## PENGATURAN DAN PELAKSANAAN STANDARDISASI USAHA JASA PARIWISATA DI KOTA BUKITTINGGI

## Rika Aryati
AKPAR Paramitha Bukittinggi Email: balin.balakosa@gmail.com

## Abstract
Indonesia  is  a  tourism  country.  One  of  the  most  visited  provinces  is  West  Sumatera especially  in  Bukittinggi.  There  are  many  tourism  services  business  here  that  support tourism  activities,  because  it  is  one  of  the  most  local  revenue  resources.  To  achieve  a qualified  Tourism  business  services, government  should  undertake  standardization.  Thus, this  research  tries  to  examine  and  discuss  about  Regulation  and  Implementation  of Standardization  of  Tourism  Business  Services  in  Bukittinggi  which  will  answer  some problems. They are, how the regulation of standardization nationally and Internationally, how  the  implementation  of  standardization  regulation  and  what  efforts  that  have  being done  by  the  government  to  protect  the  tourists.  This  is  a  descriptive  study  using  an empirical  juridical  method.  Some  answers  that  can  be  conclude  are,  there  is  no  special regulation that concern on standardization of the tourism business service internationally, and in other hand it is covered by Government Regulation No. 52 of 2012. Bukittinggi has not  done  the  standardization.  To  protect  the  tourists  the  government  implements  some obligations  which  must  be  fulfilled  by  the  businessmen  about  their  services,  perform tourism awareness guidance to  society and cooperate with  the Tourism organization  and constabulary in Bukittinggi.
Keywords : Standardization; Business; Tourism

## PENDAHULUAN
Salah  satu  kota  tujuan  Pariwisata  di  Indonesia  adalah  kota  Bukittinggi.  Banyak  tempat menarik yang bias menjadi tujuan wisata baik bagi wisatawan domestik maupun wisatawan asing, seperti  Benteng  Fort  De  Cock,  Jam  Gadang,  Lobang  Jepang,  dan  lain  lain,  sehingga  seringkali Bukittinggi disebut sebagai The Dreamland of West Sumatera . Hal ini juga menjadikan pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting.
Sebagai bagian dari negara dunia yang menjunjung tinggi nilai- nilai hak asasi manusia dan sebagai  negara  hukum  yang  berlandaskan  keadilan  harus  melindungi  para  turis  tersebut.  Mereka harus  mendapatkan  perlindungan  yang  pasti  selama  berada  di  Indonesia.  Hal  tersebut  berkaitan dengan  kekuasaan,  kekuatan  sosial,  dan  struktur  sosial  yang  ada.  Sebagai  Negara  demokrasi, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat, partisipasi rakyat sangat diperlukan.
Di  dalam the  Universal  Declaration  of  Human  Rights tercantum  pernyataan  sebagai berikut:
1. Setiap orang memiliki hak untuk secara bebas melakukan pergerakan dan tinggal di dalam batas  wilayah  setiap  negara  atau everyone  has  the  right  to  freedom  of  movement  and residence within the borders of each state (Pasal 13 ayat 1).
2. Setiap  orang  memiliki  hak  untuk  beristirahat  dan  berpesiar,  termasuk  di  dalamnya pembatasan waktu  bekerja yang  memadai dan waktu liburan dengan tetap gaji ( everyone has  the  right  to  rest  and  leisure,  including  reasonable  limitation  of  working  hours  and periodic holiday with pay ) (Pasal 24).
Dari penjelasan tersebut di atas, dapat kita lihat bahwa kegiatan pariwisata merupakan hak setiap  individu  yang  harus  dihormati  dimanapun  dia  berada  tanpa  membedakan  ras,  wama  kulit,
jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kewarganegaraan, kebangsaan, tempat kelahiran dan status lainnya.
Perlindungan  hukum  merupakan  segala  upaya  yang  dapat  menjamin  adanya  kepastian hukum,  sehingga  dapat  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  pihak  yang  bersangkutan  atau yang  melakukan  tindakan  hukum.  Penerapan  perlindungan  hukum  terhadap  wisatawan  haruslah mendapat  perhatian  dari  semua  kalangan  yang  terkait.  Tidak  hanya  dari  pemerintah  sebagai pembuat  regulasi  dan  pelaksana  regulasi,  namun  sangat  dibutuhkan  peran  dari  semua  kalangan masyarakat.  Dan  yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah  peran  Biro  dan  Agen  perialanan  Wisata, maupun usaha jasa pariwisata lainnya.
Di kota Bukitttinggi sendiri tak jarang terjadi kasus hukum atau ketidaknyaman wisatawan asing  selama  berada  di  Bukittinggi  baik  mereka  yang  datang  berkunjung  sendiri  ataupun  melalui pengusaha pariwisata seperti perantara Biro  Perjalanan ataupun Travel Agensi. Seperti, pencurian atau  pencopetan,  pemerasan  atau  pemaksaan  di  objek-  objek  wisata,  harga  makanan  atau  pun barang-barang lainnya yang tiba-tiba melambung tinggi, harga transportasi yang sangat mahal dan penipuan yang dilakukan oleh oknum- oknum yang berujung pada tindakan pemerasan. Selain itu, bentuk  ketidak  nyamanan  lainnya  adalah  produk-  produk  pariwisata  atau  paket-  paket  an  wisata (paket tour) yang dijual oleh agen ataupun biro penjalanan yang tidak sesuai dengan standar, harga jual, isi kesepakatan dan realitanya di lapangan.
Penyelenggara  usaha  kepariwisataan  ini  dapat  kita  temui  disetiap  tempat  bahkan  sampai pedesaanpun  dapat  kita  temui  dan  untuk  mendirikan  scbuah  usaha  pariwisata  sebelumnya  harus memenuhi  standardisasi,  tidak  hanya  badan  usahanya  saja,  tetapi  pengelola,  tenaga  kerja,  produk dan  pelayananpun  harus  memiliki  standardisasi  dan  sertifikasi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundangan  yang  mengaturnya,  yakni  UU  Nomor  10  Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di  Bidang  Pariwisata  dan  Peraturan  Daerah  Kota  Bukittinggi  Nomor  21  Tahun  2004  tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan.
Pemerintah daerah Kota Bukittinggi dalam hal ini sebagai Pembina dalam penyelenggaraan kepariwisataan  di  Bukittinggi  telah  melaksanakan  beberapa  upaya  dalam  memberikan perlindungan,  seperti  dengan  memberikan  perlindungan  bagi  masyarakat  atau  konsumen  terhadap jaminan kualitas produk pariwisata dengan cara dalam pemberian izin untuk pendirian  usaha jasa pariwisata  di  Bukittinggi  para  pengusaha  harus  memenuhi  ketentuan  persyaratan  dan  kewajiban usaha perizinan yang telah ditetapkan, yang salah satunya terdapat dalam pasal 11ayat (2) butir h Perda Kota Bukittinggi Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kepariwisataan yang berbunyi "pemegang izin  usaha  kepariwisataan  berkewajiban  memberikan  pelayanan  yang  sebaik-  baiknya  dan memberikan  perlindungan  kepada  jasa/  tamu  terutama  dalam  hal  kepuasan,  kenyamanan, keselamatan dan keamanan serta sanitasi dan hygine kelestarian sumber daya alam serta mencegah timbulnya  kerusakan  dan  pencemaran  terhadap  lingkungan  hidup  akibat  kegiatan  usaha  yang dilakukan.  Di  samping  itu  Pemerintah  Kota  Bukittinggi  juga  membentuk  Tim  Pemeriksa  dalam rangka  pelaksanaan  pengendalian  dan  pengawasan  terhadap  Izin  Usaha  Kepariwisataan  yang diterbitkan yang mewajibkan pengelola usaha kepariwisataan memberikan data dan informasi yang diperlukan (pasal 12)  Namun,  dalam  pelaksanaanya  di  lapangan  dirasakan  masih  belum  terwujud sesuai  harapan  karena  masih  banyak  produk  pariwisata,  profesionalisme  manajemen  dan  kualitas tenaga  keria  yang  belum  sesuai  dengan  standar  pelayanan  dan  kepuasan  serta  kenyamanan  bagi wisatawan. Begitu juga dengan usaha jasa pariwisata yang tidak serta merta melindungi wisatawan terhadap  paket  perialanan  yang  mereka  jual.  Serta,  hal  ini  saja  dirasa  belum  dapat  memberikan perlindungan yang seutuhnya bagi wisatawan di Kota Bukittinggi.

## METODE PENELITIAN
1. Tipe Penelitian dan Metode Pendekatan
Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif Penelitian deskriptif dan Metode pendekatan masalah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan  pendekatan  Yuridis  Empiris. Aspek yuridis digunakan sebagai acuan dalam menilai atau menganalisa permasalahan berdasarkan aspek  hukum  yang  berlaku  yaitu  dengan  mengkaji  peraturan-peraturan  hukum  mengenai
perlindungan  wisatawan  serta  peraturan  terkait  di  bawahnya  yang  mempunyai  korelasi  dengan penelitian  ini.  Sedangkan  pendekatan  empiris  yaitu  dengan  melakukan  penelitian  yang  bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun langsung ke lapangan mengenai segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan perlindungan terhadap wisatawan di kota Bukittinggi.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini  bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu  hal  di  daerah  tertentu  dan  pada  saat  tertentu.  Penulis  memberikan  gambaran  secara menyeluruh  dan  sitematis mengenai  perlindungan  terhadap  wisatawan  dengan  studi  kasus  di  kota Bukittinggi,  dengan  pertimbangan  bahwa  kota  Bukittinggi  merupakan  kota  Pariwisata  sebagai daerah  tujuan  utama  Pariwisata  di  Sumatera  Barat.  Serta,  kendala  yang  dihadapi  dan  upaya penyelesaiannya.
3. Sumber Data dan Jenis Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini:
a. Data Primer Data Lapangan
Data  primer  adalah  data  yang  dikumpulkan  langsung  dari  hasil  penelitian  di  lapangan yang  diperoleh  dari  instansi  terkait  dalam  hal  ini  adalah  Kantor  Walikota  Bukittinggi, Dinas  Pariwisata  Kota  Bukittinggi,  Polres  Bukittinggi,  ASITA  (Association  of  The Indonesia Tours and Travel Agencies) Bukittinggi, dan PT. Raun Sumatera Bukittinggi berupa  studi  dokumen  dan  hasil  wawancara  dari  pejabat  yang  berwenang,  pengusaha dan wisatawan.
b. Data Sekunder
Data  sekunder  merupakan  suatu  cara  penelitian  yang  penulis  lakukan  dengan mempelajari  buku-buku  yang  relevan  dengan  penelitian  ini.  Bahan  hukum  primer, berupa  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Undang-undang Hukum  Perdata,  Undang-  Undang  No.  10  Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan, Peraturan  Pemerintah  No.  52  Tahun  2012  tentang  Kompetensi  dan  sertifikasi  Usaha dibidang  Pariwisata  dan  Peraturan  Daerah  Kota  Bukittinggi  Nomor  21  Tahun  2004 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan dan Global Code of Ethics for Tourism yang  ditetapkan  oleh  World  Tourism  organization  (WTO  Tahun  1999.  Bahan  hukum sekunder dan bahan hokum tertier lainnya sebagai pendukung.
4. Alat Pengumpulan Data; adalah dengan studi dokumen dan dengan melakukan wawancara.
5. Populasi dan Teknik Sampling
Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  populasinya  adalah  semua  pihak  yang  terkait  dengan penerapan  perlindungan  bagi  wisatawan  di  kota  Bukittinggi.  Serta,  Penentuan  sampel  dilakukan dengan teknik non random sampling dengan memakai purposive sampling (sampel bertujuan).
6. Pengolahan dan Analisis Data
a. Pengolahan Data
Dalam  penelitian  ini  setelah  data  yang  diperlukan  berhasil  di  peroleh,  maka  penulis melakukan pengolahan data tersebut dengan cara editing. Setelah didapatkan data-data yang  diperlukan,  maka  penulis  melakukan  analisis  secara  kualitatif  yakni  dengan melakukan  penilaian  terhadap  data-data  yang  didapatkan  di  lapangan  dengan  bantuan literatur-literatur  atau  bahan-bahan  terkait  dengan  penelitian,  kemudian  ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam penulisan deskriptif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Pengaturan  Standardisasi  Usaha  Jasa  Pariwisata  dalam  ketentuan  Internasional  dan Nasional
Standardisasi  adalah  proses  merumuskan,  menetapkan,  menerapkan  dan  merevisi  standar yang  dilaksanakan  secara  tertib  dan  bekerjasama  dengan  semua  pihak.  Sedangkan  standar  adalah spesifikasi  teknis  atau  sesuatu  yang  dibakukan  termasuk  tata  cara  dan  metode  yang  disusun berdasarkan  consensus  semua  pihak  yang  terkait  dengan  memperhatikan  syarat-  syarat keselamatan,  keamanan,  kesehatan  lingkungan  hidup,  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi,  serta  pengalaman,  perkembangan  masa  kini  dan  masa  yang  akan  dating  untuk
memperoleh  manfaat  yang  sebesar-  besarnya.  Selanjutnya  standar  usaha  pariwisata  merupakan rumusan  kualifikasi  usaha pariwisata dan/  atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata.
Usaha  jasa  pariwisata  merupakan  bagian  dari  usaha  wisata  yang  meliputi  penyediaan  jasa perencanaan, jasa pelayanan, dan jasa penyelenggaraan pariwisata.

## 1. Pengaturan Standardisasi Usaha Jasa Pariwisata dalam ketentuan Internasional
Tidak  ada aturan yang mengatur secara khusus yang mengatur tentang standardisasi usaha jasa  pariwisata  secara  Internasional.  Namun  dengan  adanya  organisasi-  organisasi  yang  berskala Intemasional,  baik  Regional,  Trilateral  maupun  Bilateral  telah  rnempunyai  aturan  atau kesepakatannyang mengatur tentang Kepariwisataan di negara-  negara anggota organisasi tersebut, diantaranya;  Asean  Tourism  Association  (ASEANTA)  yang  mempromosikan  pariwisata antarnegara- negara ASEAN, Asian Association of Convention and  Visitors  Bureaus  (AACvB)  adalah  suatu  asosiasi  kepariwisataan  yang  bergerak  di  bidang pengembangan  dan  pembinaan  usaha  konvensi  di  kawasan  Asia,  WTO  (World  Tourism organization)  yang  merupakan  organisasi  intemasional  antara  pemerintah  berstatus  Badan Konsultatif  PBB,  Pacific  Asia  Travel  Association  (PATA)  adalah  suatu  organisasi  pariwisata internasional  yang  bertujuan  utuk  mempromosikan  seluruh  daerah  kawasan  Asia  Pasifik  dan Amerika Utara.
Meskipun  Pengaturan  Standardisasi  Usaha Jasa  Pariwisata  dalam  Ketentuan  Internasional tidak  terdapat  aturan  yang  mengatur  secara  khusus.  Namun  dengan  adanya  organisasi-organisasi internasional seperti yang telah disebutkan di atas telah mengatur setiap negara anggotanya untuk mematuhi  ketentuan  yang  telah  disepakati  bersama.  Contohnya,  negara-  negara  yang  tergabung dalam  World  Tourism  Organization  (WTO)/  Organisasi  Pariwisata  Dunia  yang  harus  mematuhi Kode  Etik  Pariwisata  Dunia.  Dimana  salah  satu  pasalnya  mengatur  tentang  penyelenggara  usaha pariwisata  yakni  Pasal  6  tentang  Kewajiban  para  pemangku  kepentingan  pembangunan kepariwisataan dengan ayat-ayat sebagai berikut:
1. Para  pelaku  usaha  pariwisata  mempunyai  kewajiban  untuk  menyediakan  informasi yang objektif dan jujur kepada wisatawan pelayanan dan tempat yang akan dikunjungi, kondisi perjalanan, pelayanan dan tempat tinggal;
2. Para  pelaku  usaha  pariwisata,  sejauh  masih  berkaitan  dengan  mereka  seharusnya menunjukkan  perhatian,  bekeriasama  dengan  aparat  pemerintah,  untuk  masalah keselamatan dan keamanan, pencegahan kecelakaan, perlindungan akan kesehatan dan makanan bagi mereka yang memerlukan layanannya;
3. Membantu  untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan  aspek  budaya  maupun  spiritual wisatawan  serta  tetap  memberikan  kesempatan  kepada  wisatawan  untuk  melakukan praktek keagamaannya;
4. Pemerintah  dari  negara  pengirim  wisatawan  dan  negara  penerima  wisatawan  untuk bekerjasama  dengan  para  pelaku  usaha  pariwisata  terkait  dan  asosiasinya,  agar  dapat menjamin  ketersediaan  mekanisme  dalam  memulangkan  kembali  wisatawan  apabila terjadinya usaha pariwisata yang melayani pejalanan mereka dinyatakan bangkrut;
5. Pemerintah  mempunyai  hak  dan  kewajiban,  khususnya  pada  situasi  krisis,  untuk memberitahu warganegaranya akan suatu keadaan yang sulit, atau suatu keadaan yang berbahaya yang mungkin mereka hadapi selama melakukan perjalanan di luar negeri;
6. Media,  khususnya  media  yang  mengkhususkan  diri  dalam  ataupun  media  termasuk media  moderen yang  menggunakan  media elektronik, harus menyampaikan informasi yang  jujur  dan  seimbang  terhadap  peristiwa  situasi  yang  dapat  mempengaruhi kunjungan wisatawan dan mereka hendaknya tidak mempromosikan wisata sex.
2. Pengaturan Standardisasi Usaha Jasa Pariwisata secara Nasional
Pasal  5  PP  67  Tahun  1996  menyatakan  bahwa  Usaha  Jasa  Pariwisata  meliputi  jasa perencanaan,  jasa  pelayanan,  dan  jasa  penyelenggaraan  pariwisata.  Usaha  jasa  pariwisata  harus
memiliki  standardisasi  baik  dari  segi  kompetensi  maupun  dari  segi  usahanya.  Standardisasi  ini diatur dalam dalam pasal 53 UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
Pasal  53  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  tenaga  kerja  di  bidang  kepariwisataan  memiliki standar kompetensi.  Standar  kompetensi ini dilakukan melalui sertifikasi  kompetensi (ayat 2)  dan ayat (3) menyatakan bahwa sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, Pasal 54 ayat UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa  produk,  pelayanan,  dan  pengelolaan  usaha  pariwisata  memiliki  standar  usaha.  Ayat menyatakan  Standar  usaha  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  melalui  sertifikasi usaha. Dan Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (ayat 3).
Standardisasi  merupakan  proses  merumuskan,  menetapkan,  menerapkan  dan  merevisi standar,  yang  dilaksanakan  secara  tertib  dan  bekerjasama  dengan  semua  pihak,  dan  dapat dirumuskan  bahwa  standardisasi  Usaha  Pariwisata  merupakan  proses  merumuskan  kualifikasi usaha  pariwisata  dan  atau  klasifikasi  usaha  pariwisata  yang  mencakup  aspek  produk,  pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata.
Penyusunan  Standar  Usaha  Pariwisata  ini  dilakukan  secara  bersama-  sama  oleh  instansi pemerintah  terkait,  asosiasi  usaha  pariwisata,  asosiasi  profesi,  dan  akademisi.  Dan  penerapan standar  ini  dilakukan  terhadap  jenis-  jenis  usaha  pariwisata  sebagai  berikut:  daya  tarik  wisata, kawasan  pariwisata,  jasa  transportasi  wisata,  jasa  perjalanan  wisata,  jasa  makanan  dan  minuman, penyediaan  akomodasi,  penyelenggaraan  kegiatan  hiburan  dan  rekreasi,  penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta, dan spa.

## B. Pelaksanaan Ketentuan Standardisasi Usaha Jasa Pariwisata di kota Bukittinggi
Usaha  pariwisata  sebagaimana  disebutkan  di  atas  harus  memiliki  standardisasi  baik  dari segi kompetensi maupun dari segi usahanya. Standardisasi ini diatur dalam dalam pasal 53 UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Pasal 53 ayat (1) menyatakan bahwa tenaga kerja dibidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi. Standar kompetensi ini dilakukan melalui sertifikasi kompetensi (ayat 2) dan ayat (3) menyatakan bahwa sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi  profesi  yang  telah  mendapat  lisensi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Selanjutnya,  Pasal  54  ayat  (1)  UU  Nomor  10  Tahun  2009  tentang  kepariwisataan menyatakan bahwa Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki  standar  usaha. Ayat menyatakan Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.  Dan  sertifikasi  usaha  berwenang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan (ayat 3).
Di Bukittinggi Lembaga yang menangani tentang standardisasi untuk Biro Agen Pariwisata adalah ASITA,  Usaha  Perhotelan  dan  Restoran  dilakukan  PHRI  (erhimpunan  Hotel  dan  Restoran Indonesia), dan Usaha pramuwisata ditangani oleh HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia). Dalam penjelasan  ketua  ASITA  Bukittinggi  menyatakan  bahwa  di  Bukittinggi  sangat  banyak  terdapat agent biro yang bukan merupakan anggota ASITA Agent biro resmi dalam hal ini anggota ASITA sudah  jelas  memiliki  hak  dan  kewajiban.  Salah  satunya  adalah  setiap  anggota  ASITA  diharuskan membayar  uang  deposit  sebagai  dana  keanggotaan  dan  sewaktu-  waktu  mereka  semena- mena maka uang keanggotaan mereka ini dapat diambil oleh organisasi sebagai satu hukuman.
Selanjutnya, jika  ada  pelanggaran-  pelanggaran  atau  pengaduan terhadap  wisatawan  yang dilakukan oleh agen/ biro, wisatawan dapat mengadukannya pada ASITA karena ASITA dalam hal ini  skalanya  sudah  internasional  dimana  semua  negara  di  dunia  mengetahui  dan  menyadari keberadaanya. Disamping itu ASITA juga mempunyai agenda- agenda tersendiri mengadakan rapat dengan  para  anggotanya  dimana  yang  menjadi  poin  penting  bukan  hanya  mengenai  ADRT  tetapi juga  mengenai  kestabilan  harga  pasar  produk  wisata  dan  juga  mengenai  bagaimana  memajukan wisata  di  Bukittinggi  sehingga  pengunjung  semakin  meningkat,  sehingga  wisatawan  mendapat kesan positif selama berada di Bukittinggi.
Permasalahan  yang  muncul  dewasa  ini  adalah  banyaknya  agen/biro  yang  bukan  anggota ASITA.  Sehingga  ASTTA  tidak  dapat  melakukan  pengawasan  terhadap  mereka.  Dan  secara otomatis biro/agen yang bukan anggota tersebut menjalankan usahanya di luar pengawasan Pemda. Di  sisi  lain  Pemda  dalam  hal  ini  juga  kurang  mengerti  dan  kuang  memberikan  memperhatikan. Sedangkan ASITA sebagai suatu organisasi  yang  melakukan pengawasan biro/agen dalam hal ini sudah  melaporkan  mana-  mana  dan  siapa-  siapa  saja  agen  biro  yang  temasuk  anggotanya.  Serta, ASITA juga telah melaporkan mana yang tidak atau belum menjadi anggota mereka.
Walaupun ASITA sudah melaporkan hal tersebut sampai sekarang masih tidak ada tindak lanjut  dari  Pemda.  sehingga  para  agen  yang  tidak  resmi  ini  tetap  membawa  tamu  (wisatawan), sedangkan mereka apakah mereka mengerti tugas dan tanggung jawabnya atau mungkin tidak, dan tidak  menutup  kemungkinan  jika  ada  pemerikasann  dari  luar  sedangkan  para  agen/biro ini  bukan merupakan  anggota  ASITA.  Dan  ASITA  tidak  mempunyai  wewenang  untuk  menstop  kegiatan mereka karena mereka bukanlah anggota ASITA. Dalam hal ini sehanasnya Pemda dapat menstop kegiatan ini ataupun memberikan solusi lain terbadap kegiatan ini.
Adapun  beberapa  manfaat  dari  keanggotaan  ASITA  ini  bagi  travel  agensi  ataupun  biro adalah  untuk  menjaga  kestabilan  harga.  Bagi  mereka  yang  bukan  anggota  ASITA  memberikan harga untuk produk mereka dengan harga yang jauh lebih murah bahkan di bawah standar, Pemda tidak  fokus  dalam  hal  yang  sangat  krusial  ini.  ASITA  sudah  memberikan  data  namun  tidak  ada tindak lanjut. Sehingga orang mendirikan kantor secara tidak resmi juga dibiarkan saja, serta tidak ada pengawasan lanjutannya. Selanjutnya, ketua ASITA Bukittinggi menerangkan bahwa Lembaga sertifikasi  di  kota  Bukittinggi  hanya  melalui  ASITA  untuk  agen  biro  dan  untuk  hotel  dilakukan oleh  PHRI.  Di  samping  itu,  tenaga  kerja  juga  harus  sudah  memiliki  standar.  Kurangnya pengetahuan Pemda di bagian kepariwisatan tentang ASITA dan PHRI dan seringkali mereka tidak mau tahu.
Industri pariwisata di kota Bukittinggi setiap tahun mengalami peningkatan, karena secara de  facto  bus  pariwisata  yang  ada  di  bukittinggi  semakin  bertambah,  hal  ini  juga  ditandai  dengan bertambahnya  hotel  di  Bukittinggi.  Namun  di  sisi  lain  objek  wisata  serta  fasilitas  mengalami penuruaan.  Seperti  di  lobang  Jepang  dulunya  ada  telfon  koin  yang  isinya  pengetahuan  sejarah lobang  jepang,  namun  sekarang  sudah  tidak  ada  lagi.  Di  samping  itu,  jika  suatu  kota  dinyatakan sebagai  kota  wisata,  seharusnya  ada  kebijakan-kebijakan  yang  dilakukan  untuk  peningkatan terhadap  pengaturan  kota,  seperti  pedagang  kaki  lima  di  trotoar,  dan  parkir.  Tidak  adanya ketegasan regulasi Pemda membuat Sapta Pesona tidak dapat diwujudkan di kota Bukittinggi yang telah dicanangkan sebagai kota Wisata ini.
Menanggapi hal ini pemda dalam hal ini Dinas Budaya dan Pariwisata menyatakan bahwa Pemda  belum  melakukan  sandardisasi  dan  sertifikasi  Usaha  Jasa  Pariwisata  yang  ada  di  kota Bukittinggi.  Setiap  Usaha  Jasa  Pariwisata  (UJP)  mempunyai  standard  tersendiri.  Karena  mereka melakukan pelayanan, dimana pelayanan ini tidak bisa distandardkan antara satu dengan yang lain.
Selanjutnya dikatakan bahwa cara pemerintah dalam melakukan pemantauan terhadap UJP ini  dengan  mengadakan  pertemuan  setiap  bulan  dengan  PHRI,  ASITA,  HPI  dengan  perihal Kepariwisataan  kota  Bukittinggi  secara  umum,  maupun  menyinkronisasian  kemauan  para  pihak dan solusi terhadap kendala yang ditemukan. Acara pertemuan ini difasilitasi oleh Pemda ataupun sebaliknya  Pemda  diundang  untuk  menghadiri  pertemuan  yang  diadakan  oleh  PHRI  maupun ASITA.
Adapun kendala dalam perwujudan standardisasi Usaha Jasa Pariwisata di kota Bukittinggi adalah  belum  adanya  turunan  dari  UU  No.  10  Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan  dan  adapun peraturan  daerah  yang  berkaitan  dengan  kepariwisataan  di  Bukittinggi  hanya  Peraturan  Daerah Kota  Bukittinggi  Nomor  21  Tahun  2004  tentang  Penyelenggaraan  Usaha  kepariwisataan  yang belum  mencakup  hal-  bal  mengenai  pemberian  Standardisasi  Usaha  Jasa  Pariwisata  di  kota Bukittinggi.

## C. Upaya  Pemerintah  Kota  Bukittinggi  Dalam  Rangka  Memberikan  Perlindungan Terhadap Wisatawan di Kota Bukittinggi
Pada dasarnya tidak ada Perianjian baku antar agen/biro, baik dalam lingkup nasional maupun Internasional. Yang ada hanyalah perjanjian yang terdapat dalam sebuah paket wisata yang berisi Itinerary dan Term  &  Condition . Term  &  condition adalah  kesepakatan  mengenai  lokasi kunjungan  pariwisata  yang  sudah  dirancang  baik  dalam  bentuk  ready  made  tour  maupun  tailor made tour. Apa saja yang termasuk dalam paket seperti penginapan, transportasi, jasa guide, biaya masuk objek wisata, dan makan. Serta apa saja yang tidak masuk dalam paket tour tersebut, seperti biaya untuk keperluan pribadi, porter ataupun hal lain yang tidak disebutkan dalam paket tersebut. Dan dalam paket tour ini disertai dengan Tem and condition mengenai tata cara pembayaran.
Dalam  paket  tour  ini  yang  diatur  hanya  hal-  hal  yang  dan  juga  tidak  diterangkan  secara details  mengenai  perlindungan  wisatawan  selama  berada  di  kota  Bukittinggi.  Namun,  untuk melindungi para konsumennya para guide menerangkan beberapa hal yang bersifat umum terhadap para  wisatawan,  seperti  mengenai  mata  uang  yang  berlaku  dan  sekilas  tentang  adat  istiadat  serta budaya di kota Bukittinggi, sehingga mereka selama di Bukittinggi dapat menjaga segala tindakan dan perilaku selama berada di kota Bukittinggi.
Sebagai  aset  pariwisata  dalam  hal  ini  perlindungan  terhadap  wisatawan  sangat  penting untuk diperhatikan. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam rangka memberikan perlindungan terhadap wisatawan adalah dengan menjalin hubungan yang baik dengan Asosiasi Kepariwisataan di kota Bukittinggi, juga dengan Para Pengusaha, Masyarakat serta Aparat Keamanan  yang  ada  di  kota  Bukittinggi,  begitu  juga  dengan  wisatawan  yang  datang  ke  kota Bukittinggi.
Selanjutnya pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap wisatawan adalah dengan mengadakan pertemuan setiap bulan dengan PHRI, ASITA, HPI dengan topik Kepariwisataan kota Bukittinggi  secara  umum,  maupun  menyinkronisasian  kemauan  para  pihak  dan  solusi  terhadap kendala  yang  ditemukan.  Acara  pertemuan  ini  difasilitasi  oleh  Pemda  ataupun  sebaliknya  Pemda diundang untuk menghadiri pertemuan yang diadakan oleh PHRI maupun ASITA.
Selanjutnya  dikatakan  bahwa  cara  pemerintah  memberikan  perlindungan  terhadap wisatawan  dalam  kinerja  para  dengan  melakukan  pemantauan  terhadap  pelaku  usaha  jasa pariwisata  yang  secara  tidak  langsung  dilakukan.  Dalam  artian  pemantauan  ini  dilakukan  secara langsung oleh ASITA, PHRI dan HPI. Setiap bulannya Pemerintah dalam hal ini DISPAR, ASITA, PHRI dan HPI melakukan pertemuan yang dilakukan sekali sebulan dengan perihal Kepariwisataan kota Bukittinggi secara umum, maupun menyinkronisasian kemauan para pihak dan solusi terhadap kendala  yang  ditemukan  serta  bentuk  laporan-laporan  lainnya  yang  disampaikan  oleh  organisasi ini.
Selanjutnya,  pemerintah  melakukan  pembinaan  terhadap  pengelola  tempat  usaha, pedagang, guide, hotel, rumah makan dan masyarakat. Dan sejauh ini para pihak yang terlibat dapat bekerjasama dengan baik.
Beberapa  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kota  Bukittinggi  untuk  memberikan perlindungan terhadap wisatawan dilakukan melalui tindakan perlindungan preventif dan tindakan perlindungan  represif.  Tindakan  perlindungan  preventif  merupakan  tindakan  yang  dilakukan pemerintah  kota  Bukittinggi  dengan  cara  pembuatan  Kebijakan  kebijakan  maupun  regulasi  serta melakukan sosialisasi terhadap regulasi yang telah ada serta kebijakan- kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah  Kota  Bukittinggi.  Sedangkan  tindakan  perlindungan  represif  merupakan  tindakan- tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kota  Bukittinggi  apabila  terjadi  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  Usaha  Jasa  Pariwisata  maupun  wisatawan  yang  menimbulkan  kerugian, ketidaknyaman serta ketidakamanan terhadap pihak terkait atau dapat juga disebut sebagai tindakan penegakan hukum oleh pemerintah kota Bukittinggi.
a. Tindakan Perlindungan Preventif
Beberapa  upaya  dalam  tindakan  perlindungan  preventif  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:
1. Mengaktifkan peran Duta wisata Bukittinggi, yakni dengan melakukan pemilihan Duta wisata, yaitu anak-anak muda yang berasal dari kawan kota Bukittinggi yang memiliki kemampuan untuk mempromosikan wisata Bukittinggi.
2. Mendatangkan  Narasumber  ke  semua  sekolah  di  kota  Bukittinggi  dengan  materi "Bagaimana Menjadi Tuan Rumah Yang Baik bagi wisatawan". Disini para pelajar juga diberikan  bimbingan  sadar  wisata  yang  dicanangkan  mulai  dari  TK,  SD,  SMP  dan SMA.
3. Di  samping  sosialisasi  terhadap  masyarakat  maupun  wisatawan,  Pemerintah  kota Bukittinggi  juga  melakukan  sosialisasi  kepada  para  pelaku  usaha  jasa  pariwisata mengenai  berbagai  regulasi  Kepariwisataan,  hak-  hak  dan  kewajiban  para  pihak  baik oleh pelaku usaha maupun wisatawan.
4. Pemerintah  mengharuskan  setiap  Rumah  Makan  Restoran  untuk  mencantumkan  harga untuk setiap menu yang ada disemua restoran.
5. Pemerintah mewajibkan semua Pengusaha Perjalanan untuk menerapkan Sapta Pesona bagi  semua  karyawannya  dan  mewajibkan  biro/  agen  ini  untuk  menggunakan  Guide yang sudah memiliki lisensi dari Dispar.
b. Tindakan Perlindungan Represif
Beberapa upaya dalam tindakan perlindungan represif yang dilakukan oleh Pemerintah kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:
1. Khusus untuk objek- objek wisata yang dikelola oleh pemerintah, setiap wisatawan sudah terlindungi oleh asuransi.
2. Selanjutnya,  Kasi  Bina  Usaha  dan  Industri  wisata  menyatakan  bahwa,  jika  wisatawan memang  mendapatkan  suatu  bentuk  ketidaknyamanan  dari  pelaku  usaha  di  Bukittinggi. Wisatawan  dapat  mengirimkan  surat  kepada  Travel  yang  bersangkutan  dengan  tembusan kepada  Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata,  ASITA,  PHRI  dan  HPI.  Dan  pemerintah akan langsung menindaklajuti hal ini dan memberikan sanksi kepada yang bersangkutan.
3. Disamping  itu,  walaupun  belum  dilakukan  sertifikasi  terhadap  UJP  ini.  Pemerintah  tetap melakukan  pengawasan.  Pengawasan  dilakukan  sejak  sebelum  melakukan  usaha  dan  saat memintakan  perizinan.  Dan  sebelum  izin  dikeluarkan  para  pelaku  usaha  harus  mengikuti pembekalan.  Untuk  UJP  seperti  Jasa  Perjalanan  Wisata  (Biro  Perjalanan  Wisata  &  Agen Pejalanan Wisata), Penginapan dan Restoran sebelum mengurus pendirian Izin Mendirikan Bangunan  di  KPT  (Kantor  Pelayanan  Terpadu)  yang  diatur  oleh  Peraturan  Daerah  Kota Bukittinggi  Nomor  1  Tahun  2001  tentang  susunan  organisasi  Perangkat  Daerah  Kota Bukittinggi  dan  Keputusan  Walikota  Bukittinggi  Nomor  9  Tahun  2001  tentang  Uraian Tugas  dan  Fungsi  Kantor  Pelayanan  Terpadu  Kota  Bukittinggi.  KPT  akan  mengirimkan Tim  Teknis  untuk  kajian  pariwisata  ke  Dinas  Pariwisata  (Dispar).  Dan  Dispar  akan melakukan penilaian terhadap letak Tata Ruang hotel, penilaian keberadaan hotel oleh RT RW, tujuan pendirian hotel dan penilaian kapasitas hotel di Bukittinggi. Setelah melakukan pengecekan  ke  lapangan.  Apabila  Dispar  menilai  bias  didirikan,  barulah  KPT  dapat mengeluarkan izin serta mengeluarkan SIUP dan SITU.
Di  samping  hal-hal  yang  telah  diuraikan  diatas.  Kepolisian  dalam  hal  ini  sebagai  Pihak yang memiliki otoritas melakukan Pengawasan terhadap orang asing baik secara melekat maupun tidak melekat berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di Bukittinggi sendiri dilakukan oleh Polisi Resort kota Bukittinggi oleh Bagian Satuan Intelkam, Unit  Pengawasan  orang  Asing  (POA).  Untuk  memberikan  pengawasan  ataupun  perlindungan terhadap orang asing selama berada di Bukittinggi semua tempat penginapan di Bukittinggi wajib melaporkan  setiap  bulannya  dan  juga  dilakukan  Patroli  terhadap  hotel-  hotel  yang  ada  diseluruh kota Bukittinggi.
Di  samping  itu  juga  terdapat  Unit  Pengamanan  objek  vital  (Pamobvit)  yang  beberapa diantara  tugasnya  adalah  melakukan  pengamanan  terhadap  objek-  objek  vital  di  Bukittinggi diantaranya  objek  wisata,  event-  event,  tempat  keramaian  lainnya  dan  melakukan  pengamanan
terhadap  perwakilan asing  yang  diatur  dalam  Keputusan  Presiden  Nomor  63 Tahun  2004 tentang Pengamanan objek vital.

## PENUTUP
Untuk  mewujudkan  pariwisata  yang  berkualitas  setiap  Usaha  Jasa  Pariwisata  harus memenuhi  standard  baik  itu  secara  Nasional  maupun  Internasional  karena  Pariwisata  bersifat global. Dalam hal ini, pengaturan tentang Standardisasi Usaha Jasa Pariwisata secara Internasional tidak  ada  aturan  yang  mengatur  secara  khusus.  Namun  dengan  adanya  organisasi-  organisasi Pariwisata Internasional salah satunya WTO ( World Trade Organization) yang mewajibkan seluruh negara  anggotanya  mematuhi  Kode  Etik  Pariwisata  Dunia,  dimana  pasal  6  menyatakan  tentang kewajiban para  pemangku  kepentingan  pembangunan  kepariwisataan  termasuk  para pelaku  usaha pariwisata.  Sedangkan  secara  Nasional  diatur  oleh  UU  Nomor  10  Tahun  2009  tentang Kepariwisataan.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  67  Tahun  1996  tentang  Penyelenggaraan Kepariwisataan,  dan  diatur  secara  khusus  oleh  Peraturan  Pemerintah  Nomor  52  Tahun  2012 tentang  Sertifikasi  Kompetensi  dan  sertifikasi  Usaha  di  bidang  Pariwisata.  Di  kota  Bukittinggi belum diadakan standardisasi Usaha Jasa Pariwisata. Adapun yang menjadi kendala adalah belum adanya  ketentuan  lebih  lanjut  dari  UU  No.  10  Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan.  Begitu  pula dengan Petunjuk dan Teknisnya sehingga yang menjadi poin- poin besar dari peraturan ini belum ada  arahannya.  Disamping  itu,  Pemerintah  Provinsi  belum  ada  memberikan  arahan  sehubungan dengan  hal  ini,  sedangkan  Pemerintah  Kota  Bukittinggi  harus  kepada  Provinsi.  Beberapa  upaya yang  dilakukan  oleh  Permerintah  Kota  Bukittinggi  dalam  rangka  memberikan  perlindungan terhadap  wisatawan  adalah  melalui  tindakan  perlindungan  preventif,  seperti  memberikan bimbingan  sadar  wisata,  mengharuskan  setiap  Restoran  untuk  mencantumkan  harga  untuk  semua menu makanan dan minuman, mewajibkan semua Pengusaha Perjalanan untuk menerapkan Sapta Pesona  bagi  semua  karyawannya  dan  mewajibkan  memakai  Guide  yang  sudah  memiliki  Lisensi dari  Dispar.  Sedangkan  Tindakan  Perlindungan  Represif  berupa  pemberlakukan  Asuransi  bagi semua  Wisatawan  yang  mengunjungi  objek  wisata  yang  dikelola  oleh  Pemerintah,  pemberikan sanksi  kepada  pelaku  usaha  jika  teriadi  pengaduan  oleh  wisatawan  yang  berupa  teguran  tertulis, pembekuan dan pencabutan izin usaha, serta pemerintah kota Bukittinggi juga melakukan tindakan pengawasan.  Sedangkan  di  sisi  lain  Kepolisian  Resort  Bukittinggi  juga  melakukan  pengawasan terhadap  orang  asing  yang  ada  di  Bukittinggi  untuk  melindungi  dan  mengawasi  mereka  dengan mewajibkan setiap penginapan yang ada di Bukittinggi melaporkan kedatangan orang asing, serta adanya Unit  Pengamanan objek vital  dalam hal ini juga memberikan pengamanan terhadap orang asing yang berada di objek wisata di Bukittinggi.

## DAFTARPUSTAKA
Aminadin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo, 2004.
A G.Guest, Law of Contract, oxford University Press, London, l979.
AJ Muljadi. Kepariwisataan dan Perjalanan, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2009 Bambang Sunggono, Metodologi Peneluian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003. Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2002. Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta PT. Raja Gravindo Persada, 2004. Husaini  Usman  dan  Purnomo  Setiady  Akbar,2003,  Metodologi  Penelitian  Sosial.  Jakarta,  Bumi
Aksara.
Lili  Rasjidi  dan  I  B  wyasa  Putra,  Hukum  sebagai  suatu  sistem,  Bandung:  Remaja  Rosdakarya, 1993.
Oka A. Yoety. Anatomi Pariwisata, Bandung: Angkasa, 2008. Oka A. Yoety. Industri Pariwisata dan Peluang Kesempatan Keria, Jakarta: PT. Pertja, 2009. Oka A. Yoety. Penasaran Pariwisata, Bandung: Angkasa, 1996. Pitana, I Gde., Ketut Surya Diarta. Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2009.
Ronny  Hanitijo  Soemitro,  Metode  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri,  Jakarta:  Ghalia  Indonesia, 1998.
Soejono  Soekanto  dan  Sri Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat, Jakarta Raja Grafindo Persada,1995.
Wardiyanta. Metode Penelitian Pariwisata. Yogyakarta: cv. Andi omset, 2010. Khalid  bin  Yusoff, Economic  Analysis  of  Contract  Law ,  di  dalam  Euston  Quah  dan  William Neilson (eds), Law and Economic Delvelopment Cass and Materials From south east Asia. Longman Singapore Publishers Ltd. Singapore, 1993.
Ridwan  Khairandy, Dasar-dasar  hukum  Perdata  Internasional ,  Diktat  Kuliah,  Perpustakaan Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1992.
Sudargo  Gautama. Kontrak  Internasional  Makalah  dalam  Petemuan  Ilmiah  mengenai Perkembangan  Hukum  Kontrak    dalam  praktek  bisnis  di  Indonesia, tanggal  22  Februari 1993.
Suparman Khan, "Apresiasi Hak Asasi Manusia dalam Rangka Demokratisasi di Indonesia", Jurnal Juresprudentia Vol. No.11 Tahun 2011.