“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019
e-ISSN: 2614-6002

## MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH SEBAGAI UPAYA
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
(Studi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Belo Bima)
S u a e b suaebngali@gmail.com

## ABSTRAK
Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  merupakan  paradigma  pengelolaan pendidikan  di  tingkat  sekolah  dengan  tujuan  agar  sekolah  lebih  responsif  terhadap kebutuhan  lingkungan  sekitarnya,  mampu  meningkatkan  partisipatif  semua  komponen masyarakat  guna  meningkatkan  mutu  sekolah.  Tujuan  penelitian  adalah  menganlisis: pelaksanaan MBS, upaya yang dilakukan dalam penerapan MBS, dan faktor pendukung dan  penghambat  penerapan  MBS.  Penelitian  menggunakan  pendekatan  kualitatif deskriptif.  Pengumpulan  data  menggunakan  teknik  observasi,  wawancara,  dan  studi dokumentasi.  Teknik  analisis  data  meliputi  kegiatan:  reduksi  data,  display  data,  dan verifikasi. Hasil penelitian menemukan: (1) penerapan MBS telah berjalan dengan baik, terlihat dari adanya proses perencanaan program kerja yang melibatkan komponen guru, komite,  dan  masyarakat.  Pelaksanaan  program  yang  berdasarkan  pada  skala  prioritas dan  kemampuan  sekolah,  adanya  sistem  koordinasi  antar  komponen,  pengawasan program  yang  melibatkan  berbagai  pihak,  serta  adanya  evaluasi  dan  monitoring program;  (2)  upaya  yang  dilakukan  dalam  penerapan  MBS,  yakni:  melakukan  analisis kemampuan  sekolah  untuk  mengetahui  kebutuhan  masyarakat  dan  tantangan  masa depan;  merumuskan  program  dengan  melibatkan  semua  pihak  termasuk  para  pakar dalam bentuk kegiatan workshop dan lokakarya; merealisasikan program sesuai dengan job  dan  wewenang  masing-masing,  baik  yang  bersifat  internal  maupun  eksternal;  dan melakukan  monitoring  dan  evaluasi  program.  (3)  faktor  pendukungnya,  yakni  adanya semangat kerja dari semua komponen, sistem manajemen yang transparan, serta sarana dan  prasarana  sekolah  yang  memadai.  Sedangkan  faktor  penghambatnya  adalah kesenjangan informasi dan teknologi, tingkat kepedulian masyarakat yang rendah, serta aturan birokrasi yang kaku membatasi inovasi dan kreativitas sekolah.
Kata Kunci: Manajemen Berbasis Sekolah, Mutu Pendidikan.

## I. PENDAHULUAN
Salah  satu  usaha  pemerintah  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  adalah diberikannya  otonomi  pendidikan  di  setiap  sekolah.  Otonomi  diberikan  agar sekolah  dapat  dengan  leluasa  mengelola  sumber  daya  dan  mengalokasikannya sesuai  dengan  prioritas  kebutuhan  lingkungan  sekitarnya.  Otonomi  diartikan sebagai  kewenangan  atau  kemandirian,  yaitu  kemandirian  dalam  mengatur  dan mengurus dirinya sendiri dan tidak bergantung pada pihak lain. Otonomi sekolah adalah  kewenangan  sekolah  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  warga sekolah  menurut  prakarsa  sendiri,  berdasarkan  aspirasi  warga  sekolah  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  (Hasbullah,  2006:  82).
Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019
e-ISSN: 2614-6002
Manajemen  pendidikan  di  tingkat  sekolah  diarahkan  bagi  tercapainya  tujuan pendidikan di tingkat sekolah tersebut.
Secara umum manajemen adalah kemampuan mengatur dan mencapai hasil yang  diinginkan  sesuai  dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Terry  (2012:  9) mengatakan  manajemen  mencakup  kegiatan  untuk  mencapai  tujuan,  dilakukan oleh  individu-individu  yang  menyumbangkan  upayanya  yang  terbaik  melalui tindakan-tindakan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Manajemen  adalah  suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama  para  anggota  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  secara  efektif  dan efisien  (Syarifuddin,  2005:41-42).  Manajemen  pendidikan  merupakan  proses mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan  yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa  dan  negara.  Mulyasa  (2005:  7-11)  mengatakan  manajemen  pendidikan merupakan  suatu  sistem  pengelolaan  dan  penataan  sumber  daya  pendidikan, seperti  tenaga  kependidikan,  peserta  didik,  masyarakat,  kurikulum,  dana (keuangan),  sarana  dan  prasarana  pendidikan,  tata  laksana  dan  lingkungan pendidikan. lebih lanjut dikatakan bahwa pada hakekatnya manajemen pendidikan menyangkut  tujuan  pendidikan,  manusia  yang  melakukan  kerjasama,  proses sistemik dan sistematik, serta sumber-sumber yang didayagunakan.
Berdasarkan  uraian  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  manajemen  pendidikan merupakan  proses  penataan  dan  pengendalian  sumber  daya  pendidikan  melalui kegiatan yang mencakup: perencanaan ( planning ), pengorganisasian ( organizing ), penggerakan  ( actuating ),  dan  pengawasan  ( controling )  di  bidang  pendidikan.
Secara  lengkap  manajemen  pendidikan  merupakan  sekumpulan  fungsi  untuk menjamin  efisiensi  dan  efektivitas  pelayanan  pendidikan,  melalui  perencanaa, pengambilan keputusan, perilaku kepemimpinan, penyiapan alokasi sumber daya, stimulus dan koordinasi personil, penciptaan iklim organisasi yang kondusif, serta penentuan  pengembangan  fasilitas  untuk  memenuhi  kebutuhan  peserta  didik  dan masyarakat  di  masa  depan.  Penataan  mengandung  makna  mengatur,  memimpin, mengelola,  dan  mengadministrasikan  sumber  daya,  terdiri  dari:  sumber  daya manusia  (peserta  didik,  pendidik,  dan  pemakai  jasa  pendidikan),  sumber  belajar dan  kurikulum  (segala  sesuatu  yang  dimiliki  sekolah  untuk  mencapai  tujuan), serta  fasilitas  (peralatan,  barang,  dan  keuangan  yang  menunjang  pelaksanaan kegiatan pendidikan).
Sejalan  dengan  arah  kebijakan  otonomi  daerah,  maka  pemerintah  daerah diharapkan untuk senantiasa meningkatkan kemampuannya dalam berbagai tahap pembangunan pendidikan di daerah, baik dalam hal perencanaan, bimbingan dan pengarahan, bantuan dana, pelaksanaan maupun pemantauan ( monitoring ) sesuai
Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019
e-ISSN: 2614-6002
dengan  arah  kebijakan  sistem  pendidikan  nasional  yang  telah  digariskan. Pemberian otonomi pendidikan kepada pihak sekolah sesungguhnya dimaksudkan agar  sekolah  dapat  menawarkan  pendidikan  yang  lebih  bermutu  kepada  peserta didik. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional diharapkan dapat membantu tercapainya tujuan pembangunan  nasional  yaitu  membentuk  manusia  Indonesia  seutuhnya. Pendidikan  di  sekolah  harus  berfungsi  sebagai  laboratorium  pembentukan kemampuan peserta didik yang memiliki keseimbangan intelektual dan spritual.
Dengan demikian, Manajemen Berbasis Sekolah atau disingkat MBS hadir sebagai  paradigma  baru  pengelolaan  pendidikan  yang  berorientasi  pada kebutuhan  sekolah  dan  kebutuhan  daerah  masing-masing.  Selain  itu,  MBS merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi kepada pihak sekolah untuk menentukan arah kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi, dan  pemerataan  pendidikan  di  sekolah,  mengakomodasi  keinginan  masyarakat setempat  serta  menjalin  kerjasama  yang  erat  antara  sekolah,  masyarakat,  dan pemerintah.  Tujuan  utama  MBS  adalah  meningkatkan  partisipasi  warga masyarakat  ( stakeholder )  pendidikan,  peningkatan  mutu,  pemerataan,  serta efektivitas  dan  efisiensi  pengelolaan  sekolah.  Mulyasa  (2004:  13)  menjelaskan bahwa  peningkatan  efisiensi  diperoleh  melalui  keleluasaan  mengelola  sumber daya  yang  ada,  partisipasi  masyarakat,  dan  penyederhanaan  birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orangtua, kelenturan pengelolaan sekolah,  peningkatan  profesionalisme  guru  serta  hal  lain  yang  dapat  menumbuh kembangkan  suasana  yang  kondusif.  Sedangkan  pemerataan  pendidikan  tampak pada tumbuhnya partisipasi masyarakat terutama yang mampu dan peduli. Tujuan tersebut  sesungguhnya  telah  tertuang  di  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sisdiknas  butir  (c)  bahwa  sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan  mutu  serta  relevansi  dan  efisiensi  manajemen  pendidikan  untuk menghadapi  tantangan  sesuai  dengan  tuntutan  perubahan  kehidupan  lokal, nasional,  dan  global  sehingga  perlu  dilakukan  perubahan  pendidikan  secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.
Berdasarkan  hasil  studi  pendahuluan  yang  dilakukan  penulis,  baik  kajian secara  teoritik  maupun  secara  empiris  melalui  observasi  lapangan,  diketahui bahwa  penyelenggaraan  pendidikan  nasional  yang  bersifat  birokratik  sentralistik selama  ini  telah  menempatkan  sekolah  sebagai  penyelenggara  pendidikan  yang kaku dan sangat bergantung pada keputusan birokrasi dengan jalur yang panjang. Kadangkala  kebijakan  yang  dikeluarkan  tidak  sesuai  dengan  kondisi  sekolah setempat, sehingga sekolah kehilangan kemandirian, motivasi, dan inisiatif untuk mengembangkan  dirinya  termasuk  peningkatan  mutu  pendidikan  sebagai  salah
Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019
e-ISSN: 2614-6002
satu tujuan pendidikan nasional. Peran serta masyarakat, khususnya orangtua/wali peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah selama ini masih sangat minim.  Begitu  juga  dengan  dukungan  masyarakat  terhadap  sekolah  yang  masih sebatas pada pembiayaan pendidikan bagi anaknya, akan tetapi belum pada semua aspek  manajemen  sekolah.  Tilaar  (1994:  82)  mengatakan  partisipasi  masyarakat pada  umumnya  lebih  bersifat  dukungan  dana  bukan  pada  proses  pendidikan. Stakeholder pendidikan  sekarang  ini  umumnya  belum  memahami  tentang  peran dan fungsi mereka dalam memajukan sekolah, sementara disatu sisi prinsip dasar MBS  adalah  adanya  partisipasi  aktif  dari  seluruh  komponan  masyarakat.  Oleh karena  itu,  MBS  perlu  disosialisasikan  secara  terus  menerus  kepada  masyarakat agar mereka memahami hak dan kewajiban dalam pengelolaan sekolah. Mulyasa (2004:  61)  mengatakan  bahwa  pelaksanaan  MBS  sesungguhnya  memerlukan sumber  daya  manusia  yang  memiliki  keterampilan  yang  memadai,  minimal mampu  mengelola  dan  mengerti  prinsip-prinsip  MBS,  karena  selama  ini  sumber daya  manusia  yang  ada,  baik  di  tingkat  sekolah  maupun  pengawas  kurang memiliki keterampilan dalam profesi mereka.
MBS  berbeda  dengan  manajemen  pendidikan  sebelumnya  yang  semula semua  diatur  oleh  birokrasi  di  luar  sekolah  atau  pemerintah  pusat.  Sebaliknya manajemen  pendidikan  model  MBS  ini  berpusat  pada  pengelolaan  sumber  daya yang ada di sekolah itu sendiri (Nurkolis, 2003: 1).  MBS merupakan paradigma baru  pendidikan  yang  memberikan  otonomi  luas  pada  tingkat  sekolah  (pelibatan masyarakat)  dalam  kerangka  kebijakan  pendidikan  nasional.  Otonomi  diberikan agar  sekolah  leluasa  mengelola  sumber  daya  dan  mengalokasikannya  sesuai dengan  prioritas  kebutuhan.  Dengan  kewenangan  yang  bertumpu  pada  sekolah, hal  itu  merupakan  inti  dari  MBS  yang  dipandang  memiliki  tingkat  efektivitas tinggi  (Mulyasa,  2005:  33).  MBS  merupakan  salah  satu  wujud  reformasi pendidikan yang memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengatur kehidupan sesuai  dengan  potensi,  tuntutan,  dan  kebutuhannya.  Otonomi  dalam  menajemen merupakan  potensi  bagi  sekolah  untuk  meningkatkan  kinerja  para  tenaga kependidikan,  menawarkan  partisipasi  langsung stakeholder ,  dan  meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan.
Menurut  Hardiyanti  (2004:70)  MBS  bertujuan  untuk  menjadikan  sekolah agar  lebih  mandiri  atau  memberdayakan  sekolah  melalui  pemberian  wewenang yang lebih besar dalam mengelola sumber daya dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dengan kata lain, MBS  bertujuan  untuk  meningkatkan  semua  kinerja  sekolah  yaitu  menyangkut efektivitas,  kualitas,  efisiensi,  inovasi,  relevansi,  dan  pemerataan  serta  akses pendidikan.    Secara  khusus  tujuan  dari  penerapan  MBS  adalah  sebagai:  (a) meningkatkan  mutu  pendidikan  melalui  peningkatan  kemandirian,  fleksibilitas, partisipasi,  keterbukaan,  kerja  sama,  akuntabilitas,  sustainabilitas,  dan  inisiatif
Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019
e-ISSN: 2614-6002
sekolah dalam mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya yang tersedia;  (b)  meningkatkan  kepedulian  warga  sekolah  dan  masyarakat  dalam penyelenggaraan  pendidikan  melalui  pengambilan  keputusan  secara  bersama;  (c) meningkatkan  tanggung  jawab  sekolah  kepada  orang  tua,  masyarakat,  dan pemerintah untuk  meningkatkan mutu sekolah; dan (d)  meningkatkan kompetisi yang  sehat  antar  sekolah  dalam  meningkatkan  kualitas  pendidikan  (Hasbullah, 2006: 72).
MBS  sebagai  model  pengelolaan  sekolah  memiliki  karakteristik  tersendiri seperti:  misi  sekolah,  hakikat  aktivitas  sekolah,  strategi-strategi  manajemen sekolah, penggunaan sumber daya, peran warga sekolah, hubungan interpersonal, kualitas  para  administrator,  dan    indikator-indikator  efektivitas.  Misi  sekolah mengandung  arti  bahwa  MBS  memiliki  cita-cita  menjalankan  sekolah  untuk mewakili  sekelompok  harapan  bersama,  keyakinan  dan  nilai-nilai  sekolah, membimbing  warga  sekolah  di  dalam  aktivitas  pendidikan  dan  memberi  arah kerja.  Jadi,  bila  kita  ingin  sekolah  memiliki  kualitas  pelayanan  yang  baik  guna memenuhi  kebutuhan  pendidikan  yang  kompleks,  maka  budaya  organisasi  yang kuat  harus  dikembangkan  oleh  warga  sekolah.  Hakekat  aktivitas  sekolah  yaitu sekolah  menjalankan  aktivitas-aktivitas  pendidikannya  berdasarkan  karakteristik, kebutuhan,  dan  situasi  sekolah.  Hakikat  aktivitas  berbasis  sekolah  ini  amat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Penggunaan  sumber  daya  dalam  MBS  memberikan  keleluasaan  kepada sekolah  untuk  memiliki  otonomi  yang  lebih  besar  dalam  mengadakan  dan menggunakan  sumber  daya.  Sehingga  mempersilahkan  sekolah  untuk menggunakan  sumber  dayanya  secara  efektif  berdasarkan  karakteristik  dan kebutuhan sekolah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selama ini peran warga  sekolah  secara  langsung  atau  tidak  langsung  ditentukan  oleh  kebijakan pemerintah, misi sekolah, strategi-strategi pengelolaan internal sekolah, dan gaya penggunaan  sumber  daya.  Perubahan  model  MBS  menuntut  peran  aktif  sekolah, administrator,  guru,  dan  orangtua.  MBS  membutuhkan  administrator  yang berkualitas.  Mereka  tidak  hanya  dilengkapi  dengan  pengetahuan  dan  tehnik manajemen  yang  modern  untuk  mengembangkan  sumber  daya  yang  ada,  tetapi administrator  juga  perlu  belajar  dan  tumbuh  secara  terus-menerus  untuk menemukan  dan  memecahkan  masalah  demi  kemajuan  sekolah.  Administrator perlu  memperluas  wawasan  dan  pemikirannya  dengan  belajar  sehingga  mereka dapat meningkatkan kualitas sekolahnya.
Berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong untuk melakukan kajian lebih lanjut  dengan  mengangkat  permasalahan  penerapan  MBS  melalui  pendekatan teoritis dan empiris, mengkaji MBS sebagai suatu sistim tatakelola pendidikan di tingkat  sekolah.  Sehingga  penelitian  ini  berjudul:  “Manajemen  Berbasis  Sekolah Sebagai  Upaya  Peningkatan  Mutu  Pendidikan  (Studi  di  Sekolah  Menengah  Atas
Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019
e-ISSN: 2614-6002
Negeri  1  Belo  Kabupaten  Bima).  Hasil  studi  ini  diharapkan  dapat  memberikan alternatif langkah yang efektif dalam implementasi MBS, sehingga dapat menjadi pijakan  bagi  lembaga  sekolah  untuk  menunjang  keberhasilan  pembelajaran menuju sekolah yang lebih efektif dan kompetitif.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskripstif.  Moleong (2013:6)  mengatakan  bahwa  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang bermaksud  untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek penelitian  misalnya  perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan  dan  lain-lain,  secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks  khusus  yang  alamiah  dengan  memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah. Sumber  data  penelitian  terdiri  dari  Kepala  Sekolah  (Kepsek),  Wakil  Kepala Sekolah (Wakasek), Komite Sekolah (KS), Tata Usaha (TU), dan dewan guru (G). Jenis  data  penelitian  terdiri  dari  data  primer  dan  data  sekunder.  Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.  Untuk mendapatkan  informan  digunakan  teknik purposive  sampling dan snowball sampling . Adapun teknik analisis data dilakukan dengan cara: (a) reduksi data; (b) display  data;  dan  (c)  verifikasi  (Milles  &  Hubberman,  2009:  16-20).  Sementara pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi (Riyanto, 2007:17- 21).

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di SMA Negeri 1 Belo
Kajian  tentang  pelaksanaan  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  di  SMA Negeri  1  Belo  Bima  dilihat  dari  beberapa  dimensi,  yaitu  dimensi  perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Masing-masing dimensi tersebut kemudian  dilakukan  kajian  berdasarkan  data  yang  diperoleh  melalui wawawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Data  hasil  penelitian  dideskripsikan sebagai berikut:
a. Perencanaan
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  kepala  sekolah, diketahui  bahwa  SMA  Negeri  1  Belo  Kabupaten  Bima  dalam  perencanaan kegiatan  sekolah  melibatkan  semua  komponen  sekolah  seperti  para  dewan  guru dan  komite  sekolah,  terutama  pada  saat  penyusunan  Rencana  Program  Sekolah (RPS).  Informan  ini  menyampaikan  bahwa  dalam  proses  perencanaan  program sekolah memperhatikan keadaan sekolah dan perkembangan-perkembangan yang ada, sebagaimana petikan wawancara berikut:
“kami  dalam  perencanaan  program  sekolah  selalu  melibatkan  semua  komponen terutama  teman-teman  guru.  Kalau  dengan  komite  sekolah,  saya  selaku  kepala sekolah  tetap  berkonsultasi  mengenai  hal-hal  yang  perlu  dilakukan  oleh  sekolah,
e-ISSN: 2614-6002
termasuk pada saat rapat bersama dengan orang tua siswa...” (wawancara tanggal 15-04-2018, jam 13.00-13.30 WITA).
Hal senada juga diungkapkan oleh Wakasek Humas,...
“di  SMA  Negeri  1  Belo  sebenarnya  sejak  sebelum  diberlakukannya  MBS,  disini kita  sudah  melakukan  MBS  “buktikanya”  kita  dalam  perencanaan  kegiatan sekolah  kita  melibatkan  teman  guru,  komite,  dan  orang  tua  siswa,...sebenarnya MBS  itukan  maksudnya  adalah  bagaimana  agar  sekolah  itu  mandiri…” (wawancara tanggal 06-05-2018, jam 10.00-10.25 WITA).
Demikian halnya disampaikan oleh Wakasek Kurikulum,....
“...perencanaan  program  sekolah  tentu  memperhatikan  kemampuan  sekolah,  itu yang  pertama.  Karena  bagaimanapun  sekarang  sekolah  harus  mampu menjalankan  pembelajaran  secara  mandiri,  termasuk  program-program  yang dikembangkan  oleh  sekolah...” (wawancara  tanggal  06-05-2018  jam  11.00-11.30 WITA).
Sedangkan Ketua Komite Sekolah mengungkapkan bahwa:
“SMA Negeri 1 Belo inikan sekolah yang siswanya “keras-keras”, karena berada di  wilayah  yang  masyarakatnya  keras.  Sehingga  pihak  sekolah  berkonsultasi dengan kami tentang banyak hal yang perlu dilaksanakan untuk mendukung proses pembelajaran, seperti misalnya adanya program pembinaan berkala untuk siswa, dan  mengundang  orang  tua  siswa  sekali  sebulan  untuk  menyampaikan  keadaan anak-anak mereka...” (wawancara tanggal 10-05-2018 jam 11.00-11.30 WITA).
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  diketahui  bahwa  pelaksanaan kegiatan  perencanaan  program  sekolah  seperti  RPS  dan  program  pembelajaran lainnya  melibatkan  pihak  guru  dan  komite  sekolah.  Perencanaan  setiap  program kegiatan  dijalankan  sebagai  bentuk  inovasi  sekolah,  meskipun  ada  program- program pengembangan sekolah yang telah digariskan oleh dinas. Hasil observasi yang dilakukan penulis ditemukan bahwa ada beberapa program kegiatan sekolah yang telah direncanakan yang secara garis besarnya terdiri dari program prioritas dan program rutin.
b. Pengorganisasian
Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan para informan bahwa semua program  sekolah  yang  telah  dirumuskan  secara  bersama  diorganisir  berdasarkan skala  prioritas  pelaksanaan.  Setiap  program  dilaksanakan  oleh  masing-masing personalia sekolah, mulai dari kepala sekolah sampai pegawai.  Hal ini terungkap dari  hasil  wawancara  dengan  informan  kunci  sebagaimana  petikan  hasil wawancara berikut:
“...  jadi  begini  pak,  saya  selaku  kepala  sekolah  bertanggung  jawab  terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah ini. Program-program yang telah disusun  diorganisir  berdasarkan  masing-masing  bagian.  Misalnya  bagian kesiswaan,  program  kesiswaan  di  bawah  tanggung  jawab  wakasek  kesiswaan, begitu  juga  bagian  lain...” (wawancara  tanggal  15-05-2018,  jam  13.00-13.30 WITA).
Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019
e-ISSN: 2614-6002
Pernyataan yang hampir sama juga disampikan oleh Wakasek Kurikulum,...
“saya  sendiri  memiliki  tugas  mengorganisir  dan  melakukan  koordinasi pelaksanaan  proses  pembelajaran,  seperti  melakukan  analisis  perangkat pembelajaran  guru-guru,  mengkoordinasi  kegiatan  ujian  akhir,  dan  lain-lain....” (wawancara tanggal 15-05-2018 jam 11.00-11.30 WITA).
Demikian halnya disampaikan oleh salah seorang Ibu guru BK berikut:
“sebagai  guru  BK  dan  koordinator  BK,  tentu  saya  membuat  program  dan mengorganisir  program-program  yang  dilakukan  oleh  teman-teman saya,...kita  membuat  jadwal  pembinaan  siswa  secara  berkala  pak,..” (wawancara tanggal 20-05-2018 jam 11.00-11.30 WITA).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  para  informan  tersebut,  diketahui bahwa  pengorganisasian  kegiatan  dan  program  kerja  sekolah  dilakukan  sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing komponen sekolah mulai dari kepala sekolah sampai dewan guru dan para staf.
c. Pelaksanaan
Untuk  dimensi  pelaksanaan,  SMA  Negeri  1  Belo  melaksanakan  program sesuai  dengan  yang  telah  direncanakan  dan  disepakati  oleh  semua  komponen sekolah.  Implementasi  program  dilakukan  berdasarkan  skala  prioritas,  yaitu berdasarkan  tingkat  kebutuhan  dan  kemampuan  sekolah,  termasuk  kemampuan tenaga  dan  biaya,  meskipun  demikian  program-program  rutin  tetap  dijalankan sebagaimana  biasanya.  Antara  pihak  sekolah  dan  komite  bekerjasama  dalam mensukseskan  pelaksanaan  semua  program  sekolah.  Bahkan  pihak  komite menekankan kepada sekolah agar semua program  yang telah direncanakan harus diusahakan  untuk  dijalankan  semua.  Hal  ini  terungkap  dari  hasil  wawancara dengan para informan berikut:
Informan  kunci  mengungkapkan: “iya,  pelaksanaan  program  sesuai  skala prioritas  dan  kemampuan  sekolah,  terutama  biaya  dan  tenaga” (wawancara tanggal 01-06-2018, jam 13.00-13.30 WITA).
Sejalan dengan pernyataan tersebut, Wakasek Kurikulum juga mengungkapkan:
“... kalau program rutin kan setiap hari dijalankan, kalau program prioritas juga memperhatikan  kemampuan  dan  tingkat  kebutuhan  kita,  karena  semua  program yang  disusun  harus  mampu  dijalankan...” (wawancara  tanggal  01-06-2018  jam 11.00-11.30 WITA).
Komite  sekolah  juga  memperkuat  pandangan  yang  diungkapkan  oleh  dua informan tersebut, seperti dalam petikan hasil wawancara berikut:
“...kami selalu menyampaikan kepada kepala sekolah, bahwa semua program yang telah  disusun  harus  dijalankan  berdasarkan  tingkat  kebutuhan  dan  skala prioritas,..  iya  kan,  ngapain  direncanakan  kalau  tidak  mampu  dijalankan.  Untuk itu kami selalu sarankan agar sekolah harus lebih intens membangun komunikasi dengan  pihak  luar.  Tapi  syukur  sampai  sekarang  saran  itu  juga  dijalankan” (wawancara tanggal 15-06-2018 jam 11.00-11.30 WITA).
Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019
e-ISSN: 2614-6002
d. Pengawasan
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  para  informan, diketahui  bahwa  kegiatan  pengawasan  melibatkan  pihak  dinas  pendidikan  dan stakeholder pendidikan,  terutama  dari  pihak  komite  sekolah  dan  masyarakat. Komite sekolah mengakui bahwa pihaknya tetap melakukan pengawasan terhadap segala  kegiatan  di  sekolah,  termasuk  pembangunan  fisik  sekolah  dan  dilakukan secara  bersama-sama  dengan  kepala  sekolah,  sebagaimana  hasil  wawancara dengan para informan berikut:
Informan kunci mengatakan : “kalau soal pengawasan semua orang punya hak mengawasi pak, termasuk kalau ada program pembangunan sarana fisik sekolah, seperti  gedung.  Namun  untuk  pelaksanaan  proses  pembelajaran  di  sekolah  ini, saya  selaku  kepala  sekolah  harus  mengawasi  di  samping  pengawas  dari  dinas”
(wawancara tanggal 11-07-2018, jam 13.00-13.30 WITA).
Demikian halnya disampaikan oleh Wakasek Kurikulum:
“sebagai  wakasek  kurikulum,  saya  turut  membantu  kepala  sekolah  dalam menjalankan  tugas  pengawasan,  terutama  mengawasi  kegiatan  pembelajaran”
(wawancara tanggal 11-07-2018 jam 11.00-11.30 WITA).
Adapun Ketua Komite sekolah juga mengatakan:
“pengawasan kan tugas kami juga selaku komite... Karena program sekolah yang ada juga ada dari usulan kami berdasarkan usul saran dari orang tua murid dan masyarakat,  sehingga  kami  juga  turut  mengawasi  apa  yang  dilakukan  sekolah”
(wawancara tanggal 12-07-2018 jam 11.00-11.30 WITA).
Lebih  lanjut  disampaikan,  pihak  komite  sekolah  melakukan  pengawasan kegiatan sekolah minimal satu kali dalam satu semester, dalam bentuk kunjungan langsung  ke  sekolah  kemudian  berdiskusi  dengan  kepala  sekolah  dan  warga sekolah, termasuk berdiskusi dengan TU dan Satpam. Model pengawasan seperti ini  diyakini  sebagai  salah  satu  langkah  untuk  membantu  pihak  sekolah  dalam mewujudkan kualitas pelaksanaan pembelajaran di sekolah.
2. Upaya SMA Negeri 1 Belo dalam Penerapan MBS
Berdasarkan  hasil  wawancara  mendalam  yang  dilakukan  dengan  para informan diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Belo dalam penerapan  MBS  adalah  melakukan  study  banding  ke  sekolah-sekolah  lain  yang sudah maju menerapkan MBS, disamping itu mengundang para pakar atau pihak luar  untuk  menjelaskan  tentang  program-program  baru  yang  dikembangkan.  Hal ini terungkap dari hasil wawancara dengan para informan berikut:
Bapak  kepala  sekolah  mengatakan: “kita  mengundang  para  pakar  pak,  kalau ada  program  baru  yang  ingin  dijalankan,  setidaknya  melakukan  konsultasi, terutama  pada  saat  awal  penerapan  K13.  Kita  mengadakan  study  banding  ke sekolah-sekolah  yang  lain.  Begitupula  dalam  hal  manajemen,  saya  sendiri melakukan  diskusi  tukar  pendapat  dengan  teman-teman  kepala  sekolah  yang lain...dan disini Insya Allah seluruh komputer sudah online dengan internet dan itu
Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019
e-ISSN: 2614-6002
memudahkan  guru-guru  untuk  mencari  informasi  pembelajaran  terkini”. (wawancara tanggal 15-07-2018, jam 10.00-10.30 WITA).
Pandangan yang sama juga diungkapkan oleh wakasek kurikulum...
“program yang kami susun memang sudah mengacu kepada program yang sudah kita  sepakati  bersama…dan  hal  itu  bukan  angan-angan  tetapi  diaktualisasikan dengan  bagus  oleh  semua  komponen  sekolah”. (wawancara  tanggal  15-08-2018, jam 10.00-10.30 WITA).
Pandangan tersebut juga diperkuat oleh wakasek Humas,...
“upaya  yang  kami  lakukan  adalah,  pertama:  memberikan  pemahaman  terhadap guru  lewat  workshop,  lokakarya;  kedua  mengembangkan  potensi  guru  supaya berinovasi dan berkreasi, ketiga yakni mendatangkan pakar-pakar dari perguruan tinggi  yang  berkaitan  dengan  pengembangan  kurikulum  dan  kegiatan pembelajaran...” (wawancara tanggal 15-09-2018, jam 10.00-10.30 WITA).
Informan  tersebut  menegaskan  bahwa  semua  program  yang  telah direncanakan  harus  didukung  oleh  guru  yang  berkualitas,  guru  harus  mampu memahami  dan  menjalankan  program-program  yang  telah  direncanakan  oleh sekolah.  Karena  gurulah  yang  menjadi  ujung  tombak  kemajuan  sekolah  melalui kemampuannya  menjalankan  kegiatan  pembelajaran  secara  profesional.  Salah seorang guru ekonomi mengungkapkan bahwa:
“saya sebagai guru tugas utamanya kan mengajar ya,.. kita mulai dari memanaj kegiatan pembelajaran, melayani siswa dengan baik, dan mengajar tepat waktu… Namun  yang  paling  penting  adalah  bagaimana  mendidik  anak  berakhlakul karimah. (wawancara tanggal 20-07-2018, jam 10.00-10.30 WITA).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  para  informan  tersebut,  ditemukan bahwa upaya yang dilakukan sekolah dalam menerapkan MBS adalah melakukan analisis  kemampuan  sekolah  untuk  mengetahui  kebutuhan  masyarakat  dan tantangan  masa  depan,  merumuskan  program  yang  akan  dilakukan,  dan merealisasikan  program  secara  efektif  dan  efisien.  Penyusunan  program  tentu melibatkan  semua  pihak  termasuk  para  pakar  dalam  bentuk  kegiatan  workshop dan  lokakarya.  Pada  konteks  implementasinya,  program  yang  ada  kemudian diberikan  kepada  bagian  yang  melingkupinya  sesuai  dengan  job  dan wewenangnya, baik yang bersifat internal maupun eksternal, kemudian dilakukan monitoring  dan  evaluasi,  hal  ini  untuk  mengetahui  apakah  program  yang  telah disusun telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan.
Terkait  dengan  peningkatan  kualitas  guru,  ada  beberapa  upaya  yang dilakukan,  diantaranya:  mengadakan  workshop,  mengadakan  seminar  tentang metode  dan  model-model  pembelajaran,  mengikutsertakan  guru-guru  dalam pelatihan  yang  diselenggarakan  oleh  Diknas,  mengadakan  studi  banding  ke berbagai  sekolah  agar  guru-guru  memperoleh  informasi  tentang  kondisi  sekolah lain sebagai pembanding supaya kualitas pembelajaran dapat terus ditingkatkan.
Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019
e-ISSN: 2614-6002
3. Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  Penerapan  MBS  di  SMA  Negeri  1 Belo
Hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  para  informan  ditemukan  bahwa terdapat  banyak  faktor  pendukung  dan  penghambat  penerapan  MBS  di  SMA Negeri 1 Belo. Faktor pendukung diantaranya adalah kekompakan guru dan warga sekolah dan manajemen yang transparan. Sedangkan faktor penghambatnya  yaitu adanya  kesenjangan  informasi  atau  teknologi,  aturan  birokrasi,  dan  partisipasi masyarakat yang kurang. Berikut petikan hasil wawancara dengan para informan:
Informan kunci mengungkapkan: “... pendukungnya ya kekompakan guru, dan kultur  yang  kita  kembangkan  di  sekolah  ini,  artinya  semua  komponen  yang  di sekolah  ini  harus  berdedikasi  yang  tinggi  terhadap  pekerjaannya,  kerja  dengan penuh  keikhlasan  dan  ketabahan...  termasuk  juga  bagaimana  mengembangkan “PAIKEM”…  Sedangkan  hambatannya  adalah  adanya  kesenjangan  informasi atau  teknologi  yang  hal  itu  kadang-kadang  membuat  guru-guru  itu  belum  siap kearah perubahan... (wawancara tanggal 10-07-2015, jam 10.00-10.25 WITA).
Sementara Wakasek Humas juga menyampaikan:
“…pendukung  utamanya  pertama  adalah  SDM…  sedangkan  yang  kedua  sistem manajemen  yang  transparansi  sehingga  program  yang  dicanangkan  pun dimusyawarahkan...  kita  juga  selalu  berkoordinasi  dengan  teman-teman  karena disini  setiap  sabtu kita  mengadakan rapat  bersama  teman-teman  guru  dan  setiap senin  itu  ada  rapat  staf...  kalau  bicara  kendala…  salah  satunya  adalah  tingkat kepedulian  masyarakat  terhadap  pelaksanaan  program-program  sekolah,...” (wawancara tanggal 11-07-2018, jam 10.00-10.25 WITA).
Adapun wakasek kurikulum menyatakan bahwa:
“Faktor  pendukungnya  yang  pertama  adalah  dari  SDM  guru  dan  yang,  kedua kepercayaan masyarakat dan yang, ketiga sarana yang ada di sekolah. Sedangkan faktor penghambatnya seperti aturan birokrasi yang harus sesuai dengan apa yang “diinginkan”  oleh  birokrasi”  (wawancara  tanggal  10-07-2018,  jam  10.00-10.25 WITA).
Kemudian salah seorang begawai TU juga memperkuat bahwa:
“Sebenarnya  tergantung  kepada  kita  sendiri  ada  orang  yang  senang  terhadap perubahan  ada  yang  tidak,  jadi  tergantung  kepada  diri  masing-masing…” (wawancara tanggal 12-07-2018, jam 10.00-10.25 WITA).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  para  informan  tersebut,  diketahui bahwa  faktor  pendukung  dalam  penerapan  MBS  di  SMA  Negeri  1  Belo  Bima adalah  adanya  semangat  kerja  dari  para  guru  dan  komponen  sekolah,  sistem manajemen  yang  transparan,  dan  sarana  dan  prasarana  sekolah  yang  memadai. Sedangkan untuk faktor penghambat adalah kesenjangan informasi atau teknologi, tingkat  kepedulian  masyarakat  yang  rendah  terhadap  pelaksanaan  program- program  sekolah,  dan  aturan  birokrasi  yang  mengharuskan  pihak  sekolah  untuk menjalankan program yang sesuai tuntutan birokrasi, sehingga kreativitas sekolah menjadi rendah.
Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019
e-ISSN: 2614-6002

## PEMBAHASAN
Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian, ditemukan bahwa SMA Negeri 1 Belo  Bima telah melaksanakan MBS dengan  baik.  Hal  ini  ditunjukkan dengan adanya  proses  perencanaan  program  kerja  sekolah  yang  melibatkan  komponen guru,  komite,  masyarakat,  dan  komponen  lainnya,  pelaksanaan  program  yang berdasarkan pada skala prioritas dan kemampuan sekolah (menyangkut  dana dan tenaga),  adanya  sistem  koordinasi  antar  komponen  sekolah,  dan  adanya  proses pengawasan program  yang melibatkan berbagai pihak, seperti dinas, komite, dan stakeholder .
Temuan  penelitian  tersebut  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  MBS.  Usman (2010:  624)  mengungkapkan  delapan  prinsip  MBS,  yaitu:  (a)  Komitmen,  kepala sekolah  dan  warga  sekolah  harus  mempunyai  komitmen  yang  kuat  dalam  upaya menggerakkan semua warga sekolah untuk ber-MBS; (b) Kesiapan, semua warga sekolah harus siap fisik dan mental untuk ber-MBS; (c) Keterlibatan, pendidikan yang  efektif  harus  melibatkan  semua  pihak  dalam  mendidik  anak;  (d) Kelembagaan,  sekolah  sebagai  lembaga  adalah  unit  terpenting  bagi  pendidikan yang  efektif;  (e)  Keputusan,  segala  keputusan  sekolah,  harus  dibuat  oleh  pihak yang  benar-benar  mengerti  tentang  pendidikan;  (f)  Kesadaran,  guru-guru  harus memiliki  kesadaran  untuk  membantu  dalam  pembuatan  keputusan  program pendidikan  dan  kurikulum;  (g)  Kemandirian,  sekolah  harus  diberi  otonomi sehingga  memiliki  kemandirian  dalam  membuat  keputusan  pengalokasian  dana; dan  (h)  Ketahanan,  perubahan  akan  bertahan  lebih  lama  apabila  melibatkan stakeholders sekolah.  Sementara  Engkoswara  &  Komariah  (2011:  295) mengungkapkan  bahwa  di  antara  prinsip  MBS  yang  harus  utama  diperhatikan adalah partisipasi, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, memiliki wawasan kedepan, dan sharing authority dalam implementasi manajemen.
Adapun  upaya  yang  dilakukan  dalam  penerapan  MBS  adalah  melakukan analisis  kemampuan  sekolah  untuk  mengetahui  kebutuhan  masyarakat  dan tantangan  masa  depan,  merumuskan  dan  merealisasikan  program.  Penyusunan program  melibatkan  semua  pihak  termasuk  para  pakar  dalam  bentuk  kegiatan workshop  dan  lokakarya.  Pada  konteks  implementasinya,  program  yang  sudah disusun  kemudian  diberikan  kepada  bagian  yang  melingkupinya  sesuai  dengan job  dan  wewenangnya,  baik  yang  bersifat  internal  maupun  eksternal.  Setelah  itu dilakukan  monitoring  dan  evaluasi  program,  hal  ini  untuk  mengetahui ketercapaian  program  sesuai  dengan  standar  yang  telah  ditentukan.  Hasil penelitian  tersebut  menegaskan  bawhwa  salah  satu  ciri  dari  proses  pendidikan yang bermutu adalah adanya evaluasi  yang konsekwen, dilakukan secara intensif dan  kontinyu.  Proses  monitoring  dan  evaluasi  ini  disamping  sebagai  sebuah penilaian program, juga dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menyusun strategi baru  dalam  pelaksanaan  program,  karena  dalam  proses  monitoring  dan  evaluasi
Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019
e-ISSN: 2614-6002
melibatkan  berbagai  unsur  baik  dari  dinas,  komite  sekolah  maupun  masyarakat. Hal  inilah  yang  merupakan  salah  satu  esensi  dari  MBS,  dimana  sekolah  bisa berimprovisasi  sesuai  dengan  kondisi  dan  keinginan  warga  sekolah  serta  kondisi sosial  masyarakat.  Engkoswara  &  Komariah  (2011:  294)  mengatakan  bahwa esensi  dari  MBS,  yaitu  terjadinya  otonomi,  pemberdayaan,  transparansi, kemandirian,  dan  fleksibilitas  manajemen  pada  tingkat  sekolah  agar  tujuan pendidikan dapat tercapai secara produktif, efektif, dan efisien.
Hasil  penelitian  ini  juga  menemukan  bahwa  faktor  pendukung  dalam penerapan  adalah  adanya  semangat  kerja  dari  para  guru  dan  komponen  sekolah atau  dukungan  SDM,  sistem  manajemen  yang  transparan,  kepercayaan masyarakat, serta sarana dan prasarana sekolah  yang memadai. Sedangkan untuk faktor  penghambat  yaitu  adanya  kesenjangan  informasi  dan  teknologi,  tingkat kepedulian  masyarakat  yang  rendah,  serta  aturan  birokrasi  yang  kaku  memaksa pihak  sekolah  untuk  menjalankan  program  yang  sesuai  dengan  “keinginan” birokrasi.
Temuan  tersebut  mempertegas  bahwa  dalam  MBS  mengharuskan  adanya keterlibatan aktif dari semua pihak dalam membantu pihak sekolah, terutama dari para  guru,  komite,  dan  masyarakat.  Sebaliknya  dalam  pelaksanaan  MBS,  tidak diharuskan  adanya  intervensi  yang  besar  dari  pihak  dinas  atau  birokrasi  selama proses  pendidikan  di  sekolah  tersebut  berjalan  sesuai  dengan  aturan  yang  ada, karena  dalam  pelaksanaannya  harus  difokuskan  pada  menajemen  peningkatan mutu  sekolah  dan  kontribusi  masyarakat  terhadap  pendidikan  di  tingkat  sekolah. Sebagaimana  Engkoswara  &  Komariah  (2011:  295-296)  mengatakan  bahwa pelaksanaan  MBS  difokuskan  pada  dua  sasaran  utama,  yaitu:  manajemen peningkatan mutu dan peningkatan kontribusi dan partisipasi masyarakat.
Otonomi  akademik  diwujudkan  dengan  diberikannya  keleluasaan  untuk menata  PBM  agar  tercipta academic  culture yang  menjamin  siswa  mendapat pelayanan  yang  bermutu  dengan  memperbaiki  dan  mengembangkan  kinerja kepemimpinan  sekolah,  mutu  mengajar  guru,  fasilitas  sekolah,  program-program sekolah dan layanan lainnya. Sedangkan otonomi manajemen kelembagaan, yaitu pihak sekolah harus menerapkan manajemen yang modern, yaitu manajemen yang memfungsikan  seluruh  prosedur  manajemen  secara  berkualitas  dan  dengan dibarengi  penerapan  gaya  kepemimpinan  transformative  visioner.  Demikian halnya  dengan  peningkatan  partisipasi  masyarakat,  dimana  MBS  memerlukan kemitraan dengan masyarakat  yang memiliki persepsi dan tujuan yang sama. Hal ini dapat dilakukan dengan pembentukan dewan/komite sekolah.
Untuk  dapat  merealisasikan  MBS  dengan  baik  sesuai  dengan  visi,  misi sekolah  maka  secara  tidak  langsung  sekolah  harus  didukung  oleh  semua komponen  yang  ada,  baik  dari  segi  SDM,  partisipasi  masyasarakat  (orangtua siswa), maupun sarana dan prasarana. SDM yang meliputi guru, karyawan, siswa,
Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019
e-ISSN: 2614-6002
dan lainnya dapat  dikelola secara leluasa dan fleksibel  sesuai  dengan  kebutuhan. Sumber daya tersebut mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menentukan baik  buruknya  mutu  sekolah,  karenanya  dengan  menerapkan  MBS  ini  sekolah diberikan hak otonomi untuk mengatur dan mengelola sumber daya sekolah guna meningkatkan  mutu  pendidikan  di  sekolah  tersebut.  Partisipasi  masyarakat (orangtua  siswa),  sangat  diperlukan  dan  menjadi  keharusan,  karena  partisipasi masyarakat merupakan wujud nyata dari pelaksanaan MBS.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan:
1. Penerapan MBS telah berjalan dengan baik, hal itu terlihat dari adanya proses perencanaan  program  kerja  yang  melibatkan  komponen  guru,  komite,  dan masyarakat,  pelaksanaan  program  yang  berdasarkan  pada  skala  prioritas  dan kemampuan, adanya sistem koordinasi antar komponen, pengawasan program yang  melibatkan  berbagai  pihak,  serta  adanya  evaluasi  dan  monitoring program.
2. Upaya  yang dilakukan dalam penerapan MBS adalah: (a) melakukan analisis kemampuan  sekolah  untuk  mengetahui  kebutuhan  masyarakat  dan  tantangan masa  depan;  (b)  merumuskan  program  dengan  melibatkan  semua  pihak termasuk  para  pakar  dalam  bentuk  kegiatan  workshop  dan  lokakarya;  (c) merealisasikan  program  sesuai  dengan job dan  wewenang  masing-masing, baik  yang  bersifat  internal  maupun  eksternal;  dan  (d)  melakukan  monitoring dan evaluasi program.
3. Faktor  pendukung  dalam  penerapan  MBS,  yakni  adanya  semangat  kerja  dari semua  komponen,  sistem  manajemen  yang  transparan,  serta  sarana  dan prasarana  sekolah  yang  memadai.  Sedangkan  faktor  penghambat  adalah kesenjangan  informasi  dan  teknologi,  tingkat  kepedulian  masyarakat  yang rendah,  serta  aturan  birokrasi  yang  kaku  membatasi  inovasi  dan  kreativitas sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA:
Azra, Azyumardi. 2002. Paradigma Baru Pendidikan Nasional ( Rekonstruksi dan Demokratisasi ). Jakarta: Buku Kompas, 2002, hlm: 116.
Engkoswara & Komariah, A. 2011. Administrasi Pendidikan . Bandung: Alfabeta. Hasbullah.  2006. Otonomi  Pendidikan:  Kebijakan  Otonomi  Daerah  dan Implikasinya terhadapPenyelenggaraan pendidikan . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Hardiyanti.  2004. Mencari  Sosok  Desentralisasi  Manajemen  Pendidikan  di Indonesia . Jakarta: Rineka Cipta.
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019
e-ISSN: 2614-6002
Junaedi,  Mahfud  M.  2005. Rekontruksi  Sejarah  Pendidikan  Islam  di  Indonesia . Jakarta: Departemen Agama RI.
Milles  &  Hubberman  A.M.  2009. Analisis  Data  Kualitatif  (penerjemah:  Tjetjep Rohendi Rohidi) . Jakarta: UI-Press.
Mulyasa E. 2004. Manajemen Berbasis Sekolah . Bandung: Remaja Rosdakarya. ________.  2005. Menjadi  Kepala  Sekolah  Profesional  dalam  Konteks Menyukseskan MBS dan KBK . Bandung: Remaja Rosdakarya. Moleong,  J,  Lexy.  2013. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Nurkolis.  2003. Manajemen  Berbasis  Sekolah  (Teori  Model  dan  Aplikasi) . Jakarta: Grasindo.
Riyanto,  Yatim.  2007. Metodologi  Penelitian  Pendidikan  (Kualitatif  dan Kuantitatif) . Surabaya: Unesa Universty Press. Syarifuddin. 2005. Manajemen Lembaga Pendidikan Islam . Jakarta: Ciputat Pres. Terry. George. R. 2012. Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Tilaar,  H.A.R.  1994. Manajemen  Pendidikan  Nasional (Kajian  Pendidikan  Masa Depan), Bandung: Remaja Rosdakarya.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem Pendidikan Nasional.
Usman, Husaini. 2006. Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan . Jakarta:
Bumi Aksara.