## MATRA PEMBARUAN
www.matrapembaruan.com
e -ISSN: 2549-5283
p-ISSN: 2549-5151
Matra Pembaruan 1 (2) (2017): 99- 108
Keywords : Good Governance, Good Extractive Governance, Natural Resources, Mining, Extractive Industry
Kata Kunci: Good Governance, Good Extractive Governance, Sumber daya Alam, Migas, Industri Ekstraktif

## *Korespondensi
Phone      : +62 856 499 67841 Email       : novysetiayunas@gmail. com
G��� E��������� G��������� S����� G ������ ����� K������������ M ��������� W ������ P����������� �� I��������
Mi’rojul Huda 1 , Novy Setia Yunas 2, *
1, 2, Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang.
Dikirim:  15 Juni 2017; Direvisi: 21 Juni 2017; Disetujui: 25 Juli 2017
Abstract The mining problem has been an irony for the society, not only to gain the welfare of the economic impacts of the mining business, but to create new problems and con�lict in the society. The main objective of this study is to develop a good extractive governance idea for improving the welfare of  society  in  mining  areas.  This  study  uses  a  qualitative  approach  with descriptive  research  method  that  uses  data  collection  techniques  in-depth interviews and �ield observations. As for the �indings of this paper, among others, the existence of natural resources in the form of oil and natural gas has caused more disasters such as con�licts, environmental disasters to economic gaps in society due to poor management. But ideally, the oil and gas industry will contribute maximally to improving the welfare of the society if managed properly. So as to maximize the potential of existing resources, there needs to be strong commitment from various parties to establish a good governance in  the  extractive  industry  area  (Good  Extractive  Governance).  This  could start  with  the  government’s  commitment  to  oil  and  gas  sovereignty  and other  extractive  industries.  And  the  existence  of  participatory  planning  in potential management in the region.

## Abstrak
Persoalan  pertambangan  selama  ini  menjadi  ironi  tersendiri  bagi masyarakat,  alih-alih  memperoleh  kesejahteraan  dari  dampak  ekonomi yang  ditimbulkan  dari  usaha  pertambangan  tersebut,  justru  melahirkan berbagai  persoalan  baru  hingga  kon�lik  di  tengah  masyarakat.  Tujuan utama  kajian  ini  untuk  mengembangkan  gagasan good  extractive governance untuk  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  di  wilayah pertambangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode  penelitian  deskriptif  yang  menggunakan  teknik  pengumpulan data  berupa  wawancara  mendalam  dan  observasi  di  lapangan.  Adapun hasil temuan  dari  tulisan  ini antara  lain,  keberadaan  sumber daya  alam berupa  migas  selama  ini  lebih  banyak  memunculkan  musibah  seperti kon�lik, bencana lingkungan hingga kesenjangan ekonomi di masyarakat. Untuk  memaksimalkan  potensi  sumber  daya  yang  ada,  perlu  adanya komitmen  yang  kuat  dari  berbagai  pihak  untuk  membentuk  sebuah tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  di  wilayah  industri  ekstraktif (Good Extractive Governance) . Hal ini bisa dimulai dengan komitmen pemerintah dalam hal kedaulatan migas dan industri ekstraktif yang lain. serta adanya perencanaan yang partisipatif dalam pengelolaan potensi di daerah.

## BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN (BPP)

## KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Jl. Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat,
10450 © Mi’rojul Huda, Novy Setia Yunas
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International License.

## I.  Latar Belakang
Penelitian ini membahas permasalahan pertambangan di Indonesia, di mana pertambangan khususnya migas seringkali menjadi masalah bagi pemerintah maupun masyarakat. Penelitian ini menawarkan sebuah konsep tentang good extractive governance (GEG) yang memadukan antara good governance dengan pendekatan apresiatif yang berbasis potensi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Sehingga keberadaan pertambangan bisa memberikan multiplayer effect bagi banyak pihak. Konsep GEG merupakan gagasan baru yang minim dikaji. Beberapa kajian yang ada hanya berkutat pada masalah atau dampak keberadaan industri  ekstraktif,  konflik-konflik  yang  muncul di wilayah migas, serta kesenjangan ekonomi serta kemiskinan di wilayah tersebut. Selama ini keberadaan industri ekstraktif di Indonesia tidak banyak  memberikan  dampak  yang  signifikan terhadap daerah dan masyarakat. Selain itu, konsep good governance selama ini ternyata tidak bisa digeneralisasi untuk semua wilayah. Oleh karena itu keberadaan GEG sangat diperlukan untuk memberikan kontribusi nyata industri ekstraktif terhadap daerah dan juga masyarakat. Beberapa penelitian mengenai good governance di wilayah migas dijelaskan oleh Gavin dan Maconachie (2008) yang membahas implementasi kebijakan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). EITI merupakan paket kebijakan inisiasi dari donor Eropa untuk negara-negara kaya sumber daya alam di Sub Sahara Afrika. EITI merupakan mekanisme untuk memfasilitasi pengelolaan pembayaran mineral melalui  verifikasi  dan  transparansi  pembayaran perusahaan serta pendapatan pemerintah dari minyak, gas dan pertambangan. Sayangnya EITI hanya bisa menekan berkurangnya civil war dan tidak banyak berpengaruh pada aspek ekonomi dan kemiskinan di negara-negara Sub Sahara.
Keberadaan industri ekstraktif di Indonesia baik minerba maupun migas selalu menjadi kajian yang menarik baik dari segi kontribusi dalam bidang ekonomi, maupun ketergantungan negara dalam industri tersebut. Salah satu contoh ketergantungan tersebut terlihat pada sektor migas, di mana keberadaan migas di Indonesia sangat berperan besar dalam beberapa aspek sosial maupun ekonomi. Dalam lima dekade terakhir, sektor migas menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara (SKK Migas, 2014). Kontribusi yang diberikan migas dalam bentuk pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai 25% dari total APBN (SKK Migas, 2014), sekaligus mengindikasikan, Indonesia sangat bergantung terhadap keberadaan migas dalam struktur APBN nasional.
Ketergantungan negara dan masyarakat terhadap keberadaan migas sangat dirasakan, hal ini bisa dilihat dari pola konsumsi masyarakat terhadap BBM yang diperkirakan mencapai 1,6 Juta barrel per hari. Sayangnya pola konsumsi yang banyak tersebut berbanding terbalik dengan pasokan minyak bumi yang semakin menipis. Produksi minyak bumi di Indonesia setiap tahunnya mengalami penurunan sebesar 3,07% atau hanya 852 ribu barrel per hari.  Begitu juga dengan cadangan minyak yang mengalami penurunan dari estimasi 4,3 miliar barrel (bbl) pada awal 2004 menjadi 3,7 miliar bbl pada 2014 (SKK Migas, 2014).
Ketergantungan dalam industri ekstraktif terutama migas sudah menjadi perdebatan sejak adanya perang dunia II. Perdebatan tersebut mengerucut kepada tiga istilah mengenai pengelolaan yaitu: Natural Resource Curse (Auty, 1993; Sachs & Warner, 1997; Ross 2004), Paradox of Plenty (Gleb 1988) dan Dutch Disease (Corden & Neary 1982), yang semua berbicara mengenai hukum kekayaan alam dan dampaknya bagi suatu negara.
Satu pandangan berpendapat, sumber daya alam suatu negara tidak melemahkan pertumbuhan ekonomi negara. Namun bencana muncul ketika sebuah negara tersebut memiliki ketergantungan terhadap sumber daya alam (Sachs, Jeffrey D, 1997). Guru Besar Ilmu Politik Universitas California Michael L. Ross dalam “Does Oil Hinder Democracy ?” mengatakan, sumber daya alam merupakan sumber dari  segala  konflik  yang  terjadi.  Negara  dengan kekayaan sumber daya alam terutama migas, tenyata tidak berkorelasi positif terhadap kualitas demokrasi, bahkan dalam segi ekonomi cenderung tidak stabil. Di negara-negara Afrika, misalnya, keberadaan migas justru memicu munculnya perang sipil ( civil war ) (Ross, 2001:325-361). Pendapat Ross memicu perdebatan terutama soal migas, karena Ross mengesampingkan beberapa fakta mengenai beberapa negara timur tenggah yang kaya dan tidak munculnya perang sipil. Meskipun indeks kualitas demokrasinya juga tidak tinggi. Atau negara seperti Kuba yang dengan sumber daya alam migas yang melimpah, justru mampu lepas dari belenggu liberalisme.
Keberadaan sumber daya alam yang menjadi bencana menurut Joseph. E Stiglitz terjadi manakala negara tersebut kaya akan sumber daya alam tetapi perekonomiannya tidak maju atau secara pendapatan perkapita negara tinggi, namun ketimpangan antara orang kaya dan miskin tinggi. Negara dengan kekayaan alam yang melimpah namun tidak dibarengi dengan kemampuan sumber daya manusia, cenderung mengalami perlambatan ekonomi dibandingkan dengan negara-negara miskin sumber daya alam (Zain, 2016: 4). Pernyataan Stiglitz tersebut rupanya juga
dialami di Indonesia, di mana keberadaan industri ekstaktif di Indonesia tidak banyak memberikan manfaat terhadap kemakmuran dan kesejahteraan sebagaimana amanat Undang-Undang. Banyaknya penduduk miskin di wilayah kaya tambang, tingginya kesenjangan antara kaya dan miskin, serta  munculnya  gejolak-gejolak  konflik  di  daerah sekitar tambang menjadi bukti, keberadaan sumber daya alam saat ini bukanlah menjadi berkah bagi masyarakat. Salah satu contoh daerah dengan kesenjangan tinggi di Indonesia adalah Papua, adanya industri emas terbesar di dunia, tidak menjadikan pulau tersebut menjadi berkah. Penduduk miskin di dua Provinsi Papua merupakan yang tertinggi di Indonesia mencapai 28,4% atau 914,9 ribu jiwa (BPS, 2016).
Argumen tentang bencana sumber daya alam tersebut juga diperkuat dengan kajian dari Oxfam yang berjudul “ Didding to Development? A Historical Look at Mining and Economic Development” , pertambangan tidak banyak memberikan efek positif bagi sebuah negara. Pertambangan juga memiliki kontribusi yang sangat kecil bagi pendapatan suatu daerah, terutama di Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Di sisi lain, perkembangan ekonomi lokal di kawasan pertambangan ternyata bukan dari efek tambang (Dwicipta, 2015).
Kehadiran pertambangan dalam skala besar juga dianggap sebagai pemicu munculnya konflik di masyarakat. Kehadiran perusahaan tambang diikuti berbagai  konflik  kekerasan  baik  individu  maupun komunal, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Kajian Huma (2012) menyebutkan, konflik  di  bidang  ekstraktif  menempati  posisi  ke- empat dalam hal frekuensi konflik dan luasan area konflik  setelah  perkebunan,  hutan,  dan  agraria (Widiyanto,  2012).  Meskipun  intensitas  konflik pertambangan  tidak  sebanyak  konflik  kehutanan dan  agraria,  tetapi  konflik  yang  diakibatkan  oleh tambang sangat mudah meletup dibanding dengan sektor  lain.  Umumnya  konflik  yang  muncul  di sektor pertambangan berada di kawasan yang memiliki religius-magis yang kuat. Huma (2013) menjelaskan, karakteristik yang muncul akibat konflik  pertambangan  adalah  bentrok  fisik  yang berujung pada korban luka hingga meninggal dunia.
Berbeda dengan beberapa penelitian di atas, penelitian ini akan melihat dan merumuskan mengenai kondisi riil yang tejadi di dalam industri ekstraktif dan bagaimana posisi ideal untuk memperoleh efek positif dari keberadaan industri. Penulis tidak bersikap pesimis terhadap keberadaan industri ekstraktif yang selama ini tidak banyak memberikan dampak positif terutama bagi masyarakat. Solusi dan peluang akan selalu terbuka sehingga pendekatan appresiatif dengan melibatkan semua aktor sangat penting untuk menuju pada GEG. Oleh karena itu pembahasan ini akan melihat
perkembangan industri migas di Indonesia, sistem regulasi yang ada beserta implikasi terhadap perkembangan industri migas, serta penerapan konsep GEC pada wilayah pertambangan di Indonesia.
II.  Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan instrumen berupa wawancara mendalam ( indepth interview ) dan observasi lapangan serta dianalisis dengan cara non statistik sesuai dengan sifat metode penelitian deskriptif dimana peneliti akan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dari persoalan tambang migas di daerah Sumenep. Keberadaan peneliti di tengah masyarakat Sumenep yang sedang berkonflik dengan perusahaan tambang, menjadika peneliti memahami dan mendengar langsung percakapan dan cerita dari masyarakat, berbicara dengan mereka, melakukan wawancara, membaca pemberitaan media lokal, serta memverifikasi data- data dan informasi pendahulu kepada stakeholder yang ada.  Untuk mempermudah melihat hasil rangkuman, maka dibuat matriks. Dalam pola bentuk matriks tersebut dapat dilihat gambaran seluruhnya atas bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian. Atas dasar pola yang tampak pada display data, ditarik kesimpulan sehingga data yang dikumpulkan memunyai makna, yang pada awalnya bersifat sangat tentatif atau kabur. Agar kesimpulan lebih grounded maka verifikasi dilakukan sepanjang penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin tingkat kepercayaan hasil penelitian, sehingga prosesnya berlangsung sejalan dengan member check , triangulasi dan audit trail (Sugiyono, 2008: 21).
III. Hasil dan Pembahasan A. Perkembangan  Pengelolaan  Migas  di Indonesia
Setelah Indonesia merdeka, pemerintah memberikan perhatian terus menerus pada pengelolaan industri minyak bumi dan gas. Tercatat selama pemerintahan Orde Lama hingga Orde Baru, terjadi beberapa pergantian nama di antaranya: Perusahaan Tambang Minyak Negara Republik Indonesia (PTMNRI), PT Pertambangan Minyak Indonesia (PT. Permindo), Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Indonesia (PT. Permin Pertamin), Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Nasional (PN Permigan), Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (PN Pertamina) yang masih digunakan sampai saat ini.
Dalam kegiatan usaha migas, terdapat model pembagian kontrak kerja, hal ini dilakukan karena industri migas bersifat padat modal ( capital intensice ) dan beresiko tinggi ( high risk ), oleh karena itu, pengusaha di sektor hulu selalu melibatkan pihak-pihak yang mengikat kontrak kerja sama (Subali, 2015: 34). Ada empat jenis kontrak pembagian hasil migas yang pernah dilakukan di Indonesia; 1) konsesi, 2) Kontrak Keja Sama, 3) Kontrak Karya, 4) Production  Sharing Contract (PSC). Kebijakan konsesi diterapkan pada awal kemerdekaan, sebelum kemudian dibekukan oleh UU No 44 Tahun 1960, karena dianggap sebagai warisan Belanda dan menguntungkan perusahaan asing. Klausul di UU No 44 Tahun 1960 menyatakan, seluruh pengelolaan minyak dan gas alam dilakukan negara atau perusahaan negara (Umar, 2012: 50).
Untuk memacu investasi, pada 1966 dimulailah era pola kerja sama production Sharing Contract (PSC) di Indonesia. PSC adalah sistem khas Indonesia dan telah ditiru serta diterapkan lebih dari 40 negara di dunia. Dalam sistem PSC, kontraktor hanya diberi hak ekonomis atas kuasa pertambangan yang dipegang perusahaan negara melalui pola pembagian hasil ( production sharing ), bukan keuntungan dalam bentuk uang ( profit  sharing ) (Kholid, 2012: 76). Dengan Pola ini, banyak kemajuan telah di capai dalam pengembangan industri migas di Indonesia. Pola kontrak kerja sama di bidang migas semakin mendapat pijakan setelah lahirnya UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Subali, 2015: 34). UU tersebut memberikan keluasaan dan kebebasan untuk berinvestasi di Indonesia. Beberapa pakar menyebutkan, UU Migas tersebut sarat akan kepentingan asing dan sangat liberal.
Dampak dari pemberlakuan UU Migas tersebut sangatlah terlihat, terutama dari segi kuantitas investasi perusahaan asing. Dari total 225 blok migas yang dikelola kontraktor kontrak kerja sama non- Pertamina, 120 blok dioperasikan perusahaan asing dan hanya 28 blok yang dioperasikan perusahaan nasional, serta sekitar 77 blok dioperasikan perusahaan gabungan asing dan lokal. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan produksi minyak bumi nasional jutru mengalami penurunan dari 1,4 juta barel per hari (bph) pada 1999, menjadi 0,949 juta bph pada 2009 (Hadi, 2012: 45).
Banyaknya perusahaan asing yang terlibat dalam bisnis migas di Indonesia terlihat dari banyaknya negara yang ikut andil dalam mengelola migas nasional di antaranya Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, China, dan beberapa negara di Timur Tengah. Dengan perusahaan multinasional seperti Exxon Mobil, Shell, Conoco Phillips, Petronas, BP, Total, Hess, dan lainnya. UU No 22 Tahun 2001 memberikan peluang yang sama baik bagi kompetitor domestik dan asing dalam industri migas Indonesia. Maraknya investasi yang
dilakukan perusahaan asing ini didukung beberapa hal:  (1)  Kapasitas  finansial  yang  mumpuni;  (2) Berpengalaman menghadapi regulasi lingkungan yang ketat; (3) memiliki teknologi untuk ekspansi eksplorasi dan produksi. UU migas memang tidak memberikan banyak peluang bagi perusahaan dalam negeri untuk bisa merintis bisnis dibidang energi (Hadi & dkk, 2012).
B.  Regulasi yang Berubah-ubah Keberadaan industri migas diikuti oleh beberapa aturan yang dibuat dalam hal memperlancar dan memberikan rasa keadilan. Sayangnya produk hukum dan aturan yang mengatur persoalan migas menjadi tumpang tindih dan sering berganti-ganti, sehingga menjadikan industri migas tidak stabil. Berdasarkan UU No 22 Tahun 2001, pemerintah membagi kegiatan usaha minyak bumi dan gas menjadi dua bagian, pertama kegiatan hulu yang meliputi eksplorasi dan kedua terdiri dari eksploitasi, termasuk kegiatan hilir yang meliputi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Pada proses kegiatan hulu migas, pemerintah membentuk sebuah badan pengawas dan pengendalian serta evaluasi kegiatan hulu yang dinamakan BP Migas sesuai dengan Pasal 44 UU No 22 Tahun 2001. Sedangkan untuk usaha hilir pemerintah membentuk BPH Migas.
Pemecahan lembaga untuk menangani sektor hulu dan sektor hilir tersebut berdampak pada inefisiensi  dan  tumpang  tindih  wewenang.  Kholid Syeirazi (2009) menjelaskan sejumlah komplikasi dari keberadaan lembaga tersebut. BP Migas selaku pemegang kuasa sektor hulu menentukan besaran penerimaan negara dari sektor migas. BP migas sangat berperan untuk menentukan dan mengetahui besaran lifting dan pendapatan yang diperoleh, untuk masuk ke dalam proyeksi makro APBN. Dikarenakan BP Migas merupakan institusi berbentuk BHMN, maka BP Migas tidak bisa melakukan kegiatan bisnis, padahal wilayah kerjanya terkait dengan proyek bisnis. BP Migas juga mengelola aset yang sangat besar, dengan nominal mencapai lebih dari Rp 225 trilliun, namun pelaporan dan standar akuntansi yang kurang profesional, menjadikan laporan keuangan lembaga ini kurang bisa dipertanggungjawabkan. Permasalahan lain adalah keberadaan cost recovery sebagai biaya pengganti untuk K3S yang berhasil menemukan kandungan migas dan mampu melakukan lifting . BP Migas selaku pengawas dari keberadaan K3S dinilai kurang bisa mengawasi dengan baik, terbukti dengan banyaknya manipulasi biaya cost recovery sehingga melebihi biaya seharusnya. Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang produksi minyak Indonesia, terdapat sekira 16,102 juta barel minyak yang tidak
terdata setiap tahunnya. Hal ini akibat dari buruknya pencatatan produksi migas yang dilakukan oleh BP Migas. BP Migas hanya menerima laporan bersih lifting minyak dari K3S, tetapi tidak terlibat secara intens mengawasi kegiatan produksi mereka. Keberadaan BP Migas juga memperpanjang alur birokrasi investasi migas. Alur yang pada awalnya satu atap menjadi banyak atap. Setidaknya K3S harus melewati 5 atap sebelum melakukan pengeboran. Padahal sebelumnya hanya perlu melewati satu atap. Keberadaan birokrasi yang rumit ditambah lagi banyaknya aturan yang mengikat K3S, menjadikan industri migas di Indonesia menjadi sektor yang kurang menjanjikan bagi kontraktor lokal yang tidak suka hal yang rumit (Syeirazi, 2012: 225). Hal ini juga menjadi penyebab mengapa kontraktor lokal kalah jauh bersaing dengan kontraktor asing dalam pengelolaan migas. Survey Pricewaterhouse Coopers (2008) menyebutkan, investor migas mengeluhkan sekira 400 aturan dari berbagai instansi yang tumpang tindih. Banyaknya instansi yang terlibat dalam urusan migas menjadikan industri migas sebagai industri paling ruwet dengan data yang simpang siur dari instansi satu dengan yang lain (Syeirazi, 2012: 228).
BP Migas sebagai kepanjangan tangan negara dan sebagai regulator utama dalam usaha hulu migas membawa implikasi panjang. Dari Bojonegoro, wilayah yang termasuk Blok Cepu, dikelola oleh Exxon Mobile, penelitian menemukan adanya formasi “oligarki baru” dalam pengelolaan minyak nasional pasca-2001. Pertama, segala perjanjian dan prosedur pelaksanaan proyek migas di Blok Cepu adalah kewenangan dari pemerintah pusat dengan Exxon sehingga pemerintah daerah tidak berhak untuk menegosiasikan kepentingan masyarakat dengan pihak perusahaan. Hal ini didasarkan pada UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan, sumber daya strategis termasuk minyak dan gas menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Kedua, pemerintah daerah juga tidak berwenang memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami masyarakat. Dana bagi hasil migas yang diterima pemerintah Kabupaten Bojonegoro, se-optimal mungkin dimanfaatkan pemerintah untuk menunjang pembangunan yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan bukan untuk membayar ganti rugi secara tunai. Artinya, relasi antara perusahaan multinasional dan negara menjadi bersifat subordinatif, atau dengan kata lain oligarkis (Umar, 1998).
Keberadaan BP Migas yang selama ini menyumbang keterpurukan industri migas nasional ternyata tidak berlangsung lama. Pada 13 November 2012 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No 36/PUU-X/2012 dengan menyatakan, frasa- frasa yang terkait dengan BP Migas yang tercantum dalam UU No 22 Tahun 2001 bertentangan dengan
UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan adanya putusan tersebut, maka terjadi pengalihan tugas dan fungsi dari BP Migas kepada kementerian terkait dalam hal ini kementerian ESDM dalam hal ini kepada Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Pergantian pelaksana kegiatan usaha hulu dari BP migas ke SKK migas, dinilai banyak pengamat sebagai pergantian cashing tanpa mengganti format dalamnya. Artinya hanya nama dan institusinya saja yang diubah, para petinggi dan sistemnya tidak jauh dengan masa BP Migas. Hal ini terbukti dengan ditangkapnya ketua SKK Migas pertama Rudi Rubiandini atas tuduhan menerima suap US$ 700 ribu (sekira Rp 7,2 milliar) dari perusahaan asing (Berikarionline, 2013). Cerita dan mitos tentang tata kelola migas yang tidak benar, korupsi, suap, pengemplangan pajak, cost recovery yang tidak transparan, dan kemandirian bangsa yang diinjak-injak oleh perusahaan asing, seakan terjawab dengan terbongkarnya kasus suap ketua SKK. Selain pergolakan di internal pelaksana migas, terdapat pula aturan tentang pemerintah daerah yang mengalami perubahan. Selama ini perusahaan migas yang ada di Indonesia diikat oleh UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menyebutkan, pemerintah Provinsi memiliki kewenangan dalam mengurus perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, serta melakukan pengendalian lingkungan hidup. Kewenangan yang sama juga dimiliki oleh pemerintah Kabupaten, Pemkab/Pemkot memiliki kewenangan dalam mengurus perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, serta melakukan pengendalian lingkungan hidup. Dengan keluarnya UU tersebut, maka seluruh perizinan terkait tambang baik migas maupun minerba, diambil alih oleh provinsi.
Beralihnya kewenangan perizinan maupun pengawasan dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemerintah Provinsi bisa berakibat keapatisan daerah dalam hal keamanan dan potensi konflik  yang  akan  terjadi.  Karena  daerah  tidak lagi memunyai banyak wewenang terkait sumber- sumber strategis dalam bidang minerba maupun migas. Daerah juga akan pasif dalam menjaga dan melakukan pengawasan serta sosialisasi. Untuk mengantisipasi keapatisan daerah, pemerintah Pusat maupun pemerintah Provinsi harus aktif melakukan koordinasi ke daerah. Koordinasi tidak hanyak dilakukan ketika ada kepentingan dari pusat maupun provinsi, koordinasi harus dilakukan secara rutin meskipun kondisi daerah tidak dalam kondisi darurat. Selain koordinasi, pemerintah pusat dan provinsi harus transparan ke daerah dalam berbagai hal. Perhitungan lifting migas, misalnya, yang selama
ini daerah seperti di Kabupaten Sumenep yang tidak pernah dilibatkan. Begitu juga dengan perhitungan DBH Migas yang selama ini memicu konflik antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.

## C. Pembelajaran  dari  Konflik  Migas  di Daerah
Salah satu daerah yang memunyai cadangan migas yang sangat besar adalah Sumenep. Data BP Migas menyebutkan sejak 1970, terumbu karbonat yang menunjukkan potensi migas kebanyakan tersebar di wilayah Pulau Madura dan kandungannya sama dengan wilayah Cepu. Selain itu ada 47 desa di Kabupaten Sumenep yang diprediksi memiliki kandungan migas. Keberadaan sumber daya alam yang bersar tersebut ternyata berkorelasi langsung terhadap indeks investasi Kabupaten. Saat ini Sumenep memiliki indeks daya tarik investasi yang sangat tinggi sehingga termasuk dalam 50 Kabupaten/Kota terkaya di Indonesia (Kahir, 2012).
Saat ini di Sumenep terdapat tujuh perusahaan migas yang sudah melakukan eksplorasi maupun sudah dalam tahap eksploitasi atau pengembangan Migas di antaranya, PT Kangean Energy Indonesia (KEI), PT. Santos Madura Offsord, PT. Energy Mineral Langgeng (EML), Husky-Cnooc Madura Ltd (HCML), PT. Petronas Carigali, Petrovaja North Kangean, Santos (Madura) Offshore Pty6 Ltd. Banyaknya perusahaan migas justru menimbulkan konflik,  sementara  keberadaannya  belum  banyak memberikan dampak positif terhadap kemajuan daerah. Penilaian indeks investasi menyebutkan indeks kualitas masyarakat Sumenep paling rendah di antara 50 Kabupaten/Kota yang ada. Bahkan untuk skala Provinsi di Jawa Timur, Sumenep masih menduduki peringkan 10 besar IPM terendah. IPM Sumenep pada 2012 adalah 66,4 (BPS Jatim, 2013), masih kalah dengan tetangganya Kab. Pamekasan (66,51) dan terpaut jauh dengan IPM Kota Besar seperti Surabaya (78,33) dan Kota Malang (78,43). Rendahnya IPM di Sumenep salah satunya disebabkan oleh tingkat pendidikan masyarakat yang rendah (65,15), Indeks Kesehatan yang rendah (66,78), serta jumlah penduduk miskin yang masih cukup tinggi. Pada 2010 tercatat ada 256.600 orang miskin atau 24,61% dari total penduduk (Kahir, 2012). Kondisi ini berbanding terbalik dengan derasnya laju investasi di Kab. Sumenep yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Sumenep meningkat drastis, tercatat pada 2007 laju investasi sebesar (4,97) dan 2012 meningkat menjadi (6,33). PDRB Sumenep pada 2007 sebesar 7.729.282,74 pada 2012 angka PDRB Sumenep sudah mencapai 14.164.441,00 (Sumenep dalam Angka, 2013). Selain minim kontribusi terhadap IPM masyarakat, keberadaan perusahaan migas juga
menimbulkan gejolak, baik dilevel Kabupaten maupun masyarakat. Penulis mencatat mulai 2009 hingga 2014, terdapat tiga peristiwa besar yang terjadi di Sumenep karena persoalan migas. Pertama, adanya  konfik  dana  bagi  hasil  migas (DBH) Blok Maleo antara Pemkab Sumenep dengan Pemprov Jatim. Kedua, adanya  konflik  kekerasan yang berujung kerusuhan antara masyarakat dengan PT. SPE Petrolium di Kec. Guluk-Guluk pada 2012. Ketiga, adanya  penolakan  aktifitas  pengeboran yang dilakukan oleh PT. EML di Desa Tanjung Kec. Saronggi pada 2012.
Konflik  DBH  terjadi  karena  adanya Permendagri No 8 Tahun 2007 tentang Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Sektor Migas. Di mana Sumenep yang memunyai 32 titik sumur minyak tidak termasuk sebagai wilayah penghasil migas. Saat ini hanya ada dua perusahaan migas Kontraktor Kontrak Kerja sama (K3S) yang sudah melakukan eksploitasi di Kab. Sumenep yaitu PT Santos dan PT Kangean Energi Indonesia (KEI). Undang-Undang menyebutkan lokasi pengeboran yang berada kurang dari 4 mil menjadi milik Kabupaten/Kota, di atas 4 mil laut menjadi hak pemerintah provinsi, dan di atas 12 mil menjadi hak pemerintah pusat. Kabupaten Sumenep tidak mendapat dana bagi hasil dari PT KEI untuk Blok Terang Sirasun Batur (TSB) karena lokasinya berada di atas 12 mil. Sehingga dana bagi hasil perusahaan tersebut dianggap jatahnya pemerintah pusat. Perebutan Blok Maleo yang dikelola PT Santos juga diperebutkan, yang seharusnya menjadi jatah Pemkab Sumenep. Blok Maleo berdasarkan Permendagri No 8 tahun 2007 dimasukkan sebagai wilayah Pemerintah Jawa Timur. MK memenangkan gugatan Pemkab Sumenep dan DPRD karena berdasarkan hasil hitung ulang, Blok Maleo berada tepat 4 mil laut, sehingga dana bagi hasil migas yang ditaksir sekira Rp 100 miliar per tahun dapat masuk ke kas pemerintah Sumenep, meskipun sampai 2017 masih nihil. Di sisi lain tidak adanya DBH menjadikan Sumenep sebagai Kabupaten dengan banyak sumber migas tetapi minim DBH. Bahkan Pada 2014 dana bagi hasil yang diterima Sumenep hanya Rp 26 miliar, angka tersebut lebih kecil dari dana bagi hasil yang diperoleh Kabupaten Bangkalan ( Tempo.com). Konflik  kedua  adalah  soal  keberadaan perusahaan K3S asing yaitu PT. SPE Petrolium, yang melakukan aktifitas eksplorasi onshore di Kec. Guluk-Guluk. Konflik yang dibumbuhi unsur religius dan mitos serta kepercayaan masyarakat lokal sangat kental terlihat selama proses eksplorasi. Keberadaan Kyai sebagai motor utama penggerak aksi dan juga LSM yang lihai dalam mengelola isu, menjadi perpaduan yang pas dalam membentuk eskalasi konflik. (m.news.viva.co.id). Aksi masa yang berujung perusakan lokasi pengeboran tersebut berhasil mengusir PT. SPE dari tanah Sumenep.
Tabel 1: Produk Domestik Regional Bruto Kab. Sumenep (Juta Rupiah) Kategori Uraian 2015 2016 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 7,184,416.1 7,440,120.9 B Pertambangan dan Penggalian 6,378,318.1 6,121,618.1 C Industri Pengolahan 1,059,271.6 1,125,192.3 D Pengadaan Listrik dan Gas 7,036.9 7,306.6 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 9,969.9 10,290.0 F Konstruksi 1,312,987.7 1,384,020.3 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2,376,422.5 2,537,900.1 H Transportasi dan Pergudangan 219,174.8 237,424.4 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 141,450.6 155,193.7 J Informasi dan Komunikasi 1,084,810.1 1,191,115.2 K Jasa Keuangan dan Asuransi 383,964.1 416,817.3 L Real Estate 206,233.1 220,158.8 M,N Jasa Perusahaan 39,671.1 42,117.7 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 634,557.4 660,510.8 P Jasa Pendidikan 496,375.1 532,114.3 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 72,374.4 77,706.6 R Jasa lainnya 143,542.4 152,083.2 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 21,750,576.0 22,311,690.1 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS 15,894,209.5 16,724,716.6
Sumber:  Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep

## Perusahaan tidak lagi melanjutkan eksplorasi pasca-kerusuhan terjadi.
Pada tahun yang sama BP Migas menyerahkan Blok South East Madura kepada PT. Energi Mineral Langgeng (EML) yang berada di Desa Tanjung Kec. Saronggi Kab. Sumenep. PT. EML merupakan perusahaan nasional. PT. Energi Mineral Langgeng (EML) melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan cara yang berbeda dengan PT. SPE Petrolium. Sayangnya penolakan dan aksi demontrasi menolak keberadaan perusahaan tambang juga terjadi, aktor yang telibat konflik juga terlihat mulai dari kelompok Kyai , LSM, mahasiswa, dan warga masyarakat.

## D. Kesejahteraan  Masyarakat  di  Daerah Tambang
Perusahaan migas memunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam setiap kegiatan yang dilakukan, mulai dari awal kegiatan pra-eksplorasi, sampai pada proses pengembangan. Selain mengembangkan industri yang ada, perusahaan juga wajib melakukan pengembangan pada masyarakat atau populer dengan istilah community development ( comdev ). Comdev merupakan kewajiban perusahaan pengelola pertambangan yang berlaku universal, sebagai tanggung jawab sosial
perusahaan kepada masyarakat sekitar. Meskipun tidak semua, keberadaan usaha pertambangan sering mengakibatkan kerusakan lingkungan. Sedangkan di satu sisi, masyarakat tidak banyak memperoleh keuntungan dari keberadaan usaha tambang, justru perusahaan yang memperoleh manisnya kekayaan alam yang dihasilkan di wilayah tersebut. Idealnya, masyarakat sekitar tambang juga memperoleh kompensasi dari kegiatan pertambangan yang dilakukan. Masyarakat sekitar tambang adalah penerima langsung efek samping maupun potensi risiko dari aktifitas pertambangan seperti limbah perusahaan, kerusakan lingkungan sekitar, pencemaran lingkungan, polusi suara dan udara, serta perubahan sosial masyarakat.
Belajar dari beberapa daerah penghasil pertambangan seperti Papua (Freeport), Riau (Chevron), Cepu (Exxon), Minahasa (Newmont), seringkali timbul gejolak di masyarakat akibat program comdev yang tidak berjalan secara baik. Kurangnya perhatian perusahaan terhadap masyarakat sekitar pertambangan menjadikan masyarakat merasa tidak mendapat hak-haknya dan merasa lebih banyak dirugikan oleh perusahaan. Seharusnya comdev mampu memberikan keadilan bagi masyarakat sekitar tambang serta
memperhatikan norma-norma adat masyarakat dan kearifan lokal yang ada. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, comdev wajib dirancang secara serius dan dijalankan secara baik. Banyaknya perusahaan migas di Kab. Sumenep juga tidak banyak memberikan dampak yang  signifikan  bagi  kesejahteraan  masyarakat maupun daerah. Jika mengacu kepada data-data statistik yang ada, seperti PDRB daerah, jumlah penduduk berdasarkan kesempatan kerja, serta jumlah pengangguran yang ada, akan terlihat jelas kontribusi perusahaan pertambangan baik minerba maupun migas ternyata belum optimal.
Dari tabel di atas (Tabel 1) bisa disimpulkan terdapat ketimpangan di beberapa sektor. Meskipun terdapat peningkatan pendapatan, PDRB dari sektor migas sangatlah kecil jika dibandingkan dengan daerah lain seperti Kab. Bojonegoro yang pendapatan dari sektor migas sangat berpengaruh signifikan terhadap PDRB.
E.  Menuju Good Extractive Governance Beberapa tahun terakhir ini kita begitu populer dengan konsep Good Governance yang memiliki pengertian di mana kekuasaan tidak dimonopoli oleh pemerintah. Implementasi pelaksanaan good governance adalah pelaksanaan pemerintahan yang bersinergi dengan berbagai pihak seperti LSM dan perusahaan swasta. United Nations Development Program (UNDP) menjelaskan, Good Governance merupakan sebuah hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara Negara, sektor swasta dan masyarakat, dalam prinsip-prinsip partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsesus, kesetaraan, efektif dan  efisien,  bertanggungjawab  serta  visi  strategis (UNDP), 1997).
Prinsip good governance belum sepenuhnya diterapkan dalam industri ekstraktif terutama migas. selama ini pemerintah menjadi institusi yang super power . Di mana ia memilki kewenangan dan kekuasaan penuh terhadap segala kebijakan yang berhubungan dengan migas. Sangat jarang kita lihat pemerintah melakukan perencanaan partisipatif dalam setiap kegiatan bidang pertambangan. Salah satu efek dari kurangnya perencanaan partisipatif dalam bidang migas ini adalah munculnya beberapa konflik akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap keberadaan perusahaan atau adanya kegiatan comdev tetapi tidak tepat sasaran dan hanya dinikmati oleh oknum tertentu.
Gagasan Good Extractive Governance pada dasarnya mengarah pada sebuah tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ) yang seharusnya berkontribusi dalam memanfaatkan pendapatan besar dari industri ekstraktif untuk pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Saat pemerintahan lemah, maka
industri ekstraktif akan lebih berkontribusi dalam kemiskinan,  konflik,  dan  korupsi.  Sebaliknya jika industri ekstraktif banyak berkontribusi pada pemerintahan maka niscaya kesejahteraan masyarakat mampu terwujud dengan baik. Jangan sampai terjadi seperti di Kamerun, sebagai negara terkorup, pembayaran migas dari perusahaan hampir 85% dikuasai oleh presiden maupun kroninya. Tidak ada kontribusi sedikitpun bagi rakyatnya. Tidak adanya mekanisme pertanggungjawaban sosial perusahaan kepada masyarakat (CSR), menyebabkan peningkatan angka kemiskinan berdampak pada instabilitas politik dalam negeri dan persoalan korupsi yang mengancam investasi dalam dunia ekstraktif di negara tersebut (Hilson, 2008).
Beberapa penelitian melihat secara pesimis keberadaan industri ekstraktif dengan menyebut, keberadaan industri ekstraktif tidak banyak memberikan dampak yang positif bagi masyarakat (Hendra, 2015; Power, 2002). Bahkan ketergantungan pada industri ekstraktif bisa menyebabkan dampak sangat buruk ketika perusahaan sudah tidak lagi beroperasi. Beberapa kota di dunia juga di Indonesia menjadi kota mati atau gost town ketika ditinggalkan oleh industri ekstraktif. Hal ini dikarenakan perencanaan yang kurang matang dan strategis, juga kurangnya memperhatikan aspek keberlanjutan ekosistem. Sering kali perencanaan bersifat top down tanpa adanya partisipasi dari semua pihak. Sehingga keuntungan hanya dirasakan oleh segelintir orang sedangkan dampak buruknya dirasakan oleh masyarakat.
Untuk menghindari model perencanaan teknoktatis, sudah saatnya melakukan pembangunan daerah di sekitar industri secara partisipatif. Setidaknya terdapat lima hal penting tentang pembangunan masyarakat (CSWS, 2014). Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat untuk pengembangan potensi dan aset lokal guna kesejahteraan bersama; 2). Membentuk pemerintahan baik daerah maupun desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; 3). Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; 4). Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat guna mewujudkan masyarakat yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; 5). Memperkuat masyarakat sebagai subjek pembangunan. Awal mula metode pemberdayaan adalah mengajarkan kepada warga untuk mampu merumuskan masalahnya dengan tepat. Menemukan akar masalah untuk memenuhi kebutuhannya. Cara pandang lama dalam perencanaan ini mengedepankan analisis dan fokus
pada penyelesaian masalah. Proses perumusan program yang didahului dengan menemukan solusi atas masalah-masalah yang ada di masyarakat menjadi pendekatan mainstream yang dilakukan dalam perencanaan pembangunan. Di desa Tanjung Kec. Saronggi Kab. Sumenep, misalnya, dibangun jalan yang menghubungkan antara jalan kecamatan menuju ke desa. Apakah pembangunan jalan tersebut menguntungkan masyarakat setempat?. Jika melihat data desa 2014 dengan jumlah penduduk sekira 3.311 jiwa, hanya ada 705 unit kendaraan roda 2 dan hanya ada 13 kendaraan roda 4. Keberadaan jalan bagus mungkin lebih banyak dinikmati oleh perusahaan migas sendiri daripada masyarakat.
Hal lain jumlah penduduk yang bekerja dibidang pertanian dan kelautan yang mencapai 1.223 jiwa atau mayoritas penduduk bekerja pada sektor ini. Tentu program-program yang ada harus dipadukan dengan kondisi masyarakat lokal, misalnya, dalam memaksimalkan hasil hasil pertanian dan laut. Pengembangan juga bisa dilakukan pada sektor pariwisata laut karena lokasi Desa Tanjung yang berbatasan dengan salah satu wisata populer yaitu Gili Labak.
Sering kali program baik dari pemerintah maupun perusahaan migas mengalami penyempitan makna sebatas cara mengatasi masalah yang berkembang di desa atau di masyarakat. Inilah akar dari tidak menyeluruhnya upaya pembangunan atau perencanaan pembangunan yang kurang partisipatif. Hal yang paling fatal dari perencanaan tersebut adalah masyarakat tadi tidak tergerak untuk maju dan mandiri.
Pendekatan  berbasis  defisit  ini  lazim digunakan dalam perencanaan level daerah hingga desa. Orientasi pembangunan yang hanya tertuju pada penyelesaian masalah akhirnya menyisakan persoalan keterbatasan ruang pembangunan. Masalah-masalah rumit semacam kemiskinan hanya dicarikan solusi partikular yang dangkal dan tampak oleh pengamatan panca indera. Inventarisasi masalah, merumuskan tujuan kemudian menentukan solusi yang akhirnya menjadi program pembangunan, adalah proses yang paling umum dilakukan. Hasilnya, muncul dokumen RPJP, RPJMD, dan APBD sebagai kerangka pembangunan yang parsial, jangka pendek dan menyelesaikan masalah permukaan saja. Sementara itu pengembangan dan upaya menggerakkan masyarakat dan potensi terabaikan Cara yang berfokus pada kebutuhan, kekurangan, dan masalah masyarakat ini menciptakan gambaran negatif yakni “peta masalah”. Gambaran atau realita negatif ini sebenarnya hanya menunjukkan setengah bagian dari kondisi kehidupan masyarakat yang seharusnya. Namun dalam  upaya  menjustifikasi  masa  depan  yang
lebih baik, seringkali kondisi ini dianggap sebagai kebenaran yang utuh. Padahal ada ‘kebenaran’ yang lain, yakni ketika komunitas merasa bahagia dan bangga akan diri mereka dan komunitasnya. Jadi, pendekatan pertama melihat komunitas tersebut ibarat gelas setengah kosong, sedang kondisi kedua melihatnya sebagai gelas setengah penuh. (Farid Hadi, 2013).
Kurniawan menyatakan, pada pendekatan berbasis  defisit,  forum-forum  seperti  dengan pendapat, reses, atau Musrenbang di satu sisi berhasil menggali banyak keluhan permasalahan di masyarakat. Tapi di sisi lain melupakan, di balik permasalahan ada kekuatan, bahkan ada peluang kemudahan. Peluang tersebut apabila dioptimalkan maka berubah jadi energi perubahan. Melalui pendekatan ini, masyarakat di sekitar industri ekstraktif juga bisa mengapresiasi kekuatan, potensi dan secara positif. “Jadi, di sela-sela masalah, sejatinya  masih  ada  aset  baik  dalam  bentuk  fisik maupun  non  fisik  yang  perlu  diapresiasi,  hingga baik untuk dijadikan motivasi untuk mendorong perubahan daerah menjadi lebih baik” (Kurniawan, Nilawati, & Tim Infest Yogyakarta, 2015). Dengan mengandalkan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah-daerah sekitar industri ektraktif, dan dibarengi dengan pandangan positif terkait adanya kekutan besar dan potensi masyarakat, maka ketangguhan wilayah ekstraktif akan muncul. Banyak hal menarik yang bisa dijadikan pelajaran dari Desa Tanjung seperti masyarakat yang tidak banyak mengenyam pendidikan formal 9 tahun tetapi tidak sedikit yang mengikuti pendidikan non formal seperti pesantren dan mampu menjadi pribadi-pribadi yang ulet serta sukses dalam bidang usaha.
IV.  Kesimpulan Sumber daya alam berupa migas dan sumber daya ekstraktif yang lain merupakan sumber daya yang mampu memberikan dua konsekuensi, satu sisi memberi keuntungan ketika dikelola dengan baik, satu sisi menjadi musibah ketika pengelolaannya tidak sesuai. Sayangnya keberadaannya masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Keberadaan industri ekstraktif lebih banyak  memunculkan  musibah  seperti  konflik, bencana lingkungan, dan kesenjangan ekonomi di masyarakat. Untuk memaksimalkan potensi sumber daya yang ada, perlu adanya komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk membentuk sebuah tata kelola pemerintahan yang baik di wilayah industri ekstraktif ( Good Extractive Governance ). Hal ini bisa dimulai dengan komitmen pemerintah dalam hal kedaulatan migas dan industri ekstraktif yang lain. serta adanya perencanaan yang partisipatif dalam pengelolaan potensi di daerah. Sehingga berkah
dari adanya sumber daya bisa dirasakan oleh masyarakat bukan oleh segelintir orang.

## Ucapan Terima Kasih
Di akhir kesempatan ini, kami sampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep, masyarakat Desa Tanjung, dan semua informan yang telah membantu dalam pengumpulan data dan memberikan banyak sekali masukan untuk perbaikan tulisan ini.

## V.  Daftar Pustaka
(UNDP), U. N. D. (1997). Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document . New York City: United Nations Development
Programme. Retrieved from https://books. google.co.id/books?id=i5nJJwAACAAJ Berikarionline. (2013). Korupsi Di Tubuh SKK Migas. Retrieved from http://www.berdikarionline. com/korupsi-di-tubuh-skk-migas/
Borni Kurniawan, Frisca Arita Nilawati, & Tim
Infest Yogyakarta. (2015). Modul Perencanaan Apresiatif Desa (PAD). Yogyakarta: Infest Yogyakarta. Retrieved from https://issuu.com/ infest/docs/modul_perencanaan_apresiatif_ desa CSWS. (2014). Modul Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kepala Desa Dalam Mewujudkan
Tata Pemerintahan Desa yang Baik. In Modul Pendidikan dan Pelatihan. Surabaya: CSWS FISIP UNAIR.
Farid Hadi. (2013). Membangun Berbasis Aset :  Upaya  Membangkitkan  Warga  Desa yang Berdaya dan Aktif Membangun Kemandiriannya. Mandatory:  The  Journal  of Ins Titut E F or R Esear Ch and Empowerment ,
10 (1). Retrieved from https://www.ireyogya. org/uploads/Jurnal mandatory 10 edisi 01.pdf Hadi, S., & dkk. (2012). Kudeta Putih . Jakarta: Indonesia Berdikari Jl. Salemba Tengah No.39BB, Lt.2 Jakarta Pusat.
Hendra, T. dan D. (2015). #RembangMelawan:
Membongkar  Fantasi  Pertambangan  Semen
di Pegunungan Kendeng . Yogyakarta: Literasi Press Jl. Pramuka, Gg. Trisula 02/01 Giwangan Yogyakarta 55163085875768644, 08989698030email: literasipress@gmail.com. Hilson, G., & Maconachie, R. (2008). “GOOD
GOVERNANCE” AND THE EXTRACTIVE INDUSTRIES IN SUB-SAHARAN AFRICA. Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review , 30 (1), 52–100. https://doi. org/10.1080/08827500802045511 HuMa. (2013). Outlook Konflik Sumberdaya Alam dan Agraria 2012. Retrieved from http:// huma.or.id/pusat-database-dan-informasi/ outlook-konflik-sumberdaya-alam-dan- agraria-2012-3.html
Kahir, A. (2012). Potret  Perubahan  Sumenep . Sumenep. Richard Auty. (1993). Sustaining  Development  in Mineral Economies . London: Roudleg.
Ross, M. L. (2001). DOES OIL HINDER DEMOCRACY?
(World Politics 53 No. 53). Washington D.C. Retrieved from https://www.maxwell.syr.edu/ uploadedFiles/exed/sites/ldf/Academic/Ross - Does Oil Hinder Democracy.pdf Sachs, Jeffrey D,  and A. M. W. (1997). Natural resource abundance and economic Growth, 5398.
SKK Migas. (2014). Laporan Tahunan 2014 . Jakarta.
Retrieved from http://skkmigas.go.id/new/ images/upload/file/2013/06/Laporan- Tahunan-2014.pdf Syeirazi, M. K. (2009). Di  Bawah  Bendera  Asing: Liberalisasi Industri Migas di Indonesia . Jakarta:
LP3ES. Thomas Michael Power. (2002). Digging to Development?  A  Historical  Look  at  Mining and Economic Development . Montana, USA. Retrieved from https://www.oxfamamerica. org/static/media/files/OA-Digging_to_ Development.pdf
Umar, A. R. M. (1998). Ekonomi Politik Perminyakan Indonesia: Analisis Kebijakan Liberalisasi Sektor Hulu Migas Indonesia pasca-1998. Jurnal Sosial Politik, Vol 16, No 1 (2012) .