## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-X/2012
Daris A. Raft Ginting Fakultas Hukum Universitas Riau Email: darisginting@ymail.com Gusliana H.B. dan Dodi Haryono Fakultas Hukum Universitas Riau

## abstract
Relations between the Implementing Agencies of Oil and Gas with Business Entities or Permanent Establishment has put the State and Business Entities or  Permanent  Establishments  that  manage  oil  and  gas  are  in  the  same position. As a result, the State lost the discretion to make regulations for the benefit of the People. While the Government in carrying out the functions of state control  over  oil  and natural  gas  resources  should  has the  discretion to make regulation that is profitable for the prosperity of the entire community. Those conditions are so far from optimality. Indonesian oil and gas industry is still heavily dependent on foreign domination. Do Indonesian people ask for judicial review of Oil and Gas Law to the Constitutional Court. While the result of Constitutional Court is the Implementing Agencies of Oil and Gas disbanded.  As  a  replacement,  the  Government  through  Presidential  Decree No.  9  of  2013  on  Maintenance  of  Management  for  Upstream  Oil  and  Gas takes over all the functions and duties of the Implementing Agencies of Oil and Gas.
Keywords: Oil and Gas, Implementing Agencies of Oil and Gas, functions of state control

## abstrak
Hubungan antara BP Migas dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap telah menempatkan Negara dan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang mengelola  minyak  dan  gas  di  posisi  yang  sama.  Akibatnya,  negara kehilangan keleluasaan untuk membuat peraturan untuk kepentingan Rakyat. Sedangkan  Pemerintah  dalam  melaksanakan  fungsi  kontrol  negara  atas sumber  daya  minyak  dan  gas  alam  harus  memiliki  keleluasaan  untuk membuat aturan yang menguntungkan kemakmuran keseluruhan
Masyarakat.  Beberapa  kondisi  yang  begitu  jauh  dari  optimal.  Industri minyak  dan  gas  Indonesia  masih  sangat  tergantung  pada  dominasi  asing.
Apakah, masyarakat Indonesia meminta uji materi Undang-Undang Minyak dan  Gas  Bumi  ke  Mahkamah  Konstitusi.  Hasil  Putusan  Mahkamah Konstitusi  adalah  BP  Migas  menjadi  bubar.  Sebagai  penggantinya, Pemerintah  melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  9  Tahun  2013 tentang Pemeliharaan Manajemen Hulu Kegiatan Minyak dan Gas Bumi konfigurasi unit khusus minyak dan gas (SK Migas) yang mengambil alih semua fungsi dan tugas BP Migas.
Kata  Kunci: Minyak  dan  Gas,  BP  Migas,  Fungsi  Kontrol  Negara,  Putusan Mahkamah Konstitusi

## A. Pendahuluan
Hubungan antara BP Migas dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap  Pengelola  Migas  telah  mendegradasikan  kedudukan  Negara Pemerintah  sebagai  pemegang  kuasa pertambangan.  Hal  ini  dikarenakan hubungan  antara BP  Migas  sebagai  representasi  Pemerintah  dengan  Badan Usaha  atau  Bentuk  Usaha  Tetap  Pengelola  Migas  dilakukan  berdasarkan Kontrak Kerja Sama (KS) yang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut. Sehingga, Pemerintah  tidak  bisa  leluasa  mengadakan  kebijakan  dan pengaturan dalam kegiatan usaha hulu migas agar tercapainya sebesar-besar kemakmuran  rakyat  melalui  ketersediaan  migas  dengan  harga  murah, mudah, dan stabil.
Oleh  karena itu,  Rakyat  Indonesia  yang  diwakili  oleh  sebagian  besar Ormas Islam mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun  2001 tentang Minyak  dan  Gas  (UU  Migas)  terhadap  UUD  1945 kepada Mahkamah Konstitusi (MK), lantaran merasa hak-hak konsitusionalnya  dirugikan  oleh  berlakunya UU  Migas  khususnya  materi muatan  mengenai  keberadaan  dan  fungsi  BP  Migas.  Akhirnya,  MK memutuskan  bahwa  pasal-pasal  UU  Migas  yang  mengatur tentang keberadaan dan fungsi BP Migas beserta seluruh hal yang terkait dengan BP Migas  dalam  Penjelasan  UU  Migas  bertentangan  dengan  UUD  1945  dan tidak berkekuatan hukum mengikat. MK juga memutuskan bahwa tugas dan fungsi  BP  Migas  dilaksanakan  oleh  Kementerian  terkait  sampai diundangkannya  UU  yang  baru  yang  mengatur  hal  tersebut.  Berdasarkan latar  belakang  diatas,  maka permasalahan  yang  akan  dijawab  dalam  jurnal ini adalah bagaimanakah kedudukan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak  dan  Gas  Bumi  (BP  Migas) sebelum  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Konstitusi  (MK)  Nomor  36/PUU-X/2012;  dan  bagaimanakah  implikasi Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 terhadap kedudukan BP Migas.
B. Pembahasan 1. Kedudukan BP Migas sebelum Putusan MK No. 36/PUU-X/2012
Pembentukan BP  Migas  dilatarbelakangi  oleh  kehendak  untuk memisahkan  antara  badan  yang  melakukan  regulasi  atau  badan  yang membuat kebijakan dengan badan yang melakukan bisnis migas yang kedua fungsi  tersebut  sebelumnya  dilaksanakan  oleh  Pertamina.  BP  Migas diharapkan dapat  fokus  melaksanakan  tujuan  pengendalian  kegiatan  usaha hulu  minyak  dan  gas  bumi  tanpa  dibebani  kewajiban  untuk  mencari keuntungan  untuk  diri  sendiri, demi kepentingan  negara  serta  menghindari terjadinya  pembebanan  terhadap  keuangan  negara  melalui  APBN.  Oleh karena itu, fungsi pengendalian dan pengawasan dalam kegiatan hulu Migas yang  sebelumnya  dilakukan  oleh  Pertamina,  kini  dilakukan  oleh BP  Migas selaku  representasi  Pemerintah  sebagai  Pemegang  Kuasa  Pertambangan yang  menyelenggarakan  penguasaan  negara  atas  sumber  daya  alam migas. BP  Migas  adalah  Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang  merupakan institusi  yang  mengendalikan  dan  mengawasi  bisnis migas  di  sektor  hulu. Dengan  demikian,  BP  Migas  berperan  sebagai  ujung  tombak  bagi Pemerintah  untuk  terlibat  secara  langsung  dalam  bisnis  migas  sehingga Pemerintah tidak dihadapkan secara langsung dengan pelaku usaha. 1
Pelaksanaan  kegiatan  usaha  hulu  migas  dilakukan  oleh  Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama (KS). 2 Sebelum berlakunya  UU  Migas,  maka  berdasarkan  UU  Pertamina,  para  pihak  yang terkait dalam KS adalah Pertamina dan Kontraktor. Kontraktor dapat berasal dari  kontraktor  dalam  negeri  dan  dari luar  negeri.  Dengan  berlakunya  UU Migas, maka para pihak yang terkait dalam KS yaitu Negara yang diwakili oleh BP Migas dengan pihak kedua atau kontraktornya adalah Badan Usaha dan atau Badan Usaha Tetap. 3
Pasal 6 ayat (2) UU Migas mengatur bahwa KS paling sedikit memuat persyaratan sebagai berikut:
a. kepemilikan  sumber  daya  alam  tetap  di  tangan  Pemerintah  sampai pada titik penyerahan;
b. pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana; dan
c. modal  dan  risiko  seluruhnya  ditanggung  Badan  Usaha  atau Bentuk Usaha Tetap.
1 Pertimbangan  Hukum  Majelis  Hakim  Konsitusi  sebagaimana  tertuang  dalam  Putusan  MK No. 36/PUU-X/2012.
2 Pasal 11 ayat (1) UU Migas.
3 Cut  Asmaul  Husna  TR,  “Implikasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Konstitusi  terhadap Regulasi Production  Sharing  Contract ”, Jurnal  Konstitusi,  Kepaniteraan  dan  Sekretariat Jenderal  Mahkamah  Konstitusi  Konstitusi  Republik  Indonesia, Vol.  9,  No.  4,  Desember 2012, hlm. 601.
Dalam  rangka  menjalankan  fungsinya  tersebut,  maka  berdasarkan Pasal 44 ayat (3) UU Migas, BP Migas bertugas sebagai berikut:
a. memberikan  pertimbangan  kepada  Menteri  atas  kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta KS;
b. melaksanakan penandatanganan KS;
c. mengkaji  dan  menyampaikan  rencana  pengembangan  lapangan  yang pertama  kali  akan  diproduksikan  dalam  suatu  Wilayah  Kerja  kepada Menteri terkait untuk mendapatkan persetujuan;
d. memberikan  persetujuan  rencana pengembangan  lapangan  selain sebagaimana dimaksud huruf c di atas;
e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;
f. melaksanakan  monitoring  dan  melaporkan  kepada  Menteri  terkait mengenai pelaksanaan KS; serta
g. menunjuk  penjual  Minyak  Bumi  dan/atau  Gas  Bumi  bagian  Negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara. Dari  ketujuh  tugas  di  atas,  terlihat  bahwa tugas  penandatanganan KS
merupakan tugas yang paling penting, karena dengan adanya
penandatanganan  kontrak  itu  akan  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  bagi para  pihak.  Oleh  karena  BP  Migas  hanya  melakukan  fungsi  pengendalian dan  pengawasan  terhadap  pengelolaan  sumber  daya  alam  migas,  maka negara  dalam  hal  ini  pemerintah  tidak  dapat  melakukan  pengelolaan  secara langsung atas sumber daya alam migas pada kegiatan hulu. Padahal menurut Putusan  No.  002/PUU-I/2003,  makna  penguasaan  mencakup  makna penguasaan  negara  dalam  arti  luas  yang  bersumber  dan  diturunkan  dari konsepsi  kedaulatan  rakyat  Indonesia  atas  sumber  kekayaan  bumi,  air,  dan kekayaan  alam  yang  terkandung di  dalamnya  termasuk  pula di  dalamnya pengertian  kepemilikan  publik  oleh  kolektifitas  rakyat  atas  sumber-sumber kekayaan dimaksud.
Rakyat  secara  kolektif  dikonstruksikan  oleh  UUD  1945  memberikan mandat  kepada  Negara  Pemerintah  untuk  mengadakan  kebijakan,  tindakan pengurusan,  pengaturan,  pengelolaan,  dan  pengawasan.  Kelima  mandat tersebut  merupakan  satu  kesatuan  agar  hajat  hidup  Bangsa  Indonesia terpenuhi demi tercapainya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4
Oleh  karena  itu,  fungsi  penguasaan  negara  yang  dijalankan  oleh  BP Migas berdasarkan ketentuan UU Migas telah mereduksi makna penguasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK No. 002/PUU-I/2003. Hal ini terlihat dari Pemerintah dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya dikendalikan melalui KS yang ditandatangani sendiri oleh BP Migas sebagai wakil  kuasa  pertambangan.  Padahal  sebagai  konkretisasi  urusan
4 Dalil pemohon yang didukung oleh keterangan ahli Irman Putra Sidin sebagaimana tertuang dalam Putusan MK No. 36/PUU-X/2012.
pemerintahan,  perwujudan  kewajiban  konstitusional  pemerintah  itu  harus berlandaskan  pada  prinsip-prinsip  konstitusi  dan  asas-asas  pemerintahan yang  baik  yang  berlaku  di  Indonesia,  bukan  berlandaskan  kontrak,  agar pelaksanaan  fungsi  penguasaan  negara  atas  migas  mampu  mendorong terwujudnya Rakyat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. 5
Pengamat  Perminyakan  Kurtubi  berpandangan  bahwa  UU  Migas menganut pola hubungan business to government (B to G) antara BP Migas sebagai  wakil  kuasa  pertambangan  dengan  pihak  investor  atau  perusahaan minyak. Jika pemerintah yang berkontrak, maka kedaulatan negara menjadi hilang,  sebab  posisi  pemerintah  menjadi  sejajar  dengan  kontraktor,  karena pemerintah  menjadi  bagian  dari  para  pihak  yang  berkontrak.  Dengan demikian,  pemerintah  tidak  bisa  langsung  mengeksekusi  kebijakan  atau regulasi  atas  pengelolaan  kekayaan  migas  kalau  pihak  kontraktor  tidak menyetujuinya. 6
Kurtubi  juga  berpandangan  bahwa  keberadaan  BP  Migas  telah menggerogoti kedaulatan negara. Karena dengan adanya pola B to G, maka aset pemerintahlah yang akan dijadikan sebagai alat pemenuh sanksi apabila Negara Pemerintah menghadapi sengketa hukum dengan kontraktor KS dan dinyatakan  kalah  atau  cedera  janji  oleh  lembaga  penyelesaian  sengketa. Meskipun  BP  Migas  mewakili  pemerintah  dalam  mendantangani KS, ternyata BP Migas tidak memiliki aset sendiri. Keadaan inilah yang menurut Kurtubi  dapat  membahayakan  negara.  Namun,  apabila  pola  hubungan  yang dianut  dalam  UU  Migas  berupa B  to  B dan  pemerintah  berada  di  atas kontrak,  maka  kedaulatan  negara  terjamin  dan  pemerintah  bisa  langsung mengeksekusi regulasi atau kebijakan untuk kepentingan bangsa dan negara walaupun tanpa persetujuan kontraktor. 7
Berikutnya, UU Migas ini menjadikan sistem perminyakan Indonesia sangat  tidak  efesien,  tidak  sejalan  dengan  prinsip good  cooperate governments,  menggiring  terbukanya  lubang  inefisiensi  yang  sangat menganga.  Hal  ini  disebabkan  oleh  tidak  adanya  dewan  komisaris  atau lembaga  pengawas  dalam  struktur  BP  Migas.  Kemudian,  Biaya  Pokok Penyediaan  (BPP)  Listrik  oleh  Perusahaan  Listrik  Negara  (PLN)  yang melonjak  mengakibatkan  melonjaknya  subsidi  listrik  yang  berujung  pada naiknya  TTL  (tarif  tenaga  listrik)  yang  harus  dibayar  oleh  rakyat  dan kalangan  dunia  usaha.  Melonjaknya  BPP  Listrik  disebabkan  oleh Pembangkit  PLN  kekurangan  gas.  Namun  pada  saat  yang  sama,  gas  bumi dari  Tangguh  Papua diekspor  ke  luar  negeri  dengan  harga  yang  sangat
5 Ibid.
6 Keterangan  Ahli  Dr.  Kurtubi  sebagaimana  tertuang  dalam  Putusan  MK  No.  36/PUU- X/2012.
7 Ibid.
murah 8 . Hal ini disebabkan oleh status BP Migas sebagai BHMN bertindak untuk  melakukan  penandatangan KS  dengan  Badan  Usaha  atau  Bentuk Usaha  Tetap.  Padahal  tidak  sewajarnya  sebuah  badan  hukum  seperti  BP Migas  memiliki  kewenangan  dalam  pemutusan  usaha  migas,  yang seharusnya  hanya  memberikan  pertimbangan  dan  melakukan  pengawasan usaha  migas  di  Indonesia. 9 Karena  statusnya  tersebut,  maka  BP  Migas sebagai pengelola  kekayaan  migas  nasional  tidak  bisa  berbisnis,  tidak  bisa membangun  pabrik Liquid Natural  Gas (LNG),  dan  tidak  bisa  menjual  gas milik/bagian negara secara langsung sehingga harus menunjuk pihak lain. 10
Contoh  lain  kerugian  negara  dengan  sistem  tata kelola  di  bawah  BP Migas  ialah  menyangkut  blok  produksi  yang  selesai kontrak.  Hingga  2021, sekitar  12  blok  produksi  migas  yang  akan  selesai  kontrak,  termasuk  blok- blok besar seperti Blok Mahakam yang menghasilkan 34% dari produksi gas nasional,  akan  selesai  pada  2017.  Blok  Rokan  yang  menghasilkan  minyak mentah sekitar 47% dari produksi minyak nasional akan selesai pada 2021. 11 Menurut ketentuan, blok produksi yang selesai kontrak dikembalikan ke  negara  dengan  seluruh  asetnya  sudah  menjadi  milik/hak  negara, baik berupa  sisa  cadangan  migas  yang  ada  di  perut  bumi  maupun  semua infrastruktur  produksi.  Mestinya  blok  yang  sudah  selesai  kontrak dikembalikan dan dilanjutkan pengoperasiannya oleh negara. Namun, karena BP  Migas  bukan  perusahaan,  mustahil  bagi  BP  Migas untuk  melanjutkan operasi  produksinya.  Akibatnya,  timbul  rekayasa  untuk  diperpanjang  atau dialihkan ke kontraktor lain. 12
Memperpanjang  kontrak  blok  produksi  yang  sudah  selesai  kontrak sama  artinya  dengan  memberikan  secara  gratis  (semacam  sedekah)  harta milik  negara  kepada  kontraktor.  Hal  ini  tentunya  merupakan  pelanggaran terhadap  konstitusi  (Pasal  33  UUD  1945),  melanggar  etika  (karena  rakyat Indonesia  sendiri  masih  miskin),  dan  bahkan  berpotensi  melanggar  hukum atau tindakan kriminal (dengan merekayasa/bersekongkol). 13
Apabila  UU  Migas  ditelaah  secara  historis,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  UU  Migas bersumber  dari  agenda Washington  Consensus yang masuk  melalui Letter  of  Intens (LoI)  yang  ditandatangani  oleh  Pemerintah Indonesia dengan International Monetary Fund (IMF). Krisis ekonomi yang berlangsung sejak tahun 1997 memaksa pemerintah untuk mencari dukungan
8 Ibid.
9 http://semestaglory.blogspot.com/2012/07/makalah-analisis-kelahiran-uu-migas.html,
diakses pada tanggal 30 mei 2013
10 http://koestoer.wor  dpress.com/tophit/mengapa-bpm  igas-harus-bubar,  diakses  tanggal  2 mei 2013
11 Ibid.
12 Ibid. 13 Ibid.
IMF  untuk  menyokong  neraca  pembayaran  yang  defisit  akibat  krisis kepercayaan dan pelarian modal (capital flight). 14
Dari sekian agenda reformasi ekonomi yang tertuang dalam Letter of Intents (LoI), di  antaranya tertuang  program  reformasi  sektor  energi. Reformasi  sektor  energi  tercantum  dalam  butir  kesepakatan  huruf  F (The energy  Sector) dalam Memorandum  of  Economic  and Financial  Policies (Letter  of  Intens),  20  Januari  2000. 15 Reformasi  sektor  energi  Indonesia intinya adalah reformasi harga energi dan reformasi kelembagaan pengelola energi.  Reformasi  sektor  energi  tidak  hanya  merupakan  pintu  masuk  bagi penghapusan  subsidi BBM,  tetapi  juga  memberikan  peluang  besar  dan sangat  terbuka  bagi  masuknya  perusahaan  multinasional  untuk  merambah sektor  hulu  dan  hilir  migas  di  Indonesia.  Poin  krusial  yang  disorot  pihak kreditur  adalah  monopoli  penyelewengan  industri  migas  yang  dituding sebagai  penyebab  inefisiensi  dan  gurita  praktek  korupsi.  Karena  itu,  desain besar reformasi energi adalah membuka pintu lebar-lebar agar pihak swasta dapat masuk dan dilibatkan dalam kegiatan bisnis di sektor tersebut. 16
Terkait  dengan  skenario  tersebut,  maka  posisi  Pertamina  sedikit dilemahkan  untuk  memberikan  kesempatan  pihak  asing  bersaing  di  bisnis migas.  Tanpa  intervensi  tersebut,  maka  tidak  akan  ada  yang  menanam investasi  di  bidang  industri  migas  nasional  karena  sistem  dan  mekanisme yang sangat tertutup pada masa itu.
Agar agenda privatisasi dapat berjalan lancar, maka Pemerintah harus mengurangi  keterlibatannya  secara  langsung  dalam  bisnis  migas  melalui skema  deregulasi.  Senafas  dengan minimal  state, kuasa  pertambangan sebagai wujud dari kedaulatan negara tidak tercantum dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. Hal tersebut termaktub dalam pasal 1 angka (5) UU  Migas  secara  tegas  membatasi  pengertian  Kuasa  Pertambangan  hanya pada  sektor  hulu  yang  menyangkut  kegiatan  eksplorasi  dan  eksploitasi.
Sementara kegiatan sektor hilir yang mencakup penghilangan, pengangkutan,  penyimpanan  dan  niaga  tidak  dilihat  sebagai  kesatuan kegiatan  penguasaan  pertambangan  yang  dikuasai Negara. 17 Melalui  UU Migas, Kuasa Pertambangan diambil alih Pemerintah dan diserahkan kepada pelaku (badan usaha/bentuk usaha tetap) oleh Menteri ESDM (Pasal 12 Ayat (3)).  Jika  dilihat  lebih  dalam,  menyerahkan  Kuasa  Pertambangan  kepada
14 http://semestaglory.blogspot.com/2012/07/makalah-analisis-kelahiran-uu-migas.  htm  l, diakses pada tanggal 30 Mei 2013.
15 M.  Kholid  Syeirazi, Di  Bawah  Bendera  Asing;  Liberalisasi  Industri  Migas  di  Indonesia,
Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia, 2009), hlm 159.
16 Ibid.
17 http://majalahenergi.com/akademisi/kisruh-migas-pasca-uu-migas-no-22-tahun2001, diakses pada tanggal 30 Mei 2013.
pelaku usaha sama halnya dengan menisbikan kedaulatan negara atas sumber daya alam strategis yang meguasai hajat hidup orang banyak. 18
Apabila ditelaah secara yuridis, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi kesalahan  fatal  dalam pembentukan UU  Migas.  Hal  ini  terlihat  pada penunjukan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 sebagaimana telah diubah dengan  Perubahan  Kedua UUD  1945  sebagai  salah  satu  butir  konsiderans mengingat  UU  Migas.  Sehingga,  konsiderans  tersebut  yang  merupakan landasan pembentukan UU  Migas  tidak  dapat  dibenarkan  baik  oleh pembuatnya maupun oleh putusan hakim melalui penafsiran hukum sebagai nilai hukum yang telah diubah. 19
Apabila ditinjau dari sudut norma Hak Asasi Manusia (HAM), negara khususnya  pemerintah,  berkedudukan  sebagai  pemangku  kewajiban (duty barrier).  Dalam  hal  ini,  terdapat  sekurang-kurangnya  tiga  kewajiban  yang melekat pada negara atas HAM sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 8,  Pasal  71,  dan  Pasal  72  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang HAM,  yaitu  menghormati (to  respect),  melindungi (to  protect),  dan memenuhi (to fulfill). Dengan formulasi norma HAM seperti ini, salah satu kewajiban  negara  yang  paling  fundamental  dalam  konteks  penguasaan cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak adalah optimalisasi  perlindungan  negara  terhadap  pemenuhan  hak  warga  negara atas ketersediaan minyak dan gas (migas) dengan harga yang murah, mudah, dan stabil.
Apabila  formulasi  norma  HAM  dibandingkan  dengan  ketentuan- ketentuan  UU  Migas  dalam  kenyataannya,  terbukti  bahwa  pemerintah beserta  organ-organ  dibawahnya  khususnya  BP  Migas  telah  lalai  dalam mengupayakan pemenuhan hak warga negara atas ketersediaan minyak dan gas (migas) dengan harga yang murah, mudah, dan stabil. Sehingga landasan etikal-yuridis dalam penyelenggaraan kegiatan usaha migas berupa sebesar- besar kemakmuran rakyat menjadi tidak tercapai.
Dengan  demikian,  setiap  lembaga  atau  organ  pemerintah  yang  akan dibentuk harus memiliki tujuan yang sesuai dengan amanat konstitusi yakni mendorong  terwujudnya  sebesar-besarnya  kemakmuran  Rakyat  Indonesia. Apabila  keberadaan  lembaga  atau  organ  pemerintah  tersebut  dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya menurut aturan
pembentukannya  ternyata  tidak  memenuhi  tujuan  yang  sesuai  dengan amanat  konstitusi,  maka  lembaga  atau  organ  tersebut  mengakibatkan kerugian  konstitusional  sehingga  lembaga  atau  organ  tersebut  dapat dibubarkan dan  aturan  pembentuknya  layak  direvisi  melalui  putusan
18 http://semestaglory.blogspot.com/2012/07/makalah-analisis-kelahiran-uu-migas.html, diakses pada tanggal 30 Mei 2013.
19 Keterangan Ahli Margarito Kamis sebagaimana tertuang dalam Putusan MK No. 36/PUU- X/2013.
pengadilan  yang  menyatakan  bahwa  kedua-duanya  bertentangan  dengan konstitusi  dan  tidak  berkekuatan  hukum  mengikat  sejak  putusan  dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
Hal  tersebut  merupakan  konsekuensi  dianutnya  konsepsi  negara hukum  sebagaimana  telah  diamanatkan  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945. Maka,  setiap  kebijakan  negara  yang  bertentangan  dengan  konstitusi  harus dinyatakan batal demi hukum (null and void) karena peraturan yang rendah harus tunduk  kepada  aturan  yang  lebih  tinggi (lex  superior  derogate  lex inferior).

## 2. Implikasi Putusan MK No. 36/PUU-X/2012
Pengujian  materi  UU  Migas  dimohonkan  oleh  sejumlah  Ormas  dan sejumlah  tokoh  nasional  (perorangan). Ormas  tersebut  sebagian  besar merupakan Ormas  Islam.  Alasan  para  pemohon  mengajukan  uji  materi  UU Migas  kepada  Mahkamah Konstitusi  (selanjutnya  disebut  Mahkamah Konstitusi)  adalah  para  pemohon  merasa  bahwa  hak-hak  konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 1 angka 19 dan angka 23, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 ayat (3), Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13, dan Pasal 44 UU Migas.
Menurut  Mahkamah Konstitusi,  model  hubungan  antara  BP  Migas sebagai  representasi  negara  dengan  Badan  Usaha  atau  Bentuk  Usaha  Tetap dalam  pengelolaan  migas  mendegradasi  makna  penguasaan  negara  atas sumber  daya  alam  migas  yang  bertentangan  dengan  amanat  Pasal  33  UUD 1945.  Walaupun  UU  Migas,  menentukan  tiga  syarat  minimal  dalam KS, yakni:
a. kepemilikan  sumber  daya  alam  di  tangan  Pemerintah  sampai  pada  titik penyerahan;
b. pengendalian manajemen operasi berada pada BP Migas, dan
c. modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.
Ketiga  syarat  minimal  tersebut  tidak  serta  merta  berarti  bahwa penguasaan  negara  dapat  dilakukan  dengan  efektif  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.  Paling  tidak  hal  itu  terjadi,  karena  tiga  hal,  yaitu: pertama, Pemerintah  tidak  dapat  secara  langsung  melakukan  pengelolaan atau  menunjuk  secara  langsung  badan  usaha  milik  negara  untuk  mengelola seluruh  wilayah kerja  Migas  dalam  kegiatan  usaha  hulu; kedua, setelah  BP Migas  menandatangani KS,  maka  seketika  itu  pula  negara  terikat  pada seluruh  isi KS,  yang  berarti,  negara  kehilangan  kebebasannya  untuk melakukan  regulasi  atau  kebijakan  yang  bertentangan  dengan  isi KS; dan ketiga, tidak  maksimalnya  keuntungan  Negara  untuk  sebesar-besar kemakmuran  rakyat,  karena  adanya  potensi  penguasaan  migas  keuntungan
besar oleh Bentuk Hukum Tetap atau Badan Hukum Swasta yang dilakukan berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat, wajar, dan transparan.
Dalam  hal  ini,  dengan  konstruksi  penguasaan  migas  melalui  BP Migas,  negara  kehilangan  kewenangannya  untuk  melakukan  pengelolaan atau menunjuk secara langsung Badan Usaha Milik Negara untuk mengelola sumber  daya  alam  migas,  padahal fungsi  pengelolaan  adalah  bentuk penguasaan  negara  pada  peringkat  pertama  dan  paling  utama  untuk mencapai  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat.  Oleh  karena  konstruksi, hubungan  yang  demikian  maka  menurut  Mahkamah  Konstitusi  keberadaan BP  Migas  menurut  Undang-Undang a  quo,  bertentangan  dengan  konstitusi yang  menghendaki  penguasaan  negara  yang  membawa  manfaat  sebesar- besarnya  bagi  rakyat,  yang  seharusnya  mengutamakan  penguasaan  negara pada peringkat pertama yaitu melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam migas yang membawa keuntungan lebih besar bagi rakyat.
Menurut  Mahkamah  Konstitusi,  pengelolaan  secara  langsung  oleh negara  atau  oleh  badan  usaha  yang  dimiliki  oleh negara  adalah  yang dikehendaki oleh Pasal 33 UUD 1945. Hanya dalam batas-batas negara tidak memiliki  kemampuan  atau  kekurangan  kemampuan  baik  dalam  modal, teknologi, dan manajemen untuk mengelola sumber daya alam migas, maka pengelolaan sumber daya alam dapat diserahkan kepada badan swasta.
Bahwa  untuk  mengembalikan  posisi  negara  dalam  hubungannya dengan  sumber  daya  alam  migas,  maka  negara/pemerintah  tidak  dapat dibatasi  tugas  dan  kewenangannya  pada  fungsi  pengendalian  dan pengawasan  semata  tetapi  juga memunyai fungsi  pengelolaan.  Menurut Mahkamah  Konstitusi,  pemisahan  antara  badan  yang  melakukan  fungsi regulasi  dan  pembuatan  kebijakan  dengan  lembaga  yang  melakukan pengelolaan dan bisnis migas secara langsung, mengakibatkan terdegradasinya penguasaan negara atas sumber daya alam migas. Walaupun terdapat prioritas pengelolaan migas diserahkan kepada BUMN sebagaimana telah  menjadi  pendirian  Mahkamah  Konstitusi  dalam  putusan  Nomor 002/PUU-I/2003  tanggal  21  Desember  2004,  namun efektivitas  penguasaan negara justru menjadi nyata apabila Pemerintah secara langsung memegang fungsi  regulasi  dan  kebijakan (policy) tanpa  ditambahi  dengan  birokrasi dengan pembentukan BP  Migas. Dalam  posisi  demikian,  Pemerintah memiliki keleluasaan membuat regulasi, kebijakan, pengurusan,
pengelolaan,  dan  pengawasan  atas  sumber  daya  alam  migas.  Dalam menjalankan  penguasan  negara  atas  sumber  daya  alam  Migas,  Pemerintah melakukan  tindakan  pengurusan  atas  sumber  daya  alam  Migas  dengan memberikan  konsepsi  kepada  satu  atau  beberapa  BUMN  untuk mengelola kegiatan usaha Migas pada sektor hulu. BUMN itulah yang akan melakukan KS  dengan  BUMD,  Koperasi,  Usaha  Kecil,  Badan  Hukum  Swasta,  atau
Bentuk  Usaha  Tetap.  Dengan  model  seperti  itu,  seluruh  aspek  penguasaan negara yang menjadi amanat Pasal 33 UUD 1945 terlaksana dengan nyata.
Mahkamah  Konstitusi  memertimbangkan  bahwa  tujuan  utama  dari ketentuan  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  adalah  pengelolaan  sumber  daya alam “untuk sebesar -besarnya kemakmuran rakyat” sehingga
implementasinya  ke  dalam  pengorganisasian  negara  dan  pemerintahan  pun harus  menuju  ke  arah  tercapainya  tujuan  tersebut.  Oleh  sebab  itu,  setiap pembentukan organisasi  negara  dan  semua  unitnya  harus  disusun  berdasar rasionalitas  birokrasi  yang  efisien  dan  tidak  menimbulkan  peluang inefisiensi  dan penyalahgunaan  kekuasaan.  Oleh  karena  keberadaan  BP Migas, sangat  berpotensi  untuk  terjadinya  inefisiensi  dan  diduga  dalam praktiknya  telah  membuka  peluang  terjadinya  penyalahgunaan  kekuasaan, maka  menurut  Mahkamah  Konstitusi  keberadaan  BP  Migas  tersebut  tidak konstitusional,  bertentangan  dengan  tujuan  Negara tentang pengelolaan sumber  daya  alam  dalam  pengorganisasian  pemerintahan.  Sekiranyapun dikatakan  bahwa  belum  ada  bukti  bahwa  BP  Migas  telah  melakukan penyalahgunaan kekuasaan, maka cukuplah alasan untuk menyatakan bahwa keberadaan BP Migas inkonstitusional. Jikalau diasumsikan kewenangan BP Migas  dikembalikan  ke  unit  pemerintahan  atau  kementerian  yang  terkait tetapi juga masih potensial terjadi inefisiensi, maka hal itu tidak mengurangi keyakinan  Mahkamah  Konstitusi  untuk  memutuskan  pengembalian pengelolaan sumber daya alam ke Pemerintah karena dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, justru harus menjadi momentum bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan penataan kembali dengan mengedepankan efisiensi  yang  berkeadilan  dan  mengurangi  proliferasi  organisasi pemerintahan. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang demikian maka Pemerintah dapat segera memulai penataan ulang pengelolaan sumber daya alam  berupa  Migas  dengan  berpijak  pada  “penguasaan  oleh  negara”  yang berorientasi penuh pada upaya “manfaat yang sebesar - besarnya bagi rakyat” dengan organisasi yang efisien dan di bawah kendali langsung Pemerintah.
Atas  dasar  hal-hal  di  atas,  Mahkamah  Konstitusi  menilai  dalil  para pemohon  sepanjang  mengenai  BP  Migas  beralasan  hukum.  Mahkamah Konstitusi  pada  akhirnya  memutuskan  untuk  mengabulkan  sebagian permohonan para pemohon berupa: pertama, Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan pasal 63 UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memunyai kekuatan  hukum  mengikat; kedua ,  Frasa  “dengan  Badan Pelaksana” dalam Pasal 11 ayat (1), frasa “melalui Badan Pelaksana” dalam Pasal  20  ayat  (3),  frasa  “berdasarkan  pertimbangan  da ri  Badan  Pelaksana dan” dalam Pasal 21 ayat (1), frasa “Badan Pelaksana” dan dalam Pasal 49 UU  Migas  bertentangan  dengan  UUD  1945  dan  tidak memunyai kekuatan hukum  mengikat; ketiga,  seluruh  hal  yang  terkait  dengan  Badan  Pelaksana
dalam  Penjelasan  UU  Migas bertentangan  dengan  UUD  1945  dan  tidak memunyai kekuatan  hukum  mengikat; dan keempat, fungsi  dan  tugas  BP Migas  dilaksanakan  oleh  Pemerintah, Kementerian  terkait,  sampai diundangkannya UU yang baru yang mengatur hal tersebut.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  di atas  membawa  implikasi  berupa hilangnya  eksistensi  atau  bubarnya  BP  Migas  dalam  pelaksanaan  Kegiatan Usaha  Hulu  Migas.  Sehingga,  fungsi  dan  tugas  BP  Migas  dalam  kegiatan usaha hulu migas dialihkan ke Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM sampai  diundangkannya  UU  yang  baru  yang  mengatur tentang migas.  Kini berdasarkan  Perpres  No.  9  Tahun  2013 tentang Penyelenggaraan
Pengelolaan  Kegiatan  Usaha Hulu,  lembaga  pengganti  BP  Migas  ialah
Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas. Dengan adanya Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 yang menitikbertakan pada keberadaan BP Migas yang dinyatakan inkonstitusional  dan  tidak  lagi  berkekuatan  hukum  mengikat.  Maka, untuk menghindari  kevakuman  hukum  dalam  kegiatan  usaha  hulu  migas, Pemerintah dapat menerbitkan peraturan yang mengatur tentang pengalihan tugas dan fungsi BP Migas kepada organ pemerintah dan pengalihan hak dan kewenangan  BP  Migas  yang  timbul  dari KS  kepada  BUMN.  Kemudian langkah jangka panjang  yang  dapat  diambil  oleh Pemerintah  ialah mengajukan  RUU tentang Perubahan  UU  Migas yang  memilki  landasan hukum  dan  sosiologis  yang  kuat,  serta  mengandung  materi  muatan  yang sesuai dengan amanat Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 kepada DPR-RI.
Dalam  RUU tentang Perubahan  UU  Migas  sebaiknya  diatur tentang penguatan  kedudukan  Pemerintah  sebagai pemegang  Kuasa  Pertambangan yang  berhak  mengadakan  kebijakan  dan  melakukan  tindakan  pengawasan. Sehingga,  pemerintah  berada  di  atas  kontrak,  yang  mana  kontrak  tersebut dibuat  dan  ditandatangani  oleh  pelaku  usaha,  yakni  BUMN  dengan  Badan Usaha  atau  Bentuk Usaha  Tetap  (Kontraktor KS).  Oleh  karena  itu,  pola hubungan yang diterapkan dalam kegiatan usaha migas ialah B to B. Dengan pola  hubungan  demikian,  maka  Pemerintah  dapat  berperan  lebih  maksimal lagi dalam mendayagunakan fungsi penguasaan atas kekayaan sumber daya alam demi terwujudnya Rakyat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

## C. Penutup

## 1. Kesimpulan
Kedudukan Badan BP Migas sebelum Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor  36/PUU-X/201012 merupakan  organ  pemerintah  yang  khusus, berbentuk  Badan  Hukum  Milik  Negara  (BHMN)  memiliki  posisi  strategis bertindak  atas  nama  Pemerintah  melakukan  fungsi  penguasaan  negara  atas migas khususnya  kegiatan hulu, yaitu fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan KS Kegiatan  Usaha  Hulu  agar  pengambilan  sumber
daya  alam migas milik  negara  dapat  memberikan  manfaat  dan  penerimaan yang  maksimal  bagi  negara  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat. Fungsi  penguasaan  negara  yang  dijalankan  oleh  BP  Migas berdasarkan ketentuan UU Migas telah mereduksi makna penguasaan Negara yang terdiri dari  kebijakan,  pengurusan,  pengaturan,  pengelolaan,  dan  pengawasan.  Hal ini terlihat dari Pemerintah dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya dikendalikan melalui KS yang ditandatangani sendiri oleh BP Migas sebagai wakil kuasa pertambangan. Seharusnya perwujudan kewajiban konstitusional  pemerintah  itu  harus  berlandaskan  pada  prinsip-prinsip konstitusi dan asas-asas pemerintahan yang baik yang berlaku di Indonesia, bukan  berlandaskan  kontrak. Sehingga,  frasa untuk  sebesar-besar kemakmuran  rakyat yang  merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  tata kelola  kekayaan  migas,  yang  harus  dikuasai  negara,  saat  ini  tidak  tercapai. Dengan  demikian,  sistem  tata  kelola  yang  dibangun  dalam  UU  Migas membuat Negara  Pemerintah  telah gagal  memenuhi hak  warga  negara  atas ketersediaan  migas  dengan  harga  yang  murah,  mudah,  dan  stabil,  serta menggerogoti kedaulatan negara.
Implikasi Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 terhadap Kedudukan  BP Migas  ialah segala  hal  yang  menyangkut  BP  Migas  baik  dalam  pasal-pasal maupun dalam penjelasan UU Migas inkonstitusional dan tidak berkekuatan hukum tetap, sehingga eksistensi BP Migas menjadi hilang atau bubar. MK juga  memutuskan  bahwa fungsi  dan  tugas BP  Migas  dilaksanakan  oleh Pemerintah,  Kementerian  terkait,  sampai  diundangkannya  UU  yang  baru yang mengatur hal tersebut. Secara kelembagaan, Putusan MK No. 36/PUU- X/2012 membawa implikasi berupa terbentuknya organisasi baru pengganti BP Migas  berupa SK Migas  berdasarkan Peraturan  Presiden  No.  9  Tahun 2013.  Namun,  kewenangan  yang  dimiliki  SK Migas  sama  dengan  yang dimiliki oleh BP Migas sebelum adanya Putusan MK. Hanya saja, SK Migas ini dilengkapi dengan Komisi Pengawas. Secara pengaturan, Putusan MK ini berimplikasi  berupa  amanat  kepada  Pemerintah  dan  DPR  untuk  segera membentuk  UU  Perubahan  terhadap  UU  Migas  yang  berlandaskan  pada Konstitusi,  kepentingan  masyarakat  luas,  dan  mengakomodir  Pertimbangan Hukum dan Putusan MK tersebut.

## 2. Saran
Dengan  adanya  Putusan  MK  di  atas,  maka  penulis  menyarankan Pemerintah  dan  DPR  untuk  segera  merevisi  UU  Migas  agar  kedaulatan negara  dalam  menjalankan  fungsi  penguasaan atas  kekayaan  sumber  daya alam terjamin demi tercapainya kemakmuran rakyat.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Fatmawati, 2005. Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Manan, Bagir, dan Kuntana Magnar, 1997. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, edisi revisi, Bandung: Alumni.
M.D,  Moh  Mahfud,  2011. Membangun  Politik  Hukum,  Menegakan Konstitusi, Jakarta: Rajawali Press.
Notonagoro, 1984. Politik Hukum dan Pembangunan Agraria, Jakarta: Bina Aksara.
Salim,  2006. Hukum  Pertambangan  di  Indonesia,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Syeirazi,  M. Kholid,  2009. Di  Bawah  Bendera  Asing;  Liberalisasi  Industri Migas  di  Indonesia,  Cetakan  pertama,  Jakarta:  Pustaka  LP3S Indonesia.
Thaib,  Dahan, dkk.,  2008. Teori  dan  Hukum  Konstitusi,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Wiratno, R., dkk., 1958. Ahli-Ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum,
Jakarta: Pembangunan.
Yuliandri.,  2010. Asas-Asas Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan yang  Baik  Gagasan Pembentukan Undang-Undang  Berkelanjutan,
Jakarta: Rajawali Pers.

## B. Jurnal Hukum
Asmaul  Husna  TR,  Cut.  2012. Implikasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Konstitusi  terhadap  Regulasi Production  Sharing  Contract. Jurnal Konstitusi.  Kepaniteraan  dan  Sekretariat  Jenderal  Mahkamah Konstitusi Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta.

## C. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2001 tentang Minyak  dan  Gas  Bumi, Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2001  Nomor  136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152.

## D. Putusan Hakim
Putusan Mahkamah Konstitusi Konsitusi Nomor 36/PUU-X/2012
E. Situs Internet
http://semestaglory.blogspot.com/2012/07/makalah-analisis-kelahiran-uu- migas.html. http://koestoer.wordpress.com/tophit/mengapa-bpmigas-harus-bubar. http://majalahenergi.com/akademisi/kisruh-migas-pasca-uu-migas-no-22- tahun2001.