## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE TERHADAP LOWONGAN KERJA (Studi Kasus No. Perkara 1470/pid.B/2022/PN Sby)
Martianus Dirman 1 , Vieta Imelda Cornelis 2 1,2 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya Email: royalcenzo@gmail.com

## ABSTRACT
The rise of online fraud has now entered an alarming level. To solve this problem, it is necessary to know what are the factors that cause criminal acts of fraud and the efforts made by law enforcement officials  in  tackling  criminal  acts  of  fraud.  This  research  method  is  Normative  Juridical  by  using secondary  and  primary  data.  Factors  causing  the  occurrence  of  Fraud  are  influenced  by  economic, environmental, socio-cultural factors, the ease of committing online fraud crimes, the minimal risk of being  caught  by  the  authorities.  To  prevent  crime,  preventive  measures  can  be  taken,  namely carrying  out  counseling  activities,  increasing  supervision  of  product  sales,  and  providing  appeals through the media. In addition, repressive efforts can be made in the form of prosecution efforts and the application of punishment for perpetrators as well as coaching efforts by correctional institutions. Other  efforts  that  buyers  can  make  are  choosing  a  clear  website,  looking  at  pictures  and  prices carefully, paying attention to payment methods.
Keywords: Online Fraud, Crime, Preventive Efforts, Repressive Efforts

## ABSTRAK
Maraknya Penipuan Online sekarang ini telah masuk ke dalam taraf yang mengkhawatirkan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut maka harus diketahui apa saja factor yang menyebabkan terjadinya tindak  pidana  penipuan  serta  upaya  yang  dilakukan  aparat  penegak  hukum  dalam  menanggulangi tindak  pidana  penipuan. Metode  penelitian  ini  adalah  Yuridis  Normatif  dengan  menggunakan  data sekunder  dan primer. Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Penipuan dipengaruhi  oleh  faktor ekonomi,  lingkungan,  sosial  budaya,  mudahnya  melakukan  kejahatan  penipuan  online,  minimnya resiko tertangkap oleh pihak berwajib. Untuk mencegah terjadinya kejahatan dapat dilakukan upaya preventif yakni melaksanakan kegiatan penyuluhan, meningkatkan pengawasan terhadap penjualan produk, dan memberikan himbauan melalui media. Selain itu dapat dilakukan upaya represif berupa upaya  penindakan  dan  penerapan  hukuman  bagi  pelaku  serta  upaya  pembinaan  oleh  lembaga pemasyarakatan.  Upaya  lain  yang  dapat  dilakukan  pembeli  adalah  memilih  website  yang  jelas, melihat gambar dan harga dengan teliti, memperhatikan cara pembayaran.
Kata Kunci: Penipuan Online, Tindak Pidana, Upaya Preventif, Upaya Represif

## PENDAHULUAN
Tinjauan  berasal  dari  kata  tinjau  yang  artinya  mempelajari  dengan  cermat.  Kata tinjau mendapat akhiran “–an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Tinjauan yuridis  berasal  dari  kata  “tinjauan”  dan  “yuridis”.  Pengertian  kata  tinjauan  dapat  diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.
Tinjauan  yuridis  dapat  diartikan  sebagai  kegiatan  pemeriksaan  yang  teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu  menurut  atau  berdasarkan  hukum  dan  undang-undang.  Menurut  kamus  besar bahasa  Indonesia,  pengertian  tinjauan  adalah  mempelajari  dengan  cermat,  memeriksa (untuk  memahami),  pandangan,  pendapat  (sesudah  menyelidiki,  mempelajari,  dan sebagainya).
Pengertian Tinjauan Yuridis menurut hukum pidana, adalah dapat disamakan dengan mengkaji  hukum  pidana  materil  yang  artinya  kegiatan  pemeriksaan  yang  teliti  terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan - tindakan mana yang dapat  dihukum,  delik  apa  yang  terjadi,  unsur  -  unsur  tindak  pidana  terpenuhi,  serta  siapa pelaku  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  terhadap  tindak  pidana  tersebut  dan  pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana apa saja.
Penipuan online merupakan kejahatan yang marak terjadi saat ini. Pengguna internet yang semakin meningkat ternyata membuka kesempatan yang lebih besar bagi para penipu online  untuk  mendapatkan  uang  atau  keuntungan  dari  internet.  Ada  banyak  sekali pengguna internet yang mencari peluang melalui bisnis online, dan ini memberikan ide bagi para  scammer  (pelaku  penipuan  berbasis  online)  untuk  meraup  keuntungan.  Ada  banyak modus  penipuan  di  dunia  maya,  mulai  dari  toko  online  hingga  penawaran  bisnis  online. Penipuan  yang  berkedok  bisnis  online  dapat  tersamar  dengan  sangat  baik,  bahkan  orang yang sudah sering bermain internet tidak sadar bahwa dia sedang tertipu.
Penipuan bisnis online bisa dilakukan dengan berbagai modus, berikut ini beberapa modus  yang  biasa  digunakan  oleh  pelaku  untuk  menjerat  korbannya  seperti  melakukan modus  penipuan  bisnis  online  berupa  pembajakan  akun.  Biasanya  pelaku  akan  membajak akun-akun  yang  dianggap  menguntungkan,  seperti  akun  media  sosial  tokoh  ternama.  Jika sudah mampu dibajak maka aksi penipuan bisa dilancarkan dengan menggunakan akun dari seseorang  yang  terkenal  sehingga  mudah  dipercaya  saat  ditawari  produk,  atau  yang  lebih parah disuruh mentransfer sejumlah uang. Modus penipuan bisnis online yang paling sering dijumpai  pada  saat  bertransaksi  seperti  barang  yang  tidak  4  terkirim  atau  tidak  sampai  ke penerima,  atau  barang  yang  sampai  kepada  konsumen  tidak  sama  dengan  barang  yang diperjual-belikan. Terdapat kasus di Jakarta yang melibatkan salah satu toko online besar di
Indonesia yakni Lazada yang diduga melakukan penipuan online, yang mana si pembeli tidak mendapatkan barang yang sesuai dengan barang yang dibelinya.
Perkembangan  teknologi  saat  ini  telah  mengalami  perkembangan  yang  kian  pesat dalam  interaksi  masyarakat,  yakni  interaksi  bisnis,  ekonomi  sosial  serta  budaya.  Teknologi internet saat ini telah banyak memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat, industri maupun pemerintah. Hadirnya teknologi internet telah menunjang efisiensi serta efektifitas bagi  masyarakat  dalam  sarana  komunikasi,  interaksi,  dan  sebagai  sarana  komunikasi  bagi masyarakat.  Teknologi  internet  khususnya  komunikasi  dapat  digunakan  sebagai  alat  untuk berbisnis  bagi  masyarakat.  Namun  dalam  teknologi  internet  yang  semakin  canggih  dan memadai  ini  banyak  pihak-pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab  yang  memanfaatkan teknologi  untuk  suatu  hal  yang  merugikan  bagi  banyak  orang,  contohnya  bentuk  tindakan yang terencana dan bertujuan untuk mendapatkan uang dengan cara memberikan informasi palsu atau membohongi orang lain.
Kemajuan  kajian  tentang  korban  tindak  pidana  penipuan  ini  telah  mendorong meningkatnya kesadaran perlunya jaminan kepastian hukum dan Pasal 28 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  kepentingan korban  tindak  pidana  penipuan.  Perkembangan  dalam  skala  global  ini  berdampak  pada kebijakan  hukum  nasional  yang  ditindaklanjuti  dengan  dikeluarkannya  berbagai  aturan hukum  tersebut  di  atas.  Perkembangan  saat  ini  menandakan  mulai  bergesernya  orientasi hukum  dan  sistem  pidana  sehingga  kemudian  tidak  hanya  memperhatikan  hak  dan kepentingan  pelaku  tindak  pidana,  tetapi  juga  memberikan  perhatian  pada  hak  dan kepentingan korban tidak pidana penipuan.
Penipuan melalui internet atau penipuan berbasis online merupakan kejahatan yang marak  terjadi  saat  ini.  Pengguna  internet  yang  semakin  meningkat  ternyata  membuka kesempatan  yang  lebih  besar  bagi  para  penipu  online  untuk  mendapatkan  uang  atau keuntungan  dari  internet.  Ada  banyak  sekali  pengguna  internet  yang  mencari  peluang melalui bisnis online, dan ini memberikan ide bagi para scammer (pelaku penipuan berbasis online) untuk meraup keuntungan.
Berdasarkan  hal  tersebut  peneliti  akan  melakukan  penelitian  yang  berjudul “ Tinjauan  Yuridis Terhadap  Putusan Tindak  Pidana  Penipuan  Online  Terhadap  Lowongan Kerja (Studi  Kasus  No.  Perkara  1470/pid.B/2022/PN  Sby) ” .  Tujuan  penelitian  ini  adalah
untuk:  1)  Bagaimanakah  penerapan  hukum  pidana  terhadap  tindak  pidana  penipuan berdasarkan  Putusan  No.1470/Pid.B/2022/PN.Sby,  2)  Bagaimanakah  pertimbangan  hakim dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap  tindak  pidana  penipuan  dalam  Putusan No.1470/Pid.B/2022/PN.Sby dan 3) Faktor-faktor penghambat dalam Putusan No.1470/Pid.B/2022/PN.Sby.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan  berdasarkan  bahan  hukum  utama  dengan  cara  meneelah  teori-teori,  konsep- konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode penelitian ini merupakan pendekatan yang berada pada ranah yuridis dan  normatif.  Metode  Yuridis  Normatif  yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  berdasarkan hukum  utama  dengan  cara  menelaah  teori-teori,  konsep-konsep,  asas-asas  hukum,  serta peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta yang terjadi dilapangan yang berhubungan dengan penelitian ini
Penelitian  menggunakan  sumber  data  berupa  data  primer  ( primary  data )  dan  data sekunder  ( secondary  data ).  Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  langsung  dari  Hakim pengadilan Negeri Surabaya dengan cara melakukan wawancara kepada Narasumber untuk mendapatkan data yang dilakukan dalam penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni  melakukan  studi  dokumen  dan  literature-literature,  pandangan-pandangan,  doktrin dan asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, meliputi: a) Bahan Hukum Primer yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  dijadikan  sebagai  sumber  utama  dan  isinya  mempunyai kekuatan  mengikat  dengan  permasalahan  yang  akan  di  teliti,  b)  Bahan  Hukum  Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku tentang  hukum  pidana,  buku  tentang  fidusia,  tindak  pidana  penggelapan,  dan  hasil-hasil penelitian  dan  c)  Bahan  Tersier  (dimasukin  bahan  non  hukum)  yaitu  bahan  yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Bahasa Indonesia.
Teknik  pengumpulan  data  peneli  dilakukan  dengan  melakukan  studi  kepustakaan yaitu prosedur yang dilakukan dengan serangkain kegiatan seperti membaca, menelaah dan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol.3 No.3 September - Desember 2023
mengutip  dari  buku-buku  literature  yang  berkaitan  dengan  penulisan  hukum  tentang pengertian  tindak  pidana,  unsur-unsur  tindak  pidana,  jenis-jenis  tindak  pidana  dan  lain sebagainya.  Sedangkan  metode  analisa  data  dilakukan  dengan  menggunakan  metode deskriptif  kualitatif.  Data  tersebut  dinyatakan  dalam  bentuk  uraian-uraian  dan  disusun secara sistematis dengan cara menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu cara berpikir mulai dari hal yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus dan setelah diseleksi dilihat kesusaian dengan ketentuan yang berlaku selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh gambaran atas jawaban mengenai pertanggungjawaban.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN KHUSUSNYA DALAM PUTUSAN No.1470/Pid.B/2022/PN Sby
Hakim  dalam  memeriksa  perkara  pidana,  berupaya  dan  mencari  dan  membuktikan kebenaran  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  dalam  persidangan,  serta  memegang teguh  pada  surat  dakwaan  yang  dirumuskan oleh  penuntut  umum,  apabila  surat dakwaan yang dirumuskan penutut umum, apabila surat dakwaan tersebut terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka hakim akan sulit untuk mempertimbangkan dan menilai serta menerapkan ketentuan pidana dalam perkara pidana tersebut.
Suatu tindak pidana menimbulkan suatu bencana bagi korbannya dimana selalu ada hal  yang  mendasari  (sebab)  dengan  melahirkan  suatu  akibat.  Pada  penjelasan  dengan menggunakan  logika  deduktif,  tindak  pidana  sebagai  pertanggung  jawaban  yang  diberikan atas perbuatannya.
Berdasarkan kasus penipuan online yang ada pada Putusan Pengadilan Negri Nomor 1470/pid.B/2022/PN  Sby  maka  isi  dari  dakwaan  penutut  umum  terhadap  kasus  tersebut dibacakan  dihadapan  persidangan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negri  Surabaya,  dengan  isi pokok  sebagai  berikut:  a)  Bahwa  dalam  dakwaan  terdakwa  didakwa  tindak  pidana sebagaimana  diatur  dan  diancam  tindak  pidana  Pasal  378  KUHP  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  tentang  penipuan  dengan  unsur-unsurnya  sebagai  berikut:  a)  Dengan maksud  untuk  menguntungkan  diri  secara  melawan  hukum,  yaitu  terdakwa  menyuruh saksi Lia  Herlina  Sari, untuk  membeli  materai  di  Alfamart  yang  beralamat  di  jalan,  Pabean Sedati  Sidoarjo  untuk  membeli  materai  dengan  berboncengan  Sepeda  Motor  Yamaha  N-
MAX  2DP  tahun  2015  warna  merah  Nopol.  L-4460-ZZ  Noka.  MH3SG3120FK023974  Nosin. G3E4E0054520 STNK An. Agus Mulyadi Alamat, Griya Benowo Indah II Blok Q-10 Surabaya, milik saksi Lia Herlina Sari, dengan posisi terdakwa yang membonceng saksi dengan alasan terdakwa  membawa  mobil  lagi  di  parkir  dikarenakan  posisi  jalan  lagi  macet,  sehingga saksi Lia Herlina Sari percaya dan  menyerahkan kunci Sepeda Motor beserta STNK kepada terdakwa untuk terdakwa membonceng saksi menuju Alfamart, lalu pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan diatas kemudian masuk untuk membeli materai sedangkan terdakwa menunggu  di  Sepeda  Motor  Motor  setelah  selesai  membeli  materi  saksi  kemudian  keluar dan  melihat  Sepeda  Motor  yang  dibawa  terdakwa  sudah  tidak  ada  kemudian  saksi  lalu melihat  di  CCTV  Alfamart  dan  ternyata  terdakwa  sudah  membawa  Sepeda  Motor  saksi. Selanjutnya saksi Lia Herlina Sari, melaporkan kepada pihak Kepolisian untuk dip roses lebih lanjut  dan  selanjutnya  awalnya   saksi  Heny  Puspitasari  mengenal  terdakwa  Jadi  Purwo Raharjo  Bin  Sujarwo  (Alm)  melalui  Inbox  FaceBook  dan  terdakwa  menawarkan  pekerjaan kepada  saksi   Heny  Puspitasari  kemudian  mereka  saling  bertukar  nomor  telepon  dan sepakat  bertemu  pada  hari  Sabtu   tanggal  19  Februari  2022  sekira  Jam  15.00  WIB  di  Cafe ZYBRICK  beralamat di jalan Siwalankerto No.120 B  Surabaya.
b)  Menggerakkan  orang  untuk  menyerahkan  barang  sesuatu  dan  c)  Dengan menggunakan salah satu upaya penipuan (dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan). Dalam kasus ini karena saksi korban percaya  dengan  perkataan  terdakwa,  saksi  korban  menuruti  kehendak  terdakwa  untuk. langsung diajak ke lantai dua oleh terdakwa  setelah mengobrol tentang pekerjaan terdakwa mengeluarkan Form pekerjaan  untuk di isi oleh saksi Heny Puspitasri setelah saksi mengisi Form pekerjaan tersebut terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat  warna Putih Biru No.Pol  L  4654  WA  tahun  2017   Noka  MH1JM2116HK421-730  Nosin  JM21E1412025  milik saksi  Heny  Puspitasari   dengan  alasan  terdakwa  akan  mengambil  Laptop  miliknya  dan mengambil baju seragam dan karena percaya akhirnya saksi Heny Puspitasari memberikan kunci kontak sepeda motor miliknya  kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengajak saksi Amanda Diva Amalia ikut bersama terdakwa.
c)  Dengan  menggunakan  salah  satu  upaya  penipuan  (dengan  memakai  nama  palsu atau  martabat  palsu, dengan  tipu  muslihat,  ataupun  rangkaian  kebohongan).  Maka  bahwa selanjutnya,  saksi  korban  Lia  Herlina  Sari  awalnya  menerima  pesan  FB  dari  terdakwa  yang
mengaku bernama samaran Ervandi dengan ( Goes Healing ) grup loker sekitaran Surabaya untuk  menawarkan  pekerjaan  sebagai  kasir  /  waitress  di  resto  wilayah  Sidoarjo,  dan mengaku  sebagai  pemilik  Resto  Joglo,  selanjutnya  saksi Lia  Herlina  Sari, berminat  atas tawaran  terdakwa  dan  meminta  nomor  WA  saksi Lia  Herlina  Sari, lalu  terdakwa menawarkan  pekerjaan  sebagai  admin  yang  pusatnya  di  Rumah  Makan  Resto  Joglo  Rss bypass  Juanda  Sidoarjo,  dan  terdakwa  menyuruh  saksi Lia  Herlina  Sari, untuk  membuat lamaran  pekerjaan  untuk  persiapan  interview  dan  tes  kemudian  terdakwa  menyuruh saksi Lia  Herlina  Sari, untuk  datang  ke  Foster  Puri  Surya  Jaya  Gedangan  pada  hari  Sabtu tanggal,  05  Pebruari  2022  dan  setelah  saksi Lia  Herlina  Sari, tiba  di  Foster  Puri  Surya  Jaya Gedangan  lalu  terdakwa   menyarankan  untuk  pindah  kelokasi  di  Starbuck  Puri  Surya  Jaya selanjutnya saksi Lia Herlina Sari, datang ke kelokasi  Starbuck Puri Surya Jaya dan bertemu dengan terdakwa dengan nama samara Ervandi selanjutnya saksi Lia Herlina Sari, menyerahkan  surat  lamarannya  lalu  terdakwa  menginterview  dan  bertanya  kepada saksi Lia Herlina Sari, apakah membawa materai dan dijawab tidak membawa.
Berdasarkan  kasus  tersebut,  tuntutan  penutut  umum  yang  dibacakan  didepan persidangan  Pengadilan  Negri  Surabaya,  maka  dasarnya  kepada  Majelis  Hakim  yang memeriksa  dan  mengadili  agar  memutuskan  a)  Menyatakan  terdakwa JADI  PURWO RAHARJO  Bin  SUJA  RWO telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan tindak  pidana  “PENIPUAN”,  b)  Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  berupa  pidana penjara  selama  2  (dua)  Tahun  dikurangi  selama  terdakwa  berada  dalam  tahanan  dan dengan  perintah  supaya  terdakwa  tetap  ditahan,  c)  Menyatakan  barang  bukti  berupa  : 1 unit  Sepeda  Motor  Yamaha  N  MAX  2DP  Tahun  2005warna  merah  No  Pol  L-4460-ZZ,  Noka MH3SG3120FK023974  ,  Nosin  G3E4E0054520  serta  STNKnya  dan  BPKBnya,  1  buah  CD-R rekaman CCTV, 1 buah kemeja lengan panjang kotak kotak warna hitam kombinasi abu abu, 1 pasang plat nomer kendaraan R2 L-4460-ZZ. - 1 pasang plat nomor kendaraan asli Nopol L- 4654-WA,  1  buah  helmet  warna  hitam,  1  buah  BPKB  Asli  Nomor  N-03387003.  -  1  lembar surat  dari  lising  PT.  JACCS  MPM  Finance  (FIF),  2  lembar  fotocopy  BPKB  Legalisir  Sepeda Motor  R2  Honda  Al  New  Scoopy  tahun  2019  No  Pol  L-5791-II  dan  1  kunci  serep  Sepeda Motor  R2  Honda  Al  New  Scoopy  tahun  2019  No  Pol  L-5791-II dan  d)  Menetapkan  agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).
Dasar  penerapan  ketentuan  pidana  oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negri  Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada dasarnya adalah sebagai berikut : a) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, b) Menggerakan orang untuk  menyerahkan  barang  sesuatu  dan  c)  Dengan  menggunakan  salah  satu  upaya penipuan (dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan).
Majelis  hakim  berpendapat,  bahwa  penuntut  umum  telah  berhasil  membuktikan dakwaannya  oleh  karenanya  terdakwa  dinyatakan  bersalah  dan  harus  pula  dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahanya berdasarkan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Majelis  hakim  menerapkan  ketentuan  berupa  pidana  penjara  selama  2  (dua)  Tahun dikurangi  selama  terdakwa  berada  dalam  tahanan  dan  dengan  perintah  supaya  terdakwa tetap ditahan.
Berdasarkan  posisi  kasus  sebagaimana  telah  diuraikan  diatas,  maka  dapat disimpulkan  telah  sesuai  dengan  ketentuan  baik  hukum  pidana  formil  maupun  hukum pidana  materil  dan  syarat  dapat  dipidananya  seorang  terdakwa,  hal  ini  didasarkan  pada pemeriksaan  dalam  persidangan,  alat  bukti  yang  diajukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum, termasuk  didalamnya  keterangan  saksi  yang  saling  berkesesuaian  ditambah  keterangan terdakwa  mengakui  secara  jujur  perbuatan  yang  dilakukannya.  Oleh  karena  itu,  Majelis Hakim  Pengadilan  Negri  Surabaya  menyatakan  bahwa  unsure  perbuatan  terdakwa  telah mecocoki rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.
Berkaitan  dengan  masalah  diatas,  penulis  melakukan  kajian  pustaka  melalui Pengadilan Negeri Surabaya ( Juli 2022) yang mengatakan: a) Bahwa penerapan ketentuan pidana  terhdap  terdakwa  diliat  dari  tuntutan  penutut  umum  didalam  surat  dakwan  dan KUHP yang dilanggar oleh terdakwa, dalam hal ini Jadi Purwo Raharjo Bin Suja Rwo (Alm), b) Adapun  efektifitas  penjatuhan  sanksi  terhadap  tindak  pidana  Penipuan  dalam  Putusan perkara  Nomor  1470/pid.B/2022/PN  Sby  adalah  menurut  I  KETUT  SUARTA,  S.H.    (25  juli 2022)  yang  mengatakan  bahwa  :  Menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa  dengan  pidana penjara selama 2 (dua) Tahun agar terdakwa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, c) Pemidanaan  suatu  proses.  Sebelum  proses  ini  berjalan,  peran  Hakim  sangat  penting.  Ia mengkongkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Jadi pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaiakan konflik
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol.3 No.3 September - Desember 2023
atau  pertentangan  dan  juga  mendatangkan  rasa  damai  dalam  masyarakat.  Karena pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenakan merendahkan martabat manusia melainkan hanya memberi efek jera.
Uraian  diatas  diperkuat  oleh  salah  seorang  Hakim  I  KETUT  SUARTA,  S.H.  pada Pengadilan  Negri  Surabaya  yang  menyatakan  sebagai  berikut  “Tujuan  Hakim  memberikan sanksi  pidana  kepada  terpidana  yaitu  agar  terpidana  tidak  lagi  mengulangi  perbuatannya. Seperti  yang  telah  diketahui  bahwa  tujuan  peminadaan  bukannlah  sebagai  sarana  balas dendam,  yang  memandang  pidana  sebagai  nestapa  yang  dikenakan  kepada  pembuat melakukan  suatu  tindak  pidana.  Hal  ini  disebabkan  tujuan  pemidanaan  mengalami perkembangan kearah rasional.”

## PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
Konsekuensi  dengan  adanya  Hukum  dalam  keputusan  hakim  harus  mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata  melainkan,  persoalan  keadilan  biasanya  dihubungkan  dengan  kepentingan individu  para  pencari  keadilan,  dan  itu  berarti  keadilan  menurut  hukum  sering  diartikan dengan  sebuah  kemenangan  dan  kekalahan  oleh  pencari  keadilan.  Penting  kiranya  untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat abstrak, tergantung pada sisi mana kita memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan 58 tujuan hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga rasa keadilan.
Berdasarkan  kasus  pada  putusan  perkara  Nomor  1470/pid.B/2022/PN  Sby menyatakan pertimbangan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negri  Surabaya  yang  memeriksa  dan mengadili perkara ini pada dasarnya sebagai berikut a) Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Alfamart Jalan Raya Pabean No.71-A Sedati  Sidoarjo  atau  setidak-tidaknya  pada  suatu  tempat  yang  masih  termasuk  dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sepeda motor Honda  Beat  warna putih biru No.Pol L 4654 WA tahun  2017  Noka  MH1JM2116HK421-730  Nosin  JM21E1412025 yang  seluruhnya  atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi Lia Herlina Sari.
Selain itu dinyatakan bahwa benar saat itu terdakwa mengaku sebagai pemilik Resto Joglo , yang  membutuhkan  tenaga  kerja.  Dengan  berkas  perkara  yakni  Barang  bukti berupa1(satu)  unit  Sepeda  Motor  Yamaha  N  MAX  2DP  Tahun  2005warna  merah No  Pol  L- 4460-ZZ, Noka MH3SG3120FK023974 , Nosin G3E4E0054520 serta STNKnya dan BPKBnya, 1 buah  CD-R  rekaman  CCTV,  1  buah  kemeja  lengan  panjang  kotak  kotak  warna  hitam kombinasi  abu  abu,  1  pasang  plat  nomer  kendaraan  R2  L-4460-ZZ.  -  1  pasang  plat  nomor kendaraan asli Nopol L-4654-WA, 1 buah helmet warna hitam, 1 buah BPKB Asli Nomor N- 03387003. - 1 lembar surat dari lising PT. JACCS MPM Finance (FIF), 2 lembar fotocopy BPKB Legalisir Sepeda Motor R2 Honda Al New Scoopy tahun 2019 No Pol L-5791-II dan 1 kunci serep Sepeda Motor R2 Honda Al New Scoopy tahun 2019 No Pol L-5791-II.
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  dan  keterangan  saling bersesuaian  yang  didukung  pula  dengan  barang  bukti  yang  ada,  maka  Majelis  Hakim berkesimpulan  bahwa  terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  “Penipuan”. Menimbang  bahwa  terdakwa  oleh  Jaksa  Penutut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan : Pertama Pasal  378  KUHP atau,  kedua  Pasal  372  KUHP  tentang  Penipuan.  Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Jaksa Penuntut  Umum  di  susun  secara  alternative  maka  majelis  hakim  akan  memilih  untuk membuktikan  dakwaan  mana  yang  akan  dibuktikan  sesuai  dengan  fakta-fakta  yang terungkap dipersidangan.
Serta menimbang bahwa dalam dakwaan terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana  sebagaimana  diatur  dan  diancam  tindak  pidana  dalam  Pasal  378  KUHP  tentang Penipuan  dengan  pengancaman  unsur-unsurnya  yaitu:  a)  Dengan  maksud  untuk menguntungkan  diri  sendiri  secara  melawan  hukum,  b)  Menggerakan  orang  untuk menyerahkan  barang  sesuatu  dan  c)  Dengan  menggunakan  salah  satu  upaya  penipuan (dengan  memakai  nama  palsu  atau  martabat  palsu,  dengan  tipu  muslihat,  ataupun rangkaian kebohongan).
Berdasarkan  kasus  tersebut  terdapat  hal  yang  memberatkan  yaitu:  a)  Perbuatan terdakwa  meresahkan  masyarakat,  b)  Terdakwa  menjawab  pertanyaan  dengan  berbelit- belit,  c)  Terdakwa  bersikukuh  menyatakan  diri  tidak  bersalah  dan  berkolerasi  dengan  itu pula dan d) Serta terdakwa tidak menunjukan penyesalan atas perbuatan yang didakwakan. Selain  itu  terdapat  hal  yang  meringankan  yaitu  a)  Terdakwa  mengakui  terus  terang
perbuatannya  sehingga    memperlancar  jalannya  persidangan,  b)  Terdakwa  menyesal  dan berjanji  tidak  mengulangi  lagi  perbuatannya  dan  c)  Terdakwa  bersikap  sopan  selama bersidang.
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal memberatkan dan hal-hal yang meringankan  tersebut,  majelis  berpendapat  bahwa  pidana  yang  akan  dijatuhkan  telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil. Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam status tahanan maka lamanya terdakwa dalam status  tahanan  akan  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang  dijatuhkan.  Menimbang, bahwa  karena  terdakwa  berada  dalam  tahanan  dan  agar  terdakwa  tidak  melarikan  diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, maka sudah selayaknya  terdakwa  diperintahkan  untuk  tetap  dalam  tahanan.  Menimbang,  bahwa berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  diatas  maka  hukuman  yang  dijatuhkan sebagaimana  yang  akan  disebutkan  dalam  amar  Putusan  ini  dipandang  telah  setimpal dengan  kesalahan  terdakwa.  Maka  terdakwa  dengan  ini  dijatuhi  hukuman  pidana  penjara selama 2 (dua) Tahun.
Menurut I KETUT SUARTA, S.H., M.H. bahwa perbuatan terpidana berdasarkan alat- alat  bukti  seperti  keterangan-keterangan  saksi  yang  diajukan  serta  fakta-fakta  yang terungkap didalam persidangan, telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana penipuan”. Hal ini  dapat  dinilai  dengan  melihat  dan  mempertimbangkan  perbuatan  terpidana  yang melakukan dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.
Berdasarkan  Pertimbangan  hukum  oleh  hakim  dalam  menjatuhkan  Putusan  harus mencerminkan  rasa  keadilan  masyarakat,  yakni  tidak  hanya  berdasarkan  pertimbangan yuridisnya  tetapi  terdapat  juga  pertimbangan  sosiologinya,  yang  mengarah  pada  latar belakang  terjadinya  kejahatan.  Hakim  dituntut  untuk  mempunyai  keyakinan  dengan mengait keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah serta, menciptakan hukum sendiri  yang  bersendikan  keadilan  yang  tentunya  tidak  bertentangan  dengan  pancasila sebagai sumber dari segala hukum.
Berdasarkasn  Putusan  Nomor  1470/pid.B/2022/PN  Sby,  menyatakan  bahwa terdakwa  atas  nama  JADI  PURWO  RAHARJO  Bin  SUJARWO  (Alm ) terbukti  secara  sah  dan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol.3 No.3 September - Desember 2023
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan. Maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana  penjara  selama  2  (dua)  tahun.  Dengan  demikian  perbuatan  terdakwa  adalah perbuatan  melawan  hukum  dan  tidak  terdapat  alasan  pembenaran,  terdakwa  juga  adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab apa yang dilakukannya melakukan serta  tidak  ada  alasan  pemaaf.  Sehingga  dengan  demikian  Putusan  Hakim  yang  berisikan pemidanaan sudah tepat.
Menurut pendapat penulis, penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim dilakukan sebagai  efek  jera  kepada  pelaku  agar  tidak  mengulangi  perbuatannya  dikemudian  hari. Bahwa  sebelum  menjatuhkan  Putusan  terhadap  terdakwa,  terlebih  dahulu  Majelis  perlu mempertimbangkan  hal-hal  yang  memberatkan  maupun  hal-hal  yang  meringankan terdakwa sehingga Putusan yang akan dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan.

## FAKTOR-FAKTOR  PENGHAMBAT  YANG  MEMPENGARUHI  PUTUSAN  HAKIM  DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN No. 1470/Pid. B/2022/PN. Sby
Tidak  terlaksananya  pelaksanaan  Putusan  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana terhadap  tindak  pidana  perkara  Nomor  1470/Pid.  B/2022/PN.  Sby  dipengaruhi  oleh  oleh beberapa  sebab  yang  memicu  maka  penulis  akan  menjabarkan  beberapa  sebab  faktor eksternal  dan  internal  yang  dapat  mempengaruhi  perilaku  hakim  dalam  menyelesaikan perkara.
Faktor  eksternal  misalnya,  tekanan  pemerintah  demi  terciptanya  kepentingan  yang menyangkut  wibawa  pemerintah  ataupun  demi  kepentingan  lainnya.  Kadang  pemerintah turut campur dalam kasus-kasus tertentu dan juga adanya tekanan dari kelompok-kelompok tertentu  untuk  memaksakan  kehendaknya  atau  turut  campur  dalam  persidangan.  Apabila hakim tidak mempunyai kepribadian yang kuat dan tidak teguh pendirianya sebagai penegak hukum dan keadilan, maka tekanan dari luar ini dapat berpengaruh sekali dalam mengambil suatu keputusan.
Tekanan  keadaan  juga  mempengaruhi  hakim  secara  internal,  tekanan  keadaan  ini adalah  suatu  keadaan  pada  saat  yang  harus  dihadapi  oleh  hakim  di  dalam  menjalankan tugasnya.  Tidak  berbeda  dengan  anggota-anggota  masyarakat  yang  lain,  maka  seorang hakim  sebagai  anggota  masyarakat  juga  menepati  kedudukan  tertentu  di  dalamnya. Kedudukan tertentu ini tidak dapat ditetapkan atau dikehendaki secara otonomi oleh orang-
orang  yang  bersangkutan.  Apa  yang  ingin  dilakukan  atau  dikehendaki  oleh  seorang  hakim dapat  ditentukan  sendiri  secara  penuh,  melainkan  sangat  tergantung  pula  akan  nilai-nilai dan susunan masyarakat.
Menurut Bapak H.M. Luthfie, S.H., faktor internal yang dapat mempengaruhi hakim dalam  mengambil  suatu  keputusan,  antara  lain:  secara  subjektif  yang  meliputi:  a)  Sikap perilaku  yang  apriori,  seringkali  hakim dalam mengadili  satu  perkara  sejak  awal dihinggapi suatu  prasangka  atau  dugaan  bahwa  tersangka  atau  terdakwa  bersalah,  sehingga  harus dihukum atau dinyatakan sebagai pihak yang salah. Sikap ini jelas bertentangan dengan asas yang  dijunjung  tinggi  dalam  peradilan  yaitu  asas  praduga  tak  bersalah,  b)  Sikap  perilaku emosional,  perilaku  hakim  yang  mudah  tersinggung  atau  marah  akan  berbeda  dengan perilaku hakim yang penuh pengertian, sabar dan teliti dalam menangani suatu perkara. Hal ini  jelas  akan  berpengaruh  pada  hasil  keputusannya,  c)  Sikap  perilaku  arogan,  hakim  yang memiliki  sikap  arogan  merasa  dirinya  berkuasa  dan  pandai  melebihi  orang  lain  sering  kali mempengaruhi keputusannya dan d) Moral, faktor ini merupakan landasan yang sangat vital bagi penegak hukum dan keadilan terutama hakim.
Sedangkan  secara  objektif  meliputi  a)  Latar  belakang  Sosial,  Budaya,  dan  Ekonomi, Latar  belakang  sosial  seorang  hakim  mempengaruhi  sikap  perilaku  hakim.  Dalam  kajian sosiologis  menunjukkan  bahwa  hakim  yang  berasal  dari  status  sosial  tinggi  berbeda  cara memandang  suatu  permasalahan  yang  ada  dalam  masyarakat,  bila  dibandingkan  dengan hakim  yang  berasal  dari  lingkungan  status  sosial  menengah  ke  bawah.  Kebudayaan  atau pendidikan  seorang  hakim  juga  ikut  mempengaruhi  suatu  keputusan  hakim. Hakim  yang berasal dari lingkungan budaya yang keras dan liberal tentu akan berbeda dalam menangani suatu  perkara  dibanding  dengan  hakim  yang  berasal  dari  lingkungan  budaya  yang  halus, longgar,  dan  kekeluargaan.  Pendidikan  seorang  hakim  juga  ikut  mempengaruhi  sikap perilakunya.  Hakim  yang  rajin  mengikuti  pendidikan  tambahan,  sepeti  penataran,  kursus- kursus atau bahkan melanjutkan pendidikan yang stratanya lebih tinggi tentu akan memiliki lebih banyak dasar pertimbangan dalam memutus sautu perkara, dibanding dengan seorang hakim yang hanya mengandalkan pendidikan sarjana hukumnya. Satu hal lagi yang banyak mempengaruhi perilaku hakim adalah latar belakang ekonomi. Sebagai manusia biasa yang harus  mencukupi  kebutuhan  hidupnya  dan  keluarganya,  faktor  ekonomi  seringakali mempengaruhi  pola  pikirnya.  Bisa  saja  karena  desakan  ekonomi,  seorang  hakim  yang
awalnya memiliki komitmen kuat, secara berangsur-angsur lemah pendiriannya dan menjadi pragmatis.  Pada  taraf  yang  paling  parah,  faktor  ini  bahkan  bisa  mendorong  hakim  berani melakukan tindakan yang salah hanya karena demi mendapatkan imbalan materi. Faktor ini tentunya tidak bersifat absolut, sebab hakim yang memegang teguh kode etik kehormatan hakim,  tidak  dapat  dipengaruhi  oleh  faktor  apapun  termasuk  desakan  ekonomi,  b) Profesionalisme, yang meliputi pengetahuan, wawasan, dan keahlian yang ditunjang dengan ketelitian merupakan faktor yang mempengaruhi cara hakim dalam mengambil keputusan. Masalah  profesionalisme  ini  juga  seringkali  dikaitkan  dengan  kode  etik  di  lingkungan peradilan,  oleh  karena  itu  hakim  yang  menangani  suatu  perkara  dengan  berpegang  teguh pada etika profesi tentu akan menghasilkan putusan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan, jika dibandingkan dengan hakim yang kurang mengindahkan etika profesi.Sekalipun  keduanya  memiliki  tujuan  yang  sama  yaitu  menyelesaikan  perkara, menegakkan hukum dan memberikan keadilan.
Faktor-faktor  tersebut  menurut  penulis  sangat  relevan  jika  dikaitkan  dengan penjatuhan  pidana  terhadap  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika.  Apabila  seorang hakim mempunyai sikap yang apriori, emosional, atau arogansi, maka dapat saja penjatuhan pidananya  diperberat.  Namun  apabila  seoarang  hakim  mempunyai  sikap  yang  arif  dan bijaksana, maka hakim tersebut akan mempertimbangkan banyak faktor, terutama dari sisi nilai  sosial  dan  nilai  kemanusiaan,  dapat  menyebabkan  hakim  menjatuhkan  pidana  yang dapat meringankan terdakwa.
Sikap  terdakwa  yang  sopan,  masa  depan  terdakwa  yang  masih  panjang,  serta penyebab  terdakwa  melakukan  tindak  pidana  atau  penyalahgunaan  narkotika  tentu dijadikan  sebagai  dasar  pertimbangan  tersendiri  oleh  hakim.  Seorang  terdakwa  yang  baru pertama  kali  dihukum  akibat  salah  pergaulan,  tentu  penjatuhan  sanksinya  akan  berbeda dengan  seorang  terdakwa  yang  telah  berulang  kali  dihukum.  Seorang  terdakwa  yang  baru pertama kali dihukum dan dijatuhi hukuman yang meringankan terdakwa oleh hakim, maka hakim mempunyai penilaian bahwa tingkah laku terdakwa masih dapat diperbaiki.
Sekalipun  terikat  pada  suatu  sistem  yang  ketat  namun  hakim  dan  peradilan  tidak identik  dengan  mesin  peradilan  yang  dapat  bekerja  secara  sistematis  atau  mekanis  dalam menyelesaikan  perkara.  Alasan  sebenarnya  sangat  jelas  dan  sederhana,  pertama  karena hakim  adalah  manusia  yang  dapat  bekerja  dengan  akal  budinya,  sehingga  dalam
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol.3 No.3 September - Desember 2023
menyelesaikan suatu perkara tidak cukup hanya mengandalkan daya pikir dan keterampilan dalam mengoperasionalisasikan hukum, namun juga berlandaskan moral yang muncul dari hati nuraninya.
Selain  itu  terdapat  faktor  yang  bersumber  dari  pihak  saksi  atau  korban  mengapa belum terlaksananya eksekusi dari putusan hakim hingga saat ini, yaitu dikarenakan mereka sudah  tidak  peduli  lagi  dengan  jenis  barang  bukti  tersebut.  mereka  sudah  puas  ketika terdakwa  sudah  di  hukum  penjara.  Serta  tidak  dapat  dilaksanakan  secara  sempurna  (non executable) yang dikarenakan oleh faktor perubahan keadaan, perbuatan faktual yang telah terjadi dan tidak sinkronnya antara hukum acara dengan hukum materiil.
Berdasarkan  faktor  Pihak  Kejaksaan,  Ketidaktelitian  dan  kelalaian  jaksa  dalam melaksanakan  eksekusi  terhadap  putusan  pengadilan  menyebabkan  terhambatnya pelaksanaan  putusan.  Setelah  putusan  inkracht  pihak  kejaksaan  tidak  langsung melaksanakan  tugasnya  selaku  eksekutor,  seharusnya  setelah  putusan  tersebut  inkracht, pihak  kejaksaan  segera  melaksanakan  tugasnya  dalam  pelaksanaan  eksekusi  terhadap barang  bukti  yang  belum  ada  kepastian  terkait  pelaksanaaan  putusan  hakim  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap.  Karena  segala  putusan  hakim  itu  harus  dilaksankan  oleh  jaksa sesegera  mungkin.  Seharusnya  barang  bukti  yang  sudah  tidak  diketahui  lagi  pemiliknya maka terhadap barang tersebut harus dilakukan lelang agar dapat dikembalikan ke negara. Dalam  perkara  ini  tugas  jaksa  terkait  pelaksanaan  putusan  barang  bukti  tersebut  tidak selesai.
Dan  yang  terakhir  adalah  faktor  Jenis  Barang  Bukti dimana  pelaksanaan  eksekusi terhadap  putusan  pengadilan  tersebut  menjadi  terhambat  dikarenakan,  barang  bukti tersebut hanya sebuah motor Honda beat sedangkan korban yang berhak terhadap barang bukti tersebut berjumlah tiga orang maka hal itu menyebabkan pihak eksekutor sulit dalam melaksanakan  pengembalian  barang  bukti  tersebut.  Dengan  demikian  akibat  dari terhambatnya  pelaksanaan  putusan  tersebut,  yaitu  pelaksanaan  putusan  menjadi terbengkalai  dan  tidak  ada  kepastian  dalam  pelaksanaannya.  Dikarenakan  tugas  jaksa sebagai  lembaga  eksekutor  yang  tidak  selesai  dan  itu  menjadi  salah  satu  penilaian  yang buruk terhadap kinerja kejaksaan selaku lembaga eksekutor.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan beberapa temuan antara lain:  1)  Penerapan  Ketentuan  Hukum  Pidana  Pelaku  Tindak  Pidana  Penipuan  pada  Perkara Pidana  yang  terdapat  dalam  Putusan  Nomor  1470/pid.B/2022/PN  Sby,  telah  menerapkan Pasal  378  KUHP  tentang  Tindak  Pidana  Penipuan  yang  sudah  sesuai  dengan  faktor perbuatan  pelaku  yang  telah  mengambil   1  (satu) Unit  Sepeda  Motor  Yamaha  N-MAX  2DP tahun  2015  korbannya  dengan  cara  menipu,  dan  sanksi  yang  diberikan  pun  sudah  sesuai dengan  pidana  materil.  Serta  selama  pemeriksaan  dipersidangan  tidak  ditemukan  alasan- alasan penghapusan pertanggung jawab dan harus mendapatkan sanksi yang setimpal atas perbuatannya  dan  2)  Pertimbangan  Hukum  Hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana terhadap  pelaku  perkara  Putusan  Nomor  1470/pid.B/2022/PN  Sby,  dalam  pertimbangan hukum oleh hakim lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa ini terlihat dalam pemberian  hukuman  yang  paling  ringan  berdasarkan  Pasal  378  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  tentang  Tindak  Pidana  Penipuan.  seharusnya  mendapat  hukuman  yang sesuai yang diatur dalam Pasal tersebut tetapi karena berbagai pertimbangan hakim untuk memberikan  kesempatan  terhadap  terdakwa  untuk  bisa  lebih  memperbaiki  diri  agar  kelak tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatannya yang melanggar hukum.
Saran dari hasil penelitian ini adalah 1) Hendaknya hakim dalam memutuskan perkara terlebih  dahulu  mempertimbangkan  dampak  yang  ditimbulkan  dari  perbuatan  seseorang yang  melakukan  tindak  pidana  dan  2)  Diharap  pemerintah  dan  masyarakat  berperan  aktif dalam  menciptakan  suasana  yang  kondusif  dalam  masyarakat  seperti  memberikan penyuluhan  hukum  dilingkungan  masyarakat  sebagai  upaya  preventif  dengan  membangun kecerdasaan spiritual.

## DAFTAR PUSTAKA
ANGGRIANI,  R.,  Nashariana,  N.,  &  Novera,  A.  komparasi  antara  penjatuhan  putusan pemidanaan  dan  putusan  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum  pada  tindak  pidana penipuan  (Studi  Putusan  Pengadilan  Nomor:  188/Pid.  B/2011/PN.  Bkn  dan  Putusan Pengadilan  Nomor:  1280/Pid.  B/2013/PN.  Jkt.  Sel)  (Doctoral  dissertation,  Sriwijaya University). 2018.
Anshari,  A.  (2018).  Faktor-faktor  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  pidana terhadap  pelaku  tindak  pidana  narkotika  di  pengadilan  negeri  yogyakarta. Res Judicata, 1(1), 1-18.
Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  (Ditjen  PAS).  Sistem  Database  Pemasyarakatan. http://smslap.ditjenpas.go.id/, diakses tanggal 18 september 2014
Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 97 Hamzah,  A.  2015,  Delik-delik  tertentu  (Speciale  Delicten)  di  dalam  KUHP.  Sinar Grafika.hal.15
http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/448-jumlah-kasus-penipuan http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-dimasyarakat.html  diakses Rabu 02 Oktober 2019 pukul 19.45 WIB.
http://m.liputan6.com/tekno/read/2269314/lazada-sudah-temukan-pelaku-kasus belismartphone-dapat-kispray 26 Februari 2017 Pkl.21.00
I  KETUT  SUARTA,  S.H.  2022,  Ketentuan  Pidana  Terhadap  Terdakwa,  Pengadilan  Negri Surabaya.
PAF, Lamintang dan Djisman Samosir, Delik-Delik Khusus, Bandung. Tarsito, 2016, h.  263.
Pasal  146  ayat  (1)  KUHAP  :  Penuntut  Umum  menyampaikan  surat  panggilan  kepada terdakwa  yang  memuat  tanggal,  hari  serta  jam  sidang  dan  untuk  perkara  apa  ia dipanggil  yang  harus  sudah  diterima  oleh  yang  bersangkutan  selambat-lambatnya  3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai.
Putusan  pengadilan  adalah  pernyataan  hakim  yang  diucapkan  dalam  sidang  pengadilan terbuka,  yang  dapat  berupa  pemidanaan  atau  bebas  atau  lepas  dari  segala  tuntutan hokum.
Salim, H. 2019.  Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis. Kencana. www.tenagasosial.com/2013/08/unsur-unsur-tindak-pidana.html?m=1 diakses pada tanggal
19 Oktober 2015 pukul 17.14 WITA