## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 1, Januari-Juni 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (STUDY DI KOTA BIMA DAN KABUPATEN BIMA)
LAW ENFORCEMENT OF REGIONAL HEAD ELECTION CRIME (STUDY IN BIMA CITY AND BIMA DISTRICT)

## Ilham
Universitas Mataram Ilhamangkra16@gmail.com

## Lalu Parman
Universitas Mataram Email : laluparman@unram.ac.id

## Muh. Risnain
Universitas Mstaram Email : muh.risnain@unram.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan menganalisis tentang Mekanisme dan kendala-kendala dalam penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilukada di Kota Bima dan Kabupaten Bima. Jenis Penelitian Sosio-Legal. Metode pendekatan Menggunakan Pendekatan Perundang-undangan, Konsep, dan Sosiologis. Mekanisme penegakan Hukum tindak Pidana Pemilukada dilakukan oleh Sentra Gakkumdu yaitu Dimulai dari adanya laporan, diregistrasi dan diteruskan Kepada Sentra Gakkumdu kemudian dilakukan Penyelidikan dan dibuatkan Laporan lalu dilakukan Rapat Pleno, Hasilnya kemudian dilakukan penyidikan oleh penyidik, Hasil dilimpahkan ke Kejaksaan untuk Prapenuntutan. Jaksa melimpahkan berkas kepada Pengadilan Negeri lalu disidangkan oleh Majelis khusus dan diputus Inkrah. Apabila diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. Kendala-kendala dalam penegakan Hukum tindak Pidana Pemilukada yaitu Pertama Kendala Substansi Hukum seperti adanya Batasan Waktu, Perbedaan Interprestasi, dan Lemahnya Pengaturan tentang Money Politic dan Penahanan. Kedua, Kendala Struktur Hukum yaitu Perbedaan persepsi anggota Gakkumdu mengenai operasi tangkap tangan, Kurangnya sarana dan fasilitas, Sumber Daya Manusia serta Anggaran. Ketiga, Kendala Budaya Hukum yaitu keengganan masyarakat melaporkan dugaan tindak Pidana Pemilihan dan menganggap Money Politics adalah lumrah dalam setiap Pemilukada.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pemilukada

## Abstract
This study analyses the mechanisms and obstacles in enforcing the regional election criminal law in Bima City and Bima Regency. Types of Socio-Legal Research. Approach method Using Legislative, Conceptual, and Sociological Approaches. The mechanism for law enforcement of regional election crimes is carried out by the Gakkumdu Sentra, namely starting with a report, registered and forwarded to the Gakkumdu Sentra. An investigation is carried out, and a report is made, then a plenary meeting is held. Investigators then investigate the results. The prosecutor handed over the file to the District Court, and then it was tried by a special Panel and decided by Inkrah. If an appeal is filed, the appeal is filed by 3 (three) days after the decision is read. Obstacles in upholding the Law on Election Crimes, namely First Constraints in Legal Substance

## 344~356
such as Time Limits, Differences in Interpretation, and Weak Regulations regarding Money Politics and Detention. Second, Legal Structural Obstacles, namely differences in perceptions of Gakkumdu members regarding red-handed operations, lack of facilities and infrastructure, human resources, and budget. Third, Legal Culture Obstacles include the reluctance of the public to report alleged electoral crimes and consider money politics commonplace in every regional election.

## Keywords: Law Enforcement, Crime, Local Election

## A.   PENDAHULUAN
Pemilihan Kepala Daerah adalah sarana aktualisasi demokrasi yang diakui secara legal di dalam konstitusi, Oleh sebab itu pelaksanaan Pemilukada di Indonesia adalah keniscayaan. Negara yang menerapkan demokrasi sebagai prinsip penyelenggaraan pemerintahan, Pemilukada merupakan media bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya. Secara ideal bertujuan agar terselenggara perubahan kekuasaan pemerintah secara teratur dan damai sesuai dengan mekanisme yang dijamin oleh konstitusi. 1 Dalam Pasal 22 E ayat (1) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) ditegaskan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) dilaksanakan dengan prinsip “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” . 2 Dalam praktiknya Pemilukada sendiri di atur di dalam Pasal 18 ayat (4) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”. 3
Kualitas demokrasi suatu negara sering diukur dari penyelenggaraan pemilihan umum di negara tersebut. Oleh karenanya, pemilihan umum dan demokrasi memiliki hubungan yang amat erat antara satu dengan yang lainnya. Sementara itu di Indonesia dalam pelaksanaannya dikenal beberapa jabatan politik yang diisi dengan cara dipilih secara langsung oleh rakyat yaitu Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, Gubernur, Bupati, Walikota, serta Kepala Desa. 4 Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik. 5
Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menentukan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Dipilih secara demokratis”. Hal tersebut kemudian diatur
1 Hendra Nurtjahjo , Filsafat Demokrasi, Bumi Aksara Jakarta. 2006. hal. 67
2 Muh.Risnain,”Pengembangan Hukum Pemilu Berintegritas”, Jurnal Etika Dan Pemilu Vol 5 No. 1 Tahun
2019 3 Adam Bintang Danesa Wijaya, “Penyelesaian Sengketa Pemilukada Berdasarkan Pasal 157 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Dalam Prespektif Pasal 24 c Ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia1945” Jurnal Unmuh Jember, Vol. xx No. xx. Maret 2023
4 Jimly Asshiddiqie, 2008, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, BIP, Jakarta, hal.
153. 5 Dahlan Thaib, 1993, Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945, Liberty, Yogyakartahlm, hal. 94.
lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilukada). Dalam Pasal 2 Peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut di atas ditentukan bahwa “pemilihan dilaksanakan secara demokratis, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. namun di dalam pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah seringkali terjadi pelanggaran baik pelanggara administratif maupun pelanggaran Pidana, mulai dari tahapan pemutahiran data pemilih, pendaftaran pasanagan Calon, Kampanye, Pencoblosan sampai dengan Rekakpitulasi hasil perolehan suara.
Meski telah diatur sedemikian rupa tentang ancaman Pidana baik dalam KUHP maupun undang-undang pemilihan, namun Fenomena pelanggaran Pidana acapkali muncul di berbagai daerah. Beberapa pelanggaran yang sering muncul seperti kampanye diluar jadwal, keterlibatan ASN, memberikan hak pilih lebih dari satu kali penggelebungan suara dan politik uang.  Banyak kalangan begitu yakin, bahwa fenomena ini selalu terjadi di setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, padahal saat ini, di dalam situasi sosial yang lebih terbuka, kian sulit untuk menyembunyikan berbagai hal bersifat pelanggaran dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak Pidana Pemilukada. 6
Penegakan hukum terhadap tindak Pidana Pemilihan merupakan hal yang sangat penting demi mewujudkan Pemilu yang bersih, jujur dan adil (free and fair election). Bahwa sebagai bahan penelitian, peneliti mencoba memotret beberapa tindak Pidana Pemilihan dalam Pemilukada 2019 di kota dan kabupaten Bima antara lain. Pertama, Pada pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2018 telah terjadi tindak Pidana Pemilukada sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 1/Pid. Sus/2018/PN Rbi dengan terdakwa Camat Raba, Kota Bima atas nama H. Surfil, SH., MH. Majelis Hakim memutuskan bahwa H. Surfil, SH., MH. dijatuhi Pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Bahwa Camat Raba tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 ayat 1 Jo Pasal 188 Undang-Undang 10 tahun 2016. 7 Kedua, pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2018, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima dengan nomor:4/Pid.Sus/2018/Pn Rbi mengadili saudara Bambang dan saudari Fatun Hairunisa dengan Hukuman Pidana penjara 1 bulan. Bahwa keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja memberikan hak suara lebih dari 1 kali. Ketiga, Dua oknum Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bima, kedua kades tersebut telah dijatuhi putusan Pidana denda 3 Juta rupiah subsidair 3 (tiga) bulan kurungan oleh Pengadilan Negeri (PN) Raba Kabupaten Bima. dengan Putusan pengadilan dengan Nomor : 398/Pid.Sus/2020/PN Rbi untuk AG Kades Mbawa Kecamatan Donggo, dan RH Kades Pesa Kecamatan Wawo bernomor 402/Pid.Sus/2020/PN.Rbi.. Kedua orang
6 Agus Sudaryanto dan Purnawan D. Negara “Kebijakan Formulatif Tentang Tindak Pidana Pilkada Dalam Perspektif Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dan Transparan”, Jurnal Konstitusi, Vol. III, No.1, (Juni 2010) hal. 101
7 Ika Yuliana Susilawati, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah (Stu- di Kasus Putusan Pengadilan Negeri Raba Kota Bima, NTB
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 346~356
Kades tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 ayat 1 Jo Pasal 188 Uundang- Uundang Nomor 10 tahun 2016. 8
Untuk secara rincinya, berikut peneliti sajikan data jumlah Tindak Pidana Pemilihan yang terjadi di Kota Bima dan Kabupaten Bima yang telah diputus oleh pengadilan Negeri Raba Bima.
Tabel. Rekapitulasi Jumlah Tindak Pidana Pemilihan  di kota Bima dan Kabupaten Bima
2018 dan 2020 No Jenis Pelanggaran Bawaslu Tahun Jumlah Kota Bima Kab. Bima 2018 2020 1 Pelanggaran larangan Kampanye 1 3 2 1 2 Kepala desa tidak netral 2 2 3 Keterlibatan ASN 1 1 4 Pencoblosan lebih dari 1 kali 1 1 Total 5

## Sumber Data: Bawaslu Kota Dan Kabupaten Bima
Berdasarkan tabel rekapitulasi tindak Pidana Pemilihan yang terjadi di Kota Bima Dan Kabupaten Bima diatas, Kepala Desa tidak netral adalah merupakan tindak Pidana yang terbanyak serta diikuti oleh tindak Pidana lainya. Dari segi putusan hakim, Pidana terberat yang diputuskan adalah 6 bulan Pidana penjara, kemudian Pidana teringannya yakni 1 bulan Pidana penjara. Untuk Pidana denda terbesar yang di putuskan oleh hakim yakni Rp. 5 Juta, kemudian yang terkecil adalah Rp. 500 ribu. Dari segi sebaran terpidana, Kepala Desa tidak netral menjadi pelaku tindak pidana terbanyak dan diikuti oleh pelaku lainya.
Beranjak dari uraian diatas serta banyaknya tindak Pidana Pemilihan yang terjadi di Kota Bima dan Kabupaten Bima. dalam hal ini cukup menarik untuk melihat bagaimana penegakan hukum tindak Pidana Pemilukada yang terjadi di Kota dan Kabupaten Bima, selanjutya penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah (Study Bawaslu Kota Bima Dan Kabupaten Bima)”
Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah mekanisme penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum kepala daerah dan apasajakah kendala-kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum kepala daerah di Kota Bima dan Kabupaten Bima. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  dan menganalisis Mekanisme Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan di Kota Bima dan Kabupaten Bima. Serta untuk mengetahui dan menganalisis kendala penegakan Hukum tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Bima dan Kabupaten Bima.
8 https://ntb.bawaslu.go.id/2020/11/23/langgar-tindak-pidana-pemilihan-2-oknum-kades-dijatuhi-hu- kuman-pidana/ di akses pada Tanggal 07 April 2021, Pukul 22.00 Wita

## B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah jenis penelitian Sosio-Legal yaitu penelitian yang berupaya untuk menggabungkan antara penelitian yang bersifat normatif berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau ketentuan Hukum, serta penelitian empiris yang bertitik pada cara bekerjanya Hukum di dalam suatu masyarakat secara langsung atau riil, apakah Hukum atau peraturan yang ada sudah berjalan sebagaimana mestinya atau belum.

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Mekanisme Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah
Dalam pelaksanaan Pemilukada serentak di Indonesia ada tiga jenis pelanggaran menurut undang-undang, namun dari segi materinya, terdapat enam macam, yakni: 9
1. Pelanggaran Pidana Pemilihan (Tindak Pidana Pemilihan).
2. Pelanggaran Administrasi Pemilihan
3. Pelanggaran Kode Etik
4. Sengketa dalam tahapan/proses Pemilihan
5. Perselisihan hasil Pemilihan dan
6. Sengketa Tata Usaha Negara
Tindak Pidana Pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Laporan tindak pidana pemilu diteruskan kepada kepolisian Negara Republik Indonesia sejak diputuskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten Kota dan Panwaslu Kecamatan. 10
Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan diluar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. 11 Pelanggaran adminstrasi pemilihan ini misalnya pelanggaran daftar pemilih tetap, kampanye yang melibatkan anak-anak, pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye, pelanggaran kelengkapan persyaratan dan keabsahan syarat dari calon peserta pemilihan umum. Atas pelanggaran ini Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota mengkaji dan membuat rekomendasi yang kemudian di teruskan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diselesaikan oleh DKPP. Mengenai Tata cara penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggara pemilihan umum. 12 Perselisihan Hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil
9 Andrizal, “Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Ber- dasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016” Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17 No. 1 Tahun 2017: 151 - 169 10   Lihat pasal 145 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
11   Lihat pasal 138 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. 12   Lihat pasal 136 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 348~356
Pemilihan. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih. Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. 13
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. 14
Penanganan Tindak Pidana pemilihan dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Sentra Gakkumdu. 15 Pengertian Sentra Gakkumdu telah diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016, Kepala Kepolisian Negara Nomor 01 Tahun 2016, dan Jaksa Agung Nomor 013/ JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yaitu:
“Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu adalah pu- sat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Ba- waslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Repub- lik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/ atau Kejaksaan Negeri”.
Pembentukan Sentra Gakkumdu dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri. 16
Oleh karena itu, arti penting pembentukan Sentra Gakkumdu yaitu:
1.  Menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak Pidana Pemilihan secara terpadu dan terkoordinasi
2.  Meningkatkan kerja sama dan sinergi dalam sentra gakkumdu
3.  Tercapainya penegakan hukum tindak Pidana Pemilihan secara cepat dan sederhana serta tidak memihak
4.  Kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil pemilu
5.  Kuatnya integritas dan legitimasi pemilu
Sentra Gakkumdu Pusat berwenang menangani dugaan tindak pidana Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sentra Gakkumdu Provinsi berwenang menangani Tindak Pidana Pemilihan di Wilayah Provinsi, dan Sentra
13   Lihat pasal 156 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
14   Lihat pasal 153 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
15   Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara, dan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota 16   Pasal 152 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
Gakkumdu Kabupaten/Kota berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di Wilayah Kabupaten/Kota. 17
Pengawas Pemilihan Umum adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi), Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/ Kota (Bawaslu Kabupaten/Kota), Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwas Kecamatan), Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS).
Ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tugas dan wewenang Polisi berkaitan dengan laporan tindak Pidana Pemilihan adalah menyelesaikan laporan tindak Pidana Pemilihan yang terjadi dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Hasil dari tugas tersebut akan menentukan apakah laporan tindak Pidana Pemilihan dapat ditindak lanjuti ke kejaksaan atau tidak. Dalam sistem peradilan pidana tugas utama Polisi sebagai penyidik. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan untuk melakukan penyelidikan dan penyidik. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sementara penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 18
Kepolisian sebagai lembaga yang pertama kali harus dilalui dalam proses peradilan pidana (pintu gerbang sistem peradilan pidana) karena mempunyai wewenang untuk melakukan serangkaian kegiatan mulai dari penyelidikan, penyidik (termasuk menggunakan kekuatan paksa seperti penahanan, penggeledahan dan penyitaan) sampai ditemukannya tindak pidana yang telah dilakukan. Pada sistem peradilan pidana, polisi bersifat penindakan atau represif melakukan langkah-langkah tertentu. Tindakan ini dalam sistem peradilan pidana dimaksudkan untuk menyelesaikan dengan efektif tiap- tiap perkara yang masuk ke kepolisian. 19
Kepolisian sebagai salah satu unsur Sentra Gakkumdu dalam penegakan Hukum Pidana Pemilihan menempatkan Penyidik yang berpengalaman melakukan penyidikan. Jumlah Penyidik yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota masing-masing berjumlah 2 (dua) orang sampai dengan 6 (enam) orang disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jumlah penduduk, geografis wilayah, dan jumlah kabupaten/kota dan/atau kecamatan. Tugas Penyidik Tindak Pidana Pemilihan adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan pada Sentra Gakkumdu serta membantu dan mendampingi Pengawas Pemilu sejak penerimaan laporan atau temuan tindak pidana Pemilihan. 20
Tugas dan wewenang kejaksaan meliputi bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, ketertiban dan ketentraman umum. Kejaksaan adalah alat kekuasaan dari pemerintah dan dalam segala tindakannya ditujukan untuk menjunjung tinggi hak-
17   Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara, dan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota 18   Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 19   Topo Santoso, 2006, Tindak Pidana Pemilu, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 101
20   Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara, dan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 350~356
hak asasi dan martabat serta harkat manusia dan segala hukum. Kejaksaan mempunyai peran penting selaku penghubung antara masyarakat dengan negara dalam menjaga tegaknya hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
Bidang Pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarata, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkpai berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaanya dikordinasikan dengan penyidik. 21
Jaksa sebagai salah satu unsur Sentra Gakkumdu dalam penegakan hukum Pidana Pemilihan selain melakukan penuntutan juga membantu dan mendampingi Pengawas Pemilu sejak penerimaan laporan atau temuan dugaan tindak pidana pemilihan. 22 Persyarataan dan Kompetensi Jaksa yang ditempatkan di Sentra Gakkumdu berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun sebagai penuntut umum dengan jumlah Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang disesuaikan dengan jumlah penduudk, geografis wilayah, dan jumlah Kabupaten/Kota dan/atau Kecamatan.
Pengaturan terkait Sentra Gakkumdu telah mengalami perubahan dengan terbitnya Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 dan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Peraturan Bersama ini merupakan evaluasi bersama atas peraturan pembentukan Sentra Gakkumdu sebelumnya.

## Kendala-Kendala Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilukada
Secara konsepsional, inti dan arti penegakan Hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan Hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan Hukum. Faktor-faktor tersebut adalah : 1) Subtansi Hukum. 2) Penegak Hukum, dan Budaya Hukum. 23
Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan Hukum tergantung tiga unsur sistem Hukum. Sistem Hukum yang hendak dibangun hams mampu menyediakan landasan dan menjadi petujuk dalam mengawal dan mengarahkan perubahan menuju masyarakat yang dicita-citakan. Sistem Hukum dibangun oleh tiga komponen, yaitu substansi Hukum (Legal Substance), struktur
21   Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 22   asal 14 ayat (4) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara, dan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 23   Hasrul Fitriyadi, H.M. Pangeran dan Amir Ilyas, “Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum oleh Sen- tra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU)” Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau: Vol. 9, No. 1, Februari (2020), 44-62
Hukum (Legal Structure), clan budaya Hukum (Legal Culture). Ketiga komponen sistem Hukum tersebut bersifat komplementer dan berada dalam suatu hubungan fungsional. Untuk menegakkan supremasi Hukum, ketiga komponen sistem Hukum tersebut hams dikembangkan secara simultan dan integral. 24
Dalam konteks Penegakah Hukum terhadap dugaan tindak Pidana Pemilu di Indonesia belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya persentase putusan pengadilan terhadap dugaan tindak Pidana Pemilihan yang masuk kepada Pengawas Pemilu. Hal ini tidak lepas dari penjelasan teori Hukum Lawrence M. Friedman yang mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan Hukum tergantung tiga unsur sistem Hukum tersebut.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dalam hal ini Bawaslu Kota Bima dan Kabupaten Bima tentu saja memiliki beberapa kendala yang harus dihadapi dalam penegakan Hukum tindak Pidana pemilihan Kepala Daerah. Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang- undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak Hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundangundangan tersebut. 25
Adapun yang menjadi faktor-faktor yang menjadi kendala Bawaslu Kota Bima dan Kanbupaten Bima dalam penegakan Hukum tindak Pidana pemilihan Kepala Daerah adalah sebgai berikut :
1.  Substansi Hukum
Substansi Hukum diartikan sebagai norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi diartikan pula sebagai produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem Hukum itu, termasuk keputusan yang mereka keluarkan maupun yang akan disusun. Dalam unsur yang kedua ini, Friedman menekankan pada Hukum yang hidup (Living Law) bukan hanya aturan dalam Hukum tertulis (Law In Books). 26
Dalam konteks Pemilu yang termasuk dalam sub substansi adalah Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, perangkat Undang-Undang yang berkaitan dengan Pemilu yaitu Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Pemilu Legislatif, Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Partai Politik, serta peraturan lainnya yang terkait dengan soal Pemilu.
Substansi Hukum dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang memberikan kontribusi terhadap banyaknya kasus tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah. Banyak kasus tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah terjadi karena lemahnya sub sistem Hukum substansi. Lemahnya sub sistem Hukum substansi bias karena disengaja ataupun tidak disengaja. Sub sistem Hukum substansi lemah karena sengaja dilemahkan untuk kepentingan politik tertentu. Cara sederhana, menjadikan norma Hukum yang tidak jelas atau kabur Substansi Hukum yang tidak jelas bukan hanya mudah untuk melakukan tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah, tetapi juga memberikan kesempatan yang luas untuk aparat penegak Hukum untuk mempermainkan atau merekayasanya
24   LawrenceM.Friedrnan,2001, American Law and Introduction: Hukum Amerika Sebuah Pengantar (diter- jemahkan oleh: Wishnu Basuki), Jakarta: Tatanusa). Hal.7 25   Achmad Ali. “Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)” Jakarta: Ghalia Indonesia, Tahun 2002 Hal. 379 26   Ibid. Lawrence M.Friedrnan Hal. 7-8
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 352~356
sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Bagi penegak Hukum yang bekerja demi kepentingan penegakan Hukum, aturan yang tidak jelas dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak Pidana Pemilihan yang memanfaatkan aturan Hukum yang tidak jelas itu. Sementara bagi penegak Hukum yang ingin meraih keuntungan finansial, substansi Hukum yang demikian akan diperdagangkan dengan mereka yang tersangkut kasus tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah.
Substansi Hukum (Legal Substance) dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang memberi kontribusi besar terhadap banyaknya tindak Pidana Pemilihan. Hal itu terjadi karena Substansi Hukum direkayasa untuk memudahkan melakukan tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah. Tidak hanya itu, Substansi Hukum juga dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan mereka yang tersangkut dugaan tindak Pidana Pemilihan untuk mengelak dari jeratan Hukum. Cara paling sederhana, membuat norma Hukum yang tidak jelas atau kabur, sebagai contohnya soal definisi kampanye yang harus terpenuhi unsur-unsurnya secara kumulatif.
Dari penjelasan itu, dapat disimpulkan banyaknya tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah terjadi karena salah satunya disebabkan oleh kelemahan sub sistem Hukum substansi. Kelemahan itu dimanfaatkan secara bersama-sama oleh pelaku tindak Pidana Pemilihan dan penegak Hukum untuk membangun relasi simbiosis mutualisme. Karena itu, amat jarang pelaku tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah terungkap untuk di proses penegakan Hukumnya dan dijatuhi Pidana secara optimal dan maksimal.
Untuk memperbaiki sub sistem Hukum substansi, diperlukan Political Will untuk mereformasi semua aturan yang memudahkan terjadinya tindak Pidana tindak Pidana Pemilihan menjadi lebih sederhana dan lebih rasional untuk diterapkan di lapangan. Melihat aturan Hukum yang ada, sulit untuk menghambat atau melakukan penegakan Hukum terhadap praktik tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah. Beberapa masalah yang berkaitan dengan substansi Hukum dalam rangka penegakan Hukum terhadap dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan Kepala Daerah antara lain:
a. Batasan Waktu Bagi Bawaslu dan Aparat Penegak Hukum Dalam Melakukan Penangan Dan Tindaklanjut Pelanggaran Seperti yang diuraikan pada pembahasan tentang mekanisme Penaganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah ada ketentuan yang sangat Rigit tentang waktu penanganan pelanggaran dugaan tindak Pidana Permilihan. Pada tahap proses penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilukada  di Pengawas Pemilu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan seperti yang dijelaskan pada Pasal 134 ayat 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Selanjutnya Pengawas Pemilu dan jajarannya memiliki waktu selama 3 (tiga) hari untuk melakukan kajian atas laporan atau temuan terjadinya pelanggaran. 27
b.  Perbedaan Interprestasi Oleh Aparat Penegak Hukum
Adanya perbedaaan interprestasi oleh aparat penegak Hukum yang ada dalam sentra Gakkumdu khususnya pihak Kepolisian dalam menerima laporan dari Pengawas Pemilihan. Hal yang paling memberatkan adalah penyerahan beban kepada Pengawas Pemilu untuk memenuhi syarat laporan yang memenuhi bukti awal cukup.
27   Lihat pasal 134 ayat 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur Wakil Guber- nur, Bupati Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
•  Penentuan bukti permulaan yang cukup
•  Pengumpulan barang bukti dan alat bukti
•  Keterpenuhan unsur-unsur suatu delik Pidana
•  Identifikasi pelapor, terlapor, dan saksi Diisi lain Pengawas Pemilihan tidak mempunyai wewenang untuk melakukan panggilan paksa jika yang diundang untuk dilakukan klarifikasi tidak hadir memenuhi undangan Pengawas Pemilu. Pengawas Pemilihan tidak mempunyai wewenang untuk menahan seseorang jika orang tersebut tertangkap tangan melakukan dugaan tindak Pidana Pemilihan. Serta Pengawas Pemilu tidak mempunyai wewenang untuk menyita barang bukti dugaan tindak Pidana Pemilihan. Tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil suatu laporan tindak Pidana pemilihan, yang mengakibatkan Pengawas Pemilihan kesulitan untuk menindaklanjuti suatu laporan, mengenai syarat materiil salah satunya mencari saksi-saksi itu sangat sulit dilakukan oleh pengawas Pemilihan karena pengawas Pemilihan tidak memiliki upaya paksa untuk memanggil saksi-saksi sehingga hasil kajiannya terkadang tidak lengkap. Sedangkan untuk tahapan proses selanjutnya yakni tahapan penyidikan oleh kepolisian, kepolisian meminta data berkas perkara dari pengawas Pemilihan harus lengkap.
c.  Lemahnya Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Money Politic dan Penahanan
Berdesakan Hasil Wawancara dengan Ketua Bawaslu Kota Bima Bapak Muhaimin, S.Pd.i., S.H mengatakan: 28
“Kalau kita melihat Pengertian Kampanye di dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan me- nawarkan Visi, Misi, dan Program Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota, Pengertian tersebut bersifat Kumulatif, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak dapat menjerat pelaku, maka di sinilah ruang bagi para calon maupun tim sukses menghindar dari jeratan Hukum”
Peraturan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 memungkinkan adanya manipulasi terhadap terjadinya Money Politics, misalnya Money Politics yang dilakukan pada masa kampanye, jika dilihat mengenai definisi kampanye yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan Visi, Misi, dan program Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota. Dari definisi tersebut maka unsur kampanye bersifat kumulatif, dengan demikian satu saja unsur tidak terpenuhi tidak bisa digunakan untuk menjerat adanya dugaan pelanggaran Pemilu. Dalam kasus Money Politics untuk menghindari jeratan Hukum, peserta Pemilihan maupun pasangan calon pada saat menyerahkan uang dan atau barang kepada masyarakat pemilih tanpa disertai penyampaian visi, misi atau tidak mengeluarkan kalimat ajakan untuk memilih. Kepolisian dan atau Kejaksaan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan.
2.  Struktur Hukum
Struktur Hukum yang dimaksud disini adalah Sentra Gakkumdu dimana di dalamnya merupakan gabungan dari tiga lembaga penegak Hukum yang bekerja sama dalam satu atap dalam menangani tindak Pidana Pemilihan yaitu, Bawaslu RI, Kepolisian RI, dan Kejaksaan RI. Adapun faktor penghambat yang menjadi kendala disini adalah para penegak Hukum seperti Bawaslu dan Penyidik Polri serta Penuntut Umum kadang
28   Wawancara dilakukan pada Hari Rabu, 17 Mei 2023 Pukul 14.30 Wita
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 354~356
tidak memiliki kesamaan persepsi di dalam menggunakan Pasal-Pasal untuk menjerat pelaku tindak Pidana Pemilihan seperti kekeliruan pemahaman mengenai operasi tangkap tangan (OTT) dalam tindak Pidana Pemilihan yang di Bawaslu dikenal dengan hasil pengawasan. 29
Berdasarkan hasil Wawancara dengan Anggota Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Bima Bapak Bripka Juraidin, S.H dan Bapak Bripka Lalu Ismail Marzuki, S.H Anggota Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Bima: 30
“Kendala lain yang kami hadapi saat ini adalah seperti kurangnya Sarana dan Fasili- tas, Sumber Daya Manusia kami yang terbatas dan anggaran, hal ini sangat berdampak terhadap Efektifitas kerja kami di Sentra Gakkumdu”.
Penegakan Hukum Tindak Pidana pemilihan tidak mungkin dapat berlangsung lancar tanpa ditopang oleh adanya sarana atau fasilitas yang memadai seperti ruangan kantor, kendaraan dan fasilitas lainnya.  Sama halnya juga dengan sumber daya manusia, dalam proses penegakan hukum tentu membutuhkan tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil sehingga kasus-kasus yang ditangani dapat diselesaikan dengan baik. Yang tidak kalah penting adalah persoalan anggaran, untuk menunjang kebutuhan sarana dan fasilitas maupun kebutuhan sember daya manusia tentu memerlukan anggaran yang cukup dari pemerintah. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka penegakan Hukum akan sulit mencapai tujuannya dengan sempurna.
3.  Budaya Hukum
Unsur ketiga dalam sub sistem Hukum adalah budaya Hukum. Budaya Hukum yaitu sikap manusia terhadap Hukum dan sistem Hukum meliputi kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan. Budaya Hukum meliputi pula suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana Hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya Hukum erat kaitannya dengan kesadaran Hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran Hukum masyarakat maka akan tercipta budaya Hukum yang baik dan dapat merubah pola piker masyarakat mengenai Hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya Hukum. Tanpa budaya Hukum sistem Hukum itu sendiri tidak akan berdaya, Friedman mengibaratkan ini seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di laut. Setiap masyarakat, setiap negara, setiap komunitas mempunyai budaya Hukum, selalu ada sikap dan pendapat mengenai Hukum. Masyarakat Indonesia sendiri belum terlalu paham dan patuh dengan proses penegakan Hukum yang ada. Pelaksanaan penegakan Hukum terhadap tindak Pidana Pemilhan di Indonesia belum optimal dan adil. Ada keengganan masyarakat untuk melaporkan dugaan tindak Pidana Pemilihan.
Masyarakat cenderung mentolerir dan mendiamkan saja terjadinya tindak Pidana Pemilihan dengan alasan merasa enggan berurusan dengan proses Hukum yang rumit dan panjang. Bahkan di beberapa daerah masyarakat menganggap tindak Pidana Pemilihan bukan merupakan sebuah tindak Pidana Pemilihan contohnya Money Politics. Sebagian masyarakat menganggap Money Politics adalah sesuatu yang lumrah dan biasa dalam setiap pelaksanaan Pemilukada. Ada juga budaya masyarakat yang cenderung tidak mau melaporkan dugaan pelanggaran tindak Pidana Pemilihan karena takut akan intimidasi dan tindak kekerasan oleh oknum partai politik atau tim sukses calon.
Sebagian masyarakat juga tidak mau melaporkan dugaan tindak Pidana Pemilihan karena tidak mau bermasalah dengan proses Hukum yang panjang dan rumit. Mereka tidak mau repot menghabiskan waktu, tenaga, biaya, dan pikiran untuk mengikuti proses Hukum tindak Pidana Pemilihan. Bahkan beresiko terhadap dirinya sendiri. Selama ini, diduga sebagian pelapor tindak Pidana Pemilihan bersedia melaporkan tindak Pidana tersebut, karena ada kepentingan tertentu yaitu kepentingan persaingan partai politik atau persaingan antar calon. Dalam beberapa kasus hal tersebut memang terbukti berlatar belakang persaingan. Hal tersebut dengan tujuan menjatuhkan partai politik dan calon tertentu serta memenangkan partai dan calon yang didukungnya. Tindak Pidana Pemilihan dari tiap periode menjadi sebuah perilaku Hukum yang negatif dan dilakukan terus menerus di masyarakat. Untuk mengubah budaya Hukum tersebut, kita harus memahami nilai-nilai, tradisi, kebiasaan, sikap dan aspek hidup masyarakat. Dibutuhkan keseriusan dari semua stakeholder untuk mengajak dan mendidik masyarakat dalam mencegah dan menegakkan Hukum terhadap tindak Pidana Pemilihan.

## D. KESIMPULAN
Mekanisme Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Mekanisme penegakan Hukum tindak Pidana Pemilukada dilakukan oleh Sentra Gakkumdu yaitu Dimulai dari adanya laporan, diregistrasi dan diteruskan Kepada Sentra Gakkumdu kemudian dilakukan Penyelidikan dan dibuatkan Laporan lalu dilakukan Rapat Pleno, Hasilnya kemudian dilakukan penyidikan oleh penyidik, Hasil dilimpahkan ke Kejaksaan untuk Prapenuntutan. Jaksa melimpahkan berkas kepada Pengadilan Negeri lalu disidangkan oleh Majelis khusus dan diputus Inkrah. Apabila diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
Kendala-kendala dalam penegakan Hukum tindak Pidana Pemilukada yaitu Pertama, Kendala Substansi Hukum seperti adanya Batasan Waktu, Perbedaan Interpretasi, dan Lemahnya Pengaturan tentang Money Politic dan Penahanan. Kedua, Kendala Struktur Hukum yaitu Perbedaan persepsi anggota Gakkumdu mengenai operasi tangkap tangan, Kurangnya sarana dan fasilitas, Sumber Daya Manusia serta Anggaran. Ketiga, Kendala Budaya Hukum yaitu keengganan masyarakat melaporkan dugaan tindak Pidana Pemilihan dan menganggap Money Politics adalah lumrah dalam setiap Pemilukada.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali. 2002. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Adam Bintang Danesa Wijaya, “Penyelesaian Sengketa Pemilukada Berdasarkan Pasal 157 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Dalam Perspektif Pasal 24 c Ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia1945” Jurnal Unmuh Jember, Vol. xx No. xx. Maret 2023.
Agus Sudaryanto dan Purnawan D. Negara “Kebijakan Formulatif Tentang Tindak Pidana Pilkada Dalam Perspektif Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis

## 356~356
Dan Transparan”, Jurnal Konstitusi, Vol. III, No.1, (Juni 2010).
Andrizal, “Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016” Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17 No. 1 Tahun 2017: 151 - 169.
Dahlan Thaib. 1993. Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945. Yogyakarta: Liberty.
Hasrul Fitriyadi, H.M. Pangeran dan Amir Ilyas, “Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU)” Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau: Vol. 9, No. 1, Februari (2020), 44- 62
Hendra Nurtjahjo, 2006.  Filsafat Demokrasi, Jakarta: Bumi Aksara.
Ika Yuliana Susilawati, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Raba Kota Bima, NTB.
Jimly Asshiddiqie.2008. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi.
Jakarta:BIP.
Lawrence M. Friedrnan. 2001. American Law and Introduction: Hukum Amerika Sebuah Pengantar (diterjemahkan oleh: Wishnu Basuki), Jakarta: Tatanusa.
Muh.Risnain. 2019.,”Pengembangan Hukum Pemilu Berintegritas”, Jurnal Etika Dan Pemilu Vol 5 No. 1
Topo Santoso, 2006, Tindak Pidana Pemilu, Jakarta: Sinar Grafika.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang.