## Peran Kepemimpinan Indonesia dalam Pengelolaan Sengketa Laut Cina Selatan
Peggy Puspa Haffsari 1 , Yandry Kurniawan 2
peggy.puspa@gmail.com, ykurniawank@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  akan  membahas  peran  kepemimpinan  Indonesia  dalam  upaya  pengelolaan sengketa Laut Cina Selatan (LCS). Tujuan penelitian ini adalah memahami peran negara dalam kawasan dan pengaruhnya pada dinamika keamanan di tingkat regional secara komprehensif. Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  model  deduktif.  Kerangka  analisis menggunakan  konsep  kepemimpinan  dalam  pendekatan  kekuatan  regional  dan  kerangka keamanan  ( Regional  Powers  and  Security  Freamwork- RPSF).  Terdapat  lima  komponen  yang menjelaskan perilaku pemimpin regional antara lain keterlibatan dalam proses inisiasi ( prosess- initiation ),  keterlibatan  dalam  pembingkaian  isu  ( issue  framing ),  pertimbangan  kepentingan ( interest  consideration ),  membangun  institusi  ( institutional  development )  dan  penyebaran  kekuatan ( deployment of power ). Hasil penelitian secara umum mendapatkan bahwa peran Indonesia dalam upaya  pengelolaan  sengketa  LCS  cukup  aktif  namun  berdampak  terbatas.  Peran  Indonesia dikatakan aktif terlihat dari telah banyak kerja sama dan diplomasi yang dilakukan Indonesia selama dua puluh enam tahun. Peran Indonesia berdampak terbatas karena ditemukan kendala pada  tiap  praktek  peran  kepemimpinan  Indonesia  dalam  mendorong  dan  mendukung terciptanya solusi internal penyelesaian sengketa LCS dari pihak-pihak yang bersengketa.
Kata Kunci : kawasan, keamanan, LCS, peran, sengketa

## Abstract
This research discusses the role of Indonesian leadership in the effort of managing the South China Sea (LCS) disputes. The purpose of this study is to understand the role of the state in the region and its influence on the dynamics of regional security. This study is a qualitative reseacrh with the deductive model. the analytical framework uses the concept of leadership in regional and security approaches (Regional Powers and Security Framework-RPSF). There are five  components  that  explain  the  role  of  initiation,  initiation  proceedings,  discussions  in framing  issues,  considerations  of  interests,  institutional  development,  and  power dissemination.  This research finds out that Indonesian role in LCS dispute is quite active but limited impact. The active role of the Indonesian leadership wants to create and maintain an environment that is fulfilled the absence of open conflict in the LCS. The role of Indonesia has limited impact because it finds obstacles in every practice of Indonesia's leadership role in encouraging and supporting the creation of internal dispute solution of LCS from the parties. Key words : dispute, regional, role, security, South China Sea
1 Korespondensi:  Peggy  Puspa  Haffsari.  Program  Studi  Hubungan  Internasional.  Universitas Muhammadiyah Malang. Gedung Kuliah Bersama (GKB) I. Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang 65144. (0341)464318 - 26 Ext.248. Telp. 081333149002
2 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional. Universitas Indonesia. Depok, Jawa Barat

## Pendahuluan
Penelitian  ini  akan  membahas  peran  kepemimpinan  Indonesia  dalam pengelolaan sengketa Laut Cina Selatan. Pada kawasan Asia terdapat tiga permasalahan yang  cukup  mendapat  sorotan  yaitu  sengketa  perbatasan  antara  Cina  dan  Taiwan, Korea  Utara  dan  Korea  Selatan  serta  sengketa  Laut  Cina  Selatan.  Sengketa  LCS merupakan ancaman krusial keamanan kawasan di Asia Tenggara karena melibatkan enam  negara  yaitu  Cina,  Taiwan,  Vietnam,  Filipina,  Brunei  dan  Malaysia.  Keenam negara tersebut memperebutkan batas wilayah di sekitar perairan LCS. Permasalahan ini  telah  menarik  perhatian  banyak  pihak,  khususnya  Indonesia  yang  telah  terlibat dalam upaya pengaturan bersama pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya maritim LCS.
Beberapa pandangan akademisi seperti Usman, A. dan Sukma, R. (1997, p62-79), Weatherbee, D (2010, p142-148), Djalal, H. (2001, p97-103), Djalal, H. (2009, 175-188) melihat Indonesia sebagai primus inter pares di kawasan Asia Tenggara. Primus inter pares bermakna pertama di antara yang sederajat atau di kelompoknya. Indonesia dipandang  cukup  pionir  dan  menojol  dalam  upaya  pengelolaan  sengketa  LCS. Indonesia  telah  mengambil  langkah  inisitif  pengelolaan  sengketa  LCS  dengan pendekatan  persuasif  yaitu  diplomasi  dan  kerja  sama  sejak  tahun  1990-2016  pada tingkat bilateral dan multilateral. Pada tingkat bilateral tahun 2005 Indonesia dan Cina menandatangani pernyataan bersama kerja sama kemitraan strategis yang meliputi kerja sama  bidang  diplomatik,  politik  dan  keamanan,  perekonomian,  pembangunan infrastruktur,  kekayaan  sumber  daya  alam,  alih  teknologi  dan  penanganan  korban bencana alam dan tsunami (Sriyanto, 2015). Pada poin kerja sama politik dan keamanan Indonesia dan Cina menyepakati implementasi Declaration on the Conduct of Parties (DoC) dan  mengutamakan  cara  damai  seperti  kerja  sama  dalam  menangani  sengketa  LCS (Embassy of The People’s republic of China, 2005).
Pada pertemuan-pertemuan berikutnya tahun 2012, 2013 dan 2015 kedua negara memperbaharui perjanjian kerja sama. Tahun 2012 saat lawatan Presiden Susilo Bambang Yodhoyono ke Cina (Kemlu, 2012). Tahun 2013 kunjungan balasan Presiden Xi  Jinping  ke  Indonesia.  Tahun  2015  lalu  kembali  Cina-Indonesia  memperbaharui penguatan kerja sama, yaitu pada saat Presidan Jokowi Widodo datang ke negeri Tirai Bambu tersebut. Isi perjanjian kerja sama kemitraan khusus pada poin keamanan LCS
relatif  tidak  banyak  perubahan  yaitu  menyepakati  implementasi  DoC  dan mengutamakan cara damai dalam sengketa LCS. Dalam perjanjian kemitraan strategis terkini, penambahan yang cukup signifikan bidang kelautan ialah pembentukan China- Indonesia Maritime Cooperation Committee (MCC) dan China-Indonesia Maritime Cooperation Fund (MCF). MCC dan MCF merupakan kerja sama strategis bidang maritim bertujuan membangun  infrastruktur,  penelitian  dan  teknologi,  keamanan  dan  keselamatan navigasi kelautan di kawasan Laut Cina Selatan. Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Cina tahun 2015, menilai bahwa pembentukan kedua bidang dapat memperkuat praktek kerja sama keselamatan navigasi, keamanan, riset dan perlindungan lingkungan maritim.
Inisiatif  Indonesia  dalam  upaya  penanganan  sengketa  LCS  pada  tingkat multilateral  banyak  dilakukan  di  bawah  payung  ASEAN.  Indonesia  dan  ASEAN berusaha mengikat Cina dalam kesepakatan kerja sama dan deklarasi cara damai dalam penanganaan  dan  pengelolaan  LCS  (Weatherbee,  D.,  2010).  Terdapat  dua  landasan penting yang digunakan Indonesia dan ASEAN sebagai upaya  mitigasi konflik LCS yaitu  membangun  kepercayaan  antar  pihak  ( confidence  building  measure -CBM)  dan perjanjian persahabatan dan kerja sama ( Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia - TAC).  Langkah  inisiatif  tersebut  dalam  rangka  mendorong  terciptanya  mekanisme penyelesaian  sengketa  LCS  bagi  pihak-pihak  yang  bersengketa.  Inisiatif  Indonesia dalam upaya pengelolaan konflik LCS membuat Indonesia memainkan peran penting dalam  kawasan.  Dalam  perkembangannya,  peran  kepemimpinan  Indonesia  dalam upaya penanganan sengketa LCS menghadapi tantangan.
Tantangan  bagi  Indonesia  dalam  penanganan  konflik  LCS  adalah  sikap asertif yang dilakukan oleh Cina. Cina melancarkan beberapa rangkaian manuver yang mengancam  instabilitas  keamanan  kawasan  LCS.  Pertama  pada  tahun  1995,  Cina mengklaim Mischief Reef yang merupakan daerah sengketa antara Cina dan Filipina (Prashanth, 2017). Kedua, sepanjang tahun 2000-2014 Cina menujukkan kembali sikap asertifnya dengan membangun beberapa fasilitas militer dengan mereklamasi Pulau Itu Aba, Gaven Reef, Johnson South Reef dan Fiery Cross Reef (Rapp-Hooper, 2017). Ketiga,  pertengahan  tahun  2012  Cina  mengklaim  secara  mutlak  seluruh  wilayah perairan  Laut  Cina  Selatan  dengan  melarang  segala  bentuk  aktivitas  eksplorasi sumberdaya dan melakukan pengawasan ketat di kawasan LCS (Roza, R., dkk, 2013).
Terakhir pada tahun 2016, tidak hanya sekali Indonesia dan Cina terlibat dalam insiden di  perairan  Natuna.  Kapal  pukat  ikan  Cina  tertangkap  memasuki  wilayah  Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia (Prashanth, 2017).
Bagi penulis, peran kepemimpinan Indonesia dalam penanganan sengketa LCS menarik untuk dikaji lebih dalam, khususnya pada efektivitas inisiatif yang telah diambil  Indonesia.  Indonesia  yang  kurang  lebih  dua  puluh  tujuh  tahun  aktif  dalam upaya  pengelolaan  sengketa  LCS  belum  memperlihatkan  tanda-tanda  kesepahaman terhadap pengelolaan dan pemanfaatan bersama kawasan LCS antar pihak-pihak yang bersengketa.  Hal  ini  yang  kemudian    memunculkan  pertanyaan  penelitian  sebagai berikut,  ‘Bagaimana  kepemimpinan  Indonesia  di  kawasan  dalam  upaya  pengelolaan sengketa maritim LCS?

## Tinjauan Pustaka
Kerangka  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  konsep kepemimpinan regional yang merupakan bagian dari pendekatan kekuatan regional dan kerangka keamanan ( Regional Powers and Security Freamwork- RPSF). Sebelum membahas lebih detail tentang konsep kepemimpinan dalam keamanan regional, pada bagian ini akan dibahas secara singkat tentang pendekatan kekuatan regional dan orde keamanan (selanjutnya akan disingkat dengan - RPSF).
Pendekatan  RPSF  ditulis  oleh  Robert  Stewart-Ingersoll  dan  Derrick Frazier  (2012),  berisikan  serangkaian  analisa  kompleks  untuk  menjelaskan  dinamika keamanan  regional.  Pendekatan  RPSF  dikatakan  kompleks  karena  menggabungkan kapabilitas  material  dan  non-material  dalam  merumuskan  faktor,  komponen  dan element kunci yang berelasi dengan analisa dinamika keamanan regional. Bagi Robert Stewart-Ingersoll  dan  Derrick  Frazier  terdapat  kekuatan  regional  yang  mampu mempengaruhi,  menciptakan  dan  mengatur  keamanan  dalam  kawasan.  Pendekatan RPSF menemukan tiga faktor kekuatan regional yang dapat mempengaruhi keamanan kawasan  ialah  struktur  kawasan,  peran  kekuatan  regional  dan  orientasi  kekuatan regional.
Faktor  struktur  kawasan  menjelaskan  pentingnya  kapabilitas  material seperti  kekuatan  nasional,  militer,  dan  pengaruh  politik.  Kapabilitas  menentukan kemampuan  negara  dalam  memproyeksikan  kekuasaan  dan  kepentingan  dalam
kawasan.  Kepemilikan  kapabilitas  militer  yang  mumpuni  dari  kekuatan  regional mempengaruhi  keamanan  kawasan.  Pada  faktor  struktur  kawasan  terdapat  dua komponen  yaitu  kapabilitas  material  dan  polaritas,  hal  ini  berhubungan  dengan pengaruh negara berkekuatan besar baik secara regional dan global (Stewart I.R. dan Frazier D, 2012).
Sedangkan pada faktor peran dan orientasi kekuatan regional melihat dua hal penting. Pertama, condong melihat pentingnya kapabilitas non-material dan kedua, dinamika hubungan antar negara tidak selalu dalam kondisi anarkis. Maka keunggulan kapabilitas  material  tidak  secara  otomatis  mendeterminasi  negara  menjadi  kekuatan yang  menonjol  dalam  kawasan.  Signifikansi  peran  kekuatan  negara  dalam  kawasan ditentukan  pada  bagaimana  negara  mengarahkan  kekuatan  pada  kebijakan  tertentu dalam kawasan. Hal ini dapat dilihat dari arah kebijakan luar negeri negara tersebut (Stewart I.R. dan Frazier D, 2012).
Dengan  demikian  dalam  pendekatan  RPSF  (2012)  didapati  upaya  yang menggabungkan kapabilitas (material dan non-material) dalam menganalisis kekuatan regional  dalam  kawasan.  Efektivitas  dan  efisiensi  kekuatan  regional  tercipta  dari pengaruh  kepemilikkan  dan  pengerahan  kapabilitas.  Pendekatan  peran  kekuatan regional  dalam  RPSF  membagi  tiga  bentuk  hasil  efektivitas  dan  efisiensi  peran kekuatan regional yaitu kepemimpinan, pemeliharaan dan perlindungan.
Definisi  kepemimpinan  adalah  seperangkat  atribut  yang  mencerminkan perilaku kepemimpinan dari hasil korespodensi eksistensi, karakteristik dan dampak kepemimpinan dalam konteks tertentu sebuah tatanan keamanan regional. Pendekatan ini  ingin  menguji  relasi  yang  berimbang  antara  eksistensi  dan  efektivitas  peran kepemimpinan. Relasi berimbang ialah kondisi ideal yang mana pada saat kuantitas dan kualitas kehadiran tinggi akan mempengaruhi secara signifikan pembentukan stabilitas kawasan, begitupun sebaliknya (Stewart I.R. dan Frazier D, 2012).
Terdapat  lima  kombinasi  model  dampak  peran  kepemimpinan  dalam regional  yaitu:  perannya  hadir  namun  tidak  berdampak  sama  sekali;  perannya  hadir namun tidak berdampak luas; perannya hadir, berdampak luas dan efektif; perannya hadir, berdampak luas, efektif dan terkoordinasi antar anggota; terakhir perannya hadir, berdampak luas, efektif, terkoordinasi dan inklusif (melibatkan banyak pihak) (Stewart I.R. dan Frazier D, 2012).
Peran kepemimpinan regional selain ditentukan dengan tingkat kehadiran juga dinilai berdasarkan dampak yang diberikan dalam dinamika keamanan regional. Berdampak luas dan efektif ialah jika peran pemimpin regional mampu menciptakan norma,  aturan  ataupun  mekanisme  tertentu  dalam  mengatasi  masalah  ancaman keamanan kawasan dan diterima oleh negara anggotanya. Berdampak luas, efektif dan terkoordinasi  merupakan  kondisi  di  mana  pemimpin  regional  mampu  menciptakan tingkatan  kerja  sama  dengan  melibatkan  negara  lain  sebagai  mitra  dalam pendistribusian  kewenangan.  Hal  ini  merupakan  hasil  dari  korespodensi  kolektif kepentingan keamanan kawasan. Terakhir ialah bentuk peran kepemimpinan regional paling  tinggi  dalam  menciptakan  kerja  sama  dan  tidak  ada  agresivitas  dalam membangun  kepentingan  bersama  kawasan.  Hubungan  antar  negara  anggota  dan pemimpin  saling  bergantung  satu  dengan  yang  lain.  Ciri  dari  tercapainya  model  ini adalah terciptanya mekanisme dan institusi bersama yang lebih solid dalam pemenuhan kepentingan semua anggota.
Secara garis besar tujuan kepemimpinan regional dalam pendekatan RPSF adalah upaya memunculkan kerja sama dalam rangka memenuhi tujuan atau agenda regional bersama dan bermakna memberikan dampak yang mempengaruhi dinamika kawasan.  Pada isu keamanan, peran kepemimpinan akan secara aktif menciptakan satu arah  kebijakan  keamanan  spesifik  dalam  kawasan.  Pemimpin  kawasan  akan menginisiasi  mekanisme  mengatasi  masalah  keamanan  dengan  membahas  bersama, membingkai masalah, dan menciptakan upaya pengelolaannya. Pemimpin regional juga efektif  mengkonsolidasikan  secara  penuh  penyebaran  kekuatan  untuk  mendukung terciptanya  konsensus,  kerja  sama,  saling  percaya,  dan  mekanisme  penyelesaian masalah keamanan, sehingga peran kepemimpinan regional merupakan perilaku yang menggambarkan  kemampuan  menghasilkan  dan  menjadi  kunci  dalam  pengelolaan struktur keamanan kawasan (Stewart I.R. dan Frazier D, 2012).
Pendekatan kepemimpinan regional versi RPSF tahun 2012 memiliki lima komponen yang menjelaskan perilaku pemimpin regional. Perilaku-perilaku tersebut membantu  mengevaluasi  dan  determinasi  peran  pemimpin  dalam  regional.  Kelima komponen  ini  pun  akan  membantu  menentukan  model  dampak  dari  peran kepemimpinan  regional  menghadapi  ancaman  keamanan  tertentu  dalam  kawasan. Komponen pertama ialah keterlibatan dalam menciptakan atau proses inisiasi ( prosess-
initiation ).  Kedua,  keterlibatan  dalam  pembingkaian  isu  ( issue  framing )  dan  masalah. Ketiga, pertimbangan kepentingan ( interest consideration ) keamanan regional. Keempat, membangun  institusi  ( institutional  development ).  Terakhir,  penyebaran  kekuatan ( deployment of power ).
Komponen pertama proses inisiasi ( prosess-initiation ), perilaku pertama yang ditunjukkan  oleh  pemimpin  regional  adalah  kemampuan  menginisiasi  kebijakan tertentu  sebagai  hasil  dari  proses  berbagi  kepentingan.  Dalam  proses  inisiasi  dan kepentingan  yang  dibagi  oleh  pemimpin  regional  dapat  menjadi  atau  tidak  menjadi perhatian dan kepentingan bersama. Kendati demikian, proses inisiasi yang signifikan dapat  menciptakan  terobosan  diplomatik,  kerja  sama  dan  terbentuknya  rezim keamanan baru (Stewart I.R. dan Frazier D, 2012).
Komponen kedua pembingkaian isu ( issue framing ) ialah aspek keterlibatan pemimpin  regional  secara  efektif  dalam  pembingkaian  isu  dan  masalah  sebagai kepentingan  bersama.  Keterlibatan  pemimpin  regional  secara  efektif  dalam pembingkaian isu dan masalah dapat terjadi dalam dua cara. Cara pertama, pemimpin regional  sebagai  sumber  sekuritisasi  dari  isu  atau  aktor  tertentu.  Pemimpin  regional harus  mengartikulasikan  masalah  atau  ancaman  untuk  meyakinkan  pada  pihak  lain bahwa  mereka  memiliki  masalah  atau  ancaman  yang  sama.  Cara  kedua,  pemimpin regional  menerima  isu-isu  yang  telah  ada  sebagai  ancaman  keamanan  bersama. Pemimpin  regional  kemudian  dapat  membingkai  sedemikian  rupa  mekanisme pengelolaan untuk mengatasi masalah tersebut (Stewart I.R. dan Frazier D, 2012).
Komponen  ketiga  pertimbangan  kepentingan  ( interest  consideration ) keamanan regional. Kepemimpinan perlu mempertimbangkan relevansi kepentingan negaranya  dengan  negara  anggota  lain.  Hal  ini  menujukkan  bahwa  perhatian  dan kepentingan  pemimpin  regional  tidak  harus  sejalan  dengan  kepentingan  negara anggota. Namun, pemimpin regional dapat berusaha secara aktif menggerakkan negara lain pada arah kebijakan tertentu. Kebijakan yang efektif adalah yang mengakomodir perbedaan  kepentingan  tersebut  tanpa  mengecilkan  ataupun  menghilangkan kepentingan  nasionalnya.  Prakteknya  pemimpin  regional  akan  menambahkan kepentingan dan isu ancaman tertentu dalam inisiatif pengelolaan keamanan kawasan (Stewart I.R. dan Frazier D, 2012).
Komponen  keempat  membangun  institusi  ( institutional  development )  yang berarti bahwa kepemimpinan mampu menyajikan sebuah visi terkait dengan isu atau kepentingan bersama serta mekanisme pengelolaan (manajemen) untuk menangani isu dan  mencapai  kepentingan  bersama.  Indikasinya  ialah  membangun  organisasi intergovernmental (kerja sama antar pemerintah) untuk mengelola isu keamanan regional.
Bentuk dari organisasi intergovernmental dapat berupa institusi formal ataupun informal.
Konsekuensi  dari  implementasi  kebijakan  dapat  mengklaim  dominasi  dan  hak intervensi  pemimpin  regional  sebagai  bentuk  menciptakan  proses  atau  mekanisme penanganan isu atau masalah keamanan (Stewart I.R. dan Frazier D, 2012).
Komponen  terakhir  penyebaran  kekuatan  ( deployment  of  power ). Kepemimpinan  regional  melibatkan  pemanfaatan  sumber  kekuatan  (militer)  yang menghasilkan kesepakatan, kerja sama, penerimaan negara anggotanya untuk membagi kepentingan serta menyetujui mekanisme tertentu dalam mengatasi masalah keamanan kawasan. Kondisi ini akan mendeterminasikan penggunaan kekuatan (militer) sebagai media koersif atau kerja sama. Postur idealnya adalah penggunaan kekuatan sebagai media  kerja  sama  atau soft  power .  Pemimpin  regional  dapat  menggabungkan gagasan upaya pengelolaan dari anggota yang akan membuat konsensus dan kerja sama mudah terselenggara (Stewart I.R. dan Frazier D, 2012).

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang akan digunakan dalam kajian literatur ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Alan Bryman (2002), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang biasanya menggunakan sumber data non-numerik. Penelitian ini menggunakan deduktif yang melihat hubungan antara konsep dan data penelitian. Penelitian  deduktif  disusun  berdasarkan  kerangka  analisis  yang  spesifik  untuk menjelaskan suatu fenomena tertentu.
Jenis  data  yang  digunakan  ialah  data  primer  dan  data  sekunder.  Data primer diperolah dari laman-laman resmi instansi dan pakar terkait dengan topik peran Indonesia  dalam  keamanan  kawasan,  dinamika  sengketa  LCS  dan  strategi  kebijakan Indonesia  dalam  mengatasi  sengketa  LCS.  Data  sekunder  didapatkan  dari  kajian literatur-literatur  yang  telah  ada  dan  membahas  topik  serupa.  Seperti  jurnal,  artikel, buku, dokumen, surat kabar yang kredibel mendukung keperluan penelitian. Teknik
pengumpulan  data  menggunakan  studi  pustaka.  Studi  pustaka  merupakan  teknik pengumpulan  data  dari  bahan-bahan  pustaka  yang  sesuai  dengan  topik  penelitian. Implementasi  penelitian  deduktif  dalam  penelitian  ini  adalah  menyusun  kerangka analisis dan mengaplikasikannya dalam analisis data penelitian.

## Hasil dan Pembahasan
Komponen pertama kepemimpinan regional adalah proses inisiasi ( process- initiation ). Pemimpin regional diharapkan memiliki kemampuan menginisiasi kebijakan atau  strategi  tertentu  untuk  mencapai  kepentingan  regional.  Hal-hal  yang  perlu diperhatikan  oleh  pemimpin  regional  dalam  upaya  menginisiasi  ialah  terpenuhinya kepentingan nasional dan kepentingan negara-negara dalam kawasan. Proses inisiasi yang signifikan dapat menciptakan terobosan diplomatik, kerja sama dan terbentuknya rezim keamanan baru.
Adapun  landasan  keterlibatan  Indonesia  dalam  upaya  pengelolaan sengketa  LCS.  Pertama,  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945).  Pada  alinea  ke  empat  pembukaan  UUD  1945 berbunyi,  “….ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,…” (UUD, 1945). Kedua landasan operasional partisipasi  Indonesia  dalam  upaya  perdamaian  dunia  ialah  pada  arah  Politik  Luar Negeri Indonesia (PLNI) yang menganut prinsip ‘bebas-aktif’. Indonesia menyatakan bahwa prinsip Polugri ‘bebas-aktif’ berdasarkan kedaulatan, kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan  (Agung,  1973).  Prinsip  ‘bebas-aktif’  kemudian  tidak  bermakna  netral, Indonesia  memilih  untuk  menciptakan  perdamaian  dan  ketertiban  dunia  dengan mendorong kemandirian negara-negara berdasarkan kebebasan yang berdaulat seperti kerja sama dan diplomasi (UU No. 37, 1999).
Ketiga,  mandat  Konvensi United  Nations  Convention  on  the  Law  of  the  Sea (UNCLOS) yang mengatur penetapan fitur 12 mil batas laut teritorial, hak lintas damai negara-negara kepulauan yang memiliki selat perairan dalam, fitur 24 mil keluar sebagai zona tambahan, fitur 200 mil keluar ZEE dan fitur 200 mil batas landas continental. Pada konvensi UNCLOS dijelaskan pula ketentuan umum dalam upaya penyelesaian sengketa yaitu dengan cara damai sesuai dengan amanat Piagam PBB. Terdapat dua prosedur  cara  damai  dalam  penyelesaian  sengketa  yaitu  tidak  mengikat  dan  yang
mengikat.  Penyelesaian  sengketa  dengan  prosedur  tidak  mengikat  ialah  pihak-pihak yang  bersengketa  dapat  memilih  sendiri  cara  damai  yang  dikehendaki.  Teknis prosedural tersebut dapat ditempuh dengan perjanjian-perjanjian kerja sama regional dan bilateral, serta konsiliasi. Konsiliasi merupakan mekanisme perundingan dengan meminta  bantuan  kepada  Sekretaris  Jenderal  (Sekjen)  PBB  untuk  menunjuk  dan membentuk tim konsiliasi sebagai fasilitator bagi negara-negara yang bersengketa.
Prosedur cara damai yang mengikat dipilih jika para pihak belum mampu menghasilkan penyelesaian sengketa. Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan gugatan  dan  menyerahkan  kewenangan  dalam  menghasilkan  putusan  atas  sengketa pada badan-badan yang dibentuk Konvensi yaitu Mahkamah Arbitrase dan Mahkamah Internasional  Hukum  Laut.  Indonesia  pernah  menggunakan  jalur  hukum  dalam mengatasi  masalah  sengketa  teritorial,  yaitu  perebutan  Pulau  Sipadan  dan  Ligitan dengan  Malaysia.  Indonesia  dan  Malaysia  sepakat  untuk  menyerahkan mandatpenyelesaian  perselisihan  klaim  kependudukan  kedua  pulau  tersebut  pada Mahkamah  Internasional  tahun  1997.  Pada  tanggal  17  Desember  2002,  Mahkamah Internasional  memutuskan  berdasarkan  doktrin  ‘ effectivities ’  sebagai  pertimbangan utama  menyatakan  bahwa  Pulau  Sipadan  dan  Ligitan  adalah  milik  Malaysia.  Kedua negara pun akhirnya menyepakati hasil keputusan tersebut (Wirajuda, 2003).
Keempat adalah DoC dan pembahasan Regional Code of Conduct (CoC). Isi dari DoC meliputi sepuluh (10) poin kesepakatan (ASEAN, 2012): (a) Semua pihak menegaskan  kembali  komitmennya  terhadap  tujuan  dan  prinsip  piagam  PBB, Konvensi  UNCLOS,  Perjanjian  Persahabatan  dan  Kerja  Sama  TAC-ASEAN,
ASEAN Way dan hukum internasional lainnya yang berlaku umum sebagai prinsip- prinsip  dan  norma  dasar  yang  mengatur  hubungan  antar  Negara;  (b)  Semua  pihak berkomitmen untuk membangun kepercayaan ( confidance building-measure -CBM) sesuai dengan prinsip dan norma yang telah disepakati atas dasar kesetaraan dan rasa saling menghormati;  (c)  Semua  pihak  menegaskan  kembali  komitmen  tentang  kebebasan navigasi jalur laut dan udara sesuai ketententuan Konvensi UNCLOS 1982; (d) Semua pihak berkepentingan menyelesaikan perselisihan teritorial dan yuridiksi dengan cara- cara damai, melalui perundingan sesuai dengan yang diatur dalam Konvensi UNCLOS 1982;  (e)  Semua  pihak  harus  menahan  diri  untuk  tidak  mempersulit  keadaan,  tidak mengambil sikap dan tindakan kekerasan, dan mempengaruhi upaya perdamaian; (f)
Semua  pihak  diharapkan  mengesampingkan  sengketa  dengan  meningkatkan  upaya kerja sama. Seperti yang telah disepakati pada ASEAN Declaration on the South China Sea ,  kerja  sama  meliputi;  pengamanan  lingkungan,  penelitian  keilmuan  maritim, koordinasi komunikasi dan navigasi laut, operasi penyelamatan dan pengamanan, dan upaya  menanggulangai  ancaman  keamanan  trans-nasional  seperti  perompakan, pencurian bersenjata di laut, penjualan terlarang senjata api dan obat-obatan illegal; (g) Semua pihak berkepentingan melanjutkan pembahasan dan dialog tentang isu-isu yang relevan;  (h)  Semua  pihak  akan  menghormati,  komitmen  dan  konsisten  pada  isi kesepakatan deklarasi; (i) Para pihak saling mendorong negara lain untuk mentaati asas- asas yang tercantum dalam deklarasi; serta (j) Semua pihak berkepentingan menegaskan kembali  bahwa  penerapan  kode  etik  dalam  DoC  adalah  upaya  yang  mendorong perdamaian dan stabilitas di kawasan LCS.
Pada pembahasan CoC akan merancang sebuah mekanisme operasional pencegahan  konflik  ( operational  preventive  measure )  dan  bertujuan  untuk  mengatur  tata perilaku negara-negara secara efektif. Dokumen ini berisikan; upaya pemenuhan syarat pemberlakuan  DoC,  pedoman  pelaksanaan  DoC,  penghormatan  terhadap pemberlakuan prinsip-prinsip yang belaku secara internasional, khususnya Konvensi UNCLOS 1982, menegaskan kembali perilaku menahan diri dan tidak menggunakan kekuatan,  dan  penyelesaian  sengketa  secara  damai  dengan  cara-cara  damai  sesuai dengan amat Piagam PBB dan Konvensi UNCLOS 1982(Kemlu, 2013).
Secara  garis  besar  keterlibatan  Indonesia  dalam  tata  hubungan internasional  ialah  dalam  rangka  ikut  menciptakan  perdamaian  dunia  sesuai  dengan mandat  landasan  yuridis  tersebut.  Indonesia  cenderung  mengupayakan  cara  damai seperti kerja sama dan diplomatik. Hal ini merupakan karakter Indonesia dan menjadi modalitas  Indonesia  dalam  menyelenggarakan  pertemuan  informal Workshops  on Managing  Potential  Conflicts  in  the  South  China  Sea selama  26  tahun  sebagai  upaya memfasilitasi  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  sengketa  menemukan  mekanisme terbaik menyelesaikan sengketa LCS.
Upaya diplomatik dalam rangka mendukung pengelolaan sengeketa LCS terpenuhi  dengan  mengusahakan  hubungan  bilateral  Indonesia  dengan  Cina.  Cina merupakan satu-satunya negara kuat di luar kawasan yang berhadapan dengan negara- negara  anggota  ASEAN  dalam  perseteruan  klaim  di  kawasan  LCS.  Dalam  jalinan
hubungan  diplomatik  Indonesia  dan  Cina,  Indonesia  selalu  berupaya  menyertakan kepentingan  keamanan  kawasan  LCS.  Hal  ini  dirasakan  perlu  untuk  mengikat  Cina tidak  hanya  dalam  kerja  sama  multilateral  pun  dengan  bilateral  dalam  rangka menciptakan  rasa  saling  percaya  antar  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  pengelolaan sengketa LCS.
Inisiatif Indonesia dalam pengelolaan sengketa LCS melalui kerja sama dan diplomasi pun  menghadapi  kendala.  Faktor  kendalanya  ialah  upaya  Cina  yang  lebih aktif melakukan pendekatan dengan negara-negara yang terlibat dalam sengketa. Pada tahun  2012  untuk  kali  pertama  pertemuan  para  menteri  negara  anggota  ASEAN mengalami kebuntuan dalam menghasilkan pernyataan sikap bersama terhadap ulah Cina  di  kawasan  LCS.  Kamboja  sebagai  tuan  rumah  pertemuan  tersebut  menolak memberikan kritikan terhadap aksi-aksi klaim dan reklamasi Cina di LCS. Kuat dugaan bahwa Cina meminta Kamboja untuk tidak memasukkan isu sengketa teritorial LCS dalam agenda pembahasan pertemuan ASEAN. Kondisi ini membuat Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa menjalankan shuttle diplomacy selama 72 jam untuk menghasilkan sebuah penyataan bersama (Connelly, 2016).
Pada tahun 2016 saat Filipina didaulat menjadi tuan rumah KTT ASEAN ke-31, Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengumumkan bahwa perairan Scarborough Shoal  sebagai  zona  larangan  memancing.  Pernyataan  ini  merupakan  upaya  Filipina menekan tensi konflik antar Cina dan Filipina pasca insiden Scarborough Shoal tahun 2012.  Atas  tindakan  Presiden  Rodrigo  Duterte,  Filipina  mendapat  kritikan  dan dianggap mengabaikan upaya pemimpin Filipina terdahulu Benigno S. Aquino III yang mengupayakan  klaim  terhadap  Scarborough  Shoal.  Presiden  Rodrigo  Duterte menganggap  bahwa  normalisasi  hubungan  Filipina  dan  Cina  lebih  penting  dalam rangka mendorong kemajuan ekonomi kedua negara. Kedepannya terhadap sengketa ZEE di kawasan LCS, Filipina dan Cina sepakat untuk melakukan konsolidasi bilateral (CFR, 2017).
Berdasarkan data angka penanaman modal asing ( Foreign Direct Investment - FDI)  oleh  lembaga  riset  perbankan  Australia  dan  New-Zealand  ( Australia  &  New Zealand  Banking  Group  Research -ANZ)  tahun  2016.  Angka  investasi  Cina  di  Asia Tenggara  terus  meningkat  sejak  tahun  1990-2016  dari  total  kebutuhan  permodalan pembanguan  di  kawasan  Asia  Tenggara  sekitar  26  triliun  dollar,  Cina  mampu
memenuhi 6,8% kebutuhan modal tersebut (Cheok, 2017). Cina merupakan 10 negara teratas  sebagai  investor  di  ASEAN  setelah  Uni  Eropa,  Jepang,  Amerika,  Cina  dan Korea  Selatan.  Sehingga  tidak  dapat  dihindari  bahwa  keunggulan  permodalan  Cina, mampu  menjadi  daya  tarik  diplomasi  ataupun  pengaruh  Cina  dalam  berkonsolidasi dengan negara-negara Asia Tenggara yang merupakan pihak-pihak yang bersengketa di kawasan LCS.
Komponen kedua pembingkaian isu ( issue framing ) ialah aspek keterlibatan pemimpin regional secara efektif dalam pembingkaian isu dan masalah sebagai konsen dan  kepentingan  bersama.  Isu  keamanan  di  LCS  cukup  kompleks  meliputi  isu kedaulatan,  sengketa  batas  territorial, Illegal,  Unreported  and  Unregulated  Fishing ( IUU Fishing ), perompakan, penyelundupan manusia, jual-beli obatan terlarang dan kejahatan trans-nasional lainnya. Dalam hal ini Indonesia memberikan perhatian lebih pada isu IUU  Fishing ,  sebagai  isu  yang  mewakili  kepentingan  negara  dalam  kawasan  maritim Asia, khususnya di kawasan LCS.
Perhatian  lebih  yang  diberikan  pemerintah  Indonesia  tehadap  isu IUU Fishing muncul  bersama  dengan  agenda  besar  Presiden  Joko  Widodo  yang  kala  itu terpilih  menjadi  pemimpin  ketujuh  Indonesia  tahun  2014.  Meskipun  pada  periode sebelumnya pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  telah  banyak  melakukan  upaya  mengatasi IUU Fishing.  Presiden  Joko Widodo  dengan  rancangan  agenda  Poros  Maritim  Dunia  (PMD)  membuat  arah kebijakan pembangunan maritim lebih tergambar. Pada agenda PMD mengadung dua dimensi kepentingan yaitu strategis dan ekonomi. Tujuan kepentingan strategis ialah peningkatan kekuatan maritim. Pada kepentingan ekonomi pemerintah mengarahkan pembangunan  sarana  yang  meningkatkan  konektivitas  laut  yang  menghubungkan wilayah-wilayah di Indonesia (Agastia, 2017).
Pertimbangan  pemerintah  ialah  potensi  kelautan  Indonesia  yang  besar. Potensi  utama  ialah  sumber  daya  hayati  yang  terkandung  di  lautnya,  serta  potensi besarnya arus perekonomian yang dihasilkan dengan peningkatan sarana pendukung perikanan di Indonesia. Namun sayangnya Indonesia dihadapkan dengan kasus IUU Fishing di  beberapa  wilayah  yang  mengancam  kedaulatan,  keberlangsungan  dan keberlanjutan serta kesejahteraan hidup lautan Indonesia (KKP, 2015).
Menurut  data  Direktorat  Jenderal  Pengawas  Sumber  Daya  Kelautan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), angka IUU Fishing terus  meningkat  sejak  tahun  2005  hingga  2014.  Kejahatan IUU  Fishing tidak  hanya dilakukan  oleh  Kapal  Ikan  Asing  (KIA)  juga  dilakukan  oleh  Kapal  Ikan  Indonesia (KII). Total kerugian yang diderita oleh Indonesia akibat IUU Fishing mencapai 300 triliun per tahunnya. Perairan di sekitar Kalimantan Barat, kepulauan Natuna dan Riau yang mana merupakan persilangan ZEE Indonesia dan kawasan LCS menjadi salah satu titik maraknya KIA melakukan kegiatan illegal fishing KIA Cina, Thailand, Malaysia, Vietnam, Myanmar dan Kamboja (KKP,2016).
Kerugian  ini  tidak  hanya  dirasakan  oleh  nelayan  Indonesia  tapi  juga nelayan negara sekitar. Jianwei Li dan Ramses Amer (2015) menyatakan bahwa krisis keberlangsungan  sumber  daya  perikanan  muncul  akibat  penangkapan  ikan  yang berlebihan  dari  kapasitas  produksi  alam  yang  telah  terjadi  sekian  lama.  Hal  ini diakibatkan makin meningkatnya kebutuhan konsumsi ikan oleh masyarakat negara- negara sekitar kawasan maritim LCS. Kawasan maritim LCS merupakan sumber utama pemenuhan 77% kebutuhan konsumsi 190 milyar penduduk negara-negara sekitarnya. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan konsumsi antara lain Cina sebesar 1,7%; Malaysia 3,8%; Filipina 2,6%; Indonesia 2% dan Vietnam 2%. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak nelayan harus berlayar hingga ke wilayah lain untuk menemukan sumber ikan, karena  sudah  tidak  banyak  ikan  yang  tersedia  di  wilayah  perairan  dekat  mereka. Aktivitas  inilah  yang  kemudian  membuat  para  nelayan  KIA  tersangkut  kasus IUU Fishing di wilayah perairan teritorial negara lain atau di wilayah sengketa LCS.
Pada  perkembangannya,  Indonesia  aktif  mengkampanye IUU  Fishing sebagai ancaman keamanan di kawasan. Pada lokakarya tahunan yang di selenggarakan oleh negara yang besengketa di LCS, permasalahan IUU Fishing belum mendapatkan perhatian.  Urgensi  isu  kedaulatan  dan  batas  teritorial  lebih  mendapatkan  porsi pembahasan. Indonesia harus cukup puas dengan kerja sama bilateral dalam rangka mengatasi kasus IUU Fishing seperti dengan Vietnam, Filipina, Thailand dan Malaysia.
Komponen ketiga adalah pertimbangan kepentingan ( interest consideration ) keamanan regional. Kepemimpinan perlu mempertimbangkan relevansi kepentingan negaranya dengan negara anggota lain. Pemimpin regional dapat berusaha secara aktif menggerakkan negara lain pada arah kebijakan tertentu. Kebijakan yang efektif adalah
yang  mengakomodir  perbedaan  kepentingan  tersebut  tanpa  mengecilkan  ataupun menghilangkan kepentingan nasionalnya.
Pada dokumen Posisi Dasar Kebijakan Luar Negeri Indonesia tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pengkaji dan Pengembang Kebijakan Luar Negeri (BPPK Kemlu, 2014) disampaikan bahwa posisi Indonesia dalam sengketa LCS antara lain: (a) Indonesia berkomitmen untuk menciptakan kawasan LCS yang aman, damai dan stabil melalui berbagai upaya diplomasi; (b) Indonesia bukan negara pengklaim ( non-claimant state ).  Indonesia  menganggap  klaim  Cina  melalui  ‘ nine-dash  line  claim’ tidak  memiliki dasar hukum internasional yang kuat dan  bertentangan dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut PBB 1982; (c) Diplomasi Indonesia di kawasan LCS dilakukan dengan dua  jalur  yaitu,  G-to-G  ( First  Track )  dan  Non  G-to-G  ( Second  Track ). First  Track Diplomacy dilakukan  ditingkat  ASEAN  dengan  mendorong  terbentuknya ASEAN+Cina. Indonesia mengusulkan pembentukan norma yang mengatur tingkah laku negara-negara yang bersengketa, yaitu ASEAN-China Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DoC) dan usulan ASEAN-China Conduct of Parties in South China Sea (CoC). Second Track Diplomacy melalui lokakarya: The Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea (SCS Workshop).
Merujuk  pada  dokumen  tersebut  keterlibatan  Indonesia  dalam pengelolaan sengketa LCS merupakan inisiatif menciptakan kawasan LCS aman, damai dan stabil dengan upaya diplomasi dan kerja sama. Kerja sama yang diciptakan oleh Indonesia merupakan langkah preventif munculnya konflik terbuka di kawasan LCS. Indonesia  memposisikan  diri  sebagai  penengah  atau honest  broker bagi  negara  yang bersengketa. Upaya Indonesia yang cukup berhasil mewakili perannya sebagai honest broker adalah dengan menyelenggarakan pertemuan The Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea (SCS Workshop) konsisten setiap tahun sejak 1990.
Pada perkembangannya terjadi perubahan arah kebijakan Indonesia dalam pendekatan pengelolaan LCS, pada awalnya cenderung persuasif ( honest broker ) menjadi lebih aktif preventif. Latar belakang perubahan ini terkait dengan insiden di kepulauan Natuna dan upaya merespon lingkungan strategis yang berubah di kawasan maritim. Insiden di kepulauan Natuna terjadi antara Indonesia dengan Cina. Aaron L. Connelly dalam analisis ‘ Indonesia in the South China Sea: Going it Alone ’ tahun 2016 menjelaskan
bahwa dalam beberapa waktu kapal Angkatan Laut (AU) Indonesia harus menghadapi kapal-kapal nelayan dan Kapal Pengawas Pantai Cina ( Chinese Coast Guard ).
Pada 23 Juni 2016, Presiden Indonesia Joko Widodo berkunjung ke Ranai di Pulau Natuna Besar. Kunjungan Presiden ditemani oleh beberapa penjabat terkait antara lain Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Pada kujungan ini Presiden Joko Widodo mengirimkan signal kuat kepada pemeritah Cina terkait dengan insiden Natuna tersebut. Indonesia mulai melihat sudah saatnya Indonesia mengambil langkah serius  dalam  pengamanan  wilayah  perairan  Indonesia.  Perairan  Natuna  merupakan salah trouble spot , titik ( flash point ) yang berpotensi kerawanan ancamannya meningkat menjadi nyata sehingga konflik dapat benar-benar terjadi di wilayah tersebut (Kemhan, 2015a).
Faktor lain dari perubahan arah kebijakan Indonesia ialah dalam rangka merespon  lingkungan  strategis  yang  dinamis  di  kawasan  maritim.  Pada  dokumen Minimum  Essential  Force (MEF)  TNI  (Kemhan,  2015a)  mencermati  tiga  hal  yang mempengaruhi  stabilitas  keamanan  kawasan  yaitu  perkembangan  kekuatan  militer Cina, kebijakan strategis Amerika Serikat di kawasan dan sengketa di LCS. Pembahasan pada bagian ini akan lebih melihat bahwa pemerintah Indonesia telah cukup terang menyampaikan  bahwa  sengketa  LCS  merupakan  ancaman  keamanan  Indonesia  dan kawasan.
Pemerintah  menetapkan  LCS  sebagai trouble  spot ancaman  keamanan negara. Perairan Natuna titik ( flash  point ) yang berpotensi pada kerawanan ancaman. Kondisi  sengketa  dapat  meningkat  menjadi  konflik  terbuka  di  wilayah  tersebut. Terhadap insiden di Kepulauan Natuna Indonesia menegaskan akan memperjuangkan klaim batas ZEE sebagai bagian dari upaya menjamin kedaulatan maritim Indonesia. Melihat hal ini, melalui dokumen MEF TNI pemerintah menyatakan perlu melakukan modernisasi  kekuatan  militer  seperti  yang  dilakukan  negara-negara  sekitar  kawasan sebagai  antisipasi  perkembangan  potensi  konflik  yang  mungkin  terjadi  (Kemhan, 2015a).
Jika kembali pada analisis peran kepemimpinan regional dalam komponen pertimbangan  kepentingan  ( interest  consideration )  keamanan  regional,  khususnya keamanan  kawasan  LCS,  melihat  postur  perubahan  kebijakan  Indonesia  dalam merespon sengketa LCS dan kaitannya dengan perselisihan klaim kedaulatan ZEE di LCS,  maka  relevansi  kepentingan  Indonesia  dengan  negara-negara  lain  yang bersengketa  dapat  dikatakan  sama  yaitu  atas  dasar  isu  perbatasan  teritorial  dan kedaulatan maritim. Namun, hal ini cenderung menunjukkan arah yang negatif. Alih- alih akan dapat mengatasi masalah justru dikhawatirkan akan memberikan intensitas terhadap konflik LCS, karena isi perbatasan teritorial maupun kedaulatan merupakan ancaman keamanan tradisional yang lebih memungkinkan bagi negara-negara memilih jalan  perang  untuk  mencapai  kepentingannya.  Sebagai  satu-satunya  negara  yang mengangkat isu keamanan non-tradisional ( IUU Fishing ) di kawasan LCS, Indonesia memiliki  peluang  dan  peran  besar  sebagai  penengah  mediasi  pengelolaan  sengketa LCS. Hanya saja memang isu IUU Fishing masih belum mendapatkan banyak perhatian dari negara-negara yang bersengketa.
Komponen  keempat  membangun  institusi  ( institutional  development )  yang berarti bahwa kepemimpinan mampu menyajikan sebuah visi terkait dengan isu atau kepentingan bersama serta mekanisme pengelolaan (manajemen) untuk menangani isu dan  mencapai  kepentingan  bersama.  Indikasinya  ialah  membangun  organisasi intergovernmental (kerja sama antar pemerintah) untuk mengelola isu keamanan regional.
Bentuk dari organisasi intergovernmental dapat berupa institusi formal ataupun informal.
Konsekuensinya  ialah  pemimpin  regional  dapat  mengklaim  dominasi  dan  hak intervensi terhadap anggotanya sebagai bentuk menciptakan proses atau mekanisme penanganan isu atau masalah keamanan.
Komponen ini mensyaratkan Indonesia untuk membangun institusi atau organisasi dalam tata kelola sengketa LCS. Salah satu keberhasilan Indonesia dalam membentuk institusi yaitu lokakarya dengan tema The Workshop on Managing Potential Conflict  in  the  South  China  Sea ( SCS  Workshop ).  Menurut  Hasyim  Djalal  (2013), SCS Workshop merupakan  institusi  informal  yang  tidak  bermaksud  untuk  menyelesaikan perselisihan  teritorial  di  LCS.  Tujuan  utama  pembentukkan SCS  Workshop untuk mencapai  tiga  hal  yaitu:(1)  merancang  kerja  sama  agar  semua  pihak  terkait  dapat berpartisipasi, (2) mempromosikan dialog untuk pihak-pihak yang berkepentingan dan
mendorong agar para pihak menemukan solusi yang sesuai, (3) mengembangkan rasa saling  percaya  dan  transparan  untuk  menciptakan  lingkungan  yang  kondusif  dalam pengelolaan  sengketa  LCS.  Jika  melihat  kembali  pada  komponen  kemampuan kepemimpian dalam membangun institusi intergovernmental baik yang berupa institusi formal atau informal, maka Indonesia dapat dikatakan sebagi negara yang cukup aktif terlibat dalam pembentukkan institusi regional dalam upaya pengelolaan sengketa LCS.
Komponen  terakhir  penyebaran  kekuatan  ( deployment  of  power ). Kepemimpin  regional  melibatkan  pemanfaatan  sumber  kekuatan  (militer)  yang menghasilkan  kesepakatan,  kerja  sama,  penerimaan  negara  anggotanya  yang  sepakat untuk  membagi  kepentingan  serta  menyetujui  mekanisme  tertentu  dalam  mengatasi masalah  keamanan  kawasan.  Kondisi  ini  akan  mendeterminasikan  penggunaan kekuatan (militer) sebagai media koersif atau kerja sama. Postur ideal penggunaan soft power dan  penggabungan  preferensi  gagasan  upaya  pengelolaan  dari  anggota  akan membuat konsensus dan kerja sama mudah terselenggara.
Kerja sama internasional bidang pertahanan merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pertahanan negara Indonesia. Kerja sama bidang pertahanan bagi Indonesia akan memenuhi dua aspek yaitu mendukung tercapainya kepentingan nasional dan menyadari bahwa merupakan bagian dari masyarakat internasional dan ikut  terlibat  dalam  upaya  perdamaian  dunia.  Dengan  tetap  berpedoman  pada penerapan politik ‘bebas aktif’, Indonesia akan selalu berprinsip sebagai negara non- blok yang tidak melakukan aliansi dengan negara manapun (Kemhan, 2015b).
Pokok-pokok  kerja  sama  pertahanan  internasional  menurut  Indonesia adalah  untuk  membangun  sikap  saling  percaya  antarnegara  dengan  prinsip  saling menghormati kedaulatan negara lain, tidak mencampuri  urusan dalam negeri, saling menguntungkan, sekaligus sebagai instrument dalam mencegah konflik antar negara. Kerja sama juga bertujuan membangun pertahanan bagi peningkatan profesionalisme prajurit TNI melalui bidang pendidikan, latihan dan kerja sama industri pertahanan. Melalui kerja sama pertahanan internasional merupakan salah satu instrumen diplomasi pertahanan  bagi  tercapainya  kepentingan  nasional  dan  merupakan  jembatan  untuk mencapai  stabilitas  keamanan  kawasan.  Selain  kerja  sama  internasional,  kerja  sama bilateral juga menjadi instrumen diplomasi pertahanan Indonesia yang bertujuan untuk
membangun  rasa  saling  percaya,  mencari  solusi  damai  dalam  penanganan  masalah keamanan (Kemhan, 2015b).
Dalam rangka pengelolaan dan stabilitas wilayah LCS terdapat beberapa kerja sama yang telah dilakukan oleh Indonesia. Jenis kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia  bersifat  tidak  langsung  atau  yang  mendukung  terciptanya  kondisi  aman, kondusif dan stabil dalam kawasan. Terdapat beberapa choke point perairan Indonesia yang rawan akan ancaman keamanan tradisional maupun non-tradisional yaitu Selat Malaka, Laut Sulu dan Perairan Natuna.
Kerja  sama  tidak  langsung  namun  mendukung  dalam  pengamanan kawasan LCS.  Kerja sama diawali dengan kerja sama The Malacca Strait Patrols (MSP), merupakan  kerja  sama  tiga  negara  yaitu  Malaysia,  Singapura  dan  Indonesia  yang diinisiasi pada tahun 2006 dalam rangka pengamanan Selat Malaka. Pada tahun 2017 dibentuklah kerja sama Trilateral Maritime Patrol  Indomalphi antar Indonesia, Malaysia dan Filipina untuk menanggulangi ancaman terorisme di perairan sekitar ketiga negara.
Hal yang menarik ialah dilematika kerja sama pertahanan atau keamanan maritim  di  kawasan  LCS  yang  melibatkan  negara  lain  di  luar  pihak-pihak  yang bersengketa  seperti  Autralia  dan  Amerika.  Peneliti  berpendapat  bahwa  kerja  sama pertahanan  tersebut  akan  berpotensi  munculnya  perimbangan  kekuatan  di  kawasan LCS dan akan meningkatkan intensitas konflik. Kerja sama pertahanan dengan negara di  luar  pihak  yang  bersengketa  dapat  memingkatkan  kekhawatiran  dan  langkah antisipasi  negara  dengan  meningkatkan  kekuatan  militernya.  Kondisi  ini  akan kontraproduktif  dengan  upaya  kerja  sama  di  tingkat  regional  untuk  menciptakan kasawan  maritim  LCS  sebagai  zona  damai  tanpa  ketegangan  dan  kekerasan. Pemerintah  perlu  berhati-hati  dalam  membentuk  kerja  sama  pertahanan  dengan negara-negara luar kawasan atau di luar pihak-pihak yang bersengketa.

## Kesimpulan
Secara  keseluruhan  jika  merujuk  kembali  pada  kerangka  konseptual kepemimpinan  dengan  lima  model  dampak  peran  kepemimpinan  regional.  Peran Indonesia dalam upaya pengelolaan sengketa LCS ialah cukup aktif namun berdampak terbatas, peran ini masuk dalam kategori kedua yaitu peranannya hadir dan aktif namun tidak berdampak besar. Peran Indonesia dikatakan aktif terlihat dari telah banyaknya
kerja  sama  dan  diplomasi  Indonesia  selama  dua  puluh  enam  tahun  keterlibatannya dalam upaya pengelolaan sengketa LCS. Hal ini ditandai dengan tidak adanya konflik terbuka  di  kawasan  LCS.  Adapun  peran  Indonesia  berdampak  terbatas  dengan ditemukannya  kendala  pada  tiap  praktek  peran  kepemimpinan  Indonesia  dalam mendorong dan mendukung terciptanya solusi internal penyelesaian sengketa LCS dari pihak-pihak  yang  bersengketa.  Hasil  penelitian  menemukan  faktor  kendala  tersebut merupakan  hal-hal  yang  tidak  dapat  dikontrol  oleh  Indonesia,  seperti  harus menghadapi  kekuatan  Cina,  tingkat  kepercayaan  antar  negara  anggota  yang  rendah, sedikitnya kerja sama teknis dalam tata kelola kawasan LCS, serta dilematika diplomasi pertahanan dengan negara-negara luar kawasan.

## Ucapan Terima Kasih
Penelitian  ini  merupakan  luaran  tesis  pascasarjana  Hubungan  Internasional,  FISIP, Universitas Indonesia Depok. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Phil.  Yandri  Kurniawan  selaku  pembimbing.  Terima  kasih  kepada  seluruh  dosen pascasarjana HI Universitas Indonesia atas ilmu dan diskusi yang membangun untuk penyelesaian tesis ini.

## Daftar Rujukan

## Buku
Agung,  Ide  Anak  A.  G.  (1973). Twenty  Years  Indonesia  Foreign  Policy  1945-1965 .
Netherland: Helmud Salden.
BPPK  Kemlu.  (2014). Posisi  Dasar  Kebijakan  Luar  Negeri  Indonesia  2014 .  Jakarta: Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia.
Buzan, B dan Wæver, O. (2003), Regional and Powers: The Structure of International Security
(hlm 6-20). UK: Cambrige University Press.
Djalal,  H.  (2009).  The  South  China  Sea:  the  Long  Road  Towards  Peace  and Cooperation”  dalam  Emmers,  D.  dan  Bateman,  S.  (editor) International Politics in the South China Sea Towards a Cooperative Management Regime. (hlm 175-188) . Oxon: Routledge.
Kemhan. (2015a). Minimun Essential Force TNI 2015 . Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
Kemhan. (2015b). Buku Putih Pertahanann Indonesia . Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
Söderbaum,  F  &  Shaw,  M.  Timothy.  (2003). Theories  of  New  Regionalism:  A  Palgrave Reader . (hlm 140-159). New York: Palgrave MacMillan.
Stewart-Ingersoll,  R.  and  Frazier,  D.  (2012). Regional  powers  and  security  orders 1st  ed ., London: Routledge.
Usman, A. and Sukma, R. (1997). Konflik Laut Cina Selatan. 1st ed , (hlm 62-79). Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
Weatherbee,  D.  (2010). International  Relations  in  Southeast  Asia.  1st  ed ,  (hlm  142-148).
Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.

## Jurnal
Djalal, H. (2001). Indonesia and the South China Sea Initiative . Ocean Development & International Law, vol. 32, no. 2 (hlm 97-103).
Jianwei, Li dan Amer, Ramses . (2015). Closing the Net Against IUU Fishing in the South China Sea: China’s Practice and Way Forward. Journal of International Wildlife Law and Policy , 18:139-164, 2015.
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13880292.2015.1044799 ?journalCode=uwlp20.
Wirajuda, Hasan. (2003). “Kasus Sipadan-Ligitan : Masalah Pengisian Konsep Negara” Proses  Penyelesaian  Sengketa  Pulau  Sipadan-Ligitan. Hukum  dan Pembangunan No.1, Januari-Maret 2003. http:/jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/1363/1285.

## Artikel Daring
Agastia , Dharma  I.G.B . (2017) .  3  Years  Later,  Where  Is  Indonesia's  'Global  Maritime Fulcrum'? .  22  November  2017.  https://thediplomat.com/2017/11/3- years-later-where-is-indonesias-global-maritime-fulcrum/
ASEAN.  (2012) Declaration  on  The  Conduct  of  Parties  in  The  South  China  Sea .
http://asean.org/?static_post=declaration-on-the-conduct-of-parties-in-
the-south-china-sea-2
Cheok, Mellisa. (2017). China is Increasing its Share of Southeast Asia's Infrastructure Pie. 17 Augustus 2017.https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08- 17/china-s-growing-its-share-of-southeast-asia-s-infrastructure-pie
Connelly, A. (2016). Indonesia in the South China Sea: Going it Alone. Lowy Institute . 8  Maret  2017.  https://www.lowyinstitute.org/publications/indonesia- south-china-sea-going-it-alone.
Council  on  Foreign  Relation-  CFR.  (2017). China’s  Maritime  Disputes .  20  September 2017. https://www.cfr.org/interactives/chinas-maritime-
disputes?cid=otr-marketing_use-china_sea_InfoGuide#!/chinas- maritime-disputes?cid=otr-marketing_use-china_sea_InfoGuide. Djalal.  H.  (2013).  The  South  China  Sea:  Cooperation  for  Regional  Security  and Development. 8 Desember 2017. http://nghiencuubiendong.vn/en/conferences-and-seminars-/the-third- international-workshop-on-south-china-sea/665-the-south-china-sea- cooperation-for-regional-security-and-development-by-hasjim-djalal.
Kemlu.  (2013). Kebijakan  Isu  Khusus  Laut  China  Selatan. 27  September  2017. https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Laut-China- Selatan.aspx
KKP. (2015). Mina Bahari: Komitmen Serius Pemerintah Perangi Illegal Fishing . Pusat Data, Statistik  dan  Informasi  Sekretariat  Jenderal  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan  Edisi  1,  1-82,  April-Juni  2015.  http://kkp.go.id/wp- content/uploads/2016/07/mina-bahari-edisi-1.pdf
KKP. (2016). Mina Bahari:  Laut adalah  Masa Depan Bangsa . Pusat Data, Statistik dan
Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Edisi, 2016.
http://kkp.go.id/wp- content/uploads/2016/07/MINA_BAHARIedisi431.pdf. Koesmawardhani, Nograhany W. (2016). Ini Putusan Lengkap Mahkamah Arbitrase Soal Laut Cina Selatan . 10 November 2017. https://news.detik.com/internasional/3251971/ini-putusan-lengkap- mahkamah-arbitrase-soal-laut-china-selatan.
Weatherbee, D. (2016). Re-Assessing Indonesia’s Role in the South China Sea. Yusof Ishak Institute . 15 Februari 2017. https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2016_18.pdf

## Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah
Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri https://www.komisiinformasi.go.id/regulasi/download/id/120.