## TANTANGAN DALAM PERKEMBANGAN DESENTRALISASI DI INDONESIA

## RIZKI AFRI MULIA

## Program Studi Ilmu Administrasi Negara STISIP Imam Bonjol
Abstrak: Otonomi daerah dan desentralisasi, selain maraknya integrasi nasional, korupsi, dan partai  politik,  dibenahi  secara  aktif  di  negeri  ini.  Otonomi  daerah  merupakan  proses  negara yang  belum  selesai  yang  akan  terus  mengalami  perubahan  dan  tidak  akan  pernah  selesai. Kecenderungan  pendekatan  yang  digunakan  dalam  artikel  ilmiah  juga  menjadi  topik  yang menarik. Tentunya, dari berbagai penelitian yang dilakukan, dapat ditentukan bahwa prosedur tersebut menghadirkan berbagai kendala. Terkadang, penelitian juga meninggalkan pertanyaan yang belum terpecahkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren dalam  mata  pelajaran  dan  kesulitan  serta  menyusun  pertanyaan  terbuka  yang  belum terpecahkan  dalam  penelitian  desentralisasi  dari  tahun  2017  hingga  2022.  Analisis  tren  ini dapat  dilakukan  dengan  memanfaatkan  Google  Scholar  sebagai  sumber  data  dan  pendekatan tinjauan  literatur  sistematis.  Hasil  studi  menunjukkan  bahwa  subjek  penelitian  desentralisasi yang  paling  banyak  dipilih  adalah  kebijakan,  politik  daerah,  dan  pembangunan  daerah. Persentase  diskusi  paling  signifikan  topik  ini  adalah  19,2%,  diikuti  oleh  15,4%.  Pariwisata, politik  budaya,  politik  hukum,  pemberdayaan  masyarakat,  dan  manajemen  sumber  daya manusia berada di urutan terbawah, dengan gabungan 3,8%. Kecenderungan dalam metodologi penelitian  desentralisasi  adalah  menggunakan  metode  "kualitatif".  Pendekatan  ini  memiliki tingkat  penggunaan  tertinggi  sebesar  92,3%.  Sementara  "kuantitatif"  memiliki  tren penggunaan  terendah,  dengan  7,7%  dari  semua  kutipan,  itu  adalah  istilah  dengan  frekuensi terendah.  Tantangan  dalam  kajian  desentralisasi  meliputi  konflik  vertikal,  kelembagaan reformasi,  dan  ketimpangan  akses.  Amerika  Serikat  secara  geografis  beragam  karena geografinya  sebagai  negara  kepulauan  dan  perbedaan  regional  dalam  infrastruktur  dasar, kapasitas ekonomi, dan kebijakan pemerintah daerah.
Kata Kunci: Literature Review , Tantangan, Desentralisasi

## A. Pendahuluan
Otonomi  daerah  dan  desentralisasi,  selain  maraknya  integrasi  nasional,  korupsi,  dan partai  politik,  dibenahi  secara  aktif  di  negeri  ini.  Otonomi  daerah  merupakan  proses  negara yang  belum  selesai  yang  akan  terus  mengalami  perubahan  dan  tidak  akan  pernah  selesai. Sentralisasi,  Desentralisasi,  dan  Dekonsentrasi  merupakan  konsep  pemerintahan  daerah  yang cukup  dikenal  dalam  sistem  pemerintahan  Indonesia.  Terkait  dengan  pemerintahan  daerah, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah tunduk pada 8 (delapan) perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini (UU  Pemda).  Otonomi  daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  suatu  daerah  otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik  Indonesia untuk mengatur  kegiatan pemerintahan dan  kepentingan  masyarakat  setempat.  Adanya  delapan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  di  Indonesia  sejak  tahun  1945  menunjukkan  bahwa  kebijakan  pemerintah  daerah mengalami  perubahan  dan  perkembangan  yang  dinamis  sejak  kemerdekaan.  Telah  terjadi fluktuasi dalam penyelenggaraan negara Indonesia dan otonomi yang diberikan kepada daerah. Awalnya,  "otonomi  otentik  dan  akuntabel"  digunakan  untuk  mencirikan  fenomena  ini. (Thamrin,  2019).  (Thamrin,  2019).  Desentralisasi  merupakan  antitesis  dari  kebijakan sentralisasi pemerintah pusat. (Bida, 2021).
Kesenjangan  pengetahuan  tentang  metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  studi desentralisasi  merupakan  masalah  kontemporer.  Kebanyakan  sarjana  menganjurkan  metode penelitian kualitatif untuk desentralisasi, sementara yang lain menyukai pendekatan kuantitatif. Tidak ada penelitian tentang desentralisasi  yang mempelajari tren, metodologi, atau perhatian penelitian  tentang  otonomi  daerah.  Oleh  karena  itu,  penulis  didesak  untuk  mengatasi kurangnya  pengetahuan  seputar  tren,  pendekatan,  dan  tantangan  penelitian  desentralisasi. Tujuan  utama  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  tren  penelitian  desentralisasi, metodologi,  dan  isu-isu.  Berbagai  pendekatan  penelitian  telah  diterapkan  pada  studi
desentralisasi. Dengan banyaknya studi yang diselesaikan, setiap investigasi pasti menghadapi kendala.  Hambatan  ini  harus  diidentifikasi  untuk  memajukan  penelitian  masa  depan.  Untuk menemukan hal-hal tersebut, diperlukan penelitian dengan menggunakan proses telaah pustaka yang sistematis.
Metode  tinjauan  literatur  sistematis  mengidentifikasi,  mengevaluasi,  dan  menganalisis temuan studi untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diberikan sebelumnya (Kitchenham & Charters, 2007). Awalnya, metode SLR digunakan secara luas dalam penelitian farmasi dan medis. Barbara Kitchenham mulai menerapkan metode ini pada  sektor  komputasi pada tahun 2007.  Metode  ini  sesuai  untuk  menilai  pola  penelitian  dalam  periode  tertentu.  Metodologi penelitian  ini  dipusatkan  pada  pernyataan  penelitian  sebagai  berikut:  (1)  Bagaimana  tren penelitian di bidang desentralisasi dari tahun 2017 hingga 2022? (2) Metodologi penelitian apa yang telah digunakan di bidang desentralisasi dari tahun 2017 hingga 2022? (3) Apa masalah penelitian di bidang desentralisasi dari tahun 2017 hingga 2022?

## B. Metodologi Penelitian
Tinjauan sistematis dan meta-analisis bertujuan untuk mengidentifikasi tren, metodologi, dan  isu-isu  dalam  penelitian  bidang  ilmu  desentralisasi  dengan  memeriksa  dan  menganalisis artikel yang dilakukan antara 2017 dan 2022. Tinjauan sistematis literatur ini dilakukan dengan Preferred Reporting I tems for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (Liberati et al., 2009). Untuk melakukan pencarian mendalam tentang desentralisasi, peneliti berkonsultasi dengan  database  Google  Scholar  dengan  kata  kunci  "perbandingan  sistem  pemerintahan, desentralisasi,  dan  masalah"  dari  2016  hingga  2021,  dengan  200  publikasi.  Setiap  database berisi  direktori  berbeda  untuk  konten  terkait.  Disertasi  yang  diterbitkan,  buku,  abstrak konferensi,  dan  ulasan  tidak  termasuk.  Selain  itu,  penelitian  yang  berlebihan  dihilangkan. Judul  dan  abstrak  dari  artikel  yang  dikumpulkan  kemudian  dievaluasi  secara  independen terhadap  kriteria  inklusi  oleh  tiga  sarjana.  Studi  yang  tidak  tersedia  dalam  teks  lengkap diperoleh melalui korespondensi dengan penulis dan dikecualikan karena  kurangnya  akses ke teks  lengkap  atau  tidak  ada  tanggapan  dari  penulis.  Teks  lengkap  kemudian  ditinjau  sesuai dengan kriteria inklusi.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1.  Metode yang digunakan dalam penelitian ilmu administrasi publik dalam tahun 2016-
2021
Berdasarkan  tinjauan  sistematis  terhadap  26  penelitian,  24  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  dan  2  menggunakan  pendekatan  kuantitatif.  Dalam  penerbitan desentralisasi,  pendekatan  penelitian  kualitatif  meledak.  Metode  kuantitatif  sangat  penting dalam penelitian desentralisasi karena metode ini menguji prinsip-prinsip kualitatif.
Gambar 1. Metode Penelitian Desentralisasi tahun 2017-2022 2.  Tantangan dalam penelitian ilmu administrasi publik dalam tahun 2017-2022
Penelitian  desentralisasi  menghadirkan  tantangan.  Meski  tatanan  telah  berubah,  konflik vertikal  mengungkapkan  resistensi  daerah  yang  tumbuh  terhadap  kontrol  pemerintah  pusat. (Huda  &  Heryansyah,  2019).  Orang  Indonesia  harus  memperbaiki  institusi  yang  ada,  bukan membangun  yang  baru.  Tujuan  utamanya  adalah  mendemokratisasikan  lembaga-lembaga negara  sehingga  warga  dapat  mempercayai  mereka.  (Rachman,  2018).  Ketimpangan  akan
menghambat  pertumbuhan  kesehatan  Indonesia  selama  beberapa  dekade.  Hal  ini  terutama karena  topografi  negara  kepulauan,  keragaman  infrastruktur,  kemampuan  ekonomi,  dan kebijakan pemerintah daerah di berbagai daerah, terutama selama desentralisasi.  (Noor et al., 2021).
Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  desentralisasi  Indonesia  mengalami  kemajuan  yang signifikan.  Hal  ini  meningkatkan  layanan  masyarakat  dan  kemampuan  pemerintah  daerah untuk  mengelola  yurisdiksi  mereka.  Perkembangan  desentralisasi  di  Indonesia  juga menghadapi  beberapa  tantangan.  Beberapa  tantangan  tersebut  antara  lain:  1)  Belum terwujudnya  otonomi  daerah  yang  sebenarnya,  meskipun  telah  terjadi  pemindahan kewenangan  kepada  pemerintah  daerah,  namun  pada  kenyataannya  pemerintah  daerah  masih terikat  oleh  berbagai  aturan  dan  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat.  Hal  ini menyebabkan  otonomi  daerah  yang  sebenarnya  belum  terwujud;  2)  Belum  tercapainya keseimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah,  pemerintah  daerah seringkali  mengeluhkan  bahwa  dana  yang  diterimanya  dari  pemerintah  pusat  tidak  seimbang dengan  tanggung  jawab  yang  harus  ditanggungnya.  Hal  ini  menyebabkan  pemerintah  daerah kesulitan  dalam  mengelola  wilayahnya;  3)  Belum  tercapainya  koordinasi  yang  baik  antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah,  meskipun  telah  terjadi  pemindahan  kewenangan kepada pemerintah daerah, namun koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih  belum  terjadi  dengan  baik.  Hal  ini  menyebabkan  terjadinya  overlapping  atau  tumpang tindih  kewenangan  yang  dapat  menyebabkan  konflik;  4)  Kurangnya  kapasitas  pemerintah daerah  dalam  mengelola  kewenangan  yang  diterimanya,  meskipun  telah  terjadi  pemindahan kewenangan kepada pemerintah daerah, namun kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola kewenangan  yang  diterimanya  masih  terbatas.  Hal  ini  disebabkan  karena  kurangnya  sumber daya  manusia  yang  kompeten,  serta  kurangnya  dana  yang  tersedia  untuk  mengelola kewenangan  tersebut,  dan  5)  Belum  tercapainya  keterlibatan  masyarakat  dalam  pengambilan keputusan, meskipun telah terjadi pemindahan kewenangan kepada pemerintah daerah, namun keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan masih belum tercapai dengan baik. Hal ini  disebabkan  karena  masih  terdapat  keterbatasan  dalam  memberikan  akses  bagi  masyarakat untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan.

## D. Penutup
Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  dilakukan,  didapatkan  kesimpulan  sebagai berikut: 1) Tren penggunaan metode dalam penelitian bidang desentralisasi adalah penggunaan metode  “Kualitatif”.  Metode  ini  memiliki  penggunaan  terbanyak  dengan  persentase  sebesar 92,3%.  Sedangkan  tren  penggunaan  paling  rendah  adalah  “kuantitatif”  dengan  persentase 7,7%; dan 2) Tantangan yang dihadapi dalam kajian desentralisasi diantaranya adalah konflik vertikal,  Lembaga  reformasi  dan  ketidaksetaraan  akses  yang  sebagian  karena  geografinya sebagai  negara  kepulauan  dan  perbedaan  regional  dalam  infrastruktur  dasar,  kemampuan ekonomi, dan kebijakan pemerintah daerah, Amerika Serikat secara geografis beragam.

## Daftar Pustaka
Andhika,  L.  R.  (2017).  Evolusi  konsep  tata  kelola  pemerintah:  Sound  governance,  dynamic governance dan open government. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik , 8 (2), 87–102. Bida,  O.  (2021).  Kebijakan  Desentralisasi  dan  Disparitas  Pendidikan  Lokal  di  Provinsi Sulawesi  Tenggara. Jurnal  Ilmu  Administrasi  Negara  ASIAN  (Asosiasi  Ilmuwan Administrasi Negara) , 9 (1), 228–248.
Fadri,  Z.  (2020).  Pembangunan  Masyarakat  Alternatif  Model  Democratic  Participatory.
Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan , 4 (2), 27–39.
Gómez-Leal,  R.,  Holzer,  A.  A.,  Bradley,  C.,  Fernández-Berrocal,  P.,  &  Patti,  J.  (2022).  The relationship  between  emotional  intelligence  and  leadership  in  school  leaders:  a systematic review. Cambridge Journal of Education , 52 (1), 1–21. Groat, L., & Wang, D. (2004). Architectural research methods. Nexus Network Journal , 6 (1),
51–53.
Harnawansyah,  M.  F.  (2019).  Dinamika  Politik  Daerah  Dalam  Pelaksanaan  Sistem  Pemilu
Umum Legislatif Daerah. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia , 4 (9), 50–64. Haryanto, J. T. (2017). Analisis Perbandingan Peta Kemampuan Keuangan Daerah Penghasil SDA  dan  Non-SDA  di  Era  Desentralisasi  Fiskal  Studi  Kasus:  Penggunaan  Metode Kuadran. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik , 8 (2), 103–116.
Huda,  N.,  &  Heryansyah,  D.  (2019).  Kompleksitas  Otonomi  Daerah  Dan  Gagasan  Negara Federal  Dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum , 26 (2), 238–258.
Indra,  M.  (2021).  Gagasan  Desentralisasi  Asimetris  Dalam  Pengelolaan  Wilayah  Perbatasan Provinsi  Kepulauan  Riau  Dalam  Mewujudkan  Kepulauan  Riau  Sebagai  Poros  Maritim Dan Menjaga Kedaulatan Negara. Riau Law Journal , 5 (2), 141–160. Jaelani,  A.  K.  (2018).  Pengembangan  destinasi  pariwisata  halal  pada  era  otonomi  luas  di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jurnal Khatulistiwa Informatika , 5 (1), 56–67. Jaya,  A.  C.  (2019).  Politik  Budaya  Melayu:  Strategi  Kebudayaan  Masyarakat  Melayu Palembang  Dalam  Menghadapi  Tantangan  Global. Khazanah:  Jurnal  Sejarah  Dan Kebudayaan Islam , 68–84.
Johansyah, J. (2018). Pemerintahan Daerah Dalam Sistem Otonomi. Solusi , 16 (3), 283–292.
Khair,  H.  A.,  Saleh,  M.,  &  Sarkawi,  S.  (2018).  Peluang  Dan  Tantangan  Dalam  Pengelolaan Sumberdaya  Alam  Dalam  Rangka  Optimalisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  Studi  Di Samota (Satonda Moyo Dan Tambora). Jatiswara , 33 (3), 293–305.
Lekipiouw,  S.  H.  (2020).  Konstruksi  Penataan  Daerah  dan  Model  Pembagian  Urusan Pemerintahan. Sasi , 26 (4), 557–570.
Liberati,  A.,  Altman,  D.  G.,  Tetzlaff,  J.,  Mulrow,  C.,  Gøtzsche,  P.  C.,  Ioannidis,  J.  P.  A., Clarke, M., Devereaux, P. J., Kleijnen, J., & Moher, D. (2009). The PRISMA statement for  reporting  systematic  reviews  and  meta-analyses  of  studies  that  evaluate  health  care interventions:  explanation  and  elaboration. Journal  of  Clinical  Epidemiology , 62 (10), e1–e34.
Modesti, P. A., Reboldi, G., Cappuccio, F. P., Agyemang, C., Remuzzi, G., Rapi, S., Perruolo, E.,  Parati,  G.,  &  Settings,  E.  S.  H.  W.  G.  on  C.  V.  R.  in  L.  R.  (2016).  Panethnic differences  in  blood  pressure  in  Europe:  a  systematic  review  and  meta-analysis. PloS One , 11 (1), e0147601.
Noor,  Z.  A.,  Sekarningrum,  T.  D.,  &  Sulistyaningsih,  T.  (2021).  Disparitas  perkotaan- pedesaan:  pemerataan  dalam  akses  layanan  kesehatan  primer  untuk  lansia  selama pandemi Covid-19. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) , 7 (4), 576–585.
Nuradhawati,  R.  (2019).  Dinamika  Sentralisasi  Dan  Desentralisasi  Di  Indonesia. Jurnal Academia Praja , 2 (01), 152–170.
Page,  M.  J.,  McKenzie,  J.  E.,  Bossuyt,  P.  M.,  Boutron,  I.,  Hoffmann,  T.  C.,  Mulrow,  C.  D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., & Brennan,  S. E. (2021). The PRISMA 2020 statement:  an  updated  guideline  for  reporting  systematic  reviews. Systematic  Reviews , 10 (1), 1–11.
Pahlevan-Sharif,  S.,  Mura,  P.,  &  Wijesinghe,  S.  N.  R.  (2019).  A  systematic  review  of systematic  reviews  in  tourism. Journal  of  Hospitality  and  Tourism  Management , 39 , 158–165.
Perceka,  A.  L.  (2018).  Analisis  Komparatif  Angka  Kemiskinan  Sebagai  Dampak  Kebijakan Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Keluarga  di  Kecamatan  Leuwigoong  Kabupaten Garut. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik , 4 (2), 165–169.
Permana,  R.  S.  M.,  &  Mahameruaji,  J.  N.  (2020).  Perbandingan  Konsep-konsep  Triumvirate Sunda  dengan  Trias  Politica  dalam  Perspektif  Komunikasi  Politik. Nyimak:  Journal  of Communication , 4 (1), 17–33.
Purbasari,  H.,  &  Bawono,  A.  D.  B.  (2017).  Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal,  Sistem Pengendalian  Internal  dan  Kinerja  Pemerintah  Daerah  Terhadap  Akuntabilitas  Laporan Keuangan. Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 2 (2), 102–108.
Rachman,  N.  F.  (2018).  Meninjau  Kembali  Teorisasi  Mengenal  Desentralisasi,  Community Driven  Delevopment,  dan  Kapitalisasi  Agraria. BHUMI:  Jurnal  Agraria  Dan Pertanahan , 4 (1), 1–23.
Rahman,  A.,  Satispi,  E.,  &  Adiyasha,  D.  L.  (2020).  Perbandingan  E-Government  Antara Singapura  Dan  Jepang:  Perspektif  Determinan  Dan  Perannya  Dalam  Mengektifkan Pemerintahan  Dan  Mengendalikan  Korupsi. Kolaborasi:  Jurnal  Administrasi  Publik , 6 (2), 177–199.
Roza,  D.,  &  Arliman,  L.  (2018).  Peran  Pemerintah  Daerah  untuk  Mewujudkan  Kota  Layak Anak di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 25 (1), 198–215.
Sinaulan, R. L. (2018). Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Dalam Pendidikan. Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya , 4 (1), 31. Solihah,  R.  (2018).  Peluang  dan  tantangan  pemilu  serentak  2019  dalam  perspektif  politik. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 3 (1), 73–88. Sunarsi,  D.  (2018).  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Strategik  &  Karakterisrik  Sistem Pendukungnya:  Sebuah  Tinjauan. Jurnal  Ilmiah  MEA  (Manajemen,  Ekonomi,  &  … . http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/461
Thamrin,  A.  (2019).  Politik  Hukum  Otonomi  Daerah  Dalam  Mewujudkan  Tata  Kelola Pemerintahan  Yang  Baik  di  Bidang  Kesehatan. Al-Adalah:  Jurnal  Hukum  Dan  Politik Islam , 4 (1), 33–51.
Yulianingrum,  A.  V.,  Sunariyo,  S.,  &  Prasetyo,  B.  (2022).  Kebijakan  Pengelolaan Pertambangan  Batubara  Pada  Negara  Amerika,  Cina,  Indonesia  (Studi  Normatif  dan Perbandingannya). Jurnal Ilmiah AdvokasI , 10 (2), 171–192.
Zempi,  C.  N.,  Maryam,  S.,  &  Priyono,  P.  (2022).  E-Government  Sebagai  Realisasi  Sistem Jaringan  Terdesentralisasi  Di  Indonesia:  Implikasi  Sosial  Dan  Politik. IKRA-ITH Humaniora: Jurnal Sosial Dan Humaniora , 6 (1), 27–36.