## MEDIASI YUDISIAL KE DALAM SISTEM PERADILAN PERDATA DI INDONESIA
Oleh :
Kadek Prediandrika Adnantara Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta Jl. Ken Arok No.10-12 Denpasar – Bali 80115
Email. prediandrika@gmail.com
Abstrak  : Mediasi  yudisial  merupakan  metode  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang berkembang pesat akhir-akhir ini. Mediasi yudisial menugaskan hakim sebagai mediator memiliki banyak kelebihan. Keberhasilan dari mediasi tersebut diharapkan dapat meringankan tugas hakim karena dengan adanya mediasi tersebut berarti para pihak yang bersengketa telah ikut menunjang terlaksananya asas peradilan cepat,sederhana dan biaya yang ringan. Adapun yang menjadi latar belakang  masalahnya  adalah  bagaimana  efektifitas  mediasi  yudisial  itu  sendiri  di  dalam  sistem peradilan perdata dan bagaimana hambatan saat berlangsungnya mediasi yudisial di peradilan perdata. Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui efektifitas Mediasi Yudisial serta hambatan yang terjadi di Peradilan Perdata, penulis menggunakan metode normatif dengan mengkaji undang undang yang  berlaku  diantaranya Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  No.  1  Tahun  2002  tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat  Pertama Menerapkan  Lembaga Damai. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA  Nomor  1  Tahun  2016  tentang prosedur  mediasi  di pengadilan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Efektivitas pelaksanaan Mediasi Yudisial  di  dalam  Peradilan Perdata  yaitu tidak efektif karena kesepakatan damai kecil dalam pelaksanaan mediasi. Hal ini dapat dilihat  dari Hambatan dalam tercapainya kesepakatan perdamaian dalam proses Mediasi Yudisial di Dalam Peradilan Perdata masih rendah disebabkan oleh  pertama  para  pihak  tidak  memiliki  itikhak  baik  dalam  mediasi,  kedua  hakim  mediator  di Pengadilan  masih  sedikit,  ketiga  banyaknya  advokat  atau  pengacara  yang  tidak  memihak  untuk berdamai.
Kata Kunci : Efektifitas Pengintegrasian, Mediasi Yudisial, Sistem Peradilan Perdata
Abstract : Judicial mediation is an alternative method of dispute resolution that has been growing rapidly lately. Judicial mediation assigning judges as mediators has many advantages. The success of this mediation is expected to ease the task of the judge because with this mediation it means that the parties to the dispute have contributed to the implementation of the principle of fast, simple and low-cost justice. As for the background of the problem, how effective is the judicial mediation itself in the civil justice system and what are the obstacles during judicial mediation in civil courts. The  purpose  of  writing  this  thesis  is  to  find  out  the  effectiveness  of  Judicial  Mediation  and  the obstacles that occur in Civil Courts. 1 of 2002 concerning the Empowerment of Courts of First Instance  to  Implement  Peaceful  Institutions.  Supreme  Court  Regulation  (PERMA)  Number  2  of 2003  concerning  Mediation  Procedures  in  Courts.  PERMA  Number  1  of  2008  concerning Mediation Procedures in Courts. PERMA Number 1 of 2016 concerning mediation procedures in court. The results of the study concluded that the effectiveness of the implementation of Judicial Mediation in Civil Courts is ineffective because of the small peace agreement in the implementation of mediation. This can be seen from the obstacles in reaching a peace agreement in the Judicial Mediation process in Civil Courts which are still low due to the fact that first the parties do not have good faith in mediation, the two mediator judges in court are still few, third the number of

## impartial advocates or lawyers to reconcile .

## Keywords: Integration Effectiveness, Judicial Mediation, Civil Justice System

## PENDAHULUAN
Mediasi  merupakan  cara  penyelesaian sengketa  melalui  proses  perundingan  untuk memperoleh  suatu  kesepakatan  para  pihak dengan  dibantu  oleh  pihak  ketiga  (mediator). Pada  umumnya  mediasi  terdiri  dari  dua  jenis yaitu mediasi di dalam pengadilan dan mediasi diluar pengadilan yang ditangani oleh mediator swasta,  perorangan,  maupun  sebuah  lembaga independen  alternatif  penyelesaian  sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional.
Mediasi  yudisial  merupakan  metode alternatif penyelesaian sengketa yang berkembang  pesat  akhir-akhir  ini.  Mediasi yudisial menugaskan hakim sebagai mediator memiliki  banyak  kelebihan.  Keberhasilan dari  mediasi  tersebut  diharapkan  dapat meringankan  tugas  hakim  karena  dengan adanya  mediasi  tersebut  berarti  para  pihak yang  bersengketa  telah  ikut  menunjang terlaksananya asas peradilan cepat,sederhana dan biaya yang ringan.
Namun  dalam  meningkatkan  peran badan  peradilan  sebagai  lembaga  pelayanan dan pemberi keadilan dengan cara sederhana, cepat  dan  biaya  ringan  maka  Mahkamah Agung
Menginisiasi
Institusionalisasi mediasi  kedalam proses  litigasi.  Akan tetapi hal tersebut mengundang kontroversi dikarenakan pertentangan karakteristik antara fungsi pengadilan yang memutus perkara dan peran  mediasi  yang  bertujuan  mendamaikan sengketa. Peran hakim sebagai mediator juga dikhawatirkan bisa mengganggu tugas hakim dan mencemarkan integritas peradilan.
Dari  sekian  banyak  asas  yang mengikat  bagi seorang  hakim  dalam memproses satu perkara adalah asas mendamaikan, yang  mana pengabaian terhadap  asas  yang  dimaksudkan  dapat menyebabkan putusan yang dihasilkan dinilai
1 R. Soesilo, RIB/HIR dengan Penjelasan (Bogor: Politeria, 1985), h.88
batal  demi  hukum.  Karenanya  upaya perdamaian    harus    dilakukan    secara sungguh-sungguh oleh hakim yang menyidangkan perkara dalam setiap tahapan proses persidangan hingga perkaranya diputus.  Asas  demikian  menjadi  doktrin normatif  yang  dikenal  dalam  hukum  acara perdata sebagaimana ditegaskan dalam pasal 130 HIR ayat (1) dan ayat (2) maupun pasal 154 RBG, yang berbunyi:
“Jika pada hari yang ditentukan itu kedua  belah  pihak  datang,  maka
Pengadilan Negeri dengan
pertolongan  ketua  mencoba  akan memperdamaikan mereka” “Jika  perdamaian  yang  demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang  diperbuat  sebuah  surat (akta)  tentang  itu,  dalam  mana kedua  belah  pihak  dihukum  akan menaati  perjanjian  yang  diperbuat itu,  surat  mana  akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa”. 1
Melalui pasal di atas, secara prinsipil upaya  hakim  untuk  mendamaikan  bersifat imperatif,  namun  dalam  tataran  praktiknya, jarang ditemukan adanya putusan perdamaian yang  bersifat win-  win  solution melainkan corak  putusan  konvensional  yang  bersifat winning or losing . Kondisi ini disinyalir oleh Mahkamah  Agung  karena  disebabkan  oleh perilaku  hakim  yang menjalankan  ketentuan pasal 130 HIR ayat (1) dan ayat (2) maupun pasal  154  RBG  sebagai  formalitas  belaka. Mereka lebih cenderung untuk mengarahkan proses  litigasi  berjalan  terus  demi  mengejar professional fee. 2
Kurang optimalnya pelaksanaan terhadap  ketentuan  dalam  HIR/RBg  cukup beralasan karena memang peran hakim hanya
2 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h 241
sebatas  mendorong  para  pihak  untuk berdamai  yang  biasanya  dilakukan  dengan menunda  persidangan  untuk  memberikan kesempatan  kepada  para  pihak  untuk berdamai dan tidak secara langsung memfasilitasi sehingga “tawaran” damai oleh seorang hakim tidak jarang ditanggapi secara dingin  oleh  para  pihak  yang  sedang bersengketaterbatas  untuk  mendorong  para pihak. 3

## METODE
Berkaitan dengan pemahaman
tentang penelitian hukum  seperti  tersebut  di atas, dalam penelitian ini metode penelitiannya sebagai berikut :
1. Jenis dan pendekatan penelitian Di  dalam  penelitian  hukum  terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut  peneliti  akan  mendapatkan informasi  dari  berbagai  aspek  mengenai isu  yang  sedang  dicoba  untuk  dicari jawabannya.  Metode  pendekatan  dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan  Perundang-  undangan  (the statue  approach )  pendekatan  analisis konsep  hukum  ( analitical  &  conseptual approach ) dan pendekatan sejarah ( historical  approach ) 4 Suatu  penelitian normatif  tentu  harus  menggunakan pendekatan Perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum  yang  menjadi  fokus  sekaligus tema sentral suatu penelitian.
2. Jenis dan sumber data penelitian Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan diolah  dalam  penelitian  hukum  normatif adalah data skunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan  dan  memeriksa  atau menulusuri  dokumen  dan  kepustakaan
3 Bambang Sutiyono, Hukum Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Yogyakarta : Gama Media, 2008), h.59
4 Peter Mahmud Marzuki, 2008, PenelitianHukum . Cet 2, Kencana, Jakarta, h. 29
yang  dapat  memberikan  informasi  atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.  Sumber  data  skunder  dalam penelitian ini dibagi menjadi: 5 a. Bahan  Hukum  Primer,  yaitu  bahan- bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
1. Undang Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945; 2. Surat Edaran Mahkamah Agung  (SEMA)  No.  1  Tahun 2002  tentang  Pemberdayaan Pengadilan  Tingkat  Pertama Menerapkan Lembaga Damai. 3. Peraturan  Mahkamah  Agung (PERMA)  Nomor  2  Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
4. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan.
5. PERMA    Nomor    1    Tahun 2016    tentang    prosedur mediasi  di pengadilan.
b. Bahan Hukum Sekunder Definisi bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum
yang memberikan  penjelasan  mengenai bahan  hukum  primer  yang  ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman  yang  lebih  mendalam, yang terdiri atas :
1. Penjelasan atas peraturan
perundang-undangan yang  digunakan sebagai bahan hukum primer;
2. Buku-buku   literatur  atau bacaan yang berkaitan dengan topik penulisan;
3. Hasil-hasil  penelitian  yang
5 NomensenSinamo, 2009,
MetodePenelitianHukum , PT BumiImtitama Sejahtera, Jakarta, h.86.
berkaitan dengan topik penulisan; 4. Pendapat ahli yang
berkompeten dengan peneliti;
5. Artikel atau tulisan para ahli;
6. Sarana elektronika yang
membahas permasalahan terkait. 3. Teknik Pengumpulan Data Penelitian Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode  pengumpulan  data  untuk  sumber data  primer  dan  penunjang    berupa  data sekunder  dengan  melaksanakan  studi kepustakaan,  yaitu  serangkaian  kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka,  membaca  dan  mencatat  serta mengolah  bahan penelitian.  Peneliti mengumpulan  data  dengan  membaca dokumen  yang  memuat    informasi  terkait efektifitas pengintegrasian mediasi yudisial  ke  dalam  sistem  peradilan perdata.  Dokumen  yang  dimaksud  ialah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga  Damai,  Peraturan  Mahkamah Agung  (PERMA)  Nomor  2  Tahun  2003 tentang Prosedur Mediasi  di  Pengadilan, PERMA  Nomor  1  Tahun  2008  tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, PERMA Nomor  1  Tahun  2016  tentang  prosedur mediasi  di pengadilan.
4. Teknik Analis Data Penelitian
Data  yang  telah  diperoleh  dari  studi dokumen yang telah dilakukan selanjutnya  akan  disederhanakan  lalu akan  diolah  menjadi  analisis  deskriptif yaitu  memaparkan  atau  menarasikan informasi  yang  telah  didapatkan  dalam bentuk rangkaian kalimat-kalimat hingga mudah  dipahami.  Analisis  deskripsi merupakan analisa yang menggambarkan keadaan  atau  status  fenomena  dengan
6 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali, 2013, h. 37.
kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan  menurut  kategorinya  dan mendapatkan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektifitas Mediasi Yudisial di Sistem
Peradilan Perdata
Lahirnya suatu peraturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung bertujuan untuk  kelancaran  proses  penyelenggaraan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat  (1)  Undang-Undang  No.  3  Tahun2009 tentang  Mahkamah  Agung.  Lembaga  ini memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya  peradilan  dengan  tujuan  agar peradilandapat berjalan sebagaimana mestinya  dan  tetap  berpedoman  pada asasperadilan  sederhana,  cepat  dan  biaya ringan.  Selain  itu,  MahkamahAgung  juga peradilan,  apabila  terdapat  hal-hal  yang belum  cukup  diatur  dalam  Undang-Undang Mahkamah  Agung  sebagai  pelengkap  untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. 6
Bentuk  implementasi  dari  Pasal  79 Undang-Undang  No.  3  Tahun  2009  tentang Mahkamah  Agung  yang  berisi  ketentuan bahwa  Mahkamah  Agung  dapat  mengatur lebih  lanjut  hal-hal  yang  diperlukan  bagi kelancaran  penyelenggaraan  peradilan  yaitu dengan  diterbitkannya  suatu Peraturan Mahkamah  Agung.  Salah  satu  diantaranya yaitu  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  1 Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan.  Tujuan  dari  diterbitkannya Perma  ini  yaitu  sebagai  sarana  untuk menyelesaikan sengketa yang lebih ekonomis baik  dari  sudut  pandang  kesederhanaan prosesnya, biaya maupun waktu, serta dapat menciptakan kondisi win-win solution kepada para pihak yang bersengketa. 7
Sebelum  proses  persidangan,  perkara
7 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 243.
gugatan  yang  telah  didaftarkan  harus melaksanakan proses mediasi terlebih dahulu.  Setiap  hakim,  mediator  dan  para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi  yang diatur dalam peraturan  ini.  Pada  hari  sidang  pertama, hakim  mewajibkan  para  pihak  untuk menempuh  mediasi.  Hakim  wajib  menunda proses persidangan perkara untuk memberikan  kesempatan  kepada  para  pihak menempuh proses mediasi. Para pihak berhak untuk  memilih  mediator,  baik  dari  dalam maupun  dari  luar  pengadilan.  Batas  waktu dari pelaksanaan mediasi yaitu 30 hari kerja sejak  mediator  dipilih  oleh  para  pihak  atau ditunjuk  oleh  ketua  majelis  hakim.  Jangka waktu  mediasi  dapat  diperpanjang  paling lama 30 hari kerja sejak berakhir masa 30 hari atas  dasar  kesepakatan  para  pihak.  Apabila mediasi berhasil, para pihak dengan bantuan mediator  wajib  merumuskan  secara  tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditanda tangani oleh  para  pihak  dan  mediator.  Para  pihak wajib  menghadap  kembali  kepada  hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan  kesepakatan  perdamaian agar dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian,  namun  ada  juga  yang  tidak sampai  pada  pembuatan  akta  perdamaian karena  gugatan  dicabut.  sebaliknya,  apabila mediasi  gagal  maka  akan  dibuatkan  berita acara.
Segera setelah menerima pemberitahuan  tersebut,  hakim  melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara  yang  berlaku.  Proses  mediasi  sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung yang berbunyi, “pada hari sidang  yang  telah  ditentukan  yang  dihadiri kedua  belah  pihak,  hakim  mewajibkan  para pihak  untuk  menempuh  mediasi”.  Jadi,
8 Fatahillah A. Syukur, Mediasi Yudisial di Indonesia, Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h.3.
9 Witanto, Hukum Acara Mediasi dalam
ketentuan  ini  mewajibkan  para  pihak  untuk mengikuti proses mediasi terlebih dahulu dan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung No 1  Tahun  2016  setiap  perkara  Perdata  yang masuk  di  Pengadilan  Negeri  seluruh Indonesia,  sebelum  hakim  memeriksa  atau meresume pokok-pokok perkara wajib untuk di  mediasikan  terebih  dahulu  oleh  hakim mediator. Tujuan penyerahan resume adalah agar masing-masing pihak termasuk mediator memahami sengketa tersebut yang dimediasikan.  Hal  ini  dapat  dipahami mengingat penyerahan resume akan membantu memperlancarnya proses mediasi. 8
Penyelesaian  perkara  perdata  selalu patuh terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan 154  Rbg  yang  mewajibkan  hakim  untuk terlebih  dahulu  mengupayakan  perdamaian sebelum masuk ke persidangan dimana pasal- pasal tersebut merupakan dasar dari pelaksanaan  mediasi  dan  juga  ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung yang berbunyi “Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur  penyelesaian  sengketa  melalui mediasi”. Kemudian dalam Pasal 19 ayat (1) “Para  Pihak  berhak  memilih  seorang  atau lebih  mediator  yang  tercatat  dalam  daftar mediator  di  Pengadilan”.  Mediator  yang dipilih  adalah  Hakim  atau  pihak  lain  yang memiliki  sertifikat  mediator  sebagai  pihak netral  yang  membantu  para  pihak  dalam proses  perundingan  guna  mencari  berbagai kemungkinan  penyelesaian  sengketa  tampa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. 9
Setiap  orang  yang  menjalankan  fungsi mediator  wajib  memiliki  sertifikat  mediator yang  diperoleh  setelah  mengikuti  pelatihan yang  diselenggarakan  oleh  lembaga  yang
Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (Bandung:Alfabeta, 2008), h. 18.
telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung  Republik  Indonesia.  Dalam  hal apabila dalam suatu pengadilan tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat,  maka  ketua  pengadilan  bisa mengeluarkan  surat  keputusan  yang  berisi pemfungsian hakim sebagai mediator. Sehingga  untuk  mengimbangi  banyaknya jumlah  perkara  perdata  yang  masuk  dan wajib  melalui  proses  mediasi  di  Pengadilan Negeri,  maka  hakim  yang  bertugas  di pengadilan  tersebut  difungsikan  juga  untuk melaksanakan  tugas  mediasi  berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini. 10
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  maka hal  tersebut  menjadi  hambatan  dalam kelancaran  proses  mediasi  di  Pengadilan Negeri. Selain karena jumlah hakim mediator yang bersertifikat hanya terdiri atas beberapa orang  hakim,  hakim  lain  yang  tidak bersertifikat pun tidak mampu mengupayakan  mediasi  secara  optimal karena hakim yang ditunjuk sebagai mediator itu  juga  menangani  perkaraperkara  yang masuk  ke  pengadilan.  Kesungguhan  untuk menjembatani  proses  penyelesaian  sengketa melalui  mediasi  kurang  digali  secara mendalam  oleh  para  hakim  sehingga menyebabkan  banyaknya  perkara  yang mengalami kegagalan dalam proses mediasi. 11
Pada  kenyataannya  mediator  yang memiliki  keterampilan  dan  kemampuan untuk  menjalankan  tugas  mediasi  sangat diperlukan  untuk  mendukung  keefektifan dari proses mediasi. Tentu saja keterampilan dan  kemampuan  yang  dimaksud  diperoleh dari  pelatihan  mediator  bersertifikat  yang diselenggarakan  oleh  lembaga  yang  telah memperoleh  akreditasi  dari  Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sehingga diharapkan  mediator-mediator  yang  telah
10 Ibid., h. 29.
11 Rachmadi Usman, Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 157.
menjalani pelatihan dan memperoleh sertifikat  dapat  menciptakan  keberhasilan penyelenggaraan mediasi untuk setiap perkara  perdata  seperti  yang  diharapkan melalui Peraturan Mahkamah Agung ini.
Apabila  para  pihak  tidak  dapat bersepakat  memilih  mediator  dalam  jangka waktu  yang  telah  di  tentukan,  maka  ketua majelis  hakim  pemeriksa  perkara  berhak menunjuk  mediator  hakim  atau  pegawai pengadilan  lainnya.  Hal  ini  dimungkinkan terjadi  mengingat  jumlah  hakim  maupun hakim mediator bersertifikat di daerah daerah sangat sedikit.
Hasil dari suatu proses mediasi merujuk pada dua kemungkinan, yaitu mediasi berhasil atau mediasi  gagal.  Apabila  mediasi  yang dilaksanakan  berhasil,  maka  mediator  akan memberitahukan kepada ketua majelis hakim untuk kemudian dibuatkan akta perdamaian. Namun apabila mediasi gagal, maka mediator akan  memberitahukan  kepada  ketua  majelis hakim  untuk  kemudian  dilanjutkan  melalui proses litigasi.
Proses  mediasi  berlangsung  paling lama 30 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para  pihak  atau  ditunjuk  oleh  ketua  majelis hakim.  Selanjutnya  atas  dasar  kesepakatan para  pihak,  jangka  waktu  mediasi  dapat diperpanjang paling lama 30 hari kerja sejak berakhir  masa  30  hari.  Pada  umumnya mediasi  di  Pengadilan  Negeri  selesai  dalam waktu  yang  relatif  cepat  dan  tidak  sampai dengan  30  hari.  Akan  tetapi,  mediasi  yang telah dilaksanakan sebagian besar menemukan  jalan  buntu  dengan  kata  lain gagal untuk dimediasi. 12
Banyak  faktor  yang  mempengaruhi berhasil  atau  tidaknya  mediasi  itu  salah satunya adalah rendahnya tingkat keberhasilan  lembaga  damai  di  pengadilan banyak diakibatkan oleh lemahnya partisipasi
12 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence), (Jakarta: Kencana, 2009), h. 375.
para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan. Selain itu ketersediaan prosedur yang  memadai  bagi  proses  perdamaian berdampak  pada  rendahnya  prakarsa  Hakim dalam  mengupayakan  perdamaian  bagi  para pihak yang berperkara.
Tujuan dari diterbitkannya Peraturan Mahkamah  Agung  yaitu  untuk  mengurangi terjadinya penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan  fungsi  lembaga  pengadilan dalam  penyelesaian  sengketa  disamping proses  pengadilan  yang  bersifat  memutus ( ajudikatif ). Berdasarkan persentase, penyelesaian perkara yang berhasil mencapai kesepakatan  damai  melalui  mediasi  di Pengadilan  Negeri  relatif  lebih  rendah  ini disebabkan  oleh  masih  banyaknya  perkara yang  gagal  dimediasi.  Dengan  demikian dapat  disimpulkan  bahwa  penerapan  asas peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan melalui mediasi belum terlaksana sebagaimana  yang  diharapkan.  Penerapan mediasi  dalam  proses  penyelesaian  perkara hanya membuat proses penyelesaian sengketa perdata menjadi lama, dan membutuhkan biaya tambahan yang dibebankan kepada para pihak. 13
Berdasarkan Perma No.  1  Tahun 2016 proses  mediasi  berlangsung  paling  lama  30 hari  terhitung  sejak  penetapan  perintah melakuknan mediasi dan atas dasar kesepakatan  para  pihak  mediasi  dapat  di perpanjang paling lam 30 hari setelah jangka waktu 30 hari pertama berakhir. Akan tetapi, mediasi  yang  telah  dilaksanakan  sebagian besar  menemukan  jalan  buntu  dengan  kata lain gagal untuk dimediasi. Penundaan sidang untuk  dilakukan  mediasi  dengan  harapan terciptanya  perdamaain  antara  kedua  belah pihak  adalah  proses  yang  membutuhkan waktu  yang  lama  dan  ada  beberapa  proses
13 Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesain Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h.18.
14 Gatot P Soemartono, Arbitrase dan Mediasi
atau  tahapan  yang  harus  dilakukan  sesuai dengan  ketentuan  Perma  No.1  Tahun  2016. Hal  ini  dapat  dikatakan  membuang-buang waktu  dan  proses  yang  sia-sia  untuk dilaksanakan melihat tidak efektifnya mediasi untuk menyelesaikan perkara perdata Jika  tahapan  mediasi  tidak  dilaksanakan maka  persidangan  akan  berlanjut  sesuai proses penyelesaian secara litigasi dan waktu yang  akan  digunakan  akan  lebih  cepat dibandingkan  dengan  penerapan  proses mediasi.

## Hambatan Saat Berlangsungnya Mediasi Yudisial Di Peradilan Perdata
Proses  perdamaian  melalui  mediasi yang  diatur  dalam  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  1  Tahun  2008  seringkali mengalami  kegagalan.  Kegagalan  ini  lah yang  kemudian  di  evaluasi  oleh  Mahkamah Agung dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah  Agung  terbaru  yakni  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016 tentang mediasi di Pengadilan yang merupakan  tindak  lanjut  perbaikan  dari Peraturan  Mahkamah  Agung  sebelumnya dengan  harapan  agar  proses  mediasi  bisa berjalan  lebih  baik  dengan  penyelesaian secara  damai  yang  menguntungkan  kedua belah pihak. 14
Pada  prinsipnya  setiap  proses  mediasi itu  harus  didasari  keinginan  para  pihak terlebih dahulu baik pihak penggugat ataupun tergugat. Peran mediator menangkap keinginan  para  pihak.  Katakanlah  mereka ingin  berdamai  tapi  mereka  tidak  tahu  mau berdamainya itu seperti apa. Maka mediator berperan dalam menggali bagaimana keinginan  dari  penggugat  dan  tergugat kemudian  menawarkan.  Jadi  yang  menjadi tolak ukur efektif, kalau misalkan mediasi itu berhasil berarti mediasi efektif pada akhirnya. 15 Tapi  persoalan  efektif  atau
di Indonesia , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006. h. 55.
15 Garry Goodpaster, Panduan Negoisasi dan Mediasi , diterjemahkan Nogar  imanjuntak,
tidaknya  tetap  dikembalikan  pada  niat  para pihak  itu  sendiri.  Kalau  memang  mereka berkeinginan  untuk  berdamai  maka  tentu akan diungkapkan karena ada orang yang dari awal  sudah  tidak  mau  berdamai.  Walaupun mediator  berusaha  membujuk  pada  saat mediasi pasti tidak akan berhasil. Jadi intinya proses mediasi tidak akan berhasil kalau tidak ada  keinginan  dari  para  pihak  untuk membangun khasanah untuk berdamai.
Proses mediasi harus dilakukan dengan itikad  baik,  artinya  para  pihak  tidak  boleh menyelundupkan maksud yang buruk di balik proses mediasi yang sedang berjalan. Proses mediasi  harus  ditujukan  hanya  untuk menyelesaikan  sengketa  secara  damai  dan tidak  boleh  ada  intrik  atau  maksud-maksud lain  dibalik  kehendak  untuk  menyelesaikan sengketa.  Pelanggaran  terhadap  keharusan tersebut  mengakibatkan  proses  mediasinya dapat dinyatakan gagal, baik atas usulan dari salah  satu  pihak  manapun  atas  prakarsa mediator.
Adapun  kendala  dalam  tercapainya kesepakatan  perdamaian    dalam  proses Mediasi  Yusil  di  Peradilan  Perdata  adalah sebagai berikut 16 : a. Ketidakhadiran Para Pihak Kehadiran  para  pihak  dalam  proses  mediasi sangatlah menentukan, karena tidak mungkin proses mediasi dapat dilaksanakan, jika salah satu  pihak  tidak  hadir  pada  pertemuan  yang telah  dijadwalkan.  Kehadiran  juga  akan menentukan itikad baik dari para pihak dalam menempuh proses perdamaian, sehingga jika para  pihak/salah  satu  pihak  tidak  mau menghadiri pertemuan yang telah dijadwalkan,  maka  dapat  dipandang  bahwa para  pihak  tidak  memiliki  itikad  baik  untuk menyelesaikan  sengketanya  secara  damai. Pada  dasarnya  mediasi  di  pengadilan merupakan  kewajiban  untuk  diiikuti  para
Project Elips, Jakarta, 1999. h. 75.
16 Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pegadilan , Transmedia Pustaka, Jakarta, 2011.h.145.
pihak.  Ketidakhadiran  para  pihak  yang bersengketa merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan mediasi.
Keengganan  salah  satu  pihak  tersebut untuk  hadir  saat  mediasi  dilatarbelakangi oleh  ketidakseriusan  untuk  berdamai.  Jadi, jika  mediasi  ingin  segera  terlaksana  dan berjalan dengan baik serta dapat selesai tepat waktu  dengan  memperoleh  hasil  yang maksimal,  maka  hendaklah  para  pihak  yang bersengketa  untuk  lebih  perhatian  dengan permasalahan  yang  sedang  mereka  hadapi, yaitu dengan hadir dalam pertemuan mediasi.
Pada dasarnya mediasi di pengadilan merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh para  pihak.  Oleh  sebab  itu  para  pihak menganggap bahwa mediasi hanyalah prosedur  yang  bersifat  formalitas  belaka sehingga  banyak  pihak  enggan  untuk berdamai saat mediasi karena ingin melanjutkan  pada  proses  litigasi.  Hal  ini didasari  atas  kepentingan  para  pihak  yang ingin  memenangkan  perkara  karena  merasa memiliki  atas  obyek  sengketa,  misalnya tanah. Kurangnya penjelasan dan pemahaman akan tujuan dan manfaat mediasi bagi para pihak yang berperkara juga menjadi kendala dalam kelancaran proses mediasi. 17
Ketidaktahuan  para  pihak  akan memicu  timbulnya  ketidakyakinan  mereka akan tercapainya perdamaian melalui proses mediasi.  Beberapa  pihak  mengetahui  dan memahami proses mediasi dan yang lainnya belum mengetahui dan memahami tujuan dan manfaat yang akan diperoleh dari penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi. Pihak  yang  belum  memahami  arti  penting dari  mediasi  beranggapan  bahwa  proses mediasi  hanya  merupakan  formalitas  yang harus mereka lalui sebelum masuk ke proses litigasi. Mediasi
sebenarnya sudah
17 Susanti Adi Nugroho, Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa , Kencana, Jakarta, 2019.h.45.
diupayakan  diluar  pengadilan  oleh  orang orang  terdekat,  aparat  penegak  hukum,  dan sebagainya, namun karena tidak menemukan titik  temu  maka  permasalahan  tersebut didaftarkan  ke  pengadilan.  Setelah  perkara masuk  di  pengadilan  dan  melewati  proses mediasi,  kebanyakan  dari  perkara  tersebut gagal  untuk  di  mediasi.  Hal  ini  di  latar belakangi  oleh  ketidakyakinan  dari  para pihak  akan  tercapainya  kesepakatan  damai melalui proses mediasi. Ketidakhadiran para pihak  juga  menjadi  kendala  dalam  proses mediasi
karena mencerminkan
ketidakseriusan untuk berdamai. Para pihak yang bersengketa umumnya  diwakili  oleh  kuasa  hukumnya pada  saat  mediasi.  Hal  ini  disayangkan karena seharusnya pertemuan secara langsung  dari  para  pihak  yang  bersengketa akan  memberikan  kesempatan  bagi  mereka untuk mengutarakan keinginan- keinginannya. Hal ini didasarkan atas konflik yang  terjadi  sudah  sangat  serius  sehingga para  pihak  ingin  segera  menyelesaikannya melalui jalur litigasi.  Misalnya saja masalah warisan  yang  dilatarbelakangi  oleh  masalah pribadi para pihak.
b. Subtansi Hukum
Subtansi hukum dalam hal ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga mediasi diakui keberadaannya  dan  mempunyai  kekuatan hukum mengikat dalam penyelesaian sengketa  secara  non-  litigasi.  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016 Tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi  efektivitas  mediasi  perkara kewarisan di Pengadilan. 18
Dengan ditetapkannya  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor 1 tahun 2016, telah terjadi perubahan
18 Takdir  Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan  Mufakat ,  PT  Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.h.120.
dalam  praktek  mediasi  di  pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016  sebagai  pengganti  dari  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2008 memuat  beberapa  aturan  tambahan  untuk menambah keefektifan mediasi salah satunya tentang  pemberian  sanksi  bagi  para  pihak yang  tidak  beriktikad  baik.  Aturan  hukum yang  bersifat  larangan  ( prohibitur )  relatif lebih  efektif  dibanding  aturan  hukum  yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh  masyarakat  yang  menjadi  sasaran diberlakukannya aturan hukum tersebut.
Dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung tersebut juga ditentukan sanksi ancaman yang dipadankan dengan sifat aturan hukum  yang dilanggar  dan  sanksi yang  diberikan memungkinkan untuk diproses. Pada dasarnya,  pengaturan  tindakan  yang  bisa dikenai  sanksi  adalah  tindakan  konkret  dan bersifat empiris,  seperti ketidakhadiran yang berulang  sebagai  indikator  tidak  beriktikad baik. 19 Mediator  dalam  laporannya  kepada majelis hakim menyatakan bahwa salah satu pihak  patut  dikenai  sanksi  berdasarkan pelanggarannya disertai dengan rekomendasi hukuman  yang  dijatuhkan  melalui  putusan hakim seperti tidak dapat diterimanya perkara ( niet ontvankelijk verklaard ) atau pembebanan  seluruh  biaya  mediasi.  Salah satu  substansi  hukum  dalam  pengaturan mediasi di pengadilan yaitu mengenai ruang lingkup  penyelesaian  yang  tidak  terbatas pada  materi  gugatan,  sehingga  hal  tersebut memudahkan  mediator  menggali  informasi untuk dapat membantu para pihak menyelesaikan  permasalahan  dan  menyusun kesepakatan  damai.  Dalam  gugatan  waris mediator tidak hanya terpaku pada subjek dan objek  yang  dimasukkan.  Mediator  harus memiliki  pengetahuan  dan  kemampuan menggali informasi agar tidak ada ahli waris
19 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.h.88.
maupun  harta  warisan  yang  tertinggal. Dengan  begitu,  penyelesaian  masalah  dan perumusan  kesepakatan  akan  memberikan hasil  yang  sesuai  dengan  harapan  semua pihak.
Berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah  Agung,  mediasi  adalah  cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para  pihak  dengan  dibantu  oleh  mediator. Pada  dasarnya  di  dalam  perundingan dilaksanakan  negosiasi  antara  para  pihak dengan bantuan mediator untuk mengutarakan  kepentingan  masing-masing pihak.  Perundingan  diharapkan  mampu menghasilkan kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan. Mediator bertindak  netral  dalam  proses  mediasi  yang berlangsung, tidak memihak salah satu pihak karena pemihakan mediator kepada salah satu pihak  akan  berakibat  gagalnya  proses mediasi. 20
Mediator harus memiliki kemampuan dan  keterampilan  khusus  yang  dapat membantunya mencari
sejumlah
kemungkinan penyelesaian sengketa.
Mediator yang dimaksudkan dalam Perma ini yaitu mediator yang menjalankan tugasnya di pengadilan. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Majelis  Hakim  untuk  menjalankan  tugas mediasi  (hakim  mediator)  bisa  saja  hakim yang  menangani  perkara  yang  sedang dimediasi dengan alasan kurangnya mediator baik  hakim  maupun  bukan  hakim  seperti advokat  atau  akademisi  hukum  dan  profesi bukan  hukum  yang  bersertifikat  atau  pun kendala  kurangnya  hakim  khususnya  di daerah- daerah.
Mediator Mediasi Yudisial umumnya merupakan  hakim  dari  Pengadilan  yang bersangkutan.  Sementara  mediator  selain hakim  belum  ada  yang  terdaftar  dan diumumkan  di  Pengadilan.  Sehingga  untuk
20 Rini Fitriani, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan , Deepublish, Yogyakarta, 2015.h.112.
mengimbangi  banyaknya  jumlah  perkara perdata yang masuk ke Pengadilan dan wajib melalui  proses  mediasi,  maka  diberdayakan hakim  yang  bertugas  di  pengadilan  tersebut untuk  ditugaskan  melaksanakan  mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini. Mediator  baik  dari  kalangan  hakim  maupun selain  hakim  wajib  memiliki    sertifikat sebagai    mediator  sebagaimana  disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung.  Hal  ini  menjadi  kendala  dalam pelaksanaan  mediasi  di  Pengadilan    selain karena    hakim    yang    memiliki    sertifikat mediator  lebih  sedikit,  juga  dilatarbelakangi oleh kebiasaan para hakim dengan penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  litigasi yang bersifat memutus ( ajudikatif ). 21
Akibatnya,  ketika  diberikan  tugas untuk  menyelesaikan  sengketa  melalui mediasi,  dianggap  asing  dan  merepotkan. Oleh  karena  itu,  sangat  penting  bagi  hakim mediator untuk mengikuti pelatihan mengenai  mediasi  karena  untuk  menjadi seorang mediator diperlukan kemampuan dan keterampilan  khusus  dalam  menangani perkara.  Hakim  yang  ditunjuk  sebagai mediator  tidak  mampu  mengupayakan mediasi secara optimal karena hakim itu juga menangani  perkara-  perkara  yang  masuk  ke pengadilan. Kesungguhan untuk menjembatani  proses  penyelesaian  sengketa melalui  mediasi  kurang  digali  secara mendalam  oleh  para  mediator  sehingga menyebabkan banyaknya perkara yang gagal dimediasi.
c. Advokat Advokat adalah orang yang mendampingi  pihak  yang  berperkara  dan bertugas untuk memastikan kliennya mendapatkan  hak-hak  yang  semestinya. Kendala pada saat mediasi yaitu tidak adanya dukungan dari advokat kepada kliennya atau pihak  yang  bersengketa  untuk  mengikuti
21 R. Subekti dan R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.h.35.
proses  mediasi  tersebut.  Hal  ini  dapat diketahui dari banyaknya Advokat yang tidak bertindak  mendampingi  kliennya  namun bertindak  seakan  menjadi  pihak  yang bersengketa.
Tidak adanya dukungan dari advokat itu pada umumnya karena kepentingan materi semata. Advokat menginginkan penyelesaian perkara  melalui  litigasi  agar  mendapatkan honor yang banyak dari kliennya.
Honorarium  advokat  biasanya  didasarkan pada jam kerja atau banyaknya kunjungan ke persidangan,  sehingga  apabila  perkaranya selesai  dengan  cepat  maka  honor  yang didapatkannya  pun  tidak  banyak.  Padahal dalam  beberapa  kasus,  banyak  pihak  yang ingin  melakukan  damai  pada  saat  proses mediasi setelah pertemuan beberapa kali. 22
Dalam beberapa kasus karena dipengaruhi  oleh  advokatnya,  para  pihak yang  bersengketa  pun  pada  akhirnya  tidak mencapai kesepakatan damai dan perkaranya dilanjutkan secara litigasi. Bahkan ada kasus dimana mediasi sudah mendekati kesepakatan damai, akan tetapi pada akhirnya gagal dan berdasarkan dugaan hakim hal itu terjadi  karena  dipengaruhi  oleh  advokatnya. Namun tidak semua advokat kontra terhadap pelaksanaan mediasi, advokat yang profesional akan terus mendukung terjadinya perdamaian.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  pada  bab  sebelumnya,  maka dapat  disampaikan  beberapa  kesimpulan penelitian sebagai berikut:
1. Pengaturan  mediasi  yudisial  dalam peradilan  perdata  mengacu  pada praktik  mengarahkan  pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa perdata untuk berupaya mencapai penyelesaian  di  luar  pengadilan melalui  proses  mediasi,  sebelum masuk ke tahap persidangan
22 Maskur Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi ,
formal.Sistem peradilan perdata adalah  bagian  dari  sistem  hukum yang mengatur penyelesaian sengketa  antara  individu,  kelompok, atau  entitas  hukum  dalam  hal-hal yang  berkaitan  dengan  hak-hak  sipil dan  kewajiban  mereka.  Efektivitas pelaksanaan  Mediasi  Yudisial  di dalam  Peradilan  Perdata  yaitu  tidak efektif  karena  kesepakatan  damai kecil dalam pelaksanaan mediasi.
2. Upaya mediasi yudisial dalam sistem peradilan yaitu, Pendekatan kolaboratif, Keberlanjutan Hubungan, Pendekatan Kreatif,
Kerahasiaan,  Keputusan  Bersama, Efisiensi dan Biaya. Hambatan dalam tercapainya  kesepakatan  perdamaian dalam  proses  Mediasi  Yudisial  di Dalam  Peradilan  Perdata  masih rendah disebabkan oleh pertama para pihak  tidak  memiliki  itikhak  baik dalam mediasi, kedua hakim mediator di Pengadilan masih sedikit, ketiga  banyaknya  advokat  atau pengacara yang tidak memihak untuk berdamai.

## DAFTAR PUSTAKA Buku Buku
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)  Termasuk  Interpretasi  Undang- Undang (Legis Prudence), (Jakarta: Kencana, 2009)
Bambang Sutiyono, Hukum  Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Yogyakarta : Gama Media, 2008 Fatahillah A. Syukur, Mediasi Yudisial di Indonesia, Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem
Peradilan, (Bandung: Mandar Maju, 2008)
Kencana, Jakarta, 2016.h.55.
Garry Goodpaster, Panduan
Negoisasi dan Mediasi , diterjemahkan Nogar imanjuntak, Project Elips, Jakarta, 1999
Gatot  P  Soemartono, Arbitrase  dan Mediasi  di  Indonesia ,  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta, 2006
Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan  Sengketa  di  Luar  Pegadilan , Transmedia Pustaka, Jakarta, 2011
M.  Yahya  Harahap,  Hukum  Acara Perdata (Jakarta : Sinar Grafika, 2010)
Maskur  Hidayat, Strategi  dan  Taktik Mediasi , Kencana, Jakarta, 2016
R. Soesilo, RIB/HIR dengan Penjelasan (Bogor: Politeria, 1985) R. Subekti dan R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004 Rachmadi Usman, Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) Rachmadi Usman, Pilihan
Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan ,
PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
Rini Fitriani, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan , Deepublish, Yogyakarta, 2015
Soerjono  Soekanto,  Faktor-faktor yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, Jakarta: Rajawali, 2013
Susanti  Adi  Nugroho, Manfaat Mediasi  sebagai  Alternatif  Penyelesaian Sengketa , Kencana, Jakarta, 2019
Takdir  Rahmadi, Mediasi Penyelesaian  Sengketa  Melalui Pendekatan Mufakat , PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011
Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesain Sengketa  Melalui  Pendekatan  Mufakat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
Witanto,  Hukum  Acara  Mediasi dalam  Perkara  Perdata  di  Lingkungan Peradilan  Umum  dan  Peradilan  Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,
(Bandung:Alfabeta, 2008)

## Undang-Undang
Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat  Pertama  Menerapkan Lembaga Damai. Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)
Nomor  2  Tahun  2003  tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA  Nomor  1  Tahun  2008  tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan.
PERMA    Nomor    1    Tahun    2016    tentang prosedur
mediasi di pengadilan.