## Integrasi Interkoneksi Ekonomi Pancasila Dan Ekonomi Islam
Agus Salihin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta agussalihin03@gmail.com

## Abtract
This  research  was  conducted  in  order  to  provide  information  about  the integration  of  the  Pancasila  economic  system  and  Islamic  economics.  An economic system based on Pancasila values is a joint  effort  based on family  and mutual  cooperation.  Article  33  of  the  1945  Constitution  aims  to  maximize people's  prosperity  by  means  of  the  economy  must  be  arranged  based  on economic  democracy,  where  the  prosperity  of  the  people  takes  precedence  over the prosperity of individuals or small groups. The purpose is in line with the word of God in sura QS Al-Hujurat verse 10 and QS. Al Maidah verse 2 and at-Taubah verse 71. Then in the Islamic view, Pancasila economy is an economic system that is in accordance with the spirit of Islamic Economics. Both systems have the same goal to realize social justice and economic prosperity for all humanity.
Keywords : Pancasila Economy, Religion and Islamic Economy.

## Pendahuluan
Indonesia merupakan negara yang agraris, memiliki banyak keberagaman, kebudayaan  dan  berbagai  macam  suku.  Dalam  suatu  negara  dibutuhkan  suatu sistem  yang  mengatur  banyak  tatanan  kehidupannya.  Salah  satunya  adalah dibutuhkan  sistem  yang  mengatur  perekonomiannya.  Apabila  suatu  negara  tidak memiliki sistem ekonomi, maka kondisi perekonomian pada negara tersebut akan kacau akibat tidak adanya sistem yang mengatur. Hal ini perlu kita sadari, karena sistem ekonomi sangatlah mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.
Dunia  mengenal  banyak  sistem  dalam  perekonomiannya  diantaranya adalah; sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi islam, sistem  ekonomi  campuran,  dan  sitem  ekonomi  pancasila.  Indonesia  merupakan salah  satu  negara  yang  menerapkan  sistem  ekonominya  sendiri  yang  dikenal sebagai sistem ekonomi pancasila.
Sistem  ekonomi  pancasila  merupakan  sistem  ekonomi  yang  didasarkan pada  pancasila  sila  ke-5  dan  undang-undang  dasar  pasal  33.  Indonesia  tidak menerapkan sistem ekonomi kapitalis karena sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem ekonomi dimana peran pemerintah terhadap perekonomian sangat kecil.
Sistem  ekonomi  pancasila  di  Indonesia  di  dasarkan  pada  pancasila  dan undang-undang  oleh  karena  itu,  untuk  mencegah  pengaruh  sistem  ekonomi eskternal terhadap kebijakan ekonomi nasional maka, seluruh kebijakan ekonomi yang  diambil  harus  mengacu  dan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  konstitusi ekonomi  dan  UUD  1945  yang  sudah  menjadi  kesepakatan  bersama  bangsa Indonesia  yang  disusun  berdasarkan  tujuan  yang  ingin  dicapai  secara  bersama. Tetapi pada kenyataannya penerapan ekonomi pancasila di indonesia masih belum sempurna dan masih bersifat kapitalistik.
Kita  bisa  melihat  kenyatanya  bahwa  semakin  tampak  banyaknya kesenjangan  antara  masyarakat  menengah  ke  bawah  dengan  masyarakat menengah  keatas,  padahal  sistem  ekonomi  pancasila  yang  didasarkan  pada “keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  indonesia”  dan  UUD  1945  pasal  33 bertentangan  dengan  hal  tersebut,  sehingga  penerapan  nilai-nilai  dalam  sistem ekonomi pancasila mulai pudar dan jauh sekali dari sistem ekonomi islam. Berarti disini  muncul gap yang  perlu  duluruskan  tentang  keselarasan  antara  ekonomi islam  dengan  ekonomi  pancasila  yang  telah  menjadi  sistem  ekonomi  Indonesia. Untuk  itu  penelitian  ini  dilakukan  agar  dapat  memberikan  informasi  tentang integrase  sistem  ekonomi  Pancasila  dan  ekonomi  islam  yang  baik  untuk kemaslahatan  masyarakat  Indonesia  serta  memberikan  kritik  bagi  pemerintah terkait  implementasi  sistem  ekonomi  pancasila  apakah  sudah  sesuai  dengan pancasila dan UUD 1945 pasal 33.

## Landasan Teori
1. Pengertian Ekonomi Islam
Ekonomi,  secara  umum  didefinisikan  sebagai  hal  yang  mempelajari perilaku  manusia  dalam  menggunakan  sumber  daya  yang  langka  untuk memproduksi  barang  dan  jasa  yang  dibutuhkan  manusia.  Beberapa  ahli mendefinisikan  ekonomi  Islam  sebagai  suatu  ilmu  yang  mempelajari  perilaku manusia  dalam  usaha  untuk  memenuhi  kebutuhan  dengan  alat  pemenuhan kebutuhan  yang  terbatas  di  dalam  kerangka  Syariah.  Ilmu  yang  mempelajari perilaku  seorang  muslim  dalam  suatu  masyarakat  Islam  yang  dibingkai  dengan syariah.  Definisi  tersebut  mengandung  kelemahan  karena  menghasilkan  konsep yang  tidak  kompetibel  dan  tidak  universal.  Karena  dari  definisi  tersebut
mendorong  seseorang  terperangkap  dalam  keputusan  yang  apriori (apriory judgement), benar atau salah tetap harus diterima.
Definisi  yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai  syariah  dalam  ilmu  ekonomi.  Ilmu  ekonomi  Islam  adalah  ilmu  sosial yang  tentu  saja  tidak  bebas  dari  nilai-nilai  moral.  Nilai  nilai  moral  merupakan aspek  normatif  yang  harus  dimasukkan  dalam  analisis  fenomena  ekonomi  serta dalam  pengambilan  keputusan  yang  dibingkai  syariah.    Berikut  pengertian- pengertian ekonomi syariah adalah sebagai berikut:
Menurut Muhammad Abdul Manan “Islamic economics is a social science which  studies  the  economics  problems  of  a  people  imbued  with  the  values  of Islam”. Jadi, menurut Manan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai- nilai Islam.
M.  Umer  Chapra “Islamic  economics  was  defined  as  that  branch  of knowledge  which  helps  realize  human  well-being  through  an  allocation  and distribution of scarce resources that is in confinnity with Islamic teaching without unduly  curbing  Individual  freedom  or  creating  continued  macroeconomic  and ecological  imbalances” .  Jadi,  Menurut  Chapra  ekonomi  Islam  adalah  sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan  distribusi  sumber  daya  yang  terbatas  yang  berada  dalam  koridor  yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku  makro  ekonomi  yang  berkesinambungan  dan  tanpa  ketidakseimbangan lingkungan. Sedangkan Menurut Syed Nawab Haider Naqvi, ilmu ekonomi Islam, singkatnya,  merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim modern.
Dari  beberapa  definisi  ekonomi  Islam  di  atas  yang  relatif  dapat  secara lengkap  menjelaskan  dan  mencakup  kriteria  dari  definisi  yang  komprehensif adalah  yang  dirumuskan  oleh  Hasanuzzaman  yaitu    "Suatu  pengetahuan  dan aplikasi  dari  perintah  dan  peraturan  dalam  syariah  yaitu  untuk  menghindari ketidakadilan  dalam  perolehan  dan  pembagian  sumberdaya  material  agar memberikan kepuasan manusia, sehingga memungkinkan manusia melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Tuhan dan masyarakat.

## 2. Pancasila dan Agama
Pancasila  sebagai  ideologi  Indonesia  sebenarnya  dalam  proses pembentukannya  sangat  dipengaruhi  oleh  ajaran-ajaran  Islam.  Pancasila sebagaimana dituliskan oleh Adian Husaini (2010) adalah merupakan hasil karya bersama,  bukanlah  rumusan  semata  seorang  Bung  Karno  sendirian.  Pancasila adalah  hasil  kesepakatan  tokoh-tokoh  Islam  yang  memiliki  berbagai  aspirasi ideologis, termasuk tokoh-tokoh Islam yang tergabung dalam Panitia Sembilan di BPUPK,  yaitu  KH.  Wahid  Hasyim,  Haji  Agus  Salim,  Abikoesno  Tjokrosoejoso dan  Abdul  Kahar  Muzakkir.  Salah  satu  bukti  utama  jikalau  Pancasila  yang kemudian  menjadi  landasan  Ideologi  bangsa  Indonesia  begitupula  dalam  sistem ekonominya sangat  dipengaruhi oleh ajaran Islam atau pandangan Islam (Islamic worldview) adalah  adanya  rumusan  tujuh  kata  pada  sila  pertama,  yaitu “Ketuhanan,  dengan  kewajiban  menjalankan  syariah  Islam  bagi  pemeluk- pemeluknya”  yang  kemudian  dikenal  sebagai  rumusan  Piagam  Pancasila  vesi Piagam  Jakarta  (Pembukaan  UUD  1945).  Akan  tetapi  karena  suatu  hal,  sila pertama Pancasila ini diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila pertama ini  menurut  Adian  Husaini  adalah  representasi  dari  ajaran  tauhid  dalam  agama Islam. Bukti-bukti lainnya bahwa Pancasila sangat  dipengaruhi oleh ajaran Islam adalah bisa dilihat dari  sila-sila lainnya. Karim (2004) mengungkapkan penilaian yang  sama.  Ia  menganggap  bahwa  nilai-nilai  universal  Islam  secara  eksplisit menjiawai muatan Pancasila yang berprinsip ketuhanan.
Oleh  karenanya,  rumusan  dan  penafsiran  sila-sila  Pancasila  terutama  sila pertama  jelas  tidak  bisa  dipisahkan  dari  konteks  sejarah  munculnya  rumusan tersebut.    Harus  diakui  bahwa  pada  masa  lalu  ada  mutual understanding antara Islam  sebagai  agama  dan  Pancasila  sebagai  ideologi.  Kesalahpahaman  itu  lebih banyak pada berbagai kepentingan politik daripada dalam substansinya; atau lebih dikarenakan  oleh  ketidakjelasan  paradigma  dan  cara  pandang.  Substansinya keduanya  jelas  berbeda.  Islam  adalah  agama,  sedangkan  Pancasila  adalah ideologi.  Esensi  (hakekat)  Islam  dan  Pancasila  tidak  bertentangan,  namun kenyataan  eksistensinya  (sejarahnya)  dapat  saja  dipertentangkan  terutama  untuk melayani  kepentingan-kepentingan  kelompok  sosial  (Karim,  2004).  Contohnya misalnya  sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Adnan  Buyung  Nasution sebagaimana dikutip oleh Adian Husaini terjadinya polemik dan komprontasi ide antara  Islam  dan  Pancasila  dalam  sejarah  di  Indonesia  adalah  akibat
dikembangkannnya  konsep  Pancasila  sebagai  doktrin  atau  pandangan  hidup (worldview) yang  kompleks  dan  khas,  sehingga  berbenturan  dengan  pandangan dunia  lain,  seperti  Islam.  Bahkan  lebih  jauh  rezim  Orde  Baru  menjadikan Pancasila  sebagai  landasan  amal  dan  moral  dimana  wilayah  ini  sebenarnya menjadi wilayah agama. Pancasila berusaha ditafsirkan oleh penguasa melampaui kewenangannya  bahkan  masuk  ke  kewenangan  agama.  Justru  Pancasila  sebagai landasan negara jika dilihat dalam konteks sejarahnya tidak bertentangan dengan ajaran agama khususnya agama Islam, bahkan nilai-nilai universalnya terinspirasi oleh nilai-nilai universal Islam sebagaimana tercantum dalam sila-sila Pancasila.
Pancasila sebagai ideologi sebenarnya merupakan objektivikasi dari Islam. Objektivikasi adalah penterjemahan nilai-nilai internal ke dalam kategori-kategori objektif. Atau dengan kata lain, objektivikasi  adalah merupakan konkritisasi  dari keyakinan  internal.  Hal  ini  berarti  unsur-unsur  objektif  agama  ada  dalam pancasila.

## 3. Sistem Ekonomi Pancasila
Istilah ‘ekonomi pancasila’, menurut Dawam Rahardjo, dipopulerkan oleh Emil Salim dalam salah satu artikelnya pada tahun 1976. Menurut beliau ekonomi pancasila  merupakan  suatu  konsep  kebijakan  ekonomi,  setelah  mengalami pergerakan  seperti  bandul  jam  dari  kiri  ke  kanan,  hingga  mencapai  titik keseimbangan. Ke kanan artinya bebas mengikuti aturan pasar, sedangkan ke kiri artinya  mengalami  intervensi  negara  dalam  bentuk  perencanaan  memusat. Ekonomi  pancasila  juga  dapat  diartikan  sebagai  sistem  ekonomi  pasar  dengan pengendalian  pemerintah  atau  “ekonomi  pasar  terkendali”.  Mungkin  istilah  lain yang lebih mendekati dan populer dengan pengertian ‘ekonomi pancasila’ adalah ‘sistem ekonomi campuran’ (mixed economy) , maksudnya campuran antara sistem kpitalisme dan sosialisme atau ‘sistem ekonomi jalan tengah’.  Pancasila menurut Soekarno adalah merupakan hasil kombinasi ideologi ‘nasionalisme’, ‘islamisme’, dan  ‘komunisme’.  Sedangkan  Bung  Hatta  menyebutnya  sebagai  kombinasi  dari ‘Islam’,  ‘sosialisme’,  dan  ‘budaya  Indonesia’.  Dengan  demikian,  jika  ekonomi pancasila  dirumuskan  sebagai  ‘ekonomi  yang  mendasarkan  dari  nilai-nilai pancasila’,  maka  ekonomi  pancasila  sebenarnya  praktek  ekonomi  pancasila  atau ekonomi pancasila in action , dengan mudah dapat dijumpai dan dikenali di mana- mana  di  seluruh  Indonesia.  Praktek  ekonomi  ini  seringpula  disebut  ‘ekonomi
rakyat’ yang bersifat  moralistik, demokratik dan mandiri. Dengan gambaran dan pembahasan itu sering ekonomi pancasila.
Ekonomi  pancasila  disebut  juga  sebagai  ekonomi  yang  berasaskan kekeluargaan, kegotong-royongan dan kerjasama. Ini adalah nilai-nilai tradisional yang  bersumber  dari  budaya  Indonesia,  yang  bisa  saja  sangat  dipengaruhi  oleh nilai-nilai  agama  yang  dianut  oleh  masyarakat  Indonesia.  Asas  kekeluargaan  ini, yang  berdasarkan  pada  solidaritas  mekanis,  menurut  Dawam  Rahardjo,  telah ditransformasikan menjadi solidaritas fungsional, dengan nilai-nilai individualitas dalam lembaga koperasi. Jika ekonomi pancasila didasarkan pada Pasal  33 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa cabang-cabang penting kebutuhan rakyat dikuasai oleh  negara,  sehingga  melahirkan  BUMN.  Jika  ini  menjadi  ciri  ekonomi pancasila,  maka  ekonomi  pancasila  mengikuti  model  negara  kesejahteraaan (welfare  state) yang  umumnya  berkembang  di  negara-negara  Eropa.  Mubyarto (1987)  mendefinisikan  ekonomi  pancasila  sebagai  sistem  ekonomi,  atau  sistem perekonomian  yang  dijiwai  oleh  ideologi  pancasila,  yaitu  ekonomi  yang  dijiwai oleh  usaha  berdasarkan  pada  asas  kekeluargaan  dan  kegotongroyongan  nasional. Mengenai ekonomi pancasila, Mubyarto mengemukakan lima karakter utamanya. Kelima ciri tersebut masih harus dikembangkan, ditumbuhkan dan diperjuangkan dalam  sistem  perekonomian  Indonesia.  Kelima  ciri  ekonomi  pancasila  tersebut diserap dari UUD 1945 dan dari keseluruhan jiwa pancasila itu sendiri. Kelimanya adalah  sebagai  berikut: Pertama ,  dalam  sistem  ekonomi  pancasila,  koperasi merupakan  soko  guru  perekonomian. Kedua ,  perekonomian  digerakkan  oleh ransangan-ransangan  ekonomi,  sosial  dan  moral. Ketiga ,  egalitarianisme  yaitu bahwa  kemerataan  sosial  mengandaikan  terpenuhinya  semangat  kekeluargaan, saling  menyayanging  sesama  manusia  dan  solidaritas  persaudaraan. Keempat , bagian  ini  berhubungan  dengan  sila  ketiga  “Persatuan  Indonesia”. Kelima , pengandalan  pada  sistem  desentralisasi  dalam  pelaksanaan  kegiatan-kegiatan ekonomi,  diimbangi  dengan  perencanaan  yang  kuat  sebagai  pemberi  arah  bagi perkembangan ekonomi.
Sebagian menilai bahwa ekonomi pancasila sangat dipengaruhi oleh nilai- nilai  agama, meskipun  menggunakan bahasa yang universal  tanpa simbol-simbol agama  di  dalamnya.  Ekonomi  pancasila  adalah  ekonomi  yang  didasarkan  pada monoteisme dan humanisme. Prinsip  dalam sila pertama;  Ketuhanan Yang Maha Esa  dan  sila  kelima;  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Merupakan
hasil  pemikiran  manusia  Indonesia  yang  berakar dari  prinsip-prinsip  nilai  agama (tauhid), demikian  pula  dengan  humanisme,  berakar  pada  nilai-nilai  agama. Namun demikian, kajian terhadap ekonomi pancasila terutama dari segi ontologi, epistimologi dan aksiologi masih jarang dilakukan.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  deskriptif  (eksploratif). Penelitian  deskriptif  yang  digunakan  dimaksudkan  untuk  memberikan  deskripsi yang  transparan  dan  akuntabel  mengenai  integrase  ekonomi  Pancasila  dan ekonomi  islam  di  Indonesia.  Penelitian  deskriptif  mengungkap  fenomena  dan realitas  di  masyarakat  bahwa  integrasi  sistem  ekonomi  pancasila  dan  ekonomi islam yang selama ini diterapkan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian deskriptif ini adalah pendekatan kualitatif.
Pendekatan  Kualitatif  lebih  memungkinkan  untuk  mengungkap  data  dan fakta  sebanyak  mungkin  sehingga  masalah  yang  diangkat  lebih  transparan. Pendekatan  kualitatif  memungkinkan  penulis  untuk  mengelaborasi  data  yang diperoleh  secara  komprehensif  dan  hasil  deskripsi  menjadi  lebih  akuntabel. Berdasarkan topik (masalah) yang diangkat serta jenis data yang diperoleh, dalam penelitian ini penulis menerapkan teknik dokumentasi dan literatur. Dokumentasi yang  diambil  berasal  dari  literatur-literatur  yang  representatif  dan  data-data  dari situs-situs  internet  yang  berhubungan  dengan  pembahasannya  pada  ranah ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam. Dokumentasi tersebut dimaksudkan untuk memperkuat  argumen  dan  konsep  yang  sebelumnya  telah  dibuat.  Data  yang diperoleh,  baik  data  primer  maupun  data  sekunder  diolah  dengan  menggunakan pendekatan  deskriptif  analisis  kualitatif  yang  bertujuan  memberikan  gambaran yang komprehensif dan transparan mengenai konsep ekonomi Islam, karakteristik, prinsip-prinsip  ekonomi  Islam  yang  ditemui  dalam  Kompilasi  Hukum  ekonomi Syariah dan implementasinya dalam ekonomi nasional.

## Pembahasan
1. Ekonomi Islam Sumber Pemikiran Ekonomi Pancasila
Ekonomi  Islam  dengan  Ekonomi  Pancasila  merupakan  sistem  ekonomi yang  memiliki  satu  kesatuan  dimana  tidak  ada  pertentangan  didalamnya,  prinsip ekonomi pancasila adalah monoteisme dan humanisme. Maka, prinsip  dalam sila
pertama  yang  menyatakan  bahwa  ketuhanan  yang  maha  esa  dan  sila  kelima, keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Prinsip  ekonomi  pancasila  ini merupakan  hasil  pemikiran  masyarakat  Indonesia  yang  berakar  dari  prinsip- prinsip  nilai Tauhid dalam  Islam,  demikian  pula  dengan  humanisme,  berdasar pada  nilai-nilai  Islam  dan  ekonomi  islam,  sehingga  tokoh  Muhammadiyah  Ki Bagus  Hadikusumo  menerima  secara  lapang  dada  penghapusan,  kata-kata “berdasarkan ajaran Islam” dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yang sering  kita  sebut  sebagai  hadiah  besar  dari  deretan  hadiah  dalam  perjuangan kemerdekaan yang diberikan umat Islam.
2. Implementasi  Prinsip  Ekonomi  Islam  terhadap  Sistem  Ekonomi Nasional
Sistem  ekonomi  kapitalis  dengan  sistem  bunganya  diduga  sebagai penyebab  terjadinya  krisis  moneter.  Sistem  ekonomi  Islam  mulai  dilirik  sebagai suatu pilihan alternatif dan diharapkan mampu menjawab tantangan dunia di masa yang akan datang. Dalam melaksanakan sistem ekonomi Islam diperlukan prinsip- prinsip  yang sangat  mendasar yang bersumber dari  ajaran wahyu, prinsip-prinsip itu  kemudian  di  kenal  dengan  istilah  prinsip  ekonomi  Islam.  Salah  satu  upaya untuk  melaksanakan  prinsip  tersebut  adalah  upaya  atau  kerja  pemerintah  dalam menerapkan  prinsip-prinsip  ekonomi  Islam,  tanpa  keterlibatan  pemerintah  sulit terlaksana. Pemerintah memiliki kedudukan dan peranan penting dalam ekonomi Islam.  Eksistensi  peran  pemerintah  dalam  sistem  ekonomi  Islam  bukan  semata karena  adanya  kegagalan  pasar  dan  ketidaksempurraan  pasar.  Pada  dasarnya, peranan  pemerintah  merupakan  derivasi  dan  konsep  kekhalifahan  dan konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif untuk merealisasikan (Anontm, 2008: 84-85).
Peran  pemerintah  sangat  dibutuhkan  dalam  penerapan  prinsip  ekonomi Islam,  karena  pemerintah  yang  dapat  menjamin  terpenuhinya  kebutuhan  dasar bagi masyarakat, pemerintah mampu mendistribusikan pendapatan dan kekayaan, menyusun perencanaan pembanguna ekonomi dan mengambil berbagai kebijakan ekonomi  dan  nonekonomi  yang  relevan  bagi  penwujudan  kesejahteraan masyarakat.  Di  samping  itu  pula,  peran  masyarakat  juga  berkewajiban  untuk merealisasikan  falah.  Pemerintah  dan  masyarakat  harus  bergerak  bersama  untuk mencapai kesejahteraan umat. Untuk penerapan prinsip ekonomi Islam antara lain yang  perlu  diimplementasikan  yaitu  ketentuan  pembayaran  zakat.  Kewajiban
menunaikan  zakatakan  menimbulkan  efek  yang  baik  dalam  kehidupan masyarakat.  Baik  dari  segi  produksi,  yaitu  zakat  akan  menimbulkan new demander potensial sehingga akan meningkatkan permintaan secara agregat yang pada  akhirnya  akan  mendorong  produsen  untuk  meningkatkan  produksi  guna memenuhi permintaan yangada (Edwin: 50).
Dari  aspek  investasi,  peningkatan  produksi  akan  mendorong  perusahaan untuk  meningkatkan  investasi,  dan  membuka  lapangan  kerja.  Zakat  akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena dana yang disalurkan akan berputar dan  akan  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi.  Zakat  juga  berperan  dalam mendistribusikan  pendapatan  khususnya  dalam  mengurangi  kesenjangan pendapatan yang pada akhirnya akan mengurangi kesenjangan sosial. Di samping ketentuan  zakat  yang  dapat  diterapkan  di  Indonesia,  ada  hal  yang  juga  sangat penting yakni penerapan sistem bagi hasil dan pelarangan riba. Petunjuk ini sesuai dengan  tujuan  hukum  Islam,  yakni  untuk  kemaslahatan  masyarakat.  Karena  itu perlu  dipertegas  tentang  pelarangan  riba,  baik  melalui  perintah  agama  mupun dalam  bentuk  yang  tegas,  seperti  pembuatan  prda  pelarangan  praktik  riba  dan menerapkan  sistem  bagi  hasil  dalam  sistem  perekonomian  di  Indonesia.  Dengan melaksanakan  prinsip-prinsip  ajarun  Isiam,  perekonomian  akan  mengalami kemajuan  yang  lebih  baik.  Hal  ini  sesuai  dengan  kenyataan  yang  ada  bahwa sistem ekonomi Islam dapat mampu bertahan di tengah krisis ekonomi dunia.
3. Integrasi  Interkoneksi  Ekonomi  Pancasila  dan  Ekonomi  Islam Berdasrkan Konstitusi Ekonomi Indonesia Menurut UUD 1945
Dalam  pembukaan  UUD  1945  secara  jelas  dikemukakan  kembali  istilah “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ini menandakan bahwa konstitusi negara Republik Indonesia didasarkan pada agama (tauhid). Artinya, penafsiran dari lima sila dari pancasila  tidak  bisa  dipisahkan  dari  cara  pandang  agama (worldview). Hal  ini secara  jelas  termaktub  dalam  pasal  29  ayat  2:  “Negara  berdasarkan  atas Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.  Sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya  kalimat tersebut  merujuk  pada  ajaran  tauhid  dalam  agama  Islam.    Ketentuan-ketentuan dasar  konstitusional  mengenani  kehidupan  ekonomi  berdasarkan  Pancasila  dan UUD 1945 antara lain tercermin dalam pasal-pasal berikut:
Secara  rinci,  pasal  33  UUD  1945  menetapkan  tiga  hal,  yaitu: Pertama , ‘Perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasarkan  atas  asas kekeluargaan’.  Menurut  Gunadi  (1981),  pernyataan  ini  adalah  pernyataan  asasi
dan  monumental  bagi  sistem  perekonomian  Indonesia  menurut  Pancasila  dan UUD  1945.  Dari  pernyataan  ini  menunjukkan  bahwa  perekonomian  dilakukan secara  bersama  yang menggambarkan  adalanya  kehidupan  sosial  yang  harmonis. Azas kekeluargaan menurut Asshiddiqie (2010) menunjukkan bahwa perekonomian  Indonesia  tidak  didasari  pada  persaingan  yang  sengit  tetapi  lebih mengutamakan  kerjasama.  Istilah  ‘disusun’  menurut  Sri  Edi  Swasono menunjukkan  bahwa  perekonomian  harus  ‘disusun’  tidak  dibiarkan  ‘tersusun’ sendiri  melalui  mekanisme  pasar  ala competitive  economics .  Pada  pasal  ini mengindikasikan  perlunya  keterlibatan  negara  dalam  perekonomian.  Sementara itu, Gunadi (1981) menganggap bahwa Pasal 33 ayat 1 ini adalah merupakan cita- cita perekonomian yang dipandang sebagai jalan terbaik untuk membela ekonomi yang  lemah. Kedua ,  ‘Cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara’. Ketiga , Bumi dan Air dan  Kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunkan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Ayat  ini  memperjelas bahwa  sistem  ekonomi  Indonesia  menganut  sistem  kepemilikan  individu,  umum dan negara.
Mubyarto,  Muhammad  Hatta,  Dawam  Rahardjo,  Sri-Edi  Swasono,  dll mengatakan  bahwa  sistem  ekonomi  Indonesia  adalah  sistem  ekonomi  Pancasila. Menurut  Dawam  Rahardjo  (1997)  Ekonomi  pancasila  yang  dia  maksud  adalah suatu  konsep  yang  sifatnya  teoritis.  Bahkan  lebih  jauh  Dawam  Rahardjo  melihat persamaan  dan  kesamaan  prinsip-prinsip  ekonomi  yang  ada  dalam  sistem ekonomi  Pancasila  mengambil  kesimpulan  bahwa  sistem  ekonomi  pancasila adalah  sistem  ekonomi  Islam  dalam  konteks  Indonesia.  Hal  ini  sejalan  dengan yang dikemukan oleh Abdul Karim sebelumnya bahwa pancasila pada hakekatnya adalah  hasil  objektifikasi  dari  ajaran-ajaran  yang  dianut  oleh  masyarakat Indonesia.  Sementara  itu,  Sri-Edi  Swasono  (2012)  mengatakan  bahwa  ekonomi pancasila bisa dikatakan seiring dan selaras dengan  apa yang sering diungkapkan oleh  sebagai  ekonomi  syariah/Islam,  keduanya compatible meskipun  tidak sepenuhnya substitutable ,  dengan  kata  lain  ekonomi  pancasila  sudah  sangat Islami.
Pasal  33  Ayat  (1)  UUD  1945  berbunyi,  “Perekonomian  disusun  sebagai usaha  bersama  berdasarkan  atas  asas  kekeluargaan”.  Sri-Edi  Swasono menginterpretasikan  kata  ‘disusun’  sebagai  bentuk  imperatif  yang  berarti  harus
disusun  dan  tidak  boleh  dibiarkan  tersusun  dengan  sendirinya.  Artinya, perekonomian  harus  disusun  dan  tidak  boleh  dibiarkan  tersusun  sendiri  melalui mekanisme  pasar  bebas.  Karena  jika  perekonomian  dibiarkan  tersusun  sendiri seperti  dalam  aliran competitive  economics ,  maka  akan  berdampak  pada persaingan yang tidak adil.
Penafsiran yang agak berbeda terhadap kata “disusun” dikemukakan oleh Asshiddiqie  (2010).  Menurutnya,  kata  ‘disusun’  berarti  susunan  kebijakan  yang sistematis  dan  menyeluruh,  mulai  dari  susunan  tingkat  nasional  sampai  ke susunan  di  daerah-daerah  provinsi  dan  kabupaten/kota  di  seluruh  Indonesia. Susunan perekonomian merupakan suatu bentuk “Usaha bersama” atas dasar ‘asas kekeluargaan”.  Kata  ‘usaha  bersama’  dapat  diartikan  sebagai  usaha  berjamaah, yang dalam bahasa ekonominya disebut mutualism, melalui perserikatan ini, yang berarti menolak individualisme atau asas perorangan. Demikian pula dengan kata ‘asas  kekeluargaan’  yang  dalam  bahasa  ekonominya  disebut brotherhood ,  yang dalam  bahasa  agamanya  disebut ukhuwah ,  baik  persaudaraan  secara  agama, kemanusiaan, maupun bangsa. Kehidupan bermasyarakat  dimana sektor ekonomi termasuk  di  dalamnya  adalah  merupakan  prinsip-prinsip  dasar  yang  sangat dianjurkan dalam Islam.   Istilah ‘usaha bersama’ dan ‘asas kekeluargaan’ sering dikaitkan  dengan  kata  kerjasama  dan  persaudaraan.  Salah  satu  prinsip  dasar ekonomi Islam setelah tauhid menurut Abu Sulayman (1968) adalah persaudaraan ( brotherhood ).  Prinsip  persaudaraan  yang  terkandung  dalam  ajaran  Islam  dapat membentuk  karakter masyarakat  Muslim  untuk saling memandang dengan posisi yang sama dan saling kerjasama (Lihat QS Al-Hujurat: 10).
Dalam  konteks  aktivitas  ekonomi,  ekonomi  Islam  memperkenalkan konsep  kerjasama  usaha  yang  biasa  disebut mudharabah dan musyarakah . Bentuk  kerjsama  aktivitas  ekonomi  ini  adalah  merupakan  nilai  instrumental sistem  ekonomi  Islam  untuk  membangun  perekonomian  yang  seimbang  tanpa adanya  eksploitasi.  (Lihat  QS.  Al  Maidah:  2  dan  at-Taubah:  71)  menerangkan secara tegas pentingnya sikap saling tolong menolong di  antara sesama manusia. Ia  menjadi  elemen  penting  dalam  membangun  hubungan  sosial  yang  harmonis, integrasi  antar  semua  elemen  masyarakat  dan  memperkuat  solidaritas  sosial kekeluargaan.  Sehingga  bisa  dikatakan  bahwa  asas  kekeluargaan  dalam  redaksi UUD 1945 memiliki semangat dan cita-cita yang sama dengan ajaran-ajaran Islam atau maqashid syariah
Pada Pasal 33 (2) UUD 1945 yang mengatur tentang kepemilikan sumber daya  ekonomi,  terutama  sumber  daya  ekonomi  yang  strategis  dan  menguasai hidup hajat orang banyak dikuasai oleh negara, sangat sejalan dengan tujuan dari ajaran  Islam (maqashid  syariah) yang  mengharapkan  terciptanya  pemerataan kekayaan dan pendapatan di tengah-tengah masyarakat. Negara diharapkan dapat berperan secara startegis dalam menciptakan distribusi  kekayaan ekonomi secara adil  dan  merata  kepada  rakyatnya  melalui  pengelolaan  dan  penguasaan  sumber daya ekonomi strategis untuk kepentingan masyarakat umum.
Pasal  33  Ayat  (3)  UUD  1945  menyatakan  “Bumi  dan  air  dan  kekayaan alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  digunakan  untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Maksud dari ayat ini adalah penguasaan oleh negara atas segenap sumber daya yang terdapat  di  dalam bumi, air, wilaya udara Indonesia  serta  segenap  kekayaan  yang  terkandung  di  dalamnya,  haruslah dipergunakan  hanya  sebesarbesarnya  kemakmuran  seluruh  rakyat,  bukan  hanya kemakmuran  untuk  orang  perorang.  Dengan  demikian,  yang  harus  mendapat manfaat  dari  usaha  pemanfaatan  kekayaan  alam  yang  tersedia  itu  adalah  seluruh rakyat.  Kepemilikan  perseorangan,  dalam  perspektif  ekonomi  Islam,  tidak diperbolehkan pada sumber-sumber daya ekonomi yang menyangkut kepentingan umum  atau  berhubungan  dengan  hajat  hidup  orang  banyak.  Sumber-sumber ekonomi tersebut menjadi miliki bersama, atau milik umum, atau negara. Menurut mayoritas  ulama,  sumber  daya  alam  yang  strategis  tidak  bisa  dijadikan  sebagai milik  pribadi,  harus  dijadikan  sebagai  milik  bersama  yang  penggunaan  dan pemanfaatannya untuk kepentingan seluruh masyarakat. Secara detail, Rasulullah mengemukakan  contoh  bentuk  jenis  sumber  daya  ekonomi  yang  harus  dijadikan milik  bersama,  “Semua  orang  Islam  berserikat  dalam  tiga  hal;  dalam  hal  air, rumput dan api, dan garam” (HR Ahmad dan Abu Dawud).
Sementara  itu,  Pasal  33  Ayat  (4)  UUD  1945  berbunyi  “Perekonomian nasional  diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip kebersamaan,  efisiensi-berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan, kemandirian,  serta  dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan ekonomi  nasional”.  Format  demokrasi  yang  ingin  dikembangkan  di  Indonesia bukan  demokrasi  liberalisme  dan  individualieme  seperti  yang  berkembang  di negara-negara  Barat,  tetapi  demokrasi  yang  didasari  pada  kebersamaan  yang berdasarkan  pada  sikap  saling  tolong-monolong (ta’awun), persaudaraan
(ukhuwah), dan  kerjasama,  bukan  mengutamakan  persaingan (free  competition).
Prinsip  kebersamaan  dan  kekeluargaan  menjadi  hal  utama  dalam  pengelolaan ekonomi  negara. Pandangan  seperti  ini  sangat  jelas  sesuai  dengan  nilai-nilai  dan ajaran Islam yang menghormati manusia dan menekankan masalah persaudaraan. Perekonomian nasional selanjutnya dibangun di atas prinsip efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan,  kemandirian  dan  keseimbangan. Efisiensi-berkeadilan sebagaiman dimaknai oleh Jimly Asshiddiqie (2010) adalah bahwa  untuk  memajukan  dan  menciptakan  etos  kerja  dikalangan  para  pelaku ekonomi  perlu  diciptakan  iklim  persaingan  yang  sehat  di  antara  mereka  untuk mewujudkan  efisiensi  ekonomi,  akan  tetapi  efisiensi  ini  dalam  bingkai  untuk mencapai keadilan.
Pasal  34  UUD  1945  mengandung  4  ayat.  Pasal  34  memperkuat  peran negara  dalam  perekonomian,  khususnya  dalam  hal  perlindungan  terhadap  fakir miskin  dan  anak-anak  terlantar  melalui,  penyediaan  sistem  jaringan  sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal ini juga mewajibkan negara untuk atas penyediaan fasilitas-fasilitas  umum  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  masyarakat  umum, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan sebagainya.  Adapun kandungan ayat  dari Pasal  34 UUD 1945 adalah sebagai  berikut: (1) Fakir miskin dan anak- anak  yang  terlantar  dipelihara  oleh  negara;  (2)  Negara  mengembangkan  sistem jaringan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  dan  memperdayakan  masyarakat  yang  lemah dan  tidak  mampu  sesuai  dengan  martabat  kemanusiaan;  (3)  Negara  bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak; dan (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undangundang.
Secara  umum  Pasal  34  Ayat  (1,2,3,4)  UUD  1945,  menjelaskan  tentang peran negara dalam perekonomian khususnya dalam melindungi kehidupan orang- orang  yang  lemah,  seperti  orang  yang  fakir  dan  miskin  dan  anak-anak  yang terlantar dalam memenuhi kehidupan dasar mereka. Untuk menjamin hal tersebut negara mengembangkan sistem jaringan sosial untuk memberdayakan masyarakat yang lemah.
Dalam  ajaran  Islam,  negara  memiliki  kewajiban  untuk  melindungi kepentingan  orang-orang  yang  tidak  mampu  dari  eksploitasi  orang-orang  kuat. Salah  satu  penekanan  dalam  ekonomi  Islam  adalah  keberpihakan  terhadap golongan lemah, seperti kaum fakir dan miskin  serta orang tidak mampu. Ajaran
Islam menempatkan negara sebagai pihak yang harus melindungi hak-hak mereka, khususnya  berhubungan  dengan  pemenuhan  kebutuhan  dasar  mereka.  Bahkan, Islam  tidak  hanya  menempatkan  negara  sebagai  pihak  yang  bertanggung  jawab, tetapi  juga  seluruh  umat  Muslim  yang  mampu  diwajibkan  untuk  membantu mereka, melalui mekanisme zakat, infak dan sedekah.
Pasal  tersebut  juga  memberikan  tanggung  jawab  kepada  negara  untuk menyediakan  fasilitas  umum  yang  layak  bagi  seluruh  rakyatnya.    Salah  satu elemen penting menurut ekonomi Islam adalah negara. Negara memiliki beberapa tanggung  jawab  terkait  dalam  memberikan  jaminan  sosial  dan  keseimbangan sosial.  Menurut  Abu  A’la  Al-Maududi  (1990),  negara  diberi  tanggung  jawab untuk  menjamin  kebutuhan-kebutuhan  pokok  hidup,  sandang,  pangan,  papan, kesehatan,  dan  pendidikan,  bagi  semua  warga  negara  tanpa  pembedaan  ras  atau agama,  kepada  yang  mungkin  tidak  mampu,  baik  untuk  sementara  maupun selamanya.
Setiap warga negara berhak hidup secara layak sesuai dengan standar atau kehidupan  rata-rata  di  mana  mereka  menetap.  Fungsi  negara,  sebagimana diungkapkan oleh Monzer Kahf (1991) adalah “ guaranteeing a minimum level of living  for  all  those  whose  own  earning  fall  shorter  than  satisfying  their  basic needs”. Pernyataan  Kahf  ini  menunjukkan  bahwa  negara  berkewajiban  untuk menjamin  standar  hidup  yang  layak  bagi  mereka  yang  memiliki  pendapatan  di bawah  dari  kemampuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  hidupnya.  Pendapat Kahf  tentang  peran  negara  dalam  memberikan  kehidupan  yang  layak  bagi warganya  sejalan  dengan  pendapat  Baqir  Ash  Shadr  yang  menempatkan  negara sebagai  pihak  yang  berkewajiban  untuk  memberikan  jaminan  atas  pemberian bantuan  dan  sarana  agar  individu  bisa  hidup  sesuai  dengan  standar  hidup masyarakat  Islam  (sesuai  dengan  standar  hidup  di  mana  mereka  berada)  dan mempertahankannya.

## Kesimpulan
Undang-Undang  Dasar  suatu  negara  atau  biasa  disebut  konstitusi  negara tidak hanya terbatas sebagai dokumen politik, tetapi juga dokumen ekonomi yang setidak-tidaknya  mempengaruhi  dinamika  perkembangan  perekonomian  suatu negara. Konstitusi ekonomi menjadi hukum tertinggi dan harus dijadikan sebagai acuan  dan  rujukan  dalam  setiap  pengembangan  kebijakan  ekonomi.  Jika  terjadi
pertentangan  antara  undang-undang,  peraturan  ataupun  kebijakan  dengan konstitusi  ekonomi  (UUD  1945)  maka  dapat  dibatalkan  melalui  mekanisme judical review melalui Mahkamah Konstitusi.
Konstitusi  ekonomi  Indonesia  tertuang  dalam  beberapa  pasal  yang  ada dalam  UUD  1945,  khususnya  Pasal  33,  34,  23,  27  dan  28.  Bahkan  Alinea  IV Pembukaan  UUD  1945  yang  berisi  prinsip-prinsip  dasar  Pancasila  dan  Tujuan Bernegara  secara  tidak  langsung  juga  mengandung  gagasan  mengenai kesejahteraan sosial dan eonomi.
Indonesia    mengakui  kepemilikan  individual  atas  faktor-faktor  produksi, kecuali  untuk  sumber  daya-sumber  daya  yang  menguasai  hidup  orang  banyak, dikuasai  oleh  negara.    Kemunculan  ekonomi  Islam  belakangan  yang  secara historis memiliki perbedaan dengan sistem kapitalisme dan sosialisme dipandang memiliki  banyak  kesamaan  dengan  konstitusi  ekonomi  Indonesia  yang  tertuang dalam  beberapa  pasal  yang  ada  dalam  UUD  1945.  Secara  garis  besar  dalam konstitusi  ekonomi  khususnya  pasal  33  mengatur  tentang  asas  dasar perekonomian  Indonesia  yang  berdasarkan  pada  asas  kekeluargaan,  bukan kompetisi murni.
Pada  pasal  yang  sama  juga  ditekankan  perlunya  intervensi  negara  dalam penguasaan  sektor-sektor  ekonomi  yang  strategis  yang  penggunaannya  untuk kemakmuran  masyarakat  Indonesia.  Di  sisi  yang  sama,  ekonomi  Islam  sangat mengedepankan prinsip kebersamaan, persaudaraan dan tolong menolong sebagai asas utama dalam aktivitas ekonomi. Ekonomi Islam memperkenalkan sistem bagi hasil  yang  memiliki  kesamaan  dengan  bentuk  usaha  kekeluargaan  yang  disebut sebagai  koperasi.  Begitupula  dengan  sistem  kepemilikan,  ekonomi  Islam mengakui  adanya  kepemilikan  individu  dan  bersama,  akan  tetapi  ekonomi  Islam secara spesifik mengatur tatacara memperolehnya dan pemanfaatannya.
Sistem  ekonomi  Islam  menempatkan  negara  sebagai  salah  satu  variabel penting  dalam  perekonomian  baik  dalam  bentuk  intervensi  kebijakan  maupun sebagai  pelaku  ekonomi.    Ekonomi  Islam  juga  memiliki  perhatian  yang  tinggi terhadap  golongan  yang  tidak  mampu,  seperti  fakir  miskin  dan  anak-anak  yang terlantar.  Bahkan  ekonomi Islam  menyediakan  sistem  untuk  melindungi  hak-hak mereka melalui mekanisme infak, sedekah dan zakat begitupula dengan kehadiran lembaga-lembaga  keuangan  seperti  BMT  dan  micro  finance  lainnya.  Di  sisi  lain negara  punya  kewajiban  untuk  menyediakan  barang-barang  publik  untuk
kesejahteraan  masyarakat.  Prinsip  ekonomi  Islam  ini  sangat  sejalan  dengan kandungan UUD 1945 Pasal 34.

## Daftar Pustaka
Ahmad,  Khurshid  ,  1982.  " Islam  and  the  Challenge  of  Econcmic  Development", dalam  John  Danohue  dan  John  L .  Esposito  (ed.),  Islam  in  Transition:
Muslim Perspectives, New York: Oxford University Press.
Al-Assal,  Ahmad  Muhammad  dan  Fathi  Ahmad  Abdul  karim.  2002. Sistem, Prinsip dan  Tujuan Ekonomi Islam , Bandung: Pustaka Setia.
Al-Nabahan,  ld.  Faruq.  2002. Sistem  Ekonomi  Islam:  Pilihan  setelah  Kegagalan Sistem  Ekonomi Kapilalis dan Sosialis , Yogyakarla: UII Press.
Ash  Shadr,  M.  Baqir.  2008. Buku  Induk  Ekonomi  Islam “Iqtishaduna”,  edisi terjemahan Jakarta: Zahra Asshiddiqie, Jimly. 2010. Konstitusi Ekonomi . Jakarta: Kompas
Anonim. 2008. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah , Jakarta: Mahkamah Agung.
Chapra,  Umar.  2000. Islam  dan  Pembangunan  Ekonomi ,  edisi  terjemahan. Jakarta: Gema
Karim,  Adiwarman.  2003. Ekonomi  Islam:  Suatu  Kajian  Kontemporer, Jakarta: Gema  Insani Press.
Husaini, Adian. 2010. Pancasila bukan untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam. Jakarta: Gema Insani Press
Idri,  &  Titik  Triwulan  Tutlk,  2008. Prinsip-Prinsip  Ekonomi  Islam .  Jakarta: Lintas  Pustaka.
Ibnu Nujaim, Al-Asybah wa an-Nazhair
Kotler, Ghary Amstrong Philip. 1995. Dasar-dasar Pemasaran , Jakarta:Intermasa.
Sudarsono,  Heri.  2003. Konsep  Ekonomi  Islam:  Suatu  Pengantar ,  Yogyakarta:
Ekonisia.
Suseno, Franz Magnis. 1987. Etika Dasar , Jakarta: Kanisius.
Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Ekonomi  Islam  (P3EI).  2011. Ekonomi Islam ,  Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Imamudin Yuliadi. 2006. Ekonomi Islam , Yogyakarta: LPPI.