## Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban
Vol. VII No.2 Desember 2021 Page 119-128 jiap@uin-alauddin.ac.id
PARTISIPASI MEMBENTUK

## HUBUNGAN ANTARA
ASPEK

## AKUNTABILITAS  DAN  TRANSPARANSI  TERHADAP  PENGELOLAAN DANA DESA
Dimas Emha Amir Fikri Anas, Supami Wahyu Setiyowati
Universitas PGRI Kanjuruhan Malang
Surel: dimas@unikama.ac.id

## INFO ARTIKEL      ABSTRAK
JIAP Volume 7 Nomor 2 Halaman 119-128 Samata, Desember 2021
ISSN 2441-3017 e-ISSN 2697-9116
Tanggal Masuk: 16 Juni 2021 Tanggal Revisi: 23 Oktober 2020 Tanggal Diterima: 9 Agustus 2021
Copyright:  Anas,  Dimas  E.  F.  dan  Supami  Wahyu  Setiyowati  (2021).  Partisipasi  Membentuk Hubungan  Antara  Aspek  Akuntabilitas  dan  Transparnsi  Terhadap  Pengelolaan  Dana  Desa. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban (119-128). doi 10.24252/jiap.v7i2.26833
Pengelolaan  dana  desa  disebut  berkualitas  apabila  memenuhi  aspek  transparan, dan  akuntabel.  Penelitian  ini  bertujuan  melihat  pengaruh  akuntabilitas  dan transparansi  terhadap  pengelolaan  dana  desa,  yang  menggunakan  data  primer, dengan  sampel  sebanyak  54  responden.    Teknik  analisis  data  menggunakan  PLS yang  menguji pengaruh  variabel Akuntabilitas dan  transparansi  pada pengeloaan dana  desa  dimoderasi  partisipasi  masyarakat.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  Akuntabilitas  berpengaruh  terhadap  pengelolaan  dana  desa.  Transparansi berpengaruh  terhadap  dana  dana  desa.  Akuntabilitas  berpengaruh  terhadap pengeloalaan  dana  desa  dimoderasi  partisipasi  masyarakat.  Trasparansi berperpengaruh  terhadap  pengelolaan  dana  desa  tidak  dimoderasi  partisipasi masyarakat.  Penelitian  ini  berimplikasi  kepada  para  pengelola  dana  desa  di Kecamatan  Ngabang  Kabupaten  Landak  Provinsi  Kalimantan  Barat  untuk  dapat menghasilkan laporan  keuangan  yang  transparan  dan  akuntabel  serta  berkinerja baik.  Bagi  masyarakat  akan  dapat  digunakan  sebagai  media  pengawasan  dari pelaksanaan pemerintah desa setempat.
Kata kunci: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, pengelolaan dana desa
The managements of villages funds is considered to be qualified whether fulfilling transparent  and  accountable  aspects.  This  study  aims  to  see  the  effect  of accountability  and  transparency  on  the  management  of  village  funds  that  uses primary data, with a sample of 54 respondents. The data analysis technique used PLS which tested the influence of the accountability and transparency variables on the  management  of  village  funds  moderated  by  community  participation.  The results showed that accountability had an effect in the management of village funds. Transparency affects village funds. Accountability affects the management of village funds  moderated  by  community  participation.  Transparency  affects  the management  of  village  funds  not  moderated  by  community  participation.  This research’s implication is for village fund managers in Ngabang sub-district, Landak district,  West  Kalimantan  Province,  to  be  able  to  provide  transparent  and accountable  financial  reporting  and  perform it  well.  For the  community,  it  can be used as a monitoring tool for the implementation of the local village government. Keywords: accountability, transparency, participation, village fund management.
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  dana  desa  menjadi  salah  satu  topik  menarik  lima  tahun ini, mengingat dana desa merupakan penterjemahan Visi Misi ke-4 dan ke- 5  Presiden  Jokowi  untuk  Indonesia  Tahun  2019-  2024  yaitu  reformasi birokrasi  dan  APBN  yang  tepat  sasaran.  Visi  Misi  tersebut  adalah kelanjutan dan pemajuan dari Nawacita pada periode sebelumnya, dimana pemerintah  membangun  Indonesia  mulai  dari  desa  dan  daerah  pinggiran dalam rangka membuka jalan bagi terbangunnya pondasi struktur ekonomi yang berdaya saing dan upaya mendorong peningkatan perekonomian desa (Klc.kemenkeu, 2019). Namun demikian, agar pengelolaan dana desa sesuai maksud  serta  sasaran,  maka  pengelolaan  dana  desa  harus  dilaksanakan sesuai prinsip- prinsip “good governance” agar dapat menghasilkan laporan keuangan  yang  berkualitas  (Rustiarini  &  Denpasar,  2016);  (Astuti  & Yulianto, 2016); (Fajri, 2015): (Subroto, 2019).
Menurut Pemerintahan (2010) dan ( Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71  Tahun  2010,  2010),  laporan  keuangan  dikatakan  berkualitas  ialah laporan  yang  memenuhi  karakteristik  kualitatif  informasi  keuangan dimana  mengacu  pada  ukuran-  ukuran  normatif  yang  diwujudkan  dalam informasi  akuntansi.  Ukuran  normatif  laporan  keuangan  tersebut  adalah relevan, andal, dapat dibandingkan dan dipahami.
Masalah yang sering muncul yang berkaitan dengan laporan keuangan khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan  Dana Desa (DD) di tingkat nasional diklasifikasikan menjadi dua, yaitu masalah aspek pembinaan dan aspek  pengawasan,  anggota  Badan  Akuntabilitas  Keuangan  Negara (BAKN)  DPR  RI  dalam  kegiatan  kajian  hasil  pemeriksaan  (BPK)  RI  atas Kegiatan  Pembinaan  serta  Pengawasan  Pengelolaan  Dana  Desa  untuk tahun  anggaran  2015  sampai  semester  I  tahun  2018  di  seluruh  Indonesia yang diungkapkan oleh Bapak Sartono.
Banyak  desa-desa  fiktif  yang  telah  diungkapkan  keberadaannya dinilai menjadi citra buruk pengawasan dalam pengelolaan dana desa oleh Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani  pada  saat  rapat  kerja  dengan  Dewan Perwakilan  Rakyat.  Desa  di  Kecamatan  Ngabang  Kabupaten  Landak Provinsi Kalimantan Barat dipilih oleh peneliti sebagai objek seperti halnya dengan  desa  lain  yang  sudah  menerima  dana  suntikan  dari  pemerintah pusat  atau  daerah.  Peneliti  memilih  Kecamatan  Ngabang  sebagai  tempat penelitian  karena  peneliti  menemukan  terjadi  dugaan  penyalahgunaaan Anggaran  Dana  Desa.  Temuan  menarik  ini  berdasarkan  tulisan  Media Cetak  ((Ruai.tv08-03-2019),  2019),  menuliskan  Polres  Landak  saat  ini menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang dibantu oleh BPK  RI  dalam  megusut  kasus  Anggaran  Dana  Desa  yang  disalahgunakan oleh oknum ASN Pemerintah Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Pada anggaran Dana Desa yang di alokasikan tahun 2017, telah diserahkan dana dari  156  desa  sebesar  Rp7.200.000,-  kepada  DSPMPD  Landah.  Kegiatan penginputan  data  APBD  ke  dalam  aplikasi  sistem  keuangan  desa  yang
dikuti  oleh  operator  desa  dan  bendahara  desa  merupakan  realisasi  atas penggunaan  dana  desa  tersebut  pada  Agustus  2017.  Isu-isu  yang dikemukakan tersebut adalah bukti tidak terpenuhinya aspek akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.
Akuntabilitas  adalah  pertanggungjawaban  dan  transparansi  artinya keterbukaan.  Adanya  transparansi  dan  akuntabilitas  menjadi  faktor  yang mempengaruhi  kualitas  informasi  keuangan  desa.  Dengan  penerapan konsep  akuntabilitas  dan  transparansi  diharapkan  dapat  terwujudnya pengelolaan instansi yang baik dan berpihak kepada masyarakat  (Putra & Rasmini,  2019);  (Risya  &  Nurodin,  2017);  (Ultafiah,  2017).  Hal  ini  sejalan dengan  (Sukmawati  &  Nurfitriani,  2019),  bahwa  prinsip  transparansi, akuntabilitas,  sustainable,  partisipasif  dan  dapat  dinikmati  masyarakat merupakan  prinsip-prinsip  pembangunan  pedesaan.    Selain  itu  dengan penerapan  akuntabilitas  dan  transparansi  pengelola  instansi  akan  bekerja sesuai  dengan  peraturan  dan  pada  akhirnya  akan  menghasilkan  kinerja karena terdapat pengawasan dari masyarakat.
Pengelolaan keuangan desa dipengaruhi signifikan oleh Akuntabilitas. Akuntabilitas  yang  semakin  tinggi,  maka  pengelolaan  dana  desa  akan semakin  baik.(Sukmawati  &  Nurfitriani,  2019);  (Saragih,  2019);  (Risya  & Nurodin, 2017); (Ultafiah, 2017)

## TINJAUAN PUSTAKA
Pengelolaan  dana  desa  menjadi  salah  satu  topik  menarik  lima  tahun ini, mengingat dana desa merupakan penterjemahan Visi Misi ke-4 dan ke- 5  Presiden  Jokowi  untuk  Indonesia  Tahun  2019-  2024  yaitu  reformasi birokrasi  dan  APBN  yang  tepat  sasaran.  Visi  Misi  tersebut  adalah kelanjutan dan pemajuan dari Nawacita pada periode sebelumnya, dimana pemerintah  membangun  Indonesia  mulai  dari  desa  dan  daerah  pinggiran dalam rangka membuka jalan bagi terbangunnya pondasi struktur ekonomi yang berdaya saing dan upaya mendorong peningkatan perekonomian desa (Klc.kemenkeu, 2019). Namun demikian, agar pengelolaan dana desa sesuai maksud  serta  sasaran,  maka  pengelolaan  dana  desa  harus  dilaksanakan sesuai prinsip- prinsip “good governance” agar dapat menghasilkan laporan keuangan  yang  berkualitas  (Rustiarini  &  Denpasar,  2016);  (Astuti  & Yulianto, 2016); (Fajri, 2015): (Subroto, 2019).
Menurut  (Pemerintahan,  2010)  dan  ( Peraturan  Pemerintah  (PP) Nomor  71  Tahun  2010,  2010),  laporan  keuangan  dikatakan  berkualitas ialah  laporan  yang  memenuhi  karakteristik  kualitatif  informasi  keuangan dimana  mengacu  pada  ukuran-  ukuran  normatif  yang  diwujudkan  dalam informasi  akuntansi.  Ukuran  normatif  laporan  keuangan  tersebut  adalah relevan,  andal,  dapat  dibandingkan  dan  dipahami.  Masalah  yang  sering muncul  yang  berkaitan  dengan  laporan  keuangan  khususnya  yang berkaitan  dengan  pengelolaan    Dana  Desa  (DD)  di  tingkat  nasional diklasifikasikan  menjadi  dua,  yaitu  masalah  aspek  pembinaan  dan  aspek
pengawasan, sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Sartono anggota yang merupakan anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPRI RI yang disampaikan pada hasil pemeriksaan (BPK) RI berupa kajian  pada semester  I  tahun  2018  anggaran  2015  pada  Kegiatan  Pembinaan  serta Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di seluruh Indonesia.
Banyak  desa-desa  fiktif  yang  telah  diungkapkan  keberadaannya dinilai menjadi citra buruk pengawasan dalam pengelolaan dana desa oleh Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani  pada  saat  rapat  kerja  dengan  Dewan Perwakilan  Rakyat.  Direktur  Eksekutif  Lembaga  untuk  Transparansi  dan Akuntabilitas  Anggaran  (LETRAA).  Pada  penelitian  ini,  peneliti  memilih desa-desa di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak  Provinsi Kalimantan barat.  Desa-desa  di  Kecamatan  Ngabang  sama  seperti  desa  lainnya  yang mendapatkan  suntikan  dana  dari  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah daerah.    Peneliti  memilih  Kecamatan  Ngabang  sebagai  tempat  penelitian karena  peneliti  menemukan  terjadi  dugaan  penyalahgunaaan  Anggaran Dana  Desa.  Temuan  menarik  ini  berdasarkan  tulisan  Media  Cetak ((Ruai.tv08-03-2019),  2019),  menuliskan  Polres  Landak  saat  ini  yang dibantu  oleh  BPK  RI  dalam  megusut  kasus  Anggaran  Dana  Desa  yang disalahgunakan  oleh  oknum  ASN  Pemerintah  Kabupaten  Landak, Kalimantan  Barat.  Pada  anggaran  Dana  Desa  yang  di  alokasikan  tahun 2017,  telah  diserahkan  dana  dari  156  desa  sebesar  Rp7.200.000,-  kepada DSPMPD  Landah.  Kegiatan  penginputan  data  APBD  ke  dalam  aplikasi sistem  keuangan  desa  yang  dikuti  oleh  operator  desa  dan  bendahara  desa merupakan  realisasi  atas  penggunaan  dana  desa  tersebut  pada  Agustus 2017  Isu-isu yang dikemukakan tersebut adalah bukti tidak terpenuhinya aspek akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.
Akuntabilitas  adalah  pertanggungjawaban  dan  transparansi  artinya keterbukaan.  Adanya  transparansi  dan  akuntabilitas  menjadi  faktor  yang mempengaruhi  kualitas  informasi  keuangan  desa.  Dengan  penerapan konsep  akuntabilitas  dan  transparansi  diharapkan  dapat  terwujudnya pengelolaan instansi yang baik dan berpihak kepada masyarakat  (Putra & Rasmini,  2019);  (Risya  &  Nurodin,  2017);  (Ultafiah,  2017).  Hal  ini  sejalan dengan  (Sukmawati  &  Nurfitriani,  2019),  bahwa  prinsip  transparansi, akuntabilitas,  sustainable,  partisipasif  dan  dapat  dinikmati  masyarakat merupakan  prinsip-prinsip  pembangunan  pedesaan.    Selain  itu  dengan penerapan  akuntabilitas  dan  transparansi  pengelola  instansi  akan  bekerja sesuai  dengan  peraturan  dan  pada  akhirnya  akan  menghasilkan  kinerja karena terdapat pengawasan dari masyarakat.
Terdapat  beberapa  penelitian  sebelumnya  mengenai  hubungan akuntabilitas  dan  transparansi  terhadap  pengelolaan  keuangan  desa (Sukmawati & Nurfitriani, 2019); (Saragih, 2019); (Risya & Nurodin, 2017); (Ultafiah, 2017), dengan perbedaan hasil beberapa peneliti dengan variabel yang  sama.  Adanya  partisipasi  masyarakat  sebagai  variable  moderasi, selain lokasi penelitian merupakan perbedaan dari penelitian sebelumnya.
Pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan oleh penerima Amanah  kepada  pemberi  Amanah,  hingga  kinerja  pelaksanaan  kegiatan dirasa  puas  oleh  pemberi  Amanah.  Fokus  utama  dari  akuntabilitas keuangan yaitu akurat dan tepat waktunya laporan, yang umumnya berupa audit  atas  laporan  secara  professional  atas  penggunaan  dana publik.(Nuritomo  &  Rossieta,  2014).  Adanya  akuntabilitas  diyakini pemerintah desa melakukan pengelolaan keuangan sebaik-baiknya, hal ini dikarenakan  pemerintah  desa  mengharapkan  adanya  kepercayaan  dari masyarakat  maupun  dari  pemerintah  daerah.  Dengan  penerapan  konsep akuntabilitas  bisa  menghasilkan  pengelolaan  instansi  yang  baik  dan berpihak  kepada  masyarakat  (Putra  &  Rasmini,  2019);  (Risya  &  Nurodin, 2017) ; (Ultafiah, 2017). Maka hipotesis sebagai berikut:
H1: Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa Aspek transparansi merupakan komponen yang sangat penting dalam pembuatan  laporan  keuangan  desa.  Semua  bukti  pendapatan  dan  belanja harus  transparan  dan  bisa  ditelusur.  Laporan  keuangan  desa  harus  bisa dilihat  secara  transparan  oleh  masyarakat  dan  pihak  pihak  yang berkepentingan.  Penelitian  (Putra  &  Rasmini,  2019);  (Risya  &  Nurodin, 2017); (Ultafiah, 2017) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh pada pengelolaan  dana  desa.  Dengan  adanya  pengelolaan  dana  desa  lebih  baik, transparan  dan  dapat  dipertannggungjawabakan.  maka  hipotesis  yang dirumuskan sebagai berikut:
H2 : Transparansi berpengaruh dalam pengelolaan dana desa Akuntabilitas  merupakan  aspek  yang  harus  ada  dalam  pengelolaan dana  keuangan  dana  desa.  Pengelolaaan  dana  desa  harus  menerapkan prinsip  Akuntabilitas.  Mempertanggungjawabkan  suatu  pengelolaan  dana desa  adalah  suatu  kewajiban.  Keterlibatan  masyarakat  dalam partisipasinya  pada  program  perencanaan  untuk    mencapai  tujuan  yaitu program  atau  proyek  pembangunan  desa..  Dengan  partisipasi  masyarakat yang  tinggi  diharapkan  fungsi  pengawasan  dan  kontrol  dari  masyarakat dalam  mengawal  pengelolaan  keuangan  desa.  Dengan    adanya  aspek Akuntabilitas  dan  aspek  partisipasi  masyarakat  (Halim  &  Iqbal,  2012). Maka dipotesis yang dirumuskan:
H3 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa dimoderasi partisipasi
Transparansi  ialah  salah  satu  prinsip  yang  harus  ada  pada pengelolaan  dana  desa.  Pengelolaan  dana  pendapatan  dan  pengeluaran harus  bisa  ditelusur  dan  diperlihatkan  kepada  masyarakat.  Transparansi dalam  pengelolaan  dana  desa  ditujukan  agar  tercapainya  kepercayaan masyarakat  terhadap  pemerintah  desa  (Dwiyanto,  2015).  Aspek transparansi  dibarengi  pertisipasi  masyarakat  akan  meningkatkan kepercayaan  masyarakat.    Adanya  partisipasi  masyarakat  diyakini pemerintah  desa  dapat  mengelola  keuangan  desa  dengan  sebaik-baiknya tanpa  adanya  kecurangan,  hal  ini  dikarenakan  masyarakat  ikut  terlibat
dalam  mengambil    keputusan  dan  pelaksanaan  kegiatan  bersama-sama dengan  pemerintah desa. Maka hipotesis yang dirumuskan :
H4: Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa dimoderasi partisipasi agresivitas pajak.
Gambar 1. Model Penelitian

## Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2021)
METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  yakni  kuantitatif,  yakni  sesuai penggunaan  meneliti  populasi  berypa  sampel  tertentu,  instrument penelitian  digunakan  untu  mengumpulkan  data,  berupa  data  kuantitatif atau  statistik  dalam  kaitannya  menguji  hipotesis  (Sugiyono,  2018).  Desa kecamatan  Ngabang  Kabupaten  Landak  Kalimantan  Barat  merupakan populasi  pada  penelitian  ini.    Sampel  penelitian  menggunakan  9  desa dengan  responden  54  orang.  Satu  desa  9  orang  terdiri  dari  kepala  desa, sekretaris  desa,  bendaraha  ,  BPD,  dan  2    perwakilan  masyarakat.  Metode pengambilan  sampel  digunakannya  sampel  jenuh,  seperti  digambarkan pada tabel dibawah ini:
Tabel  1 Sampel No Unit Kerja Populasi/Sampel 1 Kepala Desa 9
2 Seketaris Desa 9 3 Bendahara Desa 9 4 BPD 9 5 Perwakilan Masyarakat 18 Jumlah 54
Teknik  pengumpulan  data  melalui  pertanyaan  dalam  bentuk kuesioner  yang  digunakan  dalam  diperolehnya  informasi  dari  responden. Sedangkan Jenis dan Sumber data adalah terdiri data data primer dan data sekunder (Sugiyono, 2018). Teknik analisis data menggunakan Smart PLS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Hasil Uji  validitas dan Reabilitas
Tabel 2 Outer Model Indicator Cronbach's Alpha Composite Reliability AVE Efek Moderasi (Akuntabilitas) 1.000 1.000 1.000 Efek Moderasi (Transparansi) 1.000 1.000 1.000 Pengelolaan 0.805 0.874 0.636 Akuntabilitas 0.867 0.896 0.553 Transparansi 0.848 0.893 0.627
Sumber data diolah tahun 2020
Sesuai tabel 2 nilai Cronbach's Alpha,Composite Reliability  lebih dari 7 bermakna data dalam penelitian  reabel . Nilai  AVE lebih 0,5 bermakna data penelitian ini valid.
Tabel 3 Pengujian Goodness of Fit R Square R Square Adjusted
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Pengelolaan  0,666 0,631
Sumber data diolah tahun 2020
Hasil  sesuai  tabel    3  menjelaskan  nilai  predictive-relevance  0,666 ataupun 66,6%. Nilai predictive relevance 38,8% berindikasi informasi yang didapatkan pada  data 66,6% dapat dijelaskan model tersebut.
Tabel 4 Pengujian hipotesis Koefisien jalur T statistik P value keterangan Efek Moderasi (Akuntabilitas)- -pengelolaan 0.314 3.218 0.001 diterima Efek Moderasi (Transparansi-- -pengelolaan 0.086 0.739 0,460 ditolak Akuntabilitas--- --Pengelolaan 0.291 2.424 0.016 diterima Transparansi--- -- Pengelolaan 0.315 2.569 0.010 diterima
Sumber data diolah tahun 2020
Gambar 2. Diagram Jalur Model Struktural dalam PLS
Sumber: Olah Data Peneliti

## PENUTUP
1. Kesimpulan
Akuntabilitas serta transparansi berpengaruh pada pengelolaan dana desa. Pengeloaan dana desa yang akuntabel adalah pengeloalaan dana desa yang dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban  dalam  bentuk  laporan  keuangan.  Pengelolaan  dana desa  yang  transparan  adalah  pengelolaan  dana  desa,  dalam  hal  tersebut berhubungan  dengan  bukti  bukti  atas  keuangan  desa  bisa  ditelusur. Partisipasi  masyarakat  meningkatkan  Akuntabilitas  pengelolaan  dana desa.  Partisipasi  masyarakat  terhadap  program  program  yang  dibiayai dana  desa  bisa  meningkatkan  kepercayan  masyarakat  terhadap  pengelola dana  desa.  Partisipasi  masyarakat  belum  meningkatkan  transparansi pengelolaan dana desa. Masyarakat desa belum  aktif berpartisipasi dalam transparansi pengelolaan dana desa.
2. Saran
Para pengelola dana desa  di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Provinsi  Kalimantan  Barat  perlu  mempertimbangkan  partisipasi masyarakat  dalam  rangka  mendukung  aspek  akuntabilitas  pengelolaan dana  desa  melalui  proses  pengawasan  tetapi  juga  mulai  proses perencanaannya.  Bagi  masyarakat,  keterlibatan  ini  menjadi  bukti pemberdayaan  masyarakat  desa  oleh  para  perangkat  desa  dalam  rangka peningkatan kinerja pengelolaan dana desa. Bagi penulis selanjutnya dapat mengidentifikasi  faktor-faktor  lain  yang  mempengaruhi  pengelolaan  dana desa sesuai karakteristik wilayah atau obyek penelitian.
DAFTAR PUSTAKA (Ruai.tv08-03-2019). (2019). Media Cetak (Ruai.tv08-03-2019).
Astuti,  T.  P.,  &  Yulianto,  Y.  (2016).  Good  Governance  Pengelolaan Keuangan  Desa  Menyongsong  Berlakunya  Undang-Undang  No.  6 Tahun 2014. Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, Vol. 1, No.
Dwiyanto,  A.  (2015). Manajemen  Pelayanan  Publik;  Peduli,  Inklusif  dan Kolaboratif. Gadjah Mada University Press.
Fajri,  R.  (2015).  Akuntabilitas  Pemerintah  Desa  pada  Pengelolaan  Alokasi Dana  Desa  (Studi  Pada  Kantor  Desa  Ketindan,  Kecamatan  Lawang, Kabupaten  Malang). Jurnal  Administrasi  Publik,  Vol.  3,  No,  1099– 1104.
Halim,  A.,  &  Iqbal,  M.  (2012). Pengelolaan Keuangan Daerah: Seri Bunga Rampai  Manajemen  Keuangan  Daerah  Edisi  3.  Unit  Penerbit  dan Percetekan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Klc.kemenkeu. (2019). Klc.kemenkeu.
Nuritomo, & Rossieta, H. (2014). Politik Dinasti, Akuntabilitas dan Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah  di  Indonesia.  SNA  17  Makalah  Nomor
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
173.
Pemerintahan, K. S. A. (2010). Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010. (2010).
Putra,  I.  M.  Y.  D.,  &  Rasmini,  N.  K.  (2019).  Pengaruh  Akuntabilitas,
Transparansi,  dan  Partisipasi  Masyarakat  Pada  Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. E-Jurnal Akuntansi, 132–158.
Risya, U., & Nurodin, I. (2017). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak Dan Manajemen), Vol. 6, No, 74–80.
Rustiarini,  N.  W.,  &  Denpasar,  U.  M.  (2016).  Good  Governance  dalam Pengelolaan Dana Desa. Simposium Nasional Akuntansi, 1–18.
Saragih,  I.  A.  (2019).  Pengaruh  Transparansi  Dan  Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan  Desa  Dalam  Pembangunan  Ekonomi  Desa. Tijarah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 2, No.
Subroto,  A.  (2019).  Akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  (studi  kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo  Kabupaten  Temanggung  Tahun  2008). Doctoral
Dissertation Universitas Diponegoro.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. Alfabeta.
Sukmawati,  F.,  &  Nurfitriani,  A.  (2019).  Pengaruh  Transparansi  Dan Akuntabilitas  Terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Desa. JURNAL ILMIAH BISNIS, PASAR MODAL DAN UMKM, Vol. 2, No, 52–66.
Ultafiah, W. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Terhadap  Pengelolaan  Dana  Desa  Untuk  Mewujudkan  Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat. Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Palembang.