Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                   e-ISSN : 2745 4053 Vol.3 No.2.2 Februari 2023  2103-2107

## Pelatihan Perhitungan Dan Pelaporan PPH 21 Di MAN 1 Lamongan
1) Indah Kuniyawati, 2) Rosdiyati, 3) Fitri Nurjanah
1,2,3) Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Lamongan, Indonesia Email: indah.kurnia5@unisla.co.id

## I. PENDAHULUAN
Salah  satu  alasan  masyarakat  malas  membayar  pajak  adalah  karena  pengisian  Surat  Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dianggap rumit dan susah. Masalah ini menjadi salah satu indikasi masih  banyak  masyarakat  atau  badan  usaha  yang  tidak  melakukan  kewajiban  membayar  pajak.  Hal  ini

## INFORMASI ARTIKEL A B S T R A K
Kata Kunci: PPh 21 Pelaporan Perhitungan Pajak Salah  satu  alasan  masyarakat  malas  membayar  pajak  adalah  karena  pengisian  Surat Pemberitahuan  (SPT)  Tahunan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  dianggap  rumit  dan  susah. Masalah ini menjadi salah satu indikasi masih banyak masyarakat atau badan usaha yang tidak melakukan kewajiban membayar pajak. Hal ini menjadikan penghasilan Negara dari sektor  pajak  masih  rendah.  Hal  ini  jika  dibiarkan  akan  menjadi  masalah  yang  semakin besar dari waktu ke waktu jika tidak segera ditangani. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Kota-Kota besar di Indonesia. Kota kecil di Indonesia juga mengalami hal ini, begitu juga dengan  Kota  Lamongan.  Bahkan  tidak  jarang  ditemukan  wajib  pajak  yang  sudah  mau membayar  pajak  ternyata  masih  saja  mengalami  kesulitan  meskipun  sudah  beberapa  kali melakukan  pembayaran  pajak.  Hal  inilah  yang  mendasari  dan  melatarbelakangi permasalahan  yang  diangkat  dalam  proposal  pengadian  kepada  masyarakat  ini.  Tujuan pengabdian  ini  adalah  membantu  meningkatkan  ketrampilan  para  guru  dan  tenaga pengajar  di  Madrasah  Aliyah  Negeri  1  Lamongan  dalam  membuat  laporan  pajak  dan melakukan  pembayaran  pajak  untuk  wajib  pajak  pribadi.  Harapan  pengusul  dengan adanya  pengabdian  ini  para  guru  dan  tenaga  pengajar  di  Madrasah  Aliyah  Negeri  1 Lamongan dapat memahami kewajiban perpajakan yang berlaku di Indonesia, memberikan pengetahuan  teknis  mengenai  perhitungan  dan  pelaporan  pajak,  memberikan  update ketentuan baru dalam dunia perpajakan .

## A B S T R A C T
Keywords:
PPh 21 Reporting, Calculation Taxes One of the reasons people are lazy to pay taxes is because filling out the Annual Income Tax  Return  (SPT) is  considered complicated and difficult.  This problem  is  an  indication that there are still many people or business entities who do not pay taxes. This makes the State's  income  from  the  tax  sector  is  still  low.  If  this  is  left  unchecked  it  will  become  a bigger  problem  over  time  if  it  is  not  addressed  immediately.  This  phenomenon does  not only  occur  in  big  cities  in  Indonesia.  Small  cities  in  Indonesia  also  experience  this,  as well  as  the  city  of  Lamongan.  In  fact,  it  is  not  uncommon  to  find  taxpayers  who  are willing to pay taxes but are still experiencing difficulties even though they have paid taxes several  times.  This  is  the  underlying  and  background  of  the  issues  raised  in  this community  court  proposal.  The  purpose  of  this  service  is  to  help  improve  the  skills  of teachers and teaching staff at Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan in making tax reports and  making  tax  payments  for  personal  taxpayers.  The  proposer  hopes  that  with  this service  the  teachers  and  teaching  staff  at  Madrasah  Aliyah  Negeri  1  Lamongan  can understand  the  tax  obligations  that  apply  in  Indonesia,  provide  technical  knowledge regarding tax calculation and reporting, provide updates on new provisions in the world of taxation.
This is an open access article under the CC–BY-SA license.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                   e-ISSN : 2745 4053 Vol.3 No.2.2 Februari 2023  2103-2107
menjadikan penghasilan Negara dari sektor pajak masih rendah. Hal ini jika dibiarkan akan menjadi masalah yang  semakin  besar  dari  waktu  ke  waktu  jika  tidak  segera  ditangani.  Fenomena  ini  tidak  hanya  terjadi  di Kota-Kota  besar  di  Indonesia.  Kota  kecil  di  Indonesia  juga  mengalami  hal  ini,  begitu  juga  dengan  Kota Lamongan. Bahkan tidak jarang ditemukan wajib pajak yang sudah mau membayar pajak ternyata masih saja mengalami  kesulitan  meskipun  sudah  beberapa  kali  melakukan  penghitungan,  pembayaran  dan  pelaporan pajak.  Berdasarkan  fakta  yang  dikumpulkan  dari  kegiatan  Praktek  Kerja  Lapangan  (PKL)  yang  telah dilakukan  Mahasiswa  Unisla,  didapatkan  kesimpulan  bahwa  para  guru  dan  tenaga  pengajar  di  Madrasah Aliyah  Negeri  1  Lamongan  masih  kesulitan  dalam  melakukan  pembayaran  pajak  dan  pertihungan  pajak. Pelatihan  tentang  Pajak  Dasar  dirasakan  perlu  untuk  memberikan  ilmu  terhadap  para  guru  dan  tenaga pengajar  di  Madrasah  Aliyah  Negeri  1  Lamongan  agar  dapat  membantu  dalam  masalah  perhitungan  dan pembayaran  pajak.  Hal  inilah  yang  mendasari  dan  melatarbelakangi  permasalahan  yang  diangkat  dalam proposal Pengabdian Kepada Masyarakat ini.
Tujuan  Utama  dari  pelatihan  ini  adalah  membantu  meningkatkan  ketrampilan  para  guru  dan  tenaga pengajar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan dalam membuat laporan pajak dan melakukan pembayaran pajak  untuk  wajib  pajak  orang  pribadi.  Harapan  pengusul  dengan  adanya  pengabdian  ini  para  guru  dan tenaga  pengajar  di  Madrasah  Aliyah  Negeri  1  Lamongan  dapat  memahami  kewajiban  perpajakan  yang berlaku  di  Indonesia,  memberikan  pengetahuan  teknis  mengenai  perhitungan  dan  pelaporan  pajak, memberikan update ketentuan baru dalam dunia perpajakan.

## II. METODE PELAKSANAAN
Metode  pelaksanaan  dalam  pengabdian  ini  dibagi  menjadi  3  bagian  yaitu  tahap  persiapan,  tahap pelaksanaan  dan  tahap  pasca  kegiatan.  Tahap  persiapan  kegiatan  akan  dilaksanakan  sebelum  kegiatan pelatihan dimulai. Kegiatan yang dilakukan di tahap persiapan adalah sebagai berikut :
1. Melakukan studi pustaka tentang berbagai permasalahan yang ditemui oleh para guru dan tenaga pengajar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan.
2. Mengurus administrasi dan perijinan, yaitu dengan menyampaikan surat ijin pelaksanaan kegiatan kepada pihak dari kantor pajak dan pihak perwakilan para guru dan tenaga pengajar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan
3. Melakukan pendataan para guru dan tenaga pengajar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan yang akan mengikuti pelatihan Teknik pajak dasar
4. Menentukan waktu dan tempat pelaksanaan serta lamanya kegiatan.
5. Menyusun materi pelatihan lalu digandakan untuk pegangan calon peserta pelatihan.
6. Menyusun daftar hadir peserta dan angket umpan balik peserta.
7. Melakukan pengecekan terakhir kepada calon peserta pelatihan satu hari sebelum pelatihan dilaksanakan. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan kegiatan. Pada tahap ini peserta sudah siap menerima pelatihan yang akan disampaikan oleh Dosen Universitas Islam Lamongan dan staf kantor pajak Lamongan. Kegiatan pelatihan ini dihadiri oleh para guru dan tenaga pengajar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan. Kegiatan akan  diisi  dengan  penyampaian  materi  tentang  pentingnya  pengetahuan  akan  kewajiban  perpajakan  yang berlaku  di  Indonesia.  Materi  kedua  yaitu  penyampaian  materi  tentang  pengetahuan  teknis  mengenai perhitungan  dan  pelaporan  pajak.  Materi  Ketiga  adalah  tentang  informasi  ketentuan  baru  dalam  dunia perpajakan.
Tahap  terakhir  yaitu  tahap  pasca  kegiatan.  Tahap  pasca  kegiatan  pelatihan  ini  akan  disusun berdasarkan  angket feed  back atau  umpan  balik  yang  telah  diisi  oleh  para  guru  dan  tenaga  pengajar  di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                   e-ISSN : 2745 4053 Vol.3 No.2.2 Februari 2023  2103-2107

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Saat  ini  MAN  1  Lamongan  memiliki  108  guru  dan  29  staff  dengan  mengklasifikasikan  karyawan  ke dalam  dua  kelompok,  yaitu  :  Karyawan  Tetap  dan  Karyawan  Tidak  Tetap.  Untuk  karyawan  tidak  tetap perusahaan memperkerjakan mereka berdasarkan sistem kontrak. Untuk menjaga kerahasiaan karyawan tetap pada  MAN  1  Lamongan,  maka  nama  karywan  diberi  simbol  dalam  bentuk  huruf.  Dalam  pelatihan  ini dibatasi pada PPh Pasal 21 atas penghasilan karywan tetap dan digunakan hanya 5 karywan sebagai sampel. Selama tahun 2021 tidak terjadi kenaikan gaji. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan Karyawan Tetap pada MAN 1 Lamongan tahun 2021, maka dapat menggunakan daftar penghasilan sebagai berikut :

## Tabel 1. Daftar Penghasilan Karyawan Tetap MAN 1 Lamongan Tahun 2021
No Nama Jenis Kelamin Status Penghasilan yang disetahunkan (Rp) 1 A L K/3 87.000.000 2 B P TK/0 64.200.000 3 C L K/3 41.700.000 4 D L K/2 40.464.000 5 E L TK/0 39.480.000 Sumber : MAN 1 Lamongan tahun 2021
Berdasarkan daftar penghasilan pada tabel 3, maka dapat diperhitungkan PPh pasal 21 per bulan untuk pegawai tetap A sebagai berikut :
Penghasilan setahun = Rp.   87.000.000,- Pengurang Penghasilan : Biaya Jabatan =Rp.    4.350.000,- PTKP Setahun Wajib Pajak Sendiri =Rp.   54.000.000,- Tambahan Wajib Pajak Kawin =Rp.     4.500.000,- Tambahan Anak (3 anak x Rp. 4.500.000,-) =Rp.   13.500.000,- =Rp.    78.000.000,- Penghasilan Kena Pajak =Rp.   10.650.000,- PPh 21 Terutang : Lapisan I = 5% x Rp. 10.650.000,- =Rp.     532.500,- PPh Pasal 21 sebulan = Rp. 532.500,- : 12 = Rp. 44.375,-
Dalam hal ini, MAN 1 Lamongan mengimplementasikan perhiungan PPh Pasal 21 terhadap Penghasilan karyawan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun berdasarkan hasil pelatihan, ditemukan bahwa terdapat kesalahan dalam perhitungan wajib pajak. Kesalahan tersebut diakibatkan karena kurangnya ketelitian  dari  manajemen.  MAN  1  Lamongan  juga  telah  melakukan  kesalahan  perhitungan  PPh  21  nya, sehingga perhitungan PPh 21 lebih besar daripada seharusnya.
Adapun perhitungan pegawai C adalah sebagai berikut:
Penghasilan setahun = Rp.   41.700.000,- Pengurang Penghasilan : Biaya Jabatan =Rp.   2.085.000,- PTKP Setahun Wajib Pajak Sendiri =Rp.   54.000.000,-
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                   e-ISSN : 2745 4053 Vol.3 No.2.2 Februari 2023  2103-2107
Tambahan Wajib Pajak Kawin =Rp.     4.500.000,- Tambahan Anak (3 anak x Rp. 4.500.000,-) =Rp.   13.500.000,- =Rp.    74.085.000,- Penghasilan Kena Pajak =Rp.    NIHIL PPh 21 Terutang =Rp. NIHIL Sedangkan untuk perhitungan pegawai D adalah sebagai berikut : Penghasilan setahun = Rp.    40.464.000,- Pengurang Penghasilan : Biaya Jabatan =Rp. 2.023.200,- PTKP Setahun Wajib Pajak Sendiri =Rp.   54.000.000,- Tambahan Wajib Pajak Kawin =Rp.     4.500.000,- Tambahan Anak (2 anak x Rp. 4.500.000,-) =Rp.     9.000.000,- =Rp.   69.523.200,- Penghasilan Kena Pajak =Rp.    NIHIL PPh 21 Terutang =Rp.    NIHIL
Dari hasil  perhitungan  di  atas,  terdapat  kesalahan  dalam  perhitungan  pajak.  Perhitungan PPh  Pasal  21 terhadap  gaji  karywan  tetap  pada  MAN  1  Lamongan  untuk  pegawai  C  dan  pegawai  D  lebih  tinggi  dari perhitungan aturan perpajakan, sehingga merugikan Karywan yang bersangkutan. MAN 1 Lamongan kurang teliti dalam perhitungan terhadap PPh 21. Hal ini dapat dilihat dari table perbadingan berikut:

## Tabel 2. Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap MAN 1 Lamongan
No Nama Pegawai Tetap Hasil Perhitungan MAN 1 Lamongan Hasil Perhitungan Penulis Kurang / Lebih Bayar (Rp) 1 A 532.500 532.500 - 2 B 349.500 349.500 - 3 C 50.000 - 50.000 4 D 50.000 - 50.000 5 E - - -
Sumber : MAN 1 Lamongan tahun 2021
Dari  table  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  hasil  perhitungan  PPh  Pasal  21  pada  MAN  1  Lamongan tahun 2021 lebih tinggi dari aturan perpajakan. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh penulis dengan membandingkan  jumlah  PPh  Pasal  21  terutang  yang  seharusnya  disetor  dengan  yang  telah  disetor perusahaan, maka perolehan kewajiban PPh Pasal 21 terutang untuk karyawan C dan D. Penyebabnya yaitu karena  bagian  manajemen  perusahaan  kurang  teliti  dalam  perhitungan  perpajakannya.  Perusahaan  dalam bidang  perpajakannya  telah  lebih  bayar  dalam  perhitungan  PPh  21  selama  tahun  2021,  yaitu  sebesar  Rp. 100.000,-. Selisih tersebut di dapat dari kesalahan perhitungan yang ada di pegawai C dan pegawai D, yaitu masing -  masing sebesar Rp. 50.000,-.
IV. KESIMPULAN
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                   e-ISSN : 2745 4053 Vol.3 No.2.2 Februari 2023  2103-2107
Berdasarkan  pelatihan  yang  telah  dilakukan  pada  MAN  1  Lamongan  dan  pembahasan  pada  bab sebelumnya,  maka  kesimpulan  yang  dapat  di  ambil  oleh  peneliti  dalam  penelitian  ini  adalah  Perhitungan Pajak  Penghasilan  Pasal  21  pada MAN  Lamongan, belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  peraturan  perpajakan yang  baru  yaitu  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan  pada  umumnya  dan penerapan perhitungan PPh pasal 21 pada khususnya, Kurang telitinya MAN Lamongan dalam perhitungan PPh Pasal 21 terhadap para pegawai.

## DAFTAR PUSTAKA
Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008, tentang Pajak Penghasilan Republik Indonesia. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang pedoman teknis tata cara  pemotongan,  penyetoran  dan  pelaporan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  dan/atau  Pajak  Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi
Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan pegawai tetap atau pensiunan
Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/010/2016 tentang besarnya PTKP. Departemen  Keuangan  Republik  Indonesia  Direktorat  Jendral  Pajak  Tahun  2008.  Perbandingan  Susunan Dalam Satu Naskah Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta Peraturan – Peraturan Pelaksanaannya Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas.
Mardiasmo, 2016. Perpajakan Edisi Revisi 2016. CV.Andi Offset. Yogyakarta Arifin  Zainal.  2014.  Analisis  Penerapan  Perhitungan,  Pemotongan,  Penyetoran  dan  Pelaporan  Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Bagus Perkasa Lumajang.
Baguna  Nabella  L.  2017.  Analisis  Perhitungan  dan  Pelaporan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  Pegawai  Tetap Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Manado.
Anggraini  Dian.  2013.  Analisis  Perhitungan,  Pemotongan,  Pelaporan,  dan  Penytoran  Pajak  Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Karyawan Tetap (Studi Kasus pada PT. Sarah Ratu Samudera)
Yousida Imawati. 2018. Analisis Prosedur dan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan PT Dafana Surya Medika di Kabupaten Banjar
Rohmawati, Lusia. Prasetyono dan Yuni Rimawati. 2012.“ Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan  Kegiatan  Usaha  dan  Pekerjaan  Bebas  pada  KPP  Pratama  Gresik  Utara)“.  Proiding Simposium Nasional Perpajakan 4.
Suyanto,  Pasca  Putri  Lopian  Ayu  Intansari  dan  Supeni  Endahjati.  2016.  “Tax  Amnesti“.  Jurnal  Akuntansi, Vol.4, No.2, Desember 2016.
Syairozi, M. I., Aziz, K. F., & Taufiqqurrachman, F. (2022). PENGARUH LIKUIDITAS, SOLVABILITAS DAN  PROFITABILITAS  TERHADAP  PERTUMBUHAN  LABA  PERUSAHAAN  (Studi  Kasus: Terhadap  Perusahaan  Sektor  Percetakan,  Periklanan  dan  Media,  Tahun  2016-2020). Jurnal AKTUAL, 20(2).
Syairozi,  M.  I.  (2017).  Percepatan  Pengurangan  Kemiskinan  Sektor  Pertanian  di  Kabupaten  Malang. In Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama (pp. 145-155).
Wulandari,  Tika,  dan  Suyanto.  2014.  “Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,  Tingkat  Pendidikan,  dan  Sanksi Administrasi  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Melakukan  Pembayaran  Pajak  Bumi Bangunan“. Jurnal Akuntansi, Vol.2, No.2, Desember 2014.