## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja

## OTONOMI DESA ADAT: SEBUAH FATAMORGANA? KASUS DARI DESA ADAT INTARAN, BALI, INDONESIA
Mudiyati Rahmatunnisa 1
Fauzan Ramaditya 2
Haelvyn Pratagrahana Putra 3 Anandya Khairunnisa 4
Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Padjadjaran 1,2,3,4
Jl. Ir. Soekarno KM 21, Jatinangor, Sumedang 45363 1,2,3,4

## Alamat email Koresponden: m.rahmatunnisa@unpad.ac.id

## ABSTRACT
This  study  examines  the  empirical  experience  of  indigenous  village autonomy in Indonesia as normatively regulated in the 1945 Constitution and the recent 2014 Law on Regional Government. The prolonged debate by many on the issue has mainly focused on how autonomous indigenous villages have actually been due to various forms of state intervention (also referred to as "stateization"). This study specifically identifies a number of empirical practices of autonomy in the Desa Adat Intaran of Bali Province. The case study provides a fertile ground for a variety of information related to  the  subject  matter  amidst  the  recent  developments  in  the  COVID-19 pandemic recovery efforts and the strong resistance of village communities to the LNG Terminal development project on Mertasari Beach by the Central Government  and  Bali  Province  in  2022  within  the  territory  of  Desa  Adat Intaran.  This  study  is  particularly  important  in  terms  of  adding  current data  and  information  to  the current debate on  the practice of indigenous village autonomy in Indonesia. This research utilizes qualitative research methods with a series of interviews, Focus Group Discussions as well as literature  studies  as  data  collection  techniques.  Triangulation  techniques were also used to validate the qualitative data. The study argues that there has been noticeable state intervention in the implementation of autonomy of  Desa  Adat  Intaran  both  in  terms  of  institutions,  programs  and  the allocated  village  budget.  This  finding  confirms  that  there  is  a  large  gap between normative indigenous village autonomy and actual practice.
Kata Kunci/Keywords : Desa Adat, Desa Intaran, Otonomi Desa

## PENDAHULUAN
Desa  Adat  sebagai  sebuah  entitas  penting  di  Indonesia  sudah hadir  jauh  sebelum  Indonesia  merdeka  dengan  beragam  bentuknya sebagai konsekuensi dari keragaman budaya, lingkungan geografis dan

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
demografis (Muhtadli, 2020). Pada mulanya, desa merupakan organisasi komunitas  lokal  dengan  batas  wilayah  yang  dihuni  oleh  sejumlah penduduk  dengan  adat-istiadat  yang  khas  serta  melakukan  penataan dan pengelolaan organisasinya secara mandiri ( self-governing community ) serta memiliki otonomi yang khas (asli) dalam mengatur kehidupannya (Koentjaraningrat 1984, dalam Sukriono, 2014).
Dalam perjalanannya, otonomi desa termasuk otonomi desa adat mengalami pasang surut. Intervensi dan pengaturan negara (negaraisasi) telah mereduksi signifikan hak-hak asli desa dan juga desa adat sejak era Orde Lama dan mencapai puncaknya pada era Orde Baru. Misalnya, dalam hal hak ulayat sebagai hak yang mendasar ( basic right ) bagi desa atas tanahnya, termasuk hutan dan isi bumi, terlepas dari tangan desa ketika berlaku UU Pokok Agraria 1960, UU Pokok Kehutanan 1967 dan UU  Pokok  Pertambangan  1967  (Soemardjan,  2000).  Pengaturan  desa secara  formal  selanjutnya  terjadi  pada  era  rezim  Orde  Baru  dengan diberlakukannya UU No. 5 Thn 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menempatkannya sebagai sebuah struktur pemerintahan administratif dan tidak lagi memiliki kewenangan mandiri (otonomi) dalam mengurus dan  mengatur  kehidupannya.  Sejak  saat  itu,  pengaturan  tentang  desa mengalami perubahan hingga yang terakhir di dalam UU No. 6 Thn 2014 tentang  Desa,  yang  pada  awalnya  sangat  disambut  gembira  oleh  para pemangku desa, namun saat ini kehadiran dana desa justru disambut dengan keraguan dan ketakutan (Eko, 2015).
UU  Desa  2014  menurut  Sutoro  Eko  (2015),  sebagai  salah  satu perancang  UU  tersebut,  menyajikan  rekognisi-subsidiaritas  dengan mengakui dan memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola kepentingan dan kebutuhan masyarakatnya sesuai dengan adat istiadat, prakarsa dan kearifan desanya masing-masing. Inilah yang menurut Eko sebagai pengakuan, penghormatan, pemberdayaan dan pemuliaan “cara desa”. Rekognisi-subsidiaritas ini dipandang sebagai  cara yang terbaik dan  memiliki  potensi  untuk  membuat  desa  dapat  memberikan

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
kontribusi  yang  lebih  baik  kepada  Negara.  Manifestasi  dari  rekognisi tersebut  diantaranya  adalah  dengan  diakuinya  kembali  istilah  selain desa  di  berbagai  wilayah  di  Indonesia,  seperti  misalnya, Nagari di Sumatera  Barat, Gampong di  Aceh, Hukum Tua di  Sulawesi  Utara  dan Kampung di Papua.
Rekognisi  “cara  desa”  sebagaimana  disebutkan  oleh  Sutoro  Eko (2005)  juga  terwujud  dalam  pembentukan  dua  jenis  desa,  yakni  desa adat  dan  desa  dinas  atau  bentukan  (Hasjimzoem,  2015).  Perwujudan lainnya yang tidak kalah penting adalah tentang pemberian otonomi asli, yakni kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus serta mengelola masyarakatnya sesuai dengan hak asal usul dan nilai-nilai budayanya. Kewenangan ini diselenggarakan dalam koridor  administrasi  pemerintahan  negara  yang  adaptif  terhadap perkembangan  zaman.  Untuk  penyelenggaraan  otonomi  desa  yang efektif, maka desa dilengkapi dengan kewenangan untuk mengelola asset dan dana desa (Hasjimzoem, 2015).
Secara khusus, studi ini akan memfokuskan pada otonomi yang dimiliki oleh desa adat. Pada prakteknya, pengaturan tentang desa adat pada  level  daerah  beragam.  Di  Provinsi  Bali  misalnya,  pasca pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, secara administratif terdapat  dua  bentuk  desa  (Dinas  Komunikasi,  Informatika,  dan Statistika Provinsi Bali 2020), yakni:
1. Desa  adat  atau  desa  pakraman  yang  tergabung  dalam  wadah yang disebut Majelis Desa Pakraman (MDP)
2. Desa  atau  desa  administratif  (dinas),  yang  terbagi  ke  dalam dua:
a. Desa/keperbekelan
b. Kelurahan
Tabel 1. Pembagian Administrasi di Provinsi Bali
No  Kabupaten/Kota  Kecamatan  Desa/Kelurahan
Desa Adat/Pakraman

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
https://doi.org/10.36859/jap.v6i2.1737
1 Buleleng 9 148 170 2 Jembrana 5 51 64 3 Tabanan 10 133 348 4 Badung 6 62 122 5 Denpasar 4 43 35 6 Gianyar 7 70 272 7 Bangli 4 72 168 8 Klungkung 4 59 119 9 Karangasem 8 78 190 Jumlah 57 716 1493
Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Prov. Bali (2020)
Keberadaan  desa  adat  atau  desa  pakraman  merupakan  entitas yang unik dalam struktur pemerintahan di Provinsi Bali. Desa Adat di Bali  merupakan  desa  asli  yang  dibentuk  oleh  para  leluhur/tetua  Bali. Secara yuridis, saat ini desa pakraman diatur dalam Peraturan daerah (Perda)  No.  4  Thn  2019  tentang  Desa  Adat  di  Bali.  Sebagai  kesatuan masyarakat  hukum  adat  (KMHA),  desa  adat  atau  desa  pakraman memiliki  kesatuan  tradisi  dan  tata  krama  pergaulan  hidup  yang terpelihara  secara  turun-temurun  dengan  wilayah,  kekayaan  dan  hak mengurus urusan pemerintahannya dendiri. Oleh karenanya, berdasarkan  Perda  No.  4  Thn  2019  tersebut,  melekat  otonomi  desa (Dewi, 2014).
Studi ini menjadi penting karena memberikan konstribusi terkait kajian  otonomi  desa  adat  dan  kaitannya  dengan  praktek  “negaraisasi” atau  intervensi  negara  yang  masih  jarang  dilakukan.  Kajian  tentang otonomi desa dinas telah banyak dilakukan, seperti studi Ardiana et al. (2018) dan Barniat (2018) yang membahas otonomi desa dari perspektif hukum, atau studi Kumayas et al (2019) dan Azis (2016) yang membahas otonomi desa dalam kaitannya dengan pengelolaan dana desa. Demikian halnya  dengan  kajian  tentang  desa  adat  di  berbagai  daerah  juga  telah dilakukan, seperti studi Rusito (2017) di Desa Kanekes, Romadhon dan Harianti (2018) di Desa Adat di Kabupaten Mojokerto, dan Mahmuddin (2019) tentang Gampung. Kajian-kajian terbut belum membahas tentang

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
https://doi.org/10.36859/jap.v6i2.1737
ragam “negaraisasi” atau intervensi negara dalam praktek otonomi desa adat.

## METODE PENELITIAN
Studi  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  untuk  membahas secara  mendalam  fokus  permasalahan  tentang  praktek  otonomi  desa adat  atau  desa  pakraman  di  Bali.  Adapun  tehnik  pengumpulan  data yang dilakukan adalah dengan melalui wawancara mendalam dengan 5 tokoh adat Desa Intaran dan 2 akademisi yang memiliki perhatian terkait keberadaan  Desa  Pakraman, Focus  Group  Discussion (FGD)  dengan sejumlah tokoh adat Desa Intaran dan DPRD Provinsi Bali, serta kajian pustaka  untuk  memperoleh  data  dan  informasi  yang  relevan  dengan fokus  permasalahan  dari  sumber-sumber  yang  releva  dan  otoritatif. Tehnik  trianggulasi  sumber  dilakukan  untuk  memvalidasi  data  yang diperoleh.  Adapun  analisis  data  dilakukan  dengan  tehnik textual  and interpretative analysis menggunakan kerangka teori yang dirujuk dalam studi ini (Parlett & Hamilton 1976, dalam Schutt, 2012).

## KERANGKA TEORI

## 1. Desa Adat
Menurut Firmansyah (2014) secara konseptual, desa adat adalah sebuah  entitas  politik  dan  pemerintahan,  sosial,  ekonomi,  dan  budaya masyarakat hukum adat. Lebih lanjut, Firmansyah menjelaskan bahwa desa adat dengan beragam sebutannya di berbagai daerah di Indonesia merupakan susunan asli yang memiliki hak asal usul dalam bentuk hak mengurus  wilayahnya  (hak  ulayat)  serta  mengurus  kehidupan masyarakat  adatnya  sesuai  dengan  hukum  adat  yang  berlaku  di wilayahnya.  Menurut  Eko  (2005),  inilah  yang  disebut  sebagai  konsep self-governing community .
Keberadaan desa-desa adat di Indonesia yang hadir jauh sebelum Negara  Indonesia  didirikan  oleh the  founding  fathers ,  telah  memiliki pemerintahan sendiri yang otonom tanpa ada ikatan hirarkhi-struktural

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
dengan struktur yang lebih tinggi. Di dalamnya secara substantif, telah memiliki perangkat pemerintahan yang demokratis dengan keberadaan unsur legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Eko, 2005). Menurut Nurcholis (2015),  pengelolaan  masyarakat  desa  adat  berdasarkan  pada  adat istiadat  yang  melembaga  dari  kebiasaan  yang  dikembangnya  sendiri. Sistem  kemasyarakatan  seperti  ini  disebut  sebagai  masyarakat  asli (indigenous  peoples)  yang  mengatur  dan  mengurus  masyarakatnya sendiri berdasarkan hukum adat.
Menurut  Van  Vollenhoven  (dalam  Nurcholis,  2015)  masyarakat adat  merupakan kesatuan masyarakat yang dibentuk dan didirikan oleh masyarakatnya  sendiri  karena  adanya  otoritas  dan  kewibawaan  untuk membentuk,  mengembangkan  dan  membina  aturannya  sendiri. Kesatuan masyarakat tersebut tersusun dengan tertib dan bersifat tetap serta mempunyai pemerintahan dan harta kekayaannya sendiri (Haar et al.  2011,  dalam  Nurcholis,  2015).  Dalam  konteks  ini,  pengertian  desa dan  masyarakat  adat  disebut  sebagai  tribal  peoples  atau  indigenous peoples, sesuai dengan apa yang diatur di dalam ILO Convention No. 169 tahun 1989 Article 1, yang menjelaskan bahwa tribal peoples merupakan komunitas  masyarakat  yang “social,  cultural  and  economic  conditions distinguish them from other sections of the national community, and whose status is regulated wholly or partially by their own customs or traditions or  by  special  laws  or  regulations.” Selanjutnya,  komunitas  masyarakat asli  ini, “retain  some  or  all  of  their  own  social,  economic,  cultural  and political institutions.”

## 2. Otonomi Desa Adat
Secara  umum,  otonomi  dimaknai  sebagai  kewenangan  dan kewajiban  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri. Clark  (1984)  berpendapat  bahwa  otonomi  menyangkut  dua  prinsip utama, yakni “the power of initiation and the power of immunity.” Kuasa inisiasi dimaksudkan kemampuan untuk mengurus urusan masyarakat yang  menjadi  tanggungjawabnya  berdasarkan  inisiatifnya.  Sumber

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
kuasa  inisiasi  ini  bisa  berasal  dari  negara  atau  pemerintah  tingkat atasnya, atau berasal dari masyarakatnya sendiri (asli). Jika berasal dari negara menurut Clark, maka derajat otonominya terbatas.  Sebaliknya, kuasa  inisiasi  yang  berasal  dari  masyarakat  (asli),  berimplikasi  pada derajat otonmi yang lebih luas. The power of immunity (kuasa imunitas) adalah “ the power of localities to act without fear of the oversight authority oh higher tiers of the state.” (Clark, 1984). Melalui kuasa ini, entitas local dapat bertindak apapun sesuai keinginannya dalam batas kewenangan yang  dimilikinya.  Indikator  empiric  dari  kuasa  imunitas  ini  adalah kewenangan  membuat  peraturan  tanpa  harus  direviu  oleh  pemerintah tingkat  atasnya.  Sebaliknya,  tanpa  kuasa  imunitas,  pemerintah  di atasnya dapat memaksakan standar-standarnya atas praktek kewenangan  dari  entitas  lokal.  Jadi,  menurut  Clark,  otonomi  sangat ditentutakn oleh kedua kuasa tersebut.
Dalam konteks desa adat ( self-governing community ), otonominya mencakup kewenangan mengembangkan sistem kelembagaan berdasarkan  inisiatif  sendiri  dalam  rangka  mengelola  kehidupan  dan mengatasi beragam permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat desa adat.  Kelembagaan  yang  dibentuk  beserta  mekanisme  kerjanya  bukan ditentukan  oleh  pemerintahan  di  atasnya,  karena  desa  adat  tidak memiliki hubungan hirarkhis dengan struktur pemerintahan ayng lebih tinggi (Nurcholis, 2011). Oleh karena itu, pengaturan otonomi desa adat yang  diatur  dalam  Pasal  97  UU  Desa  2014  yang  menjadi  dasar pengakuan  hak  tradisional  dam  substansi  hak  tradisional  kesatuan masyarakat  hukum  adat  yang  masih  eksis  ,  baik  secara  territorial, genealogis,  maupun  fungsional.  Adapun  yang  menjadi  tujuan  dari otonomidesa  adat  adalah  dalam  rangka  mewujudkan  kesejateraan masyarakat  desa  adat  melalui  kemampuannya  mengelola  beragam potensi dan kekayaan desa adat (Purnama & Dewi, 2019) Kekayaan desa adat  berupa  tanah  adat  memiliki  hubungan  sosial  religious  dengan masyarakat adat di wilayahnya.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Secara  konstitusional,  kepemilikan  tanah  adat  ini  diatur  dalam Pasal  18  B  ayat  (2)  UUD  1945  sebagai  hak  tradisional  dari  kesatuan masyarakat hukum adat. Selanjutnya, ketetapan ini diatur juga di dalam UUPA  Pasal  2  ayat  (4)  dan  Pasal  3  tentang  diakuinya  hak  ulayat  atau hak  desa  adat  atas  tanah  adat.  Dalam  konteks  ini,  desa  adat  dapat diakui hak tradisionalnya ketika memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah,  yakni  sebagai  warga  negara  dan  badan  hukum  yang ditetapkan  oleh  pemerintah.  Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Agraria dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  RI  No.  276/KEP- 19.2/X/2017
Meski  desa  adat  diberikan  kewenangan  untuk  mengelola  tanah adat yang menjadi kekayaannya, namun terdapat dualisme pengaturan, yakni  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  dan  juga  aturan hukum  adat  (awig-awig).  Dualisme  pengaturan  ini  seringkali  menjadi sumber  permasalahan  hukum  ketika  masyarakat  adat  hendak mengelola tanah adatnya.

## 3. Negaraisasi dalam Praktek Otonomi Desa dan Desa Adat
Dari  sejumlah  referensi,  konsep  negaraisasi  seringkali  dikaitkan dengan  praktek  penguasaan  negara  atas  kepemilikan  wilayah  adat, yakni  wilayah  yang  mencakup  pemukiman,  lahan  pertanian,  padang penggembalaan,  hutan,  pesiir  dan  pantai,  dan  lahan  lainnya  yang menjadi  sumber  kehidupan  masyarakat  adat.  Atas  dasar  pengaturan legal tersebut, yang terjadi selanjutnya adalah lahirnya beragam lisensi yang dikeluarkan oleh pejabat publik untuk sejumlah perusahaan atau badan  pemerintah  untuk  melakukan  aktivitas  ekstraksi  sumber  daya alam  di  wilayah  tersebut.  Praktek  seperti  ini  telah  terjadi  sejak  era kolonial  dan  kemudian  dilanjutkan  oleh  pemerintah  pascakolonial. Menurut  Rachman  (2014),  “negaraisasi  adalah  sumber  penyangkalan eksistensi  masyarakat  adat  beserta  hak-haknya  dan  juga  bentuk kriminalisasi rakyat.”
PEMBAHASAN

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Desa  Adat  atau  Desa  Pakraman  Intaran  merupakan  salah  satu desa adat di daerah Sanur Sauh, Kecamatan Denpasar Selatan. Adapun struktur  organisasi  Desa  Adat  Intaran  dapat  dilihat  pada  Gambar  1 berikut:
Gambar 1. Struktur Organisasi Desa Adat Intaran
Sumber: Dewi et al. (2018)
Sebagaimana diatur dalam Peda No.4 Thn 2019 tentang Desa Adat di Bali, Pasal 1,
Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta  kekayaan  sendiri,  tradisi,  tata  krama  pergaulan  hidup masyarakat  secara  turun  temurun  dalam  ikatan  tempat  suci (kahyangan  tiga  atau  kahyangan  desa),  tugas  dan  kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
Fenome  pertama  terkait  dengan  pemilihan  Bandesa  Adat  yang merupakan Pucuk Pengurus Desa Adat. Di dalam Perda No. 4 Thn 2019, diatur bahwa Bandesa Adat dipilih oleh Krama Desa secara musyawarah

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
dan mufakat. Krama Desa adalah sebutan untuk warga msyarakat Bali beragama Hindu yang tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat. Selanjutnya,  Bandesa  yang  terpilih  harus  mendapatkan  pengukuhan atau  “restu”  dari  Majelis  Desa  Adat  (MDA)  Provinsi  Bali.  Prosedur  ini menjadi kasus menarik untuk diamati, karena berdasarkan hasil FGD, diketahui bahwa keberadaan MDA ovinsi dalam beberapa kasus justru telah  dipandang  memarginalkan  atau  melemahkan  otonomi  Desa Pakraman.  Bahkan,  MDA  dipandang  sebagai  “institusi  pemerintah” untuk  mengatur  Desa  Pakraman.  Menurut  Bendesa  Desa  Pakraman Intaran, seharusnya, MDA berkedudukan hanya sebagai “penyambung lidah” Desa Pakraman dengan Pemerintah.
Perspektif  pelemahan  otonomi  Desa  Pakraman  ini  juga dikemukakan  oleh  A.A.  Gede  Oka  Parwata  berdasarkan  prosedur pengukuhan  Bendesa  Desa  Adat  yang  terpilih  oleh  Krama  Desa  Adat. Menurut  Parwata  (dalam  Artaya,  2021),  "Desa  Adat  mempunyai  hak otonomi  yang  dijamin  oleh  konstitusi,  baik  dalam  menjalankan pemerintahannnya,  membuat  aturan  hukumnya,  dan  menyelesaikan sengketa  adat."  Jika  melitihat  ketentuan  dalam  Perda  No.  4  Thn  2019 Pasal 29 ayat (2) yang mengatur bahwa Bendesa Adat dipilih oleh Krama Desa Adat secara musyawarah mufakat. Selanjutnya, ayat (4) mengatur bahwa  pemilihan  Bendesa  Adat  diatur  dengan  awig-awig  dan/atau pererem.
Jika  merujuk  kepada  konstruksi  Clark  (1984),  pengukuhan Bendesa terpilih oleh MDA mengindikasikan kepemilikan otonomi yang terbatas  jenis  kedua,  yakni  memiliki  kuasa  inisiatif,  namun  idak memiliki  kuasa  imunitas.  Secara  normatif,  proses  pemilihan  Bendesa sepenuhnya  otonom  sebagaimana  diatur  dalam  Per  No.  4  Thn  2019. Inilah  kuasa  inisiatif  yang  dimiliki  penuh  oleh  Desa  Adat.  Namun, keberadaan  mekanisme  proses  pengukuhan  dari  MDA  Provinsi, mengkonfirmasi  bahwa  kuasa  imunitas  dari  Desa  Adat  itu  tidak  ada. Keberadaan  MDA  yang  merupakan  “persatuan  (pasikian)  Desa  Adat

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah sesuai tingkatan, dalam bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, dan ekonomi adat.” Sebagaimana diatur dalam Perda No. 4 Thn 2019 Pasal 72 ayat (2), justru dinilai lebih sebagai wakil Pemerintah dan kedudukannya mensubordinasi Desa Adat yang secara konstitusional memiliki otonomi.
Fenomena lainnya yang merefleksikan subordinasi atau marginalisasi otonomi Desa Adat adalah menyangkut intervensi negara dalam penggunaan dana Desa Adat. Pos-pos anggaran sudah diatur dari Pemerintah  Pusat  dan  Provinsi  dalam  bentuk  program-program prioritas. Berdasarkan hasil wawancara dan FGD dengan para Pemuka Desa  Adat,  disebutkan  bahwa  hampir  300  juta  lebih  dana  Desa  Adat peruntukkannya  ditentukan  oleh  Pemerintah  Pusat.  Termasuk  dalam pengaturan negara adalah terkait rezim pelaporan anggaran yang sama persis  dengan  pelaporan  keuangan  oleh  Desa  Dinas.  Dalam  konteks penggunaan  anggaran  ini,  dapat  dikatakan  bahwa  Desa  Adat  Intaran tidak  memiliki  kuasa  inisatif  maupun  kuasa  imunitas.  Sebagaimana dijelaskan  oleh  Clark  (1984),  kuasa  inisiatif  dalam  aspek  anggaran  ini dalam  bentuk  keleluasaan  dan  kebebasan  untuk  menentukan  pos-pos anggaran  sesuai  dengan  program  yang  dirumuskan  oleh  Pemerintah Desa  Adat.  Demikian  halnya  dengan  kuasa  imunitas,  dalam  konteks anggaran  terwujud  dalam  kebebasan  Pemerintah  Desa  Adat  dalam menggunakan  anggaran  tanpa  perlu  menjadi  objek  review  dan pengawasan dari pemerintah tingkat atasnya. Dengan mempertimbangkan kedua kuasa tersebut, maka apa yang dialami oleh Desa  Adat  Intaran  menunjukkan  bahwa  otonomi  Desa  Adat  itu  tidak terwujud.
Fenomena lainnya yang tidak kalah menarik adalah terkait dengan keberadaan awig-awig atau pararem. Sebagaimana diatur dalam Perna No. 4 Thn. 2019, awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat, sedangkan  pararem  adalah  aturan/keputusan  yang  dibuat  Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan dari awig-awig. Dengan demikian, awig-

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
awig atau pararem merupakan keputusan tertinggi dari Desa Adat dan merupakan  kewenangan  otonom  yang  melekat.  Namun  demikian, sejumlah  kasus  menunjukkan  bahwa  keberadaan  awig-awig  dan pararem tidak diakui oleh Pemerintah.
Terkait  keberadaan  awig-awig  dan  pararem  yang  merupakan kewenangan  yang  melekat  dari  otonomi  Desa  Adat,  tidak  diakui  oleh Negara,  menunjukkan  bahwa  otonomi  Desa  Adat  Intaran  terbatas (limited autnonomy) sebagaimana dikonstruksi oleh Clark (1984) sebagai otonomi tipe kedua, yakni memiliki kuasa inisatif menyusun awig-awig dan pararem, namun tidak ada kuasa imunitas, karena pada akhirnya keberadaanya  tidak  diakui  oleh  Negara.  Permasalahan  serupa  juga terjadi  denagan  pararem  Desa  Adat  Intaran  tentang  parkir,  yang  juga pada akhirnya tidak diakui oleh Negara.
Pantai  Mertasari  sebagai  palemahan  Desa  Adat  Intaran,  memiliki fungsi yang sangat strategis. Menurut Dewi dan Anom (2018), Desa Adat Intaran telah melakukan pengelolaan Pantai Mertasari sejak Desember 2014  dengan  membentuk  Badan  Usaha  Milik  Desa  Adat  (BUMDES). Mengingat beragam fungsi yang strategis baik adat, keagamaan, tradisi, budaya, dan ekonomi serta menjadi barrier reef atau pelindung pesisir dari  hantaman  gelombang  untuk  warga  Desa  Adat  Intaran,  maka gelombang  penolakan  warga  Desa  Adat  dari  berbagai  kalangan  atas rencana pembangunan terminal LNG tersebut masih berlangsung hingga saat ini. Tercatat, upaya Bendesa Desa Adat Intaran I Gusti Agung Alit Kencana  telah  pula  disampaikan  ke  Direktorat  Jenderal  Konservasi Sumber  Daya  Alam  dan  Ekosistem  (KSDAE),  Kementerian  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK)  Republik  Indonesia  pada  Kamis,  22 September 2022 (WALHI, 2022). Kasus ini menunjukkan typical kuatnya kehadiran negaraisasi yang mengatasnamakan pembangunan.

## SIMPULAN

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Runtuhnya rezim otoriter Suharto pada pertengahan tahun 1998 telah  mengakhiri  era  pengingkaran  dan  penindasan  atas  keberagaman desa  dan  desa  adat  di  Indonesia.  Arus  demokrasi  dan  desentralisasi tidak hanya berhenti di level pemerintahan nasional dan daerah, akan tetapi juga di pedesaan. Mengutip pemberitaan di Kompas 24 Desember 1998, Eko (2005) menjelaskan bahwa gerakan reformasi juga terjadi di pelosok desa dalam bentuk gerakan protes masyarakat yang ditujukan tidak hanya pada pemimpin lokal seperti gubernur atau bupati/walikota, akan tetapi termasuk juga pamong desa yang dipandang bermasalah dan mengidap penyakit KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Fenomena ini menunjukkan adanya tuntutan atas proses pemerintahan di level desa yang didasarkan pada akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas. Di samping  itu,  momentum  runtuhnya  rezim  Suharto  juga  menandai menguatnya kembali kontrol dan kepemilikan masyarakat atas desanya.
Meski perkembangan pengaturan desa di era reformasi tidak serta- merta  meninggalkan  pengaturan  yang  menegasikan  keberagaman  dan otonomi  desa  dan  desa  adat  selama  lebih  dari  3  dekade,  Amandemen Konstitusi telah merevitalisasi fondasi legal untuk keberadaan Desa Adat untuk kemudian di akomodasi dalam sejumlah peraturan perundangan. Lahirnya  UU  No.  6  Thn.  2014  merevitalisasi  keberadaan  Desa  Adat dengan  memberikan  kewenangan  otonom  atas  sejumlah  urusan. Namun,  pada  pada  pelaksanaannya  intervensi  negara  justru  telah melemahkan  kewenangan  otonom  Desa  Adat  melalui  berbagai  bentuk pengaturan  kelembagaan,  program,  maupun  pengendalian  anggaran sebagaimana  dialami  oleh  Desa  Adat  Intaran.  Intervensi  negara  telah melemahkan  kuasa  inisiatif  atau  Prakarsa  Desa  Adat  dan  juga  kuasa imunitas terhadap pengawasan atau review pemerintah tingkat atasnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardiana,  I.  P.  E.,  &  Tjukup,  I.  K.  (2018).  Kajian  Yuridis  Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Kaitannya Dengan Otonomi Desa

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
https://doi.org/10.36859/jap.v6i2.1737
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum, 6(02).
Artaya.  (2021,  January  25).  Pertegas  Tupoksi  Hubungan  MDA  -  Desa
Adat. https://atnews.id/portal/news/7416 Aziz,  N.  L.  L.  (2016).  Otonomi  Desa  dan  Efektivitas  Dana  Desa.  Jurnal Penelitian Politik, 13(2), 193–211. https://doi.org/10.14203/JPP.V13I2.575 Barniat,  Z.  (2018).  Otonomi  desa :  Konsepsi  teoritis  dan  legal.  Jurnal
Analisis Sosial Politik, 2(2).
Clark,  G.  L.  (1984).  A  Theory  of  Local  Autonomy.  Annals  of  the Association of American Geographers, 74(2), 195–208.
Dewi,  A.  A.  I.  A.  A.  (2014).  Eksistensi  Otonomi  Desa  Pakraman  dalam
Perspektif  Pluralisme  Hukum.  Jurnal  Magister  Hukum  Udayana (Udayana Master Law Journal), 3(3). https://doi.org/10.24843/jmhu.2014.v03.i03.p13 Dewi, N. P. A. A., & Anom, I. P. (2018). Peranan Desa Adat Intaran Dalam Pengelolaan  Pantai  Mertasari  Kecamatan  Denpasar  Selatan. Jurnal Destinasi Pariwisata, 5(1). https://doi.org/10.24843/jdepar.2017.v05.i01.p11
Eko, S. (2005). Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa Depan Otonomi Desa. In  A.  Gonggong  (Ed.),  Pasang  Surut  Otonomi  Daerah:  Sketsa Perjalanan  100  Tahun  (pp.  438–560).  Institute  for  Local Development.
Hasjimzoem,  Y.  (2015).  Dinamika  Hukum  Pemerintahan  Desa.  FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 8(3). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.312
Karim,  S.  (2022).  Otonomi  Desa  dan  Pergeseran  Kekuasaan  Elit  Lokal.
Vox Populi, 5(1), 94–107.
Kumayas,  N.,  Tumiwa,  J.,  &  Singkoh,  F.  (2019).  Otonomi  Desa  Dalam Proses  Penggalian  Potensi  Desa,Studi  Di  Desa  Kanonang Kecamatan  Kawangkoan  Barat  Kabupaten  Minahasa.  Eksekutif, 4(4).
Laksana,  I.  G.  N.  D.,  Astiti,  T.  I.  P.,  Windia,  I.  W.  P.,  Sirtha,  I.  N.,  & Sudantra,  I.  K.  (2014).  Kedudukan  Desa  Adat  Di  Bali  Dalam Kaitannya  Dengan  Pasal  6  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014 Tentang Desa.
Mahmuddin. (2019). Riwang U Gampong. Ar-Raniry Press bekerja sama dengan Naskah Aceh.
Muhtadli,  M.  (2020).  Pengakuan  Desa  Adat  Sebagai  Penyelenggara Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia  Berdasarkan  Asas  Otonomi. Constitutionale, 1(1). https://doi.org/10.25041/constitutionale.v1i1.2008
Nadir,  S.  (2013).  Otonomi  Daerah  dan  Desentralisasi  Desa:  Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Politik Profetik, 1(1). Nurcholis, H. (2011). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Erlangga.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Nurcholis, H. (2015). Pemerintah Desa. Bee Media Pustaka. Purnama, D. G. A. S. Y., & Dewi, A. A. I. A. A. (2019). Desa adat Dalam Pengelolaan  Tanah  Adat  Bali  Berbasis  Kebijakan  Daerah.  Acta Comitas, 4(2). https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i02.p16
Rachman,  N.  F.  (2014).  Masyarakat  Hukum  Adat  Adalah  Bukan Penyandang  Hak,  Bukan  Subjek  Hukum,  dan  Bukan  Pemilik Wilayah Adatnya. Wacana, 16(33), 25–50.
Romadhon,  A.  H.,  Harianti,  I.,  Royhana,  N.,  &  Agustina,  M.  (2018).
Dinamika  Pranata  Pemerintahan  Desa  Adat  dalam  Dimensi Hukum  Tata  Negara.  JURNAL  HUKUM  MEDIA  BHAKTI,  2(2). https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.31
Rusito, R. (2017). Penyelenggaraan Kewenangan Desa Adat (Studi Kasus di Desa Kanekes Suku Baduy Kabupaten Lebak Provinsi Banten). Jurnal Niagara, 1(1), 103–120.
Schutt, R. K. (2012). Qualitative Data Analysis. In Investigating the Social World  (7th  ed.,  pp.  320–357).  SAGE  Publications,  Inc. http://jefftirshfield.com/wp- content/uploads/2017/12/Investigating-the-Social- World_Schutt.pdf
Simarmata, R. (2021). Orientasi Negara dalam Pendaftaran Tanah Adat di Indonesia. The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies, 1(1),
1–35.
Siscawati,  M.  (2014).  Masyarakat  Adat  dan  Perebutan  Penguasaan Hutan. Wacana, 16(33), 3–24.
Sukriono,  D.  (2014).  Undang-Undang  Desa  dan  Permasalahan  Sosial Budaya. Jurnal Transisi, 9, 10–29.