## PETANI DAN KEMISKINAN DI INDIA DAN NEGARA LAINNYA

## Achmad Soepanto

## RINGKASAN
India mengalokasikan dana Rp. 94 triliun setiap tahun atau 2 % dari produk domestik bruto (PDB) untuk menjamin pendapatan bagi 63 juta orang wakil keluarga miskin di desa. Setiap wakil dijamin pekerjaan dengan upah 60 rupees setiap hari selama 100 hah dalam setahun. Setiap bulan akan menerima 500 rupees atau Rp. 108.050. Dalam satu tahun berarti menerima 6.000 rupees atau Rp. 1.296.600. Jaminan inimirip dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Indonesia yang merupakan program 1 tahun sedang Jaminan Kerja Pedesaan (JKP) di India merupakan program permanen dan ditetapkan dengan undang-undang. Pendapatan dari program JKP merupakan hasil jerih payah bekerja, sedang dari program BLT merupakan pendapatan yang diberikan secara cuma-cuma. Setiap keluarga miskin menerima BLT Rp. 100.000 setiap bulan atau Rp. 1.200.000 setiap tahun sehingga anggaran untuk 15,5 juta keluarga miskin adalah Rp. 18, 6 triliun. Program JKP India, hanya untuk masyarakat pedesaan, sehingga menimbulkan kritik dari masyarakat yang tidak tinggal di pedesaan. Sebagian besar warga India (72 %) tinggal di pedesaan sehingga yang paling merasakan program ini adalah para petani. Berbeda dengan program BLT Indonesia yang ditujukan untuk keluarga miskin baik yang bertempat tinggal di kota maupun di desa. Namun program- program seperti ini belum cukup untuk mengentaskan kemiskinan petani, masih diperlukan bantuan pemerintah berupa perlindungan produk petani di pasar dalam negeri.

## PENDAHULUAN
K a l a u menengok kehidupan petani padi di India, maka petani Indonesia barangkali masih dapat bersyukur terutama kalau dilihat dari satu sisi yaitu dukungan harga pembelian yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Petani kecil di India ditandai dengan kepemilikan lahan yang sempit yaitu kurang dari 0,5 hektar yang berarti tidak berbeda jauh dengan kepemilikan lahan petani kecil di Indonesia. Dalam hal penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah misalnya petani Indonesia memperoleh harga yang lebih tinggi dari pada petani India. Petani Indonesia mendapatkan HPP dalam rupiah yang lebih besar dari pada minimum support price (MSP) pemerintah India yang diberikan kepada petani padinya. Namun dalam beberapa hal lainnya petani Indonesia mungkin cemburu dengan petani

## 56 PANGAN
India, karena selain raskin, petani miskin India juga menerima non raskin seperti gula, terigu dan minyak tanah.
Harga pembelian pemerintah (minimum support price) gabah kualitas medium (common variety) tahun 2005-2006 di India telah ditetapkan sebesar Rs 570 per kwintal atau setara dengan Rp. 1.232 per kg. Sedang gabah kualitas A sebesar Rs 600 per kwintal atau setara dengan Rp. 1.297 per kg. Sementara harga pembelian pemerintah Indonesia untuk gabah kering panen (GKP) di dalam negeri yang berlaku mulai 1 Januari 2006 adalah Rp. 1.730 per kg dan untuk gabah kering giling (GKG) Rp. 2.250 per kg. Perbedaannya cukup besar yakni sekitar 40% - 73%. Apakah harga rendah ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku banyak petani dan penduduk desa di India menjadi semakin tertekan hidupnya dan akhirnya melakukan bunuh diri ?
Yang jelas pemerintah India terus ber- upaya keras untuk senantiasa meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui berbagai program, termasuk menjalankan kewajiban- nya melindungi petani agar kehidupannya tidak semakin terpuruk. Pemerintah berkepentingan dalam hal ini agar potensi produksi dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan mendorong petani agar tetap menekuni usaha tani dan tidak ada keinginan sama sekali meninggalkan profesinya. Meskipun demikian pengalaman India menunjukan bahwa kerja keras petani telah mengakibatkan kekecewaan karena mereka tetap tidak mampu menjalani hidup hanya dari jerih payah bertani sampai menimbulkan dampak negatif yaitu membengkaknya jumlah petani yang melakukan bunuh diri.
Perilaku bunuh diri tersebut tentunya tidak dikehendaki terjadi di sini, sehingga apa yang terjadi di negara berpenduduk lerbesar kedua di dunia tersebut patut dicermati. Banyaknya jumlah penduduk pedesaan telah meng akibatkan kesejahteraan petani umumnya tidak lebih baik dari pada profesi lainnya. Posisi tawarnya yang cenderung lemah dan kecilnya peluang yang memungkinkan petani untuk menggeluti usaha lainnya, di samping pendapatan yang kurang menarik dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mengakibatkan terjadinya perilaku yang tidak diinginkan tersebut. Utang yang membengkak seringkali juga mengakibatkan petani putus asa dalam menjalani hidupnya, sehingga terpaksa mengambil jalan pintas, bunuh diri. Kejadian yang menyedihkan ini banyak dialami oleh petani India. Sharma (2004) memper- kirakan jumlah petani yang bunuh diri selama 10 tahun terakhir mencapai lebih dari 16.000 orang. Kejadian petani bunuh diri setiap hari yang dimuat di surat kabar dapat ditemui di negara bagian Uttar Pradesh, di India bagian selatan. Pengalaman pahit ini paling tidak, dapat dijadikan pelajaran yang sangat berharga.

## PENDUDUK MISKIN DI DESA
India sangat dikenal di dunia karena memiliki keunggulan di bidang information technology (IT). Pengakuan dunia ini mengakibatkan India sangat disegani sebagai salah satu pemain utama di bidang IT. Ekonomi India tahun 2006 diharapkan tumbuh
Edisi No. 46/XV/Januari/2006
dengan 8 % ketika Jepang mengharapkan untuk dapat tumbuh hanya dengan 1% saja. India sekarang juga memiliki 91 bisnis yang nilai perputarannya mencapai lebih dari US$ 1 miliar. Bahkan dilaporkan juga bahwa lebih dari 200 juta orang belajar bahasa Inggris di India. Namun kemajuan di bidang-bidang tersebut tidak berarti juga menggambarkan bahwa kesejahteraan petani India secara ekonomis menjadi terangkat. Kelaparan masal justru masih sering ditemui. Jumlah penduduk juga sering banyak berkurang karena kematian akibat penyakit dan kekurangan gizi kronis (Goh, 2006). Tingkat pertumbuhan produktivitas pertaniannya cenderung menurun. sehingga pendapatan riil para petani juga berkurang. Para petani dan buruh tani di India termasuk di antara orang-orang yang paling miskin di dunia. Begitu banyak jumlahnya sehingga pemerintahpun terus mencari cara yang paling efektif dalam upaya mengurangi jumlah orang miskin di negaranya (Ganesan, 2006).
Jumlah penduduk India pada bulan Juli 2005 diperkirakan mencapai 1.080.264.388 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 72% tinggal di pedesaan (Ranjit Devraj, 2005).
Menurut Bank Dunia lebih dari 30% penduauk India terpaksa hidup hanya dengan kurang dari US S 1 per hari. Sementara para ekonom India percaya bahwa khusus di pedesaan, jumlah penduduk India yang harus hidup hanya dengan kurang dari US S 1 per hari mencapai lebih dari 40 %. Dari angka-angka tersebut dapat dihitung perkiraan jumlah penduduk miskin India baik yang tinggal di kota maupun di desa yang terpaksa harus hidup hanya dengan kurang dari US S 1 per hari.
Dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 400 juta orang lebih menjadi tidak mudah untuk dapat mengatasi masalah kemiskinan di India. Namun pemerintah tetap memiliki komitmen untuk terus menciptakan program-program besar dalam upaya ikut melaksanakan rencana pengurangan jumlah penduduk miskin dan kelaparan di dunia menjadi hanya setengahnya sebelum tahun 2015, sebagaimana dikehendaki oleh PBB melalui Millennium Development Goa/snya. Salah satu program pemerintah India yang memiliki skala besar dan merupakan salah satu tahapan besar menuju pengurangan kemiskinan dan kelaparan di India adalah terbitnya UU Jaminan Kerja Pedesaan (The
National Rural Employment Guarantee Act)
Jaminan ini tidak berbeda jauh dengan
pada tanggal 23 Agustus 2005.
program di Indonesia yang diberi nama Bantuan Langsung Tunai (BLT), hanya saja BLT merupakan program 1 tahun sedang Jaminan Kerja Pedesaan (JKP) di India merupakan program yang bersifat permanen
Tabel 1

## Jumlah penduduk miskin India yang tinggal di kota dan di desa yang harus hidup hanya
dengan kurang dari US S 1 per hari, 2005. (Jiwa)
Tempat tinggal Desa (72%) Kota (28%) Jumlah Jumlah Penduduk 777.790.359 302.474.029

## 1.080.264.388

## JAMINAN KERJA PEDESAAN
Undang-undang ini menjamin pemberian kerja selama 100 hari setiap tahun bagi setiap rumah tangga pedesaan di India. Tujuannya adalah mempercepat pengurangan jumlah rakyat miskin di India. Dengan UU ini setiap rumah tangga di pedesaan dijanjikan akan diberikan upah kerja bagi seorang anggota rumah tangga dewasa untuk mengerjakan pekerjaan manual tanpa persyaratan harus memiliki ketrampilan tertentu. Jaminan ini merupakan salah satu bentuk campur tangan langsung yang dimaksudkan untuk mengatasi kemiskinan di pedesaan India yang sudah sejak lama kurang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Pada dasarnya dalam program ini pemerintah India memiliki komitmen untuk mengeluarkan dana sekitar Rp. 94 triliun setiap tahun atau antara 1 % sampai 2 % dari produk domestik bruto (PDB). Dengan asumsi setiap keluarga pedesaan beranggota 5 orang maka dari sekitar 311 juta rakyat miskin di desa, program ini paling tidak harus menjamin pendapatan bagi sekitar 63 juta orang yang mewakili keluarga miskin di desa. Setiap pekerja dari rumah tangga miskin tersebut dijamin akan mendapatkan paling tidak 60 rupees atau sekitar US$ 1,50 setiap hari untuk selama minimal 100 hari dalam setahun. Setiap bulan diperkirakan menerima 500 rupees atau US$ 12 atau sekitar Rp. 108.050. Dalam satu tahun berarti menerima 6.000 rupees atau US$ 150 atau sekitar Rp.
1.296.600.
58
PANGAN
% Penduduk miskin 40 %
30 %
Jumlah Penduduk
Miskin 311.116.144 90.742.209
401.858.353
atau jangka panjang, karena ditetapkan dengan undang-undang. Pendapatan yang dapat diterima dari program JKP merupakan hasil jerih payah dari bekerja, sedang dari program BLT yang diatur dengan Instruksi Presiden No. 12/2005, merupakan pendapatan yang diberikan secara cuma- cuma. Dalam program BLT setiap keluarga miskin menerima Rp. 100.000 setiap bulan atau Rp. 1.200.000 setiap tahun sehingga kalau dianggarkan untuk sekitar 15,5 juta keluarga miskin diperlukan dana sebesar Rp.
18, 6 triliun.
Jumlah target keluarga penerima manfaat JKP India diperkirakan akan meningkat apabila rata-rata jumlah anggota setiap keluarga hanya 4 orang sehingga target keluarga miskin yang menerima jaminan kerja dari program ini menjadi sekitar 78 juta.
Sementara jumlah target penerima manfaat BLT Indonesia juga akan mengalami kenaikan, karena adanya tambahan data susulan sebanyak 10 juta keluarga yang mengaku sebagai keluarga miskin. Namun dari jumlah 10 juta keluarga miskin susulan tersebut setelah dilakukan verifikasi ternyata yang layak menerima bantuan hanya 2,5 juta keluarga sehingga seluruhnya menjadi 18 juta keluarga. Selain itu pemerintah juga akan memperbaiki bentuk pemberian subsidi yang selama ini diberikan melalui program BLT agar pendudu'. miskin Indonesia semakin dapat hidup lebih mandiri. Program pengganti yang akan dirancang nanti diharapkan juga dapa* lebih bersifat memberdayakan masyar ' '. miskin
Edisi No. 46/XV/Januari/2006

## Tabel 2

## PerbandingaiProgram Jaminan Kerja Pedesaan (JKP) India dengan Program Bantuan
Langsung Tunai (BLT) Indonesia
Program (jangka waktu program) Sifat pemberian pendapatan Jaminan pendapatan per keluarga (Rp) Dana per tahun (Rp-) Target (keluarga) Harian & b 111 a n a n Tahunan JKP India (jangka panjang) Hasil jerih payah dari kerja 12.966 & 108.050 1.296.600 94 triliun 63 juta BLT Indonesia (jangka pendek - 1 tahun) Diberikan c u m a - c u m a & dibayar setiap triwulan 0 & 100.000 1.200.000 18,6 triliun 15,5 juta Catatan: - USS 1 = 43.50 rupees = Rp. 9.400,- atau
-Rs1 =Rp. 216.1
agar tidak bergantung pada bantuan dan yang penting program baru tersebut tidak akan menambah pengemis-pengemis baru (Suzetta, 2006).

## MANFAAT PROGRAM BAGI PETANI
Program JKP India, sesuai dengan namanya. hanya ditujukan untuk masyarakat pedesaan, sehingga menimbulkan kritik dari masyarakat yang tidak tinggal di pedesaan. Sebagian besar warga India yaitu 72 % memang tinggal di pedesaan sehingga manfaat program ini akan banyak dirasakan oleh para petani yang jumlahnya sekitar 600 juta orang (Sharma, 2004) Berbeda dengan program BLT Indonesia yang ditujukan untuk keluarga miskin baik yang bertempat tinggal di kota maupun di desa.
Dengan program JKP India, UU mewajibkan pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja atau dengan kata lain menyediakan tunjangan pengangguran yang mungkin dalam pelaksanaan sesungguhnya akan berbeda-beda antar negara bagian. Penetapan upah minimum akan diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing negara bagian dan tidak akan dipukul rata menjadi
Edisi No. 46/XV/Januari/2006
60 rupees sama semua. Di beberapa negara bagian yang sudah maju seperti di Negara Bagian Kerala telah menetapkan upah minimum yang lebih besar yaitu 134 rupees atau sekitar Rp. 29.000 per hari. Tidak seperti
program-program pengentasan kemiskinan sebelumnya yang sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah negara bagian. program JKP India ini dilaksanakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga setempat lainnya yang terpilih yang sekaligus menjadi ciri utama dari UU baru ini. Dengan demikian program ini diharapkan akan dapat lebih memberikan manfaat secara efektif bagi masyarakat penerimanya. karena dikendalikan oleh orang-orang yang sangat memahami lingkungannya sehingga hanya orang-orang yang betul-betul miskin saja yang menerima jaminan kerja. Hal yang sama juga dilakukan pada program BLT Indonesia, di mana masyarakat miskin penerima santunan ini dipiiih secara sangat obyektif dari tingkat bawah di level RT, RW, Lurah/Kades bersama- sama dengan petugas dari Kantor Statistik.
Awalnya program JKP India akan memprioritaskan masyarakat di 200 kecamatan termasuk 150 kecamatan yang
PANGAN 59

## selama ini sudah menerima program Food for
Work. Secara bertahap kemudian akan dikembangkan dengan mencakup seluruh kecamatan yang ada di India sebanyak 600 kecamatan untuk selama 5 tahun ke depan. Seorang profesor ekonomi di Delhi School of Economics,Jean Dreze yang kelahiran Belgia mengatakan bahwa porsi terbesar dari buruh yang bekerja di bawah program ini adalah wanita. Program padat karya ini mengerjakan pekerjaan umum untuk kelestarian lingkungan. pemeliharaan saluran air, perbaikan lahan, pencegahan erosi, perbaikan tanki-tanki air minum, dan penyelamatan hutan lestari. Program ini memang dimaksudkan untuk mulai memikirkan bagaimana agar pemerintah tidak selalu tertarik hanya untuk lebih memperkaya para elit perkotaan. Arahnya setelah program ini berhasil, maka selanjutnya pemerintah ingin melihat munculnya jaminan kerja sejenis yang dibuat khusus untuk warga miskin di perkotaan.
Jadi pada dasarnya program seperti ini akan memberikan gambaran tentang diterapkannya kebijakan untuk meningkatkan pajak terhadap warga kaya dalam upaya mendorong keberpihakan kepada warga miskin yang berorientasi pada pertumbuhan. Untuk mempercepat perwujudan kebijakan ini, maka semula sempat diperdebatkan tentang perlunya menerapkan program JKP India ini bukan selama 100 hari kerja tetapi 180 hari kerja setiap tahunnya.

## PENYEBAB KEMISKINAN PETANI
Upaya meningkatkan kesejahteraan petani di negara berkembang tampaknya tidak semudah apa yang dapat dilakukan oleh negara maju. Di India, untuk mensubsidi 600 juta petaninya hanya disediakan US $ 1 miliar per tahun. Subsidi tidak langsung ini disalurkan melalui pupuk murah, air murah. listrik murah, dan benih murah. Subsidi langsung tidak ada. tetapi oleh negara maju, dianggap telah mendistorsi perdagangan. Sementara subsidi yang dibayarkan kepada petani Amerika Serikat jumlahnya sangat fenomenal, namun celakanya tidak dianggap sebagai penyebab distorsi perdagangan. Pemberian uang tunai berupa cek yang ditulis langsung kepada para petani dianggap tidak mendistorsi per dagangan. Program seperti ini sudah berjalan sangat lama tetapi bersyukur karena pada akhirnya setelah dikaji secara mendalam
kemudian berhasil diputuskan bahwa subsidi ini juga termasuk distorsi perdagangan yang karenanya juga harus dihapuskan (Sharma, 2004).
Upaya negara maju mensejahterakan petaninya selalu dilakukan dengan berbagai cara. Pada tahun 2002, Presiden Bush menghendaki perlunya ada tambahan 2 kursi Senat untuk partainya yang diambil dari wilayah Midwest. Presiden kemudian mengumumkan paket tambahan subsidi petani sebesar USS 180 miliar. Di luar itu, sebanyak USS 100 miliar sudah berhasil dikeluarkan selama 3 tahun pertama pemerintahannya. Di Uni Eropa juga cenderung selalu menambah subsidi kepada petaninya ketika sudah diputuskan bahwa cara-cara seperti itu seharusnya secara bertahap mulai dihapuskan dalam kerangka Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Akhirnya karena banyak terjadi perilaku licik negara maju seperti itu maka WTO yang kepanjangan resminya adalah World Trade Organization, telah banyak diplesetkan menjadi We Take Over karena banyaknya ketidakadilan yang terjadi.
Sebaliknya segala upaya negara berkembang untuk dapat meningkatkan kesejahteraan petaninya seringkali banyak menemui hambatan. India sudah berhasil meningkatkan produksi gandum sebesar 600 % dari 12 juta ton pada tahun 1960an menjadi 75 juta ton pada tahun 2004. Dalam upaya melindungi produksi dalam negeri dan agar negaranya tetap dapat berswasembada, maka telah diterapkan tarif bea masuk yang rasional agar pangan murah tidak leluasa masuk ke pasar dalam negeri. Kebijakan harga dasar pun diterapkan untuk menjamin harga yang layak dan tingkat ketersediaan barang di pasar agar tetap terkendali, sehingga setiap terjadi surplus di pasar-pasar, maka pemerintah akan dapat segera membelinya.
Meskipun demikian, upaya meningkatkan kesejahteraan petani juga masih jauh dari harapan. Ketika India merdeka tahun 1947, rata-rata pemilikian lahan mencapai 4 hektar, namun sekarang ini hanya tinggal 1,5 hektar. Jumlah petani yang terus meningkat juga mengakibatkan semakin sulitnya upaya meningkatkan kesejahteraannya. Kalau di Amerika Serikat jumlah petani selama hampir 6 dasawarsa dapat menyusut dari 10 % menjadi hanya tinggal 1 % dari jumlah
Edisi No. 46/XV/Januari/2006
penduduknya, maka di India jumlahnya justru semakin berlipat ganda karena meskipun persentasenya tetap tidak berubah yaitu sekitar 75 % dari jumlah penduduk tetapi jumlah penduduknya terus membengkak. Pertambahan jumlah penduduk yang sangat pesat ini akan tetap menjadi kendala dalam upaya mempertahankan swasembada pangan di negara berkembang dan sekaligus mengentaskan kemiskinan para petaninya.
Satu dari setiap empat petani di dunia adalah warga negara India. Kalau digabung dengan petani Cina misalnya, maka sudah menjadi separuh dari jumlah petani di dunia. Kemiskinan identik dengan pertanian. Faktanya memang menunjukan demikian, sehingga oleh karena sebagian besar jumlah petani di dunia sekarang ini banyak yang berada di Asia, maka tidak heran apabila 2/3 penduduk miskin di dunia berada di benua Asia. Dengan demikian kalau ada keberpihakan kepada para petani, dengan cara-cara seperti apa yang dilakukan oleh negara maju kepada petaninya, pemasaran produk petaniannya selalu dibantu untuk mendapatkan harga yang layak dan tidak ada produk petani yang terbuang karena tidak laku maka petani di negara berkembang manapun akan dapat menjadi lebih sejahtera.

## NEGATIFNYA WTO
India termasuk salah satu negara yang sangat antusias dalam memperjuangkan kepentingan para petani di negara berkembang. Ada yang menganggap bahwa pertemuan WTO tingkat Menteri ke 5 di Cancun yang gagal itu sebagai pertemuan tahap kedua dari upaya perampokan perdagangan terbesar di dunia. Pertemuan itu merupakan upaya untuk membangun visi yang diarahkan untuk menghancurkan hakikat dasar dari upaya swasembada pangan yang telah ditempuh oleh negara berkembang. Celakanya di negara maju justru sering dibiarkan terjadi sebaliknya. Para petani dan pengusaha besar pertanian di Amerika Utara, Eropa dan Pasifik akan tetap dapat berusaha seperti biasa. Negara kaya akan terus mensubsidi bisnis pertanian dengan mengijinkan para pelakunya untuk membeli produk pertanian dengan harga sangat murah, dan pemerintah kemudian membayar selisihnya dengan cara memberikan pembayaran langsung kepada petani.
Edisi No. 46/XV/Januari/2006
Uni Eropa misalnya biasa memberikan subsidi USS 2,7 perhari untuk setiap sapi yang dipelihara. Jepang bahkan memberikan tiga kali lipat yaitu US$ 8. Sementara separuh dari 1 miliar jumlah penduduk India saat ini hanya hidup dengan pendapatan di bawah USS 2 per hari. Perdagangan bebas di bawah WTO memang dirasakan tidak adil bagi negara berkembang. Filipina semula mengharapkan ekspor pertaniannya meningkat miliaran peso per tahun setelah tahun 1994. Tambahan pekerjaan barupun diharapkan tercipta sebanyak 500.000 per tahun. Namun yang terjadi justru sebaliknya, ekspor tradisionalnya berupa kelapa, abaca, dan gula kehilangan pasamya. Produksi jagungnya mengalami pertumbuhan negatif selama 1994-2000 akibat masuknya jagung impor yang sangat murah karena bersubsidi. Dengan pendapatan yang menurun, sektor pertanian telah kehilangan 2.710.000 pekerjaan pada periode tersebut. Filipina terpaksa membuka pasar jagung pada tahun 1997 sehingga mengurangi harga jagung menjadihanya 2/3 nya. Ketika itu yang panen tidak lain adalah petani jagung Amerika Serikat yang menerima subsidi rata-rata USS 20.000 per tahun. Sebaliknya petani Filipina di Mindanao hanya memperoleh pendapatan rata-rata US$ 365 per tahun.
Dalam tahun 1993-2000, jagung murah yang diimpor dari Amerika Serikat ke Meksiko juga meningkat 18 kali lipat, yang mengakibatkan terjadinya migrasi yang semakin meningkat dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan. Di enam negara Amerika Tengah, harga biji kopi telah merosot tajam sehingga wilayah ini mengalami kehilangan pendapatan sebesar USS 713 juta dari ekspor kopi di tahun 2001. Negara-negara yang sangat tergantung dari ekspor kopi ini juga telah kehilangan 170 ribu pekerjaan di tahun yang sama dan kehilangan upah sebesar USS 140 juta.

## PENUTUP
Dari pengalaman India dapat ditarik kesimpulan untuk mengatasi kemiskinan di negara berkembang. Upaya mengatasi kemiskinan di negara berkembang akan sangat sulit mencapai keberhasiian apabila tanpa diimbangi dengan upaya untuk melindungi pasar di dalam negeri. Program- program pengentasan kemiskinan yang
dijalankan selama ini hanya akan berdampak sementara karena hanya mengarahkan penerima manfaat untuk mengatasi masalah yang bersifat sementara yaitu yang terkait dengan konsumsi hari ini. Mereka membutuhkan program-program pengentasan kemiskinan yang bersifat jangka panjang. Jumlah petani di negara berkembang yang umumnya masih sangat besar, harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah untuk terus ditingkatkan kesejahteraannya. Jaminan harga produk pertanian yang layak menjadi suatu tuntutan yang harus dijalankan oleh pemerintah. Perbedaan harga produk pertanian di pasar dalam negeri yang lebih tinggi dari pada di pasar internasional perlu diciptakan. dipertahankan dan diisolasi dari serbuan produk pangan bersubsidi dari negara maju, dalam upaya mengangkat kesejahteraan petani di dalam negeri
Mengisolasi pasar dalam negeri dari serbuan produk pangan murah dari negara maju merupakan suatu pilihan yang tidak terelakkan. Kenyataan menunjukkan bahwa negara maju dengan berbagai caranya selalu berupaya untuk membuat produk pangannya yang sangat sarat dengan subsidi dapat mengintervensi pasar di negara berkembang dan sekaligus mematikan produk petani di negara itu. Perdebatan dalam berbagai pertemuan WTO telah menunjukan fakta tersebut, sehingga akhirnya yang men dapatkan manfaat dari adanya perdagangan bebas dunia adalah negara kaya yang menang dalam setiap perundingan di berbagai forum. Sementara para petani di negara berkembang tetap menggigit jari hanya menerima dampak negatif dari perundingan 'tu sehingga berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraannya hanya tinggal angan-angan belaka yang tidak akan pernah terealisir keinginannya untuk menjadikan petani dalam negeri kaya raya. Harus ada upaya terus menerus untuk melepaskan predikat kemiskinan yang sudah sangat setia menempel di pundak petani di seluruh negara berkembang.
Pertanyaan yang paling pantas dilontarkan dalam hal ini hanya satu, yaitu apakah pemerintahan di negara berkembang tidak dapat bertindak selicik pemerintahan di negara maju ? Suatu pilihan yang sangat penting bagi setiap negara berkembang untuk dapat mengambil langkah yang paling tepat bagi negaranya. Di samping itu setiap negara berkembang hendaknya jangan sampai melanggengkan pasar bagi produk pangan bersubsidi negara kaya yang sekarang sudah menjadi makanan sehari-hari hampir di semua negara berkembang. Paling tidak cerita sukses produk pangan bersubsidi dari negara kaya tidak semakin merajalela masuk ke pasar dalam negeri negara berkembahi).

## DAFTAR PUSTAKA

## 30 NGOs Awarded for Poverty-alleviation Ideas. (2005)
All about India's ruraljob guarantee scheme,.
Devraj, Ranjit. (2005) India passes world's biggest job guarantee plan.
Ganesan, N. Bala. (2006) FDI and the farmers' fortune Goh Chok Tong. (2006). Indians in Davos. World
Economis Forum, January 25
Sharma, Devinder. (2004) Food as political weapon : international activist battles the tyranny of WTO.
Maret2004. 10 p. Sharma, Devinder. (2003). WTO and agriculture : Feud for thought,www.dsharma.org. 14 September 2003. Suzetta. Paskah. (2006). Orang miskin tambah 2.5 juta,
BLT akan diganti karena cuma menambah pengemis baru. Kompas. 1 Februari 2006.23.
Drs. Achmad Soepanto, MSc, Kasubdiv Perencanaan dan pergembangan Divisi SDM Perum Bulog. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Muda (1981) Akuntansi Ul dan S1 (1984) llmu Perp. Uni versitas Indonesia, dan S2 (1988) Inf. Science. City University Londor.
Edisi No. 46/XV/Januari/2006