publik  adalah  satuan  kerja penyelenggara  pelayanan  publik  yang berada di lingkungan
institusi penyelenggara negara,
korporasi: BUMN/BUMD, lembaga independen, swasta/organisasi  melaksanakan  “misi negara karena UU”.
Sedangkan  yang  menjadi  tujuan pelayanan publik menurut undang-undang ini dinyatakan dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa:
a. terwujudnya  batasan  dan  hubungan yang  jelas  tentang  hak,  tanggung jawab,  kewajiban,  dan  kewenangan seluruh  pihak  yang  terkait  dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
b. terwujudnya  sistem  penyelenggaraan pelayanan  publik  yang  layak  sesuai
dengan asas-asas umum pemerintahan  dan  korporasi  yang baik;
c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan  publik  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan; dan d. terwujudnya perlindungan dan kepastian  hukum  bagi  masyarakat dalam  penyelenggaraan  pelayanan publik.
Banyak  literasi  yang  mendefinisikan tentang  pelayanan  publik.  Sinambela (2006:2)  mengartikan  pelayanan  publik sebagai  pemberian  layanan  (melayani) keperluan  orang  atau  masyarakat  yang mempunyai  kepentingan  pada  organisasi itu  sesuai  dengan  aturan  pokok  dan  tata cara  yang  telah  ditetapkan.  Tingkat keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan  pelayanan  publik  di  era reformasi  birokrasi  sekarang  ini  sangat ditentukan  oleh  inovasi-inovasi  yang dilakukan.  Baik  dari  pemerintah  sebagai pelaksana  pelayanan  publik  maupun masyarakat  sebagai  pengawas  pelayanan publik.  Harapannya,  pelayanan  publik semakin  lama  semakin  baik  (better), semakin  lama  semakin  cepat  (faster), semakin  lama  semakin  diperbaharui (newer),  semakin  lama  semakin  murah (cheaper),  dan  semakin  lama  semakin sederhana (moresimple).
Penyelenggara  pelayanan  harus mampu  melakukan  inovasi  yang  dikenal dengan  best  practices.  Inovasi  yang  dikenal dalam  rangka  mendorong  percepatan peningkatan  kualitas  pelayanan  publik guna  meningkatkan  daya  saing.  Best practices  sangat  penting  dilakukan,  baik  di tingkat  nasional  maupun  daerah.    Kriteria Best  Practices  menurut  United  Nations (dalam Komarudin, 2007) adalah:
1. Dampak  (impact),  yaitu  dampak positif, dapat dilihat (tangible) dalam
meningkatkan  kondisi  kehidupan masyarakat.
2. Kemitraan (partnership), yaitukemitraan  aktor-aktor  yang terlibat.
3. Keberlanjutan (sustainability), yaitumembawa perubahan (institusi, legislasi,  sosial,  ekonomi;  efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas).
4. Kepemimpinan (leadership) dan
pemberdayaan masyarakat (community empowerment), yaitutransfer  (transferability)  dan replikasi, tepat bagi kebutuhan lokal.
5. Kesetaraan gender dan pengecualian sosial  (gender  equality  and  social inclusion),  yaitu  kesetaraan  dan keadilan gender.
6. Inovasi (innovation), innovation within local  context  and  transferability, yaitubagaimana pihak lain memperoleh  manfaat  dan  inisiatif, alih pengetahuan dan keahlian.

## 2.   Inovasi Pelayanan Publik
Inovasi  merupakan  suatu  gagasan, metode,  atau  objek  yang  dapat  dianggap sebagai  sesuatu  yang  baru,  tetapi  tidak selalu  merupakan  hasil  dari  penelitian mutakhir.  Kata  inovasi  dapat  diartikan sebagai “proses” atau “hasil” pengembangan  dan  atau  pemanfaataan atau  mobilisasi  pengetahuan,  keterampilan (termasuk  keterampilan  teknologis)  dan pengalaman  untuk  menciptakan  atau memperbaiki  produk,  proses  yang  dapat memberikan nilai yang lebih berarti.
Menurut  Sutarno  (2012:134-135) mendefinisikan  inovasi  organisasi  sebagai cara-cara baru dalam pengaturan kerja, dan dilakukan  dalam  sebuah  organisasi  untuk mendorong dan mempromosikan keunggulan  kompetitif.  Inti  dari  inovasi organisasi adalah kebutuhan untuk
memperbaiki atau mengubah suatu produk, proses atau jasa. Inovasi organisasi mendorong  individu untuk berpikir secara mandiri  dan  kreatif  dalam  menerapkan pengetahuan  pribadi  untuk  tantangan organisasi. Semua organisasi bisa berinovasi termasuk untuk institusi pemerintah maupun lembaga non pemerintahan.
Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat Yogi  dalam  LAN  (2007:115)  yang menyatakan  bahwa  inovasi  biasanya  erat kaitannya dengan lingkungan yang berkarakteristik  dinamis  dan  berkembang. Pengertian  inovasi  sendiri  sangat  beragam jika  dilihat  dari  banyak  perspektif. Damanpour  menjelaskan  bahwa  inovasi dapat  berupa  produk  atau  jasa  yang  baru, teknologi proses produk yang baru, sistem struktur  dan  administrasi  baru  atau rencana baru bagi anggota organisasi.
Inovasi adalah solusi dalam meningkatkan  kualitas  organisasi  yang berjalan  di  tempat.  Yogi  dalam  LAN menyampaikan  bahwa  inovasi  di  sektor publik adalah salah satu jalan atau bahkan breakthrough untuk megatasi kemacetan dan kebuntuan  organisasi  di  sektor  publik. Sektor publik harus mampu meniru inovasi seperti  yang  diterapkan  dalam  sektor bisnis.  Budaya  inovasi  harus  dapat dikembangkan  agar  sektor  publik  dapat bersaing dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Secara khusus inovasi dalam lembaga publik dapat didefinisikan sebagai penerapan  (upaya  membawa)  ide-ide  baru dalam implementasi, dicirikan oleh adanya perubahan  langkah  yang  cukup  besar, berlangsung  lama  dan  berskala  cukup umum sehingga dalam proses implementasinya  berdampak  cukup  besar terhadap  organisasi  dan  tata  hubungan organisasi. Peter Drucker (1986),
berpendapat bahwa setiap organisasi perlu
suatu  kompetensi  inti  (core  competence), yaitu inovasi.
Inovasi mendorong pertumbuhan organisasional, meningkatkan  keberhasilan  masa  yang akandatang,  dan  merupakan  mesin  yang memungkinkan  oranisasi  bertahan  dari kerentanan (viability).

## C. METODE PENELITIAN
Kajian  ini  menggunakan  metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  yang  diperoleh berasal  dari  narasumber  anggota  DPRD, Pimpinan  Daerah,  Sekretaris  Daerah, Kepala  SKPD  dan  penanggung  jawab teknis  serta  administrator  aparatur  sipil Negara. Pengumpulan data primer dilakukan  dengan  metode  Focus  Group Discussion  dan  Depth  Interview.  Instrumen yang  dibangun  dalam  rangka  menjawab pertanyaan  strategi  penerapan  inovasi pelayanan publik di daerah.
Sedangkan  data  sekunder  yang diperlukan dalam penelitian ini berasal dari Peraturan  Daerah,  Profil  Daerah,  Tugas Pokok  dan  Fungsi  Lembaga  Balitbangda Sumatera Selatan, Tugas Pokok dan Fungsi BKKBD  Belitung  Timur,  petunjuk  teknis pelaksanaan kegiatan.

## D. HASIL PENELITIAN
1.   Inovasi di Sumatera Selatan
Inovasi merupakan hal yang penting dilakukan  baik  pemerintah  pusat  maupun pemerintah  daerah.  Keyakinan  tersebut didasari  bahwa  daerah  yang  dapat berkembang dan maju adalah daerah yang mampu  melakukan  terobosan-terobosan untuk berinovasi di segala bidang sehingga dapat  mewujudkan  daya  saing  daerahnya. Oleh karenanya sebagai salah satu langkah untuk mengatasi berbagai macam persoalan birokrasi serta tuntutan masyarakat  yang  semakin  kompleks
pemerintah  daerah  saat  ini  dituntut  untuk melakukan  pembaharuan  di  berbagai sektor. Berinovasi menjadi suatu keharusan yang  mesti  dilakukan  agar  keberadaan pemerintah daerah menjadi bermakna bagi masyarakat.  Inovasi  tidak  hanya  penting untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan tetapi juga untuk meningkatkan kapabilitas pemerintah  daerah.  Namun  sayangnya, fokus  perhatian  para  ahli  terhadap  inovasi saat ini masih condong pada sisi teknologi. Padahal  inovasi  juga  mencakup  pada bidang organisasi dan praktek administrasi. Akibatnya  inovasi  pada  bidang  organisasi dan praktek administrasi kurang diperhatikan dengan serius. Perkembangan inovasi  dalam  bidang  teknologi  jauh  lebih cepat dibandingkan dalam bidang administrasi dan organisasi.
Pada  hakikatnya,  ide  inovasi  pada organisasi  dapat  muncul  kapan  saja  dan dimana  saja,  yang  paling  terpola  adalah sebuah ide inovasi yang muncul berdasarkan  hasil  riset/penelitian  yang dilakukan  oleh  organisasi  tertentu.  Selain itu  ide  inovasi  juga  dapat  muncul  ketika sebuah  organisasi  memiliki  resources  yang melimpah  sehingga  diperlukan  inovasi untuk  mengelolanya  secara  maksimal. Bahkan ada ide inovasi yang muncul ketika sebuah  organisasi  dalam  keadaan  terdesak dan mendapat tekanan dari lingkungannya, misalnya  terjadi  krisis  sehingga  harus  ada tindakan  untuk  mengatasinya  lalu  muncul inovasi.  Setiap  daerah  melalui  organisasi perangkat  daerahnya  dalam  hal  ini  adalah SKPD  (Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah) dapat  melakukan  inovasi-inovasi  untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan  baik.  Dalam  dasawarsa  terakhir, kesadaran daerah untuk berinovasi terutama  dalam  hal  penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik  semakin  menguat dan  secara  empiris  banyak  kita  saksikan. Beberapa  daerah  sering  menjadi  rujukan
sebagai  best  practices  dalam  penerapan inovasi  misalnya  Kota  Banda  Aceh,  Kota Bandung,  Kabupaten  Jembrana,  Kota Surakarta dan lain-lain.
Meskipun kesadaran perlunya inovasi
dalam
penyelenggaraan pemerintahan  di  daerah  tampaknya  makin menguat.  Namun  kenyataannya  masih sedikit jumlah daerah-daerah yang menonjol  dalam  berinovasi  dibandingkan daerah-daerah yang memberlakukan penyelenggaraan  pemerintahan  sebagai rutinitas  biasa  (business  as  usual).  Hal tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan  bahwa  inovasi  sudah selayaknyalah  dijadikan  budaya  bukan hanya  menjadi  sebuah  kewajiban  bagi seluruh daerah di Indonesia.
Inovasi selama ini lebih berkembang di  sektor  swasta  karena  mereka  mampu keluar  dari  berbagai  jebakan  yang menghambat  inovasi.  Private  sector  sudah berani  mengatakan  “innovate  or  die”, sedangkan sektor publik masih menempatkan inovasi di area yang sifatnya opsional,  atau  pilihan.  Lembaga-lembaga publik  tidak  pernah  merasa  akan  mati walaupun  tidak  memiliki  inovasi  sekecil apapun.  Mental  block  seperti  inilah  yang harus  dikikis  dan  diruntuhkan.  Tanpa inovasi mungkin memang instansi pemerintah tidak akan mati atau dibubarkan,  namun  pasti  akan  kehilangan legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat.  Oleh  karena  itu,  harus ditanamkan  dalam-dalam  bahwa  tanpa inovasi,  institusi  publik  menjadi  tidak berarti. Artinya, inovasi adalah harga mati, bukan hanya bagi kalangan swasta, namun juga  untuk  lembaga  pemerintah  pusat maupun daerah.
Memang, para penyelenggara pemerintah daerah belakangan ini nampak gamang  dengan perubahan yang  terjadi di semua  lini.  Pada  satu  sisi  dituntut  untuk
melakukan  inovasi  pada  sisi  lain  harus akuntabel.  Apalagi  belakangan  ini  mereka dihadapkan  pada  sejumlah  contoh  kasus tentang eksperimen penyelenggaraan pemerintahan.  Banyak  pejabat  daerah berhadapan dengan hukum karena tindakannya  dituduh  telah  melakukan praktek  penyelenggaraan  pemerintahan yang dinilai melanggar undang-undang. Ini membuat  aparatur  di  pemerintah  daerah takut  berinovasi  akibatnya  tidak  terjadi peningkatan  kualitas  pelayanan  kepada rakyat, demikian juga percepatan kesejahteraan sulit tercapai. Namun dengan adanya  Undang-Undang  Pemerintahan Daerah  yang  baru,  Pemerintah  menjamin adanya  perlindungan  terhadap  kegiatan yang  bersifat  inovatif.  Harapan  ke depannya,  inovasi  semakin  membudaya dan  menularkan  virus-virus  positif  ke daerah  lain  yang  belum  berani  melakukan inovasi.
Dalam  hal  berinovasi,  Pemerintah Provinsi  Sumatera  Selatan  menangkap peluang  untuk  berinovasi.  Salah  satunya dalam  struktur  organisasi  agar  mampu menghasilkan  output  yang  memiliki relevansi  dengan  kebutuhan  masyarakat. Hal  ini  terkait  banyaknya  penelitian  yang dilakukan  oleh  perguruan  tinggi  maupun lembaga  litbang  di  Sumatera  Selatan  yang sebagian  besar  dari  hasil  penelitiannya jarang  yang  bisa  dirasakan  langsung benefitnya  oleh  masyarakat  di  daerah tersebut.  Beranjak  dari  hal  itu,  Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan merasa bertanggung jawab terhadap hasil penelitian yang dihasilkan. Oleh karenanya seiring dengan kebutuhan dan perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi (IPTEK) maka tertanggal 9 Maret 2011,
Pemerintah Sumatera Selatan melakukan
perubahan nomenklatur dengan  menyisipkan  satu  departemen bernama  “inovasi”  di  tubuh  Badan
Penelitian  dan  Pengembangan  Daerah (Balitbangda).
Kini bernama Badan Penelitian,  Pengembangan  Daerah  dan Inovasi Daerah (Balitbangnovda)
berdasarkan  Perda  Provinsi  Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2011. Penambahan kata inovasi dimaksudkan agar Balitbangnovda mampu menjembatani dan meningkatkan  hasil  IPTEK  berupa  inovasi dan teknologi yang ada menjadi bermanfaat  secara  nyata  dan  menjawab tantangan  pembangunan  di  Indonesia, khususnya Sumatera Selatan.
Hal  ini  merupakan  sebuah  inovasi dalam  struktur  organisasi  yang  memang dibutuhkan  oleh  masyarakat  terutama dalam  hal  pemanfaatan  secara  maksimal hasil-hasil penelitian. Keberanian berinovasi tersebut dilakukan oleh Balitbangnovda  Provinsi  Sumatera  Selatan mengingat  daerah  lain  di  Indonesia  masih terkendala banyak masalah dalam pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan  baik  terkait  regulasi maupun  kualitas  dan  kuantitas  SDM. Penyisipan  departemen  inovasi  dalam tubuh  balitbang  juga  dapat  terwujud karena kuatnya komitmen pimpinan dalam memandang  urgensi  keberadaan  Badan Penelitian,  Pengembangan  dan  Inovasi Daerah  di  Sumatera  Selatan  sebagai institusi  untuk  mempromosikan  inovasi- inovasi di sektor publik.
Inovasi selanjutnya adalah pembentukan  serambi  difusi  IPTEK  yang diprakarsai  oleh  Balitbangnovda  bersama- sama  dengan  Dewan  Riset  Daerah  (DRD), jejaring  litbang  dan  asosiasi  peneliti Sumatera  Selatan  serta  dunia  usaha  yang terbentuk  dalam  KADIN  dan  HIPMI. Serambi  difusi  IPTEK  merupakan  salah satu  wadah  yang  menghubungkan  pelaku litbang  dengan  masyarakat  atau  dunia usaha.  Harapannya  melalui  wadah  ini terjadi  perbaikan  pelayanan  kepada
masyarakat  dalam  memangkas  prosedur dan  biaya,  mempercepat  jangka  waktu penyelesaian  pelayanan  serta  mereduksi praktek  mal  administrasi  dan  pungli.  Ada beberapa permasalahan yang melatarbelakangi  pengembangan  program serambi difusi IPTEK antara lain:
1. Jumlah  UMKM  di  Sumatera  Selatan sampai  dengan  tahun  2012  mencapai 1.985.658  (Dinas  Koperasi  dan  UKM Provinsi  Sumatera  Selatan).  Namun UMKM masih menggunakan teknologi  secara  konvensional  baik dalam  proses  produksi  maupun dalam  promosi  dan  pemasaran. Diperlukan adanya layanan penumbuhan  wirausaha  baru  dan penguatan  akses  teknologi  kepada UMKM  melalui  inkubator  bisnis  dan teknologi.
2. Telah banyak kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh berbagai perguruan tinggi  dan  lembaga  litbang  yang  ada. Data  Balitbangnovda,  2013  ada sebanyak  891  kegiatan,  baru  5,8% hasil penelitian yang baru diterapkan.
3. Banyaknya  hasil  penelitian  yang belum  diimplementasikan  kepada masyarakat,  sehingga  diperlukan adanya intermediator untuk memediasikan hasil penelitian tersebut kepada masyarakat.
4. Proses  izin  penelitian  memakan waktu  lama  dan  biaya  karena peneliti/masyarakat  harus  datang  ke kantor Badan Penelitian Pengembangan  dan  Inovasi  Daerah untuk memproses izin penelitian.
5. Lemahnya  koordinasi  dan  kolaborasi antar lembaga penelitian dan pemanfaatan  hasil  penelitian  yang masih  sangat  terbatas.  Untuk  itu diperlukan  media  interaktif  untuk melakukan  koordinasi,  kolaborasi, komunikasi,  kerjasama  antara  sesama
periset maupun antara periset dengan pengguna hasil riset.
6. Banyaknya  kekayaan  intelektual  di Sumatera Selatan yang belum teridentifikasi dan berpotensi dimanfaatkan oleh daerah atau negara lain.  Sehingga  memerlukan  sentra
HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang dapat
memberikan fasilitasi perlindungan  kekayaan  intelektual yang dimiliki oleh masyarakat.
Beberapa  pelayanan  publik  yang diberikan Serambi difusi
IPTEK
Balitbangnovda  Provinsi  Sumatera  Selatan antara lain:
1. Inkubator  teknologi  dan  bisnis, bertujuan membina
dan mengembangkan ekonomi kerakyatan khususnya  di  bidang  perekayasaan teknologi juga
menyediakan pelayanan  penumbuhan  wirausaha baru  dan  penguatan  akses  teknologi kepada UMKM sebagai mitra usahanya.
2. Intermediator.  Peran  dan  fungsi inkubator  akan  berjalan  dengan  baik apabila  dilengkapi  dengan  adanya peran  intermediator.  Intermediator teknologi  merupakan  orang  yang memberikan pelayanan untuk menjembatani  penghasil  teknologi dan pengguna teknologi.
3. Pelayanan  izin  penelitian  online, layanan  ini  sangat  memudahkan pemohon  yang  ingin  mendapatkan izin  penelitian  secara  online  tanpa perlu datang ke Balitbangnovda.
4. Sentra HKI, bertujuan untuk memberikan pelayanan dalam melindungi kekayaan intelektual yang dimiliki  oleh  masyarakat  Sumatera Selatan baik bersifat komunal maupun personal.
5. Database  hasil  penelitian  online. Dipublikasi  melalui  website  sehingga memudahkan  para  pengguna  untuk mencari hasil penelitian yang dibutuhkan serta meminimalisir duplikasi penelitian.
Upaya  pelayanan  yang  diberikan tersebut di atas diharapkan dapat memberi kemudahan  bagi  para  pelaku  usaha maupun  calon  wirausaha  dan  peneliti untuk  mendapatkan  informasi  yang dibutuhkan. Selain memberikan kemudahan  bagi  masyarakat  luas,  inovasi serambi  difusi  IPTEK  juga  sudah  terpilih mewakili Indonesia dalam ajang kompetisi internasional  yaitu  kompetisi  inovasi pelayanan  publik  tingkat  dunia  di  Italia yang  dilaksanakan  pada  November  dan Desember  2014.  Inovasi  ini  kini  telah berjalan dan terbukti membantu perekonomian masyarakat dan
menciptakan  lapangan  kerja  baru  untuk masyarakat.
Inovasi  selanjutnya  yang  telah dilakukan  oleh  Pemerintah  Provinsi Sumatera Selatan adalah terkait pendanaan pembangunan  melalui  program  corporate social  responsibility  (CSR).    Pemerintah Provinsi  Sumatera  Selatan  telah  mampu mensinergikan  peran  serta  swasta  dan perusahaan-perusahaan  yang  ada  di daerahnya  untuk  menunjang  kegiatan pembangunan.  Jadi,  selain  bersumber  dari dana  APBD,  APBN  juga  didukung  oleh dana corporate social responsibility (CSR) dan swasta. CSR  ini  sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Untuk mengkoordinasikan  CSR  ini,  pada  2 Desember  2013  telah  dilantik  Pengurus Forum  CSR  Sumatera  Selatan  dengan kebijakan sebagai berikut:
1. CSR diarahkan bukan untuk memaksa dunia  usaha  lebih  berperan  namun lebih  kepada  upaya  menjamin  peran
serta  seluruh  pemangku  kepentingan termasuk dunia usaha dalam pembangunan berkelanjutan.
2. Pengelolaan pembangunan
berkelanjutan Sumatera Selatan merupakan  suatu  rangkaian  yang tidak  terputus  dari  pemanfaatan ruang,  pemberdayaan  masyarakat termasuk  hasil  dari  pelaksanaan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. 3. CSR dilaksanakan dan dikembangkan untuk mendukung program pembangunan  lainnya,  disamping yang  selama  ini  pendekatan  program yang  dapat  di  CSR  kan  diantaranya pendidikan, kesehatan dan lingkungan.
4. Program  CSR  memiliki  peranan  yang sangat penting, tentunya tidak sebatas tanggungjawab  perusahaan,  tapi  juga mempunyai  arti  peningkatan  kualitas hidup masyarkat secara keseluruhan.
Selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2014 telah dibentuk Perhimpunan Pembangunan  Berkelanjutan  Sumatera Selatan.  Gubernur  Sumatera  Selatan,  H. Alex  Noerdin,  sebagai  Ketua  Dewan Pembina Perhimpunan Pembangunan Berkelanjutan  Sumatera  Selatan  dan Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan sebagai  Wakil  Ketua  Dewan  Pembina. Dengan beberapa kesepakatan diantaranya melibatkan perusahaan se-Sumatera Selatan  untuk  bekerjasama  dalam  proyek pertama  perhimpunan  dengan  menjadikan Puskesmas  di  daerah  kabupaten/kota sebagai  Rumah  Sakit  Pratama.  Prioritas selanjutnya  adalah  peningkatan  mutu pendidikan,  lingkungan  dan  kesejahteraan sosial yang melibatkan perusahaan bersama pemerintah dan masyarakat dalam koridor tanggungjawab sosial.

## 2. Inovasi Di Belitung Timur
Kabupaten  Belitung  Timur  selalu berupaya  melakukan  perbaikan  untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih serta transparan di  segala  bidang.  Terutama  dalam  hal meningkatkan  pelayanan  publik  yang berbasis  kinerja  kepada  masyarakat. Belitung Timur memiliki potensi alam yang besar  namun  pengelolaannya  belum dilakukan  secara  optimal.  Oleh  karenanya pemerintah
daerah terus mengkonsentrasikan perencanaan pembangunan yang berbasis kinerja. Upaya perbaikan  ini  tentunya  harus  dilakukan dengan  melibatkan  pihak  swasta  dan masyarakat  agar  tercipta  sinergi  yang berkesinambungan dalam melakukan pembangunan. Untuk menjawab berbagai permasalahan di Belitung Timur, pemerintah daerah harus mampu melakukan  inovasi-inovasi  sebagai  upaya meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat. Salah satu inovasi yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Belitung Timur adalah program Kampung Keluarga Berencana (KB) dengan program unggulannya  adalah  kelompok  KB  Pria Perkasa. Ide Kampung KB dilontarkan oleh Badan  Kependudukan  dan  Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program ini dilakukan secara terpadu dan komprehensif  di  tingkat  lapangan  seperti RT/RW,  dusun,  desa  atau  kelurahan. Program ini juga sebagai upaya untuk lebih menyejahterakan masyarakat melalui pembangunan  keluarga  sejahtera  dan keluarga  berencana.  Konsep  dasar  dari program  ini  adalah  memadukan  program KB dengan program pembangunan lainnya seperti ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
Kondisi  yang  terjadi  di  Belitung Timur  pada  awalnya  sama  seperti  daerah
lain  di  Indonesia.  Masyarakat  masih enggan  melaksanakan  program-program KB,  terutama  kaum  pria.  Pemerintah Daerah  kurang  memperhatikan  kelompok- kelompok  KB.  Sehingga  masyarakat  tidak mendukung dan mengembangkan program KB.
Tabel 1
Peserta Keluarga Berencana Baru Medis Operasi Pria (MOP)
Kabupaten Belitung Timur No  Kecamatan  Jumlah Tahun 2012 Jumlah Tahun 2013 Jumlah Tahun 2014 Jumlah Maret 2016 1 Manggar 39 59 73 75 2 Gantung 16 10 10 10 3 Dendang 0 0 0 0 4 Kelapa Sampit 1 1 1 1 5 Damar 4 2 6 2 6 Simpang Pesak 4 5 6 3 7 Renggiang 1 1 1 2 Belitung Timur 65 78 97 93
Sumber: BKKBD Belitung Timur, 2016
Tabel  di  atas  menggambarkan jumlah  peserta  KB  Pria  yang  baru mengikuti Medis Operasi Pria (MOP). Sejak tahun  2012  hingga  Maret  2016  hanya Kecamatan Dendang yang tidak melahirkan  peserta  KB  Pria.  Kecamatan Kelapa
Sampit konsisten dengan menciptakan  1  orang  baru  peserta  KB  Pria setiap  tahunnya.  Sementara  kecamatan lainnya  dapat  menambah  2-6  orang  baru peserta  KB  Pria.  Kecamatan  Manggar  dan Gantung  sebagai  daerah  penyokong anggota  baru  terbanyak  setiap  tahunnya. Kecamatan  Gantung  dapat  menambah  16 orang  baru  peserta  KB  Pria  pada  tahun 2012  dan  10  orang  setiap  tahunnya  hingga Maret  2016.  Prestasi  gemilang  dapat dinyatakan  pada  Kecamatan  Manggar. Jumlah  peserta  baru  KB  Pria  selalu bertambah  setiap  tahunnya.  Tahun  2012
berjumlah  39  orang,  tahun  2013  berjumlah 59  orang,  hingga  triwulan  pertama  tahun 2016 mencapai 75 orang peserta.
Kendala dalam pelaksanaan program  ini  adalah  masih  minimnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat KB  pria,  hal  ini  disampaikan  Kepala BKKBN  Bangka  Belitung  melalui  Antara. Tidak dapat dipungkiri Kecamatan Manggar  lebih  terbuka  dalam  penggunaan KB  Pria  ini.  Kelompok  KB  “Pria  Perkasa” turut  mendukung  kesuksesan  program nasional  Keluarga  Berencana.  Sejak  tahun 2012  jumlah  peserta  baru  KB  Pria  di Kabupaten Belitung Timur selalu bertambah.  Penambahan  anggota  baru merupakan  target  dari  BKKBD  Belitung Timur.  Selain  pola  sosialisasi  secara kekeluargaan,  setiap  peserta  juga  tertarik akan “uang tunggu”. “Uang tunggu” adalah istilah  untuk  dana  yang  diberikan  kepada peserta  KB  pria.  Jumlahnya  sebesar  Rp 750.000,-  dan  sekarung  beras  yang bersumber  dari  APBD  Belitung  Timur. Meski  operasi  MOP  hanya  dilaksanakan selama 15 menit, para peserta sudah barang tentu  meninggalkan  aktifitas  pekerjaannya sehari-hari.  Sehingga  ada  sejumlah  dana yang  dapat  diberikan  kepada  keluarga  di rumah.  Konsep  multi  level  marketing  juga diterapkan  dalam  menggaet  peserta  baru KB  Pria.  Setiap  orang  yang  berhasil mengajak  orang  lain  menjadi  peserta  KB Medis  Operasi  Pria  akan  mendapatkan sejumlah  dana  yang  telah  ditentukan  oleh BKKBD.  Bahkan  Pemerintah  Provinsi Bangka  Belitung  akan  memberikan  sepeda motor  kepada  motivator  yang  berhasil mengajak  50  orang  yang  akan  menjadi menjadi anggota KB Pria.
Dukungan moril juga diberikan sejak tahun  2012  oleh  Pemerintah  Kabupaten Belitung  Timur.  Dr.  Basuri  T.  Purnama, SpGK pada tahun 2012 kerap menyampaikan  kepada  masyarakat  bahwa
bila  ingin  menjadi  suami  dan  ayah  yang baik,  pria  seharusnya  juga  ikut  ber-KB. Meski  program  KB  yang  kita  ketahui bersama  selalu  identik  dengan  kewajiban wanita.  Sejak  tahun  2012  BKKBD  bertekad menjadikan  penduduk  prianya  aktif  ber- KB. Hingga Basuri Purnama mempopulerkan  istilah  “Menjadi  seorang laki-laki itu mudah, tapi jadi seorang suami dan ayah  yang  baik  itu  sulit”.  Sosialisasi  yang diberikan  kepada  Kelompok  KB  “Pria Perkasa”  adalah  penekanan  bahwa  bila seorang suami yang ber-KB akan membuat istri  tidak  perlu  lagi  repot-repot  harus minum  obat  atau  suntik  KB  setiap bulannya. Informasi lainnya adalah dengan mengatur  jumlah  anak  artinya  resiko kemaian  ibu  saat  melahirkan  menjadi semakin kecil.
Program  unggulan  kelompok  KB “Pria  Perkasa”  merupakan  inovasi  yang dilakukan Kabupaten Belitung Timur sejak tahun  2012.  Kelompok  ini  memerankan dirinya  sebagai  tenaga  motivator  KB  Pria. Mereka secara perorangan maupun bersama-sama  melakukan  komunikasi, informasi,  edukasi  dan  motivasi  terhadap calon  peserta  KB.  Bupati  Belitung  Timur turut  mengapresiasi  peran  dari  kelompok KB  “Pria  Perkasa”  melalui  dukungan anggaran  dan  bingkisan  sembako  untuk peserta  KB  Metode  Operasi  Pria  (MOP) yang baru dilayani. Keberhasilan kelompok KB  “Pria  Perkasa”  dalam  meningkatkan pencapaian peserta KB MOP di Kabupaten Belitung  Timur,  mempunyai  daya  tarik tersendiri bagi daerah lain untuk melakukan studi banding.
Sosialisasi  program-program  KB tidak lagi menggunakan metode satu arah. Selain  BKKBD,  Pemerintah  Kabupaten Belitung  Timur  kerap  menyampaikan sosialisasi  pentingnya  KB  secara  terbuka pada  pertemuan  formal  dan  non  formal. Salah  satu  cara  yang  dipandang  cukup
berhasil  adalah  melalui  diskusi  ringan  di kedai-kedai  kopi  yang  tersebar  di  wilayah Belitung Timur. Pendekatan yang dilaksanakan  di  kedai  kopi  dapat menghilangkan  jarak  antara  aparatur  dan masyarakat.  Kedai  kopi  sebagai  sarana berkumpul masyarakat dan sebagai sarana bertukar  informasi.  Ternyata  cara  ini membuat  masyarakat  tertarik  dengan informasi  tentang  KB.  Interaksi  yang dibangun  melalui  kedai  kopi  lebih  terasa terutama bagi masyarakat grass root level.
Warung  kopi  seperti  di  Manggar, Kabupaten  Belitung  Timur  sudah  tak diragukan lagi memiliki banyak peminatnya.  Banyak  kaum  pria  yang singgah  untuk  menikmati  kopi  dan berdiskusi santai. Warung kopi di Belitung Timur  juga  kerap  dijadikan  sarana silaturahmi.  Sosialisasi  di  warung  kopi pada akhirnya  menjadi  icon gerakan KB di Kabupaten  Belitung  Timur.  Hingga  pada akhirnya  kegiatan  sosialisasi  gerakan  KB terus  dilaksanakan  ke  seluruh  kecamatan menggunakan  media  warung  kopi.  Andi Baso Amir selaku Ketua Kelompok KB Pria Perkasa  menyampaikan  “jika  program sosialisasi  menggunakan  media  warung  kopi terus  dijalankan  akan  menambah  jumlah anggota.Anggota  kelompok  KB  kami  sudah berjumlah  21  orang,  dan  semuanya  tertarik karena obrolan di warung kopi”.
Kabupaten  Belitung  Timur  juga mempunyai terobosan-terobosan lain dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat  di  daerahnya.  Selain  program Kampung KB dengan inovasinya kelompok KB  Pria  Perkasa,  inovasi  lainnya  adalah Program  Keluarga  Pelangi  (PKP).  Nama “Pelangi”  diambil  dari  “Negeri  Laskar Pelangi”,  sebutan  bagi  Belitung  Timur menyusul  kesuksesan  film  Laskar  Pelangi. PKP  merupakan  perluasan  dari  program penanggulangan  kemiskinan  yang  digagas pemerintah  pusat  melalui  Kementerian
Sosial,  yakni  Program  Keluarga  Harapan (PKH). Program
Keluarga Pelangi ini bertujuan  untuk  mengurangi angka  dan  memutus  rantai  kemiskinan, meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia, meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas pendidikan serta meningkatkan status kesehatan bagi warga.  Karena  jumlah  penerima  PKH dibatasi  pemerintah  pusat,  Pemkab. Belitung  Timur  berinisiatif  menambah jumlah  penerimanya  melalui  PKP,  karena tingkat  kemiskinan  penerima  manfaat berbeda tipis.
Kedua program tersebut merupakan program  bersyarat,  sehingga  keluarga miskin yang menerimanya harus memenuhi  syarat-syarat  tertentu.  Program ini  telah  bergulir  pada  tujuh  kecamatan  di Kabupaten  Belitung  Timur.  Bersyarat maksudnya  penerima  manfaat  program akan menerima bantuan sepanjang memenuhi  syarat  yang  telah  ditentukan. Salah  satu  syarat  mendasar  adalah menyekolahkan  anak  yang  ada  di  dalam keluarga  tersebut.  Program  ini  menyasar pada keluarga yang masuk dalam kategori sangat  miskin  namun  belum  terdaftar dalam  PKH.  Program  Keluarga  Pelangi sudah  mendapatkan  penghargaan  dari Kementerian  Sosial  Republik  Indonesia. Kabupaten  Belitung  Timur  diberikan penghargaan untuk Kategori Kabupaten/Kota  dengan  Pengembangan Program  PKH  Terbaik  melalui  Program Unggulan  “Program  Keluarga  Pelangi (PKP)”. Penilaian dilakukan oleh Kementerian  Sosial  Republik  Indonesia berdasarkan inisiasi daerah terkait pengembangan  PKH  yang  dilakukan  oleh daerah  baik  provinsi/kabupaten  dan  kota dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

## E. PENUTUP
1.  Kesimpulan
Perombakan  struktur  kelembagaan dapat mempermudah atau lebih menyederhanakan program kerja pemerintah.
Perombakan struktur kelembagaan  organisasi  perangkat  daerah serta  pelibatan  masyarakat  tidak  hanya dalam sebuah agenda program pemerintah saja. Masyarakat dapat dilibatkan sehingga melahirkan  program  pembangunan  yang partisipatif  sesuai  dengan  Nawacita Presiden Republik Indonesia yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan membangun  dari  pinggiran.  Program- program  bantuan  dan  hibah  dilaksanakan sebagai  stimulant  bagi  masyarakat  untuk mendukung program-program pemerintah. Terdapat  inovasi  unggulan  di  Sumatera Selatan  yaitu:  Serambi  Difusi  IPTEK  dan Forum  CSR  Sumatera  Selatan.Inovasi tersebut telah mampu memberikan dampak positif terhadap pemanfaatan hasil penelitian dan pembangunan berkelanjutan di Sumatera Selatan.
Program  inovasi  di  Kabupaten Belitung  Timur  lahir  karena  faktor kasuistik. Meski demikian, Bupati bersama DPRD  Belitung  Timur  turut  menjadi  agen penyebaran inovasi ini. Untuk memperluas penerapan program ini, diperlukan kebijakan  dalam  penerapannya  di  daerah lain.  Usulan-usulan  telah  disampaikan kepada  Gubernur  Bangka  Belitung  agar daerah lain dapat mendukung program KB “Pria Perkasa” tersebut.
Penyelenggaraan  inovasi  di  daerah tidak  hanya  didukung  oleh  faktor kepemimpinan.  Dibutuhkan  juga  landasan payung hukum dalam penyediaan anggaran sebuah kegiatan. Pejabat pemerintahan  daerah  sering  dihadapkan pada  kondisi  dilematis  dalam  mengambil keputusan menyangkut pengelolaan keuangan  daerah.  Sehingga  diperlukan
harmonisasi  antar  peraturan  perundang- undangan yang mengaturpengelolaan keuangan daerah.

## 2.  Rekomendasi
Pengembangan  inovasi  pelayanan publik  di  daerah  dapat  dikembangkan secara  mandiri  maupun  dengan  dukungan pihak  lain.  Pemerintah  daerah  dapat menerapkan  melalui  strategi    sebagai berikut:
1. Adanya  pelibatan  masyarakat  dalam pengembangan inovasi di daerah.
2. Diselenggarakannya Kompetisi Inovasi  Daerah  sebagai  wahana pengembangan inovasi.
3. Diperlukan laboratorium inovasi sebagai  pengembangan  inovasi  di seluruh  lini  sektor  pemerintahan daerah yang berkelanjutan.
4. Diperlukan  komitmen  pimpinan  baik legislatif  maupun  eksekutif  melalui kegiatan  pendanaan  dan  regulasi dalam penerapan inovasi di daerah.
5. Perlu ada kebijakan/peraturan pemerintah daerah tentang inovasi di daerah.
6. Pengembangan  kompetensi  sumber daya  aparatur  sipil  negara  sehingga mampu melahirkan ide-ide inovasi di lingkungan kerjanya.
7. Penerapan  inovasi  di  daerah  harus memperhatikan  nilai-nilai  kearifan lokal suatu daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Komarudin.2007. Pelaporan  Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah,
Membangun Harmonisasi  Pembangunan Daerah  Menuju  Kemandirian  dan  Daya Saing  Daerah."  Makalah.  Disajikan dalam  kegiatan  sosialisasi  PP  No: 3/2007  tentang  LPPD,  LKPJ,  dan Informasi  LPPD,  diselenggarakan oleh:  Forum  Demokrasi,  di  Hotel  Ibis
Kemayoran,  Senen  Raya,  Jakarta Pusat, pada 18-19 Maret 2007.
Thoha,  Miftah.  1988.  Pembinaan  Organisasi, Proses Diagnosa dan Intervensi.
UU  No.18  Tahun  2002  tentang  Sistem Nasional  Penelitian,  Pengembangan, Dan  Penerapan  Ilmu  Pengetahuan Dan Teknologi.
UU  No.  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan
Publik. UU No.23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.
Peraturan  Presiden  Nomor  18  Tahun  2010 tentang  Grand  Desain  Reformasi Birokrasi 2010-2025. Peraturan MENPAN Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang
Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Nomor  20  Tahun  2010  tentang  Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  Nomor  11  Tahun  2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015–2019.
Rakor  Pendayagunaan  Aparatur  Negara Tingkat  Pemerintah  Provinsi  di Jakarta,8 Maret 2016.