## DOI: 10.46730/japs.v3i3.89

## Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbio Jaya
Masrul Ikhsan 1 , Hafzana Bedasari 2 , Ahmad Hadi 3
1, 2, 3 Prodi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Riau
Email: masrul.ikhsan@lecturer.unri.ac.id Kata kunci Abstrak Implementasi, Program, Keluarga, Harapan, Kesejahteraan Tujuan  dari  penelitian  adalah  untuk  mendeskripsikan  Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan  Masyarakat  Kecamatan  Rumbio  Jaya  serta  untuk mengetahui  faktor  penghambat  dan  pendukungnya.  Metode  dalam penelitian  ini  merupakan  Penelitian  Kebijakan  (Policy  Research) dengan  pendekatan  Deskriptif  Kualitatif.  Lokasi  penelitian  di Kecamatan  Rumbio  Jaya,  Kabupaten  Kampar,  Riau.  Data  primer diperoleh  melalui  wawancara,  sedangkan  data  sekunder  diperoleh melalui  penelusuran  literatur    yang  sesuai  dengan  topik  penelitian, Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang  dikembangkan  oleh  Miles  Huberman  Implementasi  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  dalam  Meningkatkan  Kesejahteraan Masyarakat  Kecamatan  Rumbio  Jaya  sudah  berhasil.  Kemudian faktor  pendukung  dalam  implementasi  PKH  juga  mendapatkan dukungan dari para stakeholder. Sedangkan faktor penghambat yaitu adanya  rasa  kecemburuan  dari  masyarakat  yang  bukan  penerima PKH  dan  tidak  adanya  fasilitas  seperti  pelantang  untuk  pengeras suara ketika memberikan arahan. Keywords Abstract Implementation, Program, Family, Hope, Welfare The purpose of this study was to describe the Implementation of the Family  Hope  Program  (PKH)  in  Improving  the  Welfare  of  the Communities  of  Rumbio  Jaya  District  and  to  find  out  the  inhibiting and supporting factors. The method in this study is Policy Research (Policy  Research)  with  a  Qualitative  Descriptive  approach.  The research location is in Rumbio Jaya District, Kampar Regency, Riau. Primary data was obtained through interviews, while secondary data was obtained through a literature search that was appropriate to the research  topic.  Data  analysis  in  this  study  used  data  analysis techniques developed by Miles Huberman. The implementation of the Family  Hope  Program  (PKH)  in  Improving  Community  Welfare  in Rumbio Jaya District has been successful. Then the supporting factors in  the  implementation  of  PKH  also  get  support  from  stakeholders. While the inhibiting factors are jealousy from people who are not PKH recipients  and  the  absence  of  facilities  such  as  loudspeakers  for loudspeakers when giving directions.
Volume 3, Nomor 3 Desember 2022 P-ISSN: 2722-161X E-ISSN: 2722-1601

## Jurnal
JAPS

## Pendahuluan
Untuk  mempercepat  pengembangan  kebijakan  di  bidang  penanggulangan kemiskinan,  kesejahteraan  masyarakat  dan  perlindungan  sosial,  Pemerintah  Indonesia membentuk  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  pada  tahun  2007.  Program  Keluarga Harapan (PKH) merupakan upaya yang disengaja untuk membangun sistem perlindungan sosial  bagi  masyarakat  miskin  dalam  rangka  mempertahankan  dan  meningkatkan kesejahteraan  sosial  masyarakat  miskin  serta  memutus  mata  rantai  kemiskinan  yang selama ini terjadi.
Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan menyatakan bahwa Program Keluarga Harapan yang selanjutnya  disingkat  PKH  adalah  program  pemberian  bantuan  sosial  bersyarat  kepada keluarga  atau  seseorang  miskin  dan  rentan  yang  terdaftar  dalam  data  terpadu  program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
Penyaluran bantuan sosial PKH adalah dengan memberikan bantuan dalam bentuk uang kepada keluarga miskin,  dilengkapi  dengan  barang  dan jasa  di  bidang  kesehatan, pendidikan, susbsidi bantuan energi, ekonomi, perumahan, dan kebutuhan dasar lainnya. Program Keluarga Harapan mengharapkan adanya perubahan perilaku dan kemandirian, peningkatan kemampuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mengakses layanan kesehatan,  pendidikan  dan  kesejahteraan  sosial,  di  bidang  ekonomi  diberikan  materi tentang pengelolaan uang dan cara memulai usaha, dan peningkatan kemampuan keluarga di bidang ekonomi dan diharapkan nantinya KPM bisa membuka usaha kecil dan KPM dapat memutus mata rantai kemiskinannya.
Melalui  PKH  Pemerintah  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  kesehatan, Pendidikan,  mengatasi  angka  kematian  ibu  dan  balita,  berkurangnya  anak  yang kekurangan  gizi  dan  peningkatan  pendidikan  masyarakat  dapat  mengubah  sikap masyarakat  akan  pentingnya  pendidikan  dan  kesehatan;  semua  anak  yang  menjadi penerima  manfaat  PKH  akan  mendapatkan  akses  pendidikan  hingga  lulus  Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat.
Program  Keluarga  Harapan  sudah  berjalan  di  Kecamatan  Rumbio  Jaya Kabupaten Kampar sejak tahun 2014 hingga saat ini, berikut jumlah Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kecamatan Rumbio Jaya:
Tabel 1. Jumlah KPM PKH  di Kecamatan Rumbio Jaya Tahun 2019-2022
No. Tahun Jumlah KPM 1 2019 978 2 2020 950 3 2021 920 4 2022 822
Sumber : Kantor Sekretariat PKH Kecamatan Rumbio Jaya, Tahun 2022
Peserta PKH mempunyai kelompok dan pada setiap bulannya diadakan pertemuan kelompok  di  desa  dengan  jadwal  yang  berbeda-beda.  Pada  saat  pertemuan  kelompok banyak hal-hal yang dibahas mulai dari menyampaikan/menginformasikan  hal- hal yang
dianggap penting kepada KPM sampai dengan mendengarkan keluhan-keluhan peserta PKH.  Rata-rata  mata  pencarian  KPM  di  Kecamatan  Rumbio  Jaya  adalah  Ibu  Rumah Tangga, Pedagang Kecil-kecilan dan Petani.
Model  Implementasi  yang  akan  peneliti  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah model  implementasi  kebijakan  dari  Merilee  S.  Grindle.  Menurut  Merilee  S.  Grindle (Subarsono,  2015)  terdapat  dua  variabel  besar  yang  mempengaruhi  implementasi kebijakan, yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation).
Tujuan  dari  penelitian  adalah  untuk  mendeskripsikan  Implementasi  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  dalam  Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  Kecamatan Rumbio Jaya serta untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukungnya.

## Metode
Jenis  penelitian  ini  merupakan  Penelitian  kebijakan  ( Policy  Research )  yang merupakan  model  penelitian  tindakan  dimulai  karena  adanya  masalah,  masalah  ini umumnya dimiliki oleh para administrator/manajer atau para pengambil keputusan dalam suatu  organisasi.  (Sugiyono,  2019).  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah Deskriptif  Kualitatif  (Sukmadinata,  2011)  yaitu  ditujukan  untuk  mendeskripsikan  dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia,  yang lebih  memperhatikan mengenai karakteristik,  kualitas,  keterkaitan  antar kegiatan  bermaksud  menjelaskan  tentang  Implementasi  PKH  dalam  meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbio Jaya.
Teknik pengumpulan datayangdigunakan adalah wawancara tidak terstruktur dan observasi partisipan. Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar, Riau. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data  yang  dikembangkan  oleh  Miles  Huberman  (dalam  Bedasari,  2020).  Data  primer diperoleh  melalui  wawancara,  sedangkan  data  sekunder  diperoleh  melalui  penelusuran literatur  yang sesuai dengan topik penelitian. Untuk menyajikan data dengan cara yang mudah  dipahami,  langkah-langkah  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  pembagian  langkah-langkah  kegiatan  analisis  data  oleh  Miles  dan  Huberman (2014) ke dalam beberapa bagian yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi,  dengan  menggunakan  Model  Analisis Interaktif.

## Hasil dan Pembahasan
Faktor  yang  mempengaruhi  kebijakan  publik  Merilee  S.  Grindle  yaitu  isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Kedua  faktot  tersebut  menunjukkan  bahwa  implementasi  PKH  di  Kecamatan  Rumbio jaya telah berhasil. Kebijakan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan secara umum sudah sangat jelas dan memuat aturan yang  komplek  dan  mudah  dipahami  oleh  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  PKH  di Kecamatan  Rumbio  Jaya.  Di  sisi  lain,  data  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  jumlah
peserta  PKH  mengalami  penurunan  dari  tahun  2019  hingga  2022.  Penurunan  jumlah peserta PKH dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Kecamatan Rumbio  jaya berjalan  dengan  baik  sehingga efektif untuk  mengurangi  kemiskinan  dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tingkat Kecamatan.
Pelaksanaan PKH di Kecamatan Rumbio Jaya sudah berjalan sesuai dengan target yang  ingin  dicapai  yang  telah  ditetapkan  oleh  Pemerintah.  Hasil  penelitian    yang dilakukan menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan yang terlibat dalam program ini  sangat  kooperatif  dan  semua  pihak  yang  terlibat  mengawal  kelancaran  program. Namun  demikian,  hasil  wawancara  yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa  pada  awal pelaksanaannya, program ini masih kurang responsif terhadap masyarakat miskin sebagai penerima  manfaat.  Namun,  seiring  berjalannya  waktu,  berkat  sosialisasi,  pengawasan, dan keterlibatan para pemangku kepentingan, pelaksanaan PKH di Kecamatan Rumbio Jaya  dapat  dikatakan  berhasil.  Partisipasi  dalam  PKH  di  Kecamatan  Rumbio  Jaya semakin meningkat seiring dengan semakin sadarnya masyarakat penerima manfaat akan pentingnya  pendidikan  dan  kesehatan.  Artinya  lingkungan  juga  mendukung  dalam pelaksaan kebijakan PKH ini.
Dalam  hal  ini,  setiap  aktor  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  PKH  memegang peranan penting dalam keberhasilan PKH. Berdasarkan hasil temuan, semua aktor yang terlibat dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan Rumbio  Jaya memiliki peran yang sangat penting.  Aktor-aktor  yang  terlibat  saling  berkoordinasi  untuk  menyukseskan  program yang  dibuat  oleh  pemerintah,  khususnya  bagi  masyarakat  di  Kecamatan  Rumbio  Jaya. Peran  SDM/Pendamping  PKH  sangat  penting,  karena  pendamping  adalah  orang  yang terlibat langsung dengan peserta PKH.
Dengan  kata  lain,  dari  hasil  pengamatan  dan  data  lapangan  dapat  disimpulkan bahwa kebijakan PKH yang dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan  dan  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia,  khususnya  masyarakat miskin di Kecamatan Rumbio Jaya, dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Hal ini juga di dukung oleh peserta PKH yang memenuhi janjinya. Hal ini dikarenakan pendamping PKH  sering  mengingatkan  seluruh  peserta  PKH  untuk  selalu  memenuhi  janjinya  dan adanya sanksi yang jelas dan tegas bagi peserta PKH yang tidak memenuhi janjinya.
Temuan  mengenai  jumlah  bantuan  yang  diterima  oleh  Rumah  Tangga  Sangat Miskin  (RTSM)  taitu  KPM  PKH  di  Kecamatan  Rumbio  Jaya  cukup  relevan.  Bantuan yang  diberikan  kepada  KPM  setidaknya  dapat  meringankan  beban  kebutuhan  hidup mereka, terutama terkait dengan kebutuhan pendidikan dan kesehatan  KPM.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pendamping  PKH  dan  beberapa  peserta PKH,  dapat  disimpulkan  bahwa  bantuan  PKH  telah  meningkatkan  kondisi  sosial- ekonomi RTSM, khususnya di Kecamatan Rumbio  Jaya. Menurut kesaksian beberapa peserta  PKH,  setelah  mendapatkan  bantuan  PKH,  anak-anak  usia  sekolah  Mereka mengakui  bahwa  anak-anak  mereka  kini  dapat  bersekolah  setidaknya  hingga  tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat.
Faktor pendukung dan penghambat merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam  pelaksanaan  PKH.  Dalam  hal  ini,  faktor  pendukung  pelaksanaan  PKH  adalah
sumber  daya  keuangan  yang  memadai,  yang  dapat  menentukan  keberhasilan  tujuan program. Faktor pendukung berikutnya adalah koordinasi. Koordinasi antar aktor yang terlibat  dalam  pelaksanaan  PKH  di  Kecamatan  Rumbio    Jaya    sudah  baik.  Dan  para peserta  PKH  sangat  antusias  dan  mendukung  program  ini.  Faktor  pendukung  lainnya adalah peran pendamping PKH. Pendamping PKH tersebut juga merupakan aktor yang sangat penting dalam pelaksanaan PKH, karena dialah yang bersentuhan langsung dengan penerima manfaat PKH.
Faktor penghambat dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan Rumbio  Jaya adalah faktor konflik yang terjadi antar individu. Menurut informasi dari pendamping PKH di kecamatan Rumbio Jaya, banyak masyarakat yang belum terdafdar sebagai KPM PKH tidak  memahami  program  ini.  Banyak  peserta  PKH  yang  dianggap  sudah  graduasi (meningkat  pendapatannya),  namun  terkadang  ada  peserta  PKH  yang  menganggap dirinya masih dalam masa transisi (masih dianggap miskin). Hal ini disebabkan karena mereka  merasa  cemburu  dan  menginginkan  peserta  PKH  yang  dianggap  graduasi dihentikan dari bantuan PKH dan digantikan dengan peserta PKH baru. Namun dalam aturan yang terdapat tentang PKH, pendamping PKH hanya bisa menghentikan bantuan untuk peserta PKH yang dianggap sudah mampu atau sudah tidak memiliki komponen yang  harus  dibiayai  sesuai  syarat  dalam  PKH,  sedangkan  untuk  mengganti  ataupun menambahkan  peserta  PKH  baru  bukan  wewenang  dari  pendamping  PKH,  melainkan wewenang  dari  pusat,  dalam  hal  ini  Pusat  Data  dan  Informasi  (Pusdatin)  Kementerian Sosial Republik Indonesia, pendamping PKH hanya pengguna data yang diberikan oleh pusat.
Selain itu, pendamping PKH seringkali kesulitan dalam memberikan pengarahan kepada peserta PKH, karena satu pendamping PKH membawahi dua sampai empat desa dan kurang lebih 200-250 peserta PKH yang ditambah lagi dengan tidak adanya fasilitas seperti  pelantang  sebagai  media  pengeras  suara  pendamping  PKH  ketika  memberikan arahan  kepada  peserta  PKH.  Oleh  karena  itu,  untuk  kelancaran  pelaksanaan  PKH, diharapkan semua pemangku kepentingan mendukung fasilitas pendamping program ini sehingga tujuan program dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

## Simpulan
Implementasi  PKH  dalam  Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  Kecamatan Rumbio  Jaya  sudah  berhasil.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  meningkatnya  kondisi  sosial- ekonomi RTSM, KPM PKH mengakui bahwa anak-anak mereka kini dapat bersekolah setidaknya  hingga  tingkat  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  dan  sederajat.  Kemudian faktor  pendukung  dalam  implementasi  PKH  juga  mendapatkan  dukungan  dari  para stakeholder. Namun dalam pelaksanaan PKH, terdapat beberapa faktor penghambat yaitu adanya rasa kecemburuan dari masyarakat yang bukan penerima PKH dan menginginkan peserta PKH yang dianggap graduasi dihentikan dari bantuan PKH dan digantikan dengan peserta PKH baru. Namun dalam aturan yang berlaku tentang PKH, pendamping PKH hanya bisa menghentikan bantuan untuk peserta PKH yang dianggap sudah mampu dan pendamping  PKH  hanya  pengguna  data  yang  diberikan  oleh  pusat.  Selain  itu, pendamping  PKH  seringkali  kesulitan  dalam  memberikan  pengarahan  kepada  peserta
PKH yang berjumlah 200-250 KPM per pendamping PKH sedangkan tidak ada fasilitas seperti pelantang untuk pengeras suara ketika memberikan arahan.

## Referensi
Bedasari, Hafzana. Maharani, Siti. 2020. “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun  2017  Di  Kabupaten  Karimun.”  PUBLIKA :  Jurnal  Ilmu  Administrasi Publik
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. 2014. Qualitative Data Analysis (3rd ed.).
SAGE Publications
Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2018  Tentang  Program Keluarga Harapan
Subarsono. (2015). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta. Sukmadinata, N.S. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosadakarya