## PENGUATAN LITERASI KEUANGAN UMKM MELALUI PELATIHAN PENCATATAN KEUANGAN BISNIS BERBASIS APLIKASI
Muhamamad Daud bin Mahmud 1) , Muhammad Ridwan 2) , Hasbullah Hajar 3) , Rahyuni Rahayu 4) , Muh. Sajjaj Sudirman 5) , Mulkam Musir 6 )
Akuntansi Syariah, FEBI, IAIN Ternate

## Abstrak
Kendala  yang  masih  sering  dihadapi  UMKM  di  Indonesia  adalah  minimnya  kompetensi sumber  daya  manusia  dalam  pengembangan  bisnisnya.  Program  pemberdayaan  yang dicanangkan  oleh  pemerintah  masih  kurang  dibarengi  dengan  tenaga  pendamping profesional, lemahnya sosialisasi, penyuluhan dan program pemberdayaan, sehingga UMKM belum menjadi sektor unggulan. Oleh karena itu, masih diperlukan sinergi yang kuat antara para  stakeholder  dalam  rangka  meningkatkan  literasi  bagi  UMKM  dalam  pencatatan  dan pengelolaan  keuangan  bisnis.  Pengabdian  kepada  masyarakat  ini  bertujuan  untuk meningkatkan  kompetensi  sumber  daya  UMKM  dalam  hal  pencatatan  keuangan  bisnis sekaligus  sebagai  bentuk  kontribusi  akademis  dalam  meningkatkan  literasi  keuangan masyarakat.  Pelatihan  dengan  evaluasi  berkelanjutan  dipilih  sebagai  metode  dalam pengabdian  ini.  Pengabdian  ini  dilaksanakan  melalui  berkolaborasi  bersama  Dinas Perindustrian,  perdagangan,  koperasi  dan  UKM  Kabupaten  Pulau  Morotai  dengan melibatkan  25  mitra  UMKM.  Pelatihan  yang  dilakukan  tim  PKM  dapat  memberikan peningkatan  kemampuan  mengoperasikan  aplikasi  lamikro  bagi  pelaku  UMKM.  Dari  25 peserta yang berpartisipasi, 15 diantaranya dapat mengoperasikan lamikro secara baik dan benar dan sisanya membutuhkan pendampingan intensif.
Kata Kunci : UMKM; Catatan Keuangan; Lamikro

## Abstract
The challenge that MSMEs in Indonesia still frequently encounter is a shortage of human resources  that  are  capable  of  growing  their  businesses.  The  government-promoted empowerment  initiative  is  still  lacking  in  professional  assistants,  effective  outreach, counseling, and empowerment programs, and as a result, MSMEs have not developed into a dominant  sector.  As  a  result,  substantial  stakeholder  synergy  is  still  required  to  improve MSMEs'  proficiency  in  handling  and  documenting  financial  data.  As  a  sort  of  academic contribution to raising community financial literacy, this community service strives to raise the competency of MSME resources in terms of business financial records. The approach for this  service  was  training  with  objective  assessment. With  the  assistance  of  25  MSME partners,  this  service  was  provided  in  cooperation  with  Disperindagkop  dan  UKM Kabupaten  Pulau  Morotai.  The  team  can  train  MSME  actors  to  utilize  the  Lamikro application with more proficiency. 15 out of the 25 participants were able to use the lamikro properly, while the others required significant assistance.

## Keywords: MSME; Financial Records; Lamikro
Correspondence author: Muhammad Daud bin Mahmud, daud@iain-ternate.ac.id , Ternate, Indonesia
This work is licensed under a CC-BY-NC

## PENDAHULUAN
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) adalah tulang punggung sebagian besar negara di seluruh dunia karena UMKM memainkan peran penting dalam menyediakan lapangan kerja bagi warga suatu negara dan mendukung pertumbuhan ekonomi negara yang berkelanjutan (Lim et al., 2021). UMKM di sebagian besar negara di dunia sudah terbukti memberikan kontribusi berkontribusi terhadap 60% hingga 70% lapangan kerja suatu negara (National Action Plans on Business and Human Rights, 2022).
Pemerintah  Republik  Indonesia  melalui  Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil dan Menengah (UMKM) telah mendeklarasikan tahun 2024 sebagai tahun kebangkitan UMKM  dari  disrupsi  akibat  pandemi  covid-19.  Selain  covid-19,  disrupsi  teknologi informasi  juga  menuntut  UMKM  bertransformasi  menjadi  UMKM  digital.  Oleh  sebab itu, pemerintah Indonesia menargetkan 34 juta UMKM akan terintegrasi dalam ekosistem UMKM  digital  pada  tahun  2024  (Humas  Kementerian  Koperasi  dan  UKM,  2021). Digitalisasi  UMKM  merupakan  upaya  pemerintah  dalam  meningkatkan  daya  saing UMKM karena UMKM merupakan salah satu segmen sasaran prioritas literasi keuangan dan inklusi keuangan tahun 2023 (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).
Kendala  yang  masih  sering  dihadapi  UMKM  di  Indonesia  adalah  minimnya kompetensi sumber daya manusia dalam pengembangan bisnisnya (Mahmud et al., 2023). Sumber daya manusia  yang mengelola koperasi  dan UMKM umumnya tidak memiliki latar  belakang  pendidikan  akuntansi  yang  memamadai  dan  memiliki  pengetahun  yang minim  tentang  penyusunan  laporan  keuangan    yang  baik  (Maseko  &  Manyani,  2011; Mutiarni et al., 2017; Rudiantoro & Siregar, 2012; Yusmaniarti & Ekowati, 2019). Hal inilah  yang  menyebabkan  pelaku  UMKM  dan  Koperasi  kesulitan  dalam  mengakses pembiayaan terutama yang diberikan oleh lembaga perbankan (Rahmawati & Puspasari, 2017; Sarwani et al., 2019).
Literasi  keuangan  merupakan  keterampilan  penting  untuk  memberdayakan masyarakat  terutama  masyarakat  rentan  dan  kurang  terlayani  seperti  UMKM  (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Hasil penelitian (Rachmawati et al., 2021) menunjukkan bahwa tingkat  kesadaran  dan  kesiapan  pelaku  UMKM  dalam  penyusunan  laporan  keuangan masih  relatif  rendah  sehingga  dukungan  regulator  diperlukan  sebagai  upaya meminimalisir  kendala  yang  dihadapi  pelaku  UMKM  dalam  menyusun  laporan keuangan. Literasi keuangan (syariah) pelaku UMKM juga dinilai masih sangat rendah, berada dibawah 20% (Trimulato et al., 2022).
Karena  sifatnya  yang  tidak  transparan  secara  informasi,  UMKM  menghadapi hambatan  yang  lebih  besar  dalam  meningkatkan  pendanaan  eksternal  daripada  mitra mereka yang lebih besar. Oleh karena itu, alternatif yang sesuai harus disediakan untuk menutup kesenjangan pendanaan UMKM tersebut (Disli et al., 2022).
Kendala terkait pengelolaan keuangan yang terjadi pada UMKM dapat diselesaikan dengan pencatatan keuangan berbasis aplikasi (Latief et al., 2022; Zunaidi et al., 2023). Solusi ini dapat memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam mengelola keuangan bisnisnya  secara  lebih  terstruktur  sehingga  memudahkan  mereka  dalam  pengambilan keputusan  untuk  merencanakan  target  bisnis  kedepannya  (Br  Siahaan  et  al.,  2022; Mahmud & Anis Safitri, 2022; Rahman & Ngandoh, 2022). Selain itu, catatan akuntansi yang  terdokumentasikan  dengan  baik  juga  dapat  digunakan  untuk  pengukuran  kinerja bisnis (Maseko & Manyani, 2011; Purwantini et al., 2023)
UMKM di Provinsi Maluku Utara memiliki karakteristik informal, yaitu usaha yang dicirikan  dengan  tidak  adanya  status  badan  hukum,  tidak  adanya  sistem  pencatatan
keuangan yang baik, dijalankan dengan modal yang terbatas dan keahlian yang terbatas, serta penggunaan teknologi yang masih sederhana (BPS Provinsi Maluku Utara, 2017). Pengelolaan  yang  sederhana  ini  tentunya  akan  berpengaruh  terhadap  pendapatan  yang diperoleh.  Salah  satu  upaya  untuk  meningkatkan  kinerja  dari  UMKM  adalah  menjalin kemitraan  untuk  mendapatkan  pembinaan.  Upaya  tersebut  diharapkan  dapat meningkatkan pendapatan UMKM sekaligus akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Jumlah unit usaha dengan skala UMKM di Kabupaten Pulau Morotai sampai tahun 2021  mencapai  2.216  unit.  Jumlah  ini  adalah  yang  terbanyak  di  antara  semua kabupaten/kota di Provinsi Maluku utara (BPS Provinsi Maluku Utara, 2022). Meskipun demikian, pelaku UMKM di Kabupaten Pulau Morotai masih menghadapi permasalahan klasik seperti kesulitan akses permodalan, perluasan pemasaran, serta manajemen yang kurang  kompeten  dan  profesional.  Hal  tersebut  dikarenakan  terbatasnya  pengetahuan yang  dimiliki  oleh  pelaku  UMKM  dan  kualitas  sumber  daya  manusia  pelaku  UMKM yang masih perlu ditingkatkan (Ka’bah & Latief, 2021).
Program  pemberdayaan  yang  dicanangkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Pulau Morotai kurang dibarengi dengan tenaga pendamping profesional, lemahnya sosialisasi, penyuluhan  dan  program  pemberdayaan,  sehingga  UMKM  belum  menjadi  sektor unggulan di Kabupaten Pulau Morotai (Ka’bah and Latief, 2021).
Laporan  Perokonomian  Provinsi  Maluku  Utara  yang  dikeluarkan  oleh  Bank Indonesia disebutkan bahwa masih diperlukan sinergi yang kuat antara para stakeholder dalam  rangka  meningkatkan  literasi  bagi  UMKM  dalam  pencatatan  dan  pengelolaan keuangan bisnis (Tim Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah, 2022).
Pemberdayaan  UMKM  melalui  penguatan  kompetensi  sumber  daya  manusianya merupakan  suatu  keniscayaan  yang  harus  dilakukan  sebagai  upaya  untuk  mewujudkan misi  pemerintah  dalam  menaikan  kelas  UMKM  menjadi  UMKM  digital.  Untuk membangun  ekosistem  digital  UMKM  diperlukan  sinergitas  dari  berbagai  pihak.  Oleh karena  itu,  sebagai  insan  akademik,  perguruan  tinggi  perlu  mengambil  peran  penting dalam mewujudkan sinergitas tersebut.
Sebagai bentuk dukungan terhadap misi pemerintah dalam upaya mengkonsolidasikan  ekosistem  digital  UMKM,  Program  Studi  Akuntansi  Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate mengambil  peran  penting  dengan  terlibat  langsung  dalam  pemberdayaan  UMKM. Pemberdayaan  UMKM  ini  wajib  dilakukan  sebagai  salah  satu  perwujudan  tridharma perguruan tinggi yakni Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).
Sebagai  solusi  atas  permasalahan  yang  disebutkan  di  atas,  maka  Program  Studi Akuntansi Syariah menawarkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dalam hal  ini Dinas  Perindustrian, Perdagangan,  Koperasi  dan UKM Kabupaten Pulau Morotai untuk melakukan pelatihan pencatatan keuangan bisnis berbasis aplikasi. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi sumber daya UMKM dalam hal  pencatatan  keuangan  bisnis  sekaligus  sebagai  bentuk  kontribusi  akademis  dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

## METODE PELAKSANAAN
Kegiatan  ini  dilaksanakan  bersama  empat  program  studi  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ternate dengan tema utama yakni “Digitalisasi
UMKM  Kabupaten  Pulau  Morotai”.  Masing-masing  program  studi  memiliki  target pengabdian kepada masyarakat secara terpisah tetapi terfokus pada pemberdayaan pelaku UMKM Kabupaten Pulau Morotai.
Kegiatan yang ditawarkan oleh FEBI IAIN Ternate sebagaimana terdiri dari empat program  utama  yakni  pemanfaatan  teknologi  finansial  ( fianancial  technology ), pemasaran digital ( digital marketing ), pencatatan keuangan bisnis menggunakan aplikasi lamikro dan pengelolaan bisnis produk halal ( halal supply chain ). Dari ke empat program tersebut,  salah  satu  diantaranya  merupakan  tanggung  jawab  program  studi  Akuntansi Syariah yaitu pencatatan keuangan bisnis menggunakan aplikasi lamikro.
Pelaksanaan  kegiatan  ini  dilakukan  melalui  beberapa  tahapan.  Dimulai  dengan tahapan pertama  yaitu pemetaan masalah  yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM di Provinsi  Maluku  Utara.  Dari  hasil  pemetaan  tersebut  diketahui  bahwa  masalah  yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Maluku utara pada umumnya memiliki kemiripan yakni minimnya kompetensi sumber daya manusia yang berpengaruh pada pengelolaan bisnis yang  baik.  Dari  hasil  pemetaan  tersebut  juga  diketahui  bahwa  jumlah  UMKM  paling banyak  di  Provinsi  Maluku  Utara  terdapat  di  Kabupaten  Pulau  Morotai  (BPS  Provinsi Maluku Utara, 2017).
Tahapan kedua, tim PKM melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan,  Koperasi  dan  UKM  Kabupaten  Pulau  Morotai  untuk  mengkonfirmasi kondisi  pelaku  UMKM  dan  menawarkan  kerjasama  pemberdayaan  pelaku  UMKM. Tahapan  ketiga  dilakukan  setelah  tawaran  kerjasama  disepakati  kedua  belah  pihak. Pelatihan dilakukan selama dua hari di balai pertemuan Disperindagkop UKM Kabupaten Pulau Morotai.
Tahapan  ketiga,  tim  melakukan  sosialisasi  kepada  palaku  UMKM  tentang pentingnya  pencatatan  keuangan  bisnis  yang  terstruktur  bagi  UMKM  sebagai  sarana untuk  mengevaluasi  kinerja  keuangan  bisnis  sekaligus  sebagai  dasar  pengambilan keputusan  bisnis  kedepannya.  Pada  sosialisasi  tersebut  tim  juga  mengenalkan  aplikasi “lamikro” yaitu aplikasi pencatatan keuangan UMKM berbasis desktop dan android yang telah tersertifikasi Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Pelaku UMKM dapat  mencatat  transaksi  bisnis,  memantau  kinerja  keuangan  melalui  luaran  laporan keuangan dari aplikasi ini secara otomatis (Kementerian KUKM RI, 2020).
Tahapan  keempat,  tim  PKM  melakukan  monitoring  saat  peserta  mempraktikan penggunaan aplikasi lamikro dan evaluasi dilakukan di sesi terakhir pelatihan. Evaluasi berkelanjutan dilakukan pascapelatihan selama 3 bulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Deskripsi Pelaku UMKM yang Terlibat dalam Pelatihan
Dari  hasil  koordinasi  dengan  Disperindagkop  dan  UKM  Kabupaten  Pulau Morotai, diketahui bahwa pelaku UMKM  yang dapat berpartisipasi dalam pelatihan sebanyak  30  orang  yang  tersebar  di  enam  kecamatan  di  Kabupaten  Pulau  Morotai. Peserta  merupakan  mitra  binaan  Disperindagkop  UKM  Kabupaten  Pulau  Morotai. Peserta  yang  tercatat  mengikuti  pelatihan  sampai  selesai  dihari  kedua  sebanyak  25 orang yang tergambarkan dalam gambar 2 berikut.

## Gambar 2. Deskripsi Peserta Pelatihan
2. Pelatihan Pencatatan Keuangan Menggunakan Lamikro
Pada hari pertama, mitra diberikan pemahaman tentang pentingnya pencatatan keuangan  dalam  berbisnis  dan  pengenalan  aplikasi  yang  dapat  digunakan  untuk melakukan  pencatatan  secara  efektif  dan  efisien.  Praktik  penggunaan  aplikasi  yang telah diperkenalkan tersebut dilakukan dihari kedua. Pengoperasian aplikasi lamikro dilakukan melalui beberapa tahapan:
a. Pendaftaran akun email bisnis (dilewati jika peserta sudah memiliki email bisnis;
b. Pendaftaran  akun  lamikro  (peserta  wajib  menggunakan  Nomor  Induk Kependudukan (NIK). Satu NIK untuk satu pengguna (user).
c. Pencatatan transkasi disesuaikan dengan klasifikasi pemasukan dan pengeluaran;
d. Membaca laporan keuangan ( output ).
Gambar 3. Koordinasi dengan Disperindagkop UKM Kab. Pulau Morotai
0 5 10 15 20 Pria W an ita 15-29 T ah u n 30-60 T ah u n >60 T ah u n SM P SM A Sar ja n ( S1)
Ke raji n an …
Ku lin e r Se mb ako Jenis
Kelamin Usia Pendidikan
Terakhir Jenis Usaha 5 20 19 5 1 2 14 9 5 17 3

## Deskripsi Peserta Pelatihan

## 3. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring  dilakukan  dihari  kedua  secara  bersama  oleh  tim  PKM  secara langsung  dengan  mendampingi  pelaku  UMKM  dalam  mengoperasikan  aplikasi lamikro.  Diakhir  pelatihan,  tim  melakukan  evaluasi  dengan  melihat  luaran  catatan keuangan  berupa  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  oleh  lamikro  melalui  akun masing-masing  mitra  kemudian  memberikan  masukan  berdasarkan  kendala  yang dihadapi.  Evaluasi  ini  dimaksudkan  untuk  mengukur  ketercapaian  tujuan  pelatihan. Dari  25  peserta  pelatihan  yang  mendaftar  akun  lamikro,  terdapat  15  peserta  yang mengoperasikannya sampai pada tahapan adanya output laporan keuangan.
Tabel 1. Peserta yang dapat mengoperasikan aplikasi Lamikro
No Nama Peserta Nomor PJKC* Ket. Persentase Kesesuaian 1 Hj. Ethy Suwarti PJKC 01 Cinderamata 98% 2 Mona Lanny PJKC 05 Kuliner 87% 3 Rubianty Hamisi PJKC 06 Cinderamata 85% 4 Sarniyanti PJKC 07 Cinderamata 88% 5 H. La Ode Makaduni PJKJ 08 Kuliner 89% 6 Nurafni Sangaji PJKC 12 Kuliner 85% 7 Ibrahim F. Lumbessy PJKC 13 Sembako 85% 8 Siti Julaiha Popala PJKC 14 Cinderamata 87% 9 Nitha Hj. Aras PJKC - Kuliner 86% 10 Sri Rahayu Mas'yri PJKC - Kuliner 85% 11 Marwia Sibua PJKC - Kuliner 85% 12 Radia Sibua PJKC - Kuliner 90% 13 Faisal Labuha PJKC - Kuliner 96% 14 Siti Nafisa Kurung PJKC - Kuliner 90% 15 Suratni Rahaguna PJKC - Sembako 85%
*PJKC: Pusat Jajanan, Kuliner dan Cinderamata Sumber: Data diolah, 2023
Tabel 1 di atas merupakan ringkasan dari 15 peserta yang dikategorikan dapat mengoperasikan  aplikasi  lamikro  setelah  mengikuti  pelatihan.  Kriteria  peserta pelatihan  dapat  mengoperasikan  lamikro  dilihat  dari  cara  menginput  transaksi  yang tingkat  ketepatan  menjurnalnya  lebih  dari  85%.  Persentase  tersebut  dijadikan  tolak ukur untuk mentolerir kesalahan penginputan yang dilakukan oleh peserta pelatihan. Peserta  yang  dapat  melakukan  penginputan  data  pada  aplikasi  lamikro  namun  hasil inputannya  belum  sesuai  dengan  standar  jurnal  umum  atau  tingkat  ketepatan menjurnalnya  masih  di  bawah  85%  tidak  dimasukan  dalam  list  pada  tabel  di  atas. Laporan  keuangan  yang  dihasilkan  dari  akun  lamikro  3  peserta  yang  namanya ditebalkan  dapat  dilihat  pada  lampiran  (lihat  lampiran).  Ketiga  peserta  tersebut dijadikan sebagai sampel karena dianggap dapat menjadi perwakilan setiap jenis bisnis yang  ada  pada  Pusat  Jajanan,  Kuliner  dan  Cinderamata  (PJKC)  dan  memiliki persentase kesesuaian yang tertinggi di setiap jenis bisnis yang ada.
4. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan
Monitoring dan evaluasi berkelanjutan dilakukan selama 3 bulan paskapelatihan melalui  grup whatsapp .  Kendala  yang  dihadapai  oleh  pelaku  UMKM  ketika mengaplikasikan  lamikro  dalam  pencatatan  keuangan  bisnisnya  dapat  langsung berkonsultasi  melalui  grup  tersebut  dan  tim  PKM  akan  berupaya  mencari  solusi kemudian  mendampingi  menyelesaikan  permasalahan  tersebut  melalui  pertemuan secara daring.
Gambar 4. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
5. Kendala yang Dihadapi atau Masalah Lain yang Terekam Kendala utama yang dihadapi saat pelaksanaan pelatihan ini adalah minimnya literasi  digital  para  peserta  pelatihan.  Sebagian  besar  peserta  masih  kaku mengoperasikan  aplikasi handphone maupun  komputer  (laptop).  Pengoperasian lamikro  sangat  membutuhkan  kecakapan  pengoperasian handphone dan/atau komputer  oleh  penggunanya  sehingga  pelaku  UMKM  yang  akan  menggunakan aplikasi  ini  perlu  diberdayakan  melalui  peningkatan  kompetensi  penggunaan handphone atau komputer.
Partisipasi  aktif  peserta  pelatihan  menjadi  kendala  teknis  saat  pelatihan dilaksanakan  yang  menyebabkan  target  keikutsertaan  peserta  dalam  pelatihan  tidak tercapai. Hal ini dapat dilihat dari jumlah peserta yang diundang adalah 30 orang tetapi yang mengikuti pelatihan sampai selesai hanya 25 orang.

## SIMPULAN
Pengabdian  Kepada  Masyarakat  ini  ditujukan  untuk  memberikan  solusi  terhadap masalah yang masih sering menjadi kendala bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan bisnisnya. Kendala yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM adalah masalah pendanaan. Mereka  sering  kesulitan  mendapatkan  pendanaan  bisnis  karena  minimnya  kompetensi yang dimilikinya. Hal ini yang meyebabkan tidak terpenuhinya persyaratan administratif sebagaimana  disyaratkan  oleh  pemberi  dana  seperti  adanya  pencatatan  keuangan  atau laporan  keuangan  yang  terstruktur.  Lamikro  merupakan  aplikasi  yang  dapat  menjadi solusi untuk menjawab permasahan tersebut karena dapat digunakan secara cuma-cuma untuk  melakukan  pencatatan  keuangan  bisnis  khususnya  UMKM  berdasarkan  Standar Akuntansi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (SAK-UMKM).
Pelatihan  yang  dilakukan  oleh  tim  PKM  dapat  memberikan  peningkatan kemampuan  mengoperasikan  lamikro  bagi  pelaku  UMKM.  Dari  25  peserta  yang
berpartisipasi, 15 diantaranya dapat mengoperasikan lamikro secara baik dan benar dan sisanya membutuhkan pendampingan intensif. Pendampingan intensif ini perlu dilakukan mengingat kemampuan pelaku UMKM dalam mengoperasikan handhone dan komputer yang  masih  minim.  PKM  selanjutnya  akan  lebih  baik  jika  diarahkan  pada  penguatan literasi digital melalui peningkatan kompetensi pengoperasian handphone dan komputer untuk meningkatkan kinerja bisnis UMKM.

## UCAPAN TERIMA KASIH
PKM  program  studi  akuntansi  syariah  mengapresiasi  dan  berterimakasih  kepada Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (LPPM)  IAIN  Ternate  yang telah mensponsori kegiatan ini. Kami mengapresiasi kontribusi yang diberikan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Pulau Morotai dan seluruh pelaku UMKM Kabupaten Pulau Morotai yang turut berpartisipasi sehingga kegiatan ini dapat diselenggakan.

## DAFTAR PUSTAKA
BPS Provinsi Maluku Utara. (2017). Potensi Usaha Mikro Kecil Provinsi Maluku Utara -Sensus Ekonomi 2016 (Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik (ed.). BPS Provinsi Maluku Utara. https://malut.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve BPS Provinsi Maluku Utara. (2022). Maluku Utara Dalam Angka 2022.
Br  Siahaan,  S.  V.,  Debi,  F.,  Mardi,  H.,  &  Clara,  N.  (2022).  Peningkatan  kompetensi pembuatan laporan keuangan BUM Desa menggunakan aplikasi berbasis android. Jurnal  Inovasi  Hasil  Pengabdian  Masyarakat  (JIPEMAS),  5(2),  280. https://doi.org/10.33474/jipemas.v5i2.14183 Disli,  M.,  Aysan,  A.  F.,  &  Abdelsalam,  O.  (2022).  Favoring  the  small  and  the  plenty:
Islamic  banking  for  MSMEs.  Economic  Systems,  April  2021,  101051. https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2022.101051
Humas  Kementerian  Koperasi  dan  UKM.  (2021).  Target  Pemerintah  30  Juta  UMKM Masu Ekosistem Digital pada Tahun 2024. https://kemenkopukm.go.id/read/target-pemerintah-30-juta-umkm-masuk- ekosistem-digital-pada-tahun-2024
Ka’bah, S., & Latief, F. H. (2021). Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Masyarakat dalam Mendorong Pendapatan Daerah. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 7(4), 665–674. https://doi.org/10.5281/zenodo.5302076 Kementerian KUKM RI. (2020). Laporan Akuntansi Usaha Mikro. https://lamikro.com/ Latief,  F.,  Rahman,  K.  G.,  Dirwan,  D.,  &  R.,  M.  R.  G.  (2022).  Peningkatan  UMKM
Bidang  Pemasaran  dan  Keuangan  Menyongsong  Indonesia  Emas  2045.  JMM (JurnalMasyarakat Mandiri), 6(5), 4072–4083. https://doi.org/10.31764/jmm.v6i5.10654
Lim,  W.  M.,  Gupta,  S.,  Aggarwal,  A.,  Paul,  J.,  &  Sadhna,  P.  (2021).  How  do  digital natives  perceive  and  react  toward  online  advertising?  Implications  for  SMEs. Https://Doi.Org/10.1080/0965254X.2021.1941204. https://doi.org/10.1080/0965254X.2021.1941204
Mahmud, M. D. bin, & Anis Safitri, M. (2022). Pendampingan UMKM Dalam Penataan Catatan  Keuangan  Bisnis  Menggunakan  Lamikro  Di  Kota  Ternate.  Prosiding Sembadha, 3, 21–26. https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/sembadha/article/view/1794 Mahmud, M. D. bin, Yamani, S., & Usman, N. (2023). Pendampingan Penataan Catatan dan Pelaporan Keuangan Koperasi Desa Tahane. Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 6(1). https://doi.org/10.24198/KUMAWULA.V6I1.38918
Maseko,  N.,  &  Manyani,  O.  (2011).  Accounting  Practices  of  SMEs  in  Zimbabwe:  An
Investigative  Study  of  Record  Keeping  for  Performance  Measurement  (A  case Study of Bindura). Journal of Accounting and Taxation, 3(8). https://doi.org/10.5897/JAT11.031
Mutiarni, R., Utomo,  L.  P., & Zuhroh, S. (2017). Pendampingan Pencatatan Transaksi Keuangan  Pada  Koperasi  Bunga  Harapan  Desa  Ceweng.  Comvice:  Journal  of Community Service, 1(1), 33–38. https://doi.org/10.26533/comvice.v1i1.118
National Action Plans on Business and Human Rights. (2022). Small & medium-sized enterprises  |  National  Action  Plans  on  Business  and  Human  Rights.  National Action Plans on Business and Human Rights. https://globalnaps.org/issue/small- medium-enterprises-smes/
Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Strategi  Nasional  Literasi Keuangan Indonesia 2021  - 2025. 1–130.
Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2022).  Siaran  Pers  Nomor  82/DHMS/OJK/XI/2022:  Survei Nasional  Literasi  dan  Inklusi  Keuangan  Tahun  2022.  Otoritas  Jasa  Keuangan Republik Indonesia, November, 10–12. https://ojk.go.id/id/berita-dan- kegiatan/siaran-pers/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan- Tahun-2022.aspx
Purwantini, A. H., Amalia, R. D., Kasmawati, A., Kinasih, A. S., Novitasari, N., & Sarita, R.  (2023).  Upaya  Pengembangan  Model  Pemasaran  Dan  Pelaporan  Keuangan UMKM  Dusun  Kadi  Gunung  Kabupaten  Magelang.  Jurnal  PkM  Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(6), 716–724. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30998/jurnalpkm.v5i6.8280
Rachmawati,  N.  A.,  Ramayanti,  R.,  &  Setiawan,  R.  (2021).  Tingkat  Kesadaran  dan Kesiapan Pelaku UMKM Dalam Menyusun Laporan Keuangan dan Pajak. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 21(2), 138. https://doi.org/10.20961/jab.v21i2.646
Rahman,  K.  G.,  &  Ngandoh,  A.  M.  (2022).  Pengembangan  Aplikasi  Pencatatan Keuangan  BUMDes  pada  BUMDes  Semarak  Bantaeng  di  Desa  Bonto  Lojong Kecamatan  Ulu  Ere,  Kabupaten  Bantaeng,  Makassar,  Sulawesi  Selatan.  Jurnal Panrita Abdi, 6(3), 531–538. https://doi.org/10.20956/pa.v6i3.15270
Rahmawati,  T.,  &  Puspasari,  O.  R.  (2017).  Implementasi  SAK  ETAP  dan  Kualitas Laporan  Keuangan  UMKM  Terkait  Akses  Modal  Perbankan.  Jurnal  Kajian Akuntansi, 1(1). https://doi.org/10.33603/jka.v1i1.510
Rudiantoro,  R.,  &  Siregar,  S.  V.  (2012).  Kualitas  Laporan  Keuangan  UMKM  Serta Prospek Implementasi SAK ETAP. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 9(1), 1–21. https://doi.org/10.21002/jaki.2012.01
Sarwani, Nailiah, R., & Mukhtar Latif, D. (2019). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap  Tingkat  Penerimaan  Kredit  Serta  Implementasi  SAK  ETAP.  Riset Akuntansi Keuangan, Vol. 4(1), 11–29. https://doi.org/10.31002/RAK.V4I1.1378
Tim  Perumusan  dan  Implementasi  Kebijakan  Ekonomi  dan  Keuangan  Daerah.  (2022).
Laporan  Perekonomian  Provinsi  Maluku  Utara  Mei  2022.  In  Bank  Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara. www.bi.go.id Trimulato, T., Ismawati, I., Sapa, N. Bin, Muhlis, M., & Amani, Z. (2022). Sosialisasi Keuangan  Syariah  dan  UMKM  Halal  Berbasis  Masjid  di  Desa  Ereng  Ereng Kabupaten  Bantaeng.  Cendekia:  Jurnal  Pengabdian  Masyarakat,  4(2),  60. https://doi.org/10.32503/cendekia.v4i2.2493
Yusmaniarti,  Y.,  &  Ekowati,  S.  (2019).  Laporan  Keuangan  Koperasi  Berbasis  Media Excel For Accounting (EFA). Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia, 2(1). https://doi.org/10.36085/jpmbr.v2i1.294
Zunaidi,  R.  A.,  Wahyuni,  A.  E.,  Prihardianto,  R.  D.,  Tajtibra,  F.,  Setiawan,  D.  D.  P.,
Ardianto,  Y.  M.,  NurhaLissa,  R.,  &  Widianto,  H.  (2023).  Urgensi  pencatatan keuangan digital berbasis ponsel pada UMKM di kota Suryabaya. BEMAS: Jurnal Bermasyarakat, 3(2), 141–147. https://doi.org/10.37373/BEMAS.V3I2.330