## PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PERKARA BANTAHAN (DERDEN VERZET) ATAS SENGKETA TANAH MENURUT SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2018

## Sonyendah Retnaningsih
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia ade.retno.1993@gmail.com
Suherman*
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta suherman@upnvj.ac.id
Yoni Agus Setyono Fakultas Hukum, Universitas Indonesia gusyoni@gmail.com

## Muhammad Rizqi Alfarizi Ramadhan
Faculty of Law, University of Malaya muhammad.rizq1249@gmail.com

## Abstrak
Derden  Verzet  adalah  upaya  hukum  luar  biasa  untuk  melawan  keputusan  hakim  yang merugikan seseorang. Perlawanan pihak ketiga diatur dalam Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR, atau  Pasal  206  ayat  (6)  RBG.  Pasal  195  ayat  (6)  HIR.  Perlawanan  pihak  ketiga  terhadap penyitaan  eksekutorial  hanya  dapat  dilakukan  setelah  ada  putusan  yang  memiliki  kekuatan hukum tetap. Pada prinsipnya, perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap penyitaan eksekutorial  tidak  menghentikan  eksekusi.  Dalam  hal  ini,  pihak  ketiga  harus  dapat membuktikan bahwa dia adalah pemilik dari barang yang disita. Selain itu, penentang harus benar-benar memiliki kepentingan untuk meminta pengangkatan penyitaan eksekusi tersebut karena telah merugikan haknya. Jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa barang tersebut adalah miliknya dan bukan milik tergugat, maka penentang harus diakui sebagai penentang yang  jujur,  dan  perintah  penyitaan  harus  dicabut.  Dengan  demikian,  putusan  mengenai perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan eksekusi hanya berhubungan dengan pencabutan penyitaan  eksekusi  atas  barang  milik  pihak  ketiga  dan  tidak  memutuskan  hak  kepemilikan tanah. Namun, dalam prakteknya, terdapat keputusan-keputusan mengenai Derden Verzet yang memutuskan  mengenai  kepemilikan  hak  atas  tanah  yang  dipersengketakan.  Hal  ini menimbulkan masalah hukum dalam pelaksanaan eksekusi karena bantahan atau perlawanan pihak ketiga terhadap keputusan eksekusi hanya berhubungan dengan pencabutan penyitaan eksekusi atas barang milik pihak ketiga.

## Kata Kunci: Sita Eksekusi, Derden Verzet, Perlawanan Pihak Ketiga

## Abstract
Derden Verzet is an extraordinary legal effort to fight a judge's decision that is detrimental to someone. Third party resistance is regulated in Article 195 paragraphs (6) and (7) HIR, or Article  206  paragraph  (6)  RBG. Article  195  paragraph  (6)  HIR.  Third  party  opposition  to
executorial confiscation can only be carried out after there is a decision that has permanent legal force. In principle, resistance filed by third parties against executorial confiscation does not stop the execution. In this case, the third party must be able to prove that he is the owner of the confiscated goods. In addition, the opponent must really have an interest in requesting the removal of the confiscation of execution because it has harmed his rights. If the third party can prove that the goods are his and not the defendant's, then the objector must be recognized as an honest objector, and the confiscation order must be revoked. Thus, decisions regarding third  party  opposition  to  executory  confiscation  only  relate  to  the  revocation  of  executory confiscation  of  goods  belonging  to  third  parties  and  do  not  decide  land  ownership  rights. However,  in  practice,  there  are  decisions  regarding  Derden  Verzet  which  decide  on  the ownership  of  disputed  land  rights.  This  creates  legal  problems  in  carrying  out  executions because the third party's objection or resistance to the execution decision only relates to the revocation of the execution confiscation of the third party's property.

## Keyword: Confiscation of Execution in Land Dispute, Derdenverzet, Third-Party Resistance

## A. Pendahuluan
Pada  asasnya  putusan  yang  dapat  dieksekusi  adalah  putusan  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  yang  tetap  ( inkracht  van  gewijsde ),  karena  dalam  putusan  yang  telah berkekuatan hukum yang tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara para pihak yang berperkara. 1 Putusan yang telah bersifat berkekuatan hukum tetap, dan tidak bisa diubah lagi, sehingga hubungan hukum dinatara para pihak yang berperkara menjadi tetap dan pasti ( fixed and certain ) untuk selama-lamanya. Dikarenakan kepastian hubungan hukum  antara  para  pihak  yang  berperkara  sudah  terwujud,  maka  putusan  tersebut  harus dipatuhi  dan  dilaksanakan  sepenuhnya  oleh  pihak  yang  kalah.  Oleh  karena  itu,  kepatuhan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat dihindari.
Cara menaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dilakukan secara sukarela oleh pihak yang kalah atau secara paksa melalui proses eksekusi dengan bantuan umum, jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakan  amar  putusan  secara  sukarela.  Eksekusi  merupakan  pelaksanaan  putusan pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  ( in  kracht  van  gewisjde )  yang dijalankan secara paksa, oleh karena pihak yang kalah tidak mau mematuhi dan melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela. 2
1 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Jakarta : PT. Gramedia, 1991), hlm. 1.
2 Djazuli Bachir, Eksekusi Putusan Perkara Perdata : Segi Hukum dan Penegakan Hukum (Jakarta: Akademika Pressindo), hlm. 12.
Menurut Pasal 1917 KUHPerdata, putusan hakim hanya mengikat bagi para pihak yang berperkara. Putusan hakim mengikat kedua belah pihak, artinya pihak-pihak yang bersengketa tunduk  dan  patuh  pada  putusan  yang  dijatuhkan  sehingga  putusan  itu mempunyai kekuatan mengikat  terhadap  pihak-pihak  yang  bersengketa.  Namun,  tidak  menutup  kemungkinan putusan hakim dapat saja merugikan pihak ketiga yang tidak ikut serta sebagai pihak dalam perkara yang bersangkutan. Pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh suatu putusan pengadilan yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap,  dapat  mengajukan  perlawanan  yaitu derden  verzet. Menurut Sudikno Mertokusumo, derden verzet adalah sebagai perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang hak-haknya dirugikan, oleh hakim yang menjatuhkan putusan tersebut, yang kemudian dilawan putusan itu dengan mengugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa. 3
Secara yuridis, pihak ketiga diberi hak untuk mengajukan perlawanan ( derden verzet ) terhadap eksekusi yang dijalankan oleh pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR yaitu perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa  yang  diperintahkan  oleh  pengadilan  negeri,  yang  dalam  daerah  hukumnya  terjadi keputusan itu. Selanjutnya menurut Pasal 206 ayat (6) RBg, dinyatakan bahwa perlawanan juga datang  dari  pihak  ketiga  berdasarkan  hak  milik  yang  diakui  olehnya,  yang  disita  untuk pelaksanaan  putusan. 4 Kemudian,  dalam  Pasal  207  HIR,  disebutkan  bahwa  terhadap  sita eksekutorial baik mengenai barang tetap maupun barang bergerak yang dikuasai oleh pihak yang dikalahkan, dapat diajukan perlawanan oleh pihak ketiga.
Menurut Pasal 378-379 RV Staadblaad 187 No. 52 jo 1849 No. 63, Derden Verzet dapat dikabulkan hakim jika terbukti 2 (dua) hal yaitu adanya kepentingan pihak ketiga dan secara nyata hak pihak ketiga dirugikan. Dalam Pasal 378 RV disebutkan bahwa pihak ketiga berhak untuk melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, ataupun pihak yang mereka wakilli tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak. Sedangkan, dalam Pasal 379 Rv disebutkan bahwa perlawanan ini diperiksa hakim yang menjatuhkan putusan itu. Perlawanan diajukan dengan
3 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2010), hlm. 10.
4 Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata Di Indonesia (Jakarta : Kencana, 2016), hlm. 175.
suatu  pemanggilan  untuk  menghadap  sidang  terhadap  semua  pihak  yang  telah  mendapat keputusan dan peraturan umum mengenai cara berperkara berlaku dalam perlawanan ini. 5
Dalam Hukum Acara Perdata, perlawanan terhadap eksekusi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Derden Verzet dan Partij Verzet . Derden Verzet merupakan perlawanan terhadap eksekusi yang dilakukan oleh pihak ketiga di luar para pihak yang berperkara, dengan dasar atau alasan bahwa obyek yang dieksekusi merupakan milik pihak ketiga, bukan milik pihak tergugat (pihak yang kalah). Dalam Derden Verzet , yang melakukan perlawanan adalah pihak ketiga yang merasa sebagai pemilik atas objek barang yang dieksekusi. Pengaturan tentang Derden Verzet diatur dalam  Pasal  378  sampai  dengan  384  RV.  Sedangkan, Partij  Verzet merupakan  perlawanan eksekusi  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak  yang  berperkara  yang  disebut  termohon eksekusi, yang terikat dengan pelaksanaan eksekusi tersebut. Adapun Partij Verzet diatur dalam Pasal 224 HIR dan 195 ayat (6) HIR. 6
Upaya hukum adalah upaya yang diberikan undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk melawan putusan hakim. 7 Dalam teori dan praktik dikenal ada 2 (dua)  upaya hukum yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. 8 Upaya hukum biasa meliputi perlawanan terhadap putusan verstek, banding dan kasasi. Sedangkan, yang termasuk upaya hukum luar biasa adalah perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dan  peninjauan kembali. 9
Derden Verzet merupakan upaya hukum luar biasa, karena pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara saja, dan tidak mengikat pihak ketiga. Namun, jika putusan tersebut merugikan pihak ketiga, maka pihak ketiga dapat melakukan perlawanan terhadap eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.  Dan perlawanan pihak ketiga  hanya  dapat  diajukan  berdasarkan  dalil  bahwa  barang  yang  akan  dieksekusi  adalah barang milik pihak ketiga (pelawan). Adapun yang menjadi objek perlawanan Derden Verzet adalah penetapan eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus perkara yang bersangkutan pada tingkat pertama. Derden Verzet dapat diajukan
5 Rompaun Rambe, Hukum Acara Perdata Lengkap (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hlm. 82.
6 Andika Tanaya Setiadi, Paramita Prananingtyas, dan Irawati, “Analisis Upaya Hukum Pihak Ketiga Terhadap Eksekusi Benda Jaminan,” Notarius 13, No. 1 (2012): 21.
7 Syahrul Sitorus, ”Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Derden Verzet),” Jurnal Hikmah, Vol. 14, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 63.
8 Pitoyo R. W., Strategi Jitu Memenangi Perkara Perdata dalam Praktik Peradilan (Jakarta : Transmedia Pustaka, 2012), hlm. 20.
9 Retno Wulan Sutantio, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (Bandung : CV Mandar Maju, 2005), hlm. 142.
setelah putusan telah berkekuatan hukum tetap dan sebelum barang dilelang. Dan perlawanan diajukan ke pengadilan negeri yang melaksanakan eksekusi tersebut. 10
Dalam  melakukan Derden  Verzet ,  maka  yang  perlu  diperhatikan  oleh  pelawan  agar perlawanannya berhasil adalah pelawan harus dapat membuktikan bahwa barang yang disita benar merupakan miliknya. Apabila berhasil, maka pelawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar/jujur dan sita eksekusi akan diperintahkan untuk diangkat. Sebaliknya, jika pelawan tidak dapat membuktikan bahwa barang yang disita adalah miliknya, maka sita eksekusi akan tetap  dipertahankan. 11 Dengan  demikian,  dalam  hal  perlawanan  terhadap  sita  eksekutorial, maka barang yang disita, jika memang dapat dibuktikan milik pihak ketiga, dapat dimohonkan untuk diangkat sitanya, sepanjang terhadap barang yang disita tersebut, belum dilakukan proses lelang.
Dalam  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2018 Sebagai Pedoman  Pelaksanaan Tugas  Bagi  Pengadilan,  secara  tegas  diyatakan  bahwa  untuk  Perkara Bantahan  dilarang  mencantumkan  mengenai  kepemilikan  dalam  amar  putusan.  Sehingga, dalam amar putusan mengenai perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi hanya berkaitan dengan  pengangkatan  sita  eksekusi  atas  barang  milik  pihak  ketiga,  dan  tidak  memutuskan mengenai  hak  atas  kepemilikan  tanah.  Namun  dalam  prakteknya,  terdapat  putusan  atas derdenverzet yang  amarnya  memutus  tentang  kepemilikan  hak  atas  tanah  yang dipersengketakan.  Hal  ini  menimbulkan  persoalan  hukum  dalam  pelaksanaan  eksekusinya, karena pada hakekatnya bantahan atau perlawanan pihak ketiga terhadap penetapan eksekusi, hanya berkaitan dengan pengangkatan sita eksekusi atas barang milik pihak ketiga yang terkena eksekusi. Putusan mengenai sah tidaknya kepemilikan hak atas tanah diputus dalam putusan akhir  mengenai  pokok  perkara,  bukan  dalam  putusan  mengenai  perlawanan  terhadap  sita eksekusi, yang tuntutannya mengenai pengangkatan sita eksekusi.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di  atas,  maka  pokok-pokok  permasalahan  yang dikaji  dalam  penelitian  ini  yaitu,  mengenai  tata  cara  pengajuan  perlawanan  pihak  ketiga terhadap  sita  eksekusi  menurut  perundang-undangan  yang  berlaku.  Kemudian,  pokok permasalahan yang selanjutnya yaitu mengenai pertimbangan hukum dalam perkara bantahan ( Derden Verzet ) atas sengketa tanah menurut Surat Edaran MARI Nomor 3 Tahun 2018.
10 Adriana,  Syahruddin  Nawi  dan  Dachran  S.  Busthami,  “Perlawanan  Pihak  Ketiga  (Derden Verzet) Terhadap Eksekusi Putusan No: 08/Pdt.G/2017/PN.JO,” Journal of Lex General 2, No. 2 (2021).
11 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia (Jakarta : Djambatan, 2005), hlm. 275.

## B. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif  yaitu  dengan  meneliti  bahan  pustaka  atau  yang  disebut  dengan library  research . Metode l ibrary research (penelitian kepustakaan) merupakan penelitian yang dilakukan untuk mencari  berbagai  data  sekunder  yang  tepat  dan  relevan,  antara  lain  :  peraturan  perundang- undangan,  buku,  jurnal,  hasil  penelitian,  bahan  internet,  dan  literatur  lainnya.  Selain  itu, penelitian hukum normatif juga bergerak di bidang norma yang bersifat ideal yakni pemahaman dari segi das sollen (hukum yang semestinya) dan kesenjangannya dengan das sein (hukum yang  senyatanya). 12 Penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian  hukum  kepustakaan  adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan  menggunakan data  sekunder  (bahan  kepustakaan)  yang  meliputi  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku 13
Penelitian  ini  menggunakan  alat  pengumpul  data  berupa  studi  dokumen  untuk memperoleh data sekunder. 14 Studi dokumen merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen,  baik  yang  berkaitan  dengan  peraturan  perundang-undangan  maupun dokumen-dokumen yang sudah ada. 15 Tipologi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, yaitu  menggambarkan  secara  tepat  suatu  individu,  gejala,  atau  kelompok  tertentu  untuk menentukan  frekuensi  suatu  gejala. 16 Data  sekunder  atau  data  pustaka  yang  diperoleh, kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  untuk  melihat  kedalaman  dari  data-data  tersebut. 17 Sehingga, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. 18 Adapun hasil dari analisis data  disajikan  dalam  bentuk  deskripstif  analitis  yaitu  analisis  data  dengan  menggunakan analisis kualitatif terhadap data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum  yang  dijadikan  rujukan  dalam  menyelesaikan  permasalahan  hukum  yang  menjadi
12 Nico Ngani, Metodollogi Penelitian dan Penulisan Hukum (Yogyakarta : Pustaka Yustitia, 2012), hlm. 83.
13 Amiruddin, H. Zainal Asikin, Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 119.
14 Sri  Mamudji,  et.al., Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum (Jakarta:  Badan  Penerbit  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 4.
15 Soeryono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12.
16 Sri Mamudji, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 4.
17 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum ( Jakarta :  UI Press, 1986), hal.10.
18 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 107.
obyek kajian. 19 Selanjutnya, simpulan diambil secara deduktif, yakni menarik simpulan yang bersifat khusus terkait dengan pokok permasalahan dari hal-hal yang bersifat umum. 20
C. Pembahasan
1. Tata  Cara  Pengajuan  Perlawanan  Pihak  Ketiga  (Derden  Verzet)  Terhadap  Sita Eksekusi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.
Menurut Mr. Knottenbelt dalam Majalah Indisch Van Het Recht penerbitan September 1939 Nomor 149, halaman 168 dan seterusnya mengemukakan bahwa  perlawanan pihak ketiga terhadap sita harus diperkenankan oleh karena kebutuhan dalam praktek. Pelawan harus benar- benar mempunyai kepentingan untuk meminta diangkatnya sita tersebut, karena sita tersebut merugikan kepentingannya. 21 Sehubungan dengan perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, baik yang diajukan terhadap sita jaminan maupun sita eksekutorial, dapat dilakukan ketika : 22 a. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan ( tussenkomst ) hanya dapat dilakukan pada saat  perkara  sedang  dalam  proses  persidangan,  artinya  apabila  pihak  ketiga  ingin masuk dalam  perkara  tersebut  hanya  dapat  dilakukan  sebelum  putusan  dijatuhkan.  Perlawanan pihak  ketiga  terhadap  sita  jaminan,  baik  sita Consercatoir dan  Sita Revindicatoir bukan merupakan upaya hukum luar biasa.
b. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial ( Derden Verzet ) hanya dapat dilakukan setelah  putusan  berkekuatan  hukum  tetap  ( inkracht  van  gewisjde ).  Hal  ini  dikarenakan perlawanan  pihak  ketiga  yaitu derdenverzet merupakan  upaya  hukum  luar  biasa. Perlawanan  yang  diajukan  pihak  ketiga  terhadap  sita  eksekutorial  tidak  menangguhkan eksekusi.
Pada asasnya, Derden Verzet atau Verzet door Derden adalah upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh pihak ketiga melawan putusan hakim yang merugikannya. Perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet), merupakan upaya hukum atas penyitaan milik pihak ketiga 23 . Dalam  praktik  peradilan, Derden  Verzet adalah  perlawanan  pihak  ketiga  yang  dilakukan terhadap  sita  eksekusi  berdasarkan  atas  hak  milik.  Sita  eksekusi  merupakan  tindakan  yang dilakukan  secara  paksa  terhadap  pihak  yang  kalah  dalam  perkara.  Biasanya  tindakan  sita
19 Ibid.
20 Surakhmad Winarso , Metode dan Tekhnik dalam bukunya , Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 17.
21 Retno Wulan Sutantio, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (Bandumg : CV Mandar Maju, 2012) , hlm. 143.
22 Moh. Taufik Makarao, Hukum Acara Perdata (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 50.
23 Bendesa  Made  Cintia  Buana,  ”Upaya  Hukum  Perlawanan  Pihak Ketiga (Derden  Verzet ) Terhadap  Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Perdata ”, Jurnal Rechtens 3, No. 2 (2014), hlm. 11.
eksekusi baru dilaksanakan setelah pihak tergugat dinyatakan kalah dalam proses persidangan, dan kemudian kedudukan tergugat berubah menjadi pihak tereksekusi. 24 Dalam Pasal 195 ayat (6)  HIR,  ditegaskan  bahwa  dalil  yang  diperolehkan  bagi  pihak  ketiga  untuk  mengajukan perlawanan terhadap eksekusi, hanyalah dalil yang didasarkan hak milik.
Perlawanan  terhadap  sita  eksekusi,  baik  yang  dilakukan  oleh  yang  terkena eksekusi/tersita maupun yang diajukan oleh pihak ketiga diatur dalam Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR, serta Pasal 207 dan Pasal 208 HIR. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial diatur dalam Pasal 208 juncto Pasal 207 HIR. Dalam praktek, perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi sering diajukan, hal ini dapat terlihat dalam Putusan MARI tanggal 30 April 1963 No. 112 K/Sip/1963; Putusan MARI tertanggal 24 April 1980 Nomor. 992 K/Sip/1979; Putusan MARI tanggal 28 April 1993 Nomor 3089 K/Pdt/1991. Menurut Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR diatur sebagai berikut: 25
(1) Perlawanan terhadap sita eksekutorial;
(2) Yang diajukan oleh yang terkena eksekusi/tersita;
(3) Yang diajukan oleh pihak ketiga atas dasar hak milik;
(4) Perlawanan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi;
(5) Adanya  kewajiban  dari  Ketua  Pengadilan  Negeri  yang  memeriksa  dan  memutus perlawanan itu untuk melaporkan atas pemeriksaan/putusan perkara perlawanan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan eksekusi.
Sedangkan, menurut Pasal 207 dan Pasal 208 HIR diatur bahwa: 26
(1) Cara mengajukan perlawanan itu dapat dilakukan secara lisan atau tertulis;
(2) Kepada siapa atau Ketua Pengadilan Negeri yang dimana perkara perlawanan itu harus diajukan;
(3) Pengecualian terhadap asa tersebut di atas;
(4) Kemungkinan untuk mengajukan permohonan banding.
Hak  untuk  mengajukan  bantahan  atau  perlawanan  terhadap  putusan  yang  telah berkekuatan hukum tetap juga diatur dalam Pasal 378 Rv. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa: 27
24 Muhamad Revy Shadieva, ”Pelaksanaan Sita Eksekusi Terhadap Obyek Sita Eksekusi (Lahan) Yang Berada di wilayah Pengadilan Negeri Samarinda ” , Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum) 7, No. 2 (2021), hlm. 3.
25 Retno Wulan Sutantio, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (Bandumg : CV Mandar Maju, 2012) , hlm. 175.
26 Ibid., hlm. 176. 27 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), hlm. 709.
1). Pihak ketiga berhak untuk melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka. Tindakan ini biasa disebut perlawanan pihak ketiga atau Derden Verzet ; 2). Derden Verzet setiap waktu tetap terbuka, apabila ada pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh putusan tersebut, sepanjang eksekusi belum dijalankan. Selain itu, definisi orang yang disebut pihak ketiga sangat luas dan tidak ada batasannya, sepanjang pihak ketiga tersebut harus  dapat  dibuktikan  bahwa  ia  adalah  pemilik  dari  barang  yang  terkena  sita,  maka munculnya perlawanan sangat besar kemungkinannya
3).  Dan  pada  saat  datang Derden  Verzet, sifat  BHT  menjadi  goyah,  bahkan  dapat  runtuh berantakan apabila perlawanan dikabulkan.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  di  atas,  maka  secara  tegas  dinyatakan  bahwa  hanya pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita saja yang berhak untuk melakukan Derden Verzet . Selain itu, perlawanan atas sita eksekutorial harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan. Hal ini ditegaskan dalam Putusan MARI Nomor 786 K/Pdt/1988 yang menyatakan bahwa: 28
a. Derden  Verzet atas  eksekusi  berdasarkan  alasan  sebagai  pemilik  dapat  dibenarkan  asal diajukan sebelum eksekusi selesai dilaksanakan;
b. Sehubungan dengan itu, oleh karena perlawanan diajukan pada saat sita eksekusi diajukan, maka Pengadilan Negeri diperintahkan untuk mengangkat sita eksekusi.
Apabila eksekusi sudah selesai dijalankan, tentunya sudah tidak relevan lagi untuk mengajukan perlawanan  terhadap  sita  eksekusi.  Hal  ini  disebutkan  dalam  yurisprudensi  yaitu    Putusan MARI Nomor 697 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977, yang menegaskan bahwa formalitas pengajuan perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan sebelum penjualan lelang dijalankan atau sebelum eksekusi dilaksanakan.
Berdasarkan yurisprudensi tersebut di atas, dalam hal pihak ketiga akan mengajukan perlawanan  terhadap  sita  eksekusi,  maka  hal  yang  perlu  diperhatikan  agar  perlawanannya berhasil  adalah  pelawan  harus  dapat  membuktikan  bahwa  barang  yang  disita  dan  akan dieksekusi adalah miliknya. Selain itu, perlawanan atas sita eksekusi harus diajukan sebelum lelang dilaksanakan atau eksekusi dijalankan. Apabila perlawanan dikabulkan, maka pelawan dinyatakan sebagai pelawan yang benar atau jujur dan sita akan diperintahkan untuk diangkat. Sebaliknya, jika pelawan tidak dapat membuktikan bahwa barang yang disita adalah miliknya,
28 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup  Permasalahan  Eksekusi  Bidang Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 315.
maka pelawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar atau tidak jujur, dan sita akan tetap dipertahankan.
Dalam hal perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi, pada umumnya pihak ketiga tersebut tidak diikutsertakan dalam persidangan dalam perkara asalnya di pengadilan, Selain itu,  biasanya  pihak  ketiga  merupakan  pihak  yang  tidak  ada  sangkut  pautnya  atau  tidak  ada hubungannya  dengan  para  pihak  yang  sedang  bersengketa. Akan  tetapi,  barang milik  pihak ketiga baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak telah disita oleh pengadilan untuk pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 195 ayat (6) HIR atau Pasal 206 ayat (6) RBg dan Pasal 378-383 RV, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga ( Derden Verzet ) yaitu : 29
1) Timbulnya  perlawanan  pihak  ketiga  terhadap  sita  eksekusi, terjadi  setelah  dijatuhkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
2) Pihak ketiga merupakan pihak yang tidak diikutsertakan dalam persidangan di pengadilan;
3) Barang yang terkena sita adalah barang milik pelawan.
Adapun  tata  cara  untuk  mengajukan  perlawanan  terhadap  penyitaan  dalam  perkara perdata sebagai berikut: 30
1. Diajukan secara tertulis ataupun lisan;
2. Ditujukan Ke Pengadilan Negeri yang bersangkutan;
3. Perlawanan  diajukan  dalam  tenggang  waktu  8  (delapan)  hari  sesudah  diberitahukan penyitaan;
4. Perlawanan akan diperiksa oleh Pengadilan Negeri terkait. Namun tidak tidak menghalangi diakukan  pelelangan  atas  barang  sitaan,  kecuali  Ketua  Pengadilan  Negeri  bersangkutan memerintahkan agar menanggguhkan lelang sampai jatuh putusan;
5. Bila perlawanaan diterima dan beralasan oleh pengadilan, sehingga tidak jadi dilakukan, segala biaya kerugian dan bunga yang timbul akan dibebankan pada pihak yang meminta penyitaan.
Secara  yuridis,  berdasarkan  ketentuan  Pasal  207  HIR  atau  227  RBg,  diatur  bahwa adanya  perlawanan  pihak  ketiga  pada  asasnya  tidak menangguhkan eksekusi.  Menurut  asas umum yang berlaku: 31
29 Firman, Zulfi Diane Zaini, Risti Dwi Ramasari, “Analisis Perlawanan Pihak Ketiga ( Derden Verzet ) Terhadap Eksekusi  Di Pengadilan Negeri  (Studi Putusan Nomor;  134/Pdt.BTH/2019/PN.Tjk),” Pakuan Law Review 0 7, No.01 (2020), hlm. 7.
30 R. Subekti, Hukum Acara Perdata (Bandung : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1982), hlm. 171-172.
31 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan  Eksekusi Bidang Perdata (Jakarta: P.T Gramedia, 1991), hlm. 310.
a. Pada setiap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap telah melekat kekuatan eksekutorial;
b. Eksekusi atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak boleh ditunda pelaksanaanya; dan
c. Yang dapat menunda eksekusi hanyalah perdamaian.
Dalam praktik dan yurisprudensi, dibenarkan untuk melakukan penundaan atau penangguhan eksekusi, antara lain dapat dilihat dalam Putusan Nomor 1243 K/Pdt/1984 tanggal 27 Februari 1984. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa : 32
1. Ketua Pengadilan Negeri berwenang menangguhkan eksekusi;
2. Penangguhan  demikian  dituangkan  dalam  bentuk  penetapan  dan  sifatnya  merupakan kebijaksanaan Ketua Pengadilan Negeri;
3. Oleh karena itu, terhadap penundaan/penangguhan eksekusi tidak dapat diajukan kasasi.
Sehubungan diajukannya perlawanan pihak ketiga ini, maka Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara selalu harus melaporkan perkembangan perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini dimaksudkan agar Ketua Pengadilan Negeri dapat menentukan kebijaksanaan mengenai  diteruskan  atau  ditangguhkannya  eksekusi  terhadap  perkara  tersebut.  Menurut Mahkamah Agung, dalam ketentuan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dalam Administrasi Pengadilan Buku II menyatakan bahwa penundaan eksekusi baru dapat dilaksanakan, apabila perlawanan yang diajukan pihak ketiga itu diperiksa dengan cara saksama dan seteliti mungkin. Jika  hasil  pemeriksaan  terbukti  benar  bahwa  barang  yang  akan  dieksekusi  adalah  barang pelawan,  maka  eksekusi  harus  ditunda  sampai  perlawanan  memperoleh  putusan  yang berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, jika perlawanan pihak ketiga ( Derden Verzet ) diajukan dengan alas ha katas dasar harta bersama atau hak pakai, maka hal itu tidak dapat menunda pelaksanaan  eksekusi.  Hal  ini  dikarenakan  alasan  yang  dapat  dipakai  sebagai  dalil  adanya perlawanan pihak ketiga hanyalah berdasarkan atas hak milik. 33 Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung telah memberi petunjuk bahwa pelaksanaan eksekusi dapat ditunda dengan alasan sebagai berikut: 34
(1) Karena kemanusiaan;
(2) Adanya Derden Verzet;
(3) Objek eksekusi masih dalam perkara lain;
(4) Adanya Peninjauan Kembali.
32 Varia Peradilan No. IV Tahun 1988, tanggal 17 Januari 1988, hlm. 9.
33 Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata Di Indonesia (Jakarta : Kencana, 2016), hlm. 176.
34 Ibid.
Adapun alasan derden verzet dapat dijadikan alasan untuk menundak eksekusi bersifat kasuistis. Derden Verzet tidak dapat diterapkan secara umum untuk menunda eksekusi. Salah satu syarat agar perlawanan dapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk menunda eksekusi adalah  perlawanan  pihak  ketiga  tersbeut  harus  diajukan  sebelum  eksekusi  dijalankan.  Jika eksekusi telah selesai dilaksanakan, maka tidak relevan lagi untuk menunda eksekusi. Ada 2 (dua) kategori yang dapat dipegang untuk menghadapi permohonan penundaan eksekusi atas alasan derden verzet yaitu :
1. Kalau pelawan dapat membuktikan dalil perlawanan , eksekusi dapat ditunda;
2. Kalau pelawan tidak dapat membuktikan dalil perlawanan, eksekusi dijalankan terus sesuai prinsip, dan derden verzet tidak secara mutlak menunda eksekusi.
Dalam hal perlawanan pihak ketiga ( Derden Verzet ) dikabulkan oleh pengadilan Negeri, maka eksekusi ditunda sampai putusan perlawanan memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengabulan perlawanan  sekaligus  memerintahkan  pengangkatan  sita  eksekusi.  Pengabulan  perlawanan yang tidak memerintahkan untuk pengangkatan sita adalah hal yang keliru.  Oleh karena itu, pengangkatan sita dalam pengabulan perlawanan merupakan keharusan.

## 2. Pertimbangan  Hakim  Dalam  Perkara  Bantahan  (Derden  Verzet)  Atas  Sengketa Tanah Menurut Surat Edaran MARI Nomor 3 Tahun 2018
Perlawanan  pihak  ketiga  terhadap  penetapan  sita  eksekusi  ( Derden  Verzet )  diajukan oleh orang atau pihak yang bukan merupakan pihak dalam perkara yang bersangkutan. Menurut Sarwono,  jika  dalam  suatu  sengketa  yang  terjadi  di  antara  para  pihak  terdapat  putusan pengadilan  yang  merugikan  kepentingan  pihak  ketiga  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung, 35 maka  pihak  di  luar  para  pihak  yang  berperkara  tersebut,  yang  merasa kepentingannya  dirugikan  atas  penetapan  sita  eksekusi  dapat  mengajukan Derden  Verzet , sebagai upaya untuk
menangguhkan eksekusi. Dalam Putusan Nomor185/Pdt.Plw/2010/PN.Slmn  dalam  pertimbangan  majelis  hakim  menyatakan  bahwa berdasarkan Pasal 378 Rv, maka untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga terhadap penetapan sita eksekusi ( Derden Verzet ) terdapat 2 (dua) unsur yang harus dipenuhi yaitu:
1. Adanya kepentingan dari pihak ketiga;
2. Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pihak ketiga harus dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik benda yang disita tersebut. Artinya hanya pemilik atau orang yang merasa ia adalah
35 Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, (Bandung : Sinar Grafika, 2014), hlm. 368.
pemilik barang yang disita saja yang berhak melakukan perlawanan pihak ketiga. Sehingga, seorang penyewa, pemegang hipotik atau credit verband , dan pemegang hak pakai atas tanah negara  tidaklah  dibenarkan  untuk  mengajukan  perlawanan Derden  Verzet . 36 Hal  ini dikarenakan kedudukannya tidak dapat dipersamakan sebagai pemilik. 37
Pelawan juga harus benar-benar dapat membuktikan bahwa ia mempunyai kepentingan, agar  sita  eksekusi  dapat  diangkat,  karena  penetapan  sita  eksekusi  tersebut  telah  merugikan haknya. Apabila pihak ketiga tersebut dapat membuktikannya bahwa barang tersebut adalah miliknya  bukan  milik  tergugat,  maka  pelawan  harus  dinyatakan  sebagai  pelawan  yang benar/jujur  dan  sita  eksekusi  diperintahkan  untuk  diangkat.  Pihak  ketiga  yang  mengajukan perlawanan  terhadap  suatu  putusan  tidak  cukup  hanya  mempunyai  kepentingan  saja,  tetapi harus  nyata-nyata  telah  dirugikan  hak-haknya. Apabila  perlawanannya  dikabulkan,  putusan yang  dilawan  itu  diperbaiki  sepanjang  merugikan  pihak  ketiga  berdasarkan  ketentuan  Pasal 382  Rv. 38 Dengan  demikian,  perlawanan  pihak  ketiga  terhadap  sita  eksekutorial  harus didasarkan pada hak milik, yaitu bahwa barang yang disita tersebut adalah milik pihak ketiga. Pada umumnya, yang dimohonkan oleh pelawan dalam perlawanan adalah: 39
(1) Agar dinyatakana bahwa perlawanan tersebut adalah tepat dan beralasan;
(2) Agar dinyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang benar;
(3) Agar sita eksekutorial yang bersangkutan untuk diangkat;
(4) Agar para terlawan dihukum untuk membayar biaya perkara.
Dalam hal pelawan berhasil membuktikan bahwa barang yang disita adalah miliknya, maka ke-4  (empat) hal yang diminta tersebut di atas, akan dikabulkan oleh pengadilan.
Dalam hal perlawanan pihak ketiga dibenarkan, maka amar putusannya akan berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan pelawan adalah pelawan yang benar;
- Memerintahkan untuk mengangkat kembalil sita eksekutorial yang telah diletakkan atas barang milik pelawan.
36 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia ( Jakarta: Djambatan, 2005) , hlm. 275. 37 Retno Wulan Sutantio, Hukum Acara Perdata  dalam Teori dan Praktek ( Bandung : CV Mandar Maju, 2005) , hlm. 187.
38 Analiansyah  dan  Rudanto,  ”Perlawanan  Eksekusi  Pihak  Ketiga  Terhadap  Perkara  Harta  Bersama  (Analisis Putusan  Mahkamah  Syari’ah  Banda Aceh  Nomor  0257/Pdt.G/2015/MS.Bna)”, Jurnal  Hukum  Keluarga  dan Hukum Islam 1, No. 2 (2017), hlm. 376.
39 Retno Wulan Sutantio, Hukum Acara Perdata  dalam Teori dan Praktek ( Bandung : CV Mandar Maju, 2005) , hlm. 177.
Dengan  demikian,  dalam  perlawanan  pihak  ketiga  terhadap  sita  eksekusi,  jika  pihak  ketiga berhasil membuktikan  bahwa  barang  yang  disita adalah  milik  pihak  ketiga,  maka sita  yang telah  diletakkan  atas  barang  tersebut  melalui  perintah  pengadilan  harus  diangkat.  Namun sebaliknya, jika pelawan tidak dapat membuktikan bahwa barang yang diletakkan sita adalah milik pihak ketiga, maka sita akan tetap dipertahankan atas barang tersebut.
Dalam praktiknya, terdapat putusan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon yaitu  Perusahaan  Pertambangan  Minyak dan  Gas  Bumi  Negara  yang membatalkan  Putusan MARI Nomor 2676 K/Pdt/1887; Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 13 Oktober 1986 Nomor 613/Pdt/1986/PT. DKI dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan tanggal 5 Juni 1975 Nomor 206/1974.G.PN.Brt.Slt dengan mengadili sendiri sebagai berikut:
Dalam pokok perkara:
- Mengabulkan bantahan pembantah untuk sebagian;
- Menyatakan pembantah adalah pembantah yang benar;
- Menyatakan  pembantah  adalah  pemilik  satu-satunya  yang  sah  dari  tanah-tanah  dan bangunan-bangunan beserta segala sesuatu yang terdapat di atasnya yang menjadi barang sengketa;
- Menyatakan bantahan yang selebihnya tidak dapat diterima
- Menghukum para termohon Peninjauan Kembali/para terbantah untuk membayar semua biaya perkara.
Berdasarkan  Surat  Edaran  Mahkamah Agung  Republilk  Indonesia  Nomor  3  Tahun 2018  tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2018 Sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bagi  Pengadilan,  maka  sebagaimana  diatur  dalam Rumusan  Hukum  Kamar  Perdata,  huruf  A  Perdata  Umum  Nomor  2  ditegaskan  bahwa: Perubahan  SEMA  Nomor  07  Tahun  2012  mengenai Derden  Verzet .  Ketentuan  mengenai perkara bantahan ( Derden Verzet ) sebagaimana tercantum dalam   kesepakatan kamar perdata tanggal 14-16 Maret 2012 (SEMA Nomor 07 Tahun 2018) pada angka VII huruf b, diperbaiki sebagai berikut :
a. Ditujukan terhadap sah/tidaknya penetapan sita/berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang.
b. Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) juncto Pasal 208 HIR karena alasan kepemilikan  (Hak  Milik,  Hak  Guna  Bangunan,  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Pakai,  dan  Hak Gadai Tanah), tentang “kepemilikan” itu Majelis Hakim cukup mempertimbangkan dalam
pertimbangan  hukum,  tidak  dicantumkan  dalam  amar  putusan  dikarenakan  yang dipersengketakan bukan mengenai sah tidaknya “kepemilikan”.
c. Diajukan oleh pihak ketiga, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
d. Semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan.
e. Terhadap penyitaan yang sudah dilaksanakan harus disertai dengan perintah pengangkatan sita apabila bantahan dikabulkan
Berdasarkan  SEMA  RI  Nomor  3  Tahun  2018  tersebut,  maka  dalam  amar  putusan mengenai  perlawanan  pihak  ketiga  terhadap  sita  eksekusi  hanyalah  berkaitan  dengan pengangkatan  sita  eksekusi  atas  barang  milik  pihak  ketiga,  seharusnya  tidak  memutuskan mengenai hak atas kepemilikan tanah. Hal ini dikarenakan dalam putusan atas perlawanan atau bantahan  pihak  ketiga  terhadap  sita  eksekusi  yang  dituntut  bukanlah  mengenai  sah  atau tidaknya  kepemilikan  atas  tanah.  Sehingga  melalui Derden  Verzet tersebut,  pihak  ketiga mengajukan  permohonan  kepada  majelis  hakim,  agar  sita  eksekusi  yang  diletakkan  di  atas tanah yang merupakan milik pihak ketiga (bukan milik tersita) tersebut dapat diangkat, dan proses  lelang  dapat  ditunda  sampai  ada  putusan  atas  perlawanan  yang  berkekuatan  hukum tetap.

## D. Penutup
Berdasarkan uraian dalam bagian pembahasan  yang telah dijelaskan dalam  sub bab pembahasan, maka dapat ditarik simpulan bahwa, pada asasnya, Derden Verzet atau Verzet door  Derden adalah  upaya  hukum  luar  biasa  yang  dilakukan  oleh  pihak  ketiga  melawan putusan hakim yang merugikannya. Derden Verzet merupakan perlawanan pihak ketiga yang dilakukan  terhadap  sita  eksekusi  berdasarkan  atas  hak  milik.  Perlawanan  terhadap  sita eksekusi, yang diajukan oleh pihak ketiga diatur dalam Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR, Pasal 207 dan Pasal 208 HIR,  serta Pasal 378-383 RV. Berdasarkan yurisprudensi dalam Putusan MARI Nomor 786 K/Pdt/1988 dinyatakan bahwa:
a. Derden Verzet atas eksekusi berdasarkan alasan sebagai pemilik dapat dibenarkan asal diajukan sebelum eksekusi selesai dilaksanakan;
b. Sehubungan  dengan  itu,  oleh  karena  perlawanan  diajukan  pada  saat  sita  eksekusi diajukan, maka Pengadilan Negeri diperintahkan untuk mengangkat sita eksekusi.
Adapun tata cara untuk mengajukan perlawanan terhadap penyitaan dalam perkara perdata sebagai berikut:
(1) Diajukan secara tertulis ataupun lisan;
(2) Ditujukan Ke Pengadilan Negeri yang bersangkutan;
(3) Perlawanan  diajukan  dalam  tenggang  waktu  8  (delapan)  hari  sesudah  diberitahukan penyitaan;
(4) Perlawanan  akan  diperiksa  oleh  Pengadilan  Negeri  terkait.  Namun  tidak  tidak menghalangi diakukan pelelangan atas barang sitaan, kecuali Ketua Pengadilan Negeri bersangkutan memerintahkan agar menanggguhkan lelang sampai jatuh putusan;
(5) Bila perlawanaan diterima dan beralasan oleh pengadilan, sehingga tidak jadi dilakukan, segala biaya kerugian dan bunga yang timbul akan dibebankan pada pihak yang meminta penyitaan.
Secara yuridis, berdasarkan ketentuan Pasal 207 HIR atau 227 RBg, diatur bahwa adanya perlawanan  pihak  ketiga  pada  asasnya  tidak  menangguhkan  eksekusi.  Selain  itu,  dalam Pasal  380  Rv,  dinyatakan  bahwa  Jika  putusan  yang  demikian  dijatuhkan  terhadap  pihak ketiga dalam suatu persidangan dan perlawanan terhadapnya dilakukan sesuai pasal yang lalu,  maka  hakim  yang  memeriksa  perkara  berwenang  jika  untuk  itu  ada  alasan-alasan mengizinkan penundaan perkara itu sampai perkara perlawanan diputus.
Selanjutnya,  dalam  Pasal  381  Rv  juga  dinyatakan  bahwa  hakim  yang  memeriksa perkara perlawanan, jika ada alasan-alasannya dapat menunda pelaksanaan putusan yang dilawan  sampai  saat  perlawanan  itu  diputus.  Namun,  menurut  ketentuan  Buku  Pedoman Pelaksanaan Tugas dalam Administrasi Pengadilan Buku II dinyatakan bahwa penundaan eksekusi  baru  dapat  dilaksanakan,  apabila  perlawanan  yang  diajukan  pihak  ketiga  itu diperiksa dengan cara saksama dan seteliti mungkin. Jika hasil pemeriksaan terbukti benar bahwa barang yang akan dieksekusi adalah barang pelawan, maka eksekusi harus ditunda sampai  perlawanan  memperoleh  putusan  yang  berkekuatan  hukum  tetap.  Merujuk  pada ketentuan  tersebut,  maka  Mahkamah Agung  telah  memberi  petunjuk  bahwa  pelaksanaan eksekusi dapat ditunda dengan alasan sebagai berikut:
1) Karena kemanusiaan;
2) Adanya Derden Verzet;
3) Objek eksekusi masih dalam perkara lain;
4) Adanya Peninjauan Kembali.
Dalam hal perlawanan pihak ketiga ( Derden Verzet ) dikabulkan oleh Pengadilan Negeri, maka  eksekusi  ditunda  sampai  putusan  perlawanan  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap. Pengabulan perlawanan sekaligus memerintahkan pengangkatan sita eksekusi. Pengabulan
perlawanan yang tidak memerintahkan untuk pengangkatan sita adalah hal yang keliru. Oleh karena itu, pengangkatan sita dalam pengabulan perlawanan merupakan keharusan.
Perlawanan pihak ketiga terhadap penetapan sita eksekusi ( Derden Verzet ) diajukan oleh orang atau pihak yang bukan merupakan pihak dalam perkara yang bersangkutan. Dalam hal ini, pihak ketiga harus dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik benda yang disita tersebut.  Pelawan  juga  harus  benar-benar  dapat  membuktikan  bahwa  ia  mempunyai kepentingan, dan penetapan sita eksekusi tersebut merugikan haknya. Apabila pihak ketiga tersebut  dapat  membuktikannya  bahwa  barang  tersebut  adalah  miliknya  bukan  milik tergugat,  maka  pelawan  harus  dinyatakan  sebagai  pelawan  yang  benar/jujur  dan  sita eksekusi  diperintahkan  untuk  diangkat.  Dalam  hal  perlawanan  pihak  ketiga  dibenarkan, maka amar putusannya akan berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan pelawan adalah pelawan yang benar;
- Memerintahkan untuk mengangkat kembalil sita eksekutorial yang telah diletakkan atas barang milik pelawan.
Dengan  demikian,  dalam  perlawanan  pihak  ketiga  terhadap  sita  eksekusi,  jika  pihak ketiga berhasil membuktikan bahwa barang yang disita adalah milik pihak ketiga, maka sita yang  telah  diletakkan  atas  barang  tersebut  melalui  perintah  pengadilan  harus  diangkat. Namun sebaliknya, jika pelawan tidak dapat membuktikan bahwa barang yang diletakkan sita adalah milik pihak ketiga, maka sita akan tetap dipertahankan atas barang tersebut.
Berdasarkan  Surat  Edaran  Mahkamah Agung  Republilk  Indonesia  Nomor  3 Tahun  2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka sebagaimana diatur dalam  Rumusan Hukum  Kamar  Perdata,  huruf A  Perdata  Umum  Nomor  2  ditegaskan  bahwa:  Ketentuan mengenai perkara bantahan ( Derden Verzet ) sebagaimana tercantum dalam   kesepakatan kamar perdata tanggal 14-16 Maret 2012 (SEMA Nomor 07 Tahun 2018) pada angka VII huruf b, diperbaiki sebagai berikut :
- Diajukan  berdasarkan  ketentuan  Pasal  195  ayat  (6) juncto Pasal  208  HIR  karena  alasan kepemilikan (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, dan Hak Gadai Tanah),  tentang  “kepemilikan”  itu  Majelis  Hakim  cukup  mempertimbangkan  dalam pertimbangan  hukum,  tidak  dicantumkan  dalam  amar  putusan  dikarenakan  yang dipersengketakan bukan mengenai sah tidaknya “kepemilikan”.
Dikarenakan  amar  putusan  mengenai  perlawanan  pihak  ketiga  terhadap  sita  eksekusi hanyalah berkaitan dengan pengangkatan sita eksekusi atas barang milik pihak ketiga, maka
putusan  atas  bantahan/perlawanan  seharusnya  tidak  memutuskan  mengenai  hak  atas kepemilikan  tanah.  Karena,  dalam  putusan  atas  perlawanan  atau  bantahan  pihak  ketiga terhadap sita eksekusi yang dituntut bukan mengenai sah tidaknya kepemilikan atas tanah. Sehingga,  melalui derden  Verzet tersebut,  pihak  ketiga  mengajukan  permohonan  kepada majelis hakim, agar sita eksekusi yang diletakkan di atas tanah yang merupakan milik pihak ketiga (bukan milik tersita) tersebut dapat diangkat, dan proses lelang dapat ditunda sampai ada putusan atas perlawanan yang berkekuatan hukum tetap.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Ali, Zainuddin. 2011. Metode Penelitian Hukum. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika.
Asikin, Zainal. 2016. Hukum Acara Perdata Di Indonesia. Cet. 2. Jakarta: Kencana.
Bachir,  Djazuli.  1995. Eksekusi  Putusan  Perkara  Perdata : Segi  Hukum  dan  Penegakan Hukum. Jakarta: Akademika Pressindo.
H. Zainal Asikin, Amiruddin. 2010. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
Harahap, M. Yahya. 1991. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Cet. 3. Jakarta: PT. Gramedia.
Harahap,  M.  Yahya.  2017. Hukum  Acara  Perdata  tentang  Gugatan,  Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
Makarao, Moh. Taufik. 2004. Hukum Acara Perdata. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Mamudji,  Sri.  et.al.  2005. Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum. Jakarta:  Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Mertokusumo, Sudikno. 2010. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.
Mulyadi,  Lilik.  2005. Hukum  Acara  Perdata  Menurut  Teori  dan  Praktik  Peradilan Indonesia. Cet. 2. Jakarta: Djambatan.
Ngani,  Nico.  2012. Metodologi  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum. Yogyakarta:  Pustaka Yustitia.
Rambe, Rompaun. 2000. Hukum Acara Perdata Lengkap. Jakarta: Sinar Grafika.
Sarwono. 2014. Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik. Bandung: Sinar Grafika.
Soeryono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Cet. 3. Jakarta: UI Press.
Subekti,  R.  1982. Hukum  Acara  Perdata. Cet.  2.  Bandung:  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
Sutantio,  Retno  Wulan.  2005. Hukum  Acara  Perdata  dalam  Teori  dan  Praktek. Cet.  X. Bandung: CV Mandar Maju.
W,  Pitoyo  R.  2012. Strategi  Jitu  Memenangi  Perkara  Perdata  dalam  Praktik  Peradilan. Jakarta: Transmedia Pustaka.
Winarso,  Surakhmad. 1994. Metode  dan  Tekhnik dalam  bukunya ,  Pengantar  Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik , Bandung: Tarsito.

## Karya Ilmiah:
Adriana, Syahruddin Nawi dan Dachran S. Busthami. “Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)  Terhadap  Eksekusi  Putusan  No:  08/Pdt.G/2017/PN.JO.” Journal  of  Lex Generalis. Vol. 2 No. 2 Februari 2021.
Analiansyah dan Rudanto. ”Perlawanan Eksekusi Pihak Ketiga Terhadap Perkara Harta Bersama (Analisis Putusan Mahkamah Syari’ah Banda Aceh Nomor
0257/Pdt.G/2015/MS.Bna)”, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2017.
Buana, Bendesa Made Cintia. ” Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet ) Terhadap  Putusan  Pengadilan  Yang  Berkekuatan  Hukum  Tetap  Dalam  Perkara Perdata”, Jurnal Rechtens, Vol. 3 No. 2, Desember 2014.
Firman, Zulfi Diane Zaini, Risti Dwi Ramasari. “Analisis Perlawanan Pihak Ketiga ( Derden Verzet )  Terhadap  Eksekusi  Di  Pengadilan  Negeri  (Studi  Putusan  Nomor; 134/Pdt.BTH/2019/PN.Tjk).” Pakuan  Law  Review. Vol.  07  No.  01,  Juli-Desember 2020.
Maramis,  Ivonne  W.  K.  “Perlawanan  Pihak  Ketiga  ( Derden  Verzet )  Sebagai  Upaya Menangguhkan Eksekusi”, Lex Administratum , Vol. 5 No. 5, Juli 2017.
Pradnyawati  dan  I  Nengah  Laba,  ”Tinjauan Yuridis  Mengenai  Perlawanan  Pihak  Ketiga ( Derden Verzet ) Terhadap Putusan Verstek”, Jurnal Lingkungan & Pembangunan , Vol. 2 No. 1, Maret 2018.
Setiadi,  Andika  Tanaya,  Paramita  Prananingtyas,  dan  Irawati.  “Analisis  Upaya  Hukum Pihak Ketiga Terhadap Eksekusi Benda Jaminan.” Notarius. Volume 13 Nomor 1 2012.
Shadieva,  Muhamad  Revy.  ”Pelaksanaan  Sita  Eksekusi  Terhadap  Obyek  Sita  Eksekusi (Lahan)  Yang  Berada  di  wilayah  Pengadilan  Negeri  Samarinda ” , Journal  of  Law (Jurnal Ilmu Hukum) . Volume 7 Nomor 2, 2021.
Sitorus,  Syahrul.  ”Upaya  Hukum  Dalam  Perkara  Perdata  ( Verzet ,  Banding,  Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Derden Verzet ),” Jurnal Hikmah, Vol. 14 No. 1, Januari-Juni 2018.
Varia Peradilan No. IV Tahun 1988. Tanggal 17 Januari 1988.