Dedeng, Asuan, Ricky Saputra, Pengaturan Pengelolaan dan Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, halaman. 184-196

## PENGATURAN PENGELOLAAN DAN REKLAMASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Dedeng, 1 Asuan, 2 Ricky Saputra 3
1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
E-mail: dedeng@fh.unsri.ac.id Fakultas Hukum Universitas Palembang,
E-mail: asuan.okay@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
E-mail: ricysaputra@fh.unsri.ac.id

## Abstract
Small islands and coastal areas contain abundant natural resources, both biological and non-biological resources. Apart from that, there is the potential for tourism as another source of income for the country. Indonesia as an archipelago and maritime country has around 17,504 islands and a sea area of 5.8 million km², consisting of a territorial sea area of 0.3 million km2, an archipelagic water area of 2.95 million km², and an area of Indonesia's EEZ of 2.55 million km2. Apart from small islands, there are also  coastal  areas  in  various  provinces,  regencies/cities.  The  value  of  natural  resources  can  be  an important source of income for countries and regions where coastal areas are found. Therefore, it is necessary  to  regulate  management  and  reclamation  from  the  aspect  of  legislation  regarding  small islands  and  coastal  areas.  So  that  through  legal  regulations  we  can  orderly  maximize  income  and management and reclamation for the state of small islands and coastal areas. This research uses a normative method through a conceptual approach and a statutory approach. The results of this research show that small islands and coastal areas have been regulated through statutory regulations, namely in the aspects of management and reclamation and there have been several changes to the law governing small islands and coastal areas. Finally, management is regulated in Laws and Ministerial Regulations, namely Law No. 1 of 2014 concerning Amendments to Law No. 27 of 2007 concerning Coastal Areas. Furthermore, Law No. 1 of 2014 was amended by Perpu No. 2 of 2022 concerning Job Creation and Regulation regarding technical planning for management of coastal areas and small islands regulated through Minister of Maritime Affairs Regulation No. 23 /PERMEN-KP/2016 as well as for Reclamation of coastal and island areas -Small islands are regulated in Presidential Decree Number 122 of 2012 (Presidential Decree No. 122/2012). The suggestion is that this arrangement should also be followed through  the  formation  of  Regional  Regulations  (Perda)  where  coastal  areas  and  small  islands  are located  in  the  Province,  Regency/City  area  so  that  regions  can  also  utilize  these  resources  in  their respective regions.
Keywords: Coastal Area; Small Islands; and Legislative Regulations.

## Abstrak
Pulau-pulaukecil  dan  wilayah  pesisir  terkandung  kekayaanalam  yang  berlimpah  baik  sumber  daya hayati maupun non-hayati. Selain itu, potensi wisata sebagai suatu sumber pendapatan lainnya bagi negara. Indonesia sebagai negara kepulauan dan perairan memiliki Indonesia memiliki sekitar 17.504 pulau  dan  luas  perairan  laut  5,  8  juta  km²,  terdiri  dariluaslautteritorial  0,3  juta  km2, luasperairankepulauan 2,95 juta km², dan luas  ZEE Indonesia 2,55 juta km2. Selain pulau-pulau kecil diberbagai daerah baik Provinsi,  Kabupaten/Kota juga terdapat wilayah pesisir. Nilai sumber kekayaan alam dapat menjadi sumber pendapatan yang penting bagi negara dan daerah Dimana wilayah pesisir
Dedeng, Asuan, Ricky Saputra, Pengaturan Pengelolaan dan Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, halaman. 184-196
tersebut terdapat. Oleh karenaitu, perlunya pengaturan tentang pengelolaan dan reklamasi dari aspek peraturan  perundang-undangan  tentang  pulau-pulau  kecil  dan  wilayah  pesisir  tersebut.  Sehingga melalui peraturan perundangan dapat dengan tertib dalam memaksimalkan pendapatan dan pengelolaan serta reklamasi bagi negara terhadap pulau-pulau kecil wan wilayah pesisir. Penelitian ini menggunakan metode normative melalui pendekatan konsep dan pendekatan perundangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir telah diatur melalui peraturan perundangan yaitu  pada  aspek  pengelolaan  dan  reklamasi  dan  terdapat  beberapa  kali  perubahan  dari  UU  yang mengatur  pulau-pulau  kecil  dan  wilayah  pesisir  tersebut.  Terakhir  bahwa  pengelolaan  diatur  pada Undang-Undang  dan  Peraturan  Menteri,  yaitu  UU  No  1 Tahun  2014 tentang  Perubahan  UU  No  27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir. Selanjutnya UU No 1 Tahun 2014 diubah oleh Perpu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Pengaturan tentang hal teknis perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatu rmelalui Peraturan Menteri Kelautan No 23 /PERMEN-KP/2016 serta untuk Reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2012  (Perpres  No.  122/2012).  Saran,  sebaikynay  pengaturanini  juga  diikuti  melalui  pembentukan Peraturan  Daerah  (Perda)  Dimana  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulaukecil  yang  terletak  di  wilayah Provinsi,  Kabupaten/Kota  sehingg  adaerah  juga  dapat  memanfaatkan  sumberdaya  tersebut diwilayahnya masing-masing.
Kata kunci : Wilayah Pesisir; Pulau-Pulau Kecil; dan PeraturanPerundangan .

## PENDAHULUAN
Kelkayaanalam
dan kelanelka
ragaman  hayati  yang  dimilikipullaul-pullaul kelcil melnjadi modal dasar dalam pelmbangulnan  bangsa.  Pullaul-pullau  lkelcil tidak  hanya  melmilik  ini  laistratelgis  bagi pelngelmbangan  elkonomi  nasional  dan pelningkatan  kelseljahtelraan  masyarakat, namuln  julga  relntan  telrhadap  kelrulsakan lingkulngan  yang  salah  satu  lfaktornya diselbabkan karelna pelngellolaan yang salah dan  tidak  bijaksana  tanpa  melmpelrhatikan daya dulkulng lingkulngan hidulp.
Kelulnggullan yang dimiliki pullaul-pullaul kelcil belrpotelnsi melnjadi primelmovelr pelngelmbangan  wilayah  nasional,  antara lain pelrikanan, pelmulkiman, pellabulhan, dan pariwisata.  Pelmbangulnan  di  belbelrapa selktor  telrselbult  melnjadi  potelnsi  belsar
1 Diah Apriani Atikah Sari, Siti Muslimah, Kebijakan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia  Dalam  Menghadapi  Perubahan  Iklim Global , Dalam Jurnal Yustisia, Edisi 90 September- Desember 2014. Hlm 1
selkaliguls melnjadi ancaman bagi kelbelrlangsulngan elkosistelm dan lingkulngan pullaul-pullaul kelcil. 1
Sellain  sulmbelr  daya  telrselbult  diatas masih  telrdapat  belrbagai  potelnsi  wilayah pelsisir yang dapat melmbelrikan konstribulsi bagi  pelrelkonomian  nelgara  namuln  bellulm telrkellola  delngan  baik,  selpelrti  fulngsi Kawasan pelsisir dan laultan selbagai telmpat relkrelasi dan pariwisata, meldia transportasi dan  komulnikasi,  sulmbelr  elnelrgi,  sarana pelndidikan  dan  pelnellitian,  pelrtahanan kelamanan, pelnampulngan limbah, pelngatulr iklim,  kawasan  pelrlindulngan,  dan  sistelm pelnulnjang kelhidulpan selrta fulngsi elkologis lainnya. 2
Ulmulmnya  daelrah  pelsisir  dipilih selbagai  sulatul pulsat  bisnis,  telmpat  wisata, pelrmulkiman,  alam,  dan  fulngsi  yang
2 Tommy Cahya Trinanda, 2017,
Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  Indonesia  Dalam Rangka Pembangunan BerbasisPelestarianLingkungan , SekretarianJenderal DPR RI, Jakarta Pusat. Hlm 2
Dedeng, Asuan, Ricky Saputra, Pengaturan Pengelolaan dan Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, halaman. 184-196
stratelgis  ulntulk  pelrtahanan.  Pullaul-pullaul kelcil  melrulpakan  wilayah  daratan  yang rellatif  selmpit  di  telngah  lault  yang  tidak telnggellam saat telrjadi pasang. Sellain dapat digulnakan ulntulk aktivitas wisata, pelnelmpatan  pangkalan  militelr,  hingga belrpelran  selbagai  titik  pelnelntulan  garis pangkal, pullaul-pullaul kelcil julga melnyimpan kelanelkaragaman  hayati  dan  pelnting selbagai  fondasi    kelselimbangan  dan kellelstarian elkosistelm pelsisir dan laultan di selkitarnya. 3
UlU  ltelntang  Pelngellolaan  Wilayah Pelsisir dan
Pullaul-Pullaul Kelcil melndelfinisikan  bahwa  yang  dimaksuld delngan  Pelngellolaan  Wilayah  Pelsisir  dan
Pullaul-Pullaul
Kelcil adalah
sulatu
lpelngkoordinasian
pelrelncanaan,
pelmanfaatan, pelngawasan, dan pelngelndalian  sulmbelr  daya  pelsisir  dan pullaul-pullau  lkelcil  yang  dilakulkan  olelh Pelmelrintah  dan  Pelmelrintah  Daelrah,  antar selktor,  antara  elkosistelm  darat  dan  lault, selrta antara ilmu lpelngeltahulan dan manajelmeln ulntulk melningkatkan kelseljahtelraan rakyat. 4
Melngingat  elksistelnsi  pullaul-pullai pelsisir dan kelcil telrselbar di banyak wilayah di    Indonelsia,  selbulah  nelgara  kelpullaulan yang lulas delngan garis pantai yang panjang dan posisi pullaul-pullau ltelrlularnya belrbatasan langsulng delngan banyak nelgara teltangga, maka masalahnya akan melnyangkult  keldaullatan  nasional.  Lelbih
3 Amarulla Octavian, dkk, Upaya
PerlindunganPesisir Dan Pulau-Pulau Kecil PemerintahProvinsi Sumatera Barat Dari AncamanAbrasi
Dan Perubahan Iklim,
dalamJurnalIlmuLingkungan ,  Volume  22  Issue  2,
2022.
4 Isal  Wardhana, Pengelolaan  Wilayah Sumber Daya PesisirTerintegrasi Dalam ImplementasiRencana Tata Ruang Kawasan
jellas  lagi,  ancaman  yang  telrjadi  di  sana, telrultama  yang  belrasal  dari  lular  (nelgara lain)  akan  melrulpakan  ancaman  telrhadap elksistelnsi nelgara kelsatulan dan pelmahaman Indonelsia selbagai nelgara maritime delngan konselp  Wawasan  Nulsantaranya.  Dalam konselp  ini,  sellulrulh  pullaul-pullaul,  telrmasulk pelsisir dan kelcil, adalah melrulpakan bagian yang ultulh dan telrintelgrasi selcara idelologi, politik,  elkonomi,  buldaya  dan  pelrtahanan- kelamanan. Selhingga, selbulah masalah, apa lagi  ancaman,  delngan  satu  lpullau  lkelcil, selkalipuln di wilayah yang jaulh selkali dari Jakarta, pulsat pelmelrintahan, telrkait delngan cara  pelngellolaan  dan  nasib  pelnduldulknya, dapat  melrulpakan  pulla  ancaman  atas keldaullatan nasional, yang dapat dikatelgorikan  selbagai  ancaman  nasional ( national  threlat ).  Jadi,  masa  delpan  pullaul- pullau  lpelsisir  dan  kelcil  di  wilayah pelrbatasan  melnjadi  sangat  pelnting  ulntulk dipelrhatikan, selbab ia akan selgelra melnjadi isul intelrnasional, tidak hanya nasional, jika mulncull  klaim  kelpelmilikan  dari  nelgara lain. 5 Selhingga  melngelnai  wilayah  pelsisir dan  pullaul-pullau  lkelcil  yang  kaya  akan potelnsi  sulmbelr  daya  alam  ini  pelrlu  ldiatulr lelbih  lanjult  mellaluli  sulatu  lpelratulran pelrulndang-ulndangan  telrkait  pelngellolaan dan relklamasinya.
Dapat didelfelnisikan bahwa,
kawasan pelsisir melrulpakan selbulah belntang alam yang ulnik, karelna telmpat belrtelmulnya
Industri Oleochemical Maloy Kutai Timur;(SebuahTelaahKritis) , dalamJurnal
Academia, Volume 5 Nomor 01, Mei 2020. Hlm 3 5 Lukman  Adam,  dkk,  2012, Wilayah Pesisir  Dan  Pulau-Pulau  Kecil  Di  Indonesia , Jakarta:  Pusat  Pengkajian,  Pengelolaan  Data  Dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. Hlm 5.
Dedeng, Asuan, Ricky Saputra, Pengaturan Pengelolaan dan Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, halaman. 184-196
laultan dan daratan. 6 Selhingga Kawasan ini pelrlu  ladanya  pelrelncanaan  di  kawasan pelsisir  dan  lault  yang  dapat  melmbawa kelmakmulran  rakyat,  melngelmbangkan harkat  dan  martabat  bangsa  Indonelsia. 7
Olelh  karelana  itu  lpelrlu  ldiatulr  pelngellolaan julga  melngelnai  relklamasi  wilayah  pelsisir dan pullaul-pullau lkelcil terlselbult.
Mahkamah Konstitulsi pelrnah melmultuls  mellaluli  pultulsan  Nomor  3/PUlUl- VIII/2010  yang  melnelgaskan  bahwa pelmbelrian  hak  pelngulsahaan  pelrairan pelsisir (HP3) olelh pelmelrintah kelpada pihak swasta  belrtelntangan  delngan  konstitulsi, telrultama  delngan  Pasal  33  ayat  (4)  UlUlD 1945. Pelmbelntulk ulndang-ulndang kelmuldian  melrelspon  pultulsan  telrselbult delngan melrelvisi UlUl Nomor 27 Tahuln 2007 melnjadi  Ulndang-Ulndang  Nomor  1  Tahuln 2014  telntang  Pelrulbahan  Atas  Ulndang- Ulndang  Nomor  27  Tahuln  2007  telntang Pelngellolaan  Wilayah  Pelsisir  dan  Pullaul- Pullau  lKelcil. 8 Ulpaya  mellakulkan  intelgrasi telrhadap pellaksanaan pelngellolaan wilayah pelsisir adalah mellaluli sinkronisasi pelngatulran  pelrulndangan-ulndangan  dalam pelngellolaan wilayah pelsisir dan lault. 9
Pelngellolaan  wilayah  pelsisir  dan pullaul-pullaul kelcil, telrdapat dalam belbelrapa
6 Lisa Meidiyanti Lautetu, dkk,
Karakteristik Pemukiman Masyarakat Pada
Kawasan  Pesisir  Kecamatan  Bunaken ,  Jurnal Spasial, Volume 6 Nomor 1, 2019.  Hlm 2.
7 LambangSubagiyo,  dkk,  2020, Potensi Kawasan Pesisir Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara  dan  Kota  Balikpapan    Provinsi  Kaltim , Malang:  MNC  Publishing. Hlm 2
8 Muhammad  Mahrus  Ali,  dkk, Perlindungan  Hak Konstitusi Masyarakat Pesisir: Urgensi Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Pesisir Terpadu,  dalam  Jurnal  Konstitusi ,  Volume  17 Nomor 4, Desember 2020. Hlm 1 9 Diah Apriani Atikah Sari, Siti Muslimah, Kebijakan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia  Dalam  Menghadapi  Perubahan  Iklim
pelrulndang-ulndangan, antara lain dalamUlndang-Ulndang No. 23 tahuln 2014. Ulndang-Ulndang  ini  melncabult  Ulndang- UlndangNomor  32  Tahuln  2004  telntang Pelmelrintahan  Daelrah,  dan  tellah  diulbah belbelrapa  kali,  telrakhir  delngan  Ulndang- Ulndang  Nomor  12  Tahuln  2008  telntang Pelrulbahan  Keldula  Atas  Ulndang-Ulndang
Nomor 32 Tahuln 2004 telntang Pelmelrintahan Daelrah. Seldangkan Ulndang-
Ulndang  No.  32  tahuln  2004    melncabult Ulndang-Ulndang No.22 tahuln 1999 telntang Pelmelrintahan Daelrah.
Khulsuls telntang pelngellolaan wilayah pelsisir dan  pullaul-pullau  lkelcil  tellah  dikellularkan Ulndang-Ulndang No.27 tahuln 2007 telntang Pelngellolaan  Wilayah  Pelsisir  dan  Pullaul- Pullau lKelcil. Ulndang-Ulndang ini melngalami  pelrulbahan  olelh  Ulndang- Ulndang  No.  1  Tahuln  2014  Telntang Pelrulbahan   Atas  Ulndang-Ulndang  No.  27 Tahuln 2007 10 Telntang Pelngellolaan Wilayah Pelsisir  dan  Pullaul-Pullau  lKelcil.  Kelmuldian melngalami pelrulbahan lagi delngan Pelratulran  Pelmelrintah  Pelngganti  Ulndang- Ulndang  No.2  Tahuln  2022  (Pelrpul No.2/2022). 11 Ulndang-Ulndang  No.  27 Tahuln  2007  dan  Ulndang-Ulndang  No.  1 Tahuln  2014  tellah  dijabarkan  dalam
Global , Dalam JurnalYustisia, Edisi 90 September- Desember 2014. Hlm 3.
10 Budimawan  Pagalay,  2022, Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Di Ibu Kota Nusantara:  Pengembangan  Ekonomi  Biru  Serta Pengembangan  Energi  Baru  Dan  Terbarukan Berbasis  Kelautan ,    Disampaikan  pada  lokakarya Pengelolaan  Wilayah  PesisirTerpadu  di  Ibu  Kota Nusantara di Balikpapan pada 2 – 4 Desember 2022. Hlm 1
11 Pasal  18  Perpu  No.2/2022  menentukan: “Beberapa  ketentuan  dalam  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Dedeng, Asuan, Ricky Saputra, Pengaturan Pengelolaan dan Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, halaman. 184-196
Pelratulran  Pelmelrintah,  yang  sellanjultnya ditindak lanjulti delngan belbelrapa PelratulranMelntelri.
Adapuln  rulmulsan  masalah  yang dibahas pada pelnellitian ini yaitul:
Bagaimana pelngatulran pelngellolaan wilayah pelsisir dan pullaul-pullaul kelcil dalam pelratulran pelrulndang-ulndangan di
Indonelsia?
Bagaimana  pelngtulran  relhabilitasi wilayah  pelsisir  dan  pullaul-pullau  lkelcil  di Indonelsia?
Metode penelitian:
Data  dan  bahan  yang  dipelrlulkan dikulmpullan  di  pelrpulstakaan,  instansi pelmelrintah  dan  sarana  intelrnelt.  Sellaras delngan  tipel  pelnellitian,  yaitu  lpelnellitian hulkulm  normative  maka  dalam  pelngelrtian ulmulm  data  yang  digulnakan  dalam pelnellitian  ini  adalah  “data  selkulndelr”, belrulpa  bahan–bahan  hulkulm  primelr, selkulndelr dan telrsielr.
Data  dan  informasi  belrulpa  bahan- bahan  hulkulm  yang  tellahdikulmpullkan, kelmuldian diolah mellalul  iprosels : Pelncatatan,  pelnsistimasian  dan  pelngintelr- preltasian.  Kelmuldian  dilakulkan  analisis delngan  pelndelkatan  delskripitif  yulrisdis analitis dan pelndelkatan historis.

## PEMBAHASAN
Pengaturan  Perundang-Undangan Tentang  Wilayah  Pesisir  Dan  Pulau-Pulau Kecil  Pengaturan  pengelolaan  wilayah pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  terdapat dalam  Undang-Undang  dan  Peraturan Menteri  Ulndang-Ulndang  No  27  Tahuln 2007 dan UlUl No 1 Tahuln 2014.
UndangNomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diubah…”
Ulndang-Ulndang No.27 tahuln  2007 telntang  Pelngellolaan  Wilayah  Pelsisir  dan Pullaul-Pullaul  Kelcil tellah melngalami pelrulbahan  mellaluli  Ulndang-Ulndang  No.  1
Tahuln  2014  Telntang  Pelrulbahan  Atas Ulndang-Ulndang  No.  27  Tahuln  2007
Telntang  Pelngellolaan  Wilayah  Pelsisir  Dan Pullaul-Pullaul Kelcil. Salah satu lpelrtimbangan  pelrulbahan  adalah  bahwa Ulndang-Ulndang  Nomor  27  Tahuln  2007 telntang  Pelngellolaan  Wilayah  Pelsisir  dan Pullaul-Pullau  lKelcil  bellulm  melmbelrikan kelwelnangan  dan  tanggulngjawab  nelgara selcara  melmadai  dalam  pelngellolaan Pelrairan  Pelsisir  dan  Pullaul-Pullau  lKelcil selhingga belbelrapa pasal pelrlul diselmpulrnakan selsulai delngan
pelrkelmbangan  dan  kelbultulhan  hulkulm  di Masyarakat. 12
Dalam  pelmbahasan  ini  keldula keltelntulan  ulndang-ulndang  dipakai  selcara belrsamaan, selsulai delngan pasal-pasal yang melngalami  pelrulbahan.    Pelrulbahanatas Ulndang-Ulndang  No.  27  tahuln  2007  olelh Ulndang-Ulndang  No.1  Tahuln  2014. Ulndang-Ulndang No.27 tahuln 2007, dalam Pasal  1  melnelntulkan  selbanyak  38 pelngelrtian, dan kelmuldian Ulndang-Ulndang No.1  tahuln  2014,  Pasal  1  melnelntulkan selbanyak 43 pelngelrtian. Dalam tullisan ini hanya  belbelrapa  pelngelrtian  dari  istilah ultama,  melnulrult  Ulndang-Ulndang  No.1
Tahuln  2014  yang  kelmuldian  di  ulbah  olelh Pelrpul No. 2 Tahuln 2022 dikelmulkakan,yaitul: 13 Pelngellolaan  Wilayah  Pelsisir  dan Pullaul-Pullau
lKelcil adalah sulatu lpelngoordinasian pelrelncanaan, pelmanfaatan, pelngawasan, dan
12 Menimbanghuruf b
13 Pasal 1angka 1-23Perpu No.2/2022
Dedeng, Asuan, Ricky Saputra, Pengaturan Pengelolaan dan Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, halaman. 184-196
pelngelndalian  Sulmbelr  Daya  Pelsisir  dan Pullaul-Pullau  lKelcil  yang  dilakulkan  olelh Pelmelrintah  Pulsat  dan  Pelmelrintah  Daelrah, antar  selktor,  antara  elkosistelm  darat  dan lault,  selrta  antara  ilmul  pelngeltahulan  dan manajelmeln
ulntulk melningkatkan kelseljahtelraan rakyat.
Wilayah  Pelsisir  adalah  daelrah pelralihan  antara  elkosistelm  darat  dan  lault yang  dipelngarulhi  olelh  pelrulbahan  di  darat dan lault.
Pullau l kelcil adalah pullaul delngan lulas lelbih kelcil atau lsama delngan 2.000 Km (dul a  ribul  kilo  meltelrpelrselgi)  belselrta  kelsatulan elkosistelmnya.
Dalam  Ulndang-Ulndang  No.  27 Tahuln  2007  diteltapkan  bahwa  rulang lingkulp  pelngatulran  Wilayah  Pelsisir  dan Pullaul-Pullau lKelcil mellipulti daelrah pelralihan  antara  elkosistelm  darat  dan  lault yang  dipelngarulhi  olelh  pelrulbahan  di  darat dan  lault,  kel  arah  darat  melncakulp  wilayah administrasi  kelcamatan  dan  kel  arah laultseljaulh  12  (dula  bellas)  mil  lault  diulkulr dari  garis  pantai. 14 Dikaitkan  delngan kelwelnangan  pelngellolaan  sulmbelr  daya alam di lault melnulrult UlUl No.23 tahuln 2014 di atas, maka rulang lingkulp di atas adalah selbatas  wilayah  lault  yang  masulk kelwelnangan Pelmelrintah Provinsi.
Pelngellolaan  Wilayah  Pelsisir  dan  Pullaul- Pullaul  Kelcil  belrasaskan  :  kelbelrlanjultan, konsistelnsi, keltelrpadulan, kelpastian hulkulm, kelmitraan, pelmelrataan, pelranselrta masyarakat,  keltelr-bulkaan,  delselntralisasi, akulntabilitas; dan keladilan.
14 Pasal 2 15 . Pasal 6 16 . Pasal 7 ayat (1) Perpu No.2/2022
Pelngellolaan  Wilayah  Pelsisir  dan  Pullaul- PullaulKelcil    wajib  dilakulkan  delngan  cara melngintelgrasikan kelgiatan antar: 15
Pelmelrintah dan Pelmelrintah Daelrah; Pelmelrintah  Daelrah;  Selktor;    Pelmelrintah, dulnia  ulsaha,  dan  Masyarakat;  Elkosistelm darat  dan  Elkosistelm  lault;  dan    Ilmu  l pelngeltahulan dan prinsip-prinsip manajelmeln.
b. Pelrelncanaan.
Pelrelncanaan  Pelngellolaan  Wilayah
Pelsisir dan Pullaul-Pullaul Kelcil telrdiri atas: 16
1).  RZ  Wilayah  Pelsisir  dan  pullaul-pullau  l kelcil  yang  sellanjultnya  diselbult delngan RZWP-3-K;
2).    RZ  Kawasan  Stratelgis  Nasional  yang sellanjultnya  diselbult  delngan  RZ  KSN;  dan RZ KSNT.
Batas wilayah pelrelncanaan RZWP-3-K, RZ
KSN  dan  RZ  KSNT  diteltapkan  olelh Pelmelrintah Pulsat. Jangka waktu lbelrlakulnya pelrelncanaan Pelngellolaan Wilayah  Pelsisir  dan  Pullaul-Pullau  lKelcil sellama  20  (dulapullulh)  tahuln  dan  dapat ditinjaul  kelmbali  seltiap  5  (lima)  tahuln. Pelninjaulan kelmbali pelrelncanaan Pelngellolaan  Wilayah  Pelsisir  dan  Pullaul- Pullau  lKelcil  dapat  dilakulkan  lelbih  dari  1 (satul) kali dalam pelriodel 5 (lima) tahuln apa bila teljrjadi pelrulbahan lingkungan stratelgis. 17
RZ KSN dan RZ KSNT diteltapkan delngan  Pelratulran  Prelsideln.  Pelrelncanaan Pelngellolaan  Wilayah  Pelsisir,  dan  Pullaul- Pullaul  Kelcil  dilakulkan  delngan  mellibatkan Masyarakat. 18
RZWP-3-K diintelgrasikan keldalam relncana  tata  rulang  wilayah  provinsi.  RZ
17 . Ibid ., ayat (2-4) 18 . Ibid ., ayat (5-6)
Dedeng, Asuan, Ricky Saputra, Pengaturan Pengelolaan dan Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, halaman. 184-196
KSN  diintelgrasikan  keldalam  relncana  tata ruling  kawasan  stratelgisnasional.  RZ KSNT  diselrasikan,  disellaraskan,  dan diselimbangkandelnganrelncana  tata  rulang, RZ Kawasan antarwilayah, dan relncana tata rulanglault.    Dalam  hal  RZWP-3-K  suldah diteltapkan, pelngintelgrasian dilakulkan pada saat pelninjaulan kelmbali relncana tata rulang wilayah  provinsi.  Jika  RZ  KSN  suldah diteltapkan,  pelngintelgrasian dilakulkan pada saat pelninjaulan kelmbali relncana tata ruling kawasan stratelgis nasional. 19
Keltelntulan  lelbih  lanjult  melngelnai pelrelncanaan  Pelngellolaan  Wilayah  Pelsisir dan Pullaul-Pullaul Kelcil  diatulr  dalam Pelratulran Pelmelrintah. 20
Kelwelnangan Pelngellolaan  Wilayah  Pelsisir  dan Pullaul-Pullaul  Kelcil,  Pelmelrintah  dapat mellakulkan      pelndampingan  telrhadap Pelmelrintah Daelrah dalam melrulmulskan dan mellaksanakan  Relncana  Aksi  Pelngellolaan Wilayah  Pelsisir  dan  Pullaul  Pullau  lKelcil. Dalam  ulpaya  melndorong  pelrcelpatan pellaksanaan  otonomi  daelrah  di  Wilayah Pelsisir dan Pullaul-Pullau lKelcil, Pelmelrintah dapat  melmbelntulk  ulnit  pellaksana  telknis pelngellola Wilayah Pelsisir dan Pullaul-Pullaul Kelcil selsulai delngan kelbultulhan. 21
Dalam  pada  itul,  pelngellolaan Wilayah  Pelsisir  dan  Pullaul-Pullau  lKelcil ditelntulkan selbagai belrikult:
Tingkat  nasional  dilaksanakan selcara telrpadul di bawah  koordinasi Melntelri. Jelniskelgiatan yang dikoordinasikan mellipulti: 22
Pelnilaian  seltiap  ulsullan  relncana kelgiatan  tiap-tiap  selktor  selsulai  delngan
19 . Pasal 7A ayat (1-5)
20 . Pasal 7C 21 . Pasal 52 (1-3) UU No.27/2004
pelrelncanaan  Pelngellolaan  Wilayah  Pelsisir dan Pullaul-Pullau lKelciltelrpadul;
Pelrelncanaan  selktor,  daelrah,  dan dulnia  ulsaha  yang  belrsifat  lintas  provinsi dan  kawasan  telrtelntul;  program  akrelditasi nasional; Relkomelndasi izin kelgiatan selsulai delngan  kelwelnangan  tiap-tiap  instansi Pelmelrintah;  selrta  Pelnyeldiaan  data  dan informasi bagi Pelngellolaan Wilayah Pelsisir dan Pullaul-Pullau lKelcil yang belrsifat lintas provinsi  dan  Kawasan  telrtelntul  yang belrtuljulan stratelgis.
Pellaksanaan kelgiatan diatulr delngan
Pelratulra  Prelsideln.  Tingkat  provinsi dilaksanakan  selcara  telrpadul  yang  di- koordinasikan olelh dinas yang melmbidangi Kellaultan  dan  Pelrikanan.Jelnis  kelgiatan yang dikoordinasikan mellipulti: 23
Pelnilaian  seltiap  ulsullan  relncana kelgiatan tiap-tia p dinas otonom ataul badan selsulai  delngan  pelrelncanaan  Pelngellolaan Wilayah  Pelsisir  dan  Pullaul-Pullaul  Kelcil telrpadul  Provinsi;  Pelrelncanaan  tiap-tiap instansi  daelrah,  antarkabulpateln/kota,  dan dulniaulsaha; Programakrelditasi skala provinsi; Relkomelndasi izin kelgiatan selsulai delngan  kelwelnangan  instansi  velrtikal  di daelrah,  dinas  otonom,  ataul  badan  daelrah; Pelnyeldiaan  data  dan  informasi  bagi Pelngellolaan  Wilayah  Pelsisir  dan  Pullaul- Pullaul    Kelcil di provinsi.
Pellaksanaan  kelgiatan  diatulr  olelh gulbelrnulr. Tingkat kabulpateln/kota dilaksanakan selcara telrpadul yang dikoordinasi  olelh  dinas  yang  melmbidangi kellaultan dan pelrikanan. Jelnis kelgiatan yang dikoordinasikan mellipulti: 24
22 . Pasal 53
23 . Pasal 54
24 . Pasal 55
Dedeng, Asuan, Ricky Saputra, Pengaturan Pengelolaan dan Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, halaman. 184-196
Pelnilaian  seltiap  ulsullan  relncana  kelgiatan tiap-tiap  pelmangkul  kelpelntingan  selsulai delngan  pelrelncanaan  Pelngellolaan  Wilayah Pelsisir dan Pullaul-PullaulKelciltelrpadul; Pelrelncanaanantarinstansi,  dulniaulsaha,  dan masyarakat;  Program  akrelditasi  skala kabulpateln/kota; Relkomelndasi izin kelgiatan selsulai  delngan  kelwelnangan  tiap-tiap  dinas otonom  ataul  badan  daelrah;  selrta Pelnyeldiaan  data  dan  informasi  bagi Pelngellolaan  Wilayah  Pelsisir  dan  Pullaul- PullaulKelcil skala Kabulpateln/Kota.
Pellaksanaan  kelgiatan  diatulr  olelh bulpati/walikota. Pelratulran
Melntelri Kellaultan Dan Pelrikanan No. 23/PElRMElN-
KP/2016 Telntang Pelrelncanaan Pelngellolaan Wilayah Pelsisir Dan Pullaul-PullaulKelcil.
Batas  Pelratulran  Melntelri  ini melncabult Pelratulran Melntelri Kellaultan dan Pelrikanan  Nomor  34/PElRMElN-KP/2014 telntang  Pelrelncanaan  Pelngellolaan Wilayah Pelsisir  dan  Pullaul-pullau  lKelcil.  Pelratulran Melntelri  ini  dimaksuldkan  selbagai  norma, standar,  dan  peldoman  bagi  Pelmelrintah Daelrah provinsi dalam mellakulkan pelnyulsulnan  Pelrelncanaan  Pelngellolaan Wilayah  Pelsisir  dan  Pullaul-pullaul  Kelcil. Belrtuljulan
ulntulk
melwuljuldkan
PelrelncanaanPelngellolaan  Wilayah  Pelsisir dan  Pullaul-pullaul   Kelcil  selcara  telrpadul  pada tingkat Pelmelrintah Daelrah provinsi. 25
Dimaksuld  delngan  Pelrelncanaan adalah  sulatu  l    prosels  ulntulk  melnelntulkan tindakan  masa  delpan  yang  telpat,  mellaluli ulrultan  pilihan,  delngan  melmpelrhitulngkan sulmbelr  daya  pelsisir  dan  pullaul-pullaulkelcil yang  telrseldia. 26 Pelngellolaan  Wilayah Pelsisir  dan  Pullaul-pullaulKelcil  adalah  sulatul
25 . Pasal 2 (1-2) 26 . Pasal 1 angka 1 27 . Ibid ., Angka 2
pelngkoordinasian
pelrelncanaan,
pelmanfaatan, pelngawasan, dan
pelngelndalian  sulmbelr  daya  pelsisir  dan pullaul-pullau  lkelcil  olelh  Pelmelrintah  dan Pelmelrintah  Daelrah,  antarselktor,  antara elkosistelm darat dan lault, selrta antara ilmul pelngeltahulan  dan  manajelmeln  ulntulk melningkatkan kelseljahtelraan rakyat. 27
Sama  delngan  dalam  UlUl  No.27 tahuln  2007  diatas,  bahwa  Rulang  lingkulp pelrelncanaan  pelngellolaan  wilayah  pelsisir dan  pullaul-pullaulkelcil  dalam  Pelrmeln  ini mellipulti: 28
RelncanaStratelgis  Wilayah  Pelsisir dan  Pullaul-PullaulKelcil  yang  sellanjultnya diselbult  RSWP-  3-K;  RelncanaZonasi Wilayah  Pelsisir  dan  Pullaul-Pullau  lKelcil yang      RZWP-3-K;Pelngellolaan  Relncana Pelngellolaan  Wilayah  Pelsisir  dan  Pullaul- PullaulKelcil  yang    sellanjultnya  diselbult RPWP-3-K;  dan  Relncana  Aksi  Wilayah Pelsisir  dan  Pullaul-Pullaul  Kelcil  yang sellanjultnya diselbult RAPWP-3-K.
Pelratulran  Melntelri  ini  sangat  rinci melmbelrikan  arahan  dalam  pelnyulsulnan elmpat Relncana pelngellolaan wilayah pelsisir dan  pullaul-pullaulkelcil  dan  bersifat  sangat teknis. 29
PengaturanReklamasi Wilayah Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil.  Relklamasi wilayah pelsisir dan pullaul-pullaul kelcil selcara rinci  diatulr  dalam  Kelpultulsan  Prelsideln No.122 Tahuln 2012 (Pelrprels No.122/2012).  Dalam  Pelrprelsini  telrdapat belbelra papelngelrtian yang tidak dikelmulkakan,  teltapi  disellipkan  dalam ulraian. 30
28 .  Pasal  4  bandingkandenganpasal  7  ayat (1) UU No.27/2007.
29 . Lihat Pasal 5 sampai Pasal 69.
30 . Lihat Pasal 1 angka 1-17
Dedeng, Asuan, Ricky Saputra, Pengaturan Pengelolaan dan Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, halaman. 184-196
Ditelntulkan bahwa Rulanglingkulp Pelratulran Prelsideln  ini  mellipulti  pelrelncanaan  dan pellaksanaan relklamasi wilayah pelsisir dan pullaul-pullaulkelcil.  Pelratulran  Prelsideln  ini dikelculalikan bagi relklamasi di: 31
Daelrah  Lingkulngan  Kelrja  (DLKr) dan  Daelrah  Lingkulngan  Kelpelntingan (DLKp)  pellabulhan  ultama  dan  pellabulhan pelngulmpull  selrta  di  wilayah  pelrairan telrminal  khulsuls;  Lokasi  pelrtambangan, minyak, gas bulmi, dan panas bulmi; dan Kawasan    hultan  dalam  rangka  pelmullihan dan/ataul pelrbaikan hultan.
Relklamasi  tidak  dapat  dilakulkan pada kawasan konselrvasi dan alulr lault.
32
Pelnjellasan lelbih lanjult, melngelnai pelngatulran  relklamasi  dalam  Pelrprelsini, mellipulti:  Relncana  Relklamasi  Pelmelrintah, pelmelrintah  daelrah,  dan  seltiap  orang  yang akan  mellaksanakan  relklamasi  wajib melmbulat pelrelncanaan relklamasi.
Pelrelncanaan  relklamasi  mellaluli  elmpat kelgiatan: 33
Pelnelntulan  lokasi;    Pelnyulsulnan relncana  indulk;  Stuldi  kellayakan;  dan Pelnyulsulnan rancangan deltail.
Pelnelntulan  lokasi  dilakulkan  belrdasarkan RelncanaZonasi Wilayah Pelsisir dan Pullaul- PullaulKelcil
(RZWP-3-K) Provinsi, Kabulpateln/Kota  dan/ataulRelncana  Tata Rulang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi, Kabulpateln/Kota. Pelnelntulan lokasi
mellipulti pelnelntulan: 34 lokasi relklamasi  dan  lokasi  sulmbelr  matelrial relklamasi.Pelnelntulan  lokasi  relklamasi  dan lokasi sulmbelr matelrial relklamasi
31 . Pasal 2 ayat (1-2).)
32 . Ibid ., ayat (3). 33 . Pasal 3 ayat (1-2) 34 . Pasal 4 ayat (1-2) 35 . Ibid ., ayat (3)
melmpelrtimbangkan  aspelk  telknis,  aspelk lingkulngan  hidulp,  dan  aspelk  sosial elkonomi (tabullasi). 35
Aspelktelknis  mellipulti  hidro-ocelanografi, hidrologi, batimeltri, topografi, gelomorfologi, dan/atau lgelotelknik. 36 Hidro- ocelanografi  mellipulti  pasang  sulrult,  aruls, gellombang,  dan  seldimeln  dasar  lault. Hidrologi  mellipulti  culrah  huljan,  air  tanah, delbit  air  sulngai/salulran,  dan  air  limpasan. Batimeltri mellipulti kontulr keldalaman dasar pelrairan.  Topografi  mellipulti  kontulr pelrmulkaan daratan. Gelomorfologi mellipulti belntulk  dan  tipologi  pantai.  Gelotelknik mellipulti sifat-sifat fisis dan melkanis lapisan tanah. 37
Aspelk  lingkulngan  hidulp  belrulpa  kondisi lingkulngan  hidulp. 38 Kondisi  lingkulngan hidulp  yang  mellipulti  kulalitas  air  lault, kulalitas  air  tanah,  kulalitas  uldara,  kondisi elkosistelm  pelsisir  (mangrovel,  lamuln, telrulmbu  lkarang),  flora  dan  faulna  darat, selrta biota pelrairan. 39
Aspelk sosial elkonomi mellipulti delmografi, aksels
pulblik, dan potelnsi rellokasi. 40 Delmografi mellipulti julmlah pelnduldulk,
kelpadatan pelnduldulk,
pelndapatan,  matapelncaharian,  pelndidikan, kelselhatan,  dan  kelagamaan.  Aksels  pulblik mellipulti  jalan  dan  jalulr  transportasi masyarakat selrta informasi telrkait pelmbangulnan  relklamasi.  Potelnsi  rellokasi mellipultilahan yang bisa digulnakan ulntulkrellokasi  pelnduldulk  selrta  fasilitas sarana dan prasarana lainnya. 41
PelrizinanRelklamasi
36 . Pasal 5
37 . Pasal 6 ayat (1-6)
38 . Pasal 7
39 . Pasal 8
40 . Pasal 9
41 . Pasal 10 ayat (1-3)
Dedeng, Asuan, Ricky Saputra, Pengaturan Pengelolaan dan Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, halaman. 184-196
Pelmelrintah, pelmelrintah daelrah, dan seltiap orang  yang  akan  mellaksanakan  relklamasi wajib melmiliki izin lokasi dan izinpellaksanaanrelklamasi. 42 Ulntulk melmpelrolelh izin lokasi dan izin pellaksanaan relklamasi, Pelmelrintah, pelmelrintah  daelrah  dan  seltiap  orang  wajib telrlelbih  dahullul  melngajulkan  pelrmohonan kelpada Melntelri,
gulbelrnulr, ataulbulpati/walikota.  Melntelri  melmbelrikan izin lokasi dan izin pellaksanaan relklamasi pada Kawasan Stratelgis Nasional Telrtelntul, kelgiatan  relklamasi  lintas  provinsi,  dan kelgiatan relklamasi di pellabulhan pelrikanan yang dikellola olelh Pelmelrintah.  Pelmbelrian izin lokasi dan izin pellaksanaan relklamasi pada Kawasan Stratelgis  Nasional Telrtelntul dan  kelgiatan  relklamasi  lintas  provinsi dibelrikan  seltellah  melndapat  pelrtimbangan dari  bulpati/  walikota  dan  gulbelrnulr. Gulbelrnulr dan bulpati/walikota melmbelrikan izin lokasi dan izin pellaksanaan relklamasi dalam wilayah selsulai delngan kelwelnangannya dan kelgiatan relklamasi di pellabulhan  pelrikanan  yang  dikellolaolelh pelmelrintah daelrah. 43
Pelrmohonan  izin  lokasi  wajib dilelngkapi delngan: 44
Idelntitas  pelmohon;    Proposal relklamasi;    Pelta  lokasi  delngan  koordinat gelografis;  dan  Bulkti  kelselsulaian  lokasi relklamasi delngan Relncana Zonasi Wilayah Pelsisir dan Pullaul-Pullaul Kelcil (RZWP-3-K) dan/atau  lRelncana  Tata  Rulang  Wilayah (RTRW) dariinstansi yang belrwelnang.
Melntelri, Gulbelrnulr, dan
Bulpati/Walikota  selsulai  kelwelnangannya melmbelrikan ataul melnolak pelrmohonan izin
42 . Pasal 15
43 . Pasal 16 ayat (1-4) 44 . Pasal 17 ayat (1)
lokasi  dalam  waktul  paling  lambat  20 (dulapullulh)  hari kelrja Seljak  pelrmohonan ditelrima  selcara  lelngkap.  Pelnolakan pelrmohonan  dibelrikan  selcara  telrtullis diselrtai  alasan  pelnolakan.  Apabila  dalam jangka waktul 20 (dulapullulh) hari kelrja tidak melmbelrikan  ataul  melnolak  pelrmohonan, maka  pelrmohonan  dianggap  diseltuljuli  dan wajib melngellularkan izin. Seltiap pelmelgang izin  lokasi  dalam  jangka  waktul  paling lambat 2 (dula) tahuln wajib melnyulsuln: 45 relncana indulk, stuldi kellayakan, dan rancangan deltail relklamasi. Pelrmohonan  izin  pellaksanaan  relklamasi wajib dilelngkapi delngan: 46
1. Izin lokasi;
2. Relncana indulk relklamasi;
3. Izin lingkulngan;
4. Dokulmeln  stuldi  kellayakan  telknis dan elkonomi finansial;
5. Dokulmeln rancangan deltail relklamasi;
6. Meltoda  pellaksanaan  dan  jadwal    ;
dan 7. Bulkti kelpelmilikan dan/ataul pelngulasaan lahan. Melntelri, Gulbelrnulr, dan
Bulpati/Walikota  selsulai  kelwelnangannya melmbelrikan ataul melnolak pelrmohonan izin pellaksanaan relklamasi dalam waktul paling lambat  45  (elmpatpullulh  lima)  hari  kelrja seljak pelrmohonan ditelrima selcara lelngkap. Pelnolakan  pelrmohonan  dibelrikan  selcara telrtullis  diselrtai  alasan  pelnolakan. Apabila dalam jangka waktul 45 (elmpat pullulh lima) hari kelrja tidak melmbelrikan atau l melnolak pelrmohonan,  maka  pelrmohonan  dianggap diseltuljuli  dan  wajib  melngellularkan  izin.
45 . Ibid ., ayat (2-5)
46 . Pasal 18 ayat (1)
Dedeng, Asuan, Ricky Saputra, Pengaturan Pengelolaan dan Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, halaman. 184-196
Seltiap pelmelgang izin pellaksanaan relklamasi  dalam  jangka  waktul  paling lambat 1 (satul) tahuln wajib
mellaksanakan: 47 pelmbangulnan  fisik  seljak ditelrbitkan  izin  pellaksanaan  relklamasi, melnyampaikan  laporan  selcara  belrkala seltiap  4  (elmpat)  bullan  selkali  kelpada instansi  pelmbelriizin,  relklamasi  selsulai delngan  rancangan  deltail  dan  relklamasi selsulai delngan izin lingkulngan.
Izin  lokasi  relklamasi  belrlakul ulntulk jangka  waktul  2  (dula)  tahuln  dan  dapat dipelrpanjang  paling  lama  2  (dula)  tahuln. Izin relklamasi belrlaku lulntulk jangka waktul paling  lama  5  (lima)  tahuln  dan  dapat dipelrpanjang  paling  lama  5  (lima)  tahuln delngan  melmpelrtimbangkan  meltodel  dan jadwal  relklamasi.  Melntelri,  Gulbelrnulr,  dan Bulpati/Walikota paling lambat 14 (elmpatbellas)  hari  kelrja  telrhitulng  seljak melnelrima  pelrmohonan  pelrpanjangan  izin pellaksanaan tellah melmbelrikan pelrpanjangan  ataul      pelnolakan  pelrpanjangan pelrmohonan  izin  pellaksanaan  relklamasi. Pelnolakan pelrmohonan pelrpanjangan dibelrikan  selcara  telrtullis  diselrtai  alasan pelnolakan. Apabila dalam jangka waktul 14
(elmpatbellas)  hari  kelrja  tidak  melmbelrikan ataul melnolak pelrmohonan, maka pelrmohonan pelrpanjangan dianggap diseltuljuli dan wajib melngellularkan izin. 48
Izin  pellaksanaan  relklamasi  dapat  dicabult apabila:  tidak  selsulai  delngan  pelrelncanaan relklamasi; dan/ataul    izin lingkulngan dicabult. Pelncabultan  izin  pellaksanaan  relklamasi dilakulkan delngan tahapan: 49
Melmbelrikan  pelringatan  telrtullis selbanyak  3  (tiga)  kali  belrtulrult-tulrult,
47 . Ibid ., ayat (2-5) 48 . Pasal 19 ayat (15) 49 . Pasal 20 ayat (1-2)
masing-masing  dalam  telnggang  waktul  1 (satul)  bullan  olelh  Melntelri,  Gulbelrnulr,  dan Bulpati/Walikota;
Dalam  hal  pelringatan  telrtullis selbagaimana dimaksuld  pada hulrulf a tidak dipatulhi,sellanjultnya dilakulkan pelmbelkulan sellama 1 (satul) bullan; dan
Apabila  pelmbelkulan  selbagaimana dimaksuld  pada  hulrulf  b  tidak  dipatulhi, sellanjultnya dilakulkan pelncabultan.
Keltelntulan  lelbihlanjult  melngelnai  pelrizinan relklamasi  diatulr  olelh  Melntelri,  Gulbelrnulr, dan  Bulpati/Walikota  selsulai  delngan kelwelnangannya. 50
Pellaksanaan  relklamasi  dilakulkan selsulai  delngan  pelrelncanaan.  Pellaksanaan relklamasi  dilakulkan  delngan  tiga  cara, yaitul: 51 pelngulrulgan,  pelngelringan  lahan, dan/ataul  drainasel.

## KESIMPULAN
Pelngatulran  pelngellolaan  wilayah pelsisir  dan  pullaul-pullau  lkelcil  telrdapat dalamUlndang-Ulndang dan Pelratulran Melntelri,  yaitu  lUlUl  No  1  Tahuln  2014 telntangPelrulbahanUlUl  No  27  Tahuln  2007 telntang Wilayah Pelsisir. SellanjultnyaUlUl No 1  Tahuln  2014  diulbah  olelh  Pelrpul  No  2 Tahuln  2022  telntang  Cipta  Kelrja. Pelngatulran telntang hal telknis pelrelncanaan pelngellolaan  wilayah  pelsisir  dan  pullaul- pullau  lkelcil  diatulr  mellaluli  Pelratulran Melntelri  Kellaultan  No  23  /PElRMElN- KP/2016.  Asas  yang  belrlakul  dalam pelngellolaan  wilayah  pelsisir  dan  pullaul- pullau  kelcil  mellipulti  asas  kelbelrlanjultan, konsistelnsi, keltelrpadulan, kelpastian hulkulm, kelmitraan, pelmelrataan, pelranselrta
50 . Pasal 21
51 . Pasal 22 ayat (1-2)
Dedeng, Asuan, Ricky Saputra, Pengaturan Pengelolaan dan Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, halaman. 184-196
masyarakat,  keltelrbulkaan,  delselntralisasi, akulntabilitas; dan keladilan.
Relklamasi  wilayah  pelsisir  dan pullaul-pullau  lkelcil  diatulr  dalam  Kelpultulsan Prelsideln Nomor 122 Tahuln 2012 (Pelrprels No. 122/2012). Rulang lingkulp pelratulran ini mellipulti  pelrelncanaan  dan  pellaksanaan relklamasi wilayah pelsisir dan pullaulpullaulkelcil. Melntelri,
Gulbelrnulr,
Bulpati/Walikota  dapat  melmbelrikan  atau lmelnolak  izin  relklamasi.  Adapuln  izin pellaksanaan  relklamasi  dapat  dicabult apabila  tidak  selsulai  delngan  pelrelncanaan relklamasi.
Saran atau lrelkomelndasi yaitu ldalam pelngellolaan  wilayah  pelsisir  dan  pullaul- pullaul  kelcil,  pelmelrintah  ulntulk  dapat mellakulkan pelndampingan telrhadap pelmelrintah  daelrah  dalam  melmbulat pelngatulran  pada  tingkatan  Pelratulran Daelrah (Pelrda) gulna pelmanfaatan sulmbelrdaya  alam  yang  telrkandulng  pada wilayah pelsisir dan pullaul-pullaulkelcil yang telrdapat di daelrah dan khulsuls yang melnjadi bagian kelwelnangan dari daelrah.
Pellaksanaan relklamasi ulntulk teltap melmpelrhatikan  aspelk  lingkulngan  dan kelbelrmanfaatan
masyarakat selkitar wilayah pelsisir dan pullaul-pullaulkelcil.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Buldimawan  Pagalay,  2022,  Konselp Pelngellolaan Wilayah PelsisirTelrpadul Di Ibul Kota Nulsantara: Pelngelmbangan Elkonomi Birul    Selrta Pelngelmbangan  Elnelrgi  Barul  Dan Telrbarulkan  Belrbasis  Kellaultan, Disampaikan pada lokakarya Pelngellolaan Wilayah Pelsisir Telrpadul  di  Ibul  Kota  Nulsantara  di Balikpapan  pada  2  –  4  Delselmbelr 2022.
Lambang  Sulbagiyo,  dkk,  2020,  Potelnsi
Kawasan  Pelsisir  Kabulpateln  Paselr, Pelnajam  Paselr  Ultara  dan  Kota Balikpapan Provinsi Kaltim, Malang: MNC Pulblishing. Lulkman Adam, dkk, 2012, Wilayah Pelsisir Dan  Pullaul-Pullaul          Kelcil  Di Indonelsia, Jakarta: Pulsat Pelngkajian,  Pelngellolaan  Data  Dan Informasi (P3DI), Selkreltariat Jelndelral DPR RI. Tommy Cahya Trinanda, 2017, Pelngellolaan Wilayah Pelsisir Indonelsia Dalam Rangka Pelmbangulnan  Belrbasis  Pellelstarian Lingkulngan,  Selkreltarian  Jelndelral DPR RI, Jakarta Pulsat. Jurnal Amarullla  Octavian,  dkk,  Ulpaya      Dan Pullaul-Pullaul Kelcil Pelmelrintah Provinsi  Sulmatelra  Barat  Dari AncamanAbrasi  Dan  Pelrulbahan Iklim, dalam Julrnal Ilmul Lingkulngan,  Volulmel  22  Issulel  2, 2022.
Dedeng, Asuan, Ricky Saputra, Pengaturan Pengelolaan dan Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, halaman. 184-196
Diah Apriani Atikah  Sari,  Siti  Mulslimah, Kelbijakan Pelngellolaan Pullaul-Pullaul
Kelcil  Telrlular  Indonelsia  Dalam Melnghadapi Pelrulbahan Iklim Global, Dalam JulrnalYulstisia, Eldisi 90 Selptelmbelr-Delselmbelr 2014.
Hasan  Basri,  Pelngellolaan,  Pelngawasan Wilayah Pelsisir Dan  , Dalam Julrnal Ilmul Hulkulm  Relulsam,  Volulmel  VIII Nomor 2, Novelmbelr 2020.
Isal  Wardhana,  Pelngellolaan  Wilayah Sulmbelr  Daya  Pelsisir  Telrintelgrasi Dalam  Implelmelntasi  Relncana Tata Rulang Kawasan Indulstri Olelochelmical Maloy Kultai Timulr;(Selbulah Tellaah Kritis), dalamJulrnalAcadelmia,  Volulmel  5 Nomor 01, Meli 2020. Lisa Melidiyanti Laulteltul, dkk, Karaktelristik Pelmulkiman Masyarakat Pada Kawasan  Pelsisir    Kelcamatan
Bulnakeln, Julrnal Spasial, Volulmel 6 Nomor 1, 2019.
Mulhammad Mahruls Ali, dkk, Pelrlindulngan Hak Konstitulsi Masyarakat Pelsisir: Ulrgelnsi  Harmonisasi  Relgullasi Pelngellolaan  PelsisirTelrpadul,  dalam Julrnal  Konstitulsi,  Volulmel  17 Nomor 4, Delselmbelr 2020.
Undang-Undang
Ulndang-Ulndang No.27 tahuln 2007 telntang Pelngellolaan  wilayah  Pelsisir  dan  Pullaul- Pullaul    Kelcil.
Ulndang-Ulndang  No.1  tahuln  2014  telntang
Pelrulbahan Atas  UlUl  No.  27  tahuln 2007 Telntang Pelngellolaan Wilayah  Pelsisir  dan  Pullaul- PullaulKelcil.
Pelratulran Melntelri Kellaultan dan Pelrikanan No.  No.  23/PElRMElN-KP/2016
Telntang  Pelrelncanaan  Pelngellolaan Wilayah  Pelsisir  Dan  Pullaul-Pullaul Kelcil.
Internet
Eldy  Bulrmansyah.,  “Melrulgi  Di  Sellat Malaka”.,  Indo  Progrelss,  9  Meli
2016. Dalam https://indoprogrelss.com/2016/05/ melrulgi-di-sellat-malaka/  (30-04- 2024)
Jay  Fajar.,  Dikulkulhkan  di  Nelw  York,
Julmlah  Pullaul  Indonelsia  Kini
Selbanyak….,
dalam https://www.mongabay.co.id/2017 /08/18/dikulkulhkan-di-nelw-york- julmlah-pullaul-indonelsia-kini- selbanyak/ (15-04-2024)