Research Article
Determinan Kemiskinan di Sumatera
Barika, Barika 1* , Retno Agustina Ekaputri 1 Bambang A Hermanto 1
1 Universitas Bengkulu *Correspondence author: barika@unib.ac.id
Abstract: The  purpose  of  this  study  is  To  analyze  the  effect  of  economic  growth.  capital  expenditure, education  and  investment  on  poverty  in  Sumatra.  This  study  uses  poverty  data,  economic  growth  data, government  spending  data,  gross  fixed  investment  ratio  data  in  Sumatra  in  2011-2020.  Influence  testing between variables will be carried out using the panel data regression analysis method. The R2 value of 0.55 which means that the variables of  economic growth, education, unemployment and investment are able to explain the variable poverty rate of 55%. The poverty variable is a bound variable that is influenced by economic growth, education, unemployment and investment. From the results of data processing, it was found that all variables had a significant effect on poverty in Sumatra
Keywords: Poverty ; economic growth; Investment, Government Spending

## 1. Introduction
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan siding pada tahun 2015. Dari hasil  sidang tersebut disepakati untuk melanjutkan skema MDGs menjadi SDGs, yang mempunyai tujuan utamanya  untuk  mengentaskan  kemiskinan,  mencapai  kesetaraan  hingga  menangani perubahan iklim ditahun 2030. SDGs juga mempunyai 17 tujuan  dan 169 sasaran. Perhatian terhadap pengentasan kemiskinan dan penerapan MDGs telah banyak dilakukan baik secara global maupun nasional diantaranya adalah (Asadullah and Savoia 2018).  Penghahapusan kemiskinan ( no poverty) dan Pengurangan ketimpangan (reducing inequality) tetap menjadi prioritas dalam program SDGs.
Persoalan kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi perhatian di beberapa Negara diantaranya  (Freistein  and  Mahlert  2016)  dan  (Roy  et  al.  2018)  dan  (Breunig  and  Majeed 2020). Di Indonesia pada periode 2010 – 2020 tingkat kemiskinannya menunjukkan trend yang fluktuatif. Persentase rata-rata penduduk yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia tahun 2012 yakni sebesar 11,66 persen dan menurun sampai tahun 2019. Kemudian kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020. Sehingga rata-rata penduduk Indonesia yang hidup miskin  di  atas  10%.  Bahkan  disejumlah  wilayah  masih  memiliki  penduduk  miskin  yang persentasenya diatas rata-rata nasional. Seperti wilayah Papua-Maluku, ditahun 2010 memiliki persentase  penduduk  miskin  tertinggi,  yakni  sebesar  24,45%  dan  ditahun    2020  sebesar 18,36%. Sementara Pulau Kalimantan memiliki nilai persentase penduduk miskin terendah ditahun 2010 yakni sebesar 7,57% dan 6,27% pada tahun 2020.
Untuk  melihat  keberhasilan  dalam  pengentasan  kemiskinan  salah  satunya  adalah dengan memperhitungkan besarnya pertumbuhan ekonomi yang mampu dicapai oleh setiap daerah.  Karena  tumbuhnya  perkonomian  suatu  daerah  menjadi  indikator  berhasil  atau tidaknya pembangunan di daerah tersebut. Pada grafik 1 diketahui bahwa pada tahun 2011 wilayah pulau Sulawesi memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi yakni 8,87% dan terendah adalah daerah Bali-Nusa Tenggara yakni 2,81%, meskipun demikian pada tahun 2019 wilayah ini memiliki peningkatan pertumbuhan ekonomi positif menjadi sebesar 4,92%.
Adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh perekonomian, berpengaruh pula terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.  Perekonomian Indonesia mengalami kontraksi demikian pula dengan Provinsi-Provinsi di Indonesia. Pada tahun 2021 pemerintah secara nasional melakukan upaya perbaikan ekonomi. Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi wilayah Papua – Maluku tumbuh menjadi 8,51%. Terendah Bali – Nusa Tenggara 0,78%.
Grafik 1 Pertumbuhan ekonomi di enam wilayah/pulau di Indonesia tahun 2011, 2019 – 2021. Sumber : Pengolahan data Sekunder 2022.
Terdapat beberapa faktor yang menentukan tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi suatu  daerah.  (Lamba,  Allo,  and  Lamba  2019)  mengemukakan  Jumlah  penduduk  dan desentralisasi fiscal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur. (Leal Filho et al. 2021) yang menyatakan kemiskinan merupakan hambatan utara dalam  implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan.
Dalam upaya pengentasan kemiskinan terdapat beberapa faktor yang menentukan salah  satunya  melalui  peningkatan  pedidikan  (Faisala  et  al.  2020),  (Hofmarcher  2021). Pengeluaran pemerintah terutama untuk program pengentasan kemiskinan diharapkan dapat mengurangi  tingkat  kemiskinan,  akan  tetapi  hasil  penelitian  (Ali  and  Ali  2018) memperlihatkan  bahwa  anggaran  yang  dikeluarkan  pemerintah  tidak  mempengaruhi besarnya  persentase  kemiskinan,  sebaliknya  dengan  tingkat  pengangguran.  Seperti  halnya dengan hasil penelitian  (Pratama and Utama 2019) yang menyatakan bahwa investasi dan pengeluaran pemerintah secara tidak langsung tidak mempengaruhi kemiskinan yang terjadi di Provinsi Bali.
Sejumlah  Provinsi  mempunyai  tingkat  pertumbuhan  yang  bagus  atau  tinggi  dan persentase  jumlah  penduduk  miskin  yang  rendah,  seperti  Provinsi  Jambi,  Kep.Bangka Belitung,  dan  Kep.Riau.  Akan  tetapi  banyak  juga  Provinsi  yang  memiliki  pertumbuhan ekonomi tinggi namun tingkat kemiskinan juga tinggi, diantaranya Provinsi Sumatera Utara, Sumatera  Selatan,  Bengkulu,  dan  Lampung.  Oleh  karena  itu  diperlukan  kajian  tentang pertumbuhan  ekonomi,  kemiskinan  dan  kesenjangan  wilayah  di  Sumatera.  Melihat  pada uraian  yang  melatar  belakangi  penelitian  ini,  maka  pertanyaan  dalam  studi  ini  Bagaimana Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Investasi  Pendidikan,  dan  pengeluaran  Pemerintah terhadap kemiskinan?
2. Literature Review
2.1 Kemiskinan
8,87
2011 2019 2020 2021 Sumatera Jawa Bali - Nusa Tenggara Kalimantan
Sulawesi Papua Maluku
Rudolf S. Sinaga dan Benyamin White dalam (Musahadi et al. 2015) membagi kemiskinan sebanyak  dua  bagian.  Pertama,  kemiskinan  alamiah  yaitu  yang  tercipta  akibat  dampak minimalisasi sumber daya yang dimiliki. Selain itu dapat pula terjadi karena penggunaan mesin dan terknologi yang kurang berkembang atau rendah teknologi. Selanjutnya miskin buatan, yang berarti hidup miskin yang diakibatkan ada berbagai kelembagaan membuat anggota atau kelompok  masyarakat  yang  tidak  memahami  sarana  ekonomi  dan  setiap  fasilitas  secara merata.
Kemudian  menurut  (Kuncoro  2010)  menyatakan  bahwa  ketidakmampuan  untuk mencukupi  standar  hidup  minimum  merupakan  pengertian  dari  kemiskinan.  Karena  itu, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan seseorang atau daerah yang tidak mampu  mengembangkan  kehidupan  yang  lebih  layak  atau  dapat  diartikan  tidak  mampu mengoptimalkan standar hidup yang lebih baik.
Sementara menurut Sharp dalam (Kuncoro 2010) penyebab kemiskinan jika dilihat dari sisi ekonomi terbagi menjadi tigas aspek. Pertama, kemunculan kemiskinan dikarenakan adanya perbedaan motif kepemilikan sumberdaya yang memicu distribusi pendapatan yang senjang.  Penduduk  miskin  hanya  mempunyai  sumberdaya  yang  kualitasnya  rendah  dan terbatas. Kedua, kemunculan kemiskinan diakibatkan adanya ketidaksamaan dalam kualitas sumberdaya  manusia.  Rendahnya  kualitas  sumberdaya  manusia  mengartikan  bahwa produktifitasnya rendah,  giliran upahnya rendah. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah ini akibat rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, dan adanya diskriminasi atau keturunan. Ketiga, kemunculan kemiskinan disebabkan adanya ketidaksamaan akses dalam modal.
Status  kemiskinan  ditentukan  dengan  membandingkan  pendapatan  tahunan  suatu nilai  pendapatan  yang  disebut  ambang  kemiskinan,  ambang  batas  kemiskinan  bervariasi menurut ukuran keluarga, jumlah anak, dan usia rumah tangga. Jika pendapatan uang sebelum pajak keluarga kurang dari nilai dolar dari ambang batas mereka, maka keluarga itu dan setiap individu  di  dalamnya  dianggap  miskin.  Untuk  orang  yang  tidak  berkeluarga,  status kemiskinan  ditentukan  dengan  membandingkan  pendapatan  individu  dengan  ambang kemiskinannya (Bishaw, Alemayehu; Glassman 2016).

## 2.2 Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi terus menjadi bagian dari sub-bidang ekonomi yang paling relevan dan  menarik.  Pada  umumnya,  pembangunan  ekonomi  tetap  menjadi  perkara  utama  bagi umat manusia dan ekonomi sebagai ilmunya. Pada saat Adam Smith menempatkan banyak fondasi ekonomi modern, yang memungkinkan ada perbedaan kecil diantara negara-negara terkaya dan termiskin di dunia (Acemoglu 2012).
Teori  pertumbuhan  ekonomi  bertujuan  untuk  menunjukkan  sifat  variabel  non- ekonomi  yang  pada  akhirnya  menentukan  pertumbuhan  tingkat  produksi  umum  suatu perekonomian, yang menyebabkan beberapa Negara tumbuh jauh lebih cepat daripada yang lain. Secara umum faktor-faktor penting yang menentukan tingkat tren pertumbuhan dapat dilihat dalam seberapa besar kecenderungan masyarakat untuk menabung (yang menentukan tingkat  akumulasi  modal),  serta  aliran  penemuan  atau  inovasi  (yang  menentukan  tingkat pertumbuhan) (Kaldor 2019).
Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikkan kemampuan suatu negara pada jangka waktu  yang  panjang.  Kemampuan  tersebut  dinilai  dari  banyaknya  barang-barang  yang mampu  disediakan.  Kemampuan  tersebut  berkembang  sebanding  dengan  kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan (Jhingan 2007).
(Michael  P  Todaro ;Stephen  C  Smith  1997)  mengemukakan  bahwa  suatu  proses multidimensional  yang  meliputi  perubahan  struktur,  sikap  hidup  dan  kelembagaan,  selain melingkup  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi,  pengurangan  ketidakmerataan  dan pemberantasan kemiskinan meruapakan suatu proses pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi menyangkut  dengan konsep alur pengembangan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat dinilai dari  Gross Domestic Product (GDP) riil, tanpa melihat kenaikan lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan jumlah penduduk, atau apakah terdapat perubahan struktur ekonomi  atau  tidak.  Pertumbuhan  ekonomi  bisa  saja  tanpa  terjadinya  pembangunan, misalnya  pada  zaman  penjajahan;  ada  investasi  pada  berbagai  bidang  (perkebunan, pertambangan  ,  dan  lain-  lain)  dan  meningkatkan  produksi,  tapi  hasilnya  sebagian  besar dinikmati oleh penjajah.

## 2.3 Studi Terdahulu
Makalah  (Kogid  et  al.  2010)  mengkaji  beberapa  faktor  yang  mendorong  dan mempertahankan  pertumbuhan  ekonomi.  variabel-variabel  diteliti  adalah  pengeluaran konsumsi,  pengeluaran  pemerintah,  ekspor,  nilai  tukar,  serta  penanaman  modal  asing langsung di Malaysia dari tahun 1970 hingga 2007. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat long  term  cointegration dan  beberapa  kausaltas  jangka  pendek  antara  pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor determinannya. Secara keseluruhan, temuan menunjukkan bahwa semua faktor penentu ( combined determinan factors ) menyebabkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka  pendek.  Namun,  pengujian  individual  menunjukkan  bahwa  yang  menyebabkan pertumbuhan  ekonomi  hanya  pengeluaran  konsumsi  dan  ekspor,  sementara  pengeluaran pemerintah tidak demikian. Nilai tukar dan investasi asing langsung. Studi menyimpulkan bahwa pengeluaran konsumsi dan ekspor memainkan peran penting sebagai faktor penentu pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah, nilai tukar dan investasi asing langsung mungkin  memiliki  peran  sebagai  katalis  dan  melengkapi  faktor  penentu  pertumbuhan ekonomi di Malaysia.
Penelitian (Putro, Mintarti, and Wijaya 2018) bertujuan untuk menganalisa  beberapa faktor  yang  mempengaruhi  kemiskinan  yang  terjadi  di  Provinsi  Kalimantan  Timur. Berdasarkan  hasil  analisis,  variabel  Belanja  modal  pemerintah,  IPM,  dan  Ketimpangan pendapatan/ gini ratio secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi Kalimantan  Timur,  baik  secara  langsung  maupun  secara  tidak  langsung  melalui  variabel antara PDRB.
Hasil penenlitian (Febriani and Yusnida 2020) memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi  dan  ketimpangan  pendapatan.  Variabel-variabel  ini  dihubungkan  dengan kesejahteraan  di  Provinsi  Bengkulu,  dan  pendapatan  ketimpangan  terbukti  merupakan variabel intervening yang mempengaruhi kesejahteraan.

## 3. Methods
Penelitian ini menggunakan jenis metode deskriptif  kuantitatif.  (Nazir 2005) menyatakan pengertian dari  metode  deskriptif  adalah  suatu  metode  dalam  meneliti  status  sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran,  ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang . Menurut  (Sugiyono 2011) metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada  filsafat  positivisme,  digunakan  untuk  meneliti pada  populasi  atau  sampel  tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat  kuantitatif/statistik,  dengan  tujuan  untuk  menguji  hipotesis  yang telah ditetapkan.
Penelitian ini  menggunakan data sekunder, yang berarti data  yang tidak dihimpun secara  langsung,  namun  diperoleh  dari  pihak  kedua  (Riduan,  2004).  Data  yang  akan dikumpulkan  meliputi  data  PDRB  atas  dasar  harga  konstan  tahun  2010,  Gini  ratio  dan persentase penduduk miskin di Sumatera. Sumber data diperoleh dari Biro Pusat Statistik (BPS), data diakses melalui internet dengan situs www.bps.go.id dan djp.kemenkeu.go.id .
Jenis data adalah data panel, yaitu gabungan antara data cross section (antar daerah) Provinsi- Provinsi di Sumatera dan data time series (runtun waktu) tahun 2011-2020. Analisis  dilakukan  dengan  menggunakan  regresi  data  panel    (Sugiyono,  2013). Adapun persamaan sebagai berikut : Kemiskinan (Y) = β 0 + β 1 Growth + β 2 Pendidikan + β 3 Pengangguran + β 4 Investasi + ε

## 4. Results and Discussion
4.1 Hasil
Penelitian ini dilakukan pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Medan, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau dan Bangka Belitung.
Pada  tahun  2011-2020,  pertumbuhan  ekonomi  di  Sumatera  mengalami  fluktuasi hingga tahun 2019. Pada tahun 2011 Provinsi Jambi tercatat sebagai daerah pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 7,86%. Sementara Provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah  adalah  Provinsi  aceh  yaitu  sebesar  3,28%.  Namun  ditahun  tahun  2020  rata-rata pertumbuhan ekonomi disetiap Provinsi mengalami kontraksi akibat adanya pandemi Covid- 19.
Tabel 1. Pertumbuhan ekonomi di Sumatera tahun 2011-2020 2011 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 Aceh 3,28 3,85 2,61 1,55 -0,73  3,29 4,18 4,61 4,14 -0,37 Sumatera Utara 6,85 6,83 6,07 5,48 5,13 5,28 4,98 4,97 4,94 -0,02 Sumatera Barat 7,86 7,03 6,84 7,36 4,21 4,37 4,6 4,69 4,35 -0,44 Riau 6,34 6,31 6,08 5,88 5,53 5,27 5,3 5,14 5,01 -1,62 Jambi 6,56 6,44 5,77 5,08 5,13 5,14 5,16 5,23 5,26 -1,67 Sumatera Selatan 6,36 6,83 5,31 4,79 4,42 5,04 5,51 6,01 5,69 -0,11 Bengkulu 6,66 6,45 6,07 5,23 5,1 5,18 5,12 5,18 5,22 -1,07 Lampung 5,57 3,76 2,48 2,71 0,22 2,18 2,66 2,35 2,81 -1,13 Kep.Bangka Belitung 6,9 5,5 5,2 4,67 4,08 4,1 4,47 4,45 3,32 -2,3 Kep. Riau 6,96 7,63 7,21 6,6 6,02 4,98 1,98 4,47 4,83 -3,8
Sumber : BPS, 2022.
Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa pada tahun 2011-2020 rata-rata pertumbuhan ekonomi di Sumatera adalah sebesar 4,35%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun  2011  yakni  6,33%.  Terdapat  dua  Provinsi  yakni  Aceh  dan  Riau  yang  memiliki pertumbuhan  ekonomi  dibawah  rata-rata  Sumatera.  Sedangkan  Provinsi  lainnya  memiliki pertumbuhan  ekonomi  diatas  rata-rata  Sumatera.  Penurunan  pertumbuhan  ekonomi  di Sumatera  terjadi  hingga  tahun  2015.  Hal  ini  diduga  karena  adanya  krisis  yang  menjadi penyebabnya.
Tahun  2016  pertumbuhan  ekonomi  mulai  mengalami  peningkatan  dan  fluktuatif hingga  tahun  2019.  Karena  pada  tahun  2019  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  Sumatera sebesar  4,56%.  Provinsi  Aceh,  Riau,  jambi  dan  Kepualauan  Bangka  Belitung  mempunyai pertumbuhan dibawah rata-rata Sumatera. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Provinsi Sumatera Selatan yakni sebesar 5,69%.
Dilihat dari pertumbuhan ekonomi setiap Provinsi, diketahui bahwa Pertumbuhan ekonomi  tertinggi  terjadi  di  Provinsi  Aceh  pada  tahun  2018  yaitu  sebesar  4,61%  dan pertumbuhan  ekonomi  terendah  pada  tahun  2020  sebesar  -0,37%.  Di  Provinsi  Sumatera Utara  pertumbuhan  ekonomi  tertinggi  terjadi  ditahun  2011  yaitu  sebesar  6,66%  dan pertumbuhan ekonomi terendah pada terjadi ditahun 2020 yaitu sebesar  -1,07%. Provinsi Sumatera Barat pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi  ditahun 2011 yaitu sebesar 6,34% dan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi ditahun 2020 yaitu sebesar -1,62%.  Di Provinsi Riau  pertumbuhan  ekonomi  tertinggi  terjadi  ditahun  2011  yaitu  sebesar  5,57%  dan pertumbuhan  ekonomi  terendah  pada  tahun  2020  yaitu  sebesar  -1,13%.  Pertumbuhan ekonomi  di  Provinsi  Jambi  tertinggi  terjadi  ditahun  2011  yaitu  sebesar  7,86%  dan pertumbuhan  ekonomi  terendah  terjadi  ditahun  2020  yaitu  sebesar  -0,44%.  Adapun  di Provinsi Sumatera Selatan, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi ditahun 2012 yaitu sebesar 6,83% dan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi ditahun 2020 sebesar -0,11%.
Kontraksi pertumbuhan ekonomi terjadi disemua Provinsi di Pulau Sumatera pada tahun  2020.  Kontraksi  pertumbuhan  ekonomi  tertinggi  terjadi  di  Provinsi  Riau  (-3,8%). Selanjutnya adalah Provinsi kepualauan Bangka Belitung (-2.3%) dan Provinsi Lampung(- 1,67%).  Adapun  Provinsi  yang  mengalami  kontaksi  terendah  adalah  Provinsi  Bengkulu (0,02%), Provinsi Aceh (-0,37%) dan Provinsi Jambi (-0,44%). Tingkat  kemiskinan  di  Pulau  Sumatera  periode  tahun  2011-2020  mengalami penurunan. Pada tahun 2011 dari sebesar 11,52% menjadi 9,44% pada tahun 2019. Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin rata-rata mengalami peningkatan menjadi sebesar 9,82%.  Provinsi  dengan  rata-rata  persentase  kemiskinan  tertinggi  adalah  Provinsi  Aceh (16,83%)  dan  selanjutnya  adalah  Provinsi  Bengkulu  (16,51%).  Persentase  wilayah  dengan jumlah penduduk miskin terendah adalah Provinsi kepulauan Bangka Belitung, yakni sebesar 5,01 %.
Gambar 2 . Rata-rata persentase penduduk miskin per Provinsi di Sumatera Sumber : Pengolahan data sekunder 2022.
Dari grafik diatas, terdapat empat Provinsi yang tercatat persentase jumlah penduduk miskinnya diatas rata-rata Sumatera, yakni Provinsi Aceh, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung. Pada tahun 2013-2016 menunjukan Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera adalah Provinsi Bengkulu yaitu pada tahun 2013 sebesar 17,75%, tahun 2014  sebesar  17,09%,  tahun  2015  sebesar  17,16%  dan  tahun  2016  sebesar  17,03%. Sedangkan Provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Pulau Sumatera yaitu Provinsi kepulauan Bangka Belitung yakni pada tahun 2013 sebesar 5,25%, tahun 2014 sebesar 4,97%,
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 ACEH BENGKULU LAMPUNG SUMATERA SELATAN SUMATERA UTARA JAMBI RIAU SUMATERA BARAT KEP. RIAU KEP. BANGKA BELITUNG 16,83 16,51 13,93 13,37 9,85 8,17 7,77 7,14 6,19 5,01
tahun  2015  sebesar  4,83%  dan  tahun  2016  sebesar  5,04%.  Pada  tahun  2017-2020 menunjukkan  Provinsi  dengan  tingkat  kemiskinan  tertinggi  di  Pulau  Sumatera  adalah Provinsi aceh, yaitu pada tahun 2017 sebesar 15,92%, tahun 2018 sebesar 15,68%, tahun 2019  sebesar  15,01%  dan  tahun  2020  sebesar  15,43%.  Sementara  untuk  Provinsi  dengan tingkat kemiskinan terendah, masih tetap Provinsi kepulauan Bangka Belitung, yaitu pada tahun 2017 sebesar 5,3%, tahun 2018 sebesar 4,77%, tahun 2019 sebesar 4,5% dan tahun 2020 sebesar 4,89%.
Tabel 2. Persentase penduduk miskin per Provinsi di Sumatera tahun 2011-2020 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 Aceh 19.48  18.58  17.72  16.98  17.11  16.43  15.92  15.68  15.01  15.43 Sumatera Utara 10.83  10.41  10.39  9.85  10.79  10.27  9.28  8.94  8.63  9.14 Sumatera Barat 8.99 8 7.56  6.89  6.71  7.14  6.75  6.55  6.29  6.56 Riau 8.17  8.05  8.42  7.99  8.82  7.67  7.41  7.21  6.9  7.04 Jambi 7.9 8.28  8.42  8.39  9.12  8.37  7.9  7.85  7.51  7.97 Sumatera Selatan  13.95  13.48  14.06  13.62  13.77  13.39  13.1  12.82  12.56  12.98 Bengkulu 17.36  17.51  17.75  17.09  17.16  17.03  15.59  15.41  14.91  15.3 Lampung 16.58  15.65  14.39  14.21  13.53  13.86  13.04  13.01  12.3  12.76 Kep.Bangka Belitung 5.16  5.37  5.25  4.97  4.83  5.04  5.3 4.77  4.5 4.89 Kep. Riau 6.79  6.83  6.35  6.4  5.78  5.84  6.13  5.83  5.8  6.13
Sumber : BPS, 2022.
Berdasarkan  table  5.3,  diketahui  bahwa  tingkat  kemiskinan  tertinggi  di  Sumatera adalah Provinsi Aceh yaitu ditahun 2011 sebesar 19,48% dan ditahun 2012 sebesar 18,58%. Sedangkan  Provinsi  dengan  tingkat  kemiskinan  terendah  di  Sumatera  yaitu  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu ditahun 2011 sebesar 5,16% dan tahun 2012 sebesar 5,16%. Pada  periode  tahun  2013-2016,  tingkat  kemiskinan  tertinggi  diwilayah  Pulau Sumatera adalah Provinsi Bengkulu yaitu ditahun 2013 sebesar 17,75%, tahun 2014 sebesar 17,09%, tahun 2015 sebesar 17,16% dan tahun 2016 sebesar 17,03%. Sementara Provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu ditahun 2013 sebesar 5,25%, tahun 2014 sebesar 4,97%, tahun 2015 sebesar 4,83% dan tahun 2016 sebesar  5,04%.  Sedangkan  periode  tahun  2017-2020,  wilayah  dengan  tingkat  kemiskinan tertinggi di Sumatera adalah Provinsi Aceh, yaitu pada tahun 2017 sebesar 15,92%, tahun 2018 sebesar 15,68%, tahun 2019 sebesar 15,01%, dan tahun 2020 sebesar 15,43%.
Pada tahun 2011, tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Aceh yaitu sebesar 19,48% dan  terendah  terjadi  ditahun  2019  yaitu  sebesar  15,01%.  Tingkat  kemiskinan  tertinggi Provinsi Sumatra Utara ditahun 2011 sebesar 10,83% dan ditahun 2019 sebesar 8,63%.  Di Provinsi Sumatra Barat tingkat kemiskinan tertinggi terjadi ditahun 2011 yakni sebesar 8,99% dan terendah pada tahun 2019 sebesar 6,29%.
Adapun di Provinsi Riau tingkat kemiskinan tertinggi ditahun 2015 sebesar 8,82% dan terendah ada ditahun 2019 sebesar 6,9%. Tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Jambi ditahun 2015 sebesar 9,12% dan terendah ditahun 2019 sebesar 7,51%. Tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Sumatra Selatan ditahun 2013  sebesar 14,06 % dan terendah ditahun 2019 sebesar 12,56%.
Provinsi  Bengkulu  merupakan  satu  diantara  Provinsi  dengan  tingkat  kemiskinan tertinggi  di  Sumatera.  Karena  ditahun 2013,  tingkat  kemiskinan  tertingginya  yaitu  sebesar 19,75%  dan  tingkat  kemiskinan  terendah  di  Provinsi  Aceh  ditahun  2019  yaitu  sebesar 14,91%. Tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Lampung  ada ditahun 2011 sebesar 16,58 %  dan  tingkat  kemiskinan  terendah  ditahun  2019  sebesar  12,3%.  Tingkat  kemiskinan
tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditahun 2012  sebesar 5,37%. Kemudian tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Kepualuan Riau ditahun 2012 sebesar 6,83% dan tingkat kemiskinan terendah ditahun 2019 sebesar 5,8%.
Tingkat investasi di Sumatera dilihat dari rasio penanaman modal tetap Bruto masing- masing Provinsi. Tabel 5.5 menunjukkan data investasi di Sumatera dari tahun 2011 sampai tahun 2020. Provinsi dengan tingkat investasi tertinggi tiap tahunnya yakni Provinsi Bengkulu sebesar 44,229% dan tingkat investasi terendah di Sumatera adalah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni sebesar 21,261%.
Tabel 3. Tingkat Investasi tahun 2011-2020 per Provinsi di Sumatera 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 Aceh 31.45  32.05  31.08  32.22  33.63  34.89  32.52  32.15  32.95  34.31 Sumatera Utara 29.87  30.46  30.21  29.59  29.24  29.15  29.13  29.41  30.26  30.23 Sumatera Barat 30.53  30.56  30.14  29.91  29.57  29.85  29.61  29.15  29.19  28.88 Riau 26.99  28.42  29.19  28.94  30.03  30.45  30.09  30.50  30.44  30.22 Jambi 22.07  24.78  25.29  23.43  22.26  22.25  22.07  21.54  21.39  21.71 Sumatera Selatan 39.01  38.66  38.45  38.39  36.86  37.96  38.10  37.29  35.88  36.37 Bengkulu 41.58  42.25  43.17  44.23  43.54  43.43  43.88  44.15  44.17  43.45 Lampung 30.58  31.41  30.83  31.00  31.09  32.31  33.03  34.09  33.88  32.76 Kep.Bangka Belitung 21.43  21.32  21.26  21.30  21.37  21.84  22.23  22.56  23.09  22.08 Kep. Riau 40.70  40.67  40.44  40.14  39.09  38.43  38.24  39.92  40.38  39.89
Sumber : BPS, 2022.
Berdasarkan pada table 5.5. diketahui nilai tingkat investasi tertinggi di Provinsi aceh ditahun 2020 sebesar 34,309% dan ditahun 2013 merupakan nilai tingkat investasi terendah di Provinsi Aceh dengan besaran 31,082%. Tingkat investasi tertinggi di Provinsi Sumatra utara ditahun 2012 sebesar 30,459% dan ditahun 2017 merupakan tingkat investasi terendah dengan nilai 29,129%.
Provinsi yang mengalami penurunan tingkat investasi pada kurun wakru 2011 -2020 yakni  provinsi  Sumatera  Barat,  Jambi  dan  Kepulauan  Riau.  Tingkat  investasi  tertinggi  di Provinsi Sumatra barat ditahun 2012 sebesar 30,559% dan tingkat investasi terendah ditahun 2020 sebesar 28,875%. Tingkat investasi tertinggi di Provinsi Jambi ditahun 2013 sebesar 25,291%  dan  tingkat  investasi  terendah  ditahun  2018  sebesar  21,538%.  Tingkat  investasi tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau  ditahun 2011 sebesar 40,704% dan tingkat investasi terendah  ditahun  2017  sebesar  38,240%.  Adapun  Provinsi  lainnya  mempunyai  trend peningkatan investasi.
Di Provinsi Riau tingkat investasi tertinggi terjadi ditahun 2018 sebesar 30,504% dan tingkat investasi terendah ada ditahun 2011 sebesar 26,991%. Tingkat investasi tertinggi di Provinsi  Sumatra  Selatan  ditahun  2011  sebesar  39,007%  dan  tingkat  investasi  terendah ditahun  2017  sebesar  35,879%.  Tingkat  investasi  tertinggi  di  Provinsi  Bengkulu  terjadi ditahun  2019  sebesar  44.172%  dan  tingkat  investasi  terendah  ada  ditahun  2011  sebesar 41,579%. Tingkat investasi tertinggi di Provinsi Lampung  ditahun 2018 sebesar 34,090% dan tingkat investasi terendah ada ditahun 2011 sebesar 30,578%. Tingkat investasi tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  ditahun 2019 sebesar 23,087% dan tingkat investasi terendah ada ditahun 2013 sebesar 21,261%.
Belanja  modal  di  Sumatera  tahun  2011  tertinggi  di  Provinsi  Sumatera  Utara  yaitu sebesar  5,65  trilyun  sedangkan  Provinsi  dengan  belanja  modal  terendah  adalah  Provinsi Bengkulu yaitu sebesar 1,23 trilyun. Pada tahun 2012, Provinsi Riau merupakan wilayah yang
belanja  modalnya  tertinggi  yaitu  sebesar  7,00  trilyun  sedangkan  Provinsi  dengan  belanja modal terendah di Sumatera adalah Provinsi Bengkulu yaitu sebesar 1,27 trilyun. Pada tahun 2014    belanja  modal  di  Sumatera  menunjukan  bahwa  Provinsi  Sumatra  selatan  memiliki belanja  modal  tertinggi  di  Sumatra  yaitu  sebesar  8,34  trilyun  sedangkan  Provinsi  dengan belanja modal terendah di Sumatra adalah Provinsi Kep. Bangka Belitung yaitu sebesar 1,49 trilyun.
Tabel 4. Belanja modal per Provinsi di Sumatera tahun 2011-2020 ( Trilyun) 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 Aceh 3.78  2.80  4.37  7.37  8.55  9.87  8.92  6.32  8.74  6.40 Sumatera Utara 5.65  6.50  7.72  8.07  8.75  9.79  10.89  9.63  9.60  7.12 Sumatera Barat 2.21  2.77  3.18  3.68  4.21  5.19  5.13  4.95  5.23  3.52 Riau 5.33  7.00  8.80  7.42  8.55  6.29  6.13  4.60  6.20  4.46 Jambi 2.41  3.05  4.13  4.01  3.53  3.73  3.91  3.68  4.51  3.25 Sumatera Selatan 5.21  6.11  7.90  8.34  6.94  6.73  7.64  7.87  10.35  8.71 Bengkulu 1.23  1.27  1.51  1.83  2.36  2.61  2.45  2.03  2.47  1.90 Lampung 2.67  3.48  3.85  3.99  4.47  5.66  6.47  6.17  4.53  3.51 Kep.Bangka Belitung   1.25  1.45  1.61  1.49  1.75  1.93  1.61  1.60  1.82  1.38 Kep. Riau 1.32  1.60  2.17  2.54  1.66  1.96  2.11  2.27  2.78  1.84
Sumber : BPS 2022.
Pada tahun 2015  Provinsi Sumatra utara memiliki belanja modal tertinggi di Sumatra yaitu  sebesar  8,75  trilyun  sedangkan  Provinsi  dengan  belanja  modal  terendah  di  Sumatra adalah Provinsi kep. Riau yaitu sebesar 1,66 trilyun. Pada tahun 2016  Provinsi aceh memiliki belanja  modal  tertinggi  di  Sumatra  yaitu  sebesar  9,87  trilyun  sedangkan  Provinsi  dengan belanja modal terendah di Sumatra adalah Provinsi kep. Bangka Belitung yaitu sebesar 1,93 trilyun. Pada tahun 2017  Provinsi Sumatra utara memiliki belanja modal tertinggi di Sumatra yaitu sebesar 10,89 trilyun sedangkan Provinsi dengan belanja modal terendah di Sumatra adalah Provinsi kep. Bangka Belitung yaitu sebesar 1,61 trilyun.
Pada tahun 2018 Provinsi Sumatra utara memiliki belanja modal tertinggi di Sumatra yaitu  sebesar  9,63  trilyun  sedangkan  Provinsi  dengan  belanja  modal  terendah  di  Sumatra adalah Provinsi kep. Bangka Belitung yaitu sebesar 1,60 trilyun. Pada tahun 2019 Provinsi Sumatra  selatan  memiliki  belanja  modal  tertinggi  di  Sumatra  yaitu  sebesar  10,35  trilyun sedangkan Provinsi dengan belanja modal terendah di Sumatra adalah Provinsi kep. Bangka Belitung  yaitu  sebesar  1,82  trilyun.  Pada  tahun  2020  Provinsi  Sumatra  selatan  memiliki belanja  modal  tertinggi  di  Sumatra  yaitu  sebesar  8,71  trilyun  sedangkan  Provinsi  dengan belanja modal terendah di Sumatra adalah Provinsi kep. Bangka Belitung yaitu sebesar 1,38 trilyun.
Berdasarkan data Provinsi aceh mengalami turun naik belanja modal. Belanja modal tertinggi pada tahun 2016 sebesar 9,87 trilyun. Sedangkan belanja modal terendah pada tahun 2012 sebesar 2,80 trilyun. Provinsi Sumatra utara mengalami kenaikan belanja modal, belanja modal tertinggi pada tahun 2017 sebesar 10,89% trilyun sedangkan belanja modal terendah pada tahun 2011 sebesar 5,65% trilyun. Provinsi Sumatra barat mengalami kenaikan belanja modal. Belanja modal tertinggi ditahun 2016 sebesar 5,16 trilyun dan belanja modal terendah ditahun 2011 sebesar 2,11 trilyun. Provinsi Riau mengalami naik turun dalam belanja modal, Belanja modal tertinggi pada tahun 2013 sebesar 8,80 trilun dan belanja modal terendah pada tahun 2020 sebesar 4,46 trilyun. Provinsi Jambi mengalami kenaikan dalam belanja modal selama 10 tahun. Belanja modal tertinggi pada tahun 2019 sebesar 4,51 trilyun dan belanja modal terendah pada tahun 2,41 trilyun. Provinsi Sumatra Selatan mengalami kenaikan dalam
belanja modal selama 10 tahun. Belanja modal tertinggi pada tahun 2019 sebesar 10,35 trilyun dan belanja modal terendah pada tahun 2011 sebesar 5,21 trilyun.
Provinsi Bengkulu mengalami kenaikan dalam belanja modal, belanja modal tertinggi pada tahun 2016 sebesar 2,61 trilyun dan belanja modal terendah pada tahun 2011 sebesar 1,23 triliun. Provinsi lampung mengalami kenaikan dalam belanja modal selama 10 tahun. Belanja modal tertinggi pada tahun 2017 sebesar 6,47 triliun dan belanja modal terendah pada tahun 2011 sebesar 2,47 trilyun. Belanja modal tertinggi Bangka Belitung pada tahun 2019 sebesar 1,82 triliun dan belanja modal terendah pada tahun 2011 sebesar 1,25 triliun. Pada tahun 2019, belanja modal tertinggi di Provinsi Riau yakni sebesar 2,78 trilyun dan belanja modal terendah sebesar 1,32 triliun.
Untuk  melihat  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi,  pendidikan,  pengangguran  serta investasi terhadap kemiskinan secara langsung dipergunakan analisis regresi berganda data panel pada rentang waktu tahun 2011 -2010 dan pada 10 Provinsi di Sumatera.
Pada analisis regresi data panel maka dilaksanakan sejumlah tahapan pemilihan model terbaik yakni Uji Chow untuk menentukan antara model OLS dengan Fixed Effect Mode l, uji Hausman untuk memilih antara fixed effect model dengan random effect model. Berdasarkan hasil uji, maka model yang dipergunakan dalam persamaan ini adalah random effect . Dengan bantuan software Eviews-9, maka hasil dari penggarapan  data adalah sebagai berikut :
Tabel 5.9. Hasil analisis regresi variabel bebas terhadap Kemiskinan Variable Coefficient Std. Error  t-Statistic Prob. Pertumbuhan Ekonomi (X 1 ) 0.063 0.034 1.862535 0.06* Pendidikan (X 2 ) -0.084 0.014 -5.84436 0.00*** Pengangguran (X 3 ) 0.363 0.066 5.510929 0.00*** Investasi (X 4 ) -0.097 0.059 -1.66236 0.09* R-squared 0.55 Prob(F-statistic) 0.00
Sumber : Pengolahan data 2022
Ket : * sig α=10%. ** sig α=5% dan *** sig α=1%
Tabel 5.9  memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan pada derajat kepercayaan 10%, dimana nilai signifikansi sebesar 0.06 <0,10. Nilai koefisien pertumbuhan ekonomi sebesar 0.063 yang bermakna setiap terjadi peningkatan 1% pertumbuhan  ekonomi  maka  tingkat  kemiskinan  akan  meningkat sebesar  0,063%  dengan asumsi variabel lain cateris paribus.
Adapun variabel pendidikan memiliki nilai koefisien sebesar -0,084 yang bermakna bahwa setiap terjadi peningkatan 1 persen angka partisipasi murni sekolah SMA sederajat maka nilai kemiskinan akan turun sebesar 0,084 persen dengan asumsi variabel lain cateris paribus. Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan pada derajat kepercayaan 1% dimana nilai signifikansi sebesar 0.00 <0,01.
Variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan pada derajat kepercayaan 1%  dimana  tingkat  signifikansi  sebesar  0.00  <0,01.  Nilai  koefisien  pengangguran  sebesar 0.363 berarti setiap terjadi peningkatan 1 persen tingkat pengangguran terbuka maka nilai kemiskinan akan meningkat sebesar 0,363 persen dengan asumsi variabel lain cateris paribus.
Selanjutya  variabel  investasi  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  pada  derajat kepercayaan  10%  dimana  nilai  signifikansi  sebesar  0.09  <0,10.  Tingkat  koefisien pertumbuhan  ekonomi  sebesar  -0.097  berarti  setiap  terjadi  peningkatan  1  persen  rasio penanaman modal tetap bruto maka nilai kemiskinan akan turun sebesar 0,097 persen dengan asumsi variabel lain cateris paribus.
Adapun  nilai  R  Sguare  sebesar  0,55  yang  memiliki  makna  bahwa  variabel pertumbuhan  ekonomi,  pendidikan,  pengangguran  serta  investasi  mampu  mengartikan variabel tingkat kemiskinan sebesar 55%. Sementara nilai e1 diperoleh sebesar 0.67. adapun perhitungan nilai e1 adalah sebagai berikut :
𝑒1 = √1 − 𝑅 2 , 𝑒1 = √1 − 0,55 = 0,67
Persamaan model 1 adalah sebagai berikut :
Kemiskinan  =  0,063Pertumbuhan  ekonomi – 0,084Pendidikan  +  0,363Pengangguran –

## 0,097Investasi
4.2 Pembahasan
Ketimpangan wilayah atau ketimpangan wilayah dan kemiskinan merupakan persoalan yang masih terus dihadapi oleh hamper semua Negara berkembang. Terdapat beberapa variabel yang  menjadi  penyebab  kesenjangan  wilayah.  Variabel-variabel  penentu  ketimpangan  ada yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung. Untuk variabel yang secara tidak langsung, mempengaruhi ketimpangan wilayah maka dilakukan pengujian pengaruh melalui variabel antara. Dalam penelitian ini kemiskinan merupakan variabel intervening/jalur dari ketimpangan wilayah.
Pada pengolahan data model pertama, kemiskinan merupakan variabel terikat yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, pendidikan, pengangguran dan investasi. Dari hasil penggarapan data didapatkan hasil bahwa semua variabel berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan  di  Sumatera.  Variabel  pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  positif  signifikan terhadap  kemiskinan.  Hal  ini  menandakan  bahwa  jika  terjadi  peningkatan  pertumbuhan ekonomi  maka  nilai  kemiskinan  di  Sumatera  akan  meningkat.  Hasil  ini  berbeda  dengan temuan (Didu and Fauzi 2016) dan (Purnama 2017) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Lebak dan di Provinsi Sumatera Utara. Adapun (Pangiuk 2018) dan (Susanto and Pangesti 2021) mengemukakan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi dan di Indonesia.
Berlandaskan  hasil  penelitian  didapati  bahwa  pengaruh  langsung  pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di sumatera sebesar 6,3%. Hasil koefesien yang bernilai positif menunjukkan  bahwa  adanya  pertambahan  pertumbuhan  ekonomi  maka  nilai  kemiskinan juga akan meningkat. Hal ini diduga oleh pertumbuhan ekonomi yang tidak dinikmati oleh kelompok  miskin  sehingga  diperlukan  pertumbuhan  ekonomi  yang  bersifat  inklusif  yang diharapkan mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Sumatera.
Variabel pendidikan berdampak secara langsung sebesar -9,7% terhadap kemiskinan di  Sumatera.  Hasil  penelitian  memperlihatkan  hubungan  negatif  sugnifikan  yang  berarti bahwa setiap terjadi peningkatan persentase partisipasi murni sekolah menengah sederajat maka  akan  menurunkan  tingkat  kemiskinan  di  Sumatera  sebesar  9,7  persen.  Hal  ini menandakan bahwa semakin banyak pekerka yang memiliki pendidikan minimal SMA maka kemungkinan  untuk  memperoleh  atau  melakukan  pekerjaan  baik  sektor  formal  maupun informal  akan  meningkat  yang  pada  akhirnya  akan  menurunkan  angka  kemiskinan.  Hasil penelitian  (Ainunnisa  and  Hidayat  2019)  juga  menemukan  hubungan  negatif  antara pendidikan  dan  kemiskinan  di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Banten.  Sebaliknya,  (Mahsunah 2013) menemukan bahwa pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Timur, hal ini diakibatkan oleh semakin tingginya persaingan di pasar tenaga  kerja dan kebutuhan industrialisasi akan tenaga yang berkualitas dan berpengalaman.
Adapun  hubungan  tingkat  pengangguran  terbuka  dengan  tingkat  kemiskinan  di Sumatera  bernilai  positif,  hal  ini  menunjukkan  setiap  ada  kenaikan  tingkat  pengangguran
terbuka maka tingkat kemiskinan akan meningkat. Orang yang menganggur tidak memiliki penghasilan  dan  akan  menyebabkan  kemiskinan  karena  pendapatan  untuk  membiayai kebutuhan hidup tidak ada. Sebaliknya (Amalia 2012) menemukan bahwa di kawasan timur indonesia tingkat pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Investasi  yang  dihitung  melalui  rasio  penanaman  modal  tetap  bruto  memiliki hubungan yang negatif signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera. Hal ini bermakna bahwa setiap  terjadi  peningkatan  satu  persen  rasio  penanaman  modal  tetap  bruto  maka  tingkat kemiskinan  akan  menurun  sebesar  9,7%.  Peningkatan  investasi  akan  memicu  terciptanya lapangan  kerja  yang  akhirnya  dapat  mengentaskan  kemiskinan.  Hasil  ini  seiring  dengan pernyataan (Jhingan, 2006) bahwa dengan investasi akan menciptakan pembelian faktor input produksi,  seperti  mesin-mesin  pabrik,  perbaikan  infrastruktur  dan  lainnya  akan meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga akan mengurangi tingkat kemiskinan. Hasil ini  sejalan  dengan  penelitian  (Agung  Istri  Diah  Paramita  and  Bagus  Putu  Purbadharmaja 2015) yang menemukan pengaruh negatif signifikan antara investasi dengan kemiskinan di Provinsi  Bali.  Kendati  demikian  hasil  temuan  (Safitri  and  Effendi  2019)  menemukan hubungan positif tidak signifikan antara investasi dengan kemiskinan di Kalimantan Selatan.

## 5. Conclusions and Recommendations
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :
Variabel  pertumbuhan  ekonomi,  pendikan,  pengangguran  dan  investasi  berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di sumatera, dengan nilai R 2 sebesar 55%.
Adapaun saran dan rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan adalah : Setiap Provinsi agar melakukan kegiatan ekonomi yang mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi inklusif sehingga pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kemiskina dan ketimpangan wilayah di Sumatera.

## Acknowledgments
Dalam penulisan penenlitian dan atikel ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak. Kami usapkan terima kasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu yang telah memberikan bantuan pendanaan pada penelitian ini.
.

## References
Acemoglu,  Daron.  2012.  “Introduction  to  Economic  Growth.” Journal  of  Economic  Theory 147(2):545 – 50.
Agung  Istri  Diah  Paramita,  Anak  and  Ida  Bagus  Putu  Purbadharmaja.  2015.  “Pengaruh Investasi Dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Kemiskinan Di Provinsi Bali.” E-Jurnal EP Unud 4(10):1194 – 1218.
Ainunnisa,  Vera  and  Wahyu  Hidayat.  2019.  “Pengar uh  Tingkat  Pengangguran,  Investasi, Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Banten.” Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE) 3(1):140 – 52.
Ali, Asghar and Sajjad Ali. 2018. “Determinants of Poverty in Pakistan.” Pakistan Journal of Humanities and Social Sciences Researchstan Journal of Humanities and Social Sciences Research
01(02):17 – 31.
Amalia,  Fitri.  2012.  “Pengaruh  Pendidikan,  Pengangguran  Dan  Inflasi  Terhadap  Tingkat Kemiskinan Di Kawasan Timur Indonesia (Kti) Periode 2001- 2010.” Econosains Jurnal Online Ekonomi Dan Pendidikan 10(2):158 – 69.
Asadullah, M. Niaz and Antonio Savoia. 2018. “Poverty Reduction during 1990– 2013: Did Millennium  Development  Goals  Adoption  and  State  Capacity  Matter?” World Development 105:70 – 82.
Bishaw, Alemayehu; Glassman, Bri an. 2016. “Poverty : 2014 and 2015.” American Community Survey Briefs 15(September):1 – 14.
Breunig,  Robert  and  Omer  Majeed.  2020.  “Inequality,  Poverty  and  Economic  Growth.” International Economics 161:83 – 99.
Didu,  Saharuddin  and  Ferri  Fauzi.  2016.  “Pengaruh Jumlah  Penduduk,  Pendidikan  Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lebak.” Jurnal Ekonomi- Qu 6(1):102 – 17.
Faisala, Faisal, Ahmad Risal, Hardianto Hardiato, and Elihami Elihami. 2020. “Nonformal Education and Reduction of Poverty in Rural Areas.” Jurnal Edukasi Nonformal 1(1).
Febriani, Ratu Eva and Yusnida Yusnida. 2020. “Kajian Kesejahteraan Di Provinsi Bengkulu: Sebuah  Temuan  Dari  Analisis  Jalur.” Convergence:  The  Journal  of  Economic  Development 2(1):16 – 35.
Freistein,  Katja  and  Bettina Mahlert.  2016.  “The  Potential  for  Tackling  Inequality  in  the Sustainable Development Goals.” Third World Quarterly 37(12):2139 – 55.
Hofmarcher,  Thomas.  2021.  “The  Effect  of  Education  on  Poverty:  A  European Perspective.” Economics of Education Review 83(June 2020):102124.
Kaldor, Nicholas. 2019. “A Model of Economic Growth.” JSTOR 67(268):5 – 7.
Kogid, Mori, Dullah Mulok, Lim Fui Yee Beatrice, and Kasim Mansur. 2010. “Determinant Factors  of  Economic  Growth  in  Malaysia:  Multivariate  Cointegration  and  Causality A nalysis.” European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences (24):123 – 37.
Kuncoro, Mudrajad. 2010. Ekonomi Pembangunan : Masalah, Kebijakan Dan Politik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Lamba,  Arung,  Paulus  K.  Allo,  and  Ramasoyan  Arung  Lamba.  2019.  “Effect  of  Fiscal Decentralization Policy of Regional Economic Imbalances towards Economy Growth in Eastern Indonesia.” International Journal of Social Sciences and Humanities 3(2):112 – 27.
Leal  Filho,  Walter,  Violeta  Orlovic  Lovren,  Markus  Will,  Amanda  Lange  Salvia,  and Fernanda Frankenberger. 2021. “Poverty: A Central Barrier to the Implementation of the  UN  Sustainable  Development  Goals.” Environmental  Science  and  Policy 125(August):96 – 104.
Mah sunah,  Durrotul.  2013.  “Analisis  Pengaruh  Jumlah  Penduduk,  Pendidikan  Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur.” Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE) 1(3):1 – 17.
Michael P Todaro ;Stephen C Smith. 1997. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga Jilid I . edited by H. Munandar. Jakarta: Erlangga.
Musahadi, MN Ichwan, Mutiullah, Alim Roswantoro, M. Sardi, Ishak Hariyanto, M. Arif, MM Iqbal, Benny Afwadzi, Muhammad Barir, and MZ Qadafy. 2015. “Agama, Filsafat, & Kemiskinan.”
Nazir, M. 2005. Metodologi Penelitian . Jakarta: Ghalia.
Pangiuk,  Ambok.  2018.  “Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap  Penurunan Kemiskinan Di Provinsi Jambi Tahun 2009- 2013.” ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research 2(2):44.
Pratama, Nengah Rai Narka Suda and Made Suyana Utama. 20 19. “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.” E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana 8 [7](2337 – 3067):651 – 80.
Purnama, Nadia Ika. 2017. “Analisis Pengaruh P ertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sumatera Utara.” Jurnal Ekonomikawan 62 – 70.
Putro, Pilipus Bambang Wahyono, Sri Mintarti, and Adi Wijaya. 2018. “Analisis Determinasi Pertumbuhan Ekonomi  Dan Kemiskinan.” Inovasi 13(2):135.
Roy,  J.,  P.  Tschakert,  H.  Waisman,  S.  Abdul  Halim,  P.  Antwi-Agyei,  P.  Dasgupta,  B. Hayward, M. Kanninen, D. Liverman, C. Okereke, PF Pinho, K. Riahi, and Ag Suarez. 2018.  “Sustainable  Development,  Poverty  Eradication  and  Reducing  Inequalities.” Global Warming of 1.5 o C. an IPCC Special Report on the Impacts of Global Warming of 1.5 o C above Pre-Industrial Levels and Related Global Greenhouse Gas Emission Pathways, in the Context of Strengthening the Global Response to the Threat of Climate Chang 445 – 538.
Safitri, Leli and Muhammad Effendi. 2019. “Analisis Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Pendudk  Dan  Investasi  Terhadap  Kemiskinan  Di  Kalimantan  Selatan.” JIEP:  Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan 2(2):1 – 13.
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D . Bandung: Alfa Beta.
Susanto,  Rudy  and  Indah  Pangesti.  2021. “Pengaruh  Inflasi  Dan  Pertumbuhan  Ekonomi Terhadap  Tingkat  Kemiskinan  Di  Indonesia.” JABE  (Journal  of  Applied  Business  and Economic) 7(2):271.