Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gresik, Tahun 2017 (Erna Haryanti )

## STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2017
Erna Haryanti Koestedjo haryanti_erna@yahoo.com Dosen Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

## ABSTRAK
Judul penelitian strategi penanggulangan kemiskinan daerah. Tujuan penenlitian (1) mengetahui kondisi dan karakteristik kemiskinan di Kabupaten Gresik; (2) mengetahui determinan-determinan  kemiskinan  di  Kabupaten  Gresik;  dan  (3)  merumuskan  strategi yang  perlu  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Gresik  dalam  intervensi  kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Metode penelitian mengacu pada (1) Panduan Penanggulangan Kemiskinan Buku Pegangan  Resmi  TKPK  Daerah,  yang  diterbitkan  oleh  TNP2K  tahun  2011;  (2) Pedoman Penyusunan SPKD, yang diterbitkan Tim Sekretariat Pembina TKPK Provinsi dan  Kota/Kabupaten  Dirjen  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Kementerian  Dalam Negeri  tahun  2011;  (3)  Petunjuk  Teknis  Penyusunan  SPKD  -  Buku  Pegangan  Resmi TKPK Daerah, yang diterbitkan oleh TNP2K tahun 2014.
Hasil  penelitian,  jumlah  penduduk  miskin    di  Kabupaten  Gresik  tahun  2016 adalah  sebesar  167.120  jiwa  (1 3 , 1 9 % ) d a r i  ju mla h  p e ndud uk  d i  Kabupaten Gresik  pada  t a hu n   ya n g   s a ma .  Kondisi persentase  ke-miskinan  ini  lebih tinggi  bila dibanding  dengan  angka  kemiskinan  di  Provinsi  Jawa  Timur    (11,85%)  maupun  capaian secara  Nasional  (10,70%). Determinan  kemiskinan  kabupaten  Gresik  tidak  meratanya akses  terhadap  pendidikan,  kesehatan,  ketenagakerjaan,  tidak  terpenuhinya  akses terhadap  infrastruktur  dasar  dan  akses  terhadap  aset  produktif,  ketahanan  pangan  dan rendahnya tingkat investasi swasta dan kewirausahaan.
Strategi  penanggulangan  kemiskinan  kabupaten  Gresik  (1)  mengurangi  beban pengeluaran  masyarakat  miskin;  (2)  meningkatkan  kemampuan  dan  pendapatan masyarakat  miskin;  (3)  mengembangkan  dan  menjamin  keberlanjutan  usaha  mikro  dan kecil;  (4)  mengembangkan  inovasi  program  pemberdayaan  masyarakat  dalam  rangka penanggulangan  kemiskinan;  (5)  penguatan  kelembagaan  penanggulangan  kemiskinan dalam rangka mewujudkan sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Kata Kunci: Strategi, Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat.

## PENDAHULUAN
Latar Belakang.
Kemiskinan  merupakan  masalah  multidimensi  yang  dipengaruhi  oleh  berbagai faktor  yang  saling  terkait  dan  mempengaruhi  satu  dengan  lainnya  ( inter  locking ),  dan angka-angka kemiskinanpun telah menjadi salah satu masalah yang kritis dan krusial yang dihadapi  setiap  bangsa  dan  pemerintahan.  Kemiskinan  tidak  lagi  dipandang  hanya sebagai  persoalan  kemanusiaan  dan  ekonomi  belaka,  persoalan  kemiskinan  dengan berbagai  dimensinya  telah  disadari  akan  dapat  berdampak destruktif yang  bermuara  pada terjadinya  instabilitas  sosial,  ekonomi,  keamanan,  hukum  maupun  politik.  Bahkan,  tak
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gresik, Tahun 2017 (Erna Haryanti )
jarang  mempengaruhi  eksistensi  dan  resistensi  sebuah  pemerintahan  baik  dalam  skala lokal, regional, maupun nasional bahkan internasional.
Dalam  menghadapi  persoalan  kemikiskinan  di  Indonesia,  Pemerintah  telah menerbitkan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  (Perpres)  Nomor  15  tahun  2010 tentang  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan  yang  salah  satu  isinya  adalah penyempurnaan  TKPK  menjadi  TNP2K  (Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan Kemiskinan)  yang  langsung  diketuai  oleh  Wakil  Presiden. Peraturan Presiden  tersebut  di tindak lanjuti dengan terbitnya PeraturanMenteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 42 tahun  2010  tentang  Tim  Koordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan  Provinsi  dan Kabupaten/Kota yang  menyatakan  bahwa  secara  struktur langsung diketuai oleh  Wakil Gubernur  di  tingkat  Provinsi  dan  Wakil  Bupati/Wakil  Walikota  di  tingkat Kabupaten/Kota  dalam  rangka  untuk  percepatan  penanggulangan  kemiskinan  di  daerah- daerah. Langkah-langkah tersebut merupakan langkah awal di samping langkah-langkah berikutnya  berupa  penerbitan  panduan-panduan  dan  pelatihan-pelatihan  kepada  Daerah (TKPK  Provinsi  maupun  Kabupaten/  Kota)  sebagai  upaya  penanganan  dan  pendekatan penanggulangan kemis-kinan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh.
Kabupaten  Gresik  dalam  menghadapi  persoalan-persoalan  kemiskinan  telah menunjukkan  capaian  yang  signifikan,  salah  satunya  adalah  capaian  per-kembangan persentase  penduduk  miskin  berdasarkan  garis  kemiskinan  nasional  yang  menunjukkan trend menurun sejak tahun 2003, dimana pada tahun 2003 tercatat sebesar 23,20 persen dan pada tahun 2016 turun menjadi 13,19 persen.Meskipun mengalami penurunan, capaian ini masih  berada  di  atas  target  tujuan  pembangunan  nasional  (RPJMN)  yang  menetapkan angka capaian minimal 8-10 persen.

## Adapun Tujuan Penelitian
1. Mengetahui kondisi dan karakteristik kemiskinan di Kabupaten Gresik;
2. Mengetahui determinan-determinan kemiskinan di Kabupaten Gresik; dan
3. Merumuskan strategi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik

## TINJAUAN PUSTAKA
Pemetaan program :
Pemetaan  program  penang  gulangan  kemiskinan  dilakukan  untuk  me-lihat program-program  penang  gulangan  kemiskinan  yang  sifatnya  afirmatif  yang  sudah dijalankan  di  daerah,  baik  program  nasional  maupun  program  daerah  sendiri.  Program penanggulangan kemis-kinan yang afirmatif artinya program-program yang secara khusus dirancang dan dijalankan untuk menjawab persoalan kemiskinan secara langsung kepada sasaran  penduduk  miskin  secara  individu,  keluarga  maupun  rumah  tangga,  sasaran melalui komunitasnya maupun sasaran melalui sumber penghidupannya.
Dalam  pendekatan  percepatan  penanggulangan  kemiskinan  nasional,  program- program  dengan  sasaran  individu,  keluarga  dan  rumah  tangga  miskin  dikelompokkan sebagai  program  klaster  1,  biasanya  berupa  program  perlindungan  sosial.  Program- program yang sasaran-nya komunitas dengan model pemberdayaan dikelompokkan sebagai klaster  2,  seperti  berbagai  macam program  nasional pemberdayaan  masyarakat  (PNPM). Selanjutnya  program  yang  sasarannya  sumber  penghidupan  yang  dimaksudkan  untuk penanggulangan  kemiskinan  adalah  program  yang  bertujuan  mengembangkan  dan menjamin  keberlanjutan  usaha  mikro  dan  kecil  (UMK),  seperti  sektor-sektor  informal yang  menjadi  sumber  penghidupan  masyarakat  dengan  tingkat  sosial  ekonomi terbawah,  program-program  ini  dikelompok-kan  dalam  klaster  3,  kegiatannya  berupa
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gresik, Tahun 2017 (Erna Haryanti )
peningkatan kapasitas usaha dan peningkatan aksesibilitas terhadap modal dan jaringan usaha bagi UMK.
Pemetaan program juga dilakukan  menurut  bidang/sektor  untuk melihat  ketidaksesuaian  dan  kekosongan- kekosongan dalam upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dari kebijakan  yang  selama  ini  dijalankan, baik  berupa  program  dan  kegiatan, anggaran  maupun  regulasi.  Kaji  ulang dilakukan  berdasarkan  bidang  atau sektor  sesuai  dengan  5  (lima)  sektor dalam  analisis  kemiskinan,  yaitu  bidang pendidikan,  bidang  kesehatan,  bidang infrastruktur  (prasarana)  dasar,  bidang ketenagakerjaan dan kewirausahaan, serta bidang ketahanan pangan.

## M ETODOLOG I.
Metodologi penyusunan dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Gresik, mengacu pada:
(1) Panduan  Penanggulangan  Kemiskinan  Buku  Pegangan  Resmi  Tim  Koordinasi Penang gulangan Kemiskinan Daerah (TKPD), yang diterbitkan oleh TNP2K tahun 2011;
(2) Pedoman  Penyusunan  Tim  Koordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan  Daerah,  yang diterbitkan  Tim  Sekretariat  Pembina  TKPK  Provinsi  dan  Kota/Kabupaten  Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri tahun 2011;
(3) Petunjuk Teknis Penyusunan SPKD  - Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah,  yang diterbitkan oleh TNP2K tahun 2014; dan
(4) Modul-modul lembar kerja penyusunan SPKD.

## ANALISIS KEMISKINAN Kondisi Umum Kemiskinan Kab. Gresik
Jumlah  penduduk  miskin  (penduduk  yang  berada  di  bawah  garis  kemiskinan)  di Kabupaten  Gresik  tahun  2016  adalah  sebesar  167.120  jiwa  atau  sekitar  1 3 , 1 9 p e r s e n 1) d a r i  ju mla h  p e ndu duk  d i  Kabupaten Gresik pada  t a hu n  ya n g   s a ma . Kondisi persentase ke-miskinan ini lebih tinggi bila dibanding dengan angka kemiskinan di  Provinsi  Jawa  Timur  maupun  capaian  secara  Nasional,  dimana  persentase  kemiskinan Provinsi  Jawa  Timur  pada  tahun  2016  adalah  sebesar  11,85  persen  sedangkan  capaian Nasional adalah 10,70 persen.
Diantara  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Timur,  tingkat  kemiskinan  (per- sentase penduduk miskin) di Kabupaten Gresik pada tahun 2016 menem-pati urutan ke 25 (dua puluh lima) dari yang terendah.
Gambar 1 Posisi Relatif Persentase Kemiskinan Kab. Gresik terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional, Tahun 2016
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gresik, Tahun 2017 (Erna Haryanti )

## Deterrminan Kemiskinan Kab. Gresik
Determinan  kemiskinan  daerah  menjelaskan  tentang  cara  menemukan  akar masalah  yang  dihadapi  pada  setiap  bidang.  Determinan  kemiskinan  secara  umum memiliki  keterkaitan  dengan  tidak  meratanya  akses  terhadap  pendidikan,  kese-hatan, ketenaga  kerjaan.  Selain  itu  determinan  kemiskinan  juga  terkait  dengan  tidak terpenuhinya  akses  terhadap  infrastruktur  dasar  dan  akses  terhadap  aset  produktif, ketahanan pangan dan rendahnya tingkat investasi swasta dan kewirausahaan.

## Gambar 1 Determinan Kemiskinan secara Umum

## Analisis Apbd Untuk Penanggulangan Kemiskinan
Secara  sederhana,  APBD  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah)  yang berpihak  pada  penanggulangan  kemiskinan  disusun  berdasarkan  strategi  dan  prioritas yang telah ditentukan untuk penanggulangan kemiskinan serta standar pelayanan public.
Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 telah  menggarisbawahi empat strategi pokok  penanggulangan  kemiskinan,  yaitu  (i)  mengurangi  beban  pengeluaran masyarakat miskin, (ii)  meningkatkan pendapatan dan kemampuan  masyarakat miskin, (iii)  mengembangkan  dan  menjamin  keberlanjutan  usaha  mikro  dan  kecil,  serta  (iv) memperkuat  sinergi  kebijakan.  Berdasarkan  strategi  ini,  untuk  berpihak  pada penanggulangan kemiskinan APBD perlu memenuhi kriteria sebagai berikut:
 Anggaran pendapatan harus tidak menambah beban pengeluaran masyarakat miskin.
 Anggaran  belanja  harus  mendukung  pengurangan  beban  pengeluaran  masya-rakat miskin;  peningkatan  kemampuan  dan  pendapatan  masyarakat  miskin;  pengembangan dan  keberlanjutan  UMK;  serta  penguatan  sinergi  kebijakan  penanggulangan kemiskinan.
Alokasi  belanja  dalam  APBD  diharapkan  mengacu  kepada  prioritas-prioritas tersebut,  sehingga fokus dan lokus intervensi  melalui  program  dan  kegiatan  yang dianggarkan sesuai dengan kebutuhan penyelesaian masalah.
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gresik, Tahun 2017 (Erna Haryanti )

## Gambaran Umum APBD Kab. Gresik.
Kondisi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APD)  Kabupaten  Gresik selama  tahun  2014-2016  menurut  realisasi  pendapatan  dan  belanja  daerah  adalah  sebagai berikut:
Tabel 2,
Realisasi APBD Kabupaten Gresik menurut Pendapatan dan Belanja tahun 2014-2016 (dalam juta Rupiah) KOMPONEN TAHUN: 2014 TAHUN: 2015 TAHUN: 2016 Realisasi (Rp) Selisih (%) Realisasi (Rp) Selisih (%) Realisasi (Rp) Selisih (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Pendapatan 2.206.389,32 1,56 2.436.173,61 -3,82 2.522.076,19 -1,20 Belanja 2.172.823,82 2.529.213,28 2.552.245,21 Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Gresik – data diolah
Berdasar  tabel  di  atas  nampak  bahwa,  perkembangan  realisasi  pendapatan daerah  tahun  2016  lebih  baik  dari  tahun  sebelumnya.  Pada  tahun  2015  realisasi pendapatan  Pemerintah  Kabupaten  Gresik  dalam  APBD  adalah  sebesar  Rp. 2.436.173.610.000,00 sementara itu untuk realisasi pendapatan daerah tahun 2016 adalah sebesar  Rp.  2.522.076.193.169,16.  Hal  ini  berarti  terjadi  peningkatan  realisasi pendapatan  sebesar  3,41  persen  atau  sebesar  Rp.  85.902.583.169,16.  Peningkatan realisasi pendapatan ternyata juga diikuti dengan peningkatan realisasi belanja. Realisasi belanja daerah Kabupaten Gresik tahun 2016 adalah sebesar Rp.  2.552.245.208.369,15 meningkat  (lebih  besar)  sekitar  0,90  persen  dari  realisasi  belanja  daerah  tahun  2015 yang sebesar Rp. 2.529.213.280.000,00. Dari data pada tabel 9, dapat  diketahui  bahwa pada  tahun  2014  terjadi  surplus  pendapatan  masing-masing  sebesar  1,56  persen, sementara  itu  pada  tahun  2015  dan  2016  terjadi  defisit  realisasi  anggaran  pendapatan terhadap realisasi  ang-garan pendapatan terhadap  belanja  masing-masing  sebesar  -3,82 persen dan -1,20 persen.

## Isu Strategis Kebijakan dan Kelembagaan Koordinasi Penang gulangan Kemiskinan.
Kebijakan  dan  Kelembagaan  koordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan  sangat dibutuhkan  untuk  memperkuat  gerakan  penanggulangan  kemiskinan.  Isu-isu  strategis terkait  kebijakan  dan  kelembagaan  koordinasi  penanggulangan  kemiskinan  Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:
(1) Memperkuat  pelaksanaan  program  penanggulangan  kemiskinan  melalui  kebijakan yang  berupa  peraturan,  baik  berupa  Peraturan  Daerah  (Perda)  maupun  Peraturan Bupati  (Perbup),  dan  aturan  pelaksanaan-nya  yang  secara  jelas  mencantumkan kemiskinan  sebagai  isu  utama-nya,  misalnya  Perda  tentang  penanggulangan kemiskinan,  peraturan  pemanfaatan  dana  bansos  dalam  penang-gulangan kemiskinan,  peraturan  yang  mewajibkan  OPD  yang  memiliki  program  dan  kegiatan penanggulangan  kemiskinan  untuk  memanfaatkan  Basis  Data  Terpadu  (BDT)  2015 sebagai dasar acuan perencanaan program penang gulangan kemiskinan;
(2) memperkuat  Sekretariat  TKPK  dengan  menyediakan  peralatan  dan  personil kesekretariatan  yang  mumpuni  dalam  mengelola  data-data  kemiskinan  menjadi informasi yang up to date;
(3) melakukan  pengembangan  program  khusus  penanggulangan  kemiskinan  yang merupakan  inovasi  daerah  sebagai  program  tersendiri  dengan  alokasi  anggaran
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gresik, Tahun 2017 (Erna Haryanti )
tersendiri,  untuk  memudahkan  dalam  monitoring  dan  evaluasi  oleh  TKPK Kabupaten  Gresik.  Program  khusus  ini  harus  dilengkapi  dengan  pedoman  teknis pelaksanaan  program,  memiliki  pendamping  khusus  program;  dan  memanfaatkan BDT 2015 untuk penerima manfaat program.
(4) meningkatkan  keterlibatan  masyarakat,  dunia  usaha,  dan  pe-mangku  kepentingan lainnya  dalam  penanggulangan  kemiskinan,  seperti  pelaku  CSR  ( corporate  social responsibility ), Perguruan Tinggi, LSM, dan Media Massa melalui kemitraan dalam program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
Strategis dan Kebijakan Penang gulangan Kemiskinan.
(1) Strategi Penanggulangan Kemiskinan;
Penanggulangan  kemiskinan  yang  komprehensif  memerlukan  keterlibatan berbagai  pemangku  kepentingan.  Pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  (Provinsi maupun Kabupaten), dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan.
Untuk  menunjang  penang  gulangan  kemiskinan  yang  komprehensif  sekaligus sebagai tindak lanjut dari strategi tingkat nasional, maka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten  Gresik  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  hak  dasar  masyarakat  secara berkeadilan tanpa perbedaan diupayakan dengan strategi utama:
 mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
 meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
 mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
 mengembangkan  inovasi  program  pemberdayaan  masyarakat  dalam  rangka penanggulangan kemiskinan;
 penguatan  kelembagaan  penanggulangan  kemiskinan  dalam  rangka  mewujudkan sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
(2) Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan;
a. Kebijakan pemenuhan hak atas layanan pendidikan :
 Memperluas  akses  pendidikan  untuk  semua  kalangan  masyarakat  untuk pencapaian Wajar Dikdas 9 tahun dengan biaya terjangkau (gratis);
 Peningkatan kualitas hasil pendidikan;
 Peningkatan kualitas tenaga pendidik;
 Pemenuhan sarana dan prasarana sekolah (pendidikan);
 Meningkatkan layanan perpustakaan.
b. Kebijakan pemenuhan hak atas layanan kesehatan:
 Memperluas  akses  kesehatan  untuk  semua  kalangan  ma-syarakat  dengan biaya terjangkau (gratis);
 Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan beserta tenaga kesehatan;
 Pengembangan RSUD melalui pola BLUD.
c. Kebijakan pemenuhan hak atas pekerjaan dan berusaha:
 Meningkatkan kesempatan kerja serta mendorong mobilitas tenaga kerja pada sektor ekonomi berbasis lokal;
 Meningkatkan upaya perlindungan ketenagakerjaan;
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gresik, Tahun 2017 (Erna Haryanti )
 Meningkatkan  kompetensi  tenaga  kerja  melalui  pemberdayaan  masyarakat dan balai latihan kerja (BLK);
 Mengembangkan sektor industri kecil, menengah dan kreatif;
 Penguatan  ekonomi  kerakyatan  melalui  peningkatan  kompetensi  dan  daya saing usaha koperasi dan UMKM.
d. Kebijakan pemenuhan hak atas pangan:
 Peningkatan ketersediaan pangan dan gizi masyarakat yang berkelanjutan;
 Peningkatan kompetensi tenaga penyuluh pertanian;
 Penganekaragaman produksi pangan;
 Pengawasan distribusi dan ketersediaan barang;
 Peningkatan perlindungan konsumen.
e. Kebijakan pemenuhan hak atas perumahan:
 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan dan pedesaan;
 Pengembangan lingkungan sehat dan perilaku hidup sehat;
 Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang  pentingnya rumah dan sanitasi yang sehat.
f. Kebijakan pemenuhan hak atas air bersih:
 Peningkatan  perlindungan  terhadap  sumberdaya  air  dan  jaminan  akses masyarakat miskin ke air bersih dan sanitasi;
 Peningkatan  peran  serta  lembaga  dan  organisasi  masyarakat  lokal  dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya air;
 Peningkatan pengetahuan  warga  miskin  mengenai  pengelolaan  sumberdaya  air dan sanitasi layak;
 Pengembangan  mekanisme  penyediaan  air  bersih  bagi  kelompok  rentan  dan masyarakat miskin yang tinggal di wilayah rawan air.
g. Kebijakan pemenuhan hak atas sumber daya alam dan lingkungan hidup:
 Peningkatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup serta terkendalinya  pelanggaran  penambangan  liar  (pelayanan  tindak  lanjut pengaduan  masyarakat  akibat  adanya  dugaan  pencemaran/  perusakan lingkungan);
 Pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelesta-riannya;
 Peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau;
 Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan energi yang berwawasan lingkungan;
 Meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  infrastruktur  irigasi  serta  pengelolaan dan konservasi sumber daya air;
 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem drainase dan saluran pembuang.
h. Kebijakan pemenuhan hak atas keadilan dan kesetaraan gender:
 Penguatan  kelembagaan  organisasi  wanita/penguatan  peran  wanita  dalam pembangunan;
 Peningkatan peran serta gender dalam pembangunan desa;
 Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak;
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gresik, Tahun 2017 (Erna Haryanti )
 Pemantapan program KB;
 Meningkatkan keluarga sejahtera.
(3) Rancangan Program Penanggulangan Kemiskinan;
Rancangan  program  penanggulangan  kemiskinan  (rencana  aksi)  merupakan serangkaian  indikasi-indikasi  program  yang  dapat  dijadikan  landasan  Perangkat Pemerintah Daerah dalam menyusun kegiatan di dalam Renstra, Renja dan RKPD dalam rangka mencapai target kinerja penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gresik.

## Prasyarat Pelaksanaan Penang gulangan Kemiskinan.
A. Penanganan Akar Penyebab Kemiskinan dengan Membangun Moralita
Menanggulangi Kemiskinan;
Pemahaman  tentang  penyebab  dan  akar  penyebab  kemiskinan  sebagai-mana diuraikan  pada  bagian  akhir  analisis  akar  masalah  (pada  Bab  4)  seharusnya menyadarkan pelaku penanggulangan kemiskinan bahwa pen-dekatan dan cara yang di pilih  dalam  penanggulangan  kemiskinan  selama  ini  perlu  diperbaiki,  yaitu  ke  arah perubahan cara pandang utamanya para pelaku penanggulangan kemiskinan untuk bukan hanya  mengambil  keputusan  atas  dasar  hukum  dan  bukan  hanya  bertindak  atas  dasar kewajiban,  tetapi  juga  senantiasa  mengambil  keputusan  dan  bertindak  berlandaskan pada  nilai-nilai  luhur  universal,  prinsip-prinsip  kemasyarakatan  dan  pilar-pilar pembangunan berkelanjutan.
Tentu hal ini bukan pekerjaan yang mudah, karena perubahan cara pandang dalam penanggulangan  kemiskinan  seperti  ini  pada  dasarnya  terkait  erat  dengan  proses perubahan  mental,  sikap/perilaku  masing-masing  individu  (persoalan  individual)  para pelaku  penanggulangan  kemiskinan.  Meski  demikian,  hal  itu  bukanlah  tidak  mungkin, bukankah  setiap  manusia,  meski  secuil,  memiliki  kebaikan  hati,  kepedulian, kerelawanan.
Oleh  karena  itu  proses  membangun  kesadaran  kritis  melalui  pembelajaran sikap/perilaku  dan  memulihkan  mental  melalui  pemberdayaan  moral  dalam penanggulangan kemiskinan perlu ditumbuhkan secara terus menerus.
Perubahan  mental,  sikap/  perilaku  dan  cara  pandang  para  pelaku  penang- gulangan kemiskinan akan menjadi pondasi bagi terbangunnya kelem-bagaan (institusi) penanggulangan kemiskinan yang lebih kokoh serta mampu mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di  tingkat lokal yang lebih berorientasi ke masyarakat miskin serta mewujudkan tata ke pemerintahan yang baik.
B. Unifikasi Data Kemiskinan Daerah melalui Pemutahiran Data Kemiskinan dan Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Data Kemiskinan Daerah (SIM- DKD),
Salah satu tantangan utama yang akan dihadapi dalam menjalankan strategi dan program  penanggulangan  kemiskinan  adalah  berkaitan  dengan  penentuan  “siapa”  dan “dimana” (fokus dan lokus) penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan serta “bagaimana”  (modus)  program  penang-gulangan  kemiskinan  yang  akan  dilaksanakan akan  benar-benar  menyentuh  faktor  penyebab  bahkan  akar  masalah  kemiskinan  itu sendiri.
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gresik, Tahun 2017 (Erna Haryanti )
Data  kemiskinan  daerah  (DKD)  yang  telah  dimiliki  dan  dimutahirkan  oleh Pemerintah  Kabupaten  Gresik  dimungkinkan  telah  ber-basiskan  nama  dan  alamat  ( by name  by  address )  dan  posisinya  pada  kondisi  kesejahteraan  dalam  rumah  tangga maupun  sebagai  individu,  sehingga  memungkinkan  untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan informasi akan “fokus” dan “lokus” penerima manfaat program. Akan tetapi data yang telah  tersedia  tersebut  kemungkinan  belum  dapat  memberikan  informasi  tentang penyebab  kemiskinannya,  karena  informasi  tentang    kondisi  kesejahteraan  hanyalah merupakan symptom (gejala)  dari  kondisi  kemiskinannya.  Disamping  itu,  untuk memperoleh  informasi  yang  bukan  sekedar  daftar  nama,  alamat  dan  masalah,  tetapi lebih jauh sebagai data untuk memperoleh informasi “siapa yang lebih miskin/prioritas dibandingkan  yang  lainnya”,  maka  data  yang  tersedia  perlu  disusun  sebagai wealth ranking poverty .
Untuk  itu,  Pemerintah  Kabupaten  Gresik  melalui  TKPK  selaku  tim  Koordinasi dan pengendali pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gresik, akan:
 Memanfaatkan  basis  data  kemiskinan  daerah  (data  dasar  kemiskinan by  name  by address ),  dengan  terlebih  dahulu  melengkapi  dengan  data  dan  informasi  penyebab kemiskinan;
 Mengembangkan  matriks wealth  ranking  poverty terhadap  data  (dasar)  kemiskinan daerah;
 Memanfaatkan data tersebut sebagai dasar acuan dalam perenca-naan, implementasi, monitoring dan evaluasi oleh seluruh Perangkat Daerah maupun pemangku kepentingan penanggulangan kemiskinan.
Secara operasional, pengendalian unifikasi data kemiskinan menjadi bagian dari tugas  Tim  Teknis  TKPK  (Sekretariat  TKPK)  dan  teknis  pelaksanaannya  berada  pada fungsi Kelompok Kerja (Pokja) Pendataan dan Informasi.

## C. Pengelompokan Program Penang gulangan Kemiskinan:
Guna  mempermudahkan  koordinasi,  sinergi  dan  sinkronisasi,  serta  pengen- dalian,  khususnya  ketepatan  sasaran  (penerima  manfaat)  dan  tujuannya,  maka (berdasarkan  Permendagri  Nomor  42  Tahun  2010)  program-program  penanggulangan kemiskinan yang akan dilaksanakan dikelompokkan menjadi:

## (i) Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga (Cluster 1)
Kelompok  program  penang  gulangan  kemiskinan  berbasis  bantuan  dan perlindungan  sosial  bertujuan  untuk  melakukan  pemenuhan  hak  dasar,  pengurangan beban  hidup,  serta perbaikan kualitas  hidup  masyarakat  miskin. Fokus pemenuhan hak dasar  ditujukan  untuk  memperbaiki  kualitas  kehidupan  masyarakat  miskin  untuk kehidupan  lebih  baik,  seperti  pemenuhan  hak  atas  pangan,  pelayanan  kesehatan,  dan pendidikan.
Karakteristik  program  pada  kelompok  program  penanggulangan  kemiskinan berbasis  bantuan  dan  perlindungan  sosial  adalah  bersifat  pemenuhan  hak  dasar  utama individu  dan  rumah  tangga  miskin  yang  meliputi  pendidikan,  pelayanan  kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih. Ciri lain dari kelompok program ini adalah mekanisme pelaksanaan kegiatan  yang bersifat langsung dan manfaatnya dapat dirasakan  langsung oleh masyarakat miskin.
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gresik, Tahun 2017 (Erna Haryanti )
Cakupan program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial di titik beratkan pada pemenuhan hak dasar utama. Hak dasar  utama  tersebut  mem-prioritaskan  pada  pemenuhan  hak  atas  pangan,  pendidikan, pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, serta air bersih dan sanitasi.
Penerima manfaat pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan  dan  perlindungan  sosial  ditujukan  pada  kelompok  masyarakat  sangat  miskin. Hal ini disebabkan bukan hanya karena kondisi masyarakat sangat miskin yang bersifat rentan,  akan  tetapi  juga  karena  mereka  belum  mampu  mengupayakan  dan  memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
Pengendalian kelompok program ini dipimpin oleh Assisten Sekda Bidang Kesra bersama  Kepala  Dinas  Sosial.  OPD  yang  mengusul-kan/mengajukan  program/kegiatan yang  bersifat  bantuan  sosial  dan  disetujui,  secara  otomatis  menjadi  anggota  kelompok program ini. OPD yang Meskipun tidak mengusulkan akan tetapi men-dapat tugas pem- bantuan  dalam  pengendalian  pelaksanaan  program  bersifat  bantuan  sosial  dari Pemerintah  Pusat  maupun  Propinsi,  juga  secara  otomatis  menjadi  anggota  kelompok program ini. Kelompok masyarakat peduli, dunia usaha dan stakeholder’s lainnya yang consent terhadap penanggulangan kemiskinan  melalui  bantuan sosial dapat bergabung/ diajak bergabung menjadi anggota kelompok program ini.

## (ii)  Kelompok  Program  Penang  gulangan  Kemiskinan  Berbasis  Pemberdayaan Masyarakat (Cluster 2)
Upaya  penanggulangan  kemiskinan  tidak  cukup  hanya  dengan  mem-berikan bantuan  secara  langsung  pada  masyarakat  miskin  karena  penyebab  kemiskinan  tidak hanya disebabkan oleh aspek-aspek yang bersifat materialistik semata, akan tetapi juga karena  kerentanan  dan  minimnya  akses  untuk  memperbaiki  kualitas  hidup  masyarakat miskin.  Pendekatan  pemberdayaan  dimaksud-kan  agar  masyarakat  miskin  dapat  keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumberdaya yang dimilikinya.
Kelompok  program  penanggulangan  kemiskinan  berbasis  pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah tahap lanjut dalam proses penanggu-langan kemiskinan. Pada  tahap  ini,  masyarakat  miskin  mulai  menyadari  kemampuan  dan  potensi  yang dimilikinya  untuk keluar  dari kemiskinan.  Pendekatan  pemberdayaan  sebagai  instrumen dari program ini dimaksudkan tidak hanya melakukan penyadaran terhadap masyarakat miskin  tentang  potensi  dan  sumberdaya  yang  dimiliki,  akan  tetapi  juga  men-dorong masyarakat  miskin  untuk  berpartisipasi  dalam  skala  yang  lebih  luas  terutama  dalam proses pembangunan di daerah.
Karakteristik  program  pada  kelompok  program  penanggulangan  kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat adalah:
a.  Menggunakan pendekatan partisipatif;
Pendekatan  partisipatif  tidak  hanya  tentang  keikutsertaan  masya-rakat  dalam pelaksanaan  program,  tetapi  juga  keterlibatan  masya-rakat  dalam  setiap  tahapan pelaksanaan pro-gram, meliputi proses  identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan  pelaksanaan  program,  bahkan  sampai  tahapan  proses  pelestarian  dari program tersebut.
b.  Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat;
Kelompok  program  penanggulangan  kemiskinan  berbasis  pemberda-yaan masyarakat  menitik  beratkan  pada  penguatan  aspek  kelem-bagaan  masyarakat  guna
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gresik, Tahun 2017 (Erna Haryanti )
meningkatkan  partisipasi  seluruh  elemen  masyarakat,  sehingga  masyarakat  mampu secara  mandiri  untuk  pengembangan  pembangunan  yang  diinginkannya.  Penguatan kapasitas  kelembagaan  tidak  hanya  pada  tahap  pengorganisasian  masyarakat  untuk mendapatkan  hak  dasarnya,  akan  tetapi  juga  memperkuat  fungsi  kelembagaan  sosial masyarakat yang diguna-kan dalam penanggulangan kemiskinan.
c.  Pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan ber-kelompok;
Kelompok  program  penanggulangan  kemiskinan  berbasis  pember-dayaan masyarakat  harus  menumbuhkan  kepercayaan  pada  ma-syarakat  miskin  untuk  selalu membuka  kesem-patan  masyarakat  dalam  berswakelola  dan  berkelompok,  dengan mengembangkan potensi yang ada pada mereka sendiri guna mendorong potensi mereka untuk berkembang secara mandiri.
d.  Perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
Perencanaan program dilakukan secara terbuka dengan prinsip dari  masyarakat, oleh  masyarakat,  untuk  masyarakat  dan  hasilnya  menjadi  bagian  dari  perencanaan pembangunan di tingkat desa/ kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Proses  ini  membutuhkan  Koordinasi  dalam  melakukan  kebijakan  dan  pengendalian pelaksanaan  program  yang  jelas  antar  pemangku  kepentingan  dalam  melaksanakan program penanggulangan kemiskinan tersebut.
Cakupan  program  pada  kelompok  program  penanggulangan  kemiskinan  berbasis pemberdayaan masyarakat dapat diklasifikasikan berdasarkan:
a.  Wilayah,  kelompok  berbasis  pemberdayaan  masyarakat  dilakukan  pada  wilayah perdesaan,  wilayah  perkotaan,  serta  wilayah  yang  dikategorikan  sebagai  wilayah tertinggal.
b.  Sektor,  kelompok  program  berbasis  pemberdayaan  masyarakat  menitik  beratkan pada  penguatan  kapasitas  masyarakat  miskin  dengan  mengembangkan  berbagai skema  program  berdasarkan  sektor  tertentu  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  di suatu wilayah.
Penerima  manfaat  dari  kelompok  program  berbasis  pemberdayaan  masyarakat adalah  kelompok  masyarakat  yang  dikategorikan  miskin  (termasuk  sangat  miskin). Kelompok  masyarakat  miskin  tersebut  adalah  yang  masih  mempunyai  kemampuan untuk menggunakan potensi yang dimilikinya walaupun terdapat keterbatasan.
Pengendalian  kelompok  program  ini  dipimpin  oleh  Kepala  BPMPD  bersama Kepala  Dinas  PU.  Perangkat  Daerah  yang  mengusulkan/  mengajukan program/kegiatan yang  bersifat  pemberdayaan  masyarakat  dan  disetujui,  secara  otomatis  menjadi  anggota kelompok  program  ini.  Perangkat  Daerah  yang  meskipun tidak  mengusulkan akan tetapi men-dapat  tugas  pembantuan  dalam  pelaksanaan  program  pemberdayaan  masyarakat dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi, juga secara otomatis menjadi anggota kelompok program  ini.  Kelompok  masyarakat  peduli,  dunia  usaha  dan  stakeholder’s  lainnya  yang consent terhadap  pemberdayaan  masyarakat  dapat  bergabung/di  ajak  bergabung  untuk menjadi anggota kelompok program ini.
(iii) Kelompok  Program  Penang  gulangan  Kemiskinan  Berbasis  Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil (Cluster 3)
Program  penanggulangan  kemiskinan  berbasis  pemberdayaan  usaha  mikro  dan kecil adalah program  yang  bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi  pelaku  usaha  berskala  mikro  dan  kecil.  Aspek  penting  dalam  penguatan  adalah
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gresik, Tahun 2017 (Erna Haryanti )
memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat  miskin untuk dapat berusaha dan mening-katkan  kualitas  hidupnya.  Karakteristik  program  pada  kelompok  program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah:
a.  Memberikan bantuan modal atau pembiayaan dalam skala mikro;
Kelompok  program  ini  merupakan  pengembangan  dari  ke-lompok  program berbasis  pemberdayaan  masyarakat  yang  lebih  mandiri,  dalam  pengertian  bahwa pemerintah memberikan kemudahan kepada pengusaha mikro dan kecil untuk mendapatkan kemudahan  tambahan  modal  melalui  lembaga  keuangan/perbankan  yang  dijamin  oleh Pemerintah.
b.  Memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar;
Memberikan  akses  yang  luas  dalam  berusaha  serta  melakukan  penetrasi  dan perluasan  pasar,  baik  untuk  tingkat  domestik  maupun  internasional,  terhadap  produk- produk yang dihasilkan oleh usaha mikro dan kecil. Akses yang dimaksud dalam ciri ini tidak  hanya  ketersediaan  dukungan  dan  saluran  untuk  berusaha,  akan  tetapi  juga kemudahan dalam berusaha.
c.  Meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha;
Memberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keteram pilan dan manajemen berusaha kepada pelaku-pelaku usaha kecil dan mikro.
Cakupan  program  kelompok  program  berbasis  pemberdayaan  usaha  mikro  dan kecil  dapat  dibagi  atas  3  (tiga),  yaitu:  (1)  pembiayaan  atau  bantuan  permodalan;  (2) pembukaan akses pada permodalan  maupun pemasaran produk; dan (3) pendampingan dan peningkatan keteram-pilan dan manajemen usaha.
Penerima  manfaat  dari  kelompok  program  berbasis  pemberdayaan  usaha  mikro dan kecil adalah kelompok masyarakat  hampir miskin yang kegiatan usahanya pada skala mikro dan kecil. Penerima manfaat pada kelompok program ini juga dapat ditujukan pada masyarakat miskin yang belum mempunyai usaha atau terlibat dalam kegiatan ekonomi.
Pengendalian  kelompok  program  ini  dipimpin  oleh  Assisten  Sekda  Bidang Ekbang bersama Kepala Dinas Koperasi dan UKM. OPD-OPD yang mengusulkan/mengajukan  program/kegiatan  yang  bersifat  pem-berdayaan  masyarakat berbasis usaha ekonomi mikro dan kecil dan disetujui, secara otomatis menjadi anggota kelompok  program  ini.  OPD  yang  meskipun  tidak  mengusulkan  akan  tetapi  mendapat tugas pembantuan dalam pengendalian pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis  usaha  ekonomi  mikro  dan  kecil  dari  Pemerintah  Pusat  maupun  Propinsi,  juga secara otomatis menjadi anggota kelom-pok program ini. Kelompok masyarakat peduli, dunia usaha dan stakeholder’s  lainnya  yang consent terhadap  hal  ini  dapat  bergabung/ diajak bergabung untuk menjadi anggota kelompok program ini.

## (iv) Kelompok Program Penang gulangan Kemiskinan Lainnya.(Cluster 4)
Kelompok  program  ini  dapat  dibentuk  sesuai  kebutuhan  daerah.  Program- program penanggulangan kemiskinan selain program  yang telah dikelompokkan dalam klaster 1, 2, dan klaster 3 dikelompokkan dalam kelompok program ini.
Pengendalian  kelompok  program  ini  dipimpin  oleh  Assisten  Sekda  Bidang Pemerintahan bersama Kepala Dinas Nakertrans.
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gresik, Tahun 2017 (Erna Haryanti )

## KESIMPULAN
1. Pemerintah  Kabupaten  Gresik  telah  menyusun  rumusan  kebijakan  tersebut  dalam dokumen  Strategi  Penanggulangan  Kemiskinan  Daerah  (SPKD).  Diharapkan dokumen  SPKD  dapat  menjadi  salah  satu  cara  yang  tepat  dan  terarah  dari Pemerintah  Daerah  dalam  menjalankan  peran  penanggulangan  kemiskinan  di daerah.
2. SPKD  Kabupaten  Gresik  ini  menjadi  pedoman  bagi  seluruh  stakeholder pembangunan  di  Kabupaten  Gresik  dalam  rangka  percepatan  penurunan  angka kemiskinan di Kabupaten Gresik. Oleh karena itu SPKD perlu diintergrasikan dalam dokumen  perencanaan  pembangunan  daerah  baik  dalam  rencana  jangka  menengah yaitu  RPJM-D  dan  Renstra  SKPD  maupun  dalam  jangka  pendek  (tahunan)  yaitu dalam RKPD ataupun dalam Renja OPD pada periode yang akan datang.
3. Seluruh  pemangku  kepentingan  perlu  merespon  SPKD  ini  dengan  melakukan  hal yang  sama  untuk  menjamin  sinergitas  dan  implementasi  serta  pencapaian  target penurunan  angka  kemiskinan  sesuai  dengan  kewenangannya.  Seluruh  pemangku kepentingan  diharapkan  juga  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan program  penanggulangan  kemiskinan  dalam  koridor  kewenangan  dan  peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  Nasional,  2013,  Profil  Kependudukan dan Pembangunan di Indonesia, Jakarta.
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, 2013, Riset Kesehatan Dasar – Riskesdas2013, Jakarta.
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  dan  Badan  Pusat  Statistik,  2011,  Definisi Operasional Indikator MDG’s, Jakarta.
Badan Pusat Statistik, 2011, Ensiklopedia Indikator Ekonomi dan Sosial, Jakarta.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Timur,  2012,  Hasil  Survey  Sosial  Ekonomi Nasional Tahun 2011 Provinsi Jawa Timur, Surabaya.
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2012, Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Timur – Agustus 2011, Surabaya.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Timur,  2013,  Hasil  Survey  Sosial  Ekonomi Nasional Tahun 2012 Provinsi Jawa Timur, Surabaya.
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2013, Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Timur – Agustus 2012, Surabaya.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Timur,  2014,  Hasil  Survey  Sosial  Ekonomi Nasional Tahun 2013 Provinsi Jawa Timur, Surabaya.
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gresik, Tahun 2017 (Erna Haryanti )
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2014, Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Timur – Agustus 2013, Surabaya.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Timur,  2015,  Hasil  Survey  Sosial  Ekonomi Nasional Tahun 2014 Provinsi Jawa Timur, Surabaya.
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2015, Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi
Jawa Timur – Agustus 2014, Surabaya.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2015, Kabupaten Gresik Dalam Angka Tahun 2015, Gresik.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Gresik,  2015,  Statistik  Daerah  Kabupaten  Gresik Tahun 2015, Gresik.