## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH ULAYAT YANG TELAH BERSERTIFIKAT DI KOTA BUKITTINGGI 
Nova Yarsina
STIH Putri Maharaja Payakumbuh, Ateh Lurah, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi e-mail: nova.yarsina@yahoo.com

## Abstract
Registration  of  land  which  its  perpetrators  by  Law  Number  5  Year  1960  assigned  to  the Government is a means of providing legal certainty in the field of land and for the implementation of the orderliness of land administration PP Number 24 of 1997, then every plot of land and apartment units must be registered. In view of the provisions of Articles 1 and 2PP of the customary rights and similar rights of customary law communities, to the extent they are in fact still exist, should be like that in accordance with national and state interests, based on national unity and may be contrary to other  laws  and  other  regulations.  This  research  was  field  research  that  is  field  research  with interview  technique  to  related  parties  that  directly  related  to  problem  which  writer  discuss.  This research was included in the type of qualitative research. Based on the research that has been done the authors can conclude that the absence of legal protection of Ulayat land that has been certified Ulayat land is not a right that can be registered, there is only recognition, so it is not a right that can be registered. Toward the land which has been registered has disappeared its owner meaning, where the land has changed into a common property (mede aigendom), as if they have a common right, the position of men and women about the right of inheritance of the same high haritage and parallel.
Keywords: Customary Law, Legal Certainty, Land Registry

## Abstrak
Penyelenggaraannya  pendaftaran  tanah  oleh  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 ditugaskan kepada Pemerintah, merupakan sarana memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan dan untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan PP Nomor 24 Tahun 1997, maka setiap bidang tanah dan satuan rumah susun wajib didaftar. Mengingat ketentuan-ketentuan dalam  pasal  1  dan  2PP  terhadap  hak    ulayat  dan  hak-hak  yang  serupa  itu  dari  masyarakat- masyarakat  hukum  adat,  sepanjang  menurut  kenyataannya  masih  ada,  harus  sedemikian  rupa sehingga  sesuai  dengan  kepentingan  nasional  dan  Negara,  yang  berdasarkan  atas  persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Penelitian yang dilakukan ini bersifat field research yaitu penelitian lapangan dengan teknik wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait yang berhubungan langsung dengan masalah yang  penulis  bahas.  Penelitian  ini  termasuk  dalam  jenis  penelitian  kualitatif.  Berdasarkan penelitian  yang  telah  dilakukan  maka  penulis  dapat  mengambil  kesimpulan  bahwa  Tidak terdapatnya perlindungan Hukum terhadap Tanah Ulayat yang sudah disertipikatkan Tanah Ulayat bukan hak yang dapat didaftarkan, cuma ada pengakuan, jadi bukanlah hak yang bisa didaftarkan. Terhadap  Tanah  Kaum  yang  didaftarkan  telah  menghilang  makna  ulayatnya,  dimana  tanah  telah berubah  menjadi  milik  bersama  (mede  aigendom),  seolah-olah  mereka  mempunyai  hak  bersama, kedudukan laki-laki dan perempuan mengenai hak waris dari pusako tinggi sama dan sejajar
Kata kunci: Hukum Adat, Kepastian Hukum, Pendaftaran Tanah
 Naskah diterima: 24 Februari 2018, direvisi: 01 Maret 2018, disetujui untuk terbit: 23 Maret 2018

## PENDAHULUAN
Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya oleh Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria ditugaskan kepada Pemerintah, merupakan  sarana  dalam  memberikan jaminan  kepastian  hukum  di  bidang pertanahan.
Memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud  diatas  kepada  pemegang  hak yang  bersangkutan  diberikan  sertifikat hak atas tanah yaitu surat tanda bukti hak yakni  untuk  hak  atas  tanah,  hak pengelolaan,  tanah  wakaf,  hak  milik  atas satuan  rumah  susun  dan  hak  tanggungan yang  masing-masing  sudah  dibukukan dalam  buku  tanah  yang  bersangkutan, seperti  yang  diamanatkan  oleh  Pasal  4 ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Di samping
itu, untuk
terselenggaranya tertib administrasi
pertanahan  di  Indonesia  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  ini,
maka  setiap  bidang  tanah  dan  satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan,  dan  hapusnya  hak  atas bidang  tanah  dan  hak  milik  atas  satuan rumah susun wajib didaftar. 1 Undang-Undang Nomor 5
Tahun1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok  Agraria  yang  diundangkan  pada tanggal  24  September  1960  adalah
1 Pasal  4  Ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
berdasarkan  Hukum  Adat  yang  dengan tegas  dapat  dilihat  pada  pasal  5  yang berbunyi:
“Hukum  agraria  yang  berlaku  atas bumi,  air  dan  ruang  angkasa  ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan  dengan  kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan  atas  persatuan  bangsa, dengan  sosialisme  Indonesia  serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum  dalam  Undang-undang  ini dan  dengan  peraturan  perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.
Sedangkan  mengenai  hak  ulayat dikemukakan dalam Pasal 3 yang berbunyi:
“Dengan mengingat ketentuan- ketentuan  dalam  pasal  1  dan  2 pelaksanaan  hak  ulayat  dan  hak-hak yang  serupa  itu  dari  masyarakat- masyarakat  hukum  adat,  sepanjang menurut  kenyataannya  masih  ada, harus  sedemikian  rupa  sehingga sesuai  dengan  kepentingan  nasional dan  Negara,  yang  berdasarkan  atas persatuan  bangsa  serta  tidak  boleh bertentangan  dengan  Undang-undang dan  peraturan-peraturan  lain  yang lebih tinggi”.
Hukum  Agraria  Indonesia  tidak memakai “azaz domein” seperti perundang-undangan  agraria  pada  masa yang  silam,  akan  tetapi  dalam  hubungan bumi  dengan  bangsa  ataupun  negara adalah  hubungan  hak  ulayat  yaitu  pada tingkatan  yang mengenai seluruh wilayah negara.  Undang-Undang  Pokok  Agraria dilandaskan  kepada  kepentingan  Rakyat Indonesia, yang tercantum dalam Pasal 33 ayat  (3)  Undang-undang  Dasar  1945, yang berbunyi:
“Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Dan di dalam Pasal 5 UUPA tersebut ditegaskan  pula  bahwa  Hukum  Agraria yang  berlaku  atas  bumi,  air  dan  ruang angkasa  ialah  Hukum  Adat,  sepanjang tidak  bertentangan  dengan  kepentingan nasional, negara dan seterusnya. 2
Intisari  dari  Hukum  Adat  yang tersimpul  dalam  Hak  Ulayat  adalah: bahwa Hak Ulayat itu harus dipergunakan untuk  kepentingan  masyarakat  yang mendukungnya dan sekali-sekali bukanlah untuk kepentingan perseorangan,  pada  prinsipnya  hak  ulayat tidak mungkin menghambat
pembangunan, tetapi justru harus dipergunakan untuk pembangunan. 3
Di  daerah  Sumatera  Barat  dikenal adanya  Hak  Ulayat  atas  tanah  yang  juga merupakan  tumpuan  hak-hak  atas  tanah atau hubungan orang dengan tanah adalah pada  Hak  Ulayat,  dari  hak  ulayat  akan terjadi  bentuk  dan  macam-macam  hak lain pada orang atau badan. 4
Menurut  Van  Vollenhoven,  Hak Ulayat adalah merupakan suatu rangkaian daripada  wewenang  dan  kewajiban  suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang termasuk
2 Boerma Boerhan, Sh dan Mahjuddin Salim, SH,  1972, Tanah  Ulayat  Dalam  Pembangunan, Fakultas  Hukum  dan  pengetahuan  Masyarakat Universitas Andalas Padang, Hlm. 16
3 Ibit, Hlm.17
4 Syamsul  Bahri,  1986, Hukum  Agraria Selayang  Pandang, Fakultas  Hukum  Unand, Padang, Hlm. 26
dalam  lingkungan  wilayahnya. 5 Jadi  hak ulayat atas tanah sifatnya komunal artinya bukan  hubungan  hak  milik  seseorang dengan tanah tersebut.
Dewasa  ini  di  Indonesia  persoalan tanah  sangat  banyak  timbul,  hal  tersebut terjadi  karena  terdapat  benturan-benturan seperti  benturan  antara  hak  adat  dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria.
Demikian  juga  yang  terjadi  di Sumatera  Barat  umumnya  dan  Kota Bukittinggi  khususnya,  banyak  terjadi kasus-kasus  mengenai  tanah  tersebut, seperti  kasus  mengenai  Tanah  Ulayat. Dimana Tanah Ulayat dipergunakan terus untuk berbagai kepentingan
pembangunan, serta terbukanya kesempatan bagi penanam modal
( investor) memanfaatkan  dan  mengolah Tanah Ulayat untuk pembangunan tersebut.
Namun  ajaran  Adat  mengenai  tanah ulayat  belum  merata  dipahami  oleh masyarakat  Minangkabau,  demikian  juga halnya dengan pejabat pemerintah, akibatnya  timbul  benturan  pendapat mengenai status tanah ulayat di Minangkabau,  baik  antara  kemenakan dengan mamak ,  antara  sesama ninik mamak ,  atau  antara ninik  mamak dengan pejabat pemerintah.
Keadaan diperburuk dengan
dikeluarkannya Peraturan Perundang- undangan  yang mengatur mengenai  tanah ulayat  yang  bertentangan  dengan  ajaran
5 Van  Vollenhoven  seperti  dikutip  Samsul Bahri, Ibit, Hlm. 28
Adat Minang Kabau. Seperti pemanfaatan Tanah  Ulayat  tersebut  tidak  berpedoman kepada  ajaran  adat,  tetapi  hanya  pada Undang-Undang Pokok Agraria semata.
Pada  hal  menurut  undang-undang tersebut dinyatakan bahwa terhadap tanah ulayat  berlaku  hukum  adat,  misalnya masalah  antara  pihak  investor  dengan penguasa  tanah  ulayat,  di  satu  sisi  pihak investor  menginginkan  kepastian  hukum tentang tanah ulayat yaitu sertifikat tanah, sebagai  jaminan,  sehingga  di  banyak kasus  dan  banyak  kepentingan  tanah ulayat  diganti  alas  hak  nya  menjadi  Hak Guna Usaha, akhirnya status  tanah ulayat berubah  menjadi  “tanah  Negara”  bahkan menjadi hak milik.
Akibatnya,  sering  timbul  konflik antara  Mamak  dengan  Kemenakan,  atau antara sesama kemenakan yang seringkali berlanjut  sampai  ke  Pengadilan,  baik dalam  bentuk  sengketa  perdata,  maupun dalam perkara pidana.  Tanah ulayat pada prinsipnya  terbuka  untuk  apapun  juga, tetapi  dengan mematuhi persyaratan  yang ditentukan  oleh  adat.  Masyarakat  sebagai penguasa  tanah  ulayat  tidak  boleh dirugikan,  seperti  fatwa  adat  yang mengatakan,  “ urang  mandapek,  awak indak kahilangan”.
Tanah Ulayat, apabila di sertifikatkan maka  kedudukan  dari  Tanah  Ulayat tersebut  berubah  dari  Hak Pusako Tinggi menjadi Hak Pusako Randah .
Dari  hal  tersebut  di  atas  tentunya menimbulkan  pertanyaan  Bagaimanakan Perlindungan  Hukum  terhadap  Tanah
Ulayat  yang  telah  bersertifikat  di  Kota Bukittinggi ?

## METODE PENELITIAN
Penulis menggunakan metode
penelitian  Hukum  Yuridis  Sosiologi. Penelitiaan ini bermaksud untuk memahami  dan  mencari  fakta-fakta  yang terjadi  pada  objek  penelitian.  Penelitian ini  menggunakan  data  lapangan  sebagai Data Primer. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan  untuk  memahami  arti  suatu peristiwa  dan  kaitan-kaitannya  dengan orang-orang  yang  berada  dalam  situasi- situasi tertentu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut Adat Minangkabau di Sumatera  Barat  tanah  ulayat  merupakan salah  satu  ciri  khas  adanya  Kaum,  oleh karena  itu  harus  dijaga  dan  dilestarikan. Hukum  Adat  Minangkabau  mengakui bahwa  Hak  yang  tertinggi  terhadap  tanah adalah hak Ulayat, yaitu merupakan suatu rangkaian daripada wewenang dan kewajiban  suatu  masyarakat  hukum  adat yang  berhubungan  dengan  tanah  yang termasuk lingkungan wilayahnya. 6
Dengan  adanya  hak-hak  atas  tanah maka persekutuan/masyarakat hukum adat  dapat  bertindak  sebagai  Sabjek Hukum, yaitu turut serta dalam pergaulan. Persekutuan yang terbentuk dari pergaulan manusia yang didasarkan atas:
1. Hubungan kekeluargaan (geneologis)
2. Hubungan  daerah  tempat  tingal (territorial)
6 Syamsul  Bahri, Hukum  Agraria  Selayang Pandang, Fakultas  Hukum  UNAND,  Padang, Hlm. 28
3. Hubungan keluarga dan daerah tempat tinggal. 7
Adanya hubungan yang terus menerus  dengan  tanah  dimaksud  maka akan  menimbulkan  hak  atas  tanah  yang disebut dengan ulayat,  dan ada juga  yang menyebutnya tanah adat.
R. Rustandi Ardiwilaga, mengatakan: 8 “Hak  Ulayat  adalah  hak dari persekuan hukum adat untuk digunakan  dengan  bebas  terhadap  tanah- tanah  yang  masih  merupakan  hutan belukar  baik  di  dalam  lingkungan wilayahnya  guna  kepentingan  orang- orang  anggota  masyarakat,  orang  luar yang  akan  menggunakan  tanah  tersebut akan  tetapi  harus  ada  izin  terlebih  dahulu dan membayar recognitie, dalam pada itu persekutuan  itu  tetap  campur  tangan secara  keras,  juga  atas  tanah-tanah  yang sedang  atau  telah  diusahakan  orang  yang terletak di dalam lingkungan wilayahnya”.
Hak  ulayat  mempunyai  sifat  keluar dan  ke  dalam.  Sifat  ke  dalam  maksudnya memperbolehkan kepada anggota persekutuan hukum adat menarik
keuntungan  dari  tanah  dan  segala  yang tumbuh  dan  hidup  di  atasnya  (mengelola tanah,  mendirikan  tempat  kediaman, menggembalakan  ternak,  mengumpulkan bahan  makanan  serta  berburu  dan memancing  ikan).  Hak  ini  dibatasi  hanya untuk  sekedar  kepentingan  keluarga sendiri.  Sifat  keluar  maksudnya  larangan
7 Terhaar,  terjemahan  Soebekti  Poesponoto, Azas-azas  dan  Susunan  Hukum  Adat, Jakarta, Pradnya Paramita, Hlm. 17
8 R.  Rustandi  Ariwilaga,  dikutip  dari Syamsul Bahri, Loc.Cit, Hlm. 53
terhadap  orang  luar  atau  orang  asing untuk  menarik  keuntungan  dari  tanah  itu kecuali  ada  izin  terlebih  dahulu  dari kepala-kepala adat dan diwajibkan membayar  uang  recognitie  atau  uang pengakuan. 9
Hak  persekutuan  ini  pada  hakikatnya membatasi kebebasan usaha atau kebebasan  gerak  para  warga  persekutuan sebagai  perseorangan,  seperti  menjual, menggadaikan dan lain sebagainya, pembatasan ini dilakukan demi kepentingan persekutuan sehingga kelestarian  tanah  ulayat  dimaksud  akan terjaga.
Kekuasaan persekutuan/masyarakat hukum adat atas tanah adalah komunal/bersama  sehingga  perpindahan hak  milik  adat  atas tanah  tersebut  kepada orang  lain  tidak  diperbolehkan,  sesuai dengan  pepatah  Minangkabau  terhadap Harta Pusako Tinggi Kaum di  jua  indak dimakan  bali,  digadai  idak  di  makan sando”, kecuali  dalam  hal  mengadai,  ada
4 (empat) syarat, yaitu:
1. Gadih gadang indak balaki
2. Rumah gadang katirisan
3. Maik (mayat) tbujua di ateh rumah
4. Mambangkik batang tarandam
Menurut  hukum  adat  Minangkabau, setiap jengkal tanah ada yang menguasainya, tanah dikuasai oleh Tuhan Yang  Maha  Esa  sebagai  pemberi  hidup dan  kehidupan.  Tanah  diharapkan  dapat diolah  manusia  untuk  dapat  hidup  dan memelihara kehidupannya. Untuk keperluan hidup manusia itulah
9 Ibid, Hlm. 54
masyarakat  hukum  adat  yaitu  mengatur kedudukan  tanah  lingkungannya. 10 Oleh karena  itu  di  Minangkabau  dikenal  jenis- jenis tanah ulayat tersebut, yaitu:
a. Tanah Ulayat Rajo , ialah tanah ulayat yang  penguasaannya pengulu ,  dan letaknya  jauh  dari  kampung  dalam bentuk hutan-rimba, bukit dan gunung,  padang  dan  belukar,  rawang dan paya, sungai dan danau, serta laut dan telaga.
b. Tanah  Ulayat Nagari ,  tanah  yang letaknya  lebih  dekat  dari  kampung.
Tanah  ini  penguasanya  penghulu- penghulu dalam nagari. Tanah tersebut  dapat  berbentuk  padang lalang, semak belukar, padang rumput,  payau,  bukit,  gunung,  lurah, sungai  atau  danau,  tabek  atau  kolam, dan  lain  sebagainya.  Batas  tanah ulayat rajo maupun  ulayat nagari ditentukan  oleh  batas  alam.  Adat menyebutkan  “ ka  bukik  baguliang aia, ka lurah baanak sungai”.
Baik Tanah Ulayat Rajo , maupun Tanah Ulayat Nagari harus kerapkali dikunjungi,  dalam  adat  disebutkan “ hutan  jauh  diulangi,  hutan  dakek dikundanoi”.
Penguasa tanah ulayat ini tergantung kepada sistem Pemerintahan  adat  yang  berlaku, yaitu  sistem  Pemerintahan  Koto
Piliang  atau  Sistem  Pemerintahan
Bodi Caniago. Menurut system pemerintahan  Koto  Piliang,  tanah ulayat  tersebut  dikuasai  oleh pengulu
10 Ahmad  Fauzi,  1982, Hukum  Tanah  Adat, Jakarta, Dewaruci Pres, Hlm. 25
Pucuk .  Sedangkan  pada  system pemerintahan Bodi Caniago , penguasa  tanah  ulayat  ialah pengulu- pengulu dalam nagari.
c. Tanah  Ulayat Suku ,  ialah  tanah  yang dipunyai secara bersama oleh seluruh anggota  suku  yang  diwarisi  secara turun  temurun  dalam  keadaan  utuh. Penguasanya adalah Penghulu Suku.
d. Tanah  Ulayat Kaum ,  adalah  tanah yang  dimiliki  secara  bersama  dalam garis  keturunan  matrilineal  yang diwarisi turun temurun dalam keadaan utuh yang tidak terbagi-bagi. Penguasanya adalah Penghulu Kaum.
Dalam  kenyataan  sekarang  di  Kota Bukittinggi  khususnya  tanah  Ulayat Kaum  lebih  menonjol  dari  pada  Tanah Ulayat  Suku.  Tanah  Ulayat  Kaum  ini sering  juga  disebut  tanah Pusako Tinggi. Disebut  Tanah Pusako Tinggi  karena tidak dikenal lagi Pemilik Pertama.
Di  atas  telah  disebutkan  bahwa keberadaan  tanah  ulayat  berlaku  baik keluar  dan  kedalam,  artinya  orang  luar dapat menggunakan tanah tersebut asalkan  ada  persetujuan  kaum  dan membayar  ganti  rugi  (berlaku  ke  luar) anggota  kaum,  di  samping  itu  setiap anggota  kaum  yang  bersangkutan  berhak untuk  mengolah  tanah  ulayat  dimaksud (berlaku  kedalam)  yang  disebut  juga Ganggam bauntuak .
Keadaan  yang  demikian  ini,  sedikit banyaknya akan berpotensi untuk mengubah status hak atas tanah dimaksud menjadi hak perseorangan/individu.
Adanya  hak  pengelolaan  bagi  setiap anggota  kaum  atas  tanah  adat  yang
berlangsung terus menerus akan membawa  hak  orang  (anggota)  kaum dimaksud  semakin  menebal/penuh,  yang pada  gilirannya  akan  menimbulkan  hak- hak lain misalnya  gadai,  hibah, sebab hal ini sangat jarang terkontrol oleh penghulu/Ninik Mamak.
Secara teoritis, hak milik dengan hak menguasai  berbeda.  Pemegang  hak  milik atas  suatu  benda  pastilah  pemilik  dari benda  tersebut  sedangkan  pemegang  hak menguasai belum tentu pemilik benda itu. Bila  dikaitkan  dengan  hak  ulayat,  maka hak ulayat termasuk kategori hak menguasai. Karena hak ulayat merupakan kepunyaan bersama masyarakat hukum adat dimana
penguasanya  dipimpin  oleh  penguasa adat.
Dengan  menganut  asas  terpisah horizontal, yakni terpisahnya antara tanah dengan  ulayat,  maka  terhadap  tanah  ini cuma ada Menguasai dan Hak Menikmati atas tanah ulayat tanpa dapat memilikinya,  anggota  kaum,  suku  hanya mendapat  pinjam  disebut “ganggam bauntuak, hiduik bapadok, pagang bamasiang”.
Terhadap  tanah-tanah  adat  yang dimohonkan  penerbitan  sertifikat  Hak miliknya  berdasarkan  Pengakuan  Hak harus dilengkapi dengan:
1. Sporadik . Khusus di Sumatera Barat berdasarkan Kesepakatan Kerapatan Adat Nagari Sesumatera Barat, maka
dikeluarkan  lah  Surat  Edaran  Kakanwil BPN  Provinsi  Sumatera  Barat  Nomor
500/88/BPN-2007  tanggal  8  Februari 2007,  pendaftaran  Tanah  dimulai  dengan pembuatan  Surat  Pernyataan  Penguasaan Fisik  Bidang  Tanah,  Surat  ini  ( Sporadik ) dapat  di  bagi  menjadi  3  (tiga)  bagian berdasarkan  peruntukan  tanahnya  antara lain:
1. Sporadik untuk  tanah  perorangan cukup ditanda tangani oleh Lurah
2. Sporadik untuk  tanah  milik  kaum ditandatangani  oleh  Ketua  Kerapatan
Adat Nagari
3. Sporadik untuk tanah Milik Perorangan Anggota Kaum
ditandatangani  oleh  Ketua  Kerapatan Adat Nagari.
Menurut  Denil, 11 di  Kota  Bukittinggi saat  ini  kepedulian  masyarakat  terhadap keberadaan  Tanah  Ulayat  saat  ini  sudah mulai  berkurang,  hal  ini  disebabkan karena:
a. Rasa komunal
masyarakat Minangkabau yang sudah tipis, disebabkan  rasa  individual  yang sangat kental
b. Didorong  oleh  Faktor  ekonomi  yang rendah,  mengakibatkan  keinginan masyarakat  hukum  adatnya  untuk mengalihkan kedudukan Tanah ulayat tersebut. Akibatnya Kedudukan  Tanah Pusako Tinggi  di kota  Bukittinggi  sudah  berubah menjadi Tanah pusako Randah.
Hal ini juga dibuktikan, jumlah kasus yang  masuk  di  Pengadilan  Negeri  Kota
11 Kasi  Hukum  pada  Kantor  Pertanahan Nasional Kota Bukittinggi.
Bukittinggi  mengenai  Tanah  Hak  Ulayat ini berjumlah kecil.

## 2. Ranji
Terhadap  tanah-tanah  yang  berasal dari Pengakuan Hak ini,  dapat di alihkan berdasarkan kesepakatan
kaum (Persetujuan  Kaum)  dengan  mengisi blangko isian yang sudah disediakan oleh Kantor  Pertanahan.  Sebelumnya  harus didasarkan  dari  Ranji  yang  dibuat,  oleh mamak  Kepala  Waris  ditandatangani diatas  materai,  mengetahui  Penghulu Suku  dan  Ketua  kerapatan  Adat  Nagari. Ranji  harus  memuat  3  (tiga)  tingkat generasi ke atas.
Mekanisme  pendaftaran  tanah  ulayat
yang diatur Perda No. 6 Tahun 2008 berimplikasi  terhadap  berubahnya status  hukum  tanah  ulayat.  Kondisi  ini jelas bertolak belakang dengan asas utama tanah  ulayat  sebagaimana  diusung  oleh Pasal  2  ayat  (1)  Perda  No.  6  tahun  2008, yaitu ”jua ndak dimakan bali, gada  indak makan  sando” maksudnya  adalah  tanah ulayat  tersebut  tidak  dapat  dijual  dan digadaikan. Lebih jauh, tanah ulayat tidak dapat  dialihkan  pada  pihak lain  untuk selama-lamanya.  Hak-hak  atas  tanah menurut Pasal  16 Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan antara lain:
a. Hak milik,
b. Hak guna-usaha,
c. Hak guna-bangunan,
d. Hak pakai,
e. Hak sewa,
f. Hak membuka tanah,
g. Hak memungut-hasil hutan,
h. Hak-hak  lain  yang  tidak  termasuk dalam  hak-hak  tersebut  diatas  yang akan  ditetapkan  dengan  Undang- undang  serta  hak-hak  yang  sifatnya sementara.
Sedangkan dalam Peraturan-
Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Pasal 9 menjelaskan pula bahwa objek Pendaftaran Tanah tersebut meliputi:
a. Bidang-bidang  tanah  yang  dipunyai dengan  hak  milik,  hak  guna  usaha, hak guna bangunan dan hak pakai
b. Tanah hak pengelolaan;
c. Tanah wakaf;
d. Hak milik atas satuan rumah susun;
e. Hak tanggungan;
f. Tanah Negara.
Karena  Hak  Ulayat  tidaklah  masuk kedalam hak atas tanah yang diamanatkan oleh  pasal  diatas,  maka  pendaftarnya  pun tidak  dapat  dilakukan.  Pendaftaran  tanah ini  hanya  merupakan  kewajiban  yang harus  dilakukan  oleh  pemerintah  sesuai pasal 19 UUPA yang berbunyi:
“Untuk  menjamin  kepastian  hukum oleh
Pemerintah diadakan
pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah
Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah” Menurut Peraturan Pemerintah
Nomor  24  Tahun  1997  ini  pun,  Hak Ulayat  tidak  dapat  untuk  didaftarkan karena  hak  Ulayat  tidak  termasuk  Objek Pendaftaran  tanah,  Pasal  3  Peraturan Pemerintah ini yang berbunyi:
“Untuk memberikan kepastian hukum  dan  perlindungan  hukum kepada  pemegang  hak  atas  suatu
bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak  yang  terdaftar,  agar  dengan mudah  dapat  membuktikan  dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.  Untuk  itu  kepada pemegang  hak  diberikan  sertifikat sebagai surat tanda buktinya”.
Pasal  ini  menjelaskan  lebih  lanjut bahwa  Tanah  Ulayat  bukan  hak  yang dapat  didaftarkan,  berdasarkan  pasal  ini cuma  ada  pengakuan,  jadi  bukanlah  hak yang bisa didaftarkan.
Di  Sumatera  Barat,  ada  akal-akalan oleh  pemerintahan  dimana  tanah  kaum didaftarkan menjadi tanah Kolektif, tetapi secara  hakikinya  terhadap  tanah  kaum yang didaftarkan akan menghilang makna ulayatnya,  dimana  tanah  akan  berubah menjadi milik bersama (mede aigendom), seolah-olah  mereka  mempunyai  hak bersama.
Akibatnya, anak laki-laki yang namanya tertera dalam sertifikat termasuk anggota  waris,  cuma  dengan  satu  Surat Keterangan  Waris  yang  dikeluarkan  oleh Lurah, dan kedudukan haknya akan sama dengan hak perempuan, hal ini mengandung  kerancuan  lagi,  karena menurut Hukum Adat Minangkabau, anak laki  tidak  lah  mempunyai  hak  waris, hanya  perempuan  saja  yang  mempunyai hak waris.
Kondisi diatas mengakibatkan Pasal 3 PP  24  Tahun  1997  hanya  sebagai  pelipur lara  saja,  di  samping  tanah  ulayat  tidak dapat  didaftarkan  karena  tidak  diakui sebagai  hak  yang  dapat  didaftarkan, walaupun  ada  celah  untuk  didaftarkan sebagai milik bersama, tetapi tindakan ini mengandung  resiko  dimana  kedudukan
laki-laki  dan  perempuan  mengenai  hak waris dari pusako tinggi sama dan sejajar, pada hal dalam hukum adat minangkabau seorang  laki-laki  tidaklah  mempunyai hak.
Jadikan  masyarakat  hukum  adat (suku,  parfuik,  marga,  kampong)  dapat diterima  sebagai/diakui  sebagai  Sabjek Hukum  dan  sebagai  Sabjek  Hukum  Atas tanah,  dimana  tanah-tanah  yang  dimiliki oleh  Sabjek  hukum  tersebut  dapat didaftarkan  sebagai  Hak  pengelolaan seperti  amanat  kan  oleh  Perda  Nomor  6 Tahun 2008.
Bagi masyarakat hukum adat Minangkabau  di  Kota  Bukittinggi  tanah tersebut  mempunyai  fungsi  pemersatu bagi  anggota  kaum  adat,  jadi  tanah  tidak hanya  Cuma  sebagai  komuniti  seperti dapat diperdagangkan sama halnya seperti saham, pemilik mobil, rumah dan lainnya.
Berdasarkan  paparan  yang  telah penulis  jelaskan  di  atas,  pada  saat sekarang  ini,  ada  beberapa  konsekuensi bila  tanah  ulayat  didaftarkan  dengan status  tanah  menurut  UUPA.    Bila  tanah nagari  didaftarkan  dengan  status  Hak Guna  Usaha  dan  Hak  Pakai,  maka  akan menimbulkan konsekuensi, antara lain:
a. Tanah  yang  diberikan  Hak  Guna
Usaha adalah tanah negara, sedangkan  Hak  Pakai  dapat  dari tanah  negara,  tanah  milik  maupun tanah Hak Pengelolaan;
b. Soal  batas  waktu  hak  yang  dapat diperpanjang dan dapat habis; pembayaran  sejumlah  uang  dari pemanfaatan tanah ulayat;
c. Laporan tertulis setiap akhir tahun;
d. Tanah ulayat dapat dijadikan penjamin hutang;
e. Dan dapat dialihkan dengan cara jual beli,  tukar  menukar,  penyertaan dalam  modal,  hibah,  dan   pewarisan .
Demikian  pula  bila  tanah  ulayat rajo didaftarkan dengan status Hak Pakai.
Menurut  Syamsul  Bahri,  kedudukan tanah ulayat adalah: 12
1. Yuridis,  sesuai  dengan  ketentuan Pasal  3  UUPA  dimana  Hak  Ulayat atau  hak-hak  adat  atas  tanah  tetap diakui  dan  dipunyai  oleh  masyarakat hukum adat
2. Sosiologis,  menurut Pusako Tinggi kaum  atau  masyarakat  hukum  adat, subjek  hukumnya  adalah  anggota kaum  atau  masyarakat  hukum  adat.
Mamak kepala Waris adalah pemangku adat Pusako dan Sako atau gelar  serta  merupakan  sumber  ikatan kaum masyarakat hukum adat
3. Ekonomis yakni faedah dapat dipergunakan  oleh  semua  anggota kaum  dan  tergantung  bentuk  hak yang  dipunyai  atas  tanah  tersebut oleh  anggota  kaum,  seperti  hak ganggam  bauntuak dan  hak-hak lainnya.
4. Praktis/realities maksudnya sifat pemilikan atau penguasaannya adalah secara  komunal  dan  sakral,  berwatak sosial maupun asas kekeluargaan dan gotong royong. Faedah yang diterima oleh  anggota  kaum  sesuai  dengan jasa  yang  ditanam  atau  dipergunakan
12 Syamsul Bahri, Op.Cit, Hlm. 107
untuk  memperoleh  hasil  dari  harta bersama.  Tanggung  jawab  hak  dan kewajiban  atas  hak  ulayat  secara bersama tidak ditentukan oleh kepentingan pribadi, melainkan
dengan  kepentingan  bersama  seluruh anggota kaum
5. Teoritas maksudnya, merupakan suatu  perangkat  dari  pada  wewenang dan  kewajiban  suatu  masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang termasuk wilayahnya.
Sedangkan  pendaftaran  tanah  ulayat suku  dan  tanah  ulayat  kaum  menjadi  hak milik  menguatkan  status  “kepemilikan” tanah  secara  komunal.  Tetapi  seringkali persoalan  kuatnya  kepemilikan  tanah secara  komunal,  atas  nama penghulu dan Mamak  Kepala  Waris dimanfaatkan  bagi kepentingan  individu  oknum  penguasa adat. Praktik ini dicemaskan sebagai suatu upaya individualisasi hak komunal dibawah  otoritas penghulu atau mamak kepala  waris. Kekhawatiran  ini  cukup berasalan  sebab  hukum  nasional  yang berwatak positivisme hukum mengutamakan hubungan hukum individu dalam  banyak  sektor.  Hubungan  hukum oleh  masyarakat  adat  dengan  pihak  lain belum berkembang pesat dalam pengaturan hukum nasional .

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah penulis  bahas  mengenai  Perlindungan Hukum terhadap Tanah Ulayat yang telah bersertifikat di Kota Bukittinggi mengambil  kesimpulan  bahwa  tidak terdapatnya perlindungan Hukum
terhadap  Tanah  Ulayat  yang  sudah  di sertifikatkan karena:
a. Tanah  Ulayat  bukan  hak  yang  dapat didaftarkan,  cuma  ada  pengakuan, jadi bukanlah hak yang bisa didaftarkan.
b. Terhadap Tanah Kaum yang didaftarkan  telah  menghilang  makna ulayatnya, dimana tanah telah berubah  menjadi  milik  bersama (mede aigendom), seolah-olah mereka  mempunyai  hak  bersama, kedudukan  laki-laki  dan  perempuan mengenai  hak  waris  dari pusako tinggi sama dan sejajar.
Di dalam mengemukakan saran-saran ini,  agar  terlaksanakannya  kepastian hukum  terhadap  tanah  ulayat  di  sumatera barat  dan  kota  Bukittinggi  khususnya, maka penulis manyarankan agar:
a. Samakan  cara  pandang  masyarakat, ninik  mamak  dan  penyelenggara negara (pemerintah) terhadap pemahaman mengenai tanah ulayat. b.  Hilangkan Formulir B, untuk penerbitan  sertifikat  tanah  atas  Milik Perorangan  Anggota  Kaum,  karena merubah  kedudukan  tanah  Ulayat dari Pusako Tinggi,  menjadi Pusako Randah
c.  Undang-undang Pokok  Agraria harus memberikan  Tanah  Ulayat    dengan suatu Hak.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Puji  dan  Syukur  penulis  ucapkan  ke hadirat Allah SWT yang telah
memberikan  Rahmat  dan  Karunia-Nya,
sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan  penulisan  karya  ilmiah  ini yang berjudul:
“Perlindungan
Hukum

## Terhadap Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat
Di Kota Bukittinggi”
Penulis  menyadari  bahwa  tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak tidak  mungkin  karya  ilmiah  ini  dapat diselesaikan.  Oleh  karena  itu  pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati,  penulis  ingin  mengucapkan  terima kasih  dan  penghargaan  yang  sebesar- besarnya kepada:
1. Bapak  Dr.  Eviandi  Ibrahim  S.H.,
M.Hum selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh
2. Seluruh  rekan-rekan  Dosen  Sekolah Tinggi  Ilmu  Hukum    Putri  Maharaja yang  tidak  dapat  penulis  sebutkan satu-persatu.

## DAFTAR PUSTAKA
Boerma  Boerhan,  dan  Mahjuddin  Salim,
1972, Tanah Ulayat Dalam
Pembangunan, Fakultas  Hukum dan pengetahuan Masyarakat
Universitas Andalas, Padang. Syamsul  Bahri,  1986, Hukum  Agraria Selayang Pandang, Fakultas
Hukum Unand, Padang.
Terhaar, terjemahan Soebekti Poesponoto,
Azas-azas  dan  Susunan  Hukum Adat, Jakarta, Pradnya Paramita Ahmad  Fauzi,  1982, Hukum  Tanah  Adat , Dewaruci Pres, Jakarta.