Diterbitkan bersama :
Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Jaringan Riset Sosial Ekonomi
Kelautan dan Perikanan
BALAI BESAR PENELITIAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN JL. KS Tubun Petamburan VI, Jakarta Pusat 10260 Telp : 021-53650162   Fax : 021-53650159 Web : www.bbrse.kkp.go.id www.bbrse.net email     : pt.sosek@gmail.com

## Volume 4 No. 1, Juni  2014
J. Kebijakan Sosial Ekonomi KP Vol. 4 Hal. 1-116 Jakarta Juni 2014 ISSN 2089-6980 No. 1

## BALAI BESAR PENELITIAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
JL. KS Tubun Petamburan VI, Jakarta Pusat 10260 Telp : 021-53650162   Fax : 021-53650159 Web : www.bbrse.kkp.go.id www.bbrse.net email     : pt.sosek@gmail.com
JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Volume 4 Nomor 1, Juni 2014
Penanggung Jawab : Kepala Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Dewan Redaksi :
Ketua: Prof. Dr. Zahri Nasution ( Sosiologi Pedesaan )
Anggota: Dr. Sonny Koeshendrajana ( Ekonomi Sumberdaya ) Dr. Edi Susilo ( Sosiologi Perikanan )
Drs. Masyhuri Imron, MA ( Sosiologi ) Dr. Zuzy Anna ( Ekonomi Sumberdaya Alam )
Mitra Bestari : Dr. Fatuchri Sukadi (Analisis Kebijakan Perikanan) Dr. Andin H. Taryoto (Sosiologi Pedesaan) Dr. Luky Adrianto (Ekonomi Ekologi)
Redaksi Pelaksana : Yayan Hikmayani, M.Si Tenny Apriliani, M.Si Heny Lestari, S.E Asep Jajang Setiadi, S.Pi

## Desain dan Tata Letak :
Ilham Ferbiansyah
Alamat Redaksi : Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi  Kelautan dan Perikanan Jl. KS. Tubun Petamburan VI - Jakarta 10260 Telp. (021) 53650162, Faks.(021) 53650159 Email: pt.sosek@gmail.com
Jurnal ini merupakan perubahan dari Jurnal Kebijakan dan Riset Sosial Ekonomi  Kelautan dan Perikanan dengan mengalami perubahan cover dan judul

## JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Volume 4 Nomor 1, Tahun 2014
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ............................................................................................................ i DAFTAR ISI  ....................................................................................................................... ii SISTEM PEREKRUTAN PEKERJA DAN HUBUNGAN KERJA PADA USAHA PERIKANAN TUNA Oleh : Rizki Aprilian Wijaya dan Maulana Firdaus  .......................................................................... 1 - 13 PENINGKATAN KAPASITAS NELAYAN TERKAIT UPAYA PERTAHANAN NEGARA DI WILAYAH PERBATASAN Oleh : Bayu Vita Indah Yanti .............................................................................................................. 15 - 24 ANALISIS KONEKTIVITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANTAR WILAYAH PULAU UTAMA DI INDONESIA Oleh : Estu Sri Luhur, Subhechanis Saptanto, Tajerin, Achmad Zamroni dan Freshty Yulia Arthatiani ........................................................................................................... 25 - 42 ANALISA KELEMBAGAAN PENGELOLA ENERGI SEBAGAI PENDUKUNG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN ENERGI LAUT Oleh : Rizky Muhartono, Mira, Estu Sri Luhur, dan Siti Hajar Suryawati   ......................................... 43 - 55

## IDENTIFIKASI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN MATA PENCAHARIAN
ALTERNATIF UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI TAMAN WISATA PERAIRAN LAUT BANDA Oleh : Benny Osta Nababan dan Yesi Dewita Sari ......................................................................... 57 - 75 EFISIENSI DAN OPTIMISASI INPUT BUDIDAYA IKAN MAS KERAMBA JARING APUNG DI WADUK CIRATA Oleh : Intan Adhi Perdana Putri dan Zuzy Anna ............................................................................. 77 - 92 STRATEGI PENGEMBANGAN PASAR BANDENG (Chanos-chanos sp) Oleh : Yayan Hikmayani dan Hertria Maharani Putri ........................................................................ 93 - 104 INDIKATOR KEBIJAKAN USAHA PEMBANGUNAN WISATA MASAL DI PULAU-PULAU KECIL Oleh : Mira ......................................................................................................................................... 105 - 116
UDC 339.133.2

## PENINGKATAN KAPASITAS NELAYAN TERKAIT UPAYA PERTAHANAN NEGARA DI WILAYAH PERBATASAN

## Bayu Vita Indah Yanti
Posisi centre of gravity kawasan asia pasifik menyebabkan Indonesia memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap ancaman dari luar. Hal inimuncul karena terbukanya dan tersebarnya wilayah-wilayah Indonesia yang mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan yang dapat mengancam kedaulatan Indonesia.Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (sishankamrata) merupakan sistem pertahanan keamanan yang dilaksanakan Indonesia dengan melibatkan semua  komponen  bangsa  dalam  menjaga  wilayah  kedaulatan  Indonesia.  Untuk  wilayah  perbatasan,  nelayan memiliki  peran  strategis  sebagai  komponen  pendukung  dalam  menjaga  kedaulatan  wilayah  negara.  Bagaimana upaya peningkatan kapasitas nelayan di wilayah perbatasan sebagai komponen pendukung sishankamrata selama ini? Pembahasan dilakukan berdasarkan pada studi literatur dan analisis dilakukan berdasarkan teori argumentasi. Berdasarkan hasil pembahasan upaya peningkatan kapasitas nelayan sebagai komponen pendukung sishankamrata seharusnya  dilakukan  secara  komprehensif  karena  keterkaitan  antarinstitusi  pembinaan  nelayan  yang  melibatkan tidak hanya pada institusi pertahanan.
Kata Kunci: kapasitas, nelayan, pertahanan, negara

## ISSN 2089-6980

## Vol. 4 No. 1, 2014
Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

## INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
( ABSTRACT INDEX OF JOURNAL POLICY SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES )
UDC 339.13.017:639.2

## SISTEM PEREKRUTAN PEKERJA DAN HUBUNGAN KERJA PADA USAHA PERIKANAN TUNA

## Rizki Aprilian Wijaya dan Maulana Firdaus
Ketersediaan tenaga kerja perikanan yang semakin langka, dan timpangnya sistem bagi hasil merupakan salah satu isu strategis dalam memetakan permasalahan tenaga kerja pada usaha perikanan tuna. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis  sistem  perekrutan  pekerja  dan  ketersediaan  tenaga  kerja  serta  menganalisis  hubungan  kerja  antara pemilik kapal dan tenaga kerjanya pada usaha perikanan tuna di Kota Bitung. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif.  Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (In-depth Interviews) kepada 30 orang informan dengan status sebagai pemilik kapal, nahkoda dan anak buah kapal (ABK). Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukan bahwa sistem perekrutan tenaga kerja terjadi melalui jalur informal. Ketersediaan tenaga kerja ABK lebih mudah dicari dibandingkan dengan tenaga kerja nahkoda. Hubungan kerja antara pemilik kapal dan  pekerjanya  merupakan  sebuah  hubungan  kerjasama  dalam  mencapai  tujuan  keberlanjutan  usaha  perikanan. Hambatan untuk peningkatan usaha terdapat pada proses penjualan ikan. Peningkatan posisi tawar pelaku usaha dapat dijadikan sebagai jalan keluar pemecahan masalah .
Kata Kunci: perekrutan pekerja, hubungan kerja, perikanan tuna

## UDC 330.44:639.2 ANALISIS KONEKTIVITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANTAR WILAYAH PULAU UTAMA DI INDONESIA
Estu Sri Luhur, Subhechanis Saptanto, Tajerin,  Achmad Zamroni dan Freshty Yulia Arthatiani
Kajian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  konektivitas  sektor  kelautan  dan  perikanan  dalam  sistem  Masterplan Percepatan  dan  Perluasan  Pembangunan  Ekonomi  Indonesia  (MP3EI)  yang  dilakukan  pada  tahun  2014.  Kajian dilakukan  dengan  menggunakan  data  sekunder  berupa  tabel interregional input-output (IRIO)  2010  yang  telah dimutakhirkan (updating) dari  IRIO  2005  menggunakan  metode row-augmented  technical  coefficient-sheet /RAS. Hasil  kajian  menunjukkan  bahwa  konektivitas  sektor  kelautan  dan  perikanan  antar  wilayah  cenderung  tinggi  yang ditunjukkan oleh besarnya koefisien keterkaitan ke belakang/indeks daya penyebaran dan koefisien keterkaitan ke depan/indeks daya kepekaan lebih besar dari satu satuan unit; namun konektivitas wilayah timur dengan wilayah barat masih rendah yang ditunjukkan oleh masih besarnya dominasi Pulau Jawa, Sumatera dan Bali dalam aktivitas ekonomi sektor kelautan dan perikanan. Hal ini memberikan indikasi aliran distribusi belum berjalan optimal sehingga keterkaitan ekonominya juga terhambat. Untuk itu, penguatan konektivitas antar koridor ekonomi (pulau utama) termasuk pada kegiatan yang terkait dengan kelautan dan perikanan merupakan strategi utama dalam mengimplementasikan MP3EI. Kebijakan yang direkomendasikan untuk mendorong kinerja yang lebih optimal pada usaha kelautan dan perikanan, antara lain: (1) meningkatkan investasi pada sektor industri pengolahan hasil perikanan melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur, institusi dan sumberdaya manusia; dan (2) membangun dan memperbaiki sarana transportasi antar pulau melalui penguatan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) .
Kata Kunci: konektivitas, MP3EI, input-output, IRIO

## ISSN 2089-6980
Vol. 4 No. 1, 2014
Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

## INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
( ABSTRACT INDEX OF JOURNAL POLICY SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES )

## ISSN 2089-6980
Vol. 4 No. 1, 2014
Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

## INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
( ABSTRACT INDEX OF JOURNAL POLICY SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES )

## UDC 639.2.052.3

## ANALISA KELEMBAGAAN PENGELOLA ENERGI SEBAGAI PENDUKUNG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN ENERGI LAUT
Rizky Muhartono, Mira, Estu Sri Luhur, dan Siti Hajar Suryawati
Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi yang besar akan energi laut. seperti  pasang surut, gelombang laut, perbedaan suhu dan salinitas. Potensi energi tersebut dapat diwujudkan menjadi energi listrik yang siap pakai. Implementasi potensi energi ini membutuhkan perhitungan aspek teknis yang tepat, seperti lokasi yang dipilih, jenis teknologi yang akan dipakai, biaya yang dibutuhkan. Selain aspek teknis, aspek kelembagaan harus disertakan dalam perhitungan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kelembagaan pengelola energi dari aspek regulatif, normatif dan kognitif. Pengumpulan data dilakukan pada tahun 2013 di lima kabupaten yaitu, Gresik, Klungkung, Flores Timur, Raja Ampat, Bangka. Wawancara dilakukan kepada informan yang dianggap mengetahui pengelolaan energi di lokasi. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian aspek regulatif terbesar pada Kabupaten Klungkung (Nusa Penida) ( 37,5%), Capaian aspek normatif  terbesar terdapat di kabupaten Nusa Penida dan Flores Timur, masing-masing memiliki nilai capaian 45%, pada aspek kognitif menunjukkan  bahwa nilai tertinggi (52,5%) terdapat pada Kabupaten Klungkung (Nusa Penida). Prioritas lokasi untuk dikembangkan berdasarkan aspek kelembagaan (regulatif, normatif dan kognitif) secara berurutan adalah Kabupaten Klungkung, Kabupaten Larantuka, Kabupaten Gresik, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Bangka. Pada wilayah yang memiliki capaian nilai aspek regulatif rendah perlu didorong untuk membuat regulasi dan aturan yang dapat digunakan sebagai landasan dalam pengembangan  energi  laut.  Peningkatan  aspek  kognitif  dan  normatif  perlu  diberikan  dukungan  berupa  penguatan sosialisasi, penguatan kapasitas masyarakat dan partisipasi masyarakat .
Kata Kunci: kelembagaan, energi laut
Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

## INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN ( ABSTRACT INDEX OF JOURNAL POLICY SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES )

## UDC 316.324.4

## IDENTIFIKASI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN MATA PENCAHARIAN ALTERNATIF UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI TAMAN WISATA PERAIRAN LAUT BANDA

## Benny Osta Nababan dan Yesi Dewita Sari
Penelitian bertujuan untuk mengetahui potensi sumberdaya alam dan profil SDM yang terdapat di TWP Laut Banda dan menentukan Mata Pencarian Alternatif (MPA) di TWP Laut banda dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem  dan  sumberdaya  perairan  dalam  mendukung  pengelolaan  kawasan  konservasi  untuk  meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yaitu: studi kepustakaan, observasi dan survei serta Participatory Rural Appraisal (PRA). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis rating scale, analisis studi kelayakan dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan mata pencaharian alternatif yang sangat layak dikembangkan (Prioritas 1) adalah budidaya rumput laut sedangkan layak dikembangkan (Prioritas 2)  adalah home industry ,  kerupuk  ikan  dan  bertanam  sayur.  Saran  dan  strategi  yang  perlu  diperhatikan  antara lain melakukan sosialiasi, penyuluhan dan pelatihan teknis usaha pada prioritas 1 dan prioritas 2 dengan harapan masyarakat terutama nelayan saat tidak melaut tetap meningkatkan pendapatan ekonomi namun tidak melakukan kegiatan destruktif.  Selain itu perlu dibentuk kelembagaan pengelolaan (kelompok) mata pencaharian alternatif di TWP Laut Banda sebagai pelopor yang akan menularkan kemampuannya dalam usaha kepada masyarakat lainnya. Perlu mendapatkan dukungan dan fasilitasi dari pemerintah, terkait  dengan mata pencaharian alternatif yang akan dikembangkan seperti pendampingan teknis dan membangun pola kemitraan bisnis untuk memperoleh penyediaan modal dan akses pasar yang lebih luas mengingat sangat sulit akses transportasi di TWP Laut Banda.
Kata Kunci: mata pencarian alternatif, TWP Laut Banda, PRA dan SWOT
UDC 639.2.052.2

## EFISIENSI DAN OPTIMISASI INPUT BUDIDAYA IKAN MAS KERAMBA JARING APUNG DI WADUK CIRATA
Intan Adhi Perdana Putri dan Zuzy Anna
Ikan mas merupakan salah satu ikan hasil budidaya dalam Keramba Jaring Apung (KJA) terbanyak di Jawa Barat. Pada tahun 2012 produksi ikan jenis ini sebesar 93.080 ton atau 48% dari total produksi budidaya.  Waduk Cirata merupakan salah satu badan air dengan produksi ikan mas yang cukup besar. Namun biaya produksi yang meningkat dan tidak efisiennya  penggunaan  input  produksi,  mengakibatkan  terjadi  penurunan  margin  keuntungan  para  pembudidaya tersebut.  Salah  satu  cara  yang  bisa  ditempuh  oleh  pembudidaya  untuk  meningkatkan  keuntungan  adalah  dengan cara  minimisasi  biaya  ( cost minimization )  dari  input  produksi  (pakan,  benih  dan  tenaga  kerja),  sehingga  diperoleh kombinasi input produksi dengan biaya terendah dengan produksi ikan yang optimal. Hasil analisis efisiensi unit usaha budidaya KJA di waduk Cirata dengan menggunakan pendekatan DEA menunjukkan bahwa hanya ada 4 % DMU yang fully efficient . Sedangkan dari hasil analisis minimisasi biaya melalui pendekatan Shephard Lemma adalah diperoleh kombinasi input yang optimal untuk pakan sebesar 23.459,99 kg, benih ikan sebesar 556,62 kg, dan tenaga kerja sebesar  424,18  HKP,  untuk  satu  unit  usaha  (4  petak)  selama  satu  tahun.  Biaya  yang  bisa  dikurangi  setiap  tahun dengan menggunakan kombinasi input yang optimal adalah sebesar Rp. 3.418.152,05 .
Kata Kunci: efisiensi, input optimal Shephard Lemma, DEA , minimisasi biaya

## ISSN 2089-6980
Vol. 4 No. 1, 2014
Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

## INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
( ABSTRACT INDEX OF JOURNAL POLICY SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES )

## UDC 338.486:639.2 STRATEGI PENGEMBANGAN PASAR BANDENG (Chanos-chanos sp)

## Yayan Hikmayani dan Hertria Maharani Putri
Makalah  ini  bertujuan  untuk  memberikan  informasi  terkait  dengan  strategi  pengembangan  pasar  produk  bandeng (Chanos-chanos sp).  Metode  penelitian  menggunakan  survey  dengan  pengambilan  responden  dilakukan  secara purposive  sampling  dan Focus Group Discussion (FGD)  serta Expert Judgement Metode  analisis  data  dilakukan secara deskriptif dan kuantiatif.   Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal strategis hasil penilaian bobot, rating dan skor terhadap setiap faktor yang teridentifikasi pada komponen kekuatan (S) dan komponen kelemahan (W)  masing-masing  sebesar  0,44  dan  0,26;  atau  untuk  keseluruhan  (agregat)  dari  faktor  internal  strategis  adalah sebesar 0,70. bahwa skor komposit untuk komponen peluang (O) adalah sebesar 0,50 dan untuk komponen ancaman (T)  adalah  sebesar  0,39,  atau  untuk  keseluruhan  (agregat)  dari  faktor  eksternal  strategis  adalah  sebesar  0,89. Strategi diperoleh berdasarkan analisis di dominasi oleh faktor  kekuatan (S) dan peluang (O) atau Strategi SO yaitu intensifikasi budidaya dilokasi potensial, pembangunan infrastruktur di lokasi sentra produksi,meningkatkan promosi di negara tujuan ekspor. .  Hasil Analisis QPSM urutan perioritas langkah-langkah strategi tersebut adalah 1) Intensifkan budidaya  di  lokasi  potensial  dengan  skor  total  atraktif  sebesar  7,7;  2)  pembangunan  infrastruktur  di  lokasi  sentra produksi dengan skor total atraktifeness sebesar 7,5; 3)meningkatkan promosi pasar di negara tujuan ekspor dengan skor total atraktif sebesar 8,8 .
Kata Kunci: pengembangan pasar, bandeng (Chanos-chanos sp)

## ISSN 2089-6980
Vol. 4 No. 1, 2014
Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

## INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
( ABSTRACT INDEX OF JOURNAL POLICY SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES )
Vol. 4 No. 1, 2014
Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

## INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
( ABSTRACT INDEX OF JOURNAL POLICY SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES )

## UDC 330.44

## INDIKATOR KEBIJAKAN USAHA PEMBANGUNAN WISATA MASAL DI PULAU-PULAU KECIL

## Mira
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis indikator kebijakan pembangunan wisata masal di pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu, penelitian ini penting dilakukan karena kepulauan kecil yang sangat rentan terhadap pembangunan yang  tidak  ramah  lingkungan.  Penelitian  ini  dilakukan  pada  tahun  2012  di  Kepulauan  Seribu,  yang  dibiayai  oleh Universite de La Rochelle. Indikator kebijakan pembangunan wisata masal ini mengacu pada parameter yang telah ditetapkan oleh Weaver (2000), Shaw et william (2002) et Cournoyer (2005). Ditinjau dari indikator kebijakan atraksi, pulau-pulau wisata yang dikelola oleh swasta menerapkan wisata masal, hal ini bisa dilihat dari karakteristik atrakasi (aspek wisata sangat dikomersialkan, bersifat generik, homogen, dan, pembangunan ditujukan secara eklusif untuk kunjungan wisatawan, dengan tipe wisata pantai dan berjemur. Dari indikator kebijakan tekanan, aspek pembangunan wisata  yang  terlalu  komersial  di  pulau  yang  dikelola  oleh  swasta  membuat  aspek  sosial  terabaikan.  Untuk  pulau- pulau yang dikelola oleh masyarakat dan oleh pemerintah, indikator kebijakan  wisata masal hanya bisa dilihat dari elemen musim kunjungan dan permintaan, sedangkan dua elemen lainnya (volume dan asal turis), element tersebut tidak  ditemukan  dalam  pengelolaan  wisata.  Ditinjau  dari  indikator  kebijakan  struktur  ekonomi,  pulau-pulau  wisata yang dikelola oleh swasta menerapkan wisata masal, karena pembangunan wisata dilakukan secara ektensif, dan pembangunan wisata memiliki multiplier effect yang rendah terhadap masyarakat. Berbeda dengan pulau-pulau yang dikelola masyarakat lokal yang tidak menerapkan wisata masal, karena pengembangan wisata tidak dilakukan secara ektensif,  dan  memiliki  multiplier  effect  yang  tinggi  terhadap  masyarakat  lokal.  Kontrol  pemerintah  dan  masyarakat terhadap aturan pembangunan wisata di pulau yang dikelola oleh swasta sangat lemah .
Kata Kunci: wisata masal, indikator, pulau-pulau kecil, atraksi