## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 3 Juli 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1. 3282/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Kedudukan Dan Pertanggung Jawaban  Pidana  Bumn Sebagai Korporasi Terhadap Kerugian Negara
Muhammad Mamduh Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received : 24 April 2022 Publish : 03 Juli 2022 The  globalization  and  the  development  of  scine,  technology  and  all  aspect  of life  that  requires  all  of  scienes  that  moves  adaptively  to  cope  outside  of  the positive  impact.  A  crime  that  was  originally  done  simply,  is  getting  mire  and more  complicated  and  systematically,  this  is  what  is  called  the  “crime globalization”.  In  the  fact,  law  as  a  sciene,  must be  able  to  adapt  with  all  the currents  situation,  as  a  mean  to  overcrime  the  “crime  globalitation”  especially the  Responsibillity  of  BUMN  as  a  Corporation,  when  doing  something  that  is detrimental to the state’s finances. The research method used in this article is a normative  judicial.  The  results  of  the  study  conclude  in  the  corporate  criminal liability policy that it cannot be justified the loss of a transaction that becomes a loss or automatically becomes a loss to the State, because the wealth of BUMN is not the wealth of State, but the wealth of the separated Stated.
Keywords:
Responsibillity, Corporation, Corruption
Info Artikel ABSTRAK Article history: Diterima : 24 April 2022 Publis : 03 Juli 2022 Arus  globalisasi  dan  perkembangan  dari  segala  aspek  kehidupan  memerlukan ilmu  pengetahuan  harus  turut  serta  bergerak  secara  adaptif  untuk menanggulangi diluar dari sisi positifnya. Kejahatan yang semula terjadi secara sederhana,  semakin  hari  kian  menjadi  rumit  dan  dilakukan  secara  sistemik.
Dalam hal ini, hukum sebagai salah satu bidan ilmu pengetahuan, harus mampu beradaptasi  dengan  segala  arus  perubahan  dan  tatangannya,  sebagai  upaya menanggulangi  “arus  globalisasi  kejahatan”  khususnya  pertanggungjawaban BUMN  sebagai  korporasi,  ketika  dalam  kebijakannya  merugikan  keuangan Negara.  Yang  secara  sumber  modalnya  pun  bersumber  dari  APBN.  Metode penelitian  yang digunakan dalam  artikel  ini adalah  yuridis  normatif. Hasil dari penelitian  menyimpulkan  bahwa  tidak  dapat  dibenarkan  kerugian  dari  satu transaksi yang menjadi kerugian atau otomatis menjadi kerugian Negara, karena kekayaan BUMN bukanlah kekayaan Negara, melainkan kekayaan Negara yang dipisahkan.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Muhammad Mamduh
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia Email: Mamduhumam@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Keberadaan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum nasional di Indonesia, belum diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  akan  tetapi  diakomodir  dalam Undang-Undang yang ada diluar KUHP khususnya di UU Tipikor dan lainnya. Korporasi telah diakui sebagai subjek yang lahir oleh hukum dan dapat bertindak dalam lalu lintas hukum serta dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana,  termasuk  dalam  perkara  korupsi,  sehingga korporasi  mendapatkan  penegasan  pengaturan  sebagai  subjek  hukum  yang  setara  dengan “orang”.
Regulasi  yang  menegaska  bahwa  korporasi  adalah  “subjek  hukum  pidana”  tertuang dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah langkah yang konkret dan mengakomodir
perkembangan  zaman.  Jika  semulanya  subyek  hukum  tindak  pidana  korupsi  hanya  terkait dengan  orang  khususnya  yang  memiliki  kewenangan  (vide  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Definisi dari “orang” tidak semata diartikan  sebagai  manusia  tetapi  juga  koorporasi  menjadi  bagian  di  dalamnya  (vide  Pasal  1 angka  3  Undang-Undang  Nomor  31  tahun  1999  Jo.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Disatu  sisi,  korporasi  bisa  memberikan  economic  development,  disisi  lain  juga  bisa menimbulkan  kerugian  keuangan  Negara.  Dalam  pasal  1  Undang-Undang  Tipikor  sudah  jelas secara  eksplisit  bahwa  koorporasi  adalah  salah  satu  subjek  hukum,  bahkan  apabila  ditafsirkan secara  semantic,  sekumpulan  yang  teorganisir  secara  struktur  dan  keuangan  meskipun  badan hukum dapat dikategorikan sebagai subjek hukum pidananya.
PERMA No 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi  menyajikan  pengertian  khusus  mengenai  tindak  pidana  koorporasi.  Diantaranya perbuatan  yang  dilakukan  terkait  hubungan  kerja  atau  lainnya  baik  dilakukan  secara  individu maupun  secara  bersama  yang  kemudian  bertindak  untuk  dan  atas  nama  Korporasi  di  dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi. Perma Nomor 13 Tahun 2016 tersebut, juga menentukan bahwa  dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  Korporasi,  Hakim  dapat  menilai  kesalahan Korporasi  dalam  mencari  keuntungan  dengan  melakukan  tindak  pidana  serta  membiarkan terjadi,  dan  tiidak  melakukan  langkah  preventif  untuk  menghiindari  terjadinya  tindak  pidana Perma  No.13  Tahun  2016  memperluas  pembuktian  kesalahan  dengan    mengarah  pada penerapan  teori corporate  culture  model dimana  koorporasi  dapat  dipertanggungjawabkan secara  pidana  atau  tidak  melakukan  langkah-langkah  preventif  atas  budaya  yang  cenderung memenuhi unsur tindak pidana korupsi ..
Lalu  bagaimana  jika  tindak  pidana  koorporasi  yang  dimaksud  oleh  BUMN? BUMN didefinisikan  sebagai  suatu  badan  usaha  yang  seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya  dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal yang dilakukan secara langsung bersumber dari kekayaan negara  yang  secara  metode  dipisahkan.  BUMN  dapat  berbentuk  Perusahaan  Perseroan, Perusahaan  Perseroan  Terbuka,  dan  Perusahaan  Umum.  Ketentuan  Pasal  4  UU  No.19  Tahun 2003  tentang  BUMN,  bahwa  modal  dari  BUMN  jelas  bersumber  dari  keuangan  negara  akan tetapi  dipisahkan.  Penyertaan  modal  negara  dalam  rangka  pendirian  atau  penyertaan  pada BUMN  bersumber  dari  APBN,  kapitalisasi  cadangan,  dan  sumber  lainnya.  Persoalan  yang timbul dan menjadi topik yang penulis bahas adalah, apabila BUMN adalah sebuah badan usaha yang  bersumber  dari  keuangan  negara?  Apakah  dapat  dikategorisasikan  sebagai  tindak  pidana korupsi  apabila  sebuah  keputusan  bisnis  BUMN  mengakibatkan  kerugian  negara,  sedangkan prinsip dari sebuah bisnis adalah mencari laba yang seluas-luasnya. Hal tersebut mempersempit langkah  para  pionir  BUMN  dalam  menerapkan  BJR  (business  Judgement  Rules)  dalam mengelola  BUMN  sebagai  badan  usaha  yang  dikungkung  oleh  berbagai  aturan  hukum  pidana khususnya UU Tipikor.
Untuk memahami dan menjawab uraian latar belakang masalah diatas, maka ru musan-rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :
1. Bagaimana aturan hukum dari kerugian keuangan negara dan hubungannya dengan BUMN?
2. Bagaimana  pertanggungjawaban  BUMN  dalam  tindak  pidana  korupsi  yang  merugikan keuangan negara?

## 2. METODE PENELITIAN
Secara metodologis, penulisan ini  dilakukan  dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang merupakan  data  sekunder  dan  oleh  karena  itu  disebut  juga  dengan  penelitian  hukum kepustakaan.  Jenis  penelitian  hukum  normatif  dapat  disebut  juga  sebagai  penelitian  hukum dengan  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis-normatif,  yakni  penelitian  hukum  yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Spesifikasi penelitian yang  digunakan  dalampenulisan  ini  adalah  deskriptif  analitis,  yaitu  menganalisa  permasalahan yang  ada  sekarang  serta  menggambarkan  semua  gejala  dan  fakta  yang  ada,  berkaitan  dengan
kebijakan  hukum  pidana  dalam  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  dalam  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  jo.  Undang-  Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1.Konsep Kerugian Keuangan Oleh Bumn Sebagai Badan Hukum
Pembagian  hukum  ke  dalam  hukum  publik  dan  hukum  private  merupakan  pembagian klasik  yang  sampai  dengan  saat  ini  masih  digunakan  walaupun  mengundang  banyak perdebatan. Meski mengandung banyak perdebatan, pemahaman mengenai teori pembagian hukum  publik  dan  hukum  private  sangat  membantu  dalam  menjustifikasi  apakah pengelolaan BUMN masuk dalam ranah hukum publik atau private. Dari beberapa sumber, pembagian  ranah  hukum  publik  dan  hukum  private  terdiri  dari  beberapa  teori,  antara  lain teori kepentingan yang dilindungi, teori subjek dan teori hubungan hukum.
BUMN  sebagai  badan  hukum  didirikan  dengan  maksud  untuk  memberikan kesejahteraan umum bagi masyarakat Namun, hal ini belum menjadi justifikasi dasar karena baik hukum publik maupun hukum private, kedua-duanya, pada hakikatnya bertujuan untuk kepentingan  umum.    Menurut  teori  subjek,  BUMN  termasuk  ke  dalam  hukum  publik  jika salah satu pihaknya adalah penguasa, sedangkan ke dalam hukum perdata jika kedua belah pihak  adalah  perorangan  tanpa  menutup  kemungkinan  bahwa  dalam  hukum  perdata penguasa juga dapat juga menjadi pihak. Jika dilihat dari pendirian BUMN Persero dengan kepemilikian  saham  penuh  oleh  pemerintah,  pihak  pemerintah  merupakan  satu-satunya pihak dalam pendirian persero yang dimungkinkan oleh UU PT, maka berdasarkan teori ini, masuk ke dalam ranah hukum public. Kedua, proses penyertaan negara pada suatu BUMN Persero bukan masuk ranah hukum publik karena tidak mengatur kewenangan organ negara dan  hubungannya  dengan  organ  negara  lain  dan  dengan  individu.  Negara  berkapasitas sebagai  individu  ketika  melakukan  penyetoran  modal  dalam  mendirikan  BUMN  Persero, dan ini masuk dalam ranah hukum private.  Negara dalam sebuah rangkaian system hukum telah  menciptakan  institusi  hukum  private  membuat  agar  individu  bertindak  dengan  cara tertentu. Aturan yang membentuk trust dan korporasi, hukum private juga memiliki peran di sini. Pemerintah sering menggunakan institusi hukum private guna mencapai tujuan-tujuan publik tertentu.
Sebelum  membahas  mengenai  kerugian  keuangan  negara,  penting  untuk  menyinggung mengenai  konsepsi  berpikir  sebagai  landasan  yang  digunakan  untuk  menjustifikasi  suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai kerugian keuangan Negara atau tidak. Melalui pendekatan undang-undang,  penulis  akan  menganalisis  mengenai  kerugian  keuangan  negara  dalam konteks  tindak  pidana  korupsi,  yang  kemudian  dihubungkan  dengan  kedudukan  BUMN sebagai subjek hukum korporasi.
Ketentuan  mengenai  kerugian  keuangan  negara  dalam  tindak  pidana  korupsi,  dapat dijumpai di dalam pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## Pasal 2
Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat merugikan  keuangan  negara atau perekonomian  negara,  dipidana  penjara  dengan  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  denda  paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

## Pasal 3
Setiap  orang  yang  dengan  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena
jabatan  atau  kedudukan  yang  dapat merugikan  keuangan  negara atau  perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  atau  denda  paling  sedikit  Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Terdapat dua unsur delik yang harus terpenuhi dalam kedua pasal tersebut, yatu rumusan “melawan  hukum”  dan  “dapat  merugikan  keuangan  negara”.  Di  dalam  penjelasannya disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “secara  melawan  hukum”  mencakup  perbuatan melawan  hukum  dalam  arti  formil  maupun  dalam  arti  materiil,  yakni  meskipun  perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perudang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap  tercela  karena  tidak  sesuai  dengan  rasa  keadilan  atau  norma-norma  kehidupan sosial  dalam  masyarakat,  maka  perbuatan  tersebut  dapat  dipidana.  Lebih  lanjut  di  dalam penjelasannya,  juga  menyatakan  bahwa  kata  “dapat”  sebelum  frasa  “merugikan  keuangan atau  perekonomian  negara”  menunjukkan  bahwa  tindak  pidana  korupsi  merupakan  delik formil. Delik formil adalah delik yang perumusanya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukanya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan  delik.  Namun  hal  tersebut  berubah  berdasarkan  putusan  MK  Nomor  25/PUU- XIV/2016,  yang menyatakan bahwa frasa “dapat” merupakan delik materil. MK  beralasan bahwa  penerapan  unsur  merugikan  keuangan  dengan  menggunakan  konsepsi actual  loss menurut Mahkamah lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya  sinkronisasi  dan  harmonisasi  instrumen  hukum  nasional  dan  internasional,  seperti dengan  UU  Administrasi  Pemerintahan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan  Negara  (UU  Perbendaharaan  Negara)  dan  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun  2006  tentang  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (UU  BPK)  serta  Konvensi  Perserikatan Bangsa-Bangsa  Anti  Korupsi,  2003  (United  Nation  Convention  Against  Corruption,  2003) yang  telah  diratifikasi  Indonesia  melalui  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2006.  Dengan adanya  putusan  MK  ini,  maka  konsep  kerugian  keuangan  Negara  dalam  tindak  pidana korupsi,  merupakan  delik  materil,  dimana  tidak  hanya  harus  memenuhi  rumusan  delik namun juga harus ada akibat berupa actual loss dalam perbuatannya.
Kemudian  mucul  pertanyaan  lebih  lanjut  mengenai  apa  sebenarnya  yang  dimaksud dengan kerugian keuangan negara? Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat setidaknya 2 Undang-undang  yang  memberi  pemahaman  mengenai  konsep  kerugian  keuangan  negara. Hal tersebut terdapat di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  dan  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara.  Berdasarkan pasal  1  ayat  (22)  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara menyatakan bahwa “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. Berdasarkan ketentuan ini, tepat rasanya apabila putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 menentukan delik di dalam pasal 2 dan 3 UU Tipikor merupakan delik materil.  Karena  apabila  melihat  ketentuan  di  dalam  UU  Perbendaharaaan  Negara,  juga menggunakan prinsip actual loss yang tercermin dalam frasa “nyata dan pasti jumlahnya”. Sehingga  berdasarkan  ketentuan  ini  terdapat  keharmonisan  hukum  mengenai  konsep merugikan keuangan negara. Selain itu rumusan mengenai perbuatan melawan hukum juga turut  disertakan  kedalam  definisinya.  Artinya  kerugian  keuangan  negara  yang  secara  nyata ada, harus kemudian dinayataan diakibatkan oleh suatu perbuatan yang melawan hukum. Di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mengatur pula mengenai  konsep  dari  keuangan  negara  itu  sendiri.  Di  dalam  pasal  1  ayat  (1)  menyatakan bahwa  “Keuangan  Negara  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  negara  yang  dapat  dinilai dengan  uang,  serta  segala  sesuatu  baik  berupa  uang  maupun  berupa  barang  yang  dapat dijadikan  milik  negara  berhubung  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  tersebut”.  Hal tersebut  lebih  lanjut  diejawantahkan  di  dalam  pasal  2  yang  menyatakan  bahwa  komponen dari keuangan negara adalah:
Pasal   2
Keuangan Negara meliputi:
a. Hak  negara  untuk  memungut  pajak,  mengeluarkan  dan  mengedarkan  uang,  dan melakukan pinjaman;
b. Kewajiban  negara  untuk  menyelenggarakan  tugas  layanan  umum  pemerintahan  negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
c. Penerimaan Negara;
d. Pengeluaran Negara;
e. Penerimaan Daerah;
f. Pengeluaran Daerah;
g. Kekayaan  negara/kekayaan  daerah  yang  dikelola  sendiri  atau  oleh  pihak  lain  berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
h. Kekayaan  pihak  lain  yang  dikuasai  oleh  pemerintah  dalam  rangka  penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
i. Kekayaan  pihak  lain  yang  diperoleh  dengan  menggunakan  fasilitas  yang  diberikan pemerintah.
Jika  melihat  rumusan  pasal  di  atas,  menarik  apabila  kemudian  konsep  keuangan negara  dihibungkan  ke  hakikat  BUMN.  Mengapa  demikian?  Karena  menurut  Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, menyatakan bahwa BUMN adalah badan usaha  yang  seluruh  atau  sebagian  besar modalnya  dimiliki  oleh  negara  melalui  penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan  merupakan  bagian  dari  keuangan  negara,  sehingga  BUMN  merupakan  badan usaha  yang  modalnya  didirikan  oleh  negara  yang  berasal  dari  uang  negara.  Kemudian muncul  pertanyaan  lain  apakah  asset  BUMN  merupakan  kekayaan  negara,  sehingga kerugian  dari  BUMN  merupakan  kerugian  keuangan  negara?  Pembahasan  tentang  status Keuangan Negara dan penyertaannya untuk dijadikan modal BUMN dengan menggunakan beberapa  kriteria  yakni  jika  seluruh  modalnya  berasal  dari  kekayaan  negara  yang dipisahkan,  maka  dalam  perusahaan-perusahaan  BUMN  dapat  dikenali  dari  bentuk perusahaan  BUMN  dengan  Perusahaan  Umum  (Perum),  yang  modalnya  seluruhnya  dari kekayaan  negara  yang  dipisahkan.  Demikian  pula  pada  perusahaan  BUMN  yang  belum ditemukan istilah dan singkatan di bagian akhir namanya jika berbentuk hukum Perusahaan Perseroan  (Persero),  maka  di  situ  juga  ada  unsur  seluruh  modalnya  berasal  dari  kekayaan negara yang dipisahkan, seperti pada perusahaan Persero yang belum melakukan penawaran saham ke publik (go public) dan perusahaan BUMN yang modalnya mayoritas dimiliki atau berasal  dari  kekayaan  negara  yang  dipisahkan  yang  telah  melakukan  penawaran  umum saham-saham  ke  publik  seperti  PT.  Bank  Mandiri  (Persero)  Tbk,  PT.  Bank  BRI  (Persero) Tbk, dan lainnya adalah sekian kriteria untuk menentukan status kepemilikan oleh negara. Menurut  UU  BUMN,  baik  BUMN  Persero  maupun  Perum  merupakan  suatu  badan hukum. Mengutip apa yang disampaikan Prof.Erman Rajagukguk, karakteristik suatu badan hukum  adalah  pemisahan  harta  kekayaan  badan  hukum  dari  harta  kekayaan  pemilik  dan pengurusnya.  Dengan  demikian  suatu  Badan  Hukum  yang  berbentuk  Perseroan  Terbatas memiliki  kekayaan  yang  terpisah  dari  kekayaan  Direksi  (sebagai  pengurus),  Komisaris (sebagai pengawas), dan  Pemegang Saham (sebagai pemilik). Berdasarkan hal-hal tersebut di  atas  kekayaan  BUMN  Persero  maupun  kekayaan  BUMN  Perum  sebagai  badan  hukum bukanlah kekayaan negara. “Kekayaan negara  yang dipisahkan” dalam Badan Usaha Milik Negara  (BUMN)  secara  fisik  adalah  berbentuk  saham  yang  dipegang  oleh  negara,  bukan harta  kekayaan  Badan  Hukum  Milik  Negara  (BUMN)  itu.  Lebih  lanjut  Prof  Erman berpendapat  bahwa  yang  dipisahkan  tersebut  dalam  BUMN  dalam  lahirnya  adalah berbentuk saham yang dimiliki oleh negara, bukan harta kekayaan BUMN tersebut. Berkaitan  dengan  asumsi  mengenai  kerugian  BUMN  merupakan  kerugian  keuangan negara,  Prof  Erman  menyampaikan  bahwa  terdapat  ketentuan  di  dalam  UU  PT  mengenai
laporan  tahunan  yang  disusun  oleh  direksi  untuk  diajukan  kepada  RUPS,  yang  memuat sekurang-kurangnya,  antara  lain  perhitungan  tahunan  yang  terdiri  dari  neraca  akhir  tahun buku  yang  baru  lampau  dan  perhitungan  laba/rugi  dari  buku  tahunan  yang  bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut. Dengan demikian kerugian yang diderita dalam satu transaksi  tidak  berarti  kerugian  perseroan  terbatas  tersebut,  karena  ada  transaksi-transaksi lain  yang  menguntungkan.  Andaikata  ada  kerugian  juga  belum  tentu  secara  otomatis menjadi  kerugian  perseroan  terbatas,  karena  mungkin  ada  laba  yang  belum  dibagi  pada tahun  yang  lampau  atau  ditutup  dari  dana  cadangan  perusahaan.  Dengan  demikian  tidak benar kerugian dari satu transaksi menjadi kerugian atau otomatis menjadi kerugian negara.
3.2.Pertanggungjawaban  Pidana  Bumn  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  Yang  Merugikan Keuangan Negara
BUMN  merupakan  badan  hukum  yang    pada  pokoknya  adalah  suatu  badan  atau perkumpulan  yang  dapat memiliki  hak-hak  dan  melakukan  perbuatan  seperti  seorang manusia,  serta  memiliki  kekayaan  sendiri,  dapat  digugat  dan  menggugat  di  depan  hakim. Dari  pengertian  tersebut,  Korporasi  adalah  subjek  hukum (recht  persoon) yang  merupakan bentuk artificial  person dari  seorang  manusia  yang  dapat  memiliki  hak  dan  kewajiban hukum.  Yang  membedakannya  dengan  manusia  adalah  korporasi  sebagai  subjek  hukum tentunya  tidak  dapat  dikenakan  pemidanaan  berupa  pidana  yang  merampas  kemerdekaan badan (penjara).
Di dalam hukum pidana, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat beberapa sistem yaitu :
a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
b. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab. UU Tipikor memberikan definisi mengenai korporasi yaitu sebagai kumpulan orang dan atau  kekayaan  yang  terorganisasi  baik  merupakan  badan  hukum  maupun  bukan  badan hukum.  Lebih  lanjut,  UU  Tipikor  mengakomodir  pertanggungjawabn  korporasi  sebagai subjek  hukum  dengan  frasa  “setiap  orang”  yang  terdiri  dari  orang  perseorangan  maupun korporasi. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka  tuntutan  dan  penjatuhan  pidana  dapat  dilakukan  terhadap  korporasi  dan  atau pengurusnya.  Ini  artinya  pertanggungjawaban  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh korporasi di dalam UU Tipikor menganut sistem alternatif komulatif, yaitu bisa dibebankan kepada  korporasi,  pengurus,  atau  keduanya.  Lebih  lanjut  berkaitan  dengan  pidana  yang dibebankan  kepada  korporasi,  UU  Tipikor  menyatakan  bahwa  pidana  pokok  yang  dapat dijatuhkan  terhadap  korporasi  hanya  pidana  denda,  dengan  ketentuan  maksimum  pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).
Penting  kiranya  untuk  bisa  menetapkan  kesalahan  dalam  pertanggungjawaban  dalam Korporasi.  Untuk  itu  terdapat  aturan  di  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi, memberikan kualifikasi pemberian pidana terhadap korporasi, yaitu:
Dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  Korporasi,  Hakim  dapat  menilai  kesalahan Korporasi antara lain:
a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana;
c. Korporasi  tidak  melakukan  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk  melakukan pencegahan,  mencegah  dampak  yang  lebih  besar  dan  memastikan  kepatuhan  terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Meskipun  tidak  disinggung  mengenai  status  korporasinya  apakah  BUMN  atau  Non BUMN,  namun  berdasarkan  pemapran  yang  disinggung  diatas  dapat  dipahami  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  13  Tahun  2016  Tentang  Tata  Cara  Penanganan  Perkara  Tindak Pidana  Korupsi  Oleh  Korporasi,  mencakup  keseluruhan  korporasi.  Menurut  penulis,
meskipun  BUMN  merupkan  korporasi  yang  modalnya  merupakan  uang  negara,  namun terdapatnya  mekaisme  pemisahan  kekayaan  korporasi  seketika  peranan  negara  hanya menjadi  pemegang  saham  di  BUMN.  Sehingga  menurut  hemat  penulis,  peraturan  tersebut tetap mengikat baik bagi korporasi BUMN maupun non BUMN.
Lebih  lanjut  terdapat  mekanisme  penjatuhan  pidana  kepada  korporasi  berupa  denda. Korporasi  diberikan  jangka  waktu  1  (satu)  bulan  sejak  putusan  berkekuatan  hukum  tetap untuk membayar denda tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan apabila terdapat  alasan  kuat.  Jika  terpidana  Korporasi  tidak  membayar  denda  maka  harta  benda Korporasi dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda.
Sementara untuk pidana tambahan yang diberikan kepada korporasi  berupa perampasan barang bukti, maka perampasan barang bukti dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan. Dalam hal  terdapat  keuntungan  berupa  harta  kekayaan  yang  timbul  dari  hasil  kejahatan  maka seluruh  keuntungan  tersebut  dirampas  untuk  negara.  Korporasi  yang  dikenakan  pidana tambahan  berupa  uang  pengganti,  ganti  rugi  dan  restitusi  namun  tidak  membayar  uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi.
Bagi  penganut  positivis,  tidak  dijadikannya  korporasi  sebagai  terdakwa  tapi  turut dituntut dan dipidana maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum acara sekaligus melanggar  hak  asasi  manusia  dari  subjek  hukum  korporasi  yang  notabene  memiliki  hak untuk diperiksa selayaknya subjek hukum orang.

## 4. KESIMPULAN
Konsep  kerugian  keuangan  negara  dalam  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan Negara ialah keadaan kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan  pasti  jumlahnya  sebagai  akibat  perbuatan  melawan  hukum  baik  sengaja  maupun  lalai. Namun  dikarenakan  karakteristik  suatu  badan  hukum  adalah  pemisahan  harta  kekayaan  badan hukum dari harta kekayaan pemilik dan pengurusnya, maka kekayaan BUMN Persero maupun kekayaan BUMN Perum sebagai badan hukum bukanlah kekayaan negara, karena saham milik negara  di  BUMN  adalah  “Kekayaan  negara  yang  dipisahkan”.  Perlu  dikaji  lebih  lanjut  untuk bisa  dikategorikan  sebagai  kerugian  keuangan  negara  sebagaimana  yang  tercantum  di  dalam pasal  2  dan  3  UU  Tipikor,  yang  mana  harus  memenuhi  unsur  perbuatan  melawan  hukum  dan terdapat kerugian keuangan negara yang sifatnya actual loss sebagaimana putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016  yang menyatakan bahwa frasa “dapat” sebelum kata “merugikan keuangan negara” merupakan delik materiil.
Akan tetapi sifat BUMN sebagai korporasi yang berbadan hukum, memenuhi syarat sebagai subjek  hukum  yang  dapat  dijerat  dengan  UU  Tipikor.  Di  dalam  ketentuan  UU  Tipikor, Korporasi  dapat  dibebankan  tanggungjawab  pidana  berupa  pidana  pokok  yaitu  denda  dengan pemberatan  1/3  denda  maksimal..  Kemudian,  terdapat  beberapa  saran  terkait  formulasi pemidanaan  bagi  korporasi  agar  nantinya  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  efektif,  diantaranya adalah:
1. Kelemahan formulasi aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:
a. Masalah perumusan kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi tidak ada penjelasan mengenai pengertian”hubungan kerja” dan ”hubungan lain”.
b. Masalah pemberatan pidana untuk korporasi yang melakukan tindak pidana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2), tidak diatur.
c. Masalah sanksi pidana pokok terhadap korporasi hanya berupa denda, tidak diatur bagaimana jika denda tidak dibayar oleh korporasi.

## 5. DAFTAR PUSTAKA BUKU
Ali, Chidir. 1987. Badan Hukum. Alumni. Bandung 1987. Arifin  P.  Soeriaatmadja.  2009.  Keuangan  Publik  dalam  Perspektif  Hukum:  Teori,  Kritik  dan
Praktek, Jakarta: Rajawali Press.
F.  Sjawie,  Hasbullah.  2013.  Direksi  Perseroan  Terbatas  serta  Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
Fuadi, Munir. 2014.  Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate  Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indoonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Hartini,  Rahayu.  2017.  BUMN  Persero:  Konsep  Keuangan  Negara  dan  Hukum  Kepailitan  di Indonesia. Malang: Setara Press.
Makawimbing,  H.F.  2015.  Memahami  Dan  Menghindari  Perbuatan  merugikan  Keuangan Negara Dalam Tindakan Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang. Bandung: Thafa Media.
Prasetio.  2014.  Benturan  Penerapan  Business  Judgement  Rule  (BJR)  Dalam  Keputusan  Bisnis Direksi BUMN. Jakarta: Rayyana Komunikasindo.

## JURNAL
Adi  Surya,  Faizal.  2015.  Tinjauan  Mediasi  Penal  Dalam  Perspektif  Hukum  Adat  dan  Hukum Islam. Jurnal Jurisprudence, Volume 5 Nomor 2.
Adriano, Elvia A.Q. 2018. “The Natural Person, Legal Entity or Juridical Person and Juridical Personality”, Penn State Journal of Law &I nternational Affairs Volume 4 Nomor 1.
Akbar,  M.G.R.  2016.  Business  Judgement  Rule  Sebagai  Perlindungan  Hukum  Bagi  Direksi Perseroan  Dalam  Melakukan  Transaksi  Bisnis,  Jurnal  Justisi  Ilmu  Hukum  Volume  1 Nomor 1.
Ali, Mahrus. 2008. Kejahatan Korporasi, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
Arifardhani,  Yoyo.  2019.  Kemandirian  Badan  Usaha  Milik  Negara:  Persinggungan  Antara Hukum Private Dan Hukum Publik, Otentik’s: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 1, No. 1.
Barber, N.W. 2005. Professor Loughlin’s Idea of Public Law, Oxford Journal of Legal Studies Vol. 25, No. 1. 1.
Isardiyana,  Siti  Hapsah.  2017.  Business  Judgement  Rule  oleh  Direksi  Perseroan,  Jurnal Panorama Hukum Volume 2 Nomor 1.
Juliani,  Heni.  2017.  Pertanggungjawaban  Direksi  Bumn  Terhadap  Perbuatan  Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara, Jurnal Hukum Volume 45 Nomor 4..
Leoni,  Sandra.  2017.  Kajian  Yuridis  Penerapan  Unsur  Merugikan  Keuangan  Negara  Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Diponegoro Law Jurnal Volume 6 Nomor 1. Lestari, Sartika Nanda. 2015. Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia, Jurnal Notarius Volume 08 Nomor 2.
Mokoginta,  Rukly.  2015.  Analisis  Hukum  Bisnis  Tentang  Kerugian  Keuangan  Pada  Badan Usaha Milik Negara, Lex Crimen Vol.IV/No.6/Ags/2015.
Rahadian,  Inda.  2014.  Kedudukan  BUMN  Persero  sebagai  Separate  Legal  Entity  dalam Kaitannya  dengan  Pemisahan  Keuangan  Negara  pada  Permodalan  BUMN,  Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Volume 20 Nomor 2.
Sudiarawan,  Kadek  Agus.  2017.  Akibat  Hukum  Kepailitan  Badan  Usaha  Milik  Negara  Pasca berlakunya  Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara,  Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 1.
Wulandari,  Sri  Eka.  2019.  Kepailitan  Terhadap  Anak  Perusahaan  dalam  Holding  Company Badan Usaha Milik Negara, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Volume 26 Nomor 2. Zendrato,  Selatieli.  2016.Analisis  Hukum  atas  Pemeriksaan  Kekayaan  Negara  pada  BUMN mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 48 dan 62/ PUU- XI/2013, USU  Law Journal Volume 4 Nomor 2.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 (United Nation Convention Against Corruption,  2003)  yang  telah  diratifikasi  Indonesia  melalui  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 2006
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penanganan  Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi
Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## PUTUSAN PENGADILAN
Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan MK No 25/PUU-XIV/2016