Kajian Yuridis Penelantaran … – Ardiansyah, Ferdricka Nggeboe, Abdul Hariss

## KAJIAN YURIDIS PENELANTARAN ANAK OLEH ORANG TUA MENURUT PERSFEKTIF HUKUM INDONESIA
Oleh :
Ardiansyah ∗
Ferdricka Nggeboe ∗
Abdul Hariss ∗

## ABSTRAK
Kebijakan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  korban penelantaran  oleh  orang  tua  menurut  persfektif  Hukum Indonesia  adalah  peraturan-peraturan  yang  dibuat  oleh Pemerintah  yang  bertujuan  memberikan  perlindungan hokum. Adapun peraturan – peraturan dimaksud adalah Kitab Undang  Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Undang  Undang Nomor  4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak,  Undang Undang  Nomor  39  Tentang  Hak  Asasi  Manusia,  Undang Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  Undang  Undang  Nomor 35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang  Undang  23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak.  Analisa  yuridis perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran oleh orang  tua  di    Indonesia  belum  optimal  dikarenakan  kasus penelantaran  anak  oleh  orang  tua  masih  meningkat.  Hal  ini disebabkan oleh masih lemahnya system hokum yang terdiri dari  komponen  Struktur,  Substansi,  dan  kultur  yang  tidak dapat  saling  bekerjasama  pelaksanaan  perlindungan  hokum terhadap  korban  anak.  Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan maka saran yang disampakaikan yaitu Meningkatkan peranan pemerintah Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah,
∗ Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Unbari ∗ Pengajar  Program  Magister  Ilmu  Hukum  Unbari  dan  Fakultas  Hukum Universitas Lang Lang Buana ∗ Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari
Masyarakat,  Keluarga,  dan  Orang  Tua atau  Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan  Perlindungan  Anak  Dilakukan  sosialisasi simultan  terhadap  penerapan  Undang  Undang  Nomor  35 Tahun  2014  dikarenakan  penetapan  Undang  Undang  ini merupakan  penyesuaian  terhadap  beberapa  ketentuan  dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak  dalam  memberikan  perlindungan  hokum terhadap anak sehingga tercapai kesejahteraan terhadap anak Kata kunci:  Penelantaran  Anak, Orang  Tua,  Hukum
Indonesia

## A. Latar Belakang
Indonesia  sebagai  bangsa  melayu  mengekspresikan kata “anak” adalah “ buah hati sibiran tulang ” ataupun “ sinar dunia ”.  Istilah ini  yang  diberikan kepada  anak  menunjukkan bahwa pentingnya keberadaan anak bagi kelangsungan hidup sebuah  rumah  tangga  yang  awalnya  terdiri  dari  suami  istri yang  diikat  oleh  ikatan  perkawinan  sah  secara  agama  dan resmi oleh Negara. Ikatan perkawinan yang sah menimbulkan dampak  yang  besar  dalam  pertanggungjawaban  yang  besar terhadap anak. Selain itu Anak juga merupakan aset berharga suatu  bangsa  dan  negara  di  masa  mendatang  yang  harus dijaga  dan  dilindungi  hak-haknya.  Hal  ini  dikarenakan bagaimanapun  juga  di  tangan  anak-anak  lah  kemajuan  suatu bangsa tersebut akan ditentukan.
Semakin  modern  suatu  negara,  seharusnya  semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif
bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka perlindungan. Perlindungan  yang  diberikan  negara  terhadap  anak  –  anak meliputi  berbagai  aspek  kehidupan,  yaitu  aspek  ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam maupun aspek hukum.
Anak mempunyai hak yang bersifat asasi,
sebagaimana  yang dimiliki orang dewasa, hak asasi manusia (HAM).  Pemberitaan  yang  menyangkut  hak  anak  tidak segencar sebagaimana hak-hak orang dewasa (HAM) atau isu gender,  yang menyangkut hak perempuan. Perlindungan hak anak  tidak  banyak  pihak  yang  turut  memikirkan  dan melakukan  langkah-langkah  kongkrit.  Demikian  juga  upaya untuk  melindungi  hak-hak  anak  yang  dilanggar  yang dilakukan  negara,  orang  dewasa  atau  bahkan  orang  tuanya sendiri,  tidak  begitu  menaruh  perhatian  akan  kepentingan masa  depan  anak.  Padahal  anak  merupakan  belahan  jiwa, gambaran  dan  cermin  masa  depan,  aset  keluarga,  agama, bangsa dan negara.
Perlindungan  yang  diberikan  terhadap  anak  harus diberikan  secara  menyeluruh  yang  terus  diupayakan  oleh Pemerintah  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat agar tercipta suasana aman, tentram dan makmur seperti yang tersirat  dalam  tujuan  nasional  bangsa  Indonesia  yang tercantum  dalam  Pembukaan  Undang-undang  Dasar  1945 alenia  IV  yakni  mewujdkan  masyarakat  adil  makmur berdasarkan  Pancasila  dan  lebih  jelasnya  telah  diamanatkan
Kajian Yuridis Penelantaran … – Ardiansyah, Ferdricka Nggeboe, Abdul Hariss
dalam  Pasal  28B  ayat  (2)  Amandemen    Undang-undang Dasar 1945 bahwa :
“Setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup, tumbuh  dan  berkembang              serta  berhak  atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”
Pertumbuhan dan perkembangan anak amat
ditentukan oleh lingkungan di sekitar anak. Lingkungan yang paling  dekat  dengan  anak  adalah  keluarga  terdiri  dari  ayah dan ibu yang sering dikenal sebagai orang tua. Secara umum dapat  diambil  pengertian  bahwa  orang  tua  atau  keluarga adalah:
1. Merupakan kelompok kecil yang umumnya terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak.
2. Hubungan  antar  anggota  keluarga  dijiwai  oleh suasana afeksi dan rasa tanggung jawab.
3. Hubungan sosial di antara anggota keluarga relatif tetap dan didasarkan atas ikatan darah,
perkawinan atau adopsi.
4. Umumnya  orang  tua  berkewajiban  memelihara,
merawat,  dan  melindungi  anak  dalam  rangka sosialisasinya agar meraka mampu mengendalikan diri dan berjiwa sosial 1 .
1 Nursyamsiyah  Yusuf, Ilmu  Pendidikan ,  Pusat  Penerbitan  dan Publikasi, Tulung Agung, 2000, hal. 66
Orang tua memiliki peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan  anak  berupa  pendidikan,  perhatian,  tanggap kebutuhan  dan  keinginan  anak,  adanya  kasih  sayang  dan kehangatan  orang  tua  dengan  anak.  Pendidikan  orang  tua lebih  menekankan  pada  aspek  moral  atau  pembentukan kepribadian  dari  pada  pendidikan  untuk  menguasai  ilmu pengetahuan,  dasar  dan  tujuan  penyelenggaraan  pendidikan keluarga  bersifat  individual,  sesuai  dengan  pandangan  hidup orang  tua  masing-masing,  sekalipun  secara  nasional  bagi keluarga-keluarga Indonesia memiliki dasar yang sama, yaitu pancasila.  Ada  orang  tua  dalam  mendidik  anaknya mendasarkan  pada  kaidah-kaidah  agama  dan  menekankan proses  pendidikan  pada  pendidikan  agama  dan  tujuan  untuk menjadikan  anak-anaknya  menjadi  orang  yang  saleh  dan senantiasa  takwa  dan  iman  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, ada  pula  orang  tua  yang  dasar  dan  tujuan  penyelenggaraan pendidikannya berorientasi kepada kehidupan sosial ekonomi kemasyarakatan  dengan  tujuan  untuk  menjadikan  anak- anaknya menjadi orang yang produktif dan bermanfaat dalam kehidupan masyarakat.
Orang  tua  merupakan  lembaga  pendidikan  tertua, bersifat informal, yang pertama dan utama dialami oleh anak serta  lembaga  pendidikan  yang  bersifat  kodrati,  orang  tua
Kajian Yuridis Penelantaran … – Ardiansyah, Ferdricka Nggeboe, Abdul Hariss
bertanggung  jawab  memelihara,  merawat,  melindungi,  dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. 2
Dari  uraian  yang  telah  diuraikan  begitu  pentingnya peranan  orang  tua  dalam  pertumbuhan  dan  perkembangan anak  sangat  berbanding  terbalik  dengan  berbagai  kasus penelantaran  anak  yang  terjadi  di  Indonesia.  Pertama,  kasus penelantaran  Anak  terjadi  pada  Januari  Tahun  2012,  terjadi penelantaran  tiga  orang  anak  bernama    Rafael  (3,5  Tahun), Farel  (1,8  Tahun),  dan  Puteri  (9  Bulan)  yang  ditelantarkan ibunya  di  sebuah  rumah  kontrakan  di  Pinang,  Tangerang, dengan  alasan  seorang  ibu  tersebut  menelantarkan  ketiga anaknya  di  karenakan  untuk  mencari  suaminya  yang meninggalkannya. Kedua, kasus empat anak yang
diterlantarkan  oleh  orang  tua  kandungnya  sendiri.  Hal  ini terjadi diduga karena si orang tua mempunyai hutang. Karena takut  ditagih,  mereka  nekad  meninggalkan  anak  mereka dengan  menjauhkan  diri  dari  si  penagih  hutang. 3 .
Ketiga,kasus  penelantaran  5  orang  anak  di  Perumahan Cibubur yang dilakukan oleh orang tua kandung (UP dan NS) pada  bulan  Mei  Tahun  2015.  Kasus  ini  terungkap  berawal dari  laporan  masyarakat  melalui  media  sosial  yang  direspon oleh  Komisi  Perlindungan  Perlindungan  Anak  Indonesia
2 Binti  Maunah, Ilmu Pendidikan, Teras, Yogyakarta, 2009, hal. 92 3 http://metro.news.viva.co.id/news/read/126597- ibu_penelantar_tiga_anak_itu_dibawa_polisi (12 Januari 2015)
Kajian Yuridis Penelantaran … – Ardiansyah, Ferdricka Nggeboe, Abdul Hariss
(KPAI). Untuk membuktikan telah terjadi penelantaran anak, KPAI  berkoordinasi  dengan  aparat  polsek  dan  polres setempat  mendatangi  lokasi  dan  ditemukan  penelalantaran  5 orang anak oleh orang tua kandung, berdasarkan hasil survey dan wawancara masyarakat sekitar berupa :
1. Terjadi  kekerasan  selama  bertahun  –  tahun  dan penelantaran  semenjak  bulan  Desember  2014 terhadap 5 orang anak
2. Pengusiran  anak  oleh  orang  tua  kandung terhadap  anak  bungsu  berinisial  D  yang  telah berlangsung  selama  dua  bulan  lalu  dan  tidur  di Pos Jaga
3. Kondisi  di  dalam  rumah,  sampah  terlihat  di mana-mana.  piring  kotor  menumpuk.  mana pakaian  yang kotor atau bersih sudah tidak jelas oleh  orang  tua.  lah  penelantaran  5  anak  di Cibubur
4. Tindak Kekerasan  yang  dialami oleh  lima anak tersebut  oleh  orang  tua  apabila  mendapatkan bantuan dari warga sekitar, maka orang tua akan memarahi anak-anaknya 4 .
Kejadian  penelantaran  5  orang  anak  oleh  orang  tua di Cibubur yang telah diungkapkan melalui media sosial oleh
4 http://news.metrotvnews.com/read/2015/05/15/126338/kronologi-kasus- orangtua-usir-anak-terungkap ( 12 Januari 2015)
warga  sekitar  ini  merupakan  bentuk  kepedulian  masyarakat sekitar    terhadap  tindakan  orang  tua  yang  tidak  dapat ditoleransi  lagi.  Kejadian  ini  bukanlah  satu  kasus  saja  tetapi masih  banyak  kasus    penelantaran  anak  oleh  orang  tua  yang tidak  terungkap  ke  publik  dan  juga  diakibatkan  oleh ketidakpedulian  masyarakat  sekitar  yang  menganggap  ini kekerasan  terhadap  anak  sebagai  metode  pendidikan  orang tua terhadap anak-anaknya ?.
Perlindungan  hukum  terhadap  anak  diperhatikan serius  oleh  negara  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia dengan  memberikan  jaminam  kesejahteraan,    perlindungan terhadap  hak  anak  yang  merupakan  hak  asasi  manusia dikarenakan  anak  merupakan    tunas,  potensi,  dan  generasi muda  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa  memiliki  peran strategis,  ciri,  dan  sifat  khusus.  Negara  Indonesia  telah memberikan  posisi  anak  dalam  peraturan  perundang undangan Indonesia  yaitu Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dicantumkan dalam Pasal 2 angka (1) , menyatakan :
Pasal 2
(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
a. suami, isteri, dan anak;
Hak  anak  yang  memerlukan  peranan  penting  orang tua  telah  dicantumkan  pada  Pasal  6  Undang-Undang
Kajian Yuridis Penelantaran … – Ardiansyah, Ferdricka Nggeboe, Abdul Hariss
Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa :
Pasal 6
Setiap  Anak  berhak  untuk  beribadah  menurut agamanya,  berpikir,  dan  berekspresi  sesuai  dengan tingkat  kecerdasan  dan  usianya  dalam  bimbingan Orang Tua atau Wali.
Selanjutnya  penelantaran  anak  oleh  orang  tua kandung yang menjadi kajian penelitian ini menurut Undang Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002
Tentang Perlindungan Anak dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak dikarenakan perbuatan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, penelantaran,  pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan secara  melawan  hukum.  sebagaimana  dicantumkan  Pasal    1 angka 15 (a) dan didalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  juga  dicantumkan  larangan  melakukan  kekerasan terhadap anak yang merupakan anggota dalam lingkup rumah tangga, menyatakan :
Pasal 5
Setiap  orang  dilarang  melakukan  kekerasan  dalam rumah  tangga  terhadap  orang  dalam  lingkup  rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik;
b. kekerasan psikis;
c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.
Negara  Indonesia  telah  mengatur  sanksi  hukuman bagi  pelaku  penelantaran  anak  yang  dikategorikan  sebagai
Kajian Yuridis Penelantaran … – Ardiansyah, Ferdricka Nggeboe, Abdul Hariss
kekerasan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak, sebagai berikut :
Pasal 76 B Setiap  Orang  dilarang  menempatkan,  membiarkan,
melibatkan,  menyuruh  melibatkan  Anak  dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Pasal 77B Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76B,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun dan/atau  denda  paling  banyak  Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah).
dan  juga  diatur  di  dalam  Undang  Undang  Nomor  23  Tahun 2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga, sebagai berikut :
Pasal 44 (1)   Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan kekerasan  fisik  dalam  lingkup  rumah  tangga sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf  a dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5
(lima)  tahun  atau  denda  paling  banyak
Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
(2)   Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  mengakibatkan  korban  mendapat jatuh  sakit  atau  luka  berat,  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
(3)   Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2)  mengakibatkan  matinya  korban, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  15 (lima  belas)  tahun  atau  denda  paling  banyak
Rp45.000.000,00  (empat  puluh  lima  juta rupiah).
Fenomena Penelanataran anak yang terjadi tidak ada satupun kasus yang diproses hukum dalam penegakan hukum terhadap  orang  tua  yang  melakukan  tindakan  penelantaran terhadap anaknya, hal ini merupakan terpuruknya dunia anak di  Indonesia.  dunia  anak  yang  diharapkan  merupakan kegiatan  bermain,  belajar  dan  mengembangkan  minat  serta bakatnya untuk  masa depan, realitas diwarnai data kelam dan menyedihkan  anak  Indonesia  masuh  terus  mengalami kekerasan. secara kebudayaan mereka masih berada di tengah situasi  menindas,  gambaran  tentang  anak-anak  ideal  seperti yang  tertera  dalam  Konvensi  Hak  Anak    masih  jauh  dari kenyataan, mereka masih menjadi bagian yang terpinggirkan, tereksplorasi,  terepresi  oleh  Lingkungan  dan  budaya  dimana mereja hidup , seperti dalam keluarga, masyarakat pendidikan formal di sekolah dan sector kehidupan lainnya. Modernisasi di  negeri  ini  belum  memperhatikan  persoalan  anak  dengan baik  justru  yang  terjadi  mereka  menjadi  korban  dari modernitas yang tengah berlangsung 5 .
5 Abu  Huraerah, Kekerasan  Anak  Terhadap  Anak ,  Nuansa, Bandung, 2006, hal. 15

## B. Kebijakan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak
Korban  Penelantaran  Oleh  Orang  Tua  Menurut Persfektif Hukum Indonesia
Perwujudan  dalam  memperoleh  keamanan  terjamin terhadap  anak-anak,  Kebijakan  hukum  dilakukan  adanya peraturan-peraturan  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  yang bertujuan  memberikan  perlindungan  hukum.  Adapun peraturan  –  peraturan  dimaksud  adalah  Kitab  Undang Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Undang  Undang  Nomor  4 Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak,  Undang  Undang Nomor  39  Tentang  Hak  Asasi  Manusia,  Undang  Undang Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga,  Undang  Undang  Nomor  35  Tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang  Undang  23  Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban Penelantaran Oleh Orang Tua di dalam KUHP, terdapat lima Pasal  yaitu  pasal  304,  305,  306,  307,  309.  kedudukan  anak dalam  hukum  pidana  telah  dijelaskan  KUHP    diletakkan dalam  pengertian  seorang  anak  yang  belum  dewasa,  sebagai orang  yang  mempunyai  hak-hak  khusus  dan  perlu mendapatkan  perlindungan  menurut  ketentuan  hukum  yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek  hukum  positif  terhadap  proses  normalisasi  anak  dari perilaku  menyimpang  untuk  membentuk  kepribadian  dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan  yang  layak.  Pengertian  anak  dalam  KUHP dapat kita ambil contoh dalam Pasal 287 KUHP, dalam Pasal disebutkan  bahwa  anak  di  bawah  umur  adalah  apabila  anak tersebut  belum  mencapai  usia  15  (lima  belas)  tahun. Sebagaimana diketahui bahwa penelantaran anak  merupakan penasehat  hukum  atau  pengurus  atas  penetapan  pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas,  atas  orang  yang  bukan  anak  sendiri;  maka  sanksi bagi pelaku penelantaran anak orang tua sebagai berikut
Kajian Yuridis Penelantaran … – Ardiansyah, Ferdricka Nggeboe, Abdul Hariss

## Pasal 304
Barang  siapa  dengan  sengaja  menempatkan  atau membiarkan  seorang  dalam  keadaan  sengsara, padahal  menurut  hukum  yang  berlaku  baginya  atau karena  persetujuan  dia  wajib  memberi  kehidupan, perawatan  atau  pemeliharaan  kepada  orang  itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Pasal 305 Barang  siapa  menempatkan  anak  yang  umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan  anak  itu  dengan  maksud  untuk melepaskan diri daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

## Pasal 306
(1)  Jika  salah  satu  perbuatan  berdasarkan  pasal  304 dan  305  mengakibatkan  luka-luka  berat,  yang bersalah  diancam  dengan  pidana  penjara  paling lama tujuh tahun enam bulan.
(2)   Jika  mengakibatkan  kematian  pidana  penjara paling lama sembilan tahun.

## Pasal 307
Jika yang melakukan kejahatan berdasarkan pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu, maka pidana yang ditentukan  dalam  pasal  305  dan  306  dapat  ditambah dengan sepertiga.

## Pasal 309
Dalam  hal  pemidanaan  berdasarkan  salah  satu kejahatan  dalam  pasal  304  -  308,  maka  hak-hak tersebut dalam pasal 35 No. 4 dapat dicabut.
adapun  maksud  dari  pasal  35  No.  4  adalah  pencabutan  hak asuh,  wali,  pengawas  orang  tua  terhadap  anak  berdasarkan penetapan pengadilan.
Sementara yang dimaksud dengan "luka berat" dalam Pasal  306,  dapat  merujcik  pada  ketentuan  Pasal  90  KUHP, yang menggariskan bahwa : Luka berat berarti:
1.   Jatuh  sakit  atau  mendapat  luka  yang  tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; 2.   Tidak mampu terus-menerus untuk menijalankan  tugas  jabatan  atau  pekeijaan pencarian; 3.   Kehilangan salah satu pancaindera; 4.   Mendapat cacat berat;
5.   Menderita sakit lumpuh;
6.   Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban Penelantaran  Oleh  Orang  Tua  menurut  Undang  Undang Nomor  4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak,  dimana didalam  Undang  Undang  ini  diatur  hak-hak  anak,  tugas  dan tanggung  jawab  sebagai  orang  tua  terhadap  anak-anak mereka  dan  peranan  Pemerintah  mengadakan  pengarahan, bimbingan,  bantuan,  dan  pengawasan  terhadap  usaha kesejahteraan  anak  yang  dilakukan  oleh  masyarakat,  dengan penjelasan sebagai berikut:
Pasal 2
(1)  Anak  berhak  atas  kesejahteraan,  perawatan, asuhan  dan  bimbingan  berdasarkan  kasih  sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus  untuk  tumbuh  dan  berkembang  dengan wajar. (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan  kemampuan  dan  kehidupan sosialnya,  sesuai  dengan  kebudayaan  dan
kepribadian  bangsa,  untuk  menjadi  warganegara yang baik dan berguna.
(3)  Anak  berhak  atas  pemeliharaan  dan  perlidungan, baik  semasa  dalam  kandungan  maupun  sesudah dilahirkan.
(4)  Anak  berhak  atas  perlindungan  terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya
dengan wajar.

## Pasal 3
Dalam  keadaan  yang  membahayakan,  anaklah  yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan. Pasal 9 Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab  atas  terwujudnya  kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Pasal 10 (1)  Orang tua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal  9,  sehingga  mengakibatkan  timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua  terhadap  anaknya.  Dalam  hal  itu  ditunjuk orang atau badan sebagai wali.
(2)   Pencabutan  kuasa  asuh  dalam  ayat  (1)  tidak menghapuskan  kewajiban  orang  tua  yang bersangkutan  untuk  membiayai,  sesuai  dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya. (3) Pencabutan dan pengembalian  kuasa  asuh  orang  tua  ditetapkan dengan keputusan hakim.
Kajian Yuridis Penelantaran … – Ardiansyah, Ferdricka Nggeboe, Abdul Hariss
Pasal 11
(1)  Usaha  kesejahteraan  anak  terdiri  atas  usaha pembinaan,  pengembangan,  pencegahan,  dan rehabilitasi.
(2)   Usaha  kesejahteraan  anak  dilakukan  oleh Pemerintah dan atau masyarakat.
(3)   Usaha  kesejahteraan  anak  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  dan  atau  masyarakat  dilaksanakan baik di dalam maupun di luar Panti.
(4)   Pemerintah  mengadakan  pengarahan,  bimbingan, bantuan,  dan  pengawasan  terhadap  usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat.
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban Penelantaran  Oleh  Orang  Tua  Menurut  Undang  Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia, dimana Anak adalah setiap  manusia  yang  berusia  di  bawah  18  (delapan  belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak  yang masih dalam kandungan  apabila  hal  tersebut  adalah  demi  kepentingannya (Pasal 1 Angka 5) yang memiliki asas-asas dasar sebagai hak asasi  manusia  yang  diakui  dan  dijunjung    oleh  Negara Republik  Indonesia sebagai hak  yang secara kodrati melekat pada  dan  tidak  terpisahkan  dari  manusia,  yang  harus dilindungi,  dihormati,  dan  ditegakkan  demi  peringatan martabat  kemanusiaan,  kesejahteraan,  kebahagiaan,  dan kecerdasan serta keadilan (Pasal 2). Dalam rangka penegakan hak  asasi  manusia,  perbedaan  dan  kebutuhan  dalam masyarakat  hukum  adat  harus  diperhatikan  dan  dilindungi
Kajian Yuridis Penelantaran … – Ardiansyah, Ferdricka Nggeboe, Abdul Hariss
oleh hukum, masyrarakat, dan pemerintah (Pasal  6 ayat (1)) menjadi tanggung jawab pemerintah (Pasal 8).
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban Penelantaran  Oleh  Orang  Tua  Menurut  Undang  Undang Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dimana anak merupakan bagian dari lingkup keluarga dan dilarang melakukan kekerasan terhadap anak  dan  pengaturan  sanksi  pidana  bagi  pelaku  yang melakukan  kekerasan  terhadap  anak,  diketahui  bahwa penelantaran  anak  oleh  orang  tua  merupakan  wujud kekerasan  yang  dapat  berdampak  fisik  maupun  psikis, menyatakan bahwa :
Pasal 2 (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
a. suami, isteri, dan anak; Pasal 5 Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis;
c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.

## Pasal 6
Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit,atau luka berat.
Pasal 7
Kajian Yuridis Penelantaran … – Ardiansyah, Ferdricka Nggeboe, Abdul Hariss
Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang
Pasal 15 Setiap  orang  yang  mendengar,  melihat,  atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib  melakukan  upaya-upaya  sesuai  dengan  batas kemampuannya untuk: a. mencegah berlangsungnya tindak pidana; b. memberikan perlindungan kepada korban; c. memberikan pertolongan darurat; dan d.  membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Pasal 27 Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan  oleh  orang  tua,  wali,  pengasuh,  atau  anak yang  bersangkutan  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang  undangan  yang berlaku.
Pasal 44
(1)   Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). (2)   Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
(3)  Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
(4)   Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan seharihari,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

## Pasal 45
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). (2)   Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau
halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan seharihari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
Adanya  penelantaran  anak  serta  pengabaian  hak-hak dan  kewajiban  pihak  yang  menjadi  korban  merupakan  suatu indikator  adanya  ketidakseimbangan  dalam  tanggung  jawab anggota  masyarakat  semacam  ini,  manusia  tidak  dilindungi secara  baik.  Penelantaran  anak  dalam  konteks  hukum
Kajian Yuridis Penelantaran … – Ardiansyah, Ferdricka Nggeboe, Abdul Hariss
Indonesia  sangatlah  tidak  dibenarkan,  karena  bertentangan dengan  aturan  hukum  lainnya  yaitu  Undang  Undang  Nomor 35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang  Undang  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang  Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang  Undang  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak mulai berlaku semenjak 17 Oktober 2014 dengan  dasar  pertimbangan  anak  sebagai  tunas,  potensi,  dan generasi  muda  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa  memiliki peran  strategis,  ciri,  dan  sifat  khusus  sehingga  wajib dilindungi  dari  segala  bentuk  perlakuan  tidak  manusiawi yang  mengakibatkan  terjadinya  pelanggaran  hak  asasi manusia;  dan  dalam  rangka  meningkatkan  perlindungan terhadap  anak  perlu  dilakukan  penyesuaian  terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Berkaitan dengan penelantaran anak didalam Undang Undang  Nomor  35  Tahun  2014  termasuk  kedalam  tindakan kekerasan  terhadap  anak,  secara  jelas  dinyatakan  Pasal  1 Angka  15a  :  “Kekerasan  adalah  setiap  perbuatan  terhadap
Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau
penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan hukum.”.  sehingga  anak  berhak  memperoleh  perlindungan
dari kekerasan yang dialami (Pasal 15) dan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat,
Keluarga, dan Orang Tua, menyatakan :
Pasal 20 Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan
Perlindungan Anak
Orang  tua  yang  menjadi  pelaku  penelantaran  terhadap anaknya  didalam  Undang  Undang  Nomor  35  Tahun  2014 secara tegas dilarang keras, sebagai berikut :
Pasal 76B Setiap  Orang  dilarang  menempatkan,  membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

## Pasal 76C
Setiap  Orang  dilarang  menempatkan,  membiarkan, melakukan,  menyuruh  melakukan,  atau  turut  serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.
Selanjutnya  di  dalam  Undang  Undang  Nomor  35  Tahun
2014, sanksi hukuman pelaku penelanataran anak telah diatur sebagai berikut :

## Pasal 77B
Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  76B,  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan/atau  denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Kajian Yuridis Penelantaran … – Ardiansyah, Ferdricka Nggeboe, Abdul Hariss
Pasal 80 (1)  Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76C, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  3
(tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak  Rp72.000.000,00  (tujuh  puluh  dua  juta rupiah).
(2)   Dalam  hal  Anak  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun dan/atau  denda  paling  banyak  Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah). (3)   Dalam  hal  Anak  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2)  mati,  maka  pelaku  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

## C. Pelaksanaan  Pembebasan  Bersyarat  dalam  Sistem Peradilan Pidana Terpadu
Negara  Indonesia  telah  memiliki  kebijakan  hukum dalam  bentuk  peraturan-peraturan  memberikan  perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran oleh orang tua dan memberikan  sanksi  hukuman  bagi  orang  tua  sebagai  pelaku penelantaran.    Namun  dalam  penegakan  hukum  terhadap kasus  penelantaran  anak  oleh  orang  tua  belum  optimal memberikan  perlindungan  hukum  terhada    anak  sebagai korban. Hal ini didasarkan pada laporan jumlah  penelantaran anak oleh orang tua makin hari terus meningkat sebagaimana
Kajian Yuridis Penelantaran … – Ardiansyah, Ferdricka Nggeboe, Abdul Hariss
data  Kementerian  Sosial  pada  tahun  2014  berjumlah  5,900 anak  dan  mengalami  kenaikan  sebesar  4,8  %  dari  tahun sebelumnya 6 ,
Peningkatan jumlah penelantaran anak oleh orang tua disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor Internal, berupa :
1. Faktor  ekonomi,  penghasilan  yang  diperoleh  oleh orang  tua  dalam  mencukupi  kebutuhan  keluarga dan anak-anak menuntut orang tua menelantarkan dan sasaran kemarahan kepada anaknya.
2. Kekerasan yang dilakukan kepada istri atau suami membawa  dampak  kepada  anak  yang  juga menjadi  sasaran  kemarahan  sehingga  pada  saat menjadi  Orang  tua  yang  “berbakat”  menganiaya anaknya
3. Adanya peranan ayah dan ibu yang tidak berjalan sebagaimana  mestinya  dimana  ayah  sebagai pemimpin  keluarga,  dan  ibu  sebagai  yang membimbing  dan  menyayangi  atau  orangtua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan  fisik  terhadap  anak  dibandingkan dengan  orangtua  utuh.  Karena  keluarga  dengan orangtua  tunggal  biasanya  berpendapatan  lebih kecil  dibandingkan  keluarga  lain,  sehingga  hal
6 http://www.gresnews.com (20 Februari  2015)
tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  penyebab meningkatnya  tindak  kekerasan  terhadap  anak. Keluarga – keluarga yang sering bertengkar secara kronis    atau  istri  yang  diperlakukan  salah mempunyai  tingkat  tindakan  kekerasan  terhadap anak  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan keluarga yang tanpa masalah.
4. Adanya  Stres  yang  ditimbulkan  oleh  berbagai kondisi  sosial  meningkatkan  resiko  kekerasan terhadap  anak  dalam  keluarga.  Kondisi  –  kondisi sosial  ini  mencakup  :  pengangguran,  penyakit, kondisi  perumahan  buruk,  ukuran  keluarga  besar dari rata – rata, kelahiran bayi baru, adanya orang cacat  dirumah  dan  kematian  seorang  anggota keluarga.
5. Pandangan  keliru  tentang  posisi  anak  dalam keluarga,  orang  tua  menganggap  bahwa  anak adalah  sosok  yang  lemah,  tidak  tahu  apa-apa sehingga berdampak kepada pola asuh  yang salah diberikan oleh orang tua.
6. Faktor  pendidikan,  tingkat  pendidikan  orang  tua yang  rendah  sehingga  berdampak  terhadp  pola asush  terhadap  anak-anaknya  seperti  sewenang- wenang,  tidak  mengetahui  bahwa  anak  adalah
penerus  bangsa  yang  dilindungi  oleh  pemerintah sebagaimana diatur di dalam Undang Undang.
Sedangkan  factor  eksternal  terjadinya  perbuatan penelantaran  anak  oleh  orang  tua  adalah  Kelakuan  anak  itu sendiri,  seperti  anak  malas,  susah  untuk  ditegur  oleh  orang tua  didukung  juga  oleh  orang  tua  yang  telah  letih  bekerja seharian sehingga timbul kekerasan yang dianggap orang tua sebagai pola asuh, hukuman dari orang tua seperti tidur diluar kamar, tidak diberi uang jajan yang terus dilakukan oleh anak sehingga  timbul  pengusiran  oleh  orang  tua  dalam  rangka mendidik, anak menderita gangguan perkembangan,
menderita penyakit kronis, disebabkan ketergangtungan anak pada  lingkungannya,  anak  mengalami  cacat  tubuh,  retardasi mental,  gangguan  tingkah  laku,  autisme  dan  anak  yang melakukan perilaku menyimpang.
Tindakan  penelantaran  orang  tua  terhadap  anaknya membawa  dampak  bagi  terganggunya  perkembangan  anak dimana  kurangnya  perhatian  dan  kasih  sayang  orang  tua terhadap anak menyebabkan anak memiliki rasa tidak aman, gagal  mengembangkan  perilaku  akrab,  mengalami  masalah penyesuaian  diri  pada  masa  yang  akan  datang  dan menimbulkan  dampak  psikis  dimana  anak  tidak  tahu  harus mengadu terhadap permasalahan-permasalahan yang
dihadapi
Kajian Yuridis Penelantaran … – Ardiansyah, Ferdricka Nggeboe, Abdul Hariss
Data  yang  telah  dikemukakan  oleh  penulis  dan merujuk pendapat Hakristuti Hakrisnowo menyatakan bahwa :
Hukum  yang  telah  dipilih  sebagai  sarana  untuk mengatur  kehidupan  bermasyarakat,  bernegara  dan berbangsa  yang  berwujud  peraturan  perundang- undangan  melalui  apararur  negara,  maka  perlu ditindaklanjuti  usaha  pelaksanaan  hukum  itu  secara baik  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan. Disini  kita  telah  masuk  ke  dalam  bidang  penegakan hukum.  Dalam  hal  ini  perlu  diperhatikan  komponen- komponen  yang  terdapat  dalam  sistem  hukum  yaitu struktur, substansi dan kultur. 7
Diperoleh  adanya  kelemahan  pada  struktur,  substansi  dan kultur  dalam  upaya  perlindungan  hukum  terhadap  anak korban  penelantaran  oleh  orang  tua  yang  tidak  dapat bekerjasama.  Peranan  struktur,  substansi  dan  kultur diibaratkan  sebagai  mesin;  b)  substansi  adalah  apa  yang dikerjakan  dan  dihasilkan  oleh  mesin  itu;  dan  c)  kultur hukum  adalah  apa  saja  atau  siapa  saja  yang  memutuskan untuk  menghidupkan  dan  mematikan  mesin  itu,  serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.
Kasus  Penelantaran  Anak  oleh  Orang  Tua  sebagai fokus  kajian  penelitian  dalam  kenyataan  penegakan hukumnya  tidak  ada  satupun  yang  diproses  sampai  ke  tahap
7 Harkristuti  Harkrisnowo, Reformasi  Hukum:  Menuju  Upaya Sinergistik  Untuk  Mencapai  Supermasi  Hukum  yang  Berkeadilan , Jurnal Keadilan Vol. 3, No. 6 Tahun 2003/2004.
peradilan, hal ini merujuk pada Teori yang dikemukakan oleh Harkristuti  Harkrisnowo memiliki  kelemahan-kelemahan,  maka Kajian  ketiga  aspek  yang  dikemukakan  diperoleh  sebagai berikut  :
1. Aspek Struktur
Aspek  ini  meliputi  pihak-pihak  yang  membentuk maupun  menerapkan  hukum  atau  law  enforcement. Bagian-bagian  itu  law  enforcement  adalah  aparatur penegak  hukum  yang  mampu  memberikan  kepastian, keadilan,  dan  kemanfaat  hukum  secara  proporsional. Aparatur  penegak  hukum  menyangkup  pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam srti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman,
penasehat hukum dan petugas sipir lembaga
pemasyarakatan.  Setiap  aparat  dan  aparatur  diberikan kewenangan  dalam  melaksanakan  tugasnya  masing- masing,  yang  meliputi  kegiatan  penerimaan  laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan  vonis  dan  pemberian  sanksi,  serta  upaya pembinaan kembali terpidana.
Sistem  peradilan  pidana  haruslah  merupakan  suatu kesatuan  terpadu  dari  usaha-usaha  untuk  menanggulangi kejahatan  yang  sesungguhnya  terjadi  dalam  masyarakat. Apabila  kita  hanya  memakai  sebagian  ukuran  statistik
kriminalitas.,  maka  keberhasilan  sistem  peradilan  pidana akan  dinilai  berdasarkan  jumlah  kejahatan  yang  sampai alat  penegak  hukum.  Beberapa  banyak  yang  dapat diselesaikan kepolisian, kemudian diajukan oleh
kejaksaan  ke  pengadilan  dan  dalam  pemeriksaan  di pengadilan dinyatakan bersalah dan dihukum. Sebenarnya apa  yang  diketahui  dan  diselesaikan  melalui  system peradilan  pidana  hanya  puncaknya  saja  dari  gunung  es. Masih  banyak  yang  tidak  terlihat,  tidak  dilaporkan (mungkin  pula  tidak  diketahui  misalnya  dalam  hal “kejahatan dimana korbannya tidak dapat ditentukan atau “crimes  without  victims”)  dan  karena  itu  tidak  dapat diselesaikan. Keadaan seperti ini tidak dapat
dipersalahkan  sepenuhnya  kepada  system  peradilan pidana.  Karena  tugas  system  ini  terutama  menyelesaikan kasus-kasus yang sampai padanya.
Secara  sosiologis,  setiap  aparat  penegak  hukum tersebut  mempunyai  kedudukan  (status)  dan  peranan (role).  Kedudukan  (sosial)  merupakan  posisi  tertentu  di dalam  struktur  kemasyarakatan.  Kedudukan  tersebut merupakan  peranan  atau  role,  oleh  karena  itu  seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya
mempunyai  peranan.  Suatu  hak  merupakan  wewenang untukberbuat  dan  tidak  berbuat,  sedangka  kewajiban adalah beban atau tugas.
Kajian Yuridis Penelantaran … – Ardiansyah, Ferdricka Nggeboe, Abdul Hariss
Suatu  peranan  tertentu  dapat  dijabarkan  dalam unsure-unsur sebagai berikut :
1. Peranan yang ideal / ideal role
2. Peranan yang seharusnya / expected role
3. Peranan  yang  dianggap  oleh  diri  sendiri  /
perceived role, dan
4. Peranan  yang  sebenarnya  dilakukan  /  actual  role.
Penegak  gukum  dalam  menjalankan  perannya tidak dapat berbuat sesuka hati mereka juga harus memperhatikan etika  yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau
mempertimbangkan  tingkah  laku  manusia  dalam pengambilan  keputusan  moral.  Dalam  profesi penegak  hukumm  sendiri  mereka  telah  memiliki kode  etik  yang  diatur  tersendiri,  tapi  dalam prakteknya kode etik yang telah diterapkan dan di sepakati  itu  masih  banya  di  langgar  oleh  para penegak  hukum.  Akibat  perbuatan  –  perbuatan para  penegak  hukum  yang  tidak  memiliki integritas  bahkan  dapat  dikatakan  tidak  beretika dalam menjalankan profesinya sehingga mengakibatkan  lambatnya  pembangunan  hukum yang  diharapkan  oleh  bangsa  ini,  bahkan menimbulkan  pikiran  –  pikiran  negative  dan
Kajian Yuridis Penelantaran … – Ardiansyah, Ferdricka Nggeboe, Abdul Hariss
mengurangi  kepercayaan  masyarakat  terhadap kinerja penegak hukum.
Dalam  pelaksanaannya  penegak  hukum  oleh penegak  hukum  di  atas  dijumpai  beberapa  halangan yang  disebabkan  oleh  penegak  hukum  itu  sendiri dalam  kasus  penelantaran  anak  oleh  orang  tua, halangan-halangan tersebut antara lain :
1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.  Maksudnya  adalah  keterbatasan kemampuan penegak hukum untuk memancing  keterbukaan  anak  yang  menjadi korban  penelantaran  oleh  orang  tua  sebagai saksi  untuk  menceritakan  kejadian-kejadian
yang dialaminya.
2. Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi.
3. Kegairahan  yang  sangat  terbatas  untuk memikirkan  masa  depan  sehinga  sulit  sekali untuk membuat suatu proyeksi.
4. Belum  adanya  kemampuan  untuk  menunda pemuasan  suatu  kebutuhan  tertentu  terutama kebutuhan material.
5. Kurangnya  daya  inovatif  yang  sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.
hambatan  maupun  halangan  penegak  hukum  dalam melakukan  penegakan  hukum  tersebut  dapat  diatasi dengan  cara  mendidik,  membiasakan  diri  untuk mempunyai  sikap-sikap  antara  lain  :  sikap  terbuka senantiasa siap menerima perubahan melalui pelatihan- pelatihan  berbasic  psikologi  dan  mental  anak,  peka terhadap  masalah  yang  terjadi  dialami  oleh  anak  yang menjadi korban, senantiasa mempunyai informasi yang lengkap yaitu menyangkut integritas penegak hukum di dalam  penyelidikan  dan  penyidikan  secara  terperinci terhadap  kasus  penelantaran  anak  oleh  orang  tua, orientasi  ke  masa  kini  dan  masa  depan,  menyadari potensi  yang  dapat  di  kembangkan,  berpegang  pada suatu  perencanaan,  percaya  pada  kemampuan  iptek, menyadari  dan  menghormati  hak  dan  kewajiban, berpegang  teguh  pada  keputusan  yang  diambil  atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantab.
2. Aspek substansi
Setiap masyarakat memiliki hukum sebagai normative dalam  hubungan  antar  warga  masyarakat,  hal  ini bertujuan  agar  hubungan  masyarakat  berlangsung  lestari dan mencapai tujuan bersama. Sedangkan hukum bersifat mengatur  dan  memaksa  melalui  sanksi-sanksi  yang dijatuhkan  terhadap  para  pelanggar  hukum  antara  lain berupa hukuman pidana.
Kajian Yuridis Penelantaran … – Ardiansyah, Ferdricka Nggeboe, Abdul Hariss
Hukum  pidana  sendiri  adalah  bagian  daripada keseluruhan  hukum  yang  berlaku  di  suatu  negara,  yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :
1. Menentukan  perbuatan-perbuatan  mana  yang tidak  boleh  dilakukan,  yang  dilarang  dengan disertai  ancaman  atau  sanksi  yang  berupa  pidana tertentu  bagi  siapa  yang  melarang  perbuatan penelantaran anak oleh orang tua.
2. Menentukan kapan dan  dalam hal-hal apa kepada mereka  yang  telah  melanggar  larangan-larangan itu  dapat  dikenakan  atau  dijatuhi  pidana  sebagai mana  yang  diancamankan  dilain  sisi    negara memberikan  tanggung  jawab  kepada  orang  tua untuk memberikan mengasuh, memlihara, mendidik, dan melindungi anak : menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya serta
memberikan  pendidikan  karakter  dan  penanaman nilai  budi  pekerti  pada  anak  dan  orang  tua menunjukkan  sikap  tidak  peduli  terhadap  anak (penelantaran)  sebagai  pola  pendidikan  agar  anak mandiri.
3. Menentukan  dengan  cara  bagaimana  pengenaan pidana  itu  dapat  dilaksanakan  apabila  ada  orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
Akibatnya  didalam  penerapan  hukum  pidana  atau undang-undang  oleh  penegak  hukum  pada  kenyataannya tidak  berjalan  seperti  fungsi  dan  tyjuan  hukum  pidana  yang dimaksud,  hal  ini  merupakan  gangguan  penegakan  hukum yang  berasal  dari  hukum  pidana  dan  atau  undang-undang yang mungkin disebabkan karena :
1. Belum adanya peraturan pelaksanaan  yang sangat dibutuhkan  untuk  menerapkan  undang-undang, dan
2. Ketidak  jelasan    arti  kata-kata  didalam  undang- undang  yang  mengakibatkan  kesipang  siuran  di dalam penafsiran dan penerapannya.
Untuk  menghindari  atau  mencegah  permaslaahan penegakan  hukum  yang  berasal  dari  hukum  pidan  adan  atau undang-undang seperti tersebut diatas, maka perlu diperhatikan  dasar  kontruksi  hukum  pembuatan  hukum pidana.
3.Aspek Kultur
Aspek  kultur  dengan  masyarakat  bertujuan  untuk mencapai  kedamaian  didalam  masyarakat.  Masyarakat  juga mempounyai  kecenderungan  yang  besar  untuk  mengartikan hukum  dan  bahkan  mengidentifikasi  dengan  petugas  (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi).
Salah  satu  akibatnya  adalah  bahwa  baik  buruknya hukum  senantiasa  dikaitkan  dengan  pola  perilaku  penegak hukum  itu  sendiri  yang  merupakan  pendapatnya  sebagai cerminan  dari  hukum  sebagai  struktur  dan  proses.  Keadaan tersebut  juga  dapat  memberikan  pengaruh  baik  yakni  bahwa penegak  hukum  akan  merasa  bahwa  prilakunya  senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat.
Permasalahan  lain  yang  timbul  sebagai  akibat anggapan  masyarakat  adalah  mengenai  penerapan  undang- undang  yang  ada  /  berlaku.  Jika  penegak  hukum  menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka
kemungkinan  penafsiran  mengenai  pengertian  perundang- undangan bisa terlalu luas atau bahkan terlalu sempit. Selain itu mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah bahwa perundang-undangan kadangkala tertinggal dengan perkembangan  di  dalam  masyarakat.  Anggapan-anggapan masyarakat tersebut harus mengalami perubahan dalam kadar tertentu.  Perubahan  tersebut  dapat  dilakukan  melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang berkesinambungan dan  senantiasa  dievaluasi  hasil-hasilnya  untuk  kemudian dikembangkan  lagi.  Kegiatan-kegiatan  tersebut  nantinya  kita dapat  menempatkan  hukum  pada  kedudukan  dan  peranan yang semestinya.
Penelantaran  anak  oleh  orang  tua  dalam  penegakan hukum mengalami kendala-kendala yaitu :
a. orang tua sendiri yang merupakan pelaku penelantaran, sehingga  kebanyakan  keluarga  yang  tidak  melaporkan kasus  ini.  Karena  apabila  kasus  ini  tersebar,  maka hanya akan menjadii aib bagi keluarga.
b. Sulitnya  mendapat  keterangan  yang  sebenar-benarnya dari korban anak, apabila ada orang tua di sisinya.
c. Adanya intervensi dari pihak keluarga yang
mengintimidasi  si  Anak  sehingga  kasus  ini  seperti ditutup tutupi.
d. Kesulitan dalam Reintegrasi, hal ini dikarenakan orang tua  tidak  mau  menerima  anak  itu  kembali  di  dalam keluarga.  Hal  ini  disebabkan  kekecewaan  orang  tua yang  merasa  anaknya  telah  mencemari  nama  baik
keluarga. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam
melaksanakan  perlindungan  hukum  kepada  anak  korban penelantaran  oleh  orang  tua  yaitu  secara  preventif  dan represif.  Adapun  upaya  yang  dilakukan  dalam  mencegah terjadinya penelantaran anak oleh orang tua , berupa:
1. Pengaturan dalam perspektif normatif yakni Peraturan Perundang-Undangan,  ada  beberapa  hal  yang  harus diperhatikan  seperti  sanksi  pidana,  dalam  pemberian sanksi  pidana  terhadap  pelaku  sebaiknya  diberikan hukuman  seberat-beratnya.  Pemberian  sanksi  berat tersebut harus diperhatikan pada motif pelaku, tujuan
pelaku  melakukan  tindak  pidana,  cara  pelaku melakukan  tindak  pidana  dan  motif  korban. Meningkatkan kerjasama sesama Lembaga penyantun korban  dan  berkoordinasi  dengan  pihak  kepolisian harus  dilakukan,  agar  kepolisian  segera  meminta bantuan  lembaga  ini  ketika  mendapat  laporan terjadinya  tindak  kekerasan  terhadap  anak.  Lembaga ini  perlu  didukung  setidaknya  oleh  pekerja  sosial, psikolog,  ahli  hukum  dan  dokter.  Dalam  kondisi daerah  yang  tidak  memungkinkan,  harus  diupayakan untuk  menempatkan  orang-orang  dengan  kualifikasi yang  paling  mendekati  para  profesional  di  atas, dengan  maksud  agar  lembaga  ini  dapat  mencapai tujuan yang diinginkan dengan baik. Pendanaan untuk lembaga  ini  harus  dimulai  dari  pemerintah  sendiri, baik  pusat  maupun  daerah,  dan  tentunya  dapat melibatkan masyarakat setempat baik secara individu maupun kelompok.
Sedangkan  Secara  Represif  diperlukan  perlindungan  hukum berupa:
1. Sosialisasi  penguatan  keluarga  ini  dapat  dilakukan dengan  berbagai  cara  diantaranya  Jalin  kokmunikasi yang  baik  di  rumah.  Usahakan  agar  orang  ua  dapat mengetahui  hal-hal  apa  saja  yang  telah  dilakukan anaknya  di  luar  rumah.  Komunikasi  ini  juga  dapat
mempererat  kedekatan  orang  tua  kepada  anak,  dan sebalikna sehingga anak lebih jujur kepada orang tua dan orang  tua  dapat  menjadi  sahabat  bagi  si  anak  dan menjadi teman curhat bagi sang anak.
Menitikberatkan  penyuluhan  bahwa  peranan  orang  tua peranan  orang  tua  terhadap  anaknya  dalam  pendidikan yaitu  meliputi  :  Kebutuhan  akan  rasa  kasih  saying; Kebutuhan  akan  rasa  aman,  Kebutuhan  akan  harga  diri, Kebutuhan  akan  rasa  kebebasan,    Kebutuhan  akan  rasa sukses, Kebutuhan akan mengenal.
2. pemberian restitusi dan kompensasi bertujuan mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban baik fisik  maupun  psikis,  serta  penggantian  atas  biaya  yang dikeluarkan sebagai akibat viktimisasi tersebut.
Mengenai  hak  ini  diatur  dalam  Pasal  98  ayat  (1) KUHAP, yaitu: Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan  di  dalam  suatu  pemeriksaan  perkara  pidana oleh  Pengadilan  Negeri  menimbulkan  kerugian  bagi orang  lain,  maka  Hakim  Ketua  Sidang  atas  permintaan orang  itu  dapat  menetapkan  untuk  menggabungkan perkara  gugatan  ganti  kerugian  kepada  perkara  pidana itu.Ketentuan yang ada dalam Pasal 98 KUHAP tersebut, tentang  kemungkinan  korban  mendapat  ganti  kerugian sangatlah  kurang,  terutama  karena  ganti  kerugian  yang diperkenankan adalah yang berkenaan dengan
penggantian  biaya  yang  telah  dikeluarkan  oleh  pihak yang dirugikan (korban).
3. Konseling  diberikan  kepada  anak  sebagai  korban penelantaran  oleh  orang  tua  yang  mengalami  trauma berupa rehabilitasi yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi psikis korban semula.
4. Pelayanan  /  bantuan  medis,  diberikan  kepada  korban anak yang menderita secara medis dan sosial. rehabilitasi medis tersebut adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu  dengan  memulihkan  kondisi  fisik  anak,  anak korban  dan  atau  anak  saksi.  Kemudian  yang  dimaksud dengan  rehabilitasi  sosial  adalah  proses  kegiatan pemulihan  secara  terpadu,  baik  fisik,  mental  maupun sosial,  agar  anak  korban,  dan  atau  anak  saksi  dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di
masyarakat. 5. perlindungan yang diberikan oleh masyarakat.
Masyarakat    mempunyai  andil  besar  dalam  membantu memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini dengan dapat  ditunjukkan  dengan  selalu  menghibur  korban (anak),  tidak  mengungkit-ungkit  dengan  menanyakan peristiwa  yang telah dialaminya, memberi dorongan dan motivasi  bahwa  korban  tidak  boleh  terlalu  larut  dengan masalah  yang dihadapinya, Sedangkan berkaitan dengan
peran  masyarakat  oleh  media  massa  harus  dilakukan dengan bijaksana demi perlindungan anak
6. Perlindungan  anak  yang  bersifat  non-yuridis  dapat berupa,  pengadaan  kondisi  sosial  dan  lingkungan  yang kondusif  bagi  pertumbuhan  anak,  kemudian  upaya peningkatan  kesehatan  dan  gizi  anak-anak,  serta peningkatan  kualitas  pendidikan  melalui  berbagai program  bea  siswa  dan  pengadaan  fasilitas  pendidikan yang lebih lengkap dan canggih.
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dikemukakan  penulis diperlukan  koordinasi  antara  Pemerintah,  Orang  Tua,  Guru dan  masyarakat  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap anak  sehingga  dapat  meminimalisir  penelantaran  terhadap anak sebagai berikut :
1. Orang  tua  dituntut  kecakapannya  dalam  mendidik  dan menyayangi  anak-anaknya.  Jangan  membiarkan  anak hidup  dalam  kekangan,  mental  maupun  fisik.  Sikap memarahi anak habis-habisan, apalagi tindakan
kekerasan  (pemukulan  dan  penyiksaan  fisik)  tidaklah arif,  karena  hal  itu  hanya  akan  menyebabkan  anak merasa  tidak  diperhatikan,  tidak  disayangi.  Akhirnya anak  merasa  trauma,  bahkan  putus  asa.  Penting  disadari orang  tua  bahwa  anak  dilahirkan  ke  dunia  ini  dilekati dengan berbagai hak yang layak didapatkannya. Seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan yang
baik,  kasih  sayang,  dan  perhatian.  Anak  pun  memiliki hak  untuk  mendapatkan  pendidikan  yang  baik  di keluarga  maupun  di  sekolah,  juga  nafkah  (berupa pangan, sandang dan papan). Bagaimanapun
keadaannya, tidak wajib seorang anak menafkahi dirinya sendiri, sehingga ia harus kehilangan banyak hak-haknya sebagai  anak  karena  harus  membanting  tulang  untuk menghidupi  diri  (atau  bahkan  keluarganya).  Siklus kekerasan  dapat  berkembang  dalam  keluarga.  Individu yang  mengalami  kekerasan  dari  orang  tuanya  dulu, memiliki kecenderungan signifikan untuk melakukan hal yang sama pada anak mereka nanti. Tingkah laku agresi dipelajari  melalui  pengamatan  dan  imitasi,  yang  secara perlahan terintegrasi dalam sistem kepribadian orang tua. Oleh karena itu penting bagi orang tua untuk menyadari sepenuhnya  bahwa  perilaku  mereka  merupakan  model rujukan  bagi  anak-anaknya,  sehingga  mereka  mampu menghindari  perilaku  yang  kurang  baik.  Peran  keluarga terutama  orang  tua  di  sini  sangatlah  penting. Perlindungan  dan  kasih  sayang  seharusnya  semakin ditingkatkan. Perekonomian yang sulit jangan
menjadikan  anak  sebagai  bahan  eksploitasi  untuk mencari uang. Masa anak masih dalam tahap belajar dan bermain serta mengenal lingkungan. Hal tersebut adalah bekal  mereka  untuk  mengahadapi  kehidupan  yang
selanjutnya  ketika  mereka  beranjak  dewasa  kelak sehingga  terpenuhinya  Dasar-dasar  tanggung  jawab keluarga atau orang tua dalam mendidik anak, yaitu:
a. Adanya  motivasi  atau  dorongan  cinta  kasih  yang menjiwai  hubungan  orang  tua  dan  anak,  kasih sayang  orang  tua  yang  ikhlas  dan  murni  akan mendorong sikap dan tindakan rela dan menerima tanggung  jawab  untuk  mengorbankan  hidupnya dalam memberi pertolongan kepada anaknya.
b. Pemberian  motivasi  kewajiban  moral  sebagai konsekwensi  kehidupan  orang  tua  terhadap keturunannya,  adanya  tanggung  jawab  moral  ini meliputi  nilai-nilai  spiritual,  menurut  para  ahli bahwa  penanaman  sikap  beragama  sangat  baik pada  masa  anak-anak.  Karena  seorang  anak memiliki  pengalaman  agama  yang  asli  dan mendalam,  serta  mudah  berakar  dalam  diri  dan kepribadiannya,  hal  tersebut  merupakan  faktor yang  sangat  penting  melebihi  orang  lain,  karena pada  saat  ini  anak  mempunyai  sifat wondering
(heran) sebagai salah satu faktor untuk memperdalam  pemahaman  spiritual  reality,  pada periode  ini  peranan  orang  tua  sering  mengajak anak-anaknya  ketempat-tempat  ibadah  sebagai penanaman  dasar  yang  akan  mengarahkan  anak
Kajian Yuridis Penelantaran … – Ardiansyah, Ferdricka Nggeboe, Abdul Hariss
pada  pengabdian  yang  selanjutnya,  dan  mampu menghargai  kehadiran  agama  dalam  bentuk pengalaman  dengan  penuh  ketaatan.  Dengan demikian,  penanaman  agama  yang  dimiliki  anak sejak  kecil  ini  betul-betul  tertanam  dan  berkesan pada dirinya.
c. Tanggung  jawab  sosial  adalah  bagian  dari keluarga  yang  pada  gilirannya  akan  menjadi tanggung  jawab  masyarakat,  bangsa  dan  Negara. Tanggung jawab sosial itu merupakan perwujudan kesadaran tanggung jawab kekeluargaan  yang  dibina  oleh  darah,  keturunan, dan kesatuan keyakinan. d. Memelihara dan membesarkan anaknya,
tanggung  jawab  ini  merupakan  dorongan  alami untuk  dilaksanakan  karena  anak  memerlukan makan, minum dan perawatan agar ia dapat hidup secara berkelanjutan, disamping itu ia
bertanggung  jawab  dalam  hal  melindungi  dan menjamin  kesehatan  anaknya  baik  secara jasmaniah  maupun  rohaniah  dan  berbagai gangguan  penyakit  atau  bahaya  lingkungan  yang dapat membahayakan diri anak tersebut.
e. Memberikan  pendidikan  dengan  berbagai  ilmu pengetahuan  dan  ketrampilan  yang  berguna  bagi
Kajian Yuridis Penelantaran … – Ardiansyah, Ferdricka Nggeboe, Abdul Hariss
kehidupan  anak  kelak,  sehingga  bila  ia  dewasa akan mampu mandiri. 8
Dengan  demikian,  terlihat  besar  tanggung jawab  orang  tua  terhadap  anak.  Bagi  seorang  anak, keluarga persekutuan hidup pada lingkungan keluarga tempat  dimana  ia  menjadi  diri  pribadi  atau  diri sendiri,  keluarga  juga  merupakan  wadah  bagi  anak dalam konteks proses belajarnya untuk mengembangkan  dan  membentuk  dari  dalam  fungsi sosialnya.
2. Peran  seorang  guru  dituntut  untuk  menyadari  bahwa pendidikan  di  negara  kita  bukan  saja  untuk  membuat anak  pandai  dan  pintar,  tetapi  harus  juga  dapat melatih  mental  anak  didiknya.  Peran  guru  dalam memahami  kondisi  siswa  sangat  diperlukan.  Sikap arif,  bijaksana,  dan  toleransi  sangat  diperlukan. Idealnya seorang guru mengenal betul pribadi peserta didik, termasuk status sosial orang tua murid sehingga
ia dapat bertindak dan bersikap bijak. Sebagaimana peranan guru yang dikemukakan
Sadirman adalah sebagai berikut:
a. Informator
8 Binti    Maunah, Ilmu  Pendidikan, Teras,  Yogyakarta  ,  2009,  hal 92 - 100
Kajian Yuridis Penelantaran … – Ardiansyah, Ferdricka Nggeboe, Abdul Hariss Sebagai pelaksana cara mengajar informatif
laboratorium,  studi  lapangan  dan  sumber  informasi kegiatan akademik maupun umum. b. Organisator Guru sebagai organisator, pengelola kegiatan akademik, silabus dan lain-lain. Komponen-
komponen  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  belajar- mengajar,  semua  diorganisasikan  dengan  sedemikian rupa,  sehingga  dapat  mencapai  efektivitas  dan efesiensi dalam belajar pada diri sendiri.
c. Motivator
Peranan  guru  sebagai  motivator  ini  penting  artinya
dalam rangka meningkatkan kegairahan dan
pengembangan  kegiatan  belajar  siswa.  Guru  harus dapat  merangsang  dan  memberikan  dorongan  serta reinforcement untuk mendinamisasikan potensi siswa, menumbuhkan  swadaya  (aktivitas)  dan  daya  cipta (kreativitas),  sehingga  terjadi  dinamika  di  dalam proses belajar mengajar.
d. Inisiator
Guru  dalam  hal  ini  sebagai  pencetus  ide-ide  dalam proses belajar. Sudah barang tentu ide-ide merupakan kreatif yang dapat dicontoh oleh siswa.
e. Transmitter
Dalam  kegiatan  belajar  guru  juga  akan  bertindak selaku penyebar kebijasanaa pendidikan dan
pengetahuan.
f.Fasilitator
Berperan  sebagai  fasilitator,  guru  dalam  hal  ini  akan memberikan  fasilitas  atau  kemudahan  dalam  proses belajar-mengajar,  misalnya  saja  dengan  menciptakan suasana  kegiatan  belajar  mengajar  yang  sedimikian rupa,  sesuai  dengan  perkembangan  siswa,  sehingga interaksi  belajar  mengajar  akan  berlangsung  secara efektif
g.Mediator
Guru sebagai dapat diartikan sebagai penengah dalam kegiatan  belajar  siswa.  Misalnya  menengahi  atau memberikan  jalan  keluar  kemacetan  dalam  kegaitan diskusi  siswa.  Mediator  juga  diartikan  sebagai penyedia media.
h. Evaluator
Ada  kecenderungan  bahwa  peran  sebagai  evaluator, guru  mempunyai  otoriatas  untuk  menilai  prestasi siswa  dalam  bidang  akademis  maupun  tingkah  laku sosialnya,  sehingga  dapat  menentukan  bagaimana siswa itu berhasil atau tidak 9 .
9 Sardiman , Interaksi Motivasi Belajar Dan Mengajar , Rajawali Press, Jakarta, 2011, Hal. 144
3. diperlukan  kesadaran  dan  kerjasama  dari  berbagai elemen di masyarakat untuk turut memberikan nuansa pendidikan positif bagi anak-anak.
Anak-anak  kita  ini  selain  bersentuhan  dengan  orang tua  dan  guru,  mereka  pun  tidak  bisa  lepas  dari berbagai persinggungan dengan lingkungan masyarakat  dimana  dia  berada.  Untuk  itu  diperlukan kesadaran  dan  kerjasama  dari  berbagai  elemen  di masyarakat untuk turut memberikan nuansa
pendidikan positif bagi anak-anak kita ini. Salah satu elemen  tersebut  adalah  pihak  pengelola  stasiun  TV. Banyak  riset  menyimpulkan  bahwa  pengaruh  media (terutama  TV)  terhadap  perilaku  anak  (sebagai  salah satu  penikmat  acara  TV)  cukup  besar.  Berbagai tayangan  kriminal  di  berbagai  stasiun  TV,  tanpa  kita sadari  telah  menampilkan  potret-potret  kekerasan yang tentu akan berpengaruh pada pembentuk mental dan pribadi anak. Penyelenggara siaran TV
bertanggungjawab  untuk  mendesain  acaranya  dengan acara  yang  banyak  mengandung  unsur  edukasi  yang positif.
1. Pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kemaslahatan rakyatnya, termasuk dalam hal ini adalah  menjamin  masa  depan  bagi  anak-anak  kita sebagai generasi penerus. Pemerintah harus memberikan
ketegasan pada masyarakat Tentang Perlindungan Anak, bila  perlu  memberikan  sosialisasi  bahwa  ada  Undang- Undang  bertujuan  dalam  perlindungan  anak  serta dijelaskan juga sanksi terhadap yang melanggar Undang- Undang  tersebut.  Pemerintah  juga  harus  memberikan fasilitas  pelatihan  dan  pembelajaran  anak.  Maka pemerintah  harus  siap  menampung  anak-anak  yang terlantar sesuai dengan bunyi UUD 1945 pasal 34 ayat 1, “Fakir  miskin  dan  anak-anak  terlantar  dipelihara  oleh negara”.

## D. Daftar Pustaka
Nursyamsiyah Yusuf, Ilmu Pendidikan , Pusat Penerbitan dan
Publikasi, Tulung Agung, 2000
Binti  Maunah, Ilmu Pendidikan, Teras, Yogyakarta, 2009
Abu  Huraerah, Kekerasan  Anak  Terhadap  Anak ,  Nuansa,
Bandung, 2006,
Harkristuti  Harkrisnowo, Reformasi  Hukum:  Menuju  Upaya Sinergistik  Untuk  Mencapai  Supermasi  Hukum  yang Berkeadilan ,  Jurnal  Keadilan  Vol.  3,  No.  6  Tahun 2003/2004.
Sardiman , Interaksi Motivasi Belajar Dan Mengajar , Rajawali Press, Jakarta, 2011