Pelatihan Paralegal dan Konselor bagi Perempuan Lintas Etnis, Suku dan Mahasiswa di Kabupaten Jember
e-issn : 2808-7011 Volume 4 No 1 Juni 2024
Copyright ©2024 This is an open access article under the CC–BY-SA license DOI : 10.56013/jak.v4i1.2857
Pelatihan Paralegal dan Konselor bagi Perempuan Lintas Etnis, Suku dan Mahasiswa di Kabupaten Jember

## Supianto
Universitas Islam Jember, Indonesia
Email: supianto@uij.ac.id
Abstract  : Access  to  justice  and  legal  certainty  for  victims  of  violence  against  women, especially violence in the domestic sphere, must receive attention. In Jember Regency, the rate of  violence  against  women  is  still  quite  high  and  various  efforts  are  needed  to  prevent  and reduce  the  occurrence  of  new  violence.  One  effort  to  reduce  and  prevent  violence  against women  is  to  provide  training  for  paralegals  and  counselors  who  are  expected  to  be  able  to provide advocacy to victims and provide education to the general public. The training method used  is  a  presentation  followed  by  discussion  to  answer  various  problems  faced  by  the participants.  Overall,  it  can  be  concluded  that  paralegal  and  counselor  training  activities  for women  across  ethnicities,  tribes  and  students  are  running  smoothly  without  significant obstacles.  However,  training  activities  are  still  considered  inadequate  if  they  are  only  carried out  once,  this  is  because  cases  that  occur  in  society  experience  the  development  of  different forms  and  modus  operandi  so  that  paralegals  and  counselors  need  partners  to  share  new experiences and knowledge. Therefore, further training is needed.
Keywords : Paralegal; counselor; women victims of violence

## PENDAHULUAN
Akses  terhadap  hukum  dan  keadilan  merupakan  amanat  konstitusi  yang menjadi  bagian  integral  sebagai  warga  negara.  Akses  setiap  orang  dalam memperoleh  keadilan  tersebut  termasuk  terhadap  perempuan  yang  menjadi korban kekerasan baik kekerasan dalam lingkup rumah tangga maupun kekerasan secara  umum.  Pengakuan  terhadap  jaminan  dan  perlindungan  serta  kepastian hukum  dalam  mendapatkan  akses  terhadap  keadilan  menjadi  hak  warga  negara termasuk warga negara yang tidak mampu (Solehati, 2021).
Menurut  catatan  Komnas  Perempuan,  jumlah  kasus  kekerasan  terhadap perempuan  pada  tahun  2023  adalah  289.111  kasus.  Merujuk  pada  fenomena gunung  es,  lebih  banyak  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  yang  tidak
e-issn : 2808-7011
Pelatihan Paralegal dan Konselor bagi Perempuan Lintas Etnis, Suku dan Mahasiswa di
Kabupaten Jember
Volume 4 No 1 Juni 2024
Copyright © 2024 This is an open access article under the CC–BY-SA license
DOI : 10.56013/jak.v4i1.2857
dilaporkan.  Di  balik  angka  tersebut,  kami  juga  menyadari  bahwa  perlindungan korban kekerasan masih jauh dari harapan dalam mendapatkan perlindungan dan pemulihan, meskipun telah ada berbagai kebijakan untuk melindungi perempuan dari berbagai jenis kejahatan (Komnas Perempuan, 2023).
Kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Jember juga terus mengalami peningkatan  dari  tahun  ke  tahun.  Berdasarkan  data  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  Perlindungan  Anak  dan  Keluarga  Berencana  (DP3AKB)  Jember mencatat  bahwa  kasus  kekerasan  kepada  perempuan  dan  anak  terus  mengalami peningkatan,  sebagaimana  disampaikan  oleh  Kepala  Unit  Pelayanan  Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) DP3AKB Jember Poedjo Boedi Santoso bahwa hingga bulan Oktober 2023, tercatat ada sebanyak 117 kasus kekerasan yang terjadi pada anak dan 108 kasus kekerasan perempuan. Kekerasan tersebut terjadi pada anak sejumlah 91 kasus yang terdiri dari 13 anak laki-laki dan 78 perempuan, total kasusnya 117. Kasus kekerasan pada perempuan terdapat 64 orang  korban.  Rata-rata  kasus  terhadap  perempuan  sebagai  korban  adalah  kasus pelecehan seksual (RRI, 2023).
Tingkat  kekerasan  seksual  (KDRT)  yang  meningkat  setiap  tahun menunjukkan bahwa korban mulai menyadari bahwa KDRT tidak dapat diterima dan mereka memiliki hak untuk memperjuangkan hak hidup yang lebih baik dan aman.  Namun,  peningkatan  tingkat  KDRT  juga  menunjukkan  bahwa perlindungan  yang  telah  diberikan  kepada  korban  KDRT  perlu  dievaluasi  secara menyeluruh (Rosma, 2021).
Kekerasan  terhadap  Perempuan  akan  menimbulkan  penderitaan  yang mendalam baik secara fisik maupun psikologis. Namun demikian, sebagai korban kekerasan,  Perempuan  seringkali  mempertimbangkan  banyak  hal  untuk menempuh Tindakan melaporkan pelaku kekerasan terhadap dirinya. Perempuan sebagai korban merasa ragu untuk langsung melaporkan terhadap dirinya kepada apparat  hukum  agar  pelaku  tersebut  dapat  diproses  melalui  jalur  hukum ( M.  G. Sopacua, 2022).
Dalam  memberikan  pendampingan  terhadap  korban  kekerasan  terhadap Perempuan,  maka  peran  paralegal  dan  konselor  menjadi  penting  dalam
Pelatihan Paralegal dan Konselor bagi Perempuan Lintas Etnis, Suku dan Mahasiswa di Kabupaten Jember
e-issn : 2808-7011 Volume 4 No 1 Juni 2024
Copyright ©2024 This is an open access article under the CC–BY-SA license DOI : 10.56013/jak.v4i1.2857
memberikan  bantuan  baik  dari  aspek  legal  maupun  konseling.  Peran  paralegal akan  dapat  membantu  korban  dalam  Upaya  untuk  melakukan  Tindakan  yang diperlukan  dalam  hal  proses  hukumnya.  Paralegal  dapat  berasal  dari  unsur Masyarakat, seperti tokoh Masyarakat, pemuka adat, guru, dosen, mahasiswa dan sebagainya,  yang  mau  secara  sukarela  membantu  kelompok  rentan  yang membutuhkan  bantuan ( Yordan  Gunawan,  dkk.,  2021).  Sedangkan  konselor, berperan  dalam  membantu  korban  kekerasan  dalam  aspek  psikologis  korban. Peran  konselor  ini  penting  karena  akan  membantu  menghilangkan  trauma  yang dihadapi  juga  membantu  untuk  menemukan  Kembali  apa  makna  dan  tujuan hidupnya (Asti Haryati, 2022).

## METODE
Keberhasilan suatu kegiatan pelatihan sangat ditentukan oleh metode yang digunakan  dalam  kegiatan  tersebut,  metode  yang  tersistematis  dan  terukur  akan memberikan  hasil  sesuai  dengan  yang  telah  direncanakan  sebelumnya ( Dahliah, 2023).  Metode  pelaksanaan  pelatihan  paralegal  dan  konselor  bagi  Perempuan lintas etnis, suku dan mahasiswa ini dilakukan dengan membagi menjadi 3 (tiga) tahapan,  yaitu  tahap  persiapan,  tahap  pelaksanaan  dan  tahap  evaluasi  dan pelaporan.
Pada  tahap  persiapan,  dilakukan  pertemuan  dengan  Kepala  Bidang Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  pada  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember, Bapak Drs. Joko Sutriswanto,  MSi.,  untuk  membicarakan  tentang  kasus-kasus  kekerasan  terhadap Perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Jember. Kasus-kasus yang terjadi tersebut  hanyalah  terbatas  pada  kasus  yang  dilaporkan  kepada  Dinas Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan  Anak  Dan  Keluarga  Berencana Kabupaten  Jember  dan  kepada  Unit  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  Polres Jember saja, sedangkan untuk kasus-kasus yang tidak dilaporkan tidak tercatat.
Selanjutnya  dilakukan  identifikasi  mengenai  factor-faktor  yang  menjadi penyebab  terjadinya  kekerasan  terhadap  Perempuan  berdasarkan  laporan  yang masuk.  Selain  itu,  dianalisis  pula  langkah-langkah  yang  dapat  ditempuh  untuk
e-issn : 2808-7011
Pelatihan Paralegal dan Konselor bagi Perempuan Lintas Etnis, Suku dan Mahasiswa di
Kabupaten Jember
Volume 4 No 1 Juni 2024
Copyright © 2024 This is an open access article under the CC–BY-SA license
DOI : 10.56013/jak.v4i1.2857
membantu  dalam  mengurangi  dan  mencegah  terjadinya  peningkatan  kekerasan terhadap  Perempuan  khususnya  di  Kabupaten  Jember.  Pada  tahap  persiapan  ini juga  dilakukan  pembuatan  leaflet  yang  berisi  penjelasan  terkait  bentuk-bentuk kekerasan  terhadap  Perempuan  dan  cara-cara  penanganannya.  Leaflet  ini dibagikan kepada seluruh peserta pelatihan.
Tahap  kedua  adalah  tahap  pelaksanaan.  Pada  tahap  ini  kegiatan  pelatihan dibagi menjadi 3 sesi yaitu pembukaan, penyampaian materi dan sesi diskusi. Sesi pembukaan  dilaksanakan  dengan  dibuka  secara  resmi  oleh  pejabat  dari  Dinas DP3AKB  Kabupaten  Jember.  Pada  sesi  penyampaian  materi,  pemateri menyampaikan materinya dalam dua bidang yaitu bidang hukum untuk paralegal dan  materi  psikologi  untuk  konseling.  Sedangkan  pada  sesi  diskusi,  peserta diberikan  kesempatan  untuk  berdiskusi  dan  menyampaikan  pertanyaan  maupun pengalaman dalam mendampingi korban kekerasan yang dialami oleh Masyarakat di lingkungan mereka.
Tahap  terakhir  adalah  melakukan  evaluasi  terhadap  seluruh  kegiatan pelatihan  paralegal  dan  konselor  bagi  Perempuan  lintas  etnis,  suku  dan mahasiswa sekaligus melakukan identifikasi terkait permasalahan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan  yang  diperlukan  terhadap  kegiatan  pelatihan  yang  telah dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan  pelatihan  paralegal  dan  konselor  bagi  perempuan  lintas  etnis, suku dan mahasiswa dihadiri oleh 30 (tiga puluh) orang peserta perempuan yang berasal  dari  unsur  lintas  etnis,  suku  dan  mahasiswa.  Pada  penyampaian  materi pertama,  disampaikan  tahapan-tahapan  yang  perlu  dilakukan  ketika  terjadi tindakan kekerasan terhadap perempuan. Tindakan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan membuat laporan ke kepolisian.
Pelatihan Paralegal dan Konselor bagi Perempuan Lintas Etnis, Suku dan Mahasiswa di Kabupaten Jember
e-issn : 2808-7011 Volume 4 No 1 Juni 2024
Copyright ©2024 This is an open access article under the CC–BY-SA license DOI : 10.56013/jak.v4i1.2857
Gambar 1: Pemateri dalam Kegiatan Pelatihan
Kekerasan  terhadap  perempuan  khususnya  dalam  lingkup  rumah  tangga kerap kali yang menjadi korban adalah pihak perempuan sebagai istri, meskipun tidak  menutup  kemungkinan  suami  juga  dapat  menjadi  pihak  korban.  Lingkup rumah tangga dalam hal ini tidak terbatas hanya suami, istri dan anak saja, namun lebih  luas  dari  itu  juga  meliputi  mereka  yang  hubungan  keluarga  dan  tinggal secara tetap di keluarga tersebut serta mereka yang bekerja sebagai asisten rumah tangga  dan  tinggal  di  keluarga  tersebut.  Kekerasan  terhadap  perempuan  dalam lingkup rumah tangga dapat berbentuk fisik, psikis, seksual dan penelantaran.
Laporan  polisi  dilakukan  dengan  cara  mendatangi  kantor  kepolisian terdekat dari tempat kejadian perkara. Terhadap laporan tersebut, kepolisian akan melakukan tindakan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan-keterangan dan informasi terkait dengan laporan yang sudah dibuat untuk memastikan telah terjadinya suatu tindak pidana. Apabila tahap penyelidikan telah terpenuhi maka selanjutnya ditingkatkan menjadi penyidikan. Penyidikan ini dimaksudkan untuk membuat  terang  dengan  alat-alat  bukti  yang  berhasil  dikumpulkan  agar  dengan
e-issn : 2808-7011
Pelatihan Paralegal dan Konselor bagi Perempuan Lintas Etnis, Suku dan Mahasiswa di
Kabupaten Jember
Volume 4 No 1 Juni 2024
Copyright © 2024 This is an open access article under the CC–BY-SA license
DOI : 10.56013/jak.v4i1.2857
itu  polisi  dapat  menentukan  siapa  yang  menjadi  tersangkanya.  Proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum acara pidana (Manurung, dkk, 2022).
Gambar 2: Pemateri sedang menyampaikan materi Pelatihan Paralegal
Kualifikasi  paralegal  yang  diharapkan  dalam  pelatihan  ini  antara  lain memiliki  kemampuan  dalam  memahami  keadaal  wilayah  dengan  berbagai kepentingan  di  masyarakat,  memiliki  kemampuan  untuk  mendorong  anggota masyarakat  untuk  berjuang  penegakan  hak-hak  manusia  yang  asasi  serta  hak lainnya  sesuai  ketentuan  hukum  yang  ada.  Selain  itu  juga  mampu  memberikan advokasi  dan  membela  kepada  masyarakat  yang  lemah  untuk  memperoleh  hak- haknya ( J. Mustamu, dkk., 2021).
Pada umumnya, kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam lingkup rumah tangga, sering kali dianggap sebagai permasalahan yang bersifat domestik rumah tangga, sehingga korban kekerasan tidak mau melaporkan. Hal ini karena
Pelatihan Paralegal dan Konselor bagi Perempuan Lintas Etnis, Suku dan Mahasiswa di Kabupaten Jember
e-issn : 2808-7011 Volume 4 No 1 Juni 2024
Copyright ©2024 This is an open access article under the CC–BY-SA license DOI : 10.56013/jak.v4i1.2857
kekerasan yang dialami diangga sebagai aib keluarga yang harus ditutupi, alasan lainnya adalah untuk mempertahankan perkawinan ( hidden crime /kejahatan    yang tersembunyi)  (Yunus  A,  2019).  Kekerasan  terhadap  perempuan  akan meninggalkan  dampak  secara  fisik  maupun  psikis.  Dampak  secara  psikis  dapat berbentuk  rasa  cemas,  depresi,  stress  bahkan  mengarah  pada  menyalahkan  diri sendiri ( Mestika,  H.  F.,  2022).  Dampak  terhadap  korban  tersebut  dapat perpengaruh secara serius terhadap kesehatan mental korban, yaitu suatu keadaan ketika seseorang berbagai bentuk  gejala  gangguan  mental ( Iva Nurfaizah, 2023).

## KESIMPULAN
Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelatihan paralegal dan  konselor  bagi  perempuan  lintas  etnis,  suku  dan  mahasiswa  berlangsung dengan  lancar  tanpa  kendala  yang  berarti.  Para  peserta  pelatihan  mengikuti kegiatan  pelatihan  dengan  antusias  dan  bersemangat,  hal  ini  juga  berlanjut  pada sesi  diskusi,  para  peserta  memanfaatkan  kesempatan  untuk  mengajukan pertanyaan. Setelah kegiatan pelatihan ini  diharapkan  peserta dapat memberikan advokasi  bagi  korban  kekerasan  terhadap  perempuan  untuk  mengembalikan kepercayaan  dirinya  dan  berani  memperjuangkan  hak-haknya.  Disamping  itu peran  serta  dalam  memberikan  edukasi  kepada  masyarakat  agar  mencegah terjadinya  kasus-kasus  kekerasan  terhadap  perempuan.  Namun  demikian, kegiatan pelatihan masih dirasa kurang memadai apabila hanya dilaksanakan satu kali,  hal  ini  karena  kasus-kasus  yang  terjadi  di  masyarakat  mengalami perkembangan bentuk dan modus operandi yang berbeda sehingga para paralegal dan  konselor  ini  membutuhkan  partner  untuk  saling  berbagi  pengalaman  dan pengetahuan  yang  baru.  Oleh  karena  itu  diperlukan  pelatihan-pelatihan selanjutnya.
e-issn : 2808-7011
Pelatihan Paralegal dan Konselor bagi Perempuan Lintas Etnis, Suku dan Mahasiswa di
Kabupaten Jember
Volume 4 No 1 Juni 2024
Copyright © 2024 This is an open access article under the CC–BY-SA license
DOI : 10.56013/jak.v4i1.2857

## DAFTAR PUSTAKA
Asti  Haryati,  dkk.,  Upaya  Konselor  Islami  Dalam  Penanganan  Spiritualitas  Pada Korban Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Consilium, Volume 9 Nomor 1, Juni 2022, hlm.6, https://doi.org/10.37064/consilium.v9i1.9579
Dahliah,  D.  (2023).  Pelatihan  Public  Speaking  untuk  Membangun  Kepercayaan Diri dan Keterampilan Berbicara pada Ibu-Ibu Pengurus Kelompok Pengajian di Kecamatan Sukorambi Jember. Al-Khidmah Jurnal Pengabdian Masyarakat , 3 (1), 7–14. https://doi.org/10.56013/jak.v3i1.1938
Iva  Nurfaizah,  Dampak  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  Terhadap Kesehatan  Mental  Anak,  Gunung  Djati  Conference  Series,  Volume  19  (2023) CISS  4th:  Islamic  Studies  Across  Different  Perspective:  Trends,  Challenges and Innovation, hlm.97
J.  Mustamu,  dkk.,  EKSISTENSI  PARALEGAL  SEBAGAI  PEMBERI  BANTUAN HUKUM  DI  PROVINSI  MALUKU,  Unes  Law  Review,  Volume  4,  Issue  1, September2021, hlm.27, https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i1
Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di Jember Meningkat,  30 Nov 2023, https://www.rri.co.id/daerah/464804/kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan- anak-di-jember-meningkat
M.  G.  Sopacua,  "Konsep  Ideal  Pencegahan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga Terhadap  Perempuan," Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia ,  vol.  4,  no.  2, May 2022, hlm.214 https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.213-226
MANURUNG,  Yokana;  TARIGAN,  Enriko  Kawas;  HENDRA,  Muhammad.
PROSES  PENYELIDIKAN  DAN  PENYIDIKAN  KEPOLISIAN  DALAM PERKARA  TINDAK  PIDANA  PENCURIAN  DENGAN  KEKERASAN MENGAKIBATKAN  KEMATIAN  JULIANA  LIEM. Jurnal  Darma  Agung,
Pelatihan Paralegal dan Konselor bagi Perempuan Lintas Etnis, Suku dan Mahasiswa di Kabupaten Jember
e-issn : 2808-7011 Volume 4 No 1 Juni 2024
Copyright ©2024 This is an open access article under the CC–BY-SA license DOI : 10.56013/jak.v4i1.2857
[S.l.], v. 30,
n. 2, p. 136–145, july 2022.
Hlm.137, doi: http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v30i2.1587 .
Mestika,  H.  F.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Pada  Perempuan  Korban  Kekerasan dalam  Rumah  Tangga  di  Indonesia.  Ikatan  Penulis  Mahasiswa  Hukum Indonesia Law Journal, 2(1). https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53743
Rosma  Alimi,  Nunung  Nurwati,  FAKTOR  PENYEBAB  TERJADINYA KEKERASAN  DALAM  RUMAH  TANGGA  TERHADAP  PEREMPUAN, Jurnal  Pengabdian  dan  Penelitian  Kepada  Masyarakat  (JPPM)  Vol.  2  No.1,  April 2021, https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33434
Siaran  Pers  Komnas  Perempuan  tentang  Peluncuran  Catatan  Tahunan  Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan
Tahun 2023, 7 Maret 2024,
https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas- perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap- perempuan-tahun-2023
Solehati Nofitasari dan Yuli Winiari Wahyuningtyas, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERKONFLIK HUKUM DARI KELUARGA EKONOMI LEMAHDI  DESA  JENGGAWAH  KABUPATEN  JEMBER,  JURNAL RECHTENS,
Vol. 10,
No.
2,Desember 2021, hlm. 234,
https://doi.org/10.56013/rechtens.v10i2.1142
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
Yordan  Gunawan,  Mohammad  Bima  Aoron  Hafiz,  Pendidikan  Paralegal  bagi Masyarakat  sebagai  Wujud  Pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  Berkelanjutan, BERDIKARI  Jurnal  Inovasi  dan  Penerapan  Ipteks  Vol.9  No.1  Februari  2021, hlm. 89, DOI: 10.18196/berdikari.v9i1.10853
e-issn : 2808-7011
Pelatihan Paralegal dan Konselor bagi Perempuan Lintas Etnis, Suku dan Mahasiswa di
Kabupaten Jember
Volume 4 No 1 Juni 2024
Copyright © 2024 This is an open access article under the CC–BY-SA license
DOI : 10.56013/jak.v4i1.2857
Yunus, A. (2019). Pemahaman Masyarakat terhadap UUPKDRT serta Dampaknya terhadap Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga. JURNAL RECHTENS , 8 (2), 135–152. https://doi.org/10.36835/rechtens.v8i2.530