## MEDIA DAN POLITIK (Mencari Independensi Media Dalam Pemberitaan Politik)

## Vellayati Hajad
Program Studi Ilmu Komunikasi, UniversitasTeuku Umar Email: vellayati.hajad@gmail.com

## ABSTRACT
This article explains about the relation of media and politics and how the position of how  the  media  position  in  Indonesian  politics.  Shoemaker  and  Reese  have  two approaches see the media , namely passive and active . The passive approach occurs when the media represent reality without distortion . Active approach is when the media come  to  frame  social  reality  into  the  reality  of  media.  The  second  approach  is  what makes media are not neutral and do tend to be biased in their reporting because the media  no  longer  represent  the  event  as  a  whole  but  with  some  viewpoints  that  are considered attractive. It is often also referred to as media manipulation. The media in a democracy should be able to independently and not closer to the government and the market.
Keywords: Media, Politics and Democratization

## 1. PENDAHULUAN
Tulisan  ini secara  umum  akan  menggambarkan  bagaimana  signifikannya  aspek pertemuan antara politik dan media. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai riset tentang pengaruh media terhadap sikap, opini, dan keyakinan individu terhadap proses politik yang berlangsung.  Politik  dipahami  sebagai  kompetisi  atau  pertarungan  kepentingan  antara kelompok-kelompok  di  dalam  masyarakat  untuk  memperoleh  sumberdaya  yang  terbatas (limited  resourced).  Media  dapat  dipahami  sebagai  sebuah  titik  pertemuan  dari  banyak kekuatan dan kepentingan (Koike: 2002). Media massa dalam hal ini menjadi sangat efektif untuk melakukan propaganda (mempengaruhi) masyarakat misalnya digunakan untuk self marketing ketika  kampanye  politik  yaitu  untuk  mencari  suara  atau  untuk  membangun kekuatan politik yang diorientasikan pada kekuasaan.
Media  massa  berpengaruh  terhadap  kampanye  politik  (media  cetak  maupun elektronik)  karena  dalam  menentukan  keputusan  politik,  masyarakat  akan  selalu membutuhkan referensi. Melalui berita-berita yang disiarkan, media secara tidak langsung telah memberikan referensi kepada masyarakat untuk mempengaruhi keputusan politiknya. Semakin sering berita tersebut diberikan, maka akan semakin besar pengaruh yang akan didapatkan  oleh  masyarakat.  Media  massa  menentukan  agenda  publik  dan  peran  media adalah  mendorong  dukungan  publik  terhadap  kepentingan-kepentingan  tertentu  yang mendominasi pemerintah dan masyarakat. Peningkatan akses terhadap media tersebut pada akhirnya akan berimplikasi terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pesan- pesan  yang  disampaikan  media.  Dengan  demikian,  media  akan  menjadi  semakin  kuat dalam  mempengaruhi  dan  semakin  efektif  jika  orang-orang  yang  memiliki  kepentingan menggunakannya untuk melakukan propaganda-propaganda tertentu.
Media  memainkan  peranan  penting  dalam  gerakan  yang  terjadi  di  negara -negara Asia Tenggara seperti yang terjadi di Filipina pada tahun 1986 ketika berlangsung gerakan People Power yaitu sebuah gerakan untuk menjatuhkan Marcos dari kursi presiden. Begitu
pula yang terjadi di Thailand pada tahun 1992 yang terkenal dengan Peristiwa Mei. Rakyat Thailand  berhasil  menggulingkan  pemerintahan  Suchinda  Kraprayoon.  Sedangkan  di Indonesia pada tahun 1998, gelombang demonstran dari kalangan mahasiswa juga berhasil menjatuhkan  Presiden  Soeharto  (McCargo:  1999).  Dalam  kajian  demokratisasi, press independent membuka  peluang  bagi  terbukanya  kebebasan,  perubahan  politik,  dan mendukung transisi demokrasi serta meruntuhkan rezim yang otoritarian. Media juga dapat bertindak  sebagai  agen  perubahan.  Neumann  menjelaskan  bahwa  kebebasan  memegang peranan  penting  di  Asia  Tenggara,  khususnya  dalam  proses  liberalisasi  politik  yang berhubungan  dengan  munculnya  pers  yang  lebih  terbuka  dan  kritis  (Neumann:  1998). Kondisi ini sangat berbeda bila dibandingkan dengan masa sebelum jatuhnya Soeharto.
Media massa pada era pasca pemerintahan Soeharto diwarnai oleh kuatnya dominasi penguasa dalam hal pemberitaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Media pada  akhirnya  adalah  perpanjangan  tangan  dan  penyalur  kepentingan  penguasa.  Bahasa yang  digunakan  oleh  media  adalah  bahasa  politik  yang  bermakna  ganda  yang  bertujuan untuk memperdaya masyarakat demi mengukuhkan eksistensi penguasa. Berbagai tindakan represif  sering  dilakukan  oleh  pemerintah  terhadap  individu  atau  kelompok  yang  berani untuk  menyuarakan  aspirasi  politiknya.  Persoalan  politik  dan  komunikasi  telah  menjadi pusat perhatian di Indonesia. Namun, setelah jatuhnya pemerintahan Soeharto pada 1998 media  memperoleh  kebebasan  dari  kontrol  dan  pembredelan  yang  dulu kerap  dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Kebebasan ini dirayakan dengan meningkatnya jumlah media di Indonesia pasca-1998.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## Media Sebagai Aktor Politik
Media  massa  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dan  strategis  dalam pembentukan opini publik, karena media massa mampu mempengaruhi sikap masyarakat terhadap suatu peristiwa tertentu. Bahkan terkadang membuat audience tidak sadar akan peristiwa  yang  sesungguhnya  terjadi.  Menurut  McQuail  (2002)  peranan  media  massa memiliki  kemampuan  sebagai  alat  ideologi  karena  mampu  menarik  dan  mengarahkan perhatian,  membujuk  pendapat  dan  anggapan,  mempengaruhi  sikap,  memberikan  status dan  mendefinisikan  legitimasi  serta  mendefinisikan  realitas.  Dalam  hal  ini  sering  kali media  massa  dijadikan  sebagai  alat  berbagai  macam  kepentingan  dalam  kehidupan masyarakat  sehingga  ia  menjadi  perpanjangan  tangan  dari  berbagai  elemen  masyarakat. Senada  pula  menurut  McLuhan  sebagaimana  dikutip  oleh  Littlejohn  (2002),  media merupakan  perpanjangan  dari  pikiran  manusia  dan  beranggapan  bahwa  kecenderungan utama dalam periode sejarah manapun adalah merupakan suatu pengaruh dari media yang berkuasa pada saat itu.
Dengan kata lain apa yang terjadi dan apa yang nampaknya penting dalam periode sejarah ditentukan oleh media. Kutipan ini menguatkan bukti bahwa peranan media massa dalam  kehidupan  sosial  masyarakat  sangat  penting  sekali.  Dalam  pandangan konstruktivisme, menurut Bennet, sebagaimana dikutip oleh Hidayat (1997), media massa bukan hanya sebagai saluran pesan, tetapi sebagai subyek yang mengkonstruksi realitas, pandangan,  bias  dan  pemihakannya.  Di  sini  media  massa  dipandang  sebagai  agen konstruksi  sosial  yang  mendefinisikan  realitas,  pandangan  ini  menolak  pendapat  yang menyatakan bahwa media merupakan tempat saluran yang bebas. Begitu pula berita yang di  baca  dan  didengar  dari  media  massa  bukan  hanya  menggambarkan  realitas,  dan menunjukkan  sumber  berita  tetapi  juga  konstruksi  dari  media  itu  sendiri.  Hal  itu  bukan
menunjukkan  realitas  yang  sebenarnya,  tetapi  menggambarkan  bagaimana  media  ikut berperan dalam mengkonstruksi realitas.
Berita  yang  muncul  dalam  pikiran  manusia itu  bukan  suatu peristiwa,  tapi  lebih merupakan sesuatu yang diterjemahkan oleh akal dan pikiran manusia setelah peristiwa itu terjadi. Berita tidak identik dengan fakta peristiwa tetapi melainkan sebuah upaya untuk merekonstruksi fakta dalam kerangka inti peristiwa. Berita pada kenyataannya adalah hasil konstruksi  realitas  dengan menggunakan  bahasa  sebagai  alat  dasar,  dan  bahasa  dapat menentukan cerminan seperti apa yang akan dikemas tentang peristiwa yang sebenarnya. Konstruksi  realitas  sering  menjadikan  suatu  peristiwa  dengan  menambahkan  gambaran positif maupun gambaran yang negatif.
Berita  adalah  hasil  dari  konstruksi  sosial  yang  selalu  melibatkan  pandangan, simbol dan nilai-nilai, bagaimana realitas dijadikan berita tergantung pada bagaimana fakta itu dipahami dan dimaknai. Apabila proses pemaknaan selalu menggunakan simbol unsur nilai-nilai  tertentu  maka  mustahil  berita  merupakan  wajah  atau  pencerminan  dari  suatu realitas itu sendiri, maka peristiwa yang sama bisa jadi menghasilkan berita yang berbeda karena  adanya  perbedaan  cara  melihat  dalam  hal  ini  cara  membingkainya,  namun perbedaan realitas itu pada akhirnya dianggap sesuatu hal yang wajar.

## Tabel 1 Bentuk dan Pengaruh Pemberitaan Media Terhadap Masyarakat
Bentuk Media Pengaruh Pada Masyarakat Televisi Televisi  dengan  karakteristik  audio  visualnya  memberikan sejumlah keunggulan,  diantaranya  mampu  menyampaikan pesan melalui gambar dan suara secara bersamaan dan hidup, serta  dapat  menayangkan  ruang  yang  sangat  luas  kepada sejumlah besar pemirsa dalam waktu bersamaan. Contohnya melalui iklan. Surat Kabar Sebuah berita besar dalam surat kabar atau yang menjadi topik utama  selalu  ditempatkan  di  halaman  depan  dengan  judul yang menarik dan membuat penasaran ditambah dengan foto yang  mendukung.  Contohnya surat  kabar  dengan sajian berbentuk kata tercetak atau bentuk visual berupa foto berita, lambang partai politik, atau karikatur memiliki pengaruh yang besar dalam kampanye politik.
Media  menurut  banyak  kalangan  adalah  aktor  politik  yang  penting  dalam pertarungan  politik  di  Indonesia.  Alasannya  adalah  media  sebagai  sebuah  institusi  dan aktor politik memiliki hak-hak. Selain itu, media dapat memainkan berbagai peran politik, diantaranya mendukung proses transisi demokrasi, dan melakukan oposisi. Sebagaimana disinyalir oleh Cook, bahwa hal ini telah menjadi perhatian penting pada masyarakat Barat, di  mana  para  jurnalis  telah  berhasil  mendorong  masyarakat  untuk  tidak  melihat  mereka sebagai aktor politik, sedangkan para pakar politik juga telah gagal untuk mengenali media sebagai sebuah institusi politik (Cook: 1998).
Dalam  buku W hy  don’t  we  call  journalists  political  actors? Cook  (1998) mengatakan bahwa para jurnalis berusaha meyakinkan masyarakat bahwa jurnalis bukan merupakan aktor politik. Selain itu pakar politik melihat konstribusi politik dari media dan mengabaikan fakta bahwa media adalah sebuah institusi. Dengan kata lain, para jurnalis
juga telah berhasil untuk meyakinkan kalangan akademisi dan para peneliti bahwa mereka (jurnalis) bukan aktor politik. Media juga dianggap fire-fighting, yaitu membantu dalam menentukan hasil dari perubahan politik dan sosial dramatik yang terjadi di saat-saat krisis.
Hal  ini  dapat  dilihat  dari  peran  media  dalam  menggulingkan  rezim  Marcos  di Filipina  di  tahun  1986,  atau  dukungan  yang  ditunjukkan  pers  pada  demonstrasi  pro- demokrasi  pada  bulan  Mei1992  di  Bangkok.  Pers  merupakan  agen  perubahan (agent  of change) atau agen  stabilitas  dalam  rezim  otoriter,  sebagai  agen  pengendali  dalam demokrasi  liberal  (seperti  di  Jepang  pada  tahun  1970-an),  dan  agen  perubahan  dalam masyarakat  di saat  terjadinya transisi  politik  (sepertidi  Korea  Selatan  pada  tahun  1987). Dalam negara berkembang seperti Indonesia, pemusatan peranan politik media telah diakui dalam proses nation building.
Tiga  aktor  dalam  politik  media  ialah  politisi,  jurnalis,  dan  masyarakat  yang digerakkan oleh kepentingan khusus. Bagi politisi, tujuan dari politik media adalah untuk mobilisasi dukungan publik yang diperlukan untuk memenangkan calon dalam pemilihan umum dan ketika sudah terpilih dapat membentuk program. Bagi jurnalis, tujuan politik media adalah untuk menciptakan berita baik dalam bentuk tulisan dan gambar yang dapat menarik  perhatian  banyak  orang  sedangkan  bagi  masyarakat  tujuan  dari  politik  media adalah  untuk  mengawasi  politik  dan  menjaga  kebijakan  dan  program  politisi  agar  tetap akuntabel  dan  transparan.  Hubungan  antara  ketiga  aktor  seringkali  menciptakan ketegangan karena di satu sisi politisi menghendaki para jurnalis untuk bertindak sebagai pembawa berita yang netral dalam setiap pemberitaan (statemen dan rilis pers). Sementara para jurnalis tidak ingin menjadi tangan kanan pihak lain dan dikontrol oleh kepentingan manapun.  Jika  jurnalis  membuat  berita  yang  dikehendaki  politisi  atau  bahkan  hanya melaporkan  berita  politik  yang  sesuai  dengan  keinginan  pembaca,  maka  jurnalisme (menurut  para  jurnalis)  hanya  akan  menjadi  profesi  yang  kurang  menguntungkan  dan kurang memuaskan bagi praktisinya, atau bahkan bukan lagi menjadi sebuah profesi.
Pada  dasarnya  pihak  publik  menginginkan  untuk  mengawasi  jalannya  politik  dan menjaga agar politisi tetap akuntabel dengan upaya yang minimal. Dan dikarenakan adanya
Masyarakat Politisi Jurnalis
Gambar 1: Tiga Aktor Politik
Media
kejenuhan  pihak  politisi  dan  para  jurnalis  yang  bersaing  untuk  mendapatkan  perhatian publik  dalam  pasar  yang  kompetitif,  publik  cenderung  mendapatkan  bentuk  komunikasi politik yang mereka inginkan. Namun ini tidak berlaku seluruhnya. Kepentingan yang telah melekat  pada  diri  politisi  untuk  mengontrol  muatan  berita  politik,  berpadu  dengan kepentingan  jurnalis  untuk  membuat  kontribusi  yang  independen  dalam  berita,  akan menciptakan ketegangan dan distorsi yang cukup besar.
Media  dalam  kehidupan  politik  sering  disebut  sebagai  pilar  keempat  demokrasi selain  eksekutif,  yudikatif,  dan  legislatif.  Bahkan  dalam  bukunya  yang  berjudul An Introduction  to Political  Communication, Brian  McNair  (2003)  mengatakan  bahwa terdapat lima peran ideal media dalam mewujudkan kehidupan demokratis. Peran pertama media  adalah  memberikan  informasi  tentang  apa  yang  terjadi,  peran  kedua  adalah memberikan  edukasi  bagi  masyarakat  tentang  hal  yang  terjadi  di  lapangan.  Menurut McNair dituntut objektifitas jurnalis sebagai edukator dalam hal pemberitaan. Bahkan John Robert  Hendricks  dan  Robert  E. Denton  juga  mengatakan  bahwa  media  berperan  untuk membentuk, mengumpulkan, dan menyebarkan informasi agar masyarakat memahami isu politik dan memiliki keterikatan dengan politik. Peran media yang  ketiga adalah sebagai wadah diskursus. Media menjadi peracik agenda politik yang memberikan informasi dan memilah  isu  yang  pada  akhirnya  akan  mempengaruhi  opini  publik.  Peran  media  yang keempat adalah sebagai pemantau pemerintah (watch dog). Maksudnya adalah media juga memiliki peran untuk mengkritik pemerintah, baik itu kebijakan ataupun program-program yang  dibuat  oleh  pemerintah.  Peran  kelima,  McNair  menyebutkan  bahwa  media  juga berperan untuk mengadvokasi beberapa pandangan politik (persuasion) yaitu sebagai kanal partai politik untuk menyampaikan sudut pandangnya.
Bahasa  politik  media  menurut  Jurgen  Habermas  adalah is  also  a  medium  of domination and power. Artinya, bahasa (kata-kata yang digunakan) dapat merupakan alat dominasi  ataupun  kekuasaan.  Menurut  Mc  Quail,  secara  umum  media  massa  memiliki berbagai  fungsi  bagi  masyarakat  yaitu  sebagai  pemberi  informasi,  sebagai  pemberian komentar  atau  interpretasi  yang  membantu  pemahaman  makna  informasi,  pembentukan kesepakatan,  korelasi  bagian-bagian  masyarakat  dalam  pemberian  respon  terhadap lingkungan,  transmisi  warisan  budaya,  dan  ekspresi  nilai-nilai  dan  simbol  budaya  yang diperlukan untuk melestarikan identitas dan kesinambungan masyarakat (Yuniati: 2002).

## Indikator Independensi dan Netralitas
Independensi yang mengusung objektivitas dan netralitas telah menjadi standar baku dalam  dunia  jurnalistik  untuk  menuntun  kinerja  mereka.  Selain  itu,  objektivitas  juga bertindak  sebagai  penanda  bagi  profesionalitas  media  (McQuail:  1992).  Media  yang profesional  tentu  akan  menampilkan  liputan-liputan  media  yang  objektif  dan  netral sehingga  memiliki  tingkat  independensi  yang  tinggi.  Ini  karena  hanya  media  yang independen yang mampu membuat reportase peristiwa secara objektif. Sebaliknya, media- media  yang  tidak  independen  akan  cenderung  membuat  laporan-laporan  yang  bias  dan tidak objektif terhadap fenomena yang terjadi.
Menurut Walker Cronkite (2013) objektivitas dapat didefinisikan sebagai aktivitas melaporkan  kenyataan  atau  fakta,  semampu  yang  bisa  dilakukan  oleh  wartawan  tanpa terpengaruh  oleh  prasangka  dan  opini.  Objektivitas sangat  erat  kaitannya  dengan pemahaman  secara  kultural  wartawan  atas  masyarakat  di  sekitarnya.  Dengan  kata  lain, wartawan mesti independen dari faksi. Wartawan, bagaimana pun juga, harus independen dari pihak yang mereka liput (Kovach & Rosenstiel: 2001). Dengan demikian wartawan bisa lebih obyektif dan independen dari kelas atau status ekonomi, dan juga independen
dari  ras,  etnis,  agama,  dan  gender  penting  untuk  menghasilkan  berita  yang  obyektif (Kovach & Rosenstiel 2001). Namun demikian, objektivitas dapat diamati dari tiga aspek yang berbeda, yaitu nilai, proses dan bahasa (Maras: 2013).
Prosedur untuk memastikan independensi dan netralitas antara lain komitmen yang kuat  untuk  selalu  memverifikasi informasi  melalui  metode  yang  obyektif.  Aspek  ketiga yang  juga  penting  untuk  mewujudkan  objektivitas  adalah  bahasa.  Bahasa  adalah  sarana menyampaikan fakta di dalam berita. Objektivitas adalah sejenis “permainan bahasa”, yang merupakan strategi spesifik menampilkan kembali kejadian, fakta, dan detailnya (Maras: 2013). McQuail (1992) menguraikan beberapa indikator penting dalam melihat persoalan independensi  (objektivitas)  dan  netralitas,  diantaranya:  ada  tidaknya  opini,  unsur personalisasi,  sensasionalisme, stereotype, juxtaposition atau linkage,  dan akurasi  dalam pemberitaan.
Unsur personalisasi dalam pemberitaan diartikan sebagai pandangan yang  melihat pemilik  atau  aktor  politik  sebagai  aktor  utama/penting  atau  tunggal  yang  paling berpengaruh  dalam  sebuah  peristiwa.  Personalisasi  dapat  dilacak  dengan  melihat ada- tidaknya  klaim  peran  yang  berlebih-lebihan  baik  bernada  positif  maupun  negatif  terkait dengan  pemilik  atau  aktor  politik.  Unsur  personalisasi  merupakan  salah  unsur  penting (selain  sensasionalisme, stereotype dan linkage)  dalam  menilai  netralitas  pemberitaan (media)  (McQuail:  1992).  Netralitas  memiliki  arti  penting  yang  senada  dengan keseimbangan namun lebih menekankan pada bagaimana informasi dipresentasikan.

## Berbicara Independensi Media Terhadap Pemberitaan Politik
Independensi  media  adalah  sebuah  konsep  yang  sangat  rumit.  Menurut  Meadow (1980) sebuah berita tidak mungkin objektif dan tidak mungkin bebas dari kepentingan- kepentingan tertentu. Sebuah berita tidak mungkin menyajikan seluruh fakta sosial dalam halaman  surat  kabar  yang  terbatas  dan terdapat proses  seleksi  terhadap  fakta-fakta  yang disajikan  namun  tidak  semua  peristiwa  layak  untuk  dijadikan  berita.  Dan  berita  politik memang dianggap dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat penikmat berita. Dapat dikatakan bahwa terdapat dua faktor yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi.
Faktor pertama adalah saat ini politik berada di era mediasi (politics in the age of mediation),  yakni  media  massa,  sehingga  hampir  mustahil  kehidupan  politik  dipisahkan dari  media  massa.  Oleh  karena  itu  yang  terjadi  adalah  para  tokoh  politik  senantiasa berusaha menarik perhatian wartawan dan awak media agar meliput kegiatan politik yang mereka lakukan. Faktor kedua, peristiwa politik dalam bentuk tingkah laku dan pernyataan para aktor politik lazimnya selalu mempunyai nilai berita sekalipun peristiwa politik itu bersifat rutin belaka, seperti rapat partai atau pertemuan seorang tokoh politik dengan para pendukungnya  (Ibnu  Hamad:  2004). Secara  umum  independensi  adalah  ide  bahwa wartawan  harus  bebas  dari  bentuk  campur  tangan  apapun  ketika  menjalankan  dan mempraktekan profesinya.
Di berbagai negara, pemilik media yang terbesar (umumnya pemilik stasiun televisi dan  radio  terkemuka)  adalah  pemerintah  sendiri.  Upaya  yang  perlu dijalankan  untuk memperkuat  independensi  media  dengan  cara  menjadikan  media  milik  pemerintah  atau yang dikendalikan oleh pemerintah milik swasta. Menurut William L. Rivers (2003) tidak ada  media  yang  netral  karena  pers  ataupun  media  akan  selalu  berpihak  terutama  pada kepentingan pemiliknya. Rivers juga mengatakan bahwa kebebasan pers yang berlaku di dunia  adalah  kebebasan  pemilik  pers  (freedom  for  media  owner ).“Pemilik  media  masih bisa  menempatkan  berita  yang  penting  untuknya – meskipun  tidak  terlalu  penting untuk umum – di halaman pertama atau pada jam tayang utama (prime time). Sebaliknya berita tertentu bisa saja ditahan atau batal dimuat. Hal ini membuktikan, pemilik masih berkuasa”
(Rivers: 2003).Dengan demikian independensi jurnalis atau wartawan akan terpasung oleh kepentingan  pemilik  atau  pemodal  yaitu  dengan  menyelaraskan  konten  pemberitaan dengan visi, misi dan kebijakan redaksi tempat jurnalis bekerja.
Fenomena  pemusatan  kepemilikan  media  massa  pada  sekelompok  orang  seakan telah menjadi hal lumrah di Indonesia. Hasil penelitian Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) dan Hivos tentang "Mapping the Landscape of the Media Industry in Contemporary Indonesia" mencatat 12 kelompok besar yang mempengaruhi pangsa pasar media massa di Indonesia. Mereka adalah Global Media Communication, Media Nusantara Citra  (MNC)  milik  Hary  Tanoesoedibjo,  Jawa  Pos  Group  milik  Dahlan  Iskan,  Kompas Gramedia  milik  Jacob  Oetama,  Mahaka  Media  miliki  Erick  Thohir,  Elang  Mahkota Teknologi  milik  keluarga  Sariaatmadja,  CT Group  milik  Chaerul Tandjung,  Visi  Media Asia milik kelompok Bakrie, Media Group milik Surya Paloh, MRA Media milik keluarga Soetowo, Femina Group milik Pia Alisjahbana, Tempo Inti Media milik Yayasan Tempo, dan Berita Satu Media Holding milik Lippo Group.
Hampir semua kelompok besar tersebut memiliki perusahaan media massa dengan berbagai macam bentuk, mulai dari cetak, penyiaran, hingga portal news online. Berbagai kelompok  besar  media  massa  itu  tidak  cuma  memiliki  kepentingan  bisnis,  tapi  juga berkaitan erat dengan kepentingan politik para pemilik modal.
Sebagai contoh Aburizal Bakrie, selaku pemilik Visi Media Asia, merupakan mantan Ketua Umum Partai Golkar. Pemilik Media Group, Surya Paloh, adalah pendiri sekaligus Ketua Umum Partai NasDem. Sedangkan Hary Tanoesoedibjo, pemilik MNC, merupakan Pendiri Partai Perindo.
Independen atau tidaknya media juga dapat dilihat dari berpihaknya sebuah media terhadap satu kekuatan politik tertentu. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa jika media membuat wacana yang berisi pembelaan terhadap sebuah kekuatan politik (partai politik) maka dapat dikatakan bahwa media tersebut memiliki tujuan politik dan ideologis dibalik berita  yang  dibuat.  Jika  sebuah  media  lebih  mengutamakan  peristiwa  yang  menonjol (kontroversial) dari  sebuah  partai  politik  tanpa  pembelaan  ideologis  terhadap  kekuatan politik berarti media lebih berorientasi pada pasar atau keuntungan ideologis. Jika media menyampaikan  berita  tanpa  ada  pretensi  ideologis  dan  ekonomis  maka  dapat  dikatakan media  tersebut  berada  pada  posisi  media  yang  idealis  dan  independen  (Hamid: 2004).Ketika  media  mendukung  salah  satu  kandidat  atau  partai (media  endorsement). Terlepas  dari  keadaan  ideal  tersebut,  liputan-liputan  politik  di  media  akan  menjadi cenderung bias, subyektif dan partisan, alih-alih obyektif atau tidak berpihak. Bias muncul karena realitas sebenarnya ditampilkan menjadi realitas media yang telah dikonstruksi oleh jurnalis saat membuat berita.
Temuan  berbagai  penelitian  menunjukkan  bahwa  kepemilikan  media  massa oleh satu pengurus partai politik yang ikut bertarung sudah menunjukkan kecenderungan untuk mendukung kegiatan partai politik yang diusung oleh pemiliknya. Setidaknya pemberitaan yang menekankan kegiatan pemilik media dan afiliasinya terlihat memiliki porsi yang lebih banyak dibandingkan dengan pemberitaan saingan politiknya. Upaya media untuk menjaga kode  etik,  independensi  dan  netralitas  tetap  diusahakan  oleh  para  pekerjanya.  Namun, intervensi  dari  pemilik  terkadang  terjadi  sehingga  menimbulkan  kesan  media  berpihak pada satu sisi secara terbuka. Hasil wawancara menunjukkan bahwa intervensi adalah salah satu  yang  menimbulkan  ketegangan  di  kalangan  para  pekerja  media  dengan  pemiliknya walaupun mereka yang menjadi narasumber wawancara tidak pernah mengakuinya secara terbuka.
Noam  Chomsky  dalam  teorinya  mengemukakan  bahwa  media  adalah  bagian  dari propaganda  rezim.  Dengan  kata  lain,  independensi  murni  media  tidak  mungkin  ada. Namun,  secara normatif, masyarakat  tetap  mengharapkan  agar  media  di  Indonesia tidak
boleh  memihak.  Namun  pada  perkembangannya,  muncul  teori  baru  yaitu populis partnership yaitu  yang  ditandai  dengan  pembelahan  media.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada Pemilihan  presiden  2014  lalu.  Beberapa  media  secara  terang-terangan  menunjukkan dukungannya kepada kandidat tertentu. Hal ini dapat kita lihat lewat dua stasiun televisi berita  terbesar  di  Indonesia  yaitu  Metro  TV  dan  TV  One.  Melalui  dua  stasiun  televisi tersebut  terlihat  sekali  terdapat  bias  atau  kecenderungan  yang  diperlihatkan  dari  kedua stasiun  televisi  dalam  membuat  tayangan  pemberitaan  bagi  kedua  pasangan  kandidat capres-cawapres  untuk  pemilihan  presiden  2014.  Saat  ini  timbul  kesan  bagi  masyarakat yang  mendukung  Joko  Widodo  cukup  menonton  saluran  Metro  TV  dan  bagi yang memfavoritkan Prabowo tinggal pilih saluran TV One saja.
Fenomena tersebut dapat terjadi karena afiliasi para kandidat dengan kedua media tersebut. Metro TV yang dimiliki oleh politisi Surya Paloh secara terang-terangan menjadi media  yang  mengkampanyekan  pasangan  Joko  Widodo-Jusuf Kalla,  sedangkan  Tv  One yang dimiliki oleh politisi Aburizal Bakrie menunjukan keberpihakannya kepada pasangan Prabowo-Hatta. Media  framing yang  dilakukan  oleh  kedua  media  tersebut  membentuk opini politik tertentu di dalam masyarakat sebagai calon pemilih. Durasi, jumlah frekuensi serta  kecenderungan  obyek  pemberitaan  dapat  menjadi  alat  propaganda  yang  digunakan kandidat untuk memperoleh dukungan. Hal ini sudah sangat melenceng dari peranannya sebagai  media  informasi  dan  sebagai  pengontrol  sosial. Meskipun demikian, menurut Scheufele media framing adalah hal yang tidak dapat dihindari dan natural terjadi dalam pembuatan suatu berita, terutama ketika pemilihan umum berlangsung. Namun demikian, di  sisi  lain media  framing terkadang  juga  meningkatkan  ketidakpercayaan  dan  sinisme masyarakat meskipun di sisi lain dipercaya mampu meningkatkan minat masyarakat dalam politik dikarenakan media dianggap mampu memberikan informasi yang mungkin belum diketahui oleh publik.
Menurut  Entman  (2008)  pembentukan  opini  melalui media  framing memiliki konsekuensi negatif bagi demokrasi karena stasiun televisi yang menayangkan isi siaran yang tidak netral dan hanya fokus terhadap pemberitaan atau isu-isu yang tidak substantif atau  menampilkan  kepentingan  pribadi  politisi  (pencitraan)  dan  abai  terhadap  informasi politik  yang  lebih  substansial  seperti  kebijakan  para  calon  presiden  atau  kepala  daerah maka dapat menggiring media menjadi tidak independen secara politik. Media yang tidak independen pada dasarnya dapat dihindari dengan menciptakan sebuah sistem persaingan media yaitu dengan mengembangkan keanekaragaman dalam pemilikan media. Persaingan yang  terjadi  diantara  pemilik  media  dapat  mendorong  berbagai  prespektif  tentang kebijakan  dan  membatasi  kekuasaan  politik  yang  dimiliki  oleh  pemilik  media  sehingga pemberitaan menjadi lebih transparan.
Dalam pemilihan kepala daerah di tingkat lokal seperti pemilihan kepala daerah di Aceh  juga  diperlukan  media  yang  independen  yaitu  media  yang memberikan  informasi yang benar, relevan, dan objektif bagi masyarakat sampai pada fungsi pengawas kekuasaan. Pengertian kekuasaan disini juga mencakup ruang lingkup yang cukup luas yang meliputi kegiatan  politik,  sosial,  ekonomi,  dan  kebudayaan.  Pada  umumnya  masyarakat menggunakan media sebagai sumber informasi untuk pemilihan umum. Sehingga peluang bagi  penyalahgunaan  media  sebagai  sarana  “main  mata”  antara  pemilik  media  dan  elit politik daerah terbuka lebar. Mulai dari kesepakatan transaksioal untuk menyediakan space iklan  politik,  meliput  pelantikan pejabat  daerah  hingga  publikasi  yang  mem-blow  up aktivitas kampanye pemilu. Kondisi ini lebih parah jika kebetulan pemilik media atau orang kuat  di  struktur  organisasi  media  adalah  salah  satu  kandidat  yang  mengikuti  pemilihan. Media  massa  pada  akhirnya  hanya  akan  menjadi  aparatus  kepentingan  sesaat  guna menggalang suara konstituen di daerah pemilihan.

## 3. KESIMPULAN
Peran  media  dalam  panggung  politik  kontemporer  semakin  tidak  tergantikan. Fenomena yang muncul adalah media telah menjadi perpanjangan tangan dari aktor-aktor politik  yang  bermain.  Peran  media  kini  melampaui apa  yang  bisa  dikerjakan  oleh  partai politik  melalui  cara-cara  konvensional.  Bisa  dilihat  dari  bagaimana  elite-elite  politik mengeluarkan wacana dan gagasan-gagasannya melalui media. Pada tahap tertentu, media sendiri  juga  telah  menjelma  menjadi  aktor  politik.  Sebagai  aktor  politik,  ia  bisa mengeluarkan atau menahan sebuah isu yang menguntungkan maupun merugikan aktor- aktor politik yang lain. Pembentukan opini publik pun pada akhirnya terjadi. Siapa yang memiliki  akses  atas  media  maka  dia  yang  menguasai  opini  publik.  Produk  media  dari berita,  editorial,  sampai  iklan  politik  menjadi  kanal  menyalurkan  ideologi  pemilik  dan jurnalisnya. Hal ini dapat dilihat di sejumlah media massa di Indonesia, baik cetak maupun elektronik.
Media yang telah bertransfromasi menjadi aktor politik tidak bergerak sendiri dalam memainkan peran tersebut karena pasti akan dibantu oleh kepentingan aktor-aktor politik dan pemilik modal atau mereka yang berlindung di balik topeng media untuk melakukan propaganda politik. Pada akhirnya, posisi media berada di tepi jurang, media menjadi tidak lagi  independen  karena  kebebasan  mengkritik  dan  menyampaikan  pendapat  beralih menjadi kebablasan informasi yang bersandar pada kemauan pemilik media. Hal ini dapat dilihat ketika pemilihan umum berlangsung. Media berdiri di dua perahu yaitu berpihak pada  kepentingan  politik  dan  di  sisi  lain  berpihak  pada  kepentingan  pemilik  media. Pengalaman pemilihan presiden 2014 menunjukkan fenomena terbelahnya media besar di Indonesia menjadi dua kubu. Pemberitaan menjadi simpang-siur mengikuti selera pemilih media masing-masing. Secara tidak langsung, pembelahan media menjadikan masyarakat terpaksa mencari kebenaran informasi diantara kesimpangsiuran berita yang ada.
Media seharusnya menjadi sarana pencerahan dan transformasi nilai-nilai kebenaran terutama kebenaran politik agar masyarakat dapat melihat fakta secara apa adanya. Media sebaiknya  tidak  memunculkan  kesan  menilai  atau  keberpihakan  khususnya  dalam  masa kampanye  pemilihan  umum.  Biarkan  masyarakat  sendiri  yang  akan  menilai.  Yang diperlukan  media  hanyalah  menyampaikan  informasi  yang  sebenarnya,  jelas  hitam putihnya.  Sehingga  masyarakat  tidak  terjebak  pada  pilihan  yang  diciptakan  media  dan media pada akhirnya  harus mampu bersikap objektif dalam penayangan berita politik dan bertindak independen.

## 4. DAFTAR PUSTAKA
Berger R. Charles dkk. 2015. Handbook of Ilmu Komunikasi. Bandung: Nusamedia
Berger, Peter L., Luckmann, Thomas. 1990. Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan. Penerjemah Hasan Basri. Jakarta: LP3S.
Cook,  Timothy  E.  1998. Governing  with  the  News:  the  News  Media  as  a  Political Institutio.Chicago: Chicago University Press.
Eriyanto. 2005. Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media. Yogyakarta: LkiS.
Ghazali, Effendi dan Hidayat N, dkk.  2000. Pers dalam Revolusi Mei: Runtuhnya sebuah Hegemoni. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Graber,  Doris  A.  1990. Media  Power  in  Politics.  Second  edition. Washington: Congressinal Quarterly Press.
Habermas, Jürgen. 2015.Ruang Publik. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Hamid, Ibnu. 2004. Konstruksi Relaitas Politik Dalam Media Massa. Jakarta: Granit.
Heywood, Andrew. 2013. Politik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hidayat,  Dedy  Nur.  1997.  Pardigma  dan  Perkembangan  Penelitian  Komunikasi. Jurnal ISKI, Menuju  Paradigma  Baru  Penelitian  Komunikasi.  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Koike, Makato. 2002. Globalizing Media and Local Society in Indonesia, makalah dalam workshop 13-14 September 2002. Leiden, Nederland, dalam IIAS News.
Littlejohn, W. Stephen. 2002. Theories of Human Communication, California: Wadsworth Publishing Company.
McQuail,  Dennis.  1987. Communication  Theory:  An  Introduction. London: SagePublication.
Moelong, Lexy. 1993. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Muis,  A.  2000. Titian  Jalan  Demokrasi:  Peranan  Kebebasan  Pers  untuk BudayaKomunikasi Politik. Jakarta: Kompas.
Neumann,  A.  Lin.  1998. Freedom  takes  hold:  ASEAN  Journalism  in  Transition. New York:Committee to Protect Journalist.
Nimmo, Dan. 2000. Komunikasi Politik. Bandung: Remaja Rosda Karya.
Oetama,  Jakob.  2001. Pers  Indonesia:  Berkomunikasi  dalam  Masyarakat  Tidak  Tulus. Jakarta: Penerbit Kompas.
Rahmat,  Saleh.  2004.  Potensi  Media  Sebagai  Ruang  Publik. Jurnal  Penelitian  Ilmu Komunikasi. Jakarta.
Rivers,  William  L.  2003.  Media  Massa  dan  Masyarakat  Modern.  Yogyakarta:  Prenada Media.
Rusadi, Udi. 2002. Diskursus Kerusuhan Sosial Dalam Media Massa. Jakarta: Universitas Indonesia.
Salvatore, Simarmata. 2004. Media dan Politik. Jakarta : Yayasan Obor.
Subiakto, Henry. 2014. Komunikasi Politik, Media, Dan Demokratisasi. Jakarta: Kencana.