## SUPERVISI PEMBELAJARAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU IPS DI SMP NEGERI 2 KOTA TERNATE
Rustam Hasyim, MukhtarYusup Dosen PKn, FKIP Unkhair Ternate

## Abstract
This research to describes the supervision by Supervisor. In education needs supervision because it is the  part  of  point  effort  to  increase  the  learning  achievement  and  quality  of  school.  The  effort  to improving competence of teacher and head master its can done by given helping professional like as implementation, consultation and guidance, and also the activities that related with the improvement of competence quality. Every supervisor demand to have the base of certain capability than other in educational. The  base  capability  called  competence.  Competence  is  knowledge,  skill/know-how, ability or capacity to get to someone that becomes part of its situation until supervisor has capability to  do  to  cognitive  agent,  affective  and  certain  psychomotor  in  optimal. The  conceptual  of  this research  as follow:  (1).Supervision  management,  (2). Supervision’s  effectiveness  by  supervisor, (3).Supervision  management  to  increase  the  education  quality  of  teacher.  This  research  used qualitative  method  and  descriptive  approach.  Technique  to  determining  the  data is  purposive samling, its focus to the key of informant is actors in implementation and as an actor in carrying out of the location. Getting the data, primer data although secondary data its based on the observation, documentation  and  focus  interview  (in-depth-interview)  that  used  the  guidelines  of  interview  not structure.  The  next  getting  data  is  verification  and  analysis  with  the  theorist  interpretation. The findings  of  this  research  are  some  points  related  with  the  obstacles  that  appear  in  supervision management by supervisor in Department of National education area of Ternate city. (1). less  care from government to increase the professionalism of supervisor, (2). less facility of transportation for supervisor, (3). Not yet the different f rom other’s room for supervisor, (4). less guidance supervision book  of  supervisor, (5).  Less  comprehension  about  supervision  concept  of  supervisor, (6).  The teacher’s  supervision  don’t  prepare  the  learning  set  of  equipment  when  get the  supervision, (7). Almost the teacher came late in the first class when the supervisor to do to supervision, (8). Used time is not affective by teacher when supervisor get the supervision, (9). Management class is not effective by teacher when supervisor get supervision.
Key Word: Supervision Management, teachers’ competence

## PENDAHULUAN
Di era otonomi daerah serta kemajuan teknologi dan informasi (TI) seperti saat ini, tuntutan masyarakat sebagai konsumen akan jaminan mutu dan kualitas (quality assurance) pendidikan  semakin  gencar  fenomena  inilah  yang  menyebabkan  sekolah  dan  institusi pendidikan  lainnya  terus  berbenah  jika  tidak  ingin  ditinggalkan  konsumennya.  Proses pembenahan  dalam  rangka  peningkatan  mutu  dan  kualitas  ini,  tentu  saja  membutuhkan peran  fungsi  pengawasan  agar  bisa  di  ukur  atau dievaluasi;  seberapa  jauh  tingkat keberhasilan  yang  sudah  dilakukan  dan  yang  mana  yang  perlu  di  benahi.    Masalah  utama yang  di  hadapi  bangsa  indonesia  dewasa  ini  adalah  keterbatasan  sumber  daya  manusia (SDM) yang berkulitas, dalam peradaban umat manusia yang selalu mengalami perubahan.
Maka keberhasilan dalam menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu menghadapi persaingan dunia global.
Sayangnya perubahan-perubahan yang dilakukan seringkali terjebak pada perubahan yang  kosmetis artinya  perubahan  tersebut  semata  dilakukan  secara  artifisial  bukan substansial.  Perubahan  sekedar  dilakukan  pada  level  administratif  bukan  pada  level substantif.Salah  satu  peran  penting  pengawas  adalah  mengubah  kebiasaan  melakukan perubahan  yang  kosmetis dan  artifisal  menjadi  perubahan  yang  substantif  dan  bermakna bagi  dunia  pendidikan  secara  keseluruhan,  bukan  sekedar  perubahan  formalistis.  Tarikan- tarikan pragmatisme yang membawa pada formalisme perubahan oleh pengawas diarahkan untuk  menjadi  perubahan  substantif.  Sehingga  proses  perubahan  pendidikan  di  tanah  air menjadi bermutu.
Pada karakter kunci pengawas maka diperlukan pengawas yang setidaknya memiliki integritas, bersikap optimistis, menumbuhkembangkan perubahan, berani mengambil resiko untuk  sesuatu  yang  diyakini  sebagai  benar,  gigih/tangguh,  katalis,  berdedikasi  atau berkomitmen kuat. Kegigihan pengawas  itu selalu berupaya untuk  meyakinkan orang lain bahwa  jalan  yang  ditempuhnya  adalah  benar.  Pengawas  bukanlah  orang  yang  “  bila dijalankan terus gagal, dia akan menyerah dan cari jalan lain.
Pengawasan  dalam  pendidikan  merupakan  pengawasan  yang  khas  yang  hanya berlaku  dalam  pendidikan,  bertujuan  mengembangkan  potensi  peserta  didik  melalui kegiatan  belajar  mengajar  bermutu  yang  dilayani  guru.  Dikatakan khas  karena  sifat kepengawasannya  berkaitan  dengan  pengakuan  dan  pengharagaan  atas  diri  anak  sebagai manusia  yang  utuh  yang  harus  dihargai  dan  dihormati,  bukan  pengawasan  seperti  pada proses produksi barang.
Dalam  pendidikan,  pengawasan  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dalam  upaya peningkatan prestasi belajar dan mutu sekolah. Usaha meningkatkan kompetensi guru dan kepala  sekolah  dapat  dilakukan  dengan  memberikan  bantuan  profesional  dalam  bentuk penyelengaraan,  konsultasi  dan  bimbingan,  dan  kegiatan  yang berkaitan  dengan peningkatan kualitas kompetensi lainnya.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang guru pada pasal: 1  ayat  1  guru  adalah  pendidik  profesional  dengan  tugas  utama  mendidik,  mengajar, membimbing,  mengarahkan,  melatih,  menilai,  dan  mengevaluasi  peserta  didik  pada  anak usia dini jalur  pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pada pasal: 2  ayat  1  guru  mempunyai  kedudukan  sebagai  tenaga  profesional  pada  jenjang  pendidikan dasar,  pendidikan  menegah,  dan  pendidikan  usia  dini  pada  jalur  pendidikan  formal  yang diangkat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Pada  ayat  3  Profesional  adalah pekerjaan  atau  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  dan  menjadi  sumber  penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, atau kecakapan, yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
Keputusan  Walikota  Ternate  tentang  Rincian  Tugas  Pada  Dinas  Pendidikan Nasional  Kota  Ternate  meliputi:  Susunan  organisasi,  kepala  dinas,  bagian  tata  usaha,
bagian umum, bagian kepegawaian, bagian perencanaan dan evaluasi, sub dinas pendidikan dasar  dan  taman  kanak-kanak,  sub  dinas  menegah,  umum,  dan  kejuruan,  cabang-cabang dinas dan unit pelaksanaan teknis diknas. Untuk kelancaran tugas tersebut, maka mengacu pada  keputusan  Walikota  Ternate  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Rincian  Tugas  Pada Dinas  Pendidikan  Nasional  Kota  Ternate  dengan  menimbang  bahwa:  Dalam  rangka meningkatkan  kelancaran  pelaksanaan  tugas  dinas  untuk  sumber  daya  guna  dan  berhasil guna  maka  Pemerinta  Kota  Ternate  perlu  menindaklanjuti  peraturan  tersebut  dengan melaksanakan  pembentukan  susunan  organisasi  dan  Tata  Kerja  Diknas  Pendidikan Nasional  Kota  Ternate  mengingat;  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2000  Tentang Kewenangan  Pemerintah  dan  Kewenangan  Provinsi  sebagai  daerah  Otonom;  Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 22 Tahun 2000 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata  kerja  Dinas  Pendidikan  Nasional;  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor;  20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor; 32 tahun 2004 tentang  pemerintah  daerah;  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor;  14  Tahun  2005 tentang Guru dan Dosen.
Terwujudnya hasil pembangunan dalam rangka  menuju Kota Ternate sebagai Kota Pendidikan Yang Berkulitas, Pariwisata yang Berbudaya, Pertumbuhan dan Pelayanan Jasa yang  Prima,  Terciptanya  masyarakat  Madani  dan  Ramah  Lingkungan  yang    oleh  prinsip- prinsip partisipasi, Penegakan hukum, Transparansi, Responsibilitas, Konsensus/komitmen, Keadilan,  Kredibilitas,  Efektif  dan  Efisien,  Akuntabilitas  dan  mempunyai  wawasan kedepan.
Sumber  daya  manusia  yang  berkemampuan  memadai,  perlu  disusun  suatu  strategi yang tepat dalam berbagai aspek agar setiap sumber daya manusia yang ada dilingkungan Dinas  Pendidikan  Nasional  Kota  Ternate  akan  mampu  mengemban  kualitas  sumber  daya manusia merupakan isu yang perlu ditangani secara cepat oleh Dinas Pendidikan Nasional Kota  Ternate  agar  unit  kerja  tersebut  menjadi  motor  penggerak  penyelenggaraan  tugas pemerintah dan pembangunan dibidang pendidikan pada Kota Ternate.Kota Ternate adalah ibu  kota  pertama  provinsi  Maluku  Utara  yang  sebelumnya  adalah  ibukota  kabupaten Maluku  Utara  dalam  wilayah  provinsi    Maluku.  Berdiri  Provinsi  Maluku  Utara  yaitu berdasarkan UU Nomor 46 tahun 1999 (tanggal 4 oktober 1999) yang terdiri dari 2 kota 7, kabupaten 45 kecamatan, 80 kelurahan serta 650 desa.
Dengan lahirnya provinsi tersebut  maka Kota Ternate memiliki 7 kecamatan dan 7 cabang  dinas  pendidikan  nasional  dimasing-masing  kecamatan  serta  72  kelurahan. Perincian  jumlah penduduk  dimasing-masing  kecamatan  yaitu;  kecamatan  Kota  Ternate Utara  60.632,  kecamatan  kota  Ternate  Tengah  38,  498,  kecamatan  kota  Ternate  Selatan 30.000,  kecamatan  Pulau  Ternate  10.000,  kecamatan  Hiri  4.105,  kecamatan  Moti  4.563, kecamatan Batang Dua 3.380, total jumlah penduduk Kota Ternate 151.117 orang, jumlah penduduk tersebut merupakan salah satu tanggung jawab yang besar dari pemerintah Kota Ternate  terutama  Dinas  Pendidikan  Nasional  untuk  meningkatkan  sumber  daya  manusia melalui pengingkatan pendidikan didaerahnya.
Pada tahun 2011 jumlah sekolah dasar negeri dikota Ternate 83 buah bangunan yang terdiri dari 933 tenaga guru sekolah dasar dan18814 orang siswa, sekolah lanjutan tingkat pertama  13  gedung  yang  terdiri  dari  476  jumlah  tenaga  pengajar  dan  6540  orang  siswa, sekolah  menegah umum  negeri 13 gedung sekolah  terdiri  dari 633 tenaga guru dan 5936 orang  siswa,  sementara  gedung  sekolah  pada  sekolah  menegah  kejuruan  yaitu  4  buah gedung sekolah yang terdiri dari 211 orang tenaga pengajar dan 2777 orang siswa.
Demikian  sumber  daya  guru/  tingkat  pendidikan.  Guru  yaitu  terdiri  dari  guru sekolah  dasar    negeri  setara  SLTA  (SPG,  SGO,  KPG,  PGA)  59,5  persen,  D2  34,9  persen serta  strata  satu  (SI)  5,6  persen.  Pada  guru  sekolah  lanjutan  tingkat  pertama  negeri setara D2  37,0  persen,  strata  satu  (SI)  62,2  persen  serta  strata  dua  (S2)  0,8  persen.  Guru  pada sekolah menegah umum negeri strata satu (Si) 97,3) persen dan strata dua (S2) 2,7 persen, serta  tenaga  pengajar  disekolah  menegah  kejuruan  negeri  ijasah  terakhir  yang  dimiliki strata  satu  (SI)  yaitu  98,6  persen  dan  strata  dua  (S2)  1,4  persen.Dinas  pendidikan  kotan Ternate,  adalah  lembaga  yang  mewadahi  peran  masyarkat  dalam  rangka  meningkatkan mutu, pemerataan, dan efesiensi pendidikan dikota Ternate. Jika pengawas sekolah benar- benar  memahami  dan  menerapkan  kompetensi  pengawas  sekolah  yang  tercantum dipermendiknas No. 12 Tahun 2007, maka dapat dipastikan kecil kemungkinan akan terjadi hal-hal  yang  tidak  diinginkan,  yakni  ada  nada  miring  mengenai  pengawas  sekolah dilapangan.  Keberadaan  pengawas  sekolah  sebagai  unjuk  tombak  pengawal  kebijakan Dinas  Pendidikan  melalui  sebuah  Renstra  (Rencana  dan  Strategi)  sudah  didesain  dalam kurung  waktu  lima  tahun  untuk  memberikan  pemahaman  terhadap  peningkatan  mutu disekolah.
Melalui  tangan  dingin,  seorang  pengawas  sekolah  mengarahkan  mau  dibawah kemana  mutu  pembelajaran  sekolah  binaan  masing-masing.  Sebab,  mutu  pendidikan sebuah  kota/kabupaten  sangat  tergantung  dari  upaya  seorang  pengawas  sekolah  dalam mensinergikan  segitiga  emas antara  guru,  kepala  sekolah,  dan  pengawas  sekolah  sebagai pertanggungjawaban  penjamin  mutu  kepada  publik.  Pengawas  sekolah  berjiwa  usaha mencerminkan  kepribadian  yang  memberi  kekuatan  bagi  sekolah  memiliki  budaya berprestasi secara berkelanjutan. Pengawas sekolah  harus  mampu  menumbuhkan  sekolah yang  dapat  menghasilkan  karya  nyata,  bukan  sebatas  teori,  tetapi  mampu  meningkatkan daya saing bangsa.Pengawas sekolah yang mempunyai keyakinan kuat jika sinergitas dapat dibangun  dengan  komitmen,  konsisten,  dan  konsekuen  yang  tinggi,  maka  cita-cita mengwujudkan  mutu  pendidikan  akan  tercapai  dengan  baik  sesuai  dengan  visi,  misi,  di sekolah-sekolah masing-masing sebagai penjabaran Renstra Dinas pendidikan.Sehubungan masalah  diatas,  maka  menarik  dan  relevan  untuk  di  teliti  mengenai  manajemen  supervisi oleh pengawas di lingkungan dinas pendidikan nasional kota ternate, dalam penyelengaran peningkatan mutu pendidikan disekolah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mendeskripsikan  bagaimana  manajemen  supervisi Pembelajaran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan KompetensiGuru IPS di SMP Negeri 2 Kota Ternate. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif naturalistik untuk dapat menggambarkan secara alami, lengkap, mendalam dan utuh mengenai pokok persoalan.
Jenis  penelitian ini  kualitatif  naturalistik.  Naturalistik  bermakna  metode  penelitian yang  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  obyektif  alamiah.  Sedangkan  menurut (Moleong,  1998)  dalam  Suharsimi  Arikunto  (2010:24)    penelitian  kualitatif  adalah  studi kasus, maka segalah sesuatu sangat tergantung pada kedudukan peneliti. Dengan demikian peneliti berkedudukan sebagai instrumen penelitian yang utama.
Lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate merupakan tempat penelitian. Pertimbangan  memilih SMP  Negeri  2 Kota  Ternateini  disampaing  alasan  waktu  dan sumber  daya  yang  tersedia.  Dinas  Pendidikan  Nasional  Kota  Ternate  tersebut  dijadikan lokasi penelitian atas dasar pertimbangan antara lain dari segi kualitas, lokasi, dan prestasi para Guru IPS SMP Negeri 2 Kota Ternate. Dari 6 orang Guru IPS yang berprestasi, maka yang  dipilih  sebagai  subjek  penelitian.  Pengawas  tersebut  mendapat  penghargaan  dari Menteri  Pendidikan  Nasional  sebagai  pengawas  berprestasi.  Penelitian  ini  di  mulai  pada bulan Agustus 2016 sampai dengan Desember 2016.

## PEMBAHASAN

## A. Manajemen Supervisi
Dengan  berlandaskan  pada  judul  penelitian,  teori-teori  yang  akan  diungkapkan sebagai pemikir  meliputi; 1) konsep  manajemen secara umum; 2) manajemen pendidikan; 3) efektifitas kinerja pengawas dalam menajemen supervisi dilingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate; 4) pengaruh manajemen supervisi pengawas terhadap peningkatan mutu pendidikan guru di Kota Ternate.
1. Konsep Manajemen Secara Umum Kata Manajemen berasal dari bahasa Latin,  yaitu dari asal kata manus yang berarti tangan dan agere yang berarti  melakukan. Managere di terjemakan dalam Bahasa Inggris dalam  bentuk  kata  kerja to  manage,  dengan  kata  kerja management, dan manager untuk orang  yang  melakukan  kegiatan  manajemen.  Akhirnya management diterjemahkan kedalam  Bahasa  Indonesia  menjadi  manajemen  atau  pengelolaan.  Dengan  demikian  jika kata kerja digabung menjadi kata managere yang artinya menagani (Husain USMAn, 2010: 5).
Manajemen  adalah  proses  dari  perencanan,  pengorganisasian,  pemberi  pimpinan, dan  pengendalian  dari  suatu  usaha  dari  anggota  organisasi  yang  penggunaan  sumber- sumber  daya  organisatoris  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  yang  telah  ditetapkan  James A. F. Stoner dalam Syaiful Sagala (2010: 51).
Pimpinan  harus  bisa  menunjukan  kemampuannya  untuk  mempengarhui  perilaku orang lain kearah tercapai suatu tujuan yang diingginkan, guna peningkatan organisasinya. Sedangkan  dalam  kamus  besar  bahasa  Belanda-Indonesia  sebagai  mana  dikutip  dari Suahrsimi  Arikunto  dan  Lia  Yuliana  (2012:  2)  bahwa  istilah  manajemen berasal  dari “ administratie ”  yang  berarti  tata  usaha.  Dalam  pengertian  tersebut,  administrasi menunjukan  pada  pekerjaan  tulis  menulis  di  kantor.  Pengertian  lain  dalam  bahasa  inggris “administration”  sebagai  “ the  management  of  executive  affairs” .  Dengan  batasan pengertian ini maka disinonimkan dengan “management”suatu pengertian yang lebih luas.
Lebih lanjut di nyatakan oleh Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana (2012: 3) bahwa manajemen adalah rangkaian segala kegiatan yang menunjuk kepada usaha kerjasama dua orang  atau  lebih  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  yang  telah  ditetapkan.  Pengertian manajemen selalu menyangkut adanya tiga hal yang merupakan unsur yang sangat penting, yaitu a). usaha  kerjasama, b), oleh dua orang atau lebih, dan Hal ini juga disebutkan oleh Mary  Parker  Follet  dalam  Hikmat  (2009:  12)  bahwa  manajemen  adalah  suatu  seni  karena melakuka  suatu  pekerjaan  melalui  orang  lain  dibutukan  keterampilan  khusus,  terutama keterampilan  mengarahkan,  memengaruhi,  dan  membina  para  pekerja  agar  melaksanakan keinginan  pemimpin  demi  tercapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Dengan penjelasan di atas maka untuk mencapai tujuan organisasi maka perlu mengatur orang lain agar terlibat secara utuh demi kemajuan, bertanggung jawab dan merasa memilikinya.
Manajemen  tidak  hanya  terbatas  pada  mengatur  orang  lain  melainkan  lebih kompleks  lagi  yakni  pendayagunaan  sumber  daya  alam  (SDA)  dan  sumber  daya  manusia (SDM) untuk dapat mencapai tujuan organisasinya.Seperti yang dijelaskan oleh The Liang Gie  dalam  Mulyono  (2009:  17)  bahwa  manajemen  adalah  sebagai  perencanaan, pengkoordinasian dan pengontrol terhadap sumber daya manusia dan alam untuk mencapai tujuan  yang  ditentukan.Dalam  mendayagunakan  bahan  baku  dan  sumber  daya  manusia kedalam bentuk kegiatan kerja mengikuti alur perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian,  dan  pengontrolan.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Joseph  L.  Massie dalam  Syaiful  Sagala  (2010:  52)  manajemen  adalah  salah  satu  faktor  produksi  bersama dengan  tanah  (sumber  daya  alam),  tenaga  kerja,  dan  modal  untuk  mencapai  sasaran organisasi.
Dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM), maka pengelolahan sumber daya alam dapat terlaksana walapun ada faktor penujang di antaranya  modal, tenaga kerja, maka untuk  mencapai  sasaran  oraganisasi  perlu  untuk  di  adakan  pengawasan  dan  evaluasi (George R. Terry dalam Mulyono, 2009: 16) bahwa manajemen adalah sebuah proses yang khas,  yang  terdiri  dari  tindakan-tindakan:  perencanaan,  pengorganisasian,  penggiatan  dan pengawasan,  yang telah ditetapkan  melalui pemanfatan sumber daya  manusia dan  sumber daya lain. Dengan mencermati pengertian diatas maka apapun yang mau kita buat harus ada perencanaan yang matang sehingga dapat menghasilkan, menentukan sesuatu yang menjadi tujuan dalam peningkatan sumebr daya manusia yang handal.
2. Fungsi Manajemen
636
Fungsi manajemen adalah merencanakan sebuah  program  kerja secara konseptual meliputi perencanaan,  pengorganisasian,  pengarahan,  pengawasan. Sebagaimana tergambarkan pada diagram berikut.
perencanaan
pengawasan
pengorganisasian

## pengarahan

## B. Efektifitas Supervisi oleh Pengawas
Pengawas  sekolah  ialah  pegawai  negeri  sipil  (PNS)  yang  diberi  tugas,  tanggung jawab,  dan  wewenang  secara  penuh  oleh  pejabat  yang  berwenang  untuk  melakukan pengawasan  pendidikan  disekolah  dengan  melaksanakan  penilaian  dan  pembinaan  segi teknis  pendidikan,  adminstrasi  pada  satuan  pendidikan  prasekolah,  dasar,  dan  menengah. Instansi pembina jabatan fungsional pengawas adalah Depdiknas.

## 1. Ruang lingkup Kegiatan Pengawas
Ruang  lingkup  kegiatan  pengawas  sekolah,  jenis  pengawas  sekolah,  jenjang, jabatan,  pangkat,  golongan,  angka  kredit  yang  disyaratkan,  tugas  pokok  dan  pembagian kerja  pengawas  sekolah,  pejabat  yang  berwenang  menetapkan  angka  kredit,  tim  penilai, kelengkapan  dan  data  cara  pengajuan  usul  penetapan  angka  kredit,  tata  cara  penilaian, prestasi  kerja  yang  dinilai,  penetapan  angka  kredit,  pengangkatan  pertama  kali  atau pengangkatan  kembali  dalam  jabatan  pengawas  sekolah,  kenaikan  jabatan/pangkat pengawas  sekolah,  pembebasan  sementara  dan  pemberhentian,  pembinaan  dan pengawasan,  semuanya  sudah  diatur  dalam  Keputusan  Mendikbud  RI  No.  020/U/1998 tentang  petunjuk  teknis  pelaksanaan  jabatan  fungsional  pengawas  sekolah  dan  angka kreditnya.
Jika dilihat secara mikro, pada dasarnya struktur organisasi pengawas sekolah yang sudah  berjalan  selama  ini  bukan  merupakan  sumber  munculnya  permasalahan  dalam kepengawasan pendidikan.  Namun,  apabila  dilihat  secara  makro,  masih  terdapat  beberapa hal yang perlu ditinjau kembali. Hal tersebut akan nampak anatar lain jika dikaitkan dengan bidang-bidang  kepengawasan  yang  juga  dilakukan  lembaga  lain,  misalnya  LPI,  LPMP, Insepktorat  Jenderal  Depdiknas,  BPKP,  dan  sebagainya.  Inilah  yang  kemudian memunculkan  upaya  pencerhahan  melalui  “kue”  pengawasan  pendidikan  disekolah - sekolah.  Kondisi  ini  masih  dirasakan  oleh  para  guru  dan  kepala  sekolah  adalah  bahwa jabatan pengawas seolah- olah” senioritas”, memiliki kekuasan lebih. Sebaliknya masih ada sebagaian  yang  beranggapan  bahwa  pengawas  lebih  rendah  dari  kepala  Cabang    Dinas Pendidikan  dan  pengajaran.  Oleh  karena  itu,  mereka  menginginkan  keberadaan  pengawas
hedaknya  ditempatkan  sesuai  dengan  struktur  yang  benar,  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan fungsinya.

## 2. Tugas Utama Pengwas
Tugas  utama  pengawas  sekolah  tersebut  adalah  menilai  dan  membina penyelenggaran  pendidikan  pada  sejumlah  sekolah  tertentu,  baik  negeri  maupun  swasta yang  menjadi  tanggung  jawabnya  (Keputusan  Bersama  Mendiknas  dan  kepala  BAKN, 1996).dalam  Sri  Banun  Muslim,  (2010:69).Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun    2008 Tentang Guru Pasal 54 ayat (8) menyatakan bahwa pengawas terdiri dari pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran, atau pengawas kelompok mata pelajaran. a. Tugas pokok pengawas satuan pendidikan
Tugas pokok pengawas satuan pendidikan adalah melakukan pengawasan manjerial terdiri atas pembinaan,  pemantuan  (standar pengelolaan,  standar pembiayaan,  standar saranadan prasarana, standar pendidik dan kependidikan) dan penilaian kinerja sekolah pada satuan pendidikan yang menjadi binaannya. b. Tugas pokok pengawas mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran
Tugas pokok pengawas matapelajaran atau kelompok matapelajaran adalah melaksanakan pengawasan akademik meliputi pembinaan,  pemantuan,  pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan  (standarisi,  standar  proses,  standar penilaian,  standar kompetensi kelulusan)  dan penilaian kerja sekolah pada satuan pendidikan  yang ditetapkan.
c. Tugas pokok pengawas bimbingan dan konseling
Tugas pokok pengawas bimbingan dan konseling meliputi pembinaan,  pemantuan pelaksanaan bimbingan dan konseling pada sejumlah satuan pendidikan  yang ditetapkan.
d. Tugas pokok pengawas SLB
Tugas pokok pengawas adalah melaksanakan pengawasan akademik meliputi pembinaan, pemantuan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan pada sejumlah SLB di kabupaten/kota.

## 3. Uraian tugas pengawas
Kegiatan bagi pengawas satuan pendidikan dan pengawas mata pelajaran atau pengawas kelompok matapelajaran untuk ekuivalensi dengan  24  (dua puluh empat)  jam tatap muka per minggu diuraikan sebagai berikut:
a. Ekuivalensi kegiatan kerja pengawas satuan pendidikan terhadap  24  (dua puluh empat) jam tatap muka menggunakan pendekatan jumlah sekolah yang dibina.
b. Jumlah sekolah  yang  harus dibina untuk tiap pengawas sekolah adalah sebagai berikut:
1. Pengawas  Taman  Kanak-Kanak melakukan pengawasan dan membina  paling sedikit 10 sekolah dan paling banyak 15 sekolah.
2. Pengawas Sekolah Dasar melakukan pengawasan dan membina  paling  sedikit  10 sekolah dan paling banyak 15 sekolah.
3. Pengawas Sekolah Menegah Pertama melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 7 sekolah dan paling banyak 15 sekolah.
4. Pengawas Sekolah Menegah Atas melakukan pengawasan dan membina  paling sedikit 5 sekolah dan paling banyak 10 sekolah.
5. Pengawas Sekolah Menegah Kejuruan melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 5 sekolah dan paling banyak 10 sekolah.
6. Pengawas Sekolah Luar Biasa melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 5 sekolah dan paling banyak 10 sekolah.
Pengawas melakukan pengawasan  paling  sedikit  5  (lima)  sekolah/madrasah  binaan untuk daerah khusus.  Lingkup kerja pengawas matapelajaran atau pengawas kelompok matapelajaran untuk melaksanakan tugas pokok sebagai berikut:
a. Pengawas Guru  Taman  Kanak-Kanak  (pendidikan usia dini  formal)  melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 60 guru sekolah dan paling banyak 75 guru kelas di TK.
b. Pengawas Guru Sekolah Dasar paling sedikit 60 guru dan paling banyak 75 guru kelas di SD.
c. Pengawas  Mata  pelajaran pada Sekolah Menegah Pertama melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 40 guru  dan paling banyak 60 guru di SMP.
d. Pengawas  Mata  Pelajaran pada Sekolah Menegah Atas melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 40 guru dan paling banyak 60 guru di SMA.
e. Pengawas  Mata  Pelajaran pada Sekolah Menegah Kejuruan melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 40 guru dan paling banyak 60 guru di SMK.
f. Pengawas Sekolah Luar Biasa melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 40 guru dan paling banyak 60 guru matapelajaran luar biasa.
Pengawas terdiri atas 2  jenis  (Aqib,  dalam  Jerry  H.  Makawimbang, 2011: 121) yaitu:
1. Pengawsan Melekat,  adalah pengawasan  yang  dilakukan oleh pejabat atau langsung kepada staf di unitnya (sekolah= kepala sekolah).
2. Pengawas  Fungsional,  adalah  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pejabat  yang  secara fungsional tugasnya sebagai pengawas.

## C. Manajemen Supervisi Pengawas terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Guru
Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam pasal (1) bahwa Guru  adalah  pendidik  profesional  dengan  tugas  utama  mendidik,  mengajar,  membimbing, mengarahkan,  melatih,  menilai,  dan  menevaluasi  peserta  didik  pada  pendidikan  anak  usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah.
Guru  merupakan  jabatan  atau  profesi  yang  memerlukan  keahlian  khusus  sebagai guru.  Pekerjaan  ini  tidak  bisa  dilakukan  oleh  orang  yang  tidak  memiliki  keahlian  untuk melakukan kegiatan/pekerjaan sebagai guru.
1. Tugas Guru
Guru  memilki banyak tugas,  baik  yang  terkait oleh dinas maupun di luar dinas dalam bentuk pengadian. Apabila di kelompok kanter dapat tiga jenis tugas guru, yakni tugas dalam bidang profesi, tugas kemanusiaan, dan tugas dalam bidang kemasyarakatan. a. Tugas  guru  sebagai profesi meliputi mendidik,  mengajar,  dan melatih.
Mendidikberartimeneruskandanmengembangkannilai-nilailuhurhidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa.
b. Tugas  guru  dalam bidang kemanusian di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia harus mampu menarik simpati sehingga ia menjadi idola para siswanya. Pelajaran apa pun yang diberikan, hendaknya dapat menjadi motivasi bagi siswanya dalam belajar. Masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat dilingkungannya karena dari seorang  guru  diharapkan masyarakat dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Ini berarti bahwa guru berkewajiban mencerdaskan bangsa menuju pembentukan manusia  Indonesia  seutuhnya  yang  berdasarkan pancasila.
c. Tugas guru dalam bidang kemasyarakatan
Peran  guru  tidaklah  terbatas di  dalam masyarakat,  bahkan  pada  hakikatnya merupakan komponen yang strategis yang memilih peran yang penting dalam menentukan gerak  maju  kehidupan bangsa.  Bahkan  keberadaan  guru  merupakan  faktor condisio  since quanon yang tidak mungkin digantikan  oleh komponen mana pun dalam kehidupan bangsa sejak dulu, terlebih-lebih pada era kontemporer ini. Keberadaan guru sebagai suatu bangsa amatlah  penting,  apalagi  bagi  suatu  bangsa  yang  sedang  membangun,  terlebih-lebih  bagi keberlangsungan  hidup  bangsa  di  tengah-tengah  lintasan  perjalanan  zaman  dengan teknologi  yang  kian  cangih  dan  segala  perubahan  serta  pergeseran  nilai  yang  cenderung memberi  nuansa  kepada  kehidupan  yang  menuntut  ilmu  dan  seni  dalam  kadar  dinamika untuk dapat mengadaptasikan.Semakin akurat para guru melaksanakan fungsinya, semakin terjamin  tercipta  dan  terbinanya  kesiapan  dan  keandalan  seseorang  sebagai  manusia pembangunan. Dengan kata lain, potret dan wajah diri bangsa dimasa depan tercermin dari potret  diri  para  guru  masa  kini,  dan  gerak  maju  dinamika  kehidupan  bangsa  berbanding lurus dengan citra para guru di tengah-tengah masyarakat.
2. Peran Guru dalam proses belajar mengajar
Perkembangan  baru  terhadap  pandangan  belajar-mengajar  membawa  konsekuensi kepada  guru  untuk  meningkatkan  peranan  dan  kmpetensinya  karena  proses  belajar- mengajar  dan  hasil  belajar  siswa  sebagian  besar  ditentukan  oleh  peranan  dan  kompetensi guru. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan dan mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat yang optimal. Peranan dan kompetensi guru dalam proses belajar mengajar meliputi banyak hal sebagai  mana  yang  di  kemukakan  oleh  Adams  dan  Decey  dalam Moh.  Uzer  USMAn,
(2010:9)  antara  lain  guru  sebagai  pengajar,  pemimpin  kelas,  pembimbing,  pengatur lingkungan, partisipan, ekspeditor, perencana, supervisor, motivator, dan konselor.

## 3. Komptensi profesionalisme guru
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia WJS. Purwadarminata dalam  Moh. Uzer USMAn,  (2010:14)  kompetensi  adalah  (kewenangan)  kekuasaan  untuk  menentukan  atau memutuskan  sesuatu  hal.  Pengertian  dasar  kompetensi  (competency)  yakni  kemampuan atau  kecakapan.  Kompetensi  guru  merupakan  kemampuan  seseorang  guru  dalam melaksanakan  kewajiban-kewajiban  secara  bertanggung  jawab  dan  layak.  Dari  gambaran diatas pengertian tersebut maka kompetensi merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruanya.
Kata  profesional  berasal  dari  kata  sifat  yang  berarti  pencaharian  dan  sebagai  kata benda  yang  berarti  orang  yang  mempunyai  keahlian.  Pekerjaan  yang  bersifat  profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain Nana Sudjana dalam Moh. Uzer USMAn, (2010:14).
Bertitik  tolak  pada  pengertian  diatas  maka  guru  profesional  adalah  orang  yang memiliki  kemampuan  dan  keahlian  khusus  dalam  bidang  keguruan  sehingga  guru  mampu melakukan  tugas  dan  fungsinya  kemampuan  yang  maksimal.Profesionalisme  pekerjaan guru  dapat  dilakukan  dalam  masa  prajabatan.  Artinya  kegiatan  profesional  meliputi pengingkatan  kemapuan  profesional  guru  yang  telah  berada  dan  sedang  bekerja  dalam sistem  pendidikan  supaya  mereka  lebih  mampu  melaksanakan  tugas  dan  dapat  memenuhi tuntutan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  perubahan  kiat  pendidikan  yang luwes dan tuntutan kualifikasi guru. Menurut Briggs dan Justman, dalam  Fathurroman dan Suryana, (2011: 19) mengatakan bahwa: ”supervisi adalah usaha yang sistematis dan terus - menerus  dalam  rangka  memberikan  dorongandan  pengarahan  bagi  perkembangan profesional guru. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan memberikan kesempatan kepada para guru  untuk  meningkatkan  kualitas  kerja  melaui  berbagai  macam  pelatihan-pelatihan, sehingga mampu mengemban tugas sebagai seorang tenaga profesional.

## D. Kendala-kendala apa  yang  dijumpai dalam Pembelajaran Kepala Sekolah Dalam
Meningkatkan Kompetensi Guru IPS Di SMP Negeri 2 Kota Ternate.
1. Kurangnya perhatian pemda dalampeningkatan profesionalisme pengawas.
2. Kurangnya sarana transportasi yang memadai bagi pengawas.
3. Belum ada ruang khusus bagi pengawas.
4. Kurangnya buku panduan tentang supervise pengawas.
5. Kurangnya pemahaman konsep tentang supervise oleh pengawas.
6. Guru  yang  disupervisi tidak menyiapkan perangkat pembelajaran pada saatakan  di supervisi.
7. Banyak guru pada jam pertama yang terlambat pada saat pengawas memulai pelaksanaan supervisi.
8. Pengunan waktu yang tidak efektif oleh guru pada saat di supervisi oleh pengawas.
9. Pengelolaan kelas  yang  tidak efektif oleh  guru  pada saat  diadakan supervise oleh pengawas.

## SIMPULAN
Penelitian ini secara garis besar berisi kesimpulan dari hasil pembahasan yang dapat diberikan  berkenaan  dengan  penelitian  yang  telah  dilakukan.. Berdasarkan  analis  data tersebut  dapat  ditarik  bahwa terhadap pembelajaran kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensiguru IPS di SMP Negeri 2 Kota Ternatedalam rangka meningkatkan kemampuan profesionalnya  boleh  dikatakan  belum  berjalan  sebagaimana  mestinya.  Pengawas  sekolah berjalan  apa  adanya  dengan  tugas  pokok  dan  fungsinya  melakukan  pengawasan  dengan berbekal  kemampuan  yang  telah  dimilikinya.  Pengawas  juga  membuat  laporan  kepada Kepala  Dinas  Pendidikan  tentang  apa  yang  telah  dilakukannya  sesuai  dengan  tupoksinya namun  laporan  tersebut  belum  dijadikan  dasar  bagi  upaya  pembinaan  para  pengawas. Kalaupun ada pembinaan terbatas pada arahan dan penjelasan Kepala Sekolah SMP Negeri 2  tentang  berbagai  kebijakan  pendidikan  dalam  rapat-rapat  khusus  dengan  para  pengawas dan  pejabat  lainnya.  Pembinaan  para  pengawas  yang  dilaksanakan  secara  terencana  dan bersinambungan  yang  mengarah  pada  kemampuan  profesional  para  pengawas  dan pengembangan karirnya sebagai tenaga fungsional belum banyak dilaksanakan. Lemahnya pembinaan para pengawas diduga berkaitan dengan sumberdaya  yang terbatas pada setiap dinas pendidikan, baik sumber daya manusia, sumber daya keuangan maupun sumber daya informasi.  Selain  itu  komitmen  dinas  pendidikan  terhadap  pentingnya  peran  pengawas dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan  terkesan  kurang  optimal,  sehingga  program pembinaan  bagi  para  pengawas  belum  menjadi  prioritas.  Pada  sisi  lain,  hasil  kerja  yang dicapai para pengawas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya belum begitu signifikan terhadap  kemajuan-kemajuan  sekolah  binaannya.  Oleh  karena  itu,  posisi,  peran  dan eksisteni  pengawas  kurang  mendapat  perhatian  dibandingkan  dengan  guru  dan  kepala sekolah.Di  sampingitu,  penempatan  tugas  pengawas  satuan  pendidikan  menjadi  tanggung jawab  Kepala  Sekolah  SMP  Negeri  2  dengan  mempertimbangkan  tipe  dan  kondisi geografis  letak  sekolah  selaras  dengan  bidang  dan  jenjang  jabatan  pengawas.  Selanjutnya pembinaan  dan  pengembangan  pengawas  satuan  pendidikan  dilaksanakan  secara berkelanjutan  agar  kemampuan  profesional  serta  karirnya  sebagai  pengawas  satuan pendidikan  meningkat  sejalan  dengan  prestasi  yang  dicapainya.  Dengan  kata  lain pembinaan  dan  pengembangan  pengawas  diarahkan  untuk  memelihara,  mempertahankan serta  mempertinggi  kinerjanya  sehingga  berdampak  pada  peningkatan  mutu  sekolah binaannya.  Pembinaan  pengawas  dimaksudkan  sebagai  upaya  yang  terencana  dalam memelihara  dan  meningkatkan  kemampuan  profesi  dan  karirnya  sehingga  mempertinggi kinerjanya sebagai pengawas satuan pendidikan yang professional.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Imron. 2011. Supervisi pembelajaran tingkat satuan pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. A.R. Tilaar. 2008. Manajemen pendidikan nasional. Bandung: Remaja Rosdakarya. Dadang Suhardan. 2010. Supervisi profesional. Bandung: Alfabeta. Mulyasa E. 2011. Manajemen berbasis sekolah. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hikmat. 2009. Manajemen pendidikan. Bandung: Pustaka Setia. Husaini,  USMAn.  2010. Manajemen  teori,  praktek,  dan  riset  pendidikan. Jakarta:Bumi Aksara.
Jerry  H.  Makawimbang. 2011. Supervisi  dan  Peningkatan  mutu  pendidikan. Bandung: Alfabeta.
Lexy J. Moleong. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Maryono. 2011. Dasar-dasar menjadi supervisior pendidikan. Yogjakarta: Ar-Ruzz Media. Moh. Uzer USMAn. 2010. Menjadi guru profesional. Bandung: Remaja Rosdakarya. Margono. 2011. Metodologi penelitian pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta. Ngalim  Purwanto. 2010. Administrasi  dan  supervisi  pendidikan. Bandung:  Remaja
Rosdakarya.
Nasution. 2010. Metode penelitian naturalistik kualitatif. Bandung: Tarsito. Sudarwan Danim. 2008. Visi baru manajemen sekolah. Jakarta: Bumi Aksara. Saifuddin Azwar. 2011. Metode penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Suharsimi  Arikunto  dan  Lia  Yuliana. 2012. Manajemen  pendidikan. Yogyakarta:  Aditya Media.
Umiarso dan Imam Gojali. 2010. Manajemen Mutu Sekolah. Yogyakarta: IRCiSoD.