Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Vol. 4 No. 1 Page 001-124 May 2022 ISSN 1684-9992

## Daftar Isi (Table of Content)
1-11 Konflik Partai Gerindra dan PKS dalam Proses Pengisian Kekosongan Posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta Dinda Mutia Khaerun Nisa, Sri Budi Eko Wardani 12-21 Reproduksi Kuasa: Politik Etnis Tionghoa dalam Kontestasi Pemilihan Legislatif Kota Makassar) Asfar Mutaaly Barelly, Gustiana A Kambo, Muhammad 22-32 Politik Pencalonan Pasangan Suami-Istri pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Sekaran Kabupaten Bojonegoro dan Desa Lembor Kabupaten Lamongan Anang Fajrul Ukhwaluddin, Valina Singka Subekti 33 – 46 Oposisi Masyarakat Sipil Kontra Hegemoni Negara  Melalui Media Sosial Youtube di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo Ali Ikhwan, Sri Budi Eko Wardani 47 – 54 Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Era New Normal Sadar 56 – 69 The Constraining Dynamics to Promote the Inclusive Village Governance in an Autocratic Leadership Setting Muhammad Taufiq, Rahmad Hidayat 70 – 84 Sinergitas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kodim 0816 Sidoarjo Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 Dewi Kurniasih, Aulia Zharifah 85 – 102 Collective Action Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam Percepatan Pariwisata Desa Labuan Kertasari untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Ilham Zitri 103 – 117 Mengukur Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Rifaid, M. Ulfatul Akbar Jafar, M. Taufik Rachman, Johan Natirius 118 – 124 Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Tradisi Lisan Iko-Iko Suku Bajau Di Sulawesi Tenggara Abdul Hakim
Sinergitas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kodim 0816

## Sidoarjo Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19
Dewi Kurniasih 1 , Aulia Zharifah 2
Universitas Komputer Indonesia, Jalan Dipatiukur No 102-116, Kota Bandung, 40132 Corresponding Author: dewi.kurniasih@email.unikom.ac.id
Keyword: Synergy; Local Government; Covid-19 Pandemic
Kata Kunci: Sinergitas; Pemerintah Daerah; Pandemi Covid-19
Abstract: The  aims  of  this  study  is  to  analyze  the  synergy  between  the  Sidoarjo Regency  Government  and  the  0816  Sidoarjo  Kodim  in  an  effort  to  recover  the economy  during  the  Covid-19  pandemic.  The  research  method  we  use  is  a qualitative-phenomenological  approach.  The  results  of  the  study  show  that  the synergy between the Sidoarjo Regency Government and the Military Unit in this case the 0816/Sidoarjo Kodim has been running quite optimally. The available resources are sufficient, apart from that, the partnership relationship is also quite good. The characteristics  of  partners  in  the  synergy  of  Government  sidoarjo  Regency  and Kodim  0816/Sidoarjo  in  an  effort  to  recover  the  economy  during  the  Covid-19 pandemic in Sidoarjo Regency are quite optimal. The partnership relationship in the Synergy  of  Government  sidoarjo  Regency  and  Kodim  0816/Sidoarjo  in  Handling Covid-19 in Sidoarjo Regency is quite good. The characteristics of the partnership in the  Synergy  of  of  Government  sidoarjo  Regency  and  Kodim  0816/Sidoarjo  in Handling Covid-19 in Sidoarjo Regency are quite good. It seen from the leadership of the chairsman of the Task Force for the Acceleration of Covid-19 Response that he was able to  provide enlightenment regarding activities. Environmental factors in the synergy between of Government Sidoarjo Regency and Kodim 0816/Sidoarjo in Handling Covid-19 in Sidoarjo Regency are quite conducive. However, what is quite influential is the existence of information that is Hoax and disrupts the level of trust in the Sidoarjo Regency government. Therefore, it is necessary to provide continuous education to the community about COVID-19, socialization so that the community participates  in  economic  recovery  efforts,  implementation  Karya  Bakti  or  Food Security activities, as well as empowering MSME actors to rise again.
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  sinergitas  Pemerintah Kabupaten  Sidoarjo  dengan  Kodim  0816  Sidoarjo  dalam  upaya  pemulihan ekonomi  di  masa  pandemi  Covid-19.  Peneliti  menggunakan  metode  penelitian dengan  pendekatan  kualitatif  fenomenologis.  Hasil  studi  menunjukkan  bahwa sinergitas  antara  Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  dengan  Satuan  Militer dalam hal ini Kodim 0816/Sidoarjo sudah berjalan dengan cukup optimal. Sumber daya yang dimiliki sudah cukup memadai, selain itu ke hubungan kemitraan pun cukup baik dilaksanakan. Karakteristik mitra dalam sinergitas Pemerintah Daerah dan Satuan  Militer  dalam  upaya  pemulihan  ekonomi  di  masa  pandemi  Covid-19  Di Kabupaten Sidoarjo sudah cukup optimal. Hubungan kemitraan dalam sinergitas Pemerintah Daerah dan Satuan Militer di Kabupaten Sidoarjo sudah cukup baik. Karakteristik kemitraan dalam sinergitas Pemerintah Daerah dan Satuan Militer di Kabupaten Sidoarjo pun sudah cukup baik. Terlihat dari kepemimpinan ketua Gugus  Tugas  Percepatan  Panggulangan  Covid-19  mampu  memberikan pencerahan  terkait  kegiatan.  Faktor  lingkungan  dalam  sinergitas  Pemerintah Daerah  dan  Satuan  Militer  dalam  Penanganan  Covid-19  di  Kabupaten  Sidoarjo cukup  kondusif.  Akan  tetapi,  hal  yang  cukup  berpengaruh  adalah  adanya informasi-informasi  yang  bersifat  Hoax  dan  mengganggu  tingkat  kepercayaan kepada pemerintah Kabupaten Sidoarjo maka  dari itu perlu adanya pemberian edukasi  kepada  masyarakat  secara  terus  menerus  tentang  covid-19,  sosialisasi agar  masyarakat  ikut  berpartisipasi  dalam  upaya  pemulihan  ekonomi, pelaksanaan Karya Bakti atau kegiatan Ketahanan Pangan, serta pemberdayaan pelaku UMKM agar bangkit kembali.

## PENDAHULUAN
Pandemi  Covid  19  berdampak  secara  global  di  berbagai  sector  terutama  pada sector ekonomi. Berbagai akibat dari adanya pandemi covid-19 terlihat dari PHK yang dilakukan  secara  besar-besaran  oleh  beberapa  perusahaan.  Selain  itu  banyaknya penutupan  perusahaan  yang  berdampak  pula  pada  karyawan  yang  dirumahkan. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memberikan laporan bahwa yang terkena dampak yang cukup signifikan adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).  Virus  corona  (Covid-19)  ditetapkan  oleh World  Health  Organization (WHO) menjadi pandemi dikarenakan penyebaran virus ke berbagai berbagai belahan negara. WHO  sendiri  memberikan  arti  pandemi  sebagai  kondisi  yang  terjadi  pada  populasi  di seluruh dunia yang dapat memiliki potensi menjadikannya jatuh lalu sakit. Penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional, penetapan diikuti dengan Penetapan Gugus Tugas Percepatan  Penanganan  Virus  Covid-19  melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  7  Tahun 2020. Salah satu upaya yang pertama kali dilakukan oleh Pemerintan melalui himbauan kepada  masyarakat  untuk  berada  dirumah  dan  menerapkan  physical  distancing  guna memutus  rantai  peredaran  Virus  Corona,  namun  karena  tidak  maksimal  dipatuhi sehingga angka positif terus bertambah (Jusriadi et al., 2020).
Salah satu daerah yang terdampak pandemi covid-19 adalah Kabupaten Sidoarjo. Dampak  adanya  pandemi  Covid-19  jelas  terasa  oleh  masyarakat  Sidoarjo  diantaranya adalah  bahan  makanan,  obat-obatan,  Hand  Sanitizer  mengalami  sedikit  kelangkaan. Barang langka lainnya adalah masker dan mengalami kenaikan harga, kesediaan bahan pangan masih aman tersedia. Serta, banyaknya pembatalan agenda kegiatan yang sudah terprogram baik dari Instansi TNI, Pemda maupun Ormas atau lembaga-lembaga lainnya yang  mengundang  masyarakat  dan  sedikit  banyak  berdampak  pada  pengelola  usaha Chatring maupun penyewaan gedung.
Pada masa persaingan yang semakin ketat, semua organisasi yang ada dituntut untuk  senantiasa  mampu  melakukan  evaluasi  pada  setiap  pekerjaan  yang  telah dilaksanakan. Selain itu berupaya untuk melakukan berbagai perbaikan, sehingga dapat terus  berkembang  dan  memiliki  daya  saing.  Setiap  perbaikan  yang  dilakukan  harus berkesinambungan.  Hal tersebut  dilaksanakan dengan tujuan agar organisasi  tersebut dapat menjadi semakin berkembang. Organisasi  dapat bersaing dan  diharapkan dapat mempertahankan  kualitas  kinerja  yang  sulit  untuk  dilakukan  prediksi.  Strategi  dalam upaya  memaksimalkan  serta  memperbaiki  kinerja  dari  organisasi  adalah  dari pemerintahan  daerah.  Pembentukan  daerah  dimaksudkan  agar  pemerintah  mampu meningkatkan  pelayanan  publik  sehingga  berguna  dalam  percepatan  perwujudan kesejahteraan  masyarakat.  Pemerintahan  daerah  berdasarkan  pada  Pasal  1  angka  2 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam  sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Penanganan  pandemi  COVID-19  sebagaimana  dilakukan  oleh  Badan  Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiratkan bahwa kondisi krisis akibat pandemi ini masuk ke dalam ranah kebencanaan. Dalam merespons terjadinya pandemic Covid-19, beberapa  kebijakan  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Indonesia  yang  diantaranya  adalah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 yang kemudian diralat dengan Keppres Nomor 9  Tahun  2020  tentang  Perubahan  atas  Keppres  Nomor  7  Tahun  2020  tentang  Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dimana BNPB bekerja sebagai
Pelaksana  Gugus  Tugas  bersama  unsur  kementerian  serta  lembaga  pemerintah,  TNI, POLRI  beserta  unsur  yang  lainnya.  Walaupun  kemudian  pada  tanggal  20  Juli  2020, kemudian Gugus Tugas ini kemudian dibubarkan dan diganti dengan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Dengan adanya Komite penanganan Covid-19 berharap semua persoalan di bidang ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi dapat diselesaikan beriringan dengan berbagai persoalan kesehatan.
Sinergitas  berasal  dari  kata  sinergi.  Sinergi  merupakan  suatu  kegiatan  yang berupa  operasi  gabungan.  Covey  (1993)  sendiri  mengartikan  sinergi  sebagai  suatu kombinasi  atau  keterpaduan  dari  berbagai  bidang  maupun  dimana  mampu menghasilkan luaran yang lebih baik. Sinergi juga berfungsi sebagai katalisator. Selain itu dapat pula menjadi penyatuan serta pelepasan kekuatan terbesar dalam diri manusia. Pembahasan tersebut merupakan upaya untuk  menyiapkan serta menciptakan sinergi yang  optimal  dalam  sebuah  kehidupan.  Tingkat  kerjasama  yang  paling  baik  yaitu sinergitas yang berarti suatu kerjasama yang memiliki tingkat tinggi. Selain itu adanya sikap saling mempercayai serta adanya keterpaduan sehingga mampu memberikan hasil luaran yang lebih besar didasarkan pada penjumlahan hasil luaran dari pihak masing- masing  yang  bekerja  sama.  Komponen  yang  akan  mempermudah  proses  sinergitas mampu  berpikir  sinergi,  saling  menghargai  serta  terjadi  kesamaan  sacara  pandang (Najiyati & Susilo, 2011).
Sinergi  sendiri  dapat  terselenggara  dengan  mengacu  kepada Resources,  Partner characteristics,  Relationships  among  partners,  Partnership  characteristics,  External environment. Pada resources / Sumber daya, indikatornya terdiri dari keuangan, peralatan, barang,  Keterampilan  dan  keahlian,  Informasi,  Hubungan  dengan  orang,  organisasi maupun  kelompok.  Pada  dimensi Partner  characteristics terdiri  dari  heterogenitas  serta tingkat keterlibatan maupun  partisipasi . Dimensi Relationships  among partners terdiri  dari Kepercayaan, Rasa Hormat, Konflik dan Kekuasaan . Dimensi Partnership characteristics terdiri dari  Kepemimpinan,  Administrasi  dan  Manajemen,  Tata  Kelola,  dan  Efisiensi.  Sedangkan dimensi External  environment ( lingkungan  luar) terdiri  dari Karakteristik masyarakat  dan Kebijakan  publik  maupun  organisasi.  Hambatan  dalam  penanggulangan  bencana  dapat diminimalisir  oleh  adanya  sinergitas  antar  berbagai  pihak  terkait.  Demikian  halnya dalam upaya pemulihan ekonomi sebagai akibat bencana yang diakibatkan merebaknya virus Covid-19. Diperlukan adanya sinergitas antara pemerintah terkait yaitu Pemerintah Kabupaten  Sidoarjo  dengan  Satuan  Komando  Kewilayahan  di  Kabupaten  Sidoarjo.  Di tengah arus globalisasi yang demikian besar dan sebagai negara demokrasi, peranan sipil dan militer sama pentingnya dalam mewujudkan SDM (Susdarwono, 2020).
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan berbagai  upaya dalam menjalankan proses sinergitas, penyempurnaan serta penyelarasan dari sasaran  serta tujuan dari visi misi  Kabupaten  Sidoarjo  yang  sejahtera,  maju,  berkarakter,  dan  berkelanjutan  dalam menghadapi  pandemic  Covid-19.  Kebijakan  Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo dilaksanakan  sebagai  upaya  penanganan  serta  peningkatan  sistem  kesehatan  dan penanggulangan dari dampak ekonomi. Implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu adanya keterpaduan serta penyelarasan sehingga pada tahap pencapaian tujuan  dapat  terealisasi  sesuai  kemampuan  serta  kewenangan  yang  dimiliki  oleh pemerintah.
Dalam  rangka  menjamin  kondisi  sosial  dan  ekonomi  yang  kondusif,  perlu dilakukan  penyelarasan  kebijakan  oleh  pemerintah  daerah.  Hal  tersebut  memerlukan peran dari berbagai pihak seperti satuan komando kewilayahan (Satkowil) TNI AD  di
daerah. Pihak  dari  Satkowil TNI  AD disini yaitu Kodam, Kodim dan Koramil. Satkowil menyelenggarakan  Pembinaan  Teritorial  yang  dilaksanakan.  Pembinaan  teritotial dilaksanakan  secara  terus  menerus  secara  mandiri  maupun  bersama-sama  dengan instansi terkait serta komponen masyarakat lainnya. Pelaksanaan pembinaan teritorial oleh  Satkowil  memiliki  kekuatan  hukum  secara  legal  formal.  Pembinaan  teritorial dilaksanakan  tidak  terlepas  dari  koordinasi  dengan  pemerintah  daerah  setempat. Pemerintah  daerah  bertindak  sebagai  pembina  wilayah  dalam  rangka  terwujudnya ketahanan wilayah.  Pelaksanaan tugas yang  memiliki nilai  yang strategis  memerlukan suatu konsepsi dasar dalam penyelenggaraan Binter TNI AD. TNI yang bertugas sebagai bagian  dari  komponen  bangsa  bertugas  membantu  pemerintah  dalam  menanggulani berbagai bencana yang kerap dialami oleh Indonesia. Pelaksanan tugas perbantuan oleh TNI berlandaskan pada jati diri TNI yang merupakan tentara rakyat dimana TNI berasal dari rakyat serta melakukan perjuangan demi rakyat (Kodar et al., 2020).
Kodim  0816/Sidoarjo  yang  merupakan  satkowil  yang  berada  di  Kabupaten Sidoarjo  yang  ikut  membantu  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  bersama komponen  bangsa  memulihkan  kondisi  ekonomi  dimasa  Pandemi  Covid-19.  Kodim 0816/Sidoarjo  sendiri  merupakan  satuan  pelaksana  berada  dibawah  Kodam V/Brawijaya  yang  melibatkan  diri  dalam  rangka  Operasi  Militer  untuk  Perang  (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana ditetapkan dalam Undang- Undang  Nomor  34  tahun  2004  tentang  TNI.  Dalam  UU  tersebut  dinyatakan  TNI melaksanakan  tugas  perbantuan  terhadap  pemerintah  daerah  serta  tugas  perbantuan kepada POLRI. Kodim 0816/Sidoarjo terlibat dalam OMSP pada operasi berjangka waktu yang  lumayan  panjang.  Hal  tersebut  berharap  mampu  memberikan  berbagai  macam bantuan secara optimal. Selain itu akan terbentuk pula sinergitas dengan Pemda dalam upayanya memulihkan kondisi ekonomi pada masa pandemic Covid-19.
Beberapa  permasalahan  yang  menjadi  penyebab  penanganan  covid-19  kurang cepat  tanggap  diantaranya  adalah  kurangnya  rasa  dari  masing-masing  orang  seperti ( sense  of  crisis ).  Hal  tersebut  tentu  saja  mampu  mengancam  keterlambatan  dalam membuat  keputusan.  Permasalahan  lainnya  adalah  lemahnya  koordinasi  yang  terjadi antar-stakeholder,  terutama  koordinasi  antara  pemerintah  pusat  serta  pemerintah daerah. Koordinasi yang tidak sinkron tersebut yang menjadi akbiat pengendalian virus yang terkatung-katung. Permasalahan selanjutnya adalah masyarakat yang tampak acuh dan tidak patuh terhadap himbauan yang disampaikan oleh pemerintah. Permasalahan tersebut  berdampak  pada  tersendatnya  penanganan  pandemi.  Hal  tersebut  terjadi karena tidak adanya dukungan dari masyarakat. Ketiga faktor tersebut membuat rumit segala upaya yang diterapkan oleh pemerintah dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19  yang  terjadi  di  Indonesia  (Agustino,  2020).  Tujuan  penelitian  ini  untuk mengetahui sinergitas yang terjadi antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kodim 0816/  Sidoarjo  dalam  penanganan  ekonomi  di  masa  pandemi  Covid-19. Penyelenggaraan  sinergitas  antara  pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  dengan  satuan militer dalam hal ini Kodim 0816 Sidoarjo belum optimal. Peran yang dijalankan oleh satuan militer di Kabupaten Sidoarjo dalam membantu pemerintah daerah belum selaras dengan kebijakan pemerintah sehingga terjadi tumpang tindih kebijakan. Uraian di atas membuat  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  berkaitan  dengan  sinergitas pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan kodim 0816 dalam upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi covid-19.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengangkat  permasalahan  mengenai  penanganan  Covid-19  oleh Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  bersinergi  dengan  Satuan  Militer  (Kodim 0816/Sidoarjo).  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  bersifat fenomenologis.  Pendekatan  kualitatif  yang  diambil  oleh  peneliti  diharapkan  mampu memberikan  gambaran  faktual  serta  pemahaman  tentang  objek  yang  diteliti  secara mendalam apa adanya tanpa adanya intervensi apapun dari peneliti.
Dalam pendekatan kualitatif, angka-angka tidak akan dianalisis oleh peneliti akan tetapi  berupa  kata-kata  dimana  dinyatakan  sebagai  alasan  maupun  interpretasi  atau berupa makna serta beragam kejadian juga perbuatan dimana dilakukan oleh seseorang maupun  oleh  kelompok  sosial.  Sumber  data  pada  metode  penelitian  in  dibedakan menjadi data primer maupun data sekunder. Pemahaman dari data primer yaitu sumber data  yang  diperolehnya  berasal  dari  sumber  aslinya.  Data  primer  diperoleh  melalui metode  survei  dan  observasi.  Data  sekunder  perolehan  datanya  melalui  sumber  data secara tidak langsung yaitu dengan media perantara.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mlalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  pengamatan  secara  langsung keadaan  instansi  maupun  lembaga  yang  berhubungan  dengan  kegiatan  yang  diteliti. Observasi dilakukan penulis terhadap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Kodim  0816/Sidoarjo  dalam  penanganan  Covid-19  di  Kabupaten  Sidoarjo.  Peneliti berkeinginan  untuk  mengetahui  kebenaran  dari  pandangan  teoritis  mengenai permasalahan  yang  diteliti  dengan  kenyataan  yang  ada.  Proses  wawancara  dilakukan dengan informan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sinergitas antara  Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  dan  Kodim  0816/Sidoarjo  dalam  upaya pemulihan  ekonomi  di  masa  pandemi  Covid-19  di  Kabupaten  Sidoarjo.  Bungin menjelaskan bahwa studi dokumentasi menjadi salah satu metode yang penggunaannya untuk menelusuri berbagai data yang sifanya historis. Solusi Agar Penelitian Kualitatif Sederhana Tetap Dapat disusun tanpa harus melakukan pembahasan yang bertele-tele tetapi tetap dapat dipertanggungjwabkan, maka kami melakukan modifikasi model dari desain  sederhana  dengan  model  desain  sederhana  dengan  triangulasi  teori  (Rofiah  & Bungin,  2020).  Studi  dokumentasi  dilakukan  untuk  mendapat  data-data  yang  terkait sinergitas  Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  dengan  Kodim  0816  dalam  penanganan Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo.
Teknik  analisis  data  dilakukan  dengan  metode  analisis  deskriptif  kualitatif. Analisis  deskriptif  kualitatif  digunakan  untuk  menjelaskan  atau  menggambarkan penelitian  yang  dilakukan  dengan  memberikan  gambaran  kejadian  ataupun  peristiwa yang  menjadi  pusat  perhatian  melalui  data  yang  telah  dikumpulkan  guna  mencapai tujuan  penelitian.  Selain  itu,  dilakukan  pengujian  terhadap  keabsahan  data  yang diperoleh, terutama pada data primer hasil wawancara dan observasi. Uji keabsahan data yang dilakukan adalah melalui validasi data dan realibilitas.
Pada  penelitian  ini,  informan  dan  narasumber  dipilih  berdasarkan keterlibatannya  secara  langsung  dengan  judul  penelitian  ini.  Daftar  informan  dan narasumber  untuk  stakeholders  pada  KKL  Wilhan  ini  adalah  Kodim  0816/Sidoarjo, Polresta Sidoarjo, dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

## HASIL DAN DISKUSI
Penduduk  menjadi  faktor  penting  di  dalam  pembangunan  pemerintahan. Kabupaten  Sidoarjo  memiliki  jumlah  penduduk  pada  tahun  2019  mencapai  2.262.440 dimana  komposisi  jumlah  penduduk  laki-laki 1.140.627 jiwa  dan  jumlah  penduduk perempuan  berjumlah  1.121.813 jiwa.  Jumlah  penduduk  per  kecamatan  di  Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada table 1 di bawah ini:
Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo Per Kecamatan
Sumber : Sidoarjo dalam Angka, BPS, 2020.
Kecamatan  yang  paling  padat  penduduknya  di  Kabupaten  Sidoarjo  dilihat  dari tabel di atas yaitu Kecamatan Waru sebanyak 240.526 jiwa disusul dengan Kecamatan Taman  sejumlah  234.954  Jiwa.  Sedangkan  Kecamatan  yang  paling  sedikit  jumlah penduduknya yaitu Kecamatan Jabon yaitu sebanyak 61.051 jiwa. Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Sidoarjo akibat dari pandemi Covid-19 mengalami peningkatan kemiskinan mencapai 5,63 %. Kabupaten Sidoarjo memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Hal tersebut membuat Kabupaten Sidoarjo menjadi sangat potensial secara ekonomi.

## Gambaran Umum Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sidoarjo
Sebagaimana  diketahui  bahwa  Kabupaten  Sidoarjo  menjadi  Kabupaten  kedua tertinggi  dengan  kasus  Covid-19  di  Provinsi  Jawa  Timur.  Penambahan  kasus  positif Covid-19  sampai  dengan  tanggal  21  Maret  2021  sebanyak  10.575  orang,  sembuh sebanyak  9932  orang,  meninggal  604  orang  dan  suspect  sebanyak  5972  orang.  Peta sebaran terlihat dari gambar berikut:

## Gambar 2. Peta Sebaran Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo
Berdasarkan  data  di  atas,  Kecamatan  yang  penambahan  jumlah  terkonfirmasi positif Covid-19nya terbanyak yaitu Kecamatan Taman sebanyak 7 orang.
Pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan-kebijakan sebagai upaya memberi perlindungan  kepada  masyarakat  yang  memiliki  tingkat  kesejahteraan  yang  rendah terutama bagi golongan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terdampak COVID-19.  Sebanyak  159  negara  melaksanakan  perencanaan,  dan  memperkenalkan adaptasi  dari  752  jenis  perlindungan  sosial  sebagai  salah  satu  upaya  dalam menanggulangi dampak negatif dari adanya pandemi COVID-19. Disejumlah negara telah membuat kebijakan dalam upaya perlindungan sosial yang diakibatkan adanya pandemi. Dalam  upaya  menjaring  Pengaman  Sosial  bagi  yang  terdampak  Covid-19,  pemerintah telah  menyiapkan  anggaran  110  Triliun  rupiah,  yang  terdiri  dari:  Program  Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Kartu Prakerja, Subsidi listrik, insentif perumahan, Sembako Jabodetabek, Bansos Tunai Non-Jabodetabek, dan Program Jaring Pengaman Sosial lainnya.
Permasalahan-permasalahan  keamanan  saat  ini  menjadi  begitu  kompleks  dan rumit. Aspek ancaman lebih kompleks dengan dinamika kerawanan yang wujudnya lebih sulit untuk diprediksi. Permasalahan yang berkaitan dengan ancaman nonmiliter justru lebih efektif menjadi tanggung jawab utama pihak daerah karena pada dasarnya isu-isu nonmiliter yang sangat menitikberatkan pada aspek-aspek individu ini hadir di tengah- tengah masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya sebuah sinergitas antara pemerintah pusat  sebagai  aktor  yang  melakukan  sekuritisasi  dan  juga  pihak  yang  mengeluarkan tindak  tutur  terkait  ancaman  nonmiliter  dan  keamanan  nontradisional  dengan pemerintah daerah yang secara langsung berada di garis depan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter tersebut (Alfajri et al., 2019). Pelaksanaan kebijakan penanganan Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo memerlukan sinergitas dari berbagai pihak dan  salah  satunya  dengan  satuan  militer  di  Kabupaten  Sidoarjo  yaitu  Kodim 0816/Sidarjo. KebijakanPenjelasan mengenai sinergitas pemerintah Kabupaten Sidarjo dengan satuan militer sebagai berikut:

## Sumber  Daya  dalam  Sinergitas  Pemerintah  Daerah  dan  Satuan  Militer  Dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo
Penyelenggaraan  sinergitas  dalam  upaya  pemulihan  ekonomi  di  Kabupaten Sidoarjo dilihat dari sumber daya yang dimiliki. Sumber daya disini terdiri dari keuangan, peralatan/Sarana prasarana, Informasi, pengesahan dan himpunan kekuatan. Adanya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dijadikan landasan dalam melaksanakan
kebijakan refocusing maupun  realokasi  terhadap  anggaran  dari  pemerintah.  Satuan Tugas  (Satgas)  yang  menangani  dampak  Covid-19  di  Kabupaten  Sidoarjo  sudah menyiapkan  anggaran  sebesar  30  milyar  sebagai  upaya  menangani  tersebarnya  Virus Covid-19  di  wilayah  Sidoarjo.  Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  kembali  melakukan refocusing  anggaran  untuk  dalam  membiayai  penanganan  terdampak  covid-19. Jumlahnya  ada  sekitar  Rp93  Miliar  yang  akan  di  refocusing  dari  Dana  Alokasi  Umum (DAU).  Ainur  Rahman  selaku  Asisten  I  Bidang  Administrasi  Pemerintahan  dan  Kesra Kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa telah didiskusikan dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah  Daerah).  Anggaran  yang  ditetapkan  digunakan  untuk  insentif  tenaga kesehatan,  kebutuhan  penunjang  program  vaksinasi,  hingga  alokasi  dana  untuk mendukung kelurahan.
Kodim 0816/ Sidoarjo sendiri tidak menyiapkan anggaran secara khusus dalam membantu pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam upaya memulihkan kondisi ekonomi pada  masa  pandemi  Covid-19.  Kebutuhan  anggaran  untuk  meningkatkan  penanganan covid-19 masih belum terpenuhi. Padahal anggaran tersebut untuk pengerahan personel TNI selama kurang lebih 150 hari sampai dengan biaya yang diperlukan dalam operasi kontingensi serta proses  rehabilitasi. Selain itu anggaran diperlukan untuk kebutuhan alat kesehatan rumah sakit TNI. Factor penentu sinergitas adalah sarana dan prasarana pendukung  dalam  menangani  pandemi  Covid-19  di  Kabupaten  Sidoarjo.  Upaya pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  dalam  mempercepat  penanganan  Covid-19  adalah melalui  penambahan  jumlah  sarana  prasarana.  Sarana  dan  prasarana  pendukung diantaranya adalah memfasilitasi RS rujukan seperti penyediaan alat kesehatan (alkes) dan Alat Pelindung Diri (APD) hingga pengadaan ruang isolasi.
Pelaksanaan  proses  sinergitas  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Sidoarjo dan satuan militer daerah dalam hal ini Kodim 0816 adalah adanya informasi. Informasi yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus memiliki kejelasan informasi  agar  tidak  terjadi  miskomunikasi.  Kejelasan  dari  informasi  yang  diberikan menjadi  satu  ukuran  tentang  bagaimana  proses  penyelenggaraan  pemberian  layanan kepada  masyarakat  di  masa  pandemi.  Pelayanan  umum  terutama  dalam  upaya penanganan  Covid-19  harus  selalu  diinformasikan  oleh  pemerintah  secara  terbuka. Selain  itu  informasi  yang  diberikan  dapat  diakses  banyak  pihak  dimana membutuhkannya. Saat ini informasi mengenai Covid-19 sangat dicari oleh masyarakat sehingga  mampu  memahami  berita-berita  yang  diberikan  dan  tidak  menjadi  korban hoax.
Peran  Komunikasi  dalam  suatu  organisasi  sangatlah  penting.  Hal  tersebut dikarena  proses  komunikasi  akan  selalu  dilakukan  dalam  keseharian  pelaksanaan tugasnya. Informasi yang disampaikan cukup jelas. Selain itu, informasi yang diberikan dapat  dimengerti  serta  dipahami  satuan  gugus  tugas  percepatan  penanganan  kondisi ekonomi  saat  pandemi  Covid-19  di  Kabupaten  Sidoarjo  diberikan  kepada  seluruh masyarakat.  Penyampaian  informasi  mengenai  tugas  satuan  gugus  tugas  tersebut  itu sendiri  dilakukan  dengan  penyampaian  informasi  kepada  semua  pihak  baik  mitra pemerintah  maupun  masyarakat.  Tindak  lanjut  dari  penyebaran  informasi  tersebut, setiap  kepala  bidang  yang  terkait  dengan  penanganan  pandemic  Covid-19 menginformasikannya  kembali  kepada  seluruh  stafnya.  Setiap  bentuk  penyampaian informasi bahwa satuan gugus tugas merupakan upaya pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam  memastikan  upaya  pemulihan  ekonomi  pada  masa  pandemi  Covid-19  di Kabupaten Sidoarjo dapat berjalan baik sesuai dengan perencanaan sebelumnya.
Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  membuat  portal  informasi  mengenai  Virus Corona  (Covid-19).  Setiap  warga  Kabupaten  Sidoarjo  dapat  mengunjungi
https://covid19.sidoarjokab.go.id/ yang  peruntukkanya  untuk  mengetahui perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo. Berikut gambar portal informasi Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo:
Gambar 3. Portal Covid-19 di Sidoarjo
Portal tersebut di atas, didalamnya terdapat penyediaan segala bentuk informasi yang bersifat edukatif dalam menginformasikan tentang penyakit baru di dunia itu. Akan tetapi, masyarakat diharapkan tidak fokus hanya pada angka yang tertera dalam portal, tetapi  juga  masyarakat  dapat  melihat  anjuran  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dalam menjaga  hidup  yang  sehat  dan  bersih  serta  yang  terpenting  adalah  pentingnya  cuci tangan,  menjaga  jarak,  dan  sebagainya.  Selain  itu,  Portal  tersebut  menampilkan perkembangan kasus terkini khusus di Kabupaten Sidoarjo.
Dalam  menangani  pemulihan  ekonomi  di  masa  pandemi  Covid-19  bersama komponen bangsa terdapat beberapa hambatan di bidang personil/SDM yang dihadapi Kodim diantaranya adalah terbatasnya personel Babinsa Kodim 0816 Sidoarjo serta Usia Babinsa yang sudah diatas 50 tahun sehingga apabila babinsa tersebut terlalu lemah fisik maka rawan terhadap penyebaran Covid-19. Selain itu Belum adanya dukungan anggaran baik dari pemerintah maupun TNI AD  terhadap program pemulihan ekonomi. Kurang dukungan  sepedah  motor  babinsa  yang  ada  diwilayah  sehingga  personel  masih menggunakan sepedah motor pribadi sebagai saran transportasi. Belum adanya bujuk atau juklap tentang keterlibatan TNI dalam pemulihan ekonomi.

## Karakteristik  Mitra  dalam  Sinergitas  Pemerintah  Daerah  Dan  Satuan  Militer Dalam Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sidoarjo
Penanganan  pemulihan  ekonomi  di  masa  pandemi  Covid-19  memerlukan berbagai  upaya  terutama  dalam  promosi  kesehatan  dimana  menyasar  kepada  setiap individu,  komunitas  maupun  organisasi.  Dalam  hal  pembuatan  kebijakan,  diharapkan masyarakat  dapat  menjaga  kesehatannya  dengan  menerapkan  5M  serta  orang-orang disekitarnya  dapat  menjaga  dirinya  melalui  ketersediaan  dukungan  dari  sarana  serta prasarana yang diperlukan. Adanya pemberlakuan PPKM ternyata terbukti ampuh dalam mncegah penyebaran Covid-19. Selain itu adanya seruan untuk dilakukannya Vaksinasi oleh pemerintah menyebabkan melandainya peningkatan kasus Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo. Akan tetapi, ketika masa libur panjang dan banyaknya orang-orang yang keluar rumah,  peningkatan  kasus  positif  Covid-19  pun  terjadi.  Pemberlakuan  PPKM  menjadi salah satu upaya dalam rangka memperkuat penegakan hukum.
Tidak  hanya  pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo,  bahkan  satuan  militer  Kodim 0816/BS ikut mendorong kepatuhan terhadap protokol kesehatan melalui posko yang
disediakan. Dalam upaya mendorong penciptaan inovasi serta kreativitas yang berbasis pada kearifan loka perlu dilaksanakan penguatan modal sosial serta budaya. Disusunnya pedoman  perubahan  perilaku  sebagai  upaya  mendorong  perubahan  perilaku  di masyarakat  yaitu  konsisten  menjalankan  5M  di  setiap  wilayah  dimana  disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut.
Secara aktif TNI dalam hal ini Satkowil dilibatkan secara aktif berpartisipasi dalam upaya pemulihan ekonomi di masa Pandemi di wilayahnya. Pengerahan Satkowil TNi AD dalam tugas selain perang (OMSP) pada dasarnya menjadi sebuah praktik yang banyak dilakukan belakangan ini. Satkowil termasuk Kodim 0816/Sidoarjo sejak awal dilibatkan dalam  upaya  pemulihan  ekonomi  di  masa  pandemi  Covid-19.  Setiap  kontribusi  dari anggota  TNI  tentu  saja  tidak  dapat  dikesampingkan  namun  layak  untuk  diapresiasi. Pelibatan  TNI  telah  diatur  pada  skema  Operasi  Militer  Selain  Perang  (OMSP)  dalam Undang-Undang  No.34/2004  tentang  TNI.  Undang-Undang  TNI  tersebut mengamanatkan  mengenai  pengerahan  militer  dalam  OMSP  baru  bisa  dilaksanakan apabila terdapat keputusan politik negara.
Keputusan  politik  negara  sebagaimana  dimaksud  di  atas  merupakan  suatu kebijakan  politik  dari  pemerintah  yang  secara  bersama  dengan  DPR  dilakukan perumusan  melalui  mekanisme  dari  hubungan  kerja  antara  pemerintah  daerah  dan DPRD. Pemerintah daerah telah banyak menerbitkan keputusan politik negara mengenai pelibatan  TNI  dalam  penanganan  Covid-19.  Pemerintah  menerbitkan  peraturan mengenai pembentukan gugus tugas dalam Keppres No.7/2020 pada bulan Maret yang kemudian direvisi dalam Keppres No.9/2020 pada bulan April dan Inpres No. 6 Tahun 2020  tentang  Peningkatan  Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  dalam Pencegahan  dan  Pengendalian  Covid-19.  Peraturan  yang  telah  ditetapkan  tersebut memang menyebutkan bahwa TNI menjadi salah satu unsur pelaksana serta mandat yang telah diembankan kepadanya.
Peran Preventif Kodim 0816/Sidoarjo dalam upaya pemulihan ekonomi pada saat pandemi  Covid-19  bersama  dengan  mitra  lainnya  ikut  membantu  pemerintah  daerah. Kodim  0816/Sidoarjo  telah  melaksanakan  tugas  perbantuan  dalam  membantu pemerintah Kabupaten Sidoarjo memulihkan ekonomi di masa pandemi Covid-19, tugas tersebut diantaranya adalah pelaksanaan Gabungan Ops Yustisi, pelaksanaan Gabungan Gaktiblin, serta pelaksanaan Ops Gabungan patroli terutama di tempat keramaian. Tugas tersebut  menjadi  salah  satu  upaya  Kodim  0816/Sidoarjo  dalam  mendukung  dan mengawal kebijakan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi.
Beberapa  kegiatan  yang  telah  dijalankan  oleh  Kodim  0816/Sidoarjo  dalam membantu Pememerintah Kabupaten Sidoarjo yaitu melakukan perbantuan pelaksanaan Ops Jam Malam. Selain itu, dilakukan dalam membantu Kepolisian terkait pemantauan setiap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat terutama dalam perjalanan keluar kota. Kodim  0816  membantu  Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  dalam  menghimbaukan masyarakat  untuk  tetap  patuh  pada  protokol  kesehatan.  Tugas  perbantuan  yang dilakukan untuk membantu pemerintah daerah mendata program vaksinasi yang telah dijalankan bagi seluruh masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
Kodim 0816 telah memberikan penyuluhan dalam rangka membantu Pemerintah Kabupaten  Sidoardo  sebagai  upaya  pemulihan  ekonomi  rakyat.  Kodim  0816  telah melakukan tugas non program terlebih dalam pemberian penyuluhan terutama  dalam memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat sebagai wujud kerjasama antara Kodim  0816/  Sidoarjo  dengan  Dinas  Kesehatan  Kab.  Sidoarjo.  Dilaksanakannya penyuluhan oleh satuan tugas  tentu saja memberikan kedaran bagi semua komponen
masyarakat  yang  kurang  pemahaman  mengenai  penyebaran  COvid-19  kepada masyarakat.
Kodim  0816/Sidoarjo  telah  melaksanakan  proses  komunikasi  serta melaksanakan  koordinasi  dengan  pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  terkait  proses penanganan pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal  Tanggal  24  Pebruari  2021  di  Pendopo  Kab.  Sidoarjo  bersinergi  dengan Forkopimda dan SKPD terkait Pemkab Sidoarjo.
Kodim 0816 Sidoarjo telah melukan proses komunikasi dengan beberapa instansi. Beberapa  instansi  yang  terlibat  diantaranya  adalah  pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo, Polres  Sidoarjo,  Dinas  Kesehatan  Sidoarjo,  dan  Dinas  Kejaksaan  Negeri  Kab.  Sidoarjo. Kodim  0816  juga  telah  melakukan  beberapa  kegiatan  anatar  lain:  Patroli  jam  malam kepada Toko, Swalayan dan tempat kuliner/warkop agar mematuhi jam buka dan tutup, Melakukan Operasi yustisi Gabungan Pemda, Kodim 0816   dan Polres Sidoarjo. Serta emeberikan  kartu  tilang  kepada  komponen  masyarakat  yang  telah  melanggar  prtokol kesehatan.
Pemerintah berniat baik dalam menjaga pemda juga mendukung bantuan UMKM terhadap masyarakat yang berdampak Pandemi Covid-19. Pengembangan UMKM saat ini belum  optimal  bagi  peningkatan  usaha  para  UMKM.  Perkembangan  ekonomi  saat  ini apalagi  di  masa  pandemi  Covid-19  berakibat  pada  penurunan  daya  saing  terutama UMKM  sehingga  tertinggal  oleh  negara  tetangga  seperti  Malaysia  maupun  Tiongkok. Penurunan  (Kurniasih,  2021).  Dengan  terwujudnya  sinergitas  antar  lembaga  maka terwujudlah iklim usaha yang kondusif dan menjanjikan bagi pelaku UMKM, kedepannya pemerintah  daerah  bisa  turut  serta  berpartisipasi  melalui  perumusan  kebijakan  yang mendukung  pelaku  UMKM  dan  BUMDes  misalnya.  Selain  kebijakan,  pemerintah  juga harus  bisa  membantu  BUMDes  dalam  memediasi  antara  UMKM  dan  penyedia  modal, sehingga  kebutuhan  permodalan  UMKM  bisa  terpenuhi  (Nugroho,  2018).  Beberapa kegiatan  yang  telah  dilakukan  Kodim  0816/Sidoarjo  dalam  rangka  mendukung pemulihan  ekonomi  yaitu  dengan  program  bantuan  pemerintah  untuk  mengasai  BLT, BLTTD,  Bansos  lainnya  serta  mensinergikan  Program  Kodim  dengan  penguatan Kampung Tangguh.

## Hubungan Mitra dalam Sinergitas Pemerintah Daerah  dan Satuan Militer Dalam Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo
Satuan tugas dalam Penanganan pemulihan ekonomi di masa Pandemi Covid-19 menjadi  salah  satu  lembaga  ad-hoc  dimana  didalamnya  berisi  Organisasi  Perangkat Daerah (OPD), Kepolisian dan TNI yang disesuaikan berdasarkan fungsi dan tugasnya sebagaimana  tercantum  dalam  Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 440/5184/SJ.  Dalam  Surat  Edaran  tersebut  khususnya  pada  poin  ketiga  dijelaskan, bahwa  Satgas  Covid-19  di  daerah  memiliki  tugas  antara  lain:  pertama, implementasi kebijakan  strategis  yang  berkaitan  dengan  penanganan  COVID-19  di  daerah dilaksanakan  dan  dikendalikan  dengan  optimal.  Kedua,  penyelesaian  setiap  masalah dalam  melaksanakan  kebijakan  strategis  yang  mana  berkaitan   dengan  penanganan COVID-19  di  daerah.  Ketiga,  melakukan  pengawasan  dalam  melaksanakan  kebijakan strategis  yang  berkaitan  dengan  penanganan  COVID-19  di  daerah.  Keempat, menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam  rangka  percepatan  penanganan  COVID-19  di  daerah.  Kelima,  komando  dan kendali  penanganan  COVID-19  berada  di  bawah  Kasatgas  penanganan  COVID-19 Nasional/Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Kodim 0816 dalam proses sinergitas dengan  Kabupaten Sidoarjo yaitu dengan memberikan  pembinaan  kepada  masyarakat.  Pembinaan  yang  dilakukan  melalui langkah  Persuasi  pembatasan  kerumunan,  Perkuat  soliditas  warga,  Pengendalian aktivitas  social.  Babinsa  memberikan  sosialisasi  dan  meyakinkan  masyarakat  bahwa vaksinasi covid 19 aman diberikan kepada seluruh masyarakat dan mengeliminir hoax yang berkembang.

## Gambar 4. Sosialisasi Covid-19 oleh Babinsa
Komunikasi dan koordinasi dengan instansi/forkopimda harus selalu dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi agar menjadi satu tujuan, dan ini sudah dilakukan Kodim Kabupaten Sidoarjo dengan baik. Dalam masa percepatan penanganan Covid-19 ini  berharap  kodim  selalu  membantu  mengawasi  dengan  melibatkan  semua personelnya  dari  tingkat  atas  Dandim  sampai  bawah  para  babinsanya.  Kodim  0816 sudah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dengan dibantu sinergitas bersama aparat yang terkait termasuk pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Penyuluhan dilakukan kepada warga yang kurang mengerti tentang bahaya Covid-19.  Dengan memberikan informasi yang valid dan membuka tanya jawab kepada warga yang kurang mengerti tentang bahaya Covid-19.

## Karakteristik Kemitraan dalam Sinergitas Pemerintah Daerah dan Satuan Militer Dalam Pemulihan Ekonomi di masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo
Karakteristik kemitraan tidak dapat lepas pada peran kepemimpinan dari seorang pemimpin.  Seorang  pemimpin  yang  strategis  sebaiknya  mempunyai  kemampuan intelektual yang tinggi, sikap emosional, serta keterampilan yang dimilikinya sehingga mampu menjadikannya seorang pemimpin mempunyai nilai tambah. Pemimpin sendiri secara  intelektual  seharusnya  mempunyai  kemampuan  dalam  menganalisis  setiap masalah yang ada serta mencoba untuk mencari pemecahan setiap permasalahan yang tepat. Dilihat  dari sisi  emosionalnya, seorang  pemimpin  diharuskan mempunyai sikap emosional  yang  tangguh,  memiliki  rasa  kepercayaan  diri  yang  tinggi  serta  percaya kepada  orang  lain,  Sementara  dilihat  pada  segi  keterampilan,  pemimpin  diharuskan untuk mempunyai keterampilan untuk berbicara aktf dihadapan umum.
Seorang  pemimpin  yang  baik  mampu  mewujudkan  tujuan  organisasi  dengan memiliki  kemampuan  berkomunikasi  yang  baik  pula  kepada  bawahannya  maupun kepada  masyarakat  luas.  Pemimpin  dapat  menjadi agent  of  change dimana  mampu menciptakan  perubahan  yang  optimal  dalam  organisasi  yang  dipimpinnya.  Seorang
pemimpin diharapkan mampu menciptakan sebuah inovasi baru terutama dalam upaya mencapai tujuan organisasi.
Komandan  satuan  tugas  penanganan  Covid-19  mampu  menciptakan pengembangan profesionalisme dari prajurit bawahannya. Seorang anggota tentara yang memiliki profesionalisme yang tinggi akan memberikan segala macam upaya serta daya dan  pikirannya  dalam  menjalankan  tugas  yang  diembannya  disesuaikan  dengan perannya yang telah ditentukan, serta sangat senang dengan profesi yang dimilikinya. Kepemimpinan  strategis  yang  memiliki  kemampuan  intellectual  merupakan  perilaku pemimpin  dalam  menciptakan  lingkungan  yang  kondusif  dalam  membantu meningkatkan  keinginan  kepada  setiap  bawahan  agar  dapat  menjalankan  semua pekerjaannya  dengan  sebaik  mungkin.  Selain  itu  dilakukan  pula  kerjasama  dengan masyarakat serta mengembangkan setiap skillnya maupun keinginannya masing-masing. Kepemimpinan disini, baik Bupati Sidoarjo maupun komandan Kodim 0816/Kabupaten Sidoarjo mengusahakan agar setiap tugas dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan sebelumnya  yang  telah  ditetapkan  serta  tujuan  yang  dikehendaki.  Sinergitas  antara satuan militer dengan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam sangat diperlukan, ditingkatkan, dan dipelihara, baik sebelum bencana, saat bencana, maupun setelah bencana. Kodim tentunya memiliki sumber daya manusia berupa personel yang mumpuni,  terlatih,  terdidik,  dan  kompeten  dalam  urusan  penanganan  bencana  alam, namun  tidak  memiliki  anggaran  dan  sarana  prasarana  yang  besar  untuk  mendukung penanggulangan bencana alam (Kodar et al., 2020). Penanganan masalah yang terjadi terutama  yang  diakibatkan  oleh  Pandemi  Covid-19  memang  memerlukan  prioritas kepentingan dari Komandan satuan. Selama masa kepemimpinan baik Walikota maupun Komandan satuan Kodim 0816/Sidoarjo yang sekarang, masyarakat menganggap bahwa komandan satgas saat ini telah melakukan prioritas kepentingan. Dimana kepentingan tersebut  adalah  meminimalisir  dampak  dari  Covid-19  dan  pengaman  wilayah  dari mobilisasi  penduduk  pasca  pandemic  Covid-19  yang  sewaktu-waktu  dapat  membuat kenaikan  kasus  Covid-19  di  Kabupaten  Sidoarjo.  Akan  tetapi  pelaksanaan  tugas  dari astgaster  masih  terkendala  dengan  adanya  sarana  dan  prasarana  pendukung  yang kurang. Sehingga memerlukan optimalisasi tugas dan dukungan baik dari pimpinan TNI maupun pemerintah pusat.

## Lingkungan  Eksternal  dalam  Sinergitas  Pemerintah  Daerah  dan  Satuan  Militer Dalam Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo
Lingkungan  eksternal  dalam  proses  sinergitas  Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo dengan  Kodim  0816  Sidoarjo  terdiri  dari  karakteristik  dari  komunitas  dan  kebijakan public dan organisasinya. Beberapa organisasi yang menjadi berada pada satuan tugas percepatan pemulihan ekonomi akibat Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo yaitu Pemerintah Kabupaten  Sidoarjo  yang  terdiri  dari  Bupati  Sidoarjo  sebagai  ketua  gugus  tugas  dan Komandan Kodim 0816 sebagai wakil ketua I.
Beberapa strategi pemulihan ekonomi di wilayah Jawa Timur yaitu: meningkatkan realisasi  investasi  strategis,  meningkatkan  pertumbuhan  sektor  riil  berbasis  produk unggulan local, mendorong penetrasi pada pasar negara non-tradisional, meningkatkan potensi  proyek  padat  karya,  subsidi  bunga  kredit  perbankan,  memberi  subsidi transportasi bahan pangan strategis, dan fasilitasi pemasaran hasil pertanian.
Selain  strategi  di  atas,  dilakukan  pula  optimalisasi  pasar  online  pada  masa pandemi.  Pasar  online  disini  memanfaatkan e-commerce yang  berarti  pedagang elektronik.  E-Commerce  sendiri  berurusan  dengan  barang  dan  jasa  melalui  media elektronik serta internet (Fibriyanti & Kurniasih, 2019). Dalam pelaksanaan strategi di
atas,  terdapat  beberapa  hal  yang  membuat  percepatan  pemulihan  ekonomi  di  masa pandemi Covid-19 menjadi terhambat. Faktor eksternal yang menghambat yaitu banyak nya masyarakat yang belum menyadari akan pentingnya protokol kesehatan sehingga penyebaran  Covid-19  semakin  banyak  menyebar  di  wilayah.  Selain  itu,  belum  adanya payung hukum yang kuat tentang keterlibatan TNI dalam melakukan upaya kerjasama dengan pihak instansi terkait. Hambatan lainnya adalah adanya zona Covid 19 mulai dari Zona Orange dan Merah sehingga tidak leluasa dalam melakukan sosialisasi.
Faktor eksternal dari masyarakat  yang dapat menghambat pemulihan ekonomi pada  masa  pandemik  adalah  banyaknya  sosial  media  yang  tidak  memiliki  kredibilitas baik memberikan berita Hoax terkait Covid-19. Berkaitan dengan tema yang diangkat di atas, dalam konteks ini tantangan dari sebuah kota besar adalah stabilitas ketertiban di masyarakatnya, mengingat salah satu tantangan besar yang berpotensi terjadi di kota- kota  besar  adalah  penyebaran  Hoax  dan  Black  Campaign  (Susanto  &  Iqbal,  2019). Terlihat banyaknya bentuk propaganda yang beredar pada media internet dimana berita tersebut menjadi salah satu penyebab keresahan di masyarakat. Selain itu, banyak berita- berita hoax di sosial media yang membuat ketakutan tersendiri bagi masyarakat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka ditarik kesimpulan bahwa sumber daya dalam Sinergitas Pemerintah Daerah dan Satuan Militer dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sidoarjo sudah cukup tersedia. Organisasi pada beberapa  satuan  organisasi  telah  masuk  anggota  gugus  tugas  percepatan  penanganan Covid-19. Dari segi keuangan sudah ada anggaran yang diperuntukkan bagi  pemulihan ekonomi  Covid-19  di  Kabupaten  Sidoarjo.  Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  berusaha memberikan informasi terkait jumlah  terdampak Covid-19. Selain melalui portal yang dikhususkan  bagi  pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo,  Kodim  0816  berupaya  membantu dalam  memberikan  sosialisasi  dan  penyuluhan  terkait  Covid-19.  Karakteristik  mitra dalam  Sinergitas  Pemerintah  Daerah  Dan  Satuan  Militer  di  Kabupaten  Sidoarjo  sudah cukup  optimal.    Keterlibatan  antara  pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  dan  Kodim 0816/Sidoarjo ditunjukkan pada Perbup Kabupaten Sidoarjo terkait penanganan Covid- 19.  Hubungan  kemitraan  dalam  Sinergitas  Pemerintah  Daerah  Dan  Satuan  Militer  di Kabupaten  Sidoarjo  sudah  cukup  baik.  Hal  tersebut  terlihat  dariadanya  kepercayaan kepada  pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  terutama  dalam  penaganan  Covid-19  melalui acara  vaksinasi  yang  sudah  hampir  mencapai  seratus  persen.  Selain  itu,  ada  sikap menghormati setiap anggota gugus tugas. Untuk konflik sendiri tidak ada yang terlalu signifikan.  Karakteristik  kemitraan  dalam  Sinergitas  Pemerintah  Daerah  dan  Satuan Militer di Kabupaten Sidoarjo sudah cukup baik. Dapat dilihat dari kepemimpinan ketua Satuan  Tugas  Percepatan  Panggulangan  Covid-19  mampu  memberikan  pencerahan terkait  kegiatan.  Penanganan  Covid-19  dari  faktor  lingkungan  dalam  Sinergitas Pemerintah  Daerah  Dan  Satuan  Militer  di  Kabupaten  Sidoarjo  cukup  kondusif.  Akan tetapi  hal  yang  cukup  berpengaruh  adalah  adanya  informasi-informasi  yang  bersifat Hoax dan mengganggu tingkat kepercayaan kepada pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

## REFERENSI
Afrizal, M.A, (2014). Metode Penelitian Kualitatif, Rajawali Pers.
Anwar, Anas Iswanto . (2020). Sinergitas Pusat-Daerah Untuk Penguatan Ekonomi Domestik. Bunga Rampai. Unhas
Agustino, L. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid- 19 : Pengalaman Indonesia. Junal Borneo Administrator , 16 (2), 253 – 270. Alfajri, A., Setiawan, A., & Wahyudi, H. (2019). Sinergitas Pembangunan Tata Ruang Pertahanan Daerah dalam Menghadapi Ancaman Non-Militer di Indonesia. Jurnal Global & Strategis , 13 (1), 103. https://doi.org/10.20473/jgs.13.1.2019.103-122 Fibriyanti, W., & Kurniasih, D. (2019). Building a Business Using E-commerce Technology. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering , 662 (3). https://doi.org/10.1088/1757-899X/662/3/032052
Jusriadi, A., Kamaluddin, L. A., & Aljurida, A. (2020). Manajemen Mitigasi Krisis Pangan di Era Pandemi Covid 19. Journal of Governance and Local Politics , 2 (2), 216 – 227. https://doi.org/10.47650/jglp.v2i2.96
Kodar, M. S., Rahmat, H. K., & Widana, I. D. K. K. (2020). Sinergitas Komando Resor Militer 043/Garuda Hitam dengan Pemerintah Provinsi Lampung dalam Penanggulangan Bencana Alam. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 7 (2), 437 – 447.
Kurniasih, D. (2021). Penyusunan Laporan bagi para Pendamping UMKM di Jawa Barat. Jurnal Pengabdian Dharma Wacana , 2 (2), 56 – 62. https://e- jurnal.dharmawacana.ac.id/index.php/jp/article/view/211
Najiyati, S., & Susilo, S. R. T. (2011). Sinergitas Instansi Pemerintah Dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri. Jurnal Ketransmigrasian , 28 (2), 113 – 124. Nugroho, M. R. (2018). Penerapan Pola Sinergitas antara BUMDES dan UMKM. Riset Ekonomi Pembangunan , 01 (01), 28 – 37. Rofiah, C., & Bungin, B. (2020). QUALITATIVE METHODS : SIMPLE RESEARCH WITH TRIANGULATION THEORY DESIGN. Scholar.Archive.Org , 2507 (February), 1 – 9. Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign. CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 2 (1), 8 – 16. https://doi.org/10.31960/caradde.v2i1.119
Susdarwono, E. T. (2020). Kebijakan Sinergitas R & D Pemerintah, Komunitas Epistemik, dan Sektor Swasta dalam Percepatan Kemandirian Industri Pertahanan. Journal of Governance and Local Politics , 2 (2), 106 – 130. https://doi.org/10.47650/jglp.v2i2.50
Priambodo,  A.,  Widyaningrum,  N.,  &  Rahmat,  H.  K.  (2020).  Strategi  Komando  Resor Militer  043/  Garuda  Hitam  dalam  Penanggulangan  Bencana  Alam  di  Provinsi Lampung. PERSPEKTIF, 9(2), 307-313.
Syamsulhakim, E. (2020). Peran Bank Dunia Dalam Mendukung Penanganan Wabah Covid- 19  di  Ind onesia.  Presentasi  disampaikan  pada  Webinar  “Membangun  Kerja  Sama Pembangunan Internasional Dalam Penanganan COVID- 19” Hari Rabu, Tanggal 6 Mei 2020.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI