## TANDA TANGAN DIGITAL: OTORITAS PADA ARSIP ELEKTRONIK

## Muhammad Usman Noor
Program Studi Manajemen Rekod dan Arsip, Program Pendidikan Vokasi, Universitas Indonesia Email: usmannoor@ui.ac.id
Received  : 06 October 2020
Revised : 08 May 2021 Accepted  : 15 May 2021 DOI :

## Abstract
The  Covid19  pandemic  has  triggered  more  massive  and  extensive  use  of electronic records due to the Work from Home policy. One of the keys in using electronic  records  is  a  digital  signature  as  an  authorization  stamp  for  the electronic  record.  The  concept  of  authentic  digital  signature  and  integrity  is still  unfamiliar  to  policymakers,  which  can  lead  to  legality  problems  in  the future. Digital signatures have three levels of validity from basic, advanced, to high.  Not  all  levels  produce  electronic  records  that  have  legal  force,  so  it  is necessary  to  handle  with  extra  concern  to  their  use  of  digital  signature  in institutions  or  organizations.  This  writing  aims  to  provide  an  overview  of  the concept of a digital signature that is authentic, accountable, and integrity. This writing  uses  a  qualitative  method.  The  result  of this  writing  is that  the digital signature  must  go  through  encryption  and  verification  so  that  the  digital signature  has  legal  force  and  what  its  implementation  of  digital  signature  in several countries, including Indonesia.
Keywords: Digital Signature, Electronic Records, Records Encryption

## PENDAHULUAN
Pandemik dapat menimbulkan revolusi pada beberapa aspek kehidupan dan merubah tatatan  kehidupan.  Kondisi  pandemik  memaksa  berbagai  kalangan  untuk  berubah  dan beradaptasi dengan kehidupan yang baru. Dunia kearsipan bisa jadi adalah satu dari beberapa sektor yang paling terdampak, hal  ini disebabkan pandemik COVID-19 yang dideklarasikan oleh WHO pada tahun 2020 secara global memaksa para pelaku industri untuk menjalankan bisnisnya  tidak  lagi  di  kantor  namun  dilakukan  dari  rumah.  Sehingga  proses  administrasi yang semula masih bisa dilakukan dengan menggunakan arsip konvensional, praktis menjadi tidak  efisien  apabila  dilakukan  dari  rumah.  Hal  ini  mendorong  untuk  pelaku  bisnis menggunakan  arsip  digital  secara  lebih  ekstensif  dan  masif.  Namun  masih  menjadi pertanyaan  bagi  berbagai  kalangan  mengenai  keautentikan  dari  arsip  digital  tersebut, penggunaan  arsip  digital  yang  tidak  tepat  justru  akan  menambah  masalah  legalitas  di  masa yang akan datang.
Autentisitas  dan  Integritas  adalah  hal  prinsip  dalam  kearsipan.  Arsip  baru  bisa kapabel  bila  memenuhi  syarat  autentisitas  dan  integritas.  Semenjak  meluasnya  penggunaan
komputer dan kemunculan file digital, upaya memastikan keintegritasan dan autentisitas dari arsip digital menjadi tantangan tersendiri. Konsep daur hidup arsip sulit diterapkan pada arsip digital karena ketidakadaan material fisiknya lagi, sehingga konsep rekod kontinum dianggap lebih  sesuai  dan  cocok  dengan  sifat  dasar  arsip  digital(Almgren  &  Stengård,  2015).  Pada rekod  kontinuum  dimana  arsip  terus  berubah  sesuai  dengan  penggunaannya.  Perubahan konsep tersebut  semakin  menuntut  kepastian  dalam  hal  integritas  dan  autentisitas  dari  arsip tersebut.
Salah  satu  yang  menjadi  kunci  dalam  auntensitas  arsip  adalah  authorship  atau kewenangan  dari  arsip  tersebut.  Dalam  konteks  arsip  konvensional,  penandaan  authorship digunakan melalui pembubuhan tanda tangan pada arsip tersebut. Tujuan tanda tangan adalah memberikan autentikasi bahwa arsip tersebut adalah benar dan memiliki tanggung jawab dan pelimpahan  wewenang  pada  arsip  tersebut.  Luciana  Duranti  dan  Corinne  Roger(2012) menyimpulkan  bahwa  kepercayaan  pada  arsip  berbasis  pada  empat  jenis  pengetahuan mengenai pencipta atau penanggungjawab berkaitan dengan jabatan, posisi, peran dari orang tersebutr  antara  lain:  reputasi,  berdasar  pada  rekam  jejak  dari  wakil  tersebut;  performa, hubungan  antara  aksi  yang  dilakukan  wakil  sesuai  dengan tanggungjawab  yang  diakui  oleh pihak lainnya; kompetensi, terdiri dari kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sifat yang dibutuhkan  untuk  menyelesaikan  tugas  dia  wakili;  dan  kepercayaan,  adalah  jaminan  akan ekspektasi dari aksi oleh pihak yang memberi kepercayaan.
Konsep  awal  tanda  tangan  digital  sudah  dimulai  ketika  Ronald  Rivest,  Adi  Shamir, dan Leonard Adleman mengembangkan sandi praktis untuk public-key yang dapat digunakan untuk keperluan kerahasiaan dan tanda tangan digital pada tahun 1977(Whitman & Mattord, 2016).  Dokumen  atau  arsip  digital  dibutuhkan  untuk  mengautentikasi  dokumen  digital  agar dapat dipertanggungjawabkan. Istilah Tanda Tangan digital mulai dikenal ketika penggunaan computer  makin  massif,  namun  dari  penelusuran  dokumen  dikatakan  bahwa  penggunaan tanda  tangan  digital  dimulai  di  tahun  1991(Bhatia  &  Wright  de  Hernandez,  2019).  Dahulu tanda  tangan  digital  seringkali  disebut  juga  sebagai  document  timestamp(stempel  waktu). Namun  pada  awal  perkembangan  tanda  tangan  digital  masih  sulit  untuk  membuktikan  atau sebagai  sarana  auntentikasi  karena  belum  dapat  diverifikasi  oleh  pihak  lain,  karena keterbatasan teknologi dan jaringan.  Kemudian konsep berkembang, menyebut bahwa tanda tangan digital adalah pesan yang terenkripsi yang dapat dibuktikan autentik secara matematis.
Kini penggunaan tanda tangan digital dibutuhkan agar system berbasis jaringan aman dari serangan siber, dan dapat menyediakan opsi pelimpahan wewenang dengan cara remote. Tanda  Tangan  digital  dibutuhkan  untuk  penyediaan  sertifikat  untuk  kebutuhan  keamanan
dalam jaringan tersebut(Ustundag & Cevikcan, 2018). manajemen tanda tangan digital dapat digunakan  pada  hampir  seluruh  web  browser.  Namun  yang  menjadi  perhatian  adalah penggunaan tanda tangan harus diperhatikan secara jeli, karena tanda tangan digital memiliki beberapa tingkatan yang perlu diketahui. Hal ini sering luput bagi pemangku kebijakan yang memiliki  kewenangan  dalam  implementasi  tanda  tangan  digital  di  lingkup  wewenangnya. Sehingga  artikel  ini  mencoba  menjelaskan  konsep  tanda  tangan  yang  lazim  berkembang  di kalangan  pemangku  kepentingan,  seperti  apa  konsep  tanda  tangan  yang  akuntabel,  autentik dan  integritas  nya  terjaga  dan  seperti  apa  implementasi  tanda  tangan  digital  di  beberapa negara.

## TINJAUAN LITERATUR

## Tingkatan tanda tangan digital
Tanda tangan  digital  dapat  dilihat  dari  beberapa tingkatan  keabsahan.  Secara umum dibagi  menjadi  beberapa  tingkat  tingkatan  tanda  tangan  digital  ,  yaitu  simple  atau  dasar, advanced,  dan qualified  advanced.  Jika  dikupas  lebih  lanjut  Badan  electronic  Identification, Authentication  and  trust  Services  regulation  (eIDAS),  membaginya  menjadi  Simple  atau Basic  electronic  signature  (SES),  Advanced  electronic  or  digital  signature  (AES),  Qualified advanced electronic or digital signature (QES)(Connective, 2019).
Pada  tanda  tangan  digital  level  basic  atau  dasar,  Seluruh  jenis  tandatangan  dalam bentuk digital dengan sertifikat jenis apapun. Tanda tangan digital yang simple adalah  tanda tangan digital dalam bentuk paling sederhana karena tidak dilindungi dengan metode enkripsi apa  pun(Privy,  2018).  Contoh  paling  awam  adalah  tanda  tangan  basah  yang  dipindai  oleh perangkat elektronik kemudian dimasukkan ke dalam dokumen.  Termasuk juga diantaranya tandatangan yang secara manual ditulis dengan  menggunakan  mesin pembaca tertentu, hasil digitasi,  dan  persetujuan  melalui  klik  tombol  seperti  “I  ACCEPT”  “Saya  menyetujui”  dan sejenisnya;  Tanda  tangan  digital simple ini  memiliki  berbagai  kelemahan.  Tanda  tangan  ini tidak  terenkripsi  sehingga  tidak  mampu  menunjukkan  identitas  penandatangan  maupun perubahan  yang  terjadi  pada  dokumen  setelah  dokumen  ditandatangani.  Selain  itu,  tanda tangan digital kategori basic sangat mudah untuk digandakan atau dipalsukan.
Tingkat  lanjutan,  Pada  level  lanjutan  ini  tanda  tangan  harus  memenuhi  beberapa kebutuhan  minimum  yang  memberikan  tambahan  keamanan  untuk  tujuan  verifikasi, keamanan,  dan  segel(sebagai  tandan  bahwa  ketika  sudah  diberi  tandatangan  dokumen  tidak bisa diubah); Meski sudah menggunakan metode asymmetric cryptography, penyedia layanan
tanda  tangan  digital basic tidak  melakukan  proses  verifikasi  identitas  penggunanya  secara optimal. Proses penandatanganan juga tidak melalui 2-factor authentication. Akibatnya, dokumen  yang  ditandatangani  dengan  tanda  tangan  digital  kategori  ini  masih belum memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah(Privy, 2018).
Tingkat  Atas  atau  tingkat  tertinggi  tanda  tangan  digital  dianggap  memenuhi  syarat dan  tidak  tertolak  sebagai  tanda  tangan  elektronik  yang  memiliki  status  legal  yang  sama dengan  tandatangan  basah.  Tanggung  jawab  pada  dokumen  tersebut  ada  pada  yang menandatangani.  Pada  tingkatan  ini  tanda  tangan  digital  didukung  oleh  sertifikat  yang dikeluarkan oleh  jasa penyedia  layanan terpercaya(qualified trust  services provider (QTSP)) yang terdaftar atau  ditunjuk  secara  consensus  yang kemudian  penyedia  jasa  ini  memastikan bahwa  tanda  tangan  tersebut  memiliki  kekuatan  hukum    yang    sah  dan  diakui(Connective, 2019).  Yang  membuat  penyedia  layanan  tanda  tangan  digital  level  ini  lebih  spesial  adalah proses verifikasi  identitas pengguna yang  mereka terapkan. Bahkan, penyedia layanan tanda tangan digital advanced dan qualified diwajibkan untuk memberlakukan 2-factor authentication sebelum dokumen dapat ditandatangani penggunanya. Metode otentikasi yang digunakan  pun  beragam:  mulai  dari  pengiriman one  time  passwordmelalui  SMS,  hingga pemindaian  biometrik  di  telepon  genggam.  Proses  verifikasi  dan  autentikasi  yang  ekstensif ini lah yang membuat dokumen yang ditandatangani dengan tanda tangan digital kategori ini sudah  memiliki  sertifikat  elektronik  yang  melekat  secara  unik  ke  identitas  si penandatangan(Privy, 2018).

## Enkripsi pada Tanda Tangan Digital
Tanda  tangan  digital  adalah  hash-code  terenkripsi  yang  dapat  ditarik  dan  melekat pada  informasi/arsip  elektronik  untuk  keperluan  autentikasi(Dumortier  &  Eynde,  2002). Enkripsi  dan  tanda  tangan  digital  menegaskan  hak  seseorang  di  negara  Amerika  Serikat untuk  menggunakan  dan  menjual  produk  yang  didalamnya  terdapat  enkripsi  dan melonggarkan  kontrol  untuk  produk  sejenis  itu  hal  ini  tertuang  pada  Security  and  Freedom Through Encryption Act of 1999.
Proses  enkripsi  asimetris  telah  digunakan  untuk  menciptakan  tanda  tangan  digital. Ketika  proses  enkripsi  asimetris  menggunakan  private  key  pengirim  untuk  mengenkripsi pesan,  maka  public  key  penerima  harus  digunakan  untuk  mendekripsi  pesan  tersebut.  Dan ketika  proses  dekripsi  berhasil  maka  proses  tersebut  adalah  verifikasi  bahwa  pesan  telah diterima dan tidak bisa disanggah. Proses tersebut disebut sebagai Anti
Penyangkalan(NonRepudiation), dan prinsip kriptografi dengan  metode autentikasi tersebut dikenal sebagai tanda tangan digital(Whitman & Mattord, 2016).

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  metode  pengumpulan  data melalui  penelusuran  bahan  pustaka  dalam  pengumpulan  data  melalui  metode  partisipatori. Proses yang dilakukan dalam penelitian kali ini, pertama penulis melakukan studi literature mengenai  tanda  tangan  digital  yang  digunakan  secara  luas  di  berbagai  industri.  Tahap berikutnya  menghubungkan  literature  tersebut  dengan  pengalaman  sebagai  pengguna aplikasi  persuratan  yang  sudah  terintegrasi  dengan  sertifikat  tanda  tangan  elektronik  yang dikeluarkan  BSSN  sebagai  acuan  analisis  dan  implikasi  pada  praktik  proses  bisnis  sehari- hari  di  lingkungan  kerja.  Tahap  ketiga  adalah  menyusun  data-data  yang  telah  didapatkan. Dalam penelitian kali ini memiliki keterbatasan cakupan penelitian. Penulis hanya memiliki pengalaman  menggunakan  aplikasi  persuratan  yang  telah  terintegrasi  dengan  BSSN  saja, sehingga  terdapat  kemungkinan  ada  informasi  lebih  yang  didapat  apabila  menggunakan aplikasi  yang  terintegrasi  dengan  penyedia  sertifikat  tanda  tangan  elektronik  pihak  ketiga lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konsep Kerja Tanda Tangan Digital yang Terkualifikasi
Tanda  tangan  digital  yang  berkekuatan  hukum  setara  dengan  tanda  tangan  basah, apabila  digunakan  metode  kriptografi  hashing  dan  kriptografi  asimetris  private-to-public. Salah satu proses yang menguatkan tanda tangan digital adalah tanda tangan digital tersebut melalui  proses  hashing.  Hashing  berperan  memastikan  integritas  suatu  file,  data,  atau informasi  berbasis  digital.  Sebagai  contoh,  pada  sebuah  file  digital  jika  dijalankan  fungsi hashnya  maka  akan  diperoleh  nilai  tertentu  yang  menjadi  wakil  dari  file  tersebut.  Apabila ada perubahan pada file digitalnya, sesedikit apapun, maka nilai hashnya akan berubah dari nilai  hash  aslinya.  Sehingga  dari  nilai  hash  suatu  file  dapat  dibuktikan  integritasnya.  Ini dapat digunakan pada Penciptaan tanda tangan, verifikasi data dengan  menggunakan tanda tangan dan identifikasi penggelapan/penipuan dengan menggunakan tanda tangan(Drescher, 2017)

## Gambar 1. Alur enkripsi
Sebagai  contoh  aplikasinya  adalah  seperti  gambar  diatas.  Alice  menandatangani pesan “Halo Bob” dengan melampirkan pada pesan aslinya sebuah versi terenkripsi dengan kunci  privat.  Bob  menerima  baik  pesan  dengan  tanda  tangannya.  Dia  menggunakan  kunci public  Alice  untuk  memverifikasi  autentik  pesan  tersebut.  Sebagai  contoh,  pesan  tersebut terdeskripsi  menggunakan  kunci  public,  persis  dengan  pesan  aslinya.    Sehingga  jika  ada yang mencoba membuka pesan tanpa memiliki kunci yang tepat hanya akan mendapati data yang tidak beraturan/acak.

## Verifikasi Tanda Tangan Digital
Metode  DSS(Digital  Signature  Standard)  adalah  metode  verifikasi  tanda  tangan digital.  Secara  umum  pembuatan  dan  penggunaan  tanda  tangan  digital  harus  berdasarkan pada  Standar  tanda  tangan  digital  (Digital  Signature  Standard(DSS)).  Khususnya  di Amerika  Serikat,  dimana  tanda  tangan  yang  diakui  adalah  tanda  tangan  yang  telah tersertifikasi  dan  sesuai  dengan  standar  DSS.  DSS  ini  tidak  hanya  digunakan  di  Amerika Serikat saja namun telah diakui dan digunakan oleh banyak negara. Sehingga dapat menjadi salah satu acuan global untuk standar tanda tangan digital. Algoritma DSS dapat digunakan sebagai penghubung antara kunci public dan privat pengirim pesan, kunci public penerima pesan, dan  standar pengaman  hash (Secure Hash Standard) untuk menciptakan pesan  yang terenkripsi dan anti penyangkalan dengan cepat(Whitman & Mattord, 2016).

## Digital Forensik
Digital  Forensik  adalah  proses  mempresentasikan  bukti  digital  pada  persidangan. Memastikan  autentisitas  dari  barang  bukti  digital  yang  dibuktikan  dengan  otoritas  yang berkompeten  dan  ditunjuk.  Pada  digital  forensic,  beberapa  hal  yang  dapat  mempengaruhi kekuatan  bukti  digital  antara  lain  melalui  metadata  mengenai  (1)kapan  tanggal  dan  waktu pasti  dokumen  dikirim  dan  diterima,  (2)  computer  mana  yang  menjadi  tempat  penciptaan dokumen  tersebut,  dan  (3)  computer  mana  yang  menerima  dokumen  tersebut(Duranti  & Rogers,  2012).  Digital  forensik  memberikan  deklarasi  oleh  ahlinya  berdasar  pada keterpercayaan pada system rekod dan prosedur pengawasannya baik secara system maupun Teknik  pada  dokumen  digital  tersebut.  Ahli  digital  forensic  harus  memastikan  rekod tersebut berasal dari system yang berfungsi baik, bebas dari kemungkinan manipulasi tanpa sepengetahuan system baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

## Implementasi Tanda Tangan Digital di Berbagai Negara
Estonia  menyatakan  dirinya  sebagai  negara  pertama  yang  menggunakan  tanda tangan  digital  lebih  dahulu  ketimbang  dengan  negara  di  uni  Eropa  lainnya  dalam  hal implementasi tanda tangan digital. Estonia menyebut tanda tangan digital sebagai e-identity. Mereka  mengklaim  bahwa 98% dari warga  negaranya  sudah  memiliki tanda tangan digital yang  kemudian  digunakan  untuk  berbagai  layanan  sipil  seperti  id  Card,  Kartu  jaminan kesehatan nasional, paspor, transaksi perbankan, rekam medik, dan e-voting.
Pada beberapa negara, salah satunya negara Uni Eropa, menyatakan dapat menerima tanda  tangan  digital  dengan  tingkat  terkualifikasi  yang  berbasis  pada  Public  Key Infrastructure  sebagai  syarat  tanda  tangan  tersebut  dapat  dijadikan  bukti  autentik.    Tanda tangan  digital  dan public  key  infrastructure( PKI)  adalah  contoh  teknologi  yang dikembangkan  dan  diimplementasikan  untuk  keperluan  autentikasi  arsip  elektronik  yang terdistribusi.  Perlu  diperhatikan  bahwa  meskipun  arsiparis,  atau  public  menaruh kepercayaan pada system autentikasi tersebug namun teknologi PKI dan tanda tangan digital tidak ditujukan, dan sanggup untuk menjadi system auntetikasi yang dapat diandalkan dalam waktu  yang  lama  ke  depannya(Dumortier  &  Eynde,  2002).  Hal  tersebut  sangat  mungkin terjadi perubahan teknologi, keusangan teknologi dan ketidaksesuaian format.
Pada kondisi  hukum Eropa terkini,  menunjukkan  bahwa  hanya tanda tangan digital yang  berbasis PKI  yang dianggap sebagai tanda tangan digital  yang  memenuhi kualifikasi. Teknik  tanda  tangan  digital  memungkinkan  autentikasi  informasi  elektronik  dengan informasi  aslinya,  dengan  demikian  integritas  isi  arsip  tersebut  dapat  diverifikasi.  Tanda
tangan digital adalah kode hash yang terenkripsi hasil turunan dan menempel pada informasi elektronik yang dapat diautentikasi(Dumortier & Eynde, 2002).

## Praktik pemanfaatan tanda tangan digital di Indonesia
Penerapan  di  Indonesia,  pihak  ketiga  yang  memiliki  otoritas  untuk  mengeluarkan tanda tangan digital adalah BSE(Balai Sertifikasi  Elektronik)  yang  berada di  bawah Badan Siber dan Sandi Negara(BSSN). Hal ini diinstruksikan presiden melalui   Perpres Nomor 53 Tahun  2017.  BSSN  mempunyai  tugas  melaksanakan  keamanan  siber  secara  efektif  dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait  dengan  keamanan  siber.  Salah  satu  lingkup  tugasnya  adalah  menerbitkan  dan mengelola tanda tangan elektronik bersertifikat.
Pemanfaatan tanda tangan digital di Indonesia  belum  menjangkau sector bisnis dan pelayanan  public  di  seluruh  Indonesia.  Umumnya  masih  terpusat  pada  industry  yang menjadi  pelopor  dalam  implementasi  digital  seperti  dunia  perbankan.  Di  dunia  birokrasi penggunaan  tanda  tangan  digital  mulai  banyak  digunakan  secara  ekstensif  di  tahun  2020 ketika  terjadi  pandemi,  fenomena  tersebut  mendorong  implementasi  penggunaan  tanda tangan  digital  lebih  luas  dan  segera.  Namun,  penulis  melihat  implementasi  tanda  tangan digital  di  Indonesia  tidak  melulu  bicara  soal  kesiapan  teknologinya,  namun  lebih  pada pemahaman  stakeholder  terkait  seperti  apa  tanda  tangan  digital  yang  legal  dan  sah.  Masih terdapat  pemangku  kepentingan  atau  pelaku  bisnis  yang  menganggap  tanda  tangan  digital hanya sebatas pembubuhan gambar tanda tangan ke dalam dokumen digital dengan kata lain tanda  tangan  digital  pada  tingkat  basic.  Stakeholder  yang  memahami  akan  pentingnya penggunaan  tanda  tangan  digital  pada  tingkat  lanjutan  atau  yang  membutuhkan  enkripsi, umumnya  akan  menggandeng  Lembaga  atau  badan  verifikator tanda  tangan  digital,  dalam hal ini di Indonesia adalah BSSN.  Pemahaman akan tanda tangan digital yang awam akan berujung pada masalah legal.

## Manfaat Praktis Tanda Tangan Digital pada Proses Administrasi
Kemudahan  proses  kerjasama  antara  dua  belah  pihak.  Sebagai  contoh  pada  masa pandemik  meniadakan  kemungkinan  untuk  melakukan  proses  bisnis  yang  lazimnnya dilakukan,  seperti  salah  satunya  pengurangan  tatap  muka,  berkumpul  dalam  jumlah  besar, dan  pembatasan  pergerakan.  Hal  ini  kemudian  menimbulkan  kantor  harus  menjalankan bisnisnya  dari  rumah  atau  secara  remote.  Penggunaan  tanda  tangan  digital  akan  sangat
membantu  proses  legal  ketika  dibutuhkan  kerjasama  antara  dua  belah  pihak,  komunikasi kerjasama  cukup  terjadi  melalui  surat  elektronik  dan  tetap  berkekuatan  hukum  yang  sah. Selama  tanda  tangan  digital  yang  digunakan  sudah  memenuhi  standar  dan  diatur  dalam regulasi yang berlaku.
Penggunaan  tanda  tangan  elektronik  sudah  mulai  diterapkan  di  Universitas Indonesia, tempat penulis bekerja, dengan menggunakan bantuan sistem informasi kearsipan persuratan  bernama  ANDIENI tidak  hanya  untuk  mendistribusi  surat  atau  disposisi  namun sudah bisa menghasilkan arsip elektronik yang bertanda tangan digital. Tanda tangan digital yang digunakan sudah terverifikasi oleh BSRE(Balai Sertifikasi Elektronik) sehingga sudah memiliki kekuatan hukum yang sah. Namun penggunaan tanda tangan digital ini baru dapat digunakan  di  nota  dinas  atau  surat  dinas,  belum  dapat  digunakan  ke  semua  jenis  arsip.  Ke depan penggunaan tanda tangan digital dapat membantu beberapa hal seperti,  Penyingkatan waktu  kerja  bagi  pemangku  jabatan  untuk  pekerjaan  penandatangan  hal  yang  repetitive. Misal, penandatanganan ijazah mahasiswa oleh rector, rector mengalokasikan waktu khusus untuk  menandatangani  ribuan  lembar  ijazah  lulusannya.  Dengan  penggunaan  tanda  tangan digital,  maka  proses  tanda  tangan  bisa  dikerjakan  secara  simultan  dan  tidak  memerlukan waktu  yang  banyak.  Sehingga  waktu  kerja  dapat  dialokasikan  pada  kegiatan  strategis lainnya.
Percepatan  perizinan  di  masyarakat,  tidak  bergantung  keberadaan  fisik  pemangku jabatannya.  Beberapa  daerah  di  Indonesia  sudah  mulai  mengeluarkan  dokumen  pencatatan sipil seperti Kartu Keluarga dengan tanda tangan digital, salah satunya adalah Provinsi Jawa Barat.  Masyarakat  dapat  dengan  sendiri  melakukan  pencetakan  kartu  keluarga  di  rumah dengan  standar  pencetakan  tertentu,  kartu  keluarga  yang  diberikan  sudah  dibubuhi  tanda tangan elektronik bersertifikat dan dapat diproses dengan menggunakan teknologi informasi.

## PENUTUP
Implementasi  tanda  tangan  digital  yang  tepat  dapat  membawa  banyak  benefit  bagi organisasi,  namun  hal tersebut baru akan sesuai dan akuntabel apabila  tanda tangan digital yang  digunakan  memang  sudah  terverifikasi  dan  sesuai  dengan  konsep  auntentisitas  arsip. Di sisi lain pemangku kepentingan yang belum memahami konsep tanda tangan digital yang akuntabel akan membawa dampak legal yang dapat merugikan dan membahayakan jalannya organisasi,  karena  sangat  rentan  penyalahgunaan  tanda  tangan.  Keputusan  pemanfaatan pengunaan  tanda  tangan  digital  tidak  dapat  dengan  enteng  diambil,  namun  perlu  kesiapan
dan  jaminan  kepastian  hukum.  Sehingga  pemahaman  akan  konsep  dasar  tanda  tangan elektronik  seperti  penggunaan  enkripsi,  hashing,  dan  sertifikasi  tanda  tangan  digital  akan menghindarkan  masalah  legal  yang  dapat  ditimbulkan  karena  penggunaan  tanda  tangan digital yang tidak sesuai dengan konsep auntentisitas dan integritas.

## DAFTAR PUSTAKA
Almgren, H., & Stengård, M. (2015). How to maintain Authenticity and Integrity of Electronic Information without Utilizing Electronic Certificates. INFUTURE , 441–442. https://doi.org/10.17234/infuture.2015.45
Bhatia, S., & Wright de Hernandez, A. D. (2019). Blockchain Is Already Here. What Does That Mean for Records Management and Archives? Journal of Archival Organization , 16 (1), 75–84. https://doi.org/10.1080/15332748.2019.1655614
Connective. (2019). Three types of Electronic Signatures and how to choose the right type for your transactions. Retrieved February 1, 2020, from https://connective.eu/three- types-of-electronic-signatures/
Drescher, D. (2017). Blockchain Basics: A Non-Technical Introduction in 25 Steps . Apress.
Dumortier, J., & Eynde, S. Van Den. (2002). Electronic Signatures and Trusted Archival Services. DLMForum 2002 , (July), 520–524. https://doi.org/10.1.1.122.1484
Duranti, L., & Rogers, C. (2012). Trust in digital records: An increasingly cloudy legal area. Computer Law and Security Review , 28 (5), 522–531.
https://doi.org/10.1016/j.clsr.2012.07.009
Privy. (2018). Kenali 3 Jenis Tanda Tangan Digital. Retrieved February 10, 2020, from https://blog.privy.id/3-jenis-tanda-tangan-digital/
Ustundag, A., & Cevikcan, E. (2018). Industry 4.0: Managing The Digital Transformation . (D. T. Pham, Ed.). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-57870-5
Whitman, M. E., & Mattord, H. J. (2016). Principles of Information Security (5th ed.).
Cengage Learning. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-381972-7.00002-6