## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1251-1262 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.484

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAYANAN INSAN UTAMA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAYAKUMBUH
1 Usfa Haryanti, 2 Tun Huseno 1,2 Magister Manajemen, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi Corresponding author: usfaharyanti@gmail.com Kota Bukittinggi, 102010, Indonesia

## Abstract
The purpose of this study is to analyze the process and results of INSAN UTAMA service policy implementation  in  Payakumbuh  City,  West  Sumatra.  Qualitative  methods  were  used  to identify  the  drivers  of  INSAN  UTAMA  service  policy  implementation  from  the  perspectives  of policymakers and service users in Payakumbuh City. Data collection was conducted through semi-structured  interviews.  Data  analysis  was  conducted  using  triangulation  techniques, namely  data  reduction,  data  presentation,  and  conclusion  drawing.  The  results  found  that the process of implementing the INSAN UTAMA service policy was carried out by the INSAN UTAMA  service  coordination  team,  namely  the  Population  and  Civil  Registration  Office (Disdukcapil) and the Ministry of Religion (Kemenag), with the Religious Affairs Office (KUA) as the  technical  implementer.  INSAN  UTAMA  service  users  obtained  accelerated  issuance  of identity  cards,  such  as  identity  cards  (KTP)  and  family  cards  (KK),  shortly  after the  marriage contract  was  held.  Service  users  were  satisfied  with  the  performance  of  the  INSAN  UTAMA service. The INSAN UTAMA service can be a model for Disdukcapil in other districts or cities. The research implications emphasize the importance of communication in the substance of a policy.  Through  communication,  it  will  be  easier  to  mobilize  both  human  resources, information,  authority,  and  necessary  facilities.  Bureaucratic  structure  and  disposition  also play an important role in determining the success of implementing a policy.
Keywords:  Government  Services;  INSAN  UTAMA;  Policy;  Population  and  Civil  Registration Office

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  proses  dan  hasil  implementasi  kebijakan layanan  INSAN  UTAMA  di  Kota  Payakumbuh,  Sumatera  Barat.  Metode  kualitatif  digunakan untuk mengidentifikasi faktor pendorong implementasi kebijakan layanan INSAN UTAMA dari sudut  pandang  pembuat  kebijakan  dan  pengguna  layanan  di  Kota  Payakumbuh. Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara  semi-terstruktur.  Analisis  data  dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  proses  dalam  implementasi  kebijakan layanan  INSAN  UTAMA  dilakukan  oleh  tim  koordinasi  layanan  INSAN  UTAMA  yaitu  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  (Disdukcapil)  dan  Kementerian  Agama  (Kemenag) dengan  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  sebagai  pelaksana  teknis.  Pengguna  layanan  INSAN UTAMA  memperoleh  percepatan  dalam  penerbitan  identitas  diri  seperti  Kartu  Tanda Penduduk  (KTP)  dan  Kartu  Keluarga  (KK)  sesaat  setelah  akad  nikah  dilangsungkan. Pengguna  layanan  merasa  puas  akan  kinerja  dari  layanan  INSAN  UTAMA.  Layanan  INSAN UTAMA  dapat  menjadi  percontohan  bagi  Disdukcapil  di  Kabupaten/Kota  lain.  Implikasi penelitian  menekankan  pada  pentingnya  komunikasi  dalam  substansi  sebuah  kebijakan. Melalui  komunikasi,  sumber  daya  akan  lebih  mudah  untuk  digerakkan  baik  sumber  daya manusia,  informasi,  wewenang  dan  fasilitas  yang  diperlukan.  Struktur  birokrasi  dan  disposisi juga berperan penting sebagai penentu keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan . Kata Kunci: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; INSAN UTAMA; Kebijakan; Layanan Pemerintah
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAYANAN INSAN UTAMA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAYAKUMBUH
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 3 (August-Ocotober 2024), pp.1251-1262                                            Usfa Haryanti. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.484 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  menegaskan  bahwa administrasi kependudukan merupakan sebuah pelayanan publik yang sangat penting dan berarti  bagi  masyarakat.  Administrasi  kependudukan  merupakan  rangkaian  penenataan dan  penerbitan  dokumen  penduduk  melalui  pendaftaran  penduduk,  pencatatan  sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data yang muaranya adalah untuk kepentingan pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah  Daerah  menyatakan  bahwa  daerah  bisa  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip  otonomi seluas-luasnya sesuai dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  (Disdukcapil) dapat  melaksanakan  peranan  lebih  besar  dalam  melaksanakan  pembangunan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  didaerahnya,  baik  dari  aspek  pemerintahan, pembangunan,  maupun  pelayanan  umum  kepada  masyarakat,  khususnya  administrasi kependudukan.  Peraturan  Daerah  Kota  Payakumbuh  Nomor  7  Tahun  2018  Tentang Penyelenggaran  Administrasi  Kependudukan  tanggal  6  September  2018  sebagai  dasar pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawab  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota Payakumbuh.
Secara umum, layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diselenggarakan pada  2  (dua)  kelompok  besar  yaitu  kelompok  layanan  pendaftaran  penduduk  dan kelompok  pencatatan  sipil.  Dalam  pelaksanaan  tugas,  Dinas  Kependudukan  Dan Pencatatan  Sipil  memiliki  target  kinerja  yang  diantaranya  adalah  cakupan  kepemilikan dokumen  kependudukan  yang  dimiliki  oleh  penduduk  Kota  Payakumbuh.  Dokumen kependudukan  terdiri  dari  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  dan  Kartu  Keluarga  (KK)  serta pencatatan sipil seperti Akte Kelahiran, Akte Kematian dan dokumen penting lainnya masih perlu  ditingkatkan  agar  pelayanan  menjadi  lebih  efektif  dan  efisien.  Agar  cakupan kepemilikan  dokumen  kependudukan  kepada  seluruh  masyarakat  ini  dapat  dilaksanakan, pemerintah  boleh  mengeluarkan  kebijakan  dengan  tujuan  untuk  mencapai  tujuan organisasi.  Selain  itu,  dalam  penyelenggaran  pemerintahan  yang  baik,  tertib  administrasi juga  merupakan  salah  satu  persoalan  yang  memerlukan  perhatian  khusus  dalam penyelenggaraan  pemerintahan.  Tertib  administrasi  mengacu  kepada  kondisi  dimana sebuah organisasi atau sistem administrasi berfungsi dengan baik, efisien dan sesuai dengan prosedur  yang  ditetapkan.  Disinilah  implementasi  dan  penerapan  prosedur  administratif yang  jelas  dan  terstruktur  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  yang  efektif.  Implementasi menjadi tahapan yang sangat penting dalam suatu kebijakan. Melalui Standard Operating

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1251-1262 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.484
Procedure (SOP) yang benar, akan berdampak kepada keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan.
Menurut Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN- RB)  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Layanan  Pelayanan  Publik,  setiap  daerah dapat  membuat  layanan  sesuai  dengan  kondisi  daerah  masing-masing  agar  dapat mendukung  kebijakan  layanan  publik  dan  tercipta  keselarasan,  efektifitas  dan  efisiensi pelaksanaan  kebijakan.  Hal  ini  juga  sejalan  dengan  upaya  pemerintah  daerah  untuk mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  dalam  pelayanan  publik  maka  perlu  dilakukan terobosan layanan sekaligus untuk meningkatkan capaian kinerja suatu organisasi. Layanan yang  dilakukan  sebenarnya  bukanlah  penemuan  baru,  namun  berupa  pembaharuan. Sudah  saatnya  pemerintah  mengadopsi  pola  sektor  bisnis  dalam  meningkatkan  kinerja. Namun tetap dalam koridor dan aturan yang telah ditetapkan.
Pelayanan  merupakan  proses  pemenuhan  kebutuhan  melalui  aktivitas  orang  lain secara  langsung  dan  merupakan  konsep  yang  senantiasa  aktual  dalam  berbagai  proses pemenuhan  kebutuhan  melalui  aktivitas  orang  lain  secara  langsung  dan  dalam  berbagai aspek  kelembagaan.  Bukan  hanya  pada  organisasi  bisnis,  tetapi  juga  telah  berkembang lebih  luas  pada  tatanan  organisasi  pemerintah  (Sinambela,  2008).  Beberapa  penelitian terdahulu  sudah  mengkaji  terkait  implementasi  pelayanan  publik.  Penelitian  oleh  Hayadi (2018) menemukan bahwa masih terdapat kendala dalam implementasi kebijakan layanan kependudukan berupa penerbitan e-KTP di Kabupaten Bandung. Kualitas layanan yang baik juga memerlukan kerjasama dengan OPD terkait, sumber daya yang cukup, komitmen dan struktur birokrasi yang mumpuni.
Menurut  Dwiyanto  (2006:56)    yang  dikutip  dari  La  Ode  Muhammad  Elwan.  (2019) bahwa pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat (publik) merupakan  perwujudan  dan  fungsi  aparatur  negara  sebagai  pelayan    masyarakat  (abdi), disamping  sebagai  abdi  negara.  Dalam  konteks  ini  masyarakatlah  sebagai  aktor  utama (pelaku)  pembangunan,  sedangkan  pemerintah  berkewajiban  untuk  mengarahkan, membimbing  serta  menciptakan  suasana  yang  menunjang  kegiatan-kegiatan  dari masyarakat  tersebut.  Pada  kondisi  ini  aparatur  negara  dituntut  untuk  lebih  mampu memperbaiki  kinerjanya  (pelayanan  prima)  dan  diharapkan  lebih  mampu  merumuskan konsep atau menciptakan iklim yang kondusif, sehingga sumber daya pembangunan dapat menjadi  pendorong  percepatan  terwujudnya  masyarakat  yang  mandiri  dan  sejahtera. Pelayanan  yang  telah  menunjuk  kepada  aturan  formal  dianggap  telah  memenuhi  sendi- sendi  pelayanan  yang  baik  dan  aparat  pelayanan  dianggap  telah  konsisten  dalam menerapkan aturan hukum pelayanan. (Muhammad Elwan, 2019)

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAYANAN INSAN UTAMA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAYAKUMBUH
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 3 (August-Ocotober 2024), pp.1251-1262                                            Usfa Haryanti. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.484 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Zannah  dan  Syahrani  (2022)  menemukan  bahwa  aspek  komunikasi  menjadi  hal penting  dalam  kesuksesan  ilmplementasi  layanan  pembuatan  KIA  (Kartu  Identitas  anak) melalui pelayanan adminduk cetak ditempat pada Dukcapil di Desa Masukau, Kalimantan Selatan.  Kemudian,  Adrian  (2011)  menemukan  bahwa  layanan  tidak  akan  terjadi  secara accidental, akan  tetapi  dapat  dilihat  dari  proses  yang  terjadi  sehingga  terbentuk  sebuah kerangka untuk melakukan layanan. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang  Pemerintah  Daerah,  pasal  386-390  yang  mengatakan  bahwa  perlunya  suatu layanan  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  untuk  meningkatkan  kinerja  pemerintah.  Hal ini  sejalan  dengan  temuan  oleh  Sulistio  (2009)  yang  mengatakan  bahwa  salah  satu  prinsip dasar  dari  pelayanan  publik  adalah  inovatif.  Salah  satu  inovasi  yang  dikembangkan  oleh Disdukcapil Kota Payakumbuh dikenal dengan layanan INSAN UTAMA.
Layanan  INSAN  UTAMA  merupakan  akronim  dar i  “Layanan  Siap  Akad  Nikah  Kartu Keluarga  dan  Kar tu  Tanda  Penduduk  Elektronik  Diterima”.  Program  layanan  ini  merupakan salah satu kebijakan layanan publik yang  dibuat atas kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  (Disdukcapil)  Kota  Payakumbuh  dengan  Kementerian  Agama  (Kemenag) Kota  Payakumbuh  untuk  pasangan  calon  pengantin  yang  akan  melakukan  pernikahan. Kebiasaan masyarakat pada umumnya setelah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama  (KUA)  adalah  tidak  akan  langsung  memperbaharui  data  dan  dokumen kependudukannya  (KK  dan  e-KTP).  Tidak  jarang  dari  masyarakat  yang  mengurusnya beberapa bulan bulan kemudian dan bahkan ada yang mengurusnya ketika anak pertama telah lahir. Ini menjadi salah satu penyebab data kependudukan Kota Payakumbuh menjadi kurang  mutakhir.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  nomor  19  Tahun  2019  juga  sudah menegaskan  bahwa  untuk menjaga  kualitas  layanan  pencetakan e-KTP,  maka  penerbitan dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat jam) sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan.
Tabel 1. Data Pasangan yang Menggunakan Layanan INSAN UTAMA di Kota Payakumbuh Tahun 2022-2023 No. Kecamatan 2022 2023 Menikah INSAN UTAMA % Menikah INSAN UTAMA % 1. Payakumbuh Barat 384 65 16,9 325 60 18,4 2. Payakumbuh Timur 233 31 13,30 214 38 17,75 3. Payakumbuh Utara 221 45 20,3 188 62 32,9 4. Payakumbuh Selatan 95 33 34,7 100 29 29 5. Lamposi  Limo Nagari 92 22 23,9 75 23 30,6 TOTAL 1025 196 19,1 902 131 14,5

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1251-1262 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.484
Layanan  INSAN  UTAMA  ini  diluncurkan  pada  akhir  tahun  2021  dan  dilaksanakan secara  efektif  pada  awal  tahun  2022  hingga  sekarang.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  perjanjian kerjasama  yang  telah  ditandatangani  antara  Dinas  Kepedudukan  dan  Pencatatan  Sipil dengan  Kementerian  Agama  Kota  Payakumbuh.  Hal  ini  berangkat  dari  tingkat  cakupan kepemilikan  KK  dan  e-KTP  pada  masyarakat  belum  berjalan  secara  efisien.  Tujuan diluncurkannya layanan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kemudahan layanan kependudukan secara efektif kepada masyarakat.
Berdasarkan  data  pada  tabel  1  dapat  dilihat  bahwa  implementasi  kebijakan layanan  INSAN  UTAMA  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Payakumbuh tahun 2022 dan tahun 2023 belum berjalan secara maksimal. Masih rendahnya penggunaan layanan INSAN UTAMA memiliki banyak faktor penyebab, baik faktor yang berkaitan dengan indvidu, organisasi maupun lingkungan disekitarnya. Dalam penelitian ini digunakan indikator implementasi  kebijakan  menurut  teori  Edwards  III.  Implementasi  adalah  sebuah  proses interaksi antara penentuan tujuan dan segala bentuk upaya untuk mendapatkan apa yang menjadi  target  dari  tujuan  itu  sendiri  (Edwards  III,  1984).  Menurut  Edwards  III,  implementasi kebijakan akan menjadi efektif apabila ditentukan oleh faktor sumber daya manusia (SDM), struktur organisasi, komunikasi, serta disposisi atau sikap (Agustino, 2016).
Oleh  karena  itu,  penelitian  tentang  implementasi  kebijakan  layanan  INSAN  UTAMA  di  Kota Payakumbuh  menjadi  penting  untuk  dilakukan  guna  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang mempengaruhi keberhasilan program ini dan untuk merumuskan strategi yang tepat dalam mengatasi tantangan yang ada.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang  bersifat  deskriptif  (Banks,  2018).  Penelitian  ini  berfokus  pada  subjek  tertentu  dan mengkajinya  sebagai  studi  kasus.  Pendekatan  studi  kasus  memberikan  gambaran  dan ilustrasi komprehensif tentang berbagai aspek individu, kelompok, organisasi, program atau situasi  sosial  (Rahardjo,  2017).  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara  semi- terstruktur. Wawancara merupakan komunikasi yang terjadi secara dua arah dimana peneliti akan  menggali  informasi  dengan  mengajukan  pertanyaan  yang  sesuai  dengan  pedoman wawancara  dan  dilakukan  dengan  lebih  leluasa  dan  tidak  terlalu  terikat  dengan  susunan pertanyaan  pada  pedoman  wawancara  (Pike,  2019).  Wawancara  dilakukan  secara mendalam  kepada  Kepala  Disdukcapil,  Kepala  Bidang  Pelayanan  Disdukcapil,  Kepala Kementerian  Agama,  dan  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kota  Payakumbuh  serta  dua pengguna  layanan  INSAN  UTAMA  di  Kota  Payakumbuh.  Skrip  wawancara  dikembangkan dengan  merujuk  kepada  teori  implementasi  kebijakan  menurut  Edwards  III  yang  terdiri  dari

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAYANAN INSAN UTAMA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAYAKUMBUH
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 3 (August-Ocotober 2024), pp.1251-1262                                            Usfa Haryanti. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.484 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
empat  indikator  yaitu  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi/sikap,  dan  struktur  birokrasi.  Data yang  diperoleh  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif  menurut  Miles,  Huberman  &  Saldaña (2014) yaitu model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai  dari  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data  dan  kesimpulan  yaitu  data dianalisis menggunakan tiga langkah, yaitu kondensasi data, penyajian data (data display), dan  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi  (penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi).  Kondensasi data  mengacu  pada  proses  pemilihan,  pemfokusan,  penyederhanaan,  abstraksi,  dan transformasi data. (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis  Implementasi  Kebijakan  layanan  INSAN  UTAMA  di  Kota  Payakumbuh:  Perspektif Faktor Komunikasi
Hasil  pernyataan  pembuat  kebijakan  terhadap  implementasi  layanan  INSAN  UTAMA  dan pengguna  layanan  INSAN  UTAMA  di  Kota  Payakumbuh  menerangkan  bahwa  koordinasi informasi terkait implementasi kebijakan layanan INSAN UTAMA di Kota Payakumbuh secara umum  sangat  baik.  Informasi  disampaikan  oleh  tim  pelaksana  layanan  INSAN  UTAMA  yaitu Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Payakumbuh  bersama  Kementerian Agama  Kota  Payakumbuh.  KUA  menjadi  pelaksana  teknis  di  lapangan  yang  siap  untuk melayani para calon pengantin dalam mengurus percepatan penerbitan  dokumen penting delapan  dokumen  terutama  e-KTP  dan  KK  terbaru.  KK  terbaru  ini  juga  diterbitkan  untuk masing-masing keluarga calon pengantin sehingga s logan INSAN UTAMA yaitu “pelayanan prima”  dapat  tereali sasi  dengan  baik.  Agar  masyarakat  di  Kota  Payakumbuh  dapat  lebih tahu  dan  paham  akan  layanan  INSAN  UTAMA  ini,  maka  penyebarluasan  informasi  terkait INSAN  UTAMA  dilakukan  melalui  dengan  banyak  cara  yaitu  seperti  melalui  media  sosial, televisi, media cetak, penyuluh agama kelurahan yang turun ke masyarakat, dan tentu saja secara  langsung  saat  acara  akad  nikah  dipimpin  oleh  KUA.  Hal  ini  tentu  saja  dapat  lebih memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  akan  hadirnya  pelayanan  prima percepatan  penerbitan  dokumen  identitas  diri  melalui  INSAN  UTAMA  ini.  Dilain  sisi,  tim pelaksana  layanan  INSAN  UTAMA  juga  secara  berkala  melakukan  pertemuan  untuk memonitoring dan mengevaluasi implementasi layanan INSAN UTAMA ini.
“K alau menurut kami bukan seberapa penting ya, tapi memang harus penting. Harus penting kita sosialisasikan kepada masyarakat luas bahwasannya Disdukcapil memiliki suatu layanan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka percepatan kepemilikan Kartu Keluarga, KTP yang berbarengan sekalian terbitnya dengan buku nikah. Itu yang pertama.  Karena  disini  ada  beberapa  birokrasi  yang  biasanya  dilakukan  oleh masyarakat  secara  manual  atau  secara  sendiri-sendiri  gitu  ya,  membuat  atau memerlukan  waktu  yang  cukup  panjang.  Tapi  dengan  ada  layanan,  beberapa administrasi  terpangkas  secara  signifikan.  Ketika  masyarakat  ingin  mendaftarkan pernikahannya gitu ya. Itu kan memerlukan ada data mengisi form N1 namanya di KUA itu.  Itu  perlu  ke  kantor lurah  dulu,  izin  RT, izin  RW  sampai  kepada  ada  proses  sosialisasi yang  dilakukan  oleh  KUA.  Tentu  saja  kita  selalu  rutin  melakukan  pertama  sekali  tentu pertemuan  dengan  pihak  KUA  sendiri.  Kemudian  melakukan  sosialisasi  tentunya  di

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1251-1262 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.484
setiap kesempatan. Apakah itu berhadapan langsung dengan masyarakat. Atau nanti datang  ke  acara  pernikahan-pernikahan  mereka  itu.  Kita  sampaikanlah  di  sana bahwasannya kita memiliki layanan berkeselamatan dengan KUA untuk memudahkan masyarakat  dalam  kepemilikan  Kartu  K eluarga”  (Kabid  Pelayanan  Di sdukcapil  Kota Payakumbuh).
Kemudian,  pengguna  layanan  INSAN  UTAMA  menilai  bahwa  layanan  INSAN  UTAMA sangatlah  praktis  karena  pengurusan  dan  penerbitan  dokumen  identitas  diri  dilakukan dalam  waktu  yang  cepat.  Kedua  calon  pengantin  akan  menerima  e-KTP  dan  KK  terbaru serta masing-masing dari keluarga calon pengantin juga akan menerima KK terbaru sesaat setelah  berganti  status  pada  akad  nikah.  Hal  ini  menjadi  suatu  bentuk  inovasi  oleh Disdukcapil  dan  Kemenag  Kota  Payakumbuh  yang  diharapkan  dapat  dimanfaatkan  oleh seluruh  masyarakat  Kota  Payakumbuh  terutama  calon  pengantin  baru.  Selain  itu,  hal  ini dinilai  bagus  karena  tak  jarang  ditemui  beberapa  kasus  pengantin  baru  yang  statusnya masih  tercatat  lajang  di  e-KTP  masing-masing  dan  bahkan  sampai  sudah  dikarunia  anak sekalipun.  Sehingga  dengan  hadirnya  layanan  INSAN  UTAMA  ini,  data kependudukan  dan pencatatan sipil masyarakat Kota Payakumbuh dapat diperbaharui secara berkala. Namun, perlu  ditegaskan  bahwa  layanan  INSAN UTAMA  ini hanya  diperuntukkan  untuk masyarakat yang sedang dan akan berdomisili di Kota Payakumbuh.
“Menurut  saya  layanan  INSAN  UTAMA  ini  sangat  praktis  ya  bu,  singkat  dan  cepat. Terkait  pengurusan  KTP  baru  dan  KK  baru  bu.  Pendataannya  terkait  KTP  asli,  KK  asli, Akte Kelahiran sama Ijazah terakhir” (R izki dan Annisa, Pasangan Pengantin baru).
Analisis  Implementasi  Kebijakan  Penanggulangan  Kemiskinan  di  Kota  Payakumbuh: Perspektif Faktor Sumber Daya
Hasil  pernyataan  pembuat  kebijakan  terhadap  implementasi  kebijakan  layanan  INSAN UTAMA  dan  pengguna  layanan  INSAN  UTAMA  di  Kota  Payakumbuh  menerangkan  bahwa pelaksanaan  layanan  INSAN  UTAMA  tersebut  di  Kota  Payakumbuh  secara  umum  sangat baik. Pegawai di Disdukcapil merupakan pegawai profesional yang ditugaskan atas SK Wali Kota  di  Kota  Payakumbuh.  Pegawai  di  Disdukcapil  senantiasa  selalu  dievaluasi  dan  juga di upgrade pengetahuan  dan  keterampilannya  melalui  pelatihan-pelatihan.  Hal  ini  penting untuk  menciptakan  pegawai  yang  melek  teknologi  dikarenakan  keterampilan  dasar  yang dibutuhkan  memang  berkaitan  dengan  teknologi  terbarukan.  Sarana  prasarana  yang dibutuhkan cukup memadai terutama sistem jaringan informasi administrasi kependudukan terpusat.  Jaringan  memang  menjadi  sarana  dasar  bagi  Disdukcapil  ketika  hendak menerbitkan  identitas  diri  seperti  e-KTP  dan  KK  dari  pengguna  layanan  INSAN  UTAMA. Komputer  yang  digunakan  oleh  pegawai  di  Disdukcapil  dinilai  perlu  dilakukan upgrade terutama  terkait  windowsnya  agar  pekerjaan  penerbitan  dokumen  identitas  diri  dari pengguna layanan INSAN UTAMA dapat lebih efektif dan efisien.

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAYANAN INSAN UTAMA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAYAKUMBUH
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 3 (August-Ocotober 2024), pp.1251-1262                                            Usfa Haryanti. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.484 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
“P etugas yang kita tunjuk dari dinas capil sendiri. Petugas ini kita SK-kan dengan SK wali  kota.  Sehingga  mereka  kuat  dan  mempunyai  landasan  hukum  yang memadai  dalam  melaksanakan  tugas  yang  diberikan.  Sebenarnya  menyangkut jaringan  kita  untuk  pelayanan  di  Disdukcapil  itu  sudah  sangat  baik,  artinya layanan  jaringan  informasi  administrasi  kepedulukan  terpusat  itu  Alhamdulillah sangat baik dan nyaris tidak ada kendala dalam pelaksanaannya, namun ketika kita  melaksanakan  kerjasama  dengan  pihak  lain  tentu  sarana  yang  ada  kita maksimalkan  lagi,  insya  Allah  dan  juga  Alhamdulillah  peralatan  pendukung kegiatan ini di Disdukcapil cukup lengkap. Sehingga pelaksanaan layanan dalam bentuk  layanan  INSAN  UTAMA  ini  betul-betul  memudahkan  masyarakat  untuk mendapatkan  layanan  yang  cepat  d an  mudah”  (Kepala  Disdukcapil  Kota Payakumbuh).
Kemenag Kota Payakumbuh menyampaikan bahwa tim pelaksana teknis di lapangan oleh KUA  menjadi  penting  untuk  ditingkatkan  kualitas,  kemampuan,  dan  keterampilannya.  Staf KUA  Kota  Payakumbuh  akan  menjadi  narahubung  dengan  pengguna  layanan  yang mengurus  dokumen  pendukung  untuk diterbitkan  identitas  diri terbaru  (e-KTP  dan  KK)  serta dengan Disdukcapil Kota Payakumbuh untuk koordinasi informasi dan pemberkasan lainnya. Dengan hadirnya digitalisasi, keberadaan teknologi terbarukan memang sangat dibutuhkan dalam  mendukung  suksesnya  layanan  INSAN  UTAMA  ini.  Kinerja  pegawai  yang  bagus ternyata dapat memuaskan pengguna layanan INSAN UTAMA terutama proses penerbitan identitas diri terbaru yang praktis dan dalam waktu yang sangat singkat.
“Kira - kira  dua  hari  sebelum  nikah  bu.  Alhamdulillah  cepat  bu”  (Zulmahendri  dan Mia Wulandari, Pasangan Pengantin baru).

## Analisis  Implementasi  Kebijakan  Penanggulangan  Kemiskinan  di  Kota  Payakumbuh: Perspektif Faktor Disposisi/Sikap
Hasil  pernyataan  pembuat  kebijakan  terhadap  implementasi  kebijakan  layanan  INSAN UTAMA  dan  pengguna  layanan  INSAN  UTAMA  di  Kota  Payakumbuh  menerangkan  bahwa sikap  dan  penilaian  terkait  implementasi  kebijakan  layanan  INSAN  UTAMA  di  Kota Payakumbuh  secara  umum  sangat  baik.  Layanan  INSAN  UTAMA  sangat  berhasil  dalam memberikan  pelayanan  prima  gratis  dan  tanpa  dipungut  biaya  sepersen  pun  sehingga Disdukcapil  Kota  Payakumbuh  dikaruniai  penghargaan  sebagai  Disdukcapil  terbaik  di Provinsi  Sumatera  Barat.  Karena  memang  tak  jarang  ditemui  beberapa  kasus  sogok  dan uang  tip  yang  dibebankan  kepada  masyarakat  apabila  hendak  dilayani  secara  cepat. Namun,  pelayanan  INSAN  UTAMA  ini  memang  murni  gratis  semata-mata  hanya  ingin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Layanan INSAN UTAMA ini merupakan kerja  sama  lintas  sektoral  antara  Kementerian  Agama  dengan  Kementerian  Dalam  Negeri melalui  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil.  Kinerja  bagus  yang  dihasilkan  oleh layanan  INSAN  UTAMA  ini  merupakan  bentuk  komitmen  bersama  antara  dua  instansi  ini selain  karena pressure kerja  yang  dapat  memacu  setiap  pegawai  untuk  dapat  bekerja secara  maksimal.  Kinerja  Disdukcapil  Kota  Payakumbuh  yang  bagus  ini  dapat  menjadi

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1251-1262 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.484
acuan dan percontohan bagi Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat.
“L ayanan  itu  sudah  merupakan  kode  etik.  Nah,  jadi  mudah-mudahan  adalah layanan-layanan  terbaru  lebih  sempurna  lagi  dengan  apa  yang  telah  kita laksanakan. Baik di segi SOP-nya, teknisnya mungkin kalau ada yang perlu dibaiki, dibaiki. Itu harapan kita. Jadi kita tidak monoton, tidak merasa puas dengan apa yang  sudah  ada  saja.  Ya,  harapannya  itu  tadi.  Saya  mengharapkan  jangan berpuas  diri  dengan  yang  ada  sekarang.  Walaupun  sudah  baik.  Saya  selalu menyampaikan kepada bawahan, Bukan hanya ke KUA. Kepada seluruh jajaran. Untuk  selalu  saling  bekerja  berintegritas,  proporsionalitas,  bertanggung  jawab, teladan.  Tetapi  salah  satunya  itu  layanan.  Jadi  kalau  sekiranya  ada  yang kerjasama kita ini, kalau ada celah-celah kita untuk berlayanan, kita layanan. Jadi layanan ini tambah inti lah kalau di Kementerian Agama. Ya, harus kita lanjutkan. Harus kita lanjutkan ini, kerjasama ini. Karena saya bilang tadi, terang-benderang, jelas  ini  bermanfaat  sekali  untuk  calon  pengantin.  Sebab  pengantin  kita  ini,  Bu. Kan  bukan  menikah  kemudian  langsung  bertempat  tinggal  di  Payakumbuh.  Di Payakumbuh karena pemilihnya di sini, dia menikah di sini. Padahal dia bekerja di Kalimantan,  bekerja  di  Sulawesi.  Jadi  kalau  sekiranya  status  ini  tidak  update,  itu kan  merugikan  kepada  apa?  Membuat  dia  payah,  kan?  Iya.  Harus  pulang  dari Kalimantan, kan? Iya, urus-urusnya lama ya, Pak. Iya, itu. Lahir anak baru diurusin. Jadi kalau sudah nikah, sudah update . Nah, dia sudah tenang aja kalau mau ke Kalimantan,  silahkan  ke  Kalimantan.  Ada  pemeriksaan-pemeriksaan  dokumen nanti  oleh  aparat  atau  bagaimana,  perubahan  statusnya  sudah  ada,  gitu  kan. Iya. Alhamdulillah. Sangat bermanfaat. Harus dilanjutkan” (Kepala Kemenag Kota Payakubuh).
Kinerja yang bagus mencerminkan adanya sinergitas, proporsionalitas, dan tanggung jawab sehingga  tercipta  efektifitas  dalam  bekerja  oleh  pegawai  terkait  layanan  INSAN  UTAMA yang  dimulai  pada  awal  2022.  Kode  etik  dan  SOP  kerja  menjadi  acuan  kerja  sama  dua instansi  dalam  memberikan  pelayanan  terbaik  kepada  masyarakat.  Dua  hal  ini  tentunya menjadi  pegangan  kuat  pegawai  dalam  bekerja.  Kemenag  dan  KUA  Kota  Payakumbuh menilai  bahwa  sangat  memungkinkan  adanya  peluang  kerja  sama  lainnya  di  masa mendatang  terkait  mutu  pelayanan.  Kerja  sama  yang  baik  tentu  kerja  sama  yang  sama- sama  mendatangkan  keuntungan  dan  kepuasan  dan  inilah  yang  terjadi  pada  layanan INSAN UTAMA.
“Sangat  terbantu  bu.  Puas  bu,  kayak  setelah  nikah  gak  ribet  ngurus  KK  dan  KTP bu” (Rizki dan Annisa, Pasangan Pengantin baru).

## Analisis  Implementasi  Kebijakan  Penanggulangan  Kemiskinan  di  Kota  Payakumbuh: Perspektif Faktor Struktur Birokrasi
Hasil  pernyataan  pembuat  kebijakan  terhadap  implementasi  kebijakan  layanan  INSAN UTAMA  dan  pengguna  layanan  INSAN  UTAMA  di  Kota  Payakumbuh  menerangkan  bahwa SOP  kerja  dan  proses  pendataan  terkait  implementasi  kebijakan  layanan  INSAN  UTAMA  di Kota  Payakumbuh  secara  umum  sangat  baik.  Proses  dan  alur  kerja  dimulai  dengan melengkapi  dokumen  pendukung  oleh  calon  pengantin  untuk  pemutakhiran  data kependudukan. Dokumen pendukung tersebut seperti Akte Kelahiran, KTP, KK, Ijazah terakhir,

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAYANAN INSAN UTAMA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAYAKUMBUH
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 3 (August-Ocotober 2024), pp.1251-1262                                            Usfa Haryanti. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.484 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
dan lainnya. Kemudian, KUA akan berkoordinasi dengan Disdukcapil terkait penerbitan KTP dan  KK  terbaru  setelah  berganti  status.  KTP  dan  KK  ini  akan  diterima oleh  calon  pengantin sesaat  setelah  akad  nikah  dilangsungkan.  SOP  kerja  di  Disdukcapil  menjadi  terpangkas setelah  adanya  layanan  INSAN  UTAMA  ini.  Pengurusan  dan  penerbitan  dokumen kependudukan  yang  biasanya  dilakukan  secara  langsung  ke  kantor  Disdukcapil  menjadi tidak ada dan dialihkan ke KUA bersamaan dengan pengurusan berkas pernikahan lainnya. KUA bersedia menyiapkan blangko yang kemudian akan diisi oleh calon pengantin. Blangko ini  berisikan  data  kependudukan  masing-masing  calon  pengantin  yang  nantinya  akan diupload oleh KUA ke sistem di Disdukcapil. Pihak-pihak yang terlibat dalam layanan INSAN UTAMA  ini  tidak  hanya  KUA,  Disdukcapil  dan  Kemenag,  namun  juga  memainkan  peranan penting pihak kelurahan/kecamatan setempat, kepolisian untuk kasus pernikahan dibawah umur,  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM),  Pengadilan  Agama  untuk  kasus  duda dan janda, tokoh masyarakat seperti mamak (paman) dan pemerintah Nagari (desa), serta dinas pendidikan untuk berkas ijazah dari calon pengantin.
“Ya  setiap  catin  yang  akan  melangsungkan  pernikahan,  setelah mendaftar  dalam pernikahannya  lalu  kita  berikan  blangko-blangko  dalam  bentuk  persyaratan pengurusan  INSAN  UTAMA  dengan  persyaratan-persyaratan  yang  dimiliki  KTP,  Kartu Keluarga, Akte kelahiran, Ijazah dan lain sebagainya. Nah ini nanti akan ditindaklanjuti oleh  bagian  pelaksana  untuk  berkoordinasi  langsung  dengan  pihak  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  setelah  lengkap  semuanya  bahan-bahan tersebut  lalu  diupload  lah  lewat  media  digital yang  ada  lalu  proses  itu  ditindaklanjuti oleh  pihak  Dinas  Kependudukan  lalu  nanti  akan  turun  lah  pada  jadwal  yang  telah ditentukan  dalam  pelaksanaan  nikah  sampailah  dokumen  kepada  calon  pengantin. Program ini juga berdampak kepada pencegahan poligami di bawah tangan, karena gini  sekarang  kasus  yang  terjadi  sudah  menikah  punya  anak dua  tapi  KTP nya masih lajang status masih belum kawin sehingganya ketika dia pergi ke daerah lain dia bisa menggunakan  KTP  itu  Untuk  nikah  lagi  poligami  yang  seolah-olah  dia  resmi sebenarnya ilegal karena KTP nya tidak dicek di capil. Jadi dengan adanya program ini sehingganya dia sudah tidak terikat dengan hukum yang terikat dengan lembaga resmi pernikahan KUA dan hukum yang terkait terhadap kependudukan. Disdukcapil, pihak  pemerintahan  kecamatan  kelurahan  itu  pasti,  pihak  kepolisian  juga  terkait terhadap  anak  bawah  umur  dan  lain-lain  sebagainya  juga  termasuk  kepada  pihak pengadilan  agama  pengadilan  agama  ini  kaitan nya  terhadap  nikah,  duda,  cerai” (Kepala KUA Kota Payakumbuh).
Pengguna layanan INSAN UTAMA mengungkapkan bahwasanya proses ataupun  alur yang harus  mereka  lalui  sangat  mudah,  praktis,  dan  cepat.  KUA  dan  Disdukcapil  memproses dengan  cepat  penerbitan  KTP  dan KK  terbaru  dari calon  pengantin  serta  KK  terbaru  untuk masing-masing orang tua dari calon pengantin. Pengguna layanan menilai bahwa layanan INSAN UTAMA ini sangat perlu dilanjutkan kedepannya. Namun, layanan ini juga tetap perlu lebih  digaungkan  agar  lebih  diketahui  masyarakat  luas  lagi.  Satu  hal  yang  diharapkan pengguna layanan adalah terkait papan informasi layanan INSAN UTAMA terutama daftar berkas  penunjang  yang  dibutuhkan  ketika  hendak  mengurusnya  di  kantor  KUA.  Hal  ini penting agar kedepannya pengguna layanan tidak tergesa-gesa dan dapat dari jauh-jauh

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1251-1262 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.484
hari dalam menyiapkan dokumen penunjang tersebut.
“Alurnya  sangat  ringkas  bu. Satu  langkah  aja  bu.  Jadi  kita  kemarin  kan ngebayangin bakal bawa dokumen sana-sini gitu kan, Bu. Ternyata enggak. Kita ke  KUA,  yaudah  bawa  itu  semua  selesai  gitu.  Sangat  dipermudah  bu.  Sejauh  ini bagus  sih  bu.  Sangat  patut  untuk  dilanjutkan.  Akan  lebih  bagus  ini  lebih digaungkan lagi. Jadi orang sudah pada tahu, gitu, apa Ica yang enggak baca atau  gimana  mungkin  di  kantor  KUA  ditaruh  pengumuman  atau  apa,  jadi  orang sudah  ready,  seperti  kemarin  kan  Abang  dari  Bukittinggi  harus  mengurus  surat pindah,  blablabla,  kayak  gitu,  kalau  kita  sudah  baca,  mungkin  pripernya  jauh lebih  baik.  Tapi  sejauh  ini  kan  enggak  ada  masalah,  Ibu.  Tapi  kalau  sudah diberitahu kan persiapannya juga lebih bagus lagi, kayak gitu” (Rizki dan Annisa, Pasangan Pengantin baru).

## KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan layanan INSAN UTAMA di  Kota  Payakumbuh  secara  umum  berjalan  sangat  baik,  dengan  pegawai  KUA  dan Disdukcapil  memberikan  pelayanan  prima  yang  membuat  pengguna  layanan  puas. Meskipun sarana pendukung sudah cukup modern, pelatihan berkala bagi pegawai tetap diperlukan. Tingkat kepuasan pengguna yang tinggi menunjukkan keberhasilan layanan ini, dengan  proses  yang  mudah,  praktis,  dan  cepat.  Disarankan  untuk  penelitian  berikutnya menambah  sampel,  menggunakan  metode  campuran,  dan  teori  implementasi  kebijakan yang lebih terbaru untuk hasil yang lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, L. (2016). Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi Revisi).
Adrian, S. (2011). Hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik. Sinar Grafika. Jakarta.
Banks,  M.  (2018).  Using  visual  data  in  qualitative  research.  Using  visual  data  in  qualitative research, 1-192.
Edwards III, G.C. (edited). (1984). Public Policy Implementing, Jai Press Inc, London-England. La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Journal Publicuho , 5 (3), 626 – 642. https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18 Muhammad Elwan, L. O. (2019). PROBLEM BIROKRASI DALAM MENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUNA. Journal Publicuho . https://doi.org/10.35817/jpu.v2i2.7223
Peraturan  Daerah  Kota  Payakumbuh  Nomor  7  Tahun  2018  Tentang  Penyelenggaran Administrasi Kependudukan.
Peraturan  Menteri  Pendayagunan  Aparatur  Negara  Reformasi  Birokrasi  (PAN-RB)  Nomor  30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik.
Pike,  M.  (2019).  Interviews  Instead  of  Self-Reports?  Investigating  Cues  and  Questions  for  the Detection of Honesty-Humility in Employment Interviews (Doctoral dissertation, University of Guelph).

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAYANAN INSAN UTAMA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAYAKUMBUH
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 3 (August-Ocotober 2024), pp.1251-1262                                            Usfa Haryanti. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.484 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Rahardjo, M. (2017). Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya.
Sinambela, L.P. (2008). Reformasi pelayanan publik.
Sulistio,  E.B.  (2009).  Strategi  Pemerintah  Daerah  dalam  Mengatasi  Hambatan  Otonomi Daerah: Studi Agustino, L. (2016). Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi Revisi).
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Zannah,  R.,  &  Syahrani,  S.  (2022).  Implementasi  Kebijakan  Pembuatan  Kia  (Kartu  Identitas Anak) Melalui Pelayanan Adminduk Cetak di Tempat pada Dukcapil di Desa Masukau Dilihat dari Aspek Komunikasi. JAPB, 5(1), 65-76.