Vol. 12 No. 2 Maret-April 2023

## PENGARUH INSENTIF PAJAK TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI INDONESIA

## Almira Rizqia
Universitas Jayabaya almira.rizqia@gmail.com

## Abstrak
UMKM adalah salah satu bagian penting dalam perekonomian Indonesia,  UMKM adalah  Usaha  Mikro  kecil  dan  Menengah.  Peran  UMKM  sangat  besar  untuk pertumbuhan  perekonomian  Indonesia,  dengan  jumlahnya  mencapai  99%  dari keseluruhan  unit  usaha.  Kontribusi  UMKM  terhadap  PDB  juga  mencapai  60,5%, dan  terhadap  penyerapan  tenaga  kerja  adalah  96,9%  dari  total  penyerapan  tenaga kerja  nasional.  Dalam  rangka  merangsang  pertumbuhan  UMKM  Pemerintah menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  untuk  memudahkan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya berupa perhitungan tarif pajak  yang  lebih  sederhana.  Seiring  berkembangnya  UMKM,  pemerintah mengembangkan  pula  aturan  PPh  final  UMKM  ini  sehingga  tarifnya  diturunkan dari  1%  menjadi  0,5%.  Penurunan  tarif  tersebut  diharapkan  dapat  mempermudah UMKM  untuk  mengembangkan  usaha  serta  meningkatkan  kontribusi  baik pendaftaran  maupun  pembayaran  Wajib  Pajak  dari  sektor  UMKM.  Penelitian  ini menggunakan  metode  studi  pustaka  dari  sumber  yang  relevan  dalam mendeskripsikan  perkembangan  UMKM  setelah  diterapkannya  perubahan peraturan pajak tahun 2013 tersebut. Populasi riset adalah jumlah UMKM yang ada di  Indonesia  pada  tahun  2015  -  2019.  Hasil  penelitian  menggunakan  pendekatan analisa deksriptif dalam menjelaskan fenomena kaitan antara insentif pajak dengan perkembangan UMKM di Indonesia.
Kata kunci : pengaruh insentif; pajak; UMKM

## Abstract
MSMEs  are  an  important  part  of  the  Indonesian  economy,  MSMEs  are  Micro, Small  and  Medium  Enterprises.  The  role  of  MSMEs  is  very  large  for  Indonesia's economic  growth,  with  their  number  reaching  99%  of  all  business  units.  The contribution of MSMEs to GDP also reaches 60.5%, and to employment is 96.9% of  the  total  national  employment  absorption.  In  order  to  stimulate  the  growth  of MSMEs,  the  Government  issued  Government  Regulation  Number  46  of  2013  to facilitate taxpayers in carrying out their tax obligations in the form of a simpler tax rate  calculation.  As  MSMEs  develop,  the  government  also  develops  MSME  final PPh regulations so that the rate is reduced from 1% to 0.5%. It is hoped that this rate  reduction  will  make  it  easier  for  MSMEs  to  develop  their  business  and increase  the  contribution  of  both  registration  and  payment  of  taxpayers  from  the MSME sector. This study uses the literature study method from relevant sources in describing  the  development  of  MSMEs  after  the  implementation  of  the  2013  tax regulation changes. The research population is the number of MSMEs in Indonesia in 2015 - 2019. The results of the research use a descriptive analysis approach to explain the phenomenon of the link between tax incentives and the development of MSMEs in Indonesia.

## Keywords: incentive effect; tax; UMKM

## Pendahuluan
UMKM adalah salah satu bagian penting dalam perekonomian Indonesia, UMKM adalah  Usaha  Mikro  kecil  dan  Menengah  (Sofyan,  2017).  Pada  dasarnya,  UMKM adalah  usaha  atau  bisnis  yang  dilakukan  oleh  individu,  kelompok,  badan  usaha  kecil, maupun rumah tangga. Keberadaan UMKM di Indonesia sangat diperhitungkan, karena berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi (Anita, 2015). Menurut data dari Badan Pusat  Statistik  Indonesia  Oktober  2022  kontribusi  UMKM  terhadap  PDB  mencapai 60,5%,  dan  terhadap  penyerapan  tenaga  kerja  adalah  96,9%  dari  total  penyerapan tenaga kerja nasional (Muslaedi, 2022).
Perkembangan  UMKM  di  Indonesia  dinilai  cukup  pesat  jika  dilihat  dari banyaknya  jumlah  UMKM,  maka  tak  heran  apabila  UMKM  merupakan  penopang pertumbuhan ekonomi tanah air (Kurniasari, 2023). Dalam 5 tahun terakhir, kontribusi UMKM  di  Indonesia  terhadap  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  meningkat  dari  57,8% menjadi 61%. Hal ini membuat UMKM menjadi jaring pengaman sekaligus penggerak perekonomian.  Sebab,  perkembangan  UMKM  di  Indonesia  memiliki  siklus  transaksi yang  cepat  dan  produknya  pun  cenderung  berhubungan  langsung  dengan  kebutuhan utama masyarakat (Dalimunthe, Wijaya, Lisdayanti, Samoedra, & Bestari, 2021).
Bukan  hanya  saat  kondisi  normal  saja,  UMKM  juga  menjadi  pengaman  di  masa krisis,  misalnya  saat  krisis  ekonomi  tahun  1998  dan  2008.  Pada  kedua  krisis  tersebut, UMKM dapat memanfaatkan bahan baku dalam negeri untuk mendapatkan keuntungan (Violinda, 2018).  UMKM  di  Indonesia bisa bertahan di  tengah krisis  ekonomi, karena mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu tergantung pada modal besar atau pinjaman dari  luar  dalam  mata  uang  asing  (Komara,  Setiawan,  &  Kurniawan,  2020).  Sehingga, ketika  ada  fluktuasi  nilai  tukar,  perusahaan  berskala  besar  secara  umum  selalu berurusan  dengan  mata  uang  asing  adalah  yang  paling  berpotensi  mengalami  imbas krisis  (Suci,  2017).  Fenomena  ini  menjelaskan  bahwa  UMKM  merupakan  usaha  yang produktif  untuk  mendukung  perekonomian  secara  makro  dan  mikro  di  Indonesia  serta mempengaruhi sektor-sektor yang lain agar turut berkembang (Dalimunthe et al., 2021).
Selain itu, UMKM terbukti mampu menyerap tenaga kerja yakni sebesar 97% dari seluruh  tenaga  kerja  nasional  dan  menyedia  99%  lapangan  kerja.  UMKM  tergolong padat karya karena mempunyai potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang besar dan peningkatan pendapatan (Suminah, Suwarto, Sugihardjo, Anantanyu, & Padmaningrum, 2022). UMKM juga berperan penting dalam menampung banyak pekerja yang memiliki tingkat  pendidikan  yang  rendah.  Artinya,  UMKM  dapat  membantu  masyarakat  lokal untuk produktif serta mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan (Putri, 2020).
Menurut  (Obafemi,  Araoye,  &  Ajayi,  2021)  insentif  pajak  seringkali  berbentuk kredit  pajak  investasi,  depresiasi  yang  dipercepat,  dan  perlakuan  pajak  yang menguntungkan  untuk  pengeluaran  penelitian  dan  pengembangan.  Insentif  pajak

## Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Perkembangan UMKM di Indonesia
digunakan untuk mendorong industry dalam negeri dan untuk menarik investasi asing. Dalam  upaya  untuk  merangsang  pertumbuhan  UMKM,  sejumlah  negara  telah menggunakan  insentif  pajak,  baik  untuk  investor  maupun  perusahaan  listing,  untuk mempromosikan aktivitas UMKM (Tambunan, 2021).
Indonesia,  dalam  rangka  mendorong  ekspansi  dari  UMKM,  Pemerintah menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  untuk  memudahkan  Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya berupa perhitungan tarif pajak yang lebih  sederhana.  Seiring  berkembangnya  UMKM,  pemerintah  mengembangkan  pula aturan  PPh  final  UMKM  ini  sehingga  tarifnya  diturunkan  dari  1%  menjadi  0,5% (Ramadhan  &  Hermawan,  2020).  Penurunan  tarif  tersebut  diharapkan  dapat mempermudah  UMKM  untuk  mengembangkan  usaha  serta  meningkatkan  kontribusi baik  pendaftaran  maupun  pembayaran  Wajib  Pajak  dari  sektor  UMKM.  UMKM  di Indonesia  mengalami  beberapa  tantangan  sehingga  dikhawatirkan  dapat  menghambat pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalaha tingginya biaya produksi yang disebabkan oleh  penerapan  pajak  dengan  tarif  yang  tinggi,  sehingga  dengan  diterbitkannya peraturan  pemerintah  yang  menyederhanakan  perhitungan  tarif  pajak  menjadi  0,5% diharapkan dapat meminimalisir tantangan yang dihadapi UMKM.
Tarif pajak yang dikenakan bagi Wajib Pajak UMKM orang pribadi sebelum Juli 2013 yaitu tarif progressif sampai dengan 30%, sedangkan untuk Wajib Pajak UMKM badan dikali tarif Pph Badan 25% atau pasal 31E 12,5%.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  sejauh  mana  proksi  insentif pajak  berpengaruh  terhadap  pendapatan  penjualan,  ekspansi  bisnis  dan  penyerapan tenaga kerja pada UMKM di negara Indonesia pada tahun 2015 – 2019.

## Metode
Metode  penelitian  yang  dipakai  pada  riset  berikut  ialah  metode  deskriptif kualitatif.  Penelitian  deskriptif  menurut  (Narbuko,  2015)  ialah  suatu  penelitian  yang berusaha  menjawab  permasalahan  yang  ada  berdasarakan  data-data.  Proses  analisis dalam  penelitian  deskriptif  yaitu,  menyajikan,  menganalisis  dan  menginterpretasikan. Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  data  sekunder.  Data sekunder menurut (Umar, 2013) adalah merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut  dan  disajikan  baik  oleh  pihak  pengumpul  dan  primer  atau  oleh  pihak  lain misalnya  dalam  bentuk  tabel-tabel  atau  diagram.  Data  sekunder  yang  digunakan  pada penelitian  ini  berasal  dari  lembaga-lembaga  yang  relevan  antara  lain  Badan  Pusat Statisik dan Bank Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan

## HASIL
Perhitungan pajak untuk UMKM sebelum Juli 2013 dibedakan menjadi 2 subyek yakni  subyek  pertama  untuk  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dari  penghasilan  bruto  dikali dengan  Norma  Penghitungan  Penghasilan  Neto  kemudian  dikurangi  dengan  PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dan dikali tarif progresif s.d 30%. Subyek yang kedua
untuk Wajib Pajak Badan menentukan penghasilan bersih dengan pembukuan kemudian menghitung  penghasilan  kena  pajak  lalu  dikali  tarif  Pph  Badan  25%  atau  Pasal  31E sebesar 12,5% (50% x 25%).
Dasar  Hukum  yang  digunakan  sebelum  Juli  2013  adalah  UU  Pajak  Penghasilan Pasal 4 ayat (3) huruf e.
Kemudian pada Juli 2013 diterbitkan PP nomor 46 Tahun 2013 di dalam Pasal 3 menyebutkan  bahwa  besarnya  tarif  Pajak  Penghasilan  bersifat  final  sebesar  1  %  (satu persen) berdasarkan peredaran bruto maksimal Rp.4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada satu tahun. Contoh CV Andik memiliki usaha penjualan gerabah yang berdasarkan pembukuan pada Tahun Pajak 2013 memiliki peredaran bruto sebesar Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah). Dengan demikian, atas penghasilan dari usaha yang diterima oleh CV Andik pada tahun 2014 dikenai Pajak Penghasilan bersifat final sebesar  1%  (satu  persen),  karena  peredaran  bruto  CV  Andik  pada  Tahun  Pajak  2013 tidak melebihi Rp.4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
Lalu  pada  Juli  2018  diterbitkan  PP  nomor  23  Tahun  2018  dimana  pada  Pasal  2 ayat  2  menyebutkan  bahwa  tarif  pajak  bersifat  final  menjadi  sebesar  0,5%  (nol  koma lima  persen)  berlaku  untuk  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dan  Wajib  Pajak  Badan berbentuk  Koperasi,  persekutuan  komanditer,  firma  atau  perseroan  terbatas  yang menerima  atau  memperoleh  penghasilan  dengan  peredaran  bruto  tidak  melebihi Rp.4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
Berdasarkan  alur  perubahan  Peraturan  Pajak  untuk  UMKM  di  atas,  selanjut dikumpulkan  data  mengenai  perkembangan  UMKM  dari  tahun  2015  –  2019  untuk melihat bagaimana perkembangan UMKM setelah insentif pajak dengan penurunan dan simplifikasi tarif terhadap UMKM tersebut diluncurkan ke Indonesia.
Tabel 1 Jumlah UMKM Tahun 2015-2019 Item 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah UMKM (Unit) 59,262,772 61,651,177  62,922,617  64,199,606  65,465,497
Sumber: Badan Pusat Statistik diolah penulis
Pada tabel jumlah UMKM di atas dapat terlihat bahwa tiap tahun ada peningkatan UMKM sebesar rata-rata 2,52%.
Tabel 2 Omzet UMKM Tahun 2015-2019 Item 2015 2016 2017 2018 2019 Omzet UMKM (Rp. Miliar) 6,228,285  7,009,283  7,704,636  9,062,581  9,580,763
Sumber: Badan Pusat Statistik diolah penulis
Pada tabel omzet UMKM di atas dapat terlihat bahwa tiap tahun ada peningkatan omzet UMKM sebesar rata-rata 11,45%.
Tabel 3 Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja UMKM Tahun 2015-2019 Item 2015 2016 2017 2018 2019 Tenaga Kerja (Orang) 123,229,387 112,828,610  116,673,416  116,978,631  119,562,843
Sumber: Badan Pusat Statistik diolah penulis
Pada tabel penyerapan tenaga kerja UMKM di atas dapat terlihat bahwa terdapat penurunan  penyerapan  tenaga  kerja  pada  Tahun  2016  sebesar  8,44%  sehingga  secara rata-rata peningkatan tenaga kerja UMKM sebesar -0,45%.
Untuk dapat lebih memahami tingkat pengaruh dari insentif pajak yang diberikan ke UMKM,  maka dikumpulkan juga data mengenai  perkembangan UMKM dari tahun 2009 – 2013.
Tabel 4 Jumlah UMKM Tahun 2009 - 2013 Item 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah UMKM (Unit) 52,764,603  53,823,732 55,206,444 56,534,592  57,895,721
Sumber: Badan Pusat Statistik diolah penulis
Pada  tabel  jumlah  UMKM  di  atas  dapat  terlihat  bahwa  tiap  tahun  ada  peningkatan UMKM sebesar rata-rata 2,35%.
Tabel 5 Omzet UMKM Tahun 2009 -2013 Item 2009 2010 2011 2012 2013 Omzet UMKM (Miliar) 1,212,599 1,282,572 1,369,326 1,451,460 1,536,919
Pada tabel omzet UMKM di atas dapat terlihat bahwa tiap tahun ada peningkatan omzet UMKM sebesar rata-rata 6,11%. Tabel 6 Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja UMKM Tahun 2009-2013 Item 2009 2010 2011 2012 2013 Tenaga Kerja (Orang) 96,211,332  99,401,775  101,722,458  107,657,509  114,144,082
Pada tabel penyerapan tenaga kerja UMKM di atas dapat terlihat bahwa terdapat peningkatan penyerapan tenaga kerja pada UMKM tahun 2009 - 2013 sebesar rata-rata 4,38%.
Kemudian  analisa  selanjutnya  adalah  melakukan  perhitungan  simulasi penghematan  yang  didapat  oleh  UMKM  dari  insentif  pajak,  dengan  menggunakan asumsi Wajib Pajak UMKM seluruhnya adalah Wajib Pajak Badan dan margin rata-rata UMKM sebesar 19,13%.

## Tabel 7 Perhitungan Pph UMKM setelah insentif pajak
(Miliar Rupiah) 2015 2016 2017 2018-1 2018-2 2019 Omzet 6,228,285 7,009,283 7,704,636 4,531,291 4,531,291 9,580,763 Tarih Pph 1% dan 0.5% 62,282.85 70,092.83 77,046.36 45,312.91 22,656.45 47,903.81 Jumlah Pajak UMKM 325,295

## Sumber: Diolah oleh penulis
Tahun  2015,  2016  dan  2017  menggunakan  tarif  Pph  1%  sedangkan  pada  tahun 2018 dibagi menjadi dua periode tarif yakni bulan Januari – Juni menggunakan tarif Pph 1%  dan  bulan  Juli-  Desember  menggunakan  tarif  Pph  0,5%.  Pada  tahun  2019  sudah menggunakan  tarif  Pph  0,5%.  Berdasarkan  perhitungan  di  atas  maka  diestimasikan jumlah pajak UMKM selama tahun 2015-2019 sebesar Rp.325.295 Miliar.
Tabel 8 Perhitungan Pph UMKM tanpa insentif pajak (Miliar Rupiah) 2015 2016 2017 2018 2019 Omzet 6,228,285 7,009,283 7,704,636 9,062,581 9,580,763 Margin 19.13% 19.13% 19.13% 19.13% 19.13% COGS 5,036,814 5,668,407 6,230,739 7,328,909 7,747,963 Penghasilan Bersih 1,191,471 1,340,876 1,473,897 1,733,672 1,832,800 Tarih Pph 25% 297,868 335,219 368,474 433,418 458,200 Jumlah Pajak UMKM 1,893,179
Sumber: Diolah oleh penulis
Untuk  menghitung  jumlah  penghematan  UMKM  dapatkan  dari  insentif  pajak menggunakan  simulasi  perhitungan  PPh  UMKM  untuk  tahun  2015  –  2019  dengan asumsi  margin  rata-rata  UMKM  sebesar  19,13%,  dan  seluruh  Wajib  Pajak  UMKM berupa  Wajib  Pajak  badan,  maka  dengan  tarif  Pph  badan  sebesar  25%  didapatkan jumlah  Pajak  UMKM  sebesar  Rp.1.893.179  Miliar.  Maka,  penghematan  yang  didapat oleh  UMKM  dengan  adanya  peraturan  pemerintah  tahun  2013  dan  2018  terkait penurunan tarif pajak UMKM adalah sebesar Rp.1.893.179 Miliar – Rp.325.295 Miliar =  Rp.  1.567.884  Miliar.  Jumlah  penghematan  yang  sangat  signifikan,  dimana diharapkan  penghematan  ini  dapat  digunakan  sebaik-baiknya  untuk  UMKM  dalam melakukan  ekspansi  dan  meningkatkan  penyerapan  tenaga  kerja  bangsa  Indonesia  di masa yang akan datang.

## PEMBAHASAN
Penelitian  ini  mengkonfirmasi  penelitian  (Obafemi  et  al.,  2021),  (Ordynskaya, Silina, Karpenko, & Divina, 2016) dan (Feyitimi, Temitope, Akeem, & Samuel, 2016) bahwa  ada  hubungan  yang  signifikan  antara  insentif  pajak  dengan  pertumbuhan UMKM.
Dapat  dilihat  pada  tabel  1  dan  2  mengenai  jumlah  dan  Omzet  UMKM  selama tahun 2015-2019 setelah diberlakukannya insentif pajak menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun bahkan rata-rata prosentase pertumbuhannya lebih tinggi  dibandingkan rata-rata  prosentase  pertumbuhan  jumlah  dan  Omzet  UMKM  selama  tahun  2010-2013

## Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Perkembangan UMKM di Indonesia
pada  saat  insentif  pajak  belum  diberlakukan.  Meskipun  tingkat  penyerapan  kerja UMKM  mengalami  penurunan  rata-rata  prosentase  antara  tahun  2015-2019  dengan tahun 2010-2013 akan tetapi dari segi jumlah penyerapan tenaga kerja pada tahun 2019 sudah  meningkat  sebesar  24,27%  dibandingkan  tahun  2010.  Apabila  dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja tahun 2019 berjumlah 136 juta, maka jumlah penyerapan tenaga  kerja  di  UMKM  tahun  2019  sebesar  88%  dari  jumlah  angkatan  kerja  di Indonesia.
Dengan  total  estimasi  penghematan  UMKM  sebesar  Rp.1.567  Triliun  selama tahun  2015-2019  dengan  menggunakan  tarif  Pph  yang  baru  diharapkan  dapat mendorong  UMKM  dapat  berekspansi  untuk  pembukaan  unit  baru,  meningkatkan penjualan  dan  menyerap  tenaga  kerja  lebih  besar  lagi.  Pertumbuhan  UMKM  yang massif dari tahun ke tahun selama tahun 2015-2019 dan peningkatan omzet pendapatan UMKM yang semakin membaik dengan menunjukkan ada porsi pengaruh insentif pajak yang  dimanfaatkan  oleh  UMKM  untuk  berkembang  dan  menjadi  tulang  punggung perekonomian bangsa.

## Kesimpulan
Pentingnya  Usaha  Kecil  dan  Menenang  (UMKM)  dalam  pembangunan  ekonomi suatu  negara  tidak  dapat  diremehkan  terutama  dalam  hal  penciptaan  lapangan  kerja, inovasi,  peningkatan  taraf  hidup  masyarakat  dan  kontribusi  keuangan  terhadap pertumbuhan  ekonomi  negara.  Kebijakan  perpajakan  yang  lebih  ramah  untuk  UMKM menjadi  salah  satu  faktor  yang  dapat  mendorong  pertumbuhan  UMKM  di  samping secara perlahan UMKM dapat ditingkatkan kesadarannya sebagai Wajib Pajak.

## DFTARPUSTAKA
Anita,  Tri.  (2015).  Analisis  penerapan  PP  46  tahun  2013  bagi  UMKM  dalam mempertahankan keberadaan UMKM di Indonesia. Sosio E-Kons , 7 (3).
Dalimunthe, Gallang, Wijaya, Ni Putu Nurwita Pratami, Lisdayanti, Annisa, Samoedra, Artarina Dewi Asri, & Bestari, Dinda Kayani Putri. (2021). Analisa Kompetensi Kewirausahaan  UMKM:  Suatu  Telaah  Kondisi  Pasca-Pandemi. Jurnal  Inovasi Masyarakat , 1 (3), 236–241.
Feyitimi,  Oluwaremi,  Temitope,  Odelabu  Adedire,  Akeem,  Lawal  Babatunde,  & Samuel, Obisesan. (2016). Tax Incentives and the Growth of Small and Medium Scale Enterprises in Developing Economy–The Nigerian Experience. European Journal of Research and Reflection in Management Sciences Vol , 4 (2).
Komara,  Beni  Dwi,  Setiawan,  Heri  Cahyo  Bagus,  &  Kurniawan,  Aries.  (2020).  Jalan Terjal UMKM dan Pedagang Kecil Bertahan di Tengah Pandemi Covid-19 dan Ancaman Krisis Ekonomi Global. Jurnal Manajemen Bisnis , 17 (3), 342–359.
Kurniasari,  Arimbi.  (2023).  PEMANFAATAN  WEBSITE  SEBAGAI  MEDIA PROMOSI DAN PENJUALAN DI UKM NADIRA CATERING. Jurnal Ilmiah Teknik , 2 (1), 93–101.
Muslaedi,  Muslaedi.  (2022). ANALISIS  DETERMINAN  PENYERAPAN  TENAGA KERJA  PADA  USAHA  MIKRO  KECIL  DAN  MENENGAH  (UMKM)  DI SULAWESI SELATAN . Universitas Hasanuddin.
Narbuko, Cholid. (2015). Abu achmadi. Metodologi Penelitian .
Obafemi,  Tunde  Olutokunboh,  Araoye,  Felix  Ebun,  &  Ajayi,  Emmanuel  Olusuyi.
(2021).  Impact  of  tax  incentives  on  the  growth  of  small  and  medium  scale enterprises  in  Kwara  state. International  Journal of  Multidisciplinary  Research and Growth Evaluation , 2 (3), 11–19.
Ordynskaya,  Marina  Evgenievna,  Silina,  Tatyana  Aleksandrovna,  Karpenko,  Svetlana Viktorovna,  &  Divina,  Lala  Eldarovna.  (2016).  Tax  incentives  for  small  and medium  businesses  in  European  union  countries  in  the  crisis  period.
International Journal of Economics and Financial Issues , 6 (2), 212–218.
Putri,  Sedinadia.  (2020).  Kontribusi  UMKM  terhadap  Pendapatan  Masyarakat Ponorogo: Analisis Ekonomi Islam tentang Strategi Bertahan di Masa Pandemi Covid-19. EKONOMIKA  SYARIAH:  Journal  of  Economic  Studies , 4 (2),  147– 162.
Ramadhan, Muhammad Rheza, & Hermawan, Adi Kurnia. (2020). Pengaruh Perubahan Tarif  PPh  UMKM  Terhadap  Kepatuhan  Pembayaran  Pajak  Di  KPP  Pratama Boyolali. Simposium Nasional Keuangan Negara , 2 (1), 43–58.

## Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Perkembangan UMKM di Indonesia
Sofyan,  Syaakir.  (2017).  Peran  UMKM  (usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah)  dalam Perekonomian  Indonesia. Bilancia:  Jurnal  Studi  Ilmu  Syariah  Dan  Hukum , 11 (1), 33–64.
Suci, Yuli Rahmini. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia. Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos , 6 (1), 51–58.
Suminah,  Suminah,  Suwarto,  Suwarto,  Sugihardjo,  Sugihardjo,  Anantanyu,  Sapja,  & Padmaningrum,  Dwiningtyas.  (2022).  Determinants  of  micro,  small,  and medium-scale enterprise performers’ income during the Covid-19 pandemic era. Heliyon , 8 (7), e09875. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09875
Tambunan,  Tulus  T.  H.  (2021). UMKM  di  Indonesia:  perkembangan,  kendala,  dan tantangan . Prenada Media.
Umar, Husein. (2013). Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis .
Violinda,  Qristin.  (2018).  Strategi  dan  keunggulan  bersaing  usaha  mikro  kecil,  dan menengah  (UMKM).(case study pada UMKM di  Semarang). Stability:  Journal of Management and Business , 1 (1).