## ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Oleh: Asnan Nasution 1)
Gunaldi Terarianto 2) Gomgom TP Siregar 3) Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3
E-mail : asnannasutio@gmail.com 1) gunaldi@gmail.com 2)
gomgomsiregar@gmail.com 3)

## ABSTRACT
The development of society has had an impact on the development of law, because the law follows  the  behavior  of  society.  People's  behavior  continues  to  develop  along  with  the development  of  science  and  technology.  In  the  banking  sector,  the  use  of  technology  has provided a new way in various financial services, for example in banking transactions which currently  use  the  internet.  This  has  made  the  development  of  cross-border  banking transactions  easy  to  carry  out.  Money  laundering,  which  is  a  crime  in  the  criminal  field involving  assets  whose  origin  is  disguised  or  hidden  by  means  of  hiding,  transferring,  and using  the  proceeds  of  a  crime,  so  that  it  can  be  used  without  detecting  that  the  assets originate  from  illegal  activities.  Based  on  the  background  above,  the  problems  in  this research  are:  1)  What  are  the  factors  that  cause  the  occurrence  of  the  Criminal  Acts  of Money Laundering from the Proceeds of Narcotics Crimes? 2) What is the criminal policy of law enforcement to eradicate the crime of money laundering resulting from drug trafficking crimes in the future? The type of research conducted in the preparation of this thesis with the title  Analysis  of  Law  Number  8  of  2010  concerning  Eradication  of  the  Crime  of  Money Laundering  Associated  with  Narcotics  Crime  is  a  normative  juridical  research.  Normative juridical research is research that is focused on examining the application of positive legal methods  or  norms  related  to  money  laundering  and  corruption  issues  that  occur  in Indonesia. The Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Committee has established a National Strategy for Anti-Money Laundering and Terrorism Financing which includes 7 strategies:  First,  reducing  the level  of  narcotics  crime,  corruption,  and tax  crimes  through optimizing  the  enforcement  of  money  laundering  offences.  Second,  realizing  effective  risk mitigation  in  preventing  money  laundering  and  money  laundering  offenses  in  Indonesia. Third, optimizing efforts to prevent and eradicate TF. Fourth, strengthen coordination and cooperation  between  government  agencies  and/or  private  institutions.  Fifth,  increasing  the use  of  international  cooperation  instruments  in  the  context  of  optimizing  asset  recovery located  in  other  countries.  Sixth,  increasing  Indonesia's  position  and  position  in international  forums  in  the  field  of  prevention  and  eradication  of  money  laundering  and money  laundering  offenses.  Seventh,  strengthening  regulations  and  increasing  supervision over the carrying of cash across national borders as a medium for financing terrorism. Keywords: Eradication, ML, Narcotics

## ABSTRAK
Perkembangan masyarakat telah memberikan dampak kepada perkembangan hukum, karena hukum mengikuti perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat terus mengalami perkembangan seiring  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Di  bidang  perbankan, pemanfaatan  teknologi  telah  memberikan  cara  baru  dalam  jasa  keuangan  yang  bervariasi misalnya  dalam  transaksi-transaksi  perbankan  yang  saat  telah  ini  telah  memanfaatkan internet. Hal ini telah memberikan perkembangan transaksi perbankan dengan lintas negara mudah  untuk  dilakukan.  Pencucian  uang  ( money  laundering) ,  yang  merupakan  suatu kejahatan  di  bidang  pidana  yang  melibatkan  harta  kekayaan  yang  disamarkan  atau disembunyikan  asal  usulnya  dengan  metode  menyembunyikan,  memindahkan,  dan menggunakan  hasil  dari  suatu  tindak  pidana,  sehingga  dapat  digunakan  tanpa  terdeteksi bahwa  harta  kekayaan  tersebut  berasal  dari  kegiatan illegal. Berdasarkan  latar  belakang diatas,  maka  yang  menjadi  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah:  1)  Apa  factor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang dari Hasil Kejahatan Narkotika? 2)  Apa  kebijakan  criminal  penegakan  hukum  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang hasil  kejahatan  peredaran  gelap  narkoba  dimasa  depan?Jenis  penelitian  yang  dilakukan dalam penyusunan Penelitian ini dengan judul Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun  2010  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Dikaitkan  Dengan Tindak  Pidana  Narkotika  adalah  penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  yuridis  normative yaitu  penelitian  yang  difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan  kaedah-kaedah  atau  norma- norma hukum positif yang terkait dengan persoalan pencucian uang dan korupsi yang terjadi di  Indonesia.Komite  TPPU  telah  menetapkan  Strategi  Nasional  Anti  Pencucian  Uang  dan Pendanaan Terorisme yang mencakup 7 strategi: Pertama, menurunkan tingkat tindak pidana narkotika,  tindak  pidana  korupsi,  dan  tindak  pidana  perpajakan  melalui  optimalisasi penegakan hukum TPPU. Kedua, mewujudkan mitigasi risiko yang efektif dalam mencegah terjadinya  TPPU  dan  TPPT  di  Indonesia.  Ketiga,  optimalisasi  upaya  pencegahan  dan pemberantasan  TPPT.  Keempat,  menguatkan  koordinasi  dan  kerja  sama  antar  instansi pemerintah dan/atau Lembaga swasta. Kelima, meningkatkan pemanfaatan instrument kerja sama  internasional  dalam  rangka  optimalisasi asset  recovery yang  berada  dinegara  lain. Keenam,  meningkatkan  kedudukan  dan  posisi  Indonesia  di  forum  internasional  di  bidang pencegahan  dan  pemberantasan  TPPU  dan  TPPT.  Ketujuh,  penguatan  regulasi  dan peningkatan  pengawasan  pembawaan  uang  tunai  lintas  batas  negara  sebagai  media pendanaan terorisme.
Kata Kunci: Pemberantasan, TPPU, Narkotika
1. PENDAHULUAN
Perkembangan hukum, karena hukum  mengikuti  perilaku  masyarakat. Perilaku  masyarakat  terus  mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi. Di bidang perbankan, pemanfaatan  teknologi  telah  memberikan cara  baru  dalam  jasa  keuangan  yang bervariasi  misalnya  dalam  transaksi- transaksi  perbankan  yang  saat  telah  ini telah memanfaatkan internet. Hal ini telah memberikan perkembangan transaksi perbankan  dengan  lintas  negara  mudah
untuk dilakukan.
Jasa  pemindahan  dana  melalui wire  transfer yang  ditawarkan  oleh  bank- bank  seperti  jasa  internet banking  dan electronic  fund  transfer memungkinkan nasabah perbankan memindahkan dananya  dari  rekening  mereka  di  satu bank ke bank lain di seluruh dunia dalam waktu  yang  sangat  singkat.  Perbankan menjadi  fasilitas  bagi  masyarakat  untuk melakukan  setiap  perbuatannya.  Artinya, kehidupan  sosial  masyarakat  tidak  dapat dipisahkan dari dunia perbankan.
Selain  itu,  ditengah  masyarakat  terjadi
kejahatan
yang dipengaruhi perkembangan  teknologi  dan  informasi. Kejahatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku juga  memanfaatkan  teknologi  untuk memperlancar  kejahatannya.  Perbankan yang memanfaatkan teknologi dan informasi  juga  dimanfaatkan  oleh  pelaku kejahatan  kerah  putih  ( white  collar) seperti  kejahatan  perbankan,  kejahatan narkotika,  kejahatan  pencucian  uang ( money  laundering), kejahatankorupsi. Beberapa kejahatan tersebut juga memanfaatkan  jasa  perbankan  untuk memperlancar kejahatannya.
Melalui  jasa  internet  banking  dan electronic fund transfer telah memungkinkan nasabah perbankan memindahkan  dananya  dari  rekening mereka  di  satu  bank  ke  bank  lain  di seluruh  dunia.  Sistem  keuangan  ini ternyata  di  samping  mempunyai  dampak positif,  juga  membawa  dampak  negative bagi kehidupan masyarakat, karena melalui  system  keuangan  inilah  para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan  agar  uang  yang  diperoleh dari  kejahatan  tersebut  di  atas  masuk kedalam  system  keuangan  (financial system)  atau  kedalam  system  perbankan ( banking  system ).  Dengan  demikian,  asal uang  (harta)  tersebut  diharapkan  tidak dapat  dilacak  oleh  para  petugas  hukum. Upaya dan kegiatan untuk menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal usul  uang  yang  diperoleh  dari  kejahatan atau tindak pidana tersebut dikenal dengan sebutan money    laundering, atau  di Indonesia  digunakan  istilah  pencucian uang.
Pencucian uang ( money laundering) , yang merupakan suatu kejahatan di bidang pidana yang melibatkan harta kekayaan yang disamarkan  atau  disembunyikan  asal usulnya dengan metode menyembunyikan,  memindahkan,  dan menggunakan  hasil  dari  suatu  tindak pidana,  sehingga  dapat  digunakan  tanpa terdeteksi  bahwa  harta  kekayaan  tersebut berasal dari kegiatan illegal.
Dalam konteks penegakan hukum, istilah money  laundering bukanlah  suatu konsep  yang sederhana, melainkan sangat rumit karena masalahnya begitu kompleks sehingga  cukup  sulit  untuk  merumuskan delik-delik hukumnya (kriminalisasi) secara  objektif  dan  efektif.  Hal  ini tercermin  dari  Batasan  pengertiannya yang  cukup  banyak  dan  bervariasi. Batasan pengertian (definisi) yang relative tidak  sama  (berbeda-beda)  itu  juga terdapat  pada  negara-negara  yang  sama- sama memiliki ketentuan (Undang-
Undang)  anti  pencucian  uang.  Demikian juga  halnya  di  antara  lembaga  dan organisasi internasional yang kompeten di bidang  pencegahan  dan  pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Begitupun, dalam  bahasa  yang  sederhana  dapat dikatakan bahwa “pencucian uang” adalah suatu  perbuatan  dengan  cara-  cara  yang licik  untuk  mengaburkan  asal-usul  uang hasil kejahatan supaya hasil-hasil kejahatan  itu  akhirnya  kelihatan  menjadi seolah-olah bersumber dari suatu kegiatan usaha yang legal.
Salah  satu  kejahatan  yang  selalu terkait  dengan  tindak  pidana  pencucian uang  adalah  tindak  pidana  perdagangan gelap  narkotika.  Kejahatan  narkotika merupakan  kejahatan  yang  masuk  dalam kategori  kejahatan  transnasional  karena telah dibangun dengan jaringan internasional.  Kejahatan  peredaran  gelap narkoba dilakuan oleh para pengedar atau pelaku  untuk  mendapatkan  keuntungan yang  luar  biasa  secara  finansial.  Uang hasil kejahatan narkotika dalam nyataanya jarang  dilakukan  penyidikan  untuk  disita dan  dimanfaatkan  oleh  negara.  Penyidik Kepolisian dalam praktiknya hanya mengejar  kejahatan  peredaran  narkoba semata,  dan  menerapkan  pasal-pasal dalam  UU  No.  35  tahun  2009  tentang Narkotika ( moneylaundering ). Dalam Note  of  the  Secretary  –  General  of  the United  Nations (1992)  dijelaskan  bahwa perdagangan  Narkoba  merupakan  bagian dari  kejahatan  terorganisir  dan  pencucian uang  adalah  cara  untuk  memanipulasi
hasilnya.Dalam  perkembangannya,  tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas- batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin  variative  serta  memanfaatkan lembaga di luar system keuangan,  bahkan telah  merambah  ke  berbagai  sektor. Dalam  mengungkap  kasus  peredaran gelap Narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN)  selalu  menjerat  jaringan  sindikat Narkoba  dengan  tindak  pidana  pencucian uang.  Pengungkapan  kasus  tindak  pidana pencucian uang dalam kejahatan
Narkotika  adalah  salah  satu  upaya  negara untuk  memiskinkan  jaringan  sindikat Narkoba.
Dengan pemiskinan ini diharapkan  dapat  memberikan  efek  jera bagi  jaringan  sindikat  Narkoba.  Namun permasalahannya  banyak  kendala  dan perbedaan  pandangan  dalam  menangani kasus  tindak  pidana  pencucian  uang tersebut.
Seluruh  harta  kekayaan  atau  harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika  dan  tindak  pidana  pencucian uang  dari  tindak  pidana  Narkotika  yang telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap dan  dirampas  untuk  negara  sebaiknya benar-benar dipergunakan untuk pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran  gelap  Narkoba  serta  untuk kebutuhan  rehabilitasi  medis  dan  sosial, bukan  untuk  kebutuhan  pembangunan lainnya,  sesuai  dengan  amanat  Undang- Undang  No.  35  Tahun  2009  tentang Narkotika Pasal 101 ayat (3).
Sayangnya  uang  hasil  kejahatan narkotika dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan penegakan hukum tindak pidana narkotika. Pembangunan fasilitas rehabilitasi, pembenahan dan pemuhan fasilitas Kesehatan  bagi  pecandu  narkotika  dapat dibangun  dengan  uang  hasil  narkotika yang disita oleh Negara.
Namun,  dalam    kenyatannnya, penegakan  hukum  terhadap  kejahatan peredaran  narkotika  jika  ingin  dikenakan tindak  pidana  pencucian  uang,  maka
penegak hukum mengalami kendala yakni mengenai Legalisasi kepemilikan rekening oleh narapidana.Hal ini tentunya bertentangan  dengan  upaya  pemiskinan jaringan  sindikat    Narkoba.Pihak  BNN sendiri  masih  merasa  kesulitan  dengan adanya  beberapa  kebijakan  bank,  terkait upaya  pembekuan  rekening  milik  para sindikat guna  kepentingan penyelidikan.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:
1. Apa  factor  penyebab  terjadinya
Tindak  Pidana  Pidana  Pencucian  Uang dari Hasil Kejahatan Narkotika?
2. Apa kebijakan criminal penegakan hukum  pemberantasan  tindak  pidana pencucian  uang  hasil  kejahatan  peredaran gelap narkoba dimasa depan?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA A. Perkembangan Tindak Pidana
Pencucian Uang Istilah  pencucian  uang  atau money laudering telah di kenal sejak tahun 1930 di  Amerika  Serikat,yaitu  ketika  Mafia membeli  perusahaan  yang  sah  dan  resmi sebagai  salah  satu  strateginya.  Investasi terbesar  adalah  perusahaan  pencucian pakaian atau Laundromat yang  Ketika itu terkenal  di  Amerika  Serikat  ,yaitu  ketika Mafia  membeli  perusahaan  pencucian pakaian  ini  perkembang  maju,  dan berbagai  perolehan  uang  hasil  kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan keperusahaan pencucian pakaian  ini,  seperti  uang  hasil  minuman keras  illegal,  hasil  perjudian  dan  hasil usaha pelacuran. Pada tahun 1980-an uang hasil kejahatan
semakin berkembang,dengan
berkembangnya bisnis haram seperti perdagangan narkotik dan  obat  bius  yang  mencapai  miliaran rupiah  sehingga  kemudian  muncul  istilah narcodollar,yang  berasal  dari  uang  haram perdagangan narkotika.
Kejahatan  pencucian  uang  ( money laundering ) belakangan ini makin mendapat  perhatian  khusus  dari  berbagai
kalangan, yang bukan saja dalam skalanasional,  tetapi  juga  meregional  dan mengglobal  melalui  kerja  sama  antar negara-negara.  Gerakan  initerpicu  oleh kenyataan di mana kini semakin maraknya kejahatan money  laundering dari  waktu kewaktu,  sementara    kebanyakan  Negara belum  menetapkan  system  hukumnya untuk  memerangi  atau  menetapkannya sebagai  kejahatan  yang  harus  diberantas. Sebegitu  besarnya  dampak  negatif  yang ditimbulkannya  terhadap  perekonomian suatu  negara,  sehingga  negara-negara  di dunia dan organisasi internasional merasa tergugah  dan  termotivasi  untuk  menarik perhatian  yang  lebih  serius  terhadap pencegahan  dan  pemberantasan  kejahatan pencucian  uang.  Hal  ini  didorong  karena kejahatan money laundering mempengaruhi system perekonomian khususnya menimbulkan dampak negative baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung.
Yang  dimaksud  dengan  pencucian uang atau money laundering di Indonesia, menurut  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  2003  tentang  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  memberikan  definisi pencucian  uang  dalam  Pasal  1  angka  1 yang berbunyi sebagai berikut: “Pencucian  Uang  adalah  perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan,  membawa  keluar  negeri, menukarkan,  atau  perbuatan  lainnya    atas Harta  Kekayaan  yang    diketahuinya  atau patut  dicurigai  merupakan  hasil tindak  pidana  dengan  maksud  untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul  Harta    Kekayaan  sehinnga  seolah- olah  menjadi  Harta  Kekayaan  yang  sah.” Pengertian money laundering telah banyak  dikemukakan  oleh  para  ahli hukum. Menurut Welling, money laundering adalah: “money  laundering  is the  process  by  wich  one  counceals  the existence,  illegal  source,  or  illegal applicaton of income, and tahan disguises that  income  to  make  it  appear  legitimate
(pencucian  uang  adalah  proses  yang  satu counceals keberadaan, sumber ilegal, atau illegal  applicaton  pendapatan,  dan  tahan penyamaran  bahwa  pendapatan  untuk membuatnya tampak sah)”.
Secara  umum  pencucian  uang  merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan,  dan  menggunakan  hasil dari  suatu  tindak  pidana,  kegiatan organisasi  kejahatan, kejatanekonomi, korupsi, perdagangan narkotik, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan  aktivitas  kejahan.  Pencucian uang  pada  intinya  melibatkan  aset (pendapatan/kekayaan)  yang   disamarkan sehinga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi  bahwa  asset  tersebut  berasal dari  kegiatan  yang  legal.  Melalui money laundering pendapatan  atau  kekayaan yang  berasal  dari  kegiatan  yang  melawan hukum  diubah  menjadi  asset    keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal.
Dalam  perkembangan  selanjutnya, pengertian  tindak  pidana  pencucian  uang diperluas  tidak  hanya  kepada  para  pelaku langsung,  tetapi  juga  mencakup  pihak- pihak yang membantu terjadinya kejahatan  pencucian  uang.  Masuk  dalam kategori  ini  misalnya  seseorang  yang membantu orang lain untuk menyembunyikan  sebuah  rumah  yang diketahuinya  atau  patut  diketahuinya dibeli  dengan  menggunakan  uang  hasil korupsi,  Undang-undang  No.  15  Tahun 2002  di  dalam  Pasal  3  ayat  (2)  bahkan memasukkan unsur percobaan,
pembantuan, atau permufakatan melakukan  tindak  pidana  pencucian  uang sebagai tindak pidana
yang diancam  pidana  penjara  dan  pidana denda.
Tindak  Pidana  Pencucian  uang ( Money Laundry ) sebagai suatu kejahatan mempunyai  ciri  khasya  itu  bahwa kejahatan  ini  bukan  merupakan  kejahatan tunggal  tetapi  kejahatan  ganda.  Hal  ini ditandai  dengan  bentuk  pencucian  uang sebagai  kejahatan  yang  bersifat follow  up crime atau  kejahatan  lanjutan,  sedangkan
kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya  disebut  sebagai predicate  offense atau core  crime atau  ada  negara  yang merumuskannya  sebagai unlawful  actifity yaitu  kejahatan  asal  yang  menghasilkan uang  yang  kemudian  dilakukan  proses pencucian.
Dalam ketentuanPasal 1 angka (1) UU  No.  8  Tahun  2010  disebutkan  bahwa pencucian  uang  adalah  segala  perbuatan yang  memenuhi  unsur-  unsur  tindak pidana  sesuai  dengan  ketentuan  dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur- unsur yang dimaksud  adalah  unsur  pelaku,  unsur perbuatan  melawan  hukum  serta  unsur merupakan hasil tindak pidana.
Sedangkan pengertian tindak pidana  pencucian  uang  dapat  dilihat ketentuan dalam pasal (3), (4), dan (5) UU  No.  8  Tahun  2010.  Intinya  adalah bahwa  tindak  pidana  pencucian  uang merupakan  suatu  bentuk  kejahatan  yang dilakukan  baik  oleh  seseorang  dan/atau korporasi  dengan  sengaja  menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,  menitipkan,  membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan  dengan  mata  uang  atau  surat berharga  atau  perbuatan  lain  atas  harta kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut diduganya  merupakan  hasil  tindak  pidana dengan  tujuan  menyembunyikan  atau menyamarkan  asal-usul  harta  kekayaan itu,  termasuk  juga  yang  menerima  dan mengusainya. Para pakar telah menggolongkan  proses  pencucian  uang (money  laundering) kedalam  tiga  tahap, yakni:
a. Tahap  Placement :  tahap  dimana menempatkan  dana  yang  dihasilkan  dari suatu  aktivitas  kriminal,  misalnya  dengan mendepositkan uang kotor tersebut kedalam system keuangan. Sejumlah uang yang ditempatkan dalam suatu bank, akan kemudian  uang  tersebut  akan  masuk kedalam  system  keuangan  negara  yang bersangkutan.  Jadi  misalnya  melalui penyelundupan, ada penempatan dari uang
tunai  dari  suatu  negara  ke  negara  lain, menggabungkan  antara  uang  tunai  yang bersifat  illegal  itu  dengan  uang  diperoleh secara legal. Variasi lain dengan menempatkan uang giral kedalam deposito bank, kedalam saham,
mengkonversi  dan          mentransfer kedalam valuta asing.
b. Tahap  Layering: yang  dimaksud dengan  tahap  layering  ialah  tahap  dengan cara  pelapisan.  Berbagai  cara  dapat dilakukan melalui tahap ini yang tujuannya  menghilangkan  jejak,  baik ciri- ciri  aslinya  atau  pun  asal-usul  dari  uang tersebut.  Misalnya  melakukan  transfer dana  dari  beberapa  rekening  kelokasi lainnya  atau  dari  satu  negara  ke  negara lain  dan  dapat  dilakukan  berkali-kali, memecah- mecah jumlah dananya di bank dengan maksud mengaburkan asal- usulnya, mentransfer dalam bentuk valuta asing, membeli saham, melakukan transaksi  derivatif,  dan  lain-lain.  Sering kali pula terjadi bahwa sipenyimpan dana itu  sudah  merupakan  lapis-lapis  yang jauh,  karena  sudah  diupayakan  berkali- kali simpan menyimpan sebelumnya. Bisa juga cara ini dilakukan misalnya sipemilik uang  kotor  meminta  kredit  di  bank  dan dengan  uang  kotornya  dipakai  untuk membiayai  suatu  kegiatan  usaha  secara legal.  Dengan  melakukan  cara  seperti  ini, maka  kelihatan  bahwa  kegiatan  usahanya yang secara legal tersebut tidak merupakan  hasil  dari  uang  kotor  itu melainkan dari perolehan kredit bank tadi.
c. Tahap  Integration :  merupakan tahap  menyatukan  kembali  uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap- tahap placement  atau  layering  di  atas,  yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan  dalam  berbagai  kegiatan- kegiatan  legal.  Dengan  cara  ini  akan tampak  bahwa  aktivitas  yang  dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan- kegiatan  illegal  sebelumnya,  dan  dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci.  Dari  penjelasan  di  atas,  dapat disimpulkan bahwa tujuan pelaku melakukan  pencucian  uang  adalah  untuk
menyembunyikan atau menyamarkan hasil  dari predicate  offence agar  tidak terlacak untuk selanjutnya dapat digunakan.  Jadi  bukan  untuk  tujuan menyembunyikan  saja  tapi  mengubah performance atau  asal-usulnya  hasil kejahatan  untuk  tujuan  selanjutnya  dan menghilangkan hubungan langsung dengan kejahatan asalnya. Dengan demikian  jelas  bahwa  dalam  berbagai kejahatan  di  bidang  keuangan  ( interprise crimes )  hamper  pasti  akan  dilakukan pencucian  uang  untuk  menyembunyikan hasil  kejahatan  itu  agar  terhindar  dari tuntutan hukum.

## 3. METODE PENELITIAN

## 1. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  dilakukan dalam    penyusunan  Penelitian  ini  dengan judul Analisis Terhadap Undang- Undang
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang  Dikaitkan    Dengan  Tindak  Pidana
Narkotika adalah  penelitian  yuridis normatif. Penelitian  yuridis    normative yaitu  penelitian  yang  difokuskan  untuk mengkaji  penerapan  kaedah-kaedah    atau norma-norma  hukum  positif  yang  terkait dengan  persoalan  pencucian  uang  dan korupsi yang terjadi di Indonesia.
Sifat  penelitian  ini  adalah  bersifat deskriptif ,merupakan  suatu  penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan,  dan  menganalisis  suatu peraturan  hukum.Metodologi  penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan  dengan  ilmu  pengetahuan yang menjadi induknya. Dengan demikian metode  penelitian  adalah  merupakan upaya ilmiah untuk memakai dan
memecah suatu permasalahan berdasarkan metode tertentu yaitu metode kepustakaan.
2. Jenis  Data  dan  Sumber  Data Sumber dalam  penelitian  ini adalah  data  sekunder yang  berupa  bahan  hukum  primer,  bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  adalah bahan  hukum  yang  bersifat  autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum  primer  terdiri  dari  peraturan perundang undangan yang diurut berdasarkan  hierarki seperti  peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan tindak  pidana  korupsi  serta  peraturan perundang-undangan  lain  yang  memiliki keterkaitan dengan pencucian uang, diantaranya  Undang-  Undang  Nomor  15 tahun  2002  tentang    pencucian  uang,
Undang-undang    Nomor  35  tahun  2009 tentang Narkotika.
b.
Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan hukum  yang  terdiri  atas  buku-  buku  teks yang  ditulis  oleh  ahli  hukum  yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat  para  sarjana,  kasus-  kasus hukum,  yurisprudensi,  dan  hasil-hasil symposium  mutakhir  yang  berkaitan dengan topik penelitian ini yakni persoalan mengenai tindak pidana pencucian  uang  dan  korupsi.  Dalam penelitian  ini,  bahan  hukum  sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan  yang  relevan,  hasil  karya  tulis ilmiah,  dan  berbagai  makalah  yang berkaitan  dengan  persoalan  tindak  pidana narkotika dan pencucian uang.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan  hukum  tersier  adalah    bahan hukum  yang  memberikan    petunjuk  atau penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.
3.
Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Penelitian Kepustakaan ( Library Reseaarch ).  Penelitian  kepustakaan  ini dimaksud untuk memperoleh data sekunder  dengan  mempelajari  literatur- literatur, peraturan perundang- undangan,  teori-teori,  pendapat  para sarjana  dan  hal-hal  lain  yang  berkaitan
dengan  pemberantasan    tindak  pidana pencucian  uang  dan  tindak  pidana narkotika di Indonesia.
4. Analisis Data
Keseluruhan data dalam penelitian ini  dianalisis  secara  kualitatif. Analisis kualitatif  ini  akan  dikemukakan  dalam bentuk  uraian  yang  sistematis  dengan menjelaskan  hubungan  antara  berbagai jenis  data.  Selanjutnya  semua  data diseleksi  dan  diolah,  kemudian  dianalisa secara deskriptif sehingga selain menggambarkan  dan  mengungkapkan, diharapkan  akan  memberikan  solusi  atas permasalahan dalam penelitian ini sehingga  menemukan  jawaban  yang  tepat dalam menjawab persoalan yang ada.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tindak  pidana  pencucian  uang sudah  menjadi  sebuah  kejahatan  bisnis yang  tidak  hanya  terjadi  dalam  Lembaga keuangan,  apakah  itu  perbankan  maupun Lembaga keuangan nonbank dalam lingkup kecil saja atau pun dimungkinkan dilakukan oleh perorangan maupun korporasi melalui lintas negara (crossborder)  atau  tanpa  batas  tertentu lagi.  Hal  ini  yang  menyebabkan  betapa sulitnya  bagi  negara  -  negara  untuk dilakukan  pemeberantasan  terhadap  hasil kejahatan  pencucian  uang  ini  secara optimal.  Secara  umum  ada  beberapa  alas an  mengapa money  laundering diperangi dan  dinyatakan  sebagai  tindak  pidana, yaitu:
a. Pengaruh  money  laundering  pada system  keuangan  dan  ekonomi  diyakini berdampak  negative  bagi  perekonomian dunia. Fluktuasi yang tajam pada nilaitukar  dan  suku  bunga  merupakan bagian dari akibat negative dari pencucian uang.  Dengan  adanya  berbagai  dampak negative  itu  diyakini,  bahwa  money laundering dapat mempengaruhi perekonomian dunia;
b. Dengan dinyatakan money laundering  sebagai  tindak  pidana  akan lebih  memudahkan  bagi  apparat  hukum untuk  menyita  hasil  tindak  pidana  yang
kadang  kala  sulit  untuk  disita,  misalnya aset  yang  susah  dilacak  atau  sudah dipindah  tangankan  kepada  pihak  ketiga. Dengan  ini,  maka  dinyatakan  money laundering  sebagai  tindak  pidana  dan dengan adanya sistem pelaporan transaksi dalam  jumlah  tertentu  dan  transaksi  yang mencurigakan, maka hal ini lebih memudahkan  bagi  para  penegak  hukum untuk  menyelidiki  kasus  pidana  sampai kepada tokoh-tokoh yang ada di belakangnya.
Indonesia memang memiliki berbagai  faktor  yang  potensial  dapat menguntungkan  untuk  melakukan  praktik pencucian uang, terutama sebelum berlakunya  UU  TPPU.  Pada  saat  itu Indonesia  diduga  merupakan  salah  satu tempat  menarik  bagi  pelaku  pencucian uang,  karena  dengan  system  keuangan yang  sedang  berkembang  dan  adanya ketentuan  rahasia  bank  yang  ketat  serta kebutuhan  dan  dari  luar  negeri  dalam jumlah besar untuk keperluan pembangunan,  dan  disamping  belum adanya  pengaturan  khusus  mengenai pencucian  uang,  membuat  Indonesia sebagai  tempat  menarik  bagi  para  pelaku money  laundering ( money  launderer ). Faktor penyebab timbulnya money laundering begitu kompleks sekali. Adapun  faktor-  faktor  yang  menjadi penyebab sekaligus merupakan pendorong maraknya  pencucian  uang  di  Indonesia yang  dilakukan  oleh  para  pelaku  praktik pencucian uang didasari oleh:
1) Ketentuan  rahasia  bank  yang sangat  ketat,  apalagi  kerahasiaan ini untuk kepentingan bank sendiri yang  memerlukan  kepercayaan masyarakat yang menyimpan dananya  di  bank.  Ketatnya  suatu peraturan bank dalam hal kerahasiaan atas nasabah dan data- data  rekeningnya,  menyebabkan para  pemilik  dana  gelap  sulit dilacak  dan  disentuh.  Kerahasiaan bank  merupakan  jiwa  dari  system perbankan  yang  didasarkan  pada kelaziman dalam praktek
perbankan,
perjanjian/kontrakantara
bank dengan  nasabah,  serta  peraturan tertulis yang  ditetapkan  oleh negara.  Ketentuan  rahasia  bank sebagaimana diatur dalam UU No. 72 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana  telah  diubah  dengan UU  No.  10  Tahun  1998  dapat digunakan  sebagai  alat  untuk berlindung  bagi  pelaku  kejahatan dengan mempergunakan bank sebagai  sarana  untuk  melakukan maupun  menyimpan  dana  hasil kejahatan. Dengan semakin meningkatnya perhatian dunia internasional terhadap upaya- upaya  untuk  memberantas  praktek pencucian uang, ketentuan mengenai  rahasia  bank  perlahan- lahan mengalami pergeseran. Pasal 14  dan  15  UU  TPPU  secara  jelas menyebutkan perlindungan hukum bagi  para  penyedia  jasa  keuangan yang menjalankan kewajiban pelaporan sebagaimana
diamanatkan dalam UUTPPU.
Pasal  14  UUTPPU  menyatakan bahwa:  “pelaksanaan  kewajiban pelaporan  oleh  Penyedia  Jasa Keuangan  yang  berbentuk  bank, dikecualikan dari ketentuan
rahasia bank sebagaimana dimaksud  dalam  undang-undang yang  mengatur  mengenai  rahasia bank.”  Sedangkan  pasal  15  UU
TPPU menyatakan bahwa: “Penyedia Jasa Keuangan, pejabat, serta  pegawainya  tidak  dapat dituntut baik secara perdata maupun  pidana  atas  pelaksanaan kewajiban  pelaporan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
2) Ketentuan  devisa  bebas  yang dianut oleh Indonesia memungkinkan  para  pelaku  usaha memiliki  devisa,  menggunakan untuk  kegiatan  apa  saja  dan  tidak ada kewajiban  untuk menyerahkannnya  kepada  Bank
Indonesia. Pemerintah juga membebaskan tanpa limit besarnya uang  yang  masuk.  Sistem  devisa bebas  ini  memungkinkan  berbagai rekayasa  pencucian  uang  melalui transaksi lintas batas negara dalam tempo  cepat  dan  sungguh  sulit untuk  dilacak.  Namun  demikian dengan adanya perangkat peraturan  yang  dikeluarkan  oleh
Bank  Indonesia,  diharapkan  dapat meminimalisasi kemungkinan terjadinya  praktek  pencucian  uang khusunya di perbankan.
a.
Globalisasi terutama
perkembangan  di  sector  jasa  keuangan sebagai  hasil  proses  liberalisasi,  telah memungkinkan  para  pelaku  kejahatan memasuki  pasar  keuangan  yang  terbuka. Indonesia  sebagai  bagian  dari  dunia internasional yang tidak bisa terlepas dari perkembangan ini.
b.
Sangat
cepatnya kemajuan teknologi  di  bidang  informasi  terutama penggunaan media internet
memungkinkan kejahatan terorganisir yang  dilakukan  oleh  organisasi  kejahatan lintas  batas  ( transnational  organized crime )  menjadi  berkembang  dan  mudah dilakukan.  Makin  maraknya  elektronik banking, ATM ( Automated Teller Machine ), dan wire transfer , memberikan peluang untuk melakukan pencucian uang model  baru  melalui  internet  atau cyber laundering,  cyberspace dan  munculnya jenis  uang  baru  yang  disebut electronic money atau e- money .
c. Dimungkinkannya pencucian uang dilakukan  dengan  cara  layering,  dengan cara  ini  pihak  yang  menyimpan  dana  di bank  (nasabah  penyimpan  atau  deposan bank)  bukanlah  pemilik  yang  sebenarnya dari  dana  tersebut.  Deposan  hanyalah sekedar  bertindak  sebagai  kuasa  atau pelaksana  Amanah  dari  pihak  lain  yang menugasinya  untuk  mendepositokan  uang tersebut.  Bahkan  pihak  lain  tersebut  juga bukanlah  pemilik  yang  sesungguhnya melainkan  juga  hanya  menerima  Amanah atau  kuasa  dari  seseorang  atau  pihak
lainnya.  Hal  ini  dapat  menyulitkan pendeteksian  kegiatan  pencucian  yang, begitu  pula  dengan  tahap  placement  dan integration.  Selain  itu,  adanya  ketentuan perundang-undangan  mengenai keharusan  merahasiakan  hubungan  antara lawyer atau akuntan dengan kliennya.

## A. Cara  Kerja  Tindak  Pidana Pencucian Uang
Dalam  beberapa  tahun  terakhir  para pelaku  pencucian  uang  telah  membuat Langkah terobosan dengan mempergunakan  Lembaga  keuangan  non bank  sebagai  sarana  pencucian  uang. Placement merupakan metode yang paling banyak digunakan oleh para pelaku dalam hubungan dengan Lembaga keuangan non bank. Perusahaan asuransi misalnya dapat dimanfaatkan  melalui  pembelian  asuransi jiwa  yang  merupakan  suatu  tahapan melakukan placement dan  sekaligus memuat  unsur layering dan integration.
Pengiriman  uang  melalui  perusahaan pengiriman uang (money transfer), placement pada Lembaga pembiayaan dan venture  capital serta  pelunasan  pinjaman pada  perusahaan  sewa  guna  usaha (leasing) merupakan  modus-  modus  yang dapat digunakan oleh para pelaku pencucian  uang  dengan  menggunakan non-bank  financial  institution. Secara sederhana,  proses  pencucian  uang  dapat dikelompokkan  pada  tiga  kegiatan,  yakni placement, layering dan integration : a. Tahap placement Tahap ini merupakan  menempatakan dana  yang  dihasilkan  dari  suatu  aktivitas kriminal,misalnya dengan  mendepositkan uang  kotor  tersebut    kedalam  system keuangan.sejumlah uang yang ditempatkan dalam suatu bank,akan kemudian  uang  tersebut  masuk  kedalam system keuangan negara yang bersangkutan.  Jadi    misalnya  melalui penyeludupan,ada  penempatan  dari  uang tunai  dari  suatu  negara  ke  negara  lain, menggabungkan  antara  uang  tunai  yang bersifat  illegal  itu  dengan  uang  yang diperoleh secara legal.Variasi lain dengan menempatakan uang giral
kedalam deposito bank, kedalam saham,mengkonversi  dan  Menstranfer kedalam valuta asing. Bentuk kegiatan ini antara lain sebagai berikut:
1) Menempatkan dana pada bank.
2) Menyetorkan uang pada bank pada bank  sebagai  pembayaran  Kredit untuk mengaburkan audit  trail.
3) Menyeludupkan  uang  tunai  dari suatu negara ke negara lain.
4) Membiayai  suatu  usaha  yang seolah-olah sah sehingga mengubah  kas  menjadi  kredit pembiayaan.
5) Membeli  barang-barang  berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi,membelikan hadiah  yang  nilainya  tinggi  / mahal  sebagai  penghargaan  / hadiah  kepada  pihak  lain  yang pembayarannya
dilakukan melalui  bank  atau  perusahaaan jasa keuangan lain. b. Tahap layering
Tahap  kedua  ini  ialah  dengan  cara pelapisan  (layering).  Berbagai  cara  dapat dilakukan  melalui  tahap  pelapisan  ini yang  tujuannya  menghilangkan  jejak,baik ciri-ciri  aslinya  atau  asal-usul  dari  uang tersebut.Misalnya melakukan transfer dana  dari  beberapa  rekening  kelokasi lainnya  atau  dari  suatu  negara  ke  negara lain  dan  dapat  dilakukan  beberapakali, memecah-mecah  jumlah  dananya  di  bank dengan    maksud  mengaburkan  asal- usulnya, menstranfer dalam bentuk  valuta asing, membeli saham, melakukan transaksi derivatif, dan lain-lain.Seringkali pula  terjadi  bahwa  sipenyimpan  dana tersebut bukan justru sipemilik sebenarnya  dan  sipenyimpan  dana  itu sudah  merupakan  lapis-lapis  yang    jauh, karena  sudah  diupayakan  berkali-kali simpan  menyimpan  sebelumnya.  Bisa juga  cara  ini  di  lakukan  misalnya sipemilik  uang  kotor  meminta  kredit  di bank  dan  dengan  uang  kotornya  dipakai untuk  membiayai  suatu  kegiatan  usaha secara  legal.  Dengan  melakukan  cara seperti  ini,maka  kelihatannya  bahwa
kegiatan  usahanya  yang  secara  legal tersebut  tidak  merupakan  hasil  dari  uang kotor  itu  melainkan  dari  perolehan  kredit bank tadi.
Bentuk kegiatan ini antara lain :
1) Transfer  dana  darisuatu  bank  ke bank lain
2) Penggunaan simpanan tunai sebagai  guna  untuk  mendukung transaksi yang sah
3) Memindahkan  uang  tunai  lintas batas  Negara  melalui  jaringan kegiatan usaha yang sah.
c. Tahap integration
Tahap ini merupakan tahap menyatukan  kembali  uang-uang  kotor tersebut  setelah  melalui  tahap-tahap placement  atau  layering  di  atas,yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan  dalam  berbagai  kegiatan- kegiatan  legal.  Dengan  cara  ini  akan tampak  bahwa  aktivitas  yang  dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan- kegiatan  illegal  sebelumnya,dan tahap inilah kemudian uang kotor itu tercuci. Dalam Undang - Undang TPPU
pengertian  tindak  pidana  pencucian  uang diatur  dalam  Pasal  3  dan  Pasal  6.  Pasal 3 menyebutkan,  bahwa  barang  siapa  yang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan atau
membelanjakan,menghibahkan atau menyumbangkan,  menitipkan,  membawa keluar
negeri, menukarkan, menyembunyikan asal-usul harta kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana  karena  tindak  pidana  pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat lima  tahun  dan  paling  lama  lima  belas tahun  dan  denda.  paling  sedikit  lima miliar  rupiah  dan  paling  banyak  lima belasmiliar rupiah.

## B. Kebijakan Kriminal TPPU
Terorisme  (APU  PPT)  di  Indonesia merupakan  serangkaian    pengaturan  dan proses pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan    tindak  pidana  pencucian uang dan pendanaan terorisme (TPPU dan TPPT), yang melibatkan seluruh
pemangku  kepentingan  terkait  termasuk masyarakat.
Untuk
memenuhi kepentingan  nasional  dan  menyesuaikan standar internasional di bidang APU PPT,
Indonesia  telah  menerbitkan  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana  Pencucian  Uang  (UU  TPPU)  dan Undang-UndangNomor  9  Tahun  2013 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT) sebagai landasan hukum yang kuat dalam  segala  upaya  pencegahan  dan pemberantasan

## 5. SIMPULAN
1. Adapun  faktor-faktor  yang  menjadi penyebab sekaligus merupakan pendorong  maraknya  pencucian  uang di  Indonesia  yang  dilakukan  oleh  para pelaku praktik pencucian uang didasari oleh:
a) Ketentuan  rahasia  bank  yang sangat  ketat,  apalagi  kerahasiaan ini untuk kepentingan bank sendiri yang  memerlukan  kepercayaan masyarakat yang menyimpan dananya  di  bank.  Ketatnya  suatu peraturan bank dalam hal kerahasiaan  atas  nasabah  dan  data data  rekeningnya,  menyebabkan para  pemilik  dana  gelap  sulit dilacak dan disentuh;
b) Ketentuan  devisa  bebas  yang dianut oleh Indonesia
memungkinkan  para  pelaku  usaha memiliki  devisa,  menggunakan untuk  kegiatan  apa  saja  dan  tidak ada kewajiban untuk
menyerahkannnya  kepada  Bank Indonesia. Pemerintah
juga membebaskan tanpa limit besarnya uang  yang  masuk.  Sistem  devisa bebas  ini  memungkinkan  berbagai rekayasa  pencucian  uang  melalui transaksi lintas batas negara dalam tempo  cepat  dan  sungguh  sulit untuk dilacak;
c) Globalisasi
terutama
perkembangan  di  sector  jasa
keuangan  sebagai  hasil  proses liberalisasi,  telah  memungkinkan para  pelaku  kejahatan  memasuki pasar  keuangan  yang  terbuka. Indonesia  sebagai  bagian  dari dunia internasional yang tidak bisa terlepas dari perkembangan ini;
d) Sangat cepatnya kemajuan teknologi  di  bidang  informasi terutama penggunaan media
internet  memungkinkan  kejahatan terorganisir  yang  dilakukan  oleh organisasi  kejahatan  lintas  batas ( transnational  organized  crime ) menjadi  berkembang  dan  mudah dilakukan;
e) Dimungkinkannya pencucian uang dilakukan dengan cara  layering,  dengan  cara  ini pihak  yang  menyimpan  dana  di bank  (nasabah  penyimpan  atau deposan  bank)  bukanlah  pemilik yang sebenarnya dari dana tersebut.
2. Komite  Tindak  Pidana  Pencucian Uang  (TPPU)  telah  menetapkan Strategi  Nasional  Anti  Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang mencakup 7 strategi: Pertama,
menurunkan  tingkat  tindak  pidana narkotika,  tindak  pidana  korupsi,  dan tindak  pidana  perpajakan  melalui optimalisasi penegakan hukum TPPU.  Kedua,  mewujudkan  mitigasi risiko  yang  efektif  dalam  mencegah terjadinya  TPPU  dan  Tindak  Pidana Pemberantasan  Terorisme  (TPPT)  di Indonesia.  Ketiga,  optimalisasi  upaya pencegahan dan pemberantasan TPPT. Keempat, menguatkan koordinasi  dan  kerja  sama  antar instansi pemerintah dan/atau Lembaga swasta. Kelima, meningkatkan pemanfaatan instrument  kerja  sama  internasional dalam rangka optimalisasi
pengembalian  asset  negara  yang berada  di  negara  lain.  Keenam,
meningkatkan  kedudukan  dan  posisi Indonesia  di  forum  internasional  di
bidang pencegahan dan pemberantasan  TPPU  dan  TPPT. Ketujuh,  penguatan  regulasi  dan peningkatan  pengawasan  pembawaan uang tunai lintas batas negara sebagai media pendanaan terorisme.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku Abdurrahman, Muslan., Sosiologi dan
Metode  Penelitian Hukum,  UMM Press, Malang: 2009. Andi  Hamzah, Bunga  Rampai  Hukum Acara  Pidana, Jakarta,  Ghalia Indonesia, 1984 Aziz  Syamsuddin, TindakPidanaKhusus , SinarGrafika, Jakarta 2014. Diantha, I Made Pasek ., MetodologiPenelitian Hukum Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta:2016. Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memaham  Hukum ,  Yogyakarta: LaksbangPressindo, 2010 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014 Effendi,Tolib., Dasar  Dasar  Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya  Di  Indonesia) , Setara Press, Malang: 2012. devi,  Ria  Sintha,  Perkembangan  Hukum Dagang di  Indonesia, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
Purba,  Onan,  Ria  Sintha  Devi,  Hukum Acara  ,  Lembaga  Penelitian  dan Penulisan  Ilmiah  AQLI,  Medan, Maret 2021. Husein,HarunM., SuratDakwaaan  Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya, Rineka  Cipta,
Jakarta: 2005.
Ibrahim,Johny., Teori dan Metodologi
Penelitian Hukum Normatif,
(Bayumedia, Surabaya: 2008.
Latief,Mujahid  A., Kebijakan  Reformasi Hukum:  Suatu  Rekomendasi  (jilid II) ,  Komisi  Hukum  Nasional  RI,
Jakarta: 2007. Marzuki,  Peter  Mahmud., Penelitian Hukum, Kencana  Persada  Group.
Jakarta. 2010.
Mulyadi,  Lilik., Putusan  Hakim  dalam Hukum  Acara  Pidana:  Teori, Praktik,  Teknik  Penyusunan  dan Permasalahannya ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung: 2010 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , Bandung  :
PT. Citra Aditya Bakti, 2000
Sasangka.,  Hari,  dan  Rosita,Lili., Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana  Untuk  Mahasiswa  dan Praktisi, Mandar  Maju,  Bandung:
2003.
Setiadi, Edi., dan Kristian, Sistem
Peradilan  Pidana  Terpadu  dan Sistem  Penegakan  Hukum  di Indonesia, Kencana, Jakarta: 2017. Suhayati,  Monika, ImplementasiHak  dan Kewajiban Hakim Sebagai Pejabat Negara, F.Manao  dan  Dani  Elpah (Editor), Hakim antara Pengaturan  dan  Implementasinya, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta:2017. Zulfa, Eva Achjani., Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Lubuk Agung, Bandung: 2011.

## B. PeraturanPerundang-Undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945 RBg
( Rechtsreglement  Buitengewesten ) Rv ( Reglementop de Rechtsvordering ) Undang- UndangNomor  8  Tahun  1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  Undang-Undang Nomo r 48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. C. Jurnal dan KaryaIlmiah Lainnya Agung  Pangestu, Penelitian  :Ultra  Petita Terhadap  Perkara  Tindak  Pidana Penyalahgunaan  Narkotika  (Studi
Kasus : Putusan Nomor
111/Pid.Sus/2017/Pnsag ,  Fakultas
Syariah  Dan  Hukum  Universitas Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah, Jakarta, 2021 Denty Suci Mareta Femylia dan Muchammad  Chasani, Putusan Ultra Petita Dalam Kasus Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jurnal  Indonesian  Journal  Of
Criminal  Law  Studies,  Volume  II, Nomor 1, 2017 Rosalia  Devi  Kusumaningrum, Jurnal Penelitian : Putusan  Ultra  Petita Dalam  Perkara  Pidana Fakultas Hukum    Universitas  Atma  Jaya, Yogyakarta, 2017
Yagie  Sagita  Putra,  Penerapan  Prinsip Ultra  Petita  Dalam  Hukum  Acara Pidana  Dipandang  Dari  Aspek
Pertimbangan Hukum Putusan
Perkara  Pidana,  Jurnal  UBELAJ,
Vol. 1 No. 1, April 2017. Devi,  Ria.  Sintha.,  Simbolon,  Nanci Yosepin., Sinaga, Lestari,
Victoria., & Nasutian., Muhamaad, Yasid  (2022). The  Bankruptcy Legal  Politics  in  Indonesia  based on  Justice  Value, Date  Maret,
2022,  Vol  9. No  1. Jurnal  Akta . http://jurnal.unissula.ac.id/in dex.php/akta/article/view/20 842 . Zulkarnain, Novi Juli Rsani., & Devi, Ria Sintha.  (2021). Arrangements  of
Authorities Pd. Medan City
Market in the Making of Cooperation
Contracts
and
Management of the Medan Separate Market Volume 04
Issue              06              June  2021 . International  Journal  Of  Mult idisciplinary Research And Analysis , Page  No.-  829-836.
http://www.ijmra.in/v4i6/2 2.php