ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG HAK AHLI WARIS PENGGANTI (MAWALI) DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI MANDAR (Studi Putusan no. 206/Pdt/2015/Pa.Pwl)
Andi Chandra Kurniawan 1 , Patimah 2 , Ibnu Izzah 3 123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : andi.chandra002@gmail.com

## Abstrak
Pokok  penelitian  ini  adalah  analisis  yuridis  terhadap  putusan  hakim  tentang    hak  ahli  waris Pengganti  (mawali)  di  Pengadilan  Agama  Polewali  Mandar  (studi  putusan  No. 206/pdt/2015/PA.  PWL) . Pokok  permasalahan  terdiri  dari  dua  sub  masalah  yaitu:  1) Bagaimana  dasar  hakim  dalam  menetapkan mawali di  Pengadilan  Agama  Polewali?  2) Bagaimana  tinjauan  hukum  Islam  terhadap  putusan  hakim  dalam  menetapkan mawali di Pengadilan  Agama  Polewali?  Adapun  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Dasar penetapan  hakim  dalam  memutus  perkara  ahli  waris  pengganti  tidak  lepas  pasal  185 Kompilasi  Hukum  Islam  dan  sebelum  hakim  di  Pengadilan  Agama  Polewali  memberikan putusan mengenai ahli waris pengganti, terlebih dahulu hakim menetapkan harta sebagai harta bersama,  menetapkan  bagian  ahli  waris,  lalu  setelah  itu  hakim  kemudian  menetapkan  ahli waris  pengganti.  Putusan  hakim  pengadilan  agama  polewali  dalam  putusan No. 206/Pdt/2015/Pa.Pwl  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  Islam  yang  termuat  dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 185 ayat 1 yang mengatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.
Implikasi penelitian ini adalah: 1) KHI sebagai jelmaan hukum Islam itu sendiri, maka dari itu putusan hakim haruslah selalu mengedepankan KHI sebagai pedoman utama dalam memutus perkara,  2)  ahli  waris  pengganti  merupakan  masalah  kontemporer  hukum  Islam,  sehingga dalam menetapkan hukumnya harus mengedepankan prinsip kemaslahatan bagi semua pihak yang terkait.
Kata Kunci: Putusan Hakim, Ahli Waris Pengganti, Kompilasi Hukum Islam

## Abstract
The  subject  of  this  research  is  a  juridical  analysis  of  the  judge's  decision  on  the  rights  of substitute heirs (mawali) in the polewali mandar (study of decision no. 206/pdt/2015/pa. pwl). religious court. The main problem consists of two sub-problems, namely: 1) What is the basis for  judges  in  determining  mawali  at  the  Polewali  Religious  Court?  2)  How  is  Islamic  law reviewing  the  judge's  decision  in  determining  mawali  at  the  Polewali  Religious  Court?  The results of this study indicate that the basis for determining the judge in  deciding the case of substitute heirs cannot be separated from Article 185 of the Compilation of Islamic Law and before the judge at the Polewali Religious Court gives a decision regarding the replacement heir,  the  judge  first  determines  the  property  as  joint  property,  determines  the  share  of  the heirs,  then  after  that  the  judge  then  determines  the  successor  heirs.  The  decision  of  the
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Hak Ahli Waris Pengganti (Mawali) Di Pengadilan Agama Polewali Mandar (Studi Putusan No. 206/Pdt/2015/Pa. Pwl)
Andi Chandra Kurniawan, Patimah, Ibnu Izzah
polewali religious court judge in decision no. 206/Pdt/2015/Pa. Pwl is in accordance with the provisions of Islamic law contained in the Compilation of Islamic Law article 185 paragraph 1 which says that an heir who dies before the heir can be replaced by his son.
The  implications  of  this  research  are:  1)  KHI  as  the  incarnation  of  Islamic  law  itself, therefore  the  judge's  decision  must  always  prioritize  KHI  as  the  main  guideline  in  deciding cases,.  2)  the  replacement  heir  is  a  contemporary  problem  of  Islamic  law,  so  that  in determining the law it must prioritize the principle of benefit for all parties concerned.
Keywords: Judge's Decision, Substitute Heirs, Compilation of Islamic Law.

## A. Pendahuluan
Kehidupan  umat  Islam  yang  dimulai  dari  lahir  hingga  matinya  selalu  diatur  oleh  Allah swt dengan hukumnya. Segala tindak tanduk manusia baik pidana maupun perdata akan selalu membawa akibat hukum, baik bagi dirinya, keluarganya maupun lingkungannya. Bukan hanya pada saat hidup membawa akibat hukum, namun pada saat seorang muslim meninggal  dunia  juga  membawa  akibat  hukum  yang  berdampak  kepada  diri,  keluarga dan lingkungannya.
Kematian  seorang  muslim  menimbulkan  kewajiban  bagi  muslim  lainnya,  yaitu  yang berhubungan  dengan  pengurusan  jenazahnya.  Hal  ini  dimulai  dari  memandikan, mengafani,  menyolatkan  hingga  menguburkan.  Di  sisi  lain  kematian  seorang  muslim menimbulkan  hak  dari  keluarganya  atas  diri  si mayyit .  Hak  ini  berhubungan  dengan masalah kebendaan, yang biasa kita sebut dengan warisan.
Warisan  dapat  dimaknai  sebagai  pemilikan  harta  yang  timbul  karena  adanya  kematian. Warisan  dalam  Islam  diatur  dengan  berbagai  landasan  hukum  dan  sebagai  seorang muslim harus meyakini akan kebenarannya.
Pewaris  merupakan  seseorang  yang  telah  meninggal  dunia  dan  meninggalkan  sesuatu yang  dapat  beralih  kepada  keluarganya  yang  masih  hidup,  berdasarkan  prinsip  bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Atas dasar asas ijbari, yakni peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada  yang  masih  hidup  (ahli  warisnya)  berlaku  dengan  sendirinya  maka  pewaris menjelang  kematiannya  tidak  berhak  menentukan  siapa  yang  akan  mendapatkan  harta
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Hak Ahli Waris Pengganti (Mawali) Di Pengadilan Agama Polewali Mandar (Studi Putusan No. 206/Pdt/2015/Pa. Pwl)
Andi Chandra Kurniawan, Patimah, Ibnu Izzah
warisan, karena semuanya telah ditentukan. 1
Semakin  berkembangnya  zaman,  menjadikan  masalah-masalah  hukum  yang  ada  juga semakin  kompleks.  Dan  terkadang  masalah-masalah  hukum  yang  ada,  membutuhkan penyelesaian  yang  sifatnya ijtihadi namun  tidak  lepas  dari  tujuan  hukum  itu  sendiri, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Sebagai contoh dalam hal ini adalah masalah kewarisan.  Salah  satu  konsep  pembaharuan  hukum  kewarisan  Islam  di  Indonesia ditandai  dengan  lahirnya  Kompilasi  Hukum  Islam  melalui  Instruksi  Presiden  Nomor  1 Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam.  Salah  satu  konsep  pembaharuan  hukum kewarisan  Islam  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  adalah  diberikannya  hak  seorang  ahli waris  yang  telah  meninggal  dunia  kepada  keturunannya  yang  masih  hidup.  aturan  ini tercantum dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan:
1. Ahli  waris  yang  meninggal  lebih  dahulu  dari  pada  si  pewaris  maka  kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173;
2. Bagian  bagi  ahli  waris  pengganti  tidak  boleh  melebihi  dari  bagian  ahli  waris  yang sederajat.
Kedua  pasal  tersebut  telah  mengangkat  seseorang  yang  sebelumnya  dipandang  tidak berhak  mendapatkan  warisan,  untuk  kemudian  ditempatkan  sebagai  kelompok  ahli waris  yang  berhak  menempati  kedudukan  orang  tuanya  yang  telah  meninggal  dunia lebih dahulu dari pewaris.
Sebagai  suatu  pembaharuan  dalam  hukum  Islam,  masih  banyak  beberapa  pihak  yang tentu meragukan aspek keadilan dari penerapan pasal 185 ayat 1 dan 2 tersebut. Di satu sisi  mayoritas  penduduk  Indonesia  beragama  Islam,  yang  masih  sangat  kental  dengan pemahaman yang telah dituliskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih klasik. Hakim pun sebelum lahirnya Kompilasi  Hukum Islam, memberikan putusan juga berdasarkan kitab-kitab  fikih  klasik.  Dimana  di  dalam  kitab  fikih  klasik  ahli  waris  pengganti  tidak dikenal.
1 Nur Qalbi Husain, Musfikah Ilyas, PRAKTIK HUKUM KEWARISAN PADA MAYARAKAT ISLAM: (Studi Kasus Tahun 2017-2019), QaḍāuNā Volume 1 Nomor 2 April 2020, Hlm.32
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Hak Ahli Waris Pengganti (Mawali) Di Pengadilan Agama Polewali Mandar (Studi Putusan No. 206/Pdt/2015/Pa. Pwl)
Andi Chandra Kurniawan, Patimah, Ibnu Izzah
Di  sisi  lain,  pembaharuan  yang  diharapkan  membawa  kemaslahatan  tentu  juga  perlu dipertimbangkan untuk secepatnya diperkenalkan dan diterapkan dalam putusan hakim, utamanya hakim di pengadilan agama yang menangani kasus ahli waris pengganti.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan ( field research ). Dimana penelitian lapangan ( field research ) bertujuan untuk memecahkan masalah praktis dalam masyarakat, 2 yang dalam  hal  ini  adalah  masalah  kewarisan,  lebih  khusus  lagi  masalah mawali (ahli  waris pengganti).
Adapun  pendekatan  penelitian  yang  di  gunakan  adalah  Pendekatan  Syar’i,  yaitu pendekatan yang menelusuri pendekatan syariat Islam seperti al-Quran dan Hadits yang relevan  dengan  masalah  yang  akan  dibahas; 3 Pendekatan  Legalitas  Formal  Yaitu pendekatan  yang  merujuk  pada  perangkat  perundang-undangan  terhadap  masalah  yang akan  dibahas; 4 dan  Pendekatan  Sosiologis  Yaitu  penelitian  menggunakan  logika  dan teori-teori sosiologis baik teori klasik maupun modern untuk menggambarkan fenomena sosial  keagamaan  terhadap  fenomena  lain  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  akan dibahas. 5 Metode  Pengumpulan  data  melalu  tiga  tahapan  metode  pengumpulan  Data yakni  Metode  Wawancara  dengan  pihak-pihak  yang  terkait  dengan  penelitian  ini, kemudian  Metode  Observasi  atau  mengamati  kejadian-kejadian  yang  terkait  dengan penelitian,  dan  Metode  Dokumentasi  dengan  cara  meneliti  sejumlah  hasil  dokumentasi terkait dengan penelitian.
Kemudian  tekhnik  pengelolaan  dan  analisis  data  dilakukan  berdasarkan  Dari  beberapa data  yang  terkumpul  maka  langkah  selanjutnya  yang  dilakukan  oleh  penulis  adalah berusaha  mengklarifikasi  untuk  dianalisis  agar  supaya  menghasilkan  kesimpulan. Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif
2 Santoso, Buku Ajar Metodologi Penelitian (Bogor: IPB Press, 2012), h. 9.
3 Sayuthi Ali, Metodologi Penelitian Agama (Jakarta: PT. Raja Prafindo Persada, 2002), h. 100.
4 Sayuthi Ali, Metodologi Penelitian Agama , h. 100.
5 Sayuthi Ali, Metodologi Penelitian Agama , h. 100.
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Hak Ahli Waris Pengganti (Mawali) Di Pengadilan Agama Polewali Mandar (Studi Putusan No. 206/Pdt/2015/Pa. Pwl)
Andi Chandra Kurniawan, Patimah, Ibnu Izzah
dengan  menggunakan  teknik  induktif,  yaitu  suatu  proses  yang  berawal  dari  proposisi khusus dan berakhir pada pada suatu kesimpulan berupa asas-asas umum. 6

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Dasar Hakim dalam Menetapkan Mawali Di Pengadilan Agama Polewali
a. Duduk Perkara
Menimbang,  bahwa  Para  Penggugat  dalam  surat  gugatannya  tanggal  01  Juni  2015  telah mengajukan  gugatan  waris,  yang  telah  didaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama Polewali dengan Nomor 206/Pdt.G/2015/PA.Pwl, tanggal 01 Juni 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
Bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat mempunyai hubungan hukum karena Penggugat  I,  II  dan  Tergugat  I  adalah  bersaudara  kandung  sedangkan  Penggugat  III,  IV dan Tergugat II adalah kemanakan dari Para Penggugat I,II dan Tergugat I, karena: Ayah Penggugat I, II dan Tergugat I, bernama Ismail/ Semmaing (wafat tanggal 15 Mei 1986), sekali menikah dengan ibu Para Penggugat bernama Sa’ddi (wafat 15 Maret 2014), atas pernikahan tersebut melahirkan anak: Isa binti Ismail/ Semmaing, Tergugat I, Hj. Hasnah binti Ismail/ Semmaing, Penggugat I,  c Hj. Murni binti Ismail/ Semmaing, Penggugat II, Baco Lolo/ La Baco Hamma bin  Ismail/ Semmaing  (wafat  2006 tidak pernah menikah); Budiana binti Ismail/ Semmaing (wafat, 1989) selama hidunya menikah dengan M. Salim (cerai  hidup),  dan  melahirkan  anak:  Maulana  Harisman  bin  M.  Salim,  Penggugat  III, Rusdianto bin M. Salim, Penggugat IV.
Karena  itu  Ismial/  Semmaing  meninggalkan  ahli  waris:  Sa’ddi  (istri),  Isa  binti  Ismail/ Semmaing, Tergugat I, Hj. Hasnah binti Ismail/ Semmaing, Penggugat I,  Hj. Murni binti Ismail/  Semmaing,  Penggugat  II,  Baco  Lolo/  La  Baco  Hamma  bin  Ismail/  Semmaing (wafat 2006) tidak pernah menikah. Budiana binti Ismail/ Semmaing.
Sa’ddi  wafat  15  Maret  2014,  meninggalkan  ahli  waris/  ahli  waris  pengganti:  Isa  binti Ismail/  Semmaing,  Tergugat  I,  Hj.  Hasnah  binti  Ismail/  Semmaing,  Penggugat  I,  Hj. Murni binti Ismail/ Semmaing, Penggugat II, Maulana Harisman bin M. Salim, Penggugat
6 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja Prafindo Persada, 2007), h. 10
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Hak Ahli Waris Pengganti (Mawali) Di Pengadilan Agama Polewali Mandar (Studi Putusan No. 206/Pdt/2015/Pa. Pwl)
Andi Chandra Kurniawan, Patimah, Ibnu Izzah
III  (pengganti  Budiana  binti  Ismail  Semmaing),  Rusdianto  bin  M.  Salim,  Penggugat  IV. (pengganti Budiana binti Ismail Semmaing), Tergugat II adalah anak dari Isa binti Ismail/ Semmaing.
Bahwa  setelah  Baco  Lolo/  La  Baco  Hamma  meninggal  dunia,  objek  sengketa  dalam pengawasan  Tergugat  I  sebagai  anak  tertua  dan  digarapkan  kepada  Tergugat  II  (anak Tergugat I) yang hasilnya diperuntukan untuk Ibu Para Penggugat I, II / Tergugat I;
Bahwa  setelah  ibu  Penggugat  I,  II  /  Tergugat  I  meninggal  dunia,  Para  Penggugat menghubungi  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  (anak  Tergugat  I)  sebagai  penggarap  agar menyerahkan objek sengketa untuk dibagi secara kekeluargaan, ternyata Tergugat I dan II bertahan  dengan  alasan  yang  tidak  masuk  akal.  Karena  itu,  tindakan  Tergugat  I  dan Tergugat II adalah tidak sah;
b. Putusan Hakim
a) Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
b) Menetapkan Ismail/Semmaing yang wafat tanggal 15 Mei 1986 sebagai Pewaris I;
c) Menetapkan  Budiana  binti  Ismail/Semmaing  yang  wafat  tahun  1989  sebagai Pewaris II;
d) Menetapkan  Baco  Lolo/La  Baco  Hamma  bin  Ismail/Semmaing  yang  wafat  tahun 2006 sebagai Pewaris III;
e) Menetapkan Sa’di yang wafat tahun 2014 sebagai Pewaris IV;
f) Menetapkan  ahli  waris  Pewaris  I  (Ismail/  Semmaing)  adalah:  Sa’ddi,  Isa  binti Ismail/  Semmaing,  Hj.  Hasnah  binti  Ismail/  Semmaing,  Hj.  Murni  binti Ismail/Semmaing, Baco Lolo/La Baco Hamma bin Ismail/ Semmaing dan Budiana binti Ismail/ Semmaing;
g) Menetapkan ahli waris Pewaris II (Budiana binti Ismail/ Semmaing) adalah Sa’ddi, Maulana Harisman bin M. Salim dan Rusdianto bin M. Salim;
h) Menetapkan  ahli  waris  Pewaris  III  (Baco  Lolo/  La  Baco  Hamma  bin  Ismail/ Semmaing)  adalah:  Sa’di,  Isa  binti  Ismail/  Semmaing,  Hj.  Hasnah  binti  Ismail/ Semmaing, Hj. Murni binti Ismail/ Semmaing;
i) Menetapkan  ahli  waris  dan  ahli  waris  Pengganti  Pewaris  IV  (Sa’di)  adalah:  Isa binti Ismail/Semmaing, Hj. Hasnah binti Ismail/ Semmaing, Hj. Murni binti Ismail/ Semmaing, Maulana Harisman bin M. Salim dan Rusdianto bin M. Salim;
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Hak Ahli Waris Pengganti (Mawali) Di Pengadilan Agama Polewali Mandar (Studi Putusan No. 206/Pdt/2015/Pa. Pwl)
Andi Chandra Kurniawan, Patimah, Ibnu Izzah
j) Menetapkan  objek  sengketa  berupa  sebidang  sawah  seluas  kurang  lebih  1,3 Ha/13.302  m2  terletak  di  Desa  Campurjo  (dahulu  Desa  Sumberejo),  Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas- batas:  Utara  saluran  air/jalan  Desa,  Timur  sawah  Mansyur,  Selatan  sawah Sayadi/Sennu,  dan  Barat  sawah  persatuan  Desa;  adalah  harta  bersama  Pewaris  I (Ismail/ Semmaing) dan Pewaris IV (Sa’di);
k) Menetapkan  Ismail/  Semmaing  mendapat  ½  (setengah)  bagian  dari  harta  bersama tersebut pada poin 10;
l) Menetapkan Sa’di mendapat ½ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada poin 10;
m) Menetapkan  bagian  ahli  waris  Pewaris  I  (Ismail/  Semmaing)  dari  objek  sengketa poin  11  tersebut  di  atas,  masing-masing  untuk:  Sa’ddi  (istri)  =  6/48  atau  12,5  %; Isa  binti  Ismail/  Semmaing,  Tergugat  I  =  7/48  atau  14,  5  %;  Hj.  Hasnah  binti Ismail/  Semmaing,  Penggugat  I  =  7/48  atau  14,  5  %,  d  Hj.  Murni  binti Ismail/Semmaing,  Penggugat  II  =  7/48  atau  14,  5  %,  Baco  Lolo/La  Baco  Hamma bin  Ismail/Semmaing  =  14/48  atau  29.5  %;  f  Budiana  binti  Ismail/  Semmaing  = 7/48 atau 14, 5 %;
n) Menetapkan  bagian  ahli  waris  Pewaris  II  (Budiana)  dari  objek  sengketa  poin  12 huruf (f) tersebut di atas, masing-masing untuk:
1) Sa’ddi ( ibu) = 2/12 atau 16, 6 %;
2) Maulana Harisman bin M. Salim, Penggugat III = 5/12 atau 41, 7 %,
3) Rusdianto bin M. Salim, Penggugat IV = 5/12 atau 41, 7%.
o) Menetapkan  bagian  ahli  waris  Pewaris  III  (Baco  Lolo/La  Baco)  dari  objek sengketa poin 13 huruf (e) tersebut di atas, masing-masing untuk:
1) Sa’ddi (Ibu) = 3/18 atau 16.6 %;
2) Isa binti Ismail/Semmaing, Tergugat I = 5/18 atau 27, 7 %,
3) Hj. Hasnah binti Ismail/Semmaing, Penggugat I = 5/18 atau 27, 7 %,
4) Hj. Murni binti Ismail/Semmaing, Penggugat II = 5/18 atau 27, 7 %,
p) Menetapkan  bagian  ahli  waris  dan  ahli  waris  pengganti  Pewaris  IV  (Sa’ddi)  dari objek sengketa poin 12 ditambah poin 13 huruf (a) ditambah poin 14 huruf (a) dan ditambah poin 15 huruf (a) tersebut di atas, masing-masing untuk:
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Hak Ahli Waris Pengganti (Mawali) Di Pengadilan Agama Polewali Mandar (Studi Putusan No. 206/Pdt/2015/Pa. Pwl)
Andi Chandra Kurniawan, Patimah, Ibnu Izzah
1) Isa binti Ismail/Semmaing, Tergugat I = 2/8 atau 25 %;
2) Hj. Hasnah binti Ismail/Semmaing, Penggugat I = 2/8 atau 25 %;
3) Hj. Murni binti Ismail/Semmaing, Penggugat II = 2/8 atau 25 %;
4) Maulana Harisman bin M. Salim, Penggugat III = 1/8 atau 12,5;
5) Rusdianto bin M. Salim, Penggugat IV. = 1/8 atau 12, 5;
q) Menetapkan  bagian  ahli  waris  dari  kumulasi  perhitungan  secara  berjenjang  dari objek sengkata, untuk masing-masing adalah:
1) Isa binti Ismail/Semmaing, Tergugat I = 26 % atau 3.501 m2;
2) Hj. Hasnah binti Ismail/Semmaing, Penggugat I = 26 % atau 3.501 m2;
3) Hj. Murni binti Ismail/Semmaing, Penggugat II = 26 % atau 3.501 m2;
4) Maulana Harisman bin M. Salim, Penggugat III = 10,5 % atau 1.400 m2;
5) Rusdianto bin M. Salim, Penggugat IV. = 10,5 % atau 1.400 m2;
r) Menghukum  Tergugat  I,  Tergugat  II,  untuk  membagi  dan  menyerahkan  bagian masing-masing ahli waris yang berhak sebagaimana diktum 19 tersebut di atas dan apabila  tidak  bisa  dibagi  secara  natura  maka  dijual  lelang  dan  hasilnya  dibagi sesuai bagian masing-masing;
s) Menghukum  para  Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  timbul  akibat perkara ini sebesar Rp 1.711.000,00 (satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

## c. Dasar Putusan Hakim
Putusan  hakim  dalam  perkara  No.  206/Pdt/2015/Pa. Pwl, penulis melihat secara  garis besar ada 3 penetapan dalam putusan tersebut, yakni:
a. Penetapan mengenai harta bersama
Dasar  hukum  yang  digunakan  hakim  dalam  memberikan  penetapan  mengenai  harta bersama antara Ismail dan Sa’di adalah sebagai berikut:
1) Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam
Pasal 97 KHI mengatakan bahwa:
Janda  atau  duda  cerai  masing-masing  berhak  seperdua  dari  harta  bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2) Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Perkawinan
Pasal 35 ayat 1 dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa:
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Hak Ahli Waris Pengganti (Mawali) Di Pengadilan Agama Polewali Mandar (Studi Putusan No. 206/Pdt/2015/Pa. Pwl)
Andi Chandra Kurniawan, Patimah, Ibnu Izzah
Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
b. Penetapan mengenai bagian ahli waris
Dasar  hukum  yang  digunakan  untuk  menetapkan  bagian  dari  setiap  ahli  waris  dalam kasus di atas, yakni:
1) Surah al-Nisa ayat 11 dan 12
Terjemahnya:
Allah  mensyari'atkan  bagimu  tentang  (pembagian  pusaka  untuk)  anak -anakmu. Yaitu  bahagian  seorang  anak  lelaki  sama  dengan  bagahian  dua  orang  anak perempuan;  dan  jika  anak  itu  semuanya  perempuan  lebih  dari  dua,  Maka  bagi mereka dua pertiga dari  harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja,  Maka  ia  memperoleh  separo  harta.  dan  untuk  dua  orang  ibu-bapa,  bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu  mempunyai  anak;  jika  orang  yang  meninggal  tidak  mempunyai  anak  dan  ia diwarisi  oleh  ibu-bapanya  (saja),  Maka  ibunya  mendapat  sepertiga;  jika  yang meninggal  itu  mempunyai  beberapa  saudara,  Maka  ibunya  mendapat  seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak  mengetahui  siapa  di  antara  mereka  yang  lebih  dekat  (banyak)  manfaatnya bagimu.  ini  adalah  ketetapan  dari  Allah.  Sesungguhnya  Allah  Maha  mengetahui lagi Maha Bijaksana. 7

## 2) Hadis
7 Departemen Agama RI, Al-Quran Terjemah , h. 78.
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Hak Ahli Waris Pengganti (Mawali) Di Pengadilan Agama Polewali Mandar (Studi Putusan No. 206/Pdt/2015/Pa. Pwl)
Andi Chandra Kurniawan, Patimah, Ibnu Izzah
Sebagaimana sabda Nabi saw “Berikanlah bagian bagian harta peninggalan itu kepada ahli waris yang berhak, kemudian sisanya untuk laki-laki yang paling dekat (hubungan nasabnya dengan pewaris) (HR. Bukhari dan Muslim);
3) Kompilasi Hukum Islam
Ketentuan pasal 171 huruf b dan c Kompilasi HukumIslam yang menyatakan,
“Pewaris  adalah  orang  yang  pada  saat  meninggalnya  atau  dinyatakan  meninggal berdasarkan  putusan  pengadilan  beragama  Islam,  meninggalkan  ahli  waris  dan  harta peninggalan.  “Ahli  waris  adalah  orang  yang  pada  saat  meninggal  dunia  mempunyai hubungan  darah  atau  hubungan  perkawinan  dengan  pewaris,  beragama  Islam  dan  tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”; 8
Ketentuan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: kelompok–kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu menurut hubungan darah yang terdiri dari golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman  dan  kakek,dari  golongan  perempuan  terdiri  dari  ibu,  anak  perempuan,  saudara perempuan  dan  kakek  dan  menurut  hubungan  perkawinan  yang  terdiri  dari  janda  dan duda; 9

## c. Penetapan ahli waris pengganti
Aturan  hukum  yang  dijadikan  dasar  dalam  putusan  hakim  menetapkan  ahli  waris pengganti  adalah  Ketentuanpasal  185  ayat  1dan  2  Kompilasi  HukumIslam,  yaitu;  (1) Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris maka kedudukannya dapat  digantikan  oleh  anaknya,  kecuali  mereka  yang  tersebut  173;  (2)  Bagian  ahli waris  pengganti  tidak  boleh  melebihi  dari  bagian  ahli  waris  yang  sederajat  dengan yang diganti. 10
Selain itu hakim mengutip pula pendapat dari Wahbah as Zuhail dalam kitabnya Fiqh Islamwa  Adilatuhu,  Juz  10,  hal  534  dan  selanjutnya  diambil  alih  sebagai  pendapat majlis, sebagai berikut:
8 Republik Indonesia , Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam , Pasal 171 huruf b dan c.
9 Republik Indonesia , Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam , Pasal 174.
10 Republik Indonesia , Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam , Pasal 185 ayat 1 dan 2.
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Hak Ahli Waris Pengganti (Mawali) Di Pengadilan Agama Polewali Mandar (Studi Putusan No. 206/Pdt/2015/Pa. Pwl)
Andi Chandra Kurniawan, Patimah, Ibnu Izzah
Meninggalnya  sebagian  ahli  waris  sebelum  pembagian  harta  waris  sehingga bagiannyaberpindah  kepada  ahli  warisnya  yang  lain.  Seorang  pewaris  (orang  yang meninggal)  yangmeninggalkan  beberapa  ahli  waris,  lalu  ada  diantara  mereka,  salah seorang  atau lebihyang juga meninggal dunia, dimana  harta  warisan belum  dibagikan sama sekali kepada mereka semua.
Artinya  dari  penjelasan  di  atas,  sebelum  hakim  di  Pengadilan  Agama  Polewali memberikan  putusan  mengenai  ahli  waris  pengganti,  terlebih  dahulu  hakim menetapkan  harta  sebagai  harta  bersama,  menetapkan  bagian  ahli  waris,  lalu  setelah itu  hakim  kemudian  menetapkan  ahli  waris  pengganti.  Dasar  hukum  yang  dijadikan acuan  untuk  menetapkan  ahli  waris  pengganti  adalah  pasal  185  ayat  1  Kompilasi Hukum Islam.
2. Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Putusan  Hakim  Dalam  Menetapkan  Mawali Di Pengadilan Agama Polewali Mandar
Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketentuan hukum yang menjadi kesepakatan  ulama  Indonesia,  yang  kemudian  dituangkan  dalam  bentuk  kompilasi (KompilasI Hukum Islam). Penggantian kedudukan mewaris menurut hukum waris Islam yang diterapkan di Indonesia (KHI) merupakan suatu hal yang baru dan merupakan hasil ijtihad para  ulama  terhadap  ketentuan  waris  dalam  Al  Qur’an  dan  Hadis.  Dalam  Ushul Fiqh dikenal sebagai Ijma’.
Dalam  sejarah  hukum  waris  Islam  sendiri  sebelumnya,  belum  pernah  dikenal  adanya penggantian  kedudukan  dalam  mewaris  (Ahli  Waris  Pengganti),  Semua  itu  dilakukan dengan tujuan  agar  cucu dapat  menikmati  harta  warisan kakeknya apabila ayahnya telah meninggal dunia lebih dahulu.
KHI  merupakan  hasil  konsensus  ( ijma’ )  ulama  Indonesia  dan  berbagai  golongan  dari lapisan elemen masyarakat yang telah mendapat legitimasi dari kekuasaan Negara melalui Intruksi  Presiden  No.  1  Tahun  1991  tanggal  10  Juni  1991,  yang  telah  di  instruksikan kepada Menteri Agama agar disebarluaskan dan digunakan oleh Instansi  Pemerintah dan oleh  masyarakat  yang  memerlukanya.  KHI  merupakan  hukum  materil  dari  salah  satu hukum positif yang berlaku di Indonesia yang isinya diambil dari berbagai sumber berupa 13 kitab fiqh dari berbagai mazhab, kitab-kitab yurisprudensi, wawancara dengan berbagai ulama dan melakukan studi komparatif ke negara-negara Islam lainnya.
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Hak Ahli Waris Pengganti (Mawali) Di Pengadilan Agama Polewali Mandar (Studi Putusan No. 206/Pdt/2015/Pa. Pwl)
Andi Chandra Kurniawan, Patimah, Ibnu Izzah
Secara  formil  KHI  yang  lahir  atas  dasar  tujuan  mulia  pejabat-pejabat  pada  Mahkamah Agung  RI  dan  Departemen  Agama  RI  (sekarang  Kementerian  Agama  RI)  serta  Tokoh Ulama  terkemuka  di  Indonesia  tersebut,  yaitu  guna  keseragaman  rujukan  hakim-hakim pada  peradilan  agama  dan  telah  diberi  landasan  pemberlakuan  dan  penyebarluasannya dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 diakui sebagai karya agung dan luhur. Dalam konsideran menimbang antara lain dinyatakan bahwa Alim Ulama Indonesia dalam loka karya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988 telah menerima baik tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam.
Penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat, dalam Pengadilan Agama maupun dalam perundang-undangan  menurut  Rachmat  Djatnika  mengandung  masalah  Ijtihadiyah  yang diselesaikan  dengan ijtihad (ulama  Indonesia)  dengan  menggunakan  metode-metode al- istislah , al-istihsan , al-‘urf ,  dan  metode-metode istidlal lainnya  dengan  tujuan jalbal masalih  wa  dar’u  al-mafasid .  Kalau  ada  yang  tidak  sependapat  dengan  hasil ijtihad tersebut sedangkan hakim memutuskan dengan ketentuan yang tersebut dalam perundang- undangan, maka ijtihad hakim tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad yang lain ( al-ijtihad layunshadu bil ijtihad ).
Dalam  penyusunan  Kompilasi  Hukum  Islam,  kemaslahatan  menjadi  pertimbangan  yang amat  diperhatikan,  terutama  mengenai  hal-hal  yang  termasuk  kategori  ijtihadi.  Dengan begitu  selain  akan  dapat  memelihara  dan  menampung  aspirasi  hukum  serta  keadilan masyarakat,  Kompilasi  juga  akan  mampu  berperan  sebagai  perekayasa  masyarakat Muslim Indonesia.
Hukum waris Islam di Indonesia baru mengenal  adanya penggantian tempat baru setelah dikeluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Hal tersebut dapat dipahami karena di dalam Al Qur’an sendiri tidak secara tegas mengatur mengenai ketentuan ahli waris pengganti. Dengan  sifat  keumumannya,  Al  Qur’an  bisa  mengimbangi  setiap  kepentingan,  keadaan dan  memberikan  ketentuan  hukum  terhadap  semua  peristiwa  dengan  cara  yang  tidak keluar dari dasar-dasar syari’at dan tujuan-tujuannya.
Atas  dasar  itu  pula  Al  Qur’an  memberi  kesempatan  bagi  yang  memenuhi  syarat  untuk berijtihad terhadap suatu  peristiwa hukum,  baik  yang sudah ada ketentuan nashnya yang bersifat zanny (samar-samar) maupun yang belum ada nassnya sama sekali, sepanjang itu dilakukan  semata-mata  dengan  tujuan  kemaslahatan  umat.  Dengan  dikeluarkannya
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Hak Ahli Waris Pengganti (Mawali) Di Pengadilan Agama Polewali Mandar (Studi Putusan No. 206/Pdt/2015/Pa. Pwl)
Andi Chandra Kurniawan, Patimah, Ibnu Izzah
Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  yang pelaksanannya diatur berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154  Tahun  1991  tentang  Pelaksanaan  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun 1991.
Praktik  pembagian  harta  kewarisan  didalam  masyarakat  Kecamatan  Rongkong dikenaldengan adanya pembagian harta warisan kepada seluruh ahli waris. Namun Bagian harta  warisan  untuk  anak  yang  mampu  berkorban  yang  menjadi  ahli  waris  atau  pewaris utama. 11
Kompilasi  Hukum  Islam  mengenai  penggantian  kedudukan  dalam  mewaris  bagi  umat beragama  Islam  boleh  dilakukan  dan  tidak  menyimpang  dari  nash  selama  hal  tersebut dilakukan dengan tujuan kemaslahatan umat. Karena di dalam ayat Surat An-Nisa’ayat 8 Allah  menyebutkan  mengenai  kehadiran  kerabat,  anak  yatim  dan  fakir  miskin  pada  saat pembagian  warisan.  Dan  cucu  dalam  hal  ini  bisa  dimasukkan  ke  dalam  kerabat  pewaris yang  berasal  dari  anak  pewaris.  Atau  dapat  pula  dikatakan  bahwa  dengan  diaturnya ketentuan mengenai penggantian kedudukan oleh cucu didalam Pasal 185 KHI merupakan suatu  ikhtiar  dari  umat  Islam  khususnya  para  ulama  di  Indonesia  untuk  memberi  jalan tengah  dalam  menyelesaikan  masalah  pembagian  warisan  dalam  keadaan  yang  khusus, dimana  seorang  cucu  bisa  bertindak  sebagai  ahli  waris  pengganti,  meskipun  tidak  diatur dalam Al Qur’an, akan tetapi bisa memberikan rasa keadilan dan kemaslahatan bagi umat Islam.
Padahal paham yang dinut sebelum KHI, Hukum Islam (Kitab Fiqih) tidak membenarkan kedudukan  ahli  waris  pengganti  dari  keturunan  anak  perempuan,  bahkan  ahli  waris Pengganti  dari  keturunan  anak  laki-laki  jika  diantara  Ahli  Waris  tersebut  terdapat  anak laki-laki  maka  cucu  dari  keturunan  anak  laki-laki  yang  meningal  terlebih  dahulu  dari Pewaris menjadi terdinding (terhijab).
Menurut M.  Yahya  Harahap, barangkali didasarkan atas berbagai  pemikiran, antara lain; bertitik  tolak  dari  alasan  Sosial  Ekonomi  pada  satu  sisi  dikaitkan  dengan  larangan monopolistik  atas  harta  warisan  serta  alasan  kepatutan  dan  kemanusiaan  pada  sisi  lain. karena pada umumnya anak yatim yang ditinggal oleh ayah atau ibunya, lebih lemah dan
11 Irvan, Darussalam , PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT MANA’ SIMANAI DALAM KEWARISAN DI KECAMATAN RONGKONG KABUPATEN LUWU UTARA . QaḍāuNā Volume 2 Nomor 2 April Tahun 2021, Hlm. 294
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Hak Ahli Waris Pengganti (Mawali) Di Pengadilan Agama Polewali Mandar (Studi Putusan No. 206/Pdt/2015/Pa. Pwl)
Andi Chandra Kurniawan, Patimah, Ibnu Izzah
lebih  sengsara  dibanding  saudara  ayahnya  atau  ibunya.  Apabila  pada  saat  kakek  atau nenek  meninggal  dunia,  saudara  ayah  atau  ibu  hidup  lebih  mapan  ekonominya,  sedang mereka sebagai anak yatim, hidup terlantar.
Dalam kasus sengketa harta bersama antara penggugat dan tergugat sangat rumit sehingga diharapkan  para  pihak  yang  terlibat  dalam  kasus  penanganan  pembagian  harta  bersama harus teliti dalam proses  pemeriksaannya sehingga tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan. 12
Dalam Putusan No. 206/Pdt/2015/Pa. Pwl hakim menetapkan ahli waris pengganti, yakni: Maulana dan Rusdi menggantikan posisi ibunya (Budiana), yang telah meninggal terlebih dahulu.  Menurut  penulis  hal  tersebut  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  Islam  yang termuat  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  185  ayat  1  yang  mengatakan  bahwa  ahli waris  yang  meninggal  lebih  dahulu  dari  pada  si  pewaris  maka  kedudukannya  dapat digantikan oleh anaknya.

## D. Penutup
Dasar penetapan hakim dalam memutus perkara ahli waris pengganti tidak lepas pasal 185 Kompilasi  Hukum  Islam  dan  sebelum  hakim  di  Pengadilan  Agama  Polewali  memberikan putusan  mengenai  ahli  waris  pengganti,  terlebih  dahulu  hakim  menetapkan  harta  sebagai harta bersama, menetapkan bagian ahli waris, lalu setelah itu hakim kemudian menetapkan ahli  waris  pengganti.  Putusan  hakim  pengadilan  agama  polewali  dalam  putusan  No. 206/Pdt/2015/Pa.Pwl sudah  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  Islam  yang  termuat  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  185  ayat  1  yang  mengatakan  bahwa  ahli  waris  yang meninggal  lebih  dahulu  dari  pada  si  pewaris  maka  kedudukannya  dapat  digantikan  oleh anaknya.
12 Nurul Ainun Marfu’ah, Erlina, Nurnaningsih, LEGAL REASONING HAKIM DALAM MENENTUKAN BESARAN  BAGIAN  HARTA  BERSAMA  DALAM  PERKARA  PERCERAIAN  (STUDI  PUTUSAN  NOMOR 139/Pdt.G/2017/PA TAKALAR 1B) QaḍāuNā Volume 2 Nomor 1 Desember 2020, Hlm.36
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Hak Ahli Waris Pengganti (Mawali) Di Pengadilan Agama Polewali Mandar (Studi Putusan No. 206/Pdt/2015/Pa. Pwl)
Andi Chandra Kurniawan, Patimah, Ibnu Izzah

## Daftar Pustaka

## Buku
Adi, Rianto. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit, 2010.
Ali, Sayuthi. Metodologi Penelitian Agama. Jakarta: PT. Raja Prafindo Persada. 2002. Basalamah, A. M. Panduan Waris Menurut Islam. Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
Departemen Agama RI, Al-Quran Terjemah. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002.
Hadi, Sutrisno. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986.
Mardani, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia. Cet. 2; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Muhibbin, Moh. Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif DiIndonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Mulyana,  Dedi. Metode  Penelitian  Kualitatif .  Cet.  I;  Bandung:  PT.  Remaja  Rosda  Karya, 2002.
Muthiah, Aulia. Hukum Waris Islam: Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan . Cet. I; Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.
Rahman, Fatchur. Ilmu Waris . Bandung: Al Maarif, 1975.
Republik Indonesia , Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Islam.
Sabiq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah. Bandung: PT. Al-Ma’ari, 1988.
Salihima, Syamsulbahri. Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam dan  Implementasinya  di  Pengadilan  Agama .  Cet.  1;  Jakarta:  Prenadamedia  Group, 2015.
Santoso, Buku Ajar Metodologi Penelitian . Bogor: IPB Press, 2012.
Shidiqi, Hasbi. Waris Dalam Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang.
Shobuni, Muhammd Ali. “Al-Mawrits fi al-Syarat al-Islamiyyah ” , diterjemahkan Rasyid,
Hamdan, Hukum Kewarisan, Menurut Al-quran dan Sunnah . Cet. I;  Jakarta:  Dar Al- Kutub Al-Islamiyah, 2005.
Sunggono,  Bambang. Metodologi  Penelitian  Hukum. Jakarta:  PT.  Raja  Prafindo  Persada, 2007.

## Jurnal
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Hak Ahli Waris Pengganti (Mawali) Di Pengadilan Agama Polewali Mandar (Studi Putusan No. 206/Pdt/2015/Pa. Pwl)
Andi Chandra Kurniawan, Patimah, Ibnu Izzah
Nur Qalbi Husain, Musyfikah Ilyas, Praktik Hukum Kewarisan Pada Mayarakat Islam
(Studi Kasus Tahun 2017-2019). QaḍāuNā Volume 1 Nomor 2 April 2020
Irvan , Darussalam, Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Mana’ Simanai dalam
Kewarisan  Di  Kecamatan  Rongkong  Kabupaten  Luwu  Utara.  QaḍāuNā  Volume  2 Nomor 2 April Tahun 2021
Nurul Ainun Marfu’ah, Erlina, Nurnaningsih Legal Reasoning Hakim dalam Menentukan
Besaran  Bagian  Harta  Bersama  Dalam  Perkara  Perceraian  (Studi  Putusan  Nomor 139/Pdt.G/2017/Pa Takalar 1b), QaḍāuNā Volume 2 Nomor 1 Desember 2020