## TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP ZAKAT SEBAGAI PENGURANG
PENGHASILAN PAJAK UU NO. 23 TAHUN 2011 PASAL 22
( STUDI ANALISIS PENDEKATAN USHUL FIKIH)

## Rafik Patrajaya
IAIN Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia rafikpatrajaya@gmail.com
Received:03-03-2019; Revised:13-05-2019; Accepted: 18-05-2019

## ABSTRACT
As one of the important themes in the management of zakat, the government has approved and stipulated  zakat  as  a  deduction  from  Taxable  Income.  Furthermore,  this  policy  does  not  only cover zakat, but also compulsory religious contributions, which means the BAZNAS struggle for tax reduction, is also enjoyed by other religious adherents. The amount of zakat and donations that can be calculated as a deduction from income is 2.5%. This is in accordance with Law No. 23 of 2011 article 22 which is an amendment to Law No. 38 of 1999. This paper tries to describe the analysis of the concept of Zakat Management which is reviewed in the perspective of legal sociology with the method of normative-sociological approaches and the study of ushul fiqh. In a review of the legal sociology of zakat as a tax deduction seen from its implementation it will have an  effect  on  the  tax  sector,  because  it  reduces  tax  revenues.  As  for  the  review  of  ushul  fiqh related to Law No. 23 of 2011 concerning Management of Zakat, that the government here has made  reform  efforts  in  regulating  the  issue  of  zakat  law  in  order  to  prosper  the  welfare  of  its people, and this is enough to represent the intent of maqasid ash-Sharia in achieving the goal of benefit both in the world and benefit in the hereafter. In Islam, it is not possible to replace the position of zakat with taxes. What is possible is integrating, among others, by cutting the amount of  tax  with  the  amount  of  zakat  paid  by  someone.  this  method  may  be  acceptable  because according  to  their  belief  they  have  fulfilled  religious  obligations  along  with  fulfilling  their obligations to the State.
Keywords : Sociology of Law, UU No. 23 Tahun 2011 about Zakat, Ushul Fiqh

## INTISARI
Sebagai  salah  satu  tema  penting  dalam  pengelolaan  zakat,  pemerintah  telah  menyetujui  dan menetapkan  zakat  sebagai  pengurang  dari  Penghasilan  Kena  Pajak.  Selanjutnya  kebijakan  ini tidak hanya mencakup zakat saja tetapi juga sumbangan keagamaaan yang bersifat wajib artinya perjuangan BAZNAS untuk pengurangan pajak, juga dinikmati oleh para pemeluk agama yang lain. Besarnya zakat dan donasi yang bisa diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan adalah sebesar  2,5%.  Hal  ini  sesuai  dengan  UU  No.  23  tahun  2011  pasal  22  yang  merupakan amandemen dari UU No. 38 tahun 1999. Tulisan ini mencoba mendeskripsikan analisis tentang konsep  Pengelolaan  Zakat  yang  ditinjau  dalam  perspektif  sosiologi  hukum  dengan  metode pendekatan  normatif-sosiologis  dan  kajian  ushul  fikih.  Dalam  tinjauan  sosiologi  hukum  zakat sebagai  pengurang  pajak  dilihat  dari  implementasinya  akan  berpengaruh    dalam  sektor  pajak, karena  mengurangi  pendapatan  pajak.  Adapun  dalam  tinjauan  ushul  fikihnya  terkait  dengan
Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa pemerintah di sini sudah melakukan  upaya-upaya  pembaruan  dalam  mengatur  masalah  UU  zakat  demi  memakmurkan kesejahteraan masyarakatnya, dan ini sudah cukup mewakili maksud dari maqasid asy-Syariah dalam  mencapai  tujuan  kemaslahatan  baik  di  dunia  maupun  kemaslahatan  di  akhirat.  Dalam Islam,  tidaklah  mungkin  menggantikan  kedudukan  zakat  dengan  pajak.  Yang  mungkin  adalah memadukannya,  antara  lain  dengan  memotong  jumlah  pajak  dengan  jumlah  zakat  yang  telah dibayar oleh seseorang. cara ini mungkin akan dapat diterima Karena menurut keyakinan mereka kewajiban  agama  telah  mereka  penuhi  bersamaan  dengan  pemenuhan  kewajibannya  terhadap Negara.
Kata Kunci: Sosiologi Hukum, UU No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat, Ushul Fiqh

## A. Pendahuluan
Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan oleh Allah Swt kepada umat manusia lewat  Nabi  terakhir  Muhammad  Saw.  Sebagai  agama  terakhir,  Islam  memiliki  berbagai aturan  dan  tata  laksana  yang  harus  dilaksanakan  oleh  umatnya,  baik  yang  sifatnya “melanjutkan” ajaran sebelumnya atau “membuat” ajaran baru. Salah satu ajaran Islam yang sifatnya  “melanjutkan”  tersebut  adalah  ibadah  zakat.  Namun  demikan,  zakat,  mempunyai posisi  penting  dalam  Islam,  bahkan  zakat  ini  merupakan  salah  satu  dari  rukun  Islam,  di samping  shalat,  puasa,  dan  haji.  Zakat  bukanlah  syariat  baru  yang  hanya  terdapat  pada syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Akan  tetapi, zakat juga merupakan bagian  dari  syariat  yang  dibawa  oleh  para  Rasul  terdahulu.  Karena  itu,  dapat  dikatakan bahwa  zakat  sebagai  ibadah  yang  menyangkut  harta  benda  dan  berfungsi  social  itu  telah “berumur tua” karena telah dikenal dan diterapkan dalam agama samawi yang dibawa oleh para Rasul terdahulu. 1
Meskipun merupakan kewajiban ibadah kepada Allah Swt, zakat belum dikumpulkan dan didistribusikan melalui lembaga formal selama masa awal di Makkah karena jumlah kaum muslimin  ketika  itu  relatif  masih  sedikit  dan  hidup  dalam  masyarakat  yang  memusuhi keyakinan  mereka.  Kaum  muslimin  mengeluarkan  zakat  secara  pribadi  untuk  membantu orang-orang  miskin  dan  untuk  menebus  kemerdekaan  mereka  yang  dijadikan  budak. 2 Menurut Yusuf al-Qardhawi bahwa zakat yang disebutkan dalam al- Qur’an al-Makky masih bersifat  umum,  tanpa  kekhususan  atau  peraturan.  Pembayaran  zakat  pada  masa  itu tergantung pada kesadaran masing-masing atau rasa kedermawanannya, dan rasa kewajiban untuk membantu sesama mukmin. 3
Sesuai  dengan  amanat  Allah  di  dalam  al- Qur’an  dan  fungsi  Undang -undang  nomor  38 tahun  1999  tentang  Pengelolaan  Zakat  dan  Keputusan  Menteri  Agama  (KMA)  Republik Indonesia  Nomor  38  tahun  1999  Tentang  Pengelolaan  Zakat  serta  Keputusan  Direktor Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 Tentang Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Zakat  bahwa  pengelolaan  zakat  merupakan  bagian  integral dari proses pembentukan dan penguatan Ekonomi Islam secara makro. Untuk itu penunaian zakat  bukan  hanya  sebatas  menggugurkan  kewajiban,  tetapi  bagaimana  pembayaran  dana
1 Fakhruddin, Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia , (UIN-Malang Press: 2008), hlm. 1-2.
2 Abdallah al-Sheiekh dalam John E. Efosito, Ensiklopedi Dunia Islam  Modern , Jilid 6, (Jakarta: Mizan, 2001), hlm. 185.
3 Yusuf al-Qardhawi, Fiqh al-Zakah, Muassasah al-Risalah , (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.,), hlm. 61.
zakat  dapat  berhasil  guna  dan  berdaya  guna  bagi  kepentingan  masyarakat.  Zakat  bukan hanya  membersihkan  jiwa  dan  harta,  tetapi  juga  zakat  dapat  berperan  aktif  mengentaskan dan membersihkan penyakit-penyakit sosial, seperti: kemiskinan, kebodohan, dan lain-lain. Zakat juga dapat diarahkan kepada upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM). 4
Pemerintah telah menyetujui dan  menetapkan Zakat sebagai pengurang dari Penghasilan Kena  Pajak.  Selanjutnya  kebijakan  ini  tidak  hanya  mencakup  zakat  saja  tetapi  juga sumbangan  keagamaaan  yang  bersifat  wajib  artinya  perjuangan  BAZNAS  untuk pengurangan pajak, juga dinikmati oleh para pemeluk agama yang lain. Besarnya zakat dan donasi  yang  bisa  diperhitungkan  sebagai  pengurang  penghasilan  adalah  sebesar  2,5%.  Hal ini sesuai dengan UU no 38 tahun 1999 pasal 14 (3) tentang pengelolaan zakat  dan UU No. 23  tahun  2011  pasal  22 yang  merupakan  amandemen  dari  UU  No.  38  tahun  1999.  Dalam pembahasan penlitian ini, penulis akan mencoba membahas tentang zakat yang merupakan hasil  pengurangan  dari  pajak  penghasilan  ditinjau  dari  sosiologi  hukum  dengan menggunakan  metode  kajian  analisis  ushul  fikih.  Dengan  melihat  permasalahan  di  atas, maka  dapatlah  diambil  suatu  rumusan  masalah  yang  akan  dibahas  pada  penelitian  yaitu, Bagaimanakah  tinjauan  sosiologi  hukum  terhadap  Undang-undang  zakat  tersebut  apakah sudah  cukup  refresentatif  serta  bagaimana  dalam  perspektif  ushul  fikih  mengkajinya mengenai zakat.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  studi  pustaka  ( Library  Research ),  yang  termasuk  ke dalam  penelitian  normatif. 5 Adapun  sumber  penelitian  ini  terbagi  ke  dalam  tiga  bahan,  yakni primer, sekunder dan tersier. Bahan primer meliputi Undang-undang Zakat No. 23 Tahun 2011, selaian  bahan  premir  tersebut  digunakan  pula  bahan  pendukung  yang  lain  yaitu  sekunder  dan tersier  yang  terkait  bahan  kajian  buku-buku  hukum  atau  jurnal  tentang  masalah  zakat.  Metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  normatif- sosiologis dan kajian ushul fiqh.
C. Pembahasan

## 1. Konsep Zakat dan Dasar Hukum
Zakat  adalah  ibadah  yang  berkaitan  dengan  harta  benda  yang  telah  disepakati  ( maaliyyah ijtima’iyyah ) yang memiliki posisi strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah  satu  rukun  ketiga  rukun  Islam  yang  lima.  Zakat  ditinjau  dari  segi  bahasa  ( lughatan ) mempunyai  beberapa arti,  yaitu keberkahan (al-barkatu), pertumbuhan dan perkembangan, ( al- nama’ ) kesucian ( ath-tharatu ) dan keberesan ( ash-Shalahu ). Sedangkan arti zakat secara istilah ( syar’iyyah )  ialah  bahwa  zakat  itu  merupakan  bagian  dari  harta  dengan  persyaratan  tertentu, yang  Allah  Swt  mewajibkan  kepada  pemiliknya  untuk  diserahkan  kepada  yang  berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. 6
Sahhatih mengungkapkan definisi zakat menurut pendapat empat mazhab sebagai berikut:
4 Mursyid, Mekanisme  Pengumpulan  Zakat,  Infaq  dan  Shadaqah;  Menurut  Hukum  Syara’  dan  Undang - undang, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), hlm. XV.
5 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif, (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2003), hlm. 13.
6 Ismail Nawawi, Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi , (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 1.
a. Definisi zakat menurut mazhab Hanafi Menurut  fuqaha  mazhab  Hanafi  mal  adalah  pemberian  karena  Allah,  agar  dimiliki  oleh orang  fakir  yang  beragama  Islam,  selaian  Bani  Hasyim  dan  bekas  budaknya,  dengan ketentuan bahwa manfaat harta itu harus terputus, yakni tidak mengalir lagi pada pemiliknya yang asli dengan cara apapun.
b. Menurut Mazhab Maliki
Zakat  dalam  pendapat  para  fuqaha  Maliki,  bahwa  zakat  mal  ialah  mengeluarkan  bagian tertentu  dari  harta  tertentu  pula,  yang  telah  mencapai  nisab  diberikan  kepada  yang  berhak menerimanya, yakni bila barang itu milik penuh  dari pemberian dan telah berulang tahun, untuk selain barang tambang dan hasil pertanian.
c. Menurut Mazhab Syafi’i Para fuqaha Syafi’I mengatakan zakat  mal ialah harta tertentu  yang dikeluarkan dari harta tertentu dengan cara tertentu pula. Menurut mereka zakat mal itu ada dua macam. Pertama berkaitan dengan nilai,  yaitu zakat dagang dan, kedua berkaitan dengan barang  itu sendiri. Zakat jenis ini ada tiga macam, yaitu binatang, barang berharga, dan tanaman.
d. Menurut Mazhab Hambali Menurut  para  fuqaha    Hamabali  zakat  ialah  hak  yang  wajib  dikeluarkan  dari  suatu  harta. Kemudian  sebelum  mempelajari  dan  membahas  cirri-ciri  zakat  mal  sebagai  suatu  hak tertentu dalam harta, kami nyatakan di  sini bahwa prinsipnya memungut  dan membagikan zakat  mal  merupakan  tugas  pemerintah  dalam  suatu  Negara.  Dengan  kata  lain,  menurut bahasa hukum zakat termasuk kekayaan rakyat yang diatur oleh pemerintah. 7
Pernyataan ini dimaksudkan agar tidak ada pengertian bahwa zakat merupakan kebaikan hati si  pemberi  secara  pribadi.  Hal  itu  karena  zakat  sama  sekali  tidak  didasarkan  kehendak  pribadi dalam  arti,  boleh  dilaksanakan  dan  juga  boleh  tidak,  kecuali  bila  terpaksa  ketika  baitul  mal kosong umpamanya. Padahal sebenarnya tidak demikian.
Adapun  dalam  pasal  1  angka  2  Undang-undang  zakat  No.  23  Tahun  2011  tentang Pengelolaan  Zakat  disebutkan  bahwa  zakat  adalah  harta  yang  wajib  dikeluarkan  oleh  seorang muslim  atau  badan  usaha  untuk  diberikan  kepada  yang  berhak  menerimanya  sesuai  dengan syariat  Islam. 8 Adapun  sebelum  amandemen  tentang  pengelolaan  zakat  yang  tertuang  dalam pasal  1  angka  2  Undang-Undang  No.  38  Tahun  1999  tentang  Pengelolaan  Zakat  disebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh  seorang  muslim  sesuai  dengan  ketentuan  agama  untuk  diberikan  kepada  yang  berhak menerimanya. 9 Kemudian pengelolaan zakat itu sendiri dalam pasal 1 angka 1 diartikan sebagai kegiatan  perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan,  dan  pengawasan  terhadap  pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. 10
Adapun  dasar  hukum  zakat  ini  terdapat  dalam  al- Qur’an,  Hadis  dan  Ijtihad  par a  ulama, sebagai berikut:
a. Al- Qur’an
7 Ibid., hlm. 1-3.
8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
9 Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
10 Abdul  Ghofur  Anshori  dan  Yulkarnain  Harahab, Hukum  Islam  Dinamika  dan  Perkembangannya  di Indonesia , (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 243-244.
Ketentuan dalam al- Qur’an yang menjadi dasar hukum mengenai kewajiban membayar zakat pada setiap muslim terdapat dalam beberapa surat. Di antaranya adalah dalam surah al-Baqarah: 43, 11 al- An’am: 141. 12
b. Hadis
Ketentuan  hadis  Nabi  Muhammad  SAW  yang  menjadi  dasar  hukum  bagi kewajiban membayar zakat bagi setiap muslim antara lain yaitu:
,مكسمخ اولصو ,الله اوقتا :لاقف ,عادولا ةجح يف مّلسو هيلع الله ىلص الله لوسر تعمس :لوقي ةمامأ ابأ تعمس .مكبر ةنج اولخدت مكرمأ اذ اوعيطأو ,مكلاومأ ةاكز اودأو ,مكرهحش وموصو
“Saya mendengar Abu Umamah berkata: Saya telah mendengar Rasulullah saw berkhutbah  di  haji wada’, Beliau bersabda,  Taqwalah  kalian kepada  Allah swt, shalatlah lima waktu, puasalah pada bulan ramadhan, tunaikanlah zakatmu, dan taatilah pemimpinmu, engkau a kan masuk surga.” 13
Dalam hadis lain juga disebutkan, Nabi bersabda:
الله يضر رمع نبا نع  ٍدلاخ نب َةمركع نع نايفس يبأ نب ُةلظنح انربخأ :لاق ىسوم نب الله  ُديبع انثّدح ّلاإ هلإ لا نأ ةداهش :سمخ ىلع ملاسلإا ينب :مّلسو هيلع الله ىلص الله لوسر لاق امهنع ادّمحم  ّنأو ,الله
.ناضمر ِموصو ,ّجحلاو ,ةاكّزلا ءاتيإو ,ةلاّصلا ماقإو ,الله لوسر “Abdullah ibn Musa menceritakan kepada kami, dia berkata: Hanzhalah ibn Abi Sufyan memberitahukan kepada kami dari Ikrimah ibn Khalid dari ibn Umar r.a : Rasulullah  saw  telah  bersabda:  Islam  didirikan  atas  lima  perkara:  persaksian bahwa  tidak  ada  Tuhan  kecuali  Allah  dan  Muhammad  utusan-Nya,  mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa pada bulan ramadhan.” 14
c. Ijtihad atau Ijma’ Ulama
Sedangkan  secara  ijma’,  para  ulama  baik salaf  (klasik)  maupun  khalaf (kontemporer) telah sepakat tentang adanya kewajiban zakat dan merupakan salah satu rukun Islam serta menghukumi kafir bagi yang mengingkari kewajibannya. 15

## 2. Sejarah Pengelolaan Zakat
a. Pengelolaan Zakat Masa Awal Islam
Zakat  sebagai  salah  satu  tonggak  perekonomian  umat  Islam  sudah  sejak  awal mendapat  perhatian.  Hal  ini  perlu  diketahui  agar  kita  lebih  menyadari  bahwa  ekonomi Islam sesungguhnya bukanlah konsep baru sama sekali apalagi utopia, melainkan sebuah
                                                                         (43) 10
“Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang- orang yang ruku'”(an -Nisa: 43)
                                                                                                      11
                                                                                                                          
                                              (141)
“Dan  dialah  yang  menjadikan  kebun -kebun  yang  berjunjung  dan  yang  tidak  berjunjung,  pohon  korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama  (rasanya).  makanlah dari buahnya  (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya  di hari  memetik  hasilnya  (dengan  disedekahkan  kepada  fakir  miskin);  dan  janganlah  kamu  berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan .” (al - An’am: 141) 13 Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia , hlm. 22.
14 Ibid., hlm. 23. 15 Ibid.
konsep praktis yang prestasi dan kesuksesannya telah dicatat dengan baik menggunakan “tinta  emas”  dalam  lembaran  sejarah.  Namun  demikian,  sebelumnya  perlu  ditandaskan bahwa keberhasilan ekonomi Islam itu tidak muncul secara kebetulan atau tanpa syarat, melainkan  membutuhkan  sebuah  syarat  mutlak.  Ekonomi  Islam  hanya  akan  mungkin berhasil  jika  diterapkan  dalam  masyarakat  Islam  yang  menerapkan  Islam  secara menyeluruh  (kaffah),  baik  di  bidang  ekonomi  itu  sendiri  maupun  di  bidang-bidang lainnya seperti politik, sosial, pendidikan, dan budaya. 16
Sebab sistem kehidupan Islam itu bersifat integral dan saling melengkapi, Islam tidak menerima  pemilah-milahan  ajaran  (parsial),  di  mana  sebagian  sistem  Islam  diamalkan dan  sebagian  lainnya  dibuang  ke  “tong  sampah”  peradaban.  Karena  itu ,  jika  ekonomi Islam  diterapkan  secara  sepotong-sepotong  dalam  masyarakat  yang  menganut  konsep ekonomi  kapitalisme  misalnya,  maka  ia  tidak  akan  mungkin  efektif.  Allah  Swt memerintahkan  kita  untuk  menghormati  persyaratan  mutlak  ini,  yakni  penerapan  Islam secara komprehensif ( kaffah ) sebagaimana firman-Nya dalam al-Baqarah: 208
                                                                                                                        

“Hai orang -orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah  kamu  turut  langkah-langkah  syaitan.  Sesungguhnya  syaitan  itu  musuh yang nyata bagimu.” 17
Zakat  mulai  disyariatkan  pada  tahun  kedua  Hijriyah,  setelah  terlebih  dahulu disyariatkan puasa dan zakat fitrah. Dalam pengumpulan dan pengelolaan zakat, biasanya Nabi  Muhammad  saw  mengumpulkan  zakat  perorangan  dan  membentuk  panitia pengumpulan  zakat  dari  umat  Islam  yang  kaya  ( agniya ),  kemudian  dibagikan  kepada orang-orang yang miskin dan membutuhkan. Pelaksanaan zakat di zaman Rasulullah saw dan yang kemudian diteruskan oleh para sahabatnya, dilakukan dengan cara: para petugas mengambil zakat dari para muzakki , atau muzakki sendiri secara langsung menyerahkan zakatnya pada Bait al-Mal , lalu oleh para petugasnya (amil zakat) didistribusikan kepada para mustahiq  yang tergabung dalam ashnaf tsamaniyah (delapan  golongan orang  yang berhak menerima zakat). 18
Setelah  Rasulullah  saw  wafat,  maka  tampuk  kepemimpinan  umat  Islam  berada  di tangan para sahabatnya. Sahabat beliau yang pertama kali ditunjuk menjadi penggantinya untuk  menangani  urusan  umat  Islam  adalah  Abu  Bakar  al-Shiddiq.  Ia  melanjutkan  apa yang  telah  dilakukan  oleh  Rasulullah  saw  dalam  pembagian  zakat  di  antara  kaum muslimin  yang  berhak  menerimanya.  Beliau  biasanya  membagikan  semua  jenis  harta kekayaan  secara  merata  tanpa  memperhatikan  status  masyarakat.  Setelah  Abu  Bakar wafat,  dilanjutkan  lagi  oleh  Khalifah  Umar  bin  Khathab,  pada  masa  ini  banyak  negeri yang  telah  ditundukkannya,  maka  banyak  harta  yang  masuk  ke  kas  khalifah  Islamiyah melalui lembaga Bait al-Mal. Karena banyaknya harta yang mengalir ke Madinah, maka tempat penyimpanan harta dengan mengangkat staf yang bekerja di bawah lembaga Bait al-Mal .  Khalifah  Umar  bin  Khathab  sangat  hati-hati  dengan  masalah  pemasukan  dan
16 Ibid., hlm. 217.
17 Departemen Agama RI , Al-Quran dan Terjemahnya, (Surabaya: Mahkota, 1989).
18 Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia , hlm. 218-221.
pengeluaran  keuangan Bait  al-Mal ,  dan  menyerahkannya  kepada  mereka  yang  berhak menerimanya.  Al-Hasan  r.a  mengatakan  bahwa  sekali  waktu  Umar  r.a  menulis  surat kepada  Abu  Musa  al- Asy’ari,  “  Ada  satu  hari  dalam  satu  tahun  yang  mengaharuskan tidak satu dirham pun tertinggal atau tak terbagikan dari Bait al-Mal , kecuali dihabiskan seluruhnya sehingga Allah swt mengetahui setiap orang miskin mendapat haknya.” 19 Sedangkan  pada  masa  khalifah  Utsman,  dalam  pengaturan  pengumpulan  dan pembagian zakat dilakukan sesekali saja, dan berbagai jenis harta kekayaan disimpan di Bait  al-Mal .  Namun  khalifah  Utsman  r.a  membolehkan  pembayaran  zakat  dengan barang-barang yang tidak nyata (bathin), seperti uang kontan, emas, dan perak. Kemudian barang-barang tersebut dibagikan oleh para pembayar zakat kepada yang membutuhkan. Sementara untuk barang-barang yang nyata ( zhahir ), seperti hasil pertanian, buah-buahan, dan ternak dibayarkan melalui Bait al-Mal . Dan ketika pada masa pemerintahan khalifah Ali  bin  Abi  Thalib,  kondisi Bait  al-Mail ditempatkan  kembali  pada  posisi  yang sebelumnya. Ali, yang juga mendapat santunan dari Bait al-Mal seperti disebutkan oleh Ibnu Katsir, mendapatkan jatah pakaian yang hanya bisa menutupi tubuh sampai separo kakinya, dan sering bajunya itu penuh dengan tambalan. 20
b. Pengelolaan Zakat di Indonesia
Sejarah  Perkembangan  dan  lembaga  hukum  di  Indonesia  melalui  proses yang  panjang.  Sejak  Islam  datang  ke  tanah  air,  zakat  telah  menjadi  sumber  dana pengembangan  agama  Islam. 21 Praktek  yang  telah  berlangsung  ratusan  tahun  itu berjalan  secara  individual,  langsung  diberikan  oleh  muzaki  kepada  mustahik  untuk keperluan konsumtif tanpa melalui amil zakat, dan jika pun melalui amil zakat hanya terbatas pada zakat fitrah. Berzakat melalui kelembagaan resmi, baru dikenal setelah adanya  anjuran  Presiden  Soeharto  untuk  mengkoordinir  pengelolaan  zakat  dengan membentuk Bazis DKI Jakarta pada tahun 1967. Semenjak saat tersebut pengelolaan zakat  mulai  dilaksanakan  oleh  lembaga  yang  bertugas  mengumpulkan  dan menyalurkan zakat. 22
Pengelolaan zakat sebelum tahun 90-an memiliki ciri khas antara lain yaitu, pada umumnya zakat diberikan langsung oleh muzaki kepada mustahik tanpa melalui amil zakat,  jika  pun  melalui  amil  zakat  hanya  terbatas  pada  zakat  fitrah,  zakat  yang diberikan umumnya hanya bersifat konsumtif untuk keperluan sesaat. 23
Pada  era  reformasi  tahun  1998,  setelah  menyusul  runtuhnya  kepemimpinan nasional  Orde  Baru,  terjadi  kemajuan  luar  biasa  di  bidang  politik  dan  sosial kemasyarakatan.  Setahun  setelah  reformasi  tersebut,  yakni  1999  terbitlah  Undang- undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Terwujudnya Undang-undang Pengelolaan Zakat di Indonesia merupakan catatan yang dikenang umat Islam selama periode Presiden B.J. Habibie. Dalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999 dijelaskan prinsip  pengelolaan zakat  secara profesional dan  bertanaggungjawab  yang dilakukan oleh  masyarakat  bersama  pemerintah.  Pemerintah  dalam  hal  ini  berkewajiban
19 Ibid.
20 Ibid.
21 Muhammad, Hadi, Problematika Zakat dan Solusinya , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.  77.
22 Hidayat Nur Wahid, Zakat & Peran Negara , (Jakarta:FOZ,  2006), hlm. 124-125.
23 Kuntaro Noor Aflah, Mohd. Nasir Tajang, Zakat dan Peran Negara , (Jakarta: Forum Zakat FOZ, 2006), hlm. 75
memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan pengelola zakat. 24
Dalam  rangka  melaksanakan  pengelolaan  zakat  sesuai  dengan  amanat  Undang- Undang  No.  38  Tahun  1999,  pemerintah  pada  tahun  2001  membentuk  Badan  Amil Zakat  Nasional  (BAZNAS)  dengan  Keputusan  Presiden.  Di  setiap  daerah  juga ditetapkan  pembentukan  Badan  Amil  Zakat  Provinsi,  Badan  Amil  Zakat Kabupaten/Kota  hingga  Badan  Amil  Zakat  Kecamatan.  Pemerintah  juga mengukuhkan  keberadaan  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  yang  didirikan  oleh masyarakat.  LAZ  tersebut  melakukan  kegiatan  pengelolaan  zakat  sama  seperti  yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat. Pembentukan Badan Amil Zakat di tingkat nasional dan daerah menggantikan pengelolaan zakat  oleh BAZIS  (Badan Amil  Zakat,  Infaq, dan Shadaqah) yang sudah berjalan di hampir semua daerah. 25
3. Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 22
Seorang sosiolog hukum Soerjono Soekanto berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah  suatu  cabang  ilmu  pengetahuan  yang  secara  analitis  dan  empiris  mempelajari hubungan  timbal  balik  antara  hukum  dengan  gejala-gejala  sosial  lainnya.  Maksudnya sejauh  mana  hukum  itu mempengaruhi  tingkah  laku  sosial  dan  pengaruh  tingkah  laku sosial terhadap pembentukan hukum. 26
Hukum  tidak  harus  dipahami  sebagai  suatu  peraturan  yang  ada  dalam  kitab perundang-undangan atau kitab hukum  lainnya.  Akan tetapi,  hukum  juga perlu dilihat ke  dalam  konteks  sosialnya,  yaitu  tempat  di  mana  hukum  itu  berperan,  dipergunakan serta  diciptakan.  Hukum  diciptakan  untuk  mengatur  pola  hubungan  tingkah  laku manusia atau kelompok dalam proses interaksi antara satu dengan yang lainnya dalam masyarakat.  Tidak  ada  satu  masyarakat  pun  yang  dapat  hidup  atau  bertahan  tanpa adanya  hukum  yang  mengaturnya.  Bagaimanapun  dan  bentuk  apapun  susunan masyarakatnya (baik masyarakat modern maupun sederhana, masyarakat urban maupun rural) hukum itu akan tetap ada. 27
Sosiologi  hukum  membahas  pengaruh  timbal  balik  antara  perubahan  dan masyarakat.  Perubahan  hukum  dapat  mempengaruhi  perubahan  masyarakat,  dan sebaliknya  perubahan  masyarakat  dapat  menyebabkan  terjadinya  perubahan  hukum. 28 Di  Indonesia  yang  penduduknya  mayoritas  Muslim,  hukum  Islam  menempati  posisi yang  paling  tinggi  di  dalam  masyarakat,  meskipun  istilah  “hukum  Islam”  dalam masyarakat itu ma sih sebatas pengertian “fikih”. Fikih bukanlah kandungan  ajaran atau ilmu hukum Islam. Jadi, fikih sebenarnya adalah doktrin hukum Islam, atau lebih tepat dikatakan pendapat dan ajaran para Imam Mazhab. 29
Zakat  sebagai  bagian  dari  ajaran  Islam  yang  wajib  ditunaikan  oleh  umat  Islam terutama yang mampu ( aghniya ),  tentunya sudah diterapkan dan ditunaikan oleh umat
24 Ibid. 25 Ibid.
26 Sudirman Tebba, Sosiologi Hukum Islam , (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm. 1.
27 Bani  Syarif  Maulana, Sosiologi  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  (Yogyakarta:  Aditya  Media  Publishing, 2010), hlm. 1-2.
28 Soerjono, Soekanto, Pengantar Sosiologi Hukum, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1997), hlm. 17 29 M.  Yahya  Harahap,  “Informasi  Materi  Kompilasi  Hukum  Islam:  Mempositifkan  Abstraksi  Hukum Islam”,  dalam.  Cik  Hasan  Basri    (ed.), Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum  Nasional ,  (Jakarta:  Logos, 1991), hlm. 23.
Islam  Indonesia  berbarengan  dengan  masuknya  Islam  ke  Nusantara.  Kemudian  ketika Indonesia  dikuasai  oleh  para  penjajah,  para  tokoh  agama  Islam  tetap  melakukan mobilisasi  pengumpulan  zakat.  Pada  masa  penjajahan  Belanda  pelaksanaan  ajaran agama  Islam  (termasuk  zakat)  diatur  dalam Ordonantie Pemerintah  Hindia  Belanda Nomor  6200  tanggal  28  Februari  1905.  Dalam  pengaturan  ini  pemerintah  tidak mencampuri  masalah  pengelolaan  zakat  dan  menyerahkan  sepenuhnya  kepada  umat Islam dan bentuk pelaksanaannya sesuai dengan syariah Islam. 30
Efektivitas lembaga yang mengelola zakat semacam BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak  dan  Sedekah)  sangat  tergantung  pada  dukungan  umat.  Ada  kesan  selama  ini bahwa umat lebih suka menyerahkan zakatnya secara langsung kepada mustahiq (orang yang berhak menerima) zakat dari pada memberikannya kepada badan zakat. Itu terjadi mungkin karena sewaktu zakat disyariatkan  Islam masih berada pada tahap solidaritas mekanik, meminjam istilah Emile Durkheim , di mana hubungan sosial ditandai dengan hubungan antar individu yang kuat. Urusan sosial ditangani secara individu, dalam hal ini muzakki (wajib  zakat)  secara  langsung  menyerahkan  zakatnya  kepada mustahiq zakat.  Namun  setelah  masyarakat  mulai  berkembang  dan  akan  menjadi  modern solidaritas  mekanik  berkurang  dan  muncul  solidaritas  organik,  di  mana  urusan  sosial mulai  ditangani  oleh  lembaga  yang  khusus  sebagai  wujud  pembagian  kerja  dalam masyarakat. Misalnya di bidang zakat ada lembaga yang khusus yang menangani yaitu BAZIS. 31
Visi  dan  misi  ini  harus  disosialisasikan  kepada  segenap  pengurus  agar  menjadi pedoman  dan  arah  dari  setiap  kebijakan  atau  keputusan  yang  diambil.  Sehingga  zakat yang dibentuk memiliki arah dan sasaran yang jelas. 32
Tujuan besar dilaksanakannya pengelolaan zakat adalah:
a. Meningkatnya  kesadaran  masyarakat  dalam  penunaian  dan  dalam  pelayanan ibadah  zakat.  Sebagaimana  realitas  yang  ada  di  masyarakat  bahwa  sebagian besar  umat  Islam  yang  kaya  (mampu)  belum  mampu  menunaikan  ibadah zakatn ya, jelas ini bukan persoalan “kemampuan” akan tetapi adalah tentang “kesadaran ibadah zakat” yang kurang terutama dari umat Islam sendiri. Hal ini  menyimpan  pekerjaan  rumah  tersendiri  bagaimana  secara  umum  umat Islam meningkat kesadaran beragamanya.
b. Meningkatnya  fungsi  dan  peranan  pranata  keagamaan  dalam  upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
c. Meningkatnya  hasil  guna  dan  daya  guna  zakat.  Setiap  lembaga  zakat sebaiknya  memiliki  database  tentang muzakki dan mustahiq .  Profil muzakki perlu didata untuk mengetahui potensi-potensi atau peluang untuk melakukan sosialisasi  maupun  pembinaan  kepada muzakki adalah  “nasabah”  seumur hidup,  maka  perlu  adanya  perhatian  dan  pembinaan  yang  memadai  guna memupuk  nilai  kepercayaannya.  Terhadap mustahiq pun  juga  demikian, program  pendistribusian  dan  pendayagunaan  harus  diarahkan  sejauh  mana mustahiq tersebut  dapat  meningkatkan  kualitas  kehidupannya,  dari  status mustahiq menjadi muzakki . 33
30 Fakhruddin, Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia, hlm. 243-244.
31 Sudirman Tebba, Sosiologi Hukum Islam , hlm. 40-41.
32 Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia , hlm. 251-252.
33 Ibid., hlm. 253-254.
Dalam  setiap  agama  yang  ada  di  Indonesia  memang  berlaku  berbagai  ketentuan berbeda  terkait  kewajiban  keagamaan.  Dalam  agama  Islam  misalnya,  ada  kewajiban mengeluarkan zakat sebesar 2,5%, dan dalam agama Kristen ada kewajiban pembayaran persepuluhan  sebesar  10%.  Kewajiban  mengeluarkan  zakat  ini  didasarkan  pada  Al- Quran  surat Al  Baqarah:  267 34 ,  yang  menentukan  bahwa  setiap  pekerjaan  yang  halal yang mendatangkan penghasilan, setelah dihitung selama satu tahun hasilnya mencapai nisab (senilai 85 gram emas) maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Mengenai proses  hingga  zakat  mengurangi  pembayaran  pajak (dalam  hal  ini  pajak  penghasilan), hal  ini  sudah  diatur  sejak  adanya  UU  No.  38  Tahun  1999  tentang  Pengelolaan  Zakat, dan  kemudian  lebih  dipertegas  oleh  UU  Zakat  yang  terbaru  yang  menggantikan  UU 38/1999 yaitu UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Latar belakang dari pengurangan  ini  dijelaskan  dalam  penjelasan  Pasal  14  ayat  (3)  UU  38/1999  bahwa pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak adalah dimaksudkan agar wajib pajak  tidak  terkena  beban  ganda,  yakni  kewajiban  membayar  zakat  dan  pajak. Ketentuan ini masih diatur dalam UU yang terbaru yakni dalam Pasal 22 UU 23/2011: “Zakat  yang  dibayarkan  oleh  muzaki  kepada  BAZNAS  atau  LAZ  dikurangkan  dari penghasilan kena pajak.” . 35
Jadi, pemberian zakat memang dapat mengurangi pajak, karena zakat dikecualikan dari objek pajak. Pengurangan pajak ini juga berlaku atas sumbangan wajib keagamaan bagi  pemeluk  agama  lain  yang  diakui  di  Indonesia,  yang  diterima  oleh  lembaga keagamaan  yang  dibentuk  atau  disahkan  oleh  pemerintah  dan  yang  diterima  oleh penerima sumbangan  yang berhak,  yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Dan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas telah  berlaku  efektif  di  Indonesia,  demikian  pula  dengan  mekanisme  yang  telah diaturnya.
Zakat pada hakikatnya adalah bagian tertentu yang ada pada harta orang Islam yang wajib dikeluarkan atas perintah Allah untuk kepentingan orang lain menurut kadar yang ditentukan-Nya.  Zakat  memperbaiki  perasaan-perasaan  yang  buruk  yang  timbul  di antara  orang-orang  kaya  dan  miskin,  dan  memperbaiki  hubungan  antara  mereka  yang mengeluarkan  zakat  dengan  kelompok  yang  menerima  zakat. 36 Sedangkan  pajak  pada hakikatnya  adalah  kewajiban  material  seorang  warga  pada  negaranya  untuk  dibayar
                                                                                                       32
                                                                                                
                     (267)
“ Hai orang -orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan  sebagian  dari  apa  yang  kami  keluarkan  dari  bumi  untuk  kamu.  dan  janganlah  kamu  memilih  yang buruk-buruk  lalu  kamu  menafkahkan  daripadanya,  padahal  kamu  sendiri  tidak  mau  mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”(Q.S. al -Baqarah: 267).
35 Dasar Hukum dan Mekanisme Zakat Sebagai Pengurang Pajak - hukumonline.com.htm
36 Abdul,  Al-Hamid  Mahmud  Al- Ba’ly, Ekonomi  Zakat:  Sebuah  Kajian  Moneter  Keuangan  Syariah , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 134
menurut  ukuran  yang  telah  ditentukan  mengenai  kekayaan  pribadi  seseorang,  dan dipergunakan  untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaran  negara.  Dengan  demikian zakat  dan  pajak  mempunyai  persamaan  dan  perbedaan.    Persamaannya  terlihat  antara lain  pada  pembebanan  kewajiban  itu  atas  harta  kekayaan  yang  dimiliki  seseorang  dan pada pribadi orang yang bersangkutan. Perbedaannya antara lain:
a. Zakat  adalah kewajiban  agama  yang ditetapkan  Alah, sedangkan pajak  adalah kewajiban warga Negara yang ditentukan oleh pemerintah.
b. Yang  wajib  mengeluarkan  zakat  adalah  orang-orang  Islam,  sedangkan  yang wajib  membayar  pajak  tidak  hanya  orang  Islam  tetapi    semua  warga  Negara Indonesia dan warga Negara Asing tanpa memandang agama yang dipeluknya.
c. Yang berhak menerima zakat sudah tentu kelompoknya, sedangkan yang berhak menikmati pajak adalah semua penduduk yang ada dalam satu negara.
d. Sanksi  tidak  membayar  zakat  adalah  dosa,  sedangkan  sanksi  tidak  membayar pajak adalah denda atau hukuman saja.
e. Zakat  tidak  mungkin  dihapuskan  karena  merupakan  rukun  Islam  ketiga, sedangkan  pajak  mungkin  saja  diganti  atau  dihapuskan  tergantung  kebijakan negara. 37
Dari  uraian  itu  jelaslah  perbedaan  zakat  dengan  pajak,  karena  itu  dalam  Islam, tidaklah mungkin menggantikan kedudukan zakat dengan pajak. Yang mungkin adalah memadukannya, antara lain dengan memotong jumlah pajak dengan jumlah zakat yang telah dibayar oleh seseorang.
Rendahnya  jumlah  zakat  yang  dikumpulkan  oleh  lembaga  zakat  disebabkan  oleh banyaknya  orang  Islam  yang  langsung  memberikan  zakatnya  kepada mustahiknya . Karena  itu  masalah  mendesak  yang  perlu  dilakukan  sekarang  antara  lain  adalah meningkatkan apresiasi umat terhadap lembaga pengumpul zakat. Apresiasi umat Islam terhadap  zakat  kelihatannya  masih  rendah,  mungkin  karena  khawatir  zakatnya  tidak sampai kepada mustahiknya. 38
Pemberlakuan  zakat  penghasilan  sebagai  pengurang  penghasilan  kena  pajak  jelas akan berpengaruh langsung terhadap penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Semakin banyak  umat  Islam  yang    membayar  zakat  akan  mengakibatkan  semakin  banyaknya pengurang  penghasilan  kena  pajak.  Sehingga  apabila  penghasilan  kena  pajak  menjadi kecil dengan sendirinya pajak penghasilan yang diterima negara juga mengecil. Padahal saat ini pemerintah justru sedang berupaya memaksimalkan penerimaannya dari sektor pajak. Teteapi bila mau dikaji lebih lanjut, dapat dibuktikan bahwa efek zakat sebagai pengurang  penghasilan  kena  pajak  adalah  positif  terhadap  pendapatan  nasional, sekalipun  zakat  penghasilan  mengurangi  penerimaan  negara  dari  sektor  pajak,  tapi kondisi  perekonomian  secara  makro  tetap  membaik.  Bahkan  pendapatan  nasional
37 Ibid
38 Sudirman, Tebba, Sosiologi Hukum Islam , hlm. 41
dengan  variable  zakat  lebih  tinggi  hasilnya  dibandingkan  pendapatan  nasional  tanpa variable zakat. 39
Dalam UU No. 23 tahun 2011, yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang No.  38  tahun  1999,    untuk  membantu  BAZNAS  dalam  pelaksanaan  pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di masyarakat dapat dibentuk Lembaga Amil Zakat  yang  disingkat  menjadi  LAZ.  Pembentukan  LAZ  wajib  mendapat  izin  Menteri atau  pejabat  yang  ditunjuk  oleh  Menteri.  Dalam  rangka  pengumpulan  zakat, muzakki melakukan  penghitungan  sendiri  atas  kewajiban  zakatnya.  Dalam  hal  tidak  dapat menghitung  sendiri  kewajiban  zakatnya, muzakki dapat  meminta  bantuan  BAZNAS. Zakat  yang  dibayarkan  oleh muzakki kepada  BAZNAS  atau  LAZ  dikurangkan  dari penghasilan  kena  pajak.  BAZNAS  atau  LAZ  wajib  memberikan  bukti  setoran  zakat kepada  setiap muzakki .  Bukti  setoran  zakat  digunakan  sebagai  pengurang  penghasilan kena  pajak.  Pendistribusian  zakat  dilakukan  berdasarkan  skala  prioritas  dengan memperhatikan pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. 40
Masalah kemiskinan, idealnya merupakan tanggung jawab negara. Namun melihat kondisi  negara  yang  demikian  terpuruk,  setidaknya  dana  zakat  dengan  potensi  yang begitu  besar  semestinya  dapat  dioptimalkan  manfaatnya. 41 Keberadaan  UU  tentang Pengelolaan  Zakat  yang  baru  sebagai  pengganti  UU  No.  38  Tahun  1999  tentang Pengelolaan  Zakat  diharapkan dapat  meningkatkan efektivitas dan efesiensi  pelayanan dalam  pengelolaan  zakat  dan  meningkatkan  manfaat  zakat  untuk  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat  dan  menanggulangi  kemiskinan.  Titik  tekan  pendistribusian dan  pendayagunaan  zakat  harus  diarahkan  untuk  menangani  kemiskinan  demi mewujudkan  kesejahteraan mustahik .  Sebab  seperti  dimaklumi,  hingga  kini  jumlah orang  miskin  di  Indonesia  masih  cukup  besar  meskipun  pada  setiap  tahun  terus mengalami  penurunan.  Menurut  Data  BPS  2018  menunjukkan  bahwa  persentase kemiskinan  Indonesia  akhir  tahun  2017  sebesar  10,12%  atau  sekitar  26,58  juta  jiwa. Pada akhir 2017, Gini ratio Indonesia pada akhir tahun 2017 sebesar 0,415 (BPS, 2018). Hal ini berarti bahwa 1% penduduk Indonesia menguasai 41,5% aset nasional. Dengan kata  lain,  pertumbuhan  ekonomi  yang  terjadi  tidak  terdistribusi  secara  merata  di Indonesia. Oleh karena itu, institusi zakat dalam perekonomian di Indonesia diharapkan dapat  menjadi  faktor  stimulus  kemakmuran  ekonomi  Indonesia  dalam  membantu mengurangi tingkat kemiskinan, menciptakan keadilan ekonomi, menciptakan distribusi pendapatan yang merata, dan menjadi jaminan sosial dengan pelayanan yang efektif . 42 Zakat  boleh  didayagunakan  untuk  usaha  produktif  dalam  rangka  penanganan  fakir miskin  dan  peningkatan  kualitas  umat.  Namun  demikian,  pendayagunaan  zakat  untuk usaha produktif itu hanya dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
39 Safarni,  Husain, Risalah  Hukum:  Zakat  Penghasilan  sebagai  Pengurang  Penghasilan  Kena  Pajak: Income Zakat as The Reducer of Taxable Income, Vol. 6, No. 1 (Samarinda: FH Universitas Mulawarman, 2010), hlm. 20 40 A.  Muchaddam,  Fahham, Paradigma  Baru  Pengelolaan  Zakat  di  Indonesia ,  Vol.III,  No. 19/I/P3DI/Oktober/2011, hlm. 11
41 Umrotul, Khasanah, Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat, (Malang: tt, 2010), hlm 76
42 Muhammad  Widyan  Rahman. https://www.validnews.id/POTENSI-ZAKAT-INDONESIA-Gbg ,  diakses tanggal 13 Juni 2018.
Berdasarkan  Undang-undang  No.  23  tahun  2011  tentang  pengelolaan  zakat  atas perubahan  UU  sebelumnya  yaitu  Undang-undang  No.  38  tahun  1999  yang  lebih spesipiknya tertuang dalam pasal 14 ayat (3) dan dipertegas lagi maknaya pada pasal 22 UU No. 23 tahun 2011 yang berisi tentang bahwa, “ Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada  BAZNAS  atau  LAZ  dikurangkan  dari  penghasilan  kena  pajak ”. Hal  ini dilakukan untuk tidak terjadi pembebanan ganda yakni dalam hal zakat dan pajak. Pasal ini  merupakan  bentuk  penegasan  terhadap  undang-undang  sebagai  alat  hukum  negara terhadap hukum  Islam  yang berada dan berkembang dalam suatu masyarakat. Sebagai konsekuensi  logis  yang  diambil  negara  terhadap  pengelolaan  zakat  tersebut.  Bahwa zakat  adalah  merupakan  rukun  Islam  yang  ketiga  yang  harus  ditunaikan  oleh  seorang muslim yang mampu dalam menyisihkan atau mensedekahkan sebagian hartanya untuk berbagi  kepada orang miskin  yang merupakan hak mereka untuk diberi kemaslahatan. Karena  harta  itu  merupakan  titipan  Illahi  yang  Allah  berikan  atau  cukupkan  kepada hambanya yang  mempunyai harta berlebih untuk bisa berbagi dengan orang-orang fakir miskin, yang mana sudah Allah tuliskan dalam al- Qur’an maupun melalui sunnah Nabi. Hal  ini  dimulai  dari  kesadaran  yang  tinggi  terhadap  muzakki  sendiri  dalam  berzakat kepada  mustahiq,  yang  zakatnya  itu  diserahkan  kepada  pengurus  BAZNAS  atau  LAS dalam mengumpulkannya, mengelolanya dalam mendistribusikannya serta mendayagunakan zakat tersebut secara optimal demi kesejahteraan rakyatnya khususnya dalam  bidang  ekonomi  masyarakat  agar  kiranya  dapat  meminilir  angka  kemiskinan yang terjadi pada masyarakat Indonesia.
Namun  di  luar  itu  semua  upaya  pemerintah  sudah  cukup  bagus  dalam  sistem pengelolaan  zakat  untuk  memperbaiki  perekonomian  rakyatnya.  Tetapi  pemerintah perlu lebih giat lagi dalam mensosialisasikan kepada masyarakatnya untuk memberikan sebuah  pemahaman  terhadap  mereka  yang  mempunyai  harta  berlebih  agar  bisa mengeluarkan zakatnya. Bahwa zakat itu merupakan kewajiban sebagai seorang Muslim yang  harus  disisihkan  kepada  mereka  yang    sangat  membutuhkan  bantuan.  Dan  zakat juga  memiliki  potensi  yang  sangat  besar  dalam  memperbaiki  dan  memakmurkan kemaslahatan rakyat.
4. Tinjauan Ushul Fikih Terhadap Pengelolaan Zakat
Maqasid  Syari’ah berarti  tujuan  Allah  dan  Rasul-Nya  dalam  merumuskan  hukum- hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al- Qur’an dan Sun nah Rasulullah sebagai  alasan  logis  bagi  rumusan  suatu  hukum    yang  berorientasi  kepada  kemaslahatan umat manusia.
Abu  Ishaq  al-Syatibi  melaporkan  hasil  penelitian  para  ulama  terhadap  ayat-ayat  al- Qur’an  dan  Sunnah  Rasulullah  bahwa  hukum -hukum  disyariatkan  Allah  untuk mewujudkan  kemaslahatan  umat  manusia,  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat  kelak. Kemaslahatan  yang  akan  diwujudkan  itu  menurut  asy-Syatibi  terbagi  kepada  tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyat , 43 kebutuhan hajiyat , 44 dan kebutuhan tahsiniyat . 45
43 Dharuriyat adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan  ini  tidak  terpenuhi,  akan  terancam  keselamatan  umat  manusia  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat  kelak. Lihat Satria Effendi dan M. Zein, Ushul Fiqh , (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 234.
44 Hajiyat adalah  kebutuhan-kebutuhan  sekunder,  di  mana  bilamana  tidak  terwujudkan  tidak  sampai mengancam keselamatanyya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya  hukum  rukhsah  (keringanan)  seperti  dijelaskan  Abd  al-Wahhab  Khallaf,  adalah  sebagai  contoh  dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini. ibid ., hlm. 235.
Perubahan  dalam  hukum  Islam  merupakan  hal  yang  wajar.  Sebagai  hasil  ijtihad manusia, fiqh ternyata tidak lepas dari dialektika antara idealis dan realitas, antara ideologi dan empiris, sehingga kebenarannya tidaklah bersifat absolut namun bersifat relatif sesuai dengan  relatifitas  konstruksi  pemikiran  manusia  yang  tidak  bisa  lepas  dari  ruang  dan waktu. 46 Dengan demikian, aturan hukum Islam khususnya fikih yang selama ini ada dapat diubah  dengan  melakukan  reinterpretasi  dan  mereformulasikannya  agar  selaras  dengn perkembangan  dan  tuntutan  zaman,  namun  tetap  berpijak  pada  prinsip-prinsip  syariat Islam. Hal ini sesuai dengan kaidah usul al-fikih yang berbunyi:
دئاوعلاو لاوحلأاو ةناكملأاو نامزلأا رّيغتب ىوتفلا ريغت 47
Dalam sistem perundangan  yang berlaku di  Indonesia mengenai  pengelolaan zakat, secara  jelas  telah  dideskripsikan  bahwa  pengelolaan  zakat  yang  telah  ditetapkan pemerintah  harus  betul-betul  mewujudkan  keadilan  sosial.  Sehingga,  tolak  ukur keberhasilan pengelolaan zakat bisa dilihat dari perkembangan dan pertumbuhan ekonomi (kesejahteraan mustahiq ),  hal  ini  membuktikan  peran  distribusi  zakat  sangat  menentukan dalam keberhasilan pengelolaan zakat.
Perbedaan  sosio-ekonomi  yang  berbeda  di  setiap  wilayah  memungkinkan berubahnya  jalur  pendistribusian  zakat,  sebagian  ulama  mengharuskan  bahwa pendistribusian  zakat  berdasarkan  lokalitas  dan  yang  menjadi  prioritas  utama  adalah mustahiq yang  berada  diwilayah  muzakki.  Realitas  di  Indonesia  membuktikan  bahwa pendapat  ulama  yang  mengharuskan  melakukan  distribusi  lokal  ternyata  tidak  relevan, karena banyaknya jumlah mustahiq yang tersebar di berbagai wilayah. Maka pertimbangan yang diutamakan adalah kemaslahatan dan keadilan sosial. dalam hal ini kerangka analisis maslahat  mursalah akan  diterapkan  mengingat  keterikatan  antara  pemerintah  ( ulil  amri ) dan masyarakat (kepentingan orang banyak).
Maslahat  Mursalah adalah  suatu  kaidah istinbath hukum  yang  berarti  suatu kemaslahatan  yang  tidak  ditetapkan  oleh  syara’  suatu  hukum  untuk mewujudkannya  dan tidak  pula  terdapat  suatu  dalil  syara’  yang  memerintahkan  untuk  memperhatikan  atau mengabaikannya. 48 Setidaknya  ada  tiga  syarat  yang  harus  dipenuhi  ketika  menjadikan maslahat  mursalah  sebagai hujjah ,  yaitu;  1).  Maslahat  tersebut  haruslah maslahat  haqiqi (sejati)  bukan  berdasarkan  perkiraan  ( wahm )  belaka,  artinya  kemaslahatan  itu  dapat membawa  kemanfaatan  dan  menolak  kemudharatan,  2).  Kemaslahatan  itu  adalah kemaslahatan  umum  yang  menyangkut  kepentingan  orang  banyak,  bukan  untuk perseorangan,  3).  Kemaslahatan  itu  tidak  bertentangan  dengan  dasar-dasar  yang  telah digariskan nas dan ijma. 49
45 Tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan asy-Syatibi, hal-hal  yang merupakan kepatutan menurut adat-istiadat, menghindarkan hal-hal yang  tidak  enak  dipandang  mata,  dan  berhias  dengan  keindahan  yang  sesuai  dengan  tuntutan  norma  dan  akhlak. Ibid ., hlm. 236.
46 Ashgar  Ali  Engineer, Hak-hak  Perempuan  dalam  Islam, alih  bahasa  Farid  Wajidi  dan  Cici  Farkha Asseqaf, cet. I (Yogyakarta: LSPPA, 2000), hlm. 18.
47 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam , (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 164.
48 Abd al-Wahab Khallaf, ‘Ilmu Usul al -Fiqh, cet. VIII, (ttp :Dar al-Ilm, 1398 H/1978 M), hlm. 84.
49 Adapun maslahat tersebut hendaknya meliputi lima (5) jaminan dasar yaitu: 1. Kemaslahatan keyakinan agama  ( hifz  ad-Din ),  2.  Kemaslahatan  jiwa  ( hifz  an-Nafs ),  3.  Kemaslahatan  akal  ( hifz  al- ‘Aql ),  4.  Kemaslahatan keturunan ( hifz an-Nasab ), 5. Keselamatan harta ( hifz al-Mal ). Lihat Abd al-Wahab Khallaf, Ilmu Usul al-Fiqh, hlm. 86-87.
Prinsip tersebut merupakan salah satu upaya penetapan hukum yang didasarkan pada pertimbangan  kebaikan  dan  kesejahteraan,  manfaat  dan  kemakmuran  umat  demi kepentingan dan kemaslahatan rakyat banyak yang mana harus mempertimbangkan situasi dan kondisi kemaslahatan umat  yang menguntungkan, karena bagaimanapun juga hukum itu mengikuti kemaslahatan yang lebih besar, dan kemaslahatan besar itu lebih diutamakan daripada  kemaslahatan  yang  lebih  kecil  bentuknya.  Hal  ini  senada  dengan  apa  yang dikatakan Yusuf al-Qaradawi:
ةريغصلا ةعلصملا ىلع ةريبكلا ةحلصملا مّدقت 50
Dalam kaidah ushul fikih umum dikenal:
ةحلصملاب طونم ةيعّرلا ىلع ماملإا فّرصت
51
“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatn” Prinsipnya  bahwa  setiap  kebijakan  pemerintah  (imam)  yang  berkaitan  dengan kepentingan  umum  harus  ditempatkan  sebagai  kebijakan  yang  berorientasi  berdasarkan maslahat dan keadilan sosial dengan melihat fenomena yang ada dalam suatu masyarakat demi terciptanya kemakmuran rakyatnya.
Memperkuat  kaidah  ini,  apa  yang  dikatakan  oleh  Umar  bin  Khattab  yang diriwayatkan oleh Said bin Mansur:
ذإف هنم تذخأ تجتحا نإ ميتيلا يلاو ةلزنمب الله لام نم يسفن تلزنأ يّنإ تففعتسا نإو هتددر ترسيأ ا “ Sungguh  aku  menempatkan  diri  dalam  mengurus  harta  Allah  seperti  kedudukan seorang wali anak yatim , jika aku membutuhkan aku mengambil daripadanya, jika aku  dalam  kemudahan  aku  mengembalikannya,  dan  jika  aku  berkecukupan  aku menj auhinya” 52
Kaidah  ini  menegaskan  bahwa  seorang  pemimpin  harus  berorientasi  kepada kemaslahatan  rakyat,  bukan  mengikuti  keinginan  hawa  nafsunya  atau  keinginan keluarganya atau kelompoknya. Kaidah ini juga dikuatkan oleh surat an-Nisa ayat: 58.
Banyak  contoh  yang  berhubungan  dengan  kaidah  tersebut  yaitu  setiap  kebijakan yang  maslahat  dan  manfaat  bagi  rakyat  maka  itulah  yang  harus  direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai/dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang  mendatangkan  mafsadah  dan  memudaratkan  rakyat,  itulah  yang  harus  disingkirkan dan  dijauhi.  Dalam  upaya-upaya  pembangunan  misalnya,  membangun  perekonomian rakyat  dengan diadakannya lembaga-lembaga zakat  baik  melalui BAZNAS atau  LAZ itu sendiri,  sehingga  pertumbuhan  ekonomi  rakyat  bisa  maju  dengan  pesat  dan  berkembang demi  tercipatnya  suasana  yang  kondusif  bagi  keuangan  ekonomi  dan  kesejahteraan rakyatnya.  Dan  di  sini  lah  kemaslahatan  yang  sebenarnya  untuk  kepentingan  bersama dengan rakyatnya.
Terkait dengan hal ini, Mahkamah Konstitusi akhirnya menggelar sidang pengucapan putusan  atas  tuntutan  pengujian  ulang  UU  No.  23  tahun  2011  tentang  pengelolaan  zakat atau  UUPZ  (31/10).  Tuntutan judicial  review tersebut  dimohonkan  oleh  beberapa organisasi  pengelola  zakat  seperti  Yayasan  Dompet  Dhuafa,  Yayasan  Rumah  Zakat Indonesia,  Yayasan  Yatim  Mandiri  dan  organisasi  lainnya.  Dari  beberapa  pasal  yang
50 Yusuf  Qaradawi, Fikih  Priotitas  Urutan  Amal  Yang  Terpenting  Dari  Yang  Penting ,  alih  bahasa  Muh. Nur Hakim, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 36.
51 Jalal ad-Din Abd ar-Rahman Ibn Abi Bakar as-Suyutiy, al -Asybah wa an-Nazair , (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.t), hlm. 184.
52 A.  Djazuli, Kaidah-Kaidah  Fikih:  Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam  Dalam  Menyelesaikan  Masalah- Masalah Yang Praktis , (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 147-148
dimohonkan  untuk  diuji,  sebagian  dikabulkan  oleh  hakim. 53 Alhamdulillah,  BAZNAS menyambut  baik  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  atas Judicial  Review Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat  yang  dibacakan  dalam  sidang.  Ketua Umum BAZNAS Prof. Dr. KH Didin Hafiduddin mengatakan, BAZNAS menyampaikan terima kasih kepada negara dan rakyat Indonesia, melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi telah menyelesaikan judicial review ini. “Tak ada kalah dan menang, semua adalah amanah yang  harus  dijalankan  dengan  sebaik-baiknya.  Insya  Allah  putusan  ini  semakin memperkuat  optimalisasi  penghimpunan  dan penyaluran  zakat  secara  nasional  dalam mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  sebagai  bagian  dari  tujuan  pengelolaan  zakat. ” Artinya  putusan  yang  dikeluarkan  Mahkamah  konstitusi  itu  sudah  cukup  mewakili kemaslahatan bersama dalam mensejahterakan masyarakat kedepannya agar menjadi lebih baik lagi keuangan perekonomiannya dalam memberantas kemiskinan rakyat Indonesia.

## D. Kesimpulan
Tinjauan sosiologi hukum dalam proses yang melatarbelakangi kronologis hingga zakat mengurangi  pembayaran  pajak  (dalam  hal  ini  pajak  penghasilan),  hal  ini  sudah  diatur  sejak adanya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan kemudian lebih dipertegas oleh UU Zakat  yang terbaru yang menggantikan UU 38/1999 yaitu  UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan  Zakat.  Latar  belakang  dari  pengurangan  ini  dijelaskan  dalam  penjelasan  Pasal  14 ayat  (3)  UU  38/1999  bahwa  pengurangan  zakat  dari  laba/pendapatan  sisa  kena  pajak  adalah dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak.  Dalam  tataran  implementasinya  zakat  sebagai  pengurang  pajak  dapat  mengurangi pendapatan sektor pajak, tetapi  kalau dikaji  lebih dalam dapat  memberikan energi  yang positif bagi  pendapatan  nasional.  Dalam  Islam,  tidaklah  mungkin  menggantikan  kedudukan  zakat dengan  pajak.  Yang  mungkin  adalah  memadukannya,  antara  lain  dengan  memotong  jumlah pajak  dengan  jumlah  zakat  yang  telah  dibayar  oleh  seseorang.  Untuk  mereka  yang  wajib menunaikan  zakat  dan  sekaligus  menjadi  wajib  pajak,  cara  ini  mungkin  akan  dapat  diterima Karena  menurut  keyakinan  mereka  kewajiban  agama  telah  mereka  penuhi  bersamaan  dengan pemenuhan kewajibannya terhadap Negara.
Adapun  dalam  tinjauan  ushul  fikihnya  terkait  dengan  Undang-Undang  No.  23  Tahun 2011  sebagai  perubahan  dari  sebelumnya  yaitu  Undang-Undang  No.  38  Tahun  1999  tentang Pengelolaan Zakat. Bahwa pemerintah di sini sudah melakukan upaya-upaya pembaruan dalam mengatur masalah UU zakat tersebut demi memakmurkan kesejahteraan masyarakatnya, dan ini sudah  cukup  mewakili  maksud  dari maqasid  asy-Syariah itu  sendiri  dalam  mencapai  tujuan kemaslahatan baik di dunia maupun kemaslahatan di akhirat, karena dengan adanya UU ini maka pengelolaan  zakat  bisa  dioptimalisasikan  dengan  baik  dengan  melalui  lembaga-lembaga  yang telah  pemerintah  amanahkan  kepada  lembaga  yang  terkait  yang  sesuai  dengan  apa  yang dipositifkan dalam Undang-undang zakat untuk menjaga kemaslahatan rakyatnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd al-Wahab, Khallaf, ‘Ilmu Usul al -Fiqh, cet. VIII, ttp :Dar al-Ilm, 1398 H/1978 M.
53 http://pusat.baznas.go.id/berita-utama/baznas-ajak-seluruh-opz-laksanakan-putusan-mk-tentang-uu- zakat/ di akses tanggal, 17/12/2013.
Al-Hamid  Mahmud  Al- Ba’ly, Abdul, Ekonomi  Zakat:  Sebuah  Kajian  Moneter  Keuangan Syariah , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
al-Qardhawi, Yusuf, Fiqh al-Zakah, Muassasah al-Risalah , Beirut: Dar al-Fikr, t.t.,
al-Sheiekh, Abdallah dalam John E. Efosito, Ensiklopedi Dunia Islam Modern , Jilid 6, Jakarta: Mizan, 2001
Ashgar  Ali,  Engineer, Hak-hak  Perempuan  dalam  Islam, alih  bahasa  Farid  Wajidi  dan  Cici Farkha Asseqaf, cet. I Yogyakarta: LSPPA, 2000.
As-Suyutiy,  Jalal  ad-Din  Abd  ar-Rahman  Ibn  Abi  Bakar.  al -Asybah  wa  an-Nazair ,  Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.t.
Dasar Hukum dan Mekanisme Zakat Sebagai Pengurang Pajak - hukumonline.com.htm
Departemen Agama RI , Al-Quran dan Terjemahnya. Surabaya: Mahkota, 1989.
Djazuli,  A. Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah- Masalah Yang Praktis , Jakarta: Kencana, 2006
Effendi, Satria dan M. Zein, Ushul Fiqh , Jakarta: Kencana, 2009,
Fahham,  A.  Muchaddam, Paradigma  Baru  Pengelolaan  Zakat  di  Indonesia ,  Vol.III,  No. 19/I/P3DI/Oktober/2011
Fakhruddin, Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia , UIN-Malang Press: 2008
Fathurrahman, Djamil, Filsafat Hukum Islam , Jakarta: Logos, 1999,
Ghofur  Anshori,  Abdul,  dan  Yulkarnain  Harahab, Hukum  Islam  Dinamika  dan Perkembangannya di Indonesia , Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008
Hadi, Muhammad, Problematika Zakat dan Solusinya , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
Harahap, M. Yahya . “Informasi Materi Kompilasi Hukum Is lam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam”, dalam. Cik Hasan Basri  ed., Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional , Jakarta: Logos, 1991
http://pusat.baznas.go.id/berita-utama/baznas-ajak-seluruh-opz-laksanakan-putusan-mk-tentang- uu-zakat/ di akses tanggal, 17/12/2013.
Husain,  Safarni, Risalah  Hukum:  Zakat  Penghasilan  sebagai  Pengurang  Penghasilan  Kena Pajak: Income Zakat as The Reducer of Taxable Income, Vol. 6, No. 1 Samarinda: FH Universitas Mulawarman, 2010
Khasanah,  Umrotul, Manajemen  Zakat  Modern:  Instrumen  Pemberdayaan  Ekonomi  Umat, Malang: tt, 2010
Kuntaro Noor Aflah, Mohd. Nasir Tajang, Zakat dan Peran Negara , Jakarta: Forum Zakat FOZ, 2006
Maulana, Bani Syarif . Sosiologi Hukum Islam di Indonesia , Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2010.
Mohammad Daud, Ali, Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf, Jakarta: UI-Press, 2006
Mursyid, Mekanisme  Pengumpulan  Zakat,  Infaq  dan  Shadaqah;  Menurut  Hukum  Syara’  dan Undang-undang, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006
Nawawi,  Ismail, Zakat  dalam Perspektif  Fiqh, Sosial  &  Ekonomi , Surabaya:  CV. Putra Media Nusantara, 2010
Nur Wahid, Hidayat, Zakat & Peran Negara , Jakarta:FOZ,  2006
Qaradawi, Yusuf . Fikih Priotitas Urutan Amal Yang Terpenting Dari Yang Penting , alih bahasa Muh. Nur Hakim, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
Safarni, Husain, Risalah Hukum: Zakat Penghasilan sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak: Income Zakat as The Reducer of Taxable Income, Vol. 6, No. 1 Samarinda: FH Universitas Mulawarman, 2010
Soekanto, Soerjono, Pengantar Sosiologi Hukum, Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1997.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif, Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2003.
Tebba, Sudirman, Sosiologi Hukum Islam , Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003
Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. 11.
• Format penulisan catatan kaki ini dipakai jika sumber kutipannya berasal dari majalah. Contoh: Bandung Mawardi, “Santri dan Sastra”, Horison, Desember 2015, hlm 29.
• Format  ini  digunakan  jika  sumber  yang  dikutip  berasal  dari  media  internet.  Contoh:  Denny  Sakrie,
“Begadang, Musik Rock Dangdut
Pertama?”, https://dennysakrie63.wordpress.com/2014/11/29/begadang-dangdut-rock-pertama,  (diakses pada 1 Desember 2014, pukul 15.31).