Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X
Vol. 2, No. 10, Oktober 2020
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENETAPAN

## JENIS DAN BENTUK PELAYANAN ADMINISTRASI KELURAHAN DI KECAMATAN MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA

## Sri Nuryeni
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Tasikmalaya Jawa Barat, Indonesia Email: srinuryeni22.ade@gmail.com

## Abstract
This  research  aims  to  find  out  how  to  implement  the  Policy  of  Determining  the  Type and  Form  of  Administrative  Services  of  The  Village  in  Mangkubumi  Sub-District  of Tasikmalaya  City.  The  research  method  used  is  descriptive  with  a  qualitative approach.  The  theory  used  and  has  relevance  to  the  problems  studied  uses  the theoretical  approach  of  Edward  III  in  Kusnandar,  regarding  the  factors  in implementing policy, namely: communication, sources, dispositions, and bureaucratic structures.  Based  on  the  results  of  the  study  shows  that  the  Implementation  of  The Policy of Determining the Type and Form of Administrative Services of The Village In Mangkubumi  Sub-District  is  determined  by  communication  factors,  sources, disposition,  and  bureaucratic  structure.  The  conclusion  of  this  study  is  that  the Implementation of The Policy of Determination of Types and Forms of Administrative Services  in  Mangkubumi  District  of  Tasikmalaya  City  is  not  effective,  because communication,  resources,  disposition,  and  bureaucratic  structure  as  indicators  that determine the success of the implementation of the policy form an inseparable unity so that  what  has  been  predetermined  can  be  achieved,  so  that if  one  of these  indicators does  not  run  effectively  then  the  Implementation  of  The  Policy  of  Determination  of Types  and  Forms  of  Village  Administration  Services  in  Mangkubumi  District  of Tasikmalaya City is not effective.

## Keywords: Implementation; Types and Forms of Village Administrative Services

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  Implementasi  Kebijakan Penetapan  Jenis  Dan  Bentuk  Pelayanan  Administrasi  Kelurahan  di  Kecamatan Mangkubumi  Kota  Tasikmalaya.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif.  Teori  yang  digunakan  dan  memiliki  relevansi  dengan permasalahan  yang  diteliti  menggunakan  pendekatan  teori  dari  Edward  III  dalam Kusnandar,  mengenai  faktor-faktor  dalam  mengimplementaskan  kebijakan,  yaitu: komunikasi,  sumber,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi.  Berdasarkan  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Implementasi  Kebijakan  Penetapan  Jenis  dan  Bentuk  Pelayanan Administrasi  Kelurahan  Di  Kecamatan  Mangkubumi  ditentukan  oleh  faktor komunikasi,  sumber,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini
bahwa  Implementasi  Kebijakan  Penetapan  Jenis  Dan  Bentuk  Pelayanan  Administrasi Kelurahan di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya tidak berjalan efektif, karena komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  dan  struktur  birokrasi  sebagai  indikator  yang menentukan  keberhasilan  implementasi  kebijakan  tersebut  membentuk  satu  kesatuan yang  tidak  bisa  terpisahkan  sehingga  apa  yang  telah  ditentukan  sebelumnya  dapat tercapai,  sehingga  apabila  salah  satu  indicator  tersebut  tidak  berjalan  efektif  maka Implementasi  Kebijakan  Penetapana  Jenis  dan  Bentuk  Pelayanan  Administrasi Kelurahan di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya tidak berjalan efektif.
Kata kunci: Implementasi; Jenis dan  Bentuk Pelayanan Administasi Kelurahan

## Pendahuluan
Pelayanan  publik  yang  berkualitas  merupakan  salah  satu  tujuan  dari  pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini akan melahirkan format pelayanan publik yang efektif dan efisien. Sehingga  dapat  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  terhadap public  goods (barang  publik) secara  cepat,  murah,  dan  berkeadilan.  Namun,  pada  prakteknya  tata  kelola  birokrasi pemerintahan selama ini belum sepenuhnya menjawab harapan-harapan publik. Salah satu hambatan  utama  dalam  perbaikan  kualitas  manajemen  pemerintahan  di  Indonesia, khususnya pada area lokal ialah aspek tata kelola lembaga pemerintahan dan sumber daya manusia.
Pelayanan  publik  yaitu  adanya  upaya  dari  pemerintah  daerah  untuk  memberikan pelayanan terkait  dengan  fasilitas  publik yang  ditawarkan  kepada masyarakat.  Kondisi  ini menjadikan  implementasi  pelayanan  publik  sesuai  dengan  ketentuan  menjadi  hal  penting untuk dilaksanakan dan dijalankan.
Implementasi  kebijakan  dalam  memberikan  pelayanan  publik  merupakan  bentuk nyata atau riil dari instansi terkait dengan fasilitas publik yang harus memberikan jaminan kepuasan  kepada  masyarakat.  Pemerintah  daerah  sebagai  penyedia  layanan  publik senantiasa  dituntut  kemampuanya  meningkatkan  kualitas  layanan,  maupun  menetapkan standar  layanan  yang  berdimensi  menjaga  kualitas  hidup,  melindungi  keselamatan  dan kesejahteraan  rakyat.  Kualitas  layanan  juga  dimaksudkan  agar  semua  masyarakat  dapat menikmati  layanan,  sehingga  menjaga  kualitas  layanan  publik  berarti  menjamin  hak-hak asasi warga negara. Jadi di sini peran implementasi memberikan dukungan terkait dengan jaminan bahwa kebijakan yang ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.
Penyelenggaraan pelayanan publik menjadi isu strategis karena cenderung belum ada perkembangan  yang  isgnifikan,  sedangkan  implikasinya  bersifat  sangat  luas  karena mencakup  berbagai  kehidupan  seperti  ekonomi,  sosial,  politik,  budaya  dan  sebagainya (Mahsyar, 2011).
Di  Indonesia,  pemerintah  daerah  sebagai  garda  terdepan  pelaksanaan  pelayanan publik  yang  harus  bertransformasi  secara  cepat  seiring  dengan  perubahan  kelembagaan yang  ada  saat  ini.  Pemerintah  Daerah  adalah  kepala  daerah  sebagai  unsur  penyelenggara
Pemerintahan  Daerah  yang  memimpin  pelaksanaan  urusan  Pemerintahan  yang  menjadi kewenangan daerah otonom. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan dibentuk perangkat daerah sebagai unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Kelurahan  merupakan  wilayah  kerja  lurah  sebagai  perangkat  pemerintah  daerah  di wilayah  kecamatan.  Dalam  melaksanakan  urusan  pemerintahan,  kelurahan  mempunyai tugas  pokok  yaitu  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan,  pembangunan  dan kemasyarakatan  serta  melaksanakan  kewenangan  pemerintahan  yang  dilimpahkan  oleh walikota.  Sedangkan  fungsi  kelurahan  yaitu  melaksanakan  kegiatan  pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman  dan  ketertiban  umum  serta  pemeliharaan  prasarana  dan  fasilitas  pelayanan umum.
Dalam  hal  pelayanan  terhadap  masyarakat,  terutama  yang  menyangkut  pelayanan administrasi  kelurahan  yang  ada  di  lingkungan  pemerintah  Kota  Tasikmalaya,  tertuang dalam (Peraturan Walikota Tasikmalaya No 64, 2014) tentang Penetapan Jenis dan Bentuk Pelayanan  Administrasi  Kelurahan  di  Lingkungan  Pemerintah  Kota  Tasikmalaya.  Ini artinya  bahwa  pelayanan  administrasi  di  kelurahan  yang  diberikan  terhadap  masyarakat sudah  ditentukan  jenis  dan  bentuknya  sehingga  akan  mempermudah  dalam  memberikan pelayanan administrasi apa yang diperlukan oleh masyarakat.
Menurut (Effendi,  n.d.) dengan  judul  penelitiannya  yaitu  “Implementasi  Kebijakan Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN)  Di  Kecamatan  Palu  Barat  Kota Palu”.  Hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  Kebijakan  Pelayanan  Administrasi Terpadu,  (Peraturan Walikota  Palu  Nomor  19,  2014) sudah  dilaksanakan  hanya  perlu  ada peningkatan kualitas komunikasi antar staf bagian yang ada di Kecamatan Palu Barat Kota Palu.  Faktor  sumber  daya  turut  mempengaruhi  terhadap  pelaksanaan  implementasi kebijakan tersebut. Kurangnya pegawai yang mempunyai keahlian sehingga menyebabkan pegawai  yang  kurang  terlatih  dengan  baik.  Di  samping  itu  juga  adanya  tradisi  senioritas yang telah lama menduduki jabatan melemahkan sumber daya manusia yang ada. Sehingga dapat  dikatakan  bahwa  kualitas  dari  sumber  daya  manusia  yang  ada  di  Kecamatan  Palu Barat  Kota  Palu  masih  harus  ditingkatkan  karena  berpengaruh  terhadap  kualitas  dari pelayanan yang diberikan. Juga adanya kecenderungan sikap para implementor yang belum memperlihatkan  sikap  dan  perilaku  serta  tanggung  jawab  sesuai  tuntutan  implementasi kebijakan tersebut.
Pelayanan  administrasi  kelurahan  adalah  suatu  bentuk  kegiatan  pelayanan administrasi  yang  dilaksanakan  oleh  kelurahan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan masyarakat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pelayanan administrasi  tersebut  diklasifikasikan  meliputi  rekomendasi  dan  registrasi.  Rekomendasi adalah  penerbitan  surat  yang  bersifat  menganjurkan,  membenarkan,  menguatkan  serta menerangkan identitas pemohon sesuai dengan data yang ada di kelurahan untuk keperluan tertentu. Hal ini dapat berbentuk surat pengantar dan surat keterangan. Sedangkan registrasi
adalah  pencatatan  terhadap  dokumen  yang  berisi  tentang  kebenaran  suatu  data  atau informasi yang dibuat oleh pemohon untuk keperluan tertentu.
Dengan demikian, adanya kebijakan tentang penetapan jenis dan bentuk administrasi kelurahan  di  lingkungan  Pemerintah  Kota  Tasikmalaya  diharapkan  dapat  memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai aturan yang berlaku,  sehingga  akan  memudahkan  dan  memperlancar  pelaksanaan  penyelenggaran pemerintahan di Kelurahan.
Dalam  pelaksanaan  pelayanan  administrasi  kelurahan  di  Kecamatan  Mangkubumi Kota  Tasikmalaya  terdapat  berbagai  permasalahan.  Misalnya,  masih  terdapat  pelayanan administrasi  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku,  budaya  lama  yang  masih terbawa  dalam  memberikan  pelayanan,  dan  sumber  daya  manusia  yang  kurang  memadai, serta  sarana  dan  prasarana  yang  kurang  mendukung  dalam  melaksanakan  tugas  dan pekerjaan.  Manfaat  dari  penelitian  ini  yaitu  sebagai  sumbangan  pemikiran  tentang Implementasi Kebijakan Penetapan Jenis Dan Bentuk Pelayanan Administrasi Kelurahan di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya.
Seperti yang dikatakan oleh (Tahir, 2014) menjelaskan, bahwa istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan  kebijakan  tersebut  dituangkan  dalam  berbagai  bentuk  peraturan.  (Tahir,  2014) , kebijakan  adalah  suatu  tindakan  yang  mempunyai  tujuan  yang  dilakukan  sesorang  pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat tahun 2014 dijelaskan bahwa kebijakan berasal dari kata bijak yang artinya:
1. Selalu menggunakan akal budinya; pandai; mahir.
2. Pandai bercakap-cakap; petah lidah.
(Sutrisno,  2010) , mengatakan  bahwa  kebijakan  adalah  merupakan  upaya  untuk memahami dan mengartikan (1) apa yang dilakukan, (2) apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhinya, (3) apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut.
(Anggara, 2014) menjelaskan bahwa   ada   empat ciri pokok masalah kebijakan, yaitu sebagai berikut:
1.  Saling  kebergantungan.  Kebijakan  bukan  merupakan  suatu  kesatuan  yang  berdiri sendiri, melainkan bagian dari seluruh sistem masalah;
2.  Subyektifitas.  Kondisi  eksternal  yang  menimbulkan  suatu  permsalahan  didefinisikan, diklarifikasikan, dijelaskan, dan dievaluasi secara selektif;
3.  Sifat bantuan. Masalah-masalah kebijakan dipahami, dipertahankan, dan diubah secara sosial;
4.  Dinamika  masalah  kebijakan.  Cara  pandang  orang  terhadap  masalah  pada  akhirnya akan menentukan solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah tersebut.
Empat  hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  kebijakan  mengandung  berbagai pertimbangan,  terlebih  jika  menyangkut  masyarakat  banyak.  Artinya  dapat  berhubungan dengan prinsip kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, dan prinsip demokrasi.
Menurut  (Nurcholis  &  Sumarsih,  2007) , memberikan  definisi  kebijakan  sebagai berikut: Kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan  tertentu,  berisikan  ketentuan-ketentuan  yang  dapat  dijadikan  pedoman  perilaku dalam hal :
1. Pengambilan  keputusan  lebih  lanjut,  yang  harus  dilakukan  baik  kelompok  sasaran ataupun (unit) organisasi pelaksanaan kebijakan.
2. Penerapan  atau  pelaksanaan  dari  suatu  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  baik  dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.
(Abidin, 2012) menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai “kekuasaan pengalokasian nilai-nilai  untuk  masyarakat  secara  keseluruhan”.  Hal  ini  mengandung  konotasi  tentang kewenangan  pemerintah  yang  meliputi  keseluruhan  kehidupan  bermasyarakat.  Tidak  ada organisasi  lain  yang  wewenangnya  dapat  mencakup  seluruh  masyarakat  kecuali pemerintah.  Menurut  (Suharto,  2010) kebijakan  adalah  “sebuah  ketetapan  yang  berlaku yang  dicirikan  oleh  perilaku  yang  kosisten  dan  berulang,  baik  dari  yang  membuatnya maupun yang menaatinya”.
Dengan  demikian  dapat  dinyatakan  bahwa  kebijakan  adalah  suatu  ketetapan  yang memuat  prinsip-prinsip  untuk  mengarahkan  cara-cara  bertindak  yang  dibuat  secara terencana  dan  konsisten  dalam  mencapai  tujuan  tertentu.  Agustino  dalam  bukunya  yang berjudul  Dasar-Dasar  Kebijakan  Publik  mengutip  pendapat  Carl  Friedrich  yang mengartikan  kebijakan  sebagai  berikut:  Kebijakan  adalah  serangkaian  tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan)  di  mana  kebijakan  tersebut  diusulkan  agar  berguna  dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud (Agustino, 2016) .
Implementasi adalah proses dari tindakan administratif yang dapat diteliti pada level program  tertentu,  keberhasilan  ataupun  kegagalan  kegiatan  dapat  dievaluasi  terkait penyampaian  program.  Jadi  seluruh  implementasi  kebijakan  dapat  dievaluasi  dengan mengukur hasil-hasil program terhadap tujuan-tujuan kebijakan.
(Kusnandar, 2010) mengemukakan tahapan dalam proses pembuatan kebijakan, yaitu sebagai berikut :
Proses  pembuatan  kebijakan  dapat  merupakan  serangkaian  tahap-tahap  yang  saling terkait, yang meliputi :
1. Perumusan masalah kebijakan;
2. Formulasi kebijakan;
3. Adopsi kebijakan;
4. Implementasi kebijakan; dan
5. Evaluasi.
Proses  kebijakan  merupakan  kegiatan  yang  susul  menyusul  mulai  dari  perumusan masalah,  formulasi  kebijakan  publik,  adopsi  kebijakan  publik,  pengesahan  kebijakan publik, implementasi dan evaluasi kebijakan publik.

## Gambar 1 Sumber: (Nugroho, 2006)

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif, karena  peneliti  akan  mengungkapkan  secara  komprehensif  bagaimana  implementasi kebijakan  penetapan  jenis  dan  bentuk  pelayanan  administrasi  Kelurahan  di  Kecamatan Mangkubumi  Kota  Tasikmalaya.  Pengertian  pendekatan  deskriptif  menurut  (Sugiyono, 2016) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui  nilai  variabel  mandiri,  baik  satu  variabel  atau  lebih  (indevenden)  tanpa membuat  perbandingan,  atau  menghubungkan  antara  varabel  satu  dengan  variabel  yang lain. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat  serta  tata  cara  yang  berlaku  dalam  masyarakat,  serta  situasi-situasi,  termasuk tentang  hubungan,  kegiatan,  sikap,  pandangan  serta  proses  yang  sedang  berlangsung  dan pengaruh dari suatu fenomena. (Anggito & Setiawan, 2018) mengatakan bahwa : Penelitian kualitatif  adalah  pengumpulan  data  pada  suatu  latar  ilmiah  dengan  maksud  menafsirkan fenomena yag terjadi diman peneliti adalah sebagai innstrument kunci, pengambilan sampel sumber  data  dilakukan  secara  purposive  dan  snowball,  teknik  pengumpulan  dengan
trianggulasi  (gabungan),  analisa  data  bersifat  induktif/kualitatif  dan  hasil  penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
Penelitian  kualitatif  tidak  menggunakan  statistik  tetapi  melalui  pengumpulan  data, analisis kemudian di interpretasikan.
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  teknik  observasi  langsung,  wawancara mendalam  dan  studi  dokumentasi.  Sedangkan  teknik  pemeriksaan  keabsahan  data menggunakan teknik trianggulasi dengan sumber. Untuk rancangan analisis data dilakukan melalui reduksi data, display data, verifikasi dan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
A. Hasil
1. Komunikasi
Komunikasi  memiliki  peranan  sangat  penting  dalam  organisasi,  karena komunikasi  merupakan  bentuk  koordinasi  antar  anggota  atau  tim  untuk menyampaikan ide dan gagasan. Dengan kata lain bahwa komunikasi adalah suatu aktivitas  dalam  rangka  menyampaikan  pesan  atau  informasi,  ide  dan  gagasan  dari satu  pihak  ke  pihak  lainnya  yang  dilakukan  secara  verbal  atau  lisan  sehingga memudahkan  kedua  belah  pihak  untuk  saling  mengerti.  Komunikasi  menentukan keberhasilan  pencapaian  tujuan  dari  implementasi  kebijakan.  Implementasi  yang efektif akan terlaksana jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan  mereka  kerjakan.  Perintah  untuk  melaksanakan  kebijakan  harus  diteruskan kepada  personil  yang  tepat.  Hal  ini  tentu  saja  harus  dilakukan  dengan  komunikasi yang  mudah  dimengerti  dan  dipahami  sehingga  petunjuk  pelaksanaan  akan  jelas, akurat dan konsisten.
Kebijakan  penetapan  jenis  dan  bentuk  pelayanan  administrasi  kelurahan, dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pelayanan administrasi dalam rangka tertib pengelolaan pelayanan administrasi di kelurahan.
Salah satu aspek yang menyebabkan tidak efektifnya implementasi kebijakan mengenai  penetapan  jenis  dan  bentuk  pelayanan  administrasi  kelurahan  adalah komunikasi. Artinya bahwa komunikasi yang baik, jelas, akurat dan konsisten dari pembuat kebijakan terhadap implementor atau sebaliknya, bersifat dua arah ataupun terhadap  masyarakat,  sangat  diperlukan  supaya  peraturan  yang  telah  ditentukan mengenai  jenis  dan  bentuk  pelayanan  administrasi  di  kelurahan  mudah  dipahami sehingga dapat berjalan efektif.
Implementasi  kebijakan  penetapan  jenis  dan  bentuk  pelayanan  administrasi kelurahan  di  Kecamatan  Mangkubumi  Kota  Tasikmalaya  tidak  berjalan  efektif artinya  dalam  rangka  memberikan  pelayanan  terhadap  masyarakat  yang berhubungan  dengan  pelayanan  administrasi  di  kelurahan  masih  belum melaksanakan sepenuhnya aturan yang telah ditetapkan.
Di  samping  itu,  bahwa  ketidakefektifan  implementasi  jenis  dan  bentuk pelayanan  administrasi  ini  dipengaruhi  oleh  adanya  budaya  atau  kebiasaan  lama, apapun  itu  keperluan  warga  masyarakat,  dengan  tidak  melihat  jenis  dan  bentuk pelayanan  administrasi  yang  sesuai  dengan  (Peraturan  Walikota  Tasikmalaya  No 64,  2014),  semuanya  dilayani.  Di  satu  sisi  bahwa  tugas  memberikan  pelayanan terhadap  masyarakat  sudah  dilaksanakan,  dan  di  sisi  lain  adanya  aturan  sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan administrasi terhadap warga masyarakat.
2. Sumber Daya
Sumber-sumber  merupakan  faktor  yang  penting  dalam  melaksanakan kebijakan  publik.  Walaupun  isi  kebijakan  sudah  dikomunikasikan  secara  jelas  dan konsisten,  tetapi  apabila  implementor  kekurangan  sumber  daya  untuk melaksanakan, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif.
Sumber  daya  tersebut  menyangkut  sumber  daya  manusia,  atau  staf  yang memadai  dengan  keahlian  atau  kemampuan  yang  baik  untuk  melaksanakan  tugas- tugas  mereka,  informasi  yang  diterima,  pembagian  wewenang, ataupun  sarana  dan prasarana yang mendukung dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Kesemuanya
Sumber  daya  yang  ada,  baik  manusia  sebagai  pelaksana  kebijakan  maupun sarana  prasarana  yang  memfasilitasi  implementasi  kebijakan,  kurang  memadai. Sehingga  implementasi  kebijakan  penetapan  jenis  dan  bentuk  pelayanan administrasi kelurahan tidak berjalan efektif.
Sumber  daya  manusia  dari  tiap  kelurahan  berbeda,  dilihat  dari  segi  kualitas ataupun  kuantitasnya.  Hal  ini  berpengaruh  terhadap  kinerja  ataupun  pencapaian kerja  yang  diinginkan  oleh  kebijakan  yang  dibuat,  dalam  hal  ini  yaitu  kebijakan mengenai  jenis  dan  bentuk  pelayanan  administrasi  kelurahan  sesuai  dengan Peraturan  Walikota  Tasikmalaya  Nomor  64  Tahun  2014.  Artinya  bahwa  kualitas dan  kuantitas  sumber  daya  manusia  berpengaruh  terhadap  implementasi  kebijakan penetapan jenis dan bentuk pelayanan administrasi di kelurahan. Kualitas yang baik dan jumlah pegawai yang memadai bisa menghasilkan implementasi kebijakan yang efektif.  Implementasi  kebijakan  yang  efektif  dipengaruhi  pula  oleh  cara penyampaian  informasi  yang  baik.  Artinya  bahwa  informasi  ini  pun  merupakan sumber penting dalam implementasi kebijakan.
3. Disposisi
Disposisi  adalah  watak  dan  karakteristik  yang  dimiliki  para  pelaksana kebijakan  atau  implementor.  Disposisi  akan  menjelaskan  kecenderungan  para pelaksana  untuk  bertindak,  di  mana  kecenderungan  tersebut  dibentuk  oleh  faktor lingkungan  sosial,  politik,  ekonomi  yang  ada  dalam  persepsi  pelaksana  yang kemudian  akan  membentuk  sikap  para  pelaksana  kebijakan.  Sikap  ini  dapat berbentuk mendukung atau menolak kebijakan yang akan diimplementasikan. Sikap
para  pelaksana  kebijakan  atau  implementor  yang  mendukung  atau  menolak  inilah yang akan menentukan tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan.
Disposisi  atau  kecenderungan  sikap  pegawai  sangat  menentukan  dalam keberhasilan  implementasi  kebijakan.  Sehingga  apabila  kecenderungan  pegawai yang positif atau mendukung kebijakan maka implementasi kebijakan akan berjalan efektif,  tapi  sebaliknya  apabila  kecenderungan  pegawai  menolak  kebijakan  maka implementasi kebijakan tidak akan baerhasil.
Sikap  pegawai  atau  kecenderungan  pegawai    dalam  implementasi  kebijakan, ada  yang  mendukung  ada  pula  yang  menolak  kebijakan.  Sikap  yang  cenderung menolak  kebijakan  inilah  yang  akan  menghambat  implementasi  kebijakan  atau implementasi  kebijakan akan  berjalan  tidak  efektif.  Sikap  yang mendukung  berarti mereka  dengan  penuh  rasa  tanggung  jawab  melaksanakan  apa  yang  diperintahkan pimpinan,  karena  menyangkut  tugas  dan  kewajiban  sebagai  individu  yang  harus maemberikan kontribusi terhadap organisasi. Ketika mereka berfikir mengenai tugas dan  kewajiban  maka  mereka  akan  bekerja  sesuai  dengan  tufoksinya  tanpa  berfikir lagi tentang apa yang akan saya dapat dari tugas atau pekerjaan yang dilaksanakan.
4. Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  merupakan  dimensi  yang  mempunyai  dampak  terhadap imlpementasi  kebijakan.  Dalam  arti  bahwa  implementasi  kebijakan  tidak  akan berhasil  jika  terdapat  kelemahan  dalam  struktur  badan  pelaksana.  Dan  birokrasi merupakan salah satu badan yang secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi  merupakan  struktur  tatanan  organisasi,  bagan,  pembagian  kerja  dan hierarki  yang  terdapat  pada  sebuah  lembaga,  untuk  menjalankan  tugas-tugas  agar lebih  teratur.  Struktur  organisasi  adalah  bagaimana  pekerjaan  dibagi, dikelompokkan  dan  dikoordinasikan  secara  formal,  menjelaskan  pula  bagaimana kedudukan,  tugas,  dan  fungsi  dialokasikan  dalam  organisasi.  Hal  ini  mempunyai dampak  yang  signifikan  terhadap  cara  setiap  individu  melaksanakan  tugas  dan pekerjaannya  dalam  organisasi.  Dalam  struktur  birokrasi  yang  paling  dirasakan mengenai tata kerja atau SOP dalam memberikan pelayanan administrasi.
Tata  kerja  atau  SOP  dalam  memberikan  pelayanan  administrasi  kelurahan masih belum berjalan efektif karena dipengaruhi oleh indikator lain.
Indikator-indikator yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  dan  struktur  birokrasi.  Keempat indikator  ini  tidak  bisa  dipisahkan  satu  sama  lain.  Komunikasi  yang  baik  akan menghasilkan  komunikasi  yang  efektif,  di  mana  pesan  bisa  tersampaikan  kepada penerima  secara  jelas,  konsisten  dan  akurat,  sehingga  tidak  akan  menimbulkan miskomunikasi  yang  akan  berakibat  pada  ketidakberhasilan  implementasi kebijakan.  Komunikasi  yang  baik  harus  disampaikna  oleh  orang  yang  kompeten atau  mempunyai  kemampuan/keahlian  berkomunikasi  yang  baik.  Juga  perlu
didukung  oleh  sarana  dan  prasarana  yang  memadai.  Sumber  daya  manusia  yang kompeten  belum  tentu  bisa  menciptakan  implementasi  kebijakan  yang  berhasil kalau  tidak  didukung  oleh  sarana  dan  prasarana  yang  memadai,  pegawai  kurang mempunyai keinginan sendiri untuk melaksanakan tugas dan pekerjaannya, termsuk juga    tata  kerja  dan  pembagian  kerja  yang  kurang  jelas.  Artinya  bahwa  pegawai yang  kompeten  tidak  cukup  sebagai  syarat  bahwa  implementasi  kebijakan  dapat berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena indikator yang harus dipenuhi supaya  impelemntasi  kebijakan  dapat  berhasil  yaitu  komunikasi,  sumber,  disposisi dan struktur birokrasi, yang kesemuanya harus terpenuhi membentuk satu kesatuan yang  tidak  bisa  terpisahkan  sehingga  apa  yang  telah  ditentukan  sebelumnya  dapat tercapai, yaitu bahwa implementasi kebijakan penetapan jenis dan bentuk pelayanan administrasi  kelurahan  di  Kecamatan  Mangkubumi  Kota  Tasikmalaya  dapat berjalan efektif.
5. Pembahasan
Implementasi  kebijakan  secara  sederhana  dapat  diartikan  sebagai  proses menerjemahkan  peraturan  ke  dalam  bentuk  tindakan.  Tindakan-tindakan  yang dilakukan  oleh  organisasi  publik  diarahkan  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan  dalam  keputusan  sebelumnya.  Implementasi  kebijakan  merupakan tahapan  yang  sangat  penting  dalam  proses  kebijakan.  Tanpa  adanya  tahap implementasi kebijakan, program-program kebijakan yang telah disusun hanya akan menjadi  catatan-catatan  resmi  bagi  para  pembuat  kebijakan.  Artinya  bahwa implementasi  kebijakan  menentukan  keberhasilan  suatu  proses  kebijakan  di  mana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan.
Fokus  perhatian  implementasi  kebijakan adalah  kejadian,  atau  kegiatan  yang timbul  setelah  disahkan  pedoman  kebijakan  publik  yang  mencakup  usaha  untuk mengadministrasikannya  maupun  untuk  menimbulkan  akibat  nyata  pada masyarakat.  Artinya  bahwa  implementasi  kebijakan  tidak  hanya  terkait  dengan persoalan  administratif,  juga  mengkaji  faktor-faktor  lingkungan  yang  berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan tersebut.
Proses  implementasi  kebijakan  tidak  hanya  menyangkut  perilaku  birokrasi pemerintahan  yang  bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan  program-program  dan membuat suatu kelompok masyarakat dapat mentaati aturan atau kebijakan tertentu, melainkan menyangkut kekuatan-kekuatan lain, seperti politik, sosial, budaya, baik langsung  atau  tidak  langsung  dapat  mempengaruhi  semua  pihak  yang  terlibat,  dan pada  akhirnya  berpengaruh  terhadap  dampak  baik  yang  diharapkan  maupun  tidak diharapkan.
Implementasi  kebijakan  mengenai  penetapan  jenis  dan  bentuk  pelayanan administrasi di kelurahan sesuai dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 64 Tahun 2014 dibentuk sebagai pedoman dalam melaksanakan pelayanan administrasi
di  kelurahan,  dan  mempunyai  tujuan  yaitu  dalam  rangka  tertib  pengelolaan pelayanan administrasi di kelurahan.
Pelayanan  administrasi  kelurahan  adalah  suatu  bentuk  kegiatan  pelayanan administrasi yang dilaksanakan oleh kelurahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Jenis  dan bentuk pelayanan administrasi di kelurahan yang diatur dalam  (Peraturan Walikota Tasikmalaya  No  64,  2014)  ditetapkan  berdasarkan  klasifikasi  yang  meliputi  : .rekomendasi  dan  registrasi.  Rekomendasi  adalah  penerbitan  surat  yang  bersifat menganjurkan,  membenarkan,  menguatkan  serta  menerangkan  identitas  pemohon sesuai  dengan  data  yang  ada  di  Kelurahan  untuk  keperluan  tertentu.  Sedangkan registrasi adalah pencatatan terhadap dokumen yang berisi tentang kebenaran suatu data atau informasi yang dibuat oleh pemohon untuk keperluan tertentu.
Bentuk  rekomendasi  meliputi  surat  pengantar  dan  surat  keterangan.  Surat pengantar  adalah  penerbitan  surat  untuk  menerangkan  identitas  dan  keperluan pemohon  yang  ditujukan  kepada  instansi  lain  yang  lebih  berwenang,  sedangkan surat  keterangan  adalah  penerbitan  surat  untuk  menerangkan  identitas  serta keperluan  pemohon  berdasarkan  data  yang  ada  di  kelurahan  dan  atau  berdasarkan surat  pernyataan  yang  dibuat  oleh  pemohon  untuk  keperluan  tertentu  dengan  atau tanpa dilampiri kelengkapan dokumen sebagai bukti pendukung. Sedangkan bentuk dari  registrasi  adalah  meregistrasi  surat  pernyataan  yang  berisi  tentang  kebenaran suatu data atau informasi yang dibuat oleh pemohon untuk keperluan tertentu.
Implementasi kebijakan mengenai jenis dan bentuk pelayanan administrasi di kelurahan  seperti tercantum  dalam  (Peraturan  Walikota Tasikmalaya  No  64,  2014) merupakan  suatu  pemahaman  yang  diperoleh  berdasarkan  penelitian  dari  suatu kebijakan/tindakan  pemerintah  dan  memuliki  pengaruh  terhadap  masyarakat. Terdapat  empat  indikator  yang  digunakan  untuk  menjelaskan  bagaimana  keadaan implementasi  kebijakan  mengenai  jenis  dan  bentuk  pelayanan  administrasi kelurahan di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, yaitu :
Komunikasi ,  menunjukkan  peranan  yang  sangat  penting  dalam  implementasi kebijakan.  Komunikasi  yang  baik  akan  menghasilkan  implementasi  yang  efektif. Hal  ini  terjadi  apabila  para  pelaksana  kebijakan  mengetahui  secara  tepat  apa  yang akan  mereka  kerjakan.  Kebijakan  yang  diimplementasikan  harus  ditransmisikan kepada  personil  yang  tepat  supaya  bisa  dimengerti  dan  dipahami.  Artinya  bahwa petunjuk implementasi kebijakan tidak hanya cukup dapat diterima tapi harus dapat diterima  secara  jelas  supaya  para  pelaksana  kebijakan  tidak  mengalami  kesulitan dalam melaksanakan apa yang diperintahkan.
Secara umum ada tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu : transmisi,  kejelasan  dan  konsisten.  Transmisi  sebagai  proses  menyampaikan informasi,  penyaluran  komunikasi  yang  baik  akan  dapat  menghasilkan  suatu
implementasi yang baik pula. Dalam penyaluran komunikasi ini yang sering terjadi adalah salah pengertian, yang disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga sering terjadi distorsi di tengah jalan.
Kejelasan  komunikasi  dalam  implementasi  kebijakan  harus  diperhatikan karena  apabila  petunjuk  yang  diperintahkan  tidak  jelas  atau  kabur  maka implementasi  kebijakan  tidak  akan  berjalan  efektif.  Ketidakjelasan  petunjuk/pesan komunikasi  yang  disampaikan  akan  mendorong  terjadinya  interpretasi  yang  salah bahkan  mungkin  bertentangan  dengan  makna  pesan  awal.  Namun  demikian, ketidakjelasan  pesan  komunikasi  kebijakan  tidak  selalu  menghalangi  implementasi kebijakan, karena pada tatanan tertentu dibutuhkan fleksibilitas dalam implementasi kebijakan.
Implementasi kebijakan yang efektif membutuhkan konsistensi. Perintah/petunjuk yang diberikan kepada para pelaksana kebijakan harus konsisten, untuk  diterapkan  dan  dijalankan,  karena  apabila  perintah  yang  diberikan  berubah- ubah,  maka  dapat  menimbulkan  kebingungan  bagi  para  pelaksana  kebijakan  di lapangan.
Dengan  demikian,  implementasi  kebijakan  mengenai  penetapan  jenis  dan bentuk  pelayanan  administrasi  kelurahan  dapat  berjalan  dengan  baik  apabila ditunjang dengan komunikasi yang baik pula.
Sumber-sumber .  Merupakan  faktor  penting  dalam  melaksanakan  kebijakan publik.  Perintah-perintah  implementasi  kebijakan  mungkin  diteruskan  secara cermat, jelas dan konsisten, tapi jika para pelaksananya kekurangan sumber-sumber yang  diperlukan  untuk  melaksanakan  kebijakan-kebijakan,  maka  implementasi  ini pun  cenderung  tidak  berjalan  efektif.  Sumber-sumber  yang  diperlukan  dan  penting dalam implementasi kebijakan,meliputi : staf, informasi, wewenang dan fasilitas.
Sumber  daya  manusia,  dalam  hal  ini  staf,  memegang  peranan  penting  dalam implementasi kebijakan. Jumlah staf tidak serta merta mempunyai efek positif bagi implementasi  kebijakan.  Artinya  bahwa  jumlah  staf  yang  banyak  tidak  secara otomatis  akan  mendorong  keberhasilan  implementasi  kebijakan,  tetapi  perlu  juga diperhatikan  mengenai  kemampuan  dan  keahlian  yang  dimiliki  staf.  Staf  sebagai pelaksana  kebijakan  menggerakkan  semua  sumber-sumber  yang  tersedia  dituntut mempunyai  kemampuan  dan  keahlian  yang  memadai.  Mengolah  informasi  yang diterima  dengan  baik,  untuk  mengetahui  apa  yang  akan  dilakukan  dan  bagaimana cara  melakukannya.  Di  samping  itu,  fasilitas  yang  tersedia  harus  dapat  dijalankan dan  dimanfaatkan  dengan  baik  demi  keberhasilan  implementasi  kebijakan.  Dan apabila  sumber-sumber  yang  tersedia  kurang  diperhatikan  apalagi  kurang dimanfaatkann secara maksimal maka akan menghambat pada pencapaian tujuan.
Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan, merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi  penting  bagi  efektivitas  implementasi  kebijakan  mengenai  penetapan
jenis dan bentuk pelayanan administrasi kelurahan di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya.  Disposisi merupakan kecenderungan sikap para pelaksana kebijakan, berhubungan  dengan  kemauan,  yang  dapat  mendukung  atau  menolak  kebijakan. Kecenderungan  sikap  pelaksana  yang  baik  berarti  mendukung  kebijakan,  dan mereka  akan  melaksanakan  kebijakan  sesuai  dengan  yang  telah  ditetapkan sebelumnya.  Demikian  pula  sebaliknya,  apabila  tingkah  laku  para  pelaksana kebijakan  berbeda  dengan  para  pembuat  kebijakan,  maka  akan  timbul  kesalahan yang  tidak  dapat  dihindari.  Sehingga  disposisi  akan  menjelaskan  kecenderungan pelaksana  untuk  bertindak,  kecenderungan  ini  dibentuk  oleh  lingkungan  sosial, politik, ekonomi yang ada dalam persepsi pelaksana.
Struktur  birokrasi,  merupakan  dimensi  yang  mempunyai  dampak  terhadap implementasi  kebijakan.  Birokrasi  merupakan  struktur  tatanan  organisasi,  bagan, pembagian  kerja  dan  hierarki  yang  terdapat  pada  sebuah  lembaga,  untuk menjalankan  tugas-tugas  agar  lebih  teratur.  Struktur  organisasi  adalah  bagaimana pekerjaan  dibagi,  dikelompokkan  dan  dikoordinasikan  secara  formal,  menjelaskan pula bagaimana kedudukan, tugas, dan fungsi dialokasikan dalam organisasi. Hal ini mempunyai  dampak  yang  signifikan  terhadap  cara  setiap  individu  melaksanakan tugas dan pekerjaannya dalam organisasi.
Dalam struktur birokrasi yang paling dirasakan mengenai tata kerja atau SOP dalam memberikan pelayanan administrasi.  Sekalipun sudah diberikan pemahaman dengan jelas, bahwa untuk mendapatkan legalisasi dari kelurahan maka masyarakat yang  membutuhkan  pelayanan  administrasi  harus  membawa  pengantar  RT/RW setempat.  Hal  ini  dilakukan  selain  tertib  pelayanan  administrasi,  juga  untuk mengetahui sejauhmana masyarakat memahami pentingnya dokumen kependudukan  untuk  kepentingan  dirinya  sendiri.  Kesadaran  masyarakat  untuk memiliki  administrasi  kependudukan  sangat  penting,  karena  menyangkut  semua keperluan yang berhubungan dengan dirinya juga keluarganya.
Implementasi  kebijakan  penetapan  jenis  dan  bentuk  pelayanan  administrasi kelurahan di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya (Studi Peraturan Walikota Tasikmalaya  Nomor  64  Tahun  2014)  belum  berjalan  efektif.  Karena  masih  ada kelurahan  yang  tidak  melaksanakan  aturan  mengenai  jenis  dan  bentuk  pelayanan administrasi.  Hal  ini  disebabkan  karena  pelaksana  kebijakan  kurang  perhatian terhadap tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepadanya sehingga kecenderungan menjalankan  aturan/kebijakan  mengenai  jenis  dan  bentuk  pelayanan  administrsi  di kelurahan  lebih  dominan.  Mereka  beranggapan  apapun  itu  bentuk  dari  pelayanan administrasi  yang  penting  adalah  substansi  dari  apa  yang  dibutuhkan  masyarakat bisa  terpenuhi  sekalipun  bentuk  dari  pelayanan  administrasi  yang  ditetapkan  tidak sesuai  dengan  yang  dibuat.  Yang  penting  mereka  sudah  melaksanakan  kewajiban memberikan  pelayanan  terhadap  masyarakat  sesuai  dengan  apa  yang  dibutuhkan.
Tetapi hal itu tetap saja tidak bisa dibenarkan karena ada pedoman atau aturan yang membatasi kegiatan pelayanan administrasi yang diberikan.
Seperti  yang  telah  diuraikan  di  atas,  bahwa  indikator  yang  mempengaruhi keberhasilan  implementasi  kebijakan  adalah  komunikasi,  sumber,  disposisi  dan struktur  birokrasi.  Keempat  indikator  ini  tidak  bisa  dipisahkan  satu  sama  lain. Komunikasi yang baik akan menghasilkan komunikasi yang efektif, di mana pesan bisa  tersampaikan  kepada  penerima  secara  jelas,  konsisten  dan  akurat,  sehingga tidak akan menimbulkan miskomunikasi yang akan berakibat pada ketidakberhasilan  implementasi  kebijakan.  Komunikasi  yang  baik  harus disampaikna  oleh  orang  yang  kompeten  atau  mempunyai  kemampuan/keahlian berkomunikasi  yang  baik.  Juga  perlu  didukung  oleh  sarana  dan  prasarana  yang memadai.  Sumber  daya  manusia  yang  kompeten  belum  tentu  bisa  menciptakan implementasi  kebijakan  yang  berhasil  kalau  tidak  didukung  oleh  sarana  dan prasarana  yang  memadai,  pegawai  kurang  mempunyai  keinginan  sendiri  untuk melaksanakan tugas dan pekerjaannya, termsuk juga tata kerja dan pembagian kerja yang  kurang  jelas.  Artinya  bahwa  pegawai  yang  kompeten  tidak  cukup  sebagai syarat  bahwa  implementasi  kebijakan  dapat  berhasil  sesuai  dengan  apa  yang diharapkan.  Karena  indikator  yang  harus  dipenuhi  supaya  impelemntasi  kebijakan dapat  berhasil  yaitu  komunikasi,  sumber,  disposisi  dan  struktur  birokrasi,  yang kesemuanya harus terpenuhi membentuk satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan sehingga  apa  yang  telah  ditentukan  sebelumnya  dapat  tercapai,  yaitu  bahwa implementasi  kebijakan  penetapan  jenis  dan  bentuk  pelayanan  administrasi kelurahan di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya dapat berjalan efektif.
Tabel 1
Implementasi Kebijakan Penetapan Jenis Dan Bentuk Pelayanan Administrasi Kelurahan Di 8 Kelurahan Di Kecamatan Mangkubumi Dilihat Dari Indikator- indikator ; Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi
No.  Kelurahan Komunikasi Sumber Daya Disposisi Struktur Birokrasi 1 Cipawitra Sudah menyampaikan informasi dengan baik ‘- SDM : jumlah kurang, kemampuan Kurang memadai ‘- Sarana dan prasarana kurang memadai Sikap pegawai cukup mendukung terhadap implementasi kebijakan Belum sepenuhnya dilaksanakan 2 Cipari Sudah menyampaikan informasi dengan baik ‘- SDM : jumlah kurang, kemampuan cukup memadai ‘- Sarana dan prasarana kurang memadai Sudah melaksanakan SIPAK Belum sepenuhnya dilaksanakan
3 Karikil Belum sepenuhnya menyampaikan informasi dengan baik ‘- SDM : jumlah kurang,kemampuan cukup memadai ‘- Sarana dan prasarana kurang memadai Cenderung kurang mendukung implementasi kebikajan Belum sepenuhnya dilaksanakan 4 Cigantang Sudah menyampaikan informasi dengan baik ‘- SDM : jumlah maupun kemampuan Kurang memadai ‘- Sarana dan prasarana kurang memadai Belum sepenuhnya mendukung implementasi kebikajan Belum sepenuhnya dilaksanakan 5 Mangkubumi  Sudah menyampaikan informasi dengan baik ‘- SDM : jumlah kurang, kemampuan Kurang memadai ‘- Sarana dan prasarana kurang memadai Belum sepenuhnya mendukung implementasi kebikajan Belum sepenuhnya dilaksanakan 6 Linggajaya Belum sepenuhnya menyampaikan informasi dengan baik ‘- SDM : jumlah kurang, kemampuan Kurang memadai ‘- Sarana dan prasarana kurang memadai Kurang mendukung implementasi kebikajan Belum sepenuhnya dilaksanakan 7 Sambongpari  Sudah menyampaikan informasi dengan baik ‘- SDM : jumlah kurang kemampuan cukup memadai ‘- Sarana dan prasarana kurang memadai Belum sepenuhnya mendukung implementasi kebikajan Belum sepenuhnya dilaksanakan 8 Sambongjaya  Sudah menyampaikan informasi dengan baik ‘- SDM : jumlah kurang, kemampuan sudah cukup memadai ‘- Sarana dan prasarana kurang memadai Belum sepenuhnya mendukung implementasi kebikajan Belum sepenuhnya dilaksanakan
Tabel  1  di  atas  menunjukkan  bahwa  Implementasi  Kebijakan  Penetapan  Jenis Dan  Bentuk  Pelayanan  Administrasi  Kelurahan  Di  Kecamatan  Mangkubumi  Kota Tasikmalaya  Studi  Peraturan  Walikota  Tasikmalaya  Nomor  64  Tahun  2014 tidak berjalan  efektif.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  indikator  komunikasi  yang  hampir sepenuhnya  sudah  dilaksanakan,  sumber  daya  manusia  yang  berbeda  jumlah  dan tingkat  kemampuan  yang  berbeda,  disposisi  atau  sikap  pegawai  yang  cenderung mendukung  implementasi  kebijakan,  dan  struktur  birokrasi  yang  belum  sepenuhnya dilaksanakan.  Dengan  demikian  rancangan  analisa  data  yang  diajukan  dalam penelitian ini terbukti kebenarannya secara teoritis dan empiris.

## Kesimpulan
Kecamatan  Mangkubumi  Kota  Tasikmalaya  terdiri  dari  8  (delapan)  kelurahan, dengan  keberadaan  pegawai  yang  rata-rata  kurang  memadai,  baik  jumlah  maupun kemampuan tiap pegawainya, termasuk sarana dan prasaran yang kurang memadai di tiap kelurahan sebagai alat pendukung dalam memberikan pelayanan.
Implementasi  Kebijakan  Penetapan  Jenis  Dan  Bentuk  Pelayanan  Administrasi Kelurahan  di  Kecamatan  Mangkubumi  Kota  Tasikmalaya  tidak  berjalan  efektif,  karena komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  dan  struktur  birokrasi  sebagai  indikator  yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut membentuk satu kesatuan yang tidak  bisa  terpisahkan  sehingga  apa  yang  telah  ditentukan  sebelumnya  dapat  tercapai, sehingga  apabila  salah  satu  indicator  tersebut  tidak  berjalan  efektif  maka  Implementasi Kebijakan  Penetapana  Jenis  dan  Bentuk Pelayanan  Administrasi  Kelurahan  di  Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya tidak berjalan efektif.

## BIBLIOGRAFI
Abidin. (2012). Kebijakan Publik . Jakarta: Salemba Humanika.
Agustino, L. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta .
Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik . Bandung: CV Pustaka Setia.
Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif . Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher).
Effendi, L. I. (2016). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Palu Barat Kota Palu. Katalogis , 4 (11).
Kusnandar, I. (2010). Kebijakan Publik Dari Formulasi, Implentasi Ke Evaluasi. Bandung: Multazam.
Mahsyar, A. (2011). Masalah Pelayanan Publik di Indonesia dalam Perspektif Administrasi Publik. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 1 (2).
Nugroho, R. (2006). Kebijakan publik untuk negara-negara berkembang. Jakarta: PT Elex Media Komputindo .
Nurcholis, M., & Sumarsih, S. (2007). Jarak Pagar dan Pembuatan Biodiesel . Yogyakarta. Kanisius.
Peraturan Walikota Palu Nomor 19. (2014). Tahun 2014 .
Peraturan Walikota Tasikmalaya No 64. (2014). 64 Tahun 2014 .
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Administrasi . Bandung: CV Alfabeta.
Suharto.  (2010). Analisa  Kebijakan  Publik  (Panduan  Praktis  Mengkaji  Masalah  dan Kebijakn Social) . Bandung: Alfabeta.
Sutrisno,  E.  (2010).  Mengenal  Perencanaan,  Implementsi  &  Evaluasi  Kebijakan/Program. Untag Press.Surabaya .
Tahir,  A.  (2014). Kebijakan  Publik  dan  Transparansi  Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah . Bandung: Penerbit Alfabeta.