Jurnal Gentiaras Manajemen dan Akuntasi Laman Jurnal: jurnal.gentiaras.ac.id/index.php/Gema/index ISSN : 2086-9592 (p) , 2721-5490 (e)
© 2023 The Author, diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras Lampung, Indonesia. Artikel ini berupa akses terbuka di bawah lisensi CC BY-NC-SA license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

## Permendagri No 113 Tahun 2014 : Pengelolaan Keuangan Desa  di Bandar Lampung

## Rina Milyati Yuniastuti*,Jhon Nasyaroeka
Institut Maritim Prasetiya Mandiri,Indonesia

## A R T I C L E    I N F O A B S T R A C T
Artikel History:
Received: October 6, 2022 Revised: November 11, 2022 Published: May 26, 2023
This research was carried out in Perwata Village Bandar Lampung, with the aim to provide an overview of village finances, especially in management based on Permendagri No 113 of 2014. The research method used was descriptive qualitative. Data were taken in March 2022 and data were in the form of interview results and documentation. The research result shows that  planning  and  implementation  are  appropriate  for  administration,  reporting,  and accountability  are  not  in  appropriate  with  village  financial  management.  It  is  hoped  that Perwata Village will manage village finances properly and appropriately.
Keywords:
Village Financial Management, Permendagri,APBDesa

## I N F O   A R T I K E L A B S T R A K
Riwayat Artikel: Diterima: 6 Oktober 2022
Direvisi : 11 November 2022 Dipublikasikan: 26 Mei 2023
Desa  Perwata  Bandar  Lampung  penelitian  ini  dilakukan,  mempunyai  tujuan  untuk memberikan  gambaran    tentang    keuangan  desa  khususnya  pada  pengelolaan  dalam
Permendagri  No  113  Tahun  2014.  Adapun  metode  Penelitian  yang  digunakan  adalah deskriptif  kualitatif.  Data  diambil  pada  bulan  maret  2022  dan  data  berupa  hasil  wawancara serta  dokumentasi  desa.Penelitian  memberikan  hasil  bahwa    perencanaaan  dan  pelaksanaan sudah  sesuai  ,  untuk  penatausahaan  ,pelaporan  dan  pertanggung  jawaban  belum  sesuai pengelolaan keuangan desa.Diharapkan Desa Perwata melakukan penatausahaan keuanga desa secara baik dan sesuai.
Kata kunci:
Pengelolaa Keuangan Desa,Permendagri,APBDesa
Corresponding Author : Rina Milyati Yuniastuti Institut Maritim Prasetiya Mandiri,Indonesia *email: rinamilyati@gmail.com

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  keuangan  adalah  hal  penting  dalam  mencapai  tujuan  dari  keuangan  dimasa yang akan datang.Dengan pengelolaan keuangan maka masalah ekonomi seminimal mungkin dapat teratasi.  Pengelolaan  keuangan  desa  terletak  pada  kesiapan  aparat  pemerintah  desa  tersebut  serta adanya hukum yang mendasari birokrasi  pada pemerintahan di desa berawal dari mulai jalan serta diawasi  oleh  pihak  yang    terkait  agar  terlaksana  tata  pengelolaan  pemerintahan  desa  yang  baik (nasehatun lina, 2017)
Sistem  pemerintahan  berkembang  di  Indonesia  dengan  kemajuan  yang  pesat.Kemajuan  ini harus diimbangi dengan adanya peraturan.Peraturan merupakan landasan yang baik bagi otonomnya desa,baik  secara  parktek  maupun  secara  normatif  .    Menurut  UU  (undang  –Undang)  No  6  pada tahun  2014  (Indonesia,  n.d.)  bahwa  desa  ialah    kumpulan  dari  penduduk  mempunyai    hukum  di daerah atau wilayah  terbatas dengan  hak dalam  aturan dan urusan segala kegiatannya, keinginan penduduk  di  wilayah  tersebut  sesuai  dengan      keinginan  penduduk,  asal  usul  sejarahnya,  dan tradisional  hak  yang    direstui  dan  dihargai  pada  model    (NKRI)  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. Kepala Desa  merupakan pemimpin di dalam daerah desa,  dengan istilah lainnya disebut kades. Di desa ada suatu lembaga yang  melakukan pelaksanaan kegiatan desa berjalan dengan baik yaitu  bernama  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  .Badan  ini  adalah  perkumpulan  dari masyarakat  yang  memiliki hukum akan hak  dalam  suatu  aturan dan  hak  urusan  kegiatan  rumah  , keinginan  penduduk  setempat  berdasar  akan  prakarsa  penduduk  tersebut  dan  hak  sejarah (Sujarweni, 2015).
Dengan    pengelolaan  akan  kewenangan  keuangan    di  desa  (Permendagri,  2014)  sudah semestinya  desa  harus  fer    dan  responsibel  dalam  kegiatan  tata  kelola  keuangan.  Diwujudkannya suatu  ketentuan    jika  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  ialah  semua  acara  desa  yang  terdiri  dari enam hal terwujud dengan baik dan sesuai dengan  otonomi  hak tersebut diharapkan pedesaan bisa mengelola  keuangan  dengan  baik  dan  juga  dapat  kelola  akan  pendapatan  dan  kelola  pada  belanja anggaran .Pengelolaan dapat dilakukan selama satu periode dimana anggaran tahun terhitung mulai tanggal awal Januari sampai akhir Desember (kurnia, 2015)
Adapun penelitian mempunyai tujuan   ini agar dapat  memberikan gambaran  rencana dan desa  Perwata  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  keuangannya  di  Teluk  Betung  Timur  Bandar Lampung.  Penelitian  agar    untuk  menambah  ilmu  pengetahuan  dalam  bidang  akuntansi  utamanya pada pengelolaan keuangan desa mengenai kualitas sistem pengelolaan keuangan dilihat dari SDM (Sumber Daya Manusia).
Hasil penelitian terdahulu yang dilaksanakan (nasehatun lina, 2017)  di Desa Sumbermulyo, Bareng serta Kauman kabupaten Jombang berawal pada enam tahap mampu mendapatkan predikat dengan accountable.
Perencanaan  ( planning )  ialah  suatu  kegiatan  dari  awal  ditetapkannya  pada    tujuan organisasi,  strategi  akan  penentuan  agar  tercapai  keinginan  organisasi    selengkapnya,  rumusan perencanaan  pada  sistem  secara  menyeluruh  agar  dapat    terintegrasi  serta  terkoordinasi  semua masyarakat organisasi agar terwujud keinginan organisasi(Bastian, 2015)
Kepala  desa  sebagai  penangung  jawab  akan    kekuasaan  pengelola  keuangan  desa melakukan  tahap  pelaksanaan  agar  dapat  berjalan  dengan  baik  maka  kegiatan  dibantu   oleh perangkat  desa(Indonesia, n.d.) Terwujudnya penerapan pada (APBDes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  di pengelolaan desa.
Penatausahaan merupakan pencatatan akan transaksi administrasinya desa. Hal ini  menjadi pelaksanaan    pencatatan  di  desa  untuk  keuangannya  yang  dilakukanya(Febrian,  2014).  Penataan ialah  pelaksanaan  dalam catatan secara  khusus  yang dikerjakan  oleh bendahara desa(kurnia, 2015)
Pelaporan  yakni  pelaksanaan  akan  menyampaikan  sesuatu   yang  a d a   hubungannya  pada akhir kegiatan telah  dikerjakan pada kondisi tertentu  tanda bahwa kegiatan terlaksana akan adanya pertanggung jawaban  pada  tugas  dan  wewenang  sudah dilakukan.  Sehingga  hasil  akan  laporan wajib  tepat  waktu,  akurat,punya makna, dan efektif.  Laporan  keuangan adalah wujud dari laporan akhir  pada  kegiatan  dari  adanya  transaksi  keuangan  pada  data  akuntansi  (Hoesada,  2016).  Oleh karena itu,laporan keuangan yaitu hasil pada proses akuntansi berguna untuk menginterprestasikan kegiatan operasi akan suatu badan usaha dan juga badan yang mempunyai keinginan akan laporan tersebut.
Pertanggungjawaban (Akuntabilitas) yakni suatu metode yang mempunyai arti dalam proses terselenggaranya kegiatan pada  organisasi sektor publik.Hal ini merupakan suatu  kewajiban agar tersampaikan    suatu  pertanggungjawaban  ,  kejelasan  akan  prestasi  serta  perilaku  umum  ataupun perkumpulan  yang  mempunyai  wewenang  agar  dapat  kejelasan  dengan  jelas.Akuntabilitas  yaitu kegiatan serta adanya  keputusan pada pelaksana (eksekutif) pada  wakil rakyat (legislatif) dan juga pada masyarakat semuanya (Bastian,2015).

## Kerangka Pemikiran
Adapun kerangka pemikiran sebagai berikut:

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  mempunyai  skema  model  penelitian  deskriptif  kualitatif  sehingga  dapat menganalisis dan mengkaji lebih mendalam pada  temuan.

## Desain Penelitian
Waktu  penelitian  pada    bulan  Maret  2022  dan  Tempat  penelitian    di  Desa  Perwata Kecamatan  Teluk  Betung  Timur  Kota  Bandar  Lampung.  Objek  penelitian  pada  pemerintah  desa yang  mempunyai  inti    pengelolaan  keuangan  desa  pada  penerapan  implementasi  dengan  dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri(Permendagri, 2014)

## Populasi dan sampel
Populasi  penelitian  ini  ada  6  desa/kelurahan    di  Kecamatan  Teluk  Betung  Timur  Kota Bandar Lampung.
perencanaan pelaksanaan penatausahaa n pelaporan Pertanggung jawaban
analisis
pendapatan
hasil
Tabel 1.Nama Desa/Kelurahan Nomor Nama Desa/ Kelurahan 1 2
3
4 5 6 Kota karang Kota karang raya
Keteguhan
Sukamaju
Way Tataan Perwata
Sumber:Kantor Kecamatan Teluk Betung Timur
Dari  Populasi  tersebut  peneliti  mengambil  sampel  dengan  meneliti  Desa  Perwata,alasan peneliti  meneliti  desa  tersebut  karena  desa  perwata  termasuk  desa  yang  pendapatan  dan       luas wilayahnya terendah/terkecil.

## Teknik Pengumpulan Data
Ada  dua  teknik  pengumpulan  data  yang  diperoleh  yaitu  dari  data  wawancara  dan dokumentasi.

## Teknik Analisa Data
Analisa  data  kualitatif  dilakukan  dengan  mengolah  data  awal/reduksi  ,  proses/menyajikan data serta hasil akhir/penarikan kesimpulan yang berasal dari  wawancara dan dokumentasi   secara detail dan teliti (sugiyono, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perencanaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa
Tahap  ini  merupakan  rencana  yang  ada  dalam  jangka  menengah  desa.Istilahnya  adalah Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJM)  yang  akan  dilakukan  desa  mendatang,  serta perencanaan akan  kerja  pembangunan  desa.  Adapun  di  desa  Perwata  di  Kecamatan  Teluk  Betung Timur ada  inti kebutuhan  yang diinginkan desa pada kegiatan atau  program kerja desa:
Tabel 2 Program Kerja Desa Perwata
Kegiatan Desa Program kerja Kegiatan yang diselenggarakan pemerintah • Infrastruktur kantor desa • Layout tata kelola desa Kegiatan Kemajuan Desa • Infrastruktur pembangunan desa • Pengobatan gratis Pembinaan kemasyarakatan • Keamanan dan ketertiban • Pembinaan kesenian Pemberdayaan masyarakat • Penyuluhan pemerintah desa

## Sumber:Wawancara Masyarakat
Program kerja kegiatan desa tersebut dilakukan pada saat kepala desa awal menjabat sampai berakhirnya  masa  jabatan.  Kegiatan  ini  dilakukan  dari  hasil  musyawarah  masyarakat  desa  atas keinginan  untuk  lebih  bagus  pada  kondisi  desanya.Kegiatan  ini  merupakan  prioritas  yang  harus diutamakan demi kenyaman masyarakat desa Perwata. Sehingga pada dasarnya bahwa  perencanaan pada desa Perwata mulai dari hasil musyawarah warga desa sampai terwujudnya anggaran belanja desa /APBDesa dapat terlihat  pada :
Gambar 1. Bagan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Perwata  Kecamatan Teluk Betung Timur
Di Desa Perwata disetiap RT sebelum melaksanakan Musrenbng, kepala desa menghimbau kepada warganya untuk memberikan masukan akan pembangunan yang diinginkan warganya dalam bentuk  model  usulan  yang  sudah  tertera  dengan  jelas  .Dari  usulan  inilah  maka  akan  dijadikan rencana  kegiatan  di  Desa  Perwata.Kebiasaannya  kepala  desa  mengikutsertakan  wakil  dari kecamatan atau dari pemkot/pemerintah kota yang dapat hadir  ( wawancara dengan sekretaris desa 15 Maret 2022).
Musyawarah Desa
Rancangan Kegiatan desa Kegiatan desa Rancangan Anggaran desa Rapat anggaran desa Hasil rapat anggaran desa
Perencanaan  keuangan  desa  menjabarkan    untuk  kegiatan  Raperdes  (Rancangan  Peraturan Desa)  dilakukan  oleh  sekretaris  desa.Dalam  hal  ini  sekdes/sekretaris  desa  menginformasikan APBDesa/rancangan  pada  kades  agar  dibicarakan  serta  disahkan  secara  bersama  di  bulan September setelah  kegiatan di sahkan paling lambat.
Raperdes  pada APBDesa jika sudah di musyawarahkan dan sudah di sepakati maka sudah semestinya kades pada bupati/walikota minta agar dievaluasi melalui camat selama 3 hari maksimal dari disetujui bersama. Waktu dalam mengevaluasi Raperdes membutuhkan  waktu 2+0  maksimal dari  hari  kerja  yang  berlaku.  Apabila  evaluasi  bupati/walikota  hasilnya  belum  sesuai  atau  tidak sesuai  untuk  keperluan  warga  ,  kades  akan  berusaha  mengevaluasi  kembali  serta  mempebarui laporan setelah itu  diajukan lagi Raperdesnya.  Raperdes hasil APBDesa jika sudah selesai di cek maka dapat ditetapkan menjadi Program desa oleh kades/kepala desa.
Hasil  analisis  sudah  sesuai  untuk  pengelolaan  keuangan    di    desa  Perwata  di  Kecamatan teluk  Betung  Timur    secara  teknis  .Saat  disampaikan  rancangan  desa  melalui  camat  dan  ternyata camat belum dapat memberikan informasi.Hal ini karena kades dapat informasi dari kecamatan.

## Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa
Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Perwata di Kecamatan Teluk Betung Timur, pada pemasukan dan pengeluaran telah dilakukan dengan baik masuk ke dalam  rekening kas desa. Pengajuan  surat  akan  permintaan  untuk  bayar  dilakukan  oleh  bendahara  desa  lalu  dilanjutkan dengan  persetujuan  dari  kades  ,setelah  disetujui  maka  bendahara  desa  akan  melakukan pembayaran,sehingga surat pertanggung jawaban dan juga bukti adanya transaksi akan menjadikan suatu lampiran  dikemudian hari (hasil wawancara bendahara, 18 Maret 2022).
Tabel  3. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Terlaksananya Pengelolaan Keuanga Desa Perwata Permendagri No.113 Th 2014 Keterangan Rekening kas desa Pasal 8 ayat (1) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Pengajuan Surat, laporan tanggungjawab, kuitansi bukti transaksi Pasal 28 ayat (1) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai
Dari hasil analisis,  maka pelaksanaan keuangan pada desa      Perwata di Kecamatan Teluk Betung  Timur,  pada  uang  atau  kas  masuk  ataupun  uang  keluar  dilakukan    melalui  rekening  kas desa.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  sudah  sesuai  .  Pengajuan  surat    untuk  pembayaran    dilakukan oleh  bendahara  desa,maka    dari    disetujui  kades  ,bendahara  desa  baru  dapat    melakukan pembayaran,    sehingga  surat  akan    pertanggungjawaban  belanja  dapat  dilampirkan  sebagai  bukti transaksi oleh bendaharan .

## Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa
Bendahara  desa  Perwata  dalam  setiap  menerima  dan  akan  mengeluarkan  kas  maka  harus mencatatnya  dari  buku  besar.  Pada  pencatatan  transaksi  tersebut  masih  dilakukan  secara  manual belum menggunakan sistem aplikasi komputer,sehingga  kadang terjadi kesalahan dalam pencatatan Hal ini dapat dicek pada saldo kas umum yang tidak sinkron dengan fisiknya.
Keuangan desa  Perwata pada penatausahaan dalam setiap terima dan keluar kas dilakukan oleh bendahara desa yang juga rutin dilakukan disetiap akhir bulan dengan melakukan tutup buku. Hal  ini  dilakukan  oleh  bendahara  desa  juga  sebagai  pertanggung  jawaban  akan  tugasnya  dan dilaporkan ke kades.
Laporan  pertanggungjawaban  dibuat  bendahara  desa  Perwata  di  Kecamatan  Teluk  Betung Timur seperti buku besar , yang berisi catatan uang keluar masuk   yang dilaporkan dalam satu buku laporan  tahun anggaran 2021.(hasil wawancara bendahara desa, 18 Maret 2022).
Hasil ini menunjukkan bahwa pada penatausahaan keuangan di desa Perwata di Kecamatan Teluk Betung Timur yang dilakukan belum pas atau sesuai  ,hal ini karena bendahara desa perwata dalam  pencatatan  penerimaan  dan  pengeluaran  ke  dalam  buku  kas  umum  yang  dijadikan  satu laporan  dan  kemungkinan terjadi  kesalahan  pencatatn ada  karena  dilakukan  secara  manual,  belum menggunakan aplikasi.

## Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa
Di  tahap  ini  kades  perwata  Kecamatan  Teluk  Betung  Timur  menyampaikan  adanya keterlambatan  anggaran  yang  diterimanya  pada  tahun  2021.  Maka  dari  itu  terdapat  keterlambatan dana cair sehingga juga dalam laporan terjadi keterlambatan juga.
Pelaporan  keuangan  desa  Perwata  Kecamatan  Teluk  Betung  Timur  dilakukan  oleh  kades berdasarkan hasil Musyawarah  desa melalui camat.
Kades dalam laporan tersebut menyampaikan  kepada camat pada dana desa  yang cair ini dari  propinsi/kabupaten.  Penghasilan  asli  desa  bersumber  pada  swadaya,  partisipasi  masyarakat
mber lain pendapatan dari transfe desa yaitu untuk dana desa dan hasil pajak, serta pendapatan lain- lain  bersumber  dari  hibah,sumbangan,dan  hasil  kerjasama  desa(APBDesa)Perwata.  Untuk pelaporan  APBDesa    Perwata  dalam  setahun  dilakukan  satu  kali    (hasil  wawancara  kades,  15 Maret2022)
Pengelolaan Keuangan Desa Perwata pada Pelaporannya yang dilakukan oleh kades berupa laporan  disemester  satu  pada  laporan  realisasi  APBDesa  mulai  dari  bulan  Juli  di  tahun  tersebut. Sedangkan untuk laporan semseter akhir dapat dilaporkan di awal tahun berikutnya.
Dari  hasil  pengelolaan  keuangan  desa  menghasilkan  bahwa  desa    Perwata  menunjukkan bahwa  pelaporan  belum  sesuai.  APBDesa    Perwata  di  Kecamatan  Teluk  Betung  Timur  ternyata membuat  laporan  pertanggung  jawaban    dilakukan  1  kali  dalam  setahun,  hal  ini  karena  kades menunggu  laporan  yang  belum  selesai.  Sehingga  tidak  sesuai    laporan  realisasi  APBDesa  yang seharusnya 2 kali dalam 1 periode. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan penting.         .

## Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa
Di  desa  Perwata  kenyataanya  belum  membuat  laporan   akhir  berupa  pertanggung  jawaban dalam realisasinya di anggaran tahun berjalan atau tahun tersebut seharusnya menambahkan suatu lampiran seperti kegiatan yang telah di danai secara swadana oleh masyarakanya pembuatan tempat sampah.  Akan  tetapi  desa  Perwata  Teluk  Betung  Timur  dalam  penyusunan  perencanaan pembangunan  desa  telah    melakukan  kewajibannya  yang    berdasarkan  pada    apa  yang  telah direncanakan oleh kota.
Pertanggungjawaban  di  desa  Perwata  pada  laporan  ini  merupakan  hasil  dari  perencaan sampai  ke  tahap  laporan  akhir  ini  juga  dari  musyawarah  desa  yang  dilakukan  dengan  masyarakat dan hasilnya di sepakati bersama. (hasil wawancara Sekertaris Desa, 18 Maret 2022).
Kades atau kepala desa menyampaikan  laporan berupa kegiatan yang sudah terwujud pada pelaksanaan anggaran desa dan juga program hasil musyawarah desa.Hasil laporan akhir ini sebagai bentuk  pertanggung  jawaban  di  desa  Perwata  ini  sudah  seharusnya  memberikan  suatu  informasi kepada masyarakat agar dengan mudah dan dapat diakses secara luas dan transparan.
Pada  hasil  analisis  ini  kepala  desa  Perwata  di  Kecamatan  Teluk  Betung  Timur  bahwa  di desa Perwata Kades sudah membuat laporan akhir akan tetapi belum sesuai. Hal ini karena adanya keterlambatan dana cair sehingga laporan juga menjadi terlambat .

## KESIMPULAN
Dari  hasil  pembahasan  maka  disimpulkan  Perencanaan  dan  pelaksanaan    pengelolaan keuangan  desa  perwata  di  Kecamatan  Teluk  Betung  Timur  sesuai  ,  sedangkan  untuk penatausahaan,pelaporan  serta  pertanggung  jawaban  belum  sesuai  dengan  Permendagri  No.113 Tahun 2014.
Adapun  sarannya  adalah    diharapkan    pada  penatausahaan  pengelolaan  keuangan  desa, bendahara desa seharusnya membuat buku transaksi kas dengan baik dan tersistem. Pelaporan dan laporan pertanggung jawaban sebaiknya segera di buat walaupun terjadi keterlambatan dana cair.Ini dapat menunjukkan kedisiplinan dalam laporan keuangan desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian, I. (2015). Akuntansi Untuk Kecamatan Desa . erlangga.
Febrian.  (2014).  Analisis  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Lubuk  Sakat  dalam  Mewujudkan Pembangunan Desa Lubuk Sakat Tahun 2012. Jorn FISIP , 1 (2).
Hoesada, D. J. (2016). Akuntansi Pemerintahan . Salemba Empat.
Indonesia, R. (n.d.). Undang- Undang Republik Indonesia No 6 tahun 2014 tentang Desa . kurnia, D. (2015). Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa . BPKP.
nasehatun lina,  nafidah. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. Ilmu Akuntansi , 10 (2), 273–288.
Permendagri. (2014). Peraturan pemerintahan dalam negeri no 113 tahun 2014 . sugiyono. (2014). Memahami Penelitian Kualitatif . alfabeta.
Sujarweni,  V.  W.  (2015). Akuntansi  Desa  Panduan  Tata  Kelola  Keuangan  Desa .  Pustaka  Baru Press,Yogyakarta.