DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 13 Juni 2024, Revised: 9 Juli 2024, Publish: 10 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Analisis Perma Nomor 1 Tahun 2020 dalam Kaitannya dengan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi
Agustiar Hariri Lubis 1 , Febby Mutiara Nelson 2
1 Magister Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, aguzstiar@gmail.com 2 Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, feby.mutiara@ui.ac.id
Corresponding Author: aguzstiar@gmail.com
Abstract: Corruption crimes that have occurred so far seem to have taken root everywhere, not  only  causing  financial  loss to  the  state,  but also  a  violation  of  the  social  and  economic rights  of  the  community.  Corruption  in  Indonesia  has  become  a  systemic  crime  and  is increasing  every  year.  Therefore,  this  article  will  discuss  overcoming  criminal  acts  of corruption  in  Indonesia.  This  research  uses  normative  juridical  methods  by  examining research materials from Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 concerning Sentencing Guidelines  Article  2  and  Article  3  of  the  Corruption  Eradication  Law.  The  results  of  this research indicate that the effort to overcome criminal acts of corruption through the Perma Sentencing Guidelines is to clarify the sanctions that must be imposed on the perpetrators so that  the  Judge  in  making  his  considerations  can  be  focused.  However,  the  Perma  on Sentencing  Guidelines  is  not  adequate  because  the  Supreme  Court  does  not  have  the authority other than to regulate prison sentences and fines. This regulation also only applies to  perpetrators  of  criminal  acts  of  corruption  who  violate  the  provisions  of  Article  2  and Article 3 of the PTPK Law.
Keyword: Supreme Court Regulations, Sentencing Guidelines, Corruption Crimes.
Abstrak: Kejahatan  korupsi  yang  telah  terjadi  selama  ini  seakan  sudah  mengakar  kemana- mana,  tidak  hanya  membuat  rugi  keuangan  negara,  tetapi  juga  merupakan  pelanggaran terhadap  hak-hak  sosial  dan  ekonomi  masyarakat.  Tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  telah menjadi  kejahatan  yang  sistemik  dan  mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya.  Oleh  karena itu, artikel ini akan membahas mengenai penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dengan  mengkaji  bahan-bahan penelitian  dari  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2020  Tentang  Pedoman Pemidanaan  Pasal  2  dan  Pasal  3  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  upaya  penanggulangan  tindak  pidana  korupsi melalui  Perma  Pedoman  Pemidanaan  adalah  dengan  memperjelas  sanksi  yang  harus dijatuhkan terhadap pelaku sehingga Hakim dalam melakukan pertimbangan menjadi terarah. Namun,  Perma  Pedoman  Pemidanaan  tersebut  belum  memadai  sebab  Mahkamah  Agung tidak memiliki kewenangan selain mengatur sanksi pidana penjara dan pidana denda. Perma
tersebut  juga  hanya  berlaku  bagi  pelaku  tindak  pidana  korupsi  yang  melanggar  ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK.
Kata Kunci: Peraturan Mahkamah Agung, Pedoman Pemidanaan, Tindak Pidana Korupsi.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  merupakan  landasan  hukum dari  pemberlakuan  seluruh  peraturan  –  peraturan  yang  ada  di  Indonesia.  Hal  tersebut mencirikan  bahwa  instrumen  tertinggi  dalam  negara  tersebut  adalah  hukum  dan  bukan lembaga  maupun  pejabat  perseorangan.  Hukum  tersebut  dirumuskan  secara  bersama-sama dengan  masyarakat  melalui  perwakilan-perwakilan  kelompok  demi  menciptakan  keadilan dalam  aturan  yang  ada  dikarenakan  hukum  pada  hakikatnya  merupakan  hasil  kenyataan- kenyataan  sosial  yang  mana  kehidupan  dalam  masyarakat  satu  sama  lainnya  terikat  dengan banyak kepentingan-kepentingan bersama. 1
Melihat  banyaknya kepentingan tersebut,  serta untuk  menghindari terjadinya konflik dalam  masyarakat,  maka  dalam  kajian  ilmu  hukum,  khususnya  pada  metode  sosiologis berasumsi bahwa hukum merupakan instrumen untuk mengatur kehidupan  manusia. Hukum dilihat  sebagai  suatu  hal  yang  mempengaruhi  masyarakat,  sedangakan  kemasyarakatan memepengaruhi pembentukan, perkembangan, serta efektifitas hukum dalam penerapannya. 2 Melalui  instrumen  hukum,  maka  kepentingan  tersebut  dapat  diakomodir  sehingga  dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.
Salah  satu  bentuk  dari  kepentingan  bersama  tersebut  adalah  upaya  untuk menghapuskan  tindak  pidana  korupsi  tersebut.  Kejahatan  korupsi  yang  telah  terjadi  selama ini seakan sudah mengakar kemana-mana, tidak hanya membuat rugi keuangan negara, tetapi juga  merupakan  pelanggaran  terhadap  hak-hak  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  secara  luas. Tindak pidana korupsi di  Indonesia telah menjadi kejahatan yang sistemik ( systemic crime ), meluas,  dan  mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya.  Hal  ini  menandakan  masih  lemahnya pemberantasan tindak korupsi di negara ini. Korupsi menyebabkan kemiskinan, terhambatnya pembangunan dan kemajuan bangsa, serta kerugian keuangan negara. Hal ini juga oleh Kofi A.  Annan  disampaikan  bahwa: 3 “ Corruption  hurts  the  poor  disproportionately  by  diverting funds  intended  for  development,  undermining  a  Government’s  ability  to  provide  basic services,  feeding  inequality  and  injustice  and  discouraging  foreign  aid  and  investment. Corruption is a key element in economic underperformance and a major obstacle to poverty alleviation and development. ”
Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) memperlihatkan bahwa vonis terhadap pelaku korupsi sepanjang 2019 masih tergolong ringan, yakni rata-rata hanya dua tahun tujuh bulan penjara. 4 Merujuk rilis data Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI)  Indonesia  pada  2020  yang  baru  saja  dirilis  Transparency  International  Indonesia memberikan skor 37. Indonesia turun tiga poin dari tahun 2019. 5
Penurunan ini sekaligus menempatkan Indonesia pada peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei. Indonesia juga dapat dipersepsikan relatif tak serius dan tidak konsisten dalam
1 Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana , (Yogyakarrta: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 18
2 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum , Edisi ke-2, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal 4
3 United Nations, United Nations Convention Against Corruption , (New York: United Nations, 2004), iii
4 CNN  Indonesia,  “ICW:  4  Tahun  Berturut  Koruptor  Rata-rata  Terima  Vonis  Ringan”,  diakses  dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200419190921-12-495064/icw-4-tahun  berturut-koruptor-rata-rata- terima-vonis-ringan
5 Raka Dwi Novianto, “Indeks Persepsi Korupsi Menurun, KPK: Ini Gambaran Korupsi di Indonesia”, diakses dari  https://nasional.okezone.com/read/2021/01/28/337/2352666/indeks  persepsi-korupsi-menurun-kpk-ini- gambaran-korupsi-di-indonesia
upaya  pemberantasan  korupsi.  Sepanjang  tahun  2019-2020,  beberapa  kasus  korupsi merugikan  keuangan  negara  sangat  besar  terus  bermunculan  tak  dapat  dihindari.  Beberapa kasus  besar  bahkan  melibatkan  pejabat  negara  terkait  penyalahgunaan  wewenang  dalam penerbitan izin usaha, kasus BLBI yang menyumbang kerugian negara Rp 4,58 triliun, kasus e-ktp Rp 2,3 triliun, hingga kasus hambalang dengan total kerugian negara Rp 1,2 triliun. 6
Terjadinya  peningkatan  korupsi  di  Indonesia  merupakan  suatu  permasalahan  yang harus  diselesaikan  oleh  seluruh  elemen,  mulai  dari  masyarakat,  organisasi  swasta,  hingga pemerintah. Hal  ini mengingat  dampak buruk  yang disebabkan oleh korupsi  tersebut  timbul dalam  berbagai  bidang  contohnya  adalah  pertumbuhan  ekonomi  dan  investasi  yang  lambat, utang negara yang terus meningkat, harga layanan publik yang tinggi, fungsi pemerintah yang berjalan buruk, hilangnya kepercayaan publik terhadap kepemimpinan pemerintah, dan masih banyak lagi dampak yang bisa timbul akibat dari kejahatan korupsi tersebut.
Dampak  lainnya  dari  tindak  pidana  korupsi  juga  mengakibatkan  berkurangnya investasi dari modal dalam negeri maupun luar negeri, karena para investor akan berpikir dua kali  untuk  membayar  biaya  yang  lebih  tinggi  dari  semestinya  dalam  berinvestasi  seperti halnya  penyuapan  pejabat  agar  dapat  izin,  biaya  keamanan  kepada  pihak  keamanan  agar investasinya  aman  dan  lain-lain  biaya  yang  tidak  perlu.  Sejak  tahun  1997,  investor  dari negara-negera  maju  (Amerika,  Inggris  dan  negara  lainnya)  cenderung  lebih  suka menginvestasikan  dananya  dalam  bentuk Foreign  Direct  Investment (FDI)  kepada  negara yang  tingkat  korupsinya  kecil. 7 Berdasarkan  dampak  buruk  dari  kejahatan  korupsi  tersebut maka upaya pencegahan sekaligus pemberantasan yang dilakukan secara berkelanjutan guna menumbuhkan  kesadaran  dan  sikap  masyarakat  yang  anti  korupsi. 8 Upaya  pemberantasan korupsi  tersebut  saat  ini  telah  didukung  oleh  Mahkamah  Agung  dengan  dikeluarkannya Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Pemidanaan  Pasal  2 Dan  Pasal  3  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (selanjutnya  disebut sebagai Perma Pedoman Pemidanaan).
Penjatuhan  pidana  terhadap  pelaku  kejahatan  merupakan  suatu  proses  dalam penyelesaian  perkara  pidana  dan  sebagai  akibat  hukum  yang  harus  diterima  oleh  seseorang yang  telah  melakukan  tindak  pidana.  Akibat  hukum  itu  umumnya  berupa  hukuman  pidana. Satu sisi, penjatuhan hukuman ditunjukan untuk memperbaiki tabiat terpidana dan di sisi lain penjatuhan  hukuman  itu  juga  dimaksudkan  untuk  pencegahan  bagi  masyarakat  dari kemungkinan berbuat yang serupa. Namun dalam kejahatan korupsi untuk penjeraan terhadap pelaku kejahatannya masih  sangat  sulit,  ini dibuktikan dengan masih maraknya kasus-kasus korupsi 9 yang  berarti  bahwa  upaya  pencegahan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  belum dilakukan secara maksimal, bahkan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi  juga  masih  tergolong  ringan.  Oleh  karenanya,  perlu  dilakukan  kajian  secara mendalam  terhadap  aspek  pemidanaan  yang  terdapat  dalam  Perma  Pedoman  Pemidanaan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

## METODE
Data  yang digunakan pada penulisan ini diperoleh melalui metode penelitian  yuridis normatif.  Metode  penelitian  yuridis  normatif  merupakan  penelitian  hukum  dengan  dengan
6 Orin  Gusta  Andini  dan  Nilasari,  "Menakar  Relevansi  Pedoman  Pemidanaan  Koruptor  Terhadap  Upaya Pemberantasan Korupsi", Tanjungpura Law Journal, Vol. 5, No. 2, 2021, 134
7 David Jay Green, “Investment Behavior and The Economic Crisis in Indonesia”, Journal of Asian Economics, Vol. 15, No. 2, 2004, 299.
8 A. Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus , (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 156
9 Anak Agung Gede Budhi Warmana Putra, dkk, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track System", Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1, No. 2, 2020, 196
cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. 10 Oleh karenanya metode yang  akan  digunakan  didasarkan  pada  kajian  hukum  utama  dengan  cara  mempelajari  teori- teori  yang  berkaitan  dengan  pemidanaan,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan,  serta  konsep- konsep dan asas-asas hukum pidana yang relevan dengan topik yang dibahas. Bahan rujukan utama dalam penelitian ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman  Pemidanaan  Pasal  2  Dan  Pasal  3  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  serta  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan Pemidaan Dalam Perma Pedoman Pemidanaan
Pada  umumnya,  korupsi  dianggap  sebagai  tindakan  yang  berbahaya,  ilegal,  tidak bermoral, dan merugikan masyarakat luas. 11 Perilaku korupsi umumnya biasa dilakukan oleh politisi  maupun  orang  yang  memiliki  jabatan  dalam  suatu  Pemerintahan.  Akan  tetapi,  tidak menutup  kemungkinan  juga  tindakan  korupsi  tersebut  dilakukan  oleh  orang  yang  tidak memiliki  jabatan.  Oleh  karenanya,  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  (selanjutnya  disebut  sebagai  UU  PTPK)  dirancang  agar  dapat  menjangkau berbagai  modus  operandi  penyimpangan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara  yang semakin canggih dan rumit.
Pengaturan yang terdapat dalam UU PTPK pada dasarnya merupakan suatu landasan utama  dalam  mencegah  maupun  memberantas  tindak  pidana  korupsi.  Walaupun  demikian, tetap diperlukan pengaturan yang mendukung semangat UU PTPK tersebut dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, salah satunya adalah Perma Pedoman Pemidanaan.
Perma  Pedoman  Pemidanaan  pada  dasarnya  diundangkan  untuk  menghindari disparitas  pemidanaan  dalam  perkara  yang  memiliki  karakter  yang  serupa.  Secara  lebih lengkap, Pasal 3 Perma Pedoman Pemidanaan menerangkan bahwa tujuan pedoman tersebut adalah untuk:
1. Memudahkan Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Mencegah  perbedaan  rentang  penjatuhan  pidana  terhadap  perkara  tindak  pidana  Pasal  2 dan  Pasal  3  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  memiliki karakteristik  yang  serupa  tanpa  disertai  pertimbangan  yang  cukup  dengan  tidak mengurangi kewenangan dan kemandirian Hakim;
3. Mewajibkan Hakim untuk mempertimbangkan alasan dalam menentukan berat ringannya pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
4. Mewujudkan  kepastian  hukum,  keadilan,  dan  kemanfaatan  yang  Proporsional  dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Perma  Pedoman  Pemidanaan  tersebut  berupaya  untuk  memenuhi  tuntutan  keadilan masyarakat  mengenai  sanksi  pemidanaan  yang  harus  dijatuhkan  terhadap  pelaku  tindak pidana  korupsi  yang  melanggar  ketentuan  Pasal  2  dan  Pasal  3  UU  PTPK,  yang  dilakukan oleh  setiap  orang,  termasuk  pejabat  maupun  politisi.  Mengingat  pejabat  dan  politisi  adalah pihak  yang  memiliki  atau  dekat  dengan  kekuasaan,  maka  dibutuhkan  perhatian  khusus
10 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mahmudji, Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.
11 Oluwatobi dan O. Adeyemi, "The Concept Of Corruption: A Theoretical Exposition", The Journalish: Social and Government, Vol. 2, No. 1, 2021, 2
terhadap  pemangku  kekuasaan  tersebut.  Hal  ini  dikarenakan power  tend  to  corrupt,  and absolute power corrupts absolutely . 12
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  sanksi  pidana  yang  diatur  dalam  Pasal  2  UU  PTPK adalah “pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan  denda  paling  sedikit  Rp.  200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000,00  (satu  milyar  rupiah)”.  Sedangkan  Pasal  3  UU  PTPK  mengatur  “pidana penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  atau  denda paling  sedikit  Rp.  50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
Adanya  pengaturan  minimum  dan  maksimum  pidana  penjara  dan  denda  tersebut memberikan  suatu  kebebasan  bagi  Hakim  yang  merupakan  lingkup  kekuasaan  kehakiman dalam  menentukan  sanksi  yang  tepat  bag  pelaku  tindak  pidana  korupsi.  Dampak  dari  hal tersebut  adalah  menimbulkan  disparitas  dalam  putusan  Hakim  sehingga  dalam  konteks  ini diperlukan Perma Pedoman Pemidanaan agar sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim dalam suatu perkara  tidak  memiliki  rentang  yang  terlalu  jauh  dengan  perkara  lainnya  yang  memiliki karakteristik yang serupa.
Hal  tersebut  dilakukan  melalui  beberapa  pertimbangan  yang  harus  dilakukan  oleh Hakim  yang mana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Perma Pedoman Pemidanaan menyebutkan bahwa  dalam  menentukan  berat  ringannya  pidana,  Hakim  harus  mempertimbangkan  secara berurutan tahapan sebagai berikut:
1. kategori kerugian keuangan negara perekonomian negara;
2. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
3. rentang penjatuhan pidana;
4. keadaan-keadaan yang meringankan;
5. penjatuhan pidana; dan memberatkan atau dan
6. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.
Kategori  kerugian  keuangan  negara  perekonomian  negara  yang  dimaksud  diatur dalam Pasal 6 Perma Pedoman Pemidanaan sebagai berikut:
1. Dalam  hal  mengadili  perkara  tindak  pidana  Pasal  2  Undang-Undang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  kerugian  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara  terbagi  ke dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut:
a. kategori paling berat, lebih dari Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
b. kategori  berat,  lebih  dari  Rp25.000.000.000,00  (dua  puluh  lima  miliar  rupiah)  sampai dengan Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
c. kategori  sedang,  lebih  dari  Rpl.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  sampai  dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
d. kategori  nngan,  lebih  dari  Rp200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)  sampai Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
2. Dalam  hal  mengadili  perkara  tindak  pidana  Pasal  3  Undang-Undang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  kerugian  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara  terbagi  ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:
a. kategori paling berat, lebih dari Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
b. kategori  berat,  lebih  dari  Rp25.000.000.000,00  (dua  puluh  lima  miliar  rupiah)  sampai dengan Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
c. kategori  sedang,  lebih  dari  Rpl.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  sampai  dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
d. kategori  nngan,  lebih  dari  Rp200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)  sampai  dengan Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
12 Gde  Made  Swardhana  dan  I  Nyoman  Sukandia,  "Corruption:  Working  Hasn’t  Completed",  Sociological Jurisprudence Journal, Vol. 3, No. 2, 2020, 133
e. kategori paling rmgan, sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pengaturan  dalam  Perma  Pedoman  Pemidanaan  tersebut  merupakan  terobosan  baru dalam upaya penanganan tindak pidana korupsi yang mewajibkan Hakim untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan  tertentu  dalam  memutus  perkara  tindak  pidana  korupsi sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  dan  Pasal  3  UU  PTPK.  Adanya  pengkategorian kerugian  keuangan  negara  tersebut  adalah  salah  satu  bentuk  penilaian  dalam  menentukan sanksi  yang  tepat  untuk  dijatuhkan  terhadap  pelaku.  Semakin  tinggi  kerugian  negara  yang dilakukan  oleh  pelaku,  maka  akan  semkain  tinggi  pula  sanksi  yang  mesti  dijatuhkan,  sebab terdapat dampak yang luas dari kejahatan korupsi tersebut.
Korupsi telah lama dipelajari dalam berbagai disiplin ilmu. Beberapa studi di bidang ekonomi mempelajari korupsi dalam kaitannya dengan konsekuensi ekonomi makro, seperti mengurangi pertumbuhan ekonomi. 13 Dampak terhadap terhambatnya pertumbuhan ekonomi ini  merupakan  suatu  kerugian  yang  besar  bagi  masyarakat.  Perilaku  korupsi  ini  sangat  khas dilakukan  oleh  pejabat  yang  menyebabkan  dapat  terjadinya  kegagalan  dalam  mencapai pembangunan yang berkelanjutan. 14
Selain  dilihat  dari  dampak,  korupsi  juga  dapat  dilihat  dari  aspek  individual  yang umumnya mengacu pada kejahatan dalam jabatan yang dilakukan oleh para pejabat maupun politisi.  Pejabat  atau  politisi  umumnya  adalah  orang  yang  kaya  dan  memiliki  banyak  hak istimewa yang berkaitan dengan jabatan tinggi dimilikinya. Perilaku korupsi yang dilakukan oleh politisi tidak disebabkan oleh gaji yang rendah atau karena kebutuhan untuk memenuhi biaya  hidup.  Sebaliknya,  keserakahan  dianggap  sebagai  faktor  pendorong  utama  terjadinya tindak pidana korupsi oleh politisi. 15
Selain  itu,  dengan  semakin  mahalnya  biaya  kampanye  pemilu,  maka  hal  tersebut menuntut para politisi untuk tetap melakukan korupsi agar biaya kampanye yang dikeluarkan oleh  politisi  selama  kampanye  tertutupi.  Walaupun  demikian,  para  politisi  akan  tetap melakukan tindak pidana korupsi walaupun biaya kampanye pada saat pemilu telah tertutupi. Selain  mendapatkan  uang  hasil  korupsi,  politisi  juga  mendapatkan  kekuasaan.  Kejahatan korupsi  ini  juga  melibatkan  juga  berbagai  pihak  dalam  pelaksanaannya,  baik  orang  yang merencakan, melaksanakan, maupun yang membantu melaksanakan.
Aspek dari tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan di atas, mulai dari dampak, keuntungan,  maupun  pelaku  telah  menjadi  suatu  hal  penting  yang  harus  diperhatikan  oleh Hakim.  Sehingga  dalam  Perma  Pedoman  Pemidanaan,  hal  tersebut  telah  diatur  secara sistematis  dan  terstruktur  agar  Hakim  dapat  dengan  mudah  mempertimbangkan  seberapa lama  pidana  yang  pantas  dijatuhkan  terhadap  pelaku.  Aspek  yang  harus  dipertimbangkan yaitu  mengenai  aspek  kesalahan,  dampak,  dan  keuntungan.  Dari  ketiga  aspek  tersebut kemudian diberikan penilaian mengenai tinggi, sedang, atau rendahnya aspek tersebut. Secara lebih lengkap dan sederhana, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:
Tabel 1. Penilaian Aspek berdasarkan Indikator dalam Tindak Pidana Korupsi pada
Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK 16 Aspek Indikator Penilaian Aspek 1. Kesalahan Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak  pidana  korupsi,  baik  dilakukan  sendiri  maupun  bersama- Tinggi
13 Kiky  Srirejeki,  "Revisiting  Corruption  Control  Strategies:  Review  and  Implications  for  Anti-Corruption Design Policy", International Sustainable Competitiveness Advantage, 2020, 163
14 Sofik Handoyo dan Fury Khristianty Fitriyah, "Control of Corruption, Regulatory Quality, Political Stability and Environmental Sustainability: A Cross-National Analysis", Journal of Accounting Auditing and Business, Vol.1, No.2, 2018, 29
15 U Myint, "Corruption: Causes, Consequences And Cures" Asia-Pacific Development Journal, Vol. 7, No. 2, 2000, 40
16 Pasal  8,  Pasal  9,  dan  Pasal  10  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sama Terdakwa  memiliki  peran  sebagai  penganjur  atau  yang  menyuruh untuk melakukan terjadinya tindak pidana korupsi Terdakwa  melakukan  perbuatannya  dengan  menggunakan  modus operandi atau sarana/teknologi canggih
Terdakwa  melakukan  perbuatannya  dalam  keadaan  bencana  atau krisis ekonomi dalam skala nasional Terdakwa  memiliki  peran  yang  signifikan  dalam  terjadinya  tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama Sedang
Terdakwa  merupakan  orang  yang  turut  serta  melakukan  tindak pidana korupsi Terdakwa  melakukan  perbuatannya  dengan  disertai  atau  didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih
Terdakwa  melakukan  perbuatannya  dalam  keadaan  bencana  atau krisis ekonomi dalam skala daerah/lokal Terdakwa  memiliki  peran  yang  tidak  signifikan  dalam  terjadinya tindak pidana korupsi Rendah Terdakwa  merupakan  orang  yang  membantu  dalam  pelaksanaan tindak pidana korupsi Terdakwa  melakukan  perbuatannya  karena  kurang  pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya Terdakwa  melakukan  perbuatannya  tidak  dalam  keadaan  bencana atau krisis ekonomi 2. Dampak Perbuatan  terdakwa  mengakibatkan  dampak  atau  kerugian  dalam skala nasional; Tinggi Perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan
Perbuatan  terdakwa  mengakibatkan  penderitaan  bagi  kelompok masyarakat  yang  rentan,  diantaranya  orang  lanjut  usia,  anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabili tas. Perbuatan  terdakwa  mengakibatkan  dampak  atau  kerugian  dalam skala provinsi; Sedang Perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang  dan/atau  jasa  tidak  dapat  dimanfaatkan  secara  sempurna sehingga  membutuhkan  penambahan  anggaran  negara  untuk perbaikan atau penyelesaian Perbuatan  terdakwa  mengakibatkan  dampak  atau  kerugian  dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota Rendah
Perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/ atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan 3. Keuntungan  Nilai  harta  benda  yang  diperoleh  terdakwa  dari  tindak  pidana korupsi besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam bersangkutan Tinggi Nilai  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  yang  dilakukan terdakwa  besarnya  kurang  dari  10%  (sepuluh  persen)  dari  nilai harta  benda  yang  diperoleh  terdakwa  dalam  per  kara  yang bersangku tan.
Nilai  harta  benda  yang  diperoleh  terdakwa  dari  tindak  pidana korupsi besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh  persen)  dari  kerugian  keuangan  negara  atau  perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan Sedang
Nilai  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  yang  dilakukan terdakwa besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan Nilai  harta  benda  yang  diperoleh  terdakwa  dari  tindak  pidana  Rendah
korupsi  besarnya  kurang  dari  10%  (sepuluh  persen)  dari  kerugian keuangan  negara  atau  perekonomian  negara  dalam  perkara  yang bersangkutan Nilai  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  yang  dilakukan terdakwa  besarnya  lebih  dari  50%  (lima  puluh  persen)  dari  nilai harta  benda  yang  diperoleh  terdakwa  dalam  perkara  yang bersangkutan.
Penilaian aspek berdasarkan indikator dalam tindak pidana korupsi memiliki peranan penting  dalam  penentuan  sanksi  terhadap  pelaku.  Penilaian  aspek  ini  merupakan  tahapan kedua yang harus dilakukan oleh Hakim setelah menentukan tingkat kerugian keuangan atau perekonomian  negara.  Tahapan  selanjutnya  adalah  penentuan  sanksi  yang  sesuai  dengan perbuatan pelaku yang dilihat berdasarkan hal berikut:
Tabel 2. Penentuan Sanksi No.  Kerugian Negara Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Tinggi Sedang Rendah 1. Lebih dari Rp. 100 miliar (Kategori Paling Berat) Penjara 16-20 tahun &  denda  Rp.  800 juta – Rp. 1 miliar Penjara  13-16  tahun & denda Rp. 650 juta – Rp. 800 juta Penjara  10-13  tahun & denda Rp. 500 juta – Rp. 650 miliar 2. Lebih dari Rp. 25 miliar – Rp.  100  miliar  (Kategori Berat) Penjara 13-16 tahun &  denda  Rp.  650 juta – Rp. 800 juta Penjara  10-13  tahun & denda Rp. 500 juta – Rp. 650 juta Penjara  8-10  tahun  & denda  Rp.  400  juta  – Rp. 500 juta 3. Lebih  dari  Rp.  1  miliar  – Rp.  25  miliar  (Kategori Sedang) Penjara 10-13 tahun &  denda  Rp.  500 juta – Rp. 650 juta Penjara  8-10  tahun  & denda  Rp.  400  juta  – Rp. 500 juta Penjara  6-8  tahun  & denda  Rp.  300  juta  – Rp. 400 juta 4. Lebih  dari  Rp.  200  juta  – Rp.  1  miliar  (Kategori Ringan) Penjara  8-10  tahun &  denda  Rp.  400 juta – Rp. 500 juta Penjara  6-8  tahun  & denda  Rp.  300  juta  – Rp. 400 juta Penjara  4-6  tahun  & denda  Rp.  200  juta  – Rp. 300 juta 5. Maksimal  Rp.  200  juta (Kategori  Paling  Ringan) khusus  untuk  Pasal  3  UU PTPK Penjara 3-4 tahun & denda  Rp.  150  juta – Rp. 200 juta Penjara  2-3  tahun  & denda  Rp.  100  juta  – Rp. 150 juta Penjara  1-2  tahun  & denda  Rp.  50  juta  – Rp. 100 juta
Melalui  Perma  Pedoman  Pemidanaan  tersebut,  maka  Hakim  dapat  dengan  mudah menentukan sanksi yang sesuai untuk dijatuhkan terhadap pelaku dalam suatu perkara tindak pidana korupsi sehingga dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

## Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Perma Pedoman Pemidanaan
Korupsi  pada  dasarnya  membahayakan  terhadap  standar  moral  dan  intelektual masyarakat.  Ketika  korupsi  merajalela,  maka  tidak  ada  nilai  utama  atau  kemulyaan  dalam masyarakat. Fakta empirik dari hasil penelitian di banyak negara dan dukungan teoritik oleh para  saintis  sosial  menunjukkan  bahwa  korupsi  berpengaruh  negatif  terhadap  rasa  keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial  dan  individu  baik  dalam  hal  pendapatan,  prestis,  kekuasaan  dan  lain-lain. 17 Dampak korupsi  yang  begitu  luas  tersebut  harus  dicegah  demi  kebaikan  bersama  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pada  dasarnya,  dalam  suatu  negara  terdapat  konsensus  bahwa  demokrasi  berfungsi untuk  mengurangi  korupsi  karena  kebebasan  politik  memaksakan  transparansi  dan menyediakan  sistem checks  and  balances dalam  struktur  politik  suatu  negara. 18 Selain  itu,
17 Wicipto  Setiadi,  "Korupsi  di  Indonesia  (Penyebab,  Bahaya,  Hambatan  dan  Upaya  Pemberantasan,  Serta Regulasi)", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 15, No.3, 250
18 Jayoti  Das  dan  Cassandra  DiRienzo,  "The  Nonlinear  Impact  Of  Globalization  On  Corruption",  The International Journal of Business and Finance Research, Vol. 3, No. 2, 2009, 36
telah banyak bukti yang menunjukkan bahwa kekuatan institusi politik di suatu negara benar- benar  penting  dalam  pengendalian  korupsi.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  yang  ingin mengurangi korupsi harus membuat suatu aturan hukum dan administrasi yang sederhana dan stabil  serta  meningkatkan  informasi  yang  diberikan  kepada  sektor  swasta. 19 Hal  ini dikarenakan adanya hubungan pemerintahan dengan sektor swasta dalam konteks keuangan, seperti halnya dalam proyek pengadaan yang dikerjakan oleh pihak swasta. Proses pengadaan merupakan sektor paling rentan terhadap korupsi, sedangkan sektor konstruksi adalah sektor yang paling korup secara global. 20
Kekuatan institusi politik yang berperan untuk menangani korupsi di Indonesia salah satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal yang sama juga terdapat di Nigeria yang telah membentuk Independent Corrupt Practices and Related Offences Commission (ICPC). Pembentukan  ICPC  merupakan  tanggapan  langsung  terhadap  kewajiban  nasional  di  bawah United  Nations  Convention  Against  Corruption (UNCAC)  dan  bertanggung  jawab  atas penuntutan  orang-orang  korup.  Komisi  tersebut  memiliki  mandat  untuk  menyelidiki  dan mengadili orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran terkait korupsi. 21
Lembaga  yang  fokus  menangani  korupsi  tersebut  pada  dasarnya  tidak  bisa  berdiri sendiri,  sebab  dalam  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia  setiap  lembaga  memiliki  tugas pokok  dan  fungsi  masing-masing.  Sistem  peradilan  pidana  tersebut  dalam  prosesnya  saling menghubungkan  antar  lembaga,  mulai  dari  tahap  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan, hingga pemidanaan.
Dalam  proses  penjatuhan  pidana,  Hakim  selaku  penegak  hukum  memiliki  peranan penting  dalam  menentukan  sanksi  yang  sesuai  terhadap  pelaku  korupsi.  Selain  itu,  sanksi yang  dijatuhkan  oleh  Hakim  dapat  menjadi  upaya  pemberantasan  serta  pencegahan  tindak pidana  korupsi  sebagai  suatu  hal  yang  dapat  membuat  pelaku  ataupun  masyarakat  tidak melaksanakan  tindak  pidana  korupsi.  Namun,  hal  tersebut  tergantung  dari  berat  atau ringannya sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  ringannya  hukuman  yang  dijatuhkan  tidak  akan memberikan  efek  jera  terhadap  koruptor.  Disamping  semakin  meningkatnya  angka  korupsi, baik  dari  aspek  kuantitas  atau  jumlah  kerugian  keuangan  negara  maupun  kualitas  yang dilakukan  secara  modern  dan  sistematis,  bahkan  telah  menembus  lintas  batas  negara. 22 Lemahnya  penegakan  hukum  kerap  menjadi  sorotan  dalam  lingkup  praktik  pemidanaan. Wajah  penegakan  hukum  dan  peradilan  yang  terjadi  diperhadapkan  pada  keadaan  perkara transaksional  yang  memberikan  stigma  negatif  dalam  mewujudkan  penegakan  hukum  yang bersih dan berkeadilan.
Permasalahan  ringannya  sanksi  terhadap  pelaku  korupsi  tersebut  serta  disparitas putusan  yang  ada  kemudian  dijawab  oleh  Mahkamah  Agung  dengan  mengeluarkan  Perma Pedoman  Pemidanaan  yang  mewajibkan  Hakim  untuk  menjatuhkan  beratnya  sanksi  sesuai dengan  pedoman  tersebut.  Perma  Pedoman  Pemidanaan  merupakan  suatu  terobosan  baru  di Indonesia  yang  menjadi  salah  satu  upaya  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yang fokus  pada  penjatuhan  pidana  terhadap  pelaku  dengan  mempertimbangkan  kerugian keuangan  atau  perekonomian  negara,  kesalahan,  dampak,  dan  keuntungan  yang  dimiliki pelaku.
19 Muhammad Nurul Houqe, "Corruption, Political Institutions, and Accounting Environment: A Cross‐country Study", The International Journal of Accounting Symposium, 2013, 8
20 Emmanuel  Kingsford  Owusu,  dkk,  "Contemporary  Review  of  Anti-Corruption  Measures  in  Construction Project Management", Project Management Journal, Vol. 50, No. 1, 2019, 41
21 Ekundayo O Babatunde and Mutiat Abdusalam La-kadri, "Nigeria Anti-Corruption Efforts and the Need for Inter  and  Intra-agency  Transparency  and  Restructuring:  Issues  and  Perspectives",  International  Journal  Of Transparency And Accountability In Governance, Vol. 4, No. 1, 2018, 5
22 R. Bayu Ferdian, dkk,  “Penetapan Kerugian  keuangan  Negara  dalam Perkara  Tidak Pidana  Korupsi”, Syiah Kuala Law Journal, Vol. 2, No.3, 2018, 321.
Upaya  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  dalam  Perma  Pedoman  Pemidanaan tersebut tetap mempertimbangkan keadilan terhadap pelaku sesuai dengan rambu-rambu yang telah  ditetapkan  dalam  UU  PTPK,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum Acara  Pidana,  serta  peraturan  perundang-undangan  lainnya.  Walaupun  Perma  Pedoman Pemidanaan tersebut  telah menetapkan sanksi  yang cukup berat  terhadap pelaku, akan tetap masih terdapat  hal-hal  yang belum memadai  dalam  penentuan sanksi bagi  koruptor tersebut sebab  sanksi  yang  diberikan  hanya  sebatas  pidana  penjara  dan  denda.  Hal  ini  tidak  dapat dijadikan  sebagai  alasan  untuk  mengkritik  Mahkamah  Agung,  sebab  Mahkamah  Agung hanya  menyesuaikan  sanksi  yang  terdapat  dalam  UU  PTPK  yang  dibuat  oleh  pembentuk undang-undang.  Sehingga,  sebagus  apapun  pedoman  pemidanaan  yang  dikeluarkan  oleh Mahkamah  Agung,  sanksi  pidana  yang  dapat  dijatuhkan  hanya  sebatas  pidana  penjara  dan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
Apabila korupsi terus merajalela dan tidak sanksi yang ada tidak ditakuti oleh pejabat, politisi  ataupun  setiap  pelaku  korupsi,  maka  perlu  diterapkan  suatu  sanksi  sosial  yang membuat  para  koruptor  malu  atas  perbuatannya.  Dalam  hal  ini,  kemanfaatan  hukum  perlu diperhatikan  karena  semua  orang  mengharapkan  adanya  manfaat  dalam  pelaksanaan penegakan  hukum.  Jangan  sampai  penegakan  hukum  justru  menimbulkan  keresahan masyarakat. 23 Oleh karena itu, diperlukan juga sanksi sosial sebagai hukuman tambahan bagi koruptor  seperti  halnya  dipermalukan  di  depan  orang  yang  ramai,  diberikan  hukuman ketertiban seperti wajib menjadi pelayan atau petugas kebersihan, selain itu bisa dimiskinkan selamanya dan diasingkan. 24
Hal  lainnya  yang  menjadikan  Perma  Pedoman  Pemidanaan  belum  memadai  dalam melakukan  pemberantasan  maupun  pencegahan  tindak  pidana  korupsi  adalah  lingkup pengaturannya sendiri. Perma Pedoman Pemidanaan hanya berlaku bagi pelaku tindak pidana korupsi  yang  melanggar  ketentuan  Pasal  2  dan  Pasal  3  UU  PTPK,  sehingga  terhadap penjatuhan  pidana  mengenai  tindak  pidana  korupsi  dalam  pasal  lainnya,  Perma  Pedoman Pemidanaan  sama  sekali  tidak  bisa  diterapkan.  Walaupun  demikian,  tidak  menutup kemungkinan  bagi  Hakim  untuk  mengambil  konsepsi  yang  terdapat  dalam  Perma  Pedoman Pemidanaan  dalam  melakukan  pertimbangan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi  yang melanggar pasal lainnya.

## KESIMPULAN
Dari penjabaran yang telah dibahas di atas maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengaturan  pemidanaan  dalam  Perma  Pedoman  Pemidanaan  dilakukan  dengan  melihat tingkat  kerugian  keuangan  atau  perekonomian  negara  yang  disebabkan  oleh  pelaku  yang kemudian  dilakukan  penilaian  aspek  berdasarkan  indikator  dalam  tindak  pidana  korupsi, dan  terakhir  adalah  penentuan  sanksi  terhadap  pelaku  berdasarkan  tingkat  kerugian keuangan atau perekonomian negara dan hasil penilaian aspek.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi melalui Perma Pedoman Pemidanaan adalah dengan memperjelas sanksi yang harus dijatuhkan terhadap pelaku sehingga Hakim dalam melakukan  pertimbangan  menjadi  terarah.  Akan  tetapi,  upaya  penanggulangan  tindak pidana  korupsi  yang  dilakukan  melalui  Perma  Pedoman  Pemidanaan  belum  memadai sebab  Mahkamah  Agung  tidak  memiliki  kewenangan  selain  mengatur  sanksi  pidana penjara  dan  pidana  denda.  Selain  itu,  Perma  Pedoman  Pemidanaan  hanya  berlaku  bagi pelaku tindak pidana korupsi yang melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK.
23 Sudikno Mertokusumo, Tentang Kemanfaatan Hukum , (Yogyakarta: Liberty, 1991) hal. 161.
24 Dinar Mahardika, dkk, "Formulation of Correctional System Model in Corruption Enforcement in Indonesia", International Journal of Criminology and Sociology, Vol. 10, 2021, 871

## REFERENSI
A. Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus , (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
Anak Agung Gede Budhi Warmana Putra, dkk, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track System", Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1, No. 2, 2020. Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarrta: Ghalia Indonesia, 1982).
CNN Indonesia, “ICW: 4 Tahun Berturut Koruptor Rata-rata Terima Vonis Ringan”, diakses dari  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200419190921-12-495064/icw-4-tahun berturut-koruptor-rata-rata-terima-vonis-ringan
David Jay Green, “Investment Behavior and The Economic Crisis in Indonesia”, Journal of Asian Economics, Vol. 15, No. 2, 2004.
Dinar  Mahardika,  dkk,  "Formulation  of  Correctional  System  Model  in  Corruption Enforcement  in  Indonesia",  International  Journal  of  Criminology  and  Sociology,  Vol. 10, 2021.
Ekundayo  O  Babatunde  and  Mutiat  Abdusalam  La-kadri,  "Nigeria  Anti-Corruption  Efforts and  the  Need  for  Inter  and  Intra-agency  Transparency  and  Restructuring:  Issues  and Perspectives",  International  Journal  Of  Transparency  And  Accountability  In Governance, Vol. 4, No. 1, 2018.
Emmanuel  Kingsford  Owusu,  dkk,  "Contemporary  Review  of  Anti-Corruption  Measures  in Construction Project Management", Project Management Journal, Vol. 50, No. 1, 2019. Gde  Made  Swardhana  dan  I  Nyoman  Sukandia,  "Corruption:  Working  Hasn’t  Completed", Sociological Jurisprudence Journal, Vol. 3, No. 2, 2020.
Jayoti  Das  dan  Cassandra  DiRienzo,  "The  Nonlinear  Impact  Of  Globalization  On Corruption", The  International Journal  of Business and Finance Research, Vol. 3, No. 2, 2009.
Kiky Srirejeki, "Revisiting Corruption Control Strategies: Review and Implications for Anti- Corruption  Design  Policy",  International  Sustainable  Competitiveness  Advantage, 2020.
Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Edisi ke-2, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
Muhammad  Nurul  Houqe,  "Corruption,  Political  Institutions,  and  Accounting  Environment:
A Cross‐country Study", The International Journal of Accounting Symposium, 2013.
Oluwatobi  dan  O.  Adeyemi,  "The  Concept  Of  Corruption:  A  Theoretical  Exposition",  The Journalish: Social and Government, Vol. 2, No. 1, 2021.
Orin  Gusta  Andini  dan  Nilasari,  "Menakar  Relevansi  Pedoman  Pemidanaan  Koruptor Terhadap  Upaya  Pemberantasan  Korupsi",  Tanjungpura  Law  Journal,  Vol.  5,  No.  2, 2021.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Pemidanaan  Pasal  2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
R.  Bayu  Ferdian,  dkk,  “Penetapan  Kerugian  keuangan  Negara  dalam  Perkara  Tidak  Pidana Korupsi”, Syiah Kuala Law Journal, Vol. 2, No.3, 2018.
Raka  Dwi  Novianto,  “Indeks  Persepsi  Korupsi  Menurun,  KPK:  Ini  Gambaran  Korupsi  di Indonesia”,
diakses dari https://nasional.okezone.com/read/2021/01/28/337/2352666/indeks persepsi-korupsi- menurun-kpk-ini-gambaran-korupsi-di-indonesia
Sofik  Handoyo  dan  Fury  Khristianty  Fitriyah,  "Control  of  Corruption,  Regulatory  Quality, Political  Stability  and  Environmental  Sustainability:  A  Cross-National  Analysis", Journal of Accounting Auditing and Business, Vol.1, No.2, 2018.
Sudikno Mertokusumo, Tentang Kemanfaatan Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1991).
U Myint, "Corruption: Causes, Consequences And Cures" Asia-Pacific Development Journal, Vol. 7, No. 2, 2000.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

## Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi United Nations, United Nations Convention Against Corruption , (New York: United Nations, 2004).
Wicipto  Setiadi,  "Korupsi  di  Indonesia  (Penyebab,  Bahaya,  Hambatan  dan  Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 15, No.3.