## IDENTIFIKASI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KAWASAN WURING, KABUPATEN SIKKA, NUSA TENGGARA TIMUR
Kristiana Bebhe 1 , Yuliana Bhara Mberu 2
1,2. Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Katolik Widya Mandira, Penfui, Kupang
Email: 1 kristianabebhe@yahoo.com, 2 liamberu31@gmail.com

## Abstrak
Kawasan  Wuring  yang  terletak  di  Kabupaten  Sikka  dan  didominasi  oleh  Suku  Bajo  mempunyai  isu menyangkut kawasan permukiman kumuh. Identifikasi kawasan permukiman kumuh ini dilakukan untuk menjadi data dasar dan informasi terkait kawasan kumuh bagi pemerintah daerah, perencana, perancang dan  pengembang  kawasan  dalam  membuat  keputusan  untuk  menangani  kawasan  permukiman  kumuh. Penentuan  kriteria  kawasan  permukiman  kumuh  mempertimbangkan  berbagai  aspek  seperti  kondisi infrastruktur, kepadatan bangunan, kondisi kependudukan dan legalitas lahan. Tujuan dari penelitian ini adalah  melakukan  identifikasi  dan  penilaian  lokasi  kawasan  permukiman  kumuh  di  kawasan  Wuring, Kabupaten  Sikka,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  serta  membuat  rekomendasi  penanganan  masalah permukiman kumuh tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deduktif yang berpedoman  pada  kriteria-kriteria  yang  terdapat  pada  Buku  Pedoman  Identifikasi  Permukiman  Kumuh Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum. Hasil  penelitian  menunjukkan  kawasan  Wuring  memiliki  tingkat  kekumuhan  yang  tinggi  dan  status kepemilikan lahan tidak legal yang tinggi.
Kata kunci: identifikasi, permukiman kumuh, kawasan wuring.

## Abstract
Title: Identification of Slum Settlement in Wuring Area, Sikka District, East Nusa Tenggara
The Wuring area, located in Sikka regency East Nusa Tenggara province. This settlement is dominated by the Bajo tribe and considered as a slum area. The identification of slum areas was carried out in order to provide basic  data  and  slums-related  information  for  local  governments,  planners,  designers  and  area  developers  in making decisions or considerations in handling the slum settlement program. Determine criteria for slum areas was  conducted  by  considering  various  aspects  or  dimensions  such  as  the  suitability  of  the  location  allotment related  with  spatial  planning,  land  status  (ownership),  location,  level  of  population  and  building  density  and physical, social, economic and cultural conditions of the local community. The study aims to identify and assess the location of slum areas in the Wuring area and furthermore recommend how the handling of this slum areas. For this purpose, the deductive research method using the criterias based on the Slum Settlement Identification Handbook  issued  by  the  Directorate  of  Settlement  Development,  Directorate  General  of  Human  Settlements, Indonesian Ministry of Public Works. The result of the study is that in the Wuring area has high level of slums and illegal land status.
Keywords: identification, slum areas, Wuring area.

## Pendahuluan
Kawasan  permukiman  Wuring  yang  terletak di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur  didominasi  oleh  Suku  Bajo.  Kawasan ini  mempunyai  isu  menyangkut  kawasan permukiman kumuh. Walaupun masih dalam
taraf jumlah populasi yang cenderung sedikit, tidak  membuat  kabupaten  ini  terlepas  dari permasalahan permukiman kumuh.
Dampak dari permasalahan kawasan permukiman kumuh selalu berpengaruh pada kesehatan.  Pengaruh  buruk  yang  dihasilkan
berupa  kualitas  hidup  penduduk  yang menurun hingga wabah penyakit yang marak. Oleh  sebab  itu,  untuk  mencegah  segala dampak  negatif  yang  akan  terjadi,  maka dibutuhkan  penanganan-penanganan  yang baik dan sesuai dengan standar yang ada serta tetap mengacu pada peraturan-peraturan yang mengatur hal tersebut.
Kawasan  permukiman  Wuring  berada  di pesisir  pantai  memiliki  beragam  masalah permukiman  kumuh,  diantaranya  kepadatan bangunan yang cukup tinggi, letak bangunan hunian  yang  tidak  teratur,  kondisi  jalan lingkungan  yang  tidak  memiliki  drainase, minimnya penyediaan air bersih, pengelolaan air  limbah  tidak  sesuai  dengan  persyaratan teknis dan tidak tersedianya sarana prasarana pengelolaan  sampah,  sehingga  sampah- sampah dibuang sembarangan pada pekarangan dan area pantai.
Tujuan  melakukan  identifikasi  kawasan permukiman  kumuh  pada  kawasan  Wuring adalah  untuk  menjadi  data  dasar  dan informasi  terkait  kawasan  kumuh,  terutama bagi  pemerintah,  perencana  dan  perancang serta  pengembang  kawasan  saat  membuat keputusan  atau  pertimbangan  penanganan kawasan  permukiman  kumuh  Wuring.
Sehingga dalam menentukan kriteria kawasan  permukiman  kumuh  dilakukan dengan  mempertimbangkan  berbagai  aspek yang sesuai dengan standart yang berlaku.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode  deduktif,  dengan  menggunakan kriteria-kriteria pada Buku Pedoman
Identifikasi  Permukiman  Kumuh  yang diterbitkan  oleh  Direktorat  Pengembangan Permukiman,  Direktorat  Jenderal  Cipta Karya,  Departemen  Pekerjaan  Umum. Pelaksanaan  identifikasi  ini  dilaksanakan  di kawasan Wuring, Kabupaten Sikka.
Mengatasi  permasalahan  yang  dihadapi, diawali  dengan  kegiatan  persiapan  dan dilanjutkan dengan kegiatan observasi lokasi dan    yang  terakhir  adalah  penentuan  lokasi kawasan  kumuh,  apakah  wilayah  ini
termasuk dalam kategori permukiman kumuh ringan, sedang atau berat.

## Metode Pengumpulan Data
Kegiatan  pengumpulan  data  dilakukan melalui survey dengan menggunakan 2 (dua) metode pengumpulan data, yakni survey data instansional dan survey lapangan.
Kebutuhan  data  penelitian  meliputi  data primer dan data sekunder. Data primer yang dibutuhkan  antara  lain  data  Prasarana  - Sarana  dan  Utilitas  (PSU)  dan  data penggunaan lahan. Sedangkan data sekunder yang  akan  dikumpulkan  antara  lain  adalah regulasi – regulasi yang mengatur atau dasar –  dasar  hukum,  dokumen  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  (RTRW)  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur,  dokumen  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  (RTRW)  Kabupaten  Sikka, studi-studi terdahulu terkait dengan kawasan perencanaan  dan  juga  dokumen  lain  yang terkait.

## Metode Pelaksanaan Pekerjaan
Metode  pelaksanaan  dalam  pekerjaan identifikasi  permukiman  kumuh  ini  adalah sebagai berikut:
Tahap persiapan terdiri dari:
1. Tahap survey dan observasi
2. Identifikasi lokasi
3. Identifikasi kondisi kekumuhan
4. Identifikasi legalitas lahan
5. Identifikasi pertimbangan lain
6. Penilaian lokasi
Penilaian lokasi dilakukan untuk menilai:
1. Kondisi kekumuhan Aspek permasalahan kekumuhan terdiri atas:
• Klasifikasi kumuh kategori ringan
• Klasifikasi kumuh kategori sedang
• Klasifikasi kumuh kategori berat
2. Legalitas lahan Aspek legalitas lahan terdiri atas:
• Klasifikasi status lahan legal
• Klasifikasi status lahan tidak legal
3. Pertimbangan lain Aspek  pertimbangan  lain  dengan klasifikasi:
• Kategori rendah
• Kategori sedang
• Kategori tinggi
Kegiatan  penilaian  dilakukan  dengan  cara melakukan  pembobotan  dengan  melihat masing-masing  kriteria.  Fokus  kegiatan identifikasi  kawasan  kumuh  di  Kabupaten Sikka adalah kawasan Wuring pada RT 025- RT  038/  RW  007  Kecamatan  Alok  Barat, Kelurahan  Wolomarang.  Berdasarkan  SK Bupati  lokasi  permukiman  kumuh  di Kabupaten  Sikka  khususnya  Kawasan Wuring adalah 14.36 Ha.
Gambar 1. Peta delineasi penelitian Sumber: Analisis peneliti dan Google Earth

## Hasil dan Pembahasan
Tipologi  Kawasan  Permukiman  Kumuh Wuring Tipologi  kawasan  permukiman  kumuh Wuring  adalah  permukiman  kumuh  nelayan dan permukiman kumuh daerah pasang surut.

## Fakta dan Analisis
Dalam  pelaksanaan  penyusunan  identifikasi permukiman  kumuh  dilakukan  dengan melakukan  survey  pada  lokasi  kajian kemudian  dianalisis  untuk  menentukan tipologi dan rencana pengembangan.
Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh
Wilayah  identifikasi  kawasan  kumuh  adalah Kabupaten  Sikka,  Kecamatan  Alok  Barat, Kelurahan  Wolomarang,  kawasan  Wuring
pada  RT  025-RT  038/  RW007  dengan Luasan 14,36 Ha.
Gambar 2. Gambaran kondisi permukiman kumuh di kawasan Wuring Sumber: Google Earth dan hasil survey, 2019

## 1. Kondisi Bangunan Gedung
Kondisi  mayoritas  bangunan  hunian  pada lokasi  tidak  teratur,  bangunan  hunian memiliki  material  alas,  atap  dan  dinding non permanen. Sedangkan lokasi permukiman memiliki kepadatan bangunan  yang  cukup  tinggi  dengan berdiri pada tepi pantai.
Gambar 3. Kondisi bangunan gedung pada kawasan Wuring
Sumber: Hasil survey, 2019

## 2. Kondisi Jalan Lingkungan
Kondisi  sebagian  jalan  lingkungan memiliki  kualitas  permukaan  jalan  yang baik,  namun  jalan  lingkungan  yang dibangun tidak disertakan dengan drainase/saluran  air  sehingga  saat  hujan air  mengikis  sebagian  jalan.  Sebagian jalan lingkungan
dibuat dengan
menggunakan  kayu  atau  bambu  oleh
masyarakat  sendiri  untuk  dapat  terakses langsung dengan rumah mereka.
Gambar 4. Kondisi jalan lingkungan di kawasan Wuring
Sumber: Hasil survey, 2019

## 3. Kondisi Drainase Lingkungan
Jalan lingkungan tidak dilengkapi dengan drainase.

## Gambar 5. Kondisi drainase lingkungan kawasan Wuring
Sumber: Hasil Survey, 2019

## 4. Kondisi Penyediaan Air Minum
Akses air minum pada lokasi
menggunakan  sumur  dan  pelayanan  dari PDAM.  Mayoritas  belum  memenuhi kebutuhan  air  bersih  (60lt/hari),  1  unit terpasang  PDAM  melayani  3-4  KK sehingga  seringkali  masyarakat  masih membeli  air  dari  mobil  tangki  untuk memenuhi kebutuhannya.
Gambar 6. Kondisi penyediaan air minum di kawasan Wuring Sumber: Hasil survey, 2019

## 5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah
Limbah  yang  dihasilkan  dari  rumah tangga langsung dibuang ke pantai tanpa penyaringan. Sedangkan untuk
pembuangan  WC,  mayoritas  kloset terhubung septictank . Pengolahan limbah sebagian  telah  terlayani  IPAL  (Instalasi Pengolahan Air Limbah) komunal.
Gambar 7. Kondisi pengelolaan air limbah di kawasan Wuring
Sumber: Hasil survey, 2019

## 6. Kondisi Pengelolaan Persampahan
Tidak  ada  sarana  dan  prasarana pengelolaan  sampah  pada  kawasan. Sampah-sampah  dibuang  sembarangan pada  pekarangan  dan  area  pantai  tempat masyarakat menetap.
Gambar 8. Kondisi penyediaan pengelolaan persampahan di kawasan Wuring Sumber: Hasil survey, 2019

## 7. Kondisi Proteksi Kebakaran
Pada kawasan ini tidak disediakan sarana dan prasarana proteksi kebakaran.

## Gambar 9. Kondisi kawasan perumahan tanpa proteksi pebakaran
Sumber: Hasil survey, 2019
Format  Numerik  Lokasi  Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Wuring
Data  umum  kawasan  Wuring  ditunjukkan dalam tabel berikut.
Tabel. 1. Data umum kawasan Wuring
Sumber: Hasil survey, 2019

## Data Numerik Parameter Kekumuhan
Data numerik dan parameter kekumuhan di kawasan Wuring dapat dilihat pada tabel berikut.

## Tabel 2. Data numerik parameter kekumuhan
1. Aspek kondisi bangunan gedung a. Ketidakteraturan bangunan b. Tingkat kepadatan bangunan c. Persyaratan teknis bangunan Jumlah bangunan tidak teratur Luas kawasan dengan kepadatan > 200/250 unit/Ha Jumlah bangunan tidak sesuai teknis Numerik 580 unit 14,36 Ha 531 unit 2. Aspek kondisi jalan lingkungan a. Cakupan pelayanan jalan lingkungan b. Kualitas permukaan jalan lingkungan Panjang  jalan  ideal  (standar minimal) Panjang jalan eksisting Panjang jalan dengan permukaan retak dan perubahan bentuk 920 m’ 920 m’ 3. Aspek kondisi penyediaan air minum a. Ketersediaan akses aman air minum b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum Jumlah  KK  tidak  terakses  air minum berkualitas Jumlah KK tidak terpenuhi air minum cukup 280 KK 280 KK 4. Aspek kondisi drainase lingkungan a. Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air b. Ketidaktersediaan drainase c. Kualitas konstruksi drainase Luas  kawasan  yang  terkena genangan Panjang drainase ideal (standar minimal) Panjang saluran drainase eksisting Panjang saluran drainase rusak
460 m’
920 m’ - - 5. Aspek kondisi pengelolaan air limbah a. Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis b. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis Jumlah  KK  tidak  terakses sistem air limbah Standar  jumlah  KK  dengan sarana  dan  prasarana  air limbah  tidak  sesuai  standar teknis 565 KK 565 KK
6. Aspek kondisi pengelolaan persampahan a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis b. Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis Jumlah  KK  dengan  sarana prasarana pengolahan sampah yang  tidak  sesuai  standar teknis Jumlah  KK  dengan  sistem pengolahan  sampah  tidak sesuai standar teknis 565 KK 565 KK 7. Aspek kondisi proteksi kebakaran a. Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran b. Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran Jumlah bangunan tidak terlayani  prasarana  proteksi kebakaran Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran 565 KK 565 KK
Sumber:  PERMEN  PU  &  Perumahan  Rakyat  RI  tentang  pencegahan  dan  peningkatan  kualitas  terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, 2018 dan hasil survey, 2019

## Penilaian Lokasi
Untuk  menentukan  skala  prioritas  penanganan,  maka  dilakukan  penilaian  lokasi  di  kawasan Wuring yang disajikan dalam tabel 3 berikut.
Tabel 3. Penilaian Lokasi
Sumber:  PERMEN  PU  &  Perumahan  Rakyat  RI  tentang  pencegahan  dan  peningkatan  kualitas  terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, 2018 dan hasil survey, 2019
Tabel 4. Rangkuman penilaian
Sumber:  PERMEN  PU  &  Perumahan  Rakyat  RI  tentang  pencegahan  dan  peningkatan  kualitas  terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, 2018 dan hasil survey, 2019
Berdasarkan  penilaian  yang  telah  dilakukan, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kawasan Wuring  merupakan  lokasi  kumuh  berat dengan  pertimbangan  lain  tingkat  tinggi  dan status lahan tidak legal.

## Kesimpulan
Berdasarkan penilaian maka dapat disimpulkan  bahwa  permukiman  kumuh pada  Kabupaten  Sikka,  khususnya  kawasan Wuring  termasuk  dalam  kategori  kumuh berat  dengan  penilaian  tingkat  kepadatan penduduk,  tingkat  kekumuhan  (62)  dan pertimbangan  lain  tinggi  (11),  serta  status lahan tidak legal.
Beberapa cara penanganan kawasan permukiman  kumuh  dapat  ditawarkan  pada kawasan  kumuh  Wuring  yang  termasuk dalam  klasifikasi  permukiman  kumuh  tinggi dengan merujuk pada UU no. 4/1999 tentang perumahan dan permukiman, pasal 27 ayat 2, yaitu:  (1.)  Melakukan  peremajaan,  dengan cara  meningkatkan  kualitas  kawasan  dengan melakukan  kegiatan  perombakan  untuk perubahan yang mendasar dan menata secara keseluruhan  kawasan  tempat  tinggal  yang tidak  layak  ditempati.  (2.)  Permukiman kembali ( resettlement ), yaitu upaya
menempatkan permukiman pada lokasi yang secara  khusus  disediakan.  Diprioritaskan bagi  permukiman  yang  menempati  tanah negara  atau  rawan  bencana.  (3.) Land sharing, yaitu  melakukan  penataan  ulang  di atas  lahan  dengan  status  kepemilikan masyarakat cukup tinggi.  Setelah dilakukan penataan  masyarakat  kembali  mendapatkan lahannya  sebagaimana  yang  dimilikinya, dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk prasarana umum. Sesuai peruntukan kawasan kumuh  dengan  status  kepemilikan  legal/  sah cukup  tinggi,  tingkat  kekumuhan  tinggi namun  tata  letak  permukiman  semrawut/ tidak berpola. (4.) Land Consolidation (LC), yaitu  melakukan  penataan  ulang  pada  lahan yang selama ini ditempati masyarakat dengan status  kepemilikan  lahan  illegal  atau  tidak sah  cukup  tinggi,  tata  letak  bangunan  dan permukiman  yang  tidak  berpola  serta pemanfaatan yang beragam, memiliki potensi
menjadi  kawasan  yang  lebih  fungsional  dan strategis serta dimungkinkan adanya mix use . Sesuai karakteristik lokasi di atas, maka pola penanganan  permukiman  kumuh  pada kawasan Wuring menggunakan pola penanganan kuratif (penanggulangan).

## Daftar Pustaka
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Sikka. (2019). Kabupaten  Sikka  dalam  angka. Maumere: BPS Kabupaten Sikka. Departemen  Pekerjaan  Umum.  (2018). Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum dan  Perumahan  Rakyat  Republik Indonesia  no.  14/PRT/M/2018  tentang pencegahan  dan  peningkatan  kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh . Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum RI. Direktorat  Pengembangan  Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen  Pekerjaan  Umum.  (2006). Pedoman identifikasi kawasan permukiman  kumuh  penyangga  kota metropolitan . Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum RI.
Kementrian  Perumahan  Rakyat.  (2012). Penanganan lingkungan perumahan dan permukiman  kumuh  berbasis  kawasan (PLP2K-BK). Jakarta:
Kementrian Perumahan Rakyat RI.
Republik Indonesia. (2011). UU no. 1/ 2011 tentang  perumahan  dan  kawasan permukiman. Jakarta:  Lembaran  Negara RI. Republik Indonesia. (1999). UU no. 4/ 1999 tentang  perumahan  dan  permukiman pasal  27  ayat  2. Jakarta:  Lembaran Negara RI.