## UPAYA PENANGGULANGAN  TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN BAHAN PELEDAK DI WILAYAH HUKUM POLRES KEPULAUAN MENTAWAI
1) Hendri, 2) Aji Wibowo
1) IAIN Bukittinggi Email: regamahendrik@gmail.com
2) Fakultas Hukum Universitas Trisakti Email: aji.wibowo@gmail.com

## ABSTRACT
Mentawai Islands Resort Police effort in overcoming the crime of fishing using explosives is in  the  form  of  socialization  or  counseling  that  is  centered  on  the  community  in  fishing villages  indicated  to  carry  out  fishing  activities  using  explosives.  Conduct  Routine  Patrol which is carried out approximately 2 times a month and on important days. The obstacle of the  Mentawai  Islands  Resort  Police in  an  effort  to tackle  fishing  crimes  using  explosives  is the indecisive factor in the application of criminal sanctions against fishing criminals using explosives.  because  of  economic  demands.  Another  obstacle  is  the  lack  of  community awareness  of  the  environment, especially  the  marine  environment, the lack  of knowledge  of the fishing community about the impact of the use of explosives in fishing.
Keywords: Countermeasures, Fishing, Explosives

## ABSTRAK
Upaya Polres  Kepulauan Mentawai dalam penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan dengan  menggunakan  bahan  peledak  adalah  berupa  sosialisasi  Atau  penyuluhan  yang dipusatkan  kepada  masyarakat  di  desa  desa  nelayan  yang  terindikasi  melakukan  aktifitas penangkapan  ikan  dengan  menggunakan  bahan  peledak.  Melakukan  Patroli  Rutin  yang dilaksanakan  kurang  lebih  2  kali  dalam  sebulan  dan  pada  hari  hari  penting.  Kendala  Polres Kepulauan Mentawai dalam upaya penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah faktor tidak tegasnya penerapan sanksi pidana terhadap pelaku  tindak  pidana  penangkapan  ikan  dengan  menggunakan  bahan  peledak  sering  kasus hanya  diselesaikan  dengan  pembuatan  surat  perjanjian  dikarenakan  faktor  penyebab masyarakat menangkap ikan dengan bahan peledak hanya karena tuntutan ekonomi. Kendala lain adalah Kurangnya kepedulian masyarakat akan lingkungannya terutama lingkungan laut, kurangnya pengetahuan masyarakat nelayan akan dampak penggunaan bahan peledak dalam melakukan penangkapan ikan.
Kata Kunci: Penanggulangan, Penangkapan Ikan, Bahan peledak

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  mempunyai  panjang  garis  pantai  sekitar  81,791  km,  yang merupakan  pantai  terpanjang  kedua  di  seluruh  dunia,  setelah  Canada.  Panjangnya  perairan dangkal  ini  tumbuh  subur  dan  tingginya  keanekaragaman  jenis  organisme  penghuninya. 1 Organisme-organisme  ini  tersebar  ke  seluruh  sub-sistem  yang  ada  di  ekosistem  perairan pesisir laut tropis, di samping itu ekosistem tersebut diketahui juga mempunyai potensi yang sangat besar untuk menunjang produksi perikanan 2 Sektor perikanan memiliki peranan yang penting  dan  strategis  dalam  pembangunan  perekonomian  nasional,  terutama  dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa  pada  umumnya,  nelayan  kecil,  pembudidaya  ikan,  dan  pihak-pihak  pelaku  usaha  di bidang  perikanan  dengan  tetap  memelihara  lingkungan,  kelestarian  dan  ketersediaan  sumber daya ikan.
Pada  Pasal  85  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang  Perikanan  sebagai pembaruan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan  diatur  tentang tindak  pidana  perikanan  berbentuk  menangkap  ikan  menggunakan  alat  yang  dapat  merusak ekosistem.
Untuk  dapat  menanggulangi  meluasnya  penggunaan  bahan  peledak  dalam melakukan  penangkapan  ikan  di  laut,  maka  perlu  ditingkatkan  penyuluhan  hukum  bagi masyarakat nelayan tentang bahaya dari akibat penggunaan bahan peledak tersebut. Walaupun penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah suatu perbuatan terlarang yang bertentangan  dengan  peraturan  hukum  yang  berlaku,  akan  tetapi  dalam  kenyataannya  di wilayah  perairan  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai,  masih  sering  terjadi  penangkapan  ikan secara illegal dengan cara menggunakan bahan peledak (bom ikan) oleh para nelayan.
Penangkapan  ikan  menggunakan  bahan  peledak  akan  mematikan  ikan  secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan  kesehatan  manusia  dan  merugikan  nelayan  serta pembudidaya  ikan.  Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat yang dimaksud,  pengambilan  keadaan  semula  akan  membutuhkan  waktu  yang  lama,  bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan 3 . Penggunaan alat penangkap ikan yang tidak sesuai dan yang  sesuai  dengan syarat atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu oleh  negara termasuk  juga  di  dalamnya  alat  penangkapan  ikan  yang  dilarang  oleh  negara. Pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan dan/atau alat  bantu  penangkapan  ikan  diperlukan  untuk menghindari  adanya  penangkapan  ikan  dengan  menggunakan  peralatan  yang  dapat merugikan  kelestarian  sumber  daya  ikan  dan  lingkungannya.  Hal  itu  dilakukan  mengingat wilayah  pengelolaan  perikanan  Indonesia  sangat  rentan  terhadap  penggunaan  alat penagkapan ikan yang tidak sesuai dengan ciri khas alam, serta kenyataan terdapatnya berbagai jenis sumberdaya ikan  di  Indonesia  yang  sangat  bervariasi,  menghindari  tertangkapnya  jenis ikan yang bukan menjadi target penangkapan.
1 Daliyo et al., Pelestarian Sumber Daya Laut, Partisipasi Dan Kesejahteraan Penduduk Di Kawasan Pesisir (Jakarta: Leusercita Pustaka, 2011). Hlm. 1.
2 Supriharyono, Konvensi    Ekosistem   Sumberdaya   Hayati ,   Cet,ke-1,   Pustaka  Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm.17
3 Suharto, Limbah  Kimia  dalam  Pencemaran  Udara  dan  Air ,    Andi  Offset, Yogyakarta, 2011, hlm.
Di Kepulauan Mentawai, kerusakan terumbu karang akibat bom ikan juga terjadi. Saat ini,  sekitar  55%  terumbu  karang  di  Kepulauan  Mentawai telah rusak akibat bom ikan. Cara penangkapan  ikan  seperti  ini  telah  merusak  ekosistem  yang  ada  di  bawah  permukaan  laut, termasuk  terumbu  karang.  Tidak  hanya  terumbu  karangnya  yang  rusak,  melainkan  jutaan spesies  biota  laut  yang  unik  bisa  terancam  akibat  pemboman  ikan  itu.  Khusus  di  wilayah perairan  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai  banyak  terjadi  kasus  penangkapan  ikan  dengan menggunakan bahan peledak.
Pelaku  menangkap  ikan  dengan  cara  mencari  lokasi  yang  banyak  ikannya  terlebih dahulu,  kemudian  pelaku  membakar  sumbu  api  bom  ikan  rakitan  tersebut  kemudian dilemparkan  ke  tempat  berkumpulnya  ikan,  setelah  meledak,  pelaku  kemudian  menyelam untuk mengumpulkan ikan-ikan yang sudah mati karena terkena dampak dari bom tersebut.
Berdasarkan latar belakang pemikiran yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan permasalahan  adalah upaya  Polres  Kepulauan  Mentawai  dalam  penanggulangan  tindak pidana  penangkapan ikan  dengan  menggunakan  bahan  peledak  Dan  Bagaimanakah Kendala Polres  Kepulauan Mentawai  dalam upaya  penanggulangan  tindak  pidana  penangkapan  ikan dengan menggunakan bahan peledak.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analitis, dengan  metode  pendekatan  yuridis normatif didukung  yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer.  Data    sekunder  diperoleh  dari  studi  dokumen  dan  studi  kepustakaan.  Data  yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Upaya  Polres  Kepulauan  Mentawai  Dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak
Salah  satu  bentuk  tindakan  eksploitasi  hasil  perikanan  yang  ilegal  yaitu penggunaan  bahan  peledak  atau  yang  dikenal  dengan  istilah    “bom  ikan”  dalam menangkap. Penggunaan bahan peledak atau Bom ikan  untuk menangkap pada prinsipnya merupakan  suatu  tindak    pidana  yang  bertentangan  dengan      Pasal  84  dan  Pasal  85 Undang-Undang  No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.  Akibat dari tindakan pemboman ikan  juga  dapat  merusak  kehidupan  ekosistem  laut  sehingga  menghambat  upaya konservasi   dan perlindungan lingkungan laut  termasuk perlindungan perikanan daerah. Menurut  Muhamad  Erwin,  pencemaran  pantai,  sedimen  yang  tebal  akibat  penebangan hutan  di  hulu,  penangkapan  ikan  dengan  racun  dan  bom,  penggalian  batu  karang,  dan penangkapan ikan yang berlebihan di beberapa tempat juga mengancam keanekaragaman hayati pantai dan laut Indonesia yang tidak ada tandingnya di dunia. 4
Penggunaan  bahan  peledak  dalam  penangkapan  ikan  adalah  kegiatan  destruktif. Yang apabila dibiarkan secara berlarut larut maka hal ini akan mengancam kelangsungan hidup dan kelestarian ikan, terumbu karang dan biota laut lainnya. Pihak kepolisian yang saat ini mempunyai kewenangan untuk mengatasi hal ini pun mengaku bahwa penanganan
4 Muhamad  Erwin, Hukum Lingkungan (Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup), Refika Aditama,  Bandung, 2009, hlm 156.
dalam  hal  penggunaan  bahan  peledak  dalam  penangkapan  ikan  ini  bukanlah  hal  yang mudah. Karena hal ini sudah termasuk budaya atau cara menangkap ikan yang telah lama dilakukan  oleh  nelayan  di  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai.  Untuk  itu  perlu  strategi strategi  khusus  dalam  menangani  hal  ini.  Dalam  hal  upaya  penanggulangan  penggunaan bahan  peledak  dalam  penangkapan  ikan  di  kepulauan  mentawai  melakukan  beberapa upaya yakni upaya preventif dan upaya represif.
Upaya  preventif  adalah  upaya  pencegahan  yang  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian untuk mengurangi aktifitas pemboman ikan yang marak dilakukan oleh nelayan khususnya di kepulauan mentawai. Adapun upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polres kepulauan mentawai adalah antara lain:
1) Sosialisasi Atau Penyuluhan
Sosialisasi  atau  penyuluhan  dipusatkan  kepada  masyarakat  di  desa  desa  nelayan  yang terindikasi  melakukan  aktifitas  pemboman  ikan.  Sosialisasi  berisikan  materi  tentang bahaya  bom  ikan  terhadap  diri  sendiri  dan  ekosistem  laut.  Melalui  sosialisasi  atau penyuluhan  ini  pihak  kepolisian  berharap  masyarakat  di  desa  desa  nelayan  yang terindikasi  menggunakan  bahan  peledak  dalam  menangkap  ikan  mengetahui  tentang bahaya bom ikan tersebut tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga untuk kelestarian dan kelangsungan  biota  laut.  Melalui  sosialasi  ini  juga  pihak  kepolisian  menjelaskan tentang  undang    undang  yang  mengatur  tentang  larangan  penggunaan  bahan  peledak dalam  penangkapan  ikan  yaitu  Undang  undang  Nomor  31  Tahun  2009  tentang Perikanan. Tepatnya pada Pasal 8 dan ketentuan pidananya pada Pasal 84.
2) Melakukan Patroli Rutin
Melakukan patroli yang dilaksanakan kurang lebih 2 kali dalam sebulan dan pada hari hari  penting  seperti  Patroli  ini  dipusatkan  pada  nelayan  nelayan  yang  melakukan aktifitas  pemboman  ikan  dan  kapal  kapal  asing  yang  menyeludupkan  pupuk  cap matahari sebagai bahan utama dalam pembuatan bom ikan. Dalam hal kegiatan patroli ini,  pihak  kepolisian  mencari  tempat  tempat  yang  berpotensi  bagi  para  nelayan pengguna bom ikan serta mendatangi pulau pulau yang disinyalir sebagai tempat para nelayan  pengguna  bom  ikan.  Selain  itu  juga  mereka  mencari  kapal  kapal  asing  yang datang dari luar daerah untuk menjual pupuk cap matahari. Yang berdasarkan informasi mereka  melakukan  transaksi  jual  beli  itu  ditengah  laut  atau  pada  pulau  pulau  yang tersembunyi.  Konon,  pupuk  cap  matahari  yang  diperjual  belikan  ini  adalah  hasil seludupan dari negara tetanggan yaitu dari Taiwan dan Malaysia.
Upaya  represif  yaitu  berupa  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  terhadap  para nelayan  yang  tertangkap  tangan  menggunakan  bahan  peledak  dalam  penangkapan  ikan. mereka  para  nelayan  yang  tertangkap  akan  diproses  secara  hukum  dan  dikenakan  sanksi sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada.  Dari  hasil  penelitian  Penulis  Penuntasan  kegiatan illegal  fishing seperti  penggunaan  bahan  peledak  dalam  penangkapan  ikan,  bukanlah sebuah  pekerjaan  mudah,  membutuhkan  pola  penanganan  khusus  dengan  memberikan pemahaman akan dampak yang diakibatkan kegiatan pengeboman ikan.
Dalam melakukan pengawasan Polres Kepulauan Mentawai tidak bekerja sendirian melainkan bekerja sama dengan instansi-instansi terkait seperti Dinas Perikanan Provinsi Sumbar,  TNI  Angkatan  Udara  dan,  TNI  Angkatan  Laut  di  Provinsi  Sumatera  barat. Kerjasama    dengan  berbagai  instansi  terkait  lainnya  berguna  untuk  menggalang
kemantapan dalam pengawasan jasa kelautan. Hal ini penting dilakukan agar tercapai agar terdapat kesamaan pemahaman dan meningkatkan sinergi antara instansi-instasi terkait.
Pihak  Polres  Kepulauan  Mentawai  memiliki  tugas  yang  sangat  penting  demi terjaganya keamanan wilayah perairan Provinsi Sumatera Barat dari praktek illegal fishing seperti  penangkapan  ikan  dengan  menggunakan  bahan  peledak.  Dalam  melakukan pengawasan guna memberantas penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan oleh nelayan  melakukan  patroli  rutin  dengan  mengunakan  kapal-kapal  patroli  polisi  perairan. Kegiatan  pengawasan  yang  dilakukan  setiap  waktu  dan  secara  berkesinambungan  demi terjaganya  wilayah  perairan  di  kepulauan  mentawai  khususnya  praktek  pengguaan  bahan peledak dalam penangkapan ikan yang telah memberikan dampak yang cukup besar bagi pemerintah.

## B. Kendala Polres Kepulauan Mentawai Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak
Tindakan  yang  dilakukan  untuk  menanggulangi  penangkapan  ikan  dengan menggunakan bahan peledak, mengalami beberapa hambatan yang sangat mempengaruhi efektivitas  tindakan  preventif  dan  represif  tersebut.  Tindakan  preventif  yang  dilakukan belum  mampu  membangun  kesadaran  masyarakat  dan  belum  mampu  mencegah  secara efektif  tindakan  penangkapan  ikan  dengan  bahan  peledak  di  wilayah  perairan  Kabupaten Kepulauan  Mentawai.  Minimnya  tindakan  penyuluhan  dan  pengawasan  yang  dilakukan Polres  Kepulauan  Mentawai,  sangat  berpengaruh  terhadap  tingkat  kesadaran  masyarakat dan  ketaatan masyarakat terhadap hukum. Penyuluhan dan sosialisasi hanya dilakukan 3 kali  dalam  setahun  dan  tidak  merata  pada  seluruh  wilayah  hukum  Polres  Kepulauan Mentawai.
Faktor kebutuhan ekonomi dikalangan para nelayan yang didukung oleh kurangnya pengawasan,  menjadi  alasan  bagi  masyarakat  untuk  melakukan  tindak  pidana penangkapan  ikan  dengan  bahan  peledak.  Peran  tindakan  preventif  sebenarnya  sangat dibutuhkan,  karena  merupakan  solusi  kausatif  terhadap  perilaku  tindakan  penangkapan ikan  yang  hampir  menjadi  budaya  di  kalangan  para  nelayan  khususnya  nelayan  yang berasal  dari  masyarakat  tradisional  di  Kepulauan  Mentawai.  Penangkapan  Ikan  dengan bahan  peledak  sudah  dilakukan  hampir  lebih  dari  dua  generasi.  Hal  ini  selaras  dengan pendapat  Sadjijono  bahwa,  oleh  karena  itu  langkah  preventif,  adalah  usaha  mencegah bertemunya  niat  dan  kesempatan  berbuat  jahat,  sehingga  tidak  terjadi  kejahatan  atau kriminalitas. 5 Melalui  penyuluhan  yang  rutin  sebenarnya  akan  mampu  membangun kesadaran hukum dan kecintaan para nelayan untuk menjaga lingkungan laut.
Pada dasarnya masyarakat nelayan di Kepulauan Mentawai secara umum memiliki siakap dan kepedulian yang positif terhadap upaya pelestarian lingkungan laut (perairan). Namun  berkaitan  dengan  upaya  pemenuhan  kebutuhan  ekonomi,  sikap  tersebut  mulai mengalami  pergeseranketika  paara  nelayan  di  kepulauan  mentawai  diahadapkan  dengan situasi  berupa  kekurangan  hasil  tangkapan  ikan  dari  waktu-kewaktu.  Karena  terus menurunnya  jumlah  sumber  daya  ikan  karena  banyaknya  nelayan  dari  daerah  lain  yang
5 Sadjijono, Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance , Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm 28
memiliki  alat  penangkapan  ikan  yang  lebih  canggih,  sehingga  hasil  tangkapannya  lebih baik  dari  para  nelayan  di  kepul;auan  mentawai,  bahkan  tidak  jarang  bnya  nelayan  dari daerah-daerah lain sekitar kepulauan mentawai yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di daerah perairan kepulauan mentawai, hal ini memicu para nelayan di kepulauan mentawai juga melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak.
Hanya karena faktor keterbatasan masyarakat nelayan dalam hal pengetahuan dan kepemilikan alat-alat penangkapan ikan yang lebih canggih dan keinginan nelayan untuk mendapatkan  hasil  tangkapan  ikan  yang  banyak  menyebabkan  nelayan  melakukan penangkapan  ikan  dengan  menggunakan  bahan  peledak,  disamping  faktor  kesadaran masyarakat  nelayan  bahwa  menangkap  ikan  dengan  menggunakan  bahan  peledak  dapat merusak ekosistem laut.
Kurangnya  penyuluhan  dan  peningkatan  pengetahuan  masyarakat  nelayan  di Kepulauan  Mentawai  menyebabkan  banyak  diantara  masyarakat  nelayan  di  Kepulauan Mentawai  tidak  mengetahui  bahaya  yang  dapat  ditimbulkan  dari  penggunaan  bahan peledak  termasuk  dampak  yang  lebih  jauh  dan  tindak  pidana  penangkap  ikan menggunakan  bahan  peledak  terhadap  lingkungan.  Apabila  persoalan  ini  tidak  ditangani secara serius dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar bagi kehidupan generasi yang akan datang, diantaranya adalah matinya flora dan fauna laut bersama habitatnya.
Sebagai  bukti  masih  rendahnya  tingkat  pengetahuan  dan  kesadaran  masyrakt nelayan  di  kepulauan  mentawai  terhadap  bahaya  penggunaan  bahan  peledak  yaitu meskipun  sindikat/mata  rantai  distribusi  bom  ikan  dapat  dibongkar  ataupun  diputus  oleh pihak  yang  berwajib,  namun  masyrakat  nelayan  di  kepulauan  mentawai  tidak  kehabisan akal, nelayan justru berusaha membuat bahan peledak/bom dngan cara merakitnya sendiri, yang mana hal ini tentunya sangat berbahaya dan beresiko bagi nelayan  yang melakukan perakitan bahan peledak itu sendiri.
Apabila  dikaji  lebih  jauh,  ternyata  yang  menjadi  motivasi  bagi  nelayan  di kepulauaj  mentawai  sehingga  tetap  melakukan  kegiatan  penangkapan  ikan  menggunakan bahan  peldak  adalah  untuk  menangkap  ikan  sebanyak-banyaknya  dengan  cara  mudah, murah  dan cepat,  untuk  pemenuhan  kebutuhan  pokok  tanpa memikirkan  resiko  rusaknya sumber daya ikan di laut.
Proses penyelesaian tindak pidana perikanan juga memiliki beberapa kendala yang mengakibatkan  terjadinya  tindak  pidana  penggunaan  bahan  peledak  dalam  penangkapan ikan.  Proses  yang  mengalami  kendala  meliputi  pada  tahap  penyidikan,  tahap  pra penuntutan, dan tahap penuntutan serta tahap pengenaan sanksi. Di mana pada tahap-tahap tersebut  terjadi  banyak  kendala  yaitu  di  dalam  tahap  penyidikan  ditinjau  tentang pengumpulan barang bukti, identifikasi saksi-saksi serta pemberian keterangan tersangka.
Barang  bukti  memegang  peranan  penting  dalam  proses  peradilan  pidana  karena barang bukti adalah barang yang digunakan atau berkaitan langsung dengan tindak pidana. Dengan  cukup  atau  tidaknya  barang  bukti  pada  tahap  penyidikan  akan  menetukan perjalanan  proses  perkara  selanjutnya,  karena  barang  bukti  dapat  berfungsi  sebagai  alat bukti petunjuk serta digunakan sebagai pelengkap alat bukti keterangan saksi, keterangan tersangka  serta  alat  bukti  lain  yng  diatu  dalam  KUHAP,  sehingga  dapat  memberikan keyakinan kepada hakim dalam memutus perkara.
Pada  tahun  2019,  terdapat  6  (Enam)  laporan  polisi  perihal  tindakan  pemboman ikan  yang    ditangani  oleh  Polres  Kepulauan  Mentawai  dan  1  (satu)  laporan  polisi  yang masih dalam tingkat penyelidikan Polres Kepulauan Mentawai. Sementara itu tahun 2018 terdapat  1  (satu)  laporan  polisi  terkait  tindak  pemboman  ikan  yang  ditangani    Polres Kepulauan  Mentawai.    Tahun  2017  Polres  Kepulauan  Mentawai  tidak  mendapat  laporan polisi mengenai tindak pidana pemboman ikan hanya ditemukan 7 (tujuh) perkara melalui patrol  yang  dilakukan  Satpolairud  Polres  Kepulauan  Mentawai.  Data  tersebut  berbeda dengan fakta empiris bahwa masyarakat sering memberikan informasi dan  laporan kepada aparat  kepolisian  perihal  adanya  tindakan  pemboman  ikan,  namun  sejauh  ini,  Polres Kepulauan Mentawai seringkali tidak melakukan penindakan.
Hal  ini  disebabkan  oleh  adanya  beberapa  hambatan  yaitu  kurangnya  ketersediaan sarana  prasarana  seperti  speedboad  yang  hanya  berjumlah  1  buah  dan  minimnya  biaya operasional  untuk  kegiatan  penangkapan para  pelaku  pengeboman ikan.  Secara  kuantitas jumlah  personil  polisi  di  Polres  Kepulauan  Mentawai tidak  sebanding  dengan  kebutuhan di masyarakat.

## KESIMPULAN
Upaya  Polres  Kepulauan  Mentawai  dalam  penanggulangan  tindak  pidana penangkapan  ikan  dengan  menggunakan  bahan  peledak  adalah  berupa  sosialisasi  Atau penyuluhan  yang  dipusatkan  kepada  masyarakat  di  desa  desa  nelayan  yang  terindikasi melakukan  aktifitas  penangkapan  ikan  dengan  menggunakan  bahan  peledak.  Sosialisasi berisikan  materi  tentang  bahaya    bom  ikan  terhadap  diri  sendiri  dan  ekosistem  laut. Melakukan Patroli Rutin yang dilaksanakan kurang lebih 2 kali dalam sebulan dan pada hari hari  penting.  Patroli  ini  dipusatkan  pada  nelayan  nelayan  yang  melakukan  aktifitas pemboman  ikan  dan  kapal  kapal  asing  yang  menyeludupkan  pupuk  cap  matahari  sebagai bahan utama dalam pembuatan bom ikan. Kendala Polres Kepulauan Mentawai dalam upaya penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah faktor  tidak  tegasnya  penerapan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak sering kasus hanya diselesaikan dengan pembuatan surat  perjanjian  dikarenakan  faktor  penyebab  masyarakat  menangkap  ikan  dengan  bahan peledak  hanya  karena  tuntutan  ekonomi.  Kendala  lain  adalah  Kurangnya  kepedulian masyarakat  akan  lingkungannya  terutama  lingkungan  laut,  kurangnya  pengetahuan masyarakat nelayan akan dampak penggunaan bahan peledak dalam melakukan penangkapan ikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Daliyo  et  al.,  Pelestarian  Sumber  Daya  Laut,  Partisipasi  Dan  Kesejahteraan  Penduduk  Di Kawasan Pesisir, Leusercita Pustaka, Jakarta, 2011.
Supriharyono, Konvensi    Ekosistem    Sumberdaya    Hayati ,    Cet.  ke-1,    Pustaka  Pelajar, Yogyakarta, 2009
Suharto, Limbah  Kimia  dalam  Pencemaran  Udara  dan  Air ,    Andi Offset, Yogyakarta, 2011
Muhamad  Erwin, Hukum Lingkungan (Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup), Refika Aditama,  Bandung, 2009
Sadjijono, Hukum  Kepolisian:  Polri  dan  Good  Governance ,  Laksbang  Mediatama, Yogyakarta, 2008