## EKSISTENSI LEX MERCATORIA DALAM PRAKTIK KONTRAKTUAL DAN PENYELESAIAN SENGKETA LINTAS NEGARA ANGGOTA PBB
Oleh : Deli Bunga Saravistha
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta, Jalan : Ken Arok Nomor : 12 Denpasar. Email : delisaravistha@gmail.com
ABSTRACT, The  different  legal  systems  of  countries  in  the  world  make  many international  conventions  available,  such  as  UNIDROIT,  UNCITRAL,  CISG, COMECON,  and  so  forth.  Despite  this,  the  conventions  have  not  been  able  to  fully accommodate  the  interests  of  the  parties  in  conducting  international  relations.  The intended  international  relations  can  be  in  the  form  of  political  relations  and  also commercial  business.  Many  conventions  at  the  UN,  but  do  not  necessarily  require  all members  to  follow  and  submit  to  the  contents  of  these  conventions.  One  of  the requirements to legitimize a convention in the national domain is to ratify the convention. Then  practice  it  in  his  national  legal  culture.  Lex  Mercatoria  exists  as  a  flexible international  law  both  for  adherents  of  the  Civil  Law  System,  Anglo  Saxon  and  the Socialist  legal  system.  One  organization  that  specifically  regulates  world  trade  is  the WTO  or  World  Trade  Organization,  which  also  regulates  ways  of  international  dispute resolution. The methods practiced by the WTO were later gradually used as international customs  for  various  countries  in  the  world,  moreover  for  Indonesia  which  officially became a member of this organization. Indonesia also hereby issues national regulations in  order  to  adapt  to  international  customs  in  the  world,  one  of  which  is  the  issue  of transnational dispute resolution. So that in this case will be further studied and analyzed regarding: a). How is the implementation of the lex mercatoria principle in carrying out international  business  contracts  implemented  in  cross-country  relations  between  UN member  states?  and  b).  What  is  the  mechanism  for  resolving  business  disputes  in  the event of default or unlawful conduct across the United Nations member states?
Keywords:  Lex  Mercatoria,  Legal  Principles  of  International  Contracts,  and International Dispute Resolution.
ABSTRAK, Perbedaan sistem hukum negara-negara di dunia membuat banyak konvensi internasional  yang  ada,  seperti UNIDROIT,  UNCITRAL,  CISG,  COMECON ,  dan  lain sebagainya.  Kendatipun  demikian  banyaknya,  konvensi-konvensi  juga  belum  mampu sepenuhnya  mengakomodasikan  kepentingan  para  pihak  dalam  melakukan  hubungan internasional. Hubungan internasional yang dimaksud dapat berupa hubungan politis dan juga  bisnis  yang  komersial.  Banyak  konvensi  di  PBB,  namun  tidak  serta  merta mewajibkan  seluruh  anggotanya  untuk  mengikuti  dan  tunduk  pada  isi  kovensi-konvensi tersebut. Salah satu syarat untuk meligitimasi sebuah konvensi ke ranah nasional adalah melakukan ratifikasi terhadap konvensi. Kemudian mempraktekkannya ke dalam budaya hukum  nasionalnya. Lex  Mercatoria hadir  sebagai  hukum  internasional  yang  fleksibel baik bagi penganut Civil Law System, Anglo Saxon maupun sistem hukum Sosialis. Salah satu organisasi yang khusus mengatur perdagangan dunia adalah WTO atau World Trade Organization ,  yang  di  dalamnya  mengatur  pula  cara-cara  penyelesaian  sengketa internasional. Cara-cara yang dipraktekan WTO kemudian lambat laun dijadikan sebagai kebiasaan-kebiasaan  internasional  bagi  berbagai  negara  di  dunia,  terlebih  lagi  bagi Indonesia  yang  resmi  menjadi  negara  anggota  organisasi  ini.  Indonesiapun  dengan  ini, mengeluarkan  regulasi-regulasi  nasional  dalam  rangka  penyesuaian  terhadap  kebiasaan-
kebiasaan  internasional  di  dunia  salah  satunya  perihal  penyelesaian  sengketa  yang sifatnya  transnasional.  Sehingga  dalam  hal  ini  akan  dikaji  dan  dianalisis  lebih  lanjut mengenai : a). Bagaimanakah pengimplementasian asas lex mercatoria dalam melakukan kontrak  bisnis  internasional  yang  diterapkan  dalam  hubungan  lintas  negara  diantara negaranegara  anggota  PBB?  dan  b).  Bagaimanakah  mekanisme  penyelesaian  sengketa bisnis  dalam  hal  terjadinya  wanprestasi  maupun  perbuatan  melawan  hukum  di  lintas negara anggota PBB?
Kata  Kunci  :  Lex  Mercatoria,  Prinsip  Hukum    Kontrak  Internasional,  dan  Penyelesaian Sengketa Internasional.

## 1. PENDAHULUAN
Dalam pergaulan dunia internasional,  banyak  dilahirkan  traktat, kebiasaan  bahkan  yurisprudensi  yang lahir  baik  dari  pengadilan  internasional maupun  lembaga  arbitrase  internasional yang  kemudian  dijadikan  sebagai  suatu sumber  hukum  di  kalangan  pergaulan dunia internasional. Terlebih lagi melalui organisasi-organisasi dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi dibawah naungannya misalnya International Chamber of Commerce (ICC), Federation Internationale Des Ingenieurs  Counseils  (FIDIC),  World Trade Organization (WTO). Hukum  harus  mampu  mengatur dan memberikan jaminan berupa perlindungan  hukum  terhadap  masing- masing individu. Apalagi dengan adanya Asean Free Trade Area atau AFTA , yang menyebabkan  hubungan  bisnis  antar negara  yang  dibatasi  jarak,  perbedaan waktu,  perbedaan  bahasa,  perbedaan sistem  hukum  dan  lain-lain  sudah menjadi tanpa batas.
Adapula  organisasi  di  dunia internasional  milik  pemerintah  Amerika seperti United  Nations  Conference  on International  Trade  Law  (UNCITRAL). Organisasi  milik  pemerintah  adikuasa inilah yang kemudian berhasil menerapkan lex  mercatoria ,  khususnya prinsip  UNIDOIT  dan  CISG.  Kedua prinsip  ini  dijadikan  sebagai  pedoman atau landasan dalam melakukan hubungan-hubungan internasional.
Lex berarti hukum dan Merchant yang  artinya  dagang,  sehingga lex mercatoria diartikan  sebagai  hukum yang  mengatur  tentang  perdagangan. Sumber  hukum  dari  lex  mercatoria adalah  CISG  dan  UNIDROIT.  Selain dua  konvensi  tersebut  ada  sumber- sumber hukum lain yang dijadikan acuan bagi  asas  ini,  yaitu  berupa  peraturan perundang-undangan  internasional  yang mencakup  juga  setiap  hukum  nasional suatu  negara  yang  diberlakukan  oleh negara  bersangkutan  terhadap  transaksi komersial  dan  mengatur  pula  tentang perjanjian  internasional  dan  juga  berupa kebiasaan  komersial  yang  diakui  dunia internasional.
Schmitthoff mengemukakan bahwa  sejatinya  sumber  hukum  dari lex
mercatoria dapat  diklasifikasikan  ke dalam  dua  pokok  utama  yaitu  legislasi dan  kebiasaan  internasional.  Keduanya dapat  diklasifikasikan  lagi  yaitu  prinsip hukum umum, hukum komersial internasional  seragam,  kebiasaan  dan kepatutan dalam perdagangan
internasional, kontrak standar atau baku, dan terakhir adalah putusan arbitrase. 1
Pentingnya  asas  ini  bagi  dunia perdagangan  internasional  diawali  saat pasca perang dunia II kondisi perekonomian di berbagai negara mengalami ketidakseimbangan. Orientasi  bisnis  yang  tertutup  berubah menjadi berorientasi terbuka. Di
1 Taryana Soenandar, 2004, Prinsip- Prinsip UNIDROIT, Jakarta, Sinar Grafika, h. 24- 29
Indonesia sebagai salah satu contoh pada masa  itu  melakukan    upaya  privatisasi BUMN  dengan  cara  menjual  sahamnya di pasar modal baik bagi investor dalam negeri maupun  luar negeri. Maka dalam situasi  seperti  itu  dibutuhkanlah  hukum yang  mengatur  hal  tersebut,  seperti akusisi, join  venture ,  lisensi, franchise , dan lain-lain.
Perang  Dunia  II  memberikan dampak sangat besar bagi seluruh dunia, termasuk  Indonesia.  Beberapa  negara berada  dalam  kondisi  tidak  seimbang pada  saat  melakukan  transaksi  bisnis dengan  negara  lain,  baik  dalam  hal ekonomi, sumber daya manusia, teknologi,  legislasi  nasional  yang  masih butuh penyempurnaan dan dalam banyak hal  lainnya.  Apalagi  seiring  berjalannya waktu  pasca  perang  tersebut,  dunia internasional  seperti  telah  disinggung sebelumnya,  telah  kembali  mengelurkan kebijakan baru yaitu AFTA .
Munculnya  kesenjangan  antara negara-negara  maju  dengan  negara- negara berkembang, awalnya disebabkan karena  banyak  perjanjian  dan  traktat yang  tidak  mampu  mengakomodasikan kepentingan  mereka.  Khususnya  negara maju  yang  cenderung  mengabaikan ketentuan  seperti GATT .  Tantangan paling serius diprakarsai pada pelaksanaan  Kongres  Amerika  Serikat pada waktu itu, yang  menjadi salah satu negara  yang  tidak  melakukan  ratifikasi GATT  dan  Piagam  ITO.  Sehingga berdampak pada munculnya ketidakseimbangan  kedudukan  dalam melakukan  hubungan  perdagangan  yang sifatnya  kontraktual,  apalagi  Amerika Serikat  merupakan  negara  yang  Adi
Kuasa.
GATT diadakan untuk mempelopori pendirian organisasi khusus  dunia  yang  mengatur  tentang perdagangan. Organisasi yang dimaksud
adalah International Trade Organization (ITO), yang  merupakan  badan  khusus
PBB  mengenai  IMF  dan  Bank  Dunia. 2
Hasil  dari  dari  Piagam  ITO  akhirnya disahkan  di  Havana  pada  Maret  1948. Namun,  Amerika  Serikat  seperti  telah diungkapkan  di  paragraf  sebelumnya, tidak  ikut  serta  meratifikasi  isi  dari
Piagam Havana yang kemudian berdampak pada tidak efektifnya
organisasi ITO itu sendiri.
Pada  tahun  1947  di  Putaran
Uruguay  anggota GATT yang  awalnya 23  negara  terus  berkembang  menjadi 123  negara.  Dalam  Putaran  Uruguay selanjutnya di Tahun 1994 para anggota GATT kemudian  sepakat  membentuk organisasi perdagangan baru yaitu WTO. Organisasi inilah yang menjadi satusatunya organisasi perdagangan dunia.  Kendatipun  merupakan  lanjutan dari  GATT,  keduanya  jelas  memiliki perbedaan yang signifikan.
Perbedaan GATT dan WTO yang paling  krusial  yaitu  GATT  bersifat adhoc sedangkan  WTO  didirikan  secara resmi  sebagai  organisasi  dan  diratifikasi hampir semua negara anggota. Substansi GATT hanya dalam lingkup perdagangan  barang  saja,  sedangkan WTO mencakup seluruh aspek perdagangan  baik  barang  dan  juga mencakup  perdagangan  jasa.  WTO  juga mencakup ranah Hak Kekayaan
Intelektual  dan  juga  mengenai  proses penyelesaian  sengketa  dalam  ketiga bidang tersebut.
Beberapa  konvensi  internasional khusus tentang arbitrase juga akan diulas lebih  lanjut,  seperti  konvensi  Geneva 1927  dan  Konvensi  New  York  1958. Dari  kedua  konvensi  tersebut  akan dianalisa  penerapannya  di  Indonesia. Dalam  kedua  konvensi  tersebut  terkait ada atau tidaknya eksistensi Understanding on Rules And Procedures Governing The Settlement of Disputes/DSU yang disebut-sebut
2 Christhophorus  Barutu,  SH.,MH., 2015, Seni Bersengketa di WTO, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 3
sebagai  jiwa  dari  penyelesaian  sengketa dalam WTO.
Kendala yang menjadi isu penting  dalam  tulisan    ini  adalah perbedaan  sistem  hukum  yang  dianut oleh  negara-negara  anggota  tersebut. Perbedaan tersebut sangat perlu diakomodasikan  apabila  salah  satu negara  anggota  PBB  yang  juga  menjadi anggota WTO ingin melakukan hubungan  kontraktual  bisnis  dengan negara yang bukan anggota. Hal ini akan memberikan  titik  terang  dan  kedudukan seimbang  bagi  keduanya,  terlebih  lagi ketika mulai muncul permasalahan.
Negara  Republik  Rakyat  Cina adalah  penganut  sistem  hukum  sosialis komunis, Kerajaan Inggris adalah penganut  Common  law  system,  dan Negara  kita  Republik  Indonesia  adalah negara penganut Civil Law System. Ada pula  penggolongan  negara-negara  di dunia  berdasarkan  miskin  dan  kaya, ataupun  negara  maju  dan  negara berkembang.  Sehingga  Nampak  adanya disparitas antara negara-negara yang ada di dunia.
Disinilah peranan dari CISG dan UNIDROIT sebagai alat untuk mengakomodasi perbedaan sistem hukum  antar  negara.  Perbedaan  juga dapat  terjadi  karena  alasan  lain,  bahkan faktor-faktor penyebabnya kadang diluar kapasitas  dan  kehendak  para  pihak. Penyebab  yang  menimbulkan  kendala dan posisi tidak seimbang misalnya saja kondisi force  majeur dan change  of circumstances. Perlu diperhatikan juga kemungkinan terjadinya perbuatan
melawan  hukum  ataupun  perbuatan wanprestasi  oleh  salah  satu  pihak. Dalam  kaitannya  dengan  kontrak,  tidak akan  menutup  kemungkinan  salah  satu pihak  melakukan  pelanggaran.  Jika keduanya  atau  salah  satu  hal  tersebut terjadi,  maka  penyelesaian  sengketanya dapat  dilakukan  baik  melalui  jalur litigasi maupun non litigasi.
Pokok  kajian  jurnal  ini  akan dibatasai pada pengaturan kontrak nasional  yang  akan  dikupas  melalui CISG khusus mengenai kontrak komersial  dan UNIDROIT yang  khusus membahas mengenai kontrak non komersial. Lalu melakukan kajian mengenai  pengimplementasian  asas lex mercatoria dalam menjembatani hubungan lintas negara tersebut. Terakhir menganalisis mengenai mekanisme penyelesaian sengketa internasional  antar  negara  -  negara anggota PBB.

## 2.   RUMUSAN MASALAH
a. Bagaimanakah  pengimplementasian asas lex mercatoria dalam melakukan kontrak bisnis internasional  yang  diterapkan  dalam hubungan  lintas  negara  diantara negara-negara anggota PBB? b. Bagaimanakah mekanisme
penyelesaian  sengketa  bisnis  dalam hal  terjadinya  wanprestasi  maupun perbuatan  melawan  hukum  di  lintas negara anggota PBB?

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN
a.  Pengimplementasian  Asas Lex Mercatoria Dalam Melakukan Kontrak Bisnis Internasional Yang Diterapkan Dalam Hubungan Lintas Negara Diantara  Negara-Negara  Anggota PBB
Dalam  hubungan  bisnis  baik  di ranah  nasional  maupun  internasional tidak akan terlepas dari kesepakatan atau kontrak  bisnis.  Kontrak  akan  menjadi semacam  komitmen  antara  kedua  belah pihak  atau  lebih  dalam  suatu  hubungan bisnis.  Tentu  saja  kepastian  hukum adalah  salah  satu  harapan  para  pebisnis yang dalam prakteknya selalu
menuangkan  segala  bentuk  kebijakan 3 , hak-hak  dan  kewajiban  masing-masing pada sebuah kontrak tertulis. Hukum  nasional  dalam  urusan kontrak sangat mengedepankan kepastian  hukum.  Hal  ini  mengingat Indonesia  adalah  negara  hukum  seperti yang  tertuang  dalam  konstitusi  nasional yaitu  UUD  1945  Pasal  1  Ayat  (3) sehingga segala sesuatunya harus berdasarkan  atas  hukum.  Pelanggaran terhadap ketentuan ini merupakan pelanggaran terhadap landasan konstitusional Bangsa Indonesia. Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata khususnya Pasal 1338 mengatur secara eksplisit mengenai asas kebebasan berkontrak. Aturan ini memperbolehkan  suatu  kesepakatan  itu dibuat  secara  lisan  bukan  hanya  tulisan. Namun, dalam prakteknya, ketika timbul permasalahan, maka jika suatu kesepakatan  atau  kontrak  dibuat  secara lisan  maka  akan  sangat  menyulitkan pada  saat  proses  pembuktian.  Sehingga, apapun  komparisi  yang  disepakati  para pihak  nantinya,  akan  dituangkan  dalam sebuah  perjanjian,  baik  itu  cukup dilakukan  dengan  dibawah  tangan  atau secara notariil.
Prinsip-prinsip  hukum  kontrak diatur  dalam  Pasal  1320  KUHPer  yang mengatur  bahwa  sebuah  kontrak  harus minimal  dilakukan  oleh  dua  orang  atau lebih,  harus  ada  suatu  sebab  yang  halal dan  dilakukan  dengan  itikad  baik. Aturan  baku  ini  adalah  landasan  hukum bagi  segala  aktifitas  berkontrak  di Indonesia,  yang  memberikan  jaminan adanya suatu kepastian hukum bagi para stakeholder .  Sehingga  dalam  setiap hubungan bisnis internasional, aturan ini harus juga diterapkan.
3 Deli  Bunga  Saravistha,  2021,
Realita  Budget  Constraint  Dan  Trade  Off Sebagai  Konsekuensi  Bagi  Pemerintah Daerah  Bali  Dalam  Pengimplementasian Kebijakan  Di  Masa  Pandemi  Covid-19 , Jurnal  Vyavahara  Duta  Volume  XVI,  No.2, September 2021
Eksistensi asas kebebasan berkontrak juga menjadi landasan dalam setiap hubungan kontraktual antar negara  anggota  PBB.  Dalam  sebuah perjanjian  atau  kontrak  yang  disepakati para  pihak,  dalam  proses  perancangan komparisi  dan  pengesahannya  tidak boleh  melanggar  hukum  yang  berlaku. Kontrak yang disepakati adalah undang- undang bagi yang membuatnya dan para pihak  wajib  tunduk  pada  hal  yang tertuang dalam kontrak/perjanjian tersebut.  Termasuk  juga  dalam  hal pemenuhan  hak  dan  kewajiban  masing- masing. UNIDROIT berupaya mengakomodasikan asas kebebasan berkontrak  dalam  pengejawantahannya, disatu  sisi  tidak  terlalu  ketat  agar  tidak menghilangkan  makna  kebebasan  di dalam  penerapan  asas  tersebut.  Namun, di  sisi  lainnya juga  tidak  terlalu longgar dalam  memberi  makna  pada  kebebasan dalam  berkontrak  agar  tidak  terjadi distorsi  pemaknaan.  Prinsip  kebebasan yang  dimaksud  dalam UNIDROIT , antara lain : 4
1. Prinsip bebas
menentukan isi kontrak;
2. Kebebasan  menentukan bentuk kontrak;
3. Kontrak mengikat sebagai undang-undang;
4. Mandatory  rules atau aturan  yang  memaksa sebagai pengecualian;
5. Sifat  internasional  dan tujuan prinsip-prinsip UNIDROIT  yang  wajib diperhatikan dalam segala bentuk penafsiran kontrak. 4 Taryana Soenandar, 2004,
Prinsip-Prinsip  UNIDROIT,  Jakarta,  Sinar
Grafika, h. 37
Idealnya  sebuah  kontrak  juga wajib  memuat  ketentuan  apabila  terjadi situasi force majeur . Hal penting lainnya adalah  mengenai  penyelesaian  sengketa yang  dapat  ditempuh  apabila  dalam perjalannnya  para  pihak  menemukan konflik, baik konflik kepentingan,
konflik hak, adanya wanprestasi, perbuatan  melawan  hukum  oleh  salah satu  pihak  dan  sebagainya.  Apabila belum  ada  hukum  nasional  yang mengatur,  disinilah  penerapan  asas Lex Mercatoria sangat berperan dan dijadikan sebuah  kebiasaan dalam pembuatan kontrak atau perjanjian internasional. Selain penjabaran di latar belakang, ada pula pendapat lain tentang pendefinisian Lex  Mercatoria ,  sebagai sebuah  sistem  hukum  yang  otonom  dan independen yang terletak pada kenyataan  bahwa  asas-asas  dan  kaidah- kaidah  dalam Lex  Mercatoria ini  tidak dapat  ditemukan  atau  dijumpai  dalam sumbersumber  hukum  yang  pasti  dan tradisional  baik  di  dalam  konvensi, peraturan  perundang-undangan,  dan  lain sebagainya. 5
Tidak  semua  kaidah  hukum yang mengatur tentang hubungan transnasional  dapat  dikategorikan  ke dalam lex  mercatoria .  Kualifikasi  yang harus  dipenuhi  untuk  menjadi  bagian dari lex mercatoria yaitu wajib meratifikasi  konvensi  internasional  dan wajib  mencantumkan  substansinya  ke dalam  hukum  positif  di  negaranya. Kemudian,  jika  di  dalam  suatu  negara tidak  ada  satupun  ratifikasi  terhadap konvensi  internasional,  maka  harus dibuktikan bahwa dalam praktek hukum di negaranya telah benar-benar menerapkan  prinsip-prinsip  yang  sama yang  berpedoman  baik  pada  model  law,
5 Meria  Utama,  2012, Hukum
Ekonomi Internasional , Jakarta, PT. Fikahati Aneska, h. 104
Legal  Guide,  ataupun menerapkan prinsip-prinsip UNIDROIT . 6
Tiga tahap yang wajib ditempuh dalam  perancangan  sebuah  kontrak berdasarkan asas Lex Mercatoria , yaitu : 1. Negotiation ;
2. Formation of Contract ; 3. Performance of Contract. Proses perundingan atau
negosiasi  merupakan  bentuk  paling sederhana dan paling sering digunakan. 7
Dalam  tahapan  ini  para  pihak  bisa  jadi merupakan  orang  atau  badan  hukum yang  tinggal  dalam  satu  negara  atau dapat  juga  merupakan  subjek  hukum yang  salah  satunya  tinggal  di  negara lain.  Sehingga  dalam  hal  ini  proses negosiasi adalah bersifat transnasional. 8
Tahap Formation  of  Contract yang  diinspirasi  dari  kegiatan  komersial antar pedagang di Inggris pada masanya. Dimana  kegiatan  tersebut  melahirkan suatu  keputusan  transaksi  kontraktual yang  diakui  dalam  dunia  internasional. Keputusan  itu  diakui  dan  dijadikan sebagai  kebiasaan  internasional  yang melahirkan  istilah-istilah  seperti  bill  of exchange,  bill  of  lading  dan  letter  of credit.  Ketiga  hal  tersebutlah  yang sampai  saat  ini  digunakan  oleh  para pihak di berbagai negara dalam melakukan hubungan bisnis transnasional.
Tahap Performance of Contract , adalah tahapan pelaksanaan dari seluruh isi  kesepakatan  para  pihak  di  dalamnya.
Pada  umumnya  di  dalam  sebuah  kotrak sudah mencantumkan pilihan penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh  oleh  para  pihak.  Dalam kaitannya dengan Prinsip hukum 6 Taryana Soenandar, 2004, Prinsip-Prinsip  Unidroit ,  Jakarta,  Sinar
Grafika, h. 18
7 Malcolm  N.  Shaw  QC,  2013, Hukum  Internasional  ( International  Law) , _,_,h. 1020 8 Op. Cit ., h. 18
UNIDROIT terhadap  sebuah  kontrak yang  sifatnya  transnasional  memiliki tiga unsur pokok, antara lain: 9
1. UNIDROIT merupakan sebuah  pilihan  hukum bagi penyusunan kontrak  sehingga  tidak bersifat memaksa; 2. Penggunaan prinsip UNIDROIT dapat dikesampingkan  secara tegas  maupun  secara diam-diam  oleh  para pihak; 3. Apabila para pihak sepakat menggunakan prinsip ini maka barulah ketentuan  ini  memiliki sifat memaksa bagi para pihak; Indonesia  sebagai  salah  satu anggota  Perserikatan  Bangsa-Bangsa berdasarkan eksistensi asas Pacta Sunservanda dalam kancah internasional terikat  dan  tunduk  pada  setiap  traktat, perjanjian-perjanjian  maupun  kebijakan intenasional yang disepakati dalam rapat PBB.  Salah  satunya  adalah COMECON atau Council  for  Mutual  Economic Assistance yang  dijadikan  sebagai  suatu payung  hukum  dalam  interaksi  bisnis lintas  negara  khususnya  dalam  hal pembuatan suatu kontrak. Ruang lingkup  pengaturannya  yaitu  substansi wilayah  dan  subjeknya  meliputi  aturan tentang pembuatan dan cara-cara pelaksanaanya. 10 Dalam membuat suatu kesepakatan atau kontrak tidaklah selalu ada  profit  atau  nominal  angka  yang dijadikan  komparisi  di  dalamnya.  Ada kontrak  yang  sifatnya  komersil  dan  ada pula yang sifatnya non komersial. Untuk kedua  hal  tersebut,  jaminan  hukum
9 Taryana Soenandar, 2004, Prinsip-Prinsip  Unidroit ,  Jakarta,  Sinar
Grafika, h. 40
10 Op. Cit. , h. 11-12
nasional tidak memberikan dasar hukum yang berbeda. Namun, di ranah internasional dibedakan. Mengenai kontrak  yang  sifatnya  komersial  tunduk pada  konvensi  yang  disebut  sebagai UNIDROIT dan  kontrak  prinsip-prinsip CISG yang  spesialisasi  pengaturannya mengenai  kontrak  khusus  jual  beli barang  yang  jangkauan  wilayahnya lintas batas atau antar negara.
Negara-negara anggota PBB memiliki  permasalahan  pokok  yaitu perbedaan  sistem  hukum.  Ada  yang menganut Civil  Law  System, adapula yang  menganut  sistem  hukum Eropa Continental . 11 Perbedaan  ini  tentunya akan  menjadi  masalah  ketika  kedua negara  atau  para  warga  negaranya melakukan  suatu  kontrak  bisnis.  Dalam hal  inilah UNIDROIT menjembatani keduanya agar pembuatan suatu kontrak bisnis  tetap  bisa  berjalan  dalam  kondisi situasional seperti itu.
Lex Mercatoria adalah semacam hukum dagang jika dicari-cari padanannya dengan hukum nasional. Lex adalah Bahasa Latin yan artinya hukum, sedangkan mercatoria diterjemahkan dalam  Bahasa  Inggris  berarti merchant yang  dapat  diartikan  sebagai  sesuatu yang  komersial  atau  hal-hal  terkait perniagaan. Lex
Mercatoria ini merupakan  induk  dari  kedua  prinsip yang  sudah  disebutkan  yaitu  prinsip hukum  internasional UNIDROIT dan khususnya  tentang CISG adalah  prinsip yang  bersumber  dari  Konvensi  Kontrak Internasional. Karena keberadaan Traktat, Konvensi dan perjanjian-perjanjian antara anggota PBB, maka setiap negara anggota  di  dalamnya  wajib  hukumnya
11 Kadek  Januarsa  Adi  Sudharma, 2021, Recruitmen  Policy  for  Prospective Civil  Servant  for  Persons  With  Disabilities On  Specific  Formation:  Opportunities  or Obstacles ,  Journal  of  Legal,  Ethical  and Regulatory Issues, 24(S4), Research Article: 2021 Vol: 24 Issue: 4S
untuk  mengadakan  penyesuaian  dalam hukum  nasionalnya.  Indonesia  harus memperhatikan  keberadaan  dari  kedua Prinsip  Hukum  Internasional  tersebut baik  itu UNIDROIT dan  juga CISG dalam  seluruh  pengaturan  dan  landasan hukum  dalam  kaitannya  dengan  hukum kontrak. Dalam upaya pembaharuan Hukum Kontrak Internasional di Indonesia,  selain Burgerlijk  Wetboek atau  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  sebagai  landasan  penentuan syarat  sah  nya  suatu  kontrak.  Hal  lain yang penting diperhatikan adalah keberadaan  Asas  Konsensual  yang dianut oleh KUHPer itu sendiri dan Asas Riil yang dianut oleh Hukum Adat. 12
Dalam hukum positif di Indonesia  tidak  mengatur  dengan  jelas ketentuanketentuan  hubungan  komersial antar  negara  dan  juga  dalam  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  tidak  secara  rinci  mengatur konflik  bisnis  dalam  ranah  internasional dan  juga  prosedur  pelaksanaan  dari putusan Lembaga Arbitrase Internasional. Lex  Mercatoria dalam  hal  ini sangat  berperan  penting  dan  sering diterapkan  ke  dalam  praktik  hubungan komersial  antar  negara,  dalam  situasi adanya Gaps atau  kekosongan  hukum. Pada  saat  terjadi  konflik  bisnis,  jalur arbitrase  adalah  pilihan  penyelesaian sengketa  yang  dipilih  oleh  para  pihak. Tentunya  setelah  upaya  mediasi  dan konsoliasi dirasa belum mampu memberikan dan memenuhi rasa keadilan bagi salah satu pihak. Arbitrase dan  mekanisme  penyelesaian  sengketa dalam  hubungan  bisnis  internasional akan  dibahas  lebih  rinci  dalam  pokok bahasan selanjutnya.
12 Wirjono  Prodjodikoro,  2000,
Asas-Asas  Hukum  Perjanjian ,  Bandung, Mandar Maju, h. 4-5
b. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Hal Terjadinya  Wanprestasi  Maupun Perbuatan  Melawan  Hukum  Di

## Lintas Negara Anggota PBB
Menurut  Pendapat  ahli  hukum internasional,  sengketa  dan  konflik  itu adalah  hal  yang  berbeda.  Menurut  John Collier  dan  Vaughan  Lowe  bahwa sengketa ( dispute ) adalah : 13 “a specific disagreement concerning a matter of fact, law or  policy  in  which  a  claim  or assertion  of  one  party  is  met with  refusal,  counter  claim  or denial by another”
Sedangkan menurut mereka, konflik  adalah  istilah  umum  atau  genus dari  pertikaian  ( hostility )  antara  pihak- pihak  yang  sering  kali  tidak  fokus. Sehingga  dapatlah  ditarik  kesimpulan bahwa  apabila  timbul  suatu  sengketa maka  sudah  pasti  di  dalamnya  juga  ada konflik.  Namun,  apabila  timbul  sebuah konflik,  bukan  berarti  kemudian  dapat dikategorikan sebagai sengketa.
Sengketa  Internasional  adalah sengketa  yang  bukan  secara  eksklusif merupakan  urusan  dalam  negeri  suatu negara. 14 Dalam  Statuta  Mahkamah Internasional  diatur  bahwa  Mahkamah Internasional  mempunyai  kewenangan menyelesaikan  segala  sengketa  hukum. Selanjutnya  dalam  Pasal  36  Ayat  (2) mengatur  bahwa  sengketa  hukum  yang dapat  dibawa  ke  hadapan  Mahkamah Internasional, antara  lain dalam kaitannya  dengan interpretation  of treaty,  Any  question  of  international law,  the  exixtence  of  any  fact  which,  if established, would constitute a breach of an  international  obligation,  the  nature or  extent  of  the  reparation  to  be  made
13 John Collier and Vaughan Lowe,
1999, The  Settlement  of  Disputes  in International Law , Oxford University Press, h. 78 14 Sefriani, 2011, Hukum Internasional, Jakarta, Rajawali Press, h. 322
for  the  breach  of  an  international obligation. 15
Prinsip-prinsip yang berlaku dalam penyelesaian sengketa internasional,  Pertama,  Konsensus  yang dapat  diartikan  bahwa  segala  sesuatu yang tertuang dalam kontrak adalah hasil dari  kesepakatan  bersama  tanpa  adanya keterpaksaan.  Kedua,  Prinsip  kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa (Pasal  7  UNCITRAL)  dimana  diatur bahwa  untuk  sengketa  yang  ingin diselesaikan  melalui  jalur  arbitrase haruslah  dilandasi  dengan  kesepakatan para  pihak  yang  dituangkan  dalam perjanjian.  Ketiga,  Prinsip  kebebasan memilih  hukum  dimana  para  pihak bebas  untuk  memilih  hukum  apa  yang akan  diterapkan  untuk  menyelesaiakan sengketa  yang  mungkin  saja  timbul  di kemudian  hari.  Dalam  UNCITRAL Model  Law  kebebasan  memilih  hukum bagi para pihak mendapat legitimasi dan diatur  secara  khusus  dalam  Pasal  28 Ayat (1). Keempat, adalah Prinsip Good Faith yang  diharapkan  akan  menjadi perilaku preventif terhadap  timbulnya konflik  dan  sengketa  diantara  kedua belah  pihak.  Terakhir  adalah Prinsip Exhaustion  of  Local  remedies ,  yang diatur dalam Pasal 22 International Law Commisison di  PBB  yang  mengatur bahwa  sebelum  membawa  sengketanya ke  hadapan  Mahkamah  Internasional harus  terlebih  dahulu  mengupayakan penyelesaian yang diberikan oleh hukum nasionalnya. 16
Pada  putaran  Uruguay  yang ditandatangani  pada  15  April  1994 disepakati  perjanjian  bersama  untuk membentuk organisasi perdagangan dunia  atau World  Trade  Organization ( WTO ) yang diresmikan sebagai organisasi  pada  tahun  1995.  Terdapat beberapa  organ-organ  penting  dalam mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang
15 Ibid , h. 324 16 Meria  Utama,  2012, Hukum Ekonomi Internasional , Jakarta, PT. Fikahati
Aneska, h. 55-57
diatur  dalam  organisasi  ini,  antara  lain para  pihak  yang  bersengketa  (hanya anggota  WTO),  badan  penyelesaian sengketa  yang  terdiri  atas  seluruh anggota  WTO,  Panel  (3  atau  5  orang panelis ad  hoc ),  Badan  Banding/ Appellate body (terdiri dari 7 orang yang sifatnya non  ad  hoc /  permanen), Sekretariat WTO, dan terakhir sekretariat  dari Appellate  body ( article 17 Understanding on Rules and
Procedures  Governing  the  Settlement  of Disputes/DSU ). 17
Tata  cara  penyelesaian  sengketa yang  dapat  ditempuh  di  kancah  bisnis internasional ada 5 forum, antara lain:
1. Negosiasi Forum penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak secara langsung/diwakili  oleh  wakil  yang ditunjuk  tanpa  adanya  pihak  ketiga yang tidak berkepentingan. 2. Mediasi Forum penyelesaian sengketa dengan  melibatkan  pihak  ketiga netral yang disebut sebagai mediator,  dimana  mediator  ini  telah dipilih  dan  disepakati  oleh  kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan sengketa yang ada.
3. Konsiliasi Forum  ini  hampir  sama  dengan mediasi, artinya sama-sama melibatkan pihak ketiga. Perbedaannya  adalah  dalam  proses konsiliasi,  pihak  yang  menjadi konsiliator diminta atau boleh memberikan  usulan  penyelesaian kepada  para  pihak.  Sedangkan dalam mediasi, kedudukan mediator hanya menengahi tanpa boleh memberikan  usulan  kepada  para pihak melainkan hanya me reframing atau  membantu  pera  pihak  untuk
17 Christhophorus Barutu, SH.,MH., 2015, Seni  Bersengketa  di  WTO ,  Bandung,
Citra Aditya Bakti, h. 21
membingkai  ulang  maksud  yang ingin  disampaikan  masing-masing dengan  bahasa  yang  lebi  baik  dan mengarah pada win-win solution .
4. Arbitrase
Ada dua jenis yaitu:
a) Arbitrase  Ad  Hoc  atau volunteer yang  memang  dibentuk  secara khusus;
b) Arbitrase institusional  yang  sifatnya permanen  meskipun  sengketa  yang ditangani telah usai.
5. Pengadilan
Baik  pengadilan  Nasional  maupun Internasional.  Namun,  negaranegara di  dunia  mayoritas  lebih  memilih menggunakan aturan dan penyelesaian  sengketa  dalam  WTO dan  mengikatkan  diri  pada  asas lex
mercatoria yang  fleksibel,  daripada harus  memilih  menggunakan  jalur pengadilan  internasional  sebagai pilihan penyelesaian sengketa.
Ada  beberapa  konvensi  penting dunia  yang  merupakan  landasan  hukum pengakuan  dan  pelaksanaan  Keputusan Arbitrase Asing. Konvensi tersebut yaitu Konvensi  Geneva  1927,  Konvensi  New York  1958,  dan  Konvensi  Wina  1978. Masih  banyak  lagi  kovensi-konvensi antara  negara-negara  anggota  PBB apalagi  antar  negara-negara  di  dunia. Namun,  pembahasan  kali  ini  hanya dibatasi  terhadap  tiga  kovensi  tersebut dan  yang  memang  dipraktekkan  dalam hukum Indonesia.
Konvensi New  York 1958
merupakan  cikal  bakal  dikeluarkannya Keputusan  Presiden  Nomor  34  Tahun
1981. 18 Sebelum  pengesahan  tersebut Indonesia yang merupakan negara bekas jajahan  Belanda  saat  itu  memang mewarisi hukum  kolonial. Untuk urusan hubungan  internasional  Hindia  Belanda
18 Syahmin  AK,  SH.,  MH.,  2011, Hukum Kontrak Internasional , Jakarta, Raja Grafindo Persada, h. 191
saat  itu  berpedoman  pada  Konvensi Geneva 1927.
Sejak  kemerdekaan  merdeka, pemerintah  Indonesia  menyatakan  diri untuk  tidak  mengikatkan  diri  pada perjanjian  yang  dilakukan  pemerintah Hindia  Belanda.  Dalam  dunia  hukum internasional  yang  masih  tradisional, perjanjian  Internasional  dibagi  3,  yaitu Personal  Treaties,  Inpersonal  Treaties,
Dispositive .  Masing-masing  perjanjian internasional tersebut memiliki kekhususan masingmasing. Personal Treaties , biasanya dibuat  oleh  Kepala  Negara  dengan negara  lain  secara  pribadi  sebagai Kepala  Pemerintahan,  dan  akibat  dari perjanjian  ini  tidak  akan  dapat  beralih pada  penggantinya.  Berbeda  dengan perjanjian inpersonal/ Inpersonal Treaties atau  politis,  akan  memberikan dampak  menyeluruh  bahkan  bagi  setiap individu  warga  negaranya.  Perjanjian Dispositive lain  lagi,  perjanjian  ini lazimnya terkait objek berupa tanah atau wilayah negara.
Terkait  kemerdekaan  Indonesia atau disebut sebagai suksesi negara yang dicapai  Indonesia,  maka  harus  dianalisa doktrin  apa  yang  sekiranya  dapat memperjelas hubungannya dengan konvensi-konvensi  internasional.  Ada  2 doktrin  yang  popular  digunakan  dalam menganalisis  situasi  tersebut,  yaitu Acquired  Right  Doctrine/  Vested  Right Doctrine dan Clean State Doctrine/Free Choice Doctrine . Berdasarkan doktrin yang pertama  yaitu Acquired  Right  Doctrine/ Vested  Right  Doctrine hak  yang  telah diperoleh  oleh  negara  yang  diganti beralih kepada negara yang menggantinya.  Berbeda  dengan  makna dari  doktrin  kedua  bahwa  negara  baru tidak  dibebani  kewajiban  untuk  tunduk pada konvensi atau perjanjian internasional sebelum terjadinya kemerdekaan/suksesi. Dalam  Pasal  11  Konvensi  Wina 1978  ditetapkan  bahwa  suksesi  negara
tidak  dapat  mempengaruhi  apapun terhadap  garis  batas  wilayah  dan  hak- hak  yang  berhubungan  dengan  rezim perbatasan yang ditetapkan oleh perjanjian internasional. Pasal 62 konvensi  yang  sama  menetapkan  bahwa perubahan mendasar tidak dapat dipakai sebagai  dasar  untuk  mengakhiri  suatu perjanjian internasional. 19
Situasi  internasional  semakin menjadi  rumit,  terlebih  lagi  di  masa  itu Indonesia  masih  menghadapi  Belanda dalam  kasus  Irian  Barat.  Pada  1956
secara  tegas pemerintah Indonesia menyatakan tidak terikat dengan Konfrensi  Meja  Bundar  yang  isinya sangat  tidak  menguntungkan  pihak  kita. Kemudian  dengan  berlandaskan  pada Pasal  102  Ayat  (1)  Piagam  PBB Indonesia kembali secara tegas menyatakan keterikatannya pada beberapa konvensi, antara lain : 1. Convention for The Settlement of
Certain  Conflicts  of  Laws  in Connection  with  Cheques  and Protocol (Geneva 1931);
2. Convention  on  The  Stamps  laws in  Connection  with  Cheques (Geneva 1931);
3. Convention  Providing  Uniform Law  for  Cheques  and  Protocol (Geneva 1931).
Terakhir  mengenai  Konvensi New  York  1958  yang  diratifikasi melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  34 Tahun 1981 yang membahas penyelesaian melalui Arbitrase Internasional.  Baik  dalam  konvensi maupun Keppres tidak diatur secara jelas tentang  pelaksanaan  putusan  arbitrase yang  diputus  di  luar  negeri.  Sehingga Mahkamah  Agung  pada  waktu  itu mengeluarkan Peraturan Mahkamah
Agung  Nomor  1  Tahun  1990  yang merupakan  penjabaran  dan  petunjuk
19 Ibid , h. 196
lebih rinci mengenai permasalahan yang dihadapi Keppres 34/1981. Dalam perma tersebut  diatur  bahwa  Lembaga  yang berwenang melaksanakan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

## 4. KESIMPULAN
1. Perbedaan  sistem  hukum  antara negara  yang  satu  dengan  lainnya menimbulkan  permasalahan  saat melakukan  hubungan  internasional, baik  perjanjian  yang  mengandung unsur  politis  maupun  perjanjian kontraktual  bisnis.  Dalam  situasi inilah  peranan  Asas Lex Mercatoria hadir  untuk  memberikan  pilihan alternatif  bagi  para  pihak  yang melakukan  hubungan  transnasional ini. Namun, berlakunya asas ini juga harus didasari atas kesepakatan para pihak. Intinya, dalam suatu hubungan internasional, yang dijadikan landasan hukum bagi para pihak  harus  disepakati  terlebih dahulu secara Bersama-sama, dengan  catatan  isi  dari  kesepakatan dalam perjanjian lintas negara tersebut  tidak  bertentangan  hukum nasional  dan  kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam dunia internasional. 2. Pilihan penyelesaian sengketa internasional  diantara  negara-negara anggota  PBB  didasari  dari  banyak konvensi-konvensi  internasional  di badan PBB itu sendiri. Namun, tidak semua konvensi serta merta membuat  anggotanya  wajib  tunduk dan  mengikuti  isinya.  Salah  satu upaya legitimasi konvensi internasional adalah dengan melakukan  ratifikasi  ke  dalam hukum nasional masing-masing negara.  Sehingga,  akan  menjadi jelas  konvensi-konvensi  yang  dapat dijadikan landasan bagi penyelesaian sengketa transnasional. Salah  satu  alternatif  penyelesaian yang  marak  menjadi  pilihan  bagi
negara-negara  anggota  PBB  adalah cara-cara  yang  disepakati  dalam WTO.  Khususnya  di  Indonesia, pelaksanaan  atas  putusan-putusan Lembaga  penyelesaian  internasional adalah  bertempat  di  Pengadilan
Negeri  Jakarta  Pusat.  Hal  ini  sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990, yang mengatur  mekanisme  pelaksanaan putusan Lembaga penyelesaian internasional.  Untuk  penyelesaian secara litigasi adalah menjadi kewenangan Mahkamah Internasional,  namun  dalam  praktek pilihan  membawa  sengketa  ke hadapan Lembaga ini sangat dihindari.

## DAFTAR PUSTAKA
Barutu,  Christhophorus,  2015, Seni Bersengketa di WTO , Bandung, Citra Aditya Bakti John  Collier  and  Vaughan Lowe,  1999, The  Settlement of  Disputes  in  International Law, Oxford University Press Meria  Utama,  2012, Hukum  Ekonomi Internasional ,  Jakarta,  PT. Fikahati Aneska
Malcolm  N.  Shaw  QC,
2013, Hukum Internasional
(International Law) , _,_,-
Sefriani, 2011, Hukum Internasional , Jakarta, Rajawali Press Syahmin  AK,  SH.,  MH.,  2011, Hukum Kontrak Internasional , Jakarta, Raja Grafindo Persada. Taryana  Soenandar,  2004, Prinsip- Prinsip UNIDROIT, Jakarta, Sinar Grafika Wirjono Prodjodikoro, 2000,  Asas-Asas  Hukum Perjanjian , Bandung, Mandar Maju Deli  Bunga  Saravistha  dkk,  2021, Realita  Budget  Constraint Dan  Trade  Off  Sebagai Konsekuensi Bagi Pemerintah  Daerah  Bali Dalam  Pengimplementasian Kebijakan Di Masa Pandemi  Covid-19 ,  Jurnal Vyavahara  Duta  Volume XVI, No.2, September 2021, https://ejournal.ihdn.ac.id/in dex.php/VD/article/view/29 13/1925,http://dx.doi.org/10 .25078/vd.v16i2.2913 Sudharma,  K.J.A.,  Dharmawan,  N.K.S., Gorda, A.A.A.N.S.R., Saravistha,  D.B.,  &  Artami, I.A.K.  (2021).  Recruitment policy  for  prospective  civil servant  for  persons  with disabilities on specific formation:  Opportunities  or obstacles. Journal  of  Legal, Ethical and Regulatory Issues, 24 (S4),