## Volume 3 No. 1, Juli  2019
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Problematika Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertanahan

## Nessa Fajriyana Farda & Yosep Hadi Putra
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Lubuk Sikaping Email: neskenes88@gmail.com & yosephadiputra3011@gmail.com

## Abstract
Land  is  one  important  element  for  humans.  That is  how  importance  of  land,  the  government  needs  to make special arrangements regarding use of the land. In general, land arrangements are regulated in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Rules on Agrarian Matters, which stipulates that the authority in the field of land is the authority of the central government. In addition, Indonesia as a unitary state also adheres to the principle of decentralization, it means that the central government gives authority to the regions to regulate their own regional affairs, including of land matters. The regulation regarding of land authority  for  regional  governments  is  described  in  Act  Number  23  of  2014  concerning  Regional Government. However, the application of its authority is not yet optimal, because there is no balance of relations  between  the  central  government  and  regional  governments  in  regulating  land.  The  problem discussed  in  this  study  is  how  the  division  of  authority  between  the  central  government  and  regional government of land matters. The approach used in this research is normative juridical. In the other word, this  study  examines  the  problem  based  on  applicable  laws  and  regulations,  especially  regulations regarding  land.  The  data  is  collected  by  using  literature  study,  then  analyzed  and  described systematically. The result showed a norm conflict in the division of land authority in the UUPA and the Regional Government Law. Therefore, it is hoped that there is a clear division of authority between the central and regional governments which is not only contained in the Regional Government Law.
Keywords: Authority; Regional Government; Land

## Abstrak
Tanah adalah salah satu unsur penting bagi manusia. Begitu pentingnya tanah, maka pemerintah perlu membuat pengaturan khusus mengenai penggunaan tanah. Secara umum, pengaturan pertanahan diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria,  yang menetapkan  bahwa  kewenangan  di  bidang  pertanahan  merupakan  kewenangan  pemerintah  pusat. Disamping  itu,  Indonesia  sebagai  negara  Kesatuan  juga  menganut  asas  desentralisasi,  artinya pemerintah  pusat  memberikan  kewenangan  kepada  daerah  untuk  mengatur  urusan  daerahnya  sendiri, termasuk  dalam  bidang  pertanahan.  Adapun  pengaturan  mengenai  kewenangan  pertanahan  bagi pemerintah  daerah  diuraikan  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah. Namun, pelaksanaan kewenangannya belum optimal, karena tidak ada keseimbangan hubungan antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  dalam  mengatur  tanah.  Permasalahan  yang  dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bidang pertanahan. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Artinya,  penelitian  ini  mengkaji  masalah  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, khususnya  peraturan  mengenai  pertanahan.  Data  dikumpulkan  dengan  studi  kepustakaan,  serta dianalisis  dan  diuraikan  secara  sistematis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  terjadi  konflik  norma  dalam pembagian  kewenangan  pertanahan  dalam  UUPA  dan  UU  Pemerintahan  Daerah.  Oleh  karena  itu,
diharapkan ada pengaturan pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah yang tidak hanya termuat dalam UU Pemerintahan Daerah
Kata Kunci: Kewenangan; Pemerintah Daerah; Tanah

## A. PENDAHULUAN
Tanah  dalam  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  merupakan  salah  satu  sumber daya  alam  utama,  selain  mempunyai  nilai  batiniah  yang  mendalam  bagi  rakyat Indonesia,  juga  berfungsi  sangat  strategis  dalam  memenuhi  kebutuhan  negara  dan rakyat yang makin beragam dan meningkat, baik pada tingkat nasional maupun dalam hubungannya dengan dunia Internasional. 1 Demikian pentingnya kegunaan tanah bagi hidup dan kehidupan manusia, maka campur tangan Negara melalui aparatnya dalam tatanan  hukum  pertanahan  merupakan  hal  yang  mutlak. 2 Hal  ini  ditindaklanjuti dengan  pemberian  landasan  kewenangan  hukum  untuk  bertindak  dalam  mengatur segala  sesuatu  yang  terkait  dengan  tanah,  sebagaimana  dirumuskan  dalam  Pasal  33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “bumi dan air dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hal ini berarti, bahwa dengan dikuasainya  bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  oleh  Negara,  pemerataan  atas  hasil-hasil pengelolaan terhadap bumi, air, dan kekayaan alam ini akan dapat tercapai. 3
Dalam kerangka pertanahan, prinsip tersebut kemudian dijabarkan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang kemudian disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yakni tentang hak menguasai tanah dari Negara, yang memberi wewenang untuk:
a. mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukkan,  penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia;
b. menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;
1 Boedi Harsono. 2003. Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional . Jakarta: Universitas Trisakti, hlm. 3.
2 Hambali Thalib. 2009. Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 1. 3 Hasni.  2008. Hukum  Penataan  Ruang  dan  Penatagunaan  Tanah  (Dalam  Konteks  UUPA-UUPR- UUPLH) . Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 14-15.
c. menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara orang-orang  dan  perbuatan-perbuatan  hukum  yang  mengenai  bumi, air, dan ruang angkasa tersebut.
Wewenang  yang  bersumber  pada  hak  menguasai  dari  Negara  tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (3) UUPA, harus digunakan untuk mencapai sebesar-besar  kemakmuran  rakyat  dalam  arti  kebangsaan,  kesejahteraan,  dan kemerdekaan  dalam  masyarakat  dan  Negara  hukum  Indonesia  yang  merdeka, berdaulat,  adil,  dan  makmur.  Selanjutnya,  Pasal  2  Ayat  (4)  UUPA  menyatakan, penyelenggaraan  Hak  Menguasai  Negara  dapat  didelegasikan  kepada  daerah-daerah swatantra (propinsi,  Kabupaten/kotamadya, kecamatan, dan desa) bahkan pada suatu komunitas adat yang masih kuat keyakinan norma-norma adatnya. Dengan demikian, pemerintah  daerah  atas  kekuatan  undang-undang  bisa  mempunyai  wewenang  HMN yang  dipegang  dan  diletakkan  pada  kepala  daerahnya,  dan  bagi  persekutuan masyarakat  adat  dapat  diberikan  HMN,  sepanjang  dalam  persekutuan  adat  tersebut masih  ada  dan  diakuinya  hak  ulayat  dari  persekutuannya. 4 Secara  tersirat,  ketentuan Pasal  2  Ayat  (4)  UUPA  menjelaskan  bahwa  urusan  tanah  merupakan  kewenangan pemerintah  pusat.  Namun,  kewenangannya  bisa  dilimpahkan  kepada  daerah  dengan undang-undang.
Sejalan  dengan  pernyataan  tersebut  di  atas,  penyelenggaraan  otonomi  daerah  di Indonesia secara formal sudah berlangsung sejak berlaku UUD Negara RI Tahun 1945 (Pada  awal  masa  kemerdekaan  Negara  RI).    Dimana  pengaturan  otonomi  daerah terletak pada undang-undang 5 yang mengatur tentang pemerintahan daerah yang terus berganti,  dan  terakhir  pengaturannya  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Di dalam Undang-Undang ini diberikan kekuasaan yang  amat  besar  kepada  masing-masing  daerah  untuk  mengatur  urusan  rumah tangganya  sendiri,  termasuk  kewenangan  bidang  pertanahan  yang  merupakan  salah satu bidang yang paling penting dan strategis.
4 Mansour Fakih. 2003. Landreform Di Desa. Cetakan I. Maret 2003. Yogyakarta: Read Book, hlm. 36. 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948; Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1975;  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1965;  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1974; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
Namun  kenyataan  yang  terjadi,  perubahan  UU  Pemerintahan  Daerah  tidak merubah  kewenangan  urusan  pertanahan.  Terbitnya  beberapa  peraturan  yang  terkait dalam bidang pertanahan memunculkan interpretasi yang beragam tentang hal-hal apa saja  yang  merupakan  kewenangan  pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi,  dan pemerintah  kabupaten/kota.  Munculnya  permasalahan  itu  setidaknya  terkait  dengan pemahaman  yang  salah  dalam  memahami  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang  terkait  dengan  kewenangan  pemerintah  di  bidang  pertanahan. 6 Pembagian kewenangan  pemerintahan  antara  pemerintah,  pemerintah  provinsi,  dan  pemerintah kabupaten/kota merupakan persoalan krusial dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pembagian  urusan  tersebut  yang  belum  tuntas  dalam  beberapa  tahun  terakhir  sejak bergulirnya  era  otonomi  daerah  memisahkan  wilayah  abu-abu  yang  kerap  memicu ketidakharmonisan  hubungan  antara  pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi,  dan pemerintah kabupaten/kota. 7
Berbagai  konflik  seputar  tanah  kerap  terjadi.  Amanat  undang-undang  yang mengutamakan  kepentingan  rakyat  akhirnya  harus  terkikis  dengan  kepentingan- kepentingan  investasi  dan  komersial  yang  menguntungkan  segelintir  kelompok sehingga  kepentingan  rakyat  banyak  yang  seharusnya  memperoleh  prioritas  utama akhirnya  menjadi  terabaikan. 8 Selain  itu,  sengketa  kewenangan  dalam  bidang pertanahan yang melibatkan instansi pemerintah sejak berlakunya era otonomi daerah dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi isu yang patut dicermati. Di dalam UUPA, penyelesaian sengketa pertanahan dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi, dalam hal kewenangan  bidang  pertanahan,  pemberlakuan  otonomi  daerah  melalui  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  juga  memberikan  kekuasaan  yang  amat  besar  kepada masing-masing  daerah  untuk  mengatur  urusan  rumah  tangganya  sendiri  termasuk penyelesaian  sengketa  kewenangan  bidang  pertanahan.  Disini  terlihat  bahwa penyelesaian sengketa kewenangan pertanahan dapat dilakukan  baik oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Oleh karenanya, perlu dicermati secara proporsional sehingga
6 Arie  Sukanti Hutagalung.  2009. Kewenangan  Pemerintah  Di  Bidang  Pertanahan. Jakarta:  Rajawali Pers, hlm. 12.
7 Ibid., hlm. 157. 8 Ibid ., hlm. 3.
interpretasi  yang  keliru  dalam  memahami  ketentuan  peraturan  perundang-undangan dapat diminimalkan. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana  pembagian  kewenangan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah dalam bidang pertanahan.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian  yang  difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma- norma  dalam  hukum  positif. 9 Penelitian  yuridis  normatif  merupakan  penelitian  yang mengkaji  suatu  masalah  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Adapun data dalam penulisan  ini  adalah  data  sekunder,  yaitu  bahan  pustaka  yang  mencakup  dokumen- dokumen  resmi,  buku-buku  perpustakaan,  peraturan  perundang-undangan,  karya ilmiah,  artikel-artikel,  serta  dokumen  yang  berkaitan  dengan  materi  penelitian. 10 Data sekunder tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang kemudian diurai dan disusun secara sistematis.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Kewenangan Pemerintah
Kewenangan pemerintah memiliki kedudukan  penting dalam kajian hukum tata negara  dan  hukum  administrasi  negara.  Berbicara  mengenai  kewenangan  tidak  akan terlepas  dari  asas  legalitas,  oleh  karena  asas  legalitas  merupakan  dasar  dalam  setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan  pada  asas  legalitas,  berarti  bahwa  wewenang  pemerintahan    berasal  dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan  pemerintahan  harus  memiliki  legitimasi  yaitu  kewenangan  yang  diberikan  oleh undang-undang. 11
9 Johnny  Ibrahim.  2006. Teori  dan  Metodelogi  Penelitian  Hukum  Normatif .  Malang:  Bayumedia Publishing, hlm. 295.
10 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  2011. Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan  Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 12.
11 Ridwan HR. 2013. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 70.
Menurut  Bagir  Manan,  wewenang  dalam  bahasa  hukum  tidak  sama  dengan kekuasaan (macht) .  Kekuasaan  hanya  menggambarkan  hak  untuk  berbuat  atau  tidak berbuat.  Dalam  hukum,  wewenang  sekaligus  berarti  hak  dan  kewajiban (rechten  en plichten). Dalam  kaitan  dengan  otonomi  daerah,  hak  mengandung  pengertian kekuasaan  untuk  mengatur  sendiri (zelfregelen) dan  mengelola  sendiri (zelfbesturen) , sedangkan  kewajiban  secara  horizontal  berarti  kekuasaan  untuk  menyelenggarakan pemerintahan  sebagaimana  mestinya.  Vertikal  berarti  kekuasaan  untuk  menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan. 12
Dalam  negara  hukum,  wewenang  pemerintahan  berasal  dari  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara teori terdapat tiga cara untuk memperoleh wewenang  yaitu  atribusi,  delegasi,  dan  mandat.  Mengenai  atribusi,  delegasi,  dan mandat ini H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:
a. Wewenang  Atribusi  adalah  wewenang  pemerintah  yang  diperoleh  dari peraturan  perundang-undangan,  artinya  wewenang  pemerintah  dimaksud telah  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  (asas legalitas).
b. Wewenang  Delegasi  adalah  wewenang  yang  diperoleh  atas  dasar  pelimpahan wewenang dan badan/organ pemerintahan yang lain.
c. Wewenang  Mandat,  pelimpahan  wewenang  yang  pada  umumnya  dalam hubungan  rutin  antara  bawahan  dan  atasan,  kecuali  dilarang  tegas  oleh peraturan perundang-undangan. 13
Sehubungan  dengan  itu,  kewenangan  pemerintah  daerah  di  bidang  pertanahan berdasarkan  kepada  undang-undang,  yaitu  UU  No.  23  Tahun  2014,  yang  mana kewenangan tersebut bersifat medebewind . Penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah dibatasi hanya menyangkut kewenangan melaksanakan dan bukan kewenangan mengatur.

## 2. Otonomi Daerah
Istilah  otonomi  berasal  dari  bahasa  Yunani,  yaitu autos yang  berarti  sendiri  dan nomos yang berarti peraturan. Oleh karena itu, secara harfiah otonomi berarti peraturan sendiri atau undang-undang sendiri, yang selanjutnya berkembang menjadi pemerintah
12 Bagir  Manan. Wewenang  Propinsi,  Kabupaten,  dan  Kota  dalam  Rangka  Otonomi  Daerah. Makalah pada  Seminar  Nasional.  Fakultas  Hukum  Unpad.  Bandung.  13  Mei  2000.  hlm  1-2  dikutip  dari  Ridwan HR. 2013. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 72.
13 Nomensen Sinamo. 2015. Hukum Administrasi Negara . Jakarta: Jala Permata Aksara, hlm. 104-106.
sendiri. 14 Penyelenggaraan  otonomi  daerah  di  Indonesia  secara  formal  sudah berlangsung sejak berlaku UUD Negara RI Tahun 1945 (Pada awal masa kemerdekaan Negara RI).  Dimana pengaturan otonomi daerah terletak pada undang-undang 15 yang mengatur  tentang  pemerintahan  daerah  yang  terus  berganti,  dan  terakhir pengaturannya berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014.
Pasal  1  Angka  (6)  UU  No.  23  Tahun  2014  menyatakan  bahwa,  “otonomi  daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan, dalam Pasal 1 Angka (12) UU No. 23 Tahun 2014, “daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum  yang  mempunyai  batas-batas  wilayah  yang  berwenang  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan Republik Indonesia”.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  maka  otonomi  daerah  merupakan kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah otonom yang diberikan oleh pemerintah pusat (melalui desentralisasi) untuk menjalankan hak, kewajiban, dan wewenang yang dimilikinya  untuk  mengatur  rumah  tangganya  sendiri  sehingga  dapat  meningkatkan daya  dan  hasil  guna  untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakatnya  dan melakukan pembangunan di daerahnya. 16

## 3. Pembagian Urusan Pemerintahan
Pembagian  urusan  pemerintahan  merupakan  suatu  perubahan  yang  sangat mendasar  dari  penggantian  UU  No.  32  Tahun  2004  menjadi  UU  No.  23  Tahun  2014. Sebelumnya,  pembagian  urusan  pemerintahan  (baik  pusat,  provinsi,  dan kabupaten/kota)  diatur  dalam  Lampiran  PP  No.  38  Tahun  2007.  Akan  tetapi,  saat  ini
14 Dharma  Setyawan  Salam.  2003. Otonomi  Daerah  Dalam  Prespektif  Lingkungan,  Nilai,  dan  Sumber Daya. Jakarta: Djambatan, hlm. 81.
15 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1945;  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1948;  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1975; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
16 Arie Sukanti Hutagalung. Op.cit., hlm. 108.
pembagian urusan pemerintahan menjadi bagian dari Lampiran UU No. 23 Tahun 2014. Adapun  perubahan  pembagian  urusan  pemerintahan  dalam  kedua  Undang-Undang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
UU No. 32 Tahun 2004 UU No. 23 Tahun 2014 1. Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah (pusat) 2. Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah
a. Urusan wajib
b. Urusan pilihan
3. Urusan pemerintahan sisa
1. Urusan  pemerintahan  absolut (kewenangan pemerintah pusat)
2. Urusan  pemerintahan  konkuren (kewenangan pemerintah daerah)
a. Urusan pemerintahan wajib 1) Urusan  pemerintahan  yang berkaitan  dengan  pelayanan
dasar 2) Urusan  pemerintahan  yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar b. Urusan pemerintahan pilihan 3. Urusan pemerintahan umum
(kewenangan presiden)

## 4. Pelayanan Pertanahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Menurut  rumusan  UU  No.  23  Tahun  2014,  pemerintah  daerah  memiliki kewenangan  untuk  mengurus  urusan  pemerintahan  konkuren.  Adapun  urusan pemerintahan  konkuren  terbagi  atas  urusan  pemerintahan  wajib  dan  urusan pemerintahan  pilihan.  Urusan  pemerintahan  wajib  adalah  urusan  pemerintahan  yang wajib  diselenggarakan  oleh  semua  daerah.  Sedangkan,  urusan  pemerintahan  pilihan adalah  urusan  pemerintahan  yang  wajib  diselenggarakan  oleh  daerah  sesuai  dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Selanjutnya, urusan pemerintahan wajib terbagi atas urusan  pemerintahan  yang  berkaitan  dengan  pelayanan  dasar  dan  urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
Pasal 12 UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:
1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
a. Pendidikan;
b. Kesehatan;
c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. Ketenteraman,  ketertiban  umum,  dan  perlindungan  masyarakat; dan
f. Sosial.
2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
a. Tenaga kerja;
b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c. Pangan;
d. Pertanahan;
e. Lingkungan hidup;
f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. Perhubungan;
j. Komunikasi dan informatika;
k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
l. Penanaman modal;
m. Kepemudaan dan olah raga;
n. Statistik;
o. Persandian;
p. Kebudayaan;
q. Perpustakaan; dan
r. Kearsipan.
3) Urusan pemerintahan pilihan meliputi:
a. Kelautan dan perikanan;
b. Pariwisata;
c. Pertanian;
d. Kehutanan;
e. Energi dan sumber daya mineral;
f. Perdagangan;
g. Perindustrian; dan
h. Transmigrasi.
Berdasarkan  Pasal  12  UU  No  23  Tahun  2014,  urusan  pertanahan  merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam  lampiran  UU  No.  23  Tahun  2014,  ada  9  (sembilan)  sub  urusan  yang  menjadi kewenangan  pemerintah  di  bidang  pertanahan,  baik  pemerintah  pusat,  provinsi, maupun kabupaten/kota. kesembilan sub urusan tersebut terdiri atas: sub urusan izin lokasi,  sub  urusan  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum,  sub  urusan  sengketa tanah  garapan,  sub  urusan  ganti  kerugian  dan  santunan  tanah  untuk  pembangunan, sub  urusan  subjek  dan  objek  redistribusi  tanah  serta  ganti  kerugian  tanah  kelebihan
tanah  maksimum  dan  tanah  absentee,  sub  urusan  tanah  ulayat,  sub  urusan  tanah kosong, sub urusan izin membuka tanah, dan su urusan penggunaan tanah.
Adapun  Urusan  pemerintahan  konkuren  yang  menjadi  kewenangan  pemerintah pusat diselenggarakan:
1. Sendiri oleh pemerintah pusat;
2. Dengan  cara  melimpahkan  kepada  gubernur  sebagai  wakil pemerintah  pusat  atau  kepada  instansi  vertikal  yang  ada  didaerah berdasarkan asas dekonsentrasi; atau
3. Dengan cara menugasi daerah berdasarkan asas tugas pembantuan.
Sedangkan,  urusan  pemerintahan  konkuren  yang  menjadi  kewenangan  daerah provinsi diselenggarakan:
1. Sendiri oleh daerah provinsi;
2. Dengan cara menugasi daerah kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan; atau
3. Dengan cara menugasi desa.
Dan  urusan  pemerintahan  konkuren  yang  menjadi  kewenangan  daerah kabupaten/kota  diselenggarakan  sendiri  oleh  daerah  kabupaten/kota  atau  dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada desa.
Ketentuan diatas jika dikaitkan dengan Pasal 2 Ayat (4) UUPA yang mengatakan bahwa “hak menguasai dari Negara pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah- daerah  swatantra  dan  masyarakat-masyarakat  hukum  adat,  sekadar  diperlukan  dan tidak  bertentangan  dengan  kepentingan  nasional,  menurut  ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah”. Penjelasan pasal ini semakin menyatakan bahwa kewenangan pertanahan  sesungguhnya  merupakan  kewenangan  pemerintah  pusat  yang menyatakan bahwa soal agraria menurut sifatnya dan pada asasnya merupakan tugas pemerintah pusat. Dengan demikian, pelimpahan wewenang untuk melaksanakan hak penguasaan Negara atas tanah itu adalah merupakan tugas pembantuan ( medebewind). Segala  sesuatunya  akan  diselenggarakan  menurut  keperluannya  dan  tidak  boleh bertentangan dengan kepentingan nasional.

## 5. Kewenangan Pemerintah Pusat di Bidang Pertanahan
Kewenangan  bidang  pertanahan  oleh  pemerintah  pusat  yang  termuat  dalam Lampiran UU No. 23 Tahun 2014, yaitu:
1. Sub Urusan  Izin Lokasi
Kewenangan pemerintah pusat: pemberian izin lokasi lintas daerah provinsi.
2. Sub Urusan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
Kewenangan  pemerintah  pusat:  pelaksanaan  pengadaan  tanah  untuk kepentingan umum.
3. Sub Urusan Sengketa Tanah Garapan
Kewenangan  pemerintah  pusat:  penyelesaian  sengketa  tanah  garapan  lintas daerah provinsi.
4. Sub Urusan Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Kewenangan  pemerintah  pusat:  penyelesaian  masalah  ganti  kerugian  dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah pusat.
5. Sub Urusan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente
Kewenangan pemerintah pusat: penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.
6. Sub Urusan Tanah Ulayat
Pemerintah pusat tidak punya kewenangan.
7. Sub Urusan Tanah Kosong
Pemerintah pusat tidak punya kewenangan.
8. Sub Urusan Izin Membuka Tanah
Pemerintah pusat tidak punya kewenangan.
9. Sub Urusan Penggunaan Tanah
Kewenangan  pemerintah  pusat:  perencanaan  penggunaan  tanah  yang hamparannya lintas daerah provinsi.
Dari  9  (sembilan)  sub  urusan  di  atas,  pemerintah  pusat  tidak  memiliki  kewenangan pada urusan tanah ulayat, urusan tanah kosong, dan urusan izin membuka tanah.

## 6. Kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Pertanahan
Gubernur di samping sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil pemerintah  di  daerah  dalam  pengertian  untuk  menjembatani  dan  memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan
dan  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  pada  strata pemerintahan kabupaten dan kota. 17
Berdasarkan Lampiran UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah provinsi di bidang pertanahan yaitu:
1. Sub Urusan  Izin Lokasi
Kewenangan  pemerintah  provinsi:  pemberian  izin  lokasi  lintas  daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
2. Sub Urusan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
Kewenangan  pemerintah  provinsi:  penetapan  lokasi  pengadaan  tanah  untuk kepentingan umum provinsi.
3. Sub Urusan Sengketa Tanah Garapan
Kewenangan pemerintah provinsi: penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
4. Sub Urusan Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Kewenangan  pemerintah  provinsi:  penyelesaian  masalah  ganti  kerugian  dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah provinsi.
5. Sub Urusan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente
Kewenangan  pemerintah  provinsi:  penetapan  subjek  dan  objek  redistribusi tanah,  serta  ganti  kerugian  tanah  kelebihan  maksimum  dan  tanah absentee lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
6. Sub Urusan Tanah Ulayat
Kewenangan  pemerintah  provinsi:  penetapan  tanah  ulayat  yang  lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
7. Sub Urusan Tanah Kosong
Kewenangan  pemerintah  provinsi:  penyelesaian  masalah  tanah  kosong  lintas daerah  kabupaten/kota  dalam  1  (satu)  daerah  provinsi;  inventarisasi  dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
17 Ibid., hlm. 149.
8. Sub Urusan Izin Membuka Tanah
Pemerintah Provinsi tidak punya kewenangan.
9. Sub Urusan Penggunaan Tanah
Kewenangan  pemerintah  provinsi:  perencanaan  penggunaan  tanah  yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
Dari  9  (sembilan)  sub  urusan  di  atas,  pemerintah  provinsi  juga  tidak  punya kewenangan dalam urusan izin membuka tanah sama halnya dengan pemerintah pusat. Akan  tetapi,  pemerintah  provinsi  punya  kewenangan  dalam  urusan  tanah  ulayat  dan urusan tanah kosong yang tidak dimiliki oleh pemerintah pusat.
7. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Bidang Pertanahan
Kewenangan  bidang  pertanahan  oleh  pemerintah  kabupaten/kota  yang  termuat dalam Lampiran UU No. 23 Tahun 2014, yaitu:
1. Sub Urusan  Izin Lokasi Kewenangan pemerintah kabupaten/kota: pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
2. Sub Urusan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Pemerintah kabupaten/kota tidak punya kewenangan.
3. Sub Urusan Sengketa Tanah Garapan Kewenangan  pemerintah  kabupaten/kota:  penyelesaian  sengketa  tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota.
4. Sub Urusan Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Kewenangan pemerintah kabupaten/kota: penyelesaian masalah ganti kerugian dan  santunan  tanah  untuk  pembangunan  oleh  pemerintah  daerah kabupaten/kota.
5. Sub Urusan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente
Kewenangan  pemerintah  kabupaten/kota:  penetapan  subjek  dan  objek redistribusi  tanah,  serta  ganti  kerugian  tanah  kelebihan  maksimum  dan  tanah absentee dalam daerah kabupaten/kota.
6. Sub Urusan Tanah Ulayat
Kewenangan  pemerintah  kabupaten/kota:  penetapan  tanah  ulayat  yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota.
7. Sub Urusan Tanah Kosong Kewenangan pemerintah kabupaten/kota: penyelesaian masalah tanah kosong dalam  daerah  kabupaten/kota;  inventarisasi  dan  pemanfaatan  tanah  kosong dalam daerah kabupaten/kota.
8. Sub Urusan Izin Membuka Tanah Kewenangan pemerintah kabupaten/kota: penerbitan izin membuka tanah.
9. Sub Urusan Penggunaan Tanah
Kewenangan  pemerintah  kabupaten/kota:  perencanaan  penggunaan  tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten/kota.
Dari  9  (sembilan)  sub  urusan  di  atas,  pemerintah  kabupaten/kota  mempunyai kewenangan  dalam  penerbitan  izin  membuka  tanah,  yang  kewenangan  nya  tidak dimiliki baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Akan tetapi, pemerintah kabupaten  kota  tidak  punya  kewenangan  dalam  urusan  pengadaan  tanah  untuk kepentingan  umum.  Kewenangan  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  hanya ada pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Berdasarkan  pembagian  kewenangan  antara  pemerintah  pusat,  provinsi,  dan kabupaten/kota  dalam  Lampiran  UU  No.  23  Tahun  2014  juga  diatur  mengenai kewenangan  penyelesaian  sengketa  tanah.  Penyelesaian  sengketa  tanah  garapan  dan penyelesaian masalah ganti rugi tanah untuk pembangunan ada pada semua tingkatan pemerintahan.  Sedangkan,  kewenangan  penyelesaian  tanah  kosong  menjadi kewenangan  pemerintah  propinsi  dan  kabupaten/kota.  Hal  ini  perlu  ditindaklanjuti, karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga pemerintah non departemen juga  memiliki  kewenangan  dalam  bidang  pertanahan,  termasuk  dalam  penyelesaian sengketa tanah. Di satu sisi pembagian kewenangan pemerintah di bidang pertanahan telah  diatur  secara  jelas  dalam  UU  No.  23  Tahun  2014.  Akan  tetapi,  di  sisi  lain kewenangan pertanahan juga diatur dalam UUPA.

## C. PENUTUP
Masalah  kewenangan  dalam  bidang  pertanahan  sejak  berlakunya  era  otonomi daerah dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi isu yang patut dicermati, khususnya mengenai  pembagian  urusan  di  bidang  pertanahan.  Di  satu  sisi  ketentuan  konstitusi dan  Undang-Undang  Pokok  Agraria  menyatakan  bahwa  urusan  pertanahan  menjadi kewenangan  pusat.  Namun,  dalam  Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah  (mulai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian disempurnakan  kembali  dengan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  dan  terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) menyebutkan bahwa urusan di bidang pertanahan  dapat  dilimpahkan  kepada  daerah,  hanya  saja  pelaksanaan  pembagian
kewenangan bidang pertanahan antara pusat dan daerah tidak berjalan sesuai harapan. Masih  sering  terjadi  konflik  norma  dalam  pembagian  kewenangan  antara  pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah,  baik  dalam  UUPA  maupun  dalam  UU  Pemerintahan Daerah. Oleh  karena  itu,  perlu  keseriusan,  kerelaan,  dan  ketegasan  pemerintah  jika benar-benar berkehendak menyerahkan sebagian urusan di bidang pertanahan kepada daerah  dan  diharapkan  ada  pengaturan  pembagian  kewenangan  yang  jelas  antara pemerintah  pusat  dan  daerah  yang  tidak  hanya  termuat  dalam  UU  Pemerintahan Daerah dan UUPA.

## DAFTAR PUSTAKA
Arie  Sukanti  Hutagalung.  2009. Kewenangan  Pemerintah  Di  Bidang  Pertanahan. Jakarta: Rajawali Pers.
Boedi Harsono. 2003. Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional . Jakarta: Universitas Trisakti.
Dharma  Setyawan  Salam.  2003. Otonomi  Daerah  Dalam  Prespektif  Lingkungan,  Nilai,  dan Sumber Daya. Jakarta: Djambatan.
Hambali  Thalib.  2009. Sanksi  Pemidanaan  Dalam  Konflik  Pertanahan:  Kebijakan  Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Hasni.  2008. Hukum  Penataan  Ruang  dan  Penatagunaan  Tanah  (Dalam  Konteks  UUPA- UUPR-UUPLH) . Jakarta: Rajawali Pers. Johnny  Ibrahim.  2006. Teori  dan  Metodelogi  Penelitian  Hukum  Normatif .  Malang: Bayumedia Publishing.
Mansour  Fakih.  2003. Landreform  Di  Desa. Cetakan  I.  Maret  2003.  Yogyakarta:  Read Book.
Nomensen Sinamo. 2015. Hukum Administrasi Negara . Jakarta: Jala Permata Aksara. Ridwan HR. 2013. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  2011. Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.