https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri

## PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL

## Sumardi Efendi
Dosen Hukum Pidana Islam, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh sumardi.efendi@staindirundeng.ac.id

## Mohammad Haikal
Dosen Hukum Ekonomi Syariah, STAI Al-Washliyah Banda Aceh mh@stai-alwashliyahbna.ac.id

## Abstract
Every  trader  must  guarantee  that  the  product  is  fit  for  consumption  to  consumers.  Likewise  with government agencies providing halal certificates is an obligation so that the products circulating are guaranteed, what will happen if a product circulating in the community is not maintained as halal. This is what has been discussed in this journal whether the sanctions for perpetrators of violations in using halal guarantee products, especially in the province of Aceh which already has Aceh Qanun Number 8 of  2016  concerning  the  Halal  Product  Guarantee  System  as  a  special  region  in  Indonesia  that implements Islamic law. By using literature review research methods and reviewing various kinds of legal literature, it is concluded that Muslim business actors who do not maintain product halalness, they are subject to 'uqubat ta'zir in the form of lashes for a maximum of 60 (sixty) times, or imprisonment for a maximum of 60 (sixty) times. twenty) months, or a fine of not more than 600 (six hundred) grams of pure gold. As for non-Muslim business actors who do not maintain the halalness of their products, they will  be  punished  with  imprisonment  for  a  maximum  of  5  (five)  years  or  a  fine  for  a  maximum  of 2,000,000,000.00 and if it is committed by 2 (two) or more people who work together including non- Muslims, business actors who are not Muslim can choose and submit themselves voluntarily.
Keywords : Criminal Sanctions, Violations, Qanun, Halal Products

## Abstrak
Memberikan  jaminan  produk  layak  konsumsi  kepada  konsumen  adalah  kewajiban  setiap  pedangan. Begitu  juga  dengan  lembaga  pemerintah  memberikan  sertifikat  halal  adalah  suatu  kewajiban  agar produk yang beredar terjamin, apa jadinya jika suatu produk yang beredar dimasyarakat tidak terjaga kehalalan  produk.  Ini  lah  yang  menjadi  pembahasan  dalam  jurnal  ini  apakah  sanksi  bagi  pelaku pelanggaran dalam menggunakan produk jaminan halal, apalagi di khususkan untuk wilayah provinsi aceh yang sudah memiliki Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal sebagai wilayah khusus di Indonesia yang menjalankan syariat Islam. Dengan menggunakan metode penelitian kajian pustaka dan telaah berbagai macam literatur hukum didapatkan kesimpulan bahwa bagi  pelaku  usaha  beragama  Islam  yang  tidak  menjaga  kehalalan  produk  dikenakan  ‘uqubat  ta’zir berupa cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali, atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni. Adapun bagi pelaku Pelaku Usaha beragama bukan Islam yang tidak menjaga kehalalan produk dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000,00 dan apabila dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama yang diantaranya beragama bukan Islam, pelaku usaha yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela.
Kata Kunci : Sanksi Pidana, Pelanggaran, Qanun, Produk Halal

## A. PENDAHULUAN
Realisasi  ketentuan  berbasis  syariah adalah  salah  satu  langkah  negara  untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat  muslim, yang  merupakan  orang-orang  mayoritas  di Indonesia  (Nur  Chanifah  Saraswati,  2019: 503). Dengan jumlah umat  Islam  yang besar di  Indonesia,  jaminan  kehalalan  produk menjadi  elemen  penting  bagi  negara, sebagaimana  tercantum  dalam  Pembukaan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945)  bahwa Negara  berkewajiban  untuk  melindungi segenap  bangsa  Indonesia,  dan  semuanya telah  menumpahkan  darah  Indonesia  dan tercapainya  kesejahteraan  umum.  Aceh  yang telah  mendeklarasikan  diri  sebagai  provinsi yang  menerapkan  syariat  Islam  sejak  tahun 2001,  sudah  menyiapkan  rancangan  Jaminan Pangan  Halal  untuk  mengatur  tentang pelaksanaan,  pembinaan  dan  pengawasan produk  halal  guna  mewujudkan  hak-hak spiritual  umat  Islam.  Ini  semua  dikarenakan Aceh  sebagai  satu-satunya  wilayah  yang menerapkan syariat Islam di Indonesia (Fithri Mawaddah, 2020: 93).
Karena itu, perlindungan kepada masyarakat  wajib  diberikan  agar  tercapainya perlindungan  hukum  terhadap  dan  hak-hak konsumen (Shidarta, 2004: 19).
Bagaimanapun dilapangan masih di temukan para  pedagang  yang  menjual  produknya belum  memahami  betul  batapa  pentingnya sertifikat  halal,  ini  disebabkan  karena kurangnya pendidikan dan rendahnya kesadaran hak dan kewajibannya (T. Siahaan, 2005:  14).  Jadi  untuk  mengatasi  hal  tersebut pemerintah perlu melakukan edukasi sehingga memberikan  kesadaran  untuk  memverifikasi barang,  selain  itu  wajib  didukung  dengan sistem  pengaturan  yang  dapat  memberikan legitimasi yang kuat (Abdul Halim Barakatullah, 2008: 19).
Hadir nya Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016  Tentang  Sistem  Jaminan  Produk  Halal memberikan kepastian hukum bagi konsumen di Aceh dalam mengkonsumsi setiap makanan dan  minuman  yang  beredar  di  masyarakat sehingga keselamatan serta keamanan terjamin bagi konsumen dalam
mengkonsumsi  (Yusuf  Shofie,  2003:  20). Selain itu produk  yang tersedia harus cukup, bergizi,  bermutu,  aman  dan  beragam  dengan harga yang terjangkau sehingga
meningkatkan  daya  beli  masyarakat,  serta tidak bertentangan dengan keyakinan, agama dan budaya masyarakat (Fathurrahman Djamil,  2013:  48).  Dengan  adanya  jaminan halal ini produk tersebut bukan saja diminita diminati  oleh  muslim  tetapi  juga  masyarakat non muslim, sebab non muslim beranggapan bahwa  produk  halal  terbukti  berkualitas  dan sangat  baik  untuk  kesehatan  tubuh  manusia (Ma’ruf Amin, 2010: 79).
Qanun tersebut  selain  memberikan jaminan  kehalalan  produk  juga  bisa  menjadi ganjaran  kepada  palaku  usaha  yang  nakal. Jadi  apabila  ada  pelaku  usaha  yang  masih menjajakan  produk  usahanya  tanpa  bisa memberikan jaminan halal bisa diberi sanksi pidana, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah melawan hukum.

## B. KAJIAN PUSTAKA

## 1. Dasar Hukum Islam Terhadap Jaminan Produk Halal
Menurut  Al-Jurjani,  kata  halal  berasal dari  akar  kata  ahl,  yang  berarti  “terbuka”. Menurut  Abu  Ja’far  al-Tabari  (224-310  H), kata  halal  berarti  pemisahan  atau  kebebasan. Muḥammad  Ibn  Ali  Al-Syaukani  percaya bahwa  itu  dinyatakan  halal  karena  telah dilepaskan  dan  simpul  tali  atau  dasi  yang mencegahnya telah dilepaskan (Muchtar Ali, 2016:  292).  Sedangkan  istilah  halal  dalam Ensiklopedia  Hukum  Islam  mengacu  pada
sesuatu  yang  tidak  dihukum  oleh  siapa  pun karena  menggunakannya,  atau  sesuatu  yang dapat dilakukan menurut ajaran Islam (Abdul Azis Dahlan, 1996: 505-506).
Karena makanan dan minuman merupakan kebutuhan hidup manusia, dari sisi bisnis,  kedua  bisnis  tersebut  akan  terus berlanjut  selama  manusia  masih  hidup,  dan yang terpenting, sektor ini sangat menjanjikan sebagai sektor bisnis, dengan tidak bercampur aduk  dengan  unsur-unsur  yang  merugikan orang  lain  (Ali  Hasan,  2009:  201).  Makan adalah  aktivitas  material  yang  esensinya tunggal.  Adapun  mengatakan  itu  buruk,  itu hanya  karena  memiliki  zat  yang  buruk,  atau ada dalil yang kuat dan itu benar-benar alasan yang  buruk  (Syeikh  Izzuddin  Ibnu  Abdis Salam, 2011: 470). Seperti contohnya, makan daging  babi  ini  sangat  dilarang  karena  dalil agama melarang itu.
Menurut  hukum  Syariah,  secara  garis besar perkara haram dibagi menjadi dua jenis, haram li-zatih dan  haram li-gairih .  Pada golongan pertama substansi bendanya dilarang, sedangkan golongan kedua substansi bendanya  halal  (tidak  haram),  tetapi  cara memperolehnya  tidak  dibenarkan  dalam ajaran  Islam.  Oleh  karena  itu,  benda-benda Haram  golongan  kedua  dibagi  menjadi  dua. Pertama,  barang  tersebut  halal,  tetapi  cara memperolehnya tidak Islami, seperti kambing yang  tidak  disembelih  secara  syar’i,  dan kedua, barang tersebut halal, tetapi diperoleh dengan  cara  yang  dilarang  oleh  agama, contohnya seperti korupsi, penipuan, mencuri dan lain sebaginya. Mengenai benda terlarang ini  telah  dijelaskan  dalam  alquran.  (Tim Penyusun, 2011: 948).
Barang-barang  yang  tidak  sah  karena sifatnya  atau  karena  perolehannya  atau keduanya  tidak  dapat  lagi  dilegalkan. Sebaliknya,  barang-barang  yang  menurut sifatnya  legal  tidak  dapat  dilarang  kecuali berdasarkan  cara  (alasan)  perolehannya
(Syeikh  Izzuddin  Ibnu  Abdis  Salam,  2011: 75). Agama Islam mengutuk dan melarang hal tersebut.  Karena  kecenderungan  perbuatan tersebut  mengandung  implikasi  penipuan terhadap  konsumen,  tidak  ada  alasan  yang baik  untuk  membenarkan  apa  yang  telah dilakukan.
Dasar  hukum  Islam  terhadap  jaminan produk halal, yaitu:

## a. Alqur’an
Prinsip  pertama  Islam  pada  awalnya: Segala  sesuatu  yang  diciptakan  Allah  adalah halal. Tidak ada yang haram kecuali ada teks (bukti) yang sah (narasi tidak cacat) dan benar (artinya  jelas)  yang  melarangnya  (Yusuf Qardhawi, 2003: 36).
Sebagai  aturan:  “Pada  asalnya,  segala sesuatu diperbolehkan (diperbolehkan) sampai  bukti  melarangnya”  (Abdul  Wahhab Khallaf,  1994:  127).  Saat  mengonsumsi makanan  atau  minuman,  jelas  bahwa  aturan yang  ditetapkan  oleh  hukum  syariah  harus diikuti.  Sebagaimana  Allah  berfirman  dalam ayat 168 Al-Qur’an:
ﱠِﳑ اﻮُﻠُﻛ ُسﺎﱠﻨﻟا ﺎَﻬﱡـﻳَأ َ اﻮُﻌِﺒﱠﺘَـﺗ ﻻَو ﺎًﺒِّﻴَﻃ ﻻﻼَﺣ  ِضْرﻷا  ِﰲ ﺎ ٌﲔِﺒُﻣ ﱞوُﺪَﻋ ْﻢُﻜَﻟ ُﻪﱠﻧِإ ِنﺎَﻄْﻴﱠﺸﻟا  ِتاَﻮُﻄُﺧ Artinya:  Hai  sekalian  manusia,  makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi,  dan  janganlah  kamu  mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Q.S. Al-Baqarah: 168) .
Ayat  di  atas  menjelaskan  bahwa makanan  yang  halal  dan  baik  itu  adalah makanan  yang  dapat  dimakan  secara  syariah dan  baik  untuk  tubuh  dari  segi  kesehatan. Untuk dapat disebut halal, makanan setidaknya harus memenuhi tiga kriteria, yaitu asal  halal,  cara  perolehan  halal,  dan  cara mengkonsumsinya halal.
Selain  itu  ayat  lain  dasar  hukum kehalalan  makanan  dalam  Al-Qur’an  antara lain Surat Al-Mai’dah ayat 88:

## ُﻢُﻜَﻗَزَر ﺎﱠِﳑ اﻮُﻠُﻛَو ِﻪِﺑ ْﻢُﺘْـﻧَأ يِﺬﱠﻟا َﱠا اﻮُﻘﱠـﺗاَو ﺎًﺒِّﻴَﻃ ﻻﻼَﺣ ُﱠا َنﻮُﻨِﻣْﺆُﻣ
.
Artinya: Dan makanlah makanan yang halal lagi  baik  dari  apa  yang  Allah  telah direzekikan  kepadamu,  dan  bertakwalah kepada  Allah  yang  kamu  beriman  kepada- Nya. (QS. al-Mai’dah: 88) .
Para ulama mengacu pada beberapa ayat dari  ayat  29  Surat  Al-Baqarah  dalam menetapkan  prinsip  bahwa  segala  sesuatu halal selama diizinkan:
َﱃِإ ىَﻮَـﺘْﺳا ﱠُﰒ ﺎًﻌﻴَِﲨ  ِضْرﻷا  ِﰲ ﺎَﻣ ْﻢُﻜَﻟ َﻖَﻠَﺧ يِﺬﱠﻟا َﻮُﻫ َﻊْﺒَﺳ ﱠﻦُﻫاﱠﻮَﺴَﻓ ِءﺎَﻤﱠﺴﻟا

## ٌﻢﻴِﻠَﻋ ٍءْﻲَﺷ ِّﻞُﻜِﺑ َﻮُﻫَو  ٍتاَوﺎََﲰ
Artinya:  Dia-lah  Allah,  yang  menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak  (menciptakan)  langit,  lalu dijadikan-Nya  tujuh  langit.  dan  Dia  Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah: 29).
Ayat-ayat di atas tidak hanya menyatakan bahwa konsumsi makanan halal adalah wajib karena merupakan perintah agama, tetapi juga sebagai  ungkapan  rasa  syukur  dan  iman kepada  Allah.  Di  sisi  lain,  mengonsumsi makanan yang tidak halal dianggap mengikuti ajaran setan.
Sebab,  dalam  Al-Qur’an,  hanya  empat makanan di haramkan yaitu dalam Surah Al- Baqarah Ayat 173:
ِْﲑَﻐِﻟ ِﻪِﺑ ﱠﻞِﻫُأ ﺎَﻣَو ِﺮﻳِﺰْﻨِْﳋا َﻢَْﳊَو َمﱠﺪﻟاَو َﺔَﺘْـﻴَﻤْﻟا ُﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ َمﱠﺮَﺣ ﺎَﱠﳕِإ ِإ ﻼَﻓ ٍدﺎَﻋ ﻻَو  ٍغَ َْﲑَﻏ ﱠﺮُﻄْﺿا ِﻦَﻤَﻓ ِﱠا
َﱠا ﱠنِإ ِﻪْﻴَﻠَﻋ َْﰒ ٌﻢﻴِﺣَر ٌرﻮُﻔَﻏ .
Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan  bagimu  bangkai,  darah, daging  babi,  dan  binatang  yang  (ketika disembelih)  disebut  (nama)  selain  Allah, tetapi Barang siapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas,  Maka  tidak  ada  dosa  baginya. Sesungguhnya  Allah  Maha  Pengampun  lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Baqarah: 173).

## b. Hadits
Dalam hadits juga dijelaskan mengenai makanan  halal  dan  haram,  dalam  sebuah hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah dan
َنوُرﺎَﻫ ُﻦْﺑ ُﻒْﻴَﺳ ﺎَﻨَـﺛﱠﺪَﺣ ﱡيِراَﺰَﻔْﻟا ﻰَﺳﻮُﻣ ُﻦْﺑ ُﻞﻴِﻌَْﲰِإ ﺎَﻨَـﺛﱠﺪَﺣ ُﻋ  ِﰊَأ ْﻦَﻋ ِّﻲِﻤْﻴﱠـﺘﻟا َنﺎَﻤْﻴَﻠُﺳ ْﻦَﻋ ﱡﻲُِﲨُْﱪْﻟا َنﺎَﻤْﻠَﺳ ْﻦَﻋ َنﺎَﻤْﺜ ِﻦْﻤﱠﺴﻟا ْﻦَﻋ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﱠا ﻰﱠﻠَﺻ ِﱠا  ُلﻮُﺳَر َﻞِﺌُﺳ  َلﺎَﻗ ُماَﺮَْﳊاَو ِﻪِﺑﺎَﺘِﻛ  ِﰲ ُﱠا ﱠﻞَﺣَأ ﺎَﻣ ُل َﻼَْﳊا َلﺎَﻘَـﻓ ِءاَﺮِﻔْﻟاَو ِْﱭُْﳉاَو ﱠِﳑ َﻮُﻬَـﻓ ُﻪْﻨَﻋ َﺖَﻜَﺳ ﺎَﻣَو ِﻪِﺑﺎَﺘِﻛ  ِﰲ ُﱠا َمﱠﺮَﺣ ﺎَﻣ

## ُﻪْﻨَﻋ ﺎَﻔَﻋ ﺎ
Artinya:  Ismail  bin  Musa  Al  Fazari menceritakan kepada kami, Saif bin Harun Al Burjumi  menceritakan  kepada  kami,  dari Sulaiman  At-Taimi,  dari  Abu  Utsman,  dari Salman, ia berkata, "Rasulullah SAW ditanya tentang hukum lemak, keju dan pakaian yang terbuat dari kulit binatang? Beliau kemudian menjawab,  ‘Yang  halal  adalah  apa  yang Allah halalkan dalam kitab-Nya, yang haram adalah  apa  yang  Allah  haramkan  dalam kitab-Nya,  sedang  apa  yang  Allah  diamkan (tidak  dijelaskan  hukumnya  dalam  Al Qur’an),  itu  adalah  sesuatu  yang  Allah maafkan’. (H.R. At - Tarmizi no. 1648).
Hadis  tersebut  menjelaskan  kepada  kita bahwa  makanan  apapun  pada  dasarnya  halal dikonsumsi  kecuali  ada  larangan  yang menjelaskannya.  Yakni  yang  menegaskan bahwa  makanan  itu  haram  dikonsumsi  oleh manusia (T. Ibrahim, 2014: 13).
2. Pidana,  Tindak  Pidana  dan  Tanggung Jawab Pidana
Pidana berasal dari kata straf (Belanda) (Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,  1992:  1), yang  memberikan  suatu  penderitaan  (rasa sakit)  dengan  sengaja  dikenakan  kepada seseorang  terbukti  bersalah  melakukan  suatu tindak  pidana  (Sofjan  Sastrawidjaja,  1995: 11).  Andi  Hamzah,  membedakan  istilah hukuman  dengan  istilah  pidana,  yang  dalam bahasa  Belanda  dikenal  dengan  istilah straf . sedangkan  istilah  pidana  secara  harfiah didefinisikan  secara  tegas,  yaitu  hanya
hukuman  yang  berkaitan  dengan  hukum pidana. (Andi Hamzah, 1993: 1).
Sedangkan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan  diancam  dengan  pidana  (Sri  Rahayu, 2014:  1),  dimana  yang  dimaksud  dengan perbuatan  di  sini  selain  perbuatan  yang bersifat  aktif  (melakukan  sesuatu  yang sebenarnya  dilarang  oleh  undang-undang) juga perbuatan pasif (tidak melakukan sesuatu yang  sebenarnya  diwajibkan  oleh  undang- undang) (Teguh Prasetyo, 2012: 50).
Selanjutmya,  seseorang  dapat  dimintai pertanggungjawaban  apabila  terbukti  telah melakukan suatu tindak pidana (Septa Candra, 2013:  44).  Untuk  menggali  lebih  dalam pertanggungjawaban pidana, kita perlu mengetahui  apa  arti  sebenarnya  dari  rasa bersalah (kesalahan subjektif). tindak pidana, dari  sudut  masyarakat  dapat  dipersalahkan, atau  karena  mereka  melakukan  perbuatan yang  merugikan  masyarakat  padahal  dapat mengetahui  (salah)  arti  perbuatan  itu,  atau bahwa  perbuatan  itu  dilakukan  dengan sengaja (Suhariyono A. R, 2018: 623). Selain itu  seseorang  juga  dapat  ditegur  karena melakukan  suatu  tindak  pidana  walaupun tidak  dilakukan  dengan  sengaja,  tetapi terjadinya perbuatan itu dimungkinkan karena lalai  atau  melalaikan  kewajiban  yang  dalam hal ini atau oleh masyarakat terlihat bahwa itu harus  (harus)  dilakukan  olehnya  (Teguh Prasetyo, 2012: 79-80). Sedangkan pertanggungjawaban  pidana  dalam  hukum Islam  adalah  lepasnya  seseorang  dengan akibat (akibat) dari suatu perbuatan (atau tidak ada  perbuatan)  yang  dilakukannya  atas kehendak  bebasnya  sendiri,  apabila  dia mengetahui tujuan dan akibat dari perbuatannya. (Ahmad Hanafi, 1976: 154).
a. Teori Tentang Hukuman Sebagaimana dijelaskan di atas, hukuman  ini  ditujukan  kepada  orang  yang
melakukan kejahatan. Sanksi yang dianut oleh hukum  pidana  membedakan  hukum  pidana dengan bagian hukum  yang lain (Indah Sari, 2021  :63).  Sanksi  pidana  ditujukan  untuk menjaga keamanan dan ketertiban hidup. Ada tiga  teori  dasar  keyakinan  yang  dikenal  oleh para  ahli  hukum,  yaitu:  (Leden  Marpaung, 2010: 105):
1) Teori imbalan ( absolute/velgeldingstheorie ); 2) Teori maksud dan tujuan ( relative/doeltheorie );
3) Teori gabungan ( verenigingstheorie ).
Dalam  teori  imbalan  dijelaskan  bahwa dasar  pemidanaan  harus  dicari  dalam kejahatan itu sendiri. Karena pelanggaran itu menyebabkan  penderitaan  bagi  orang  lain, penderitaan  itu  juga  harus  diberikan  sebagai balasannya  kepada  si  pelanggar  (Abdul Rahman,  dkk,  2021:  21).  Adapun  para  ahli yang menganut teori adalah: Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Sthal, Jean Jacques Rousseau.
Sedangkan  berdasarkan  teori  niat  dan tujuan,  hukuman  telah  diperbaiki  untuk melaksanakan  tujuan  kejahatan  yaitu  telah adanya  permulaan  pelaksanaan  (Astri  C. Montolalu,  2016:  78).  Selain  itu,  terdapat perbedaan pendapat tentang cara pencegahan kejahatan, antara lain menakut-nakuti, meningkatkan kepribadian pelaku agar sadar, hingga  menghilangkan  kepribadian  jahat pelaku. (Leden Marpaung, 2010: 106).
Pada  teori  ketiga,  teori  gabungan  pada dasarnya merupakan gabungan dari dua teori sebelumnya.  Perpaduan  kedua  teori  tersebut mengajarkan  bahwa  tujuan  pemidanaan adalah  untuk  menegakkan  supremasi  hukum dalam  masyarakat  dan  untuk  menghilangkan kepribadian pelaku kejahatan (Ahmad Bahiej, 2012:  403).  Dari  teori-teori  ini  dapat disimpulkan  bahwa  tujuan  hukuman  adalah untuk  membuat  jera  pelanggar,  untuk memperbaiki  kepribadian  si  pelanggar,  dan untuk  menghilangkan  atau  membuat  si pelanggar  tidak  berdaya.  Pada  hakekatnya
ketiga  hal  tersebut  menjadi  dasar  penjatuhan sanksi pidana.
Dalam  Islam  tujuan  utama  hukuman adalah  untuk  memelihara  dan  menciptakan kesejahteraan  umat  dan  menjauhkan  mereka dari hal-hal yang bersifat tercela karena Islam adalah  rahmat  untuk  semua  yang  memberi petunjuk dan pelajaran kepada umat. (Ahmad Djazuli,  1997:  25).  Sedangkan  tujuan  pokok dalam  penjatuhan  hukuman  dalam  syariat Islam ialah pencegahan ( ar-raddu waz-zajru ) dan pengajaran serta pendidikan ( al-islah wat tahzib )  (Ahmad  Hanafi,  1976:  255).  Karena tujuan pemidanaan adalah pencegahan, maka tingkat  pemidanaan  harus  sedemikian  rupa sehingga  cukup  untuk  mencapai  tujuan tersebut,  tidak  boleh  di  bawah  atau  melebihi batas  yang  dipersyaratkan  oleh  agama,  dan oleh  karena  itu  terdapat  asas  keadilan  dalam penjatuhan  pidana  takzir  (Ahmad  Hanafi, 1976:  256).  Karena  pada  dasarnya  hukuman itu  harus  mempunyai  dasar,  baik  dari  Al- Quran,  Hadits,  atau  lembaga  legislatif  yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk kasus takzir (Ahmad Djazuli, 1997: 25).

## C. METODOLOGI
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian kepustakaan,  yaitu  penelitian  yang  bersifat deskriptif  analitis  dan  merupakan  metode yang  menggambarkan  atau  memberikan gambaran  tentang  suatu  subjek  penelitian melalui  data  atau  sampel  yang  dikumpulkan apa  adanya,  tanpa  perlu  menganalisis  dan menarik  kesimpulan  yang  berlaku  untuk umum  (Sugiono,  2009:  29),  dengan  subyek penelitian  ditujukan  kepada Qanun Aceh Nomor  8  Tahun  2016  Tentang  Sistem Jaminan Produk Halal.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Sertifikat Makanan Halal
Sertifikat  Halal  adalah  fatwa  tertulis yang  dikeluarkan  oleh  Majelis  Ulama
Indonesia (MUI) yang mengesahkan kehalalan  suatu  produk  menurut  Syariah Islam  dengan  keputusan  Komisi  5  Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  Ulama Indonesia.  Lembaga  Pengkajian  Pangan, Obat,  dan  Kosmetika  Ulama  Indonesia (LPPOM MUI) Sertifikat Halal ini merupakan prasyarat  untuk  mendapatkan  izin  dari instansi  pemerintah  yang  berwenang  untuk memasang label Halal pada kemasan produk. (Depag RI, 2003: 2).
Standar  yang  dipersyaratkan  terkait sertifikasi  halal  tidak  sulit  untuk  dipenuhi, meski membutuhkan waktu. Yang paling sulit adalah menetapkan sendiri mekanisme sertifikasi  halal  karena  banyak  pemangku kepentingan  selain  persyaratan  kewajaran, transparansi, akuntabilitas, dan yang terpenting  dapat  diterima  di  mana-mana (Panji Adam Agus Putra, 2017: 153). Masing- masing  pihak  ingin  partainya  memainkan peran  penting,  masalah  ini  pada  akhirnya harus diselesaikan. Akhirnya, setelah diskusi panjang dan mendengarkan berbagai pemangku  kepentingan,  ada  dua  arah mekanisme yang diusulkan yaitu: (Depag RI, 2003: 41-42):
1. Kewenangan untuk menentukan kehalalan suatu  produk  tetap  berada  pada  Komisi Fatwa  MUI,  yang  dapat  diperluas  dengan memperluas jaringannya ke daerah-daerah dengan  mengikutsertakan  lebih  banyak akademisi  dari  berbagai  kalangan  serta tenaga  teknis  yang  menangani  isu-isu Teknologi  Pangan  dan  Pangan.  bahan. Namun,  karena  pengujian  produk  atau temuan  faktual  dalam  industri  atau gastronomi dilakukan oleh lembaga pengujian  yang  diakreditasi  oleh  Komisi Akreditasi  Nasional  (KAN),  maka  dapat juga  beberapa  lembaga  pengujian  yang
lembaga  pengujiannya  menyerahkan  hasil pengujiannya untuk diperiksa oleh perpanjangan  fatwa,  MUI  memberikan sertifikasi Halal ketika komisi fatwa telah menyetujui hasil ujian dalam arti tidak ada masalah.
2. Penetapan kehalalan suatu produk dilakukan  oleh  lembaga  sertifikasi  halal yang lembaga sertifikasi halalnya memiliki komisi  fatwa  sendiri  yang  memenuhi persyaratan  keanggotaan  yang  ditetapkan MUI,  atau  komisi  khusus  yang  dibentuk MUI.  lebih  dari  satu  lembaga  sertifikasi halal,  dan  tentunya  lembaga  ini  telah memenuhi  standar  lembaga  sertifikasi halal  dan  telah  diakreditasi  oleh  Komite Akreditasi  Nasional.  KAN  Halal  dapat berupa  salah  satu  KAN  di  Badan
Standardisasi Nasional
yang beranggotakan  ilmuwan  dan  pakar  di bidang  teknologi  pangan  dan  bahan  serta manajemen,  Bisa  juga  KAN  Halal  dapat menjadi  KAN  yang  dilatih  khusus  untuk masalah  Halal  dalam  pelatihan  Anda. melibatkan pemangku kepentingan.
Aturan tersebut kemudian juga merinci klasifikasi sumber daya manusia (SDM) yang rinci  terkait  penerbitan  sertifikasi  halal. Misalnya kualifikasi pendidikan dan integrasi moral.  Gelar  pendidikan  seperti  jenjang sarjana  (S1)  di  bidangnya  masing-masing yang  mereka  pahami  dan  kuasai  dalam teknologi  pengolahan  makanan  dan  bahan pertanian,  kimia  dan  lain-lain.  (Muhammad Djakfar, 2009: 231).
2. Tujuan Lebelisasi dan Sertifikasi Halal
Label erat kaitannya dengan pemasaran. Label  adalah  bagian  dari  produk  yang menyampaikan informasi tentang penjual dan produk  itu  sendiri.  Label  merupakan  elemen produk  yang  sangat  penting  yang  perlu mendapat  perhatian  yang  cermat  untuk menarik konsumen. Secara umum, label harus
memuat  paling  sedikit  nama  atau  merek produk,  bahan  baku,  bahan  tambahan  dalam bahan,  informasi  nutrisi,  tanggal  kadaluarsa, komposisi  produk,  dan  informasi  legalitas. Label dapat menjadi bagian dari kemasan atau digunakan  sebagai  pengenal  yang  melekat pada produk.
Label mempunyai fungsi yaitu
(Wibowo,  D.  E.,  &  Madusari,  B.  D.  (2018: 75):
a. Identifies (identifikasi): label dapat mengenalkan suatu produk.
b. Grade (nilai):  label  dapat  menunjukkan nilai atau kelas suatu produk.
c. Discribe (memberikan  keterangan:  label akan  menunjukkan  nilai  atau  kelas  suatu produk.
d. Promote ( mempromosikan): label akan mempromosikan lewat gambar
Menurut LPPOM MUI (Majelis Ulama Indonesia syarat kehalalan yaitu:
a. tidak mengandung babi
b. tidak  mengandung khamr dan  produk turunan
c. semua bahan asal hewan  yang disembelih sesuai syariat
Label halal adalah pencantuman tulisan halal  atau  pernyataan  pada  kemasan  produk untuk  menunjukkan  bahwa  produk  yang dimaksud  adalah  halal,  dan  di  Indonesia lembaga yang diberi wewenang oleh pemerintah  dalam  proses  sertifikasi  halal adalah  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI). Tujuan label halal secara umum adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar (konsumen). Jadi, jika  kebutuhan  ini  dapat  dipenuhi,  secara finansial,  pedagang  Indonesia  akan  dapat mengambil  alih  dalam  hal  menjual  produk, tujuan  lain  yang  sangat  mendasar  adalah untuk  melindungi  iman  konsumen,  terutama yang beragama Islam. Artinya dengan adanya label  tersebut,  konsumen  muslim  tidak  akan ragu  untuk  mengkonsumsi  apa  yang  mereka inginkan.
Dengan  adanya  label  halal  pada kemasan  produk  maka  secara  langsung  akan mempengaruhi  penggunaan  produk  tersebut oleh konsumen khususnya masyarakat muslim.  Munculnya  rasa  aman  dan  nyaman dalam  mengkonsumsi  produk  tersebut  akan meningkatkan  kepercayaan  dan  minat  beli mereka.

## 3. Tahapan
Penyelesaian Pelanggaran Qanun di Aceh Penyelesaian  perkara Jinayat yang dilakukan  oleh  Mahkamah  Syar’iyah  harus memperhatikan  berbagai  tahapan  atau  aspek yang mendukung proses penerapan hukuman yang  tepat  dan  adil.  Selain  itu,  lembaga peradilan berupaya untuk menegakkan keadilan  dalam  penyelesaian  perkara,  karena perkara tersebut dibiarkan menunggu pelaksanaan  proses  pemidanaan.  Dalam proses peradilan dapat dicapai melalui proses penyidikan.  para  pelanggar,  saksi-saksi  dan pencarian  bukti-bukti  yang  berguna  untuk menetapkan  sanksi  sehingga  selama  masa persidangan mereka tidak merasa tersinggung,  jika  dilakukan  dengan  benar, tersangka  merasa  diperlakukan  dengan  baik dan adil. (Muhibbuthabary, 2010: 337).
Dalam  penyidikan,  ada  beberapa  hal yang perlu diperhatikan untuk menyelesaikan kasus jinayat , antara lain:
a. Proses penangkapan Sebelum  proses  penyidikan  dimulai, diperlukan pengawasan  untuk mengetahui perbuatan jinayat apa  yang  terjadi  dan siapa  yang  melanggarnya.  Dalam  hal  ini, Wilayatul  hisbah ,  salah  satu  anggota pengawas Syariah, selalu terbuka terhadap informasi  publik  atas  laporan  pelaku pelanggaran  hukum  Syariah.  Dari  laporan masyarakat, berbagai pelanggaran terkadang terbongkar, dan petugas kemudian menangkap pelakunya. Wilayatul hisbah tidak memiliki
kewenangan  untuk  menangkap  penjahat tanpa  dukungan  polisi.  Oleh  karena  itu, dalam  rangka  penanganan  pelanggaran qanun , wilayatul  hisbah bekerjasama dengan penyidik kepolisian sebagai instansi  yang  berwenang  melakukan penangkapan dalam berbagai kasus pelanggaran qanun .  (Muhibbuthabary, 2010: 338).
b. Proses Penyidikan
Setelah  proses  penangkapan  selesai, langkah  selanjutnya  adalah  menyelidiki apa  yang  terjadi.  Harus  ada  penyidikan, karena tanpa penyidikan kasus tentu tidak mungkin menutup kasus. Dalam penyidikan, penyidik wilayatul hisbah atau Polri sebelumnya telah meminta
keterangan  dari  para  tersangka  untuk mengumpulkan  keterangan  dan  barang bukti yang akan dihadirkan nanti.
Penyidik (polisi). Selain itu, penyidik akan mencari  keterangan  dari  para  saksi  dan mengumpulkan  data  di  tempat  kejadian. Penyidik berupaya mengumpulkan keterangan  dari  pelaku,  saksi,  dan sekaligus  mengumpulkan  barang  bukti agar tidak ada celah dalam menyusun BAS (Risalah  Rapat)  sebagai  pedoman  resmi untuk  mengadili  para  terdakwa.  Karena keabsahan  perkara  mempunyai  fungsi untuk  dapat  menuntut  pelaku  sesuai dengan perbuatan pelaku, maka permohonan  litigasi  yang  dilakukan  oleh organ kejaksaan tidak didasarkan pada asas praduga  tidak  bersalah.  (Muhibbuthabary, 2010: 338)
c. Pemeriksaan Berkas Perkara
Setelah  penyidik  menyelesaikan  proses penyidikan, proses tersebut akan dipercayakan  kepada  Kejaksaan  untuk dilakukan penelaahan lebih lanjut terhadap dokumen yang diajukan sebelum diserahkan  ke  Pengadilan  Agama.  Proses
peninjauan  berkas  perkara  dilakukan  oleh kejaksaan agar hal tersebut tidak terjadi.
Kesalahan  pun  dilakukan  dalam sidang  mahkamah  syar’iyah.  Tujuan pertama penyidikan adalah untuk memperoleh  keterangan  yang  sah  dari pelaku  sendiri  atau  saksi.  Karena  belum ditemukannya  bukti  yang  konkrit,  maka proses  pembuatan  BAS  (Risalah  Rapat) dapat  dilakukan  dengan  baik  sehingga mereka  yang  diduga  melanggar  hukum dapat  tidak  dirugikan.  Di  sisi  lain,  untuk menentukan  sanksinya  juga  dilakukan peninjauan  kembali  agar  para  pelaku jinayat tidak  dirugikan  oleh  ketentuan hukum  yang  berlaku.  (Muhibbuthabary, 2010: 339).
Setelah  jaksa  menyelesaikan  proses peninjauan berkas, berkas perkara dilimpahkan  ke  mahkamah  syar’iyah  untuk diadili.  Berikut  tata  cara  perkara jinayat di mahkamah syar’iyah:
a. Proses  Penerimaan  Pelimpahan  Berkas Perkara
Selama  proses  ini,  Jaksa  Penuntut  Umum
(JPU) memeriksa keutuhan berkas perkara dan kemudian menitipkannya ke mahkamah  syar’iyah,  kemudian  petugas mahkamah  syar’iyah  di  meja  saya menerima  berkas  perkara Jinayat dengan surat  dakwaan  dan  surat  dakwaan. Dokumen yang diajukan jaksa terkait kasus tersebut.  Dalam  kasus  ini,  terdakwa ditahan  dan  hukumannya  akan  segera berakhir,  petugas  segera  melaporkan kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Islam. (Mahkamah Syar’iyah Aceh, 2016: 1).
Berkas perkara juga termasuk barang bukti yang diajukan oleh jaksa, yang telah dilampirkan pada berkas perkara dan akan dibawa ke persidangan. Barang bukti harus didaftarkan  dalam  Daftar  Barang  Bukti. Setelah  petugas  memeriksa  integritas  file kasus,  petugas  stasiun  I  melaporkan  atau
memberi  tahu  Panitera  Junior Jinayat tentang  integritas  dan  ketidakhadiran  file tersebut. Jika berkas perkara tidak lengkap, Kepaniteraan  Muda  Mahkamah  syar’iyah Jinayat mewajibkan  jaksa  melengkapi berkas perkara sebelum mendaftarkan atau memperoleh nomor perkara.
Setelah  berkas  perkara  selesai,  perkara didaftarkan, dan petugas stasiun I memberikan  nomor  pendaftaran  perkara pada  berkas  perkara,  kemudian  mencatat nomor perkara dalam daftar perkara jinayat secara  berurutan.  Perlu  dicatat  bahwa pelaksanaan tugas administrasi Formulir  I adalah  tanggung  jawab,  dan  di  bawah koordinasi, Kepaniteraan Muda mahkamah syar’iyah.  (Mahkamah  Syar’iyah  Aceh, 2016: 339).
b. Pembacaan  Berkas  Perkara  di  Depan Terdakwa
Ketika mahkamah syar’iyah sedang berlangsung,  hakim  akan  membacakan semua  file  yang  telah  dimasukkan  dalam berita  acara  peninjauan.  Tujuan  membaca berkas  perkara  adalah  agar  terdakwa mengetahui  perkaranya  sehingga  dapat dibawa  ke  pengadilan.  Setelah  hakim membacakan  berkas  perkara,  jaksa  akan menjatuhkan  hukuman  yang  setimpal kepada  terdakwa  sesuai  dengan  perilaku terdakwa.
c. Pembuktian Setelah  pembacaan  berkas  perkara  dan tuntutan jaksa oleh hakim, proses selanjutnya  adalah  hakim  memerintahkan kepada  jaksa  penuntut  umum  untuk menghadirkan  bukti  yang  diperlukan sebagaimana telah dikumpulkan pada saat penyidikan dan pembuatan berkas perkara. Menghadirkan bukti merupakan salah satu keharusan untuk menguatkan tuntutan atas perkara  yang  dilakukan  oleh  terdakwa, sehingga proses penjatuhan hukuman tidak
menyimpang dari aturan hukum yang telah ditetapkan.
d. Putusan Hakim
Setelah persidangan Mahkamah Syar’iyah berlangsung sesuai dengan prosedur, maka sampailah  pada  tahap  pembacaan  putusan yang  setimpal  dengan  perbuatan  yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam pembacaan putusan tersebut, hakim selain mempertimbangkan hal-hal
yang memberatkan,  juga  mempertimbangkan hal-hal  yang  meringankan,  sehingga putusan  yang  dijatuhkan  memberikan keadilan  kepada  terdakwa  (Mahkamah Syar’iyah Aceh, 2016: 400)
4. Ketentuan  Makanan  Halal Qanun

## Nomor 8 Tahun 2016
Dalam Qanun Aceh  Nomor  8  Tahun 2016 Pasal 47 tentang Ketentuan ‘Uqubat dan Pidana  terhadap  pelaku  pelanggaran  Sistem Jaminan Produk Halal yang berbunyi, yaitu:
1) Pelaku  Usaha  beragama  Islam  yang  tidak menjaga  kehalalan  produk  yang  telah memperoleh  sertifikat  halal  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dikenakan ‘uqubat ta’zir berupa cambuk di depan  umum  paling  banyak  60  (enam puluh)  kali,  atau  pidana  penjara  paling lama  60  (enam  puluh)  bulan,  atau  denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni.
2) Pelaku Usaha beragama bukan Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh  sertifikat  halal  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  5  (lima)  tahun  atau  pidana  denda paling  banyak  2.000.000.000,00  (dua milyar  rupiah)  sesuai  dengan  Undang- Undang  tentang  Jaminan  Produk  Halal dan/atau dapat memilih untuk menundukkan  diri  secara  sukarela  pada ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat  (1).  (3)  Dalam  hal  perbuatan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  34 ayat  (1)  huruf  d  dilakukan  oleh  2  (dua) orang atau lebih secara bersama-sama yang diantaranya beragama bukan Islam, pelaku usaha  yang  beragama  bukan  Islam  dapat memilih  dan  menundukkan  diri  secara sukarela  pada  ketentuan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## 5. Hukum Cambuk bagi Pelanggar Qanun di Aceh
Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh  Darussalam  Nomor  10  Tahun  2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Cambuk Uqubat  mengatur  tentang  hukuman  bagi pelaku  kejahatan Qanun Aceh.  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2006  mengatur bahwa penerapan syariat harus diatur melalui Qanun Aceh,  sehingga  hukuman  cambuk  di Aceh berdasarkan Peraturan Gubernur hanya bersifat sementara/belum final dan akan terus disempurnakan  dan  nantinya  akan  disahkan melalui Qanun untuk mengaturnya  (Madiasa Ablisar, 2014: 281).
Hukum  cambuk  di  Aceh  dilakukan setelah adanya putusan Mahkamah Syar’iyah yang telah berkekuatan hukum tetap. Penjahat tidak  ditahan  sampai  hukuman  cambuk dieksekusi. Ketika eksekusi dilakukan, penuntut  umum  akan  mengeluarkan  surat panggilan  dan  hadir  pada  waktu  dan  tempat yang telah ditentukan. Eksekusi tahanan yang dicambuk  baik  muslim  maupun  non  muslim diterima  atas  dasar  sukarela  (Ali  Abubakar, 2012: 85).
Tempat  dan  waktu  pencambukan ditetapkan oleh Penuntut Umum
berkoordinasi  dengan  Ketua  Mahkamah Syar’iyah untuk menyiapkan hakim pengawas yang  harus  hadir  pada  waktu  pencambukan (Marzuki  M.  Ali,  2020:  419),  yaitu  Direktur Kesehatan menyiapkan dokter untuk memeriksa  kesehatan  pelaku  sebelum  dan
sesudah dilakukan pencambukan dan mengirimkan  nama  dokter  yang  ditunjuk kepada  kejaksaan  dan  instansi wilayatul hisbah sebelum  waktu  pemeriksaan  untuk mempersiapkan pencambukan dan memberitahukan  kepada  penuntut  umum bahwa  pencambukan  telah  siap  sebelum dicambuk. Wilayatul  hisbah adalah  lembaga yang mengawasi, menjaga dan mengadvokasi pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan di  bidang  hukum  Syariah  dalam  rangka pelaksanaan  syariat  Islam  (Samsul  Bahri, 2017 :29).
Penuntut  terlebih  dahulu  membawa pelaku ke tempat pencambukan dilakukan dan memberitahukan  kepada  keluarganya  dan geuchik  gampong tempat  tinggalnya  secara tertulis sekurang-kurangnya satu hari sebelum tanggal  pencambukan  (Madiasa  Ablisar, 2014: 281). Geuchik adalah orang yang dipilih secara langsung dan dipercaya oleh masyarakat dan dilantik oleh bupati/walikota untuk  memimpin  pemerintahan gampong . Sedangkan gampong adalah suatu kawasan di mana  penduduknya  hidup  sebagai  kesatuan masyarakat dan berhak mengatur keluarganya sendiri  (Badruzzaman  Ismail,  2012:  34). Sebelum  cambuk,  dokter  yang  ditunjuk  oleh kepala memeriksa kesehatan narapidana, jika cambuk tidak dapat dilakukan sesuai dengan hasil pemeriksaan, cambuk akan ditangguhkan.  Terpidana  atau  keluarganya secara  teratur  melaporkan  kepada  jaksa tentang  kesehatan  terpidana  sampai  yang bersangkutan dinyatakan sehat untuk dicambuk dan dikirim kembali ke keluarganya.  Jika  pelaku  atau  keluarganya tidak mengajukan laporan tanpa alasan dalam waktu  satu  bulan,  jaksa  harus  memanggil pelaku untuk mengetahui kesehatannya.
Untuk narapidana wanita atau menyusui anak yang sedang hamil pencambukan setelah anak disapih. Sebelum pelaksanaan hukuman, dikembalikan terlebih dahulu kepada
keluarga.  Setelah  anak  disapih,  terpidana wajib  melaporkan  kondisi  kepada  penuntut umum. Penuntut umum hanya dapat membacakan  identitas  terpidana,  yang  di vonis  yang  dijatuhkan  hukuman  oleh pengadilan (Natangsa Surbakti, 2010: 469).
Pencambukan  dilakukan  di  tempat terbuka  di  mana  banyak  orang  dapat menyaksikan  agar  dapat  mengambil  hikmah dan  pelajaran,  tetapi  tidak  diperbolehkan mengambil  foto  atau  merekam  (Vinda  Eka Saputra,  2020  :58),  kecuali  dokumen  dari kejaksaan  dan  kantor wilayatul  hisbah . Cambuk  adalah  pemukul  yang  terbuat  dari rotan,  berdiameter  0,75  sampai  1  (satu) sentimeter dan panjang  1 (satu) meter, tanpa ujung  ganda  dan  dengan  gagang  di  bagian bawah. Pukulan cambuk dilakukan di atas alas (panggung) minimal 3 x 3 meter. Jarak antara pelaku  dengan  cambuk  antara  0,70  meter sampai dengan 1  (satu)  meter, dengan posisi cambuk  di  sebelah  kiri  terpidana  (Petunjuk Teknis, 2005: Pasal 1). Jarak cambuk dengan saksi  terdekat  adalah  12  (dua  belas)  meter. Selama pencambukan, jaksa, hakim pengawas, dokter yang ditunjuk, dan petugas pencambukan  berdiri  di  atas  atau  di  sekitar alas (panggung) berukuran 3 x 3 meter.
Pecambuk  memakai  penutup  wajah yang  terbuat  dari  kain  yang  disediakan  oleh jaksa di tempat dicambuk. Cambuk diterapkan pada bagian tubuh mana pun kecuali kepala, wajah, leher, dada, dan tulang kemaluan (bahu hingga  punggung).  Cambuk  memungkinkan jarak  maksimum  10  mater  (Petunjuk  Teknis, 2005: Pasal 4), dan dapat menekuk lengan dan mengayunkan  cambuk  ke  samping  atau  ke belakang, selama ujung tangannya tidak lebih tinggi  dari  bahunya,  dan  cambuk  dapat meminta  untuk  penggantinya  jika  merasa tidak  nyaman  menggunakan  penutup  wajah (Petunjuk  Teknis,  2005:  Pasal  8).  Jika pecambuk tidak melakukan tugasnya, pecambuk digantikan dengan pecambuk lain.
Selama pencambukan, narapidana harus mengenakan  pakaian  yang  disediakan  oleh jaksa dan berdiri bebas tanpa alat bantu. Atas permintaan narapidana atau dokter, narapidana  dapat  duduk  berlutut  atau  berdiri dengan  dukungan,  tetap  harus  bebas.  Pergub menyebutkan  bahwa  selama  pencambukan, narapidana  dalam  posisi  berdiri,  narapidana pria  tidak  ditopang,  dan  narapidana  wanita dalam  posisi  duduk.  Rancangan qanun memberikan kebebasan kepada terpidana atau dokter untuk memilih apakah akan dicambuk sambil duduk bersila atau berdiri.
Hukuman  cambuk  dapat  ditangguhkan jika: Pertama, narapidana terluka oleh cambuk. Karena  alasan  medis,  dokter  memerintahkan penangguhan hukuman cambuk dan mengembalikan narapidana ke Rutan;  Kedua, narapidana  tidak  dihentikan  oleh  polisi sebelum  pengadilan.  pencambukan  selesai, juga  tidak  ada  tempat  untuk  dikejar  untuk melarikan  diri  dari  pencambukan.  Hukuman cambuk akan terulang kembali setelah pelaku menyerahkan  diri  ke  kejaksaan  atau  dibawa oleh polisi.
Pelaksanaan hukuman cambuk melibatkan  hakim  pengawas  (Jabbar,  2018: 278),  tugas  hakim  pengawas  antara  lain: Pertama, mengingatkan jaksa untuk menunda pelaksanaan  cambuk,  jika  cambuk  tidak dilakukan  di  tempat  terbuka,  dan  cambuk tidak dilakukan pada alas (tahap) pengukuran. Minimal  3  x  3  meter,  tempat  berdiri  dengan pemandangan  umum.  Kurang  dari  12  (dua belas)  meter,  jaksa,  hakim  pengawas,  dokter yang ditunjuk dan petugas cambuk tidak boleh berdiri  di  atas  atau  sekitar  3  x  3  meter  alas (Petunjuk Teknis, 2005: Pasal 4.
Dari  tata  cara  pelaksanaan  hukuman cambuk  tersebut  di  atas,  terlihat  jelas  bahwa standar pelaksanaan dilaksanakan dengan hati- hati  dengan  tetap  memperhatikan  keadilan hukum dan hak asasi manusia. Pendelegasian kekuasaan  eksekusi  kepada  pejabat wilayatul
hisbah yang  dikoordinir  oleh  Kejaksaan, menunjukkan  rasa hormat terhadap legitimasi kekuasaan eksekusi dan kemampuan mencambuk.  Eksekusi  publik  menunjukkan bahwa ada motivasi filosofis untuk mempermalukan pelaku karena pelanggarannya,  dan  kesediaannya  untuk menerima eksekusi hukuman
memungkinkannya  menemukan  jalan  yang layak  untuk  reintegrasi  ke  masyarakat  tanpa takut  akan  stigma  kejahatan.  Membatasi sasaran hukuman cambuk pada tubuh tahanan menunjukkan rasa hormat terhadap kehidupan masa  depan  tahanan.  Cambuk  diharapkan hanya  memberikan  rasa  sakit  sementara  dan tidak  menimbulkan  kerusakan  permanen, terutama pada bagian tubuh yang terbuka.

## E. KESIMPULAN
Melalui Qanun Aceh  Nomor  8  Tahun 2016  Tentang  Sistem  Jaminan  Produk  Halal Pemerintah  Aceh  memberikan  jaminan kepastian  hukum  kepada  konsumen  dan pelaku  usaha  terhadap  kewajiban  menjaga kehalalan  produk.  Karena  bagaimanapun dengan  masyarakat  mayoritas  Islam  hal tersebut  sangatlah  penting,  agar  makan  dan minuman  yang  di  konsumsi  yang  menjadi darah  daging  agar  tetap  terjaga  kesuciannya. Hadirnya qanun memberikan jaminan kepada masyarakat Aceh dan apabila ada para pelaku usaha  baik  yang  beragama  Islam  dan  bukan beragama Islam terbukti secara sah melakukan perbuatan yang melanggar hukum (tidak  menjaga  kehalalan  produk).  Wajib mempertanggung jawabankannya di hadapan hukum  dengan  sanksi  uqubat  cambuk  atau pidana  penjara  atau  pidana  denda  sesuai dengan  hasil  putusan  hakim  Mahkamah Syar’iyah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ablisar,  M.  (2014).  Relevansi  hukuman  cambuk sebagai  salah  satu  bentuk  pemidanaan dalam  pembaharuan  hukum  pidana.  Jurnal Dinamika Hukum, 14(2), 278-289.
Abubakar,  A.  (2012).  Kontroversi  hukuman cambuk.  Media  Syari'ah:  Wahana  Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 14(1), 65- 96.
Agus,  P.  A.  (2017).  Kedudukan  sertifikasi  halal dalam  sistem  hukum  nasional  sebagai upaya  perlindungan  konsumen  dalam hukum  Islam. Amwaluna:  Jurnal  Ekonomi dan Keuangan Syariah , 1 (1), 149-165.
Ali,  M.  (2016).  Konsep  makanan  halal  dalam tinjauan  syariah  dan  tanggung  jawab produk atas produsen industri halal. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah , 16 (2), 291-306.
Ali, M. M. (2020). Kajian Implementasi Cambuk Di  Aceh  Setelah  Peraturan  Gubernur Nomor  5  Tahun  2018.  Jurnal  Geuthèë: Penelitian Multidisiplin, 3(1), 417-427.
Amin,  Ma’ruf.  2010. Fatwa  Produk  Halal Melindungi  dan  Menentramkan .  Jakarta:
Pustaka Jurnal Halal. Bahiej,  A.  (2012).  Arah  dan Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia. Supremasi Hukum: Jurnal
Kajian Ilmu Hukum , 1 (2).
Bahri, S. (2017). Wilayatul hisbah & Syariat Islam di Aceh: Tinjauan Wewenang dan Legalitas Hukum. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan dan Ekonomi Islam, 9(1), 24-47.
Barakatullah,  Abdul  Halim.  2008. Hukum
Perlindungan  Konsumen:  Kajian  Teoritis dan  Perkembangan  Pemikiran .  Bandung: Nusa Media.
Candra, S. (2013). Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum  Pidana  Nasional  Yang  Akan Datang. Jurnal Cita Hukum , 1 (1), 95895.
Dahlan,  Abdul  Azis.  1996. Ensiklopedi  Hukum Islam. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
Depag  RI,  2003. Makanan  Halal  (Ketentuan tentang  Pangan  Halal  dalam  Islam  dan Ketentuan Perundang-undangan Lainnya) . Jakarta: Depag RI.
Djakfar,  Muhammad.  2009. Hukum  Bisnis “Membangun Wacana Integrasi Peundang Nasional  Dinas  Syari’ah” .  Malang:  UIN Malang Press.
Djamil, F. (2013). Kalau Banyak Lembaga Fatwa, Umat Bisa Bingung. Jurnal Halal , (100).
Djazuli,  Ahmad.  1997. Fiqh  Jinayah .  Jakarta:
Rajawali Press.
Hamzah,  Andi.  1993. Sistem  Pidana  dan
Pemidanaan Indonesia . Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
Hanafi, Ahmad. 1976. Asas-Asas Hukum Pidana Islam . Jakarta: Bulan Bintang.
Hasan,  Ali.  2009. Manajemen  Bisnis  Syariah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Ibrahim,  T.  2004. Pemahaman  Al-Quran  dan Hadis .  Solo:  PT.  Serangkai  Pustaka Mandiri.
Ismail,  Badruzzaman,  et.  al.,  2012. Pedoman Peradilan  Adat  di  Aceh  untuk  Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel . Banda Aceh: Majlis Adat Aceh.
Jabbar,  J.,  &  Hanum,  Z.  (2018).  Pengawasan Pelaksanaan ‘Uqũbah Cambuk. Legitimasi: Jurnal  Hukum  Pidana  dan  Politik  Hukum, 7(2), 265-283.
Khallaf, Abdul Wahhab. 1994. Ilmu Ushul Fiqh. Semarang: Dina Utama.
Mahkamah Syar’iyah Aceh, 2016. Buku Pedoman Administrasi  dan  Peradilan  Jinayat  pada Mahkamah Syar’iyah di Aceh . Banda Aceh: MS Aceh.
Marpaung,  Leden.  2010. Hukum  Pidana  (asas- teori-praktik) . Jakarta: Sinar Grafika.
Mawaddah, F. (2020). Constraints And Challenges Of Halal Product Guarantee In The Syariate Area. Constraints , 2 (1).
Montolalu,  A.  C.  (2016).  Tindak  Pidana Percobaan  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lex Crimen , 5 (2).
Muhibbuthabary.  2010. Fiqh  Amal  Islami . Bandung: Cita Pustaka Media Perintis.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief.  1992. Teori- Teori  dan  Kebijakan  Pidana .  Bandung:
Alumni.
N.H.T.  Siahaan.  2005. Hukum  Konsumen ,
Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Produk . Jakarta: Pantai Rei.
Peraturan  Gubernur  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Uqubat Cambuk Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Prasetyo,  Teguh.  2012. Hukum  Pidana .  Jakarta: Raja grafindo Persada.
Qardhawi,  Yusuf.  2003. Halal  Haram  Dalam Islam. Solo: Era Intermedia.
Rahayu,  S.  (2014).  Implikasi  Asas  Legalitas
Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan. INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum , 7 (3).
Rahman, A., & Haq, S. (2021). Relevansi Pidana Bersyarat  Dengan  Tujuan  Pemidanaan Integratif  Di  Indonesia.  Qisthosia  Jurnal Syariah dan Hukum, 2(1), 15-29.
Salam,  Syeikh  Izzuddin  Ibnu  Abdis.  2011.
Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Kemaslahatan Manusia. Bandung:  Nusa
Media.
Saputra,  V.  E.,  Muzakkir,  M.,  &  Maulina,  P.
(2020).  Analisis  Penerapan  Etika  Foto
Hukum  Cambuk  Di  Serambinews.  Com Periode  November  Dan  Desember  2018. SOURCE: Jurnal Ilmu Komunikasi, 5(2).
Saraswati,  N.  C.,  &  Fauzan,  E.  M.  (2019).
Konstitusionalitas  Peraturan  Perundang- Undangan Berbasis Syariah Di Indonesia. Simposium Hukum Indonesia , 1 (1), 496-510.
Sari,  I.  (2021).  Perbuatan  Melawan  Hukum
(PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 11 (1).
Sastrawidjaja,  Sofjan.  1995. Hukum  Pidana . Bandung: Armico.
Shidarta. 2004. Hukum Perlidungan Konsumen di Indonesia . Jakarta: Grasindo.
Shofie, Yusuf. 2003. Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya . Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti. Suhariyono,  A.  R.  (2018).  Penentuan  Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang- undang. Jurnal  Legislasi  Indonesia , 6 (4),
615-666.
Surbakti,  N.  (2010).  Pidana  Cambuk  dalam Perspektif Keadilan Hukum dan Hak Asasi Manusia  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam.  Jurnal  Hukum  IUS  QUIA IUSTUM, 17(3), 456-474.
Tim  Penyusun.  2011. Himpunan  Fatwa  Majelis Ulama  Indonesia  Sejak  1975 .  Jakarta: Erlangga.
Wibowo,  D.  E.,  &  Madusari,  B.  D.  (2018).
Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan  Pembelian  Oleh  Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan di Kota Pekalongan.  Indonesia  Journal  of  Halal,
1(1), 73-80.