DAMPAK KEBIJAKAN WORK FROM HOME ( WFH ) TERHADAP

## KINERJA PEGAWAI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG 1 Made Wiwik Indrayanti dan 2 I Nyoman Sukraaliawan

## ABSTRAKSI
Munculnya pandemi Covid-19 telah berdampak pada hampir seluruh sendi- sendi  kehidupan  manusia.  Untuk  mencegah  penularan  Covid-19  tersebut, pemerintah menerapkan berbagai pembatasan kegiatan masyarakat, salah satunya adalah dengan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home. Kebijakan ini tentunya berdampak pada kinerja pegawai khususnya di Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng.
Dalam penelitian ini, beberapa pokok permasalahan dapat dirumuskan yaitu :  1) bagaimanakah dampak kebijakan WFH terhadap kinerja pegawai  pada masa pandemi Covid-19 di  Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng ?; 2) Bagaimanakah Kinerja Pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng ?
Untuk  menjawab  permasalahan  tersebut,  penulis  menggunakan  jenis penelitian  kualitatif  dengan  maksud  memperoleh  gambaran  yang  jelas  tentang Dampak  kebijakan  WFH  terhadap  Kinerja  Pegawai  di  Sekretariat  DPRD Kabupaten  Buleleng.  Pengambilan  informan  menggunakan  teknik purposive sampling .  Sedangkan  pengumpulan  datanya  menggunakan  teknik  observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen. Analisis data dilakukan sepanjang proses penelitian,dengan tahapan ;pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta simpulan dan verifikasi.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  kebijakan  WFH  memiliki dampak positif dan dampak negatif terhadap kinerja pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten  Buleleng.  Dampak  positif  merupakan  dampak  yang  memang diharapkan sedangkan dampak negatif adalah dampak yang tidak diharapkan.
Kinerja  pegawai  di  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Buleleng  sudah  berjalan dengan  baik  meskipun  terkadang  ada  kendala  akibat  adanya  pandemi  Covid-19, dilihat  dari  kriteria  yang  ada  yakni  kualitas  dan  kuantitas  pekerjaan  yang dihasilkan,  ketepatan  waktu  dalam  penyelesaian  pekerjaan,  efektivitas  dalam penggunaan sumber daya, kemandirian dan hubungan interpersonal.

## Kata Kunci : Kebijakan WFH, kinerja pegawai, pandemi Covid-19
1 DPRD Kabupaten Buleleng email wiwikkadek137@gmail.com 2 Staf Pengajar Universitas Panji Sakti email. sukraaliawan@unipas.ac.id

## 1. Pendahuluan
Penyebaran virus Corona yang sudah semakin besar di Indonesia, mendesak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengambil langkah preventif untuk memutus  rantai  penularan  virus  Corona.  Salah  satunya  adalah  dengan menerapkan  kerja  dari  rumah  atau Work  From  Home (WFH).  Kebijakan  ini menyusul  penetapan World  Health  Organization (WHO)  melalui  siaran  pers
Direktur  Jenderal  WHO,  Dr.  Tedros  Adhanom  Ghebreyesus,  menyampaikan penetapan  COVID-19  sebagai  pandemi  global,  pada  Kamis  (12/3/2020).  Akibat adanya virus corona  yang telah menyebar di  Indonesia ini menyebabkan  adanya penetapan  jarak  fisik  yang  meluas  untuk  menahan  penyebaran  virus  di  seluruh dunia termasuk Indonesia ( Jawa Pos, 1 April 2022)
Berdasarkan  Keputusan  Presiden  No.  11/2020  tentang  Penetapan Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat Corona  Virus  Disease 2019  (Covid-19)  dan Keputusan  Presiden  No.  12/2020  tentang  Penetapan  Bencana  Non  alam Penyebaran Corona   Virus Disease (Covid-19) juga dinyatakan sebagai  Bencana Nasional. Selanjutnya hal  tersebut  juga tertuang  dalam Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
Kebijakan Work  From  Home bagi  ASN  (  Aparatur  Sipil  Negara  )  di Indonesia  dikemukakan  oleh  Menteri  PANRB  melalui  Surat  Edaran  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  No.  50/2020  tentang Perubahan  Kedua  atas  Surat  Edaran  Menteri  PANRB  No.  19/2020  tentang Penyesuaian  Sistem  Kerja  Aparatur  Sipil  Negara  Dalam  Upaya  Pencegahan Penyebaran  Covid-19  di  Lingkungan  Instansi  Pemerintah.  Surat  edaran  tersebut juga  mengatur  sifat  berkelanjutan  dari  administrasi  dan  layanan  publik,  adaptasi sistem  kerja  dengan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  dan  penggunaan aplikasi  Peduli  Lindungi.  Surat  Edaran  tersebut  bertujuan  untuk  mencegah  dan meminimalisasi  penyebaran,  serta  mengurangi  resiko  Covid-19  di  lingkungan instansi pemerintah pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
Di  sisi  lain  pegawai  dituntut  menjadi  pelayan  yang  baik  bagi  masyarakat serta pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mentaati peraturan kepegawaian agar  terciptanya  pemerintahan  yang  baik  ( Good  governance) tetap  berjalan  dan memastikan  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  masing-masing  instansi  pemerintah dapat berjalan efektif untuk mencapai kinerja masing-masing unit organisasi pada Instansi  Pemerintah,  dan  memastikan  pelaksanaan  pelayanan  publik  di  Instansi Pemerintah dapat tetap berjalan  efektif. Menindaklanjuti hal  tersebut  Pemerintah
Kabupaten  Buleleng  memberlakukan  kebijakan Work  From  Home dalam  rangka pencegahan  penyebaran  virus  corona  (Covid-19)  di  Lingkungan  Pemerintah Kabupaten Buleleng.
Berdasarkan  imbauan  dari  pemerintah  dalam  rangka  pencegahan  penularan Covid-19  dengan adanya pembatasan jarak fisik bagi seluruh masyarakat maka hal ini menyebabkan banyak instansi pemerintah serta perusahaan milik negara maupun swasta  menerapkan  imbauan  tersebut  dengan  memberlakukan Work  From  Home (WFH)  kepada  seluruh  karyawannya.  Bekerja  dari  rumah  atau Work  From  Home tentunya memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama dengan bekerja dari kantor.
Bekerja dari rumah akan memberikan kesinambungan hidup bagi karyawan yaitu kelonggaran waktu bagi karyawan, Work From Home juga dapat digunakan untuk  mengoptimalkan  pemantauan  produktivitas  kinerja  karyawan  dalam melaksanakan tanggung jawabnya, dan tentu bekerja dari rumah memiliki dampak tertentu bagi kinerja karyawan.  Kebijakan Work From Home juga memunculkan keraguan yang dialami oleh sejumlah instansi pemerintah, perusahaan baik negeri maupun swasta yang mengkhawatirkan akan terjadinya tingkat penurunan kinerja karyawan  sehingga  akan  mempengaruhi  kinerja  organisasi  secara  komprehensif. Pada  pelaksanaannya,  penerapan Work  From  Home harus  menghadapi  tantangan dan  kendala  yang  tidak  mudah,  karena  tidak  semua  bidang  pekerjaan  dapat dikerjakan  dari  rumah.  Di  samping  itu  banyak  faktor  yang  dapat  mempengaruhi pelaksanaan Work From Home yang secara langsung dapat mempengaruhi kinerja pegawai, seperti pada pelayanan online zoom meeting sering mengalami gangguan internet  sehingga  pada  saat  melakukan zoom  meeting menjadi  terganggu  dan informasi  menjadi  kurang  jelas, kelengkapan  alat  kerja  seperti  laptop, print ,  dan meja  yang terbatas, komunikasi interen kantor maupun  satuan kerja dari biasanya bertatap  muka  menjadi  online,  cara  penyampaian  informasi  kurang,  data/  arsip harus  meminta  bantuan  kepada  pegawai    yang  lain  untuk  mengantarkannya  dan membutuhkan  waktu  yang  lama  dalam  menyelesaikan  permasalahan  pekerjaan, koordinasi  antara  kepala  kantor,  kepala  bagian,  kepala  sub  bagian  dan  staf  tidak bisa  di  pantau  secara  detail  dan  kurang  efisien,  surat menyurat,  tanda tangan  dan
paraf  harus  menghadap  langsung  dengan  pejabat  yang  bersangkutan  dan membutukan  biaya  antara  lain  bensin/  solar,  isi  paket/  wifi  sehingga  menambah biaya  pengeluaran  dan  gangguan  lingkungan  di  rumah  sehingga  pekerjaan  tidak efektif dan efisien. Padahal di sisi lain, kemajuan teknologi yang semakin canggih, dapat mempermudah para ASN untuk dapat bekerja dari rumah atau Work From Home .  Proses Work  From  Home ini,  termasuk  ke  dalam  salah  satu  bagian  dari fleksibilitas  bekerja  yaitu telecommuting .  Menurut  Potter,  istilah telecommuting atau  “ telework ”  mulai  dikenal  pada  tahun  80-an  di  mana  para  pekerja  diberi kesempatan  untuk  menyelesaikan  tugas  dari  rumah  dibandingkan  dengan  datang langsung  ke  kantor.  Untuk  itu  diperlukan  strategi  tertentu  untuk  mengantisipasi dan  mengatasi  kendala  yang  ada.  Dengan  demikian  kinerja  pegawai  bisa  tetap optimal walaupun bekerja dari rumah.
Kinerja  ( performance )  adalah  hasil  kerja  yang  bersifat  konkret,  dapat diamati,  dan  dapat  diukur  (  Irawan,  2011  :  11  ).  Jika  kita  mengenal  tiga  tujuan yaitu tujuan organisasi, tujuan unit, dan tujuan pegawai, maka kita juga mengenal tiga macam kinerja, yakni kinerja organisasi, kinerja unit, dan kinerja pegawai.
Terdapat  permasalahan  yang  dialami  pegawai  selama  penerapan  sistem Work  From  Home ini  yaitu  seperti  kurang  maksimalnya  kinerja  pegawai  selama adanya Work  From  Home ,  kemudian  permasalahan  selanjutnya  adalah  kesiapan pegawai  untuk  mengatasi  hambatan  dalam  pelaksanaan Work  From  Home , kemudian  mengenai  sistem  manajemen  yang  kurang  memadai  antar  instansi  dan mekanisme Work  From  Home yang  belum  dipahami  secara  utuh  oleh  pegawai sehingga  akan  mengganggu  koordinasi  pelayanan  publik.  Oleh  karena  itu Work From Home memerlukan literasi digital bagi pegawai dan kontrol dari pemerintah untuk menjaga  kinerja pegawai tetap optimal selama Work From Home .
Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Buleleng  mengikuti  aturan  dari  pemerintah melaksanakan WFH sebagai  upaya  pencegahan  penularan  Covid-19.  Kegiatan WFH di  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Buleleng  selama  ini  telah  dilaksanakan dalam  kurun  waktu  31  Maret  2020  sampai  dengan  21  April  2020,  3  Juli  2021 sampai  dengan  20  Juli  2021,  dan  10  Februari  2022  sampai  dengan  ada pemberitahuan  lebih  lanjut  (berdasarkan  Surat  Edaran  Sekretariat  Daerah
Kabupaten  Buleleng  Nomor  420  Tahun  2022  tentang  Penyesuaian  Sistem  Kerja Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  Dalam  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat (PPKM) Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng)
Berdasarkan  hasil  pengamatan  sementara  saat  berlangsungnya WFH bagi pegawai  di  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Buleleng,  tentunya  dengan  berbagai kendala  yang  ada,  kinerja  pegawai  yangoptimal  akan  sulit  tercapai.  Kinerja pegawai  dengan WFH pada  masa  pandemi  Covid-19  juga  tidak  bisa  maksimal, karena  bekerja  sendiri-sendiri  di  rumah  tentunya  membosankan  dan  semangat kerja  tidak  maksimal,  dibandingkan  dengan  kalau  bekerja  secara  langsung  di kantor, dimana para pegawai bisa sambil bercengkrama dan bekerjasama dengan baik  dengan  teman-temannya.  Ketika  seorang  staf  membutuhkan  tandatangan pimpinan,  pegawai  tersebut  juga  harus  keluar  biaya  ekstra  untuk  transportasi mencari  pimpinan  ke  kantor,  karena  dalam  kebijakan WFH ini,  pimpinan  tetap bekerja dari kantor.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dijelaskan,  masalah  yang  bisa dirumuskan dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimanakah Dampak  Kebijakan WFH Terhadap Kinerja Pegawai  pada masa Pandemi Covid-19 di Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimanakah  Kinerja  Pegawai  pada  masa  pandemi  Covid-19  di Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng ?

## 2. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini,jenis  penelitian  yang    digunakan  adalah  penelitian diskriptif  kualitatif  karena  data  yang  dikumpulkan  berupa  kata-kata.  Arikunto (2011  :  12)  mengemukakan  bahwa,  penelitian  kualitatif  tidak  menggunakan angka-angka  tetapi  hanya  menggunakan  kata-kata.  Sedangkan    menurut  Bungin (2012  :  32),  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif  mengenai  kata-kata  lisan  maupun  tertulis  dan  tingkah  laku  yang  dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.
Yang  menjadi  informan  dalam  penelitian  ini  adalah  Sekeretaris  DPRD Kabupaten Buleleng, Kabag, Kasubag, serta pegawai baik PNS maupun Pegawai
Kontrak  di  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Buleleng.  Informan  tersebut  ditunjuk secara purposive  sampling, dengan  mempertimbangkan  pengetahuan  mereka tentang  masalah  yang  ditelaah.  Dalam  artian,  informan  yang  ditunjuk  memiliki tujuan  untuk  dapat  memberikan  jawaban  atas  semua  pertanyaan  yang  diajukan. Dalam  hal  ini  jumlah  informan  tidak  dibatasi,  melainkan  disesuaikan  dengan tingkat  kejenuhan  data,  dalam  artian  pengembangan  informan  akan  dihentikan jika  data  yang  terkumpul  telah  mampu  memecahkan  atau  menjawab  masalah penelitian secara tuntas.
Selanjutnya  hal  pertama  yang  dilakukan  sebelum  memulai  seluruh  tahapan penelitian  kualitatif  adalah  menetapkan research  question atau  fokus  penelitian ( Hendarso, 2011 : 170).
Adapun yang   menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:
1. Dampak  Kebijakan WFH terhadap  kinerja  pegawai  di  Sekretariat DPRD  Kabupaten  Buleleng,  yang  meliputi  :  a)  Dampak  positif;  b) Dampak negatif.
2. Kinerja  pegawai pada masa pandemi Covid-19 di Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng, yang meliputi :
a.Kualitas dan kuantitas
b.Ketepatan waktu
c.Efektivitas
d.Kemandirian
e. Hubungan interpersonal
Penelitian  ini  mengambil  lokasi  di  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Buleleng, dengan  tujuan  untuk  mengetahui  dampak  kebijakan WFH terhadap  kinerja pegawai.  Lokasi  ini  dipilih  karena  sepanjang  pengamatan  peneliti  belum  pernah ada  yang  melakukan  penelitian  dengan  topik  yang  sama  sebelumnya,  dan  data- data  yang  diperlukan  cukup  tersedia.  Selanjutnya  pengumpulan  datanya menggunakan  teknik  observasi,  wawancara  dan  pemanfaatan  dokumen. Sedangkan  analisis  datanya  dilakukan  dengan  analisis  data  kualitatif,  dimana analisis data memakai empat tahapan analisis data seperti yang dikemukakan oleh Milles  dan Huberman (Sugiyono, 2013 ),  yakni  pengumpulan data,  reduksi  data,
penyajian data, dan simpulan/verifikasi.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
3.1  Dampak  Kebijakan  WFH  terhadap  Kinerja  Pegawai  pada  masa Pandemi Covid-19 di Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng
Dampak  dari  suatu  program  atau  kebijakan  bisa  dilihat  setelah  kebijakan atau  program  tersebut  selesai  dilaksanakan.  Dampak  kebijakan  adalah  akibat- akibat  dan  konsekuensi-konsekuensi  yang  ditimbulkan  dengan  dilaksanakannya kebijakan-kebijakan tadi.
Sehubungan  dengan  adanya  kebijakan  bekerja  dari  rumah  atau Work  From Home (  WFH  )  yang  dilaksanakan  oleh  instansi  pemerintah  maupun  swasta sebagai  akibat  adanya  pandemi  Covid-19,  maka  dampak  yang  dapat  dilihat  dari adanya  kebijakan  tersebut,  dapat  berupa  dampak  positif  yakni  dampak  yang diharapkan dan dampak negatif,yakni dampak yang tidak diharapkan.

## 4.1.1 Dampak Positif
Munculnya  pandemi  Covid-19  yang  melanda  hampir  seluruh  sektor kehidupan manusia, berdampak sangat signifikan terhadap gerak mamusia secara umum.  Salah  satunya  yang  terdampak  adalah  kehidupan  perkantoran  di  instansi pemerintah  maupun  swasta.  Untuk  mencegah  terjadinya  penyebaran  yang  lebih luas dari Covid-19, maka pemerintah menerapkan aturan bekerja dari rumah atau Work  From  Home khususnya  bagi  instansi  pemerintah.  Meskipun  para  pegawai bekerja  dari  rumah,  diharapkan  pelayanan  kepada  masyarakat  tetap  bisa  berjalan semaksmal mungkin.
Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat dipahami bahwa kebijakan  bekerja  dari  rumah  atau  WFH  khususnya  di  Sekretariat  DPRD Kabupaten  Buleleng  memiliki  dampak  positif  yakni  mencegah  penularan  Covid- 19,  para  pegawai  bebas  mengatur  sendiri  jam  kerjanya,  mengurangi  biaya perjalanan  karena  tidak  harus  keluar  biaya  beli  bensin,  serta  bagi  yang  sering terlambat datang ke kantor tidak perlu lagi malu kepada teman-teman atau atasan karena  terlambat.  Dampak  positif  dari  kebijakan  WFH  tersebut  merupakan dampak yang memang diharapkan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh
Islamy (2010 ) bahwa dampak positif dari sebuah kebijakan adalah dampak yang memang diharapkan ( intented consequences )
Berdasarkan  rilis  yang  disampaikan  oleh  Kementerian  Keuangan  Republik Indonesia  (  2020  ),  bahwa  dampak  positif  yang  dapat  dirasakan  saat  melakukan Work From Home ( WFH ) adalah :
1.  Keleluasaan  menentukan  jadwal  kerja  ( fleksibilitas ).  Sistem  kerja  WFH memberikan  kebebasan  dalam  mengatur  jam  kerja,  tidak  terikat  oleh  waktu yang  ditentukan  sehingga  memberikan  dampak  yang  positif  terhadap  hasil kerjanya.
2.    Berkurangnya  biaya  perjalanan.  Sietem  kerja  WFH  nyatanya  memberikan penghematan biaya dikarenakan pegawai tidak perlu menghabiskan waktu dan biaya dalam perjalanan dari rumah menuju kekantor atau juga sebaliknya.
3. Berkurangnya tingkat ketidakhadiran dan keterlambatan. Dengan menggunakan sistem  kerja  WFH  pegawai  dapat  mengerjakan  pekerjaan  dengan  santai  dan tidak terikat oleh waktu untuk sampai ke tempat kerja.
4.    Dapat  menghindari  kontak  langsung  dengan  orang  lain.  Menjalankan  WFH tentu  saja  cara  yang  dapat  mengurangi  untuk  kontak  langsung  dengan  orang lain, sehingga dapat meminimalisir penularan Covid-19.

## 3.1.2 Dampak Negatif
Disamping adanya dampak positif yakni dampak yang diharapkan dari suatu kebijakan, tidak dapat dihindari pula adanya dampak negatif  yakni dampak yang tidak  diharapkan.  Terkait  kebijakan  bekerja  dari  rumah  atau  WFH  yang dilaksanakan  oleh  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Buleleng  pada  peride  31  Maret 2020 sampai dengan 21 April 2020, 3 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021, dan periode 10 Februari 2022 sampai dengan 26 Februari, maka ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya kebijakan tersebut.
Berdasarkan  pernyataan-pernyataan  melalui  hasil  wawancara  dengan  para informan,  dapat  dipahami  bahwa  dampak  negatif  dari  diterapkannya  kebijakan bekerja dari rumah atau WFH diantaranya adalah para pegawai kurang mendapat transfer  pengetahuan  dari  atasan  atau  dari  seniornya  karena  komunikasi
berlangsung  secara  terbatas.  Juga  adanya  kesulitan  dari  para  pegawai  untuk membedakan antara waktu kerja dengan urusan pribadi. Kendala jaringan internet dimana tidak semua rumah pegawai terpasang wifi atau terbatasnya kuota internet di  HP  pegawai  juga  bisa  berdampak  pada  kurang  efektifnya  kinerja  pegawai dengan sistem WFH. Rasa bosa karena harus tinggal dirumah terus juga  menjadi dampak negatif dari kebijakn tersebut.  Hal  tersebut  tentunya sesuai  dengan  yang disampaikan  oleh  Islamy  (  2010  )  bahwa  sebuah  kebijakan  memiliki  dampak negatif yakni dampak yang tidak diharapkan  ( uninteded consequences ).
Selanjutnya seperti yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia  (  2020  ),  bahwa  dampak  negatif  yang  dapat  dirasakan  saat  melakukan Work From Home ( WFH ) adalah :
1. Terbatasnya  pengalaman  belajar  langsung  ( on-the-job )  dan  berkurangnya transfer pangeahuan secara langsung. Menjalankan WFH tentu saja tidak dapat melakukan  komunikasi  dengan  maksimal  dalam  melakukan  pekerjaan,  dan pengalaman yang didapatkan sungguh sangat terbatas.
2. Terkendala  jaringan  internet.  Dengan  sistem  WFH  terkendala  oleh  jaringan internet merupakan hal yang sering terjadi, karena terkadang fasilitas yang ada di rumah tidak selengkap fasilitas kerja saat di kantor.
3. Kesulitan membedakan antara waktu kerja dan urusan pribadi. Risiko lain dari pelaksanaan  WFH  adalah  tidak  dipungkiri  bahwa  seseorang  dapat  melakukan pekerjaan  kantor  bersaman  dengan  pekerjaan  rumah  sehingga  terdapat gangguan dalam menyelesaikan pekerjaan.
Perubahan  saat  ini  dalam  tatanan  kerja  akibat  pandemi  Covid-19  menuntut ASN untuk beradaptasi sehingga tetap produktif. Meskipun pada awalnya sistem kerja  WFH  dilakukan  sebagai  respon  pencegahan  penyebaran  Covid-19,  namun pada  akhirnya  hal  tersebut  akan  menjadi  sebuah  bagian  dari  tatanan  kehidupan normal yang baru.

## 3.2  Kinerja  Pegawai  pada  masa  pandemi  Covid-19  di  Sekretariat  DPRD Kabupaten Buleleng
Kinerja  merupakan  prestasi  kerja  yang  telah  dicapai  oleh  seseorang,  yang merupakan  hasil  akhir  dari  suatu  aktifitas  yang  telah  dilakukan  seseorang  untuk
meraih  suatu  tujuan.  Pencapaian  hasil  kerja  juga  sebagai  bentuk  perbandingan hasil  kerja  seseorang  dengan  standar  yang  telah  ditetapkan.  Kinerja  juga diharapkan  memiliki  atau  menghasilkan  kualitas  yang  baik  dan  tetap  melihat jumlah  atau  kuantitas  yang  akan  diraihnya.  Suatu  pekerjaan  harus  dapat  dilihat secara kualitas  terpenuhi maupun dari segi  jumlah  yang akan diraih  dapat  sesuai dengan  yang  direncanakan.  Demikian  pula  meskipun  dalam  kondisi  WFH, bagaimana  agar  instansi  pemerintah  tetap  memiliki  kinerja  yang  baik, sebagaimana  pendapat  berikut:  tetap untuk  menjadikan  kinerja  organisasi pemerintah  daerah  yang  lebih  efektif,  menyentuh  kebutuhan  masyarakat (Sandiasa dan Agustana, 2018: 1)
Sehubungan  dengan  kinerja  pegawai  di    Sekretariat  DPRD  Kabupaten Buleleng  yang  secara  struktur  terbagi  menjadi  4  (  empat  )  bagian  yaitu    Bagian Keuangan,  Bagian Hukum dan Persidangan, Bagian Pengawasan dan Humas, dan Bagian  Umum.  Masing-masing  bagian  mempunyai  tugas  dan  fungsi  yang  harus dilaksanakan dan dikerjakan oleh pimpinan dan pegawai yang bertugas dimasing- masing bagian tersebut.
Dilihat  dari  tugas  dan  fungsi  yang  telah  ditetapkan,  maka  masing-masing bagian  yang  ada  di  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Buleleng  memiliki  tugas  dan fungsi  yang berbeda-beda dan dengan jumlah  yang berbeda pula.  Bagian Umum Sekretariat  DPRD Kabupaten  Buleleng  memiliki tugas dan  fungsi  paling banyak yakni sebanyak 23 ( dua puluh tiga ) tugas dan fungsi. Bagian Keuangan memiliki 12  (  dua  belas  )  tugas  dan  fungsi.  Bagian  Hukum  dan  Persidangan  memiliki  13 (tiga belas ) tugas dan fungsi. Bagian Pengawasan dan Humas memiliki 13 ( tiga belas ) tugas dan fungsi.
Indikator  pertama  dari  kinerja  pegawai  di  Sekretariat  DPRD  Kabupaten Buleleng  bisa  dilihat  dari  kualitas  dan  kuantitas    pekerjaan  yang  dilakukannya. Seperti Bagian Hukum dan Persidangan yang mempunyai 13  ( tiga belas ) tugas dan  fungsi.  Seluruh  pegawai  yang  bertugas  di  Bagian  Hukum  dan  Persidangan berkewajiban  untuk  menyelesaikan  tugas  dan  fungsinya  tersebut  secara  optimal dan hasil yang memuaskan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan  pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  para  informan,
didukung  dengan  hasil  pengamatan  secara  langsung  serta  pemanfaatan  dokumen yang  ada,  dapat  diketahui  bahwa  pegawai  di  Sekretariat  DPRD  Kabupaten Buleleng  sudah  mampu  memberikan  kinerja  yang  berkualitas  dan  jumlah pekerjaan  yang  sesuai  dengan  yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang disampaikan oleh Robbins ( 2010 : 260 ) bahwa kualitas kerja diukur dari persepsi pegawai  terhadap  kualitas  pekerjaan  yang  dihasilkan  serta  kesempurnaan  tugas terhadap  keterampilan  dan  kemampuan  pegawai.  Juga  sesuai  dengan  yang disampaikan  oleh  Bernardin  Jhon  (  Rivai,  2012  :  291  )  bahwa  salah  satu  kritria pengukuran  kinerja  pegawai  adalah  kualitas,tingkat  dimana  hasil  aktifitas  yang dilakukan mendekati sempurna dalam arti menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan aktifitas ataupun memenuhi tujuan-tujuan yang diharapkan dari suatu aktifitas.
Sesuai  data  dokumen  kepegawain  yang  ada,  jumlah  pegawai  di  Sekretariat DPRD  Kabupaten  Buleleng  berjumlah  210  orang  dengan  rincian  52  orang berstatus sebagai PNS/ASN dan 158 orang berstatus sebagai pegawai kontrak.
Sehubungan  dengan  ketepatan  waktu  bagi  para  pegawai  di  Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, wawancara dilakukan dengan beberapa orang informan.
Berdasarkan hal-hal yang disampaikan oleh informan , maka dapat dipahami bahwa  pegawai  di  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Buleleng  berusaha  semaksimal mungkin  untuk  menyelesaikan  pekerjaan  secara  tepat  waktu.  Seperti  yang dinyatakan oleh Robbins ( 2010 : 260 ) bahwa ketepatan waktu merupakan tingkat aktivitas  diselesaikan  pada  awal  waktu  yang  dinyatakankan,  dilihat  dari  sudut koordinasi  dengan  hasil  output  serta  memaksimalkan  waktu  yang  tersedia  untuk aktivitas lain.
Ketepatan  waktu  merupakan  salah  satu  kriteria  untuk  mengukur  kinerja pegawai. Ketepatan waktu berarti tingkat suatu aktivitas diselesaikan pada waktu yang  dinginkan,  dilihat  dari  sudut  organisasi  dengan  hasil  yang  baik  serta memaksimalkan  waktu  yang  tersedia  untuk  aktifitas  yang  lain  (B.Jhon  dalam Rivai, 2012 : 291 )
Kinerja  pegawai  di  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Buleleng  juga  dapat
diukur dari efektifitas, dalam hal  ini tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga,  uang,  teknologi,  bahan  baku).  Dengan  jumlah  sumber  daya  manusia sebanyak  210  (dua  ratus  sepuluh)  orang  yang  terdiri  dari  :  1(satu)  orang Sekretaris, 4 ( empat ) orang Kepala Bagian, 1 ( satu ) orang Kepala Sub.Bagian, dan  sisanya  adalah  Analis,  Fungsional  Umum,  Staf  dan  Tenaga  Administrasi, Tenaga Keamanan serta Pengemudi. Ada puluhan unit komputer yang digunakan oleh  para  pegawai  untuk  membantu  menyelesaikan  pekerjaannya.  Mereka  juga melayani  anggota  DPRD  Kabupaten  Buleleng  yang  berjumlah  45  (  empat  puluh lima ) orang, yang terbagi menjadi 4  ( empat ) Komisi dan 6 ( enam ) Fraksi dan Alat kelangkapan dewan lainnya.
Dengan jumlah sumberdaya organisasi yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kabupaten  Buleleng  tersebut,  diharapkan  kinerja  para  pegawai  di  Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng dapat sesefektif mungkin..
Berdasarkan  pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  tiga  orang informan    yang  merupakan  unsur  pimpinan  di  Sekretariat  DPRD  Kabupaten Buleleng,  didukung  hasil  pengamatan  di  lokasi  penelitian  dan  melihat  dokumen- dokumen  yang  ada,    dapat  dipahami  bahwa  dengan  keberadaan  sumber  daya manusia,  teknologi  dan  dana  yang  dimiliki  oleh  Sekretariat  DPRD  Kabupaten Buleleng,  berusaha  menafaatkannya  dengan  baik  dan  seefektif  mungkin.  Semua sumber  daya  organisasi  yang  disediakan  untuk  seluruh  aktifitas  di  Sekretariat DPRD  Kabupaten  Buleleng  tersebut  harus  dapat  dimanfaatkan  dengan  seefektif dan sebaik mungkin demi memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan  anggota  DPRD  sebagai  wakil  rakyat.  .  Ini  berarti  bahwa  efektifitas  sebagai salah  satu  kriteria  kinerja  pegawai  di  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Buleleng sudah berjalan maksimal.  Hal  ini sesuai dengan yang disampaikan oleh  B.Jhon ( ivai,2012  :  291  ),  bahwa  efektivitas  merupakan  salah  satu  kriteria  dalam mengukur  kinerja  pegawai.  Efektivitas  merupakan  tingkat  penggunaan  sumber daya  organisasi  (tenaga,  uang,  teknologi,  bahan  baku  )  dimaksimalkan  dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.
Selanjutnya  yang  dijadikan  tolok  ukur  melihat  kinerja  seorang  pegawai adalah  kemandirian,  dalam  hal  ini  dilihat  kemampuan  seorang  pegawai  dapat
melakukan  fungsi  kerjanya  tanpa  meminta  bantuan,  bimbingan  dan  pengawasan atau meminta turut campur pengawas guna menghindari hasil yang merugikan.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  apa  yang  dilakukan  oleh  pegawai  di Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Buleleng  sudah  mengarah  kepada  kemandirian. Dengan  jumlah  personil  staf  sebanyak  210  (  dua  ratus  sepuluh  )  orang,  mereka dapat  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  secara  mandiri.  Karena  mereka  semua sudah  mendapatkan  bagian  tugas  masing-masing,  maka  mereka  sudah  dapat melaksanakan pekerjaan yang dibebankan kepadanya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan terkait dengan indikator kinerja  pegawai  yakni  kemandirian,  dapat  dipahami  bahwa  sebagian  besar pegawai  di  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Buleleng  sudah  melaksanakan  fungsi kerjanya  sesuai  dengan  kemampuan  dan  kompetensi  yang  dimilikinya  sehingga mereka  tidak  terlalu  sering  meminta  bantuan,  bimbingan  dan  pengawasan  dari atasan. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bernardin Jhon (Rivai, 2012 : 291 ) bahwa tolok ukur kinerja pegawai yakni kemandirian, tingkat dimana seseorang  pegawai  yang  melakukan  fungsi  kerjanya  tanpa  meminta  bantuan, bimbingan  dan  pengawasan  atau  meminta  turut  campur  pengawas  guna menghindari hasil yang merugikan.
Kriteria  atau  indikator  terakhir  untuk  mengukur  kinerja  pegawai  di Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Buleleng  adalah  hubungan  interpersonal,  yang berkaitan dengan perasaan, harga diri, jasa baik, dan kerjasama antara rekan kerja dalam unit kerjanya.
Berdasarkan  pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  para  informan melalui  hasil  wawancara,  didukung  dengan  pengamatan  langsung  di  lokasi penelitian yakni di Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng terkait kinerja pegawai, dapat dipahami bahwa mengemukakan perasaan, harga diri, penghargaan terhadap jasa  pegawai  serta  adanya  kerjasama  antara  sesama  pegawai  merupakan  bagian dari  hubungan  interpersonal  pegawai  di  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Buleleng. Hal  ini  sesuai  dengan  tolok  ukur  atau  indikator  kinerja  pegawai  yang dikemukakan  oleh  Barnardin  Jhon  (  Rivai,  2012  :  291  )  tentang  hubungan interpersonal,  tingkat  dimana  pegawai  mengemukakan  perasaan,  harga  diri,  jasa
baik, dan kerjasama antara rekan kerja dalam unit kerjanya.
4. Penutup

## 4.1 Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  di  atas  maka  dapat  ditarik simpulan sebagai berikut:
1.  Dampak  kebijakan Work  From  Home (  WFH  )  atau  bekerja  dari  rumah terhadap  kinerja  pegawai  di  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Buleleng  dapat berupa  dampak  positif  yakni  dampak  yang  diharapkan  ( intended consequences )  yaitu  mencegah  penularan  Covid-19,  para  pegawai  bebas mengatur sendiri jam kerjanya, mengurangi biaya perjalanan karena tidak harus keluar  biaya  bensin,  serta  bagi  yang  sering  terlambat  datang  ke  kantor  tidak perlu  lagi  malu  kepada  teman-teman  atau  atasan.  dan  dampak  negatif  yakni dampak yang tidak diharapkan ( unintended consequences ) yaitu para pegawai kurang  mendapat  transfer  pengetahuan  dari  atasan  atau  dari  senior  karena komunikasi  berlangsung  secara  terbatas,  adanya  kesulitan  dari  para  pegawai untuk  membedakan  antara  waktu  kerja  dengan  urusan  pribadi,  serta  adanya kendala jaringan internet karena tidak semua rumah pegawai terpasang fasilitas wifi .
2.  Kinerja  pegawai  di  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Buleleng  sudah  berjalan dengan  baik  meskipun  terkendala  adanya  pandemi  Covid-19,  dilihat  dari kriteria  yang  ada  yang  meliputi  kualitas  dan  kuantitas  pekerjaan  yang dihasilkan,  ketepatan  waktu  dalam  penyelesaian  pekerjaan,  efektifitas  dalam penggunaan sumber daya, kemandirian, dan hubungan interpersonal.

## 4.2 Saran-saran
1. Seluruh pegawai yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng hendaknya selalu  siap  menerima  dan  melaksanakan  setiap  perubahan  sistem  yang  ada, terutama  dalam  hal  penggunaan  teknologi  informasi  yang  dapat  mendukung kinerja  pegawai  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  secara maksimal.  Sebagai  pegawai  harus  selalu  melek  informasi  dan  munculnya teknologi-teknologi baru yang tidak akan pernah berhenti.
2. Kinerja pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng hendaknya berusaha untuk selalu ditingkatkan agar bisa memberikan yang terbaik bagi pemerintah Kabupaten Buleleng dan masyarakat secara umum.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,Suharsimi,  2011, Prosedur  Penelitian,  Suatu  Pendekatan  Praktik, Raja Grafindo : Jakarta
Bungin,Burhan, 2012, Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, Raja Grafindo Perkasa : Jakarta
Hendarso,  Emy  Susanti.  2011  ,  Metode  Penelitian  Sosial,  Berbagai  Alternatif Pendekatan dalam Bagong Suyanto dan Sutinah (ed), Penelitian Kualitatif : Sebuah Pengantar , Kencana Prenada Media Group : Jakarta
Irawan, Prasetya, dkk., 2011, Manajemen Sumber Daya Manusia, STIA-LAN : Jakarta
Islamy,Irfan,  2010,  Prinsip-Prinsip  Perumusan  Kebijaksanaan  Negara,  Bumi Aksara : Jakarta
Keeeeeeputusan Presiden Nomor 11 Tahun  2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease ( Covid-19 )
Rivai, 2012. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi .Raja Grafindo : Jakarta
Robbins,Stephen P., 2010, Teori Organisasi,Struktur, Desain dan Aplikasi, Arcan : Bandung
Sandiasa, Gede dan Putu Agustana, 2018. “Reformasi administrasi dan birokrasi pemerintahan  daerah  Dalam  menigkatkan  kualitas  layanan  publik  di daerah”. Dalam Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Volume 3 No 1, 2018
Sugiyono,  2013, Metode  Penelitian  Kualitatif,Kuantitatif  dan  R&D ,  Alfabeta  : Bandung