Volume 1  Issue 1,  March 2017:  pp.  64-74.  Copyright  ©  2017  HOLREV. Faculty  of  Law,  Halu Oleo  University,  Kendari,  Southeast Sulawesi, Indonesia.
ISSN: 2548-1762 | e-ISSN: 2548-1754. Open Access at:
http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu  Oleo  Law  Review  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Reposisi Eksekutif Review Terhadap Peraturan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah
Review of Executive Re-position toward Local

## Ordinance in the Context of Local Autonomy

## Muhammad Junaidi
Universitas Semarang E-mail: institut.junaidi@gmail.com
Abstract: The executive authority to run the executive review becomes one of the most significant contradictions to the paradigm of local governance implementation as  set  forth  in  Act  No.  23  year  2014  on  local  governance.  On  the  one  hand,  the executives  need  the  executive  review  authority  in  harmonizing  the  policy  of  the central government and local government, but on the other side in the doctrine of power  separation  of  testing  the  local  regulations  is  the  authority  of  the  judicial institutions in the Constitution of the Republic of Indonesia which mandate is run by the  Supreme  Court.  Based  on  these  conditions,  it  is  possible  to  conduct  executive review conducted not only by the President, but still pay attention to the approval of the Supreme Court. It is hoped that such reposition will promote the harmonization and synchronization of legislation efforts.
Keywords: executive review; regulation; autonomy.
Abstrak: Kewenangan eksekutif menjalankan eksekutif review menjadi salah satu pertentangan yang berarti terhadap paradigma implementasi pemerintahan daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di satu sisi, eksekutif membutuhkan kewenangan eksekutif review dalam mengharmonisasikan  kebijakan  antara  pemerintahan  pusat  dengan  pemerintah daerah,  akan  tetapi  disisi  lain  dalam  doktrin  pemisahan  kekuasaan  pengujian Peraturan-peraturan  daerah  merupakan  wewenang  dari  lembaga  yudikatif  yang dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  amanatnya  dijalankan oleh  Mahkamah  Agung.  Berangkat  dari  kondisi  tersebut  maka  memungkinkan dilakukannya eksekutif review dilakukan bukan  hanya oleh Presiden, akan tetapi tetap memperhatikan persetujuan Mahkamah Agung. Diharapkan melalui reposisi yang demikian akan mengedepankan upaya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan.
Keywords: eksekutif review; peraturan; otonomi

## PENDAHULUAN
Dalam amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan pada Pasal 1 ayat 1 bahwa Negara Indonesia adalah Negara kesatuan berbentuk Republik. Falsafah Negara kesatuan berbentuk Republik tersebut bahkan dipertegas kembali dalam Pasal 37 Ayat 5 yang tidak boleh diubah (diamendemen).
Makna yang kemudian ditemukan dalam doktrin konstitusi tersebut jelas bahwa sistem Negara  kesatuan menjadi nilai  yang  tidak bisa  ditawar-tawar. Pandangan  inilah yang kemudian juga menjadi dasar dari sistem pemerintah yang dibangun pasca reformasi yang  sebelumnya  menerapkan  konsep  sentralisasi  kemudian  berganti  menjadi desentralisasi.  Hal  ini  salah  satunya  yang  dituangkan  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Meski telah dilakukan perubahan secara mendasar dari sistem sentralisasi, dimana kebijakan  pemerintahan  daerah  dibentuk  berdasarkan  konsep  yang  didesain  oleh pemerintah pusat menjadi desentralisasi yang berdasarkan pada model partisipasi dan aspirasi masyarakat daerah, akan tetapi polemik implementasi pemerintah daerah masih tetap  menjadi  persoalan  yang  terus  berkembang  di  era  kesadaran  akan  demokrasi semakin  nyata  seperti  sekarang  ini.  Selain  persoalan structural (aparatur)  dan cultural (budaya  masyarakat),  masalah  utama  yang  tidak  kalah  pelik  adalah  substansi  atau peraturan perundang-undangan yang acapkali tidak konsisten terhadap konstitusi.
Jika  kembali  pada  orientasi  pemerintahan  daerah  secara  umum,  ada  tiga  tujuan yang  harus  dicapai  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  untuk  menciptakan pemberdayaan  daerah  dan  masyarakatnya.  Pertama,  menciptakan  kondisi  yang mendorong dan mendukung usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Kedua, mengembangkan perangkat  pemerintahan  yang  menunjang  tingkat  partisipasi  masyarakat  hingga  unit pelayanan  yang  terkecil.  Kemudian  tujuan  yang  ketiga  adalah  mengembangkan  sistem produksi untuk memenuhi tingkat swasembada di tingkat lokal 1 .
Ketiga  tujuan  tersebut  tentunya  tidak  hanya  mampu  dijalankan  pemerintahan daerah  berdasarkan  aspirasi  dan  prakarsa  masyarakat  saja,  akan  tetapi  juga  didukung melalui  kebijakan  strategis  pemerintah  pusat.  Oleh  karenanya  dalam  amanat  Undang-
1 Hari Sabarno, 2007, Mandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 43
Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintah  Daerah  bagian  Konsiderans ditegaskan pada poin c bahwa:
efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan  lebih  memperhatikan  aspek-aspek  hubungan  antara  Pemerintah  Pusat dengan  daerah  dan  antardaerah,  potensi  dan  keanekaragaman  daerah,  serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
Dalam  aktualisasinya  kemudian  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah mempertegas hubungan antara pemerintah pusat dan daerah tersebut secara hierarki yang di antaranya diatur dalam Pasal 251 yaitu :
(1) Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  kepentingan  umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri.
(2) Perda  Kabupaten/Kota  dan  peraturan  bupati/wali  kota  yang  bertentangan dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi, kepentingan  umum,  dan/atau  kesusilaan  dibatalkan  oleh  gubernur  sebagai wakil Pemerintah Pusat.
Peran  pemerintah  pusat  dalam  hal  ini  bukan  diartikan  upaya  intervensi pemerintahan pusat terhadap sistem otonomi yang dijalankan oleh pemerintah daerah, akan tetapi merupakan penjabaran lain dari falsafah sistem Negara kesatuan berbentuk republik  yang telah  ditegaskan  dalam  konstitusi. Melalui amanat pasal  251  diharapkan sistem pemerintahan daerah akan sinkron terhadap kebijakan yang secara nasional ingin dicapai oleh pemerintahan pusat.
Dalam  implementasinya,  pada  tahun  2016  tidak  tanggung-tanggung  pemerintah pusat  melalui  Kementerian  Dalam  Negeri  telah  membatalkan  3.143  peraturan  daerah. Pembatalan  Perda  tersebut  menjadi  polemik  dalam  kebijakan  pemerintah  daerah  yang kemudian  menggulirkan judicial  review di  Mahkamah  Konstitusi  atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 251 yang diajukan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan beberapa pemerintah kabupaten dan Kota.
Berdasarkan  pada  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  137/PUU-XIII/2015 secara singkat MK dalam putusannya membatalkan kewenangan pemerintah pusat yang tertuang dalam Pasal  251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Pembatalan putusan tersebut tentunya menjadi persoalan sejauh mana kendali
pemerintah pusat terhadap pelaksanaan pemerintah daerah pasca putusan MK tersebut dan  bagaimana  reposisi  secara  ideal  yang  perlu  diterapkan  dalam  mekanisme review terhadap perundang-undangan ditingkat pemerintah daerah.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif  menekankan  pengkajian  terkait  asas-asas,  doktrin  yang  bersifat  normatif. Sedangkan  spesifikasi penelitian yang  digunakan dalam penelitian ini adalah  deskriptif analitis , penggunaan  deskriptif diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum dan  menyeluruh  tentang  objek  yang  diteliti,  suatu  penelitian  deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. 2
Melalui pendekatan juridis normatif maka penelitian menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Untuk menganalisis bahan-bahan tersebut metode yang digunakan adalah analisis secara kualitatif yang nantinya memungkinkan melalui proses a.  mencatat yang menghasilkan catatan  lapangan,  dengan  hal  itu  diberi  kode  agar  sumber  datanya  tetap  ditelusuri,  b. Mengumpulkan,  memilah,  mengklasifikasikan,  menyintesiskan,  membuat  ikhtisar  dan membuat  indeksnya  dan  c.  berpikir,  dengan  jalan  membuat  agar  kategori  data  itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan temuan- temuan umum 3 .

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Dalam  praktik  pembangunan  pemerintah  daerah,  desentralisasi  memiliki  pandangan bahwa  sebagai  sarana  perubahan  wujud  pemerintah  daerah  yang  partisipatif. Desentralisasi  sebagai  salah  satu  sarana  dalam  usaha  melaksanakan  pembangunan nasional (pembangunan ekonomi), TMH Lumban Tobing mengemukakan hal-hal sebagai berikut.
1. Program desentralisasi merupakan suatu metode yang efektif mendisversikan atau menyebarkan secara geografis decision making power ke daerah-daerah demi memperkokoh kesatuan dan ketahanan nasional.
2 Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm 10
3 Lexi J. Moleong, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosda, Bandung, hlm. 248.
2. Selain  itu  program  desentralisasi  yang  lebih  luas  merupakan  suatu  metode untuk  lebih  menyesuaikan  pembangunan  nasional  terhadap  aspirasi  dan potensi yang terdapat di daerah-daerah, yang seharusnya perlu dimanfaatkan demi  mengamalkan  prinsip  Bhinneka  Tungga  Ika  dalam  kesatuan  dan ketahanan nasional.
3. Program  desentralisasi  akan  mengurangi  beban  dan  campur  tangan pemerintah pusat dalam masalah-masalah kecil pada tingkat daerah.
4. Program  desentralisasi  akan  menghasilkan  kesempatan-kesempatan  dan kemungkinan  koordinasi  yang  lebih  baik  antara  kegiatan-kegiatan pembangunan  oleh  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  pada  tingkat daerah, sehingga kemungkinan duplikasi dan benturan-benturan, pelaksanaan dan pembiayaan proyek dapat dihindari. Selain itu, penentuan lokasi yang tepat dari proyek pembangunan dapat lebih terjamin.
5. Program desentralisasi dapat mempertumbuhkan gairah  dari daerah-daerah untuk membangun daerahnya sekuat tenaga
6. Program  desentralisasi  akan  meningkatkan  pengertian,  partisipasi,  dan dukungan masyarakat dalam pembangunan nasional 4 .
Ide  dasar  desentralisasi  tersebut  kemudian  dituangkan  dalam  undang-undang pemerintahan  daerah  di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang telah  mengalami  perubahan.  Konsep  desentralisasi  dianggap  telah  sesuai  dengan  cara pandang  berlangsungnya  demokrasi  kedaerahan  dimana  masyarakat  daerah  memiliki keterlibatan dalam menentukan masa depan daerahnya.
Melalui  adanya  otonomi  daerah,  secara  otomatis  daerah  dituntut  lebih  mandiri dalam  mengurus  rumah  tangganya  sendiri,  dan  ketergantungan  terhadap  pemerintah pusat sedikit demi sedikit terus dikurangi. Proses pemandirian ini sekaligus merupakan pemberdayaan  bagi  sumber  daya  manusia  di  daerah.  Dalam  konteks  ini,  sumber  daya manusia (SDM) menempati posisi strategis dalam mengartikulasikan substansi kebijakan otonomi daerah untuk dikonkretisasi dalam sikap tindak dan perilaku yang nyata dalam setiap  aktivitas  kehidupan  pemerintah  daerah.  Artikulasi  dimaksud  adalah  strategi penyiapan  SDM  untuk  implementasi  otonomi  daerah  agar  dambaan  masyarakat  akan kesejahteraan dan kemakmuran dapat dicapai secara optimal. Dambaan ini hanya dapat
4 Sutedi  Andrian,  2009,  Implikasi  Hukum  Atas  Sumber  Pembiayaan  Daerah  Dalam  Kerangka  Otonomi Daerah, Jakarta, Sinargrafika, hlm 21
dicapai jika SDM memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola dan mengolah kekuatan  yang  dimilikinya  (sumber  yang  tersedia),  memanfaatkan  berbagai  peluang, mengatasi  kelemahan  dan  ancaman  yang  dihadapinya  dengan  etos  membangun,  kerja keras,  jujur,  kreatif  profesional  dan  inovatif.  Secara  keseluruhan,  pemberdayaan  SDM dalam rangka otonomi bukan saja bermakna meningkatkan kapasitas ( capacity building ), tetapi juga akuntabilitas ( accountability ) SDM dalam arti yang luas 5 .
Di  sini  jelas  bahwa  Pemerintah  Daerah  berhak  dan  berkewajiban  mengatur  dan mengurus rumah tangga Daerahnya. Dengan tidak mengurangi ketentuan dimaksud dalam Undang-undang  pembentukan  Daerah  sebagai  pangkal  ditetapkan  urusan-urusan  yang termasuk rumah tangganya disertai alat perlengkapan dan pembiayaannya serta sumber- sumber pendapatan yang pertama dari Daerah itu 6 .
Hal yang perlu diperhatikan kemudian dalam konteks negara kesatuan penerapan asas  sentralisasi  dan  desentralisasi  dalam  organisasi  negara  bangsa  tidak  bersifat dikotomi  melainkan  kontinum.  Artinya  pemerintah  pusat  tidak  mungkin menyelenggarakan  semua  urusan  pemerintahan  ditangannya  secara  sentralisasi  atau sebaliknya  pemerintah  daerah  sepenuhnya  menyelenggarakan  semua  urusan pemerintahan  yang  diserahkan.  Yang  bisa  dilakukan  adalah,  selalu  terdapat  sejumlah urusan  pemerintahan  yang  sepenuhnya  diselenggarakan  secara  sentralisasi  beserta penghalusannya, dekonsentrasi. Tidak pernah terdapat suatu urusan pemerintahan  apa pun  yang  diselenggarakan  sepenuhnya  secara  desentralisasi.  Urusan  pemerintah  yang menyangkut  kepentingan  dan  kelangsungan  hidup  berbangsa  dan  bernegara  lazimnya diselenggarakan  secara  sentralisasi  dan  dekonsentrasi  sedangkan  urusan  yang mengandung dan menyangkut kepentingan masyarakat setempat diselenggarakan secara desentralisasi 7 .
Berdasarkan pandangan tersebut maka substansi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah memberikan kewenangan kepada pusat untuk mengharmonisasikan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Hal ini diatur dalam Pasal  251.  Dalam  praktiknya  hal  tersebut  kemudian  kewenangan  eksekutif  dalam melakukan eksekutif review dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yang dalam pasal 251
5 Hari Sabarno, Opcit , hlm 161
6 C.S.T Kansil, 1984, Pokok-pokok pemerintahan daerah, Jakarta, aksara baru, hlm 110
7 Sirajuddin dan Winardi, 2015, Hukum Tata Negara Indonesia, Setara Press (Kelompok Instras Publising), Malang, hlm 333
diberikan  kewenangan  pemerintah  pusat  akan  tetapi  kemudian  oleh  Mahkamah Konstitusi diberikan kepada Mahkamah Agung.
Berdasarkan  segi  bentuk-bentuk  strukturalnya  organ-organ  atau  kelembagaan yang diberi tugas dan kewenangan untuk melakukan pengujian itu, kita dapat menemukan beragam pengalaman praktik di berbagai negara yang berbeda-beda antara satu sama lain. Berbagai  keragaman  pengalaman  yang  berkembang  di  berbagai  negara  itu  dapat ditemukan benang merahnya berupa prinsip-prinsip yang berlaku umum di semua negara atau  setidaknya  di  kebanyakan  negara  yang  diteliti.  Ide  pengujian  konstitusional (constitutional review) ini telah demikian luas diterima dan dipraktikkan di dunia sebagai hasil  perkembangan  ketatanegaraan  di  masing-masing  negara.  Oleh  karena  itu, perkembangannya  di  tiap-tiap  negara  berbeda-beda  satu  sama  lain.  Jelasnya,  bahwa adalah bahwa tradisi penegakan konstitusi sebagai ‘barometer’ penyelenggaraan kegiatan bernegara di dunia terus berkembang luas, dan semakin diakui pula bahwa ide pengujian konstitusional (constitutional  review) itu memang diperlukan dalam  rangka melindungi dan  mengawal  pelaksanaan  hukum  dan  konstitusi  dalam  praktik  sehari-hari.  Dalam perjalanan  sejarahnya,  sistem  pengujian  konstitusional (constitutional  review) ini  telah tumbuh sedemikian rupa melalui tahap-tahap perkembangan. 8
Doktrin judicial review sangatlah penting demi terwujudnya sistem pemerintahan yang sesuai dengan prinsip Negara hukum. Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa paling tidak ada 11 prinsip pokok yang terkandung dalam negara hukum yang demokratis, yakni: (i) adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama; (ii) pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan/pluralitas; (iii) adanya aturan yang mengikat dan dijadikan  sumber  rujukan  bersama;  (iv)  adanya  mekanisme  penyelesaian  sengketa berdasarkan  mekanisme  aturan  yang  ditaati  bersama  itu;  (v)  pengakuan  dan penghormatan terhadap HAM; (vi) pembatasan kekuasaan melalui mekanisme pemisahan dan  pembagian  kekuasaan  disertai  mekanisme  penyelesaian  sengketa  ketatanegaraan antar lembaga negara baik secara vertikal maupun horizontal; (vii) adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak dengan kewibawaan putusan tertinggi atas dasar keadilan  dan  kebenaran;  (viii)  dibentuknya  lembaga  peradilan  yang  khusus  untuk menjamin  keadilan  bagi  warga  negara  yang  dirugikan  akibat  putusan  atau  kebijakan pemerintahan (pejabat administrasi negara);(ix) adanya mekanisme ‘judiciel review’ oleh
8 Jimly  Asshiddiqie,  2010,  Model-Model  Pengujian  Konstitusional  di  Berbagai  Negara,  Sinar  Grafika, Jakarta, hlm 9
lembaga peradilan terhadap norma-norma ketentuan legislatif baik yang ditetapkan oleh lembaga legislatif maupun eksekutif; dan (xi) pengakuan terhadap asas legalitas atau ‘due process of law’ dalam keseluruhan sistem penyelenggaraan negara 9 .
Dalam  pandangan  Jimly,  mekanisme judiciel  review dijalankan  oleh  lembaga peradilan  yang  secara  objektif  menguji  norma-norma  yang  dibentuk  oleh  eksekutif maupun  legislatif.  Namun  tentunya  dalam  sistem  pemerintahan  daerah  dimana komposisinya terdiri dari pemerintahan pusat dan daerah, maka  pengujian tidak hanya secara  substansi  pada  pengujian  norma-norma,  akan  tetapi  juga  berkaitan  dengan harmonisasi dan sinkronisasi aturan pemerintah pusat dan daerah.
Baik Kepala Daerah dan DPRD harus menyadari pada dasarnya kekuasaan mereka bersumber pada satu titik yang sama, yaitu kekuasaan eksekutif di tingkat pusat. Berkaitan dengan ini, harus dipahami dengan baik mengenai konsep central division of power dan area division of power . Central Division Of Power merupakan pembagian kekuasaan secara pokok yang terdiri dari kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Adapun area division of  power (ADP)  adalah  pembagian  kekuasaan  berdasarkan  wilayah-wilayah  yang  lebih kecil dalam wilayah nasional negara. Apabila ketiga kekuasaan CDP di distribusikan pada masing-masing ADP yang ada, maka yang terbentuk adalah negara bagian. Adapun apabila kekuasaan  yang  di  distribusikan  dari  CDP  kepada  ADP  hanya  satu  saja,  maka  yang terbentuk adalah otonom/pemerintah daerah ( local government ) 10 .
Pada sisi lain, posisi dari kekuasaan kehakiman menurut Tokyo Principles adalah (a)  untuk  menjamin  agar  setiap  orang  dapat  hidup  aman  di  bawah  hukum,  (b) mempromosikan,  dalam  batas-batas  fungsi  yudisial,  suatu  perlindungan  hak  asasi manusia  dalam  masyarakatnya;  dan  (c)  untuk  menjalankan  hukum  secara  imparsial antara  warga  negara  dengan  warga  negara  dan  antara  warga  negara  dengan  negara 11 . Berdasarkan atas komposisi tersebut maka sudah seharusnya bentuk dan desain apabila berkaitan  dengan  pembentukan  perundang-undangan  daerah  tentunya  harus mengombinasikan antara kekuasaan judicial dan eksekutif.
Memang jika dilihat dari optik nilai konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 18 ayat 6 dengan menegaskan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan tersebut jika ditempatkan pada konstitusi
9 Sirajuddin dan Winardi, Opcit, hlm 282-283
10 Hari sabarno, Lo’cit , hlm 85-86 11 Sirajuddin dan Winardi, Lo’cit , hlm140
tertulis  tentunya  sangat  memiliki  legitimasi  yang  tinggi,  dibandingkan  dengan  diatur dalam  undang-undang.  Seperti  halnya  yang  diatur  dalam  pembatalan  perda  yaitu  yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Namun  tentunya,  dengan  konsep  Negara  kesatuan  yang  berbentuk  Republik menjadi salah satu pertimbangan dimana legitimasi kekuasaan pemerintah daerah bukan semata-mata  menjalankan  keleluasaan  dan  kebebasan  mengkreasikan  sistem pemerintahan  daerah,  akan  tetapi  harus  sinkron  dan  harmonis  dengan  pemerintahan pusat. Di sini jelas nilai pemberlakuan konstitusi tidak hanya normatif, akan tetapi juga memiliki nilai-nilai filosofis dalam penyelenggaraan Negara.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  137/PUU-XIII/2015  melihat  bahwa pembatalan  Perda  yang  dijalankan  oleh  pemerintah  pusat  telah  jelas-jelas  merugikan secara konstitusional kewenangan Pemerintah Daerah dalam membentuk Perda. Pada sisi lain  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  menjalankan  asas  otonomi  daerah  tidak maksimal, hal ini didasarkan pada Perda yang dimiliki sebagai instrumen hukum legalitas otonomi daerah dibatalkan secara mudah melalui kewenangan pemerintah pusat.
Jika  ditinjau,  secara  normatif  maka  tampak  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  dalam membatalkan  Peraturan  daerah  melalui  putusan  Nomor  137/PUU-XIII/2015  hanya berlandaskan  norma  perundang-undangan  saja,  baik  yang  tertuang  dalam  Undang- Undang  Dasar  maupun  dalam  kewenangan  juridis  normatif  terhadap  kedudukan implementasi  asas  otonomi  daerah.  Padahal  dalam  praktiknya  norma  konstitusi  tidak hanya terbentuk melalui sebuah skenario legalitas perundang-undangan, akan tetapi juga legalitas filosofis dan sosiologis hukum.
Di  sinilah  perlu  adanya  reposisi  dalam  proses judicial  review peraturan  daerah tidak hanya menjadi beban oleh Mahkamah Agung saja sebagaimana amar putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 akan tetapi juga dibebankan oleh eksekutif dalam menjalakan proses  sinkronisasi  dan  harmonisasi  kebijakan  perundang-undangan.  Model  reposisi demikian  tentunya  sangat  tepat  dimana  sistem  filosofis  dalam  membangunkan  Negara adalah  melalui  konsep  gotong  royong  dan  semangat  kebersamaan  dalam  menjalankan kegiatan berbangsa dan bernegara.
Hal  yang  penting  sebenarnya  melalui  reposisi  tersebut  memungkinkan  konsep Negara  hukum  dijalankan  secara  sah  dan  legal.  Dalam  paham  negara  hukum  yang demikian,  harus  dibuat  jaminan  bahwa  hukum  itu  sendiri  dibangun  dan  ditegakkan menurut  prinsip-prinsip  demokrasi.  Oleh  karena  itu,  prinsip  supremasi  hukum  dan
kedaulatan hukum itu sendiri, pada dasarnya berasal dan kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu,  prinsip  negara  hukum  hendaklah  dibangun  dan  dikembangkan  menurut  prinsip- prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (demokratische recht sstaat). Hukum tidak boleh dibuat,  ditetapkan,  ditafsirkan,  dan  ditegakkan  dengan  tangan  besi  berdasarkan kekuasaan  belaka (machtsstaat). Prinsip  negara  hukum  tidak  boleh  ditegakkan  dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena  itu,  perlu  ditegaskan  pula  bahwa  kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  yang diberlakukan menurut Undang-Undang Dasar (constitutional democracy) yang diimbangi dengan  penegasan  bahwa  negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  berkedaulatan rakyat atau demokratis (democratische rechtsscaat) 12 .
Demokratis  dan  berkedaulatan  ditemukan  melalui  kedudukan  eksekutif  dan yudikatif  dalam  melakukan  review.  Desain  yang  demikian  tentunya  sangat  memaknai kedudukan konstitusi sebagai norma dasar mengingat dalam konstitusi, aspek demokratis dan berkedaulatan memiliki keabsahan dalam menjalankan kekuasaan pemerintah secara sah  oleh  lembaga-lembaga  Negara  yang  diberi  kewenangan  sesuai  dengan  amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

## KESIMPULAN
Paradigma  pembangunan  pemerintah  tidak  hanya  memuat  sifat  asas  otonomi  daerah menjadi  salah  satu  instrumen  yang  berdiri  sendiri  untuk  menjadi  acuan  pelaksanaan otonomi  daerah.  Keterlibatan  pemerintah  pusat  dalam  mengharmonisasikan  dan menyinkronisasikan orientasi pemerintahan daerah tentunya sangat tepat untuk menjadi pertimbangan sesuai dengan prinsip Negara kesatuan berbentuk republik.
Dalam  praktiknya  kemudian  kewenangan  pembatalan  peraturan  daerah  sudah seidealnya memosisikan antara kekuasaan yudisial oleh mahkamah agung dan eksekutif dalam me- review peraturan perundang-undangan sehingga  nantinya dapat menjadikan upaya  harmonisasi dan  sinkronisasi tidak dipisahkan substansi keadilan dan kepastian hukum yang diberikan kewenangan oleh Mahkamah Agung dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam menegakkan hukum.
12 Ni’matul Huda, 2015, Hukum Tata Negara Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 88-89

## Daftar Pustaka
Andrian,  Sutedi, Implikasi  Hukum  Atas  Sumber  Pembiayaan  Daerah  Dalam  Kerangka Otonomi Daerah , Jakarta: Sinar Grafika 2009.
Asshiddiqie,  Jimly, Model-Model  Pengujian  Konstitusional  di  Berbagai  Negara ,  Jakarta:
Sinar Grafika, 2010.
Huda, Ni’matul, Hukum Tata Negara Indonesia , Jakarta: Raja Grafindo Persada 2015.
Kansil, C.S.T Kansil, Pokok-pokok Pemerintahan Daerah , Jakarta: Aksara Baru 1984.
Moleong, Lexi J., Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung: Rosda 2007.
Sabarno, Hari, Mandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa , Jakarta: Sinar Grafika 2007.
Sirajuddin dan Winardi, Hukum Tata Negara Indonesia , Malang: Setara Press (Kelompok Instras Publising) 2015.
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press 1981.