Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Pembatalan Akta Notariil Oleh Notaris

## Jenifer Maria
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya Email: jenifermaria0208@hotmail.com
Abstract. Notary is a public official that is inaugurated by a state to give legal and community services  regarding  civil  law.  Notary  has  several  authorities,  one  of  which  is  to  make  a  written evidence in the form of authentic deed / notary deed. An authentic deed has a perfect evidentiary nature. An authentic deed is important in terms of creating a legal certainty, as an authentic deed can not be cancelled arbitrarily because of its nature as a state document. Therefore it is important to have a research regarding the cancellation of a notary deed by notary itself. This research is done by using normative juridical research method, with an approach using acts, regulations, and legal theories.

## Keywords: cancellation, notary deed, notary
Abstrak. Notaris  merupakan  pejabat  umum  yang  diangkat  oleh  negara  untuk  dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dalam bidang hukum perdata. Ada kewenangan- kewenangan yang dimiliki oleh Notaris salah satunya adalah membuat alat bukti surat yang berbentuk akta otentik/akta notaris. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Peran Akta otentik sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum oleh karenanya tidak dapat dibatalkan dengan sembarangan  karena  merupakan  dokumen  negara.  Oleh  sebab  itu  penting  kiranya  dilakukan penelitian mengenai pembatalan akta notarial oleh Notaris. Penelitian ini dilakukan dengan Metode Penelitian Yuridis Normatif, dengan pendekatan masalah melalui peraturan perundang-undangan dan pendekatan teori-teori hukum.

## Kata Kunci: Pembatalan, Akta Notariil, Notaris

## PENDAHULUAN Latar Belakang Umum
Profesi  Notaris  sudah  lama  dikenal, bahkan  sejak  Indonesia  belum  merdeka tepatnya sejak abad ke-17. Kedudukan Notaris dalam  sistem  hukum  Indonesia  adalah  untuk melayani  masyarakat  dalam  bidang  hukum perdata,  khususnya  dalam  hal  membuat  alat bukti  untuk  suatu  perbuatan  hukum  maupun persitiwa  hukum.  Notaris  dan  produknya berupa  akta  dapat  dimaknai  sebagai  upaya negara untuk mendukung terciptanya kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi anggota masyarakat. Senada dengan pernyataan tersebut pengertian Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  2  tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
(selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Jabatan Notaris) adalah pejabat umum yang berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  dan memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-  Undang  ini  atau berdasarkan undang-undang lainnya.
Secara lebih spesifik kewenangan Notaris diatur lebih lanjut di Pasal 15 Undang-Undang Jabatan  Notaris  yaitu  Notaris  berwenang membuat  Akta  otentik  mengenai  semua perbuatan,  perjanjian,  dan  penetapan  yang diharuskan oleh peraturan perundang- undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam Akta  otentik,  menjamin  kepastian  tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya  itu  sepanjang  pembuatan  Akta  itu tidak  juga  ditugaskan  atau  dikecualikan kepada  pejabat  lain  atau  orang  lain  yang ditetapkan  oleh  undang-  undang.  Akta  atau
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
tulisan  tersebut  merupakan  hasil  curahan  isi pikiran  yang  dituangkan  dalam  bentuk rangkaian  huruf  berupa  tulisan  dan  akta  atau surat  ini  dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti serta merupakan salah satu dasar pertimbangan putusan  seorang  hakim  di  dalam  memutus perkara  yang  ditangani.  Akta/surat  sebagai salah satu buktu tertulis yang merupakan suatu penuangan dari hasil pemikiran seseorang atau lebih  dari  seorang  yang  dituangkan  dalam bentuk gambar, huruf, tulisan dan rangkaiannya berupa kalimat serta mempunyai makna atau arti (Prajitno, 2018).
Perbedaan  antara  akta  otentik  dengan akta  di  bawah  tangan  berkaitan  dengan kepastian  hukum  yang  terletak  di  kekuatan pembuktiannya. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Akta otentik itu menjadi bukti dari kebenaran seluruh  isinya,  sampai  ada  bukti  yang menandakan  kepalsuan  akta  itu,  sedangkan akta  di  bawah  tangan  barulah  mempunyai kekuatan bukti, jikalau tanda tangannya diakui atau  dianggap  sebagai  diakui  benarnya; adapun  tentang  tanggalnya  akta  itu,  terhadap pihak  ketiga,  tidak  mempunyai  kekuatan sebagai bukti (M (Tresna, 1982).
Dengan  demikian  dapat  dimaknai  bahwa Notaris  merupakan  pejabat  yang  diberi kewenangan untuk membuat alat bukti berupa surat.  Pasal  1867  BW  mengatur  bahwa pembuktian  dengan  tulisan  dilakukan  dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan- tulisan di bawah tangan. Akta yang dibuat oleh maupun  dihadapan  Notaris  tergolong  sebagai tulisan-tulisan  otentik  karena  memenuhi ketentuan  Pasal  1868  BW  yaitu  bentuknya ditentukan  oleh  Undang-Undang,  dibuat  oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa  untuk  itu  di  tempat  di  mana  akta dibuatnya.  Pendapat  lain  dikemukakan  oleh Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 unsur esensialia agar  terpenuhinya  suatu  syarat  akta  otentik, yaitu:
1. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang;
2. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum;
3. Akta  tersebut  dibuat  oleh  dan  dihadapan pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.
Untuk  Kekuatan  pembuktian  akta  otentik adalah sempurna, berarti bahwa kebenarannya dianggap benar sepanjang tidak ada pihak lain yang menyangkal kebenaran akta tersebut. Notaris membuat akta berdasarkan kehendak  penghadap,  sehingga  isi  akta  yang berupa perbuatan hukum atau pernyataan atas adanya suatu peristiwa hukum murni merupakan kehendak penghadap yang dituangkan  dengan  bahasa  hukum  dalam bentuk akta otentik. Notaris hanya bertanggung  jawab  sebatas  awal  dan  akhir akta,  yakni  menjamin  kebenaran  adanya perbuatan hukum para pihak pada tanggal dan jam,  serta  tempat  yang  tertera  dalam  akta, pelaksanaan  dari  perbuatan  hukum  yang tertuang  di  dalam  Akta  otentik  menjadi tanggung  jawab  penghadap.  Dalam  rangka mengakomodir  kehendak  penghadap,  Notaris dapat memberikan saran-saran dan mengarahkan  perbuatan  hukum  tersebut dengan  berpijak  pada  aturan  hukum  yang benar (Adjie, 2011). Ada kalanya pelaksanaan sebuah  perbuatan  hukum,  seperti  contohnya sebuah perjanjian mengalami kendala sehingga  tidak  bisa  dipenuhi  atau  keberadaan akta  tersebut  menimbulkan  kerugian  bagi pihak ketiga.
Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak  atau  dengan  pihak  ketiga,  maka  upaya hukum  yang  dapat  diambil  adalah  dengan mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  atau membatalkan  akta  yang  dibuat.  Untuk  upaya hukum  yang  pertama  para  pihak  dapat mengajukan  gugatan  perdata  dengan  dalih wanprestasi  (1243  BW)  maupun  perbuatan melawan  hukum  (1365  BW).  Sedangkan upaya  kedua,  para  pihak  dapat  bersepakat untuk membatalkan perjanjian tersebut. Pembatalan  suatu  perjanjian  dapat  diatur  di dalam  perjanjian  itu  sendiri  dalam  bentuk syarat batal. Namun akan berbeda apabila akta yang  dituntut  pembatalannya  berupa  akta pernyataan  ataupun  akta  relaas.  Notaris sebagai  pihak  yang  netral  seringkali  menjadi pihak yang dipersalahkan dengan adanya akta yang dibuat tersebut, padahal akta tersebut ada karena  kehendak  penghadap  sendiri.  Notaris dianggap  bertanggung  jawab  dengan  adanya akta  tersebut  dan  seringkali  dituntut  untuk
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
membatalkan  akta  otentik  yang  telah  dibuat olehnya.
Pembatalan suatu akta otentik tidak dapat dilakukan  secara  serta  merta,  karena  akta otentik  merupakan  alat  bukti  yang  sempurna untuk  menjamin  kebenaran  adanya  suatu perbuatan  hukum.  Harus  dilihat  siapa  yang berwenang  untuk  membatalkan  akta  otentik tersebut.  Oleh  sebab  itu  perlu  kiranya  untuk diteliti lebih lanjut kewenangan Notaris dalam membatalkan  akta  yang  dibuatnya,  agar memberikan  landasan  yang  jelas  mengenai kewenangan Notaris terutama manakala terjadi sengketa terkait akta yang dituntut pembatalan.

## State of The Art
State  of  the  art penelitian  ini  diambil dari  beberapa  contoh  penelitian  terdahulu sebagai  panduan  ataupun  contoh  untuk penelitian  yang  dilakukan  saat  ini.  Salah satu penelitian berjudul “Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh  Pengadilan”  karya  Lidya  Christina Wardhani dari Magister Kenotariatan Fakultas Hukum  Universitas  Islam  Indonesia  pada tahun  2017  yang  menjelaskan  lebih  lanjut mengenai  akibat-akibat  hukum  terhadap Notaris  dan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT)  yang  aktanya  dibatalkan  oleh pengadilan. Penelitian tersebut juga menjelaskan mengenai tanggung jawab hukum dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)  sebagai  pihak  yang  mengkonstantir kehendak dari para penghadap dan menuangkannya ke dalam Akta yang dibatalkan tersebut.
Penelitian  berjudul  “Tinjauan  Yuridis terhadap Pembatalan Akta Notaris” karya Nur Rahmah  Surya  Ningsih  dari  Jurusan  Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas  Islam  Negeri  Alauddin  Makassar pada tahun 2015 yang menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan akta notaris  dapat  dibatalkan  oleh  pengadilan  dan apa tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibatalkan tersebut.
Penelitian  penelitian  yang  berkaitan dengan  pembatalan  akta  notaris  /  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  di  atas  masih sebatas  mengenai  sebab-sebab  apa  saja  yang
dapat  menyebabkan  pembatalan  akta  notaris dan  bagaimana  tanggung  jawab  notaris  / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap akta  yang  dibatalkan  tersebut.  Sementara tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  apakah  notaris  berwenang  untuk membatalkan akta notaris yang dibuatnya dan bagaimanakah akibat hukumnya.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memecahkan  isu  hukum  yang  dihadapi.  Isu hukum dalam penelitian ini adalah Kewenangan  Notaris  dalam  membatalkan Akta  Otentik  yang  dibuatnya.  Tipe  penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada norma-norma hukum  positif  untuk  mendapatkan  kebenaran yang bersifat koherensi (Marzuki, 2015). Pendekatan  masalah  yang  dipergunakan adalah  pendekatan  peraturan  perundang- undangan ( Statute Approach ) dan pendekatan konseptual
( Conseptual Approach ). Pendekatan  peraturan  perundang-undangan dilakukan  dengan  cara  menelaah  undang- undang  dan  peraturan  terkait  yang  mengatur isu  hukum  yang  sedang  diteliti,  sedangkan pendekatan  konseptual  dilakukan  dengan menganalisa isu hukum berdasarkan teori-teori hukum,  doktrin  para  sarjana,  dan  putusan pengadilan (yurisprudensi).
Penelitian ini diawali dengan inventarisasi bahan  hukum,  kemudian  dilanjutkan  dengan klasifikasi  atau  penggolongan  bahan  hukum yang  sejenis,  dan  sistematisasi  bahan  hukum. Inventarisasi dilakukan melalui studi kepustakaan  dan  internet.  Langkah  analisa dilakukan  dengan  metode  deduksi  dan  dalam melakukan  analisa  digunakan  penafsiran hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kewenangan  Notaris  Sebagai  Pejabat
Umum
Notaris  ( Notary dalam  bahasa Inggris)  merupakan  sebuah  profesi  yang memiliki peranan penting di dalam lalu lintas hukum,  khususnya  dalam  bidang  hukum
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
keperdataan.  Di  dalam  konsiderans  Undang- Undang  Jabatan  Notaris  dijelaskan  dasar filosofis  keberadaan  Notaris.  Dasar  filosofis pengangkatan Notaris adalah untuk memberikan  perlindungan  dan  jaminan  demi tercapainya  kepastian  hukum  (H.S.,  2017). Landasan  yuridis  pengaturan Notaris tertuang dalam berbagai peraturan perundang- undangan,  namun  yang  paling  spesifik mengatur  mengenai  jabatan  Notaris  adalah Undang-Undang Jabatan Notaris) dan
Undang-Undang Jabatan Notaris.
Kewenangan Notaris di atur di Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Jabatan notaris yakni Notaris  berwenang  membuat  Akta  otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan untuk  dinyatakan  dalam  Akta  otentik, menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan Akta,  menyimpan  Akta,  memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang- undang.
Dari  rumusan  pasal  tersebut  dapat dipahami  bahwa  pekerjaan  seorang  Notaris meliputi  membuat  akta  otentik  mengenai perbuatan,  perjanjian,  dan  penetapan  yang memang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan,  contohnya  di  Pasal  7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang  Perseroan  Terbatas  (selanjutnya disebut Undang-Undang PT) pendirian sebuah perseroan  terbatas  (PT)  harus  dinyatakan dengan  akta  Notaris  dan  perubahan  anggaran dasar PT juga harus dinyatakan dalam bentuk akta notaris (Pasal 90 ayat 2 Undang-Undang PT). Perbuatan hukum yang dikehendaki oleh penghadap  untuk  dituangkan  dalam  akta contohnya  adalah  perjanjian  yang  demi memberikan jaminan kepastian hukum, dibuat dalam  bentuk  akta  otentik.  Pengecualian terhadap  akta  yang  dapat  dibuat  Notaris sepanjang oleh Undang-Undang tidak ditugaskan  kepada  pejabat  lain,  contohnya Akta  perkawinan  tidak  dapat  dibuat  oleh
Notaris karena oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (selanjutnya disebut  Undang-Undang  Perkawinan)  telah diamanatkan  kepada  pejabat  catatan  sipil, sehingga  bukan  lagi  menjadi  tugas  Notaris untuk  mencatatkan  perkawinan.  Kewenangan yang dimiliki Notaris adalah kewenangan yang bersifat  atributif,  karena  kewenangan  yang melekat padanya lahir dari Undang-Undang. Kewenangan  lain  Notaris  diatur  di  Pasal  15 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah :
a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
b. membukukan  surat  di  bawah  tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan  berupa  salinan  yang  memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
d. melakukan  pengesahan  kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
f. membuat  Akta  yang  berkaitan  dengan pertanahan; atau
g. membuat Akta risalah lelang.
Berdasarkan  sifatnya  akta  Notaris terbagi  menjadi  dua  yakni  akta  yang  dibuat oleh  Notaris  ( Relaas )  dan  yang  dibuat dihadapan Notaris ( Partij ). Akta Relaas berisi uraian mengenai kejadian atau perbuatan yang disaksikan sendiri oleh Notaris atas permintaan para pihak untuk dicatatkan dalam bentuk akta otentik. Contoh akta Relaas adalah akta  berita  acara.  Sedangkan  Akta Partij merupakan  akta  yang  berisi  uraian  atau keterangan,  pernyataan  para  pihak  yang diceritakan  kepada  Notaris,  untuk  dapat dituangkan  kedalam  bentuk  akta  otentik. Contoh  Akta Partij adalah  akta  perjanjian. Baik  akta Relaas maupun  akta Partij harus didasarkan pada kehendak para pihak, isi akta merupakan  representasi  kehendak  para  pihak bukan untuk kepentingan Notaris.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Agar dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang  sempurna,  maka  akta  Notaris  harus memenuhi beberapa persyaratan, yakni:
1. Bentuk  akta  dibuat  dengan  berpedoman pada  Pasal  38  Undang-Undang  Jabatan Notaris  yaitu  ada  awal  akta,  badan  akta, dan penutup akta;
2. Ketentuan  mengenai  penghadap  harus terpenuhi  sebagaimana  dipersyaratkan oleh  Pasal  39  Undang-Undang  Jabatan Notaris, yakni :
1. Telah  berusia  minimal  18  (delapan belas) tahun atau telah menikah
2. Cakap  melakukan  perbuatan  hukum; dan
3. Dikenal  oleh  Notaris  dan  pengenalan tersebut  dinyatakan  secara  tegas  di dalam Akta Notaris.
3. Dibacakan  oleh  Notaris  dengan  dihadiri oleh  minimal  2  (dua)  orang  saksi  yang dikenal  oleh  Notaris  (Pasal  40  Undang- Undang Jabatan Notaris).
Pelanggaran terhadap persyaratan tersebut mengakibatkan Akta hanya memiliki kekuatan pembuktian  dibawah  tangan  (Pasal  41 Undang-Undang  Jabatan  Notaris).  Degradasi akta otentik menjadi akta bawah tangan hanya berlaku sebatas kekuatannya sebagai alat bukti di  pengadilan,  namun  tidak  mengakibatkan eksistensi akta tersebut menjadi batal. Selain  mengenai  bentuk  akta,  dalam menjalankan  kewenangannya  Notaris  juga harus memperhatikan untuk kepentingan siapa akta  itu  dibuat.  Pada  dasarnya  setiap  Notaris memiliki hak yang sama untuk membuat akta bagi siapa saja, namun ada batasan yang harus diperhatikan yakni untuk menjaga objektivitas atau  ketidak  berpihakan,  seorang  Notaris dilarang  untuk  membuat  akta  untuk  orang- orang tertentu sebagaimana diuraikan di dalam Pasal  52  Undang-Undang  Jabatan  Notaris. Orang-orang yang dikecualikan yakni:
1. Diri sendiri;
2. Suami atau istri;
3. Orang  lain  yang  memiliki  hubungan kekeluargaan  dengan  Notaris  baik karena  perkawinan  maupun  karena hubungan darah dalam garis keturunan lurus  kebawah  atau  keatas  tanpa pembatasan,  maupun  ke  samping
sampai  derajat  ketiga,  serta  menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu  kedudukan  ataupun  dengan perantaraan kuasa.
Selain  itu  ketentuan  mengenai  wilayah jabatan juga penting untuk diperhatikan. Akta Notaris yang sah dibuat dan dilangsungkan di dalam wilayah jabatan Notaris. Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang  Jabatan  Notaris  mengatur bahwa  Notaris  memiliki  wilayah  jabatan meliputi seluruh Propinsi dari tempat kedudukannya. Akta Notaris yang
dilangsungkan  diluar  wilayah  jabatan  Notaris mengakibatkan  akta  tersebut  menjadi  tidak sah.
Notaris  juga  berwenang  membuat  akta sepanjang  mengenai  waktu  pembuatan  akta tersebut  Notaris  yang  bersangkutan  masih dalam  keadaan  aktif.  Aktif  artinya  Notaris tersebut  tidak  dalam  keadaan  cuti  atau diberhentikan sementara waktu.
Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai wilayah jabatan dan waktu dapat menyebabkan  akta  otentik  yang  dibuat  oleh Notaris  mengalami  degradasi  dan  memiliki kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  dibawah tangan.
Notaris
dapat diminta pertanggungjawaban  apabila terbukti  terdapat kerugian  yang  timbul  akibat  degradasi  akta yang dibuatnya.
Kewenangan  Notaris  dalam  Membatalkan Akta Otentik yang dibuatnya
Ada  kalanya  suatu  akta  menjadi  obyek permasalahan diantara para pihak atau dengan pihak  ketiga.  Apabila  terjadi  demikian  maka para pihak memiliki 2 (dua) upaya yang dapat ditempuh yakni :
1. Para  pihak  kembali  menghadap  ke Notaris untuk membuat akta pembatalan terhadap akta yang dipermasalahkan  tersebut.  Inisiatif pembatalan  murni  berasal  dari  para pihak  dan  mereka  telah  sepakat  untuk tidak  lagi  terikat  dengan  dengan  akta otentik yang pernah dibuat.
2. Apabila tidak ada kesepakatan diantara para  pihak,  atau  inisiatif  pembatalan datang  dari  pihak  ketiga,  maka  upaya hukum  yang  dapat  ditempuh  adalah dengan mengajukan gugatan ke
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
pengadilan  dengan  mengajukan  dalil dan  bukti-bukti  untuk  membatalkan akta tersebut.
Untuk  upaya  hukum  yang  pertama, inisiatif pembatalan akta berasal dari kehendak para  pihak.  Para  pihak  telah  sepakat  untuk tidak  lagi  melanjutkan  hubungan  hukum sebagaimana  dimaksud  di  dalam  akta  yang dimintakan pembatalan. Pembatalan semacam ini selaras dengan Putusan Mahkamah Agung (MA)  RI  Nomor  1420  K/Sip/1978,  tanggal  1 Mei 1979. Pada intinya putusan tersebut berisi bahwa  Pengadilan  tidak  berwenang  untuk membatalkan  akta  Notaris,  hanya  dapat menyatakan  akta  tersebut  tidak  mempunyai kekuatan hukum  yang mengikat. Hal tersebut berarti eksistensi atau keberadaan akta otentik yang dibuat oleh Notaris masih ada. Para pihak sendiri yang dapat membatalkan akta tersebut. Notaris  atas  permohonan  para  pihak  dapat membatalkan  akta  otentik  yang  telah  dibuat sebelumnya dengan membuat akta otentik baru yang  mengacu  pada  akta  yang  hendak dibatalkan  untuk  menyatakan  bahwa  akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat  para  pihak  lagi  karena  telah  terjadi kesepakatan  diantara  para  pihak  untuk  tidak lagi  saling  terikat  dengan  hak  dan  kewajiban yang ada di dalam akta tersebut.
Upaya  hukum  kedua  adalah  dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Upaya ini didasari karena tidak tercapainya kesepakatam diantara  para  pihak  dalam  akta  untuk membatalkan  akta  sehingga  salah  satu  dari mereka  meminta  bantuan  pengadilan  untuk membatalkan akta  otentik  sehingga  tidak  lagi timbul  perikatan  pada  kedua  belah  pihak. Sebagaimana  telah  dijelaskan  diatas  bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) RI  Nomor  1420  K/Sip/1978  pengadilan  tidak berwenang  membatalkan  akta  otentik  yang dibuat  oleh  Notaris,  hanya  dapat  menyatakan akta  tersebut  tidak  lagi  memiliki  kekuatan hukum yang mengikat para pihak. Pengadilan dapat menilai berdasarkan argument penggugat  dan  bukti-bukti  yang  diajukan untuk  mendukung  dalilnya  tersebut  untuk memutuskan  apakah  suatu  akta  Notaris memenuhi  syarat  formil  dan  materiil.  Akta Notaris  sebagai  produk  yang  sah  dikeluarkan
oleh pejabat umum harus diakui kebenarannya, oleh  karena  itu  berlakulah  asas  praduga  sah yang artinya akta Notaris dianggap sah sampai ada  yang  membuktikan  sebaliknya.  Tidak terpenuhinya  suatu  syarat  formil  dan  materill dapat  mengakibatkan  3  (tiga)  kemungkinan pada akta Notaris :
1. Batal demi hukum.
2. Dapat dibatalkan.
3. Kekuatan pembuktiannya turun menjadi akta dibawah tangan.
Batal  demi  hukum  dan  dapat  dibatalkan merupakan  dua  hal  yang  berbeda  namun dipergunakan  untuk  alasan  yang  sama  yakni tidak  tercapainya  tujuan  dari  perikatan. Pengertian batal demi hukum adalah dari awal perbuatan hukum tersebut dianggap tidak ada dan harus dikembalikan dalam kondisi semula sebelum perikatan terjadi. Apabila akta otentik berupa  perjanjian  maka  syarat  sebuah  akta dapat  dinyatakan  batal  demi  hukum  adalah karena tidak terpenuhinya syarat obyektif pada Pasal  1320  BW,  yakni  suatu  obyek  yang tertentu dan causa yang diperbolehkan. Sedangkan  pengertian  dapat  dibatalkan adalah Akta tersebut tetap mengikat sepanjang tidak  ada  pihak  yang  menuntut  agar  akta tersebut  dibatalkan.  Dalam  hal  akta  yang dipermasalahkan berupa perjanjian maka yang dapat dinyatakan sebagai perjanjian yang batal demi hukum adalah karena tidak terpenuhinya syarat  subyektif,  tekait  kewenangan  subyek- subyek  dalam  perjanjian  tersebut.  Syarat subyektif meliputi kecakapan dan kesepakatan. Kecakapan meliputi usia dewasa, cakap  bertindak,  dan  berwenang  untuk melakukan  perbuatan  hukum.  Terkait  dengan usia  dewasa,  yang  menjadi  acuan adalah usia penghadap  sebagaimana  diatur  di  dalam Undang-Undang  Jabatan  Notaris  yakni  18 (delapan belas) tahun. Cakap bertindak berarti orang tersbut tidak ditaruh dibawah pengampuan  atau  tidak  dicabut  hak-hak keperdataannya. Sedangkan kewenangan bertindak  meliputi  untuk  siapa  perbuatan hukum tersebut dilakukan, apabila untuk orang lain maka harus ada kuasa. Akta
Notaris yang kekuatan pembuktiannya  turun  menjadi  Akta  dibawah tangan  adalahkarena  tidak  memenuhi  syarat-
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
syarat  yang  ditentukan  oleh  Undang-Undang. Di  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris telah  diatur  secara  tegas  kondisi-kondisi bilamana  akta  notaris  dinyatakan  memiliki kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  di  bawah tangan yakni (Adjie, 2011):
1. Melanggar  ketentuan  Pasal  16  ayat  1 huruf i;
2. Melanggar  ketentuan  Pasal  16  ayat  7 dan 8;
3. Melanggar  ketentuan  Pasal  41  dengan merujuk  pada  ketentuan  Pasal  39  dan 40.
Pembatalan akta otentik yang dibuat oleh Notaris baik oleh para pihak maupun melalui mekanisme  gugatan  ke  pengadilan  tidak menyebabkan  akta  tersebut  batal  seluruhnya, yang  dibatalkan  hanya  isi  aktanya  saja, dinyatakan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum yang mengikat. Notaris tetap wajib menyimpan  akta  tersebut  dalam  reportorium dan  buku  daftar  akta  sehingga  tercipta kronologis  yang runtut atas perbuatan hukum tersebut.

## KESIMPULAN
Notaris  tidak  berwenang  membatalkan akta atas  prakarsa  sendiri  apapun  kondisinya. Suatu Akta Notaris dibuat atas kehendak para penghadap  sehingga  inisiatif  pembatalan haruslah  datang  dari  para  penghadap.  Notaris tidak  bertanggungjawab  atas  isi  akta,  selama dialngsungkan  dengan  prosedur  yang  benar. Pembatalan suatu akta otentik oleh penghadap sendiri tidak serta merta menghapus keberadaan  akta  tersebut,  karena  akta  yang telah  dibuat  dengan  sah  merupakan  dokumen negara  dan  harus  tetap  tercatat  dalam  buku daftar  akta  Notaris  (reportorium)  sehingga mekanismenya  adalah  dengan  membuat  akta baru yang berisi pembatalan dengan mengacu pada akta yang hendak dibatalkan.
Pembatalan melalui mekanisme pengadilan  timbul  karena  tidak  tercapainya kesepakaran  diantara  para  pihak  untuk membatalkan  akta.  Namun  pengadilan  juga tidak
memiliki kewenangan untuk
membatalkan akta otentik, hanya menyatakan akta  tersebut  tidak  memiliki  kekuatan  hukum
yang mengikat. Pembatalan melalui pengadilan  hanya  dapat  dilakukan  manakala ada  indikasi  bahwa  akta  otentik  yang  dibuat tidak  memenuhi  persyaratan  sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang. Selama akta tersebut  dibuat  dengan  berpedoman  pada ketentuan  Undang-Undang  maka  tidak  ada celah  yang  dapat  menyatakan  akta  tersebut batal demi hukum maupun dapat dibatalkan.

## SARAN
Setiap  perbuatan  hukum  yang  hendak dilakukan  di  hadapan  Notaris  hendaknya dilandasi  oleh  itikad  baik  sehingga  tidak menimbulkan  masalah  di  kemudian  hari. Notaris  juga  harus  senantiasa  menjalankan jabatannya  dengan  penuh  kehati-hatian  dan patuh  pada  aturan  dengan  berpedoman  pada kaidah-kaidah pembuatan akta yang ada pada Undang-Undang Jabatan Notaris untuk menghindari  masalah  hukum  dan  terutama menjaga martabat dan reputasi jabatan Notaris yang merupakan pejabat umum yang ditunjuk oleh negara untuk melayani masyarakat dalam bidang hukum perdata. Permasalahan mengenai  pembatalan  akta  dapat  diantisipasi dengan mencantumkan syarat batal pada akta, dengan  syarat  batal  tersebut  apabila  ada kondisi-kondisi  yang  tidak  terpenuhi  yang dapat menyebabkan akta tersebut batal, maka secara otomatis dan demi hukum akta tersebut batal tanpa adanya upaya pembatalan lagi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya  dan  banyak  terima  kasih kepada  para  editor  dan  reviewer  dari  Jurnal Ilmu  Sosial  dan  Pendidikan  (JISIP)  yang memberikan  kesempatan  seluas-luasnya  bagi penulis untuk dapat mempublikasikan penelitiannya. Demikian juga kepada Fakultas Hukum  Universitas  Surabaya  yang  telah memberikan  penulis  ruang  untuk  dapat menuangkan  buah  pikiran  melalui  publikasi penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
A.A Andi Prayitno. (2018). Seri A
Kewenangan  Notaris  dan  Contoh
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Bentuk  Akta (p.  5-6).  Surabaya:
Perwira Media.
Habib Adjie. (2011). Kebatalan dan Pembatalan  Akta  Notaris (p.  10,
81). Bandung: Refika Aditama.
H.S., Salim. (2017). Teknik Pembuatan Akta I (p. 35). Depok: Rajawali Pers.
Marzuki,  Peter  Mahmud.  (2015). Penelitian Hukum (p. 23). Jakarta: Prenadamedia Group.
Tresna,  Mr.  R.  (1982). Komentar  atas Reglemen  Hukum  Acara  di  dalam Pemeriksaan  di  Muka  Pengadilan Negeri  atau  HIR  dihubungkan dengan  ketentuan-ketentuan  dari
Undang-Undang  Darurat  Nomor  1
Tahun 1951 diubah dengan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun
1955 (p.  166).  Jakarta:  Pradnya Paramita.
Dokumen Pemerintah: Burgerlijk Wetboek. Putusan  Mahkamah  Agung  (MA)  RI  Nomor 1420  K/Sip/1978,  tanggal  1  Mei 1979. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 Tentang Perseroan Terbatas.