Vol. 7 No. 3 Juli 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5047/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
(Marina Kurniawati)
Efektifitas Upaya Administratif Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepegawaian Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 8/G/2020/PT.TUN.JKT
1 Marina Kurniawati, 2 Tri Hayati Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Jakarta Article Info Abstract Article history: Received : 31 May 2023 Publish : 04 April 2023 In  resolving  civil  servant  disputes  there  are  two  paths  that  can  be  done, namely through administrative efforts and through the judiciary. However, administrative  efforts  are  less  able  to  solve  civil  servant  problems  in Indonesia.  Thus,  it  is  necessary  to  conduct  an  in-depth  study  in  order  to find the most effective way to resolve personnel disputes that provide legal certainty to the parties to the dispute.
Keywords: Civil Servant Dispute, resolution Info Artikel Abstrak Article history: Diterima : 31 Mei 2023 Publis : 04 April 2023 Dalam  menyelesaikan  sengketa  kepegawaian  ada  dua  jalur  yang  bisa dilakukan,  yakni  melalui  Upaya  Ad  ministrasi  dan  melalui  peradilan. Namun  upaya  administrasi  kurang  dapat  menyelesaikan  masalah kepegawaian di Indonesia. Dengan demikian maka  perlu dilakukan kajian yang  mendalam  agar  ditemukan  cara  yang  paling  efektif  dalam penyelesaian  sengketa  kepegawaian  yang  memberikan  kepastian  hukum kepada para pihak yang bersengketa.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Marina Kurniawati, Tri Hayati
Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Jakarta

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  penyelesaian  sengketa  tata  usaha  negara  di  bidang  kepegawaian  seharusnya  dapat diselesaiakan  dengan  upaya administratif.  Hal  ini  di  karenakan  upaya  administrasi  lebih  dapat menimbulkan  komunikasi  secara  langsung  antara  orang  yang  merasa  kepentingannya  telah dirugikan  oleh  pejabat tata  usaha  negara dengan  pihak  yang  mengeluarkan  keputusan.    Upaya Administratif diatur dalam Pasal 48 ayat (2) UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa pengadilan baru berwenang memeriksa , memutus dan menyelesaikan sengketa  tata  usaha  negara  jika  seluruh  upaya  administrative  yang  bersangkutan  telah  di pergunakan,  hal  ini  juga  dijelaskan  di  PERMA  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Pedoman Penyelesaian  Sengketa  Administrasi  Pemerintahan  Setelah  Menempuh  Upaya  Administratif dalam  Pasal  2  ayat  1    menyebutkan  bahwa  pengadilan  berwenang  menerima,  memeriksa  dan memutus  dan  menyelesaikan  sengketa  administrasi  pemerintahan  setelah  menempuh  upaya administrative. Upaya administrasi terdiri dari:
1. Keberatan
2. Banding Admnistratif
(Marina Kurniawati)
Masih  banyak  yang  tidak  mengetahui  keberadaan  lembaga  upaya  administrative,  hal  ini memberi kesan bahwa kurnagnya informasi mengenai keberadaan lembaga upaya administrative di  Indonesia  Dari  segi  manfaat,  upaya  administrasi  dapat  digunakan  sebagai  penilaian  yang dilakukan terhadap sikap tindak administrasi negara yang tidak hanya melihat penerapan hukum (  rechmatigheid)  namun  juga  melihat  dari  sisi  kebijaksanaan  (doematigheid)  serta  adanya kemungkinan dibuatnya putusan ( beschikking) baru yang menggantikan keputusan administrasi sebelumnya.
Upaya  administrasi  masih  sangat  minim  dalam  menyelesaikan  persoalan  sengketa kepegawaian  di  Indonesia,  hal  ini  terbukti  dengan  masih  banyaknya  gugatan  kepegawaian  di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dapat di lihat pada tabel di bawah ini :
Gambar 1 diolah oleh Penulis
Dapat di lihat diatas jumlah putusan terkait kepegawaian di Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia selama 5 tahun terkahir, meski mengalami penurunan di tahun 2020 dan 2021, namun sengketa kepegawaian masih cukup banyak di Indonesia. Untuk itu perlu adanya analis terkait bagaimanakah efektifitas penyelesaian sengketa Kepegawaian di Indonesia dalam menyelesaikan perkara 8/G/2020/PT.TUN.JKT.

## 2. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa kepegawaian di Indonesia?
2. Bagaimana Efektifitas Upaya Administrasi Dalam Putusan Perkara Nomor 8/G/2020 / PT.TUN.JKT?

## 3. TUJUAN PENELITIAN
1. Mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa kepegawaian di Indonesia
2. Mengetahui bagaimana upaya administrative dapat menyelesaikan sengketa kepegawaian di Indonesia

## 4. METODE PENELITIAN
Metode  penulisan  makalah    hukum  ini  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan  terkait  hukum kepegawaian dan hukum administrasi pemerintahan dengan menelaah data primer, sekunder dan juga  tersier.    Dalam tulisan ini  spesifikasi  penulisan  adalah  deskriptif analitis,  dimulai  dengan menganalisis  berbagai  literatur  terkait  dengan  pengaturan  kepegawaian  di  Indonesia  serta mengkaji  naskah  pendukungnya  dari  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait. Metode analisisnya dilakukan dengan yuridis kualitatif, yang dititikberatkan pada hukum positif lalu dianalisis secara kualitatif.
Kerangka Teori dan Kerangka Konsep
A. Teori Positivisme Hukum Austin
Austin menjabarkan apa yang dia percayai menjadi hukum dan memiliki implikasi yang logis dari kedaulatan sebagaimana menurut pandangan seorang yang positivist. Ada beberapa orang yang mengganggap Austin sebagai orang yang berhasil untuk menyusun pemikirannya dalam suatu tujuan yang mendasar, tetapi meskipun demikian pemikiran Austin tetap berguna, terutama  pada  negara-negara  yang  menganut  system  common  law,  dan  juga  alasan  dari kekuatan analisis yang diaplikasikan untuk yurisprudensi.
Pemikiran  John  Austin  ini  dapat  digunakan  untuk  melihat  sisi  norma  hukum  peraturan- peraturan  yang  di  gunakan,  bukan  tidak  mungkin  putusan-putusan  hakim  tentang kepegawaian akan dapat digunakan sebagai yurisprudensi di masa yang akan datang.
B. Upaya Administratif Upaya  administrasi  dalam  literature  di  sebut  dengan  aministratieve  boroep,  peradilan administrasi  tidak  murni  dan  administratieve  tribunals  adalah  merupakan  penyelesaian sengketa tata usaha Negara yang dilakukan oleh instansi yang mengeluarkan keputusan atau instansi  lain  atau  instansi  atasan  dari  yang  mengeluarkan  keputusan,  upaya  administrative memiliki beberapa unsur sebagai berikut:
1. Adanya  suatu  perselisihan  yang  diajukan  oleh  seseorang  atau  badan  hokum  perdata, sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan tertulis atau karena suatu keputusan yang dimohonkannya yang merupakan wewenang badan atau pejabat administrasi tersebut
2. Penyelesaian perselisihan atau sengketa di lingkungan pemerintahan sendiri, hal ini bias dilakukan melalui keberatan dan juga banding administrasi
3. Adanya hokum terutama di lingkungan hukum administrasi Negara
4. Minimal terdapat dua pihak, dan salah satu pihak merupakan badan/pejabat administrasi
5. Adanya  hukum  formal,  hal  ini  dalam  rangka  menerapkan  hukum  (rechtstoepassing)  in concerto untuk menjamin ditaatinya hukum material
C. Sengketa Kepegawaian Soegeng  Prijodarminto  sebagaimana  dikutip  oleh  R.  Wiyono  mengatakan  bahwa  yang dimaksud  dengan  sengketa  kepegawaian  merupakan  sengketa  yang  timbul  sebagai  akibat dikeluarkannya  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  di  Bidang  Kepegawaian  oleh  Badan  atau Pejabat  yang  berwenang  mengenai  kedudukan,  hak,  kewajiban  atau  pembinaan  Pegawai Negeri  Sipil  Terdapat  beberapa  hal  dari  pengertian  sengketa  kepegawaian  yang  perlu mendapat perhatian, yakni:
1. Bahwa pada dasarnya sengketa kepegawaian tidak hanya terjadi di lingkungan Pegawai Negeri  Sipil,  akan  tetapi  juga  termasuk  yang  terjadi  di  lingkungan  Kepolisian  Negara Republik Indonesia, hal ini Pasal 2 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia juga merupakan Pegawai Negeri.
2. Dalam  sengketa  kepegawaian  tidak  termasuk  perselisihan  perburuhan  atau  perselisihan hubungan industrial, karena perselisihan ini adalah sengketa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

## 5. PEMBAHASAN
a. Penyelesaian Sengketa Kepegawaian di Indonesia
Dalam Undang-Undang Nomor  9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  disebutkan bahwa sengketa Kepegawaian terjadi apabila seorang Pegawai Negeri yang mendapatkan SK, merasa mendapatkan kerugian sebagai akibat dari dikeluarkannya SK tersebut, dalam hal ini yang  bersangkutan  akan  memposisikan  dirinya  sebagai  penggugat.  Penyelesaian  sengketa kepegawaian  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  35  tentang  Peradilan  Kepegawaian  UU Kepegawaian yang menyatakan:
1) Sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara.
2) Sengketa  kepegawaian  sebagai  akibat  pelanggaran  terhadap  peraturan  disiplin  Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
3) Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian,  berdasarkan ketentuan UU Kepegawaian ada 2 (dua) jalur yang dapat ditempuh oleh seorang Pegawai Negeri yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya sebuah SK yang menyangkut dirinya secara langsung, yaitu:
1) Pada Peradilan Tata Usaha Negara (berdasarkan Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara);
Sengketa kepegawaian yang diproses disini adalah sengketa-sengketa kepegawaian yang tidak berhubungan dengan penjatuhan pelanggaran aturan disiplin pegawai negeri. Proses ini dimulai dengan Gugatan di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara untuk pemeriksaan tingkat  pertama,  kemudian  dapat  berlanjut  di  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara (PTTUN) untuk pemeriksaan tingkat banding, sampai kemudian dapat juga berlanjut di Mahkamah  Agung  untuk  pemeriksaan  tingkat  kasasi  bahkan    dapat  dilakukan  Upaya Peninjauan Kembali.
2) Pada Badan Pertimbangan ASN,
Sengketa  kepegawaian  yang  diproses  disini  berkaitan  dengan  penjatuhan  pelanggaran Disiplin  Pegawai  Negeri,  proses  ini  disebut  sebagai  upaya  banding  administratif. Terhadap keputusan Badan Pertimbangan ASN, dalam hal ini diartikan sebagai putusan banding  administratif,  dapat  dilakukan  upaya  hukum  lebih  lanjut,  yaitu  mengajukan Gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sebagai pemeriksaan tingkat pertama sekaligus, dan kemudian dapat dilanjutkan ke pemeriksaan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung
Suatu  sengketa  Adaministrasi  dapat  terjadi  karena,  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha Negara  dalam  melaksanakan  tugas-tugasnya  dapat  menyimpang  dari  aturan  main  yang berlaku.  Hal  ini  dimungkinkan  karena  pemerintah,  dalam  hal  ini  adalah  Badan  atau Pejabat  Tata  Usaha  Negara,  mempunyai  kedudukan  yang  istimewa  dalam  masyarakat. Tindakan-tindakan Pejabat Administrasi yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan kebijakan  memiliki  potensi  merugikan  masyarakat,  beberapa  di  antaranya  yakni: kebijakan  yang  sifatnya  onjuist  ,tidak  tepat,  atau  tidak  betul;  dan  juga  perbuatan  atau kebijakan  dari  Pejabat  Administrasi  yang  melanggar  Undang-Undang  atau  melanggar hukum.  Pada  tulisan  ini  akan  lebih  membahas,    Penyelesaian  sengketa  kepegawaian melalui BAPEK yang saat ini sudah berganti nama menjadi Badan Pertimbangan ASN, terkait pelanggaran Aturan Disiplin Pegawai, adalah dengan bentuk Upaya Administrasi. Hal ini dapat dilihat ketentuan pada Peraturan Pemerintah tentang  Disiplin Pegawai dan Peraturan  Pemerintah    tentang  Badan  Pertimbangan  ASN  sesuai  dengan  ketentuan  UU Peradilan  Tata  Usaha  Negara  pasal  48,  maka  sesudah  Badan  Pertimbangan  ASN memeriksa  dan  memutuskan  permohonan  Banding  administrasi  dan  pemohon  banding tidak menerima, maka pemohon  dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tinggi TUN. Hal  ini  dilakukan  karena  proses  pemeriksaan  BAPEK  adalah  sesuai  dengan  ketentuan Pasal  48  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UU  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Bagi  sengketa Kepegawaian melalui Upaya Banding Administrasi ke Badan Pertimbangan ASN, di sini telah  terjadi  loncatan  pada  jenjang  Pemeriksaan  di  pengadilan,  yakni  langsung  ke Peradilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara.  Dalam  hal  ini  penyelesaian  melalui  upaya administratif adalah langkah pertama yang harus ditempuh, apabila penyelesaian ini tidak memuaskan selanjutnya langsung diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Hal ini adalah proses yang terbangun dengan proses “peradilan semu administrasi”
Sebagai  negara  hukum  modern,  pemerintah  Indonesia  di  lekati  dengan  tugas  dan wewenang yang luas di antaranya meliputi:
a) Tugas dan wewenang administrasi di Bidang keamanan dan ketertiban umum
b) Tugas  dan  wewenang  menyelenggarakan  tata  usaha  pemerintah  mulai  dari  surat menyurat sampai kepada dokumentasi dan lain-lain
c) Tugas dan wewenang admnistrasi negara di bidang pelayanan umum
d) Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang penyelenggaraan kesejahteraan umum
Memang  tidak  mudah  menentukan  sebuah  batasan  tentang  yang  dimaksud  dengan urusan pemerintahan ini, hal ini terkait dengan dua alas an yakni pertama bidang-bidang atau urusan pemerntahan ini kemunculannya dipengaruhi perkembangan masyarakat dan politik birokrasi, kedua beberpaa bdiang dikuasai oleh swasta
Dalam perkembangannya tugas birokrasi tidak hanya melaksanakan perintah undang- undang dalam hal ini A. Hamid. S Attamimi: Bahwa suatu negara dengan pemerintah yang berbuat dan bertindak hanya mengikuti undang-undang semata-mata adalah sesuatu yang secara politik tidak berharga (in politisches Unding). Sedang mengenai arah yang timbul dari kegiatan pemerintah tidak pernah mungkin dapat ditetapkan oleh suatu aturan hukum. Karena  itu  pengertian  pemerintah  sama  sekali  bukanlah  yang  mumi  semata-mata (Verwaltung  ist  niemals  blosze  Vollziehung).  Selanjutnya  disebutkan  bahwa pemerintahan  mengandung  dua  segi,  formal  dan  material.  Pemerintahan  dalam  arti kekuasaan formal mengandung (Verordnungsgewalt) dan mengatur kekuasaan memutus (Entscheidungsgewalt), dan pemerintahan dalam arti material berisi dua unsur yang terkait menjadi satu, yaitu unsur memerintah dan unsur melaksanakan (das Element de Regierung und das der Vollziehung
Bila  di  tinjau  dari  peradilan  di  Indonesia,  Peradilan  tata  usaha  negara    Disebut peradilan  khusus  dalam  arti  peradilan  yang  hanya  diberi  kewenangan  menyelesaikan sengketa yang muncul di bidang administrasi dan kepegawaian atau sengketa yang terjadi antara pejabat administrasi dengan seseorang atau badan hukum perdata sebagai akibat dikeluarkannya  atau  tidak  dikeluarkannya  keputusan.  Ditinjau  dari  kompetensi absolutnya, Peradilan Administrasi berdasarkan UU PTUN juga dikategorikan peradilan khusus. Philipus M. Hadjon mengatakan:
Kalau kita bertitik tolak dari ketentuan Pasal 10 UU No.14 Tahun 1970 seyogianya Peradilan  Tata  Usaha  Negara  menurut  UU  No.  5  Tahun  1986  merupakan  suatu  sistem umum  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Namun  dengan  berdasarkan  rumusan  kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 1 angka 4) kiranya Peradilan Tata Usaha Negara  menurut  UU  No.  5  Tahun  1986  hanyalah  suatu  Peradilan  Tata  Usaha  Negara khusus.  Dengan  pembatasan  kompetensi  absolut  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  hanya menyangkut  keputusan  tata  usaha  negara  (KTUN)  berarti masih ada  sengketa-sengketa tata usaha negara lainnya yang tidak terjangkau oleh PTUN
Saat  ini  dengan  berlakunya  UU  Administrasi  Pemerintahan,  kompetensi  absolut Peradilan  Administrasi  diperluas  yaitu  selain  menguji  dan  memeriksa  keputusan,  juga menguji dan menilai tindakan faktual organ pemerintah dan memeriksa ada tidaknya unsur penyalahgunaan  wewenang  yang  dilakukan  pejabat  pemerintah  selain  itu  juga  menguji dan  menilai  mengenai  keabsahan  keputusan  pejabat  legislatif,  yudikatif,  dan penyelenggara negara lainnya, selain itu juga  memutuskan permohonan seseorang atau badan  hukum  perdata  sehubungan  dengan  keputusan  fiktif-positif.  Namun  demikian, perluasan  kompetensi  absolut  ini  menyimpan  problem  yuridis  yang  cukup  sulit dipecahkan, sebagaimana sebagian telah dikemukakan di atas.
Upaya  administrasi  masih  sangat  diperlukan,  walaupun  sudah  ada  Peradilan  Tata Usaha  Negara,  hal  ini  dikarenakan  pengkajian  upaya  administasi  dapat  lebih  lengkap, mencakup  aspek kebijakan dan  aspek hukum , serta dapat ,mengubah, memperbaiki dan juga bahkan dapat mencabut keputusan yang disengketakan
b. Efektifitas Upaya Administrasi Dalam Putusan Perkara Nomor 8/G/2020/PT.TUN.JKT
Pada perkara Nomor 8/G/2020/PT.TUN.JKT penggugat adalah Budianto Sumadi dengan Tergugat  Adalah  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia,  Budianto Sumardi  tidak  terima  dengan  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM  yang  melakukan hukuman disiplin berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dengan berdasarkan SK Nomor : M.HH-02.KP.07.03 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019, Budianto Sumardi  kemudian  melakukan  upaya  administrasi  di  BAPEK,  Atas  upaya  administratif tersebut,  BAPEK  kemudian  menerbitkan  Keputusan  Badan  Pertimbangan  Kepegawaian Nomor  :  002/KPTS/BAPEK/2020  tanggal  7  Januari  2020  tentang  Penguatan  Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Budianto Sumardi,  S.H.,  NIP.19800701  200112  1  001  yang  memutuskan  menolak  banding administratif Penggugat dan menguatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  Indonesia  Nomor  :  M.HH-02.KP.07.03  Tahun  2019  tanggal  2  Januari  2019,atas putusan  Menteri  Hukum  dan  HAM  dan  keputusan  BAPEK,  akhirnya  Budianto  atau Penggugat melakukan gugatan terhadap Menteri Menteri Hukum dan HAM dan juga BAPEK, Menteri  Hukum  dan  HAM  mengeluarkan  putusan  tersebut  dengan  pertimbangan  sebagai berikut:
a) Berdasarkan  Laporan  Absensi  Pegawai  selama  periode  1  Januari  2018  s.d  24  Juli  2018, Penggugat  terbukti  tidak  masuk  kerja  tanpa  keterangan  yang  sah  selama  110  (seratus sepuluh) hari;
b) Penggugat telah dipanggil untuk melaksanakan tugas dengan tanggungjawab yang paling ringan  berdasarkan  Surat  Sekretaris  Inspektorat  Jenderal  Nomor  :  ITJ.I.KP.05.04-02 tanggal 24 Agustus 2017 perihal Pemanggilan untuk Kembali Melaksanakan Tugas, namun Penggugat tidak pernah kembali hadir melaksanakan tugas;
c) Atasan  Langsung  Penggugat  telah  memanggil  Penggugat  untuk  dimintai  keterangan sehubungan dengan ketidakhadiran Penggugat tanpa alasan yang sah, sebanyak 3 (tiga) kali melalui  Surat  Panggilan  I  Nomor  :  ITJ.1.KP.05.04-03  tanggal  6  September  2017,  Surat Panggilan II Nomor: ITJ.1.KP.05.04-03 tanggal 19 September 2017 dan Surat Panggilan III  Nomor:  ITJ.1.KP.05.04-43  tanggal  4  Oktober  2017,  namun  Penggugat  tetap  tidak datang dan hadir;
d) Penggugat  terbukti  tidak  mengindahkan  Pemanggilan  untuk  melaksanakan  tugas  dan Panggilan  I,  II,  III  untuk  dimintai  keterangannya  sebagaimana  Tata  Cara  Pemanggilan, Pemeriksaan,  Penjatuhan,  Penyampaian  Keputusan  Hukuman  Disiplin  pada  Pasal  23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
e) Berita Acara Pemeriksaan tanggal 28 Agustus 2018 oleh Tim Pemeriksa, dilakukan pada saat  Penggugat  dalam  keadaan  sehat  dan  hasil  pemeriksaan  diperoleh  dari keterangan/komunikasi  langsung  dengan  Penggugat.  Dengan  demikian  dalil  Penggugat yang  menyatakan  bahwa  proses  tanya  jawab  dilakukan  dengan  Sri  Sumarmi  selaku  Ibu Kandung  Penggugat  adalah    tidak    benar    dan    mengada-ada,    karena    surat  panggilan dilayangkan kepada Penggugat dan secara jelas yang diminta untuk diperiksa dalam surat panggilan adalah Penggugat, serta yang memiliki hubungan kerja dengan Tergugat adalah Penguggat, yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah adalah Penggugat. Ibu kandung Penggugat diperbolehkan ikut serta dalam proses Berita Acara hanyalah dalam kapasitas sebagai Pendamping dan bukan sebagai pihak yang Terperiksa;
f) Ketiga  Surat  Pemanggilan  kepada  Penggugat  dilayangkan  pada  saat  Penggugat  dalam keadaan sehat, hal ini dibuktikan dengan rekapitulasi surat istirahat/rawat tahun 2017 yang tertuang  pada  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  kepada  Inspektorat  Jenderal  Kementerian Hukum dan HAM Nomor : ITJ.PW.03.02-27 tanggal 2 November 2018 perihal Laporan Hasil  Pemeriksaan  Khusus  Terkait  Dugaan  Pelanggaran  Disiplin  Pegawai  a.n.  Budianto Sumardi, SH. Pada rekapitulasi tersebut terbukti bahwa tidak ada surat istirahat/rawat pada tanggal-tanggal  surat  dilayangkan  dan/atau  pada  tanggal-tanggal  permintaan  kepada Penggugat untuk hadir dimintai keterangan. Hal ini juga dikuatkan oleh atasan langsung
(Marina Kurniawati)
Penggugat melalui Surat Pernyataan Atasan Langsung tanggal 20 Agustus 2018, dan atas dasar Surat Pernyataan tersebut kemudian Tim Pemeriksa melakukan Pemeriksaan kepada Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2018
Dengan demikian perbuatan Penggugat terbukti melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 dan 12 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,  sehingga  sesuai  dengan  Pasal  10  angka  9  huruf  d  dan  angka  10  Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tetang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);   dalam menetapkan  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor : M.HH-02.KP.07.03 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pemberhentian Dengan  Hormat  Tidak  Atas  Permintaan  Sendiri  Sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  a.n Penggugat  telah  memenuhi  ketentuan  tentang  Tata  Cara  Pemanggilan,  Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada :
Pasal 24 :
a. Sebelum  PNS  dijatuhi  hukuman  disiplin  setiap  atasan  langsung  wajib  memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
b. Pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  secara  tertutup  dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
c. Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:
a) atasan  langsung  yang  bersangkutan  maka  atasan  langsung  tersebut  wajib menjatuhkan hukuman disiplin;
b) pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.
Pasal 25 :
a. Khusus  untuk  pelanggaran  disiplin  yang  ancaman  hukumannya  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
b. Tim  Pemeriksa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  terdiri  dari  atasan  langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
c. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk
Berdasarkan fakta-fakta yang ada, akhirnya Hakim memutuskan dengan amar putusan
:
1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  terhdap  Tergugat  1  Badan  Pertimbangan Kepegawaian
2. Menyatakan  tidak  sah  Keputusan  Badan  Pertimbangan  Kepegawaian  (BAPEK) Nomor:  002/KPTS/BAPEK/2020  tertanggal  7  Januari  2020  tentang  Penguatan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Hukuman Disiplin atas nama Budianto Sumardi, S.H, NIP:19800701 200112 1 001
3. Menolak  gugatan  Penggugat  terhadap  Tergugat  II  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia
4. Menghukum  Tergugat  I  Badan  Pertimbangan  Kepegawaian  untuk  membayar  biaya perkara sebesar Rp. 269.000 (dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) Dari  amar  putusan  tersebut  terlihat  bahwa  justru  upaya  administrasi  tidak  berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini dikarenakan BAPEK lalai dalam mencermati tenggang waktu. Dalam pasal 9 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 2011 BAPEK wajib memeriksa dan mengambil  keputusan  dalam  waktu  paling  lama  180  hari  sejak  diterimanya  banding administrasi,  namun  hal  itu  tidak  dilakukan  oleh  BAPEK  sehinggga  dengan  demikian, hakim  menyatakan  bahwa  keputusan  banding  admnistrasi  menjadi  tidak  sah.  Dalam
hukum administrasi, dimungkinkan seseorang untuk menggugat 2 keputusan dalam nomor perkara  yang  sama  hal  ini  dapat  dilihat  dari  keputusan  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha Nomor 8/G/2020/PT.TUN.JKT

## 6. PENUTUP
a. Kesimpulan:
Berdasarkan  pembahasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  penyelesaian  sengketa kepegawaian dapat dilakukan dengan dua cara yakni dengan upaya admnistrasi  yang terdiri dari  keberatan  dan  banding  admnistrasi,  namun  apabila  upaya  admnistrasi  belum menyelesaikan sengketa kepegawaian, maka Pegawai Negeri Sipil dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan, apabila yang dilakukan adalah banding admnistrasi maka Pengadilan yang berwenang  adalah  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara,  namun  apabila  yang  dilakukan adalah Keberatan, maka dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.  Upaya administrasi di bidang kepegawaian masih belum efektif, hal ini di buktikan dengan masih tingginya gugatan kepegawaian di pengadilan. Berdasarkan studi kasus yang di bahas dalam makalah ini, upaya administrasi justru tidak berjalan efektif karena ketidakcermatan dalam hal tenggat waktu
b. Saran
Sebaiknya  lembaga  Pemerintah  lebih  cermat  dalam  menyelesaikan  persoalan  sengketa kepegawaian  dengan  cara  upaya  administrasi,  hal  ini  dikarenakan  upaya  admnistrasi  lebih efisien dan murah daripada penyelesaian sengketa melalui badan peradilan.

## 7. DAFTAR PUSTAKA Undang Undang
Peraturan  Mahkamah  Agung  tentang  Pedoman  Penyelesaian  Sengketa  Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, PERMA Nomor 6 tahun 2018
Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PP Nomor 53 tahun 2010 LN. 2010 No. 74, TLN No. 5135
Undang Undang tentang Admnistrasi Pemerintahan, UU Nomor 30 tahun 2014 LN.2014/No. 292, TLN No. 5601
Undang Undang tentang Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 5 tahun 2014 LN.2014/No. 6, TLN No. 5494
Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU  No 5 Tahun 1986 LN. 1986/ No.77, TLN NO.3344

## Putusan
Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara  Jakarta  Putusan  8/G/2020/PT.TUN.  JKT, Budianto Sumardi melawan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (2020) Buku
A.  Hamid  S.  Attamimi. Peranan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara .Jakarta: Pascasarjana UI, 1990. Hadjon,  Philipus  M.,  et  al, Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia .  Yogyakarta:    Gadjah Mada University Press, 1933
Manan,  Bagir, Lembaga  Kepresidennan .  Yogyakarta:  Pusat  Studi  Hukum  UII  dan  gramedia, 1999
Ridwan, Tiga dimensi hukum administasi dan peradilan administasi .Yogyakarta: FH. UII Press. 2009
Ridwan. Urgensi Upaya Administratif di Indonesia .Yogyakarta:FH UII. 2019 Wiyono, R., Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Sinar Garfika. 2008
Zulkarnaen,  Mayaningsih  Dewi, Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  di  Indonesia, Bandung: CV Pustaka  Setia, 2018 Jurnal
(Marina Kurniawati)
Rompis,Adrian  E.“Perbandingan  Sengketa  Kepegawaian  Melalui  Gugatan  di  Peradilan  Tata Usaha  Negara  dan  Upaya  Banding  Administratif  di  Badan  Pertimbangan Kepegawaian.”  Bandung:Jurnal  Kebijakan  dan  Managemen  PNS  Vol  6  Nomor  1 Juni 2021
Wijaya,  Daya  Negeri,  “Kontrak  Sosial  Menurut  Thomas  Hobbes  dan  John  Locke”,Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis Vol 1, Hlm 183

## Karya Ilmiah
Anna Erlyanna,“Lembaga Upaya Admnistratif dan Prosedurnya“  Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 1998
Internet : http://repository.uinbanten.ac.id/1710/3/BAB%202.pdf , https://putusan3.mahkamahagung.go.id/