## Identifikasi Pola Sebaran Permukiman Kumuh Dan Arah Penanganannya Di Kabupaten Bantaeng

## Identification of Slum Distribution Patterns and Directions of Their Handling In Bantaeng District
Dewi Sartika 1* , Haeruddin Saleh 2 , Iqbal Suhaeb 3
1 Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bantaeng 2 Program Studi Manajemen, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa 3 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa
* E-mail:  dewisartika@gmail.com
Diterima: 09 September 2023/Disetujui: 30 Desember 2023
Abstrak .  Beberapa  dampak  dari  penyimpangan  penggunaan  lahan  kawasan  Pesisir  antara  lain,  rusaknya  vegetasi Pantai,  munculnya  genangan  air,  menurunnya  kualitas  air,  berkurangnya  lahan  non  terbangun,  terjadi  kepadatan dan  ketidakteraturan  bangunan  karena  terbatasnya  ruang,  tidak  ada  atau  terbatasnya  ruang  terbuka  hijau  sebagai daerah  resapan  hujan  dan  pengurang  polusi  ud ara,  aksesibilitas  terbatas  pada  pemukiman  padat  penduduk, penyempitan  ruang  terbuka  karena  banyak  dijadikan  pemukiman,  serta  kurangnya  prasarana  untuk    mendapatkan air bersih dan air minum yang layak, tidak adanya drainase yang baik dapat menyebabkan banj ir pada saat musim penghujan  berdasarkan  hal  tersebut  diatas  maka  perlu  suatu  konsep  penataan  Kawasan  permukiman  kumuh ditinjau  dari  ketersediaan  prasarana,  sehingga  pada  prosesnya  dapat  menyebabkan  pertumbuhan  dan  peralihan penggunaan  lahan  menjadi  lebih  terkontrol  dan  dapat  memberikan  konsep  penanganan  kawasan  permukiman kumuh  yang  ramah  lingkungan  dan  dikembangkan  sesuai  dengan  standar  penataan  kawasan  pesisir  yang  berlaku , Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  Deskriptif  kualitatif.  Berdasarkan  hasil  id entifikasi  yang  telah  dilakukan terhadap  kawasan  penelitian.  Maka  dari  itu  kawasan  permukiman  kumuh  Kelurahan  Letta  memiliki  karakteristik yaitu;  1)  Kualitas  bangunan  yang  kurang  baik  dengan  rentan  waktu  massa  bangunan  lebih  dari  20  tahun.  Dengan satatus  kepemilikan  berupa  hak  milik  dan  hak  sewa.  2)  Kepadatan  bangunan  tinggi  dengan  rata -rata  material bangunan batu dan seng serta jaringan drainase yang belum cukup tersedia. 3) Dari segi pelayanan fasilitas sarana dan  prasarana  masih  sangat  buruk.  Diakibatkan   kualitas  bangunan  serta  sistem  pelayanan  sarana  dan  prasarana yang masih kurang.
Kata Kunci : Pola Sebaran, Permukiman Kumuh, Arah Penanganan Kumuh, Bantaeng
Abstract. Some of the impacts of land use irregularities in the Coastal area include the destruction of coastal vegetation, the emergence  of  puddles,  decreased  water  quality,  reduced  non-built  land,  building  density  and  irregularities  due  to  limited space, no or limited green open space as a rain catchment area and air pollution reduction, limited accessibility in densely populated  settlements,  narrowing  open  space  because  many  are  used  as  settlements,  and  lack  of  infrastructure  to  obtain clean water and proper drinking water, The absence of good drainage can cause flooding during the rainy season based on the above, it is necessary to have a concept of structuring the slum area in terms of the availability of infrastructure, so  that in the process it can cause growth and land use change to be more controlled and can provide a concept of handling slum areas that are environmentally friendly and developed in accordance with applicable coastal area planning standards, This research  uses  a  qualitative  descriptive  approach.  Based  on  the  identification  results  that  have  been  carried  out  on  the research  area.  Therefore,  the  slum  area  of  Letta  Village  has  characteristics,  namely;  1)  Poor  building  quality  with  a vulnerable  building  mass  of  more  than  20  years.  With  ownership  status  in  the  form  of  property  rights  and  lease  rights.  2) High  building  density  with  an  average  building  material  of  stone  and  zinc  and  a  drainage  network  that  is  not  sufficiently available.  3)  In  terms  of  service  facilities  and  infrastructure  are  still  very  poor.  Due  to  the  quality  of  the  building  and  the service system of facilities and infrastructure that is still lacking.
Keywords : Distribution Pattern, Slum Settlement, Slum Management Direction, Bantaeng
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## Pendahuluan
Perkembangan  penduduk  kota  –  kota  di  Indonesia baik sebagai akibat pertumbuhan penduduk maupun akibat urbanisasi  telah  memberikan  indikasi  adanya  masalah perkotaan  yang  serius,  diantaranya  tumbuh  kawasan permukiman  kumuh.  Permukiman  kumuh  memiliki pengertian  permukiman  yang  tidak  layak  huni  karena ketidakteraturan  bangunan,  tingkat  kepadatan  bangunan tinggi,  kualitas  bangunan  serta  sarana  dan  prasarana  tidak memenuhi  syarat.  Perumahan  kumuh  adalah  perumahan yang  mengalami  penurunan  kualitas  fungsi  sebagai  tempat hunian.  Karakteristik  perumahan  dan  permukiman  kumuh adalah  satuan  entitas  perumahan  dan  permukiman  yang mengalami  degradasi  kualitas,  kondisi  bangunan  memiliki kepadatan tinggi, tidak teratur, tidak memenuhi syarat serta kondisi sarana prasarana keciptakaryaan (jalan lingkungan, drainase,  penyediaan  air  bersih,  pengelolaan  persampahan, pengelolaan  air  limbah,  proteksi  kebakaran)  yang  tidak memenuhi syarat (KemenPUPR 2018).
Urbanisasi  yang  dilakukan  penduduk  desa  ke  kota menyebabkan  terjadinya  penumpukan  penduduk  di  kota dengan  harapan  terjadinya  perbaikan  perekonomian menyebabkan  urbanisasi  terus  terjadi.  Namun,  kurangnya skill  dan  Pendidikan  dari  penduduk  desa  menyebabkan mereka kesulitan untuk memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga  mereka  tidak  mampu  untuk  memiliki  kehidupan yang  layak.  Salah  satu  bentuk  akibat  dari  bertambahnya jumlah  penduduk  di  kota  adalah  terbentuknya  pemukiman kumuh. (Pigawati & Nursyahbani, 2015)
Permukiman  kumuh  adalah  permukiman  yang  tidak layak  huni  karena  ketidakteraturan  bangunan,  tingkat kepadatan  bangunan  yang  tinggi,  dan  kualitas  bangunan serta  sarana  dan  prasarana  yang  tidak  memenuhi  syarat. Sedangkan  Perumahan  kumuh  adalah  perumahan  yang mengalami  penurunan  kualitas  fungsi  sebagai  tempat hunian. (UU No. 1 Tahun 2011)
RPJMN  2020-2021  telah  mengutamakan  Sustainable Development  Goals  (SDGs).  Target-target  dari  17  tujuan pembangunan  berkelanjutan  (SDGs)  beserta  indikatornya telah  menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam  7 agenda pembangunan Indonesia kedepan. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) antara lain : 1) Tanpa Kemiskinan, 2). Tanpa Kelaparan, 3). Kehidupan sehat dan sejahtera, 4) Pendidikan berkualitas, 5) Kesetaraan Gender, 6).  Air  Bersih  dan  Sanitasi  Layak,  7).  Energi  Bersih  dan Terjangkau,  8).  Pekerjaan  Layak  dan  Pertumbuhan Ekonomi,  9).  Industri,  Inovasi  dan  Infrastruktur,  10). Berkurangnya  kesenjangan,  11).  Kota  dan  Permukiman Berkelanjutan,  12).  Konsumsi  dan  Produksi  yang Bertanggungjawab, 13). Penanganan Perubahan Iklim, 14). Ekosistem Lautan, 15). Ekosistem Daratan, 16).
Perdamaian,  dan  kelenmbagaan  yang  tangguh  dan  17). Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan.
Beberapa  dampak  dari  penyimpangan  penggunaan lahan kawasan Pesisir antara lain, rusaknya vegetasi Pantai, munculnya  genangan  air,  menurunnya  kualitas  air, berkurangnya  lahan  non  terbangun,  terjadi  kepadatan  dan ketidakteraturan  bangunan  karena  terbatasnya  ruang,  tidak ada  atau  terbatasnya  ruang  terbuka  hijau  sebagai  daerah resapan  hujan  dan  pengurang  polusi  udara,  aksesibilitas terbatas  pada  pemukiman  padat  penduduk,  penyempitan ruang  terbuka  karena  banyak  dijadikan  pemukiman,  serta kurangnya prasarana untuk  mendapatkan air bersih dan air minum  yang  layak,  tidak  adanya  drainase  yang  baik  dapat menyebabkan banjir pada saat musim penghujan berdasarkan  hal  tersebut  diatas  maka  perlu  suatu  konsep penataan  Kawasan  permukiman  kumuh  ditinjau  dari ketersediaan  prasarana,  sehingga  pada  prosesnya  dapat menyebabkan  pertumbuhan  dan  peralihan  penggunaan lahan  menjadi  lebih  terkontrol  dan  dapat  memberikan konsep  penanganan  kawasan  permukiman  kumuh  yang ramah  lingkungan  dan  dikembangkan  sesuai  dengan standar penataan kawasan pesisir yang berlaku.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif kualitatif  .  Moleong  (2005)  menyatakan  pendekatan deskriptif  kualitatif  yaitu  pendekatan  penelitian  dimana data-data  yang  dikumpulkan  berupa  kata-  kata,  gambar- gambar  dan  bukan  angka.  Penelitian  yang  mengutamakan kualitas  data,  dengan  mengkaji  dan  menganalisis  kondisi dan  situasi  yang  berhubungan  pemukiman  kumuh.  Lokasi penelitian ini pada Kabupaten Bantaeng yang dibatasi pada Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng.
Populasi  dalam  penelitian  ini  merupakan  pihak-pihak yang  memiliki  kontribusi  besar  dalam  menjawab  rumusan masalah  pada  penelitian  ini.  populasi  yang  dimaksudkan dalam  penelitian  ini  adalah  penduduk  di  Kecamatan Bantaeng  Kabupaten  Bantaeng.  Jumlah  sampel  pada permukiman  adalah  100  sampel,  dengan  tingkat  kesalahan sebesar 10 %..

## Hasil dan Pembahasan
a. Identifikasi Kondisi Eksisting Kawasan

## Pemukiman Kumuh Kelurahan Letta
Permasalahan  permukiman  kumuh  perkotaan  sering kali  menjadi  salah  satu  isu  utama  yang  cukup  kompleks, baik dari sisi fisik/lingkungan, ekonomi, sosial, serta sarana dan  prasarananya.    Determinan  Faktor  dalam  konteks penanganan kawasan permukiman kumuh sangat signifikan dipengaruhi  oleh  kondisi  sosial,  budaya,  ekonomi,  dan politik.  Dalam  prosesnya  kemudian  berdampak  pada kondisi kawasan perkotaan secara umumdan di identifikasi akan  memerlukan  penanganan  dari  waktu  ke  waktu  secara berkelanjutan.  Secara  khusus  dampak  perkembangan permukiman  kumuh  perkotaan  berimplikasi  terhadap
paradigma  buruk  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan, dengan  memberikan  citra  negatif  akan  ketidakberdayaan dan  ketidakmampuan  pemerintah  dalam  pengaturan pelayanan kehidupan dan penghidupan warganya. Pada sisi yang  lain  khususnya  terkait  dengan  tatanan  sosial  budaya masyarakat,  dan  komunitas  yang  bermukim  pada lingkungan  permukiman  kumuh,  mengindikasikan  bahwa secara  ekonomi  termasuk  kategori  masyarakat  ekonomi lemah  dan  berpenghasilan  rendah,  yang  merekondisi penyebab terjadinya degradasi tatanan kehidupan masyarakat, baik pada tingkat struktur sosial, sistem sosial, dinamika sosial, pola kultural, konflik sosial dan fenomena urban crime.
Kabupaten  Bantaeng  adalah  salah  satu  kabupaten  di Indonesia yang juga mengalami permasalahan permukiman kumuh  akibat  rendahnya  tingkat  perekonomian,  budaya masyarakat  yang  tidak  peduli  terhadap  lingkungan permukiman  serta  terbatasnya  ketersediaan  lahan  untuk permukiman.  Adapun  beberapa  isu  strategi  permukiman kumuh  di  Kabupaten  Bantaeng  adalah  sebagian  besar sarana  infrastruktur  pada  sector  limbah  belum  terkelolah
dengan  baik,  hanya  69  %  jumlah  KK  yang  memiliki jamban  sehat,  limbah  rumah  tangga    (grey  water)  yang dihasilkan  sebagian  besar  yaitu  65  %  rumah  tangga  tidak memiliki  akses  saluran  septic  tank,  dimana  masyarakat urban  yang  tinggal  disepanjang  bantaran  sungai  lebih banyak  membuang  limbah  cair  rumah  tangga  mereka  ke sungai.  Hal  ini  dipicu  oleh  adanya  permasalahan  ekonomi maupun  tidak  tersedianya  lahan,    jika  permukiman  kumuh ini  tidak  segera  dikendalikan  maka  akan  memberikan dampak menjamurnya kantong-kantong permukiman kumuh yang tidak teratur dan tidak terkendali, peningkatan frekuensi  bencana  kebakaran  dan  banjir,  peningkatan potensi  kerawanan  dan  konflik  social,  penurunan  tingkat kesehatan  masyarakat  dan  penurunan  kualitas  pelayanan prasarana dan sarana permukiman.
Kelurahan Letta merupakan salah satu kelurahan yang ada  di  Kecamatan  Bantaeng,  Kabupaten  Banteng Kelurahan  Letta  berada  di  pusat  kota  dan  berjarak  2  km dari  ibukota  Kecamatan  Bantaeng.  Adapun  luas  wilayah Kelurahan Letta adalah 16,8 Ha yang terbagi dalam:
Tabel 1. Luas Lokasi Pemukiman Kumuh Kelurahan Letta Nama Lokasi (Kawasan) Luas (Ha) RT/RW Kelurahan Kepadatan Penduduk (jiwa/Ha) Sungai Cilendu II 1.4 RT001-RW002 Letta 164 3.23 RT001-RW004 Letta 48 2.57 RT001-RW005 Letta 53 2.32 RT002-RW001 Letta 54 1.86 RT002-RW002 Letta 134 1.5 RT002-RW004 Letta 140 2.58 RT002-RW005 Letta 12 1.85 RT003-RW001 Letta 29 1.71 RT003-RW002 Letta 39 Total Luas Kawasan 19.02 619 Sumber : Survey Lapangan Tahun 2023
Dari  Table  1.  diatas  dapat  dilihat  bahwa  RT001- RW004  Kelurahan  Letta  merupakan  lokasi  terbesar  yaitu 3,2 Ha dan RT002-RW004 luas terkecil yaitu 1,5 Ha.
Kelurahan  Letta,  memiliki  kondisi  daerah  yang datarannya datar dan berada di atas ketinggian kurang lebih 200  meter  dari  permukaan  air  laut.  Kondisi  tanah  di Kelurahan Letta cukup subur untuk ditanami berbagai jenis tanaman baik tanaman holtikultura maupun tanaman jangka panjang.  Masyarakat  Kelurahan  Letta,  adalah  mayoritas petani  dan  jenis  pekerjaan  pokok  yang  paling  banyak  di pada 3 kelurahan tersebut adalah petani dengan jumlah 913 Kepala  Rumah  Tangga  59.1%,  masyarakat  yang  bergerak di  bidang  pertanian  dan  pertambangan  (tambang  galian  C) ada yang bersatus sebagai pemilik, penggarap dan ada juga hanya  sebagai  buruh.  Penggarap  (Patesang)  merupakan kegiatan pertanian dan pertambangan. Kondisi penggunaan lahan  Kelurahan  Letta  dapat  dilihat  pada  Gambar  1. berikut:
Gambar 1 . Peta Penggunaan Lahan Kawasan Letta
Berdasarkan  peta  diatas  dapat  dilihat  bahwa  luas untuk  pemukiman  4,14  Ha,  Lahan  kosong  0,58  Ha  dan semak  belukar  10.69  Ha  sehingga  total  keseluruhan  15.42 Ha.
b. Kondisi Fisik  Bangunan  Permukiman  Kumuh Kelurahan Letta
Dari hasil identifikasi kawasan permukiman kumuh di Kelurahan  Letta  dengan  kekumuhan  kategori  sedang  dan kategori  berat.  Karakteristik  fisik  bangunan  dijelaskan sebagai berikut:
a) Kondisi
Fisik Bangunan
Berdasarkan
Status Kepemilikan Lahan Dalam  pemanfaatan  lahan  dalam  suatu  wilayah  atau kawasan  perlu  adanya  legalitas  terkait  status  kepemilikan lahan.  Dari  pengertian  tersebut  maka  permukiman  kumuh juga  dilakukan  peninjauan  salah  satunya  berdasarkan legalitas  kepemilikan  tanah.  Pengklasifikasian  legalitas kepemilikan tanah didasarkan pada Undang-Undang Pokok Agraria  No.5  Tahun  1960  yang  mengkategorikan kepemilikan  tanah  ke  dalam  4  dari  7  kategori  utama  yaitu hak  milik,  girik,  hak  sewa,  Hak  Guna  Bangunan  (HGB). Untuk mengetahui lebih jelas tentang legalitas kepemilikan tanah  pada  permukiman  kumuh  di  Kelurahan  Letta Kabupaten Bantaeng dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2. Kondisi Status Kepemilikian Lahan di Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Belitung Selatan
No Status Kepemilikan Lahan Jumlah Persentase 1 Girik 3 3 % 2 Hak Milik 74 74 % 3 Hak Sewa 23 23% Jumlah 100 100 Sumber : Hasil Kuisioner Tahun 2023
Berdasarkan hasil rekapitulasi kuisioner pada Table 2. diatas,  legalitas  kepemilikan  tanah  yang  dijumpai  di wilayah  penelitian  terdiri  dari  girik,  hak  milik,  hak  sewa. Sebanyak 3 responden memiliki rumah dengan status girik, 74 responden memiliki rumah dengan status hak milik, dan 23 responden memiliki rumah dengan status hak sewa.
b) Kondisi  Fisik  Bangunan  Berdasarkan  Kualitas Bangunan
Karakteristik fisik bangunan pada permukiman kumuh di  Kelurahan  Letta  dinilai  dari  jenis  material  bangunan yang  digunakan  pada  atap,  dinding  serta  lantai  bangunan. Untuk  material  atap  bangunan  permukiman  kumuh  dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3. Kondisi Kualitas Bangunan Berdasarkan Material
Atap No Material Atap Jumlah Persentase 1 Genteng 22 22 % 2 Seng 78 78 % Jumlah 100 100

## Sumber: Hasil Kuisioner Tahun 2023
Berdasarkan  hasil  rekapitulasi  kuisioner  pada  table diatas  berdasarkan  material  atap  seperti  genteng  dan  seng, sebanyak 78 unit rumah responden memiliki atap seng atau sekitar  78%  dan  22  unit  rumah  responden  memiliki  atap genteng atau 22 % dari total jumlah responden.
Dari hasil observasi juga terlihat material atap berupa seng  dengan  kondisi  pada  beberapa  rumah  mengalami kebocoran  diakibatkan  kerusakan  seperti  berlubang disebabkan  umur  material  yang  sudah  cukup  lama  dan mengalami korosi diakibatkan air hujan.
c) Kondisi  Fisik  Bangunan  Berdasarkan  Jarak  Antar Bangunan
Karakteristik fisik bangunan pada permukiman kumuh di  Kelurahan  Letta  kabupaten  Bantaeng.  Berdasarkan  dari jarak  antar  bangunan  dengan  bangunan  lainnya  dapat dilihat pada table berikut:
Tabel 4 . Kondisi Fisik Bangunan Berdasarkan Jarak Antar
Bangunan No Jarak Antar Rumah Jumlah Persentase 1 ≤ 1 Meter 48 48 % 2 1 - 2 Meter 31 31 % 3 3 – 4 Meter 17 17 % 4 ≥ 5 Meter 4 4 % Jumlah 100 100
Sebanyak  48  responden  memilik  rumah  dengan  jarak bangunan  ≤  1  Meter  sementara  31  responden  memiliki rumah  dengan  jarak  bangunan  1  -  2  Meter,  17  responden memiliki rumah dengan jarak  bangunan 3 – 4 Meter dan 4 responden  memiliki  rumah  dengan  jarak  bangunan  ≥  5 Meter.
Permasalahan  pembangunan  rumah  yang  terdapat  di Kelurahan
Letta yaitu Ketidakaturan bangunan permukiman  warga  setempat  hal  ini  terjadi  dikarenakan kurangnya wawasan masyarakat mengenai aturan pendirian bangunan  dan  kondisi  lahan.  Akibat  dari  ketidakaturannya bangunan  ini  menyebabkan  kawasan  tersebut  menjadi kumuh.
c. Kondisi Sarana & Prasarana Permukiman Kumuh di Kelurahan Letta Kabupaten Bantaeng
Analisa identifikasi karakteristik fisik sarana digunakan  untuk  mengetahui  pelayanan  fasilitas  terhadap penduduk di kawasan permukiman kumuh terhadap sarana umum  yang  ada.  Sarana  fasilitas  umum  yang  dianalisis dalam  penelitian  ini  adalah  sarana  pendidikan,  kesehatan, peribadatan,  dan  perdagangan  jasa.  Kondisi  fisik  sarana umum dikategorikan ke dalam 3 kategori, yaitu:
1) Kategori  Baik:  Jenis  fasilitas  umum  telah terlayani,  kondisi  fisik  bangunan  fasilitas  telah layak  dan  fasilitas  telah  memenuhi  pelayanan berdasarkan kebutuhan penduduk.
2) Kategori  Cukup:  Jenis  fasilitas  umum  telah terlayani, kondisi dari segi fisik bangunan fasilitas kurang  layak  dan  fasilitas  telah  memenuhi pelayanan berdasarkan kebutuhan penduduk.
3) Kategori  Kurang:  Jenis  fasilitas  umum  belum tersedia  dan  kondisi  fasilitas  kurang  memenuhi pelayanan berdasarkan kebutuhan penduduk.
a) Kondisi Jaringan Jalan
Kondisi  jaringan  jalan  yang  ada  di  Kelurahan  Letta yaitu  tanah  dan  paving,  sebagian  jalan  tidak  dilengkapi dengan  adanya  drainase.  Hal  ini  di  karenakan  usia  jalan yang  sudah  lama  dan  belum  adanya  perbaikan  jalan  dan belum  ada  perencanaan  pembangunan  saluran  drainase  di samping  kanan  kiri  jalan  mengakibatkan  becek  dan tergenang  air  hujan,  air  saluran  yang  berasal  dari  rumah warga  juga  ada  yang  menggenangi  jalanan,  sehingga  tidak nyaman untuk dilalui.
Jalan  tersebut  hanya  bisa  dilalui  oleh  sepeda  motor, sepeda, dan pejalan kaki. Sebagian besar, jalan lingkungan yang  terdapat  di  Kelurahan  Letta  sudah  diperkeras  dengan paving.  Akan  tetapi  juga  terdapat  jalan  yang  telah diperkeras  namun  mengalami  kerusakan.  Untuk  lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini:
Tabel 5. Kondisi Fisik Bangunan Berdasarkan Jarak Antar Bangunan
No Kondisi Jaringan Jalan Jumlah Persentase 1 Tanah 24 24 % 2 Paving 76 76 % Jumlah 100 100 Sumber : Hasil Kuisioner Tahun 2023
Berdasarkan rekapitulasi kuisioner pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa 76 responden (76 %) mengatakan bahwa kondisi jalan  menurut  jenis  perkerasan  paving  yang  menuju kerumahnya  memiliki  kualitas  yang  baik.  Sementara  24 responden (24%) menilai kondisinya buruk karena masih tanah. Kondisi  jalan  lingkungan  tentu  mempengaruhi  tingkat aksesibilitas  atau  kemudahan  dalam  mencapai  lokasi  lain. Adapun  aksesibilitas  di  Kelurahan  Letta  sangat  terbatas.  Hal tersebut  disebabkan  karena  jaringan  jalan  yang  terdapat  di kawasan  ini  hanya  berupa  jalan  lingkungan  dan  ganggang sempit dengan lebar kurang dari 2 meter.
Dari hasil observasi juga terlihat material perkerasan jalan menggunakan paving yang masuk dalam kawasan permukiman kumuh.  Dimana  perekerasan  berupa  paving  tersebut  hasil  dari program  pemerintah  Kabupaten  Bantaeng  terkait  perbaikan lingkungan kawasan permukiman kumuh tahun 2020.
b) Kondisi Jaringan Drainase
Kondisi drainase lingkungan, kontruksi drainase yang buruk  dan  belum  permanen  mengakibatkan  pendangkalan
dan di penuhi tumpukan  sampah. Hal ini di  sebabkan oleh kurangnya  pemeliharaan,  ketidak  mampuan  drainase menampung  air  hujan  dan  dijadikan  sebagai  tempat pembuangan  sampah.  Kondisi  ini  mengakibatkan  sampah meluap  dari  drainase  dan  menyebabkan  bau  yang  tidak sedap, dan menjadi sumber penyakit.
Saluran  tersier  dan/atau  saluran  lokal  tidak  tersedia, dan/atau  tidak  terhubung  dengan  saluran  pada  hierarki  di atasnya  sehingga  menyebabkan  air  tidak  dapat  mengalir dan  menimbulkan  genangan  Jaringan  drainase  lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan  genangan  dengan  tinggi  lebih  dari  30  cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun.
c) Kondisi Jaringan Air Bersih
Kondisi  penyediaan  air  minum,  sumber  air  berasal dari  PDAM,  sumur  galian,  warga  sekitar  menggunakan pipa  plastik  yang  tidak  permanen  untuk  menyambungkan air,  hal  ini  cukup  memudahkan  untuk  perbaikan  pada kawasan tersebut.
d) Kondisi Jaringan Persampahan
Kondisi pengelolaan sampah. kurangnya penangkalan sampah,  masyarakat  menumpuk  sampah  di  drainase  atau membakarnya.  Hal  ini  di  sebabkan  kurangnya  kesadaran masyarakat sekitar terkait sampah. Kondisi ini menyebabkan lingkungan terkesan kumuh.
Tempat  pengolahan  sampah  terpadu  (TPST)  pada skala lingkungan.
d. Kriteria  dan  Indikator  penilaian  penentuan klasifikasi dan skala Prioritas Penanganan
Untuk  menilai  lokasi  permukiman  maka  dilakukan penilaian  lokasi  berdasarkan  kriteria,  indikator  dan parameter  kekumuhan  yang  telah  ditetapkan  di  dalam Peraturan  Menteri  PUPR  Nomor  14/PRT/M/2018.  Dari hasil  penilaian  terhadap  kompleksitas  permasalahan, kemudian  dibuatkan  klasifikasi  untuk  mendapatkan  daftar urutan  (ranking)  atau  skala  prioritas  penanganan  sehingga dapat ditetapkan strategi dan pola penanganannya. Adapun hasil penilaian skoring kekumuhan Kabupaten
Bantaeng  berdasarkan  kriteria  dan  indikator  serta parameter kekumuhan, tergambar pada tabel berikut ini:
Tabel 6. Tingkat Kumuh Kelurahan Letta Nama Lokasi (Kawasan) Luas (Ha) RT/RW Nilai Kumuh Awal Kepadatan Penduduk (jiwa/Ha) Tingkat Kumuh Sungai Cilendu II 1.4 RT001-RW002 36 164 Kumuh Ringan 3.23 RT001-RW004 18 48 Kumuh Ringan 2.57 RT001-RW005 30 53 Kumuh Ringan 2.32 RT002-RW001 8 54 Tidak Kumuh 1.86 RT002-RW002 20 134 Kumuh Ringan 1.5 RT002-RW004 25 140 Kumuh Ringan 2.58 RT002-RW005 44 12 Kumuh Sedang 1.85 RT003-RW001 19 29 Kumuh Ringan 1.71 RT003-RW002 35 39 Kumuh Ringan Total Luas Kawasan 19.02 619
e. Merumuskan Arahan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Letta

## Kabupaten Bantaeng
Proses  analisis  ini  pada  dasarnya  merupakan  proses analisis  deskriptif  kualitatif  analisis  deskriptif  kualitatif adalah  serangkaian  kajian  yang  tidak  dapat  dinyatakan dalam angka-angka dan rumus melainkan dengan kata-kata dan  kalimat  menurut  data  pengambilan  kesimpulan (Sugiyono,2006)  Untuk  menghasilkan  arahan  umum  yang relevan tetapi dapat bersifat lebih spesifik maka diperlukan suatu  validasi  arahan.  Arahan  umum  yang  relevan divalidasi  dengan  tiga  acuan  yang  tidak  hanya  berfungsi sebagai  alat  validasi  arahan,  akan  tetapi  juga  berfungsi memperkaya/masukan  terkait  arahan  umum  yang  sudah dirumuskan  sebelumnya.  Adapun  tiga  acuan  untuk memvalidasi sekaligus memberi masukan untuk memperkaya  arahan  umum  dengan  adanya  arahan  rinci yang relevan di wilayah penelitian antara lain :
a) Teori  atau  peraturan  yang  berkaitan  dengan faktor-faktor berpengaruh terhadap pengembangan di wilayah penelitian.
b) Penerapan  ( Best  Practice )  di  lokasi  lain  terkait factor-faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan di wilayah penelitian.
c) Kebijakan-kebijakan  yang  mengatur  terkait pengembangan di wilayah penelitian.
Dalam  perumusan  arahan  penanganan  dilakukan penentuan tingkat prioritas yang diperoleh dari hasil analisa AHP  yang  telah  dilakukan.  Penentuan  arahan  disesuaikan dengan  agenda  program  permukiman  berkelanjutan  100-0- 100  Tahun  2015-2019  oleh  Kementrian  PU  Direktorat Jendral Cipta Karya. Dimana faktor dan variabel penyebab kumuh  dengan  nilai  bobot  paling  besar  akan  memiliki tingkatan prioritas utama.

## Kesimpulan dan Saran
Hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa    kawasan permukiman kumuh Kelurahan Letta memiliki karakteristik berupa  kualitas  bangunan  yang  kurang  baik  dengan  rentan waktu massa bangunan lebih dari 20 tahun. Dengan satatus kepemilikan  berupa  hak  milik  dan  hak  sewa,  kepadatan bangunan  tinggi  dengan  rata-rata  material  bangunan  batu dan seng serta jaringan drainase yang belum cukup tersedia dan  segi  pelayanan  fasilitas  sarana  dan  prasarana  masih sangat  buruk.  Diakibatkan  kualitas  bangunan  serta  sistem pelayanan sarana dan prasarana yang masih kurang

## Daftar Pustaka
Abil,  A.,  Latief,  R.,  &  Yahya,  I.  (2020).  Strategi Pengendalian Perkembangan Permukiman Disepanjang Sungai Tallo Kelurahan Rapokalling Kecamatan Tallo Kota Makassar. Journal of Urban
Planning
Studies, 1(1), 098-104 Abidin, Slamet Moh Suyono, 1991, Fiqih Ibadah, Bandung: CV Pustaka Setia.
Frenzel,  Anne  C.,  Pekrun,  Reinhard.,  and  Goetz,Thomas. (2007).  Perceived  learning  environment  and  students’ emotional  experiences:  A  multilevel  analysis  of mathematics  classrooms.  Learning  and  Instruction  17 (2007)
478e493.
doi:10.1016/j.learninstruc.2007.09.001.
Kementerian  Pekerjaan  Umum  Perumahan.  (2018).  Surat Edaran  Menteri  PUPR  02/SE/M/2018  Tahun  2018 tentang  Pedoman  Bahan  Konstruksi  Bangunan  dan Rekayasa Sipil.
Moleong  Lexy  J.  2005.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung: Remaja
Nursyahbani  Raisya,  Bitta  Pigawati.  2015.  Kajian Karakteriskik  Kawasan  Pemukiman  Kumuh  di Kampung Kota. Universitas Diponegoro. Semarang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik  Indonesia  Nomor  02/PRT/M/2016  Tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman  Kumuh.  Jakarta:  Kementrian  PUPR, 2016.
Permen  PUPR  No.  14/PRT/M/2018  Tahun  2018  tentang Pencegahan  dan  Peningkatan  Kualitas  Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Rahayu,  R.,  Syafri,  S.,  Salim  Rasyidi,  E.,  &  Abbas,  J. (2023).  Strategi  Penangan  Permukiman  di  Kabupaten Jeneponto:  studi  Kasus:  Permukiman  Kumuh  di Kawasan  Allu  Kecamatan  Bangkala. Journal  of  Urban Planning Studies, 2(2), 148-153.