El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol.4 No.1 Januari-Juni 2021 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083
Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia:

## Konsep Fiqih Sosial dan Implementasinya dalam Hukum Keluarga
Andi Darna
Institut Agama Islam Negeri Bone, Sulawesi Selatan Email: andidarna665291@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  mengkaji  tentang  perkembangan  hukum  Islam  di  Indonesia  yang difokuskan  pada  gagasan  fiqih  sosial  yang  teraplikasi  dalam  hukum keluarga.  Fiqih  sosial  adalah  hasil  dari  upaya  menggali  kembali  hukum Islam  melalui  pengkajian  pada  sumber-sumbernya  untuk  diaplikasikan dalam  realitas  sosial.  Kajian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan pendekatan  hukum  Islam,  sedangkan  datanya  diperoleh  dari  literatur  yang dianalisis secara deskrpsiptif analitis. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa fiqih  sosial  erat  kaitannya  dengan  kemaslahatan  manusia  dalam  bingkai maqashih  al-syar’iyah.  Fiqih  sosial  dapat  dilihat  aplikasinya  dalam  hukum keluarga  misalnya;  masalah  kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  yang memiliki hubungan dengan konsep pernikahan, batasan usia penikahan yang perlu  pertimbangan  kesiapan  fisik,  psikologis  di  samping  aturan  hukum Islam dan aturan perundang-udangan; dan hadhanah anak atau pengasuhan serta pemeliharaan anak menjadi aspek penting dalam ajaran Islam. Terkait dengan peluang  untuk menerapkan fiqih  sosial cukup terbuka lebar sebagai upaya  menjawab  problematika  hukum  Islam  di  Indonesia  mencerminkan respon  realitas  sosial  yang  dapat  dilihat  dari  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh lembaga  atau  organisasi  keagamaan.  Sedangkan  tantangannya  adalah  dari sebagaian  ulama  tradisional  yang  masih  melihat  fiqih  sebagai  dogma  serta kendala konfigurasi politik hukum.
Kata  Kunci:  Perkembangan  Hukum  Islam,  Fiqih  Sosial,  Hukum  Keluarga, dan Maqashid al-Syar’iyah

## Pendahuluan
Persentuhan  Islam  dengan  fenomena-fenomena  masyarakat,  menyebabkan keharusan    umat  Islam  untuk  melakukan  pembaharuan  atau  lebih  tepat  ijtihad. 1
Sebab  tanpa  ijtihad,  Islam  akan  menjadi  statis  dan  hanya  terkungkung  dalam bingkai  kaku  sejarah.  Padahal  Islam  sangat  identik  dengan  dinamisasi  dan kemajuan serta inovasi ilmiah. Proses ijtihad merupakan pisau analisis para ulama untuk membedah serta menemukan pesan-pesan Ilahiyah  yang terdapat dalam Al- Quran  dan  Sunnah.  Tanpa  ijtihad  sulit  untuk  menemukan  Islam  yang  tetap harmonis dengan tantangan modernitas dan fenomena global. Ijtihad dalam seluruh
1 Abu  Al-Husain  Ahmad  Bin  Faris  Bin  Zakariyah, Mu’jam  Maqayis  Al-Lughah Al- Arabiyah, Juz I (Beirut: Dar Al-Fikr li Al-Thaba‟ah Wa Al-Nasr, 1979), hlm. 486.
lapangan  hukum  misalnya,  hukum  pidana,  hukum  perdata,  maupun  hukum  tata Negara. 2
Fiqih  dalam  Hukum  Islam  menempati  posisi  kunci  sebagai  produk pemikiran  ulama  yang  mencoba  melakukan  intrepretasi  atas  normativitas  teks dikaitkan  dengan  kebutuhan-  kebutuhan  zamannya.  Dalam  khazanah  fiqih  klasik dikenal  berbagai  macam  aliran  fiqih  yang  mencerminkan  kecenderungan  para fuqaha dalam  melakukan  ijtihad  ( intellectual  exercise ).  Kecenderungan  itu dipengaruhi  oleh  ragam  pendekatan  dan  metodologi  yang  digunakan  dalam melakukan ijtihad. Ada  aliran fiqih  yang cenderung liberal,  karena memberi porsi lebih  besar  kepada  akal  untuk  terlibat  dalam  proses  ijtihad,  ada  aliran  yang cenderung literal karena  berusaha  menempatkan  teks  sebagai  faktor  dominan proses ijtihad. 3
Di  Indonesia  sejak  dahulu  ulama  telah  tampil  memberikan  fatwa  hukum yang terkait dengan persoalan-persoalan agama dan sosial kemasyarakatan. Hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa hukum Islam yang diturukan kepada manusia bertujuan untuk  kemaslahatan ummat  manusia atau maqashid al-syari’ah . 4 Dalam konteks  kekinian,  ada  kecenderungan  kajian  tentang  hukum  Islam,  hukum  adat yang dikaitkan dengan problematika sosial masyarakat cenderung meningkat. 5
Menurut  Ali  Yafie,  fiqih  akan  berperan  nyata  jika  ijtihad  ditempatkan secara  proporsional  dalam  rangka  keutuhan  ajaran  Islam.  Fiqih  sebagai  produk ijtihad, merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dari keutuhan ajaran Islam.  Kekayaan  perbendaharaan  fiqih  yang  telah  terbina  berabad-abad  lamanya secara  berkesinambungan  dan  terpelihara  baik,  telah  meringankan  beban  ijtihad yang  dibutuhkan  di  masa  kini;  seperti  halnya  dengan  negara  yang  sudah  lengkap perundang-undangannya, yang menjadikan tugas para pembuat undang-undang dan para  hakim  tidak  banyak  lagi.  Tinggal  menambah  yang  sudah  ada,  untuk pengaturan dan penataan hal-hal baru yang sebelumnya memang belum diatur dan ditetapkan  hukumnya.  Yang  tetap  mempunyai  frekuensi  tinggi  ialah  upaya
2 Muhammad  Yusuf,  Efektivitas  Pelaksanaan  Hukum  Jinayat  Di  Aceh, Samarah:  Jurnal Hukum  Keluarga  Dan  Hukum  Islam, Volume  3  No.  1.  Januari-Juni  2019.  Abidin  Nurdin, Syariat Islam dan Isu-Isu Kontemporer, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2012.
3 Yulianto, Mabadi‟ Asyroh Nalar Fikih Sosial Ali Yafie, Jurnal  Shahih,  IAIN  Surakarta, Vol.  2,  Nomor  1,  Januari-Juni  2017.  Moh.  Dahlan, Paradigma  Fiqih  Sosial  KH.  M.  A.  Sahal Mahfudh dalam Menjawab Problematika Aktual Umat Di Indonesia, Jurnal Nuansa, Vol. IX, No. 1, Juni 2016.
4 Mursyid  Djawas,  Jejak  Maqashid  al-Syari‟ah  di  Nusantara:  Melacak  Fuqaha  Berbasis Maqashid al-Syari‟ah dan Hasil Ijtihadnya, Conference Proceedings-ARICIS I, 2016, hlm. 163-167.
5 Abidin Nurdin dan Fajri M. Kasim, Resolusi Konflik Berbais Adat di Aceh: Studi tentang Adat  dan  Dampaknya  dalam  Membangun  Perdamaian  di  Lhokseumawe,  Conference  Proceedings- ARICIS  I,  2017.  Fajri  M.  Kasim  dan  Abidin  Nurdin,  Study  of  Sociological  of  Law  on  Conflict Resolustion Through Adat in Aceh Community According to Islamic Law, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 4, Nomor 2, 2020.
Andi  Darna, Perkembangan  Hukum  Islam  Di  Indonesia:  Konsep  Fiqih  Sosial  dan Implementasinya dalam Hukum Keluarga
penalaran  dalam  hal teopassing ( ijtihad  fi  al-tathbiq )  dari  ketentuan-ketentuan hukum dan materi fiqih. 6
Bidang  hukum  atau  fiqih,  ditandai  dengan  proses  pembaharuan  pemikiran yang  dilakukan  oleh  ulama-ulama  fiqih.  Di  Indonesia  ada  dua  ulama  yang menggagas  konsep  fiqih  sosial  yaitu,  Ali  Yafie  dan  Sahal  Mahfudz.  Ali  Yafie memberi  cakupan  fiqih  secara  luas,  yang  selama  ini  dipahami  sangat  kaku  dan memakai  pendekatan  halal-haram  saja.  Corak  fiqih  sosial  dalam  pemikiran  Ali Yafie  dapat  dilihat  dengan  gagasannya  tentang  reinterpretasi fardhu  kifayah yang menurutnya  tidak  hanya  terbatas  pada  contoh  klasik  ulama  tradisional  yaitu  salat jenazah. Fardhu  kifayah menurutnya,  harus  diperluas  cakupannya  dan  harus diperhatikan  oleh  umat  Islam  misalnya;  perbaikan  pendidikan,  pemberdayaan ekonomi,  kesejahteraan  rumah  tangga  bagi  pengembangan  umat  Islam  di  masa datang. 7
Ide-ide Ali Yafie yang lain yang menonjol ialah; perlunya asuransi, KB dan kesejateraan  keluarga,  persoalan  ligkungan  hidup.  Pada  tataran  ini  ia  menggagas terbentuknya  LKKNU  (Lembaga  Ketahanan  Keluarga  Nahdlatul  Ulama)  ketika terlibat  dalam  kepengurusan  PBNU,  kemudian  ikut  menbidani  lahirnya  Bank Muamalat  dan  ICMI. 8 Ulama  lain  yang  menggelindingkan  ide  fiqih  sosial  adalah Sahal Mahfudh. Sama dengan Ali Yafie, Sahal Mahfudh juga memaknai pemikiran fiqih  sebagai  paradigma  yang  tidak  sempit,  tetapi  luas.    Cakupannya  meliputi hampir  seluruh  dimensi  kehidupan  dunia  dan  akhirat.  Ulama  ini  juga  menggagas perlunya  perubahan  metodologi  ijtihad,  reaktualisasi  fiqih,  kontekstualisasi  Al- Quran. 9
Menurut  Sahal  Mahfudh  bahwa  tanggung  jawab  orang  tua  (suami  isteri) terhadap  anak  baik  sebagai amanat , fitnah maupun zina ,  maka  pembiakan  anak dalam fiqih sosial/syari‟at Islam diatur sedemikian rupa, sehingga dalam berikhtiar mencapai kesejahteraan pun perlu dipertimbangkan keseimbangannya. 10 Mengenai wilayah  cakupan  fiqih  sosial  yang  luas  Sahal  Mahfudh  kemudian  mengatakan bahwa  kesejahteraan  lahir  batin  yang  dicita-citakan.  Ini  sesuai  dengan  pandangan syari‟at  Islam  yang  diciptakan  dalam  fiqih  sosial  yang  mempunyai  ruanglingkup cukup  luas  dalam  penataan  hal  ihwal  manusia  dalam  hidup  dan  kehidupannya, untuk selamat di dunia yang penuh maslahat, menuju akhirat  yang penuh sa’adah nanti. 11
6 Ali  Yafie, Posisi  Ijtihad  Dalam  Keutuhan  Ajaran  Islam Dalam  Ahmad  Azhar  Basyir (et.al), Ijtihad Dalam Sorotan (Cet.III; Bandung: Mizan, 1994), hlm. 83.
7 Ali  Yafie, Menggagas  Fiqih  Sosial:  Dari  Soal  Asuransi,  Ligkungan  Hidup  Hingga Ukhuwah, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 161-166.
8 Jamal  D.  Rahman  (et.  al), Wacana  Baru  Fiqih  Sosial:  70  Tahun  KH.  Ali  Yafie (Cet.I; Bandung: Mizan, 1997), hlm. 43-46.
9 Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 4-5.
10 Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih…, hlm. 12.
11 Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih… , hlm. 14.
Pemahaman seperti  ini menyebabkan urgensi  fiqih  sosial  dalam menjawab problematika  hukum  Islam  di  Indonesia  mempunyai  peran  yang  sangat  strategis. Peran ini akan teraplikasi secara nyata dalam seluruh dimensi kehidupan umat. Jika dibandingkan  antara  konsep  Ali  Yafie  dan  Sahal  Mahfudh  yang  mengarah  pada konteks  aplikasi-sosialisasinya.  Nampaknya  kedua  tokoh  tersebut  pada  dasarnya ingin  memperlihatkan bahwa dalam wacana rekonstruksi pemikiran hukum  Islam, fiqih  sosial  tidak  dapat  dialpakan  tetapi  justru  merupakan  dimensi  yang  sangat urgen  untuk  diaplikasikan.  Sebab  ia  langsung  bersentuhan  dengan  umat  dan realistas sosial secara umum.
Pembaharuan  dan  pembangun  kembali  fondasi  hukum  Islam  di  Indonesia sebagai  upaya  menjawab  problematika  dan  permasalahan  yang  terjadi  dalam masyarakat.  Tetapi  perlu  ditegaskan  bahwa  pengembangan  hukum  Islam    adalah ijtihad  yang  dipelopori  oleh  para  ulama,  sebagai  salah  satu  jalan  untuk  menyusun kembali  pemikiran  hukum  Islam  melalui  gagasan  fiqih  sosial.  Kajian  akan menjelaskan  perkembangan  hukum  Islam,  fiqih  sosial  dengan  maqhasih  al- syari‟ah,  konsep  fiqih  sosial  hubungannya  dengan  hukum  keluarga,  peluang  dan tanganan fiqih sosial di Indonesia.

## Elaborasi Makna Fiqih Sosial
Jika  digandengkan  antara  istilah  fiqih  dan  sosial,  akan  menjadi  fiqih sosial.  Sahal  Mahfudh  mengemukakan  penjelasan  bahwa  fiqih  sosial  adalah tujuan  syariat  Islam  yang  dijabarkan  secara  terinci  oleh  para  ulama  dalam  ajaran fiqih (fiqih sosial), ialah penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi, kehidupan individual, bermasyarakat dan bernegara. 12
Lebih  lanjut  Sahal  Mahfudh  menegaskan  bahwa  syariat  Islam  mengatur hubungan  antara  manusia  dengan  Allah  yang  di  dalam  fiqih  sosial  menjadi komponen  ibadah,  baik  sosial,  maupun  individual, muqayyadah (terikat  oleh syariat dan rukun) maupun muthalaqah (teknik operasional oleh syarat tidak terikat oleh syarat dan rukun tertentu). Ia juga mengatur hubungan antara sesama manusia dalam  bentuk mu’asayarah (pergaulan)  maupun mu’amalah (hubungan  transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup). Di samping itu ia juga mengatur hubungan dan tata  cara  berkeluarga,  yang  dirumuskan  dalam  komponen munakahat .  Untuk menata pergaulan  yang menjamin ketentraman dan keadilan, ia juga punya aturan yang  dijabarkan  dalam  komponen jinayah,  jihad dan qadha . 13 Sedangkan  Cik Hasan  Basri  memberikan  defenisi  bahwa  fiqih  sosial  adalah  produk pemikiran seorang ulama dalam memberi makna Islam terhadap pertumbuhan dan perkembangan pranata-pranata sosial di Indonesia. 14
12 Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih…, hlm, 4-5.
13 Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih…, hlm. 4-5.
14 Cik  Hasan  Bisri,  Dimensi-Dimensi  Hukum  Islam  dan  Pranata  Sosial  Di  Indonesia,
“ Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum Islam ”, No. 39 Thn. 1998, hlm. 62.
Dari  dua  defenisi  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  fiqih  sosial  adalah  hasil upaya  pemikiran  dalam  memahami  dan  mengkaji  sumber  hukum  Islam  (Alquran dan Hadis). ketika mereka berhadapan dengan problematika sosial kemasyarakatan yang  bersifat  kolektif.  Fiqih  sosial  mencakup  bukan  hanya  hal  hidup  individual, tetapi  lebih  itu  dari  mengatur  tatanan  kehidupan  dunia,  akhirat,  berbangsa  dan bernegara.
Pemakaian  istilah  fiqih  sosial  ( al-fiqih  al-ijtima’i )  secara  bahasa  akan menjadi tepat apabila disandingkan dengan term lain, yakni fiqih individu ( al-fiqih al-infiradhi ). Kedua istilah ini relative belum dikenal dalam discourse fiqih klasik, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa klasifikasi-klasifikasi fiqih yang dibangun selama ini tetap mengapresiasikan dua sisi tersebut. Jika al-fiqih al-infiradhi lebih menekankan  pada  aspek  ajaran  tentang  hubungan  individu  dengan  Tuhan  (ibadah mahdah ) dan hubungan manusia dengan manusia dalam bentuk personal ( baina al- fardh  wa  al-fardh ),  maka  fiqih  sosial  ( al-fiqih  al-ijtima’i )  lebih  menekankan kajiannya  pada  apsek  ajaran  tentang  hubungan  antara  sesama  manusia  –individu dengan  masyarakat  dan  masyarakat  lainnya.  Dengan  pendekatan  bahasa  ini,  fiqih sosial  yang dibangun  atas  dasar hubungan  antar individu  atau kelompok  di  dalam masyarakat. 15
Fiqih sosial menitikberatkan pada dimensi kemanusiaan dan masalah - masalah  sosial.  Mulai  dari  persoalan  hokum  keluarga,  ibadah  sosial,  sampai pada  masalah  muamalat  misalnya;  kependudukan  dan  KB,  pembatasan  usia pernikahan,  hadhanah  anak,  ekonomi,  asuransi,  lingkungan  hidup,  budaya dan kesehatan.
Paradigma fiqih sosial adalah wacana baru dalam pemikiran hukum  Islam. Paradigma  ini  merupakan  pergeseran  paradigma  lama  memahami  fiqih  sebagai dogma  yang  ortodoks,  ia  mengikat  manusia  dengan  bebannya  sebagai  hamba. Sedangkan  paradigma  baru  memandang  fiqih  sebagai  etika  sosial  yang  mengatur hubungan  manusia  dengan  manusia  yang  lain  dan  manusia  dengan lingkungannya. 16

## Fiqih Sosial dan Maqashid Syar’iyah
Maqashid  al-syari‘ah berarti  maksud  atau  tujuan  disyariatkannya  hukum Islam dalam kajian ahli ushul terdapat diskursus yang berkepanjangan. Pertanyaan yang  mendasar  yang  muncul  adalah  apakah  hukum  Islam  lahir  atas  dasar  adanya tujuan  hukum  yang  dikandungnya  ataukah  hukum  Islam  itu  lahir  tanpa  tujuan. Tujuan hukum  Islam  merupakan diskursus dalam ushul fiqh klasik. Bahkan dapat dikatakan  bahwa  kajian  tentang  tujuan  ditetapkannya  hukum  Islam  merupakan
15 Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris , (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 109.
16 Ahmad  Baso, Melawan  Tekanan  Agama:  Wacana  Baru  Pemikiran  Fiqih  Nu Dalam Jamal  D.  Rahman  (et.  al), Wacana  Baru  Fiqih  Sosial:  70  Tahun  KH.  Ali  Yafie (Cet.I;  Bandung: Mizan, 1997), hlm. 137.
kajian  yang  sangat  menarik  dan  mengundang  perdebatan  di  kalangan  para  pakar dalam bidang Ushul Fiqh ( Ushuliyyun ). Dalam kajian Ushul Fiqh ini, terminologi tujuan  hukum  Islam  masuk  dalam  kelompok  pembahasan maqashid  al-syari‘ah yang  berarti  maksud  atau  atau  tujuan  disyariatkannya  hukum  Islam.  Diskursus tentang  tujuan  hukum  Islam  dalam  perkembangan  lebih  lanjut,  yang  semula merupakan kajian intensif dalam bidang Ushul Fiqh, menjadi  kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah maqashid al-syari‘ah identik dengan istilah filsafat hukum Islam. Diskursus tentang tujuan hukum Islam semakin  menemukan  momentumnya  dewasa  ini  tatkala  hukum  Islam  menjadi kajian  yang  menarik  bagi  pemerhati  hukum,  baik  di  kalangan  Islam  maupun  di kalangan  Barat  (orientalis).  Seperti  diketahui  bahwa  hukum  Islamdewasa  ini, apabila  ditinjau  dari  segi  historis,  sudah  memasuki  babak  ke  6  dari  sejarah perkembangan hukum Islam. 17
Fiqih sosial merupakan bagian penting dari maqashid syar’iyah . Fiqih harus mampu  menggapai  kemaslahatan  publik  secara  luas.  Term  ma la ah  ini  menjadi krusial dalam fikih. Bahkan ia menjadi salah satu syarat berijtihad. Menurut Imam Syatiby, ijtihad didasarkan pada dua sumber: pertama, memahami tujuan syari‟at, bahwa  ia  dibangun  pada  kemaslahatan  Islam,  yakni  esensi  konkret,  tidak  melihat keinginan  dan  syahwat  orang  mukallaf,  tapi  dengan  melihat  persoalan  pada dzatnya, apakah membawa kemanfatan atau bahaya.  Imam Syatiby berkata dalam masalah  ini  “ketika  manusia  telah  sampai  pada  tingkat  di  mana  ia  memahami tujuan pembuat hukum dalam setiap masalah dalam masalah-masalah syariah, pada setiap  bab  dalam  semua  babnya,  maka  dia  telah  berhasil  memiliki  sifat  yang menjadi faktor sampainya pada kedudukan pengganti Nabi SAW dalam pengajaran dan fatwa dan menghukumi seperti yang diperlihatkan Allah SWT. Sumber kedua, adalah  mampu  mengambil  dan  menetapkan  hukum  dengan  penguasaan  bahasa Arab,  hukum-hukum  al-Qur‟an  dan  sunnah,  ijma‟,  perbedaan  pendapat  di  antara ahli fiqih, aspek-aspek qiyas. Semua ini adalah instrumen ijtihad. Syatibiy berkata: “sumber  pertamanya  adalah  dasar,  adapun  yang  kedua  adalah  pembantu,  karena memahami tujuan syari‟ adalah pengetahuan yang di- gunakan untuk membangun ijtihad,  pengetahuan-pengetahuan  lain  dari  bahasa,  hukum-hukum  al-Qur‟an  dan lainnya  adalah  hukum  praktis-operasional  yang  tidak  menghasilkan  keputusan hukum  baru  jika  tidak  dibangun  pada  kesempurnaan  ilmu  dari  tujuan  pembuat hukum”.  Al-Syatiby  menegaskan  bahwa  “sumber  yang  kedua  sebagai  pelayan sumber pertama”. 18
Menurut  Ali  Yafie  dan  Sahal  Mahfudz  tujuan  dari  syariat  Islam  adalah adanya sebuah upaya dalam kehidupan beragama untuk menjaga, melestarikan dan mengembangkan  enam  dasar  tujuan  agama  secara  preodik,  yaitu  menjaga, melestarikan,  dan  mengembangkan  (1)  agama,  (2)  jiwa,  (3)  harta,  (4)  akal,  (5)
17 Mursyid Djawas, Jejak Maqashid Al-Syari’ah…. hlm. 158
18 Jamal Ma‟mur Asmani, Fikih Sosial Kiai Sahal Sebagai Fikih Peradaban, Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Volume 24, Nomor 1, April 2014, hlm. 38-39.
keturunan, dan (6) kehormatan. 19
Selanjutnya  dalam  pembahasan  tentang maslahah para  pakar ushul  fiqh membaginya  menjadi  tiga,  yaitu al-Munsib  al-mu’tabar,  al-Munasib  al-Mulgha, dan al-Munasib  al-Mursal.  Al-Munsib  al-mu’tabar ,  yaitu  segala  sesuatu  yang secara  legal  formal  keberadaannya  diakui  oleh syara’ dalam  rangka  melestarikan kemaslahatan  sekaligus  sebagai  personifikasi  kemurahan  dan  kebijakan  Allah. Misalnya  tentang  konsep  disyariatkannya  berbagai rukhsah dan takhlif dalam agama. Al-Munasib  al-Mulgha, yaitu  segala  sesuatu  yang  kelihatannya  lebih mampu merealisasikan kemaslahatan, namun secara legal formal tidak diakui oleh syara’ .  Misalnya  ada  orang  yang  bersetubuh  dengan  sengaja  di  siang  hari  ketika bulan  Ramadhan,  maka kafarah nya  secara  priodik  adalah  (1)  memerdekakan budak, (2) puasa dua bulan bertutut-turut, dan (3) memberikan makan kepada enam puluh fakir miskin. 20
Permasalahannya  adalah  ketika  yang  melanggar  adalah  orang  kaya  yang secara  materi kafarah pertama  dan  ketiga  tidaklah  memberikan  efek  jera kepadanya,  maka  berdasarkan  yang  lebih maslahah langsung  saja  dijatuhkan kebijakan baginya kafarah kedua. Kebijakan ini dinilai tidak tepat karena walaupun mengandung  unsur maslahah ,  tapi  bertentangan  dengan syara’ . Al-Munasib  al- Mursal, yaitu sebuah kemaslahatan yang secara eksplisit syara’ tidak memberikan legitimasi  tentang  keabsahan  atau  ketidakabsahannya  atau  dengan  kata  lain  ia adalah  sebuah  karakter  yang  memiliki  keselarasan  dengan  perilaku  penetapan syariat  dan  tujuan-tujuannya.  Namun,  tidak  terdapat  dalil  spesifik  yang  menolak atau  mengukuhkannya  dalam  tugasnya  sebagai  alat  proyeksi  merealisasikan kemaslahatan  dan  mencegah  kerusakan.  Seperti  pembangunan  penjara,  pembuat mata uang, dan lai-lain. 21

## Fiqih Sosial dalam Hukum Keluarga

## 1. Keluarga Berencana dan Kependudukan
Kependudukan menjadi masalah yang cukup sulit dan menimbulkan banyak perosoalan, mulai dari lapangan kerja, pemukiman dan perumahan, jaminan sosial warga,  kemiskinan  sampai  pada  masalah  pendidikan  dan  ekonomi.  Indonesia sebagai  Negara  yang  terbanyak  keempat  yaitu  267.026.366  jiwa,  dibawah  Cina, India dan Amerika Serikat. 22
Pertambahan  penduduk,  yang  dipicu  oleh  tingkat  kelahiran  yang  tinggi sangat  ditentukan  penikahan  di  suatu  Negara  tatanan  budaya  masyarakat.  Karena dapat  dibayangkan  jika  yang  mendominasi  pergaulan  masyarakat,  cara-cara  dan bentuk-bentuk  perpasangan  selain  nikah,  dimana  hubungan  antara  laki-laki  dan
19 Yulianto, Mabadi’ Asyroh …, hlm. 26.
20 Yulianto, Mabadi’ Asyroh…, hlm. 27. 21 Yulianto, Mabadi’ Asyroh…, hlm. 27.
22 Penduduk terbanyak di Dunia 2020, ini Daftranya, https://travel.detik.com/travel-news/d- 5285450, diaskes, 9 Desember 2020.
perempuan  berlaku  secara  bebas  dan  liar  tanpa  mengenal  batas-batas  tertentu  dan kaidah-kaidahnya. Jelas ini akan berpengaruh terhadap perkembangbiakan manusia di  muka  bumi,  dan  betapa  terkendalinya  dan  banyaknya  kehadiran  anak-anak manusia yang tidak ada yang mempertanggungjawabkannya. 23
Oleh karena itu pernikahan merupakan faktor  yang sangat signifikan maka perlu  dibina  kesadaran  nikah.  Kesadaran  pernikahan  ini  menurut  Ali  Yafie  akan sangat  membantu  dalam penanganan masalah kependudukan. Kesadaran nikah ini akan tumbuh melalui informasi dana pengetahuan tentang ajaran nikah dan undang- undang perkawinan. 24
Menurut  Ali  Yafie  bahwa  norma  pembentukan  dan  penataan  keluarga dalam  Islam  akan  membantu  menyelesaikan  persoalan  kependudukan  (dapat menahan laju pertumbuhan penduduk). Norma-norma yang dimaksud adalah;
1. Dapat  ditemukan  adanya  pengendalian  secara  dini  atas  perkembangbiakan manusia dengan adanya celaan dan cegahan terhadap perpasangan yang liar atau tanpa batas (zina atau beristeri) banyak melebihi jumlah yang diizinkan dengan persyaratannya yang ketat).
2. Pengekangan  nafsu  kawin  dengan  melakukan  puasa  atau  memperpanjang pembujangan  sampai  adanya  kemampuan  material  untuk  mewujudkan pernikahan.
3. Pembatasan  jenis  wanita  yang  dapat  dijadikan  pasangan  (isteri)  dengan adanya  ketentuan  muharramat  (yakni  wanita  yang  karena  sebab  keturunan atau  persemendaan  atau  sesusuan  atau  sedang  terikat  tali  perkawinan dengan  orang  lain),  semuanya  itu  menjadi  terlarang  untuk  dijadikan pasangan.
4. Larangan  nikah  bagi  yang  bersifat hurmah dan  tidak  mampu  memenuhi hak-hak dan kewajiban suami isteri dan larangan yang bersifat karahah bagi yang tidak mau dan tidak butuh.
5. Dorongan  dan  pemberian  jaminan  atau  perpasangan  yang  terbatas  dan terikat  dengan  legalitas  (aqad)  yang  mempunyai  sifat  kesucian  dan keluhuran  di  samping  sifatnya  yang  tetap  yakni  tidak  bersifat  sementara saja.
6. Pengendalian  lebih  jauh  atas  terdapat  dalam  lembaga  nikah  itu  sendiri dengan  ditentukannya  norma-norma  persyaratan  umum  persetujuan  wali, kehadiran  saksi,  tersedianya  mahar,  kewajiban  memberi  nafkah  (belanja harian, pakaian dan tempat tinggal).
7. Pengendalian  lebih  khusus  sifatnya  ialah  dalam  hal  jima‟  (persetubuan) yang  menjadi  terlarang  pada  waktu-waktu  tertentu  di  samping  adanya
23 Ali Yafie, Menggagas Fiqh…, hlm. 183.
24 Ali Yafie, Menggagas Fiqh…, hlm. 184.
Andi  Darna, Perkembangan  Hukum  Islam  Di  Indonesia:  Konsep  Fiqih  Sosial  dan Implementasinya dalam Hukum Keluarga
kebolehan  melakukan  „ azal merupakan  upaya  menghindari  kehamilan pasangannya. 25
Pandangan  Ali  Yafie  tentang  keluarga  berencana  dan  kependudukan  yang merupakan kebijakan pemerintah dapat diterima. Hal ini berlandaskan pada konsep kemaslahatan  dalam  konteks  hukum  Islam  yang  lebih  penting.  Melalui  kebijakan keluarga  berencana  dan  pengendalian  kependudukan  akan  berdampak  pada terciptanya  kesadaran  ekologis  yang  ramah  ketahanan  nasional  yang  dapat dikontrol  oleh  pemerintah.  Jadi  Keluarga  Berencana  dengan  hukum  Islam  tidak bertentangan bahkan hukumnya boleh (mubah). 26
Meskipun demikian, ada dua kemaslahatan yang harus diperhatikan adalah masalah  ibu  dan  anak.  Kemaslahatan  ibu  terkait  dengan  kesehatan  kehamilan  dan kesejahteraan  ekonomi  karena  akan  berpengaruh  pada  kemampuannya  dalam mendidikan dan memelihara anak. kedua adalah kemaslahatan anak  yang menjadi tanggungjawab  ayah  dan  ibunya  untuk  memberikan  perhatian,  kasih  sayang, perawatan,  pendidikan,  perlindungan  dan  pemenuhan  hak-haknya.  Jika  anak jumlahnya  lebih  dari  satu,  maka  mereka  harus  diperlakukan  adil  dari  orang tuanya. 27
Pada  konteks  ini  dapat  dipahami  bahwa  masalah  kependudukan  dan  KB berkaitan  erat  dengan  lembaga  dan  konsep  pernikahan  yang  ada  dalam  ajaran Islam. demikian juga dipahami bahwa KB tidak bertentangan dengan hukum Islam dengan catatan kemaslahatan ibu dan anak harus diperhatikan.

## 2. Pembatasan Usia Pernikahan
Perintah  untuk  menikah  disebutkan  dalam  al-Quran  dan  hadis  Nabi  saw. misalnya  dalam  Hadis  yang  berasal  dari  Ibnu  Mas‟ud,  Rasulullah  Saw  bersabda: “Wahai  para  pemuda,  barang  siapa  diantara  kalian  yang  mampu  menikah,  maka menikahlah.  Karena  menikah  lebih  dapat  menahan  pandangan  dan  lebih memelihara  kemaluan.  Dan  barang  siapa  yang  tidak  mampu,  maka  hendaklah  ia berpuasa,  karena  puasa  dapat  menekan  syahwatnya  (sebagai  tameng).  (HR. Bukhari).
Usia  pernikahan  dipengaruhi  oleh  kodisi  sosial  dan  budaya  masyarakat yang  berkembang  pada  saat  itu.  Kategori  remaja  dalam  kehidupan  saat  ini, dipandang  sebagai  bagian  mutlak  dari  generasi  muda,  mereka  harus  dipersiapkan untuk  menyonsong  masa  depan  yang  lebih  baik.  Mereka  dibekali  dengan  rasa tanggung  jawab,  harga  diri,  kesehatan  dan  yang  paling  penting  adalah  nilai
25 Ali  Yafie, Menggagas  Fiqh… ,  hlm.  183.  Mursyid  Djawas, Pembaharuan  Fiqh  di Indonesia: Mengungkap Konsep Pemaharuan Fiqh Ali Yafie dan Hasil Ijtihadnya, Banda Aceh: Ar- Raniry Press dan Lembaga Naskah Aceh, 2013, hlm. 154-155.
26 Fathorrahman,  Kontruksi  Pemikiran  Fikih  Sosial  KH.  Ali  Yafie  dalam  Merespon Porgram  Pemerintah  di  Era  Orde  Baru, Jurnal  Kodifikasia:  Jurnal  Penelitian  Islam, Volume  14, Nomor 1, 2020, hlm. 143.
27 Ali  Yafie, Menggagas  Fiqh… hlm.  189.  Mursyid  Djawas, Pembaharuan  Fiqh…, hlm. 156.
ketakwaan  kepada  Allah  Swt.  Realitas  sosial  yang  terjadi  pada  masyarakat pedesaan  yang  kehidupan  mereka  terbatas  secara  ekonomi,  remaja  dan  generasi muda ikut bekerja dan membantu orang untuk mencari nafkah, bekerja pada sektor pertanian,  menjadi  buruh  pabrik.  Jadi  kondisi  sosial  yang  kemudian  membuat remaja  dan  generasi  muda  lebih  cepat  untuk  memikul  tanggung  jawab  dan “terpaksa dewasa”.
Lebih  jauh dapat  dijelaskan bahwa menurut  Imam  Syafii bahwa seseorang dapat  menikah  ketika  telah  mencapai  usia  akil  baligh  yang  kira-kira  laki-laki berumur 15 tahun dan perempuan 9 tahun. Imam Malik mengatakan bahwa tanda- tanda  laki-laki  yang  dewasa  adalah  ketika  ia  sudah  bermimpi  basah  dan  tumbuh bulu  kemaluan  dan  sudah  memasuki  usia  sekitar  17  atau  18  tahun.  Imam  Hanafi berpendapat bahwa laki-laki minimal berusia 12 tahun sampai dewasa atau baligh sekitar 17-18 tahun. 28
Namun  demikian  pembatasan  usia  penikahan  juga  menjadi  perbincangan utama Ai Yafie. Ia mengatakan bahwa dalam usia akil baligh ( sinnul bulugh ) yaitu pada  usia  9  tahun.  Kemungkinan  ini  dijadikan  kepastian  standar.  Padahal  yang dijadikan  standar  usia  memperolah  status  akil  baligh  yang  adalah  minimal  15 tahun. Nikah adalah Sunnah Nabi Saw dalam kehidupan pribadi, sejarah mencatat melangsung pernikahan dengan Khadijah pada usia 25 tahun. 29
Karena  itu  menurut  Ali  Yafie  bahwa  dengan  menghayati  nilai  dan  norma pembentukan  keluarga,  maka  menjadi  jelas  bahwa  sekalipun  pembentukan keluarga  sangat  penting.  Tetapi  bukan  berarti  tanpa  syarat,  rukun  dan  batasan- batasan  tertentu.  Hal  ini  kurang  mendapat  perhatian,  sehingga  tidak  sedikit pembentukan keluarga belum siap syarat karena itu tujuan berkeluarga tidak dapat tercapai ketentraman dan kedamaian, 30 atau sakinah mawaddah warahmah. Pada  konteks  ini  Ali  Yafie  menggunakan  metode  istislahi  dengan pendekatan  maslahah  yang  melihat  bahwa  lebih  baik  atau  lebih  masalah  jika seseorang ditunda untuk melakukan pernikahan. Penundaan ini bertujuan agar laki- laki dan perempuan memiliki kematangan dan kesipan secara fisik, psikologis dan ekonomi agar ketika berkeluarga ia mencapai kebahagiaan hidup.

## 3 . Hadhanah Anak
Hadhanah  anak  (pengasuhan  anak)  merupakan  yang  sangat  penting  dalam hukum keluarga Islam. Pengasuhan anak dalam istilah hokum Islam menggunakan dua kata yaitu hadhanah dan kafalah yang keduanya bermakna pemeliharaan atau pengasuhan  anak.  Secara  lengkap  hadhanah  bermakna  pemeliharaan  anak  yang masih  kecil  setelah  terjadi  perceraian.  Dasar  hukum  pengasuhan  anak  dalam  al- Quran  disebutkan:  Adalah  kewajiban  ayah  untuk  memberi  nafkah  dan  pakaian
28 Akhmad Aly Royyan, Pemikiran KH. Ali Yafie…, hlm. 63.
29 Ali  Yafie, Menggagas Fikih  Sosial,  hlm. 255. Akhmad Aly Royyan, Pemikiran KH. Ali Yafie dalam Hukum Keluarga, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, hlm. 67
30 Akhmad Aly Royyan, Pemikiran KH. Ali Yafie… hlm. 67.
untuk  anak  dan  isterinya  (QS.  Al-Baqarah:  233).  Sehingga  para  ulama berkesimpulan bahwa hukum pengasuhan anak adalah wajib. 31
Syarat-syarat pengasuhan anak baik ayah maupun ibu yaitu;
1. Sudah  dewasa;  orang  yang  belum  dewasa  tidak  akan  mampu  melakukan tugas berat itu, oleh karena itu belum dikenai kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan belum memenuhi syarat.
2. Berpikiran  sehat;  orang  yang  kurang  akalnya  seperti  idiot  tidak  mampu mengurus diri sendiri apalagi untuk mengurus orang lain.
3. Beragama  Islam; pendapat  adalah jumhur ulama, karena tugas pengasuhan anak  itu  termasuk  tugas  pendidikan  yang  akan  mengarahkan  agama  anak yang  diasuh.  Jika  diasuh  oleh  bukan  yang  beragama  Islam,  maka dikhawatirkan akan jauh dari agama yang dianut oleh anak.
4. Adil  dalam  menjalankan  agama  secara  baik,  dengan  meninggalkan  dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Jadi orang fasiq atau orang yang komitmen agamanya rendah tidak boleh mengasuh anak. 32
Pengasuhan  anak  meliputi  dua  aspek  utama;  yaitu  pendidikan  dan perawatan  anak.  Ajaran  Islam  menfokuskan  dua  unsur  pokok  dalam  pengasuhan anak.  pertama,  mengenai  kedudukan  dan  hak-hak  anak;  dan  kedua,  mengenai pengasuhan  dan  pemeliharaan  anak  yang  berpengaruh  terhadap  kelangsungan hidup  dan  perkembangan  anak.  Pendidikan  dan  perawatan  perlu  terus dikembangkan  untuk  menciptakan  anak  yang  sehat,  cerdas,  berakhlak  atau  anak yang berbudi pekerti yang mulia ( walidun shalih ). 33
Karena  itu,  orangtua  wajib  dan  bertanggungjawab  secara  penuh  dalam mendidik  dan  mengasuh  anak.  dengan  cara  memberikan  pendidikan  agama  yang baik, memperhatikan kesehatan fisik dan mentalnya. Karena kesehatan merupakan prasyarat untuk mendapatkan pendidikan, sebagaimana kebersihan (thaharah) juga merupakan  prasyarat  untuk  melakukan  ibadah  (shalat).  Dalam  kaidah  fiqih disebutkan;  “sesuatu  yang  menyebabkan  untuk  sampai  kepada  yang  wajib,  maka sesuatu  itu  juga  akan  menjadi  wajib”.  Berwudhu  atau  bersuci  merupakan  sesuatu yang wajib dilakukan jika akan melaksanakan shalat, maka berwudhu wajib. Sehat berpengaruh jika seorang dapat suskses dalam pendidikan dan kehidupannya, maka sehat menjadi wajib.
Pemeliharaan  kesehatan  termasuk  pada  anak  adalah  perwujudkan  dari pemeliharaan  diri  yang  termasuk  dari al-kulliyat  al-khams yang  memiliki  basis kemaslahatan setiap manusia ( al-maslahah al-dharuriyat ). 34 Jadi dengan demikian pemeliharaan  dan  pengasuhan  anak  dengan  memberikan  pendidikan  yang  baik,
31 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 327
32 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan…, hlm. 329.
33 Akhmad Aly Royyan, Pemikiran KH. Ali Yafie… hlm. 72.
34 Ali Yafie, Menggagas Fiqh…, hlm. 270-274.
memperhatikan  kesehatannya  menjadi  hal  yang  cukup  penting  agar  anak  dapat meraih masa depan yang lebih baik.
Jika terjadi perceraian yang tidak dapat dihindari, maka pemeliharaan anak harus  menjadi  perioritas  utama  orang  tua.  Hak-hak  anak  harus  diperhatikan  dan dipenuhi,  termasuk  nafkah  anak,  biaya  sekolah,  dan  perhatian  serta  kasih  sayang kedua  belah  pihak.  Sebagaimana  dijelaskan  di  atas  bahwa  pendidikan  dan kesehatan  menjadi  hal  yang  cukup  penting  bagi  anak.  Selain  itu,  menarik  untuk diungkapkan pendapat Satria Efendi M. Zein bahwa dalam suatu kasus yang terjadi Pengadilan Agama jika anak ada beberapa orang yang masih belum dewasa maka dapat dipertimbangkan untuk dibagi  antara ayah dan ibunya dengan alasan bahwa agar ayah dan ibunya tidak merasa kesepian dan merasakan bersama anak belahan hatinya. Keduanya tidak ada  yang merasa dikalahkan dan hal ini merupakan jalan tengah yang dapat diambil dan kondisi, serta hak-hak anak juga terpenuhi. 35
Sejalan dengan itu, perlu dipertegas bahwa masa depan anak terkait dengan pendidikan,  kesehatan  dan  hak-hak  anak  ketika  terjadi  perceraian  maka  harus menjadi  pertimbangan  utama  hakim  dalam  memutuskan  suatu  perkara  di pengadilan.  Sebab  ini  merupakan  bagian  dari al-kulliyat  al-khams yang  memiliki basis  kemaslahatan  setiap  manusia  ( al-maslahah  al-dharuriyat )  sebagaimana dijelaskan di atas.

## Fiqih Sosial dan Perkembangan Hukum Islam di Indonesia
Hukum  Islam  mampu  merespon  perubahan  sosial  yang  terjadi. Resposibilitas  hukum  Islam  tersebut  tidak  identik  dengan  aliran  historis  yang memandang  hukum  semata-semata  sebagai  hasil  proses  perubahan  sosial  suatu masyarakat.  Di  sinilah  perbedaan  substansial  antara  hukum  dalam  wacana  Barat dengan  hukum  Islam,  yang  memiliki  karakter  khas  dan  spesifik  yang  harus dilekatkan dengan nilai-nilai transendetalnya sebagai hukum Ilahi.
Gagasan tentang fiqih sosial merupakan respon terhadap realitas sosial yang lebih  jauh  dan  modernitas  yang  lebih  luas.  Menurut  Muhaimin  inti  ajaran fardhu kifayah (kewajiban  kolektif)  yang  dikedepankan  oleh  Ali  Yafie  sebenarnya menyangkut  aspek  kemasyarakatan  yang  lingkupnya  jauh  lebih  luas  dan  komplek ketimbang fenomena salat jenazah (mengurus) jenazah yang selalu dicontohkan itu. Sasaran  utama  doktrin fardhu  kifayah adalah  tegaknya  kebersamaan  seluruh anggota masyarakat dalam suatu kelompok kehidupan yang sejahtera, aman, tertib, adil  makmur,  serta  terhapusnya  semua  yang  berlawanan  dengan  itu.  Misalnya kemelaratan,  kebodohan,  keterbelakangan  dan  berbagai  bentuk  kriminalitas, termasuk  fitnah  kolusi  dan  korupsi.  Maka,  di  samping  pertanyaan  yang  sudah
35 Satria  Efendi  M.  Zein, Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer:  Analisis Yuriprudensi dengan Pendekatan Ushuliyyah, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 188.
dikemukakan,  masih  ada  setumpuk  pertanyaan  lain.  Misalnya,  bagaimana kewajiban utama kemasyarakatan yang mahabesar itu dilaksanakan? 36
Fiqih  sosial  dapat  juga  teraplikasi  dalam  slogan  “kepentingan  umum (bersama)  harus  lebih  didahulukan  daripada  kepentingan  pribadi”  bukan  omong kosong,  melainkan  bagian  dari  tradisi  Islam  yang  menyeruak  melalui  doktrin fardhu  kifayah .  Penjabaran  secara  tuntas  syarat,  rukun,  dan kayfiyah pelaksanaan seluruh  kerja  kemasyarakatan,  yang  hukumnya fardhu  kifayah itu,  agar  menjadi formulasi  rinci  dan  operasional,  perlu  serangkat  fiqih  sosial  yang  sebenarnya.  Di sinilah,  sekali  lagi  melalui  menggagas  fiqih  sosial  Ali  Yafie  telah  memberikan kontribusi yang sangat berarti. 37
Konsep tentang kependudukan, KB, pembatasan usia penikahan, hadhanah anak,  asuransi,  pajak,  wanita  dan  problema  keluarga,  pemberdayaan  ekonomi, kesehatan,  lingkungan  hidup  sangat  jelas  urgensi  dan  kontribusinya  dalam menjawab  prolematika  hukum  Islam  Indonesia.  Beberapa  konsep  dan  gagasan  ini tersebut merupakan solusi dan hasil dialektika antara fiqih dan realitas sosial yang dihadapi  oleh  umat  Islam. 38 gagasan  dan  konsep  tersebut  berasal  dari  ulama  yang mempunyai  pengaruh  yang  cukup  besar  terhadap  umat  Islam  di  Indonesia. Pandangan-pandangan  mereka  menjadi  wacana  yang  sangat  segar  untuk  dan diaplikasikan dalam realitas sosial.
Karena  dapat  ditegaskan  bahwa  fiqih  sosial  muncul  tidak  untuk menandingin  hokum  positif,  akan  tetapi  sebagai  alternative  dan  solusi  bagi  umat Islam.  eksistensi  fiqih  sosial  juga  dipengaruhi  oleh  realitas  sosial  dan  tatanan budaya yang ada dalam masyarakat. Boleh jadi bukan hal yang tidak mungkin akan terjadi  pergeseran  nilai-nilai  sosial  dalam  aplikasi  fiqih  sosial  karena  perubahan budaya yang terjadi. 39 Oleh karena gagasan fiqih sosial yang berdiri di atas pondasi kemaslahatan dan maqashid al-syar‟iyah sebagaimana dikedepankan oleh Ali Yafie dan Sahal Mahfudh juga ulama yang lain ini perlu didukung.
Dengan demikian, fiqih  sosial sangat signifikan keberadaannya dalam peta perkembangan  hukum  Islam  di  Indonesia.  Sebab  ia  mampu  menjawab problematika  hukum  Islam  di  Indonesia.  Ia  juga  dapat  berdialog  dengan  zaman, sehingga fiqih yang selama ini dipahami sebagai sesuatu yang kaku, doktriner dan terbingkai  dalam  dogma  yang  statis,  kini  menjadi  elastis,  terbuka  dan  mampu menjawab tantangan zaman.
36 Muhaimin, Dari Numeriologi Hingga Fiqih Sosial: Menyambut 70 Tahun Prof. KH. Ali Yafie Dalam Jamal D. Rahman, Wacana Baru…, hlm. 84-85. 37 Jamal D. Rahman, Wacana Baru…, hlm. 86-87.
38 Sumanto  al-Qurthuby, KH.  Sahal  Mahfudh:  Era  Baru  Fiqih  Indonesia, (Yogyakarta: Cermin, 1999).
39 Arief Aulia, Metodologi Fiqh Sosial M.A. Sahal Mahfudh, Jurnal el-Mashalahah, Vol. 7, No. 2, 2017.
Patut  dicatat  bahwa  kedua  ulama  yang  menggagas  fiqih  sosial  adalah berasal  dari  lingkungan  pesantren  tradisional  Nahdlatul  Ulama  (NU).  Kalangan yang  selama  dikenal  dekat  dengan  masyarakat  dan  umat.  Maka  secara  rasional pikiran-pikiran  mereka  akan  menjadi  wacana  dan  mempunyai  pengaruh  yang cukup urgen dalam dinamika kehidupan terutama dalam menggerakan transformasi sosial  ( social  transformation )  dan  gerakan-gerakan  sosial  ( social  movement ) sehingga hokum Islam dapat menjawab persoalan-persoalan manusia saat ini dan di masa yang akan datang.
Realitas  tersebut  dapat  mendorong  munculnya  suatu  masyarakat  tumbuh menjadi  masyarakat  hukum  atau  masyarakat  fiqih  ( legal  society )  namun  dasar strukturnya ialah hakikat suatu masyakarat  akhlak ( etical  society ). Dalam konteks sekarang ini sering disebut masyarakat madani atau masyarakat sipil ( civil society ). Salah satu dari agenda tranformasi sosial adalah membangun kerangka hukum yang kondusif  dan  sehat.  Kehidupan  hukum  yang  sehat  akan  menciptakan  masyarakat yang adil, sejahtera dan menuju pada peradaban yang dicita-citakan bersama yaitu masyarakat  madani  atau  masyarakat  yang  berperadaban.  Jadi,  fiqih  sosial  yang teraplikasi  dalam  masyarakat  sipil  dapat  menjawab  realitas  sosial,  jika  tidak seluruhnya, paling tidak sebagian besar dari persoalan-persoalan yurisprudensi. Di sinilah  letak  urgensi  fiqih  sosial  dalam  menjawab  problematika  hukum  Islam  di Indonesia.

## Peluang Penerapan Fiqih Sosial di Indonesia
Umat  Islam  Indonesia  adalah  penduduk  yang  mayoritas  di  antara  sekian agama  lainnya.  Sebagai  masyarakat  yang  mayoritas  maka  peluang  untuk menumbuhkan dan mengembangkan hal-hal yang dapat memajukan umat Islam ke depan  cukup  menjanjikan.  Pentingnya  penafsiran  dalam  konteks  hukum  adalah pembaharuan  hukum  yakni  melakukan  ijtihad.  Ijtihad  dapat  berarti  memaknai syari‟at  kemudian  mengaplikasikan  ke  dalam  masyarakat  sebagai  realitas  sosial untuk  mewujudan  kemaslahatan  bagi  manusia  ( al-maslahah  al-‘insaniyah ).  Maka pada  akhir  dari  proses  tersebut  adalah  munculnya  fiqih  sosial  yang  bernuansa kemanusiaan mengedepankan humanisme universal. Tentu ijtihad yang tetap dalam konteks dan koridor al-Quran, Sunnah dan ijma para ulama.
Keberpihakan  terhadap  kemanusiaan  atau  humanisme  secara  universal merupakan  tujuan  syari‟at  ( maqashid  al-syari’at ).  Tujuan  syari‟at  ada  lima  yaitu: 1) memelihara agama; 2) memelihara jiwa; 3) memelihara akal 4) memelihara harta 5)  memelihara  keturunan. 40 Jadi  dapat  ditegaskan  bahwa  Islam  tidak  pernah bertentangan  dengan  nilai-nilai  kemanusiaan,  humanisme,  bahkan  nilai-nilai kemoderenan,  yang  ditentang  hukum  Islam  adalah  hal-hal  yang  justeru  akan membahayakan nilai-nilia kemanusiaan itu sendiri.
40 Abd. Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih (Beirut: Dar Al-Qalam, 1978), hlm. 200-201.
Andi  Darna, Perkembangan  Hukum  Islam  Di  Indonesia:  Konsep  Fiqih  Sosial  dan Implementasinya dalam Hukum Keluarga
Mengenai  fiqih  sosial  sangat  penting dalam menjernihkan setiap persoalan yang  menjadi  akses  proses  tranformasi  sosial.  Ali  Yafie  dan  Sahal  Mahfudh berangkat dari tradisi dan memiliki banyak khazanah klasik, tetapi sekarang justru lebih  maju  dari  orang  yang  dianggap  modern,  diharapkan  menjadi  rujukan  dalam merespon  tranformasi  sosial  sekarang  ini.  Gagasan-gagasan  ini,  terutama  yang menyangkut fiqih sosial akan sangat membantu upaya memajukan umat. 41
Peluang  penerapan  fiqih  sosial  di  Indonesia  semakin  menjanjikan.  Hal  ini terbukti dengan semakin terbukanya diskursus tentang pembaharuan hukum  Islam dikalangan umat Islam.  Diskursus ini dipelopori oleh ulama-ulama tradisional dari pesantren.  Seperti  di  kalangan  NU  dengan  Lajnah  Bahsul  Masail. 42 Di  kalangan Muhammadiyah  dengan  Majelis  Tarjihnya. 43 Serta  Majelis  Ulama  Indonesia melalui komisi dewan fatwa. 44
Keputusan-keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga-lembaga  fatwa tersebut  dalam  menjawab  problematika  hukum  Islam  di  Indonesia  mencerminkan respon  realitas  sosial  dan  nuansa  sosialnya  terlihat  secara  nyata.  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  peluang  penerapan  fiqih  sosial  di  masa  datang  justru  lebih baik.

## Tantangan Penerapan Fiqih Sosial di Indonesia
Tantangan  penerapan  fiqih  sosial  adalah  masih  mengentalnya  paradigma pemikiran  fiqih  lama  dikalangan  ulama  tradisional  yang  memahami  fiqih  secara dogmatis dan kaku. Fiqih menurut mereka hanya sebatas orientasi hal-halal haram saja, mereka tidak memahami fiqih sebagai etika sosial. 45
Ali Yafie juga mengakui bahwa secara historis pengembangan ajaran fiqih sosial itu sangat terbatas. Hal ini disebabkan adanya warisan  yang mentradisi dari pihak  luar  yang  berkuasa  di  zaman  kolonial,  atau  karena  sangat  terbatasnya pemahaman  terhadap  ajaran  itu  sendiri,  sehingga  pelaksanaannya  sangat  terbatas dan pengertiannya menjadi sangat sempit. 46
Tantangan  tersebut  mungkin  juga  muncul  dari  ulama-ulama  tradisional. Golongan  ulama  seperti  ini  biasanya  sangat  hati-hati  dalam  menerima  pikiran- pikiran  baru,  apalagi  jika  berkaitan  langsung  dengan  persoalan-persoalan keagamaan. Biasanya mereka beralasan bahwa hukum-hukum fiqih yang sudah ada tidak  dapat  lagi  digugat.  Dalam  kondisi  seperti  proses  ijtihad  tidak  berlangsung sebagai kerangka metodologis untuk melakukan pembaharuan.
41 Abdul Muchith Muzadi, KH. Ali Yafie Dan Peran Transformasi Sosialnya Dalam Jamal D. Rahman, Wacana Baru…, hlm. 316.
42 Abdul Azis Dahlan, (et.al), Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid III (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 176.
43 Abdul Azis Dahlan, (et.al), Ensiklopedi…, hlm. 1063.
44 Abdul Azis Dahlan, (et.al), Ensiklopedi…, hlm. 963.
45 Ahmad Baso, Melawan Tekanan Agama…, hlm. 137.
46 Ali Yafie, Menggagas Fiqih…, hlm. 161.
Andi  Darna, Perkembangan  Hukum  Islam  Di  Indonesia:  Konsep  Fiqih  Sosial  dan Implementasinya dalam Hukum Keluarga
Tantangan  yang cukup nyata,  juga dapat  dilihat dalam konteks formalisasi fiqih sosial dalam bentuk undang-undang atau peraturan pemerintah, sebab kondisi sosial politik juga ikut mewarnai dan menentukan pelaksanaannya. Sebagai contoh Kompilasi  Hukum  Islam  yang  telah  berlaku  dalam  pengadilan  agama  Islam diseluruh  Indonesia,  masih  sebatas  Inpres  (Intruksi  presiden).  Jika  dilihat  dari urutan (hirarki) undang-undang di Indonesia, maka KHI tersebut tidak kuat secara hukum.  Artinya,  KHI  belum  menjadi  sebuah  ketetapan  MPR  dan  selanjutnya menjadi  undang-undang  yang  harus  dijalankan  oleh  pemerintah. 47 Absori  dan Fathul  Mu‟in  juga  mengakui  bahwa  dalam  pembangunan  hukum  Islam  di Indonesia  tidak  dapat  terlepas  dari  konfigurisi  politik  meskipun  peran  umat  Islam cukup besar dan hukum Islam merupakan bagian integral dari hukum nasional. 48

## Kesimpulan
Gagasan  tentang  fiqih  sosial  dalam  pembahasan  hukum  Islam  cukup penting,  dengan  tujuan  agar  Islam  tidak  dimaknai  sebagai  hukum  yang  kaku  dan tidak  responsip  terhadap  perkembangan  zaman.    Ide-ide  dan  gagasan  pasti  akan mengundang pro dan kontra penerapan dalam konteks sosial. Sama halnya dengan ide-ide  penafsiran  dan  ijtihad  terhadap  hukum  Islam,  yang  dapat  dirujuk  dan dipakai sampai sekarang. Seperti itu pula pemikiran Ali Yafie dan Sahal Mahfudh yang menggagas fiqih sosial.
Fiqih  sosial  sebagai  bagian  dari  tujuan  syari‟at  ( maqashid  al-syar’iyyah ) dapat dilihat aplikasinya dalam hukum keluarga misalnya; masalah kependudukan dan  Keluarga  Berencana  yang  memiliki  kaitan  erat  dengan  konsep  pernikahan, batasan  usia  penikahan  yang  perlu  pertimbangan  kesiapan  fisik,  psikologis  di samping aturan hukum Islam dan aturan perundang-undangan; dan hadhanah anak atau pengasuhan dan pemeliharaan anak menjadi aspek penting dalam ajaran Islam. Pada akhirnya dapat  dikatakan bahwa para ulama tersebut  telah mengukir dengan tinta  emas  dalam  lembaran  sejarah  pemikiran  hukum  Islam.  Mereka  ikut memperindah bangunan peradaban Islam dengan interior ijtihad dan istinbath serta eksterior  pemahaman  realitas  sosial  yang  mapan.  Tradisi  tersebut  telah  diwarisi secara kultural dari generasi ke generasi sepanjang sejarah sampai sekarang ini.
47 Ahmad  Rofiq, Pembaharuan  Hukum  Islam  Di  Indonesia, (Yogyakarta:  Gama  Media, 2001), hlm. 83.
48 Absori  dan  Fathul  Mu‟in,  Pembangunan  Hukum  Islam  Di  Indonesia:  Studi  Pemikiran Politik Hukum Islam Di Indonesia Dalam Kerangka Al-Masalih, Jurnal Al-Risalah, Vol. 15, No. 2 Desember 2015, hlm. 294.
Andi  Darna, Perkembangan  Hukum  Islam  Di  Indonesia:  Konsep  Fiqih  Sosial  dan Implementasinya dalam Hukum Keluarga

## Daftar Pustaka
Abd. Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih , Beirut: Dar al-Qalam, 1978. Abdul Azis Dahlan, (et.al), Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid III, Jakarta: Ichtiar
Baru Van Hoeve, 1994.
Abdul  Muchith  Muzadi, KH.  Ali  Yafie  dan  Peran  Transformasi  Sosialnya dalam  Jamal  D.  Rahman,  (et.  al), Wacana  Baru  Fiqih  Sosial:  70
Tahun KH. Ali Yafie , Cet.I; Bandung: Mizan, 1997.
Abidin  Nurdin  dan  Fajri  M.  Kasim,  Resolusi  Konflik  berbais  Adat  di  Aceh:
Studi  tentang  Adat  dan  Dampkanya  dalam  Membangun  Perdamaian di Lhokseumawe, Conference Proceedings-ARICIS I, 2017.
Abidin  Nurdin, Syariat  Islam  dan  Isu-Isu  Kontemporer, Banda  Aceh:  Dinas Syariat Islam, 2012.
Absori  dan  Fathul  Mu‟in,  Pembangunan  Hukum  Islam  di  Indonesia:  Studi Pemikiran  Politik  Hukum  Islam  di  Indonesia  dalam  Kerangka al- Masalih , Jurnal al-Risalah, Vol. 15, No. 2 Desember 2015. Abu  al-Husain  Ahmad  bin  Faris  bin  Zakariyah, Mu’jam  Maqayis  al-Lughah al-Arabiyah,  Juz  I, Beirut:  Dar  al-Fikr  li  al-Thaba‟ah  Wa  al-Nasr,
1979.
Ahmad  Baso, Melawan  Tekanan  Agama:  Wacana  Baru  Pemikiran  Fiqih  NU dalam  Jamal  D.  Rahman  (et.  al), Wacana  Baru  Fiqih  Sosial:  70 Tahun KH. Ali Yafie , Bandung: Mizan, 1997.
Ahmad  Rofiq, Pembaharuan  Hukum  Islam  di  Indonesia, Yogyakarta:  Gama Media, 2001.
Akhmad  Aly  Royyan, Pemikiran  KH.  Ali  Yafie  dalam  Hukum  Keluarga, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018. Ali  Yafie, Menggagas  Fiqih  Sosial:  Dari  Soal  Asuransi,  Lingkungan  Hidup Hingga Ukhuwah , Bandung: Mizan, 1995.
Ali  Yafie, Posisi  Ijtihad  dalam  Keutuhan  Ajaran  Islam dalam  Ahmad  Azhar Basyir (et.al), Ijtihad dalam Sorotan, Cet.III; Bandung: Mizan, 1994. Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia:  Antara  Fiqh Munakahat  dan  Undang-Undang  Perkawinan, Jakarta:  Kencana, 2009.
Arief  Aulia,  Metodologi  Fiqh  Sosial  M.A.  Sahal  Mahfudh, Jurnal  el- Mashalahah, Vol. 7, No. 2, 2017.
Cik  Hasan  Bisri,  Dimensi-Dimensi  Hukum  Islam  dan  Pranata  Sosial  di Indonesia,  “ Jurnal  Dua  Bulanan  Mimbar  Hukum  Islam ”,  No.  39

## Thn. 1998.
Fajri M. Kasim dan Abidin Nurdin, Study of Sociological of Law on Conflict Resolustion Through Adat in Aceh Community According to Islamic Law, Jurnal Samarah: Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 4, Nomor 2, 2020.
Andi  Darna, Perkembangan  Hukum  Islam  Di  Indonesia:  Konsep  Fiqih  Sosial  dan Implementasinya dalam Hukum Keluarga
Fathorrahman,  Kontruksi  Pemikiran  Fikih  Sosial  KH.  Ali  Yaf ie  dalam Merespon Porgram Pemeintah di Era Orde Baru, Jurnal Kodifikasia:
Jurnal Penelitian Islam, Volume 14, Nomor 1, 2020. Jamal D. Rahman (et. al), Wacana Baru Fiqih Sosial: 70 Tahun KH. Ali Yafie ,
Bandung: Mizan, 1997.
Jamal  Ma‟mur  Asmani,  Fikih  Sosial  Kiai  Sahal  Sebagai  Fikih  Peradaban,
Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Volume 24, Nomor 1, April
2014.
Mahsun  Fuad, Hukum  Islam  Indonesia:  Dari  Nalar  Partisipatoris  Hingga
Emansipatoris , Yogyakarta: LKiS, 2005.
Moh.  Dahlan, Paradigma  Fiqih  Sosial  KH.  M.  A.  Sahal  Mahfudh  Dalam Menjawab  Problematika  Aktual  Umat  di  Indonesia, Jurnal  Nuansa,
Vol. IX, No. 1, Juni 2016.
Muhaimin, Dari  Numeriologi  Hingga  Fiqih  Sosial:  Menyambut  70  Tahun Prof. KH. Ali Yafie dalam Jamal D. Rahman, (et. al), Wacana Baru Fiqih Sosial: 70 Tahun KH. Ali Yafie , Cet.I; Bandung: Mizan, 1997.
Muhammad Yusuf, Efektivitas Pelaksanaan Hukum Jinayat di Aceh, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 3 No. 1. Januari- Juni 2019.
Mursyid Djawas, Jejak Maqashid Al-Syari‟ah Di Nusantara: Melacak Fuqah „ Berbasis  Maqashid  Al-Syari‟ah  dan  Hasil  Ijtihadnya, Conference Proceedings - ARICIS I , 2016. Mursyid  Djawas, Pembaharuan  Fiqh  di  Indonesia:  Mengungkap  Konsep pemaharuan  Fiqh  Ali  Yafie  dan  Hasil  Ijtihadnya, Banda  Aceh:  Ar-
Raniry Press dan Lembaga Naskah Aceh, 2013.
Penduduk terbanyak di Dunia 2020, ini Daftranya, https://travel.detik.com/travel-news/d-5285450, diaskes, 9 Desember 2020.
Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, Yogyakarta: LKiS, 1994. Satria  Efendi  M.  Zein, Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer:
Analisis  Yuriprudensi  dengan  Pendekatan  Ushuliyyah, Jakarta: Kencana, 2004.
Sumanto  al-Qurthuby, KH.  Sahal  Mahfudh:  Era  Baru  Fiqih  Indonesia, Yogyakarta: Cermin, 1999.
Yulianto, Mabadi‟ Asyroh Nalar Fikih Sosial Ali Yafie, Jurnal  Shahih,  IAIN
Surakarta, Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017.
Zainulbahar  Noor, Dirigen  Kebangkitan  Ekonomi  Umat dalam  Jamal  D.
Rahman, (et.  al), Wacana  Baru  Fiqih  Sosial:  70  Tahun  KH.  Ali Yafie , Bandung: Mizan, 1997.