## PERAN SERTA SEKOLAH DALAM MENCEGAH PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI TAKALAR
Syahruni Sabir, Andi Safriani, Irfan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: syahrunisabir97@gmail.com

## Abstrak
Adapun  peran  serta  sekolah  dalam  mencegah  pelanggaran  lalu  lintas  oleh  anak  di  bawah umur  di  takalar  dengan  melakukan  2  cara,  yaitu  :  Upaya  Preventif  yaitu  melakukan  sosialisasi kepada  anak  tentang  pentingnya  mentaati  aturan  berlalu  lintas,  Upaya  Represif  yaitu  dengan memberikan  surat  teguran  kepada  siswa  atau  murid  yang  masih  mengendarai  kendaraan bermotor,  namun  upaya  ini  belum  berjalan  maksimal.  Faktor-faktor  menjadi  kendala  dalam mencegah  pelanggaran  lalu  lintas  oleh  anak  di  bawah  umur  yaitu  faktor  ekonomi,  faktor lingkungan  sosial,  faktor  lingkungan  sekolah  dan  faktor  orang  tua.  Saran  dari  penelitian  ini antara lain : 1). Kepada pengelola SMP Negeri 2 Takalar, dalam hal pembuatan aturan mengenai ketentuan  mengendarai  kendaraan  bermotor  untuk  siswa,  harus  melalui  koordinasi  dari  pihak orang tua siswa dan juga pihak kepolisisan. Agar kiranya ketika terjadi masalah, semua elemen kembali  kepada  aturan  yang  telah  disepakati.  2).  Kepada  pihak  orang  tua  agar  kiranya  tidak memberikan  kendaraan  kepada  anak  yang  masih  di  bawah  umur,  untuk  mengurangi  angka pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas.
Kata Kunci : Peran Sekolah, Pelanggaran Lalu Lintas, Anak di bawah Umur.

## Abstract
As for the role of the school in preventing traffic violations by minors in Takalar by doing two  ways,  those  are:  Preventive  efforts,  to  disseminate  to  children  about  the  importance  of obeying traffic rules, Repressive Efforts by giving a letter of warning to students or students who are  still  driving  motorcycle,  but  this  effort  has  not  run  optimally.  factors  become  obstacles  in preventing  traffic  violations  by  minors  namely  economic  factors,  social  environmental  factors, school environmental factors and parents' factors. Suggestions from this study include: 1). to the manager of Junior high school two Takalar, in terms of making rules regarding the conditions for  driving  a  motorcycle  for  students,  it  must  be  through  coordination  from  the  parents  of  the students and the police. so that when a problem occurs, all elements return to the agreed rules. 2). Parents should not give vehicles to minors for reducing the number of traffic violations and traffic accidents.
Keywords: Role of Schools, Traffic Violations, minors.

## Pendahuluan
Pelanggaran  lalu  lintas  merupakan  salah  satu  keadaan  dimana  terjadi  ketidakseimbangan antara aturan dan pelaksanaan. Aturan dalam hal ini adalah peranti hukum yang telah ditetapkan oleh  negara  sebagai  Undang-Undang  yang  sah,  sedangkan  pelaksanaannya  adalah  masyarakat suatu  negara  yang  terikat  oleh  peranti  hukum  tersebut.  Tata  tertib  lalu  lintas  bertujuan  untuk keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas.
Efektivitas  hukum  dalam  masyarakat  berarti  membicarakan  daya  kerja  hukum  itu  dalam mengatur  dan/atau  memaksa  masyarakat  untuk  taat  terhadap  hukum.  Faktor-faktor  yang  dapat mempengaruhi  hukum  itu  berfungsi  dalam  masyarakat,  yaitu  :  kaidah  hukum/peraturan  itu sendiri, petugas/penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum dan kesadaran masyarakat. 1 Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan  jalan,  aturan  didalamnya  berisi  tentang  tata  cara  berlalu  lintas,  siapa  yang  menjadi petugas  yang  berwenang  dalam  menertibkan  lalu  lintas,  dan  memberikan  fasilitas  sarana  dan prasarana rambu lalu lintas.
Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang  Lalu  Lintas dan Angkutan Jalan, diatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Pasal 1 angka 23 Undang-Undang ini menentukan bahwa  pengemudi  adalah  “orang  yang  mengemudikan  kendaraan  bermotor  di  jalan  yang  telah memilki  surat  izin  mengemudi”.  Adapun  mengenai  persyaratan  pengemudi,  diatur  dalam  Bab VIII, yaitu pada Pasal 77, pada Pasal 81 ayat (2) bab yang sama juga mengatur ketentuan batasan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari paling rendah sebagai berikut 2 :
1. Usia 17 (Tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi  A, Surat  Izin  Mengemudi C dan Surat Izin Mengemudi D;
2. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I dan
3. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.
Adapun jenis pelanggaran Lalu Lintas, berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  yaitu 3 :  dalam  Pasal  280  yang  berbunyi  “Kendaraan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan oleh Kepolisian sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  68  ayat  (1)”,  dalam  Pasal  281  yang  berbunyi  “setiap pengemudi  kendaraan  bermotor  dijalan  yang  tidak  memiliki  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM) sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  77  ayat  (1)”,  dalam  Pasal  282  yang  berbunyi “pengguna  jalan  yang  tidak  memenuhi  perintah  yang  diberikan  oleh  petugas  kepolisian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3)”, dalam Pasal 287 ayat (1) yang berbunyi “setiap  pengemudi  kendaraan  bermotor  yang  melanggar  rambu  lalu  lintasatau  marka  jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Pasal 106 ayat (4) huruf b”, dalam Pasal 287 ayat (5) yang berbunyi “ setiap pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar aturan  batas  kecepatan  paling  tinggi    atau  paling  rendah  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam Pasal  106  ayat  (4)  huruf  g  atau  Pasal  115  huruf  a”,  dalam  Pasal  288  ayat  (1)  yang  berbunyi “setiap  pengemudi  kendaraan  bermotor  yang  tidak  dilengkapi  dengan  Surat  Tanda  Nomor Kendaraan  atau  Surat  Tanda  Coba  Kendaraan  Bermotor  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a”, dalam Pasal 291 ayat (1) dan (2) yang berbunyi “setiap pengemudi dan  penumpang  sepeda  motor  tidak  mengenakan  Helm  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)
1 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 62.
2 Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009,  Tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan (Yogyakarta:  Pustaka Mahardika, 2017), h. 60.
3 Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , h. 174-179.
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8)”, dalam Pasal 292 yang berbunyi “setiap pengemudi  kendaraan  bermotor  yang  berboncengan  lebih  dari  satu  orang  sebagaimana  yang dimaksud  dalam  pasal  106  ayat  (9)”,  dalam  Pasal  284  yang  berbunyi  “setiap  pengemudi kendaraan  bermotor  yang  akan  membelok  atau  berbalik arah tanpa  memberikan isyarat  dengan lampu petunjuk atau isyarat tangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2)”.
Bripka Surahman Rajab mengemukakan, dari sejumlah operasi yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Polres Takalar, Kalangan pelajar yang masih duduk di bangku SMP dimana notabennya masih  di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas. 4 Pelanggaran yang  dilakukannya,  yakni:  biasanya  pengemudi  dan  penumpang  tidak  menggunakan  helm, berboncengan  lebih  dari  dua  orang,  melawan  arus,  tidak  memberikan  isyarat  ketika  akan membelok  atau  berbalik  arah,  melanggar  aturan  batas  kecepatan  paling  tinggi,  tidak  memilki Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan  (STNK)  dan  juga  tidak  memilki  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM) disebabkan karena masih di bawah umur.
Selain  membuat  pelanggaran  lalu  lintas,  mereka  juga  menimbulkan  ketidaknyamanan berkendara  bagi  pengguna  jalan  yang  lainnya,  para  pelajar  berkendara  sesuka  hatinya  tanpa memikirkan dampak dari perbuatannya itu. Peran serta orang tua dan  sekolah dalam mencegah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur nampaknya masih rendah, hal ini dapat dilihat masih banyaknya pelajar di bawah umur yang di berikan izin oleh orang tuanya membawa  motor  ke  sekolah  tanpa  memiliki  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM).  Masalah  ketaatan pada  peraturan  lalu  lintas  terhadap  pelajar  dibawah  umur  diharapkan  timbul  dari  dalam  diri pelajar  itu  sendiri.  Pelajar  harus  menyadari  mengapa  harus  menaati  peraturan  lalu  lintas  dan harus  mengetahui  dampak  bila  tidak  menaati  peraturan  itu  sendiri.  Orang  tua  juga  harus memberikan  Pendidikan  tentang  keamanan  dan  keselamatan    berlalu  lintas  serta  membekali pengetahuan dan peraturan lalu lintas di sekolah.
Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan pengguna jalan raya telah berusaha sekuat  tenaga  untuk  mencegah  maupun  menanggulangi  terjadinya  pelanggaran  lalu  lintas maupun  kecelakaan  lalu  lintas.  Berbagai  peraturan  diterapkan  yang  disertai  sosialisasi  ke masyarakat-masyarakat  maupun  kesekolah  ataupun  instansi-instansi.  Sosialisasi  dilakukan kesekolah-sekolah  agar  anak  yang  masih  dibawah  umur  memiliki  kesadaran  mematuhi  setiap aturan yang tertuang dalam Undang-Undang lalu lintas.
Melihat  keadaan  saat  ini,  bahwa  pelanggaran  lalu  lintas  bukan  hanya  dilakukan  oleh seorang remaja tetapi anak yang masih di bawah umur yang statusnya masih pelajar yang duduk di  bangku  SMP  juga  melakukan  hal  seperti  itu.  Menyikapi  persoalan  ini  orang  tua  harus  ikut berperan  serta  dalam  mencegah  terjadinya  pelanggaran  lalu  lintas,  dengan  cara  melakukan pengawasan  kepada  anak,  tidak  memberikan  kendaraan  serta  memberikan  pemahaman  tentang taat kepada aturan, tetapi kenyataannya sebagian orang tua tidak menjalankan perannya sebagai pendidik.  Orang  tua  hanya  memikirkan  kesenangan  anak  mereka  saja  dan  tidak  memikirkan dampak  negatif  atau  dampak  lainnya  yang  dapat  terjadi  ketika  megendarai  sepeda  motor, sebagian besar orang tua juga mengizinkan anaknya membawa sepeda motor ke sekolah, padahal jika  ditinjau  dari  segi  apapun,  tindakan  tersebut  adalah  tidak  dapat  dibenarkan  seorang  siswa membawa  kendaraan  sepeda  motor  karena  belum  memilki  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM) disebabkan karena masih di bawah umur.
Pihak sekolah juga ikut berperan serta dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yang  dilakukan  siswa  yang  masih  di  bawah  umur,  pihak  sekolah  harus  tegas  dalam  menyikapi hal  tersebut  dengan  membuat  peraturan  tentang  larangan  membawa  kendaraan  ke  sekolah  dan
4 Bripka Surahman Rajab, Anggota Satlantas Polres Takalar, Wawancara, Takalar, 16 Maret 2019.
disertai  sanksi,  bahwa  jika  ada  siswa  yang  tidak  mematuhi  peraturan  sekolah  akan  dikenakan sanksi atau perlu membentuk tim khusus dengan aparat kepolisian untuk memantau aturan yang dikeluarkan  oleh  pihak  sekolah.  Dimana Pihak  masyarakat  juga  sangat  berperan  penting  dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas, pihak masyarakat harus menegur serta menasehati anak yang melanggar lalu lintas dan tidak memberikan kendaraan kepada anaknya yang masih di bawah umur.
Salah  satu  pemicu  terjadinya  pelanggaran  lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh  anak  di  bawah umur  disebabkan  karena  kurangnya  pemahaman  hukum  oleh  orang  tua  sehingga  orang  tua mengizinkan  anaknya  mengendarai  sepeda  motor  serta  kurangnya  pengawasan  oleh  orang  tua dan  tidak  adanya  aturan  tertulis  yang  dibuat  oleh  pihak  sekolah  sehinga  siswa  semena-mena membawa  motor  ke  sekolah.  Dengan  demikian  anak-anak  melakukan  pelanggaran  lalu  lintas tanpa memikirkan dampak dari perbuatannya tersebut.
Indonesia  merupakan  negara  hukum  sebagaimana  yang  termuat  Dalam  pasal  1  ayat  (3) Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945.  Salah  satu  hukum  diindonesia    adalah  hukum  pidana, hukum pidana termasuk bidang hukum publik, artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga  negara  dengan  negara  dan  menitikberatkan  kepada  kepentingan  umum  atau  kepentingan publik. 5 Hukum  pidana    mengatur  tentang  kejahatan  dan  pelanggaran  serta  sanksi  pidananya, yang termuat dalam kitab Undang-Undang  Hukum Pidana atau biasa dikenal KUHP. Selain itu kenakalan dan kejahatan yang dilakukan oleh anak telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor  3  Tahun  1997  tentang  pengadilan  anak,  sedangkan  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur tentang perlindungan hak-hak  termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak.  Oleh  karena  itu tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak perlu penkajian khusus, sehingga pemberian sanksi tidak meninggalkan aspek pembinaan dan melanggar perlindungan hak-hak asasi anak.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah  penelitian yang menggabungkan antara Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Menurut bentuk, penelitian ini tergolong Field Research  Kualitatif  dan  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  Sosiologis,  dilakukan  dengan cara  menelaah  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  meneliti  secara  langsung  ke lapangan. Peraturan yang dimaksud ialah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  dimana  dalam  Pasal  1  Angka  23  menentukan  bahwa  pengemudi adalah “Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memilki Surat Izin Mengemudi (SIM).
Lokasi  penelitian  yaitu  SMP  Negeri  2  Takalar,  adapun  sumber  data  penelitian  ini bersumber  dari  data  primer  dan  data  sekunder.  Penelitian  ini  tergolong  penelitian  dengan  jenis data kualitatif yaitu dengan mengelola data primer yang bersumber dari SMP Negeri 2 Takalar. Metode  pengumpulan  data  dengan  cara  wawancara,  Observasi  dan  dokumentasi.  Analisis  data yang  digunakan  adalah  analisis  data  kualitatif,  yang  hasilnya  dapat  disajikan  secara  deskriptif yang  artinya  hasil  penelitian  ini  dideskriptifkan  dalam  bentuk  penjelasan  dan  uraian  kalimat- kalimat yang mudah dipahami dan dibaca untuk menarik kesimpulan.
5 http://Journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/5438 ,  Di  akses  pada  tanggal  15 Desember 2018. Muh. Amiruddin, Pembuktian Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas (Jurisprudentie Volume 5 Nomor 1 Juni 2018).

## Hasil dan Pembahasan
Salah satu bentuk ketidak disiplinan anak-anak atau remaja adalah melakukan pelanggaran lalu lintas, tidak terkecuali yang terjadi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Takalar. Berikut adalah  data  yang  diperoleh  dari  SMP  Negeri  2  Takalar  berkaitan  dengan  pengetahuan  dan pengimplikasian  disiplin  berlalu  lintas  serta  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  anak  di  bawah umur di SMP Negeri 2 Takalar.
Tabel 3. SMP Negeri 2 Takalar
Pertanyaan YA TIDAK Persentase Apakah anda mengetahui adanya peraturan lalu lintas 30 Orang - 100 % Apakah anda sudah mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) - 30 Orang 100 % Apakah anda membawa kendaraan ke sekolah 30 Orang - 100 % Apakah  pihak  sekolah  membolehkan siswanya membawa kendaraan kesekolah 30 Orang - 100 % Apakah  orang  tua  anda  memberi  izin membawa kendaraan ke sekolah 30 Orang - 100 % Apakah anda sering melakukan pelanggaran  lalu  lintas,  misalnya  tidak menggunakan  helm  atau  berboncengan lebih dari 2 orang 25 Orang 5 Orang 95 %

## Sumber: Hasil dari data primer SMP Negeri 2 Takalar, Tahun 2019
Melihat  tabel  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  tingkat  pemahaman  mengenai  peraturan Lalu  Lintas  cukup  tinggi  yaitu  mencapai  100%  artinya  peraturan  Lalu  Lintas  telah tersosialisasikan  dengan  baik  sehinga  anak  dibawah  umur  paham,  bahwa  anak  di  bawah  umur belum  bisa  mengendari  sepeda  motor  karena  belum  mempunyai  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM) khususnya ditingkat SMP Negeri 2 Takalar.
1. Dari 30 anak dibawah umur semuanya mengetahui adanya peraturan lalu lintas.
2. Dari 30 anak dibawah umur semuanya tidak mempunyai SIM (Surat izin mengemudi).
3. Dari  30  anak  dibawah  umur  semuanya  diperbolehkan  oleh  orang  tuanya  membawa kendaraan ke sekolah.
4. Dari  30  anak  dibawah  umur  semuanya  mengatakan  di  sekolahnya  di  perbolehkan membawa kendaraan ke sekolah.
5. Dari  30  anak  dibawah  umur  ada  25  orang  yang  pernah  melanggar  lalu  lintas  yaitu  tidak menggunakan  helm  dan  berboncengan  lebih  dari  2  orang  selebihnya  tidak  pernah yaitu  5 orang.
Berdasarkan  tabel  tersebut,  maka  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya pelanggaran  Lalu  Lintas  yang  dilakukan  oleh  anak  dibawah  umur  yaitu  adanya  kebebasan  dari orang  tua  membuat  anak  tersebut  mengendarai  kendaraan  bermotor,  padahal  sudah  jelas ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan  Jalan  yang  menjelaskan  bahwa  anak  di  bawah  umur  belum  memenuhi  persyaratan untuk berkendara 6 .
Akan  tetapi  pengetahuan  saja  ternyata  tidak  cukup  untuk  menghentikan  seseorang  untuk tidak  melanggar,  dari  data  tersebut  terlihat  bahwa  30  orang  siswa  yang  menjadi  pengendara ternyata  semuanya  atau  100%  tidak  mempunyai  SIM  (surat  izin  mengemudi),  lebih  jauh  lagi ternyata, keseluruhan siswa tersebut menggunakan kendaraan roda dua ketika kesekolah. Hal ini menunjukkan  fakta  belum  semua  responden  telah  melakukan  pelanggaran  Lalu  Lintas;  yaitu mengendarai  atau  mengemudikan  kendaraan  tanpa  memiliki  SIM  (surat  izin  mengemudi), berbagai dasarnya dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  telah mengatur  ketentuan  mengenai  pengemudi.  Dalam    Pasal  1  angka  23  memberikan  penjelasan bahwa  orang  yang  boleh  mengemudikan  kendaraan  bermotor  di  jalan  adalah  orang  yang  telah memilki  surat  izin  mengemudi. 7 Dengan  kata  lain,  orang  yang  belum  memiliki  surat  izin mengemudi tidak diperbolehkan untuk mengemudi kendaraan bermotor.
Surat  izin  mengemudi  bagi  pengemudi  kendaraan  bermotor  diperoleh  dengan  memenuhi semua persyaratan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 81 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  yaitu  harus  memenuhi  persyaratan  usia, administratif,  dan  lulus  ujian. 8 Adapun  mengenai  persyaratan  batasan  usia  pengemudi  paling rendah untuk surat izin mengemudi A, C dan D adalah 17 (tujuh belas) tahun, sementara untuk surat  izin  mengemudi  B  I  hanya  untuk  yang  berusia  20  (dua  puluh)  tahun  dan  untuk  surat  izin mengemudi B II setidak-tidaknya harus berusia 21 (dua puluh satu) tahun. 9

## A. Peran  Serta  Sekolah  dalam  Mencegah  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Oleh  Anak  di  bawah Umur di Takalar
Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa para anak, atau dengan kata lain sekolah  ikut  bertanggung  jawab  terhadap  pendidikan  anak,  baik  dari  segi  pendidikan  keilmuan maupun  pendidikan  tingkah  laku.  Sekolah  adalah  sebuah  lembaga  yang  dirancang  untuk pengajaran  siswa  (atau  murid)  di  bawah  pengawasan  pendidik  (guru).  Sebagai  lembaga pendidikan, sekolah sebagai organisasi sosial dalam sosiologi memiliki peran dan fungsi sebagai berikut 10 :
1. Fungsi manifestasi pendidikan
Meningkatkan  kemampuan  menyesuaikan  diri  melalui  bimbingan  pribadi  dan  berbagai kursus, membentuk kepribadian yaitu susunan unsur dan jiwa yang menentukan perbedaan tingkah laku atau tindakan dari tiap individu.
2. Fungsi laten pendidikan
Mengurangi  pengendalian  orang  tua  melalui  pendidikan  sekolah,  Menyediakan  sarana untuk  pembangkangan  dimana  sekolah  memiliki  potensi  untuk  menanamkan  nilai pembangkangan  di  masyarakat.  Hal  ini  tercermin  dengan  adanya  perbedaan  pandangan antara sekolah dan masyarakat tentang sesuatu hal, Mempertahankan sistem kelas sosial.
6 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , Pasal 81 ayat (2).
7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , Pasal 77 ayat (1).
8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , Pasal 81 ayat (1).
9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 81 ayat (2).
10 H.Abdullah ldi dan Hj Safarina Hd, Sosiologi Pendidikan Individu, Masyarakat, dan Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 157-158.
Sekolah  dipimpin  oleh  seorang  kepala  sekolah,  dan  kepala  sekolah  dibantu  oleh  wakil kepala  sekolah  dan  seorang  guru. 11 Sekolah  dalam  hubungannya  dengan  keluarga,  memiliki peranan dalam hal mendidik, memperbaiki dan memperhalus tingkah laku anak didik yang sudah dimiliki  sebelumnya.  Jadi,  sekolah  diharapkan  melakukan  koordinasi  dengan  orang  tua  anak, untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. Anak  yang masih dibawah umur masih sangat membutuhkan pendidikan dan pembentukan tingkah laku yang baik dari sekolah, karena dengan adanya  pendidikan  dari  sekolah,  maka  anak  akan  lebih  terarah,  selain  itu  sekolah  mempunyai peranan besar terhadap perkembangan anak itu sendiri, karena jika sekolah tidak mendukung dan memberi  kebebasan mengendarai  kendaraan  bermotor  ke  sekolah,  maka  si  anak  tidak  mungkin membawa  kendaraan  ke  sekolah  dan  melakukan  pelanggaran  karena  kurangnya  pengetahuan berlalu lintas.
Banyaknya  jumlah  pelanggaran  lalu  lintas  yang  terjadi,  menunjukkan  bahwa  sistem pendidikan  yang  ada  di  SMP  Negeri  2  Takalar  tidak  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  disebabkan oleh  perilaku  dari anak itu  sendiri  yang  kurang  memahami aturan  berlalu  lintas  dan  kurangnya kepedulian  orang  tua  dan  pihak  sekolah  terhadap  regulasi  yang  mengatur  tentang  Lalu  Lintas. Sekolah  seharusnya  bisa  lebih  memberikan  batasan  kepada  anak  bahwa  ada  larangan  terkait mengendarai kendaraan ke sekolah yang dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis.
Anak  sekolah  yang  notabene  sebagai  anak  dibawah  umur  berpotensi  melakukan pelanggaran  Lalu  Lintas  yang  disebabkan  karena  adanya  kebebasan  dari  orang  tua  untuk mengendarai  kendaraan  bermotor  ke  sekolah.  H.  Syarifuddin.  S.Pd.I  mengemukakan  bahwa alasan  memberikan  kebebasan  kepada  anak  untuk  mengendarai  kendaraan  bermotor  tidak  lain karena  belum  adanya  fasilitas  kendaraan  yang  disediakan  oleh  sekolah  atau  pemerintah,  selain itu alasan lainnya adalah efisisensi waktu keberangkatan anak ke sekolah. walaupun guru sadar bahwa akan tanggung jawab untuk mengajarkan tertib lalu lintas namun karena dalam keadaan terdesak  harus  memberikan  kebebasan  kepada  siswa  untuk  mengendarai  kendaraan  bermotor, walaupun  beliau  sadar  akan  bahaya  yang  mengancam  anak 12 .  Tapi  pada  kenyataannya,  tidak terdapat  aturan  tertulis  yang  dibuat  oleh  sekolah,  sehingga  membuat  opini  bahwa  mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah adalah bukan sesuatu yang melanggar aturan.
Salah  satu  fungsi  sekolah  adalah  sebagai  kontrol  terhadap  perilaku  siswa.  S.  Nasution menjelaskan bahwa: “Yang bertindak sebagai kontrol langsung di sekolah adalah Kepala sekolah dan  guru  itu  sendiri.  Ketika  ada  siswa  atau  murid  yang  melanggar,  maka  guru  dapat merundingkannya dengan kepala sekolah”. Maka dari itu, guru sebagai pendidik harus mampu memberi  pengarahan,  bimbingan  dan  pengawasan,  jangan  sampai  menyimpang  dari  garis  yang benar  yang  menuju  keselamatan.  Itulah  sebabnya,  guru  harus  memiliki  pengetahuan  terhadap masalah yang dihadapi oleh siswanya dalam kaitannya mengerti tentang tata tertib berlalu lintas, sehingga  pengarahan  yang  diberikan  kepada  anak  sesuai  dengan  apa  yang  dimaksudkan  dalam Undang-Undang tersebut.
Upaya yang dilakukan oleh SMP Negeri 2 Takalar terkait dengan pencegahan pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di juga dilakukan dengan 2 cara yaitu:
1. Upaya Preventif
Upaya preventif adalah upaya pencegahan sebelum terjadinya sesuatu. Adapun upaya dari SMP  Negeri  2  Takalar  dalam  mengurangi  pelanggaran  lalu  lintas  adalah  dengan melakukan  sosialisasi  kepada  siswa  atau  murid  tentang  pentingnya  mentaati  aturan  lalu
11 H.Abdullah ldi dan Hj Safarina Hd, Sosiologi Pendidikan Individu, Masyarakat, dan Pendidikan , h. 142.
12 H. Syarifuddin. S.Pd.I, Kepala Sekolah. SMP Negeri 2 Takalar. wawancara. Takalar. 15 Februari 2019.
lintas sekaligus memperkenalkan undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan. 13 Selanjutnya  yaitu,  dengan  melakukan  koordinasi  dengan  semua  orang  tua  siswa  terkait aturan mengendarai kendaraan bermotor yang ada di SMP Negeri 2 Takalar.
2. Upaya Represif
Upaya  represif  adalah  cara  menanggulangi  sesuatu  yang  telah  terjadi.  Upaya  represif dilakukan  oleh  SMP  Negeri  2  Takalar  apabila  aturan  yang  telah  disepakati  kemudian dilanggar  oleh  siswa.  Salah  satu  bentuk  dari  upaya  represif  adalah  dengan  memberikan surat teguran kepada siswa atau murid yang masih mengendarai kendaraan bermotor. 14 Salah satu guru SMP Negeri 2 Takalar menjelaskan bahwa memberikan kebebasan untuk mengendarai kendaraan bermotor kepada murid tidak terlepas dari alasan ekonomi dimana tidak semua siswa mampu membayar ojek setiap bulannya. Selain itu faktor penunjang adalah karena dengan  mengendarai  kendaraan  bermotor,  waktu  tempuh  lebih  cepat  daripada  menggunakan fasilitas angkutan umum yang masih sulit menjangkau tempat tinggal siswa. 15
Seorang pendidik/ guru memiliki tanggung jawab dan bahkan menunjukkan suatu otoritas lebih besar di sekolah. Kini, sudah banyak upaya yang dilakukan untuk membantu pendidik/guru untuk meningkatkan kapasitas untuk membangun sekolah sebagai pusat belajar (learning centers) di mana anak didik dan orang dewasa tumbuh. Learning centers dimaksudkan, yakni sekolah dan sistem  sekolah  mendukung  perkembangan  dan  belajar  anak  didik,  generasi  muda  dan  orang dewasa (adults). 16
Andayani  yunas  S.Pd  mengemukakan 17 bahwa  alasan  memberikan  kebebasan  untuk mengendarai  kendaraan  bermotor,  yaitu  agar  datang  tepat  waktu  sehingga  dapat  mengikuti upacara bendera yang dilakukan setiap hari senin dan agar tidak ada alasan untuk tidak kesekolah karena  biasanya  sebagian  siswa  transportasi  yang  menjadi  alasan  mereka  untuk  tidak  datang kesekolah.  Jumaeda  S.Pd  menambahkan 18 bahwa  salah  satu  faktor  yang  menjadi  alasan memberikan kebebasan untuk mengedarai kendaraan bermotor, yaitu agar tidak datang terlambat kesekolah  dan  susah  di  jangkau  oleh  kendaraan  umum  dari  rumah  kesekolah.  Sementara  itu, keduanya kemudian megatakan bahwa sekolah juga ikut berperan dalam mencegah pelanggaran lalu  lintas  karena  sekolah  sebagai  wadah  pembentukan  karakter  sehingga  dengan  sendirinya siswa  taat  kepada  aturan  dan  jika  terjadi  hal  yang  tidak  diinginkan  dalam  berkendara  sekolah juga  harus  bertanggung  jawab  atas  keselamatan  siswa  dan  sekolah  juga  mempunyai  tanggung jawab terhadap keselamatan siswa dan bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran berlau lintas yang dilakukan oleh anak.
Melihat hal di atas, fakta yang terjadi adalah pembiaran yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk  memberikan  kebebasan  kepada  anak  dibawah  umur  mengendarai  kendaraan  bermotor bukan  tanpa  alasan,  melainkan  karena  adanya  faktor  ekonomi,  faktor  efisiensi  dan    dukungan orang  tua.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa,  peran  sekolah  dalam  upaya  mencegah  terjadinya pelanggaran  lalu  lintas  oleh  anak  dibawah  umur  yaitu  dengan  melakukan  sosialisasi  kepada murid  dan  orang  tua,  sehingga  semua  unsur  yang  terkait  dapat  memahami  hal  tersebut,  akan tetapi  hal  tersebut  belum  berjalan  maksimal.  Setelah  melakukan  sosialisai,  sekolah  diharapkan membuat  aturan  tertulis,  dan  menjalankan  fungsi  kontrol  dari  sekolah  tersebut,  dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap siswa yang melanggar. Namun sampai dengan saat ini,
13 H. Syarifuddin. S.Pd.I, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Takalar. wawancara . Takalar 15 Februari 2019
14 H. Syarifuddin. S.Pd.I, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Takalar. wawancara . Takalar. 15 Februari 2019.
15 Suaib Baso. MM, Wakasek Kesiswaan SMP Negeri 2 Takalar, wawancara. Takalar. 15 Februari 2019.
16 H.Abdullah ldi dan Hj Safarina Hd, Sosiologi Pendidikan Individu, Masyarakat, dan Pendidikan , h. 171.
17 Andayani Yunas, S.Pd, Guru SMP Negeri 2 Takalar, wawancara , Takalar, 15 Februari 2019.
18 Junaeda, S.Pd, Guru SMP Negeri 2 Takalar, wawancara , Takalar, 15 Februari 2019.
sekolah  belum  menerapkan  pemberian  sanksi  kepada  siswa  ata  murid  yang  melakukan pelanggaran.

## B. Faktor  yang  menjadi  kendala  bagi  sekolah  dalam  mencegah  pelanggaran  lalu  lintas oleh anak di bawah umur
Setiap implementasi tidak pernah berjalan sesuai harapan, akan ditemukan kendala ketika hendak dilaksanakan. Dari hasil penelitian penulis, yang menjadi kendala bagi orang tua ataupun sekolah  dalam  mencegah  terjadinya  pelanggaran  lalu  lintas  di  SMP  Negeri  2  Takalar  di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:
1. Faktor Ekonomi
Pengunaan kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur di SMP Negeri 2 Takalar salah satunya  di  sebabkan  oleh  faktor  biaya.  Biaya  yang  digunakan  ketika  hendak  menuju  ke sekolah  dengan  menggunakan  kendaraan  bermotor  dinilai  lebih  hemat  ketimbang menggunakan jasa angkutan umum, sehingga dengan melakukan hal demikian maka akan menekan pengeluaran orang tua.
2. Faktor Lingkungan Sosial
Faktor  selanjutnya  yang  menjadi  kendala  dalam  mencegah  pelanggaran  lalu  lintas  oleh anak di bawah umur adalah anak yang tidak mendengarkan nasehat orang tua, tetapi lebih memilih  untuk  mengikuti  lingkungan  atau  teman-temannya  yang  mengendarai  kendaraan bermotor,  sehingga  anak  ikut  meminta  kepada  orang  tua  untuk  dibelikan  sepeda  motor dengan  ancaman  yang  dilakukan  oleh  anak  apabila  tidak  memiliki  kendaraan,  maka  anak tersebur tidak mau melanjutkan sekolah.
3. Faktor Lingkungan Sekolah Yang  menjadi  kendala  dalam  dalam  mencegah  terjadinya  pelanggaran  lalu  lintas di  SMP Negeri 2 Takalar adalah tidak adanya aturan tertulis yang disampaikan oleh pihak sekolah tentang larangan mengendarai kendaraan bermotor. Walaupun dari pihak sekolah ada yang mengatakan  bahwa  larangan  hanya  disampaikan  secara  lisan  akan  tetapi  karena  tidak pedulinya  orang  tua  murid  sehingga  memberikan  kebebasan  kepada  anaknya  untuk mengendarai kendaraan bermotor.
4. Faktor Orang Tua Selain  dari  faktor  ekonomi  dan  juga  lingkungan,  yang  menjadi  faktor  penentu  dari semuanya adalah faktor orang tua. Dalam hal ini adalah banyaknya orang tua  yang  sibuk bekerja sehingga tidak sempat meluangkan waktu kepada anaknya untuk mengantar ketika hendak berangkat ke sekolah dan menjemput ketika jam pulang sekolah.

## Kesimpulan
Adapun  Peran  Serta  Orang  Tua  dalam  mencegah  pelanggaran  lalu  lintas  oleh  anak  di bawah  umur  di  takalar  yaitu,  Orang  tua  berperan  sebagai  pendidik,  orang  tua  berperan  sebagai pendamping  dan  orang  tua  berperan  sebagai  panutan.  Adapun  peran  serta  sekolah  dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur  di takalar dengan melakukan 2 cara, yaitu  :  Upaya  Preventif  yaitu  melakukan  sosialisasi  kepada  anak  tentang  pentingnya  mentaati aturan berlalu lintas, Upaya Represif yaitu dengan memberikan surat teguran kepada siswa atau murid yang masih mengendarai kendaraan bermotor, namun upaya ini belum berjalan maksimal. Faktor-faktor menjadi kendala dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial, faktor lingkungan sekolah dan faktor orang tua.
Saran  dari  penelitian  ini  antara  lain:  1).  Kepada  pengelola  SMP  Negeri  2  Takalar,  dalam hal pembuatan aturan mengenai ketentuan mengendarai kendaraan bermotor untuk siswa, harus melalui  koordinasi  dari  pihak  orang  tua  siswa  dan  juga  pihak  kepolisisan.  Agar  kiranya  ketika terjadi  masalah,  semua  elemen  kembali  kepada  aturan  yang  telah  disepakati.  2).  Kepada  pihak orang  tua  agar  kiranya  tidak  memberikan  kendaraan  kepada  anak  yang  masih  di  bawah  umur, untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas.

## Daftar Pustaka
Buku Ali, Zainuddin. Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2015. ldi,  Abdullah  dan  Hd,  Safarina. Etika  Pendidikan  Keluarga,  Sekolah  dan  Masyarakat .  Jakarta: Rajawali Pres, 2015.
Masri, Abd. Rasyid. Mengenal Sosiologi : Suatu Pengantar . Makassar : Alauddin Press, 2011. Prakoso, Abintaro. Sosiologi Hukum . Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2017. Rahman, Istianah A. Perilaku Disiplin Remaja . Makassar: Alauddin University Press, 2012. S. Nasution. Sosiologi Pendidikan . Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999.

## Jurnal
Alfiyani Firdah Rusdiana dan Rr.Nanik Setyowati, Peran Orang Tua dalam kedisiplinan Berlalu Lintas  Pada  Remaja  Di  Desa  Tambakagung  Kecamatan  Puri  Kabupaten  Mojokerto (Kajian Moral dan Kewarganegaraan Volume 03 Nomor 04 Tahun 2016, 1642).

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor  22 Tahun 2009. Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan . Yogyakarta : Pustaka Mahardika, 2017.