## JURNAL SPEKTRUM HUKUM

## KAJIAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN PENYELIDIKAN

## ANTARA  KEPOLISIAN  RI  DAN  KPK  DALAM  PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DILIHAT DARI KELEMBAGAAN NEGARA
Sumiaty Adelina Hutabarat a , a Universitas Budi Darma, Indonesia

## Abstrak
Ada  dua  lembaga  penegak  hukum      memberantas  tindak  pidana  korupsi,  yakni    Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian,  memiliki kewenangan yang sama, tetapi  dalam pelaksanaan kewena ngan ada perbedaan,  contohnya  dalam  penerapan  UU  yang  mengatur  kedua  lembaga  tersebut.  Permasalahan  yang menjadi  kajian    penelitian  ini,  bagaimana  permasalahan      keberadaan  KPK  sebagai  lembaga  pemberantas tindak  pidana  korupsi  memiliki  kewenangan  yang  diatur  dalam  UU  RI  No.  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana kewenangan terdapat pada Kepolisian diatur  di UU RI No. 2  Tahun  2002    Tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  mengacu  pada  KUHP.  Hasil  penelitian menunjukkan  penyelesaian  sengketa  kewenangan    antara  Kepolisian  dan  KPK  dalam    penyelidikan    tindak pidana korupsi  dilakukan  dengan cara  koordinasi  KPK dengan  Kepolisian  dalam  Penyelidikan  Tindak  Pidana Korupsi.  Undang-  Undang  nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pembe  rantasan  Korupsi    mengatur hubungan  kinerja    KPK  dan  Kepolisian  terkait  penyelidikan,  penyidikan  dan  penuntutan.  Penyelesaian sengketa  kewenangan  antara  Kepolisian  dengan  KPK  seharusnya  adalah  wewenang  Mah  kamah  Agung, karena pengujian perundang-undangan dibawah UU wewenang MA. Hak menguji UU  merupakan penerapan pemerintahan yang Cheks and Balances. KPK dibentuk oleh UU yaitu UU no mor  30 Tahun  2002 sedangkan Kepolisian RI dibentuk oleh UUD 1945 yaitu pasal 30 ayat 4.
Kata Kunci : Kewenangan,  Penyelidikan,  KPK

## Abstract
There  are  two  law  enforcement  agencies  combating  corruption, namely  the  Corruption  Eradication  Commission  (KPK) and  the  Police,  having  the  same  authority,  but  in  implementing  authority  there  are  differences,  for  example  in  the application  of  laws  that  govern  the  two  institutions.The  problem  that  becomes  the  study  of  this  research  is  how  the problem of the existence of the KPK as an institution to eradicate corruption has the authority regulated in RI Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, whose authority lies with the Police regulated in RI Law No. 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia which refers to the Criminal Code The results of the study showed that the resolution of the dispute between the Police and the Corruption Eradication Commission in the investigation  of  corruption  was  carried  out  by  coordinating  the  Corruption  Eradication  Commission  and  the  Police  in Corruption  Criminal  Investigations.  Law  number  30  of  2002  concerning  the  Corruption  Eradication  Commission regulates  the  relationship  between  the  performance  of  the  KPK  and  the  Police  regarding  investigations,  investigations and prosecutions.Settlement of authority disputes between the Police and the KPK should be the authority of the Supreme Court, due to judicial review under the Supreme Court Law. The right to test the law is the application of a balanced and balanced government. The Corruption Eradication Commission was formed by the Law 30/2002 whereas the Indonesian Police was formed by the 1945 Constitution, article 30 paragraph 4..

## Keywords : Authority, investigation, KPK
Penulis : a sumiatyadelina@gmail.com,
ISSN: 2355-1550 (online),1858-0246 (print) Sinta 4 (SK NOMOR 28/E/KPT/2019 DOI : 10.35973/sh.v17i1.1477 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/index

## LATAR BELAKANG
Dalam  rangka  mewujudkan  supremasi  hukum,  Pemerintah  Indonesia  telah meletakkan  landasan  kebijakan  yang  kuat  dalam  usaha  memerangi  tindak  pidana  korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. XI/MPR/1998 tentang  Penyelenggara  Negara  Yang  Bersih  dan  Bebas  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme, Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme,  serta  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diatur  dalamPasal  43  Ayat  1.  Undang-Undang  No.31  Tahun  1939  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan: Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi.
Ayat  2  :    Komisi  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  1  mempunyai  tugas  dan  wewenang melakukan  koordinasi  dan  supervisi  termasuk  melakukan  penyelidikan,  penyidikkan  dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penyelidikan, penyidikan  dan  penuntutan  tindak  pidana  korupsi  meliputi  tindak  pidana  korupsi  yang  :  a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  atau penyelenggara negara; b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; c. menyangkut kerugian  negara  paling  sedikit  Rp  1.000.000.000,00  (1  milyar  rupiah).  Dengan  pengaturan dalam Undang-Undang ini Komisi Pemberantasan Korupsi: 1.) dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai  “counterpartner’’ yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif ;  2).  tidak  memonopoli  tugas  dan  wewenang  penyelidikan,penyidikan  dan  penuntutan;  3). berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi;  4). berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan (superbody) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian atau kejaksaan.
Lahirnya  Komisi Pemberantasan Korupsi  atau KPK (UU NO 30 Tahun 2002)  karena penegakan  hukum  untuk  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  selama  ini oleh Kepolisian mengalami berbagai hambatan dan tidak bekerja secara optimal. Oleh sebab itu diperlukan suatu tindakan negara/ kebijakan negara yang berupaya untuk meminimalisir
korupsi, salah satunya adalah  membentuk lembaga negara yang kuat (superbody) dalam hal penegakan  hukum  dalam  tindak  pidana  korupsi.  Komisi  Pemberantas  Korupsi  (KPK) merupakan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan yang luas,  independen,  serta bebas dari kekuasaan manapun  dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi  yang pelaksanaannya dilakukaan secara optimal, intensif, efektif, proposional dan berkesinambungan yang tertuang dalam filosofi pembentukan KPK.
Ada  dua  lembaga  penegak  hukum  yang memiliki kewenangan  dalam memberantas tindak pidana korupsi, kedua lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia   yang mana  kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan  yang  sama,  namun  pelaksanaan  kewenangan  yang  berbeda.  Pelaksanaan kewenangan  tersebut  ialah  penerapan  UU  yang  mengatur  kedua  lembaga  tersebut.
Kepolisian  merupakan  produk  UUD  (Pasal  30  ayat  4  UUD  1945  Pasca  Amandemen) sedangkan pembentukan  KPK merupakan produk UU  (UU nomor 30 tahun 2002).
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)  adalah Kepolisian Nasional di Indone sia,  yang  bertanggung  jawab  langsung  di  bawah  Presiden.  Kepolisian  Negara  Republik Indone  sia  yang  selanjutnya  disingkat  POLRI  adalah  alat  negara  yang  berperan  dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegak kan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dengan demikian POLRI hanya sebagai alat Negara sebagai mana dimaksud  dalam  pasal  1  UU  No.  2  Tahun  2002,  yang  tugas  dan  kewajibannya  hanya  di arahkan  dalam  menangani  kasus  tindak  pidana  yang  bukan  bersifat  memberantas  kasus, terlebih  kasus  korupsi  yang  dapat  di  intervensi  pihak  ketiga,  karena  POLRI  adalah  suatu organisasi  yang  berada  dibawa  kekuasaan  eksekutif.  Yang  menjadi  permasalahan  ialah dengan keberadaan KPK sebagai lembaga pemberantas tindak pidana korupsi telah memiliki kewenangan yang diatur dalam UU RI No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  yang  mana  kewenangan  tersebut  juga  terdapat  pada  kepolisian Republik Indonesia sebagai mana diatur dalam  UU RI No. 2 Tahun 2002. Jika ke 2 lembaga ini tetap berwenang menyelidiki tindak pidana korupsi akan timbul permasalahan yang serius yaitu    terancam  akan  hilangnya kepastian  hukum  dalam  perkara korupsi,   kemudian   akan timbul kerumitan administrasi sebab akan menjadi tidak jelas bagi sitersangka untuk registrasi berkas  penyidikan  dan  penuntutan,  yang  mana  ketika  akan  dilimpahkan  berkasnya  ke pengadilan tipikor.

## PERMASALAHAN
1.  Bagaimana  keberadaan    Lembaga  KPK    dan  Lembaga  Kepolisian  dalam  struktur Ketatanegaraan RI?
2.  Siapakah yang lebih  berwenang melaku kan penyelidikan antara KPK dan Kepolisian RI terhadap tindak pidana korupsi ?
3.  Bagaimana  pelaksanaan  penyelesaian  sengketa  kewenangan  antara  Kepolisian dengan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dalam  Penyeli  dikan  tindak  pidana korupsi ?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  pokok  permasalahan  ini  adalah  penelitian normatif  juridis,  hal  ini  dimaksudkan  agar  peneliti  dapat  mengetahui  apa yang menjadi  alat ukur  dalam  melakukan    penelitian  ini  sehingga  dapat  mencari  kebenaran  tujuan  dalam penelitian ini . Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data  studi  dokumen  yaitu  yang  dilakukan  dengan  menginventarisir  berbagai  bahan  hukum yakni  bahan  hukum  pirmer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tertier  melalui penelusuran ke perpustakaan (Library Research) yakni dengan cara membaca, mempe lajari, meneliti,  mengidentifikasi,  dan  mengana  lisa  literatur  -  literatur  baik  peraturan  per  undang- undangan, dokumen-dokumen mau pun buku-buku teks serta karya ilmiah lainnya.

## PEMBAHASAN

## 1. Keberadaan  Lembaga  Negara  Kepoli  sian  RI,  Kejaksaan  Agung    Dan  Komi  si Pemberantasan Korupsi (KPK)  Dalam Ketatanegaraan RI
Keberadaan  lembaga  kepolisian  sangat  diperlukan  oleh  masyarakat.  Tiada  satupun negara    yang  tidak  mempunyai  institusi  kepolisi  an.  Polisi  bertugas  memelihara  keamanan dan  ketertiban  masyarakat.  Di  samping  itu  polisi  juga  berperan  sebagai  aparat  penegak hukum. Polisi merupakan bagian dari criminal justice system bersama aparat penegak hukum yang lain, yaitu kejaksaan dan pengadilan.Kehidupan dalam suatu negara tidak dapat berjalan normal tanpa keberadaan polisi.
Paradigma baru kedudukan polisi sebagai organ sipil atau non-militer yang berfungsi menjalankan salah satu fungsi pemerintahan, maka kedudukan kepolisian dalam organisasi negara menjadi salah satu faktor yang memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian  secara  proporsional  dan  professional  sebagai  syarat  pendukung  terwujudnya pemerintahan  yang  baik  (good  governance).    Mencermati  hukum  positif  di  Indonesia    ada beberapa  instrumen  hukum  yang  mengatur  tentang  kedudukan  Polri  sebagai  aparat
keamanan  dan  ketertiban  serta  berperan  sebagai  penegak  hukum,  yakni  UUD  1945,
Ketetapan  MPR  RI  No.  VII/MPR/  2000,  Keputusan  Presiden  No.  89  Tahun  2000,  Undang- undang  No.  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  dan  Keputusan Presiden  No.  70  Tahun  2002  tentang  Organisasi  Tata  Kerja  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.
Kedudukan  kepolisian  dalam  menja  lankan  fungsi  pemerintahan  bidang  keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan paradigma baru polisi sipil atau non-militer dalam sistem  pemerintahan  Indonesia,  perlu  dikaji  secara  ilmiah  yang  berpijak  pada  konsep HukumTata  Negara  dan  Hukum  Administrasi,  agar  dapat  ditentukan  kedudukan  kepolisian berada pada posisi yang ideal berdasarkan ketatanegaraan, sehingga kepolisi an benar-benar menjadi  lembaga  yang  mandiri.  Kedudukan  kepolisian  tidak  diatur  secara  jelas  dan  tegas dalam UUD 1945, lain halnya dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang diatur secara tegas dalam pasal 10 UUD 1945, yakni “Presiden memegang kekuasaan yang  tertinggi  atas  Angkata n  Darat,  Angkatan  Laut,  dan  Angkatan  Udara”.  Akan  tetapi ketentuan  dalam  pasal  30  ayat  (5)  UUD  1945  mensyarat  kan  adanya  tindak  lanjut pembentukan undang-undang yang mengatur tentang susunan, kedu dukan dan hubungan kewenangan  POLRI  dalam  menjalankan  tugasnya,Sehingga  konseku  ensi  logis  dari ketentuan pasal 30 ayat (4) UUD 1945 tersebut dibentuk Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, dimana di dalam undang-undang dimaksud lembaga kepolisian diposisikan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.
KPK dibentuk sebagai respons atas tidak efektifnya kepolisian dan kejaksaan dalam memberantas korupsi yang semakin merajalela. Adanya KPK diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  (good  governance).  KPK  merupakan lembaga  negara  yang  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  bersifat  independen serta  bebas  dari  pengaruh  kekuasaan  manapun.  KPK  mempunyai  berbagai  tugas  dan tanggung jawab yang merupakan amanat hukum sebagai mana diuraikan di dalam Undang- undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pem berantasan Tindak Pidana korupsi.
Keberadaan  institusi  Kejaksaan  sebagai  penegak  hukum  telah  dikenal  di  Indonesia jauh  sebelum  masa  penjajahan.  Meskipun  mengala  mi  pergantian  nama  dan  pemerintah, fungsi  dan  tugas  kejaksaan  tetap  sama  yaitu  melakukan  penuntutan  terhadap  perkara¬- perkara  kriminal  dan  bertindak  sebagai  penggugat  atau  tergugat  dalam  perkara  perdata. Zaman  kolonial  Hindia  Belanda,  kita  mengenal  adanya  institusi  yang  dinamakan  dengan istilah  officer  van  justitie,  yang  tugas  pokoknya  adalah  menuntut  seseorang  ke  pengadilan dalam suatu perkara tindak pidana. Istilah ”jaksa” umumnya digunakan untuk menerjemahkan istilah  officer  van  justitie  itu,  karena  pada  kesultanan-kesultanan  di  Jawa,  istilah  ini  terkait
dengan  kegiatan  menuntut  seseorang  yang  diduga  melakukan  kejahatan  kehadapan mahkamah, untuk diadili dan diambil keputusan apakah salah atau tidak, meskipun kegiatan itu dilakukan oleh polisi atau malahan oleh hakim sendiri.  Istilah ”jaksa” baru secara resmi digunakan di masa pendudukan Jepang untuk menggantikan istilah ”officer van justitie” bagi petugas yang melakukan penuntutan perkara di pengadilan pemerintah militer Jepang.
Kejaksaan  dapat  tumbuh  mandiri  menjalankan  tugas  dan  kewenangannya  yang semata-mata  didasarkan  atas  peraturan-peraturan  kolonial  yang  sudah  usang.  Kedudukan Kejaksaan di masa itu berada di antara dua sisi, antara eksekutif dan yudikatif, sebagaimana dipraktikkan dalam tradisi Parlementer di Negeri Belanda.  Namun kerancuan kedudukan itu tidaklah mengurangi independensi jaksa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

## 2. Kewenangan  Penegak    Hukum  Kepolisian  RI  Dan  KPK  Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi
Diantara  perundang-undangan  yang  menjadi  landasan  hukum  terkait  keberadaan  lembaga Kepolisian RI yang diatur dalam UU nomor 2 tahun 2002 dan keberadaan Lembaga Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  yaitu  UU  nomor  30  tahun  2002  yang  secara  substansional mengatur kewenangan, tugas dan fungsi Kepolisan dan KPK dalam pemberan tasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Lingkup kewenangan dan fungsi yang diemban kepolisian KPK merupakan  legitimasi  hukum  atas  nama  kekuasaan  negara,  seperti  halnya  lingkup kewenangan administrasi negara yang diberikan pranan kepada bidang kekuasaan eksekutif, legislatif dan bidang kekuasaan judikatif.
Pelaksanaan  kewenangan  yang  dimiliki  aparatur  negara,  harus  dilakukan  secara konsekuen  sesuai  ketentuan  hukum  yang  berlaku,  tak  terkecuali  termasuk  pelaksanakan kewenangan  yang  dilakukan  Kepolisian  RI  berdasarkan  perintah  UU  Nomor  2 Tahun  2002 dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) berdasarkan legalitas hukum  yang diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  (KPK).  Budaya  hukum  merupakan  faktor  yang  menentukan bagaimana sistem memperoleh tempat dalam rangka budaya masyarakat. Jika pandangan ini  dipahami  dalam  konteks  peningkatan  kualitas  upaya  tindakan  hukum  dari  instuisi  yang bertanggung  jawab  (  Kepoli  sian  dan  KPK)  ,  berarti  dalam  pelak  sanaannya  diperlukan sosialisasi  secara  luas  guna  pening  katan  kesadaran  hukum  masyarakat  yang  turut  serta melakukan kontrol yang bersandarkan kepada hukum sebagai dasar tindakan hukum.
Korelasi  teori Lawrence M  Freidman dari ke tiga komponen dapat dijadikan bagian yang diakomudir dalam sistem. Kepentingan negara harus dibingkai dengan hukum skunder, hukum primer dan tertier secara tepat, maupun legitimasi kewenangan dari aparat penegak hukum  (Kepolsian  dan  KPK)  dalam  menjalankan  fungsi  sebagai  institusi,  seta  nembangun budaya  hukum  masyarakat  hingga  memiliki  kesadaran  hukum  terhadap  kewajiban.  Patut dipahami  terdapat  berbagai  faktor  yang  saling  mempengaruhi  guna  menghindari  tumpang tindih yang mengarah pada penyim pangan khusus dalam kerangka strategis negara dalam pemberantasan  korupsi  di  Indonesia,  memerlukan  regulasi  struktur  hukum  terkait kewenangan,  substansi  hukum  melalui  produk  hukum  serta  kesadaran  hukum  budaya masyara kat, sebagai yang dimaksud dalam sistem hukum.
Dalam  konteks  Indonesia,  reformasi  terhadap  ketiga  unsur  sistem  hukum  yang dikemukakan oleh Friedman tersebut sangat mutlak untuk dilakukan. Terkait   dengan struk
Jurnal Spektrum Hukum Vol 17,No 1 (2020) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
tur  sistem  hukum,    perlu  dilakukan  penataan  terhadap  intitusi  yang  berfungsi  melakukan pengawasan  terhadap  lembaga  hukum.  Dan  hal  lain  yang  sangat  penting  untuk  segera dibenahi terkait dengan struktur sistem hukum di Indonesia adalah birokrasi dan administrasi lembaga penegak hukum.  Untuk budaya hukum ( legal culture ) perlu dikembangkan prilaku taat  dan  patuh  terhadap  hukum  yang  dimulai  dari  atas  ( top  down ).  Artinya,  apabila  para pemimpin dan aparat penegak hukum berperilaku taat dan patuh terhadap hukum maka akan menjadi teladan bagi rakyat.
Kepolisian  memiliki  kompetensi  dalam  penyelesaian  kasus    korupsi,  dalam  proses penegakan hukumnya polisi juga berhak dalam melakukan proses hukumnya, karena tindak pidana  korupsi  adalah  bagian  dari  hal  yang  mengindikasikan  tidak  amannya  suatu  negeri. Istilah  penegak  hukum  merupakan  salah  satu  istilah  yang  sangat  luas  sekali  ruang lingkupnya,karena  mencakup    baik  yang  secara  langsung  atau  tidak  berkecimpung  dalam penegakan  hukum.  Seperti  halnya  penegak  hukum  yang  lain,  Polisi  adalah  kalangan  yang secara lansung berkecimpung dalam penegakan hukum untuk menciptakan sosial order.
Adapun  tugas  dan  wewenang  kepolisian  diatur  dalam  pasal  13  yang  menyebutkan tugas pokok Kepolisian RI adalah; a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b) menegakkan  hukum;  c)  memberi  perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan    kepada  mas yarakat.
Pada  awalnya  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi    di  Indonesia  dilakukan  oleh Kepolisian dan Kejaksaan, namun dalam perkembangan kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian  dan  Kejaksaan  semakin  berkurang  dalam  memberantas  korupsi  di  Indonesia, berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi. Salah satu  upaya  tersebut  dilakukan  dengan  membentuk  lembaga  negara  baru  yaitu  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).
KPK  atau  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  adalah  salah  satu  lembaga  negara  yang bertugas  sebagai  badan  penyelidik  dan  penyidik  selain  Kepolisian  Republik  Indonesia  dan Kejaksaan Republik Indonesia. KPK adalah suatu Komisi organik, yaitu Komisi yang lahir dari Undang-Undang. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Undang-Undang  ini  sendiri merupakan lanjutan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah oleh Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam pasal itu dinyatakan bahwa pembuat Undang-Undang merasa  perlu  untuk  membuat  suatu  komisi  khusus  yang  bertugas  untuk  mengatasi, menanggulangi dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.
Hubungan  kewenangan  penyelidikan  antara  Polri  dan  KPK  tidak  ada  pembagian khusus akan tetapi kedua institusi tersebut dapat melakukan tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan laporan yang masuk terkait dugaan korupsi. Hingga saat ini  tidak  ada ketentuan hukum  pun  yang tidak memberikan kewenangan  terhadap  penyidik kepolisian untuk menangani tindak pidana korupsi. Jika terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi,  penyidik  kepolisian  wajib  untuk  melakukan  tindakan  hukum.  Dengan  demikian, keberadaan KPK sebagai penyelidik tindak pidana korupsi bukan sebagai penghambat kerja polisi. Namun demikian berdasarkan ketentuan UU secara substansial, KPK dapat melakukan hubungan  fungsional  atas  kewenangan  seperti  tindakan  hukum,  keordinasi,  supervisi bersama  penyedik  kepolisian  dan  kejaksaan  atau  bahkan  pengambil  ahlian  terkait  kasus tindak pidana korupsi sesuai persyaratan yang di tentukan UU.
Kedua institusi penegak hukum tersebut berdasarkan UU dapat atau berpeluang untuk memadukan fungsi kewenangannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain
Sumiaty Adelina Hutabarat
koordinasi, supervisi bertukar informasi inteligen seputar tindak pidana korupsi yang terjadi dan saling berbagi data tentang perkembangan kasus yang ditangani.
Hubungan kerjasama yang lain yaitu tim penyelidik dan penyidik di KPK sementara ini berasal dari kepolisian karena insitusi kepolisian yang memiliki kemampuan penyelidikan dan penyidikan  yang  mampu  dan  terlatih  serta  proposional.  Demikian  juga  halnya    penyidik kepolisian  diperbantukan  ke  KPK  untuk  memenuhi  kebutuhan  anggotanya.  Pada  saat melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi, penyidik polisi mempunyai wewenang penuh untuk melakukan pengusutan.
Selain kewenangan untuk mengambil alih perkara korupsi , ada hal lain yang menjadi kewenangan KPK  sebagaimana diatur dalam pasal 11 dan pasal 44 UU KPK Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 2002 menyebutkan;
a.  Melibatkan  aparat  penegak  hukum,  penyelenggara  negara,  dan  orang  lain  yang  ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
b.  Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat.
c.  Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Pasal 44 UU Nomor 30 Tahun 2002 menyebutkan:
1.  Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaaan yang ukup tersebut, pen yelidik melaporkan kepada komisi pembe rantasan korupsi.
2.  Bukti  permulaan  yang  cukup  dianggap  telah  ada  apabila  telah  ditemukan  sekurang- kurangnya2  alat  bukti,  termasuk  dan  tidak  terbatas  pada  informasi  atau  data  yang diucapkan,  dikirim,  diterima  ,atau  disimpan  baik  secara  biasa  maupun  elektronik  atau optic.
3.  Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  penyelidik  melaporkan  kepada  komisi pemberantasan korupsi dan KPKmenghentikan penyelidikan.
4.  Dalam  hal  KPK  berpendapat  bahwa  perkara  tersebut  diteruskan,  KPK  melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.
5.  Dalam  hal  penyidikan  dilimpahkan  kepada  kepolisian  atau  kejaksaan  sebgaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan pengembangan penyidikan kepada komisi pemberantasan korupsi.
KPK  sebagai  lembaga  yang  juga  memiliki  wewenang  melakukan  penututan,    KPK memerlukan  tenaga –  tenaga  dari  kejaksaan  untuk  melakukan  penuntutan  dengan  cara mengajukan  permintaan  kebutuhan  tenaga  penuntut  umum  kepada  jaksa  agung.  Setelah permintaan itu dikabulkan, KPK melakukan seleksi internal terhadap orang- orang tersebut. Hubungan  koordinasi  dan  supervisi  antara  KPK,  Kepolisian  dan  Kejaksaan  dapat  dilihat dengan  jelas  dalam  penjabaran  dari  pasal  6  UU  No  30/2002.  Dari  pasal  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  KPK  harus menjadikan  Kepolisian  dan  Kejaksaan  sebagai  patner  yang kondusif , sehingga pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara efisien dan efetif.
Dalam  konsep  kewenangan  dan  fungsi  dari  institusi  KPK,  Kepolisian,  serta  Kejaksaan, yang telah diatur berdasarkan perundang-undangan yang ada, dalam hal melakukan tindakan dan upaya hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, tidak terdapat perbedaan hal prinsip yang substansial. Dalam melaksanakan tindakan dan upaya hukum terhadap pelaku tindak
pidana  korupsi  dari  ketiga  institusi  tersebut  pada  akhirnya  harus  berujung  pada  ketentuan KUHAP.

## 2. Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antara Kepolisian RI  Dan KPK Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korups i
Berbicara mengenai konflik kewenangan antara KPK dan Polri, sebenarnya tidak harus terjadi dan  tidak  akan  terjadi  jika  kedua  instansi  sama-sama  berkomitmen  untuk  menyelamatkan negara dan tidak mengedepankan kepentingan pribadi daripada kepentingan nasional. Selain itu, telah terdapat pula 2 buah payung hukum yang berbentuk undang-undang yang dengan jelas dan gamblang memberikan kewenangan dan fungsi serta tanggung jawab dari masing- masing  instansi  dalam  peran  sertanya  memberantas  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia. KPK  dan  Polri  harus  menghindari    terjadinya  konflik    di  antara  2  lembaga  hukum  yang sebenarnya diharapkan dapat saling bersinergi untuk menegakkan hukum dan memberantas tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi di Indonesia.
Latar  belakang  Pembentukan  KPK  karena  lembaga  kepolisian  tidak  mampu menangani  tindak  pidana  korupsi  yang  sudah  sangat  meluas  mencakup  korupsi  yang  ada ditubuh POLRI,   lembaga yang seharusnya berwenang menangani tindak pidana korupsi  di tubuh Polri adalah KPK dengan  2 alasan, yaitu: a.   Alasan Yuridis Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 termuat jelas salah satu kewenangan KPK yaitu melakukan supervisi, yaitu usaha untuk meneliti, menelaah, mengawasi bahkan mengambil alih penanganan suatu tindak pidana korupsi dari Kepolisian dan Kejaksaan.
Hal  ini  jelas  menunjukkan  bahwa  KPK  lebih  superior  dibandingkan  kedua  institusi lainnya dan seharusnya menjadi yang terdepan dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 juga terdapat klausula bahwa KPK adalah berhak melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, aparat negara dan pihak lain yang terkait dengan kasus korupsi yang melibatkan  aparat  pemerintah,  serta  merugikan  negara  minimal  Rp.  1.000.000.000,-  (satu milyar  rupiah);  b.  Alasan  etika  Peneliti  memandang  bahwa  adalah  tidak  etis  ketika  Polri diminta  untuk  menyidik  perkara  korupsi  yang  melibatkan  perwira-perwiranya,  menimbulkan istilah “jeruk makan jeruk’ dalam institusi Polri.
Berbicara mengenai  sengketa kewenangan penanganan proses penyelidikan antara KPK  dengan  Polri,  pertama  harus  mengingat  kembali  alasan  dibentuknya  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (selanjutnya  disingkat  KPK).  Latar  belakang  dibentuknya  KPK karena Pemerintah (khususnya pembentuk UU 30/2002) merasa bahwa lembaga pemerintah yang  menangani  tindak  pidana  korupsi  belum  berfungsi  secara  efektif  dan  efisien  dalam memberantas tindak pidana korupsi. Penegakan hukum yang dilakukan untuk memberantas tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  secara  konvesional  terbukti  mengalami  berbagai hambatan.  Untuk  itu  diperlukan  metode  penegakan  hukum  secara  luar  biasa  melalui pembentukan  suatu  badan  khusus  yang  mempunyai  kewenangan  luas,  independen,  serta bebas  dari  kekuasaan  manapun.  dengan  membentuk  suatu  badan  yaitu  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penyelesaian  sengketa  kewenangan  antara  kepolisian  RI  dan  KPK  dalam penyelidikan  tindak  pidana  korupsi  dapat  dilakukan  dengan  cara:  Koordinasi  KPK  dengan Kepolisian RI dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi. Undang- Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi (KPK), mengatur  mengenai hubungan kinerja antara  KPK  dan  Kepolisian  terkait  penyelidikan,  penyidikan  dan  penuntutan.  KPK  dapat berkordinasi serta dapat melakukan suvervisi dengan instuisi kepolisian dan  kejaksaan , yang diatur dalam pasal- pasal sebagai berikut.Menurut pasal 6 Undang Undang  nomor 30 tahun
2002:  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  mempunyai  tugas:  Koordinasi  dengan  instansi  yang berwenang  melakukan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi;  Supervisi  terhadap  instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penunututn terhadap tindak pidana korupsi;Melakukan tindakan – tindakan pencegahan  tindak  pidana  korupsi;  danMelakukan  monitor  terhadap  penyelenggaraan pemerintahan negara.
Berdasarkan  pasal  9  pengambil  alihan  penyidikan  dan  penuntutan  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  8,  dilakukan  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dengan  alasan: Laporan  masyarakat  mengenai  tindak  pidana  korupsi  tidak  ditindak  lanjuti;  Proses penanganan  tindak  pidana  korupsi  secara  berlarut-larut  atau  tertunda-tunda  tanpa  alasan yang  dapat  dpertanggungjawabkan  Penanganan  tindak  pidana  korupsi  ditujukan  untuk melindungi  pelaku  tindak  pidana  korupsi  yang  sesungguhnya;  Penanganan  tindak  pidana korupsi  mengandung  unsur  korupsi;  Hambatan  penanganan  tindak  pidana  korupsi  karena campur  tangan  dari  eksekutif,  yudikatif,  atau  legislatif,  atau  Keadaan  lain  yang  menurut pertimbangan  kepolisian  atau  kejaksaan,  penanganan  tindak  pidana  korupsi  sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam pasal 10 juga ditegaskan bahwa, dalam hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam  pasal  9.  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  memberitahukan  kepada  penyidik  atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Menurut pasal 11, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan  Korupsi  berwenang  melakukan  penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan tindak pidana korupsi yang: Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang  lain  yang  ada  kaitannya  dengan  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh  aparat penegak  hukum  atau  penyelenggara  negara;Mendapat  perhatian  yang  meresahkan masyarakat;  dan  Menyangkut  kerugian  negara  paling  sedikit  Rp  1.000.000.000,00  (satu milyar  rupiah) 1 Selanjutnya  Pasal  12  menyebutkan  (1)  Dalam  melaksanakan  tugas penyelidikan,  penyidikan  dan  penuntutan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  6  huruf  c, Komisi  Pemberantasan  Korupsi  berwenang:  melakukan  penyadapan  dan  me  rekam pembicaraan  memerintahkan  kepada  instansi  yang  terkait  untuk  melarang  seseorang berpergian ke luar negeri meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan  tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa. memerintahkan kepada  bank  atau  lembaga keuangan  lainnya  untuk memblokir rekening  yang  diduga  hasil dari  korupsi  milik  tersangka,  terdakwa  atau  pihak  lain  yang  terkait  memerintahkan  kepada pimpinan  atau  atasan  tersangka  untuk  memberhentikan  sementara  tersangka  dari jabatannya. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi  yang  terkait  menghentikan  sementara  suatu  transaksi  keuangan,  transaksi perdagangan  dan  perjanjian  lainnya  atau  pencabutan  sementara  perizinan,  lisensi  serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal  yang  cukup  ada  hubungannya  dengan  tindak  pidana  korupsi  yang  sedang  diperiksa meminta  bantuan  Interpol  Indonesia  atau  instansi  penegak  hukum  negara  lain  untuk melakukan  pencarian,  penangkapan  dan  penyitaan  barang  bukti  di  luar  negeri  meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani Penanganan  mengenai  perselisihan  antara  KPK  dan  Polri  ini  juga  dapat  merujuk  kepada pelaksanaan Pasal 44 Undang Undang 30 Tahun 2002 (UU KPK).
Setiap  anggota  Polri  dalam  melak  sanakan  tugas  penegakan  hukum  sebagai penyelidik,  penyidik  pembantu  dan  penyidik  dilarang  menangani  perkara  yang  berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Dalam hal menengahi konflik yang terjadi antara kepolisian dan KPK, Presiden RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya tanggal 8 oktober
1 UU No. 30 Tahun 2002,  KPK
Jurnal Spektrum Hukum Vol 17,No 1 (2020) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
2012  mengemukakan  5  hal  yang  penting  yaitu:  a.  Presiden  meminta  penanganan  kasus korupsi Simulator SIM harus diberikan kepada KPK sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002  Tentang  Pembentukan  KPK;  b.  Presiden  merasa  bahwa  penarikan  perwira  Polri sebagai penyidik di KPK adalah tidak tepat dilakukan saat ini dan menyatakan bahwa POLRI tidak  berhak  menarik  anggotanya  secara  mendadak  dan  sepihak  dari  KPK;  c.   Presiden memandang  bahwa  penyidikan  yang  dilakukan  POLRI  terhadap  Kompol  Novel  Baswedan adalah tidak tepat dan meminta POLRI untuk menghentikan penyidikan itu untuk sementara waktu; d.   Adanya wacana untuk merevisi UU No. 30 Tahun 2002 adalah tidak tepat untuk saat  ini.  e.  Presiden  akan  membentuk  peraturan  Pemerintah  sebagai  peraturan  yang mengatur mengenai kewenangan KPK dan POLRI dalam rangka mengindari terjadinya konflik yang sama di kemudian hari. 2
Penyelesaian konflik yang terjadi antara Kepolisian RI dan KPK seharusnya menjadi wewenang Mahkamah Agung berdasarkan hak menguji UU. Salah satu penerapan dari cheks and balances adalah pengujian peraturan UU.  Kewenangan  menga dili perselisihan antar lembaga Negara yang dibentuk dibawah UU dengan lembaga yang dibentuk berdasarkan UU adalah wewenang MA. KPK dibentuk oleh UU sedangkan Kepolisian RI dibentuk atas perintah UUD.  Penerapan Cheks and Balances dalam UUD amandemen secara lebih proporsional yaitu  adanya  ketentuan  pengujian  peraturan  perun  dang-  undangan  sesuai  dengan penjenjangan  nya.  Pengujian  peraturan  perundang-  undangan  dibawah  undang-  undang menjadi  wewenang  Mahkamah  Agung,  sedangkan  pengujian  UU  terhadap  UUD  menjadi wewenang  MK.  Hal  itu  merupakan  bentuk    saling  mengawasi  dan  mengimbangi  antara kekuasaan kehakiman dengan pembentuk UU. 3

## PENUTUP

## Kesimpulan
Ada tiga keimpulan yang dapat diutarakan perdasarkan pembahasan di atas:
Pertama, Keberadaan Kepolisian RI dalam Ketatanegaran RI diatur dalam pasal 30 ayat  4 UUD 1945, menyebutkan: Kepolisian Negara RI sebagai alat Negara yang menjaga keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  bertugas  melindungi,  mengayomi,  melayani masyarakat  serta  menegakkan  hukum.Kepolisian  RI  merupakan  lembaga  Negara  yang dibentuk  berdasarkan  UUD1945,  sedangkan  KPK  adalah  lembaga  Negara  yang  dibentuk berdasarkan  perintah  UU  yaitu  UU  NO  30  /2002.  Pasal  2  menyebutkan:  dengan  UU  ini dibentuk  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  untuk  selanjutnya  Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kedua,  Kewenangan  Kepolisian  dalam  penyelidikan  tindak  pidana  korupsi  diatur dalam:Pasal 1 ayat 4 menyebutkan ; Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara RI yang diberi wewenang  oleh  UU  ini  untuk  melakukan  penyelidikan.  Kemudian  pasal  4  menyebutkan; Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara RI. Ketentuan pasal 1 butir 5 KUHAP menentu kan  bahwa  penyelidikan  adalah  serangkaian  tindakan  penyidik  mencari  menemukan  suatu
2 Konflik Kewenangan KPK dan Polri, 8 Oktober 2012
3 Moh, Mahfud MD, Mahkamah Konstitusi Dalam Ketatanegaraan Indonesia , Bogor, 31 Juli 2010, hal 13.
peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
Ketiga,Penyelesaian  sengketa  kewenang  an  antara  Kepolisian  RI  dan  KPK  dalam penye  lidikan  tindak  pidana  korupsi  dapat  dilakukan  dengan  cara  koordinasi  KPK  dengan Kepolisi an RI dalam Penyelidikan Tindak Pidana Ko rupsi. Undang- Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi (KPK), mengatur  mengenai hubungan kinerja antara  KPK  dan  Kepolisian  terkait  penyelidikan,  pen  yidikan  dan  penuntutan.  KPK  dapat berkor  dinasi  serta  dapat  melakukan  suvervisi  dengan  instuisi  kepolisian  dan    kejaksaan  , yang diatur dalam pasal- pasal.

## Saran
Pertama,  Hendaknya  keberadaan  KPK  ditempatkan  dalam  UUD  1945, sebagaimana  keberadaan Kepolisian diatur dalam UUD 1945 yaitu dalam Pasal 30 ayat 4. Hal ini disebabkan perlunya suatu lembaga yang kokoh kedudukannya dalam ketatanegaraan  RI  dalam  pemberantasan  korupsi.  Sebagaimana  kita  ketahui kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa.
Kedua,  KPK  dibentuk  karena  kinerja  kepolisian  tidak  optimal,  oleh  karena  itu pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yang  efektif  oleh  KPK,  diperlukan  adanya ketegasan  kewenangan  oleh  pemerintah  untuk  menunjuk  lembaga  mana  yang berwenang  melakukan  penyelidikan  terhadap  tindak  pidana  korupsi  supaya  ada kepastian  hukum    dan  tidak  terjadi  tumpang  tindih  kewenangan.Mengingat  banyak nya  tugas  kepolisian  dalam  menangani  tindak  pidana  umum,  alangkah  baiknya apabila kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi diserahkan sepenuhnya kepada  KPK.  Sehingga  kedua  lembaga  tersebut  fokus  dan  profesional  dalam menjalankan tugasnya masing- masing.
Ketiga,  Penyelesaian  sengketa  kewenangan  antara  kepolisian  dengan  KPK seharusnya  adalah  wewenang  Mahkamah  Agung,  karena  pengujian  perundang- undangan dibawah UU terhadap UU adalah wewenang MA. Hak menguji UU tersebut merupakan penerapan pemeerintahan yang Cheks and Balances . KPK dibentuk oleh UU yaitu UU No 30 Tahun 2002 sedangkan Kepolisian RI dibentuk oleh UUD 1945 yaitu pasal 30 ayat 4. .

## DAFTAR PUSTAKA
Andi, Hamzah, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara ,  Jakarta:
Sinar Grafika, 2005
Asshiddiqie,  Jimly, Pokok-pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Reformasi Konstitusi  dan  Konstitu  sionalisme  Indonesia,  ed.  Revisi .  Jakarta:Konstitusi Press, 2006.
Jurnal Spektrum Hukum Vol 17,No 1 (2020) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
Bagirmanan, Kewenangan Hukum Penyelengga ra Negara , Bandung: Eresco, 1995.
Chaidir,Ellydar, Sistem Pemerintahan Nega ra Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 , Yogyakar ta : Total Media, 2008.
Diana Napitupulu, KPK in action , Jakarta: penerbit RAS, 2010
Evi Hartanti“ Tindak Pidana Korupsi” , Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Hotma.P.Sibuea, Azas  Negara  Hukum,  Peratur  an  Kebijakan  &  Azas-  Azas  Umum Peme rintahan yang Baik . Penerbit:    Erlangga, 2010
Handoyo Setiono, Tesis Sejarah Hukum Kepoli sian Negara RI , 25 April 2010
Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana , Jakarta, 2006.
Joeniarto. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia . Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
Moh, Mahfud MD, Mahkamah Konstitusi dalam Ketatanegaraan Indonesia , Bogor, 31 Juli 2010.
Hadjon,  Philipus  M. Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia .  Gadjah  Mada University Press, 2005.
Soekanto  dkk, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat .  Jakarta  :  Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 120
Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen
1945 . Kencana, 2010.
Yusril  Izha Mehendara, Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Tata Negara:  menyambut  73  tahun    Prof  Dr  H.  Mohammad    Tahir  Azhary,  S.H.
Akademik, Pratisi, dan Politisi , Kencana, Jakarta, 2012,
Situs internet
Damang,  Teori  Kewenangan.  http://psycholegal.blogspot.com.  (diakses  tanggal  13 Maret 2019)
Artikel Tesis, Disertasi dan Data Sumber yang tidak Diterbitkan
Konflik Kewenangan KPK dan POLRI, 8 Oktober 2012
Handoyo setiono, Tesis Sejarah Hukum Kepolisian Negara RI, 25 April 2010
Peraturan Perundang-undangan Undang- Undang No. 30 Tahun 2002, tentang KPK