## UPAYA MENINGKATKAN EFISIENSI BIAYA
PEMERIKASAAN DENGAN MENGGUNAKAN STANDAR BIAYA KHUSUS YANG BERBASIS KINERJA PADA INSPEKTORAT KOTA PALOPO
ANDI WAHIDIN, GOSO, MUSTAFA MUHANI

## ABSTRAK
Kinerja adalah hasil pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi, hasil pekerjaan tersebut dapat menyangkut kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu. Variabel dalam penelitian ini terdiri atas dua yaitu : 1)Upaya meningkatkan efisiensi pemeriksaan (X) serta 2)Standar Biaya Khusus berbasis Kinerja  (Y). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian relevansi pengalokasian biaya pemeriksaan melalui Standar Biaya Khusus yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota No. 18 tahun 2010 dengan (Output) berupa laporan hasil pemeriksaan suatu kegiatan yang direncanakan kinerja aparat pengawas internal pada Inspektorat Kota palopo..
Metode Penelitian yang digunakan yaitu Metode observasi dan metode wwancara
Berdasarkan hasil penelitian diketahui hasil hasil capaian kinerja pada inspektor Kota palopo T.A. 2010 yang dihitung berdasarkan indikator output dengan menggunakan tolak ukur volume fisik dan keuangan dari seluruh pelaksanaan program dan kegiatan menunjukkan rata-rata nilai capaian kinerja fisik secara total sekitar 459,30% atau dikategorikan sangat baik. Sedangkan rata-rata capaian kinerja keuangan 76,99% atau dikategorikan baik. Sedangkan pada T.A 2010 anggaran pemeriksaan Inspektorat Kota Palopo hanya terealisasi sebesar 0,20% dan selama tiga(tiga) tahun anggaran terahkhir proporsi anggaran biaya pemeriksaan Inspektorat Kota Palopo belum pernah mencapai minimal satu (satu) persen dari total APBD kota Palopo
Kesimpulannya bahwa capaian kinedrja inspektorat Kota palopo pada T.A 2010 berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebesar 459,30% atau dikategorikan sangat baik untuk kinerja fisik, sedangkanuntuk kinerja keuangan sebesar 76,99% atau dikategorikan baik. Biaya pemeriksaan Inspektorat Kota Palopo diterapkan melalui Standar Biaya Khusus. Dan Tingkat kesejahteraan dan motivasi kerja aparat pengawas intrn pemerintah (APIP) dan tenaga fungsional (auditor) belum terpenuhi.
Kata Kunci: Efisiensi Biaya Pemeriksaan, Standar Biaya Khusus, Berbasis Kinerja.

## Pendahuluan

## Latar Belakang
Dalam zaman refornasi saat ini pemerintah berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan  yang  baik  ( good govermance). Keseriusan  ini  dibuktikan  dengan usaha-usaha  untuk  meningkatkan  transparansi  akuntabilitas  melalui  pengelolaan keuangan  baik  ditingkat  Pemerintah  Pusat  maupun  di  tingkat  Pemerintah  Daerah mencakup  fungsi  pengawasan  dalam  penyelenggaraaan  Pemerintahan  daerah  yang dilaksanakan  oleh  Pemeriksaan  Eksternal  dan  Aparat  Pengawasan  Intern Penmerintah (APIP).
Inspektorat kota palopo merupakan salah satu unit APIP yang berada dalam lingkup  pengawasan  internal  yang  mempunyai  tugas  pokok  melakukan  pembinaan dan  pengawasan  serta  sebagai (early warning) terhadap  adannya  penyimpangan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah kota palopo dalam rangka menciptakan akuntabilitas keuangan mendukung program pemberantasan korupsi.
Inspektorat  kota  palopo  merupakan  bagian  pemerintahan  umum  yang menyelenggarakan  fungsi  pembinaan  dan  pengawasan  internal  bagi  pemerintah daerah kota palopo perlu didukung input yang jelas baik itu dari segi penganggaran maupun penyediaan Sumber daya manusia (SDM) dalam menjalankan tugas pokok dan  fungsinya  guna  menghasilkan  output  berupa  laporan  hasil  pemeriksaan  yang kredibilitas dan bermanfaat bagi setiap penggunanya.
Pada tahun 2010 pencapaian kinerja inspektorat kota palopo melalui laporan akuntabilitas  kinerja  pemerintah  (LAKIP)  berdasarkan  tugas  pokok  dan  fungsi mencapai  76,99%  untuk  kinerja  keuangan  (dikategorikan  baik),  sedangkan  untiuk kinerja fisik menca;pai 459,30% (dikategorikan paling baik) dari target pemeriksaan dan kegiatan operasional lainnya yang ditetapkan dalam APBN tahun 2010. Hal ini menggambarkan,  walaupun  sangat  terbatasnya  penyediaan  dana  operasional  bagi inspektorat oleh pemkotpalopo yang tidak tersedianya anggaran 100%.
Pada tahu 2011, pemerintah kota palopo telah memberikan anggaran belanja pada inspektorat kota palopo sebesar Rp. 3.445.753.990 dari total APBD kota palopo Rp.  472.300.193.670.  hal  ini  masih  jauh  dari  apa  yang  digambarkan  oleh  menteri dalam  negeri  melalui  keputusan  Mendagri  No.700-462  tahun  2007.  Bahwa  untuk anggaran pengawasan pada penyelenggaraan pemerintah daerah dibutuhkan minimal 1 (satu) persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Kurangnya perhatian pemerintah kota palopo menyebabkan inspektorat  kota palopo  yang  membidangi  fungsi  penyelenggaraan  pemerintahan  belum  optimal melaksanakan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  APBD  karena  keterbatasan Anggaran  Pemeriksaan.  Masalah  penelitian  ini  yaitu  Apakah  standar  biaya  khusus melalui peraturan walikota palopo No 18 tahun 2010 mengacu kepada kinerja dalam meningkatkan  efisiensi  pemeriksaan  pada  inspektorat  kota  palopo?.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kesesuaian  relevansi  pengelolaan  biaya pemeriksaan  melalui  standar  biaya  khusus  yang  ditetapkan  melalui  peraturan
walikota  No.  18  tahun  2010  dengan  keluaran  (output)  berupa  laporan  hasil pemeriksaan suatu kegiatan yang direncanakan kinerja aparat pengawas internal pada inspektorat  palopo  serta  dapat  diperoleh  pembiayaan  pemeriksaan  kegiatan  secara wajar dan efisien.

## Metode Penelitian
Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan  pada Pemerintah Daerah Kota Palopo  melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yaitu inspektorat Kota Palopo tahun anggaran 2010
Jenis dan Sumber Data
1. Data Primer
2. Data Skunder
3. Studi Kepustakaan
Populasi dan Sampel Populasi yang ada dalam penelitian ini
Metode Pengumpulan Data
Metode  Pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah:  (a)  Observasi;  Data dikumpulkan  melalui  pengamatan  langsung  guna  mengetahui  standar  atau  aturan yang  ditetapkan  dalam  melakukan  perhitungan  biaya  pemeriksaan  sesuai  standar biaya  khusus  yang  diterapkan  dalam  peraturan  walikota  palopo,  (b)  wawancara; Teknik ini dilakukan untuk memperoleh keyakinan atas jawaban yang diperoleh dari pengumpulan data teknik lain serta memperoleh tambahan informasi dari responden

## Metode Analisis Data
Penulisan  Skripsi  ini  menggunakan  metode  analisis  deskriptif  yaitu  dengan menggambarkan  bagaimana  pelaksanaan  penganggaran  biaya  pemereiksaan  dengan menggunakan kinerja berdasarkan data dari studi yang dilakukan.

## Penelitian Dan Pembahasan

## Hasil Penelitian
Dalam  Upaya  meningkatkan  efisiensi  biaya  pemeriksaan  dengan menggunbakan  standar  biaya  khusus  yang  berbasis  kinerja  pada  Inspektorat  Kota Palopo. Penelitian Ini menggunakan analisis deskriktif yaitu dengan menggambarkan bagaimana  pelaksanaan  penganggaran  biaya  pemeriksaan  dengan  menggunakan kinerja berdasarkan data dari studi yang dilakukan melalui dokumentasi, wawancara, dan pengamatan langsung.

## Pembahasan Hasil Penelitian
Perbandingan  Pencapaian  Kinerja  Fisik  dan  Kinerja  Keuangan  pada Inspektorat Kota Palopo
Capaian kerja keuangan dan fisik pada 2 (dua) program pokok di atas dapat digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:
Tabel. 1
Capaian Kinerja Keuangan dan Fisik T.A 2010
No Program/Kegiatan Target Realisasi Ket Fisik  Keuangan Fisik  Keuangan 1 2 3 4 5 6 7 1. Program Peningkatan Sumber daya Alam 8 69.000.00,- 4 32.543.000,- 22,22% 47,16% 2. Program peningkatan Sistem pengawasan Internal dan pengendalian 68
681.570.000,-
391 545,230.000, - 575,00% 80,01% Rata-rataa  capaian kinerja Fisik 43 198 459,30% Rata-rata  capaian kinerja Keuangan 375.235.000,- 288.886.500, - 76,99%
(Sumber: lankip Inspektorat Kota Palopo T.A 2010)
Gambaran  diatas  menunjukkan  bahwa  hasil  capaian  kinerja  pada  inspektor Kota  palopo  T.A.  2010  yang  dihitung  berdasarkan  indikator  output  dengan menggunakan  tolak  ukur  volume  fisik  dan  keuangan  dari  seluruh  pelaksanaan program  dan kegiatan menunjukkan rata-rata nilai  capaian kinerja fisik  secara total sekitar 459,30% atau dikategorikan sangat baik. Sedangkan rata-rata capaian kinerja keuangan 76,99% atau dikategorikan baik.
Kedua  program  tersebut  diatas,  merupakan  tugas  pokok  dan  fungsi  yang melekat  pada  unsur  pembinaan  dan  pengawasan  Pemerintahan  daerah  yang  hanya berada pada Inspektorat Kota Palopo dan telah menjadi Program Kerja Pengawasan tahunantelah memenuhi kriteria untuk disusun dalam Standar Biaya Khusus ( SBK) melalui  peraturan  Walikota  palopo  Nomor  18  tahun  2010,  namun  satuan  biaya pemeriksaan  per  hari  pemeriksaan  masih  terlalu  rendah  bila  dibandingkan  dengan Proporsi APBD kota Palopo.
Adapun  proporsi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  daerah  (APBD) Pemerintah  Kota  Palopo  T.A  2010  terhadap  total  anggaran  biaya  pemeriksaan Inspektorat Kota Palopo T.A 2010 dapat digambarkan sebagai berikut:
a. APBD T.A 2010 = Rp.    367.719.471.365,- b. Anggaran Pemeriksaan T.A 2010 = Rp.           750.470.000,- c. Presentase = 0,20%

## Tabel. 2
Presentase Penyediaan Biaya Pemeriksaan Terhadap APBD Kota Palopo dari T.A
2009 – 2011 No Tahun Anggaran APBD Biaya Pemeriksaan  Presaentase 1. 2 3 2009 2010 2011 Rp.  371.370.493.317,- Rp.  367.719.471.365,- Rp.  475.374.604.940,- Rp.  1.132.390.038,- Rp.     740.470.000,- Rp.  1.004.730.000,- 0,30% 0,20% 0,21% (Sumber: APBD Kota Palopo T.A 2009 – 2010)
Tabel  diatas  menggambarkan  bahwa  pada  T.A  2010  anggaran  pemeriksaan Inspektorat Kota Palopo hanya terealisasi sebesar 0,20% dan selama tiga(tiga) tahun anggaran  terahkhir  proporsi  anggaran  biaya  pemeriksaan  Inspektorat  Kota  Palopo belum pernah mencapai minimal satu (satu) persen dari total APBD kota Palopo.

## Penutup
Kesimpulan  penelitian  ini  adalah  bahwa  capaian  kinedrja  inspektorat  Kota palopo  pada  T.A  2010  berdasarkan  tugas  pokok  dan  fungsi  sebesar  459,30%  atau dikategorikan  sangat  baik  untuk  kinerja  fisik,  sedangkanuntuk  kinerja  keuangan sebesar 76,99% atau dikategorikan baik. Biaya pemeriksaan Inspektorat Kota Palopo diterapkan  melalui  Standar  Biaya  Khusus.  Dan  Tingkat  kesejahteraan  dan  motivasi kerja  aparat  pengawas  intrn  pemerintah  (APIP)  dan  tenaga  fungsional  (auditor) belum  terpenuhi.  Adapun  saran  dari  penelitian  ini  yaitu:  (a)  Dalam  memenuhi pencapaian  kinerja  keuangan  100%  pada  inspektorat  kota  palopo  diharapkan pmerintah  daerah  palopo  memberikan  skala  prioritas  pada  penyediaan  dana pemeriksaan khusunya program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi pengawasan,  (b)  Idealnya  pemerintah  daerah  kota  palopo  mampu  mengalokasikan anggaran biaya pemeriksaan minimal satu (1) persen dari total APBD. (c) Motivasi kinerja  davn  prestasi  aparat  pengawas  intern  pemerintahan  dan  tenaga  fungsional (auditor) dengan memberikan tunjanganb kelangkaan profesi dan beban kerja.

## Daftar Pustaka
A.A Anwar Prabu Mangkunegara, (2005), Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia
Agus Darma, (1991), Manajemen Prestasi
Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan,  (1996),  standar  Audit  Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (SA-APFP)
Inspektorat  Kota  Palopo,  (2008),  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintahan Inspektorat Kota Palopo T.A 2009
Inspektorat  Kota  Palopo,  (2009),  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintahan Inspektorat Kota Palopo T.A 2010
Kementrian  Dalam  Negeri,  (2007),  Keputusan  Mentri  Dalam  Negeri  No.  700-462 tahun  2007  tentang  kebijakan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintah daerah tahun 2008
Kementrian Keuangan, (2010), Peraturan Mentri Keuangan Nomor 100/Pmk.02/2010 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011
Kementrian  Dalam  Negeri,  (2010),  Peraturan  Mentri  Dalam  Negeri  No.  15  tahun 2010  tentang  Pedoman  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintah  daerah tahun 2011