## JIUBJ Jurnal Ilmiah
Universitas Batanghari Jambi
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 23, 1 (2023): 958-964 DOI: 10.33087/jiubj.v23i1.3104 http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah

## Kebutuhan Lahan Kopi Minimum untuk Kesejahteraan Petani di Provinsi Lampung
Baiq Rindang Aprildahani, Nela Agustin Kurnianingsih, Marsista Buana Putri , Annisa Aprilia Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, Indonesia Correspondence email: rindang.aprildahani@pwk.itera.ac.id
Abstrak. Indonesia  yang  dikenal  sebagai  negara  agraris  dan  sebagai  salah  satu  pengekspor  kopi  terbesar  di dunia,  masih  memiliki  masalah  dengan  kesejahteraan  petani.  Berkurangnya  luas  lahan  pertanian  dapat mengancam kesejahteraan petani. Hal inilah yang menjadi salah satu perhatian penelitian ini dengan mengambil studi  kasus  kesejahteraan  petani  kopi  di  Provinsi  Lampung.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi kebutuhan minimal luasan  lahan kopi untuk menjaga stabilitas kesejahteraan petani kopi di Provinsi Lampung. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk mengkaji upaya kesejahteraan  petani  perkebunan  kopi,  melalui  faktor  utamanya,  yaitu  kepemilikan  tanah.  Proses  penelitian dilakukan dengan  mengidentifikasi  hasil perhitungan nilai produksi dan harga pokok produksi kopi di Provinsi Lampung,  yang  kemudian  dilanjutkan  dengan  menghitung  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  petani  kopi sehingga mendapatkan hasil akhir perhitungan kopi luas lahan kopi minimal di Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil perhitungan, setiap petani kopi di Provinsi Lampung membutuhkan rata-rata 4,06 hektar untuk memenuhi kesejahteraan  sesuai  dengan  upah  minimum  penduduk.  Sementara  itu,  berdasarkan  Statistik  Perkebunan Unggulan Nasional 2020-2022, rata-rata  luas lahan yang dimiliki petani kopi di Provinsi Lampung  masih  jauh dari kebutuhan untuk memenuhi kesejahteraan petani tersebut, yang hanya mencapai 27% (1,1 Ha).
Kata kunci : Lahan Kopi; Kesejahteraan Petani; Kebutuhan Lahan; Provinsi Lampung.
Abstract. Indonesia, which is known to be an agricultural country and as one of the largest coffee exporters in the world, still has problems  with the welfare of farmers. Decreased in agricultural land area can threaten the welfare  of  farmers.  This  is  one  of  the  concerns  of  this  study  by  taking  a  case  study  of  the  welfare  of  coffee farmers  in  Lampung.  This  study  aims  to  identify  the  need  for  a  minimum  coffee  land  area  to  maintain  the stability  of  the  welfare  of  coffee  farmers  in  Lampung.  This  research  will  be  conducted  using  qualitative descriptive  research  methods  to  examine  efforts  in  the  welfare  of  coffee  plantation  farmers,  through  its  key factor, namely land  ownership.  The  research  process  was carried out  by identifying  the results of  calculating the  production  value  and  cost  of  coffee  production  in  Lampung,  which  was  then  continued  by  calculating  the level  of  welfare  of  the  coffee  farming  community  in  order  to  get  the  final  result  of  calculating  the  minimum coffee land area in Lampung. Based on the calculation results, each coffee farmer in Lampung Province needs an average of 4.06 hectares to meet the welfare according to the resident minimum wage. Meanwhile, based on the  2020-2022  National  Leading  Plantation  Statistics,  the  average  land  area  owned  by  coffee  farmers  in Lampung Province is still far from the need to fulfill the welfare of these farmers, which only reaches 27% (1.1 Ha).
Keywords : Coffee Land; Welfare of Farmers; Land Requirement; Province of Lampung.

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  agraris dimana pada umumnya masyarakat menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian (Husein, 2021). Data statistik Indonesia  juga  menyebutkan  bahwa  Negara Indonesia  setidaknya  memiliki  74.957  desa. Karakteristik wilayah perdesaan yang didominasi oleh kegiatan pertanian, menguatkan asumsi  bahwa  Indonesia  memang  dapat  disebut sebagai  negara  agraris.  Aktivitas pertanian  yang
menjadi  ciri  khas  dari  wilayah  perdesaan ternyata disinyalir memiliki kompleksitas permasalahan. Permasalahan di perdesaan diantaranya ialah masalah pengangguran, keterbelakangan,  SDM,  dan  juga  kemiskinan. Selain  itu,  Husein  (2021)  juga  menjelaskan bahwa  terdapat  permasalahan,  dimana  luasan lahan pertanian di perdesaan semakin berkurang sebagai  dampak  dari  pertumbuhan  penduduk dari  tahun  ke  tahun.  Ancaman  alih  fungsi  lahan pertanian  ini  juga  semakin  tinggi  karena
kepemilikan  lahan  pertanian  yang  rata-rata dimiliki  oleh  pihak  luar  perdesaan.  Hal  ini setidaknya berdampak pada kesejahteraan petani lokal yang notabene buruh tani menjadi semakin terdesak.
Wilayah  perdesaan  di  Indonesia  yang yang  bergerak  pada  sektor  pertanian,  memiliki keragaman  komoditas,  antara  lain:  komoditas perkebunan, komoditas tanaman pangan, komoditas  perikanan,  komoditas  peternakan, komoditas  hortikultura,  komoditas  kehutanan, dan  jasa  pertanian  serta  perkebunan  (Perdana, 2019).  Menurut  data  statistik,  komoditas perkebunan  merupakan  komoditas  penyumbang PDRB  terbesar  dari  sektor  pertanian  dimana salah  satunya  ialah  komoditas  kopi.  Hal  ini dikarenakan  menurut  Hamni,  et  al.,  (2013) menjelaskan  bahwa  komoditas  kopi  memiliki nilai  ekonomis  ekspor  yang  relatif  tinggi  di pasaran  dunia.  Tanaman  kopi  di  Indonesia merupakan  salah  satu  komoditas  unggulan utama  yang  saat  ini  turut  menyumbangkan devisa  terhadap  negara.  Indonesia  merupakan salah  satu negara penghasil  kopi dunia terutama ialah  jenis  kopi  robusta  (Statistik  Perkebunan Unggulan  Nasional  2020-2022).  Menurut  data luas  areal  dan  produksi  perkebunan  kopi Indonesia menurut provinsi dan status pengusahaan  tahun  2020,  Provinsi  Lampung memiliki  luas  areal  perkebunan  terbesar  kedua di  Indonesia  setelah  Provinsi  Sumatera  Selatan (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020). Adapun luas perkebunan kopi di Provinsi Lampung pada tahun  2020  mencapai  156.460  Ha  yang merupakan  perkebunan  rakyat.  Adapun  total produksi  kopi  di  Provinsi  Lampung  sejumlah 117.311 Ton yang terdiri dari kopi jenis arabika dan  robusta  (Badan  Pusat  Statistik  Indonesia, 2020).
Perkebunan  kopi  di  Provinsi  Lampung merupakan  perkebunan  rakyat  yang  terpusat  di Kabupaten  Lampung  Barat  dan  Kabupaten Tanggamus. Kawasan perkebunan di Kabupaten Lampung  Barat  merupakan  contoh  perkebunan terbaik  di  Provinsi  Lampung  dalam  hal peningkatan produksi dan mutu  kopi, daerah  ini juga  telah  menjadi  lahan  perkebunan  kopi percontohan  bagi  Provinsi  Lampung  bahkan  di tingkat  Nasional  (Hamni,  et  al.,  2013). Komoditas kopi telah menjadi mata pencaharian utama  bagi  sebagian  besar  masyarakat  yang tinggal  di  Lampung  Barat.  Data  dari  Dinas Perkebunan  Provinsi  Lampung  menyebutkan bahwa  selama  tiga  tahun  terakhir  luas  areal tanaman perkebunan kopi terus menurun dimana
pada  tahun  2019  luas  areal  tanaman  kopi  seluas 156.918 Ha, tahun 2020 seluas 156.458 Ha, dan pada tahun 2021 seluas 156.395 Ha. Apabila hal tersebut terus terjadi, maka penurunan kesejahteraan  petani  akibat  penurunan  luas pertanian  dan  bisa  mengancam  kesejahteraan petani  kopi  di  Provinsi  Lampung  (Husein, 2021).  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  dilakukan untuk  memberikan  penjelasan  dan  gambaran terkait  kebutuhan  luasan  lahan  kopi  minimum yang  diperlukan  untuk  menjaga  stabilitas kesejahteraan petani kopi di Provinsi Lampung.

## METODE
Lokasi  penelitian  ini  ialah  Provinsi Lampung,  adapun  pemilihan  lokasi  dilakukan secara sengaja ( purposive ), dengan mempertimbangkan  bahwa  provinsi  tersebut merupakan  penghasil  kopi  terbesar  kedua  di Indonesia.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini akan berorientasi pada data sekunder terkait data perkebunan  kopi  di  Provinsi  Lampung.  Adapun metode  analisis  penelitian  yang  digunakan adalah  metode  deskriptif  kuantitatif  yang melakukan  perhitungan  matematika  sederhana dan  menganalisis  data-data  secara  efektif.  Oleh karena  itu,  dihasilkan  luas  kebutuhan  lahan minimal untuk mensejahterakan petani kopi. Hal tersebut diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan nilai produksi berdasarkan pendapatan  minimum  bagi  kesejahteraan  petani dan biaya produksi perkebunan kopi.

## HASIL

## Nilai Produksi Kopi
Produksi  perkebunan  kopi  di  Provinsi Lampung  merupakan  provinsi  dengan  jumlah produksi  perkebunan  kopi  terbesar  kedua  di Indonesia  setelah  Provinsi  Sumatera  Selatan (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020). Tabel 1 berikut  ini  menunjukkan  detail  luas  lahan, produksi,  dan  produktivitas  kopi  di  Provinsi Lampung  menurut  kabupaten  pada  tahun  2020 dan  2021.  Dalam  menentukan  kebutuhan  lahan bagi  kesejahteraan  petani  salah  satu  faktor pertimbangan  yang  berperan  ialah  angka produktivitas tanaman kopi. Produktivitas diartikan  sebagai  perbandingan  antara output dan input . Berdasarkan  tabel  1,  rata-rata produktivitas tanaman kopi di Provinsi Lampung  pada  tahun  2021  sebesar  754.78 Kg/Ha. Produktivitas tanaman kopi paling tinggi berada  pada  Kabupaten  Tulang  Bawang  Barat, sementara  produktivitas  paling  rendah  berada pada  Kota  Metro.  Apabila  dinilai  hanya  dari
Baiq  Rindang  Aprildahani,  Nela  Agustin  Kurnianingsih,  Marsista  Buana  Putri,  Annisa  Aprilia.,  Kebutuhan Lahan Kopi Minimum untuk Kesejahteraan Petani di Provinsi Lampung
angka  produktivitas  saja,  dapat  dimungkinkan bahwa  Kabupaten  Tulang  Bawang  Barat  akan membutuhkan  luas  lahan  paling  lebih  sedikit
guna  mencapai  standar  kebutuhan  lahan  bagi kesejahteraan petani.
Tabel 1 Luas Lahan, Produksi, dan Produktivitas Kopi Provinsi Lampung Tahun 2021 Kabupaten/Kota Regency/Municipality Luas (Ha) Produksi (Kg) Produktivitas 2021 2021 Kg/Ha Lampung Barat 54.100 57.930.000 1070,79 Tanggamus 41.510 34.880.000 840,28 Lampung Selatan 730 420.000 575,34 Lampung Timur 520 240.000 461,54 Lampung Tengah 520 300.000 576,92 Lampung Utara 25.670 9.980.000 388,78 Way Kanan 21.650 8.710.000 402,31 Tulangbawang 80 20.000 250,00 Pesawaran 3.450 1.360.000 394,20 Pringsewu 1.380 710.000 514,49 Mesuji 40 20.000 500,00 Tulang Bawang Barat 10 10.000 1000,00 Pesisir Barat 6.660 3.430.000 515,02 Kota Bandar Lampung 80 40.000 500,00 Kota Metro 2 0 0,00 Lampung 156.390 118.040.000 754,78
Sumber: Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung, 2022
Setelah dirupiahkan, nilai produksi tersebut  ternyata  jauh  dari  harapan  bagi  petani kopi.  Tabel  2  Menunjukkan  rincian  nilai produksi  dan  biaya  produksi  tahunan  tanaman kopi  Tahun  2018.  Biaya  produksi  merupakan total biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk usaha  satu  hektar  komoditas  kopi  per  tahun.
Total  biaya  produksi  kopi  merupakan  harga pokok yang dikeluarkan dalam pembuatan suatu produk guna mendapatkan keuntungan (Tamriani,  2019).  Data  pada  tabel  2  diperoleh dari  analisis  pendapatan  usahatani  kopi  per hektar di Kecamatan Bulok Kabupaten
Tanggamus Tahun 2018. Tabel 2 Nilai Produksi dan Biaya Produksi Kopi Per Tahun Tanaman Per Hektar Tahun 2018 No Keterangan Satuan Jumlah Fisik Harga (Rp) Nilai 1 Penerimaan Produksi Kopi Rp 698 19.840 13.848.320 Penerimaan tumpang sari Rp 3.936.539 2 Biaya Produksi a. Biaya Tunai - Pupuk Kandang kg 750 1000 750.000 - Urea kg 136,85 2500 342.126 - NPK kg 108,11 3000 342.325 - TSP kg 112,22 2500 280.558 - SP36 kg 93,44 3000 280.320 - Sidolaris liter 3,42 35000 119.224 - Round up liter 1,2 60000 71.833 - Gramaxone liter 1,08 60000 65.000 - Tenaga kerja luar (TKLK) HOK 75,89 50000 3.794.500 - Pajak Rp 26.578 - Karung, tali, dll Rp 92.325 - Biaya angkut Rp 230.119
- Total biaya tunai Rp 6.376.908 b. Biaya Diperhitungkan - Biaya Transportasi Rp 272.881 - Sewa lahan Rp 2.000.000 - Penyusutan Rp 48825 - T. Kerja dlm keluarga (TKDK)  HOK 1.715.000 Total biaya diperhitungkan Rp 4.036.706 Total biaya Rp 10.413.614 3 a. Pendapatan atas biaya tunai Rp 11.407.951 b. Pendapatan atas biaya total Rp 7.371.245 4 a. R/C atas biaya tunai 2,79 b. R/C atas biaya total 1,71 Sumber: Prasmatiwi et al. , 2020
Nilai  produksi  merupakan  total  nominal uang  yang  dihasilkan  rumah  tangga  dari  satu hektar  komoditas  kopi  per  tahun.  Total  nilai produksi  mencakup  biaya  tunai  dan  biaya diperhitungkan.  Berdasarkan  data  pendukung yang diperoleh dari analisis pendapatan usahatani  kopi  per  hektar  di  Kecamatan  Bulok diatas,  dapat  diketahui  bahwa  pendapatan usahatani  kopi  atas  biaya  tunai  adalah  Rp. 11.407.951/ha  dan  pendapatan  atas  biaya  total adalah  Rp.  7.371.245/ha.  Angka  pendapatan tersebut  masih  dibawah  Upah  Minimum Provinsi Lampung.

## Pengukuran Kesejahteraan Petani
Tujuan  utama  dalam  penelitian  ini  ialah menentukan  luas  lahan  perkebunan  kopi  dalam memenuhi  kesejahteraan  petani.  Karena  hal tersebut,  maka  penentuan  ukuran  kesejahteraan petani  merupakan  langkah  penting  yang  harus
dilakukan.  Penelitian  ini  menggunakan  data sekunder yang bersumber dari survey pemerintah sehingga pembanding yang digunakan  dalam  mengukur  kesejahteraan  ialah kebutuhan  hidup  layak  (KHL)  berdasarkan ukuran  pemerintah.  Upah  Minimum  Regional (UMR)  berdasarkan  KHL  tersebut  ditentukan dengan  mempertimbangkan  produktivitas  serta pertumbuhan  ekonomi  (Kementerian  Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi,  2012).  UMR  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari surat  M/11H.K.04/X/2020  mengenai  penetapan gaji  minimal  di  tahun  2022,  dimana  terdapat perbedaan UMR pada tiap Kota/Kabupaten yang ada  di  Provinsi  Lampung.  Dalam  upaya penyetaraan  perhitungan  penelitian  ini,  maka penentuan  UMR  nantinya  akan  disesuiakan dengan  waktu  panen  kopi  tahunan  yang diasumsikan selama 12 bulan.

## Tabel 3

## Kebutuhan Nilai Produksi Kopi Per Tahun Provinsi Lampung Tahun 2021
Sumber: data olahan
Harapan nilai produksi minimum tanaman kopi  tahun  2021  didapatkan  dari  penjumlahan antara  angka  UMR  tahunan  tahun  2021  dam
biaya  produksi  tanaman  kopi  tahun  2021. Sebelumnya biaya produksi tanaman kopi tahun 2021  dilihat  dari  ketetapan  total  biaya  produksi
Baiq  Rindang  Aprildahani,  Nela  Agustin  Kurnianingsih,  Marsista  Buana  Putri,  Annisa  Aprilia.,  Kebutuhan Lahan Kopi Minimum untuk Kesejahteraan Petani di Provinsi Lampung
yaitu  jumlah  antara  biaya  tunai  dan  biaya diperhitungkan  yang  ada  pada  Tabel  2.  yaitu sebesar  Rp  10.413.614,00.  Kota/Kabupaten  di Provinsi Lampung yang memiliki angka harapan nilai  produksi  minimum  tanaman  kopi  tahun 2021  tertinggi  berada  pada  Kota  Bandar Lampung.  Sedangkan,  nilai  harapan  terendah ialah Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang,  Kabupaten  Tulang  Bawang  Barat,  dan Kabupaten  Way  Kanan  sebab  memilikin  UMR terendah,  yaitu  Rp.  29.184,012,00.  Hal  tersebut menggambarkan kesenjanagan standar kehidupan  berdasarkan  nilai  upah  minimum pada Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung. Jika berdasarkan  data  persebaran  harapan  nilai produksi  minimum  per  tahun,  maka  petani  di empat  kabupaten  dengan  nilai  harapan  terendah akan  membutuhkan  luas  lahan  yang  paling sedikit  untuk  memenuhi  kesejahteraan  petani kopi.
Kebutuhan Lahan Kopi Minimum untuk Kesejahteraan Petani
Setelah  tolak  ukur  kesejahteraan  petani berdasarkan  UMP  ditentukan,  kemudian  perlu dokonversi  menjadi  kebutuhan  lahan.  Hal tersebut  diperlukan  untuk  mengukur  kebutuhan lahan  yang  harus  dikelola  oleh  petani  guna mencapai  standar  kehidupan  yang  layak. Beberapa hal lain yang memengaruhi kebutuhan lahan petani dalam memenuhi standar kehidupan yang  layak,  yaitu  tingkat  produktivitas  hasil pertanian  dan  harga  hasil  pertanian.  Harga  hasil pertanian  yang  digunakan  dalam  penelitian tanaman kopi ini ialah harga produsen kopi yang diperoleh  dari  survey  harga  perdesaan  yang
dilakukan  oleh  badan  pusat  statistik  Provinsi Lampung tahun 2020.
Berdasarkan  data  statistik  harga  produsen pertanian  Provinsi  Lampung  tahun  2020, didapatkan  rata-rata  harga  komoditas  kopi  di Provinsi Lampung yaitu sebesar Rp. 18.727,00/Kg. Penilaian terhadap rata-rata harga komoditas kopi tersebut kemudian akan berdampak  pada  tingkat  kesejahteraan  petani melalui penjualan hasil produksi petani. Kemudian  setelah  angka  harapan  nilai  produksi minimum  tanaman kopi dihasilkan, maka angka tersebut kemudian dibagi dengan rata-rata harga produsen  kopi,  sehingga  dihasilkan  angka harapan  produksi  minimum  tanaman  kopi  tahun 2021. Setelah angka harapan produksi minimum tanaman kopi ditentukan, maka selanjutnya ialah menentukan  luas  lahan  minimum  tanaman  kopi tahun 2021 yang ditentukan dari hasil pembagian  antara  harapan  nilai  produksi minimum  tanaman  kopi  tahun  2021  dengan angka  pendapatan  kopi  per  hektar  tahun  2021. Tabel 4 menunjukkan penjabaran hasil perhitungan  untuk  setiap  kota/kabupaten  di Provinsi Lampung dengan asumsi biaya produksi  tahunan  tetap  sama  dengan  biaya produksi  tahunan  per  hektar  sebelumnya.  Dari 15  kota/kabupaten  yang  ada  di  Provinsi Lampung, Kabupaten Tulang Bawang membutuhkan  luas  lahan  tertinggi  untuk memenuhi  kesejahteraan  petani  dengan  nilai 8,46  ha.  Sementara  Kabupaten  Lampung  Barat membutuhkan  luas  lahan  terendah  untuk memenuhi  kesejahteraan  petani  dengan  nilai 1,98  Ha.  Angka  tersebut  dipengaruhi  oleh  nilai produktivitas tanaman kopi.

## Tabel 4
Kebutuhan Lahan Pertanian untuk Kesejahteraan Petani Kopi Provinsi Lampung Tahun 2021
Tabel  4  pada  bagian  perkebunan  kopi terdapat  informasi  data  mengenai  luas  areal  dan jumlah  petani  kopi  menurut  provinsi  dan  status pengusahaan  (perkebunan  rakyat,  besar  negara dan besar swasta) tahun 2020-2022. Berdasarkan Statistik Kopi Indonesia 2020, perkebunan besar adalah  perkebunan  yang  diselenggarakan  atau dikelola  secara  komersial  oleh  perusahaan  yang berbadan  hukum.  Perkebunan  besar  terdiri  atas
Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) Nasional/Asing.  Sedangkan,  perkebunan  rakyat (tidak berbadan hukum) adalah perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola oleh rakyat/pekebun  yang  dikelompokkan  dalam usaha  kecil  tanaman  perkebunan  rakyat  dan usaha rumahtangga perkebunan rakyat.
Tabel 5 Luas Lahan Perkebunan Kopi Berdasarkan Status Pengusahaan Tahun 2022 Wilayah Perkebunan Rakyat (Ha) Perkebunan Negara (Ha) Perkebunan Swasta (Ha) Lampung 157915 - - Indonesia 1239113 13969 9508 Sumber: Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2020-2022 Sangat kecil jumlah luas lahan perkebunan  negara  dan  swasta  untuk  tanaman kopi  di  Indonesia  bahkan  tidak  ada  untuk Provinsi  Lampung  (Tabel  5).  Digunakan  kedua data tersebut untuk menghitung rerata luas lahan kepemilikan  petani  kopi  di  Indonesia  dan Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil
perhitungan,  rerata  luas  lahan  kepemilikan petani  kopi  di  Provinsi  Lampung  (1,1  Ha/KK) hampir dua kali dari rerata untuk Indonesia (0,65 Ha/KK).  Rerata  luas  lahan  kepemilikan  petani kopi  di  Provinsi  Lampung  tersebut  masih  jauh dari kebutuhan lahan minimal kopi untuk petani mencapai kesejahteraan, yaitu rerata 4,06 Ha.
Tabel 6 Rerata Luas Lahan Kepemilikan Petani Kopi di Indonesia Tahun Luas Area Kopi Perkebunan Rakyat (Ha) Jumlah Petani (KK) Ha/KK Indonesia 2020 1227191 1858226  0.6604099824 2021 1235461 1887116  0.6546820651 2022 1239113 1875379  0.6607267118 Rerata 0.6586062531 Provinsi Lampung 156460 141631 1.104701654 156396 141597 1.104514926 157915 142948 1.104702409 Rerata 1.104639663 Sumber: data olahan

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  perhitungan,  setiap petani  kopi  di  Provinsi  Lampung  membutuhkan rerata  4,06  Ha  untuk  memenuhi  kesejahteraan sesuai  UMR  penduduk.  Adapun  berdasarkan Statistik  Perkebunan  Unggulan  Nasional  2020- 2022,  rerata  luas  lahan  kepemilikan  petani  kopi di Provinsi Lampung masih jauh dari kebutuhan untuk  pemenuhan  kesejahteraan  petani  tersebut, yaitu hanya mencapai 27% saja (1,1 Ha/KK).

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik.  2020. Statistik  Kopi Indonesia .  Jakarta:  Badan  Pusat  Statistik Indonesia.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Lampung.  2020. Statistik  Harga  Produsen  Pertanian Provinsi Lampung . Lampung: BPS Provinsi Lampung.
Dinas  Perkebunan  dan  Peternakan  Provinsi Lampung.  2022. Produksi  Perkebunan dan  Peternakan  Provinsi  Lampung  2021 .
Lampung: Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.
Baiq  Rindang  Aprildahani,  Nela  Agustin  Kurnianingsih,  Marsista  Buana  Putri,  Annisa  Aprilia.,  Kebutuhan Lahan Kopi Minimum untuk Kesejahteraan Petani di Provinsi Lampung
Direktoral  Jendral  Perkebunan  Nasional.  2022.
Statistik  Perkebunan  Unggulan  Nasional . Jakarta:  Direktoral  Jendral  Perkebunan Nasional.
Prasmatiwi,  Fembriarti  E.  and  Lestari,  Dyah Aring  H.  and  Ismono,  R  H.  and Nurmayasari,  Indah  and  Evizal,  Rusdi. 2019.  Penentuan  Harga  Pokok  Produksi dan  Pendapatan  Usahatani  Kopi  di
Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus.
Seminar Nasional
Pengembangan
Wilayah  Lahan  Kering ,  10  September 2019, Bandar Lampung. Hamni,  A.  A.  2013.  Potensi  Pengembangan Teknologi Proses
Produksi
Kopi Lampung. Jurnal Mechanical , 5, 186-202.
Husein,  M.  2021.  Budaya  dan  Karateristik
Masyarakat Pedesaan. Aceh Anthropological Journal , 5, 186-202.
Kementerian  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi.
2018-2020. Upah Minimum Regional/Propinsi (Rupiah) . Jakarta:
Publikasi Data Pusat Statiistik Indonesia. Perdana,  D.  T.  2019,  Supply  Chain  Indonesia.
Retrieved  September  10,  2022,  from https://supplychainindonesia.com/peningk atan-daya-saing-komoditas-pertanian/
Surat  M/11H.K.04/X/2020.  2020.  Penetapan Gaji  Minimal  di  tahun  2022  sepanjang wabah
Covid-19. Retrieved from dinaspajak.com: https://dinaspajak.com/umr-lampung- terkini.html#UMP_Lampung_2021 Tamriani. 2019. Analisis Biaya Produksi Dalam Penetapan Harga Jual Kopi Bubuk Manipi Pada  Koperasi  Kopi  Manipi.  Makasar: Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Muhammadiyah Makassar.