## J  RNA MH  M
• Timothy L.  H.  McCormack
Sixty  Years  from Nuremberg:  What Progress for International Criminal Law?
• Michael Cottier War Crimes in International Law: An Introduction
• Natsri Anshari Tanggung-jawab  Komando menurut  Hukum  International dan  Hukum  Nasional  Indonesia
• Harkristuti Harkrisnowo Kejahatan  Berat dan  Hukum  Humaniter
• Rina Rusman Kejahatan  Perang  dan  Beberapa  Rumusannya dalam Hukum  Pidana  Nasional
• Heru Cahyono Kejahatan  Perang yang  Diatur dalam  Hukum  International dan  Hukum  Nasional
• Konvensi  Den  Haag 1907
• Pasal-pasal tentang  Kejahatan  Perang ( War Crimes )

## Ditert>itkan oleh:
PUSAT STUDI  HUKUM MUMANITER DAN HAM OerllJ FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI

## Diterbitkan atas kerja sama dengan:
Komite lnternasional  Palang  Merah (International Committee of the Red Cross) ICRC

## JURNAL  HUKUM  HUMANITER

## Diterbitkan oleh  Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM (terls)
Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta
Pen a n g g u ng -jawab : Rektor  Universitas  Trisakti Prof  Dr.  Thoby Mutis
Dewan Redaksi Kehormata n : Prof  KGPH.  Haryomataram,  S.H. Prof  Timothy L. H. McCormack Prof  Dr. F. Sugeng  /stanto,  S.H. Prof  Or. Andi  Hamzah,  S.H.
Michael Cottier,  LL. M.
Brigjen.  TN/  (Pum)  PL T. Sihombing,  S.H.,  LL.M. Kol.  Chk.  Natsri Anshari,  S.H.,  LL.M. Rudi  M.  Rizki,  S.H.,  LL.M.

## Pemimpin Reda ksi
Arlina  Permanasari,  S.H.,  M.H.
A n g g ota  Reda ksi : Andrey  Sujatmoko,  S.H.,  M.H. Aji  Wibowo,  S.H.,  M.H. Kushartoyo Budisantosa,  S.H.,  M.H. Amalia  Zuhra,  S.H.,  LL.M. Jun Justinar,  S.H.,  M.H.
Sekretariat: Ade A/fay Alfinur,  S. Sos. Supriyadi,  S. E. Andi  Setiawan,  A. Md.

## Alamat Reda ksi :
Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM (terls) FH-USAKTI JI. Kyai  Tapa  No.  1 Gedung H  Lt.  5 Kampus A Grogol Jakarta  11440 Tlp./Faks.:  (021)  563-7747 E-mail:  terAs_fhusakti@yahoo.com
Jurnal Hukum Humaniter terbit setiap enam bulan pada bulan Juli dan  Desember

## EDITORIAL
Para  pem baca yang kami hormati ,
Puji  syukur  kami  panjatkan  ke  hadirat Allah  Subhanahu  Wata'ala karena berkat  rahmatNya  jualah  maka  J U RNAL  H U KUM  H UMANITER  ini  dapat hadir  di  tangan  para  pembaca  semua.  Jurnal  ini  merupakan  jurnal  yang pertama  kali  terbit di tanah  air,  secara  khusus  mengulas  berbagai  masalah hukum humaniter,  dan akan terbit setiap enam bulan sekali.
Penerbitan  j u rnal  ini  d imaksudkan  sebagai  wahana  bagi  semua  lapisan masyarakat,  baik  dari  kalangan  militer,  aparat  penegak  h ukum,  birokrat, LSM,  akademisi,  mahasiswa ,  maupun  kalangan  lainnya  yang  ingin mengetahui  secara  lebih  mendalam  mengenai  seluk-beluk  hukum humaniter.  Di  samping  itu,  konflik-konflik  yang  terjadi  di  berbagai  wilayah Republik  Indonesia  dalam  dekade  terakhir juga  menjadi  pertimbangan  lain bagi diterbitkannya jurnal ini.
Pada  ed isi  perdana  ini,  topik utama  J U RNAL  H U KUM  H UMAN ITER  adalah tentang  "kejahatan  perang" (war  crimes). Kejahatan  perang  merupakan salah satu tindak pidana yang belum sepenuhnya diakomodasikan ke dalam aturan  h ukum  nasional  I ndonesia.  Oleh  karena  itu,  sejara h   dan  praktik­ prakti k  negara  serta  beberapa  substansi  dasar  dari  peraturan-peraturan mengenai  tindak pidana  kejahatan  perang  akan  dikemukakan dalam  artikel­ artikel  utama  dan  pend ukung .  Tidak  hanya  itu,  pemaparan  h ukum  nasional serta  upaya-u paya  yang telah dilakukan khususnya  dalam  Rancangan  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  Nasional  juga  akan  ditampilkan  guna melengkapi edisi kali ini.
Di  samping  materi  pokok tersebut,  d isertakan  pula " Kolom"  yang  pada edisi ka li  ini  berisikan  tentang  Konvensi  Den  Haag  IV  ( 1 907)  yang  mengatur mengenai  hukum  dan  kebiasaan  berperang  di  darat.  Pemilihan  materi  ini sengaja  dila kukan  mengingat  urgensi  Konvensi  ini  yang  sudah  menjadi hukum  kebiasaan  internasional  dan  berlaku  bagi  semua  negara  serta merupakan  aturan  penting  dalam  hal  pengaturan  alat  dan  cara  berperang yang masih relevan dan berlaku pada saat ini.

## Atas  diterbitka nnya  jurnal  ini,  kami  mengucapkan  terima  kasih  kepada
International  Committee  of the  Red  Cross (ICRC)  yang  memiliki  komitmen tinggi dalam  upaya  mengembangkan hukum humaniter di  I ndonesia dengan mendukung penerbitan jurnal ini.
Akhir  kata ,  ka mi  berharap  semoga  penerbitan  jurrnal  ini  dapat  memenuhi kebutuhan  dan  keingintahuan  yang  mendalam  terhadap  h ukum  humaniter. U ntuk itu,  kami dengan segala kerendahan hati  akan menerima segala  kritik maupun saran-saran yang konstruktif bagi penyempurnaan j u rnal ini di  masa datang.

## Redaksi

## DAFTAR ISi
him.

## Artikel

## 1 .   Timothy L.  H .  McCormack
Sixty  Years  from  Nuremberg:  What Progress for Internatio- nal  Criminal Law? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2. Michael Cottier War Crimes in  International  Law:  An Introduction . . .  . . .  . . .  .. 2 1 3. Natsri Anshari Tanggung-jawab  Komando menurut H ukum lnternasional
dan Hukum Nasional Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 4. Harkristuti  Harkrisnowo Kejahatan Berat dan  Hukum Hu ma niter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 90 5. Rina Rusman
Kejahatan  Perang dan Beberapa Rumusannya dalam Hu- kum Pidana  Nasional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 6. Heru Cahyono
Kejahatan Perang  yang Diatur dalam H ukum l nternasional dan Hukum Nasional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 21

## Kolom
1 .   Kejahatan  Perang (War  Crimes) dalam Berbagai l nstrumen H ukum l nternasional . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . . . . .  . . . . . . 1 5 7 2. Konvensi Den  Haag  1 907 tentang Alat dan Cara Berperang 1 70 3. Terjemahan Konvensi  Den  Haag IV 1 907 tentang  H ukum dan Kebiasaan  Perang di Darat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 84
4. Teks Konvensi Den  Haag  IV  1 907 dan Lampira nnya (dalam bahasa lnggris) . . . . . .  . .  . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . . . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . 1 98

## TAN G G U N G  JAWAB KOMANDO M E N U RUT HUKUM I NTERNASIONAL DAN  H U KU M   NASIONAL  I N DON ESIA

## Natsri Anshari1

## Abstrak
Doktrin  tanggung  jawab  komando  sesungguhnya  telah  ada  jauh  sebelum Perang  D unia  I I .   Praktik  masyarakat  internasional  pasca  Perang  Dunia  II semakin  mengukuhkan  eksistensi  doktrin  ini  dalam  kancah  hukum internasional.  Doktrin  ini  kemudian  dikodifikasikan  ke  dalam  Konvensi  dan Protokol  di  bidang  hukum  humaniter  internasional,  Statuta  Pengadilan l nternasional Ad  hoc di  bekas  Yugoslavia  dan  Rwanda  serta  Statuta Mahkamah  Pidana  lnternasional .   Tipologi  tanggung  jawab  komando mencakup  tanggung  jawab  komando  yang  bersifat  langsung (direct command  responsibility) dan  tanggung  jawab  komando  yang  bersifat  tidak langsung (indirect  command  responsibility). Dinamika  perkembangan doktrin  tanggung  jawab  komando  menu njukkan  adanya  pergeseran penerapan mens rea standar  dari  pertanggungjawaban  yang  m utlak (strict liability) kepada  pertanggungjawaban  yang  terbatas (limited  liability) . Meskipun  terdapat variasi  dalam  praktik  internasional  dan  nasional,  dikenal tiga  unsur  utama  dari  doktrin  tanggung  jawab  komando,  yaitu  unsur hubu ngan  antara  atasan  dan  bawahan ,  unsur kesengajaan (mens rea) dan unsur tindakan yang diharuskan (actus reus) .

## A.  Pendahuluan
Tanggung  jawab  seorang  komandan  atas  semua  kegiatan  yang berlangsung di kesatuannya bersifat komprehensif. Komandan mengeluarkan  keputusan,  izin,  kebijakan  dan  perintah  serta  sekal igus mengawasi  pelaksanaannya.  Sudah  menjadi  suatu  kebiasaan  (custom) dalam  kehidupan  militer,  bahwa  seorang  komandan  berta ngg ung  jawab terhadap  tindakan  yang  dilakukan  oleh  bawaha nnya  dalam  rangka melaksanakan  tugas  mereka. Tanggung  jawab komandan untuk mengellndalikan  dan  mengawasi  perilaku  prajurit  yang  berada  di  bawah kendalinya  merupakan  sendi  utama  dalam  kehidupan  militer  yang bertanggung jawab.
1 Kolonel.  Chk.  Natsri Anshari, S . H . ,  LL. M . ,  saat i n i  menjabat sebagai  Kepala S u b  Direktorat Pembinaan  Perundang-undangan  Direktorat  Hukum  Angkatan  Darat  (Kasubdit  Bin undang Ditkumad)  dan  tercatat  sebagai  dosen  pada  Sekolah  Stat  dan  Komando  TNI  AD (SESKOAD).
Pen ugasan  untuk  memegang  komando  militer  atas  suatu  kesatuan atau pasukan di barengi dengan kewenangan yang  luas  dan tanggung jawab yang  berat.  Namun  demikian  seorang  komandan  tidak  serta  merta  dapat dipersalahkan  terlibat  dalam  suatu  pelanggaran  atau  kejahatan,  semata­ mata  disebabkan  salah  seorang  dari  prajuritnya  melakukan  tindakan kriminal.  Tetapi  apabila  seorang  komandan  mem biarkan  terjadi nya kejahatan  yang  dilakukan  oleh  praj urit  bawahannya ,  dan  kejahatan  itu dilakukan  secara  sistematis,  berlangsung  dalam  rentang  waktu  yang  cukup lama  serta  terjadi  di  berbagai  tempat  dalam  wilayah  tanggung  jawabnya , tetapi  komandan  tidak  mengambil  tindakan  apapun  yang  tepat  dan  sangat diperlukan  guna  mencegah,  menghentikan  dan  menindak  pelaku  kejahatan tersebut, maka komandan yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban  secara  pidana  atas  rangkaian  kejahatan  yang dilakukan  oleh  bawahan  yang  berada  di  bawah  kendali  dan  komandonya tersebut berdasarkan doktrin tanggung jawab komando.
Tanggung  jawab  komando  sangat  berkaitan  dengan  kekuasaan yang dimiliki  oleh  seorang  komandan  untuk  mengeluarkan  perintah  kepada bawahannya.  Kewenangan  seorang  komandan  untuk  mengeluarkan perintah  m uncul  dari  kedudukannya  selaku  pemegang  komando  di kesatuannya.  Bagi  komandan,  perintah  merupakan  suatu  mekanisme pengendalian yang sangat penting untuk menyatakan kehendak komandan.
Akan tetapi seorang  komandan juga hanya  dibenarkan menggunakan kekuasaannya  untuk  mengel uarkan  peri ntah  yang  benar  dan  tidak bertentangan  dengan  hukum  sesuai  dengan  lingkup  kewenangannya. Apabila  komandan  mengel uarkan  p eri n t a h , baik  secara  eksplisit  maupun implisit,  yang  bertentangan dengan  hukum, dan bawahannya  melaksanakan perintah  yang  demikian  itu ,  maka  komandan  maupun  bawahannya  sama­ sama  bertanggung  jawab  atas  akibat  hukum  atau  kejahatan  yang  timbul sebagai akibat pelaksanaan dari  perintah  yang  bertentangan dengan hukum tersebut.  Peri ntah  yang  dikeluarkan  seorang  komandan  yang  substansinya melampaui  atau  di  luar  kewenangannnya,  merupakan  suatu  bentuk
penyimpangan  kekuasaan  atau abuse  of  power yang  menjadi  salah  satu sumber terjadinya berbagai  bentuk pelanggaran hukum oleh  bawahannya .
Pelanggaran  terhadap  hukum  dalam  suatu  penugasan  atau  operasi militer  menimbulkan  pengaruh  negatif  terhadap  moral,  disiplin  prajurit  dan kesatuan  di  suatu  medan  pertempuran  atau  daerah  operasi.  Pelanggaran hukum  yang  terjad i ,   apalagi  jika  dilakukan  oleh  komandan  atau  prajurit atasan, dapat  merusak  disiplin prajurit secara  keseluruhan, sehingga prajurit cenderung  untuk  mengabaikan  hukum  yang  harus  dipatuhi  oleh  mereka pada  waktu  melaksanakan  penugasan  atau  operasi  mil iter,  karena  merasa ti ndakannya  itu  menda patkan  "pembenaran"  dan  "perlind ungan"  dari atasannya.
Oleh  karena  itu  seorang  komandan  atau  atasan  yang  melakukan tindakan  yang  bertentangan  dengan  hukum  perang  atau  hukum  lainnya yang  berlaku  dalam  suatu  penugasan  militer akan  mendorong  bawahannya untuk  melakukan  hal  yang  sama,  sehingga  bawaha nnya  tidak  akan  taat kepada perintah  atasannya yang  sesuai dengan huku m .   Di sini terjadi suatu situasi  di  mana  suatu  perintah  komandan  atau  atasan  yang  bertentangan dengan  hukum  menim bulkan  insentif  bagi  bawahan  untuk  melakukan pelanggaran  hukum yang serupa,  bahkan  dalam  bentuk tindakan yang  lebih tidak  manusiawi,  karena  prajurit  beranggapan  komandannya  pasti  akan melindungi  atau  menutupi  dan  tidak  akan  memproses  secara  hukum kesalahan  mereka  karena  ia  beranggapan telah melakukan tindakan sesuai dengan perintah dari komandannya yang bertentangan dengan  hukum  itu .
Berdasarkan  uraian  ringkas  di  ate .5 dapat  ditentukan  dua  kategori tindakan  untuk  menerapkan  prinsip  tanggung  jawab  pidana  seorang komandan  atau  atasan.  Pertama,  tanggung  jawab  pidana  seorang komandan  muncul  karena  adanya  suatu  tindakan  positif yang  bertentangan dengan hukum yang  diambil oleh seorang komandan dalam merespon suatu situasi  tertentu .  Tindakan  positif  tersebut  dapat  berupa  keterlibatan
. komandan  dalam pengeluaran  perintah,  pencetusan maupun perencanaan tindakan  pelanggaran  hukum  atau  kejahatan  yang  dilakukan  oleh bawahannya.  Tindakan  positif  demikian  melahirkan  tangggung  jawab
komando yang  bersifat langsung (direct command responsibility) . Dalam  hal ini  komandan  atau  atasan  tersebut  dipersalahkan  berdasarkan  tanggung jawab karena  melakukan  penyertaan (accomplice liability) . Ked ua, tanggung jawab  pidana  seora ng  komandan  muncul  karena  tidak  melakukan  suatu tindakan  apapun  yang  diharuskan  sesuai  dengan  kekuasaan  atau kewenangan  yang  dimilikinya.  Di  sini  komandan  dengan  sengaja  atau karena kelalaiannya membiarkan bawahannya untuk melakukan pelanggaran  hukum  atau  kejahatan  tanpa  berupaya  untuk  mengambil langkah-langkah  yang  tepat  dan  sangat  diperlukan  guna  mencegah, menghentikan  dan  menindak  kejahatan  tersebut.  Tangg ung  jawab  pidana seorang  komandan  yang  timbul  karena  tindakan  pembiaran (omission) ini melahirkan  tanggung  jawab  komando yang  bersifat  tidak langsung (indirect command  responsibility) atau  tanggung  jawab  komando strictu  sensu.
Uraian tanggung jawab komando dalam tulisan ini  mencakup baik tangg ung jawab  komando  yang  bersifat  langsung  maupun  yang  bersifat  tidak langsung.

## B.  Pengertian
Dalam  konteks  hukum  perang  atau  hukum  sengketa  bersenjata , maka  doktrin  tangggung  jawab  komando  didefinisikan  sebagai  tanggung jawab  komandan  militer  terhadap  kejahatan  perang  yang  di lakukan  oleh prajurit  bawahannya  atau  orang  lain  yang  berada dalam  pengendaliannya. 2 Jadi,  tangg ung jawab  komando  yang  diatur dalam  hukum  perang  berkaitan dengan  tanggung  jawab  pidana  seorang  komandan (commander  criminal responsibility) dan  bukan  tanggung  jawab  umum  dari  suatu  pemegang komando (general responsibility  of command)3. Tanggung jawab  komando
2 Weston  D.  Burnett,  " Command  Responsibility  and  A  Case  Study  of  the  Criminal Responsibility  of I sraeli  Military  Commanders  for  the  Progrom  at  Shatila  and  Sabra", 107 Military Law Review, 1 985, him. 76.
3 Tanggung  jawab  umum  dari  suatu  pemegang  komando (general  responsibility  of command) mengandung  arti tanggung jawab  setiap komando d i  setiap  tingkatan  komando kepada  atasannya  untuk:  pertama,  melaksanakan  tugas  pokok  komandonya  atau satuannya.  Kedua,  penggunaan  yang  paling  berhasil  guna  (efisien)  semua  sumber-sumber yang  tersedia.  Pelaksana  tanggung  jawab  komando  itu  berada  pada  seorang  komandan sebagai  orang  yang  memiliki  wewenang  dan  tanggung jawab  komando  atas  pelaksanaan tugas  satuan  ya ng  berada  di  bawah  komandonya .  Sedangkan  komando  memiliki  dua
bukan  tanggung  jawab  komandan  terhadap  kejahatan  yang  d ilakukannya secara  pribadi,  tetapi  merupakan  tanggung  jawab  komandan  terhadap kejahatan  yang  dilakukan  oleh  bawahannya  atau  tanggung  jawab  atas keputusan  yang  diambil oleh  komandan yang  menimbulkan  akibat terhadap orang  lai n .   U ntuk  meminta  pertanggungjawaban  seorang  komandan terhadap  kejahatan  yang  d ilakukan  oleh  prajurit  yang  berada  di  bawah komando dan pengendaliannya perlu adanya unsur  keterlibatan (involvement), hubungan (connection), pengetahuan (knowledge) atau maksud (intent) dari  seorang  komandan  dengan  ti ndakan  kejahatan  yang dilakukan oleh  bawahannya tersebut.4
Tanggung  jawab  pidana  komandan  didasarkan  pada  terjadinya pelanggaran  terhadap  tugas (breach  of duty) . Ada  dua  alasan  yang  harus menjadi  dasar  perti m bangan  untuk  menilai  bahwa  suatu  pelanggaran terhadap  tugas  telah  mengakibatkan  terjadinya  keja hatan.  Pertama, pelanggaran  terhadap  tugas  atau  di nas  tersebut  harus  mempunyai hubu ngan langsung atau  menjadi penyebab utama dari timbulnya  kejahatan. Dalam  hal  ini,  kejahatan  tidak  akan  terjadi  jika  tidak  terjadi  pelanggaran terhadap  kewaji ban  d inas.  Kedua,  komandan  harus  memiliki  kewenangan dan  kekuasaan  untuk  mencegah  terjadinya  tindak  pidana/kejahatan tersebut. 5  Jika komandan tidak memil iki kewenangan atau  kekuasaan untuk mengambil  langkah  yang  diperl ukan  untuk  mencegah,  menghentikan  dan menindak  kejahatan  dan  pelakunya  sekaligus,  maka  tentu  saja  tidak tepat untuk  menuntut  pertanggungjawaban  pidana  berdasarkan  doktrin  tanggung jawab komando.
Berdasarkan  definisi  mengenai  tanggung  jawab  komando  di  atas maka  subjek yang harus bertanggung jawab  adalah komandan militer.  Akan tetapi  dalam  praktik  dan  perkembangannya,  doktrin  tanggung  jawab komando  bukan hanya  d i berlakukan  pada  komandan  militer  saja  tetapi juga
pengertian.  Pertama,  kewenangan dan  kekuasaan  yang  diberikan  kepada  seorang  perwira untuk  memimpin ,  mengkoordinasikan  dan  mengendalikan  pasukan .   Kedua,  perintah  yang diberikan  oleh  seorang  komandan  atau  atasan  langsung  kepada  satuan  atau  bawahannya dengan maksud agar perintah tersebut dilaksanakan. .
4 William  G.  Eckhardt,  "Command Criminal Responsibil ity:  A  Plea for a  Workable Standard",
97 Military Law Review, 1 982, him. 5 .
terhadap  atasan  atau  penguasa  sipil  yang  memiliki  kewenangan  untuk memberikan  komando  atau  perintah  kepada  pejabat  militer  atau menggerakkan  kekuatan  militer.  Sehingga  muncul  istilah  tanggung  jawab atasan (superior  responsibility) di  samping  tanggung  jawab  komandan (commander  responsibility). Selain  itu ,  penerapan  doktri n  tanggung  jawab komando  dan  tanggung  jawab  atasan  tidak  terbatas  pada  kejahatan  yang terjadi  di  waktu  perang  belaka,  tetapi  mencakup  kejahatan  terhadap kemanusiaan  dan  hak  asasi  manusia  yang  universal  yang  terjadi  baik  di waktu  perang  maupun  di  masa  damai.  Dengan  demikian  baik  komandan militer  maupun  penguasa  sipil  dapat  dimintai  pertangg ungjawaban  pidana atas  kejahatan  perang  dan/atau  kejahatan  kemanusiaan  yang  dilakukan oleh bawahannya baik secara sendiri-sendiri  maupun bersama-sama.

## C. Perkembangan H istoris  Doktrin Tanggu n g  Jawab  Komando
Di  bawah  ini dijelaskan beberapa  praktik penerapan doktrin tanggung jawab  komando  yang  terjadi  pada  masa  awal  perkembangan  doktrin  ini. Beberapa contoh  kasus yang terjadi pada masa awal  perkembangan doktrin ini,  memberikan  gambaran  yang  lebih  jelas  mengenai  situasi-situasi  yang memungkinkan seorang komandan atau atasan dimintai pertanggungjawaban  karena  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  oleh bawahannya.  Dari  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  mengenai  tanggung jawab  komando  serta  proses  hukum  yang  berkaitan  dengan  kasus-kasus tersebut,  akan  dikemukakan  elemen-elemen  pokok  yang  menjadi  dasar penentuan  kesalahan  seorang  komandan  atau  atasan  atas  dasar  doktrin tanggung jawab  komando atau tanggung jawab  atasan.
Raja  Charles  VI I  dari  Perancis  di  Orleans  pad a  tahun  1 439 mengeluarkan  perintah  yang  tegas  berkaitan  dengan  doktri n  tanggung jawab  komando.  Perintah  tersebut  menyatakan: " Raja  memerintahkan bahwa  setiap  kapten  atau  letnan  bertanggung  jawab  atas  penyimpangan, tindakan  buruk  dan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  anggota  kompinya , dan  segera  setelah  ia  menerima  suatu  pengaduan  mengenai  adanya
5 Ibid. , him. 5.
kesalahan  atau  penyi mpangan  tersebut,  ia  membawa  pelakunya  ke pengadilan  sehingga  pelakunya  dihukum  sesuai  dengan  pelanggaran  yang dilakukannya .  J i ka  ia  tidak  melakukan  hal  itu  ata u  menutupi  kesalahan  atau tidak mengambil  tindakan, atau  jika, karena kelalaiannya atau kesengajaan nya  pelaku  kejahatan  melarikan  diri  sehingga  terhindar  dari hukuman,  kapten  tersebut  harus  dianggap  bertanggung  jawab  atas kejahatan  tersebut  seolah-olah  ia telah  melakukan  sendiri  kejahatan  itu  dan harus  dihukum  sama  seperti  yang  akan  dijatu hkan  kepad a  pelaku kejahatan" .
Bebera pa  aspek  penting  mengenai  doktrin  tanggung  jawab  komando yang  terdapat  dalam  perintah  Raja  Charles  VI I  tersebut  adalah:  pertama, komandan  bertanggung jawab  untuk mengendalikan  perilaku  termasuk cara berti ndak  yang  dilaksanakan  oleh  bawahannya  agar tidak  menyim pang  dari ketentuan  hukum  yang  berlaku;  kedua,  komandan  berkewajiban  untuk memproses  setiap  bawahannya  yang  terl ibat  sebagai  pelaku  kejahatan secara  hokum;  ketiga,  jika  komandan  karena  kelalaian  atau  kesengajaan membiarkan  kejahatan  terjadi  dan  tidak  melakukan  kedua  hal  tersebut  di atas,  maka  ia  bertanggung  jawab  secara  pidana  atas  kejahatan  yang dilakukan  oleh  praj urit  bawahannya.  Perlu  dijelaskan,  walaupun  peri ntah Raja  Charles  VI I  di  atas  ditujukan  pada  praj urit  berpangkat  kapten  dan letnan,  tidaklah  bera rti  bahwa  doktrin  tangg ung  jawab  komando  hanya relevan  u ntuk  diterapkan  pada  jenjang  kepangkatan  tertentu  atau  terbatas kepada  para  perwira  yang  secara  langsung  terli bat  memimpin  pertempuran di medan perang.
Pada  ta hun 1 474 Penguasa  Austria ( The  Archduke  of  Austria) memerintahkan  untuk  mengadili  Peter  von  Hagenbach,  yang  telah memimpin  rangkaian  kejahatan  selama  ia  berkuasa  untuk  kepentingan Charles  dari  Burgu ndy  di  wilaya h  Upper  Rhine  yang  baru  ditaklukkan.  la dipersalahkan  karena  melakukan  kejahatan  perkosaan,  pembunuhan, melanggar sumpah dan keja hatan terhadap hukum Tuhan dan manusia (the law  of  God  and  man) .6 Dalam  pembelaannya  di  depan  Pengadilan,  Peter
6 Weston D. Burnett, supra, catatan kaki nomor  1 ,  him. 78.
von  Hagenbach  menyatakan  tindakan  tersebut  dilakukan  atas  dasar perintah  atasan.  Namun  Pengadilan  menolak  pembelaan  atas  dasar perintah  atasan  tersebut  dan  dalam  putusannya  menyatakan  Peter  von Hagenbach bersalah melakukan kejahatan yang semesti nya ia berkewajiban untuk mencegah terjadinya  kejahatan tersebut.
Putusan  dalam  kasus  Peter  von  Hagenbach  ini  sejalan  dengan pandangan yang dikemukakan  oleh H ugo Grotius  yang  menyatakan  bahwa "negara  dan  pejabat yang  berkuasa  bertanggung  jawab terhadap  kejahatan yang  dilakukan  oleh  orang  yang  berada  di  bawah  kekuasaannya,  jika mereka  mengetahui  kejahatan  tersebut  dan  tidak  melakukan  pencegahan padahal mereka dapat dan harus melakukan hal itu". 7
Gustavus  Adolphus  dari  Swedia  pada  tahun  1 62 1   mengeluarkan ketentuan  yang  dikenal  sebagai  Pasal-Pasal  mengenai  Perang (the  Articles of War).  Dalam  Pasal 46 dari the Article  of War ditegaskan bahwa: "seorang kolonel  atau  kapten  tidak  boleh  memberikan  komando  kepada  prajuritnya untuk  melakukan  suatu  tindakan  yang  bertentangan  dengan  hukum;  siapa yang  melakukan  yang  demikian  itu,  harus  dihukum  berdasarkan  keputusan hakim" ("No colonel or captain shall command his sold iers to do any unlawful thing;  which  who  so  does,  shall  be  punished  according  to  the  discretion  of the Judges").
Pada  tahun  1 779,  selama  Revolusi  Amerika,  Gubernur  lnggris  di Detroit, yaitu Henry  Ham ilton, dituduh terlibat dalam kejahatan terhadap non­ kombatan  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  Indian  yang  berada  di  bawah kendalinya.  Namun  demikian  seorang r: jrwi ra  senior,  Jenderal  Carleton, menyatakan  bahwa  orang-orang  Indian  tersebut  tidak  dapat  dikendalikan perilakunya  dan  mereka  hanya  digunakan  untuk  tuj uan  defensif.  Dalam kasus  ini,  sebenarnya  Henry  Hamilton  telah  memberikan  instruksi  kepada orang-orang  I ndian  tersebut  untuk  berti ndak  manusiawi  tetapi  mereka  tetap menyerang terhadap keluarga  yang  tidak  melakukan perlawanan dan tinggal di  tempat-tem pat  terpenci l .   Tanggung  jawab  pidana  Henry  Hamilton  timbul karena  ia  telah  gagal  untuk  mencegah  orang-orang  I ndian  melakukan
7 Ibid. , him. 7 8 .
pem bunuhan massal terhadap orang-orang yang tidak bersalah, sehingga ia dianggap  bertanggung  jawab  secara  pribadi  terhadap  tindakan  yang dilakukan  oleh  orang-orang  Indian  tersebut.  Kasus  ini  menunjukkan  bahwa sejak  awal  perkembangannya  doktrin  tanggung  jawab  komando  dapat diterapkan  terhadap  penguasa  sipil  maupun  militer.  Elemen  yang  penting untuk  menuntut  suatu  tanggung  jawab  pidana  atas  dasar doktrin  tanggung jawab  komando  yaitu :  pertama,  penguasa  sipil  asal  saja  ia  memiliki kewenangan  untuk  mengendalikan  orang-orang  yang  berada  di  bawah kekuasaannya,  tidak  terbatas  hanya  kepada  personil  militer;  ked ua, komandan  atau  atasan  tidak  cukup  hanya  mengel uarkan  instruksi  lalu menyerahkan  sepenuhnya  pelaksanaan  instruksi  itu  kepada  bawahan. Tetapi  instruksi  komandan  atau  atasan  tersebut  harus  dibarengi  dengan mekanisme  pengawasan  untuk  memonitor  agar  pelaksanaannya  tidak bertentangan  dengan  perintah  komandan  yang  sebenarnya  sesuai  dengan hukum yang berlaku.
Selama perang Amerika dengan Kanada tahun 1 8 1 2,  beberapa orang tentara  Ameri ka  terbukti  bertanggung  jawab  atas  pem bakaran  beberapa bang unan di St.  David ,  Upper Canada. Akibatnya, seorang  komandan  militer Amerika dipecat dari  d inas militer.  Demikian juga,  pada tahun  1 846  Kolonel D.  Mitchell,  terbukti  bertanggung  jawab  terhadap  beberapa  tindakan kejahatan termasuk menyampaikan perintah  atasan  langsungnya yang tidak sah  atau  bertentangan  dengan  hukum  kepada  prajurit  bawahannya  dan malahan  melaksanakan  sendiri  perintah  atasan  yang  bertentangan  dengan hukum  tersebut. 8  Aspek  penti ng  yang  pr rlu  digarisbawahi  dari  kasus  ini adalah: pertama.  komandan m iliter bertanggung jawab  atas perusakan objek non-militer  yang  harus  dilindungi  atau  dihindari  dalam  setiap  bentuk serangan  yang  dilakukan  oleh  anak  buahnya  selama  peperangan  atau operasi  militer berlangsung;  kedua,  komandan juga dapat dimintai  tanggung jawab  secara  pidana  karena  menyampaikan  perintah  atasannya  yang bertentangan  dengan  hukum  kepada  bawahannya.  Dari  kasus  ini  tersimpul bahwa  seorang  komandan  pun  tidak  memiliki  kewajiban  hukum (legal
8 Ibid. ,  him. 79.
obligation) untuk  melaksanakan  peri ntah  atasan nya  yang  bertentangan dengan hukum (illegal order) .
Dalam General  Order Nomor  1 00  yang  dikenal  sebagai Lieber Code, yang  mengatur tingkah  laku  pasukan Ameri ka  selama  Perang  Sipil terdapat ketentuan  yang  mengatur  dengan  tegas  mengenai  tanggung  jawab komando.  Pasal  71 Lieber Code menyatakan  barangsiapa  dengan sengaja menganiaya  atau  membunuh  m usuh  yang  sudah  tidak  berdaya  atau  siapa yang  memerintahkan  atau  mendorong  prajurit  untuk  melakukan  hal  yang demikian  itu  harus  dijatuhi  hukuman  mati .  ("Whoever  intentionally  inflicts additional  wou nds  upon  an  enemy  already wholly  disabled,  or  kills  such  an enemy,  or who orders  or encourages  sold iers  to  do so, shall suffer  death,  if duly  convicted").  Berd asarkan  ketentuan  Pasal  7 1 Lieber  Code ini, Komandan  kamp  tawanan  perang  di  Andersonvi lle,  Georgia,  yaitu  Kapten Henry  Wirz,  didakwa  dan  dihukum  karena  memerintahkan  dan  melakukan penyiksaan,  penganiayaan  dan  kematian  terhadap  tawanan  perang  yang berada di bawah kekuasaannya. 9
Uraian  mengenai  tanggung  jawab  komando  pada  masa  awal perkembangannya  minimal  memperlihatkan  dua  hal  penting:  pertama, pem berlakukan  doktrin  tanggung  jawab  komando  tidak  terbatas  pada jenjang  kepangkatan tertentu  baik di lingkungan militer maupun  sipil  asalkan tindakan  komandan  atau  atasan  tersebut  sudah  memenuhi  unsur-unsur yang  di perl ukan  untuk  menuntut  pertanggungjawaban  mereka  secara hukum.  Penentuan  ting katan  tanggung  jawab  komandan  atas  tindakan kejahatan  yang  dilakukan  oleh  bawahan n ya  lebih  didasarkan  pada  unsur­ unsur  pembuktian  secara  hukum  dan  bukan  pada  strata  organisasi  militer; kedua,  pertanggungjawaban  seorang  komandan  atau  atasan  dapat  berupa tanggung jawab pidana dan  administratif.

## D. Putusan terhadap Penjahat Perang  Jepang
Perjanjian  i nternasional  atau  statuta  yang  pertama  kali  di buat  untuk mengadili  kejahatan  perang  adalah London Agreement  yang  memuat
9 Ibid. , him. 79.
Statuta  Pengad ilan  Militer  l nternasional ( International  Military  Tribunal) .
Statuta  ini  di buat  khusus  untuk  mengad ili  penjahat  perang  Nazi  Jerman. Namun  pengadilan  terhadap  penjahat  perang  pertama  kali  di laksanakan oleh  suatu  Komisi  Militer  Amerika  yang  bersidang  di  Manila  terhadap Jenderal  Tomoyuki  Yamashita.  Dalam  tulisan  ini  akan  di uraikan  secara ringkas  penerapan  tanggung  jawab  komando  pada  perkara  Jenderal Tomoyuki Yamashita  dan Admiral Soemu Toyoda .

## 1 . Kasus Jenderal Tomoyuki Yamashita
Jenderal  Tomoyuki Yamashita,  Komandan J enderal G roup AD ke- 1 4 dari  Tentara  Kerajaan  Jepang  d a n   sekaligus  menjabat  sebagai  Gubernur militer  di  Filipina  dipersalahkan  karena  secara  melawan  hukum  telah mengabaikan dan  gagal  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai  komandan untuk mengendalikan  operasi  pasukan  yang  berada di  bawah  komandonya , mem biarkan  pasukannya  melakukan  pembunuhan  brutal  dan  kejahatan seri us  lainnya  terhadap tawanan  perang  dan  penduduk sipil warga  Amerika Serikat dan  Philipina serta  keluarga mereka.  Yamashita  dinyatakan bersalah atas  dasar  doktrin  tanggung  jawab  komando  dan  ia  dijatuhi  hukuman gantung .  Peng adilan  terhadap  Jenderal  Tomoyuki  Yamashita  dimulai  pada tanggal  29  Oktober  1 945  segera  setelah  Jepang  menyerah  dan  sebelum dimulainya  persidangan International  Tribunal di  Nuremberg  dan Tokyo  dan dijatu hi  h ukuman  pada  tanggal  7  Desember  1 945.  Mahkamah  Agung Amerika  Serikat  menjatuhi  hukuman  gantung  terhadap  Yamashita  pada tanggal  4  Februari  1 946  dan  eksekusi  atas  putusan  tersebut  dilaksanakan pada tanggal 23 Februari  1 946 di Los Banos,  suatu  kota  yang  terletak 35 mil sebelah selatan Manila.
Tuduhan  terhadap  Yamashita  adalah  berkaitan  dengan  delik  omissi, yaitu  membiarkan  dan  tidak melakukan  pengendalian  (kontrol)  yang  efektif atas  pasukan  yang  berada  di  bawah  komandonya  melakukan  kejahatan. Unsur-unsur  tangg ung  jawab  komando  yang  dijadikan  dasar  oleh  Komisi Militer  untuk  menghukum  Jenderal  Tomoyuki  Yamashita  adalah  sebagai beri kut:
a.  Unsur komando dan kendali (command and control)
Yamashita  secara  melawan  hukum  telah  mengabaikan  atau  gagal melaksanakan  tugasnya  sebagai  komandan  untuk  mengendalikan  operasi pasukan  yang  berada  di  bawah  komandonya  dan  mengizinkan  atau membiarkan  mereka  melakukan  pem bantaian  yang  sadis  dan  kejahatan serius  lai nnya.  Pasukan  yang  berada  d i   bawah  komando  Yamashita melakukan  kejahatan  seperti  pem bunuhan,  pemerkosaan,  penjarahan  atau penyiksaan  secara  meluas.  Kejahatan-kejahatan  tersebut  dilakukan  dalam kurun  waktu  yang  cukup  lama  tetapi  Yamashita  selaku  komandan  tidak mengambil  tindakan  efektif  untuk  menghentikan  dan  mengendalikan kejahatan  yang  d ilakukan  oleh  anak  buahnya .  Oleh  karena  itu,  ia bertanggung  jawab  secara  pidana  atas  kejahatan  yang  dilakukan  oleh pasukan yang berada di bawah komandonya tersebut.

## b.  Unsur mengetahui (knowledge)
Unsur knowledge dalam  perkara  Yamashita  ini  menurut  jaksa penuntut dalam tuntutannya  adalah  berupa  harus  mengetahui (should  have known) atau  mesti  mengetahui (must  have  known) . Perumusan  unsur knowledge yang  demikian  itu  didasarkan  pada  fakta  bahwa  pembunuhan massal  itu  sedemikian  banyak  terjadi,  diketahui  oleh  masyarakat  luas  dan tersebar  luas  sehingga  Yamashita  seharusnya  mengetahui (should  have known) atau  mesti nya  mengetahui (must have  known) terjadinya  kejahatan­ kejahatan  tersebut.  Namun  demikian  Komisi  Militer  tidak  membuat kesimpulan  yang  tegas  mengenai  adany a unsur knowledge atau intent itu, melainkan  menyimpulkan  kesalahan  Yamashita  atas  dasar  pertimbangan: pertama,  bahwa  terdakwa  mengetahui  atau  memiliki  perangkat  untuk mengetahui  ti ndakan  pembantaian  yang  terjadi  di  berbagai  tempat  secara luas  yang dilakukan  oleh  anggota  dan satuan-satuan  yang  berada di bawah komandonya;  kedua,  bukti-bukti  menunjukkan  bahwa  kejahatan  tersebut terjadi  sedemikian  luas  dan  tersebar  dalam  wilayah  tanggung  jawab komandonya,  sehingga  mestinya  kejahatan  tersebut  dengan  sengaja diizi nkan (have  been  wilfully  permitted) oleh  terdakwa  atau  diperintahkan
secara  diam-diam (secretly  ordered) oleh  terdakwa.  Mengizinkan  bawahan untuk  melakukan  kejahatan  berarti  atasan  atau  komandan  mengetahui tindakan yang d iizinkan tersebut.

## c. Unsur kej ahatan (crimes)
Serangan  brutal,  teror  dan  pembunuhan  yang  sistematis  terhadap orang  orang  Filipina  maupun  Amerika  dan  sekutunya  yang  dilakukan  oleh pasukan  dan  bala  tentara  Jepang  di  bawah  komando  Jenderal  Tomoyuki Yamashita yaitu:
1 .   Penikaman  dengan  menggunakan  bayonet,  pemotongan  kepala, pembunuhan  dan  pembuangan  mayat  ke  sungai,  pem bakaran  mayat  di dalam rumah dan mengubur mayat secara massal .
2.  Penyiksaan,  menciptakan  kelaparan  bagi  pend uduk (starvation),
pembunuhan terhadap tawanan perang dan interniran sipil.
d .  Kewajiban u ntuk melakukan i ntervensi (duty to intervene)
Menurut  Kom isi  Militer,  Jenderal  Yamashita  sebagai  seorang komandan  militer  mempunyai  tugas  atau  kewajiban  untuk  mengambil tindakan  yang  tepat  sesuai  dengan  kewenangannya  guna  melindungi tawa nan  perang  dan  pend uduk  sipil.  Seorang  komandan  militer  yang  tidak mengambil  tindakan  yang  demikian  itu,  bertanggung  jawab  secara  pidana atas  keja hatan  perang yang  dilakukan  oleh  prajuritnya.  Setidaknya terdapat tiga kelemahan dalam putusan kasus Yamashita  ini  yaitu :
1 .  Tidak terbukti nya  secara  meyakinkan a . anya  komando dan pengendalian yang  efektif  terhadap  pasukan.  Pada  saat  peperangan  terjadi  pasukan Amerika  Serikat  telah  menghancurkan  fasilitas  dan  sistem  kom unikasi, menimbulkan  kekacauan dan  penghancuran  pasukan  yang  dipimpin oleh Yamashita .  Saat  itu  Yamashita  terisolasi  di  kota  Baguio,  terputus hubungannya  dengan  Manila  ketika  pasukannya  melakukan  kekejaman
dan  pembu nuhan  massal  sebagaimana  yang  didakwakan  terhadap d irinya ; 1 0
2.  Komisi  militer  yang  memeriksa  dan  mengadi li  Yamashita  tidak  membuat kesimpulan  atau  pendapat  apapun  mengenai  adanya  keterlibatan Yamashita  secara  pribadi (personal  involvement) , keberadaanya  di tem pat  kejadian,  maupun  ada  atau  tidaknya  perintah  yang  dikeluarkan oleh Yamashita atas setiap kejahatan yang terjad i ;
3.  Kom isi  militer juga  tidak  menemukan  dengan  meyakinkan  adanya  unsur kealpaan (culpable  knowledge) . Komisi  hanya  menyatakan  bahwa  telah terjadi  kejahatan  dan  kekejian  yang  tersebar  luas  dan  Yamashita  tidak mampu  atau  gagal untuk  melakukan  kewajibannya  melakukan pengendalian yang  efektif atas  pelanggaran atau  kejahatan  yang sedang berlangsung.
Terlepas  dari  adanya  kontroversi  diseputar  pembuktian  u nsur-unsur tanggung jawab  komando  yang  didakwakan,  putusan  pengadilan  kejahatan perang  atas  Jenderal  Tomoyuki  Yamashita  pasca  Perang  Dunia  I I   telah meletakkan prinsip tanggung jawab  komandan terhadap pelanggaran hukum perang  atau  kejahatan  perang  u ntuk  pertama  kalinya .  Komandan  harus bertanggung  jawab  atas  tindakan  anak  buahnya jika  terpenuhi  unsur-unsur pengetah ua n  atau kesengajaan sebagai berikut:
1 .   Komandan mengetahui anak buahnya  akan  melakukan suatu  kejahatan perang tetapi ia tidak mencegahnya;
2.  Komandan  mengetahui  anak  buahnya  telah  melakukan  suatu  kejahatan perang tetapi ia tidak menghukumnya;
1° Keraguan atas pembuktian  unsur ini dengan tegas dinyatakan oleh  Hakim Murphy dalam perbedaan  pendapat (dissenting  opinion) yang  disampaikannya:  "Kami,  pasukan Amerika yang  memperoleh  kemenangan,  telah  melakukan  setiap  hal  yang  mungkin  untuk menghancurkan  dan  merusak  jalur  komunikasi  anda,  pengendalian  efektif  anda  atas personil,  kemampuan  anda  untuk  melakukan  perang.  Dalam  hal  ini  kami  telah  berhasil. Kami  telah  mengalahkan  dan  menghancurkan  pasukan  anda.  Dan  sekarang  kami mendakwa dan  menyalahkan  anda  karena tidak efisien  dalam  melaksanakan  pengendalian pasukan-pasukan  anda  selama  periode  ketika  kami  sedemikian  efektif  melakukan pengepungan  dan  menyingkirkan  pasukan  anda  dan  menutup  kemampuan  anda  untuk melakukan  kontrol  yang  efektif' . Lihat,  Ann  Marie  Prevost,  " Race  and  War  Crimes:  The 1 945 War Crimes  Trial  of  General  Tomoyuki  Yamashita",  14  (3) Human  Rights  Quarterly, 1 992 him. 327.
3.  Komandan  seharusnya  mengetahui  anak  buahnya  akan  melakukan suatu kejahatan perang tetapi ia tidak mencegahnya;
4.  Komandan  seharusnya  mengetahui  anak  buah nya  telah  melakukan suatu kejahatan perang tetapi ia tidak menghukumnya .
Mens  rea  standard mengenai tanggung jawab komando dalam kasus Yamashita  ini  menera pkan tanggung jawab  yang  keras (strict liability), yaitu seorang  kom andan  bertanggung  jawab  secara  kri minal  atas  tindakan­ tindakan  yang  dilakukan  oleh  bawahannya,  tanpa  perlu  membuktikan adanya  kesengajaan  atau  niat  jahat (criminal  intent) dari  komandan  yang bersangkutan.  Praktik  pengadilan  internasional  berikutnya  menunjukkan bahwa doktrin  tangg ung jawab  komando versi Yamashita  ini tidak diterapkan lag i  terhadap  para  tersangka  penjahat  perang  Jerman  di  Nuremberg maupun  dalam  kasus  Kapten  Ernest  Medina  yang  terjadi  selama  perang Vietnam.  Penerapan standar tanggung jawab  komando yang luas atau keras yang  terdapat dalam putusan  kasus  Yamashita  saat  ini tidak lagi dianut dan sudah  mulai  d itinggalkan.  Dalam the  High  Command  Case misalnya,  yang mengadili  kejahatan  perang  yang  dilakukan  oleh  para  petinggi  militer  Nazi Jerman,  penerapan  tanggung  jawab  yang  luas  atau  keras  seperti  yang diberlakukan  dalam  Kasus  Yamashita  telah  ditinggalkan.  Dalam the  High Command  Case lebih jauh  lagi d i bedakan  luas dari  lingkup tanggung  jawab seorang  komandan  operasional  dan  taktis,  komandan  di  daerah pend udukan serta tanggung jawab seorang perwira stat.

## 2. Kasus Adm i ral Soemu Toyoda
Pengadilan  terhadap  Admiral  Toyoda,  bekas  Kepala  Staf  Armada Gabungan  Angkatan  Laut  Jepang  dimulai  oleh  Tokyo  Tri bunal  sekitar  dua tahun  setelah  Yamashita  dieksekusi,  yaitu  pada  tanggal  28  Oktober  1 949 dan  diputus  pada  tanggal  6  September  1 949.  Toyoda  d idakwa  melakukan kejahata n  perang  yang  identik  dengan  yang  dituduhkan  terhadap Yamashita.  Kasus  Toyoda  ini  mengungkapkan  kontroversi  disekitar kewenangan  komando  dan  pengendalian  terhadap  pasukan  Jepang  di Filipina  saat  menjelang  kejatuhan  Jepang .  Kesaksian  Toyoda  di  depan
pengadilan  menjelaskan  bahwa  Yamashita  bukanlah  pemegang  komando dari  pasukan  yang  melakukan  pembantaian (atrocities) yang  menyebabkan ia  dihukum  gantung .  Toyoda  malahan  membuat  pengakuan  di  depan pengadilan  bahwa  dirinyalah  yang  menempatkan  pelaku-pelaku  kejahatan tersebut  dalam  suatu  posisi  untuk  melakukan  kejahatan  tersebut. 1 1  Dengan pengakuan  Toyoda  terungkap  fakta  yang  sebaliknya,  yaitu  penghukuman terhadap  Yamashita  adalah  sebagai  akibat  kesalahan  dalam  pembuktian yang dilakukan oleh Komisi Militer ketika itu.
Dalam  putusan  perkara  Toyoda  ini,  pengad ilan  menyatakan  bahwa bila  unsur  pengel uaran  perintah  tidak  ada  atau  diragukan,  maka  tanggung jawab  komando  ada  atau  timbul  bila  terpen uhi  unsur-unsur utama  sebagai berikut: 1 2
1 .   Unsur kejahatan (crimes) , yaitu telah terjadi  rangkaian  pembunuhan atau pembantaian manusia yang keji (atrocities) yang dilakukan oleh  praj urit di bawah komandonya ;
2.  Ada  i nformasi  atau  laporan  baik  yang  bersifat  aktual  atau  konstruktif bahwa  kejahatan  tersebut  telah  terjadi.  Pemberitahuan  yang  bersifat aktual  terjadi  dalam  hal  seorang  tertuduh  melihat  kejahatan  tersebut dilakukan  atau  tertuduh  mendapat  laporan  mengenai  kejahatan  itu, sesaat setelah kejahatan terjadi.  l nformasi  yang  bersifat  konstruktif, yaitu  dalam  hal  banyak  sekali  terjadi  kejahatan  di  jajaran  komandonya , sehingga  orang  yang  berpikiran  sehat  dan  logis,  tidak  bisa  tidak,  akan sampai  pada  suatu  kesimpulan  bahwa  tertuduh  mestinya  telah mengetahui  kejahatan  tersebut  atau  mengetahui  adanya  praktik  dan kebiasaan untuk melakukan kejahatan;
3.  Kekuasaan  komando (command authority) . Yaitu  terdakwa  harus  terbukti memiliki  kewenangan  untuk  memberikan  perintah  kepada  pelaku
1 1 An n  Marie Prevost, supra, catatan  kaki  nomor 9,  him. 306.
1 2 Weston  D.  Burnett, supra, catatan  kaki  nomor 1 ,  him.  1 1 8- 1 1 9 .  Standar tanggung jawab komando  dalam  putusan  Pengadilan  Militer  di  Nuremberg  hampir  bersesuaian  dengan standar  yang  diterapkan  pada  Pengadilan  Tokyo,  terkecuali  dengan  satu  kekecualian penting.  Dalam  Pengad ilan  Tokyo  dikenal  standar  yang  berdasarkan  akal  sehat  manusia atau  "reasonable  man  standard"  yang  dimaksudkan  sebagai  pengujian  secara  objektif berkaitan  dengan  adanya  pemberian  laporan  kepada  komandan  militer  secara  konstruktif,
kejahatan  u ntuk  tidak  melakukan  tindakan-tindakan  yang  bertentangan dengan  hukum  dan  kewenangan  untuk  menindak  dan  menghukum pelaku kejahatan;
4.  Tidak  mengambil  tindakan  yang  diperlukan  sesuai  kekuasaan  atau kewenangannya  yang  dimilikinya  untuk  mengendalikan  pasukan  yang berada  di  bawah  komandonya  dan  tidak  mencegah  tindakan pelanggaran terhadap hukum perang (failed  to  intervene  and punish  the perpetrator);
5.  Tidak  melaksanakan  kekuasaannnya  untuk  menghukum  bawahannya yang  telah melakukan kejahatan.
Pengadilan  membebaskan  Toyoda  dari  kesalahan  dan  tanggung jawab  komando  karena  tidak  terbuktinya  unsur  mengetahui (knowledge) .
Pertimbangan  pengadilan  antara  lain:  menyatakan  terdakwa  tidak  terbukti sedikitpun memberikan suatu perintah,  menyetujui, memaafkan,  mengetahui atau  memiliki  pera ngkat  untuk  mengetahui;  dan  atas  dasar alasan  itu  maka tuntutan terhadap terdakwa  bisa g ugur.
Bagi  orang  yang  berakal  sehat  sulit  memahami  orang  dengan  latar belakang  semaca m   terdakwa  yang  memiliki  kecerdasan  dan  mengetahui tentang  orang-orangnya  tidak  akan  mengetahui  ti ndakan  keji  tersebut  atau kemungkinan  terjadi nya  tindakan  kejahatan  ini.  Namun  demikian ,   tindakan­ tindakan tersebut,  sesuai dengan pembuktian, dilakukan di  tem pat yang jauh dan tidak terjangkau  komunikasi.  Tidak  ada  satu  buktipun yang  mendukung bahwa terdakwa  mengetahui  kejahatan  yang  dilakukan oleh  anak  buahnya. Pengadilan  tidak  dapat  membuktikan  adanya  unsur  kesengajaan  dalam perkara yang didakwakan kepada Toyoda. 1 3
E.  Putusan  Mahkamah  M i liter  l nternasional  di  Nurem berg (Nuremberg

## Tribunal)
Pada  tanggal  8  Ag ustus1 945,  empat  negara  Sekutu,  yaitu  Amerika Serikat,  l nggris,  Prancis  dan  Uni  Soviet  menandatangani  Perjanjan  London
atau  u nsur  mengetahui  (k n owledge)  terjadinya  kejahatan  (pembunuhan  massal)  di  waktu r:erang . 3 Lihat,  Ann  Marie Prevost,  supra,  catatan  kaki  nomor 9, him. 334 .
JU RNAL HUKUM H U MANITER, Vol. 1 ,  No.  1
(London Agreement) mengenai pembentukan Mahkamah
Mil iter l nternasional (International Military  Tribuna�. Mahkamah Militer l nternasional yang  dibentuk berdasarkan Perjanijan London ini bertujuan untuk memeriksa  dan  mengadili para penjahat perang  Nazi  Jerman. Dalam
persidangannya
di Nuremberg Mahkamah
Militer l nternasional mengeluarkan  putusan yang meletakkan dasar tanggung jawa b  ind ividu  dan tanggung jawab komando menurut hukum internasiona l .
Dalam  Pasal  6  Perjanjian  London  itu  ditentukan  bahwa  tanggung jawab  berlaku  bagi para pemimpin, organisator , pem icu , dan  penyerta yang ikut  serta  dalam merumuskan, atau melaksanakan  suatu  rencana umum atau  konspirasi  untuk  melakukan  setiap  kejahatan  yang  disebutkan terdahulu,  yang  bertanggung  jawab  atas  semua  tindakan  yang  dilakukan oleh setiap orang yang melaksanakan rencana tersebut" . 14
Keputusan yang dikeluarkan dalam  Pengadilan penjahat  perang  Nazi di  N u remberg  menetapkan  pri nsip  yang  tegas  bahwa  seseorang  yang memberikan  perintah  untuk  melakukan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan dan  orang  yang  melaksanakan  perintah  tersebut  keduanya  sama-sama bersalah  melakukan kejahatan. Selain  itu,  seorang  komandan yang bertanggung jawab dapat diadili sekalipun ia tidak memerintahkan kejahatan tersebut tetapi  mengetahui atau  mesti  mengetahui tindakan yang  melanggar hukum  itu  dan  tidak  mengambil  tindakan  yang  semestinya (reasonable
14 Pasal  6  Statuta Nuremberg  Tribunal memuat  tiga  kategori  kejahatan  internasional,  yaitu kejahatan  terhadap perdamaian (crimes against peace); kejahatan  perang (war crimes) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanfty). Kejahatan  perang ( war crimes) menurut Pasal 6  Statuta Nuremberg  adalah pelanggaran terhadap  hukum  dan  kebiasaan perang,  yang  meliputi :  pembunuhan;  perlakuan  buruk atau pengusiran  terhadap  penduduk sipil  dari  atau yang  berada di  wilayah  yang diduduki  untuk melakukan  kerja  paksa  atau u ntuk  tujuan lainnya; pembunuhan  atau perlakuan  buruk terhadap tawanan  perang atau orang-orang di  lautan; membunuh  sandera ; menjarah harta benda milik  umum  atau milik pribadi; penghancuran atas  kota-kota , desa-desa atau perkampungan,  atau  pembinasaan yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer.
Kejahatan  terhadap  perdamaian (crimes against  peace), yaitu : merencanakan, mempersiapkan,  memulai, atau melakukan suatu  perang  agresi, atau  suatu perang  dengan melanggar perjanjian-perjanjian, persetujuan-persetujuan atau jaminan-jaminan internasional,  atau  ikut  serta  dalam  suatu  rencana  umum  atau  persekongkolan  untuk mencapai setiap perbuatan yang telah disebutkan di atas; Kejahatan  terhadap kemanusiaan (crimes against  humanity) , meliputi : pembun uhan; pembinasaan;  perbudakan;  pengusiran;  tindakan  tidak  manusiawi  lainnya  terhadap  setiap penduduk  sipil  sebelum  dan selama perang; perlakuan buruk atas  dasar alasan  politik, ras dan agama.
action) untuk  mencegah,  menindak dan  menghukumnya.  Prinsip  ini  berlaku baik  terhadap  atasan  militer  dari  angkatan  bersenjata  maupun  pasukan gerilyawan (irregular armed forces) dan terhadap peng uasa sipil.
Seseorang  yang  melakukan  suatu  kejahatan  perang  berdasarkan perintah  dari  atasan  militer  atau  atasan  sipil  tidak  melepaskan  pelaku  dari tanggung  jawabnya  menurut  hukum  internasional .  Tanggung  jawab  timbul bila  perintah  yang  d i berikan  nyata-nyata  bertentangan  dengan  hukum (unlawful) dan  orang  yang  menerima  perintah  mengetahui  atau  mesti mengetahui (should  know) sifat  melawan  hukum  dari  perintah  tersebut menurut hukum internasional.
Pada  tanggal  21  N ovember  1 947  Majelis  U m um  PBB  mengeluarkan Resolusi  1 77  ( I I )   yang  mengukuhkan  "prinsip-prinsip  h ukum  internasional yang  terkandung  dalam  Piagam  Peradilan  N uremberg  dan  putusan Pengadilan N uremberg" sebagai norma hukum internasional yang berlaku. 1 5
1 . Analisis  Tanggung  Jawab  Komando  dalam  Kasus Wilhelm  List  (the Hostage Case) dan Wilhelm von Leeb (the High Command Case)
Putusan  pengadilan  penjahat  perang  berikutnya  di  N urem berg ,   yaitu dalam the  Hostage  Case yang  mengadili Field  Marshal Wilhelm  List dan the High  Command Case yang mengadili Field Marshal Wilhelm Von  Leeb dkk. ,
15 Prinsip-prinsip hukum internasional yang terkandung dalam Piagam Peradilan  Nuremberg dan  putusan  Pengadilan Nuremberg tersebut,  yaitu:  1 .  Setiap orang bertanggung jawab dan harus  dijatuhi  h ukuman  atas  tindakan  kejahatan  menurut  hukum  internasional  yang dilakukannya ; 2. Adanya kenyataan, bahwa hukum nasional (internal law) tidak menerapkan hukuman  bagi  tindakan  yang  merupakan  kejahatan  menurut  h ukum  internasional  tidak melepaskan  pelaku  dari  tanggung jawab  menurut  hukum  internasional; 3. Seorang  kepala negara atau  pejabat pemerintah  yang  bertanggung jawab yang  melakukan  suatu kejahatan menurut  hukum  internasional  tidak  menyebabkan  mereka  lepas  dari  tanggung  jawab menurut  hukum  internasional;  4.  Seseorang  yang  melakukan  tindakan  kejahatan  menurut hukum  internasional  sesuai  dengan  perintah  pemerintahnya  atau  atasannya  tidak melepaskan  dirinya  dari  tanggung  jawab  menurut  hukum  internasional ;   5.  Setiap  orang yang  didakwa  melakukan  suatu  kejahatan  menurut  hukum  internasional  berhak  atas peradilan yang fair mengenai faktanya atau hukumnya; 6. Kejahatan  yang dihukum sebagai kejahatan  menurut  hukum  internasional  yaitu  kejahatan  terhadap  perdamaian,  kejahatan perang  dan  kejahatan terhadap  kemanusiaan; 7. Turut serta  melakukan  kejahatan terhadap perdamaian,  kejahatan  perang  dan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  adalah  suatu kejahatan  menurut hukum internasional.
tampaknya tidak mengikuti standar tanggung jawab  komando yang l uas atau keras  seperti  yang  diterapkan  oleh  Komisi  Militer Amerika  Serikat  di  Manila dalam  kasus  Jenderal  Tomoyuki  Yamashita .  Dalam  peradilan  Nuremberg hakim-hakim  dari  Amerika  Serikat  telah  meninggalkan  unsur  seharusnya telah  mengetahui (should have  known) yang dipakai  pada  kasus Yamashita.
Mereka  mempersyaratkan  adanya  bukti  suatu  hubungan  sebab  akibat (causative), tindakan  nyata  atau  pembiaran  untuk  menyimpulkan  adanya kesalahan  yang  disengaja  sebelum  mengambil  suatu  putusan  bersalah terhadap seorang terdakwa .
2. Kas us Field Marshal Wilhelm  List dkk. (the Hostage  Case)
The  Hostage  Case adalah  kasus Field  Marshal Wilhelm  List  dan sebelas  orang  jenderal  lainnya  d iadili  karena  bertanggung  jawab  atas pem bunuhan yang  dilakukan  oleh  pasukan  yang  berada d i  bawah  komando nereka,  terhadap  ribuan  sandera  yang  semuanya  merupakan  orang-orang sipil  selama  pendud ukan  Jerman  di  Yugoslavia,  Albania ,   Yunani  dan Norwegia  selama  Perang  Dunia  I I .   Rangkaian  pembunuhan  itu  dilakukan sebagai  tindakan  pembalasan  atas  serangan  para  gerilyawan  terhadap pasukan Jerman. Sem bilan orang dari  sebelas orang yang menjadi terdakwa dalam  kasus  i n i   terbukti  bersaklah  menurut  doktri n  ta nggung  jawab komando.  Dalam  putusan  atas  kasus  ini,  Pengadilan  Militer  di  Nuremberg menerapkan  standar  tanggung  jawab  yang  lebih  terbatas  terhadap  para komandan.
Dalam  pembelaannya  para  terdakwa  menyatakan  bahwa  mereka tidak  pernah  menerima  perintah  untuk  melakukan  kejahatan  maupun menerima lapora n  mengenai perkembangan situasi yang terjadi di lapangan. Namun  pengadilan menolak argumen ini karena pengadilan menilai pasukan militer Jerman  memiliki  persenjataan  yang  baik,  personil nya  terlatih  dengan baik  dan  memiliki  disiplin  yang  baik,  mempunyai  jaringan  komunikasi  dan sistim penyampaian laporan yang cukup luas.
Hal yang menarik dalam  kasus  ini adalah mengenai sejauh manakah seorang  komandan  militer  bertanggung jawab secara  pidana  atas  tindakan
atau  perbuatan  satuan-satuan  bawah  yang  tidak  berada  di  bawah komandonya.  Pengadilan  membedakan  antara  tanggu ng  jawab  komandan taktis dan komandan  pasukan pend udukan.  Pengadilan menegaskan bahwa masalah  subordinasi  satuan-satuan  sebagai  suatu  dasar untuk  menetapkan tanggung  jawab  pidana  atas  dasar  doktrin  ta nggung  jawab  komando menjadi  penti ng  bagi  komandan  militer  yang  hanya  mempunyai  suatu komando  taktis.  Tetapi  bagi  komandan  jenderal  dari  suatu  wilayah pendudukan  yang  ditugasi  untuk  memeli hara  perdamaian  dan  keterti ban , penindakan  atas  kejahatan  dan  perlind ungan  atas  nyawa  dan  harta  benda, subordinasi  relatif  tidak  penting .  Tangg ung  jawabnya  bersifat  umum  dan tidak  terbatas  pada  pengendalian  satuan-satuan  yang  secara  langsung berada  di  bawah  komandonya .  Jadi  terdapat  perbedaan  mengenai  ruang lingkup tanggung jawab  antara  komandan  taktis  dan  komandan  pasukan  di wilayah  pendudukan.  Komandan  taktis  hanya  bertangg u ng  jawab  secara pidana  terhadap  kejahatan  yang  dilakukan  satuan  yang  berada  di  bawah komandonya,  sedangkan  komandan wilayah  pendud ukan juga  bertangg ung jawab  secara  pidana  terhadap  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  satuan  yang secara  operasional  tidak  berada  di  bawah  komandonya  yang  terjadi  di wilayah pend udukan.
Pengadilan  berpendirian  untuk  menentukan  seorang  komandan militer bersalah atau tidak bersalah perlu  dibuktikan adanya suatu  hubungan sebab aki bat (causative), tindakan nyata  atau tindakan pembiaran dari  mana unsur  kesengajaan (guilty  intent) bisa  disimpulkan,  sebelum  mengeluarkan putusan bersalah.  Berdasarkan pertimbangan ini Field Marshall Wilhelm Von List dinyatakan  bersalah karena:
1 .   Mengeluarkan  peri ntah  untuk  melakukan  tindakan-ti ndakan  yang  kejam dan  bengis  terhadap  para  pemberontak  atau  pengacau (insurgent), dan mereka  yang  turut serta  dalam  pemberontakan  beserta  keluarga  mereka seperti  penghancuran  perkampungan,  deportasi  dan  penahanan  atas kel uarga para gerilyawan.
2.  Merekomendasikan  pengangkatan  Jenderal  Franz  Boehme  untuk menangani  masalah  militer  dan  menindak  gerakan  para  pengacau  di
Serbia  dan  menjadi  penguasa  pendudukan  di  Serbia  di  bawah kendali nya.
3.  Mendistri busikan  direktif  dari  Komando  Tinggi  J erman  untuk  melakukan pembunuhan  balasan  atas 50 sampai 1 00 orang  komunis  untuk  setiap satu  nyawa tentara Jerman yang tewas karena serangan para gerilyawan. List juga  menerima  laporan  kemajuan  atas  pelaksanaan  direktif  ini  dari Boehme.

## 3. Kasus Field Marshal Wilhelm Von Leeb (the High  Command Case)
The  High  Command  Case adalah  mengenai  kasus Field  Marshal Wilhelm Von  Leeb  dkk.  Mereka  dinyatakan  bersalah oleh pengadilan karena turut serta  dalam  pembunuhan terhadap  ribuan  sandera  ora ng  sipil  selama invasi  Jerman  di  R usia  dalam  Perang  Dunia  I I .   Para  terdakwa  adalah perwira-perwira  senior  dalam  Komando  Tinggi  Jerman  yang  diadili  karena keterlibatannya  dalam  melaksanakan  program  Hitler  dengan  mengerahkan bawahannya u ntuk  menghabisi orang  sipil  dan  politisi yang mengambil sikap berm usuhan.  Dalam  putusan  pengadilan  ini  ditegaskan  bahwa  untuk meminta  tanggung  jawab  komando:  "Harus  ada  kelalaian  secara  pribadi (personal  dereliCtion). Hal  itu  dapat  terjadi  hanya  bilamana  tindakan  itu secara  langsung  dapat  ditel usuri  sampai  kepadanya  atau  bilamana kegagalannya  u ntuk  mengawasi  dengan  benar  bawahannya  merupakan pengabaian yang bersifat kriminal yang dilakukannya (criminal negligence)"16 Selanjutnya  pengadilan  menegaskan:  "bahwa  komandan pasukan  pendudukan  mestinya  mengetahui (must  have  knowledge) atas kejahatan-kejahatan  ini dan menyetujui  atau  ikut serta  atau  secara  melawan hukum  lalai  menghalangi  dilakukannya  kejahatan  tersebut  dan  bahwa pelanggaran yang dilakukan harus benar-benar merupakan kejahatan" . 17
Pengad ilan  menyatakan  bahwa  persidangan  harus  membuktikan unsur  mengetahui (knowledge) . Lebih  dari  itu ,  persidangan  harus membuktikan  adanya  "wanton  criminal  neglect"  atau  kelalaian  bersifat
1 6 Lihat,  Edward J  O'Brien,  "The  Nuremberg  Principles,  Command  Responsibility,  and  the Defense of Captain  Rockwood",  1 49 Military Law Review, 1 99 5 ,  him. 287.
1 7 Ibid. , him. 287-288.
kriminal yang  disadari  (yang  menjurus  pada  persetujuan)  dalam  mengawasi bawahan  untuk  menentukan  tanggung  jawab  komandan  secara  kriminal atas tindakan-ti ndakan bawahannya . 18
Dalam kasus  ini,  pengadilan menjelaskan  posisi  seorang  kepala staf. perwira  staf,  terkecuali  pada  bidang  yang  terbatas,  tidak  di beri  kekuasaan komando.  Perwira  staf bawahan  biasanya  melaksanaka n  tugasnya  melalui kepala  staf.  Kepala  staf  dalam  suatu  komando  adalah  perwi ra  terdekat, pal ing  tidak  secara  resmi,  dengan  komandan.  Lingkup  dan  kegiatan pribadinya  beragam sesuai dengan sifat dan  kepentingan komandannya dan lingkup  tugasnya  bertambah  bergantung  pada  posisi  dan  tanggung  jawab komandannya .
Adapun  tugas-tugas  kepala  staf  yaitu :  pertama,  memastikan  agar kemauan  komandannya  terlaksana;  kedua,  untuk  tetap  menjaga  agar komandannya  mendapatkan  informasi  mengenai  segala  kegiatan  ya ng terjadi  di jajaran  komandonya ;  ketiga,  untuk  membebaskan  komandan  dari hal-hal  yang  mendetail  dan  masalah-masalah  rutin;  bahwa  jika  suatu kebijakan  telah  diambil  oleh  komandan,  maka  metode  dan  prosedur  untuk melaksanakan kebijakan tersebut telah terselenggara dengan baik.
Pengadilan  Militer Amerika  Serikat  dalam the  Hostage  Case dan the High  Command  Case menentukan  bahwa  para  kepala  staf  bertangg ung jawab  secara  pidana  atas  tindakan  positif  yang  dilakukannya ,  dan  mereka tidak  dapat  dimintai  tanggung jawab  atas  dasar tanggung  jawab  komando. Para  perwira  staf  merupakan  rangkaian  rantai  yang  sangat  penting  dalam pelaksanaan  tahap  akhir  pelaksanaan  suatu  perintah  atau  ide.  Jika  ide dasarnya  merupakan kejahatan  menurut  hukum  internasional,  maka  perwira staf  yang  memasukkan  gagasan  tersebut  ke  dalam  bentuk  suatu  peri ntah militer,  baik secara langsung oleh  mereka maupun melalui bawa han mereka , atau  melakukan  tindakan  pri badi  untuk  memastikan  hal  itu  terdistribusikan
1 8 Bruce  D .   Landrum,  mengutip  Richard  L.  Lael,  "The  Yamashita  Precedent:  War Crimes and  Command  Responsibility",  3,  1 982,  him.  1 25- 1 26 ,   dalam  "The  Yamashita  War Crimes Trial:  Command  Responsibility  Then  and  Now'',  1 4 9 Military  Law Review, 1 995,  him.  293- 30 1 .
dengan baik dan terlaksana di satuan-satuan,  maka  mereka  dianggap telah melakukan suatu kejahatan (criminal act) menurut hukum internasional.
Karena seorang kepala staf tidak memiliki  kekuasaan komando dalam rantai  komando,  suatu  peri ntah yang ditanda-tanganinya tidak menimbulkan kekuasaan  bagi  bawahan  yang  berada  dalam  rantai  komando.  Suatu kegagalan  dalam  melaksanakan  kekuasaan  komando  yang  tepat  bukanlah tanggung  jawab  seorang  kepala  staf.  Seorang  kepala  staf  tidak  menjadi bertangg ung  jawab  secara  pidana  atas  tindakan  kejahatan  yang  terjadi  bila ia  tidak  terlibat  dalam  pengel uaran  perintah  yang  melanggar  h ukum  atau terlibat  dalam  melaksanakan  perintah  tersebut  di  dalam  komandonya .  la tidak mempunyai kekuasaan komando atas satuan-satuan bawahan. Semua yang  dapat  ia  lakukan  dalam  hal  yang  demikian  itu  adalah  melaporkan masalah  tersebut  kepada  komandannya  yang  lebih  tinggi (commanding general) . Kekuasaan  dan  tanggung  jawab  komando  secara  pasti  berada pada komandannya.
F. Konvensi Den Haag 1 907 dan Konvensi Jenewa Tahun 1 949
Konvensi  Den  Haag  IV  tahun  1 907  tentang  H ukum  dan  Kebiasaan Perang  di  Darat  adalah  perjanjian  internasional  yang  pertama  kali menentukan  bahwa  seorang  atasan  yang  berwenang  bertanggung  jawab terhadap  pelanggaran  hukum  perang  yang  dilakukan  oleh  prajuritnya selama  peperangan.  Dapat  dikemukakan  bahwa  cikal  bakal  dari  doktrin tanggung  jawab  komando yang  modern terdapat dalam  Konvensi  Den  Haag 1 907 ini.
Pasal  1  Peraturan  Den  Haag  IV  tahun  1 9071 9   menegaskan  bahwa para  milisi dan  korps s ukarelawan  hanya  dipandang sebagai kombatan yang sah  jika  mereka  berada  di  bawah  komandan  yang  bertanggung  jawab terhadap bawahannya.  Di sini, legalitas penggunaan kekerasan senjata atau bentuk  kekerasan  lai nnya  oleh seorang  milisi terhadap  musuh  hanya  diakui
1 9 Peraturan-peraturan  Den  Haag (Hague  Regulations) tahun  1 907  merupakan  lampiran dari Konvensi  Den Haag IV tahun  1 907.
secara  hukum  bila ti ndakannya  "terukur dan dapat d ipertanggungjawabkan" oleh komandannya.  Demikian juga Pasal 3  menentukan:
"Suatu  pihak  yang  berperang  yang  melanggar  ketentuan-ketentuan dalam  peraturan  tersebut  (Lam piran  Konvensi),  jika  kasusnya memenuhi,  bertangg ung  jawab  untuk  membayar  kompensasi .  Pihak yang  berperang  harus  bertanggung jawab  atas  semua tindakan  yang dilakukan  oleh  orang-orang  yang  merupakan  bagian  dari  angkatan bersenjatanya."
Kalimat  terakhir  dari  pasal  di  atas  dengan  jelas  mengatur  tentang tanggung  jawa b  komando,  meskipun  tidak  secara  spesifik  menunjuk  pada seorang komandan.
Konvensi  J enewa  Tahun  1 949  tidak  mengatur  secara  tegas mengenai tanggung jawab komando.  Namun dem ikian terdapat Pasal-Pasal dalam  Konvensi  Jenewa  yang  meletakkan  tugas  dan  tanggung  jawab  yang secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dapat  d iterapkan  pada  seorang komandan mi liter.
Pasal  1  yang bersamaan  pada  keempat Konvensi menyatakan bahwa negara-negara  penandatangan  Konvensi  melaksanakan  penghormatan (respect) dan  menjamin  penghormaan (ensure  respect) Konvensi  dalam segala  situasi.  Kewajiban  untuk  menjamin  penghormatan  atas  Konvensi  itu mencakup peri ntah-perintah yang dikeluarkan oleh  negara  kepada aparatur­ aparatur  negaranya (its  reprsentatives), termasuk  komandan-komandan militer,  untuk memenuhi kewajibannya .20
Dalam  Pasal  45  Konvensi  Jenewa  I  dan  Pasal  46  Konvensi Jenewa  1 121  ditegaskan  bahwa  para  pihak  yang  terlibat  dalam  sengketa, bertindak  melalui  panglimanya (commanders  in  chief) , harus  menjamin rincian  pelaksanaan  ketentuan  dalam  Pasal-Pasal  terdahulu  dan  kasus­ kasus  yang  akan  ti mbul  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  umum  Konvensi  ini. Dalam  rumusan  Pasal  45  Konvensi  Jenewa  I  dan  Pasal  46  Konvensi Jenewa  I I ,   tanggung jawab  utama  berada  pada  penguasa  atau  pemeri ntah negara.  Tanggung  jawab  komandan  atau  pang lima  angkatan  bersenjata
20 Jean  Pictet  (ed . ) , Commentary  on  the  Geneva  Conventionss  of 1 949,  Geneva:  ICRC,
1 952, him. 25 1 .
2 1 Pasal 45 Konvensi Jenewa  I  dan Pasal 46  Konvensi Jenewa  I I  Tahun  1 949.
mengalir  dari  kedudukannya  sebagai  aparatur  negara  yang  melaksanakan tugas dan fungsi di bidang  pertahanan  negara.  lstilah commanders in chief yang  digunakan  dalam  Pasal  ini  menimbulkan  anggapan  bahwa  tanggung jawab  komando  itu  hanya  ada  pada  level  komandan  yang  tidak  terlibat secara  langsung  dalam  pertem puran  di  lapangan  dan  oleh  karena  itu , seolah-olah  tanggung  jawab  komando  itu  tidak  ada  pada  para  komandan lapangan.  Pandangan  ini  tidak  benar.  Pengertian commanders  in  chief ini meliputi  baik  komandan  tingkat  tinggi  maupun  para  komandan  lapangan yang  bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan di lapangan selama berlangsung nya pertem puran. 22
Dalam  Konvensi  Jenewa  I l l   dan  IV  terdapat  ketentuan  yang mewaji bkan  penguasa  militer  termasuk  para  komandan  yang  bertanggung jawab  dalam  perlindungan  terhadap  tawanan  perang  dan  orang-orang  sipil di waktu  perang,  untuk  melakukan diseminasi hukum perang  kepada semua prajuritnya . 23  Selain  itu  Pasal  39  Konvensi  J enewa  I l l   menentukan  bahwa kamp  tawanan  perang  berada  dalam  kekuasaan  dan  tangg ung  jawab seorang  perwira.  Dengan  demikian,  perwira  penanggung  jawab  kamp tawa nan  perang  juga  bertanggung  jawab  terhadap  pelanggaran  atau kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya terhadap tawanan perang.
Ketentuan  yang  menentukan  tanggung  jawab  komandan  atas kejahatan  perang  yang dilakukan  oleh  prajurit bawahan  yang  berada  dalam pengendaliannya  diatur  dalam  pasal  bersamaan  Konvensi  J enewa .  Pasal yang  bersamaan  tersebut  menentukan  agar  negara  peserta  Konvensi memberlakukan  peru ndang-undangan  nasional  yang  menghukum  orang yang  melakukan  dan  orang  yang  mengeluarkan  perintah  untuk  melakukan pelanggaran  berat (grave  breaches) terhadap ketentuan Konvensi. 24  Dalam Konvensi  J enewa  tidak  diatur  mengenai  tanggung jawab  komandan  karena tidak  mampu  untuk  mencegah  atau  menghentikan  kejahatan  perang  yang dilakukan  oleh  prajurit  bawahannya.  Namun  demikian ,   Pasal  1 3   Konvensi
22 Lihat, Pictet, supra , catatan kaki nomor 1 9,  him.  2 5 1 -252.
23 Pasal 1 27 ayat (2) Konvensi Jenewa  I l l  dan Pasal  1 44 ayat (2) Konvensi Jenewa  IV.
24 Pasal  49  ayat  ( 1 )  Konvensi Jenewa  I ,   Pasal  50  ayat ( 1 )  Konvensi Jenewa  I I ,   Pasal  1 29 ayat ( 1 )  Konvensi  I l l  Jenewa dan Pasal ayat  1 46  ( 1 )  Konvensi Jenewa IV.
Jenewa  I l l   menentukan  Penguasa  Penahanan  (termasuk  komandan  militer yang  bertanggung jawab terhadap tawanan perang) dapat dimintai tanggung jawab  bila  ia  melakukan  tindakan  yang  melawan  h ukum  atau  membiarkan (omission) terjadinya  kematian  atau  membahayakan  kesehatan  tawanan perang yang berada dalam kekuasaannya.

## G. Protokol Tambahan 1 1 977
Tanggung  jawab  komando  dalam  Protokol  Tambahan  I  lebih  l uas ruang  lingkupnya.  Protokol  Tambahan  I  tidak  hanya  mengatur  tanggung jawab  komandan  terhadap  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  prajurit  bawahan yang  berada dalam  komandonya .  Hal  lain  yang  diatur Protokol  Tambahan  I adalah  tugas  komandan  untuk  menyebarluaskan  pengetahuan  hukum perang,  menyelenggarakan  pelatihan  hukum  perang,  meminta  nasehat mengenai  aspek  hukum  perang  yang  harus  dipertim bangkan  dalam pelaksanaan  suatu  operasi  militer  dari  perwira  hukum,  mencegah  dan 111enindak  �ejahatan  yang  d ilakukan  oleh  bawahannya  dan  melakukan penyelidikan  bila  terjadi  kejahatan  di  komandonya  serta  menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pelaku kejahatan.
Protokol  Tambahan  I  Konvensi  Jenewa  Tahun  1 977 (Additional Protocol  I/AP  /) mengatur  dengan  tegas  mengenai  doktrin  tangg ung  jawab komando.  Pasal 86 AP  I  meletakkan  kewajiban  kepada  para  pihak  yang bersengketa  dan  penandatangan  Protokol  untuk  menindak  setiap pelanggaran terhadap isi Protokol.  Pasal 86 ayat (2) AP I  menyatakan:
"Kenyataan  bahwa  suatu  pelangg aran  terhadap  Konvensi  atau terhadap  Protokol  ini  dilakukan  oleh  seorang  bawahan  tidak melepaskan  atasan-atasannya  dari  tanggung  jawab  pidana  atau displin,  sesuai  dengan  kasusnya,  bila  mereka  mengetahui,  atau mempunyai informasi yang seyogyanya memungkinkan mereka untuk menyim pulkan  situasi-situasi  pada  saat  itu ,  bahwa  ia  sedang melakukan  atau  akan  melakukan  suatu  pelanggaran  yang  demikian itu  dan  bila  mereka  tidak  mengambil  semua  tindakan  yang  layak sesuai  kekuasaan  mereka  untuk  mencegah  dan  menindak pelanggaran tersebut."
Pasal 86 ayat  (2)  ini  menetapkan  tanggung  jawab  seorang  atasan dalam  kaitannya  dengan  tindakan  yang  dilakukan  oleh  bawahannya .
Menurut  Pasal  ini  tuntutan  tanggung  jawab  s,ecara  hukum �- atas  se.oral'lg komandan timbul karena tidak . dilakukannya  suatu  kewajibJllil §.esl:lai .... mengal?I kewenangan yang dimilikinya dan membiarkan  kejahatar.i ber.langsumg (omission). Dalam  hal  ini  atasim  wajib  melakukan  interveJ11si . dengan. ; oaria mengambil semua  langkah  yang  diperlukan  dan efekt�f  .s.esuai  kewer;iangan yang dimiliki  untuk mencegah, atau menindak pelanggaran tersebut.
Pasal  87  AP  I  meletakkan  standard  berkaitam . dengan .... twga s - dai:i kewajiban Penguasa  Negara  maupun para  komandan militer yang  berkaitan dengan  lang ka h   penindakan  terhadap  kejahatan  perang.  Pasal  87  ayat  ( 1 ) dan  (3)  meletakkan  kewajiban  Peserta  Agung  dan  Pi hak-pihak  yang bersengketa  agar  mengharuskan  komandan  militer  melakukan  pencegahan dan  jika  d iperl ukan,  menindak  setiap  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh anggota  angkatan  bersenjata  yang  berada  di  bawah  komandonya  atau orang  lain  yang  berada  dalam  pengendaliannya  dan  melaporkan  l:lal  itu kepada penguasa  yang  berwenang .
Unsur-unsur  tanggung  jawab  komando  dalam  ProtokoL  Tambahan  I 1 977 dapat d i  analisis  secara ringkas sebagai berikut:
- .  ,.
1 .  Unsur komando dan kendali (command and control)
Unsur  ini  mencakup  pengomandoan  dan  pengendalian  oleh  atasan  atau komandan  terhadap  perilaku  dan  tindakan  praj urit  bawahannya  maupun
. '·
orang lainnya yang berada dalam pengendaliannya .
2. Unsur kesengajaan (knowledge)
· ;
Di  sini  unsur  kesengajaan  dalam  diFi  seorang  komandan  terpenuhi  bila komandan mengetahui (knew) atau me_miliki informasi yang memungkinkan  komandan  menarik  kesimpulan - sesuai  derllgah · situasi ketika itu (had information  which  should have enap)ed ther:n  to . conc,/ude in the  circumstances  at  the  time), bahwa  bawahannya , seCiahg  melakukan suatu  kejahatan  (Pasal 86 AP  I).  Unsur mens  rea yar:ig d i perlukan  untuk menuntut tanggung jawab  komando dalam  Pasal 86 Protokol Tameahan I
dijelaskan  dalam Commentary; 25 " . . . kealpaan harus  sedemikian serius hingga  serupa  dengan  niat  jahat,  terlepas  dari  adanya  kaitan  antara tindakan  yang  dilakukan  dengan  kerusakan  yang  terjadi.  Dalam  hukum pidana  unsur  ini tidak jelas, tetapi unsur ini sangat  penti ng,  karena sistem sanksi pidana dalam Konvensi justru didasarkan  pada adanya niat".

## 3. Unsur kejahatan (crime)
Unsur  kejahatan  dirum uskan  dalam  Pasal  87  ayat  ( 1 )   dan  (3)  sebagai pelanggaran yang terjadi atau risiko atau  akibat dari  pelanggaran tersebut (existing  breaches  or  the  risk  of  breaches) terhadap  Konvensi  dan Protokol  I  yang  di lakukan  oleh  bawahannya  atau  orang  lain yang  berada di  bawah  pengendaliannya.
4. Unsur  kewaj iban  komandan  u ntuk  melaku ka n   i ntervensi (duty to intervene).
Komandan  wajib  melakukan  intervensi  dengan  cara  meng ambil  semua langkah  yang  mem ungkinkan  sesuai  kewenangan  yang  dimiliki  untuk mencegah,  atau  menindak  pelanggaran  tersebut  ( Pasal  86  ayat  (2)). Melakukan tindakan  atau  upaya  untuk  mencegah terjadinya  pelanggaran tersebut,  dan  jika  dipandang  tepat,  mengadakan  tindakan  disiplin  atau pidana terhadap pelaku pelanggaran (Pasal 87 ayat 3).
Dengan demikian, rumusan tanggung jawab komando dalam Protokol Tambahan  I  1 977  ini  lebih  identik  dengan  standar  pertanggungjawaban komando yang  terbatas  seperti  yang  diterapkan  dalam  putusan  Pengadilan Nuremberg  dalam  kasus Field  M a r s h a l Wilhelm  Von  Leeb (the  High Command  Case) , dan  tidak  lagi  menganut  pertanggungjawaban  yang  luas (broad  liability) seperti  yang  diterapkan  dalam  kasus  J enderal  Tomoyuki Yamashita.
Berkaitan  dengan  kasus  Kapten  Ernest  Medina,  pada  waktu  terjadi sengketa  bersenjata  di  Vietnam,  Komandan  Satgas  dari  Satgas  Tempur Amerika  Divisi  l nfantri ke-23,  Brigade 1 1  di bawah komandan Letnan Kolonel
25 Commentary  on  the  Additional  Protocol  of 8 June  1 977  to  Geneva  Conventions  of  12 August  1 949.
Frank  Barker  mendapat  tugas  melakukan  serangan  li ntas  udara  ke  daerah pedesaan  Son  My.  Dalam briefing tanggal  1 5   Maret  1 968  Letkol .  Barker menjelaskan  tentang  penempatan  helikopter,  penyiapan  serangan  artileri dan  penugasan  khusus  pada  tiga  kompi  yang  kemudian  dikenal  sebagai Satuan  Tugas  Barker.  Kompi  Charl lie  bertugas  sebagai  kompi  penyerang dipimpin  oleh  Komandan  Kompi  Kapten  Ernest  Medina,  sedangkan  dua kompi  lainnya  sebagai  kompi  bantuan  dan  cadangan.  Dalam briefing tersebut  Letkol.  Barker  menjelaskan  mengenai  informasi  intelijen  tentang musuh  yang  d i peroleh  dari  komandan  atasan.  Di  desa  tersebut  terdapat Pasukan  Batalion  ke-48  Viet  Cong  diperkirakan  dengan  kekuatan  250 tentara.  Ternyata  data  i ntelijen  mengenai  musuh  (Viet  Cong)  tersebut  tidak benar.  Ketika  Kompi  Charlie  memasuki  desa Son My  pada tanggal  1 6  Maret 1 968  yang  ditemukan  di  desa  tersebut  oleh  Kompi  Charlie  adalah  hampir semuanya  orang  sipil  atau  non-kombatan.  Kecewa  dengan  situasi  nyata  d i lapangan ,   maka  Letnan  Satu  William  Calley,  komandan  Peleton  Kompi Charlie,  beserta  anak  buahnya telah melakukan serangan  dan  pembuhunan yang  membabi  buta  terhadap  orang-orang  sipil  Vietnam  yang  tidak melakukan  perlawanan  dan  tidak  bersenjata ,  kebanyakan  terdiri  dari  orang tua,  wanita  dan  anak-anak  di  perkampungan  My  Lai  yang  disebut  oleh pasukan  Amerika  sebagai  "Pi nkville"  di  desa  Son  My,  Provinsi  Quang  Nai, Vietnam Selatan.
Kapten  Ernest  Medina  selaku  komandan  Kompi  Charlie  dan  atasan langsung  dari  Letnan  Satu  William  Calley  di  My  Lai  kemudian  dituntut pertanggu ngjawaban  atas  dasar  konsep  t<nggung jawab  komando.  Medina disidangkan  pada  bulan  Juni  1 97 1 .  Berkaitan  dengan  tanggung  jawab Kapten  Ernest  Medina  selaku  komandan  kompi  atas  kejahatan  yang dilakukan oleh bawahannya, pengadilan menyatakan:
"Sebagai  suatu  pri nsip umum hukum  m iliter dan  kebiasaan,  seorang atasan  pemegang  komando  bertanggung  jawab  dan  memastikan bahwa  perilaku  bawahannya  dalam  melaksanakan  tugas  sesuai dengan  yang  dibebankan  kepada  mereka.  Dengan  kata  lain,  setelah mengambil  langkah  atau  mengeluarkan  suatu  perintah,  seorang komandan  harus  tetap  waspada  dan  membuat  penyesuaian  setiap saat  sesuai  dengan  perubahan  situasi  yang  terjadi.  Demikian juga,
seorang  komandan  juga  bertangg ung  jawab  jika  ia  mengetahui secara aktual (actual knowledge) bahwa pasukan dan orang lain yang berada  dalam  pengendaliannya  sedang  dalam  proses  melakukan atau  akan  melakukan  suatu  kejahatan  perang.  la  d i persalahkan karena  gagal  dalam  mengambil  tindakan  yang  sangat  diperlukan untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum perang . "
Berdasarkan  persyaratan  hukum  di  atas,  untuk  menuntut  suatu tanggung  jawab  komando  diperlukan  adanya  pengetahuan  yang  aktual (actual  knowledge) dan  kesalahan  dalam  mengambil  tindakan  yang dilakukan  oleh  seorang  komandan.  Sehingga  kehad iran  ditempat  kejadian saja,  tanpa  adanya  unsur  mengetahui (knowledge) tidaklah  cukup.
Tepatnya ,  tidak  dibenarkan  untuk  menyimpulkan  adanya  unsur  mengetahui
(knowledge) atas dasar adanya hubungan atasan-bawa han belaka.
Menurut  pengadilan,  unsur tindak  pidana  atau  kejahatan  yang  harus dibuktikan  untuk  men untut  pertanggungjawaban  komando  dalam  kasus  ini adalah: 26
1 .  Adanya  kematian  sejumlah  orang  Vietnam ,  tidak  kurang  d ari  1 00  orang, yang tidak bisa dikenali lagi identitasnya;
2.  Bahwa  kematian  mereka  sebagai  akibat  dari  tindakan  pembiaran  yang dilakukan  oleh terdakwa  karena  tidak melakukan  pengendalian terhadap bawahannya  yang  berada  dalam  komandonya  setelah  mengetahui (after having  gained knowledge) bahwa  bawahannya  sedang  membunuh  non­ kombatan  di  desa  My  Lai,  Provinsi  Quang  Ngai,  Republik Vietnam  pada atau sekitar tanggal  1 6  Maret 1 968;
3.  Bahwa  tindakan  pem biaran  tersebut  merupakan  kesalahan  karena kelalaian (culpable negligence);
4. Bahwa  pembunuhan atas sejumlah orang  Vietnam,  tidak kurang dari  1 00 orang ,  yang  tidak  bisa dikenali  lagi identitasnya,  oleh bawahan terdakwa dan  yang  berada  dalam  komandonya ,  adalah  melanggar  hukum (unlawful).
Pengadilan  militer  menolak  menerapkan  preseden  Yamashita  dalam kasus  Medina.  Malahan  pengadilan  menerapkan  kriteria  yang  sangat
26 Weston  D.  Burnett, supra, catatan  kaki  nomor  1 ,  him.  1 23.
JU RNAL HUKUM HUMANITER, Vol .  1 ,  No.  1
berbeda  dengan  apa  yang  diterapkan  dalam  kasus  Yamashita  dengan menegaskan  bahwa  untuk  menentukan  kesalahan  Medina  harus  dibuktikan adanya  pengetahuan  aktual (actual  knowledge) mengenai  pembantaian yang  terjad i .   Karena  hakim  yang  memeriksa  perkara  ini  tidak  menemukan adanya  unsur actual knowledge ini,  maka  Medina dinyatakan tidak bersalah dan  tidak  bisa  dimintai  pertanggungjawaban  menurut  prinsip  tangg ung jawab  komando.

## H .  Tangg ung Jawab Komando dalam Statuta ICTY dan ICTR
Pasal 7 ayat (3) Statuta  ICTY dan Pasal 6 ayat (3) I CTR dengan jelas mengatur  tanggung jawab  komando. 27  Pasal  7  ayat  (3)  ICTY  menegaskan kembal i  prinsi p yang telah diletakkan dalam  Pengadilan Kejahatan Perang di masa  Perang  Dunia  I I ,  yaitu seorang  komandan  dapat  dikenakan tanggung jawab  mengenai  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  prajurit  yang  berada  di bawah  komandonya  jika  ia  memeri ntahkan  kejahatan  tersebut,  atau menyadari (aware) atau  memiliki  alasan  untuk  mengetahui (had  reason  to know) bahwa  bawahannya  akan  melakukan  kejahatan  yang  demikian  itu dan  gagal  u ntuk  mengambil  langkah  yang  diperl ukan  dan  pantas  guna mencegahnya (failed  to  take  the  necessary  and  reasonable  measures  to prevent such acts or to punish  the perpetrators).
Rumusan  tanggung  jawab  komando  dalam  Pasal  6  ayat  (3)  Statuta ICTR  juga  sama  dengan  rumusan  Pasal  7  ayat  (3)  Statuta  I CTY.  U nsur­ unsur  tanggung  jawab  komando  dalam  kedua  Statuta  tersebut  dapat dijelaskan sebagai berikut:
1 . H ubungan atasan-bawahan;
2 .   Unsur  kesengajaan.  Atasan  mengetahui (knew) atau  memiliki  alasan untuk  mengetahui (had reason  to  know) bahwa  kejahatan (criminal act)
sedang d ilakukan atau telah dilakukan oleh bawahan nya ;
27 Statuta  Pengadilan  l nternasional  untuk  Penuntutan  Orang-Orang  yang  Bertanggung Jawab atas  Pelanggaran  Serius terhadap  Hukum  Humaniter  l nternasional  yang  Terjadi  d i Bekas  Yugoslavia (Statute  o f  the  International  Tribunal  for  the  Prosecution  o f  Persons Responsible  for  Serious  Violation  of  International  Humanitarian  Law  Committed  in  the Territory of the  Former  Yugoslavia  since  1 99 1,  25  May  1 993), Resolusi  Dewan  Keamanan

## 3.  Atasan  tidak  mengambil  tindakan-ti ndakan  yang  di perlukan  dan  tepat
untuk mencegah terjadinya  kejahatan atau menghukum pelakunya .
Hubungan  atasan  bawahan  menurut  Pasal  7  ayat  (3)  Statuta  I CTY, menurut  jaksa  penuntut  dan  disetujui  oleh  majelis  hakim ,  tidak  hanya ditentukan  oleh  kekuasaan  secara de  facto (formal),  tetapi  bisa  berupa komando  dan  pengendalian secara de facto (informal),  atau  kombinasi  dari keduanya .  Ketiadaan kekuasaan hukum secara formal  untuk mengendalikan tindakan-tindakan  bawahannya  tidak  dapat  dijadikan  alasan  untuk mengecualikan  pengenaan  tanggung  jawab  komando  kepada  seorang atasan militer.
Mengenai  apakah  komandan  mengetahui (knew) kejahatan  yang dilakukan  oleh  bawahannya,  menurut  majelis  hakim  harus  ditentukan  atas dasar  pembuktian  terhadap  masing-masing  terdakwa .   Bila  tidak  terdapat bukti-bukti  langsung  mengenai  pengetahuan (knowledge) komandan  atas kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya,  pengetahuan (knowledge) tidak dapat  dipera nggapkan,  tetapi  harus  ditentukan  berdasarkan  bukti-bukti keadaan  yang  berlaku  seperti ,  antara  lain:  banyaknya  tindakan  kejahatan; jenis-jenis  tindakan  kejahatan ;  lingkup  tindakan  kejahatan;  lamanya  waktu terjadi nya  tindakan  kejahatan;  penyebaran  peristiwa  yang  terjad i ;   lokasi komandan ketika itu ;  dsb.
Pandangan  majelis  hakim  mengenai  unsur  memiliki  alasan  untuk mengetahui (had  reason  to  know) mengacu  pada  prinsip  bahwa  seorang atasan tidak d i benarkan untuk dengan sengaja menutup mata atas tindakan­ tindakan  bawahannya.  Oleh  karena  itu  se Jrang  atasan  yang  mengabaikan informasi  yang  dapat  dipercaya  yang  diterimanya  bahwa  bawahannya sedang  atau  akan  melakukan  kejahatan,  dipandang  telah  melakukan pengabaian  tugas (dereliction  of  duty) sehingga  ia  bertangg ung  jawab secara  pidana  menurut doktrin tangg ung jawab komando.
Bila diperhatikan unsur mengetahui (knew) atau  memiliki  alasan untuk mengetahui (had reason  to know) dalam  kedua  Statuta  tersebut,  lebih  mirip
P B B  No.  827  ( 1 994)  d a n  Statuta  Pengadilan  l nternasional  untuk  Rwanda  Resolusi  Dewan Keamanan  PBB No. 955 ( 1 994).
dengan u nsur seharusnya mengetahui (should have  known) dalam the  High Command  Case, dan  unsur  memiliki  informasi  yang  seharusnya memungki nkan  komandan  menarik kesimpulan sesuai dengan  situasi  ketika itu (had  information  which  should  have  enabled  them  to  conclude  in  the circumstances  at  the  time) dalam  Pasal  86  Protokol  Tambahan  I  1 977. Dengan demikian,  Statuta  ICTY dan ICTR tidak menganut konsep tanggung jawab komando yang bersifat luas yang diterapkan dalam kasus Yamashita, melainkan  lebih  mengadopsi  pertangg ungjawaban  yang  bersifat  terbatas (limited liability) .
Dalam  ketentuan  Pasal  7  (3)  Statuta  ICTY  maupun  Pasal  6  (3) Statuta  I CTR  tidak  terdapat  pembatasan  yang  tegas  yang  membatasi pemberlakuan  tanggung  jawab  komando  hanya  kepada  komandan  militer atau  berlaku  hanya  dalam  suatu  operasi  militer  yang  melibatkan  komando militer.  Rumusan  kata  "atasan" (superior) dalam  Pasal  7  (3)  Statuta  ICTY maupun  Pasal  6  (3)  Statuta  I CTR dengan jelas  menunjukkan  bahwa  ked ua pasal  ini  dapat  digunakan  sebagai  landasan  hukum  untuk  menuntut tanggung  jawab  tidak  hanya  para  komandan  militer  tetapi  juga  para pemimpin  politik  atau  atasan  sipil  lainnya  sesuai  dengan  posisi  yang dimiliki nya .  Hal  ini  sejalan  dengan  ketentuan  Pasal  7  ayat (2)  Statuta  ICTY dan  Pasal  6  (2)  I CTR  yang  menegaskan  bahwa  posisi  tertuduh  sebagai seorang  kepala  negara  atau  pejabat  tinggi  tidak  melepaskan  mereka  dari tanggung jawab atau  menjadi faktor  yang meringanka n .
Tanggung  jawab  pidana  komandan  atau  atasan  karena  kegagalan mereka  melakuka n   tindakan  untuk  mencagah  atau  menindak  kejahatan yang dilakukan oleh  bawahannya  dipahami  sebagai tanggung jawab  pidana karena  pem biaran .  Di  sini  tanggung  jawab  pidana  hanya  timbul  bila komandan  atau  atasan  melakukan  pelanggaran  terhadap  suatu  kewajiban hukum untuk bertindak sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
Radovan  Karadzic  dan  Ratko  Mladic di  Pengadilan  l nternasional ad hoc untuk  Bekas  Yugoslavia  dituntut  berdasarkan  doktrin  tanggung  jawab komando.  Karadzic dalam dakwaan disebut sebagai "presiden pemerintahan Serbia  di  Bosnia  yang  memiliki  kekuasaan  komando  atas  pasukan  militer
pemerintahan  Serbia  d i   Bosnia  dan  memiliki  kekuasaan  untuk  mengangkat, mempromosikan  dan  memberhentikan  pejabat-pejabat  militer'' .  Mladic disebut  sebagai  "Komandan  Pasukan  Pemerintahan  Serbia  d i   Bosnia". Kedua nya  ditud uh telah melakukan kejahatan genocide, kejahatan  terhadap kemanusiaan,  pelanggaran  berat  Konvensi  Jenewa  dan  pelanggaran terhadap  hukum  dan  kebiasaan  perang.  Para  Terdakwa  lain  yang  dituntut berdasarkan  doktrin  tangg ung  jawab  komando  dalam  Pasal  7  (3)  Statuta ICTR antara  lain: Zejnil Delalic,  Zdravko  Mucic dan Hazim Delic.
I .  Statuta  Mahkamah Pidana l nternasional (International Criminal Court!
/CC)
Pasal  28  huruf  (a)  Statuta  ICC  menyatakan  bahwa  seorang komandan  m iliter  atau  orang  yang  secara  efektif  bertindak  sebagai komandan  militer  bertangg ung  jawab  secara  kriminal  atas  kejahatan  yang berada  dalam  yurisd iksi  Pengadilan  yang  dilakukan  oleh  pasukan  yang berada  di  bawah  komando  dan  kendali  efektifnya ,  sebagai  akibat kegagalannya  dalam  menjalankan  pengendalian  yang  semestinya  terhadap pasukan tersebut.
1 .   Bahwa  komandan  militer  mengetahui (knew) atau  berdasarkan  keadaan yang  berlangsung  saat  itu,  seharusnya  telah  mengetahui (should  have known) bahwa  pasukannya  sedang  melakukan  atau  akan  melakukan kejahatan;
2.  Bahwa  komandan  militer tidak  berhasil  mengambil  semua tindakan  yang semestinya  dan  diperlukan  sesuai  kewenangannya  untuk  mencegah atau  menindak terjadinya  kejahatan (military commander failed to  take all necessary  and  reasonable  measures  within  his  or her power to prevent or  repress  their  commission) atau  mengajukan  pelanggaran  tersebut kepada  lembaga  yang  berwenang  di  bidang  penyelidikan  dan penuntutan.
Berkaitan  dengan  hubungan  atasan  dan  bawahan  yang  tidak tercakup  dalam  pasal  di  atas,  Pasal  28  huruf  (b)  menyatakan  seorang atasan  bertanggung  jawab  secara  kriminal  atas  kejahatan  yang  berada
dalam  yurisd iksi  pengadilan  yang  dilakukan  oleh  bawahan  yang  berada  di bawah  kekuasaan  dan  kendali  efektifnya ,  sebagai  akibat  kegagalannya dalam  menjalankan  pengendalian  yang  semestinya  terhadap  bawahan terse but.
1 .   Atasan  mengetahui,  atau  secara s adar - mengabaikan  informasi  yang dengan  jelas  mengindikasikan  bawahannya  sedang  melakukan  atau akan melakukan kejahatan;
2.  Kejahatan  tersebut  berkaitan  dengan  kegiata n-keg iatan  yang  berada dalam tanggung jawab dan pengendalian atasan secara efektif;
3.  Atasan  gagal  mengambil  semua  upaya  yang  semestinya  dan  diperl ukan sesuai  kewenangannya  untuk  mencegah  dan  menindak  terjadi nya kejahatan  atau  mengajukan  pelanggaran tersebut  kepada  lembaga yang berwenang di bidang  penyelidikan dan penuntutan.
Unsur  "mengetahui" (knew) atau  "seharusnya  mengetahui  karena keadaan yang  berlangsung saat itu" (owing to the circumstances  at the  time, should  have  known) dalam  Statuta  ICC  identik  dengan  unsur  "seharusnya telah mengetahui" {should have known) dalam the High  Command Case dan unsur  "memiliki  informasi  yang  memungkinkan  komandan  menarik kesimpulan  sesuai  dengan  situasi  ketika  itu" (had information  which  should have  enabled  them  to  conclude  in  the  circumstances  at  the  time) dalam Pasal 86 Protokol Tambahan I  1 977.
Pasal 30 ICC  menjelaskan mengenai mental element yang diperl ukan untuk menentukan tanggung jawab pidana seseorang, yaitu:
1 .  Terkecuali  ditentukan  sebaliknya,  seseorang  bertangg ung  jawab  secara pidana  dan  dikenakan  hukuman  atas  suatu  kejahatan  dalam  yurisdiksi peng adilan  hanya  jika  elemen-elemen  material  dilakukan  dengan sengaja (intent) dan dengan sepengetahuannya (knowledge) ;
2.  Untuk tujuan pasal ini, seseorang memiliki  kesengajaan (intent) bilamana:
a.  Da lam  hubungan  dengan  tindakan,  orang  tersebut  terli bat  dalam
melakukan tindakan tersebut;
b.  Dalam  hubungan  dengan  suatu  akibat,  orang  tersebut  menyebabkan terjadinya  aki bat  itu  atau  menyadari  bahwa  akibat  tersebut  akan timbul dalam  rangkaian kejadian yang normal.
3.  U ntuk  tujuan  pasal  ini,  pengetahuan (knowledge) berarti  kesadaran mengenai terjadinya suatu  keadaan atau  suatu  akibat akan terjadi dalam ra ngkaian  kejadian  yang  biasa.  Mengetahui (know) dan dengan  maksud
(knowingly) harus dipahami sesuai dengan itu.
Pasal  28  ICC  juga  membedakan  dengan  tegas  ta nggung  jawab pidana  antara  komandan  militer  dan  penguasa  sipil  atau  pemimpin  politik dan  pemerintahan.  Hal  penting  lainnya  yang  perlu  dicermati  adalah  adanya penyetaraan  status  antara  seseorang  yang  secara  efektif berti ndak sebagai seorang  komandan  militer  dengan  komandan  mil iter.  Penyetaraa n  status demikian ini di latarbelakangi  oleh  kenyataan dan perkara-perkara  yang  telah diperiksa serta di putuskan oleh Tokyo  Tribunal maupun Nuremberg  Tribunal.
Dalam  peradilan  tersebut  terungkap  bahwa  seseorang  dapat  memiliki kekuasaan  komando  dan  fungsi  yang  sama  seperti  seorang  komandan militer,  tanpa  harus  memiliki  suatu  pangkat  militer,  sehingga  orang  yang melakukan  fungsi  yang  demikian  itu  harus  memikul  tanggung  jawab  yang sama dengan  seorang  komandan militer.

## J.  Tangg un g  Jawab  Pidana Seorang Komandan dalam H u ku m  Nasional
Seorang  komandan  dapat  dimintai  pertanggu ngjawaban  secara pidana  terhadap  kejahatan  perang  yang  dilakukan  oleh  anak  buahnya,  jika pasukan yang  berada di bawah komandonya  melakukan suatu  pem bunuhan massal  dan  pembantaian  terhadap  penduduk  sipi l ,   tawa nan  perang  atau musuh  yang  telah  menyerah.  Tanggung  jawab  tidak  hanya  dikenakan kepada  prajurit  bawahan  yang  melakukan  kejahatan  (pelaku),  tetapi  juga komandan  harus  bertanggung  jawab.  Tanggung  jawab  tersebut ti mbul,  jika tindakan prajurit bawahan tersebut dilakukan  atas  dasar suatu peri ntah yang tidak sah yang dikel uarkan oleh komandan. 28
28 Suatu  perintah  adalah sah  bila  memenuhi syarat:  a.  Perintah  yang  diberikan  itu  termasuk dalam  lingkungan  kewenangan jabatan  penguasa  pemberi  perintah;  b.  Terdapat  hubungan antara  pemberi  perintah  dengan  pelaksanaan  perintah  berdasarkan  hukum  publik; c.
Kitab  U ndang-undang  Hukum  Pidana  Militer  (KU H PM)  hanya mengenal  tanggung  jawab  komandan  yang  bersifat  langsung (direct command  responsibility) dan  belum  mengatur  tentang  tanggung  jawab pidana  yang  timbul  dari  tindakan  pembiaran  (delik  omisi).  Pasal  1 29  Kitab KU H PM  menghukum  seorang  militer,  yang  dengan  sengaja  baik  dengan melampaui  haknya,  maupun  dalam  suatu  keadaan  yang  asing  bagi kepentingan  dinas,  memerintahkan  seorang  bawahan  untuk  melakukan, tidak  melakukan  atau  membiarkan  sesuatu.  Dengan  demikian  seorang komandan  dapat  dimintai  tanggung  jawab  pidana  bila  ditemukan  bukti bahwa  pelanggara n  hukum yang dilakukan oleh bawahannya timbul sebagai akibat  d ari  pelaksanaan  peri ntah  komandan,  termasuk  perintah  untuk membiarkan terjadinya tindakan yang  bertentangan dengan hukum  nasional maupun  i nternasional  yang  berlaku.  Tanggung  jawab  pidana  seorang komandan  atas  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh  bawahan  dalam  hal adanya  perintah yang demikian itu dapat d imintakan tenggung jawab secara pidana  berdasarkan  Pasal  55  KU H P  yang  mengatur tentang  penyertaan,  di mana  bawahan  dapat  dikualifikasikan  sebagai  pelaku  sedangkan komandannya dapat dikual ifikasikan sebagai yang menyuruh melakukan.
Rumusan  dalam  KUH PM  yang  identik  dengan  tindak  pidana pembiaran  oleh  atasan  militer  terdapat  dalam  Pasal  1 32  KUHPM.  Dalam Pasal 1 32  KU H P M  dinyatakan bahwa:
"Seorang atasan  militer yang sengaja mengizinkan seorang  bawahan melakukan  suatu  kejahatan,  atau  yang  menjadi  saksi  dari  suatu kejahatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  bawahan  dengan  sengaja tidak mengambil sesuatu tindakan kekerasan  yang diharuskan sesuai dengan  kemampuannya  terhadap  pelaku  tersebut,  maka  atasan militer  tersebut  bertanggung  jawab  secara  pidana  atas  kejahatan yang di lakukan oleh bawahannya itu . "
Unsur mens  rea standar  dalam  pasal  di  atas  adalah  "sengaja mengizinkan"  bawahan  untuk melakukan  kejahatan,  sedangkan  unsur actus reus terpenuhi  ketika  atasan  militer  atau  seorang  komandan  tidak
Terdapat  kewenangan  pemberi  perintah  sesuai  dengan  jabatannya  berdasarkan  hukum publik;  d .   lsi  perintah  tidak  boleh  bertentangan  dengan  hukum  nasional  maupun  hukum internasional yang berlaku.
mengambil  tindakan kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap bawahannya yang sedang melakukan kejahatan.
Hukum  nasional  tampaknya  belum  mengatur  secara  tegas  tentang pertanggungjawaban  pidana  seorang  komandan  yang  timbul  dari tindakannya  membiarkan  bawahan  melakukan  kejahatan  dalam  suatu sengketa  bersenjata  internasional  maupun  sengketa  bersenjata  non­ internasional .   Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  seora ng  komandan militer atau  atasan  karena  melakukan pembiaran (delik omisi)  baru  terbatas pada  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  berat.  Ketentuan  mengenai tanggung jawab  komando  atas  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  berat yang  dilakukan  oleh  bawahan  diatur  dalam  Pasal  42  Und ang-Undang Nomor  26  Tahun  2000  tentang  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia  yang diundangkan pada tanggal 23  November 2000.  Pasal  42 ayat ( 1 )  (a) dan (b) mengatur  mengenai  tanggung  jawab  komandan  militer,  sedangkan tanggung  jawab  pejabat  atau  atasan  sipil  dan  polisi  diatur dalam  Pasal  42 ayat (2) (a) dan  (b).
Menurut  Pasal 42  ayat  ( 1 )  (a) dan  (b)  komandan  militer  bertanggung jawab  atas  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  pasukan  yang  berada  di bawa h  komando  dan  pengendaliannya  apabila  terpenuhi  unsur-unsur sebagai berikut:
1 .  seorang  komandan  militer  atau seseorang  yang  secara  efektif  bertindak sebagai komandan militer;
2.  dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana  yang  berada  dalam yurisdiksi  pengadilan  HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang  berada di bawah  komando  dan  pengendaliannya  yang  efektif  atau  di  bawah kekuasaan  dan  pengendaliannya yang efektif;
3.  tindak  pidana  tersebut  merupakan  akibat  dari  tidak  di lakukannya pengendalian pasukan secara patut, yaitu :
a.  komandan  militer  mengetahui  atau  berdasarkan  keadaan  yang berlangsung  saat  itu,  seharusnya  mengetahui  bahwa  pasukannya sedang  melakukan  atau  baru saja  melakukan  pelanggaran  hak  asasi manusia yang berat;
b.  Bahwa  komandan  militer  tidak  melakukan  tindakan  yang  layak  dan diperlukan sesuai kekuasaannya untuk mencegah atau  menghentikan perbuatan  tersebut  dan  menyerahkan  pelakunya  kepada  pejabat yang berwenang untuk penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.
Seorang atasan sipil maupun polisi bertanggung jawab secara pidana terhadap  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  berat  dilakukan  oleh bawahan yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya apabila:29
1 .   seorang atasan (polisi atau sipil);
2 . bertanggung  jawab  secara  pidana  terhadap  pelanggaran  hak  asasi manusia  yang  berat  yang  dilakukan  oleh  bawahannya  yang  berada  di bawah kekuasaan  dan pengendaliannya yang efektif;
3.  atasan tersebut tidak melakukan pengendalian pasukan secara  patut dan benar, yaitu :
a.  atasan  mengetahui  atau  secara  sadar  mengabaikan  i nformasi  yang dengan  jelas  menunjukkan  bawahannya  sedang  melakukan  atau baru saja melakukan pelanggaran hak  asasi  manusia yang  berat;
b.  atasan  tidak  mengambil  tindakan  yang  layak  dan  d i perlukan  sesuai kewenangannya  untuk  mencegah  atau  menghentikan  perbuatan tersebut  dan  menyerahkan  pelakunya  kepada  pejabat  yang berwenang  untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan  dan  penuntutan.
Rumusan doktri n  tanggung jawab  komando dalam Pasal 42 U ndang­ undang  Nomor  26  Tahun 2000 sangat  mirip  dan  boleh  dikatakan  telah mengadopsi  rumusan  tanggung  jawab  komando  y�ng  terdapat  dalam Statuta  Pengadilan  Kejahatan  l nternasional (International  Criminal  Court Statute) . Tanggung  jawab  seorang  komandan  terhadap  pelanggaran  hak asasi  manusia  berat  yang  dilakukan  oleh  pasukan  yang  berada  di  bawah komandonya  hanya  ti mbul sebagai  akibat  dari  pembiaran (omission) karena tidak  dilakukannya  pengendalian  pasukan  secara  efektif  dan  tidak
29 Pasal 42 ayat (2) (a) dan (b) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000.
JU RNAL HUKUM  HUMANITER, Vol. 1 , No. 1
mencegah,  menghentikan  dan  menindak  pelaku  sesuai  ketentuan  hukum yang berlaku.
Dalam  perkara  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  berat  di  Timar Timur  pascajajak  pendapat,  Pengadilan  Hak Asasi  Manusia Ad hoc tingkat pertama  menegaskan  bahwa :  "pengertian  seseorang  dikatakan  mempunyai hirarki  garis  komando  dengan  orang  lain  apabila  ada  aturan  baku  yang menyatakan  berdasarkan  kedudukan  resmi  seseorang  dengan  orang  lain tersebut  secara  vertikal  atasan  dengan bawahan  atau  sebaliknya  bawahan dengan  atasan"30  " . . .  hubungan  baik  dan  saling  mengenal  antara  para terdakwa  tersebut  dengan  kelompok  masyarakat  laksaur  dan  mahidi bukanlah  merupakan  hubungan  komando  dan  pengendalian  yang  efektif antara  atasan  dengan  bawahan  atau  sebali knya  antara  bawahan  denngan atasan  melai nkan  hubungan  tersebut  merupakan  hubungan  ideal  antara pemerintah  selaku aparat keamanan atau  penegak hukum di  satu  pihak dan warga  masyarakat  dalam  kegiatannya  sehari-hari  dapat  berupa  mentaati ketentuan  yang  berlaku  dan  kadangkala  pelanggaran  hukum  yang  ada". 31 Pengendalian  atau  kontrol  yang  efektif  secara  umum  ditafsirkan  sebagai suatu  kondisi  di  mana  atasan  secara  sungg uh-sungguh  mampu menggunakan  kekuasaannya  bilamana  ia  meng ingi nkannya.  Dengan demikian  istilah tersebut menunjuk kepada "material ability" untuk mencegah dan menahan tindak pidana. 32
Mengenai  "unsur ti ndak  pidana  tersebut merupakan  akibat  dari  tidak dilakukannya  pengendalian  pasukan  secara  patut",  menurut  pengadilan mengandung  arti  atasan gaga! mengambi  langkah-langkah yang d i perlukan guna  mencegah  atau  menghentikan  terjadinya  pelanggaran  hak  asasi manusia  yang  berat  yang  terjadi  di  dalam  wilayah  kekuasaannya  yang efektif.33
30 Lihat,  putusan  Pengadilan  HAM Ad  hoc pada  tingkat  pertama  tanggal 1 4 Agustus 2002 dalam  perkara  Herman  Sediono  dkk.  Lihat juga  putusan  Pengadilan  HAM Ad hoc tanggal 27 Desember 2002 dalam perkara Yayat Sudrajat,  him. 76.
31 Ibid. , Putusan  Pengadilan  HAM Ad hoc tanggal 14 Agustus 2002.
32 Lihat putusan  Pengadilan HAM Ad hoc tanggal 23 Desember 2002 dalam  perkara Letkol. Inf.  Soedjarwo,  him. 42 . 33 Ibid. , him. 44.
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol . 1 , No. 1
Mengenai  unsur  "mengetahui  atau  berdasarkan  keadaan  yang berlangsung  saat  itu,  seharusnya  mengetahui  bahwa  pasukannya  sedang melakukan  atau  baru  saja  melakukan  pelanggaran  hak  asasi  man usia  yang berat", pengadilan menyatakan  bukan berarti  pasukan tersebut harus secara aktif  melakukan  penyerangan  namun  dengan  sikap  pasif  pun  artinya pasukan  tersebut  tidak  melakukan  tindakan  pencegahan  atau  gagal  untuk menghentikan  terjadinya  pelanggaran  HAM  yang  berat,  pasukan  tersebut sudah  termasuk sedang  melakukan  atau  baru  saja  melakukan  pelanggaran HAM yang berat. 34

## K. Catatan  Penutup
Secara doktriner seorang  prajurit di  lapangan hanya dapat melakukan tindakan  kekerasan  berdasarkan  perintah  dan  pengarahan  dari  seorang komandan  atau  atasan.  Perintah  atasan  atau  komandan  dapat  dilakukan secara  lisan  atau  tertulis atau dengan kata  lain  secara  im plisit atau  eksplisit. Tanggung  jawab  yang  timbul  sebagai  aki bat  pemberian  perintah  oleh seorang  komandan  kepada  prajurit  bawahannya  yang  menimbulkan terjadinya  pelanggaran  atau  kejahatan  melahirkan  tanggung  jawab komandan  yang  bersifat  langsung (direct  command  responsibility).
Sedangkan tanggung jawab  yang  timbul  sebagai  akibat  pemberian  perintah yang i mplisit dapat menjurus  pada tindakan "tidak mengambil tindakan" atau "pem biaran"  yang  melahirkan tanggung jawab komandan yang  bersifat tidak langsung (indirect command responsibility).
Untuk  melihat  kesesuaian  antara  tang ung  jawab  pidana  seorang komandan  menurut  hukum  Indonesia  dengan  doktrin  tangg ung  jawab komando  yang  berlaku  di  tingkat  internasional,  maka  perlu  ditinjau perkembangan  doktrin  ini  dalam  praktik  negara  maupun  dalam  instrumen hukum  internasional.  Sebagaimana yang telah  dikemukakan  dalam  analisis atas  perkembangan  doktrin  tanggung  jawab  komando,  maka  dapat dikatakan  bahwa  doktrin  pertanggung-jawaban  komando  yang  bersifat  luas yang  ditera pkan  dalam  kasus  Yamashita  ternyata  masih  menim bulkan  pro
34 Ibid. , him. 53.
dan  kontra  di  kalangan  para  ahli  hukum  perang  maupun  ahli  hukum internasional,  sehingga  sulit  untuk  dapat  dianggap  telah  mem iliki  kekuatan mengikat sebagai  suatu  hukum  kebiasaan  internasional .   Penerapan  konsep pertanggungjawaban  pidana yang  luas (broad liability) atau keras/kaku (strict liability) bagi  seorang  komandan  pada  kasus  Yamashita  dewasa  ini  tidak dianut  lagi  dan  sudah ditinggalkan.  Dalam  putusan  pengadilan  l nternasional di  Nuremberg  yang  mengadili  kasus Field  Marshal Wilhelm  List  dan Field Marshal Wilhelm Von  Leeb  diterapkan  konsep  pertangg ungjawaban  pidana yang  terbatas (limited  liability) di  mana  dibedakan  antara  tanggung  jawab komandan  pemegang  komando  taktis,  tanggung  jawab  komandan  daerah pend udukan dan tanggung jawab  perwira staf.
Selain  itu ,  pengaturan  mengenai  tanggung  jawab  komando  dalam Protokol  Tambahan  I  1 977  maupun  Statuta  ICC  menunjukkan  adanya penolakan  terhadap  doktrin  tanggung  jawab  komando  yang  luas.  Dalam kedua  instrumen  itu,  perumusan  konsep  tanggung  jawab  komando  telah mengesampingkan doktrin tangg ung jawab  komando yang  diterapkan dalam putusan kasus
Yamashita dan lebih menganut penerapan pertanggungjawaban  yang  bersifat  terbatas.  Tanggung  jawab  komandan atau  atasan  yang  timbul  karena  tindakan  positif  yang  dilakukannya  selaku atasan  diadopsi  dalam  hukum  nasional  sebagai accomplice  liability.
Sedangkan  tanggung  jawab  komandan  atau  atasan  yang  timbul  karena pembiaran  yang  dilakukannya  selaku  atasan  diatur  dalam  Pasal  42  U U Nomor 26 Tahun 2000.  Praktik  penerapan tanggung jawab  komando dalam perkara  pelanggaran hak asasi manusia  yang  berat  pascajaj ak  pendapat di Timer Tim ur,  seperti  tampak dalam  pertimbangan  pengadilan  HAM ad hoc, juga  mengacu  pada  elemen-elemen  tanggung  jawab  komando  yang terdapat  dalam  Protokol  Tambahan  I,  Statuta  ICTY  dan  ICTR  serta  Statuta ICC,  terlepas  dari  adanya  kontroversi  seputar  proses  pembuktian  dalam perkara-perkara tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Burnett,  Weston  D . ,   "Command  Responsibility  and  A  Case  Study  of  the Criminal  Responsibility  of  I sraeli  Military  Commanders  for  the Prog ram at Shatila and Sabra" ,  1 07 Military Law Review, 1 985.
Eckhardt,  William  G . ,   "Command  Criminal  Responsibility:  A  Plea  for  A Workable Standard", 97 Military Law Review, 1 982. Green,  L.C . , Command  Responsibility  in  International  Humanitarian  L aw,  5 Transnational Law and  Contemporary Problems, 1 995.
Joyner,  Christopher  C . ,   " Enforcing  H uman  Rig hts  Standards  in  the  Former
Yugoslavia:  The  Case  for  an  International  War  Crimes  Tri bunal'',  22
(2) Denver Journal of International Law and Policy, 1 994.
Landrum,  Bruce  D . ,   "The  Yamashita  War  Crimes  Trial:  Command
Responsibility  Then and Now" ,  1 49 Military Law Review, 1 995. Naskah  Sementara  Kamus  lstilah  ABR I ,   Bahasa  l ndonesia-l nggris  Tahun
1 993  (Surat  Keputusan  Menhankam  R I   Nomor:  S KEP/3322/Xl l/1 993 tanggal 1  Desember 1 993).
O'Brien ,  Edward  J . ,   "The  Nuremberg  Principles,  Command  Responsibility, and  the  Defense  of  Captain  Rockwood" ,   1 49 Military  Law  Review,
1 995.
Operational  Law  Handbook,  The  Judge  Advocate  General's  School  United States Army, Charlottesville, Virginia,  1 998. Prevost,  Ann Marie, "Race and  War  Crimes:  The  1 945  War  Crimes  Trial  of  General  Tomoyuki Yamashita'' ,  1 4  (3) Human Rights  Quarterly, 1 992. Pictet,  Jean  (ed. ) , Commentary  on  the  Geneva  Conventionss  of  1 949,

## Geneva:  ICRC 1 952.
Commentary  on  the  Additional  Protocol  of  8  June  1 977  to  Geneva Conventions of 1 2  August 1 949.
Convention  (No.  IV)  Respecting the Laws and Customs of War on  Land,  Oct.
1 8,  1 907.
Field Manual 2 7- 1 0,  The Law of Land Warfare,  1 956.
Rome Statute  on  International Criminal Court Statute,  1 7  July  1 998.
Statute  of  the  International  Tribunal  for  the  Prosecution  of  Persons Responsible  for  Serious  Violation  of International  Humanitarian  Law Committed  in  the  Territory  of the  Former  Yugoslavia  since  1 99 1,  25 May  1 993.  Security  Council  Resolution  827,  Annex,  UN  Doc. S/RES/807 (1 994).
Statute  of the International  Tribunal for  the  Prosecution  of  Persons Responsible  for  Genocide  and  Other  Serious  Violations  of International Humanitarian  Law  Committed in  the  Territory of Rwanda and  Rwandan  citizens  responsible  for  genocide  and  other  such violations committed in  the  territory of neighbouring  States,  between  1 January  1 994  and  3 1   December  1994,  Security  Council  Resolution 955,  Annex,  U N  Doc.  SIRES/955 (1 994).
Kitab U ndang-undang  Hukum  Pidana Militer,  Stbl.  1 934  No.  1 67 jo.  Undang­ undang Nomor 39 Tahun 1 947.
Undang-undang  Nomor  26  Tahun  2000  tentang  Pengadilan  Hak  Asasi Manusia.
Putusan  Pengadilan  HAM Ad  hoc Jakarta  Pusat  No.  03/Pid. B/HAM AD HOC/2002/PN .   Jakarta  Pusat  dalam  perkara  Terdakwa  Herman Sedyono dkk.
Putusan  Pengadilan  HAM Ad  hoc Jakarta  Pusat  No.  08/Pid. B/HAM AD
HOC/2002/PN.  Jakarta  dalam  perkara  Terdakwa  Letkol.  Inf.
Soedjarwo.
Putusan  Pengadilan  HAM Ad  hoc Jakarta  Pusat  No.  1 1 /Pid . B/HAM AD HOC/2002/PN .   Jakarta  dalam  perkara  Terdakwa  Kolonel  I nf.  Yayat Sudrajat.