JMPKP: Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik Volume  4 Nomor 1, Maret 2022
Tersedia Online di http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JMPKP ISSN Print : 2685-7499 ISSN Online : 2745-8660

## Kota Pulau Abad-21 : Tantangan Perencanaan Pembangunan Kota Sofifi sebagai Kawasan Khusus Ibukota Provinsi Maluku Utara
Ghefira Nurul Qolbi 1 , Heru Nurasa 2 , Mas Halimah 3 1,2,3 Universitas Padjadjaran - Jl. Bukit Dago Utara No. 25, Dago, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia , 40135 E-mail: ghefira20002@mail.unpad.ac.id
Abstract: The  purpose  of  this  paper  is  to  provide  a  general  description  of  Sofifi's condition  which  will  serve  as  a  Special  Capital  Region  of  North  Maluku  Province.  In this  case,  Ternate,  which  is  the  temporary  capital  of  North  Maluku,  is  placed  as  the city center, as if forgetting Sofifi as the official capital of North Maluku Province. After nearly  22  years,  the  discourse  of  moving  the  capital  city  of  North  Maluku  Province from  Ternate  to  Sofifi  has  come  to  light.  This  year,  the  central  government  plans  to make Sofifi a special area to support its readiness to make the transition to moving the provincial  capital.  In  this  writing,  the  method  used  is  literature  study  in  the  form  of journals,  scientific  literatures,  books,  news,  and  so  on.  The  analysis  used  in  this research  is  qualitative.  The  definition  of  qualitative  research  itself  is  research  that produces  descriptive  data  regarding  spoken  and  written  words,  and  observable behavior of the people being studied. In qualitative research, the research process is carried  out  continuously  so  that  the  stages  of  data  collection,  data  processing,  and data  analysis  are  carried  out simultaneously  during  the  research  process.  Therefore, the  data  used,  especially  in  this  writing,  are  in  the  form  of  descriptive  word descriptions.
Keywords : Sofifi; Regional Autonomy; Policy Formulation.
Abstrak: Tujuan dari penulisan ini adalah untuk membuat gambaran umum  megenai kondisi Sofifi yang  akan  dijadikan sebagai  Kawasan  Khusus Ibukota  Provinsi  Maluku Utara.  Dalam  kasus  ini,  Ternate  yang  merupakan  ibukota  sementara  Maluku  Utara ditempatkan  sebagai  pusat  kota  seolah  melupakan  Sofifi  sebagai  ibukota  resmi Provinsi  Maluku  Utara.  Setelah  hampir  22  tahun  lamanya,  wacana  pemindahan ibukota Provinsi Maluku Utara dari Ternate ke Sofifi mendapat titik terang. Tahun ini, pemerintah  pusat  berencana  akan  menjadikan  Sofifi  sebagai  kawasan  khusus  untuk menunjang  kesiapannya  dalam  melakukan  transisi  perpindahan  ibukota  provinsi. Dalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah studi kepustakaan berupa jurnal, literature-literatur  ilmiah,  buku,  berita,  dan  lain  sebagainya.  Analisis  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  bersifat  kualitatif.  Pengertian  penelitian  kualitatif  sendiri  adalah penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  mengenai  kata-kata  lisan,  maupun tertulis,  dan  tingkah  laku  yang  dapat  diamati  dari  orang-orang  yang  diteliti.  Dalam penelitian  kualitatif,  proses  penelitian  dilakukan  secara  berkesinambungan  sehingga tahap  pengumpulan  data,  pengolahan  data,  serta  analisis  data  dilakukan  secara bersamaan  selama  proses  penelitian.  Oleh  karena  itu,  data-data  yang  digunakan khususnya dalam penulisan ini berupa uraian-uraian kata berbentuk deskriptif.
Kata kunci: Sofifi; Otonomi Daerah; Formulasi Kebijakan

## J URNAL M ANAJEMEN P UBLIK & KEBIJAKAN PUBLIK V OL 4 N O 1, MARET 2022

## PENDAHULUAN
Konsep  otonomi  daerah  yang  disahkan  pemerintah  pusat  pada  tahun  2001 memberikan  keleluasaan  bagi  pemerintah  daerah  dalam  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakatnya  berdasarkan  prinsip-prinsip  demokrasi,  sesuai  dengan kondisi  serta  potensi  daerah.  Dengan  keleluasaan  yang  akan  dimiliki  inilah  akhirnya memunculkan  fenomena  Daerah  Otonom  Baru  (DOB)  dengan  harapan  daerah  baru tersebut  dapat  berkembang  jauh  lebih  baik  lagi  apabila  upaya  kontrol  terhadap  sumber daya  yang  dimiliki  dapat  dilakukan  dengan  baik  dan  maksimal.  Kecenderungan  akan munculnya  Daerah  Otonom  Baru  (DOB)  ini  biasanya  timbul  dari  “ketidakpuasan” kalangan tertentu terhadap kendali yang dipegang pemerintahan sebelumnya (Darmi, T.. dkk.  2017a).  Lebih  lanjaut  dijelaskan  bahwa  untuk  optimalnya  penyelenggaraan  DOB dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatus Sipil Negara yang memiliki kapasitas yang  mumpuni  (  Darmi,  T  &  Suwitri,  S.  2017b).  Selain  itu,  unsur  terpenting  adalah kapasitas  pimpinan  yang  sangat  menjadi  penentu  dalam  keberhasilan  dalam penyelenggaran DOB ( Darmi, T., &  dkk. 2016).
Pembangunan  dalam  konteks  pemekaran  wilayah  dan  kota  pada  dasarnya  harus memenuhi beberapa aspek, seperti aspek fisik, sosial, dan ekonomi. Ini berkaitan dengan aturan  sistem  kota  dalam  studi  perencanaan  kota  yang  harus  dilakukan  dengan mengukur kesesuaian (compatibility) agar justifikasi wilayah tertinggal bukan lagi menjadi alasan  sebuah  daerah  mengajukan  pemekaran  wilayah.  (Zakaria  &  Nasrudin,  2018). Dilema Daerah Otonom Baru (DOB) juga sempat dirasakan oleh Provinsi Maluku ketika melepas  Maluku  Utara  menjadi  sebuah  Provinsi  baru  dengan  ibukota  Sofifi  melalui  UU Nomor  46  tahun  1999  tentang  Pembentukan  Provinsi  Maluku  Utara,  Kabupaten  Buru, dan  Kabupaten  Maluku  Tenggara  Barat.  Namun,  inilah  titik  munculnya  permasalahan baru sekaligus menjadi “pekerjaan rumah” bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sendiri.
Maluku  Utara  merupakan  wilayah  archipelago  dengan  keterbatasan  sarana  dan infrastruktur yang menyebabkan kecenderungan aktivitas jauh lebih berkembang di satu wilayah.  Jika  menilik  dari  sejarah  yang  tercatat,  Indonesia  dengan  wilayah archipelagonya  sejak  zaman  kemerdekaan  sudah  memekarkan  wilayahnya.  Dari  yang asalnya  hanya  berjumlah  8  provinsi  menjadi  lebih  banyak  dan  semakin  banyak  hingga jumlah  mencapai  34  provinsi  seperti  saat  ini.  (Nailufar,  2020)  Dalam  kasus  ini,  Ternate yang  merupakan  ibukota  sementara  Maluku  Utara  ditempatkan  sebagai  pusat  kota seolah melupakan Sofifi sebagai ibukota resmi Provinsi Maluku Utara. Setelah hampir 22
tahun lamanya, wacana pemindahan ibukota Provinsi Maluku Utara dari Ternate ke Sofifi mendapat  titik  terang.  Tahun  ini,  pemerintah  pusat  berencana  akan  menjadikan  Sofifi sebagai  kawasan  khusus  untuk  menunjang  kesiapannya  dalam  melakukan  transisi perpindahan ibukota provinsi. Tujuan dibuatnya artikel ini adalah untuk menggambarkan secara singkat bagaimana tantangan dalam mewujudkan Sofifi sebagai kawasan khusus ibukota Provinsi Maluku Utara sesuai yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

## METODE
Metode  penelitian  adalah  cara  atau  pendekatan  dalam  mengkaji  dan  menganalisa masalah penelitian. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif. Pendekatan  kualitatif  ini  lebih  menekankan  analisisnya  pada  proses  penyimpulan deduktif  dan  induktif  serta  pada  analisis  yang  diamati.  Ini  dilakukan  dengan menggunakan logika ilmiah dengan menghasilkan data berupa kata-kata, gambar, bukan angka-angka. (Azwar, 2015)
Dalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah studi kepustakaan berupa jurnal, literature-literatur  ilmiah,  buku,  berita,  dan  lain  sebagainya.  Sedangkan  definisi  studi kepustakaan menurut Sugiyono (2021) berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang  berkaitan  dengan  nilai,  budaya,  dan  norma  yang  berkembang  pada  situasi  sosial yang  diteliti.  Studi  kepustakaan  juga  dapat  berupa  sumber  yang  berasal  dari  berbagai buku  referensi,  serta  penelitian  sebelumnya.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang sedang diteliti. (Mirzaqon & Purwoko, 2017)
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif sendiri adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan, maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Dalam  penelitian  kualitatif,  proses  penelitian  dilakukan  secara  berkesinambungan sehingga  tahap  pengumpulan  data,  pengolahan  data,  serta  analisis  data  dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian. Oleh karena itu, data-data yang digunakan khususnya dalam penulisan ini berupa uraian-uraian kata berbentuk deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penempatan  Sofifi  sebagai  ibukota  Provinsi  Maluku  Utara  termaktub  dalam  pasal 9 (sembilan)  poin  1,  tertulis  :  “Ibukota  Provinsi  Maluku  Utara  berkedudukan  di  Sofifi,”. Namun  pada  kenyataannya,  hingga  saat  ini  Sofifi  masih  berstatus  kecamatan  dibawah pemerintahan Kota Tidore Kepulauan. Hal ini yang menyebabkan pembangunan di Sofifi masih berjalan lamban.

## J URNAL M ANAJEMEN P UBLIK & KEBIJAKAN PUBLIK V OL 4 N O 1, MARET 2022
Provinsi Maluku Utara yang merupakan daerah kepulauan pasti memerlukan straegi yang cocok dalam mengembangkan wilayah otonominya, diantaranya :
1.  Strategi  pengembangan  pada  daratan  yang  didasarkan  pada  tingkat  kualitas sumber  daya manusia, potensi  sumber  daya  alam  di  darat,  aspek kelembagaan, serta keberadaan teknologi;
2.  Strategi  pengembangan  pada  wilayah  perairan  didasarkan  pada  keterkaitan antar-pulau  dengan  fokus  pada  pengembangan  fasilitas  produksi,  pasar,  dan akses transportasi.
Kedua  strategi  yang  telah  dipaparkan  diatas  secara  terpadu  akan  menghubungkan kawasan pantai dan laut dari pulau-pulau kecil ke dalam sistem kewilayahan yang luas. (Aditua, Silalahi, Hariyadi, & Sudarwati, 2017)
Menjadikan  Sofifi  kawasan  khusus  di  Provinsi  Maluku  Utara  merupakan  sebuah upaya mengembangkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai yang tertulis dalam UU Nomor   27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yaitu :
“Pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  meliputi  kegiatan  perencanaan, pemanfaatan,  pengawasan,  dan  pengendalian  terhadap  interaksi  manusia  dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan  dalam  upaya  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” (UU No. 27 tahun 2007, 2007) Pada  dasarnya,  problematika  dengan  dijadikannya  Sofifi  sebagai  kawasan  khusus dan  percepatan  pemindahan  ibukota  saling  berkaitan  antara  satu  sama  lain.  Regulasi atau  landasan  hukum  yang  mengatur  tentang  pembentukan  kawasan  khusus  diatur dalam  UU  Nomor  32  tahun  2004  tentang  Otonomi  Daerah.  Ini  dibagi  kedalam  3  poin, diantaranya :
Poin  1 :  “Tujuan  dari  pembentukan  kawasan  khusus  adalah  untuk  menyelenggarakan pemerintah  tertentu  bersifat  khusus  dan  untuk  kepentingan  nasional.  Dalam  hal  ini Pemerintah  dapat  menetapkan  kawasan  khusus  dalam  wilayah  provinsi,  kabupaten, maupun kota”;
Poin 5 : “Tiap daerah dapat mengusulkan pembentukan kawasan khusus”;
Poin 6 : “Tata cara penetapan kawasan khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah”. (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 2004)
Dalam  hal  ini,  penetapan  kawasan  khusus  di  satu  daerah  otonom  seperti  yang dijelaskan dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dilakukan dengan tujuan menjalankan fungsi- fungsi  pemerintah  yang  sifatnya  cenderung  khusus  dan  dilakukan  untuk  kepentingan berskala  nasional,  seperti  :  kawasan  cagar  budaya,  pengembangan  industri  strategis,
pengembangan  tenaga  nuklir,  daerah  perdagangan  bebas,  pangkalan  militer,  serta wilayah eksploitasi dan konservasi bahan galian.
Pembentukan  kawasan  khusus  juga  diatur  dalam  UU  No.  23  tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah. Meski  begitu,  perencanaan  pembangunan kawasan  khusus  bagi Sofifi  memang  tidak  dijelaskan  secara  detail  baik  dalam    dalam  UU  No.  32  tahun  2004 maupun  dalam  UU  No.  23  tahun  2014.  Ini  disebabkan  karena  pembentukan  kawasan khusus  Sofifi  melibatkan  dua  kabupaten  dan  kota  yang  dalam  hal  ini  berada  dalam lingkup  otonomi  yang  berbeda,  yaitu  Kecamatan  Oba  Utara  dan  Kecamatan  Oba  yang berlokasi  di  Kota  Tidore  Kepulauan.  Sedangkan  satu  kecamatan  lainnya  merupakan bagian  dari  Kabupaten  Halmahera  Barat.  Berdasarkan  fakta  tersebut,  pemerintah sebenarnya  tidak  memiliki  dasar  hukum  yang  kuat  untuk  mewujudkan  Sofifi  sebagai kawasan khusus.
Aspek  lainnya  yang  bisa  dijadikan  pertimbangan  dalam  mewujudkan  kawasan khusus bagi Sofifi adalah memiliki potensi sumber daya alam. Namun sayangnya aspek ini  perlu  ditinjau  lebih  dalam  karena  berpotensi  mendatangkan  investor  yang  biasanya kurang  memperhatikan  dampak  yang  akan  terjadi  akibat  eksploitasi  sumber  daya  alam. Ini  jelas  tidak  sejalan  dengan  harapan  masyarakat  Maluku  Utara  ketika  disinggung mengenai  alasan  ingin  memisahkan  diri  dengan  Provinsi  Maluku.  Sedangkan  yang  kita pahami tujuan dari adanya pemekaran wilayah adalah mengontrol sumber daya dengan mandiri.  Alih-alih  menjadi  pemantik  percepatan  pembangunan,  diresmikannya  Sofifi sebagai  kawasan  khusus  justru  akan  menjadi  pintu  masuk  investor  yang  akan mengeksploitasi  sumber  daya  alam  yang  ada  di  wilayah  kawasan  khusus  tersebut. (Amarullah, 2021)
Wacana  pembangunan  kawasan  khusus  bagi  Sofifi  dan  perpindahan  ibukota  mulai dinaikan  oleh  Pemerintah  diawal  tahun  2021.  Terlebih,  dalam  situasi  yang  sama  Sofifi adalah  bagian  dari  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJM)  tahun 2020-2024.  Untuk  itu  pada  tanggal  30  Maret  2021,  perwakilan  Kementerian  Dalam Negeri  Republik Indonesia  melakukan survey  lapangan  dengan mendatangi  Sofifi  untuk melakukan  sinkronisasi  data  yang  nantinya  dibutuhkan  oleh  Pemerintah  Pusat  dalam rangka  meninjau  usulan  dari  Pemerintah  Provinsi  Maluku  Utara  terkait  pembangunan kawasan  khusus  di  Sofifi.  Pasca  kedatangan  perwakilan  Kementerian  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  untuk  melakukan  survey  lapangan  ke  Sofifi,  menurut  data  dari  Tim Percepatan  Pembangunan  Kawasan  Khusus  terdapat  beberapa  persoalan  yang  perlu diselesaikan  terlebih  dahulu  oleh  Pemerintah  Provinsi  Maluku  Utara,  diantaranya  : pertama,  terkait  delineasi  batas  kawasan  (apabila  resmi  dijadikan  kawasan  khusus).

## J URNAL M ANAJEMEN P UBLIK & KEBIJAKAN PUBLIK V OL 4 N O 1, MARET 2022
Delineasi  dalam  Kamus  Besar  Berbahasa  Indonesia  (KBBI)  berarti  penggambaran  hal penting dengan garis dan lambang. Dalam kasus ini, delineasi dikaitkan erat dengan peta yang  berarti  batas  wilayah  secara  spesifik  tiap  daerah  yang  termasuk  kedalam  wilayah kawasan  khusus  tersebut.  Persoalan  kedua  adalah  sarana  pendukung  kawasan  harus juga  ikut  didorong  dan  dikembangkan.    Meliputi  infrastruktur,  serta  alokasi  dan akomodasi Sofifi harus dirancang dengan sebaik mungkin karena ini akan menjadi faktor utama  untuk  menetapkan  sukses  dan  tidaknya  pembentukan  Sofifi  sebagai  kawasan khusus.  Terlebih  jika  kawasan  khusus  tersebut  (Sofifi)  diwujudkan  bersamaan  dengan percepatan pemindahan ibukota Maluku Utara terjadi, maka Sofifi secara otomatis harus sudah  layak  untuk  dihuni  pegawai  pemerintahan  (PNS)  Provinsi  Maluku  Utara  yang tentunya  akan  ikut  pindah  ke  Sofifi.  Selain  itu  sarana  dan  prasarana  juga  harus  dalam keadaan  mumpuni  sehingga  arus  transmigrasi  dapat  berjalan  dengan  mudah.  Uniknya, proses  pembentukan  kawasan  khusus  di  Sofifi  sama  sekali  tidak  berusaha  mengubah daerah  otonom  masing-masing  kecamatan  yang  tergabung  dalam  kawasan  khusus tersebut.  Agaknya  hal  tersebut  hampir  serupa  dengan  kawasan  Jabodetabek  di  Jawa dengan  melibatkan  tiga  Provinsi  dengan  beberapa  Kabupaten  dan  Kota  yang  termasuk didalamnya. (Yahya, 2021)
Rencana pembangunan kawasan khusus Sofifi sempat mendapatkan kecaman dari Kesultanan  Tidore  karena  dianggap  tidak  sejalan  dengan  maklumat  Kesultanan  Tidore karena  memasukkan  dua  kecamatan  yang  berada  di  wilayah  Kota  Tidore  Kepulauan, yaitu  Kecamatan  Oba  Tengah  dan  Kecamatan  Oba  Utara.  Hal  ini  dianggap  menyalahi maklumat karena dua kecamatan tersebut ada dalam wilayah Kesultanan Tidore. Namun pada  Mei  2021  lalu  telah  diadakan  rapat  tindak  lanjut  dengan  pembahasan  tentang Rencana  Pembangunan  Kawasan  Khusus  Ibukota  Provinsi  Maluku  Utara  (Sofifi) berdasarkan  surat  nomor  005/2077/OTDA  yang  diinisiasikan  oleh  Direktorat  Jenderal Otonomi  Daerah  Kementerian  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia.  Pertemuan  ini dilaksanakan di Jakarta dengan dihadiri oleh Perwakilan dari Pemprov Maluku Utara, lalu Walikota  Tidore,  Kesultanan  Tidore,  Kesultanan  Jailolo,  serta  perwakilan  dari Kementerian  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia.  Rapat  tindak  lanjut  ini  dilaksanakan untuk  menyamakan  persepsi  antara  Pemerintah  Pusat  dengan  Pemerintah  Provinsi Maluku  Utara,  Kota  Tidore  Kepulauan,  Kesultanan  Tidore,  Pemerintah  Kabupaten Halmahera Barat dan Konsultan Penyusun Maser Plan kawasan khusus. (Adrany, 2021)
Pembahasan ini meliputi materi rapat tentang pemaparan umum Rencana Kawasan Khusus  Ibukota  Provinsi  Maluku  Utara,  Rencana  Pembahasan  Pengembangan Pembangunan  Kawasan  Khusus  berdasarkan  Aspirasi  Daerah,  konfirmasi  dan
penyesuaian  data,  pembobotan  atas  Master  Plan  kawasan  yang  telah  disusun  oleh konsultan,  pembobotan  atas  Rancangan  Payung  Hukum  Kawasan  Khusus,  serta pandangan  kesultanan  tentang  kawasan  khusus.  Dalam  rapat  ini  juga  memuat  berita acara  kesepakatan  yang  ditandatangani  langsung  oleh  Gubernur  Maluku  Utara,  KH. Abdul  Gani  Kasuba  dan  beberapa  perwakilan,  diantaranya  perwakilan  dari  pemerintah Kota  Tidore  Kepulauan,  pemerintah  Kabupaten  Halmahera  Barat,  perwakilan  dari Kesultanan  Tidore  dan  Kesultanan  Jailolo.  Kesepakatan  ini  disaksikan  oleh  pejabat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, diantaranya staff khusus Menteri Dalam Negeri,  Plt  Sekretaris  Dirjen  Otonomi  Daerah,  Kepala  Biro  Hukum  Sekjen  Kemendagri, Direktur  Sinkronisasi  Urusan  Pemerintah,  Direktor  BUMD,  BLUD,  dan  Barang  Milik Daerah.
Disepakati  bahwa  Kementerian  Dalam  Negeri,  Pemerintah  Provinsi  Maluku  Utara, Pemerintah  Kota  Tidore  Kepulauan,  Pemerintah  Kabupaten  Halmahera  Barat,  Sultan Tidore  dan  perwakilan  Kesultanan  Jailolo  menyepakati  usulan  skenario  rencana pembangunan, rancangan Master Plan, dan rancangan Peraturan Pemerintah Kawasan Khusus Ibukota Provinsi Maluku Utara. dan bahwa ususlan tersebut akan menjadi acuan bersama  dalam  tindak  lanjut  pembentukkan  kawasan  khusus  Ibukota  Provinsi  Maluku Utara  sesuai  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Hal  tersebut  juga  akan menjadi  acuan  bersama  dalam  membuat  master  plan  pembangunan  kawasan  khusus nantinya.  Tak  hanya  itu,  masukkan  dari  Sultan  Tidore  untuk  memasukkan  Kecamatan Oba  dan  Kecamatan  Oba  Selatan  akan  menjadi  perhatian  dan  catatam  serius pemerintah.
Melalui  hasil  rapat  tersebut,  pembahasan  mengenai  kawasan  khusus  Sofifi  juga dibahas  dalam  Rapat  Koordinasi  (Rakor)  Pengembangan  Wilayah  dan  Percepatan Pembangunan  Infrastruktur  di  Provinsi  Maluku  Utara  yang  dipimpin  oleh  Menteri Koordinator  Bidang  Kemaritiman  dan  Investasi  pada  2  Juni  2021.  (CNN,  2021)  Rakor tersebut turut dihadiri oleh beberapa Kementerian dan Lembaga terkait, serta Pemerintah Daerah  Provinsi  Maluku  Utara.  Berhasilnya  audiensi  dengan  beberapa  pihak  terkait kemudian dimanfaatkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menyerahkan draft dasar hukum  pembentukan  kawasan  khusus  ke  Kementerian  Sekretariat  Negara  untuk kemudian  diterbitkan  sebagai  Peraturan  Pemerintah.  Kemendagri  berharap  dengan dikeluarkan  PP  mengenai  pembentukan  kawasan  khusus  tersebut  akan  mempermudah Sofifi menjalankan fungsinya sebagai pusat administrasi Provinsi Maluku Utara sekaligus Kawasan Khusus Ibukota Provinsi Maluku Utara. (Kemendagri, 2021)

## J URNAL M ANAJEMEN P UBLIK & KEBIJAKAN PUBLIK V OL 4 N O 1, MARET 2022

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Melihat  dari  letak  geografisnya,  Maluku  Utara  merupakan  sebuah  wilayah archipelago  yang  jelas  memiliki  banyak  pulau  kecil  yang  tersebar  dalam  wilayah teritorialnya.  Sofifi  sendiri  merupakan  sebuah  wilayah  di  ujung  Pulau  Halmahera  yang dianggap  paling  strategis  posisinya  sebagai  sebuah  Ibukota  Provinsi  sesuai  kriteria definisi  Kota  Pulau.  Dikatakan  strategis  karena  Sofifi  terletak  ditengah  Provinsi  Maluku Utara  sehingga  diyakini  mampu  menjadi  pusat  dalam  menghimpun  pulau-pulau  kecil disekitarnya.
Dari  pembahasan  tersebut,  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  Sofifi  sebagai  salah satu  Kota  Pulau  di  Indonesia  sedang  dalam  perencanaan  pembangunan  Kawasan Khusus Ibukota Provinsi Maluku Utara. Dan dalam masa pertimbangannya ada beberapa kendala  yang  menghambat  transisi  Sofifi  menuju  Kawasan  Khusus  Ibukota  Provinsi Maluku Utara, diantaranya : delineasi batas wilayah yang perlu dispesifikasikan kembali mengingat  wilayah  yang  tergabung  dalam  kawasan  khusus  tersebut  berbeda-beda. Selain  itu  infrastruktur,  sarana  dan  prasarana  sebagai  faktor  pendukung  dalam perencanaan  kawasan  khusus  tersebut  harus  segera  dirampungkan.  Ini  dikarenakan kaitannya dengan arus transmigrasi yang akan terjadi di Sofifi apabila kesemua rencana tersebut direalisasikan oleh pemerintah.
Belum  adanya  landasan  hukum  terkait  perencanaan  kawasan  khusus  tersebut menjadikan  pembangunan  di  Sofifi  masih  berjalan  lamban.  Untuk  itulah  draft  dasar hukum  pembentukan  kawasan  khusus  telah  dirancang  oleh  Kementerian  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  dan  langsung  diajukan  ke  Kementerian  Sekretariatan  Negara  untuk segera dibuat dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

## Saran
Apabila  perencanaan  Kawasan  Khusus  Ibukota  Provinsi  Maluku  Utara  diresmikan oleh  pemerintah  melalui  dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah,  perlu  adanya  upaya serius  untuk  mendukung  transisi  tersebut.  Hal  yang  harus  dilakukan  pertama  adalah melengkapi  sarana  dan  prasarana  (meliputi  alat  transportasi),  alokasi  dan  akomodasi Sofifi.  Setelah  hal  itu  berhasil  diwujudkan,  langkah  selanjutnya  yang  menjadi  tugas semua  aktor  adalah  membuat  Sofifi  menjadi  Kota  Berkelanjutan  dengan  menerapkan sistem kota yang mendukung hal tersebut.
Arus  transmigrasi  yang  akan  naik  drastis  sehingga  menyebabkan    padatnya kendaraan  di  Sofifi.  Untuk  menyikapi  kemungkinan  tersebut,  Pemerintah  bisa mengadopsi  gagasan  Transport  Demand  Management  (TDM).  TDM  ini  merupakan mengaplikasikan peraturan-peraturan dan strategi-strategi untuk meminimalisir kebutuhan  akan  kendaraan  pribadi.  Salah  satu  pengaplikasiannya  adalah  dengan menggunakan  transportasi  umum.  Agaknya  perhatian  terhadap  regulasi  transportasi umum ini bisa lebih didahulukan karena dampaknya yang baik untuk keberlanjutan hidup, misalnya  baik  bagi  kesehatan  (mengurangi  pemakaian  kendaraan  pribadi  membuat polusi yang dihasilkan jauh lebih terkontrol), dan baik bagi lingkungan. (Fani, 2016)
Walaupun  terasa  sulit,  selain  TDM,  pemerintah  juga  mengadopsi  konsep  Avoid – Shift –  Improve  (ASI)  untuk  menciptakan  Kota  Keberlanjutan.  ASI  ini  merupakan kerangka berpikir yang tujuannya berusaha mengurang atau menghindari, mempertahankan  atau  menggeser,  serta  meningkatkan  kebiasaan  dengan  tujuan  akhir untuk membuat sebuah kota lebih layak huni dengan mengedepankan aspek lingkungan, kesehatan, serta kesejahteraan penduduknya. (GIZ (Transport Policy Advisory Services), 2016)  Menurut  konsep  ASI,  Avoid  disini  berarti  mengurangi  penggunaan  kendaraan pribadi dan menggeser kebiasaan tersebut dengan lebih menggunakan alat transportasi umum  atau  bahkan  membiasakan  dengan  berjalan  kaki  (Shift).  Metode  terakhir  adalah meningkatkan  atau  Improve,  Improve  disini  berarti  setelah  berhasil  menghilangkan kebiasaan  menggunakan  kendaraan  pribadi  dan  beralih  ke  menggunakan  alat transportasi  dan  membiasakan  berjalan  kaki,  maka  selanjutnya  adalah  mengganti kendaraan dengan bahan bakar minyak dengan kendaraan listrik karena dianggap lebih hemat energy. Seperti yang telah kita ketahui, minyak, batu bara sangat tidak baik bagi lingkungan dan kesehatan. (Lestari, Nurul Qolbi, Fahmi, & Riswanda, 2021)
Gambar 1 Adopsi Transport Demand Management

## J URNAL M ANAJEMEN P UBLIK & KEBIJAKAN PUBLIK V OL 4 N O 1, MARET 2022
Kerangka  berpikir  ini  bisa  diterapkan  secara  perlahan-lahan  di  Sofifi  mengingat tingkat  pemakaian  kendaraan  masih  terkontrol.  Umumnya  metode  ini  sering  dipakai  di kota-kota  besar.  Namun  tidak  menutup  kemungkinan  kerangka  berpikir  ASI  ini  bisa diaplikasikan  di  Kawasan  Khusus  Sofifi  dengan  perencanaan  yang  matang  dan ketersediaan sumber daya.

## DAFTAR RUJUKAN
Academy,  P.  I.  (2014).  Appreciation  Programme  Participatory  Urban  Planning :  Making Cities Inclusive of Urban Poor Module – I. 1–27.
Aditua,  S.,  Silalahi,  F.,  Hariyadi,  &  Sudarwati,  Y.  (2017).  Pengembangan  Daerah Kepulauan :  Studi  Kasus  Provinsi  Kepulauan  Riau  dan  Provinsi  Maluku  Utara  (1st ed.;
A. Suryana, ed.). Retrieved from
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_tim/buku-tim-public-81.pdf.
Adrany,  N.  (2021).  Pembangunan  Kawasan  Khusus  Sofifi  Propinsi  Maluku  Utara Semakin  Temui  Titik  Terang.  Retrieved  June  16,  2021,  from  RRI  Ternate  website: https://rri.co.id/ternate/daerah/1057284/pembangunan-kawasan-khusus-sofifi- propinsi-maluku-utara-semakin-temui-titik- terang?utm_source=news_populer_widget&utm_medium=internal_link&utm_campai gn=General Campaign.
Amarullah,  S.  (2021).  DOB  SOFIFI  ATAU  KAWASAN  KHUSUS.  Retrieved  June  15, 2021,  from  Koran  Malut  website:  https://www.koranmalut.co.id/2021/04/dob-sofifi- atau-kawasan-khusus.html
Azwar, S. (2015). Metode Penelitian (XVI; Udin, Ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
CNN.  (2021).  Mendagri  Gerak  Cepat  Bereskan  Masalah  Sofifi  Ibukota  Malut.  Retrieved June  16,  2021,  from  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210602213334-25- 649687/mendagri-gerak-cepat-bereskan-masalah-sofifi-ibukota-malut.
Darmi, Titi., Suwitri, Sri., Yuwanto & Sundarso ( 2017a). Capacity Building as Accelerator for  Improving  Autonomous  Region  Recently  Knows  as  (DOB):  Case  Study  in Seluma Distrcit Bengkulu Province, Indonesia. Journal of Public Administration and Governance. Vol 7, Nomor 3. Pp 100-117
Darmi, Titi., & Suwitri, Suwitri. (2017b). Strengthening the Capacity of Human Resources Apparatus  in  the  Implementation  of  New  Autonomous  Regions.  European  Journal of Social Sciences, 55(4), Pp. 427-438.
Darmi, Titi., Suwitri, Sri., Yuwanto & Sundarso ( 2017). The Capacity of Local Leaders to Improve  Performance  of  New  Autonomous  Region  (DOB)  in  Indonesia    (A  Case Study  on  the  Regional  Province  of  Bengkulu  Seluma  Regency).  ICPM  2016 International Conference on Public Management. Atlantis Press. Pp. 104-106.
Fani.  (2016).  Transportation  Demand  Management  (TDP).  Retrieved  June  16,  2021, from ITDP Indonesia website: https://www.itdp-indonesia.org/what-we- do/transportation-demand-management-tdm/
GIZ  (Transport  Policy  Advisory  Services).  (2016).  Sustainable  Urban  Transport:  Avoid-
Shift-Improve (A-S-I). 2. Retrieved from
http://www.sutp.org/files/contents/documents/resources/E_Fact-Sheets-and-Policy- Briefs/SUTP_GIZ_FS_Avoid-Shift-Improve_EN.pdf.
Kemendagri.  (2021).  Langkah  Strategis  Kemendagri  Atasi  Permasalahan  Ibu  Kota Maluku Utara, Sofifi. Retrieved June 16, 2021, from Berita Ditjen Bina Adwil website: https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/berita/detail/langkah-strategis-kemendagri- atasi-permasalahan--ibu-kota-maluku-utara-sofifi-

## Lestari, T., Nurul Qolbi, G., Fahmi, A., & Riswanda. (2021). PERENCANAAN PROGRAM DEKARBONASI TRANSPORTASI UNTUK
MENINGKATKAN KESEHATAN
MASYARAKAT DI INDONESIA.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.21050.72649.
Mirzaqon,  A.  T.,  &  Purwoko,  B.  (2017).  Studi  Kepustakaan  Mengenai  Landasan  Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing Library. Jurnal BK UNESA, 1 –8.
Nailufar, N. N. (2020). 8 Provinsi Pertama Indonesia Hasil Sidang PPKI. Retrieved June 14, 2021, from Kompas.com website:
https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/04/080000569/8-provinsi-pertama- indonesia-hasil-sidang-ppki?page=all.
Nurhidayat, I. M. (2019). Kota Pulau Abad 21 : Antara Pembangunan Berkelanjutan dan Pusat Pertumbuhan. MPWK, SAPPK - ITB.
UN-OHRLLS.  (2021).  About  the  Small  Island  Developing  States.  Retrieved  June  14, 2021, from UN-OHRLLS website: http://unohrlls.org/about-sids/#:~:text=Small Island Developing States (SIDS,3-14 June 1992).
UU No. 27 tahun 2007. , Pub. L. No. UU No. 27 tahun 2007, 75 (2007).
UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. , 2004 § (2004).
Widodo,  J.  (2018).  Analisis  Kebijakan  Publik :  Konsep  dan  Aplikasi  Analisis  Proses Kebijakan Publik (X; S. Wahyudi, Y. Setyorini, & I. Basuki, Eds.). Malang, Indonesia: Media Nusa Creative.
Yahya, W. (2021). Tim Percepatan Pembentukan Kawasan Khusus Ibukota Sofifi Mulai Action. Retrieved June 15, 2021, from Times Indonesia website: https://www.timesindonesia.co.id/read/news/337927/tim-percepatan-pembentukan- kawasan-khusus-ibukota-sofifi-mulai-action.
Zakaria,  A.,  &  Nasrudin.  (2018).  Strategi  Peningkatan  Motivasi  Kerja  Pegawai  Melalui Pendekatan  Reward  Dan  Punishment  Pasca  Pemindahan  Ibukota  (Studi

## J URNAL M ANAJEMEN P UBLIK & KEBIJAKAN PUBLIK V OL 4 N O 1, MARET 2022
Perpindahan  Aktivitas  Pemerintahan  Di  Provinsi  Maluku  Utara).  Eqien:  Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 6(1). https://doi.org/10.34308/eqien.v4i2.45