## PRINSIP KEPASTIAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA ATAS PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN
Oleh:
Moh. Reza Dedi Putra Email : rezadediputra@gmail.com Fakultas Hukum Universita Jember
Dyah Ochtorina Susanti Email : dyahochtorina.fh@unej.ac.id Fakultas Hukum Universitas Jember
Moh. Ali Email : ali.fh@unej.ac.id Fakultas Hukum Universitas Jember

## Abstrak
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIII/2015  memperbolehkan  pembuatan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas  persetujuan bersama. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak ketiga. Permasalahan yang akan dibahas yaitu apakah perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan telah sesuai  dengan  prinsip  kepastian  hukum  bagi  pihak  ketiga.  Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu untuk menemukan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum bagi pihak ketiga. Pada penelitian ini digunakan pendekatan yuridis  normatif.  Hasil  dari  penelitian  ini  yaitu  perjanjian  perkawinan  yang  dibuat  setelah perkawinan tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum bagi pihak ketiga karena perjanjian perkawinan  hanya  sebagai  upaya  dalam  melindungi  kepentingan  pihak  yang  membuatnya yaitu  suami  istri  tanpa  memperhatikan  kepentingan  pihak  ketiga  yang  tersangkut,  sehingga tidak tercipta suatu keadilan yang menjamin kepentingan para pihak.
Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Pihak Ketiga, Prinsip Kepastian Hukum

## Abstract
The decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015 allows the making of a marriage  agreement  while  in  the  marriage  bond  of  both  parties  with  mutual  consent.  This creates  legal  uncertainty  for  third  parties.  The  problem  to  be  discussed  is  whether  the marriage  agreement  made  after  marriage  is  in  accordance  with  the  principle  of  legal certainty for third parties. The purpose of this study is to find out that the marriage agreement made  after  marriage  is  not  in  accordance  with  the  principle  of  legal  certainty  for  third parties. In this study, a normative juridical approach was used. The results of this study are marriage agreements made after marriage are not in accordance with the principle of legal certainty  for  third  parties  because  marriage  agreements  are  only  an  effort  to  protect  the interests  of  those  who  make them,  namely  husband  and  wife  without  paying  attention  to  the interests of third parties involved, so that there is no justice that guarantees interests of the parties.
Keywords: Marriage Agreement, Third Party, Legal Certainty Principle

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Perkawinan  merupakan  perjanjian  suci membentuk  keluarga  antara  seorang  pria dengan  seorang  wanita.  Maksud  perjanjian disini  adalah  untuk  menggambarkan  segi kesengajaan dari suatu perkawinan, sedang- kan  suci  dimaksudkan  untuk  menyatakan segi  keagamaan  dari  suatu  perkawinan. Perkawinan  penting  juga  artinya  bagi keturunan dan hubungan kekeluargaan. Ke- mudian,  juga  penting  bagi  pihak  ketiga untuk  mengetahui  kedudukan  harta  benda dalam perkawinan. 1
Negara  telah  berupaya  mengatur  hal- hal yang terkait harta benda suami dan istri, baik harta yang diperoleh pada saat sebelum perkawinan  dilangsungkan,  maupun  pada saat  masa  perkawinan.  Sejak  perkawinan terjadi, suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri ( algehele gemeen- schap  van  goederen ),  jika  tidak  diadakan perjanjian. 2
Istilah  perjanjian  perkawinan  dalam norma hukum di Indonesia diatur pada Bab Ketujuh,  Bagian  Kesatu,  Pasal  139  sampai Pasal  154  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  (untuk  selanjutnya  disebut  KUH Perdata),  pada  perkembangan  selanjutnya
1 Benny  Djaja, Perjanjian  Kawin  Sebelum,  Saat, Dan  Sepanjang  Perkawinan, Rajawali  Pers, Depok, 2020, hlm. 1.
2 R.  Subekti, Pokok-Pokok  Hukum  Perdata,
Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 31.
pada  tahun  1974  lahirlah  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan sebagaimana  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  (untuk selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Per- kawinan),  yang  juga  mengatur  tentang  per- janjian  perkawinan  pada  Bab  V  Pasal  29. Pada  tahun  1991,  pemerintah  melalui Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  1  Tahun  1991  Tentang  Penyebar- luasan  Kompilasi  Hukum  Islam  (untuk selanjutnya  disebut  KHI),  juga  mengatur mengenai perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan  pada  KHI  diatur  pada  Bab  VII Pasal  45  sampai  52.  Kemudian,  dengan keluarnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  69/PUU-XIII/2015  membawa  per- geseran  makna  dan  pergeseran  norma hukum. 3
Setelah  adanya  putusan  Mahkamah Konstitusi  tersebut,  perjanjian  perkawinan yang  sebelumnya  hanya  dapat  dibuat  pada saat  sebelum  perkawinan  berlangsung mengalami perubahan menjadi dapat dibuat pada saat sebelum dan selama dalam ikatan perkawinan atau dikenal dengan postnuptial agreement. Lahirnya  putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIII/2015  ada-
3 Dyah  Ochtorina  Susanti, Perjanjian  Kawin Sebagai  Bentuk  Perlindungan  Hukum  Bagi Pasangan  Suami  Istri  (Perspektif  Maqashid Syari’ah), Ulul  Albab,  Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, April 2018, hlm. 2.
lah  dilatar  belakangi  oleh  gugatan  Nyonya Ike  Farida  seorang  warga  negara  Indonesia yang  menikah  dengan  seorang  warga negara  asing  tanpa  adanya  perjanjian perkawinan sebelumnya. Nyonya Ike Farida hendak  membeli  sebuah  apartemen  yang ternyata  karena  status  perkawinannya  yang tanpa disertai adanya perjanjian perkawinan pisah  harta  tidak  dapat  mempunyai  hak milik dan hak guna bangunan atas tanah di Indonesia sebagaimana berlaku asas nasionalisme. 4
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 69/PUU-XIII/2015  tersebut  dinilai  telah mengubah dan menambah norma dari suatu perjanjian  perkawinan  yang  diatur  dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan.

## 1.2. Rumusan Masalah
Dari  beberapa  perubahan  norma  pada perjanjian  perkawinan  dalam Putusan Mahkamah  Konstitusi,  ada  salah  satu perubahan  norma  yang  dianggap  menarik oleh  peneliti,  yaitu  terkait  dengan  waktu dibuatnya  perjanjian  perkawinan.  Di  dalam Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut memperbolehkan pembuatan perjanjian perkawinan  selama  dalam  ikatan  per- kawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama. Hal tersebut menimbulkan
4 Ita Nurhasanah, Pengesahan Perjanjian
Perkawinan Menurut Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Tesis, Jember,  Program  Studi  Magister  Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019, hlm. 3- 4.
ketidakpastian  hukum  bagi  pihak  ketiga, sehingga  yang  menjadi  rumusan  masalah dalam penelitian ini adalah apakah perjanjian  perkawinan  yang  dibuat  setelah perkawinan  telah  sesuai  dengan  prinsip kepastian hukum bagi pihak ketiga?

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam penulisan  ini  yaitu  tipe  penelitian  yang bersifat  yuridis  normatif (legal  research), yaitu  penelitian  yang  difokuskan  untuk mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau norma-norma dalam hukum positif. 5
Tipe  penelitian  yuridis  normatif  di- lakukan  dengan  cara  mengkaji  berbagai aturan  hukum  yang  bersifat  formil  seperti undang-undang,  peraturan-peraturan  serta literatur  yang  berisi  konsep-konsep  teoretis yang  kemudian  dihubungkan  dengan  per- masalahan  yang  akan  di  bahas  dalam penelitian  ini  yaitu  mengenai  prinsip  ke- pastian  hukum  bagi  pihak  ketiga  atas perjanjian  perkawinan  yang  dibuat  setelah perkawinan.  Penelitian  ini  menggunakan tiga  pendekatan,  yaitu  pendekatan  per- undang-undangan (statute  approach) ,  pen- dekatan  konseptual (conceptual  approach) dan pendekatan kasus (case approach) .
5 Herowati  Poesoko, Diktat  Mata  Kuliah  Metode Penulisan dan Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012, hlm. 34-35.

## PEMBAHASAN

## 3.1. Perjanjian  Perkawinan  yang  Dibuat Sebelum Perkawinan
Merupakan  hak  setiap  orang  yang hendak  melaksanakan  perkawinan  untuk menyimpangi  hukum  mengenai  persatuan harta  kekayaan  sepanjang  dilakukan  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut. Pada prinsipnya  ketentuan  perundang-undangan berkenaan  dengan  perjanjian  dikategorikan sebagai  hukum  yang  bersifat  mengatur. Pembuat undang-undang menentukan dalam  KUHPerdata  Pasal  1338  ayat  (1), bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi mereka  yang  membuatnya.  Hal  tersebut memberikan  suatu  dasar  dan  arti  yang menentukan  terhadap  kehendak  para  pihak yang  bebas  merupakan  salah  satu  asas perjanjian,  walaupun  kehendak  bebas tersebut  pada  kenyataanya  tidaklah  tanpa batas. 6
Perjanjian  perkawinan  digolongkan pada  perjanjian  dalam  bidang  hukum  pem- buktian dalam artian tujuan dari para pihak adalah penyimpangan terhadap suatu bukti, menghilangkan keraguan mengenai penera- pan  suatu  alat  bukti  menurut  perundang- undangan  atau  menghindari  pembuktian balik  dengan  ketentuan  perjanjian  tersebut
6 Ita Nurhasanah, op.cit , hlm. 49.
tidak  boleh  bertentangan  dengan  ketentuan perundang-undangan yang bersifat memaksa, ketentuan yang bersifat memaksa muncul  apabila  pembuat  undang-undang bermaksud untuk memberikan perlindungan kepada  pihak  ketiga. 7 Sifat  memaksa tersebut tampak pada perjanjian perkawinan yang  selain  bentuk  dan  isinya,  subjek hukum  pun  sudah  ditentukan  yaitu  calon suami istri yang akan melakukan perkawinan. Calon suami istri berhak untuk mengatur  akibat  hukum  terhadap  kekayaan mereka  baik  yang  bersifat  kebendaan  atau yang  bersifat  obligatoir  dan  akibat  hukum inilah  yang  akan  berlaku  terutama  bagi suami  istri  dan  terhadap  pihak  ketiga sebagai  penyimpangan  terhadap  ketentuan umum menurut perundang-undangan.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  119  ayat (1)  KUHPerdata,  demi  hukum  berlakulah persatuan  bulat  antara  harta  kekayaan suami  dan  istri  mulai  saat  perkawinan  di- langsungkan,  sekadar  mengenai  itu  dengan perjanjian  perkawinan  tidak  diadakan  ke- tentuan lain. Cara dan batas serta ketentuan mengenai  penyimpangan  terhadap  harta kekayaan  suami  istri  tersebut  diatur  lebih lanjut  dalam  Bab  ke  7,  bagian  ke  1  dari buku  ke  1  KUHPerdata  tentang  perjanjian perkawinan. Terhadap penyimpangan
7 Herlien Budiono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia. Hukum Perjanjian Berlandaskan  Asas-Asas  Wigati  Indonesia ,  Citra Aditya  Bakti,  Bandung,  2015, hlm.  460. (Selanjutnya disebut Herlien Budiono I)
mengenai ketentuan Pasal 119 KUHPerdata diatur dalam Pasal 139 KUHPerdata yaitu:
Dengan mengadakan perjanjian perkawi- nan,  kedua  calon  suami  istri  adalah berhak  menyiapkan  beberapa  penyimpa- ngan  dari  peraturan  undang-undang sekitar  persatuan  harta  kekayaan,  asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan  pula  segala  ketentuan  di- bawah ini.
Ketentuan  Pasal  147  KUHPerdata mensyaratkan  keabsahan  perjanjian  per- kawinan  haruslah  dibuat  dengan  akta notaris dengan konsekuensi apabila perjanjian  perkawinan  tersebut  tidak  dibuat dengan  akta  notaris,  maka  perjanjian  ter- sebut  tidak  sah  atau  dianggap  tidak  pernah ada dan sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal  148  KUHPerdata  mengenai  segala perubahan  dalam  perjanjian,  yang  sedianya pun  boleh  diadakan  sebelum  perkawinan, tak dapat diselenggarakan dengan cara lain, melainkan  dengan  akta  dan  dalam  bentuk yang  sama,  seperti  akta  perjanjian  itu  dulu pun  dibuatnya.  Selama  dari  pada  itu,  tiada suatu  perubahan  pun  boleh  berlaku,  jika penyelenggaraannya  tidak  dihadiri  dan tidak  disetujui  oleh  segala  mereka,  yang dulu  telah  menghadiri  dan  menyetujui perjanjian.
Pasal 152 KUHPerdata tidak mewajib- kan  notaris  untuk  melakukan  pembukuan
atau  registrasi  atas  perjanjian  perkawinan yang  telah  dibuatnya.  Kepada  para  pihak diberikan  kebebasan  untuk  menentukan kapan melakukan pembukuan atau registrasi tersebut.
Sejak  tanggal  pembukuan  dianggap pihak  ketiga  mengetahui  adanya  perjanjian perkawinan antara suami istri. Tidak adanya pembukuan  tidak  boleh  merugikan  pihak ketiga yang beriktikad baik yang betul-betul tidak  mengetahui  adanya  perjanjian  per- kawinan  tersebut,  dengan  kata  lain, apabila pihak  ketiga  secara  itikad  baik  mengetahui adanya  perjanjian  perkawinan  tersebut misalnya  karena  diberitahu  oleh  pihak suami istri mengenai hal tersebut maka ber- lakulah perjanjian perkawinan tersebut bagi pihak ketiga yang bersangkutan. 8
Akan tetapi, saat ini di Indonesia telah berlaku  unifikasi  dalam  bidang  hukum perkawinan,  yaitu  Undang-Undang  Per- kawinan yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1975 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaannya. Dengan  berlakunya  Undang-Undang  Per- kawinan  tersebut  maka  semua  peraturan hukum  baik  yang  ada  di  dalam  KUH- Perdata  maupun  peraturan-peraturan  lain yang  mengatur  tentang  perkawinan  se- panjang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan  menjadi  tidak  berlaku  lagi.
8 Herlien  Budiono ,  Kumpulan  Tulisan  Hukum Perdata  Di  Bidang  Kenotariatan  (Buku  2) ,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 7. (Selanjutnya disebut Herlien Budiono II)
Sebaliknya, ketentuan yang ada masih tetap berlaku  sepanjang  belum  diatur  dan memang  ditunjuk  masih  berlaku  oleh Undang-Undang  Perkawinan  dan  tidak bertentangan  dengan  ketentuan  yang  ada dalam  Undang-Undang  Perkawinan  itu sendiri. 9
Undang-Undang  Perkawinan  meletak- kan  ketentuan  tentang  perjanjian  per- kawinan  dalam  Bab  5  yang  hanya  diatur dalam  1  (satu)  pasal  yaitu  Pasal  29  yang berisi  4  (empat)  ayat.  Adapun  ketentuan dari  pasal  tersebut  adalah  (1)  Pada  waktu atau  sebelum  perkawinan  dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan  perjanjian  tertulis  yang  disah- kan  oleh  Pegawai  Pencatat  Perkawinan, setelah  mana  isinya  berlaku  juga  terhadap pihak  ketiga  sepanjang  pihak  ketiga tersangkut.  (2)  Perjanjian  tersebut  tidak dapat  disahkan  bilamana  melanggar  batas hukum,  agama  dan  kesusilaan.  (3)  Per- janjian  tersebut  berlangsung  semenjak  per- kawinan  dilangsungkan.  (4)  Selama  per- kawinan  berlangsung  perjanjian  tersebut tidak  dapat  diubah,  kecuali  bilamana  dari kedua  belah  pihak  ada  persetujuan  untuk mengubah  dan  perubahan  tidak  merugikan pihak ketiga.
Sebagaimana diuraikan di atas, ketentuan-ketentuan  dalam  KUHPerdata
9 Rusdi Malik, Memahami Undang-Undang Perkawinan, Universitas  Trisakti,  Jakarta,  2009, hlm. 25.
terkait  perjanjian  perkawinan  jauh  lebih lengkap  dibandingkan  dengan  ketentuan yang  ada  dalam  Pasal  29  Undang-Undang Perkawinan,  dimana  ayat-ayat  dalam  Pasal 29  Undang-Undang  Perkawinan  tersebut hanya  mengatur  tentang  kapan  perjanjian perkawinan  itu  diubah.  Dari  ketentuan- ketentuan yang mengatur perjanjian perkawinan  di  dalam  KUHPerdata  dan Undang-Undang Perkawinan tersebut, apabila  diamati  lebih  lanjut  maka  akan didapatkan  beberapa  perbedaan.  Adapun perbedaannya  adalah pertama ,  dari  sisi subyek perjanjian dalam pembuatan perjanjian  perkawinan  menurut  Undang- Undang  Perkawinan  adalah  dibuat  oleh kedua belah pihak yang akan melangsungkan  perkawinan,  yaitu  calon suami  istri.  Tidak  ada  ketentuan  bahwa calon  suami  istri  yang  akan  membuat perjanjian  perkawinan  harus  meminta bantuan  dari  orang  lain  (orang  tua  atau wali),  sedang  dalam  ketentuan  perjanjian perkawinan menurut KUHPerdata ditentukan  jika  para  pihak  yang  akan melangsungkan  suatu  perkawinan  ternyata belum  dewasa  maka  pembuatan  perjanjian perkawinan  dilakukan  dengan  bantuan orang  tua  atau  walinya. Kedua ,  dari  sisi formil  dan  tata  cara  pembuatan  perjanjian perkawinan  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Perkawinan  juga  berbeda  dengan ketentuan  dalam  KUHPerdata.  Perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang
Perkawinan  tidak  diwajibkan  harus  dibuat dengan akta notaris, tetapi hanya ditentukan bahwa  perjanjian  perkawinan  tersebut disahkan  oleh  pegawai  pencatat  per- kawinan. Dengan demikian dapat disimpul- kan  bahwa  perjanjian  perkawinan  tersebut dapat  dibuat  dengan  akta  di  bawah  tangan (bukan dengan akta otentik atau akta notaris sebagaimana  yang  berlaku  pada  perjanjian perkawinan  menurut  KUHPerdata)  dan harus  disahkan  oleh  pegawai  pencatat nikah.  Perlu  dipahami  bahwa  pegawai pencatat  nikah  bukanlah  pejabat  pembuat akta  seperti  halnya  notaris,  tetapi  hanya sekadar  pegawai  yang  bertugas  melakukan pencatatan  atas  suatu  pernikahan,  yang sudah  barang  tentu  tidak  selalu  paham tentang  isi  dan  substansi  dari  perjanjian perkawinan  yang  akan  dibuat  oleh  calon suami  istri.  Padahal,  karena  menyangkut pengaturan  harta  kekayaan  dalam  per- kawinan  seorang  pejabat  yang  diberi wewenang  mengesahkan  atau  membuat akta  perjanjian  perkawinan  harus  paham betul  tentang  hukum  harta  perkawinan. Ketiga ,  dari  tata  cara  pembuatan  perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan  juga  terdapat  perbedaan,  yakni perjanjian perkawinan tersebut dapat dibuat pada waktu perkawinan dilangsungkan atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Hal ini berbeda  dengan  pembuatan  perjanjian perkawinan  menurut  KUHPerdata  yang harus  dibuat  sebelum  perkawinan  di-
langsungkan yang kemudian disusul dengan pelaksanaan perkawinan segera setelah per- janjian perkawinan dibuat. Apabila perjanji- an  perkawinan  menurut  Undang-Undang Perkawinan  dibuat  pada  saat  perkawinan dilangsungkan  masih  timbul  pertanyaan apakah  pengesahan  oleh  pegawai  pencatat nikah  dilakukan  setelah  atau  sebelum  ijab kabul  dilaksanakan. Keempat ,  perjanjian perkawinan  menurut  Undang-Undang  Per- kawinan  pada  asasnya  tidak  dapat  diubah kecuali  jika  kedua  belah  pihak  bersepakat untuk mengubah dengan catatan tidak boleh merugikan  pihak  ketiga.  Sedangkan  per- janjian  perkawinan  menurut  KUHPerdata tidak  dapat  diubah  selama  perkawinan berlangsung,  karena  hal  ini  untuk  menjaga keutuhan  bentuk  dan  macam  harta  ke- kayaan selama perkawinan yang tidak boleh berubah  atau  diubah  meski  disepakati  oleh kedua  belah  pihak.  Intinya,  perjanjian  per- kawinan  menurut  Undang-Undang  Per- kawinan  dapat  diubah  sepanjang  disepakati oleh  kedua  belah  pihak  asal  tidak  merugi- kan  pihak  ketiga,  sedang  perjanjian perkawinan  menurut  KUHPerdata  tidak boleh  diubah  selama  perkawinan  berlang- sung. Kelima ,  dalam  Undang-Undang Perkawinan  tidak  disebutkan  macam  atau bentuk  perjanjian  perkawinan  yang  dapat dibuat  oleh  calon  suami  istri  sebelum melangsungkan perkawinan. Undang- Undang Perkawinan juga tidak menjelaskan fungsi  dan  tujuan  pembuatan  perjanjian
perkawinan tersebut. Sedang dalam KUHP- erdata ditentukan macam-macam perjanjian perkawinan  yang  dapat  dibuat  oleh  calon suami  istri,  serta  fungsi  dan  tujuan  pem- buatan  perjanjian  perkawinan  tersebut. Bahwa  pembuatan  perjanjian  perkawinan menurut KUHPerdata adalah untuk menyimpangi  terjadinya  persatuan  harta secara bulat, di mana calon sami istri dapat menentukan  sendiri  pengaturan  harta  ke- kayaan  dalam  perkawinan  dengan  memilih bentuk  atau  macam  pengaturan,  misalnya dilakukan  pemisahan  harta  perkawinan, atau dilakukan persatuan hasil dan pendapatan.  Pilihan-pilihan  tersebut  dapat diambil  oleh  suami  istri  untuk  mengatur pengurusan dan penguasaan harta kekayaan dalam perkawinan. 10
Pengaturan perjanjian perkawinan selanjutnya  diatur  di  dalam  KHI,  dimana perjanjian  perkawinan  mengenai  harta bersama  tercantum  di  dalam  Pasal  47  KHI yang  menjelaskan  bahwa  perjanjian  per- kawinan  tidak  hanya  terbatas  tentang  harta bersama  yang  didapat  selama  perkawinan, melainkan  harta  bawaan  masing-masing suami istri. Terkait hal tersebut, Damanhuri menegaskan  bahwa  perjanjian  perkawinan terhadap  harta  bersama  yaitu  perjanjian tertulis  yang  disahkan  oleh  Pegawai Pencatat  Nikah,  dimana  perjanjian  tersebut
10 J.  Andy  Hartanto, Hukum  Harta  Kekayaan Perkawinan  Menurut  “Burgerlijk  Wetboek”  dan Undang-Undang  Perkawinan, Laksbang  Grafika, Yogyakarta, 2012, hlm. 32-36.
dibuat dengan tujuan untuk mempersatukan atau  memisahkan  harta  kekayaan  pribadi masing-masing selama perkawinan berlang- sung,  sesuai  dengan  kesepakatan  kedua belah pihak. 11
Berdasarkan  penjelasan  yang  telah diuraikan  diatas,  ketiga  peraturan  per- undang-undangan  yang  selama  ini  menjadi patokan  dan  pedoman  dalam  melakukan perjanjian perkawinan memiliki persamaan- nya  yaitu  keberlakuan  perjanjian  per- kawinan terhadap kedua belah pihak adalah sejak  perkawinan  dilangsungkan,  sama- sama tidak menghendaki pembuatan perjanjian  perkawinan  setelah  perkawinan. Namun,  pada  praktik  di  masyarakat,  pihak suami  istri  melakukan  pembuatan  per- janjian  perkawinan  setelah  perkawinan berdasarkan  Penetapan  Pengadilan,  hal  ini tentunya  tidak  diatur  dalam  ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini.
Terkait demikian, tidak diperbolehkan- nya  pembuatan  perjanjian  perkawinan setelah  perkawinan  adalah  bentuk  per- lindungan  hukum  untuk  pihak  ketiga  yang diberikan  oleh  KUHPerdata,  Undang- Undang  Perkawinan  maupun  KHI.  Se- hubungan  dengan  hal  tersebut,  pembuatan perjanjian  perkawinan  sebelum  perkawinan merupakan  norma  penting  dan  tidak  dapat dikesampingkan karena hal ini menyangkut kepentingan  pihak  ketiga.  Pada  tataran
11 Dyah Ochtorina Susanti, op.cit , hlm. 14.
demikian,  penulis  berasumsi  bahwa  per- janjian  perkawinan  bukan  hanya  sebagai upaya dalam melindungi kepentingan pihak yang  membuatnya  yaitu  suami  istri,  akan tetapi juga merupakan upaya untuk memberikan  kepastian  untuk  pihak  ketiga agar  tercipta  suatu  keadilan  yang  tidak hanya  menguntungkan  salah  satu  pihak saja.
Terkait  kepastian  sebagaimana  yang dimaksud  diatas,  untuk  meninjau  penting- nya  perjanjian  perkawinan  bagi  pihak ketiga, penulis menggunakan asas kepastian hukum  Barda  Nawawi  Arief  dan  M. Isnaeni. Kepastian merupakan ciri dari yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama  untuk  norma  hukum  tertulis. Hukum  tanpa  nilai  kepastian  akan  ke- hilangan  makna  karena  tidak  dapat  lagi digunakan  sebagai  pedoman  perilaku  bagi setiap  orang.  Kepastian  sendiri  disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum selain keadilan  dan  kemanfaatan.  Barda  Nawawi Arief 12 memberi  pendapat  yang  mendasar mengenai kepastian hukum. Ada 4 hal yang berhubungan  dengan  makna  kepastian hukum pertama ,  hukum  itu  positif,  yaitu peraturan perundang-undangan; kedua , hukum  itu  didasarkan  pada  fakta  atau hukum  yang  ditetapkan  itu  pasti; ketiga , kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan
12 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan  Kebijakan  Penanggulangan  Kejahatan ,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 54.
cara  yang  jelas  sehingga  menghindari kekeliruan  dalam  pemaknaan,  disamping mudah  dilaksanakan; keempat ,  hukum positif tidak boleh mudah dirubah.
Mengkondisikan tata nilai yang mampu  memberikan  sebuah  “kepastian hukum”  dalam  hubungan  antara  orang- orang  dalam  masyarakat,  terlebih  dahulu harus  menciptakan  suatu  kepastian  pula  di dalam  tubuhnya  sendiri.  Tuntutan  yang terakhir  ini  mendatangkan  beban  formal yang  wajib  dipenuhinya  yaitu  susunan  tata aturan  yang  penuh  konsistensi. 13 Perangkat hukum  yang  sangat memperhatikan konsis- tensi  akan  mampu  melahirkan  kepastian hukum  seperti  yang  dicita  harapkan  oleh khalayak  luas.  Sebaliknya  kalau  dalam  diri aturan perundang-undangan itu tidak dialiri arus  konsistensi,  berarti  citranya  sendiri sudah  tidak  pernah  pasti,  maka  sulit  sekali untuk  mengharapkan  lahirnya  kepastian hukum  dari  rahim  aturan  seperti  itu.  M. Isnaeni 14 mengungkapkan kepastian hukum sebagai  salah  satu  sendi  utama  dari peraturan  perundangan  disamping  aspek keadilan,  memiliki  kaitan  erat  dengan  soal efisiensi  yang  selalu  dijadikan  acuan  oleh kalangan  pelaku  ekonomi  yang  seringkali
13 Satjipto  Rahardjo  dan  M.  Isnaeni, Hak Tanggungan  Sebagai  Lembaga  Jaminan  Dalam Kerangka  Tata  Hukum  Indonesia ,  Jurnal  Hukum Ekonomi, Edisi V, Agustus 1996, hlm. 34.
14 M.  Isnaeni, Hak  Tanggungan  Sebagai  Lembaga Jaminan  Dalam  Kerangka  Tata  Hukum  di Indonesia ,  Jurnal  Ekonomi,  Edisi  V,  Agustus 1996, hlm. 34.
menggunakan  jasa  hukum  dalam  pelbagai transaksinya.
Merujuk pada pendapat Barda Nawawi Arief  dan  M.  Isnaeni  tersebut,  perjanjian perkawinan  yang  dibuat  sebelum  perkawi- nan  sesuai  ketentuan  KUHPerdata  dan Undang-Undang  Perkawinan  sebenarnya lebih  mencerminkan  prinsip  kepastian hukum  bagi  pihak  ketiga,  terutama  bagi kreditur  agar  tidak  khawatir  dan  bingung terkait  status  harta  benda  perkawinan  yang didapat selama perkawinan berlangsung.
Sudah  jelas  dan  pasti  apabila  per- kawinan tersebut memiliki perjanjian perkawinan, maka status harta benda dalam perkawinan  tersebut  terpisah  mulai  sejak awal  pernikahan  dilangsungkan  karena perjanjian  perkawinan  dan  perkawinan  itu sendiri  dimulai  pada  waktu  yang  sama. Dapat  diketahui  bahwa  harta  benda perkawinan  yang  diatur  dalam  perjanjian perkawinan  telah  dikunci  terlebih  dahulu oleh  perjanjian  perkawinan  sehingga  tidak akan  menimbulkan  kerugian  apapun  bagi pihak  ketiga.  Hal  demikian  memberikan rasa kepastian hukum bagi pihak ketiga.

## 3.2. Perjanjian  Perkawinan  yang  Dibuat Setelah Perkawinan
Pada  perkembangannya  yang  terjadi dimasyarakat  sekarang  ini  dimungkinkan pembuatan  perjanjian  perkawinan  setelah perkawinan yaitu dengan didasarkan Penetapan Pengadilan karena kenyataannya
ada pasangan suami istri yang karena alasan tertentu  kemudian membuat  perjanjian  per- kawinan  setelah  perkawinan  dilangsungkan dengan Penetapan Pengadilan.
Perjanjian  perkawinan  yang  dibuat setelah  perkawinan  berdasarkan  penetapan Pengadilan Negeri yang dibuat berdasarkan kesepakatan  para  pihak  dapat  dikatakan telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, dan  berlandaskan  pada  Pasal  10 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang menentukan  bahwa  Pengadilan  dilarang menolak  untuk  memeriksa, mengadili,  me- mutus  suatu  perkara  yang  diajukan  dengan dalil  hukum  tidak  ada  atau  kurang  jelas, melainkan  wajib  untuk  memeriksa  dan mengadilinya  dengan  tetap  berlandaskan kepada  ketentuan  hukum yang  berlaku  dan tidak  boleh  melanggar dengan  tata  susila dan  ketertiban  hukum.  Dengan  demikian perjanjian  perkawinan  yang  dibuat  setelah perkawinan berdasarkan penetapan Pengadi- lan  Negeri  merupakan  hak  dan  kehendak bebas dari yang bersangkutan. 15
Perjanjian perkawinan pada prinsipnya dibuat  sebelum  perkawinan  dilangsungkan dan  dapat  juga  dibuat  setelah  perkawinan dilangsungkan namun harus melalui
15 Sonny  Dewi  Judiasih, Pertaruhan  Esensi  Itikad Baik  dalam  Pembuatan  Perjanjian  Kawin  Pasca Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU- XIII/2015 , Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2, Mei 2017, hlm. 72-73.
penetapan  pengadilan  melalui  permohonan pihak suami dan istri yang bersangkutan.
Selanjutnya,  dengan  adanya  kasus terbaru  yang  diajukan  ke  Mahkamah Konstitusi, ketentuan perjanjian perkawinan dalam  Undang-Undang  Perkawinan  men- dapat  tafsir  konstitusional  baru.  Keluarnya Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 69/PUU-XIII/2015,  membawa  pergeseran makna dan pergeseran norma hukum. 16
Bagi  pihak  ketiga  yang  menjadi kreditur,  adalah  penting  untuk  mengetahui bagaimana  kedudukan  harta  kekayaan suami istri. Hal ini berkait dengan kepastian terlunasinya piutang. Jika suami istri kawin dengan  persatuan  bulat  harta  kekayaan perkawinan,  maka  utang  yang  dibuat  oleh suami istri dapat dituntut pelunasannya dari harta  persatuan.  Sebaliknya  jika  terdapat perjanjian  perkawinan  maka  pelunasan utang  menjadi  tanggung  jawab  pihak  yang membuat perjanjian. 17
Pergeseran  makna  perjanjian  perkawi- nan  akibat  adanya  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIII/2015  yang mengijinkan  dibuatnya  perjanjian  perkawi- nan  selama  masa  perkawinan  membawa dampak bagi hubungan dengan pihak ketiga terlebih  jika  sebelum  dibuatnya  perjanjian
16 Dyah Ochtorina Susanti, op.cit , hlm. 2-3.
17 Candra  Hadi  Kusuma, Kedudukan  Hukum Perjanjian  Perkawinan  yang  dibuat  Setelah Perkawinan  terhadap  Pihak  Ketiga  (Pasca Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU- XIII/2015), Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol 2, No 1, 2018, hlm. 181.
perkawinan  tersebut  sudah  ada  hubungan antara suami istri dengan pihak ketiga.
Undang-Undang Perkawinan yang mengatur  tentang  perjanjian  perkawinan mengalami  beberapa  perubahan  berdasar- kan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 69/PUU-XIII/2015  sebagai  berikut, 18 (1) Waktu  dibuatnya  perjanjian  perkawinan. Sebelum  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan  hanya  bisa  dibuat  pada  waktu atau  sebelum  perkawinan  dilangsungkan. Kemudian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 harus dimaknai  menjadi  perjanjian  perkawinan dapat  dibuat  pada  waktu,  sebelum  di- langsungkan  atau  selama  dalam  ikatan perkawinan  kedua  belah  pihak  atas  per- setujuan bersama. (2) Berlakunya perjanjian perkawinan.  Sebelum  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian  perkawinan  berlaku  terhadap suami  istri  sejak  perkawinan  dilangsung- kan. Kemudian, berdasarkan Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU- XIII/2015  harus  dimaknai  menjadi  per- janjian  perkawinan  berlaku  terhadap  suami istri  sejak  perkawinan  dilangsungkan, kecuali  ditentukan  lain  dalam  perjanjian perkawinan.  Dengan  demikian,  sepanjang suami  istri  tidak  menentukan  kapan berlakunya  perjanjian  perkawinan  tersebut,
18 Benny Djaja, op.cit , hlm. 17-18.
mulai  berlaku  sejak  perkawinan  di- langsungkan.  Namun,  apabila  suami  istri menentukan  kapan  berlakunya  perjanjian perkawinan  tersebut,  sejak  berlakunya sesuai  yang  ditentukan  suami  istri  dalam perjanjian perkawinan. Amannya perjanjian perkawinan berlaku sejak perjanjian perkawinan  dibuat  sehingga  tidak  berlaku surut.  Perjanjian  perkawinan  hanya  mem- bawa  akibat  hukum  terhadap  harta  benda yang diperoleh setelah dibuatnya perjanjian perkawinan.  Tidak  aman  jika  perjanjian perkawinan  berlaku  sejak  perkawinan karena  perlu  dihitung  semua  harta  benda sejak  perkawinan  dan  meminta  penetapan pengadilan  untuk  tentukan  bagian  harta masing-masing.  Perlu  diperhatikan  bahwa walaupun telah berlaku terhadap suami istri, bukan  berarti  berlaku  juga  terhadap  pihak ketiga.  Kapan  pun  perjanjian  perkawinan dibuat,  perjanjian  perkawinan  baru  berlaku terhadap  pihak  ketiga  sejak  dicatat  dan disahkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Per- kawinan  pada  Kantor  Catatan  Sipil.  (3)  Isi perjanjian  perkawinan.  Sebelum  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU- XIII/2015  tidak  diatur  bahwa  isi  perjanjian perkawinan  hanya  mengenai  harta  per- kawinan  atau  bisa  mengenai  selain  harta perkawinan. Kemudian, berdasarkan Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 69/PUU-XIII/2015 harus dimaknai menjadi perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan  atau  perjanjian  lainnya.  (4)
Pencabutan  perjanjian  perkawinan.  Se- belum  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  69/PUU-XIII/2015  tidak  diatur bahwa perjanjian perkawinan boleh dicabut, hanya  disebutkan  boleh  diubah.  Kemudian, berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  69/PUU-XIII/2015  harus  dimaknai menjadi  perjanjian  perkawinan  tidak  dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah  pihak  ada  persetujuan  untuk  mengu- bah  atau  mencabut  dan  perubahan  atau pencabutan  itu  tidak  merugikan  pihak ketiga.
Dengan  keluarnya  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, pada tanggal  27  Oktober  2016  terjadi  perubahan berkaitan  dengan  pembuatan  perjanjian perkawinan. Apabila sebelumnya perjanjian perkawinan  hanya  dapat  dibuat  sebelum atau  pada  saat  perkawinan  saja  maka  kini perjanjian  perkawinan  dapat  juga  dibuat oleh  suami  istri  sepanjang  perkawinan mereka.
Dengan  adanya  Putusan  Mahkamah Konstitusi  tersebut  maka  pasangan  suami istri,  yang  sebelum  atau  pada  saat  per- kawinan  dilangsungkan  ingin  membuat perjanjian  perkawinan,  jika  mereka  ingin membuat  perjanjian  perkawinan  sepanjang perkawinan  mereka  tidak  lagi  harus  me- minta penetapan pengadilan untuk kperluan pembuatan perjanjian perkawinan tersebut.
Oleh  karena  pembuatan  perjanjian perkawinan  sepanjang  perkawinan  mem-
bawa  akibat  terhadap  perubahan  status hukum  harta  benda  yang  terdapat  atau diperoleh selama perkawinan tersebut maka tentunya  pembuatan  perjanjian  perkawinan tersebut  tidak  boleh  merugikan  pihak ketiga.  Yang  menjadi  permasalahan  adalah bagaimana  caranya  kita  dapat  mengetahui adanya  pihak  ketiga  yang  dirugikan  terkait dengan pembuatan perjanjian perkawinan.
Selanjutnya,  untuk  perjanjian  per- kawinan  yang  dibuat  sebelum  atau  pada saat  perkawinan,  sesuai  ketentuan  Pasal  29 Undang-Undang  Perkawinan,  perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.  Lalu  bagaimana  dengan perjanjian  perkawinan  yang  dibuat  se- panjang  perkawinan,  apakah  perjanjian perkawinan  tersebut  mulai  berlaku  sejak pembuatan  perjanjian  perkawinan  atau berlaku surut sejak tanggal perkawinan.
Jika  kita  melihat  Putusan  Mahkamah Konstitusi  tersebut  maka  jelas  bahwa terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang  perkawinan  juga  berlaku  ter- hitung  sejak  perkawinan  dilangsungkan, kecuali  ditentukan  lain  di  dalam  perjanjian perkawinan.  Sehubungan  dengan  ketentuan Mahkamah  Konstitusi  tersebut  maka  apa- bila  para  pihak  tidak  menentukan  kapan perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku  maka  perjanjian  perkawinan  mulai berlaku  terhitung  sejak  perkawinan  di- langsungkan.  Apabila  perjanjian  perkawi- nan  berlaku  terhitung  sejak  perjanjian
perkawinan tersebut dibuat, menurut penulis  tidak  akan  membawa  banyak  per- masalahan  hukum  terkait  dengan  adanya pembuatan  perjanjian  perkawinan  tersebut, sebab perjanjian perkawinan tersebut hanya membawa  akibat  hukum  terhadap  harta benda  yang  diperoleh  setelah  dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut.
Apabila  perjanjian  perkawinan  yang dibuat sepanjang perkawinan mulai berlaku sejak  dilangsungkannya  perkawinan,  maka akan  menimbulkan  beberapa  permasalahan terkait dengan status harta benda yang telah ada  sebelumnya,  yang  menurut  hukum merupakan harta bersama suami istri karena diperoleh  sepanjang  perkawinan.  Apakah harta  benda  yang  semula  statusnya  sebagai harta bersama, dengan dibuatnya perjanjian perkawinan  sepanjang  perkawinan  dan mulai  berlaku  terhitung  sejak  perkawinan dilangsungkan, demi hukum berubah statusnya  menjadi  harta  pribadi  masing- masing  pihak.  Hal  itu  tentunya  akan menimbulkan  kerugian-kerugian  terhadap pihak  ketiga  yaitu  terkait  hutang-hutang yang  ada  sebelum  diadakannya  perjanjian perkawinan  atau  aset-aset  yang  dijaminkan sebelum  adanya  perjanjian  perkawinan.  Itu semua  akan  menimbulkan  ketidakpastian hukum bagi pihak ketiga, terutama kreditur untuk  menuntut  pelunasan  hutang  atau melakukan eksekusi objek jaminan.
Kepentingan pihak ketiga sebagaimana yang  telah  diuraikan  di  atas,  sudah
seharusnya  dipahami  oleh  Mahkamah Konstitusi.  Karena  pada  dasarnya,  per- janjian  perkawinan  setelah  perkawinan selalu terkait dengan persoalan harta dalam perkawinan.  Kepentingan  terhadap  pihak ketiga seringkali terjadi, terutama berkaitan dengan  hutang  piutang  yang  sebelumnya dilakukan dengan harta bersama.
Terkait  demikian,  dengan  diperboleh- kannya  pembuatan  perjanjian  perkawinan setelah perkawinan adalah bentuk inkonsistensi  terhadap  ketentuan  perjanjian perkawinan.  Sehubungan  dengan  hal  ter- sebut,  pembuatan  perjanjian  perkawinan setelah  perkawinan  merupakan  pergeseran makna  dan  pergeseran  norma  hukum.  Pada tataran  demikian,  penulis  berasumsi  bahwa perjanjian perkawinan hanya sebagai upaya dalam  melindungi  kepentingan  pihak  yang membuatnya  yaitu  suami  istri  tanpa  mem- perhatikan  kepentingan  pihak  ketiga  yang tersangkut.  Hal  tersebut  tentunya  mem- berikan  banyak  permasalahan  hukum  yaitu tidak terpenuhinya prinsip kepastian hukum bagi  pihak  ketiga  atas  perjanjian  perkawi- nan  yang  dibuat  setelah  perkawinan, sehingga  tidak tercipta  suatu  keadilan  yang menjamin kepentingan para pihak.
Terkait  kepastian  sebagaimana  yang dimaksud  di  atas,  untuk  meninjau  penting- nya  perjanjian  perkawinan  yang  dibuat setelah  perkawinan  bagi  pihak  ketiga, sebagaimana  uraian  pembahasan  sebelum- nya,  penulis  menggunakan  asas  kepastian
hukum  Barda  Nawawi  Arief  dan  M. Isnaeni. Kepastian merupakan ciri dari yang tidak  dapat  dipisahkan  dari  hukum,  teru- tama  untuk  norma  hukum  tertulis.  Hukum tanpa  nilai  kepastian  akan  kehilangan makna  karena  tidak  dapat  lagi  digunakan sebagai  pedoman  perilaku  bagi  setiap orang.  Kepastian  sendiri  disebut  sebagai salah  satu  tujuan  dari  hukum  selain keadilan  dan  kemanfaatan.  Barda  Nawawi Arief 19 memberi  pendapat  yang  mendasar mengenai kepastian hukum. Ada 4 hal yang berhubungan  dengan  makna  kepastian hukum pertama ,  hukum  itu  positif,  yaitu peraturan perundang-undangan; kedua , hukum  itu  didasarkan  pada  fakta  atau hukum  yang  ditetapkan  itu  pasti; ketiga , kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara  yang  jelas  sehingga  menghindari kekeliruan  dalam  pemaknaan,  disamping mudah  dilaksanakan; keempat ,  hukum positif tidak boleh mudah dirubah.
Mengkondisikan tata nilai yang mampu  memberikan  sebuah  “kepastian hukum”  dalam  hubungan  antara  orang- orang  dalam  masyarakat,  terlebih  dahulu harus  menciptakan  suatu  kepastian  pula  di dalam  tubuhnya  sendiri.  Tuntutan  yang terakhir  ini  mendatangkan  beban  formal yang  wajib  dipenuhinya  yaitu  susunan  tata aturan  yang  penuh  konsistensi. 20 Perangkat hukum  yang  sangat memperhatikan konsis-
19 Barda Nawawi Arief, loc.cit .
20 Satjipto Rahardjo dan M. Isnaeni, loc.cit .
tensi  akan  mampu  melahirkan  kepastian hukum  seperti  yang  dicita  harapkan  oleh khalayak  luas.  Sebaliknya  kalau  dalam  diri aturan perundang-undangan itu tidak dialiri arus  konsistensi,  berarti  citranya  sendiri sudah  tidak  pernah  pasti,  maka  sulit  sekali untuk  mengharapkan  lahirnya  kepastian hukum  dari  rahim  aturan  seperti  itu.  M. Isnaeni 21 mengungkapkan kepastian  hukum sebagai  salah  satu  sendi  utama  dari peraturan  perundangan  disamping  aspek keadilan,  memiliki  kaitan  erat  dengan  soal efisiensi  yang  selalu  dijadikan  acuan  oleh kalangan  pelaku  ekonomi  yang  seringkali menggunakan  jasa  hukum  dalam  pelbagai transaksinya.
Merujuk pada pendapat Barda Nawawi Arief  yang  salah  satunya  menyatakan bahwa  hukum  itu  didasarkan  pada  fakta atau  hukum  yang  ditetapkan  itu  pasti;  pada ketentuan  perjanjian  perkawinan  dalam Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak mencerminkan itu. Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 69/PUU-XIII/2015 menimbulkan ironi karena  putusan  tersebut  tidak  hanya diperuntukkan  bagi  pelaku  perkawinan campuran, tetapi juga berlaku secara meluas kepada  masyarakat  umum  lainnya.  Untuk keperluan  apapun  mereka  bisa  membua- tnya,  terutama  untuk  melindungi  dirinya. Kita  sulit  untuk  menakar  esensi  itikad  baik
21 M. Isnaeni, loc.cit .
yang  seharusnya  menjadi  dasar  suatu perjanjian  perkawinan.  Misalnya  sepasang suami  istri  yang  wanprestasi  di  suatu perjanjian  kredit  dengan  jaminan  harta bersama.  Sebelum  dieksekusi  oleh  pihak ketiga  mereka  kemudian  mengadakan perjanjian  perkawinan  yang  mengatur bahwa  harta  tersebut  bukan  harta  bersama tetapi  harta  asal  atau  harta  bawaan  milik suami  atau  istri.  Hal  ini  tentu  saja  akan merugikan  pihak  ketiga,  sehingga  dapat dikatakan  bahwa  perlindungan  terhadap pihak ketiga diabaikan. 22
Kemudian  Barda  Nawawi  Arief  juga menyatakan  bahwa  kenyataan  (fakta)  harus dirumuskan  dengan  cara  yang  jelas  sehing- ga menghindari kekeliruan dalam pemakna- an,  disamping  mudah  dilaksanakan;  pada ketentuan  perjanjian  perkawinan  dalam Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak mencerminkan itu. Frasa-frasa  dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi tersebut banyak terdapat ketidakjelasan  rumusan.  Harusnya  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU- XIII/2015 yang memberikan tafsir konstitusional  baru  atas  perjanjian  per- kawinan; 1) menyebutkan dengan jelas dan tegas  terkait  bentuk  perjanjian  perkawinan, 2)  menyebutkan  dengan  jelas  dan  tegas terkait siapa yang berwenang mengesahkan perjanjian  perkawinan,  3)  menyebutkan
22 Sonny Dewi Judiasih, op.cit , hlm. 78.
dengan  jelas  dan  tegas  kapan  berlakunya perjanjian  perkawinan  dan  4) menyebutkan dengan jelas dan tegas terkait perjanjian apa saja  yang  bisa  dibuat  dalam  perjanjian perkawinan.  Sehingga  menghindari  keke- liruan  dalam  pemaknaan  agar  ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  69/PUU-XIII/2015  tersebut  meme- nuhi prinsip kepastian hukum.
Selanjutnya merujuk pada pendapat M. Isnaeni,  karena  pada  dasarnya,  perjanjian perkawinan  setelah  perkawinan  selalu  ter- kait  dengan  persoalan  harta  dalam  per- kawinan.  Kepentingan  terhadap  pihak ketiga seringkali terjadi, terutama berkaitan dengan  hutang  piutang  yang  sebelumnya dilakukan  dengan  harta  bersama.  Hal demikian  bagi  pihak  ketiga,  terutama kreditur dapat menjadi penghambat efisiensi transaksi ekonominya karena tidak mendapatkan  acuan  kepastian  hukum  dari aturan tersebut.
Penjelasan di atas menunjukkan bahwa tujuan  dan  manfaat  utama  perjanjian  per- kawinan  hanya  untuk  melindungi  ke- pentingan  para  pihak  yang  membuatnya, yaitu  suami  istri.  Terkait  dengan  kepenti- ngan  pihak  ketiga,  ketentuan  perjanjian perkawinan  dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIII/2015  tidak mengaturnya.  Sehingga  menurut  penulis, pembuatan  perjanjian  perkawinan  setelah perkawinan tidak memenuhi prinsip kepastian hukum bagi pihak ketiga.

## KESIMPULAN
Perjanjian  perkawinan  yang  dibuat setelah  perkawinan  tidak  sesuai  dengan prinsip  kepastian  hukum  bagi  pihak  ketiga karena perjanjian perkawinan hanya sebagai upaya dalam melindungi kepentingan pihak yang  membuatnya  yaitu  suami  istri  tanpa memperhatikan  kepentingan  pihak  ketiga yang  tersangkut,  sehingga  tidak  tercipta suatu  keadilan  yang  menjamin  kepentingan para pihak.
Saran Kepada Pemerintah harus membuat  peraturan  pelaksana  tentang  tata cara  pembuatan  perjanjian  perkawinan  atas norma  yang  ada  dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIII/2015  agar hak  dan  kepentingan  pihak  ketiga  tidak merasa dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Barda  Nawawi  Arief. Masalah  Penegakan Hukum
dan Kebijakan
Penanggulangan  Kejahatan. Citra Aditya Bakti. Bandung; 2001.
Benny  Djaja. Perjanjian  Kawin  Sebelum,
Saat,  Dan  Sepanjang  Perkawinan. Rajawali Pers. Depok; 2020..
Herlien Budiono. Asas Keseimbangan Bagi Hukum  Perjanjian  Indonesia.  Hukum Perjanjian  Berlandaskan  Asas-Asas Wigati Indonesia. Citra Aditya  Bakti. Bandung; 2015.
Herlin  Budiono .  Kumpulan  Tulisan  Hukum
Perdata  Di  Bidang  Kenotariatan
(Buku 2). Citra Aditya Bakti. Bandung; 2013.
J.  Andy  Hartanto. Hukum  Harta  Kekayaan Perkawinan  Menurut  “Burgerlijk Wetboek” dan Undang-Undang Perkawinan. Laksbang Grafika.
Yogyakarta; 2012.
Herowati  Poesoko, Diktat  Mata  Kuliah Metode  Penulisan  dan  Penelitian
Hukum, Fakultas  Hukum  Universitas Jember, 2012.
R.  Subekti. Pokok-Pokok  Hukum  Perdata. Intermasa. Jakarta; 2010.
Rusdi  Malik. Memahami  Undang-Undang Perkawinan. Universitas Trisakti. Jakarta; 2009.

## Jurnal dan Tesis
Candra  Hadi  Kusuma. Kedudukan  Hukum Perjanjian  Perkawinan  yang  dibuat
Setelah  Perkawinan  terhadap  Pihak Ketiga  (Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015). Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol 2, No 1, 2018.
Dyah  Ochtorina  Susanti. Perjanjian  Kawin
Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum
Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif  Maqashid  Syari’ah). Ulul Albab;  Jurnal  Studi  dan  Penelitian Hukum  Islam,  Vol.  1,  No.  2,  April 2018.
Ita  Nurhasanah. Pengesahan  Perjanjian Perkawinan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Tesis.  Jember; Program  Studi  Magister  Kenotariatan Fakultas  Hukum  Universitas  Jember,
2019.
M.  Isnaeni. Hak  Tanggungan  Sebagai Lembaga  Jaminan  Dalam  Kerangka Tata  Hukum  di  Indonesia .  Jurnal Ekonomi, Edisi V, Agustus 1996.
Satjipto  Rahardjo  dan  M.  Isnaeni. Hak Tanggungan Sebagai Lembaga
Jaminan  Dalam  Kerangka  Tata
Hukum  Indonesia .  Jurnal  Hukum Ekonomi, Edisi V, Agustus 1996.
Sonny  Dewi  Judiasih. Pertaruhan  Esensi Itikad Baik dalam Pembuatan Perjanjian  Kawin  Pasca  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
69/PUU-XIII/2015 .  Jurnal  Notariil, Vol. 1, No. 2, Mei 2017.

## Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974
Tentang Perkawinan.
Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  1  Tahun  1991  Tentang Penyebarluasan  Kompilasi  Hukum Islam.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 69/PUU-XIII/2015

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Moh.  Reza  Dedi  Putra adalah  Maha- siswa Program Studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
Dyah  Ochtorina  Susanti adalah Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Jember  untuk  Program  Sarjana,  Program Magister Hukum, Program Magister
Kenotariatan  dan  Program  Doktor  Ilmu Hukum.
Moh.  Ali adalah  Dosen  tetap  di Fakultas  Hukum  Universitas  Jember  untuk Program Sarjana, Program Magister Hukum,  Program  Magister  Kenotariatan dan Program Doktor Ilmu Hukum.