## Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Sagara Waja Sejahtera
Arintan Anryani Sinaga 1 , Joelianti Dwi Supraptiningsih 2 , Emy Setiawati Melati Putri 3 Universitas Pertiwi E-mail : 18110092@pertiwi.ac.id
Article History:
Received: 17 Januari 2024 Revised: 26 Januari 2024 Accepted: 29 Januari 2024
Abstract: PT. Sagara Waja Sejahtera merupakan salah satu perusahaan yang berlokasi di kabupaten Bekasi. Setiap kegiatan usaha dari perusahaan ini tentu tidak terlepas dari kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan operasinya. Oleh karena itu, PT. Sagara Waja Sejahtera berkewajiban untuk melakukan pelaporan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada undang-undang pajak penghasilan PPh pasal 21. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data wawancara, kuisioner, dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer yang digunakan berupa data asli yang berasal dari wawancara dan penyebaran kuesioner. Sedangkan data sekundernya berasal dari PT Sagara Waja Sejahtera berupa data gaji karyawan, profil perusahaan, struktur organisasi dan dokumentasi lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa Perhitungan PPh 21 pada PT Sagara Waja Sejahtera sudah sesuai dengan UU Perpajakan. Adapun metode perhitungannya yaitu dengan menggunakan metode gross-up. Penyetoran PPh 21 pada PT Sagara Waja Sejahtera sudah sesuai dengan UU Perpajakan. Adapun metode penyetorannya melalui transfer dengan DJP online yang dilakukan oleh bagian keuangan perusahaan. Pelaporan dan pencatatan pada PT Sagara Waja Sejahtera sudah sesuai dengan UU Perpajakan. Namun pengelolaan pelaporan dan pencatatannya dilakukan oleh pihak ketiga. Adapun metode pencatatannya menggunakan accrual basis.
Keywords: Pajak Penghasilan, Pasal 21, PT. Sagara Waja Sejahtera.
PENDAHULUAN Indonesia sebagai salah satu negara yang perekonomiannya mengalami penurunan drastis karena adanya pandemic covid-19. Hal ini menjadikan Indonesia mengalami pergerakan perekonomian yang kurang stabil. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan strategi kebijakan guna memulihkan perekonomian Indonesia. Kebijakan pemerintah adalah mengalokasikan dana

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.2, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 988
APBN untuk memulihkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Adanya kebijakan tersebut tentu menuntut pemerintah Indonesia agar dapat mengelola keuangan menjadi lebih baik lagi yakni mengelola keuangan dari beragam sumber penerimaan keuangan Indonesia.
Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap sumber sumber keuangan berupa pendapatan negara, terhadap belanja negara dan sumber keuangan untuk menutupi membiayai kekurangan yang mungkin timbul. Pendapatan negara bisa berasal dari berbagai sumber yakni dari pajak dan bukan pajak yang menurut peraturan perundangan memang menjadi wewenang pemerintah (Sadat 2022) . Adapun sumber penerimaan keuangan negara Indonesia berdasarkan BPS yaitu sebagai berikut.
Sumber penerimaan keuangan Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah) 2021 2022 2023 Penerimaan perpajakan 1 547 841, 10 1 924 937, 50 2 016 923, 70 Penerimaan bukan pajak 458 493, 00 510 929, 60 426 259, 10 Penerimaan hibah 5 013, 00 1 010, 70 409, 40
Data diatas menunjukan bahwa penerimaan pajak setiap tahunnya selalu meningkat dan menjadi sumber penerimaan keuangan negara yang memiliki porsi besar jika dibandingkan dengan sumber penerimaan keuangan lainya. Adapun penerimaan perpajakan ini tediri dari pajak dalam negeri, pajak perdagangan internasional, pajak pengasilan dan pajak lainnya.
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataubadan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Adapun unsur dari pajak yaitu iuran atau pungutan wajib, diberikan kepada negara, dipungut berdasarkan undang-undang, pajak dapat dipaksakan, tidak ada kontra prestasi langsung, pajak untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah, bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Arafat et al. 2021). Pengelompokan pajak berdasarkan golongan dibagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung contohnya pajak penghasilan, dan pajak tidak langsung contohnya PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (Arfianti et al. 2022).
Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oelh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan (Yosepha and Setadi 2021) . Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), sumber penerimaan keuangan negara dari pajak penghasilan selama tiga tahun terakhir yakni dari tahun 2021 sampai 2023 selalu mengalami peningkatan. Tahun 2021 realisasi pendapatan negara dari pajak penghasilan sebesar 696.676,60 milyar rupiah. Pada tahun 2022 yaitu sebesar 895.101,00 milyar rupiah. Sedangkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 935.068,60 milyar rupiah.
PT. Sagara Waja Sejahtera merupakan salah satu perusahaan yang berlokasi di kabupaten Bekasi. Setiap kegiatan usaha dari perusahaan ini tentu tidak terlepas dari kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan operasinya. Oleh karena itu, PT. Sagara Waja Sejahtera berkewajiban untuk melakukan pelaporan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada undang-undang pajak penghasilan PPh pasal 21.
Berdasarkan hasil prapenelitian dilaksanakan didapat bahwa yang melakukan pengelolaan dalam pelaporan dan pencatatan PPh pasal 21 di PT. Sagara Waja Sejahtera adalah pihak ketiga. Artinya bukan pihak dari perusahaan tersebut. Adanya hal ini tentu perusahaan harus memastikan bahwa pihak ketiga tersebut dapat menjalankan tugas dengan baik dan mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku . Hal ini dikarenakan, terdapat resiko yang timbul jika pihak ketiga tidak
memenuhi standar, maka akan berpotensi menimbulkan masalah hukum dan keuangan bagi perusahaan. Sehingga dengan adanya penyerahan pengelolaan PPh pasal 21 kepada pihak ketiga menyebabkan kurangnya kendali langsung perusahaan terhadap proses pelaporan dan pencatatan yang dapat meningkatkan potensi kesalahan atau kelalaian. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pt. Sagara Waja Sejahtera”.

## METODE PENELITIAN
Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data wawancara, kuisioner, dokumentasi. Adapun lokasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu di PT Sagara Waja Sejahtera yang berlokasi di Jalan Jatiwangi, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Lebih tepatnya di Blok B Nomor 11. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer yang digunakan berupa data asli yang berasal dari wawancara dan penyebaran kuesioner. Sedangkan data sekundernya berasal dari PT Sagara Waja Sejahtera berupa data gaji karyawan, profil perusahaan, struktur organisasi dan dokumentasi lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian Hasil Kuesioner Pertanyaan Ya Tidak 1. Apakah anda mengetahui terkait perhitungan PPh pasal 21? √ 2. Apakah ada pembeda antara karyawan satu dengan yang lain terkait perhitungan PPh pasal 21? √ 3. Apakah sistem perhitungan PPh pasal 21 diperusahaan ini menggunakan metode gross? √ 4. Adakah karyawan di perusahaan ini yang tidak memiliki NPWP? √ 5. Menurut anda, apakah perhitungan PPh pasal 21 yang dilakukan di PT. Sagara Waja Sejahtera ini sudah sesuai dengan UU perpajakan? √ 6. Pernahkah mengalami kendala terkait perhitungan PPh pasal 21? √ 7. Apakah anda mengetahui terkait sistem penyetoran PPh pasal 21? √ 8. Apakah penerima penghasilan yang melakukan penyetoran PPh 21 sendiri/ perindividu? √ 9. Apakah metode penyetoran PPh dilakukan secara online? √ 10. Menurut anda, apakah sistem tersebut sudah sesuai dengan UU perpajakan? √ 11. Pernakah mengalami kendala dalam penyetoran PPh pasal 21? √ 12. Apakah anda mengetahui sistem pelaporan dan √

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.2, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
pencatatan PPh pasal 21 di PT. Sagara Waja Sejahtera? 13. Apakah pengelolaan dalam pelaporan dan pencatatan PPh pasal 21 di perusahaan ini dilakukan oleh bagian keuangan? √ 14. Apakah anda mengetahui terkait pencatatan apa saja yang dilakukan pada PPh pasal 21 di Perusahaan ini? √ 15. Apakah perusahaan ini menggunakan metode pencatatan cash basis? √ 16. Apakah pelaporan dan pencatatan PPh pasal 21 yang dilakukan PT. Sagara Waja Sejahtera sudah sesuai dengan UU perpajakan? √ 17. Pernahkah terkendala dalam pelaporan dan pencatatan PPh pasal 21? √ Hasil Wawancara Pertanyaan Jawaban 1. Bagaimana sistem perhitungan PPh pasal 21 di PT. Sagara Waja Sejahtera ini? Perhitungan dilakukan dengan cara grossup 2. Apa yang membedakan perhitungan PPh pasa 21 antar karyawan satu dengan yang lainnya Tidak ada perbedaan 3. Apakah ada metode tertentu yang digunakan perusahaan dalam perhitungan PPh pasal 21? Jika ada, metode apa? Metode grossup 4. Apakah perhitungan PPH 21 pada karyawan yang memiliki NPWP berbeda dengan yang tidak memiliki NPWP? Semua memiliki NPWP, jika tidak memiliki NPWP maka dianjurkan untuk memperoleh NPWP terlebih dahulu sebelum bekerja 5. Menurut anda, apakah perhitungan PPh pasal 21 yang dilakukan di PT. Sagara Waja Sejahtera ini sudah sesuai dengan UU perpajakan? Sudah sesuai 6. Apakah pernah mengalami kendala dalam perhitungan PPh pasal 21? Jika ada, kendala apa? Tidak pernah 7. Bagaimana sistem penyetoran PPh pasal 21 di PT. Sagara Waja Sejahtera? Penyetoran dilakukan sebelum jatuh tempo dan dilakukan melalui internet banking menggunakan ebilling yang dicetak dari DJP online 8. Siapakah yang melakukan penyetoran PPh pasal 21 di PT Sagara Waja Sejahtera? Bagian keuangan 9. Adakah metode yang digunakan dalam penyetoran PPh pasal 21? Transfer online
10. Apakah sistem tersebut sudah sesuai dengan UU perpajakan? Sudah 11. Pernakah mengalami kendala dalam penyetoran PPh pasal 21? Tidak pernah 12. Bagaimana sistem pelaporan dan pencatatan PPh pasal 21 di PT. Sagara Waja Sejahtera? Sistem pelaporan dilakukan melalui online dan menggunakan eSPT PPh 21 lalu setelah bayar akan dilaporkan melalui DJP online. Kemudian untuk pencatatannya dilakukan pada saat terhutang dan di clearing pada saat dibayarkan. 13. Siapakah yang melakukan pengelolaan dalam pelaporan dan pencatatan PPh pasal 21 di PT. Sagara Waja Sejahtera? Outsource dari pihak ketiga karena data tersebut merupakan data rahasia bagi internal. Namun HRD mengetahuinya tetapi dengan keterbatasan pemahaman pajak sehingga dioutsource ke pihak ketiga. 14. Pencatatan apa saja yang dilakukan pada PPh pasal 21 di Perusahaan ini? Pencatatan standart, terhutang dan terbayar. Accrual basis. 15. Adakah metode yang digunakan dalam pencatatan PPh pasal 21 di perusahaan ini? Accrual basis 16. Apakah pelaporan dan pencatatan PPh pasal 21 yang dilakukan PT. Sagara Waja Sejahtera sudah sesuai dengan UU perpajakan? Sudah sesuai 17. Adakah kendala tertentu terkait dengan pelaporan dan pencatatan PPh pasal 21? Tidak ada kendala

## Pembahasan
Pajak penghasilan pasal 21 yang disingkat PPh pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Febrian et al. 2022) . PPh pasal 21 pada penelitian ini membahas mengenai perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan. Adapun data yang diperoleh yaitu melalui kuesioner, wawancara dan dokumentasi . Hasil kuesioner dalam penelitian sebagai tahap pengambilan data awal responden. Jika hasil kuesioner belum lengkap atau membutuhkan penjelasan lebih maka hal itu dapat dilengkapi melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil kuesioner pada indikator perhitungan PPh pasal 21 didapat bahwa responden mengetahui terkait perhitungan PPh pasal 21 di PT Sagara Waja Sejahtera. Hal ini menunjukan tingkat kesadaran dan pengetahuan pajak yang baik dikalangan karyawan. Sejalan dengan UU perpajakan, pemahaman karyawan tentang perhitungan PPh pasal 21 adalah hal yang positif karena mendorong kesadaran pajak dikalangan wajib pajak. Kehomogenan dalam perhitungan

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.2, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 992
PPh 21 antar karyawan menunjukan adanya kesamaan dalam pemahaman peraturan perpajakan di perusahaan yang dapat menghindari potensi ketidak setaraan atau ketidak adilan dalam pemotongan pajak.
Kehomogenan dalam perhitungan PPH 21 ini dikarenakan kepemilikan NPWP seluruh karyawan. Jika tidak memiliki NPWP maka dianjurkan untuk memperoleh NPWP terlebih dahulu sebelum bekerja di PT Sagara Waja Sejahtera. Kepemilikan NPWP oleh seluruh karyawan menggambarkan hal positif karena sesuai dengan ketentuan perpajakan dan mencerminkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan yakni mewajibkan setiap wajib pajak memiliki NPWP. Sehingga dapat memudahkan proses administrasi perpajakan dan menunjukan kesadaran pajak yang baik di perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang- Undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) disebutkan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktrat Jenderal Pajak dan kepadanya diberikan NPWP (Thian, 2021).
Metode perhitungan PPh pasal 21 di perusahaan ini tidak menggunakan metode gross. Meskipun UU perpajakan tidak mengatur metode perhitungan yang harus digunakan secara spesifik, namun perusahaan harus memastikan bahwa metode yang dipilih sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak melanggar prinsip perpajakan. Hasil tersebut diperjelas kembali melalaui hasil wawancara yang menunjukan bahwa metode perhitungan PPh pasal 21 pada perusahaan ini yaitu menggunakan metode gross-up. Metode gross-up adalah sebuah metode menghitung dan pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Sejalan dengan hal tersebut, ada pula yang mengatakan bahwa gaji bersih karyawan tidak berkurang seperti jika perusahaan menggunakan metode gross (Nataherwin, Widyasari, and Dewi 2021).
Penilaian positif dari responden terhadap kesesuaian perhitungan PPh pasal 21 dengan UU perpajakan menunjukan kepercayaan mereka terhadap kepatuhan perusahaan terhadap aturan pajak yang berlaku. Kesesuaian perhitungan PPh 21 dengan UU perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung kepatuhan perusahaan terhadap regulasi pajak yang berlaku. Kesesuain tersebut dapat tercermin dari tidak adanya kendala terkait perhitungan PPh 21 yang menunjukan keefisienan dan ketelitian dalam proses perhitungan PPh 21 tersebut.
Pemahaman penyetoran PPh 21 mencerminkan komitmen perusahaan untuk memastikan tingkat pengetahuan pajak yang memadai diantara karyawannya, sesuai dengan prinsip-prinsip kesadaran pajak dalam UU perpajakan. Dalam wawancaranya responden menyatakan bahwa penyetoran PPh 21 di PT Sagara Waja Sejahtera dilakukan sebelum jatuh tempo dan dilakukan melalui internet banking menggunakan ebilling yang dicetak dari DJP online. Artinya, sistem penyetoran dilakukan melalui transfer online. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang mengatakan bahwa pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan secara elektronik melalui sitem billing Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan memberikan keuntungan wajib pajak yakni menghemat waktu, sangat mudah dilakukan dan prosedurnya pun menjadi lebih ringkas (Rianty & Putri, 2020). Sistem penyetoran secara online ini mencerminkan adopsi teknologi dala proses perpajakan yang dapat meningkatkan efisiensi, kecepatan dan akurasi dalam penyetoran PPh 21. Hal ini dianggap sesuai dengan kemajuan teknologi dalam UU perpajakan yang mendukung efisiensi dan keakuratan proses administrasi perpajakan.
Adapun penyetorannya tidak dilakukan oleh karyawan secara langsung, melainkan bagian keuangan. Langkah ini sesuai dengan prinsi-prinsip efisiensi, mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki prosedur internal yang menetapkan tanggung jawab penyetoran pajak kepada pihak
yang ditunjuk yakni bagian keuangan. Hal ini menunjukan bahwa perusahaan mengambil tanggung jawab untuk melakukan penyetoran PPh 21 sesuai dengan ketentuan UU perpajakan yang menetapkan wajib pajak sebagai pengurus pajak.
Sistem penyetoran PPh 21 tersebut sudah sesuai dengan UU perpajakan. Hal ini dikarenakan memiliki penilaian positif yang menunjukan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku. Selain itu dibuktikan juga dengan tidak adanya kendala dalam penyetoran PPh 21. Artinya, proses penyetoran tersebut efisien dan lancar.
Sistem pelaporan dilakukan melalui online dan menggunakan eSPT PPh 21 lalu setelah bayar akan dilaporkan melalui DJP online. Kemudian untuk pencatatannya dilakukan pada saat terhutang dan di clearing pada saat dibayarkan. Namun pihak yang melakukan pengelolaan dalam pelaporan dan pencatatan PPh pasal 21 di PT. Sagara Waja Sejahtera bukan bagian keuangan, tetapi melalui pihak ketiga. Responden dalam wawancaranya menyatakan outsource dari pihak ketiga karena data tersebut merupakan data rahasia bagi internal, namun HRD mengetahuinya tetapi dengan keterbatasan pemahaman pajak sehingga dioutsource ke pihak ketiga. Pemilihan pihak ketiga untuk melaksanakan laporan dan pencatatan PPh 21 menimbulkan pertanyaan tentang kontrol internal perusahaan. Meskipun UU perpajakan tidak secara khusus mengatur siapa yang boleh melakukan pelaporan, perusahaan tetap bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pihak ketiga mematuhi regulasi perpajakan. Sejalan dengan hal tersebut, perusahaan harus memahami risiko keamanan informasi, kurangnya kontrol atas kualitas dan layanan serta risiko keuangan (Suaryasa dkk, 2023).
Pencatatan PPh 21 diperusahaan ini dengan pencatatan standart, terhutang dan terbayar. Metode pencatatan yang digunakan pada perusahaan ini bukanlah metode cash basis, tetapi Accrual basis. Perusahaan menggunakan metode accrual basis agar laba perusahaan pada periode saat ini meningkat, begitupun pajak penghasilan terutang yang akan lebih tinggi. Meskipun pajak penghasilan terutang lebih tinggi, namun tidak menjadi masalah untuk perusahaan yang memiliki cash flow yang baik, begitupun dengan perusahaan yang memiliki kompensasi rugi fiskal karena tidak ada pajak penghasilan yang dibayar (Anasta dkk, 2023). Keputusan perusahaan untuk tidak menggunakan metode cash basis adalah pilihan yang sah sesuai dengan aturan UU perpajakan yang memberikan fleksibilitas dalam pemilihan metode pencatatan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Persepsi positif terhadap kesesuaian sistem pelaporan dan pencatatan dengan UU perpajakan mencerminkan pentingnya perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku. Persepsi positif terhadap sistem tersebut dengan UU perpajakan dapat dibuktikan dengan tidak adanya kendala dalam pelaporan dan pencatatan PPh 21. Tidak adanya kendala dalam proses pelaporan dan pencatatan dapat dijadikan indikasi bahwa perusahaan telah menerapkan praktik yang konsisten dengan UU perpajakan, mengelola proses secara efektif dan menghindari potensi pelanggaran aturan. Pentingnya pengelolaan tanpa kendala dalam proses perpajakan tidak hanya mencerminkan ketaatan perusahaan terhadap hukum, tetapi juga mendukung dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui kuesioner, wawancara menunjukan bahwa sistem perlakuan pajak penghasi PPh 21 di PT Sagara Waja Sejahtera sudah sesuai dengan UU perpajakan. Kesesuaian tersebut dapat dilihat dari perhitungan, penyetoran serta pelaporan dan pencatatan PPh 21. Hal itu dapat dibuktikan dengan data berupa dokumen SPT dan data gaji karyawan.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.2, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 994

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka didapat beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:
1. Perhitungan PPh 21 pada PT Sagara Waja Sejahtera sudah sesuai dengan UU Perpajakan. Adapun metode perhitungannya yaitu dengan menggunakan metode gross-up.
2. Penyetoran PPh 21 pada PT Sagara Waja Sejahtera sudah sesuai dengan UU Perpajakan. Adapun metode penyetorannya melalui transfer dengan DJP online yang dilakukan oleh bagian keuangan perusahaan.
3. Pelaporan dan pencatatan pada PT Sagara Waja Sejahtera sudah sesuai dengan UU Perpajakan. Namun pengelolaan pelaporan dan pencatatannya dilakukan oleh pihak ketiga. Adapun metode pencatatannya menggunakan accrual basis

## DAFTAR REFERENSI
Arafat, Yasser, Sulaiman, Inggit Akim, and Fathurrahman. 2021. Buku Ajar Hukum Pajak . Malang: Literasi Nusantara.
Arfianti, Rizka Indri, Amelia Sandra, Agustina Indriani, Eko Prasetyo, Arridho Abduh, and Vince Ratnawati. 2022. Perpajakan . Edited by Syaiful Bahri. Bandung: Media Sains Indonesia.
Febrian, Wenny Desty, Baiq Anggun Hilendri Lestari, Amelia Rizky Alamanda, Galih Wicaksono, Frans Sudirjo, and Mia Amalia. 2022. Pajak Penghasilan Pemotongan Pemungutan . Padang: Global Eksekutif Teknologi. Nataherwin, Widyasari, and Syanti Dewi. 2021. Perhitungan PPh 21 Dan Software PPh 21 Terbaik . Bandung: Rasibook. Rianty, Martha, and Nyayu Khairani Putri. 2020. Pengantar Perpajakan . Palembang: Awfa Smart Media. Sadat, Anwar. 2022. Tata Kelola Keuann Pemerinthna . Yogyakarta: Deepublisher. Yosepha, Sri Yanthy, and Setadi. 2021. Perpajakan . Pekalongana: Nasya Expanding Management.