INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 2885-2900 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Aspek Hukum Hukum Pemberian Kredit Usaha Rakyat Tanpa Jaminan/Agunan yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara
Christian Evani Singal Universitas Sam Ratulangi Email: thiansingal@gmail.com

## Abstrak
Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah  kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Kredit Usaha Rakyat diluncurkan pada tanggal 5 November 2007 dengan didukung oleh Instruksi Presiden No.5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi. Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan ini ditujukan untuk membantu ekonomi usaha rakyat kecil dengan cara memberi pinjaman untuk usaha yang didirikannya dengan bunganya yang bisa dibilang relatif ringan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai salah satu bentuk pemberian kredit UMKM perlu diawasi pelaksanaannya karena setiap penyaluran kredit tidak terlepas dari risiko kredit. Resiko kredit dapat dikatakan sebagai suatu resiko kerugian dimana yang dihadapi dalam pemberian kredit merupakan kredit bermasalah. Perjanjian kredit baik secara konvensional atau merupakan kredit usaha  rakyat,  adalah  sebuah  peristiwa  hukum  di  bidang  keperdataan.  Di  mana  dalam  proses pengajuannya  melibatkan  berkas-berkas  administrasi  dan  melalui  berbagai  tahapan  dan  prosedur dalam mewujudkan kredit tersebut, sehingga dapat dikatakan pula bahwa prosesnya tidak jauh dari lingkup bidang administrasi.  Pada titik tertentu akan bersinggungan dengan suatu peristiwa pidana. Singkatnya, apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum baik yang dilakukan oleh kreditur maupun debitur terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mana pada ketentuan- ketentuan  tersebut  memuat  sanksi  pidana.  Salah  satunya  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  merugikan keuangan negara.
Kata Kunci: Kredit Usaha Rakyat, Tanpa Jaminan/Agunan, Kerugian Keuangan Negara

## Abstract
People's Business Credit (KUR) is credit/financing for working capital and/or  investment to individual debtors,  business  entities  and/or  business  groups  that  are  productive  and  viable  but  do  not  have additional collateral or the additional collateral is not sufficient. People's Business Credit was launched on  November  5  2007,  supported  by  Presidential  Instruction  No.  5  of  2008  concerning  Economic Program Focus. This unsecured People's Business Credit (KUR) is intended to help the economy of small people's businesses by providing loans to the businesses they establish with interest that can be said to be  relatively  low.  People's  Business  Credit  (KUR)  as  a  form  of  providing  MSME  credit  needs  to  be monitored because every credit distribution is inseparable from credit risk. Credit risk can be said to be a risk of loss where the problem faced when providing credit is problematic credit. A credit agreement, whether  conventional  or  a  people's  business  credit,  is  a  legal  event  in  the  civil  sector.  Where  the application process involves administrative files and going through various stages and procedures in realizing the credit, so it can also be said that the process is not far from the scope of the administrative field. At some point it will intersect with a criminal incident. In short, if a legal violation is found by either the  creditor  or  the  debtor,  the  provisions  regulated  in  the  law  are  found,  these  provisions  contain criminal sanctions. One of them is the crime of corruption which is detrimental to state finances. Keywords: People's Business Credit, Without Guarantee/Collateral, State Financial Loss

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  33  ayat  1  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Perekonomian Indonesia disusun sebagai sebuah usaha  bersama  berdasarkan  atas  asas  kekeluargaan.  Kegiatan  ekonomi  hanya  dapat berjalan dengan baik jika melibatkan peran dari seluruh usaha baik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maupun dunia usaha secara umum. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan  kegiatan  usaha  yang  mampu  memperluas  lapangan  kerja  dan  memberikan pelayanan  ekonomi  secara  luas  kepada  masyarakat,  dan  dapat  berperan  dalam  proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.
Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UU UMKM), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu pilar  ekonomi  nasional  yang  harus  memperoleh  kesempatan  utama,  dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat. Meskipun UMKM telah menunjukkan peranannya yang  sangat  penting  dalam  perekonomian  nasional,  namun  UMKM  masih  menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal (seperti: kemampuan produksi,
ketersediaan  sumber  daya,  pendanaan)  maupun  secara  eksternal  (seperti:  peraturan perundang-undangan, kebijakan Pemerintah dan iklim usaha).
Aspek pendanaan atau permodalan menjadi salah satu hambatan yang sering dialami oleh para pelaku UMKM. Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagian besar tergolong ke dalam jenis usaha padat karya. Dimana dalam usaha padat karya memerlukan upaya fisik dengan  jumlah  yang  besar  atau  sebagian  besar  proses  produksi  masih  menggunakan tenaga manusia. Biaya operasional yang dikeluarkan dalam proses produksi tergolong besar bahkan lebih besar dari modal yang dimiliki oleh para pelaku UMKM.
Besarnya biaya operasional membuat beberapa pelaku UMKM ingin meminjam dana dari Bank, namun mereka tak memiliki jaminan/agunan. Salah satu program pemerintah dalam  meningkatkan  akses  Pembiayaan  UMKM  kepada  Perbankan  dengan  pola penjaminan,  melalui  program  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR).  KUR  merupakan  pembiayaan dalam  bentuk  pemberian  modal  kerja  dan  investasi  yang  didukung  fasilitas  penjaminan untuk  usaha  produktif.  Penjaminan  KUR  tersebut  diberikan  dalam  rangka  meningkatkan akses UMKM dan Koperasi (UMKM-K) pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Naura Nisrina,Dkk., 2019: 636).
Dalam  Peraturan  Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian  Republik  Indonesia Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Koordinator  Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman  Pelaksanaan Kredit  Usaha  Rakyat  (Permenko  KUR),  Pasal  1  angka  1  menjelaskan  bahwa  Kredit  Usaha Rakyat  yang  selanjutnya  disingkat  KUR  adalah  kredit/pembiayaan  modal  kerja  dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
Kredit Usaha Rakyat diluncurkan pada tanggal 5 November 2007 dengan didukung oleh Instruksi Presiden No.5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan KUR ini, berbagai kemudahan bagi UMKM pun ditawarkan oleh pemerintah. Beberapa diantaranya adalah penyelesaian kredit bermasalah UMKM dan pemberian kredit UMKM hingga Rp 500 juta. Inpres tersebut didukung  dengan Peraturan Menkeu  No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan KUR.  Jaminan  KUR  sebesar  70  persen  bisa  ditutup  oleh  pemerintah  melalui  PT  Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perusahaan Sarana Pengembangan Usaha dan 30 persen ditutup oleh Bank Pelaksana (Rizky Bramadya Pratama, 2017:2-3).
Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai salah satu bentuk pemberian kredit UMKM perlu diawasi  pelaksanaannya  karena  setiap  penyaluran  kredit  tidak  terlepas  dari  risiko  kredit.
Resiko kredit dapat dikatakan sebagai suatu resiko kerugian dimana yang dihadapi dalam pemberian kredit merupakan kredit bermasalah. Rasio kredit bermasalah ini disebut Non Perfoming Loan (NPL). Salah satu indikasi yang terkadang menjadi suatu masalah dalam perbankan  adalah  bahwa  tugas  bank  tidak  hanya  sekedar  menyalurkan  kredit  saja, melainkan mengusahakan bagaimana kredit tersebut dapat kembali sesuai dengan jangka waktu dan imbalan bunga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
Perjanjian kredit baik secara konvensional atau merupakan kredit usaha rakyat, adalah sebuah  peristiwa  hukum  di  bidang  keperdataan.  Di  mana  dalam  proses  pengajuannya melibatkan berkas-berkas administrasi dan melalui berbagai tahapan dan prosedur dalam mewujudkan kredit tersebut, sehingga dapat dikatakan pula bahwa prosesnya tidak jauh dari lingkup bidang administrasi.
Pada titik tertentu akan bersinggungan dengan suatu peristiwa pidana. Singkatnya, apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum baik yang dilakukan oleh kreditur maupun debitur terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mana pada ketentuan-ketentuan  tersebut  memuat  sanksi  pidana.  Contohnya  misalkan  terjadi pemalsuan surat-surat atau  dokumen-dokumen  sebagai  syarat permohonan kredit yang diajukan oleh debitur kepada kreditur sebelum ditandatanganinya perjanjian kredit. Atau dalam modus lain yang terkait dengan pemberian KUR, yakni tindak pidana korupsi yang dilakukan  secara  bersama-sama  oleh  pegawai  Bank  Penyalur  KUR  dengan  memalsukan data-data pemohon atau dengan istilah kredit topengan, dimana para pemohon adalah fiktif.
Penyaluran KUR Usaha Mikro berpotensi paling besar untuk kejahatan tindak pidana korupsi  yang  merugikan  keuangan  Negara.  Karena  berbeda  dengan  jenis  KUR  usaha lainnya, KUR Mikro tidak membutuhkan jaminan/agunan tambahan lainnya. Pada prinsipnya adanya jaminan/agunan ini sebenarnya yang membedakan KUR dengan Kredit usaha pada umumnya. Jika pada KUR jaminan pokok terletak pada usahanya, sedangkan pada kredit konvensional, dalam perjanjiannya membutuhkan suatu jaminan, misalnya dalam bentuk sertifikat tanah, BPKB, dll, yang memiliki suatu nilai.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di  atas,  Penulis  kemudian  tertarik  untuk mengangkat  judul  dalam  penelitian  kali  ini  yaitu:  “ASPEK  HUKUM  HUKUM  PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT TANPA JAMINAN/AGUNAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA” .

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah Jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Dalam  penelitian  kali  ini  penulis  menggunakan  pendekatan  undang-undang  ( Statue Approach). Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh  melalui  studi  kepustakaan.  Kemudian  data  tersebut  dianalisis  secara  kualitatif kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan dalam penelitian kali ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses Persetujuan Pemberian KUR Mikro tanpa Jaminan/Agunan oleh Bank Penyalur KUR Program  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  adalah  salah  satu  program  pemerintah  dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan  melalui  lembaga  keuangan  dengan  pola  penjaminan.  Program  KUR dimaksudkanuntuk  memperkuat  kemampuan  permodalan  usaha  dalam  rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM.  Program  KUR  secara  resmi  diluncurkan  pada  tanggal  5  November  2007. Pembiayaan yang disalurkan KUR bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan yang merupakan Penyalur KUR. Dana yang disediakan berupa dana keperluan modal kerja serta investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau feasible namun belum bankable (AA Gde Putra, 2023:75).
Suatu bank dalam menyalurkan kredit kepada nasabahnya berpegangan pada prinsip Pedoman kelayakan penyaluran kredit, antara lain:
a. Prinsip Kepercayaan Sesuai dengan asal kata kredit yang berati kepercayaan, maka setiap pemberian kredit sebenarnya mestilah selalu dibarengi oleh kepercayaan. Yakni kepercayaan  dari  kreditur  akan  bermanfaatnya  kredit  bagi  debitur  sekaligus kepercayaan  oleh  kreditur  bahwa  debitur  dapat  membayar  kembali  kreditnya. Tentunya untuk bisa memnuhi unsur kepercayaan ini, oleh  kreditur mestilah dilihat apakah  calon  debitur  memenuhi  berbagai  kreteria  yang  biasanya  diberlakukan terhadap pemberian kredit.
b. Prinsip Kehati-hatian Prinsip kehati-hatian ( prudent) adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam pemberian kredit. Disamping pula sebagai perwujudan dari prinsip Prudent Banking dari seluruh kegiatan perbankan.
Menurut  Munir  Fuadi  disamping  dua  prinsip  di  atas,  terdapat  prinsip  5  C  yaitu singkatan  dari  unsur-unsur Character,  Capacity,  Capital,  Conditions  of  Economy  dan Collateral. Yang kalau diuraikan sebagai berikut (Bambang Sukarjono, 2014: 26-27)
1) Character (kepribadian)
Salah satu unsur yang diperhatikan oleh bank sebelum memberikan kreditnya adalah penilaian atas karakter atau kepribadian/watak dari calon debiturnya. Karena watak yang jelek akan menimbulkan perilaku-perilaku yang jelek pula. Perilaku yang jelek tersebut antara lain tidak mau membayar hutang atau memenuhi kewajiban. Untuk itu perlu adanya survey dari bank terhadap calon debiturnya.
2) Capacity (kemampuan)
Seorang calon debitur harus pula diketahui kemempuan bisnisnya, sehingga dapat diprediksi kemempuannya untuk melunasi hutangnya.  Kalau kemempuan bisnisnya kecil, tentu tidak layak diberikan kredit yang besar, demikian pula jika tren bisnisnya menurun maka kredit mestinya tidak diberikan.
3) Capital (Modal)
Permodalan dari suatu debitur juga merupakan hal yang penting harus diketahui oleh calon kredturnya, Karena permodalan dan kemempuan keuangan dari suatu debitur akan  mempunyai  korelasi  langsung  dengan  tingkat  kemempuan  bayar  kredit.  Jadi masalah likuiditas dan solvabilitas dari suatu badan usaha menjadi penting artinya.
4) Condition of Economy (Kondisi ekonomi)
Kondisi perekonomian secara mikro maupun makro merupakan faktor penting pula untuk  dianalisis  sebelum  sustu  kredit  diberikan,  terutama  berhubungan  langsung dengan bisnis debiturnya.
5) Collateral (Agunan)
Tidak  diragukan  lagi  betapa  pentingnya  fungsi  agunan/jaminan  dalam  setiap pemberian kredit, Karena itu bahkan menurut undang-undang mensyaratkan bahwa agunan harus ada dalam setiap pemberian kredit
Dalam proses persetujuan pemberian KUR oleh Bank, setidaknya melewati 4 (empat) Tahapan, yaitu:

## 1. Tahapan Permohonan Kredit
Calon  debitur  mengajukan  permohonan  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  tanpa  agunan secara tertulis kepada pihak bank. Calon debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan datang ke kantor bank yang dimaksud, kemudian dengan dibantu oleh Customer Service, calon debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan mengisi formulir pendaftaran atau
formulir  pengajuan  permohonan  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  tanpa  agunan  yang  sudah disediakan pihak bank, kemudian ditandatangani oleh pemohon. Dalam layanan Bank BNI, permohonan KUR dapat diajukan secara langsung dengan debitur mendatangi Bank, atau dapat diajukan secara online melalui website BNI.

## 2. Tahapan Analisis Kredit
Berdasarkan  arahan  Bank  Indonesia  sebagaimana  termuat  dalam  SK  Direksi  Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dianalisis secara tertulis dengan prinsip sebagai berikut :
a. Bentuk, format, dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit
b. Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total permohonan kredit. Ini berarti  bahwa  persetujuan  pemberian  kredit  tidak  boleh  berdasarkan  semata-mata atas pertimbangan permohonan untuk satu transaksi atau satu rekening kredit dari pemohon, namun harus didasarkan atas dasar penilaian seluruh kredit dari pemohon kredit yang telah diberikan dan atau akan diberikan secara bersama-sama oleh bank
c. Analisis  kredit  harus  dibuat  secara  lengkap,  akurat,  dan  objektif  yang  sekurang- kurangnya meliputi ;
1) Menggambarkan  semua  informasi  yang  berkaitan  dengan  usaha  dan  data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet,
2) Penilaian kelayakan jumlah permohonan kredit dengan kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya praktek mark up yang dapat merugikan bank,
3) Menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh  pihakpihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit.
4) Analisa kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian tentang prinsip 5C dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha  yang  dilakukan  pemohon  serta  menyediakan  aspek  yuridis  perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko yang mungkin timbul
5) Dalam penilaian kredit  sindikasi harus  dinilai pula bank yang  bertindak sebagai bank induk. Bagaimanapun arahan diatas, tetap terbuka peluang bagi bank-bank untuk mengatur kebijakan kreditnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bank itu sendiri.
Setelah syarat-syarat calon debitur KUR lengkap, maka mantri ( account officer) akan melakukan  pengecekan  pada  BI  checking  untuk  melihat  riwayat  kredit  calon  debitur.
Pengecekan tersebut dilakukan oleh petugas bank yang berwenang untuk mengakses ke Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  melalui  SLIK.  SLIK  sendiri  bersifat  rahasia  dan  merupakan sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan. Melalui SLIK, bank dapat menentukan apakah seorang debitur layak diterima atas pengajuan kreditnya atau tidak. Sebab data tersebut memuat rekam jejak keuangan secara lengkap termasuk sejarah tunggakan atau utang pada lembaga  keuangan.  Dari  SLIK  ini  BRI  Unit  dapat  menilai  karakter  calon  debitur  terkait pengelolaan  keuangan  untuk  menentukan  kelanjutan  permohonan  KUR  (Mohammad Raymond Akbar, 2024:632).
Pada laporan SLIK tersebut, Bank dapat menilai kelayakan calon debitur dilihat dari sejarah  kredit  yang  pernah  diambil  oleh  calon  debitur  dari  Bank  maupun  Lembaga Keuangan Non Bank. Laporan pada SLIK tersebut meliputi sejarah kolektibilitas dari jenis kredit  yang  pernah  atau  sedang  diambil  oleh  calon  debitur  seperti  kredit  kepemilikan rumah, leasing kendaraan bermotor, kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun, kartu kredit, kredit resi gudang, dan kredit konsumsi.
Dari laporan tersebut Bank dapat menilai apakah kriteria calon debitur telah sesuai dengan prasyarat KUR. Aspek lain yang perlu dinilai adalah kelayakan usaha calon debitur yakni mempunyai usaha produktif dan/atau layak dibiayai diseluruh sektor ekonomi yang menghasilkan  barang  dan/atau  jasa  untuk  memberikan  nilai  tambah  dan/atau meningkatkan pendapatan pelaku usaha. Calon debitur KUR super mikro, menurut Pasal 19 ayat (1) Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 terdiri dari: a. Usaha mikro kecil dan menengah;  b.  Usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  dari  pekerja  yang  terkena  pemutusan hubungan kerja; c. Usaha mikro, kecil dan menengah dari ibu rumah tangga;
Jika usaha dinilai tidak layak dibiayai maka bank akan menolak penyaluran KUR, tetapi sebaliknya,  jika  usaha  tersebut  layak  dibiayai  maka  pihak  bank  akan  menyalurkan  KUR tersebut dengan menentukan  plafon/jumlah kredit yang diberikan  kepada calon  debitur sesuai dengan penilaian objektif yang dinilai pada kemampuan membayar calon penerima KUR dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Analisis yang mendalam untuk menentukan kelayakan penyaluran KUR ini berdasarkan Pasal 8 ayat (1), UU Perbankan yang menyatakan bahwa:  “Dalam  memberikan  kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah  Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan  serta  kesanggupan  nasabah  debitur  untuk  melunasi  utangnya  dan mengembalikan pembiay aan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”
3. Tahapan Putusan Permohonan
Pada  tahap  ini,  calon  debitur  akan  memperoleh  keputusan  kredit  yang  berisi persetujuan akan adanya pemberian kredit usaha rakyat tanpa jaminan sesuai permohonan yang  diajukannya  oleh  Kepala  Unit.  Keputusan  persetujuan  permohonan  kredit  berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Pihak Bank akan memberitahukan kesetujuan atau tidaknya dalam memberikan kredit pada calon debitur, dengan memberi tahu kepada calon debitur untuk mengkonfirmasi kembali beberapa hari menurut hari yang telah ditentukan oleh pihak bank setelah pengajuan permohonan kredit.

## 4. Tahapan Pencairan Kredit
Pencairan kredit adalah tahap terakhir dalam proses permohonan peminjaman kredit yang telah melalui berbagai tahap-tahap dalam permohonan pinjaman kredit. Dalam setiap pencairan  kredit  ( disbursement)  harus  menjamin  azas  aman,  terarah  dan  produktif  dan dilaksanakan apabila syarat yang  ditetapkan  dalam perjanjian kredit telah  dipenuhi  oleh pemohon kredit. Bank hanya menyetujui pencairan kredit oleh nasabah, bila syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah telah dilaksanakan.
Setelah  semua  persyaratan  terpenuhi  dan  pemberian  kredit  diikat  oleh  perjanjian kredit  maka  debitur  dapat  mengambil  dana  pinjaman  yang  telah  dimohonkan  kepada bagian  teller  bank.  Tahap  akad  kredit/  pencairan  meliputi  beberapa  tahap  yaitu  tahap persiapan  pencairan,  penandatangan  perjanjian  pencairan  kredit,  fiat  bayar  dan pembayaran pencairan kredit.
Aspek  Hukum  Terhadap  Penyelesaian  KUR  Mikro  Bermasalah  Yang  Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara
a. Aspek Hukum Perbankan
Setiap  bank  pasti  menghadapi  masalah  kredit  bermasalah,  bank  tanpa  kredit bermasalah  merupakan  hal  yang  aneh  (kecuali  bagi  bank-bank  baru  tentunya). Membicarakan  kredit  bermasalah  sesungguhnya  membicarakan  risiko  yang  terkandung dalam  setiap  pemberian  kredit.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  bank  tidak mungkin  terhindar  dari  kredit  bermasalah.  Kredit  bermasalah  merupakan  penyebab kesulitan  terhadap  bank  itu  sendiri,  yaitu  berupa  kesulitan  terutama  yang  menyangkut tingkat kesehatan bank. Karenanya bank wajib menghindarkan diri dari kredit bermasalah.
Dalam kasus kredit bermasalah, debitur mengingkari janji mereka membayar bunga dan/atau kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau  sama  sekali  tidak  ada  pembayaran.  Dengan  demikian  mutu  kredit  merosot.  Dalam kasus kredit bermasalah, ada kemungkinan kreditur terpaksa melakukan tindakan hukum, atau menderita kerugian dalam jumlah yang jauh lebih besar dari jumlah yang diperkirakan
(pada saat pemberian kredit) dapat ditolerir. Oleh karena itu, bank yang bersangkutan harus mengalokasikan perhatian, tenaga, dana, waktu dan usaha secukupnya guna menyelesaikan kasus itu (Rudyanti,2023:178-179).
Dalam  dunia  perbankan  internasional,  kredit  dapat  dikategorikan  ke  dalam  kredit bermasalah bilamana:
1. Terjadi  keterlambatan  pembayaran  bunga  dan/atau  kredit  induk  lebih  dari  90  hari semenjak tanggal jatuh temponya;
2. Tidak dilunasi sama sekali;
3. Diperlukan negosiasi kembali atau syarat pembayaran kembali kredit dan bunga yang tercantum dalam perjanjian kredit.
Dalam  ketentuan  perbankan,  Berdasarkan  Lampiran,  Peraturan  OJK  Nomor 40/POJK.03/2019 bahwa kolektibilitas kredit atas ketepatan pembayaran pokok dan bunga di golongkan sebagai berikut:
a. Kredit Lancar/ Pass/ Kolektibilitas 1
Tidak  terdapat  keterlambatan  atau  terdapat  keterlambatan  pembayaran  pokok dan/atau bunga sampai dengan 30 hari.
b. Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention/ Kolektibilitas 2
Terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 30 hari sampai dengan 90 hari (31 hari sampai dengan 90 hari)
c. Kurang Lancar/ Substandard/ Kolektibilitas 3
Terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 120 hari.
d. Diragukan/ Doubtful/ Kolektibilitas 4
Terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 120 hari sampai dengan 180 hari.

## e. Macet/ Loss/ Kolektibilitas 5
Terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bungan yang telah melampaui 180 hari.
Guna  menekan  kesulitan  seminimal  mungkin  maka  diperlukan  penanganan  kredit bermasalah yang tepat. Secara operasional penanganan penyelamatan kredit bermasalah dapat  menempuh  beberapa  cara  yaitu  berupa  upaya  penyelamatan  kredit  yang  dapat dilakukan bank berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No.26/ 4/ BPPP tanggal 29 Mei 1993, dapat dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut:
1) Penjadwalan kembali ( rescheduling), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.
2) Persyaratan kembali ( reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat- syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan  atau  persyaratan  lainnya  sepanjang  tidak  menyangkut  perubahan  maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank.
3) Penataan  kembali  ( restructuring)  yaitu  perubahan  syarat-syarat  kredit  berupa penambahan dana bank; dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi  pokok  kredit  baru,  dan/atau  konversi  seluruh  atau  sebagian  dari  kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.
Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang  dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan  terhadap  debitur  yang  mengalami  kesulitan  untuk  memenuhi  kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:
a) Penurunan suku bunga kredit;
b) Perpanjangan jangka waktu kredit;
c) Pengurangan tunggakan bunga kredit;
d) Pengurangan tunggakan pokok kredit;
e) Penambahan fasilitas kredit; dan atau
f) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara (PMS).
Khusus untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), sebagaimana telah penulis jabarkan pada bab-bab sebelumnya bahwa KUR dan kredit konvensional pada dasarnya adalah sebuah kredit yang diajukan oleh debitur kepada kreditur yang dalam hal ini adalah bank, untuk memperoleh  sejumlah  dana/uang/modal.  Letak  perbedaannya  hanya  pada jaminan/agunan yang pada KUR , terutama KUR Super Mikro dan KUR Mikro yang tidak memerlukan  jaminan.  Sehingga  penyelesaian  KUR  yang  bermasalah  tersebut,  dari  segi aspek hukum perbankan mengikuti cara-cara sebagaimana penjabaran di atas.

## b. Aspek Hukum Pidana
Kredit  Usaha  Rakyat  adalah  program  pemerintah  yang  diluncurkan  dengan  tujuan untuk  membantu  para  pengusaha,  terutama  para  pelaku  UMKM  yang  memiliki  usaha namun belum bankable atau tidak memiliki barang bernilai untuk dipergunakan sebagai objek  jaminan  kredit.  Program  KUR  dapat  membantu  para  pelaku  UMKM  yang  minim modal,  namun  memiliki  usaha  yang  berpotensi  profit,  untuk  dapat  lebih  berkembang,
sehingga  dapat  membuka  lapangan  pekerjaan,  mengurangi  kemiskinan,  dan  dapat menopang perekonomian.
Tindak pidana korupsi terhadap dana KUR Mikro sering terjadi dikarenakan mudahnya syarat  dalam  permohonan  KUR  Mikro  yakni  tidak  diperlukan  jaminan  tambahan.  Hanya diperlukan jaminan berupa usaha yang sudah berjalan. Karena jika KUR Mikro diberlakukan jaminan tambahan maka tentunya tujuan dari program KUR tersebut tidak akan tercapai.
Pengenaan delik tindak pidana korupsi terhadap KUR Mikro yang bermasalah harus diterapkan secara cermat. Syarat kerugian keuangan negara harus nyata ada dalam suatu perbuatan yang  digolongkan  sebagai  sebuah tindak  pidana korupsi. Lantas  apakah KUR Mikro yang macet, dan tidak lagi dilunasi tergolong sebagai sebuah tindak pidana, karena dapat merugikan keuangan negara
Kredit  macet  yang  menyebabkan  kerugian  negara  tidak  dengan  sendirinya  dapat dikatakan sebagai korupsi. Karena untuk dapat dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, maka  kerugian  negara  tersebut  timbul  karena  adanya perbuatan  melawan  hukum,  dan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Sedangkan, di Pasal 3 UU Tipikor  kerugian  negara  yang  timbul  karena  penyelenggara  negara  menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
Menurut  Roeslan  Saleh,  melakukan  suatu  tindak  pidana,  tidak  selalu  berarti pembuatnya  bersalah  atas  hal  itu.  Untuk  dapat  mempertanggungjawabkan  seseorang dalam  hukum  pidana  diperlukan  syarat-syarat  untuk  dapat  mengenakan  pidana terhadapnya,  karena  melakukan  tindak  pidana  tersebut.  Dengan  demikian,  selain  telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana  dilakukan  dengan  “kesalahan”.  Dalam  memaknai  kesalahan  Roeslan  Saleh menyatakan, kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.
Dana  Kredit  Usaha  Rakyat  KUR  bersumber  dari  perbankan,  sementara  pemerintah berperan memberikan penjaminan terhadap risiko kredit macet. Pemerintah memberikan penyertaan  modal  negara  (PMN)  kepada  BUMN  (PT  Askrindo  dan  PT  Jamkrindo)  yang ditugaskan sebagai penjamin KUR yang macet. Penjaminan tersebut menggunakan uang yang bersumber dari kas Negara atau APBN. Sehingga jika terjadi kredit macet, atau bahkan kredit  fiktif,  penipuan,  yang  mengakibatkan  kerugian,  maka  akan  berdampak  pula  pada kerugian terhadap keuangan negara.
Modus  operandi  dalam  kasus  korupsi  dana  KUR  Mikro  mayoritas  adalah  berupa pemalsuan  dokumen,  penerima  dana  KUR  fiktif  dan  permufakatan  jahat  dalam  proses
persetujuan permohonan dana KUR. Tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh para pegawai dan pimpinan bank penyalur KUR, dengan memanfaatkan celah dan pengetahuan mereka  dalam  perbankan.  Para  pelaku  dengan  pengetahuan  mereka  dapat menyembunyikan kejahatannya, melalui celah dalam administrasi. Yang berarti, para pelaku dapat dibebaskan dari tuntutan hukum pidana.
Kesalahan administratif tidak dapat dijatuhi hukuman pidana. Namun, jika dilihat lebih dalam  kesalahan  administratif  tersebut  menimbulkan  kerugian  negara  yang  nyata. kesalahan  administrasi  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  pelayanan  untuk  mencapai suatu tujuan. Kesalahan administrasi yang ditemukan oleh aparat intern pemerintah diputus menimbulkan  kerugian  keuangan  negara,  maka  diselesaikan  dengan  pengembalian kerugian  negara.  Kesalahan  administratif  yang  dimaksud  dapat  terjadi  karena  unsur penyalahgunaan  wewenang  atau  terjadi  karena  tidak  adanya  unsur  penyalahgunaan wewenang.
Dalam praktik peradilan pidana, terutama dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi, sifat  melawan  hukum  seringkali  dihubungkan  dengan  pengertian  “menyalahgunakan wewenang”. Pembuktian unsur menyalahgunakan wewenang seringkali mencampuradukkan  antara  pengerti an  “menyalahgunakan  wewenang”  dengan  unsur “melawan hukum materil”. Ada yang berpendapat bahwa “menyalahgunakan wewenang” sebagai  bentuk  unsur  “melawan  hukum”  dalam  arti  yang  sempit.  Bahkan  terdapat pandangan  bahwa  dengan  dipenuhinya  unsur  “melawan  hukum”, maka  terpenuhi  pula unsur “menyalahgunakan wewenang”. Menurut Indriyanto Seno Adji, kedua unsur itu jelas berbeda, baik dari sisi materiele feit maupun strafbaarfeit. Penempatan kedua ketentuan itu merupakan pasal-pasal yang terpisah dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Agus Rusianto, 2016: 224-225).
Seorang pejabat yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan pemerintahan yang tidak  mempunyai  wewenang,  tidak  adanya  wewenang  yang  dimiliki  oleh  pejabat pemerintah  yang  diberikan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dalam  melakukan perbuatan  atau  tindakan  dalam  lingkup  hukum  administrasi  bukanlah  termasuk  sebagai penyalahgunaan wewenang, tetapi sebagai perbuatan tanpa wewenang ( ontbevoegheid). Sifat melawan hukum formil ( formeel wederrchtelijkeheid) dengan penyalahgunaan wewenang  mempunyai  parameter  yang  berbeda,  parameter  dari  penyalahgunaan wewenang adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sifat melawan hukum formil ( formeel  wederrchtelijkeheid)  tidak  didasarkan  atas  parameter  asas-asas  umum pemerintahan yang baik. Penyalahgunaan wewenang bersifat perbuatan melawan hukum, tetapi setiap perbuatan melawan hukum belum tentu menyalahgunakan wewenang. Yang
membedakannya  adalah  adanya  wewenang  dalam  melakukan  perbuatan  yang  bersifat melawan hukum itu, karena tidak semua orang mempunyai wewenang dalam melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Dapat pula terjadi seorang pejabat pemerintah yang melakukan perbuatan melawan hukum, apabila dalam melakukan tindak pidana itu tidak ada hubungannya dengan jabatan dan wewenang yang dimilikinya.
Meskipun “perbuatan melawan hukum” atau “menyalahgunakan wewenang” sebagai delik inti ( bestanddeel delict), sesungguhnya secara prinsipil yang menjadi dasar utama dari UU  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  adalah  adanya  kerugian  keuangan  negara. Apabila tidak ada kerugian keuangan negara maka perbuatan tersebut bukan tindak pidana korupsi sesuai dengan ilmu hukum pidana, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur yang secara  eksplisit  dalam  rumusan  tindak  pidana  mengakibatkan  tidak  terbuktinya  tindak pidana.
Pada  dasarnya  pengaturan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  memiliki  2  (dua) makna  pokok:  sebagai  langkah  preventif  dan  represif.  Langkah  preventif  terkait  dengan pengaturan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Harapannya,  masyarakat  tidak melakukan tindak pidana korupsi. Langkah represif meliputi pemberian sanksi pidana yang berat kepada pelaku  dan sekaligus mengupayakan  pengembalian kerugian  negara yang telah dikorupsi semaksimal mungkin.
Kedua langkah tersebut dapat diterjemahkan bahwa upaya pemberantasan korupsi bukan semata memberi hukuman bagi mereka yang terbukti bersalah dengan hukuman yang seberat - beratnya, melainkan juga agar seluruh kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatannya dapat kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Pemikiran  dasar  mencegah  timbulnya  kerugian  keuangan  negara  telah  dengan sendirinya mendorong agar baik  dengan cara  pidana atau cara  perdata, mengusahakan kembalinya  secara  maksimal  dan  cepat  seluruh  kerugian  negara  yag  ditimbulkan  olek praktik korupsi. Keberadaan unsur kerugian negara merupakan pintu masuk dan salah satu kunci utama sukses tidaknya upaya perampasan dan pengembalian aset perolehan hasil korupsi di Indonesia.
Sehingga berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan Dana KUR Mikro yang merugikan keuangan negara, para penegak hukum harus bersikap hati-hati dan cermat sebelum memutuskan apakah suatu tindakan tersebut merupakan sebuah tindak pidana  korupsi,  ataukah  hanya  berupa  kesalahan  administrasi.  Jangan  sampai  dengan semangat menegakkan hukum justru melanggar hukum.
SIMPULAN
a. Proses  persetujuan  pemberian  KUR  Mikro  tanpa  Jaminan/Agunan  oleh  Bank Penyalur  KUR,  setidaknya  melewati  4  (empat)  Tahapan,  yaitu:  1)  Tahapan Permohonan Kredit; 2) Tahapan Analisis Kredit; 3) Tahapan Putusan Permohonan; 4) Tahapan  Pencairan  Kredit.  Tahapan  analisis  kredit  dan  tahapan  putusan  menjadi tahapan yang sangat penting bagi Pihak bank untuk menilai kelayakan dari para pemohon  KUR  Mikro.  Selain  itu,  kelengkapan  dan  keseuaian  data  juga  menjadi perhatian bagi pihak bank penyalur KUR Mikro untuk meminimalisir kredit macet dikemudian hari.
b. Terhadap  penyelesaian  KUR  Mikro  bermasalah  yang  mengakibatkan  kerugian keuangan negara setidaknya dapat di lihat dari dua aspek hukum, yakni secara aspek hukum perbankan dan aspek hukum pidana. Dalam aspek hukum perbankan, Secara operasional  penanganan  penyelamatan  kredit  bermasalah  dapat  menempuh beberapa  cara  yaitu  penjadwalan  kembali  ( rescheduling),  persyaratan  kembali ( reconditioning),  dan  penataan  kembali  (restructuring).  Sedangkan  dalam  aspek hukum pidana, pengenaan tindak pidana korupsi terhadap dana KUR Mikro harus dapat  dibuktikan  terhadap  perbuatan  yang  mengakibatkan  kerugian  keuangan negara secara nyata. Korupsi terhadap dana KUR Mikro banyak dilakukan oleh para pegawai  bank  penyalur  KUR,  dengan  modus  operandi  pemalsuan  dokumen, penerima  dana  KUR  fiktif  dan  permufakatan  jahat  dalam  proses  persetujuan permohonan dana KUR.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Redi, Hukum  Pembentukan    Peraturan  Perundang-Undangan,  Sinar  Grafika,
Jakarta, 2018.
AA Gde Putra Arjawa, Dkk., 2023, Analisis Hukum Penyelesaian Kredit Macet Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR), Jurnal Raad Kertha Vol. 6, No. 1, Periode Pebruari 2023-Juli 2023
Agus  Rusianto,  2016, Tindak  Pidana  &  Pertanggungjawaban  Pidana  :  Tinjauan  Kritis melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya, Kencana, Jakarta
Naura  Nisrina  P.  DKK.,  2019, Perjanjian  Kredit  Usaha  Rakyat  (Kur)  Tanpa  Jaminan Berdasarkan Permenko Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kur (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Pasar Tugu Cabang Tanjung Karang Bandar Lampung), Pactum Law Jurnal, Vol 2 No. 02, Januari – Maret
Raditya Vito Hartanto dan Permata Wulandari, 2023, Analisis Faktor Yang Menentukan Kemampuan Pembayaran Kredit Mikro Dari Sisi Debitur Dan Usaha Debitur (Studi
Kasus Kredit Usaha Rakyat), Jurnal Cakrawala Universitas Indonesia Repositori IMWI Volume 6, Nomor 5, September-Oktober p-ISSN: 2620-8490; e-ISSN: 2620-8814 Rizky Bramadya Pratama, 2017, Aspek Yuridis Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Tanpa  Jaminan  Untuk  Usaha  Kecil  Melalui  Bank  Negara  Indonesia  (BNI)  Cabang Sentra  Kredit  Kecil  (SKC)  BNI  MT.  Haryono  Semarang,  Diponegoro  Law  Journal,
Volume 6 Nomor 2
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
KUH Perdata
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-
Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor
Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023