Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 3 November 2022 P - ISSN : 2503-4413 E - ISSN : 2654-5837, Hal  956 - 965

## OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA TERNATE
Oleh : Nisma Ode
Program Pasca Sarjana/Manajemen Universitas Khairun nismaode01@gmail.com
Rusman Soleman
Ekonomi dan Bisnis/Manajemen, Universitas Khairun rusmansoleman8@gmail.com Hartaty Hadady Ekonomi dan Bisnis/Manajemen, Universitas Khairun hartaty.hadady@unkhair.ac.id Article Info Abstract Article History : Received  16  Nov - 2022 Accepted  25 Nov  - 2022 Available Online 30 Nov – 2022 This study aims to find out how the implementation of the collection of  parking  fees  on  public  roads  by  the  Department  of Transportation  of  the  City  of  Ternate,  as  well  as  knowing  and analyzing  the  inhibiting  factors  for  optimizing  parking  fees  on public roads, and knowing what efforts are being made to overcome the inhibiting factors for optimizing parking fees. on the edge of a public  road  by  the  Department  of  Transportation  of  the  City  of Ternate. This study uses a qualitative-descriptive research method. Data  collection  techniques  were  carried  out  by  participatory observation,  in-depth  interviews,  and  documentation.  The  results showed  that  the  optimization  of  the  collection  of  parking  service fees  on  the  edge  of  public  roads  by  the  Department  of Transportation of the City of Ternate encountered obstacles in its implementation, namely: different revenue targets, lack of human resources  for  officers,  manual  collection  system,  limited infrastructure  facilities,  and  regulations  that have  not  adapted  to developments. Based on this, it can be said that the levy collection process has been carried out, but has not run optimally as it should.
Keyword : Optimization, Parking Retribution on the Edge of Public Roads, Ternate City

## 1. PENDAHULUAN
Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah, bahwa dalam melaksanakan urusan pemerintahan tersebut, tiap-tiap daerah otonom/pemerintah  daerah  memerlukan biaya operasional yang telah diatur dalam tiap-tiap  Anggaran  Pendapatan  Belanja
Daerah  (APBD)  masing-masing  daerah.
Kebijakan memanfaatkan keuangan dilakukan dalam wadah: Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  yang  mana  sumber utamanya  adalah  pajak  dan  retribusi daerah;  hasil-hasil  yang  diperoleh  dari pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan; serta pendapatan asli daerah yang  sah;  pendapatan  transfer  yang meliputi dana perimbangan; dana otonomi  khusus;  dana  keistimewaan;
dana  desa;  pendapatan  bagi  hasil;  dan bantuan keuangan.
PAD merupakan hal terpenting bagi penerimaan  keuangan  daerah.  Retribusi daerah  sebagai  salah  satu  sumber pendapatan  asli  daerah  yang  penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan  daerah,  karena  memiliki keunggulan tersendiri yaitu dalam pemungutannya  yang  didasari  atas fasilitas  atau  jasa  yang  diberikan  oleh Pemerintah Daerah bisa langsung dinikmati  oleh  masyarakat  itu  sendiri. Menurut  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan
Retribusi  Daerah,  Retribusi  adalah pungutan  daerah  sebagai  pembayaran atas  jasa  atau  pemberian  izin  tertentu yang khusus disediakan  dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Pemanfaatan  Retribusi  Daerah  untuk pembangunan  prasarana,  dan  perbaikan kualitas sumber daya manusia berpengaruh  positif  terhadap  kegiatan ekonomi  masyarakat,  dan  hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah. Pajak dan restribusi  daerah  pada  dasarnya  tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai  pihak  yang  menetapkan  dan memungut  pajak  dan  retribusi  daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat umum. Bagi daerah, retribusi merupakan sektor  yang  sangat  berpengaruh  dan memiliki  fungsi  serta  peranan  dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Kota  Ternate  merupakan  salah  satu kota  yang  mengalami  pertumbuhan sangat  pesat  karena  letak  wilayahnya sangat strategis sebagai cental perhubungan  antar  daerah  di  Provinsi Maluku  Utara.  Sehingga  hal  tersebut dapat  mempengaruhi  Pendapatan  Asli Daerah  Kota  Ternate  bisa  meningkat setiap tahunnya, terutama pada penerimaan  sektor  restribusi  daerah. Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Ternate dari  jenis  retribusi  pada  tahun  2017 sampai dengan 2021 mengalami
fluktuasi, dimana untuk retribusi targetnya  dari  tahun  ke  tahun  selalu dinaikkan  sementara  realisasinya  selalu menurun alias tidak mencapai target.
Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Kota Ternate Tahun 2017 – 2021 (dalam rupiah)
Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kota Ternate Tahun 2017 s/d 2021
Berdasarkan  data  di  atas  dapat dikatakan  bahwa  realisasi  retribusi daerah  Kota  Ternate  dalam  lima  tahun (2017-2021) tidak terpenuhi target secara optimal  sesuai  dengan  potensi  yang sebenarnya.  Pada  komponen  retribusi daerah  Kota  Ternate  ini,  salah  satu penyumbangnya adalah retribusi
pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dikelola  oleh  Dinas  Perhubungan  Kota Ternate. Namun dalam faktanya realisasi untuk  retribusi  parkir  ini  selalu  tidak mencapai taget yang ditetapkan. Padahal Kota  Ternate  sendiri  merupakan  daerah yang memiliki potensi lahan parkir di tepi jalan  umum  yang  cukup  banyak  dan
Retribusi  Daerah Target Realisasi 1 2017 28.207.870.850,00 16.816.067.938,00 59,61 2 2018 54.700.000.000,00 16.980.872.337,00 31,04 3 2019 42.935.000.000,00 18.048.954.310,75 42,04 4 2020 24.283.500.000,00 16.077.017.079,00 66,21 5 2021 33.097.531.191,00 18.044.142.365,00 54,52 NO Tahun Anggaran %
dengan  jumlah  pengendara  motor  yang terus  bertambah  dari  tahun  ke  tahun.
Karena itu penulis tertarik untuk meneliti sejauhmana pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh Dinas  Perhubungan  Kota  Ternate  dalam lima tahun (2017-2021) sehingga pendapatannya  belum  optimal  (masih berada dibawah 50%)  atau belum sesuai dengan potensi yang sebenarnya.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di  atas  maka  permasalahan  yang  diteliti yaitu: Bagaimana optimalisasi pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Ternate? Dan faktor-faktor penghambat  optimalisasi  pemungutan retribusi  pelayanan  parkir  di  tepi  jalan umum  oleh  Dinas  Perhubungan  Kota Ternate? Tujuan Penelitian Sejalan dengan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan diadakannya penelitian  ini  ialah:  untuk  mengetahui bagaimana  pelaksanaan  pemungutan retribusi  pelayanan  parkir  di  tepi  jalan umum  oleh  Dinas  Perhubungan  Kota Ternate, serta mengetahui dan menganalisis  faktor-faktor  penghambat optimalisasi retribusi parkir di tepi jalan umum,  dan  mengetahui  upaya  apa  yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat optimalisasi retribusi parkir di  tepi  jalan  umum  oleh  Dinas Perhubungan Kota Ternate. 2. KAJIAN TEORETIS DAN LEGALISTIK Optimalisasi Optimalisasi adalah suatu tindakan,  proses,  atau  metode  untuk membuat  suatu  (sebagai  sebuah  desain,
sistem,  atau  keputusan)  menjadi  lebih  / sepenuhnya  sempurna,  fungsional,  atau lebih  efektif.  Menurut  Sutedi  (2008): “Optimalisasi  yaitu  dengan  melakukan efektifitas  dan  efisiensi  sumber  atau objek  pendapatan  daerah,  maka  akan meningkatkan  produktivitas  PAD  tanpa
harus  melakukan  perluasan  sumber  atau objek pendapatan baru yang memerlukan studi,  proses,  dan  waktu  yang  panjang. Adapun  upaya  yang  diperlukan  antara lain:  Memperluas  basis  penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan  efisiensi  administrasi  dan menekan biaya pemungutan, dan meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Retribusi Salah  satu  sumber  pendapatan daerah  selain  pajak,  juga  dari  retribusi. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau pemberian  izin  tertentu  yang  khusus disediakan  dan/atau  diberikan  oleh
Pemerintah  Daerah  untuk  kepentingan orang  pribadi  atau  badan.  Menurut
Siahaan (2010) retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara  karena  adanya  jasa  tertentu  yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara  perorangan.  Jasa  tersebut  dapat dikatakan  bersifat  langsung  yaitu  hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.
Parkir Di Tepi Jalan Umum Parkir  merupakan  kondisi  suatu kendaraan  yang  tidak  bergerak  dan memiliki sifat sementara sebab ditinggalkan  oleh  pengemudinya.  Setiap pengendara kendaraan bermotor, memiliki  kecenderungan  untuk  mencari tempat  untuk  memarkir  kendaraannya sedekat mungkin dengan tempat kegiatan,  atau  aktivitasnya.  Pengertian Parkir  di  tepi  jalan  umum  adalah perbuatan / tindakan memarkir kendaraan  bermotor  di  tepi  jalan  umum yang  dibolehkan  dan  ditentukan  oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan  Peraturan  Undang-Undang tentang Jalan dan Undang-undang tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

## Kajian Legalistik
Setiap kegiatan atau program yang akan  dilaksanakan  pasti  dilandasi  oleh produk  hukum  yang  mengatur  kegiatan
tersebut,  agar  terjadi  keserasian  dan keteraturan  sehingga  program  dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat beberapa  dasar  hukum,  yaitu:  Undang Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun 2013  tentang  Jaringan  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan.  Peraturan  Daerah  Kota Ternate  Nomor 13  Tahun  2011  Tentang Retribusi  Pelayanan  Parkir  Ditepi  Jalan Umum.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode  penelitian  kualitatif-dekskriptif, karena  peneliti  terjun  langsung  ke lapangan  untuk  mengkaji  informan dengan  strategi  yang  interaktif  dan fleksibel. Metode penelitian ini berusaha untuk  mendeskripsikan  sebuah  gejala atau  peristiwa  yang  sifatnya  aktual dengan  menggambarkan  berdasarkan fakta apa adanya. Dengan demikian dapat dikatakan  bahwa,  penelitian  dengan menggunakan metode kualitatif-
deskriptif  yang  memiliki  hubungan dengan  gejala  yang  diteliti  mengenai optimalisasi pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Ternate.
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Retribusi  pelayanan  parkir  di  tepi jalan umum merupakan pembayaran atas penggunaan tempat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu penyumbang retribusi daerah  pada  khususnya  dan  Pendapatan Asli Daerah pada umumnya. Pendapatan retribusi  pelayanan  parkir  di  tepi  jalan umum  oleh  Dinas  Perhubungan  Kota Ternate  pada  tahun  2017  sampai  2021 mengalami  fluktuasi,  dimana  targetnya dalam  lima  tahun  terakhir  selalu dinaikkan namun dalam faktanya realisasi  untuk  retribusi  parkir  ini  selalu tidak mencapai target yang ditetapkan. Tabel 2. Pendapatan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Ternate Tahun 2017-2021 No Tahun Anggaran Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum % Target Realisasi 1 2017 3.500.000.000,00 675.900.000,00 19,31 2 2018 3.600.000.000,00 557.400.000,00 15,48 3 2019 3.050.000.000,00 775.200.000,00 25,42 4 2020 1.525.000.000,00 638.700.000,00 41,88 5 2021 6.000.000.000,00 531.200.000,00 8,85 Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP) Kota Ternate Tahun 2017 s/d 2021 Optimalisasi  pemungutan  retribusi pelayanan  parkir  di  tepi  jalan  umum oleh Dinas Perhubungan Kota Ternate
Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Ternate  dari  jenis  retribusi  pada  tahun 2017  sampai  dengan  2021  mengalami fluktuasi,  karena  realisasi  retribusi  tidak mencapai target yang ditetapkan. Karena itu dibutuhkan upaya unk mengoptimalkan  pemungutan  retribusi, termasuk  retribusi  pelayanan  parkir  di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan
Kota Ternate. Untuk melihat optimalisasi pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota  Ternate,  ada  beberapa  indikator yang  ditetapkan  berdasarkan  observasi dan  wawancara  di  lapangan,  yaitu: Penentuan  target  pendapatan  retribusi,
sumber daya manusia, sistem pemungutan, sarana prasarana penunjang, dan regulasi.
Penentuan target pendapatan retribusi Dalam  hal  penentuan  pendapatan target  retribusi  daerah  setiap  tahun, termasuk  target  retribusi  pelayanan parkir  di  tepi  jalan  umum,  Dinas Perhubungan Kota Ternate telah memahami alur prosedurnya dan berupaya  melaksanakan  pemungutan retribusi tersebut berdasarkan target yang telah ditentukan/ditetapkan BP2RD. Hal ini sebagaimana pernyataan yang disampaikan  oleh  Bapak  Fachrul  Rozy,
SE  selaku  (Kepala  Bidang  Lalu  Lintas dan  Perparkiran)  pada  Hari  Senin, tanggal  15  Agustus  2022,  beliau mengungkapkan:
”...Ada  beberapa  retribusi  yang dikelola  oleh  dinas  perhubungan  yaitu: pertama, ada retribusi parkir ditepi jalan umum, terus yang kedua retribusi tempat parkir  khusus,  yang  berikutnya  ada retribusi terminal, izin trayek dengan ini retribusi kepelabuhanan dan retribusi uji kendaraan.  Nah,  untuk  permasalahan penetapan  target  sendiri  itu  setiap tahunnya dari dinas atau dari BP2RD ada menyurat ke kita mengenai permasalahan target,  tapi  di  dalam  DPA  itu  mungkin dari  dinas  atau  BP2RD  yah..  jadi menetapkan besaran target itu ditetapkan oleh  BP2RD,  nah  dari  BP2RD  sendiri ada beberapa faktor untuk penetapannya, salah  satu  faktor  penetapan  itu  kalo berhubungan  dengan  parkir  tepi  jalan umum itu mungkin dari jumlah kendaraan yang ada. Nah.. mungkin dari dinas  atau  BP2RD  itu  mendapatkan jumlah  kendaraan  itu  dari  Samsat,  nah makanya setiap tahunkan jumlah kendaraan  meningkat  makanya  jumlah targetnya  yang  ditetapkan  itu  akan meningkat  juga.”  Cuma  dibandingkan dengan  pendapatan  asli  daerah  yang dikelola  oleh  dinas  perhubungan  ini terkendala karena tidak memenuhi target karena jumlah SDM yang masih terbatas,
jumlah-jumlah  titik  parkir  yang  masih belum diisi oleh petugas-petugas pemungut, sehingga target yang ditetapkan belum bisa dipenuhi...” Sumber Daya manusia Dalam rangka optimalisasi penerimaan  retribusi  daerah  yang  di dalamnya  termasuk  retribusi  pelayanan parkir  di  tepi  jalan  umum,  salah  satu upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Ternate untuk mencapai target retribusi adalah
memperkuat  Sumber  Daya  Manusia dalam hal ini para petugas lapangannya. SDM petugas harus ditingkatkan jumlah dan kualitas pekerjaannya. Terkait SDM petugas  ini  Bapak  Fachrul  Rozy,  SE menyampaikan:
”...Kita  lihat  komposisi  tenaga retribusi  itu  sebagian  besar  hampir semuanya  itu  PTT  (Pegawai  Tidak Tetap). Jadi petugas yang PNS itu sendiri hanya sekitar 20% atau 30% dari seluruh jumlah petugas penagihan retribusi...”
Idealnya  SDM  petugas  penagih atau juru parkir  harus proporsional pada setiap titik parkir. Artinya jika titik parkir yang  kecil,  sedang  dan  luas  harus disesuaikan dengan kebutuhan petugasnya. Namun kenyataanya di Kota Ternate  belum  terjadi  seperti  yang diharapkan. Hal ini sebagaimana diungkapkan  oleh  Ibu  Sri  Wahyuningsi, SE  (Kasubid  Perlengkapan  Lalu  Lintas dan Perparkiran) pada Dinas Perhubungan  Kota  Ternate.  Beliau menyampaikan:
”...Masalah tenaga juru parkir juga terlalu  sedikit...,  karena  untuk  mencapai titik parkir yang banyak itu kita tidak bisa kalau tenaga terbatas, jadi ini kebutuhan kita  (terkait  petugas  lapangan).  Kan misalnya  ni  ada  berapa  yang  dia  masuk kerja  untuk  bertugas  di  lapangan  satu orang  kalau  dia  jaga  dari  pagi  sampai malam itu dia tidak mampu kan.. seperti itu...”
Tabel 3. Jumlah Titik Lokasi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Ternate
No Titik Obyek Retribusi Jumlah Petugas Potensi Yang belum tergarap 1 Samping Kanan Pasar Higenis 3 Area Toko Rizki 2 Pasar Barito 4 Area Koloncucu 3 Bolevard 3 Area Apotik Sagita Farma 4 Pasar Kieraha 4 Samping Bank Arta Graha 5 Apotik Setia Farma 1 Area Toko Beta 6 Selecta 2 RM. Hikmah 7 Amanah 1 Plaza Gamalama 8 Gloria Mini Market 2 Samping Toko Manado 9 Pasar Bastiong 5 RM. Pak RT 10 Bel. Jati Land Mall 4 Jl. Ki Hajar Dewantara 11 Taman Nukila 1 Pasar Kota baru 12 Kota Baru 3 Pantai Falajawa 13 RM. Sate Mariam 3 Pantai Mangga Dua
Sumber: Laporan Kinerja ( LAKIP) dan Hasil Wawancara Pada Dinas Perhubungan Kota Ternate : Hari Senin Tangal 15 Agustus 2022

## Sistem Pemungutan
Pemungutan  retribusi  pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dilakukan oleh  Dinas  Perhubungan  Kota  Ternate pada  tahun  2017  sampai  tahun  2021 masih menggunakan metode atau sistem manual. Artinya penagihan atau pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum  masih  dilakukan  dengan  cara memungut  retribusi  secara  langsung kepada warga masyarakat sebagai pengguna  fasilitas  jalan  yang  disiapkan oleh  pemerintah  daerah.  Terkait  sistem pemungutan  retribusi  parkir  ini  diakui sendiri  oleh  Bapak  Fachrul  Rozy,  SE, yang menyampaikan:
”...Untuk sementara masih manual yaitu masih tunai, nah nanti mungkin ada inovasi-inovasi  kedepan  itu  mungkin digitalisasi masalah penagihan nah salah satunya palang parkir otomatis...”

## Sarana Prasarana Penunjang
Untuk  menunjang  optimalisasi penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah khususnya  dari  sektor  retribusi,  maka diperlukan  adanya  penyediaan  sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penagihan retribusi pelayanan  parkir  di  tepi  jalan  umum  di Kota  Ternate.  Hal  ini  diakui  Bapak
Fachrul Rozy, SE, yang menyampaikan:
”...Terkait  sarana  dan  prasarana kita  masih  tergantung  dengan  kekuatan keuangan,  maksudnya  yang  ditetapkan oleh  daerah,  artinya  kalau  macam kekuatan  keuangan  daerah  kita  bisa mencukupi  itu  berarti  apa  yang  kita rencanakan atau apa yang kita permohonan untuk RKA (Rencana Kerja Anggaran)  itu  mungkin  bisa  digoolkan untuk  DPA  (Dokumen  Perencanaan Anggaran)  seperti  sarana  prasarana payung  dan  pagar  untuk  tempat  parkir nah  itu  tergantung  dari  TAPD  (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).

## Regulasi
Regulasi  sebagai  dasar  hukum suatu  kebijakan  Pemerintah  Daerah merupakan salah satu syarat utama dalam upaya  peningkatan  pendapatan  daerah. Pendapatan  daerah  bisa  meningkat apabila  Regulasi  yang  ada  mampu mengatur  segala  potensi  yang  dapat memberikan kontribusi pendapatan daerah.  Jadi  keberadaan  regulasi  saja tidak  cukup,  namun  yang  penting  dari regulasi  itu  adalah  penyesuaian  regulasi dengan perkembangan situasi dan kondisi aktual sehingga regulasi tersebut bisa  memberikan  dampak  positif  bagi pemerintah  dan  masyarakat.  Hal  ini sebagaimana pernyataan Bapak Jufri Ali,
SE  selaku  (Kepala  Badan  Pengelolaan Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Kota Ternate)  pada  hari  Kamis,  tanggal  8 September 2022. Beliau mengatakan: “…Untuk peningkatan pendapatan itu  salah  satunya  adalah  penyesuaian regulasi,  karena  di  dalam  Undang- undang,  penyesuaian  regulasi  atau  tarif itu  minimal  3  tahun.  Karena  di  Ternate ini  pertumbuhan  ekonomi  cukup  cepat maka  Perda  yang  ada  itu  sudah  terlalu lama. Maka perlu dilakukan penyesuaian regulasi  kembali.  Ketika  regulasi  tarif berubah, maka secara otomatis pendapatan  dari  sektor  retribusi  parkir tadi akan meningkat. Untuk penyesuaian regulasi  itu  nanti  usulan  dari  OPD Pengelola masing-masing. Terkait regulasi  ini  bisa  diakomodir  dalam Peraturan Walikota untuk besaran tarifnya. Karena di Undang-undang juga mengisyaratkan  itu.  Sudah  awalnya  di
Perda  dan  bisa  diikuti  dengan  Perwali (Peraturan  Walikota).  Tapi  diusul  oleh OPD Pengelola Teknis...”
Faktor-faktor penghambat
optimalisasi  retribusi  parkir  di  tepi jalan  umum  oleh  Dinas  Perhubungan Kota Ternate Dalam melaksanakan pemungutan retribusi  pelayanan  parkir  di  tepi  jalan umum di Kota Ternate terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam mengoptimalkan  pemungutan  retribusi, antara lain: 1. Target pendapatan. Dalam penetapan target pendapatan retribusi  daerah  masih  terjadi perbedaan  persepsi  antara  OPD Pengelola Retribusi dengan BP2RD. 2. SDM.  Kurangnya  sumber  daya manusia yang tersedia. Keterbatasan  SDM  terkait  dengan petugas  penagih  akan  sangat menyita  waktu  dalam  proses pemungutan. 3. Sistem Pemungutan. Masih menggunakan  sistem  manual  atau
secara  tunai  dalam  pembayaran retribusi  pelayanan  parkir  di  tepi jalan umum. 4. Sarana Prasarana. Minimnya sarana  dan  prasarana  pelayanan parkir  di  tepi  jalan  umum.  Untuk melaksanakan  fungsi  pelayanan parkir  di  tepi  jalan  umum, diperlukan  sarana  dan  prasarana berupa  payung,  pagar  parkir, palang elektronik, dan alat digitalisasi. 5. Regulasi. Belum adanya penyesuaian regulasi terkait pelayanan  parkir  di  tepi  jalan umum  di  Kota  Ternate.  Yang berlaku  sampai  saat  ini  adalah Peraturan  Daerah  Kota  Ternate Nomor  13  Tahun  2011  Tentang Retribusi  Pelayanan  Parkir  Ditepi
Jalan Umum. Upaya Untuk Mengatasi Faktor Penghambat Untuk mengatasi hambatan dalam proses  pemungutan  retribusi  pelayanan parkir  di  tepi  jalan  umum  di  Kota Ternate,  maka  Dinas  Perhubungan  Kota Ternate harus melakukan beberapa upaya yang  harapkan  dapat  mengoptimalkan pendapatan retribusi daerah antara lain:
1. Dalam penetapan target pendapatan retribusi daerah pertahun, Dinas Perhubungan harus  proaktif  melakukan  kajian bersama dengan BP2RD. 2. Sumber daya manusia yang tersedia perlu ditambah dan diberikan pelatihan-pelatihan secara khusus.
3. Sistem pemungutan retribusi yang manual  sudah  harus  dirubah dengan sistem digitalisasi.
4. Sarana  dan  prasarana  pelayanan parkir  di  tepi  jalan  umum  berupa payung,  pagar  parkir,  dan  alat digitalisasi harus menjadi prioritas pengadaannya.
5. Regulasi berupa Peraturan Daerah
Kota  Ternate  Nomor  13  Tahun
2011 Tentang Retribusi Pelayanan
Parkir  Ditepi  Jalan  Umum  yang ada  saat  ini  perlu  dilakukan penyesuaian  regulasi  kembali, karena  dalam  rentang  waktu  10 tahun  sudah  banyak  hal  yang berubah. 6. Membentuk Tim Pengawasan
7. Melakukan pendataan secara menyeluruh
8. Penertiban aksi pungutan liar 9. Pemberian  sanksi  tegas  bagi petugas  parkir  yang  terlambat menyetorkan hasil 10. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya retribusi  dan  pembinaan  bagi petugas parkir.

## Diskusi Temuan Utama Penelitian
Pendapatan  retribusi  daerah  Kota Ternate  melalui  pemungutan  retribusi pelayanan  parkir  di  tepi  jalan  umum, terdapat berbagai permasalahan sehingga berakibat realisasi tidak mencapai target yang  ditetapkan.  Berdasarkan  kegiatan observasi di lapangan, penulis menemukan beberapa faktor utama yang menjadi penyebab terhambatnya pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi  jalan  umum.  Penelitian  ini  serupa dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Hawati  dkk  (2017),  berjudul  “Strategi Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Tangerang  Selatan.”  yang  menyebutkan bahwa  penerimaan  retribusi  pelayanan parkir  tepi  jalan  umum  Kota  Tangerang Selatan  masih  belum  baik  karena  setiap tahunnya  tingkat  konstribusi  pelayanan parkir  tepi  jalan  umum  yang  masih rendah  terhadap  penerimaan  daerah karena  berbagai  faktor  seperti  sistem pengawasan parkir masih lemah, banyaknya  juru  parkir  illegal,  dan  juga kualitas SDM masih rendah. Penelitian  Aulia  Ivo  Rahamdhani (2019), berjudul Optimalisasi Pemungutan  Retribusi  Parkir  di  Tepi Jalan  Umum  Dalam  Pencapaian  Target Dinas  Perhubungan  Selama  Pandemi Covid-19 Di  Kabupaten  Sumedang
Provinsi  Jawa  Barat.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa penurunan pendapatan  retribusi  parkir  di  tepi  jalan umum karena adanya pembatasan kegiatan  masyarakat  selama  pandemi, selain  itu  penentuan  tarif  yang  belum sesuai dan masih ditemukannya pungutan  liar.  Upaya  yang  dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dengan memberlakukan parkir  berlangganan  yang  dibayar  satu kali  dalam  setahun  bersamaan  dengan pembayaran pajak kedaraan bermotor di P3D  wilayah  Kabupaten  Sumedang  dan parkir  berlangganan  diberi  penghasilan yang tetap.
Penelitian Darari Priya Setiaji & R Slamet Santoso (2019), berjudul Implementasi  Retribusi  Parkir  di  Tepi Jalan  Umum  Kabupaten  Tegal.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Tegal yang dilihat dari penyelenggaraan Peraturan Daerah
Kabupaten  Tegal  Nomor  3  Tahun  2014 tentang  Retribusi  Daerah  dikatakan belum  efektif.  Hal  tersebut  dapat  dilihat dari beberapa aturan yang terdapat dalam Peraturan Daerah tidak dijalankan secara maksimal.
Penelitan  Rumengan et  al (2020),
berjudul Pengelolaan Retribusi Parkir di daerah  Kabupaten  Minahasa.  Hasil penelitian menemukan bahwa pengelolaan  retribusi  parkir  dalam meningkatkan  pendapatan  asli  daerah Kebupaten Minahasa yang belum terlaksana  dengan  baik,  dimana  masih kurangnya  sarana  dan  prasarana  yang memadai  sehingga  masyarakat  banyak mengeluhkan  tentang  kenyamanan  dan keamanan  dalam  berparkir.  Selain  itu, masyarakat  juga  mengeluh  mengenai banyaknya  juru  parkir  liar  disekitar kompleks  pertokoan  yang  memainkan tarif  dan  tidak  memberikan  tanda  bukti parkir  kepada  pengguna  jasa  parkir, sehingga  ada  kebocoran  pendapatan retribusi  parkir  yang  seharusnya  masuk menjadi Pendapatan Asli Daerah.

## 5. KESIMPULAN Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan, penulis menarik kesimpulan bahwa optimalisasi pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota  Ternate  mengalami  hambatan dalam  pelaksanaannya,  yaitu:  Target pendapatan  yang  beda  persepsi,  SDM petugas yang kurang, Sistem pemungutan yang manual, Sarana prasarana  yang  terbatas,  dan  Regulasi yang belum disesuaikan dengan perkembangan. Namun Dinas Perhubungan tetap berupaya untuk dapat mengatasi  hambatan  serta  melakukan berbagai macam strategi dan upaya untuk bisa kembali mengoptimalkan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi  jalan  umum  di  Kota  Ternate. Berdasarkan  hal  tersebut  maka  dapat dikatakan  Proses  Pemungutan  Retribusi telah dilaksanakan, namun belum berjalan  optimal  sebagaimana  mestinya dan diharapkan Dinas Perhubungan tetap berupaya agar capaian retribusi
pelayanan  parkir  di  Kota  Ternate  dapat maksimal  realisasinya  sesuai  dengan target yang telah ditetapkan.

## Saran
1. Bagi  Pemerintah  Daerah  Kota Ternate: Untuk OPD terkait (Dinas Perhubungan  Kota  Ternate)  agar dapat memaksimalkan SDM petugas lapangannya, mengusulkan  anggaran  terkait penyediaan  sarana  dan  prasarana yang dibutuhkan, melakukan penyesuaian  regulasi.  Kemudian proaktif  memberikan  sosialisasi dan  pengembangan  Data  Base (memperluas  area  pemungutan) serta mengembangkan sistem
pemungutan  penerimaan  retribusi parkir di tepi jalan umum berbasis Digital. 2. Bagi  Peneliti:  Selanjutnya  di harapkan mampu mengembangkan  penelitian  ini
dengan  lebih  memfokuskan  pada pengembangan data objek retribusi  pada  PAD  secara  umum dan  retribusi  pakir  di  tepi  jalan umum  secara  khusus  dengan menggunakan  sistem  pemungutan retribusi secara digital.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Anggoro,  Damas  Dwi.  (2017). Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah . Malang: UB Press. Arikunto, Suharsimi. (2005). Manajemen Penelitian . PT. Rineka Cipta (Cet.
VII), Jakarta, Indonesia. Hamidi.  (2004). Metode  Penelitian Kualitatif. Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian . Malang: UMM Press. Insukindro,  Mardiasmo,  Widayat,  W. Jaya,  W.K.,  Purwanto,  B.M., Halim, A., Suprianto, J., Purnomo, A.B., (1994). Peranan dan Pengelolaan  Keuangan  Daerah Dalam  Usaha  Peningkatan  PAD . Buku I, KKD FE UGM. Yogyakarta. Moleong,  J.  Lexy.  (2017). Metode Penelitian  Kualitatif .  Cetakan  ke- 36, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Nasir,  Moh.  2011.  Metode  Penelitian. Bogor: Gralia Indonesia
Sugiyono. (2005). Memahami Penelitian
Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
Sunarto.  2005.  Pajak  dan  Reribusi
Daerah. Yogyakarta: AMUS Yogyakarta dan Citra Yogyakarta Sutedi, Adrian. 2008. Hukum Pajak dan Retribusi  Daerah.  Bogor  Selatan:
Ghalia Indonesia
Siahaan,  Marihot  Pahala.  (2010), Pajak Daerah  &  Retribusi  Daerah . Jakarta: Rajawali Pers. Yanuar.  2012.  Metode  Penelitian  Sosial Kualitatif. Bandung: Rafika Aditama  Moleong,  Lexi  J.  2014. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
BPS Kota Ternate. (2022). Kota Ternate Dalam  Angka  2022 .  Badan  Pusat
Statistik Kota Ternate. Hawati dkk (2017). Strategi Optimalisasi Penerimaan  Retribusi  Pelayanan Parkir  Tepi  Jalan  Umum  Kota Tangerang Selatan. Aulia Ivo Rahamdhani (2019). Optimalisasi Pemungutan Retribusi  Parkir  di  Tepi  Jalan Umum  Dalam  Pencapaian  Target Dinas Perhubungan Selama Pandemi Covid-19 Di  Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Darari Priya Setiaji & R Slamet Santoso (2019),  Implementasi  Retribusi Parkir  di  Tepi  Jalan  Umum Kabupaten Tegal. Sumardianto (2020). Analisis Konstribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pare-Pare. Rumengan  et  al  (2020).  Pengelolaan Retribusi Parkir di daerah Kabupaten Minahasa. Undang-Undang  Nomor 28  Tahun  2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022 tentang Hubungan Keuangan antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah Undang  Undang  Nomor 22  Tahun  2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Peraturan  Daerah  Kota  Ternate  Nomor 13  Tahun  2011  Tentang  Retribusi Pelayanan  Parkir  Ditepi  Jalan
Umum. Wawancara dengan Bapak Fachrul Rozy (Kepala  Bidang  Lalu  Lintas  dan Perparkiran, pada Dinas Perhubungan Kota Ternate) tanggal 15 Agustus 2022. Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuningsi (Kepala Sub Bidang Perlengkapan
Lalu Lintas dan Perparkiran, pada Dinas Perhubungan Kota Ternate) tanggal 15 Agustus 2022.
Wawancara  dengan  Bapak  Jufri  Ali (Kepala  Badan  Pengelolaan  Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate)  tanggal  8  September 2022.