## JASAD ANAK BUAH KAPAL DAN KONSEP KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA
TRIE RAHMI GETTARI 1 , YUDHA PRASETYANOV 2 , KHAIRANI 3*)
Fakultas Hukum Universitas Ekasakti 1,2 , Fakultas Hukum Universitas Andalas 3 gettaritari@gmail.com, yprasetyanov@gmail.com, khairani.lubis6@gmail.com *)
*) Corresponding Author
Abstract: A fisherman is a seafarer because "seafarer means any person who is employed or engaged or works in any capacity on board a ship to which this Convention applies"  defined in Indonesian is "seafarer means any person employed or involved or working in any capacity on board a ship where this law applies", so that fishermen can also be referred to as seafarers. The  affidavit  also  notes  that  consent  from  both  parents  has  been  obtained,  and  the  contract will not cause legal problems or involve the police in Indonesia. This statement letter is made voluntarily in good health without any coercion from any party, and is considered valid after being  signed  on  a  stamp  in  accordance  with  applicable  law  in  Indonesia.  But  it  is  also  not uncommon for an agreement to be included in the work contract of the crew because of limited space  on  the  ship  to  accommodate  the  body.  However,  it  is  important  to  dig  deeper  and examine the position of the confinement clause in the ABK employment contract.
Keywords: Crew, Corpse, Confinement.
Abstrak: ABK  merupakan  seorang  pelaut  dikarenakan  “ seafarer  means  any  person  who  is employed  or  engaged  or  works  in  any  capacity  on  board  a  ship  to  which  this  Convention applies ” diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu “pelaut berarti setiap orang yang dipekerjakan atau  terlibat  atau  bekerja  dalam  kapasitas  apapun  di  atas  kapal  dimana  hukum  ini  berlaku”, sehingga  ABK  juga  bisa  disebut  sebagai  pelaut.  Surat  pernyataan  tersebut  juga  mencatat bahwa persetujuan dari kedua orang tua ABK telah diperoleh, dan kontrak tersebut tidak akan menimbulkan  masalah  hukum  atau  melibatkan  kepolisian  di  Indonesia.  Surat  pernyataan  ini dibuat  secara  sukarela  dalam  keadaan  sehat  tanpa  adanya  paksaan  dari  pihak  mana  pun,  dan dianggap  sah  setelah  ditandatangani  di  atas  materai  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  di Indonesia. Namun juga tidak jarang di dalam sebuah perjanjian dimasukkan ke dalam kontrak kerja  ABK  karena  keterbatasan  ruang  di  kapal  untuk  menampung  jenazah.  Meskipun demikian,  penting  untuk  menggali  lebih  dalam  dan  mengkaji  posisi  klausul  pelarungan tersebut dalam kontrak kerja ABK.
Kata Kunci: Anak Buah Kapal, Jenazah, Pelarungan

## A.Pendahuluan
Indonesia  sebagai  negara  kepulauan,  menjadikan  laut  sebagai  salah  satu  sumber  mata pencaharian  sehingga  masyarakat  berbondong-bondong  pergi  ke  laut  sebagai  nelayan  atau sekedar bekerja sebagai anak buah kapal (ABK), baik kapal nasional maupun kapal asing dan Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  pengirim  terbesar  tenaga  kerja  di  bidang  perikanan terutama ABK. ABK merupakan seorang pelaut dikarenakan “ seafarer means any person who is  employed  or  engaged  or  works  in  any  capacity  on  board  a  ship  to  which  this  Convention applies ” diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu “pelaut berarti setiap orang yang dipekerjakan atau  terlibat  atau  bekerja  dalam  kapasitas  apapun  di  atas  kapal  dimana  hukum  ini  berlaku”, sehingga ABK juga bisa disebut sebagai pelaut. Awak kapal dibagi menjadi 2 kelompok yaitu perwira dan awak kapal.
Salah  satu faktor yang menjadikan  Indonesia sebagai negara dengan jumlah  ABK yang besar  adalah  Tradisi  dan  budaya  nelayan  daerah  Indonesia.  Banyak  keluarga  nelayan  telah mewariskan  pengetahuan  dan  keterampilan  perikanan  dari  generasi  ke  generasi,  dan  menjadi ABK  merupakan  pilihan  pekerjaan  yang  umum  di  kalangan  masyarakat  pesisir,  serta  kondisi ekonomi  yang  belum  merata  dan  kurangnya  peluang  kerja  di  sektor  lain  membuat  banyak warga Indonesia mencari pekerjaan di sektor perikanan sebagai ABK.
Internasional  Labour  Organization (ILO)  adalah  salah  satu  organisasi  yang  berfokus pada masalah ketenagakerjaan di  tingkat  global mengidentifikasi bekerja di bidang perikanan terutama  ABK  adalah  salah  satu  pekerjaan  dengan  tingkat  kecelakaan  dan  kematian  tertinggi di dunia. Pada praktiknya sering seafarer meninggal dunia di atas kapal yang sedang berlayar bisa  dikarenakan  karena  sakit  atau  hal-hal  lain.  Selama  tahun  2020  hingga  2021,  terdapat beberapa  pemberitaan  mengenai  kematian  dan  kekerasan  terhadap  ABK  di  Indonesia,  salah satunya  adalah  adanya  Video  yang  menunjukkan  pelarungan  3  ABK  asal  Indonesia  di  kapal Luqing  Yuan  Yu  623  di  perairan  Somalia  menjadi  perhatian  masyarakat  dan  memicu  reaksi diplomatik. Video tersebut menggambarkan perlakuan tidak manusiawi terhadap ABK. Dalam konteks  dunia  pelayaran,  ABK  terikat  oleh  Perjanjian  Kerja  Laut  (PKL).  PKL  adalah kesepakatan  antara  awak  kapal  perikanan  dengan  pemilik  atau  operator  kapal,  nakhoda,  atau agen awak kapal yang mengatur persyaratan kerja,  jaminan kelayakan kerja, upah, kesehatan, asuransi  kecelakaan,  keamanan,  dan  aspek  hukum  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.  PKL  berlaku  di  wilayah  perairan  Indonesia,  perairan  internasional,  dan  bahkan perairan  negara  lain.  PKL  dapat  dianggap  sebagai  kontrak  kerja  yang  mengatur  hubungan hukum antara penerima kerja (ABK) dengan pemberi kerja.
Setiap  PKL,  terdapat  klausul-klausul  yang  mengatur  berbagai  persyaratan,  termasuk mengenai  pelarungan  ( burial  at  the  sea ).  Terjadinya  pembuangan  para  awak  kapal  yang meninggal dilaut atau pelarungan tidak sama dengan surat pernyataan atau surat kontrak yang mereka  buat  saat  hendak  bekerja  sebagai  awak  kapal,  salah  satu  klausulnya  adalah: “Dengan ini  saya  menyatakan  setelah  berangkat  kerja  keluar  negeri  sebagai  ABK.  Segala  risiko  akan saya  tanggung  sendiri  apabila  sampai  terjadi  musibah  sampai  meninggal  maka  jenazah  saya akan  dikremasikan  di  tempat  di  mana  kapal  menyandar  dengan  catatan  abu  jenazah  akan dipulangkan  ke  Indonesia.  Untuk  itu  akan  diasuransikan  terlebih  dahulu  sebelum  berangkat kerja keluar negeri, dengan uang pertanggungan sebesar 10.000 US DOLAR (Rp 150.000.000) akan  diserahkan  kepada  ahli  wang  saya.  Dengan  membuat  surat  pernyataan  ini  sudah  ada persetujuan  ke  dua  orang  tua  saya  dan  tidak  akan  membawa  masalah  kepolisian  atau  hukum Indonesia.  Demikianlah  surat  pernyataan  tersebut  saya  buat  dalam  keadaan  sehat  tanpa  ada paksaan  dari  pihak  mana  pun.  Setelah  ditandatangani  di  atas  materai  berarti  sah  menurut hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.”  Di  dalam  surat  kontrak  tersebut  dikatakan  bahwa  awak kapal yang meninggal, terdapat perjanjian bahwa awak kapal yang meninggal akan dikremasi di tempat terdekat dan abunya dikirimkan kepada keluarganya.”
Terlihat  bahwa  dalam  kalimat  tersebut  di  surat  pernyataan  atau  kontrak,  terdapat perjanjian  bahwa  segala  risiko  yang  terjadi  saat  seorang  ABK  berangkat  kerja  keluar  negeri akan ditanggung oleh ABK itu sendiri, termasuk risiko musibah hingga kematian. Jika terjadi kematian,  jenazah  ABK  akan  dikremasi  di  tempat  kapal  bersandar,  dengan  catatan  abunya akan  dipulangkan  ke  Indonesia. Surat  pernyataan  tersebut  juga  mencatat  bahwa  persetujuan dari  kedua  orang  tua  ABK  telah  diperoleh,  dan  kontrak  tersebut  tidak  akan  menimbulkan masalah  hukum  atau  melibatkan  kepolisian  di  Indonesia.  Surat  pernyataan  ini  dibuat  secara sukarela  dalam  keadaan  sehat  tanpa  adanya  paksaan  dari  pihak  mana  pun,  dan  dianggap  sah setelah ditandatangani di atas materai sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun juga tidak jarang di dalam sebuah perjanjian dimasukkan ke dalam kontrak kerja ABK karena keterbatasan  ruang  di  kapal  untuk  menampung  jenazah.  Meskipun  demikian,  penting  untuk menggali  lebih  dalam  dan  mengkaji  posisi  klausul  pelarungan  tersebut  dalam  kontrak  kerja ABK.

## B.Metodologi Penelitian
Ruang lingkup dari penelitian ini adalah “Bagaimana etika pelarungan jenazah bagi anak buah  kapal  dalam  konteks  ketenagakerjaan  di  Indonesia  dan  Internasional”.  Dengan menggunakan  metode  normatif,  penelitian  ini  didasarkan  pada  penelusuran  literatur-literatur yang terkait dengan masalah. Analisis data yang digunakan secara dedukatif, yaitu dengan cara menganalisis  keseluruhan  data  primer  yang  diperoleh  dari  penelusuran  pustaka  serta memberikan interpretasi sehingga penelitian ini akan diuraikan secara deskriptif analisis.

## C.Hasil dan Pembahasan

## 1. Konsep Perjanjian Kerja ABK dalam Konsep Ketenagakerjaan di Indonesia
Perjanjian  kerja  ABK  dirancang  untuk  melindungi  hak-hak  dan  memastikan  kondisi kerja yang adil dan layak. Penting bagi ABK dan perusahaan untuk memahami dan mematuhi ketentuan  perjanjian  kerja  serta  peraturan  ketenagakerjaan  yang  berlaku  guna  menciptakan lingkungan  kerja  yang  aman  dan  menguntungkan  bagi  semua  pihak  yang  terlibat.  Perjanjian kerja untuk anak buah kapal (ABK) di Indonesia diatur dalam  Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  Di  Luar  Negeri  serta  peraturan  perundang-undangan terkait  ketenagakerjaan  dan  kelautan,  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta  juga  ada  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  No.  35  Tahun  2015  tentang  Sistem dan  Sertifikasi  Hak  Manusia  Pada  Usaha  Perikanan.  Hingga  saat  ini  Indonesia  merupakan salah satu negara pengirim terbesar tenaga kerja dibidang perikanan terutama ABK.
C.S.T.  Kansil  menjelaskan  bahwa  perjanjian  adalah  suatu  peristiwa  dimana  pihak  yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan suatu hal. Pengertian Perjanjian kerja menurut  Pasal  1601  (a)  KUH  Perdata  adalah  suatu  persetujuan  bahwa  pihak  kesatu,  yaitu buruh  mengikatkan  diri  untuk  menyerahkan  tenaganya  kepada  pihak  lain,  yaitu  majikan, dengan upah selama waktu yang tertentu, dan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 13 Tahun  2003  Perjanjian  kerja  adalah  perjanjian  antara  pekerja/buruh  dengan  pengusaha  atau pemberi  kerja  yang  memuat  syarat-syarat  kerja,  hak,  dan  kewajiban  para  pihak.  Dalam pandangan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  KUHPerdata, dan pendapat ahli hukum C. T. Kansil dan R. Subekti, terdapat persamaan unsur-unsur dalam rumusan  perjanjian  kerja.  Unsur-unsur  tersebut  menyatakan  bahwa  dengan  adanya  perjanjian kerja, terbentuklah hubungan antara majikan dan buruh yang menunjukkan kedudukan hukum kedua belah pihak.
Perjanjian  kerja  laut  mempunyai  persamaan  dengan  perjanjian  perburuhan  pada umumnya, yakni dengan diadakannya perjanjian kerja maka timbullah hubungan hukum antara seorang  buruh  dengan  majikan  yang  memberikan  hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  baik ketika  seseorang  itu  masih  hidup  maupun  sudah  dalam  keadaan  tidak  bernyawa  lagi. Perlindungan  bagi  tenaga  kerja  Indonesia  sangat  penting  dalam  setiap  fase,  mulai  dari  pra penempatan,  selama  penempatan,  hingga  purna  penempatan.  Beberapa  poin  yang  harus  di perhatikan terkait konsep ketenagakerjaan anak buah kapal di Indonesia:
1.Persyaratan dan Pelatihan: Anak buah kapal harus memenuhi persyaratan tertentu sebelum dapat bekerja di kapal. Mereka harus menjalani pelatihan yang ditetapkan oleh pemerintah dan memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai.
2.Kontrak  Kerja:  Anak  buah  kapal  biasanya  dipekerjakan  melalui  kontrak  kerja  yang mengatur hak, kewajiban, dan gaji mereka.  Kontrak  kerja harus sesuai dengan  ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku.
3.Standar Keselamatan: Anak buah kapal diwajibkan untuk menjalani pelatihan keselamatan dan  kesehatan  kerja  yang  sesuai  dengan  peraturan  nasional  dan  standar  internasional. Mereka harus dilengkapi dengan peralatan keselamatan yang memadai.
4.Waktu  Kerja:  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  mengatur  batas  waktu  kerja  anak  buah kapal,  yaitu  tidak  lebih  dari  8  jam  per  hari  dan  40  jam  per  minggu.  Jika  pekerjaan dilakukan di luar batas waktu tersebut, maka dianggap sebagai lembur dan pekerja berhak menerima upah lembur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5.Upah dan Kompensasi: Anak buah kapal memiliki hak untuk menerima upah yang sesuai dengan  pekerjaan  yang  mereka  lakukan.  Mereka  juga  berhak  atas  tunjangan  dan kompensasi lainnya sesuai dengan ketentuan perusahaan dan peraturan ketenagakerjaan.
6.Perlindungan Kesehatan: Anak buah kapal memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan kesehatan  yang  memadai  selama  bekerja  di  kapal.  Perusahaan  pelayaran  diwajibkan menyediakan fasilitas medis dan asuransi kesehatan untuk para pekerjanya.
7.Perlindungan  Hak  Asasi:  Anak  buah  kapal  memiliki  hak  yang  dilindungi  oleh  undang- undang,  seperti  hak  untuk  tidak  diskriminasi,  hak  untuk  berserikat,  dan  hak  untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak.
Pentingnya  keselamatan  pelayaran  bagi  para  pihak  yang  bersangkutan  dengan  pemakai jasa  angkutan  laut,  telah  menjadi  prinsip  umum.  Perjanjian  kerja  adalah  suatu  persetujuan bahwa  pihak  kesatu,  yaitu  buruh,  mengikatkan  diri  untuk  menyerahkan  tenaganya  kepada pihak lainnya, yaitu majikan dengan upah selama waktu yang tertentu yang sudah di jelaskan dalam pasal 1601 a KUHPerdata.
Syarat-syarat wajib yang harus dipenuhi untuk dapat bekerja sebagai awak kapal sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, antara lain:
a.Memiliki sertifikat keahlian pelaut atau sertifikat keterampilan pelaut.
b.Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun.
c.Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang khusus dilakukan untuk itu.
d.Kompetensi, dokumen, pelaut, dan disetujui oleh syahbandar.
Perjanjian  kerja  tidak  boleh  melanggar  atau  mengabaikan  hak-hak  dasar  yang  dijamin oleh undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. ABK tetap memiliki hak-hak yang  dilindungi  oleh  undang-undang,  dan  jika  terjadi  pelanggaran  hak-hak  tersebut,  ABK dapat mengambil langkah-langkah hukum untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan hak mereka.  Menurut  peraturan  di  Indonesia,  praktek  pelarungan  jenazah  ABK  ke  laut  tidak diperbolehkan.  Praktik  ini  bertentangan  dengan  peraturan  di  Indonesia,  termasuk  UU  No.  23 Tahun  2009  tentang  Pengelolaan  Jenazah  dan  Peraturan  Pemerintah  No.  36  Tahun  2010 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975  tentang  Pengaturan Pemakaman  dan  Penguburan  Jenazah.  Kedua  peraturan  tersebut  menyatakan  bahwa  jenazah harus dikebumikan atau dikremasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
Pemakaman atau penguburan jenazah di Indonesia biasanya dilakukan dengan mengikuti tradisi, norma, dan kepercayaan agama yang dianut oleh individu atau keluarga ABK tersebut. Lokasi pemakaman atau penguburan ditentukan sesuai dengan peraturan daerah setempat yang mengatur pengelolaan pemakaman dan penguburan. Dalam hal kematian seorang ABK di laut, prosedur  yang  biasanya  dilakukan  adalah  repatriasi  jenazah,  yaitu  pemulangan  jenazah  ke negara  asal  atau  tempat  yang  diinginkan  oleh  keluarga  untuk  dilakukan  pemakaman  atau penguburan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Setiap  pemberi  kerja  harus  mematuhi  hukum  dan  peraturan  yang  berlaku  di  negara masing-masing  dalam  mengelola  jenazah  ABK  atau  siapa  pun  yang  meninggal  dunia.  Jika terjadi kasus kematian ABK di laut, langkah-langkah yang harus diambil sebaiknya melibatkan otoritas  yang  berwenang,  seperti  otoritas  kelautan,  perusahaan  pengapalan,  atau  agen pelayaran,  untuk  mengurus  pemulangan  jenazah  dan  prosedur  pemakaman  atau  penguburan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.
2. Etika dan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional dalam Pelarungan Jenazah
Secara umum, pelarungan jenazah di laut atau air merupakan praktik yang diakui secara global dan dapat dilakukan dengan mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku. Namun, dalam konteks  perlindungan  hak  asasi  manusia,  terdapat  beberapa  pertimbangan  yang  harus diperhatikan,  terutama  jika  jenazah  tersebut  adalah  seorang  ABK.  Untuk  memastikan  bahwa hak-hak  individu  dihormati  dan  dilindungi  adalah  hal  yang  wajib  dikarenakan  pelarungan jenazah  di  laut  atau  air  merupakan  praktik  yang  diakui  secara  global  dan  dapat  dilakukan dengan mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku. Namun, dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, terdapat beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan, terutama jika jenazah tersebut adalah seorang ABK.
Perlindungan hak asasi manusia ABK melibatkan prinsip-prinsip dasar seperti perlakuan manusiawi,  penghormatan  terhadap  kebebasan  individu,  dan  penolakan  terhadap  perlakuan yang  tidak  manusiawi  atau  merendahkan  martabat  manusia.  Oleh  karena  itu,  pelarungan jenazah seorang ABK harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip ini. Penanganan ABK
yang  meninggal  saat  kapal  berlayar  sudah  diatur  dalam  ILO Seafarer’s  Service Regulation , Circular  letter International  Maritime  Organization  (IMO)  No.  2976  Tanggal  2 Juli 2009. Adapun aturan tersebut mengenai Voluntary implementation of IMO resolution Art. 930  (22) concerning  Guidlines  on  provision  of  financial  security  in  case  of  abandonment  of seafarers  and    Art. 931(22) concerning Guidelines on shipowners’ responsibilities in respect of  contractual  claims  for  personal  injury  to  or  death  of  seafarers ,  ketentuan  Internasional ( international  medical  guide  for  ships )  maupun  Nasional  (KUHD)  yang  menyebutkan  salah satu penanganan jenazah dilakukan dengan melarungkan ke laut.
Selain  dilarung  ke  laut,  ada  penanganan  lain  jika  memang  diduga  jenazah  tersebut berpotensi  menyebarkan  penyakit  berbahaya  bagi  ABK  lain,  yaitu  dapat  disimpan  di  dalam freezer  sampai  tiba  di  pelabuhan  berikutnya  (jika  kapal  memiliki freezer ),  atau  jenazah  dapat dikremasi  dan  abunya  diberikan  kepada  pihak  keluarga.  Artinya  jika  tidak  ada  fasilitas penyimpanan  yang  sesuai  untuk  menangani  jenazah  di  kapal  dan  jenazah  sakit  diduga  dapat menular  ke  ABK  lainnya  serta  jarak  dan  waktu  tempuh  ke  pelabuhan  tidak  memungkinkan untuk  dilakukan  dalam  waktu  singkat  maka  sesuai  ketentuan  yang  berlaku  dalam ILO Seafarer’s Service Regulation , jenazah tersebut dilarung ke laut.

## D.Penutup
Perjanjian kerja merupakan landasan utama bagi pekerja dan/atau buruh untuk menjalin hubungan  kerja,  serta  menjadi  dasar  bagi  mereka  untuk  menuntut  hak-haknya.  Dalam perbandingan antara Perjanjian Kerja Laut dan Perjanjian Kerja berdasarkan Undang-Undang, terdapat  perbedaan  yang  signifikan.  Perjanjian  Kerja  Laut  memiliki  sifat  yang  khusus, sedangkan  perjanjian  kerja  yang  berdasarkan  Undang-Undang  bersifat  umum.  Selain  itu, Perjanjian  Kerja  Laut  harus  dibuat  di  hadapan  pejabat  pemerintah  yang  berwenang,  yaitu Syahbandar.  Pemerintah,  organisasi  internasional,  dan  masyarakat  sipil  telah  mengakui masalah  serius  ini  dan  berupaya  untuk  meningkatkan  perlindungan  dan  kesejahteraan  ABK. Upaya diperlukan untuk memperkuat hukum dan regulasi terkait ketenagakerjaan, memberikan perlindungan  sosial  yang memadai, meningkatkan pengawasan dan penegakan  hukum. Selain itu, perjanjian kerja yang dibuat antara ABK dan pemilik kapal juga penting sebagai dokumen hukum  yang  mengatur  hak,  kewajiban,  dan  perlindungan  ABK.  Oleh  karena  itu,  jadi  ABK wajib  memperhatikan  dan  memahami  isi  perjanjian  kerja  sebelum  mereka  bergabung  dengan kapal. Jika  terdapat ketidaksesuaian antara perjanjian kerja dan  undang-undang  yang berlaku, maka  yang  berlaku  adalah  ketentuan  yang  lebih  menguntungkan  bagi  ABK.  Setiap  pemberi kerja  harus  mematuhi  hukum  dan  peraturan  yang  berlaku  di  negara  masing-masing  dalam mengelola  jenazah  ABK  atau  siapa  pun  yang  meninggal  dunia.  Jika  terjadi  kasus  kematian ABK  di  laut,  langkah-langkah  yang  harus  diambil  sebaiknya  melibatkan  otoritas  yang berwenang,  seperti  otoritas  kelautan,  perusahaan  pengapalan,  atau  agen  pelayaran,  untuk mengurus pemulangan jenazah dan prosedur pemakaman atau penguburan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

## Daftar Pustaka
C.S.T.  Kansil  &  Christine  S.T.  Kansil,  Hukum  Perusahaan  Indonesia  (Aspek  Hukum  dalam Ekonomi), Jakarta: Pradnya Paramita, 2001
http://repository.lppm.unila.ac.id/9197/1/perlindungan%20hak%20anak%20buah%20kapal%2 0dalam%20kerangka%20hukum%20nasional%20dan%20hukum%20internasional%20 %281%29.pdf http://repository.lppm.unila.ac.id/9197/1/perlindungan%20hak%20anak%20buah%20kapal%2 0dalam%20kerangka%20hukum%20nasional%20dan%20hukum%20internasional%20 %281%29.pdf
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  (KUHD)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang  Ketenagakerjaan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun 2000 Tentang Kepelautan Perlindungan Hak Anak Buah Kapal dalam Kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional, Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik
Indonesia  Nomor  42/PERMEN-KP/2016  Tentang  Perjanjian  Kerja  Laut  Bagi  Awak Kapal Perikanan
Maritime Labour Convention, 2006, as amended (MLC, 2006) Reynold  E.P.  (2019).  Hutagalung  Perbudakan  Modern  Anak  Buah  Kapal  Ikan  (ABKI)  Asal Indonesia. LKPS, Depok WHO, International Medical Guide for Ships, 3rd Edition, WHO Press, Geneva, 2007