## CITRA PEREMPUAN DALAM POLITIK

## Tri Marhaeni Pudji Astuti
*)
*) Penulis adalah Doktor (Dr.), dosen tetap Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang (UNNES).
Abstract: Woman image in politic cant separated from woman social construct in social relation. This image in people’s mind is stereotype and gender concept about woman in all sector, include in political and government sector, that woman “incapable” to lead, because woman is irrational and rely on her emotion. Actually, there’s woman’s chance to enter political domain, but it’s very rare. Woman justified as improper to politic because woman is kitchen/domestic “inhabitant”, irrational and nervous to take a risk. There’s several factor that influence emergence woman’s leader, namely patriarchy culture, family relation, martyrdom, social class, lifestyle, social context, prison experience, and election system. Therefore, it’s necessitating more woman candidate in political domain, objective recruitment process, and initialized with quota’s system  to create critical  numbers of woman politicians. Keywords: Woman  image,  politic,  stereotype,  quota’s system.

## A. PENDAHULUAN
Berbicara  tentang  perempuan  dan  politik,  tidak  lepas  dari  image dan  konstruksi  sosial  perempuan dalam  relasi  masyarakat.  Image  yang  selama  ini  diteguhkan  dalam  benak  masyarakat  adalah  konsep- konsep  stereotipe  tentang  perempuan  di  berbagai  sektor,  termasuk  dalam  sektor  politik  dan pemerintahan. Image yang kebanyakan merupakan stereotipe tentang perempuan, akhirnya “ditarik” ke dunia  publik  —termasuk  di  dunia  politik— bahwa  perempuan  “tidak  layak”  mempimpin  karena perempuan tidak rasional dan lebih mengandalkan emosinya. Pandangan yang bersumber dari stereotipe dan keyakinan gender inilah yang akhirnya banyak menimbulkan ketimpangan gender di berbagai sektor.
Kesempatan  perempuan  untuk  masuk  dalam  bidang  politik  sebenarnya  ada  dan  memungkinkan, namun  karena  berbagai  faktor  itu  jarang  sekali  terjadi.  Faktor  utamanya  adalah  pandangan  stereotipe bahwa dunia politik adalah dunia publik, dunia yang keras, dunia yang memerlukan akal, dunia yang penuh debat, dan dunia yang membutuhkan pikiran-pikiran cerdas, yang kesemuanya itu  diasumsikan milik  laki-laki  bukan  milik  perempuan.  Perempuan  tidak  pantas  berpolitik  karena  perempuan  adalah “penghuni”  dapur/domestik,  tidak  bisa  berpikir  rasional  dan,  kurang  berani  mengambil  risiko,  yang kesemuanya  itu  sudah  menjadi  stereotipe  perempuan.  Akibatnya,  baik  perempuan  atau  laki-laki  dan masyarakat  secara  umum,  sudah  menarik  kutub  yang  berbeda  bahwa  dunia  publik  milik  laki-laki  dan dunia domestik milik perempuan. Hal ini juga berkaitan dengan sosialisasi peran gender.
Faktor  lain  adalah  ketimpangan-ketimpangan  gender  yang  berakar dari  sosial  budaya mengakibatkan jumlah perempuan yang mencapai jenjang pendidikan tinggi lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Akibatnya, perempuan tidak mempunyai pengetahuan yang memadai dan tidak bisa berkiprah dalam  dunia  politik.  Selain  itu,  pemahaman  politik  di  kalangan  perempuan  juga  masih  rendah, mengingat  dunia  politik  adalah  “milik  laki-laki”,  maka  masyarakat  memandang  tidak  perlu  memberi pemahaman politik pada kaum perempuan.
Tulisan ini  sengaja  mengkaji  wilayah Asia  Selatan  dan  Asia Tenggara  karena wilayah  ini  dikenal memiliki pemimpin perempuan atau tokoh perempuan yang terjun ke dunia politik dan pemerintahan. Misalnya, Indira Gandhi, Benazir Bhuto, Khaleda Zia, Sirimavo Bandaranaike, Corazon Aquino, Aung
San Suu Kyi, dan Megawati Sukarno Putri. Kendati di antaranya ada yang sudah meningggal dan tidak lagi berkuasa, bukan berarti perjalanan mereka dalam memimpin negara atau partai sudah tidak menarik lagi  untuk  dikaji.  Selain  itu,  juga  sebagai  gambaran  bahwa  tokoh-tokoh  politik  di  Asia  Selatan  dan Tenggara  tersebut,  setidaknya  sama  kondisinya  dengan  yang  dialami  di  Indonesia.  Setidaknya  kita menjadi tersadar bahwa kemunculan tokoh perempuan dalam perpolitikan  memiliki karakteristik yang hampir sama

## B. CITRA PEREMPUAN DALAM POLITIK DI ASIA
1
Faktor  dasar  yang  dianggap  mempengaruhi  kemunculan  pemimpin  perempuan  di  dunia  politik adalah  budaya  patriarkhi,  pertalian  keluarga,  martyrdom,  kelas  sosial,  gaya  hidup,  konteks  sejarah, pengalaman penjara, dan sistem pemilihan umum. Faktor ini saling terkait satu sama lain.
Budaya Patriarkhi yang sangat dominan di Asia Selatan dan Tenggara, sangat membatasi peluang perempuan  secara umum untuk terjun ke  dalam dunia politik, atau lebih jauh lagi  memegang tampuk pimpinan  politik  nasional.  Berdasarkan  budaya  patriarkhi,  dominasi  kaum  laki-laki  dilegitimasikan dalam berbagai bidang kehidupan,  termasuk dalam bidang politik. Konsekuensinya, perempuan hanya dibenarkan atau diterima perannya dalam lingkup publik atau politik, sekadar untuk mengisi kekosongan yang  diakibatkan  oleh  kematian  atau  pemenjaraan  salah  seorang  anggota  keluarga  laki-laki.  Jadi, kepemimpinan  politik  perempuan  dapat  diterima  bukan  karena  masyarakat  menganggap  kaum perempuan mampu dan berhak terjun ke dunia politik, melainkan karena tindakan ini dapat menjunjung tinggi nama keluarga.
Budaya  patriarkhi  sangat erat  kaitannya  dengan  faktor  pertalian keluraga  dan  martyrdom.  Peluang seorang  perempuan  untuk  memegang  tampuk  pimpinan  politik  akan  lebih  besar  apabila  memiliki hubungan  keluarga  dengan  seorang  pemimpin  politik  laki-laki  terkemuka.  Peluang  ini  menjadi  lebih besar  dengan  kematian  pemimpin  atau  tokoh  politik  laki-laki  tersebut  yang  kemudian  dianggap  wafat sebagai  martir.  Martyrdom biasanya  dikaitkan  dengan  kematian  seorang  tokoh  politik  karena pembunuhan  (assassination).  Hal  ini  dialami  oleh  hampir  semua  perempuan  pemimpin  politik  di  Asia Selatan dan Tenggara.
Benazir  Bhuto  mengambil  alih  kepemimpinan  Pakistan  People  Party sejak  ayahnya,  Zulfikar  Ali Bhuto,  dipenjarakan  dan  akhirnya  dihukum  gantung  oleh  presiden  Zia  Ul  Haq.  Kematian  seorang anggota  keluarga  laki-laki  yang  merupakan  tokoh  pemimpin  politik  sebagai  martir  juga  menunjang naiknya Cory Aquino, Sirimavo Bandaranaike, Khaleda Zia, dan Aung San Suu Kyi.
Sosialisasi  politik  dalam  kelurga  juga  mempengaruhi  kepekaan  politik  para  pemimpin  perempuan yang  secara  tidak  langsung  mempersiapkannya  untuk  terjun  ke  dunia  politik.  Indira  Gandhi,  Benazir Bhuto, Cory Aquino, Aung San Suu Kyi, dan Megawati Sukarnoputri dibesarkan dalam keluarga yang aktif terlibat politik di negara masing-masing. Jika dicermati, para pemimpin perempuan tersebut berasal dari  kaum  elite  di  negara  masing-masing.  Paling  tidak  dari  kalangan  menengah-atas.  Hal  ini mempengaruhi tingkat pendidikan dan sosialisasi politik mereka. Hal lain yang menunjang peran para perempuan tersebut ialah gaya hidup kelas menengah-atas yang memungkinkan mereka memiliki sistem pendukung seperti pembantu rumah tangga, juru masak, sopir, asisten pribadi, sekretaris, dan lain-lain sehingga perempuan  tersebut  dapat melaksanakan segala kegiatan  tanpa harus dibebani berbagai tugas kerumahtanggaan. Kesempatan itu akan lebih banyak lagi dimiliki oleh kalangan menengah-atas karena
kemungkinan  mereka untuk  memperoleh pendidikan  lebih  tinggi  dan lebih  terbuka,  jika dibandingkan dengan para perempuan kalangan bawah.
Kecenderungan  yang  terjadi  dalam  budaya  patriarkhi  adalah  tokoh  politik  (atau  perempuan  yang berkiprah  di  dunia  publik)  juga  harus  dapat  mempertahankan  keharmonisan  rumah  tangganya.  Tidak peduli  siapa  yang  salah  atau  penyebabnya  apa,  ketika  ada  seorang  tokoh  perempuan  di  dunia  publik. Akan  tetapi,  kehidupan  rumah  tangganya  kurang  atau  tidak  harmonis,  maka  kesalahan  langsung ditimpakan  kepada  perempuan.  Hal  ini  menyurutkan  langkah  perempuan  yang  tergerak  meng- ekspresikan  eksistensinya,  sekaligus  merupakan  gambaran  dominasi  budaya  patrarkhi  yang menempatkan  peran  kaum  perempuan  dalam  lingkup  privat  atau  rumah  tangga.  Peran  politik diperbolehkan  sejauh  fungsi  rumah  tangga  tetap  dapat  berjalan  seperti  biasa.  Hal  ini  pula  yang mendorong Benazir Bhuto menerima perjodohan dan perkawinan, yang telah diatur oleh keluarganya.
Agaknya ada satu lagi faktor yang terjadi di Indonesia, yakni faktor romantisme dan nostalgia nama besar ayah atau anggota keluarga laki-laki, yang telah menjadi pemimpin atau tokoh politik. Hal ini tidak bisa  kita  pungkiri.  Naiknya  Megawati  Sukarnoputri,  didukung  sebagian  kalangan  generasi  tua  yang merindukan  romantisme  gaya  kepemimpinan  Bung  Karno,  mereka  sekadar  ingin  bernostalgia,  dan berharap dapat “melihat gaya kepemimpinan Bung Karno hidup kembali”.
Munculnya  pemimpin  politik  di  dua  kawasan  ini  juga  dilatarbelakangi  gerakan  atau  momentum politik penting di negara mereka masing-masing. Salah satu momentum penting adalah gerakan kemer- dekaan atau gerakan nasionalis yang melanda kawasan ini pada tahun 60-an. Gerakan kemerdekaan dan momentum  politik  penting  dianggap  memolitisi  seluruh  bangsa  bersangkutan,  baik  laki-laki  maupun perempuan.  Gerakan  kemerdekaan  dan  juga  gerakan  lain atau  momentum  politik  penting  lain,  juga banyak mengakibatkan tokoh pejuang yang diasingkan, dipenjarakan, atau dibunuh, sehingga membuka peluang bagi istri atau anak-anak perempuannya untuk terjun ke dunia politik.
Pengalaman  penjara  tidak  saja  melatih  seseorang  untuk  menjadi  pemimpin  politik,  tetapi  juga memperkukuh  status  politiknya sebagai  pahlawan.  Hal  ini  dialami  oleh  Benazir  Bhuto  dan  Aung  San Suu  Kyi.  Cory  Aquino,  menjadi  perantara  politik  antara  suaminya—yang  dipenjarakan—dengan pendukungnya, sehingga secara tidak langsung Cory yang ibu rumah tangga terlatih untuk berpolitik.

## C. GAMBARAN DI INDONESIA
Di Indonesia, gambaran peran perempuan dunia publik yang terkait dengan politik secara statistik masih  belum  menggembirakan.  Hal  itu  dapat  dicermati dari  hasil  pemilu  dari  tahun  ke  tahun. 2 Peran perempuan di bidang politik, termasuk pucuk pimpinan penentu kebijakan di pemerintahan baik tingkat pusat  maupun  daerah,  desa  sekalipun,  masih  didominasi  kaum  pria.  Bukan  berarti  tokoh  politik perempuan,  dan  pemimpin  perempuan  di  bidang  pemerintahan  tidak  ada,  namun  jumlahnya  masih sangat  jauh  dari  imbang  dengan  jumlah  pemimpin  dan  tokoh  politik  laki-laki.  Sementara  itu,  secara statistik jumlah penduduk lebih banyak perempuan daripada laki-laki.
Minimya jumlah perempuan sebagai penentu kebijakan politik, menyebabkan keputusan mengenai kebijakan  umum  yang  mempengaruhi  kesejajaran  perempuan  masih  dipegang  oleh  laki-laki,  yang sebagian  besar  masih  meng-image-kan  bahwa  politik  tidak  cocok  untuk  perempuan,  perempuan  manut saja  apa  keputusan  politik  yang  akan  diambil  oleh  laki-laki  karena  laki-laki  yang  tahu  dan  layak berpolitik, serta segudang image patriarkhi lainnya.
Bahkan dalam tulisan Vicky Randall (1982) mengindikasikan  bahwa jika jumlah perempuan  lebih banyak dalam proses pengambilan keputusan, maka fokus kehidupan politik juga akan berubah. Dampak yang paling jelas adalah akan terjadinya perluasan scope politik ke arah masalah-masalah dan isu-isu yang semula dianggap bukan isu politik seperti kesejahteraan anak, perlindungan terhadap reproduksi perem- puan,  dan  lainnya.  Kehidupan  politik  barangkali  akan  lebih  bermoral  karena  perempuan  lebih mementingkan  isu-isu  Conventional  Politics seperti  ekonomi,  pendidikan,  perumahan,  lingkungan, kesejahteraan  sosial  daripada  Hard  Politics seperti  anggaran  pembelian  senjata,  perang,  nuklir,  dan sebagainya.  Tulisan  Randall  inilah  yang  harus  kita  buktikan  kebenarannya,  apakah  di  Indonesia  juga demikian? .... andai banyak perempuan yang masuk dalam peroses pengambilan keputusan politik.
Berbagai  faktor  menyebabkan  banyak  perempuan  di  Indonesia  enggan  masuk  wilayah  politik.  Di awal tulisan ini, sudah disebutkan faktor-faktor tersebut. Pendidikan, pengetahuan, dan sosialisasi dalam keluarga memegang peran penting bagi para perempuan dan juga laki-laki dalam mengambil peran dan posisi di dalam masyarakat. Oleh karenanya, memahami perempuan (dan juga laki-laki) harusnya juga dilihat pada konteks mereka berada, dan seperti apa dalam masyarakat?
Walaupun secara formal semua aturan perundang-undangan yang ada menjamin persamaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi dalam kenyataannya tidak bisa dipungkiri bahwa diskriminasi terhadap perempuan  masih  luas  terjadi  di  berbagai  bidang. Di  bidang  politik,  tema  mengenai  partisipasi  politik dalam  proses  pengambilan  keputusan  yang  melibatkan  perempuan  menjadi  tema  sentral  yang  harus segera diselesaikan.
Di  Indonesia,  prinsip  persamaan  antara  laki-laki  telah  dijamin  dalam  UUD  1945  Pasal  27  dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita yang telah diratifikasi melalui UU No 7 Tahun 1984. Dalam konvensi ini partisipasi politik perempuan diatur dalam pasal 7, yang antara lain memuat ketentuan sebagai berikut.
- Jaminan persamaan hak untuk memilih dan dipilih.
- Jaminan untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintahan, dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat.
- Berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan.
- Perkumpulan nonpemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.
Semua  peraturan  perundangan  sudah  memuat  aturan  yang  nondiskriminatif  terhadap  perempuan, tetapi  situasi  yang  ada  masih  memperlihatkan  partisipasi  politik  perempuan  dalam  pengambilan keputusan tetap marginal, dan kurang mewakili bidang tertentu, di mana keputusan dan kebijakan yang penting dibuat. 3
Keterlibatan perempuan dalam bidang  politik di Indonesia sebenarnya bukan merupakan hal baru karena perempuan telah turut serta secara aktif dalam pergerakan kebangsaan. Sebelum datangnya kolo- nialisme juga telah dikenal  beberapa nama dalam sejarah politik bangsa,  seperti Sultan Sri Ratu Alam Safiatuddin Johan Berdaulat, yang dinobatkan memerintah pada tahun 1641 – 1675 di Aceh; Siti Aisyiah W.  Tenriolle  dari  Ternate;  Sanggramawijaya  yang  menjadi  tangan  kanan  Airlangga,  dan  tokoh-tokoh lain.
Kolonialisme  telah  melahirkan  organisasi-organisasi  kebangsaan  seperti  Budi  Utomo  dan  Partai Nasional  Indonesia.  Rangkaian  sejarah  tersebut  membawa  pengaruh  baik  langsung  maupun  tidak langsung  bagi  keterlibatan  perempuan  Indonesia  dalam  perjuangan  bangsa.  Kemudian  diikuti  oleh lahirnya  berbagai  organisasi  wanita.  Bahkan  sebelum  sumpah  pemuda  pun  telah  banyak  muncul
organisasi perempuan yang politis, seperti Wanito Utomo, Wanito Mulyo, Wanita Katholik, Putri Budi Sejati, dan banyak lagi yang lainnya. 4
Kesadaran  politik  bagi  perempuan  juga  telah  melahirkan  Kongres  perempuan  Indonesia  yang pertama, di Yogyakarta pada 22 Desember 1928. Kongres perempuan yang selalu dilaksanakan setiap 22 Desember  sampai  dengan  tahun  1943,  sebenarnya  adalah  kongres  yang  menghasilkan  keputusan- keputusan  politik  penting  bagi  bangsa  Indonesia.  Jauh  dari  hiruk-pikuk  dan  segala  macam  stereotipe khas  perempuan.  Namun,  sekarang  ini,  ketika  setiap  22  Desember  diperingati  sebagai  hari  Ibu,  yang muncul justru peneguhan image stereotipe perempuan. Setiap tanggal 22 selalu diadakan berbagai lomba memasak, memasang sangggul, memasak oleh para bapak, merangkai bunga, menggulung stagen, merias tanpa  kaca,  dan  segudang  kegiatan  lain  yang  jauh  dari  bidang  proses  pengambilan  keputusan  politik negara. Sangat ironis memang, seolah perempuan ditarik kembali mundur ke belakang dan dimasukkan kembali  ke  dalam  dunia  domestik.  Hal  ini  terjadi  karena  kenyataan  sejarah  pergerakan  perempuan tersebut  jarang  disentuh,  dan  jarang  dijadikan  semangat  untuk  menguatkan  argumentasi  bahwa  pada waktu itu saja perempuan dapat kerkiprah dalam dunia politik, mengapa sekarang justru tidak?
Bukan berarti saat ini tidak ada perempuan yang menjadi tokoh politik, tetapi jumlah dan kualitas belum  seperti  yang  diharapkan.  Dari  jumlah  yang  sedikit  itu,  juga  belum  semuanya  mempunyai sensitivitas gender. Kalaupun mereka telah mempunyai sensitivitas gender, dan perspektif gender dalam setiap  ide  dan  kebijakan  politiknya,  namun  mereka  kembali  menghadapi  halangan  untuk mewujudkannya.

## D. HAMBATAN BAGI PAREMPUAN DALAM PARTISIPASI POLITIK
Secara  statistik,  jumlah  penduduk  perempuan  lebih  banyak  dibandingkan  laki-laki.  Seharusnya perempuan mempunyai kemampuan dan peran yang menentukan dalam proses pengambilan keputusan. Akan  tetapi,  yang  terjadi,  justru  perempuan  sering  tidak  terpilih  atau  dipilih  dalam  pencalonan  diri. Mengapa  hal  ini  terjadi?  Apakah  perempuan  kurang  cukup  dapat  mengkampanyekan  dirinya/citra dirinya?  Apakah  perempuan-perempuan  pemilih  tersebut  memang  sudah  puas  dan  menganggap kepentingannya  sudah  dapat  diwakili  oleh  laki-laki?  Apakah  memang  perempuan  tidak  diberi kesempatan untuk direkrut dan dipilih sebagai pemimpin? Sudah tentu semua alasan itu saling berkaitan dan menyebabkan ketimpangan jumlah perempuan pada tataran pengambil keputusan.
Di  Indonesia,  hambatan  partisipasi  bagi  perempuan  untuk  berpolitik  juga  tidak  jauh  berbeda  dari yang  terjadi  di  Asia  Selatan  dan  Asia  Tenggara,  antara  lain  faktor  ekonomi,  sistem  kepartaian,  mitos yang  berkaitan  dengan  sosial  budaya, stereotip,  segregasi  gender dalam  bidang pekerjaan, dan  budaya patriarkhi.
Selain semua faktor tersebut, institusi politik yang ada seringkali menyebabkan perempuan menjadi tidak  tertarik  untuk  memasukinya.  Institusi  politik  sampai  sekarang  masih  didominasi  sebagian  besar oleh laki-laki, dan perempuan juga tampaknya tidak didorong untuk memasukinya. Dominasi laki-laki ini  menjadikan  institusi  politik  berwajah  maskulin.  Struktur  politik  yang  ada  sekarang  di  Indonesia, masih didominasi oleh laki-laki dan sulit bagi perempuan untuk menembus barikade yang sudah sangat kuat tersebut. 5
Dalam situasi seperti itu, perempuan yang terjun di bidang politik harus menghadapi tantangan yang jauh lebih berat dari rekan-rekannya, yakni politisi laki-laki. Selain harus berkompetisi dengan kaum laki- laki  di  dunia  yang  menjadi  domain  laki-laki,  perempuan  juga masih  diharapkan  untuk  memerankan
peran-peran yang secara gender telah ditetapkan sebagai peran perempuan. Lebih berat lagi, perempuan yang  memasuki  dunia  politik  atau  dunia  publik  sering  mendapat  pandangan  negatif  dari  masyarakat karena perempuan dianggap mengadopsi sifat-sifat dan peran-peran laki-laki. Misalnya saja perempuan yang memasuki  bidang  politik mendapat label ambisius  dan agresif, sementara laki-laki yang memiliki karakteristik yang sama jarang diberi label demikian. Yang lebih parah lagi, dalam berkompetisi laki-laki lebih senang berkompetisi dengan sesama laki-laki daripada dengan perempuan, karena image bahwa jika menang  bersaing  dengan  laki-laki  masih  ada  kebanggannya  dan  wajar,  tetapi  jika  menang  bersaing dengan perempuan tidak membanggakan sama sekali karena dianggap sudah seharusnya menang, dan jika kalah malah aneh. Demikian pula jika dikalahkan sesama laki-laki, mereka menganggap permainan fair,  tetapi  jika  dikalahkan  oleh  perempuan  mereka  menganggap  dipermalukan  dan  menuduh  ada permainan  yang  tidak  fair.  Ujung-ujungnya  menuduh  berbagai  hal  negatif  terhadap  perempuan. Implikasinya, laki-laki akan menjadi “lebih jahat” ketika tahu lawan politiknya adalah perempuan. 6 Berbagai tentangan yang dihadapi kaum perempuan ketika memasuki dunia politik untuk menjadi pucuk pimpinan sangat beragam. Hal ini tampaknya berlaku di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Akibat ketiadaan  basis  institusional  dan  pendukung,  perempuan  pemimpin  politik  umumnya  sering mendapatkan  tentangan  dari  kelompok-kelompok  tertentu  dalam  masyarakat.  Misalnya,  kelompok militer,  kasus  di  Myanmar  dapat  menunjukkan  hal  ini.  Kredibilitas  pemimpin  perempuan  baru  dapat diterima  di  kalangan  militer,  apabila  ia  berhasil  menangani  situasi  yang  menuntut  keterlibatan  aspek militer.  Indira Gandhi  mendapat  dukungan  militer  ketika  perannya  yang  kuat  dalam  perang  India Pakistan  tahun  1971.  Selain  itu,  tindakannya  yang  keras  dan  cukup  represif  terhadap  kaum fundamentalis Hindu, Sikh, dan Islam di India juga dikagumi kelompok militer. 7
Selain  kelompok  militer,  masih  ada  tentangan  kelompok  lain,  yakni  kelompok  agama.  Di  Asia Selatan dan Tenggara juga mengalami hal ini. Indira Gandhi harus membayar mahal dengan nyawanya, ketika  dia  menekan  kelompok  fundamentalis  di  India.  Benazir  Bhuto  juga  mengalami  tentangan kelompok  fundamentalis  Islam  di  Pakistan  karena  ia  ingin  memperjuangkan  hak-hak  perempuan pakistan. Ternyata jika dicermati, tidak hanya sosok jenis kelaminnya perempuan yang ditentang, tetapi juga kebijakan yang memperjuangkan dan menyuarakan aspirasi perempuan mendapatkan tentangan.
Bagaimana  di  Indonesia?  Meski  tidak  separah  di  Myanmar,  namun  basis  dukungan  pemimpin politik  di militer juga masih  minim, akibatnya banyak  keputusan yang dibuatnya  mendapat hambatan dari militer, baik langsung maupun tidak langsung. Kelompok agama juga sempat menghambat naiknya Megawati menjadi presiden dengan mengusung justifikasi agama bahwa perempuan tidak layak menjadi pemimpin.  Namun,  karena  berbagai  hal  politis  terjadi  dan  mendukung  naiknya  Megawati  ke  tampuk kepemimpinan nasional, kelompok agama yang sebelumnya menentang ramai-ramai mengatakan bahwa tentangan tersebut hanya mengada-ada dan hanya dibuat-buat. 8
Dari kesemuanya itu, yang perlu dicatat adalah setelah masuk dalam dunia politik, dan memegang tampuk pimpinan, perempuan umumnya menghadapi tantangan-tantangan yang bersifat gender specific.

## D. TINDAKAN YANG HARUS DILAKUKAN
Di kalangan ahli politik dan pemerhati masalah perempuan, muncul perdebatan tentang bagaimana strategi yang harus ditempuh untuk mengatasi situasi tersebut di atas? Apakah partisipasi yang adil di bi- dang  politik  menambah  jumlah  perempuan  untuk  turut dalam  proses pengambilan  keputusan  menjadi prasyarat bagi kemajuan perempuan? Atau terlebih dahulu harus diciptakan pemajuan perempuan “the
advancement of  women”  yang bisa  dilakukan melalui  peningkatan  pendidikan,  pekerjaan,  dan  perbaikan sistem  hukum,  sebagai  prakondisi  untuk  menciptakan  partisipasi  yang  adil  di  bidang  politik  dan pengambilan  keputusan?  Pertanyaan  selanjutnya,  jika  advancement  of  women  memang  merupakan prasyarat, sejauh mana advancement of women diperlukan sampai bisa dimungkinkan terjadinya partisipasi penuh di bidang politik dan pengambilan keputusan?
Secara hukum dan peraturan memang tidak ada aturan yang mendiskriminasikan perempuan atau laki-laki dalam hal partisipasi politik maupun partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Hak-hak politik telah diatur pula dalam UUD 1945 pasal 27, bahkan pemerintah juga telah meratifikasi konvensi penghapusan  segala  bentuk  diskriminasi  terhadap  perempuan.  Semua  itu  memperlihatkan  komitmen pemerintah  untuk  menciptakan  keadilan  dan  kemajuan  bagi  perempuan.  Namun,  semua  kata-kata  itu hanya indah tertuang dalam teks, belum dapat terwujud seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain bagi perempuan selain harus aktif berpartisipasi dalam politik dan pengambilan keputusan untuk  dapat  mengubah  kondisi,  yang  saat  ini  banyak  mereka  hadapi  berupa  keterbelakangan, ketertinggalan,  dan  kemiskinan.  Perlu  untuk  meningkatkan  jumlah  perempuan  dalam  proses pengambilan  keputusan  di  bidang  politik,  yang  ditujukan  agar  perempuan  tidak  hanya  dilihat  sebagai objek, yang keberadannya dan kepentingannya ditentukan oleh pihak-pihak di luar dirinya.
Untuk tujuan itu, lebih banyak calon dan kandidat perempuan harus dipilih dan proses rekruitmen yang objektif harus dilaksanakan, guna mencegah diskriminasi terhadap perempuan. Pada situasi seperti sekarang ini, di mana partisipasi perempuan dalam politik sangat minim, ada baiknya diterapkan sistem kuota. Sistem kuota dapat dijadikan langkah awal untuk menciptakan critical numbers politisi perempuan. Dengan  sistem  ini,  perempuan  dapat  dipilih  berdasarkan  sistem  proporsional  jumlah  mereka.  Hal  ini sangat  diperlukan,  mengingat  hanya  dengan  cara  tersebut  perempuan  secara  potensial  dapat  mengisi kedudukan-kedudukan  dalam  institusi  pengambilan  keputusan.  Logikanya  hanya  dengan  jumlah perwakilan yang cukup besarlah kepentingan mereka dapat diperjuangkan.
Sayangnya,  “cinta politik  tidak  sama  dengan  logika”.  Kenyataan  yang  terjadi  ketika  sistem  kuota yang  diterapkan  semua  partai  tidak  bisa  memenuhi  ketentuan  kuota  30%,  dengan  berbagai  alasan. Misalnya, tidak ada calon perempuan yang berkualitas, akhirnya seadanya, maka penempatan tetap pada nomor  urut  sepatu sehingga  tidak  terpilih.  Calon  yang  berkualitas  biasanya  sudah  mapan  pada  institusi atau lembaga pemerintah, yang harus memilih antara politik atau PNS sehingga banyak perempuan yang tidak mau ambil risiko terhadap masa depannya. Banyak kasus terjadi, sudah terlanjur keluar dari PNS toh nyatanya  juga  ditaruh di  nomor  urut  sepatu, akhirnya  tidak  terpilih  dan  nasibnya  terkatung-katung. Padahal,  ketika  kampanye  perempuan  dijadikan  vote  gahther dan  sangat  menguntungkan  dalam  hal perolehan suara, namun kenyataan politik tidak selalu sesuai dengan logika.
Bagi partai politik, usaha yang lebih aktif perlu digalakkan untuk merekrut lebih banyak perempuan dalam  kepemimpinan  partai,  baik  di  tingkat  DPC,  DPW,  maupun  DPD  dan  DPP.  Salah  satu  partai sudah  mulai  melakukan  hal  ini,  yakni  PDI  perjuangan  sejak  tahun  1987  mengharuskan  memilih kandidat perempuan sebagai caleg nomor tiga di tingkat DPD dan caleg no lima di tingkat DPC. Akan tetapi, sekali lagi kenyataan tidak seindah yang dibayangkan.
Perempuan  juga  harus  diyakinkan  bahwa  mereka  harus  bersedia  memajukan  dirinya  sebagai kandidat karena tanpa partisipasi penuh dari perempuan cita-cita untuk kemajuan perempuan tidak akan tercapai. Persoalannya, ternyata tidak hanya pada “mau” dan “tidak mau”. Kandidat perempuan yang maju  mencalonkan  diri  atau  dicalonkan  juga  harus  “jatuh  bangun”  dan  “habis-habisan”  untuk melakukan kampanye. Jika tidak mempunyai modal besar, tampaknya sulit mewujudkan impian.

## E. CATATAN PENUTUP
Terlepas  dari  beberapa  tantangan,  kendala,  kekurangan,  kelebihan,  pro  dan  kontra  tentang perempuan  dalam  politik,  kenyataan  yang  harus  kita  hadapi  adalah  kita  harus  mau  dan  mampu mendekonstruksi image sehingga lahir konstruksi image baru sosok perempuan dalam politik. Hal ini akan dapat terwujud manakala mendapat dukungan institusi dan dukungan pemilih.
Sistem kuota memang menjadi alternatif paling dekat yang dapat dijalankan, namun kenyataannya toh tidak  terpenuhi  juga.  Apakah  kita  harus  menunggu  sampai  terpenuhinya  kuota  baru.  Kita  dapat menyuarakan aspirasi, keinginan, dan kebutuhan perempuan? Bagi saya, yang penting bukan persoalan laki-laki atau perempuan, bukan persoalan jumlah dan jenis kelamin. Mulailah sekarang juga. Untuk apa mengumpulkan  banyak perempuan,  tetapi  mereka  tidak  sadar  akan  kebutuhan  perempuan,  tidak  tahu aspirasi perempuan, dan tidak dapat menyuarakan kepentingan perempuan,  lebih baik mengumpulkan banyak  orang  —entah  laki-laki  entah  perempuan—yang  penting  sensitif  gender  dan  menyuarakan aspirasi perempuan.

## ENDNOTE
1 Bagian ini diambil dari artikel yang pernah saya tulis dan di muat di Harian Umum Suara Merdeka pada 2 Februari 1994.
2 Saya tidak akan mengutip data perwakilan politik di berbagai lembaga Negara oleh kaum perempuan karena kita semua sudah tahu persis bahwa dari tahun ke tahun perwakilan tetap masih belum imbang meski sudah ada peningkatan.
3 Ani W. Soejtipto, “Berbagai Hambatan Partisipasi Wanita dalam Politik” dalam Perempuan  dan  Pemberdayaan (Jakarta:  Program  Studi  Kajian  Wanita,  Program Pasca Sarjana UI, 1997), hal 233 – 244.
4 Issbodrorini  Suyanto,  “Peranan  Sosialisasi  Politik  terhadap  Partisipasi  Politik Perempuan” dalam Kajian Wanita dalam Pembangunan, Ihromi, T.O (Ed) (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hal. 482 – 508.
5 Ani W. Soejtipto, “Berbagai Hambatan”.
6 Tri  Marhaeni  P.  Astuti,  “Kesenjangan  Gender  dalam  bidang  Hukum,  Politik, dan  Pemerintahan”  dalam Buku  Ajar  Antropologi  Gender (Semarang:  FIS  UNNES, 2007).
7 Linda  K.  Richter, Exploring  Theories  of  Female  Leadership  in  South  and Southeast, ( Asia: Pacific Affairs, 1990).
8 Tri Marhaeni P. Astuti, dalam Kompas pada 28 Juni 2005, hal. 32.

## DAFTAR PUSTAKA
Astuti,  Tri  Marhaeni  P.  1994.  “Wanita  Pemimpin  Politik  di  Asia”,  dalam  Harian Suara Merdeka edisi 2 Februari 1994.
. 2005. “Tentang Perempuan atau untuk Perempuan”, dalam Kompas 28 Juni 2005 halaman 32.
. 2007. “Kesenjangan Gender dalam bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan”, dalam Buku Ajar Antropologi Gender . Semarang: FIS UNNES.
Randall, Vicky. 1982. Women and Politics . New York: St. Martin’s Press. Richter, Linda K. 1990. Exploring Theories of Female Leadership in South and Southeast Asia. Pacific Affairs.
Soejtipto,  Ani  W.  1997.  “Berbagai  Hambatan  Partisipasi  Wanita  dalam  Politik”  dalam Perempuan  dan  Pemberdayaan. Jakarta:  Program  Studi  Kajian  Wanita,  Program  Pasca Sarjana UI.
Suyanto, Issbodrorini. 1995. “Peranan Sosialisasi Politik terhadap Partisipasi Politik Perempuan” dalam Kajian Wanita dalam Pembangunan . Ihromi, T.O (Ed.). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.