## EKSEKUSI JAMINAN DALAM KEPAILITAN PADA KREDITOR SEPARATIS KETIKA DITANGANI OLEH KURATOR

## Maria Gabrielle Janice Angelie Siregar
Angelsiregar96@gmail.com

## Universitas Airlangga

## Abstract
This research aims to know and analyze the acts of curators in ordering and handling of bankrupt property against separatist creditors whose at a loss because of the sale of material security which is directly entrusted to the curator without trying to exercise his rights first. Respondent in this particular case is curator of PT. Metalindo Perwita. Which in the results of this research the curator has accurately done the handling and settling of the bankruptcy property, and also follow the principle of transparency so that the curator can not be asked for a responsibility toward the losses that befell to the separatist creditors. An effort that can be reestablished by separatist creditors is an extraordinary remedy which is a review to use new evidence just has been discovered and that has not been used in a previous court or a lower court. Keywords: Curator;  Separatist Creditor; Material Security; handling sama  settling; bankruptcy property.

## Abstrak
Peneilitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbuatan kurator dalam melakukan pemberesan dan pengurusan harta pailit terhadap kreditor separatis yang merasa rugi atas penjualan jaminan kebendaan yang secara langsung dipercayakan pada kurator tanpa mencoba melakukan haknya terlebih dahulu. Responden pada penelitian ini ialah kurator PT. Metalindo Perwita. Yang dimana dalam hasil penelitian ini kurator sudah melakukan pemberesan dan pengurusan harta pailit tersebut secara tepat, benar dan memenuhi asas transparansi sehingga kurator tidak dapat dimintai pertanggng jawaban atas kerugian yang menimpa kreditor separatis. Upaya yang dapat dilakukan kembali oleh kreditor separatis ialah upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali apabila ditemukan bukti baru yang belum dipakai dalam pengadilan sebelumnya atau pengadilan yang lebih rendah. Kata Kunci: Kurator; Kreditor Separatis; Jaminan Kebendaan; Pengurusan dan Pemberesan; Harta Pailit.

## Pendahuluan
Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, yang dimaksud dengan kreditor adalah kreditor preferen, kreditor konkuren dan kreditor separatis. Kreditor preferen adalah kreditor yang memegang hak privilege, menurut Undang-undang kreditor preferen ialah kreditor yang harus didahulukan terlebih dahulu, kreditor preferen mempunyai hak yang istimewa. Kreditor konkuren adalah kreditor yang pemenuhan pelunasan utangnya tidak ada yang harus didahulukan karena semua
Maria Gabrielle: Eksekusi Jaminan dalam 599

## Jurist-Diction
Volume 1 No. 2, November 2018
Article history: Submitted 1 October 2018; Accepted 8 October 2018; Available online 1 November 2018
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018
mempunyai pelunasan utang yang kedudukannya sama berhak. Kreditor separatis adalah  kreditor  pemegang  agunan  seperti  pemegang  gadai,  jaminan  fidusia,  hak tanggungan, hipotek dan agunan kebendaan lainnya. 1
Berdasarkan Pasal 55 UUK-PKPU, kreditor separatis ialah kreditor pemegang jaminan yang boleh mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitor, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor. Menurut Sudargo Gautama, “mereka ini karena sifatnya pemilik suatu hak yang dilindungi secara super preferen dapat mengeksekusi hak mereka seolah-olah tidak terjadi kepailitan. 2 Mereka ini karenanya dianggap separatis (berdiri sendiri).
Sejalan dengan itu menurut Munir Fuady, kedudukan kreditor separatis sangat tinggi, lebih tinggi dari kreditor yang diistimewakan lainnya. 3
Benda jaminan yang berada di kreditor separatis dipisahkan dari harta pailit begitupun kedudukan kreditor separatis yang terpisah dengan kreditor lainnya. Kreditor separatis dapat mengeksekusi dan mengambil sendiri hasil dari penjualan benda jaminan. Kedudukan kreditor separatis tersebut dipisahkan dari kreditor lainnya, dan benda jaminan juga dipisahkan dari harta pailit. Kedudukan kreditor separatis di atas adalah dalam pengeksekusian jaminan kebendaan. Kreditor separatis dapat menjual dan mengambil sendiri hasil dari penjualan benda jaminan. Bahkan jika diperkirakan hasil penjualan atas jaminan kebendaan tidak dapat menutupi seluruh utang maka kekuangannya dapat dimintakan agar diperthitungkan oleh kurator dengan konsekuensi menjadi kreditor konkuren. Sebaliknya apabila hasil dari penjualan jaminan kebendaan melebihi piutang kreditor separatis, maka setelah diambil untuk pelunasan piutang adanya kelebihan harus masuk dalam “Boedel Pailit”. “Boedel pailit” adalah harta kekayaan yang telah dinyatakan pailit yang diurus oleh kurator.
Apabila kreditor separatis dapat mengeksekusi sendiri benda yang menjadi
1 Sudargo Gautama, Komentar atas Peraturan Baru Untuk Indonesia ,PT.Citra Aditya Baktia, Bandung, 1998.[75].
2 Sudargo Gautama, Op.Cit .[78].
3 Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan Prakik , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.[97].
agunan tersebut akan lebih menguntungkan daripada melalui kurator. Karena dari hasil penjualan, mereka (kreditor separatis) mengambil sebesar piutangnya, sedangkan jika ada sisa dari hasil penjualan maka akan masuk sebagai “Boedel Pailit”. Sebaliknya bila hasil penjualan tersebut ternyata tidak mencukupi, untuk tagihan kreditor yang belum terbayar dapat memasukkan kekurangannya sebagai kreditor bersaing (konkuren), 4 berdasarkan Pasal 60 ayat (3) jo. Pasal 189 ayat (5) UUK-PKPU. Namun jangka waktu sudah ditentukan dan bila yang sudah ditentukan terlewati maka benda jaminan yang semula di kreditor separatis harus diambil alih oleh kurator yang memberikan jaminan dengan tidak mengurangi hak kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan jaminan kebendaan, sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) UUK-PKPU.
Pada faktanya, dalam “studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 158k/ pdt.sus/2011” dimana PT. Bank OCBC NISP Tbk menggugat kurator PT. Metalindo Perwita, sebagaimana sebagai Kreditor Separatis yaitu PT. Bank OCBC NISP Tbk (Kreditor Separatis) hanya mendapatkan bagiannya sebesar Rp 1.520.236.774,- (satu milyar lima ratus dua puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah), dari total tagihan yang disahkan oleh hakim pengawas sebesar Rp.44.746.392,12,- (empat puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah dua belas sen). Dapat dilihat dari daftar pembagian  dalam kasus ini, dimana kreditor separatis mendapatkan pembayaran yang jauh dari total tagiha sehingga, sangat berbeda apabila kurator yang mengurus penjualan benda jaminan tersebut karena sering kali belum jelasnya hasil pembagian yang dilakukan oleh kurator kepada kreditor-kreditor.

## Penjualan Harta Pailit yang Terikat Jaminan Kebendaan
Dalam hal mengeksekusi harta pailit yang dapat melakukan eksekusi terhadap
4 Erman Rajagukguk (ed), Peranan hukum dalam Pembangunan ekonomi , (Jakarta: Pas- casarjana UI,2000) hal 16, Rudolpho Sandoval, Judicial decisions within the framework of an eco- nomic structur, St. Marys Law Jurnal Vol.11 tahun 1980.[48].
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018
jaminan kebendaan ialah kreditor separatis dan kurator.
Sebelum melakukan eksekusi, jaminan kebendaan harus ditangguhkan terlebih dahulu. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) mengatur, sejak putusan pailit dijatuhkan maka agunan harta pailit akan masuk dalam masa penangguhan selama 90 (sembilan puluh) hari dan penangguhan ini tidak berlaku untuk tagihan kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditor untuk memperjumpakan utang. Penangguhan dilakukan agar kurator dapat mengupayakan jaminan kebendaan tesebut memperoleh harga yang terbaik, dimana hasil penjualannya dapat memperoleh harga yang melampui piutang kreditor separatis sehingga, apabila setelah pelunasan piutang kreditor ada sisa maka akan masuk kedalam boedel pailit. Dengan begitu, dapat memberikan keuntungan untuk semua pihak dan tidak merugikan kreditor separatis.
Berdasarkan penjelasan Pasal 56 ayat (1) UUK-PKPU, penagguhan utang dilakukan bertujuan untuk: (i). Memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian, (ii). Memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit, (iii). Memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal. Apabila setelah masa penagguhan berakhir dan tidak terjadi perdamaian maka sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) dengan dimulainya keadaan insolvensi maka kreditor separatis dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan kebendaan tersebut dengan seolah-olah tidak terjadi kepailitan selama jangka waktu 2 (dua) bulan. Apabila dalam keadaan insolvensi ini kreditor separatis berhasil mengeksekusi jaminan kebendaan tersebut maka hasil dari penjualan tersebut akan dapat langsung diambil oleh kreditor separatis sebesar piutangnya apabila ada sisa dari hasil penjualan tersebut maka akan masuk ke boedel pailit namun, apabila kurang maka dapat ditagihkan ke kurator dengan konsekuensi kredtor ini menjadi kreditor konkuren.
Apabila dalam melakukan eksekusi jaminan kebendaan kreditor separatis gagal maka sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) kurator akan mengambil alaih jaminan kebendaan tersebut untuk dieksekusi oleh kurator sesuai dengan Pasal 178 ayat (1). Dalam mengeksekusi jaminan kebendaan, kurator akan melakukan penjualan dimuka umum atau lelang dengan memasang iklan disurat kabar terebih dahulu dengan sesuai aturan berlaku namun, apabila penjualan dimuka umum tidak
berhasil maka kurator akan melakukan penjualan dibawah tangan dengan seizin hakim pengawas.
Pembayaran piutang kreditor akan dilakukan oleh kurator sesuai dengan daftar pembagian harta pailit yang sudah dilakukan dirapat pencocokan piutang para kreditor. Pembagian hasil penjualan harta pailit yang dilakukan oleh kurator akan mengikuti prinsip stuctured creditorium dimana kreditor preferen akan mendapatkan pembayaran terlebih dahulu, lalu kreditor separatis dan terakhir kreditor konkuren. Namun, sebelum pembagian harta pailit dibagikan kepada para kreditor, hasil harta pailit tersebut akan dikurangi terlebih dahulu untuk imbalan kurator. Dimana pembayaran untuk kreditor separatis apabila jaminan kebendaannya dieksekusi oleh kurator maka sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) UUK yang mengatur “S etelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkan benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 tanpa mengurangi hak kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut ” . Seperti yang sudah digaris bawahi diatas, maka kurator akan memberikan terlebih dahulu bagian kreditor separatis sesuai dengan tagihan yang sudah tercatat dalam daftar pembagian harta (Pasal 189 ayat (2) UUK) untuk para kreditor.

## Upaya Hukum Bagi Kreditor Separatis yang Dirugikan
Upaya hukum dilakukan untuk mendapat keputusan pengadilan yang adil. Dalam kepailitan ada tiga macam upaya yang dapat dilakukan dalam kepailitan, yaitu:
• Perlawanan
• Kasasi
• Peninjauan kembali
UUK-PKPU telah mengatur upaya hukum yang dapat dilakukan dalam kepailitan ini melalui Pasal 11-14 UUK-PKPU.
Terhadap putusan pernyataan pailit, apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau kurang puas terhadap putusan tersebut dapat melakukan perlawanan kepada

## Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018
pengadilan yang menetapkan putusan pernyataan pailit tersebut.
Upaya hukum lain yang dapat dilakukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan demikian, terhadap keputusan pengadilan ditingkat pertama tidak dapat diajukan upaya hukum banding tetapi langsung dapat dilakukan upaya kasasi. 5 Permohonan kasasi dapat diajukan paling lambat 8 (delapan) sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan. Apabila permohonan kasasi yang diajukan melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-undang maka berakibat pada batalnya putusan kasasi.
Peninjauan kembali (yang setelah ini disebut PK) ialah upaya hukum luar biasa yang terakhir yang dapat dilakukan. PK diajukan kepada MA terhadap putusan atas permohonan kepailitan yang telah mempunyai hukum tetap. Dilakukannya PK apabila terdapat perkara yang sudah diputus namun ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu diperiksa di pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan atau terdapat kekeliruan yang nyata terhadap putusan hakim yang bersangkutan (Pasal 14 ayat (1) jo 295 UUK-PKPU).
Terkait dalam kasus ini, permohonan yang dilakukan PT. Bank OCBC NISP Tbk sudah sesuai dengan prosedur UUK-PKPU. Pada saat berjalannya proses pemberesan dan/atau pembagian harta pailit yang membuat kerugian pada kreditor, maka kreditor dapat melakukan perlawanan baik terhadap daftar pembagian harta pailit atau perbuatan hukum kurator. PT. Bank OCBC NISP Tbk melakukan perlawanan hingga kasasi. Berdasarkan pasal 192 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (1) UUK-PKPU, perlawanan terhadap daftar pembagian harta pailit dilakukan dengan mengajukan surat keberatan disertai dengan alasan kepada panitera Pengadilan, dengan menerima tanda bukti penerimaan. Pengajuan perlawanan dilakukan selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh hakim pengawas pada waktu daftar tersebut disetujui. Daftar pembagian yang telah disetujui hakim pengawas tersebut wajib disediakan di kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh kreditor.
Keberatan yang dilakukan oleh kreditor separatis ini dilaksanakan melalui
5 Munif Rochmawanto, ‘ Upaya Hukum Dalam Perkara Kepailitan ’, Jurnal Independent Vol 3 Nomor 2, hal.33, http://journal.unisla.ac.id/pdf/15322015/Jurnal%20Independent%20VI_Munif.pdf.
perlawanan. PT. Bank OCBC NISP Tbk melakukan perlawanan terhadap daftar pembagian harta pailit karena berdasarkan Pasal 193 ayat (1) mengatur “Selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) kreditor dapat melawan daftar pembagian harta pailit tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada panitera Pengadilan dengan menerima tanda bukti penerimaan”. PT. Bank OCBC NISP Tbk yang merasa dirugikan melakukan upaya hukum yaitu mengajukan keberatannya terhadap Penetapan Nomor 7/Pailit/2009/
PN.Niaga.Sby tentang daftar pembagian harta pailit dengan mengajukan surat keberatan pada tanggal 23 Agustus 2010.  Namun dalam perlawanan PT. Bank OCBC NISP Tbk tersebut perlawanannya ditolak karena majelis hakim berpendapat bahwa tindakan kurator sudah benar dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, begitu juga kurator sudah memenuhi asas transparansi.
Sehingga selaku kreditor separatis yang merasa dirugikan PT. Bank OCBC melakukan kasasi. Ditolaknya perlawanan tersebut karena penjualan boedel pailit telah dilakukan sesuai dengan prosedur Pasal 185 ayat (1) UUK-PKPU
Permohonan kasasi yang dilakukan oleh PT. Bank OCBC NISP Tbk sesuai dengan Pasal 194 ayat (6) jo 196 ayat (1) dimana setelah diberikan putusan Pengadilan terhadap perlawanan tersebut maka dapat melakukan permohonan kasasi. Permohonan kasasi yang dilakukan oleh PT.Bank OCBC NISP Tbk tetap saja ditolak oleh MA. Terkait Pasal 77 UUK-PKPU yang mengatur “Setiap kreditor, panitia kreditor, dan Debitor Pailit mengajukan surat keberatan kepada Hakim Pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar Kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan tertentu yang sudah direncanakan” sebagai dasar keberatan yang diajukan oleh PT. Bank OCBC NISP Tbk namun dalam kasus ini setiap tindakan kurator PT. Metalindo Perwita sudah diawali dengan persetujuan dari hakim pengawas terlebih dahulu yang berarti hakim pengawas sudah menyetujui tindakan yang akan dilakukan oleh kurator dan tindakan kurator sudah dianggap menjadi tindakan yang tepat, benar dan adil bagi semua kreditor-kreditor.
Oleh karena itu, apabila dalam putusan permohonan kasasi ini PT. Bank OCBC NISP Tbk belum puas akan putusan tersebut maka selaku kreditor
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018
separatis dapat melakukan upaya hukum luar biasa yaitu melakukan PK dengan syarat ditemukannya bukti baru atau terdapat kekeliruan atas putusan hakim. PK diperbolehkan dilakukan berdasarkan pasal 295 ayat (1) UUK-PKPU. Hal ini sesuai dengan pasal 14 UUK-PKPU.
Incracht nya suatu putusan pengadilan dipengaruhi oleh 2 (dua) hal. Pertama karena sifatnya, dimana oleh Undang-undang jatuhnya suatu putusan maka dianggap incracht yang didasarkan pada Pacta Sunt Servanda timbulnya suatu putusan tersebut karena adanya kesepakatan. Kedua, karena sudah lewat jangka waktu yang diberikan oleh Undang-undang, namun tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum apapun maka putusan itu dianggap incracht.
Di dalam UUK-PKPU mengatur tentang upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan. Timbulnya putusan dalam kepailitan masih dapat dilakukan upaya hukum sehingga, incrachtnya suatu putusan apabila dalam masa tenggang waktu tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum apapun. Kasasi yang diajukan kepada MA, putusannya memiliki kekuatan hukum yang tetap (incracht) karena kasasi tidak memeriksa lagi fakta hukum namun memeriksa penerapan hukumnya sehingga, konsekuensi yang timbul apabila putusan sudah incracht maka daftar pembagian harta pailit menjadi mengikat dan berakhirlah kepailitan. Apabila dalam berakhirnya kepailitan ternyata masih terdapat harta pailit yang baru diketahui maka kurator akan melakukan pemberesan dan pembagian berdasarkan daftar pembagian harta pailit yang dahulu (Pasal 203 UUK- PKPU), begitu juga apabila daftar pembagian harta pailit menjadi mengikat dan masih ada piutang yang belum terbayar maka sebagai kreditor memperoleh kembali hak eksekusi terhadap harta debitor, berdasarkan Pasal 204 UUK-PKPU.
Ketika ada putusan kasasi namun masih ada pihak yang tidak puas maka dalam jangka waktu yang diberikan oleh Undang-undang masih dapat melakukan upaya hukum luar biasa yaitu PK dengan memenuhi Pasal 295 ayat (2). PK dapat dilakukan karena PK adalah upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Namun, dalam kasus ini seharusnya upaya hukum sudah cukup dilakukan hingga tahap perlawanan saja karena dalam kasus ini PT. Bank OCBC NISP Tbk
sudah jelas akan kinerja kurator tidak melakukan kesalahan karena semua sudah dengan seizin hakim pengawas dan sudah memenuhi asas transparansi sehingga alangkah baiknya dilakukan kasasi bila ditemukan kesalahan terhadap penerapan hukum yang diberikan oleh hakim agar dapat menguatkan permohonan.
Oleh karena itu, seharusnya dalam perkara ini kreditor separatis tidak mengajukan perlawanan terhadap hasil penjualan yang dilakukan oleh kurator saja, namun atas pengeluaran yang dilakukan oleh kurator yang menyebabkan kreditor separatis tidak mendapatkan pembayaran maksimal dari total tagihan.
Pada pengeluaran yang dilakukan kurator ada biaya-biaya yang dikeluarkan seperti biaya pengumuman, biaya pemindahan barang, biaya sewa gedung dan lain-lain yang pengeluaran tersebut dibebankan ke hasil penjualan jaminan kebendaan yang dilakukan oleh kurator. Padahal dalam hal ini, pembayaran yang dapat didahulukan dari pembayaran untuk kreditor separatis hanya gaji buruh dan pajak karena mereka memiliki hak istimewa yang harus didahulukan pembayaran.

## Kesimpulan
Dalam melakukan eksekusi jaminan kebendaan ialah kreditor separatis dan kurator. Kurator dapat melakukan eksekusi secara langsung pada jaminan kebendaan apabila setelah masa stay berakhir, kreditor separatis tidak melakukan haknya untuk mengeksekusi jaminan kebendaan. Dimana dalam melakukan haknya tersebut, kreditor separatis memberikan kepercayaan kepada kurator secara langsung untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap jaminan kebendaan. Namun, pada masa stay kurator dapat menjual jaminan kebendaan berupa benda bergerak apabila untuk melanjutkan usaha debitor, berdasarkan Pasal 56 ayat (3) UUK-PKPU.
Adanya Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor separatis apabila masih belum puas terhadap putusan Mahkamah Agung maka kreditor separatis dapat melakukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung apabila kreditor separatis memiliki bukti yang baru yang belum pernah dipakai sebelumnya di Pengadilan yang lebih rendah sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) UUK-PKPU.

## 608 Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018

## Daftar Bacaan
Buku
Fuady, Munir. Hukum Pailit Dalam Teori dan Prakik , Citra Aditya Bakti, Bandung,
2014.
Gautama Sudargo, Komentar atas Peraturan Baru Untuk Indonesia , PT.Citra Aditya Baktia, Bandung, 1998.
Rajagukguk, Erman. Peranan hukum dalam Pembangunan ekonomi , Jakarta: Pascasarjana UI, 2000.

## Jurnal
Rochmawanto Munif, ‘Upaya Hukum Dalam Perkara Kepailitan’, Jurnal Independent Vol 3 Nomor 2, http://journal.unisla.ac.id/pdf/15322015/ Jurnal%20Independent%20VI_Munif.pdf.

## Perundang-undangan
Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778.
HOW TO CITE : Maria Gabrielle Janice Angelie Siregar, ‘Eksekusi Jaminan Dalam Kepailitan Pada Kreditor Separatis Ketika Ditangani Oleh Kurator’ (2018) Vol. 1 No. 2 Jurist-Diction.