## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta
P ISSN: 2548-9232; E ISSN: 2775-3573 Volume 5 Nomor 1 Tahun 2024: 134-143

## PENOLAKAN PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH DI KOTA CILEGON DALAM KONTEKS REGULASI DAN MODERASI BERAGAMA
Husnul Hotimah *
Nurhayati **
* Universitas Al-Khairiyah Cilegon, Indonesia
** MIN 4 Jakarta Selatan, Indonesia
* E-mail: hotimah.husnul0910@gmail.com ** E-mail: nungnurhayati112@gmail.com

## Abstract
This research examines cases of rejecting church establishment from the perspective of regulation and religious  moderation  in  Cilegon  Banten.  The  research  is  a  literature  review.  The  literature  studied includes books, journals, regulations and other documents. The results of this research show that the Decree of the Regent of Serang Number 189/Huk/SK/1975, which was used as the primary basis by the community to reject the establishment of a Church in Cilegon City has expired because it is not by legislation which is  based on Pancasila as  stated in the  first and the  fifth basic principle.  Pancasila affirms the belief in the Almighty God and social justice for all Indonesian people. Apart from that, the reasons for rejecting the establishment of the church are not in harmony with the values  of religious moderation, especially the tasammuh indicator.
Keywords: religious moderation, Cilegon City,tasammuh

## Abstrak
Penelitian ini  bertujuan untuk  menelaah  kasus penolakan  pembangunan  gereja  dari  sudut pandang regulasi dan moderasi beragama di Kota Cilegon. Penelitian menggunakan metode Kajian  Pustaka.  Pustaka  yang  dikaji  adalah  sumber-sumber  tertulis,  seperti  buku,  jurnal, regulasi dan dokumen lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SK Bupati Serang Nomor  189/Huk/SK/1975  dijadikan  landasan  utama  oleh  masyarakat  untuk  menolak pendirian Gereja di Kota Cilegon telah kadaluwarsa karena tidak sesuai dengan perundangan yang berlandaskan terhadap prinsip dasar bernegara yang tertuang pada sila pertama dan sila kelima dasar Pancasila yang meneguhkan ketuhanan Yang Maha Esa dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, kasus penolakan pembangunan tempat ibadah di Kota  Cilegon  tidak  bertentangan  dengan  nilai-nilai  moderasi  beragama  khususnya  pada indikator tasammuh .
Kata Kunci: moderasi beragama, Kota Cilegon, tasammuh

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta

## PENDAHULUAN
Moderasi beragama adalah pandangan,  perilaku,  dan  kegiatan beragama  yang  dianut  dan  diamalkan oleh sebagian besar penduduk Indonesia sejak dahulu hingga saat ini. Muhammad Abror menjelaskan bahwa toleransi  beragama  bukanlah  tentang mencampuradukkan  keyakinan  satu sama  lain  atau  menukar  keyakinan dengan kelompok agama yang berbeda. Toleransi di sini merujuk pada cara kita berinteraksi  sosial,  dengan  memiliki batasan-batasan  bersama  yang  harus dihormati.  Esensi  moderasi  dalam konteks  toleransi  adalah  bahwa  setiap pihak  diharapkan  dapat  mengontrol dirinya sendiri dan menciptakan ruang bagi  toleransi,  sehingga  kita  dapat saling  menghargai  dan  menghormati kelebihan serta keunikan yang dimiliki masing-masing  tanpa  merasa  takut akan hak dan keyakinan orang lain (A. Muhammad, 2020).
Dalam  lingkungan  sosial  budaya (Moderasi Beragama) dapat diimplementasikan dengan kepribadian yang  baik dan bertindak adil terhadap setiap masyarakat dengan agama yang berbeda (Wardati et al., 2023).
Dalam konteks Indonesia kebebasan  beragama  di  dijamin  oleh negara.  Sebagaimana  dalam  “UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal  28E  Ayat  1  yang  menegaskan bahwa  setiap  warga  negara  bebas memilih  agama  dan  kepercayaan menurut keyakinannya masing- masing ”.  Selain  itu,  Pasal  29  Ayat  2
menyebutkan  negara  menjamin  hak kebebasan  beragama  dan  menjamin kebebasan  setiap  penduduk  untuk menganut  agama  dan  beribadah menurut  keyakinan  agamanya.  Oleh karena  itu,  negara  tidak  berhak melarang  masuk  dan  berkembangnya aliran atau agama apa pun di Indonesia, sepanjang  tidak  melanggar  asas  yang terkandung  dalam  dasar  negara  pada sila  pertama  yaitu  “Ketuhanan  Yang Maha  Esa”  dan  tidak  bertentangan dengan  prinsip  dan  keyakinan  agama lain (Azhari, 2012).
Namun  jaminan  negara  terhadap kebebasan  beragama  dan  cita-cita Pancasila tentang kehidupan beragama yang  tenteram  dan  saling  menghargai tidak serta merta menjadikan kebebasan beragama di Indonesia tidak bermasalah.  Bukan  rahasia  lagi  bahwa intoleransi  masih  merajalela  dalam kehidupan  beragama  di  Indonesia. Terdapat  banyak  tanda  intoleransi dalam  kehidupan  umat  beragama  di Indonesia,  di  antaranya,  penolakan terhadap  keberadaan  penganut  agama lain  di  suatu  wilayah,  penolakan pembangunan  tempat  ibadah,  dan perlawanan  terhadap  kultur/budaya adat oleh beberapa kelompok masyarakat  yang  Rasis,  munculnya politik  identitas  serta  munculnya kelompok dengan ideologi transnasional yang radikal.
(Assyaukanie, 2018)
Intoleransi  terjadi  di  seluruh wilayah  Negara  Kesatuan  Indonesia. Hasil survei Setara Institute tahun 2022

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta
bertajuk  Indeks  Kota  Intoleran  (IKT) menunjukkan  bahwa  Kota  Cilegon dinobatkan sebagai kota paling intoleransi  di  Indonesia  dengan  skor 3.227 poin pada Indeks Kota Intoleransi kisaran  penilaian  1-7.  Sedangkan  Kota Depok  di  Jawa  Barat  menduduki peringkat kedua kota paling intoleransi di Indonesia dengan skor 3.610. Disusul Padang,  Sumatera  Barat,  dengan  skor 4.060 menjadikannya kota ketiga paling intoleransi di Indonesia. (N. Muhammad, 2023) Intoleransi beragama dapat memanifestasikan dirinya dalam
berbagai  cara,  termasuk  penyerangan fisik,  pengusiran,  penghinaan,  dan diskriminasi  dalam  akses  ke  layanan publik  atau  pekerjaan.  Terdapat beberapa  diskriminasi  yang  pernah terjadi,  seperti  penyerangan  rumah ibadah, penentangan terhadap pembangunan tempat ibadah baru, dan penyerangan terhadap penganut agama tertentu.
Salah  satu  kasus  intoleransi beragama  di  Kota  Cilegon  adalah penolakan  umat  Islam  terhadap pendirian rumah ibadah umat kristiani yaitu gereja HKBP Maranatha Cilegon.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk menelaah penyebab terjadinya penolakan  terhadap  pembangunan gereja  HKBP  Maranatha  di  Kota Cilegon.  Dalam  hal  ini  penelitian menyoroti  kasus  tersebut  dari  sudut pandang  regulasi  dan  moderasi beragama.  Hasil  penelitian  diharapkan bermanfaat untuk pengambilan
keputusan  pemerintah  daerah  dalam menyelesaikan masalah tersebut.

## METODE
Penelitian dilakukan sejak Januari sampai  Maret  2024.  Penelitian  ini menggunakan metode studi kasus. Data dikumpulkan  melalui  kajian  pustaka dan kajian regulasi. Penelitian dilakukan dengan langkah
pengumpulan  data,  reduksi  dan kategorisasi  data,  penarikan  data  dan merumuskan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Penolakan Pembangunan Gereja
HKBP Maranatha Cilegon Fenomena penolakan pembangunan gereja HKBP Maranatha di  Kota  Cilegon  bermula  sejak  tahun 2006  dan  merupakan  masalah  krusial yang  harus  segera  ditindaklanjuti  oleh pemerintah daerah dan para stakeholder . Penolakan  dilakukan  oleh  umat  Islam dengan alasan masih  berlakunya  Surat Keputusan  Bupati  atau  Kepala  Daerah Tingkat  II  Serang  Nomor  189/Huk/ SK/1975,  tertanggal  20  Maret  1975 tentang Penutupan Tempat Jemaah bagi Agama Kristen dalam daerah Kabupaten  Serang.  Aturan  tersebut menyebutkan  bahwa  tidak  dibenarkan berdirinya  gereja  dan/atau  melakukan sembahyang bagi jamaah agama Kristen pada  umumnya  beserta  sekte-sekte yang  ada  di  dalamnya  dalam  wilayah hukum  Kabupaten  Serang  kecuali  di Kabupaten Serang.
Penolakan pembangunan gereja di Kota  Cilegon  secara  terus-menerus

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta
menimbulkan  kegaduhan  dan  gejolak masyarakat.  Pada  kasus  ini  terjadi kesenjangan  sosial  dan  diskriminasi pada  umat  beragama.  Umat  Kristiani merasa  bahwa  hak-hak  beragama terganggu  karena  tidak  adanya  rumah ibadah.

## Tinjauan Regulasi
Dari sudut pandang regulasi, Surat Keputusan  Bupati  atau  Kepala  Daerah Tingkat  II  Serang  Nomor  189/Huk/ SK/1975  sudah  tidak  memadai  lagi. Dari  segi  substansi  keputusan  di  atas menunjukkan  sikap  diskriminatif  dan bertentangan  dengan  UUD  1945.  Dari sudut pandang perundangan, peraturan  daerah,  peraturan  kepala daerah,  dan  peraturan  kepala  daerah yang  bersifat  diskriminatif  dapat dikenakan mekanisme pencabutan atau pembatalan  sesuai  dengan  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang Pemerintahan Daerah, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah. Selain itu, Pasal 9 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan menjelaskan bahwa peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan  UUD  1945  dan  peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
Penolakan  pembangunan  gereja pernah  diajukan  kepada  Pengadilan Negeri  (PN)  Serang  oleh  salah  satu
akademisi berinisial (AM) dengan dalil gugatan  dan  putusannya  yang  sudah dimuat dalam
Putusan
No.151/Pdt.G/2022/PN  Serang.  Pada pokok  dalil  gugatannya,  penggugat menegaskan bahwa adanya kegaduhan dan gejolak penolakan masyarakat yang terjadi  terus-menerus  dan  perlunya dicabut  kembali  persetujuan  pendirian gereja  karena  tidak  terpenuhinya syarat-syarat  yang  ditentukan  dalam “Peraturan  bersama  Menteri  Agama (Menag)  dan  Menteri  Dalam  Negeri (Mendagri) Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 Pasal 14 Ayat 2 Huruf a- d,”.
Di  antara  syarat-syaratnya  adalah pendirian  rumah  ibadah  diwajibkan untuk  melengkapi  syarat  administrasi dan  syarat  teknis  pendirian  bangunan rumah  ibadah.  Selain  melengkapi persyaratan  administratif  dan  teknis, pendirian  rumah  ibadah  diharuskan melengkapi  persyaratan  khusus  di antaranya.
a. Sekelompok  orang  dan  Kartu Tanda  Penduduk  dari  jamaah tempat  ibadah  dengan  jumlah minimum  90  (sembilan  puluh) orang  yang  telah  mendapatkan persetujuan dari pemimpin daerah setara  dengan  batasan  daerah sebagaimana  dijelaskan  dalam Pasal 13 Ayat 3;
b. Persetujuan dari masyarakat sekurang-kurangnya  60  (enam puluh) masyarakat dan mendapatkan verifikasi dari
Lurah/Kepala Desa setempat;

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta
c. Surat  Rekomendasi  tertulis  dari
Kepala Kementerian Agama
Tingkat Kabupaten/Kota; dan d. Surat  Rekomendasi  tertulis  dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tingkat
Kabupaten/Kota.
Selain dalil gugatan Penggugat di atas,  gugatan  lainnya  terkait  dengan ucapan  Menteri  Agama  (Tergugat  I) yang  menjadi  pemicu  dan  sumber terjadinya  konflik,  beliau  mengatakan "Tidak  lagi  terjadi  konflik  akibat perbedaan pilihan politik yang menjadikan  agama  sebagai  penyebab pertikaian,  dan  penolakan  terhadap pembangunan  tempat  ibadah,  seperti yang  terjadi  pada  gereja  HKBP  di Cilegon,  sudah  tidak  ada  lagi.  Saya ingin melaporkan kepada Pak Ephorus, Pak Sekjen, dan seluruh staf di Cilegon bahwa di Kota Cilegon masih terdapat penolakan  terhadap  pembangunan gereja  HKBP  oleh  Walikota.  Kami  di Kementerian  Agama  sudah  berulang kali  berupaya  menyampaikan  dan mendatangi  Walikota  agar  izin  dapat segera  dikeluarkan.  Staf  kami  sudah melakukan pertemuan dengan Walikota  dua  kali,  dan  rencananya, minggu depan saya sendiri akan datang jika  izin  pendirian  masih  belum selesai”.
Pertimbangan  Majelis  Hakim terhadap keterangan Tergugat I di atas, dengan  tegas  kembali  menegaskan, sesuai  dengan  eksepsi  kompetensi absolut  yang  diajukan  oleh  HKBP Cilegon (Tergugat II), Pengurus Pendiri
HKBP Cilegon (Tergugat III), dan Ketua Kementerian  Agama  Kota  Cilegon (Terdakwa  VI),  bahwa  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  25  Ayat  5  Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 1 Ayat 4, Pasal  2  Ayat  1,  dan  Pasal  11)  dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyelesaian Sengketa Perbuatan Pemerintah dan Kewenangan  Mengadili  Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau
Pejabat Pemerintah ( onrechtmatige overheidsdaad ). Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Serang  tidak  mempunyai  kewenangan mengadili, karena hal tersebut merupakan  kewenangan  Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN). Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Nomor.151/Pdt.G/2022/PN Srg. mengakui sahnya eksepsi yang diajukan  (Tergugat  I,  Tergugat  II, Tergugat  III,  dan  Turut  Tergugat  VI), mengenai kompetensi absolut. Selanjutnya Majelis Hakim memutuskan bahwa “Penga dilan Negeri  Serang  tidak  berwenang mengadili  gugatan  tersebut  dan memutuskan Penggugat harus membayar  biaya  perkara  yang  telah ditetapkan  Majelis  Hakim  Pengadilan Negeri  Serang.”  Dalam  perkara  ini, Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri Serang  kembali  menegaskan  bahwa perkara gugatan Penggugat merupakan kewenangan  mutlak  Pengadilan  Tata

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta
Usaha  Negara  (PTUN)  dan  bukan kewenangan Pengadilan
Agama Serang. Namun dalam konteks gugatan yang  diajukan  Penggugat,  Pengadilan Negeri  Serang  berpegang  teguh  pada asas  kekuasaan  kehakiman  dalam mengadili  suatu  perkara,  sehingga hakim  mana  pun  di  lingkungan peradilan  tidak  dibenarkan  menolak memeriksa,  mengadili,  dan  memutus suatu  perkara  dengan  alasan  undang- undang  tersebut  tidak  ada  atau  tidak jelas,  namun  wajib  memeriksa  dan mengadilinya.

## Kajian Moderasi Agama
Istilah "moderasi beragama" dalam bahasa  Arab,  yang  dikenal  sebagai " Wasathiyyah "  memiliki  makna  penting untuk menekankan perlunya memprioritaskan “keadilan, kesamarataan  dan  jalan  tengah  agar terhindar  dari  sikap  keagamaan  yang ekstrem  dan  berlebihan”.  Menurut Wahbah  al-Zuhaili  dalam  bukunya
" Qadaya  al-Fiqh  wa  al-Fikr  al- Mu’ashir ", berpandangan  dan  berakhlak  moderat merupakan metode yang paling efektif untuk  meningkatkan  harmonisasi  dan kerukunan agar dapat mencapai tujuan yang inklusif dan moderat. Oleh karena itu, Wasathiyyah dianggap  sebagai manifestasi dari kehormatan akhlak dan sifat mulia umat Islam. (A. Muhammad & Muryono, 2021) Pemahaman tersebut termuat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 143 sebagai berikut:
َءۤاَدَهُش  ا ْوُن ْوُكَتِ ل  اًطَس َّو  ًةَّمُا  ْمُكٰنْلَعَج  َكِلٰذَك َو اَنْلَعَج اَم َو ۗ اًدْيِهَش ْمُكْيَلَع ُل ْوُس َّرلا َن ْوُكَي َو  ِساَّنلا ىَلَع
َل ْوُس َّرلا ُعِبَّتَّي ْنَم َمَلْعَنِل  َّلَِّا ٓاَهْيَلَع  َتْنُك ْيِتَّلا َةَلْبِقْلا ىَلَع  َّلَِّا ًة َرْيِبَكَل  ْتَناَك  ْنِا َو ِۗهْيَبِقَع ىٰلَع ُبِلَقْنَّي  ْنَّمِم َ هاللّٰ َّنِا ۗ ْمُكَناَمْيِا َعْي ِضُيِل ُ هاللّٰ َناَك اَم َوۗ ُ هاللّٰ ىَدَه َنْيِذَّلا ٌمْي ِح َّر  ٌف ْوُء َرَل  ِساَّنلاِب
Maka Kami jadikan kamu (Muslim)  suatu  kaum  yang  adil  dan terpilih  agar  kamu  menjadi  saksi (perbuatan) manusia dan agar Rasulullah (Muhammad) menjadi saksi (perbuatan)  kamu.  Dan  Kami  tidak menentukan kiblat itu menjadi kiblatmu (saat ini) melainkan agar Kami mengetahui  (agar  jelas)  siapa  yang mengikuti  Rasul  dan  siapa  yang meninggalkannya.  Dan  sesungguhnya (memindahkan  kiblat)  itu  sangat  sulit, kecuali  bagi  orang-orang  yang  telah mendapat  petunjuk  dari  Allah;  dan Allah  tidak  akan  menyia-nyiakan imanmu.  Sesungguhnya  Allah  Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.
(Jajasan Penjelenggara Penterdjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967) / Tim Penyempurnaan
Terjemahan  Al- Qur’an  (2016 -2019), 2019)
Ciri “Wasathiyyah” yang
menekankan  "jalan  tengah"  antara Yudaisme (din al- ’ilah) yang menonjolkan  ketegasan  dan  keadilan serta  Kristen  (din  Al-Rahmah)  yang menonjolkan kasih sayang, menyatukan ketiganya menjadi agama yang memiliki  perilaku  adil  dan  perilaku kasih sayang ( din al- ’ilah wa al -rahmah ). Dalam  konteks  realitas  Indonesia kontemporer, moderasi beragama/jalan tengah  (wasathiyyah)  dapat  diamati melalui  empat  parameter  utama:

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta
komitmen  nasional,  hierarki  toleransi, kontra radikalisme dan non-kekerasan, serta  ekspresi  keagamaan  yang  sesuai dengan budaya (Amar, 2018).
Parameter pertama terkait komitmen  nasional  menjadi  semakin mendesak  jika  dilihat  dalam  konteks munculnya berbagai paham keagamaan baru  yang  tidak  selaras  dengan  nilai- nilai  dan  budaya  leluhur  sebagai  ciri khas nusantara. Secara khusus, ideologi-ideologi  baru  ini  terkadang mencoba  mengadu  domba  ajaran agama dengan budaya dan pemerintah. Sikap  seperti  ini  sebenarnya  tidak diperbolehkan, mengingat negara melindungi  setiap  umat  beragama untuk  menjalankan  ajaran  agamanya sesuai  dengan  keyakinannya  masing- masing  sebagaimana  diatur  dalam  sila pertama Pancasila dan UUD 1945.
Parameter kedua, yaitu berhubungan dengan
toleransi mencakup keunggulan individu, golongan, komunitas, dan setiap orang untuk  menunjukkan  perilaku  dan ekspresi  keagamaan  yang  mendukung keberagaman masyarakat. Dalam hal ini toleransi  tidak  hanya  menyangkut hubungan dalam agama yang sama dan antar  agama  lainnya,  akan  tetapi  juga mencakup toleransi dalam konteks sipil dan politik.
Parameter  ketiga,  yaitu  kontra kekerasan dan non-kekerasan, melibatkan sikap dan ekspresi keagamaan  yang  seimbang  dan  sama rata.  Parameter  ini  sebagai  bentuk penghormatan terhadap pemeluk
agama  yang  berbeda  dan  bentuk kepatuhan  setiap  masyarakat  terhadap aturan yang berlaku dengan mengedepankan unsur kerukunan dan kekeluargaan.
Parameter  keempat,  yang  terkait dengan  ekspresi  keagamaan  dengan budaya  lokal,  menggunakan  indikator untuk mengukur sejauh mana pemahaman  agama  tertentu  dapat mendorong  dialog  dan  adaptasi terhadap  tradisi  dan  praktik  budaya lokal.  Pemahaman  keagamaan  statis menunjukkan adanya kerelaan menerima  praktik  dan  perilaku  yang tidak  hanya  berfokus  pada  kebenaran ragam keagamaan yang normatif, tetapi juga  melibatkan  ragam  keagamaan kontekstual yang positif.
Dari  sudut  pandang  moderasi beragama ( wasathiyyah ) penolakan pembangunan  gereja  di  Kota  Cilegon sangat erat kaitannya dengan parameter kedua  yaitu  toleransi.  Toleransi  di  sini tidak  hanya  mencakup  keunggulan individu,  golongan,  komunitas,  untuk menunjukkan  sikap  dan  ekspresi keagamaan yang mendukung keberagaman  masyarakat,  namun  juga berkaitan  dengan  hak  sipil  dan  politik warga  negara  ( civil  right ).  Hak-hak tersebut wajib dihormati, dipenuhi dan dilindungi oleh negara karena bersumber  dari  harkat  dan  martabat setiap  manusia  dan  berkaitan  dengan nilai-nilai yang mendasari
penghormatan  terhadap  Hak  Asasi Manusia (HAM). (Nasution, 2023)

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta
Pada  intinya  kebebasan  sipil  di Indonesia  saat  ini,  sebagaimana terungkap  dalam  laporan Freedom House ,  merupakan  permasalahan  yang serius. Dalam dua tahun berturut-turut yakni  pada  tahun  2017  dan  2018,  skor kebebasan  sipil  di  Indonesia  mencapai angka  4  (empat).  Salah  satu  akar masalah dari kurangnya kebebasan sipil adalah kurangnya perlindungan terhadap kelompok minoritas. Beberapa lembaga  hukum  nasional  yang  telah mengadopsi  instrumen  hak  asasi manusia  internasional  tidak  selalu mampu  memberikan  perlindungan yang memadai terhadap hak-hak warga negara,  termasuk  hak  minoritas. (Ruslan, 2020)
Direktorat Jenderal
Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil (Ditjen  Dukcapil)  Kementerian  Dalam Negeri  (Kemendagri)  merilis  data jumlah  penduduk  Kota  Cilegon  tahun 2022,  beragama  Islam  sebanyak  455,72 ribu  jiwa  (97,64%),  dan  beragama Kristen  sebanyak  7  ribu  jiwa  (1,54%),
1,82 ribu jiwa (0,4%) beragama Katolik,
1,68 ribu jiwa (0,37%) beragama Budha, dan 244 jiwa (0,05%) beragama Hindu, serta  10  jiwa  (0,0%)  penduduk beragama Konghucu.
Selain  dari  kebutuhan  untuk memenuhi hak-hak minoritas, tantangan  ini  juga  jauh  dari  makna tasamuh atau  toleransi  itu  sendiri.  Jika permasalahan ini dikaitkan dengan sila Pancasila sebagai dasar negara,
khususnya  sila  pertama  dan  kelima yang  menekankan  ketuhanan  Yang
Maha  Esa  dan  keadilan  sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia, maka keberagaman  agama  di  Kota  Cilegon harus dihormati, termasuk di dalamnya adalah  hak  asasi  manusia  yaitu  hak umat  Kristiani  untuk  memiliki  tempat ibadah  yaitu  Gereja.  (Nugroho  &

## Ni’mah, 2018)
Sejak permulaan penyebaran Islam di  Banten,  nilai-nilai  kerukunan, toleransi, dan keberagaman agama telah ditegakkan.  Kerajaan  Banten  terkenal sebagai  entitas yang merangkul semua lapisan  masyarakat  dan  keyakinan agama.  Sebagai  contoh,  keberadaan klenteng Tiongkok kuno yang didirikan pada  masa  pemerintahan  Sunan Gunung Djati mencerminkan pentingnya  tempat  ibadah  tersebut yang tetap terjaga dan dihargai sebagai bagian dari warisan budaya nasional.
Adanya  dua  rumah  ibadah  yang saling  berdampingan  di  Banten,  yakni Masjid  Agung  Banten  dan  Vihara Avalokitesvara  yang  dibangun  pada masa Syarif Hidayatullah yang merupakan  tokoh  penyebar  Islam  di tanah Jawa menjadi nilai tersendiri bagi masyarakat Banten dalam memberikan penguatan  tentang  toleransi  beragama kepada  masyarakat  luas.  Letak  kedua rumah ibadah yang berbeda dan saling berdekatan  tersebut  dapat  disejajarkan dengan  Masjid  Istiqlal  dan  Gereja Katedral  di  Jakarta  sebagai  bentuk toleransi beragama tingkat nasional.

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta

## KESIMPULAN
Berlakunya Surat Keputusan Bupati Serang Nomor 189/Huk/SK/1975  seharusnya  sudah dicabut karena pertama tidak memenuhi nilai-nilai kebebasan beragama yang tertuang dalam undang- undang.  Kedua  peraturan  yang  dibuat oleh  Pemerintah  kabupaten  Serang tersebut  kadaluwarsa  karena  Kota Cilegon  telah  menjadi  kota  mandiri secara  hukum  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan  Kota  Madya  Daerah Tingkat  II  Kota  Cilegon  sehingga. Selanjutnya  penolakan  pembangunan gereja  di  Kota  Cilegon  ditinjau  dari sudut  pandang  moderasi  beragama ( wasathiyyah )  tidak  sesuai  dengan toleransi,  ekspresi  keagamaan  yang mendukung  keberagaman  masyarakat, hak sipil dan politik warga negara ( civil right ).  Hal  tersebut  tidak  memenuhi
salah  satu  dari  4  (empat)  indikator moderasi  beragama  yaitu  nilai-nilai toleransi atau tasamuh dalam kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara  yang berpegang  teguh  pada  dasar  negara yaitu Pancasila, khususnya sila pertama dan  kelima  yang  menekankan  pada ketuhanan Yang Maha Esa dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh penulis  ini  masih  jauh  dari  kata sempurna  dan  memerlukan  banyak kritik dan saran dari pihak terkait. Maka dari itu, penulis sangat berharap untuk dapat  dilakukan  penelitian  yang  lebih luas terhadap penolakan pembangunan rumah  ibadah  yang  belum  termaktub dalam  penelitian  ini  dengan  meninjau langsung perspektif pihak-pihak terkait dalam penolakan pembangunan rumah ibadah khususnya di Kota Cilegon.

## DAFTAR PUSTAKA
Amar, A. (2018). Pendidikan Islam Wasathiyah ke-Indonesia-an. Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman , 2 (1), 18 – 37. https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v2i1.3330
Assyaukanie,  L.  (2018).  Akar-Akar  Legal  Intoleransi  dan  Diskriminasi  di  Indonesia.
MAARIF , 13 (2), 27 – 42. https://doi.org/10.47651/mrf.v13i2.20
Azhari, M. T. (2012). Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam . Kencana Prenada Media Group.
Jajasan  Penjelenggara  Penterdjemah/Pentafsir  Al-Qoeraan  (1967)  /  Tim Penyempurnaan  Terjemahan  Al- Qur’an  (2016 -2019).  (2019). Al- Qur’an  dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 . Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an. Muhammad,  A.  (2020).  Moderasi  beragama  dalam  bingkai  toleransi:  Kajian  Islam dan  keberagaman. Rusydiah , 143 – 145. Muhammad, A., & Muryono, S. (2021). Jalan Menuju Moderasi Modul Penguatan Moderasi Beragama  Bagi  Guru (A.  Masykhur,  Ed.;  1st  ed.).  Direktorat  Jenderal  Pendidikan Islam Kementerian Agama RI .
Muhammad,  N.  (2023,  June  12). Cilegon  dan  9  Daerah  Ini  Jadi  Kota  Paling  Intoleran  di Indonesia

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta
Https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2023/06/12/Cilegon-Dan-9- Daerah-Ini-Jadi-Kota-Paling-Intoleran-Di-Indonesia-2023.
Nasution, A. S. (2023). STRATEGI MEMBANGUN NILAI-NILAI TOLERANSI ANTAR UMAT  BERAGAMA  DI  INDONESIA. Urnal  Pendidikan  Dasar  Dan  Sosial Humaniora , 2 (1), 123 – 136.
Nugroho,  M.  A.,  &  Ni’mah ,  K.  (2018).  Konsep  Pendidikan  Islam  Berwawasan Kerukunan pada Masyarakat Multikultural. Millah: Journal of Religious Studies , 337 – 378. https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss2.art8
Ruslan, I. (2020). Kontribusi Lembaga-Lembaga Keagamaan dalam Pengembangan Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia . Arjasa Pratama.
Wardati, L., Margolang, D., & Sitorus, S. (2023). Pembelajaran Agama Islam Berbasis Moderasi  Beragama:  Analisis  Kebijakan,  Implementasi  dan  Hambatan. Fitrah: Journal of Islamic Education , 4 (1), 175 – 187. https://doi.org/10.53802/fitrah.v4i1.196