BENCANA DAN “PROYEK” KURIKULUM KEBENCANAAN DI SEKOLAH
Abdus Sair
Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS)
Email: abdussyair@yahoo.com

## Abstrak
Artikel ini menjelaskan tentang bencana dan proyek kurikulum kebencaan di sekolah. Untuk maksud itu penulis menggunakan metode kajian pustaka yang diadon melalui persepektif sosiologi. Sebagai negara yang rawan bencana, Indonesia sudah semestinya menerapkan kurikulum kebencanaan di sekolah. Kurikulum tersebut harus menjadi “proyek kebajikan” yang ditempatkan sebagai Education for Sustainable Development melalui prinsip-prinsp yang mapan, seperti; relevansi, efektivitas, efisiensi dan fleksibilitas, serta mengacu pada prinsip-prinsip umum dalam PRB yang dijelaskan secara eksplisit di dalam Hyogo Framework for Action . Tujuan dari proyek kurikulum kebencanaan ini adalah untuk mewujudkan komunitas baru yang lebih kritis yang mampu memahami bencana secara total; kenapa terjadi bencana, bagaimana perilaku menghadapi bencana, dan apa yang harus dilakukan ketika bencana itu datang. Ujungnya adalah untuk menyelamatkan kehidupan masyarakat Indonesia dari resiko bencana yang lebih besar dan membahayakan di kemudian hari.
Kata Kunci : Bencana, Proyek Kurikulum Kebencanaan di Sekolah, Komunitas Kritis

## Abstract
This article describes the disaster and disaster curriculum projects in schools. For this purpose, the author explores the literature review of issue from the perspectives of sociology.As a disaster-prone country, Indonesia should have been implementing disaster-based curriculum in schools. The curriculum must be considered as a “project for good deeds” to support education fo sustainable development by making use of principles such as relevance, effectivity, efficiency, and flexibility. The curriculum should also refer to the general principles of the PRB as describes explixitly in the Hyogo framework for Action. The perpose of this disaster curriculum project is to realize a new more critical community that is able to understand disaster in total; why disaster, how to face disasters, and what to do when disaster come. The overall expectation of this idea is to save the live Indonesian society from greater disaster risks and harms in the future.
Key Word : Disaster, Disaster Curriculum Projects in School, Critical Community

## LATAR BELAKANG
Tiga belas tahun yang lalu, tepatnya pada tang- gal 18-22 Januari 2005 di Kobe, Hyogo, Jepang, sebuah konferensi sedunia tentang peredaman bencana (World Conference on Disaster Reduc- tion) diselenggarakan. Konferensi itu melahirkan lima prioritas kegiatan terkait dengan peredaman bencana (2005-2015), yaitu; Pertama, Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana (PRB) ditempatkan sebagai prioritas nasional dan lokal dengan dasar institusional yang kuat dalam pelaksanaannya. Kedua, Mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memonitor risiko-risiko bencana dan meningkatkan pemanfaatan peringatan dini. Ketiga, Menggunakan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membangun suatu budaya aman dan ketahanan pada semua tingkatan. Keempat, Mengurangi faktor-faktor risiko dasar, dan Kelima, Memperkuat kesiap siagaan terhadap bencana dengan respon yang efektif pada semua tingkatan. Memperkuat kapasitas-kapasitas pada tingkat komunitas untuk mengurangi risiko bencana pada tingkat lokal, dimana individu dan komunitas memobilisir sumberdaya lokal untuk upaya mengurangi kerentanan terhadap bahaya.
Kelima prioritas kerja di atas kemudian dikenal dengan Hyogo Framework for Action (Kerangka Kerja Hyogo) yang dirujuk oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Sebagai negara rawan bencana, Indonesia telah merativikasi Hyogo Framework for Action di atas dalam berbagai kebijakannya. Antara lain melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UUPB). Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, danPeraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.
Karena bencana menyangkut kemanusiaan, maka kebijakan yang sama juga dilakukan di ranah pendidikan. Kebijakan itu dikenal dengan Pengarusutamaan Resiko Bencana di Sekolah (2010). Kebijakan itu dirumuskan sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dibidang pendidikan, yang dikembangkan atas dasar kondisi kebencanaan di Indonesia. Lebih dari itu karena sebuah kondisi dimana bencana di Indonesia telah menjadi “hazard” yang menakutkan akibat dampaknya yang luar biasa, tak hanya menyangkut kerusakan lingkungan, namun juga menyangkut kemanusiaan (kematian). Sebagaimana diketahui, bencana di Indonesia telah mencapai 1.999 bencana pada tahun 2010, 1.663 bencana pada tahun 2011, 730 bencana pada tahun 2012 (Sair, 2015; 182), 1.387 bencana pada tahun 2013 (JPNN, 26/2/2014), 1.567 bencana pada tahun 2014 (BNPB, 2014), dan 1.229 bencana per Agustus tahun 2015 (BNPB, 2015). Demikian juga dari segijumlah korban jiwanya,yang diperkirakan telah mencapai 500 ribu orang, baik yang meninggal dunia, hilang maupun luka-luka akibat bencana sejak tahun 2004 hingga tahun 2015.
Atas kondisi itu, kebijakan Pengarusutamaan Resiko Bencana di Sekolah dianggap penting sebagai jalan baru untuk menghadapi bencana. Bencana di Indonesia tak bisa ditolak, ia pasti datang, sehingga bagaimanapun masyarakat Indonesia akan menghadapi bencana itu. Resiko bencana berupa kematian, hilangnya rasa aman, hilangnya harta benda, kerusakan lingkungan, dan gangguan terhadap kegiatan masyarakat juga menjadi ancaman yang harus dihadapi oleh masyarakat Indonesia sewaktu-waktu.
Karena itu, situasi tersebut telah mendorong banyak pihak, seperti praktisi dan akademisi untuk membuat satu rumusan agar pemerintah segera menyiapkan perangkat pendidikan kebencanaan di sekolah untuk memberi pengetahuan
sejak dini kepada peserta didik. Tujuannya adalah untuk membangun budaya sadar bencana, kesiap siagaan, keselamatan, dan ketangguhan di tingkat sekolah untuk mencegah dan mengurangi potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana alam serta menumbuhkan rasa empati dan kesetiakawanan pada sesama yang mengalami bencana (Kemdiknas, 2010; 22). Dorongan ini sekaligus agar pemerintah juga bisa menyiapkan dan menerapkan kurikulum kebencanaan di sekolah layaknya di beberapa negara seperti di Jepang. Dengan perangkat kurikulum itu setidaknya diharapkan dapat menyelamatkan kehidupan masyarakat Indonesia di masa yang akan datang, dari resiko bencana, yang lebih besar dan membahayakan. Terlepas, apakah resiko bencana tersebut disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, atau faktor manusia.
Dari sinilah, tulisan ini penting dengan mengetengahkan pokok persoalan bencana dan proyek kurikulum kebencanaan di sekolah dengan menelusuri kajian pustaka yang diadon melalui perspektif sosiologi. Tulisan ini tidak dimaksudkan sebagai blue print kurikulum kebencaan di sekolah, melainkan hanya masukan dalam menyiapkan perangkat dan proses penyusunan kurikulum kebencaan tersebut. Untuk itu, tulisan ini akan dibagi menjadi tiga bagian, pertama, soal relasi manusia dan alam yang dinilai ekploratif dan eksploitatif, kedua, soal istilah dan makna bencana yang terus berkembang seiring perkembangan pola pikir masyarakat, dan ketiga, soal proyek kurikulum kebencaan di sekolah sebagai bentuk implikasi dari kedua hal di atas.

## RELASI MANUSIA DAN ALAM
Penting dijelaskan soal relasi manusia dan alam sebagai konteks kenapa bencana itu terjadi. Seorang tokoh teori kritis asal Jerman, Max Horkheimer (dalam Sindhunata, 1982; 109-110),
dalam satu penjelasannya mengatakan, bahwa dulu relasi manusia dan alam sangat seimbang, namun dalam prosesnya, keduanya saling “menindas”. Hal tersebut karena manusia kian rasional, sehingga perilaku penaklukan terhadap alam banyak dilakukan. Sikap manusia tersebut juga disebabkan oleh munculnya apa yang disebut dengan olah pikir self preservation . Orang dianggap survive, kalau ia sukses mempertahankan diri terhadap alam disekitarnya. Karena itu berabad- abad lamanya orang berusaha menaklukkan alam. Mulai dari masyarakat gembala, kemudian masyarakat petani, sampai ke masyarakat insdustri saat ini, manusia telah memperlihatkan sikap permusuhannya terhadap alam.
Di era modern ini, sikap permusuhan tersebut dianggap kian total, karena manusia menilai alam sudah tidak punya nilai lagi, kecuali untuk ditindas dan dimanfaatkan. Dengan kata lain, manusia modern dianggap sudah buta terhadap alam. Hanya nafsu penindasan alam saja berkobar menyala. Self of belonging manusia terhadap alam juga semakin menurun. Sehingga alam harus ditaklukkan. Karena itu, semua yang melengket pada alam diekplorasi dan dieksploitasi. Keindahan alam misalnya “diperkosa” hanya untuk memenuhi nafsu manusia. Pohon-pohon yang menjulang tinggi (milik alam) ditebangi demi kepentingan ekonomi (Ratih, tanpa tahun). Hutan yang sangat luas juga dibakar untuk kepentingan lahan baru (Artharini, 2015). Bahkan kekayaan alampun dikuras habis sehabis-habinsnya untuk kepuasan hidup manusia. Sehingga dari sederet perilaku manusia itu kemudian membuat alam menjadi murka (sangat marah) . Bencana alampun tak bisa dihindari, mulai banjir, tanah longsor, perubahan iklim, kekeringan dan sebagainya. Sayangnya dengan bencana itu, manusia juga tidak menjadi berubah dan berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Manusia tetap egois dan serakah. Kondisi ini pernah diingatkan Mahatma Gandhi
dalam satu kalimatnya begini, “alam memang telah menyediakan segalanya, akan tetapi semua itu tidak akan pernah cukup untuk memenuhi keserahakan manusia” .
Ketika bencana itu tak kunjung selesai, sebagian orang mulai sadar lalu mengingatkan agar manusia menahan ego dan belajar memahami lingkungan dan alam. Manusia dituntut care terhadap alam dengan menjadi penghuni yang baik. Alam harus dijaga, alam harus dikelola. Bahkan teks agama yang dulu pernah diturunkan digunakan kembali untuk mengingatkan manusia yang tidak terkontrol ini. Alam disebutkan sebagai ciptaan Tuhan, namun alam bukan benda mati. Ia digambarkan bergerak, ia tidak diam. Gunung- gunung yang menjulang tinggi ikut bergerak bagaikan gerakannya awan (QS: 27-28). Pohon- pohon, burung-burung dan seluruh benda diseki- kitarny a semuany a berkomunikas i denga n san g Penciptany a melalu i bahasany a masin masing (QS: 24-41/17-44). Bahkan bintang-bintang di angkasa bergerak bagaikan ikan berenang di lautan (QS: 21-33/36-40) (Hidayat; 2006; 196).
Namun demikian, dorongan di atas juga tidak membuat manusia berhenti menguasai alam. Manusia hanya berusaha memahami, apa itu bencana dan bagaimana menghadapi resiko bencana. Usaha ini dianggap merupakan aspek antroposentrisme manusia yang berorientasi kepada keselamatan (human security) dari resiko bencana yang akan ditimbulkan. Usaha ini juga dinilai sebagai wujud dari perkembangan cara merespon resiko bencana. Namun usaha di atas tetap tak merubah sikap manusia. Alam masih terus diekplorasi dan dieksploitasi. Karena itu, ada kesimpulan, semakin canggih usaha manusia, semakin tinggi pula resiko bencana yang akan ditimbulkan, yang tidak dikehendaki, yang tidak terduga, dan tidak dapat ditanggulangi oleh umat manusia (modern) sendiri.
Oleh sebab itu,di “era bencana” ini, walaupun agak berat, sebuah pemikiran lahir agar manusia bisa hidup harmoni dengan alam. Pemikiran itu atas dasar, disamping karena menimbulkan bencana, juga karena keduanya bukanlah entitas yang terpisah. Keduanya adalah cinptaan Tuhan yang saling membutuhkan. Alam tidak akan mampu dikelola tanpa manusia, demikian juga sebaliknya manusia tidak akan mampu hidup tanpa alam. Pandangan yang menyebutkan bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta, sementara alam semesta hanyalah alat pemuas manusia mulai diluruskan. Sebab cara pandang itu yang ditengarai menjadi sebab lahirnya sikap dan perilaku eksploitatif sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Kerusakan alam dan sederet resikonya adalah contoh paling mutakhir dari cara pandang tersebut, sebab manusia telah menempatkan dirinya sebagai penguasa atas alam yang boleh melakukan apa saja. Singkatnya apa yang terjadi dengan alam belakangan bukanlah karena kondisi alam semata, melainkan lebih karena ulah manusia yang menempatkan dirinya berada di laur, di atas, dan terpisah dengan alam.
Untuk itu, pemikiran di atas dianggap penting karena menyelamatkan alam dari perilaku “jahat” manusia adalah dengan cara memperbaiki cara pandang manusia itu sendiri. Manusia harus diajak berfikir bersama bahwa alam semesta adalah planet tempat tinggal manusia satu-satunya. Mungkin tak ada planet lain yang se-kaya dan se-indah alam ini. Karena itu manusia harus memiliki cara pandang yang menempatkan dirinya tak hanya sebagai makhluk sosial, melainkan juga harus ditempatkan sebagai makhluk biologis dan makhluk ekologis. Cara pandang ini penting karena manusia tidak akan bisa berkembang tanpa alam dan lingkungan atau makhluk lainnya. Manusia juga tidak akan bisa hidup karena mereka hanya merupakan salah satu entitas dari
alam semesta. Singkatnya cara pandang ini perlu ditumbuhkan agar manusia tak lagi mengskploitasi alam hanya untuk kepuasan diri, melainkan menjadi penghuni alam yang hidup secara harmonis dengan pengetahuan dan pemahaman yang kuat tentang alam. Menumbuhkan pengalaman ini tentu harus dengan aksi yang nyata melalui pelatihan, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat (emplowerment) yang bersifat jangka panjang.

## ISTILAH DAN MAKNA BENCANA
Masalah ini juga penting karena bencana ternyata selalu dimaknai dan ditempatkan menu- rut cara pandang manusia. Dari segi bahasa misalnya, kata bencana selalu diindektikkan dengan sesuatu yang buruk. Paralel dengan kata "disaster" dalam bahasa Inggris. Secara etimologi, kata ini (disaster) berasal dari bahasa latin "dis" yang bermakna "sesuatu yang buruk atau kemalangan (unfavorable) ", dan "aster" yang berarti "dari bintang-bintang (stars)". Kedua kata ini kemudian dipakai sehingga menghasilkan arti "kemalangan yang terjadi di bawah bintang-bintang (an event precipitated by stars) ". Sebagian orang menjelaskan bahwa kata di atas juga berasal dari sebuah keyakinan bahwa bintang-bintang dapat memprediksi suatu kejadian termasuk peristiwa yang buruk (Wikipedia, 2011).
Demikian juga menurut sejarahnya, ribuan tahun yang lalu bencana sendiri memang telah ada yang melenyapkan populasi manusia. Hanya saja manusia memandang bencana alam itu adalah hukuman dan simbol kemarahan dari dewa-dewa. Sebagaimana diketahui, semua peradaban kuno telah menghubungkan lingkungan tempat tinggal mereka dengan dewa atau Tuhan yang dianggap manusia dapat memberikan kemakmuran maupun kehancuran. Auguste Comte dalam satu penjelasannya juga mengatakan bahwa, alam dipandang oleh
masyarakat kuno (fetisisme) sebagai benda magik yang memiliki kekuatan tertentu (Johnson, 1994; 86). Alam dan manusia begitu harmoni karena manusia berusaha memaknai alam sebagai sekumpulan benda-benda yang memiliki kekuatan supranatural yang mengatur tata kehidupan manusia. Manusia harus tunduk dan patuh pada aturan itu yang kemudian dikenal dengan hukum alam.
Selaras dengan ini, Irwan Abdullah (2006) juga menjelaskan, bahwa bencana memang bukanlah barang baru karena ia telah muncul sejak ribuan tahun yang lalu di berbagai tempat dalam berbagai bentuknya. Bencana bukan suatu peristiwa yang tiba-tiba dan tidak terelakkan, melainkan menjadi bagian yang integral dari kehiduan rutin dan normal yang tanda-tandanya sudah dapat dikenali dan dapat diprediksi, maskipun dapat saja terjadi “unexamined normality” atas ketidakmampuan manusia dan sistem di dalam mengatasi suatu bencana. Karena itu, istilah mitigasi bencana juga telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu, seperti mitigasi banjir, mitigasi kekeringan, dan sebagainya. Sebagai contoh pada masyarakat Mesir kuno, praktek mitigasi kekeringan ternyata sudah berusia lebih dari 4000 tahun silam.
Selanjutnya, memasuki era modern, istilah bencana di atas juga berubah seiring dengan peru- bahan cara pandang manusia. Bencana tak lagi dipandang sebagai hukuman atau simbol kemara- han dewa-dewa. Melainkan mulai dipahami seba- gai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia dan/atau keduanya yang mengakibatkan korban penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana-prasarana dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan (UNDP, 2012). Peru- bahan ini kemudian juga membuat respon manu- sia terhadap bencana mulai berubah. Jika pada masa 1700-an, respon manusia terhadap bencana dilakukan secara sederhana, ala kadarnya, maka
maka memasuki tahun 1990-an, bencana mulai direspon dengan cara yang lebih baik yang dikenal dengan managemen bencana (disaster management). Menegemen bencana dianggap sebagai bentuk komitmen masyarakat modern terhadap bencana, sehingga muncul sebuah mimpi untuk bebas dari bencana (free from disaster) . Walaupun kemudian istilah ini direvisi lagi karena adanya pemahaman bahwa bencana bukan hanya karena faktor alam saja, melainkan juga karena faktor non alam dan manusia. Terakhir muncul lagi kesadaran baru bahwa manusia harus hidup bersama bencana (living with disaster) .
Pengertian yang kurang lebih sama juga tertu- ang dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Bencana dimengerti sebagai peristiwa atau rangkaian peri- stiwa yang mengancam dan mengganggu kehidu- pan dan penghidupan masyarakat yang disebab- kan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Undang-Undang ini juga mengklasifikasi bencana menjadi tiga bagian yakni; Pertama, bencana alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Kedua, bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang  antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Ketiga, bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror (UUPB, 2007).
Lebih jauh, perubahan cara pandang di atas juga melahirkan istilah resiko bencana (disaster risk).
Isitlah ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kajian kebencanaan. Istilah ini juga dimengerti sebagai sebuah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat (UNDP, 2012, 4). Namun, dalam perspektif culture theory (Tansey, 1999), isitilah ini lebih dimengerti karena ada sebuah fakta bahwa relasi manusia dan alam cenderung tidak seimbang, yang dapat ditunjukkan melalui berbagai perilaku manusia terhadap alam, misalnya, penebangan hutan, pembakaran lahan, perusakan lingkungan, efek gas rumah kaca, bencana radiasi nuklir, dan eksploitasi alam lainnya (seperti tambang). Semua perilaku ini kemudian berkembang menjadi saling “menindas”, sehingga muncullah apa yang disebut dengan pemanasan global (global warming) . Bencanapun tak bisa dihindari dan manusia harus menanggung resikonya, seperti kematian, hilangnya harta bencana, ketidaknyamanan, ketidakamanan, dan sebagainya. Inilah yang dimaksud dengan resiko bencana yang dipelajari dan dimaknai.
Terakhir, muncul istilah baru lagi yang agak mengejutkan, yakni soal pariwisata bencana. Istilah ini juga banyak dibicarakan, namun diang- gap sebagai cermin atas “kerakusan” manusia terhadap alam. Manusia memang tak ada puasnya, belum puas dengan mengeksploitasi, ia masih berusaha memanfaatkan alam ditengah resiko bencana demi sebuah hasrat (desire) kesenangan (Piliang, 2005). Berbagai alasanpun dibuat dengan rasionalitasnya, bahwa bencana itu melahirkan pariwisata bagi banyak orang. Bencana juga dapat menjadi pariwisata yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat daerah. Bencana juga memiliki daya tarik tersendiri, yang harus dikelola, sehingga dapat menguntungkan. Bahkan bencana itu bisa menjadi laboratorium
untuk mendidik masyarakat secara langsung, dan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana realitas bencana, memahami bencana sebagai bagian dari kehidupan, dan mendorong agar orang ikut serta memahami realitas masyarakat di wilayah rawan bencana.
Dalam konteks Indonesia, sebuah rezim telah melontarkan konsep tersebut. Adalah Sekjen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Bidang Nilai Budaya Seni dan Film (NBSF) Ukus Kuswara, yang pernah melontarkan gagasan tersebut (Fahmi, 12/2/2014). Walaupun telah mengingatkan, bahwa perspektif itu yang mengkaitkan pariwisata dan bencana tidak menjadi negatif, sebab periwisata seringkali diasosiasikan dengan kesenangan, sementara bencana diasosiasikan sebagai bentuk ketidakamanan. Namun demikian, gagasan tersebut telah memiliki dampak yang luar biasa. Faktanya belakangan beberapa daerah di Indonesia telah memulai mengembangkan wisata bencana ini, dengan harapan dapat memberikan kegiatan usaha bagi masyarakat sekitar, dan dapat membantu pemerintah mengawasi aktivitas alam yang rentan dengan bencana. Daerah-daerah tersebut misalnya, daerah Gunung Merapi Yogyakarta, Gunung Semeru di Lumajang, Gunung Merapi di Dusun Bronggang, Ngancar, Glagah Kabupaten Malang, dan Desa Wisata Tulung Rejo Kabupaten Blitar.
Terkait dengan ini, DeMoand Shondell (2008) pernah mengingatkan bahwa, istilah pariwisata bencana itu tidak seharusnya menyinggung perasaan dengan menyajikan kemiskinan dan kesempatan untuk merasakan kesusahan yang diderita oleh orang lain. Wisatawan mungkin puas mengunjungi tempat wisata bencana, namun tidak bagi masyarakat yang resiko bencananya sangat tinggi. Karena itulah, perspektif ini setidaknya tidak mendorong periwisata bencana sebagai bentuk kesenangan, melainkan sebagai bentuk untuk mendekatkan wisatawan pada realitas dan pengalaman yang lebih nyata.
Hemat penulis, gagasan di atas justru sebaiknya bukan diarahkan untuk menciptakan pariwisata bencana, melainkan lebih mendorong agar industri pariwisata dijadikan elemen yang signifikan didalam sistem penanganan bencana di masa yang akan datang. Industri pariwisata memang tidak memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan atau mengimplementasikan rencana dan pengaturan manajemen pengaturan bencana, melainkan badan, lembaga, organisasi negarah-lah yang diserahkan tugas tersebut yang seharusnya bertanggung jawab. Namun untuk meminimalisir resiko bencana, seyogianya industri pariwisata berpartisipasi dalam merencanakan dan pengelolaan penanganan bencana melalui pihak lokal, regional atau panitia nasional. Keikutsertaan seperti ini menempatkan pentingnya pariwisata agar masuk dalam agenda badan manajemen penanggulangan bencana dan mempromosikan kebutuhan untuk menetapkan ukuran tentang pengembangan perlindungan kepada pengunjung. Melalui cara ini, operator wisata dan destinasi menjadi proaktif sehingga memperkecil dampak bencana terhadap industri mereka (APEC International Center for Sustainable Tourism, 2006).
Terakhir adalah, pemerintah sebaiknya fokus saja menjalankan program penganggulangan resiko bencana karena masih banyak yang harus dilakukan. Termasuk memberi pengetahuan sejak dini kepada warganya tentang bencana melalui metode perubahan sosial yang sudah ada, seperti, kesiapsiagaan bencana, penanggulangan bencana berbasis komunitas, pemberdayaan masyarakat sadar bencana, pembangunan desa/kelurahan tangguh bencana, dan pengarusutamaan resiko bencana di sekolah. Semua metode ini jauh lebih penting ditindaklanjuti dengan aksi yang nyata dari pada menggagas pariwisata bencana di atas. Karena itu, penting bagi pemerintah untuk segera menerapkan kurukulum kebencanaan di sekolah- sekolah guna mengurangi resiko bencana di

## Abdus Sair
di kemudian hari. Dengan cara ini kita yakin pengetahuan tentang bencana akan lebih tersebar, apalagi menurut banya ahli bahwa tingginya korban jiwa akibat bencana di Indonesia karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang bencana.

## PROYEK KURIKULUM
Dari penjelasan di atas, sebetulnya sudah cukup bagi kita untuk menyimpulkan bahwa Pengurangan Resiko Bencana (PRB) di sekolah sudah seharusnya diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan di sekolah. Pengintegrasian ini penting karena pengetahuan tentang kebencanaan, termasuk tentang pemahaman alam Indonesia seutuhnya, harus menjadi pengetahuan mendasar bagi komunitas sekolah (termasuk komunitas masyarakat lainnya). Demikian juga, segala macam bencana yang mulai sering terjadi di wilayah nusantara ini, juga sudah semestinya disikapi dengan pendidikan kebencanaan di sekolah-sekolah, mulai dari jenjang sekolah terbawah, hingga jenjang sekolah tertinggi. Tujuannya adalah untuk memberi bekal kepada masyarakat agar mereka bisa hidup berdampingan dengan bencana-bencana di masa yang akan datang.
Secara sosiologis, ada tiga penjelasan penting terkait dengan tujuan penerapan kurikulum kebencanaan ini. Pertama, soal usaha menciptakan komunitas sekolah yang tangguh bencana. Komunitas ini penting karena menyangkut guru, peserta didik, dan unsur-unsur yang terkait dengan lembaga pendidikan, yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang kuat tentang alam Indonesia. Komunitas ini juga ditandai dengan pemahaman yang mendalam soal pemetaan bencana, (spasial, infrastruktur, sosial, ekonomi, politik, teknologi, demografi, dan administrasi) yang dapat digunakan untuk beradaptasi, sehingga diharapkan mampu mempertahankan tingkat
fungsi dan struktur kehidupan yang lebih baik (Sair, 2015; 186-187). Menurut Twigg John dalam bukunya Characteristics of A Disaster- Resillient Community (2007), komunitas ini juga memiliki karakteristik yang khusus, seperti; (1) memiliki kapasitas untuk menyerap tekanan atau kekuatan-kekuatan yang menghancurkan melalui perlawanan atau adaptasi, (2) memiliki kapasitas  untuk mengelola atau mempertahankan fungsi-fungsi dan struktur-struktur dasar tertentu, selama kejadian-kejadian yang mendatangkan malapetaka, dan (3) memiliki kapasitas untuk memulihkan diri atau melatih balik setelah mengalami bencana.
Kedua, soal pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan komunitas sekolah agar menjadi komunitas yang kritis, yakni sebuah komunitas yang memiliki pemahaman yang kuat tentang bencana; mulai kenapa terjadi bencana?, bagaimana perilaku menghadapi bencana?, apa yang harus dilakukan ketika bencara itu datang?, dan seba- gainya. Komunitas ini juga memiliki sikap empati yang tinggi terhadap korban bencana. Sehingga resiko bencana dapat diminimalisir. Komunitas ini dianggap penting karena dengan modal peng- etahuan itu, dimungkinkan mereka akan lebih siap siaga menghadapi bencana dibandingkan dengan komunitas yang tidak memiliki pengetahuan bencana.
Ketiga, untuk membuka wawasan baru kepada komunitas sekolah, bahwa alam Indonesia “ditakdirkan” sebagai negara kepulauan yang memiliki resiko bencana sangat tinggi. Salah satu penyebabnya adalah karena wilayah Indonesia berada digaris khatulistiwa dengan posisi silang antara dua benua dan dua samudra, sehingga bencana di Indonesia memungkinkan akan lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah negara lain (Sair, 2015; 183). Pemahaman ini juga dianggap penting sebagai bekal bagi komunitas sekolah mengenai peta bencana wilayah Indonesia.
Mulai dari tsunami, gempa bumi, hingga letusan gunung berapi. Namun pemahaman lain yang lebih luas selain soal “takdir” di atas adalah untuk membangkitkan kesadaran bersama (collective consciousness) (Johnson, 1994),bahwa alam Indonesia juga mulai rusak yang diakibatkan oleh wujud perkembangan modernitas kehidupan masyarakat; Pertama, adanya intensitas cara berfikir masyarakat yang selalu mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari alam. Alam dikaplingisasi dan menjadi komoditas ekonomi. Sehingga ekplorasi dan eksploitasi alam masih sangat tinggi. Kedua, menguatnya market way (cara pasar) dalam mengelola alam, ketimbang state way (cara negara) dan common pool resources (cara masyarakat) yang lebih memandang alam sebagai sumber kemakmuran (Raharjo, 2013). Sehingga, problemnya ketika sumber kemakmuran itu habis, maka yang mungkin terjadi adalah bencana alam. Pemahaman ini dianggap jauh lebih penting karena dengan demikian, komunitas sekolah akan lebih demokratis terhadap lingkungan.
Oleh karena itu, poin penting dari penjelasan ini adalah bahwa Indonesia butuh pendidikan kebencanaan sejak dini, dan kurikulum menempati posisi penting untuk menyelamatkan kehidupan masyarakat Indonesia di masa mendatang. Bencana tidak mungkin ditolak, bencana pasti datang. Menyiapkan pedoman untuk mengakrabi bencana- bencana sebagai bagian hidup manusia Indonesia sehari-hari adalah kewajiban pemerintah. Sebagai contoh, pemerintah Jepang, pembelajaran mitigasi bencana sudah lama menjadi salah satu materi pembelajaran di sekolah-sekolahnya, sehingga sebagian besar warganya telah siap siaga dan mampu mengurangi resiko bencana seperti saat gempa besar dan tsunami. Demikian juga di sekolah Taman Kanak-Kanak, juga sudah terbiasa mendapat materi latihan simulasi gempa bumi. Mulai dari mendapat topi khusus yang disiapkan sekolah, berlindung dibalik meja, hingga alih-alih
panik, mereka dilatih sikap tenang dan berbaris teratur. Begitu juga dengan sekolah tingkat lanjut, pengetahuan dan wawasan kebencanaan yang ditanam sejak kecil telah menjadi pedoman dan bahkan telah menjadi insting setip individu (Gunarba, 2011).
Jika contoh ini ditarik dalam konteks Indonesia, maka harus diakui, praktek simulasi bencana di Tanah Air masih sangat sporadik, bahkan tak jarang dilakukan sebagai ajang seremonial. Yang lebih parah lagi, baru dilakukan latihan jika telah terjadi bencana. Kondisi ini tentu sangat disay- angkan (kalau tidak disebut memalukan). Karena itu, sudah waktunya bagi pemerintah untuk men- erapkan kurikulum kebencanaan di sekolah- sekolah demi menyelamatkan kehidupan masyarakat  Indonesia  di  masa  mendatang. Kurikulum tersebut harus dirumuskan dengan cara yang baik dan ditempatkan sebagai Education for Sustainable Development melalui prinsip- prinsip yang mapan. Kurikulum yang mapan tentu harus dibangun dengan prinsip-prinsip yang mapan pula, seperti; relevansi, efektivitas, efisiensi dan fleksibilitas.
Prinsip relevansi ini misalnyamenyangkut, bahwa kurikulum tersebut harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), relevan dengan kebutuhan dan karakteris- tik peserta didik, dan relevan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat. Sementara prinsip efesiensi dan efektivitas terkait dengan biaya yang akan digunakan dan hasil yang akan dicapai. Demikian juga dengan prinsip fleksibilitas, men- yangkut seberapa luwes kurikulum tersebut di lapangan, sehingga pada saat implementasi memungkinkan untuk dilakukan perubahan sesuai dengan keadaan (Desfandi, 2014; 195).
Menurut Hyogo Framework for Action (2005-2015) poin pendidikan, kurikulum kebencanaan itu harusdibangun dengan prinsip- prinsip umum sebagai berikut; (1) Interdisiplin
dan menyeluruh (holistic) ; pembelajaran untuk pembangunan  berkelanjutan terkandung dalam keseluruhan kurikulum, tidak (harus) sebagai mata pelajaran yang terpisah, (2) Berorientasi nilai; nilai dan prinsip bersama yang mendasari pembangunan berkelanjutan menjadi norma yang dianut. Namun dapat diperiksa, didebat, diuji, dan diterapkan dengan adaptasi yang diperlukan, (3) Mengembangkan pemikiran kritis dan pemecahan masalah: Membentuk kepercayaan diri dalam mengungkapkan dilema dan tantangan pembangunan berkelanjutan, (4) Multimetode; Pendekatan yang di dalamnya memungkinkan pengajar dan pembelajar bekerja bersama untuk mendapatkan pengetahuan dan memainkan peran dalam membentuk lingkungan pendidikan mereka, (5) Pembuatan keputusan yang partisipatoris dimana peserta belajar ikut serta memutuskanbagaimana mereka akan belajar, (6) Pengaplikasian; Pengalaman pembelajaran terintegrasi dalam keseharian kehidupan pribadi dan professional, (7) Sesuai dengan aras lokal; membicarakan persoalan lokal dan juga persoalan global dengan bahasa-bahasa yang paling umum digunakan oleh pembelajar (Kemdiknas, 2010; 16).
Namun demikian, di luar itu semua, yang paling penting adalah bahwa penerapan kurikulum kebencanaan itu harus pula disertai dengan komitmen dan kemauan politik pemerintah. Ini penting karena ada dugaan bahwa lambannya Indonesia dalam perkara  kurikulum tersebut karena lemahnya komitmen dan kemauan politik pemerintah selama ini. Belum lagi setumpuk masalah yang sedang dihadapi oleh pemerintah, seperti masalah politik, sosial, ekonomi, budaya hingga agama. Berbagai masalah ini dianggap juga akan menjadi penghambatnya. Demikian juga pengelolaan pendidikan di Indonesia yang masih dipengaruhi oleh kuatnya kepentingan dari berbagai pihak, seperti kepentingan politik, kepentingan agama dan sebagainya (Kriswanto, 2015). Ditambah lagi
ketidak konsistenan. Sebagaimana diketahui hanya di Indonesia sebuah kurikulum sekolah bisa berubah sesuai dengan rezim yang berkuasa. Keadaan ini lebih dipengaruhi oleh nalar politik transaksional yang belakangan menjadi ciri khas yang meronai di republik ini. Selanjutnya adalah masalah sinkronisasi kurikulum kebencanaan dengan kurikulum pendidikan yang sudah ada. Dan masalah jumlah mata pelajaran di sekolah Indonesia, yang sudah menjadi paling banyak di dunia. Dengan tambahan kurikulum kebencanaan ini, tentu dinilai akan menambah beban bagi siswa. Sekali ini ini tidak mudah, dan akan menimbulkan pro dan kontra.
Dengan kondisi di atas, memang sangat berat, tetapi bukan berarti tak ada solusi. Jika pemerintah berkomitmen, memiliki kemauan politik, dan mampu menetralisir berbagai kepentingan itu, maka bukan tidak mungkin penerapan kurikulum kebencanaan ini akan bisa dipraktekkan di sekolah-sekolah. Kita sangat berharap hal tersebut segera direalisasikan, sebabdua puluh tahun yang akan datang, kita sudah punya komunitas sekolah yang mampu memahami bencana dengan baik, menjadi komunitas yang mampu menyebarkan pengetahuan kebencanaan kepada keluarga dan lingkungannya, serta ada komunitas baru yang ikut andil dalam mengelola lingkungan. Dengan nada yang agak optimis, bencana yang akan datang akan lebih mampu dihadapi oleh masyarakat kita dengan pengetahuan dan informasi yang dimilikinya.
Inilah yang dimaksud proyek kurikulum kebencanaan, sebuah proyek kebajikan untuk menyelamatkan kehidupan masyarakat Indonesia dari resiko bencana di masa mendatang. Bukan proyek yang lain, apalagi proyek dalam pengertian yang sempit, misalnya sekedar dimanfaatkan sebagai lahan untuk meraup keuntungan. Penjelasan ini penting karena belakangan ada kecenderungan yang menunjukkan hal tersebut, bahwa bencana
mulai menjadi ajang kurupsi bagi oknum-oknum tertentu, baik di pusat maupun di daerah. Bencana menjadi ladang korupsi karena menyangkut kemanusiaan (jumlah korban jiwa) dan kerusakan lingkungan. Dua hal ini memang memiliki anggaran yang sangat besar. Namun, di ruang itulah, para oknum seringkali memanfaatkan anggaran tersebut untuk meraup keuntungan.

## KESIMPULAN
Dari semua penjelasan di atas, ada dua hal yang perlu dipahami. Pertama , bahwa bencana yang terjadi bukanlah karena faktor alam semata, melainkan juga disebabkan karena wujud perkembangan modernitas kehidupan manusia. Kedua , munculnya kerawanan bencana juga bukan semata-mata karena Indonesia memiliki peta bertanda merah, atau yang disebut ring of fire , sehingga Indonesia secara akademik maupun empirik diklaim akan selalu terkena bencana. Lebih dari itu, kerawanan bencana itu juga muncul karena ada kerawanan cara berfikir manusia tentang alam dan lingkungan. Konteks ini seharusnya juga menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan soal peredaman bencana di Indonesia. Sehingga setiap kebijakan tidak melulu hanya memfokuskan pada cara bagaimana menghadapi bencana, melainkan lebih mendorong bagaimana agar setiap orang memiliki kesadaran yang sama, bisa hidup harmonis dengan pengetahuan dan pemahaman yang kuat tentang alam.
Melalui cara pandang itu, maka kebijakan kurikulum kebencanaan menjadi penting sebagai proyek kebajikan yang harus ditempatkan sebagai Education for Sustainable Development melalui prinsip-prinsp yang mapan seperti; relevansi, efektivitas, efisiensi dan fleksibilitas, serta mengacu pada prinsip-prinsip umum dalam PRB yang dijelaskan secara eksplisit di dalam Hyogo
Framework for Action (2005-2015). Kebijakan ini juga harus ditempatkan sebagai gerakan emansipatoris melalui pendidikan kepada siapapun dan dimananpun, tak hanya kepada peserta didik di sekolah, namun juga kepada mereka para pengusaha dan penguasa yang telah berkoloni “memperkosa” alam dengan tanpa ampun.
Intinya proyek kurikulum kebencanaan ini adalah bagaimana memberi bekal pengetahuan kepada komunitas sekolah (guru dan murid) sejak dini tentang pentingnya pelatihan dan simulasi tanggap darurat bencana untuk keselamatan bersama. Kurikulum ini juga sebagai upaya mena- namkan kesadaran tentang psikologis orang yang tertimpa bencana sehingga dapat ditranmisikan kepada masyarakat yang belum mengenal potensi kerawanan bencana. Lebih jauh, kurikulum kebencanaan di sekolah ini juga untuk membangun pemahaman bersama bagaimana bisa hidup harmonis bersama alam. Sehingga, suatu saat akanada generasi yang mampu memanfaatkan potensi alam untuk kesejahteraan serta menjaga alam sebaik-baiknya guna mencegah terjadinya bencana atau kerugian yang lebih besar dari fenomena alam tersebut.
Namun demikian, penerapan kurikulum kebencaaan di atas juga harus disertai dengan komitmen dan kemauan politik yang kuat. Jika tidak, maka hanya akan menjadi panduan yang bersifat utopis (hanya mampu dicapai lewat impian). Lambannya Indonesia dalam menerapkan pendidikan kebencanaan di sekolah-sekolah ditenggarai karena persoalan di atas. Belum lagi masalah lain yang sedang dihadapi pemerintah, seperti masalah politik, sosial, ekonomi, budaya dan agama. Berbagai masalah ini juga dianggap menjadi penghambat. Masalah lain yang mungkin menjadi penghalangnya adalah ketidak konsistenan. Sebagaimana diketahui, hanya di Indonesia sebuah kurikulum bisa berubah sesuai dengan rezim yang berkuasa. Keadaan ini terjadi karena
menguatnya nalar politik transaksional yang menjadi ciri khas yang meronai di republik ini. Namun demikian persoalan di atas akan dapat terurai jika pemerintah memiliki komitmen, kemauan politik dan kemampuan menetralisir berbagai kepentingan. Inilah yang dimaksud dengan proyek kurikulum kebencanaan, sebuah proyek kebajikan untuk menyelamatkan kehidupan masyarakat Indonesia dari resiko bencana di masa mendatang. Bukan proyek lain dalam pengertian yang sempit, yakni sekedar dimanfaatkan sebagai lahan untuk meraup keuntungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Irwan. 2006. Dialektika Natur, Kultur dan Struktur. Analisis Konteks, Proses dan Ranah Dalam Konstruksi Bencana . Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Gadjah Mada pada tanggal 13 November Artharini, Isyana. Siapa Aktor Dibalik Pembakaran Hutan dan Lahan? . www.bbc.com/indonesia/ berita-indonesia, diakses pada 15 Oktober 2015
APEC International Center for Sustainable Tourism,
Managemen Resiko Pariwisata , 2006 BNPB. 2014. Info Bencana . Tim Pusdatinmas BNPN, www.dibi.bnpb.go.id, diankses pada tanggal 28 Oktober 2015 BNPB. 2015. J umlah Kejadian Bencana, Korban, dan Dampaknya Sampai Bulan Agustus 2015 . www.dibi.bnpb.go.id, diakses pada tanggal 28 Oktober 2015 Desfandi, Mirza. 2014. Urgensi Kurikulum Pendidikan Kebencanaan Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia . Jurnal Sosio Didaktika, Vol 1 No. 2 Desember
Fahmi, Ismail. 2014. Pemerintah gagas Konsep Wisata Gunung Berapi . www.bisnis.com/ traveling, diakses pada tanggal 25 Oktober 2015 Gunarba, Nur Imam. 23/03/2011. Kurikulum Mitigasi Bencana . www.neraca.co.id/article, diakses pada tanggal 26 Oktober 2015
Hidayat, Komaruddin. 2006, Psikologi Beragama; Menjadikan Hidup Lebih Nyaman dan Santun. ISDR. Kerangka Kerja Aksi Hyogo 2005-2015;
Membangun Ketahanan Bangsa dan Komunitas Terhadap Bencana . Konferensi Dunia Tantang Peredaman Bencana 18-22 Januari 2005, Kobe Hyogo, Japan JPNN. 2014. Bencana 2014 Lebih “Ngeri” Dibanding Tahun Lalu . m.jpnn.com.news, diakses pada tanggal 28 Oktober 2015 Johnson, Doyle Paul. 1994. Teori Sosiologi; Klasik dan Modern . Jakarta. Grmedia Kriswanto, Eko. 2014. Kurikulum Bencana, Apa Pula? . m.kompasiana.com/kriskamin/kurikulum_ bencana, diakses pada tanggal 27 Oktober 2015
Kemendiknas. 2010. Strategi Pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana di Sekolah . Jakarta Karyono. 2010. Pendidikan Mitigasi Bencana Dalam Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di Indonesia . Dalam Halim, Muliha. (pyt.) Prosiding Makalah Seminar Nasional Pendidikan IPS. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
Raharjo, Wasisto. 2013. Analisis Penanggulangan Bencana Berbasis Perspektif Cultural Theory . Jurnal Penanggulangan Bencana. Vol 4 No 4.
Ratih, Deddy. (tanpa tahun). Upaya Pemulihan Hutan Indonesia dari Praktek Kelola Yang Amburadul . Makalah. Sair, Abdus.  2015. Penanggulangan Bencana Berbasis Pengembangan Komunitas(Community Development) . Jurnal Entitas Sosiologi. Vol II No 1 Februari.
Sindhunata. 1982. Dilema Usaha Manusia Rasional;
Kritik Masyarakat Modern oleh Max Horkheimer dalam Rangka Sekolah Frankfurt . Jakarta. Gramedia.
Tansey, James. 1999. Cultural Theory and Risk: A Review. Health, Risk & Society . Vol.1, No.1, hal 71-90.
Wikipedia, 2011. Bencana Alam . https://id.m.wikipedia.org, diakses pada tanggal 25 Oktober 2015