## URGENSI PENGATURAN SUI GENERIS BAGI NEGARA- NEGARA EKUATOR KHUSUSNYA INDONESIA

## “ THE URGENCY OF SUI GENERIS ARRANGEMENTS FOR EQUATORIAL COUNTRIES, ESPECIALLY INDONESIA ”
Agung Prayuda Yahya Putra Magister Ilmu Hukum Padjajaran, Indonesia Email: agung19007@mail.unpad.ac.id

## Abstrak
Kedudukan  dan  Pemanfaatan  penggunaan  GSO  sampai  dengan  saat  ini  oleh  negara  berkembang khususnya  negara-negara  khatulistiwa  dinilai  masih  menjadi  masalah  karena  belum  mencerminkan rasionalitas  yang  berkeadilan.  Artikel  ini  akan  membahas  dua  rumusann  masalah  yang  pertama, bagaimana  pengaturan sui  generis bagi  pemanfaatan  GSO  terhadap  negara  ekuator  menurut  Hukum Internasional?  dan  yang  kedua  bagaimana  kedudukan  Indonesia  sebagai  negara  yang  berada  di  jalur khatulistiwa  dan  urgensinya  dalam  pemanfaatan  Geostasionary  Orbit?.  Tujuan  penulisan  artikel  ini adalah  mengetahui  dan  menganalisis  pengaturan sui  generis bagi  pemanfaatan  GSO  terhadap  negara ekuator  menurut  Hukum  Internasional  dan  kedudukan  Indonesia  sebagai  negara  yang  berada  di  jalur khatulistiwa  dan  urgensinya  dalam  pemanfaatan  Geostasionary  Orbit.  Adapun  metode  penelitian  yang digunakan  adalah  metode  penelitian  normatif.  Subtansi  isi  rezim  khusus  ( sui  generis )  usulan  negara berkembang,  negara  khatulistiwa  maupun  negara  lainnya  intinya  memiliki  tuntutan  yang  relatif  sama bahwa  pengaturan  penggunaan  GSO  menjadi  wewenang  UNCOPUOS  dan  penggunaan  GSO  dapat diterapkan secara adil dan memperhatikan kepentingan negara-negara khususnya negara yang memiliki karateristik  alamiah  yang  unik  dengan  GSO,  untuk  alokasi  penggunaan  spektrum  frekuensi  dilakukan secara adil yang berdasar pada ketentuan dalam ITU. Sebagai suatu Negara yang berada di bawah garis khatulistiwa terpanjang membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki posisi yang panjangnya sama dengan  segment  GSO  yang  terdapat  di  atas  wilayah  Indonesia.  Sehingga,  untuk  kepentingan  Indonesia kedepannya,  maka  pemanfaatan  segment  GSO  yang  terdapat  di  wilayah  bangsa  Indonesia  harus  selalu dapat terjamin guna untuk kelangsungan serta keamanan dalam memanfaatkan segmen GSO itu sendiri.

## Kata Kunci: Sui Generis; GSO; Negara Ekuator

## Abstract
The position and utilization of the usage of GSO by developing countries, especially equatorial countries is still  considered  as  a  problem  because  it  does  not  reflect  rationality  fairness.  This  article  will  discuss  two problems. First, how is the Sui Generis arrangement for the use of GSO for equatorial countries according to international law? and second, how is Indonesia's position  as a country  on the equator and its urgency in using Geostationary Orbit? The purpose of this article is to find out and analyze the Sui Generis arrangement for the usage of GSO towards the equatorial country according to international law and Indonesia's position as a country on the equator and its urgency in the Geostationary Orbit Usage. The research method used is a normative  research  method.  The  substance  of  the  content  of  the  special  regime  (sui  generis)  proposed  by developing countries, equatorial countries and other countries essentially has relatively the same demands that the regulation of the use of GSO be the authority of UNCOPUOS and the use of GSO can be applied fairly and  pay  attention  to  the  interests  of  countries,  especially  countries  that  have  natural  characteristics  that unique with GSO, and the allocation of frequency spectrum use is carried out fairly based on the provisions in ITU.  As  a  country  lies  at  the  longest  equator,  Indonesia  is  a  country  that  has  a  position  that  is  the  same length as the GSO segment above the territory of Indonesia. Thus, for the benefit of Indonesia in the future, the usage of the GSO segment in the territory of the Indonesian nation must always be guaranteed in order to ensure continuity and security in utilizing the GSO segment itself.
Keywords: Sui Generis; GSO; Equatorial States

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Negara  pada  prinsipnya  memikul tanggung  jawab  internasioal  terhadap kegiatan  nasional  diluar  angkasa  dan bahwa  setiap  mehari  bagian  berhak meluncurkan atau menagadakan peluncuran  sebuah  objek  ke  luar angkasa, serta bertanggung jawab secara internasional  terhadap  kerusakan  yang diderita dibumi, di ruang udara, maupun di  luar  angkasa  diatur  oleh  dokumen internasional khusus yang memprakarsai asal  usul  dari  terbentuknya  hukum  luar angkasa. 1
Hukum ruang angkasa
internasional  adalah  cabang  hukum internasional
yang mengatur pelaksanaan  kegiatan  ruang  angkasa. Instrumen intinya termasuk lima perjanjian  internasional  khusus  ruang angkasa,  yang  diadopsi  di  bawah naungan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa. Pertama  dan  yang  mendasari-Perjanjian
bagian.  Kebebasan  mendasar  semacam itu  dilakukan  oleh  sejumlah  aplikasi ruang angkasa yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia modern dan ekonomi global. 2
Perkembangan  penelitian  hukum luar  angkasa  telah  dilakukan  di  Uni Soviet  pada  penciptaan  satelit  buatan bumi.  Peluncuran  satelit  pertama dilakukan  oleh  Uni  Soviet  adalah realisasi  yang  sesuai  dengan  program penelitian  ilmiah  tahunan  Geofisika Internasional,  pada  4  oktober  1957  Uni Soviet  berhasil  meluncurkan  satelit Sputnik  I . 3 Konsep Mare  Liberum memusatkan  perhatian  pada  kebutuhan dunia untuk menerima doktrin terhadap kebebasan  di  laut,  sama  halnya  dengan antarika.  Para  sarjana  merumuskan apakah  negara  bagian  memiliki  hak untuk  memperoleh  antariksa,  apakah negara bagian ekuador berhak menggunakan atau menempatkan satelit tentang Prinsip yang Mengatur Kegiatan
Negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan  Ruang  Angkasa,  termasuk Bulan  dan  Badan  Surgawi  Lainnya (Perjanjian  Luar  Angkasa)  menetapkan bahwa ruang luar bebas untuk eksplorasi dan  penggunaan  oleh  semua  negara
1 Marina  Lits,  DKK, International  Space Law , BRICS  LAW  JOURNAL  Volume  IV  (2017) Issue 2, hlm. 1
2 Elina  Morozova  and  Yaroslav  Vasyanin, International Space Law And Satellite Telecommunications , Oxford Research Encyclopedias, 2019, Lihat, https://oxfordre.com/planetaryscience/view/10 .1093/acrefore/9780190647926.001.0001/acref ore-9780190647926-e-75,  diakses  pada  6 September 2020.
3 Digital  Archive  International  History Declassified,
Pravda Newspaper Article, 'Announcement of the First Satellite', October 05, 1957, Lihat, https://digitalarchive.wilsoncenter.org/documen t/165454.pdf?v=1b97d7e06318bd134c57860e8 ba96a5d, diakses pada 6 september 2020.
di  GSO  tepat  diatas  wilayah  negara tersebut. 4
GSO ( geostationary orbit)
merupakan  sebuah  orbit  yang  terdapat di  ruang  angkasa dalam  ketinggian 36.00 km  dan  memiliki  ketebalan sekitar  75  km  pada  khatulistiwa  bumi. GSO  sendiri  mempunyai  ciri-ciri  khusus yakni  terdapat  keunggulan  yang  dapat membedakan GSO sendiri dengan bagian antariksa  lainnya.  Adapun  keunggulan yang  dimaksud  yaitu  periode  putaran bumi  hampir  sama  dengan  periode putaran  satelit  ataupun  benda-benda antariksa  lainnya  yang  ditempatkan  di GSO jika dilihat dari permukaan bumi. 5
Fungsi  satelit  perlu  ditempatkan di  orbit  tertentu  dan  menggunakan spektrum  frekuensi  radio,  baik  sumber daya  alam  terbatas.  Akses  ke  sumber daya  tidak  tunduk  pada  apropriasi nasional  dan  memerlukan  penggunaan rasional,  efisien,  dan  ekonomis  dalam lingkungan  bebas  gangguan,  dikelola oleh International  Telecommunication Union (ITU)  -  badan  khusus  PBB  untuk informasi dan teknologi komunikasi.
4 Michael P. Scharf, Outer Space Law, Lihat, https://www.cambridge.org/core/books/customa ry-international-law-in-times-of-fundamental- change/outer-space- law/F365CE6892176D25FF589AC4619FD206, diakses 6 September 2020.
5 Boer  Mauna,  Hukum  Internasional (Pengertian  Peranan  dan  Fungsi  dalam  Era Dinamika  Global,  Bandung:  Alumni,  2005,  hal 447-448
Dokumen  peraturan  inti  ITU  adalah Konstitusi,  Konvensi,  dan  Peraturan Radio,  yang  secara  kolektif  membentuk kelompok peraturan hukum internasional  lain  yang  relevan  dengan telekomunikasi satelit. 6
Keikutsertaan  PBB  terkait  aspek hukum  antariksa  pada  tahun  1958, setelah  satelit  buatan  pertama  Sputnik diluncurkan, United  Nation  General Assembly (UNGA) mengeluarkan keputusan  dalam  Resolusi  1348  untuk membentuk  Komite  Penggunaan  Damai Luar  Angkasa  (COPUOS),  pada  tahun 1959  Majelis  Umum  membuat  Komite Penggunaan  Damai  Luar  Angkasa menjadi badan permanen dan menegaskan  kembali  mandatnya  pada Resolusi 1472. Sidang Umum pada tahun 1962  menegaskan  bahwa  Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengkoordinasikan kerja sama internasional dalam eksplorasi  dan  pemanfaatan  ruang angkasa  secara  pasifik  yang  dimana  hal tersebut  ditegaskan  dalam  Resolusi 1721. 7
Terdapat  instrument  perjanjian internasional  terkait  pengaturan  hukum ruang  angkasa  pada  tahun  1966,  Sub-
6 Elina  Morozova  and  Yaroslav  Vasyanin, Ibid
7 Lihat, https://onu- vienne.delegfrance.org/The-Committee-in-the- Peaceful-Uses-of-Outer-Space-COPUOS, diakses 7
September 2020
komite mempertimbangkan adanya sebuah  perjanjian  pada  Sidang  Umum dan  dituangkan  dalam  Resolusi  2222. Perjanjian  ini  didasarkan  pada  Prinsip- Prinsip Hukum yang mengatur mengenai kegiatan
Negara-negara
dalam
Eksplorasi dan penggunaan Luar Angkasa  yang  diadopsi  oleh  Sidang Umum  Resolusi  1962  pada  tahun  1963, namun  terdapat  beberapa  tambahan ketentuan  baru.  Perjanjian  tersebut ditandatangani  pada  bulan  Januari  1967 oleh tiga negara, yakni: Inggris, Amerika dan  Federasi  Rusia,  dan  berlaku  pada bulan  Oktober  1967  yang  disebut Outer Space Treaty yang ditelah diratifikasi 103 negara. 8 Perjanjian  ini  memberikan kerangka  dasar  mengenai  hukum  ruang angkasa  yang  dimana  juga  terdapat Prinsip-Prinsip dalam
Perjanjian tersebut, Adapun Prinsip-Prinsip tersebut yakni: 9
1. Dalam  melakukan  Eksplorasi dan Pemanfaatan ruang
angkasa harus dilakukan untuk sebuah kepentingan dan kepentingan negara serta
seluruh umat manusia.
8 United  Nations  Office  For  Outer  Space Affairs, Treaty  on  Principles  Governing  the Activities  of  States  in  the  Exploration  and  Use  of Outer  Space,  including  the  Moon  and  Other Celestial
Bodies , Lihat,https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwor k/spacelaw/treaties/introouterspacetreaty.hml,
diakses pada 8 September 2020
2. Semua Negara bebas melakukan  Eksplorasi  dalam penggunaan Luar Angkasa. 3. Negara tidak boleh
menempatkan  senjata  nuklir atau  senjata  pemusnah  massal lainnya  di  orbit  atau  di  benda langit atau menempatkannya di luar angkasa.
4. Negara  bertanggung  jawab dalam kerusakan yang disebabkan oleh objek antariksa Negara tersebut.
5. Negara  harus  menghindari kontaminasi dari ruang angkasa dan benda langit yang dapat membahayakan.
GSO  sendiri  tidak  hanya  memiliki keunggulan  di  ruang  angkasa  namun juga ada berbagai macam persoalan yang terikat  Dikarenakan  pergerakan  GSO yang  mengelilingi  bumi. 10 GSO  ( Geos Stationary Orbit ) yang letaknya berdampingan dengan bidang khatulistiwa  bumi  jika  dilihat  dari permukaan  wilayah  khatulistiwa  bumi membuat GSO itu sendiri menjadi tempat untuk  ditempatkannya  satelit  oleh negara ataupun non-negara. 11 Oleh sebab itu  terdapat  beberapa  pertentangan mengenai  peletakan  satelit  oleh  negara maupun non-negara di GSO, sehingga hal ini menjadi pembahasan dalam pertemuan Declaration  of  1 st Meeting  of
10 Michael  J.  Finch, Limited  Space: Allocating the  Geostationary  Orbit ,  Northwestern Journal of International Law and Business: Vol.7, Issue 4, 1986, hal 789
11 H.L.  Van  Traa-Engelman, Commercial Utilization  of  Outer  Space ,  Leiden:  Martinus Nijhoff Publishers, 1993, hal 89
Equatorial  Countries yang  biasa  juga disebut Bogota  Declaration .  Pertemuan tersebut membahas mengenai pembagian wilayah dalam menempatkan satelit  di  GSO  yang  dimulai  pada  tahun 1976. 12
Perserikatan
Bangsa-Bangsa melalui  badan Committe  on  the  Peaceful Uses  of  Outer  Space (COPUOUS)  selalu melakukan  upaya  untuk  merumuskan ketentuan-ketentuan  internasional  atas pemanfaatan GSO mengingat GSO sendiri juga bermanfaat untuk seluruh masyarakat  internasional.  Pembahasan pertama  kali  GSO  terjadi  pada  tahun 1974  di  Amsterdam  dalam  pertemuan International  institut  of  Space  Law, International  Astronoutical  Federation (IAF)  yang  kemudian  dilanjutkan  pada pertemuan  Negara-negara  khatulistiwa sehingga pada tahun 1976 menghasilkan Deklarasi Bogota, yang dimana beberapa Negara-negara khatulistiwa salah satunya Indonesia menandatangani Deklarasi  tersebut  yang  isinya  memuat tuntutan mengenai kedaulatan atas jalur GSO  yang  berada  tepat  di  atas  Negara- negara  khatulistiwa.  Deklarasi  Bogota sendiri  akan  dikembangkan  pada  tahun 1982 di Quito, Equador akan tetapi tidak mengeluarkan  Deklarasi  yang  baru,
dikarenakan banyaknya pandangan yang berbeda  mengenai  strategi  yang  akan ditempuh.
GSO sendiri memiliki keterbatasan  letak  wilayah  yang  dimana wilayah  dari  GSO  hanya  ada  pada  garis khatulistiwa  saja  sehingga  hal  tersebut menjadi  sumber  perselisihan  oleh Negara-negara  yang  merasa  bahwa Negara-negara  tersebut  dirugikan  akan praktik  penempatan  satelit  di  GSO,  yang dimana terdapat 402 satelit yang berada di GSO dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. 13 Satelit-satelit tersebut kebanyakan  milik  Negara-negara  maju sehingga  terdapat  ketidakadilan  ketika melakukan  pemanfaatan  sumber  daya tersebut.
International  Telecommunication Union (ITU)  merupakan  sebuah  lembaga khusus  yang  berada  dalam  naungan Perserikatan  Bangsa-Bangsa  bertujuan untuk menentukan pembagian penempatan  satelit  di  GSO  dan  juga memberikan  fasilitas  koordinasi  satelit serta  juga  menangani  masalah-masalah yang  berkaitan  dengan  teknologi  dan komunikasi. International Telecommunication Union (ITU) didirikan
12 E.M.  Scoop, Handbook  of  Geostationary Orbits,  USA:  Microcosm  Inc.,  Kluwer  Academic Publishers, 1994, hal10
13 List  of  Satellites  in  Geostationary  Orbit. http://www.satsig.net/sslist.htm,  diakses  pada tanggal 10 September 2020.
pada  tanggal  17  Mei  tahun  1985, 14

## International  Telecommunication  Union
(ITU) sendiri menggunakan International Tellocommunication  Union  Allocation Mechanism dalam  menangani  masalah masalah yang berkaitan dengan pembagian  wilayah  penempatan  satelit di GSO. 15 Walaupun ITU telah mengabsahkan  beragam  mekanisme yang  diperuntukkan  dalam  penempatan satelit  sesuai  dengan  kinerja  lembaga tersebut, akan tetapi komersialisasi pada praktiknya  yang  telah  berkembang menjadikan  tantangan  tersendiri  untuk perspektif hukum dari GSO.
Sebagai  salah  satu  Negara  yang berada  di  bawah  garis  khatulistiwa membuat  Indonesia  juga  memiliki  jalur geostasioner,  oleh  karenanya  Indonesia bersama  Negara-negara  yang  berada  di bawah  garis  khatulistiwa  lainnya  yakni Colombia, Equador, Brazil, Kenya, Congo, Zaire,  dan  Uganda  ingin  memanfaatkan hal  tersebut  guna  untuk  kepentingan nasional yang beragam terlebih lagi jalur geostasioner  tersebut  sangat  berguna untuk pemantauan cuaca dan lingkungan serta juga untuk telekomunikasi. Karena keuntungan-keuntungan yang  diberikan
14 Lotta Viikari, The Environmental Element in  Space  Law,  Assessing the  Present  and  Charting the  Future, Leiden:  Martinus  Nijhoff  Publishers, 2007, hal 85 15 Ibid , hal 86
oleh orbit geostastioner tersebut sehingga dibuatkanlah satu rezim hukum yang  khusus  yakni Sui  Generis tentang orbit  geostasioner.  Rezim  khusus  ini mempunyai tujuan utama yakni memberikan  perlindungan  terhadap Negara-negara  yang  berada  di  bawah garis  khatulistiwa  namun  juga  harus melihat  prinsip-prinsip  kerja  sama  atas Negara-negara  lain  ketika  melakukan pemanfaatan  terhadap  sumber-sumber yang berada di antariksa. 16
Aspek hukum penggunaan Geostasionary  Orbit (GSO)  banyak dibicarakan  dalam  persidangan  Komite Penggunaan  Secara  Damai  Ruang Angkasa. Persoalan utama yang dibicarakan  dalam  sidang  tersebut  ialah membuat Rezim hukum khusus mengenai GSO. Namun, terdapat beberapa  perbedaan  pandangan  antara suatu  Negara  dan  kelompok  Negara terhadap  status  hukum  dari  GSO  itu sendiri.  Ada  yang  berpandangan  bahwa GSO  itu  sendiri  termasuk  dalam  bagian dari  ruang  angkasa  dan  telah  diatur  di dalam  Perjanjian  Ruang  Angkasa  1976, serta ada juga yang berpandangan harus diadakannya  suatu  Rezim  hukum  yang khusus  untuk  GSO  dikarenakan  GSO  itu sendiri  memiliki  letak  dan  karakteristik khusus.
16 Boer Mauna, Op.Cit , hal 448
Karena  memulai  tantangan  dari Negara-negara  barat,  pada  tahun  1982 Negara-negara  khatulistiwa  merubah tuntutannya  dari  tuntutan  kedaulatan menjadi  hak  pelestarian  ( right  of preservation ).  Namun,  hal  tersebut  tidak dapat  dipertahankan  sehingga  pada tahun  1993  negara-negara  yang  berada di  bawah  garis  khatulistiwa  lebih memberikan penekanan terhadap penggunaan  GSO  yang  harus  adil  dan merata  untuk  semua  Negara  dan  tidak lagi menekankan pada tuntutan kedaulatan. 17
Sampai  saat  ini  penggunaan  dan pemanfaatan  GSO  dari  negara-negara berkembang dilihat belum menggambarkan  rasionalitas  yang  adil dan  merata  terhadap  negara-negara anggota  PBB/ITU.  Negara  berkembang dan utamanya negara-negara khatulistiwa  terus  berjuang  menuntut adanya  rasionalitas  dan  keadilan, sehingga  kepentingan  negara-negara berkembang serta negara-negara khatulistiwa  dapat  juga  memanfaatkan dan  menggunakan  GSO  tersebut  untuk dapat  menempatkan  satelit  komunikasi guna  mendukung  kepentingan  nasional negaranya.
Status  hukum  komersialisasi  GSO sampai  saat  ini  masih  menjadi  suatu
perdebatan.  Perbedaan  tersebut  timbul dikarenakan  perbedaan  prinsip  oleh Negara-negara  khatulistiwa  dan  Negara maju, negara-negara khatulistiwa memiliki  prinisip  yang  lebih  menekan pentingnya  pembagian  yang  dilakukan secara  adil  pada  penempatan  satelit  di GSO, berbeda halnya dengan negara maju yang telah lebih dulu meluncurkan satelit dengan  jumlah  yang  banyak  ke  GSO, Negara  maju  tersebut  juga  memiliki prinsip  bahwa  GSO  itu  sendiri  sudah termasuk  di  dalam Space  Treaty 1967 dilihat  dari  letak  GSO  yang  berada  di ruang angkasa. Oleh karena hal  tersebut timbullah  ketidakrelevanan  terhadap klaim  kedaulatan  dan  kepemilikan negara.
Perjuangan yang terus diupayakan    oleh negara-negara khatulistiwa  termasuk  juga  negara- negara  berkembang  adalah  agar  dapat ditetapkannya “suatu rezim  hukum khusus” ( Sui  Generis  Regime )  terhadap GSO yang merupakan spesialisasi/kekhususan dari rezim hukum internasional yang telah ada atau telah  mengatur  sebelumnya.  Negara- negara  berkembang  dituntut  harus mampu  mengeksplor  apa  yang  akan menjadi isi subtansi dalam rezim hukum tersebut, dan hal ini menjadi hal menarik untuk diketahui tantangan dalam
mewujudkannya. Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis  pengaturan sui generis GSO  bagi  negara-negara  Ekuator dan dan urgensianya terhadap indonesia yang termasuk sebagai negara khatulistiwa  dalam  memperjuangkan untuk  adanya  pengaturan  internasional rezim hukum khusus atas GSO.

## Rumusan Masalah
1. Bagaimana pengaturan sui generis bagi  pemanfaatan  GSO  terhadap negara  ekuator  menurut  Hukum Internasional?
2. Bagaimana  kedudukan  Indonesia sebagai  negara  yang  berada  di jalur  khatulistiwa  dan  urgensinya dalam pemanfaatan Geostasionary Orbit ?

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan oleh peneliti dalam menyusun Penelitian ini  adalah  jenis  penelitian  normatif. Adapun  pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah,  antara  lain; Pendekatan perundang-undangan (Statue  Approach ),  pendekatan  kasus (case approach) dan pendekatan perbandingan  ( comparative  approach ) .
Analisis yang digunakan dalam
penelitian  ini  adalah  analisis  data deskriptif
dengan menggunakan pendekatan  kualitatif  terhadap  data primer dan data sekunder.

## PEMBAHASAN
Pengaturan Sui Generis bagi Pemanfaatan  GSO  Terhadap  Negara Ekuator Menurut Hukum Internasional A. Pemanfaatan

## GSO Menurut Hukum Internasional
Seperti  halnya  laut  lepas,  hukum ruang  angkasa  juga  tunduk  terhadap rezim internasional yang berdasar dalam pelaksanaan  dua  prinsip,  yaitu  prinsip kebebasan penggunaan dan prinsip tidak dapat dimiliki yaitu: 18
1. Non-Appropiation

## Principle
(prinsip tidak dapat dimiliki)
2. Freedom Exploitation Principle
(prinsip kebebasan penggunaan)
Geostasionary Orbit (GSO)
memiliki  suatu  keistimewaan,  pada  saat sebuah satelit ditempatkan di GSO maka satelit tersebut akan mengelilingi bumi dengan perputaran bumi itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan perputaran dari GSO itu sendiri yang mengelilingi bumi sesuai dengan perputaran bumi. 19 Dalam pengaturannya,  status  GSO  sendiri merupakan    sumber  daya    alam  yang
18 Nurul Sri Fatmawati, Analisis Implementasi  Pedoman  PBB  tentang  Mitigasi Sampah Antariksa (Analysis on Implementation of UN  Space  Debris  Mitigation  Guidelines) ,  Jurnal Analisis dan Informasi Kedirgantaraan Vol. 9 No.
2 Desember 2012, hal. 2
19 Bour Mauna, Op.Cit , hal 449
terbatas hal tersebut diatur dalam pasal 33 (2) ITU 1973 sebagai berikut
“Dalam menggunakan frekuensi radio di luar angkasa harus mengingat bahwa adanya keterbatasan frekuensi dalam Orbit      Satelit
Geostasioner sehingganya penggunaan frekuensi tersebut harus digunakan secara efisien dan ekonomis ”. Negara-negara khatulistiwa merasa  semakin  dirugikan  dengan dikembangkannya  prinsip First  Come First  Served oleh Space  Faring  States dimana  dalam  hal  itu  terdapat  Hak Berdaulat  di  dalam  GSO,  hal  tersebut membuat  suasana  kompetisi  yang mengakibatkan  timbulnya Technological Appropriation. Sehingga  Negara-negara khatulistiwa merasa bahwa perlu adanya pengaturan  Hukum  Internasional  agar tidak  merugikan  pihak  mereka  guna untuk  pemanfaatan  sumber  daya  dari GSO tersebut. 20
Indonesia  yang  dalam  hal  ini merupakan negara khatulistiwa menuntut kedaulatan untuk pemanfaatan  GSO  yang  berdasar  pada national  statement ,  tuntutan  tersebut juga disertai dengan kompromi yakni : 21
20 Sefriani, Hukum  Internasional:  Suatu pengantar ,  Rajawali  Pers,Yogyakarta,  2009,  hal
229
a) Adanya  pengakuan  atas  GSO sebagai  sumber  daya  alam terbatas serta mempunyai spesifikasi yang khusus
b) Adanya hak berdaulat ( Souvereign Right )  yang  dimiliki  oleh  negara- negara khatulistiwa terhadap GSO di atas wilayahnya
c) Hak berdaulata yang dimaksudkan  tujuannya  hanya untuk kepentingan rakyat negara- negara khatulistiwa
d) Pada  prinsipnya  memberikan kebebasan terhadap satelit-satelit yang digunakan untuk kemanusiaan dan perdamaian Pengaturan  pemanfaatan    dan penggunaan  GSO  sesuai  dengan  wujud bendanya dan sifat manfaat teknis dalam pemanfaatan dan penggunaannya “terwadahi” dalam  dua  rumpun  hukum internasional  yaitu  rumpun  hukum internasional dalam sistem United Nation Committe  on  The  Pacefull  Uses  of  Outer Space (UNCOPUOS) serta rumpun hukum internasional
dalam sistem / International Tellecomunication
Union /ITU.  Pengaturan  GSO  dalam  dua sistem  Organisasi  dalam  Koordinasi
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dimaksud  dapat  dilihat  secara  ringkas sebagai berikut:
21 Arifin,  Seru, Hukum  Perbatasan  Darat Antar Negara , Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 86

## Pengaturan  GSO  dilihat  dari Space Treaty 1967
Pengaturan  terhadap  GSO sebagai  wujud  bendanya  tidak diatur  secara  eksplisit  dalam Space  Treaty 1967.  Akibat  letak dari GSO yang wilayahnya berada di antariksa, sehingga aturan yang berlaku yaitu ketentuan- ketentuan  yang  ada  dalam Space Treaty 1967,  hal  ini  dapat
diindikasikan dari melihat ketentuan  artikel  1  sebagai berikut:
“Luar angkasa,  termasuk bulan  dan  benda  langit lainnya,  akan  bebas untuk  dieksplorasi  dan digunakan  oleh  semu Negara, tanpa diskriminasi dalam bentuk  apapun,  atas dasar  persamaan  dan sesuai  dengan  Hukum Internasional”. 22
Berdasarkan  hal  itu  maka setiap  negara  sesuai  dengan ketentuan  dalam treaty dapat memanfaatkannya  secara  adil tanpa  diskriminasi  antara  negara satu dengan negara lain.
Selanjutnya ketentuan dari Artikel 2 yang menyatakan:
“Luar angkasa termasuk bulan  dan  benda-benda khusus lainnya tidak tunduk pada  perampasan  nasional dengan  klaim  kedaulatan, atau dengan cara lain.”. 23 Aturan  ini  menegaskan bahwa  antariksa  adalah  wilayah bersama kepentingan umat manusia yang tidak boleh dimiliki dan dikuasai dengan cara apapun oleh  suatu  negara.  Pemanfaatan dan  penggunaan  antariksa  dapat dilakukan  oleh  setiap  negara dengan tujuan damai. Kentuan ini sebagiamana  dinyatakan  dalam arikel 4:
“Bulan dan  benda-benda langit lainnya dapat dimanfaatkan oleh semua Negara pihak dalam perjanjian ini secara ekslusif  dengan  tujuan damai “.
Ketentuan pengaturan dalam Space  Treaty 1967
terhadap  GSO  sebagai  upaya perluasan  makna  pengertian “benda langit lainnya and Part of Outer  space ” adalah  kehendak negara-negara  yang  mengacu dan  mendasarkan  bahwa  GSO adalah juga sebagai suatu benda langit  yang  berupa  jalur  Orbit adalah  wilayah  strategis  bagi penempatan wahana antariksa
dan  sebagai  sumber  daya  alam memliki  sifat  yang  terbatas,  dan oleh karenanya penggunaan dan pemanfaatannya perlu diakomodir  dalam  ketentuan internasional,  dalam  hal  ini Space Treaty 1967, dalam hal ini sifatnya  sangat  normatif.  karena sebagai  perluasan  penafsiran pada  pengertian  dan  makna yang  terkandung  dari  kata
“ celestial  bodies-and  Part  of Outer  space ” dan  belum  diakui sebagai  hukum  internasional positif dan mengikat. 24
Karena letak dan sifatnya yang hampa akan udara,
sehingga diberlakukannya rezim hukum  ruang  angkasa  terhadap GSO.  Hal  tersebut  membuat berlakunya  dua  prinsip  dalam penggunaan  GSO  yakni  Prinsip Commn Heritage of Mankind dan juga  Prinsip Res  Nullius .  Negara maju  dalam  hal  ini  lebih menguasai penggunaan atas GSO
hal tersebut dikarenakan kemampuan  teknologi  dari 24 Muhammad Megah, Kajian Aspek Hukum
Internasional Mengenai Kegiatan Wisata
Antariksa  [Study  Of  International  Legal  Aspects Regarding  Of  Space  Tourism  Activities] ,  Jurnal Analisis dan Informasi Kedirgantaraan Vol. 9 No. 2 Desember 2012, hal. 4
negara  maju  lebih  unggul daripada
negara-negara berkembang termasuk juga negara khatulistiwa yang
membuat adanya ketidak seimbangan antara negara peserta  dalam  penggunaan  dan pemanfaatan GSO.
1. GSO  dalam International
Telecommunication Union (ITU) Convention
Pengaturan  GSO  dilihat dari  aspek  sifat  manfaat  teknis sebagai  sumber  daya  alam terbatas , diatur dalam artikel 33 ayat  (2)  dalam  ITU Convention tahun 1973 yakni:
“ Dalam  penggunaan  pita frekuensi  untuk  sumber layanan radio, perlu diketahui  bahwa  frekuensi radio  dan  Orbit  Satelit Geostasioner merupakan sumber  daya  alam  yang terbatas,  sehingga  harus digunakan  secara  efisien dan ekonomis ”.
Hal ini justru
menimbulkan ketidakseimbangan antara negara  berkembang  dan  negara maju yang      dikarenakan
pemanfaatan GSO hanya
tergantung  kepada   kebutuhan negara,  sehingga  sangat  jelas hanya negara majulah yang bisa
memanfaatkan GSO karena mempunyai teknologi yang lebih unggul  berbeda  halnya  dengan negara berkembang.
Pada  Sidang International Telecommunication  Union (ITU) tahun  1977  di  Jenewa,  yang menghasilkan  Deklarasi  Bogota
1976 (sebagai wujud perjuangan negara-negara termasuk didalamnya  negara  khatulistiwa yang diperjuangkan dalam forum  UNCOPUOS  disuarakan dalam  sidang  ini.  Namun  dalam sidang ini negara-negara khatulistiwa gagal memperjuangkan memasukan agenda  pembahasannya  dalam sidang  ITU.  Hasil  dari  sidang tesebut menetapkan bahwa
UNCOPUOS  lah  yang  dianggap tepat untuk membahasnya. Selanjutnya  pada  pertemuan Naerobi (Kenya) 1982, 25 tuntutan negara-negara khatulistiwa dan hasil UNISPACE 1982  sebagai  hasil  pembahasan
dalam  UNCOPUOS  telah  dapat mempengaruhi rumusan 25 SILWANUS ULI

## SIMAMORA,
Tanggungjawab  Negara  Peluncur  Benda  Angkasa Terkait  Masalah  Sampah  Luar  Angkasa  (Space Debris)  Berdasarkan  Liability  Convention  1972 , JOM  Fakultas  Hukum  Volume  III  Nomor  2, Oktober 2016, hal. 4
pemutakhiran  ketentuan  ITU, indikasi pengaruh tersebut dalam  hal  ini  dapat  terlihat dalam  perubahan  ketentuan artikel  33  ayat  (2)  yang bunyinya menjadi sebagai berikut:
“ Semua  Negara  memiliki akses  yang  sama  untuk layanan  komunikasi  radio antariksa dalam penggunaan  GSO,  artikel tersebut sebelumnya berbunyi: dalam penggunaan  pita  frekuensi untuk sumber layanan radio, perlu diketahui bahwa frekuensi  radio  dan  Orbit Satelit Geostasioner merupakan  sumber  daya alam yang terbatas, sehingga  harus  digunakan secara efisien dan ekonomis ”.
Semua  negara  oleh  ITU, mendapatkan  kesempatan  akses secara  adil  atas  pemanfaatan frekuensi radio dan GSO. Perkembangan  selanjutnya  pada pertemuan  WARC  tahun  1985, agar  setiap  negara  mendapatkan kesempatan  yang  sama  untuk pemanfaatan  GSO  tanpa  harus melihat  tingkat  perkembangan kemampuan  ekonomi  ataupun ilmu  pengetahuan  maka  diajukan dan  dibahaslah  dalam  sidang  ini suatu  prinsip  penggunaan  GSO yaitu: Prinsip apriori planning .
Dalam perkembangan pembahasan dan penetapan rencana apriori  planning ini ternyata  memberikan  dampak yang  luas,  terlebih  pada  tuntutan yang sering diajukan oleh Negara khatulistiwa  yang  menegaskan bahwa  dengan  prinsip apriori planning ini  negara  khatulistiwa sebagai  negara  yang  secara geografis  dan  secara  alamiah punya  keistimewaan.  prinsip  ini dinilai  akan  dapat  merugikan kedudukan  dan  kepentingannya sebagai negara-negara yang
memiliki  keistimewaan  khusus terhadap  GSO  dibanding  dengan negara- negara lain diluar khatulistiwa. Pada perkembangan lanjutnnya  terdapat  beberapa ketentuan penting yang mengatur mengenai  persoalan  GSO  yang tertuang  di  dalam  Konstitusi  ITU 1994  dan  juga  pada Radio Regulation.
26 Dalam  Artikel  19  ayat  (11
butir a) dan Artikel 44 Konstitusi
ITU mengatakan bahwa: spektrum  frekuensi  radio  serta GSO  merupakan  sumber daya
alam  yang  terbatas  sehingga harus  digunakan  secara  efisien, rasional  dan  ekonomis,  agar negara  ataupun  kelompok  negara memiliki persamaan akses terhadap  sumber  daya  alam tersebut, namun harus mempertimbangkan  kebutuhan khusus  negara  berkembang  serta situasi  geografis  negara-negara tertentu.
Pengaturan tersebut
dimaksudkan agar dapat
mengakomodasikan  kepentingan negara-negara  yang  memiliki jangkauan  jauh  kedepan.  Tetapi pada kenyataannya dengan adanya  ketentuan  tersebut  malah justru  menimbulkan  masalah- masalah  yang  baru  berupa pengajuan  “ Papers Satellites” oleh beberapa Negara, Papers Satellites yang  dimaksud  ialah  pengajuan slot-slot  orbit  tertentu  atas satelit-satelit  yang  rencana  dan waktu peluncurannya belum jelas. Dengan  adanya Papers  Satellites yang diajukan oleh negara-negara justru  akan  dapat  mengurangi keoptimalan dalam pemanfaatan
26 Dewi  Enggriyeni, Analisis  Hukum
Perkembangan  Pengaturan  Geo  Stationary  Orbit ,
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL | BUKITTINGGI 7-8 SEPTEMBER 2017, hal. 104
GSO  dan  bisa  menutup  peluang negara-negara lain. 27
2. United  Nations  Conference on the Explore Space (UNISPACE)  tahun  1982  di
Wina
Deklarasi  tentang  GSO  yang berbunyi:
a) Increasing  members  of satellite  are  being  use  of various porpuses by different contries.
b) Desirable  that  member states, within the ITU:
I. Continue to evolve some criteria  for  the  most equitable  and  efficient usesage of GSO and the
RF spectrum;
II. To  develop  planning
methods/
arrangements that are based on the genuine  needs  both present and future; III. Such a planning
method  should  take into account the specific  needs  of  the developing  countries  as well  as  the  special
geographical  situation of particular countries.
Sesuai  dengan  apa  yang termaktub di dalam Space treaty yang  memberikan  pandangan bahwasanya  GSO  ialah  bagian dari  hukum  ruang  angkasa  yang pemanfaatan sumber daya alamnya  terbatas  dan  harus digunakan secara efisien, rasional,  adil  dan  ekonomis,
sekarang telah sampai pada titik jenuh yang berbahaya.
Pembahasan  GSO  dalam  forum UNCOPOUS  dari  tahun  1978 sampai dengan tahun 2015 yang pembahasannya khusus ditujukan  agar  membahas  GSO dari  sisi  politik  dan  hukum ruang  angkasa,  sampai  saat  ini masih terdapat perbedaan- perbedaan pandangan oleh negara-negara  berkembang  dan negara  maju.  Perbedaan  yang dimaksud ialah negara
berkembang  berkeinginan  agar diadakannya  satu  rezim  khusus yang mengatur persoalan mengenai  GSO,  namun  tidak demikian  halnya  oleh  negara maju. 28
27 Ibid 28 Anjar Supriadhie, Urgensi Keberadaan Hukum Antariksa Dalam Sistem Hukum Indonesia

## B. Rezim Hukum Khusus oleh Negara-Negara
Tuntutan  adanya  pengaturan khusus  terhadap  GSO  hingga  kini  masih terus diperjuangkan oleh negara khatulistiwa termasuk didalamnya negara  berkembang.  GSO  tidak  secara jelas  diatur  dalam Space  Treaty 1967 karena  ketentuannya  yang  bersifat umum  dan  belum  dapat  diterapkan terhadap  situasi  dan  sifat  unik  yang dimiliki  GSO  dan  aturan-aturan  dalam ITU  semata.  Permasalahannya  terletak pada  subtansi  isi Sui Generis Regim atas GSO, yakni: apakah GSO bebas digunakan atau  berada  dibawah  kedaulatan  negara khatulistiwa,  ataupun  diberlakukan  hak preferensi  terhadap  Negara  tertentu, atau bahkan aspek hukum lainnya.

## 1. Deklarasi Bogota 1976
Deklarasi Bogota ditandatangani  oleh  perwakilan dari  negara-negara  khatulistiwa yakni:  Brasil,  Ekuador,  Kongo, Kolombia,  Kenya,  Indonesia  serta Zaere pada Tahun 1976 di Bogota, dan  oleh  karenanya  dikenal dengan  Deklarasi  Bogota  Tahun 1976. Deklarasi ini pada dasarnya merupakan  tuntutan  dari  negara- negara  khatulistiwa  yang  berisi
Dan Tantangan Pengembangannya , Jurnal Hukum dan Pembangunan Januari - Maret 2001, hal. 5
penuntutan  kedaulatan  terhadap jalur  Orbit  GSO  yang  letaknya berada diatas Negara-negara khatulistiwa/tepat  berada  diatas wilayah  kedaulatan  mereka. 29
Pengertian  GSO  dalam  Deklarasi Bogota  1976  ini  adalah  sebagai berikut:
“Orbit Geosstasioner merupakan  sumber  daya alam  pada  bidang  ekuator dimana  periode  revolusi sidereal satelit sama dengan periode rotasi sidereal bumi dan pergerakan  satelit  searah dengan rotasi bumi. Ketika satelit mendeskripsikan orbit khusus ini, dikatakan sebagai Geosstasioner sehingga  satelit  tampak seperti  geosstasioner  di langit  jika  dilihat  dari bumi, dan ditetapkan sebagai  puncak  dari  titik tertentu  di  ekuator  yang garis  bujurnya  menurut definisi  satelit.  Orbit  ini terletak  pada  jarak  kira- kira  35.8877  km  di  atas ekuator bumi.”. Tuntutan negara-negara khatulistiwa ini bukanlah dimaksudkan  sebagai  tuntutan yang bersifat penguasaan terhadap territorial claim , melainkan tuntutan tersebut lebih berdasar  terhadap  adanya fakta
29 Juajir  Sumardi, Hukum  Ruang  Angkasa (Suatu  Pengantar) ,  Jakarta,  Pradnya  Paramita, 1996, hal 40
yang  dipandang  mereka  sebagai ketidakadilan
yang    telah berlangsung  dalam  penggunaan
GSO yang didasari prinsip kebebasan yang bermanfaat untuk semua Negara yakni prinsip
First  Come  First  Served .  Dampak dari penerapan prinsip ini berupa pemanfaatan GSO    yang didominasi  oleh  Negara-negara maju  sebab  mereka  mempunyai kemampuan  atas  itu  baik  dari aspek teknologi maupun finansial. 30
Poin-poin  penting  yang ditegaskan  sebagai  isi  dalam Deklarasi  ini  adalah  bahwa adanya  kepentingan  yang  nyata ( national  interest )  dari  negara
berada diatas wilayah
sovereignty /kedaulatan negara mereka. Selanjutnya, GSO is a part of outer space which has a limited natural resource (GSO  merupakan bagian  dari  antariksa  sebagai sumber  daya  alam  terbatas),  dan memiliki  interdependensi  yang tinggi  ( higly  Interdependence ) dalam  berbagai  aspek  dalam kepentingan pemanfaatannya.
Perkembangan perjuangan 30 Bandingkan,  Kaczorowska,  A,  Public International  Law.  fourth  edition.  Routledge. London and New York, 2010, hal 26
negara-negara khatulistiwa termasuk  didalamnya  Indonesia terhadap  GSO  yang  dimulai  dari deklarasi  Bogota  mendapatkan hal  yang  positif,  sehingga  pada sidang  sub  komite  hukum  tahun 1984 berhasil mengajukan Working  Paper  untuk  dibahas (Doc  No.A/AC.105/C.2/L.147) yang  berisikan  prinsip  yang diusulkan  untuk  dipatuhi  negara dalam pemanfaatan GSO.
Prinsip-prinsip yang merupakan  subtansi  ketentuan rezim  khusus  terhadap  GSO  ini yaitu sebagai berikut:
1. Exclusively  for  peaceful purposes and the benefit of mind kind;
2. Sui  generis  regime  and rights of equatorial countries;
3. Oppotune  and  appropriate utilization;
4. Preferential rights;
5. Prior authorization;
6. International  Co-operating and efficient;
7. Transfer of technology;
8. Removal  of  non-opertional or  unutilized  space  object  from the orbit.
2. Usulan negara-negara
Kelompok 77
Pada  konverensi  tersebut secara spesifik membahas masalah  terkait  penggunaan  GSO dalam  hal  ini  berkaitan  dengan kebutuhan serta adanya kemungkinan untuk
mengoptimumkan  penggunaanya, yang  berguna  untuk  menetapkan tindakan-tindakan  yang  akan dilakukan  agar  mencapai  tujuan yang dimaksud. Pada kesempatan tersebut negara-negara khatulistiwa kembali memberikan usulan  untuk  membentuk  suatu rezim  hukum  khusus  terhadap GSO  dengan  mengedepankan suatu kepentingan yang mendasar bagi  negara-negara  khatulistiwa yang  merasa  memiliki  situasi geografis  yang  spesial.  Dalam sidang  ini  negara-negara  yang tergabung  dalam  kelompok  77, sukses  dalam  memperjuangkan deklarasi  mengenai  GSO  yang menegaskan:
a. Increasing  members  of satellite  are  being  use  of various porpuses by different countries.
b. Desirable  that  member states, whitin the ITU:
(1) Continue  to  evolve some  criteria  for  the mosteqitable and efficient useage of GSO and the Radio frequency Spectrum. (2) To develop planning methods/
arrangements that are  based  on     the genuine  needs  both present and future.
(3) Such    a planning
method  should  take into account the spesific  needs  of  the developing  countries as wellas the spesicial geographical situation of particular countries
3. Aspek Subtansi hukum
( Legal Subtance )
Bentuk/wujud  hukum Sui Generis Regime terhadap penggunaan  GSO  belum  pernah ada  satupun  negara  yang mengusulkan, artinya dari sekian  lama  pembahasan  GSO yang  berlangsung  di  sidang- sidang UNCOPUOS belum pernah dibahas. Apabila ada usulan yang disampaikan  oleh  negara,  dapat dipastikan akan terjadi perdebatan  dan  waktu  yang lama pada pembahasannya.
Adapun usulan rumusan
perspektif  subtansi  isi  rezim hukum khusus yang
disampaikan negara-negara (negara  berkembang,  negara kelompok 77, negara
khatulistiwa)  dikaitkan  dengan kepentingan  dan  posisi  negara maju  akan  sulit  mendapatkan persetujuan, karena negara maju memiliki  pandangan  dan  sikap bahwa  masalah  penggunaan GSO,  yang  memiliki  kompetensi dan kewenangan secara
internasional adalah ITU. 31 Secara faktual, belum pernah  ada  usulan  tentang bentuk/wujud hukum yang dimaksudkan  sebagai  wadah dari  rezim  hukum  khusus penggunaan  GSO  dan  fakta
masih tegasnya perbedaan pandangan          oleh negara berkembang  dan  negara  maju terhadap posisi dan penggunaan GSO dan negara maju
berpandangan bahwa hanya ITU yang memliki kewenangan unutuk hal tersebut, dari pendekatan  subtansi  hukum,
fakta ini akan menjadi tantangan yang relatif sulit dan berat untuk
31 Hikmahanto Juwana, Hukum Internasional Sebagai Instrumen Politik: Beberapa Pengalaman  Indonesia  Sebagai  Studi  Kasus , ARENA  HUKUM  Volume  6,  Nomor  2,  Agustus 2012, hal 7
dapat  memperjuangkan  lebih jauh untuk adanya rezim hukum khusus  terhadap  penggunaan GSO  dan  terbentuk  atau  terlahir dalam koridor kewenangan UNCOPUOS.
Kedudukan  Indonesia  sebagai  negara khatulistiwa  dan  urgensinya  dalam pemanfaatan GSO
Seiring  perkembangan  Hukum Ruang  Angkasa  ( Space  Law )  saat  ini, yang berkaitan dengan banyaknya usaha yang  dilakukan  oleh  negara-negara  atau pihak-pihak  guna  untuk  pemanfaatan GSO  membuat  timbulnnya  kesadaran untuk  membuat  suatu  aturan  hukum yang tegas yang berlaku secara universal terhadap  objek-objek  ruang  angkasa yang akan diluncurkan. Hal tersebut juga berkaitan  dengan  persoalan  kedaulatan negara-negara yang ruang udara wilayahnya dilintasi objek ruang angkasa,  disaat  perjalanan  menuju  orbit ataupun  saat  akan  dikembalikan  ke bumi.
Pada  tahun  1967  di  Bogota (Colombia)  negara-negara  khatulistiwa seperti  Colombia,  Indonesia,  Zaire, Kongo, Brazil dan Equador mendeklarasikan  suatu  kesepakatan yang  berisi  tuntutan  terhadap  Orbit
Geostasioner  yang  letaknya  berada diatas  wilayahnya.  Tuntutan  tersebut berdasar  kepada  aspek  wilayah  ( claim territorial ), namun dikarenakan pengaturan  terhadap  pemanfaatan  GSO berdasar  pada  doktrin first  come  firs served maka  hal  tersebut  berakibat terhadap  adanya  ketidakadilan  dalam pemanfaatan  GSO  dimana  hanya  negara majulah yang mendominasi pemanfaatan GSO  dikarenakan  tekhnologinya  yang unggul dibanding dari negara berkembang.
Sebagai suatu Negara yang berada di  bawah  garis  khatulistiwa  terpanjang membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki  posisi  yang  panjangnya  sama dengan  segment  GSO  yang  terdapat  di atas  wilayah  Indonesia. 32 Melihat  letak geografis  yang  dimiliki  oleh  Indonesia serta juga melihat manfaat dari GSO yang merupakan  fenomena  alam  yang  bisa dijadikan  tempat  untuk  meletakkan satelit-satelit untuk kepentingan Indonesia kedepannya, maka pemanfaatan segment GSO yang terdapat di wilayah bangsa Indonesia harus selalu dapat terjamin guna untuk kelangsungan
32 Ferry Junigwan Murdiansyah. Kajian Hukum  Antariksa  Modern:  Kisah  Klasik  Untuk
Masa Depan 2 . Di http://ferryjunigwan.wordpress.com/2010/01/
14/kajian-hukum-antariksamodern-kisah-klasik- untuk-masa depan-2/diakses tanggal 10 Oktober 2020.
serta  keamanan  dalam  memanfaatkan segmen  GSO  itu  sendiri. 33 Indonesia sendiri  memiliki  kepentingan  nasional yang  mendasar  dan  perlu  untuk dipertahankan  serta  diperjuangkan  oleh Indonesia, kepentingan tersebut berupa: 34
1. Adanya perlindungan terhadap bangsa  Indonesia  terhadap  setiap ancaman, tantangan, hambatan serta adanya  gangguan  yang  datang  baik dari dalam ataupun dari luar;
2. Menciptakan dan memelihara stabilitas nasional, stabilitas regional serta  internasional  guna  untuk berhasilnya  pembangunan  nasional selanjutnya;
3. Menjaga  ketertiban  dunia  yang berdasar kepada kemerdekaan, perdamaian  abadi  dan  keadilan sosial.
Adapun  cara  untuk  mewujudkan
kepentingan-kepentingan
Indonesia tersebut ialah dengan melalui penggunaan  GSO  yang  memanfaatkan kemajuan teknologi serta ilmu pengetahuan
dana melakukan
pengoptimalan  terhadap  pemanfaatan GSO  agar  mendukung  pembangunan nasional, guna untuk terwujudnya tujuan
33 Ibid 34 Agus  Pramono. Dasar-Dasar  Hukum Udara  dan  Ruang  Angkasa. Bogor:  Ghalia Indonesia, 2000 hal 125
dan cita-cita bangsa Indonesia
sebagaimana yang termaktub dalam UUD
1945.
Keputusan Indonesia
untuk mempunyai  satelit  komunikasi  sendiri merupakan  hal  strategis  yang  dimana masyarakat  Indonesia  sendiri  bisa merasakan  manfaatnya,  serta  juga  bisa memberikan  pengalaman  tersendiri terkait kemampuan teknologi telekomunikasi  ruang  angkasa  oleh Negara  Indonesia  dan  juga  teknologi ruang  angkasa  pada  umumnya.  Selain memanfaatkan  penggunaan  GSO  melalui satelit-satelit  yang  telah  dioperasikan sendiri,  Indonesia  sendiri  juga  sering memanfaatkan  satelit  negara  lain ataupun  organisasi  internasional  guna untuk  melakukan  navigasi  lalu  lintas  di udara maupun di lautan, juga melakukan pemantuan lingkungan serta pengamatan cuaca. Melihat akan potensi GSO yang sangat bermanfaat hal tersebut tidak  menutup  kemungkinan  bahwa dimasa  yang  akan  datang  Negara Indonesia  juga  akan  memanfaatkan  GSO dalam  keperluan  lainnya  diluar  bidang yang telah dijelaskan diatas. Hal tersebut membuat  GSO  sendiri  merupakan kawasan  yang  sangat  vital  bagi  Negara Indonesia. 35
Berdasarkan pernyataan tersebut, terdapat beberapa kepentingan Indonesia  terhadap  GSO  saat  ini  dan  di masa yang akan mendatang ialah: 36
a. Adanya jaminan yang berkesinambungan untuk
penggunaan  GSO  yang  dilakukan oleh  Indonesia  dalam  keperluan penyiaran,  meterologi,  penyiaran, dan  pengembangan  bidang-bidang lainnya;
b. Adanya  jaminan  terhadap  satelit- satelit  Indonesia  agar  terhindar dari  segala  bentuk  gangguan  serta ancaman dari pihak-pihak lain yang bisa  membuat  kerugian  bagi Indonesia;
c. Adanya  jaminan  GSO  terhadap penggunaan yang bisa memberikan dampak  yang  negatif  terhadap lingkungan  dari  GSO  sendiri maupun  bumi,  lebih  khususnya  di wilayah Indonesia;
d. Terdapat  peluang  bagi  Indonesia untuk bisa menggunakan spektrum frekuensi dan slot orbit di GSO pada saat  Indonesia  membutuhkannya untuk kepentingan nasional;
e. Menghindari  segala  penggunaan GSO  dari  bentuk  kegiatan  yang tidak dimaksudkan untuk perdamaian dan kemanusiaan.

## PENUTUP
GSO  merupakan  tempat  strategis untuk  penempatan  satelit  komunikasi. Pemanfaatan  GSO  dan  pelaksanaannya yang berdasar pada Space Treaty 1967
35 Ibid
serta
Konvensi Telekomunikasi
Internasional;  subtansi  isi  rezim  khusus usulan  negara  berkembang,  negara khatulistiwa  maupun  negara  lainnya intinya  memiliki  tuntutan  yang  relatif sama  bahwa  pengaturan  penggunaan GSO menjadi wewenang UNCOPUOS dan penggunaan  GSO  dapat  diterapkan secara adil dan memperhatikan kepentingan  negara-negara  khususnya negara  yang  memiliki  karateristik alamiah  yang  unik  dengan  GSO,  untuk alokasi  penggunaan  spektrum  frekuensi dilakukan secara adil yang berdasar pada ketentuan dalam ITU.
Sebagai suatu Negara yang berada di  bawah  garis  khatulistiwa  terpanjang membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki  posisi  yang  panjangnya  sama dengan  segment  GSO  yang  terdapat  di atas  wilayah  Indonesia.  Melihat  letak geografis  yang  dimiliki  oleh  Indonesia serta juga melihat manfaat dari GSO yang merupakan  fenomena  alam  yang  bisa dijadikan  tempat  untuk  meletakkan satelit-satelit untuk
kepentingan
Indonesia kedepannya, maka
pemanfaatan segment GSO yang terdapat di wilayah bangsa Indonesia harus selalu dapat terjamin guna untuk kelangsungan serta  keamanan  dalam  memanfaatkan segmen GSO itu sendiri.

## REFERENSI
Buku
Arifin,  Seru, Hukum  Perbatasan  Darat Antar  Negara ,  Sinar Grafika,
Jakarta, 2014.
Agus  Pramono. Dasar-Dasar  Hukum Udara  dan  Ruang  Angkasa. Bogor: Ghalia Indonesia, 2000.
Boer Mauna, Hukum Internasional (Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global,
Bandung: Alumni, 2005.
E.M.  Scoop, Handbook  of  Geostationary
Orbits,  USA:  Microcosm Inc., Kluwer Academic Publishers, 1994.
H.L.  Van  Traa-Engelman, Commercial Utilization  of  Outer  Space ,  Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 1993.
Kaczorowska,  A,  Public  International
Law.  fourth  edition.  Routledge. London and New York, 2010.
Sefriani, Hukum  Internasional:  Suatu pengantar , Rajawali Pers, Yogyakarta, 2009.

## Jurnal
Anjar  Supriadhie, Urgensi  Keberadaan Hukum  Antariksa  Dalam  Sistem Hukum  Indonesia  Dan  Tantangan Pengembangannya ,  Jurnal  Hukum
dan  Pembangunan  Januari  -  Maret 2001.
Dewi Enggriyeni, Analisis Hukum Perkembangan  Pengaturan  Geo Stationary Orbit , PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL | BUKITTINGGI  7-8  SEPTEMBER 2017. Hikmahanto Juwana, Hukum Internasional  Sebagai  Instrumen Politik: Beberapa Pengalaman Indonesia  Sebagai  Studi  Kasus , ARENA  HUKUM  Volume  6,  Nomor 2, Agustus 2012.
Juajir  Sumardi, Hukum  Ruang  Angkasa (Suatu Pengantar) , Jakarta, Pradnya Paramita, 1996.
Lotta Viikari, The Environmental Element in  Space  Law,  Assessing  the  Present and  Charting  the  Future, Leiden:
Martinus Nijhoff Publishers, 2007. Marina  Lits,  DKK, International  Space
Law , BRICS LAW JOURNAL Volume IV (2017) Issue 2. Michael J. Finch, Limited Space: Allocating
the Geostationary Orbit , Northwestern Journal of
International  Law  and  Business:
Vol.7, Issue 4, 1986.
Muhammad  Megah, Kajian Aspek Hukum Internasional  Mengenai  Kegiatan
Wisata Antariksa [Study Of International  Legal  Aspects
Regarding Of  Space  Tourism Activities] ,  Jurnal  Analisis  dan Informasi Kedirgantaraan Vol. 9 No. 2 Desember 2012.
Silwanus  Uli  Simamora, Tanggungjawab Negara  Peluncur  Benda  Angkasa
Terkait  Masalah  Sampah  Luar Angkasa (Space Debris)
Berdasarkan  Liability  Convention 1972 , JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016.
Sri  Fatmawati, Analisis  Implementasi Pedoman  PBB  tentang  Mitigasi Sampah  Antariksa  (Analysis  on Implementation  of  UN  Space  Debris
Mitigation Guidelines) , Jurnal Analisis dan Informasi
Kedirgantaraan Vol. 9 No. 2 Desember 2012.

## Internet
Oxford Research Encyclopedias, 2019,
Lihat,
https://oxfordre.com/planetarysci ence/view/10.1093/acrefore/9780 190647926.001.0001/acrefore- 9780190647926-e-75, diakses pada 6 September 2020.
Digital  Archive  International  History Declassified,  Pravda  Newspaper Article, 'Announcement of  the First Satellite',  October  05,  1957,  Lihat, https://digitalarchive.wilsoncenter. org/document/165454.pdf?v=1b9
7d7e06318bd134c57860e8ba96a5 d, diakses pada 6 september 2020.
Lihat, https://onu- vienne.delegfrance.org/The-
Committee-in-the-Peaceful-Uses- of-Outer-Space-COPUOS, diakses  7 September 2020.
United  Nations  Office  For  Outer  Space Affairs, Treaty on Principles
Governing  the  Activities  of  States  in the  Exploration  and  Use  of  Outer
Space, including the Moon and Other
Celestial
Bodies ,
Lihat,https://www.unoosa.org/oos a/en/ourwork/spacelaw/treaties/i ntroouterspacetreaty.hml,  diakses pada 8 September 2020
Michael P. Scharf, Outer Space Law, Lihat,
https://www.cambridge.org/core/b ooks/customary-international-law- in-times-of-fundamental- change/outer-space- law/F365CE6892176D25FF589AC4 619FD206, diakses 6 September
2020.
List  of  Satellites  in  Geostationary  Orbit. http://www.satsig.net/sslist.htm,
diakses pada tanggal 10 September
2020.
Ferry  Junigwan  Murdiansyah. Kajian Hukum  Antariksa  Modern:  Kisah Klasik  Untuk  Masa  Depan  2 .  Di http://ferryjunigwan.wordpress.co
m/2010/01/14/kajian-hukum- antariksamodern-kisah-klasik- untuk-masa depan-2/diakses tanggal 10 Oktober 2020.