-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Aborsi Akibat Pemerkosaan dan Kedaruratan Medis
Menurut Hukum Islam *

## (DUE ABORTION RAPE AND EMERGENCY MEDICAL
ACCORDING TO ISLAMIC LAW)

## Munawaroh
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel E-mail: munawarah@yahoo.com
Abstract: Perform  Abortion  is  basically  prohibited  under  any  law  whatsoever, either  in  the  positive  law  and  in  Islamic  law.  Because  the  act  of  abortion  is  a criminal offense with murder of candidate human lives in the womb. However, other conditions then gives leeway do this forbidden actions, such as in cases of rape and medical emergencies, which, if not performed abortions would result in danger to the life of the mother. Therefore, the debate will be this exception still occurs. So it is necessary to conduct in-depth research on the issue.
Keywords: Abortion, Rape, Medical Emergencies
Abstrak: Melakukan Aborsi pada dasarnya dilarang dalam setiap aturan hukum apapun,  baik  dalam  hukum  positif  maupun  dalam  hukum  Islam.  Karena perbuatan  aborsi  merupakan  tindak  pidana  pembunuhan  berencana  terhadap nyawa  calon  manusia  dalam  kandungan.  Akan  tetapi  kondisi  lain  kemudian memberikan kelonggaran melakukan perbuatan terlarang ini, seperti pada kasus pemerkosaan dan kedaruratan medis, yang apabila aborsi tidak dilakukan akan berakibat  bahaya  terhadap  nyawa  sang  ibu.  Oleh  karenanya,  perdebatan  akan pengecualiannya  masih  terus  terjadi.  Sehingga  dipandang  perlu  untuk melakukan penelitian mendalam terhadap permasalahan ini.
Kata Kunci: Aborsi, Pemerkosaan, Darurat Medis
* Diterima  tanggal  naskah  diterima:  23  Juli  2015,  direvisi:  24  Agustus  2015,  disetujui untuk terbit: 27 Oktober 2015.
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 2 Desember 2015. ISSN: 2089-032X - 296

## Pendahuluan
Kesehatan perempuan sekarang sudah merupakan kepedulian dunia. Suatu  perkembangan  yang  didasarkan  kepada  estimasi  bahwa  hanya  24% dari  penduduk  dunia  mempunyai  akses  pada  layanan  aborsi  aman  dengan alasan yang secara sosial dibenarkan. 13% karena alasan medis dan sebanyak 24%  aborsi  dibenarkan  dengan  alasan  melindungi  kehidupan  si  ibu.  Ada negara  yang  sama  sekali  tidak  membenarkannya,  seperti  di  Amerika  Latin, dokter  swasta  melakukannya  dengan  meminta  imbalan  yang  sangat  tinggi. Kesehatan perempuan menarik perhatian dunia karena kesehatan perempuan menentukan  hari  depan  kita.  Perempuan  yang  diposisikan  sebagai  perawat dan pendidik pertama dan utama dari generasi yang akan datang harus sehat fisik, mental, dan sosial. 1
Dalam pandangan (Islam) hak reproduksi adalah hak yang diberikan Tuhan karena fungsi reproduksinya yang khas dan karenanya perlu dijamin hak-haknya. Aborsi adalah dilema khas perempuan karena hanya perempuan yang  mempunyai  sistem  dan  fungsi  reproduksi  yang  memungkinkannya hamil,  dan  hanya  perempuan  yang  mengalami  kehamilan  yang  tidak dikehendaki.  Latar  belakang  terjadinya  kehamilan  yang  tidak  direncanakan sangat  beragam.  Mulai  dari  ketidaktahuan  perempuan  perihal  sistem reproduksinya  sampai  dengan  kegagalan  melindungi  diri  dari  kehamilan yang  tidak  dikehendaki.  Dilema  aborsi  dialami  perempuan  ketika  perlu memilih  dan  memutuskan  bagaimana  menghidupi  kehamilan  yang  tidak dikehendaki  karena  ia  harus  memutuskan  sesuatu  yang  secara  langsung merupakan  bagian  dari  dirinya.  Aborsi  yang  dialami  perempuan  bervariasi. Variasi pilihannya dipengaruhi oleh faktor kondisi pribadi dan keluarganya, nilai-nilai agama dan budaya. 2
Menurut istilah kesehatan, aborsi di definisikan sebagai penghentian kehamilan  setelah  tertanamnya  sel  telur  ( ovum )  yang  telah  dibuahi  dalam rahim  ( uterus )  sebelum  usia  janin  mencapai  dua  puluh  minggu.  Sedangkan definisi  aborsi  yang  lebih  lengkap  disampaikan  oleh  Abul  Fadl  Mohsin Ebrahim. Menurutnya aborsi ialah pengakhiran kehamilan baik secara sengaja maupun  tidak  sengaja,  spontan  akibat  kelainan  fisik  wanita  atau  melalui
1 Maria  Ulfa  Anshor, Fikih  Aborsi ( Wacana  Penguatan  Hak  Reproduksi  Perempuan ). (Jakarta: Buku Kompas, 2006), Cetakan pertama, h. 5 2 Maria  Ulfah  Anshor, Fikih  aborsi (Wacana  Penguatan  Hak  Reproduksi  Perempuan) , (Jakarta: Buku kompas, 2006), Cetakan pertama, h. 6
campur  tangan  manusia,  seperti  meminum  obat-obatan  tertentu  atau menggunakan jasa dukun untuk melakukan praktik aborsi. 3
Di  tinjau  dari  sudut  pandang  psikologi,  ini  berarti  bahwa  bisa menyediakan  prosedur  aborsi  yang  secara  medis  dan  psikologis  dapat dipertanggungjawabkan perempuan dalam menghadapinya.
Aborsi  diatur  dalam  kitab  Undang-undang  hukum  pidana  (KUHP), pasal 346, pasal 347, pasal 348, pasal 349 adalah sebagai berikut:
o Pasal  346;  “Seseorang  yang  sengaja  menggugurkan  kandungan  atau mematikan kandungan atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana paling lama empat tahun.”
o Pasal  347;  “Barang  siapa  dengan  sengaja  menggugurkan  kandungan atau  mematikan  kandungan  seorang  wanita  tanpa  persetujuannya, diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  dua  belas  tahun.  Jika perbuatan  itu  mengakibatkan  matinya  wanita  tersebut,  diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
o Pasal  348:  Barang  siapa  dengan  sengaja  menggugurkan  atau mematikan  kandungan  seorang  wanita  dengan  persetujuannya, diancam  dengan  pidana  penjara paling lama lima  tahun  enam  bulan. Jika  perbuatan  itu  mengakibatkan  matinya  wanita  tersebut,  diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
o Pasal  349;  “Jika  seorang  tabib,  dukun  beranak  atau  tukang  obat membantu  melakukan  kejahatan  berdasarkan  pasal  346  ataupun melakukan  atau  membantu  melakukan  salah  satu  kejahatan  yang diterangkan  dalam  pasal  347  dan  348,  maka  ada  pidana  yang ditentukan  dalam  pasal  itu  dapat  ditambah  dengan  sepertiga  dan  ia dapat  dipecat  dari  jabatan  yang  digunakan  untuk  melakukan kejahatan.” 4
Pada  intinya  pasal-pasal  tersebut  menyatakan  bahwa  tuntutan dikenakan bagi orang yang melakukan tindakan aborsi ataupun orang-orang
3 M  Nurul  Irfan,  ( Gratifikasi  dan  Kriminalitas  Seksual  Dalam  Hukum  Pidana  Islam) , (Jakarta: Amzah.2014), h. 91
4 Maria  Ulfa  Anshor, Fikih  Aborsi  (Wacana  Penguatan  Hak  Reproduksi  Perempuan). (Jakarta: Buku Kompas, 2006), Cetakan pertama, h. 52-56
yang  membantu  melakukan  tindakan  aborsi  baik  secara  langsung  maupun tidak langsung. 5
Aborsi  sama  halnya  dengan  menggugurkan  kandungan  pada  janin. Setelah ruh ditiupkan kalangan fukaha membedakan hukum aborsi saat ruh telah  ditiupkan  ke  janin,  sebelum  ditiupkan,  dan  setelah  janin  menetap  di dalam rahim.
Penting untuk disampaikan bahwa yang dibicarakan disini hanya hak- hak  umum  yang  diberikan  hukum  Islam  kepada  janin.  Dan,  istilah  janin digunakan  dalam  pengertian  yang  lebih  luas,  yaitu  sesuatu  yang  muncul dalam rahim ibu setelah pembuahan terjadi. Hak untuk hidup; hukum Islam menetapkan  bahwa  janin  memiliki  hak  untuk  hidup.  Hal  ini  diperkuat dengan  fakta  bahwa  semua  mazhab  memerintahkan  untuk  menunda pelaksanaan  hukuman  mati  bagi  seorang  wanita  hamil  sampai  setelah  dia melahirkan.  Kemudian  mengenai  warisan; hukum  Islam  mengatakan  bahwa selama  janin  masih  berada  dalam  rahim  ibunya,  dia  tidak  secara  langsung memiliki  hak  waris.  Karena  itu,  jika  pemberi  wasiat  meninggal  sedangkan janin belum lahir, maka pembagian warisan harus ditunda sampai janin lahir. Penguburan  bayi;  hukum  Islam  mengatakan  bahwa  janin  yang  gugur  atau lahir  mati  harus  dikebumikan.  Ibn  ‘Abidin  menunjukan  bahwa  janin  yang tidak  mengeluarkan  suara  pada  saat  lahir  harus  dimandikan (ghusl ),  diberi nama,  dibungkus  dalam  selembar  kain  ( kaffan )  dan  dikubur,  tetapi  tidak dibacakan do’a. 6
Tentang  hukum  aborsi  saat  ruh  telah  ditiupkan  ke  janin,  kalangan fukaha  sepakat  atas  keharamannya.  Ruh  ditiupkan  saat  janin  berumur  120 hari  (empat  bulan)  sebagaimana  disebutkan  dalam  hadits  shahih  yang diriwayatkan secara marfu’ oleh Ibnu Mas’ud. Rosulullah  SAW bersabda:
“Sesungguhnya  salah  seorang  dari  kalian  berada  dalam  perut  ibunya  selama empat  puluh  hari  berupa  air  mani,  empat  puluh  hari  berikutnya  menjadi segumpal darah,  lalu  empat puluh hari  berikutnya  menjadi  segumpal daging, kemudian malaikat diutus untuk meniupkan ruh kepadanya.”(HR Muslim) 7
5 Dewi Indraswati, Fenomena Kawin Muda dan Aborsi: Gambaran Kasus dalam Hasyim, S, Menakar Harga Perempuan ,(Jakarta: Sinar Grafika, 2001),  h. 132 6 Abul  Fadl  Mohsin  Ebrahim, Aborsi  Kontrasepsi  dan  Mengatasi  Kemandulan  (Isu-isu Biomedis Dalam Perspektif Islam . (Bandung : Penerbit Mizan Anggota IKAPI, 1997), h. 139
7 Imam Muslim, Shahih Muslim . (Beirut: Dar El Fiker, 1993. Hadis 2643, jilid 2, h. 412). Lihat juga hadis 2645, h. 414.
Tidak  ada  perbedaan  pendapat  di  kalangan  fukaha  tentang  hukum aborsi  setelah  ruh  ditiupkan  ke  dalam  janin.  Mereka  menandaskan, hukumnya sama seperti membunuh orang bernyawa. Hukum haram ini tetap berlaku  meskipun  tindakan  membiarkan  janin  di  dalam  kandungan  bisa membahayakan nyawa si ibu. Ibnu ‘ Abidin menegaskan,  “seandainya janin itu  hidup,  dan  keberadaannya  dikhawatirkan  bisa  membahayakan  nyawa  si ibu,  maka  menggugurkan  janin  tetap  dibolehkan.  Demikian  itu  karena kematian  si  ibu  termasuk  sesuatu  yang  mungkin  bisa  terjadi  dan  mungkin tidak  ( mauhum ).  Oleh  karena  itu  tidak  dibolehkan  membunuh  orang  karena sesuatu  yang  masih mauhum. Sedangkan  Sebelum  ruh  ditiupkan  ada perbedaan  pendapat  dikalangan  mazhab  fikih,  bahkan  dalam  satu  mazhab sekalipun, tentang hukum aborsi sebelum ruh ditiupkan ke dalam janin. Ada kalangan  yang  membolehkannya  secara  mutlak,  seperti  sebagian  pengikut Abu  Hanifah  yang  menyatakan  aborsi  dibolehkan  selama  ruh  belum ditiupkan ke dalam janin ( al-Takhalluq ).
Menurut pengikut Imam Malik, Al-Lakhmi, proses al-Takhalluq terjadi sebelum janin berumur empat puluh hari. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh  Abu  Ishaq  al-Marwaji,  seorang  pengikut  Imam  Syafi’i.  Al-Ramli mengatakan,  apabila  sperma  di  dalam  rahim  adalah  hasil  zina  maka  boleh digugurkan  selama  ruh  belum  ditiupkan.  Dalam  hal  ini  pengguguran  atau melakukan  aborsi  akibat  dari  perkosaan  menurut  saya  tidak  memberikan solusi yang tepat karena dalam hal ini janin yang dikandung mempunyai hak untuk hidup karena secara kedaruratan medis memang tidak membahayakan nyawa sang ibu dan anak seharusnya tetap dilahirkan dengan kondisi apapun karena anak adalah titipan untuk kita dari sang maha pencipta dan itu harus dijaga dan tidak boleh disia-siakan apalagi sampai dibunuh karena satu sisi si ibu tidak menginginkannya.
Praktik aborsi baik yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten atau dukun  ataupun  yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak  memiliki kompetensi  sehingga  menimbulkan  bahaya  bagi  ibu  yang  mengandungnya dan  bagi  masyarakat  umumnya.  Fenomena  tersebut  menimbulkan  banyak pertanyaan dari masyarakat tentang hukum melakukan aborsi, apakah haram secara mutlak ataukah boleh hukumnya dalam kondisi-kondisi tertentu .
Janin yang berada dalam kandungan ibunya tidak dianggap manusia hidup  dari  segala  sisi.  Dalam  hukum  Islam,  janin  disebut sebagai  jiwa  pada
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 2 Desember 2015. ISSN: 2089-032X - 300
satu  sisi  dan  bukan  jiwa  pada  sisi  yang  lain.  Barangsiapa  membunuh  janin maka  ia  tidak  dianggap  sebagai  pembunuh  yang  sengaja,  tetapi  sebagai pelaku pembunuhan jenis tertentu dan berhak   mendapat hukuman tertentu pula. 8 Aborsi  tidak  terlepas  dari  kondisi  sebelum  ditiupkan  ruh  ke  janin selama  seratus  dua  puluh  (120)  hari,  yaitu  empat  bulan  pertama  kehamilan, atau  sesudahnya,  dan  bahwa  unsur  dalam  aborsi  dianggap  sebuah  tindak kejahatan  yang  mengakibatkan  hukuman,  karena  aborsi  ini  menghilangkan nyawa anak adam yang hidup.
Ada  dalil  tentang  haramnya  menghilangkan  nyawa  anak  Adam  di dalam kitab sunnah dan ijma ulama. 9
Dalil dalam Alquran, antara lain:
“Dan  janganlah  kamu  membunuh  jiwa  yang  diharamkan  Allah (membunuhnya),  melainkan  dengan  suatu  (alasan)  yang  benar.  Dan  barang siapa  dibunuh  secara  dzalim,  maka  sesungguhnya  kami  telah  memberi kekuasaan  kepada  ahli  warisnya,  tetapi  janganlah  ahli  waris  itu  melampaui batas  dalam  membunuh.  Sesungguhnya  adalah  orang  yang  mendapat pertolongan. “ (Qs. Al Isra’ 17: 33)
Di dalam teks-teks Al-Qur’an dan Hadits tidak didapati secara khusus hukum aborsi, tetapi yang ada adalah larangan untuk membunuh jiwa orang tanpa hak, sebagaimana firman Allah SWT:
“Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya  adalah  neraka  Jahanam,  dan  dia  kekal  di  dalamnya,  dan  Allah murka  kepadanya  dan melaknatnya  serta menyediakan baginya  adzab  yang besar( QS An Nisa’[4] : 93 )
Begitu  juga  hadist  dari  Ibnu  Mas’ud  yang  diriwayatkan  oleh  Bukhari  dan Muslim bahwasannya Rosulullah SAW bersabda:
“Sesungguhnya  seseorang  dari  kamu  dikumpulkan  penciptaannya  di  dalam perut  ibunya  selama  empat  puluh  hari.  Setelah  genap  empat  puluh  hari kedua,  terbentuklah  segumpal  darah  beku.  Ketika  genap  empat  puluh  hari ketiga,  berubahlah  menjadi  segumpal  daging.  Kemudian  Allah  mengutus malaikat  untuk  meniupkan  roh,  serta  memerintahkan  untuk  menulis  empat
8 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam II , (PT. Kharisma Ilmu),  ( At- Tasyri’ al-Jinaiy al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad’iy , Bab Aborsi ), h 185
9 Abbas  Syauman, Hukum  Aborsi  Dalam  Islam ,  (Jakarta:  Cendekia  Sentra  Muslim Anggota IKAPI), 2004, cetakan pertama, h. 45
perkara,  yaitu  penentuan  rizki,  waktu  kematian,  amal,  serta  nasibnya,  baik yang celaka, maupun yang bahagia. 10
Memang  bicara  mengenai  aborsi  tidak  dapat  dilihat  hanya  dari  satu sudut  pandang  saja  karena  ini  merupakan  persoalan  yang  sangat  kompleks dan  tidak  berdiri  sendiri,  sama  halnya  dengan  persoalan-persoalan kemanusiaan  lainnya.  Para  ulama  sepakat  bahwa  hukum  asal  aborsi  adalah haram.  Meski  demikian  masih  terbuka  celah  untuk  diperbolehkan  aborsi dengan alasan yang cukup kuat. 11
Sejak  awal  dikatakan  bahwa  meskipun  aborsi  kini  merupakan  topik yang sangat kontroversial. Presiden RI melalui PP. No 61 tahun 2014 tentang kesehatan  reproduksi  menghalalkan  aborsi  akibat  pemerkosaan.  Hal  ini cukup  mengagetkan  banyak  pihak,  khususnya  para  ulama  dan  kaum muslimin yang selama ini berpandangan bahwa aborsi itu hukumnya haram. Penghalalan aborsi ini dapat dilihat pada pasal 31 PP ayat (1) yang berbunyi: tindakan  aborsi  hanya  dapat  dilakukan  berdasarkan  a)  indikasi  kedaruratan medis;  atau  b)  kehamilan  akibat  pemerkosaan.  Selanjutnya  ayat  (2)  pasal ini menyatakan  tindakan  aborsi  akibat  perkosaan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  huruf  b  hanya  dapat  dilakukan  apabila  usia  kehamilan  paling  lama berusia 40 (empat puluh) hari dari sejak hari pertama haid terakhir. 12
Berdasarkan  yang  telah  tertuang  dalam  latar  belakang  di  atas,  maka penulis bermaksud melakukan kajian dan penelitian tentang “ Aborsi Akibat Pemerkosaan dan Kedaruratan Medis  Menurut Hukum Islam (Analisis PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi)”.

## Pengertian Aborsi Menurut Hukum Islam
Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa Islam tidak mendukung aborsi  (pengguguran  janin)  dengan  alasan  kehamilannya  tidak  diharapkan. Bab ini secara khusus akan membahas rujukan-rujukan terhadap aborsi dalam literatur hukum Islam dan rujukan-rujukan dari dokter Islam, dengan tujuan
10 Imam Muslim, Shahih Muslim . (Beirut: Dar El Fiker, 1993. Hadis 2643, jilid 2, h. 412). Lihat juga hadis 2645, h. 414.
11 Abbas  Syauman, Hukum  Aborsi  Dalam  Islam ,  (Jakarta:  Cendekia  Sentra  Muslim Anggota IKAPI), 2004, cetakan pertama, h 16
12 M  Nurul  Irfan,  ( Gratikasi  Dan  Kriminalitas  Seksual  Dalam  Hukum  Pidana  Islam) , (Jakarta: Amzah, 2014), cetakan pertama, h. 104
menetapkan  alasan-alasan  yang  secara  umum  dapat  diterima  sebagai  alasan sah dilakukannya aborsi. 13
Pada  umumnya  hukum  aborsi  dalam  Islam  adalah  tidak diperbolehkan  (haram).  Islam  menginginkan  agar  keturunan  para pengikutnya  terus  berkembang.  Karena  ketika  sperma  dan  sel  telur  telah bercampur  sehingga  membentuk  embrio,  maka  ini  merupakan  awal kehidupan. 14 Sebagaimana di firmankan dalam Surat Al-Insan [76] : 2
“Sesungguhnya  Kami  telah  menciptakan  manusia  dari  setetes  mani  yang bercampur  yang  Kami  hendak  mengujinya  (dengan  perintah  dan  larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat.(QS. Al-Insan [76]: 2)
Aborsi  secara  kebahasaan  berarti  keguguran  kandungan  atau membuang  janin. 15 Sedang  makna  gugurnya  kandungan,  menurut  para fuqaha  tidak  keluar  jauh  dari  makna lughowinya, akan  tetapi  kebanyakan mereka  mengungkapkan  istilah  ini  di  beberapa  tempat  dengan  istilah  arab: isqath (menjatuhkan), thar (membuang), ilqa ‟ (melempar),  dan imlash (melahirkan dalam keadaan mati). 16
Pengertian  menggugurkan  kandungan  dibatasi  pada  lahirnya  janin karena  dipaksakan  oleh  ibunya  atau  dipaksakan  oleh  orang  lain  atas permintaan  dan  kerelaannya. 17 Ulama  fiqh  kontemporer  sebelum  membahas hukum  aborsi  terlebih  dahulu  mengemukakan  pembahasan  tentang  proses kejadian manusia di dalam rahim. Dalam Surah Al-Mu’minun 23 : 12-14
(QS. Al-Mu’minun[23]: 12-14)
“Dan  sesungguhnya  Kami  telah  menciptakan  manusia  dari  suatu  saripati (berasal)  dari  tanah.  Kemudian  Kami  jadikan  saripati  itu  air  mani  (yang disimpan)  dalam  tempat  yang  kokoh  (rahim).  Kemudian  air  mani  itu  Kami jadikan  segumpal  darah,  lalu  segumpal  darah  itu  Kami  jadikan  segumpal
13 Abul  Fadl  Mohsin  Ebrahim, Aborsi  Kontrasepsi  dan  Mengatasi  Kemandulan  (Isu-isu Biomedis Dalam Perspektif Islam . (Bandung : Penerbit Mizan Anggota IKAPI, 1997), h. 156 14 Ibrahim Amini, Anakmu Amanatnya Buah Sebagai Sekolah Utama , (Jakarta: Al-Huda,
2006), Cetakan Pertama, h. 62 15 Hafiz Dasuki , Ensiklopedi Hukum Islam , (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Cet .1, hlm, 7 16 M. Nu ‟ aim Yasin , Fiqih Kedokteran , (Jakarta : Pustaka Al –Kautsar, 2001), Cet. Ke-III, h. 229
17 Saifullah, Aborsi dan Permasalahannya : Suatu Kajian Hukum Islam dalam Chuzaimah, T. Yanggo (ed), et, Al, buku kedua problematika Hukum Islam kontemporer
daging,  dan  segumpal  daging  itu  Kami  jadikan  tulang  belulang,  lalu  tulang belulang  itu  Kami  bungkus  dengan  daging.  Kemudian  Kami  jadikan  dia makhluk  yang  (berbentuk)  lain.  Maka  Maha  sucilah  Allah,  Pencipta  Yang Paling Baik”. (QS. Al-Mu’minun[23]: 12-14)
Yang  dimaksud  dengan  nutfah  (air  mani)  dalam  ayat  13  dan  14  dari surah al-mukminun 23 adalah tahapan pertama dari kejadian manusia, bukan cairan  kental  yang  memancar  dari  kelamin  laki-laki  ketika  terjadi  ejakulasi. Karena jika nutfah diartikan sebagai cairan kental dari kelamin laki-laki atau air mani saja, hal tersebut tidak menunjukkan tahapan kejadian manusia. Oleh sebab  itu,  pengertian  yang  tepat  tentang  nutfah  adalah  hasil  pembuahan setelah terjadinya pertemuan sperma dan ovum dalam rahim. Demikian pula alaqah’ diartikan  sebagai  segumpal  darah  dan  tahapan  kedua  dari  proses penciptaan  manusia.  Sedangkan mudgah sebagai  tahapan  ketiga  dari  proses kejadian manusia lebih tepat diartikan sebagai embrio yang berproses menjadi calon  bayi  yang  lengkap  anggota  tubuhnya,  bukan  sekedar  segumpal daging. 18
Para fuqaha (Ahli  Hukum  Islam)  sepakat  mengatakan  bahwa pengguguran  kandungan (aborsi) sesudah  ditiupkan  ruh  (setelah  4  bulan kehamilan)  adalah  haram,  tidak  boleh  dilakukan,  karena  perbuatan  tersebut merupakan  kejahatan  terhadap  nyawa.  Sedangkan  pengguguran  kandungan sebelum  ditiupkan  ruh  pada  janin  ( embryo) yaitu  sebelum  berumur  4  bulan, para  fuqaha  berbeda  pendapat  tentang  boleh  tidaknya  melakukan pengguguran tersebut. 19
Maka  Islam  jelas  melarangnya,  karena  pada  hakikatnya  aborsi  sama dengan merusak atau menghancurkan janin calon manusia yang dimuliakan oleh  Allah,  karena  ia  berhak  lahir  dalam  keadaan  hidup,  sekalipun eksistensinya  hasil  dari  hubungan  yang  tidak  sah  (di  luar  perkawinan  yang sah).  Sebab  menurut  Islam  bahwa  setiap  anak  yang  lahir,  adalah  seseorang yang sudah mempunyai hak dan dalam keadaan suci (tidak berdosa). 20 Sesuai dengan Hadis Nabi Muhammad SAW: “ Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Nasrani dan Yahudi”.
18 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam , (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), cet 1, h. 8 19 Maria Ulfa  Anshor,  dkk .    (Aborsi dalam  Perspektif  Fiqh  Kontemporer) , (Jakarta  :  Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Indonesia, 2002), h. 110
20 Masjfuk  Zuhdi, Masail  Fiqhiyyah  Kapita  Selekta  Hukum  Islam ,  (Jakarta:  PT.  Toko Gunung Agung, 1997), h. 83
Yang  dimaksud  dengan  fitrah  dalam  Hadits  tersebut  ada  dua pengertian  menurut Masjfuk  Zuhdi  dalam  buku  Masail  Fiqhiyyah  Kapita  Selekta Hukum Islam , yaitu: 21
Pertama;  Dasar  pembawaan  manusia  ( Human  Nature )  yang  religius dan  monotheis,  artinya  bahwa  manusia  dari  dasar  pembawaannya  adalah makhluk yang beragam dan percaya pada kekuasaan Allah secara murni/pure monotheisme  atau tauhid  khalish .  Hal  ini sesuai dengan firman  Allah  SWT    ( QS. Al A’raf [7] : 172 )
”Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari  sulbi  mereka  dan  Allah  mengambil  kesaksian  terhadap  jiwa  mereka (seraya  berfirman):  “Bukankah  Aku  ini  Tuhan  kami),  kami  menjadi  saksi”. (Kami  lakukan  yang  demikian  itu)  agar  di  hari  kiamat  kamu  tidak mengatakan:  “Sesungguhnya  kami  (Bani  Adam)  adalah  orang-orang  yang lengah terhadap ini (Ke-Esaan Tuhan)”. (QS.Al-A’raf 7:172)
Ayat  tersebut  menunjukan,  bahwa  manusia  sebelum  turun  ke  bumi, telah mengakui keTuhanan Allah dan Kekuasaanya.
Kedua;  Kesucian  ( purity), artinya  bahwa  semua  anak  manusia dilahirkan dalam keadaan suci/bersih dari segala macam dosa. Hal ini sesuai dengan  firman  Allah  (  Q.S  An-Najm  [33]  :  38):    “Bahwasanya  seorang  yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain”. (QS. An-Najm [35]:38)
Dalam  kitab  fikih  yang  membahas  masalah  aborsi  yang  dikutip  oleh Maria Ulfa Anshor, Wan Nedra dan Sururi dalam buku mereka yaitu Aborsi dalam Perspektif Fikih Kontemporer  maka ditemukan tiga istilah yang dapat dikategorikan dalam pengertian aborsi:
a. Isqath  al-haml: Yang  dimaksud  dengan isqath  al-haml adalah gugurnya  janin  dari  perut  ibunya,  atau  gugurnya  sesuatu  dari  perut ibu (perempuan).
Dari  pengertian  pertama  memunculkan  pertanyaan:  Apakah  yang dimaksud dengan janin? Adapun yang dianggap sebagai janin adalah setiap sesuatu  yang  keluar  dari  rahim  seorang  perempuan  yang  diketahui  bahwa sesuatu itu adalah anak manusia. 22 Dalam pengertian lainnya juga disebutkan,
21 Masjfuk  Zuhdi, Masail  Fiqhiyyah  Kapita  Selekta  Hukum  Islam ,  (Jakarta:  PT.  Toko Gunung Agung, 1997), h. 84
22 Ahmad  Wardi Muslich, Hukum  Pidana Islam ,  (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2005),  cetakan pertama, h. 222
bahwa  janin  adalah  anak  yang  berada  dalam  rahim  ibu  setelah  usia  8 (delapan) minggu. “ Oleh sebab itu yang dimaksud dengan hamil adalah setelah usia kandungan delapan minggu” .
b. Al- Ijhadh: “ Yaitu gugurnya anak yang belum sempurna”.
Dalam  pengertian  ini  secara  jelas  disebutkan  bahwa  yang  gugur adalah  anak,  akan  tetapi  belum  sempurna  wujud  dari  anak  tersebut. Sempurna  dalam  hal  ini  yaitu  diciptakan  dalam  bentuknya  yang  paling sempurna  sebagaimana  tertuang  dalam  surat  At-Tin. “Sesungguhnya  Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”. (QS. At-Tin [95]: 4)
c. Al-Imlash: “Yaitu janin yang lahir dan mati, apakah itu sengaja atau tidak”.
Maksudnya  adalah  apabila  janin  gugur  dalam  keadaan  hidup  tetapi kemudian ia meninggal akibat perbuatan pelaku, menurut pandangan ulama dalam  buku  Hukum  Pidana  Islam  karangan  Ahmad  Wardi  Muslich menyatakan  adanya  kesengajaan,  hukumannya  adalah qishash dan  apabila janin gugur dalam keadaan hidup dan ia tetap bertahan dalam hidupnya, atau kemudian  ia  meninggal  karena  sebab  lain,  hukuman  bagi  pelaku  adalah hukuman ta’zir. 23

## Macam-macam Aborsi
Secara  umum,  pengguguran  kandungan  dapat  dibagi  menjadi  dua macam yaitu:
Pertama; Abortus spontan ( spontaneus abortus ) yaitu abortus yang tidak sengaja.  Abortus  spontan  ini  terjadi  karena  sebab-sebab  alamiah,  bukan karena  perbuatan  manusia.  Abortus  spontan  ini  biasanya  terjadi  pada  tiga bulan  pertama  dari  masa  kehamilan  dan  tidak  ada  suatu  pencegahan  pun yang  dapat  menghindarkan  penyebab  umum  keguguran  ini,  bahkan  dokter juga  tidak  dapat  menentukan  dengan  tepat  apa  yang  menyebabkannya. Biasanya  abortus  seperti  ini  diawali  dengan  pendarahan  tanpa  diketahui sebabnya.  Tetapi  adapula  yang  terjadi,  kerena  terkejut  atau  jatuh.  Abortus
23 Ahmad  Wardi Muslich, Hukum  Pidana Islam ,  (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2005),  cetakan pertama, h. 225
semacam  ini,  tidak  menimbulkan  dampak  hukum,  karena  hal  itu  terjadi,  di luar kehendak dan kuasa manusia. 24
Menurut  tingkat  proses/ilmu  kedokteran,  dikenal  beberapa  tahap abortus, yaitu:
a) Abortumenes ,  yaitu  keadaan  dimana  masih  ada  kemungkinan kehamilan bisa diselamatkan.
b) Abortus  Insipeins ,  yaitu  suatu  keadaan  dimana  keguguran  tidak mungkin dicegah.
c) Abortus Imkompletus , yaitu keadaan keguguran tetapi masih tertinggal sisa-sisa buah kehamilan di dalam rongga rahim.
d) Abortus  Complectus , yaitu  pengeluaran  secara  keseluruhan  janin  dari rahim. 25
e) Abortus  Imminens yaitu  ancaman  terjadinya  abortus,  ditandai perdarahan  per  vaginam(lewat  vagina),  ostium  uteri  masih  tertutup dan hasil konsepsi masih baik dalam kandungan.
f) Abortus Habitualis adalah kejadian abortus berulang pada 3 kehamilan atau  lebih  berturut  -  turut.  Abortus  habitualis  umumnya  disebabkan karena  kelainan  anatomik  uterus  ( mioma,  septum,  serviks  inkompeten , dll),  atau  kelainan  faktor-faktor  imunologi. Pada  kasus  abortus habitualis  perlu  dilakukan  pemeriksaan  USG  untuk  melihat  ada  atau tidaknya  kelainan  anatomi.  Selain  itu juga perlu dilakukan  rangkaian pemeriksaan faktor-faktor hormonal/imunologi/ kromosom.
g) Missed  Abortiom yaitu embrio/fetus meninggal  dalam  kandungan  dan masih  tertahan  dalam  kandungan.  Biasanya  didahului  tanda  dan gejala abortus  imminens yang  kemudian  menghilang  spontan  atau menghilang setelah pengobatan.
Penanganan:  mengeluarkan  jaringan  konsepsi  dengan  stimulasi kontraksi  uterus.  Jika  dilakukan  tindakan  kuretase,  maka  harus  sangat  hati-
24 M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyyah Al- Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000 ), Cet 4, h. 46
25 Yudho  Prasetyo, Penyalahgunaan Obat  Sebagai  Alat  Penggugur  Kandungan  Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam , (Jakarta: UIN, 2015), h. 31
hati karena jaringan telah mengeras, dan dapat terjadi gangguan pembekuan darah akibat komplikasi kelainan koagulasi ( hipofibrinogenemia ). 26
Kedua; Abortus Provocantus/Inducet pro Abortion/ pengguguran kandungan dengan sengaja.
Menurut  tujuannya  abortus  provocatus  dibedakan  menjadi  dua macam ialah :
a) Abortus  provocatus  Medisinalis/abortus  artificialid  therapicius .  Yaitu abortus yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Dengan kata lain sesuai dengan pemeriksaan medis yang menunjukkan adanya gejala-gejala  membahayakan  jiwa  si  ibu.  Tindakan  medis  ini  diambil sebagai penyelamatan terhadap jiwa si ibu yang sedang mengandung dan terancam keselamatannya apabila kehamilannya diteruskan.
b) Abortus provocatus Criminalis, yaitu aborsi yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Hal ini biasanya dilakukan untuk menghilangkan jejak hasil  hubungan  seks  di  luar  nikah  atau  menghilangkan  kehamilan yang tidak dikehendaki, baik karena pertimbangan ekonomi maupun akibat  pergaulan  bebas.  Aborsi  pada  bentuk  ini  biasanya  dilakukan secara ilegal. 27
Abortus  jenis ini  disebut  juga  terminasi  kehamilan, yang  mempunyai dua macam yakni:

## a) Bersifat legal
Aborsi legal dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang berkompeten  berdasarkan  indikasi  medis,  dan  dengan  persetujuan  ibu  yang hamil  dan  atau  suami.  Aborsi  legal  sering  disebut  juga  aborsi  buatan  atau pengguguran  kandungan  dengan  indikasi  medis.  Meskipun  demikian,  tidak setiap  tindakan  aborsi  yang  sudah  mempunyai  indikasi  medis  ini  dapat dilakukan aborsi buatan. Persyaratan yang lain harus dipenuhi sebuah aborsi adalah:
- Aborsi hanya dilakukan sebagai tindakan teraputik
- Disetujui secara tertulis oleh dua orang dokter yang berkompeten
26 Definisiaborsi http://macammacampenyakitkandungandanabortus.blogspot.co.id/201 3/06pengertian-dan-macam-macam-abortus.html . Diakses pada tanggal 04 februari 2016
27 Wiknjosastro, dkk, Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer, (Jakarta: Buku Kompas, 2006),  h. 75-76
- Dilakukan  ditempat  pelayanan  kesehatan  yang  diakui  oleh  suatu otoritas yang sah
b) Bersifat Ilegal
Aborsi ilegal dilakukan  oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang tidak berkompeten, melaui cara-cara di luar medis (pijat, jamu atau ramuan- ramuan), dengan atau tanpa persetujuan ibu hamil dan atau suaminya. Aborsi illegal  sering  juga  dilakukan  oleh  tenaga  medis  yang  berkompeten,  tetapi tidak mempunyai indikasi medis. 28
Secara  umum  ada  dua  cara  yang  dilakukan  untuk  mencegah  terjadi praktek abortus, yaitu:
1). Melalui upaya hukum
Cara  ini  dapat  dilakukan  dengan  mengeluarkan  undang-undang abortus,  dengan  memberikan  bimbingan  dan  penyuluhan  hukum  kepada masyarakat  luas,  yang  dilkuakan  oleh  badan  penegak  hukum  atau  instansi terkait lainnya.

## 2). Melalui gerakan sosial keagamaan
Dalam  hal  ini  peran  kaum  ulama  dan  para  dai  sangat  berpengaruh, terutama  bagi  umat  Islam.  Mereka  dapat  menyadarkan  umat  untuk  tidak melakukan perbuatan keji, karena perbuatan itu tidak hanya mendapat sanksi hukum  di  dunia  ini,  tetapi  di  akhirat  kelak  akan  mendapat  azab  dari  Allah SWT. 29
Cara-cara  menggugurkan  kandungan  sangat  beragam  karena banyaknya  sebab-sebab  keguguran.  Cara  pengguguran  kandungan  dapat dibedakan menjadi 3 bagian:
 Cara  aktif,  dalam  hal  ini  pengguguran  kandungan  terjadi  karena adanya  satu  aksi,  baik  berasal  dari  ibu  ataupun  orang  lain.  Sebagai contoh  terjadinya  kejahatan seperti  pemukulan  yang  berdampak  dari ibu atau janinnya saja.
28 Soekidjo Notoatmodjo, Etika dan Hukum Kesehatan , (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 136
29 M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyyah Al- Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000 ), Cet 4, h.50
 Cara  Pasif,  suatu  cara  yang  tidak  mau  melakukan  sesuatu  yang penting  bagi  keberlangsungan  kehamilannya  sehingga  menyebabkan bahaya  pada  kehamilannya.  Contoh  ibu  tidak  mau  mengkonsumsi obat-obatan yang telah diresepkan oleh dokter.
 Cara  medis,  yaitu  pengguguran  kandungan  yang  digunakan  oleh dokter, antara lain menyuntikkan anti zat progesteron yang berfungsi menguatkan  kehamilan,  menggunakan  zat  prostagelamizin  yang membunuh  janin  dengan  cara  menyuntikkan  pada  pembulu  darah atau  urat  atau  rahim,  dan  menggunakan  obat  misoprostol  secara diminum  dengan  efek  samping  menyebabkan  kontraksi  pada  rahim sehingga janin keluar dari rahim. 30
Dalam  literatur    fikih,  macam-macam  aborsi  dapat  digolongkan menjadi lima macam di antaranya: 31
a. Aborsi spontan ( al-isqath al-dzaty )
Aborsi  spontan  ( al-Isqath  al-Dzaty ),  artinya  janin  gugur  secara  alami tanpa adanya pengaruh dari luar, atau gugur dengan sendirinya. Kebanyakan aborsi  spontan  disebabkan  oleh  kelainan  kromoson,  hanya  sebagian  kecil disebabkan oleh infeksi, kelainan rahim serta kelainan hormon. Kelainan bibit atau  kromosom  tidak  memungkinkan  mudgah  untuk  tumbuh  normal, kalaupun  kehamilan  berlangsung,  maka  janin  yang  akan  lahir  dengan  cacat bawaan.
b. Aborsi karena darurat atau pengobatan ( al-Isqath al-Dharury/al-‘illajiy )
Aborsi  karena  darurat  atau  pengobatan  ( al-isqath  al-dharury/al-‘illajiy ), misalnya  aborsi  dilakukan  karena  adanya  indikasi  fisik  yang  mengancam nyawa ibu bila kehamilannya dilanjutkan.
c. Aborsi karena khilaf atau tidak sengaja ( khata’ )
Aborsi  dilakukan  karena  khilaf  atau  tidak  sengaja  ( khata’ ),  misalnya seorang petugas kepolisian tengah memburu pelaku tindak kriminal di suatu
30 Andhika  Yudho  Prasetyo,  ( Penyalahgunaan  Obat  Sebagai  Alat  Penggugur  Kandungan Dalam  Perspektif Hukum Pidana  Indonesia dan  Hukum  Pidana  Islam ,  2015),  (Fakultas  Syariah  dan Hukum, UIN Syarifhidayatullah Jakarta), h. 33-34 31 Goelardi Wignjosastro, “ Masalah Kehidupan dan Perkembangan Janin ”, Aborsi dari Perspektif Fiqih Kontemporer, Jakarta, 28 April 2001. PP Fatayat NU dan The Ford Foundation dalam  Maria  Ulfa  Anshor, Fiqih  Aborsi:  Wacana  Penguatan  hak  Reproduksi  Perempuan ,  (Jakarta: Buku Kompas, 2006), cetakan pertama, h. 38
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 2 Desember 2015. ISSN: 2089-032X - 310
tempat  yang  ramai  pengunjung.  Karena  takut  jejak,  polisi  berusaha menembak  penjahat  tersebut,  tetapi  pelurunya  nyasar  ke  tubuh  ibu  hamil sehingga  menyebabkan  ia  keguguran.  hal  serupa  juga  bisa  terjadi,  ketika seorang polisi  hendak  memperkarakan  tindak  kriminal  yang  dilakukan oleh seorang yang tengah hamil karena ia takut, stres berat, dan jiwanya guncang sehingga  mengakibatkan  keguguran  tindakan  polisi  tersebut  merupakan tindakan tidak sengaja ( khata’ )
d. Aborsi yang menyerupai kesengajaan ( syibh’amd )
Aborsi  dilakukan  dengan  cara  menyerupai  kesengajaan  ( syibh’amd ), misalnya seorang suami menyerang istrinya yang tengah hamil muda hingga mengakibatkan  ia  keguguran.  Dikatakan  menyerupai  kesengajaan  karena serangan tidak ditujukan langsung pada janin, tetapi pada ibunya. Kemudian akibat  serangan  tersebut,  janin  terlepas  dari  tubuh  ibunya  atau  keguguran. Menurut  fikih  pihak  penyerang  harus  diberi  hukuman,  dan  hukuman semakin  berat  jika  janin  ketika  keluar  dari  perut  si  ibu  sempat  memberikan tanda-tanda kehidupan, misalnya menagis atau bergerak-gerak.
e. Aborsi sengaja dan terencana ( al-‘amd )
Aborsi  dilakukan  secara  sengaja  dan  terencana  ( al-‘amd ).  Misalnya seorang  ibu  sengaja  meminum  obat  dengan  maksud  agar  kandungannya gugur, atau ia sengaja menyuruh orang lain (dokter, dukun, dan sebagainya) untuk menggugurkan kandungannya. 32

## Aborsi Menurut Pandangan Ulama Mazhab
Dalam  istilah  syariat  Islam  dikenal  ada  empat  istilah  atau  kriteria pengguguran  kandungan  yang  kiranya  perlu  diketahui  sebelum  memasuki bahasan persoalan aborsi lebih lanjut.
1. Pengguguran  direncanakan  atau  dengan  sengaja  ( bil-amdi ), misalnya  si  ibu  dengan  sengaja  meminum  obat-obatan  agar  bayi yang  dikandungnya  menjadi  gugur.  Atau  bisa  juga  ia  menyuruh orang  lain  misalnya  dokter  untuk  membantu  proses  dan kelancaran pengguguran yang diinginkan.
32 Maria  Ulfa  Anshor, Fikih  Aborsi  (Wacana  Penguatan  Hak  Reproduksi  Perempuan).
(Jakarta: Buku Kompas, 2006), Cetakan pertama, h. 38-40
2. Terdapat  unsur-unsur  atau  menyerupai  kesengajaan syibhul  amdi misalnya  si  ibu  melakukan  pekerjaan-pekerjaan  berat  yang berbahaya  yang  secara  tidak  langsung  bisa  mempengaruhi keberadaan  janin  dalam  kandungan,  misalnya  ia  melakukan olahraga sepeda gunung padahal pekerjaan itu harus dihindari.
3. Kekhilafan  atau  tak  sengaja  ( khatha’ ),  yaitu  pengguguran kandungan  akibat  serangan  brutal  dari  orang  lain  terhadap  ibu hamil.  Serangan  tersebut  memang  secara  langsung  diarahkan kepada  janin,  jadi  akibat  kebrutalan  serangan  tersebut  janin menjadi gugur.
4. Janin  gugur  sendiri,  yang  dalam  istilah  bahasa  populer  disebut sebagai keguguran. Keguguran seperti ini terbebaskan dari sanksi hukum,  karena  keguguran  janin  tersebut  bukan  akibat  kejahatan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia.
Menurut sebagian besar Ulama Fikih, pengguguran kandungan/ aborsi yang  dilakukan  dengan  cara  seperti  yang  terdapat  pada  nomor  satu  sampai dengan  tiga  maka  pelakunya  diwajibkan  membayar al-ghurrah (uang kompensasi).  Dalam  hal  ini  yang  diperselisihkan  adalah  batas  usia  janin. Sebagian  ulama  berpendapat  bahwa al-ghurrah harus  dikeluarkan  dan dibayarkan  walaupun  usia  janin  belum  memasuki  masa peniupan  ruh  ( qabla nafkhir  ruh ),  sementara  yang  lain  mengatakan  bahwa al-ghurrah baru dibebankan  kepada  pelaku  pengguguran  jika  usia  janin  lewat  dari  empat puluh bulan (120 hari), atau ( ba’da nafkhir ruh ). 33
Kalangan  fuqaha  sepakat,  hukuman al-ghurrah wajib  diberlakukan ketika  kematian  janin  disebabkan oleh  permusuhan,  atau  ketika  janin  sudah dalam  keadaan  tidak  bernyawa  saat  terpisah  dari  rahim  si  ibu,  atau  ketika janin  baru  terpisah sebagian  dari  rahim sang ibu  dan  ada  tanda-tanda  kalau janin sudah mati. 34
Batasan  setelah  pemberian  ruh  atau  setelah  120  hari  tersebut  adalah Al-Quran yaitu:
33 Maria  Ulfa  Anshor,  dkk .    (Aborsi  Dalam  Perspektif  Fiqh  Kontemporer) ,  (Jakarta:  Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Indonesia, 2002), h. 229
34 Abd al-Qadir Manshur , Buku Pintar Fikih Wanita ( Segala Hal Yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan dalam Hukum Islam ), (Jakarta: Zaman, 2009), cetakan pertama, h 119
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 2 Desember 2015. ISSN: 2089-032X - 312
“Dan  sesungguhnya  Kami  telah  menciptakan  manusia  dari  suatu  saripati (berasal)  dari tanah.  (13)  Kemudian  Kami jadikan  saripati  itu air mani  (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). 14 Kemudian air mani itu Kami jadikan  segumpal  darah,  lalu  segumpal  darah  itu  Kami  jadikan  segumpal daging,  dan  segumpal  daging  itu  Kami  jadikan  tulang  belulang,  lalu  tulang belulang  itu  Kami  bungkus  dengan  daging.  Kemudian  Kami  jadikan  dia makhluk  yang  (berbentuk)  lain.  Maka  Maha  sucilah  Allah,  Pencipta  Yang Paling Baik.

## Selain itu didasarkan pada Hadist empat puluhan.
“Tiap-tiap  dari  kamu  sekalian  berada  dalam  rahim  ibumu  selama  empat puluh  hari  berupa  nuthfah  (air  mani),  kemudian  menjadi  ‘ alaqah (segumpal darah)  selama  periode  yang  sama,  kemudian mudghah (segumpal  daging) selama peride yang sama juga, kemudian malaikat diutus, dan dia meniupkan ruh ke dalamnya . . . “  (HR. Bukhari-Muslim).
Beberapa pendapat Mazhab tentang aborsi yaitu sebagai berikut:

## a. Madzhab Hanafi
Aborsi  pada  umumnya  diizinkan  sebelum  120  hari  ketika  janin  telah mencapai  tahap  menjadi  suatu  makhluk  baru  (yakni,  mereka  merujuk  pada penyawaan).  Sebagian  memandangnya  tidak  disukai  tanpa  alasan  yang  sah, karena begitu dikandung, janin mempunyai potensi untuk hidup. Salah satu indikasi yang paling jamak dikutip dalam mazhab ini ialah bilamana si wanita hamil  saat  sedang  menyusui  anaknya  dan  susunya  berhenti,  sementara  si ayah  tidak  mempunyai  sumber  pendapatan  untuk  menyediakan  susu pengganti. Ini dibenarkan untuk memelihara kehidupan si anak yang sedang menyusu. 35
Sebagian  besar  dari  fukaha  Hanafiyah  berpendapat  bahwa  aborsi diperbolehkan  sebelum  janin  terbentuk.  Tepatnya  membolehkan  aborsi sebelum  ditiupkannya  ruh,  tetapi  harus  disertai  dengan  syarat-syarat  yang rasional,  meskipun  kapan  janin  terbentuk  masih  menjadi  hal  yang  ikhtilaf. Janin  dianggap  memiliki  jiwa  ketika  terlihat  layak  menerima  hak  dan dianggap tidak memiliki jiwa ketika terlihat tidak pantas menerima hak. 36
35 ‘Abd al-Rahim ‘Umran, Islam dan KB (Jakarta: PT. LENTERA BASRITAMA Anggota IKAPI, 1992), cetakan pertama, h. 232
36 Abdul  Qadir  Audah, Ensiklopedia  Hukum  Pidana  Islam  II ,  ( At-Tasyri’  al-Jinaiy  al- Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad’iy , Bab Aborsi ), (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, diterjemahkan oleh Tim Salsilah, 2006),  h. 185

## b. Madzhab Maliki
Ulama  Malikiyah  berpandangan  bahwa  kehidupan  sudah  di  mulai sejak  konsepsi.    Oleh  karena  itu,  menurut  mereka,  aborsi  tidak  diizinkan bahkan  sebelum  janin  berusia  40  hari  kecuali Al-Lakhim yang  membolehkan aborsi sebelum janin berusia 40 hari.  Hal tersebut ditemukan dalam Hasyiaah AL-Dasuki  bahwa  tidak  diperbolehkan  melakukan  aborsi  bila  air  mani  telah tersimpan  dalam  rahim,  meskipun  belum  berumur  40  hari  begitu  juga menurut  Al-Laisy,  jika  rahim  telah  menangkap  air  mani,  maka  tidak  boleh suami  istri  ataupun  salah  satu  dari  mereka  mengguggurkan  janinnya,  baik sebelum penciptaan maupun sesudah penciptaan. 37

## c. Madzhab Syafi’i
Ulama-ulama Syafi’iyah berselisih pendapat mengenai aborsi sebelum 120  hari.  Ada  yang  mengharamkan  seperti  Al-‘Imad,  ada  pula  yang membolehkan  selama  masih  berupa  sperma  atau  sel  telur  ( nutfah) dan segumpal  darah  ( alaqah )  atau  berusia  80  hari  sebagaimana  di  katakan Muhammad Abi Sad, namun ulama lain membolehkan sebelum janin berusia 120 hari, atau sebelum janin di beri roh. Namun, sebagian besar dari fukaha Syafi’iyah  menyepakati  bahwa  aborsi  haram  sebelum  usia  kehamilan  40-42 hari.
Imam  Al-Ghazali  mengatakan  bahwa  kehidupan  telah  dimulai  sejak pertemuan antara air sperma dengan ovum di dalam rahim perempuan. Jika telah  ditiupkan  ruh  kepada  janin,  maka  itu  merupakan  tindak  pidana  yang sangat keji, setingkat dibawah pembunuhan bayi hidup-hidup. 38

## d. Madzhab Hanbali
Dalam pandangan Jumhur Ulama  Hanabilah, janin boleh digugurkan selama  masih  dalam  fase  segumpal  daging  ( mud-ghah ),  karena  belum berbentuk  anak  manusia,  sebagaimana  ditegaskan  Ibnu  Qudamah  dalam kitab al-Mughni
“ Pengguguran terhadap janin yang masih berbentuk mudgah dikenai denda ( ghurrah ),  bila  menurut  tim  spesialis  ahli  kandungan  janin  sudah  terlihat bentuknya.  Namun,  apabila  baru  memasuki  tahap  pembentukan,  dalam  hal
37 Maria  Ulfa  Anshor, Fikih  Aborsi (Wacana  Penguatan  Hak  Reproduksi  Perempuan ). (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), Cetakan pertama, h. 93
38 Al- Musayyar, Sayid Ahmad, Islam Berbicara Soal Seks, Percintaan, Dan Rumah Tangga, Cairo : PT. Gelora Aksara Pratama, 2008, h. 82
ini  ada  dua  pendapat;  pertama  yang  paling  shahih  adalah  pembebasan hukuman ghurrah, karena  janin  belum  terbentuk  misalnya  baru  berupa alaqah,  maka  pelakunya  tidak  dikenai  hukuman,  dan  pendapat  kedua; ghurrah tetap  wajib  karena  janin  yang  digugurkan  sudah  memasuki  tahap penciptaan anak manusia”.

## Sanksi Tindak Pidana Aborsi Menurut Hukum Pidana Islam
Para fuqaha sepakat  bahwa  aborsi  setelah  ditiupkannya  ruh  adalah haram dan merupakan kejahatan, akan tetapi apabila diketahui dengan pasti bahwa  mempertahankan  kehamilan  setelah  ditiupkannya  ruh  akan mengakibatkan meninggalnya ibu, maka kaidah umum syari’at memerintahkan untuk mengambil resiko yang paling ringan, maka tidak ada jalan  lain  kecuali  dengan  melakukan  tindakan  aborsi,  karena  ibu  adalah kehidupan  yang  telah  nyata  dan  mempunyai  garis  kehidupan  dan  sudah mempunyai  hak  dan  kewajiban. 39 Aborsi  setelah  ditiupkan  ruh  yang  sengaja dilakukan  bukan  dalam  keadaan  darurat  untuk  menyelamatkan  nyawa  ibu merupakan  kejahatan  terhadap  nyawa,  dalam  hukum  Islam  menurut  para fuqaha  pelakunya  wajib  dikenakan  sanksi  yaitu  membayar  diyat  jika  janin keluar  dalam  keadaan  hidup  lalu  kemudian  mati,  atau  membayar Ghurrah 40 jika  janin  keluar  dalam  keadaan  mati.  Dasar  mengenai  ghurrah  ini  terdapat dalam hadits sebagai berikut:
“Dua orang perempuan dari kabilah Hudzail saling melempar satu terhadap yang  lain,  kemudian  salah  satunya  menggugurkan  janin  lain.  Berkenaan dengan  kejadian  ini  Rasulullah  Saw,  memutuskan  diyat  seorang  ghurrah, laki-laki atau perempuan” (Hadits riwayat Bukhari dan Muslim) 41
Menurut  jumhur  fuqaha ghurrah yang  wajib  dibayar  karena membunuh janin mempunyai harga terbatas yaitu separuh dari sepersepuluh diyat ibunya 42 ,  jadi ghurrah nilainya  sama  dengan  lima  ekor  unta,  karena
39 Yusuf  Qordhowi  dkk, Ensiklopedi  Muslimah  Modern ,  (Jakarta:  Pustaka  Iman,  2009), h.304 40 Gurrah adalah  membayar  budak  laki  laki  atau  perempuan  atau  yang  dapat menggantikannya,  gurrah  budak  tersebut  berlaku  pada  zaman  dahulu  ketika  masih  terdapat praktik perbudakan
41 Al-Faqih Abul Wahid Muhammad  bin Muhammad Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid, (Jakarta: PUSTAKA AMANI, 1989), h. 555.
42 Al-Faqih Abul Wahid Muhammad  bin Muhammad Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid, (Jakarta: PUSTAKA AMANI, 1989), h. 558
praktik  perbudakan  sudah  tidak  dijumpai  lagi  pada  kehidupan  zaman sekarang,  maka  hukuman  bagi  pelaku  yang  tadinya  dikenakan  membayar gurrah budak  dapat  diganti  seharga  lima  ekor  unta. 43 Ghurrah menurut  arti asalnya  adalah khiyar (pilihan),  hamba  sahaya  disebut  ghurrah  karena merupakan  harta  pilihan.  Dalam  prakteknya ghurrah ini  dinilai  dengan  lima ekor unta, atau yang sebanding dengan itu, yaitu lima puluh dinar, atau lima ratus dirham, atau enam ratus dirham. 44
Dalam  tindak  pidana  atas  janin  yang  dilakukan  dengan  sengaja menurut  ulama  malikiyah  diyat  ghurrahnya  diperberat  ( mughalladzah ) 45 ,  dan untuk  tindak  pidana  atas  janin  yang  menyerupai  sengaja  ghurrah  dapat diringankan ( mukhaffafah ). 46
Pandangan Ulama terhadap Sanksi Tindak Pidana Aborsi dalam Fiqh Jinayah,  sanksi  yang  diberlakukan  kepada  pelaku  aborsi  dibedakan  mejadi lima kategori, tergantung kondisi janin dan waktu dikeluarkannya.
b. Janin pada saat keluar sudah dalam keadaan meninggal
Ketika  janin  keluar  dan  terpisah  dengan  badan  ibunya  sudah  dalam keadaan  meninggal,  pelaku  di  kenai  sanksi  hukuman  diyat  janin,  yaitu gurrah, dengan cara memerdekakan seorang laki-laki atau perempuan budak yang harganya senilai dengan lima ekor unta.
c. Janin  korban  aborsi  tersebut  pada  awalnya  hidup  kemudian  sengaja dibunuh oleh pelaku.
Dalam  kondisi  demikian,  menurut  sebagian  pendapat  ulama,  pelaku yang  sadis  tersebut  harus  di  kenakan  sanksi  pidana  qishas  atau  setidaknya diyat secara sempurna. Sanksi hukuman dalam kasus ini sangat berat karena pelaku dinilai sengaja dan merencanakan secara rapi. Jika kepala janin sudah keluar,  sedangkan  badannya  masih  berada  dalam  rahim  ibunya  dan  sudah meninggal  menurut  ulama  kalangan  Hanafiyah,  Syafi’iyahdan  Hadawiyah tetap harus membayar gurrah.
43 Huzaemah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Kontemporer , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), h. 31-32.
44 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam , Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 225 45 Mughalladzah maksudnya  diyat  ghurrahnya  diperberat  dengan  cara  harus  dibayar dari hartanya sendiri oleh pelaku dengan tunai.
46 Mukhaffafah maksudnya  diyat  ghurrah  diperingan  yaitu  bisa  dibayar  oleh aqilah (keluarga) atau bersama-sama dengan pelaku, lihat Ahmad Wardi Muslich, h. 225.
d. Pada awalnya janin tersebut hidup kemudian meninggal bukan karena di bunuh pelaku, tetapi karena sebab-sebab lain
Dalam  kasus  aborsi semacam ini,  di  mana janin yang  awalnya hidup tetapi  kemudian  karena  ibu  enggan  menyusuinya,  si  ibu  di  beri  hukuman takzir.
e. Janin  bisa  keluar  dari  perut  ibunya  atau  keluar  setelah  ibunya meninggal
Jika  janin  baru  bisa  keluar  setelah  sang  ibu  meninggal  atau  ibunya meninggal  dan  bayi  masih  berada  dalam  perutnya, pelaku  aborsi  dikenakan hukuman  takzir,  dengan  catatan  tidak  ada  bukti  yang  menyatakan  bahwa pelaku  melakukan  tindakan-tindakan  tertentu  untuk  menghabisi  janin  yang masih hidup.
f. Pelaku menganiaya si ibu terlebih dahulu sehingga janin keluar dalam keadaan meninggal
Pelaku  bertanggung  jawab  atas  tindakan  menganiaya  si  ibu  dan dituntut atas meninggalnya janin. Kalau ada seseorang memberikan makanan atau minuman khusus kepada ibu hamil lalu ibu hamil itu mengkonsumsinya dan berakibat pada kematiannya setelah terlebih dahulu janinnya dikeluarkan juga  dalam  keadaan  meninggal,  orang  tersebut  di  tuntut  pidana  atas pembunuhan si ibu dengan kategori pembunuhan syibhu’ amdin (menyerupai sengaja)  dan  ia  harus  membayar gurrah atas  kematian  janin.  Jadi  pelaku bertanggung jawab atas jarimah pembunuhan dan aborsi. 47

## Fakta-fakta aborsi
Praktik  aborsi  akhir-akhir  ini  menunjukkan  fenomena  yang  semakin marak dengan jumlah angka yang cukup mengagetkan. Untuk lingkup secara makro  dapat  dilihat  dari  berbagai  sumber  data  yang  akan  penulis  sajikan sebagai berikut:
Laporan  WHO  memperlihatkan  dalam  hitungan  satu  tahun  angka  aborsi mencapai  sekitar  4,2  juta  kasus  untuk  wilayah  Asia  Tenggara.  Di  Indonesia sendiri  menempati  angka  750.000  hingga  1.500.000  kasus  yang  terjadi  atau
47 M. Nurul Irfan, Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam , (Jakarta : AMZAH, 2014), cetakan pertama, h. 99-101
dapat  dikatakan  50  persennya  terjadi  di  Indonesia,  dengan  jumlah  sekitar 2.500 aborsi yang mengakibatkan kematian. 48
Konteks aborsi tidak aman yang dapat menimbulkan tingginya angka kematian  ibu,  bukan  merupakan  persoalan  yang  sederhana,  tetapi  memiliki dimensi sosial yang kompleks baik secara fisik, psikis bagi uang bersangkutan maupun  psikososial  bagi  lingkungannya,  fikih  dalam  hal  ini  harus berorientasi pada etika sosial yang produk hukumnya tidak sekedar halal atau haram, boleh atau tidak, tetapi harus memberi jawaban berupa solusi hukum terhadap persoalan-persoalan sosial yang dihadapi perempuan. 49
Aborsi merupakan masalah kesehatan masyarakat karena memberikan dampak pada kesakitan dan kematian ibu. Di Indonesia, data statistik tentang penyebab  utama  kematian  ibu  hamil  dan  melahirkan  yang  sering disebarluaskan  adalah:  pendarahan,  infeksi  dan  eklampsia.  Namun sebenarnya  aborsi  juga  merupakan  kematian  ibu,  hanya  saja  dalam  rekam medis  biasanya  aborsi  dimasukan  dalam  ibu  yang  disebabkan  komplikasi aborsi  seringkali  tidak  muncul  dalam  laporan  kematian,  tetapi  dilaporkan sebagai  pendarahan  atas  sepsis.  Hal  itu  terjadi  karena  hingga  saat ini  aborsi masih  merupakan  masalah  kontroversial  di  masyarakat.  Di  satu  sisi  aborsi dianggap  ilegal  dan  dilarang  oleh  agama  sehingga  masyarakat  cenderung menyembunyikan  kejadian  aborsi,  di  lain  pihak  aborsi  tetap  saja  terjadi  di masyarakat.  Terlepas  dari  semua  penyebab  kehamilan,  memang  fenomena kehamilan  yang  tidak  dikehendaki  (KTD)  selalu  ada  sepanjang  kehidupan manusia. 50
Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) di Kairo Tahun 1994 dan Konferensi Wanita di Beijing tahun 1995 menyepakati bahwa  akses  pada  pelayanan  aborsi  yang  aman merupakan  bagian  dari  hak wanita  untuk  hidup,  hak  wanita  untuk  menerima  standar  pelayanan kesehatan dan informasi. Dengan demikian, diperlukan perlindungan hukum dalam menyelenggarakan pelayanan aborsi yang aman untuk menjamin hak wanita dalam menentukan fungsi reproduksi  dan peran reproduksi tubuhnya sendiri.  Penyebab  utamanya  terletak  pada  efektifitas  pelayanan  konseling
48 Maria  Ulfa  Anshor, Fikih  Aborsi  (Wacana  Penguatan  Hak  Reproduksi  Perempuan). (Jakarta: Buku Kompas, 2006), Cetakan pertama, h. 42
49 Sahal Mahfudh, Fiqh Sosial; Upaya Pengembangan Mazhab Qouli dan Mazhab Manhaji , (Jakarta: UIN, 2003), h. 18
50 Maria  Ulfa  Anshor,  dkk ,  (Aborsi Dalam  Perspektif  Fiqh  Kontemporer) ,  (Jakarta  :  Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Indonesia, 2002), h. 176
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 2 Desember 2015. ISSN: 2089-032X - 318
pasca  aborsi  yang  mewajibkan  pemakaian  kontrasepsi  bagi  mereka  yang masih seksual aktif namun tidak ingin mempunyai anak dalam jangka waktu tertentu.  Selain  itu  dalam  konseling  diajarkan  juga  cara-cara  berkomunikasi dengan pasangan agar sama-sama mencegah terjadinya kehamilan. 51
Hamil di luar nikah atau kehamilan yang tidak diinginkan baik buah dari  hubungan  yang  disengaja  (suka  sama  suka)  maupun  akibat  perkosaan selalu  menorehkan  kegetiran  luar  biasa.  Perasaan  gelisah,  takut,  panik  dan sesal  berkepanjangan  menyita  hampir  seluruh  waktu  hidupnya.  Jika  salah satu  pihak  (pria  maupun  wanita  atau  kedua-duanya)  dalam  kondisi  tidak siap,  maka  kehamilan  menjadi suatu  malapetaka.  Kisah-kisah  kehamilan  tak diinginkan ini sungguh bejibun. Ada yang karena ditinggal kabur kekasihnya, atau  sang  Arjuna  yang  tidak  bisa  bertanggung  jawab  karena  sudah berkeluarga. Masalah juga bisa datang dari pihak wanita yang gamang karena harus mengarungi bahtera rumah tangga bersama kekasihnya yang tak punya masa depan, belum cukup umur, belum selesai kuliah dan lain-lain. Contoh- contoh di atas hanyalah sebagian kecil problematika kehamilan di luar nikah akibat  perbuatan  terkutuk  yang  dilakukan  atas  dasar  suka  sama  suka. Meskipun demikian, tetap membawa malapetaka besar bagi si wanita. Selain harus  menanggung  malu  terhadap  lingkungannya,  was-was  menanti tanggung  jawab  si  pria,  dan  was-was  menatap  masa  depan  menyangkut dirinya sendiri dan jabang bayi. Lalu bagaimana jika kehamilan itu akibat dari perbuatan  semena-mena  alias  perkosaan?  Bisa  dibayangkan  betapa  remuk redamnya pihak wanita dan keluarganya. Sakit luar biasa lahir maupun batin. Belum  lagi  gangguan  tak  enak  dari  dalam  tubuh  pada  masa  kehamilan. Problemnya  meliputi  fisik  dan  non  fisik.  Bisa  jadi  perasaan  sesaat  bahkan seumur  hidup,  si  wanita  akan  membenci  janin  yang  ada  dalam  perutnya karena  dihantui  perasaan  jijik  atas  perbuatan  bapaknya.  Kalau  sudah demikian  lantas  bagaimana  bisa  mengasuh  dan  mendidik  anaknya  kelak dengan baik? Kehamilan akibat perkosaan tidak selamanya bisa diselesaikan dengan  pernikahan  sebagai  bentuk  pertanggung  jawaban  si  pelaku pemerkosaan.  Harus  dipahami  bila  ada  beberapa  wanita  memilih  menolak dinikahi  oleh  pria  pemerkosanya  meski  si  pria  menyesal  perbuatannya dengan  penuh  rasa  tanggung  menikahinya  tapi  dia  memilih  menjadi  single parent.  Tentunya  setelah  melalui  berbagai  pertimbangan  yang  matang. Korban  dan  keluarganya  mempunyai  trauma  yang  cukup  berat,  tidak  bisa
51 Maria  Ulfa  Anshor,  dkk ,  (Aborsi Dalam  Perspektif  Fiqh  Kontemporer) ,  (Jakarta  :  Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Indonesia, 2002), h. 177
menghilangkan perasaan jijik, dan terlanjur mencap pelaku sebagai penjahat. Bagaimana  mungkin  menikah  dengan  orang  yang  sangat  dibenci  karena perbuatan  kejam  yang  telah  memporak-porandakan  masa  depan  dan kehormatannya?  Bagaimana  bisa  ia  menjadi  figure  teladan  bagi  anaknya kelak?  Lagipula  ia  (wanita  korban  perkosaan)  merasa  tidak  punya  alasan mengapa harus menikah dengan pelaku. Seandainya ia niatkan menikah demi status anaknya kelak pun tak ada pengaruhnya apa-apa. 52
Sementara  itu,  untuk  faktor  yang  menjadi  latar  belakang  dari dilakukannya aborsi menyebutkan bahwa alasan mengapa melakukan aborsi, sebagian  besar  41,2  persen  karena  jumlah  anak  sudah  cukup.  16,1  persen karena  anak  terakhir  masih  kecil,  dan  belum  siap  punya  anak  10,2  persen. 53 Tetapi,  menurut  Nunik  Widyantoro  58 persen  karena  alasan  psikososial  dan 36  persen  karena  gagal  KB,  4  persen  karena  indikasi  kesehatan,  0,1  persen karena kekerasan, 2 persen sebab lainnya. 54 Dengan penyebab latar belakang kehamilan bermacam-macam, antara lain disebabkan ada yang normal karena dilakukan  suka  sama  suka,  tetapi  tidak  menggunakan  alat  kontrasepsi,  atau menggunakan  alat  kontrasepsi  gagal,  ada  yang  karena  terpaksa  melakukan hubungan seksual dibawah ancaman, hamil karena pemerkosaan baik karena orang dekat yang memiliki hubungan darah ( incest ) maupun orang lain yang sama sekali tidak mempunyai hubungan kekerabatan apapun. 55
Pengakhiran  kehamilan  (aborsi)  memang  tidak  selalu  aman.  Di negara-negara  yang  pengakhiran  kehamilannya  belum  legal,  banyak perempuan  mati  atau  mendapat  masalah  kedokteran  yang  serius  setelah berusaha melakukan pengakhiran kehamilannya sendiri, atau pergi ke dukun (yang  tidak  terlatih)  yang  memakai  alat-alat  primitif  atau  tidak  bersih. Akhirnya  perempuan-perempuan  itu  akan  memenuhi  Unit  Gawat  Darurat (UGD) dengan komplikasi yang sangat serius, seperti tembusnya peranakan, sisa-sisa plasenta yang tertinggal, pendarahan banyak, robekan mulut rahim, infeksi  hebat,  keracunan,  shock  dan  membusuk.  Di  selurh  dunia,  di  negara-
52 Fakta  aborsi http://www.kompasiana.com/icha_nors/bila-terlanjur-hamil-karena- diperkosa diakses tanggal 12 februari 2016 53 Maria  Ulfa  Anshor, Fikih  Aborsi  (Wacana  Penguatan  Hak  Reproduksi  Perempuan). (Jakarta: Buku Kompas, 2006), Cetakan pertama, h. 45
54 Nunik  Widyantoro,( Pengakhiran  Kehamilan  Tak  Diinginkan  yang  Aman  Berbasis Konseling ), (Jakarta: Yayasan Kesehatan Perempuan, 2003), h. 3 55 Maria  Ulfa  Anshor, Fikih  Aborsi  (Wacana  Penguatan  Hak  Reproduksi  Perempuan). (Jakarta: Buku Kompas, 2006), Cetakan pertama, h.  46
negara dimana pengakhiran kehamilan masih ilegal, pengakhiran kehamilan merupakan penyebab utama kematian ibu. 56
Di  negara-negara  yang  pengakhiran  kehamilan  (aborsi)  sudah  legal, para  perempuannya lebih  beruntung  karena  dapat  memanfaatkan  kemajuan teknologi  kedokteran  yang  lebih  aman.  Waktu  yang  paling  aman  untuk melakukan aborsi adalah antara 6-10 minggu dari hari pertama haid terakhir. Jarang  sekali  terjadi  komplikasi  yang  serius  kalau  dilakukan  sebelum  12 minggu. Biasanya 89% perempuan melakukan aborsi pada kehamilan kurang dari  12  minggu.  Dari  perempuan-perempuan  ini,  97%  tidak  melaporkan terjadinya komplikasi 2,5% mengalami komplikasi ringan yang dapat diatasi di praktek dokter atau di klinik pengakhiran kehamilan (aborsi), dan kurang dari 0,5% memerlukan tindakan medis atau perawatan di rumah sakit. 57
Salah  satu  contoh  kongkret  dari slippery  slope 58 ini  adalah  hubungan erat antara antara kontrasepsi dengan aborsi. Para superter kontrasepsi selalu berargumen, bahwa dengan tersedianya alat kontrasepsi yang terjangkau bagi semua orang, akan mengurangi secara drastis masalah aborsi  dan kehamilan remaja.  Secara  teoritis  pandangan  ini  mungkin  bisa  benar  dan  masuk  akal, sebab  kalau  alat  kontrasepsi  tersedia,  maka  orang  akan  memakai  alat kontrasepsi  ketika  mereka  berhubungan  sex.  Oleh  karena  memakai  alat kontrasepsi,  maka  tidak  akan  ada  kehamilan.  Kalau  tidak  ada  kehamilan maka  tidak  ada  aborsi.  Jalan  pikiran  macam  ini kelihatan  logis    dan  runtun, tidak  ada  sesuatu  yang  patut  untuk  di  pertanyakan.  Akan  tetapi,  dalam praktek  tidaklah  demikian.  Dalam  cara  pandang  itu  diperhitungkan  tingkat kegagalan  pencegahan  kehamilan  yang  prosentasenya  cukup  besar,  baik dikalangan ibu yang bersuami maupun dikalangan remaja. Kegagalan itu bisa disebabkan berbagai faktor, misalnya lupa meminum pil, kondom yang bocor, tidak  tapat  mempergunakan  alat  kontrasepsi,  kualitas  yang  buruk  alat
56 Maria  Ulfa  Anshor,  dkk ,  (Aborsi Dalam  Perspektif  Fiqh  Kontemporer) ,  (Jakarta  :  Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Indonesia, 2002), h. 15
57 Maria  Ulfa  Anshor,  dkk ,  (Aborsi Dalam  Perspektif  Fiqh  Kontemporer) ,  (Jakarta  :  Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Indonesia, 2002), h. 16
58 Secara harfiah berarti: lereng yang curam dan licin. Kalau  kita berjalan turun pada lereng  yang  curam  dan  licin,  sekali  kita  melangkah  ke  bawah,  kita  akan sulit  untuk  berhenti, karena  badan  kita  sendiri  condong  ke  depan,  sedangkan  di  depan  kita tidak  ada  penyangga, padahal  jalannya  licin,  sehingga  mudah  terpeleset  dan  jatuh,  atau  lihat  pengertian selengkapnya di CB. Kusmaryanto , Kontroversi Aborsi , (Jakarta: PT. Grasindo, Anggota IKAPI, 2002), Cetakan pertama, h. 179
kontrasepsi  dan  lain-lainnya.  Jumlah  yang  gagal  ini  bukan  prosentasi  yang sedikit dimasyarakat kita. 59

## Aborsi Pemerkosaan Dan Keadaan Darurat
Perkosaan  berasal  dari  kata  dasar  “Perkosa”  yang  berarti  dipaksa, gagah,  kuat,  perkasa. Memperkosa  berarti  menundukkan  dengan  kekerasan, memaksa,  melanggar  dengan  kekerasan.  Sedangkan  pemerkosaan  diartikan sebagai  proses  cara  perbuatan  memperkosa  dengan  kekerasan.  Dengan demikian  perkosaan memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh  dengan  seorang  wanita  atau  perbuatan  persetubuhan  dengan seorang wanita yang bukan istrinya dengan cara paksaan. 60
Perkosa,  memperkosa  dalam  buku  Supriyadi  Widodo  Eddyono  yang berjudul  Kejahatan  Perkosaan  Dalam  RUU  KUHP    berarti:  (1)  mengambil, memiliki  punya orang  dengan paksa,  dan  dengan  kekuatan  atau  kekuasaan; (2) mengagagahi, menyebadani seorang wanita dengan paksa dan kekerasan; (3) melanggar, dengan sengaja tak mau mematuhi. 61
Pemerkosaan  dalam  KUHP  hukumnya  diatur  dalam  pasal  284  dan pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia disebutkan :
Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
 laki-laki yang telah kawin yang melakukan mukah (overspel), padahal diketahui bahwa 27 BW berlaku baginya.
 Seorang perempuan yang telah kawin yang telah melakukan mukah.
 Seorang  laki-laki  yang  turut  serta  melakukan  perbuatan  itu,  padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.
 Seorang  perempuan  yang  tidak  kawin  yang  turut  serta  melakukan perbuatan  itu,  padahal  diketahui  olehnya  bahwa  yang  turut  bersalah telah kawain dan pada pasal 27 BW berlaku baginya. 62
59 CB. Kusmaryanto , Kontroversi Aborsi , (Jakarta: PT. Grasindo, Anggota IKAPI, 2002), Cetakan pertama, 180
60 Tim Penyusunan Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990), h. 1059 61 Supriyadi Widodo Eddyono, dkk, ( Kejahatan Perkosaan Dalam RUU KUHP ), (Jakarta: Elsam Dan Tifa, 2007),cetakan pertama. h. 7 62 Andi Hamzah, KUHP DAN KUHAP , (Jakarta ; Rineka Cipta, 2010), h. 114
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 2 Desember 2015. ISSN: 2089-032X - 322
Selain  menyatakan  dengan  tegas  tentang  kejahatan  perkosaan  dalam KUHP,  yakni  di  pasal  285,  KUHP  juga  mengatur  mengenai  kejahatan persetubuhan  lainnya,  walaupun  tidak  secara  tegas  dinyatakan  sebagai sebuah  kejahatan  perkosaan,  bahkan  dianggap  bukan  delik  perkosaan. Kejahatan-kejahatan  dalam  lingkup  persetubuhan  tersebut  ialah:  (1) Persetubuhan  diluar  kawin  dengan  wanita  yang  tidak  berdaya;  (2) Persetubuhan dengan wanita yang belum cukup umur, dan (3) Persetubuhan dengan istri yang belum waktunya untuk dikawin. 63
Sementara  pengertian  pemerkosaan  dalam  Qanun  Hukum  Jinayat Aceh,  tidak  terbatas  pada  kaum  perempuan  saja,  tetapi  korban  perkosaan dapat  mencakup  laki-laki.  Hal  itu  dapat  dilihat  dari  pengertian “pemerkosaan” dalam pasal 1 angka 24 QHJA. 64
“Pemerkosaan”  adalah  hubungan  seksual  terhadap  faraj  atau  dubur  korban dengan  zakar  pelaku  atau  benda  lainnya  yang  digunakan  pelaku  atau terhadap  faraj atau zakar  korban dengan mulut pelaku  atau terhadap mulut korban  dengan  zakar pelaku, dengan  kekerasan  atau paksaan  atau  ancaman terhadap  korban,  tidak  termasuk  hubungan  seksual  yang  dilakukan  oleh suami atau istri”

## Pemerkosaan Menurut Hukum Islam
Dalam  hukum  Islam  perkosaan  sebagaimana  yang  penulis  kutip dalam  kitabnya At  Tasyri’  al-Jinaiy  al-Islamiy ,  pemerkosaan  adalah perbuatan yang  diancam  hukuman hadd karena  perbuatan  tersebut  dilakukan  dengan adanya unsur paksaan atau keterpaksaan dari salah satu pihak sebagai korban dapat diartikan sebagai perbuatan zina. 65
Dalam  buku  Fikih  Jinayah  Upaya  Menanggulangi  Kejahatan  dalam Islam A. Djazui bahwa konsep tentang perzinaan menurut hukum Islam jauh berbeda  dengan  sistem  hukum  Barat,  karena  dalam  hukum  Islam,  setiap hubungan  seksual  yang  diharamkan  itulah  zina,  baik  yang  dilakukan  oleh orang  yang  berkeluarga  ataupun  yang  belum  asalkan  orang  tersebut  telah
63 Supriyadi Widodo Eddyono, dkk, ( Kejahatan Perkosaan dalam RUU KUHP ), (Jakarta: Elsam Dan Tifa, 2007),cetakan pertama, h. 45 64 Neng  Djubaedah,  ( Perzinaan  Dalam  Peraturan  Perundang-undangan  di  Indonesia ditinjau dari Hukum Islam ), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cetakan ke-1, h. 112 65 Tim Salsilah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam IV , (PT. Kharisma Ilmu), ( At-Tasyri’ al- Jinaiy al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad’iy , Bab XIX, Zina,2006 ), h. 164
mukallaf, meskipun dilakukan suka sama suka tetap merupakan suatu tindak pidana. 66
Pemerkosaan dalam Islam memang tidak diatur secara jelas dalam Al- Qur’an,  namun  para  ulama  sepakat  bahwa  pelaku  pemerkosaan  dikenakan hukuman hadd dan  tidak  ada  hukuman  had  bagi  wanita  yang  diperkosa, karena hal ini adalah zina dengan pemaksaan, sementara pengertian paksaan adalah  membawa  kepada  sesuatu  yang  tidak  disukainya  secara  paksa. 67 Dimana  keadaan  tersebut  dapat  digolongkan  kepada  keadaan  darurat,  yaitu seorang wanita yang menjadi korban dipaksa untuk melakukan persetubuhan yang dilarang. Dengan demikian korban tidak dikenai hukuman atau dengan kata  lain  terlepas  dari  pertanggungjawaban  pidana. 68 Pendapat  di  atas  di dasarkan pada firman Allah SWT: (QS. An-Nahl [16] : 106)
“Barangsiapa  yang  kafir  kepada  Allah  sesudah  dia  beriman  (dia  mendapat kemurkaan  Allah),  kecuali  orang  yang  dipaksa  kafir  padahal  hatinya  tetap tenang  dalam  beriman  (dia  tidak  berdosa),  akan  tetapi  orang  yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar”. (QS. An-Nahl [16] : 106)
Sedangkan  perkosaan  sama  halnya  dengan  pemaksaan.  Terpaksa adalah kondisi dimana seseorang melakukan perbuatan karena tekanan orang lain  sehingga  hilang  kerelaannya  atau  rusak  kehendaknya.  Sebagian  ahli berpendapat,  bahwa  batasan  terpaksa  adalah  kondisi  dimana  seseorang merasa ditekan oleh orang lain yang mampu memaksanya melalui bermacam siksaan  yang  mempengaruhi  orang  berakal  untuk  berbuat  apa  yang dipaksakan  padanya  dan  hal  itu  mendominasi  dugaan  bahwa  orang  yang memaksa akan melakukan apa yang dipaksakan jika ia tidak mau melakukan apa yang dipaksakan. 69
Dalam hukum Islam, terpaksa ada dua macam. Pertama , terpaksa yang menghilangkan  kerelaan  dan  merusak  kehendak,  yaitu  sesuatu  yang dikhawatirkan  akan  menghilangkan  jiwa.  Ini  disebut  pemaksaan  sempurna
66 A.  Djazuli, Fiqh  Jinayah Upaya  Menanggulangi  Kejahatan  Dalam  Islam, (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 1997), h. 35
67 Wahbah  Zuhaili, al-Fiqhu  al-Islami  wa  adillatuhu ,  (Damaskus,  Daaral-Fikr,  1984),  Juz V, h. 386 68 A. Hanafie, Ushul Fiqh , ( Jakarta: Widjaya, 1962), Cetakan Ke-3, h. 56.
69 Tim  Salsilah, Ensiklopedia  Hukum  Pidana  Islam  II ,  ( At-Tasyri’  al-Jinaiy  al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad’iy , Bab Zina ) (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, diterjemahkan oleh Tim Salsilah, 2006),  h. 176
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 2 Desember 2015. ISSN: 2089-032X - 324
atau  terpaksa. Kedua ,  pemaksaan  yang  menghilangkan  kerelaan  atau merusaknya,  tetapi  tidak  rusak  kehendak,  yaitu  pemaksaan  yang  secara kebiasaan  tidak  dikhawatirkan  dapat  menghilangkan  jiwa, seperti  menahan, mengikat,  memukul  yang  tidak  dikhawatirkan  akan  membinasakan. pemaksaan ini disebut dengan pemaksaan yang kurang atau tidak mendesak. Pemaksaan  sempurna  memengaruhi  kerelaan  dan  kehendak,  seperti melakukan  tindak  pidana.  Pemaksaan  terhadap  seseorang  yang  melakukan tindak  pidana  pembunuhan  misalnya,  membuat  pemaksaan  tersebut menghilangkan rida dan dan merusak kehendaknya. 70

## Syarat-syarat pemaksaan 71
Syarat-syarat  pemaksaan  sebagaimana  di  sebutkan  oleh Abdul  Qadir Audah  dalam  Ensiklopedia  Hukum  Pidana  Islam terdiri  dari  dua    yaitu Pertama, ancaman  harus  berupa  sesuatu  yang  membahayakan,  yang  sekiranya  bisa menghilangkan  kerelaan  atau  merusaknya,  seperti,  memukul,  menahan, mengikat,  dan  tidak  memberi  makan.  Jika  ancaman  tidak  berpengaruh terhadap  kerelaan,  pemaksaan  dianggap  tidak  ada.  Memastikan  ancaman sebagai  sesuatu  yang  berbahaya. Kedua ,  ancaman  harus  berupa  perintah seketika  yang  dikhawatirkan  bakal  terjadi  jika  orang  yang  dipaksa  tidak melakukan  perintah  itu.  Jika  ancaman  bukan  perintah  seketika,  itu  bukan dianggap  pemaksaan  karena  orang  yang  dipaksa  masih  mempunyai  waktu untuk  melindungi  dirinya  sehingga  ia  bisa  mengadu  kepada  pemimpin negara  atau  lari  dari  orang  yang  memaksa.  Untuk  mengukur  ancaman termasuk seketika atau tidak, dikembalikan pada kondisi orang yang dipaksa dan dugaan kuat yang didasarkan pada sebab-sebab akal. Ancaman dianggap seketika  ketika  orang  yang  dipaksa  tidak  mampu  menghindar,  melawan, meminta tolong orang lain, atau bermacam-macam bentuk pembelaan diri.
Sedangkan  secara  hukumannya  para  ulama  sepakat  tidak  ada hukuman  hudud  atas  orang  yang  dipaksa  berzina. 72 Allah  SWT  berfirman, (Q.S al-An’am [6]: 119).
70 Tim  Salsilah, Ensiklopedia  Hukum  Pidana  Islam  II ,  ( At-Tasyri’  al-Jinaiy  al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad’iy , Bab Zina ), (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, diterjemahkan oleh Tim Salsilah, 2006),  h.177
71 Tim  Salsilah, Ensiklopedia  Hukum  Pidana  Islam  II ,  ( At-Tasyri’  al-Jinaiy  al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad’iy , Bab Zina ), (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, diterjemahkan oleh Tim Salsilah, 2006),  h.179
“ ..... Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya  atasmu,  kecuali  jika  kamu  dalam  keadaan    terpaksa  .....” (QS. al-An’am [6]: 119)
“  ....  Tetapi barangsiapa dalam  keadaan terpaksa  (memakannya)  sedang dia tidak  menginginkannya  dan  tidak  (pula)  melampaui  batas,  maka  tidak  ada dosa baginya .....”(QS. Al-Baqarah [2]: 173)
Sejak  awal  perlu  dicatat  bahwa  meskipun  perkosaan  sendiri  adalah kejahatan  seksual,  perkosaan  sama  sekali  tidak  sama  dengan  perzinaan  dan pergaulan  seks  bebas,  karena  perkosaan  melibatkan  pemaksaan  dan kekerasan. 73

## Pengertian dan Dasar Hukum Islam Keadaan Darurat
Al-dlarurah diambil dari akar kata رارطضلاا yang artinya, kebutuhan mendesak. 74 Dlarurat  berasal  dari  kata darra,  yadurru,  dan  darran =merusak atau memberi mudarat. Keadaan yang sangat merusak atau sangat memaksa; kebutuhan  yang  amat  mendesak  dan  amat  berbahaya  apabila  tidak terpenuhi. 75 Al-Dlarurah  secara  istilah  bisa  diartikan, “Halangan  yang menyebabkan seseorang boleh melakukan sesuatu yang dilarang”.
Dasar  yang  dijadikan  referensi  kaidah  ini  adalah  firman  Allah  surat Al-An’am, ayat 119 (QS. Al-An’am [ 6 ] : 119)
“Padahal  sesungguhnya  Allah  telah  menjelaskan  kepada  kamu  apa  yang diharamkan-Nya  atasmu,  kecuali  apa  yang  terpaksa  kamu  memakannya”. (QS. Al-An’am [ 6 ] : 119)
Jadi  darurat  adalah  suatu  keadaan  di  mana  sesorang  apabila  tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati. 76 Dalam terminologi
72 Tim  Salsilah, Ensiklopedia  Hukum  Pidana  Islam  II ,  ( At-Tasyri’  al-Jinaiy  al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad’iy , Bab XIX Zina ), (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2006),  h. 164 73 Abul  Fadl  Mohsin  Ebrahim, Aborsi  Kontrasepsi  dan  Mengatasi  Kemandulan  (Isu-isu Biomedis Dalam Perspektif Islam . (Bandung : Penerbit Mizan Anggota IKAPI, 1997), h. 146 74 Muhammad Sidqi Bin Ahmad Al-Burniu, Al-Waziz Fi Idah Qawaidul Fiqhi Al-Quliah , (Riat:  Muasasah  Ar-Risalah),  h.  143-144.  Lihat  lebih  lanjut  Ahmad  Sudirman  Abbas, Qawaid Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqh , (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004), cetakan pertama, h. 109
75 Hafiz Dasuki , Ensiklopedi Hukum Islam , (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Cetakan pertama,  h. 260
76 Muhammad Sidqi Bin Ahmad Al-Burniu, Al-Waziz Fi Idah Qawaidul Fiqhi Al-Quliah , (Riat: Muasasah Ar-Risalah), h. 149
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 2 Desember 2015. ISSN: 2089-032X - 326
yang lain keadaan darurat dalam istilah agama Islam diartikan sebagai suatu keadaan yang memungkinkan umat Islam tidak menaati Syari’at Islam, ialah keadaan yang terpaksa atau dalam keadaan yang membahayakan diri secara lahir  dan  bathin,  dan  keadaan  tersebut  tidak  diduga  sebelumnya  atau  tidak diinginkan  sebelumnya,  demikian  pula  dalam  memanfaatkan  keadaan tersebut  tidak  berlebihan.  Jika  keadaan  darurat  itu  berakhir  maka  segera kembali kepada ketentuan syari’at yang berlaku. 77
Darurah  dan  ikrah  mempunyai  pengertian  yang  sama,  yaitu  suatu keterpaksaan  yang  dibolehkan  untuk  melakukan  sesuatu  perbuatan  yang dilarang.  Tetapi  dalam  kenyataannya,  kedua  bentuk  keterpaksaan  itu berbeda.  Keterpaksaan  dalam  bentuk  darurat  adalah  keterpaksaan  yang timbul  secara  alami  tanpa  ada  keterlibatan  manusia  seperti  sakit  keras, kelaparan,  kehausan,  dan  lain-lain.  Sedangkan  ikrah  adalah  keterpaksaan yang  timbul  dengan  adanya  keterlibatan  manusia  seperti  yang  diancam dengan sengaja untuk mengucapkan kalimat kufur. 78

## Dasar hukum Keadaan Darurat
Dasar  hukum  Islam  terhadap  keadaan  darurat  sama  seperti  dalam paksaan. Dalam keadaan tidak dihapuskannya hukuman atas tindak pidana, ia  tetap  mendapatkan  hukuman  karena  tidak  adanya ilja’ (keadaan  darurat yang menyangkut keselamatan nyawa). Dalam keadaan pembolehan ( ibahah ), perbuatan  dibolehkan  karena  tidak  ada  alasan  yang  mengharamkan.  Dalam keadaan  penghapusan  hukuman,  hukuman  dihapuskan  karena  adanya ilja’ dan tidak adanya ikhtiar. 79
Dasar  hukum  dari  darurat  bersumber  dari  Alquran.  Dalam  Alquran dijelaskan apabila seseorang dalam keadaan yang terpaksa tanpa sengaja dan tidak  melampaui  batas,  maka  ia  tidak  berdosa  (QS.  Al-Baqarah  [2];  173,  QS. Al-An’am [6]; 143 dan QS.An- Nahl [16]; 115
“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi,  dan  binatang  yang  (ketika  disembelih)  disebut  (nama)  selain  Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak
77 http:id.wikipedia.org/wiki/syariat_Islam, diakses pada tanggal 28 februari 2016
78 Hafiz Dasuki , Ensiklopedi Hukum Islam , (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Cetakan pertama,  h. 260
79 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam II , (PT. Kharisma Ilmu), ( At- Tasyri’ al-Jinaiy al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad’iy , 2006 ), h. 239
menginginkannya  dan  tidak  (pula)  melampaui  batas,  maka  tidak  ada  dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Baqarah [2]; 173)
Katakanlah:  "Tiadalah  aku  peroleh  dalam  wahyu  yang  diwahyukan kepadaku,  sesuatu  yang  diharamkan bagi  orang  yang  hendak memakannya, kecuali  kalau  makanan  itu  bangkai,  atau  darah  yang  mengalir  atau  daging babi  --  karena  sesungguhnya  semua  itu  kotor  --  atau  binatang  yang disembelih  atas  nama  selain  Allah.  Barangsiapa  yang  dalam  keadaan terpaksa,  sedang  dia  tidak  menginginkannya  dan  tidak  (pula)  melampaui batas,  maka  sesungguhnya  Tuhanmu  Maha  Pengampun  lagi  Maha Penyayang". (QS. Al-An’am [6]; 143)
“Sesungguhnya  Allah  hanya  mengharamkan  atasmu  (memakan)  bangkai, darah,  daging  babi  dan  apa  yang  disembelih  dengan  menyebut  nama  selain Allah;  tetapi  barangsiapa  yang  terpaksa  memakannya  dengan  tidak menganiaya  dan  tidak  pula  melampaui  batas,  maka  sesungguhnya  Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS.An- Nahl [16]; 115)

## Pemahaman Agama Terhadap hak-hak Reproduksi
Dalam pemahaman kebanyakan pemeluk agama, tanggung jawab dan beban  terbesar  tentang  proses  reproduksi  lebih  bertumpu  dan  dibebankan pada perempuan. Perempuan ditempatkan sebagai objek terutama mengenai elemen-elemen reproduksi, bahkan lebih ironis lagi apabila terjadi kesalahan, maka  kesalahan  dibebankan  kepada  perempuan.  Padahal,  dalam  kaitannya dengan  hak  kesehatan  reproduksi  Al-Qur’an  menekankan  prinsip  keadilan dan adanya penghormatan terhadap hak-hak tersebut, sebagaimana tertuang dalam (QS. Al-Ahqaf [46]: 15)
“ Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu  bapaknya,  ibunya  mengandungnya  dengan  susah  payah,  dan melahirkannya  dengan  susah  payah  (pula).  Mengandungnya  sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada  ibu  bapakku  dan  supaya  aku  dapat  berbuat  amal  yang  saleh  yang Engkau  ridhai;  berilah  kebaikan  kepadaku  dengan  (memberi  kebaikan) kepada  anak  cucuku.  Sesungguhnya  aku  bertaubat  kepada  Engkau  dan sesungguhnya  aku  termasuk  orang-orang  yang  berserah  diri".(QS.  Al-Ahqaf [46]: 15)
Dengan  adanya  persepsi  atau  pandangan  yang  menempatkan perempuan  sebagai  obyek  seksualitas  dalam  satu  sisi  dan  obyek  kesalahan disisi  yang  lainnya  terkait  dengan  persoalan  hak-hak  reproduksi,  termasuk persoalan aborsi perlu dikaji kembali sebagai bahan untuk merumuskan fikih aborsi  alternatif  bagi  penguatan  hak  reproduksi  perempuan.  Seperti  adanya anggapan  bahwa  kasus  aborsi  banyak  disebabkan  akibat  kehamilan  diluar nikah. Sehingga memukul rata semua pihak yang melakukan aborsi menjadi berdosa. Dengan mengesampingkan faktor lain yang juga menjadi faktor yang mempunyai  mudharat  yang  sama  besarnya. Misalnya  orang yang  diperkosa lalu  hamil,  mereka  adalah  korban.  Tetapi,  ketika  menghadapi  persoaln  ini, sebagian besar masyarakat tidak ada yang berempati atau memberi solusi dan selalu saja bertindak menghakimi. 80
Pemahaman  agama  yang  dipersempit  oleh  tradisi  dan  budaya patriakhi  telah  melarang  aborsi  sehingga  memaksa  perempuan  harus menanggung  resiko  KTD  (Kehamilan  yang  Tidak  Dikehendaki).  Adanya pengklaiman yang menganggap aborsi adalah pelanggaran terhadap doktrin agama bahkan dianggap pembunuhan. Mengingat risiko yang ditimbulkannya terhadap kesehatan reproduksi perempuan dan keselamatan jiwa  perempuan.  Kondisi  tersebut  secara  langsung  atau  tidak  telah mempengaruhi  para  pengambil  keputusan  di  negeri  ini  dalam  membuat keputusan-keputusan  tidak  adil  yang  berkaitan  dengan  penghentian kehamilan.  Ketidakadilan  di  level  negara  yang  mempengaruhi  kebijakan tentang aborsi adalah tidak adanya peraturan pemerintah mengenai Undang- Undang Nomor 23/1992 tentang kesehatan, selama lebih dari 12 tahun. 81

## Hak Kesehatan Reproduksi pada Perempuan
Kesehatan  reproduksi  merupakan  keadaan  sehat  secara  fisik,  mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang  berkaitan  dengan  sistem,  fungsi  dan  proses  reproduksi  pada  laki-laki dan perempuan, khususnya lebih mengutamakan pada kesehatan perempuan karena  meliputi;  saat  sebelum  hamil,  melahirkan,  dan  sesudah  melahirkan; pengaturan  kehamilan,  alat  kontrasepsi,  dan  kesehatan  seksual;  dan
80 Elga Sarapung, Masrucah, M. Imam Aziz , Agama dan Kesehatan Reproduksi ”, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999) , Cetakan pertama, h. 162 81 Elga Sarapung, Masrucah, M. Imam Aziz , Agama dan Kesehatan Reproduksi ”, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999) , Cetakan pertama, h. 166
kesehatan  sistem  reproduksi.  Kesehatan,  reproduksi  dilaksankan  melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 82
Setiap orang berhak: menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual  yang  sehat,  aman,  serta  bebas  dari  paksaan  dan/atau  kekerasan dengan pasangan yang sah, menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari  diskriminasi,  paksaan  dan/atau  kekerasan  yang  menghormati  nilai-nilai luhur  yang  tidak  merendahkan  martabat  manusia  sesuai  dengan  norma agama serta menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin berproduksi sehat  secara  medis  serta  tidak  bertentangan  dengan  norma  agama. Memperoleh  informasi,  edukasi,  dan  konseling  mengenai  kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah wajib menjamin  ketersediaan  sarana  informasi  dan  sarana  pelayanan  kesehatan reproduksi  yang  aman,  bermutu,  dan  terjangkau  masyarakat,  termasuk keluarga berencana. 83
Dalam QS. Al-Nisa’ [4] : 9 ditegaskan:
“Dan  hendaklah  takut  kepada  Allah  orang-orang  yang  seandainya meninggalkan  dibelakang  mereka  anak-anak  yang  lemah,  yang  mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (QS. Al-Nisa’ [4] : 9)
Dalam konteks kehidupan rumah tangga disebutkan:
“Kaum  laki-laki  itu  adalah  pemimpin  bagi  kaum  wanita,  oleh  karena  Allah telah  melebihkan  sebahagian  mereka  (laki-laki)  atas  sebahagian  yang  lain (wanita),  dan  karena  mereka  (laki-laki)  telah  menafkahkan  sebagian  dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi  memelihara  diri  ketika  suaminya  tidak  ada,  oleh  karena  Allah  telah memelihara  (mereka).  Wanita-wanita  yang  kamu  khawatirkan  nusyuznya, maka  nasehatilah  mereka  dan  pisahkanlah  mereka  di  tempat  tidur  mereka, dan  pukullah  mereka.  Kemudian  jika  mereka  mentaatimu,  maka  janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (QS. Al-Nisa’ [4] : 34)
82 Nunik  widiyantoro,  Konstruk  Seksualitas  dan  Hak-hak  Rreproduksi  Perempuan,
(Yogyakarta: Yayasan Kesehatan, 2001), h. 89
83 Sri  Siswati, Etika  dan  Hukum  Kesehatan  dalam  Perspektif  Undang-Undang  Kesehatan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), cetakan pertama, h. 71
Kedua ayat di atas kiranya dapat dengan jelas dipahami, pertama , agar dapat  melahirkan  keturunan  yang  sehat,  maka  syarat  utama  ia  harus  sehat juga. Kedua, ia  perlu  memiliki  keimanan  (ketakwaan)  yang  cukup.  Karena dengan  demikian  ia  dapat  menjaga  kesehatan  mentalitasnya,  dan  tidak mudah  terganggu  oleh  godaan-godaan  lingkungannya. Ketiga ,  ia  memiliki kejujuran  untuk  menyampaikan  persoalan-persoalan  yang  dihadapinya kepada  suaminya.  Termasuk  di  dalamnya, soal hubungan  suami-istri  (seks), sehingga tidak akan terjadi eksploitasi ( marital rape ) dan pemerkosaan dalam rumah  tangga. Keempat ,  suami  (laki-laki)  juga  perlu  memahami  secara  lebih baik soal-soal yang berkaitan dengan berumahtanggaan. 84
Kesehatan  reproduksi  perempuan  meliputi  sekurang-kurangnya;  1) Maternal health (melahirkan dan sesudahnya), 2) penyakit saluran reproduksi ( diseases  of  the  reproductive  tract )  dari  virus  atau  bakteri,  3)  penggunaan  alat kontrasepsi.  Kesehatan  reproduksi  dapat  diwujudkan  jika  ada  saling pengertian  dari  kedua  belah  pihak,  baik  istri  maupun  terutama  suami. Mengakhiri  sketsa  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa  kesehatan  reproduksi perempuan dalam perspektif Islam merupakan suatu keniscayaan. 85
Kesehatan  reproduksi  adalah  kesehatan  secara  fisik,  mental,  dan kesejahteraan  sosial  secara  utuh  pada  semua  hal  yang  berhubungan  dengan sistem  dan  fungsi,  serta  proses  reproduksi  yang  bukan  hanya  kondisi  yang bebas  dari  penyakit  atau  kecacatan.  Definisi  kesehatan  reproduksi  berarti bahwa  setiap  orang  mampu  memiliki  kehidupan  seksual  yang  memuaskan dan  aman  bagi  dirinya,  juga  mampu  menurunkan  serta  memenuhi keinginannya  tanpa  ada  hambatan  apapun,  kapan,  dan  berapa  sering  untuk memilki keturunan. 86
Pengertian  kesehatan  reproduksi  ini  ditemukan  berbagai  hal  yang tercakup di dalamnya tentang berbagai hal sebagai berikut ini:
1. Hak  seseorang  untuk  dapat  memperoleh  kehidupan  seksual  yang aman dan memuaskan  serta mempunyai kapasitas untuk bereproduksi.
84 Ahmad Rofiq, Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial ,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), cetakan 1, h. 59 85 Ahmad Rofiq, Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial ,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), cetakan 1, h. 61
86 Eny  Kusmiran,  dan Kesehatan  Reproduksi  Remaja Wanita ,(Jakarta  :  Penerbit  Salemba Medika, 2011), h. 94
2. Kebebasan  untuk  memutuskan  bilamana  atau  seberapa  benyak melakukannya;
3. Hak dari laki-laki dan perempuan untuk memperoleh informasi serta memperoleh  aksebilitas  yang  aman,  efektif,  terjangkau  baik  secara ekonomi maupun kultural;
4. Hak untuk mendapatkan tingkat pelayanan kesehatan yang memadai sehingga perempuan mempunyai kesempatan untuk menjalani proses kehamilan secara aman. 87
Kesehatan  reproduksi  merupakan  komponen  penting  kesehatan  bagi pria  maupun  wanita,  tetapi  lebih  dititikberatkan  kepada  wanita.  Keadaan penyakit  pada  wanita  lebih  banyak  dihubungkan  dengan  fungsi  dan kemampuan  bereproduksi  serta  tekanan  sosial  pada  wanita  karena  masalah gender.
Kesehatan bagi wanita adalah lebih dari kesehatan reproduksi. Wanita memiliki  kebutuhan  kesehatan  khusus  yang  berhubungan  dengan  fungsi seksual  dan  reproduksi.  Wanita  mempunyai  sistem  reproduksi  yang  sensitif terhadap kerusakan yang dapat terjadi disfungsi atau penyakit. Wanita adalah subjek  dari  beberapa  penyakit  terhadap  fungsi  tubuh  oleh  karena  pengaruh laki-laki,  pola  penyakit  pun  berbeda  dengan  laki-laki  karena  adanya perbedaan bentuk genetik, hormonal, ataupun perilaku gaya hidup. Penyakit pada  sistem  tubuh  ataupun  pengobatan  dapat  berinteraksi  dengan  keadaan sistem reproduksi. 88
Senada  dengan  definisi  WHO  sebagaimana  yang  di  sampaikan  oleh Kementrian Agama RI dalam Mushaf Al-Qur’an dalam Perspektif Al-Qur’an dan  Sains  Ilmi    tentang  kesehatan  yaitu  sehat  jasmani,  rohani,  dan  sosial, bukan  hanya  keadaan  tidak  sakit,  maka  WHO  mendefinisikan  kesehatan reproduksi  kemampuan  untuk  menjalankan  kehidupan  seksual  yang  aman dan  memuaskan  serta  kemampuan  untuk  memperoleh  keturunan  dalam jumlah  yang  diinginkan    dan  pada  waktu  yang  ditentukan.  Kesehatan reproduksi  merupakan  salah  satu  sasaran  dari Millenium  Development  Goals (MGD).  Keberhasilan  ini  diindikasikan  melalui  frekuensi  penggunaan  alat
87 Hasdianah  Hasan  Rohan  dan  Sandu  Siyoto, Buku  Ajar  Kesehatan  Reproduksi , (Yogyakarta : Nuha Medika, 2013), cetakan pertama, h. 1 88 Eny  Kusmiran,  dan Kesehatan  Reproduksi  Remaja Wanita ,(Jakarta  :  Penerbit  Salemba Medika, 2011), h. 93
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 2 Desember 2015. ISSN: 2089-032X - 332
kontrasepsi,  jumlah  ibu  muda  yang  melahirkan,  cakupan  pelayanan  selama kehamilan, dan pelayanan kontrasepsi yang tersedia. 89
Dalam buku Remaja dan Kesehatan Reproduksi oleh Layyin Mahfiana menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi secara garis  besar  dapat  dikelompokkan  empat  faktor  yang  dampak  berdampak buruk pada kesehatan reproduksi antara lain sebagai berikut:
a. Faktor  Sosial-Ekonomi  dan  Demografi  (terutama  kemiskinan,  tingkat pendidikan yang rendah, serta lokasi tempat tinggal yang terpencil);
b. Faktor  budaya  dan  lingkungan  (misalnya,  praktik  tradisional  yang berdampak  buruk  pada  kesehatan  reproduksi,  kepercayaan  banyak anak  banyak  rezeki,  informasi  tentang  fungsi  reproduksi  yang membingungkan anak dan remaja karena saling berlawanan satu sama lain, dsb);
c. Faktor  psikologis  (dampak  dari  keretakan  orang  tua  pada  remaja, depresi  karena  ketidakseimbangan  hormonal,  rasa  tidak  berharga wanita  terhadap  pria  yang  membeli  kebebasannya  dengan  materi, dsb);
d. Faktor biologis (cacat sejak lahir, cacat pada saluran reproduksi pasca PMS, dsb);
Pengaruh  dari  semua  faktor  di  atas  dapat  dikurangi  dengan  strategi intervensi  yang  tepat  guna,  terfokus  pada  penerapan  hak  reproduksi perempuan  dan  pria  dengan  dukungan  di  semua  tingkat  administrasi, sehingga  dapat  diintegrasikan  kedalam  berbagai  program  kesehatan, pendidikan,  sosial,  dan  pelayanan  non-kesehatan  lain  yang  terkait  dalam pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi. 90
89 Kementrian  Agama  RI  Badan  Litbang  dan  Diklat  Lajnah  Pentashihan  Mushaf  Al- Qur’an ,  Seksualitas  Dalam  Perspektif  Al-Qur’an  dan  Sains  Tafsir  Ilmi ,  (Jakarta  :  Perpustakaan Nasional RI Katalog Dalam Terbitan, 2012), cetakan pertama, h. 14
90 Layyin  Mahfiana  dkk, Remaja  dan  Kesehatan  Reproduksi ,  (Yogyakarta  :  STAIN Ponorogo Press, 2009), cetakan pertama, h. 41

## Munawaroh

## Analisis Hukum Islam Terhadap PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan
Reproduksi
Dalam PP (Peraturan Pemerintah) No. 61 Tahun 2014 ini diatur, aborsi diperbolehkan  dengan  syarat  dua  kondisi  saja. Pertama ,  hamil  karena perkosaan, ketika usia kehamilan paling lama 40 hari. Kedua , karena indikasi darurat medis. Beberapa indikasi darurat medis, yakni mengancam nyawa ibu dan  atau  mengancam  kesehatan  janin  karena  kelainan  genetik  sehingga menyulitkan janin itu hidup di luar kandungan.
1. Kebolehan Aborsi Akibat Pemerkosaan dalam PP No. 61 Tahun 2014
Pemerkosaan  dirumuskan  secara  hukum  sebagai  suatu  tindakan persetubuhan  yang  dilakukan  oleh  seorang  laki-laki  terhadap  seorang perempuan  (yang  bukan  istrinya)  dengan  cara  kekerasan  atau  ancaman kekerasan.  Dalam  pasal  285  KUHP  menyebutkan:  “ Barang  siapa  dengan kekerasan  atau  dengan  ancaman  kekerasan  memaksa  seorang  wanita  yang  bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 91
Aborsi yang  disebabkan  oleh perkosaan  diperbolehkan  jika  kelahiran anak tersebut dipastikan akan membawa dampak buruk bagi jiwa dan raga si ibu di kemudian hari. Aborsi untuk kasus seperti ini boleh, karena perempuan yang diperkosa bukan pelaku tindak pidana, sehingga rukhsah aborsi berlaku. Lebih-lebih perempuan itu hamil bukan atas kemauannya sendiri, melainkan dipaksa. 92
Selanjutnya  kebolehan  aborsi  ini  terdapat  dalam  pasal  34  sebagai berikut:
(1) Kehamilan  akibat  perkosaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya  persetujuan  dari  pihak  perempuan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kehamilan  akibat  perkosaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dibuktikan dengan :
91 Neng Djubaedah, ( Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam ), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cetakan ke-1, h. 81 92 Ika  Wahyuni  Novianti  ( Dispensasi  Aborsi  Dalam  PP  No  61/2014  Menurut  Tokoh Aisyiyah  Muhammadiyah  dan  Tokoh  Muslimat  NU,  2014), Fakultas  Syari’ah  dan  Hukum  UIN Syarifhidayatullah Jakarta, h.58
a. Usia  kehamilan  sesuai  dengan  kejadian  perkosaan,  yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter, dan
b. Keterangan  penyidik,  psikolog,  dan/atau  ahli  lain  mengenai adanya dugaan perkosaan.
Berdasarkan ketentuan dalam PP No. 61 Tahun 2014 tersebut, hukum pidana dengan jelas menyebutkan sanksi pidana bagi pelaku yang turut serta melakukan  aborsi.  Pengecualian  diberikan  apabila  ada  alasan-alasan pembenar yang terdapat dalam undang-undang (pasal 44,48,50 dan 51) KUHP dan alasan medis (kesehatan) yang terdapat dalam pasal 31 PP No. 61 tahun 2014  tentang  Kesehatan  Reproduksi.  Dengan  demikian  alasan  ekonomis, alasan  sosial  dan  alasan  darurat  (pemaksa)  tidak  dapat  dijadikan  legalisasi dari perbuatan abortus provocatus .
Apabila  dihubungkan  dengan  aborsi  karena  kehamilan  tidak dikehendaki  (KTD)  akibat  perkosaan,  dimana  kehamilan  akibat  perkosaan yang  dapat  menyebabkan  trauma  psikologis  bagi  korban  perkosaan  dapat dijadikan  sebagai  alasan  darurat  (pemaksa)  untuk  melakukan  aborsi sebenarnya  perlu  menjadi  pertimbangan  dalam  menerapkan  sanksi  pidana, khususnya  bagi  para  penegak  hukum  (Hakim)  karena  janin  yang  di  aborsi adalah  sebagai  akibat  pemaksaan  hubungan  (perkosaan)  dengan  ancaman kekerasan.  Perkosaan  sendiri  merupakan  tindak  pidana  pelakunya  harus dijatuhi sanksi pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun sesuai pasal 285 KUHP.  Sedangkan  korbannya  harus  mendapat  perlindungan  hukum  yang salah  satu  caranya  adalah  mengembalikan  kondisi  jiwa  akibat  tekanan  daya paksa  dari  pihak  lain  (tekanan  psikologis).  Alasan  tekanan  psikologis  akibat perkosaan  inilah  yang  seharusnya  dapat  dijadikan  pertimbangan    untuk menentukan  bahwa  aborsi  akibat  perkosaan  sebagai  suatu  pengecualian, sehingga seharusnya legal dilakukan. 93 Perkosaan bukan hanya menimbulkan dampak  psikologis  yang  luar  biasa  bagi  korban,  namun  sering  kali menimbulkan  trauma dan kepedihan yang sangat mendalam. Pada sebagian korban, mungkin kengerian itu akan terus membayang-bayangi hidupnya.
Menurut jumhur fuqaha sebagaimana di kutip dalam buku Pelaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP oleh  Muhammad Abduh Malik kehamilan bukanlah merupakan bukti yang mandiri tapi harus disertai pengakuan atau keterangan  bukti-bukti  lain.  Menurut  Imam  Malik  jika  wanita  itu  dalam
93 Ika Wahyuni Novianti, Dispensasi Aborsi,( Jakarta: UIN,  2014) , h. 60
pengakuannya  dia  dipaksa  (diperkosa),  maka  wanita  itu  harus  menunjukan tanda-tanda bukti bahwa dia dipaksa. 94
Menurut pendapat Imam Malik , apabila seorang wanita hamil dan dia tidak  bisa  menunjukkan  bahwa  dia  punya  suami  atau  dia  dipaksa  orang, maka wanita tersebut dijatuhi hukuman hadd. Jika wanita itu perempuan bikr (perawan),  dia  harus  bisa  menunjukkan  bukti  pendarahannya  sebagai  bukti bahwa dia telah diperkosa untuk bisa dibebaskan dari hukuman hadd. Umar bin  Khattab  pernah  mengatakan:  Apabila  ada  bukti  atau  kehamilan  atau pengakuan,  maka  pelaku  zina  pria  dan  wanita muhsan wajib  dikenai hukuman rajam. 95
Pemerintah  RI  melalui  PP  No.  61  Tahun  2014  tentang  kesehatan reproduksi  menghalalkan  aborsi  akibat  perkosaan.  Hal  ini  cukup mengagetkan  banyak  pihak,  khususnya  ulama  dan  kaum  muslimin  yang selama ini berpandangan aborsi hukumnya haram. Penghalalan aborsi akibat perkosaan ini dapat dilihat dalam pasal 31 PP ayat 1 yang berbunyi: tindakan aborsi  hanya  dapat  dilakukan  berdasarkan  a)  indikasi  kedaruratan  medis; atau  b)  kehamilan  akibat  perkosaan.  Selanjutnya,  ayat  (2)  pasal  ini menyatakan  tindakan  aborsi  akibat  perkosaan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  1  huruf  b  hanya  dapat  dilakukan  pada  usia  kehamilan  paling  lama berusia 40 hari sejak hari pertama haid terakhir. 96
PP  No  61  ini  dapat  membuka  peluang  kasus  aborsi  dengan  alasan akibat  perkosaan  jika  tidak  dilengkapi  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  jelas  dengan  berbagai  indikasi  gamblang  yang  mudah dipahami  semua  pihak.  Sementara  itu,  pada  pasal  34  PP  ini  dinyatakan bahwa:
1. Kehamilan  akibat  perkosaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  31 ayat  1  huruf  b  merupakan  kehamilan  hasil  hubungan  seksual  tanpa adanya  persetujuan  dari  pihak  perempuan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Selanjutnya  mengenai  pembuktian
94 Muhammad Abduh Malik, ( Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP) , (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2003), cetakan pertama, h. 134
95 Mustopa  Dib  Al-Baqa, At-Tadhib  Fii  Adhilati  Matan  Al-Qoyah  Wal  Taqrif ,  (Surabaya: Toko Kitab Al-Hidayah), TTH., H. 204 96 M. Nurul Irfan, Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam , (Jakarta: AMZAH, 2014), cetakan pertama, h. 104
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 2 Desember 2015. ISSN: 2089-032X - 336
bahwa  seorang  wanita  benar-benar  mengalami  perkosaan  hingga  ia hamil  dan  korban  perkosaan  ini  dibenarkan  melakukan  aborsi, dikemukakan pada ayat selanjutnya bahwa;
2. Kehamilan  akibat  perkosaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1 dibuktikan dengan;
a. Usia  kehamilan  sesuai  dengan  kejadian  perkosaan,  yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter
b. Keterangan  penyidik,  psikolog,  dan/atau  ahli  lain  mengenai adanya dugaan perkosaan.
Rumusan  peraturan  diperbolehkannya  tindakan  aborsi  bagi  wanita korban  perkosaan  ini  memang  sudah  sangat  jelas,  yaitu  bahwa  wanita  itu benar-benar sebagai korban perkosaan. Dalam hal ini tidak dapat dibenarkan dengan sekedar mengaku bahwa ia telah menjadi korban perkosaan. Ia harus membuktikan bahwa ia benar-benar di perkosa oleh seorang laki-laki dengan melibatkan  keterangan  dari  dokter,  penyidik  atau  psikolog.  Oleh  sebab  itu, untuk  melakukan  aborsi  yang  legal  berdasarkan  PP  No.  61  Tahun  2014  ini tidak mudah dan tidak cukup dengan mengaku diperkosa. 97
Penanggulangan kehamilan akibat perkosaan dengan cara pengguguran  kandungan  dilihat  dari sudut pandang  hukum  pidana sampai saat  ini  masih  dikategorikan  sebagai  tindak  kejahatan,  meskipun  dilakukan oleh dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan dengan indikasi medik. Pengaturan  hukum  yang  khusus  yang  berisi  kaidah-kaidah  tentang pengguguran  kandungan,  hanya  diatur  secara  garis  besarnya  saja  di  dalam satu  pasal  didalam  Undang-undang  No.  23  tentang  Kesehatan,  yaitu  pasal 15. 98
Indikasi Kedaruratan Medis dan Perkosaan sebagai Pengecualian atas Larangan  Aborsi  terdapat  dalam  PP  No.  61  Tahun  2014. Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut, oleh tenaga  kesehatan  yang  mempunyai  keahlian  dan  kewenangan  untuk itu  dan  dilakukan  sesuai  dengan  tanggung  jawab  profesi  serta
97 M. Nurul Irfan, Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam , (Jakarta:
AMZAH, 2014), cetakan pertama, h. 105
98 Wila  Chandrawila  Supriadi, Hukum  Kedokteran ,  (  Bandung  :  Mandar  Maju,  2001), cetakan pertama, h.78
berdasarkan pertimbangan tim ahli, dan dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya. 99
Pengguguran  kandungan  telah  mendapatkan  pengaturan  juga  di dalam pasal 15 UU No. 23 Tahun 1992 yang bunyinya:
1. Dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan nyawa ibu hamil dan janinnya, dapat dilakukan tindakan medik tertentu.
2. Tindakan  medik  tertentu  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) hanya dapat dilakukan:
a. Berdasarkan  indikasi  medik  yang  mengharuskan  diambilnya tindakan tersebut;
b. Oleh  tenaga  kesehatan  yang  mempunyai  keahlian  dan kewenangan untuk itu dilakukan sesuai dengan tanggungjawab  profesi  serta  berdasarkan  pertimbangan  tim ahli;
c. Dengan  persetujuan  ibu  hamil  yang  bersangkutan  atau  suami keluarganya;
d. Pada sarana kesehatan tertentu
3. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tindakan  medik  tertentu sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  ditetapkan dengan  Peraturan  Pemerintah.  Penjelasan  pasal  15  UU  No.  23
Tahun 1992 menerangkan sebagai berikut:

## Ayat (1)
Tindakan  medik  dalam  bentuk  apapun,  pengguguran kandungan  dengan  alasan  apapun,  dilarang  karena  bertentangan dengan  norma  hukum,  norma  agama,  noram  kesusilaan  dan norma kesopanan. Namun, dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu dan atau bayi yang dikandungnya dapat diambil tindakan medik tertentu.
Ayat (2)
Butir a
99 Budi Utomo dkk, Angka Aborsi dan Aspek Psiko-sosial di Indonesia: Studi di 10 kota Besar dan 6 kabupaten . (Jakarta: Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2002), h. 7
Indikasi  medik  adalah  suatu  kondisi  yang  benar-benar mengharuskan  diambil  tindakan  medik  tertentu,  sebab  tanpa tindakan  medik  tertentu  ibu  hamil  dan  atau  janinnya  terancam bahaya maut.
Butir b
Tenaga kesehatan yang dapat melakukan tindakan medik tertentu adalah  tenaga  yang  memiliki  keahlian  dan  kewenangan  untuk melakukannya  yaitu  seorang  dokter  ahli  kebidanan  dan  penyakit kandungan.
Butir c
Hak  utama  untuk  memberikan  persetujuan  ada  pada  ibu  hamil yang  bersangkutan  kecuali  dalam  keadaan  tidak  sadar  atau  tidak dapat  memberikan  persetujuannya,  dapat  diterimaa  dari  suami atau keluarganya.
Butir d
Saran  kesehatan  tertentu  adalah  sarana  kesehatan  yang  memiliki tenaga dan peralatan yang memadai untuk tindakan tersebut dan ditunjuk oleh pemerintah.

## Ayat (3)
Dalam  peraturan  pemerintah  sebagai  pelaksanaan  dari  pasal ini  dijabarkan  antara  lain  mengenai  keadaan  darurat  dalam menyelamatkan  jiwa  ibu  hamil  dan  atau  janinnya,  tenaga kesehatan  yang  mempunyai  keahlian  dan  kewenangan,  bentuk persetujuan dan sarana kesehatan yang ditunjuk. 100
PP  No.  61  Tahun  2014  tentang  kesehatan  reproduksi  ini  rawan disalahgunakan  oleh  banyak  pihak  sehingga  terjadi  kesepakatan  yang menyimpang antara lain wanita hamil, oknum dokter, dan oknum penyidik. Oknum dokter dan oknum penyidik bisa saja bersekongkol melakukan aborsi, terlebih  lagi  wanita  yang  hamil  tersebut  berasal  dari  keluarga  berada. Selanjutnya,  karena  PP  ini  telah  disahkan  untuk  disosialisasikan  dan diberlakukan, maka wajib diikuti dengan tata aturan yang jelas, memadai dan mudah  dimengerti  oleh  masyarakat.  Jika  tidak,  sebagian  warga  masyarakat
100 Wila  Chandrawila  Supriadi, Hukum  Kedokteran ,  (Bandung:  Mandar  Maju,  2001), cetakan pertama, h. 76-77
merasa  mendapat  angin  segar  dengan  adanya  legalisasi  aborsi  akibat perkosaan ini. 101
Hal  mendasar  lain  yang  harus  disosialisasikan  kepada  masyarakat adalah  tentang  maraknya  kasus  hamil  luar  nikah  sekaligus  kehamilan  yang tidak  dikehendaki.  Akibatnya,  aborsi  juga  marak  terjadi.  Semua  hal  ini berpangkal  dari  pergaulan  bebas  antar  remaja  yang  dapat  mengakibatkan perzinaan.  Sementara  itu,  delik  perzinaan  hanya  termasuk  dalam  kategori delik aduan karena rumusan Pasal 284 KUHP sejak tahun 1915 hingga saat ini tidak pernah direvisi. Pada masa akhir periode DPR-RI tahun 2014, rancangan UU  tentang  KUHP  pernah  mencuat,  tetapi  kemudian  dalam  waktu  sekejap sirna  kembali.  Jika  draf  baru  KUHP  ini  disahkan,  pasal  284  KUHP  menjadi pasal  484  dan  akan  menjadi  pedoman  dalam  mengatur  hubungan  badan  di luar nikah. Dengan demikian, angka perzinaan dapat ditekan sehingga jumlah kasus hamil di luar nikah dan aborsi juga dapat diminimalkan. 102
Menurut  penulis  rumusan  pasal  tentang  tindak  pidana  perzinaan adalah  perzinaan  yang  dilakukan  oleh  dua  orang  yang  salah  satu  atau keduanya terikat perkawinan yang sah dan adanya pengaduan dari pihak istri atau  suami  pelaku  zina  dan  dilakukan  atas  dasar  suka  sama  suka. Hukumannya  adalah  maksimal  sembilan  bulan  penjara.  Akibat  dari perzinaan ini  tentu saja akan  semakin  maraknya  melakukan  tindakan  aborsi karena  salah  satu  melakukan  aborsi  ini  yaitu  perzinaan  tersebut  yang menghasilkan kehamilan yang tidak diinginkan. Pergaulan bebas masyarakat modern  sangat  rentan  terhadap  perilaku  aborsi.  Hukuman  aborsi  juga  tidak berpengaruh  bagi pelaku  tindak  pidana  aborsi  karena  hanya  di  penjara  atau bayar  denda,  maka  dari  itu  untuk  meminimalisir  terjadinya  aborsi  perlu melihat  pada  hukum  pidana  Islam  agar  masyarakat  berpikir  panjang  untuk melakukan  aborsi  ini  mengingat  hukuman  yang  diterapkan  sangat  berat, karena jika tidak mengacu pada hukum Islam angka aborsi itu semakin tahun semakin  meningkat,  bukan  pelaku  saja  yang  melakukan  tindakan  ini  tapi instansi pemerintah juga ikut serta dalam melakukan perbuatan ini, misalnya dokter  meminta  imbalan  yang sangat  besar  untuk  melakukan  praktik  aborsi dengan memalsukan surat keterangan dll.
101 M.  Nurul  Irfan, Gratifikasi  dan  Kriminalitas  Seksual  dalam  Hukum  Pidana  Islam ,
(Jakarta: AMZAH, 2014), cetakan pertama, h. 107
102 M. Nurul Irfan, Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam , h. 108
2. Kebolehan Aborsi Akibat Kedaruratan Medis dalam PP No. 61 Tahun 2014
Pengguguran kandungan (tindakan medik tertentu) menurut pasal 23 itu hanya boleh dilakukan dalam “keadaan darurat” untuk “ menyelamatkan jiwa  ibu  hamil”.  Penjelasan  lebih  lanjut  mengenai  indikasi  medik;  suatu kondisi  yang  benar-benar  mengharuskan  diambil  tindakan  pengguguran kandungan, sebab kalau tidak ibu hamil terancam bahaya maut.
Mengenai  indikasi  medik  dan  menyelamatkan    jiwa  ibu  hamil, seringkali  menjadi  bahan  perdebatan,  sebab  Undang-undang  hanya menyebutkan  kondisi  yang  benar-benar  mengharuskan  diambil  tindakan pengguguran  kandungan,  kalau  tidak  jiwa  ibu  hamil  sebagai  taruhannya. Terkait  dengan  maksud  di  atas  dalam  menafsirkan  pasal  15  UU  No.  23/92 menyatakan  pertama:
“bahwa  yang  dimaksud  dengan  kondisi  yang  benar-benar  mengharuskan dilakukan  tindakan  pengguguran  kandungan,  adalah  secara  fisik  ibu  hamil terancam  bahaya  maut  bila  tidak  dilakukan  pengguguran  kandungan”. Kedua dalam menafsirkan pasal 13 UU No. 23/92 menyatakan :“bahwa yang dimaksud  dengan  kondisi  yang  benar-benar  mengharuskan  dilaksanakan pengguguran kandungan adalah secara fisik ataupun secara psikis ibu hamil terancam bahaya maut bila pelaksanaan pasal 15 UU No, 23/92 menyebabkan ketidakpastian  hukum,  sebab  banyak  kesehatan  menjadi  takut  melakukan tindak pengguguran kandungan bila tidak berdasarkan indikasi medik secara fisik. 103
Aborsi  yang  penggugurannya  dilakukan  oleh  tenaga  medis disebabkan faktor adanya indikasi medis. Biasanya aborsi jenis ini dilakukan dengan  mengeluarkan  janin  dari  rahim  meskipun  jauh  dari  masa kelahirannya. Aborsi jenis ini dilakukan sebagai tindakan penyelamatan jiwa seorang  ibu  setelah  pemeriksaan  secara  medis  karena  jika  kehamilannya dipertahankan  akan  membahayakan  dan  mengancam  kesehatan  ataupun keselamatan  nyawa  ibunya.  Aborsi  ini  dikalangan  ulama  disebut  dengan istilah al-isqath  al  dharuri atau  dengan al-isqath  al-‘ilajiy yang  berarti  aborsi darurat atau aborsi pengobatan. 104
103 Wila  Chandrawila  Supriadi, Hukum  Kedokteran ,  (  Bandung  :  Mandar  Maju,  2001), cetakan pertama, h. 79
104 Sahal Mahfudh, Fiqh Sosial; Upaya Pengembangan Mazhab Qouli dan Mazhab Manhaji , (Jakarta: UIN, 2003), h. 23
Selanjutnya  mengenai  aborsi  yang  dilakukan  dalam  keadaan  benar- benar  terpaksa  yaitu  demi  menyelamatkan  nyawa  si  ibu,  maka  Islam membolehkan,  bisa  jadi  wajib  karena  Islam  mempunyai  prinsip  yang  dalam kaidah fikihnya.
“Jika dihadapkan pada dua kondisi yang sama-sama membahayakan, maka pilihlah bahaya yang lebih kecil risikonya”.
Menurut pandangan Islam, aborsi dilakukan sesudah janin bernyawa atau  berumur  empat  bulan,  keharaman  aborsi  ini  dipandang  sebagai pembunuhan  terhadap  manusia.  Tetapi  apabila  aborsi  dilakukan  karena benar-benar terpaksa demi menyelamatkan si ibu, maka Islam membolehkan, karena Islam mempunyai prinsip
“Menempuh  salah  satu  tindakan  yang  lebih  ringan  dari  pada  hal  yang berbahaya, itu wajib hukumnya”. 105
Aborsi juga yang dilakukan oleh dokter dalam rangka menyelamatkan ibu yang akan melahirkan dengan jalan mematikan bayi yang dikandungnya, pada  saat  diketahui  proses  kelahiran  bayi  itu  mengakibatkan  hilangnya nyawa  si  ibu,  ini  dibolehkan  karena  keadaan  darurat  berdasarkan  kaidah berikut ini: 106 “Keadaan darurat dapat membolehkan perbuatan yang dilarang ”.
Jadi  hukum  Islam  membolehkan  untuk  melakukan  aborsi  dengan mengorbankan janin karena menyelamatkan nyawa ibu yang terdapat dalam PP  No  61  tahun  2014.  Nyawa  ibu  diutamakan,  mengingat  dia  merupakan sendi  keluarga  dan  telah  mempunyai  hak  dan  kewajiban,  baik  terhadap sesama  makhluk,  sedangkan si  janin  (bayi),  sebelum  ia  lahir  dalam  keadaan hidup,  ia  belum  mempunyai  hak  seperti  hak  waris  dan  belum  mempunyai kewajiban apapun. 107
Menurut  Ahmad  Sudirman  Abbas  dalam  bukunya  yang  berjudul Qawaid  Fiqhiyyah  dalam  Perspektif  Fiqh  menyebutkan  apabila  dlarar
105 M.  Ali  Hasan, Masail  Fiqhiyyah  Al-  Haditsah  Pada  Masalah-Masalah  Kontemporer Hukum Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000 ), Cet 4, h. 52 106 M.  Ali  Hasan, Masail  Fiqhiyyah  Al-  Haditsah  Pada  Masalah-Masalah  Kontemporer Hukum Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000 ), Cet 4, h. 55 107 Huzaimah  Tahido  Yanggo, Masail  Fiqhiyyah  Kajian  Hukum  Islam  Kontemporer ,
(Bandung: Angkasa Bandung, 2005), cetakan pertama, h. 111
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 2 Desember 2015. ISSN: 2089-032X - 342
tersebut lebih besar dari pada yang lainnya, maka berlaku kaidah; 108 “Dlarar yang lebih besar dihilangkan dengan dlarar yang lebih ringan”.
Kaidah  ini  menegaskan  bahwa  untuk  menghilangkan  suatu  bahaya disyaratkan  harus  tidak  menimbulkan  bahaya  yang  lain.  Suatu  bahaya  bisa saja  dihilangkan  dengan  menimbulkan  bahaya  yang  lain,  jika  kadar  bahaya yang ditimbulkannya tidak seimbang dan tidak lebih besar dari pada bahaya yang  dihilangkan.  Oleh  karena  itu,  seseorang  yang  hendak  menghilangkan suatu  bahaya,  harus  memperhitungkan  terlebih  dahulu  dampak  yang  akan ditimbulkan.  Apabila  dampaknya  seimbang  atau  bahkan  lebih  besar  dari bahaya  yang  hendak  dihilangkan,  maka  ia  harus  mengurungkan  niatnya, namun  apabila  dampak  yang  ditimbulkan  lebih kecil  daripada  bahaya  yang dihilangkan, maka ia bebas meneruskan niatnya. 109
Apabila  aborsi  dilakukan  karena  sebab-sebab  lain  yang  sama  sekali tidak  terkait  dengan  keadaan  darurat,  seperti  untuk  menghindarkan  rasa malu atau karena faktor ekonomi, maka hukumnya haram alasannya adalah firman Allah SWT dalam surah An-Nahl [16] : 58-59
“Dan  apabila  seseorang  dari  mereka  diberi  kabar  dengan  (kelahiran)  anak perempuan,  hitamlah  (merah  padamlah)  mukanya,  dan  dia  sangat marah.”(QS. An-Nahl [16] : 58)
“Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang  disampaikan  kepadanya.  Apakah  dia  akan  memeliharanya  dengan menanggung  kehinaan  ataukah  akan  menguburkannya  ke  dalam  tanah (hidup-hidup)?  Ketahuilah,  alangkah  buruknya  apa  yang  mereka  tetapkan itu.” QS. An-Nahl [16] : 59)
Dalam  ayat  di  atas  Allah  SWT  kebiasaan  orang  arab  jahiliah  yang merasa malu mendapat anak perempuan, sehingga mereka sampai hati untuk menguburnya  hidup-hidup  hanya  karena  merasa  malu.  Ulama  Fikih menganalogikan  apa  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  jahiliah  ini  dengan pengguguran  kandungan  karena  rasa  malu.  Tindakan  aborsi  karena pertimbangan faktor ekonomi juga di kecam oleh Allah SWT dalam surah Al- Isra’ [17] :  31,
108 Ahmad Sudirman Abbas , Qawaid Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqh , (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, dengan Anglo Media Jakarta, 2004), cetakan pertama, h. 139
109 Ahmad Sudirman Abbas , Qawaid Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqh , (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, dengan Anglo Media Jakarta, 2004), cetakan pertama, h. 140
“Dan  janganlah  kamu  membunuh  anak-anakmu  karena  takut  kemiskinan. Kamilah  yang  akan  memberi  rezeki  kepada  mereka  dan  juga  kepadamu. Sesungguhnya  membunuh  mereka  adalah  suatu  dosa  yang  besar.(  QS.  Al- Isra’[17]: 31)
“Orang-orang  yang  sabar  (terhadap  bencana),  dan  mengerjakan  amal-amal saleh; mereka itu beroleh ampunan dan pahala yang besar”. .( QS. Hud [11]: 6)
Sebab  dalam  Hud  [11]:  6,  Allah  swt  menyatakan  tidak  ada  makhluk hidup yang tidak disediakan sumber rezekinya oleh Allah SWT. 110
Para  ulama  Indonesia  membicarakan  persoalan  aborsi  dan  tetap berdasarkan  persoalan  pada  keputusan  ulama  fikih  klasik,  yakni  aborsi  itu haram  dilakukan.  Kecuali  ada  alasan  medis  sebagai  menifestasi  kaidah (Jika ada  pertentangan  dua  mafsadah  (bahaya),  maka  harus  dipilih  paling  kecil resikonya) . 111 Oleh  karena  itu,  mereka  berpandangan  ketika  terjadi pertentangan  antara  bahaya  jiwa  yang  akan  menimpa  si  ibu  dan  anaknya, yang didahulukan adalah membela jiwa ibunya. 112
Dilema  kematian  antara  ibu  dan  janin  dalam  pandangan  fuqaha  di pecahkan  melalui  pengorbanan  janin  berdasarkan  kaidah  di  atas: 113 Dari penjelasan  di  atas  kaitannya  dalam  masalah  ini,  bahwa  menghindari perbuatan  yang  membahayakan  jiwa  ibu  lebih  diutamakan  dari  pada melakukan aborsi, terlebih aborsi dilakukan tanpa alasan yang kuat.
Pemerintah  RI  memberi  respon  tentang  masalah  aborsi  akibat pemerkosaan  dan  kedaruratan  medis  dengan  PP  No.  61  Tahun  2014  tentang kesehatan  reproduksi.  Dalam  PP  tersebut,  permasalahan  aborsi  memperoleh legitimasi dan penegasan. Secara eksplisit, dalam PP ini terdapat pasal-pasal yang  mengatur  mengenai  aborsi,  meskipun  dalam  praktik  medis mengundang  berbagai  reaksi  dan  menimbulkan  kontroversi  diberbagai lapisan  masyarakat.  Meskipun,  undang-undang  melarang  praktik  aborsi,
110 Hafiz Dasuki , Ensiklopedi Hukum Islam , (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Cetakan pertama,  h. 9 111 Muhammad Sidqi Bin Ahmad Al-Burniu, Al-Waziz Fi Idah Qawaidul Fiqhi Al-Quliah , (Riat: Muasasah Ar-Risalah), h. 83 112 M.  Ikhsanudin,  ( Jika  Ulama  Mengkaji  Aborsi  Antara  Muhammmadiyah  dan  NU ),  ( Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2005),cetakan pertama,  h. 107
113 A.  Djazuli,  ( Kaidah-Kaidah  Fikih:  Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam  dalam  Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis ), (Jakarta: Kencana, 2007),cetakan kedua, h. 74
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 2 Desember 2015. ISSN: 2089-032X - 344
tetapi  dalam  keadaan  tertentu  terdapat  kebolehan  ketentuan  pengaturan aborsi dalam PP No. 61 Tahun 2014 dituangkan dalam pasal 31, 32, 33.
Secara  prinsipnya  negara  tidak  membolehkan  aborsi  dilegalkan dengan  alasan  apapun.  Kecuali,  mengganggu  jiwa  ibu  atau  keselamatannya. Pendapat  para  ulama  pun  hukum  aborsi  itu  pada  dasarnya  haram.  Tetapi dalam  suatu  keadaan  tertentu  adanya  suatu  hukum  pengecualian. Pengecualian itu adalah adanya ancaman bagi pihak ibu atau janin sehingga diperbolehkan menggugurkan kandungannya sebelum janin berumur 40 hari.
Baik aborsi itu dilakukan di fase awal janin atau setelah ditiupkannya ruh.  Sebab  semua  fase  pembentukan  janin  berisi  kehidupan  yang  harus dihormati,  yaitu  kehidupan  pertumbuhan  dan  pembentukannya.  Hal  ini menyelisihi  orang-orang  yang  membolehkan  aborsi  sebelum  ruh  ditiupkan. Mereka beranggapan bahwa sebelum adanya ruh maka tidak ada kehidupan padanya.  Sehingga  tidak  ada  kejahatan  dan  keharaman.  Dengan membolehkan  hal  itu  berarti  mereka  telah  membuka  pintu  yang  sulit dibendung  dan  memberikan  senjata  pada  tangan  lawan  dan  musuh  Islam untuk  mencela  Islam.  Juga  melegalkan  semua  yang  terjadi  diluar  Negara Islam  yang  berupa  perbuatan  nista  dan  tercela.  Setelah  dipastikan  secara ilmiah bahwa aborsi memiliki bahaya bagi kesehatan dari kehidupan wanita, sehingga  aborsi  diharamkan  untuk  dilakukan,  karena  menghilangkan mudharat lebih didahulukan dari mengambil kemaslahatan. 114
Namun demikian, fikih selalu mengenal pengecualian. Demikian pula halnya  dengan  aborsi.  Hukum  aborsi  yang  telah  diformulasikan  oleh  para fuqaha  berlaku  dalam  kondisi  normal.  Dalam  ranah  pengecualian memperbolehkan bahkan mewajibkan aborsi, jika terjadi sebuah kondisi yang dianggap “dharurat”. Banyak ayat Al-Qur’an dan Kaidah Fikih yang menjadi sandaran  hukum  mengenai  hal  ini,  seperti  dalam  surat  al-Baqarah  ayat  173 (QS. Al-Baqarah [2] : 173)
“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi,  dan  binatang  yang  (ketika  disembelih)  disebut  (nama)  selain  Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya  dan  tidak  (pula)  melampaui  batas,  maka  tidak  ada  dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
114 Muhammad Sidqi Bin Ahmad Al-Burniu, Al-Waziz Fi Idah Qawaidul Fiqhi Al-Quliah , (Riat: Muasasah Ar-Risalah), h. 85
Berdasarkan penjelasan di atas, pasal tentang aborsi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga bertentangan dengan pasal 31 PP No  61  thn  2014  tentang  Kesehatan  Reproduksi,  dimana  dalam  satu  sisi melarang  dilakukannya  aborsi  dalam  segala  alasan  dan  di  sisi  lain memperbolehkan tetapi atas indikasi medis untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janin.
Berdasarkan  ketentuan  PP  No.  61  tahun  2014  jika  dikaitkan  dengan aborsi  karena  kedaruratan  medis,  maka  dapat  disimpulkan; Pertama, secara umum praktik aborsi dilarang; Kedua , larangan terhadap praktik dikecualikan pada beberapa keadaan, apabila terdapat indikasi medis yang dideteksi sejak usia  dini  kehamilan.  Baik  yang  mengancam  nyawa  ibu  dan  atau  janin  yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat  diperbaiki  sehingga  menyulitkan  bayi  tersebut  hidup  di  luar kandungan. Selain itu tindakan medis terhadap aborsi karena adanya indikasi kedaruratan  medis  yakni  demi  menyelamatkan nyawa  ibu.  Syarat-syaratnya yaitu:
a. Dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  dan  memiliki  keahlian  dan kewenangan  untuk  melakukannya  (yaitu  seorang  dokter  ahli kebidanan dan penyakit kandungan) sesuai tanggung jawab profesi.
b. Harus  meminta  pertimbangan  tim  ahli  (ahli  medis  lain,  agama, hukum, psikologi dan lain-lain).
c. Harus  ada  persetujuan  tertulis  dari  penderita  atau  suaminya  atau keluarganya terdekat.
d. Dilakukan  di  sarana  kesehatan  yang  memilki  tenaga  atau  peralatan yang  memadai,  yang  ditunjuk  oleh  pemerintah  prosedur  tidak dirahasiakan.
e. Dokumen medis harus lengkap. 115

## Penutup
Mengapa  diperbolehkannya  aborsi  akibat  pemerkosaan  dan kedaruratan  medis?  Menurut  hukum  Islam pada  hakekatnya  praktik  aborsi tidak  di  perbolehkan  atau  dilarang  karena  sama  saja  dengan  membunuh
115 Definisi  aborsi”.  Artikel  diskses http://www.google.com/search pada  tanggal  15 februari 2016
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 2 Desember 2015. ISSN: 2089-032X - 346
manusia namun apabila aborsi tersebut merupakan upaya untuk melindungi atau  menyelamatkan  si  ibu,  maka  hukum  Islam  memperbolehkan  bahkan mengharuskan. Kebolehan aborsi diatur dalam PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan  Reproduksi  yang  terdapat  dalam  pasal  31  ayat  (1)  huruf  b  dan pasal 34.
Pengguguran  kandungan  atau  aborsi  dalam  hukum  pidana  Islam termasuk  dalam  pembunuhan syibh  amd yang  sekalipun  dilakukan  dalam berbagai alasan apapun tetap sebagai tindak pidana dengan pemberian sanksi pidana  penjara.  Mengenai  batasan  pengguguran  kandungan  atau  aborsi akibat  kedaruratan  medis  sudah  jelas  di  atur  dalam  PP  No.  61  Tahaun  2014 tentang  Kesehatan  Reproduksi.  Dalam  PP  ini  tindakan  pengguguran kandungan  diberikan  pengecualian  dengan  alasan  kepentingan  kesehatan karena  pada  dasarnya  kesehatan  itu  lebih  penting  terutama  kesehatan  pada perempuan  mengenai  alat  reproduksinya.  Meskipun  dalam  ketentuan Peraturan  Pemerintah  (PP)  tersebut  Kesehatan  Reproduksi  memperbolehkan tindakan aborsi akibat Kedaruratan Medis. Solusi hukum terhadap kehamilan yang  tidak  diharapkan  akibat  pemerkosaan  adalah  tetap  mempertahankan janin  apabila  keadaan  si  ibu  normal  atau  sehat  dan  menyakinkan  untuk mengandung  janinnya  akan  tetapi  berbeda  halnya  dengan  pengguguran kandungan akibat kedaruratan medis tersebut akan mengancam keselamatan jiwa  si  ibu,  maka  Aborsi  dapat  dilakukan  tetapi  harus  diperhatikan  benar- benar kehamilan tersebut berbahaya bagi si ibu.
Menurut  jumhur  fuqaha ghurrah (denda) yang  wajib  dibayar  karena membunuh janin mempunyai harga terbatas yaitu separuh dari sepersepuluh diyat  ibunya,  jadi ghurrah nilainya  sama  dengan  lima  ekor  unta,  karena praktik  perbudakan  sudah  tidak  dijumpai  lagi  pada  kehidupan  zaman sekarang,  maka  hukuman  bagi  pelaku  yang  tadinya  dikenakan  membayar gurrah  budak  dapat  diganti  seharga  lima  ekor  unta. Ghurrah menurut  arti asalnya  adalah khiyar (pilihan),  hamba  sahaya  disebut  ghurrah  karena merupakan  harta  pilihan.  Dalam  praktiknya ghurrah ini  dinilai  dengan  lima ekor unta, atau yang sebanding dengan itu, yaitu lima puluh dinar, atau lima ratus dhirham, atau enam ratus dirham. Dalam tindak pidana atas janin yang dilakukan  dengan  sengaja  menurut  ulama  malikiyah  diyat  ghurrahnya diperberat  ( mughalladzah )  dan  untuk  tindak  pidana  atas  janin  yang menyerupai sengaja ghurrah dapat diringankan ( mukhaffafah ).

## Pustaka Acuan
‘Abd  al-Rahim  ‘Umran, Islam  dan  KB (Jakarta:  PT.  LENTERA BASRITAMA Anggota IKAPI, 1992), cetakan pertama.
A.  Djazuli,  ( Kaidah-Kaidah  Fikih:  Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam  dalam Menyelesaikan  Masalah-Masalah  yang  Praktis ),  (Jakarta:  Kencana,  2007),cetakan kedua.
A.  Djazuli, Fiqh  Jinayah Upaya  Menanggulangi  Kejahatan  Dalam  Islam,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
A. Hanafie, Ushul Fiqh , ( Jakarta: Widjaya, 1962), Cetakan Ke-3.
Abbas Syauman, Hukum Aborsi Dalam Islam , (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim Anggota IKAPI), 2004, cetakan pertama.
Abbas Syauman, Hukum Aborsi Dalam Islam , (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim Anggota IKAPI), 2004, cetakan pertama.
Abd al-Qadir Manshur , Buku Pintar Fikih Wanita ( Segala Hal Yang Ingin Anda  Ketahui  Tentang  Perempuan  dalam  Hukum  Islam ),  (Jakarta:  Zaman,  2009), cetakan pertama.
Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam , (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), cet 1.
Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam II , ( At-Tasyri’ al- Jinaiy  al-Islamiy  Muqaranan  bil  Qanunil  Wad’iy , Bab  Aborsi ),  (Jakarta:  PT. Kharisma Ilmu, diterjemahkan oleh Tim Salsilah, 2006.
Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam II , (PT. Kharisma Ilmu), ( At-Tasyri’ al-Jinaiy al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad’iy , Bab Aborsi . Abul  Fadl  Mohsin  Ebrahim, Aborsi  Kontrasepsi  dan  Mengatasi Kemandulan (Isu-isu Biomedis Dalam Perspektif Islam . (Bandung : Penerbit Mizan Anggota IKAPI, 1997.
Ahmad  Rofiq, Fiqh  Kontekstual  dari  Normatif  ke  Pemaknaan Sosial ,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), cetakan 1.
Ahmad  Sudirman  Abbas ,  Qawaid  Fiqhiyyah  Dalam  Perspektif  Fiqh , (Jakarta:  Pedoman  Ilmu  Jaya,  dengan  Anglo  Media  Jakarta,  2004),  cetakan pertama.
Ahmad  Wardi  Muslich, Hukum  Pidana  Islam ,  (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2005), cetakan pertama.
Al-Faqih  Abul  Wahid  Muhammad  bin  Muhammad  Ibnu  Rusyd, Bidayatul  Mujtahid  Analisa  Fiqih  Para  Mujtahid, (Jakarta:  PUSTAKA  AMANI, 1989.
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 2 Desember 2015. ISSN: 2089-032X - 348
Andhika Yudho Prasetyo, ( Penyalahgunaan Obat Sebagai Alat Penggugur Kandungan  Dalam  Perspektif  Hukum  Pidana  Indonesia  dan  Hukum  Pidana  Islam ,
2015), (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarifhidayatullah Jakarta.
Andi Hamzah, KUHP DAN KUHAP ,( Jakarta ; Rineka Cipta, 2010. Budi Utomo dkk, Angka Aborsi dan Aspek Psiko-sosial di Indonesia: Studi di 10 kota
CB.  Kusmaryanto ,  Kontroversi  Aborsi ,  (Jakarta:  PT.  Grasindo,  Anggota IKAPI, 2002), Cetakan pertama.
Dewi  Indraswati, Fenomena  Kawin  Muda  dan  Aborsi:  Gambaran  Kasus dalam Hasyim, S, Menakar Harga Perempuan ,(Jakarta: Sinar Grafika, 2001. Elga  Sarapung,  Masrucah,  M.  Imam  Aziz ,  Agama  dan  Kesehatan Reproduksi ”, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999) , Cetakan pertama. Eny  Kusmiran,  dan Kesehatan  Reproduksi  Remaja  Wanita ,(Jakarta  :
Penerbit Salemba Medika, 2011.
Hafiz  Dasuki ,  Ensiklopedi  Hukum  Islam ,  (Jakarta:  PT  Ichtiar  Baru  Van Hoeve, 1997),
Hasdianah  Hasan  Rohan  dan  Sandu  Siyoto, Buku  Ajar  Kesehatan Reproduksi , (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), cetakan pertama.
Huzaemah  Tahido  Yanggo, Fikih  Perempuan  Kontemporer ,  (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010. Huzaimah  Tahido  Yanggo, Masail  Fiqhiyyah  Kajian  Hukum  Islam Kontemporer , (Bandung: Angkasa Bandung, 2005), cetakan pertama.
Ibrahim  Amini, Anakmu  Amanatnya  Buah  Sebagai  Sekolah  Utama , (Jakarta: Al-Huda, 2006), Cetakan Pertama.
Ika Wahyuni Novianti ( Dispensasi Aborsi Dalam PP No 61/2014 Menurut Tokoh Aisyiyah Muhammadiyah dan Tokoh Muslimat NU, 2014), Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarifhidayatullah Jakarta.
Imam Muslim, Shahih Muslim . (Beirut: Dar El Fiker, 1993. Hadis 2643, jilid 2, h. 412). Lihat juga hadis 2645.
Kementrian  Agama  RI  Badan  Litbang  dan Diklat  Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an , Seksualitas Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sains Tafsir Ilmi , (Jakarta  :  Perpustakaan  Nasional  RI  Katalog  Dalam  Terbitan,  2012),  cetakan pertama.
Layyin  Mahfiana  dkk, Remaja  dan  Kesehatan  Reproduksi ,  (Yogyakarta  : STAIN Ponorogo Press, 2009), cetakan pertama.
M Nurul Irfan, ( Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam) , (Jakarta: Amzah.2014.
M.  Ali  Hasan, Masail  Fiqhiyyah  Al-  Haditsah  Pada  Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000 ), Cet 4. M. Ikhsanudin, ( Jika Ulama Mengkaji Aborsi Antara Muhammmadiyah dan
NU ), ( Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2005),cetakan pertama.
M.  Nu ‟ aim  Yasin ,  Fiqih  Kedokteran ,  (Jakarta  :  Pustaka  Al  –Kautsar, 2001), Cet. Ke-III.
Maria  Ulfa  Anshor,  dkk ,  (Aborsi  Dalam  Perspektif  Fiqh  Kontemporer) , (Jakarta : Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Indonesia, 2002.
Maria  Ulfa  Anshor, Fikih  Aborsi  (Wacana  Penguatan  Hak  Reproduksi Perempuan). (Jakarta: Buku Kompas, 2006), Cetakan pertama.
Masjfuk  Zuhdi, Masail  Fiqhiyyah  Kapita  Selekta  Hukum  Islam ,  (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997.
Muhammad  Abduh  Malik,  ( Perilaku  Zina  Pandangan  Hukum  Islam  dan KUHP) , (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2003), cetakan pertama.
Muhammad  Sidqi  Bin  Ahmad  Al-Burniu, Al-Waziz  Fi  Idah  Qawaidul Fiqhi Al-Quliah , (Riat: Muasasah Ar-Risalah.
Muhammad  Sidqi  Bin  Ahmad  Al-Burniu, Al-Waziz  Fi  Idah  Qawaidul
Fiqhi Al-Quliah , (Riat: Muasasah Ar-Risalah.
Mustopa Dib Al-Baqa, At-Tadhib Fii Adhilati Matan Al-Qoyah Wal Taqrif , (Surabaya: Toko Kitab Al-Hidayah), TTH. Neng  Djubaedah,  ( Perzinaan  Dalam  Peraturan  Perundang-undangan  di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam ), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cetakan ke-1.
Nunik  widiyantoro,  Konstruk  Seksualitas  dan  Hak-hak  Rreproduksi Perempuan, (Yogyakarta: Yayasan Kesehatan, 2001.
Nunik  Widyantoro,( Pengakhiran  Kehamilan  Tak  Diinginkan  yang  Aman Berbasis Konseling ), (Jakarta: Yayasan Kesehatan Perempuan, 2003. Sahal  Mahfudh, Fiqh  Sosial;  Upaya  Pengembangan  Mazhab  Qouli  dan Mazhab Manhaji , (Jakarta: UIN, 2003.
Soekidjo  Notoatmodjo, Etika  dan  Hukum  Kesehatan ,  (Jakarta  :  Rineka Cipta, 2010.
Sri Siswati, Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), cetakan pertama. Supriyadi  Widodo  Eddyono,  dkk,  ( Kejahatan  Perkosaan  dalam  RUU KUHP ), Jakarta: Elsam Dan Tifa, 2007,cetakan pertama.
Tim Penyusunan Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,
Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990.
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 2 Desember 2015. ISSN: 2089-032X - 350
Tim Salsilah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam II , At-Tasyri’ al-Jinaiy al- Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad’iy , Bab Zina ) (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, diterjemahkan oleh Tim Salsilah, 2006.
Wahbah  Zuhaili, al-Fiqhu  al-Islami  wa  adillatuhu ,  Damaskus,  Daaral- Fikr, 1984), Juz V.
Wiknjosastro,  dkk, Aborsi  Dalam  Perspektif  Fiqh  Kontemporer, Jakarta: Buku Kompas, 2006.
Wila  Chandrawila  Supriadi, Hukum  Kedokteran ,  Bandung  :  Mandar Maju, 2001, cetakan pertama.
Yudho  Prasetyo, Penyalahgunaan
Obat  Sebagai  Alat  Penggugur Kandungan  Dalam  Perspektif  Hukum  Pidana  Indonesia  dan  Hukum  Pidana  Islam , Jakarta: UIN, 2015.
Yusuf  Qordhowi  dkk, Ensiklopedi  Muslimah  Modern ,  Jakarta:  Pustaka Iman, 2009.