## REKONSTRUKSI PENDIDIKAN KEWARGAAN MULTIKULTURAL DALAM BINGKAI KEINDONESIAAN YANG BERADAB
Oleh:
Sukron Mazid, Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tidar
moy.mazid99@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan tentang pentingnya pendidikian kewargaan  multikultural  sebagai  pembentukan  warga  negara  yang  toleran,  adil,  demokratis  serta tanggung  jawab  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  sebagai  bentuk  perwujudan  bangsa  yang bermartabat  dan  beradab.  Jenis  Penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  kepustakaan, sumber data terdiri atas sumber  literatur dengan memilih referensi buku serta jurnal yang  berdimensi terkait  rekonstruksi  pendidikan  kewargaan  multikultural.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan studi  dokumentasi  dan  observasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  rekonstruksi  pendidikan kewargaan  multikultural  dengan  pembudayaan  dan  pembiasaan  yang  secara  terus-menerus  diajarkan dari  tingkat  Sekolah  Dasar  hingga  Perguruan  Tinggi  diperlukan,  agar  dapat  membangun  kesadaran aktif  warga  negara  yang  baik  dan  bijak,  bagian  dari  khasanah  kebhinekaan  Indonesia  serta merekonstruksi pendidikan multikultural sebagai bingkai keindonesiaan yang bermartabat, bagian dari jati diri bangsa Indonesia menuju warga negara global yang beradab.
Kata kunci: Rekonstruksi, Pendidikan Kewargaan, Multikultural

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  salah  satu  negara multikultural  terbesar  di  dunia,  kebenaran  dari pernyataan ini dapat dilihat dari kondisi sosio- kultural  maupun  geografis  yang  begitu beragam  dan  luas.  Indonesia  juga  negara dengan  kenyataan  yang  beragam,  baik  etnis, suku budaya maupun sisi kepercayaan. Mahfud (2014:8)  mengemukakan  bahwa  Secara  riil, bangsa  Indonesia  memiliki  keragaman  bahasa, sosial,  budaya,  agama,  aspirasi  politik,  serta kemampuan ekonomi.Muslimin (2012:87)
mengemukakan bahwa
pendidikan
multikultural  adalah  proses  penanaman  cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman  budaya  yang  hidup  ditengah- tengah masyarakat plural. Selanjutnya pendidikan  kewargaan  multikultural  ialah proses  pembudayaan  dan  cita-cita  persatuan bangsa  merupakan  unsur  budaya  nasional, sehingga kedepannya menjadikan bangsa yang adil dan maju.
Joppke  (2001:431)  mengemukakan The notion  of  multicultural  citizenship  signals  a general  concern  for  accommodating  the universalihsm  of  rights  and  membership  in liberal  nation-states  to  the  challenge  of  ethnic diversity  and  other  ascriptive  'identity'  claims . Pendapat Joppke menunjukan bahwa Pendidikan  kewargaan  multikultural  begitu penting  sekali,  hal  ini  sebagai  wujud pengelolaan  keragaman  terhadap  keprihatinan bangsa  tentang  Identitas,  keanekaragaman, hak-hak  asasi  manusia  serta  pengurangan  atau penghapusan  berbagai  jenis  tuduhan  atau prasangka, untuk membangun suatu kehidupan  masyarakat  yang  adil  dan  maju. Begitu  pentingnya Citizenship  of  Multicultral sehingga  menekankan  Pendidikan  kewargaan multikultural sebagai strategi untuk mengembangkan  kesadaran  atas  kebanggan seseorang terhadap bangsannya dengan menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada.
Ainul  Yaqin  (2005:4)  mengatakan bahwa  Indonesia  adalah  salah  satu  negara multikultural terbesar di dunia. Kebenaran dari
pernyataan ini dapat dilihat dari kondisi sosio- kultural  maupun  geografis  yang  begitu beragam  dan  luas.  Apabila  dapat  dikelola secara baik, kemajemukan sejatinya merupakan  modal  sosial  yang  amat  berharga bagi  pembangunan  bangsa.  Sebaliknya,  jika tidak  dapat  dikelola  secara  baik,  maka kemajemukan berpotensi menimbulkan konflik dan gesekan-gesekan sosial. Sepertinya, Indonesia  merupakan  negara  yang  belum mampu  mengelola  kemajemukan  dengan  baik. Terutama pasca tumbangnya rezim Orde Baru, aksi  terorisme  dan  radikalisme  merebak  di Indonesia.
Banyak kejadian maupun kasus intoleran  mengatasnamakan  suku,  agama,  ras dan  antar  golongan.  Di  antaranya  adalah pengeboman di Bali, Poso, dan  Ambon. Selain sederet  kasus  terorisme  seperti  disebutkan  di atas, Juga kasus radikalisme mengatasnamakan Agama yang terjadi di Indonesia. Penyerangan terhadap  Jemaat  Ahmadiyah  di  Banten  serta penyerangan  pondok  pesantren  yang  diduga beraliran Syiah di Pasuruan dan Sampang Jawa Timur  dan  yang  terbaru  adalah  kasus pembakaran  Masjid  di  Tolikara  Papua  serta pembakaran  Gereja  di  Singkil  Aceh  adalah bagian  dari  kasus-kasus  penyerangan  (teror) yang ada di Nusantara.Muqoyyidin (2012:132) mengungkapkan  banyaknya  konflik  yang terjadi  di  Indonesia  menunjukkan  bahwa bangsa  ini  belum  memahami  arti  keragaman dan perbedaan. Tidak sedikit di antara manusia yang hendak meniadakan kebhinekaan ( plurality ) dan menggantinya dengan ketunggalan dan keseragaman ( uniformity ). Pada prinsipnya, pendidkan multikultural adalah pendidikan yang
menghargai perbedaan, pendidikan multikultural  senantiasa  menciptakan  struktur dan  proses  setiap  kebudayaan  bisa  melakukan ekspresi.  Artinya  dengan  desain  pendidikan multikultural yang variatif dan bisa mengeksplorasi  kebudayaan  yang  beragam tanpa  men judge keanekaragaman  budaya daerah  lain  yang  ada  di  Indonesia.  Dengan pendidikan  multikultural  yang  menjunjung tinggi asas-asa demokrasi, HAM serta keadilan
ditengah-tengah kemajemukan berharap senantiasa  hidup  berdampingan  dengan  damai dan  tentram.  Prinsip  kemajemukan  dalam Pancasila  dapat  bersinergis  secara  dinamis dengan  prinsip-prinsip  demokrasi  yang  lahir dan  berkembang  dari  situasi  sosial  yang majemuk,  sekalipun  muncul  dari  tradisi  Barat, Ubaedillah & Rozak (2014:9).
Secara  rinci,  cita-cita  nasional  yang terkait  dengan  kegiatan  pendidikan  telah dituangkan  dalam  Undang-Undang  Nasional No.20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan. Bahwa  tujuan  pendidikan  nasional  adalah untuk  berkembangnya  potensi  peserta  didik agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,  dan  menjadi  warga  Negara  yang demokratis  serta  bertanggung  jawab.  Prinsip penyelenggaraan  pendidikan  secara  jelas  juga telah  diuraikan  dalam  Undang-Undang  Sistem Pendidikan  Nasional  tersebut,  yaitu  tercantum pada  Pasal  4,  bahwa  :  (1)  Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan  serta  tidak  diskriminatif  dengan mejunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,  nilai keagamaan,  nilai  kultural,  dan  kemajemukan bangsa, (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai  satu  kesatuan  yang  sistemik  dengan sistem terbuka dan multimakna, (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang  berlangsung  sepanjang  hayat,  dan  (4) Pendidikan  diselenggarakan  dengan  memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan  kreativitas  peserta  didik dalam  proses  pembelajaran.  Undang-undang pendidikan  diatas  memerintahkan,  bahwa dalam  rangka  menyelanggarakan  pendidikan wajib mempertahankan kemajemukan ditengah budaya masyarakat
Indonesia
yang multikultur.  Salah  satunya  adalah  pemahaman dan  kesadaran  terhadap  realitas  multikultur lewat jalur pendidikan.
Fenomena  tersebut  menjadi  indikasi faktual  bahwa  sistem  pendidikan  nasional perlu mencari upaya pembenahan dan penilaian  ulang  terhadap  tujuan  pendidikan,
kurikulum, proses pendidikan, serta restrukturisasi  manajemen  pendidikan  (Tilaar, 2004:5).  Untuk  itu,  lembaga  pendidikan  perlu mencari  pijakan  baru  atau  basis  pengelolaan pendidikan  yang  lebih  relevan  dalam  konteks kehidupan yang lebih demokratis dan humanistik  agar  kualitas  pendidikan  dapat terjamin.
Dengan  melihat  persoalan  di  atas amatlah  disayangkan  jika  bangsa  yang  besar tidak  melakukan  perubahan  besar-besaran terutama  pada  bidang  pendidikan  kewargaan yang mengedepankan civic skill, civic disposition dan civic  knowledge sehingga menciptakan  watak  kewargaan  sebagai good citizen .Peran  serta  seluruh  elemen  sangat diperlukan  bukan  hanya  yang  bergerak  pada bidang  pendidikan,  namun  kebijakan  nasional dan  situasi  kondisi  di  masyarkat  Indonesia sangat menentukan keberhasilan proses pendidikan  tersebut.  Terkait  dari  penjelasan  di atas  mengenai  kewargaan  multikultural  serta isu agamayang sama-sama mendapatkan tempat  di  tengah-tengah  masyarakat  menjadi isu  pelik  ditengah  kehidupan  berbangsa  dan bernegara,  dirasa  belum  dapat  dipecahkan secara  maksimal  oleh  negara,  yang  pada akhirnya memposisikan mereka pada golongan masyarakat  dominan.  Maka  dari  itu,  penulis merasa  tertarik  untuk  menelaah  lebih  jauh tentang  rekonstruksi  pendidikan  kewargaan multikulturaldalam  bingakai  keindonesiaan yang  bearadab  merupakan  bahan  kajian  yang perlu  ditelaah  dan  dikaji  lebih  mendalam, sehingga  dapat  dijadikan  sebagai  landasan teoretis  dan  praksis  dalam  rangka  untuk mewujudkan  keindonesian  yang  beradab  dan bermartabat.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan identifikasi masalah, masalah  penelitian  yang  akan  diambil  pada makalah  ini  adalah  bagaimana  rekonstruksi pendidikan  kewargaan  multikultural  dalam bingkai keindonesiaan yang beradab?

## MANFAAT PENELITIAN
1. Jurnal  ini  akan  berguna  untuk  melihat sejauh mana pendidikan kewargaan multikultural di Indonesia.
2. Jurnal  ini  akan  berguna  untuk  melihat seberapa  jauh  peran  negara  dalam memandang  isu  pendidikan  kewargaan multikultural  ditengah-tengah  masyarakat yang menganggap isu multikultural kurang penting.
3. Jurnal  ini  akan  berguna  untuk  melihat apakah indonesia berusaha untuk menanamkan nilai-nilai multikultur kewargaan  ataukah  hanya  menutup  mata mengenai multikultur tersebut.

## TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian  Rekonstruksi  Pembaharuan atau  rekonstruksi  secara  terminologi  memiliki berbagai macam pengertian,
dalam perencanaan  pembangunan  nasional  sering dikenal dengan istilah rekonstruksi.
Rekonstruksi  memiliki  arti  bahwa  “re”  berarti pembaharuan sedangkan “konstruksi‟ sebagaimana  penjelasan  diatas  memiliki  arti suatu  system  atau  bentuk.  Beberapa  pakar mendifinisikan  rekontruksi  dalam  berbagai interpretasi B.N Marbun (1996:469) mendifinisikan  secara  sederhana  penyusunan atau  penggambaran  kembali  dari  bahan-bahan yang  ada  dan  disusun  kembali  sebagaimana adanya  atau  kejadian  semula,  sedangkan menurut James P. Chaplin (1997:421) Reconstruction merupakan  penafsiran  data psikoanalitis sedemikian rupa,untuk menjelaskan  perkembangan  pribadi  yang  telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.
Pendidikan  multikultural  hingga  saat  ini belum  dapat  didefinisikan  secara  baku. Namun,  ada  beberapa  pendapat  para  ahli mengenai
pendidikan
multikultural.
Diantaranya  adalah  Andersen  dan  Cusher
(1994:320) mengartikan pendidikan
multikultural  sebagai  pendidikan  mengenai keragaman kebudayaan. Menurut James Banks
(1993:3) mendefinisikan
pendidikan multikultural  sebagai  pendidikan  untuk people of  color .  Artinya,  pendidikan  multikultural ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan (anugerah Tuhan), Dimana dengan  adanya  kondisi  tersebut  kita  mampu untuk menerima perbedaan dengan penuh rasa toleransi, selanjutnya Banks & Banks (2010: 3) mengungkapkan bahwa Multicultural education  is  at  least  three  things:an  idea  or concept,an educational reformmove- ment, and aprocess. Multicultural education incorporates the  idea  that  alls  tudents—regardless  of  their gender,  social  class,  and  ethnic,  racial,  or cultural characteristics—should have an equal opportunity  to  learn  in  school.  Another important  idea  in  multicultural  education  is that some students, because of these characteristics,  have  a  better  chance  to  learn in schools as they are currently structured than do  students  who  belong  too  the  regroups  or who have differentcultural characteristics.
Berdasarkan  pendapat  Banks  &  Banks maka  pendidikan  multikultural  mencakup  tiga hal  yaitu  gagasan  atau  konsep,  gerakan reformasi  pendidikan,  dan  proses.  Semua peserta  didik  memiliki  kesempatan  yang  sama untuk  belajar  di  sekolah  tanpa  memandang jenis kelamin dan kelas sosial serta karakteristik  etnis,  ras,  atau  budaya.Saat pembelajaran berlangsung, peserta didik mendapat    perlakuan  yang  setara  tanpa memandang latar belakangnya. Konsep pendidikan  multikultural  ditujukan  untuk membekali peserta didik agar dapat bertoleransi dan menghargai perbedaan.
Menurut  Gollnick  &  Chinn    (2006:6) mendefinisikan pendidikan multikultural adalah  pendidikan    yang  membahas  tentang keragaman  budaya  dan  kesetaraan  di  sekolah. Kesetaraan  tersebut  dimaksudkan  bahwa semua  peserta  didik  diberikan  kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan.
Istilah Civic Education oleh banyak ahli maupun  pakar  diterjemahkan  ke  dalam  bahasa Indonesia  dengan  pendidikan  kewarganegraan atau  pendidikan  kewargaan.  Penafsiran  istilah Civic  Education dari  para  ahli  merupakan
sebuah gagasan baru dari sebuah desain sesuai perkembangan  keilmuan  yang  semakin  maju,
terutama mengenai pendidikan Kewarganegaraan. Perspektif pendidikan Kewargaan  ( Civic  Education )  mengandung pengertian  masyarakat  kewargaan,  masyarakat sipil, atau Civil Society . Civic  Education Istilah  Pendidikan Kewargaan diwakili oleh Azyumardi Azra dan ICCE-UIN
Jakarta, yang merupakan penggagas pertama mata kuliah Civic Education di  perguruan  tinggi  di  Indonesia setelah lengsernya Orde Baru.  Adapaun istilah pendidikan  kewarganegaraan  diwakili  antara lain  oleh  Zamroni,  Muhammad  Numan Somantri,  dan  Udin  S.  Winataputra.  Sebagai Ahli  menyamakan Civic  Education dengan pendidikan  demokrasi (Democracy  Education) dan  pendidikan  HAM  (Ubaedillah  &  Abdul Rozak, 2014).
Pengertian
Pendidikan
Kewarganegaraan  pada  dasarnya  di  masing- masing  negara berbeda-beda. Namun para ahli sepakat  bahwa    Pendidikan  Kewarganegaraan adalah  pendidikan  yang  berguna  untuk menyiapkan  generasi  muda  (siswa)  untuk menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan,  kecakapan  dan  nilai-nilai  yang diperlukan  untuk  berperan  serta  (partisipasi) aktif  dalam  masyarakatnya  (Cogan,  1999; Kerr,  1999;  Sumantri,  2011;  Murray  Print  & Dirk  Lange,  2012).  Sependapat  dengan  hal tersebut,  Naval,  Print  &  Veldhuis  (2002:  114) “Education for democratic citizenship aims at developing  people’s  capabilities  of  thoughtful and  responsible  participation  as  democratic citizens  in  a  political,  economic,  social,  and cultural life” .
Di Indonesia, beberapa Lembaga Swadaya  Masyarakat  maupun  Pusat  Studi Kewarganegaraan seperti Center for Indonesian  Civic  Education (CICED)  akhir
1990-an  hingga  2001  di  Bandung  ataupun Indonesian Center for Civic Education (ICCE) Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah Jakarta  (Tim  ICCE  UIN  Jakarta,  2005)  telah mengusung kajian pendidikan kewarganegaraan  di  lingkungan  pendidikan
formal  dengan  bermitrakan  antara  lain Center for  Civic  Education (CCE)  Amerika  Serikat. Lembaga-lembaga  tersebut  melakukan  kajian tentang
perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia (Samsuri, 2013:4).  Tentu  usaha  tersebut  sebagai  bentuk untuk  mengkaji  lebih  dalam  pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, yang harapannya, mampu memberikan manfaat.
Kewargaan  Multikultral  adalah  sebuah konstruksi Negara bangsa yang memperhatikan secara  serius  adanya  keragaman  dalam  sebuah Negara. Negara tidak bisa hanya memperhatikan  satu  komunitas  tertentu  lantas menidakan  komunitas  lainnya  atas  nama nasionalisme, atas nama agama atau atas nama golongan.  Sesama  SARA  harus  ditempatkan dalam ruang public yang sama posisinya, tanpa memperhatikan mana yang memberikan kontribusi  terbesar  pada  kemajuan  Negara. Mungkin  ini  dianggap  tidak  adil  tetapi konsepsi  multikulturalisme  adalah  menghargai dan  menghormati  seluruh  aspek  kehidupan yang  ada  dalam  sebuah  Negara.  Pengakuan akan  hak-hak  seluruh  warga  Negara  akan berimplikasi  pada  pengakuan  politik,  hak minoritas, hak kebebasan beragama (keyakinan),  hak  mendapatkan  kesejahteraan, hak mendapatkan tempat tinggal dan perumahan,  hak  mendapatkan  pendidikan  dan mendapatkan  perlindungan  secara  maksimal dari Negara. Negara harus memihak rakyatnya, bulan kekuasaannya, (Qodir: 2008).
Bedasarkan uraian diatas tersebut, seharusnya  bangsa  Indonesia  sudah  mulai membangun  kembali  dan  berpikir  positif tentang pendidikan kewargaan multikultural itu sendiri.  Pendidikan  kewargaan  multikultural sangat penting dan sangat bermanfaat terutama untuk  kemajuan  peradaban  bangsa  Indonesia, dengan segala haknya mampu menghargai dan menghormati  kemajemukan  yang  telah  ada. Dengan  menanamkan  nilai-nilai  multikultural seperti toleransi, demokrasi,  kesederajatan dan keadilan/persamaan diharapkan menjadi warga negara yang baik sebagaimana mengedepankan falasafah  pancasila  berpedoman  kehidupan sehari-hari  dalam  kehidupan  berbangsa  dan
bernegara.  Sehingga  bangsa  Indonesia  ini kelak  akan  menjadi  destinasi  negara-negara lain untuk belajar terkait kewargaan multikultutal,  membuka  mata  dunia  betapa pentingnya kemajemukan.

## METODE PENELITIAN

## A. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian dengan
menggunakan  deskriptif  dengan  menggunakan pendekatan  kualitatif  yaitu  dan  gambar sehingga  bukan  hanya  angka  (Moleong, 2005:11). Data yang dikumpulkan berupa kata- kata secara rinci menjelaskan gambaran umum tentang  rekonstruksi  pendidikan  multikultural, kewarganegraan dalam bingaki Keindonesiaan, dengan  kajian  kepustaakan  melalui  literatur- literatur  pendukung  tentang  kewargaan  dan multikultural tersebut.

## B. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kajian  pustaka,  yaitu  menekankan pada  temuan  data-data  dengan  menggunakan data  yang  lengkap  yaitu  berupa  kepustakaan dan literatur.

## C. Teknik Analisis
Mencatat  yaitu  dengan  cara  melakukan analisis dari buku-buku, referensi, literatur, dll. Sebagaimana  yang  akan  menjadi  refrensi dalam kajian kepustakaan.

## D. Teknik Pengumpulan Data
1. Dokumentasi
Merupakan  catatan-catatan  suatu peristiwa yang sduah berlalu berupa tulisan,  gambar,  dan  karya-karya monumental (Sugiyono, 2013: 329). 2. Observasi Mengamati secara langsung maupun  tidak  langsung  perilaku dan  praktik  terkait  dengan  tema yang  diangkat  oleh  penulis  sebagai bahan  pertimbangan  dan  masukan serta sampel dalam penulisan.
3. Unit Analisis Subjek penelitian ini adalah dengan mengadakan studi penelahaan terhadap buku-buku, literatur- literatur, catatan-catatan, dan
laporan-laporan  yanga  ada  dengan masalah yang dipecahkan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Pendidikan kewargaan multikultural
Kemajemukan  adalah  ciri  khas  bangsa
Indonesia. Seperti diketahui Indonesia merupakan  negara  kepulauan  dengan  jumlah pulau terbesar di dunia, yang mencapai 17.667 pulau  besar  dan  kecil.  Dengan  jumlah  pulau sebanyak itu maka wajarlah jika kemajemukan masyarakat  di  Indonesia  merupakan  suatu keniscayaan  yang  tidak  bisa  dielakkan.  Pada satu sisi, kemajemukan masyarakat memberikan side  effect (dampak)  secara positif.  Namun,  pada  sisi  lain,  ia  juga menimbulkan  dampak  negatif,  karena  faktor kemajemukan itulah terkadang sering menimbulkan
konflik antarkelompok masyarakat.  Pada  akhirnya,  konflik-konflik antarkelompok  masyarakat  tersebut  akan melahirkan distabilitas keamanan, sosio- ekonomi,  dan  ketidakharmonisan  sosial.Oleh karena  itu,  diperlukan  suatu  paradigma  baru yang lebih toleran, yaitu paradigma pendidikan multikultural. Pendidikan berparadigma multikulturalisme tersebut penting,  sebab akan mengarahkan  anak  didik  untuk  bersikap  dan berpandangan  toleran  dan  inklusif  terhadap realitas  masyarakat  yang  beragam,  baik  dalam hal budaya, suku, ras, etnis maupun agama.
Adapun  Pendidikan  multikulturalisme biasanya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.
1. Tujuannya  membentuk  manusia budaya dan menciptakan masyarakat berbudaya.
2. Materinya  mengajarkan  nilai-nilai luhur kemanusiaan, nilai-nilai bangsa,  dan  nilai-nilai  kelompok etnis (kultural).
3. Metodenya demokratis yang menghargai  aspek-aspek  perbedaan dan  keberagaman  budaya  bangsa dan kelompok etnis.
4. Evaluasinya ditentukan pada
penilaian  terhadap  tingkah  laku anak  didik  yang  meliputi  persepsi, apresiasi,  dan  tindakan  terhadap budaya lainnya, (Mahfud, 2011:187). Dalam melaksanakan pendidikan multikultural  ini  mesti  dikembangkan  prinsip solidaritas.  Yakni,  kesiapan  untuk  berjuang dan  bergabung  dalam  perlawanan  demi pengakuan  perbedaan  yang  lain  dan  bukan demi dirinya sendiri. Solidaritas menuntut agar masyarakat melupakan upaya-upaya penguatan identitas,  melainkan  menuntut  agar  berjuang demi  dan  bersama  yang  lain.  Dengan  berlaku demikian, kehidupan multikultural yang dilandasi  kesadaran  akan  eksistensi  diri  tanpa merendahkan  yang  lain  diharapkan  segera terwujud.

## B. Rekonstruksi  Pendidikan  Kewargaan
Multikultural dalam bingkai Keindonesiaan yang Beradab Pentingnya pendidikan
kewarganegaraan  dalam  berpartisipasi  aktif dalam  masyarakat,  memiliki  ciri  khas  atau atribut  secara  konseptual  yaitu  keterlibatan dalam urusan publik, bisa dilembaga pemerintah  maupun  non  pemerintah.  Cogan, (1998:2-3)  mengemukakan  bahwa  secara konseptual citizenship memiliki  atribut  pokok yakni, a  sense  of  identity;  the  enjoyment  of certains  rights;  the  fulfilment  of  coresponding obligations;  a  degree  of  interest  and involvement  in  public  affairs;  and  an acceptance  of  basic  societal  values .  Dengan kata  lain  secara  konseptual  seorang  warga negara  seyogyanya  memiliki  lima  ciri  utama, yaitu: jati diri, kebebasan untuk menikmati hak tertentu, pemenuhan kewajiban-kewajiban terikait,  tingkat  minat  dan  keterlibatan  dalam urusan  publik,  dan  pemilihan  nilai-nilai  dasar kemasyarakatan.
Warga  negara  merupakan  bagian  sangat penting sekali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  Karena  warga  negara  merupakan nyawa  yang  ada  di  suatu  negara  sebagai penggerak dan penggagas isi dalam aktifitasnya,  Indonesia  salah  satu  negara terbesar  yang  ada  di  Indonesia,  dengan  ciri khas  kemajemukan  yang  luar  biasa  dari  segi Adat  istiadat,  Suku,  Ras,  Agama  dan  Antar golongan  sebagai  ciri  khas  negara  Bhineka Tunggal Ika, selain kekayaan Budaya, Indonesia juga kaya akan sumber alamnya, tak luput juga, kearifan lokal sebagai tonggak rasa kecintaannya  dan  mempererat  persatuan  dan kesatuan Indonesia.
Menurut Maslikhah dalam Tilaar (2007:
159),  setidaknya  ada  tujuh  alasan,  mengapa pendidikan  multikultural  perlu  dikembangkan dan dijadikan model pendidikan khusus dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia: Pertama ,  realitas  bahwa  Indonesia adalah negara yang dihuni oleh berbagai suku, bangsa,  etnis,  agama,  dengan  bahasa  yang beragam dan membawa budaya yang heterogen  serta  tradisi  dan  peradaban  yang beraneka  ragam. Kedua ,  pluralitas  tersebut secara  inheren  sudah  ada  sejak  bangsa Indonesia ini ada. Ketiga , masyarakat menentang pendidikan yang berorientasi bisnis,  komersialisasi,  dan  kapitalis  yang mengutamakan golongan atau orang tertentu. Keempat , masyarakat tidak
menghendaki  kekerasan  dan  kesewenang- wenangan pelaksanaan hak setiap orang. Kelima ,  pendidikan  multikultur  sebagai resistensi  fanatisme  yang  mengarah  pada berbagai  jenis  kekerasan  dan  kesewenang- wenangan. Keenam ,  pendidikan  multikultural memberikan harapan dalam mengatasi berbagai  gejolak  masyarakat  yang  terjadi akhir-akhir ini. Ketujuh , pendidikan
multikultural sarat dengan nilai-nilai
kemanusiaan,  sosial,  kealaman,  dan  ke- Tuhanan.
Sedangkan Djahiri mengemukakan bahwa  pendidikan  multikultural  diperlukan dalam  pendidikan  kewarganegaraan  karena pendidikan kewarganegaraan itu sendiri
merupakan  program  dan  rekayasa  pendidikan untuk membina dan membelajarkan anak didik menjadi  warga  negara  yang  baik,  beriman  dan bertakwa  kepada  Tuhan  YME,  memiliki nasionalisme (rasa kebangsaan) yang kuat/mantap,  sadar  dan  mampu  membina  dan melaksanakan  hak  dan  kewajiban  dirinya sebagai  manusia,  warga  masyarakat  bangsa dan  negaranya,  taat  asas/ketentuan (rule  of law ),  demokratis,  dan  partisipasi  aktif-kreatif- positif dalam kebhinnekaan kehidupan
masyarakat-bangsa-negara madani ( civil society )  yang  menjunjung  tinggi  hak  asasi manusia  serta  kehidupan  yang  terbuka- mendunia (global) dan modern tanpa melupakan jati dirinya. (CICED, 1999: 58).
Oleh karenanya, pendidikan multikultural  harus  menjadi  sinergi  dalam pendidikan  kewarganegaraan  di  Indonesia. Dalam  pendidikan  multikultural,  tidak  akan ada  pembedaan  kebutuhan,  baik  yang  bersifat intelektual, spritual, material, emosional, etika, estetika, sosial, ekonomi, budaya, dan transendental  dari  seluruh  lapisan  masyarakat dengan berbagai ragam stratanya.
Dalam  konteks  Indonesia,  yang  dikenal dengan muatan yang sarat kemajemukan, maka pendidikan multikultural menjadi sangat strategis  untuk  dapat  mengelola  berbagai kemajemukan  secara  kreatif,  sehingga  konflik yang muncul sebagai dampak dari transformasi dan  reformasi  sosial  dapat  dikelola  secara cerdas  dan  menjadi  bagian  dari  pencerahan kehidupan bangsa ke depan.
Pendidikan multikultural didasari konsep  kebermaknaan  perbedaan  secara  unik pada tiap orang dan masyarakat. Kelas disusun dengan  anggota  kian  kecil  hingga  tiap  peserta didik  memperoleh  peluang  belajar  semakin besar  sekaligus  menumbuhkan  kesadaran kolektif  di  antara  peserta  didik.  Pada  tahap lanjut menumbuhkan kesadaran kolektif melampaui batas teritori kelas, kebangsaan dan nasionalitas, melampaui teritori teologi keagamaan  dari  tiap  agama  berbeda.Gagasan itu  didasari  asumsi,  tiap  manusia  memiliki identitas, sejarah, lingkungan, dan pengalaman hidup  unik  dan  berbeda-beda.  Perbedaan
adalah  identitas  terpenting  dan  paling  otentik tiap manusia daripada kesamaannya.

## SIMPULAN

## A. Simpulan
Negara sudah berupaya untuk mewujudkan pendidikan kewargaan multikultural.Hal ini tidak serta merta merubah paradigma  monokultural  yang  sudah  berakar sejak  lama  dipikiran  masyarakat.  Untuk  itu, Pendidikan  Kewargaan  multikultural  yang secara terus-menerus diajarkan dan ditanamkan baik  sikap,  nilai  dan  pengetahuan  mulai  dari tingkat  Sekolah  Dasar  hingga  Perguruan Tinggi  diperlukan,  agar  dapat  merubah pandangan mengenai multikultural yang absurd, sehingga keragaman merupakan bagian dari  jati  diri  bangsa  Indonesia  menuju  warga negara global yang beradab.

## B. Saran
Negara  bersama-sama  dengan  praktisi, pakar,  ahli  pendidikankewargaan  multikultural di  Indonesia  bekerjasama  dalam  merulmuskan suatu Pendidikan Kewarganegaraan yang dapat mencakup  muatan  kewargaan  multikultural dan tentunya tetap dalam bingkai ke Indonesiaan yang bermartabat dan beradab.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah  Aly.  (2011). Pendidikan  Islam Multikultural  di  Pesantren:  Telaah terhadap  Kurikulum  Pondok  Pesantren Modern Assalaam Surakarta . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Agus  Salim.  (2006). Stratifikasi  Etnik  Kajian Mikro  Sosiologi  Interaksi  Etnis  Jawa dan Cina. Yogyakarta: Tiara Wacana. Ainul Yaqin. (2005). Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural
Understanding  untuk  Demokrasi  dan Keadilan. Yogyakarta: Pilar Media.
A. Ubaedillah  &  Abdul  Rozak.  (2014). Pendidikan
Kewarganegaraan.
Pancasila, demokrasi, HAM, dan
masyarakat  madani. ICCE  dan  Kencana Prenamedia Group: Jakarta. Andik Wahyun Muqoyyidin. (2012). Membangun kesadaran inklusifmultikultural untuk deradikalisasi  pendidikan  Islam .  Jurnal Pendidikan Islamdarul ulum JombangVolume  II,  Nomor  1,  Juni 2013/1434. Andersen  &  cusher.  (1994). Multicultural  and intercultural  studies,  dalam  teaching studies,  dalam  teaching  studies  of society  and  environment (ed.  Marsh,  C) Sydney: Prentice-Hall.
Banks,  James  A.,  and  Banks,  Cherry  A.
McGee. (2010). Multicultural Education:  Issues  and  Perspectives (Revised  Edition). United  States:  John Wiley & Sons.
Banks, James A. (1993). Teaching strategis for ethnic studies . Boston : allyn  and bacon in.
Birzea,  C.  (2000). Education  for  democratic citizenship : a lifelong learning perspectives,  Strasbourg  :  Council  of Europe.
B.N.  Marbun,  1996, Kamus  Politik, Pustaka Sinar Harapan : Jakarta.
Center for Indonesia Civic Education.
(1999). Democratic  Citizens  In  a  Civic Society:  Building  Rationales  for  the  21 Century’s Civic Education . Bandung. Choirul Mahfud. (2014). Pendidikan Multikultural . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cristian joppke. (2001). Multicultural Citizenship :  A  critique:  Cambridge
University  Press  is  collaborating  with JSTOR  to  digitize,  preserve  and  extend access to European Journal of Sociology  /  Archives  Européennes  de
Sociologie  /  Europäisches  Archiv  für Soziologie. Vol 42, No 2. Depdiknas RI Departemen Pendidikan Nasional  Republik  Indonesia].  (2003). Undang-Undang RI nomor 20 tahun2003  tentang  sistem  pendidikan
nasional . Jakarta: Depdiknas RI.
Gollnick,  Donna  M.,  and  Chinn,  Philip  C.
(2006). Multicultural  Education  in  A Pluralistic  Society  (Revised  Edition). New Jersey: Pearson Education. James  P.  Chaplin,  (1997). Kamus  Lengkap Psikologi , Raja Grafindo Persada: Jakarta.
JJ.  Cogan  &  R.  Derricort.  (1998). Citizenship for  the  21st  century;  an  international pespective on education , London: Kogan page.
Moleong, Lexy J. (2011). Metodologi penelitian  kualitatif (Edisi  Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Muslimin.  (2012). Pendidikan  multikultural sebagai  perekat  budaya  nusantara: menuju  Indonesia  yang  lebih  baik. Proseding seminar internasional multikultural &  globalisasi : Universitas Negeri Gorontalo.
Naval, Concepcion: Print, Murray & Veldhuis, Ruud. (2002). Education for democratic citizenship  in  the  new  europa:  context and  reform. European  Journal  of education. Vol. 37. No. 2. Hal. 107-128. Htttp://dx.doi.org/10.1111/1467- 3435.00097.
Ngainun  Naim  dan  Ahmad  Syauqi.  (2010).
Pendidikan  Multikultural:  Konsep  dan Aplikasi. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Print,  Murray  &  Lange,  Dirk.  (2012). Schools curriculum  and  civic  education  for building democratic citizens. Rotterdam:
sense publishers. Samsuri. (2013). Paradigma pendidikan
kewarganegaraan dalam kurikulum 2013 .  Makalah  kuliah  umum.  Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.  FKIP  Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 15 September 2013. Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitatif,  kualitatif  dan  R  &  D . Bandung: Alfabeta.
Tilaar, H.A.R.(2004). Multikulturalisme, tantangan  global  masa  depan. Jakarta: Grasindo
Tilaar, H.A.R. (2007). Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa
Indonesia:  Tinjauan  dari  Perspektif Ilmu Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta . Zuly  qodir.  (2008). Kebhinekaan,  kewargaan dan  multikulturalisme. Unisia  jurnal ilmu-ilmu  sosial.  UII  Yogyakarta.  Vol 31, No 68. ISSN: 0215-1421.