## PERANAN CAMAT DALAM MEMBINA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUNTAN SINGINGI
Sahri Muharam 1 , Alsar Andri 2 dan Askarmin Harun 3
1 Program Studi Administrasi Negara ,Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Indonesia sahrimuharam65o@gmail.com
2 Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Indonesia alsar_andri@yahoo.co.id
3 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia askarmin@rocketmail.com

## Abstrak
Ketidakseriusan desa dalam pengadminsitrasian dapat dilihat pada tidak tertatanya buku administrasi secara  baik,  adanya  sekretaris  desa  yang  ditetapkan  berstatus  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS  atau sekarang  lebih  dekat  dengan  sebutan  Aparatur  Sipil  Negara),  adanya  penempatan  pendamping  desa dan  banyak  di  antara  desa  yang  ingin  mengubah  statusnya  ke  kelurahan  kesemuan  ini  dikarenakan berawal  ketidakmapanan  desa  dalam  pengadministrasian.Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui peranan  camat  dan  faktor-faktor  penghambat  dalam  membina  administrasi  Pemerintahan  Desa  di Kecamatan Benai Kabupaten Kuntan Singingi.Metode penelitian ini menggunakan penelitian survey dengan  tingkat  eksplanasi  deskriftif  dan  menggunakan  analisa  data  kuantitatif  dan  kualitatif. Penelitian  ini melihat mengenai  peranan  camat  yang tertuang  dalam  Peraturan  Pemeritah  Nomor  19 Tahun  2008  Tentang  Kecamatan  Pasal  15  Ayat  1  Butir  F  dan  Ayat  2  Butir  D  yakni,  membina  atau pembinaa  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan/ataukelurahan  Demi  efisiensi  dan  efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.Dilihat dari hasil penelitian rekapan bahwasaannya camat kurang berperan  dalam  pembinaan  yang  terkhusus  pada  pembinaan  administrasi  yang  berada  pada  kategori angka 43 %.
Kata Kunci : Pembinaan, Administrasi, Pemerintahan, Desa.

## Abstract
The  vilage’s  lack  of  seriousness  in  administration  can  be  seen  in  the  lack  of  a  well  organized administration book, the existence village secretary who is assigned the status of a civil servent (PNS or  now  closer  to  the  State  Civil  Aparatur),  the  placement  of  village  assistants  and  many  of  the village’s who wan to change their status to the kelurahan of this meeting was due to beginning of the village’s incompetence in admninstration. This study aims to determine the role of the camat and the inhibiting  factors  in  fostering  the  administration  of  the  village  the  government  in  Benai  District Kuantan  Singingi  Regency. This  research  method  used  surveyresearch  with  descriptive  explanatory level and using quantitative and qualitative data analysis. This study looks at the role of the camat as stipulated  in  the  Government  Regulation  Number  19  of  2008  concerning  District  Article  15 Paragraph 1 Point F and Paragraph 2 Point D, namely fostering the administration of village and/or kelurahan government. Judging from the result of the study, the sub district camat did not play a role in coaching specifically in administrative coaching in the 43 % category.
Keyword: Village Government Adminstration Development.

## PENDAHULUAN
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, desa adalah subsistem pemerintahan daerah di  bawah  subsistem  pemerintahan  nasional.Desa  adalah  satuan  administrasi  pemerintahan terendah  dengan  hak  otonomi  berbasis  asal  usul  dan  adat  istiadatnya.Oleh  karena  itu, penyelenggaraan  pemerintahan  desa  harus  tetap  terintegrasi  dalam  subsistem  administrasi daerah  dan  sistem  administrasi  negara  kesatuan  Republik  Indonesia.Untuk  menjaga  agar penyelenggaraan  pemerintahan  desa  tetap  terintegrasi  dalam  subsistem  administrasi  daerah dan  sistem  pemerintahan  nasional  maka  perlu  dilakukan  pembinaan  terhadap  pemerintah desa. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah,  pemerintah  propinsi,  dan  pemerintah  kabupaten/kota  kepada  desa  agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan tujuannya, adapun yang berperan dalam  pembinaan  administrasi  pemerintahan  desa  sebagai  mana  yang  tertuang  dalam Peraturan  Pemeritah  Nomor  19  Tahun  2008  Tentang  Kecamatan  adalah  pemerintahan kecamatan.
Dalam  Peraturan  Pemeritah  Nomor  19  Tahun  2008  Tentang  Kecamatan  yang termaktub  pada  Bab  IV  mengenai  kedudukan,  tugas  dan  wewenang  Pasal  15  Ayat  1  dan  2 menyatakan tugas camat sebagai berikut :
Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yangmeliputi:
a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan;
d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitaspelayanan umum;
e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ataukelurahan; dan
g. Melaksanakan  pelayanan  masyarakat  yang  menjadi  ruang  lingkup  tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan  yangdilimpahkan  oleh  bupati/walikota  untuk  menanganisebagian  urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
a. Perizinan;
b. Rekomendasi;
c. Koordinasi;
d. Pembinaan;
e. Pengawasan;
f. Fasilitasi;
g. Penetapan;
h. Penyelenggaraan; dan
i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
Peranan camat dapat terlihat sebagai pembina atau melakukan pembinaan termaktub pada Pasal 15 Ayat 1 Butir F dan Ayat 2 Butir D yakni :
Ayat  1  Butir  F:  Membina  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan/atau  kelurahan demi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
Ayat 2 butir D : Pembinaan
Salah satu bentuk pembinaan yang mesti dilakukan pemerintahan kecamatan adalah melakukan  pembinaan  administras  pemerintahan  desa,  karena  hal  ini  merupakan  salah  satu kegiatan yang menunjang untuk terlaksananya pemerintahan desa yang baik.Pemerintah desa harus didukung dengan tata usaha ataupun sistem pengadministrasian yang benar. Tata Usaha adalah  kegiatan  mencatat  semua  proses  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang  disebut administrasi desa. Jadi, administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa.
Administrasi desa sangat penting bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintahan  desa  akan  berjalan  dengan  lancar  manakala  didukung  oleh  sistem  tata usaha/administrasi  yang  benar,  rapi,  dan  tertib.  Sistem  administrasi  yang  benar,  rapi,  dan tertib akan memberikan data dan informasi yang mudah dan sistematis yang sangat berguna untuk  pengambilan  keputusan,  pembuatan  rencana,  kontrol  kegiatan,  evaluasi,  dan komunikasi dan informasi baik ke dalam maupun keluar organisasi.
Perlunya  desa  mendapatkan  pembianaan  terlebih  khusus  mengenai  administrasi karena  pentingnya  administrasi  dalam  mencapai  kesuksesan  pemerintahan  desa, ketidakseriusan  desa  dalam  pengadminsitrasian  dapat  dilihat  pada  tidak  tertatanya  buku administrasi  secara  baik,  adanya  sekretaris  desa  yang  ditetapkan  berstatus  Pegawai  Negeri Sipil  (PNS  atau  sekarang  lebih  dekat  dengan  sebutan  Aparatur  Sipil  Negara),  adanya penempatan pendamping desa dan banyak di antara desa yang ingin mengubah statusnya ke kelurahan kesemuan ini dikarenakan berawal ketidakmapanan desa dalam pengadministrasian.

## TINJAUN PUSTAKA

## 1. Teori/Konsep Fungsi, Peranan dan Tugas
Bagi  kebanyakan  struktural-fungsionalis,  fungsi  adalah  tugas  sosial,  suatu  kegiatan yang harus dilaksanakan dengan tingkat ketepatan tertentu apabila ada pengelompokan sosial dan  mempertahankan  keanggotaan  kelompoknya.  Diantara  tugas-tugas  ini  terdapat  rentang wilayah kerja yang meliputi sosialisasi dan pendidikan kalangan muda, pengaturan hal ihwal ekonomi dan politik, regulasi perilaku kejahatan dan selanjutnya. (Saifuddin, 2005 : 159).
Peran (role) merupakan  aspek  yang  dinamis  dari  kedudukan (status). Artinya, seseorang  telah  menjalankan  hak-hak  dan  kewajiban-kewajibannya  sesuai  dengan kedudukannya,  maka  orang  tersebut  telah  melaksanakan  sesuatu  peran.  Keduanya  tak  dapat dipisahkan  karena  satu  dengan  yang  lain  saling  tergantung,  artinya  tidak  ada  peran  tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. (Narwoko dan Suyanto, 2004 : 158-159).
Lebih  lanjut  Parson  menerangkan  tentang  status  dan  peran.  Dalam  perspektif struktural-funsinalis,  setiap  individu  menempati  suatu status dalam  berbagai  struktur masyarakat. Status dalam hal ini bukanlah prestise dari posisi individual, melainkan posisi itu sendiri.  Individu  yang  menempati  suatu  status  juga  dianggap  memiliki  hak-hak  dan kewajiban-kewajiban tertentu, yang merupakan peranan dalam status tersebut. Jadi satus dan peranan cenderung berada bersama-sama dalam apa yang disebut Parson sebagai “kumpulan status dan peranan”. (dalam Saifuddin, 2005 : 157).
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat tugas adalah yang  wajib  dikerjakan  atau  yang  ditentukan  untuk  dilakukan;  pekerjaan  yang  menjadi tanggung  jawab  seseorang;  pegawai  hendaklah  menjalankan  masing-masing  dengan  baik. (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, 2008 : 1492).

## 2. Teori/Konsep Pelatihan dan Pembinaan
Menurut  Hamalik  pelatihan  merupakan  suatu  fungsi  manajemen  yang  perlu dilaksanakan  terus-menerus  dalam  rangka  pembinaan  ketenagaan  dalam  suatu  organisasi. Sedangkan  secara  spesifik  menurut  Hamalik  proses  latihan  itu  merupakan  serangkain tindakan  (upaya)  yang  dilaksanakan  secara  berkesinambungan,  bertahap  dan  terpadu.  Tiap proses  latihan  harus  terarah  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  terkait  dengan  upaya  pencapain tujuan organisasi.(Hamalik, 2001 : 10-11).
Pelatihan  dalam  pekerjaan  adalah  peningkatan  keahlian  untuk  tugas-tugas  dan aktivitas yang diperlukan di posisi tertentu. (Usmara, 2006 : 6).
Program  pelatihan  itu  efektif  hanya  jika  program-program  tersebut  berhubungan dengan  kebutuhan-kebutuhan  keterampilan  atau  pengetahuan  yang  berlaku  (Usmara,  2006  : 72).
Tujuan pelatihan :
1. Agar organisasi bisa bersaing.
2. Mengembangkan keterampilan dan kompetensi karyawan.
3. Memperkuat komitmen karyawan. (Usmara, 2006 : 72).
Analisis kebutuhan pelatihan:
1. Analisis organisasi.
2. Analisis operasi.
3. Analisis personal.(Usmara, 2006 : 74).
Model Pelatihan :
1. Pengembangan  pola  pikir  bersama  untuk  membangun  kapabilitas  organisasional melalui SDM.
2. Harus  ada  suatu  komitmen  fundamental  dan  keyakinan  dalam  pendidikan, pelatihan dan pengenmbangan SDM.
3. Aktivitas-aktivitas  pelatihan  dan  pengembangan  harus  dihubungkan  dengan strategi dan sasaran bisnis.
4. Pelatiahan dan pengembangan berfokus pada kebutuhan organisasional yang telah didefinisikan dengan jelas.
5. Pelatihan  dapat  meningkatkan  keunggulan  kompetitif  jika  karyawan  mendapat pengetahuan dan keterampilan serta mampu menggunakan kompetensinya.
6. Penetapan  sasaran  yang  tepat  untuk  untuk  pelatihan  berdasarkan  perubahan  dan hasil yang diinginkan.
7. Pemerincian spesifikasi-spesifikasi pelatihan.
8. Pengevaluasian  menyeluruh  dari  pelatihan  dan  komitmen  dari  semua  partisipan terhadap proses tersebut. (Usmara, 2006 : 83).
Sebagiam teknik pelatihan yang paling efektif mencakup:
1. Icebreakers (memecahkan  ketegangan)  dan energizers (membangkitkan semangat)
2. Persentasi interaktif
3. Memeberikan pertanyaan dan memberikan dorongan
4. Menuangkan pikiran
5. Diskusi kelompok
6. Studi kasus
7. Memainkan peranan
8. Simulasi
9. Permainan (Usmara, 2006 : 90).
Sebagaibagian dari usaha meningkatkan kesejahteraan sosial  rakyatnya, pemerintah suatu  Negara  menempuh  berbagai  cara  dan  menetapkan  berbagai  kebijaksanaan  dibidang ketenagakerjaan.  Salah  satu  bentuknya  ialah  menyelenggarakan  pelatihan  di  berbagai  balai latihan  kerja.  Balai  latihan  kerja  tersebut  pada  umumnya  mempunyai  tugas  pokok  melatih sejumlah  warga  sehingga  memiliki  keterampilan  teknis  yang  benar-benar  siap  pakai. (Siagian, 2009 : 124).
Siagian menegaskan peranan berbagai balai latihan itu akan semakin penting apabila :
a. Para  penyelenggara  memiliki  informasi  yang  lengkap  dan  muktahir  tentang permintaan  akan  tenaga  teknis  tertentu  di  pasaran  kerja  sehingga  program pelatihan yang diselenggarakan benar-benar tertuju pada pemenuhan permintaan di pasaran kerja.
b. Para lulusan betul-betul merupakan tenaga kerja yang siap pakai sehingga segera setelah  diterima  sebagai  pegawai,  mereka  lansung  dapat  berkarya  secara produktif.
c. Terjalin  kerja  sama  antara  berbagai  balai  latihan  kerja  itu  dengan  berbagai organisasi/perusahaan pemakai tenaga kerja. (Siagian, 2009 : 125).
Menurut  Rachmawati  program  pelatihan  dan  pengembangan  merupakan  salah  satu kegiatan  yang  penting  dan  dijadikan  salah  satu  investasi  organisasi  dalam  organisasi  dalam hal sumber daya manusia.(Rachmawati, 2008 : 110).
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  pendidikan  berasal  dari  kata  didik,  lalu  kata  ini mendapat  awalan  kata  me  sehingga  menjadi  mendidik  artinya  memelihara  dan  memberi latihan.  Dalam  memelihara  dan  memberi  akhlak  dan  kecerdasan  pikirian.  (Kamus  Besar Bahasa Indonesia, 1991 : 232).
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pendidikan Nasional,  pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, penegndalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarkat bangsa dan Negara.
Menurut  Saydam  pembinaan  berarti  pembaharuan,  penyempurnaan  atau  usaha, tindakan  atau  kegiatan  yang  dilaksanakan  secara  berdaya  guna  dan  berhasil  guna  untuk memperoleh hasil yang lebih baik. (Saydam, 2000 : 408).
Saudjana  menyatakan  pembinaan  dapat  diartikan  sebagai  upaya  memelihara membawa  suatu  keadaan  yang  seharusnya  terjadi  atau  menjaga  keadaan  sebagaimana seharusnya.  Dalam  manajemen  pendidikan,  pembinaan  dilakukan  dengan  maksud  agar kegiatan  atau  program  yang  sedang  dilaksanakan  selalu  sesuai  dengan  rencana  atau  tidak menyimpang dari yang telah direncanakan. Apabila pada suatu waktu terjadi penyimpangan- penyimpangan  maka  dilakukan  upaya  untuk  mengembalikan  kegiatan  kepada  yang seharusnya dilaksanakan atau kembali ke perencanaan semula. (Saudjana, 2000 : 223).
Saudjana  juga  menegaskan  pembinaan  diartikan  sebagai  rangkaian  upaya pengendalian  secara  profesional  terhadap  semua  unsur  organisasi  agar  unsur-unsur  tersebut berfungsi  sebagaimana  mestinya  sehingga  rencana  untuk  mencapai  tujuan  dapat  terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna. (Saudjana, 2000 : 223).
Menurut  Thoha  mengartiakn  pembinaan  sebagai  suatu  tindakan,  proses,  hasil  atau pernyataan  lebih  baik,  dalam  hal  ini  menunjukan  adanya  kemajuan  peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas suatu hal. (Thoha, 2004 : 7).
Sedangkan  menurut  Pamudji  (dalam  Thoha,  2004  :  12)  mengartikan  pembinaan adalah sebagai pembangunan yaitu mengubah sesuatu sehingga menjadi baru yang memiliki nilai-nilai  lebih  tinggi.  Dengan  demikian,  pembinaan  juga  mengandung  makna  sebagai pembaharuan  yaitu  :  melakukan  usaha-usaha  untuk  menjadi  lebih  sesuai  atau  lebih  cocok dengan kebutuhan menjadi lebih baik.
Widodo mendefinisikan pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan secara teratur dan  terarah  serta  bertanggung  jawab  untuk  mengembangkan  kepribadian  pengetahuan  dan keterampilan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. (Widodo, 1984 : 23).

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  Survey,  dengan  tingkat eksplanasi  Deskriptif  serta  menggunakan  analisis  data  Kuantitatif  dan  Kualitatif.Pengertian survey  umumnya  dibatasi  pada  penelitian  yang  datanya  dikumpulkan  dari  sampel  atas populasi untuk mewakili seluruh populasi. (Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, 2008 : 3). Menurut  Sugiyono  penelitian  kuantitatif  adalah  analisa  data  memakai  angka-angka  dan penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek yang  alamiah,  (sebagai  lawannya  adalah  eksperimen)  dimana  peneliti  adalah  sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa data  bersifat  induktif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih  menekankan  makna  dari  pada generalisasi. (Sugiyono, 2012 : 1).
Penentuan  Responden  pada  orang  yang  akan  diberikan  kuisioner  dilakukan  secara random  sampling dan Key  Informan yang  akan  diwawancarai  dilakukan  secara purposive sampling, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Adapun Responden dan Key Informan dalam penelitian ini , sebagai berikut :
Tabel 1. Sampel Penelitian Dari Unsur Perangkat Desa
No Nama Responden Jumlah Persentase % Populasi Sampel 1 Perangkat  Desa  Pemerintahan  Desa Benai Kecil 15 13 86 % 2 Perangkat  Desa  Pemerintahan  Desa Tebing Tinggi 15 12 80 % 3 Perangkat  Desa  Pemerintahan  Desa Koto Simandolak 15 14 93 % Jumlah 45 39 86 % Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2017

## Tabel 2. Informasi Kunci Dari Unsur Pegawai Kantor Camat Benai
No Unsur Responden Jumlah Persentase % Key Informan 1 Pegawai Kantor Camat Benai Camat Benai 100 % Kasi Pemerintahan Desa 100 % Jumlah 2 Key Informan 100 %
Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2017
Pengumpulan  data  dapat  dilakukan  dari  berbagai setting, sumber  dancara.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kuisioner,  observasi, wawancara,  studi  dokumentasi  dan  gabungan  dari  keempatnya  atau triangulasi. (Sugiyono,
2012 : 62-63). Analisa data dilakukan pada peneltian ini adalah setelah semua data yang telah diperoleh  dalam  penelitian  lalu  dikumpulkan,  selanjutnya  dikelompokkan  untuk  dijadikan sebagai bahan masukan yang akan digunakan dalam pelaksanaan penulisan ini. Setelah data tersebut diolah, selanjutnya penulis akan melakukan pembahasan terhadap data yang bersifat kuantitatif  dan  kualitatif  dalam  bentuk  deskriftif  dengan  menganalisa  secara  seksama  lalu menarik kesimpulan dan pada akhirnya memberikan saran-saran.

## PEMBAHASAN
1. Pelatihan ( Training ) Mengenai Tertib Administrasi Pemerintahan Desa
Pelatihan  ( training )  merupakan  suatu  proses  pembelajaran  yang  melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan atau sikap untuk meningkatkan keterampilan. Pelatihan juga  dimaksudkan  memperbaiki  penguasaan  berbagai  keterampilan  dan  teknik  pelaksanaan kerja  tertentu,  terinci  dan  rutin. Kegiatan  pelatihan  sangat  penting  karena  bermamfaat  guna menambah  pengetahuan  atau  keterampilan  terutama  bagi  yang  bekerja  langsung  dengan pengadministrasian.Bagi  yang  sudah  bekerja  bukan  berarti  pelatihan  tidak  penting,  malah pelatihan bermamfaat untuk mengasah kemampuan kembali.
Sementara itu apabila dilihat dari tanggapan perangkat desa untuk mengetahui apkah pelatihan  secara  formal  maupun  non  formal  pernah  dilaksanakan  oleh  Pihak  Pemerintahan Kecamatan Benai kepada desa-desa.Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden seperti data pada tabel di bawah ini :
Tabel 3. Jawaban Responden dari Unsur Perangkat Desa Terhadap PelaksanaanPelatihan
No Item Yang Dinilai Ada/ Selalu Ada/ Jarang Tidak ada Jumlah 1 Pelatihan ( Training ) Formal 13 33% 17 44% 9 23% 39 100% 2 Pelatihan ( Training ) Non Formal 8 21% 25 64% 6 15% 39 100% Jumlah 21 42 15 78 Rata-Rata 10 21 8 39 Persentase (%) 25% 54% 21% 100% Standar Kategori 54 % Kriteria Pengukuran Kurang Berperan
Sumber : Data Olahan Penelitian 2017
2. Peninjauan  ( Monitoring )  Setalah  Pelatihan  ( Training )  Mengenai  Tertib  Administrasi Pemerintahan Desa
Menurut  Kamus  Besar  Bahsa  Indonesia  Pusat  Bahasa  Edisi  Keempat  monitoring adalah  pengwasan  dan  tindakan  memverifikasi  kebenaran  operasi  suatu  program  selama pelaksanaannya  berdasarkan  rutin  diagnostik  yang  digunakan  dari  waktu  ke  waktu  untuk menjawabpertanyaan  tentang  pertanyaan  tersebut.  Monitoring  dilakukan  ketika  sebuah kegiatan  sedang  diimplementasikan  atau  yang  telah  dilaksankan  agar  kesalahan-kesalahan awal  dapat  segera  diketahui  dan  dapat  dilakukan  tindakan  perbaikan,  sehingga  mengurangi resiko yang lebih besar.
Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja  berjalan  sesuai  dengan  standar  yang  telah  ditetapkan  dalam  perencanaan.  Apabila pelaksanaan  kerja  berjalan  tidak  sesuai  dengan  standar  perencanaan,  walaupun  secara  tidak sengaja  tetap  kearah  yang  lebih  baik,  hal  ini  tampak  klasik  dan  tradisonal,  disebut  lepas kontrol.  Dengan  demikian  melalui  pengawasan  dapat  diawasi  sejauh  mana  penyimpangan, penyalahgunaan,  kebocoran,  kekurangan,  pemborosan,  kemubaziran,  penyelewengan,  dan lain-lain  dimasa  yang  akan  datang.  Jadi  keseluruhan  pengawasan  adalah  aktivitas membandingkan apa yang sedang atau yang sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu diperlukan kriteria, norma, standar, dan ukuran.
Untuk  lebih  jelasnya  apakah  pihak  Pemerintahan  Kecamatan  Benai  ada  melakukan peninjauan ( monitoring ) secara berkala maupun tidak berkala peneliti melakukan penyebaran kuisoiner  dan  melakukan  wawancara,  dapat  dilihat  pada  tabel  dan  kutipan  wawancara  di bawah ini :
Tabel 4. Frekuensi Jawaban Responden dari Unsur Perangkat Desa Mengenai Peninjauan ( Monitoring ) Yang Dilakukan Oleh Pihak Pemerintah Kecamatan Benai No Item Yang Dinilai Ada/ Selalu Ada/ Jarang Tidak Ada Jumlah 1 Peninjauan ( Monitoring ) Berkala 13 33% 18 46% 8 21% 39 100% 2 Peninjauan ( Monitoring ) Tidak Berkala 19 49% 11 28% 9 23% 39 100% Jumlah 32 29 17 78 Rata-Rata 16 15 8 39 Persentase (%) 41% 39% 20% 100% Standar Kategori 41 % Kriteria Pengukuran Berperan
Sumber : Data Olahan Penelitian 2017
3. Evaluasi ( Evaluation ) Mengenai Tertib Administrasi Pemerintahan Desa
Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana kesuksesan sebuah kegiatan, guna  dipertanggungjawabkan  kepada  pihak  terkait.Sejauh  mana  tujuan  dicapai,  maka evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dengan “kenyataan”.
Evaluasi  adalah  kegiatan  untuk  menilai  tingkat  suatu  kegiatan.Evaluasi membuahkan  pengetahuan  yang  relevan  dengan  kegiatan  tentang  ketidak  sesuaian  antara yang  diharapkan  dengan  yang  benar-benar  dihasilkan.Evaluasi  tidak  hanya  menghasilakan kesimpulan  mengenai  seberapa  jauh  masalah  telah  terselesaikan,  tetapi  juga  menyumbang pada  klarifikasi  dan  kritik  terhadap  nilai-nilai  yang  mendasari  suatu  kegiatan,  membantu dalam penyesuain dan perumusan kembali masalah yang terjadi.Untuk lebih jelasnya apakah pihak  Pemerintahan  Kecamatan  Benai  ada  melakukan  evaluasi  ( evaluation )  secara  berkala maupun  tidak  berkala  peneliti  melakukan  penyebaran  kuisoiner  dan  melakukan  wawancara, dapat dilihat pada tabel dan kutipan wawancara di bawah ini :
Tabel 5. Frekuensi Jawaban Responden dari Unsur Perangkat Desa Mengenai Evaluasi ( Evaluation ) Yang Dilakukan Oleh Pihak Pemerintah Kecamatan Benai No Item Yang Dinilai Ada/ Selalu Ada/ Jarang Tidak Ada Jumlah 1 Evaluasi ( Evaluation ) Berkala 9 23% 11 29% 19 48% 39 100% 2 Evaluasi ( Evaluation ) Tidak Berkala 8 21% 17 44% 14 35% 39 100% Jumlah 17 28 33 78 Rata-Rata 8 14 17 39 Persentase (%) 21% 36% 43% 100% Stabdar Kategori 43 % Kriteria Pengukuran Tidak Berperan
Sumber : Data Olahan Penelitian 2017
4. Rekapitulasi  Jawaban  Responden  Penelitian  Tentang  Peranan  Camat  dalam  Membina Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi No Indikator Berperan Kurang Berperan Tidak Berperan Jumlah 1 Pelatihan ( Training ) 21 27% 42 54% 15 19% 78 100% 2 Peninjauan ( Monitoring ) 32 41% 29 37% 17 22% 78 100% 3 Evaluasi ( Evaluation ) 17 22% 28 36% 33 42% 78 100% Jumlah 70 99 65 234 Rata-Rata 23 33 22 78 Persentase % 29% 43% 28% 100% Standar Kategori 43 % Kriteria Pengukuran Kurang Berperan
5. Hambatan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi
Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Camat dalam Peraturan Pemeritah Nomor 19  Tahun  2008  Tentang  Kecamatan  Pasal  15  Ayat  1  dan  2  masih  terdapat  hambatan  yang dialami, yaitu sebagai berikut :
1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam membina terkait dengan  administrasi pemerintahan desa.
2. Keterbatasan  pendanaan  terkait  dengan  pembinaan  karena  memerlukan  biaya operasional.
3. Kurangnya pro aktif dan perhatian dari Desa yang ada terkait dengan pembinaan administrasi pemerintahan desa.
4. Tingkat kemaun untuk maju masih rendah.
5. Kurang nya kerja sama antar lembaga terkait.
6. Solusi  Hambatan  Terhadap  Pelaksanaan  Tugas  Camat  Dalam  Pembinaan  Administrasi Pemerintahan Desa Di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi
Solusi dari kendala ataupun masalah yang ada antaralain :
1. Merencanakan  tim  SDM  untuk  melaksanakan  pembinaan  terkait  dengan  tertib administrasi pemerintahan desa.
2. Membuat  perencanaan  terkait  dengan  pembinaan  yang  akan  dilakukan  kepada pemerintahan desa.
3. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait agar terjalin sinergisitas.
4. Diberi pelatihan yang memadai  kepada pegawai  kantor camat  agar bisa  menjadi instruktur internal.
5. Meningkatkan  evaluasi  dalam  meningkatkan  kualitas  pemerintahan  desa  terkait tertib administrasi pemerintahan desa.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisa  yang  telah  dilakukan  mengenai  Peranan Camat  dalam  Membina  Administrasi  Pemerintahan  Desa  di  Kecamatan  Benai  Kabupaten Kuantan  Singingi,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  dari  penelitian  ini  yang  dinilai  dari indikator  penelitian  yakni  pelatihan  ( training ),  peninjauan  ( monitoring )  dan  evaluasi ( evaluation ) secara keseluruhan dirasakan belum berjalan maksimal atau kurang berperan.

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen  Pendidikan  Nasional.  (2008). Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa Edisi Keempat . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Hamalik,  Oemar,  (2001). Pengembangan  Sumber  Daya    Manusia  Manajemen  Pelatihan Ketenagakerjaan Pendekatan Terpadu . Jakarta: PT Bumi Aksara.
Usmara,  A.  (2006). Praktik  Manajemen  SDM:  Unggul  Melalui  Orientasi  &  Pelatihan Karyawan . Yogyakarta: Santusta.
Masri  Singarimbun  dan  Sofian  Efendi  (editor).  (2008). Metode  Penelitian  Survai. Jakarta: LP3ES Indonesia.
Narwoko,  J.  Dwi  &  Bagong  Suyanto.  (2004). Sosiologi  Teks  Pengantar  Dan  Terapan , Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Rachmawati, Ike Kusdyah. (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia . Yoyakarta: Andi. Saudjana. (2000). Program Pendidikan . Bandung: Falah Production.
Saifuddin,  Ahmad  Fedyani.  (2005). Antropologi  Konyemporer  Suatu  Pengantar  Kritis Mengenai Paradigma . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Saydam, Gouzali. (2000). Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Djembatan.
Siagian, Sondang P. (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Sugiyono. (2012) Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.
_________. (2014). Metode Penelitian Administrasi . Bandung: Penerbit Alfabeta.
Thoha, Miftah. (2004). Pembinaan Organisasi . Jakarta: PT. Raja Rafindo Persada.
Widodo, Adnan. (1984). Pola-Pola Orang Pemerintahan . Jakarta: PT. Maju Jaya.

## Peraturan – Peraturan :
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah
Undang  –  undang  Nomor  44  Tahun  1950  tentang  Pemerintahan  Daerah  Negara  Indonesia Timur (NIT)
Undang – undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok – pokok Pemerintahan Daerah Undang – undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Daerah Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Daerah Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan