How to cite: Alin  Fithor,  Dewi  Muliana  (2022)  Perencanaan  dan  Analisis  Kebijakan  Terkait  Tata  Kelola  Pesisir  Bagi Pemerintah Kota Semarang, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (6). E-ISSN: 2548-1398
Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 6, Juni 2022

## PERENCANAAN  DAN  ANALISIS  KEBIJAKAN  TERKAIT  TATA  KELOLA PESISIR BAGI PEMERINTAH KOTA SEMARANG

## Alin Fithor, Dewi Muliana
Doktor Manajemen Sumberdaya Pantai, Universitas Diponegoro Semarang, Magister Manajemen, Universitas Pancasakti, Indonesia Email: afithor@gmail.com, dewimuliana1@gmail.com

## Abstrak
Penelitian tahun 2011 dengan metode Digital Elevation Mode (DEM) menetapkan beberapa  titik  lokasi  konstan  terdampak  banjir  tiap  musim  hujan  yakni  kawasan pesisir  dari  ujung  timur  sampai  ujung  barat.  Metode  penelitian  yang  digunakan yakni  jenis  penelitian  kualitatif  atau  disebut  juga  dengan  metode  penelitian naturalistik  maupun  metode  etnografi.  Adapun  struktur  ruang  adalah  susunan pusat-pusat  permukiman  dan  sistem  jaringan  prasarana  dan  sarana  yang  berfungsi sebagai  pendukung  kegiatan  sosial  ekonomi  masyarakat  yang  secara  hierarkis memiliki  hubungan  fungsional.  Dalam  hal  ini  wilayah  pesisir  bermakna  suatu wilayah  peralihan  antara  daratan  dan  lautan.  Sementra  definisi  dalam  Undang- undang  Nomor  27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau- Pulau  Kecil  (selanjutnya  PWK-PK)  Pasal  1  Ayat  (2),  disebutkan  bahwa  wilayah pesisir  adalah  daerah  peralihan  antara  ekosistem  darat  dan  laut  yang  dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
Kata Kunci : perencanaan, analisis kebijakan, tata Kelola pesisir

## Abstract
A 2011 study using the Digital Elevation Mode (DEM) method determined several constant  location  points  affected  by  floods  every  rainy  season,  namely  coastal areas  from  the  east  end  to  the  west  end.  The  research  method  used  is  a  type  of qualitative  research  or  also  known  as  naturalistic  research  methods  and ethnographic  methods.  The  structure  of  space  is  the  arrangement  of  settlement centers and a network system of infrastructure and facilities that serve as support for  the  socio-economic  activities  of  people  who  hierarchically  have  functional relationships.  In  this  case,  coastal  areas  mean  a  transitional  area  between  land and ocean. As defined in Law Number 27 of 2007 concerning the Management of Coastal Areas and Small Islands (hereinafter PWK-PK) Article 1 Paragraph (2), it is stated that coastal areas are transitional areas between land and sea ecosystems that are affected by changes in land and sea.

## Keywords: coastal planning, policy analysis, governance

## Pendahuluan
Rencana  Tata  Kelola  Kawasan  di  Perkotaan  memiliki  banyak  implikasi  sosial, budaya,  politik  dan  ekonomi  serta  bersinggungan  langsung  pada  aspek  lingkungan hidup  di  sekitarnya.  Tak  ayal,  pembahasan  tata  kelola  kawasan  berkorelasi  dengan seperangkat  disiplin  keilmuan  lainnya  terutama  dengan  legal  formal  perundang- undangan yang sudah ditetapkan pemerintah. Hal demikian wajar mengingat fungsi tata kelola  kawasan  berfokus  pada  upaya  memaksimalkan  pemanfaatan  sumber  daya  di dalamnya,  sehingga  seringkali  terdapat  serangkaian  konflik  dalam  pemberdayaannya, baik antar masyarakat dan pemilik modal, ataupun dengan pemerintah. (Imran, 2013) .
Sebetulnya  ada  korelasi  yang  memiliki  timbal-balik  dalam  hubungan perencanaan  kota  dengan  aspek  kesehatan  masyarakat  serta  kelestarian  lingkungan hidup.  Untuk  itulah,  diperlukan  studi  multidisipliner  dalam  merancang  suatu perencanaan kota yang  menjaga kelestarian hidup  serta kesehatan  masyarakat.  Karena keluasan  background  interdisipliner  yang  dibutuhkan  tersebut  maka  dalam  kajian perencanaan tata kelola kawasan kota tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, semisal pakar arsitektur, tetapi harus didiskusikan, dirumus-ujikan, dibuat bangunan konseptual terlebih  dahulu  dengan  para  pakar  di  bidang  geografi,  ilmu  ekonomi,  ilmu  kesehatan, serta  ilmu  hukum,  kalau  perlu  pakar  di  bidang  agama  dan  budayawan  juga  perlu disinergikan  bersama.  Dari  beragam  background  tersebutlah  baru  bisa  dimunculkan perencanaan tata kota yang terpadu, holistik dan ramah lingkungan (Ratodi, 2016) .
Lebih-lebih  di  tengah  kemajuan  teknologi  dan  perkembangan  pesat perekonomian di kota-kota besar di Indonesia dewasa ini, menyebabkan pembangunan besar-besaran  di  kawasan  perkotaan.  Pembangunan  besar-besaran  terutama  di  bidang kontruksi  gedung  pencakar  langit,  kawasan  hunian  baru,  serta  kawasan  industri  baru, serta  kawasan  teluk  untuk  akses  transportasi  laut  serta  pelebaran  jalan  maupun  jalan layang  berpengaruh  pada  kesehatan  masyarakat  serta  lingkungan  hidup  di  sekitarnya. Berbagai  persoalan  di  perkotaan  besar  pun  mulai  nampak,  seperti  persoalan  padat penduduk  yang  berimplikasi  pada  menumpuknya  sampah,  kemacetan  kendaraan  di jalanan,  polusi  udara  dan  banjir  karena  minimnya  kawasan  hijau  untuk  menyeterilkan udara dan menyerap air hujan, serta alih fungsi lahan yang menyebabkan berkurangnya kawasan hijau maupun kawasan pertanian, minimnya akses air tanah yang bersih hingga abrasi  di  pantai.  Berbagai  persoalan  ini  hampir  rata  terjadi  di  seluruh  kota  besar  di Indonesia  termasuk  juga  di  kota  Semarang,  yang  menjadi  ibukota  Provinsi  Jawa Tengah. (Harris, 2015)
Kebijakan terkait Tata Kelola kawasan Pesisir oleh pemerintah Kota Semarang patut  menjadi  perhatian.  Mengingat  hampir  di  setiap  musim  hujan  tiba,  di  kawasan tersebut  selalu  terjadi  kebanjiran.  Anomali  banjir  di  kawasan  pesisir  kota  Semarang diakibatkan oleh berbagai faktor. Pertama, adanya perubahan tata kelola kawasan pesisir yang  awalnya  berupa  lahan  tambak,  rawa,  dan  sawah—di  mana  secara  alamiah berfungsi  sebagai  penampung  air  dari  kiriman  maupun  pasang  air  laut—namun  kini telah  berubah  menjadi  lahan  pemukiman,  kawasan  industri  dan  pemanfaatan  lainnya. Faktor  kedua,  disebabkan  oleh  adanya  penurunan  tanah  (land  subsidance).  Penurunan
tanah  ini  disebabkan  pembangunan  besar-besaran  di  kawasan  daratan  baik  untuk industri  maupun  perumahan  yang  menyedot  pemakaian  air  tanah  secara  berlebih, sehingga  menimbulkan  penurunan  permukaan  air  tanah,  kondisi  tutupan  lahan  terkait dengan  beban  bangunan,  dan  konsolidasi.  Dalam  penelitian  para  ahli  menyebutkan angka  penurunan  permukaan air  bawah tanah  di  sekitar  Pelabuhan Tanjung  Emas  saja mencapai 15-20 cm per tahun, hal senada juga terjadi rata di kawasan pesisir lainnya di Kota Semarang .(Kahar et al., 2011)
Penelitian  tahun  2011  dengan  metode  Digital  Elevation  Mode  (DEM) menetapkan  beberapa  titik  lokasi  konstan  terdampak  banjir  tiap  musim  hujan  yakni kawasan  pesisir  dari  ujung  timur  sampai  ujung  barat.  Mulai  dari  Kecamatan  Tugu (257,2  hektare),  Kecamatan  Semarang  Barat  (237,19  hektare,  Kecamatan  Semarang Tengah  (22,95  hektare),  Kecamatan  Semarang  Utara  (508,28  hektare),  Kecamatan Semarang  Timur  (44,15  hektare),  Kecamatan  Genuk  (377,68  hektare),  Kecamatan Gayamsari  (73,23  hektare)  dan  Kecamatan  Semarang  Selatan  (18,12  hektare)  dengan total  luasan  keseluruhan  sebesar  1538,80  Hektare  di  kawasan  pesisir  Kota  Semarang. (Ramadhany  et al., 2012) Hingga tahun 2019, titik banjir tersebut masih terus menjadi anomali  meskipun  sudah  ada  upaya  penanggulangan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah Kota  Semarang.  Beberapa  lokasi  di  kawasan  pesisir  barat  sudha  mulai  bisa  dikurangi sebaran  luasannya  namun  di  kawasan  pesisir  timur  masih  belum  ada  peningkatan, mengingat  luas  dampak  banjir  masih  sama.  Dengan  demikian  konsep  tata  kelola kawasan  pesisir  kota  Semarang  masih  belum  cukup  tangguh  menghadapi  banjir tersebut,  baik  secara  fisik,  sosial,  ekonomi,  maupun  institusi. (Erlani  &  Nugrahandika, 2019)
Sejatinya pemerintah baik itu Kota Semarang maupun Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah  Pusat  sudah  menetapkan  serangkaian  kebijakan  yang  berkaitan  dengan perencanaa tata kelola kawasan pesisir di antaranya Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2019  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Laut;  Peraturan  Daerah  Pemerintah  Provinsi  Jawa Tengah No. 13 Tentang RZWP3K Tahun 2018-2038; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor  14  Tahun  2011  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Semarang  Tahun 2011-2031.  Namun  apakah  sepenuhnya  pedoman  kebijakan  yang  sudah  ditetapkan berjalan  dengan  baik  di  lapangan  atau  tidak?  Bertolak  dari  peranyaat  itulah  penelitian ini dilakukan untuk mencoba menjawab persoalan tersebut.
Secara  teknis,  kebijakan  publik  hanya  dibedakan  dalam  tiga  tahapan,  yaitu  (1) policy  formulation  (2)  policy  implementation  dan  (3)  policy  evaluation.  Tahap formulasi  kebijakan  (policy  formulation)  ini  merupakan  tahapan  yang  sangat  penting untuk  menentukan  tahapan  berikutnya  pada  proses  kebijakan  publik.  Pakar  lainnya berpendapat  bahwa  perumusan  usulan  kebijakan  yang  baik  dan  komprehensif  akan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan para analis kebijakan dalam merumuskan masalah kebijakan  itu  sendiri.  Tahap  yang  kedua,  tahap  implementasi  kebijakan  merupakan suatu  proses  yang  begitu  kompleks  dan  terkadang  bermuatan  politis  dengan  berbagai kepentingan di dalamnya. Tahap yang ketiga adalah tahap evaluasi kebijakan. Di mana evaluasi  ditujukan  untuk  melihat  sebagian-sebagian  kegagalan  suatu  kebijakan  dan
untuk  mengetahui  apakah  kebijakan  yang  telah  dirumuskan  dan  dilaksanakan  dapat menghasilkan  dampak  yang  diinginkan. (Agustino,  2016) Karakteristik  utama  dari kebijakan  adalah  pengaturannya  tidak  secara  tegas  diperintahkan  dalam  peraturan perundang-undangan, akan tetapi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan hal itu diberlakukan dan dipatuhi sebagaimana layaknya peraturan hukum yang absah. (Aminuddin Ilmar, 2014)
Sedangkan  analisis  kebijakan  adalah  sebentuk  penelitian  terapan  yang  dipakai untuk mendeskripikan pemahaman yang detail terkait persoalan sosial teknis dan untuk mencari  peluang  solusi-solusi  yang  lebih  baik.  Keberadaan  analisis  kebijakan dikarenakan  adanya  kebijakan  yang  tidak  sesuai  dengan  fakta  di  lapangan,  sehingga menimbulkan persoalan baru. Sehingga analisis kebijakan sangat urgen fungsinya untuk diterapkan,  agar  diperoleh  pertimbangan  secara  sains,  rasional  dan  objektif,  apakah kebijakan  didesain  secara  komprehensi  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  umum  atau belum. Keberadaan analisis kebijakan di sini sebatas memaparkan data yang ada bukan untuk menyetujui atau menolak adanya kebijakan yang telat ditetapkan .(Sulmiah et al., 2019)
Adapun pendekatan dalam analisis kebijakan sebagaimana dipaparkan Suharno mencakup  tiga  bentuk;  (1)  evaluasi  semu,  pendekatan  yang  mengunakan  metode  – metode  deskriptif  untuk  menghasilkan  informasi  yang  valid  tentang  hasil  kebijakan, tanpa  memersoalkan  lebih  detail  ihwal  nilai  dan  manfaat  dari  hasil  kebijakan  itu  bagi individu, kelompok sasaran dan  masyarakat secara luas.  asumsi pendekatan ini  adalah bahwa  nilai  atau  manfaat  suatu  hasil  kebijakan  akan  terbukti  dengan  sendirinya  serta akan diukur dan dirasakan secara langsung baik oleh individu, kelompok maupun publik secara  luas.  (2)  evaluasi  formal,  yakni  pendekatan  yang  memakai  metode-metode deskriptif untuk menghasilkan infrmasi yang valid tentang hasil kebijakan dengan tetap melakukan  evaluasi  terhadap  hasil  berdasarkan  tujuan  kebiakan  yang  telah  ditetapkan oleh  pembuat  kebijakan  dan  tenaga  administratif  kebijakan.  (3)  evaluasi  keputusan teoritis,  yakni  upaya  menggunakan  metode  deskriptif  untuk  menghasilkan  informasi yang valid dan akuntbel tentang hasil kebijakan yang dinilai secara eksplisit oleh para pelaku kebijakan. Di mana pendekatan ini bertujuan untk menghubungkan antara hasil kebijakan dengan nilai-nilai dari pelaku kebijakan itu sendiri .(Suharno, 2010)
Perencanaan  kawasan  secara  leksikal  bermakna  proses,  cara,  perbuatan merancangkan  pengembangan  suatu  kawasan  agar  dicapai  pertumbuhan  yang  efisien dan  teratur. (Tarigan,  2004) Tarigan  mengelaborasikan  pengelolaan  wilayah  sebagai wilayah  adalah  suatu  proses  yang  melibatkan  banyak  pihak  dengan  tujuan  agar penggunaan  ruang  itu  memberikan  kemakmuran  yang  sebesar-besarnya  kepada masyarakat  dan  terjaminnya  kehidupan  yang  berkesinambungan. (Tarigan,  2004) Sementara  definisi  tata  ruang  dalam  UU  No.  26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang, adalah  wujud  struktur  ruang  dan  pola  ruang.  Adapun  struktur  ruang  adalah  susunan pusat-pusat  permukiman  dan  sistem  jaringan  prasarana  dan  sarana  yang  berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.  Dalam hal ini wilayah pesisir bermakna suatu wilayah peralihan
antara  daratan  dan lautan. (Rokhmin &  Jacub,  1996) Sementra  definisi  dalam  Undang- undang  Nomor  27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya PWK-PK) Pasal 1 Ayat (2), disebutkan bahwa wilayah pesisir adalah daerah  peralihan  antara  ekosistem  darat  dan  laut  yang  dipengaruhi  oleh  perubahan  di darat dan laut.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kualitatif  atau  disebut  juga  dengan metode penelitian naturalistik maupun metode etnografi. Penelitian kualitatif dilakukan pada objek alamiah yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut .(Suwandi, 2008) Pendekatan  kualitatif  ini  akan  mendorong  peneliti  terjun  ke  lapangan  dan mengamati secara langsung aktivitas-aktivitas yang dilakukan di lokasi penelitian, untuk memperoleh  gambaran  dan  data-data  terkait  masalah  penelitian  yaitu  berusaha  untuk memberikan  gambaran  atau  deskriptif  mengenai  Perencanaan  dan  Analisis  Kebijakan terkait  Tata  Kelola  Pesisir  bagi  Pemerintah  Kota  Semarang.  Berdasarkan  dengan persoalan ini  penulis mengunakan  pendekatan evaluasi  semu—yang sudah  dipaparkan sebelumnya,  di  mana  penelitian  ini  hendak  menyajikan  informasi  valid  dan  akuntabel tentang hasil kebijakan  dengan fakta  yang terjadi  di lapangan.  Sehingga penelitian  ini tidak  melebar  pada  pembahasan  nilai  maupun  manfaat  kebijakan  maupun  dampaknya yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.
Adapun  sumber  data  dalam  penelitian  ini  dibagi  menjadi  dua  yakni:  (1)  Data Primer; Data  yang diperoleh  atau  dikumpulkan langsung  di  lapangan oleh  orang  yang melakukan  penelitian  atau  yang  bersangkutan  yang  memerlukannya,  data  primer  ini disebut  data  asli  atau  data  baru.  Data  primer  didapat  dari  sumber  informan  yaitu individu  tau  perseorangan  seperti  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti.  Data primer  ini  antara  lain  catatan  hasil  wawancara,  hasil  obervasi  lapangan  dan  data-data mengenai  informan.  (2)  Data  Sekunder;  Data  yang  diperoleh  atau  dikumpulkan  oleh orang  yang  melakukan  penelitian  dari  sumber-sumber  yang  ada.  Data  ini  digunakan untuk mendukung  informasi primer  yang  telah diperoleh  dari bahan  pustaka,  literatur, perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Data sekunder di antaranya adalah  dokumen  kelengkapan  dari  instansi  pelaksana  dan  hasil  penelitian  lain .(Hasan, 2004)

## Hasil dan Pembahasan
Kajian  ini  mendiskusikan  ihwal  analisis  kebijakan  terkait  Tata  Kelola  Pesisir bagi Pemerintah Kota Semarang. Di mana kebijakan yang berkenaan dengan tata kelola kawasan  mula-mula  diterbitkan  oleh  pemerintahan  Kota  Semarang  tahun  2011.  Data menujukkan  bahwa  kawasan  pesisir  di  Kota  Semarang  meliputi  wilayah  dengan  luas 5.039,17  Hektare  atau  panjangnya  sekitar  25  Km,  yang  terbagi  ke  dalam  Kecamatan kecamatan  Tugurejo  sepanjang  3,5  Km,  Kecamatan  Semarang  Barat  sepanjang  8,94 Km, Kecamatan Semarang Utara sepanjang 5,56 Km, dan Kecamatan Genuk sepanjang
7 Km. Kawasan pesisir ini pada akhirnya dibagi menjadi daerah lima pantai, yakni dari barat ke timur:  Pantai Tirang, Pantai  Maron, Pantai Marina,  Pantai Baruna dan  Pantai Cipta.  Di  mana  pada  saat  itu  kebijakan  yang  diteken  disesuaikan  dengan  kondisi  di lapangan ataupun proyeksi  ke depannya, dikeluarkanlah  Perda Kota Semarang  Nomor 14 tahun 2011  tentang rencana Tata  Ruang Wilayah Kota  Semarang tahun  2011-2031 yang  mencakup  tata  kelola  kawasan  pesisir.  Di  dalam  Perda  ini  menunjukkan  bahwa Pantai Tirang ditetapkan sebagai kawasan peruntukan wisata, pantai Maron dan Marina ditetapkan sebagai kawasan peruntukan perumahan, sedangkan pantai Baruna dan Cipta ditetapkan sebagai kawasan transportasi. Penetapan ini berlaku dan  dijadikan pedoman dalam  proses  pembangunan  kawasan  pesisir  Kota  Semarang  sejak  tahun  2011  hingga direncanakan sampai tahun 2031.
Tabel 1 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 No.  Nama Pantai Lokasi Kawasan 1. Pantai Tirang Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu Kawasan Peruntukan Wisata 2. Pantai Maron Kelurahan Tambakharjo, Kecamatan Semarang Barat Kawasan Peruntukan Perumahan 3. Pantai Marina Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara Kawasan Peruntukan Perumahan 4. Pantai Baruna Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara Kawasan Transportasi 5. Pantai Cipta Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara Kawasan Transportasi
Pada  tahun  2018,  pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  menetapkan  Perda  Jateng No 13 yang di dalamnya juga mengatur tentang tata kelola kawasan di kawasan pesisir Kota  Semarang.  Dengan  hadirnya  Perda  Jateng  No  13  Tahun  2018  ini  menetapkan penggantian  zona  kawasan  sebagaimana  mulanya  sudah  ditetapkan  dalam  Perda  Kota Semarang  No  14  tahun  2011.  Di  mana  pada  mulanya  pantai  Tirang  sebagai  kawasan wisata  berubah  status  menjadi  kawasan  konservasi.  Pantai  Maron  semula  ditetapkan sebagai kawasan peruntukan perumahan berubah statusnya menjadi kawasan konservasi dan  kawasan  strategis  nasional.  Pantai  Marina  yang  semula  kawasan  peruntukan perumahan  berubah  status  menjadi  kawasan  strategis  Nasional.  Pantai  Baruna  dan Pantai  Cipta  yang  awalnya  ditetapkan  sebagai  kawasan  transportasi  berubah  status menjadi  kawasan  pemanfaatan  umum  yakni  untuk  pelabuhan  laut  serta  diproyeksikan untuk kawasan wisata.
Tabel 2
Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah No. 13 Tentang RZWP3K Tahun
2018-2038 No Nama Pantai Lokasi Kawasan Zona Kode Zona 1 Pantai Tirang Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu Kawasan Konservasi KK KK-21, KK-22, KK-23, KK-24, KK-25 2 Pantai Maron Kelurahan Tambakharjo, Kecamatan Semarang Barat Kawasan Konservasi Kawasan Strategis Nasional KK KSN KK-33 KSN-02 3 Pantai Marina Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara Kawasan Strategis Nasional KSN KSN-02 4 Pantai Baruna Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara Kawasan Pemanfaatan Umum KPU KPU-PL(PelabuhanLaut) KPU-W(Wisata) 5 Pantai Cipta Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara Kawasan Pemanfaatan Umum KPU KPU-PL(PelabuhanLaut) KPU-W(Wisata)
Selanjutnya pada tahun 2019, pemerintah pusat mengeluarkan PP No 32 tentang Rencana Tata Ruang Laut yang di dalamnya mencakup kawasan pesisir Kota Semarang. Ada  perbedaan  penetapan  zona  kawasan  pada  empat  pantai  di  Kota  Semarang dibandingkan  dengan  Perda  Jateng  No  13  tahun  2018.  Pantai  Tirang  masih  ditetapkan sebagai  kawasan  konservasi.  Sedangkan  perubahan  terjadi  pada  penetapan  pantai Maron,  Marina,  Baruna  dan  Cipta  pada  PP  No  32  diubah  statusnya  menjadi  kawasan pemanfaatan  umum.  Kawasan  pemanfaatan  umum  di  sini  meliputi:  Zona  Perikanan; Zona  Pariwisata;  Zona  Industri  Kelautan;  Zona  Pertambangan;  Zona  Pengelolaan Energi; Zona Pertahanan dan Keamanan; dan Zona Transportasi.

## Tabel 3
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Laut
No Nama Pantai Lokasi Kawasan Zona 1 Pantai Tirang Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu Kawasan Konservasi Kawasan Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; Kawasan Konservasi maritim; Kawasan Konservasi perairan; dan Kawasan Konservasi lainnya 2 Pantai Maron Kelurahan Tambakharjo, Kecamatan Semarang Barat Kawasan Pemanfaatan Umum Zona Perikanan; Zona Pariwisata; Zona Industri Kelautan; Zona Pertambangan; Zona Pengelolaan Energi; Zona Pertahanan dan Keamanan; dan
Zona Transportasi. 3 Pantai Marina Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara Kawasan Pemanfaatan Umum Zona Perikanan; Zona Pariwisata; Zona Industri Kelautan; Zona Pertambangan; Zona Pengelolaan Energi; Zona Pertahanan dan Keamanan; dan Zona Transportasi. 4 Pantai Baruna Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara Kawasan Pemanfaatan Umum Zona Perikanan; Zona Pariwisata; Zona Industri Kelautan; Zona Pertambangan; Zona Pengelolaan Energi; Zona Pertahanan dan Keamanan; dan Zona Transportasi. 5 Pantai Cipta Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara Kawasan Pemanfaatan Umum Zona Perikanan; Zona Pariwisata; Zona Industri Kelautan; Zona Pertambangan; Zona Pengelolaan Energi; Zona Pertahanan dan Keamanan; dan Zona Transportasi.
Merujuk  dari  ketiga  kebijakan  tersebut,  nampaklah  ada  tumpang  tindih  antara satu  kebijakan  yang  dikeluarkan  pemerintah  kota,  pemerintah  provinsi  dan  pemerintah pusat. Kalaupun bukan tumpang tindih penulis melihatnya sebagai bentuk pembaharuan kebijakan  terkait  tata  kelola  kawasan  pesisir  di  Kota  Semarang.  Dilihat  dari  jangka waktu penetapannya, kebjakan Perda Jateng No 13 tahun 2018 boleh dikatakan sebagai pembaharuan  atas  Perda  Kota  Semarang  no  14  tahun  2011  di  mana  jarak  tempo penetapan  kebijakan  tersebut  adalah  7  tahun  berjalan.  Namun  pembaharuan  kebijakan yang cukup frontal terjadi antara Perda Jateng No 13 tahun 2018 diperbaharui oleh PP no 32 tahun 2019 di mana selisih jarak antara dua kebijakan ini hanya dalam hitungan bulan  saja.  Dan  pembaharuan  tata  kelola  kawasan  berubah  drastis  antara  yang ditetapkan  Pemprov  Jateng  dengan  Pemerintah  Pusat.  Perbedaan  penetapan  kawasan tersebut bisa dilihat lebih detail di tabel 2 dan 3.
Mengacu  pada  pendekatan  evaluasi  semu,  maka  penulis  akan  mendeskripsikan temuan  di  lapangan  berkaitan  dengan  tata  kelola  kawasan  pesisir  Kota  Semarang. Pertama,  di  pantai  Tirang  dilihat  secara  faktual  di  lapangan  menunjukkan  bahwa wilayah  ini  mendekati  sebagai  wilayah  konservasi  sehingga  dilarang  mendirikan bangunan  apapun  atau  tidak  berpenghuni,  namun  demikian  di  pantai  ini  masih dimanfaatkan  secara  umum  oleh  masyarakat  untuk  kawasan  budidaya  perikanan. Kedua,  di  Pantai  Maron  saat  ini  dikelola  sebagai  kawasan  pariwisata,  budidaya erikanan, dan industri kelautan.
Temuan  di  lapangan  juga  menunjukkan  di  Pantai  Maron  menjadi  kawasan reklamasi  berkonflik  dengan  PT.  Indo  Persada  Usahatama.  Ketiga,  di  Pantai  Marina pengelolaannya  di  lapangan  dipakai  sebagai  kawasan  pariwisata  yang  bercampur
dengan  kawasan  perumahan  elite  di  Kota  Semarang.  Keempat  di  Pantai  Baruna  dan Pantai Cipta bila mengacu pada PP No 32 di kedua pantai ini seharusnya dikelola untuk pemanfaatan  umum  yakni  meliputi  Zona  Perikanan;  Zona  Pariwisata;  Zona  Industri Kelautan;  Zona  Pertambangan;  Zona  Pengelolaan  Energi;  Zona  Pertahanan  dan Keamanan; dan Zona Transportasi. Namun fakta di lapangan menunjukkan kedua pantai saat ini masih berupa kawasan lahan kosong yang belum dikelola. Faktor bencana banjir rob  yang  cakupannya  cukup  luas  dan  intens  memang  menjadi  pertimbangan  serius apabila ingin melakukan pembangunan di kedua kawasan pantai tersebut.
Tabel 4 Kondisi saat ini di kawasan Pesisir Kota Semarang No. Nama Pantai Lokasi Kawasan 1. Pantai Tirang Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu Kawasan Tidak Berpenghuni Kawasan Budidaya Perikanan 2. Pantai Maron Kelurahan Tambakharjo, Kecamatan Semarang Barat Kawasan Reklamasi Berkonflik dengan PT. Indo Persada Usahatama 3. Pantai Marina Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara Kawasan Wisata bercampur dengan kawasan perumahan elite di kota Semarang 4. Pantai Baruna Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara Kawasan Lahan Kosong 6. Pantai Cipta Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara Kawasan Lahan Kosong
Pada  tabel  4  diatas  menunjukkan  kondisi  eksisting  lokasi  berdasarkan  pada  realita lapangan, setelah itu diperbarui dari hasil berbagai rencana pada tabel berikut :
Tabel 5 Perbandingan kondisi eksisting dengan rencana program pemerintah provinsi dan pemerintah kota Judul aturan Nama aturan Daerah Tahun berlaku Kesesuaian isi peraturan dengan lokasi penelitian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Rencana program jangka panjang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.3 Tahun 2008 Berlaku tahun 2005-2025 • Dinas  pekerjaan  umum,  dermaga padat, perlu diperlebar
• Dinas  pekerjaan  umum,  kerusakan pantai meningkat
• Dinas lingkungan hidup, penurunan muka  tanah  3-9  cm  per  tahun  dan intrusi +- 3500 meter dari pantai • Tantangan  :  mewujudkan  regulasi dan  pegawasan  dalam  pengambilan air tanah
Judul aturan Nama aturan Daerah Tahun berlaku Kesesuaian isi peraturan dengan lokasi penelitian Rencana program jangka menegah daerah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.5 Tahun 2019 Berlaku tahun 2018-2023 • Kawasan sempadan pantai, direncanakan  +-  8.786  hektar  di pantai  utara  sejauh  100  meter  dari pasang tertinggi • Kawasan rawan gelombang pasang
• Kawasan rawan abrasi • Dinas pekerjaan umum, sumberdaya  alam  dan  penataan ruang, memiliki program pengelolaan  sungai,  pantai  dan pengendalian banjir Rencana kerja pemerintah daerah Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No.26 Tahun 2021 Berlaku tahun 2022 • Program pengelolaan hutan, pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis(ekosistem mangrove dan pantai) • Program  pengelolaan  sumberdaya alam,  pembangunan  sarana  dan prasarana sungai dan pantai Pemerintah Kota Semarang Rencana program jangka panjang Peraturan Daerah Kota Semarang No.6 Tahun 2010 Berlaku tahun 2005-2025 • Penataan  kawasan  pantai  sebagai bagian pemulihan cadangan sumberdaya alam
• Pengurangan potensi banjir dan rob • Daerah  pantai  0.75  meter  diatas permukaan laut • Kawasan pantai terkena rob • Kepentingan  pembangunan  lebih besar daripada kepentingan alam • Reklamasi tambak dan  pantai sebagai isu strategis • Kawasan  utara  kota  menjadi  pusat pertumbuhan nasional Rencana program jangka menegah daerah Peraturan Daerah Kota Semarang No.6 Tahun 2021 Berlaku tahun 2021-2026 • Pantai  harus  melakukan  rekayasa teknis  menjadi  kawasan  wisata dengan ancaman banjir dan rob
• Pantai yang memiliki sungai menjadi tempat pembuangan limbah • Optimalisasi  pengolahan  limbah belum dapat mengurangi pencemaran • Reklamasi pantai sebagai isu strategis  sumberdaya  alam  dan lingkungan hidup • Perwujudan pola ruang III, kawasan lindung kode A • (III.A.5)  PSDA  perlindungan  dan penguatan garis pantai
Judul aturan Nama aturan Daerah Tahun berlaku Kesesuaian isi peraturan dengan lokasi penelitian • (III.A.6) PSDA penghijauan sempadan pantai • (III.A.7) PSDA pengaturan pemanfaatan  sempadan  pantai  hasil reklamasi • (III.A.18) PSDA pembuatan tanggul pantai • Perwujudan pola ruang III, kawasan strategis kode C • (III.C.4) Penataan ruang, pengembangan  kawasan  rekamasi pantai • Pantai  marina  dihadapkan  ancaman rob dan penurunan muka air tanah • Target  rasio  luas  permukiman sepanjang pantai kota sebesar 93.74 % pada 2021 dan 100% pada 2026 Rencana kerja pemerintah daerah Peraturan Walikota Semarang No.46 Tahun 2020 Berlaku tahun 2021 dilanjutkan 2022 sementara • Pantai  menjadi  kawasan  rawan bencana abrasi
• Pantai  menjadi  kawasan  bencana angin topan
• Koordinasi dinas lingkungan hidup, 1 dokumen kajian pemetaan sebaran  mangrove  dan  kerusakan pantai • Dinas  pekerjaan  umum  sebagai langkah pengaman pantai, pengadaan rumah pompa pengendali banjir terdiri dari wilayah  barat,  wilayah  tengah  1, wilayah  tengah  2,  wilayah  pusat, dan wilayah timur • Dinas  pekerjaan  umum  sebagai langkah pengaman pantai, pembangunnan sumur air tanah • Dinas  penataan  ruang  sebagai kawasan sempadan pantai

## Kesimpulan
Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  serangkaian  kebijakan  yang  telah ditetapkan  pemerintah  Kota  Semarang  maupun  Provinsi  Jawa  Tengah  dan  Pemerintah Pusat  perihal  tata  kelola  kawasan  pesisir  Kota  Semarang  memiliki  peruntukan  tata kelola  yang  berbeda-beda  dalam  jarak  penetapan  yang  cukup  singkat.    Dan  temuan  di lapangan  menunjukkan  bahwa  penetapan  kebijakan  tersebut  belum  sepenuhnya diterapkan  di  lapangan.  Terutama  di  kawasan  pantai  Baruna  dan  pantai  Cipta  sama sekali  belum  tersentuh  pembangunan  sehingga  kawasan  tersebut  masih  berupa  lahan
kosong  yang  tiap  tahunnya  ditetapkan  sebagai  daerah  rawan  bencana  banjir  rob  yang skala dampaknya cukup luas.

## BIBLIOGRAPHY
Agustino,  L.  (2016).  Dasar-dasar  kebijakan  publik  (Edisi  Revisi). Bandung:  Alfabeta . Google Scholar
Aminuddin  Ilmar,  S.  (2014). Hukum  tata  pemerintahan .  Prenada  Media. Google Scholar
Erlani,  R.,  &  Nugrahandika,  W.  H.  (2019).  Ketangguhan  Kota  Semarang  dalam menghadapi bencana banjir pasang air laut (Rob). Journal of Regional and Rural Development  Planning  (Jurnal  Perencanaan  Pembangunan  Wilayah  Dan Perdesaan) , 3 (1), 47–63. Google Scholar
Harris, S. (2015). Penataan Ruang Kota Dalam Perspektif Sosial, Ekonomi Dan Sumber Daya Alam. Sosio E-Kons , 7 (2). Google Scholar
Hasan, I. (2004). Analisis data penelitian dengan statistik . Google Scholar
Imran, S. (2013). Fungsi tata ruang dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup Kota Gorontalo. Jurnal Dinamika Hukum , 13 (3), 457–467. Google Scholar
Kahar,  S.,  Purwanto,  P.,  &  Hidajat,  W.  K.  (2011).  Dampak  Penurunan  Tanah  dan Kenaikan  Muka  Laut  Terhadap  Luasan  Genangan  Rob  di  Semarang. Jurnal Presipitasi: Media Komunikasi Dan Pengembangan Teknik Lingkungan , 7 (2), 83–
91. Google Scholar
Ramadhany,  A.  S.,  Subardjo,  P.,  &  Suryo,  A.  A.  D.  (2012).  Daerah  Rawan  Genangan Rob  di  Wilayah  Semarang. Journal  of  Marine  Research , 1 (2),  174–180. Google Scholar
Ratodi,  M.  (2016).  Pendekatan  Perencanaan  Perkotaan  Dalam  Konteks  Kesehatan Perkotaan. EMARA  Indonesian  Journal  of  Architecture , 2 (1),  35–41. Google Scholar
Rokhmin, D., & Jacub, R. (1996). Pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan lautan secara terpadu. Jakarta: PT. Pradnya Paramita . Google Scholar
Suharno.  (2010). Dasar-Dasa  Kebijakan  Publik,  Yogyakarta:  Universitas  Negeri Yogyakarta Press, hlm. 115-116 .
Sulmiah,  S.,  Sakawati,  H.,  Widyawati,  W.,  &  Rukmana,  N.  S.  (2019).  Analisis Kebijakan  Pembangunan  Kawasan  Metropolitan  Di  Indonesia  Timur:  Dampak terhadap  Tata  Kelola  Perkotaan. Jurnal  Ilmu  Administrasi  (JIA) , 16 (2),  258–272. Google Scholar
Suwandi,  D.  (2008). Metodologi Penelitian  Kualitatif,  Jakarta:  PT  Rineka  Cipta, hlm. 25-26 .
Tarigan, R. (2004). Perencanaan Pembangunan Wilayah, PT. Bumi Aksara .
Copyright holder: Alin Fithor, Dewi Muliana (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: