## HAK-HAK ANAK JALANAN DI KOTA MAKASSAR: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

## Ipandang
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kaemuddin Kendari
Abstrak: Artikel ini  mengkaji  tentang  hak-hak  anak  jalanan perspektif  hukum  Islam  dan  hukum  positif  di  kota  Makassar. Metodologi  penelitian  yang  digunakan  adalah  menggunakan pendekatan  ilmu    hukum dan  bidang  ilmu  lain  yang  mendukung seperti  pendekatan  rasionalistik,  fenomenologis,  teologis  normatif, dan  sosiologis  sehingga  tercakup  di  dalamnya  pendekatan multidisipliner,  yang  datanya  merujuk  pada field  research .  Faktor munculnya  anak  jalanan  di  kota  Makassar  disebabkan  oleh  faktor ekonomi  atau  kemiskinan,  faktor broken-home ,  faktor  relasi  gender yang  pincang,  tidak  adanya  ruang  bermain,  juga  karena  peluang mendapatkan  uang  dengan  mudah,  urbanisasi,  dan  karena musiman.   Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa  pembinaan keluarga belum maksimal, ini dapat dilihat pada tiga aspek. Pertama, pembinaan  anak  jalanan  dihadapkan  pada  lingkungan  kehidupan yang  tidak  sesuai  dengan  proses  pembentukan  pribadi  mereka. Kedua, Negara memandang semua anak sama kedudukannya dalam undang-undang,  namun  kelihatan  bahwa  anak  jalanan  tidak mendapatkan  perhatian  dan  pembinaan  serius. Ketiga, pembinaan anak jalanan di kota makassar menjadi tanggung jawab pemerintah, namun  karena  belum  maksimal,  maka  pembinaan  tersebut dilaksanakaan secara bersama dengan lembaga lain seperti Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM).  Efektivitas  pemenuhan  hak-hak  anak jalanan  perspektif  hukum  Islam  maupun  hukum  positif  di  kota Makassar  pada  prinsipnya  telah  memenuhi  aspek  kemanusiaan, perlindungan  HAM,  dan  pembinaan  secara  seimbang  sebagaimana yang dituangkan dalam undang-undang, dan peraturan pemerintah, khususnya dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 2 Tahun  2008  tentang  Pembinaan  Anak  Jalanan,  Gelandangan, Pengemis dan Pengamen, namun pelaksanaannya belum efektif, dan pasal demi pasal perlu ditinjau ulang terutama pasal 47 ayat 1 dan 2, karena  pasal  tersebut  tidak  mendidik    berdasarkan  asas  hukum keadilan, karena jumlah anak jalanan tidak  dapat diminimalisir.
This dissertation examines the central issue of how street children's rights perspective of Islamic law and positive law in Makassar City. As  a  sub-problem  is  how  the  coaching  philosophy  of  families  of street children in Makassar City, how the philosophy and principles
of  coaching  families  of  children  on  the  basis  of  a  review  of  Islamic law  and  positive  law  in  Makassar  City,  what  is  the  factor  of  the emergence  of  street  children  in  Makassar  City  and  development efforts undertaken Makassar City government, how the effectiveness of the fulfillment of the rights of street children and the Islamic legal perspective positive law in Makassar City.
The  research  methodology  used  in  this  dissertation  are  originated from  the  determination  of  the  location  and  type  of  research,  the approach based on scientific theories approach preaching and other disciplines  that  support  such  a  rationalistic  approach, phenomenology, normative theological, and sociological approaches to  this  include  multidisciplinary  ,  which  refers  to  the  field  research data.  Thus  the  data  obtained  mainly  sourced  directly  from  study sites  and  populations  by  taking  samples.  The  data  collection procedures  through  observation,  interviews,  questionnaires,  and documentation.  Processing  and  analysis  of  qualitative  data  and analyzed  in  the  form  of  a  table  with  the  results  of  the  data  by dividing the frequency distribution.
This  dissertation  formulates  the  conclusions  that  the  problem  of street children in Makassar City family coaching philosophy is based on a review do not meet the principles of the caliphate, and this can be seen in three aspects. First, the development of street children are exposed to the environment are not living according to their personal forming process. Second, the state looked at all children are equal in law, but it appears that street children are not getting the attention and  coaching  seriously.  This  is  proven  by  the  number  of  street children  in  Makassar  City,  which  amounted  to  2229.  Third, development  of  street  children  is  the  responsibility  of  the government  but  because  it  is  not  maximized,  the  building  in Makassar dilaksanakaan also by the Child Protection agency (LPA), Non Governmental Organizations (LSM), and the Legal Aid Institute (LBH) is jointly  Makassar City Government seek guidance in terms of  emphasis  on  maintenance  and  protection  of  street  children. Factors  emergence  of  street  children  in  Makassar  City  caused economic factors or because of poverty, brokenhome factors, factors that  lame  gender  relations,  the  lack  of  play  space,  as  well  as opportunities  to  earn  money  easily,  because  the  suffering/ descendants of lepers, urbanization, and due to seasonal. In order to address  the  street  children,  it  was  a  strategic  move.  First,  an integrated  coaching  system  ranging  from  household  environment, society and the government of Makassar. Second, build konprehensif understanding  of  the  position  of  the  child  in  life  coaching  through religious,  economic  empowerment  and  skills  enhancement  through alternative  education,  cultural  arts  activities  and  others  have  been made  by  the  government  of  Makassar.  Third,  the  government  of
Makassar  coordinated  approach  with  all  the  elements,  especially LSM, Ornop, and other observers of street children with a variety of activities that promote the development and empowerment of street children. In the meantime, the effectiveness of the fulfillment of the rights  of  street  children  as  well  as  the  perspective  of  Islamic  law positive  law  in  Makassar  City  in  principle  meets  the  humanitarian aspects, protection of human rights and development in a balanced manner  as  stated  in  the  law,  and  government  regulations, particularly  Regulation  (Perda)  Makassar  City  No.  2  of  2008  on Development  Street  children,  homeless,  beggars  and  musician,  but not  yet  effective  implementation  based  on  the  legal  principle  of justice because the number of street children can not be minimized. Conclusions  based  on  the  description  above,  implies  an understanding that the presence of street children in Makassar City is  an  undeniable  social  fact.  Therefore  suggested  the  need  for  a special  development  in  an  integrated  and  continuous.  For  this purpose, the government should Makassar held posts at each point as  a  control  point  ditengarahi  gathering  place  for  street  children  in order to develop more intensively.
Keywords: Hak-hak anak jalanan, hukum Islam, hukum positif

## I. Pendahuluan
Pembangunan  di  Indonesia  merupakan  usaha  yang  terencana  secara nasional.  Pembangunan  bisa  terlaksana  dengan  baik  apabila  terdapat stabilitas  dalam  masyarakat.  Stabilitas  dapat  berjalan  dengan  baik  apabila negara  mempunyai  pemerintahan  yang  kuat.  Adapun  yang  menjadi  faktor penentu  dalam  pembangunan  dewasa  ini  adalah: pertama, melanjutkan pembangunan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat    dengan  melakukan perbaikan-perbaikan. Kedua, menciptakan dan mempertahankan stabilitas. Anak  jalanan  merupakan  salah  satu  permasalahan  sosial  yang  sudah tentu  juga  sebagai  permasalahan  nasional.  Salah  satu  sebab  timbulnya  hal tersebut  diakibatkan  oleh  pertumbuhan  jumlah  penduduk  yang  tidak seimbang dengan lapangan kerja. Apabila keadaan tersebut tidak mendapat perhatian  dan  penanganan  yang  serius,  maka  akan  mengakibatkan terhambatnya  pertumbuhan  dan  perkembangan anak,  baik  jasmani, rohani, maupun sosial.
Keseluruhan hak-hak anak yang dilindungi hukum akan dapat berhasil bagi  kehidupan  anak  apabila  tiga  syarat  dapat  dipenuhi. Pertama, faktor ekonomi  dan  sosial  yang  dapat  menunjang  keluarga  anak. Kedua, nilai budaya yang memberi kebebasan bagi pertumbuhan anak. Ketiga, solidaritas anggota  masyarakat  untuk  meningkatkan  kehidupan  anak. 1 Hak-hak  anak
1 Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak (Cet. I, Jakarta: Bumi Aksara, 1990),
merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 28 poin b  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  1945  hasil  amandemen  kedua  yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan  berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi. 2 Oleh  karena  itu,  penyelenggaraan  perlindungan  anak berdasarkan  Pancasila  dan  berlandaskan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  serta  prinsip-prinsip  dasar  Konvensi  Hak- Hak  Anak  yang  meliputi:  asas  non  diskriminasi,  asas  kepentingan  yang terbaik  bagi  anak,  atas  hak  untuk  hidup,  kelangsungan  hidup  dan perkembangan, dan asas penghargaan terhadap pendapat anak. 3
Anak jalanan sebagai salah satu unsur anak terlantar adalah  anak yang tidak memperoleh perhatian, perlindungan, dan pemeliharaan sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan perkembangan pribadi yang salah (tidak normal).  Keberadaan  anak  jalanan  disebabkan  karena  penelantaran  dari keluarga yang diwujudkan dalam bentuk ketidak mampuan keluarga.
Dewasa  ini,  anak  jalanan  bukan  hanya  disebabkan  oleh  kemiskinan, namun  juga  disebabkan  oleh  keluarga,  yaitu  anak  kurang  mendapat perhatian  memadai  dari  kedua  orang  tuanya,  padahal  undang-undang  RI Nomor  4  Tahun  1974  telah  menegaskan tentang kesejahteraan anak,  bahwa anak  merupakan  potensi  serta  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa Indonesia.
Dalam maqāsid  al-syarī‘ah ,  di  antaranya  menjaga  keturunan  atau generasi  penerus,  agar  kelangsungan  hidup  manusia  tetap  bisa dipertahankan  eksistensinya.  Oleh  karena  itu,  Allah  mensyariatkan  hal tersebut  sebagai  langkah  untuk  mewujudkan  tujuan  ini  dan  juga  lainnya. 4 Allah  mewajibkan  ayah  dan  ibu  mengasuh  dan  mendidik  anak-anaknya, dan memerintahkan masyarakat memperhatikan anak-anak yatim atau anak jalanan yang tidak mempunyai orang tua yang mengalami kesusahan hidup. Mereka  diminta  tidak  melalaikan  keberadaan  mereka  ketika  setiap  orang sibuk  dengan  urusannya  sendiri,  keluarga  dan  anak-anaknya, 5 dan  Islam mewajibkan  pemberian  perhatian  terhadap  anak.  Kewajiban  tersebut, merupakan  amanat  yang  harus  ditunaikan  sebagaimana  disebutkan  dalam QS al-Baqarah/2: 233,
Lingkungan sosial merupakan salah satu aspek yang dapat mendorong seorang  anak  untuk  menjadi  anak  jalanan.  Hal-hal  yang  terkait  dengan lingkungan sosial masyarakat tersebut dalam persepsi penulis adalah: Anak jalanan  sebenarnya  disebabkan  oleh  desakan  ekonomi  keluarga,  dimana orang tua menyuruh dan mungkin memaksa anaknya untuk turun ke jalan
h. 21.
2 Lihat Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen, Pasal 28 poin b ayat (2).
3 Lihat  Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak, Pasal 2.
4 Abū Ishaq al-Syātibi, al-Muwāfaqāt fī Us}ūl al-Syarī‘ah, juz II (Bairūt: Dār al-Ma’rifah, t.th), h. 6.
5 Ibnu Anshori, Perlindungan Anak dalam Agama Islam, h. 81.
guna memenuhi ekonomi keluarga.

## II. Mengenal dan Memahami Anak

## 1. Anak sebagai perhiasan
Kehadiran    anak  dalam  sebuah  rumah  tangga  diibaratkan  bintang  di malam  hari  yang  menjadi  hiasan  bagi  langit.  Ini  berarti  bahwa  kehidupan rumah tangga tanpa kehadiran anak akan terasa hampa dan suram, sebab tidak ada perhiasan   yang  menjadi kebanggaan dala  m rumah tangga. Akan tetapi, orang tua harus selalu mengingat bahwa anak adalah amanah Allah  swt. yang harus  dibina  dan  didik  menjadi  insan  yang  baik.  Seorang  anak  tidak  akan menjadi  perhiasan  jika  tidak  memiliki  unsur  yang  baik  dan  bermanfaat  bagi seseorang.
Menurut  Zakiah  Daradjat,  tanggung  jawab  pendidikan  Islam  yang menjadi  beban  orang  tua  sekurang-kurangnya  harus  dilaksanakan  dalam rangka:
a. Memelihara  dan  membesarkan  anak.  Ini  adalah  bentuk  yang  paling sederhana dari tanggung jawab setiap orang tua dan merupakan dorongan alami untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia.
b. Melindungi dan menjamin kesamaan, baik jasmaniah maupun rohania dari berbagai  gangguan  penyakit  dan  penyelewengan  hidup,  dan  juga  akan menjamin tercapainya tujuan hidup yang sesuai dengan falsafat hidup dan agama yang dianutnya.
c. Memberi  pengajaran  dalam  arti  yang  luas,  sehingga  anak  memperoleh peluang  untuk  memiliki  pengetahuan  dan  kecakapan  seluas  dan  setinggi mungkin yang dapat dicapai.
d. Membahagiakan  anak,  baik  dunia  maupun  akhirat  sesuai  dengan pandangan dan tujuan hidup  muslim. 6

## 2. Anak sebagai fitnah dan musuh bagi orang tuanya
Kata  fitnah  diartikan  sebagai  segala  tindakan  dan  perbuatan  yang menyesatkan  manusia.  Anak  sebagai  fitnah  artinya  adalah  anak  yang  selalu menjadi penyebab orang tua atau lingkungannya menjadi tersesat.
Menurut Hurlock E. B. dalam H. Mahmud dkk mengatakan bahwa pola asuh permisif yaitu orang tua memberikan kebebasan penuh pada anak untuk berbuat.dengan ciri-ciri:
a. Dominasi pada anak
b. Sikap longgar atau kebebasan dari orang tua
c. Tidak ada bimbingan dan pengarahan dari orang tua
d. Kontrol dan perhatian orang tua sangat kurang dan bahkan mungkin tidak ada sama sekali. 7
6 Zakiah Daradjat dkk. Ilmu Pendidikan Islam (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara 1996), h. 38.
7 Mahmud, dkk. Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga (Cet. I; Jakarta Barat: Akademia Permata, 2013), h. 151.

## 3. Anak sebagai penyejuk hati
Standar  kecerdasan  anak  selalu  diukur  berdasarkan  kemampuan intelektual  anak  dalam  proses  pendidikan  kecerdasan  intelektual  (otak)  yang antara  lain  ditandai  dengan  perolehan  nilai  ujian  atau  rangkin  kelas  yang tinggi.  Jika  hal  tersebut  terjadi  pada  seorang  anak,  maka  dianggap  sebagai kunci pokok kecemerlangan masa depan. Sebaliknya, jika  nilai anak di sekolah rendah,  maka  disinyalir  sebagai  indikasi  suramnya  masa  depan  anak.  Orang tua  yang  kurang  bijak,  ketika  melihat  anaknya  ternyata  tidak  cerdas  secara intelektual, maka dia kurang serius menangani pendidikan anaknya karna dia memiliki asumsi negatif terhadap masa kemampuan anaknya.
Menurut  Daniel  Galiman  yang  memaparkan  hasil  penelitiannya  lewat bukunya Emotional Intellegency (EI)  men gatakan bahwa tingginya kecerdasan intelektual  ternyata  tidak  berpengaruh  banyak  terhadap  sukses  tidaknya seseorang di masa depan. Kecerdasan intelektual ternyata hanya menyambung 20% saja kesuksesan hidup seseorang, sementara 80% di pengaruhi oleh faktor kecerdasan yang lain. 8

## 4. Peran dan tanggung jawab keluarga
Keluarga merupakan suatu kesatuan sosial  yang  terdiri dari suami, istri, dan  anak-anak  yang  belum  dewasa.  Keluarga  merupakan  satuan  paling penting  dalam  masyarakat  atau  dengan  kata  lain community  primer atau kelompok yang melakukan hubungan antara para anggotanya dengan sangant erat dan kekal.
Di  samping  itu,  pangkal  ketentraman  dan  kedamaian  hidup  terletak pada keluarga Mengingat pentingnya hidup keluarga yang demikian, maka Islam memandang keluarga bukan hanya sebagai persekutuan hidup terkecil saja  melainkan  lebih  dari  itu,  yakni  sebagai  lembaga  hidup  manusia  yang memberi  peluang  kepada  para  anggotanya  untuk  hidup  bahagia  atau  di dunia dan di akhirat.

## III.  Tinjauan Hukum Islam terhadap Anak 1.   Mengetahui tanggung jawab besar terhadap anak
Seorang  muslim  yang  benar-benar  memahami  ajaran  agamanya  akan mengetahui  tanggung  jawabnya  yang  besar  terhadap  anak-anaknya, sebagaimana firman Allah dalam QS al-Tahrim/66: 6. Islam tidak cukup hanya memberikan perhatian terhadap perasaan fitriyah dan kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya, karena mungkin saja orang tua mendapatkan sesuatu yang  dapat  melengahkannya  dari  perhatian  terhadap  anak-anaknya,  atau memalingkan  dari  usaha  memberikan  penghidupan  yang  layak  bagi  mereka. Seorang muslim akan merasa tenang dan bahagia dengan memberikan nafkah kepada  keluarganya  karena  dia  yakin  bahwa  apa  yang  dinafkahkan  kepada keluarganya dengan niat mencari keridaan Allah ‘Azza wa Jalla maka Dia akan memberikan  pahala  yang  besar  atasnya,  meskipun  hanya  berupa  sesuap
8 Muhammad Al-Bani, Anakku Jadilah Penyejuk Hatiku Kunci Sukses Mencetak Anak Cerdas Dunia Akhirat (Cet. I; Solo:  Zamzam,  2011), h. 19.
makanan  yang  disuapkan  kemulut  isterinya  dengan  penuh  kasih  sayang  dan kelembutan.

## 2. Tujuan dan Fungsi Hukum Islam
Tujuan  hukum  Islam  diterminologikan  sebagai maqāsid  al-syariah yakni pencapaian maksud hukum untuk mewujudkan kemaslahatan hidup duniawi dan ukhrawi dalam berbagai aspek. 9 Dari sini dipahami bahwa tujuan hukum Islam tidak terbatas pada lapangan material saja yang sifatnya sementara, tidak pula  kepada  hal-hal  yang  sifatnya  formil  belaka,  tetapi  lebih  dari  itu  hukum Islam  memperlihatkan  berbagai  faktor  seperti  faktor  individu,  faktor masyarakat  dan  fator  kemanusiaan  demi  terwujudnya  keselamatan  di  dunia dan kebahagiaan di hari kemudian. 10 Dengan demikian, tujuan utama hukum Islam adalah daru al-mafāsid wa jalb al-masālih (mencegah terjadinya kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan). Hukum Islam juga bertujuan mengarahkan manusia  kepada  kebenaran  untuk  mencapai  kebahagiaan  hidup  mereka  di dunia  dan  di  akhirat,  dengan  jalan  memerintahkan  yang  baik  dan  mencegah yang munkar dalam kehidupan mereka.

## 3. Tinjauan Maqasid al-Syari’ah tentang Anak
Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia dalam perspektif hukum Islam, Hak asasi anak merupakan  pemberian  Allah  yang  harus  dijamin,  dilindungi,  dan  dipenuhi oleh  orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  pemerintah  dan  negara.  Dalam  Islam dikenal lima macam hak asasi yang terkenal dengan sebutan yaitu al-darurat al- khamsah yaitu  pemeliharaan  atas  kehormatan,  pemeliharaan  keturunan, pemeliharaan atas beragama, pemeliharaan atas jiwa, pemeliharaan atas  akal, pemeliharaan atas harta.
1. Hak Agama
Pemeliharaan  hak  agama  dalam  Islam  di  sebut hifz  al-din (pemeliharaan atas  hak  beragama).  Pemeliharaan  hak  beragama  bagi  anak  dalam  Islam pertama kali harus dilakukan oleh kedua orang tua terutama ibu sebagai orang tua yang yang mengandung dan membesarkan anak. Agama anak cenderung mengikuti orang tuanya,  sampai anak  dapat  menentukan sendiri agama yang terbaik  bagi  dirinya.  Hal  ini  seuai  riwayat  Abu  Hurairah  r.a.  dia  berkata, Rasulullah saw. bersabda:
Setiap  anak  dilahirkan  dalam  keadaan  fitrah  maka  kedua  orang  tuanyalah  yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, atau Nasrani ataupun Majusi.

## 2. Hak sipil atau keturunan
Salah satu bentuk dari hak sipil yang paling mendasar yang dimiliki oleh setiap anak yang terlahir di bumi adalah hak untuk mendapatkan pengakuan akan  jati  dirinya  yang  terpatri  atas  nama  dan  keturunan.  Dalam  legislasi
9 Minhajuddin, Sistematika Filsafat Hukum Islam (Cet. I; Ujungpandang: Yayasan Ahkam, 1996),
h. 52.
10 Arfin  Hamid, Hukum  Islam  Perspektif  Keindonesiaan:  Sebuah  Pengantar  dalam  Memahami Realitasnya di Indonesiait, h. 107-108.
nasional,  nama  dan  keturunan  wajib  tertuang  dalam  akte  kelahiran sebagaimana  telah  ditegaskan  dalam  UU  No  23  Tahun  2006  tentang administrasi  kependudukan  dan  catatan  sipil.  Jati  diri  seorang  anak  berupa nama  dan  keturunan  dapat  dilihat  dalam  konsep  pemeliharaan  atas kehormatan  dan  keturunan  dam maqasid  al-syari’ah .  Hal  ini  membuktikan bahwa begitu pentingnya identitas bagi seorang anak dalam agama Islam.
3. Memelihara jiwa (Bidang kesehatan)
Penyelenggaraan  hak  kesehatan  di  dalam  Islam  disebut hifz  al-nafs (pemeliharaan atas jiwa). Menjaga kesehata anak adalah suatu kewajiban, baik secara fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh kembang secara normal, tidak  ditimpa  penyakit  fisik  maupun  mental.  Upaya  penyelenggaraan perlindungan hak kesehatan anak dilakukan sejak dalam kandungan.
4. Hak Pendidikan ( Hifz al-‘aql )
Orang tua akan sangat bahagia ketika menyaksikan anaknya yang selalu bersemangat  dalam  menuntut  ilmu  dan  antusias  mengembangkan  bakat  dan segala  potensinya.  Sebaliknya,  orang  tua  akan  sedih  jika  anaknya  tidak bersemangat, tidak memiliki gairah, keras kepala, selalu ingin menang sendiri, menutup  telinga  terhadap  nasehat  yang  baik,  bahkan  tidak  pernah  membuat orang tuanya bahagia.

## 5. Hak sosial atau harta
Begitu  pentingnya  orang  tua  dalam  menanggung  beban  sosial  ekonomi anak,  maka  Allah  memberikan  pahala  yang  besar  bagi  seorang  ayah  karena memberi  nafkah  kepada  keluarga.  Islam  memberikan  perhatian  yang  sangat besar  terhadap  hak  sosial  anak.  Islam  telah  memplopori  dunia  dalam penanggulangan  problematika  kemiskinan  di  dalam  masyarakat  dengan  cara menyediakan bait al- mal dan zakat.

## IV. Kedudukan Anak jalanan
1. Kedudukan Anak Jalanan Perspektif Hukum Islam
Kedudukan anak dalam perspektif hukum Islam menempati posisi urgen, sebab anak merupakan titipan Allah swt. kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa, dan negara sebagai pewaris dari ajaran Islam (wahyu Allah swt.) yang kelak akan memakmurkan masyarakat sebagai rahmatan li al-‘a>lami>n Ajaran  Islam  memandang  anak  sebagai  amanah  Allah  swt.  yang dititipkan  kepada  orang  tuanya.  “Istilah  amanah  mengimplementasikan keharusan  menghadapi  dan  memperlakukannya  sungguh-sungguh,  hati-hati, teliti dan cermat. Sebagai amanah, anak harus dijaga, dibimbing dan diarahkan selaras  dengan  apa  yang  diamanatkan”. 11 Hak-hak  anak  tersebut  bersifat mutlak dan menjadi kewajiban orang tua seperti yang telah digariskan dalam Islam.
Penyelenggaraan  hak  pendidikan  anak  merupakan  pilar  penting  bagi
11 Muhammad  Ali  Quthb, Sang  Anak  dalam  Naungan  Pendidikan  Islam ,  penerjemah  Bahrum Abubakar (Bandung: Diponegoro, 1988), h. 11.
upaya  peningkatan  derajat  kemanusiaan  dan  kemajuan  peradaban  manusia yang  dalam  Islam  dikenal  dengan hifz  al-aql atau  pemeliharaan  atas  akal. Pendidikan  sebagai  hak  anak  mengandung  pengertian  bahwa  kewajiban pertama berada di pundak keluarga, khusus orang tua dan seluruh komponen orang-orang yang beriman, sesuai firman Allah dalam QS al-Tahrim/66:6.

## 2. Kedudukan Anak Jalanan dalam Perspektif Hukum Positif
Setiap  anak  berhak  untuk  tidak  dipisahkan  dari  orang  tuanya  karena bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum  yang  sah  yang  menunjukkan  bahwa  pemisahan  itu  adalah  demi kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal ini anak berhak untuk tetap bertemu langsung  dan  berhubungan  secara  pribadi  dengan  orang  tuanya,  yang  mana hal itu dijamin oleh Undang-Undang RI. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan  dan  pengajaran  dalam  rangka  pengembangan  pribadinya  sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Setiap anak berhak mencari, menerima dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya  dengan  pengembangan  dirinya  sepanjang  sesuai  dengan  nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
Setiap  anak  selama  dalam  pengasuhan  orang  tua,  wali  atau  pihak  lain manapun  yang  bertanggung  jawab  atas  pengasuhan,  berhak  mendapat perlindungan  dari  perlakuan:  (a)  diskriminasi,  (b)  eksploitasi,  baik  ekonomi maupun seksual, (c) penelantaran, (d) kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, (e) ketidakadilan, dan (f) perlakuan salah lainnya.
Dalam  hal  karena  suatu  sebab  orang  tuanya  tidak  dapat  menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak  diasuh  atau  diangkat  sebagai  anak  asuh  atau  anak  angkat  oleh  orang lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perUndang-Undang  RIan  yang berlaku.
Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual dan social. Setiap anak berhak memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran  dalam  rangka  pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

## V. Metode Penelitian
Metodologi penelitian ini adalah kualitatif  yang berdasar pada teori-teori pendekatan  ilmu    hukum dan  bidang  ilmu  lain  yang  mendukung  seperti pendekatan  rasionalistik,  fenomenologis,  teologis  normatif,  dan  sosiologis sehingga  tercakup  di  dalamnya  pendekatan  multidisipliner,  yang  datanya merujuk  pada field  research .  Dengan  demikian,  data  utamanya  diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan cara pengambilan populasi dan sampel. Adapun  prosedur  pengumpulan  datanya  melalui  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.

## VI. Kondisi Anak Jalanan di Kota Makassar
Sebelum  menjadi  kota  metropolitan,  seperti  yang  dikenal  sekarang,
Makassar  memiliki  sejarah  panjang.  Ada  yang  mengatakan  bahwa  nama Makassar sudah ada sejak 9 November 1607. Beberapa peneliti memperkirakan pada masa pemerintahan Raja Gowa ke-9, Karaeng Tumaparissi Kalonna (1510- 1546). 12 Dugaan  ini  didasarkan  pada  tiga  faktor. Pertama ,  sebelum  Karaeng Tumaparissi Kalonna memerintah, istana raja dan pusat pemerintahan berada di  Tamalate  (wilayah  Sungguminasa),  sekitar  enam  kilometer  dari  wilayah pantai. Kedua ,  Raja  Karaeng  Tumaparissi  Kalonna    mengawali  pemindahan istana dan pusat pemerintahan ke Benteng Sombaopu, di pesisir dekat muara Sungai  Jeneberang. Ketiga ,  jabatan  syahbandar  baru  dikenal  pada  masa pemerintahan Karaeng Tumaparissi Kalonna.
Kedudukan  geografis,  politik  perluasan  kekuasaan  dan  pintu  terbuka berhasil  menempatkan  Makassar  bukan  saja  sebagai  pusat  perniagaan  dan pangkalan  bagi  pedagang  dan  pelaut  Makassar,  tetapi  juga  sebagai  satu- satunya  pusat  perdagangan  di  Sulawesi  Selatan.  Pada  akhir  abad  ke-16  dan permulaan  abad  ke-17,  Makassar  bahkan  telah  menjadi  pusat  perniagaan pedagang  Spanyol,  Cina,  Denmark,  Inggris,  dan  sebagainya.  Dari  laporan Stapel yang mengkaji Perang Makassar, dapat diketahui bahwa pada masa itu Makassar telah menjadi pelabuhan transito terpenting bagi komoditas rempah- rempah  dan  kayu  cendana,  daerah  yang  berlimpah  dengan  produk  pangan (beras  dan  ternak)  serta  bandar  niaga  internasional.  Makassar  terus berkembang  pesat  setelah  di  penghujung  Desember  1846,  Gubernur  Sulawesi Pierre J.B. de Perez (1841-1849) mengumumkan kebijakan ”pelabuhan bebas”. 13 Bila  dilihat  dari  segi  pemetaannya,  wilayah  Kota  Makassar  terletak  di daerah pantai yang memanjang dari bagian Barat sampai Utara kota. Makassar merupakan  salah  satu  kota  yang  mempunyai  peluang  pengembangan pengolahan hasil usaha penangkapan ikan laut, pemeliharaan ikan tambak, dan penggaraman.  Selain  itu,  Makassar  merupakan  pusat  perdagangan  hasil perikanan  yang  berasal  dari  berbagai  daerah,  Pangkep,  Maros,  Gowa,  dan Takalar. Kota Makassar berbatasan dengan daerah-daerah lain atau kabupaten sekitar.  Sebelah  Selatan  berbatasan  dengan  Kabupaten  Gowa.  Sebelah  Utara berbatasan  dengan  Kabupaten  Pangkep.  Sebelah  Timur  berbatasan  dengan Kabupaten Maros, dan sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.
Nilai  dan  rasa  kemerdekaan  bagi  individu  dan  kelompok  masyarakat Kota  Makassar  merupakan  faktor  pemicu  untuk  melakukan  kreativitas pembangunan.  Kemerdekaan  tersebut  kemudian  dipertanggungjawabkan sebagai  kepentingan  kolektif  yang  menjelma  dalam  bentuk  peraturan  yang bersifat  legal  formal,  serta  kepada  norma-norma  kesusilaan  baik  menurut pandangan budaya, maupun menurut tuntunan agama.
Selanjutnya,  rasa  kebersamaan  masyakat  Kota  Makassar  yang  sangat melekat menjadikan perbedaan latar belakang  sebagai mozaik yang mendesain kekayaan  keberagaman  warga  Makassar.  Pada  banyak  simpul-simpul
12 Mattulada, Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar dalam Sejarah (Cet. I: Bhakti Baru, 1982), h. 24.
13 Samsuddin  Daeng  Ngewa, Sejarah  Melayu  dan  Sekitarya:  1400-1963 (Cet.  VI;  Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan Tenggara, 2000), h. 19.
kehidupan,  dalam  kedudukan  bersama  sebagai  warga  kota,  terdapat persentuhan  atau  persinggungan  maupun  intergrasi.  Simpul-simpul  tersebut menjadi  wilayah  di  mana  kebersamaan  tetap  terpelihara  dan  ditumbuh kembangkan.
Demikian  pula  tentang  rasa  dan  sikap  saling  memanusiakan  atau sipakatau ,  di  kota  Makassar  di  mana  hidup  orang-orang  yang  secara  individu dan  sosial  menghormati  harkat  dan  martabat  antara  satu  dengan  yang  lain, karena sadar sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki harkat dan martabat.
Dengan sipakatau, maka muncul sikap saling menghargai atau sipakalebbi. Setiap  orang  dapat  berbeda  profesi  dan  kedudukan  di  dalam  masyarakat. Perbedaan  tersebut  tidak  mengurangi  rasa  hormat  dan  saling  menghargai antara  satu  dengan  lainnya  tanpa  memandang  latar  belakang  profesi  dan kedudukan dalam masyarakat  masing-masing. Melalui sikap sipakalebbi, maka muncul  sikap  saling  mengingatkan  atau sipakainge .  Ini  muncul  sebagai  nilai kesadaran akan kodrat kemanusiaan sebagai warga kota yang dapat saja khilaf, maka  diperlukan  sikap  untuk  saling  mengingatkan  dengan  cara-cara  yang elegan  dan  dapat  diterima  sesuai  batas-batas  nilai  masyarakat  beradab    dan bermartabat.
Agar  proses  pembangunan  dapat  menyertakan  peran  serta    masyarakat secara  luas,  maka  diperlukan  keterbukaan  dari  tahap  perencanaan  hingga pengendalian pembangunan. Keterbukaan tersebut dikemas dalam kultur yang beradab dan dijiwai oleh semangat penegakan hukum.
Tantangan  masa  depan  hendaknya  dihadapi  dengan  semangat perjuangan yang teguh dan pantang menyerah, seperti yang tertera pada logo Kota  Makassar  yang  bertuliskan  ”Sekali  Layar  Terkembang,  Pantang  Biduk Surut ke Pantai”.
Uraian tentang  sekilas keadaan masyarakat dan Kota Makassar tersebut, tidak  dapat  dipisahkan  statusnya  sebagai  ibu  kota  Provinsi  Sulawesi  Selatan, dan menjadi pusat hampir semua sektor termasuk sektor sosial dan ekonomi. Di  Kota  Makassar,  tampak  sifat  kemajemukan  masyarakatnya  karena penduduknya  terdiri dari  berbagai  suku  bangsa  dari  kepulauan  Indonesia,  di samping bangsa-bangsa asing.
Sektor ekonomi atau mata pencaharian masyarakat Makassar terdiri atas berbagai  bentuk  dan  jenisnya.  Keadaan  penduduk  menurut  pencahariannya dapat diklasifikasikan sebagai berikut: nelayan, petani, buruh, TNI, pedagang, penjual, pegawai, dan pensiunan. Mata pencaharian seperti buruh, petani dan nelayan merupakan sumber pencaharian yang tidak tetap karena lebih banyak tergantung dari faktor tenaga serta keadaan alam atau iklim setempat. Dengan demikian  sumber  mata  pencaharian  seperti  ini  khususnya  di  kota  Makassar kadangkala dapat memenuhi kebutuhan pokok penduduk. Namun dewasa ini oleh pemerintah Kota Makassar telah mengusahakan peningkatan di berbagai sektor khususnya pendidikan, kesehatan, sarana ibadah dan selainnya.
Pada  sektor  pendidikan,  di  kota  Makassar  merupakan  bagian  integral dengan  sistem  pendidikan  nasional  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  dan
mempertinggi  ketakwaan  kepada  Allah  Yang  Maha  Esa,  keterampilan,  budi pekerti  yang  luhur,  kepribadian  dan  semangat  kebangsaan,  sehingga  dapat melahirkan manusia pembangunan yang  mampu membangun dirinya  sendiri serta  bangsanya.  Pemerintah  berusaha  menyediakan  fasilitas  atau  sarana pendidikan,  baik  sarana  fisik  dan  non  fisik,  demikian  juga  dalam  hal penambahan jumlah atau kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana. Masing- masing  sekolah  harus  memelihara  pemanfaatan  fasilitas  tersebut  dengan sebaik-baiknya.
Pada tahun 2010, sesuai data pada Badan  Pusat Statistik  Kota Makassar, jumlah  SD  yang  ada  di  Makassar  adalah  441  unit  dengan  jumlah  guru  5.242 orang dan murid 131.823 orang. Sedang jumlah SLTP adalah 152 unit dengan jumlah  guru  3.779  orang  dan  murid  sebanyak  41.760  orang.  Sementara  SLTA sebanyak 169 unit dengan jumlah guru 5.188 orang dan jumlah murid sebanyak 56.818 orang. Ini berarti bahwa pada tahun 2010, untuk tingkat SD rasio murid terhadap sekolah adalah 299 orang  per sekolah. Sedang  rasio  murid terhadap guru adalah 25 orang murid untuk setiap guru dan rasio guru terhadap sekolah adalah 19 orang per sekolah. Untuk tingkat SLTP, yakni 275 murid per sekolah, rasio murid terhadap guru yakni 11 orang per guru dan rasio guru per sekolah adalah  25  orang  per  sekolah.  Selanjutnya  tingkat  SLTA,  yakni  336  murid  per sekolah, rasio murid terhadap guru adalah 11 murid per guru dan rasio guru terhadap sekolah adalah 31 orang per sekolah.
Kemudian  pada  tahun  2011,  jumlah  SD  adalah  463  unit,  dengan  jumlah guru  sebanyak  5.103  orang  dan  jumlah  murid  sebanyak  124.975  orang. Kemudian  tingkat  SLTP,  terdapat  165  sekolah  dengan  guru  sebanyak  4.027 orang dan jumlah murid sebanyak 55.997 orang. Sementara untuk tingkat SLTA terdapat  106  unit  dengan  jumlah  guru  1.533  orang  dan  jumlah  murid  35.674 orang.  Ini  berarti  bahwa  pada  tahun  2010,  untuk  tingkat  SD  rasio  murid terhadap  sekolah  adalah  270  orang  per  sekolah  dengan  rasio  murid  terhadap guru  adalah  24  orang  murid  per  guru  dan  rasio  guru  per  sekolah  yakni  11 orang per sekolah. Kemudian tingkat SLTP, rasio murid terhadap sekolah yakni 339 orang per sekolah dan rasio guru terhadap murid yakni 14 orang murid per guru  dan  rasio  guru  terhadap  sekolah  yakni  24  orang  guru  per  sekolah. Selanjutnya  untuk  tingkat  SLTA,  rasio  murid  terhadap  sekolah  adalah  337 orang per sekolah dengan rasio murid terhadap guru yakni 23 murid per guru dan rasio guru terhadap sekolah yakni 14 guru per sekolah.
Faktor  munculnya  anak  jalanan  di  Kota  Makassar  penyebabnya  sangat beragam. Ada yang sekedar ikut-ikutan, ada yang turun ke jalan karena tidak ada  ruang  pablik  untuk  bermain,  tetapi  mayoritas  menjadi  anak  jalanan disebabkan  faktor  kemiskinan  dan  kekerasan  yang  dilakukan  para  orang  tua, faktor brokenhome, yakni ketidakharmonisan kehidupan dalam rumah tangga dan  tidak  mendapatkan  perhatian  dari  keluarga  terutama  orang  tua,    karena alasan  putus  sekolah,  dan  karena  pergaulan  yang  disebabkan  oleh  pengaruh lingkungan.      Faktor  lain  adalah  karena  peluang  mendapatkan  uang  dengan mudah,  urbanisasi  musiman  seperti  pada  bulan  Ramadhan  tiba,  dan  musim liburan sekolah.
Anak jalanan sebagaimana yang disebutkan, dominan berprofesi sebagai pengemis,  pengamen,  pemulung,  penyemir  sepatu,  pelap  kendaraan  yang sedang  markir,  penjual  surat  kabar,  dan  lain-lain.    Menurut  Arsyad  Tamal bahwa mereka adalah anak-anak yang oleh sesuatu sebab tidak mendapatkan tempat  yang  layak  di dalam  derasnya  arus  kehidupan.  Mereka  adalah  semua anak  yang  oleh  alasan  ekonomi,  sosial,  budaya,  politik,  telah  kehilangan  hak- hak  dasarnya  sebagai  anak.  Meski  begitu,  mereka telah  memberikan  inspirasi bagi sejumlah pihak dalam memajukan Kota Makassar oleh karena komunitas anak jalanan menjadikan pemerintah untuk berpikir dalam memposisikan anak jalanan  secara  bersama-sama  dalam  pembangunan.  Salah  satu  usaha  yang dilakukan  adalah  pemerintah  memperogramkan  rehabilitasi  anak  dan memberikan  bimbingan  intensif  kepada  mereka  untuk  meraih  masa  depan yang sejahtera. 14
Secara garis besar, anak jalanan tersebut dibedakan atas tiga kelompok:
1) Children  on  the  street ,  yakni  anak  yang  mempunyai  kegiatan  ekonomi sebagai  pekerja  di  jalan,  namun  masih  mempunyai  hubungan  yang  kuat dengan orangtua mereka. Sebagian penghasilan mereka di jalan diberikan kepada  orangtuanya.  Fungsi  anak  jalanan  pada  kategori  ini  adalah  untuk membantu ekonomi keluarga yang seharusnya ditanggung oleh orang tua.
2) Children  of  the  street ,  yakni  anak  yang  berpartisipasi  penuh  di  jalan,  baik secara  sosial  maupun  ekonomi.  Beberapa  di  antara  mereka  masih behubungan dengan orangtuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu.  Banyak  di  antara  mereka  adalah  anak-anak  yang  karena  suatu sebab,  biasanya  kekerasan  lari  atau  pergi  dari  rumah.  Berbagai  penelitian menunjukkan  bahwa  anak-anak  pada  kategori  ini  sangat  rawan  terhadap perlakuan tidak pantas, baik secara sosial-emosional, fisik maupun seksual.
3) Children  from  families  of  the  street ,  yakni  anak  yang  berasal  dari  keluarga yang  hidup  di  jalanan.  Walaupun  anak  ini  mempunyai  hubungan kekeluargaan  yang  cukup  kuat,  tetapi  hidup  mereka  terombang-ambing dari  satu  tempat  ke  tempat  lain  dengan  segala  risikonya. 15 Salah  satu  ciri penting  dari  kategori  ini  adalah  pemampangan  kehidupan  jalanan  sejak anak masih bayi, bahkan sejak masih dalam kandungan.
Informasi yang diperoleh dari berbagai literatur dan pengalaman penulis bertemu  dengan  sejumlah  orang,  termasuk  anak-anak  jalanan,  menunjukkan bahwa  munculnya  anak-anak  jalanan  disebabkan  oleh  adanya  akumulasi masalah, mulai dari situasi makro, kondisi orangtua serta anak itu sendiri.
Dalam perspekpetif penulis, penyebab munculnya anak jalanan ini terjadi karena adanya faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong adalah desakan  dan  keadaan  ekonomi.  Faktor  ini  begitu  kuat  pengaruhnya  karena menyangkut  pemenuhan  kebutuhan  dasar,  yang  berarti  keselamatan  hidup
14 Arsyad Tamal, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Makassar, Wawancara, tanggal 18 Oktober 2011.
15 Irwanto  dkk  Kafeilmu.com/anak-jalanan-dalam-pandangan-sosiologi  Pemerhati  Anak Jalanan 1996
seseorang atau keluarga. Faktor berikut adalah faktor penarik. Faktor ini dapat digambarkan  sebagai  berikut:  anak-anak  turun  ke  jalan  menjadi  anak  jalanan karena situasi keluarga sehingga tertarik pada kehidupan yang lebih merdeka, bisa bebas bermain, banyak teman dan dapat uang.
Dalam upaya menangani anak jalanan tersebut, maka dilakukan langkah strategis. Pertama, sistem  pembinaan  yang  terpadu  mulai  dari  lingkungan rumah tangga, masyarakat dan pemerintah Kota Makassar dengan penanganan awal pada tingkat kelurahan secara berjenjang yang didasarkan pada prioritas. Penanganan  pada  tingkat  kelurahan,  bukan  hanya  akan  membantu  dari  segi pelayanan  dan  rehabilitasi  sosialnya,  tetapi  juga  dapat  mencegah  anak-anak yang  potensial  turun  ke  jalan. Kedua, membangun  pemahaman  yang konprehensif tentang posisi anak dalam kehidupan melalui pembinaan agama, pemberdayaan  ekonomi  dan  peningkatan  keterampilan  melalui  pendidikan alternatif, kegiatan seni budaya dan lain-lain telah dilakukan oleh pemerintah Kota  Makassar. Ketiga, pemerintah  Kota  Makassar  melakukan  pendekatan terkoordinasi  dengan  semua  elemen,  terutama  LSM,  Ornop,  dan  pemerhati anak  jalanan  lainnya  dengan  berbagai  kegiatan  yang  mengupayakan pembinaan dan pemberdayaan anak-anak jalanan.
Sementara  itu,  keadilan  merupakan  asas  yang  sangat  penting  dalam melihat kedudukan anak untuk mendapatkan asas kepastian hukum. Asas ini berlaku  dalam  pemberian  hak-hak  anak  jalanan  di  Kota  Makassar  khususnya dalam hak  pemberian pendidikan alternatif, memikirkan pemenuhan jaminan kebutuhan untuk membebaskan mereka dari kemiskinan sehingga tidak turun kejalan, dan upaya untuk memperkerjakannya secara layak.
Jika  ditinjau  dari  pendekatan  perspektif  hukum  Islam,  kedudukan  anak jalanan  di  Kota  Makassar  secara  jelas  memiliki  aturan  dan  landasan  hukum normative. Dalam pandangan Islam, perlindungan anak memiliki makna yang fundamental  yaitu  sebagai  basis  nilai  dan  paradigma  untuk  melakukan perubahan  nasib  anak,  serta  sebagai  pendekatan  komprehensif  bagi  manusia dalam  pendidikan  rohani,  perinsip  kemuliaan  dan  peradaban.  Semua  ini dimaksudkan agar manusia berada pada sistem sosial yang tinggi, yaitu selalu berada  dalam  garis  perjuangan  penyelamatan  manusia  dari  kegelapan, kebodohan, kesesatan dan kekacauan menuju cahaya kebenaran Allah swt.
Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak social orang miskin dan anak dengan cara memberlakukan dasar-dasar jaminan sosial, dan Islam telah memplopori dunia dengan penanggulangan problema kemiskinan di dalam masyarakat dengan cara menyediakan Baitul Mal dan Zakat.
Hal  ini  sejalan  dengan  pemenuhan  hak-hak  anak  jalanan  perspektif hukum positif sebagaimana telah digariskan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang  Dasar  1945  sehingga  menjadi  awal  diletakkan  landasan hukum  untuk  berpijak  mengenai  perlindungan  anak.  Dan  disesuaikan  pula dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak yang pengaturannya terhadap hak-hak anak terdapat 67 pasal yaitu mulai dari Pasal  4  sampai  dengan  Pasal  71.  Dari  sejumlah  pasal-pasal  tersebut  lebih dominan mengatur masalah hadānah dan perlindungan hukum terhadap anak.

## VII. Penutup
Berdasar  pada  tema  dan  permasalahan  yang  menjadi  kajian  artikel  ini serta  kaitannya  dengan  uraian-uraian  yang  telah  dikemukakan,  dapat dirumuskan  kesimpulan  yaitu  permasalahan  tentang  anak  jalanan  yang ditemukan di Kota Makassar berdasarkan tinjauan filosofi pembinaan keluarga belum  memenuhi  prinsip  secara  maksimal,  karena  pada  umumnya  mereka tidak  mengetahui  fungsi  dan  tanggung  jawabnya    dalam  keluarga.  Hal  ini dapat  dilihat  pada  tiga  aspek: Pertama, pembinaan  anak  jalanan  dalam perspektif  sejarahnya  di  Kota  Makassar  dihadapkan  pada  lingkungan kehidupan  yang  tidak  sesuai  dengan  proses  pembentukan  pribadi  mereka, karena  terlepas  dari  kontrol  dan  pengawasan  dari  orang  tua,  padahal  dalam proses pertumbuhan anak sangat dibutuhkan bimbingan dan pengawasan dari orang  tua  dan  harus  menanamkan  perasaan  cinta  dan  kasih  sayang  terhadap anaknya,  perasaan  cinta  dan  kasih  sayang  yang  diwujudkan  dalam  bentuk pemenuhan  kebutuhan  anak  baik  jasmani  maupun  rohani,  serta  melindungi anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi yang akan berpengaruh baik pada tumbuh kembang anak sehingga anak memiliki mental yang kuat dan tangguh, dan modal untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan kelak di kemudian hari. Kedua, negara  memandang  semua  anak  sama  kedudukannya  dalam  undang- undang  sebagaimana  dalam  pasal  34:  “Fakir  miskin  dan  anak  terlantar dipelihara oleh negara”, tetapi kenyataannya belum memberikan perlindungan secara  tegas  terhadap  tingkat  kesejahteraan  rakyat.  Kelemahan  pasal  tersebut karena  tidak  ada  ketegasan  atau  strategi  penanganan  yang  jelas,  bahkan kelihatan  bahwa  anak  jalanan  tidak  mendapatkan  perhatian  dan  pembinaan serius.  Ini  terbukti  dengan  masih  banyaknya  anak  jalanan  di  Kota  Makassar. Hasil  temuan  lapangan  menunjukkan  bahwa  anak  jalanan  masih  banyak berprofesi  sebagai  pengemis,  pengamen,  pemulung,  penyemir  sepatu, pedangan  asongan,  pelap  kendaraan  yang  sedang  parkir,  dan  penjual  surat kabar. Ketiga, pembinaan  anak  jalanan  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah namun  karena  belum  maksimal,  pembinaan  tersebut  di  Kota  Makassar dilaksanakaan  pula  oleh  lembaga  Perlindungan  Anak  (LPA),  Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM),  dan  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)    bersama dengan  Pemerintah  Kota  Makassar  mengusahakan  pembinaan  yang menekankan pada segi pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak jalanan.
Efektivitas  pemenuhan  hak-hak  anak  jalanan  perspektif  hukum  Islam maupun  hukum  positif  di  Kota  Makassar  pada  prinsipnya  belum  maksimal, karena  akar  persoalannya  adalah  belum  tampak  perubahan  kemiskinan  yang dialami  anak  jalanan  khususnya  di  kota  Makassar.  Walaupun  diatur  dalam perlindungan  HAM  dan  pembinaan  secara  seimbang  sebagaimana  yang dituangkan  dalam  undang-undang  dan  peraturan  pemerintah,  khususnya dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan  Anak  Jalanan,  Gelandangan,  Pengemis  dan  Pengamen,  namun belum efektif pelaksanaannya berdasarkan asas hukum keadilan karena jumlah anak jalanan belum dapat diminimalisir.
273
4
3

## DAFTAR PUSTAKA

## Al-Qur’ān al-Karīm
Bani,  Muhammad  Al-, Anakku  Jadilah  Penyejuk  Hatiku  Kunci  Sukses  Mencetak Anak Cerdas Dunia Akhirat . Cet. I; Solo:  Zamzam,  2011.
Daradjat, Zakiah dkk. Ilmu Pendidikan Islam. Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara 1996.
Irwanto dkk Kafeilmu.com/anak-jalanan-dalam-pandangan-sosiologi Pemerhati Anak Jalanan 1996
Mahmud,  dkk. Pendidikan  Agama  Islam  dalam  Keluarga. Cet.  I;  Jakarta  Barat: Akademia Permata, 2013.
Mattulada, Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar dalam Sejarah. Cet. I: Bhakti Baru,
1982.
Minhajuddin, Sistematika  Filsafat  Hukum  Islam. Cet.  I;  Ujungpandang:  Yayasan Ahkam, 1996.
Ngewa,  Samsuddin  Daeng, Sejarah  Melayu  dan  Sekitarya:  1400-1963. Cet.  VI;
Makassar:  Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan Tenggara, 2000.
Quthb, Muhammad Ali, Sang Anak dalam Naungan Pendidikan Islam , penerjemah Bahrum Abubakar. Bandung: Diponegoro, 1988.
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen, Pasal 28 poin b ayat (2).
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2.
Soemitro, Irma Setyowati, Aspek Hukum Perlindungan Anak. Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
Syātibi,  Abū  Ishaq  al-, al-Muwāfaqāt  fī  Usūl  al-Syarī‘ah, juz  II.  Bairūt:  Dār  al- Ma’rifah, t.th.