Volume 1 Nomor 2     Juni 2020
Halaman 219-236

## PENDAFTARAN  MEREK  DAGANG  PRODUK  SIRUP  KAYU  MANIS  DI  KABUPATEN KERINCI
Prayoga Tayosa prayogatayosa4@gmail.com
Lili Naili Hidayah
lilinailihidayah@unja,ac.id
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History:
Submitted : 20 Maret  2020; Accepted: 23 September 2020; Published: 23 September 2020

## Abstract
The  purpose  of  this  thesis  is  to  find  out  and  analyze  what  are  the  factors  that  cause cinnamon  syrup  entrepreneurs  in  the  village  of  Siulak  Deras  Mudik  Gunung  Kerinci Subdistrict Kerinci Regency does not register their trademarks and to find out and analyze what  the  legal  consequences  of  cinnamon  syrup  entrepreneurs  in  Siulak  Deras  Mudik village does not register its trademark. This type of research is empirical juridical. Based on  the  results  of  the  research,  the  causal  factor  for  not  registering  trademarks  by Cinnamon  Syrup  entrepreneurs  is  the  lack  of  understanding  of  trademarks,  the  cost  of trademark registration is quite expensive. Furthermore, due to a business not registering its trademark viz. There is no protection of the owner of the trademark rights from acts of piracy,  counterfeiting  and  use  of  his  trademark  without  permission  from  the  trademark owner.  other  parties  may  carelessly  use  brands  that  have  not  been  registered  for  their own benefit. the brand owner will not be safe, so in this case the intellectual ideas that he has to  make new innovations  for his  work become  useless  because people  easily  imitate these ideas. If there are legal issues regarding this cinnamon syrup brand then it cannot be resolved  through  legal  channels.  Brand  which  was  as  a  differentiating  power  is  now  no longer a differentiating power in trading activities, because everyone can use the brand in a business and competition in the global market.
Keywords:   brand; registration.
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas
Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken

## Abtsrak
Tujuan  penulisan  skripsi  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisa  apa  saja  yang menjadi  Faktor  penyebab  pengusaha  sirup  kayu  manis  di  Desa  Siulak  deras  Mudik Kecamatan Gunung Kerinci Kabupaten Kerinci tidak mendaftarkan merek dagangnya dan untuk  mengetahui  dan  menganalisa  apa  akibat  hukum  pengusaha  sirup  kayu  manis  di desa  siulak  deras  mudik  tidak  mendaftarkan  merek  dagangnya.  Jenis  penelitian  adalah yuridis empiris. Berdasarkan Hasil penelitian faktor penyebab tidak didaftarkannya merek dagang oleh pengusaha Sirup kayu manis adalah kurangnya pemahaman mengenai merek, biaya  pendaftaran  merek  yang  cukup  mahal.  Selanjutnya  akibat  suatu  usaha  tidak mendaftarkan  mereknya  yaitu.  Tidak  ada  perlindungi  pemilik  hak  atas  merek  dari tindakan pembajakan, pemalsuan, dan penggunaan merek miliknya tanpa izin dari pemilik merek.  pihak  lain  bisa  sembarangan  menggunakan  merek  yang  belum  terdaftar  untuk keuntungan  sendiri.  pemilik  merek  tidak  akan  aman,  sehingga  dalam  hal  ini  ide-ide intelektual    yang  dia  punya  untuk membuat inovasi  baru  untuk  karyanya    menjadi  tidak berguna  karena  orang  dengan  mudahnya  meniru  ide-ide  tersebut.jika  ada  persoalan hukum menganai merek sirup kayu manis ini maka tidak bisa di selesaikan melalui jalur hukum.Merek yang tadi sebagai  daya  pembeda sekarang  tidak lagi sebagi daya  pembeda dalam  kegiatan  perdagangan,  karena  setiap  orang  dapat  menggunakan  merek  tersebut dalam suatu bisnis dan persaingan di pasar global.
Kata-kata kunci : pendaftaran; merek.

## A. Pendahuluan
Indonesia adalah negara yang kaya akan sumberdaya alam, sebagai negara yang besar Indonesia  mempunyai  hasil  alam  dengan  keunikan-keunikannya  tersendiri,  selain kekayaan  alam,  Indonesia  juga  kaya  akan  budaya  dan  masyarakat  yang  mampu menciptakan kreatifitas-kreatifitas yang khas yang diwariskan secara turun temurun, dan karena  itulah  karya-karyanya  bersifat  komunal.  Istilah  HAKI  dideskripsikan  sebagai  hak atas  kekayaan  yang  timbul  karena  kemampuan  intelektual  manusia.  Konsep  HAKI didasarkan  pada  pemikiran  bahwa  karya  intelektual  yang  telah  dihasilkan  manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya.
Menurut beberapa lembaga dan ahli dalam mengemukakan pengertian HAKI :
1. Menurut  lembaga  WIPO  ( World  Intellectual  Property  Organization )HAKI  adalah sebagai kreasi yang dihasilkan dari pemikiran yang meliputi : investasi, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra, dan desain yang digunakan didalam perdagangan.
2. Menurut Jill Mckeough dan Andrew Stewar
HAKI  merupakan  sekumpulan  hak  yang  diberikan  oleh  hukum  unutk  melindungi investasi ekonomi dan usaha-usaha yang kreatif.
3. Menurut lembaga UNCTAH-ICTSD
HAKI merupakan hasil-hasil usaha manusia kreatif yang dilindungi hukum

## 4. Menurut Ditjen HAKI dan ECAP
HAKI  adalah  hak  yang  timbul  bagi  hasil  olah  pikir  otak  yang  menghasilkan  suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia 1 .
Pengenalan  mengenai  HAKI  bukan  hanya  dari  pengertiannya  saja,  namun  juga  dari lingkup HAKI itu sendiri. Cakupan mengenai HAKI sangat luas  namun kita dapat membagi lingku haki menjadi dua kategori, yaitu :
1. Hak  Milik  Perindustrian  yang  meliputi  penemuan  (paten),  merek  dagang,  desain industi, dan indikasi geografis.
2. Hak  Cipta  yang  mencakup  karya  sastra  seperti  novel,  puisi,  dsb  dan  karya  artristik seperti gambar, lukisan, patung dsb. 2
Cakupan  luasnya  dari  hak  kekayaan  intelektual,  yaitu  sesuatu  hak  milik  yang  berada dalam  ruang  lingkup  kehidupan  teknologi,  ilmu  pengetahuan,  ataupun  seni  sastra.  Hak kekayaan  intelektual  ini  baru  ada  jika  kemampuan  intelektual  manusia  itu  telah membentuk  sesuatu,  baik  yang  bisa  dilihat,  didengar,  dibaca,  maupun  digunakan  secara praktis.  Esensi  yang  terpenting  dari  setiap  bagian  hak  kekayaan  intelektual  ini  yaitu adanya  suatu  ciptaan  tertentu  ( creation ).  Ciptaan  ini  mungkin  dalam  bidang  kesenian ( art ), tetapi mungkin juga bidang industri atau pengetahuan.
HAKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang  memiliki  nilai  komersial.  HAKI  menjadi  sangat  penting  untuk  menggairahkan  laju perekonomian  dunia  yang  pada  akhirnya  membawa  kesejahteraan  umat  manusia.Dalam pemanfaatan Kekayaan Intelektual perlu diketahui bahwa konsep kepemilikan dalam hak kekayaan intelektuan kepada setiap pencipta atau penemu meliputi hak ekonomi dan hak moral.  Hak  ekonomi  adalah  hak  untuk  memperoleh  keuntungan  ekonomi  atas  kekayaan intelektual.  Pencipta  atau  penemu  mempunyai  hak  yang  sifatnya  eksklusif  hanya  unutk dirinya  atau  orang  lain  yang  mendapatkan  izin  dari  pencipta  atau  penemu  untuk  bisa mengeksploitasi nilai ekonomi dari ciptaan itu. Sedangkan hak moral adalah hak eksklusif pencipta  yang  berisi  larangan  bagi  pihak  lain  untuk  mengadakan  perubahan  atas  karya kreativitas. Hak ini tidak dapat dialihkan karna hak ini bersifat pribadi. Sifat pribadi dalam hak moral ini lebih cebderung pada nama baik, kemampuan, dan integritas pencipta. 3
1 Tomi Suryono, Hak Kekayaan Intelektual di Era Global , Graha ilmu, Yogyakarta, 2010, Hlm 1.
2 Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, Hak milik intelektual sejarah, teori, dan praktik di indoinesia , PT Citra Aditra Bakti, Bandung, 2014, Hlm 17.
3 Muhammad Djumhana dan Djubaedillah , Hak milik intelektual sejarah, teori, dan praktik di indoinesia , PT Citra Aditra Bakti, Bandung, 2014 , Hlm 26
Salah  satunya  dari  contoh  dari  karya  intelektual  yaitu  merek.  Merek  itu  merupakan tanda  berupa  gambar,  nama,  kata,  huruf,  angka-angka,  susunan,  atau  kombinasi  dari unsur-unsur  tersebut  yang  memiliki  daya  pembeda  dan  digunakan  dalam  kegiatan perdagangan  barang  dan  jasa. 4 Merek  pada  barang  lazim  disebut  sebagai  merek  dagang, yaitu  merek  yang  digunakan/ditempelkan  pada  barang  yang  diperdagangkan  oleh seseorang atau beberapa orang, atau badan hukum.
Dewasa  ini,  dunia  dan  kawasan-kawasan  didalamnya  menjadi  pasar  bagi  produksi- produksi pengusaha pemilik merek barang dan jasa. Pengusaha-pengusaha pemilik merek barang  dan  jasa  ingin  produk  usaha  mereka  memperoleh  akses  yang  sebebas-bebasnya kepasar. Perkembangan dan perubahan norma dan tatanan dagang yang bersifat global ini telah menimbulkan berbagai persoalan yang perlu segera diantisipasi oleh Indonesia.
Perkembangan  kegiatan  perdagangan  barang  dan  jasa  di  Indonesia  dalam  bebarapa tahun  terakhir  ini  mengalami  peningkatan  yang  cukup  signifikan  karena  perkembangan teknologi  informasi  dan  sarana  transportasi  yang  menyebabkan  aktivitas  disektor perdagangan,  baik  barang  maupun  jasa  mengalami  perkembangan  yang  sangat  pesat. Kecenderungan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa akan terus berlangsung sejalan  dengan  pertumbuhan  ekonomi  nasional  yang  semakin  meningkat. Merek  sebagai salah satu karya intelektual manusia yang akrab hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting.
Setiap orang atau organisasi perusahaan yang ada, akan sangat peduli akan pentingnya sebuah  nama  dan  simbol  yang  digunakan  dalam  menjalankan  bisnis  pemasaran  barang dan jasa. Dalam pasar , nama-nama adalah simbol-simbol tersebut dikenali sebagi merek ( trademark ), nama usaha ( business name ), dan nama perusahaan ( company name ). Merek ( trademark )  sebagai  hak  atas  kekayaan  inteltual  padadasarnya  adalahtanda  untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa dari suatu perusahaan dengan barang dan atau jasa perusahaan lain.
Merek  ( Treademark )sebagai  tanda  dengan  daya  pembeda  yang  digunakan  untuk perdagangan barang dan jasa. Untuk itu merek harus memiliki elemen:
1. Tanda dengan daya pembeda
2. Tanda tersebut harus digunakan
3. Untuk perdagangan barang dan jasa.” 5
4 Adrian sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual , Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm  l 91.
5 Rahmi Jened, Hukum merek dalam era  globalisasi dan integrasi ekonomi , PT Kharisma Putra utama,
2015, Hlm 6.
Jadi,  merek  merupakan  defenisi  hukum  yang  memberikan  perlindungan  dan  upaya pemulihan  jika  suatu  tanda  perdagangan  digunakan  oleh  pihak  yang  tidak  memiliki kewenangan  untuk  itu.  Jadi  merek  bisa  lebih  luas  atau  lebih  sempit  dari  nilai  suatu  cap sebagi suatu ciri pembeda dari barang dan jasa suatu perusahaan dengan barang dan jasa perusahaan lain.
Semakin luasnya globalisasi di bidang perdagangan barang dan jasa menuntut adanya perlindungan merek bagi produk dalam negeri. Salah satu alternatif perlindungan merek adalah  dengan  mendaftarkan  merek  dagang  ke  dirjen  HAKI  untuk  mendapatkan  hak ekslusif dari negara dalam menggunakan merek dagang, dan juga mendapat perlindungan apabila  terjadi  penyalah  gunaan  merek  dagang  oleh  oknum-oknum  yang  mencari keuntungan  dari  merek  dagang  tersebut.  Perlindungan  atas  merek  adalah  hak  eksklusif yang di berikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek.
Dalam pendaftaran merek dikenal dua sistem pendaftaran yakni sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Sisten deklaratif biasa disebut sistem pasif memberikan asumsi bahwa pihak  yang  mereknya terdaftar tersebut sebagai pemakai  pertamanya, melalui sistem ini tidak  diselidiki  siapa  pemilik  asli  bersangkutan,  hanya  diperiksa  kelengkapan permohonan  pendaftaran  dan  adakah  pemilik  merek  serupa  yang  lebih  dahulu mendaftarkan,  sedangkan  dalam  sistem  konstitutif  maka  pihak  yang  berhak  atas  suatu merek  adalah  pihka  yang  telah  mendaftarkan  mereknya  pihak  pendaftar  adalah  pihak satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak lain harus menghormati haknya. 6
Untuk jangka waktu tetentu ia menggunakan sendiri merek tersebut ataupun memberi izin  kepada  seseorang,  beberapa  orang  secara  bersama-sama,  atau  badan  hukum  untuk menggunakannya. Perlindungan atas merek terdaftar yaitu adanya kepastian hukum atas merek  terdaftar,  baik  untuk  digunakan,  diperpanjang,  dialihkan,  dan  dihapuskan  sebagi alat bukti bila terjadi sengketa pelanggaran atas merek terdaftar.
Di  Indonesia  hak  merek  diperoleh  dengan  melalui  pendaftaran,  inilah  yang  disebut stelsel  konstitutif  atau first  to  file  system .  Asumsi  hukum  timbul  bahwan  permohonan pertama yang mengajukan pendaftran dengan itikad baik ( good faith/te gode trow ) adalah pihak yang berhak sampai terbukti sebaliknya. 7
Penggunaan suatu merek tidak hanya sebatas nama atau simbol, tetapi memiliki kesan yang tercipta dan dapat dengan mudah  untuk diingat  oleh orang lain sebagai  konsumen. Produsen  suatu  produk  yang  terdapat  di  Indonesia  tidak  hanya  perusahaan-perusahaan
6 Endang Purwaningsih, Hak Kekayaan Inteltual ( HKI ) dan Lisensi , Mandar Maju, Bandung, 2012, Hlm 54.
7 Rahmi Jened. Op Cit Hlm 144
besar  aja,  melainkan  banyak  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (“UMKM”)  yang mengeluarkan mereknya sendiri.
Di Indonesia dikenal juga yang namanya merek dagang, sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis iyalah,”Merek  dagang  adalah  merek  yang  digunakan  pada  barang  yang  diperdagangkan oleh  seseorang  atau  beberapa  orang  secara  bersama-sama  atau  badan  hukum  untuk membedakan  dengan    barang  sejenis  lainnya”  Secara    tradisional,  Merek  dagang merupakan cara pertama bagi pengusaha untuk menembus rantai perdagangan grosir dan eceran  serta  membuat  ikatan  monopoli  langsung  dengan  pelanggan  eceran  mereka.  Di dunia  yang  semakin  kompleks  sekarang  ini,  merek  dagang  digunakan  oleh  penyedia pelayanan,  pengecer,  dan  lain  sebagainya.  Merek  dagang  juga  untuk  menetapkan  nilai terhadap produk-produk bermerek kepunyaan mereka sendiri.
UKM  itu  sendiri  adalah  Usaha  Kecil  Menengah  merupakan  kegiatan  usaha  yang  di dirikan  berdasarkan  dari  inisiatif  seseorang.  Berdasrkan  Pasal  6  Undang-Undang  No  20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah yaitu sebagai berikut :
1. Usaha  mikro  adalah  usaha  yang  memiliki  kekayaan  bersih  paling  banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha  dan  memiliki  hasil  penjualan  tahunan  paling  banyak  Rp300.000.000,00  (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta  rupiah)  tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat  usaha  dan  memiliki  hasil penjualan  tahunan  lebih  dari  Rp300.000.000,00  (tiga  ratus  juta  rupiah)  sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha  menengah  adalah  usaha  yang  memiliki  kekayaan  bersih  lebih  dari Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak Rp10.000.000.000,00  (sepuluh  milyar  rupiah)  tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan tempat  usaha  dan  memiliki  hasil  penjualan  tahunan  lebih  dari  Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
Peranan  merek  sangat  penting  dalam  kegiatan  perdagangan  agar  konsumen  dapat membedakan  suatu  merek  dengan  merek  yang  lainnya  berdasarkan  Undang-undang Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis,  Melihat  perkembangan
pengusaha sirup kayu manis di Siulak Deras Mudik Kecamatan Gunung Kerinci Kabupaten Kerinci  yang  cukup  banyak  berbanding  terbalik  dengan  jumlah  pengusaha  yang mendaftarkan  merek  dagangnya,  dimana  dari  12  usaha  yang  ada  di  Siulak  Deras  Mudik Hanya merek Sirup kayu manis Koerintji Alfafa yang mendaftarkan merek dagangnya dan memperolah  sertifikat  merek  dagang,  dengan  ada  pendaftaran  tersebut  maka menimbulkan  fungsi  dalam  hal  pendaftaran  merek  berupa  alat  bukti  bagi  pemilik  yang berhak atas merek yang didaftarkan, sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan  atau  sama  pada  pokoknya  yang  di  mohonkan  pendaftaran  oleh  orang  lain untuk  barang  atau  jasa  sejenis  dan  sebgai  dasar  untuk  mencegah  orang  lain  memakai merek  yang  sama  keseluruhan  atau  sama  pada  pokonya  dalam  peredaran  untuk  barang atau jasa sejenis.
Pemegang merek akan di akui kepemilikan mereknya kalau mereka mendaftarkan. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Undang-undang  merek Indonesia yakni First to file principle , yaitu hak merek didasarkan atas pemakaian pertama dari merek tersebut. Bagi mereka yang mendaftarkan mereknya dianggap oleh undang-undangsebagai pemakai merek  pertama  dari  merek  tersebut  kecuali  dapat  dibuktikan  lain  dan  dapat  dianggap berhak atas merek tersbut. 8 Berdasarkan prinsip ini maka seseorang yang ingin memiliki hak atas merek maka dia harus melakukan pendaftaran atas merek yang beresangkutan.
Walaupun  pengaturan  untuk  melindungi  merek  seperti  melakukan  pendaftaran  yaitu Pasal  4,  pengaturan  mengenai  penghapusan    pembataan,  dan  gugatan  apabila  terjadi kemiripan merek yaitu pasal 72 samapai pasal  79  sudah diatur oleh Negara dalam suatu peraturan Undang-undang Nomor  20 Tahun 2016 temtamg Merek dan Indikasi Geografis, akan tetapi dalam hal prakteknya tidak sesuai dengan kenyataan dan harapan, terutama di dalam  hal  pendaftaran  merek  masih  banyak  pengusaha  yang  tidak  mendaftarkan  merek dagangnya  dengan  berbagai  faktor.  Padahal  pendaftaran  merek  dianjurkan  oleh pemerintah  untuk  menghindari  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  dan  untuk mendapatkan  perlindungan  hukum  atas  merek  dagangnya.  Di  daearah  Kerinci  saja terdapat cukup banyak UKM, salah satunya seperti UKM Sirup kayu manisyang berlokasi tepatnya  di  Kecamatan  Gunung  Kerinci,  yaitu  Desa  Siulak  deras  mudik.  perlu  diketahui bahwa  kayu  manis  kaerinci  telah  terdaftar  indikasi  geografis  pada  tahun  2016  selain  itu juga para pengusaha sirup kayu manis Kerinci yang menjalankan usahanya telah memiliki TDI (Tanda Daftar Industri), MUI (majelis ulama Indonesia), Depkes, dan surat izin usaha (SIU) Meskipun demikian namun kenyataannya Hanya merek Sirup kayu manis Koerintji
8 Hery firmansyah, perlindungan hukum terhadap merek, panduan memahami dasar hukum penggunaan dan perlindungan merek , Pustaka Yustisia, yogyakarta, 2011, Hlm 36.
Alfafayang mendaftarkan merek dagangnya, selebihnya pengusaha sirup kayu manismasih banyak  yang  tidak mendaftarkan merek dagangnya,  bisa dibilang UKM sirup kayu manis yang  ada  di  Kecamatan  Gunung  kerinci  memiliki  pasar  yang  baik  di  Kerinci,  dan  bukan tidak  mungkin  sirup  kayu  manis  dapat  mencapai  pasar  yang  berada  di  luar-luar  daerah. Maka perlindungan hukum terhadap merek suatu produk ini  dinilai sangat penting.
Berdasarkan  data  dari  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan,  dan  Energi  Sumber  daya manusia terdapat 12 pengusaha sirup kayu manis yang ada di Desa Siulak Deras Mudik.
TABEL 1 Daftar UKM Sirup Kayu Manis di Siulak Deras Mudik Kabupaten Kerinci NO NAMA UKM PEMILIK UKM 1 Sirup kayu manis Alfafa Surianti 2 Sirup kayu manis KoerintjiCap Gunung Kerinci Marjoni 3 Sirup kayu manis Cassiavear Hamsiah 4 Super Syafriadi 5 Prima Firiyanti 6 Sirup kayu manis Koerintji Rose Asnimar 7 Sirup kayu manisSeroja Surjana 8 Karya Mandiri Neli maria 9 Az- Zahra Rosmiani 10 Citra Dasmiani 11 Melati Richa krisna 12 Dilla Putri Nerwana
Sumber data : Dinas perindutrian dan perdagangan kabupaten kerinci

## B. Pembahasan
1. Faktor Menyebabkan Pengusaha Sirup Kayu Manis Di Desa Siulak Deras Mudik Kecamatan  Gunung  Kerinci  Kabupaten  Kerinci  Tidak  Mendaftarkan  Merek Dagangnya
Pendaftaran  merek  merupakan  salah  satu  cara  yang  dapat  dilakukan  agar  pemegang hak  merek  mendapatkan  perlindungan  hukum  dari  pemerintah.  Oleh  karana  itu pendaftaran  merek  terhadap  suatu  usaha  menjadi  sangat  penting  karena  berkaitan
dengan perlindungan hukum terhadap suatu usaha yang memegang merek sebagai simbol sepanjang kelangsungan usaha.
Ada  12  pengusaha  sirup  kayu  manis  di  Desa  Siulak  Deras  Mudik  Kabupaten  Kerinci, dari  12  pengusaha  tersebut  beberapa  pengusaha  memiliki  izin  usaha  namun  dalam pendaftaran  merek,  hanya  1  usaha  yang  mendaftarkan  nmereknya  yaitu  hanya  merek Sirup kayu manis Koerintji Alfafa yang mendaftarkan merek dagangnya. Untuk itu penulis melakukan  penelitian  melalui  wawancara  kelapangan  terhadap  dua  belas  (12)  pelaku usaha  sirup  kayu  manis  di  desa  siulak  deras  mudik  kabupaten  kerinci  yakni  Sirup  kayu manis  Koerintji  Alfafa,  Sirup  kayu  manis  Kerinci  cap  Gunung  Kerinci,  Sirup  kayu  manis Cssiavear, Super, Prima, Sirup kayu manis Koerintji Bunga rose, Sirup kayu manis Koerintji Seroja,  Karya  Mandiri,  Az  Zahra,  Citra,  Melati,  Dilla  Putri.  Berdasrkan  penelitian  terkait faktor tidak didaftarkannya merek dagang oleh pengusaha sirup kayu manis di desa siulak deras mudik kabupaten kerinci yakni sebagai berikut :

## Tabel 2
Faktor Penyebab Tidak di daftarkannya Merek Dagang Dan Usaha Sirup Kayu Manis
Di Desa Siulak Deras Mudik Kabupaten Kerinci No  Faktor  penyebab  tidak didaftarkannya merek Jumlah  usaha  yang tidak  mendaftarakan merek Jumlah  usaha  yang telah  mendaftarkan merek 1 Kurangnya  pengetahuan mengenai merek 8 1 2 Biaya  pendaftaran  merek yang mahal 3 Jumlah 11 1 Jumlah total 12 Usaha Sumber: Data Survei Lapangan
1. Menurut  ibuk  Dasmiani,  pemilik  dari  usaha  sirup  kayu  manis  Citrayang  telah memulai  usahanya  2006,  menurut  beliau  faktor  penyebab  tidak  didaftarkannya merek  dagang  yang  ia  miliki  adalah  kurangnya  pengetahuan  tentang  merek, padahal salah  satu  manfaat  merek  yaitu menghindari praktek curang, persaingan usaha  tidak  sehat,  ia  mengatakan  sejauh  ini  belum  ada  praktek-praktek  curang seperti itu, dengan kata lain ia hanya memikirkan untuk saat ini, tetapi tidak untuk terpikir untuk masa yang akan datang.
2. Menurut Neli maria, pemilik dari usaha sirup kayu manis Karya Mandiri, yang telah memulai  usahanya  2006,  menurut  beliau    mengenai  faktor  penyebab  tidak didaftarkannya  merek  dagang  usahanya  yaitu  kurangnya  pengetahuan  hukum mengenai  merek  dagang  dan  tidak  mengherti  tentang  pentingnya  pendaftaran merek, hal ini juga terjadi kerna anggapan bahwa TDI (tanda daftar industri) yang awalnya  didata  oleh  dinas  terkait  secara  tidak  langsung  pemerintah  telah mengantongi izin merek usaha mereka para pemilik usaha sirup kayu manis.
3. Menurut  bapak Syafriadi selaku pemilik usaha dari sirup kayu manis  Super, yang telah  memulai  usahanya  2006,  menurut  beliau  mengenai  faktor  penyebab  tidak didaftarkannya  merek  dagang  usahanya  karena  biaya  yang  menjadi  tolak  ukur tidak  didaftarkannya  merek  dagang,  dikarenakannya  biaya  pendaftaran  yang dinilai  cukup  mahal  bagi  pelaku  usaha  yang  kecil  sehingga  pelaku  usaha  yang hanya  bermodal  kecil  seperti  dirinya  dengan  keuntungan  yang  relatif  kecil dianggap pendaftaran merupakan beban.
4. Menurut Ibuk Rosmiani selaku pemilik dari usaha sirup kayu manis Az-Zahra, yang telah  memulai  usahanya  2006,  menurut  beliau  mengenai  faktor  penyebab  tidak didaftarkannya  merek  dagang  usahanya  yaitu  karena  biaya  pendaftaran  merek yang mahal karena hal itu sangat mengganggu, karena dalah hal ini ia sendiri yang menjaga  toko  atau  menjaga  usahanya.  Ia  berharap  kepada  pemerintah  untuk membantu  para  industri  kecil  dan  industri  rumah  tangga  dalam  hal  untuk memperoleh hak merek dagang.
5. Menurut Ibuk Asnimar selaku pemilik dari usaha Sirup kayu manis Koerintji Bunga rose,yang  telah  memulai  usahanya  2006,  menurut  beliau  mengenai  faktor penyebab tidak didaftarkannya merek dagangnya adalah karena biaya pendaftaran merek  yang  dinilai  mahal,  hal  ini  begitu  berpengaruh  terhadap  perekonomian keluarganya sehingga berbanding terbalik dengan pendapatan yang ia peroleh dari hasil penjualannya.
6. Menurut  Ibuk  Richa  krisna  selaku  pemilik  usaha  sirup  kayu  manis  Melati,  yang telah  memulai  usahanya  2006,  menurut  beliau  mengenai  faktor  penyebab  tidak didaftarkannya  merek  dagang  usahanya  yaitu  karena  kurangnya  pengetahuan hukum akan pentingnya merek dagang dan anggapan merek hanya sebatas nama usaha  sirup  kayu  manis  yang  ia  miliki  sehingga  dapat  dikenal  pembeli  atau konsumen.  Hal  ini  juga  disebabkan  kurangnya  informasi  dari  instansi  terkait tentang pentingnya pendaftaran merek.
7. Menurut  Ibuk  Firiyanti  selaku  pemilik  usaha  sirup  kayu  manis  prima,yang  telah memulai  usahanya  2006,  menurut  beliaumengenai  faktor  penyebab  tidak didaftarkannya  merek  dagang  usahanya  yaitu  kurangnya  pengtahuan  tentang pendaftaran  merek.  Hal  ini  juga  dikarenakan  kurangnya  informasi  dari  dinas terkait  tentang  pentingnya  pendaftaran  merek,  sehingga  mereka  merasa  tidak peduli  dengan  pendaftaran  merek,  karena  tidak  mengerti  akan  fungsi  dan  tujuan didaftarkannya merek dagang mereka.
8. Menurut  Ibuk  Hamsiah  selaku  pemilik  dari  usaha  Sirup  kayu  manis  Cassiavear, yang  telah  memulai  usahanya  2006,  menurut  beliau  mengenai  faktor  penyebab tidak  didaftarkannya  merek  dagang  usahanya  yaitu  karena  tidah  tahu  menauh tentang  cara  pendaftaran  merek  ,  selain  itu  ia  sendiri  yang  menjaga  usahanya sehingga ia tidak punya waktu untuk mendaftarkan merek usahanya.
9. Menurut  ibuk  Surjana  selaku  pemiliki  usaha  Sirup  kayu  manis    Seroja,yang  telah memulai  usahanya  2006,  menurut  beliaumengenai  faktor  penyebab  tidak didaftarkannya  merek  dagang  usahanya  yaitu  karena  kurangnya  pengetahuan mengenai merek   usaha  sirup  kayu  manis  yang  ia  geluti  hanya merupakan  usaha sampingan sehingga ia beranggapan bahwa pendaftaran merek tidak berpengaruh besar terhadap usaha yang ia miliki.
10. Menurut ibuk Nerwana selaku pemilik dari usaha sirup kayu manis Dilla Putri,yang telah  memulai  usahanya  2006,  menurut  beliaumengenai  faktor  penyebab  tidak didaftarkannya  merek  dagang  usahanya  yaitukarena  biaya  pendaftaran  yang dinilai  mahal,  selain  itu  juga  ia  beranggapan  hal  itu  tidak  terlalu  penting  karena pembeli  dari  dagangannya  bersifat  musiman  yaitu  seperti  hari  libur  saja,  lebaran atau  hanya  dibuat  atas  permintaan  pemesanan  sehingga  sangat  sulit  untuk menaikkan omset penjualan.
11. Menurut  bapak  Marjoni  selaku  pemeilik  usaha  Sirup  kayu  manis  cap  Gunung Kerinci, yang telah memulai usahanya 2006, Faktor ia belum mendaftarkan merek dagangnya  adalaha  karena  ia  belum  mengerti  mengerti  tentang  merek  dan  tata cara pendaftaran merek.
Berikut  wawancara  dengan  pengusaha  sirup  kayu  manis  yang  telah  mendaftarkan merek dagannya :
1. Menurut  Surianti  selaku  pemilik  usaha  Sirup  kayu  manis  Koerintji  Alfafa,  yang telah memulai usahanya 2005, menurutnya bahwa suatu merek dari usaha yang ia kelola dapat menjadi pembeda denga usaha sirup kayu manis lain. Selain itu agar
pemilik usaha sirup kayu manis tidak serta merta dapat meniru hasi  usaha  siruo kayu  manis  yang  ia  kelola  dan  juga  mendaftarkan  merek  dapat  memberikan perlindungan  hukum  bila  pihak  lain  menggunakan  sertifikat  merek  resmi  secara hukum.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dipaparkan  oleh  12  (dua  belas)  Pengusaha  sirup kayu  manis  didesa  siulak  deras  mudik,terdapat  beberapa  faktor  penyebab  tidak didaftarkan  merek  dagang  oelh  pengusaha  sirup  kayu  manis  di  desa  siulak  deras  mudik kabupaten kerinci sebagai berikut :
1. Kurangnya  pengetahuan  masyarakat  tentang  pentingnya  merek  dagang dikarenakan  kurangnya  kesadaran  hukum  mesyarakat  akan  pentingnya pendaftaran merek dagang dan tidak mengetahui akan kerugian yang ditimbulkan nantinya  yang  bersifat  merugikan  bagi  pemilik  usaha  dagang,.  Oleh  karena  itu kebanyakan  pengusaha  bahwa  TDI  (Tanda  daftar  indusri)  yang  diperoleh  ketika pendataan  yang  dilakukan  oleh  DISPERINDAG  Kabupaten  Keinci  merupakan pendaftarn  merek,  padahal  pendaftaran  merek  adalah  pendaftaran  yang  harus dilakukan oleh pemilik usaha itu sendiri yang beritikat baik.
2. Biaya  menjadi  tolak  ukur  tidak  didaftarkannya  merek  dagang  sebuah  merek, dikarenakan  biaya  pendaaftaran  merek  yang  dinilai  cukup  mahal  yang  tidak sebanding  dengan  hasil  yang  didapat  dari  penjualan  sirup  kayu  manis,  seperti keadaan  lapangan  banyak  usaha  kecil  yang  terbentur  dengan modal  usaha  untuk menjalankan usahanya, sehingga merek harus memutar otak untuk menggunakan dana apa lagi untuk mengurusi merek dagang.

## 2. Akibat Hukum Suatu Usaha Atau UKM Tidak Mendaftarkan Merek Dagang.
Sistem  hukum  di  Indonesia  tentang  merek  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  mengharuskan  bagi  setiap  pamilik merek  barang  dana  jasa  mendaftarkan  merek  dagangnya  ke  DIRJEN  HAKI.  Hal  ini bertujuan untuk melindungi setiap merek barang dan jasa dimana merek kan menjadi kata kunci  dalam  praktek  perdagangan.  Dalam  hal  mendaftarkan  merek,  merek  haaruslah memiliki daya pembeda dengan produk yang sejenis.
Pendaftaran merek berkaitan dengan pemberian monopoli atas nama atau simbol (atau dalam  bentuk  lain),  para  pejabat  hukum  diseluruh  dunia  enggan  memberikan  hak eksklusif  atas  suatu  merek  kepada  pelaku  usaha.  Keengganan  ini  disebabkan  karena pemberian  hak  eksklusif  tadi  akan  mengahalangi  orang  lain  untuk  menggunakan  merek
tersebut.  Oleh  karena  itu,  sebuah  merek  harus  mengandung  daya  pembeda  yang  dapat membedakan barang atau jasa dari pelaku usaha tersebut dengan barang atau jasa pelaku usaha lain yang sejenis. 9 Spesifikasi  produk akan  menjadi harga  jual bagi  sebuah produk yang akan ditawarkan dipasaran. Hal ini untuk menghidari praktek-praktek curang dalam penggunaan  merek  seperti  peniruan,  pemalsuan,  dan  praktek-praktek  pendompelngan popularitas suatu merek harus dapat dicegah dengan aturan hukum relatif.
Didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi Geogarfis terdapat  pengaturan  mengenai  perlindungan  hukum  terhadapa  merek.  Perlindungan hukum terhadap merek meksudnya ialah pemberian hak ekskulsif kepada pemilik merek untuk menggunakan, memperbanyak, mengumumkan, memberikan izin kepada pihak lain untuk  memanfaatkan  haknya  melalui  lisensi  atau  pengalihan  dan  termasuk  untuk melarang pihak lain untuk menggunakan, memperbanyak dan mengumumkan hasil karya intelektual tersebut, sehingga jika ada tindakan kejahatan atau kecurangan yang dilakukan pihak  lain  terhadap  merek  maka  pemilik  merek  bisa  meminta  perlindungan  hukum  dari negara.
Maka  perlindungan  hukum  didapat  apabila  pemohon  mengajukan  permohonan pendaftaran  secara  elektronik  atau  pun  non-elektronik  kepada  DIRJEN  HAKI,  agar  suatu merek dapat dilindungi hukum maka harus dilakukan pendafraan. Sebelum mendaftarkan merek, perlu diketahui fungsi merek itu sendiri  Menurut P.D.D.Dermawan dikutip dalam buku.OK.Saidin adalah sebagai berikut :
1. Fungsi indikator  sumber,  artinya merek  berfungsi  untuk  menunjukkan  bahwa  suatu produk  bersumber  secara  sah  pada  suatu  unti  usah  dan  karenanya  juga  berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional;
2. Fungsi indikator kualitaa, artinya merek berfungsi sebgai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi;
3. Fungsi  sugesti,  artinya  merek  memberikan  kesan  akan  menjadi  kolektor  produk tersebut. 10
Tiga  fungsi  merek  tersebut,  menyebabkan  perlindungan  hukum  terhadap  merek menjadi  begitu  bermakna.  Sesuai  dengan  fungsi  merek,  sebagai  tanda  pembeda,  maka seyogyanya antara merek yang dimiliki oleh seseorang tak boleh sama dengan merek yang dimiliki  orang  lain.Merek  dagang  dari  usaha  makanan  dan  miniman  yang  ada  Di
9 Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo utomo, Hak Kekayaan Intelektual suatu pengantar , P.T Alumni, Bandung, 2004, Hlm 135.
10 Endang Purwaningsih, Hak Kekayaan Inteltual ( HKI ) dan  Lisensi , Mandar Maju, Bandung, 2012., hlm 52
Kabupaten Kerinci cukup banyak dan dapat  diberikan perlindungan  hukum seperti yang diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis,  dan  perlindungan  itu  dikenal  sebagai  perlindungan  hak  atas  merek.  Adapun perlindungan  hukum  hak  merek  dimaksudkan  untuk  mencegah  agar  tidak  terjadi peniruan,  pembajakan,  pemalsuan,  pengambilalihan  merek  serta  mencegah  agar  tidak terjadi  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  dalam  perdagangan.  Perlindungan  atas  merek dagang  terhadap  sirup  kayu  manis  ini  dilakukan  karen  semakin  banyaknya  pengusaha- pengusaha  sirup  kayu  manis  yang  menjamur  di  Kerinci.  Kebanyakan  sirup  kayu  manis kerinci sudah mulai dikenal diluar-luar daerah yang menjadi oleh-oleh khas tanah Kerinci.
Perlindungan  terhadap  merek  berlangsung  untuk  jangka  waktu  10  tahun  dan  dapat diperpanjang  serta  dialihkan  secara  hukum  apabila  orang  ingin  menikmati  manfaat ekonomi dan hak atas kekayaan intelektual, maka orang tersebut wajib memperoleh izin dari  orang  yang  berhak,  yaitu  orang  yang  mendaftarkan  dan  memiliki  hak  atas  merek tersebut atau yang memperoleh hak ekonomi dan hak kepemilikan.
Pentingnya perlindungan hukum merek sirup kayu manis ini walaupun berbahan dasar  sama  tetapi  tetap  ada  pembeda  misalnya  dari  segi  bentuk  kemasan    dan  bentuk merek  yang  digunakan    sehingga  ini  menjadi  suatu  alasan  mengapa  pengusaha  harus mendaftarkan usaha sirup kayu manis  dan  agar  terciptanya suatu persainga usaha yang sehat  dalam  perdagangan.  Hal  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  daya  jual  dari  suatu produk yang dihasilkan serta mendapatkan perlindungan hukum hak atas merek.
Beranjak  dari  konsep  diatas  maka  perlindungan  hukum  didapat  apabila  pengusaha mendaftarkan  merek  dagangnya  dan  memiliki  sertifikat  hak  atas  merek  yang  diberikan ekslusif oleh Negara untuk pembeda adalam usaha sejenis dan terjamin sebuah kepastian hukum.  Dalam  ha  pelaksanaan  perindungan  hukum  terhadap  merek  khususnya  di  Desa Siulak  Deras  Mudik  Kabupaten  Kerinci  yang  menjadi  objek  penelitian,  masih  banyak ditemui usaha-usaha yang tiadak mendaftarkan merek dagangnya.
Berikut  ini  yang  terjadi  bila  usaha  tidak  mendaftarkan  merek  atau  label  mereka  yaitu sebagai berikut :
1. Tidak  ada  perlindungi  pemilik  hak  atas  merek  dari  tindakan  pembajakan, pemalsuan, dan penggunaan merek miliknya tanpa izin dari pemilik merek.
2. Tidak  adanya  perlindungan  hukum  terhadap  hak  atas  merek  ini  maka  berarti pihak  lain  bisa  sembarangan  menggunakan  merek  yang  belum  terdaftar  untuk keuntungan sendiri. Jika pihak lain ingin menggunakan merek yang telah terdaftar maka mereka tidak harus minta izin kepada pemilik merek tersebut. Dalam ha ini
pemilik  merek  tidak  akan  mendapatkan  keuntungan  dari  segi  materil  karen  dia tidak  dapat  menjual  mereknya  tersebut  dengan  cara  penjualan  lisensi  dan  lain- lain.
3. Tidak adanya perlindungan hukum terhadap hak atas merek maka pemilik merek tidak akan aman, sehingga dalam hal ini ide-ide intelektual  yang dia punya untuk membuat  inovasi  baru  untuk  karyanya    menjadi  tidak  berguna  karena  orang dengan mudahnya meniru ide-ide tersebut.
4. Tidak  adanya  Perlindungan  hukum  hak  atas  merek  maka  setiap  tindakan pelanggaran terhadaa merek tidak dapat diselesaikan secara benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Merek  yang  tadi sebagai daya  pembeda sekarang tidak  lagi sebagi daya  pembeda dalam  kegiatan  perdagangan  dan  jasa,  karena  setiap  orang  dapat  menggunakan merek  tersebut  dalam  suatu  bisnis  dan  persaingan  di  pasar  global,  maka  dengan tidak  adanya  perlindungan  hak  atas  merek  maka  berarti  juga  tidak  ada  suatu langkah untuk mempertahankan kelangsungan bisnis pemilik merek.
Dari  uraian  dapat  dilihat  akan  dampak  dari  suatu  pengusaha  tidak  mendaftarkan merek mereka, karya Inteleltual yang begitu berharga tidak akan berharga jika tidak ada perlindungan  yang  melindunginya,  selain  perlindungan  yang  menjadi  pokok  bila  terjadi perndaftaran  merek  juga  merek  tersebut  akan  meningkat  namanya  didalam  suatu persaingan  usaha,  dalam  suatu  kelompok  saja  orang  akan  memilih  produk  yang  telah memilki  nama  ketimbang  yang  belum  memiliki  nama,  karna  suatu  produk  yang  telah terdaftar dimata orang awam akan terlihat baik untuk dimiliki.
Menurut  ibuk  Surianti  selaku  pemilik  usaha  Sirup  kayu  manis  Koerintji  Alfafa menyatakan  bahwa  alasan  beliau  mendaftarkan  merek  usaha  sirup  kayu manis  miliknya dikerenakan : Beliau mengatakan bahwa suatu merek dari usaha yang beliau kelola dapat menjadi pembeda dengan usaha sirup kayu manis lain. Selain itu agar pemilik usaha sirup kayu manis dapat serta merta dapat meniru hasil usaha sirup kayu manis beliau dan juga mendaftarkan  merek  dapat  memberikan  perlindungan  hukum  bila  pihak  lain menggunakan sertifikat merek yangr resmi secara hukum. 11
Dengan melihat pernyataan dari pemilik usaha yang telah mendaftarkan mereknya ini menjadi suatu hal yang harus dipikirkan bagi sertiap pengusaha karen pendaftaran merak merupakan  suatu  hal  yang  dianjurkan    agar  mendapatkan  perlindungan  hukum  serta
11 Hasil wawancara dengan surianti, Tanggal 29 Oktober 2019.
mendapatkan  kepastian  hukum  terhadapa  hak  atas  merek.  Oleh  karenanya  mengenai usaha  sirup  kayu  manis  di  siulak  deras  mudik  yang  mana  terdaapat  12  usaha  dan  yang menjadi  objek  penelitian  adalah  11  pengusaha  sirup  kayu  manis  yang  belum mendaftarkan  mereknya.  Melihat  keaadaan  persentase  jenis  usaha  yang  diheluti masyarakat  kebanyakan  usaha-usaha  dalam  kategori  menengah  kebawah  yang  menjadi penyebab  banyak  pelaku  usaha  yang  tidak  mendaftrakan  merek  dagangnya,  rendahnya kesadaran hukum tentang pentingnya merek serta tidak seimbangnya antara modal yang mereka  gunakan  dan  pendapatan  yang  ia  hasilkan  tidak  sebanding  dengan  biaya pendaftaran  merek,  selain  itu  pada  saar  sekarang  ini  dengan  adanya  pasar  bebas  antar negara  ASEAN  dimana  bisa  terjadi  pembonceng  atau  peniruan  merek  dari  11  (sebelas) usaha merek dagang tersebut, hal ini menimbulkan kondisi persaingan usaha yang curang dan mengcoh konsumen yang bertentangan denga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2010 Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  dimana  dalam  pendafaran  merek  harus  adanya itikad baik dari pemohon dalam mengajukan permohonan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Ibuk  Asmida  selaku  Kasi  Promosi  Dan Pemasaran  di  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan  dan  EDM  Kabupaten  Kerinci  tanggal  4 November 2019, menyatakan bahwa : Soisalisasi tentang merek telah dilakukan beberapa tahun  yang  lalu  bersama  Dinas  Provinsi,  namun  nyatanya  setelah  sosialisasi  yang  kami lakukan  tidak  ada  juga  pengusaha  yang  mendaftarkan  merek  usaha  mereka.  Hanya  satu dari sekian pengusaha, namun itu semua tidak dapat disalahkan kepada pengusaha yang tidak  mendaftarkan  merek  karena  bagi  merek  yang  terpenting  mereka  dapat  melakukan usaha  dan  mendapat  izin  atas  usaha  yang  mereka  lakukan.  Mungkin  menurut  mereka hanya  perlu  izin  usaha  yang  didapat  dari  pada  harus  mendaftarkan  merek  dikarenakan jika tidak mendaftarkan merek mereka juga tidak dikenakan sanksi apapun. Dan mungkin anggapan  mereka  dari  segi  financial  untuk  mendaftarkan  merek  mahal  sementara  tidak merubah apapun hanya kalau terjadi pelanggaran merek baru dapat berguna suatu merek usaha didaftarkan. 12
Pendaftarn  merek  sebagai  produk  daerah  hanya  bersifat  lokal,  dalam  artian  hal  ini tidak dapat sepenuhnya dilindungi karena peraturan hukum terhadap merek merupakan hasil  dari  kosensus  Internasional  sehingga  walaupun  kebijakan  itu  ada  tidak  dapat dipertahankan  atau  terlalu  efektif  dala  skala  nasional  maupun  skalu  Internasional.  Hal tersebut berkaitan dengan konsep baku dari sistem pendaftaran konstitusi yang ada pada
12 Wawancara dengan Ibuk Asmida Achmadi
dasarnya  tidak  mengakui  hak  atas  merek  tersebut  sebelum  dilakukan  pendaftaran terhadapa merek tersebut.
Upaya penaggulangan yang dapat dilakukan terkait  pengusaha sirup kayu manis yang tidak mendaftarkan merek dagang mereka yaitu :
A. Dalam  hal  ini  Pemerintah  Daerah  (  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan,  dan EDM) bekerja sama pemerintah provinsi ataupun kementrian hukum dan HAM Kanwil  Jambi  (Perwakilan  Dirjen  HAKI)  memberikan  penyuluhan  akan pentingnya  pendaftaran  merek  kepada  masyarakat  khususnya  pengusaha sirup  kayu  manis  di  Desa  Siulak  Deras  Mudik  Kecamatan  Gunung  Kerinci Kabupaten  Kerinci  dan  juga  pengetahuan  lainnya  yang  berkaitan  dengan merek  dan  mengadaan  penyuluhan  langsung  kelapangan  yang  dilakukan secara  bertahap,  sehingga  seiring  berjalannya  waktu  dapat  mempengaruhi pola  pikir  masyarakat    akan  pentingnya  mendaftarkan  merek  dagang  usaha mereka.
B. Pemerintah  perlu  memberikan  kemudahan  dalam  hal  bantuan  biaya pendaftaran  merek  kepada  pengusaha  sirup  kayu  manis  yang  memenuhi kriteria yang kita sadari memiliki peran dalam menaikkan roda perekonomian di Kabupaten Kerinci.
C. Pemilik  usaha  harus  pro  aktif  dalam  mengukuti  penyuluhan  yang  diadakan baik  itu  dari  Dinas  Perindustrian  Kabupaten  Kerinci  dan  Provinsi  jambi  yang bekerja sama dengan Dirjen HAKI serta lebih kritis lagi akan mencari informasi tentang  pentingnya  mendaaftarkan  merek,  upaya  ini  dapat  berjalan  sesuai yang diharapkan apabila ada kesadaran didalam diri masyarakat tersebut dan tidak memandang sebelah mata arti pentingnya suatu merek.

## C. Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  dan  analisa  penulis  diatas,  maka  dapat  dirumuskan  kesimpulan bahwa  Faktor  penyebab  tidak  didaftarkannya  merek  dagang  oleh  pengusaha  sirup  kayu manis  di  desa  siulak  deras  mudik  kabupaten  kerinci,  karena  kurangnya  pemahaman hukum tentang merek, biaya pendaftaran yang mahal, Sehingga para pemilik usaha sirup kayu manis tidak mendaftarkan merek dagang merek, padahal hal ini sangat penting bagi pelaku  usaha  karena  akan  memperoleh  perlindungan  hukum  terhadap  merek  dagang mereka. Selanjutnya dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap merek yang tidak terdaftar, masih banyak pemilik usaha yang tidak mendaftarkan merek dagangnya, maka dalam  hal  ini  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2016  Tentang  Merek  dan Indikasi  Geografis,  terhadapa  merek  yang  tidak  terdaftar  tidak  mendapat  suatu
perlindungan  hukum  sehingga  keberadaan  terhadap  merek  tidak  diakui  negara  apabila terjadi  peniruan  dan/atau  pendomplengan  nama  dan  bentuk  merek  secara  utuh  untuk mendapatkan keuntungan komersial oleh orang lain,

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Djumhana  Muhammad, Hak  milik  intelektual  sejarah,  teori,  dan  praktik  di  indoinesia ,  PT Citra Aditra Bakti, Bandung, 2014.
firmansyah Hery, perlindungan hukum terhadap merek, panduan memahami dasar hukum penggunaan dan perlindungan merek , Pustaka Yustisia, yogyakarta, 2011.
Haris  Munandar  dan  Sally  Sitanggang HAKI  hak  kekayaan  Intelektual  hak  cipta,  paten, merek, dan seluk-beluknya, ESENSI, Jakarta, 2008.
Johan, Bahder Metode Penelitian ilmu hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008.
Jened    Rahmi, Hukum  merek  dalam  era    globalisasi  dan  integrasi  ekonomi ,  PT  Kharisma Putra utama, 2015.
OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual , Rajagarfindo Persada, 2015.
Purwaningsih Endang, Hak Kekayaan Inteltual ( HKI ) dan  Lisensi , Mandar Maju, Bandung, 2012.
Sutedi  Adrian, Hak Atas Kekayaan Intelektual , Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
Tomi Suryono, Hak Kekayaan Intelektual di Era Global , Graha ilmu, Yogyakarta, 2010.
Tim  Lindsey,  Eddy  Damian,  Simon  Butt,  Tomi  Suryo  utomo, Hak  Kekayaan  Intelektual suatu pengantar , P.T Alumni, Bandung, 2004.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia,  Undang  undang  No  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis
Republik  Indonesia  Undang-Undang  No  20  tahun  2008 Tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  Dan Menengah (UMKM)