## STRATEGI KOMUNIKASI KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILU BUPATI KONAWE SELATAN
2015
Diki Kurniawan Tahir ** M. Najib  Husain *** Hasriani Amin
Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo Kendari dikta.kurniawantahir@gmail.com

## ABSTRAK
The  analysis  of  this  research  uses  Lasswel's  formula  strategy  theory.  In  the  data analysis phase, the analytical technique used in this research is descriptive qualitative. From  the  result  of  the  research,  the  KPU  uses  various  communication  strategies  in this case to know the audience, to compose the message, to determine the method and the selection of media usage to give a good impact to the community to participate in the election of regional head in Konawe Selatan Regency. By doing this strategy the impact is very large on the election process of regional head. In addition, socialization is  done  not  only  to  the  community  but  also to  disseminate  schools  to  attract  the participation  of  novice  voters  to  participate  in  democratic  parties.  Because  beginner voters are one of the regeneration that should be  given  a lot of information because remembering  from  the  age  factor  of  those  who  still  need  a  lot  of  knowledge  about political democracy in Indonesia.
Konawe Selatan Regency  KPU  is  expected  to  have  a  breakthrough  or  new  effort  in order to increase voter participation is not monotonous and the quantity is reproduced more.
Keywords: KPU Communication Strategy, Politics, Voter Participation

## ABSTRAK
Analisis penelitian ini menggunakan teori strategi  formula  Lasswel. Dalam tahapan analisis  data,  Teknik analisis  yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif kualitatif.
Dari  hasil penelitian  yang  didapatkan pihak  KPU  menggunakan berbagai macam strategi komunikasi dalam hal ini mengenal khalayak, menyusun pesan, menetapkan metode dan seleksi penggunaan  media  memberikan dampak  yang  baik kepada masyarakat untuk bias berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah  di  Kabupaten Konawe  Selatan. Dengan melakukan strategi tersebut dampaknya sangat besar pada proses pemilihan kepala daerah. Selain itu sosialiasi dilakukan bukanhanya kepada masyarakat tetapi juga melakukan sosialisasi kesekolah-sekolah untuk menarik partisipasi pemilih pemula untuk bias ikut dalam pesta demokrasi. Karena pemilih pemula merupakan salah satu regenerasi yang harus diberikan informasi yang banyak karena mengingat dari factor umur mereka  yang  masih butuh banyak pengetahuan mengenai demokrasi politik di Indonesia.
KPU  Kabupaten Konawe  Selatan  diharapkan bias memiliki terobosan atau upaya baru dalam rangka meningkatkan partispasi pemilih tidak monoton dan kuantititasnya diperbanyak lagi.

## Kata kunci : Strategi Komunikasi KPU, Politik, Partisipasi Pemilih

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pemilihan umum menjadi salah satu indikator stabil dan dinamisnya demokratisasi  suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan pemilihan umum  (PEMILU) memang secara periodic sudah berlangsung sejak awal kemerdekaan bangsa ini, akan  tetapi proses demokratisasi lewat pemilu-pemilu yang terdahulu belum mampu menghasilkan  nilai-nilai demokrasi yang matang akibat sistem politik yang otoriter. Harapan untuk menemukan format demokrasi yang ideal mulai nampak setelah penyelenggaraan pemilu 2004 laluyang  berjalan relatif cukup lancer dan aman. Untuk ukuran bangsa yang baru beberapa tahun lepas dari sistem otoritarian, penyelenggaraan pemilu 2004 yang terdiri dari pemilu legislative dan pemilu presiden secara langsung yang berjalan tanpa tindakan kekerasan dan menjadi prestasi bersejarah bagi bangsa ini.
Tahapan demokrasi bangsa Indonesia kembali diuji  dengan momentum Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) langsung yang telah berlangsung sejak 2005. Momentum  pilkada idealnya dijadikan sebagai proses penguatan demokratisasi. Dalam  konteks penguatan demokratisasi, masyarakat yang memiliki kesadaran berdemokrasi adalah langkah awal menuju lajur demokrasi yang benar. Pembentukan warga Negara yang memiliki keadaban demokratis dan demokrasi keadaban paling mungkin dilakukan secara efektif hanya melalui pendidikan kewarganegaraan atau civi leducation. Aktualisasi dari Civi leducation sebenarnya terletak pada tingkat partisipasi politik rakyat disetiap momentum politik seperti pemilu. Seberapa jauh
Pilkada selama ini memberi  ruang partipasi politik bagi rakyat? Apakah pilkada mampu menjadi titik persinggungan rakyat dan Negara sebagaimana pestapartisipasi politik rakyat?
Partisipasi politik rakyat tentu tak lepas dari kondisi atau system politik yang sedang berproses.  Sistem kepolitikan bangsa Indonesia hingga dewasa ini telah berkali-kali mengalami perubahan, mulai  dari  orde baru  sampai pada reformasi. Disadari bahwa reformasi sering dimaknai sebagai era yang lebih demokratis.
Seiring dengan konstelasi  politik diera reformasi  penguatan demokrasi yang legitimate sebagai harapan dari akhir  transisi demokrasi, semakin dapat dirasakan oleh masyarakat melalui  pelaksanaan  Pemilu  sejak tahun  2004 dan pilkada tahun 2005 secara langsung. Sebagai konsekuensi logis perubahan atmosfer politik tersebut maka dinamika dan  intensitas artikulasi politik pun makin tampak ditengah ranah kehidupan social politik. Setidaknya masyarakat diterpa wacana dan partisipasi politik tidak hanya lima tahun sekali saat Pemilu saja. Tetapi juga, disemarakkan oleh Pemilu Kepala Daerah baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Sebagai proses dari  transformasi politik, makna pilkada selain merupakan bagian dari penataan struktur kekuasaan makro agar  lebih menjamin berfungsinya mekanisme check and balances diantara lembaga-lembaga  politik dari tingkat pusat sampai daerah, masyarakat mengharapkan  pula  agar pilkada dapat menghasilkan kepala daerah yang bertanggung jawab. Namun masyarakat saat ini masih pragmatis dan  mudah  terpengaruh  oleh  iming-iming  uang  sehinggah  keadaan  inilah  yang dimanfaatkan oleh bakal calon kepala daerah dalam menarik partisipasi  masyarakat,
hal  inilah  yang  menyebabkan  akuntabel  dan  kualitas  calon  kepala  daerah  menjadi poin  yang  dikesampingkan  oleh  masyarakat. Tanpa  disadari  masyarakat  tidak  diberi kesempatan untuk menentukan sendiri segala bentuk kebijaksanaan yang menyangkut harkat dan martabat rakyat daerah karena telah terpengaruh money politik.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana  pelaksanaan  strategi  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  dalam meningkatkan  partisipasi  politik  masyarakat  pada  pemilihan  Kepala  Daerah  di Kabupaten Konawe Selatan.
2. Apa faktor-faktor pengambat dan pendukung dalam pelaksanaan pemilu.

## Tujuan dan Manfaat Penelitian

## Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui bagaimana strategi KPU Kabupaten Konawe Selatan   dalam penyelenggaraan Pilkada?
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat KPU dalam meningkatkan Partisipasi politik Masyarakat?

## Manfaat Penelitian

## 1. Manfaat Teoritis
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat  bagi  pengembangan  Ilmu Komunikasi khususnya dibidang Komunikasi Politik.

## 2. Manfaat Praktis
Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pelaksanaan strategi KPU Kabupaten Konawe Selatan guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat khususnya di Kabupaten Konawe Selatan dalam penyelenggaraan Pilkada.
3. Manfaat Metodologis
Sebagai  bahan  acuan  bagi  peneliti  lain  yang  ingin  mengkaji  lebih  jauh  dan menjadi  bahan  perbandingan  dengan  peneliti  yang  hendak  mengadakan penelitian pada bidang yang sama.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  ini, dilaksanakan  di  kantor  Komisi Pemilihan  Umum (KPU) Kabupaten  Konawe  Selatan  yang  merupakan  daerah  penulis  berasal  dan  dimana angka  pertisipasi  dalam  pemilahan  sering  berubah-ubah  dan untuk  melihat  sejauh mana  pelayanan  yang  diberikan  KPU  selaku  penyelenggara  pemilu  kepada masyarakat.  Sehingga  dapat  meningkatkan  partisipasi  politik  masyarakat  khususnya di Kabupaten Konawe Selatan pada 9 Desember 2015.

## Informan
Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang, yang meliputi sebagai berikut :
Ketua KPU kabupaten Konawe Selatan 1 Orang Sekretaris KPU kabupaten Konawe Selatan 1 Orang Komisioner Divisi Teknis 1 Orang
Komisioner Divisi Hukum 1 Orang Komisioner Divisi Perencanaan dan Data 1 Orang Komisioner Divisi Umum, Keuangan dan Logistik 1 Orang Komisioner Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat 1 Orang Total : 7 Orang Jenis dan Sumber Data
Jenis Data
a. Data Kualitatif
Data  Kualitatif  yaitu  data  yang  diperoleh  berdasarkan  pada  bahan informasi/temuan dari obyek yang diteliti.
b. Data Kuantitatif
Data  Kuantitatif  yaitu  data  yang berdasarkan  angka-angka  atau  jumlah  yang berkaitan dengan permasalahan.

## Sumber Data
a. Data Sekunder
Data Sekunder diperoleh dengan tehnik Library Studi (Studi Perpustakaan), yaitu  data  atau  informasi  yang  diperoleh  melalui  buku-buku,  majalah,  laporan penelitian, serta dokumen-dokumen yang menyangkut dengan obyek penelitian.
b. Data Primer
Data Primer diperoleh dengan cara :Field Research (Study Lapangan) yaitu, melakukan  pengamatan  secara  langsung  pada  lokasi  penelitian  di  kantor  KPU
kabupaten Konawe Selatan untuk mendapatkan gambaran lokasi penelitian.Wawancara  (interview)  yakni  mengadakan  tanya  jawab  secara mendalam  serta  bebas  kepada  para  informan  sehubungan  dengan  permasalahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Strategi  Komunikasi KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan
Dalam  pelaksanaan  pemelihan kepala  daerah  dikabupaten  Konawe  Selatan, terdapat 490 TPS  (Tempat  Pemungutan  Suara)  yang  tersebar  di 22Kecamatan di seluruh Kabupaten  Konawe  Selatan. Tingkat  partisipasi  pemilih  pada  pelaksanaan pemilihan Kepala  Daerah  di  Kabupaten  Konawe  Selatan Tahun  2015,  masih  cukup rendah.  Meskipun  demikian  sebenarnya  KPU  telah  melakukan  berbagai  cara  atau strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih, namun rendahnya partispasi pemilih bukan  tanggung  jawab  KPU  semata.  Namun  merupakan  tanggung  jawab  bersama, antara  KPU,  Pemerintah,  masyarakat  dan  peserta  pemilu  itu  sendiri.Banyak  strategi yang  dilakukan  oleh  pihak  KPU  dalam  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam melakukan pemilihan kepala daerah di daerahnya.

## a) Mengenal Khalayak
Suatu  strategi  adalah  keseluruhan  keputusan  kondisional  tentang tindakan  yang  akan  dijalankan  guna  mencapai  tujuan.  Maka  dalam
merumuskan  strategi  komunikasi  selain  diperlukan  perumusan  yang  jelas, juga  harus  memperhitungkan  kondisi  dan  situasi  khalayak  (komunikan). Untuk itulah langkah pertama yang diperlukan adalah mengenal khalayak atau sasaran  serta  memilih  khalayak  sesuai  situasi  dan  kondisinya  agar  dapat melakukan  persuasi  terhadap  khalayak.Khalayak  tidak  pasif  tetapi  aktif, sehingga antara komunikator dengan komunikan bukan saja terjadi hubungan tetapi  juga  saling  mempengaruhi. Khalayak  dapat  dipengaruhi  oleh komunikator tetapi komunikator juga dapat dipengaruhi oleh komunikan atau khalayak.  Hal  ini  dapat  terjadi  jika  komunikator  dan  khalayak  mempunyai kepentingan  yang  sama.  Maka  komunikator  harus  menciptakan  persamaan kepentingan dengan khalayak dalam pesan, metoda, dan media.
Meningkatkan kapasitas dan kualitas (Capacity Building)
penyelenggara  pemilu  di  tingkat  PPK,  PPS  dan  KPPS  merupakan  salah  satu strategi  KPU  yang  dilakukan  dalam  upaya  meningkatkan  partisipasi  pemilih untuk  bersedia  hadir  dalam  dalam  memberikan  suaranya  di  TPS  pada pelaksanaan  Pemilihan kepala  daerah  di  Kabupaten  Konawe  Selatan  tahun 2016. Pihak  KPU  juga  melakukan  pendekatan  kepada  kepala  desa  setempat atau  pemimpin  warga  yang  dipercayai  oleh  masyarakat  untuk  melakukan sosialisan  mengenai  wajibnya  memilih  bagi  warga  yang  sudah  mempunyai hak pilih. Pendekatan kepada pemimpin warga dipergunakan dengan baik oleh pihak  KPU,  hal  itu  dikarenakan  masih  minimnya  pendidikan  masyarakat setempat. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Aila, S.Sos
“selain kita memperbanyak melakukan sosialisasi, kita juga m elakukan pendekatan-pendekatan di tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat,  apalagi  sekarang  banyak  aliran-aliran  tertentu  yang biasanya  golput.  Hal  itu  bisa  kita  buktikan  dipresentase  sampai  80%.
Dan  mayoritas  masyarakat  Kabupaten  Konawe  Selatan  yang berprofesi  sebagai  petani  dan  pedagang  dan  masih  banyaknya masyarakat  bagian  pedalaman ” (Hasil  Wawancara  Pada  Tanggal  31 Oktober 2016)
Peranan KPU dan penyelenggara di tingkat bawah ikut mempengaruhi tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  menggunakan  hak  pilihnya.  Hal  ini dilakukan untuk memperkokoh atau memperkuat badan atau lembaganya guna menghasilkan kinerja yang baik, sehingga tujuan sebagai penyelenggara akan sesuai  yang  diinginkan. Dari  hasil  wawancara  tersebut  bisa  dilihat  masih minimnya pemahaman masyarakat dengan hak menggunakan hak pilih dalam pemilihan  kepala  daerah  di  kabupaten  Konawe  Selatan.  Masyarakat  yang minim  pendidikan  masih  gampang  dipengaruhi  oleh  masyarakat  lain  yang mempunyai pendidikan lebih tinggi.

## b) Menyusun pesan
Setelah mengenal khalayak dan situasinya, maka langkah selanjutnya dalam perumusan strategi, ialah menyusun pesan, yaitu menetukan tema dan materi. Syarat utama dalam mempengaruhi khalayak dari pesan tersebut, ialah mampu mempengaruhi khalayak dari  pesan tersebut, ialah mampu membangkitkan  perhatian. Perhatian adalah pengamanan yang terpusat. Dengan  demikian awal dari suatu efektivitas  dalam komunikasi, ialah bangkitnya perhatian dari khalayak terhadap pesan-pesan yang disampaikan. Pesan harus direncanakan dan disampaikan sedemikian rupa sehingga pesan
itu dapat menarik  perhatian sasaran yang dituju. Hal  ini  diperkuat  dengan pernyataan Jabal Nur, S.Ag., M.Pd
“ Pesan  yang  kami  sampaikan  intinya  untuk  mengajak  masyarakat untuk ikut berpartisipasi demi kemajuan Kabupaten Konawe Selatan dan  Alhamdulillah  masyarakat  cukup  antusias  dalam  melaksanakan pilkada  kemarin,  partisipasi  pemilu  juga  cukup  tinggi,  dan  hasilnya kita mendapatkan bupati terpilih” (Hasil Wawancara Pada Tanggal 31 Oktober 2016)
Memperkuat  komunikasi  dan  keterbukaan Informasi  KPU  kepada publik  merupakan  salah  satu  strategi  KPU  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  kepercayaan  publik  atau  masyarakat,  sehingga  informasi  yang dibutuhkan  masyarakat  baik  mengenai  teknis  penyelenggaraan  maupun  data- data  lain  dapat  mudah  diakses  oleh  masyarakat,  diharapkan  outputnya  dapat meningkatkan  partisipasi  pemilih  pada  pelaksanaan  Pemilu  Bupati  Konawe Selatan tahun  2015.  Dalam  rangka  menjamin  keterbukaan  informasi  publik maka  setiap  lembaga  publik  harus  membentuk  suatu  petugas  khusus  yang menanganinya,  Sesuai  pasal  13  Undang-Undang  tersebut  mengamanatkan bahwa  setiap  instansi/badan  publik  harus  menunjuk  petugas  PPID. Hal tersebut  diperkuat  dengan  pernyataan  dari  bapak  Sutamin  Rembasa,  S.Pd., M.Si  yang  mengatakan  bahwa  masyarakat  sangat  antusias  dengan  pemilihan kepala daerah di kabupaten Konawe Selatan. Pernyataan tersebut bisa ditarik kesimpulan  bahwa  strategi  KPU  dalam  menyampaikan  pesan  dalam  bentuk informasi  tersampaikan  dengan  baik  kepada  masyarakat.  Karena  kita  bisa melihat  dari  hasil yang  dicapai  pada  saat  perhitungan  suara  dalam  pemilihan kepala daerah tersebut.

## c) MenetapkanMetode
Dalam dunia komunikasi pada teknik penyampaian atau mempengaruhi itu dapat dilihat dari dua aspek yaitu:  menurut cara pelaksanaan dan meurut bentuk isinya. Hal tersebut dapat diuraikan lebih lanjut, bahwa yang petama, semata-mata melihat komunikasi  dari segi pelaksanaannya dengan melepaskan perhatian dari isi pesannya. Sedang yang kedua, yaitu melihat komunikasi itu dari segi bentuk pernyataan atau bentuk pesan dan maksud yang dikandung.
Metode  yang  dilakukan  oleh  pihak  KPU  Kabupaten  Konawe  Selatan dengan  menggunakan  metode Kegiatan  sosialiasi  tatap  muka  (face  to  face) pada  masyarakat  merupakan  salah  satu  kegiatan  sosialisasi  yang  dilakukan KPU Kabupaten  Konawe Selatan dalam  menyampakan  informasi  seputar pelaksanaan pemilihanKepala Daerah pada tahun 2016. Sosialiasi tatap muka (face to face) merupakan bagian dari strategi oleh pihak KPU secara langsung ataupun  dengan  bantuan  organisasi  yang  sudah  bekerja  sama  dengan  pihak KPU. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Bapak Luji, S.Sos
“jadi  ada  beberapa  hal  yang  kita  lakukan  yang  pertama  kita melaksanakan  sosialisasi  dimasyarakat,  yang  kedua  kita  melibatkan berbagai  unsur  seperti  LSM,  karang  taruna  bahkan  juga  kelompok- kelompok  misalnya  profesi  atau  club-club  motor  misalnya  yang  kita libatkan mereka dalam melaksanakan pawai kampanye dan melakukan kegiatan  untuk  memudahkan  masyarakat  dalam  menggunakan  hak pil ihnya nanti” (Hasil Wawancara Pada Tanggal 31 Oktober 2016) Ada  beberapa  kelompok  sasaran  masayarakat  dalam  melakukan sosialisasi  tatap  muka  ini.Dari  hasil  wawancara  tersebut  bisa  dilihat  bahwa
pihak  KPU  mendapatkan  banyak  bantuan  dari  pihak  luar  untuki mensosialisasikan  informasi  mengenai  hak  pilih  atau  sekedar  memberikan informasi bagaiman melakukan pencoblosan pada saat pemilihan umum tiba. Bantuan  tersebut  dilakukan  dengan  metode  tatap  muka  yang  dikhususkan kepada masyarakat yang rendah pendidikan.

## d) PenggunaanMedia
Penggunaan  media sebagai alat  penyalur  ide,  dalam rangka merebut pengaruh khalayak adalah suatu hal yang merupakan keharusan, sebab media dapat menjangkau khalayak yang cukup besar. Media merupakan alat penyalur, juga mempunyai fungsi social yang kompleks.
Sebagaimana dalam menyusun pesan dari suatu komunikasi yang ingin dilancarkan,  kita harus selektif,  dalam arti menyesuaikan  keadaan  dan kondisi khalayak, maka dengan sendirinya dalam penggunaan mediapun, harus demikian pula. Justru itu selain kita harus berfikir dalam jalinan faktor- faktor komunikasi sendiri juga  harusdalam  hubungannya dengan situasi sosial-psikologis, harus diperhitungkan pula. Hal ini  karena masing-masing medium tersebut mempunyai kemampuan dan kelemahan-kelemahan tersendiri sebagai alat. Hal ini disampaikan oleh Bapak Yusran, S.Pd
“yang pertama mungkin keberadaan media elektronik maupun media cetak  itu  cukup bisa  memberikan  andil  sehingga  masyarakat  sudah bisa  melihat  politik  melalui  televise,  lalu  kemudian  kita  melibatkan disetiap desa ” (Hasil Wawancara Pada Tanggal 31 Oktober 2016)
Dan  didukung  oleh  pernyataan  salah  satu  pegawai  yang  terjun langsung  kelapangan  dalam  mensosialisasikan  mengenai  kinerja  KPU kepada masyarakat Nuzul Qadri, SS
“iya,  pernyataan  yang  bapak  lontarkan  memang  benar  karena  media memang  penting  untuk  kita  melakukan  sosialisasi  kepada masyarakat,  seperti  menggunakan  baliho,  spanduk  ataupun brosur mengenai pentingnya memilih kepala daerah” (Hasil Wawancara Pada Tanggal 31 Oktober 2016)
Adanya penggunaan berbagai media komunikasi yang digunakan KPU
e) Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

## 1. Pendidikan
Pendidikan  politik  adalah  usaha  untuk  memasyarakatkan  politik, dalam  arti  mencerdaskan  kehidupan  politik  rakyat,  meningkatkan kesadaran setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta  meningkatkan  kepekaan  dan  kesadaran  rakyat  terhadap  hak, kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap bangsa dan Negara.
Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah  proses  sosialisasi  politik  masyarakat  sehingga  mereka memahami dan menghayati betul- betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu  sistem  politik  yang  ideal yang  hendak  dibangun.  Hasil  dari penghayatan itu akan melahirkan sikap dan tingkah laku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal itu.
Pihak  KPU Kabupaten  Konawe  Selatan juga  menyelenggarakan kegiatan  dalam  rangka  untuk  meningkatkan  partisipasi pemilih  terutama
dikalangan pemilih pemula untuk kalangan pelajar yang duduk di bangku SLTA  sederajat  KPU Kabupaten  Konawe  Selatan mengadakan  sebuah program  Training  Of  Trainer  untuk  memberikan  pelatihan  tentang pendidikan  politik  kepada  siswa  SMA  sebagai  pemilih  pemula  terutama ditujukan kepada pengurus OSIS.

## 2. Kesadaran Politik
Kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga  negara.  Hal  ini  menyangkut  pengetahuan  seseorang  tentang lingkungan  masyarakat  dan  politik,  dan  menyangkut  minat  dan  perhatian seseorang  terhadap  lingkungan  masyarakat  dan  politik  tempat  dia  hidup. Berkaitan  dengan  itu  Jeffry  M.  Paige  (dalam  Surbakti,  1992:144) menyebutkan  bahwa:  “Apabila  seseorang  memiliki  kesadaran  politik  dan kepercayaan  kepada  pemerintah  yang  tinggi  maka  partisipasi  politik cenderung  aktif.  Sebaliknya,  apabila  kesadaran  politik  dan  kepercayaan kepada  pemerintah  rendah  maka  partisipasi  politik  cenderung  pasif- tertekan (apatis)”.
Menurut  Drs.M  .Taopan,  kesadaran  politik  adalah  suatu  proses batin yang menampakkan keinsafandari setiap warga Negara akan urgensi urusan kenegaraan  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara. Kesadaran  politik atau  keinsafan  hidup  bernegara  menjadi  penting  dalam kehidupan kenegaraan ,mengingat tugas-tugas Negara bersifat menyeluruh dan  kompleks. Karena  itu,  tanpadukungan  positif  dari  seluruh  warga
masyarakat,  akan  banyak tugas-tugas  Negara  yang terbengkalai. Di Negara-negara berkembang khususnya  Indonesia, masyarakat  yang hidup di  pedesaan  (lk.70%)dan  yang  di  perkotaan  (lk.30%)  menuntu penanganan sungguh-sungguh  dari  aparat  pemerintah  atau  penguasa setempat.
Faktor Teknis pemilih, di mana pada saat pemilihan harus bekerja diluar kota, atau sedang sakit, sikap Apatis pemilih terhadap pelaksanaan pemilu yang tidak bisa membawa dampak secara langsung kepada mereka, Kurangnya  Sosialisasi  baik  oleh  penyelenggara,  pemerintah  ataupun peserta sendiri dalam bentuk kampanye, Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap  pemerintah  baik  yang  duduk  di  legislatif  maupun  eksekutif, Kandidat  atau  peserta  sebagai  pasangan  calon  Kepala  Daerah  Kabupaten Konawe  Selatan  Tahun  2016. Hal  tersebut  diperkuat  dengan  pernyataan Sutamin Rembasa, S.Pd., M.Si
“kendalanya  yang  pertama,  karena  masyarakat  melihat  bahwa pemilih  itu  masih  merupakan  hal  bukan  kewajiban,  sehingga  ada segelintir  masyarakat  berpikir,  “ah,  itukan  hak  dia  untuk  memilih atau tidak”, selain itu dari sisi wilayah kabupaten Konawe Selatan cukup luas dan terbatasnya sumber daya manusia yang kita miliki sehingga  kita  membutuhkan  kerja-kerja  yang  ekstra  untuk  bisa menjangkau  daerah-daerah  yang  ada  di  Kabupaten  Konawe Selatan” (Hasil Wawancara Pada Tanggal 31 Oktober 2016)
Faktor  penghambat  yang  terdapat  di  KPU  Kabupaten  Konawe Selatan  bisa  dilihat  dari  hasil  wawancara,  bahwa  sumber  daya  manusia memang  penting  untuk  bisa  menjangkau  daerah-daerah  yang  terisolir
untuk  memberikan  pelayanan  dan  memberikan  informasi  di  Kabupaten Konawe Selatan.
3. Budaya
Budaya  poltik  Budaya  poltik  merupakan  perwujudan  nilai-nilai politik yang dianut oleh sekelompok masyarakat, bangsa, dan Negara yang dityakini  sebagi  pedoman  dalm  melaksanakan  kegiatan-kegiatan  politik kenegaraan.
Tersedianya  SDM  yang  cukup  dan  berpengalaman  dalam penyelenggaran  pemilu  ke  pemilu,  ketersediaan  Anggaran  yang  cukup untuk membiaya semua tahapan penyelenggaraan merupakan faktor  yang penting.Profesionalisme  penyelenggara  dari  tingkat  KPU  dan  secretariat dan  juga  tingkat  Dukungan  Pemerintah  baik  dalam  membantu  dalam melakukan  sosilisasi  maupun  penyedian  anggaran  dan  SDM  atau  PNS yang  memback  up  kegiatan  KPU. Hal  ini  diperkuat  dengan  pernyataan Yusran, S.Pd
“banyak yang mendukung dari segi finansial, tetapi dari semua itu yang  menjadi  prioritas  kita  adalah  adanya  dukungan  masyarakat pada  saat  kami  melakukan  sosialisasi  dan  suksesnya  kami menjalankan pemilihan umum” (Hasil Wawancara Pada Tanggal 31 Oktober 2016)
Banyak  faktor  yang  mendukung  untuk  keberhasilan  kinerja  KPU dalam  hal  pemilihan  kepala  daerah  di  Kabupaten  Konawe  Selatan, antusias  masyarakat  adalah  yang  paling  penting  pada  saat  pihak  KPU melakukan  sosialisasi  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam
kontribusinya  untuk  melakukan  pemilihan  kepala  daerah  di Kabupaten Konawe Selatan.
4. Vote Buying
Salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  partisipasi  pemilih  adalah praktek  jual  beli  suara  (vote  buying).    Praktek  ini  biasanya  diperankan oleh  tim  sukes  pasangan  calon  dengan  memberikan  uang,  barang  atau bantuan  kepada  pemilih. Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Bapak Sutamin Rembasa, S.Pd., M.Si
“inimi yang dikhawatirkan terjadi dimasyarakat, apalagi masyarakat yang pendidikannya rendah, yang mereka tau tidak ada uang tidak ada suara”(Hasil Wawancara Pada Tanggal 31 Oktober 2016)
Vote  buying merupakan  salah  satu  penghambat  dalam  menarik partisipasi  masyarakat  dalam  pemilihan  umum,  ini  merupakan  masalah intern yang terjadi Kabupaten Konawe Selatan.

## 5. Faktor Kandidat
Dalam  banyak  studi  tentang  partispasi  pemilih,  faktor  kandidat atau  figur  sering  dianggap  sebagai  faktor  yang  paling  menentukan  dalam menarik  perhatian  dari  masyarakat. Hal  ini  diperkuat  dengan  pernyataan dari Bapak Jabal Nur, S.Ag., M.Pd
“sudah  disiapkan memang  kesempatan  untuk  tiap  paslon melaksanakan  kampanye  atau  sosisalisasi  untuk  menarik perhatiannya  masyarakat,  supaya  masyarakat  tau  siapa  yang  mau dipilih nanti”(Hasil Wawancara Pada Tanggal 31 Oktober 2016) Faktor  kandidat  tidak  bisa  dikesampingkan  dalam konteks
Pemilihan  Kepala  Daerah  sebagai  hal  penting  dalam  menarik  partisipasi
politik.Karena  Masyarakat  dapat  memberikan  penilaian mengenai pendidikan,  kejujuran,  kemampuan  menyelesaikan  masalah,  integritas serta kualitas kandidat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Strategi  atau  upaya  yang  dilakukan  KPU  Kabupaten  Konawe  Selatan  dalam meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan kepala daerah antara lain:
 Mengenal Khalayak. Peranan KPU dalam mengenal masyarakat di Kab. Konawe Selatan ikut  mempengaruhi  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  menggunakan hak  pilihnya. Serta  melakukan  sosialiasi  kepada  pemilih  pemula  di  sekolah- sekolah guna untuk bisa ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah.
 Menyusunpesan. Syaratutamadalammempengaruhi khalayakadalah  dari  pesan yang  disampaikan  dalam  hal  ini  sebagai  komunikator  adalah  pihak  KPU  Kab.
Konawe Selatan dan memperkuat informasi serta adanya keterbukaan informasi pihak  KPU  ke-masyarakat  agar  bisa  mempengaruhi  masyarakat  untuk  ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah.
 MenetapkanMetode.  Pihak  KPU  menerapkan  metode  sosialisasi  tatap  muka bertemu  langsung  dengan  masyarakat  untuk  memberikan  informasi  serta dibantu  oleh  pihak  lain  agar  memperlancar  penyaluran  informasi  kepada masyarakat.
 PenggunaanMedia. Penggunaan   media sebagai alat penyalur ide, dalam rangka merebut pengaruh khalayak adalah suatu hal yang merupakan keharusan, sebab media dapatmenjangkaukhalayakyangcukupbesar untuk  ikut  berpartisipasi dalam pemilihan umum kepala daerah Kab. Konawe Selatan.

## Saran
Berdasarkan  uraian  dalam  pembahasan  diatas,  maka  disarankan  agar  KPU sebagai  penyelenggara  pemilu  dapat  menjalankan  tugas  dan  wewenang  serta  dapat menyukseskan pemilihan umum secara maksimal, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan lembaga lain yang terkait. Adapun saran lain, yaitu:
 KPU  Kabupaten  Konawe  Selatan diharapakan  bisa  memiliki  terobosan  atau upaya  baru  dalam  rangka  meningkat  partispasi  pemilih  tidak  monoton  dan jangkaun dan kuantititasnya diperbanyak lagi.
 Pelaksanaan Pemilu pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama antara peneyelenggara  (KPU),  pemerintah,  partai  Politik  dan  masyarakat,  perlu  ada koordinasi dan kerjasama yang saling menguatkan.
 Untuk seluruh masyarakat Kabupaten Konawe Selatan terutama pemilih pemula atau pemilih muda, kita harus memiliki kesadaran secara penuh untuk selalu ikut mensukseskan pemilu.

## Daftar Pustaka
Arifin,Anwar. 1994.StrategiKomunikasi.Bandung:CV.Amrico
Effendi, OnongUchana, 1986. DinamikaKomunikasi. PT. Remaja, RosdaKarya, Bandung
-------.2008.Ilmu,TeoridanFilsafatKomunikasi.. PT. CitraAdityaBakti

## Bandung
Laswell, Harold1948. The Structure and Function of Communication in Society. New York: Harper,.
MulyanaDeddy, 2000. Ilmukomunikasi. PT. RemajaRosdaKarya
Samuel P. Huntington dan Joan Nelson,1990, PartisipasiPolitik di Negara Berkembang,
Jakarta: RinekaCipta
Silvia Bolgherini, 2010 "Participation" dalam Mauro Calise and Theodore J. Lowi, yperpolitics:
An Interactive Dictionary of Political Science Concept (Chicago: The University of Chicago,
Ramlond Naning,1983. Citadan Citra HakAsasiManusia di Indonesia,: LembagaKriminologi
Universitas Indonesia Program PenunjangBantuanHukum Indonesia, Jakarta R.M Parloff, 1998, Political Communication: Politic, press and publick In America . New jersey:
Lawrence erlbaun.
Thomas M. Magstadt, 2012.Understanding Politics Belmont: Cengage Learning,
SyafeiiInu Kencana,2012, Pengantarilmupolitik, PustakaRekaCipta
Ruslan,Rosady.2006.ManajemenPublikRelations&MediaKomunikasiEdisi

## Revisi. Jakrta: RajaGrafindoPersada
McLuhan, Marshall.2001.Understanding Media.London:Routledge
ReferensiLainnya :
1. http://ginanoviani0577.blogspot.co.id/2013/12/demokrasi-pancasila-analisis- konsepsi-menurut-m-taopan.html
2. http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp- content/uploads/2015/12/JURNAL%20eka%20(12-18-15-01-37-04).pdf
3. http://zonasultra.com/
4. http://www.kajianpustaka.com/2016/10/pengertian-jenis-dan-bentuk-partisipasi- politik.html
5. https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad =rja&uact=8&ved=0ahUKEwio7vu5lP7UAhUKRo8KHcSMCNUQFgglMAA& url=http%3A%2F%2Fkpud-sultraprov.go.id%2Fwp- content%2Fuploads%2F2015%2F05%2FLaporan-Hasil-Penelitian-KPU- SULTRA.docx&usg=AFQjCNEz72QMBLyoXKd4yljvzFhMLvO8dg