## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting

## ANALYSIS OF THE MECHANISM FOR DISCLOSING INVESTMENT FRAUD CASES IN THE COMMUNITY DURING THE COVID 19 PANDEMIC (CASE STUDY OF THE YOGYAKARTA SPECIAL REGION POLICE)

## ANALISIS MEKANISME PENGUNGKAPAN KASUS PENIPUAN INVESTASI DI MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)
Ulfaturrahmi 1 , Hendi Yogi Prabowo 2 , Umi Wahidah 3
Faculty of Business and Economics, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 1,2 Faculty of Economics, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta 3 ulfafaura82@gmail.com 1

## ABSTRACT
This research aims to identify trends in investment fraud problems during the Covid 19 pandemic, identify disclosure mechanisms carried out by the Yogyakarta Regional Police in investment fraud cases, explore the  obstacles  encountered  in  disclosing  investment  fraud  cases  and  provide  recommendations  for improvements that can be made by the Regional Police. Yogyakarta Special. This research was conducted to  analyze  the  role  of  the  Regional  Police  of  the  Special  Region  of  Yogyakarta  in  disclosing  cases  of investment fraud during the Covid 19 pandemic by using the crime triangle. This study used a qualitative approach using primary and secondary data from the Special Region of Yogyakarta Regional Police, while collecting data by means of documentation and in-depth interviews. The results of the study show that the cause of investment fraud is due to the low financial literacy of the community so that people are easily persuaded by the large benefits offered. The role of the Regional Police of the Special Region of Yogyakarta in disclosing cases of investment fraud in the community during the Covid-19 pandemic was carried out through the stages of complaint, investigation and investigation.
Keywords: The role of Polda, Disclosure, Investment, Covid 19

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren permasalahan penipuan investasi pada masa pandemi Covid 19, mengidentifikasi mekanisme pengungkapan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kasus penipuan investasi, mengeksplorasi kendala yang dihadapi dalam pengungkapan kasus penipuan investasi dan memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengungkapan kasus penipuan investasi pada masa pandemi Covid 19 dengan  menggunakan  segitiga  kejahatan.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan menggunakan data primer dan sekunder dari Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan pengumpulan  data  dengan  cara  dokumentasi  dan  wawancara  mendalam.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa penyebab terjadinya penipuan investasi karena rendahnya literasi keuangan masyarakat sehingga masyarakat mudah terbujuk dengan keuntungan besar yang ditawarkan. Peran Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengungkapan kasus penipuan investasi di masyarakat pada masa pandemi Covid-19 dilakukan melalui tahapan pengaduan, penyelidikan dan penyidikan.
Kata Kunci: Peran Polda, Pengungkapan, Investasi, Covid 19

## PENDAHULUAN
Penipuan  investasi  sedang  marak di perbincangkan di masyarakat saat ini seperti  salah  satu  kasus  penipuan berkedok  investasi  yang  terjadi  di Sleman  dengan  puluhan  orang  menjadi korban. Modusnya, investasi pengadaan sembako untuk penyediaan kebutuhan di sejumlah hotel berbintang di Yogya.
Para korban tergiur bagi hasil yang besar yakni antara 50 hingga 55 persen dalam bisnis  abal-abal  yang  dilakukan  MW (43) dan istrinya IF (41), warga Sleman. Pasangan  suami  istri  pemilik  UD Sakinah  itu  juga  menggunakan  dalil- dalil agama dalam menjalankan bisnisnya, sehingga para korban merasa investasinya bakal aman. Total kerugian yang  dialami  mencapai  Rp  64  miliar.
Korban penipuan berkedok investasi ini tidak  hanya  dari  Yogyakarta  dari  luar Yogyakarta juga ada ungkap sumber KR
( Krjogja.com ,  2020).  Kasus  lainnya, Warga  Jakarta  yang  tinggal  di  Daerah Istimewa Yogyakarta melapor ke Polda DIY  pada  akhir  Juni  2022  sejumlah oknum  yang  diduga  ikut  serta  dalam sindikat  penipuan  investasi  penipuan (Crypto), korban transfer senilai total Rp 1,3  miliar,  uang  itu  digunakan  untuk mendaftar investasi dalam paket pembelian  lisensi  token/pin  yang berbeda  dengan  harga  berbeda.  untuk membuat  anggota  percaya  bahwa mereka selalu untung, mereka
memberikan  keuntungan  di  awal investasi  tetapi  setelah  berjalan  enam bulan,  korban  bergabung  dengan investasi tersebut pada akhir Maret 2022 ternyata Situs investasi tersebut tiba-tiba menghilang  dan  korban  tidak  dapat mengaksesnya,  dan  ketika  korban bertanya  tentang  hal  itu,  jawabannya selalu website sedang dalam pemeliharaan.  Modus  yang  digunakan mereka  model  skema  Ponzi,  di  mana mereka  dijanjikan  keuntungan  yang besar  dengan  risiko  yang  rendah ( Jogja.Antaranews , 2022 ).
Gambar 1. Grafik Total kerugian masyarakat Akibat Investasi Ilegal Tahun 2018-2022
Sumber: (Databoks, 2022). Dari  gambar  di  atas  dapat  dilihat bahwa  total  kerugian  kasus  Investasi bodong  selama  lima  tahun  terakhir mencapai  Rp  123,5  triliun.  Di  tahun 2018  nilai  kerugian  yang  dialami masyarakat sebanyak Rp 1,4 triliun, pada tahun  2019  mencapai  Rp  4  triliun, kemudian di tahun 2020 sebanyak Rp 5,9
triliun, selanjutnya tahun 2021 mengalami penurunan menjadi Rp 2,54 triliun dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan  terbanyak  sebesar  Rp  109.67 triliun.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengidentifikasi  tren  permasalahan penipuan  investasi  pada  masa  pandemi covid  19,  mengidentifikasi  mekanisme pengungkapan  yang  di  lakukan  Polda Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dalam kasus  penipuan  investasi,  menelusuri kendala yang dihadapi dalam melakukan pengungkapan kasus penipuan investasi serta memberikan rekomendasi perbaikan  yang  dapat  dilakukan  oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
Menurut Zunaida (2018) Investasi adalah  suatu  kegiatan  di  mana  dana ditanamkan  pada  satu  atau  lebih  aset selama periode tertentu dengan harapan akan  menghasilkan  pendapatan  atau meningkatkan  nilai  investasi.  Namun, saat  ini  Praktik  Investasi  Ilegal,  yang sering disebut sebagai investasi bodong juga  berkembang  di  tengah  masyarakat dengan diiming-imingi keuntungan tetap setiap bulan meskipun perusahaan dalam keadaan  mengalami  kerugian.  Oleh karena bentuk investasi yang tidak jelas dan  tidak  masuk  akal,  dan  spekulatif, kemudian para pelaku kejahatan berusaha menghindari peraturan perbankan dengan mengumpulkan uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan (Arno, 2017). Cybercrime adalah setiap kejahatan  yang  dilakukan  melalui perangkat elektronik (misalnya Komputer  atau  Smartphone)  dengan menggunakan internet kejahatan tersebut antara  lain  mencuri  data,  melecehkan, menyebarkan  informasi  yang  salah, menyesatkan orang, meretas detail akun, dll.  Kebijakan  membatasi  pergerakan masyarakat  di  seluruh  dunia  karena covid-19 dan telah melarang bisnis untuk menjalankan  operasinya  selain  itu masyarakat  tidak  diizinkan  untuk
Rp 1,4 Triliun Rp 4 Triliun Rp 5,9 Triliun Rp 2,5 Triliun Rp 109, 67 Triliun 2018 2019 2020 2021 2022
beraktivitas  di  luar  rumah,  membuat masyarakat  lebih  banyak  melakukan aktivitas dengan bekerja di rumah dalam situasi seperti itu orang-orang menggunakan internet untuk melakukan pekerjaan  mereka  yang  hanya  bisa dilakukan  secara  online.  Seperti, menghadiri kelas online, belanja online, transaksi  online,  berinteraksi  dengan orang-orang melalui internet,
menghasilkan  uang  secara  online  dan pekerjaan  lainnya.  Karena  sebagian besar  orang  beralih  ke  dunia  online sehingga  mereka  menyediakan  lebih banyak  data  ke  situs  web.  Hal  tersebut menjadi  peluang  terjadinya  kejahatan terhadap  harta  benda  berwujud  berupa kejahatan  siber  seperti  aplikasi  palsu, nama  domain  dan  website  palsu, serangan  malware  penipuan  online (Kashif et al., 2020).
Penegakan hukum terhadap investasi bodong belum memiliki aturan khusus  di  Indonesia,  tetapi  pemerintah telah  menetapkan  peraturan  bahwa pelaku  dari  perbuatan  tersebut  dapat dijerat  dengan  beberapa  peraturan  di Indonesia  kemudian  terkait  dengan penipuan  penanaman  modal,  salah satunya  dapat  dijerat  dengan  Pasal  378 KUHP  tentang  penipuan,  dengan ancaman  hukuman  maksimal  4  (empat) tahun  penjara  (Ali,  2021).  Sedangkan terkait  penipuan  investasi  online  di masyarakat  diatur  Undang-  undang Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun 2016  tentang  perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 1 yang  mengatakan  bahwa  apa  yang dimaksud  transaksi  elektronik  adalah semua  kegiatan  hukum  yang  dilakukan dengan perangkat elektronik di dalamnya dan memiliki koneksi jaringan untuk  membuka  atau  mengakses halaman digital. Berdasarkan penelitian yang
dilakukan  oleh  Setiawan  &  Ardison (2021) menggunakan pendekatan hukum
normative,  pendekatan  kasus  dan konseptual  hasil  menunjukkan  bahwa risiko  tertipu  oleh  bujukan  investasi palsu  yang  dibuka  begitu  korban berkomunikasi dengan penulis, menerima  tawaran  yang  benar  sejak awal, yang sudah bisa diketahui sebagai kesalahan  logika,  tidak  menurut  akal sehat  dan  bahkan  bertentangan  dengan hukum dan peraturan. Menurut penelitian Surahmi (2019) menggunakan pendekatan sosiologi hasil menunjukkan bahwa  argumen  kontrak  sosial  dan solidaritas  sosial  karena  negara  boleh dikatakan  memonopoli  seluruh  reaksi sosial  terhadap  kejahatan  dan  melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. faktor  yang  memengaruhi  perlindungan bagi korban penipuan investasi berfokus pada  peraturan  perundang-undangan, kesadaran  masyarakat  yang  enggan untuk memberikan laporan dan kesaksian,  sarana  dan  prasarana  yakni dalam menyebarkan informasi/ sosialisasi  mengenai  investasi/bisnis keuangan sejenisnya, dan aparat penegak hukum  yang  kuantitasnya  terbilang masih kurang seperti tim satgas waspada investasi yang hanya di beberapa daerah, beberapa  konsep  perlindungan  hukum terhadap  korban  penipuan  investasi untuk yang akan dating.
Penelitian  oleh  Tambunan  (2020) hasil  penelitian  saat  ini  kita  hidup  di masa  yang  belum  pernah  terjadi sebelumnya  dan  tidak  pasti,  sehingga jika  investor  tertarik  dan  tertarik  untuk berinvestasi  saham  di  masa  pandemi Covid-19. Sedangkan menurut Penelitian  Syafari  &  Robo  (2019) metode  penelitian  yang  digunakan hukum empiris, Hasil penelitian banyak masyarakat kota Ternate menjadi korban tindak  pidana  penghimpunan  dana masyarakat secara ilegal dengan modus investasi  disebabkan  oleh  berbagai faktor  seperti  faktor  ekonomi  di  mana masyarakat ingin mendapatkan
keuntungan yang berlipat tanpa memikirkan  akibat  yang  akan  terjadi dikemudian  hari,  faktor  lingkungan  di mana  masyarakat  hanya  melihat  para nasabah  memikirkan  akibat  yang  akan terjadi dikemudian hari, faktor lingkungan  di  mana  masyarakat  hanya melihat  para  nasabah  lain  di  sekitar mereka  adalah  orang-orang  yang memiliki strata pekerjaan dan pendidikan yang baik sehingga masyarakat  lainnya  ikut  yakin  dengan kegiatan  penghimpunan  dana  ilegal tersebut  dan  faktor  penerapan  hukum terhadap  pelaku  yang  selama  ini  belum maksimal dan belum dapat memberikan efek  jera  bagi  para  pelaku  lainnya dengan  beranggapan  bahwa  jika  ia melakukan tindak pidana tersebut hanya dihukum  beberapa  tahun  dan  setelah bebas masih dapat menikmati hasil dari kejahatannya.  Di  sisi  lain  penegakan hukum tindak pidana penghimpun dana masyarakat secara ilegal dengan modus investasi di kota Ternate belum berjalan secara efektif.

## METODE PENELITIAN
metode penelitian yang digunakan oleh  penyidik  Polda  DIY  terkait  tren masalah  dan  mekanisme  pendeteksian kecurangan  penipuan  investasi  di masyarakat  pada  masa  pandemi  Covid 19 menggunakan metode kualitatif. Hal ini dikarenakan mengacu pada penelitian yang berusaha menggali dan memahami data  secara  mendalam  ,  Penelitian dilakukan dalam 6 tahap, dimulai dengan pendefinisian  dan  pembahasan  topik, pendefinisian  rumusan  masalah,  kajian pustaka, pengumpulan informasi, analisis data dan penarikan kesimpulan. Tempat  atau  objek  penelitian  ini dilakukan  di  Polda  Daerah  Istimewa Yogyakarta  yang  beralamat  di  Jalan Ringroad  Utara.  Sanggarahan  Condong Catur,  Sleman,  Depok  .  teknik pengumpulan  data  ini  menggunakan
Wawancara Mendalam (Indepth Interview)  ,  Record  Review (Analisis Dokumentasi). Jenis data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah data  primer  dan  data  skunder.  Sumber data  utama  untuk  penelitian  kualitatif berupa  kata-kata  dan  tindakan  serta lampiran seperti dokumen. Penelitian ini menggunakan NVivo 11 untuk pengumpulan data, pengelompokan atau pemetaan, serta analisis dan pengolahan data.  teknik  pengujian  keabsahan  data dalam penelitian ini yaitu validitas data dan reliabilitas data. Gambar berikut dari Nvivo  11  mengilustrasikan  rencana penelitian.
Gambar 2. Diagram Alir Penelitian (Tahapan Penelitian)
Sumber: Diolah peneliti Menggunakan

## NVivo 11 HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Pandemi Covid 19 mengakibatkan perekonomian  melemah,  hal  tersebut dimanfaatkan  oleh  orang-orang  yang tidak  bertanggung  jawab  sehingga semakin  marak  investasi  ilegal  di masyarakat  yang  menyebabkan  banyak menimbulkan  kerugian,  hal  tersebut diakibatkan  karena  rendahnya  literasi
keuangan masyarakat sehingga masyarakat  abai  akan  risiko  yang  akan mereka  alami.  Kurang  pahamnya masyarakat terhadap investasi dimanfaatkan  oleh  pelaku  kejahatan dengan  mengiming-imingi  keuntungan yang  tidak  wajar  seperti  keuntungan yang  tinggi  dan  tanpa  risiko  bahkan untuk  lebih  meyakinkan,  mereka mengklaim  bahwa  investasi  yang mereka tawarkan sudah berizin sehingga masyarakat  terbujuk  untuk  bergabung dengan  penawaran  mereka.  Dalam  hal ini  penyidik  menjelaskan  tentang segitiga  kejahatan  yang  berkaitan dengan segitiga kejahatan yang
berhubungan  langsung  dengan  sasaran (korban),  pelaku  (kriminal),  dan  lokasi (location),  serta  jenis-jenis  kejahatan yang  ditangani  oleh  Subdit  V  cyber.  . dengan  DIY  Polandia.  melalui  peta analisis yang diolah peneliti menggunakan NVivo 11 pada gambar di bawah ini.
Gambar 3. Peta Analisa Tren Permasalahan Kasus Penipuan Investasi Di Polda DIY Pada Masa Pandemi Covid 19 Sumber: Diolah Peneliti Menggunakan
NVivo 11
The  Crime  Triangle  adalah segitiga  analisis  yang  membantu menjelaskan  aspek-aspek  apa  saja  yang diperlukan  untuk  mencegah  kejahatan ketika  terjadi.  Setelah  melakukan kejahatan,  penjahat  termotivasi  untuk berkomunikasi dengan target (korban) di waktu dan tempat (place) tertentu tanpa kontrol keamanan yang layak. Pengamanan  yang  tidak  kuat  akan mudah bagi pelaku untuk memengaruhi
target.  Kejahatan  dikatakan  sukses  atau gagal  dilihat  dari  seberapa  kuat keamanan  dalam  melindungi  dari kejahatan.  Pelaku  penipuan  investasi ilegal ini dilakukan oleh beberapa orang yang  bergabung  dalam  investasi  ilegal tersebut, mereka juga mengatasnamakan suatu  perusahaan  atau  lembaga  resmi yang sudah berizin dengan tujuan untuk membuat  masyarakat  percaya  dan  ikut bergabung  dengan  investasi  ilegal tersebut.
Modus  pelaku  penipuan  investasi ilegal  ditandai  dengan  Menawarkan bunga  yang  tinggi  kepada  masyarakat dengan  tujuan  supaya  masyarakat tertarik  untuk  bergabung  dengan investasi ilegal yang ditawarkan contohnya  mereka  akan  menawarkan harga  barang  yang  lebih  murah dibandingkan  dengan  tempat  lainnya.
Investasi yang ditawarkan tersebut tidak memiliki  izin  terkait,  seperti  OJK  jadi aplikasi maupun website yang digunakan  untuk  kegiatan  investasi tersebut  dibuat  sendiri  oleh  pelaku  di mana  dan  izin  yang  mereka  sertakan bukanlah  izin  dari  investasi  itu  sendiri melainkan  mereka  mengambil  izin perusahaan lain. Investasi yang ditawarkan di klaim tanpa risiko kepada masyarakat  untuk  menarik  agar  mau bergabung.  Selain  keuntungan  yang tinggi  di  jadikan  iming-iming  oleh pelaku  investasi  ilegal  mereka  juga mengklaim  bahwa  investasi  yang mereka tawarkan tidak berisiko kalaupun ada risiko, risikonya kecil.
Penipuan investasi ilegal di daerah istimewa  Yogyakarta  karena  memang pekerjaan  pelaku  yang  memiliki  niat jahat  untuk  melakukan  suatu  penipuan investasi ilegal tersebut, bukan pekerjaan sampingan ataupun pekerjaan
sementara.  Faktor  pendorong  Penipuan investasi  ilegal  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta karena pelaku memiliki niat jahat  untuk  melakukan  penipuan,
meskipun  terdapat  peluang  seperti aplikasi  mudah  di  buat  akan  tetapi  jika tidak  memiliki  niat  jahat  maka  hal tersebut  tidak  akan  terjadi.  Niat  jahat juga  bisa  disebabkan  karena  faktor ekonomi yang kurang.
Dari  hasil  pemaparan  Polda  DIY terkait  jumlah  kasus  di  tahun  2022  di Subdit  V  siber  jumlah  kasus  yang ditangani  oleh  Polda  Daerah  Istimewa Yogyakarta pada masa pandemi terdapat 10-201% per tahun . Jenis-jenis penipuan investasi  yang  banyak  ditangani  oleh Polda DIY selama masa pandemi covid 19  yakni  pada  tahun  2021  trading  dan crypto  memiliki  persentase  yang  sama yaitu  sebesar  30%,  arisan  online  30% dan investasi barang 10%. Sedangkan di tahun 2022 persentase trading meningkat menjadi  40%  dan  crypto  tetap  30%, arisan  online  20%  dan  investasi  barang 10%.  Sebagaimana  telah  di  ungkapkan oleh  Informan  AI “untuk  jumlah  kasus investasi  saat  pandemi    yang  mb sebutkan tadi di tahun 2021 sekitar 30% kasus  arisan  online,  10%  investasi barang,  kalau  trading  dengan  crypto sama  mbak  sekitar  30%.  Kemudian ditahun 2022 ini trading 40%, crypto 30 %,  investasi  barang  10%  dan  arisan online 20%” Informan AI (2022b).
Gambar 4. Grafik Jenis Penipuan Investasi yang di Tangani Polda DIY Tahun 2021-2022 Sumber: Informan AI (2022) Secara  umum  Trading  adalah konsep  ekonomi  yang  melibatkan pembelian dan penjualan barang dan jasa di  mana  keuntungan  dari  kegiatan tersebut  muncul  dari  imbalan  yang
dibayarkan oleh pembeli kepada penjual, atau  pertukaran  barang  atau  jasa  antara dua  pihak  seperti  kasus  penipuan investasi  ilegal  yang  terjadi  di  Polda Daerah Istimewa Yogyakarta di mana si pelaku  membuat  iklan  terkait  sebuah aplikasi yang digunakan untuk kegiatan investasi yang mengatasnamakan perusahaan yang sudah berizin nyatanya tidak  ada  investasi  yang  diiklankan tersebut.  Crypto  merupakan  jenis  mata uang  digital  yang  tidak  tersedia  dalam bentuk fisik seperti koin atau uang tunai yang  sering  kita  digunakan  sehari-hari.
Di  masa  pandemi  banyak  sekali kejahatan, salah satunya mengatasnamakan investasi. kasus crypto yang dilaporkan ke Polda DIY di mana  korban  terus-menerus  ditawari keuntungan  besar,  sehingga  korban akhirnya  mau  berinvestasi.  Polanya adalah setelah deposit awal, korban bisa langsung  mendapatkan  keuntungan  dan keuntungan  tersebut  dapat  dilihat  dari Akun  korban  jadi  mereka  menjamin boleh  kapan  saja  melakukan  penarikan dana.  Namun,  setelah  menyetor  uang berkali-kali,  keuntungan  maupun  dana awal tidak dapat ditarik.
kasus  investasi  barang  di  mana pelaku  menawarkan  untuk  kerjasama dengan  sistem  bagi  hasil  pada  korban, pelaku  mengaku  sebagai  supplier  di salah satu hotel di Yogyakarta yang pada kenyataannya  hanya  sebagai  modus untuk membuat korban percaya sehingga mau  bergabung  untuk  berinvestasi.  di awal  investasi  keuntungan  benar diberikan  sesuai  dengan  perjanjian, tetapi investasi selanjutnya korban tidak lagi mendapatkan keuntungan yang telah dijanjikan  tersebut.  Arisan  Online dilakukan seperti arisan pada umumnya akan tetapi penyelenggara juga menawarkan  keuntungan  yang  besar. Arisan  ini  dilakukan  melalui  media sosial  whatsapp  tidak  bertatap  muka, penyelenggara dan peserta
30% 30% 30% 10% 40% 30% 20% 10% 0% 20% 40% 60% Trading Crypto Arisan
Online Investasi Barang 2021 2022
berkomunikasi  melalui  grup  whatsapp yang  dibuat  oleh  penyelenggara,  untuk pembayaran  uang  arisan  dilakukan dengan  cara  transfer  ke  rekening penyelenggara.  Setelah  arisan  berjalan beberapa kali penyelenggara menyatakan menghentikan arisan Hasil Polda Daerah Istimewa Yogyakarta  berperan  penting  dalam pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman  dan  pelayanan  kepada masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta agar terpeliharanya keamanan.  Polda  Daerah  Istimewa
Yogyakarta  terutama  Subdit  V  siber yang berperan penting dalam melakukan pengungkapan  pada  kasus  penipuan investasi  yang  lagi  marak  di  masa pandemi  covid  19.  Cyber  crime,  atau biasa  dikenal  dengan  tindak  kejahatan yang menyerang target dengan
menggunakan  komputer  atau  perangkat lainnya  melalui  jaringan  internet. Peneliti  menyebut  penipuan  investasi sebagai bagian dari kejahatan informasi dan  transaksi  elektronik  karena  pelaku menggunakan  teknologi  informasi  dan jaringan internet untuk mengoperasikan layanan investasinya. Selanjutnya
modus  yang  digunakan  oleh  pelaku adalah aplikasi/website yang digunakan tidak memiliki izin dari lembaga terkait, menawarkan  keuntungan  yang  besar hingga  di  klaim  tanpa  adanya  risiko. selanjutnya  pelaku  kejahatan  penipuan investasi terbilang muda yaitu umur 30- 40  tahun,  sedangkan  umur  korban mayoritas di atas 50 tahun dari kalangan orang yang berpendidikan.
Selanjutnya mekanisme pengungkapan kasus penipuan investasi yang  dilakukan  di  Polda  Daerah Istimewa  Yogyakarta,  berikut  tahapan pengungkapannya:  pertama,  pengaduan yang  merupakan  korban  datang  ke
kepolisian  ke  pihak  SPKT  (sentra pelayanan  kepolisian  terpadu)  atau  bisa melalui  patroli  siber.  Laporan  yang masuk  akan  di  analisa  dan  akan diserahkan ke pihak yang akan menindak lanjuti  kasus  tersebut,  baik  ke  pihak Ditreskrimsus ataupun ke Ditreskrimum. Kedua  proses  penyelidikan  merupakan rangkaian  tindakan  penyidik  dalam mencari dan menemukan adanya dugaan tindak  kejahatan  penipuan  investasi bertujuan  untuk  menentukan  layak tidaknya di proses ke tahap selanjutnya. Penyidikan  kasus  penipuan  investasi dilakukan  oleh  penyidik  Subdivisi  V Cyber  Polres  DIY  yang  menerbitkan surat perintah penggeledahan, mewawancarai saksi, menyusun laporan hasil penyelidikan, dan menindaklanjuti penyidikan.  Ketiga  proses  penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti untuk  menemukan  pelakunya.  Dalam penyidikan  kasus  penipuan  investasi, penyidik  Subdit  V  Siber  Polda  DIY menyusun  surat  perintah  penyidikan, mewawancarai saksi, menangkap, menahan,  menggeledah  dan  menyita, mengirimkan hasil penyidikan, dokumen untuk  diserahkan  ke  kejaksaan,  dan penyerahan  tersangka  dan  barang  bukti ke jaksa penuntut umum.
Selanjutnya peneliti
menyimpulkan  bahwa  Polda  DIY memiliki  kendala  dalam  mendeteksi kasus  penipuan  investasi  di  masyarakat pada  masa  pandemi  covid  19  adalah minimnya  bukti  karena  minimnya informasi dari pelapor, proses penahanan lebih  lama  di  kepolisian  untuk menghindari  penularan  covid  19  pada tahanan  lainya,  mobilitas  lebih  lama karena seluruh aktivitas dilakukan secara online,  kendala  yang  terakhir  risiko kesehatan.
Selanjutnya Perbaikan yang dapat dilakukan  Polda  Daerah  Istimewa Yogyakarta untuk meminimalisir
kendala yang dihadapi dalam pengungkapan kasus penipuan investasi di  masa  pandemi  covid  19  yaitu meningkatkan kapasitas penyidik, meningkatkan  kemampuan  penyidik supaya dapat meningkatkan pengetahuan dan  beradaptasi  dengan  perubahan lingkungan, melakukan kerjasama dengan instansi terkait (OJK, Bank, dan
Kominfo),  dan  meningkatkan  prosedur kesehatan  untuk  meminimalisir  adanya penyebaran  covid  19  pada  penyidik sehingga  setiap  kasus  yang  dikerjakan tidak terkendala.

## PENUTUP
Kesimpulan Berdasarkan temuan dan pembahasan  yang  dibahas  pada  kajian Peran Polda Yogyakarta dalam Mendeteksi Kasus Penipuan Investasi di Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-
19.  Peneliti  dapat  menyimpulkan beberapa hal selama penelitian ini : (1). Tren  permasalahan  kasus  penipuan investasi  di  masyarakat  pada  masa pandemi  covid  19  yang  ditangani  oleh Polda  DIY  menggunakan  modus  mulai dari menawarkan keuntungan yang besar hingga  diklaim  tanpa  adanya  risiko, kemudian  aplikasi  dan  website  yang digunakan  tidak  memiliki  izin  dari lembaga terkait. Sedangkan korban dari kalangan  yang  berpendidikan  dan mayoritas umur korban di atas 50 tahun, sedangkan  umur  pelaku  30  hingga  40 tahun.  Jenis  kasus  penipuan  investasi ditangani  Subdit  V  siber  Polda  DIY adalah trading, Crypto, arisan online, dan investasi barang yang peneliti simpulkan bagian  dari  kejahatan.  Kejahatan  dunia maya  atau  kejahatan  yang  menyerang target  menggunakan  komputer  atau perangkat  teknis  lainnya  melalui Internet.  (2)  Kepolisian  Republik Indonesia  merupakan  lembaga  yang berperan  dalam  memelihara  keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan
hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman  dan  pelayanan  kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam melaksanakan  pengungkapan  kasus penipuan  investasi  di  masyarakat  Polda Daerah  Istimewa  Yogyakarta  terutama Subdit  V  Siber  melakukan  3  tahapan,
mulai dari proses pengaduan, penyelidikan  dan  penyidikan  yang secara  garis  besar  dapat  disimpulkan sebagai berikut:
a. Laporan yang masuk akan di analisa dan  akan  diserahkan  ke  pihak  yang akan menindak lanjuti kasus tersebut, baik ke pihak Ditreskrimsus ataupun ke Ditreskrimum. b. Dalam  penyidikan  kasus  penipuan investasi oleh penyidik Subdit v cyber Polda  DIY,  mereka  mengeluarkan surat perintah penyidikan, mewawancarai saksi, membuat laporan  hasil  penyidikan  dan  apakah sesuai  untuk  melanjutkan  tahap penyelidikan.
c. Kasus  penipuan  investasi  diselidiki penyidik  Subdit  V  Siber  Polda  DIY adalah  membuat  surat  perintah penyidikan, memeriksa saksi, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, pemberkasan  hasil  pemeriksaan, berkas  diajukan  ke  jaksa  penuntut umum, dan penyerahan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum. Karena untuk menghindari penyebaran  Covid  19  saat  itu sehingga penahanan tetap diserahkan kepada kepolisian, dan untuk
penyerahan  barang  bukti  dilakukan secara online.
Kendala  yang  dialami  Polda Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dalam pengungkapan kasus penipuan investasi di masyarakat pada masa pandemi covid 19  adalah  minimnya  bukti  karena minimnya informasi dari pelapor, proses penahanan  lebih  lama  di  kepolisian
untuk  menghindari  penularan  covid  19 pada  tahanan  lainya,  mobilitas  lebih lama karena seluruh aktivitas dilakukan secara  online,  kendala  yang  terakhir risiko  kesehatan.  Perbaikan  yang  dapat dilakukan  Polda  Daerah  Istimewa Yogyakarta untuk meminimalisir kendala yang dihadapi dalam pengungkapan kasus penipuan investasi di  masa  pandemi  covid  19  yaitu meningkatkan kapasitas penyidik, meningkatkan  kemampuan  penyidik supaya dapat meningkatkan pengetahuan dan  beradaptasi  dengan  perubahan lingkungan, melakukan kerjasama dengan instansi terkait (OJK, Bank, dan Kominfo),  dan  meningkatkan  prosedur kesehatan  untuk  mengurangi  adanya penyebaran  covid  19  pada  penyidik sehingga  setiap  kasus  yang  dikerjakan tidak terkendala

## Keterbatasan penelitian
Keterbatasan  yang  dialami  dalam penelitian  beberapa  data  tidak  dapat peneliti  tampilkan  dalam  penelitian  ini dikarenakan bersifat rahasia, seperti data kronologi  kejadian  kasus  penipuan investasi  serta  beberapa  dokumen  yang bersifat rahasia seperti laporan hasil dari pemeriksaan.  sehingga  peneliti  sulit menemukan dokumen pendukung. Oleh karena  itu  penelitian  ini  masih membutuhkan kajian yang lebih mendalam  terkait  dengan  mekanisme pengungkapan kasus penipuan investasi pada masa pandemi covid 19.

## Saran
Peneliti  memberikan  saran  untuk penelitian  selanjutnya,  bisa  melakukan penelitian  di  Polda  Daerah  Istimewa Yogyakarta  tentang  situs  palsu  yang dikirim melalui email atau sosial media lainnya, pencurian data kartu debit atau kredit dan lain-lain.
DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  S.  D.  (2018).  Peranan  Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan  Investasi  Ilegal Di IndonesiA. Privat Law, 6(1). Ahmad, T., Haroon, Baig, M., & Hui, J. (2020). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic and Economic  Impact.  Journal  of Medical Sciences, 36. Albrecht,  W.  S.,  Albrecht,  C.  O.,  &
Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F.  (2018).  Fraud  examination:
Cengage Learning. Ali,  C.  R.  (2021).  Penegakan  Hukum Terhadap Penipuan Investasi Dengan Menerapkan Skema Ponzi Menurut Perspektif Hukum Positif Dan  Hukum  Pidana  Islam:  Studi
Kasus  Di  Reserse  Kriminal Khusus Polisi Daerah Jawa Timur,
Surabaya. Arikunto, S. (2014). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta. Arno, A. K. (2017). Peran Otoritas Jasa Keuangan  Dalam  Mengawasi Risiko Pembiayaan Dalam Investasi  “Bodong.”  Journal  of Islamic Economic Law, 2(1). Asriati,  &  Sumiati.  (2021).  Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan  Perlindungan  Bagi  Investor selaku  Konsumen.  Ilmu  Hukum, 10(1), 38–53. https://doi.org/10.37541/plenojure .v10i1.561 Badan  Pusat  Statistik.  (2020).  .Laporan bulanan  data  sosial  ekonomi Agustus 2020. Bandur, A. (2016). Penelitian Kualitatif : Metodologi,  Desain,  dan  Teknik Analisis Data Dengan NVIVO 11 Plus.  In  Jakarta  Mitra  Wacana Media. Basrowi, & Suwandi. (2008). Memahami  Penelitian  Kualitatif. Rineka Cipta.
Bazeley,  P.,  &  Jacson,  K.  (2013a).
Qualitatif  Data  Analisys  With NVIVO (2nd ED). Sage Publication,Inc. Bazeley,  P.,  &  Jacson,  K.  (2013b). Qualitative  Data  Analysis  With NVIVO (2nd edn). Sage Publication, Inc. Creswell,  J.  W.  (2013).  Qualitative Inquiry  &  Research  Design.  3rd edn, Journal of Chemical Information  and  Modeling  (3rd edn). SAGE Publications. Creswell, J. W. (2014). Research Design
Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan  Mixed  (3rd  edn).  Pustaka Pelajar. Creswell,  J.  W.  (2015).  Penelitian Kualitatif  &  Desain  Riset.  (Edisi ke-3). Pustaka Pelajar.
Disemadi, H. S., &, & Delvin, D. (2021). Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia.  NUSANTARA.  Jurnal Ilmu  Pengetahuan  Sosial,  8(3), 326–340. Fernando,  M.  (2014).  Routine  Activity Theory.  In  Kriminologi  Teoretis. Blackwell Publishing Ltd. https://doi.org/DOI: 10.1002/9781118517390/wbetc19 8 Fitri,  W.  (2021).  Tinjauan  Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Investasi  Bodong  Yang  Memakai Skema Ponzi. Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 9(3), 598–611.
Gerjuoy, H. (2017). Being Deceived by
Other  Investment  Frauds.  Journal Law, 4(2), 183–226. Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid – 19 Terhadap Perekonomian Indonesia.  Journal  of  Education, Psychology and Counselling, 2.
Hermawanti, K., Sopianti, I. N., Nufus, H.  Z.,  &  Kuswandi.  (2022).
Perlindungan  Hukum  Terhadap Investor  PADA...  Jurnal  Ilmu Hukum, 6(2), 233–248. Houa, M., Zenga, Z., Hu, X., & Jinming, H.  (2021).  Investigating  The
Impact  Of  The  COVID-19
Pandemic  On  Crime  Incidents Number  In  Different  Cities. Journal  of  Safety  Science  and Resilience. https://databoks.katadata.co.id/datapubli sh/2022/02/22/kerugian-akibat- investasi-ilegal-di-indonesia- capai-rp117-triliun. (2022). https://jogja.antaranews.com/berita/564 993/warga-laporkan-dugaan- penipuan-investasi-bodong- bittorrent-trust-ke-polda-diy. (2022). https://www.cnnindonesia.com/ekonomi /20221117193808-78- 875287/rugi-masyarakat-akibat- investasi-bodong-melesat-jadi- rp109-t-di-2022. (2022). https://www.krjogja.com/peristiwa/krim inal/investasi-bodong-keruk-uang- rp-64-m/, (2020). https://www.krjogja.com/peristiw a/kriminal/investasi-bodong-
keruk-uang-rp-64-m/
Hussain, M. W., Mirza, T., & Hassan, M. M.  (2020).  Impact  of  COVID-19 Pandemic on the Human Behavior. I.  J.  Education  and  Management
Engineering.  https://doi.org/DOI: 10.5815/ijeme.2020.05.05
Inisial  AD.  (2023).  Wawancara  oleh
Ulfaturrahmi  tanggal  05  Januari 2023. Inisial  KR.  (2022).  Wawancara  oleh Ulfaturrahmi Tanggal 20 Desember 2022. Inisial  RW.  (2023).  Wawancara  oleh Ulfaturrahmi  Tanggal  06  Januari
2023.
Inisial  YA.  (2023).  Wawancara  oleh Ulfaturrahmi  Tanggal  05  Januari 2023.
Iswahyudi,  H.  (2021).  Efek  Terus-
Menerus  Dari  COVID-19  Pada Ekonomi  Dan  Fiskal  Kapasitas Indonesia.  Jurnal  Ekonomi  Dan Pembangunan, 29(2). https://doi.org/DOI: 10.14203/JEP.29.2.2021.113-130 Jonkarlo,  E.,  &  Sudirman,  L.,  & Disemadi,  H.  S.  (2022).  Market Manipulation  On  The  Indonesian Stock  Exchange  By  Market Maker: Investor Protection?. Jurnal  Komunikasi  Hukum,  8(1), 219–232. Kashif, M., Aziz-Ur-Rehman, Javed, M.
K., & Pandey, D. (2020). A Surge in  Cyber-Crime  during  COVID- 19.  Indonesian  Journal  of  Social and Environmental Issues (IJSEI), 1(2), 48–52.
Kementerian  Kesehatan  RI.  (2020). Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Virus Corona Penyakit (COVID-19). Kosasih,  J.  I.,  &  Haykal,  H.  (2020). BANK  dan  LEASING  Lembaga
Keuangan  Strategi  dalam  Praktis
Bisnis  di  Indonesia.  CV  Mandar
Maju. Ksamawantara,  A.,  Kosasih,  Johannes Ibrahim, Widyantara, & Minggu, I. M. (2021). Perlindungan Konsumen  Terhadap  Penipuan yang  dilakukan  Broker  Forex Ilegal.  Jurnal  Interpretasi  Hukum, 2(2), 281–286. https://doi.org/10.22225/juinhum. 2.2.3426.281-286 Kuncoro, M. (2013). Metode Riset untuk
Bisnis  dan  Ekonomi  (Edisi  ke-4). Erlangga. Lorien, N., & Tantimin. (2022). Investasi Bodong  Dengan  Sistem  Skema
Ponzi:  Kajian  Hukum  Pidana.  E- Journal Komunikasi Yustisia, 5(1). Mantulangi,  N.  (2017).  Kajian  Hukum Investasi Dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi
Bodong.  Lex  Administratum,
V(1), 108–115.
Moleong,  L.  J.  (2014).  Metodologi
Penelitian Kualitatif. PT Remaja.
Morrisan.  (2019).  Riset  Kualitatif. Pranada Media. Mui, G., & Mailley, J. (2015). A tale of two triangles: comparing the Fraud Triangle with criminology’s Crime Triangle.  Accounting  Research
Journal, 28(1), 45–58. Nasution,  D.  A.,  Erlina,  &  Muda,  I. (2020).  Dampak  Pandemi  Covid- 19 Terhadap Perekonomian Indonesia. Jurnal Benefita, 5, 212– 224. Perkapolri Nomor 12 tahun 2009 tentang pengawasan  dan  pengendalian penanganan  perkara  pidana  di lingkungan  Kepolisian  Negara Republik Indonesia. (2009). Pramita,  K.  D.,  &  Hendrayana,  K.  D. (2021).  Perlindungan  Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online. Jurnal  Pacta  Sunt  Servanda,  2(1), 1–8.
Primantari,  A.  A.  A.,  &  Kadek  Sarna.
(2014).  Upaya  Menanggulangi
“Investasi  Bodong”  Di  Internet. Kertha Semaya, 2, 1–5. Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A.
(2012).  Research  Methods  For Business  Students  (Sixth  Edit).
Pearson Ltd.
Schaefer,  L.,  &  Mazerolle,  L.  (2015). Putting  Process  Into  Routine Activity Theory: Variations In The Control  Of  Crime  Opportunities. Security Journa, 30(1), 266–289. Seregig, I. K., Hartono, B., & Waskito, B.  (2020).  The  Impact  of  the Corona  Virus  on  Crime  and Prevention  Action  in  Indonesia. Journal of Sociological Jurisprudence, 3, 117–125. https://ejournal.warmadewa.ac.id/i ndex.php/sjj
Setiawan,  P.  J.,  &  Ardison,  H.  (2021).
Criminal Victimization On Large- Scale Investment Scam In Indonesia.  Journal  Law,  7(1). https://doi.org/DOI: 10.25123/vej.v7i1.3917
Surahmi,  M.  (2019).  Perlindungan Hukum  bagi  Korban  Penipuan Investasi.  Jurnal  Thengkyang, 2(1). Syafari,  T.,  &  Robo,  B.  D.  (2019). Efektivitas  penegakan  hukum tindak pidana penghimpunan dana masyarakat  secara  ilegal  dengan modus  investasi  di  kota  ternate. Penelitian  Humano,  10(1),  397– 406. Tambunan,  D.  (2020).  Investasi  Saham di  Masa  Pandemi  COVID-19. Jurnal  Sekretari  Dan  Manajemen, 4(2). Tillyer, M., & Eck, J. (2011). Getting a handle  on  crime:  A  further extension  of  routine  activities theory.  Security  Journal,  24(2), 179–193. Tracy, S. J. (2013). Qualitative Research
Methods:  Collecting  Evidence, Crafting Analysis,
Communicating Impact. (1st edn). John Wiley & Sons, Ltd. Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  10  Tahun  2011  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  1997  Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. (2011). Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,. (2016). Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  8  Tahun  1981  Tentang Hukum Acara Pidana. (1981).
undang-undang republik indonesia nomor  2  tahun  2002  tentang
kepolisian negara republik indonesi. (2002). Zunaida, D. (2018). Identifikasi Kecenderungan Persepsi Investasi sebagai  Respon  Isu  Investasi Bodong  pada  Mahasiswa  di
Malang. Jurnal Pekommas, 3(1).