## TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KECAMATAN MOYO HILIR KABUPATEN SUMBAWA BESAR
Baiq Kisnawati Yuli Astini Riri Nigita Oktaviani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram Email : baiqkisnawati@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  find  out  the  "Transparency  and  Accountability  of  Financial Management  of  Village  Fund  Allocation  (ADD)  in  Moyo  Hilir  Sub-district  of  Sumbawa  Besar Regency". The type of research is descriptive, the population used is the village apparatus and the village  community  residing  in  10  villages  in  Moyo  Hilir  sub-district  of  Sumbawa  Besar  Regency. Sampling  using  purposive  sampling  with  certain  considerations.  The  sample  of  140  respondents consists  of  40  village  apparatus  (village  head,  village  secretary,  village  treasurer  and  head  of village  development)  and  100  people  from  society  who  understand  about  ADD  financial management. The data used is quantitative data, sourced from primary data and secondary data. The  results  show  that  the  transparency  of  financial  management  of  ADD  when  viewed  from planning  and  implementation  aspect,  the  transparency  is  good  or  has  been  transparent.  This  is indicated by the respondent's answer 96.73% answered "Yes" for the planning aspect and 85.35% answered  "Yes"  for  the  implementation  aspect.  This  is  also  evidenced  by  the  participation  of  the community  in  the  Village  Development  Planning  Meeting  (Musrenbangdes).  While  the accountability  of  the  financial  management  of  ADD  in  terms  of  implementation  and  supervision and accountability has also been good or accountable. It is shown 86.67% respondents answered "Yes"  for  implementation  aspect  and  94,17%  responded  "Yes"  to  supervision  and  responsibility aspect.  This  is  evidenced  also  because  the  village  government  is  always  accountable  for  all activities of the use of ADD in the form of Accountability Report (LPJ).
Keywords : village funds allocation (ADD), transparency, accountability

## PENDAHULUAN
Akuntansi  pemerintahan  memiliki  peran  dalam  pengelolaan  keuangan  publik  guna mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,  mulai  dari  tata  kelola  keuangan  pusat,  daerah, maupun  desa.  Prinsip  dalam  akuntansi  pemerintahan  seperti  transparansi  dan  akuntabilitas pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga  daerah  seperti  desa.  Desa  sebagai  unit  organisasi  pemerintah  yang  berhadapan  langsung dengan  masyarakat  dengan  segala  latar  belakang  kepentingan  dan  kebutuhannya  mempunyai peranan yang sangat penting.
Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  bertujuan  memberikan pengakuan dan kejelasan kepada desa akan status dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik  Indonesia,  negara  memberikan  kewenangan  desa  dalam  melestarikan  adat  dan  tradisi serta  budaya  masyarakat    desa.  Desa  juga  diberikan  kewenangan  dalam  pembangunan  untuk memprakarsai  dan  peran  partisipasi  yang  besar  dalam  rangka  menggali  potensi  desa  dengan mendorong  pemerintahan  desa  yang  profesional,  efisien  dan  efektif,  terbuka  serta bertanggungjawab  dalam  melaksanakan  kegiatan  di  desa  dengan  tujuan  memberikan  pelayanan prima  kepada  masyarakat  yang  akhirnya  memberikan  kesejahteraan  bersama  dan  menempatkan desa sebagai subjek dari pembangunan. Kedudukan ini memberikan angin segar kepada desa dalam proses  percepatan  dan  pemberdayaan  masyarakat  di  desa.  Tentu  kedudukan  tersebut  harus didukung dengan sumber pembiayaan yang memadai. Dalam  pasal 71 sampai dengan 75 Undang- Undang  Nomor  6  tahun  2014  mengenai  keuangan  Desa  mengatur  sumber-sumber  pembiayaan  di desa,  sumber-sumber  pendapatatan  di  desa  seperti  Pendapatan  Asli  Desa  yang    terdiri  a)  hasil
usaha,  hasil  aset,  swadaya  dan  partisipasi,  gotong  royong,  dan  lain-lain  pendapatan  asli  desa;  b) alokasi  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara;  c)  bagian  dari  hasil  pajak  daerah  dan  retribusi daerah  kabupaten/kota;  d)  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  yang  merupakan  bagian  dari  dana perimbangan  yang  diterima  kabupaten/kota;  e)  bantuan  keuangan  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;  f) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan g) lain-lain pendapatan desa yang sah.
Salah  satu  dana  yang  diberikan  oleh  pemerintah  terhadap  desa  adalah  Alokasi  Dana  Desa (ADD).  ADD  adalah  dana  yang  dialokasikan  oleh  pemerintah  kabupaten/kota  untuk  desa,  yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau  kota  untuk  menunjang  segala  sektor    di  masyarakat,  serta  untuk  memudahkan  pemerintah dalam  melaksanakan  kegiatan  pemerintahan,  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa, khususnya  dalam  melakukan  pemerataan  dalam  penataan  keuangan  dan  akuntabilitasnya,  serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. ADD bersumber dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh pemerintah kabupaten / kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) paling sedikit 10 % diperuntukkan bagi desa dengan pembagian secara merata dan  adil dengan penerapan  rumus  Alokasi Dana Desa Minimal dan Alokasi Dana Desa Proporsional. Besarnya  ADD Proporsional untuk masing masing desa ditentukan berdasarkan nilai bobot desa. Dengan pengelolaan ADD yang transparan membuat masyarakat mengetahui jumlah dana ADD serta penggunaannya dan menghindari kecurigaan serta pendapat negative dari masyarakat. Untuk itu dibutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik ( Good Governance).
Untuk  mewujudkan good  governance menurut  Muindro  (2013:121)  dalam  bukunya Akuntansi  Sektor  Publik  menyatakan good  governance memiliki  tiga  pilar  utama  yaitu: transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Dalam hal ini menurut Muindro transparansi dibangun atas  dasar  kebebasan  memperoleh  transformasi  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  publik  secara langsung  dapat  diperoleh  mereka  yang  membutuhkan.  Dengan  kebebasan  untuk  memperoleh informasi,  terjadi  adanya  partisipasi  masyarakat  atau  keterlibatan  masyarakat.  Akuntabilitas mengacu  pada  pertanggung  jawaban  oleh  seseorang  kepada  pemberi  tanggung  jawab.  Tuntutan akuntabilitas  publik  lebih  menekankan  pada  akuntabilitas  horizontal,  tidak  hanya  akuntabilitas vertikal.  Sedangkan  partisipatif  menggambarkan  keterlibatan  masyarakat  dalam  pembuatan keputusan  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  melalui  lembaga  perwakilan  yang  dapat menyalurkan  aspirasinya.  Partisipasi  tersebut  dibangun  atas  dasar  kebebasan  berasosiasi  dan berbicara serta berpatisipasi secara konstruktif.
Didalam  kerangka  konseptual  Akuntansi  Pemerintahan  disebutkan  bahwa    transparansi adalah  memberikan  informasi  keuangan  yang  terbuka  dan  jujur  kepada  masyarakat  berdasarkan pertimbangan  bahwa  masyarakat  memiliki  hak  untuk  mengetahui  secara  terbuka  dan  menyeluruh atas  pertanggungjawaban  pemerintah  dalam  pengelolaan  sumber  daya  yang  dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan . Sedangkan  akuntabilitas adalah mempertanggung  jawabkan  pengelolaan  sumber  daya  serta  pelaksanaan  kebijakan  yang dipercayakan  kepada  entitas  pelaporan  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  secara periodik (PP 71 tahun 2010).
Kecamatan  Moyo  Hilir  merupakan  kecamatan  yang  terdiri  dari  10  desa  yang  ada  di kabupaten  Sumbawa  Besar  dan  mayoritas  penduduk  dengan  pekerjaan  sebagai  petani.  Dalam mengoptimalkan  potensi  desa  di  kecamatan  Moyo  Hilir,  pemerintah  daerah  menggunakan  ADD dalam  melakukan  peningkatan  pembangunan,  baik  pembangunan  infrastruktur,  seperti pembangunan sarana dan prasarana umum, maupun pembangunan non infrastruktur, seperti potensi budaya, wisata, pendidikan, dan lain - lain. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah. Ketentuan  pelaksanaan  ADD  di  kabupaten  Sumbawa  Besar  pada  tahun  2016  secara  yuridis ditetapkan  dalam  Peraturan  Bupati  Sumbawa  Besar  Nomor  59  Tahun  2015  tentang  Pedoman Penyusunan  Anggaran  Dan  Pendapatan  Belanja  Desa  Tahun  2016.  Jumlah  Alokasi  Dana  Desa  di tiap  desa  ditentukan  berdasarkan  perhitungan  ADD  minimal  dan  ADD  proporsional  yang  telah ditetapkan oleh pihak kabupaten bagian Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Jumlah  ADD  minimal  dihitung  berdasarkan  asas  merata,  sehingga  memiliki  jumlah  yang  sama  di setiap  desa.  Sedangkan  jumlah  ADD  proporsional  ditentukan  berdasarkan  indikator  jumlah
penduduk,  angka  kemiskinan,  luas  wilayah,  dan  lain-lain.  Permasalahan  mengenai  pengelolaan keuangan  ADD,    dari  informasi  yang  diperoleh  yakni  kurangnya  informasi  yang  disampaikan kepada masyarakat terkait pengelolaana ADD yang digunakan oleh pemerintah Desa di  kecamatan Moyo  Hilir sehingga menimbulkan kecurigaan serta pendapat negatif dari masyarakat.
Pembagian  Alokasi  Dana  Desa  di  wilayah  Kecamatan  Moyo  Hilir  2015-2016  dapat  dilihat  pada tabel berikut ini :
Tabel 1. Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Moyo Hilir
Tahun 2015- 2016. No Nama Desa ADD Tahun 2015 ADD Tahun 2016 1 Serading 540,051,845.92 591,800,100.00 2 Kakiang 524,454,490.26 574,605,100.00 3 Moyo 539,004,397.90 535,900,000.00 4 Poto 587,910,059.64 589,342,900.00 5 Berare 556,121,532.44 610,158,200.00 6 Ngeru 439,125,508.42 481,755,000.00 7 Olat Rawa 467,372,363.93 512,237,500.00 8 Batu Bangka 482,433,065.20 531,729,600.00 9 Moyo Mekar 501,045,925.29 493,961,700.00 10 Labuhan Ijuk 479,712,000.83 529,564,900.00
Sumber : Kantor Kecamatan Moyo Hilir 2017
Dari tabel 1 tersebut terlihat bahwa ADD setiap desa mengalami kenaikan. Dengan semakin tingginya  jumlah  ADD,  menandakan  semakin  tingginya  perkembangan  potensi  yang  ada  di  tiap desa.  ADD  digunakan  untuk  meningkatkan  partisipasi  pemerintah  desa  sebagai  upaya penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya menjadi lebih baik.
Alfian  Hamid  (2016)  dalam  penelitiannya  berjudul  Transparansi  dan  Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Dalam  Pencapaian  Good  Governance  (Studi Empiris  di  Kecamatan  Bontomarannu  Kabupaten  Gowa),  menujukkan  bahwa  tahap  perencanaan ADD  di  3  desa  telah  menerapkan  prinsip  partisipasi  dan  transparansi.  Hal  ini  dibuktikan  dengan kehadiran  masyarakat  yang  sangat  antusias  dalam  forum  musyawarah  desa  (musrenbangdes). Tahap pelaksanaan, prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi (papan informasi) yang jelas  mengenai  jadwal  pelaksanaan  fisik  yang  di  danai  oleh  ADD.  Untuk  prinsip  akuntabilitas sudah  terlaksana  sepenuhnya  karena  pertanggungjawaban  secara  fisik  dan  administrasinya  sudah selesai  dan  lengkap  dan  sudah  sesuai  dengan  prinsip-prinsip good  governance .  Tahap pertanggungjawaban ADD, belum terjadi pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat. Hal tersebut terjadi karena belum ada transparansi atau  keterbukaan oleh pemerintah desa  sebagai pengelola  ADD  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  informasi  penggunaan  dana  ADD.  Pengawasan pengelolaan  keuangan  ADD  yang  dilakukan  oleh  BPD  sebagai  pengawas  berfungsi  untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa sudah menjalankan tugasnya dengan baik.
Agus  Subroto  (2009)  dalam  penelitiannya  berjudul  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa (Studi  Kasus  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa-desa  Dalam  Wilayah  Kecamatan Tlogomulyo  Kabupaten  Temanggung  Tahun  2008  ),  menunjukkan  bahwa  untuk  perencanaan  dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan  transparan.  Sedangkan  dalam  pertanggungjawaban  dilihat  secara  hasil  fisik  sudah menunjukkan  pelaksanaan  yang  akuntabel  dan  transparan,  namun  dari  sisi  administrasi  masih diperlukan  adanya  pembinaan  lebih  lanjut,  karena  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  ketentuan. Kendala  utamanya  adalah  belum  efektifnya  pembinaan  aparat  pemerintahan  desa  dan  kompetensi sumber  daya  manusia,  sehingga  masih  memerlukan  pendampingan  dari  aparat  pemerintah  daerah secara  berkelanjutan.  Puteri  (2015)  dalam  penelitiannya  yang  berjudul Akuntabilitas  Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  Di  Kecamatan  Panarukan  Kabupaten  Situbondo  Tahun  2014,  menunjukkan bahwa  sistem  akuntabilitas  perencanaan  dan  pelaksanaan  telah  menerapkan  prinsip  transparansi dan  akuntabilitas.  Sedangkan  pertanggungjawaban  ADD  baik  secara  teknis  maupun  administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  peneliti  ingin  mengetahui  transparansi  dan  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  ADD  di  kecamatan  Moyo  Hilir  khususnya  dalam  hal  perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawabannya.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  tergolong  penelitian  deskriptif.  Menurut  Andi  (2014:203)  penelitian deskriptif  merupakan  metode  penelitian  yang  berusaha  mengungkap  fakta  suatu  kejadian,  objek, aktivitas, proses, dan manusia  secara “apa adanya” pada waktu  sekarang atau jangka waktu yang masih memungkinkan dalam ingatan responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  :  1)  angket  (kuesioner)  yang  merupakan  daftar  pertanyaan  yang  diberikan kepada  responden  untuk  menggali  data  sesuai  dengan  permasalahan  penelitian.  Angket  atau kuesioner  tersebut  ditujukan  kepada  responden  yang  berada  di  10  desa  yang  ada  di  kecamatan Moyo  Hilir  yang  terdiri  dari  aparat  pemerintahan  desa  yaitu  Kepala  Desa,  Sekertaris  desa, Bendahara  desa  serta  Kepala  Bidang  Pembangunan  desa  dan  responden  yang  berasal  dari masyarakat yang berada di desa  tersebut. 2)  wawancara yang merupakan proses komunikasi  yang sangat  menentukan  dalam  proses  penelitian.  Dengan  wawancara,  data  yang  diperoleh  akan  lebih mendalam, karena mampu menggali pemikiran atau pendapat secara detail. Oleh karena itu dalam pelaksanaan  wawancara  diperlukan  keterampilan  dari  seorang  peneliti  dalam  berkomunikasi dengan  responden.  Seorang  peneliti  harus  memiliki  ketrampilan  dalam  mewawancarai,  motivasi yang tinggi, dan rasa aman, artinya tidak ragu dan takut dalam melakukan wawancara.  3) dokumen yang  mendukung  penelitian  ini  antara  lain  daftar  hadir  musyawarah  ADD,  RAPBDES  (Rencana Anggaran  Pembelanjaan  Desa),  LPJ  (Laporan  Pertanggungjawaban)  dan  lain  sebagainya.  Yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah  Aparatur Desa dan masyarakat desa yang berada di 10  Desa  di  kecamatan  Moyo  Hilir  Kabupaten  Sumbawa  Besar.  Adapun  10  desa  tersebut  adalah Serading,  Kakiang,  Moyo,  Poto,  Berare,  Ngeru,  Olat  Rawa,  Batu  Bangka,  Moyo  Mekar  dan Labuhan  Ijuk.  Dalam  penelitian  ini  tehnik  sampling  yang  digunkan  adalah purposive  sampling yaitu  teknik  penentuan  sampel  dengan  pertimbangan  tertentu.  Adapun  responden    yang  akan dijadikan  sampel  adalah  responden  yang  dianggap  berkompeten  serta  yang  terlibat  langsung terhadap pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) yang terdiri dari aparatur desa sebanyak 40  orang  masing-masing  desa  diambil  4  orang  yang  terdiri  dari  kepala  desa,  sekretaris  desa, bendahara  desa  dan  kabid  pembangunan  desa,  sedangkan  dari  masyarakat  sebanyak  100  orang, masing-masing desa diambil sampel 10 orang. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data  kuantitatif  yang  terdiri  dari  data  primer  yang  bersumber  dari  responden  dengan  cara mengkuantitatifkan data kualitatif dengan memberikan scoring dan data skunder yang mendukung data  primer  atau  melengkapi  data  primer.  Data  skunder  yang    digunakan  berupa daftar  hadir musyawarah  ADD,  RAPBDES  (Rencana  Anggaran  Pembelanjaan  Desa),  LPJ  (Laporan Pertanggungjawaban) ADD di kecamatan Moyo Hilir.
Indikator  untuk  mengukur  Transparansi  Pengelolaan  Keuangan  Alokasi  Dana  Desa    dilihat dari 2 aspek yaitu perencanaan dan pelaksanaan ADD yang terdiri dari 13 pertanyaan dengan skala pengukuran yang di gunakan adalah skala Gutman  dengan jawaban yang tegas  “Ya” diberi skor 1 dan “Tidak” diberi skor 0, masing-masing 7 pertanyaan untuk aspek perencanaan  dan 6 pertanyaan untuk  aspek  pelaksanaan  .  Kuesioner  ini  diadopsi  dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Luky Krestiawan  (2015).  Sedangkan  untuk  mengukur  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Alokasi Dana  Desa  juga  diukur  dari  2  aspek  yaitu  pelaksanaan  dan  pengawasan&pertanggungjawaban. Skala pengukurannya juga menggunaka skala Gutman. Peneliti juga menggunakan kuesioner untuk mengetahui  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  ADD  dengan  9  pertanyaan  terdiri  dari  3 pertanyaan  untuk  aspek  pelaksanaan  dan  6  pertanyaan  untuk  aspek  pengawasan  dan pertanggungjawaban yang diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Luky Krestiawan (2015).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 3.1. Gambaran Umum Kecamatan Moyo Hilir
Kecamatan  Moyo  Hilir  adalah  salah  satu  kecamatan  dari  24  kecamatan  yang  ada  di Kabupaten  Sumbawa  dengan  luas  wilayah  kecamatan  mencapai  186,79  km².  Jumlah  penduduk
kecamatan Moyo Hilir saat  ini adalah mencapai 22.848 jiwa dengan  kepadatan per km² mencapai 120 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut terdapat 11.423 laki-laki dan 11.061 perempuan. Tingkat kehidupan  masyarakat  bisa  dilihat  dari  jenis  rumah  yang  ditempati.  Di  kecamatan  Moyo  Hilir sebagian besar masyarakatnya menggunakan kayu sebagai bahan utama dari sebuah rumah/tempat tinggal. Keadaan ini tidak terlepas dari budaya Tana Samawa yang menggunakan rumah panggung. Dilihat  dari  sisi  kesehatan,  rumah  panggung  ini  cukup  memenuhi  persyaratan  sehingga  layak ditempati. Kecamatan Moyo Hilir memiliki 10 desa definitif. Dari sepuluh desa yang ada semuanya sudah  memilki  kepala  desa  yang  difinitif  dan  untuk  sekertaris  desa  semuanya  sudah  diangkat menjadi pegawai negeri sipil.

## Tabel 2. Jumlah Aparat Pemerintahan di Kecamatan Moyo Hilir Tahun 2016
No Desa Perangkat Desa Dusun RW RT 1 Serading 9 5 10 26 2 Kakiang 9 4 4 15 3 Moyo 9 5 5 14 4 Poto 9 5 7 20 5 Berare 9 6 8 24 6 Ngeru 9 3 3 10 7 Olat Rawa 9 4 4 12 8 Batu Bangka 9 6 5 22 9 Moyo Mekar 9 3 4 10 10 Lab. Ijuk 9 3 3 9 Jumlah 89 44 53 162
Sumber : Kantor Kecamatan Moyo Hilir 2017

## 3.2. Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Moyo Hilir
Azas  dan  prinsip  pengelolaan  ADD  yaitu  transparan,  akuntabel,  dan  partisipatif.  Hal  ini berarti  ADD  harus  dikelola  dengan  mengedepankan  keterbukaan,  dilaksanakan  secara bertanggungjawab, dan juga harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat. ADD merupakan  bagian  yang  integral  (satu  kesatuan/tidak  terpisahkan)  dari  APBDes  mulai  dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya.
Penggunaan ADD digunakan untuk belanja aparatur dan operasional  desa dan untuk belanja pemberdayaan  masyarakat.  Meskipun  pertangungjawaban  ADD  integral  dengan  APBDes,  namun tetap diperlukan pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari anggaran ADD secara berkala (bulanan) dan laporan hasil akhir penggunaan ADD. Laporan ini terpisah dari pertanggungjawaban APBDes, hal ini sebagai bentuk pengendalian dan monitoring serta bahan evaluasi bagi Pemda.
Untuk  pembinaan  dan  pengawasan  pengelolaan  ADD  dibentuk  Tim  Fasilitasi Kabupaten/Kota  dan  Tim  Pendamping  Kecamatan  dengan  kewajiban  sesuai  tingkatan  dan wewenangnya.  Pembiayaan  untuk  Tim  dimaksud  dianggarkan  dalam  APBD  dan  diluar  untuk anggaran ADD.

## Tahapan Penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Moyo Hilir Tahap I Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)
Dalam  setiap  pengambilan  keputusan  yang  menyangkut  segala  urusan  pemerintahan  desa selalu  melibatkan  masyarakat  seperti  perncanaan,  penganggaran,  dan  pelaksanaan  kegiatan  dari dana-dana desa salah satunya adalah Alokasi Dana Desa (ADD) serta segala urusan lainnya. Oleh karena  itu  disetiap  desa  selalu  melakukan  Musyawarah  Rencana  Pembangunan  Desa (Musrenbangdes).  Musrenbangdes  adalah  forum  musyawarah  yang  membahas  usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan  Masyarakat  Desa  (P3MD).  Dalam  pelaksanaanya  dibutuhkan  partisipasi  dari masyarakat  sehingga  musyawarah  dapat  berjalan  dengan  lancar  dan  aspirasi  masyarakat  demi memajukan  dan  mensejahterakan  desa  serta  mewujudkan  pemerintahan  yang  transparan. Perencanaan  Alokasi  Dana  Desa  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  di  Kecamatan  Moyo  Hilir yaitu dimulai dari musyawarah desa  tentang  penyusunan RPJMDes. Setelah RPJMDes ditetapkan maka proses ADD diawali penyusunan RKP desa tahun selanjutnya dan RKP desa tahun berkenan, kemudian  membentuk  tim  pelaksana  kegiatan  yang  bertugas  mengelola  kegiatan  masing-masing
bidang  (bidang  pembangunan,  pemerintahan  sumberdaya  dan  pembinaan),  setelah  itu  Sekretaris Desa  membuat  rancangan  peraturan  desa  tentang  APBDesa  diajukan  kepada  kepala  desa,  dari kepala  desa  disampaikan  kepada  BPD  untuk  diproses  dan  disepakti,  kemudian  kepala  desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Bupati Sumbawa Besar melaui camat  Moyo  Hilir  untuk  dievaluasi  dan  ditetapkan,  dan  hasil    evaluasi  rancangan  peraturan  desa dikembalikan kepada kepala desa melalui Camat.
Mekanisme  perencanaan  yang  dilakukan  pemerintah  desa  yang  ada  di  Kecamatan  Moyo Hilir  telah  sesuai  dengan  mekanisme  perencanaan  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu :
1. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenan,
2. Sekretaris  desa  menyampaikan  rancangan  peraturan  desa  tentang  APBDesa  kepada  kepala desa,
3. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati besama,
4. Rancangan  peraturan  desa  tentang  APBDesa  disepakati  bersama  sebagaimana  dimaksud paling lambat bulan Oktober tahun berkenan.

## Tahap II Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
Pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah desa yang ada di kecamatan Moyo Hilir seperti renovasi pasar di desa Moyo Mekar, pembuatan pos ronda di desa Poto, perbaikan jalan di desa  Kakiang,  Serading,  Olat  Rawa,  perbaikan  Musholla  di  Ngeru,  pembangunan  panggung hiburan di desa Moyo dan perbaikan serta pembelian  alat-alat  untuk kantor desa  seperti kursi dan elektronik di desa Labu Ijok , Berare, dan Batu Bangka.

## Tahap III Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa
Setelah  Alokasi  Dana  Desa  di  rancang  dan  dilaksanakan  maka  tahap  selanjutnya  adalah membuat laporan pertanggung jawaban. Laporan pertanggung jawaban tersebut berisikan anggaran yang dianggarkan khusus untuk  ADD serta realisasi dari anggaran yang dianggarkan apakah dana yang dicairkan telah sesuai dengan apa yang tercantum di RAB (Rencana Anggaran Belanja) telah dilaksanakan atau tidak.

## 3.2. Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)
Transparansi  Pengelolaan  keuangan  ADD  dibagi  kedalam  2  aspek  yaitu  Perencanaan  ADD dan  Pelaksanaan  ADD.  Adapun  hasil  penelitian  dari  aspek  perencanaan  ADD  dapat  dilihat  pada tabel berkut :

## Tabel 3. Rekapitulasi Jawaban Responden terhadap Transparansi Pengelolaan ADD
(Aspek Perencanaan) No. Pertanyaan Ya   Tidak   Total % 1  Dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBDES ADD selalu melibatkan masyarakat. 140 0 140 100% 2  Prioritas dan rencana APBDES ADD selalu mempertimbangkan usulan dan kritik masyarakat.
134 6 140 96%
3  Dalam penyusunan APBDES ADD selalu melibatkan masyarakat.
140 0 140 100% 4  Dalam Advokasi APBDES ADD selalu melibatkan masyrakat 136 4 140 97% 5  Dalam konsultasi dan konfirmasi antara dewan dan pemerintah daerah berkaitan dengan rancangan APBDES ADD,selalu melibatkan masyarakat. 132 8 140 94% 6  Kritik dan saran masyarakat selalu dijadikan masukan dalam melakukan revisi APBDES ADD. 128 12 140 91% 7  Pelaksanaan sosialisasi pada masyarakat,jika terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan APBDES ADD. 138 2 140 99% Rata-rata 948 32 980  96,73%
Sumber : Data Primer (diolah)
Berdasarkan  data  tabel  3  di  atas  menunjukkan  bahwa  penilaian  responden  terhadap transparansi  pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  ditinjau  dari  aspek  perencanaan 96,73  %  memberikan  jawaban  “Ya”  .  Jika  jawaban  responden  sama  dengan  atau  lebih  besar  dari 50  %  maka  dapat  dikatakan  bahwa  transparansi  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)    dapat dikatakan  baik.  Dari  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  96,73  %  menjawab  “Ya”  maka  dapat disimpukan  bahwa  transparansi  pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  tinjau  dari aspek  perencanaan  di  Kecamatan  Moyo  Hilir  sangat  transparan.  Dari  tujuh  pertanyaan  yang digunakan untuk mengukur transparansi dari aspek perencanaan, 91 % kritik dan saran masyarakat dijadikan  masukan  dalam  melakukan  revisi  APBDES  ADD,  untuk  itu  dalam  melakukan  revisi APBDES ADD kritik dan saran masyarakat perlu lebih diperhatikan.
Sedangkan  transparansi  pengelolaan  keuangan  dana  desa  (ADD)  di  tinjau  dari  aspek pelaksanaan  sebagai berikut :

## Tabel 4. Rekapitulasi Jawaban Responden terhadap Transparansi Pengelolaan ADD
(Aspek Pelaksanaan) No. Pertanyaan Ya   Tidak   Total % 1 Selama ini Pemerintah Desa selalu memberikan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan anggaran yang  telah disusunnya. 140 0 140 100% 2 Selama ini dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan anggaran yang disusun Pemerintah Desa dapat dengan mudah diakses atau diperoleh masyarakat 126 14 140 90% 3 Selama ini Pemerintah Desa selalu tepat waktu dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban. 116 24 140 83% 4 Selama  ini  usulan  masyarakat  selalu  diakomodasikan  dalam penyusunan anggaran guna mencapai transparansi yang lebih baik. 136 4 140 97% 5 Saat ini Pemerintah Desa telah memiliki sistem informasi mengenai kebijakan anggaran. 121 19 140 86% 6 Kantor Desa selalu menyediakan papan informasi sebagai sarana informasi dalam penggunaan ADD. 78 62 140 56% Rata-rata 717 123 840 85,35%
Sumber : Data Primer (diolah)
Berdasarkan  data  tabel  4  di  atas  menunjukkan  bahwa  penilaian  responden  terhadap transparansi  pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  ditinjau  dari  aspek  pelaksanaan 85,35% memberikan jawaban “Ya”. Jika jawaban responden sama dengan atau lebih besar dari 50 % maka dapat dikatan bahwa transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)  dapat dikatakan baik. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 85,35 % menjawab “Ya” maka dapat disimpukan bahwa  transparansi  pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  tinjau  dari  aspek pelaksanaan    di  Kecamatan  Moyo  Hilir  sangat  baik  atau  dengan  kata  lain  pengelolaannya  sudah dilakukan dengan transparan dan tidak ada yang ditutupi. Meskipun transparansi pengelolaan ADD ditinjau  dari  aspek  pelaksanaan  sudah  dapat  dikatakan  transparan  tapi  beberapa  hal  harus  terus ditingkatkan dalam pelaksanaannya seperti : penyediakan papan informasi sebagai sarana informasi dalam penggunaan ADD, sistem informasi mengenai kebijakan anggaran, Harus tepat waktu dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban.
Untuk membuktikan apakah perencanaan dan  pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Moyo  Hilir  sudah  dilaksanakn  secara  transparan,  selain  menyebarkan  kuesioner  terhadap  140 responden, peneliti juga menggunakan data skunder untuk memperkuat jawaban responden tersebut dengan  menganalisis  Rencana  Anggaran  Pembelanjaan  Desa  (RAPBDES)  dan  realisasi pelaksanaannya.  Dan  ternyata  pelaksanaannya  sesuai  dengan  apa  yang  direncanakan  dalam RAPBDES.
Dari  pembahasan  di  atas,  pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Kecamatan Moyo Hilir baik ditinjau dari aspek perencanaan maupun aspek pelaksanaan dapat dikatakan sudah transparan.

## 3.3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)
Akuntabilitas  Pengelolaan  keuangan  ADD  dibagi  kedalam  2  aspek  yaitu    pelaksanaan  ADD  dan pengawasan dan pertanggungjawaban ADD. Adapun hasil penelitian dari aspek perencanaan ADD dapat dilihat pada tabel berkut :
Tabel 5. Rekapitulasi Jawaban Responden terhadap Akuntabilitas Pengelolaan ADD
(Aspek Pelaksanaan) No. Pertanyaan Ya Tidak Total % 1 Anggaran yang efektif dan efisien akan berdampak pada kepatutan pelaksanaan pengelolaan keuangan ADD. 40 0 40 100% 2 Penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan ADD diawali dari proses anggaran. 24 16 40 60% 3 Laporan keuangan ADD dijadikan dasar pertimbangan dalam peroses penganggaran tahun berikutnya. 40 0 40 100% Jumlah 104 16 120 86,67%
Sumber : Data Primer (diolah)
Berdasarkan  data  tabel  5  di  atas  menunjukkan  bahwa  penilaian  responden  terhadap akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  ditinjau  dari  aspek  pelaksanaan 86,67% memberikan jawaban “Ya”. Jika jawaban responden sama dengan atau lebih besar dari 50 % maka dapat dikatan bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dikatakan baik.  Dari  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  86,67 %  menjawab  “Ya”  maka  dapat  disimpukan bahwa  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  Alokas  Dana  Desa  (ADD)  di  tinjau  dari  aspek pelaksanaan  di  Kecamatan  Moyo  Hilir  sangat  baik. Meskipun  akuntabilitas  pengelolaan  ADD ditinjau  dari  aspek  pelaksanaan  sudah  dapat  dikatakan  Akuntabel  tapi  satu    hal  yang  harus diperhatikan  adalah  proses  penyusunan  anggaran  agar  tidak  terjadi  Penyalahgunaan  dalam pengelolaan keuangan ADD karena 60% responden menjawab penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan  ADD  diawali  dari  proses  anggaran.  Sedangkan  Akuntabilitas  pengelolaan  keuangan Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  tinjau  dari  aspek  pengawasan  dan  pertanggungjawaban  sebagai berikut :
Tabel 6. Rekapitulasi Jawaban Responden terhadap Akuntabilitas Pengelolaan ADD (Aspek Pengawasan dan Pertanggungjawaban)
No Pertanyaan Ya Tidak   Total % 1 Lembaga Pemeriksa Selalu dilibatkan dalam penyusunan APBDES ADD. 30 10 40 75 2 Lembaga Pemriksa memiliki kemampuan menjelaskan APBD yang telah disusun pihak Pemerintah Desa. 40 0 40 100 3 Lembaga Pemeriksa harus meyakinkan bahwa APBDES ADD telah memilik transparansi. 40 0 40 100 4 Lembaga  Pemeriksa  selalu  mengevaluasi  laporan Pertanggung Jawaban yang disusun pemerintah Desa. 40 0 40 100 5 Evaluasi yang dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa mencakup 8faktor-faktor atau 8alasan-alasan yang mendorong timbulnya revisi APBDES ADD. 36 4 40 90 6 Lembaga Pemeriksa selalu meminta keterangan berkaitan dengan laporan pertanggung jawaban (LPJ) APBDES ADD yang disampaikan Kepala Desa 40 0 40 100 Rata-rata 226 14 240 94,17
Sumber : Data Primer (diolah)
Berdasarkan  data  di  atas  menunjukkan  bahwa  penilaian  responden  terhadap    akuntabilitas pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  ditinjau  dari  aspek  pengawasan  dan pertanggungjawaban  94,17%  memberikan  jawaban  “Ya”.  Jika  jawaban  responden  sama  dengan
atau lebih besar dari 50 % maka dapat dikatan bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)  dapat dikatakan baik. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 94,17 % menjawab “Ya” maka  dapat  disimpukan  bahwa  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di tinjau  dari  aspek  pengawasan  dan  pertanggungjawaban  di  Kecamatan  Moyo  Hilir  sangat  baik. Meskipun akuntabilitas pengelolaan ADD ditinjau dari aspek Pengawasan dan Pertanggungjawaban  sudah  dapat  dikatakan  akuntabel    tapi  beberapa  hal  harus  terus  ditingkatkan yakni  meningkatkan  Evaluasi  yang  dilakukan  oleh  Lembaga  Pemeriksa  mencakup  faktor-faktor atau alasan-alasan yang mendorong timbulnya revisi APBDES ADD.
Untuk  membuktikan  apakah  Akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  alokasi  dana  desa  baik ditinjau  dari  aspek  pelaksanaan  maupun  aspek  pengawasan&pertanggungjawaban  di  Kecamatan Moyo  Hilir  telah  akuntabel  selain  menyebarkan  40  kuesioner  kepada  responden,  peneliti  juga menggunakan data sekunder berupa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
Berdasarkan  hasil  analisis  data  diperoleh  hasil  perhitungan  sebesar  86,67%  untuk akuntabilitas  dalam  aspek  pelaksanaan  dan  94,16%  dalam  aspek  Pengawasan  dan Pertanggungjawaban. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan ADD di  Kecamatan  Moyo  Hilir  sudah  baik  atau  sudah  akuntabel.  Sedangkan  dalam  pengawasan  dan pertanggungjawaban  ADD  pemerintah  desa  selalu  membuat  laporan  pertanggungjawaban  dan melibatkan  lembaga  pemeriksa  dalam  penyusunan  APBDES  ADD  serta  mengevaluasi  laporan pertanggungjawaban  yang disusun oleh pihak pemerintah desa.
Dalam  pelaksanaannya  pengelolaan  keuangan  ADD  sudah  tepat  sasaran  yaitu  ditujukan untuk  membiayai  program  pemerintah  desa  dalam  hal  pelaksanaan  kegiatan  pemerintah  dan pemberdayaan  masyarakat  tetapi  kebanyakan  dari  desa-desa  yang  ada  di  kecamatan  Moyo  Hilir lebih  banyak  memfokuskan  penggunaan  ADD  untuk  kegiatan  pemerintahan  desa  dan  untuk pemberdayaan  masyarakat  desa  menggunakan  dana  pendapatan  desa  seperti  BPHRD,  Dana  Desa, dan  Bantuan  Khusus  Kabupaten  hal  tersebut  dilihat  dari  dari  data  yang  diperoleh  peneliti  yaitu Laporan Pertanggungjawaban APBDES.
Akuntabilitas    pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Kecamatan  Moyo  Hilir pada  dasarnya  telah  berjalan  sesuai  dengan  Peraturan  Bupati  Sumbawa  Nomor  57  Tahun  2015 Tentang  Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  Tahun  Anggaran  2016 yaitu prinsip penyusunan APB Desa yang menyatakan “Sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  berdasarkan  urusan  dan  kewenangannya  dan  Tepat  waktu,  sesuai  dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”.
Akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD),  berdasarkan  hasil wawancara dengan Sekretaris Desa  tentang  akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan ADD yang menyatakan  bahwa  pelaksanaan  kegiatan  selalu  mengacu  pada  RAB  yang  telah  dibuat  atau ditetapkan  kemudian  dalam  pelaksanaannya  melakukan  koordinasi  di  tingkat  pemerintahan  desa karena setiap dana yang akan dicairkan harus melalui musyawarah kemudian hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut harus dilaporkan sebenar-benarnya dan dibuat LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) dan dikirim ke BPMD.
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Moyo Hilir sudah dapat dikatakan Akuntabel.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa  transparansi dalam pengelolaan keuangan Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Kecamatan  Moyo  Hilir  Sumbawa  Besar  dilihat  dari  aspek perencanaan maupun aspek pelaksanaan sudah baik atau sudah transparan. Hal ini ditunjukkan oleh jawaban  responden  96,73  %    menjawab  “Ya”  untuk  aspek  perencanaan  dan  85,35  %  menjawab “Ya” untuk aspek pelaksanaan. Hal lain yang dapat membuktikan transparansi dalam pengelolaan keuangan  ADD  di  kecamatan  Moyo  Hilir  adalah  selalu  adanya  partisipasi  masyarakat  dalam musyawarah  Rencana  Pembangunan  Desa  (Musrenbangdes).  Namun  beberapa  hal  yang  perlu  di perhatikan  atau  ditingkatkan  oleh  kepala  desa  yang  ada  di  kecamatan  Moyo  Hilir  adalah  :  dari aspek  perencanaan  perlu  mengakomodir  apa  yang  menjadi  kritik  dan  saran  masyarakat  dalam merevisi  APBDES  ADD,  sedangkan  dalam  pelaksanaannya  kepala  desa  perlu  meningkatkan penggunaan  papan  informasi  sebagai  sarana  informasi  dalam  penggunaan  ADD  agar  masyarakat
mengetahui jumlah dana  ADD yang diterima serta penggunaannya untuk menghindari kecurigaan serta  pendapat  negatif  dari  masyarakat.  Demikian  pula  agar  mendapat  kepercayaan  penuh  dari masyarakat  bahwa  alokasi  dana  desa  sudah  dijalankan  dengan  dengan  baik  maka  perlu menyampaikan laporan pertanggung jawaban dengan tepat waktu.
Sedangkan  Akuntabilitas  pengelolaan  ADD  ditinjau  dari  aspek  pelaksanaan  maupun pengawasan dan pertanggungjawaban juga sudah baik atau sudah dapat dikatakan akuntabel . Hal ini ditunjukkan oleh jawaban responden 86,67 %  menjawab “Ya” untuk aspek pelaksanaan   dan 94,17 % menjawab “Ya” untuk  aspek pengawasan dan pertanggungjawaban. Hal  lain  yang dapat membuktikan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  ADD  adalah  pemerintah  desa  selalu mempertanggungjawabkan  segala  aktivitas  penggunaan  ADD  dalam  bentuk  Laporan Pertanggungjawaban  (LPJ).  Meskipun  demikian    satu    hal  yang  harus  diperhatikan  adalah  proses penyusunan anggaran harus dilakukan secara efektif dan efisien agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam  pengelolaan  keuangan  ADD,  karena  penyalahgunaan  dalam  pengelolaan  keuangan  ADD diawali  dari  proses  anggaran,  demikian  pula  dari  aspek  Pengawasan  dan  Pertanggungjawaban, Lembaga Pemeriksa harus melakukan  Evaluasi secara terus menerus.

## DAFTAR PUSTAKA
-------,“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, Jakarta.
-------,“Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  No  113  Tahun  2014  Tentang Pengelolaan Uang Desa, Jakarta.
-------,“Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 2010 ”, Jakarta.
-------,“Peraturan  Bupati  Sumbawa  Nomor  59  Tahun  2015  Tentang Pedoman  Penyusunan Anggaran Dan pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 ”, Sumbawa.
Andi Prastowo.2014. Memahami Metode-metode Penelitian .Jogjakarta:Ar-Ruzz Media.
Alfian Hamid. 2016. Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana
Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris di Kecamatan
Bontomarannu Kabupaten Gowa) .  Fakutas Ekonomi Dan  Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Luky Krestiawan. 2015. Pengaruh Penerapan Anggraan Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja  Instansi  (Studi  Empiris  Pada  SKPD  Kabupaten  Ponorogo) .Fakultas Ekonomi,Universitas Muhamadiyah Ponorogo.
Muindro  Renyowijoyo.2013. Akuntansi Sektor  Publik  Organisasi  Non  Laba  Edisi  3 .Jakarta:Mitra Wacana Media.
Puteri  Ainurrohma  Romantis.2015. Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Di  Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014 . Fakultas Ekonomi,Universitas Jember.
Agus Subroto. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ( studi kasus pengelolaan alokasi dana desa  di  desa-desa  dalam  wilayah  kecamatan  tlogomulyo  kabupaten  temanggung  tahun 2008 ) . Tesis Prodi Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.
Thomas. 2013. Pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam upaya meningkatkan pembangunan di desa  sebawang  kecamatan  sesayap  kabupaten  Tana  Tidung . eJournal  Pemerintah Integratif,Vol.1 No.1 Hal.51-64.