## Research Article
Legalitas Penjualan Obat Psikotropika Secara Online Di Indonesia
Ernawaty 1,2* , Dyas Witri Murtiningsih 2 , Edwin Triwidianto 2 , Gede Sanjaya 2 , Mokhamad Khoirul Huda 2 1 Departemen Administrasi Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga 2 Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah *ernawaty@fkm.unair.ac.id

## ABSTRACT
Currently,  the  small-medium  enterprises  become  more  familiar  and  gained  benefits  from  electronic commerce.  On  the  other  side,  electronic  commerce  also  used  by  some  people  as  a  platform  to  sell psychotropic drugs. This study is normative legal research with a legal approach (statue approach) and a case approach. This research is legal normative with a legal approach (statute approach) and a case approach. This study explains the fact that the trade of psychotropic drugs is not in line with the law and discusses the legality of selling psychotropic drugs online. The results of the study show that the laws and regulations regarding psychotropics still do not meet the legal requirements that arise as a result of the development of online transactions, especially those related to online sales of psychotropics. It is necessary to reform the law by continuing to amend and pass the Bill on Drug and Food Control which the  process  was  halted  in  2019,  in  the  context  of  legally  controlling  the  illegal  use  of  online marketplaces (marketplaces) to sell psychotropic drugs
Keywords: Drug safety; E-Commerce; Law Norm; Online Trading; Psychotropic.

## ABSTRAK
Saat ini, perdagangan online menjadi familiar bagi usaha bisnis masyarakat karena dapat memperluas cakupan bisnisnya. Di sisi lain, perdagangan online juga dimanfaatkan oleh beberapa orang sebagai platform  untuk  menjual  obat-obat  psikotropika.  Penelitian  ini  legal  normatif  dengan  pendekatan  legal (pendekatan  statuta)  dan  pendekatan  kasus.  Penelitian  ini  menjelaskan  fakta  perdagangan  obat- obatan psikotropika yang tidak sejalan dengan hukum dan membahas aspek legalitas penjualan obat psikotropika secara  online.  Hasil penelitian bahwa peraturan perundang  undang tentang  psikotropika masih  belum  memenuhi  kebutuhan  hukum  yang  muncul  akibat  dari  perkembangan  transaksi  online terutama terkait penjualan psikotropika secara online. Perlu melakukan pembaharuan hukum dengan cara melanjutkan amandemen dan mengesahkan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang prosesnya terhenti di tahun 2019, dalam rangka pengendalian secara hukum penggunaan pasar online ( marketplace ) secara illegal untuk menjual obat-obatan psikotropika
Kata Kunci: Keamanan Obat; E-Commerce; Norma Hukum; Perdagangan Online; Psikotropika.

## A. PENDAHULUAN
Psikotropika  memegang  peranan  penting dalam  penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan (Frank, Conti, & Goldman, 2005; Prueksaritanond et  al.,  2009;  Rodrigues  et  al.,  2020). Penyalahgunaan psikotropika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk  tenaga  kesehatan  yang  mempunyai keahlian  dan  kewenangan  untuk  itu  (Branch, 2011;  Cheron,  &  d’Exaerde,  2021;  Ifeoma  et  al., 2020).  Penyalahgunaan  juga  memiliki  dampak sosial,  ekonomi,  dan  keamanan  nasional, sehingga  dikatakan  sebagai  ancaman  bagi kehidupan bangsa dan negara (Glei, & Weinstein, 2019;  Nyameh  et  al.,  2013).  Penyalahgunaan psikotropika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan  peredaran  gelap  psikotropika menyebabkan  meningkatnya  penyalahgunaan yang  makin  luas  dan  berdimensi  internasional, terlebih  dalam  era  globalisasi  komunikasi, informasi,  dan  transportasi  (Djaba,  &  Rachman, 2019).
Tren digital secara cepat telah mendominasi segala aspek kehidupan manusia di seluruh  penjuru  dunia.  Segala  jenis  usaha  tidak ada  yang  mau  ketinggalan  untuk  meng-update proses  bisnisnya  menjadi  digital,  terlebih  ketika pandemi Covid-19 mengharuskan kita melakukan physical  distancing .  Hasil  studi  Asosiasi Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia  (APJII) pada  periode  Maret  hingga  2019  menemukan
bahwa  jumlah  pengguna  Internet  di  Indonesia meningkat  hingga  10,12%  (Asosiasi  Jasa Pengelola  Internet  Indonesia,  2020).  Populasi penduduk  Indonesia  yang  menggunakan e- commerce sebagai  salah  satu  tempat  untuk melakukan  transaksi  jual  beli  pada  tahun  2018, 2019,  dan  2020  adalah  sebesar  107  juta,  168,3 juta,  dan  138,1  juta  orang,  secara  berturut-turut (We Are Social, 2019, 2020, 2021).Transaksi jual beli  tidak  lagi  konvensional,  namun  lebih  banyak provider  yang  menyelenggarakan  saluran transaksi online. Transaksi online memungkinkan antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung,  tidak  pula  diperlukan  lokasi  yang mudah  dijangkau  secara  fisik.  Platform  jual  beli online seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan sebagainya  sangat  berkembang  pesat  di Indonesia,  seakan  tidak  ada  barang  kebutuhan manusia yang tidak dijual di marketplace tersebut. Namun demikian, apakah kemajuan bisnis digital ini  selalu  berdampak  positif?  ternyata  tidak, ditengarai  beberapa  barang  illegal  telah  dijual secara online.
E-commerce merupakan  salah  satu sarana  yang  dimanfaatkan  untuk  menjual  obat- obatan  psikotropika  di  Indonesia  (Ariestiana, 2020).  Menurut  BNN,  pola  transaksi  dan peredaran  narkoba  menggunakan system  online merupakan  salah  satu  pola  yang  sedang  marak (BNN,  2018).  Tak  pelak  Roy  Kiyoshi  seorang selebritis  paranormal  Indonesia  mengaku  telah membeli  obat  psikotropika  tanpa  resep  dokter  di
marketplace  (Pratama,  2020).  Vonis  hakim  5 bulan hukuman penjara dan kewajiban menjalani rehabilitasi  diberikan  pada  Roy  Kiyoshi  karena kedapatan  memiliki  sejumlah  butir  obat-obatan psikotropika  tersebut  (Eko,  2020).  Bagaimana dengan  penjualnya?  Nampaknya  kasus  berhenti sampai  divonisnya  Roy  Kiyoshi.  Hal  ini menyebabkan  pengacara  pada  kasus  tersebut menyuarakan  bahwa  seharusnya  polisi  juga menyelidiki pihak penjualnya (Esthi, 2020).
Banyaknya pengguna Internet di Indonesia ini  membuat  bisnis  e-commerce  atau  jual  beli online semakin berkembang (Istyarini et al., 2020; Goh et al., 2021; Syaputra, 2021; Trianto, 2021). Perkembangan  teknologi  yang  pesat  terbukti menimbulkan  pula  berbagai  permasalahan  baru, termasuk  permasalahan  hukum  (Diniyanto,  & Suhendar,  2020;  Simpson,  &  Murphy,  2016). Meningkatnya  angka  jual  beli  secara  online  ini secara  tidak  langsung  juga  berdampak  terhadap keharusan berkembangnya aturan-aturan hukum. Hukum  sebagai  sebuah  alat  kontrol  sosial  harus juga bisa mengakomodir terjadinya perkembangan jaman (Diab, 2014).
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum penjualan online obat psikotropika. Dalam kasus transaksi online obat psikotropika ini terdapat  beberapa  unsur  hukum  yang  berkaitan, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (selanjutnya disebut sebagai UU  Psikotropika)  ( Undang-Undang  RI  Nomor  5 Tahun  1997  Tentang  Psikotropika ,  n.d.),
Permenkes  nomor  9  tahun  2017  tentang  Apotek (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.  9  Tahun  2017  Tentang  Apotek,  2017), Peraturan  Badan  Pengawas  Obat  Dan  Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan  Makanan  Yang  Diedarkan  Secara  Daring (Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan,  2020), Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor  5  Tahun  2016  tentang  Batasan  dan Tanggung  Jawab  Penyedia  Platform  dan Pedagang  (Merchant)  Perdagangan  Melalui Sistem  Elektronik  (Electronic  Commerce)  yang Berbentuk  User Generated
Content
(Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2016).
Penelitian-penelitian  sebelumnya  telah dilakukan  namun  hanya  membahas  mengenai penyalahgunaan psikotropika berdasarkan Undang-Undang  No.  5  Tahun  1997  tanpa pembahasan  mendalam  mengenai  penjualan psikotropika secara online (Nongka, 2017), sanksi bagi pengguna (Hikmawati,2011) dan munculnya kriminalitas  dari  pemanfaatan  internet  untuk menjual  obat-obatan  tanpa  membahas  sisi legalitasnya  (Hartanto,  2017;  Kontu  et  al.,  2022; Lavorgna,  2014;  Walsh,  2011).  Penelitian  ini berfokus  pada  legalitas  dari  penjualan  online obat-obatan psikotropika melalui marketplace .

## B. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum normatif  dengan  pendekatan  undang-undang (statue  approach)  dan  pendekatan  kasus  (case
approach).  Statue  approach  dilakukan  dengan menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi yang  terkait  dengan  isu  penjualan  psikotropika secara  online  (Marzuki,  2019).  Sedangkan  case approach  dilakukan  dengan  membangun argumentasi  hukum  dalam  perspektif  kasus konkret  yang  terjadi  dilapangan.  Hal  pokok  yang dikaji  pada  setiap  putusan  tersebut  adalah pertimbangan  hakim  untuk  sampai  pada  suatu keputusan  sehingga  dapat  digunakan  sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika
Pengertian  psikotropika  menurut  UU Psikotropika  Pasal  1  (1)  adalah  zat  atau  obat, baik  alamiah  maupun  sintetis  bukan  narkotika, yang  berkhasiat  psikoaktif  melalui  pengaruh selektif  pada  susunan  saraf  pusat  yang menyebabkan  perubahan  khas  pada  aktivitas mental dan perilaku. Tujuan utama pengaturan di bidang  psikotropika  tercantum  pada  Pasal  3  UU Psikotropika  ini,  yakni  untuk:  a.  menjamin ketersediaan  psikotropika  guna  kepentingan pelayanan  kesehatan  dan  ilmu  pengetahuan;  b. mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika;  c.  memberantas  peredaran  gelap psikotropika.  Penyalahgunaan  dalam  KBBI diartikan  sebagai  melakukan  sesuatu  tidak sebagaimana  mestinya  atau  menyelewengkan.
UU  Psikotropika  Pasal  14  ayat  (4)  dikatakan bahwa  penyerahan  psikotropika  oleh  apotek, rumah  sakit,  puskesmas  dan  balai  pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan  resep  dokter  ( Undang-Undang  RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika , n.d.). Roy  Kiyoshi  mengaku  membeli  Benzodiazepine secara  online  tanpa  resep  dokter.  Dalih  yang diajukan  oleh  yang  bersangkutan  bahwa  obat tersebut  digunakan  untuk  mengatasi  gangguan sulit  tidur,  dan  pernah  diresepkan  oleh  dokter untuknya.  UU  Psikotropika  Pasal  36  ayat  (1) menyebutkan  bahwa  pengguna  psikotropika hanya  dapat  memiliki,  menyimpan,  dan/atau membawa  psikotropika  untuk  digunakan  dalam rangka  pengobatan  dan/atau  perawatan.  Namun pada  ayat  (2)  disebutkan  bahwa  pengguna tersebut  harus  mempunyai  bukti  bahwa psikotropika  yang  dimiliki,  disimpan,  dan/atau dibawa  untuk  digunakan,  diperoleh  secara  sah. Sehingga  ketika  seseorang  mendapatkan  dan mengkonsumsi obat tersebut untuk mendapatkan efek sedasi, kemudian membeli tanpa diresepkan oleh  dokter,  maka  penggunaan  telah  berubah menjadi  penyalahgunaan.  UU  Psikotropika memiliki  pembatasan  mengenai  unsur  kesalahan yang  dilakukan  oleh  Roy  Kiyoshi,  yang bersangkutan  dijerat  dengan  Pasal  62  yang berbunyi:  “Barangsiapa  secara  tanpa  hak, memiliki,  menyimpan  dan  atau  membawa psikotropika  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  pidana  denda
paling  banyak  Rp.100.000.000,00  (seratus  juta rupiah”.Roy  Kiyoshi  terkena  unsur  tanpa  hak dengan  menyimpan  21  butir  Benzodiazepine16, dan  itu  membuktikan  kesalahan  yang  dilakukan berdasarkan  UU  Psikotropika  (Yamananda, 2020).  Jika  seseorang  patut  diduga  memiliki, menyimpan,  membawa  tanpa  hak  psikotropika dan  tidak  dapat  menunjukkan  bukti  resep  dokter sebagai  bukti  sah-nya  kepemilikan  maka  orang tersebut  melakukan  salah  satu  bentuk penyalahgunaan.  Pasal  37  UU  Psikotropika mengatakan  tentang  rehabilitasi  yang  wajib diberikan  kepada  pengguna  psikotropika  yang menderita  sindroma  ketergantungan.  Pasal  41 UU yang  sama  menjelaskan  argumentasi  bahwa seorang  pengguna  psikotropika  yang  menderita ketergantungan  yang  berkaitan  dengan  tindak pidana  psikotropika  dapat  diperintahkan  oleh hakim  yang  memutus  perkara  untuk  menjalani pengobatan  dan  perawatan.  Pengobatan  dan perawatan  yang  dimaksud  dilakukan  pada fasilitas  rehabilitasi.  Hal  inilah  yang  diputuskan pada  kasus  Roy  Kiyoshi,  di  mana  yang bersangkutan  akhirnya  divonis  5  bulan  penjara dan  wajib  menjalani  rehabilitasi  (Putusan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor 756/Pid.Sus/2020/PN  JKT.SEL,  Tanggal  12 Agustus  2020,  2020).  Pelaku  tindak  pidana penyalahgunaan psikotropika merupakan pecandu yang merupakan korban kejahatan yang dilakukan  oleh  dirinya  sendiri  tanpa  merugikan orang  lain  (kejahatan  tanpa  korban).  Pada
dasarnya  ketentuan  tentang  rehabilitasi  terdapat dalam  Pasal  37,  38,  39  Undang-Undang  No.5 Tahun  1997  tentang  psikotropika.  Rehabilitasi dibagi  menjadi  dua  jenis  yaitu,  rehabilitasi  medis dan  rehabilitasi  sosial.  Rehabilitasi  medis pecandu psikotropika dilaksanakan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan baik rumah sakit  swasta  maupun  rumah  sakit  pemerintah. Rehabilitasi  sosial  diselenggarakan  oleh  instansi pemerintah  atau  masyarakat  melalui  pendekatan keagamaan  dan  tradisional  untuk  memulihkan dan  mengembalikan  kemampuan  fisik,  mental serta  sosialnya.Indonesia  memiliki  fasilitas rehabilitasi  yang  tersebar  (Humas  BNN,  2019), dan  Roy  Kiyoshi  diputuskan  untuk  menjalani rehabilitasi medis di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO).
2. Aspek Legal Jual Beli Online (e-commerce) Electronic  commerce  atau  e-commerce adalah  segala  aktivitas  jual  beli  yang  dilakukan melalui  media  elektronik.  Pada  saat  ini  e- commerce  amat  berkembang  dengan  kemajuan penggunaan  internet.  Namun  demikian  harus diketahui  aspek  hukum  jual  beli  secara  online, apakah  norma  hukum  yang  ada  telah  mampu mengakomodir kemajuan teknologi ini.
Pasal  1457  KUHPerdata  menyebutkan bahwa  jual  beli  adalah  suatu  perjanjian,  dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan  suatu  kebendaan,  dan  pihak  yang lain  untuk  membayar  harga  yang  telah dijanjikan19.  Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPerdata
berbunyi:  “Semua  perjanjian  yang  dibuat  secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
Kalimat  tersebut  bermakna  bahwa perjanjian  tersebut  mengikat  para  pihak  dan karenanya  para  pihak  harus  memenuhi  janji- janjinya  ( Burgerlijk  Wetboek  (Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata) ,  1847).  Arti  seperti  itu diungkapkan  dengan  mengatakan:  perjanjian berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka yang  menutupnya.  Seperti  undang-undang mengatur hak dan kewajiban anggota masyarakat pada  umumnya,  demikian  juga  perjanjian menetapkan  hak  dan  kewajiban  di  antara  para pihak  dalam  perjanjian.  Kata-kata  “….sebagai undang-undang….”, maksudnya adalah: sebagaimana  undang-undang  mengikat  anggota masyarakat,  demikian  juga  perjanjian  mengikat, hanya  bedanya,  undang-undang  mengatur anggota  masyarakat  pada  umumnya,  sedang perjanjian  hanya  mengatur  hak  dan  kewajiban antara  para  pihak  dalam  perjanjian.  Terjadinya persetujuan  jual  beli  tersebut  juga  dinyatakan  di dalam  pasal  1458  KUHPerdata  yang  berbunyi “jual  beli  dianggap  telah  terjadi  segera  setelah orang-orang  itu  telah  mencapai  kesepakatan tentang  barang  tersebut  beserta  harganya, meskipun  barang  itu  belum  diserahkan  dan harganya  belum  dibayar”  ( Burgerlijk  Wetboek (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata) ,  1847).
Pemerintah  telah  mengatur  transaksi  elektronik dalam  Undang-Undang  No  11  Tahun  2008
Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik (selanjutnya  disebut  UU  ITE)  dan  Undang- Undang  No  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan Undang-Undang  No  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  (selanjutnya disebut UU 19/2016)20. Pasal 1 ayat (2) UU ITE tersebut  menyebut  bahwa  pengertian  Transaksi Elektronik  adalah  perbuatan  hukum  yang dilakukan  dengan  menggunakan  Komputer, jaringan  Komputer,  dan/atau  media  elektronik lainnya. Sedangkan pengertian kontrak elektronik menurut Pasal 1 ayat (17) adalah perjanjian para pihak  yang  dibuat  melalui  Sistem  Elektronik (Undang-Undang  RI  Nomor  11  Tahun  2008 Juncto  Undang–Undang  RI  Nomor  19  Tahun 2016  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik,  2008).  Namun  demikian,  perjanjian jual beli harus juga tetap mengacu pada apa yang diatur  oleh  KUHPerdata.  Indonesia  mengatur 4(empat)  syarat  sah  nya  perjanjian  ini  dalam Pasal 1320 KUHPerdata19, yaitu:
a. Kesepakatan  mereka  yang  mengikatkan dirinya
Kesepakatan  berarti  para  pihak  yang membuat  perjanjian  harus  sepakat  atau  setuju mengenai  hal-hal  pokok  atau  materi  yang diperjanjikan  tanpa  ada  paksaan,  penipuan  atau kekhilafan.  Pasal  20  ayat  (1)  UU  ITE menyebutkan  bahwa  transaksi  elektronik  terjadi pada  saat  penawaran  transaksi  yang  dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima20. UU  ITE  pasal  20  ayat  (1)  tersebut  mengandung
makna  bahwa  apabila  pembeli  telah  mengisi format  pembelian  yang  disediakan  penjual,  lalu dikirimkan  ke  pihak  penjual  dan  penjual  telah menerimanya,  maka  bisa  dikatakan  telah  terjadi kesepakatan.
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan Pasal  1330  KUHPerdata  mengatur  pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat  perjanjian.  Orang  yang  dianggap  tidak cakap  untuk  membuat  perjanjian,  yaitu  orang yang  belum  dewasa  (belum  berumur  21  tahun) dan orang yang berada di bawah kondisi khusus (seperti  cacat,  gila,  dinyatakan  pailit  oleh pengadilan,  dan  sebagainya).  Apabila  dalam sebuah  transaksi,  ada  pihak  yang  belum  cakap dalam  hukum  maka  akibat  hukumnya  perjanjian itu batal demi hukum. Pada transaksi online para pihak  yang  melakukan  peristiwa  jual  beli  secara online  tidak  saling  bertemu,  dan  hal  demikianlah yang  menjadikan  para  pihak  tidak  tau  apakah penjual atau pembeli sudah cakap berbuat hukum atau  tidak  dalam  melakukan  suatu  peristiwa perjanjian jual beli secara online tersebut. c. Suatu pokok persoalan tertentu
Hal ini berarti apa yang diperjanjikan (objek perikatannya) harus jelas, jenis barang atau jasa itu  harus  ada  dan  nyata.  Hal  yang  diperjanjikan harus  merupakan  suatu  hal  atau  suatu  barang yang  cukup  jelas  adanya.  Menurut  Pasal  1332 KUHPer,  “hanya  benda-benda  yang  dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok- pokok  dari  perjanjian  di  dalam  kontrak.”
Selanjutnya  Pasal  1333  KUHPer  menyatakan bahwa  “suatu  persetujuan  itu  harus  mempunyai pokok  suatu  benda  yang  paling  sedikit  dapat ditentukan  jenisnya.”  Terkait  dengan  adanya syarat  pembuatan  hal-hal  tertentu  agar  kontrak elektronik  menjadi  sah,  maka  pada  pembuatan kontrak  elektronik  harus  secara  jelas  terpapar mengenai  pokok-pokok  dari  hal  yang  akan diperjanjikan  terkait  benda  benda  yang  hendak diperdagangkan.
d. Suatu sebab yang tidak terlarang
Hal  ini  disebut  juga  sebagai  suatu  sebab yang  halal  berarti  tidak  boleh  memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan,  ataupun  ketertiban  umum.  Pada kasus Roy Kiyoshi yang dibahas dalam penelitian ini  pihak  terkait  melakukan  perjanjian  jual  beli psikotropika  yang  mana  barang  tersebut  secara hukum di Indonesia memiliki perundangan khusus yang mengatur jual belinya. Perjanjian semacam ini  adalah  dianggap  tidak  sah  karena  melakukan jual beli dengan melanggar perundangan. UU ITE dan Perubahan atas UU ITE (UU 19/2016) belum jelas  mengatur  apabila  yang  diperjual  belikan adalah  psikotropika  (Undang-Undang  RI  Nomor 11  Tahun  2008  Juncto  Undang–Undang  RI Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  Dan Transaksi  Elektronik,  2008).  Peraturan  yang membahas  tentang  konten  yang  dilarang  dalam platform adalah Surat Edaran Menteri Komunikasi dan  Informatika  Nomor  5  Tahun  2016  tentang
Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan  Pedagang  (Merchant)  Perdagangan  Melalui Sistem  Elektronik  (Electronic  Commerce)  yang Berbentuk  User Generated Content (SE Menkominfo  5/2016)9.  SE  Menkominfo  No. 5/2016  mengatur  bahwa  barang  dan/atau  jasa yang tidak diizinkan untuk diperdagangkan dalam platform  termasuk  barang  dan/atau  jasa  yang memuat  konten  obat-obatan,  makanan  dan/atau minuman  tertentu.  Termasuk  dalam  kategori  ini yaitu  obat-obat  yang  memerlukan  resep  dokter, obat bius dan sejenisnya, serta obat atau bahan- bahan  yang  mengandung  zat  terlarang (Kementerian  Komunikasi  dan  Informasi, 2016).Dalam  SE  Menkominfo  No.  5/2016,  situs marketplace  dibebaskan  dari  tanggung  jawab atas  barang-barang  yang  tak  boleh  dijual  para pedagang.  Berdasarkan  surat  edaran  tersebut, penjual  yang  mengunggah  barang  dagangan berupa  obat-obatan  yang  memerlukan  resep dokter  dalam  situs  marketplace  adalah  pihak yang bersalah.   Namun  demikian  menurut  Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  (Undang  Nomor  12  Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,  2011),  surat  edaran  tidak termasuk  dalam  peraturan  perundang-undangan, sehingga  kedudukan  surat  edaran  tersebut lemah. Surat edaran bukan peraturan perundang- undangan  (regeling,  bukan  pula  keputusan  tata usaha  negara  (beschikking),  melainkan  sebuah
peraturan kebijakan (beleidsregel) atau peraturan perundang-undangan  semu  (pseudo  wetgeving) (Aprianto,  &  Pujianto,  2015).  Meskipun  dilihat sebagai  peraturan,  akan  tetapi  sifatnya  hanya untuk  kalangan  intern.  Dari  segi  materi  muatan, surat  edaran  biasanya  menjelaskan  atau membuat  prosedur  untuk  mempermudah,  atau memperjelas  peraturan  yang  mesti  dilaksanakan (Aprianto, & Pujianto, 2015).

## 3. Aspek Legal Penjualan Obat Psikotropika
UU  Psikotropika  Pasal  14  tentang penyerahan psikotropika, pada ayat (1) dikatakan bahwa    penyerahan  psikotropika  hanya  dapat dilakukan  oleh  apotek,  rumah  sakit,  puskesmas, balai  pengobatan,  dan  dokter.  Dalam  penjelasan UU  Psikotropika  disebutkan  bahwa  penyerahan psikotropika  oleh  apotek,  rumah  sakit, puskesmas,  balai  pengobatan,  dan  dokter dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.Pasal 14 ayat (2) menjelaskan bahwa penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan  kepada  apotek  lainnya,  rumah  sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien  ( Undang-Undang  RI  Nomor  5 Tahun  1997  Tentang  Psikotropika ,  n.d.).  Roy Kiyoshi  mengaku  membeli  Benzodiazepine secara  online,  artinya  penyerahan  psikotropika kepada  pengguna  tidak  jelas  apakah  dilakukan juga  oleh  apotek  dan  apakah  itu  disebut  apotek online.  Permenkes  nomor  9  tahun  2017  tentang Apotek  (Permenkes  Apotek),  pada  Pasal  12 menyebutkan  syarat  pendirian  Apotek  meliputi
syarat  lokasi,  bangunan,  sarana-prasarana,  dan peralatan,  serta  ketenagaan.  Pasal  12  (1) menyebutkan  bahwa  setiap  pendirian  Apotek wajib  memiliki  izin  dari  Menteri,  di  mana  Menteri melimpahkan  kewenangan  pemberian  izin kepada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota7. Apotek online, toko obat online dan situs-situs di internet  menawarkan  berbagai  produk  farmasi melalui media online sudah dipastikan belum bisa terakomodir  dalam  norma  hukum  di  atas. Pemberitaan  media  massa  memuat  semakin maraknya  toko  online  yang  menjual  psikotropika (Alam,  2019).  Tidak  ada  kejelasan  apakah  izin yang diberikan oleh dinas kabupaten/kota berlaku juga  untuk  melakukan  penjualan  secara  online. Perdagangan  obat  bius  ditengarai  semakin meningkat intensitasnya seiring dengan penggunaan  internet  di  semua  bidang  usaha (Walsh,  2011).  Anonimity,  yaitu  suatu  kondisi  di mana  seseorang  tidak  mau  memberikan  nama yang  sebenarnya  sekarang  banyak  terjadi  di dunia  maya.  Hal  ini  dikatakan  akan  semakin meningkatkan  terjadinya  perdagangan  barang illegal  termasuk  narkotika  dan  psikotropika (Aldridge,  2019).  Belum  lama  ini  diterbitkan Peraturan  Badan  Pengawas  Obat  Dan  Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan  Makanan  Yang  Diedarkan  Secara  Daring (selanjutnya  disebut  PBPOM  No  8/2020)  (Badan Pengawasan Obat dan Makanan, 2020). Sebagai konsideran  dicantumkan  antara  lain  2  (dua) peraturan ini:
a. Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019 tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan Transaksi  Elektronik  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor  185, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 6400);
b. Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2019 tentang Perdagangan melalui Sistem
Elektronik  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 6420).
Pada ketentuan umum PBPOM No 8/2020 Pasal  1  ayat  (20)  disebutkan  Penyelenggara Sistem  Elektronik  (selanjutnya  disingkat  PSE) adalah  setiap  orang,  penyelenggara  negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan  Sistem  Elektronik  secara sendiri-sendiri  maupun  bersama-sama  kepada pengguna  Sistem  Elektronik  untuk  keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. PBPOM No 8/2020  ini  pada  Pasal  2  mengatur  pengawasan terhadap  peredaran  obat,  obat  tradisional, suplemen  kesehatan,  kosmetika  dan  pangan olahan (Badan Pengawasan Obat dan Makanan, 2020). Pada bagian akhir PBPOM tersebut pada Pasal 27 ditulis tentang larangan, yaitu beberapa jenis  obat  dan  sediaan  yang  tidak  boleh diedarkan.  Obat  tersebut  adalah  yang  masuk dalam  obat  keras,  obat  yang  mengandung prekursor  farmasi,  obat  disfungsi  ereksi,
kemudian  sediaan  injeksi  selain  insulin  untuk penggunaan  sendiri  serta  sediaan  implan  yang penggunaannya  memerlukan  bantuan  tenaga kesehatan,  dan  obat  yang  termasuk  dalam golongan  Narkotika  dan  Psikotropika  (Badan Pengawasan  Obat  dan  Makanan,  2020). Kemudian  pada  Pasal  32  PBPOM  No  8/2020 menyebutkan  adanya  sanksi  administratif  atas adanya semua pelanggaran, termasuk pelanggaran  Pasal  278.  Pertanyaannya  adalah, apakah  cukup  diberikan  sanksi  administratif  saja bagi  pelaku  transaksi  obat  psikotropika  secara online  tersebut,  padahal  jelas  telah  disebutkan bahwa  obat  tersebut  dilarang  untuk  diedarkan secara  online.  Demikian  pula  bagi  marketplace, tentunya  harus  ada  aturan  tentang  bagaimana pemilik  marketplace  bisa  mengawasi  apapun yang dijual pada platform yang disediakannya.
Adanya kekosongan hukum yang mengatur penjualan  obat  psikotropika  secara  online mengindikasikan  perlunya  pembaharuan  hukum untuk  mengisi  kekosongan  tersebut.  Upaya pengisian  kekosongan  hukum  tidak  serta  merta dibebankan  sepenuhnya  kepada  lembaga yudikatif  karena  walaupun  hakim  memiliki  peran dalam  penemuan  dan  pembentukan  hukum, kedudukannya  bukan  sebagai  pemegang kekuasaan  legislatif  maupun  eksekutif  sehingga keputusannya tidak mempunyai kekuatan hukum yang  berlaku  seperti  halnya  peraturan  umum (Mitendra,  2018).  Oleh  karena  itu,  diperlukan kebijakan  serta  prakarsa  dari  Badan  Pembentuk
Peraturan  Perundang-undangan,  yaitu  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden.
DPR  RI  telah  menyusun  Rancangan Undang  Undang  (RUU)  tentang  Pengawasan Obat dan Makanan, di mana pada pasal 45 ayat 3 disebutkan pelarangan menjual obat psikotropika secara online (Dewan Perwakilan Rakyat, 2019). Sanksi  bila  melanggar  hal  tersebut  dicantumkan pada pasal 102, yaitu pidana penjara paling lama 10  tahun  dan  pidana  denda  paling  banyak Rp5.000.000.000  (Dewan  Perwakilan  Rakyat, 2019).  Namun  demikian  proses  RUU  tersebut belum  tuntas  hingga  kini,  pada  website  resmi DPR  RI  disebutkan  bahwa  RUU  yang  diusulkan oleh  Komisi  IX  untuk  masuk  dalam  Prolegnas 2015-2019  ini  terakhir  dibahas  pada  tangga  15 Juli 2019 (Dewan Perwakilan Rakyat, 2019)

## D. SIMPULAN
Penyusunan undang-undang sering ketinggalan  dalam  mengikuti  perkembangan jaman  di  lingkungan  masyakat.  Persyaratan keabsahan  jual  beli  di  Indonesia  telah  diatur dalam  Pasal  1320  KUHPer,  antara  lain  adanya kesepakatan  mereka  yang  mengikatkan  dirinya, kecakapan  untuk  membuat  suatu  perikatan, adanya  suatu  pokok  persoalan  tertentu  dan adanya  suatu  sebab  yang  tidak  dilarang ( Burgerlijk  Wetboek  (Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata) ,  1847).  Jual  beli  Psikotropika jelas  tidak  memenuhi  unsur  “tidak  dilarang”  bila dilakukan  tidak  sesuai  prosedur  yang  berlaku.
Perundangan  jual  beli  secara  online  Indonesia telah menggunakan UU ITE  (Undang-Undang RI Nomor  11  Tahun  2008  Juncto  Undang–Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi  Elektronik,  2008).  Namun  didalamnya tidak  mengatur  jual  beli  obat  psikotropika. Peraturan  yang  membahas  tentang  konten  yang dilarang  dalam  platform  adalah  SE  Menkominfo No.  5  Tahun  2016  yang  menyebutkan  bahwa barang  dan/atau  jasa  yang  tidak  diizinkan  untuk diperdagangkan  dalam  platform  (Kementerian Komunikasi  dan  Informasi,  2016).  Berdasarkan surat edaran tersebut, penjual yang mengunggah barang  dagangan  berupa  obat-obatan  yang memerlukan  resep  dokter  dalam  situs marketplace adalah pihak yang bersalah.
Psikotropika  adalah  salah  satu  obat  yang membelinya  harus  menggunakan  resep  dokter. Namun  demikian  menurut  Pasal  7  dan  Pasal  8 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan, surat  edaran  tidak  termasuk  dalam  peraturan perundang-undangan  (Undang  Nomor  12  Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, 2011), sehingga kedudukan  surat  edaran  tersebut  lemah. Peraturan  BPOM  Nomor  8  Tahun  2020  Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara  Daring,  pada  Pasal  27  ditulis  tentang larangan,  yaitu  beberapa  jenis  obat  dan  sediaan yang tidak boleh diedarkan termasuk didalamnya adalah  golongan  Narkotika  dan  Psikotropika
(Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan,  2020). Sanksi  bagi  pelanggar  Peraturan  BPOM  ini adalah  sanksi  administratif  (Badan  Pengawasan Obat  dan  Makanan,  2020).    Pembaruan  hukum harus  segera  dilaksanakan  terkait  adanya perdagangan online obat -obatan psikotropika ini. Selayaknya harus diatur hukum bagi semua pihak yang  menyelenggarakan  jual  beli  obat psikotropika  online  ini,  tidak  hanya  pembeli namun  juga  penjual  serta  penyedia  platform e- commerce tersebut.  Pembaharuan  ini  dapat dilakukan  dengan  cara  menyelesaikan  proses amandemen RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan  yang  belum  dituntaskan  sejak  tahun 2019.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Aldridge, J. (2019). Does online anonymity boost illegal  market  trading? Media,  Culture,  &
Society, Vol.41,  (No.4),  pp.578–583. https://doi.org/10.1177/0163443719842075
Aprianto,  Roy.,  &  Pujianto,  Hernawan  Hadi.
(2015).  Proposisi  Hukum  Antara  Surat Edaran  Bank  Indonesia  Nomor  13/28/dpnp Perihal Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank  Umum  Dengan  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  11/25/2009  tentang Penerapan  Manajemen  Risiko. Privat  Law , Vol.3,(No.1),pp.17–27.
http://pdrh.law.ui.ac.id/opac/fh/hasilcari.jsp? method=similar&query=28270&start=72&lok
asi=lokal
Ariestiana,  E.  (2020).  Analysis  of  Drugs  and Certain  Medicines  Circulation  Through Online  Media. Indonesian  Private  Law
Review ,Vol.1,(No.2),pp.65–76. https://doi.org/10.25041/iplr.v1i2.2054
Branch,  Marc  N.  (2011).    Drug  Addiction.  Is  It  a
Disease or Is It Based on Choice? a Review of Gene Heyman’S Addiction: a Disorder of Choice. Journal  of  the  Experimental Analysis of Behavior , Vol.95,(No.2),pp.263– 267.https://doi.org/10.1901/jeab.2011.95- 263
Cheron, Julian., & d’Exaerde, Alban de Kerchove.
(2021).  Drug  addiction:  from  bench  to bedside. Translational Psychiatry , Vol.11,(No.1).https://doi.org/10.1038/s41398 -021-01542-0
Diab, Ashadi L. (2014). Peranan Hukum Sebagai Social  Control,  Social  Engineering,  dan Social  Welfare. Jurnal  Al-’Adl ,  Vol.7,(No.2), pp.53–66.http://dx.doi.org/10.31332/aladl. v7i2.219
Diniyanto, Ayon., & Suhendar, Heris. (2020). How
Law Responds to Technological Development? Unnes  Law  Journal ,  Vol.6 , (No.2),pp.405–426. https://journal.unnes.ac. id/sju/index.php/ulj/article/view/41297
Djaba,  Misbahudin.,  &  Rachman,  Ellys.  (2019). Implementasi Kebijakan Pencegahan
Pemberantas Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). PUBLIK:
Jurnal  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia, Administrasi  Dan  Pelayanan  Publik ,  Vol.  6,
(No. 2), pp. 83–93. https://stia-binataruna.e- journal.id/PUBLIK/article/view/8/2
Frank,  Richard.,  Conti,  Rena.,  &  Goldman,
Howard.  (2005).  Mental  health  policy  and psychotropic  drugs. Milbank  Quarterly ,  Vol.
83,(No.2),pp.271–298. https://doi.org/10.111 1/j.1468-0009.2005.00347.x
Glei,  Dana.,  &  Weinstein,  Maxine.  (2019).  Drug and  alcohol  abuse:  The  role  of  economic insecurity. American  Journal  of  Health
Behavior ,Vol.43,(No.4),pp.838–857. https://doi.org/10.5993/AJHB.43.4.16 Hartanto,  W.  (2017).  Penegakan  Hukum Terhadap  Kejahatan  Narkotika  dan  Obat- Obat  Terlarang  dalam  Era  Perdagangan Bebas  Internasional  yang  Berdampak  pada Keamanan  dan  Kedaulatan  Negara. Jurnal Legislasi  Indonesia ,  Vol  14,(No.1),  pp.1-16. https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/ar ticle/download/65/pdf
Hikmawati,  P.  (2011).  Analisis  terhadap  Sanksi Pidana  bagi  Pengguna  Narkotika. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan  Kesejahteraan ,  Vol.2,  (No.2),  pp.329-
350.https://jurnal.dpr.go.id/index. php/hukum/article/view/220
Ifeoma,  Ofuebe  Justina.,  Grace,  Adama.,
Chimezie,  Nwankwo  Benedict.,  Bashir, Isiaku  Wada.,  Grace  Ngozi,  Omeje., Uzochukwu, Agu Fedinand., & Onyemaechi,
Nweke  Price.  (2020).  Effect  of  Drug  Abuse and Health Risks Among Undergraduates of Federal  Universities  in  Nigeria. Global Journal  of  Health  Science ,  Vol.12,  (No.8), p.107.https://doi.org/10.5539/gjhs.v12n8p10 7
Kontu, Mikaela., Kantojarvi, Liisa., Hakko, Helina.,
Riala,  Kaisa.,  &  Riipinen,  Pirkko.  (2022).
Misuse of prescribed psychotropic
medication  and  drug  crime  offending:  A follow ‐ up  case ‐ control  study  of  former adolescent  psychiatric  inpatients. Criminal Behaviour  and  Mental  Health ,  Vol.32,
(No.2),pp.124-137.  https://doi.org/10.1002% 2Fcbm.2254.
Lavorgna,  A.  (2014).  The  online  trade  in counterfeit  pharmaceuticals:  New  criminal opportunities,  trends  and  challenges: European  Society  of  Criminology ,  Vol.12,
(No.2),pp.226–241.  https://doi.org/10.1177/ 1477370814554722
Masyhur.  (2021).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap Perjanjian  Jual  Beli  Online  (E-Commerce) Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  Juncto  Undang  –  Undang Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi Dan  Transaksi  Elektronik. Journal  Ilmiah Rinjani ,Vol.9,(No.1),pp.27-39.https://doi.org/ 10.53952/jir.v9i1.293
Mitendra,  Hario  M.  (2018).  Fenomena  dalam Kekosongan Hukum. RechtsVinding Online , Vol.1.https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_
online/Fenomena%20Dalam%20Kekosonga n%20Hukum.pdf
Nongka, Oktaphiyani Agustina. (2017).
Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap Penyalahgunaan  Psikotropika  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Lex Crimen ,Vol.6,(No.3),pp.21-28.https://ejour nal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/v iew/15594
Nyameh, Jerome., Yakubu, Magaji., Teru, Susan.,
&  Titus,  Agnes.  (2013).  Economic Implications  of  Drug  Abuse  among  the Youths. Journal  of  Economies  and
Sustainable  Development ,  Vol.  4,  (No.11), pp.1990–1993.https://iiste.org/Journals/ index.php/JEDS/article/view/6849
Prueksaritanond,  Somjit.,  Tubtimtes,  Saisunee.,
Pumkompol,  Taratip., & Sukying,  Chakrit.
(2009). Psychotropic drug prescribing in the family medicine out-patient clinic,
Ramathibodi hospital. Journal of the Medical Association  of  Thailand ,  Vol.92,  (No.2),  pp.
266–272.    https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 19253804/
Rodrigues,  Patrícia  Silveira.,  Francisco,  Priscila Maria  Stolses  Bergamo.,  Fontanella, Andréia  Turmina.,  Borges,  Rogério  Boff.,  & Costa,  Karen  Sarmento.  (2020).  Use  and sources  of  psychotropic  drugs  by  brazilian adults  and  seniors. Ciencia  e  Saude
Coletiva ,Vol.25,(No.11),pp.4601–4614.https ://doi.org/10.1590/1413-812320202511.
35962018
Simpson,  Brian.,  &  Murphy,  Maria.  (2016). Technological challenges and opportunities: the  future  of  law. Information  & Communications  Technology  Law, Vol.25, (No.1),pp.1–3. https://doi.org/10.1080/13600 834.2015.1134145
Goh,  Thomas  Sumarsan.,  Henry.,  Erika.,  Albert., &  Sagala,  Edison.  (2021).  Analisis  E- Commerce  Berbasis  Marketplace  Yang Berperan  Membantu  Wirausaha  Pemula Dalam  Menjalankan  Bisnis. Indonesian Journal of Economics, Entrepreneurship and Innovation ,Vol.2,(No.1),pp.1–6. https://doi.org/10.31960/ijoeei.v1i2.993
Syaputra,  Dwi  Yuda.  (2021).  The  Concept  of Marketplace Marketing Strategy as
Application of Marketing 4.0. Research and Critics Institute (BIRCI-Journal), Vol.4,
(No.3),pp.6100–6110.http://www.bircu- journal.com/index.php/birci/article/view/2414
Trianto,  R.  (2021).  Perubahan  Pola  Pengeluaran
Makanan  Masyarakat  Indonesia  Akibat Pandemi Covid-19. EcoGen , Vol. 4, (No. 4), pp. 471–481. http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/ pek/article/view/12093
Walsh, C. (2011). Drugs, the Internet and change.
Journal of Psychoactive Drugs ,
Vol.43,(No.1),pp.55–63.https://doi.org/10. 1080/02791072.2011.566501

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan.  (2020).
Peraturan  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan  No.  8  Tahun  2020  Tentang Pengawasan  Obat  dan  Makanan  yang Diedarkan Secara Daring .
Dewan  Perwakilan  Rakyat.  (2019).Rancangan
Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pengawasan Obat dan Makanan.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Apotek, (2017).
Kementerian  Komunikasi  dan  Informasi.  (2016).
Surat  Edaran  Menteri  Komunikasi  dan Informatika  Nomor  5  Tahun  2016  tentang Batasan  dan  Tanggung  Jawab  Penyedia Platform  dan  Pedagang  (Merchant) Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik (Electronic  Commerce)  yang  Berbentuk User Generated Content .
Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor  756/Pid.Sus/2020/PN  JKT.SEL, tanggal  12  Agustus  2020,  Pub.  L.  No. 756/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL (2020).
Undang-Undang RI nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang–Undang  RI  nomor  19  tahun  2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, (2008).
Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika . (1997).
Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. (2011).

## BUKU
Asosiasi  Jasa  Pengelola  Internet  Indonesia.
(2020). Laporan Survei Internet APJII 2019- 2020. Jakarta:  Asosiasi  Jasa  Pengelola Internet Indonesia
BNN.  (2018).  Indonesia :  Narkoba  dalam  Angka
Tahun  2017.  Jakarta:  Badan  Narkotika Nasional
Burgerlijk  Wetboek  (Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata) (Vol. 23). (1847).
Marzuki,  Peter  Mahmud.  (2019). Penelitian Hukum (Revisi). Jakarta: Prenamedia Grup.
We  Are  Social.  (2019). Ecommerce  in  Indonesia in 2019 . London: We Are Social.
We  Are  Social.  (2020). Digital  2020:  Indonesia .
London: We Are Social.
We Are Social. (2021). Digital in Indonesia: All the Statistics  You  Need  in  2021 .  London:  We Are Social.

## PROSIDING
Istyarini, Wiwik., Artaya, I Putu., Purworusmiardi,
Tubagus.,  Sukoco,  Agus.,  Kamisutara, Made.,  &  Bon,  Abdul  Talib.  (2020). Marketplace  effectiveness  in  increasing sales  concentration  of  small  business products  during  the  covid19  pandemic. Proceedings of the International Conference on  Industrial  Engineering  and  Operations Management ,  (pp.  2899–2908).Zimbabwe:
IEOM Society International.

## ARTIKEL SUMBER ONLINE
Alam,  Sarah  Oktaviani.  (2019). Maraknya Peredaran Bebas Obat Psikotropika di Toko
Online .
Retrieved from
https://health.detik.com/berita-detik health/d- 4786381/maraknya-peredaran-bebas-obat- psikotropika-di-toko-online
Dewan  Perwakilan  Rakyat.  (2019). RUU  tentang Pengawasan  Obat  dan  Makanan  serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia . Retrieved from https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/130
Eko, Prasetya. (2020). Roy Kiyoshi Beli Narkoba Secara Online, Terancam 5 Tahun Penjara. Retrieved  from https://www.merdeka.com/ peristiwa/roy-kiyoshi-beli-narkoba-secara- online-terancam-5-tahun-penjara.html Esthi,  Maharani.  (2020). Pengacara  Roy  Minta Penjual  Psikotropika  Online  Ditindak. Retrieved  from  https://ramadhan.republika. co.id/berita/qa726z335/pengacara-roy- minta-penjual-psikotropika-online-ditindak Humas  BNN.  (2019). Daftar  Tempat  Rehabilitasi Narkoba  di  Indonesia .  Retrieved  from https://bnn.go.id/daftar-tempat-rehabilitasi- narkoba-di-indonesia/
Pratama,  Aulia  Bintang.  (2020,  November  20).
Polisi:  Roy  Kiyoshi  Beli  Psikotropika  Lewat Online .  Retrieved  from  https://www.cnni ndonesia.com/nasional/20200509173651- 12-501638/polisi-roy-kiyoshi-beli- psikotropika-lewat-online Yamananda,  Irsan.  (2020). Update  Kasus
Penyalahgunaan  Narkoba  Roy  Kiyoshi: Divonis  5  Bulan  Penjara  dan  Wajib
Rehabilitasi. Retrieved
from
https://newsmaker.tribunnews.com/2020/08/ 13/update-kasus-penyalahgunaan-narkoba- roy-kiyoshi-divonis-5-bulan-penjara-dan- wajib-rehabilitasi