Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Mewujudkan Good Governance  Pada Politeknik Negeri Padang
Wiwik Andriani Irda Rosita Hidayatul Ihsan
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang

## Abstract
Government Performance Accountability Report (LAKIP) as a part of Government Performance Accountability  System  (SAKIP)  has  an  important  role  in  good  governance  implementation  in every government agency. This study aims to observe the implementation of SAKIP in oreder to achieve  good  governance  in  Padang  State  of  Polytechnic  (PNP).  Based  on  LAKIP  review  by Directorate General of Higher Education in 2011, PNP got “Adequate” result. The LAKIP review result  increased  in  2012  and  2013.  Data  was  collected  through  questionnaires  based  on government  agency  performance  accountability  woking  paper  relesed  in  Regulation  of  the Minister of State for Administrative Reform and Bureaucratic Reform Number 13/2010. Items to be  evaluated  are  (1)  performance  planning  (Strategic  Plan/Renstra),  Annual  Performace Plan/Renja,  and  Performance  Establisment),  (2)  performance  meaurement,  (3)  performance repoting, (4) performance evaluation, and (5) performance achievement.
Keyword : S AKIP, LAKIP, Performance Accountability, Politeknik Negeri Padang

## Pendahuluan
Semenjak  terjadinya  krisis  moneter  pada tahun  1997  yang  lalu,  masyarakat  sudah semakin  kritis.  Masyarakat  menginginkan akuntabilitas pada lembaga-lembaga publik  baik  di  tingkat  pusat  maupun daerah. Akuntabilitas publik secara umum dimaksudkan untuk memberikan informasi  atas  aktifitas  dan  kinerja financial pemerintah  kepada  pihak-pihak yang  berkepentingan  dengan  laporan tersebut.  Menurut  Mardiasmo,  2004, akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pihak
pemegang amanah (agent) untuk
memberikan pertanggungjawaban,
menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan  segala  aktivitas  dan kegiatan yang menjadi
tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah.  Terwujudnya  akuntabilitas  inilah yang  merupakan  tujuan  utama  dari reformasi sektor publik.
Saat sekarang ini, pemerintah tidak dapat lagi melaksanakan kegiatan tanpa adanya  pertanggungjawaban  yang  jelas pada  masyarakat.  Tidak  sama  seperti zaman orde baru dimana instansi pemerintah hanya mengukur dan
melaporkan kepatuhan
instansi
pemerintah  terhadap  batasan  anggaran yang  telah  ditetapkan.  Banyak  kegiatan yang  telah  dilaksanakan  tapi  sebenarnya tidak bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan  yang  dilakukan  kurang  adanya pertimbangan akan cost dan benefits .
Dengan  sistem  seperti  dijelaskan  di  atas, tidak  dapat  mengukur  kinerja  instansi pemerintah  apakah  sudah  dilaksanakan dengan  baik  atau  belum  karena  tidak adanya  indikator  untuk  menilai  kinerja, visi,  misi  dan  tujuan  yang  ingin  dicapai oleh suatu organisasi pemerintah. Apalagi lembaga pemerintahan khususnya Politeknik  Negeri  Padang  sangat  dituntut
Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Dalam Mewujudkan Good Governance  Pada Politeknik Negeri Padang
untuk  melaksanakan  kegiatannya  sesuai dengan  Renstra  yang  telah  dibuat.  Di dalam  Renstra  tersebut  akan  tergambar dengan jelas, apa yang akan dicapai atau diwujudkan 5 (lima) tahun mendatang.
Oleh  karena  itu,  pada  tahun  1998 keluarlah  TAP  MPR  RI  No  XI/MPR/1998 tentang  penyelenggaraan  negara  yang bersih  dan  bebas  korupsi,  kolusi  dan nepotisme.  Kemudian  dilanjutkan  dengan keluarnya  Instruksi  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  1999  tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Di  dalam  Inpres  Nomor  7  Tahun  1999 dinyatakan  bahwa  dalam  rangka  lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang  lebih  berdaya  guna,  berhasil  guna, bersih  dan  bertanggungjawab,  maka laporan  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah  perlu  dibuat  agar  dapat diketahui
kemampuan
organisasi pemerintah dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perwujudan  dari  pelaksanaan  SAKIP (Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah) yang dibuat untuk meningkatkan  pelaksanaan  pemerintah yang  bersih  sehingga good  governance dapat diwujudkan.
Politeknik  Negeri  Padang  merupakan suatu  bentuk  organisasi  publik  yang memberikan  jasa  kepada  masyarakat, sudah  sepatutnya  memberikan  kinerja yang baik. Kita ketahui bahwa orang yang menjalankan  Politeknik  Negeri  Padang berasal dari orang-orang yang berkualitas dan  sangat  profesional  dibidangnya,  oleh sebab  itu  maka  sudah  selayaknyalah memberikan  pelayanan  yang  berkualitas pula.
Dalam  jangka  panjang,  mutu  merupakan hal yang terpenting bagi lembaga pendidikan.  Lembaga  pendidikan  yang bermutu  akan  dicari  oleh  masyarakat, namun  lembaga  pendidikan  yang  tidak bermutu  hanya  menjadi  penggembira saja.  Dalam  PP  No.  60  tahun  1999 tentang  Pendidikan  Tinggi,  pengertian mutu Perguruan Tinggi adalah keterkaitan antara  tujuan,  masukan,  proses  dan keluaran  yang  merupakan  tanggung jawab  institusional  Perguruan  Tinggi
masing-masing  (Pasal  128  ayat  2).  Mutu Perguruan Tinggi dijelaskan pada penjelasan  Pasal  128  ayat  2  terdiri  atas efektifitas,
efisiensi, produktifitas, akuntabilitas,  suasana  akademik  dan ketahanan sistem. Mengingat  mutu  sangat  penting  pada lembaga pendidikan khususnya di Perguruan Tinggi, maka untuk mewujudkan  ini  Perguruan  Tinggi  harus akuntabel  dalam  mengelola  institusinya.
Oleh karena itu penulis tertarik melaksanakan  penelitian  dengan  judul “Penerapan  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam
Mewujudkan Good  Governance pada Politeknik Negeri Padang .”

## Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan  yang  dirumuskan  adalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah  tingkat  akuntabilitas kinerja  instansi pada Politeknik Negeri Padang?
2. Apakah  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah  yang  telah dibuat dapat mencapai Good Governance atau  dengan  kata  lain apakah benar SAKIP mampu mewujudkan Good Governance pada Politeknik Negeri Padang?
3. Permasalahan apa saja yang dihadapi  oleh  Politeknik  Negeri Padang?

## Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1.  Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja instansi pada Politeknik Negeri Padang. 2.  Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  yang  telah  dibuat pada instansi ini mampu mewujudkan Good  Governance
pada Politeknik Negeri Padang.
3.  Untuk mengetahui
dan menganalisis  permasalahan  yang dihadapi  oleh  PT  dan  bagaimana solusi untuk mengatasinya.
Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Dalam Mewujudkan Good Governance  Pada Politeknik Negeri Padang

## Manfaat Penelitian
Dari penelitian, maka manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut :
1.  Memperkaya  referensi  dalam  bidang kajian  Akuntansi  Pemerintahan  dan Lembaga non Profit.
2.  Bahan masukan bagi Politeknik Negeri Padang dalam upaya menciptakan  mutu  dan  pelayanan yang baik.
3.  Sebagai informasi yang sangat penting  bagi  pengelola  Politeknik Negeri  Padang  untuk  mengetahui seberapa  besar  pengaruh  SAKIP dapat mewujudkan Good Governance pada Politeknik Negeri Padang.
4.  Penelitian ini sangat penting dilaksanakan mengingat semakin besarnya  tuntutan  masyarakat  yang menginginkan akuntabilitas  yang  baik kepada masyarakat atas  pengelolaan lembaga ini.

## Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  mengambil  objek  tentang SAKIP dan Good Governance , sedangkan yang
menjadi unit observasinya  adalah  Politeknik  Negeri Padang.  Tipe  penelitian  ini  merupakan analisis  deskriptif  yang  digunakan  untuk mengetahui  dan  menganalisis  SAKIP dapat  mewujudkan Good  Governance pada  Politeknik  Negeri  Padang.  Sumber data  berasal  dari  data  sekunder  berupa Pedoman Penyusunan LAKIP dan laporan  berupa  LAKIP  tahun  2012  dan 2013  dari  masing-masing  objek  yang akan diteliti. Selain data sekunder terlebih dahulu  peneliti  memberikan  kuisioner dalam  bentuk  kertas  kerja  dari  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor 13 Tahun 2010 untuk diisi oleh responden. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara  secara  detail  dan  mendalam dari  masing-masing  PTN.  Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang berkompeten  dan  berkepentingan  dalam penyusunan  LAKIP  dari  masing-masing PTN.  Data  yang  diisi  secara  kuisioner akan  di cros  check dengan  melakukan wawancara mendalam. Setelah mendapatkan  informasi  dan  data  yang
lengkap  maka  akan  dianalisis  dengan menggunakan metode kualitatif.

## Tinjauan Pustaka
Pengertian Akuntabilitas
Seperti  kita  ketahui  pada  saat  sekarang ini  bahwa  tuntutan  masyarakat  sangat besar
terhadap
penyelenggaraan pemerintah  yang  baik  dan  bersih  ( good governance)
sehingga mendorong pemerintah  untuk  menerapkan  sistem pertanggungjawaban  yang  jelas,  tepat, teratur  dan  efektif.  Hal  ini  harapan  yang sangat  besar  dari  masyarakat  Indonesia. Pertanggungjawaban  yang  jelas,  tepat dan  efektif  akan  sangat  berdampak terhadap pengelolaan yang baik sehingga masyarakat akan lebih percaya dan pada akhirnya  kesejahteraan  masyarakat  akan dapat lebih ditingkatkan.
Banyak ahli  yang menyatakan pengertian akuntabilitas, diantaranya menurut Mardiasmo (2004, 20) menyatakan
bahwa :
Akuntabilitas  publik  adalah  kewajiban pihak  pemegang  amanah  (agent)  untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan  segala  aktifitas  dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan
untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
Dalam  konteks  organisasi  pemerintah, akuntabilitas  publik  adalah  pemberian informasi dan disclosure atas aktifitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak  yang  berkepentingan  dengan laporan  tersebut.  Pemerintah  harus  bisa menjadi  subjek  pemberi  informasi  dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.
Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan  lembaga-lembaga  sektor publik  untuk  lebih  menekankan  pada pertanggungjawaban  horizontal  bukan hanya pertanggungjawaban vertikal.
Jenis  akuntabilitas  publik  terdiri  dari  2 (dua) macam menurut Mardiasmo, yaitu : a.  Akuntabilitas vertikal
Pertanggungjawaban vertikal
merupakan pertanggungjawaban atas
Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Dalam Mewujudkan Good Governance  Pada Politeknik Negeri Padang
pengelolaan  dana  kepada  otoritas yang lebih
tinggi,
misalnya pertanggungjawaban  unit-unit  kerja (dinas)  kepada  pemerintah  daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan pemerintah pusat kepada MPR. b.  Akuntabilitas horizontal Pertanggungjawaban horizontal merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Menurut Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2004, 21) menjelaskan bahwa terdapat empat dimensi akuntabilitas  yang  harus  dipenuhi  oleh organisasi sektor publik yaitu : 1.  Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum. Akuntabilitas ini terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan sedangkan akuntabilitas hukum  terkait  dengan  jaminan  adanya kepatuhan  hukum  dan  peraturan  lain yang  disyaratkan  dalam  penggunaan sumber dana publik.
2.  Akuntabilitas proses Akuntabilitas  proses  terkait  dengan apakah  prosedur  yang  digunakan dalam  melaksanakan  tugas  sudah cukup  baik  dalam  hal  kecukupan sistem  informasi  akuntansi,  sistem informasi  manajemen  dan  prosedur administrasi.
3.  Akuntabilitas program Akuntabilitas  program  terkait  dengan pertimbangan  apakah  tujuan  yang ditetapkan  dapat  dicapai  atau  tidak, dan  apakah  telah  mempertimbangkan alternative  program  yang  memberikan hasil  yang  optimal  dengan  biaya  yang minimal.
4.  Akuntabilitas kebijakan Akuntabilitas  kebijakan  terkait  dengan pertanggungjawaban  pemerintah,  baik pusat  maupun  daerah  atas  kebijakan- kebijakan  yang  diambil  pemerintah terhadap  DPR/DPRD  dan  masyarakat luas.
Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  yang  ditetapkan  oleh  Kepala Lembaga  Administrasi  Negara,  dalam modul  Akuntabilitas  Instansi  Pemerintah,
BPKP, 2007
menyatakan bahwa pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja
Instansi  Pemerintah  harus  berdasarkan prinsip berikut ini : 1.  Adanya  komitmen  dari  pimpinan  dan seluruh staf instansi yang bersangkutan 2.  Berdasarkan  suatu  sistem  yang  dapat menjamin penggunaan sumber- sumber  daya    secara  konsisten dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 3.  Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
4.  Berorientasi  pada  pencapaian  visi  dan misi  serta  hasil  dan  manfaat  yang diperoleh
5.  Jujur, objektif, transparan dan akurat
6.  Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam  pencapaian  sasaran  dan  tujuan yang telah ditetapkan.
7.  Adanya  pengawasan  dan  penilaian terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah.
Dalam  menciptakan  akuntabilitas  erat kaitannya  dengan  konsep value  for money yaitu :
1.  Ekonomi  :  perolehan  input  dengan kualitas  dan  kuantitas  tertentu  pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan  perbandingan  input  dan input  value  yang  dinyatakan  dalam satuan moneter.
2.  Efisiensi  :  pencapaian  output  yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan  input  yang  terendah untuk mencapai output tertentu.
Efisiensi  merupakan  perbandingan output/input  yang  dikaitkan  dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.
3.  Efektifitas  :  tingkat  pencapaian  hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana
efektifitas  merupakan  perbandingan outcome dengan output.

## SAKIP dan LAKIP
SAKIP  merupakan  singkatan  dari  Sistem Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah sedangkan LAKIP singkatan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Modul BPKP tentang Akuntabilitas Instansi  Pemerintah,  Edisi  Kelima,  2007 menyatakan  bahwa  Sistem  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  merupakan
Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Dalam Mewujudkan Good Governance  Pada Politeknik Negeri Padang
suatu  tatanan,  instrument  dan  metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap sebagai berikut : 1.  Penetapan perencanaan strategik
2.  Pengukuran kinerja
3.  Pelaporan kinerja
4.  Pemanfaatan  informasi  kinerja  bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Selanjutnya  capaian  kinerja  tersebut dilaporkan
kepada pihak yang berkepentingan    dalam  bentuk  Laporan Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan bahagian dari SAKIP,  dimana  informasi  yang  termuat dalam LAKIP ini akan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja instansi secara berkesinambungan.
Penyusunan  LAKIP  berdasarkan  siklus anggaran  yang  berjalan  yaitu  1  (satu) tahun.  Secara  lengkap  LAKIP  memuat laporan yang membandingkan perencanaan  dan  hasil yang  telah diperoleh.  Laporan  akuntabilitas  kinerja instansi  pemerintah  (LAKIP)  sebuah laporan  yang  berisikan  akuntabilitas  dan kinerja dari suatu instansi pemerintah.
Dalam  LAKIP  berisi  tentang  kinerja instansi dan akuntabilitasnya yaitu gambaran  mengenai  tingkat  pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam visi, misi, tujuan, sasaran organisasi dan merupakan media akuntabilitas setiap instansi.
Dalam  LAKIP  ada  4  (empat)  dokumen penting di dalamnya yang dinilai yaitu :
a.  Renstra (Rencana Strategik)
Perencanaan Strategik merupakan langkah  awal  yang  harus  dilakukan oleh  suatu  organisasi.  Dalam  renstra tersebut  memuat  visi,  misi,  tujuan, sasaran  dan  strategi  (kebijakan  dan program)  yang  jelas  dan  mempunyai indikator yang jelas
untuk mencapainya. b.  Perencanaan Kinerja (Renja) Merupakan proses perencanaan
kinerja sebagai penjabaran dari sasaran  dan  program  yang  telah ditetapkan  dalam  Renstra  melalui berbagai  kegiatan  tahunan.  Setiap kegiatan  dilengkapi  dengan  indikator- indikator  kinerja  input, output , benefit
dan impact yang  disertai  dengan indikator
dan rencana tingkat capaiannya. c.  Pengukuran Kinerja Merupakan  metoda  pengukuran  yang membandingkan antara rencana kinerja dengan capaian masing- masing  indikator  sasaran  maupun indikator kinerja kegiatan (input, output, outcomes, benefits dan impacts).
d.  Evaluasi Kinerja
Kegiatan ini untuk mengetahui pencapaian  realisasi  setiap  indikator kinerja kegiatan, kemajuan dan
kendala yang dijumpai dalam mencapai  visi,  misi  agar  dapat  dinilai dan  dipelajari  untuk  perbaikan  kinerja dalam  pelaksanaan  program/kegiatan yang akan
datang. Kemudian dilakukan  analisis  efisiensi  dengan cara  membandingkan  antara  output dengan  input  baik  untuk  rencana maupun  realisasi  sehingga  dapat memberikan gambaran tingkat efisiensi  yang  dilakukan  oleh  instansi tersebut.
Setiap  komponen  dan  sub  komponen penilaian  diberikan  alokasi  nilai  sebagai berikut :
No Komponen Bobot Sub Komponen 1 Perencana n Kinerja 35% a Rencana Strategis 15% b Rencana Kinerja Tahunan 10% c Penetapan Kinerja 10% 2 Pengukura n Kinerja 20% a Pemenuhan pengukuran 4% b Kualitas  pengukuran
10% c Implementasi pengukuran 6% 3 Pelaporan Kinerja 15% a Pemenuhan pelaporan 3% b Penyajian informasi kinerja 8% c Pemanfaatan informasi kinerja 4% 4 Evaluasi Kinerja 10% a Pemenuhan  evaluasi 2% b Kualitas evaluasi 5% c Pemanfaatan hasil evaluasi 3% 5 Capaian Kinerja 20% a Kinerja yang dilaporkan (output) 5% b Kinerja yang
dilaporkan
(outcomes) 5%
c Kinerja Lainnya 10%
Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Dalam Mewujudkan Good Governance  Pada Politeknik Negeri Padang
Total 100%

## Good Governance
Menurut  Mardiasmo,  2002, Governance dapat  diartikan  sebagai  cara  mengelola urusan-urusan  publik.  Dalam  buku  ini, menurut World  Bank definisi Good Governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung  jawab  yang  sejalan  dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana
investasi  dan  pencegahan  korupsi  baik secara politik maupun administratif, menjalankan  disiplin  anggaran  serta penciptaan legal  and  political  framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha.
Menurut  UNDP  dalam  Mardiasmo,  2002 memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan good governance meliputi :
a. Participation ,  keterlibatan  masyarakat dalam  pembuatan  keputusan  baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.
b. Rule  of  law ,  kerangka  hukum  yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
c. Tranparancy ,  dibangun  atas  dasar kebebasan memperoleh informasi.
d. Responsiveness , lembaga-lembaga public harus  cepat  dan  tanggap dalam melayani stakeholder
e. Consensus  orientation ,  berorientasi pada  kepentingan  masyarakat  yang lebih luas.
f. Equity ,  setiap  masyarakat  memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
g. Efficiency and Effectiveness , pengelolaan  sumber  daya  publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
h. Accountability ,  pertanggungjawaban kepada  publik  atas  setiap  aktifitas yang dilakukan
i. Strategic vision , penyelenggara pemerintah  dan  masyarakat  harus memiliki visi jauh ke depan.

## Analisa dan Pembahasan
Sebagai gambaran hasil evaluasi laporan akuntabilitas  kinerja  Politeknik  Negeri Padang tahun 2011 yang telah dikeluarkan  oleh  Direktorat  Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Desember 2012 dinyatakan bahwa Politeknik  Negeri  Padang  memperoleh nilai Cukup Baik (Memadai), ada beberapa  yang  perlu  diperbaiki  namun tidak hal yang mendasar.
Namun  dari  hasil  pengamatan,  evaluasi dan  wawancara  yang  penulis  lakukan terhadap LAKIP Politeknik Negeri Padang untuk  tahun  2012  dan  2013  sudah mengalami peningkatan.
Dengan menggunakan kertas kerja evaluasi akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah berdasarkan  Peraturan  Menteri  Negara Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  Nomor  13  Tahun 2010  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Evaluasi  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah, dan juga menggunakan data- data  yang  didapat  baik  berupa  informasi dan  laporan  dalam  bentuk  LAKIP  PNP, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut : A. Komponen Perencanaan Kinerja Sub Komponen Renstra
a) Renstra  sudah  menggambarkan dengan  jelas  visi,  misi,  tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran dan target jangka menengah  dan  sudah  mengacu kepada Renstra di atasnya. b) Sasaran strategis yang ditetapkan sudah berorientasi pada hasil.
c) Mengenai  implementasi  Renstra sudah  digunakan  dalam  acuan untuk penyusunan dokumen perencanaan  tahunan  dan  telah telah  dilakukan    reviu  secara berkala.
Sub  Komponen  Perencanaan  Kinerja
Tahunan (RKT) a)  Dokumen RKT telah memuat sasaran,  program,  indikator,  kinerja sasaran  dan  target  jangka  pendek yang telah disusun sebelum mengajukan anggaran. b)  Dokumen RKT dapat dikatakan
sudah  selaras  dengan  dokumen Renstra.
Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Dalam Mewujudkan Good Governance  Pada Politeknik Negeri Padang
Sub Komponen Penetapan Kinerja (PK) a.  Dokumen  PK  PNP  telah  disusun setelah  anggaran  disetujui yang memuat  sasaran,  program,  indikator kinerja dan target jangka pendek.
b.  Namun  Penetapan  Kinerja  unit  kerja belum disusun.
B. Komponen Pengukuran Kinerja Telah  terdapat  indikator  kinerja  utama (IKU)  sebagai  ukuran  kinerja  secara formal,  namun  IKU  unit  kerja  belum disusun.
C. Komponen pelaporan kinerja
a)  Pemenuhan  pelaporan,  dokumen LAKIP  Politeknik  Negeri  Padang telah  disampaikan  tepat  waktu  ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. b)  Penyajian  informasi  kinerja,  LAKIP telah menyajikan mengenai kemajuan pencapaian target jangka menengah c)  Pemanfaatan, informasi
yang disajikan  sudah  digunakan  dalam perbaikan  perencanaan,  perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja dan untuk penilaian kinerja.
D.   Komponen Evaluasi Kinerja
Dengan  adanya  Permenpan  dapat digunakan sebagai pedoman evaluasi akuntabilitas
kinerja. Evaluasi akuntabilitas  kinerja  atas  unit  kerja  di lingkungan  Politeknik  Negeri  Padang belum  dilakukan,  sehingga  belum tersedianya penilaian
atas akuntabilitas kinerja unit kerja tersebut, meskipun tetap ada evaluasi program,  namun  hal  tersebut  hanya terbatas pada program kegiatan saja.
E. Komponen Pencapaian Sasaran/
Kinerja Organisasi.
a)  Target kinerja output dan outcome belum seluruhnya dapat tercapai
Selain  hal  di  atas,  pengukuran  kinerja terhadap  kegiatan  pada  Politeknik  Negeri Padang  dapat  terlihat  secara  langsung dari  realisasi  anggaran  (daya  serap anggarannya).
Daya serap (realisasi anggaran) Politeknik  Negeri  Padang  pada  tahun 2012  sebesar  90,97%  sedangkan  pada tahun  2013  menjadi  83,31%.  Daya  serap ini mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2012.
Penyebab  terjadinya  hal  ini  dapat  dilihat pada  tahun  2013  Politeknik  Negeri Padang  dalam  melaksanakan  program dan  kegiatan  untuk  mencapai  sasaran, tidak  mengalami  kendala  yang  berarti. Namun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat  dilaksanakan  seperti  kegiatan Program PEDP dan berapa kegiatan yang menggunakan  dana  PNBP.  Beberapa kegiatan  yang  tidak  dapat  dilaksanakan seperti pencapaian sasaran Jumlah Laporan  Program  Pengembang  Program PEDP, Jumlah Dokumen Belajar Mengajar Program PEDP, Jumlah Laporan  Pelatihan/Lokakarya  Program PEDP  dan  Jumlah  Bulan  Layanan  PT Untuk Mendukung Manajemen
Pelaksanaan Hibah.
Tidak  tercapainya  beberapa  indikator kinerja  tersebut  karena  proses  pencairan dana  PEDP  yang  cukup  lama  sehingga sampai  akhir  tahun  anggaran  kegiatan tidak  bisa  dilaksanakan. Sedangkan sasaran  indikator  kinerja  Jumlah  Buku
Pustaka Pendukung Pembelajaran Swadana    dan  Jumlah  Kendaraan Bermotor Pendukung Layanan Perkantoran Swadana tidak dapat terlaksana  karena  realisasi  PNPB  yang tidak  mencukupi  untuk  melaksanakan kegiatan  tersebut,  sehingga  pelaksanaan kegiatan  yang telah dianggarkan tersebut tidak dapat terlaksana dengan semestinya.  Selain  beberapa  program kerja  yang  tidak  dapat  dilaksanakan,  ada beberapa  kegiatan  yang  pencapaian anggaranya  kurang  dari  90%  sehingga hal ini mempengaruhi daya serap anggaran secara keseluruhannya.
Hasil  LAKIP  dari  objek  yang  diteliti  dapat disimpulkan  bahwa    sudah  menerapkan prinsip-prinsip Good  Governance ,  atau dengan kata lain LAKIP mampu mewujudkan  Good  Governance  pada PNP.  Hal  ini  dapat  dijabarkan  sebagai berikut :
1) Participation , dalam artian keterlibatan  semua  pihak  dalam penyusunan  dan  pelaksanaan LAKIP  ini  sudah  dikatakan  cukup
Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Dalam Mewujudkan Good Governance  Pada Politeknik Negeri Padang
baik.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari penyusunan  dan  pelaksanaan LAKIP di Politeknik Negeri Padang sudah melibatkan semua unsur atau unit yang ada, walaupun  secara  evaluasi  terlihat keterlibatan  pihak  dan  unsurnya masih kecil.
2) Tranparancy ,  maksudnya  semua informasi sudah disajikan dengan lengkap.  Di  PNP  penyediaan informasi  sudah  memadai  dan
dapat dimengerti dan dipantau. 3)  Accountability Pertanggungjawaban kepada publik  atas  setiap  aktifitas  yang dilakukan sudah terlaksana, dimana pertanggungjawaban kepada  pimpinan  yang  lebih tinggi  dalam  hal  ini  Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sudah dilaporkan secara tepat waktu. 4)  Efficiency and Effectiveness Dalam LAKIP ini sudah tergambar  bahwa  pengelolaan sumber daya publik telah dilakukan  secara  berdaya  guna dan  berhasil  guna.  Hal  ini  juga dapat dilihat dari tingkat ketercapaian terhadap hal-hal yang  menjadi  tujuan  perguruan tinggi ini.
5)  Strategic vision
Hal  ini  sudah  tergambar  dengan baik  karena  dalam  LAKIP  PNP sudah  tertera  dan  terlihat  visi, misi dan tujuan serta sasaran dan apa program atau kegiatan setiap tahunnya  untuk  mewujudkan  visi dan misi yang telah ditetapkan.
Dalam  pelaksanaan  LAKIP  ini  masih mengalami  beberapa  hambatan  yang menjadi permasalahan/kendala yaitu :
1. Masalah  kemampuan  Sumber  Daya Manusia  (SDM)  yang  terkait  dengan perencanaan,  pelaksanaan  anggaran dan pelaporan.
Berdasarkan  penelitian  yang  pernah penulis lakukan bahwa  kapasitas dan kemampuan  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  akan  mempengaruhi  terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan laporan  yang  dibuat,  seperti  LAKIP dan laporan lainnya.
Oleh  karena  itu  penempatan  SDM yang  berkualitas  pada  bagian  ini sangat mendukung terwujudnya pencapaian
good governance.
Karena  kesalahan  dan  tidak  tepatnya dalam  penganggaran  maka  akan berdampak  tidak  tercapainya  yang diharapkan.  Begitu  juga  dalam  hal pelaksaan dan pengawasannya. SDM yang berkualitas dan kompeten sangat dibutuhkan.
2.  Komitmen semua pihak untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan  masih  belum  optimal. Salah  satu  penyebabnya  adalah karena  masih  kurangnya  komunikasi dan  koordinasi  dari  masing-masing bagian/unit/jurusan  secara  intensif sehingga  permasalahan  bisa  timbul karena tidak adanya komitmen bersama yang tercipta dengan baik.
3.  Terkadang  PAGU  definitif  keluar secara dadakan sehingga mengakibatkan koordinasi antara pihak  perencanaan  dengan  pihak yang  terkait  menjadi  kurang  efektif sehingga mengakibatkan usulan program  kurang  terakomodir  dengan baik.    Oleh  karena  itu  dibutuhkan  tim yang  handal  dan  dapat  bekerja secara cepat dan tepat.
Kesimpulan LAKIP
merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas KInerja Instansi  Pemerintah  (SAKIP).  Dengan adanya  LAKIP  ini  dapat  digunakan  untuk mengukur kinerja suatu organisasi. LAKIP merupakan  media  akuntabilitas  setiap organisasi.  SAKIP  dapat  mendukung terciptanya good governance yang bertujuan  untuk  meningkatkan  tata  kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, sehingga  akan  mampu  menunjukkan akuntabilitas  publik  kepada  masyarakat yang  akhirnya  meningkatkan  kualitas pelayanan publik.
LAKIP  PNP  yang  dianalisa  adalah  tahun 2013  dan  2014,  sedangkan  komponen yang  dinilai  adalah  adalah  perencanaan kinerja  (Renstra,  Perencanaan  Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja), pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja serta komponen
pencapaian  sasaran/kinerja  organisasi.
Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Dalam Mewujudkan Good Governance  Pada Politeknik Negeri Padang
Hasilya diperoleh bahwa LAKIP Politeknik Negeri  Padang  cukup  baik,  hal  ini  dapat dilihat dari tercapainya  visi dan misi  yang telah ditetapkan di awal.

## Daftar Pustaka
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2007. Modul
Akuntabilitas  Instansi  Pemerintah.
Pusat  Pendidikan  dan  Pelatihan. Badan  Pengawasan Keuangan  dan Pembangunan.
Indra  Bastian,  2006.  Akuntansi  Sektor Publik, Penerbit Erlangga. Jakarta
Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDI. Yogyakarta Mardiasmo, 2004. Akuntansi Sektor Publik, Penerbit ANDI. Yogyakarta Mardiasmo, 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik  melalui  Akuntansi  Sektor Publik  :  Suatu  Sarana  Good Governance,
Jurnal Akuntansi Pemerintah,  vol  2  nomor  1,  hal  1- 17.
Mahmudi,  2007.  Manajemen  Kinerja Sektor  Publik.  UPP.  STIM  YKPN. Yogyakarta.
Mohamad  Mahsun  dkk.  2006.  Akuntansi Sektor Publik. BPFE. Yogyakarta.
Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia
Nomor  7  Tahun  1999  tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
PP No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan  Aparatur  Negara dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan  Evaluasi  Akuntabilitas
Kinerja  Instansi  Pemerintah  Tahun
2010
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan  Apartaur  Negara dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  29
Tahun  2010  tentang  Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TAP  MPR  RI  No  XI/MPR/1998  tentang penyelenggaraan negara yang bersih  dan  bebas  korupsi,  kolusi dan nepotisme.
Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah (LAKIP) Politeknik Negeri Padang Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah (LAKIP) Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah (LAKIP) Universitas Andalas Padang Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah (LAKIP) Universitas Negeri Padang Padang