Jurnal Tunas Agraria Vol. 2 No. 2 Mei 2019 e - ISSN 2622 - 9714

## KERAGAMAN SISTEM HUKUM PERTANAHAN LOKAL TERHADAP PENDAFTARAN TANAH
Studi Pelaksanaan PTSL di Ohoi Ngabub dan Ohoi Sathean, Provinsi Maluku
Priska Irvine Loupatty, Julius Sembiring, Ahmad Nashih Luthfi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jl. Tata Bumi No.5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta
Abstract: Land registration through PTSL activities is conducted for all parcels of land throughout Indonesia. However, there are some ohoi in Southeast Maluku regency that refuse the registration of land which has been implemented through PTSL in recent years, whereas almost all of ohoi in Southeast Maluku Regency has already done land registration. This study aims to determine the implementation of PTSL in Ohoi Ngabub and Ohoi Sathean, the reason the Ohoi Sathean indige- nous people accepted PTSL activities and the Ohoi Ngabub indigenous people rejected PTSL ac- tivities, and the land law system that applies in both ohoi. The research method used is qualitative with  a  sociolegal  approach.  The  results  showed  that  PTSL - UKM  activities  carried  out  in  2017  at Ohoi Sathean received good responses from the Ohoi Government and indigenous people of Ohoi Sathean, while the Ohoi Ngabub government refused to do PTSL activities. This is due to the local land law system that applies in both ohois. The local land law system that applies in Ohoi Sathean is individual land ownership, whereas the local land law system that applies in Ohoi Ngabub is joint land ownership.
Keywords: customary land, communal rights, PTSL, indigenous peoples of Kei
Intisari: Pendaftaran  tanah  melalui  kegiatan  PTSL  dilakukan  untuk  seluruh  bidang  tanah  di  se- luruh  wilayah  Indonesia.  Akan  tetapi  terdapat  beberapa ohoi (desa)  di  Kabupaten  Maluku Tenggara  yang  menolak  dilaksanakannya  pendaftaran  tanah  melalui  PTSL,  sedangkan  hampir seluruh ohoi sudah  dilakukan  pendaftaran  tanah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui pelaksanaan  PTSL  di Ohoi Ngabub  dan Ohoi Sathean,  alasan  masyarakat  adat Ohoi Sathean menerima kegiatan PTSL dan masyarakat adat Ohoi Ngabub menolak kegiatan PTSL, dan sistem hukum  pertanahan  lokal  yang  berlaku  di  kedua ohoi .  Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu kualitatif  dengan  pendekatan  sosiolegal.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  kegiatan  PTSL - UKM  yang  dilaksanakan  pada  tahun  2017  lalu  di Ohoi Sathean  mendapatkan  tanggapan  yang baik  dari  perangkat ohoi dan  masyarakat  adat Ohoi Sathean  sedangkan  perangkat Ohoi Ngabub menolak untuk dilakukan kegiatan PTSL. Hal ini disebabkan oleh sistem hukum pertanahan lokal yang berlaku  di  kedua ohoi . Sistem hukum pertanahan  lokal  yang berlaku  di Ohoi Sathean  yaitu kepemilikan tanah secara individual, sedangkan sistem hukum pertanahan lokal yang berlaku di Ohoi Ngabub yaitu kepemilikan tanah secara bersama.
Kata kunci: tanah adat, hak komunal, PTSL, masyarakat adat kei

## A. Pendahuluan
Berbicara  mengenai  masyarakat  adat  tentunya  sangat  melekat  di  dalam  benak masyarakat Indonesia karena Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, golongan, dan ras. Masyarakat adat yang mendiami suatu wilayah mengatur seluruh kehidupan mere- ka  dengan  hukum  adat  yang  berlaku  secara  menyeluruh  di  dalam  kehidupan  mereka, yang tentunya  hukum  adat yang  berlaku  di  setiap  daerah  berbeda - beda  sesuai dengan
2 Priska Irvine Loupatty, Julius Sembiring, Ahmad Nashih Luthfi
adat istiadat yang berlaku di wilayah tersebut. Sebelum Indonesia merdeka, berlaku dua sistem hukum tanah yaitu hukum tanah adat dan hukum tanah barat. Undang - Undang Nomor 5  Tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar  Pokok - Pokok  Agraria  atau  yang dikenal dengan Undang Undang Pokok Agraria (UPA) dikeluarkan untuk menghentikan adanya dualisme  hukum  tersebut.  Dasar  penyusunan  UUPA  yaitu  hukum adat  yang lahir dari adat  istiadat  masyarakat  Indonesia.  Berdasarkan  ketentuan  di  dalam  UUPA,  maka pemerintah  melakukan  kegiatan  pendaftaran  di  seluruh  wilayah  Indonesia  untuk menjamin kepastian hukum berkaitan dengan subjek, objek, dan hak atas tanah. Dalam era  Pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo  dan  Wakil  Presiden  Jusuf  Kalla dilaksanakannya  percepatan  pendaftaran  tanah  melalui  kegiatan  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  (PTSL)  yang  dilaksanakan  untuk  seluruh  wilayah  Indonesia termasuk di dalamnya tanah milik masyarakat adat.
Masyarakat  Adat  Kei  memiliki adat istiadat yang  berbeda  dengan daerah lainnya termasuk  penguasaan  dan  pemilikan  tanah.  Penguasaan  dan  pemilikan  tanah  adat  di dalam  Masyarakat  Adat  Kei  terdiri  dari  kepemilikan  komunal  dan  individual. Kepemilikan  tanah  secara  komunal  yang  masih  berlaku  di  beberapa ohoi (desa)  dan belum  didukung  dengan  adanya  penetapan  masyarakat  adat  oleh  pemerintah  daerah sehingga  menjadi  sebuah  hambatan  bagi  pelaksanaan  kegiatan  pendaftaran  tanah. Kesatuan  Masyarakat  Adat  Kei  terdiri  dari Ratschaap dan Ohoi sebagaimana  tertuang dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Maluku  Tenggara  Nomor  3  Tahun  2009  tentang Ratschaap dan Ohoi . Bab I peraturan ini menyebutkan bahwa:
“ Ratschaap adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  yang  terbentuk  berdasarkan sejarah  dan  asal - usul,  berfungsi  untuk  mengatur  serta  memutuskan  masalah - masalah  hukum  adat  di  lingkungannya  serta  di  lingkungan ohoi yang  berada  di bawah  koordinasinya,  diakui  dalam  sistem  Pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara ”.
Ratschaap setara  dengan kecamatan  karena  membawahi  beberapa ohoi .  Sedangkan ohoi merupakan  sebutan  lain  bagi  desa  di  Kabupaten  Maluku  Tenggara.  Sistem pemerintahan ohoi terdiri  dari  2  (dua)  yaitu  pemerintahan  adat  dan  pemerintahan ohoi . Dimana  pemerintahan  adat  diangkat  dan  dibentuk  oleh  masyarakat  adat  sedangkan pemerintahan ohoi diangkat  dan  dibentuk  berdasarkan  keputusan  pemerintah  daerah. Akan tetapi kepala ohoi hanyalah satu orang yang diangkat melalui persetujuan masyara- kat adat dan kepala marga yang kemudian disahkan oleh pemerintah daerah.
Pelaksanaan  PTSL  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Maluku  Tenggara  belum dapat  dilaksanakan  secara  penuh  oleh  karena  adanya  perbedaan  pandangan  dari  be - berapa ohoi . Perbedaan pandangan ini berkaitan dengan sistem hukum pertanahan lokal
Keragaman Sistem Hukum Pertanahan Lokal Terhadap Pendaftaran Tanah... 3 yang  berlaku  di ohoi tersebut.  Sebagian  besar ohoi menerima  pelaksanaan  kegiatan  pen- daftaran tanah, dan beberapa ohoi lainnya menolak dilaksanakannya pendaftaran tanah. Ohoi Ngabub  menolak  pelaksanaan  PTSL  dikarenakan  masih  mempertahankan  pe - milikan  tanah  secara  komunal,  sedangkan Ohoi Sathean  menerima  pelaksanaan  PTSL dikarenakan pemilikan tanah sudah secara individu.
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menjawab  beberapa  pertanyaan  penelitian,  yaitu: Bagaimana  pelaksanaan  program  PTSL  di Ohoi Ngabub  dan Ohoi Sathean?  Mengapa Ohoi Ngabub dan Ohoi Sathean memiliki respon yang berbeda terhadap kegiatan PTSL? Bagaimana  sistem  hukum  pertanahan  lokal  yang  berlaku  di Ohoi Ngabub  dan Ohoi Sathean?
Metode  penelitian  yang  dipakai  yaitu  metode  kualitatif  dengan  pendekatan sosiolegal.  Pendekatan  sosiolegal  merupakan  kombinasi  antara  ilmu  sosial  dan  ilmu hukum  (Wiratraman  2008,  1).  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara  dan observasi  di  lapangan.  Wawancara  dilakukan  dengan  Kepala Ohoi Ngabub  beserta jajarannya,  Kepala Ohoi Sathean  beserta  jajarannya,  Kepala  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Maluku  Tenggara,  dan  Kepala  Dinas  Perumahan,  Permukiman  dan Pertanahan.  Wawancara  dilakukan  dengan  berpedoman  pada  panduan  wawancara, sekaligus  melakukan  observasi  di  lapangan.  Penguasaan  dan  pemilikan  tanah  adat terdiri  dari  tanah  perseorangan  (individual)  dan  komunal  (bersama).  Penguasaan  dan pemilikan tanah adat ini tidak hanya diakui secara fisik semata, pengakuan yuridis oleh pemerintah melalui kegiatan pendaftaran tanah perlu dilakukan. Dalam hal pelaksanaan percepatan  pendaftaran  tanah,  maka  pemerintah  melakukan  kegiatan  PTSL  dengan tujuan  agar  semua  bidang  tanah  terdaftar  dan  terpetakan.  Hak  ulayat  yang merupakan bagian  dari  kehidupan  masyarakat  adat  berdimensi  publik  dan  perdata  sebagaimana dijelaskan oleh Sumardjono (2016, 5) bahwa:
“ Hak  ulayat  berdimensi  publik  tampak  dalam  pengaturan:  (1)  tanah/wilayah  se- bagai ruang hidupnya terkait pemanfaatannya termasuk pemeliharaannya, (2) hub- ungan hukum antara masyarakat adat dan tanahnya, (3) perbuatan hukum terkait dengan tanah masyarakat adat. Sedangkan dimensi perdata hak ulayat tampak da- lam manifestasi hak ulayat sebagai kepunyaan bersama. ”
Hubungan  hukum  antara  masyarakat  adat  dengan  tanah  ulayat  melahirkan  hak ulayat  dimana  hak  ulayat  ini  merupakan  hak  komunal  yang  dimiliki  oleh  masyarakat adat dan harus diakui dan dilindungi oleh Negara (Widowati dkk 2014, 28). Hal ini se- jalan dengan hak ulayat yang berdimensi perdata, sehingga menurut peneliti hak komu- nal lahir dari hak ulayat. Di dalam hak ulayat tersebut selain hak komunal juga terdapat hak  perorangan  yang  lahir  sebagai  bagian  dari  menguatnya  hak - hak  individual  atas
4 Priska Irvine Loupatty, Julius Sembiring, Ahmad Nashih Luthfi
tanah. Sehingga di dalam hak ulayat tersebut terdapat hak komunal dan hak individual atas tanah. Negara mengakui adanya hak ulayat sebagaimana tertuang didalam Pasal 3 UUPA.  Hak  ulayat  milik  masyarakat  adat  dalam  pengaturannya  masih  menggunakan hukum  adat  yang  berlaku  dan  kemudian  munculah  berbagai  permasalahan  baik mengenai  eksistensinya  maupun  penguasaan  tanahnya.  Semakin  meluasnya  penerapan hak komunal dan untuk menghindari terjadinya perbedaan pemahaman maka dikeluar- kanlah Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016  tentang  Tata  Cara  Penetapan  Hak  Komunal  atas  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat dan  Masyarakat  yang Berada dalam  Kawasan Tertentu.  Menurut  Pasal  1  peraturan  ter - sebut hak komunal adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat, atau  hak  milik  bersama  atas  tanah  yang  diberikan  kepada  masyarakat  yang  berada dalam  kawasan  tertentu.  Dalam  peraturan  tersebut  hak  komunal  dapat  didaftarkan dengan  subjek  hak  yaitu  masyarakat  hukum  adat  dan  masyarakat  yang  berada  dalam suatu kawasan tertentu.
Tanah  adat  perseorangan  (individual)  dan  komunal  dapat  dilakukan  pendaftaran hak atas tanahnya dengan hak milik melalui kegiatan pendaftaran tanah. Pasal 22 ayat (1) UUPA  menyebutkan  bahwa  terjadinya  hak  milik  menurut  hukum  adat  diatur  dengan peraturan  pemerintah.  Pelaksanaan  pendaftaran  tanah  adat  berpedoman  kepada  Pera- turan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  yang  merupakan pelaksanaan dari Pasal 22 ayat (1) UUPA.  Pendaftaran tanah adat dalam pembuktiannya termasuk  ke  dalam  pembuktian  hak  lama  sehingga  dapat  didaftarkan  melalui pengakuan atau penegasan hak. Hal ini sebagaimana tertuang didalam Pasal 24 ayat (2) PP 24 Tahun 1997.
Terdapat perbedaan antara pendaftaran tanah adat secara individual dan komunal. Dalam  pendaftaran  tanah  adat  secara  individual,  pemilik  bidang  tanah  dapat mengajukan  permohonan  pendaftaran  atas  bidang  tanah  miliknya  dengan  alas  hak  se- bagaimana yang tertuang dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) peraturan tersebut. Sedikit berbeda dengan kegiatan pendaftaran tanah adat yang bersifat komunal yaitu perlu dil- akukan  penetapan  masyarakat adat  terlebih  dahulu  sebagaimana  ketentuan  yang  tertu- ang  di  dalam  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu.
Tahapan  penyelesaian  PTSL  sebagaimana  tertuang  didalam  Pasal  25  Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  terdiri  dari  4 (empat) kluster yaitu:
Keragaman Sistem Hukum Pertanahan Lokal Terhadap Pendaftaran Tanah... 5
a. Kluster 1, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah;
b. Kluster 2, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanahnya namun terdapat perkara di Penga- dilan dan/atau sengketa;
c. Kluster  3,  yaitu  bidang  tanah  yang  data  fisik  dan  data  yuridisnya  tidak  dapat dibukukan dan diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah karena subjek dan/atau ob- jek haknya belum memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan;
d. Kluster 4, yaitu bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertipikat  hak  atas  tanah,  baik  yang  belum  dipetakan  maupun  yang  sudah  di- petakan namun tidak sesuai dengan kondisi lapangan atau terdapat perubahan da- ta fisik, wajib dilakukan pemetaannya ke dalam Peta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Sesuai dengan peraturan tersebut tanah ulayat yang merupakan milik masyarakat adat termasuk ke dalam objek PTSL akan tetapi tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikat  sehingga  masuk  kedalam  Kluster  3  sebagaimana  termuat  di  dalam  Pasal  30 ayat (2) huruf b Permen ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018. Bidang tanah yang termasuk ke  dalam  Kluster  3  hanya  dapat  dicatat  di  dalam  daftar  tanah  dan  daftar  isian pendaftaran  tanah  lainnya.  Akan  tetapi  tanah  ulayat  dapat  dibukukan  dan  diterbitkan sertipikat hak atas tanah sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a peraturan tersebut,  jika  sudah  memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundangan.  Dengan  mengingat  bahwa  tanah  ulayat  merupakan  hak komunal  masyarakat  adat,  maka  terlebih  dahulu  dilaksanakan  penetapan  masyarakat adat sebagai subjek hak, sebagaimana yang diatur di dalam Permen ATR/Ka.BPN Nomor 10 Tahun 2016. Pelaksanaan penetapan masyarakat adat sebagai subjek hak berpedoman kepada  Permen  ATR/Ka.BPN  Nomor  10 Tahun  2016.  Setelah ditetapkan  sebagai subjek hak, kemudian tanah ulayat tersebut dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikat hak atas tanah.

## B. Penentuan Lokasi PTSL oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara
Kegiatan  PTSL  merupakan  bagian  dari  kegiatan  pendaftaran  tanah  yang meliputi seluruh  objek  pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 6 Tahun  2018  tentang  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap.  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Maluku  Tenggara  dalam  melaksanakan  PTSL  terkendala  dengan  adanya respon  negatif  masyarakat  adat  terhadap  pendaftaran  tanah.  Terdapat  beberapa ohoi
6 Priska Irvine Loupatty, Julius Sembiring, Ahmad Nashih Luthfi
yang  tidak  ikut  berpartisipasi  dalam  kegiatan  pendaftaran  tanah.  Secara  teknis,  hal  ini tentunya  menyulitkan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Maluku  Tenggara  dalam  me - menuhi  target  pelaksanaan  kegiatan  PTSL.  Respon  negatif  masyarakat  adat  terhadap pendaftaran tanah yang dilakukan oleh beberapa ohoi bukan hanya untuk kegiatan PTSL, akan  tetapi  untuk  kegiatan  pendaftaran  tanah  lainnya.  Akibatnya  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Maluku  Tenggara  sangat  sulit  untuk  mencari  lokasi  pelaksanaan  kegiatan PTSL, padahal setiap tahunnya Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara diberi- kan jumlah target PTSL yang banyak.
Tahapan kegiatan PTSL sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala  BPN  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap diawali dengan kegiatan perencanaan, dimana pada kegiatan tersebut kantor pertanahan melakukan  perencanaan  berkaitan  penetapan  penyebaran  lokasi  kegiatan  PTSL,  jenis kegiatan  PTSL,  ketersediaan  sumberdaya  manusia  dengan  jumlah  target  PTSL,  dan efisiensi  waktu  yang  diperlukan  dalam  penyelesaian  PTSL.  Berkaitan  dengan  kegiatan perencanaan  dalam  tahapan  PTSL,  Adolf  Aponno  selaku  Kepala  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Maluku  Tenggara  mengatakan  bahwa  sebelum  menentukan  lokasi pelaksanaan  PTSL  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Maluku  Tenggara  terlebih  dahulu melakukan  inventarisasi  terhadap ohoi yang  pernah  dilaksanakan  kegiatan  pendaftaran tanah  secara  massal  dan  memberikan  respon  yang  baik  kepada  Kantor  Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara (Wawancara, 20 Juni 2018). Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Maluku  Tenggara  telah  memiliki  gambaran ohoi mana  saja  yang  pernah  dilakukan  kegiatan  pendaftaran  tanah  secara  massal,  dan  yang tidak  menerima  pelaksanaan  kegiatan  pendaftaran  tanah.  Berikut  tabel  respon masyarakat adat terhadap pendaftaran tanah yang berada di Kecamatan Kei Kecil.
Tabel 1. Respon Masyarakat terhadap Kegiatan Pendaftaran Tanah
No Nama Ohoi Positif Keterangan Negatif Keterangan 1 Ngabub* √ Tidak menginginkan 2 Ibra √ sda 3 Sathean* √ Menerima kegiatan PTSL dan memberikan re- 4 Faan √ sda 5 Langgur √ sda
Bersambung...
*): Lokasi Penelitian
Sumber: Wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara.
Berdasarkan  tabel  tersebut  terlihat  bahwa  ada  3  (tiga) ohoi yang  memiliki  respon negatif  terhadap  kegiatan  PTSL.  Respon  negatif  ini  dikarenakan  adanya  sistem  hukum pertanahan  lokal  yang  sudah  berlaku  sejak  lama.  Ketiga ohoi ini  mempunyai  ciri  khas tersendiri  dalam  penguasaan  dan  pemilikan  tanah  adat  sehingga  tidak  menginginkan dilaksanakannya kegiatan pendaftaran tanah.
Dalam  penentuan  lokasi  kegiatan  PTSL,  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Maluku Tenggara melakukan survei dan analisis terhadap ohoi yang menurut perkiraan bisa di - laksanakan  kegiatan  PTSL.  Survei  dan  analisis  dilakukan  dengan  mempertimbangkan ohoi mana saja yang pernah dilakukan kegiatan pendaftaran tanah secara massal maupun secara  sporadik,  selain  itu  juga  berdasarkan  pada  data  spasial  yang  berada  di  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Maluku  Tenggara  dalam  menentukan  perkiraan  jumlah  bidang tanah  pada  masing - masing ohoi .  Hal  tersebut  dapat  terlihat  seperti  pada  tabel  1. Berdasarkan analisa dari tabel 1, maka kantor pertanahan melakukan pendekatan kepada perangkat ohoi ,  yang  mana ohoi tersebut  memiliki  respon  yang  baik  terhadap  kegiatan pendaftaran  tanah.  Pendekatan  yang  dilakukan  dengan  kepala ohoi sekaligus  berkaitan dengan  perkiraan  jumlah  bidang  tanah  yang  bisa  diikutkan  dalam  kegiatan  PTSL.
No Nama Ohoi Positif Keterangan Negatif Keterangan 6 Kelanit √ sda 7 Ohoidertawun √ sda 8 Letman √ sda 9 Wearlilir √ sda 10 Loon √ sda 11 Ohoider Atas √ sda 12 Dudunwahan √ sda 13 Sitniohoi √ sda 14 Ohoijang - watdek √ sda 15 Kolser √ sda √ Terdapat permasalahan intern antara pihak Kepala Desa dan masyarakat sehingga
tidak bisa dilakukan pendaftaran tanah di
beberapa lokasi
8 Priska Irvine Loupatty, Julius Sembiring, Ahmad Nashih Luthfi
Tentunya ketiga ohoi yang memiliki respon negatif terhadap kegiatan pendaftaran tanah, masih  termasuk  ke  dalam  pilihan  kedua  untuk  dilakukan  pendekatan  oleh  Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara.

## C. Pelaksanaan PTSL di Ohoi Sathean
Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Maluku  Tenggara  pada  tahun  2017  mendapatkan target PTSL sebesar 5.500 bidang dan telah terselesaikan sesuai target tersebut. Kegiatan PTSL  yang  dilaksanakan  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Maluku  Tenggara  hampir terlaksana  di  setiap ohoi ,  salah  satunya  di ohoi .  Respon  yang  baik  dari  perangkat Ohoi Sathean dan masyarakat adat Ohoi Sathean terhadap kegiatan pendaftaran tanah membu- at Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara memilih Ohoi Sathean sebagai salah satu lokasi pelaksanaan PTSL. Wawancara dan observasi bersama dengan kepala marga dan  Pejabat  Kepala Ohoi Sathean  di Ohoi Sathean  menghasilkan  bahwa  secara  terbuka masyarakat  adat Ohoi Sathean  menyambut  dengan  baik  kegiatan  PTSL.  Respon  positif yang diberikan oleh masyarakat adat Ohoi Sathean sendiri sudah berlangsung sejak lama, pada  beberapa  tahun  sebelumnya  telah  dilaksanakan  kegiatan  pendaftaran  tanah  baik secara  sporadik  maupun  sistematis.  Sehingga  hampir  seluruh  bidang  tanah  di Ohoi Sathean telah terdaftar dan memiliki sertipikat.
Kegiatan  PTSL  yang  dilaksanakan  pada  tahun  2017  lalu  di Ohoi Sathean  yaitu merupakan  kegiatan  gabungan  PTSL  dengan  kegiatan  Program  Sertipikasi  Lintas Sektoral.  Dalam  kegiatan  lintas  sektoral  ini  Kementerian  ATR/BPN  bersama - sama dengan  Kementerian  Dalam  Negeri  dan  Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah bekerjasama dalam pelaksanaan pensertipikatan tanah untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam rangka peningkatan akses permodalan.
Berdasarkan data dari Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) Kantor Pertanahan  Kabupaten  Maluku  Tenggara,  jumlah  peserta  PTSL - UKM  pada  tahun  2017 yaitu  sebanyak  50  peserta.  Peserta  PTSL - UKM  merupakan  usulan  dari  Dinas  Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkat- kan  akses  permodalan  bagi  masyarakat.  Hal  ini  juga  merupakan  salah  satu  cara  yang dapat ditempuh oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam melakukan kegiatan pendaftaran tanah.
Kegiatan  PTSL  yang  berhasil  dilaksanakan  di Ohoi Sathean  tidak  terlepas  dari adanya  dukungan  masyarakat  adat  serta  perangkat Ohoi Sathean.  Kepala Ohoi Sathean yang saat ini masih dijabat oleh sekretaris Ohoi Sathean bersama dengan perangkat adat dan  perangkat ohoi mengijinkan  untuk  dilaksanakannya  kegiatan  pendaftaran  tanah. Diberikannya  ijin  oleh  kepala ohoi ,  perangkat  adat  dan  perangkat ohoi ini  karena  tidak
Keragaman Sistem Hukum Pertanahan Lokal Terhadap Pendaftaran Tanah... 9 terdapat  permasalahan  berkaitan  dengan  pemilikan  dan  penguasaan  bidang - bidang tanah di dalam petuanan Ohoi Sathean. Selain itu, sistem hukum pertanahan lokal yang berlaku  di  dalam  masyarakat  adat Ohoi Sathean  memberikan  peluang  dan  kemudahan bagi masyarakat adat Ohoi Sathean untuk mendaftarkan bidang tanahnya. Sistem hukum pertanahan lokal yang berlaku di dalam masyarakat adat Ohoi Sathean mengijinkan pe - nguasaan dan pemilikan tanah secara individual. Tentunya hal ini mempermudah Kan- tor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara dalam melaksanakan kegiatan PTSL - UKM.
Berdasarkan penerapan sistem hukum pertanahan lokal yang berlaku di dalam ke- hidupan  masyarakat  adat Ohoi Sathean,  menurut  peneliti  dengan  adanya  pendaftaran tanah  memperkuat  kepemilikan  tanah  secara  individu.  Akan  tetapi  kepemilikan  tanah secara  individu  di Ohoi Sathean  masih  tetap  berpedoman  pada  hukum  adat  yang  ber - kaitan dengan pengaturan penggunaan dan pemanfaatan tanah.

## D. Tidak dipilihnya Ohoi Ngabub sebagai lokasi pelaksanaan PTSL
Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara harus mempunyai strategi khusus agar  dapat  mencapai  target  yang  telah  ditetapkan  oleh  Kementerian  ATR/BPN.  Pe - laksanaan  PTSL  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Maluku  Tenggara berorientasi kepada keterbukaan ohoi terhadap kegiatan pendaftaran tanah. Sebagaimana tercantum pada tabel 1 bahwa Ohoi Ngabub merupakan salah satu ohoi yang memberikan respon  negatif  terhadap  kegiatan  pendaftaran  tanah.  Artinya Ohoi Ngabub  belum menginginkan untuk dilaksanakan kegiataan pendaftaran tanah yang bersifat individual.
Pada  pelaksanaan  kegiatan  PTSL  tahun  2017,  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Maluku Tenggara sudah pernah melakukan pendekatan dengan perangkat Ohoi Ngabub, akan tetapi perangkat ohoi belum menerima. Adanya deteksi dini oleh kantor pertanahan terhadap ohoi yang  mempertahankan  sistem  hukum  pertanahan  lokal  dan  memiliki perbedaan pandangan terhadap kegiatan pendaftaran tanah sehingga kantor pertanahan tidak memilih Ohoi Ngabub sebagai lokasi PTSL. Perangkat ohoi dan Perangkat Adat Ohoi Ngabub  belum  menerima  pelaksanaan  kegiatan  PTSL  maupun  kegiatan  pendaftaran tanah  lainnya.  Jefry  Renwarin  selaku  salah  satu  perangkat Ohoi Ngabub  menyebutkan bahwa  masyarakat  adat Ohoi Ngabub  belum  bisa  mendaftarkan  bidang  tanahnya disebabkan oleh masyarakat adat Ohoi Ngabub secara pribadi menguasai bidang tanah di atas kepemilikan bersama (komunal) seluruh masyarakat adat Ohoi Ngabub (wawancara, 29 April 2018). Para kepala marga, perangkat ohoi dan kepala ohoi masih berpegang kepa- da ketetapan yang sudah berlaku secara turun temurun bahwa pemilikan tanah di Ohoi Ngabub  merupakan  pemilikan  tanah  secara  bersama  seluruh  masyarakat  adat Ohoi
10 Priska Irvine Loupatty, Julius Sembiring, Ahmad Nashih Luthfi
Ngabub  sehingga  belum  mengijinkan  pemilikan  tanah  secara  individu  oleh  masing - masing masyarakat adat Ohoi Ngabub.
Terlihat adanya sistem hukum pertanahan lokal yang sudah terbangun dan berlaku di  dalam  kehidupan  masyarakat  adat Ohoi Ngabub  sejak  lama  yaitu  kepemilikan  ber - sama (komunal) atas tanah adat yang merupakan petuanan Ohoi Ngabub. Selain itu juga menurut  masyarakat  adat  setempat  selama  ini  tidak  pernah  terdapat  sengketa menyangkut  tanah  karena  masyarakat  adat Ohoi Ngabub  sangat  menjunjung  tinggi hukum Larwul Ngabal yang  berlaku  dalam  kehidupan  sehari - hari  masyarakat  adat Ohoi Ngabub.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  masyarakat  adat Ohoi Ngabub  masih  ber - pedoman  dan  mempertahankan  sistem  hukum  pertanahan  lokal  yang  sudah  dibangun sejak lama.
Pelaksanaan  PTSL  di Ohoi Ngabub  tidak  dapat  dilaksanakan,  karena  pada  tahun 2017  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Maluku  Tenggara  hanya  melakukan  penyelesaian PTSL  pada  Kluster  1  dan  Kluster  4.  Berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Menteri  Agraria dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  6  Tahun  2018  tentang Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  pada  Pasal  30  ayat  (2)  disebutkan  bahwa  tanah ulayat masuk kedalam Kluster 3 yang hanya dapat dicatat dalam daftar tanah dan daftar isian  pendaftaran  tanah  lainnya.  Bidang  tanah  yang  masuk  dalam  Kluster  3  tidak  bisa dilakukan pembukuan dan penerbitan sertipikat hak atas tanah. Akan tetapi pada Pasal 30 ayat  (3)  peraturan  tersebut,  memperbolehkan  tanah  ulayat yang  termasuk  dalam  K3 untuk dibukukan dan diterbitkan sertipikat hak atas tanah setelah memenuhi persyarat - an yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang dalam hal ini pengaturan tentang tanah  ulayat  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  dan  Masyarakat  yang  Berada  dalam  Kawasan Tertentu. Menurut Pasal 18 peraturan tersebut masyarakat adat harus ditetapkan terlebih dahulu oleh Bupati atau Gubernur sebagai subjek hak atas tanah yang selanjutnya boleh didaftarkan hak atas tanahnya.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  menurut  peneliti,  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Maluku  Tenggara  dapat  melaksanakan  kegiatan  PTSL  di Ohoi Ngabub  pada  Kluster  3. PTSL dilaksanakan di Ohoi Ngabub dengan mencatat tanah komunal tersebut ke dalam daftar  tanah  dan  daftar  isian  pendaftaran  tanah  lainnya.  Pelaksanaan  PTSL  di Ohoi Ngabub  dapat  diawali  dengan  sosialisasi  tentang  pelaksanaan  PTSL  pada  Kluster  3  se- hingga  perangkat ohoi ,  perangkat adat,  dan  masyarakat Ohoi Ngabub  dapat  memahami pelaksanaan PTSL yang tidak hanya melakukan pendaftaran tanah secara individu saja. Jika hal tersebut dapat dilakukan dengan baik, maka permasalahan masyarakat adat Ohoi
Ngabub menolak kegiatan pendaftaran tanah akan terselesaikan, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara dapat melaksanakan kegiatan PTSL dengan lancar.

## E. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Penetapan Masyarakat Adat
Selain  kantor  pertanahan,  pemerintah  daerah  juga  berwenang  dalam  mengurus tanah  ulayat.  Dinas  Perumahan,  Permukiman,  dan  Pertanahan  Kabupaten  Maluku Tenggara merupakan salah satu bagian dari pemerintah daerah yang mengurus penetap - an tanah ulayat. Penetapan tanah ulayat ini sebagai langkah awal untuk melakukan pen- daftaran tanah adat. Sebagaimana termuat di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara Penetapan  Hak  Komunal  atas  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  dan  Masyarakat  yang Berada  dalam  Kawasan  Tertentu,  bahwa  sebelum  dilakukan  pendaftaran  hak  komunal maka keberadaan masyarakat adat harus ditetapkan terlebih dahulu. Dalam melakukan penetapan  masyarakat  adat  harus  memenuhi  beberapa  persyaratan  sebagaimana  ter - tuang di  dalam  Pasal 4  peraturan  tersebut,  antara lain masyarakat masih  dalam bentuk paguyuban, ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya, ada wilayah hukum adat yang jelas, serta ada pranata dan perangkat hukum, yang masih ditaati. Salah satu unsur penetapan masyarakat adat yaitu berkaitan dengan wilayah hukum adat, sehingga penetapan wilayah adat merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah bekerjasama dengan perangkat masing - masing ohoi .
Dinas  Perumahan,  Permukiman,  dan  Pertanahan  Kabupaten  Maluku  Tenggara baru  dibentuk  pada  tahun  2017.  Pelaksanaan  tugas  dan  fungsi lembaga  tersebut  belum sepenuhnya  dijalankan  karena  terdapat  beberapa  kendala  dan  saat  ini  masih  berfokus kepada  pelaksanaan  pengadaan  tanah  bagi  instansi  yang  membutuhkan.  Menurut Egenius Ohoitimur selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan, penetapan  tanah  ulayat  belum  dapat  dilaksanakan  dikarenakan  terkendala  dengan belum jelasnya batas antar ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara yang seharusnya ditetap- kan oleh masing - masing ohoi yang berbatasan (Wawancara, 4 Mei 2018).
Belum  jelasnya  batas  tanah  antar ohoi dikarenakan  para  kepala ohoi belum  ber - sepakat untuk menetapkan batas antar o hoi. Masing - masing ohoi masih saling mengklaim batas  tanah.  Permasalahan  batas  tanah  di  Kepulauan  Kei  merupakan  hal  yang  sangat sensitif  dan  dapat  menimbulkan  konflik  antar ohoi sehingga  pemerintah  daerah  dalam hal  ini  Dinas  Perumahan,  Permukiman,  dan  Pertanahan  Kabupaten  Maluku  Tenggara belum  dapat  melakukan  penetapan  batas  antar.  Kondisi  lain  yang  terjadi  yaitu  hampir setiap ohoi di  Kabupaten  Maluku  Tenggara  belum  memiliki  kepala ohoi yang  definitif, dan sementara dijabat oleh pejabat sementara. Hal ini juga menghambat dalam penetap -
12 Priska Irvine Loupatty, Julius Sembiring, Ahmad Nashih Luthfi
an  tanah  adat,  karena  pejabat  kepala ohoi tidak  berani  mengambil  keputusan  dalam penetapan  batas  wilayah  adat  mengingat  posisinya  yang  hanya  sebatas  pejabat  kepala ohoi .  Statusnya  sebagai  pejabat  kepala ohoi tidak  memiliki  wewenang  lebih  untuk mengambil  keputusan  berkaitan  dengan  tanah  adat.  Penentuan  kepala ohoi dilakukan berdasarkan  garis  lurus  dari  Marga  yang  sudah  ditetapkan  sejak  dulu.  Persoalan  yang terjadi  adalah  masih  adanya  perdebatan  dan  permasalahan  di  dalam  Marga  yang  me - rupakan  turunan  garis  lurus  kepala ohoi dalam  mengangkat  dan  menunjuk  salah  satu anggota keluarga mereka sebagai kepala ohoi .
Masalah  penetapan  tanah  ulayat  ini  diupayakan  untuk  diselesaikan  oleh  Dinas Perumahan,  Permukiman,  dan  Pertanahan  melalui  sosialisasi  penetapan  batas  bidang tanah  antar ohoi kepada  para  kepala ohoi .  Hal  ini  juga  membutuhkan  pendekatan  yang lebih intens terlebih dahulu kepada para kepala ohoi agar dapat memahami dengan baik pelaksanaan penetapan tanah ulayat demi kepentingan masyarakat adat sendiri.

## F. Hukum Adat Larwul Ngabal
Masyarakat  Adat  Kei  memiliki  peraturan  tersendiri  dalam  mengatur  kehidupan mereka  seperti  halnya  masyarakat  adat  lain  di  seluruh  Indonesia.  Hukum  adat Larwul Ngabal adalah hukum adat yang berlaku secara menyeluruh bagi Masyarakat Adat Kei.
Larwul Ngabal pada awalnya merupakan 2 hukum yang berlaku di 2 (dua) rumpun besar Masyarakat  Adat  Kei  yaitu  hukum  adat Larwul yang  berlaku  di Ohoi Elaar  (Kei  Kecil) oleh  sembilan  raja/rat  yang  kemudian  dikenal  dengan  sebutan  persekutuan Ur  Siuw , sedangkan hukum adat Ngabal diterapkan di Ohoi Lerohoilim (Kei Besar) oleh lima raja/ rat yang  kemudian  dikenal  dengan  nama  persekutuan Lor  Lim (Soesandireja  2014). Hukum Larwul yang berlaku di Kei Kecil terdiri dari kata “ lar ” dalam bahasa Kei artinya darah, “ wul ” artinya  merah,  kedua  istilah  ini  merupakan  sinbol  berlakunya  hukum Larwul di Kei Kecil. Sedangkan hukum Ngabal yang berlaku di Kei Besar terdiri dari kata “ nga ” artinya  tombak dan “ bal ” adalah singkatan  dari Bali.  Maksudnya adalah hukum tombak dari  Pulau  Bali karena  berlakunya  hukum Ngabal ditandai  dengan  dibunuhnya ikan paus dengan menggunakan sebuah tombak yang dibawa dari Pulau Bali oleh Jangra (Noor  2010).  Kedua  hukum  ini digabungkan menjadi Larwul Ngabal karena  pada  waktu itu  sering  terjadi  peperangan  antara Ur Siuw dan Lor Lim yang  pada  akhirnya  muncul satu  rumpun  yaitu Lor Lobay sebagai  penengah  dalam  pertikaian.  Pada  akhirnya  kedua rumpun  tersebut  berdamai  dan  bersepakat  menggunakan  hukum Larwul Ngabal secara berdampingan.
Hukum Larwul  Ngabal terdiri  dari  7  (tujuh)  pasal  utama  yang  dijabarkan  lebih lanjut  dalam  24  pasal  lanjutan  yang  disebut Hanilit, Nevnev ,  dan Hawear Balwirin (Ayu
Keragaman Sistem Hukum Pertanahan Lokal Terhadap Pendaftaran Tanah... 13
2016,  27 - 28).  Sehingga  total  jumlah  pasal  di  dalam  hukum  adat Larwul Ngabal yaitu  31 pasal. Empat pasal pertama merupakan hukum Larwul, sedangkan tiga pasal berikutnya merupakan  hukum Ngabal .  Bagi  Masyarakat  Adat  Kei,  hukum Larwul Ngabal menjadi dasar  hubungan - hubungan  dan  tertib  sosial  di  Kepulauan  Kei,  karena  hukum Larwul Ngabal mengandung  hukum  pidana,  hukum  keluarga,  dan  hukum  kepemilikan  di  Kei. Menurut  Thorburn  (2004)  dalam  Laksono  &  Topatimasang  (2004,  190)  hukum Larwul Ngabal mengandung  3  tema  utama  yang  sangat  menonjol  yaitu  hukum/kekuasaan, keselarasan/ketertiban, dan kepemilikan/perkawinan.

## G. Ohoi Ngabub

## 1. Asal Usul Tanah Adat Ohoi Ngabub
Tanah  adat  milik  masyarakat  adat Ohoi Ngabub  sudah  ada  sejak  turun  temurun. Perolehan tanah adat terjadi ketika para leluhur pertama kali datang ke wilayah tersebut dan  menguasai  seluruh  wilayah  yang  pada  saat  itu  masih  kosong.  Sehingga  asal  usul tanah adat di Ohoi Ngabub  tidak  terlepas  dari  sejarah  tentang  adanya Ohoi Ngabub  itu sendiri. Terdapat berbagai versi tentang sejarah Ohoi Ngabub yang diceritakan oleh para Pemangku  Adat  maupun  tokoh  masyarakat  adat Ohoi Ngabub.  Akan  tetapi  beragam versi  tersebut  sebenarnya  hampir  sama.  Sejarah  tentang  asal - usul Ohoi Ngabub  di - ceritakan  oleh  Bapak  Supri  Kaihiuw  sebagai  salah  satu  tokoh  masyarakat  adat Ohoi Ngabub.  Sejarah  tentang Ohoi Ngabub  dimulai  dari  adanya  leluhur  yang  datang  dari pulau Nusalaut  (salah  satu  pulau yang berada di  Kabupaten  Maluku  Tengah). Leluhur pertama Ohoi Ngabub  bernama  Balik,  yang  merupakan  nenek  moyang  pertama Ohoi Ngabub. Balik datang ke lokasi pertama asal mula Ohoi Ngabub yang bernama Ohoimel. Balik datang ke Ohoimel karena melakukan pelayaran dan terdampar di kepulauan Kei. Hal ini dibuktikan dengan adanya kapal yang karam di tengah hutan. Akan tetapi bukti sejarah ini kini telah musnah akibat adanya kebakaran hutan pada beberapa waktu lalu. Balik  kemudian  menikah  dan  beranak  cucu  sehingga  mereka  merupakan  masyarakat adat  asli Ohoi Ngabub  yang  pertama  menempati Ohoimel .  Marga  Kasihiuw  merupakan marga  asli Ohoi Ngabub  dan  merupakan  turunan  asli  dari  Balik.  Menurut  penuturan salah  satu  tokoh  masyarakat Ohoi Ngabub,  marga  Kasihiuw memiliki  sejarah  tersendiri berkaitan dengan asal mula penyebutan marga Kasihiuw.
Lokasi pertama Ohoimel yaitu berada di tengah hutan. Menurut cerita sejarah dari Bapak  Supri  Kasihiuw, Ohoi Ngabub  telah  mengalami  5  (lima)  kali  perpindahan  lokasi (wawancara,  21  April  2018).  Perpindahan  lokasi ohoi ini  dikarenakan  daerah  tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup masyarakat adat sehingga mereka harus mencari lokasi lain. Sumberdaya alam yang tersedia di sana tidak cukup untuk memenuhi kebu-
14 Priska Irvine Loupatty, Julius Sembiring, Ahmad Nashih Luthfi
tuhan  masyarakat  adat  sehingga  mereka  berpindah  ke  lokasi  ke  dua  yang  berdekatan dengan  Ohoimel  dan  lokasi  tersebut  dinamakan sor (ini  merupakan  lokasi  kedua Ohoi Ngabub). Selanjutnya berpindah ke lokasi ketiga (lokasi sekarang berdekatan dengan SD Ibra) dan lokasi tersebut bernama Ohoi Wahan. Setelah itu masyarakat adat Ohoi Wahan berpindah ke lokasi keempat yang bernama Ohoi Ngurveni dan selanjutnya berpindah ke lokasi  yang  sampai  saat  ini  masih  didiami  oleh  masyarakat  adat  dan  diberi  nama Ohoi Ngabub. Letak Ohoi Ngabub yang berada di persisir pantai memungkinkan masyarakat adat Ohoi Ngabub  untuk  tetap  menempati  wilayah  tersebut,  dimana  masyarakat  adat Ohoi Ngabub  dapat  dengan  mudah  mencari  ikan  di  laut.  Pemilihan  tempat  untuk  ber - pindah  tergantung  kepada  Kepala Ohoi dengan  mempertimbangkan  lokasi  yang  dapat menyediakan  air  dan  juga  tanah  yang  baik  untuk  berkebun  dan  melaut.  Tempat  per - kampungan  lama  yang  sudah  tidak  dihuni  dijadikan  lahan  untuk  berkebun  dan  lokasi tersebut sudah termasuk ke dalam pertuanan masyarakat adat Ohoi Ngabub. Pertuanan tersebut tetap dijaga sampai saat ini.
Selain Marga Kasihiuw, terdapat 2 (dua) marga lain yang berada di Ohoi Ngabub yaitu  Marga  Renwarin  dan  Marga  Letsoin.  Marga  Renwarin dan  Marga  Letsoin masuk pertama  kali ke Ohoi Ngabub  setelah Ohoi Ngabub  sudah  berada di lokasi yang kelima yang sampai sekarang didiami oleh masyarakat adat Ohoi Ngabub. Marga Renwarin dan Letsoin  datang  ke Ohoi Ngabub  dikarenakan  terjadi  permasalahan  di  kampung  asal  se- hingga  mereka  harus  berpindah  ke  tempat  lain,  ketika  mereka  melewati Ohoi Ngabub, maka Kepala Ohoi Ngabub pada waktu itu, mempersilahkan kedua marga tersebut untuk bersama - sama tinggal di Ohoi Ngabub.

## 2. Penguasaan dan Pemilikan Tanah di Ohoi Ngabub
Tanah  adat  yang  merupakan  hak  ulayat  masyarakat  adat Ohoi Ngabub  masih merupakan  milik  bersama  (komunal)  masyarakat  adat Ohoi Ngabub.  Meskipun  dalam penguasaannya  dikuasai  secara  individu  oleh  masyarakat.  Masyarakat Ohoi Ngabub terdiri  dari  3  (tiga)  Marga  yaitu  Kasihiuw,  Renwarin,  dan  Letsoin.  Tiga  Marga  ini  me - miliki  kedudukan  yang  sama  dalam  hal  penguasaan  dan  pemilikan  tanah.  Hasil wawancara  dengan  salah  satu  staf  perangkat Ohoi Ngabub  yang  menyatakan  bahwa masyarakat  adat Ohoi Ngabub  menguasai  tanah  secara  individu  diatas  milik  bersama dikuasai  berdasarkan  petuah  para  leluhur  masing - masing  keluarga,  sehingga  masing - masing  kepala  keluarga  dalam  marga  menguasai  berdasarkan  tempat  yang  telah  di- tunjuk  oleh  orang  tua  mereka  yang  telah  menempati  tanah  tersebut  sejak  dulu.  Tidak hanya  untuk  pekarangan  rumah,  untuk  tanah  yang  digunakan  untuk  berkebun  juga sesuai lokasi yang ditunjuk oleh orang tua mereka. Sehingga sampai saat ini masyarakat
Keragaman Sistem Hukum Pertanahan Lokal Terhadap Pendaftaran Tanah... 15 adat Ohoi Ngabub membangun rumah dan berkebun diatas tanah yang diwariskan oleh orang tua merka maisng - masing.
Penguasaan  tanah  secara  bersama  oleh  masyarakat  adat Ohoi Ngabub  sudah  di - laksanakan sejak para leluhur masih ada, dan sudah menjadi petuah bahwa tanah - tanah tersebut tidak boleh dimiliki secara individu. Hasil wawancara dengan salah satu Kepala Marga  Kasihiuw  menyebutkan  bahwa  para  perangkat Ohoi Ngabub  terdahulu  meng - inginkan  penguasan  tanah  secara  bersama  agar  anak  cucu  kelak  memiliki  tanah  untuk membangun rumah, jika diberikan kepada individu untuk dimiliki maka tanah tersebut akan  di  jual  kepada  orang  luar  sehingga  anak  cucu  mereka  nantinya  tidak  memiliki tanah di kampung sendiri.
Masyarakat  Adat Ohoi Ngabub  boleh  membangun  rumah  dan  berkebun  di  tanah yang  telah  ditentukan  oleh  Para  Kepala  Marga,  akan  tetapi  hanya  bersifat  menguasai bukan untuk dimiliki. Penguasaan tanah di Ohoi Ngabub diprioritaskan bagi masyarakat adat  asli Ohoi Ngabub  maupun  mereka  yang “ Kawin  Masuk ” artinya  masyarakat  luar yang menikah dengan masyarakat adat Ohoi Ngabub, diperbolehkan menguasai tanah di Ohoi Ngabub.  Dalam  hal  membuka  lahan  baru  baik  untuk  berkebun  maupun  mem- bangun  rumah,  masyarakat  adat Ohoi Ngabub  wajib  meminta  izin  kepada  Kepala Ohoi dan  para  kepala  marga.  Jika  mereka  telah  diberikan  izin  kemudian  mereka  boleh  me - nguasai tanah tersebut. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa ketiga marga yang berada di Ohoi Ngabub memiliki kedudukan yang sama dalam menguasai tanah komunal tersebut, akan tetapi Marga Kasihiuw yang memiliki peranan dalam penentuan lokasi tanah yang akan dikuasai oleh masyarakat adat Ohoi Ngabub.
Dalam  hal  peralihan  tanah,  masyarakat  adat Ohoi Ngabub  tidak  boleh  menjual bidang tanah yang sudah ditempatinya kepada orang lain meskipun sesama masyarakat adat Ohoi Ngabub.  Sehingga  peralihan  tanah  yang  terjadi  hanya karena  pewarisan. Hal inilah yang membuat masyarakat adat Ohoi Ngabub menguasai tanah adat berdasarkan pewarisan  dari  orang  tua  mereka.  Penguasaan  individu  diatas  kepemilikan  bersama selama  ini  tidak  terdapat  permasalahan  tanah,  karena  masing - masing  bidang  tanah sudah  memiliki  batas  yang  tetap.  Jika  terjadi  permasalahan  berkaitan  dengan  batas bidang tanah, maka perangkat Ohoi dengan segera menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan.
Observasi  dan  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  dilapangan,  peneliti  melihat bawah selain masyarakat adat Ohoi Ngabub yang menguasai tanah di Ohoi Ngabub, ter- dapat  masyarakat  lain  juga  yang  menguasai  tanah  di  wilayah  petuanan Ohoi Ngabub. Masyarakat  pendatang  menguasai  beberapa  bidang  tanah  yang  berada  di  luar  per - kampungan Ohoi Ngabub. Terdapat beberapa warga pendatang yang berasal dari pulau
16 Priska Irvine Loupatty, Julius Sembiring, Ahmad Nashih Luthfi
kei  besar,  yang  memina  ijin  kepada  Kepala Ohoi dan  para  kepala  marga  untuk menggunakan sebidang tanah yang termasuk didalam petuanan Ohoi Ngabub untuk di- pergunakan  sebagai  tempat  tinggal  dan  untuk  berkebun.  Tidak  terdapat  kewajiban untuk  membayar  sesuatu  kepada  pemangku  adat Ohoi Ngabub,  akan  tetapi  mereka wajib mengikuti segala peraturan dan adat istiadat yang berlaku di Ohoi Ngabub. Selain itu juga, mereka harus turut terlibat jika ada kegiatan di Ohoi Ngabub seperti kerja bakti, turut  terlibat  bersama  masyarakat  adat  untuk  membantu  prosesi  pemakaman  warga yang  meninggal,  dan  kegiatan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  masyarakat  adat Ohoi Ngabub.  Ketentuan  lain  yang  harus  dilaksanakan  oleh  masyarakat  pendatang  yaitu mereka  harus  bersedia  meninggalkan Ohoi Ngabub  jika  hal  itu  dikehendaki  oleh masyarakat  adat  Ohoi  Ngabub  dan  para  pemangku  adat  juga Orong  Kay .  Bilamana mereka  diharuskan  untuk  keluar  dari Ohoi Ngabub  yaitu  jika  mereka  melakukan  pe - langgaran  atau  tidak  patuh  terhadap  segala  aturan  yang  berlaku  di Ohoi Ngabub.  Ber - kaitan  dengan  hal  tersebut,  maka  warga  pendatang  tidak  diperkenankan  membangun rumah  permanen.  Sehingga  sewaktu - waktu  mereka  diusir,  maka  rumah  mereka  pun harus di bongkar.

## H. Ohoi Sathean

## 1. Sejarah Penguasaan Tanah di Ohoi Sathean
Nenek  moyang  dari Ohoi Sathean  berasal  dari  kampung  Ohoiwait  di  Kei  Besar yang  bernama  Vetor  Rahayaan  datang  pertama  kali  di Ohoi Kres  (lokasi  pertama Ohoi Sathean)  dan  menikah  dengan  Nen  Diklak  yang  merupakan adik  perempuan  dari  Raja Kerbal  di Ohoi Lakar  (merupakan  bagian  dari Ohoi Ibra).  Vetor  Rahayaan  merupakan nenek moyang dari Marga Renjaan yang pertama kali datang ke Ohoi Kres dan merupa- kan tuan tanah dari seluruh wilayah yang termasuk kedalam petuanan Ohoi Sathean. Ke- turunan  dari  Vetor  Rahayaan  ini  turun  temurun  sampai  ke  marga  Renjaan.  Marga Renjaan sendiri memiliki 3 (tiga) mata rumah. Mata rumah merupakan sebutan bagi soa. Ketiga  mata  rumah  Marga  Renjaan  yaitu:  Renjaan  Balbun,  Renjaan  Siwitubun,  dan Renjaan Lahaibun.
Perkampungan Ohoi Sathean  memiliki  3  (tiga)  lokasi  perkampungan  yang  ber - pindah  pindah  sejak  leluhur  pertama  Marga  Renjaan  datang  dan  menguasai  wilayah petuanan Ohoi Sathean.  Lokasi  pertama Ohoi Sathean  bernama Ohoi Kres berada  di tengah  hutan  dan  berbatasan  dengan Ohoi Dian - Letvuan.  Kemudian  masyarakat  adat Ohoi Kres  berpindah  ke  lokasi  kedua  yang  bernama Ohoi Lutur  Yal.  Selanjutnya  ber - pindah ke lokasi ketiga yang diberi nama Ohoi Faton dan kemudian berpindah ke lokasi
Keragaman Sistem Hukum Pertanahan Lokal Terhadap Pendaftaran Tanah... 17 keempat yang sampai saat ini menjadi tempat tinggal anak cucu yang diberi nama Ohoi Sathean. Perpindahan lokasi perkampungan Ohoi Sathean yang diceritakan oleh Kepala Marga Renjaan yaitu bapak Atanasius Renjaan disebabkan oleh adanya peperangan dan lokasi  yang  mana  mereka  tempati  sebelumnya  tidak  bisa  memenuhi  kebutuhan  akan bahan makanan sehingga lokasi ohoi berpindah - pindah.
Setelah  Marga  Renjaan datang  dan menguasai  seluruh  tanah  milik  petuanan Ohoi Sathean,  berikutnya  datanglah  Marga  Jamlean  dan  Marga  Wara  dan  meminta  kepada Marga  Renjaan  agar mengijinkan  mereka  untuk  menetap  di Ohoi Sathean.  Marga  Wara ini  yang  menghasilkan  keturunan  marga  Warawarin,  Warayaan,  Ikanubun,  Fangohoi, dan Tadubun. Marga Renjaan tidak mudah memberikan ijin kepada Marga Jamlean dan Marga  Wara  untuk  menguasai  tanah,  kedua  marga  tersebut  harus  di  uji  apakah  benar maksud  kedatangan  mereka  ke Ohoi Sathean  ini  baik  atau  membawa  maksud  jahat. Setelah di anggap kedua marga tersebut tidak membawa maksud jahat, maka tuan tanah (Marga  Renjaan)  mengijinkan  mereka  untuk  menetap  di Ohoi Sathean  dan  memiliki bidang tanah.

## 2. Pembagian Tanah oleh Marga Renjaan
Marga  Renjaan  membagi  masing - masing  6  (enam)  petak  bidang  tanah  kepada Marga  Jamlean  dan  Marga  Wara  yang  berlokasi  di  luar  perkampungan  dan  berada  di perbatasan  antara Ohoi Sathean  dengan Ohoi yang  bersebelahan.  Hal  ini  dimaksudkan agar  kedua  marga  tersebut  dapat  menjaga  batas  tanah  dengan Ohoi yang  bersebelahan dengan Ohoi Sathean.  Pembagian  tanah ini  sekaligus menjadi  milik  marga Jamlean  dan marga Wara.
Setelah  kedua  marga  tersebut  memperoleh  tanah  dari  Tuan  Tanah,  mereka  dapat memberikan  tanah  tersebut  untuk  dikuasai  dan  dimiliki  oleh  anak  cucu.  Pembagian tanah  oleh  kepala  Marga  terlebih  dahulu  dibagi  kepada  marga  yang  sama  yang  mem - butuhkan tanah. Jika terdapat marga lain yang membutuhkan tanah untuk membangun rumah atau membuka lahan untuk berkebun, terlebih dahulu harus meminta ijin kepada Kepala Marga yang menguasai tanah tersebut dan harus mengetahui Tuan Tanah dalam hal  ini  kepala  Marga  Renjaan.  Didalam  area  perkampungan Ohoi Sathean,  bagi masyarakat Ohoi Sathean  yang  ingin  menguasai  sebidang  tanah  untuk  membangun Rumah Tinggal harus terlebih dulu ijin kepada Marga Renjaan sebagai Tuan Tanah yang kemudian harus meminta ijin kepada kepala marga dan Kepala Ohoi . Penguasaan tanah di Ohoi Sathean meskipun telah dibagi kepada Marga lainnya, jika terdapat masyarakat pendatang yang ingin menguasai sebidang tanah pada petuanan milik salah satu marga, maka  harus  meminta  ijin  kepada  Kepala  Marga  yang  menguasai  tanah  pertuanan  ter -
18 Priska Irvine Loupatty, Julius Sembiring, Ahmad Nashih Luthfi
sebut  dan  juga  meminta  ijin  kepada  Marga  Renjaan  selaku  tuan  tanah.  Bidang - bidang tanah  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  adat Ohoi Sathean  tentunya  diberikan  oleh  tuan tanah  (Marga  Renjaan)  dengan  bukti  berupa  surat  alas  hak  yang  ditandatangani  oleh Tuan  Tanah  dengan  disaksikan  oleh  para  Kepala  Marga  yang  turut  menandatangani surat tersebut dan mengetahui Orong Kay .

## 3. Penguasaan dan pemilikan tanah di Ohoi Sathean
Penguasaan  dan  pemilikan  tanah  oleh  masyarakat  adat Ohoi Sathean  bergantung kepada  ijin  yang  diberikan  oleh  Kepala  Marga  dan  Tuan  Tanah,  jika  hanya  diijinkan untuk dikuasai maka tanah tersebut hanya dikuasai saja dan tidak dapat disertipikatkan. Akan tetapi jika diijinkan untuk dimiliki, maka tanah tersebut oleh pemilik tanah dapat disertipikatkan.  Pada  umumnya  masyarakat  adat Ohoi Sathean  diberikan  ijin  untuk memiliki  tanah,  sehingga  mereka  dapat  mendaftarkan  tanah  tersebut  untuk  memiliki sertipikat  hak  atas  tanah  yang  tentunya  dengan  ijin  dari  Tuan  Tanah.  Hampir  seluruh bidang  tanah  di  wilayah Ohoi Sathean  sudah  bersertipikat.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari banyaknya jumlah sertipikat yang telah terbit di Ohoi Sathean. Tidak hanya permohonan sertipikat secara individu (inisiatif masyarakat) terdapat juga program pemerintah yaitu Prona  dan  PTSL  yang  telah  dilaksanakan  di Ohoi Sathean.  Kepala Ohoi dan  perangkat Ohoi juga para pemangku adat menyambut baik pelaksanaan kegiatan sertipikat hak atas tanah.  Kesadaran  masyarakat  yang  sangat  tinggi  terhadap  kegiatan  pendaftaran  tanah dan  juga  respon  yang  sangat  baik  terhadap  program  pemerintah  melalui  PRONA  dan PTSL sehingga hampir setiap bidang tanah di Ohoi Sathean telah bersertipikat. Hal ini tak lepas  dari  dukungan  Para  Pemangku  Adat  yang  mengijinkan  tanah  tersebut  dikuasai secara  penuh  oleh  masing - masing  pemilik  tanah  meskipun  pada  awalnya  merupakan milik  bersama  Marga  dan  Milik  Tuan  Tanah.  Salah  satu  alasan  tanah  tersebut  dibagi menjadi  pemilikan  individu  yaitu  bahwa  para  kepala  Marga  menginginkan  anak  cucu mereka  bisa  memiliki  tanah  sebagai  tempat  mereka  untuk  melangsungkan  kehidupan dan untuk bercocok tanam.
Dalam  hal  penguasaan dan  pemilikan  tanah  di Ohoi Sathean,  masih  dikuasai  dan dimiliki  oleh  masyarakat  adat Ohoi Sathean,  orang  lain  selain  masyarakat  adat Ohoi Sathean sampai saat ini belum ada yang menguasai dan memiliki tanah di Ohoi Sathean. Selain  itu  juga,  transaksi  jual  beli  tanah  antara  masyarakat  adat Ohoi Sathean  dengan dengan orang lain di luar masyarakat adat Ohoi Sathean tidak diijinkan oleh tuan tanah, Para Kepala Marga, dan Kepala Ohoi . Alasan tidak diijinkannya orang luar (masyarakat diluar  masyarakat  adat Ohoi Sathean)  untuk  menguasai  dan  memiliki  tanah  di Ohoi Sathean  yaitu  Para  Kepala  Marga  tidak  ingin  tanah  yang  mereka  kuasai  sejak  para
Keragaman Sistem Hukum Pertanahan Lokal Terhadap Pendaftaran Tanah... 19 leluhur  beralih  ke  masyarakat  luar  yang  bukan  masyarakat  adat Ohoi Sathean,  hal  ini juga menyangkut kehidupan anak cucu mereka di masa mendatang. Para Kepala Marga ingin supaya anak cucu mereka di masa mendatang masih mendapatkan sebidang tanah untuk kehidupan mereka.
Berdasarkan  pembahasan  berkaitan  dengan  sistem  hukum  pertanahan  lokal  yang berlaku di kedua Ohoi , maka penulis merangkumnya kedalam tabel berikut:
Tabel 2. Keragaman Sistem Hukum Pertanahan Lokal di Ohoi Ngabub dan Ohoi Sathean
Sumber: Hasil Wawancara

## I. Penutup

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa:
a. Kegiatan  PTSL  yang  dilaksanakan  pada tahun  2017 lalu  di Ohoi Sathean merupa- kan kegiatan PTSL - UKM yang diikuti sebanyak 50 peserta mendapatkan tanggap - an  yang  baik  dari  Perangkat Ohoi dan  masyarakat  adat Ohoi Sathean  sehingga pelaksanaan  PTSL  di Ohoi Sathean  berjalan  dengan  lancar.  Berbeda  dengan Ohoi Sathean, perangkat Ohoi Ngabub menolak untuk dilakukan kegiatan PTSL.
No Aspek Ohoi Ngabub Ohoi Sathean 1 Sejarah tanah adat Sejak awal dikuasai secara bersama - sama oleh Marga Kasihiuw, Marga Renwar- in dan Marga Letsoin Awalnya hanya dikuasai oleh satu Marga yaitu Marga Renjaan se- bagai tuan tanah,kemudian dibagi - bagi kepada 6 marga lainnya 2 Penguasaan dan pemilikan tanah Tanah adat dikuasai oleh masing - masing masyara- kat adat diatas kepemilikan bersama oleh masyarakat adat Ohoi Ngabub Masing - masing masyarakat adat Ohoi Sathean sudah memiliki bi- dang tanah adat secara individual yang diberikan ijin oleh pemilik tanah maupun Marga Renjaan se- bagai tuan tanah. 3 Penguasaan tanah oleh warga pen- datang Diberikan kepada warga pendatang yang berasal dari Kepulauan Kei Besar untuk dikuasai Sampai saat ini belum ada warga pendatang yang menguasai dan memiliki tanah adat 4 Peralihan Hanya boleh dialihkan kepada Marga yang sama Dapat dialihkan kepada orang lain sesuai keinginan pemilik tanah ka- rena masing - masing sudah mem- iliki tanah adat secara individual
20 Priska Irvine Loupatty, Julius Sembiring, Ahmad Nashih Luthfi
b. Pelaksanaan PTSL di Ohoi Ngabub dan Ohoi Sathean mendapatkan tanggapan yang berbeda  dari  perangkat ohoi maupun  masyarakat  adat  disebabkan  oleh  sistem hukum pertanahan lokal yang berlaku di kedua ohoi tersebut.
c. Sistem  hukum  pertanahan  lokal  yang  berlaku  di Ohoi Sathean  yaitu  kewenangan marga Renjaan sebagai tuan tanah membagikan tanah adat kepada marga Jamlean, Warawarin,  Warayaan,  Ikanubun,  Fangohoi,  dan  Tadubun  yang  berada  di Ohoi Sathean sehingga masing - masing marga berhak untuk membagikan tanah tersebut kepada  anak  cucu  sehingga  sudah  sejak  awal  kepemilikan  tanah  di Ohoi Sathean yaitu secara individual. Sedangkan sistem hukum pertanahan lokal yang berlaku di Ohoi Ngabub yaitu seluruh marga patuh kepada ketetapan kepemilikan tanah ber- sama. Artinya  masyarakat  adat Ohoi Ngabub  menguasai  tanah  secara individu  di atas kepemilikan bersama.

## 2. Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti ingin memberikan be- berapa saran, yaitu:
a. Menyadari  bahwa kepemilikan  tanah di Ohoi Ngabub  bersifat  komunal  sebaiknya Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Maluku  Tenggara  melakukan  kegiatan  PTSL  pada Kluster 3. Sehingga permasalahan penolakan terhadap kegiatan pendaftaran tanah di Ohoi Ngabub dapat terselesaikan
b. Pemerintah  daerah  dalam menyelesaikan  permasalahan  pendaftaran  tanah  komu- nal,  seharusnya  melakukan  penetapan  masyarakat  adat  di  Kabupaten  Maluku Tenggara melalui kegiatan IP4T sehingga dapat mempermudah proses pendaftaran tanah komunal oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara.
c. Supaya  sistem  hukum  pertanahan  lokal  yang  berlaku  di Ohoi Sathean  dan Ohoi
Ngabub  dapat  tetap  terjaga  eksistensinya,  sebaiknya  dituangkan di  dalam  bentuk peraturan ohoi tertulis sehingga sistem hukum pertanahan lokal tidak hanya dalam bentuk lisan saja.

## DAFTAR PUSTAKA
Ayu,  Bumi  2016,  Perlindungan  Hukum  Hak  Milik  atas  Tanah “ Hawear  Balwirin ’ terhadap Tanah Adat Larvul Ngabal Masyarakat Adat Kei di Ohoi (Desa) Wain Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara, Skripsi , Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggu Universitas Tanjungpura.
Keragaman Sistem Hukum Pertanahan Lokal Terhadap Pendaftaran Tanah... 21
Laksono  &  Topatimasang  (eds.)  2004, Ken sa faak: benih - benih perdamaian dari Kepulauan Kei , INSIST Press, Yogyakarta.
Soesandireja 2014, ‘ Larvul Ngabal: Hukm Adat Masyarakat Kei ’, diposting 29 Desember 2014, diakses tanggal 09 Juli 2018, http://www.wacana.co/2014/12/larvul - ngabal - hukum - adat - masyarakat - kei/
Sumardjono,  Maria  SW  2001, Kebijakan  pertanahan  antara  regulasi  dan  implementasi ,  PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
Wiratraman, HP 2008, ‘ Penelitian Sosio - Legal dan Konsekuensi Metodologisnya ’, diakses pada  tanggal  07  Juli  2018,  https://herlambangperdana.files.wordpress.com/ 2008/06/penelitian - sosio - legal - dalam - tun.pdf .
Widowati,  DA,  Luthfi,  AN,  Guntur  IGN  2014, ‘ Pengakuan  dan  perlindungan  hak  atas tanah masyarakat hukum adat di kawasan hutan ’, STPN Press, Yogyakarta.

## Peraturan Perundangan
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala  BPN  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Ratschaap dan Ohoi