Abstrak —  Program  Redistribusi  Tanah  Obyek Landreform merupakan  program  dari  Badan  Pertanahan  Nasional  yang bertujuan  untuk  memberikan  sertifikat  bidang  tanah  kepada petani penggarap sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961  Tentang  Pelaksanaan  Pembagian  Tanah  dan  Pemberian Ganti Rugi. Program ini memiliki beberapa kendala, diantaranya, yaitu  kekurangan  sumber  daya  alat  dan  manusia,  serta  target bidang  tanah  yang  banyak  dalam  waktu  yang  singkat.  Studi  ini menganalisis  penggunaan  GPS  navigasi  dan  foto  udara  format kecil  pada  pengukuran  bidang  tanah  untuk  program  tersebut yang  dilakukan  di  Desa  Entikong  oleh  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Sanggau  pada  bulan  Juli  tahun  2018.  Analisis dilakukan  dengan  menggunakan  analisis  ketelitian  geometrik horizontal untuk foto udara format kecil serta  analisis ketelitian planimetrik luas dan posisi untuk hasil pengukuran bidang tanah dan  hasil  deliniasi-suplesi.  Berdasarkan  analisis  tersebut,  hasil peta  ortofoto  dapat  digunakan  sebagai  peta  kerja  pada  skala minimal  1:1000  untuk  kelas  2.  Sedangkan  hasil  analisis planimetrik  menunjukkan  hasil  yang  tidak  baik  yaitu  jumlah bidang  tanah  yang  masuk  kategori  dapat  diterima  (kelas  1-2) 39,31% untuk hasil dari pengukuran menggunakan GPS navigasi. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara teknis  hasil pengukuran bidang tanah tersebut tidak sesuai dengan toleransi analisis planimetrik pada Peraturan Menteri Negara ATR/Kepala BPN  Nomor  3  Tahun  1997  Tentang  Pedoman  Teknis  Ketelitian Peta  Dasar  Pendaftaran,  walaupun  menurut  Petunjuk  Teknis PTSL Tahun 2018 diperbolehkan.
Kata  Kunci —  Redistribusi  Tanah  Obyek  Landreform,  GPS Navigasi,  Foto  Udara  Format  Kecil,  Analisis  Ketelitian Geometrik, Analisis Ketelitian Planimetrik.

## I. PENDAHULUAN
EDISTRIBUSI  tanah  merupakan  pembagian  tanah  yang dikuasai  oleh  negara  dan  telah  ditegaskan  menjadi  objek landreform yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat ketentuan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun  1961[1].  Dengan  tujuan  untuk  memperbaiki  keadaan sosial  ekonomi  rakyat  dengan  cara  mengadakan  pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah pertanian dan perkebunan. Kegiatan Redistribusi Tanah  Objek Landreform merupakan  salah  satu  program
strategis  pemerintah  di  bidang  pertanahan.  Pemerintah membuat  kebijakan  ini  dengan  landasan  bahwa  tanah digunakan  sebesar-sebesarnya  untuk  kemakmuran  rakyat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33  ayat  3  yang  diamanahkan  melalui  Undang-Undang  Pokok Agraria  Tahun  1960.  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  kebutuhan pengukuran  dan  pemetaan  bidang  tanah  di  Indonesia  masih sangat tinggi dimana masih banyak bidang-bidang tanah yang belum terpetakan. Pada tahun 2018 pemerintah menargetkan 7 juta bidang tanah, dan tahun 2019  menargetkan 9  juta bidang tanah  yang  tertera  di  Peraturan  Menteri  Negara  ATR/Kepala BPN  Nomor  22  Tahun  2015  [2].  Untuk  redistribusi  tanah, realisasi  terlaksana  sebanyak  262.189  bidang  tanah  sampai dengan tahun 2017, dimana targetnya di tahun 2018, akan ada 350.000  bidang  tanah  yang  diredistribusi.  Kemudian  di  tahun 2019  target  redistribusi  akan  menjadi  1,5  juta  bidang  tanah, yang sumbernya sebagian besar berasal dari hasil inventarisasi dan verifikasi pengusahaan tanah dalam kawasan hutan. Untuk itu dibutuhkan metode pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang  efektif  dan  efisien  untuk  menunjang  terlaksana  nya pemetaan bidang tanah tersebut.
Banyaknya target bidang tanah yang harus dipetakan dengan batas  waktu  yang  pendek  memaksa  kantor  pertanahan  untuk melakukan  kegiatan  pengukuran  dengan  cepat.  Hal  tersebut membuat  banyak  kantor  pertanahan  melakukan  kegiatan pengukuran tanpa memperhatikan petunjuk teknis pengukuran bidang  tanah  maupun  spesifikasi  teknis  yang  harus  dilakukan dalam proses pengukuran. Padahal petunjuk teknis pengukuran bidang  tanah  telah  diatur  di  Peraturan  Menteri  Negara ATR/Kepala  BPN  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Pedoman Teknis  Ketelitian  Peta  Dasar  Pendaftaran  [3],  buku  Petunjuk Teknis  Pengukuran  dan  Pemetaan  Bidang  Tanah  Sistematik Lengkap  Nomor:  01/Juknis-300/I/2018  [4],  serta  peraturan perundangan  BPN  lainnya.  Permasalahan  ini  dirasakan  pula oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sanggau,  dimana  terdapat banyak  target  bidang  tanah  yang  harus  diukur  dalam  waktu yang  singkat,  baik  itu  untuk  pengukuran  program  PTSL maupun Redistribusi Tanah Objek Landreform . Untuk program Redistribusi  Tanah,  pada  bulan  Juli  2018,  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Sanggau  memiliki  target  pengukuran  di  3  desa

## Analisis Penggunaan GPS Navigasi dan Foto Udara Format Kecil pada Pengukuran Bidang Tanah Program Redistribusi Tanah Objek Landreform (Studi Kasus: Desa Entikong, Kabupaten Sanggau)
Muhammad Kiki Zaenuri dan Yanto Budisusanto Departemen Teknik Geomatika, Fakultas Teknik Sipil, Lingkungan dan Kebumian,
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
e-mail : yanto_b@geodesy.its.ac.id
R
dengan total keseluruhan target mencapai 1.000 bidang tanah. Dengan  kondisi  lahan  yang  luas,  keterbatasan  petugas  ukur, serta  keterbatasan  alat  yang  tersedia,  memaksa  Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau melakukan pengukuran bidang tanah dengan menggunakan alat GPS navigasi. Selanjutnya dari hasil  tersebut  dikoreksikan  dengan  menggunakan  data  citra satelit atau foto udara.
GPS  navigasi yang  digunakan  yaitu  tipe  Garmin  GPSMap 64s dengan akurasi sekitar 3-5 meter [5]. Pada petunjuk teknis pengukuran  bidang  tanah  dari  BPN  tidak  terdapat  metode pengukuran  dengan  menggunakan  GPS  navigasi  ,  sehingga secara kasar metode ini tidak dapat digunakan. Namun melihat permasalahan  yang  dialami  oleh  banyak  kantor  pertanahan, sehingga  metode  ini  tetap  digunakan.  Seperti  yang  telah disebutkan  diatas,  untuk  menyeimbangkan  hasil  pengukuran GPS  navigasi , maka  dilakukan  proses  koreksi  (deliniasi  dan suplesi)  dengan  salah  satunya  menggunakan  foto  udara. Akuisisi data foto udara kebanyakan menggunakan drone yang biasa  disebut  pesawat  tanpa  awak  ( Unmanned  Aerial  Vehicle (UAV))  yang  menghasilkan  foto  udara  format  kecil. Drone dapat digunakan untuk percepatan pemetaan tanah karena hasil pemotretan drone mempunyai  resolusi  spasial  yang  tinggi sehingga  sesuai  dengan  aturan  pemetaan  bidang  tanah  dan harganya  murah [6]. Badan Pertanahan Nasional  sendiri telah menerbitkan  buku  petunjuk  teknis  mengenai  penggunaan pesawat nirawak/ drone untuk pembuatan peta kerja pada tahun 2017  [4].  Dalam  buku  tersebut  mencakup  metode,  prosedur pengukuran, serta ketelitian yang digunakan dalam pengukuran dengan menggunakan foto udara.
Maka  dari  itu  diperlukan  analisis  kualitas  data  dengan menggunakan  analisis  ketelitian  planimetrik  sesuai  Peraturan Menteri  Negara  ATR/Kepala  BPN  Nomor  3  Tahun  1997 tentang  Pedoman  Teknis  Ketelitian  Peta  Dasar  Pendaftaran untuk  mendapatkan  analisis terkait penggunaan GPS navigasi dan  foto  udara  format  kecil  pada  pengukuran  bidang  tanah untuk program Redistribusi Tanah Objek Landreform . Analisis dilakukan  dengan  mengambil sample salah  satu  daerah pengukuran  redistribusi  tanah  di  Desa  Entikong,  Kecamatan Entikong,  Kabupaten  Sanggau  yang  merupakan  program redistribusi tanah dari  Kantor Pertanahan  Kabupaten Sanggau pada bulan Juli 2018.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

## A. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dilakukan di wilayah program Redistribusi Tanah  Objek Landreform Kantor  Pertanahan  Kabupaten Sanggau  di  Desa  Entikong,  Kecamatan  Entikong,  Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Indonesia (lihat Gambar 1). Lokasi penelitian  memiliki  batasan  area  terluar  yang  didapat  dari Pemerintah  Kabupaten  Sanggau  yang  selanjutnya  dikoreksi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau. Area pengukuran mencakup area seluas 449,819 Ha dimana area utara berbatasan langsung  dengan  negara  Malaysia,  mayoritas  area  merupakan perkebunan sawit dan karet. memiliki medan berupa perbukitan dengan  rentang  elevasi  dari  90-270  m.  Dimana  perkebunan karet  berada  pada  elevasi  yang  lebih  bervariasi  daripada perkebunan kelapa sawit (Lihat Gambar 2).
Gambar 1. Lokasi Penelitian.
Gambar 2. Gambaran Lokasi Penelitian.

## B. Data dan Peralatan
1) Data
Data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
a. Data  hasil  pengukuran  GCP  dan  ICP  menggunakan  GPS geodetik  di  Desa  Entikong,  Kecamatan  Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat
b. Data  hasil  pengukuran  menggunakan  foto  udara  format kecil  di  Desa  Entikong,  Kecamatan  Entikong,  Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat
c. Data  hasil  pengukuran  bidang  tanah  menggunakan  GPS navigasi di  Desa  Entikong,  Kecamatan  Entikong,
Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat
d. Data  hasil  deliniasi  dan  suplesi  bidang  tanah  di  Desa Entikong,  Kecamatan  Entikong,  Kabupaten  Sanggau, Kalimantan Barat
2) Peralatan
Peralatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
a. Perangkat keras ( hardware )
- GPS navigasi (Garmin GPSMap 64s)
- UAV jenis quadcopter (DJI Phantom 4)
- GPS geodetik (Trimble R8s)
b. Perangkat lunak ( software)
- Software pengolah GPS (Topcon Tools 8.2.3)
- Software pengolah  foto  udara  (Agisoft  PhotoScan 1.4.3)
- Software pengolah SIG (ArcGIS 10.6.1)

## C. Metodologi Penelitian
Berikut  merupakan  tahapan-tahapan  pengolahan  data  pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:
a. Titik  GCP  dan  ICP  diukur  dengan  menggunakan  GPS Geodetik  dengan  metode  radial  statik  singkat  dimana terdapat satu titik GCP yang dijadikan sebagai base , dimana base tersebut  diikat  pada  CORS  yang  berada  di  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Sanggau.  Titik  GCP  selain base diukur selama 15 menit, sementara titik ICP diukur selama 10 menit. Selanjutnya koordinat titik GCP dan ICP diproses secara post-processing .
b. Sebelum  dilakukan  akuisisi  foto  udara,  dilakukan perencanaan  jalur  terbang  yang  mencakup  seluruh  area redistribusi tanah. Total terdapat 8 jalur terbang dengan luas rata-rata sekitar 60-70 Ha.
c. Pada proses georeferensi dilakukan dengan titik GCP hasil pengukuran. Selanjutnya dilakukan proses orthopotho. Dari hasil tersebut dilakukan ekspor menjadi peta orthophoto . d. Untuk meng   ketelitian geometrik secara horizontal sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan Pesawat
Nirawak/ Drone dari  BPN tahun 2017 [7], maka dilakukan peng  an  nilai  CE90  dari  titik  ICP  untuk  mendapatkan spesifikasi kelas peta orthophoto . e. Pengukuran  bidang  tanah  menggunakan  GPS  navigasi . Selanjutnya  dilakukan  deliniasi  dan  suplesi  dengan menggunakan  peta orthophoto untuk  mendapatkan  data ukuran bidang tanah yang baru.
f. Dari data mentah GPS navigasi  dan data hasil deliniasi dan suplesi dilakukan analisis ketelitian planimetrik luas sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Negara  ATR/Kepala  BPN Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Pedoman  Teknis  Ketelitian
Peta Dasar Pendaftaran [3].
g. Analisis  planimetrik posisi didapat dari pergeseran  bidang tanah yang diklasifikasikan sesuai dengan akurasi dari GPS navigasi [5] dan dibagi kedalam 4 kelas (lihat Tabel 4).
h. Dari  hasil  analisis  planimetrik  luas  dan  posisi,  kemudian dilakukan analisis gabungan dari kedua analisis planimetrik sebelumnya  untuk  mendapatkan  nilai  ketelitian  bidang tanah,  dimana  dikatakan  memiliki  ketelitian  yang  baik apabila  sesuai  toleransi  uji  planimetrik  luas  dan  memiliki akurasi  yang  tinggi.  Hasil  dari  analisis  planimetrik gabungan diuraikan kedalam 3 kelas (lihat Tabel 5).

## III. HASIL DAN ANALISA

## A. Hasil dan Analisa Foto Udara Format Kecil
Proses  pengolahan  foto  udara  berjalan  cukup  cepat  yaitu memakan  waktu  sekitar  3-4  jam  karena  pada  dasarnya melewatkan beberapa tahapan yang tidak diperlukan. Dari 1001 foto  yang  ditambahkan  sebanyak  1001  foto  berhasil  ter- align dengan total titik terdeteksi yaitu 898981 titik. Dari 3D model triangulasi  terbentuk  59648  potongan  serta  dari  proses orthomosaic  berhasil  terbentuk  dalam  ukuran  44959x34478 piksel dengan nilai GSD sebesar 9,84 cm/pix.
Dari segi visual, hasil ortofoto terlihat baik namun terdapat
perbedaan  kontras  warna  pada  bagian  tengah  dikarenakan akuisisi  foto  pada  daerah  tersebut  dilakukan  pada  sore  hari. Hasil ortofoto dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Hasil Ortofoto.

## B. Hasil dan Analisa GCP dan ICP
Total  terdapat  9  titik  GCP  dan  12  titik  ICP  yang  tersebar merata  di  area  pengukuran.  Sebaran  titik  GCP  dan  ICP  dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4. Sebaran Titik GCP dan ICP.
Tabel 1.

## Hasil Pengolahan GCP
Titik X (m) Y (m) Error (m) Error (piksel) Base 295444,715 1607707,114 0,042 0,569 GCP 1 295291,922 1607864,029 0,001 0,138 GCP 2 294707,946 1608685,989 0,042 0,111 GCP 3 294463,709 1608010,005 0,001 0,115 GCP 4 295233,020 1608824,984 0,006 0,094 GCP 5 295008,351 1607445,178 0,0001 0,052 GCP 6 293999,759 1607044,681 0,0001 0,091 GCP 7 292771,357 1607247,544 0,028 0,227 GCP 8 294096,796 1609283,669 0,0002 0,408
Tabel 2. Hasil Pengolahan ICP Titik X Foto (m) Y Foto (m) Kesalahan (m) ICP 1 294755,675 1607885,186 0,107 ICP 2 294839,549 1607691,733 0,150 ICP 3 295180,367 1607557,473 0,135 ICP 4 294958,911 1607291,248 0,297 ICP 5 294745,553 1607184,462 0,324 ICP 6 294516,291 1607555,429 0,142 ICP 7 293879,720 1607096,577 0,155 ICP 8 294576,634 1608123,580 0,194 ICP 9 294744,911 1608895,252 0,171 ICP 10 294518,457 1609143,069 0,259 ICP 11 295091,877 1608919,169 0,064 ICP 12 295602,109 1607899,556 0,163
Dari  hasil  pengolahan  koordinat  titik  GCP  pada  Tabel  1 didapat nilai kesalahan linear terbesar terdapat pada titik GCP 2  dengan  nilai  0,042  m  sementara  nilai  terkecil  terdapat  pada titik GCP 5 dan 6 dengan nilai 0,0001  m. Secara keseluruhan nilai kesalahan dari proses GCP yaitu 0,022 m dan 0,250 piksel. Dari hasil pengolahan data ICP pada Tabel 2, didapatkan nilai RMSEr  sebesar  0,195  m  dan  nilai  CE90  sebesar  0,295  m. Sesuai dengan ketelitian geometris yang terdapat pada Petunjuk Teknis BPN Tentang Pesawat Nirawak/UAV Tahun 2017, peta ortofoto ini dapat digunakan minimal pada skala 1:1000 untuk kelas 2 [7].

## C. Hasil dan Analisa Bidang Tanah
1) GPS Navigasi
Pengukuran  bidang  tanah  dilakukan  secara  partisipatif bersama  para  pemilik  tanah  dengan  menggunakan  alat  GPS navigasi . Sebelumnya  dilakukan  pengecekan  lokasi  sesuai dengan  foto  udara  sehingga  dapat  merencanakan  pengukuran yang akan dilakukan. Pengukuran dilakukan mulai dari tanggal 13-25 Juli 2018 (13 hari) dengan total bidang tanah sebanyak 173  bidang.  Dari  hasil  pengukuran  kemudian  diolah  untuk mendapatkan  batas-batas  bidang  tanah  dari  titik-titik  hasil pengukuran seperti terlihat pada Gambar 5.
Dari  hasil  perhitungan  luas  didapat  rata-rata  luas  bidang tanah  untuk  pengukuran  dengan  menggunakan  GPS  Navigasi yaitu sebesar 15885,007 m². Bidang tanah yang memiliki luas paling  besar  yaitu  bidang  tanah  nomor  137  dengan  luas 64336,468 m² dan bidang tanah yang memiliki luas paling kecil yaitu bidang tanah nomor 46 dengan luas 1168,022 m². 2) Deliniasi dan Suplesi
Dari hasi pengukuran dan pengolahan bidang tanah pada sub bab  sebelumnya,  kemudian  dilakukan  deliniasi  dan  suplesi dengan  menggunakan  foto  udara  sebagai  dasar  pemrosesan deliniasi  dan  suplesi.  Proses  ini  dilakukan  secara  partisipatif dengan para pemilik tanah untuk mengurangi ketidaksesuaian dengan  kondisi  lapangan.  Hasil  deliniasi  dan  suplesi  dapat dilihat pada Gambar 6.
Dari  hasil  perhitungan  luas  didapat  rata-rata  luas  bidang tanah  dari  hasil  deliniasi  dan  suplesi  yaitu  sebesar  15912,298 m². Hasil ini lebih besar dibandingkan dengan hasil luas pada sub bab sebelumnya dengan selisih sebesar 27,291 m². Bidang tanah yang memiliki luas paling besar yaitu bidang tanah nomor
137 dengan luas 64321,191 m² dan bidang tanah yang memiliki luas  paling  kecil  yaitu  bidang  tanah  nomor  46  dengan  luas 1168,008 m².
Gambar 5. Hasil Pengukuran Bidang Tanah.
Gambar 6. Hasil Deliniasi dan Suplesi Bidang Tanah.
D. Analisis Planimetrik

## 1) Analisis Planimetrik Luas
Analisis  ini  menggunakan  standar  pengujian  ketelitian planimetrik  yang  berpedoman pada Peraturan Menteri Negara ATR/Kepala  BPN  Nomor  3  Tahun  1997  Tentang  Pedoman Teknis  Ketelitian  Peta  Dasar  Pendaftaran,  dengan  persamaan toleransi sebagai berikut [3]:
Toleransi Kesalahan Luas = ± 0.5 √L                  (1) Analisis  planimetrik  luas  dilakukan  dengan  acuan  bidang tanah  dari  hasil  deliniasi  dan  suplesi.  Bidang  tanah  dianggap sesuai  atau  masuk  toleransi  bila  nilai  selisih  antara  luas  hasil pengukuran bidang tanah dengan  menggunakan GPS navigasi lebih  kecil  daripada  nilai  toleransi.  Dari  hasil  perhitungan planimetrik luas didapatkan sebanyak 98 bidang masuk dalam toleransi dan 75 bidang tidak masuk toleransi.
Pada  Gambar  7  terlihat  bidang  tanah  yang  tidak  masuk toleransi  mengelompok  dibagian  tengah  dan  beberapa  bidang tanah  dibagian  timur.  Pada  daerah  tersebut  didominasi  oleh perbukitan dengan perkebunan karet. Sedangkan untuk bidang tanah yang masuk toleransi mengelompok dibagian barat yang didominasi  oleh  perkebunan  kelapa  sawit  serta  beberapa dibagian timur dan tengah bagian selatan (lihat Gambar 2). Dari hasil  tersebut  terlihat  bahwa  perubahan  luas  disebabkan  oleh
faktor lokasi bidang tanah berada yang dipengaruhi oleh variasi topografi.
2) Analisis Planimetrik Posisi
Analisis planimetrik posisi ini didapat dari pergeseran bidang tanah hasil deliniasi-suplesi dari hasil pengukuran dengan GPS navigasi . Titik  yang  dijadikan  acuan  dalam  perhitungan pergeseran adalah titik tengah bidang tanah ( centroid). Peng an menggunakan  klasifikasi  yang  didasarkan  dari  nilai  rentang akurasi GPS navigasi yang berkisar dari 3-5 m [5]. Klasifikasi ini selanjutnya dibagi kedalam 3 kelas yang tersaji pada Tabel 3.
Pada  Gambar  8  terlihat,  bidang  tanah  kelas  1  terdapat dibagian tengah, sedangkan bidang tanah kelas 2 dan 3 tersebar merata,  dimana  kelas  2  cenderung  banyak  dibagian  barat  dan kelas  3  banyak  terdapat  dibagian  timur.  Hal  tersebut  bertolak belakang  dengan  hasil  sub  bab  sebelumnya  dimana  bagian tengah mayoritas bidang tanah yang tidak masuk toleransi. Hal tersebut terjadi karena bidang tanah tersebut secara persebaran titik  memiliki  arah  yang  tidak  merata  namun  secara  utuh bergeser.  Dari  hasil  tersebut  didapat  jumlah  bidang  tanah  per kelas hasil klasifikasi yang tersaji pada Tabel 4.

## Gambar 7. Hasil Analisis Planimetrik Luas.
Pada  Gambar  7  terlihat  bidang  tanah  yang  tidak  masuk toleransi  mengelompok  dibagian  tengah  dan  beberapa  bidang tanah  dibagian  timur.  Pada  daerah  tersebut  didominasi  oleh perbukitan dengan perkebunan karet. Sedangkan untuk bidang tanah yang masuk toleransi mengelompok dibagian barat yang didominasi  oleh  perkebunan  kelapa  sawit  serta  beberapa dibagian timur dan tengah bagian selatan (lihat Gambar 2). Dari hasil  tersebut  terlihat  bahwa  perubahan  luas  disebabkan  oleh faktor lokasi bidang tanah berada yang dipengaruhi oleh variasi topografi.
3) Analisis Planimetrik Posisi
Analisis  planimetrik  posisi  ini  didapat  dari  pergeseran bidang  tanah  hasil  deliniasi-suplesi  dari  hasil  pengukuran dengan  GPS  navigasi . Titik  yang  dijadikan  acuan  dalam perhitungan  pergeseran  adalah  titik  tengah  bidang  tanah ( centroid). Peng  an  menggunakan klasifikasi  yang didasarkan dari nilai rentang akurasi GPS navigasi yang berkisar dari 3-5 m [5]. Klasifikasi ini selanjutnya dibagi kedalam 3 kelas yang tersaji pada Tabel 3.
Pada  Gambar  8  terlihat,  bidang  tanah  kelas  1  terdapat dibagian tengah, sedangkan bidang tanah kelas 2 dan 3 tersebar merata,  dimana  kelas  2  cenderung  banyak  dibagian  barat  dan
kelas  3  banyak  terdapat  dibagian  timur.  Hal  tersebut  bertolak belakang  dengan  hasil  sub  bab  sebelumnya  dimana  bagian tengah mayoritas bidang tanah yang tidak masuk toleransi. Hal tersebut terjadi karena bidang tanah tersebut secara persebaran titik  memiliki  arah  yang  tidak  merata  namun  secara  utuh bergeser.  Dari  hasil  tersebut  didapat  jumlah  bidang  tanah  per kelas hasil klasifikasi yang tersaji pada Tabel 4.
Pada Tabel 4 terlihat bahwa mayoritas bidang tanah bergeser sejauh 3-5 meter dengan jumlah 96 bidang dan minoritas bidang tanah bergeser sejauh <3 meter dengan jumlah 26 bidang.
Tabel 3. Kelas Klasifikasi Analisis Planimetrik Posisi Kelas Nilai Pergeseran (m) 1 2 <3
2 1 3-5 3 0
>5 Tabel 4.
Jumlah Bidang Tanah per Kelas dari Analisis Planimetrik Posisi
Kelas Jumlah 1 26 2 96 3 51
Gambar 8. Hasil Analisis Planimetrik Posisi Bidang Tanah.

## 4) Analisis Planimetrik Gabungan
Analisis  planimetrik  gabungan  dilakukan  dengan  membuat scoring dari hasil  analisis planimetrik  luas dan hasil     analisis planimetrik  posisi  pada  sub  bab  sebelumnya. Scoring disesuaikan dengan nilai kelas masing-masing yang tersaji pada Tabel 5.
Tabel 5. Pembagian Kelas Analisis Planimetrik Gabungan Kelas Nilai Keterangan 1 2 Sangat Baik 2 1 Baik 3 0 Buruk
Perhitungan  kelas/nilai  dari  analisis  planimetrik  gabungan bidang  tanah  didapat  dengan  mengalikan  nilai  kelas  dari analisis  planimetrik  luas  dengan  nilai  kelas  dari  analisis planimetrik  posisi.  Dari  perhitungan  tersebut  secara  otomatis bidang tanah yang memiliki hasil analisis planimetrik luas yang tidak masuk toleransi akan masuk dalam kelas 3 (buruk) yang artinya tidak dapat digunakan untuk peta bidang tanah. Kelas 1- 2 dapat digunakan sebagai peta bidang tanah karena memiliki hasil  analisis  planimetrik  luas  yang  masuk  toleransi  dan memiliki pergeseran bidang tanah yang sesuai dengan akurasi
dari  GPS  navigasi . Kelas  1  memiliki  ketelitian  paling  tinggi dibandingkan dengan kelas lainnya.  Dari hasil tersebut didapat jumlah bidang tanah perkelas yang tersaji pada Tabel 6.
Tabel 6. Jumlah Bidang Tanah per Kelas Analisis Planimetrik Gabungan Kelas Keterangan Jumlah 1 Sangat Baik 1 2 Baik 67
3 Buruk 105

## Gambar 9. Hasil Analisis Planimetrik Gabungan.
Pada  Tabel 6 terlihat  bahwa 60,69% atau 105 bidang tanah masuk  dalam  kategori  buruk  sehingga  tidak  dapat  digunakan sebagai  peta  bidang  tanah.  Pada  kelas  1  (sangat  baik)  hanya terdapat  1  bidang  tanah  yaitu  bidang  tanah  nomor  6.  Seperti terlihat  pada  Gambar  9,  bidang  tanah  kelas  3  (buruk) mengelompok  dibagian  tengah  dan  bagian  timur  yang  mana area  tersebut  seperti  yang  telah  disebutkan  pada  sub  bab sebelumnya  yang  merupakan  perbukitan  dengan  perkebunan karet.  Sedangkan  bidang  tanah  kelas  2  (baik)  mengelompok secara terpisah dibagian ujung barat, ujung timur sebelah utara, tengah bagian selatan serta tengah bagian utara. Daerah tersebut merupakan  area  perkebunan  kelapa  sawit.  Dari  hasil  tersebut terlihat  bahwa  perubahan  luas  disebabkan  oleh  faktor  lokasi bidang tanah berada yang dipengaruhi oleh variasi topografi.

## E. Analisis
Pengukuran  bidang  tanah  dengan  menggunakan  GPS navigasi untuk program Redistribusi Tanah Obyek Landreform tidak diatur dalam aturan atau petunjuk teknik BPN. Sehingga secara  kasar  pengukuran  dengan  menggunakan  alat  ini  tidak diperkenankan. Namun pada petunjuk teknis PTSL tahun 2018 disebutkan dengan metode fotogrametris, deliniasi dan suplesi dapat  dilakukan  tanpa  menyebutkan  alat  yang  digunakan  [4]. Metode  fotogrametris  digunakan  sebagai  sarana  untuk membuat  peta  kerja  yang  mana  telah  diatur  dalam  petunjuk teknis  penggunaan  pesawat  nirawak/ drone tahun  2017  dari BPN [7].  Hal tersebut menunjukkan pengukuran  dengan GPS navigasi  diperbolehkan  apabila  foto  udara  digunakan  sebagai peta kerja untuk deliniasi dan suplesi . Dalam hal ini peta yang dihasilkan berupa peta bidang tanah.
Namun  melihat  hasil  dari  analisis  planimetrik  yang  telah dilakukan,  jumlah  bidang  tanah  yang  masuk  kategori  dapat diterima (kelas 1-3) yaitu 39,31% untuk hasil dari pengukuran
dengan GPS navigasi. Hasil tersebut tidak  melebihi 50% atau setengah dari jumlah keseluruhan bidang tanah sehingga tidak dapat diterima sebagai hasil pengukuran yang baik dan akurat. Hasil akan diterima bila tidak terdapat bidang tanah yang masuk kelas  0,  dikarenakan  akurasi  dari  GPS  navigasi yang  rendah. Secara  teknis  penggunaan  foto  udara  format  kecil  dapat diterima,  namun  penggunaan  GPS  navigasi berdasarkan  hasil penelitian  yang  telah  dilakukan  tidak  bisa  diterima  dan  tidak bisa dilanjutkan sebagai peta bidang tanah.

## IV. KESIMPULAN
a. Dari  hasil  pengolahan  data  ICP  didapatkan  nilai  RMSEr sebesar  0,195  m  dan  nilai  CE90  sebesar  0,295  m.  Sesuai dengan  ketelitian  geometris  yang  terdapat  pada  Petunjuk Teknis BPN Tentang Pesawat Nirawak/UAV Tahun 2017, peta  ortofoto  ini  dapat  digunakan  minimal  pada  skala 1:1000 untuk kelas 2.
b. Dari  analisis  planimetrik  bidang  tanah  hasil  pengukuran GPS  navigasi  didapatkan  bidang  tanah  dengan  kelas  3 (buruk) berjumlah 105 bidang, kelas 2 (baik) berjumlah 67 bidang, dan kelas 1 (sangat baik) berjumlah 1 bidang. c. Sesuai petunjuk teknis PTSL tahun 2018 maka pengukuran bidang  tanah  untuk  program  Redistribusi  Tanah  Obyek Landreform dengan  GPS  navigasi diperbolehkan  apabila foto udara digunakan sebagai peta kerja untuk deliniasi dan suplesi, dengan peta yang dihasilkan berupa bidang tanah. d. Berdasarkan  hasil  dari  analisis  planimetrik  yang  telah dilakukan, jumlah bidang tanah yang masuk kategori dapat diterima  (kelas  1-2)  yaitu  39,31%  untuk  hasil  dari pengukuran  dengan  GPS  navigasi  .  Kedua  hasil  tersebut tidak melebihi 50% atau setengah dari jumlah keseluruhan bidang  tanah  sehingga  tidak  bisa  diterima  dan  tidak  bisa dilanjutkan sebagai peta bidang tanah.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Sanggau  yang  telah  memberikan kesempatan  kepada  penulis  untuk  melaksanakan  penelitian tugas  akhir  dalam  rangka  kerja  praktik  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten Sanggau.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Pemerintah  Pusat, Peraturan  pemerintah  no.  224  tentang  pelaksanaan pembagian  tanah  dan  pemberian  ganti  rugi .  Jakarta:  Pemerintah  Pusat, 1961.
[2]  Kementerian  ATR/BPN, Peraturan  menteri  ATR/kepala  BPN  No.  22 tentang  petunjuk  teknis  pelaksanaan  pengadaan  tanah .  Jakarta: Kementerian ATR/BPN, 2015.
[3]  Kementerian  ATR/BPN, Peraturan  menteri  ATR/kepala  BPN  tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah . Jakarta, 1997.
[4]  Kementerian  ATR/BPN, Petunjuk  teknis  pengukuran  dan  pemetaan bidang tanah sistematik lengkap . Jakarta, 2018. [5]  Garmin, “Garmin GPSMap 64s.” [Online]. Available: https://buy.garmin.com/en-US/US/p/140022.
[6]  B. Utomo, “Drone untuk percepatan pemetaan bidang tanah,” J. Fak. Huk. dan  Ilmu  Sos.  UNDIKSHA  dan  IGI  MKG ,  vol.  18,  no.  2,  pp.  146–155, 2017.
[7]  Kementerian  ATR/BPN, Petunjuk  teknis  BPN  tentang  pesawat nirawak/UAV tahun 2017 . Jakarta, 2017.