ISSN: 2776-947X
TEKIBA, Vol 2, No 2, 2022, PP. 30-32

## Pengembangan Aplikasi Berbasis Android Untuk Sistem Kesejahteraan Sosial Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jember
Nova El Maidah 1 , Oktalia Juwita 2 , Priza Pandunata, Mohammad Zarkasi 4 , Karina Nine Amalia 5 , Diksy M Firmansyah 6 nova.pssi@unej.ac.id 1 , oktalia@unej.ac.id 2 , priza@unej.ac.id 3 , mohammad.zarkasi@unej.ac.id 4 , karina@unej.ac.id 5 , diksy@unej.ac.id 6
Correspondence Author: nova.pssi@unej.ac.id 1
123456 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember, Jl Kalimantan No 37 Kampus Tegalboto, Jember, 68121, Indonesia
Abstract - Validation of the Integrated Social Welfare Data (DTKS) needs to be carried out because the government uses this data as a basis for providing various forms of social assistance. Valid data is one of the efforts so that the social assistance provided is right on target. Jember Regency is one of the districts instructed to validate the data. The University  of  Jember  through  the  Institute  for  Research  and  Community  Service  (LP2M)  is  working  with  the Regional  Government  of  Jember  Regency  to  carry  out  DTKS  validation  efforts.  This  activity  then  developed  an Android-based application that enumerators used to validate in the field. The data used in the application is based on data already owned by the Jember District Social Service
Keyword: Aplikasi, Android, DTKS, Jember
1. PENDAHULUAN
K emiskinan  (ekonomi)  mengacu  pada  sumber daya  keuangan  yang  dimiliki  rumah  tangga  untuk memenuhi kebutuhan dasarnya  [1].  Berbagai upaya pemerintah  sebagai  upaya  pengentasan  kemiskinan telah  dilakukan  melalui  berbagai  program  bantuan sosial telah dilakukan, antara lain Program Indonesia Pintar [2], Program Jaminan Kesehatan Nasional [3], Program  Keluarga  Harapan  [4],  dan  Bansos  Rastra [5] .
Penggunaan  DTKS  sebagai  indikator  utama dalam  berbagai  program  perlindungan  sosial  masih menemui  sejumlah  permasalahan,  seperti  masih terdapat  penduduk  yang  berhak  menerima  bantuan namun  datanya  belum  tercatat  dalam  DTKS  dan penduduk  yang  tidak  berhak  justru  tercatat  dalam DTKS  [6].  Menteri  Sosial  RI  juga  menyatakan bahwa  persoalan  utama  pada  penyelenggaraan bansos  adalah  akurasi  data  penerima  yang  salah satunya  disebabkan  karena  DTKS  masih  belum padan dengan NIK  [7]. Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian  Sosial  RI  proses  pemutakhiran  DTKS secara  berkala  di  tingkat  Pemda  Kabupaten/Kota
belum optimal. Ditunjukkan hanya 54,18% Pemerintah Daerah (PEMDA)
tingkat Kabupaten/Kota  di  Indonesia  yang  telah  melakukan pemutakhiran DTKS  pada bulan  Agustus 2021  [8]. Kabupaten  Jember  adalah  PEMDA  yang  harus memperbaharui DTKS [9].
Ketidakakuratan DTKS tesebut membuat PEMDA  Kabupaten  Jember  melalui  Dinas  Sosial mulai melakukan upaya percepatan perbaikan DTKS [10].  Namun  demikian,  perangkat  dalam  proses verifikasi  DTKS  masih  dirancang  menggunakan form  kertas  untuk  mencatat  data  responden  serta melengkapinya dengan foto sebagai data pendukung. Hal  ini  tentunya  sangat  menyulitkan  enumerator dalam  proses  perekaman  data  serta  Tim  Dinsos dalam  proses  rekapitulasi,  verifikasi,  dan  validasi data  secara  keseluruhan  karena  harus  dilakukan secara  manual.  Selain  membutuhkan  sumber  daya manusia  (SDM)  dan  waktu  dalam  jumlah  yang besar,  prosedur  manual  tersebut  juga  rawan kesalahan data dalam proses perekaman karena tidak ada  sistem  kendali  automatis  dalam  setiap  transaksi perekamannya. Oleh sebab itu dibutuhkan mekanisme perekaman data yang dapat
ISSN: 2776-947X
mempercepat, mempermudah, dan mampu meminimalkan  tingkat  kesalahan  data  yaitu  dengan mengimplementasikan  sistem  berbasis  teknologi, informasi,  dan  komunikasi  (TIK)  dalam  proses perekaman data tersebut.
Perbaikan  DTKS  Kabupaten  Jember  merupakan hal  yang  perlu  segera  dilakukan.  Selain  itu  juga belum  tersedia  sistem  berbasis  TIK  dalam  proses perekaman  datanya.  Maka  Program  Pengabdian kepada  Masyarakat  ini  mengusulkan  kegiatan pengembangan  aplikasi  yang  digunakan  oleh enumerator  dalam  pelaksanaan  perekaman  data dengan  judul  program  “Pengembangan  Aplikasi Berbasis Android untuk Sistem Kesejahteraan Sosial Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  Kabupaten  Jember”. Aplikasi  yang  dimaksud  adalah  aplikasi  berbasis android yang dapat digunakan untuk mengentri data atribut  (yang  terkait  dengan  personal  dan  sosial ekonominya),  foto,  geo-lokasi  responden.  Sebagai kontrol,  aplikasi  tersebut  juga  dirancang  terhubung dengan  data  kependudukan  untuk  memastikan kepadanan  dengan  Nomor  Induk  Kependudukan (NIK).

## 2. ANALISIS SITUASI
Pemerintah  melalui  Kementerian  Sosial  juga telah  menyiapkan  Sistem  Informasi  Kesejahteraan Sosial  Next-Generation  (SIKS-NG)  [11]  sebagai kakas  bantu  agar  program  bantuan  yang  dimaksud tepat  sasaran.  SIKS-NG  bertugas  mengelola  Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang digunakan sebagai acuan dalam program penanganan  Fakir  Miskin  dan  Penyelenggaraan Kesejahteraan  Sosial  Pengelolaan  DTKS  melalui SIKS-NG  dilakukan  melalui  tahapan  proses  usulan data  melalui  musyawarah  desa/kelurahan  atau  nama lain  yang  disampaikan  kepada  bupati/walikota melalui  Dinas  Sosial  Daerah  Kabupaten/Kota  [12]. Data usulan tersebut diverifikasi dan divalidasi oleh dinas  sosial  yang  hasilnya  kemudian  disampaikan kepada  Menteri  Sosial  melalui  aplikasi  SIKS-NG. Data  usulan  yang  telah  diterima  oleh  kementerian dievaluasi  sesuai  dengan  kriteria  integritas  data, misalnya  data  perorangan  harus  bersifat  tunggal sesuai  dengan  data  kependudukan,  tidak  tumpeng tindih,  dan  memiliki  atribut  data  yang  lengkap. Apabila tidak memenuhi kriteria integrias data maka data  usulan  tersebut  akan  dikembalikan  kepada Pemerintah Daerah (Pemda) tingkat Kabupaten/Kota untuk dilakukan perbaikan.
Dalam  implementasinya,  penggunaan  DTKS sebagai  indikator  utama  dalam  berbagai  program perlindungan  sosial  masih  menemui  sejumlah permasalahan.  Menurut  Helmizar  dalam  [13]  masih terdapat  penduduk  yang  berhak  menerima  bantuan namun  datanya  belum  tercatat  dalam  DTKS  dan penduduk  yang  tidak  berhak  justru  tercatat  dalam DTKS.  Meteri  Sosial  RI  dalam  juga  menyatakan dalam [14] bahwa persoalan utama pada penyelenggaraan bansos adalah akurasi data penerima  yang  salah  satunya  disebabkan  karena DTKS  masih  belum  padan  dengan  NIK.  Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI dalam [8] bahwa proses pemutakhiran DTKS secara berkala di tingkat  Pemda  kabupaten/kota  belum  optimal  yang ditunjukkan hanya 54.18% Pemda tingkat kabupaten/kota  di  Indonesia  yang  telah  melakukan pemutakhiran  DTKS  pada  bulan  Agustus  2021. Kabupaten  Jember  dalam  merupakan  salah  satu kabupaten  yang  diperintahkan  untuk  melakukan verifikasi kembali DTKS [15].

## 3. SOLUSI DAN LUARAN
Pengembangan  aplikasi  berbasis  android  ini merupakan  kerja  sama  antara  Universitas  Jember (UNEJ) melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada  Masyarakat  (LP2M)  dengan  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Jember  dalam  rangka  aktualisasi DTKS Kabupaten Jember. Aplikasi ini dikembangkan  untuk  membantu  enumerator  yang ditugaskan  dari  LP2M  UNEJ  untuk  mendata masyarakat  penerima  bantuan  dana  sosial  dari pemerintah.  Aplikasi  ini  merupakan  aplikasi mobile yang  diinstalkan  pada gawai masing-masing enumerator  yang  bertugas.  Aplikasi  diunduh  dari playstore atau di laman https://dtks.jemberkab.go.id/ . Setelah
aplikasi diinstal  pada  gawai  maka  tampilannya  seperti ditunjukkan pada Gambar 1.
ISSN: 2776-947X

## Gambar 1 . Landing Page Aplikasi
Button “Masuk” merujuk pengguna untuk masuk pada aplikasi. Pengguna memasukkan username dan password berupa e-mail dan  tanggal  lahir  masing- masing  enumerator.  Menu  utama  pada  aplikasi  ini antara  lain:  Survei  Baru,  Push  Data  Survei,  Hasil Survei,  Kelola  Data  Dasar,  dan  Keluar  (Gambar  2). Enumerator  melalukan  survei  baru  kemudian memilih menu Survei Baru. Kemudian akan muncul lokasi desa dan keluarga yang sudah terdaftar untuk masing-masing  enumerator.  Sebelum  melakukan survei,  enumerator  perlu  melakukan  verifikasi kepala  dan  anggota  keluarga  dalam  kartu  keluarga. Verifikasi  dilakukan  dengan  menanyakan  data-data antara  lain  Status  Pernikahan,  Status  Kehamilan (khusus  untuk  anggota  KK  yang  berjenis  kelamin Perempuan),  Status  Penduduk,  Jenis  Pekerjaan, Penghasilan,  Pendidikan  Terakhir,  Jenis  Disabilitas, dan Penyakit. Jika ada anggota keluarga yang sudah meninggal, maka diberi keterangan sudah meninggal.  Dan  jika  ada  penambahan  anggoto keluarga,  maka  perlu  ditambahkan  jumlah  anggota keluarga  yang  belum  terdaftar  dalam  kartu  keluarga saja.  Masing-masing  enumerator  melakukan  survei dengan  menanyakan  pertanyaan-pertanyaan  yang tersedia  di  aplikasi.  Pertanyaan-pertanyaan  tersebut dikelompokkan menjadi beberapa kelompok menurut  jenis  data  yang  ingin  diperbaharui. Kelompok  pertanyaan-pertanyaan  tersebut  antara lain: Aspek Demografi Keluarga, Aspek Pemenuhan Kebutuhan  Pangan,  Aspek  Pemenuhan  Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal, Kondisi Pemenuhan Kebutuhan  Sandang  dan  Kebutuhan  Dasar  Lainnya, dan  Aspek  Gaya  Hidup.  Selain  pertanyaan- pertanyaan tersebut, enumerator juga harus menverifikasi  anggota  keluarga  yang  disurvei. Apakah  ada  pengurangan  atau  penambahan  anggota
keluarga.  Selain  pertanyaan-pertanyaan  tersebut, enumerator juga menambahkan foto responden, foto rumah responden, dan peta lokasi responden. Setelah data  terisi  semua  maka  data  tersebut  diunggah  ke server dengan memilih menu Push Data Survei.
Gambar 2 . Menu Utama Aplikasi
Kegiatan perbaharuan DTKS ini mampu memvalidasi data sampai dengan 70% dari data yang dimiliki  oleh  Pemda  Kabupaten  Jember.  Dalam penggunaannya  aplikasi  ini  juga  tetap  dilakukan penyesuaikan yang bertujuan efektivitas penggunaan aplikasi.

## 4. METODE KEGIATAN
Kegiatan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  ini dilakukan di Universitas Jember (UNEJ) dan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Jember. Waktu pelaksanaan kegiatan  tersebut  mulai  bulan  Juni  sampai  Agustus 2022.  Pelaksanaan  kegiatan  Pengabdian  kepada Masyarakat Pengembangan Aplikasi Berbasis Android untuk Sistem Kesejahteraan Sosial Terpadu Kesejahteraan  Sosial  Kabupaten  Jember  dilakukan mengikuti  metode  pengembangan  sistem  air  terjun ( waterfall ).  Model waterfall merupakan  pendekatan sistematis  dalam  pengembangan  perangkat  lunak. Pengembangan  perangkat  lunak  model waterfall dimulai  dengan  analisis  kebutuhan,  perancangan sistem  dan  perangkat  lunak,  implementasi  unit, integrasi  sistem,  serta  pemeliharaan  (Gambar  3) [16].
ISSN: 2776-947X
Gambar 3 . Model Waterfall
a. Analisis  Kebutuhan.  Analisis  kebutuhan  secara umum  dibagi  menjadi  analisis  fungsional  dan nonfungsional.  Kebutuhan  fungsional  mengacu pada fitur-fitur apa saja yang harus tersedia pada aplikasi. Kemudian analisis nonfungsional mengacu  pada  item-item  data  yang  ingin dikumpulkan  yang  muncul  dalam  bentuk pertanyaan  yang  diisikan  oleh  enumerator, spesifikasi  perangkat  yang  digunakan,  dan infrastruktur jaringan internet.
b. Perancangan  Sistem  dan  Perangkat  Lunak. Tahapan  ini  dilakukan  untuk  merancang  basis data  serta  antarmuka  sistem  berdasarkan  hasil analisis kebutuhan fungsional dan
nonfungsional.
c. Implementasi dan Pengujian Unit. Pada tahap ini aplikasi  dibangun  berdasarkan  hasil  rancangan yang sudah dibuat.
d. Integrasi  dan  Pengujian  Sistem.  Unit-unit aplikasi  yang  dibuat  kemudian  diintegrasikan dan diuji sistem yang telah diintegrasikan.
e. Operasi  dan  Pemeliharaan.  Pada  tahap  ini aplikasi  digunakan  dan  dilakukan  penyesuaian seiring penggunaan aplikasi tersebut.

## 5. KESIMPULAN
Aplikasi  berbasis  Android  ini  membantu Pemda  Kabupaten  Jember  memvalidasi  DTKS sampai  dengan  70%.  Kendala  belum  tercapai validasi  dikarenakan  jumlah  dan  masa  kerja enumerator yang terbatas dan banyaknya data yang perlu divalidasi .

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih kepada LP2M Universitas Jember yang memberikan penugasan dan dana pengembangan  aplikasi  serta  kerja  sama  dari Pemda  Kabupaten  Jember  yang  memberi  akses kepada  enumerator  untuk  menggunakan  aplikasi ini dalam pelaksanaan validasi DTKS.

## REFERENSI
[1] M.  Mowafi  and  M.  Khawaja,  “Poverty,” J. Epidemiol.  Community  Health ,  vol.  59,  no.  4, pp. 260–264, 2005, doi: 10.1136/jech.2004.022822.
[2] P.  M.  Rakista,  “Implementasi  Kebijakan Program  Indonesia  Pintar  (PIP),” Sawala    J. Adm.  Negara ,  vol.  8,  no.  2,  pp.  224–232,  Mar. 2021, doi: 10.30656/sawala.v8i2.2774.
[3] M.  Saputra,  L.  Marlinae,  F.  Rahman,  and  D.
Rosadi, “PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN  NASIONAL  DARI  ASPEK SUMBER  DAYA  MANUSIA  PELAKSANA PELAYANAN  KESEHATAN,” J.  Kesehat. Masy. ,  vol.  11,  no.  1,  p.  32,  Sep.  2015,  doi: 10.15294/kemas.v11i1.3462.
[4] S. A. Suleman and R. Resnawaty, “PROGRAM
KELUARGA  HARAPAN  (PKH):  ANTARA PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGENTASAN KEMISKINAN,” Pros. Penelit.  dan  Pengabdi.  Kpd.  Masy. ,  vol.  4,  no. 1, p. 88, Jan. 2017, doi: 10.24198/jppm.v4i1.14213.
[5] B.  Rachman,  A.  Agustian,  and  N.  Wahyudi, “Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan
Program  Beras  Sejahtera  (Rastra)  dan  Bantuan Pangan  Non-Tunai  (BPNT),” Anal.  Kebijak. Pertan. ,  vol.  16,  no.  1,  p.  1,  Jun.  2018,  doi: 10.21082/akp.v16n1.2018.1-18.
[6] Sekjen  DPR  RI,  “Pentingnya  Pemutakhiran
DTKS  Guna  Sukseskan  Pelaksanaan  Program Perlindungan
Sosial.”
https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/35437/t/P entingnya+Pemutakhiran+DTKS+Guna+Sukses kan+Pelaksanaan (accessed Jun. 06, 2022).
[7] Redaksi EMedia DPR RI, “DTKS Harus Segera Dimutakhirkan,” 2022. https://emedia.dpr.go.id/article/dtks-harus- segera-dimutakhirkan/ (accessed Jun. 05, 2022).
[8] P. Adikara, “Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)  Masih  Terhambat,  Penanganan  oleh
Pemerintah  Daerah  Dinilai  Masih  Belum Optimal,” 2021.
TEKIBA, Vol 2, No 2, 2022, PP. 30-32
https://www.sonora.id/read/422924416/data- terpadu-kesejahteraan-sosial-dtks-masih- terhambat-penanganan-oleh-pemerintah-daerah- dinilai-masih-belum-optimal  (accessed  Jun.  06, 2022).
[9] Y.  Wibisono,  “BPK:  Pemkab  Jember  Salah Satu  yang  Tak  Perbarui  Data  Warga  Miskin,” 2021. https://beritajatim.com/politik- pemerintahan/bpk-pemkab-jember-salah-satu- yang-tak-perbarui-data-warga-miskin/ (accessed Jun. 06, 2022).
[10]  Dinsos  Kab  Jember,  “Kegiatan  verfikasi  dan validasi  data  ketidak  layakan  DTKS  di Kecamatan  Ledokombo  oleh  Bidang  PMKS,
Fakmis,  Lansia  dan  Korban  Bencana,”  2022. https://ppid.jemberkab.go.id/index.php/berita- ppid/detail/kegiatan-verfikasi-dan-validasi-data- ketidak-layakan-dtks-di-kecamatan-ledokombo- oleh-bidang-pmks-fakmis-lansia-dan-korban- bencana (accessed Aug. 10, 2022).
[11]  F.  Wati,  J.  N.  Utamajaya,  and  A.  Pratama, “Efektivitas  Sistem  Informasi  Kesejahteraan Sosial  Next  Generation  di  Kelurahan  Gunung Seteleng  Menggunakan  Framework  TAM,” J.
Ris. Komput. , vol. 9, no. 2, pp. 493–498, 2022, doi: 10.30865/jurikom.v9i2.4057.
[12]  Mensos  RI, Permensos  RI  No  3  Tahun  2021 tentang Pengelolaan Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial . 2021.
[13]  “PKAKN  Ungkap  Problematika  DTKS,”  2021. https://monitorday.com/pkakn-ungkap- problematika-dtks (accessed Jun. 06, 2022).
[14]  B.  Ferdiansyah,  “Memperbaiki  DKTS  Agar Penyaluran  BANSOS  Tepat  Sasaran,”  2021. https://www.antaranews.com/berita/2135578/m emperbaiki-dtks-agar-penyaluran-bansos-tepat- sasaran (accessed Jun. 06, 2022).
[15]  H.  Supriyatno,  “Kemensos  Minta  Pemkab Verifikasi  Ulang  DTKS  Melalui  SIKS-NG,”
2021.
https://www.harianbhirawa.co.id/kemensos- minta-pemkab-verifikasi-ulang-dtks-melalui- siks-ng/ (accessed Jun. 06, 2022).
[16]  I.  Sommerville, Software  Engineering ,  9th  ed. Massachusetts: Pearson, 2011.