ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/

## PELANGGARAN ADMINISTRASI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020
Budiman N.P.D Sinaga 1 , Johnson Pasaribu 2 , Jherry Napitupulu 3
Magister Ilmu Administrasi Universitas HKBP Nommensen, Medan budiman.sinaga@uhn.ac.id

## Abstract
In  the  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  1945  it  was  stated  that  the election of regional heads was conducted democratically. As the implementation of the provision has been applied various laws and regulations but until now there are still various problems. Therefore, it is necessary to conduct research on the problems in the regional head election. Research was conducted on legislation and  decisions.  Based  on  the research  can  be known that in the  Regional Head Election  found  also  administrative  violations.  In  resolving  administrative violations,  the  role  of  administrative  science  is  very  important  especially regarding  evidence  and  evidence.  Therefore,  election  organizers  need  to  be equipped  with  administrative  capabilities  in  order  to  prevent  and  resolve violations appropriately.

## Abstrak
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dinyatakan bahwa Pemilihan  Kepala  Daerah  dilakukan  secara  demokratis.  Sebagai  pelaksanaan ketentuan itu telah diberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan  tetapi sampai sekarang masih muncul berbagai masalah. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian  mengenai  permasalahan  dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah.  Penelitian dilakukan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dan  putusan.  Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa dalam Pemilihan Kepala Daerah ditemukan juga pelanggaran  administrasi.  Dalam  penyelesaian  pelanggaran  administrasi  maka peran  ilmu  administrasi  sangat  penting  terutama  menyangkut  alat  bukti  dan barang bukti.  Oleh karena itu, para pelaksana pemilihan perlu dilengkapi dengan kemampuan administrasi agar dapat mencegah dan menyelesaikan pelanggaran dengan tepat.

## Info Artikel
Diterima :  10 April 2021 Revisi     :  28 Mei 2021 Terbit     :  28 Juni 2021
Key words: Administrative, constitution, election.
Kata Kunci: Administrasi, konstitusi, pemilihan
Corresponding Author:
Budiman N.P.D Sinaga, Email: budiman.sinaga@uhn.ac.id
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/

## PENDAHULUAN
Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)  ditentukan sebagai berikut:
(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas  kabupaten dan kota,  yang  tiap-tiap provinsi,  kabupaten, dan  kota  itu  mempunyai  pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah  kabupaten, dan kota  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masingmasing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
(5) Pemerintahan daerah  menjalankan  otonomi  seluasluasnya, kecuali  urusan  pemerintahan  yang  oleh undangundang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
(6) Pemerintahan  daerah  berhak  menetapkan  peraturan  daerah  dan  peraturan-peraturan  lain  untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 di atas disebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing  sebagai kepala pemerintah  daerah  provinsi,  kabupaten,  dan  kota  dipilih  secara demokratis. Perhatikan pemakaian ungkapan “pemerintah daerah”. Pemerintah daerah (tanpa akhiran “an”), dimaksudkan sebagai pemegang atau yang menjalankan kekuasaan eksekutif yaitu kepala daerah dan jajarannya. 1 Kata-kata lain  yang  perlu  diperhatikan adala h “ secara  demokratis ”. Kata - kata  “secara  demokratis” tidak  harus  berarti melalui pemilihan langsung oleh rakyat atau pemilihan umum saja melainkan dapat juga melalui cara-cara lain termasuk  pemilihan  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD).    Oleh  karena  itu  cara  Pemilihan  Kepala Daerah melalui pemilihan langsung yang berlaku sekarang dan cara Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD yang berlaku pada masa lalu dapat dikatakan tidak ada yang bertentangan dengan ketentuan UUD 1945.
Sejak beberapa tahun lalu sampai sekarang media massa hampir setiap hari memberitakan perilaku menyimpang  dari  Kepala  Daerah  ataupun  anggota  DPRD,  entah  dalam  kasus money  politic  dalam  Pemilihan Kepala Daerah, pembahasan laporan pertanggungjawaban, korupsi dana APBD, penjualan aset-aset Pemerintah Daerah, ataupun dalam kasus-kasus lain. 2 Perilaku menyimpang dari Kepala Daerah dan anggota DPRD itu diduga berkaitan  erat  dengan  Pemilihan  Kepala  Daerah yang  dilakukan  oleh DPRD. Kenyataan  ini  telah  memunculkan pemikiran agar Kepala Daerah tidak dipilih oleh DPRD melainkan dipilih langsung oleh rakyat.
Berbagai  upaya  telah  dilakukan  untuk  mengatasi  berbagai  penyimpangan  di  atas  terutama  berkaitan dengan  Pemilihan  Kepala  Daerah,  antara  lain  melalui  perubahan  peraturan  perundang-undangan.  Perubahan peraturan  perundang-undangan  tentang  Pemilihan  Kepala  Daerah  telah  dilakukan  berkali-kali  bahkan  dalam kurun  waktu  yang  sangat  singkat.  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang    Penetapan    Peraturan Pemerintah    Pengganti   Undang-Undang    Nomor   1    Tahun    2014    tentang    Pemilihan    Gubernur,  Bupati,  dan
1 Bagir Manan, Perkembangan UUD 1945, Yogyakarta: FH UII Press, 2004, hal.38.
2 Ni’matul Hud a, Otonomi Daerah. Filosofi. Sejarah Perkembangannya, dan Problematika, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hal. 187.
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Walikota menjadi Undang-Undang yang baru berlaku beberapa bulan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8  tahun  2015  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015    Tentang  Penetapan    Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota padahal Undang-Undang ini pun belum lama berlaku sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  mengenai  Pemilihan  Kepala  Daerah  telah  dimuat berbagai sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pihak-pihak atau orang yang melanggar terutama bagi peserta dan penyelenggaran pemilihan umum. Akan tetapi, pada kenyataannya berbagai sanksi termasuk sanksi pidana belum  membuat  berbagai  pihak  yang  terlibat  dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah  menaati  berbagai  peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilihan Kepala Daerah. Tidak heran jika hampir pada setiap Pemilihan Kepala Daerah dapat ditemukan kasus-kasus hukum baik pidana, perdata, administrasi, maupun bidang hukum yang lain.
Mengenai  Pemilihan  Kepala  Daerah  sampai  saat  ini  masih  saja  ada  perdebatan  mengenai,  apakah Pemilihan  Kepala  Daerah  termasuk  pemilihan  umum  atau  tidak?  Perdebatan  muncul  karena  ketentuan  dalam UUD 1945 dipandang tidak tegas. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut: “Gubernur, Bupati, dan Walikota  masing-masing  sebagai  kepala  pemerintah  daerah  provinsi,  kabupaten,  dan  kota  dipilih  secara demokratis.”  Kebanyakan berpendapat Pemilihan Kepala Daerah secara langsung itu lebih demokratis. Paling tidak ada dua alasan mengapa gagasan pemilihan langsung dianggap perlu. Pertama, untuk lebih membuka pintu bagi  tampilnya Kepala Daerah yang  sesuai  dengan kehendak mayoritas  rakyat  sendiri. Kedua,  untuk menjaga stabilitas  pemerintahan  agar  tidak  mudah  dijatuhkan  di  tengah  jalan. 3 Akan  tetapi  permasalahan  seputar Pemilihan Kepala Daerah ternyata masih saja ada walaupun telah dilakukan secara langsung bahkan lebih banyak daripada ketika dilakukan secara tidak langsung atau melalui DPRD.
Sehubungan  dengan  uraian  di  atas  dipandang  perlu  untuk  melakukan  penelitian  berkaitan  dengan Pemilihan  Kepala  Daerah  dengan  judul “ Pelanggaran  Administrasi  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur, Bupati  dan Wakil  Bupati,  serta Walikota  dan  Wakil Walikota  Tahun 2020.” Adapun  permasalahan  yang  hendak dijawab melalui penelitian ini adalah apakah yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

## METODE  PENELITIAN Tujuan penelitian
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  memahami  pelanggaran  administrasi  dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

## Manfaat Penelitian
Hasil penelitan ini diharapkan akan dapat dimanfaatkan secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan akan memperkaya teori-teori yang sudah ada di bidang hukum dan administrasi mengenai  pemilihan  umum.  Secara  praktis  hasil  penelitian  ini  diharapkan  akan  dapat  dimanfaatkan  secara langsung untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,  Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada masa yang akan datang.
3 Ibid,  hal. 204.
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/

## Bahan Penelitian
Bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  mencakup  bahan  primer,  sekumder,  maupun  tersier. Penelitian tidak hanya  dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan melainkan buku-buku dan bahan lain sepanjang berkaitan dengan  pemilihan umum melalui pendekatan kasus dan  Undang-Undang. Pendekatan kasus ( case approach) dilakukan dengan mengkaji  kasus-kasus yang berkaitan dengan pemilihan umum. Sementara itu, pendekatan Undang-undang ( statute approah) dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang- undangan  tentang  pemihan  umum.  Bahan-bahan  yang  terkumpul  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  dan kuantitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pemilihan Umum
Pemilihan umum (Pemilu) merupakan kegiatan yang lazim dilaksanakan di negara-negara demokrasi untuk  memilih  orang-orang  yang  akan  menduduki  jabatan  tertntu  terutana  lembaga  perwakilan  rakyat  atau lembaga legislatif. Dalam perkembangannya Pemilu tidak hanya dalam rangka memilih anggota lembaga legislatif melainkan  lembaga  eksekutif  juga.  Padahal  semula  Pemilu  hanya  untuk  memilih  anggota  legislatif  kemudian mereka inilah yang akan memilih orang-orang yang akan menduduki jabatan di lembaga eksekutif.
Seiring  dengan  perkembangan  negara  maka  Pemilu  tidak  hanya  dalam  rangka  mengisi  keanggotaan lembaga legislatif dan eksekutif tingkat pusat melainkan daerah juga. Oleh karena itu, Pemilu tidak lagi hanya dilakukan secara nasional mencakup seluruh negara melainkan per wilayah atau daerah tertentu juga. Pelaksaan masing-masing pemilu itu dapat  dilakukan  secara  bersama-sama atau  serentak  maupun  berbeda-beda  untuk setiap lembaga dan daerah.
Dalam rangka mengupayakan pelaksanaan pemilu yang baik diperlukan peraturan perundang-undangan. Pada umumnya ahli hukum sependapat bahwa peraturan hukum yang dinilai ideal dan perfect (sempurna) itu ialah jika memenuhi 3 (tiga) macam syarat sekaligus fungsi yang berikut ini:
1) Peraturan hukum itu memberi kepastian hukum ( rechtszekerheid, law certainty, rechtsmassigkeit).
2) Peraturan hukum itu memberi keadilan ( rechtszegerechtigheid, justice, rechtszerechtigheid).
3) Peraturan hukum itu mendatangkan kemandatan ( utiliteig, utilitat, utility). 4
Semua  peraturan  perundang-undangan  dapat  dikatakan  telah  diupayakan  agar  memenuhi  syarat- syarat tersebut tetapi pada kenyataannya selalu saja masih mengandung kekurangan bahkan kesalahan. Oleh karena  itu,  dimungkinkan  perubahan  bahkan  pergantian  peraturan  perundang-undangan  supata  lebih  baik sehingga tidak menimbulkan masalah.

## Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum
Pemilu  sesungguhnya  buka  hanya  berupa  pemilihan  atau  bahkan  pencoblosan  suara  melainkan serangkaian  tahaoan  kegiatan  yang  panjang,  baik  sebelum  maupun  setelah  pencoblosan  suara.  Sepanjang tahapan itu terbuka kemungkinan terjadi sengketa atau terjadi sengketa Pemilu. Sengketa dapat terjadi antara peserta dengan penyelenggara pemilu maupun pihak-pihak  lain yang terlibat dalam kegiatan Pemilu.
Secara  umum  peserta  Pemilu  adalah  Partai  Politik  atau  gabungan  partai  politik.  Akan  tetapi  dalam beberapa  Pemilu  dimungkinkan  juga  selain  Partai  Politik  sebagai  peserta  seperti  golongan  tertentu  bahkan
4 M Solly Lubis, Politik Hukum dan Kebijakan Publik (Legal Policy and Public Policy), Bandung: Mandar Maju, 2014, hal.24.
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
perorangan. Pemlu yang diikuti peserta perorangan antara lain dalam pemilihan senat dan pemilihan Presiden yang dikenal sebagai calon independen. Kemungkinan calon perorangan ini kemudian diikuti juga dalam pemilihan lain termasuk Pemilihan Kepala Daerah.
Penyelesaian sengketa Pemilu dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum yang sudah ada seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim. Selain itu penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang dapat dikategorikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu atau lembaga-lembaga penyelesaian sengketa yang khusus diadakan dalam rangka Pemilu.
Secara umum sengketa hukum mencakup bidang hukum pidana, perdata, dan tata usaha negara atau administrasi.  Sengketa  dalam  Pemilu  juga  dapat  dikatakan  mencakup  bidang  hukum  pidana,  perdata, administrasi. Dalam hal ini suatu sengketa di bidang tertentu dapat saja berkaitan dengan bidang-bildang lain juga sehingga penyelesaian sengketa juga dilakukan secara bersama-sama atau berkelanjutan.
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
Dalam UUD dapat ditemukan berbagai pasal yang berkaitan dengan Pemilu. Dalam Pasal Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.  Oleh karena rakyat yang memegang kedaulatan maka kedaulatan itu harus diwujudkan dalam memilih orang-orang yang  akan  memegang  jabatan-jabatan  tertentu  melalui  Pemilihan  Umum  (Pemilu).  Kemudian  Pasal  6A  yang berbunyi:
(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar  di  lebih  dari  setengah  jumlah  provinsi  di  Indonesia,  dilantik  menjadi  Presiden  dan  Wakil Presiden.
(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara  terbanyak  pertama  dan  kedua  dalam pemilihan umum  dipilih  oleh  rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Berdasarkan ketentuan di atas maka Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu. Selanjutnya dalam Pasal 22E disebutkan pula sebagai berikut:
(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(3) Peserta  pemilihan  umum  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Menurut  ketentuan  di  atas  Pemilu  dilaksanakan  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian Pasal 18 ayat (4) yang menyebutkan bahwa  Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah  provinsi,  kabupaten,  dan  kota  dipilih  secara  demokratis.  Penggunaan  istilah  demokratis  membuka kemungkinan dipilih secara langsung atau tidak langsung. Ketentuan ini berbeda dengan pemilihan Presiden dan Wakil  Presiden  yang  secara  tegas  menghendaki  pemilihan  secara  langsung.  Peraturan  perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sudah mengalami perubahan berkali-kali.
Sementara itu dalam Pasal 24C ayat (1) disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada  tingkat  pertama  dan  terakhir  yang  putusannya  bersifat  final  untuk  menguji  undang-undang  terhadap Undang-Undang  Dasar,  memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Ketentuan ini berkaitan dengan Pemilu terutama mengenai pembubaran partai politik dan perselisihan hasil Pemilu.

## Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
Sebagaimana telah disampaikan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota telah berulang kali dilakukan perubahan. Oleh karena itu, dapat ditemukan berbagai istilah berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, antara lain  Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam tulisan ini istilah-istilah itu masih digunakan terutama jika mengutip peraturan perundang-undangan atau pendapat.
Sehubungan  dengan  perubahan  peraturan  perundang-undangan  itu  maka  dinamika  perkembangan pembangunan  hukum  tentang  pemilihan  umum  kepala/wakil  kepala  daerah  di  Indonesia,  sangat  dinamis, mengingat  terjadinya  perubahan  ketentuan  dimaksud  dari  waktu  ke  waktu,  periode  ke  periode,  berkembang sangat  dinamis,  mengikuti  perkembangan  zaman. 5 Perubahan  peraturan  perundang-undangan  seiring  dengan perkembangan  zaman  memang  tidak  dilarang  tetapi  harus  dilakukan  secara  berhati-hati  karena  dapat mengurangi  bahkan  menghilangkan  kepastian  hukum.  Terbuka  kemungkinan  berdasarkan  satu  peraturan perundang-undangan  seseorang  dapat menjadi  Gubernur  tetapi  setelah ada  perubahan  bisa saja  dia menjadi tidak  memenuhi  syarat.  Hal-hal  semacam  ini  perlu  dihindari  agar  nasib  rakyat  tidak  terombang-ambing. Barangkali  hal  ini  yang  menyebabkan  dalam  beberapa  kali  pemilihan  di  beberapa  daerah  hanya  ada  satu pasangan.  Padahal meskipun  hanya  ada  satu pasangan  calon dalam  pilkada,  proses pemungutan  suara  tetap
5 Marulak  Pardede,  Legitimasi  Pemilihan  Kepala/Wakil  Kepala  Daerah  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Otonomi  Daerah (Legitimacy  of  Regional Head/Deputy Head Election in The Regional Autonomous Administration System),  Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 18 No. 2, Juni 2018:  145.
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
merupakan  hal  yang  harus  dikerjakan  karena  hak  pilih  masyarakat  merupakan  kedaulatan  rakyat  yang keberadaannya dijamin oleh konstitusi. 6 Adapun  kerangka Hukum Pemilukada adalah 7
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 18, 22 E, dan Pasal 24C.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
6. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
7. Peraturan  Bersama  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum,  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia, Kejaksaan Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  Walikota  dan  Wakil  Walikota  (Sentra GAKKUMDU).
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017  tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan satu pasangan calon.
10. Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Aparatur Sipil Negara (ASN), UU TNI/POLRI, UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), UU Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE)  dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang berkaitan maupun berurusan dengan pelaksanaan pemilu atau pemilukada.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas pelanggaran Pemilukada dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:
1. Pelanggaran Administrasi Pemilukada.
2. Tindak Pidana Pemilukada.
3. Pelanggaram Kode Etik Penyelenggara Pemilukada.
4. Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya (di luar UU Pemilukada).
Selain 4 (empat) jenis pelanggaran Pemilukada di atas, dalam penegakan hukum Pemilukada juga dikenal istilah Sengketa Pemilihan. 8
6 Wafia Silvi Dhesinta,  Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi  (Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015),  Jurnal Cita Hukum. Vol. 4 No. 1 Juni 2016. P-ISSN: 2356-1440. E-ISSN: 2502-230X , hal.102.
7 Herdi Munte, Pengantar Pelanggaran dan Sengketa Hukum Pemilukada (Teori dan Praktek), Medan: Enam Media, 2020, hlm. 10-11.
8 Herdi Munte, Pengantar Pelanggaran dan Sengketa Hukum Pemilukada (Teori dan Praktek), Medan: Enam Media, 2020, hlm. 50.
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Pelanggaran administrasi adalah pelanggaran ketentuan, tata cara, prosedur, mekanisme yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2015 jo UU No. 8 Tahun 2015 jo UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan  Walikota  maupun  pelanggaran  terhadap  ketentuan  lain  yang  diatur  dalam  Peraturan  KPU  terkait penyelenggaraan  Pemilukada  yang  BUKAN  merupakan  ketentuan  tindak  pidana  Pemilukada  dan  kode  etik penyelenggara Pemilukada.
Pada peristiwa/pelanggaran hukum Pemilukada maka pihak yang melanggar disebut sebagai Terlapor. Dalam pelanggaran administrasi pihak yang diposisikan sebagai Terlapor adalah:
1) Penyelenggara Pemilu.
2) Pasangan calon.
3) Tim kampanye.
4) Masyarakat/Pemilih.
Pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang  dilakukan  secara  Terstruktur,  Sistematis,  dan  Masif  (TSM).  Dalam  Pemilukada  juga  dikenal  pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara Terstruktur,  Sistematis,  dan  Masif  (TSM).  Yang menjadi  obyek  pelanggaran  administrasi  ini  adalah perbuatan menjanjikan  dan/atau  memberikan  uang  atau  materi  lainnya  untuk  mempengaruhi  penyelenggara  Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).
Selanjutnya akan dikemukan beberapa hal yang diatura dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum  (BAWASLU)  Nomor  13  tahun  2017  tentang  Tata  Cara  Penanganan  Pelanggaran  Administrasi  Terkait Larangan  Memberikan  dan/atau  Menjanjikan  Uang  atau  Materi  Lainnya  Yang  Dilakukan  Secara  Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Objek  pelanggaran  administrasi  meliputi  perbuatan  menjanjikan  dan/atau  memberikan  uang  atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Terlapor dalam dugaan pelanggaran administrasi terdiri atas:
a. aparat pemerintah;
b. penyelenggara pemilihan;
c. Calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur;
d. Calon Bupati dan/atau Calon Wakil Bupati;
e. Calon Wali Kotadan/atau Calon Wakil Wali Kota;
f. tim Kampanye;
g. relawan pasangan calon;
h. anggota partai politik;
i. .ketua, wakil  ketua,  ketua muda, hakim agung  pada  Mahkamah  Agung, dan  hakim  pada  semua  badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
j. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
k. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
l. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negaraatau badan usaha milik daerah;
m. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
n. orangperseorangan; dan/atauo.badan hukum; Sementara itu aparat pemerintah terdiri atas:
a. pegawai negeri sipil;
b. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
d. kepala desa/lurah atau sebutan lainnya;
e. kepala dusun atau sebutan lainnya;
f. rukun tetangga atau rukun warga; dan/atau
g. pegawai pemerintah atau pejabat yang diangkat dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan serta dibiayai dengan keuangan negara.
Adapun Penyelenggara Pemilihan terdiri atas:
a. anggota KPU, KPU/KIPProvinsi/Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan  Suara,  dan  Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara,serta  jajaran  sekretariat  KPU sesuai dengan tingkatannya;
b. anggota  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  Panwas  Kabupaten/Kota,  Panitia  Pengawasan  Pemilihan Kecamatan,  Pengawas  Pemilihan  Lapangan,  dan  Pengawas  Tempat  Pemungutan  Suara,serta  jajaran sekretariat Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya; dan
c. anggota  dan  sekretariat  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilihan  Umum  dan  tim  pemeriksa daerah.
Tim kampanye terdiri atas:
a. ketua dan anggota tim kampanye;
b. tim pemenangan, relawan pasangan calon, atau sebutan lain;
c. partai pengusung dan partai pendukung pasangan calon baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah; dan
d. organisasi sayap partai politik pengusung dan partai politik pendukung pasangan calon. Relawan  pasangan  calon  merupakan  kelompok  orang  yang  melakukan  kegiatan/aktivitas  untuk mendukung pasangan calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan. Orang perseorangan  merupakan orang perorangan yang terlibat dalam kegiatan Pemilihan. Badan hukum merupakan badan hukum yang terlibat dalam kegiatan Pemilihan meliputi:
1. badan usaha milik negara/daerah;
2. perseroan terbatas;
3. yayasan; dan
4. koperasi, yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal terlapor merupakan tim kampanye, relawan pasangan calon, anggota partai politik, orang atau badan hukum dan/atau penyelenggara pemilihan, calon/pasangan calon dapat menjadi pihak terkait dalam sidang pemeriksaan  laporan  dugaan pelanggaran  terstruktur, sistematis,  dan masif.  Alat  bukti  dapat  berupa: keterangan saksi; surat atau tulisan; petunjuk; dokumen elektronik; keterangan pelapor atau keterangan terlapor dalam sidang pemeriksaan; dan/atau keterangan ahli.
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Alat  bukti  keterangan  saksi    merupakan  keterangan  yang  diberikan  oleh  seseorang  yang  melihat, mendengar secara langsung dan/atau mengalami terjadinya peristiwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif.   Alat bukti surat atau tulisan serdiri atas .dokumen hasil pengawasan Pengawas Pemilihan  dan/atau dokumen tertulis lainnya, yang tidak terbatas pada akta saja.  Alat bukti ini   dituangkan dalam bentuk salinan yang  dibubuhi  materai  secukupnya  pada  setiap  dokumen  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. Alat bukti  dapat ditunjukkan dan dilampirkan dalam bentuk salinan oleh Pengawas Pemilihan dalam pemeriksaan  atas  permintaan  majelis  pemeriksa.  Alat  bukti  petunjuk    merupakan  perbuatan,  kejadian  atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan pelanggaran itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif.
Alat  bukti  dokumen  elektronik  merupakan  setiap  informasi  elektronik  yang  dibuat,  diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat  dilihat, ditampilkan, dan/atau  didengar melalui  komputer  atau  sistem  elektronik,  termasuk  tetapi  tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol  atau  perforasi  yang  memiliki  makna  atau  arti  atau  dapat  dipahami  oleh  orang  yang  mampu memahaminya.
Alat  bukti  keterangan  pelapor  atau  terlapor  merupakan  keterangan  pelapor  atau  terlapor  yang disampaikan  secara  langsung  atau  melalui kuasanya  dalam  sidang pemeriksaan  laporan dugaan pelanggaran administrasi. Alat bukti keterangan ahli merupakan keterangan yang disampaikan pada pemeriksaan oleh seseorang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.
Barang  bukti  merupakan  barang  atau  benda  bergerak  yang  seluruhnya  atau  sebagian  diperoleh, dan/atau telah dipergunakan sebagai alat, dan/atau yang berkaitan dengan peristiwa pelanggaran administrasi yang diperlukan dalam pemeriksaan di Bawaslu atau Bawaslu Provinsi guna menunjang alat bukti, memperjelas, dan membuktikan suatu peristiwa pelanggaran administrasi.
Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pelanggaran administrasi bukan hal yang sepele sehingga perlu  diperhatikan  secara  sungguh-sungguh  juga.  Dalam  hal  ini  peranan  Ilmu  Administrasi  sangat  penting terutama menyangkut alat bukti dan barang bukti berupa dokumen-dokumen administrasi.
Pada dasarnya, kebijakan publik umumnya harus dilegalisasikan dalam bentuk hukum, pada dasarnya sebuah hukum adalah hasil dari kebijakan publik. 9 Kebijakan publik yang dilakukan petahana selama menjabat, menjadi salah satu ukuran yang menentukan kemenangannya dalam pilkada. 10 Oleh karena itu, kebijakan publik sering  dianggap  sebagai  kampanye  dari  petahana  yang mencalonkan  lagi  pada  periode kedua.   Dalam  hal ini kebijakan publik itu dapat juga menjadi alasan bagi pemilih unruk tidak memilih karena menganggap kebijakan publik yang diambil petahana tidak sesuai.
Dalam beberapa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota beberapa orang gagal dikarenakan tidak memenuhi syarat administrasi seperti ijazah. Padahal mereka  tentu  sudah  melalui  tahap  penyaringan  di  parpai  politik.  Oleh  karena  itu,  partai  politik  pengusung
9 Muchsan dan Fadilah Putra, Hukum dan  Kebojakan Publik, Malang: Universitas Sunan Giri Surabaya bekerja sama dengan Averroes Press, 2015, hal.37.
10 Suyatno,  Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia,  Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review 1 (2) (2016), hal. 226.
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
sebelum mendaftarkan calonnya ke KPU harus telah menemukan pasangan calon yang kapabel dan akuntabel disamping tingkat elektabilitas memadai. 11
Selama  ini  perhatian  masyarakat  lebih  tertuju  kepada  pelaksana  dan  peserta  padahal  banyak  pihak yang  terlibat  dalamm  Pemilu.  Bagi  pihak-pihak  lain  di  luar  penyelenggara  pemilu  maupun  pemilukada  yang terbukti melakukan pelanggaran perlu diterapkan sanksi yang tegas sehingga diharapkan mampu memberikan efek jera bagi para pelakunya maupun pihak-pihak yang ingin melakukan pelanggaran serupa. 12
Dari perspektif demokrasi, sebenarnya Pemilukada sangat baik secara substantif bagi perkembangan demokrasi,  Akan  tetapi,  realitas  umum  mengatakan  bahwa  Pemilukada  belum  mampu  menjamin  terwujudnya demokrasi  bahkan  cenderung  mendistorsi  demokrasi.  Terbukti  dalam  implementasinya,  Pemilukada menghasilkan  berbagai  persoalan  yang  justru  cenderung  mencederai  demokrasi. 13 Salah  satu  upaya  yang strategis  dalam  memperbaiki  penyelenggaraan  pilkada  adalah  dengan  melakukan  penguatan  fungsi pengawasan. 14
Proses  demokrasi  yang  sedang  berjalan  masih  banyak  dipandang  sebatas  tatanan  aturan  dan mekanisme  semata,  tetapi  belum  sepenuhnya  mewujudkan  pemerintahan  yang  benar-benar  aspiratif  dan membuka ruang partisipasi rakyat secara luas. Oleh karena itu, demokrasi yang telah berhasil diwujudkan itu sering disebut sekadar demokrasi mekanis, belum mencapai demokrasi substantif. 15
Dalam hasil kajian yang dilakukan oleh para ilmuwan di bidang Administrasi Publik, menurut Wempy Banga  perlu  dijadikan  sebagai  suatu  tantangan  yang  harus  diatasi  dalam  rangka  mewujudkan  tatanan Administrasi  Publik  kontemporer  di  masa  depan  antara  lain  sistem  rekruitmen  bakal  calon  dan  calon Presiden/Wakik  Presiden,  Anggota  DPR  pusat,  termasuk  bakal  calon  dan  calon  Gubernur/Wakil  Gubernur, Bupati/Walikota  dan  Wakil  Bupati/Wakil  Walikota,  dan  DPRD  Provinsi/Kabupaten/Kota  perlu  diatur  dalam regulasi yang terkait agar sejak awal dilakukan seleksi oleh lembaga independen yang diformalkan. 16
Dalam  mencari  format  sistem  pilkada  langsung  tampaknya  tidak  sekali  jadi.  UU  tentang  Pemilihan Kepala Daerah kerap mengalami bongkar pasang dengan melakukan beberapa kali revisi. Bahkan, karena pilkada secara langsung dianggap telah terjadi money politics dan banyak kepala daerah yang menjadi tersangka, ada keinginan kuat agar Pemilihan Kepala Daerah dikembalikan kepada DPRD. Tentu saja rakyat menolak keinginan mengembalikan Pemilihan Kepala Daerah kepada DPRD tersebut. 17

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  yang  telah  disampaikan  dapat  diketahui  bahwa  dalam  Pemilihan  Gubernur  dan Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  serta  Walikota  dan  Wakil  Walikota  Tahun  2020  ditemukan  juga
11 Affan Sulaeman, Demokrasi, Partai Politik, dan Pemilihan Kepala Daerah , CosmoGov, Vol.1 No.1, April 2015, hal.23.
12 Tarma Sartima, “Menyoal Kode Etik Penyelenggara ataukah Penyelenggaraan Pemilu?”, dalam Anna Erliyana (penyunting), Problematika Pemilukada Serentak 2016, Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), 2016, hal. 255.
13 Konpress, Demokrasi Lokal: Evaluasi Pemilukada di Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, 2012
14 Marzuki Lubis, “Mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang Berkualitas melalui Pengiatan Fungsi Pengawasan”, dalam Eka N.A.M Sihombing & Ali Marwan Hsb, Paradigma Hukum Ketatanegaraan Indonesia, Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Ke-90 Prof.Dr.M Solly Lubis,S.H., Medan: Enam Media, 2020, hal.939.
15 Janedjri M Gaffar, Demokrasi Konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945, Jakarta: Konstitusi Press, 2012, hal.43.
16 Wempy Banga, Kajian Administrasi Publik Komtemporer, Konsep, Teori, dan Aplikasi, Yogyakarta: Gaya Media, 2018, hal.175.
17 Lili  Romli,  Pilkada  Langsung,  Calon  Tunggal,  dan  Masa  Depan  Demokrasi  Lokal  Direct  Local  Election,  Single  Candidate  and  The  Future  of  Local Democracy , Jurnal Penelitian Politik, Vol. 15, No. 2, Desember 2018 , hal. 158.
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
pelanggaran administrasi. Dalam penyelesaian pelanggaran administrasi maka peran ilmu administrasi sangat penting  terutama  dalam  hal  alat  bukti  dan  barang  bukti.  Oleh  karena  itu,  para  pelaksana  pemilihan  perlu dilengkapi  dengan  kemampuan  administrasi  agar  dapat  mencegah  dan  menyelesaikan  pelanggaran    dengan tepat.

## DAFTAR PUSTAKA
Banga,  Wempy,  2018., Kajian  Administrasi  Publik  Kontemporer,  konsep,  Teori,  dan  Aplikasi,  Yogyakarta:  Gaya Media.
Dhesinta,  Wafia  Silvi,  2016., Calon  Tunggal  Dalam  Pemilihan  Umum    Kepala  Daerah  dan  Konsep  Demokrasi (Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015),  Jurnal Cita Hukum. Vol. 4 No. 1 Juni 2016. P-ISSN: 2356-1440. E-ISSN: 2502-230X.
Gaffar, Janedjri M. 2012., Demokrasi Konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945, Jakarta: Konstitusi Press.
Huda, Ni’matul, 2005., Otonomi Daerah. Filosofi. Sejarah Perkembangannya, dan Problematika, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta,
Konpress. 2012., Demokrasi Lokal: Evaluasi Pemilukada di Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press.
Lubis, M Solly Lubis, 2014., Politik Hukum dan Kebijakan Publik (Legal Policy and Public Policy), Bandung: Mandar
Maju.
Lubis, Marzuk. 2020., “ Mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang Berkualitas melalui Pengiatan Fungsi Pengawasan ”,  dalam  Eka  N.A.M  Sihombing  & Ali  Marwan  Hsb,  Paradigma  Hukum  Ketatanegaraan Indonesia, Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Ke-90 Prof.Dr.M Solly Lubis,S.H., Medan: Enam Media.
Mana, Bagir. 2004., Perkembangan UUD 1945, Yogyakarta: FH UII Press,.
Muchsan & Fadilah Putra, 2005., Hukum dan Kebojakan Publik, Malang: Universitas Sunan Giri Surabaya bekerja sama dengan Averroes Press,
Munte, Herdi Munte. 2020., Pengantar Pelanggaran dan Sengketa Hukum Pemilukada (Teori dan Praktek), Medan: Enam Media.
Pardede, Marulak. 2018., Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah (Legitimacy of Regional Head/Deputy Head Election in The Regional Autonomous Administration System), Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 18 No. 2, Juni 2018.
Romli, Lili Romli. 2018., Pilkada langsung, calon tunggal, dan masa depan demokrasi lokal direct local election, single candidate and the future of local democracy,  Jurnal Penelitian Politik, Vol. 15, No. 2, Desember 2018.
Sarlima,  Tarma  Sartima,  2016., “ Menyoal  Kode Etik  Penyelenggara  ataukah  Penyelenggaraan  Pemilu?”,  dalam Anna  Erliyana  (penyunting),  Problematika  Pemilukada  Serentak  2016,  Jakarta:  Dewan  Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Sulaeman, Affan. 2015., Demokrasi, Partai Politik, dan Pemilihan Kepala Daerah, CosmoGov, Vol.1 No.1, April 2015. Suyatno, 2016., Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia,  Politik Indonesia:
Indonesian Political Science Review 1 (2) (2016).
Peraturan Perundang-undangan
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan  Kedua  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  jo  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan satu pasangan calon.
Peraturan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Nomor  5  Tahun  2020  tentang  Sentra  Penegakan  Hukum  Terpadu  pada  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Sentra GAKKUMDU).
Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Nomor 13 tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya Yang  Dilakukan  Secara  Terstruktur,  Sistematis,  dan  Masif  Dalam  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan Walikota.