e-ISSN: 2686-4924, p-ISSN 2686-5246 DOI: https://doi.org/10.31933/jimt.v4i2 Received: 20 Oktober 2022 ,   Revised: 15 November 2022, Publish: 25 Desember 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Kebijakan  Pemerintah  Tentang  Hasil  Akreditasi  Dalam  Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Dan Madrasah Ibtidaiyah Di Dki Jakarta
Samsul Arifin 1 , Muhammad Syaifuddin 2 , Tuti Andriani 3
1) UIN SUSKA, Pekan Baru, Indonesia, 22190614700@students.uin-suska.ac.id
2) UIN SUSKA, Pekan Baru, Indonesia, muhammadsyaifuddin74@gmail.com
3) UIN SUSKA, Pekan Baru, Indonesia, tutiandriani@uin-suska.ac.id

## Korespondensi Penulis: Samsul Arifin
Abstrak: Akreditasi  sekolah  adalah  proses  penilaian  secara  komprehensif    kelayakan  suatu program pendidikan terhadap Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dilaksanakan sebagai bentuk  akuntabilitas  publik.  Akreditasi  dilakukan  dengan  membandingkan  keadaan  sekolah yang  sebenarnya  dengan  delapan  kriteria  (standar)  yang    ditetapkan.  Dalam  praktiknya, pemenuhan  dan  pengembangan  delapan  standar  secara  berkelanjutan  mengarah  pada terselenggaranya  pendidikan  yang  bermutu.  Penyelenggaraan  akreditasi  harus  mampu mendorong  atau  menciptakan  suasana  yang  kondusif  bagi  pertumbuhan  pendidikan  dan memberikan  arah  untuk  evaluasi  diri  secara  terus  menerus,  serta  mendorong  upaya  terus menerus  untuk    mutu  yang  diharapkan,  sehingga  secara  tidak  langsung  dapat  menjamin suasana  yang  kondusif  bagi  pertumbuhan  pendidikan.  kualitas  pendidikan.  Oleh  karena  itu, peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk  mengetahui hasil akreditasi  BAN SD dan  Madrasah  Ibtidayah  DKI  Jakarta,  mulai  dari  tujuan  hingga  permasalahan  pelaksanaan akreditasi.    BAN-S/M  dibantu  oleh  Badan  Akreditasi  Sekolah/Madrasah  Nasional    Provinsi (BAN-S/M Provinsi) dalam melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah.
Kata  Kunci: Kebijakan  Pemerintah,Hasil  Akriditasi,Mutu  Pendidikan,Madrasah  Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar

## PENDAHULUAN
Salah  satu  tantangan  terbesar  yang  dihadapi  Dinas  Pendidikan    saat  ini  dalam memajukan  dan  meningkatkan  mutu  pendidikan    akreditasi  sekolah.    Masalah  akreditasi menjadi  penting  dan  mendesak  sejak  ditetapkannya  standar  nasional  pendidikan  melalui Peraturan  Pemerintah  No.  Pasal  19  SNI  Pendidikan  2005.    Untuk  menjawab  tantangan tersebut,  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Islam    menyusun    Rencana  Strategis  Pendidikan Umum  Pendidikan  Islam  2010-2014  ,  di  mana  penyelesaian  akreditasi  sekolah  menjadi prioritas.
Pemerintah  Indonesia  telah  melakukan  berbagai  upaya  untuk  meningkatkan  mutu pendidikan    nasional,  salah    satunya  dengan  standarisasi  penyelenggaraan  pendidikan    pada setiap  satuan  pendidikan.    Proses  ini  tercermin  dalam  pelaksanaan  akreditasi  yang  menilai
kelayakan  program  pada  satuan  pendidikan    terkait  dengan  8  (delapan)  standar  nasional pendidikan.
Untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  di  Sekolah,  Dinas  Pendidikan  Madrasah Kementerian  Agama  Republik  Indonesia  hendak  menyelaraskan  program  kerjanya  dengan rencana  pembangunan  nasional  bidang  pendidikan.  Hal  tersebut  tertuang  dalam  strategi pengembangan  pendidikan  Islam  (2010-201  4),  dimana  salah  satu  indikator  peningkatan mutu pendidikan  sekolah adalah akreditasi BAN S/M  seluruh sekolah  pada tahun 201 dan 50% diantaranya dapat terakreditasi minimal B maksimal A+.
Dalam konteks lain, program LAPIS (Program Bantuan Belajar Sekolah Islam) yang didukung  oleh  Pemerintah  Australia  telah  berpengalaman  membantu    sekolah  untuk mempersiapkan  akreditasi  BAN  S/M.  Program  pendampingan  tersebut  dikenal  dengan Program  Integrasi  LAPIS  yang  mencakup  60  Sekolah    (SD  dan  SMP)  yang  tersebar  di  3 (tiga)  provinsi  (Jawa  Timur,  Sulawesi  Selatan,  dan  Nusa  Tenggara  Barat)  sejak  Juli  2009 hingga Mei 2010. Program tersebut membantu sekolah  mendapatkan  akreditasi dengan nilai memuaskan,  dimana  18  dari  60  sekolah    terakreditasi  dan  sisanya  terakreditasi  masih menunggu kuota BAN S/M .
Berdasarkan    pengalaman  tersebut,  LAPIS  menyusun  Pedoman  Pelaksanaan Program Percepatan Akreditasi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk digunakan sebagai model  alat  pelaksanaan    program    percepatan  akreditasi    sekolah.  Proses  implementasi program  dari  manual  ini  menjelaskan  langkah-langkah  atau  kegiatan  yang  dilaksanakan selama  program  integrasi  LAPIS,  membuat  beberapa  perubahan  yang  dilakukan  oleh pemangku kepentingan lainnya dalam  skala yang  lebih  besar (nasional) untuk mendukung Departemen  Pendidikan  Madrasah  Kementerian  Agama.  Dalam  mencapai  tujuan  kinerja Negara Republik Indonesia tahun 2014 .

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  adalah  kualitatif,  karena  dalam  pelaksanaan  evaluasi  ini  akan mencari informasi yang dalam dan luas untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dari suatu objek  yang  dievaluasi.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi evaluatif/evaluasi,  karena  ingin  mengevaluasi  suatu  program/kegiatan  dalam  satu  unit tertentu  (Arikunto,  2013),  dalam  hal  ini  adalah  hasil  akhir  akreditasi  Sekolah  Dasar  dan Madrasah Ibtidaiyah yang  dilaksanakan oleh BAN S/M untuk unit sekolah dasar yang ada di Jakarta.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  memperoleh  informasi  hasil  akreditasi  BAN S/M  SD dan  SMA  Kota  Batam  dari  kelompok  sasaran  hingga  permasalahan  pelaksanaan akreditasi. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Sholikhah & Soenarto, 2014)
Teknik  sampling  penelitian  menggunakan  teknik  Purposive  Sampling,  yaitu  teknik sampling  yang  satuan samplingnya  dipilih  berdasarkan  pertimbangan  tertentu  dengan  tujuan untuk  memperoleh  satuan  sampling  yang  memiliki  karakteristik  atau  kriteria  yang dikehendaki dalam pengambilan sampel.”

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  penelitian evaluasi  menggunakan   model   CSE-UCLA yang fokus pada hasil  akreditasi  Sekolah  di  DKI  Jakarta, maka  ada  beberapa  hal  yang  telah  dievaluasi  di antaranya  dari  populasi  sekolah  madrasah  yang ada  di  Kota  Batam.  Kemudian  sasaran seluruh sekolah,  Ketersediaan  anggota  BAN-S/M  dan   tim  sekretariat.  Jumlah  asesor  dari semua tingkat  sekolah.  Penyebaran  asesor  ke  seluruh  wilayah DKI Jakarta.
Faktor pendukung, hambatan,  dan  temua  sekolah  yang  ada di Kota Batam. Populasi Sekolah di Kota Batam berdasarkan  sumber data dapodik, data EMIS dan data Internal BAN S/M DKI Jakarta pada bulan November 2022 sebanyak 5.428 S. Dijelaskan  dalam diagram
yang ada pada gambar di bawah ini.
Pada  bagian  ini  haruslah  menjawab  masalah  atau  hipotesis  penelitian  yang  telah dirumuskan sebelumnya.
Gambar 1. Diagram Populasi Sekolah/Madrasah DKI Jakarta.
Dari data gambar di atas kita dapat melihat bahwa terdapat tingkatan sekolah dimulai dari  dasar  hingga  menengah  atas  kejuruan.  Sekolah-sekolah  tersebut  tersebar  di  enam wilayah  yang  ada  di  Kota  Batam.  Data  tersebut  kemudian  terbagi  lagi  menjadi  sebaran Sekolah Negeri dan Swasta serta terdapat juga Madrasah Negeri dan Madrasah Swasta.
Provinsi  DKI  Jakarta  memiliki    jumlah    SD  dan  Madrasah  Ibtidaiyah  terbanyak  di  antara jenjang  sekolah    lainnya,  yaitu  2.851.    Dibandingkan  dengan    SMA  dan    Madrasah Tsanawiyah  sebanyak 1.316, diikuti SMA, SMK dan Madrasah Aliyah sebanyak 1.171.
Kemudian  yang terakhir adalah   SLB sebanyak 91 sekolah. Oleh karena itu, peneliti menjelaskan secara lebih rinci fokus penelitian yaitu  Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Provinsi DKI Jakarta.
Ditemukan  2.851  SD  di  Provinsi  DKI  Jakarta  dan  1.464  SD  Negeri  di  Madrasah Ibtidaiyah. 914 sekolah dasar swasta. Kemudian ada 22 Madrasah Ibtidaiyah negeri dan 451 Madrasah  Ibtidaikarta  swasta  provinsi  DKI.  Yakni  Jakarta  Utara,  Jakarta  Barat,  Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Kepulauan Seribu. Secara khusus terbagi menjadi enam wilayah, yaitu Jakarta Utara, SD Negeri dan Swasta, 349 SD, 70 Jakarta Timur, 640 SD Negeri  dan  Swasta,  130  SD  dan  Madrasah  Swasta,  Jakarta  Barat  dan  55  9  sekolah    dasar umum. sekolah dasar swasta. 118 SD dan SD Swasta. 498 SD Negeri dan Swasta di Jakarta Selatan. 139 SD dan SD Swasta. 278 SD Negeri dan Swasta di Jakarta Pusat. 15 SD dan SD Swasta.  Kemudian  yang  terakhir  adalah  Kepulauan  Seribu  dengan  1  SD  Negeri  dan  1 Madrasah  Ibtidaiyah  Negeri.  DKI  dari  berbagai  sekolah/madrasah  di  Provinsi  DKI  Jakarta. Seperti  dalam  perintah  presiden  BANSM  no.  125/BAN-SM/SK/2019  tentang  Penetapan  11 Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
Provinsi DKI Jakarta  periode  2019-2022  pada Februari 2019. Namun, pada Juli lalu, salah    satu  anggota  Provinsi  DKI  Jakarta    mengundurkan    diri    sebagai  BAN-S/M  karena menjadi  pejabat  struktural  di  Kantor  Kementerian  Agama  Daerah.  Karena  itu,  tidak  kurang dari  10  anggota  BAN-S/M  di  Provinsi  DKI  berasal  dari  berbagai  bidang  pendidikan.  Mulai dari guru, pensiunan guru, pengawas, dosen dan dosen.
Anggota  BAN-S/M  yang  berjumlah  orang  tersebut  dibantu  dalam  pelaksanaan tugasnya oleh tim kesekretariatan yang beranggotakan 7 orang. Terbagi menjadi 3 UPKK, 2 tim  IT  dan  2  sekretaris.  Masing-masing  melakukan  pekerjaannya  sesuai  dengan  apa  yang ditugaskan  kepadanya.  Sekretariat  didirikan  untuk  mendukung  program  dan  kegiatan  BAN- S/M provinsi. Sekretariat  BAN-S/M Provinsi  DKI beralamat di  LPMP DKI Jakarta, Wisma Anyelir  ,  Lt.2  Jl.  Nangka  Raya  60,  Jagakarsa,  Jakarta  Selatan.  Sekretariat  Daerah  Provinsi DKI Jakarta BAN-S/M. Akreditasi  tidak dapat  bekerja hanya dari lembaga pendidikan saja,
SD 1.464 914 22 451 SMP 293 777 MTS 42 204 SMA 117 21 375 70 73 514 SLB 13 78 SWASTA
tetapi untuk terjun langsung ke lapangan, harus ada yang langsung bekerja untuk itu. Artinya lapangan  disini  adalah  sekolah  dan  orang  yang  mewakilinya  disebut  evaluator.  Evaluator merupakan sumber daya yang dimiliki oleh BAN S/M dan merupakan salah satu penggerak keberhasilan  BAN  S/M  dalam  menunaikan  tugasnya  yaitu  mengevaluasi  keefektifan  unit diklat.  Meskipun  evaluator  merupakan  partner  BAN  S/M  dalam  hubungan  misi,  namun perannya  sangat  strategis  karena  evaluator  memiliki  kewenangan  untuk  menghubungi langsung unit diklat untuk menilai kelayakan unit diklat yang dikunjungi.
Sebagai narasumber yang kritis, para analis berada di garis depan dalam mengevaluasi kesesuaian  sekolah,  terlepas  dari  apakah  sekolah  tersebut  memenuhi  standar  pendidikan nasional  atau  tidak.  Begitu  pentingnya  peran  pendamping  dalam  kegiatan  kunjungan,  BAN S/M  selalu  berusaha  melindungi  mereka  dari  segala  sisi  terhadap  kedua  standar  tersebut, etika dan integritas.
BAN  S/M  memahami  kerentanan  posisi  evaluator,  terutama  saat  mengunjungi  unit- unit  pelatihan.  Untuk  menjamin  obyektivitas  hasil  akreditasi,  BAN  S/M  selalu  membekali evaluator dengan norma dan standar etika yang harus diikuti oleh evaluator saat mengunjungi unit-unit diklat. Namun  tidak menutup kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan dalam proses akreditasi.
Berdasarkan hasil Uji  Kompetensi Penilai  (UKA) tahun  2022, diketahui  9 asesor lulus  UKA  dari  245  peserta  yang  memenuhi  syarat  untuk  mengikuti  UKA.  Dari  9  orang pelintas  UKA,  mereka  berhak  mengikuti  pelatihan  asisten  IASP  2022.  Berdasarkan  hasil pelatihan, 90 asesor dinyatakan lulus. Jadi berdasarkan jenjang pendamping, di Provinsi DKI Jakarta terdapat 90 orang dengan sebaran sebagai berikut:
Tabel,1
NO Jenjang JP JB JU JS JT Kep. Seribu Jumlah
1 SD/MI 4 9 7 7 14 - 41 2 SMP/MTS 2 3 3 3 9 - 20
3 SMA/MA - 2 1 7 4 - 14
4 SMK 1 1 3 4 4 - 13 5 SLB - - - 1 1 - 2 Jumlah 7 15 14 22 32 - 90

## Sumber : BAN-S/M Kemendikbud
Asesor Berdasarkan Jenjang di  Wilayah Provinsi DKI Jakarta
Menurut tabel di atas tidak berdasarkan tempat tinggal penilai, melainkan berdasarkan tempat  bekerjanya,  mengingat  sebagian  besar  penilai  tidak  memiliki  tempat  tinggal  yang sama  dengannya.  tempat  kerja  .  Mayoritas  penilai  bersertifikat  resmi  berada  di  wilayah Jakarta  Timur  (35,55%),  diikuti  wilayah  Jakarta  Selatan  (24  44,  %).  Wilayah  Jakarta  Barat 16,66%, Jakarta Utara 15,55% dan Jakarta Pusat 7,77%. Dilihat dari tingkatannya, terdapat 1 penilai pada tingkat SD dengan persentase sebesar 5,6%.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Akreditasi  sekolah  adalah  proses  penilaian  secara  menyeluruh  terhadap  kesesuaian suatu  satuan  studi  atau  program  yang  hasilnya  tercermin  dalam  pengakuan  dan  klasifikasi kualifikasi  yang  diberikan  oleh  lembaga  pendidikan  yang  mandiri  dan  profesional.  Tujuan akreditasi    sekolah    adalah  untuk  memperoleh  gambaran  tentang  keadaan  dan  efisiensi sekolah  serta  untuk  menentukan  kelayakan  sekolah  dalam  menyelenggarakan  pendidikan sebagai  dasar  yang  dapat  digunakan  sebagai  sarana  pelatihan  dan  pengembangan  untuk meningkatkan  mutu    pendidikan  sekolah.  Metode  penelitian  ini  adalah  kualitatif,  karena dalam  pelaksanaan  evaluasi  ini  akan  mencari  informasi  yang  dalam  dan  luas  untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dari suatu objek yang dievaluasi.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi
evaluatif/evaluasi,  karena  ingin  mengevaluasi  suatu  program/kegiatan  dalam  satu  unit tertentu  (Arikunto,  2013),  dalam  hal  ini  adalah  hasil  akhir  akreditasi  Sekolah  Dasar  dan Madrasah Ibtidaiyah yang  dilaksanakan oleh BAN S/M untuk unit sekolah dasar yang ada di Jakarta.
Berdasarkan  penelitian evaluasi  menggunakan   model   CSE-UCLA   yang fokus pada  hasil  akreditasi  Sekolah  di  Provinsi  DKI  Jakarta, maka  ada  beberapa  hal  yang  telah dievaluasi  di antaranya  dari  populasi  sekolah  madrasah  yang  ada  di  Provinsi  DKI  Jakarta. Kemudian sasaran seluruh sekolah, Ketersediaan anggota BAN-S/M dan  tim sekretariat.

## DAFTAR PUSTAKA
Antonius, A. (2017). PELAKSANAAN AKREDITASI SEKOLAH DASAR Awaludin, A. A. R.(2017).Akreditasi Sekolah sebagai Suatu Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia. SAP (Susunan Artikel Pendidikan) , 2 (1). https://doi.org/10.30998/sap.v2i1.1156
Busron, B., & Rachmi, T. (2020). Analisis Capaian Standar dan Pemanfaatan Hasil Akreditasi PAUD  Provinsi  Banten. Ceria:  Jurnal  Program  Studi  Pendidikan  Anak  Usia
Dini , 8 (2), 1.
Depag RI, 2008, Pedoman Akreditasi Madrasah ,Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam Fernades,  H.  J.  X.  (1984). Evaluation  of  Educational  Programs .  National  Education Planning, Evaluation and Cultural Development.
https://doi.org/10.31000/ceria.v11i2.2335 Divayana, D.G H.(2017).Evaluasi https://doi.org/10.51826/fokus.v14i2.44 Arikunto, S. (2002). Metodologi  Penelitian Jamal  Ma’mur  Asmani,  2011, Tips  praktis  membangun  dan  mengolah  administrasi sekolah,: Diva Press,cet.1, Jogjakarta NEGERI. FOKUS :  Publikasi  Ilmiah Untuk  Mahasiswa,  Staf  Pengajar  Dan  Alumni Universitas Kapuas Sintang. , 14 (2).
pelaksanaan blended learning di SMK TI Udayana menggunakan model CSE- UCLA. Jurnal Pendidikan Vokasi , 7 (1). https://doi.org/10.21831/jpv.v7i1.12687
Suatu Pendekatan Proposal . PT Rineka Cipta. Suharsimi Arikunto, 1988, Penilaian Program Pendidikan, Bina Aksara: Jakarta