## ANALISIS PENGGUNAAN BENFORD’S LAW DALAM PERENCANAAN AUDIT DI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI CABANG KOTA LHOKSEUMAWE
Murhaban 1 , Jufrizal 2
1,2 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh  Lhokseumawe
murhaban@unimal.ac.id
Abstract: This  study aims to analyze the use of Benford's Law in Audit Planning at the Directorate General of Customs and Excise, Lhokseumawe City. The data used in this study are secondary data obtained directly from the Directorate General of Customs and Excise, Lhokseumawe City in 2015-2017. Data analysis methods used in this study are First Digits, Second Digits, and Three Digits. The results show that Benford's Law requirements analysis meet the requirements, and from the results of the Benford's Law data analysis, there are differences in the  actual  frequency  data  patterns  with  the  Benford's  Law  frequency  pattern,  and  also  from  the  differences  in frequency  patterns  that  show  that  Benford's  Law  is  effective  and  could  be  used  to  detect  predictions  of  audit findings appropriately.
Keywords: Benford's Law, Audit Planning.

## PENDAHULUAN
Sebagaimana diketahui bahwa Benford’s Law dapat  digunakan  untuk  memprediksi  frekuensi kemunculan  sebuah  angka  dalam  serangkaian  data numerik. Berdasarkan kemampuannya dalam menganalisis  anomali  data  pada  sebuah  data  set, Benford’s  Law banyak  digunakan  dalam  berbagai bidang.  Hal  ini  dijelaskan  oleh  Nigrini  (2000). Lebih  lanjut,  anomali  data  tersebut  dapat membantu  dalam  mendeteksi fraud .  Arkan  (2010) memaparkan  bahwa  Nigrini  merupakan  peneliti pertama  yang  secara  ekstensif  menggunakan Benford’s  Law dalam  data  akuntansi  untuk  tujuan mendeteksi fraud .
Benford’s  Law terbukti efektif dalam mendeteksi fraud dalam data akuntansi (Durtschiet al.,2004). Anomali yang terjadi pada suatu set data dapat  mengindikasikan  terjadinya fraud .  Dengan demikian Benford’s Law dapat menjanjikan kinerja yang  lebih  baikapabila  dapat  diterapkan  pada perencanaan audit kepabeanan.
Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun  1995  Tentang  Kepabeanan  menyebutkan bahwa  fungsi  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai (DJBC)  adalah  sebagai revenue  collector,  trade facilitator,  industrial  assistance  dan  community protector .  Konsekuensi  sebagai  instansi  yang memiliki  fungsi  memungut  bea  masuk  dan  cukai yang  merupakan  pendapatan  negara  ( revenue collector ), menuntut aparat Direktorat Jenderal Bea dan  Cukai  untuk  melakukan  pengawasan  yang
ketat.  Namun  di  sisi  lain  sebagai  fasilitator perdagangan  ( trade  facilitator )  aparat  Direktorat Jenderal  Bea  dan  Cukai  juga  dituntut  untuk menerapkan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
Salah  satu  bentuk  fasilitas  yang  diberikan kepada  perusahaan  importir  dan  eksportir  adalah pelaporan secara self-assessment, perusahaan menetapkan dan melaporkan sendiri nilai importasinya.  Terdapat  kecenderungan  alami, biasanya  importir  ingin  membayar  bea  masuk  dan pajak  dalam  rangka  impor  dengan  jumlah  sekecil- kecilnya.  Mereka  melakukan  kecurangan  ( fraud ) misal dengan cara menurunkan nilai invoice ( under invoicing ) atau dalam bentuk fraud lainnya, seperti penyelundupan barang.
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meliputi pengawasan pada saat kedatangan barang impor ( on arrival ) dan juga dengan  pengawasan  kemudian  ( post  audit )  atau yang  disebut  juga  dengan  audit  kepabeanan.  Audit kepabeanan ini bisa dilakukan secara periodik atau sewaktu-waktu.  Dengan  adanya  audit  kepabeanan, maka  atas  proses  importasi  pemasukan  barang  ke Indonesia,  bisa  diberikan  pelayanan  yang  prima (cepat,  sederhana  dan  murah).  Hal  ini  disebabkan karena mekanisme pengawasan, sebagian dialihkan ke  audit  kepabeanan  sehingga  tidak  mengganggu proses importasi.
Berdasarkan  pengamatan  penulis,  dalam melakukan  pemilihan  terhadap  obyek  audit ( auditee ) yang jumlahnya mencapai ratusan bahkan ribuan  perusahaan,  Direktorat  Jenderal  Bea  dan Cukai  belum  mempunyai  sistem  yang  memadai dalam  perencanaan  auditnya,  terutama  berkaitan dengan  pemanfaatan  sumber  data  yang  dimiliki oleh  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai.Direktorat Jenderal  Bea  dan  Cukai  di  sisi  lain,  memiliki  data impor  maupun  ekspor  yang  terkomputerisasi, sehingga  kaya  dengan  sumber  data.  Data  yang dimiliki cukup memadai untuk dimanfaatkan dalam melakukan  analisis  perencanaan  audit  termasuk dalam  hal  pemilihan auditee .  Salah  satu  alternatif yang  bisa  dipakai  dalam  melakukan  manajemen resiko  dalam  perencanaan  audit,  terutama  dalam pemilihan obyek audit, adalah dengan mengimplementasikan analisis digital terhadap pola distribusi kemunculan angka, yaitu dengan Benford’s Law . Sebagai  mana  kita  ketahui  bersama  bahwa fenomena-fenomena  yang  seringkali  terjadi  di Direktort  Jenderal  Bea  dan  Cukai  yang  ada  di hampir  semua  wilayah  pabean  itu  sering  kita dapatkan  bahwa  ada  penyulundupan  barang    atau pungutan  liar  yang  terjadi  di  Direktorat  Jenderal Bea  dan  Cukai  baik  penyulundupan  barang  impor dan barang ekspor maupun pungutan-pungutan liar yang  terjadi  di  setiap  daerah  pabean  atau  di  setiap pelabuhan-pelabuhan  yang  merupakan  tempat  lalu lintas  barang  ekspor  maupun  impor,dan  juga tempat  keluar  masuk  barang-barang  untuk  proses ekspor / impor. Dan juga seperti kasus penyulundupan blackbarry dan i-phone yang terjadi pada tanggal 11 februari 2013 di pelabuhan tanjung priuk  yang  terjerat  empat  pegawai  direktorat jenderal  bea  dan  cukai  dengan  pasal  pencucian uang dan divonis dengan hukuman 5 tahun penjara. Dan pada saat presiden Jokowi pada tanggal 17 juni 2015    yang  berkaitan  dengan  pelabuhan  Tanjung Priok,  dengan  kasus  korupsi  dalam  kasus  lamanya proses dwelling time Pelabuhan Tanjung Priok,dan adapun  fenomena  yang  terjadi  di  direktorat Jenderal  Bea  dan  Cukai  Cabang  lhokseumawe adalah  penyulundupan  Rokok  ilegal  kasus  ini terjadi pada tanggal 28 juli 2017 yang lalu,dan pada tanggal  30  Agustus  2017  terjadi  penyulundupan bawang merah ilegal yang berhasil di berantas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Lhokseumawe.  Maka  dari  itu  pemerintah  harus meningkatkan pengawasan untuk memberantas hal- hal  tersebut  untuk  melindungi  produksi  dalam negeri  dan  juga  sebagai  penghasil  devisa  negara dalam  pungutan  bea  dan  cukai.  Berdasarkan  hal tersebut  maka  pemerintah  mengeluarkan  undang- undang  Nomor  17  tahun  2006  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  10  tahun  1995 Tentang  Kepabeanan,dan  adapun  yang  melanggar semua  ketentuan  yang  berlaku  dalam  undang-
undang  terebut  maka  akan  ada  sanksi  atau hukuman yaitu pidana penjara paling lama 8 tahun penjara  dan  juga  di  kenakan  sanksi  administrasi berupa  denda  paling  banyak  Rp.  500.000.000.00  ( lima  ratus  juta  rupiah  ),penjelasan  dari  pasal  102 dalam UU No. 17 tahun 2006 tentang kepabeanan.
Berdasarkan  kondisi  di  atas,  penulis mencoba  menganalisis  salah  satu  data  impor  yang dimiliki  oleh  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai, yaitu nilai pabean, dengan menggunakan Benford’s Law .  Data  nilai  pabean  diuji  persyaratannya terlebih  dahulu  untuk  dianalisis  dengan Benfords Law .  Kemudian  berdasarkan  analisis  data  nilai pabean menggunakan Benford’s  Law, akan diperoleh  nilai  perbedaan  proporsi  antara  data aktual  pada  nilai  pabean  dengan  proporsi  angka- angka  yang  diharapkan  muncul  menurut Benford’s Law .  Nilai  perbedaan  antara  data  nilai  pabean dengan Benford’s Law tersebut,

## TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian Benford’s law Benford’s  law (hukum  benfords)  ini pertama  kali  dikemukakan  oleh  Newcomb  pada tahun  1881  (Benford,1938). Benford  law pada dasarnya  menyatakan  bahwa  angka-angka  yang secara  alamiah  muncul  mengikuti  aturan  tertentu. Benford  menyatakan  bahwa  kemunculan  bilangan tertentu  pada  digit  tertentu  pada  suatu  angka tertentu tidak mengikuti aturan yang seragam.
Benford’s  Law atau  hukum  Benfords adalah  sebuah  hukum  yang  dapat  memperkirakan frekuensi  kemunculan  sebuah  angka  dalam serangkaian  data  numerik.  Jika  data  numerik tersebut  dihasilkan  tanpa  ada  unsur  kesengajaan, maka  frekuensi  kemunculan  angka  tersebut  akan sesuai  dengan  harapan  frekuensi  dalam Benford’s Law .  Sebalik  nya  jika  ada  unsur  kesengajaan  oleh manusia  untuk  menciptakan  sebuah  kombinas angka  dan  dimasukkan  dalam  sebuah  data  set, maka hasil analisa Benford’s Law akan menunjukkan bahwa ada angka tertentu yang lebih banyak  atau  lebih  sedikit  muncul  dari  yang diperkirakan.
Menurut Arkan  (2010)  memaparkan bahwa  Nigrini  merupakan  peneliti  pertama  yang secara  ekstensif  menggunakan Benford’s  Law dalam  data  akuntansi  untuk  tujuan  mendeteksi fraud. Benford’s Law banyak digunakan diberbagai bidang,  karena  kemampuannya  untuk  mendeteksi anomaly  data  pada  sebuah  data  set.  Anomali  data tersebut,  jika  ditelusuri  lebih  lanjut  dapat mendeteksi fraud .
Akan tetapi supaya Benford law ini dapat diterapkan  secara  efektif,  angka-angka  dalam  satu populasi  tersebut  harus  memenuhi  beberapa prasyarat yaitu :
1. tidak ada batas bawah angka tertentu
Volume 5, Nomor 1, Februari  2017
2. lebih banyak nilai atau angka-angka kecil daripada  yang  besar  (misalnya  lebih banyak  satuan, puluhan,ratusan dari pada ratusan ribuan atau puluhan jutaan).
3. Minimal 1000 data
4. Merupakan  angka  yang  natural  (bukan daftar  angka  berupa  nomor  telpon,KTP, NPWP, dan sejenisnya)
5. Berasal  dari  transaksi  yang  mirip  atau serupa  (misalnya  data  jumlah  pembelian per-konsumen pada bulan tertentu).
6. Data  jika  diurutkan  dari  nilai  terkecil hingga ke besar membentuk deret geometris
7. Data  tersebut  memiliki  nilai  rata-rata ( mean )  lebih  besar  dari  nilai  tengah ( median ).
8. Data  tersebut  memiliki  nilai kewness positif
Ada  enam  tes  utama  untuk  menentukan apakah  suatu set  data kuantitatif  dan  mengikuti pola Benford’s  Law atau  tidak.  Uraian  enam  tes tersebut  adalah First-Digit  Tes (FD), Second-Digit Tes (SD), Three-Digit  Tes (TD), First-Two  Digit Tes (F2D), First-Three  Digit  Tes (F3D),  dan Last- Two Digit Tes (L2D).

## Perencanaan Audit
Menurut  Standar  pekerjaan  lapangan pertama  Profesional  Akuntan  Publik  (SPAP) mensyaratkan  adanya  perencanaan  yang  memadai yaitu: Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan   jika  digunakan  asisten  harus  disupervisi dengan semestinya. (IAI, 2001).mensyaratkan agar audit  dirancang  untuk  memberikan  keyakinan memadai atas pendeteksian salah saji yang material dalam  laporan  keuangan´.Menurut  SA  Seksi  326 (PSA  No.  07),  Paragraf  Audit  No.  20  menyatakan bahwa  Auditor  pada  hakikatnya  harus  dirumuskan dalam jangka waktudan biaya yang wajar.
Perencanan  audit  merupakan  tahap  yang sangat  penting  dalam  proses  audit.  Kualitas perencanaan  audit  dengan  sendirinya  sangat menentukan  kualitas  tahap-tahap  audit  berikutnya. Sehingga  perencanaan  audit  yang  baik  dapat mencegah  kesalahan  pada  tahap-tahap  audit,  yang pada akhirnya memperkecil kemungkinan kegagalan audit.

## Penelitian Terdahulu
Dalam  melakukan  penelitian  ini  penulis mengacu  kepada  beberapa  beberapa  penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan penelitian ini 1. Tunjung dan andhariani  (2007) meyatakan  bahwa,nilai  pabean  memenuhi persyaratan  untuk  dilakukan  analisis benford  law dan  terjadi  pola  penyimpangan  frekuensi  angka
pada  data  nilai  pabean.Objek  penelitian  adalah  di direktorat jenderal bea dan cukai IV Jakarta. 2. Purwoko (2004)
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh
Purwoko (2004) yang meneliti tentang penggunaan profil  importing  dalam  menggunakan  regresi logistik,dia menyatakan bahwa dengan menggunakan  profil  importing  dapat  memprediksi temuan audit besar dan temuan audit kecil.
3. Wibisono (2009)
Hasil  penelitiannya  )  meneliti  mengenai analisis  kefektifan benford  law dalam  mendeteksi fruad dalam  bidang  kepabean.hasil  penelitiannya bahwa  nilai  pabean  Memenuhi  persyaratan  untuk dilakukan  analisis benford  law dan  terjadi polapenyimpangan  frekuensi  angka  pada  data  nilai pabean.Objek  penelitian  adalah  di  direktorat jenderal bea dan cukai IV Jakarta.
3. Muhamad Mufti Arkan (2010)
Hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa mengenai  analisis  penggunaan benford  law dalam perencanaan audit.hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai pabean memenuhi persyaratan untuk di analisis  dengan benford  law dan  ada  terdapat perbedaan  antara  data  pabean  direktorat  jenderal bea  dan  cukai  dengan benford  law, dan  juga  ada terdapat  perbedaan  antara  angka  aktual  pada  nilai pabean dengan angka yang diharapkan berdasarkan benford  law. objek  penelitiannya  di  direktorat jenderal bea dan cukai medan.

## Kerangka Konseptual
Kerangka konsep penelitian pada dasarnya adalah  kerangka  hubungan  antara  konsep-konsep yang  ingin  diamati  atau  di  ukur  melalui  penelitian yang akan dilakukan (Notoatmodjo,
2002). Kerangka  konseptual  merupakan  suatu bentuk  proses  keseluruhan  dari  proses  penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 4 variabel yang mana variabel  dependen  (Y)  adalahTemuan  Audit  dalam perencanaan audit sedangkan variabel independen(X 1 )adalah Benfords  Law Pengujian First  Digit  (FD) ,  (X 2 )  adalah Benfords  Law Pengujian second Digit (SD), (X 3 ) adalah Benfords Law Pengujian Three Digit (TD),
Gambar1 Kerangka Konseptual Uji Persyaratan Nilai Pabean Nilai Pabean Benfords Law
Perbedaan Proporsi Nilai Pabean dengan Distribusi Angka Benford’s Law Temuan Audit
Perbedaan Proporsi

## METODE PENELITIAN Lokasi Penelitian
Adapun  penelitian  ini  dilakukan  di  kantor Pusat  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  Cabang Kota  Lhokseumawe,  Jalan  Iskandar  Muda  No.  17 Kampung  Jawa  Lama,  Kecamatan  Banda  Sakti, Kota Lhokseumawe. Datanya merupakan data base Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  Cabang  Kota Lhokseumawe yaitu data nilai pabean.

## Populasi dan Sampel Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  adalah  seluruh  perusahaan  yang merupakan  perusahaan  importir  umum/produsen yang  menjadi  data  kepabeanan,  yaitu  sebanyak  17 perusahaan  yang  terdapat  dalam  data  transaksi kepabeanan  di  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai Cabang Kota Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan  teknik  sampel  dengan  metode non probability  sampling .  Tujuan  penggunaan  metode non probability sampling adalah untuk mendapatkan  sampel  yang representative sesuai dengan  kriteria  yang  ditentukan.  Sampel  dipilih adalah  semua  data  perusahaan  yang  merupakan data kepabeanan yang ada di direktorat jenderal bea dan cukai cabang kota lhokseumawe,
menurut Sugiyono (2011:118-127) teknik sampel  dengan  metode non  probability  sampling adalah  teknik  pengambilan  sampel  tidak  memberi peluang  atau  kesempatan  sama  sekali  bagi  setiap unsur  atau  anggota  populasi  untuk  dipilih  menjadi sampel.dan  teknik  pengambilan  sampel  dalam penelitian  ini  menggunakan  teknik  sampling  jenuh yaitu  teknik  menentukan  sampel  bila  semua anggota  populasi  di  gunakan  sebagai  sampel.  Hal ini  sering  dilakukan  jika  jumlah  populasinya relative  kecil  yakni  kurang  dari  30  populasi. Dengan  demikian  dalam  penelitian  ini  memakai teknik penelitian tersebut karena semua populasi di jadikan  sebagai  sampel,karena  populasi  yang terdapat di data pabean direktorat jenderal bea dan cukai  cabang  kota  lhokseumawe  itu  sebanyak  17 perusahaan,
Definisi operasional dan pengukuran variabel
Pada  variabel  operasional  ini  dibedakan menjadi dua katagori yaitu variabel independen dan variabel  dependen.jadi  variabel    dalam  penelitian ini,  variabel  terikat  ( dependent  variable )  adalah temuan  audit  (Y),  sedangkan  variabel  bebas ( independent
variable ) adalah besarnya perbedaan/penyimpangan  proporsi  pola  frekuensi data  aktual  nilai  pabean  dengan  proporsi  pola frekuensi yang diharapkan menurut Benford’s Law . Perbedaan  tersebut  meliputi  perbedaan  pada  digit pertama  ( first  digit/ FD),  digit  kedua  ( second digit/ SD)  dan  digit  Ketiga  ( Three  digit /TD). Besaran  perbedaan  tersebut  diukur  dengan  nilai Mean Absolute Deviation (MAD).
Adapun  numorik  angka-angka  ketentuan dari Benfords  Law ini  yaitu  dimulai  dari  angka 0,1,2,3    sampai  dengan  angka  9  yang  di  analisis. Berikut  tabel  frekuensi  yang  diharapkan Benfords Law,
Tabel 1 Frekuensi yang diharapkan Benfords Law Digit Posisi 1 2 3 4 0 0,11968  0,10178  0,10018 1 0,30103  0,11389  0,10138  0,10014
2 0,17609  0,10882  0,10097  0,10010
3 0,12494  0,10433  0,10057  0,10006
4 0,09691  0,10031  0,10018  0,10002
5 0,07918  0,09668  0,09979  0,09998
6 0,06695  0,09337  0,09940  0,09994
7 0,05799  0,09035  0,09902  0,09990
8 0,05115  0,08757  0,09864  0,09986
9 0,04576  0,08500  0,09827  0,09982
Sumber : ( Nigrini 1996 )
Dimana  angka-angka  ketentuan  tersebut yang  ada  di  ketentuan Benfords  Law yaitu  angka numorik dari angka 0,1,2,3, dan seterusnya sampai angka  9,  yang  merupakan  angka  0  itu  di  maksud dengan  frekuensi  muncul  angka  nol  dalam  sebuah data set yang di analisis,  begitu juga dengan angka 1 yaitu dilambangkan dengan frekuensi munculnya angka  satu  dalam  sebuah  data  set  yang  di  analisis dengan benfords  Law, begitu  juga  seterusnya sampai angka 9 yang merupakan frekuensi muncul angka  Sembilan  dalam  sebuah  data  set  yang  di analisis dengan hokum benfords.
Jadi  yang  menjadi  variabel  bebas  dalam penelitian ini adalah nilai perbedaan antara proporsi angka  aktual  pada  digit  pertama  nilai  pabean dengan angka yang diharapkan benfords law (MAD FD)  (X 1 ),  nilai  perbedaan  antara  proporsi  angka aktual pada digit  kedua  nilai  pabean dengan angka yang  diharapkan benfords  law (MAD  SD)  (X 2 ), nilai  perbedaan  antara  proporsi  angka  aktual  pada
MAD FD
MAD TD
MAD SD
Temuan Audit
(Besar Atau
Kecil)
Volume 5, Nomor 1, Februari  2017
digit  ketiga  nilai  pabean  dengan  angka  yang diharapkan benfords
law (MAD
TD) (X 3 ),sedangkan  yang  menjadi  variabel  terikat ( dependent )  adalah  temuan  audit  (Y)  yaitu  temuan audit kecil dan temuan audit besar, dimana temuan audit  kecil  itu  yang  dimaksud  adalah  transaksi pabean  yang  terjadi  di  bawah  seratus  juta  rupiah yang dilambangkan dengan angka 0 pada data yang di analisis untuk memprediksi fraud dalam sebuah data  set,  dan  temuan  audit  besar  itu  juga  yang dimaksud  adalah  transaksi  pabean  yang  terjadi  di atas  seratus  juta  rupiah  di  lambangkan  dengan angka  1  pada  data  yang  di  analisis  untuk memprediksi fraud dalam sebuah data set .
Tabel  2 Tabel Definisi Operasional Variabel Varia bel Ketera ngan Jenis Penjelasan X 1 Mad Fd  Indep enden Nilai perbedaan antara proporsi angka aktual pada digit pertama nilai pabean dengan angka yang diharapkan menurut Benford’s Law X 2 Mad Sd  Indep enden Nilai perbedaan antara proporsi angka aktual pada digit kedua nilai pabean dengan angka yang diharapkan menurut Benford’s Law X 3 Mad Td Indep enden Nilai perbedaan antara proporsi angka aktual pada dua digit pertama nilai pabean dengan angka yang diharapkan menurut Benford’s Law Y Temua n hasil audit Depe nden Temuan hasil audit dalam bentuk temuan kecil (kurang dari Rp 100.000.000,00,
dilambangkan dengan angka 0) dan temuan besar (Rp 100.000.000,00
ke atas,
sumber : Penelitian sebelumnya (mufty,arkan, 2010)

## Data dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah data sekunder Menurut Sugiyono,
(2014:131)  data  sekunder  yaitu  sumber  data penelitian  yang  diperoleh  peneliti  secara  tidak langsung  melalui  media  perantara  (diperoleh  dan dicatat  oleh  pihak  lain).  jadi  data  sekunder merupakan  data  yang  yang  diperoleh  secara  tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik  secara  lisan  maupun  tertulis.  Didalam penelitian ini penulis menggunakan sumber tertulis yang terbagi atas sumber ilmiah, sumber arsip, dan dokumen  resmi  dari  Direktorat  Jenderal  Bea  dan Cukai Cabang Kota Lhokseumawe.

## Teknik Pengumpulan Data
Untuk  mengetahui  penggunaan benfords law dalam  perencanaan  audit  ini  efektif  atau  tidak dalam  melakukan  pendeteksian  kecurangan  dalam suatu set data, dengan berbagai tes  yang dilakukan maka  dalam  penelitian  ini  akan  digunakan  metode penelitian kuantitatif deskriptif,

## Metode Analisis Data
Menurut  Sugiyono,  (2013:244).  Analisis  data adalah  proses  mencari  dan  menyusun  secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,  catatan  lapangan,  dan  bahan-bahan lain,  sehingga  dapat  mudah  dipahami,  dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  analisis  analisis persyaratan benford’s  law ,analisis  perbedaan  pola frekuensi data,analisis statistik deskriptif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pengujian Persyaratan Benford Law Adapun Benford  law ini  dapat  diterapkan  secara efektif,  angka-angka  dalam  satu  populasi  tersebut harus memenuhi beberapa prasyarat yaitu :
1. tidak ada batas bawah angka tertentu,Adapun  data  yang  kami  kutip  di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Cabang Kota  Lhokseumawe  sudah  terpenuhi syarat  yaitu  tidak  ada  pembatas  bawah angka dalam data transaksi yang terjadi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Cabang Kota Lhokseumawe
2. lebih banyak nilai atau angka-angka kecil dari  pada  yang  besar  (misalnya  lebih banyak  satuan, puluhan,ratusan dari pada ratusan  ribuan  atau  puluhan  jutaan) Dalam persyaratan ini pun sudah tepenuhi syarat nya bahwa data yang ada di  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai cabang
Kota
Lhokseumawe itu merupakan  data  nilai  pabean  yang  nilai transaksinya  hanya  ratusan  juta  rupiah tetapi  angka  tersebut  masih  bisa  di  uji analisis datanya,jadi data tersebut memenuhi syarat untuk di analisis.
3. Minimal 1000 data,Adapun data  yang ada di  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai cabang Kota Lhokseumawe itu merupakan data  nilai  pabean  yang  nilai  transaksinya sudah    ratusan  juta  rupiah  Jadi  datanya sudah  memenuhi  syarat  dan  bisa  di analisis selanjutnya.
4. Merupakan  angka  yang  natural  (bukan daftar  angka  berupa  nomor  telpon,KTP, NPWP, dan
sejenisnya),Dalam persyaratan  ini  pun  sudah  tepenuhi  syarat nya  bahwa  data  yang  ada  di  Direktorat Jenderal  Bea  dan  Cukai  cabang  Kota Lhokseumawe  itu  merupakan  data  nilai transaksi  pabean  yang  merupakan  nilai natural  yaitu  nilai  /  angka-angka  yang terjadi dengan sendirinya.
5. Berasal  dari  transaksi  yang  mirip  atau serupa  (misalnya  data  jumlah  pembelian per-konsumen
pada bulan
tertentu).Adapun data yang ada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai cabang Kota  Lhokseumawe  itu  merupakan  data nilai  transaksi  pabean  yang  sudah  di akumulasi pertahun periode.
6. Data  jika  di  urutkan  dari  nilai  terkecil hingga ke besar membentuk deret geometris,Data  juga  bisa  di  urutkan  dari yang  terkecil  sampai  yang  besar  sehingga berbentuk  deret  geometrik,  jadi  data tersebut bisa di analisis selanjutnya karena sudah memenuhi syaratnya.
7. Data  tersebut  memiliki  nilai  rata-rata ( mean )  lebih  besar  dari  nilai  tengah
( median ). 8. Data  tersebut  juga  memiliki  nilai kewness positif.
Pengujian Pola Frekuensi Benford Law
Adapun  yang  menjadi  variabel  bebas  dalam penelitian ini adalah nilai perbedaan antara proporsi angka  aktual  pada  digit  pertama  nilai  pabean dengan angka yang diharapkan benfords law (MAD FD)  (X1),  nilai  perbedaan  antara  proporsi  angka aktual pada digit  kedua  nilai  pabean dengan angka yang  diharapkan benfords  law (MAD  SD)  (X2), nilai  perbedaan  antara  proporsi  angka  aktual  pada digit  ketiga  nilai  pabean  dengan  angka  yang diharapkan benfords law (MAD TD) (X 3 ),sedangkan  yang  menjadi  variabel  terikat (dependent) adalah temuan audit (Y).
1. Hasil  Penelitian  Variabel    X 1 ,  digit  pertama
( first digit/MAD FD )
Adapun  dalam  pengujian  ini  peniliti  akan menganalisis  tentang  analisis Benfords  Law yaitu analisis  first  digit,  Dengan  menggunakan  data Transaksi  Pabean  Direktorat  Jenderal  Bea  dan Cukai  Cabang  Kota  lhokseumawe  tahun  2015 Sampai dengan Tahun 2017

## Adapun grafiknya dapat dilihat
Gambar 2  Grafik Hasil Uji Firt Digit Data Tahun 2015
Jadi  peniliti  menyimpulkan  bahwa  pada pengujian  ini  bahwa  angka  7  yang  sesuai  dengan hukum  benford,  angka  yang  lain  yaitu  dari  angka 1,2,3,4,dan  5,  itu  menunjukkan  bahwa  grafik proporsi frekuensinya tidak searah atau tidak sesuai dengan  harapan Benford  Law ,jadi  bisa  kita  ambil kesimpulan  bahwa  data  angka  numorik  tersebut perlu  di  teliti  lebih  dalam  karena  menurut  deteksi benford  law dari  data  tersebut  memiliki  unsur kecurangan.
Gambar 3 Grafik Hasil Uji Firt Digit Data Tahun 2016
Jadi  dapat  kita  tarikkesimpulan  bahwa pada  pengujian  ini  bahwa  tidak  ada  angka  satupun yang  muncul  yang  sesuai  dengan  hukum  benford, maka menunjukkan bahwa grafik proporsi frekuensinya  tidak  searah  atau  tidak  sesuai  dengan harapan Benford  Law ,jadi  bisa  kita  ambil kesimpulan  bahwa  data  angka  numorik  tersebut perlu  di  teliti  lebih  dalam  karena  menurut  deteksi benford  law dari  data  tersebut  memiliki  unsur kecurangan
Gambar 4. Grafik Hasil Uji Firt Digit Data Tahun 2017
Jadi  peniliti  menyimpulkan  bahwa  pada pengujian  ini  bahwa  angka  7  dan  4  yang  sesuai dengan  hukum benford, angka  yang lain  yaitu dari angka 1,2,3,5, dan 6 itu menunjukkan bahwa grafik proporsi frekuensinya tidak searah atau tidak sesuai dengan  harapan Benford  Law ,jadi  bisa  kita  ambil kesimpulan  bahwa  data  angka  numorik  tersebut perlu  di  teliti  lebih  dalam  karena  menurut  deteksi benford  law dari  data  tersebut  memiliki  unsur kecurangan,dan  dari  grafik  tersebut  angka  3  yang besar  akan  frekuensi  akan  muncul  indikasi kecurangan.
2. Hasil  Penelitian  Variabel    X 2, Digit  kedua ( second digit/ MAD SD )
Adapun  dalam  pengujian  ini  peniliti  akan menganalisis  tentang  analisis Benfords  Law yaitu analisis Second  digit ,  yaitu  pengujian  digit  kedua Dengan  menggunakan  data  Transaksi  Pabean Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  Cabang  Kota lhokseumawe  tahun  2015  Sampai  dengan  Tahun 2017, Adapun grafiknya menunjukkan bahwa :
Gambar 5 Grafik Hasil Uji Second Digit
Data Tahun 2015
Jadi  peniliti  dapat  menyimpulkan  bahwa pada  pengujian  ini  semua  angka  yang  di  analisis menunjukkan  tidak  sesuai  dengan  harapan  hukum benford,  maka  dari  itu  grafik  menunjukkan  bahwa proporsi frekuensinya tidak searah atau tidak sesuai dengan  harapan Benford  Law ,jadi  bisa  kita  ambil kesimpulan  bahwa  data  angka  numorik  tersebut perlu  di  teliti  lebih  dalam  karena  menurut  deteksi benford  law dari  data  tersebut  memiliki  unsur kecurangan.
Gambar 6 Grafik Hasil Uji Second Digit
Data Tahun 2016
Bahwa  pada  pengujian  ini  penulis  dapat menyimpulkan  bahwa  angka  3  dan  5  yang mendekati  sesuai  dengan  hukum  benford,  angka yang  lain  yaitu  dari  angka  1,4,6,7,9  dan  10  itu menunjukkan  bahwa  grafik  proporsi  frekuensinya tidak  searah  atau  tidak  sesuai  dengan  harapan Benford  Law ,jadi  bisa  kita  ambil  kesimpulan bahwa  data  angka  numorik  tersebut  perlu  di  teliti lebih  dalam  karena  menurut  deteksi benford  law dari  data  tersebut  memiliki  unsur  kecurangan,dan di  angka  6  dan  7  yang  menunjukkan  tinggi frekuensi kecurangan dari data tersebut.
Gambar  7  Grafik Hasil Uji Second Digit
Data Tahun 2017
Bahwa  pada  pengujian  ini  penulis  dapat menyimpulkan  bahwa  tidak  ada  angka  satupun yang  sesuai  dengan  hukum  benford,  menunjukkan bahwa  grafik  proporsi  frekuensinya  tidak  searah atau tidak sesuai dengan harapan Benford Law ,jadi bisa  kita  ambil  kesimpulan  bahwa  semua  data angka  numorik  tersebut  perlu  di  teliti  lebih  dalam karena  menurut  deteksi benford  law dari  data tersebut memiliki unsur kecurangan,
3. Hasil  Penelitian  Variabel    X 3, digit  Ketiga ( Three digit / MAD TD).
Adapun  dalam  pengujian  ini  peniliti  akan menganalisis  tentang  analisis Benfords  Law yaitu analisis Three  digit ,  Dengan  menggunakan  data Transaksi  Pabean  Direktorat  Jenderal  Bea  dan
Cukai  Cabang  Kota  lhokseumawe  tahun  2015 Sampai dengan Tahun 2017,
Adapun grafiknya :
Gambar 8 Grafik Hasil Uji Three Digit Data Tahun 2015
Bahwa  pada  pengujian  ini  penulis  dapat menyimpulkan  bahwa  angka  5  dan  7  yang mendekati  sesuai  dengan  hukum  benford,  angka yang  lain  yaitu  dari  angka  1,3,4,6,8,9dan  10  itu menunjukkan  bahwa  grafik  proporsi  frekuensinya tidak  searah  atau  tidak  sesuai  dengan  harapan Benford  Law ,jadi  bisa  kita  ambil  kesimpulan bahwa  data  angka  numorik  tersebut  perlu  di  teliti lebih  dalam  karena  menurut  deteksi benford  law dari  data  tersebut  memiliki  unsur  kecurangan,dan di angka 3 yang menunjukkan tinggi frekuensi kecurangan dari data tersebut.
Gambar 9 Grafik Hasil Uji Three Digit
Data Tahun 2016
Bahwa  pada  pengujian  ini  penulis  dapat menyimpulkan  bahwa  tidak  ada  angka  yangsesuai dengan harapan hukum benford,grafik menunjukkan  bahwa  proporsi  frekuensinya  tidak searah  atau  tidak  sesuai  dengan  harapan Benford Law ,jadi  bisa  kita  ambil  kesimpulan  bahwa  semua data  angka  numorik  tersebut  perlu  di  teliti  lebih dalam  karena  menurut  deteksi benford  law dari data tersebut memiliki unsur kecurangan.
Gambar 10  Grafik Hasil Uji Three Digit Data Tahun 2017
Bahwa  pada  pengujian  ini  penulis  dapat menyimpulkan  bahwa  tidak  ada  angka  yangsesuai dengan harapan hukum benford,grafik menunjukkan  bahwa  proporsi  frekuensinya  tidak searah  atau  tidak  sesuai  dengan  harapan Benford Law ,jadi  bisa  kita  ambil  kesimpulan  bahwa  semua data  angka  numorik  tersebut  perlu  di  teliti  lebih dalam  karena  menurut  deteksi benford  law dari data tersebut memiliki unsur kecurangan.
4. Hasil  Penelitian  Variabel    Y , Temuan  hasil audit.
Adapun  dalam  pengujian  ini  peniliti  akan menganalisis  tentang  analisis Benfords  Law dalam pendeteksi temuan Audit, data yang dideteksi yaitu Data Transaksi Pabean Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  Cabang  Kota  lhokseumawe  tahun  2015 Sampai  dengan  Tahun  2017,  adapun  datanya dimuat dalam lampiran XI.
Jadi,  dari  data  di  tabel  diatas  dapat  kita ambil kesimpulan bahwa hasil pengujian variabel y terhadap  temuan  audit  yaitu  temuan  kecil  dan temuan  besar,  dari  tabel  di  atas  menunjukkan bahwa  hanya  tiga  (3)  perusahaan  yang  merupakan perusahaan  yang  transaksi  nya  hanya  terjadi  di bawah  Rp  100.000.000.00  maka  dapat  kita  ambil kesimpulan  bahwa  hanya  tiga  perusahaan  yang terdapat  dalam  transaksi  pabean  di  direktorat jenderal bea dan cukai kota lhokseumawe yang bisa kita deteksi terhadap temuan audit kecil.
Dan  dari  tabel  di  atas  juga  menunjukkan bahwa  hanya  empat  belas  (14)  perusahaan  yang merupakan perusahaan yang transaksi nya terjadi di atas  Rp  100.000.000.00  maka  dapat  kita  ambil kesimpulan  bahwa  terdapat  empat  belas  (14) perusahaan yang transaksinya di atas Rp 100.000.000.00  yang  terdapat  dalam  data  transaksi pabean di direktorat jenderal bea dan cukai cabang kota  lhokseumawe  yang  bisa  dideteksi  terhadap temuan audit besar.

## Statistik Deskriptif
Volume 5, Nomor 1, Februari  2017
Adapun  dari  tabel  dalam  Lampiran  XII, itu menunjukkan Nilai pabean terendah pada tahun 2015  adalah  sebesar  Rp  78.294.000,00  yang dimiliki oleh perusahaan MON BLANG PERKASA .Sedangkan nilai pabean tertinggi tahun 2015  adalah  sebesar  RP  593.357.000,00  yang dimiliki oleh perusahaan  ENERGI PULAU SUJA. Adapun  nilai  rata-rata  (mean)  pabean  pada  tahun 2015 adalah Rp 357.000.000,00.
Pada  tahun  2016,  nilai  pabean  terendah adalah  sebesar  Rp  85.614.000,00  yang  dimiliki oleh  PT  DIMA  INDONESIA.  Sedangkan  nilai pabean  adalah  sebesar  RP  859.254.000,00  yang dimiliki  oleh  perusahaan  ENERGI  PULAU  SUJA. Adapun  nilai  rata-rata  (mean)  pabean  pada  tahun 2016 adalah Rp 398.000.000,00.
Untuk  tahun  2017,  nilai  pabean  terendah adalah  sebesar  Rp  132.489.000,00  yang  dimiliki oleh  PT  SARANA  ACEH  UTAMA.  Sedangkan nilai  pabean  adalah  sebesar  RP  786.705.000,00 yang  dimiliki  oleh  perusahaan  PERUM  BULOG. Adapun  nilai  rata-rata  (mean)  pabean  pada  tahun 2017 adalah Rp 362.000.000,00.
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  dari  nilai rata-rata pabean periode 2015  -2016, nilai rata-rata pabean paling sedikit terjadi pada tahun 2015, yaitu sebesar Rp 357.000.000,00.

## Pembahasan
Analisis    Persyaratan Benfords  Law Dalam Data  Nilai  Transaksi  Pabean  Di  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Cabang Kota Lhokseumawe.
Adapun  dari  data  yang  di  peroleh  oleh peneliti  dari  pada  pihak  Direktorat  Jenderal  Bea dan Cukai Cabang kota Lhokseumawe,itu sebagaimana  data  dapat  dilihat  di  lampiran  1, bahwasanya  data  transaksi  pabean  yang  ada  di Direktorat  Jenderal  bea  dan  Cukai  Cabang  Kota Lhokseumawe  itu  sudah  memenuhi  persyaratan yang  di  syaratkan  oleh  hukum  benfords  dan  sudah sesuai  dengan  ketentuan  hukum  benfords,  maka dari  itu  data  transaksi  pabean  yang    ada  di Direktorat  Jenderal  bea  dan  Cukai  Cabang  Kota Lhokseumawe  tersebut  itu  bisa  di  analisis  lebih lanjut  dengan  menggunakan Benfords  Law untuk mendeteksi temuan audit.
Dan kemudian uji selanjudnya bisa dilakukan  dengan  pengujian  selanjudnya  yaitu pengujian First  digit yaitu  pengujian  digit  pertama dalam  sebuah  data,  pengujian second  digit yaitu pengujian  digit  kedua  dalam  sebuah  data,  dan pengujian three  digit yaitu  pengujian  digit  ketiga dalam sebuah data, supaya dapat dilihat bahwa dari pengujian tersebut bisa  memprediksi temuan audit, dan  pengujian  ini  di  lakukan  di  dalam  data transaksi pabean yang ada di direktorat jenderal bea dan cukai cabang kota lhokseumawe.
Penggunaan Benfords  Law untuk  melihat perbedaan  antara  nilai  data    transaksi  pabean yang  ada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Cabang  Kota  Lhokseumawe  dengan  harapan Hukum Benfords .
Adapun peneliti sudah menguji atau menganalisis  data  transaksi  pabean  yang    ada  di Direktorat  Jenderal  bea  dan  Cukai  Cabang  Kota Lhokseumawe  itu  dengan  menggunakan benfords Law yaitu  test First  Digit , Second  Digit dan Three Digit ,  dan  dari  ketiga  test  tersebut  menunjukkan bahwa  pada  pengujian First  Digit pada  data  tahun 2015  itu  menunjukkan  bahwa  hanya  satu  angka yang  sesuai  atau  searah  dengan  harapan  hukum benfords,yaitu  angka  7  dan  angka  lainnya  itu terdapat  perbedaan  atau  terdapat  penyimpangan sehingga  angka  lainnya  itu  tidak  sesuai  atau  tidak searah  dengan  yang  diharapkan Benfords  Law . Begitu  juga  pada  pengujian First  Digit pada  data tahun 2016 itu  menunjukkan  bahwa tidak   satupun angka  yang  sesuai  atau  searah  dengan  harapan hukum  benfords,  sehingga  data  tersebut  berbeda jauh  dengan  harapan  yang  di  harapkan Benfords law ,  sehingga  data  tersebut  perlu  di  teliti  lebih dalam  lagi  karna  bisa  mengindikasikan  adanya unsur  kecurangan.  Dan  kemudian  pengujian First Digit pada data tahun 2017 itu menunjukkan bahwa hanya  ada  angka  7  dan  4    yang  sesuai  atau  searah dengan harapan hukum benfords,dan angka lainnya itu  menunjukkan  adanya  perbedaan  atau  adanya penyimpangan  sehingga  angka  lainnya  itu  tidak sesuai  atau  tidak  searah  dengan  yang  diharapkan Benfords Law . Kemudian  dalam  pengujian Second  Digit pada data tahun 2015 itu menunjukkan bahwa tidak ada  satu  angkapun  yang  sesuai  atau  searah  dengan harapan  hukum  benfords,sehingga  perlu  di  teliti lebih  dalam  karena  ada  indikasi  kecurangan.  Dan pengujian Second  Digit pada  data  tahun  2016  itu menunjukkan  bahwa  angka  3  dan  5  yang  sesuai atau  searah  dengan  harapan  hukum  benfords,  dan angka  lainnya  itu  menunjukkan  adanya  perbedaan atau adanya penyimpangan sehingga angka lainnya itu  tidak  sesuai  atau  tidak  searah  dengan  yang diharapkan Benfords  Law ,  sehingga  perlu  di  teliti lebih  dalam  karena  ada  indikasi  kecurangan.  Dan selanjutnya  dalam  pengujian Second  Digit pada data  tahun  2017  itu  menunjukkan  bahwa  tidak  ada satu  angkapun  yang  sesuai  atau  searah  dengan harapan  hukum  benfords,sehingga  perlu  di  teliti lebih dalam karena ada indikasi kecurangan.
Adapun  dalam  dalam  pengujian Three  Digit pada  data  tahun  2015  itu  menunjukkan  bahwa angka  5  dan  7  yang  sesuai  atau  searah  dengan harapan  hukum  benfords,  dan  angka  lainnya  itu menunjukkan  adanya  perbedaan  atau  adanya penyimpangan  sehingga  angka  lainnya  itu  tidak sesuai  atau  tidak  searah  dengan  yang  diharapkan
Benfords  Law ,  sehingga  perlu  di  teliti  lebih  dalam karena  ada  indikasi  kecurangan.  dan  dalam pengujian Three  Digit pada  data  tahun  2016  itu menunjukkan bahwa tidak ada satu angka pun yang sesuai  atau  searah  dengan  harapan  hukum benfords,sehingga perlu di teliti lebih dalam karena ada unsur  kecurangan. Kemudian dalam pengujian Three  Digit pada  data  tahun  2017  itu  juga menunjukkan bahwa tidak ada satupun angka yang sesuai  atau  searah  dengan  harapan  hukum benfords,sehingga  bisa  diprediksi  ada  unsur kecurangan.  Jadi  dapat  peneliti  simpulkan  bahwa data  dari  hasil test First  Digit , Second  Digit dan Three  Digit itu  menunjukkan  bahwa  data  transaksi pabean  yang  ada  di  Direktorat  Jenderal  Bea  dan Cukai  Cabang  Kota  Lhokseumawe  tahun  2015- 2017  itu  menunjukkan    bahwa  terdapat  perbedaan pola  frekuensi  dengan  pola  frekuensi  yang  di harapkan Benfords Law.
Analisis Benfords Law untuk melihat perbedaan Proporsi  antara  nilai  data  transaksi  pabean yang  ada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Cabang Kota Lhokseumawe Dengan Menggunakan Benfords Law Untuk
Memprediksi Temuan Audit.
Berdasar  kan  hasil  uji  analisis  penggunaan Benfords Law dalam data transaksipabean direktorat  jenderal  bea  dan  cukai  cabang  kota lhokseumawe,itu  menunjukkan  bahwa  terdapat perbedaan  antara  nilai  aktual  yang  ada  di  data direktorat  jenderal  bea  dan  cukai  cabang  kota lhokseumawe  itu  dengan  data  aktual  yang diharapkan  hukum  benfords  ini,maka  dari  itu penggunaan benfords  law dalam  memprediksi temuan audit itu efektif dipakai karena berdasarkan penelitian  terdahulu  bahwa  sanya  hasil  analisis perbedaan  proporsi  antara  nilai  aktual  data transaksi  pabean  dengan  nilai  hasil  frekuensi Benfords  Law ini  sudah  efektif  menunjukkan bahwa Benfords  Law ini  bisa  untuk  mendeteksi temuan  audit  dalam  sebuah  data  set,  jadi  dapat peneliti  simpulkan  bahwa  penggunaan Benfords Law ini  efektif  untuk  memprediksi  temuan  audit dan  bisa  dipastikan  untuk  mendeteksi  unsur kecurangan dalam suatu data yang mau di audit,
Namun  dapat  kita  lihat  bersama  bahwa  dari hasil  pengujian  ini  dapat  kita  lihat  bahwa  terdapat perbedaan  nilai  frekuensi  aktual  dalam  data  ini dengan  frekuensi  harapan Benfords  law maka  dari itu  dengan  timbulnya  frekuensi  berbeda  dengan frekuensi benfords  law ini  maka  itu  diakibatkan karena  adanya  kecenderungan  atau  kecurangan dalam penyajian data set yang disajikan oleh pihak direktorat  jenderal  bea  dan  cukai  cabang  kota lhokseumawe.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Adapun  hasil  uraian  kesimpulan  masing- masing  variable  penelitian  yang  penulis  rangkum yaitu sebagai berikut :
1. Bahwa  analisis    persyaratan Benfords  Law dalam  data nilai transaksi Pabean di Direktorat Jenderal  Bea  dan  Cukai  Cabang  Kota Lhokseumawe itu sudah  memenuhi persyaratan yang  di  syaratkan  oleh  hukum  benfords  dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum benfords, sehingga  bisa  di  analisis  lebih  lanjut  dengan menggunakan Benfords  Law untuk  mendeteksi prediksi temuan audit.
2. Penggunaan Benfords  Law untuk  melihat perbedaan  antara  nilai  data  transaksi  pabean yang  ada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Cabang  Kota  Lhokseumawe  dengan  harapan Hukum  Benfords ,  Juga    menunjukkan    bahwa terdapat perbedaan pola frekuensi actual dengan pola frekuensi Benfords Law.
3. Analisis Benfords  Law untuk  melihat perbedaan  Proporsi  antara  nilai  data  transaksi pabean  yang    ada  di  Direktorat  Jenderal  Bea dan  Cukai  Cabang  Kota  Lhokseumawe  dengan menggunakan Benfords Law untuk memprediksi  temuan  audit  berdasar  kan penelitian  terdahulu  bahwa  sanya  hasil  analisis perbedaan  proporsi  antara  nilai  aktual  data transaksi  pabean  Direktorat  Jenderal  Bea  dan Cukai Cabang Kota Lhokseumawe dengan nilai hasil  frekuensi Benfords  Law ini  sudah  efektif menunjukkan  bahwa Benfords  Law ini  bisa untuk mendeteksi temuan audit

## Saran
Adapun  Terdapat  beberapa  saran  dalam penelitian  ini  yang  nantinya  dapat  berguna  dan dapat memberikan arah bagi penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut :
1. Berdasarkan dari hasil penelitian,  maka penulis mengharapkan bahwa pihak Direktorat Jenderal Bea  dan  Cukai  Cabang  Kota  Lhokseumawe  itu benar-benar  menyajikan  data  yang  akurat  dan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Dan juga  pihak  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai perlu  mengoptimalkan  tingkat  pengawasan kerja  internal  yang  ketat  supaya  jauh  terhindar dari unsur-unsur kecurangan.
2. Peneliti  selanjutnya  dapat  lebih  maksimal memperoleh  data  transaksi  perusahaan  atau instansi  pemerintahan,  bila  perlu  menambah jumlah  data  penelitiannya  misalnya  diambil data  transaksi  penjualan  atau  data  transaksi pembelian,  karena  lebih  banyak  data  yang  di analisis  dengan  hukum  benford  ini  lebih bagus,sehingga  penelitian  selanjutnya  akan lebih baik.
3. Peneliti  selanjutnya  disarankan  menambah variable penelitian lainnya seperti nilai firs digit
Volume 5, Nomor 1, Februari  2017
(FD) , second  digit  (SD),three  digit  (TD),firs second
digit (F2D),First-ThreeDigit
(F3D),Last-TwoDigit  (L2D) ,  dan  lain-lain  yang dapat  memprediksi  temuan  audit  dengan penggunaan Benfords Law .

## DAFTAR PUSTAKA
Agoes,sukrisnoe,  2012, auditing  :  pemeriksaan akuntansi buku  1  edisi  4  penerbit  salemba empat.
Arkan, Muhamad Mufti. 2010. Analisis Penggunaan Benford’s Law Dalam Perencanaan Audit pada Direktorat
Jenderal  Bea  dan  Cukai .  Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.
Cho,  Wendy  K.T  and  Gaines,  Brain  J.,  Breaking the  (Benford)  Law:  Statistical  Fraud Detection  in  Campaign  Finance,  The American Statistician, August, 2007
Durtschi, C., Hillison, W. and Pacini, C,. 2004. The Effective Use of Benford’s Law to Assist in
Detecting  Fraud  in  Accounting  Data. Journal  of  ForensicAccounting Vol.  V (2004), pp. 17-34.
EmilyaUllyArtha,2015 ,Analisa CAATS (Computer
Asisted Audit Techniques)
untuk identifikasi  data    log  firewall ,  SEMNAS TEKNOMEDIA, ISSN :2302-3805.
FitriAnnisa  :Lutfi  Haris,2011, Deteksi  Indikasi Fraud  Dengan  Teknologi  Audit ,  Seminar Nasional  Aplikasi  Teknologi  Informasi (SNATI),ISSN:1907-5022
http://itadf.blogspot.co.id/2012/09/benford- law.html.diakses pada tanggal 31/07/2017 .
https://www.academia.edu/20057301/Pengertian_
Perencanaan_Audit ., diaksespadatanggal 31/07/2017.
Indri,  Riesfandiari,  Pengaruh  Audit  di  Bidang Kepabeanan  Terhadap  Kepatuhan  Importir
Umum  di  Lingkungan  Kantor  Wilayah  IV Jakarta, UI, 2006
IsworoNugroho,2009, Peranan Teknologi Informasi  Dalam  Audit  Sistem  Informasi Komputerisasi Akuntansi , Dinamika Informatika Vol1No 2, ISSN : 2085-3343
MahendraAdiNugroho“AuditLingkunganTI:Perspe ktifdan  dampak  pada  proses  auditing  secara komprehensif”, Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia,2011
Nigrini,  Mark  J.,  A  Taxpayer  Compliance Aplication of Benford’s Law, The Journal of the  American  Taxation  Association,  18,1  : 1996
Nigrini,  Mark  J.. Benford’s  Law:  Applications  for Forensic  Accounting,  Auditing,and  Fraud Detections .  New  Jersey:  John  Wiley  & Sons, Inc.. 2012.
Nigrini,  Mark  J.  Digital  Analysis  Using  Benford’s Law : Test and Statistic for Auditors,Global Audit Publication, Vancouver,2000.
Purwoko,  Agung  Bayu,  Pemilihan  Obyek  Audit Kepabeanan  Berdasarkan  Profil  Importir pada  DJBC,  Jurnal  Akuntansi  Keuangan Negara, BPPK, 2004
PutuMega SelvyaAviana,2012, Penerapan Pengendalian  Internal Dalam Sistem Informasi  Akuntansi  Berbasis  Komputer , Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Akuntansi  Vol  1 No 4
RadianVictorImbar,“Pelaksanaan  kontrol  dan  audit sistem  informasi  pada  organisasi”,Jurna linformatikaUKM,Vol1No1 Tahun 2005
Rahayu,  Tunjung  Sri  and  Adhariani,  Desi,
Assessing the Customs Value By the Use of Benford’s  Law:  A  Case  Study,  Journal  of Economics  Business  and  Accounting,April, 2007
Undang-undang  No.  17  tahun  2006  tentang perubahan  atas  undang-undang  nomor  10 tahun 1995 tentang kepabeanan
Wibisono, Hermaz, Analisis Efektifitas
Penggunaan Benford’s  Law Dalam  Menilai
Kewajaran  Nilai  Pabean  sebagai  Bagian Dari Perencanaan Audit di Kantor Pelayanan  Utama  Bea  dan  Cukai  Tipe  A Tanjung  Priok,  Sekolah  Tinggi  Ilmu Ekonomi Swadaya, 2009
http://www.konsistensi.com/2013/04/teori-sampel- dan-sampling-penelitian.html?m=1.,diakses pada tanggal 31/01/2019.