## Perempuan dan Tembakau di Mayang Kabupaten Jember: Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

## Irham Bashori Hasba
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
irbash@htn.uin-malang.ac.id
Dina Tsalist Wildana
Fakultas Hukum Universitas Jember
dinawildana@unej.ac.id
Abstract:
This  study  addressed the issue of fulfillment  of the rights  of  working women by Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan . The approach taken  in  this  study  using  the  empirical  sociology  of  law  analysis  and  data collection  using  qualitative  techniques  such  as  observation  and  interviews.  The results of this study indicate that women workers in the tobacco sector companies scattered in the district Mayang based analysis using the law number 13 of 2003 suggests  that  the  absence  of  the  right  to  women  workers  as  set  out  in  the legislation.  But  on  the  other,  the  company  cannot  be  blamed  entirely  on  the practice of considering the existence of an unwritten system where the job search process is set by the agent without providing and presenting a working agreement prior  to  workers.  This  happens  because,  according  to  the  author  because  of  the lack of knowledge that qualified for the women who work in the sector.
Penelitian  ini  membahas  masalah  pemenuhan  hak  perempuan  yang  bekerja menurut  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan. Pendekatan  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  bersifat  empiris  dengan menggunakan  analisa  sosiologi  hukum  dan  pengumpulan  datanya  menggunakan teknik  kualitatif  berupa  observasi  dan  wawancara.  Penelitian  ini  menjelaskan bahwa  pekerja  perempuan  di  sektor  perusahaan  tembakau  yang  tersebar  di Kecamatan  Mayang  berdasarkan  analisa  menggunakan  Undang-Undang  Nomor 13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  menunjukkan  bahwa  tidak  adanya pemenuhan  hak  atas  pekerja  perempuan  sebagaimana  tertuang  dalam  undang- undang tersebut. Perempuan pekerja di sector ini tidak memperoleh jaminan kerja layaknya  pekerja  yang  diatur  dalam  undang-undang.  Namun  disisi  lainnya, perusahaan  tidak  dapat  disalahkan  sepenuhnya  atas  praktek  tersebut  mengingat adanya sebuah sistem tak tertulis dimana proses pencarian kerja diatur oleh agen yang tanpa memberikan dan menyuguhkan perjanjian kerja terlebih dahulu kepada pekerja.  Hal  tersebut  terjadi  karena  menurut  hemat  penulis  karena  tidak  adanya pengetahuan yang mumpuni bagi para perempuan yang bekerja di sector tersebut.
Kata Kunci: Pekerja Perempuan, Tembakau, UU Ketenagakerjaan
Bagian penting pembangunan nasional Indonesia adalah adanya sistem ketenagakerjaan. Pasal  27  Ayat  2  Undang-Undang  Dasar  1945  mengamanatkan  terciptanya  ketenagakerjaan yang  sehat  dan  berkelanjutan  dengan  jaminan  sosial  yang  tinggi  tanpa  mendiskreditkan
Irham Bashori Hasba
siapapun,  terlebih  atas  unsur  sara.  Penyelenggaraan  pembangunan  ketenagakerjaan merupakan  manifest  dari  bergulirnya  pembangunan  nasional  berdasar  UUD  1945  bertujuan untuk  membangun  manusia  Indonesia  sehingga  mampu  mengangkat  harga  diri,  harkat  dan martabat seseorang sehingga dapat tercipta tatanan masyarakat yang adil, makmur, merata dan sejahtera bersama. 1
Indikator  keberhasilan  pembangunan  nasional  dapat  terlihat  dari  kualitas  keberhasilan masyarakat Indonesia untuk maju dan adanya peningkatan jaminan kehidupan mereka berupa adanya  pekerjaan  dengan  upah  yang  layak  untuk  menghidupi  dirinya  sendiri  serta keluarganya. Hal tesebut sejalan dengan Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Tenaga  kerja  berperan  penting  bagi  keberhasilan  pembangunan  nasional  sehingga Indonesia  membuat  pengaturan  khusus  bagi  sistem  ketenagakerjaan  yaitu  dikeluarkannya Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  yang  didalamnya mencakup  perlindungan  tenaga  kerja  sehingga  sistem  perlindungan  ketenagakerjaan  dapat menjamin  hak-hak  dasar  para  pekerja. 2 Selain  adanya  sistem  jaminan  perlindungan  bagi pekerja, mereka juga dituntut untuk berperan aktif dalam mengorganisir dan memperjuangkan haknya  ketika  terjadi  ketimpangan  dalam  dunia  kerjanya,  salah  satunya  adalah  aktif mengorganisir  diri  dalam  organisasi  serikat  pekerja  sehingga  ketika  diharuskan memperjuangkan ketimpangan mereka dengan melakukannya secara bersama-sama. 3
Dalam Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003  Tentang Ketenagakerjaan  menjelaskan tujuan  adanya  jaminan  perlindungan  bagi  tenaga  kerja  adalah  menjamin  hak  dasar  pekerja dalam  kesempatan  yang  sama  dan  tidak  adanya  perlakuan  diskriminatif  berdasar  alasan apapun  sehingga  kesejahteraan  pekerja  dan  keluarganya  dapat  terwujud  dengan  tetap melaksanakan  tanggungjawab  secara  maksimal  guna  memajukan  perusahaan  dan  dunia usahanya. 4 Bekerja merupakan hajat hidup utama manusia. Seseorang akan mengharap dapat mencukupi  kebutuhan  jasmani  dan  rohaninya  dengan  cara  bekerja  dan  memperoleh  imbalan sesuai dengan pekerjaannya sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas mutu hidup, status sosial dan kepuasan batin mereka. Seiring perkembangan jaman, akses terhadap pekerjaan dan pemenuhan  kebutuhan  rumah  tangga  tidak  hanya  digeluti  oleh  kaum  laki-laki,  namun  juga dilakukan oleh kaum perempuan.
Dewasa  ini,  perempuan  yang  bekerja  di  berbagai  sektor  publik  dan  dunia  kerja  kian mudah  dijumpai.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  pola  fikir  yang  menyiratkan  adanya kesetaraan  gender  yang  memposisikan  perempuan  dipandang  mampu  melakukan  pekerjaan tertentu  layaknya  laki-laki  sehingga  mereka  juga  memiliki  hak  atas  jaminan  perlindungan sosial,  ekonomi,  dan  lainnya  meskipun  secara  kodrati  perempuan  dan  laki-laki  memiliki perbedaan  secara  biologis  dan  fisik  sehingga  dibutuhkan  pengecualian  tertentu  terhadap perempuan  yaitu  ketika  para  pekerja  perempuan  tidak  dapat  menjalankan  tugasnya  dengan baik pada waktu tertentu.
Pemerintah  melalui  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan jelas  memberikan  garis  damarkasi  yang  jelas  terkait  pengaturan  dan  perlindungan  terhadap perempuan  di  perusahaan  tempat  bekerja.  Pasal  81  UU  No.  13  Tahun  2003  menerangkan bahwa  seorang  perempuan  yang  bekerja  tidak  diwajibkan  bekerja  jika  sedang  merasa  sakit sebab haid pada hari pertama dan kedua, jika mereka mengkonsultasikan keluhannya kepada
1 Hardijan  Rusli, Hukum  Ketenagakerjaan  Bedasarkan  UU  No.13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  Dan Peraturan Terkait Lainnya (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 2.
2 F.Winarni, Administrasi Gaji Dan Upah (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 89.
3 Husni  Lalu, Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia,  Edisi  Revisi (Jakarta: PT  Raja  Grafindo  Persada, 2000), 38.
4 Agusmindah, Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia  Dinamika  Kajian  Dan  Teori (Bogor:  Ghalia  Indonesia, 2010), 60.
atasan.  Pasal  tersebut  menunjukkan  bahwa  perempuan  memperoleh  dispensasi  karena  faktor biologisnya.  Pasal  82  UU  No.  13  Tahun  2003  juga  memberi  dispensasi  kepada  perempuan untuk  mengambil  cuti  kerja  selama  satu  setengah  bulan  sebelum  dan  sesudah  melahirkan, dengan  catatan  sesuai  perhitungan  dan  rekomendasi  dari  dokter  atau  bidan  yang menanganinya  selama  masa  kehamilan.  Sementara  Pasal  83  UU  No.  13  Tahun  2003 menyebutkan bahwa perempuan pekerja dapat beberapa kali istirahat bekerja untuk menyusui anaknya  yang  masih  kecil.  Sebagai  lokasi  penghasil  dan  pengolah  bahan  setengah  matang produksi  tembakau,  Kecamatan  Mayang  merupakan  salah  satu  kecamatan  di  Kabupaten Jember  yang  memiliki  banyak  perusahaan  pengolah  tembakau.  Semua  perusahaan  tersebut mayoritas  mempekerjakan  perempuan  sebagai  buruh  pengolah  tembakau  mentah  menjadi produk setengah jadi yang siap dikirim ke perusahaan besarnya.
Pada  konteks  inilah  penulis  berusaha  mencoba  menganalisa  terkait  pekerja  perempuan di  beberapa  perusahaan  tembakau  di  Kecamatan  Mayang  Kabupaten  Jember,  khususnya terkait  dengan  pemenuhan  hak  mereka  sebagai  pekerja  layaknya  laki-laki  dalam  bingkai Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan.  Penelitian  ini menggunakan metode penelitian empiris dengan kajian sosiologi hukum karena analisis yang digunakan  adalah  kondisi  sosiologis  perempuan  yang  bekerja  di  pabrik  tembakau  di Kecamatan  Mayang  dengan  perspektif  hukum  yaitu  analisa  UU  No.  13  Tahun  2003.  Oleh karena  itu,  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  sosiologi  hukum.  Pengambilan data  menggunakan  tipe  observasi  dan  wawancara  langsung  dengan  pekerja  perempuan, disamping menggunakan pembanding data kepustakaan, khususnya terkait dengan perempuan dan  ketenagakerjaan,  dan  kemudian  data  dianalisis  dengan  metode  klarifikatif,  verifikatif, konklusif dengan mekanisme analisis deskriptif.

## Kerangka Konsepsional
Berbicara tentang pekerjaan dan ketenagakerjaan, tentu tidak lepas dari bagaimana pola dan kontrak yang dibangun antara perusahaan dan pekerjanya dalam perjanjian dan hubungan kerjanya.  UU  No.  13  Tahun  2003  Pasal  1  Point  15  memberi  penjelasan  bahwa  ikatan  kerja dibangun antara perusahaan dengan pekerja berdasar perjanjian kerja yang didalamnya terikat dengan  unsur  bentuk  pekerjaannya,  gaji  dan  tupoksi  pekerjaannya.  Sedangkan  menurut Hartono,  ikatan  kerja  terkait  dengan  pengerahan  pekerja  atau  jasa  seseorang  yang  berjalan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh pekerjaan, perintah dan upah atas seseorang. 5 Hubungan  kerja  kedua  belah  pihak  akan  tercapai  dan  terjalin  dengan  baik  jika  kedua belah  pihak  saling  menyepakati  bersama  dan  mencatatkan  kesepakatannya  dalam  sebuah catatan  perjanjian  kerja  yang  dibuat  diawal  sebelum  pekerja  memulai  pekerjaannya. Mekanisme pembuatan perjanjian kerja sejatinya sederhana dan cukup dilakukan antara kedua belah  pihak.  Namun  agar  perjanjian  tersebut  dapat  diakui  secara  legal,  maka  diperlukan proses  pembuatannya  yang  dilakukan  didepan  para  pihak  dan  disaksikan  oleh  notaris  dan dibuat secara tertulis.
Menurut  Soepomo,  perjanjian  kerja  merupakan  perjanjian  yang  mengikat  seseorang untuk  bekerja  dengan  menerima  upah  kepada  pengusaha  dan  pengusaha  terikat  untuk memberikan  upah  atas  pekerjaan  para  pekerjanya. 6 Sementara  Subekti  menyebutkan  bahwa perjanjian kerja antara pekerja dengan pemilik lapangan pekerjaan menimbulkan konsekuensi berupa  diberikannya  upah/gaji  tertentu  sebagai  bahan  perjanjian  dan  pemilik  pekerjaan memperoleh hasil dari pekerjaan yang diperjanjikan, pengusaha berhak memberi perintah dan pekerja berkewajiban melaksanakannya. 7
5 Hartono dkk, Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), 10.
6 Soepomo Imam, Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan Kerja (Jakarta: PPAKRI Bhayangkara, 1968), 58.
7 Subekti, Aneka Perjanjian , Cetakan Ke (Bandung: Penerbit Alumni, 1997), 63.

## Irham Bashori Hasba
Perjanjian  Kerja  dalam  Pasal  1601  a  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  adalah sebuah  kontrak  antara  para  pihak  yang  saling  mengikatkan  diri,  terdapat  unsur  memerintah dan menjalankan perintah, pemberi perintah mendapatkan hasil dari pekerjaan yang dilakukan dan penerima perintah memperoleh upah dari pekerjaannya. Perjanjian Kerja menurut Pasal 1 point 14 UU No. 13 Tahun 2003 adalah sebuah perjanjian yang dibuat oleh pekerja bersama pengusaha/pemberi kerja dengan memenuhi syarat kerja, hak dan kewajiban pengusaha/pemberi kerja dan pekerja.
Adanya  pihak  yang  memerintah  dan  yang  diperintah  sebagaimana  disebutkan  diatas dengan  tegas  menunjukkan  bahwa  perjanjian  kerja  berbeda  dengan  perjanjian-perjanjian lainnya,  dimana  perjanjian  kerja  membentuk  strukturasi  yang  jelas  bahwa  terdapat  pihak penerima  atau  pelaksana  perintah  yang  disebut  buruh  dan  pihak  pemberi  perintah  yang disebut  majikan  sehingga  dalam  perjanjian  tersebut  terdapat  unsur  terbentuknya  wewenang yang  harus  sama-sama  dilaksanakan  dengan  sebaik-baiknya  oleh  kedua  belah  pihak. 8 Perjanjian  kerja  yang  dibangun  antara  para  pihak  pada  perjalanannya  akan  melahirkan  pola baru yang saling memiliki keterkaitan antar keduanya. Pola tersebut kemudian disebut dengan hubungan kerja. Pasal 1 Point 15 UU No. 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa kontrak kerja terbentuk  antara  pekerja  dengan  perusahaan  berlandaskan  perjanjian  kerja  yang  disepakati bersama dan dijalankan dengan sebaik-baiknya.
Abdul  Rahman  Budiono  menyebutkan  bahwa  perjanjian  kerja  memiliki  empat  unsur penting  yaitu: 9 1)  Adanya  Pekerjaan.  Sesuatu  yang  dikerjakan  merupakan  hal  penting terbentuknya  perjanjian  kerja.  Seorang  pengusaha  dapat  mengikat  perjanjian  kerja  dengan buruhnya jika terdapat obyek yang dikerjakan. Tidak mungkin ada perjanjian kerja jika tidak ada  yang dapat dikerjakan oleh seorang pekerja;  2) Upah,  yaitu hasil dari pekerjaan seorang pekerja.  Upah juga dapat  bermakna hasil  yang diharapkan seorang pengusaha dari apa  yang dilakukan oleh pekerjanya. Jika sebuah pekerjaan tidak menjanjikan upah, niscaya perjanjian kerja  antara  kedua  belah  pihak  tidak  akan  terjadi  dan  terlaksana  dengan  baik.  Upah merupakan hak yang harus diberikan oleh pengusaha kepada pekerja sebagai kompensasi dari pekerjaannya,  baik  berupa  uang  atau  lainnya  sebagai  imbalan  dari  pekerjaan  yang dikerjakannya.  Pemberian  upah  seyogyanya  diatur  dalam  perjanjian  kerja,  sepanjang  sistem pengupahan  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang;  3)  Pelayanan (Service). Sebuah pekerjaan jika dilakukan oleh pekerja dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh kerelaan, maka akan memperoleh hasil yang maksimal bahkan lebih dari yang diharapkan. Hal tersebut pun akan berdampak pada kepuasan pengusaha atas hasil capaian pekerjaannya. Pola tersebut dapat  dikategorikan  sebagai  sebuah  pelayanan  yang  baik  dari  keduanya  dan  akan menghasilkan  kepuasan  masing-masing  dan  tidak  menutup  kemungkinan  akan  memperoleh bonus  atau  insentif  lebih  dari  pelayanan  yang  diberikan  dengan  maksimal,  berkualitas  dan terbaik dari kedua belah pihak; 4) Waktu Pekerjaan (Timing) jelas dan ditentukan Hubungan kerja  yang  dibangun  dan  tertuang  dalam  perjanjian  kerja  harus  menentukan  waktu  tertentu atas  pelaksanaan  pekerjaan  dan  disesuaikan  dengan  kesepakatan  bersama  dalam  perjanjian kerja,  serta  sesuai  dengan  undang-undang.  Dalam  melakukan  pekerjaannya,  pekerja  tidak boleh  melakukan  pekerjaan  sesuai  kehendak  pengusahanya  hidup.  Hal  tersebut  penting digariskan dalam perjanjian kerja sebagai bentuk membangun komitmen bersama antar pihak dan  tidak  ada  unsur  menghilangkan  hak  kemanusiaannya  dan  tidak  terbangun  unsur perbudakan. 10
Perjanjian  kerja  yang  dibuat  oleh  pihak  tertentu  mengandung  ketentuan  dan  syarat tertentu  yang  harus  dipenuhi  sehingga  perjanjian  tersebut  akan  disebut  sah  menurut  hukum
8 Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1992), 31.
9 Abdul Rahman Budiono, Hukum Perburuhan (Jakarta: PT. Indeks, 2009), 28.
10 F.X. Djumialdji, Perjanjian Kerja , Cetakan IV (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 18.
yang  berlaku. 11 Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  menyebutkan  perjanjian kerja akan sah dengan syarat berupa: adanya kesepakatan antar para pihak, adanya kecakapan atas para pihak. Dalam konteks ini penulis memahami kecapakapan yaitu kecakapan pekerja adalah kemampuan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan dan menjalankan perjanjian kerja, kecakapan  pengusaha  adalah  kemampuan  pengusaha  untuk  memberikan  kompensasi  berupa pengupahan dan insentif serta mampu melaksanakan perjanjian kerja, adanya hal tertentu dan sebab tertentu yang diperbolehkan menurut undang-undang.
UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 52 Ayat 1 menggariskan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar: 1) Adanya kontrak kesepahaman antar  kedua belah pihak. Pada  konteks  ini,  kontrak  yang  dibuat  merupakan  bentuk  perjanjian  kerja  yang  harus disepakati  atau  disetuju  oleh  kedua  belah  pihak  atas  hal-hal  yang  dijadikan  perjanjian;  2) Mampu melaksanakan kontrak yang terikat oleh hukum. Pada konteks ini, mampu dan cakap yang  dimiliki  para  pihak  yang  membuat  perjanjian  dimaksudkan  menurut  hukum  adalah adanya  kemampuan  untuk  membuat  dan  melaksanakan  perjanjian  kerja  dengan  sebaik- baiknya.  Sedangkan  orang  yang  dinyatakan  tidak  layak  membuat  perjanjian  dikategorikan sebagai: 12 a) Belum dewasa dengan batasan usia belum genap 21 tahun dan atau belum kawin. Sementara  UU  No.  13  Tahun  2003  Pasal  1  angka  26  menyebutkan  bahwa  seorang dikategorikan  cakap  hukum  ketika  berusia  18  tahun;  b)  Orang  dalam  pengampunan  yaitu orang  dewasa  yang  gila,  idiot,  atau  lemah  akal;  c)  Orang  yang  boros;  3)  Bentuk  Pekerjaan. Pekerjaan  yang menjadi  obyek perjanjian dan disepakati para pihak melahirkan konsekuensi hukum  berupa  adanya  hak  dan  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  oleh  para  pihak;  4) Tupoksi pekerjaan  yang  dijadikan bahan perjanjian dilarang bertentangan  dengan ketertiban, kesusulaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pelaksanaan  kontrak  kerja  memunculkan  akibat  hukum  berupa  keharusan  untuk melaksanakan  hak  dan  kewajiban  yang  dibuat  dan  disepakati  bersama.  Pasal  1603,  1603a, 1603b  dan  1603c  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  memberikan  ketentuan  terkait kewajiban  pekerja  berupa:  1)  Wajib  Bekerja.  Bekerja  merupakan  tugas  utama  pekerja  yang harus dilakukan sendiri dan tidak dapat diwakilkan karena terkait keahlianya.  Ketika pekerja meninggal  dunia  maka  kontrak  kerja  yang  dibangun  akan  berakhir  pula;  2)  Pekerja  harus mematuhi  dan  melaksanakan  aturan  dan  petunjuk  perusahaan  atau  pengusaha.  Dibuatnya peraturan  untuk  pekerja  berguna  sebagai  petunjuk  bagi  pekerja  agar  memahami  dan melaksanakan  pekerjaan  sesuai  tupoksinya;  3)  Jika  terdapat  kerugian  dan  disebabkan kelalaian  pekerja,  dia  wajib  mengganti  kerugian  berupa  denda  atas  tindakan  lalainya.  Jika pekerja  melakukan  tindakan  yang  dapat  menyebabkan  kerugian  bagi  perusahaan,  baik tindakan tersebut disengaja atau karena kelalaian.
Sementara dari pihak pengusaha, kewajiban yang harus dipenuhi selain pengupahan dan pemberian  bonus  atas  prestasi  pekerjanya,  juga  berkewajiban  untuk:  1)  Kewajiban  untuk berbuat  sesuatu  yang dianggap berguna bagi  pekerja atau perusahaan dan atau tidak berbuat sesuatu  yang dianggap tidak berguna dan  akan menyebabkan kerugian bagi  perusahaan atau pekerja.  Seorang  pengusaha  harus  harus  bertindak  atau  tidak  bertindak  sesuai  dengan ketentuan  hukum  yang  berlaku  dan  harus  mencegah  sesuatu  yang  tidak  baik  dan  dilarang menurut  hokum;  2)  Kewajiban  untuk  memberi  istirahat  tahunan.  Kewajiban  ini  harus dilaksanakan  oleh  pengusaha  dan  perusahaan  sesuai  dengan  ketentuan  KUHPerdata  Pasal 1602v  jo  PP  Nomor  21  Tahun  1954  Tentang  Istirahat  Tahunan  Buruh  yang  menyebutkan bahwa  pengusaha  diharuskan  mengatur  hak  cuti  atau  istirahat  secara  teratur  kepada pekerjanya;  3)  Kewajiban  mengurus  perawatan  dan  pengobatan.  Pasal  1602v  KUHPerdata
11 “Lalu Husni,” n.d.Lalu, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Edisi Revisi , 57.
12 R.  Soeroso, Perjanjian  Dibawah  Tangan  Pedoman  Praktis  Pembuatan  Dan  Aplikasi  Hukum (Jakarta:  Sinar Grafika, 2010), 12.
Irham Bashori Hasba
menyebutkan  bahwa  majikan  atau  pengusaha  wajib  mengurus  perawantan  dan  pengobatan pekerjanya  jika  menderita  sakit  atau  kecelakaan  dalam  jam  kerja,  dan  dilaksanakan  untuk  6 minggu  pertama.  Terkait  hal  ini,  UU  No.  3  Tahun  1992  Tentang  Jamsostek  telah  mengatur perihal perlindungan bagi tenaga kerja yang sakit, kecelakaan, kematian telah dijamin melalui perlindungan Jamsostek; 4) Kewajiban memberi surat keterangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1602 a ayat 1 dan 2 KUH Perdata, seorang pengusaha berkewajiban memberikan surat keterangan  resmi  kepada  setiap  pekerja  yang  didalamnya  berisi  bentuk  pekerjaan,  lama bekerja,  dan  hubungan  antara  pekerja  dengan  pengusaha  atau  perusahaan,  jika  pekerja menyatakan  mengundurkan  diri  dengan  sendiri  atau  diberhentikan  secara  hormat.  Surat keterangan  ini  sebagai  bentuk  jaminan  dan  pengalaman  bekerja  jika  pekerja  nantinya  akan pindah  pekerjaan  dan  dibutuhkan  oleh  perusahaan  yang  diminatinya  nanti;  5)  Kewajiban majikan untuk memberlakukan sama antara pekerja pria dan perempuan. Seorang pengusaha tidak  boleh  membedakan  pekerja  laki-laki  atau  perempuan  dalam  pemberian  kesempatan pendidikan  guna  memperkuat  pengetahuan  dan  keahlian  pekerja,  syarat  kerja,  kenaikan pangkan, pemberhentian dan pemutusan hubungan kerja, dan pengupahan, pekerja yang sudah dan  belum  bekerja,  baik  laki-laki  atau  perempuan.  Namun  pengusaha  harus  memberikan pembedakan  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  konteks  kondisi  kodrati  laki-laki  dan perempuan,  seperti  masalah  haid,  kehamilan,  menyusui,  kesehatan  dan  kesusilaannya;  6) Kewajiban membayar upah. Sarana utama pekerja dan keluarganya adalah diterimanya upah dan pengusaha wajib membayarkannya. Pasal 1602 KUH Perdata menjelaskan bahwa akibat langsung  dari  pelaksanaan  perjanjian  kerja  adalah  pembayaran  upah  oleh  pengusaha  yang tepat pada waktunya.
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  memberikan perhatian khusus terkait perjanjian kerja yang dibagi dalam dua kategori yaitu perjanjian kerja waktu  tertentu  yang  diatur  dalam  Pasal  56  Ayat  1  dan  perjanjian  kerja  waktu  tidak  tertentu yang  diatur  dalam  Pasal  60.  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  adalah  perjanjian  kerja  yang jangka waktu berlakunya ditentukan. Perjanjian ini berlaku bagi karyawan kontrak yang jika perjanjian  kerjanya  habis,  maka  terjadi  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  dan  karyawan tersebut  tidak  mendapat  kompensasi  berupa  uang  pesangon,  uang  penghargaan  masa  kerja, uang  penggantian  hak,  atau  uang  pisah. 13 Bentuk  pekerjaan  ini  berupa  pekerjaan  yang  tidak dapat  dilakukan  secara  terus  menerus,  tidak  terputus  dan  dibatasi  waktu,  dan  pengerjaan program  atau  proyek  tertentu  dalam  sebuah  perusahaan. 14 Pasal  58  UU  No.  13  Tahun  2003 menyebutkan bahwa perjanjian kerja waktu  tertentu  tidak diperkenankan  memberikan syarat kepada pekerja berupa masa percobaan kerja. Jika perusahaan mencantumkan syarat tersebut maka dianggap tidak sah oleh hukum. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu adalah kontrak kerja  yang  tidak  mencantumkan  waktu  berlakunya,  kebiasaan  atau  undang-undang. 15 Surat perjanjian  ini  harus  memuat  nama  dan  alamat  pekerja,  tanggal  dimulainya  bekerja,  jenis pekerjaan dan upah yang nanti akan diterima. 16

## Pekerja Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  secara  jelas membedakan antara pekerja laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja. Pembedaan tersebut didasarkan atas kondisi biologis, fisik dan psikis seorang perempuan dalam dunia perusahaan. Pasal  76  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  menjelaskan
13 Jehani Libertus, Hak-Hak Pekerja Bila Di-PHK , Cetakan IV (Tanggerang: Visi Media, 2007), 5.
14 Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan Bedasarkan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Peraturan Terkait Lainnya , 66.
15 “Koko Kosidin, Perjanjian Kerja Perburuhan dan Peraturan Perusahaan ” n.d., 28.
16 Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan Bedasarkan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Peraturan Terkait Lainnya , 70.
tentang  waktu  dan  pelayanan  bagi  pekerja  perempuan  yaitu:  a)  Perempuan  yang  berumur kurang dari 18 tahun tidak diperkenankan bekerja di perusahan pada jam 23.00 malam sampai pukul  07.00 pagi;  b) Perempuan  yang sedang hamil  dilarang dipekerjakan pada jam 23.00  – 07.00  berdasar  pada  keterangan  dokter  yang  menyatakan  hal  tersebut  dapat  membayakan kandungan atau dirinya; c) Perusahaan yang mempekerjakan wanita pada pukul 23.00 – 07.00 pagi wajib memberi makanan dan minuman yang bergizi, menjaga keamanan dan kesusilaan selama  berada  ditempat  kerja;  d)  Perusahaan  wajib  menyediakan  angkutan  antar  jemput diwaktu antara pukul 23.00– 07.00 bagi perempuan.
Pasal  77  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  mengatur tentang penentuan waktu bekerja bagi pekerja perempuan sebagai berikut: 1) Perusahan wajib mengatur  ketentuan  waktu  kerja  bagi  para  pekerja,  khususnya  bagi  pekerja  perempuan;  2) Penentuan  waktu  kerja  bagi  pekerja  perempuan  dalam  satu  hari  sebanyak  7  jam  atau  6  hari kerja sebanyak 40 jam; 3) Bagi pekerjaan di sektor usaha atau pekerjaan tertentu, waktu kerja pekerja perempuan dalam satu hari berdurasi 8 jam, satu minggu dengan 6 hari kerja sebanyak 40  jam.  Pasal  78  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan memberikan ketentuan bahwa: 1) Perusahaan yang mempekerjakan perempuan dengan durasi waktu melebihi 7 – 8 jam sehari, 40 jam dalam satu minggu dengan masa kerja 6 hari harus memperoleh  persetujuan  dari  pekerja  yang  bersangkutan;  2)  Penentuan  lembur  kerja  bagi perempuan  durasi  waktunya  dalam  satu  hari  maksimal  3  jam  dan  dalam  satu  minggu maksimal  14  jam;  3)  Lembur  pekerjaan  harus  diberi  upah  lembur  diluar  upah  biasanya sebagaimana tertera dalam perjanjian kerja.
Pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan ketentuan  tentang  waktu  istirahat  dan  cuti  berupa:  1)  Jam  istirahat  dan  cuti  harus  diberikan oleh perusahaan dengan ketentuan: a) Istirahat kerja selama setengah jam atas pekerjaan yang dilakukan selama 4 jam berturut-turut dalam satu harinya dan jam istirahat tidak terhitung jam kerja; b) Perusahaan wajib memberikan waktu istirahat dalam satu minggu sehari untuk 6 hari kerja atau dua hari untuk lima hari kerja; c) Dalam satu tahun, perusahaan wajib memberikan cuti  tahunan  minimal  12  hari  setelah  pekerja  bekerja  selama  12  bulan  berturut-turut;  d) Karyawan  yang  bekerja  selama  6  tahun  berturut-turut,  perusahaan  wajib  memberi  istirahat panjang  selama  1  bulan  pada  tahun  ketujuh  dan  1  bulan  pada  tahun  kedelapan  pada  satu perusahaan;  2)  Penentuan  istirahat  tersebut  hendaknya  diatur  dalam  kontrak  kerja  dan peraturan tertulis perusahaan lainnya.
Pasal  81,  82,  83  dan  84  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan  memberikan  pengaturan  terkait  hak  perempuan  secara  biologis,  yaitu:  1) Perusahaan harus mengatur tentang pekerja perempuan yang merasa sakit karena sedang haid dan  melaporkannya  kepada  perusahaan,  diperbolehkan  tidak  bekerja  pada  hari  pertama  dan kedua masa haidnya; 2) Pekerja perempuan pada 1,5 bulan sebelum dan sesudah melahirkan berhak  memperoleh  waktu  istirahat  bekerja  sesuai  dengan  keterangan  dan  perhitungan  dari dokter atau bidan  yang mengurusi kehamilannya; 3) Pekerja perempuan  berhak memperoleh istirahat  selama  1,5  bulan  jika  mengalami  keguguran  kehamilannya  dengan  melampirkan keterangan  kesehatan  dari  dokter  atau  bidan  yang  menangani  kandungannya;  4)  Pekerja perempuan  harus  diberi  kesempatan  untuk  menyusui  anaknya  ketika  berada  diwaktu  dan lokasi  kerja;  5)  Perempuan  pekerja  yang  sedang  menjalani  istirahat  seperti  tersebut  diatas berhak menerima upah kerjanya secara normal.

## Hak Pekerja Perempuan di Pabrik Tembakau di Kecamatan Mayang dalam Perspektif UU No. 13 Tahun 2013
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  yang  mengatur tentang pekerja perempuan termaktub dalam pasal 76, 81, 82 dan 83. Namun dalam konteks penelitian  ini,  penulis  tidak  menyertakan  analisis  atas  pasal  76  karena  semua  perusahaan

## Irham Bashori Hasba
tembakau  yang  berada  di  kecamatan  mayang  kabupaten  jember  tidak  memiliki  ketentuan kerja  pada  jam  malam.  Implementasi  terhadap  hak  pekerja  perempuan  di  semua  perusahaan pengolahan  tembakau  yang  berada  di  kecamatan  mayang  kabupaten  jember  tidak  terlaksana semua dengan baik. Perusahan tersebut tidak memenuhi amanat Pasal 81, 82, dan 83 Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  secara  utuh  dan  hanya  bagian- bagian atau point-point tertentu saja yang dilaksanakan.
Aturan  terkait  pekerja  perempuan  yang  sedang  mengalami  haid  dan  merasakan  sakit tidak  dicantumkan  dalam  aturan  semua  perusahaan,  sehingga  ketika  ada  pekerja  perempuan yang merasakan hal  tersebut  dianjurkan untuk  tidak masuk kerja dan dilakukan pemotongan penerimaan  upahnya.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  perusahaan  tembakau  yang mempekerjakan perempuan di wilayah kecamatan mayang tidak memperhatikan hal tersebut. Bahkan justru mewajibkan pekerja perempuan untuk tidak masuk kerja karena dikhawatirkan akan  mengotori  barang  yang  sedang  di  produksi.  Keterangan  terkait  ini  didapatkan  oleh penulis  setelah  mewawancari  hampir  50  orang  pekerja  perempuan  yang  berasal  dari  Dusun Tegalgusi Desa Mayang Kecamatan Mayang yang bekerja di setiap perusahaan yang berbeda- beda dan hasilnya menunjukkan keterangan yang sama.
Aturan  terkait  pekerja  perempuan  yang  sedang  melahirkan  juga  sama  dengan  aturan tentang  haid.  Semua  perusahaan  tembakau  yang  berada  diwilayah  kecamatan  mayang  tidak memiliki  aturan  baku  terkait  mekanisme  cuti  atau  istirahat  bagi  pekerja  perempuan  yang keguguran,  hamil  dan  melahirkan.  Dari  keterangan  50  pekerja  perempuan  yang  bekerja  dan tersebar di semua perusahaan, tidak ada ketentuan dan aturan yang mengatur terkait  istirahat kehamilan  bagi  pekerja  perempuan.  Jika  terdapat  perempuan  yang  hamil  dan  hendak melahirkan,  mereka  cenderung  di  rumahkan  atau  di  berhentikan  bekerja  dan  ketika  mereka sudah  benar-benar  sehat  dan  siap  untuk  bekerja  kembali  ke  perusahaan  maka  pihak perusahaan  akan  menerimanya  kembali,  sehingga  pekerja  perempuan  tersebut  tidak memperoleh hak yang semestinya diperoleh sesuai aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Aturan terkait hak perempuan pekerja untuk menyusui juga memiliki nasib yang sama. Dari keterangan 50 perempuan  yang bekerja disemua perusahaan tembakau  yang tersebar di kecamatan  mayang,  tidak  ada  satupun  perusahaan  yang  menerapkan  aturan  tentang  pekerja perempuan  yang  sedang  menyusui.  Konsekuensi  bagi  perempuan  yang  sedang  menyusui adalah dua pilihan yaitu berhenti bekerja sementara atau memberhentikan anaknya menyusui dan menggantinya dengan susu pabrikan. Aturan yang berlaku di setiap perusahaan tembakau yang  tersebar  di  Kecamatan  Mayang  jika  dikaitkan  dengan  implementasi  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan hanya berupa diberikannya pesangon 1 kali gaji bagi  perempuan  yang ijin  berhenti sementara dari bekerja karena melahirkan dan  diberi kesempatan  untuk  kembali  bekerja  setelah  benar-benar  siap  untuk  kembali  bekerja.  Hal tersebut  terjadi  karena  perusahaan  mempekerjakan  para  pekerja  perempuan  sebagai  pekerja dengan  perjanjian  kontrak  atau  perjanjian  kerja  tidak  tertentu  sehingga  pekerja  perempuan tidak memiliki ikatan yang tetap dengan perusahaan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  diatas  terkait  pekerja  perempuan  dan  tembakau  dapat disimpulkan  bahwa  pekerja  perempuan  di  perusahan  tembakau  yang  tersebar  di  Kecamatan Mayang  tidak  memperoleh  haknya  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang  Ketenagakerjaan  sehingga  secara  normatif,  perusahan-perusahan  tersebut  tidak melaksanakan isi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pekerja Perempuan  tidak  memiliki  kejelasan  nasib  di  perusahaan  tembakau  dikarenakan  mereka hanya menjadi pekerja dengan perjanjian kerja tidak diatur waktu. Bahkan ironisnya, mereka tidak  pernah  melakukan  penandatanganan  perjanjian  kerja.  Mereka  bekerja  hanya  berdasar
pada  ajakan  agen  yang  mencari  pekerja  dan  jaminan  diakui  sebagai  pekerja  di  perusahaan tersebut  dalam  bentuk  diberikannya  kartu  pekerja  yang  didalamnya  tidak  mencantumkan perjanjian  kerjanya.  Disisi  yang  lain,  perusahaan  tidak  sepenuhnya  dipersalahkan  karena manajemen  yang  dibangun  memang  tanpa  ada  ikatan  perjanjian  kerjanya.  Jika  ingin melakukan  evaluasi  atas  hal  tersebut,  maka  langkah  yang  tepat  adalah  memperbaiki menejemen  rekrutmen  pekerjanya  yang  dilakukan  oleh  mandor  yang  bertugas  mencari pekerja. Disamping memang perlu dibentuk serikat pekerja di setiap perusahaan tersebut.

## Daftar Pustaka
Agusmindah. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika Kajian Dan Teori . Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
Budiono, Abdul Rahman. Hukum Perburuhan . Jakarta: PT. Indeks, 2009.
Djumadi. Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja . Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1992. F.Winarni. Administrasi Gaji Dan Upah . Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006. F.X. Djumialdji. Perjanjian Kerja . Cetakan IV. Jakarta: Bumi Aksara, 2001. Hardijan  Rusli. Hukum  Ketenagakerjaan  Bedasarkan  UU  No.13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan Dan Peraturan Terkait Lainnya . Bogor: Ghalia Indonesia, 2011. Hartono  dkk. Segi  Hukum  Penyelesaian  Perselisihan  Perburuhan .  Jakarta:  Rajawali  Pers, 1992.
Imam,  Soepomo. Hukum  Perburuhan  Bagian  Pertama  Hubungan  Kerja .  Jakarta:  PPAKRI Bhayangkara, 1968.
Lalu,  Husni. Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia,  Edisi  Revisi .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2000.
Libertus, Jehani. Hak-Hak Pekerja Bila Di-PHK . Cetakan IV. Tanggerang: Visi Media, 2007. R. Soeroso. Perjanjian Dibawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan Dan Aplikasi Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Subekti. Aneka Perjanjian . Cetakan Ke. Bandung: Penerbit Alumni, 1997.