## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v5i1.421
Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Dalam Pelanggaran Penerapan Protokol Kesehatan Di Kota Jambi

## Reza Iswanto
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jalan Slamet Riyadi Broni Kota Jambi Telp: (0741) 65351 Correspondence email: reza.iswanto@unbari.ac.id
Abstrak . Penelitian ini menjelaskan tentang efektifitas sanksi pidana dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 dalam pelanggaran penerapan protokol kesehatan di Kota Jambi, faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas sanksi pidana dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 dalam pelanggaran penerapan protokol kesehatan di Kota Jambi dan  upaya  untuk  mengefektifitaskan  sanksi  pidana  dalam  Pasal  8  Peraturan  Walikota  Jambi  Nomor  21  Tahun  2020  dalam pelanggaran penerapan protokol kesehatan di Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris  sehingga  penelitian  ini  lebih  bersifat  deskriptif,  sumber  datanya  adalah  sumber  primer  dan  sekunder,  pendekatan penelitian  ini  adalah  pendekatan  kasus,  teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  dokumen  dan  analisis  data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian adalah pemerintah Kota Jambi dan masyarakat Kota Jambi belum menerapkan sanksi pidana dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 terdapat masyarakat Kota Jambi yang tidak menggunakan masker ketika berada diluar rumah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor penegak hukum dan  faktor  masyarakat  sehingga  upaya  yang  dilakukan  yaitu  pemerintah  Kota  Jambi  harus  menanamkan  kesadaran  hukum masyarakat  Kota  Jambi  dengan  cara  mengefektifkan  sanksi  pidana  denda  dalam  Pasal  8  Peraturan  Walikota  Jambi  Nomor  21 Tahun 2020.
Kata Kunci : efektifitas, Pidana, Masyarakat, Protokol Kesehatan
Abstract.  This research describes the  effectiveness of criminal sanctions in  Article 8 of Jambi Mayor Regulation  Number 21 of 2020 in violating the application of health protocols in Jambi City, the factors that affect the effectiveness of criminal sanctions in Article 8 of Jambi Mayor Regulation Number 21 of 2020 in violating the application of health protocols in Jambi City. Jambi City and  efforts  to  streamline  criminal  sanctions  in  Article  8  of  Jambi  Mayor's  Regulation  Number  21  of  2020  for  violating  the application  of  health  protocols  in  Jambi  City.  The  research  method  used  in  this  research  is  juridical  empirical  so  that  this research  is  more  descriptive  in  nature,  the  data  sources  are  primary  and  secondary  sources,  the  research  approach  is  a  case approach, the data  collection technique in this research is document  study and the data  analysis in  this research is carried out qualitatively. . The results of the study show that the Jambi City government and the people of Jambi City have not implemented criminal sanctions in Article 8 of Jambi Mayor Regulation Number 21 of 2020, there are Jambi City people who do not use masks when they are outside the home, as for the factors that influence it, namely law enforcement and community factors. so that the efforts  made,  namely  the  Jambi  City  government  must  instill  legal  awareness  of  the  people  of  Jambi  City  by  making  effective criminal sanctions fines in Article 8 of Jambi Mayor's Regulation Number 21 of 2020.

## Keywords: effectiveness, Criminal, Society, Health Protocol

## PENDAHULUAN
Pandemi corona  virus  disease (Covid-19)  ini  tidak  hanya  terjadi  di  berbagai  negara  saja,  termasuk  juga  di Indonesia corona  virus  disease (covid-19)  ini  telah  merajalela  sehingga  banyak  menimbulkan  korban  bahkan mengakibatkan  kematian  dalam  tahun  2020.  Hal  yg  demikian  dapat  dilihat  dari  Satgas  Penanganan  Covid-19 mengumumkan sebanyak 28 orang terkonfirmasi  covid-19 di Provinsi Jambi. Total  kasus menjadi 3.096 orang pada Jumat (25/12).  Penambahan 28 pasien berasal dari Kota Jambi. Dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi, Kota Jambi tercatat  sebagai  daerah  dengan  kasus  tertinggi  mencapai  1.052  orang,  sembuh  686  dan  kematian  10  orang. 1 Apabila dilihat dari jumlah kasus corona virus disease (covid-19) ini maka Jambi sudah termasuk dalam kategori kasus corona virus disease (covid-19) tertinggi sehingga harus dilakukan antisipasi terhadap masyarakat Jambi agar tidak semakin meningkat jumlah kasus corona virus disease (Covid-19) di Jambi. Dalam  melakukan  antisipasi  supaya corona  virus  disease (covid-19)  tidak  meningkat  sebenarnya  pemerintah Jambi  telah  menghimbau  seluruh  masyarakat  Jambi  untuk  melaksanakan  protokol  kesehatan.  Adapun  protokol kesehatan  yang  dihimbau  oleh  pemerintah  Jambi  adalah  3  M  yaitu  memakai  masker  ketika  berada  diluar  rumah, kemudian  mencuci  tangan  dengan  air  bersih  dan  sabun  ketika  telah  melakukan  aktivitas  diluar  rumah  dan  menjaga
1 https://www.gatra.com/detail/news/499339/kesehatan/kota-jambi-urutan-pertama-kasus-tertinggi-covid-19,  Diunduh  15 Februari 2021.

## Reza Iswanto, Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Dalam Pelanggaran Penerapan Protokol Kesehatan Di Kota Jambi
jarak antara satu orang dengan orang lain ketika berada di tempat keramaian. Protokol kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah  Jambi  ini  memang  harus  diterapkan  guna  untuk  memutus  mata  rantai  terjadinya corona  virus  disease (covid-19)  dan  juga  menjaga  kesehatan  masyarakat  Jambi.  Namun,  pada  kenyataannya  masih  banyak  masyarakat Jambi  yang  tidak  taat  dengan  aturan  protokol  kesehatan  terutama  dalam  penggunaan  masker  ketika  berada  di  luar rumah. Masyarakat Jambi berpendapat bahwa menggunakan masker akan susah bernafas dan udara yang dihirup juga berasal  dari  mulut  sehingga  kita  secara  tidak  sadar  menghirup  karbon  dioksida.  Dengan  pemikiran  demikian  maka masih banyak masyarakat Jambi yang tidak menggunakan masker ketika berada di luar rumah.
Tidak  hanya  itu  saja,  walaupun  ada  masyarakat  Jambi  yang  menggunakan  Master  akan  tetapi  masker  tersebut hanya menutup bagian mulut  saja sedangkan hidung  tidak ditutupi dengan masker.  Seharusnya dalam menggunakan masker  yang  baik  dan  benar  harus  menutupi  hidung  dan  mulut  sehingga  udara  yang  berbahaya  tidak  masuk  secara langsung ke hidung dan mulut. Kondisi yang demikian ini yang menjadi sebab sulitnya untuk pemutusan  mata rantai corona  virus  disease (covid-19)  yang  sekarang  ini  terjadi.  Untuk  itu,  pemerintah  Kota  Jambi  khususnya  Walikota Jambi mengeluarkan
Tidak  hanya  itu  saja,  walaupun  ada  masyarakat  Jambi  yang  menggunakan  masker  akan  tetapi  masker  tersebut hanya menutup bagian mulut  saja sedangkan hidung  tidak ditutupi dengan masker.  Seharusnya dalam menggunakan masker  yang  baik  dan  benar  harus  menutupi  hidung  dan  mulut  sehingga  udara  yang  berbahaya  tidak  masuk  secara langsung ke hidung dan mulut. Kondisi yang demikian ini yang menjadi sebab sulitnya untuk pemutusan mata rantai corona  virus  disease (covid-19)  yang  sekarang  ini  terjadi.  Untuk  itu,  pemerintah  Kota  Jambi  khususnya  Walikota Jambi  mengeluarkan  sebuah  aturan  terkait  dengan  sanksi  pidana  terhadap  masyarakat  yang  tidak  menggunakan masker  ketika  berada  di  luar  rumah.  Aturan  hukum  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  yaitu  Peraturan  Walikota  Jambi Nomor  21  Tahun  2020  Tentang  Pedoman  Penanganan Corona  Virus  Disease (Covid-19)  Di  Area Publik/Dilingkungan  Usaha  Dan  Masyarakat  Dalam  Pemberlakuan  Relaksasi  Ekonomi  Dan  Sosial  Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi.
Di dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19)  Di  Area  Publik/Dilingkungan  Usaha  Dan  Masyarakat  Dalam  Pemberlakuan  Relaksasi  Ekonomi Dan  Sosial  Kemasyarakatan  Pada  Masa  Pandemi  ini  berisikan  yaitu  setiap  masyarakat  yang  melanggar  pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)  dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Sementara  isi dari Pasal 3 ayat  (3) Peraturan  Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona  Virus  Disease (Covid-19)  Di  Area  Publik/Dilingkungan  Usaha  Dan  Masyarakat  Dalam  Pemberlakuan Relaksasi  Ekonomi  Dan  Sosial  Kemasyarakatan  Pada  Masa  Pandemi  yaitu  uraian  pedoman  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  yang  wajib  dipenuhi  oleh  seluruh  masyarakat  dalam  beraktivitas  diluar  rumah  dengan  menggunakan masker.  Dengan  demikian,  apabila  masyarakat  tidak  menggunakan  masker  di  saat  berada  diluar  rumah  maka  akan dikenakan sanksi pidana dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
Dikeluarkan  sanksi  pidana  denda  tersebut  bertujuan  untuk  masyarakat  Jambi  taat  dalam  menjalani  protokol kesehatan  di  masa  pandemi  covid  19  ini  khususnya  menggunakan  masker  disaat  berada  diluar  rumah.  Akan  tetapi, Pasal  8  Peraturan  Walikota  Jambi  Nomor  21  Tahun  2020  Tentang  Pedoman  Penanganan Corona  Virus  Disease (Covid-19)  Di  Area  Publik/Dilingkungan  Usaha  Dan  Masyarakat  Dalam  Pemberlakuan  Relaksasi  Ekonomi  Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi ini terkait dengan penjatuhan sanksi denda kepada masyarakat kota Jambi belum  juga  diterapkan  oleh  pemerintah  Kota  Jambi.  Akibatnya  masih  banyak  masyarakat  kota  Jambi  yang  tidak menggunakan  masker  saat  berada  diluar  rumah.  Selain  itu  juga,  banyak  masyarakat  Jambi  berpendapat  bahwa menggunakan  atau  tidak  menggunakan  masker  sama  saja,  kalau  sudah  terkena corona  virus  disease (covid-19), walaupun menggunakan masker tetap terkena corona virus disease (covid-19) juga. Mengingat  bahayanya corona  virus  disease (covid-19)  ini  dan  masih  ada  masyarakat  kota  Jambi  yang  belum mentaati protokol kesehatan maka sudah seharunya Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Area Publik/Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan  Relaksasi  Ekonomi  Dan  Sosial  Kemasyarakatan  Pada  Masa  Pandemi  ini  diterapkan  pada  masyarakat Kota Jambi demi mencegah terkena corona virus disease (covid-19).
Dengan  melihat  permasalahan  diatas  maka  penulis  memberikan  batasan  dalam  makalah  ini  sehingga mempermudah  dalam  menjelaskan  masalah  yang  sedang  diteliti.  Adapun  batasan  permasalahn  dalam  penelitian  ini yaitu :
1. Bagaimana  efektifitas  sanksi  pidana  dalam  Pasal  8  Peraturan  Walikota  Jambi  Nomor  21  Tahun  2020  dalam pelanggaran penerapan protokol kesehatan di Kota Jambi ?
2. Apa  saja  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  efektifitas  sanksi  pidana  dalam  Pasal  8  Peraturan  Walikota  Jambi Nomor 21 Tahun 2020 dalam pelanggaran penerapan protokol kesehatan di Kota Jambi ?
3. Bagaimana  upaya  untuk  mengefektifitaskan  sanksi  pidana  dalam  Pasal  8  Peraturan  Walikota  Jambi  Nomor  21 Tahun 2020 dalam pelanggaran penerapan protokol kesehatan di Kota Jambi ?
Reza Iswanto, Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Dalam Pelanggaran

## Penerapan Protokol Kesehatan Di Kota Jambi

## METODE
Dalam  melakukan  suatu  penelitian  tentunya  ada  metode  penelitian  yang  digunakan  peneliti  untuk mempermudah peneliti dalam mencari dan mendapatkan data-data baik data-data pokok permasalahan dan data-data pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti di dalam melakukan penelitian ini. Untuk  itu,  metode  penelitian  adalah  cara  melakukan  sesuatu  dengan  menggunakan  pikiran  secara  seksama  untuk mencapai  suatu  tujuan  dengan  cara  mencari,  mencatat,  merumuskan  dan  menganalisis  sampai  menyusun  laporan. 2 Adapun  metode  penelitian  dalam  penelitian  ini  yaitu  adalah  penelitian  empiris.  Penelitian  yuridis  empiris  atau  biasa disebut dengan penelitian hukum sosiologis (penelitian lapangan) yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. 3 Penelitian ini bertipe empiris karena melihat secara langsung ke masyarakat  Kota  Jambi  terkait  dengan  penerapan  protokol  kesehatan  khususnya  penggunaan  masker  terhadap masyarakat Kota Jambi ketika berada diluar  rumah. Oleh  sebab itu, dalam penelitian  efektifitas  sanksi pidana dalam Pasal  8  Peraturan  Walikota  Jambi  Nomor  21  Tahun  2020 dalam  pelanggaran  penerapan  protokol  kesehatan  di  Kota Jambi  ini  menggunakan  penelitian  empiris  karena  mengkaji  efektifitas  sanksi  pidana  dalam  Pasal  8  Peraturan Walikota  Jambi  Nomor  21  Tahun  2020  dalam  pelanggaran  penerapan  protokol  kesehatan  di  Kota  Jambi  terhadap masyarakat Kota Jambi.
Dalam  melakukan  penelitian  empiris  diperlukan  suatu  pendekatan  guna  untuk  mengetahui  hubungan  antara peraturan  perundang-undangan  dengan  permasalahan  yang  sedang  terjadi.  Oleh  karena  itu,  pendekatan  penelitian terkait  permasalahan  efektifitas  Pasal  8  Peraturan  Walikota  Jambi  Nomor  21  Tahun  2020  Tentang  Pedoman Penanganan Corona  Virus  Disease (Covid-19)  Di  Area  Publik/Dilingkungan  Usaha  Dan  Masyarakat  Dalam Pemberlakuan  Relaksasi  Ekonomi  Dan  Sosial  Kemasyarakatan  Pada  Masa  Pandemi  adalah  pendekatan  kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara : 4
1. Melakukan  kajian  terhadap  kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan  isu  yang  dihadapi  yang  telah  menjadi  putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negara lain.
3. Objek  kajian  pokok  di  dalam  pendekatan  kasus  adalah ratio decidendi atau reasoning ,  yaitu  pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu keputusan.
Dalam penelitian empiris ini digunakan pendekatan kasus dengan cara melakukan kajian terhadap sanksi pidana kepada masyarakat Kota Jambi yang tidak menggunakan masker dengan tujuan untuk mengetahui  efektifitas Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Area  Publik/Dilingkungan  Usaha  Dan  Masyarakat  Dalam  Pemberlakuan  Relaksasi  Ekonomi  Dan  Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi terhadap masyarakat Kota Jambi.
Kemudian  rancangan  kegiatan  dalam  penelitian  ini  dilakukan  selama  1  tahun  untuk  melihat   efektivitas penerapan protokol kesehatan khususnya penggunaan masker yang dilakukan oleh masyarakat kota Jambi. Untuk itu, dalam mengkaji penelitian tentang efektifitas sanksi pidana dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020  dalam  pelanggaran  penerapan  protokol  kesehatan  di  Kota  Jambi  maka  ruang  lingkup  atau  objek  yang  dikaji dalam penelitian ini yaitu protokol kesehatan dan masyarakat Kota Jambi.
Dalam  melakukan  suatu  penelitian  tentunya  harus  menggunakan  bahan  atau  sumber  data  untuk  mencari kebenaran di dalam penelitian itu sendiri. Oleh karena itu, bahan atau data penelitian hukum empiris dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu : 5 1. Penelitian Lapangan ( Field Researh )
Sumber  data  primer  merupakan  data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  masyarakat  yang  akan  diteliti. 6 Adapun sumber primer dalam penelitian efektifitas sanksi pidana dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 dalam pelanggaran penerapan protokol kesehatan di Kota Jambi ini yaitu meneliti secara langsung kepada masyarakat Kota Jambi.
Digunakan  data  primer  untuk  menjelaskan  tentang  efektifitas  sanksi  pidana  dalam  Pasal  8  Peraturan Walikota  Jambi  Nomor 21  Tahun  2020 dalam  pelanggaran  penerapan  protokol  kesehatan  di  Kota  Jambi, dimana Pasal  8  Peraturan  Walikota  Jambi  Nomor  21  Tahun  2020  tersebut  berisikan  sanksi  pidana  terhadap  masyarakat Jambi  yang  tidak  menggunakan  masker  ketika  berada  diluar  rumah.  Dalam  penelitian  empiris  ini  data  primer sebagai  data  pendukung  dalam  melihat  seberapa  besar  upaya  pemerintah  Kota  Jambi  dalam  menerapkan  sanksi
2 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, metodologi penelitian , PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hal 1.
3 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek , Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 15.
4 Ibid , hal 18.
5 Ibid , hal 15.
6 Ibid .
Reza Iswanto, Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Dalam Pelanggaran

## Penerapan Protokol Kesehatan Di Kota Jambi
pidana pada Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 terhadap masyarakat Kota Jambi yang tidak menggunakan masker ketika berada diluar rumah.
2. Penelitian Kepustakaan ( Library Research )
Sumber  data  sekunder  merupakan  data  yang  diperoleh  dari  bahan  kepustakaan  atau  literatur  yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian. Dalam penelitian hukum empiris maka sumber data yang utama berasal  dari  data  kepustakaan. 7 Dalam  penelitian  tentang  efektifitas  sanksi  pidana  dalam  Pasal  8  Peraturan Walikota  Jambi  Nomor  21  Tahun  2020  dalam  pelanggaran  penerapan  protokol  kesehatan  di  Kota  Jambi  maka penulis  mengambil  sumber  data  sekunder  dari  bahan  kepustakaan  seperti  buku-buku,  website  internet  dan  jurnal hukum yang ada hubungannya dengan pokok penelitian yaitu terkait dengan efektifitas aturan hukum.
Setelah  mempelajari  buku-buku  website  internet  dan  jurnal  hukum,  kemudian  peneliti  melihat  sejauhmana isi Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19)  Di  Area  Publik/Dilingkungan  Usaha  Dan  Masyarakat  Dalam  Pemberlakuan  Relaksasi  Ekonomi  Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi tersebut telah diterapkan di dalam masyarakat Kota Jambi.
Selain  bahan  penelitian  Lapangan  ( Field  Researh )  dan  Penelitian  Kepustakaan  ( Library  Research )  yang digunakan  dalam  penelitian  ini,  dalam  penelitian  ini  bertempat  atau  lokasi  penelitian  tentang  efektifitas  sanksi pidana  dalam  Pasal  8  Peraturan  Walikota  Jambi  Nomor  21  Tahun  2020  dalam  pelanggaran  penerapan  protokol kesehatan di Kota Jambi ialah di Kota Jambi.
Penelitian tentang efektifitas sanksi pidana dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 dalam  pelanggaran  penerapan  protokol  kesehatan  di  Kota  Jambi  ini  teknik  pengumpulan  data  adalah  studi dokumen.  Studi  dokumen  merupakan  studi  yang  mengkaji  tentang  berbagai  dokumen-dokumen,  baik  yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada. 8 Dengan demikian, di dalam penelitian hukum empiris ini peneliti melakukan sudi dokumennya berupa mengkaji isi Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Area Publik/Dilingkungan  Usaha  Dan  Masyarakat  Dalam  Pemberlakuan  Relaksasi  Ekonomi  Dan  Sosial Kemasyarakatan  Pada  Masa  Pandemi,  kemudian  mengaitkannya  dengan  buku-buku,  website  internet  dan  jurnal hukum yang ada hubungannya dengan efektifitas sanksi pidana Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020.
Spesifikasi  penelitian  efektifitas  sanksi  pidana  dalam  Pasal  8  Peraturan  Walikota  Jambi  Nomor  21  Tahun 2020 dalam  pelanggaran  penerapan  protokol  kesehatan  di  Kota  Jambi  ini  bersifat  deskriptif.  Penelitian  deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal di daerah dan saat tertentu. Biasanya peneliti telah mendapat  gambaran  berupa  data  awal  tentang  permasalahannya. 9 Penelitian  deskriptif  dalam  penelitian  ini  yaitu meneliti  dan  mengkaji  permasalahan  terkait  dengan   sanksi  pidana  yang  terdapat  di  dalam  Pasal  8  Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 dalam pelanggaran penerapan protokol kesehatan di Kota Jambi, kemudian menjelaskan  terkait  dengan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  efektifitas  sanksi  pidana  dalam  Pasal  8  Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 dalam pelanggaran penerapan protokol kesehatan di Kota Jambi dan upaya untuk  mengefektifitaskan  sanksi  pidana  dalam  Pasal  8  Peraturan  Walikota  Jambi  Nomor  21  Tahun  2020  dalam pelanggaran penerapan protokol kesehatan di Kota Jambi tersebut.
Mengingat  di  dalam  penelitian  ini  merupakan  penelitian  empiris  maka  analisis  data  dalam  penelitian efektifitas  sanksi  pidana  dalam  Pasal  8  Peraturan  Walikota  Jambi  Nomor  21  Tahun  2020  dalam  pelanggaran penerapan  protokol  kesehatan  di  Kota  Jambi  ini  dilakukan  secara  kualitatif.  Secara  kualitatif  yakni  menguraikan data  secara  berkualitas  dan  komprehensif  dalam  bentuk  kalimat  yang  teratur,  logis,  tidak  tumpang  tindih  dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. 10 Dengan demikian, dalam penelitian  empiris  ini memberikan  penjelasan  terkait  dengan  hal  yang  diteliti  yaitu  efektifitas  sanksi  pidana  dalam  Pasal  8  Peraturan Walikota  Jambi  Nomor 21  Tahun  2020 dalam  pelanggaran  penerapan  protokol  kesehatan  di  Kota  Jambi, dimana data  tersebut  memiliki  mutu  yang  berkualitas  dan  hasil  penelitian  ini  dibuat  dalam  bentuk  kalimat-kalimat  yang teratur dan sistematik, sebagaimana kalimat-kalimat tersebut akan dituangkan di dalam pembahasan penelitian ini.
7 Ibid , hal 16.
8 Ibid , hal 19.
9 H.  Salim  Hs  Dan  Erlies  Septiana  Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  Dan  Disertasi ,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal 9.
10 Ishaq, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2017, hal 73 .
Reza Iswanto, Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Dalam Pelanggaran Penerapan Protokol Kesehatan Di Kota Jambi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Dalam Pelanggaran Penerapan Protokol Kesehatan Di Kota Jambi
Apabila dilihat dari dampak corona virus disease (covid-19) ini  maka sangat besar dampak yang ditimbulkan karena tidak hanya banyak korban yang berjatuhan, melainkan juga dampak dari adanya corona virus disease (covid- 19) ini telah banyak orang-orang  yang yang terserang corona virus disease (covid-19) ini  meninggal dunia sehingga corona virus disease (covid-19) ini sangat dikhawatirkan akan berdampak lebih besar lagi, apalagi yang diserang dari virus corona  virus  disease (covid-19)  ini  kebanyakan  usia  yang  rentan  atau  lanjut  usia.  Kondisi  yang  demikian  ini biasanya disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan akibat yang ditimbulkan dari adanya corona virus disease (covid-19)  ini  dan  seringkali  masyarakat  tidak  mentaati  protokol  kesehatan  yang  telah  dianjurkan  oleh pemerintah ketika berada di luar rumah. Dengan tidak adanya kesadaran dari masyarakat tersebut dan tidak mentaati protokol  kesehatan  seperti  tidak  menggunakan  masker  pada  saat  berada  di  luar  rumah  maka  Masyarakat  khususnya masyarakat Jambi secara tidak langsung telah bersedia untuk menjadi korban dari virus corona virus disease (covid- 19) ini.
Mengingat  besarnya  dampak  yang  ditimbulkan  dari  adanya corona  virus  disease (covid-19)  ini  Maka  sudah seharusnya masyarakat kota Jambi menjaga kesehatan pada masa pandemi corona virus disease (covid-19) ini dengan cara mentaati protokol kesehatan yang telah dihimbau oleh pemerintah Kota Jambi. Jika masyarakat Kota Jambi telah mentaati protokol kesehatan tersebut maka setidaknya dapat meminimalisir tingkat korban virus corona virus disease (covid-19) ini di Kota Jambi. Tidak hanya itu saja, seharusnya juga ada upaya-upaya dari pihak baik pemerintah Kota Jambi  dalam  melakukan  pencegahan  dan  penanggulangan  virus corona  virus  disease (covid-19)  ini.  Pentingnya upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Kota  Jambi  itu  berguna  untuk  menjalin  kerjasama  antara  pemerintah Kota Jambi dan masyarakat Kota Jambi di dalam mengatasi terjadinya penyebaran virus corona virus disease (covid- 19) sehingga virus corona virus disease (covid-19) itu tidak menutup kemungkinan tidak ada lagi di Kota Jambi. Untuk  mewujudkan  kondisi  bebas  dari  penyebaran corona  virus  disease (covid-19)  pada  masyarakat  Kota Jambi  maka  salah  satu  upaya  atau  cara  dalam  mewujudkan  hal  tersebut  tentunya  pemerintah  Kota  Jambi mengeluarkan  suatu  aturan  terkait  dengan  penanggulangan corona  virus  disease (covid-19).  Di  keluarkan  aturan hukum  tersebut  guna  untuk  ditaati  dan  dipatuhi  oleh  masyarakat  kota  Jambi  sehingga  masyarakat  Kota  Jambi  dapat terhindar  dari  adanya  virus corona  virus  disease (covid-19)  dan  apabila  melanggar  aturan  hukum  tersebut  maka masyarakat  Kota  Jambi  akan  dikenakan  sanksi  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  atas  perbuatan  yang  dilakukan masyarakat  Kota  Jambi.  Adapun  aturan  hukum  tersebut  terkait  dengan  pedoman  penanganan corona  virus  disease (covid-19)  di  area  publik/dilingkungan  usaha  dan  masyarakat  dalam  pemberlakuan  relaksasi  ekonomi  dan  sosial kemasyarakatan pada masa pandemi.
Adapun aturan  secara khusus di wilayah Kota Jambi dalam penanganan virus corona virus disease (covid-19) yaitu Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid- 19)  Di  Area  Publik/Dilingkungan  Usaha  Dan  Masyarakat  Dalam  Pemberlakuan  Relaksasi  Ekonomi  Dan  Sosial Kemasyarakatan  Pada  Masa  Pandemi.  Dengan  adanya  Peraturan  Walikota  ini  maka  setiap  masyarakat  kota  Jambi yang melanggar protokol kesehatan  akan dikenakan  sanksi  sesuai dengan  yang tercantum dalam Peraturan Walikota tersebut. Adapun sanksi pidana jika masyarakat melanggar protokol kesehatan khususnya tidak menggunakan masker pada  saat  berada  di  luar  rumah  maka  akan  dijerat  dengan  Pasal  8  Peraturan  Walikota  Jambi  Nomor  21  Tahun  2020 Tentang  Pedoman  Penanganan Corona  Virus  Disease (Covid-19)  Di  Area  Publik/Dilingkungan  Usaha  Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi. Sanksi pidana yang terdapat di dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 itu dikeluarkan oleh Walikota Jambi dengan tujuan agar di kota Jambi tidak meningkat lagi korban corona virus disease (covid-19) sebab Di Jambi sudah meningkat  korban corona  virus  disease (covid-19)  bahkan  ada  juga  masyarakat  Kota  Jambi  yang  meninggal  dunia karena terinfeksi corona virus disease (covid-19).
Sebenarnya  dalam  mengatasi  masalah corona  virus  disease (covid-19)  ini  perlu  dilakukan  pendekatan  hukum karena  pendekatan  hukum  ini  merupakan  faktor  penting  dalam  memberantas corona  virus  disease (covid-19). Dikatakan  demikian  karena  dengan  adanya  pendekatan  hukum  maka  apabila  ada  orang  maupun  masyarakat  Kota Jambi yang tidak mentaati aturan hukum tersebut maka dapat dijatuhkan sanksi pidana sesuai dengan isi yang terdapat di dalam aturan tersebut. Namun, aturan hukum itu untuk sekarang ini di dalam penerapan di lapangannya selalu tidak efektif sehingga menimbulkan hasil yang tidak maksimal. Sementara itu, jika dilihat dari bahaya corona virus disease (covid-19) ini sangat kompleks sebab tidak hanya menimbulkan korban jiwa saja, dengan adanya corona virus disease (covid-19) ini juga memperhambat lalu lintas perdagangan dan sebagainya sehingga tidak heran di suatu negara akan mengalami kerugian dibidang ekonomi.
Masalah yang komplek dari corona virus disease (covid-19) ini sebenarnya berkaitan dengan budaya, kesadaran hukum,  kemampuan  aparat  dan  kondisi  nyata  masyarakat.  Dikatakan  demikian  karena  sejalan  dengan  teori  sistem
Reza Iswanto, Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Dalam Pelanggaran Penerapan Protokol Kesehatan Di Kota Jambi
hukum menurut Lawrence Milton Friedman bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur dan budaya hukum. 11 Substansi  hukum  ini  berkaitan  dengan  seluruh  asas  dan  norma  yang  terdapat  di  dalam  aturan  hukum  baik berbentuk  tertulis  maupun  berbentuk  tidak  tertulis.  Substansi  hukum  dalam  hal  ini  yaitu  asas  dan  norma  yang tercantum  dalam  Pasal  8  Peraturan  Walikota  Jambi  Nomor  21  Tahun  2020  Tentang  Pedoman  Penanganan Corona Virus  Disease (Covid-19)  Di  Area  Publik/Dilingkungan  Usaha  Dan  Masyarakat  Dalam  Pemberlakuan  Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi.
Struktur  hukum  meliputi  badan  eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif.  Dalam  hal  ini  struktur  hukum  yang berwenang  dalam  membuat  peraturan  adalah  badan  legislatif  yaitu  Walikota  Jambi.  Sedangkan  budaya  hukum merupakan kebiasaan maupun perilaku masyarakat dalam melaksanakan aturan hukum yang berlaku. Budaya hukum dalam  hal  ini  yaitu  perilaku  masyarakat  Kota  Jambi  dalam  menggunakan  masker  masih  dikategorikan  belum dilaksanakan  sepenuhnya  karena  masih  ada  masyarakat  Kota  Jambi  ketika  berada  diluar  rumah  tidak  menggunakan masker.  Padahal  sudah  ada  aturan  hukum  maupun  substansi  hukum  yang  mengatur  terkait  dengan  sanksi  pidana terhadap masyarakat Kota Jambi yang tidak menggunakan masker.
Tidak  hanya  itu  saja,  walaupun  masyarakat  Kota  Jambi  belum  melaksanakan  protocol  kesehatan  khususnya penggunaan masker di masa pandemi corona virus disease (covid-19) ini, Pemerintah Kota Jambi juga sampai saat ini juga belum sepenuhnya menerapakan sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 8 Peraturan  Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Area Publik/Dilingkungan Usaha Dan  Masyarakat  Dalam  Pemberlakuan  Relaksasi  Ekonomi  Dan  Sosial  Kemasyarakatan  Pada  Masa  Pandemi. Pemerintah  Kota  Jambi  hanya  melakukan  peringatan  kepada  masyarakat  Kota  Jambi  ketika corona  virus  disease (covid-19)  mulai  memuncak  pada  bulan  maret  2020.  Sedangkan  penjeratan  sanksi  pidana  denda  tidak  diterapkan kepada  masyarakat  Kota  Jambi.  Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  tanpa  adanya  budaya  hukum  maka  sistem  hukum sebaik  apapun  tidak  akan  memiliki  daya  guna.  Oleh  karena  itu,  antara  budaya  hukum  dengan  sistem  hukum  harus memang benar-benar seimbang sehingga memiliki daya guna bagi kepentingan publik.

## Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Efektifitas  Sanksi  Pidana  Dalam  Pasal  8  Peraturan  Walikota  Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Dalam Pelanggaran Penerapan Protokol Kesehatan Di Kota Jambi
Efektifitas dalam hal ini berkaitan dengan efektif atau tidaknya suatu aturan hukum (Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi  Nomor  21  Tahun  2020  Tentang  Pedoman  Penanganan Corona  Virus  Disease (Covid-19)  Di  Area Publik/Dilingkungan  Usaha  Dan  Masyarakat  Dalam  Pemberlakuan  Relaksasi  Ekonomi  Dan  Sosial  Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi) di dalam masyarakat Kota Jambi. Hal ini senada dengan pendapat  Anthoni Allot bahwa hukum akan  menjadi  efektif  jika  tujuan  keberadaan  dan  penerapannya  dapat  mencegah  perbuatan-perbuatan  yang  tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. 12 Apabila dilihat dari fakta yang terjadi di Kota Jambi bahwa masih ada masyarakat  Kota  Jambi  yang  tidak  mentaati  protokol  kesehatan  terutama  tidak  menggunakan  masker  ketika  berada diluar rumah. Kondisi yang demikian ini dapat dikatakan tidak efektif karena tujuan dan keberadaan Pasal 8 Peraturan Walikota  Jambi  Nomor  21  Tahun  2020  Tentang  Pedoman  Penanganan Corona  Virus  Disease (Covid-19)  Di  Area Publik/Dilingkungan  Usaha  Dan  Masyarakat  Dalam  Pemberlakuan  Relaksasi  Ekonomi  Dan  Sosial  Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi ini tidak diterapkan sehingga akan menimbulkan korban yang lebih banyak lagi terserang corona virus disease (covid-19).
Sebenarnya  tidak  semua  aturan  hukum  dapat  diterapkan  di  dalam  kehidupan  masyarakat  karena  ada  beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut tidak hanya berasal dari aturan hukum saja, termasuk  juga  kesadaran  masyarakat  dalam  menjalankan  aturan  hukum  serta  peran  penegak  hukum  dalam mengefektifkan aturan hukum yang telah berlaku terhadap masyarakat. Jika melihat efektif atau tidaknya suatu aturan hukum maka ada 5 (lima) syarat yaitu : 13 1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan.
3. Efisien  dan  efektif  tidaknya  mobilisasi  aturan-aturan  hukum  dicapai  dengan  bantuan  aparat  administrasi  yang menyadari melibatkan dirinya ke dalam usaha mobilisasi yang demikian dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
4. Adanya  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  tidak  hanya  harus  mudah  dihubungi  dan  dimasukan  oleh  setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
5. Adanya  anggapan  dan  pengakuan  yang  cukup  merata  di  kalangan  warga  masyarakat  yang  beranggapan  bahwa aturan-atauran dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.
11 Wishnu Basuki , Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Tatanusa, Jakarta, 2001, hal 9.
12 H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, Op.Cit , hal 193-194.
13 Marcus  Priyo  Gunarto ,  Kriminalisasi  dan  Penalisasi  Dalam  Rangka  Fungsionalisasi  Perda  dan  Retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hal 71.
Reza Iswanto, Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Dalam Pelanggaran

## Penerapan Protokol Kesehatan Di Kota Jambi
Apabila  diuraikan  kelima  syarat  tersebut  maka  isi  Pasal  8  Peraturan  Walikota  Jambi  Nomor  21  Tahun  2020 Tentang  Pedoman  Penanganan Corona  Virus  Disease (Covid-19)  Di  Area  Publik/Dilingkungan  Usaha  Dan Masyarakat  Dalam  Pemberlakuan  Relaksasi  Ekonomi  Dan  Sosial  Kemasyarakatan  Pada  Masa  Pandemi  mudah ditangkap sehingga masyarakat Kota Jambi mengerti apabila melanggar aturan tersebut dengan tidak memakai masker maka  akan  dikenakan  denda  sebesar  Rp.  50.000,-  (lima  puluh  ribu  rupiah).  Namun,  terkait  dengan  luas  tidaknya kalangan masyarakat Kota Jambi mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan maka tidak semua masyarakat Kota Jambi  yang  mengetahui  adanya  sanksi  pidana  denda  tersebut  sehingga  masih  banyak  masyarakat  Kota  Jambi  yang tidak memakai masker ketika berada diluar rumah. Padahal ada maupun tidak ada sanksi pidana sebesar Rp. 50.000,- (lima  puluh  ribu  rupiah)  di  dalam  Pasal  8  Peraturan  Walikota  Jambi  Nomor  21  Tahun  2020  Tentang  Pedoman Penanganan Corona  Virus  Disease (Covid-19)  Di  Area  Publik/Dilingkungan  Usaha  Dan  Masyarakat  Dalam Pemberlakuan  Relaksasi  Ekonomi  Dan  Sosial  Kemasyarakatan  Pada  Masa  Pandemi,  jika  memang  masyarakat  Kota Jambi  sadar  terhadap  bahaya  virus corona  virus  disease (covid-19)  maka  masyarakat  Kota  Jambi  sendiri  yang mentaati  protokol  kesehatan,  tanpa  harus  dipaksa  dengan  menggunakan  sanksi  pidana  sebagaimana  yang  telah diutarakan.
Kemudian  efisien  dan  efektif  tidaknya  mobilisasi  aturan-aturan  hukum  dapat  dikatakan  belum  efisien  dan efektif  Karena  pemerintah  kota  Jambi  berikan  teguran  terhadap  masyarakat  yang  tidak  menggunakan  masker  ketika keluar  rumah  dan  belum  ada  juga  kesadaran  serta  partisipasi  dari  masyarakat  kota  Jambi  untuk  menerapkan  Pasal  8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Area  Publik/  Dilingkungan  Usaha  Dan  Masyarakat  Dalam  Pemberlakuan  Relaksasi  Ekonomi  Dan  Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi di dalam kehidupan sehari-hari ketika berada di luar rumah.
Selanjutnya  dalam  hal  mekanisme  penyelesaian  sengketa  jika  dihubungkan  dengan  masalah  masyarakat  kota Jambi  tidak  menggunakan  masker  maka  penyelesaian  hanya  berupa  teguran  saja  dan  tidak  dikenakan  sanksi  pidana denda sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona  Virus  Disease (Covid-19)  Di  Area  Publik/Dilingkungan  Usaha  Dan  Masyarakat  Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi. Kemudian adanya anggapan dan pengakuan  dari  warga  masyarakat  dalam  hal  ini  belum  ada  tanggapan  dan  pengakuan  dari  masyarakat  kota  Jambi sehingga masyarakat kota Jambi tidak semuanya mengetahui ada sanksi pidana denda apabila masyarakat kota Jambi tidak menggunakan masker ketika berada di luar rumah.
Selain  itu  juga,  Soerjono  Soekanto  berpendapat  bahwa  efektif  atau  tidaknya  suatu  hukum  ditentukan  oleh  5 (lima) faktor, yaitu : 14
1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor  kebudayaan  yakni  sebagai  hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang  didasarkan  pada  karsa  manusia  di  dalam pergaulan hidup.
Apabila  dilihat  dari  kelima  pendapat  Soerjono  Soekanto  diatas  maka  faktor  yang  mempengaruhi  efektif  atau tidaknya  Pasal  8  Peraturan  Walikota  Jambi  Nomor  21  Tahun  2020  Tentang  Pedoman  Penanganan Corona  Virus Disease (Covid-19)  Di  Area  Publik/Dilingkungan  Usaha  Dan  Masyarakat  Dalam  Pemberlakuan  Relaksasi  Ekonomi Dan  Sosial  Kemasyarakatan  Pada  Masa  Pandemi  yaitu  faktor  penegak  hukum  dan  faktor  masyarakat.  Dilihat  dari faktor  penegak  hukum  karena  Pasal  8  Peraturan  Walikota  Jambi  Nomor  21  Tahun  2020  Tentang  Pedoman Penanganan Corona  Virus  Disease (Covid-19)  Di  Area  Publik/Dilingkungan  Usaha  Dan  Masyarakat  Dalam Pemberlakuan  Relaksasi  Ekonomi  Dan  Sosial  Kemasyarakatan  Pada  Masa  Pandemi  sampai  sekarang  belum diterapkan oleh penegak hukum dan pemerintah Kota Jambi.
Selain itu juga, faktor masyarakat yang menyebabkan Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang  Pedoman  Penanganan Corona  Virus  Disease (Covid-19)  Di  Area  Publik/Dilingkungan  Usaha  Dan Masyarakat  Dalam  Pemberlakuan  Relaksasi  Ekonomi  Dan  Sosial  Kemasyarakatan  Pada  Masa  Pandemi  ini  tidak diterapkan karena masih banyak masyarakat Kota Jambi yang tidak menggunakan masker ketika berada diluar rumah.
Upaya  Untuk  Mengefektifitaskan  Sanksi  Pidana  Dalam Pasal  8 Peraturan  Walikota  Jambi  Nomor  21  Tahun 2020 Dalam Pelanggaran Penerapan Protokol Kesehatan Di Kota Jambi
Dalam  melakukan  efektifitas  Pasal  8  Peraturan  Walikota  Jambi  Nomor  21  Tahun  2020  Tentang  Pedoman Penanganan Corona  Virus  Disease (Covid-19)  Di  Area  Publik/Dilingkungan  Usaha  Dan  Masyarakat  Dalam
14 Soerjono Soekanto ,  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo  Persada, Jakarta, 2008, hal 8.

## Reza Iswanto, Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Dalam Pelanggaran Penerapan Protokol Kesehatan Di Kota Jambi
Pemberlakuan  Relaksasi  Ekonomi  Dan  Sosial  Kemasyarakatan  Pada  Masa  Pandemi  tentunya  tidak  semudah  yang dipikirkan  karena  banyak  faktor-faktor  yang  harus  diperhatikan  sehingga  Pasal  tersebut  dapat  dilaksanakan  dan diterapkan baik oleh aparat penegak hukum, pemerintah kota Jambi maupun masyarakat kota Jambi itu sendiri.
Selain  itu  juga,  kita  tetap  masih  dapat  mempertanyakan  lebih  jauh  derajat  efektifitasnya  karena  seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya. 15 Apabila dilihat dari kepentingan masyarakat kota  Jambi  yang  tidak  menggunakan  masker  ketika  berada  di  luar  rumah,  sebenarnya  tidak  ada  kepentingan masyarakat  kota  Jambi  apabila  tidak  menggunakan  masker.  Untuk  itu,  sudah  seharusnya  masyarakat  kota  Jambi menggunakan  masker  ketika  berada  diluar  rumah  karena  mencegah  penularan corona  virus  disease (covid-19)  yang sekarang ini semakin marak terjadi terutama di Jambi.
Mengingat  kondisi  yang  demikian  maka  Pemerintah  Kota  Jambi  memberikan  sanksi  pidana  denda  dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Area  Publik/Dilingkungan  Usaha  Dan  Masyarakat  Dalam  Pemberlakuan  Relaksasi  Ekonomi  Dan  Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi dengan tujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat kota Jambi. Oleh sebab itu,  harus  ada  kesadaran  baik  dari  pemerintah  kota  Jambi  maupun  masyarakat  kota  Jambi  akan  pentingnya menggunakan masker ketika berada diluar rumah.
Dalam  hal  kesadaran  hukum  Sudikno  Mertokusumo  berpendapat  bahwa  kesadaran  hukum  berarti  kesadaran tentang  apa  yang  seyogyanya  kita  lakukan  atau  perbuatan  atau  yang  seyogyanya  tidak  kita  lakukan  atau  perbuat terutama  terhadap orang lain. 16 Jika dilihat dari penerapan Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang  Pedoman  Penanganan Corona  Virus  Disease (Covid-19)  Di  Area  Publik/Dilingkungan  Usaha  Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi tersebut maka belum  ada  kesadaran  pada  masyarakat  kota  Jambi  tentang  apa  yang  harus  dilakukan  masyarakat  kota  Jambi  untuk menghindari diri dari ancaman bahaya corona virus disease (covid-19).
Dengan  demikian,  sudah  seharusnya  kesadaran  hukum  ini  harus  ditanamkan  pada  masyarakat  kota  Jambi dengan  cara  pemerintah  Kota  Jambi  mengefektifkan  sanksi  pidana  denda  dalam  Pasal  8  Peraturan  Walikota  Jambi Nomor  21  Tahun  2020  Tentang  Pedoman  Penanganan Corona  Virus  Disease (Covid-19)  Di  Area Publik/Dilingkungan  Usaha  Dan  Masyarakat  Dalam  Pemberlakuan  Relaksasi  Ekonomi  Dan  Sosial  Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi sehingga tidak ada lagi masyarakat kota Jambi yang tidak menggunakan masker ketika berada di luar rumah.

## SIMPULAN
1. Efektifitas  sanksi  pidana  dalam  Pasal  8  Peraturan  Walikota  Jambi  Nomor  21  Tahun  2020  dalam  pelanggaran penerapan protokol kesehatan di Kota Jambi adalah belum efektif karena pemerintah Kota Jambi dan masyarakat Kota  Jambi  belum  menerapkan  atau  melaksanakan  sanksi  pidana  dalam  pasal  tersebut  jika  terdapat  masyarakat Kota Jambi yang tidak menggunakan masker ketika berada diluar rumah.
2. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  efektifitas  sanksi  pidana  dalam  Pasal  8  Peraturan  Walikota  Jambi  Nomor  21 Tahun  2020  dalam  pelanggaran  penerapan  protokol  kesehatan  di  Kota  Jambi  yaitu  faktor  penegak  hukum  dan faktor masyarakat.
3. upaya  untuk  mengefektifitaskan  sanksi  pidana  dalam  Pasal  8  Peraturan  Walikota  Jambi  Nomor  21  Tahun  2020 dalam pelanggaran penerapan protokol kesehatan di Kota Jambi adalah pemerintah Kota Jambi harus menanamkan kesadaran hukum masyarakat kota Jambi dengan cara mengefektifkan sanksi pidana denda dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Area Publik/Dilingkungan  Usaha  Dan  Masyarakat  Dalam  Pemberlakuan  Relaksasi  Ekonomi  Dan  Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ali,  Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), (Jakarta : Kencana), 2009. Gunarto, Marcus Priyo, Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi, (Semarang : Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro), 2011.
Hs, H. Salim Dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi , (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 2013.
Ishaq, Metode Penelitian Hukum , (Bandung : Alfabeta), 2017.
15 Achmad  Ali ,  Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judicialprudence)  Termasuk  Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana, Jakarta, 2009, hal 375.
16 Sudikno Mertokusumo , Menigkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Liberti, Yogyakarta, 1981, hal 13.
Reza Iswanto, Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Dalam Pelanggaran Penerapan Protokol Kesehatan Di Kota Jambi
Mertokusumo, Sudikno, Menigkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, (Yogyakarta : Liberti), 1981. Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian , (Jakarta : PT. Bumi Aksara), 2003 Soekanto,  Soerjono, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, (Jakarta  :  PT.  Raja  Grafindo  Persada), 2008.
Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek , (Jakarta : Sinar Grafika), 2002.

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik  Indonesia,  Peraturan  Walikota  Jambi  Nomor  21  Tahun  2020  Tentang  Pedoman  Penanganan Corona  Virus Disease (Covid-19)  Di  Area  Publik/Dilingkungan  Usaha  Dan  Masyarakat  Dalam  Pemberlakuan  Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi

## Website
https://www.gatra.com/detail/news/499339/kesehatan/kota-jambi-urutan-pertama-kasus-tertinggi-covid-19