DOI: 10.15575/kh.v2i1.8282
* Copyright (c) 2020 Zainal Arifin dan Emi Puasa Handayani
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .
Received: 19 April 2020; Direvisi: 24 April 2020; Disetujui: 24 April 2020

## Quo Vadis Kebijakan Penyusunan Kabinet  Koalisi  Jokowi Tinjauan Filosofis, Historis, Teoritis dan Yuridis
Zainal Arifin 1 , Emi Puasa Handayani 2
1,2 Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (Uniska) Kediri Email: zainal.fh@uniska-kediri.ac.id

## ABSTRACT
This paper is entitled Quo Vadis Policy on the Compilation of the Jokowi's Coalition Cabinet Philosophical, Historical, Theoretical and Juridical Review. the aim is to answer two problems, namely: the form of the cabinet that has been carried out by the current Jokowi government and in the future the cabinet that should have been formed by the President Jokowi's Government. The research method uses the normative juridical method with a conceptual, historical and legislative approach. The result is that the form of the cabinet that the Jokowi government has carried out today, still accommodates the interests of the bearers of political parties during the 2009 Presidential Election, and is still not independent and professional in arranging ministers, so that weaknesses and ministers are still not playing a role and running professional assignment. Secondly, the formulation of the cabinet formed by the Government of President Jokowi, the second volume should ignore the pressure of the supporting parties who are members of the coalition, so that the cabinet formulation formed can be professional and only the president has the right to compose..
Keyword: Coalition Cabinet Arrangement , Jokowi Quovadis, Policy

## ABSTRAK
Makalah berjudul  Quo Vadis Kebijakan Penyusunan Kabinet  Koalisi Jokowi  Tinjauan Filosofis, Historis, Teoritis Dan Yuridis ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan yaitu: bentuk kabinet yang sudah dilakasanakan  pemerintahan  Jokowi  saat  ini  dan    kedepan    kabinet  yang  seharusnya    dibentuk  oleh Pemerintah  Presiden  Jokowi.  Metode  penelitian    menggunakan  metode  yuridis  normatif  dengan pendekatan koseptual, historis dan perundang-undangan. Hasilnya adalah bahwa bentuk kabinet yang sudah dilakasanakan pemerintahan Jokowi saat ini, masih tetap mengakomodir kepentingan partai politik pengusung pada saat Pemilu Presiden tahun 2009, serta masih belum mandiri dan profesional dalam menyusun para mentri, sehingga masih ditemukan  kelemahan yaitu ada menteri yang tidak berperan dan menjalankan tugas secara profesioanal. Kedua bahwa penyusunan  kabinet  harus  mengabaikan tekanan partai  pengusung  yang  tergabung  dalam  partai  koalisi.    Formulasi  kabinet  yang  terbentuk  harus profesional dan hanya presiden saja yang berhak menyusun.
Kata kunci: Jokowi , Penyusunan Kabinet  Koalisi,  Quovadis Kebijakan,

## PENDAHULUAN
Mau  dibawa  kemana  susunan  kabinet  koalisi  Presiden  Joko  Widodo  yang  kedua,  apakah  akan mensejahterakan  rakyat  atau  akan  menguntungkan  pihak  penguasa  atau  justru  akan  lebih menyengsarakan rakyat. Sebagian  intelektual menduga serta  menanyakan kedua persoalan tersebut dalam rangka perbaikan negara dimasa yang akan datang. Makalah ini akan mengkaji secara kritis dari sisi filosofis, historis, teoritis  dan yuridis.
Menurut Prof Dr. Mahfud MD, sebagai pakar hukum tata negara, mengusulkan era demokrasi usai pelaksanaan pemilu dimasa yang akan datang harus tetap berdasarkan pada hukum sesuai dengan yang

## Yuridis
Zainal Arifin dan Emi Puasa Handayani
tercantum dalam Undang – Undang Dasar  Negara Republik Indonesia tahun 1945, di Bab I tentang bentuk dan kedaulatan Negara Indonesia adalah negara hukum (Mahfud, 2019).
Makna negara hukum yang dimaksud adalah negara tidak berdasarkan pada kekuasaan yang tidak terbatas  atau  absolut.  Negara  yang  kekuasaan  dibatasi    untuk  tidak  bersifat  absolut  dalam  teori ketatanegaraan dinamakan negara hukum. Menurut konsep negara hukum, negara harus diatur secara tegas melalui aturan hukum (P. Siahaan, 2012). Ketentuan dalam konstitusi, menyebutkan batasan itu sehingga sudah sangat sesuai dengan teori, yaitu negara  yang tidak berdasarkan kekuasaan saja serta negara yang didasarkan pada kekuasaan yang tidak terbatas adalah dinamakan negara hukum.
Di  muka  bumi    tidak  ditemukan  negara  yang  tidak  memiliki  konstitusi,  sebab  konstitusi  itu merupakan  hasil  rumusan  kesepakatan  para  pendiri  negara  serta  dimuatnya  tujuan  sebuah  negara didirikan. Bentuk negara kedepan yang akan didirikan seperti apa, hubungan antar lembaganya seperti apa,  hubungan  dengan  rakyat    bagaimana.  Konstitusi  juga  merupakan    hukum  yang  tertinggi  dalam sebuah negara seperti dalam teori Hans Kelsen tentang tata urutan peraturan. Di Indonesia, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memuat dasar negara Pancasila. Menurut teori Hans Kelsen, maka kedudukan Pancasila menjadi tangga yang tertinggi dalam tata urutan paraturan atau perundang-undangan di Indonesia (Ilham, 2007).
Mengutip pendapatnya Frans Magnis Suseno, mengatakan bahwa dalam sebuah negara hukum, maka keadilan harus ditegakan dan hukum harus digunakan dalam mengatur kekuasaan. Semua tindakan penguasa harus didasarkan pada aturan atau hukum. Frans Magnis menyatakan  empat alasan  negara diselenggarakan  harus  berdasarkan  hukum  (M.  Siahaan,  2015):  (1)  kepastian  hukum,  (2)  tuntutan perlakuan yang sama, (3) legitimasi demokratis, dan (4) tuntutan akal budi.
Menyusun kabinet di Indonesia tidak semudah yang dibayangkan, sebab  harus mengakomodasi kepentingan berbaga partai. Sejak zaman  awal kemerdekaan, para pemimpin eksekutif, dalam hal ini Presiden, harus berhitung  dengan jeli dan matang untuk menentukan siapa yang akan menjadi  menteri dalam  kekuasannya. Pada era orde  lama,  semua menyaksikan  beberapa kali susunan kabinet berganti ganti  dalam  waktu  hanya  bulanan.  Saat  ini  bentuk  pemerintahan  Indonesia  adalah  dengan  sistem Presidential, namun, dalam prakteknya, banyak partai yang mempengaruhi peyusunan kabinet.
Sebagai sebuah negara modern, Indonesia merupakan negara yang pernah menganut dua sistem yaitu  parlementer  dan  presidensial  (Isra,  2010).  Realitasnya  penyusunan  kabinet  presidensial  di Indonesia    tidak  berjalan  sesuai  dengan    teori  pemerintahan  presidensial.  Terkait  dengan  kebijakan penyusunan  kabinet  koalisi  dimasa  yang  akan  datang,  perlu  pemikiran  yang  mendalam  supaya  tidak keliru langkah.
Selama ini belum pernah ada penelitian yang sama dengan penelitian penulis, namun ada yang mirip seperti penelitian yang dilakukan  oleh  Yusuf Wibisono dalam Jurnal Ilmu dan Budaya Volume 20 Nomor: 55 bulan Maret 2017 berjudul Anomali Praktik Sistem Pemerintahan Presidensial dan Multipartai di  Awal  Pemerintahan  Jokowi  Tahun  2014.  Permasalahannya  adalah  bagaimana  pelaksanaan  sistem pemerintahan presidensial yang dipadukan dengan sistem multipartai diawal Pemerintahan Joko Widodo dan menjawab persoalan mengapa perpaduan antara sistem pemerintahan presidensial dan multipartai sulit menghasilkan pemerintahan yang efektif (Wibisono, 2018). Penelitian kedua oleh Fazrin Basalamah dengan judul  Pengaruh Partai Politik Dalam Sistem Pemerintahan (Presidensial) Menurut Pasal 6a UUD 1945,  dalam  jurnal  Lex  Administratum,  Vol.  VI/No.  2/Apr-Jun/2018.    Fazrin  mengangkat  persoalan penelitian perkembangan partai politik orde reformasi dan  penerapan sistem presidensial yang ideal ditengah  sistem  multi  partai  yang  dianut  oleh  Indonesia  (Basalamah,  2018).    Ketiga  penelitian  yang dilakukan oleh Zuhdi Arman berjudul  Tinjauan terhadap Sistem Multi Partai dalam Sistem Pemerintahan
Zainal Arifin dan Emi Puasa Handayani
Presidensial  di  Indonesia  pada  Era  Reformasi.  Penelitian  Zuhdi  membahas  sistem  multi  partai  yang berlaku  dalam  sistem  pemerintahan  Presidensial  di  Indonesia  pada  era  reformasi,  serta  implikasi penerapan  sistem  multi  partai  terhadap  relasi  eksekutif  dan  legislatif  dalam  sistem  pemerintahan Presidensial  yang  berlaku  di  Indonesia    era  reformasi,  dan    idealnya  penerapan  sistem  multi  partai dikaitkan dengan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia era reformasi.
Penelitian yang keempat dilakukan oleh M. Yasin al-Arif berjudul Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial  Pasca  Amandemen  UUD  1945.  Yasin  membahas    penyebab  terjadinya  anomali  sistem pemerintahan presidensial pasca amandeman UUD 1945, serta cara membentuk sistem pemerintahan presidensial  yang  efektif  untuk  kepentingan  pemerintahan  di  Indonesia  (Al-Arif,  2015).  Berdasarkan penelitian  sebelumnya  tersebut,  penulis  yakin  bahwa  karya  ilmiah  ini  adalah    murni  dari  penulis, mengingat persoalan yang di angkat berbeda dengan yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya.  Penulis menjawab dan menguraikan bentuk kabinet yang sudah dilakasanakan pemerintahan Jokowi saat ini serta formulasi kedepan  kabinet yang seharusnya  dibentuk oleh Pemerintah Presiden Jokowi.
Makalah  ini  menyoroti  dari  sisi  filosofis,  historis  ,  teoritis,  dan  yuridis.    Problem  filosofis  akan mengungkap tentang ontologis.  Artinya adalah apa sesungguhnya makna quo vadis kebijakan kedepan tentang  penyusunan  kabinet  koalisi.  Problem  epistemologis  adalah  bagaimana  kebijakan  ke  depan tentang  kabinet. Secara aksiologi  atau  untuk apa penyusunan kabinet dimasa yang akan datang. Secara historis  adalah  akan  mengungkapkan  sejarah  pembentukan  kabinet  era  pertama  Indonesia  merdeka hingga  era  pemerinah  Jokowi.    Secara  teoritis  bahwa  antara  harapan  dan  kenyataan  tidak  sesuai semestinya susunan kabinet secara ideal adalah untuk mensejahterakan rakyat, namun kenyataannya tidak seperti yang diharapkan, atau bisa dikatakan  antara das sein dan das solen tidak imbang. Sementara secara yuridis yang dimaksud adalah   adanya landasan hukum dalam penyusunan kabinet di masa yang akan datang

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  adalah    metode  hukum    normatif  yaitu  penelitian  hukum  yang meletakan  hukum  sebagai  bangunan  sistem  norma,    dengan  pendekatan  koseptual,  historis  dan perundang-undangan ( statute approach ). Bahan hukum primernya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun    1945,  bahan  hukum  sekunder  adalah  buku-buku  literatur,  jurnal,  hasil penelitian dan karya ilmiah yang terkait dengan tema penelitian ini.  Bahan hukum tersier,  terdiri dari beberapa    kamus  dan  eksiklopedi.    Penerapan  metode  normatif  digunakan  untuk  menjawab  dua persoalan penelitian dan menemukan konsep penyusunan kabinet koalisi periode kekuasaan Presiden Joko Widodo yang kedua

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kajian filosofis, historis, teoritis dan yuridis akan digunakan untuk menjawab problem pertama dan kedua. Secara hsitoris, bahwa di Indonesia pernah ada susunan kabinet zaman Soekarno, Kabinet Soeharto, Kabinet Habibi, Kabinat Abdurahman Wahid, Kabinet Megawati, Kabinet Susilo Bambang Yudoyono Periode Pertama dan  Kedua.  Guna  megingat  kembali  susunan  kabinet  yang  pernah  ada  dengan  berbagai  variasi,  penulis mempunyai tujuan agar penguasa saat ini tidak lagi mengulangi kegagalan yang sama diwaktu dulu, lalu  diulangi lagi di waktu sekarang ketika menyusun kabinet.
Sekitar  bulan  September  tepatnya  pada  tanggal  4  september  1945,  Soekarno  dan  Hatta membentuk  kabinet  pertama  Republik  Indonesia  (Buyung,  1995).  Kabinet  bentukan  pertama

## Yuridis

## Zainal Arifin dan Emi Puasa Handayani
dipimpin langsung Soekarno dan Muhaammad  Hata,  para menteri bertanggung jawab kepada Presiden atau kabinet Presidensial (Putri, 2020).
‘’ Jumlah anggota kabinet yang pertama tebentuk itu adalah 18  Menteri.   Tetapi tidak lebih dari setengah bulan terjadi perubahan ketatanegaraan dengan keluarnya Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945. Isi dari Maklumat tersebut menyebutkan, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebelum terbentuk MPR dan DPR diserahi tugas legislatif menetapkan GBHN, serta menyetujui pekerjaan Komite Nasional Indonesia Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan,  dijalankan  oleh  badan  pekerja  yang  dipilih  di  antara  mereka  dan  bertanggung  jawab kepada Komite Nasional (Tutik, 2017). “
Tanggal 14 November  1945 Presiden Sukarno mengangkat Sutan Syahrir  sebagai Perdana Menteri  dan mengangkat tiga belas  (13) orang  Menteri di bawah kepemimpinan Sutan Syahrir. Kabinet Sjahrir Pertama dibentuk setelah Kabinet Presidensial dan memerintah antara tanggal 14 November 1945 – 12 Maret 1946. Perbedaan utama dengan kabinet sebelumnya ialah bahwa pada kabinet ini, para menteri diangkat dari Partai Politik. Artinya Ir Sukarno tetap sebagai Presiden, dan  Sutan  Syahrir  sebagai  Perdana  Menteri.  Zaman  Presiden  Sukarno  berkuasa,    para  mentri jabatannya  tidak  tetap  seperti  saat  orde  baru,  sehingga  kadang    umur  jabatan  menteri  hanya terhitung harian.  Namun secara historis sejak Kemerdekaan RI yakni masa awal kemerdekaan tercatat  bahwa    Syahrir  sebagai  Perdana  Mentri  telah  memimpin  masa  kekuasan  mulai  14 November 1945 hingga 12 maret 1946 atau sekiatar empat bulan.
Lalu dirombak lagi dengan kepemimpinan Syahrir kedua yaitu mulai 12 Maret hingga 2 Oktober tahun 1946. Atau sekitar 7 bulan dengan jumlah mentri 25 orang. Kemudian terbentuk kabinet Syahrir 3  hingga periode 3 Juli  tahun 1947. dengan jumlah mentri  32 orang. Kemudian setelah Syahrir,  kekuasan beralik ke Kabinet Amir Syarifudin  sejal 3 Juli 1947  hingga  11 November tahun 1947 dengan jumlah menteri sebanyak 34 orang, tak lama drubah  dalam kabinet Amir syarifudin kedua mulai 11 November 1947 hingga 29 Januari 1948 dengan jumlah mentri sebanyak 37 orang. Tak lama kemudian kendali kekuasan beralih ke Muhammad Hata.   Kabinet Hatta I adalah kabinet ketujuh yang dibentuk di Indonesia. Kabinet ini dibentuk oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta, atas perintah Presiden Soekarno pada tanggal 23 Januari 1948, hari yang sama saat kabinet sebelumnya dinyatakan bubar. Kabinet periode pertama mulai 29 Januari 1948 hingga 19 Desemeber 1948  dengan jumlah Mentri 17 orang, tak lama kemudian Hata merubah susunan kabinet dalam Kabinet Hata kedua  mulai 4 Agsutus hingga 20 Desember 1949 yang terdiri dari 19 Menteri. Kabinet Hatta II adalah kabinet kesembilan yang dibentuk di  Indonesia.  Kabinet  ini  dibentuk  setelah  para  pemimpin  Indonesia,  yang  ditangkap  oleh pasukan Belanda setelah Agresi Militer Belanda II, kembali ke ibu kota Yogyakarta. Kabinet ini bertugas dari tanggal 4 Agustus - 14 Desember 1949.
Disela  sela  Kabinet  Hata  pertama  dengan  hata  yang  kedua,  pernah  muncul  kabinet  darurat. Kabinet Darurat merupakan  Kabinet  Sementara  untuk  menjalankan  negara Indonesia yang  pada  saat  itu, Presiden Ir. Soekarno dan Wakil  Presiden yang  merangkap Perdana  Menteri Drs.  Moh.  Hatta ditangkap  oleh Belanda. Kabinet  ini  bertugas  pada  periode 19  Desember 1948 - 13  Juli 1949,  menggantikan  sementara Kabinet  Hatta I yang  anggotanya  ditawan  oleh  Belanda  pada Agresi  Militer  Belanda  II.  Kabinet  ini  dikenal sebagai Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berpusat di Bukittinggi.
Bisa  di  hitung  waktu  yang  sangat  cepat  selama  empat  tahun  Presidien  Sukarno  menyatakan Kemerdekaan,    kabinet  sering  diubah  sehingga  secara  teori  ilmiah  kabinet  tidak  bisa  bekerja  maksimal menerapkan  program. Menurut penulis, kemungkinan Indonesia saat itu masih mencari bentuk ideal seperti apa susunan kabinet yang paling cocok ideal untuk membangun Indonesia kedepan. Penulis yakin Ir. Sukarno sebagai
Zainal Arifin dan Emi Puasa Handayani
Presiden saat itu tidak puas dengan para pembantunya untuk mengurus berbagai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia di usia yang masih muda.
Tahun 1947 tepatnya bulan Juli tanggal 21 hingga 5 Agustus Belanda melancarkan  serangan militer yang dikenal dengan Agresi Belanda yang pertama dengan pimpinan Jendral Van  Mook  yang mengkhianati perjanjian Lingarjati.  Diplomasi  pertama  yang  dilakukan  antara  RI  dan  Belanda  adalah  Perjanjian  Linggarjati.  Ketua delegasi RI adalah Sutan Sjahrir dan delegasi Belanda adalah Prof. Schermerhorn. Penandatangan perjanjian oleh Pemerintah Belanda yang lama membuat pihak RI ragu bahwa perjanjian tersebut akan dijalankan Pemerintah Belanda. Setelah melalui perdebatan yang lama akhirnya Perjanjian Linggarjati ditandatangani dengan khidmat di istana Rijswijk (Sekarang Istana Negara) pada tanggal 25 Maret 1947.
Tahun 1948 tepatnya 19 Desember Balanda menyerbu Yogyakarta dikenal dengan Agresi Belandakedua. Syahrir sebagai Perdana Mentri sempat ditahan Belanda, selain Syahrir Agus Salim,  Muhammad Room dan AG. Pringgodigdo juga ditahan. Belanda mengambil alih kekuasan pemerintahn Indonesia, Sukarno Hata di tangkap dan diasingkan ke pulau Bangka. Sebelum ditangkap dan diasingkan Belanda, Sukarno  memberi madat pada Syafrudin Prawironegara yang berada di Bukit Tinggi untuk  mendirikan pemerintah Darurat   Republik Indonesia (PDRI). Pemberian madat itu diberikan  pada saat sidang kabinet pada 19 Desember 1949. Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dibawah pimpinan Mr Sjafruddin Prawiranegara, berdiri di Sumatera Tengah, dan TNI dibawah pimpinan Panglima Besar Sudirman melanjutkan perang gerilya. Situasi ini memancing PBB untuk mengadakan intervensi.
Periode  lima  tahun  kedua  kepemimpinan  Ir  Sukarno  sebagai  Presiden  RI,  yaitu  tahun  1950  tepatnya tanggal 17 Agusutus  hingga  tahun 1955 saat  Pemilu yang pertama kali secara demokratis. Kepemimpinan Ir Sukarno dilanjutkan sampai  Dekrit Presiden 5 Juli Tahun 1959. Kekuasan Ir Sukarno periode kedua dan ketiga ini disebut dengan rezim orde lama.
“ Di Indonesia, sistem politik liberal berjalan kurang lebih 9 tahun dari 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Akan tetapi pada waktu yang singkat itu Indonesia telah 7 kali pergantian kabinet yang memerintah antara lain: Kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951), Kabinet Sukiman (27 April 1951-3 April 1952), Kabinet Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953), Kabinet Ali Satromidjojo I (31 Juli 1953-12 Agustus 1955), Kabinet Burharuddin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956),  Kabinet Ali Satromidjojo II (20 Maret 1956-4 Maret 1957), dan  terakhir  Kabinet Djuanda (9 April 1957-5 Juli 1959) (Setiawan, Permatasari, & Kumalasari, 2018). ”
Dekrit  Presiden  membatalkan  UUD  tahu  1950  diganti  dengan  UUD  tahun  1945.    Susunan  Kabinet dibubarkan  dan  diberlakukan  sistem  Demokrasi  terpimpin    yaitu  Presiden  merangkap  Perdana  Mentri,  serta bergesernya  DPRS dan MPRS mejadi eksekutif. Menurut penulis, inilah masa awal kehancuran kepemimpinan Ir Sukarno sebagai Presiden RI yang pertama yang semula demokratis menjadi otoriter.
Tidak stabilnya pemerintahan 1945-1959 merupakan salah satu indikasi gagalnya suatu sistem politik, ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet selama 14 tahun 17 kali ganti Kabinet. Kabinet Hatta 19 Agt l945, Kabinet Syahrir  I 4 Nop  1945, Kabinet  Syahrir II, 29 Juni l945, Kabinet Syahrir III 2 Oktober l946,  Kabinnet Mr. Amir Syarifuddin 3 Juli l947, Kabinet Hatta II 29 Januari l948, Kabinet Sjafruddin Prawironagoro 19 Des l948, Kabinet Hatta III 4 Agt l949, Kabinet A. Halim  6 Januari l950,   Kabinet RIS/Hatta 9 Desemeber l949, Kabinet M. Natsir 6 September l950, Kabinet Soekiman, 27 April l951, Kabinet Wilopo 3 April l952,  Kabinet Ali Sastroamidjojo I  1 Agustus l953, Kabinet Burhanudin Harahap 12 Agt l955, Kabinet  Ali Sastroamidjojo II 24 Maret l956, Kabinet Djuanda  9 April l957 sampai 9 Juli l959.
Nama dari kabinet setelah dekrit presiden adalah kabinet kerja I  yakni dimulai dari  10 Juli tahun 1959 hingga  18  Februari  tahun  1960.  Senada  dengan  nama  sistemnya  yaitu  demokrasi  terpimpin  maka    kepala pemerintahan  dan  kepala  negara  dirangkap  oleh  Presiden  Sukarno.  Susunan  Kabinet  Kerja  satu  inilah  yang menggantikan Kabinet pimpinan Perdana Mentri Juanda. Selanjutnya Ir Sukarno kembali merombak susunan

## Yuridis

## Zainal Arifin dan Emi Puasa Handayani
kabinet  pada tanggal 18 Februari 1960. Hasil penyusuan kabinet ini dinamakan Kabinet kerja II (dua) dengan susunan sebagai Perdana Menteri adalah Ir Sukarno, merangkap sebagai Presiden sebagai kepala negara, dengan Menteri Pertama  Djuanda Kartawijaya, dan wakil Menteri Pertama  adalah J. Leimena.
Susunan Kabinet pertama  Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden dalam catatan sejarah ada 9 kali pergantian  selain Kabinat kerja 1 dan susunan kabinet kerja dua, tiga dan empat, juga disusun kabinet dengan dwikora  1 mulai Agustus  1964 hingga Februari  1966 dengan jumlah menteri 110 orang, lalu  disusun Kabinet Dwikora II dengan jumlah mentri terbesar sepanjang sejarah Indonesai yaitu 132 orang. Ketujuh adalah susunan Kabinet Dwikora II mulai Maret 1966 hingg 25 Juli 1966, dilanjut dengan  susunan Kabinet Ampera  I dengan 31  orang menteri dan terakhir  atau kesembilan adalah Kabinet Ampera II dimulai 17 Oktober  1967  Hingga 6 Juni 1968  atau 8 bulan  dengan jumlah Mentri 24 orang (Pratama, 2018).
Penyusunan Kabinet di Era Sukarno  awal hingga akhir, menurut peneliti adalah mempunyai  berbagai kelemahan. Dari sisi efektifitas, jelas tidak efektif apalagi jumlah menteri hingga 132 orang itu merupakan kabinet yang gemuk, sementara dari sisi waktu bekerja, sangat tidak efektif mengingat hanya beberapa bulan  setelah diangkat dan dilantik jadi menteri. Dalam teori politik awal kekuasan pemimpin seperti analisa peneliti kemauan dari pemimpin otoriter Sukarno, bahwa masa masa awal adalah masa uji coba dan mencari bentuk.
“ Pergeseran kekuasaan dari Soekarno ke Suharto menimbulkan perubahan Orde dari Orde lama ke Orde Baru. Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 mengalami beberapa koreksi. Orde Baru mempunyai  tekad  untuk  melakukan  koreksi  atas  berbagai  penyimpangan  terhadap  Undang- Undang Dasar 1945 pada masa Orde Lama. Pada mulanya Orde baru berupaya untuk memperbaiki nasib bangsa dalam berbagai bidang kehidupan (Sartono, 2009) .”
Akhirnya,  Sukarno  bertekuk  lutut,  menyerahkan  kekuasaan  eksekutif  kepada  pengemban  Supersemar Soeharto di tanggal 22 Februari 1967. Saat orde lama tumbang dan digantikan dengan masa orde baru yang dipimpin Suharto, susunan kabinet berbeda, pada era Sukarno,  mekanisme waktu pergatian lebih pasti yaitu lima tahunan. Presiden Soeharto Umumkan Susunan Kabinet Pembangunan I (Memulai Panca Krida Pembangunan Dengan  Zaken  Kabinet/Kabinet  Profesional)  (Dwipayana,  n.d.)    Kamis,  6  Juni  1968,  Presiden  Soeharto mengumumkan pembentukan dan susunan Kabinet Pembangunan I, yang terdiri atas 18 menteri departemen dan lima menteri negara. Kabinet ini adalah lebih sederhana bila dibandingkan Kabinet Ampera.
Setelah Pemilu tahun 1971, Suharto merombak susunan kabinet. Soeharto melakukan reshuffle tepatnya pada 11 September 1971 atau setelah pemilu, dengan meresafle Kabinet yang berbeda dengan susunan kabinet Ampera I meski dengan nama yang sama yaitu kabinet Pembangunan I dan dengan jumlah menteri yang hanya 24 orang sehingga lebih efektif. Suharto juga merumuskan  rencana pembangunan lima tahun atau yang dikenal sebagai repelita, sebagai pedoman  untuk membangun Indonesia  kedepan yang lebih baik.
Kepemimpinan  Suharto  berlangsung  hampir  32  tahun,  dengan  kabinet  yang    lebih  sempurna.  Seperti susunan kabinet pembangunan III yang disusun setelah Pemilu tahun 1977 yang dikenal dengan jalur ABRI, Birokarsi dan Golongan Karya (ABG), Suharto  dan wakil Presiden Adam Malik melanjutkan pembangunan dengan  program andalan Rencana pembanguna lima tahun (Repelita), dan trilogi pembangunan. Tahun 1982 setelah  Pemilu      Suharto  menyusun  kabinet  pembanguan  keempat  dengan  melanjutkan  program  yang  telah dirancang sebelumnya. Kekuasan Suharto tumbang  tahun 1998  pada saat kabinet Pembngunan ketujuh yakni usai Pemilu tahun 1997. Kabinet pembangunan ketujuh ini  seharusnya berakhir pada tahun 2003. Pak Harto lengser pada bulan Mei 1998, setelah sebelumnya,  dipilih lagi oleh parlemen sebagai presiden yang ketujuh di bulan  Maret  tahun  yang  1998.  Kejatuhan  Pak  Harto  bermula  pada  tahun  1997.  Waktu  itu,  Bank  Dunia mengatakan  bahwa   20  hingga  30  persen  dari  dana  pengembangan Indonesia telah  disalahgunakan  selama bertahun-tahun.
Zainal Arifin dan Emi Puasa Handayani
Setelah Soeharto mundur, jabatan presiden diserahkan kepada wakilnya, yaitu BJ Habibie. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pasal 8 UUD 1945. Presiden Republik Indonesia ketiga ini hanya menjabat selama 1 tahun 5 bulan. Hal ini karena masa pemerintahan BJ Habibie dianggap sebagai perpanjangan tangan rezim Orde Baru. Kekuasaan bergeser   dari Orde baru ke orde reformasi, maka  susunan kabinet  juga berubah nama menjadi Kabinet Reformasi Pembangunan dengan Presiden BJ. Habibi  yang dimulai pada 23 Mei 1998  dan berakhir 20 Oktober 1999.
Usai Pemilu tahun 1999, Presiden terpilih Abdurahman Wahid mengumumkan Kabinetnya dengan nama Persatuan Nasional  tahun 1999 hingga kekuasan Gus Dur berakhir yakni tahun 2001.  Kabinet ini terdiri dari sejumlah  menteri  koordinator,  sejumlah  menteri  pemimpin  departemen,  sejumlah  menteri  negara,  Sekretaris Negara, dan Jaksa Agung. Jumlah Mentri pada saat itu  adalah 35 orang. Partai yang mendukung diantarnya adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PDIP, Golkar, PPP, PAN , PK dan PBB.
Gus  Dur  tak  lama  berkuasa digantikan Megawati kabinetnya berubah  nama  menjadi Kabinet Gotong Royong dengan  jumlah menteri 30 orang, berakhir hingga 20 Oktober 2004. Kekuasaan beralih ke Jendral Susilo Bambang Yudoyono (SBY) selama dua periode. Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden pertama dalam sejarah Indonesia yang dipilih rakyat secara langsung melalui mekanisme pemilihan umum (Pemilu). Presiden SBY  menjabat  sebagai  presiden  sebanyak  dua  periode  dengan  membentuk  Kabinet  Indonesia  Bersatu  dan Kabinet Indonesia Bersatu II. Saat menjalankan kepemimpinan dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid pertama SBY didampingi   Jusuf Kalla. Adapun  pada Kabinet  Indonesia Bersatu Jilid  II, SBY didampingi Boediono. Kabinet Indonesia Bersatu ke II jumlah mentri ada 34 orang.

## Analisa Kabinet Jokowi 2014-2019
Pada Pemilu Presiden tahun  2014 Jokowi memenangkan dan berhasil menjadi Presiden hingga 2019, kabinetnya dinamakan  Kabinet Kerja, dengan harapan mampu bekerja. Nama  sama dengan nama kabinet yang pernah digunakan pada saat Presiden Sukarno berkuasa. Banyak perubahan dalam pemerintahan di Indonesia pada saat Jokowi berkuasa dan memimpin kabinet Kerja. Meskipun juga ada kelemahan, seperti misalkan Jokowi didikte oleh Parlemen, sehingga kekuasaan presidensial masih tetap harus tunduk pada kekuasaan parlementer.
Analisis kabinet pemerintahan Jokowi jilid pertama dan kedua serta kemana pemerintahan Jokowi pada jilid kedua, akan di analisis dengan  teori presidensial dan  teori sistem Hukum. Menurut Friedman, dalam teori sistem hukum ada tiga komponen dalam menilai efektifitas, yaitu sistem perundang-undangannya, seperti apa, isinya peraturan itu bagus apa tidak. Kedua bagaimana para pemeran atau para penegak hukum atau aparatnya dalam menerapkan kaidah aturan hukum yang sudah dirumuskan,  ketiga adalah  masyarakatnya seperti apa ketaatannya dalam mematuhi aturan dan mematuhi aparat penegaknya. Keempat adalah sarana dan prasarana yang digunakan canggih atau tidak.
Persoalan  yang  pertama  bisa  diuarikan  lagi  dalam  kategori  tiga  pertanyaan  yaitu  apa (ontology), bagaimana (epistemology) dan untuk apa (axiology) terkait dengan teori sistem presidential yang digunakan sebagai  dasar  dalam  menyusun  kabinet  koalisi,    dan  mau  dibawa  kemana.  Dalam  sistem  pemerintahan presidensial di Indonesia terutama pasca reformasi, ditemukan kenyataan lapangan bahwa sistem presidensial tidak  murni  diterapkan  dalam  era  pemerintahan  Jokowi.  Yakni  adanya  multi  atau  banyak  partai.    Awalnya memang dirancang agar semuanya terlibat  dalam demokrasi. “Bagi sejumlah Negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai Negara demokrasi (berkedaulatan rakyat), pemilihan umum memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dan pertama dari demokrasi” (Mashad, 1999).
Prinsip sistem chek and balance merupakan pilihan tepat dalam sebuah negara, jika sistem kepartaian berjalan    sesuai  dengan  rancangan  teori  sistem  multi  partai.  “Sebaliknya,  efektif  bekerjanya  fungsi-fungsi kelembagaan Negara itu sesuai prinsip cheks and balances berdasarkan konstitusi sangat menentukan kualitas sistem kepartaian dan mekanisme demokrasi yang dikembangkan suatu Negara (Asshiddiqie, 2008).

## Yuridis

## Zainal Arifin dan Emi Puasa Handayani
Di  Indonesia  dasar  negara  yang  sifatnya  sementara,  telah  diubah  atau  diamandemen  sejak  gerakan reformasi yang dimotori para mahasiswa pada tahun 1998. Gerakan reformasi semakin memperjelas Indonesia sebagai  negara  demokrasi  yang  sesunngguhnya.  Wujud  dari  hakikat  demokrasi  pasca  reformasi  adalah amandemen UUD  1945, yang kemudian dikenal dan ditulis dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  yang kemudian dijadikan dasar untuk mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Presiden tak bisa lagi diberhentikan ditengah jalan. Pemberhentian presiden tidak semata mata karena politik (Harun185, 2019).
Perubahan konstiusi sebanyak empat kali, meneguhkan bahwa negara Republik Indonesia secara murni menganut sistem presidensial , tidak lagi campuran dan tidak lagi dipengaruhi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam mengurus negara atau  secara tegas  teori pemisahan negara benar-benar diterapkan dalam ketata  negaraan. “Tetapi pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945  sistem pemerintahan NKRI adalah sistem Presidensial murni.” (Arman, 2018).
Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen keempat menjadi landasan pemimpin dan siapapun untuk melaksanakan tugas bernegara termasuk Presiden Ketika memilih menentukan dan menganggkat pembantu presiden yaitu para Menteri.  Konstitusi sebagai  hirarki tertinggi  perundang-undang menurut teori  Hans Nawiaski  merupakan landasan dasar  yang  harus  ditaati,  karena  konstitusi  merupakan  aturan  yang  tertulis  atas  dasar  hasil kesepakatan bersama yang disesuaikan dengan kenytataan .
“S etiap undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai soal-soal sebagai berikut : 1.  Organisasi  Negara,  misalnya  pembagian  kekuasaan  antara  badan  legislatif,  eksekutif  dan yudikatif.  Dalam  negara  federal  pembagian  kekuasaan  antara  pemerintah  federal  dan pemerintahan federal negara bagian; prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yuridiksi oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya. 2. Hak-hak asasi manusia (biasanya disebut Bill of Right kalau membentuk naskah sendiri) 3. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. ”
Undang-Undang kementerian yang mengatur dalam memilih dan membubarkan menteri yang diatur dalam Undang-Undang No 39 tahun 2008, Bab IV tentang Pembentukan, Pengubahan dan Pembubaran Kementerian, bagian ke satu pasal (12) tentang pembentukan kementerian yaitu Presiden  membentuk  Kementerian  Luar  Negeri,  dalam  negeri,  dan  pertahanan  sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 13 ayat 1, yang menjelaskan bahwa, Presiden membentuk kementerian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5  ayat  (2)  dan  (3)  serta  ayat  2  menjelaskan  bahwa,  pembentukan  kementerian  sebagaimana dimaksud pasal ayat 1 dengan mempertimbangkan a.Efisiensi dan efektifitas b.Cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas c. Kesenambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas; dan/atau d. Perkembangan lingkungan global.
“ Secara  konstitusi  sangat  jelas  bahwa,  presiden  mempunyai  otoritas  dalam  menetapkan kementerian,  namun  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  seperti  yang  dimuat  dalam UndangUndang Dasar yang dijadikan sebagai acuan utama presiden dalam menetapkan menteri, namun  dalam  mempertimbangkan  cakupan  tugas  dan  proporsional  beban  kerja  belum dipertimbangkan  secara  baik.  Hal  ini  diketahui  dengan  terlibatnya  beberapa  menteri,  yang kapabilitasnya  masih  dalam  tanda  tanya.  Misalnya  dengan  terpilihnya  Rini  Soemarno  sebagai menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari rekam jejak Rini Soemarno, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa selama Rini Soemarno menjabat sebagai menteri Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2005 masa Presiden Megawati, belum ada hal brilliant yang dilakukan oleh  Rini  Soemarno,  sehingga  menumbulkan  pertanyaan  berkaitan  dengan  kapabilitas  Rini
Zainal Arifin dan Emi Puasa Handayani
Soemarno, karena dipilih menjadi menteri BUMN merupakan posisi kementerian yang mempunyai tanggung jawab besar dan intervensi non korporasi sangat tinggi (Loi, 2017). ”
Pada  awal  penyusunan  kabinet  Jokowi  masih  dipengaruhi  oleh  ketua  umum  PDIP Megawati Sukarno Puteri.
“.. adanya pengaruh peran ketua umum partai koalisi yang tergabung dengan partai pengusung dalam mendukung jalannya pemerintahan. Komposisi kabinet kerja Jokowi-JK periode 2015-2019 terdiri dari 34 menteri yang diisi oleh 16 dari elit politik dan 18 dari profesional. Pemilihan dan penetapan menteri merupakan hak konstitusi presiden, hal tersebut telah diatur dalam undang- undang kementerian No 38 Tahun 2008 Bab IV pasal 12 tentang Pengangkatan, Pembubaran dan Perubahan  Kementerian.  Akan  tetapi  realitas  dalam  pengangkatan  menteri,  hak  presiden disabotase oleh ketua umum partai PDIP. Karena secara nyata dilihat bahwa, keterlibatan beberapa menteri seperti Rini Soemarno sebagai menteri BUMN dan Lukman Hakim sebagai menteri Agama, merupakan anggota partai politik, juga besar andil ketua umum partai politik PDIP dilihat dari kedekatan emosional dari kedua menteri tersebut dengan ketua umum PDIP. Sehingga dapat kita ketahui,  bahwa  peran  ketua  umum  dalam  pengambilan  keputusan  dalam  menetapkan kementerian mempunyai pengaruh yang sangat besar. ”
Adapun  komposisi  menteri  pada  awal  Jokowi  membentuk  kabinet  tahun  2014  secara lengkap adalah  16 orang yang berangkat dari anggota partai politik aktif pendukung Pemerintah seperti  Menteri  Dalam  Negeri:  Tjahjo  Kumolo  (Parpol-PDIP),  Menteri  Hukum  dan  Ham: Yasonna  H.  Laoly  (PDIP),  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara:  Yuddy  Chrisnandi (Hanura), Menteri BUMN: Rini M Soemarno merupakan utusan (PDIP), Menteri Perindustrian: Saleh  Husin  (Hanura)  Menteri  Koordinator  Pembangunan  Manusia  dan  Kebudayaan:  Puan Maharani (PDIP), Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan: Tedjo Edy Purdjiatno (Nasdem),  Menteri  Koperasi  dan  UMKM:  AAGN  Puspayoga  (PDIP),  Menteri  Tenaga  Kerja: Hanif  Dhakiri  (PKB),  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan:  Siti  Nurbaya  (Nasdem), Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ferry Mursyidan Baldan (Nasdem), Menteri Sosial: Khofifah Indar Parawansa (PKB), Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nahrawi (PKB), Menteri PDT dan Transmigrasi: Marwan Jafar (PKB).
Akibat dari  implementasi sistem multi partai terhadap  hubungan antara eksekutif dengan legislatif  saat Jokowi berkuasa saat ini masih saja  mempengaruhi model Presiden Jokowi dalam mengambil  kebijkan  perubahan  Indonesia,  seperti  masih    adanya  partai  politik  yang berkepentingan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. “Dalam sistem politik seperti sekarang  ini,  partai  politiklah  yang  banyak  mewarnai  kebijakan  melalui  wakil-wakilnya  yang duduk dalam badan legislatif maupun eksekutif. Meskipun terdapat wakil-wakil non partai dalam parlemen  seperti  adanya  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD),  tetap  saja  wakil  partailah  yan mayoritas dan memegang peran utama dalam penyusunan Undang-Undang (Nurdiansyah, 2018).”
Pemerintahan era Jokowi ini  masih ada koalisi partai pendukung yang tidak permanen. Pada waktu bersamaan Suryo Paloh dari partai Nasdem sebagai partai pengusung Jokowi, dengan cepat merubah haluan dukungan,  pertama  Paloh  dengan  cepat  dan  tegas  menolak  masuknya    partai  Gerindra  untuk    duduk  dalam kabinet  koalisi  yang  akan  disusun  Jokowi  dalam  pemerintahan.  Kedua  justru  Nasdem,  menggandeng  Anis Baswedan untuk dicalonkan menjadi Presiden pada tahun 2024.  Pencalonan Anis sebagai Presiden tahun 2024 merupakan manuver yang sangat menohok kekuasaan Jokowi. Sebab pekerjaan rumah Jokowi dalam merajut persatuan Indonesia dan menggandeng Prabowo serta Partai Gerindra belum usai. “Sifat dari koalisi yang di bangun berdasarkan kesepakatan dapat dilihat bahwa sifatnya cair dan sangat umum, partai koalisi selalu harus mendukung pemerintah  namun sifat ini masih kabur dan umum,  maka hal ini sifatnya masih umum dan kabur,

## Yuridis

## Zainal Arifin dan Emi Puasa Handayani
dan  juga  tidak  ada  ikatan  didalamnya.  Karena  apabila  mereka  melakukan  penghianatan  terhadap  koalisi pemerintahan,  maka  cukup  sulit  bagi  pemerintah  untuk  menuntut  atau  tidak  ada  landasan  hukum  untuk mengatakan mereka berkhianat dan harus kembali pada kebijakan pemerintahan yang dibangun dalam Koalisi Partai Politik.
Indikasi kelemahan Presiden dalam menyusun kabinet kekuasaan nampak dalam penyusunan kabinet kerja. Meskipn ada hak prerogratif Presiden untuk menyusun kabinet secara profesioal. Pengaruh sistem multi partai dan adanya desakan partai koalisi Presiden tidak bisa dengan leluasa menyusun secara mandiri profesional. Parpol  pengusung  yang  tergabung  dalam  koalisi  yang  tidak  masuk  ke  gedung  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik  Indonesia  (DPR-RI)  seperti  Partai  Solidaritas  Indonesia  (PSI)  tidak  bisa  mendukung  Presiden  saat sidang di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dalam mempertanggung jawabkan kebijakan. Inilah kelemahan posisi Presiden yang ditemukan dalam  kabinet koalisi, yaitu Presiden selalu dipengaruhi oleh partai koalisi pengusung . “Adanya imobilitas dan deadlock dalam sistem pemerintahan biasanya terjadi karena kurang kuatnya kedudukan kepala pemerintahan dalam suatu sistem politik di sebuah Negara.
Pemerintahan yang menganut sistem presidensial didukung multi partai, seharusnya membentuk koalisi yang  sangat  kuat,  agar  pemerintahan  hasil  koalisi  itu  juga  kuat  meskipun  sistemnya  pakai  presidensial. Kenyataannya  saat  ini  dalam  era  jokowi  dengan  pemerintahan  sistem  prsedensial  yang  berkoalisi  dengan beberpaa partai politik, masih saja ditemukan kelemahan yang sangat menojol dalam kinerja  lesislasi. Kelemahan legislasi itu diakibatkan karena masih dominannya kelompok yang sangat dominan dalam partai politik
Kelemehan selanjutnya adalah bahwa partai politik yang mendukung pemerinahan  yang berkuasa tidak bisa  secara  sungguh  sungguh    menyatukan    dukungan  di  parlemen  secara  mutlak  atau  mayoritas  pendukug pemerintahan.  Karen tak mayoritas penuh di parelemen makan semua kebijkan eksekutif tidak bisa  terlaksana, karena dukungan parlemen tidak utuh. Harapan kedepan dalam koalisi pemilihan presiden  dan juga koalisi dalam legislatif paling tidak akan mengurangi  efek gangguan yang ditimbulkan legislatif terhadap presiden yang terpilih dalam pemilu.
Koalisi  sebagai  sebuah  rekayasa  untuk  lembaga  yang  bertujuan  mengurangi  distorsi  kombinasi presidensial dan multi partai disisi lain, dalam rangka memperkokoh sistem presidensial. Usulan koalisi permanen untuk lima tahun kedepan adalah yang paling sesuai untuk tujuan memperkuat sistem presdential di Indonesia. “Koalisi yang dibangun di parlemen dilakukan untuk memperkokoh dan menopang efektifitas kerja kabinet, serta untuk menjamin dukungan mayoritas di parlemen secara permanen.
Penguatan  sistem  presidesial  untuk  memperkokoh  kekuasan  presiden  terpilih,  serta  menjaga  stabilitas selama  lima  tahun  berkuasa,  satu  satunya  cara  adalah  memperkuat  partai  yang  mendukung  dan  mengusung Presiden. Sehingga suara terbesar dalam parlemen nantinya adalah parpol pengusung dan pendukung Presiden.
Dengan kekuatan penuh partai pendukung di Parlemen, maka kebijakan presiden tidak lagi bisa terganjal. Presiden dengan leluasa kan  mampu menelurkan kebijkan yang didukung oleh mayorotas partai pendukung di parlemen. Meski demikian  konsep ideal itu akan tidak mudah dicapai dalam situasi Indonesia yang seperti saat ini.   “Dalam situasi multi partai, suara mayoritas ini, sulit diperoleh oleh partai Presiden kecuali mengandalkan koalisi  partai  politik  di  parlemen  dan  kabinet  agar  dapat  meraih  suara  mayoritas  untuk  menjamin  stabilitas pemerintahan.
Penguatan institusi kepresidenan untuk memperkuat  presiden sangat di perlukan supaya jika  presiden berhadapan  dengan  parlemen  saat  memaparkan  kebijakan  pembangunan  presiden  tak  lagi  dihalang-halangi. Penguatan isntitusi, Presiden itu tak lain adalah untuk melindungi posisi Presiden dalam kekuatan eksekutif. Para menteri yang dikirim partai untuk medukung pemerintah presidensial pun tidak akan mendikte pemerintahan Presiden. Dengan posisi Presiden yang kuat, kabinet ditata untuk mendukung presiden maka kabinet akan efektif. “Beberapa agenda rekayasa institusional, antara lain:  penataan ulang sistem legislasi, Presiden tidak memiliki
Zainal Arifin dan Emi Puasa Handayani
kekuasaan dalam membentuk Undang-Undang tetapi diberikan hak veto, kejelasan kewenangan wakil Presiden dan relasi antara Presiden dan wakil Presiden dan aturan larangan rangkap jabatan bagi anggota kabinet.
Bagaimana Formulasi  Kabinet yang Seharusnya  Dibentuk oleh Pemerintah Presiden Jokowi  ?
Persoalan kedua akan dikaji secara filosofis dan teoritis, sebagai tugas seorang intelektual untuk memberikan sumbangsih   akademik  dalam  perkembangan kajian  kekuasaan  (Haboddin, 2017). Secara teoritis, penyusunan kabinet  Jokowi harus menganut presidensial murni. Kenyataan kini bisa dilihat sistem presidential dihadapkan pada politik yang selalu bergejolak dan kearah parlementer. Saat ini presidensial, berhadap-hadapan dengan parlementer. “Secara teoritis, bahwa legitimasi presiden terpilih yang seharusnya menjadi modal politik bagi Presiden kerap lumpuh saat dihadapkan pada proses politik ditingkat elite partai (Wahyu, Purwantari, & Litbang Kompas, 2014).
Penyusunan  kabinet  sistem  presidensial,  sebenarnya  hak  prerogratif  Presiden.  Artinya  diluar  Presiden tidak  bisa  intervensi  tak  bisa  mempengaruhi,  termasuk  partai  politik  pengusung  apalagi  partai  politik  yang berhadap-hadapan atau berlawanan. Secara bahasa prerogratif sendiri berarti dipilih yang terdahulu memilih atau sebagai yang kali pertama memberikan dukungan suara. Atau yang memberikan suara sebelum diminta bersuara. Berarti juga diminta sebelum meminta yang lain. Negara Inggris adalah asal dari sistem ketatanegaraan prerogratif ini.  Menurut  penelitian,  pranata  prerogratif  tetap  digunakan  sebagai  sumber  hukum  untuk  menata  negara, terutama dinegara asalnya yakni Inggris. “Hingga saat ini, pranata prerogratif tetap merupakan salah satu sumber hukum, khususnya sumber hukum tata negara di kerajaan Inggris” (Huda, 2003).
Secara teoritis,  prerogratif  sebagai  salah satu  model penataan negara, kekuasaannya semakin dibatasi. Pembatasan  kekuasaan  prerogratif  itu  bisa  karena  aturan  tertulis  seperti  perundang-undangan,  maupun pembatasan kekuasaan prerogratif karena  pelaksanaannya.   Jika diamati, di Indonesa, era Jokowi saat ini, hak prerogratif  sebagai  Presiden  sangatlah  dibatasi  dengan  kompromi,  dan    adanya  tekanan  politik  dari  partai pengusung,  kabinet  yang  lalu,  bisa  nampak  sangat  jelas  bagaimana  Presiden  tidak  bisa  menjalankan  teori prerogratif tersebut. Penyusunan kabinet  Jokowi lima tahun lalu, penuh dengan  kompromi politik karena ada koalisi partai pengusung. Hingga saat inipun, cabinet Jokowi nampak tidak siap menghadapi perubahan yang cepat, bahkan cenderung saling melemparkan kebijakan sendiri sendiri dimasa pandemik Covid 19.
Kenyataan  selanjutnya  selama    lima  tahun  kepemimpinan  Jokowi  dan  Jusuf  Kala,  bahwa  prerogratif presiden sebagai implementasi dari sistem presidensial, sudah menyimpang. Bahkan tercatat dalam sejarah lima tahun lalu  ada partai yang sebelumnya berlawanan, tidak mengusung Jokowi Jusuf  Kala, kemudian bergabung, ditengah jalan menjadi partai yang melawan kekuasaan Jokowi.  Dengan model yang tidak sesuai dengan teori itu maka, saat Presiden sebagai penguasa eksekutif, maka saat berhadapan dengan parlemen, Presiden menjadi terkendala.
Para pengamat menyadari bahwa sistem apapun, saat diterapkan di Indonesia selalu tidak sesuai dengan aslinya.  Untuk  membuat  hukum  yang  benar  benar  berguna  bagi  masyarakat,  membutuhkan  perluasan  dan pencerahan  (Satjipto,  2006).  Termasuk  sistem  presidensial,  yang  semestinya  penguasa  pemenang  pemilu memiliki hak prerogratif dalam menyusun kabinet, kenyataan dilapangan saat ini justru yang menguasai adalah partai pengusung dan  partai  bukan pengusung. Mulai dari pra pemilu,  saat  pemilu  hingga Presiden  terpilih.” Meski pada awalnya Jokowi berusaha untuk menghindari politik transaksional, namun masalah itu tidak dapat dihindari.  Akibatnya,  pertama,  Jokowi  memperpanjang  budaya  politik  balas  jasa  yang  selalu  dilakukan  oleh presiden  sebelumnya.  Kedua,  akibat  lemahnya  posisi  Jokowi,  maka  ia  seperti  tersandera  oleh  perangkap kelompok oligarki yang mendukungnya untuk menjadi presiden (Leach, 2005).”
Akibat  dari    lemahnya  posisi  Presiden,  yang  terperangkap  dalam  oligarki    dan  terperangkap  dalam kekuasaan para pendukungnya, Jokowi sangat mudah diarahkan dan dimobilisasai kemana arah yang diinginkan

## Yuridis

## Zainal Arifin dan Emi Puasa Handayani
oleh  para  pendukung.  Persoalan    arah  dan  mobilisasi  kabinet    Jokowi  jilid  satu  bisa  dilihat  dari  komposisi kabinetnya. “Jokowi menjadi mudah dimobilisasi terutama oleh kepentingan partai, relawan, dan elite tertentu” (Agustino, 2015). Hal ini terlihat ketika  terbentuk Kabinet Kerja.
Sementara  kabinet  2019  era  Jokowi  kedua,  persoalan  yang  sama  dengan  komposisi  kabinet  saat  era pertama masih saja terjadi. Ada 34 menteri yang dilantik dan dimumkan Presiden Jokowi pada 23 Oktober 2019 dengan nama kabinet Indonesia Maju. “Kabinet Indonesia
Maju adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Susunan kabinet ini berasal dari kalangan profesional, usulan partai politik pengusung pasangan Jokowi- Amin  pada Pilpres  2019 yang  tergabung  dalam Koalisi  Indonesia  Kerja ditambah Partai  Gerindra yang bergabung setelahnya, serta tim sukses pasangan Jokowi-Amin pada Pilpres 2019.”
Komposisi ini masih saja mengadopsi kepentingan parpol pengusung, tim sukses dan orang orang dekat dengan  sentral figure Megawati, bisa dilihat dengan masuknya Menteri yang dititipkan dari parpol pengusung, parpol pendukung dan elit politik. Meskipun  ada beberapa  pembahuruan  seperti masuknya para  profesional seperti Nadim Makarim, maupun Erik Tohir. Namun dalam perjalanaanya, masih saja melekat  model pesanan dalam kerja para Menteri Kabinet Indonesia maju, seperti  Menteri Kesehatan Terawan yang sangat tidak tangkas saat awal mengeluarkan kebijakan terkait pencegahan pandemic Covid 19.  Pada susunan kabinet terbaru 2019 masih  nampak  figure  dominan  yakni  Luhut  Binsar  Panjaitan,  yang  seakan  akan  mendekte  semua  kegiatan Presiden Jokowi. Menteri yang menjadi sorotan sejak dilantik adalah Fahrurozi pensiunan militer yang menjabat sebagai  Menteri  Agama.  Kebijakannya  sejak  awal  dinilai  tidak  produktif  bahkan  selalau  selalu  membuat pernyataan kontroversial.
Menurut  penelitian,  koalisi  kedepan  sebagai    fomulasi  yang  sangat  sesuai  dengan  Indonesia,  harus menekankan pada kekuatan eksekutif dalam segala bidang. Partai yang tidak mengusung harus dengan rela  tidak ikut serta dalam  membentuk kabinat. Parlemen tidak lagi  ikut serta dalam kebijakan penyusunan kabinet, dengan demikian maka partai pengusung  dan partai  yang berhadapan akan jelas posisinya masing-masing.  Meskipun dalam  teori ketata  negaraan  model ini  tidak  lazim    dalam  suatu negara yang menganut  sistem pemerintahan presidensial  namun  dalam  praktik  ketatanegaraan  justru  lebih  cenderung  ke  sistem  pemerintahan  yang parlementer. “Inilah anomali yang terjadi pada saat ini dalam tubuh ketatenegaraan negara Indonesia” (Agustino, 2015). Apeldorn pernah  mengatakan aturan atau hukum  pada hakekatnya adalah  untuk  mengatur  tata  tertib manusia secara damai dan adil (Sri Warjiyati, 2018), tak heran jika dalam menata kabinet presidensial sebagai pilihan sistem ketatanegaraan dimasa  mendatang mestinya juga harus tertib dan adil. Semestinya menurut penulis pada masa Kabinet kerja dua, Jokowi harus mandiri dalam menentukan para menterinya (Silalahi, 2010).

## SIMPULAN
Bentuk  kabinet  yang  sudah  dilakasanakan  pemerintahan  Jokowi  saat  ini,  masih  tetap mengakomodir kepentingan partai politik pengusung pada Pemilu tahun 2014 dan 2019, serta masih belum mandiri dan profesional dalam menyusun para menteri, sehingga masih ditemukan  kelemahan dan adanya menteri yang tidak berperan dan menjalankan tugas secara profesional. Formulasi kedepan kabinet yang seharusnya  dibentuk oleh Pemerintah penguasa Indonesaia adalah mengabaikan tekanan partai pengusung yang tergabung dalam partai koalisi, sehingga formula kabinet yang terbentuk kedepan adalah profesional dan hanya presiden yang berhak menyusun sebagai hak prerogratif..
Menurut penulis yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah pertama segera melakukan pergantian model banyak partai menjadi  beberapa partai yang bermutu, caranya adalah memisahkan antara partai penguasa dengan partai oposisi. Kedua jika pilihan sistem tetap maka partai koalisi harus dipermanenkan  hingga ke tingkat  bawah supaya tidak akan ada partai koalisi bermanuver keluar dari
Zainal Arifin dan Emi Puasa Handayani
koalisi dipertengahan jalan, sehingga mengganggu  kekuasan pemerintahan presidensial. Ketiga, sistem perekrutan kader politik harus dijalankan dari tingkat bawah pada setiap partai dengan cara peningkatan pemahaman bagi kader partai. Keempat, sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum diganti dengan proporsional tertutup, supaya pemimpin kader  partai yang bermutu mampu untuk menduduki parlemen sebagai wakil dari partai yang tahu tentang ideologis partai..

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino,  L.  (2015).  Satu  Tahun  Pemerintahan  Jokowi:  Transaksional  Dan  Transformasional. Analisis Csis , 44 (4), 385 – 400.
Al-Arif,  M.  Y.  (2015).  Anomali  Sistem  Pemerintahan  Presidensial  Pasca  Amandemen  Uud  1945.
Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 22 (2), 238 – 254.
Arman, Z. (2018). Tinjauan Terhadap Sistem Multi Partai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Pada Era Reformasi. Jurnal Cahaya Keadilan , 6 (1), 23 – 40.
Asshiddiqie,  J.  (2008).  Menuju  Negara  Hukum  Demokratis. Jakarta:  Sekretariat  Jendral  Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Ri .
Basalamah, F. (2018). Pengaruh Partai Politik Dalam Sistem Pemerintahan (Presidensial) Menurut Pasal 6a Uud 1945. Lex Administratum , 6 (2). Buyung,  N.  (1995). Adnan,  Aspirasi  Pemerintahan  Konstitstional  Di  Indonesia .  Jakarta:  Pustaka Utama Grafuti.
Dwipayana, G. (N.D.). Nazaruddin Sjamsuddin, Eds. 1991. Jejak Langkah Pak Harto . Haboddin, M. (2017). Memahami Kekuasaan Politik . Universitas Brawijaya Press.
Harun185,  R.  (2019).  Rekonstruksi  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Menangani Perselisihan  Hasil  Pemilu. Kompilasi  Makalah  Seminar  Ikahi:  Tahun  2013-2019 ,  36. Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia.
Huda, N. (2003). Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan Uud 1945 . Jakarta: Fh Uii Press.
Ilham, B. (2007). Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip Dan Implementasi Hukum Di Indonesia. Rajawali Pers, Jakarta . Isra, S. (2010). Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia . Rajagrafindo Persada.
Leach, D. K. (2005). The Iron Law Of What Again? Conceptualizing Oligarchy Across Organizational Forms. Sociological Theory , 23 (3), 312 – 337. Loi, M. (2017). Politisasi Kabinet Kerja Indonesia Hebat Jokowi-Jk. Jisip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 5 (1). Mahfud, M. (2019). Quovadis Demokrasi Di Indonesia, Kajian Yuridis . Kediri: Seminar Nasional Di Fakultas Hukum Uniska.
Mashad,  D.  (1999). Korupsi  Politik,  Pemilu  &  Legitimasi  Pasca  Orde  Baru .  Pustaka  Cidesindo Bekerjasama Dengan Yayasan Adikary.
Nurdiansyah,  F.  (2018).  Marketing  Politik  Dpp  Partai  Gerindra  Pada  Pemilu  Legislatif  2014.
Politika: Jurnal Ilmu Politik , 9 (1), 60 – 70.
Pratama,  F.  (2018).  Laporan  Praktek  Kerja  Lapangan  Pada  Kementerian  Perindustrian  2017. Retrieved April 21, 2020, From Unj Website: Repository.Fe.Unj.Ac.Id Putri,  A.  S.  (2020).  Terbentuknya  Nkri  Dan  Pemerintahan.  Retrieved  March  30,  2020,  From
Kompas.Com Website: Https://Www.Kompas.Com/
Skola/Read/2020/03/20/180434969/Terbentuknya-Nkri-Dan-Pemerintahan?Page=All Sartono, K. E. (2009). Kajian Konstitusi Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Era Reformasi.
Humanika , 9 (1). Satjipto, R. (2006). Hukum Dalam Jagat Ketertiban. Uki Pers, Jakarta .

## Yuridis

## Zainal Arifin dan Emi Puasa Handayani
Setiawan, J., Permatasari, W. I., & Kumalasari, D. (2018). Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada
Masa  Demokrasi  Liberal  Tahun  1950-1959. Historia:  Jurnal  Program  Studi  Pendidikan Sejarah , 6 (2), 365 – 378.
Siahaan,  M.  (2015).  Maruarar  Siahaan.  Retrieved  March  10,  2020,  From  Leimena.Org  Website:
Https://Leimena.Org/Blog/ 2015/01/20/Negara-Hukum-Indonesia-1/
Siahaan,  P.  (2012). Politik  Hukum  Pembentukan  Undang-Undang  Pasca  Amandemen  Uud  1945 . Konstitusi Press.
Silalahi, U. (2010). Metode Penelitian Sosial . Bandung: Refika Aditama.
Sri  Warjiyati,  S.  H.  (2018). Memahami  Dasar  Ilmu  Hukum:  Konsep  Dasar  Ilmu  Hukum .  Prenada Media.
Tutik,  T. T. (2017). Restorasi  Hukum Tata  Negara  Indonesia  Berdasarkan Undang-Undang  Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Kencana.
Wahyu, Y., Purwantari, B. I., & Litbang Kompas. (2014). Presidensial. Retrieved April 23, 2020, From
Kompas.Com Website: Https://Nasional.Kompas.Com/Read/2014/08/26/13365621/Dilema.Sistem.Presidensia
l?Page=All
Wibisono, Y. (2018). Anomali Praktik Sistem Pemerintahan Presidensial Dan Multipartai Di Awal Pemerintahan Jokowi Tahun 2014. Ilmu Dan Budaya , 40 (55).