## DISTRIBUSI KEPEMILIKAN LAHAN PERTANIAN DAN PENDAPATAN USAHATANI DI WILAYAH PERKOTAAN KABUPATEN JEMBER
Pravitasari Anjar Pratiwi 1 , Mohammad Rondhi 2
1 Mahasiswa,Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Jember
2 Dosen, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Jember E-mail: pravita.anjar@gmail.com
Abstract: Conversion  of  agricultural  land  to  non-agricultural  becomes  unavoidable, given the high demand for land use to promote economic development. Conversion of agricultural  land  mostly  occurs  in  urban  areas  affecting  the  changing  patterns  and distribution of agricultural land tenure in urban areas. Higher rents for land in urban areas will trigger land conversion and lead to imbalances in agricultural land tenure. Changes  in  the  distribution  of  agricultural  land  will  affect  farm  income,  because agricultural  land  is  a  valuable  asset  for  farmers  and  affects  their  farm  income.  The purpose of this study was to determine the inequality of agricultural land tenure and farm income in urban areas of Jember. Using analytical method with gini index and descriptive  method.  Samples  were  determined  by  simple  random  sampling  and  43 samples were obtained. The result of the research shows that: (1) land tenure index of agricultural land is 0.52 which means that farm ownership in Jember urban areas is unequal, (2) farm income with gini index 0.46 means that income of farming activity in urban area is uneven.
Keywords : land tenure, gini index, income distribution, inequality
Abstrak: Konversi  lahan  pertanian  menjadi  non  pertanian  tidak  dapat  dihindari, mengingat tingginya permintaan lahan untuk mendukung pengembangan perekonomian. Konversi lahan pertanian pada umumnya terjadi di wilayah perkotaan menyebabkan terjadinya perubahan pola dan distribusi kepemilikan lahan pertanian di wilayah perkotaan. Tingginya nilai sewa lahan pertanian di wilayah perkotaan memicu terjadi  konversi  dan  berdampak  pada  ketimpangan  kepemilikan  lahan  pertanian. Perubahan  distribusi  kepemilikan  lahan  pertanian  akan  mempengaruhi  pendapatan petani, karea lahan pertanian merupakan aset yang berharga bagi petani sehingga akan mempengaruhi  pendapatan  usahatani  mereka.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  ketimpangan  kepemilikan  lahan  pertanian  dan  pendapatan  usahatani  di wilayah  perkotaan  Kabupaten  Jember.  Analisis  data  yang  digunakan  adalah  indeks gini  dan  metode  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  (1)  indeks  gini distribusi  kepemilikan  lahan  pertanian  sebesar  0.52  yang  berarti  bahwa  kepemilikan lahan  pertanian  di  wilayah  perkotaan  Kabupaten  Jember  timpang,  (2)  pendapatan usahatani  dengan  indeks  gini  sebesar  0.46  berarti  pendapatan  usahatani  di  wilayah perkotaan kurang merata.
Kata kunci : indeks gini, kepemilikan lahan, ketimpangan, pendapatan usahatani

## PENDAHULUAN
Sektor  pertanian  masih  menjadi  salah  stau sektor  yang  memiliki  peran  strategis  dalam menggerakkan perekonomian nasional. Menurut  Setiawan  (2014),  peran  tersebut
ditunjukkan  melalui  kontribusinya  dalam  PDB Nasional,  penyedia  lapangan  kerja,  penyedia bahan  baku  industri  ( leading  sector ),  serta sumber devisa melalui kegiatan ekspor komoditas  pertanian.  Peranan  lain  yang  hanya mampu  diberikan  oleh  sektor  pertanian  adalah
sebagai  penyedia  sumber  bahan  pangan  bagi kepentingan domestik, karena menurut Soetriono  (2006),  bahan  pangan  hanya  bisa diciptakan melalui kegiatan di sektor pertanian yang kegiatannya berlandaskan pada pertumbuhan  tanaman  dan  hewan  untuk menghasilkan bahan pangan.
Pertanian  memiliki  peranan  yang  sangat penting  dilihat  dari  keharusannya  memenuhi kebutuhan pangan penduduk yang diprediksikan  akan  terus  bertambah  setiap tahunnya.  Sementara  menurut  Malthus  laju pertumbuhan penduduk akan selalu lebih cepat dibanding  laju  pertumbuhan  produksi  pangan. Hal  ini  berarti  bahwa  bahwa  pertumbuhan pangan  tidak  mampu  mengimbangi  laju pertumbuhan penduduk (Indrayani, 2014).
Permasalahan  lain  dalam  pemenuhan kebutuhan  pangan  penduduk  berkaitan  dengan ketersediaan  lahan  pertanian  yang  terus mengalami  penurunan  kualitas  dan  kuantitas. Penurunan  lahan  dari  segi  kuantitas  sebagai dampak  peningkatan  pertumbuhan  penduduk, pesatnya  pembangunan  ekonomi  menyebabkan terjadinya  persaingan  penggunaan  lahan  untuk berbagai  sektor,  utamanya  untuk  sektor  non pertanian.  Lahan  yang  secara  teori  bersifat tetap,  sementara  seiring  dengan  pembangunan ekonomi  permintaan  lahan  untuk  berbagai kepentingan  semakin  banyak.  Kondisi  yang demikian  menyebabkan  terjadinya  alih  fungsi lahan  pertanian  menjadi  lahan  non  pertanian untuk mendukung kegiatan di sektor tersebut..
Alih  fungsi  lahan  pertanian  atau  yang kemudian  dikenal  dengan  konversi  lahan pertanian di suatu wilayah didominasi terjadi di wilayah  perkotaan.  Wilayah  kota  merupakan pusat  perkembangan  wilayah  yang  akan  selalu berkaitan dengan ekspansi atau perluasan untuk menunjang  pembangunan  di  wilayah  tersebut. Lahan  petanian  di  wilayah  perkotaan  akan mudah dialihfungsikan, karena menurut Uchyani dan Aini (2012), dengan
memanfaatkan  lahan  untuk  kegiatan  non pertanian  (indsutri,  permukiman,  fasilitas,  dan lainnya) akan lebih menguntungkan dibandingkan  apabila  lahan  dimanfaatkan untuk  kegiatan  pertanian  sebagai  kegiatan terdahulu yang dilakukan  untuk  memanfaatkan lahan.  Wilayah  perkotaan  sebagai  daerah dengan  aksesibilitas  fisik  dan  ekonomi  yang baik  akan  menjadi  pendorong  terjadinya  alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian.
Kabupaten  Jember  sebagai  wilayah  di Jawa  Timur  dengan  luas  lahan  sawah  tertinggi kedua,  mengalami  konversi  lahan  pertanian sebesar  654,7  ha  selama  2005  hingga  2013 yang  diperuntukkan  sebagian  besar  untuk pembangunan  permukiman  penduduk  dan terkonsetrasi di wilayah perkotaan (Sunartomo, 2015). Wilayah perkotaan di Kabupaten Jember tersebar  pada  3  kecamatan  yakni,  Sumbersari, Patrang,  dan  Kaliwates.  Sumbersari  adalah kecamatan  dengan  laju  konversi  yang  tinggi dibandingkan  kecamatan  lainnya.  Santoso (2011), menyatakan bahwa selama 2005 hingga 2008  penurunan  jumlah  lahan  pertanian (sawah) adalah sebesar 9,01%.
Fenomena  konversi  lahan  pertanian menjadi  non  pertanian  di  wilayah  perkotaan akan  berakibat  pada  perubahan  pola  distribusi kepemilikan lahan pertanian. Perubahan kepemilikan  akan  mengarah  pada  semakin kecilnya  lahan  yang  diusahakan  petani  dan hanya  sebagian  kecil  petani  yang  dapat memanfaatkan  kesempatan  ekonomi  yang muncul  dengan  adanya  alih  fungsi  lahan tersebut  di  wilayah  perkotaan  karena  semakin banyak  lahan  pertanian  yang  dialihfungsikan. Hal  ini  kemudian  menyebabkan  distribusi kepemilikan lahan di wilayah perkotaan dengan nilai  ekonomi  yang  tinggi  akan  cenderung timpang (Supadi dan Susilowati, 2004).
Distribusi  kepemilikan  lahan  pertanian diikur dengan indeks gini dan didapatkan hasil penelitian  di  Aceh  Utara  sebesar  0,475  yang berarti terdapat ketimpangan kepemilikan lahan (Daulay,  2013).  Ketimpangan  kepemilikan lahan  pertanian  di  wilayah  kota  menunjukkan indeks gini untuk penguasan lahan menunjukkan  nilai  0,967;  penguasaan  lahan padi  sebesar  0,967;  dan  penguasaan  hak  milik mencapai  0,968  (Octiasari,  2011).  Ketiga  nilai tersebut  menunjukkan  bahwa  di  wilayah perkotaan  distribusi  kepemilikan  lahannya berada  pada  kondisi  yang  sangat  timpang karena lebih dari 0,5 dan semakin mendekati 1.
Menurut Winarso (2012), lahan merupakan  faktor  penting  bagi  penduduk  yang kehidupannya  masing  tergantung  pada  sektor pertanian.  Kepemilikan  lahan  tidak  hanya penting  untuk  pertanian,  tetapi  juga  bagi penentuan  berbagai  kebutuhan  lain  dalam kehidupan  bermasyarakat.  Lahan  tidak  hanya berfungsi  sebagai  aset  profuktif  akan  tetapi sebagai komoditas yang dapat diperjualberikan.
Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  lahan memiliki  peranan  sebagai  aset  sekaligus komoditas  yang  dapat  berpindah  tangan  dan status  penguasaannya  setiap  saat.  Perubahan kepemilikan lahan akan mempengaruhi kondisi sosial  ekonomi  petani,  karena  kehilangan  hak penguasaan  dan  kepemilikan  terhadap  suatu lahan.
Distribusi kepemilikan lahan pertanian di suatu wilayah dapat dijadikan sebagai gambaran  pemerataan  faktor  produksi  dengan melihat  seberapa  banyak  penduduk  yang mampu  menguasai  lahan  smpit  dan  luas. Melalui  hal  tersebut  dapat  juga  diketahui bahwa lahan pertanian sebagai sumber pendapatan untuk rumah tangga petani sehingga  dapat  dijadikan  sebagai  indikator tingkat kesejahteraan meskipun tidak sepenuhnya dapat mencerminkan tingkat
kesejahteraan  yang  sebenarnya  (Saptana  dan Rozi, 2014).
Beberapa hasil
penelitian memperlihatkan  bahwa  luas  pemilikan  lahan berkorelasi  positif  dengan  pendapatan  rumah tangga  petani.  Salah  satunya  adalah  Octiasari (2011),  menunjukkan  bahwa  di  Kelurahan Situmekar, Kota Sukabumi didapatkan hubungan  yang  signifikan  antara  pendapatan petani  dengan  luas  pengusahaan  lahan  sawah. Semakin  bersar  pendapatan  usahatani  padi, akan  semakin  meningkat  luas  pengusahaan lahan sawah mereka.
Penelitian yang dilakukan oleh Murtisari (2015) untuk mengetahui distribusi pendapatan petani  jagung  di  Kabupaten  Bone  Bolango yang  bersumber  dari  usahatani  jagung  saja berada  dalam  kategori  timpang  sedang  yaitu 0,336,  pendapatan  yang  bersumber  dari  semua usahatani  berada  dalam  kategori  timpang sedang  yaitu  0,313,  dan  pendapatan  yang bersumber dari seluruh sumber-sumber
pendapatan. Distribusi pendapatan usahatani di
Aceh  Utara  secara  keseluruhan  berdasarkan peneltian Daulay (2013), sebesar 0,47 menunjukkan ketimpangan sedang. Berdasarkan fenomena tersebut
penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui distribusi  kepemilikan  lahan  dan  pendapatan ushatani  di  wilayah  perkotaan  Kabupaten Jember khususnya di Kecamatan Sumbersari.

## METODE PENELITIAN
Lokasi  penelitian  ditentukan  secara  sengaja ( purposive  methods ),  yakni  di  Kelurahan Antirogo,  Kecamatan  Sumbersari,  Kabupaten Jember  pada  bulan  November  2017  hingga Maret  2018.  Kecamatan  Sumbersari  dipilih karena merupakan wilayah perkotaan Kabupaten  Jember  dengan  laju  konversi  yang tertinggi  selama  periode  2009  hingga  2016 berdasarkan data BPS Kabupaten Jember yakni sebesar  8,6%  dibandingkan  kecamatan  lainnya dengan  rata-rata  konversi  sebesar  0,77%  pada periode yang sama. Lokasi penelitian diperkecil di  tingkat  kelurahan  dan  dipilih  Kelurahan Antirogo  karena  memiliki  luas  lahan  sawah tertinggi  di  Kecamatan  Sumbersari  yakni sebesar  350  ha  dibandingkan  6  kelurahan  lain yang hanya berkisar 15 hingga 318 ha. Wilayah tersebut  juga  mengalami  konversi  lahan pertanian  khususnya  sawah  sebesar  6%  untuk dijadikan  bangunan  dan  halaman  pada  tahun 2010 hingga 2017 (BPS Jember, 2017). Adanya konversi  lahan  pertanian  yang  menyebabkan perubahan distribusi kepemilikan lahan pertanian  di  Kelurahan  Antirogo,  Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember sebagai wilayah perkotaan Kabupaten Jember.
Metode penelitian yang digunakan metode analitik dan deskriptif. Sampel penelitian  ditentukan  dengan  metode simple random sampling pada pemilik lahan pertanian (1.056  orang).  Dengan  menggunakan error sebesar  15%  didapatkan  jumlah  sampel  petani yang digunakan adalah 43 petani. Analisis data untuk  mengetahui  ditribusi  kepemilikan  lahan dan pendapatan usahatani di wilayah perkotaan dengan  menghitung  indeks  gini  kepemilikan lahan  dan  pertanian  menurut  Iriani  (2008) dengan rumus:
Kriteria pengambilan keputusan :
a. 0  <  G  <  0,19  kepemilikan  lahan  pertanian, pendapatan  usahatani  terdistribusi  sangat merata;
b. 0,20  <  G  <  0,35  kepemilikan  lahan pertanian, pendapatan usahatani terdistribusi merata;
c. 0,36  <  G  <  0,46  kepemilikan  lahan pertanian,  pendapatan  usahatani  kurang merata
d. 0,47  <  G  <  0,70  kepemilikan  lahan pertanian, pendapatan usahatani timpang;
e. 0,71  <  G  <  1  kepemilikan  lahan  pertanian, pendapatan usahatani sangat timpang (Todaro et al. , 2011).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik Responden
Responden  penelitian  merupakan  petani  yang melakukan  usahatani  selama  1  tahun  (3  kali musim tanam) di Kelurahan Antirogo.
Karakteristik responden penelitian
dikategorikan  berdasarkan  umur,  pendidikan, serta luas dan kepemilikan lahan responden.
Umur  responden  berada  pada  usia  41 hingga  65  tahun.  Responden  yang  berada  pada usia produktif (15-55 tahun) sejumlah 20 petani atau  46,52%  dari  keseluruhan  responden, sedangkan 23 responden atau 53,48% berada di usia  tidak  produktif.  Kondisi  ini  menunjukkan bahwa  sebagian  besar  responden  berada  pada usia  kurang  produktif  dan  hal  ini  akan berdampak pada kinerja petani dalam usahatani.
Pendidikan  responden  yang  dimaksud adalah  tingkat  pendidikan  forml  terakhir  yang telah  ditempuh  oleh  responden.  Sebanyak  17 responden (39,53%)
berpendidikan SMA/sederajat;  14  responden  berpendidikan
SD/sederajat;  11  responden  berpendidikan
SMP/sederajat;  dan  1  responden  mampu meneyelesaikan  pendidikan  hingga  perguruan tinggi. Data pendidikan responden menunjukkan  bahwa  akses  pendidikan  yang diperoleh oleh petani di daerah penelitian sudah cukup baik, karena banyak petani yang mampu menyelesaikan  pendidikan  hingga  tingkat SMA/sederajat.
Luas lahan keseluruhan responden penelitian  adalah  16,3  ha.  Sistem  kepemilikan yang  berlaku  di  lokasi  penelitian  ada  dua sistem,  yakni  milik  sendiri  dan  bukan  milik sendiri  yang  terdiri  dari  sewa  dan  gaden  atau bagi  hasil.  Berikut  ini  adalah  data  yang menunjukkan  luas  lahan  dan  kepemilikan petani terhadap lahan tersebut:
Tabel 1. Luas dan kepemilikan lahan pertanian Luas lahan (ha) Jumlah Responden (orang) Milik Sewa Bagi hasil Total < 0,25 4 8 0 12 0,25 – < 0,50 16 4 1 21 0,50 - < 0,75 6 0 0 6 0,75 - < 1,00 0 0 0 0 1,00 - < 2,00 4 0 0 4 > 2,00 0 0 0 0 Total 30 12 1 43
Sumber: Data primer, 2018
Berdasarkan  tabel  1  dapat  diketahui bahwa  luas  lahan  tertinggi  dimiliki  responden adalah  1,0  ha  dan  terendahnya  0,1  ha.  Luas lahan  yang  dimiliki  oleh  responden  penelitian berada  pada  kisaran  luas  lahan  0,25  hingga  1 ha. Petani lebih banyak memiliki lahan dengan kategori  agak  sempit  (0,25  -  <  0,5  ha); kemudian lahan sempit (< 0,25); sebagian kecil lahan sedang (0,50 - < 0,75 ha) dan luas (1,00 - < 2,00 ha).
Data  tersebut  menunjukkan  69,77% petani  mengusahakan  lahan  yang  dimiliki sendiri, sedangkan sisanya 30,23% bukan milik sendiri  (sewa  dan  bagi  hasil).  Petani  di  lokasi penelitian  memiliki  kecenderungan  menyewa lahan  dengan  luasan  yang  sempit  hingga  agak sempit.  Hal  ini  dikarenakan  menurut  petani  di lokasi  penelitian  dengan  melakukan  sewa  di lahan  yang  sempit  mengurangi  resiko  apabila terjadi  kerugian  karena  sewa  yang  dibayarkan di lahan yang sempit tidak begitu banyak.

## Distribusi  Kepemilikan  Lahan  Pertanian  di Wilayah Perkotaan Kabupaten Jember
Lahan  pertanian  di  suatu  wilayah  merupakan aset  yang  dapat  diperjualbelikan  sehingga memungkinkan berpindah tangan dan mengalami  perbedaan  status  penguasaannya setiap lahan. Penelitian yang dilakukan pada 43 petani  yang  melakukan  usahatani  didapatkan bahwa terdapat 2 jenis kepemilikan yang ada di lokasi  penelitian  yakni,  hak  milik  dan  bukan milik.
Pengukuran distribusi kepemilikan lahan pertanian dihitung dengan menggunakan indeks gini  (G).  Perhitungan  indeks  gini  untuk menghitung tingkat ketimpangan pada kepemilikan  lahan  menggunakan  rumus  yang sama dengan yang digunakan untuk menghitung  ketimpangan  pendapatan.  Hasil perhitungan dengan rumus gini untuk
kepemilikan  lahan  pertanian  didapatkan  hasil bahwa  nilai  indeks  gini  untuk  lahan  yang dimiliki sejumlah 43 petani di lokasi penelitian didapatkan:
Tabel  2.  Nilai  indeks  gini  kepemilikan  lahan pertanian No Kategori Jumlah (orang) Indeks gini 1 Lahan pertanian 43 0,52 2 Lahan milik sendri 30 0,49 3 Lahan  bukan  milik sendiri 13 0,55 Sumber: Analisis data primer, 2018
Berdasarkan  tabel  2.  didapatkan  indeks gini  lahan  pertanian  sebesar  0,52.  Indeks  gini lahan  pertanian  dengan  kepemilikan  milik sendiri  sebesar  0,49.  Indeks  gini  lahan pertanian  dengan  kepemilikan  lahan  pertanian bukan  milik  sendiri  sebesar  0,55.  Nilai  indeks kepemilikan lahan pertanian secara keseluruhan dan  berdasarkan  kepemilikan  bukan  milik sendiri  berada  pada  interval  0,46  <  G  =  0,49;
0,52;  0,55  <  0,70  yang  berarti  distribusi kepemilikan lahan di lokasi penelitian timpang. Ilustrasi  kurva  lorenz  terhadap  ketimpangan kepemilikan lahan seperti dalam gambar 1.
Gambar 1. menunjukkan bahwa koefisien gini yang dihitung berada pada posisi menjauhi  garis  kemerataan.  Kondisi  tersebut menunjukkan  adanya  ketimpangan  karena menjauhi garis kemerataan. Kurva lorenz untuk ketiga  kategori  di  atas  semakin  menjauhi  garis kemerataan  yang  berarti  bahwa  distribusi kepemilikan  lahan  di  lokasi  penelitian  sangat tidak merata atau timpang.
Gambar kurva lorenz yang menggambarkan  kepemilikan  lahan  bukan milik sendiri berada pada posisi lebih jauh dari garis  kemerataan  dibandingkan  kurva  lorenz yang  menunjukkan  kepemilikan  lahan  milik sendiri dan kepemilikan lahan keseluruhan, hal ini mengilustrasikan koefisien gini kepemilikan lahan  bukan  milik  sendiri  lebih  besar dibandingkan kedua kategori lainnya.
Gambar 1. Kurva Lorenz Distribusi Kepemilikan Lahan Pertanian
Gambar 2. Sebaran kepemilikan luasan lahan pertanian
Hal ini menunjukkan bahwa semakin menjauhi garis  kemerataan  koefisien  atau  indeks  gini semakin  tinggi  (mendekati  1  atau  semakin timpang).  Indeks  gini  lahan  pertanian  di wilayah  perkotaan  pada  tabel  5.6  serta  pada gambar  kurva  lorenz  di  atas  menunjukkan kondisi lahan tidak terdistribusi dengan merata atau timpang. Hal ini dapat dilihat dari kondisi riil penguasaan lahan seperti dalam gambar 2.
Berdasarkan gambar 2. diketahui sebaran kepemilikan  luasan  lahan  pertanian.  Mayoritas petani yakni lebih dari 50% petani responden di lokasi  penelitian  melakukan  usahatani  dengan luas  lahan  pada  kisaran  <  0,60  ha;  dan  hanya sebagian kecil petani yang melakukan usahatani  pada  luas  lahan  >  0,60  ha.  Petani melakukan  usahatani  pada  lahan  yang  sempit (<  0,25  ha)  adalah  sebanyak  12  orang  atau 27,91%; petani yang melakukan usahatani pada lahan  agak  sempit  (0,25  -  <  0,50  ha)  sejumlah 48,84%  atau  sekitar  21  petani;  sebanyak  6 petani  atau  13,95%  melakukan  usahatani  di lahan  sedang  (0,50  -  <  0,75);  dan  sisanya sebanyak  4  orang  atau  9,30  %  melakukan usahatani  di  lahan  luas  (1,00  –  2,  00  ha). Kondisi  tersebut  menggambarkan  ketimpangan kepemilikan  lahan  dari  segi  luas  lahan  yang dimiliki,  dimana  pada  lahan  yang  sempit hingga agak sempit dimiliki oleh 76,75% petani (sebagian besar petani), sedangkan petani yang memiliki  luas  lahan  sedang  hingga  luas  hanya 23,25%  (sebagian  kecil  petani).  Hal  ini menunjukkan  bahwa  terjadi  ketimpangan, dimana  luas  lahan  yang  tinggi  hanya  dimiliki oleh  sebagian  kecil  petani,  sedangkan  luas lahan  rendah  dimiliki  oleh  sebagian  besar petani.
Lebih  rendahnya  indeks  gini  lahan  yang dimiliki sendiri dibandingkan lahan yang bukan milik  sendiri  dikarenakan  sebaran  kepemilikan lahan  dengan  status  bukan  milik  sendiri cenderung  tersebar  tidak  merata.  Lahan  milik sendiri dengan luasan yang tinggi dimiliki oleh beberapa orang petani, sedangkan sedikit sekali petani  yang  mampu  menyewa  lahan  dengan luasan yang tinggi. Sementara untuk lahan yang sempit  disewa  oleh  banyak  petani.  Lebih timpangnya distribusi kepemilikan lahan pertanian  dengan  status  bukan  milik  sendiri dikarenakan  adanya  pencilan  data  ( outlier ) yang  menunjukkan  adanya  petani  mampu menyewa  lahan  pada  luasan  yang  tinggi. Berikut  ini  adalah  data  yang  menunjukkan
perbedaan kepemilikan lahan untuk tiap luasan lahan:
Tabel 2. Sebaran luas lahan berdasarkan kepemilikan Luas lahan (ha) Jumlah petani (orang) Milik sendiri sewa 0,1 2 1 0,15 1 2 0,2 2 4 0,25 3 2 0,3 5 2 0,35 2 - 0,4 6 - 0,45 1 - 0,5 3 - 0,6 1 1 0,7 1 - 1 3 1 Total 30 13 Sumber: Data primer diolah, 2018
Berdasarkan  perhitungan  indeks  gini kepemilikan  lahan  pertanian  dan  didapatkan nilai  0,52;  ilustrasi  kurva  lorenz  berada  di bawah  garis  kemerataan;  sebaran  luasan  lahan yang  dikuasai  oleh  petani  menunjukkan  hasil adanya  ketimpangan  distribusi  kepemilikan lahan. Lahan yang luas hanya dimiliki sebagian kecil petani dan sebaliknya. Distribusi kepemilikan  lahan  pertanian  di  wilayah perkotaan Kabupaten Jember timpang.

## Distribusi Pendapatan Usahatani di Wilayah Perkotaan Kabupaten Jember
Pendapatan  usahatani  yang  akan  dianalisis merupakan  pendapatan  yang  diperoleh  petani dalam  satu  tahun  mengusahakan  lahan  yang dimiliki  atau  disewa  oleh  mereka.  Dalam  satu tahun  petani  di  lokasi  penelitian  akan melakukan  tiga  kali  penanaman.  Musim pertama atau yang dikenal dengan musim hujan 1  November  –  Februari,  petani  akan  menanam komoditas  padi  seara  serempak.  Musim  kedua atau musim kemarau 1 pada Bulan Maret – Juni petani akan tetap menanam padi. Musim ketiga yang  berlangung  pada  Juli  –  Oktober  ada beberapa  pilihan  komoditas  yang  ditanam petani  yakni  dapat  berupa  jagung  atau tembakau.
Responden penelitian sejumlah 43 orang menerapkan dua pola tanam, yakni padi  – padi – jagung sebanyak 28 orang dan padi – padi – tembakau sebanyak 15 orang pada tahun 2017.
Perhitungan  pendapatan  dilakukan  dengan menjumlah  semua  penerimaan  pada  ketiga musim,  kemudian  dikurangi  dengan  biaya variabel pada tiga musim serta biaya tetap yang meliputi alat  dan sewa  atau  pajak  lahan.  Tabel 3  menunjukkan  rata-rata  pendapatan  usahatani berdasarkan pola tanam yang diterapkan petani. Hasil perhitungan pendapatan pada 43
responden  dengan  pola  tanam  yang  berbeda didapatkan  pada  tabel  3  terdapat  perbedaan rata-rata  pendapatan  usahatani  dengan  pola tanam  padi  –  padi  –  jagung  dan  padi  –  padi  – tembakau. Petani yang menerapkan pola tanam padi  –  padi  –  tembakau  memperoleh  rata-rata pendapatan  per  usahatani  rata-rata  sebesar  Rp 31.799.332,00/orang/tahun  lebih  besar  hingga tiga  kali  lipat  dibandingkan  petani  yang menerapkan  pola  tanam  padi  –  padi  –  jagung dengan  rata-rata  pendapatan  per  tahun  sebesar Rp  10.592.054,00/  orang/tahun.  Rata-rata pendapatan  per  luas  lahan  petani  yang menerapkan pola tanam padi – padi – tembakau sebesar  Rp  27.113.610,00/ha/tahun  juga  lebih tinggi tiga kali lipat daripada pendapatan petani yang  menerapkan  pola  tanam  padi  –  padi  – jagung hanya sebesar Rp 9.880.191,00/ha/tahun. Lebih tingginya
pendapatan  yang  diperoleh  petani  yang menanam  tembakau  pada  musim  tanam  tiga karena  produksi  tembakau  pada  saat  itu  bagus dan  harga  yang  ditawarkan  perusahaan  juga tinggi sehingga pendapatannya cukup besar.
Nilai  indeks  gini  pendapatan  usahatani dihitung  dengan  rumus  yang  sama  untuk menghitung  indeks  gini  kepemilikan  lahan pertanian. Terlebih dahulu dilakukan kategorisasi untuk pendapatan usahatani secara umum  dan  berdasarkan  pola  tanam  yang diterapkan  petani.  Pengkategorian  pendapatan dibedakan  menjadi  sembilan  kelas  seperti dalam tabel 4.
Data  pada  tabel  4  menunjukkan  bahwa pada pola tanam 1 yakni padi – padi – jagung, pendapatan  petani  hanya  pada  kategori  1
hingga  3  yang  berarti  bahwa  pendapatan  dari usahatani  tersebut  berkisar  Rp  0  hingga  Rp  29 juta per tahun.
Tabel 4. Distribusi pendapatan usahatani berdasarkan pola tanam Kategori pendapatan Jumlah petani (orang) Pola tanam 1 Pola tanam 2 Total >10.000.000 13 3 16 10.000.000 - 19.999.999 9 5 14 20.000.000 - 29.999.999 3 5 8 30.000.000 - 39.999.999 0 1 1 40.000.000 - 49.999.999 0 2 2 50.000.000 - 59.999.999 0 0 0 60.000.000 - 69.999.999 0 0 0 70.000.000 - 79.999.999 0 1 1 80.000.000 - 89.999.999 0 1 1 Total 25 18 16 Sumber: Data primer diolah, 2018.
Ket: Pola tanam 1 = padi – padi – jagung Pola tanam 2 = padi – padi – tembakau
Sedangkan  untuk  pola  tanam  2  yakni padi  –  padi  –  tembakau,  pendapatan  usahatani cukup  bervariasi  karena  tersebar  hampir  pada semua  kategori.  Apabila  dibandingkan  dengan pola tanam 1, dapat diketahui bahwa usahatani dengan  pola  tanam  2  lebih  menguntungkan karena  banyak  petani  yang  mampu  merasakan pendapatan  yang  tinggi  yakni  pada  kategori  2 hingga 9 sebagai kategori pendapatan tertinggi. Distribusi  yang  tergambar  pada  tabel  4 menunjukkan  bahwa  distribusi  pendapatan yang menerapkan pola tanam 1 cenderung lebih merata  dibandingkan  pada  pola  tanam  2.
Tabel 3. Rata-rata pendapatan usahatani berdasarkan pola tanam per usahatani dan luas lahan
No Pola tanam Jumlah Petani (orang) Rata-rata luas lahan (ha) Rata-rata pendapatan Per usahatani (Rp/orang/tahun) Per luas lahan (Rp/ha/tahun) 1 Padi - padi - jagung 25 0,352 10.592.054 9.880.191 2 Padi - padi - tembakau 18 0,414 31.799.332 27.113.610 Sumber: Analisis data primer, 2018
Berikut ini adalah hasil perhitungan indeks gini untuk  mengetahui  ketimpangan  pendapatan usahatani  secara  keseluruhan  dan  berdasarkan pola tanam yang diterapkan:
Tabel 5. Nilai indeks gini pendapatan  usahatani No Kategori pendapatan Jumlah (orang) Indeks gini 1 Keseluruhan pendapatan petani 43 0,46 2 Pola tanam 1 25 0,38 3 Pola tanam 2 18 0,44 Sumber: Analisis data primer, 2018 Ket: Pola tanam 1 = padi – padi – jagung
Pola tanam 2 = padi – padi - tembakau
Hasil  analisis  distribusi  pendapatan usahatani  dengan  indeks  gini  pada  tabel  5 sebesar 0,46. Indeks  gini pendapatan usahatani dengan  pola  tanam  1  dan  2  berturut-turut  0,38 dan 0,44. Ketiga nilai tersebut berada pada 0,36 <  G  =  0,38;  0,44;  0,46  <  0,46  sehingga distribusi  pendapatan  usahatani  di  wilayah perkotaan  kurang  merata.  Secara  keseluruhan pendapatan usahatani kurang merata karena (G =  0,46)  pada  tabel  4  dapat  diketahui  bahwa terdapat sedikit petani yang mampu memperoleh pendapatan sangat tinggi sedangkan  banyak  petani  lainnya  hanya mendapatkan  pendapatan  yang  rendah  hal inilah yang disebut kurang meratanya pendapatan  usahatani.  Nilai  indeks  gini  untuk pendapatan  usahatani  dengan  pola  tanam  2
sebesar  0,44  karena  distribusi  pendapatannya pada  tabel  5  juga  kurang  merata  sama  halnya dengan pendapatan usahatani secara keseluruhan.  Berbeda  dengan  indeks  gini pendapatan  usahatani  dengan  pola  tanam  1 hanya  0,38  yang  berarti  ketimpangannya  lebih rendah  dan  dapat  ditunjukkan  pada  tabel  5 bahwa pendapatan usahatani tersebut cenderung merata karena hanya pada 3 kategori pendapatan saja sehingga gap pendapatan tidak terlalu  tinggi.  Akan  tetapi  nilai  tersebut  masih termasuk  kurang  merata  karena  masih  banyak petani  yang  pendapatan  usahataninya  rendah, dan beberapa petani pendapatannya bisa tinggi. Untuk  memperjelas  perbedaan  ketiga  nilai indeks  gini  dapat  dilihat  melalui  kurva  lorenz pada gambar 3:
Kurva lorenz pada gambar 3 menunjukkan  adanya  tiga  ilustrasi  indeks  gini yang mewakili masing-masing kategori. Pendapatan usahatani seara keseluruhan dengan nilai indeks gini 0,46 terlihat semakin menjauhi garis  kemerataan.  Kurva  lorenz  pendapatan usahatani dengan pola tanam 1 lebih mendekati garis  kemerataan  dibandingkan  2  kurva  lorenz lainnya  karena  nilai  indeks  gininya  lebih  kecil sebesar 0,38. Pola tanam 2 lebih menjauhi garis kemerataan  dibandingkan  pendapatan  dengan pola  tanam  1  dan  lebih  mendekati  garis kemerataan  dibandingkan  pendapatan  secara keseluruhan  dengan  nilai  indeks  gini  0,44.
Gambar 3. Kurva lorenz distribusi pendapatan usahatani
Hal  ini  berarti  pola  tanam  padi  –  padi  – jagung  memiliki  distribusi  yang  lebih  merata dibandingkan  pola  tanam  padi  –  padi  – tembakau maupun pola tanam secara keseluruhan.
Hasil  indeks  gini  kepemilikan  lahan pertanian  sebesar  0,52  yang  berarti  distribusi kepemilikan  lahan  pertanian  timpang  dan indeks  gini  pendapatan  usahatani  sebesar  0,46 yang  berarti  terdistribusi  kurang  merata. Keduanya  memiliki  keterkaitan  karena  dengan banyaknya petani yang mengusahakan usahataninya  di  lahan  yang  sempit  akan berdampak  pada  sedikitnya  pendapatan  yang mereka  peroleh.  Sementara  hanya  sebagian kecil  petani  yang  mampu  mengusahakan  lahan yang luas dengan pola tanam yang menguntungkan  sehingga  mereka  mampu memperoleh pendapatan yang besar. Hal inilah yang menyebabkan  distribusi  pendapatan usahatani  kurang  merata.  Terlebih  lagi  adanya konversi  lahan  pertanian  yang  semakin memperkecil  kesempatan  bagi  petani  di wilayah perkotaan untuk memperluas usahatani dan memaksimalkan pendapatan mereka.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Penurunan  luas  lahan  sawah  yang  terjadi wilayah perkotaan Kabupaten Jember
berdampak pada semakin timpangnya distribusi kepemilikan  lahan  di  wilayah  perkotaan Kabupaten  Jember  dengan  nilai  indeks  gini 0,52.  Nilai  tersebut  menunjukkan  bahwa distribusi  kepemilikan  lahan  pertanian  di wilayah perkotaan Kabupaten Jember timpang. Ketimpangan kepemilikan lahan pertanian juga berdampak  pada  kurang  meratanya  distribusi pendapatan  usahatani  di  wilayah  perkotaan dengan  nilai  indeks  gini  0,46  (pendapatan usahatani  kurang  merata).    Hasil  penelitian yang menunjukkan adanya ketimpangan kepemilikan  lahan  di  wilayah  perkotaan Kabupaten  Jember  secara  tidak  langsung merupakan dampak dari adanya konversi lahan pertanian di wilayah yang bersangkutan.

## Saran
Upaya  yang  dapat  dilakukan  petani  untuk mengurangi ketimpangan pendapatan usahatani mereka  adalah  dengan  memilih  pola  tanam yang mamu memberikan keuntungan
maksimal, serta pemerintah sebaiknya melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan RTRW  daerah  agar  tindakan  pengalihfungsian lahan  pertanian  dapat  diminimalisir  agar distribusi  kepemilikan  lahan  pertanian  yang timpang akibat adanya konversi lahan pertanian di wilayah perkotaan dapat diminimalkan.

## DAFTAR PUSTAKA
BPS  Kabupaten  Jember.  2017.  Kecamatan Sumbersari  dalam  Angka  2016.  Jember: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember.
Daulay,  H.  2013.  Analisis  Keterkaitann Distribusi  Penguasaan  Lahan  Usahatani Dengan  Distribusi  Pendapatan  Petani Perdesaan  (Studi  Kasus  diKabupaten Aceh  Utara,  Propinsi  Aceh).  Skripsi Sarjana.  Bogor:  Sekolah  Pasca  Sarjana, Institut Pertanian Bogor.
Indrayani,  A.R.A.  2010.  Ketahanan  pangan nasional  dan  teori  “Population  Trap”.
Efektif , 1(1): 87-88.
Iriani,  A.Y.  2008.  Distribusi  Kepemilikan Lahan Pertanian Dan Sistem Tenurial Di Desa-Kota  (Kasus  Desa  Cibatok  1, Kecamatan  Cibungbulang,  Kabupaten Bogor,  Propinsi  Jawa  Barat). Skripsi . Bogor:  Program  Studi  Komunikasi  Dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor
Murtisari,  A.  2015.  Pendapatan,  Sumber,  dan Distribusi  Pendapatan  Rumah  Tangga Petani  Jagung  di  Kabupaten  Bone Bolango. Jurnal  Perspektif  Pembiayaan dan  Pembangunan  Daerah ,  2(3):  129- 134.
Octiasari. 2011. Hubungan Status Pengusahaan Lahan dengan Pendapatan Usahatai Padi (Studi  Kasus  Kelompok  Tani  Harum  IV Kelurahan Situmekar Kecamatan Lembursitu,  Kota  Sukabumi).  Skripsi Sarjana.  Bogor:  Departemen  Agribisnis, Fakultas  Ekonomi  dan  Manajemen,
Institut Pertanian Bogor.
Santoso,  E.  2011.  Kajian  Dinamika  Konversi Lahan  Pertanian  Kabupaten  Jember. Jurnal ISEI , 2(10): 139-157.
Saptana,  dan  A.M.A.Rozi.  2014.  Dinamika Ketimpangan  Penguasaan  Lahan  dan Pasar  Lahan  pada  Desa  Lahan  Kering Berbasis  Petani.  Panel  Petani  Nasional:
Mobilisasi  Sumber  Daya  dan  Penguatan Kelembagaan  Pertanian  Ketersediaan dan Penguasaan Lahan Pertanian. Jakarta:  Pusat  Sosial  Ekonomi  Pertanian
Badan  Penelitian  dan  Pengembangan
Kementerian Pertanian.
Setiawan,  A.  2014.  Posisi  Pertanian  Yang Tetap  Strategis  Masa  Kini  dan  Masa Depan. http://setkab.go.id/posisi- pertanian-yang-tetap-strategis-masa-kini- dan-masa-depan/.  [Diakses  pada  16 September 2017].
Soetriono,  A.  Suwandari,  dan  Rijanto.  2006.
Pengantar Ilmu Pertanian. Malang: Bayu
Media.
Sunartomo, A.F. 2015. Pengembangan Konversi  Lahan  Pertanian  di  Kabupaten
Jember, Agrekonomika, 4(1): 22-36.
Supadi  dan  S.H.  Susilowati.  2004. Dinamika Penguasaan Lahan Pertanian di Indonesia. Bogor:  Badan  Penelitian  dan Pengembangan Pertanian.
Todaro, M. P., and S.C. Smith. 2011. Economic Development  (Eleventh  Edition).  New Jersey: Prentice Hall.
Uchyani,  R.,  dan  S.W.  Aini.  2012.  Tren  Alih Fungsi  Lahan  Pertanian  di  Kabupaten Klaten. SEPA , 8(2): 51-58.
Winarso,  B.  2012.  Dinamika  Pola  Penguasaan Lahan  Sawah  di  Wilayah  Pedesaan  di Indonesia. Jurnal  Penelitian  Pertanian Terapan, 12(3): 137-149.