## PERANAN KECAMATAN  DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KECAMATAN SAWAN

## KABUPATEN BULELENG
Oleh:
I Gusti Ayu Komang Sri Susanti 1 , Putu Sugi Ardana 2 , Saptala Mandala 3
Abstrak: Kedudukan  kecamatan  dalam  tata  pemerintahan  daerah  di  Indonesia pernah  mengalami  perubahan. Perubahan  ini  menjadikan  kecamatan  yang awalnya  merupakan  salah  satu  wilayah  administrasi  pemerintahan    menjadi wilayah  kerja  dari  perangkat  daerah.  Perubahan  ini  juga  telah  mengubah kecamatan yang awalnya merupakan wilayah kekuasaan berubah menjadi wilayah pelayanan.    Penelitian  ini  meneliti peran  Kecamatan  Sawan  dalam  pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Buleleng dan kendala-kendala yang ditemukan oleh Kecamatan  Sawan  untuk  berperan  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  dokumen  dan  wawancara. Data  yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.  Peran Kecamatan Sawan dalam pelaksanaan  otonomi  daerah  di  Kabupaten  Buleleng  Camat  adalah  sebagai perangkat  daerah,  yang  dalam  pelaksanaan  tugasnya  memperoleh  pelimpahan sebagian  wewenang  bupati  untuk  menangani  sebagian  urusan  otonomi  daerah. Tidak  ada  kendala-kendala  yang  ditemukan  oleh  Kecamatan  Sawan  untuk berperan  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  di  Kabupaten  Buleleng.  Jika  ada anggapan  tentang  kurang  optimalnya  peran  kecamatan  hal  tersebut  diakibatkan adanya  anggapan  yang  keliru  tentang  kedudukan  camat  yang  masih  dianggap sebagai kepala wilayah dengan kewenangan yang otonom.
. Kata-kata Kunci: Kecamatan, Otonomi Daerah.

## PENDAHULUAN
Otonomi daerah adalah perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab serta mempunyai hubungan erat dengan desentralisasi. Mahfud MD (dalam Tangkilisan) menyatakan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus daerah  mulai  dari  kebijakan,  perencanaan,  sampai  pada  implementasi  dan pembiayaan  dalam  rangka  demokrasi.  Otonomi  adalah  adalah  wewenang  yang
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
dimiliki  daerah  untuk  mengurus  rumah  tangganya  sendiri  dalam  rangka desentralisasi (Tangkilisan, Hessel Nogi S., 2004: 11).
Konsep otonomi daerah, berhubungan dengan konsep desentralisasi. Secara klasik  ada  4  bentuk  pokok  dari  desentralisasi  sebagai  berikut  (Karim,  Abdul Gaffar, dkk., 2003:76-77).
a. Dekonsentrasi ,  adalah  pengalihan  beberapa  wewenang  atau  tanggung  jawab administrasi di dalam (internal) suatu kementrian atau jawatan. Di sini tidak ada  transfer  kewenangan  yang  nyata.  Bawahan  menjalankan  kewenangan atas nama atasannya dan bertanggung jawab kepada atasannya.
b. Delegasi ,  adalah  pelimpahan  tanggung  jawab  fungsi-fungsi  tertentu  kepada organisasi-organisasi  di  luar  struktur  birokrasi  pemerintah  dan  dikontrol secara tidak langsung oleh pemerintah pusat.
c. Devolusi ,  adalah  pembentukan  dan  pemberdayaan  unit-unit  pemerintahan  di tingkat lokal oleh pemerintah pusat dengan kontrol pusat seminimal mungkin dan terbatas pada bidang-bidang tertentu saja.
d. Privatisasi/ debirokratisasi, adalah pelepasan semua tanggung jawab fungsi- fungsi  kepada  organisasi-organisasi  pemerintah  atau  perusahaan-perusahaan swasta.
Pemberian  otonomi  yang  seluas-luasnya  kepada  Daerah  diarahkan  untuk mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan pelayanan,  pemberdayaan,  dan  peran  serta  masyarakat.  Di  samping  itu  melalui otonomi  luas, dalam lingkungan strategis  globalisasi,  Daerah diharapkan  mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,  keistimewaan  dan  kekhususan  serta  potensi  dan  keanekaragaman Daerah  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (Penjelasan  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).
Pemberian  otonomi  yang  seluas-seluasnya  kepada  Daerah  dilaksanakan berdasarkan  prinsip  negara  kesatuan.  Dalam  negara  kesatuan  kedaulatan  hanya ada  pada  pemerintahan  negara  atau  pemerintahan  nasional  dan  tidak  ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi  yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan
tetap ada ditangan pemerintah pusat. Untuk itu pemerintahan daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional. Sejalan dengan itu,  kebijakan  yang  dibuat  dan  dilaksanakan  oleh  daerah  merupakan  bagian integral  dari  kebijakan  nasional.  Pembedanya  adalah  terletak  pada  bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai  tujuan  nasional  tersebut  di  tingkat  lokal  yang  pada  gilirannya  akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.
Kedudukan kecamatan dalam tata pemerintahan daerah di Indonesia pernah mengalami  perubahan.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1974  tentang Pokok-Pokok  Pemerintahan  Daerah,  kecamatan  diberi  batasan  sebagai  wilayah administratif  pemerintahan  dalam  rangka  dekonsentrasi.  Batasan  ini  bermakna bahwa  kecamatan  adalah  lingkungan  kerja  perangkat  pemerintah  pusat  yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum di daerah (Moh. Ilham A.  Hamudy,  2009:  53-58).    Dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah,  kecamatan  didefinisikan  sebagai  wilayah  kerja camat yang merupakan perangkat daerah kabupaten dan kota. Perubahan definisi ini  menjadikan  kecamatan  yang  awalnya  merupakan  salah  satu  wilayah administrasi  pemerintahan  (selain  pemerintahan  nasional,  provinsi,  kabupaten atau  kotamadya,  dan  kota  administratif)  menjadi  wilayah  kerja  dari  perangkat daerah. Perubahan ini juga telah mengubah kecamatan  yang awalnya merupakan wilayah kekuasaan berubah menjadi wilayah pelayanan.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah dinyatakan kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
Dalam  ayat  (1)  Pasal  221  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 dinyatakan  bahwa  daerah  kabupaten/kota  membentuk  kecamatan  dalam  rangka meningkatkan  koordinasi  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelayanan  publik,  dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
Mengacu  kepada  batasan  kecamatan  maupun  latar  belakang  pembentukan kecamatan  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun
2014  ternyata  bahwa  kecamatan  dibentuk  dan  penting  peranannya  dalam pelaksanaan otonomi daerah, khususnya daerah kabupaten/ kota.
Menurut  Moh.  Ilham  A.  Hamudy,  ekspektasi  masyarakat  terhadap  peran signifikan  kecamatan  masih  tinggi.  Masyarakat  masih  mengharapkan  peran kecamatan seperti masa lalu, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Hal ini dapat ditinjau dari kecenderungan masyarakat  yang masih menjadikan  kecamatan  sebagai  tempat  pengaduan  berbagai  permasalahan  sosial, mulai  dari  bencana  alam,  anak  jalanan,  sampah,  hingga  konflik  sosial.  Unsur musyawarah  pimpinan  kecamatan  (Muspika)  secara de  facto masih  dianggap berperan besar dalam menanggapi dan mengatasi pelbagai permasalahan sosial di masyarakat.
Dari  latar  belakang  masalah  yang  diuraikan  dapat  dirumuskan  masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  peran Kecamatan Sawan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Buleleng?
2. Apakah  kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  Kecamatan  Sawan  untuk berperan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Buleleng?

## TINJAUAN PUSTAKA
Sejarah  ketatanegaraan  Indonesia  menunjukkan  bahwa  pemerintah  telah berupaya  secara  terus  menerus  untuk  mencari  titik  keseimbangan  yang  tepat dalam  meletakkan  bobot  desentralisasi  dan  otonomi  daerah.  Secara  formal jurisdiksi  pemerintah  daerah  bergeser  di  antara  dua  kutub  nilai,  yaitu  nilai pembangunan  bangsa  ( nation  building )  dan  stabilitas  nasional  disatu  pihak,  dan nilai  otonomi  daerah  di  lain  pihak.  Nilai  yang  pertama  mewujudkan  sentripetal dan  nilai  yang  kedua  mengejawantahkan  sentrifugal.  Respon  juridis  formal pemerintah  Indonesia  terhadap  dilema  ini,  ternyata  bervariasi  dari  waktu  ke waktu, tergantung kepada konfigurasi konstitusional dan konfigurasi politik pada suatu waktu tertentu (Yoyon Baktiar Irianto, 2000: 1).
Sarundajang  mengklasifikasikan  daerah  otonom  atas  lima  jenis,  yaitu: (Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2004: 16).
1. Otonomi organik (rumah tangga organik), yaitu keseluruhan urusan-urusan yang menentukan mati hidupnya daerah otonom.
2. Otonomi  formal  (rumah  tangga  formal),  yaitu  apa  yang  menjadi  urusan otonomi  itu  tidak  dibatasi  secara  positif,  namun  daerah  otonom  yang bersangkutan  tidak  boleh  mengatur  apa  yang  telah  diatur  oleh perundangan yang lebih tinggi tingkatannya.
3. Otonomi  materiil  (rumah  tangga  materiil),  yaitu  kewenangan  daerah otonom itu dibatasi secara positif dengan menyebutkan secara lilitatif dan terperinci apa saja yang berhak diatur dan diurusnya.
4. Otonomi  riil  (rumah  tangga  riil),  yaitu  penyerahan  wewenang  didasarkan atas kebutuhan, keadaan, dan kemampuan daerah yang menyelenggarakannya.
5. Otonomi  nyata,  bertangung  jawab,  dan  dinamis,  yaitu  daerah  otonom diserahkan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi  pemerintahan  di  baidang  tertentu.  Nyata  berarti  sesuai dengan  faktor  tertentu  yang  hidup  dan  berkembang    secara  obyektif  di daerah.  Bertanggung  jawab  berarti  selaras  dengan  tujuan  untuk melancarkan  pembangunan.  Dinamis  berarti  memberikan  dorongan  yang lebih baik atas seluruh kegiatan pemerintahan.
Mengutip  pendapat  Piliang,  Pheni  Chalid  menyatakan  bahwa  desentralisasi dan  otonomi  daerah  merupakan  bentuk  sistem  penyerahan  urusan  pemerintahan dan  pelimpahan  wewenang  kepada  daerah  yang  berada  dibawahnya.  Otonomi daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  untuk  mengatur  dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang  berlaku.  Pada  tingkat  yang  terendah,  otonomi  berarti  mengacu  pada perwujudan free  will yang  melekat  pada  diri-diri  manusia  sebagai  satu  anugerah paling  berharga  dari  Tuhan. Free  will inilah  yang  mendorong  manusia  untuk mengaktualisasikan  diri  dan  menggali  seluruh  potensi  terbaik  dirinya  secara maksimal.  Berawal  dari  individu-individu  yang  otonom  tersebut  kemudian membentuk komunitas dan menjadi bangsa yang unggul (Kustiawan, 2010: 22).
Ditinjau  dari  tugas  dan  wewenang  yang  dimiliki  oleh  camat,  camat  dapat dipandang  dari  2  sisi.  Pertama,  sebagai  perangkat  daerah  kabupaten/  kota  maka camat  merupakan  bagian  dari  pemerintahan  daerah  yang  melaksanakan  tugas- tugas  dan  wewenang  dalam  rangka  otonomi  daerah.  Dalam  hal  ini  camat  secara penuh  bertanggung  jawab  terhadap  pemerntah  diatasnya,  yaitu  bupati/  walikota melalui  sekretaris  daerah.  Kedua,  sebagai  penyelenggara  tugas  umum pemerintahan  camat  dapat  dipandang  sebagai  bagian  dari  pemerintah  umum (pemerintah  pusat).  Dalam  hal  inilah  apa  yang  dinyatakan  Wasistiono  bahwa camat  harus  dapat  membaca  kebijakan-kebijakan  yang  datang  dari  pemerintah pusat untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa praktis, bahasa yang mudah dicerna  oleh  masyarakat  kebanyakan  menjadi  sangat  penting  (Sadu  Wasistiono, 1992: 11).
Dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  perihal  Kecamatan  diatur sebagai berikut.
1. Daerah  kabupaten/kota  membentuk  Kecamatan  dalam  rangka  meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Kecamatan sebagaimana dibentuk  dengan  Perda  Kabupaten/Kota  berpedoman  pada  peraturan pemerintah.  Rancangan  Perda  Kabupaten/Kota  tentang  pembentukan Kecamatan  yang  telah  mendapatkan  persetujuan  bersama  bupati/wali  kota dan  DPRD  kabupaten/kota,  sebelum  ditetapkan  oleh  bupati/  wali  kota disampaikan  kepada  Menteri  melalui  gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.
2. Pembentukan  Kecamatan    harus  memenuhi  persyaratan  dasar,  persyaratan teknis, dan persyaratan administratif. Persyaratan dasar meliputi:
a. jumlah penduduk minimal;
b. luas wilayah minimal;
c. jumlah minimal Desa/kelurahan yang menjadi cakupan; dan
d. usia minimal Kecamatan.
Persyaratan teknis meliputi:
a. kemampuan keuangan Daerah;
b. sarana dan prasarana pemerintahan; dan
c. persyaratan  teknis  lainnya  yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Persyaratan administratif meliputi:
a. kesepakatan  musyawarah  Desa  dan/atau  keputusan  forum  komunikasi kelurahan atau nama lain di Kecamatan induk; dan
b. kesepakatan  musyawarah  Desa  dan/atau  keputusan  forum  komunikasi kelurahan atau nama lain di wilayah Kecamatan yang akan dibentuk.
3. Kecamatan diklasifikasikan atas:
a. Kecamatan tipe  A  yang  dibentuk untuk  Kecamatan dengan beban kerja yang besar; dan
b. Kecamatan  tipe  B  yang  dibentuk  untuk  Kecamatan  dengan  beban  kerja yang kecil.
Penentuan beban kerja didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah Desa/kelurahan.
4. Kecamatan  dipimpin  oleh  seorang  kepala  kecamatan  yang  disebut  camat yang  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  bupati/wali  kota melalui  sekretaris  Daerah.  Bupati/wali  kota  wajib  mengangkat  camat  dari pegawai  negeri  sipil  yang  menguasai  pengetahuan  teknis  pemerintahan  dan memenuhi  persyaratan  kepegawaian  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Pengangkatan  camat  yang  tidak  sesuai  dengan ketentuan  dibatalkan  keputusan  pengangkatannya  oleh  gubernur  sebagai wakil Pemerintah Pusat.
5. Camat mempunyai tugas:
a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. mengoordinasikan  upaya  penyelenggaraan  ketenteraman  dan ketertiban umum;
d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
e. mengoordinasikan  pemeliharaan  prasarana  dan  sarana  pelayanan umum;
f. mengoordinasikan  penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan  yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
g. membina  dan  mengawasi  penyelenggaraan  kegiatan  Desa  dan/atau kelurahan;
h. melaksanakan  Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan Daerah  kabupaten/kota  yang  tidak  dilaksanakan  oleh  unit  kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
i. melaksanakan  tugas  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
6. Pendanaan  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  umum  dibebankan  pada APBN  dan  pelaksanaan  tugas  lain  dibebankan  kepada  yang  menugasi. Camat dalam melaksanakan tugasnya  dibantu oleh perangkat Kecamatan.
7. Camat juga mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk  melaksanakan  sebagian  Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi kewenangan  Daerah  kabupaten/kota.  Pelimpahan  kewenangan  bupati/wali dilakukan  berdasarkan  pemetaan  pelayanan  publik  yang  sesuai  dengan karakteristik  Kecamatan  dan/atau  kebutuhan  masyarakat  pada  Kecamatan yang  bersangkutan.  Pelimpahan  kewenangan  bupati/wali  kota    ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
8. Pendanaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang dilakukan oleh camat secara umum dibebankan pada APBD kabupaten/kota.

## METODE PENELITIAN
jenis  penelitian  yang  dilaksanakan  ini  adalah  penelitian  hukum    empiris. Penelitian    hukum  empiris  secara  umum  berupaya  untuk  melihat  bagaimana penerapan  sebuah  aturan  hukum  seperti  peraturan  perundang-undangan  atau berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan kenyataan dalam prakteknya yang ada di masyarakat.
Sifat  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskritif    yaitu    penelitian  yang menggambarkan selengkap-lengkapnya masalah yang diteliti.
Menurut  Husaini  Usman  penelitian  dekskriptif    ( desccriptive  research ),  adalah penelitian  yang  bermaksud  membuat  penggambaran  (penyanderaan)  secara sistematis,  faktual,  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta  dan  sifat-sifat  populasi tertentu,  yang  menjadi  obyek  penelitian  (Husaini  Usman  dan  Purnomo  Setiady Akbar, 2003: 4).
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor  Camat  Sawan,  Kabupaten  Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian ditentukan dengan tujuan tertentu. Tujuan utama yang menjadi  pertimbangan  adalah  untuk  memudahkan  perolehan  data.  Pada  saat penelitian  dilakukan,  peneliti  berdomisili  di  Kabupaten  Buleleng,  sehingga dengan demikian lokasi penelitian mudah dijangkau.
Data  yang  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :
a. Pengumpulan  data  primer  digunakan  adalah  teknik  wawancara  dengan menggunakan pedoman wawancara.
b. Untuk data Sekunder dilakukan penelitian  dokumentasi  adalah serangkaian usaha  untuk  memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah, mengklasifikasikan,    mengidentifikasikan,    dan        dilakukan      pemahaman terhadap bahan-bahan  hukum yang berupa  peraturan perundangan-udangan serta  buku-buku  literatur  yang  ada  kaitannya  dengan  permasalahan    yang dibahas dalam penelitian ini (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001: 13).
Data    primer  dalam    penelitian    ini    diperoleh    dari    hasil  wawancara  dengan pejabat  dan  petugas  pada  Kantor  Camat  sawan,  Kabupaten  Buleleng  yang memiliki  tugas  yang  berkaitan  dengan  Tugas  Pokok  dan Fungsinya .
Analisis data  yang dilakukan adalah dengan cara pengolahan dan analisis kwalitatif  yaitu  keseluruhan  data  yang  terkumpul  baik  data  primer  dan  data sekunder  akan  dianalis  dengan  cara  menyusun  data  secara  sistematis diklasifikasikan,  dihubungkan  antara  data  yang  satu  dengan  lainnya  kemudian dilakukan  interprestasi  selanjutnya  data  akan  disajikan  secara  deskritif  (Burhan Ashofa, 2004: 90) .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Susunan Organisasi  Pemerintah Kecamatan Sawan, selain mengacu kepada Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  4  Tahun  2008  tentang Pembentukan,  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Pemerintah  Kabupaten Buleleng, juga telah sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.
Dihubungkan dengan Keputusan Menteri Dalam  Negeri Nomor 158 Tahun 2004,  secara  struktural  Pemerintah  Kecamatan  Sawan  telah  secara  penuh memenuhi  jumlah  maksimal  seksi-seksi  yang  diperkenankan.  Hal  ini,  dapat dipahami  mengingat  Kecamatan  Sawan  merupakan  kecamatan  dengan  jumlah penduduk yang cukup besar dan wilayah yang cukup luas.
Kebijakan  otonomi  daerah  memberikan  otonomi  yang  luas  kepada pemerintah  daerah  untuk  mengurus  dan  mengelola  berbagai  kepentingan  dan kesejahteraan  masyarakat  daerah.  Pemerintah  Daerah  harus  mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat.
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  maka  implementasi  kebijakan  otonomi  daerah diharapkan  mendorong  terjadinya  perubahan,  baik  secara  struktural,  fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan  yang  sangat  esensial  yaitu  menyangkut  kedudukan,  tugas  pokok  dan fungsi  kecamatan  yang  sebelumnya  merupakan  perangkat  wilayah  dalam kerangka  asas  dekonsentrasi,  berubah  statusnya  menjadi  perangkat  daerah  dalam kerangka  asas  desentralisasi.  Sebagai  perangkat  daerah,  Camat  dalam menjalankan  tugasnya  mendapat  pelimpahan  kewenangan  dari  dan  bertanggung jawab kepada bupati/walikota.
Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan  perangkat  daerah  lainnya  dalam  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsinya untuk  mendukung  pelaksanaan  asas  desentralisasi.  Kekhususan  tersebut  yaitu adanya  suatu  kewajiban  mengintegrasikan  nilai-nilai  sosio  kultural,  menciptakan stabilitas  dalam  dinamika  politik,  ekonomi  dan  budaya,  mengupayakan terwujudnya  ketenteraman  dan  ketertiban  wilayah  sebagai  perwujudan kesejahteraan  rakyat  serta  masyarakat  dalam  kerangka  membangun  integritas
kesatuan  wilayah.  Dalam  hal  ini,  fungsi  utama  camat  selain  mernberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.
Secara  normatif  ditegaskan  bahwa  dalam  tataran  filosofis,  kecamatan  yang dipimpin  oleh  camat  perlu  diperkuat  dari  aspek  sarana  prasarana,  sistem administrasi,  keuangan  dan  kewenangan  bidang  pemerintahan  dalam  upaya penyelenggaraan  pemerintahan  di  kecamatan  sebagai  ciri  pemerintahan kewilayahan  yang  memegang  posisi  strategis  dalam  hubungan  dengan pelaksanaan  kegiatan  pemerintahan  kabuPelayanan  Administrasi  Terpadu Kecamatan/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota.
Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni: pertama,  bidang  kewenangan  dalam  lingkup  tugas  umum  pemerintahan;  dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan  yang dilimpahkan oleh bupati/walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
Kedudukan  camat  sebagai  perangkat  daerah  ditegaskan  dalam  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2014,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2007 tentang  tentang  Organisasi  Perangkat  Daerah,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19 Tahun  2008  tentang  Kecamatan,  Peraturan  Daerah  KabupatenBuleleng  Nomor  4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maupun Peraturan Bupati Buleleng Nomor 64 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Se-KabupatenBuleleng.
Secara  sosio-politis  ada  wacana  untuk  menempatkan  kecamatan  untuk menjadi  ’wilayah’  strategis  dalam  kerangka  otonomi  desa  (Fisipol  UGM,  2002: 6).  Ada  beberapa  alasan  yang  dikemukakan  kelompok  yang  menginginkan  titik tekan otonomi justru di kecamatan.
Perangkat  Kecamatan  Sawan  mengakui  bahwa  terdapat  anggapan  dan harapan dari masyarakat tentang kedudukan camat, yang masih dianggap sebagai kepala wilayah. Permasalahan-permasalahan  yang ada di desa, terlebih lagi  yang sifatnya lintas desa, umumnya disampaikan kepada camat untuk  diputuskan cara penyelesaiannya. Kedudukan camat, yang tidak lagi sebagai kepala wilayah, dapat mendatangkan kekecewaan bagi masyarakat dan pemerintah desa.

## PENUTUP
Dari  uraian  di  depan  dapat  disimpulkan  hal-hal  sebagai  berikut  sebagai jawaban akhir atas rumusan masalah:
1. Peran  Kecamatan  Sawan  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  di Kabupaten Buleleng Camat adalah sebagai perangkat daerah, yang dalam pelaksanaan  tugasnya  memperoleh  pelimpahan  sebagian  wewenang bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
2. Tidak  ada  kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  Kecamatan  Sawan  untuk berperan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Buleleng. Jika ada  anggapan  tentang  kurang  optimalnya  peran  kecamatan  hal  tersebut diakibatkan adanya anggapan yang keliru tentang kedudukan camat yang masih  dianggap  sebagai  kepala  wilayah  dengan  kewenangan  yang otonom.

## DAFTAR PUSTAKA
Burhan Ashofa. 2004 . Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT Rineka Cipta.
Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2004. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Birokrasi Pusat . Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik.
______________________.  2004. Penataan  Birokrasi  Publik  Memasuki  Era Millenium. Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik. Husaini  Usman  dan  Purnomo  Setiady  Akbar.  2003. Metode  Penelitian  Sosial.
Jakarta: PT Bumi Aksara.
Fisipol  UGM.  2002. Desentralisasi  dan  Demokrasi:  Kajian  tentang  Kecamatan Sebagai Arena Pengembangan Demokrasi, Pelayanan Publik, Ekonomi, dan Intermediary. Yogyakarta: Fisipol UGM. Karim,  Abdul  Gaffar.  2003. Kompleksitas  Persoalan  Otonomi  Daerah  Di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Kustiawan.  2010. Otonomi  Daerah  dan  Desentralisasi  Dalam  Bingkai  Negara KesatuanRepublik  Indonesia. Fakultastas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.
Moh.  Ilham  A.  Hamudy.  2009.  “Peran  Camat  Dalam  Di  Era  Otonomi  Daerah” dalam Bisnis dan Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi. Vo. 16 Nomor 1 Ja-April 2009.
Sadu Wasistiono. 1992. Organisasi Kecamatan. Bandung: Mekar Rahayu.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2001. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Yoyon  Baktiar  Irianto.  2000. Konsep  dan  Urgensi  Pemberian  Otonomi Pemerintahan Kepada Daerah. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.