Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al -Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 176-187)
https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas

## TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP
PEREDARAN KRIM WAJAH TANPA NOMOR REGISTRASI BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
(ISLAMIC ECONOMIC LAW REVIEW OF THE CIRCULATION OF FACE CREAMS WITHOUT THE REGISTRATION NUMBER OF THE FOOD AND DRUG CONTROL AGENCY)
Mhd. Nasirwan 1
1 Kementeria Agama Kerinci, Jambi
Email: mhdnasirwandirga@gmail.com Article Info

## Abstract
Received: 25-10-2022 Revised: 01-12-2022 Accepted: 21-12-2022
Keywords: BPOM; Face Crem Islamic economic law; This paper will discuss how the view of Islamic economic law on the circulation of face creams without a BPOM registration number, the type of research used is literature research,  using  data  sources  in  the  form  of  books,  scientific  articles  published  in journals  related  to  the  problems  discussed,  namely  the  circulation  of  face  creams without BPOM registration numbers, The nature of this research is categorized as qualitative  research,   Here  the researcher  will  try  to  uncover or describe  the  actual facts in the form of words derived from written descriptions. The analysis shows that the circulation of face cream without a BPOM registration number when viewed from Islamic economic law is haram because there is an element of gharar (deception) in the transaction, namely, there is no clear information about the goods so that one of the parties to the transaction becomes disadvantaged. Either the object or the subject of the sale and purchase has violated the rules of laa dhararu walaa dhirar because this cream is harmful to health. Then this transaction is also inconsistent with the principles and principles of economics in Islamic economics, namely the principle of manfaah, the principle of adamul gharar, the principle of as-shidiq (honesty), and the principle of al-bir al-taqwa (;). Info Artikel Abstrak Kata Kunci: BPOM; Krim wajah; Hukum ekonomi Islam. Tulisan  ini  akan  membahas  bagaimana  pandangan  hukum  ekonomi Islam  terhadap  peredaran  krim  wajah  tanpa  nomor  registrasi  BPOM, jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kepustakaan,  dengan menggunakan sumber data berupa buku, artikel ilmiah yang diterbitkan di  jurnal  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  dibahas  yaitu peredaran krim wajah tanpa nomor registrasi BPOM, Sifat penelitian ini dikategorikan penelitian kualitatif, disini peneliti akan berusaha menguak atau  mendiskripsikan  fakta  yang  sebenarnya  dalam  bentuk  kata-kata yang berasal dari uraian tertulis. Analisis menunjukkan bahwa peredaran krim  wajah  tanpa  nomor  registrasi  BPOM  jika  ditinjau  dari  hukum ekonomi  islam  hukumnya  adalah  haram  karena  terdapat  unsur  gharar (tipuan)  dalam  transaksi  tersebut  yaitu  tidak  ada  info  yang  jelas mengenai  barang  sehingga  salah  satu  pihak  dalam  transaksi  menjadi dirugikan.  Baik  obyek  atau  subjek  jual  beli  telah  melanggar  kaidah laa dhararu  walaa  dhirar karena  krim  ini  membahayakan  kesehatan. Kemudian  transaksi  ini  juga  tidak  sesuai  dengan  asas-asas  dan  prinsip ekonomi  dalam  ekonomi  islam  yaitu  asas manfaah, asas adamul  gharar , asas as-shidiq (kejujuran), serta asas al-bir al-taqwa (;).
Copyright© 2022 by Author(s)
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al -Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 176-187)
https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
This  work  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution-NonCommercial-Share  Alike  4.0  International License.

## PENDAHULUAN
Permaslahan Kosmetik adalah alat-alat kecantikan yang umunya diminati oleh kaum perempuan untuk meriasi penampilannya, baik itu untuk tujuan menaikkan kepercayaan diri atau sekedar mengikuti trend saja. Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan yang mana kosmetika  ini  digologkan  kedalam  kebutuhan  sekunder  bagi  kehidupan  sehari-hari masyarakat.
Berdasarkan  pasal  1  angka  1  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor  1176/Menkes/PER/VII/2010  tentang  kosmetika,  yang  dimaksud  dengan “kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia ( epidermis , rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama unutk membersihkan, mewangikan mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi / memelihara tubuh pada kondisi baik”.
Standar  keamanan  atau  kelayakan  suatu  produk  kosmetik  ditandai  dengan  ada  atau tidaknya  nomor  registrasi  BPOM  maupun  logo  halal  MUI  pada  bagian  kemasan.  Untuk mendapatkannya terlebih dahulu harus melalui proses uji bahan-bahan yang terkandung di dalamnya apakah bahan tersebut bahan yang aman untuk digunakan atau tidak.
Dalam memilah suatu produk biasanya ada orang yang selalu memperhatikan merek, komposisi, ada atau tidaknya nomor BPOM atau logo halal MUI. Namun, pastinya terdapat juga  konsumen  yang  tidk  selalu  memperhatikannya.  Hal  tersebut  terjadi  dikarenakan kurangnya  wawasan  mengenai  dampak  pemakaian  krim  wajah  tanpa  nomor  BPOM  serta tata  cra  memilih  produk  kecantikan  yang  baik  dan  benar.  Produk  kosmetik  yang  tidak memiliki nomor BPOM biasanya adalah kosmetik tiruan, kosmetik yang diimpor dan dijual secara illegal, atau yang tidak terdaftar mereknya karena mengandung bahan berbahaya.
Era perdagangan bebas seperti saat ini banyak jenis-jenis kosmetik yang beredar luas di  pasaran  tanpa  pengawasan  yang  ketat,  sehingga  ada  pihak-pihak  yang  mengambil kesempatan  tersebut  untuk  memanfaatkan  keinginan  para  konsumen  yang  ingin  tampil putih  dan  cantik  dengan  mengedarkan  produk  kosmetika  seperti  krim  wajah  yang  tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan izin edar.
Masih  banyaknya  jumlah  peminat  kosmetika  ilegal  seperti  yang  tengah  terjadi menunjukkan  bahwa  masyarakat  belum  mempunyai  pengetahuan  yang  cukup  mengenai
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al -Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 176-187)
https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
seberapa  pentingnya  nomor  registrasi  BPOM  pada  suatu  produk.  Selain  untuk  menjamin keamanan  dan  kenyamanan  dalam  pemakaian,  label  atau  nomor  registrasi  BPOM  pada kemasan  produk  juga  menandakan  bahwa  produk  tersebut  sudah  memiliki  izin  untuk diedarkan  di  Indonesia.  Sangat  penting  bagi  produsen  dalam  melakukan  bisnis  untuk menjamin  produknya  aman  dikonsumsi  dengan  memiliki  legalitas  sebagai  bentuk pertanggung-jawaban.  Berdasarkan  pasal  28  ayat  1  Undang  Undang  Dasar  Republik Indoneseia  Tahun  1945  Amandemen  ke- empat,  di  dalamnya  dinyatakan  bahwa  “setiap orang  wajib  menghormati  hak  asasi  manusia  orang  lain  dalam  tata  tertib  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa, bernegara”  Bahwa  pada  Undang -Undang  Dasar  Republik Indoneseia  Tahun  1945,  Pasal  28  ayat  1  tersebut  menerangkan  mengenai  hak  setiap konsumen  misalnya  hak  untuk  mendapatkan  kenyamanan,  keamanan,  keselamatan  dalam mengkomsumsi suatu produk.
Fauziah Aulia (2015:78) Kosmetik yang mengandung serbuk emas biasanya terdapat molukel  partikel  emas  atau  serbuk  emas  apabila  digunakan  maka  akan  terlihat  mengkilat, namun penggunaan emas sebagai bahan kosmetik itu tidak diperbolehkan sebab emas akan menjadi logam berbahaya apabila digunakan dalam jangka yang cukup lama.
Selain  itu  menurut  Iqlimatul  Annisa  (2018:5)  kecenderungan  masyarakat  membeli produk kosmetik secara online hal ini dapat menjadi celah bagi para pelaku usaha kosmetik impor ilegal untuk selalu bisa memasarkan produknya, dan pola pikir masyarakat pada hasil instan,  ini  bisa  menjadi  salah  satu  pemicu  maraknya  peredaran  produk  kosmetik  yang mengandung  zat  aditif  atau  bahan  berbahaya  karena  pihak  produsen  akan  selalu mengikuti  kemauan  pasar  jika  pasar  menginginkan  sebuah  produk  dengan  hasil instan  makan  zat  bebahaya  akan  menjadi  pilihan  para  produsen  demi  mengikuti arus pasar. Serta, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai produk kosmetik  dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen serta  apa  saja  yang  harus  menjadi  perhatian  jika  terjadi  pelanggaran  atas  hak-hak  dari konsumen kosmetik
Bahkan  dalam  Islam  juga  diatur  bagaimana  cara  bermuamalah yang  benar, terdapat prinsip-prinsip bermuamalah yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi agar kegiatan yang  kita  lakukan  itu  mendapat  keridhaan  dari  Allah  SWT,  seperti  prinsip  kejujuran  ( al- amanah ), keadilan ( adalah ), keseimbangan( al-whusto ), kebenaran (al-shidqah ), tolong-menolong ( ta’wun ), kebersamaan dan persamaan ( ukhuwwah ), serta kebebasan ( freewill ).
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al -Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 176-187)
https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
Jika  melirik  ke  dalam  ketentuan  Hukum  Ekonomi  Islam,  pererdaran  krim  wajah melalui  kegiatan  berbisnis  hendaknya  dilakukan  dengan  mengikuti  etika  berbisnis  yang sesuai dengan syariat. Yaitu tidak merugikan salah satu pihak dan harus bisa memberikan manfaat. Dalam hal ini, penting bagi produsen untuk memproduksi krim wajah yang sudah memenuhi  standar  keamanan  BPOM  maupun  LPPOM.  Hal  ini  guna  untuk  menjamin tercapainya kemaslahatan bagi produsen maupun konsumen dan agar menghindari adanya kerugian yang dapat mendatangkan perselisihan.
Allah SWT Berfirman:
ۚ َنْيىدىسْفُم ىضْرَْلَا  ىفِ اْوَ ثْعَ ت  َلََو ْمُهَء ۤاَيْشَا َساَّنلا اوُسَخْبَ ت  َلََو “Dan Janganlah  kamu  merugikan  manusia  dengan  mengurangi  hak-haknya dan  janganlah membuat kerusakan di bumi.” (Q.S As - Syu’ara:183)
Di  dalam  Islam  sendiri  perkara  yang  dapat  mendatangkan  kemudharatan  sebaiknya dihindari,  sebab  jika  terjadi  sesuatu  hal  yang  merugikan  pihak  penjual  tidak  akan  mau bertanggung jawab. Memang krim wajah yang beredar di masyarakat saat ini ada yang bisa berdampak baik ada juga yang bisa berdampak buruk. Tergantung bagaimana sesorang itu memakai produk tersebut.
Penelitian  terdahulu  yang  mengkaji  peredaran  krim  wajah  tanpa  nomor  registrasi badan pengawasan obat dan makanan telah dilakukan sebelumnya, seperti oleh: 1). Pertiwi dan  Yahya  pada  tahun  2019  yang  berfokus  perlindungan  hukum  terhadap  peredaran kosmetik  yang  mencantumkan  izin  fiktif  (Pertiwi  &  Yahya,  2019);  2).  Eriyanti,  Nahra  & Faisal  pada  tahun  2020  yang  berfokus  pada  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen pembelian kosmetik secara online (Eriyanti et al., 2020). Berdasarkan penelitian terdahulu dan  paparan  latar  belakang  diatas  maka  penulis  terdapat  fokus  penelitian  kali  ini    yang berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya.  Penelitian  ini  akan  berfokus  pada  sistem  dan dampak  krim  wajah  tanpa  nomor  registrasi  BPOM  dari  sudut  pandang  hukum  ekonomi Islam.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mengkaji permasalahan sistem dan dampak krim wajah tanpa nomor registrasi BPOM perspektif hukum ekonomi Islam.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kepustakaan (library  research), yang mana peneliti akan mengumpulkan data dari literature (kepustakaan) baik dari artikel jurnal ataupun dari buku sebelumnya yang bertumpu pada kajian dan telaah teks.  Penelitian
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al -Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 176-187)
https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
ini  dikategorikan  penelitian  kualitatif,  disini  peneliti  akan  berusaha  menguak  atau mendiskripsikan  fakta  yang  sebenarnya  dalam  bentuk  kata-kata  yang  berasal  dari  uraian tertulis. Penelitian ini meliputi analisa dan pemahaman ysng teratur dan spesifik mengenai pola  perilaku  sosial  masyarakat.  Penelitian  ini  nantinya  akan  mencoba  membahas bagaimana fungsi dan peran hukum ekonomi Islam untuk di optimalkan kembali di tengah masyarakat  sehingga  mampu  untuk  memberi  arah  dan  mengakomodasikan  berbagai kepentingan  dalam  hal  ini  baik  kepentingan  masyarakat,  kepentingan  pemuka  agama  dan tentunya kepentingn negara.
Penelitian  ini  akan  menggunakan  sumber  data  primer  dan  sekunder,  sumber  data primer  dari  penelitian  ini  bersumber  dari  buku,  jurnal,  artikel,  skripsi,  tesis  dan  disertasi yang  berkaitan  dengan  penelitian.  Dan  sumber  data  sekunder  berasal  dari  komentar, blog/website, berita atau artikel, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peredaran  krim  wajah  yang  belum  terdaftar  pada  BPOM  ini  dilakukan  melalui transaksi  online.  Hal  ini  disebabkan  karena  transaksi  online  jangkauannya  lebih  luas  dan sulit  untuk  diawasi  secara  menyeluruh  apabila  terjadi  pelanggaran-pelanggaran.  Sehingga transaksi  krim  wajah  yang  illegal  ini  lebih  banyak  dilakukan  melalui  media  elektronik. Masyarakat  pun  lebih  mudah  terpengaruhi  oleh  berbagai  informasi  tentang  kosmetika melalui iklan online atau video-video beauty vlogger yang pada zaman sekarang emang sedang marak.
Erianti  dan  Fazial  (2022:99)  dalam  penelitiannya menyebutkan  bahwa  pelaku  usaha menyatakan  alasan  menjual  kosmetik  secara  online  karena  mudah  dan  keuntungan  yang didapatkan  lebih  banyak  serta  penjualannya  pun  akan  meluas  karena  online  shop  tidak memiliki batasan koneksi. Kemudian penjualan secara online juga tidak seterbuka penjualan offline  seperti  pada  tempat  umum  sehingga  sulit  dilakukan  penyitaan  bagi  petugas  yang terkait.
Bisnis  kosmetik  saat  ini  menjadi  lahan  yang  menggiurkan  bagi  para  pelaku  usaha, tingginya  demand  akan  kosmetik  membuat  menjamurnya  penjaja  kosmetik  di  platform e- commerce . hal ini juga di pengaruhi oleh kondisi pandemic COVID-19 yang mengubah pola belanja masyarakat dri offline menjadi online.
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al -Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 176-187)
https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
Transaksi  di  dunia  maya  umumnya  dilakukan  dengan  menggunakan  media  sosial, seperti instagram, facebook, dan media sosial lainnya serta aplikasi-aplikasi penunjang jual beli online seperti Tokopedia, Shopee, Lazada dan sebagainya.
Sebagai  upaya  penanggulangan  yang  dilakukan  BPOM  dalam  masalah  perederan kosmetika yang tidak memiliki izin edar melalui distribusi online, salah satunya yaitu dengan melakukan sosialisasi,  informasi,  dan  edukasi.  Seperti  mengajak  mahasiswa ke  masyarakat agar  dapat  memberikn  infromasi  bagaimana  cara  memilih  kosmetik  yang  baik,  sehingga pengawasan tersebut tidak hanya dari BPOM saja, tetapi juga masyarakat dapat ikut serta mengawasi,  masyarakat  juga  bisa  cerdas  dalam  memilih  produk-produk  kosmetik  yang aman dan tidak berbahaya. Jadi upayanya melalui strategi pencegahan (sosialisasi, edukasi), strategi pengawasan dan penindakan.
Ada  dua  dampak  yang  terjadi  pada  kulit  sebagai  bentuk  pengaruh  dari  pemakaian kosmetika, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dalam hal ini tentu sja dampak positif yang  diharapkan  oleh  para  konsumen  sedangkan  dampak  negatifnya  sama  sekali  tidak diingikan  karena  akan  menyebabkan  kesehatan  memburuk  dan  merusak  kulit  pada umumnya.
Pemakaian krim wajah harus disesuaikan jenis dan kebutuhan kulit, krim wajah atau produk  kosmetika  yang  sesuai  dengan  jenis  kulit  akan  memberikan  dampak  positif  bagi kulit  wajah  sedangkan  yang  tidak  sesuai  dengan  jenis  dan  kebutuhan  kulit  kita  akan memberikan dampak negatif. (Pangaribuan, 2017:23)
Dampak  negatif  pemakaian  krim  wajah  juga  dapat  dtemukan  pada  pemakaian  krim yang  megandung  bahan-bahan  yang  tidak  aman,  biasanya  bahan-bahan  berbahaya  ini digunakan  pada  produk  krim  wajah  yang  belum  terdaftar  pada  badan  POM  atau  disebut juga produk illegal. Sedangkan produk krim wajah yang dibuat dari bahan-bahan yang aman tidak akan memunculkan dampak negatif pada kulit.
Krim wajah atau kosmetika yang tidak aman dapat menimbulkan efek samping yang negatif  atau  buruk  yang  dapat  membahayakan  kesehatan,  baik  kesehatan  kulit  maupun kesehatan tubuh. Kandungan-kandungan berbahaya seperti hidroqunion , mercury , asam retinoat dan rhodamin B telah dilarang oleh BPOM untuk digunakan dalam produk kosmetik. Hal ini diatur  dalam  Peraturan  Kepala  Badan  POM  Nomor  HK.03.1.23.08.11.07517  tahun  2011 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. (BPOM RI, 2011)
Adapun Produk Kosmmetika yang belum mendapatkan Izin dari BPOM adalah:
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al -Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 176-187)
https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
No  Nama Produk Lokasi Peredaran 1  Madame Gie Sweet Cheek Blushed 03 Jakarata dan Sekitarnya 2  Casandra Lip Balm Tanggerang dan Sekitarnya 3  Marie Anne Beauty Shadow Kota Jambi 4  QL Matte Lipstick Sumatera Selatan, Jambi 5 D’Beauty Kerinci
Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito (2018:2) menyampaikan, bahwa sebagian besar yang  ditemukan  mengandung  merkuri,  hidrokinon  dan  asam  retinoat.  Ratusan  kosmetik dan  obat  ilegal  ini  ditemukan  dari  hasil  pengawasan  produk  di  peredaran  (post-market control secara rutin), adanya kasus, serta operasi-operasi di seluruh Indonesia. Beliau juga menyampaikan kosmetik yang tidak ada izin edar dinilai berbahaya, kandungan akan zat-zat tersebut  bisa  menyebabkan  kanker  (karsinogenik),  kelainan  pada  janin  (teratogenik),  dan iritasi kulit.
MUI  dalam  fatwanya  menjelaskan  bahwa  Penggunaan  kosmetika  dalam  (untuk dikonsumsi/masuk  ke  dalam  tubuh)  yang  menggunakan  bahan  yang  najis  atau haram hukumnya haram. Jadi sudah jelas sekali para MUI pun telah sepakat bahwa produk- produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya maka hukumnya haram.
Produk  kosmetika  yang  berbahaya  yang  mengandung  zat-zat  adiktif  seperti hidroqunion , mercury , asam retinoat dan rhodamin B perlu diwaspadai oleh konsumen agar tidak terkena  efek  samping  negatif.  Memang  benar  bahwa  pemakaian  krim  wajah  yang mengandung  kandungan  seperti hidroqunion atau mercury dapat  mencerahkan  kulit  wajah sehingga  kulit  tampak  lebih  putih  dalam  waktu  yang  terbilang  singkat.  Namun  hal  ini bukanlah hal positif karena krim wajah yang mengandung bahan-bahan berbahaya tersebut dapat berakibat buruk bagi kesehatan karena pada dasarnya proses mencerahkan kulit tidak akan  terjadi  sesingkat  itu,  proses  mencerahkan  kulit  biasanya  akan  memakan  waktu berbulan-bulan dan tidak bisa didapatkan secara instan.
Menurut  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  No.  445/MENKES/PER/V/1998 tentang  bahan,  zat  warna,  substrat,  zat  pengawet  dan  tabir  surya  pada  kosmetik.  Dalam kadar  yang  sedikitpun  mercury  dapat  bersifat  racun.  Mulai  dari  perubahan  kulit,  bintik- bintik hitam, alergi iritasi, serta pemakaian dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al -Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 176-187)
https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
otak, ginjal dan gangguan perkembangan janin. Bahkan paparan jangka pendek dalam dosis tinggi  dapat  menyebabkan  muntah-muntah,  diare  dan  kerusakan  paru-paru  serta  zat kasinorgenik.
Islam  mengatur  semua  hal  di  dunia  dengan  sangat  baik,  Islam  sendiri  sebenarnya tidak  melarang  umatnya  untuk  berhias  karena  Allah  SWT  menyukai  keindahan  namun dengan  syarat  tidak  berlebih-lebihan  saja  dan  tidak  haram  kandungannya.  Serta  barang tersebut  harus  pula  memberikan  manfaat  bagi  pemakainya  apabila  justru  malah mendatangkan mudharat maka ini bertentangan dengan kaidah fiqh adh-dhararu yuzalu yang artinya segala bentuk kemudharatan harus dihilangkan. Kaidah ini merupakan turunan dari kaidah laa dharar walaa dhirar yang artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain.
Jika kita dlihat dari segi transaksi krim wajah tanpa nomor registrasi BPOM ini dapat dikonfirmasi  telah  terjadi  pelanggaran  peraturan  baik  undang-undang  maupaun  hukum islam.  Dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  Nomor  8  Tahun  1999  pasal  4 huruf a dijelaskan bahwa konsumen berhak mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan  keselamatan  tetapi  pada  transaksi  ini  hak  tersebut  tidak  terpenuhi  karena  penjual memperjualbelikan  barang/produk  yang  tidak  terjamin  keamanannya  karena  produk tersebut tidak memiliki izin edar resmi sehingga ini termasuk kedalam praktek illegal.
Islam  mengharamkan  penipuan  dan  kecurangan  dalam  semua  aktifitas  manusia, termasuk  dalam  kegiatan bisnis  dan  jual  beli.  Memberikan  penjelasan  dan  informasi  yang tidak benar, mencampur barang yang baik dengan yang buruk, menunjukkan contoh barang yang baik dan menyembunyikan yang buruk. Penipuan ini berakibat merugikan konsumen atau  pembeli,  lebih  jauh  lagi  produk  yang  akan  dijual  harus  dijelaskan  kekurangan  dan cacatnya.  Perilaku  menyembunyikan  kecacatan  ini  disebut  kezhaliman.  Harta  yang didapatkan  dengan  cara  berbohong,  menyembunyikan  kecacatan  atau  mengurangi timbangan adalah harta yang haram.
Dari penelitian ini peneliti mengambil kesimpulan bahwa jual beli produk kosmetika yang tidak teregistrasi di Badan POM termasuk kepada bentuk jual beli gharar yang mana definisi  gharar  menurut  Al-Musyarif  dalam  buku  karangan  Al-Assal  dan  Karim  (1999:93) adalah : “ Bai’ul gharar adalah jual beli dalam keadaan bahaya, yang tidak diketahui harga, barang, keselamatannya, dan kapan memperolehnya”
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al -Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 176-187)
https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
Jelas bahwa adanya unsur kecurangan atau tipuan dalam transaksi krim wajah tanpa nomor registrasi BPOM ini yang mana pihak yang diuntungkan disini hanyalah salah satu pihak  saja  yaitu  penjual  sedangkan  pembeli  dirugikan  karena  akan  berbahaya  bagi kesehatannya apabila menggunakan kosmetik/krim wajah yang tidak aman.
Bentuk transaksi ini juga telah bertentangan dengan asas-asas hukum ekonomi Islam seperti  asas manfaah yaitu  asas  yang  berarti  bahw  segala  bentuk  kegiatan  muamalah  harus memberikan  keuntungan  dan  manfaat  bagi  pihak  yang  terlibat.  Kedua,  asas adamul  gharar yaitu  bahwa  pada  setiap  aktivitas  muamalah  tidak  boleh  ada gharar atau  tipu  daya  atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya. Kemudian asas as-shidiq yang  artinya  harus  menjunjung  tinggi  kejujuran  dan  kebenaran  dalam bermuamalah.  Serta  asas  al-bir  al-taqwa  yang  berarti  harus  berperilaku  yang  baik  dan meninggalkan yang dlarang dalam Islam. Transaksi ini cacat karena tidak memenuhi syarat barang apa saja yang boleh diperjualbelikan dalam Islam.
Islam padahal dengan tegas melarang segala bentuk aktifitas gharar sebagaimana dlam hadis riwayat ukhari muslim yang dikutip Rahman (2002:457), Rasulullah SAW bersabda : “ Dari Hurairah ra, Rasulullah SAW mencegah dari jual beli al-hashah dan jual beli gha rar.” (H.R Bukhari Muslim)
Segala  bentuk  kegiatan  muamalah  itu  diperbolehkan  selama  tidak  ada  dalil  yang melarangnya,  maka  beradarkan  hadis  diatas  sudah  sangat  jelas  bahwa  transaksi  gharar  itu dilarang.  Seperti  yang  telah  dijelaskan  juga  sebelumnya  bahwa  transaksi  ini  tidak berkesesuaian dengan kaidah laa dhararu walaa dhirar karena dalam islam tidak diperbolehkan mengelola sesuatu yang merugikan banyak orang. (Mardani, 2021:15)
Dalam  melakukan  transaksi  ada  prinsip-prinsip  yang  harus  dipegang,  namun  dalam penelitian  ini  para  pelaku  usaha  telah  melanggar  prinsip  jual  beli  seperti  bersikap  benar, amanah  dan  jujur.  Sehingga  peneliti  menyimpulkan  bahwa  peredaran  krim  wajah  tanpa nomor registrasi BPOM ditinjau dari perspektif hukum islam hukumnya adalah haram atau belum sesuai dengan syariat Islam.

## KESIMPULAN
Peneliti  memberi  kesimpulan  bahwa  peredaran  krim  wajah  tanpa  nomor  registrasi BPOM ini mengunakan sistem online, dimana transasi ini dilakukan di internet, seperti di Facebook, Instagram, serta media sosial lainnya, hal ini disebabkan karena transaksi online jangkauannya  lebih  luas  dan  sulit  untuk  diawasi  secara  menyeluruh  apabila  terjadi
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al -Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 176-187)
https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
pelanggaran-pelanggaran.  adapun  dampak  dari  penggunaan  krim  wajah  tentu  saja  bisa berbahaya karena menggunakan bahan-bahan yang berbahaya, seperti iritasi, kulit memerah muncul  bintik-bintik  atau  flek  hitam,  kulit  mengelupas  dan  menjadi  tipis  hingga  dapat menyebabkan kanker kulit, kerusakan otak, serta ganguan pada janin. Dan menurut hukum ekonomi  islam  hukumnya  adalah  haram  karena  terdapat  unsur  gharar  (tipuan)  dalam transaksi tersebut yaitu tidak ada info yang jelas mengenai barang sehingga salah satu pihak dalam transaksi menjadi dirugikan. Baik obyek atau subjek jual beli telah melanggar kaidah laa dhararu walaa dhirar karena krim ini membahayakan kesehatan. Kemudian transaksi ini juga  tidak  sesuai  dengan  asas-asas  dan  prinsip  ekonomi  dalam  ekonomi  Islam  yaitu  asas manfaah, asas adamul gharar , asas as-shidiq (kejujuran), serta asas al-bir al-taqwa .
Bahayanya  penggunaan  krim  wajah  tanpa  nomor  registrasi  tidak  membuat  sebagian masyarakat  Indonesia  khawatir,  mereka  masih  tetap  menggunakan  krim  tersebut  dengan berbagai alasan. Oleh karena itu, diperlukan lembaga BPOM meningkatkan pengawasannya baik itu dilapangan maupun di Internet agar produk-produk yang tidak memiliki izin dapat bisa  diatasi  dengan  secepatnya  dan  pada  akhirnya  dapat  membantu  masyarakat  dalam memilih  produk  krim  wajah  yang  memiliki  nomor  registrasi  BPOM.  Rekomendasi penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menjelaskan sanksi tegas bagi yang menjualbelikan produk krim wajah tanpa nomor registrasi BPOM baik di lapangan maupun online

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Assal  dan  Karim.  (1999), Sistem  Prinsip  dan  Tujuan  Ekonomi  Islam,  (Imam  Saefudin Terjemahan) , Bandung: Pustaka Setia
Annisa Iqlimatul, (2018), “ Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Zat Adifti f”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Aulia,  Fauziah,  (2015), “  Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Penggunaan  Serbuk  Emas  Dalam Kosmetik ”, ”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
BPOM  RI  (2015). Langkah  Cerdas  Memilih  Kosmetik .  Diakses  pada  tanggal  10  September 2022  dari https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/8264/Langkah-Cerdas- Memilih-Kosmetik.html
BPOM  RI  (2015). Dampak  Penggunaan  Kosmetik  Mengandung  Bahan  Berbahaya .  Diakses  pada tanggal 10 September 2022 dari
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al -Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 176-187)
https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/8263/Dampak-Penggunaan-

## Kosmetik%20Mengandung-Bahan-Berbahaya.html
Departemen Agama RI, (1996), Al- Qur’an dan Terjemahnya , Semarang : Karya Toha Putra Eriyanti,  Nahara  dan  Faisal,  L.  (2020), “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen Pembelian Kosmetik Secara Online dalam Perspektif Mabi’ Dalam Aqad Bai’ Salam” , Journal Of Sharia Econmic Law , 3 (1) 95-106
Fatwa  MUI  Nomor  26  Tahun  2013  tentang “ Standar  Kehalalan  Produk  Kosmetika  dan Penggunaanya ”
Hasan,  M.  Ali  (2003) Berbagai  Macam  Transaksi  Dalam  Islam  (Fiqih  Muamalat) .  Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada
Kepala BPOM RI, (2018), “Daftar Kosmetik Ilegal yang Ditarik BPOM.” Di akses pada tanggal 15  Desember  2022  dari https://jambi.tribunnews.com/2018/11/19/ini-daftar- kosmetik-ilegal-yang-ditarik-bpom-bisa-sebabkan-alergi-dan-iritasi?page=2 .
Kusumastuti  dan  Khairon.  (2019). Metode  Penelitian  Kualitatif ,  Semarang:  Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo
Mahgfuroh, Wahidatul. (2020), “J ual Beli Secara Online Dalam Tinjauan Hukum Islam ”. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah, 2 (1) 34-40
Mardani, (2021), Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia . Bandung: PT Refika Aditama
Nugrahani,  Farida,  (2014). Metode  Penelitian  Kualitatif  Dalam  Penelitian  Pendidikan  Bahasa . Surakarta: LPPM Univet bantara
Pangaribuan,  L.  (2017). “ Efek  Samping  Kosmetik  dan  Penanganannya  bagi  Kaum Perempuan ”, Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera. 15 (2) 20-28
Pertiwi,  Y.  I.,  &  Yahya,  A.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mencantumkan Nomor Izin Edar Fiktif Di Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan , 3 (4), 829-842.
Rahman  (2002), Penjelasan  Lengkap  Hukum  Hukum  Allah  (Syariah) ,  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada
Syafei, Rachmat. (2006). Fiqih Muamalah . Bandung: Pustaka Setia
Wati, L. (2019). “ Peran Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM)  Provinsi Jambi Dalam Mengatasi  Peredaran  Kosmetik  Yang  Mengandung  Zat  Berbahaya” (Skripsi,  IAIN  Sulthan Thaha Saifuddin)
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al -Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 176-187)
https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
Yuliana,  dkk.  (2017),  “ Transaksi  Ekonomi  Dan  Bisnis  Dalam  Tinjauan  Fiqih  Muamalah” Yogyakarta: Idea Press