## Wajah Hukum

## Netralitas Politik Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia
Muhammad Riora 1* , Ulya Kencana 2 , Kun Budianto 3
1 Prodi S2 Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Jln. Seruni No. 42 RT 019 RW 006 Kelurahan Bandar Jaya Kec. Lahat Kab. Lahat,
2 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Jl. Pembangunan No 5 Rt 002 Rw 009 Siring Agung Ilir Barat 1 Palembang,
3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Jln Embacang RT 34 RW 12 kelurahan 30 Ilir kecamatan IB 2 Palembang,
* Correspondence email: rioraadhyaksa@gmail.com; ulyakencana_uin@radenfatah.ac.id; kunbudianto@yahoo.co.id
Abstrak. Dalam  aspek  hukum  dan  pemerintahan,  reformasi  birokrasi  menjadi  hal  yang  sangat  mendesak  untuk  segera direalisasikan, termasuk kebijakan netralitas politik ASN. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis kebijakan netralitas  politik  ASN  menurut  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  Tentang  Aparatur  Sipil  Negara  dalam  Perspektif Perlindungan  HAM.  Ruang  lingkup  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  menarik  asas  hukum  terhadap  hukum  positif  tertulis. Asas  hukum digunakan dalam  menafsirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dengan  mengkaitkannya dalam perspektif    perlindungan  Hak  Asasi  Manusia. Metode  yang  dipakai  adalah    penelitian  hukum  yuridis  normatif  dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa setiap ASN tidak berpihak dengan segala bentuk pengaruh manapun  dan  kepentingan  siapapun.  Dalam  hal  ini  terdapat    pembatasan  hak  politik  ASN  menurut  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  2014  Tentang  Aparatur  Sipil  Negara  tidak  melanggar  HAM  seperti  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945. Adapun  menurut  asas  hukum  Islam,  ASN  harus  netral  dan  patuh  terhadap  pemimpin  terpilih tanpa memusuhinya. Dengan demikian, disimpulkan bahwa Kebijakan netralitas politik ASN telah memenuhi 4 indikator sebuah negara  hukum,  yaitu  ada  perlindungan  HAM,  pembagian  kekuasaan,  pemerintahan  yang  berdasarkan  hukum  dan  peraturan perundang-undangan, dan peradilan tata usaha negara.
Kata Kunci : Aparatur Sipil Negara; Netralitas Politik; HAM.
Abstract.  In the legal and governmental aspects, bureaucratic reform is very urgent  to  be realized, including  the policy of  ASN political  neutrality.  Therefore,  this  study  aims  to  analyze  the  political  neutrality  policy  of  ASN  according  to  Law  Number  5  of 2014 concerning State Civil Servants in the Perspective of Human Rights Protection. The scope of this research is carried out by drawing legal principles against written positive law. Legal principles are used in interpreting Law Number 5 of 2014 concerning ASN  by  relating  it  to  the  perspective  of  protecting  human  rights.  The  method  used  is  normative  juridical  legal  research  using secondary data. The research results reveal that every civil  servant organization does not take sides with any form of influence and  interests  of  anyone.  In  this  case,  there  are  restrictions  on  the  political  rights  of ASN  according  to  Law  Number  5  of  2014 concerning  State Civil  Servants not  violating human rights as  stipulated in  the 1945 Constitution  of the Republic of Indonesia. According to the principles of Islamic law, ASN must be neutral and obedient to leaders. Elected without antagonizing him. Thus, it is concluded that the ASN political neutrality policy has met 4 indicators of a rule of law, namely protection of human rights, distribution of power, governance based on laws and regulations, and state administrative court.
Keywords: State Civil Apparatus; Political Neutrality; Human Rights.

## PENDAHULUAN
Di  Era  Reformasi,  menuntut  perubahan  mendasar  pada  seluruh  aspek  kehidupan  antara  lain  sistem  hukum, pemerintahan,  ekonomi  dan  politik  yang  demokratis.  Reformasi  birokrasi  merupakan  langkah-langkah  koreksi terhadap kebijakan politik pemerintah masa lalu. Menurut Mokhsen, pemahaman  netralitas  ASN di  Indonesia masih terlalu  dominan  pada  aspek  politik,  idealnya  netralitas  mengacu  pada  makna  impartiality  yaitu  bebas  kepentingan, bebas intervensi, bebas pengaruh,  adil, objektif, dan tidak memihak 1 . Alasan pembatasan  hak  asasi  ASN berupa  hak atas  kebebasan  menyatakan  pendapat  dan  ekspresi  terkait  pilihan  politik  bagi  ASN  tersebut  sudah  proporsional,  dan bukansekedar kebijakan yang bersifat ad hoc. Dalam aspek hukum dan pemerintahan, reformasi birokrasi menjadi hal yang sangat mendesak untuk segera direalisasikan.
Pasca berakhirnya rezim pemerintahan Orde Baru banyak terjadi krisis diberbagai bidang. Indonesia memasuki babak baru yang disebut Era Reformasi, yang lahir sebagai tuntutan rakyat agar ada perubahan mendasar pada seluruh aspek kehidupan antara lain sistem hukum, pemerintahan, ekonomi dan politik yang demokratis. Dalam aspek hukum dan  pemerintahan,  reformasi  birokrasi  menjadi  hal  yang  sangat  mendesak  untuk  segera  direalisasikan.  Kasus
1 Mokhsen, Nuraida. FGD Sistem Pengawasan KASN Terhadap Pelaksanaan Asas Netralitas ASN , Jakarta 21 Mei 2018. dikutip dari E-Book Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Tahun 2019.
Muhammad Riora et al, Netralitas Politik Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia
pelanggaran  netralitas  politik  ASN  yang  paling  banyak  terjadi  adalah  ASN  memberikan  dukungan  melalui  media sosial  atau  media  massa,  lalu  kasus  ASN  yang  melakukan  pendekatan  maupaun  mendaftarkan  diri  pada  salah  satu partai politik, dan ada juga yang melakukan sosialisasi sebagai bakal calon melalui alat peraga kampanye. 2
Hal  itu  dijadikan  alat  untuk  mendukung  pemenangan  organisasi  politik  tertentu  untuk  mempertahankan kekuasaan  pemerintah  pada  saat  itu.  Birokrasi  pemerintah  merupakan  aktor  utama  pelayanan  publik  yang  harus mengutamakan  pelayanan  yang  adil  kepada  masyarakat.  Reformasi  birokrasi  merupakan  langkah-langkah  koreksi terhadap kebijakan politik pemerintah setelah berakhirnya rezim Orde Baru.
Salah  satu  langkah  mendasar  dari  reformasi  birokrasi,  pemerintah  telah  menetapkan  kebijakan  baru  dalam pembinaan ASN. Pada masa Orde Baru, bahwa sikap politik ASN harus mendukung golongan politik tertentu. Pasca runtuhnya Orde Baru di era Reformasi menjadi netral atau tidak memihak. Hal ini selanjutnya disebut netralitas politik ASN. Netralitas politik ASN merupakan pilar penting dalam kelangsungan terselenggaranya pemerintahan yang baik ( good governance ), berhasil dan berdaya guna.
ASN  merupakan  profesi  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dan  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja (PPPK)  yang  bekerja  pada  instansi  pemerintah  yang  diangkat  oleh  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  (PPK),  yaitu Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota  dan  diserahi  tugas  dalam  suatu  jabatan  pemerintahan  atau  diserahi  tugas  negara lainnya  dan  digaji  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  selanjutnya  disingkat dengan  PNS,  adalah  warga  negara  Indonesia  yang  memenuhi  syarat  tertentu,  diangkat  sebagai  pegawai  ASN  secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 huruf f disebutkan bahwa penyelenggaraan  kebijakan dan manajemen  ASN berdasarkan pada  asas  netralitas,  yang artinya bahwa setiap pegawai  ASN  tidak  berpihak  dengan  segala  bentuk  pengaruh  manapun  dan  tidak  memihak  kepada  kepentingan siapapun. Selain itu terdapat pada Pasal 9 Ayat (2) yang menyatakan, bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan  intervensi  semua  golongan  dan  partai  politik.  Sedangkan Pasal  12 menyatakan  Pegawai  ASN  berperan  sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang professional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) diakhir Desember 2017, telah mengeluarkan  Surat  Edaran  (SE)  Nomor  B/71/M.SM.00.00/2017  tentang  Pelaksanaan  Netralitas  bagi  ASN  dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, Pileg 2019 dan Pilpres 2019. Salah satu poin pokok yang dijabarkan dalam SE Menpan RB ini adalah Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik ASN, yang menyebutkan bahwa“Dalam hal etika terhadap diri sendiri, ASN wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan“.
Ada  tujuh  bentuk  larangan  bagi  ASN  yang    dikonstruksi  oleh  Pemerintah  berdasarkan  PP  Nomor  42  Tahun 2004 tersebut :
1. Melakukan  pendekatan  kepada  Partai  Politik  (Parpol)  terkait  rencana  pengusulan  dirinya  atau  orang  lain  sebagai bakal calon.
2. Memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain.
3. Mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon.
4. Menghadiri deklarasi bakal pasangan calon, dengan atau tanpa atribut.
5. Mengunggah foto atau menanggapi ( like, share, komentar dan sejenisnya ) semua hal yang terkait dengan pasangan calon di media online dan media sosial.
6. Berfoto bersama dengan pasangan calon.
7. Menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan parpol. 4
Menurut  Komisioner  Ombudsman  RI  2016-2021,  La  Ode  Ida,  yang  menangani  pengaduan  berkaitan  dengan SDM Aparatur menyampaikan :
1. Wujud substansi pelayanan;
2. Terwujudnya profesionalisme birokrasi, yaitu ASN sebagai inti birokrasi yang melayani;
3. Terciptanya kenyamanan kerja ASN;
4. Tegaknya hukum yang berkeadilan. 5
2 Christina Kartika, “Hingga  27  Maret,  Bawaslu  Periksa  345  Kasus  Pelanggaran  Netralitas  ASN” , https://www.bawaslu.go.id/id/berita/hingga-27-maret-bawaslu-periksa-345-kasus-pelanggaran-netralitas-asn (diakses pada Tanggal 21 April 2020).
3 Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
4 Herdiansyah  Hamzah,  “ Netralitas  ASN  dalam  Pilkada ”,  https://www.herdi.web.id/netralitas-asn-dalam-pilkada/  (diakses pada 18 April 2019).

## Muhammad Riora et al, Netralitas Politik Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia
Peraturan  netralitas  politik  ASN  tersebut  tidak  sejalan  dengan  kenyataan  yang  ada  saat  ini.  Karena  masih banyak  ASN  yang  melakukan  pelanggaran  netralitas  dari  aspek  politik.  Berdasarkan  dokumen  laporan  Komisi Aparatur  Sipil  Negara  (KASN)  Tahun  2019,  jumlah  pelanggaran  netralitas  politik  ASN  dalam  Pemilihan  Kepala Daerah  (Pilkada)  serentak  2018  dan  Pemilihan  Presiden  (Pilpres)  2019  cukup  tinggi.  Hal  ini  tercermin  dari  data pengaduan  pelanggaran  netralitas  pegawai  ASN  yang  telah  dilaporkan  kepada  KASN  pada  Tahun  2019  sebagai berikut:
Terdapat  337  kasus  yang  tersebar  di  beberapa  daerah  di  Indonesia  meliputi  Provinsi  Sulawesi  Utara  53  kasus, Sulawesi Selatan 41 kasus, Jawa Tengah 28 kasus, Sulawesi Tengah 26 kasus, Sulawesi Utara 24 kasus, Sulawesi Barat  23  kasus,  Sumatera  Barat  16  kasus,  Nusa  Tenggara  Barat  16  kasus,  Maluku  Utara  11  kasus,  Kalimantan Timur  10  kasus,  Gorontalo  9  kasus,  Lampung  8  kasus,  Jawa  Barat  8  kasus,  Aceh  8  kasus,  Riau  8  kasus, Kalimantan Barat 7 kasus, dan wilayah lain sebanyak 48 kasus. 6
Laporan  sampai  dengan  bulan  Maret  2020,  meskipun  saat  ini  sedang  terjadi  pandemi  virus  corona,  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia telah memeriksa sebagai berikut.
Sebanyak 345 kasus dugaan pelaggaran netralitas politik ASN dari seluruh wilayah Indonesia yang akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Dari 345 kasus, Bawaslu telah melakukan pemeriksaan sebanyak 297 kasus  dan  telah  meyerahkan  hasil  rekomendasinya  kepada  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  (KASN).  Sejumlah  37 kasus dihentikan dan 11 masih dalam proses  pemeriksaan. Kasus pelanggaran netralitas politik  ASN yang paling banyak terjadi, adalah  ASN memberikan dukungan melalui media  sosial  atau media massa, lalu  kasus  ASN yang melakukan  pendekatan  maupaun  mendaftarkan  diri  pada  salah  satu  partai  politik,  dan  ada  juga  yang  melakukan sosialisasi sebagai bakal calon melalui alat peraga kampanye. 7
Pegawai ASN berada dalam posisi yang dilematis oleh kepentingan politik. Di satu sisi, mereka adalah pegawai yang  diangkat,  ditempatkan,  dipindahkan  dan  diberhentikan  oleh  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  (PPK)  yaitu Gubernur/Bupati/Walikota  yang  berstatus  sebagai  pejabat  politik.Kondisi  seperti  ini  membuat  karier  mereka  sering dikaitkan  dengan  kepentingan  politik  PPK.  Di  sisi  lain,  ASN  juga  harus  tetap  bersikap  netral  untuk  menjaga profesionalitasnya dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publiknya. ASN merupakan pelaksana kebijakan  dan  pemegang  kekuasaan  dan  kewenangan  dalam  pengelolaan  anggaran  dan  sumber  daya  di  dalam birokrasi. Hal  ini mengakibatkan pegawai  ASN dapat dijadikan  sebagai  “alat” bagi pejabat politik  untuk dapat tetap mempertahankan/mendapatkan kewenangan dan kekuasaannya.
Wujud langkah reformasi di bidang hukum, pemerintah telah melakukan perubahan (amandemen) atas Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bertahap sebanyak empat kali yang berlangsung mulai tahun1999  sampai  dengan  2002.  Pada  perubahan  ke-dua  telah  ditambahkan  Bab  XA  tentang  Hak  Asasi  Manusia (HAM) terdiri 10 (sepuluh) Pasal, yaitu Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Penambahan ketentuan ini memperkuat landasan  konstitusional  pengakuan  dan  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  di  Indonesia.  Dalam  Pasal-pasal Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  mengenai  HAM  tersebut  terdapat  Pasal-pasal  yang berkaitan dengan hak-hak politik, antara lain :
1. Pasal  28C  ayat  (2),  menyatakan  bahwa  “Setiap  orang  berhak  untuk  memajukan  dirinya  dalam  memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.
2. Pasal  28D  ayat  (3),  menyatakan  bahwa  “Setiap  warga  negara  berhak  memperoleh  kesempatanyang  sama  dalam pemerintahan”.
3. Pasal  28  E  ayat  (3),  menyatakan  bahwa  “Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  berserikat,  berkumpul  dan mengeluarkan pendapat”.
Berkaitan denga pelaksanaan perlindungan HAM diatur dalam pasal-pasal:
Pasal 28 I, menyatakan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani,  hak  beragama,  hak  untuk  tidak  diperbudak,  hak  untuk  diakui  sebagai  pribadi  dihadapan  hukum,  dan  hak
5 Ida,  La  Ode. FGD  Sistem  Pengawasan  Netralitas  ASN  dalam  Aspek  Politik,  Pelayanan  Publik,  dan  Manajemen  ASN , Jakarta 5 September 2018
6 Septiana  Dwiputrianti,  dkk. Pengawasan  Penegakan  Netralitas  (Impartiality)  Aparatur  Sipil  Negara ,  (Jakarta:  Komisi Aparatur Sipil Negara, 2019)
7 Christina Kartika, “Hingga  27  Maret,  Bawaslu  Periksa  345  Kasus  Pelanggaran  Netralitas  ASN” , https://www.bawaslu.go.id/id/berita/hingga-27-maret-bawaslu-periksa-345-kasus-pelanggaran-netralitas-asn (diakses pada Tanggal 21 April 2020).
Muhammad Riora et al, Netralitas Politik Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia
untuk  tidak  dituntut  atas  dasar  hukum  yang  berlaku  surut  adalah  hak  asasi  manusia  yang  tidak  dapat  dikurangi dalam keadaan apapun”.
Pasal 28J menyatakan bahwa:
(1)  Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertibkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2)   Dalam  menjalankan  hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib  tundukkepada  pembatasan  yang  ditetapkan dengan  undang-undang  dengan  maksudsemata-mata  untuk  menjamin  pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak dankebebasan  orang  lain  dan  untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  denganpertimbangan  moral,  nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Berkaitan dengan pencantuman pasal-pasal HAM dalam  amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, perlu dikaji kembali kebijakan netralitas politik ASN dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Menurut Lon L. Fuller, bahwa hukum sebagai sistem maka ia harus memenuhi 8asas atau principles of legality sebagai berikut:
1. Sistem  hukum  harus  mengandung  peraturan-peraturan,  artinya  ia  tidak  boleh  mengandung  sekadar  keputusan- keputusan yang berfisat ad hoc .
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
3. Peraturan tidak boleh berlaku surut.
4. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Peraturan tidak boleh sering diubah-ubah.
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari. 8
Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dilakukan untuk mengetahui pengaturan kebijakan netralitas politik ASN  menurut  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  telah  sesuai  dan  tidak bertentangan  dengan  nilai-nilai  perlindungan  HAM  yang  ada  di  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen. Dalam hal ini alasan pembatasan hak asasi ASN berupa hak atas kebebasan menyatakan  pendapat  dan  ekspresi  terkait  pilihan  politik  bagi  ASN  tersebut  sudah  proporsional  dan  bukan  sekedar kebijakan yang bersifat ad hoc.
Al-Qur’an menjelaskan, bahwa manusia merupakan ciptaan Allah SWT yang memiliki kesamaan hak satu sama lainnya termaktub dalam al-Quran surat Al-Hujurat Ayat 13. Firman Allah SWT tersebut menunjukkan bahwa dalam menjalani kehidupan ini, hendaknya kita dapat menerima sebuah perbedaan dan menilainya sebagai rahmat dari Allah SWT dan menerima  eksistensi kemanusiaan,  bahwa manusia merupakan ciptaan Allah yang memiliki kesamaan  hak satu sama lainnya tanpa terkecuali.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  terdapat  permasalahan  yang  harus  dikaji  lebih  mendalam  yaitu  tentang  kebijakan netralitas politik ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan kebijakan netralitas politik ASN ditinjau dari aspek perlindungan HAM. Penelitian ini diberi judul ”Kebijakan Netralitas Politik Aparatur Sipil Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dalam Perspektif Perlindungan HAM”.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  yaitu  penelitian  bahan  kepustakaan  menggunakan  data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dilakukan analisis kualitatif yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sumber hukum ataupun kepustakaan dari penelitian ini  adalah  buku-buku  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  peraturan  perundang- undangan di Indoneisa yang relevan dengan penelitian, dan pengamatan penulis terkait penelitian ini.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kebijakan  netralitas  politik  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  menurut Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  Tentang  Aparatur  Sipil  Negara  yang  berlaku  saat  ini  mempunyai  keabsahan dan  kekuatan  hukum  karena  telah  dituangkan  dalam  bentuk  undang-undang.  Adapun  bentuk  kebijakan  netralitas politik  ASN  menurut  undang-undang  adalah Pasal  2  huruf  f disebutkan    bahwa  penyelenggaraan  kebijakan  dan manajemen  ASN  berdasarkan  pada  asas  netralitas  yang  artinya  bahwa  setiap  pegawai  ASN  tidak  berpihak  dengan segala  bentuk  pengaruh  manapun  dan  tidak  memihak  kepada  kepentingan  siapapun.  Selain  itu  terdapat  juga  pada Pasal  9  Ayat  (2) yang  menyatakan  bahwa  pegawai  ASN  harus  bebas  dari  pengaruh  dan  intervensi  semua  golongan dan  partai  politik.  Sedangkan Pasal  12 menyatakan  Pegawai  ASN  berperan  sebagai  perencana,  pelaksana,  dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan  publik  yang  professional,  bebas  dari  intervensi  politik,  serta  bersih  dari  praktik  korupsi,  kolusi  dan
8 Esmi Warassih, Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis, (Semarang: PT Suryandaru Utama, 2005), hlm. 31
Muhammad Riora et al, Netralitas Politik Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia
nepotisme.  Kemudian  pembatasan  hak  politik  ASN  yang  diatur  dalam  undang-undang  tersebut  tetaplah  pembatasan HAM, akan tetapi tidak melanggar hak individu ASN karena hak tersebut merupakan Hak Asasi Manusia yang boleh dibatasi (derogable rights) .
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  di  atas,  rumusan  masalah  penelitian  ini  adalah  tentang  bentuk kebijakan netralitas politik ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan kebijakan  netralitas  politik  ASN  Menurut  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014    dalam  Perspektif  Perlindungan HAM.
Kerangka teori merupakan  konstruksi pemikiran (logical construct) yang dibangun sebagai susunan pola pikir yang  sistematis, berdasarkan pada konsep-konsep penelitian  atau berdasarkan  teori-teori yang akan digunakan  untuk menjawab  atau  memecahkan  permasalahan  yang  diteliti.  Kerangka  teori  adalah  teori-teori  hukum  yang  digunakan untuk  membedah  permasalahan  yang  ada  dalam  penelitian,  sebagai  alat  analisis  dalam  menemukan  jawaban  dari permasalahan hukum. 9 Teori yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini:

## Teori Kebijakan
Pemerintah  dalam  menyelenggarakan  tugas-tugas  negara  banyak  mengeluarkan  kebijakan  yang  dituangkan dalam  berbagai  bentuk  seperti beleidslijnen (garis-garis  kebijakan), het  beleid (kebijakan), voorschriften (peraturan- peraturan), richtlijnen (pedoman-pedoman), regelingen (petunjuk-petunjuk), circulaires (surat  edaran), resoluties (resolusi-resolusi), aanschrijvingen (instruksi-instruksi), beleidsnota’s (nota  kebijakan), reglemen  (ministriele), (peraturan-peraturan menteri), keputusan-keputusan, dan pengumuman. 10
Peraturan  kebijakan  merupakan  suatu  peraturan  umum  tentang  pelaksanaan  wewenang  pemerintah  terhadap warga negara yang ditetapkan berdasarkan kekuasaan sendiri oleh instansi pemerintahan yang berwenang atau isntansi pemerintah yang secara hierarki lebih tinggi. Kebijakan secara esensial berkenaan dengan:
1. Organ pemerintahan, dalam hal ini semata-mata menggunakan kewenangan untuk menjalankan tindakan-tindakan pemerintahan.
2. Kewenangan pemerintahan itu tidak terikat dengan tegas.
3. Ketentuan umum, digunakan pada pelaksanaan kewenangan. 11
Dalam kamus politik yang ditulis Marbun, dikatakan “Kebijakan merupakan rangkaian konsep serta asas yang menjadi  garis  besar  dan  juga  dasar  rencana  dalam  pelaksanaan  satu  pekerjaan,  kepemimpinan  dalam  pemerintahan atau  juga  organisasi  pernyataan  cita-cita,  tujuan,  prinsip  atau  juga  maksud  sebagai  garis  pedoman  dalam  mencapai sasaran.”  Secara umum kebijakan merupakan aturan yang tertulis  yang merupakan formal organisasi  yang memiliki sifat  mengikat  anggota  yang  terkait  dengan  organisasi  tersebut,  yang  bisa  mengatur  perilaku  dengan  tujuan menciptakan tata nilai baru di dalam masyarakat.
Menurut  Mustopadidjaja,  kebijakan  ialah  suatu  keputusan  suatu  organisasi  yang  dimaksudkan  untuk  dapat mengatasi  permasalahan  tertentu  sebagai  keputusan  atau  untuk  mencapai  tujuan  tertentu,  berisikan  ketentuan- ketentuan  yang  bisa  dijadikan  pedoman  perilaku  dalam  pengambilan  sebuah  keputusan  lebih  lanjut,  yang  harus dilakukan  baik  itu  kelompok  sasaran  ataupun  (unit)  suatu  organisasi  pelaksana  kebijakan  dan  penerapan  atau  juga pelaksanaan  dari  suatu  kebijakan  yang  sudah  ditetapkan  baik  dalam  hubungan  dengan  (unit)  organisasi  pelaksana ataupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan. 12
Kebijakan  yang  diteliti  adalah  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  Tentang  Aparatur  Sipil  Negara,  bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dengan segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara bertahap sebanyak empat kali  yang  berlangsung  mulai  tahun1999  sampai  dengan  2002.  Pada  perubahan  ke-dua  telah  ditambahkan  Bab  XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

## Teori Politik
Politik  tidak  bisa  dilepaskan  dari  kehidupan  manusia  baik  disadari  atau  tidak,  mau  atau  tidak,  politik  ikut memengaruhi  kehidupan  orang  sebagai  individu  maupun  sebagai  bagian  dari  kelompok  masyarakat.  Hal  ini berlangsung  sejak  kelahiran  sampai  kematian.  Politik  memengaruhi  kehidupan  semua  orang,  maka  Aristoteles
9 Panduan Penulisan Tesis Prodi Magister Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2019, hlm. 9.
10 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 174.
11 Ibid , hlm. 177.
12 Parta  Ibeng,  Pengertian  Kebijakan,  https://pendidikan.co.id/kebijakan-pengertian-tingkatan-macam-menurut-para-ahli/ (diakses pada 25 Mei 2020).
Muhammad Riora et al, Netralitas Politik Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia
mengatakan  bahwa  politik  merupakan master  of  sciences. Bagi  Aristoteles,  politik  berarti  mengatur  apa  yang seyognyanya dilakukan dan apa yang seyognyanya tidak dilakukan. 13
Politik  secara  etimologi  berasal  dari  bahasa  Yunani  Kuno,  yaitu “Polis”.  Polis adalah  negara  yang  luasnya sebesar kota yang terdapat dalam budaya Yunani Kuno, yang saat itu kota dianggap identik dengan negara. Dari Polis berkembang beragam konsep seperti politeia yang bermakna segala hak ikhwal yang menyangkut negara, polites yang bermakna warga negara, politikos yang berarti kewarganegaraan, liticos yang bermakna ahli negara. Orang Romawi mengambil alih perkataan Yunani tersebut lalu menamakan pengetahuan tentang negara/pemerintah dengan istilah ars politica ,  artinya  kemahiran  tentang  masalah-masalah  kenegaraan.  Dari  penjelasan  etimologis  tersebut,  disimpulkan bahwa  politik  sebagai  sesuatu  yang  berhubungan  antara  warga  negara  pada  suatu  (negara)  kota  atau  berdasarkan pengertian di atas, maka politik pada hakikatnya merupakan seni dan ilmu memerintah. 14
Beberapa  pendapat  ahli  tentang  pengertian  politik  antara  lain,  menurut  Andrew  Heywood  bahwa  politik memiliki  arti  suatu  kegiatan  bangsa  yang  memiliki  tujuan  dalam  membuat,  mempertahankan,  dan  mengamandemen berbagai  peraturan  yang  umum  mencangkup  mengatur  kelangsungannya.  Dalam  hal  ini  tidak  terlepas  dari  gejala konflik  serta  kerjasama.  Roger  Soltau  menjelaskan  politik  adalah  sebuah  ilmu  yang  meneliti  negara,  tujuan  negara, serta  lembaga  negara  yang  ada  didalamnya  yang  mana  melaksanakan  tujuan  tersebut,  termasuk  hubungan  antara negara terhadap warga negaranya dan juga  negara lain. Ramlan Surbakti menjelaskan politik  memiliki  arti tersendiri yakni  sebuah  proses  interaksi  dengan  pemerintah  serta  masyarakat  bertujuan  menentukan  kebaikan  terhadap masyarakat yang berada pada suatu wilayah tertentu. 15
Dalam  hal  isu  penelitian,  adalah  ada  keterkaitan  isu  bahwa  terdapat  politik  hukum  terhadap  netralitas  ASN dengan kepentingan golongan tertentu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan telah menciderai aturan itu sendiri akibat ada unsur politik didalamnya.

## Teori Negara Hukum
Muhammad Tahir Azhari mengungkapkan bahwa gagasan atau konsep Negara Hukum telah dikemukakan Plato dan  Aristoteles,  ketika  mereka  memproduksi  konsep  Nomio  sebagai  karya  tulis  ketiganya  yang  ditulis  pada  masa tuanya. Plato mengemukakan penyelenggaraan Negara yang baik, ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik.  Gagasan  Plato  tentang  Negara  hukum  semakin  tegas  ketika  didukung  oleh  muridnya  Aristoteles.  Menurutnya konsep Nomoi yang dapat dianggap sebagai cikal bakal pemikiran tentang Negara hukum. 16 Selain konsep rechtsstaat dan the rule of law , gagasan negara hukum juga berkaitan dengan konsep nomocracy yang  berasal  dari  perkataan nomos dan cratos. Perkataan  nomokrasi  dibandingkan  dengan demos dan cratos dalam demokrasi. Nomos berarti norma, sedangkan cratos adalah kekuasaan yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Istilah nomokrasi berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau  prinsip  hukum  sebagai  kekuasaan  tertinggi.  Dalam  istilah  Inggris  dikembangkan  A.V.  Dicey.  Hal  itu  dikaitkan dengan  prinsip rule  of  law yang  sesungguhnya  dianggap  sebagai  pemimpin  adalah  hukum  itu  sendiri,  bukan orang.Dalam  buku  Plato  berjudul  Nomoi  yang  diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Inggris  dengan  judul The  Laws , tergambar ide nomokrasi sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno. 17
Ide  Negara  hukum  telah  lama  dikembangkan  oleh  filsuf  dari  zaman  Yunani  Kuno.  Pemikiran  Negara  hukum merupakan  gagasan  modern  yang  meliputi  perspektif  dan  selalu  aktual.  Pada  masa  Yunani  Kuno  pemikiran  Negara hukum  yang  telah  dibahas  adalah  negara  yang  berdiri  berdasarkan  hukum  yang  menjamin  keadilan  bagi  warga negaranya.  Pada  zaman  modern,  konsep  negara  hukum  Eropa  Kontinental  dikembangkan  Immanuel  Kant,  Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu rechtsstaat . Dalam tradisi Anglo Saxon, konsep negara hukum dikembangkan oleh A.V. Dicey dengan sebutan The Rule of Law .
Menurut  Immanuel  Kant  ada  dua  pokok  yang  menjadi  inspirasi  perkembangan  prinsip-prinsip  negara  hukum, yaitu  masalah  pembatasan  kekuasaan  oleh  para  penguasa  dan  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia.  Menurut  Fredrich Julius  Stahl,  bahwa  unsur  Negara  Hukum  yang  perlu  dilindungi  yaitu  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia.  Fredrich Julius  Stahl  mengungkapkan  konsep  Negara  Hukum  yang  disebutnya  dengan  istilah rechtsstaat mencakup  empat elemen penting yaitu:
1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang ;
13 Lihat, Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik , (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 1.
14 Lihat pembahasan pada, Efriza dan Yoyoh Rohaniah, Pengantar Ilmu Politik , (Malang: Intrans Publishing, 2015), hlm. 2.
15 https://www.ruangguru.co.id/20-pengertian-politik-dan-definisi-politik-menurut-para-tokoh-dan-ahli/  (diakses  pada  27 Mei 2020).
16 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum , (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 14.
17 Cst Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm 3.
Muhammad Riora et al, Netralitas Politik Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia

## 4. Adanya peradilan tata usaha Negara. 18
A. V. Dicey mengemukakan unsur-unsur The Rule of Law sebagai Supremacy of law, Equality before the law, Constitution based on human rights. 19 Prinsip-prinsip rechtsstaat yang dikembangkan Julius Stahl tersebut pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip The Rule of Law yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Oleh The International Commission of Jurist , prinsip-prinsip Negara Hukum ditambah lagi dengan prinsip  peradilan  bebas  dan  tidak  memihak  ( independence  and  impartiality  of  judiciary ),  yang  di  zaman  sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum  menurut The  International  Commission  of  Jurists ,  yaitu  Negara  harus  tunduk  pada  hukum,  Pemerintah menghormati hak-hak individu, dan Peradilan yang bebas dan tidak memihak. 20
Terkait  isu  penelitian  dikaji  berdasarkan  teori  konsep  negara  hukum,  terdapat  unsur  perlindungan  Hak  Asasi Manusia yang dalam  hal ini  adalah  ASN, dan pemerintah harus berdasarkan undang-undang,  yaitu pemerintah tidak melanggar aturan undang-undang terkait netralitas ASN dalam politik. Untuk itu diperlukan peradilan yang bebas dan tidak memihak apabila peraturan terciderai dan HAM ASN di langgar.
Teori Negara Hukum yang dikembangkan Fredrich Julius Stahl digunakan untuk menganalisis dan menemukan jawaban dari permasalahan pada penelitian ini. Teori ini dipakai untuk menganalisis kebijakan netralitas politik ASN di Indonesia dalam perspektif perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Bentuk Kebijakan Netralitas Politik ASN  Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
Aparatur  Sipil  Negara  yang  selanjutnya  disingkat  ASN  adalah  profesi  bagi  ASN  dan  pegawai  pemerintah dengan  perjanjian  kerja  yang  bekerja  pada  instansi  pemerintah 21 .  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  dan  pegawai pemerintah  dengan  perjanjian  kerjamerupakan  pembantu  pemerintahan  yang  diangkat  oleh  pejabat  pembina kepegawaian  dan  diserahi  tugas  dalam  suatu  jabatan  pemerintahan  atau  diserahi  tugas  negara  lainnya  dan  digaji berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.  ASN  merupakan  pelaksana  kebijakan  pemerintah  yang  memiliki  posisi penting dan tanggung jawab besar dalam proses pembangunan  negara dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance) .  Artinya,  tuntutan  untuk  bekerja  secara  profesional  dan  netral  adalah  sebuah  kewajiban  bagi  seorang ASN. Ketidaknetralan ASN dapat menghambat pembangunan negara.
Afan Gafar mengatakan, bahwa kehadiran birokrasi sebagai instrumen kekuasaan dapat diwujudkan dalam bentuk memberi dukungan langsung kepada Golongan Karya pada setiap kali pemilihan umum diadakan. Pada pemilihan umum 1977, ASN memberikan suaranya buat Golkar. Jika kemudian ditambah dengan suara dari keluarga, seperti istri/suami,  atau  anak  yang  sudah  berhak  memilih  Golkar  akan  mendapat  sekitar  10  juta  suara  dari  ASN  dan keluarganya. Dengan demikian ASN menyumbang suara yang sangat berarti bagi Golkar. 22
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa di era Orde Baru menjadi bukti paling nyata bahwa ASN tidak netral. Hal  ini  dapat  berakibat  negatif  bagi  pembangunan  negara.  Belajar  dari  kesalahan  masa  lalu,  pemerintah  kini  mulai membenahi  kualitas  SDM  aparatur  melalui  upaya  reformasi  birokrasi  terutama  dalam  hal  manajemen  kepegawaian ASN dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang  Aparatur  Sipil Negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN)  merupakan salah satu produk dari reformasi birokrasi pegawai pemerintah, salah satu poin pentingnya adalah kebijakan yang mengatur netralitas politik ASN.
Bentuk Kebijakan Netralitas Politik ASN Menurut UU ASN :
1. Asas  netralitas  tercantum  pada Pasal  2  huruf  f yang  menyebutkan,  bahwa  penyelenggaraan  kebijakan  dan manajemen ASN berdasarkan pada asas  netralitas yang artinya bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dengan segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
2. Pada Pasal  9  Ayat  (2) yang  menyatakan,  bahwa  pegawai  ASN  harus  bebas  dari  pengaruh  dan  intervensi  semua golongan dan partai politik.
3. Pasal 12, menyatakan Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum  pemerintahan  dan  pembangunan  nasional  melalui  pelaksanaan  kebijakan  dan  pelayanan  publik  yang professional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
18 Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm 23.
19 Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 34
20 Ibid
21 Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
22 Afan Gaffar, Op.Cit
Muhammad Riora et al, Netralitas Politik Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia
Larangan ASN tidak boleh terlibat kegiatan politik dapat dilihat pada bagan berikut :
Kebijakan  Netralitas  Politik  ASN  Menurut  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  dalam  Pandangan  Teori Negara Hukum Friedrich Julius Stahl
Analisis  kebijakan  netralitas  politik  ASN  dalam  perspektif  perlindungan  HAM  menggunakan  Teori  Negara Hukum Friedrich Julius Stahl. Menurutnya ada empat elemen penting sebuah negara hukum, yaitu : a. Negara mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM).
b. Adanya pembagian kekuasaan (trias politica) .
c. Pemerintahan harus berdasarkan peraturan hukum perundang-undangan.
d. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara. 23
Berdasarkan  teori  tersebut,  disimpulkan  bahwa  dengan  diterbitkannya  peraturan  berupa  kebijakan  netralitas politik  Aparatur  Sipil  Negara  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  Tentang  Aparatur  Sipil Negara, adalah sah sesuai dengan teori negara hukum di atas karena beberapa alasan :
a. Undang-Undang tersebut telah memberikan perlindungaan HAM bagi Aparatur Sipil Negara.
b. Undang-Undang tersebut dibuat oleh lembaga legislatif selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah selaku lembaga eksekutif.  Jika  terdapat  permasalahan  hukum  maka  akan  diadili  oleh  lembaga  yudikatif.  Ini  menunjukkan  adanya pembagian kekuasaan dalam proses penerbitan peraturan tersebut.
c. Mengingat  pentingnya  netralitas  bagi  seorang  ASN  karena  peran  pentingnya  dalam  pelayanan  publik  dalam pemerintahan,  maka  pemerintah  menerbitkan  sebuah  peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  acuan pelaksanaan  manajemen  kepegawaian  Aparatur  Sipil  Negara.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  adanya  pemerintahan yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
d. Berlakunya  suatu  peraturan  perundang-undangan  tidak  menutup  kemungkinan  akan  adanya  celah  hukum  yang dinilai merugikan seseorang atau golongan tertentu. Demikian halnya dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 5 Tahun  2014  Tentang  Aparatur  Sipil  Negara.  Undang-Undang  tersebut  memberikan  wadah  bagi  yang  merasa dirugikan  dengan  berlakunya  peraturan  tersebut,  yaitu  salah  satu  caranya  adalah  mengajukan  gugatan  ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

## Kebijakan Netralitas Politik Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Perlindungan HAM
Berkaitan  dengan  kebijakan  netralitas  politik  ASN  menurut  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur Sipil Negara dalam perspektif perlindungan HAM dengan pendekatan negara mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM).
Berkaitan dengan  hak-hak asasi  sebagaimana diatur dalam  Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945dan peraturan perundang-undangan lain di Indonesia, maka hak bagi ASN untuk menyatakan pendapatnya terkait pilihannya kepada salah satu pasangan calon dalam sebuah kontestasi politik merupakan bagian dari hak asasi manusia  yang  dijamin  secara  konstitusional,  yaitu  hak  mengeluarkan  pendapat  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  28E ayat (3) : Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
23 Lihat pada Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm 23.

## Larangan ASN meliputi :
1. Melakukan  pendekatan  kepada  Partai  Politik (Parpol)  terkait  rencana  pengusulan  dirinya  atau orang lain sebagai bakal calon.
2. Memasang  spanduk/baliho  yang  mempromosikan dirinya atau orang lain.
3. Mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon.
4. Menghadiri  deklarasi  bakal  pasangan  calon, dengan atau tanpa atribut.
5. Mengunggah  foto  atau  menanggapi  ( like,  share, komentar  dan  sejenisnya )  semua  hal  yang  terkait dengan pasangan calon di media online dan media sosial.
6. Berfoto bersama dengan pasangan calon.
7. Menjadi pembicara/narasumber padakegiatan pertemuan parpol.
Dasar Hukum  Undang-Undang Nomor 5 Tahun  2014  Tentang  Aparatur Sipil Negara  Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun  2010  Tentang  Disiplin
Pegawai Negeri Sipil
 Surat Edaran Menpan RB Nomor  B/71/M.SM.00.00/2017 Tanggal  27  Desember  2017
Tentang  Pelaksanaan  Netralitas
ASN
Muhammad Riora et al, Netralitas Politik Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia
Pembahasan  hak politik ASN dalam perspektif perlindungan  hak asasi manusia,  bahwa  ASN harus dipandang dalam  kedudukannya  sebagai  warga  negara  sebagaimana  tercantum  juga  dalam  penjelasan  umum  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara bahwa:
“Pegawai  ASN    bukan  saja  dilihat  dan  diperlakukan  sebagai  aparatur  negara  tetapi  juga  harus  dilihat  dan diperlakukan  sebagai  warga  negara,  yang  mengandung  pengertian  bahwa  dalam  melaksanakan  pembinaan, hendaknya  sejauh  mungkin  diusahakan  adanya  keserasian  antara  kepentingan  dinas  dengan  kepentingan  Pegawai ASN sebagai perorangan, ...”
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan  anugerahNya  yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 24 Hak asasi bukan pemberian negara atau manusia manapun, dan hak itu tetap ada meskipun negara tidak mengaturnya.
Setiap warga negara  tidak terkecuali yang berprofesi sebagai  ASN memiliki  seperangkat  hak  asasi  yang  harus dihormati  dan  dijunjung  tinggi.  Pengaturan  hak  asasi  manusia  dalam  konstitusi  membawa  konsekuensi  berupa kewajiban negara untuk melindunginya. Hal  ini ditegaskan dalam Pasal 28 I ayat  (4)  Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  menyatakan  bahwa  perlindungan,  pemajuan,  penegakan,  dan  pemenuhan  HAM adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah. Dalam kerangka perlindungan dan penegakan HAM, kita perlu memperhatikan aspek keseimbangan. 25
Pertama , adalah keseimbangan antara hak asasi dan kewajiban asasi. Harus dipahami bahwa dalam perumusan hakdengan sendirinya menimbulkan implikasi adanya kewajiban. Kewajiban bersifat inherent di dalam hak itu sendiri. Keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Di dalam setiap jaminan hak asasi manusia juga terkandung makna kewajiban bagi setiap individu untuk menghormati hak asasi yang dimiliki individu lain. Pasal 28 J Ayat  (1)  menyatakan  “Setiap  orang  wajib  menghormati  hak  asasi  manusia  orang  lain  dalam  tertib  kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”
Kedua , adalah keseimbangan antara  hak  kebebasan individu dan hak  yang bersifat  kolektif. Keduanya berasal dari  dua  kutub  yang  berbeda  dan  sering  kali  saling  berhadap-hadapan,  yaitu  individualisme  dan  kolektivisme. Padaawal pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh BPUPK pada 1945 telah menghasilkan  rumusan yang lebih mencerminkan paham kolektivisme, tetapi pada masa reformasi, tuntutan jaminan perlindungan  terhadap  hak  individu  semakin  menguat  bersamaan  dengan  tuntutan  demokratisasi.  Hal  itu  terwujud dalam  rumusan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Hasil  perubahan  yang  memberikan jaminan kepada “setiap orang”. Namun demikian, hak kebebasan individu tersebut tetap diimbangi dengan aspek hak kolektif. Pemenuhan kepentingan kolektif diperlukan demi terpenuhinya hak dan kebebasan individu yang berada di dalamnya. Dengan demikian, kebebasan individu tidak boleh merugikan hak kolektif, karena sama dengan merugikan hak dan  kebebasan individu lain yang jumlahnya lebih banyak.  Oleh karena itu Pasal 28 J Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.
Pembatasan tersebut dapat dilakukan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan  orang  lain  dan  untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam  suatu masyarakat demokratis.  Sejauh mana suatu  batasan terhadap hak  asasi dalam suatu Undang-undang memenuhi kriteria pembatasan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
HAM yang tergolong dalam jenis non-derogable right merupakan intisari ( hardcore ) HAM. Artinya HAM yang utama  dan  tidak  boleh  hilang  dalam  diri  manusia  dan  hak  asasi  yang  selalu  dipertahankan  dari  diri  manusia. Menunjukan  bahwa  HAM  ada  dan  harus  dihormati  oleh  seluruh  umat  manusia  di  dunia  dan  dalam  kondisi  apapun sebagai kodrat lahiriah setiap manusia.
Terdapat  juga  HAM  yang  diperbolehkan  tidak  dipenuhi  pemberlakuannya.  HAM  yang  tergolong  dalam  jenis derogable rights (Hak-hak yang boleh dibatasi pemenuhannya) terdiri dari hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak,  hak  untuk  berkumpul,  dan  hak  untuk  berbicara.  Jaminan  pemenuhan  terhadap  HAM  yang  dikategorikan derogable rights dapat dibatasi ataupun ditunda pemenuhannya. 26
24 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia (disampaikan pada Lecture Peringatan 10 Tahun KontraS.Jakarta, 26 Maret 2008), hlm. 6.
25 Ibid.
26 Osgar  S.  Matompo,  “ Pembatasan  Terhadap  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Perspektif  Keadaan  Darurat” ,  Jurnal  Media Hukum VOL. 21 NO.1 JUNI 2014, hlm. 61.
Muhammad Riora et al, Netralitas Politik Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia
Berdasarkan ketentuan perlindungan HAM menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, analisis atas kebijakan netralitas politik ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diuraikan sebagai berikut:
a. Hak  konstitusional  yang  diatur  dalam  kebijakan  netralitas  politik  ASN  menurut  Undang-Udang  Nomor  5  Tahun 2014 Tentang  Aparatur  Sipil Negara. adalah  terkait dengan  hak  menyatakan pendapat, hak untuk berserikat, dan hak  untuk  berkumpul  bagi  ASN.  Kebijakan  netralitas  ini  diterbitkan  oleh  pemerintah  dengan  harapan  agar  ASN dapat  profesional  sehingga  dapat  mewujudkan  pelayanan  publik  yang  baik  kepada  masyarakat  sehingga  tercipta pemerintahan yang baik (good governance) . b. Kebijakan  netralitas  politik  ASN  sebagaimana  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur Sipil Negara merupakan pembatasan hak konstitusional ASN dalam kedudukannya sebagai warga negara. Seberapa kecilnya pembatasan tetap pembatasan. Namun pembatasan tersebut memang dimungkinkan dan  secara “formalitas  prosedural”  sah  karena  ditetapkan  dengan  Undang-Undang,  yaitu  Undang-undang  Nomor  5  Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
c. Hak    menyatakan  pendapat,  hak  untuk  berserikat,  dan  hak  untuk  berkumpul  merupakan  hak  warga  yang  boleh dibatasi  ( derogable  rights ).    Apabila  suatu  negara  menghadapi  ancaman  yang  membahayakan  eksistensi  atau kedaulatan sebagai negara merdeka atau membahayakan keselamatan warga negaranya. Negara tersebut dianggap dapat  bertindak  apa  saja,  terlepas  dari  persoalan  legalitas  cara-cara  yang  ditempuh.  Namun  tindakan-tindakan pembatasan  terhadap  HAM,  harus  ditentukan  batas-batasannya  yang  jelas  beserta  ukuran-ukuran  yang  tidak membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dengan merugikan kepentingan kemanusiaan yang lebih luas.
Menurut Alexander N. Domrin, ada berbagai macam alasan untuk menyatakan keadaan darurat dalam undang- undang  dari  negara-negara  didunia  seperti  yang  dilakukan  oleh  para  sarjana  hukum  Jerman.  A  Hamann  dan  Hans- Ernst Folz membagi semua keadaan darurat ke dalam tujuh kategori. A Hamann mengidentifikasikan keadaan darurat sebagai berikut :
1. Invasi asing;
2. Tindakan publik yang bertujuan subversi rezim konstitusional;
3. Pelanggaran serius mengancam ketertiban umum dan keamanan;
4. Bencana,
5. Pemogokan dan kerusuhan di bidang penting dari perekonomian;
6. Gangguan penting dalam pelayanan publik dan
7. Kesulitan di bidang ekonomi dan keuangan. 27
Pembatasan  hak  ASN  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  Tentang  Aparatur  Sipil  Negara memenuhi kriteria yang dapat menyebabkan keadaan darurat terkait dengan pelayanan kepada publik. Jika ASN tidak netral  maka  akan  menimbulkan  keadaan  darurat  terhadap  pelayanan  publik  kepada  masyarakat  seperti  yang  terjadi pada zaman orde baru. Oleh sebab itu, pembatasan HAM dari aspek netralitas politik (hak menyatakan pendapat, hak berserikat dan berkumpul) adalah sah.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  telah  memberikan  kriteria  pembatasan  HAM, yaitu  pembatasan  dapat  dilakukan  semata  mata  untuk  menjamin  pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak  dan kebebasan orang lain,  dan untuk memenuhi tuntutan yang adil  sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai  agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut : 1) Moral,  menurut  De  Vos  adalah  hal-hal  yang  mendorong  manusia  untuk  melakukan  tindakan-tindakan  yang  baik sebagai  “kewajiban”  atau  “norma”. Moral merujuk kepada tingkah laku  yang bersifat spontan seperti rasa kasih, kebesaran jiwa, dan sebagainya, yang kesemuanya tidak terdapat dalam peraturan-peraturan hukum. 28
2) Agama  dipahami  sebagai  suatu  cara  pandang  dunia,  atau  serangkaian  kepercayaan  berkaitan  dengan  perwujudan dan ungkapan sistem nilai dan jalan hidup dari kercayaan-kepercayaan tersebut.
3) Keamanan adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
4) Ketertiban  umum  adalah  suatu  keadaan  yang  memungkinkan  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelayanan  umum, dan kegiatan masyarakat dapat berlangsung sebagaimana biasanya.
Apabila kriteria pembatasan HAM dikaitkan dengan latar belakang dan tujuan kebijakan netralitas politik ASN, maka  kebijakan  netralitas  politik  ASN  sangat  diperlukan  dalam  rangka  mewujudkan  penyelenggaraan  pemerintahan yang baik  ( good governance ), pelayanan publik, dan kegiatan masyarakat dapat berlangsung  sebagaimana mestinya. Alasan  pembatasan  HAM  dalam  kebijakan  netralitas  politik  ASN  menurut  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014
27 Ibid, hlm. 61.
28 Wahyudi Kumorotomo, Etika Administrasi Negara , (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 124.
Muhammad Riora et al, Netralitas Politik Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia
Tentang  Aparatur  Sipil  Negara  merupakan  pertimbangan  ketertiban  umum,  yang    memenuhi  kriteria  alasan pembatasan HAM.
Analisis di atas, menunjukkan bahwa terbitnya kebijakan netralitas politik  ASN yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara telah memenuhi elemen-elemen penting yang harus ada pada sebuah negara hukum seperti Negara Indonesia. Pengaturan dan pembatasan hak individu ASN dalam kontestasi politik  seperti  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tidak  melanggar  perlindungan  HAM sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Sebaliknya pembatasan  tersebut  sangat  diperlukan  agar  ASN  tidak  terlibat  politik  praktis,  tidak  mendapat  intervensi  dari  semua golongan dan partai politik. ASN yang menjalankan asas netralitas dalam kesehariannya tentu akan sangat mendukung pemerintah dalam rangka menciptakan pelayanan yang prima kepada publik dan terciptanya pemerintahan yang baik.

## Konsep Netralitas Politik Aparatur Sipil Negara Menurut Islam (Fiqh Siyasah)
Fiqh siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah . Secara  etimologi, fiqh merupakan  bentuk masdhar (gerund)  dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang  berarti pemahaman  yang mendalam dan akurat  sehingga dapat memahami tujuan  ucapan dan  atau tindakan tertentu. Secara terminologi, fiqh lebih  populer  didefinisikan  sebagai  ilmu  tentang  hukum syara’ yang  bersifat  perbuatan  yang dipahami dari dalil yang rinci. 29
Definisi siyasah secara terminologi banyak di kemukakan oleh para yuris Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn ‘Aqil, siyasah adalah  suatu  tindakan  yang  dapat  mengantar  rakyat  lebih  dekat  kepada  kemaslahatan  dan  lebih  jauh  dari kerusakan,  kendati  pun  Rasulullah  tidak  menetapkannya  dan  Allah  juga  tidak  menurunkan  wahyu  untuk mengaturnya. 30
Nash-nash  al-Qur’an,    mewajibkan  umat  Islam  mentaati umara (pemimpin)  dan  melarang  menentang  mereka. Mengenai hal ini, Allah SWT. berfirman:

## Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika  kamu  berlainan  pendapat  tentang  sesuatu,  Maka  kembalikanlah  ia  kepada  Allah  (Al  Quran)  dan  Rasul (sunnahnya),  jika  kamu  benar-benar  beriman  kepada  Allah  dan  hari  kemudian.  yang  demikian  itu  lebih  utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(QS. An-Nisa: 59).
Diketahui  bahwa  ketetapan  yang  dijadikan  kaidah  oleh  para  fuqaha,  bahwa  bentuk  inperatif  ( amr )  memberi konsekuensi  hukum  wajib,  selama  tidak  ada  indikasi  yang  didukung  oleh  keterangan  yang  mengubah  status  wajib menjadi sunah. Dalam ayat ini terdapat perintah mentaati Allah SWT. Rasulullah Saw. serta khalifah , para amir , qadi , menteri serta orang yang mengemban tanggung jawab mengurusi urusan umat Islam.
Prinsip ketaatan mengandung makna bahwa seluruh rakyat tanpa terkecuali berkewajiban mentaati pemerintah, selama  penguasa  atau  pemerintah  tidak  bersikap  zalim  (tiran  atau  diktator),  selama  itu  pula  rakyat  wajib  taat  dan tunduk  kepada  penguasa  atau  pemerintah 31 .  Dalam  banyak  hadist,  Rasulullah  menempatkan  kepatuhan  kepada pemimpin  pada  posisi  kepatuhan  kepada  diri  Rasulullah    dan  kepatuhan  kepada  Allah  SWT.  Imam  Bukhari  dan Muslim meriwayatkan hadis dari Abi Salamah bin Abdirrahman bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata, bahwa Rasulullah bersada yang artinya:
“ Siapa saja yang mentaati aku, maka dia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang berbuat maksiat kepadaku, maka  dia  telah  berbuat  maksiat  kepada  Allah,  dan  siapa  saja  yang  telah  mentaati  pemimpinku,  maka  dia  telah mentaatiku,  sedang  siapa  saja  yang  tidak  taat  kepada  pemimpinku,  maka  dia  telah  berbuat  maksiat  kepadaku. (HR. Bukhari dan Muslim”.
29 Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, Fiqih siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam , (Jakarta: Erlangga, 2008)
30 Djazuli, Fiqh Siyâsah , (Damascus: Dâr al-Qalam, 2007)
31 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum, (Jakarta: Prenada Media group, Cet. Ke- 3, 2007), hlm. 155.

## Muhammad Riora et al, Netralitas Politik Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia
Taat kepada penguasa muslim yang menerapkan  hukum-hukum  Islam (baik langsung maupun tidak  langsung) dalam  pemerintahannya,  sekalipun  zalim  dan  merampas  hak-hak  rakyat,  selama  tidak  memerintah  untuk  melakukan kemaksiatan  dan  tidak  menampakkan  kekufuran  yang  nyata,  hukumnya  tetap  fardu  bagi  seluruh  kaum  muslimin. Ketaatan  tersebut  hukumnya  wajib,  karena  Allah  SWT.  telah  memerintahkan  ketaatan  kepada  penguasa, amir atau Imam.  Perintah  dengan  sebuah  indikasi  ( qarinah )  yang  menunjukkan  adanya  suatu  keharusan  ( jazman ),  yaitu Rasulullah menjadikan ketidaktaatan kepada pemimpin itu sebagai sebuah kemaksiatan kepada Allah dan Rasul. Serta dengan  adanya  penegasan  ( ta‟kid )  dalam  perintah  ketaatan  tersebut,  sekalipun  yang  menjadi  penguasa  budak  hitam legam.  Semuanya  itu  merupakan  indikasi  yang  menunjukkan  bahwa  perintah  itu  menuntut  dengan  tegas  agar dilaksanakan ( jazim ), maka taat pada pemimpin itu hukumnya fardu.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  di  atas,    bahwa  sikap  seorang  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  pada  pemilihan pemimpin,  adalah  mendukung  terlaksananya  pemilihan  pemimpin  yang  mencalonkan  dirinya  sebagai  seorang pemimpin, baik calon pemimpin yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Sikap pegawai ASN harus bersikap netral tanpa  mendukung  salah  satu  calon  pemimpin  yang  ada.  Apabila  telah  terpilih  pemimpin  yang  baru,  maka  pegawai ASN  harus  memiliki  sikap  loyalitas  terhadap  pemimpin,  mentaati  peraturan  yang  ada,  dan  menjauhi  sikap memusuhinya

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut: 1. Bentuk  kebijakan  netralitas  politik  ASN  menurut  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil Negara  tercantum  pada  Pasal  2  huruf  f  menyebutkan,  bahwa  penyelenggaraan  kebijakan  dan  manajemen  ASN berdasarkan  pada asas  netralitas ,  artinya  bahwa  setiap  pegawai  ASN  tidak  berpihak  dengan  segala  bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
Terdapat  pada    Pasal  9  Ayat  (2)  yang  menyatakan,  bahwa  pegawai  ASN  harus  bebas  dari  pengaruh  dan intervensi  semua  golongan  dan  partai  politik.Pasal  12,  menyatakan  Pegawai  ASN  berperan  sebagai  perencana, pelaksana,  dan  pengawas  penyelenggaraan  tugas  umum  pemerintahan  dan  pembangunan  nasional  melalui pelaksanaan  kebijakan  dan  pelayanan  publik  yang  professional,  bebas  dari  intervensi  politik,  serta  bersih  dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Kebijakan netralitas politik ASN Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014  dalam Perspektif Perlindungan HAM, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang  Aparatur Sipil Negara telah memenuhi 4 indikator sebuah  negara  hukum.Menurut  Teori  Negara  Hukum  yang  dikembangkan  Fredrich  Julius  Stahl,  yaitu  ada perlindungan HAM, ada pembagian kekuasaan, pemerintahan yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang- undangan, dan adaperadilan tata usaha negara.
Dalam perspektif perlindungan HAM di Indonesia, bahwa kebijakan netralitas politik ASN berupa larangan ASN  mengekspresikan  pilihan  politiknya  merupakan  pembatasan  hak  konstitusional  ASN  dalam  kedudukannya sebagai warga negara. Pembatasan hak tersebut secara “formalitas-prosedural” adalah sah, karena selain ditetapkan dengan  Undang-undang  yaitu  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  Tentang  Aparatur  Sipil  Negara,  hak  atas kebebasan  menyatakan  pendapat  dan  ekspresi  tidak  termasuk non-derogable  rights (Hak  yang  tidak  boleh dibatasi).
Ketiga, menurut  fiqh  siyasah,  bahwa  seorang  ASN  harus  memiliki  kompetensi  dan  integritas  yang  kuat, harus  berlaku  adil  dan  tidak  boleh  memihak  dalam  menjalankan  pekerjaannya  serta  harus  taat  dan  patuh  pada siapapun pemimpin yang terpilih dalam kontestasi politik ditempatnya berkerja.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdullah,  Rozali. Perkembangan  Hak  Asasi  Manusia  dan  Keberadaan  Peradilan  Hak  Asasi  Manusia  Di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001. Agustino, Leo. Dasar-dasar kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta, 2008 Azhary, Muhammad Tahir. Negara Hukum. Jakarta: Prenada Media Group, 2007. Barents, J. Pengantar Ilmu Politik . Jakarta: Erlangga, 1978. Budiardjo, Meriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta : Gramedia, 1982. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem KASN. Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara .Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara, 2018. Djatmika, Sastra dan Marsono. Hukum Kepegawaian di Indonesia. Jakarta: Djambatan, 1995. Dwiputrianti,    Septiana,  dkk. Pengawasan  Penegakan  Netralitas  (Impartiality)  Aparatur  Sipil  Negara. Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara, 2019.
Efriza dan Yoyoh Rohaniah. Pengantar Ilmu Politik , Malang : Intrans Publishing, 2015. Fadjar, Mukthie. Tipe Negara Hukum. Malang: Bayumedia Publishing, 2002.
Muhammad Riora et al, Netralitas Politik Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia
Firnas, Muhammad Adian. Politik dan Birokrasi: Masalah Netralitas Birokrasi di Indonesia Era Reformasi. Jakarta: UIN Syarief Hidayatullah, 2016.
Gaffar, Afan. Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999. Hadjon,  Philipus  M. Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia:  Sebuah  Studi  Tentang  Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara . Surabaya: Bina Ilmu, 1978. Hartini, Sri. Hukum Kepegawaian di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Ida, La Ode. FGD Sistem Pengawasan Netralitas ASN dalam Aspek Politik, Pelayanan Publik, dan Manajemen ASN. Jakarta, 2018.
Islamy, Irfan. Prinsip- prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara, 2009. Johan,  Teuku  Saiful  Bahri. Hukum  Tata  Negara  dan  Hukum  Administrasi  Negara  dalam  Tataran  Reformasi Ketatanegaraan Indonesia . Yogyakarta: Deepublish, 2018.
Kansil, Cst. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2002. Khaldun, Ibnu. Mukaddimah Ibnu Khaldun. Jakarta: Pustaka Al-Kutsar, 2010. Kumorotomo, Wahyudi. Etika Administrasi Negara . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005. Koentjoro, Diana Halim. Hukum Administrasi Negara , Bogor: Ghalia Indonesia, 2004. Mahmudi. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2015. Marbun,  S.  F. Reformasi  Hukum  Tata  Negara,  Netralitas  Pegawai  Negeri  dalam  Kehidupan  Politik  di Indonesia. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1998. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016. MD, M. Mahfud dan Marbun S.F. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara . Yogyakarta: Libert, 1987. _________. MD, M Mahfud. Pergulatan Polik dan Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media, 1999. _________. Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi. Yogyakarta: Gama Media, 1999. _________. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia . Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
Muchsan. Hukum Kepegawaian. Jakarta: Bina Aksara, 1982. Noer, Deliar. Pengantar ke Pemikiran Politik. Jakarta : Rajawali, 1983. Nugroho, Riant. Public Policy. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008. Prasojo, Eko. FGD Sistem Pengawasan KASN Terhadap Pelaksanaan Asas Netralitas ASN. Jakarta, 2018. Riyanto, Astim. Filsafat Hukum . Bandung: Yapemdo, 2002. SF, Marbun dkk. Dimens–Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press, 2004. Siagian, Sondang P. Filsafat administrasi. Jakarta: Gunung Agung, 1996. Surbakti, Ramlan. MemahamiIlmuPolitik. Jakarta: Gramedia, 1991. ______________. Memahami Konsep Ilmu Politik . Jakarta: PT Grasindo, 2010. Syamsuddi, Aziz. Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang. Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Tayibnapis, Burhanudin A. Administrasi Kepegawaian; SuatuTinjauan Analitik. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1986. Thoha, Miftah. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007. ________. Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi. Jakarta: Prenada Media Group, 2008. Warassih, Esmi. Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang: PT Suryandaru Utama, 2005. Winarno, Budi. Kebijakan Publik :Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo, 2007. Yazid, Abdullah dkk. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia . Malang: Averroes Press, 2007. Zuhro,  Siti. Reformasi  Birokrasi  Lokal  Melalui  Pelayanan  Terpadu. Jakarta:  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia (PDF from Jurnal Penelitian Politik, 2008.
_________. Good Governance dan Reformasi Birokrasi di  Indonesia. Jakarta:  Lembaga  Ilmu Pengetahuan  Indonesia (PDF from Jurnal Penelitian Politik, 2016.

## Jurnal
Hartini, Sri. “Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)”. Jurnal Dinamika Hukum , Volume 9, Nomor 3. 2009
Matompo,Osgar  S.  “Pembatasan  Terhadap  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Perspektif  Keadaan  Darurat” .Jurnal  Media Hukum , Volume 21, Nomor 1.2014 Prasetyo,  Teguh.  “Rule  Of  Law  Dalam  Dimensi  Negara  Hukum  Indonesia”, Jurnal  Ilmu  Hukum  Refleksi  Hukum, Edisi Oktober 2010.
Sidharta,  Bernard  Arief. “ Kajian  Kefilsafatan  tentang  Negara  Hukum”, Jurnal  Hukum  Jentera ,  Jakarta:  Pusat  Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Edisi 3-Tahun II. 2004
Muhammad Riora et al, Netralitas Politik Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia

## Tesis
Hartini,  Sri.    “ Kebebasan  Berserikat  Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  Partai  Politik”.Tesis,  Universitas  Airlangga , Surabaya, 2000.Tidak dipublikasikan. Tiara,  Piara.  “ Analisis  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  6/Puu-V/2007  Tentang  Keberlakuan  Pasal  154  Dan Pasal  155  Kuhp  Terhadap  Kemerdekaan  Menyampaikan  Pendapat  Di  Muka  Umum  Dalam  Perspektif  Fiqh Siyasah”. Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Fatah , Palembang, 2018. Tidak dipublikasikan.

## Peraturan Perundang-undangan
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 _________, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia _________, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

## Internet
Herdiansyah Hamzah, Netralitas ASN dalam pilkada [Online] . Tersedia:http://www.herdi.web.id/netralitas-asn-dalam- pilkada/. Diunduh tanggal 18 April 2019.
Kezia Gloria, Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia [Online]. Tersedia: https://www.kompasiana.com/keziagloria4944/5c001a8fab12ae680757f216/perlindungan-hak-asasi-manusia- ham-di-indonesia?page=all diunduh tanggal 14 Januari 2019.