Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 4 (2), 2022: 213-238 ISSN: 2715-0003; E-ISSN 2714-5514 DOI: http://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i2.7003
email correspondence: musa@syariah.uin-malang.ac.id
Available online at: http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 Copyright (c) 2022 by Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law

## Pendekatan Holistik Pembayaran Uang Kembalian dengan
Non-Rupiah dalam Kerangka Hukum Perjanjian Syariah,
Pidana dan Implikasinya terhadap Perlindungan

## Konsumen

## Musataklima
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
Abstrak:
Penggunaan  uang  koin  dalam  transaksi  bisnis  mengalami penurunan,  di  berbagai  daerah  tidak  terkecuali  di  Malang. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan pertama , rendahnya  efektivitas    penggunaan  Rupiah  sebagai  alat pembayaran  uang  kembalian;  aspek  pidana,  penyebab  dan solusinya. Kedua, Aspek  hukum  perjanjian  syariah,  dan ketiga,
implikasinya terhadap hak konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian  empiris  dengan  pendekatan  yuridis  sosiologis,  yang bertumpu  kepada  data  primer  yang  didapat  melalui wawancara, selain data primer, data sekunder juga dibutuhkan dalam  penelitian  ini  yang  didapat  melalui  studi  dokumen  dan kepustakaan.  Semua  data  ini  dianalisa  secara  deskriptif kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  adalah, pertama, tidak digunakannya rupiah sebagai alat pembayaran uang kembalian merupakan  tindakan  pidana  yang  disebabkan  (1)  norma hukumnya  mandatur,  (2)  kultur  masyarakat  yang  cenderung tidak  menghargai  koin.  Solusinya  adalah  sosialisasi  melalui klinik  konsumen  cerdas  dan    gerakan  peduli  koin  nasional. Kedua, pembayaran  uang  kembalian  dengan  barang  dalam hukum  perjanjian  syariah  tidak  ditemukan  pertemuan kehendak  sehingga  cacat  kehendak. Ketiga, implikasinya mengakibatkan  hak  konsumen  untuk  dilayani  dengan  benar dan  jujur  tercederai.  ( The  use  of  coins  in  business  transactions has decreased in various regions, including Malang. This study aims to describe: first, the low effectiveness of using the Rupiah as a means of payment for change; the criminal aspects, causes, and  solutions.  Second,  the  legal  aspects  of  sharia  agreements, and third, the implications for consumer rights. This research is an empirical study with a sociological juridical approach, which

## Musataklima
214
relies  on  primary  data  obtained  through  interviews. Besides,
this  study  uses  secondary  data  obtained  through  documents and  literature  studies.  All  of  these  data  were  analyzed descriptively  and  qualitatively.  The  results  of  this  study  are: first,  the  non-use  of  the  rupiah  as  a  means  of  payment  for change  is  a  criminal  act  caused  by  (1)  the  mandatory  legal norms, (2) the culture of people who tend not to value coins. The solution  is  socialization  through  smart  consumer  clinics,  and movements  care  about  national  coins.  Second,  payment  of change with goods in the Sharia agreement law doesn't meet the will,  so  it is  defective  to  the  will.  Third,  the  implication  is  that the consumer's right to be served appropriately and honestly is harmed.)

## Kata Kunci :
Holistik, Perlindungan Konsumen, Rupiah, Perjanjian Syariah dan Pidana
Pendahuluan
Tulisan  berangkat  dari  realitas  empiric  pertiwa  pembayaran uang kembalian tidak dengan rupiah. Hal ini terjadi tidaknya ditoko- toko modern, namun juga merambah tokoh tradisional,  bahkan juga meramba  dalam  transaksi-transaksi  obat-obatan.  Manusia  adalah mahluk  sosial (zoon  politicon ),  dalam  memenuhi  kebutuhannya  ia tidak  akan  mampu  berdiri  sendiri  tanpa  berinteraksi  dengan kehadiran  orang  lain. 1 Agar  terjadi  keteraturan  dalam  interaksi tersebut,  maka  norma 2 yang  menjadi  pedoman  harus  ada.  Interaksi yang  sering  dilakukan  manusia  adalah  jual  beli,  sehingga  dengan demikian  perjanjian  yang  sering  dilakukan  oleh  manusia  dalam kehidupan ini adalah jual beli, baik barang maupun jasa.
1 Ety Nur Inah, “PERANAN  KOMUNIKASI DALAM PENDIDIKAN,” Jurnal Al-Ta’dib 16,  no.  22  (2013):  119–28.,  176.  Meilanny  Budiarti  Santoso,  “Mengurai Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial Yang Dibangunnya,” Prosiding  Penelitian  Dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat 4,  no.  1  (2017):  104, https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.14217., 106
2 Satjipto  Rahardjo  menyatakan  norma  merupakan    sarana  atau  alat  yang digunakan  oleh  masyarakat  dengan  tujuan  untuk  menciptakan  ketertiban,  menjadi kompas  tingkah  laku anggota  masyarakat  dalam  hubungan  satu sama  lain.  Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 27
Pendekatan Holistik Pembayaran Uang Kembalian dengan Non-Rupiah dalam Kerangka Hukum Perjanjian Syariah, Pidana dan Implikasinya terhadap Perlindungan Konsumen
Toko  merupakan  pusat  jual  beli  yang  mempertemukan  antara konsumen dengan pelaku usaha. Sistem pembayaran yang disediakan pelaku usaha untuk melayani konsumen juga varian, ada yang tunai adapula  yang  non  tunai, 3 pembeli  yang  mengunakan  pembayaran tunai sering menghadapi uang kembaliannya dibayar dengan barang (permen).
Pembayaran  uang  kembalian  dalam  bentuk  barang  kerap terjadi,  sehingga  hal  tersebut  dianggap  sebagai  hal  yang  lumrah terjadi  dalam  transaksi  jual  beli  antara  pelaku  usaha  dengan konsumen  di  kota  ini,  padahal  kasus  ini  bermasalah  secara  hukum, padahal  dalam  Pasal  21  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  7  tahun  2011 tentang  Mata  Uang  mengatakan  bahwa  Rupiah  wajib  digunakan dalam  (a)  setiap  transaksi  yang  mempunyai  tujuan  pembayaran,  (b) penyelesaian  kewajiban  lainnya  yang  harus  dipenuhi  dengan  uang, (c)  transaksi  keuangan  lainnya  yang  dilakukan  di  Wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti kegiatan penyetoran uang dalam berbagai jumlah dan jenis pecahan dari nasabah kepada bank.
Pembayaran  uang  kembalian  dengan  barang  menandakan derajat  efektivitas  Undang-Undang  No.  7  Tahun  2011  tentang  Mata Uang  rendah  dan  dapat  mengakibatkan  fungsi  yang  ingin  dicapai dalam  berhukum,  baik  sebagai  kontrol  sosial  maupun  sebagai  alat rekayasa sosial 4 tidak terealisasi. Berdasarkan hal di atas penelusuran secara  holisitik  aspek  hukum  pidana,  perjanjian  dan  perlindungan konsumen  dalam  kasus  tersebut  sehingga  bisa  diminalisir dikemudian hari kalau tidak bisa dihilangkan sama sekali dan hukum bisa  bekerja  dengan  baik  di  masyarakat  dan  menuai  tujuan  dan fungsinya. Untuk itulah tulisan ini disusun.

## Metode
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu berupa  perilaku  hukum  masyarakat, 5 dengan  pendekatan  yuridis sosiologis yang mengkaji kewajiban penggunaan uang rupiah dalam
3 Nastiti Ninda Lintangsari et al., “Analisis Pengaruh Instrumen  Pembayaran Non-Tunai  Terhadap  Stabilitas  Sistem  Keuangan  Di  Indonesia,” Jurnal  Dinamika Ekonomi Pembangunan 1, no. 1 (2018): 47, https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.47-62., 49
4 Soerjono  Soekanto, Pokok-Pokok  Sosiologi  Hukum (Jakarta:  Rajawali  Press,
2014), hlm. 19
5 Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 40

## Musataklima
transaksi  bisnis  dan  implikasinya.  Adapun  data  yang  digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat dari tangan pertama yaitu: (1) pelaku usaha yang terdiri dari Indomaret  dan  Alfamart    dipilih  secara  random,  dua  toko  sebagai reprentasi toko modern, toko Kelontong dan apotik Merjosari sebagai reprentasi  toko  tradisional,  (2)  Dinas  Perdagangan  Kota  Malang sebagai institusi yang berwenangan mengawasi aktivitas pedagangan di  kota  Malang,  (3)  Kantor  Perwakilan  Bank  Indonesia  Malang sebagai reprentasi Bank Sentral yang memiliki tugas menentukan alat pembayaran  yang  sah,  (4)  Lembaga  Perlindungan  Konsumen Konsumen  Swadaya  Masyarak  Kota  Malang  sebagai  reprentasi konsumen.
Data primer di atas didapat oleh peneliti dengan menggunakan metode wawancara 6 dengan informan yang telah disebutkan di atas, selain  dengan  metode  wawancara,  peneliti  juga  menggunakan metode  observasi, 7 yang  dilakukan  di  tempat-tempat  belanja sebagaimana disebutkan di atas, dalam melakukan observasi, peneliti juga  menjadi  konsumen  sehingga  peneliti  berkedudukan  sebagai observer patisipan dalam kasus ini  sehingga bisa mencermati  secara langsung obyek yang sedang diteliti.
Data-data  sekunder  ini  terdiri  Undang-Undang  No.  7  Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen,  buku-buku  sosialogi  hukum  dan  hukum
6 Internview  atau  wawancara  didefinisikan  sebagai  metode  untuk mendapatkan  keterangan  secara  lisan,  Burhan  Ashshofa, Metode  Penelitian  Hukum (Jakarta:  Rineka  Cipta,  2014), hlm.  95.  Menurut  M.  Nazir, wawancara adalah  untuk mendapatkan  keterangan/data  penelitian  dengan  metode  tanya  jawab  M.  Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Galia Indonesia, 2003), 193-194
7 Pengamatan  dilaksanakan  untuk  dengan  tujuan  untuk  menangkap  “what people  do”  atau  apa  yang  dilakukan  seseorang.  Lihat  Burhan  Ashshofa, Metode Penelitian  Hukum .  23-28.  Sedangkan  menurut  Abu  Achmadi  dan  Cholid  Narbuko Observasi  atau pengamatan adalah  salah  satu alat  pengumpul  data  penelitian yang dilakukan  dengan  cara  mencatat  secara  cermat  dan  sistematis  obyek  yang  sedang diteliti.  Abu  Achmadi  dan  Cholid  Narbuko, Metode  Penelitian (Jakarta:  PT  Bumi Aksara, 2005), 70. Burhan Bungin mengatakan bahwa yang dimaksud observasi atau pengamatan    adalah  cara  dalam  melakukan  pengumpulan  data  penelitian  dengan menggunakan  panca  indera.  Burhan  Bungin, Metodologi  Penelitian  Kuantitatif Komunikasi,  Ekonomi,  Dan  Kebijakan  Publik  Ilmu-Ilmu  Sosial  Lainya (Jakarta:  Kencana, 2005), 193-194
Pendekatan Holistik Pembayaran Uang Kembalian dengan Non-Rupiah dalam Kerangka Hukum Perjanjian Syariah, Pidana dan Implikasinya terhadap Perlindungan Konsumen
perlindungan  konsumen  serta  hasil-hasil  penelitian  yang  berkaitan dengan isu yang dikaji dalam penelitian ini.
Data  sekunder  di  atas  dikumpulkan  peneliti  dengan menggunakan  dua  metode  yaitu,  studi  kepustakaan  dan  studi dokumen.  Studi  kepustakaan  dilakukan  untuk  mengkaji  informasi tertulis  mengenai  bahan  hukum  yang  berasal  berbagai  sumber  yang telah  dipublikasikan  secara  luas  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian ini. Studi dokumen peneliti gunakan untuk menkaji informasi tertulis mengenai  hukum  yang  menjadi  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini yang  tidak  dipublikasikan  secara  umum  tetapi  boleh  diketahui  oleh pihak tertentu seperti peneliti hukum. 8
Semua  data  baik  yang  primer  maupun  yang  sekunder  yang berhasil dihimpun peneliti dengan alat yang telah ditentukan di atas, pada tahap selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yang  menurut  Soetrisno  Hadi  data-data  tersebut  dinarasikan  secara logis  sitematis  guna  memperoleh  kejelasan  solusi  permaslaham penelitian  yang  kemudian  disimpulkan  secara  deduktif. 9 deskprif analisis  digunakan  sebagai  metode  tidak  terlepas  dari  pendapat Soerjono  Soekanto  yang  mendefinisikan  sebagai  apa  saja  yang disampaikan  responden  penelitian  terpilih  baik  yang  berbentuk tertulis, maupun secara lisan dan juga tingkah laku nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu kesatuan yang utuh. 10
Rendahnya  Efektifitas  Penggunaan  Rupiah  Sebagai  Alat Pembayaran  Uang  Kembalian;  Aspek  Pidana,  Penyebab  dan Solusinya
Mata  uang  yang  dikeluarkan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  adalah  Rupiah.  Uang  adalah  alat  pembayaran  yang  sah. Subyek  hukum  yang  melakukan  aktivitas  bisnis  di  wilayah  hukum Indonesia wajib menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah.  Undang-Undang  No.  5  Tahun  2011  tentang    Mata  uang menjelaskan dalam Pasal 21 bahwa rupiah wajib digunakan dalam (a)
8 Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Dan  Penelitian  Hukum (Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2004), 82 9 Soetrisno  Hadi, Metodologi  Reseacrh  Jilid  II (Yogyakarta:  Yayasan  Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1985), 10
10 Soerjono Soekanto, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: FH UI Press,
1982), 12

## Musataklima
setiap transaksi yang memunyai tujuan pembayaran, (b) penyelesaian kewajiban  lainya  yang  harus  dipenuhi  dengan  uang;  dan/atau  (c) transaksi  lainnya  yang  dilakukan  di  Wilayah  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Pengabaian  terhadap  kewajiban  di  atas  bisa  berakibat  pada sanksi  pidana.  Pasal  33  undang-undang  di  atas  menyatakan  bahwa setiap  orang  yang  tidak  menggunakan  Rupiah  dalam  (a)  setiap transaksi  yang  memenuhi  tujuan  pembayaran,  (b)  penyelesaian kewajiban  lainnya  yang  harus  dipenuhi  dengan  uang;  dan/atau  (d) transaksi  keuangan  lainnya  sebagaimana  disebutkan  dalam Pasal  21 dipidana  dengan  kurungan  paling  lama  1  (satu)  tahun  dan  pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
Sanksi  pidana  di  atas  juga  berlaku  terhadap  orang  yang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai  pembayaran  atau  menyelesaikan  kewajiban  yang  harus dipenuhi  dengan  Rupiah  dan/  atau  untuk  transaksi  keuangan lainnya  di  di  Wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Selain tercancam  pidana  pokok,  pelaku  usaha  mengesampingkan  Pasal  21 yang  diancam  dengan  Pasal  33,  juga  bisa  mendapatkan  pidana tambahan  berupa  pencabutan  izin  usaha  dan/atau  perampasan barang tertentu milik pelaku.
Melihat  sanksi  pidana  yang  diancamkan  di  atas,  pelanggaran terhadap  pasal  21  di  atas  merupakan  delik  undang-undang  bukan delik  hukum,  sehingga  pelakunya  dinyatakan  telah  melakukan pelanggaran  bukan  kejahatan  karena  yang  diancamkan  adalah kurungan  bukan  penjara.  Andi  Hamzah 11 menyatakan  bahwa pembagian  delik  atas  kejahatan  dan  pelanggaran  di  dalam  WvS Belanda  1886  dan  WvS  (KUHP)  Indonesia  menimbulkan  perbedaan secara  teoretis.  Kejahatan  sering  disebut  delik  hukum,  artinya sebelum  hal  itu  diatur  dalam  undang-undang,  sudah  dipandang sebagai seharusnya dipidana,  sedangkan pelanggaran sering disebut sebagai  delik  undang-undang,  artinya  dipandang  sebagai  delik karena tercantum dalam undang-undang. 12
11 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 106 12 Abdul  Rahman  Maulana  Siregar  And  Mhd.  Azhali  Siregar,  “Penyelesaian Tindak  Pidana  Dengan  Delik  Pidana  Adat  Di  Kabupaten  Padang  Lawas  Utara,” Jurnal Hukum Responsif 7, no. 7 (2019): 137–144.
Pendekatan Holistik Pembayaran Uang Kembalian dengan Non-Rupiah dalam Kerangka Hukum Perjanjian Syariah,
Pidana dan Implikasinya terhadap Perlindungan Konsumen
Pembayaran  uang  kembalian  dengan  barang  merupakan lonceng  bahwa  Undang-Undang  No.  7  Tahun  2011  derajat efektivitasnya  terganggu,  sehingga  hukum  tujuan  hukum  untuk menciptakan kemanfaatan, kepastian dan keadilan juga menjadi tidak terwujud,  oleh  karena  dapat  mengganggu  eksistensi  Indonesia sebagai Negara hukum.
Terdapat  tiga  faktor  yang  menyebabkan  efektivitas  Undang- Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang rendah, yaitu: pertama, norma  hukum  yang  digunakan  dalam  penentuan  kewajiban penggunaan  uang  dalam  setiap  kegiatan  yang  meliki  tujuan,  adalah norma  hukum  mandatur  (wajib)  bukan  norma  hukum  prohibitur (larangan). Pasal 21 menyebutkan bahwa: rupiah wajib digunakan dalam (a)  setiap  transaksi  yang  memunyai  tujuan  pembayaran,  (b)  penyelesaian kewajiban lainya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau (c) transaksi lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kata  “ wajib ”  dalam  kalimat  yang  termaktub  dalam  Pasal  21 merupakan  norma  mandatur.  Achmad  Ali  mengatakan  “ jika  hukum yang  dimaksud  adalah  perundang-undangan,  maka  seyogyanya  aturannya bersifat  melarang,  dan  jangan  bersifat  mengharuskan,  sebab  hukum  yang bersifat melarang  (prohibitur)  lebih  mudah  dilaksanakan  ketimbang  hukum yang berisifat  mengharuskan (mandatur) ”. 13
Norma  hukum  yang  dimuat  dalam  Pasal  21  di  atas  adalah norma hukum mandatur yang tidak direkomendasikan oleh Achmad Ali  untuk  digunakan,  karena  sulit  untuk  dilaksanakan,  sama  seperti norma  hukum  mandatur  yang  tercantum  dalam  Pasal  242  Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang  mencantumkan  kewajiban  menyediakan  fasilitas  khusus  bagi penyandang  disabilitas,  yang  juga  susah  untuk  dijalankan. Berdasarkan  dua  norma  hukum  dari  dua  undang-undang  yang berbeda ini, hipotesa Achmad Ali menuai bukti.
Kedua, aparat  penegak  hukum.  Menurut  Freidman,  yang termasuk dalam komponen struktur adalah “ the institutions themselves, the forms they take, the processes that they perform…structure includes the number  and  type  of  court;  presence  or  absence  of  federalism  or  plurasim, division  of  powers  between  judges,  legislatorrts,  governors,  king,  juries,
13 Achmad  Ali, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  Dan  Teori  Peradilan (Judicialprudence)  Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang  (Legisprudence) ,  Cetakan  V.
(Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Group, 2013), 377

## Musataklima
220
administrative  officer;  modes  of  procedure  in  various  institutions ”. 14 Yang dimaksud dengan struktur hukum adalah bagian-bagian dari  sistem hukum  yang  bergerak  di  dalam  suatu  mikanisme,  seperti  lembaga pembuat  undang-undang,  pengendalian  dan  berbagai  badan  yang diberi  wewenan  untuk  menerapkan  hukum.  Pendapat  Freidman  ini jika dikontekstualisasikan dengan sistem hukum di Indonesia, maka yang  masuk  komponen  stuktur  adalah,  hakim,  advokat,  kejaksaan dan kepolisian.
Pelaku  pembayar  uang  kembalian  dengan  barang  belum diproses  secara  hokum  bukan  karena  strukturnya  yang  tidak  jalan, akan  tetapi  karena  konsumen  itu  sendiri  yang  tidak  mengadukan kasus  yang  dialaminya  kepada  penegak  hokum.  Konsumen  tidak melaporkan  disebabkan  ketidaktahuan  dan  rasa  malu  untuk melakukannya.  Dalam  konsteks  ini  konsumen  sendiri  tidak  peduli dengan  kasus  yang  terjadi  secara  terus  menerus,  sehingga  menjadi benar apa yang dikatakan UPT Perlindungan Konsumen Jawa Timur, bahwa kasus ini terjadi disebabkan konsumen itu sendiri yang tidak peduli.
Humas  Polres  Malang  Kota  mengatakan  bahwa  sampai penelitian  dilakukan,  tidak  ada  satupun  masyarakat  yang mengadukan  kasus  uang  kembalian  tersebut.  Penegak  hukum terhadap  kasus  dimaksud  pasif,  menunggu  ada  aduan  dari  pihak yang  berkepentingan,  sebab  kasus  tersebut  merupakan  delik  aduan. bukan  delik  umum  seperti  memalsukan  dan  mengedarkan  uang palsu.
Pembayaran  uang  kembalian  konsumen  dengan  barang, menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bisa dipidana  kurungan  maupun  pidana  denda.  Pasal  33  disebukan bahwa: setiap  orang  yang  tidak  menggunakan  Rupiah  dalam:  (a)  setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, (b) penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/ atau (c) transaksi lainnya sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  21  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000 ( dua ratus juta rupiah).
14 Winarno  Yudho  and  Heri  Tjandrasari,  “Efektivitas  Hukum  Dalam Masyarakat,” Hukum Dan Pembangunan 17, no. 1 (1987): 57–63.
Pendekatan Holistik Pembayaran Uang Kembalian dengan Non-Rupiah dalam Kerangka Hukum Perjanjian Syariah,
Pidana dan Implikasinya terhadap Perlindungan Konsumen
Kontruksi pidana dalam pasal di atas, merupakan pidana aduan atau  delik  aduan.  Delik  aduan  adalah  delik  yang  hanya  dapat dituntut,  bila  ada  pengaduan, 15 tanpa  pengaduan,  maka  tindak pidana  tersebut  tidak  bisa  diproses  di  struktur  hukum.  Pengaduan menurut Lamintang adalah suatu laporan dengan permintaan untuk dilakukan  penuntutan  terhadap  orang  atau  orang-orang  tertentu. 16 Sementara delik biasa adalah tindak pidana yang penyidikan ataupun penuntutannya  tidak  mempersyaratkan  adanya  pengaduan  dari pihak yang merasa dirugikan. 17
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) merumuskan  pengaduan  dalam Pasal  1 angka 25  yang  menyatakan: Pengaduan  adalah  pemeritahuan  disertai  permintaan  oleh  pidak  yang berkepentingan  kepada  pejabat  yang  berwenang  untuk  menindak  menurut hukum  seseorang  yang  telah  melakukan  tindak  pidana  aduan  yang merugikannya.
Pengaduan  menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana  di  atas  adalah  pemberitahuan  tapi  yang  disertai  dengan permintaan  dari  yang  berkepentingan.  Jadi  bukan  hanya  sekedar pemberitahuan,  akan  tetapi  disertai  permintaan  dan  pemberitahuan yang  tidak  sembarang  orang  melakukan  akan  tetapi  orang  yang berkepentingan yang dalam konteks kasus yang sedang dikaji adalah konsumen yang mengalami.
Keberadaan  delik  aduan  dalam  KUHP,  menurut  ilmu pengetahuan  hukum  pidana,  karena  kepentingan  pribadi  dari  yang terkena  kejahatan  lebih  diutamakan  dan  dipentingkan  daripada kepentingan hukum masyarakat sehingga penuntutannya
digantungkan  kepada  kehendak  dari  yang  berkepentingan,  jangan sampai penuntutan terhadap pelaku justru akan lebih merugikan lagi pihak yang berkepentingan. 18
15 Wempi  Jh.  Kumendong,  “Kemungkinan  Penyidikan  Delik  Aduan  Tanpa Pengaduan,” Jurnal Hukum Unsrat 23, no. 9 (2017): 53–62., hlm. 55 16 Kumendong, 59-60
17 Ari Wibowo, “Justifikasi Hukum Pidana Terhadap Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran  Hak  Cipta,  Serta  Perumusan  Kualifikasi  Yuridis  Dan  Jenis  Deliknya,”
Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 22, no. 1 (2015): 54–75,
https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art3.
18 Kumendong, “Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan.”, 60

## Musataklima
Maksud  dan  tujuan  keberadaan  delik  aduan  dalam  KUHP  di atas  tujuannya  jelas  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap kepentingan pribadi dan hal tersebut diutamakan, hanya saja tujuan ini  tidak  semua  konsumen  yang  terdampak  dari  kasus  yang  sedang dikaji  mengetahuinya, yang pada akhirnya konsumen tersebut tidak menggunakan  fasilitas  legal  ini  yang  berimplikasi  terhadap  selalu terjadinya  kasus  yang  dimaksud  pada  konsumen-konsumen  yang lain.
Ketiga, kultur  masyarakat.  Kultur  hukum  adalah  suasana pemikiran  sosial  dan  kekuatan  sosial  yang  menentukan  bagaimana hukum  digunakan,  dihindari,  atau  disalahgunakan.  Budaya  hukum disini erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi  kesadaran  hukum,  maka  akan  tercipta  budaya  hukum  yang baik  yang  dapat  merubah  pola  pikir  masyarakat  mengenai  hukum selama  ini.  Secara  sederhana,  tingkat  kepatuhan  masyarakat  hukum merupakan  salah  satu  indikator  berfungsi  hukum  sebagai  sosial kontrol maupun sebagai alat rekayasa sosial.
Sebagus  apapun  substansi  hukum,  dan  semaksimal  apapun kinerja  dari  struktur  hukum,  jika  budaya  hukum  masyarakat  tidak mendukung,  maka  hukum  yang  diharapkan  dapat  menkontrol perbuatan  masyarakat  maupun  sebagai  alat  rekayasa  sosial  tidak akan tercapai.
Konteks  kultur  masyarakat  dalam  kasus  yang  sedang  dibahas ini  adalah  dua  komponen,  yaitu  pelaku  usaha  dan  konsumen. Berdasarkan  informasi  dari  pelaku  usaha  di  yang  diwawancara penulis,  dapat  diketahui  bahwa  pelaku  usaha  yang  seharusnya membayar  uang  kembalian  konsumen  dengan  Rupiah,  akan  tetapi tidak dilakukan dikarenakan tidak tahu kalau hal tersebut merupakan pelanggaran dan dilakukan karena alasan praktis dan stok uang koin tidak ada.
Sementara  konsumen  berdasarkan  wawancara,  mereka menerima permen sebagai uang kembaliannya, rasa malu merupakan alasan  utama  mengapa  konsumen  yang  terdampak  dari  kasus  ini menerima  dan  tidak  melakukan  protes  dan  mereka  tidak  tahu hukumnya.
Selain  informasi-informasi  yang  bersumber  dari  pelaku  usaha dan  konsumen  di  atas,  menarik  untuk  disimak  hasil  wawancara dengan  Bank  Indonesia    Kantor  Regional  II  Kota  Malang  yang
Pendekatan Holistik Pembayaran Uang Kembalian dengan Non-Rupiah dalam Kerangka Hukum Perjanjian Syariah, Pidana dan Implikasinya terhadap Perlindungan Konsumen
menyatakan: 19 Uang memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai alat tukar, sebagai  satuan  hitung,  dan  sebagai  penyimpan  nilai,  tiga  fungsi  ini  yang tidak  ada  dalam  barang  selain  uang,  tidak  terkecuali  permen,  kemudian dijadikannya  permen  sebagai  alat  pengembalian  konsumen  karena kesepakatan  dan  selain  itu  juga  disebabkan  kultur  masyarakat  Indonesia yang tidak peduli dan tidak menghargai uang koin dengan cara menyimpan dan tidak membelanjakannya sehingga sirkulasi uang koin tersendat, padahal dengan  melihat  pertumbuhan  ekonomi,  Bank  Indonesia  Regional  Malang pada  Tahun  2018  mengeluarkan  5,7  M  uang  koin  dan  pada  tahun  2019 mengeluarkan 4,7 M uang koin, telah mengeluarkan.
Informasi  yang  disampaikan  pihak  Bank  Indonesia  di  atas berdasarkan  pengalaman  dan  survey  yang  dilakukannya, pengeluaran uang koin 5,7 dan 4,7 M pada tahun 2018 dan 2019 yang didasarkan kepada pertumbuhan ekonomi, maka itu bisa mencukupi kebutuhan  uang  koin  di  Malang  Raya,  akan  tetapi  karena  kultur masyarakat  yang  mendiamkan  uang  koin  seperti  memasukkan celengan dan  tidak  menggunakannya  untuk  berbelanja  membuat perputaran atau sirkulasi uang koin tersendat dan implikasinya bank- bank yang menjadi nasabah Bank Indonesia dan pelaku usaha tidak memiliki  persediaan  yang  bisa  diakses  oleh  pelaku  usaha.  Selain itu ada juga informasi yang meresahkan dari Bank Indonesia bahwa ada satu anggota masyarakat memasukkan/ atau menyimpan uang koin di dalam botol aqua dan dijadikan ganjalan pintu, hal-hal seperti ini yang mengakibatkan sirkulasi uang koin tersendat sehingga sebagian pelaku  usaha  membayarkan  uang  kembalian  konsumen  dengan barang.  Mendiamkan  atau  tidak  membelanjakan  uang  koin  dengan jalan  menyimpannya  di  rumah  merupakn  kultur  masyarakat Indonesia,  dan  hal  ini  menjadi  salah  satu  bukti  ketidakpedulian masyarakat Indonesia terhadap kuan koin.
Berdasarkan  data-data  di  atas,  maka  dapat  diketahui  bahwa pada  aspek  kultur,  masyarakat  Indonesia  tidak  peduli  dengan  mata uang sendiri, disamping itu baik pelaku usaha, konsumen sama-sama tidak  mengetahui  Undang-Undang  No.  7  Tahun  2011  tentang  Mata Uang, padahal seharusnya ia dikenal oleh subyek-subyek vital dalam
19 Andik,  Fida  dan  Esy  (Bank  Indonesia  Malang), Wawancara, Malang  17 Agustus 2022

## Musataklima
perdagangan,  karena  ia  memiliki  fungsi  sebagai  kontrol  sosial sekaligus sebagai alat rekayasa sosial.
Ketidakpatuhan  pelaku  usaha  dalam  mematuhi  kewajibannya untuk  selalu  menggunakan  Rupiah  dalam  memenuhi  kewajibannya yang  memiliki  tujuan  pembayaran,  terjadi  dengan  alasan ketidaktahuannya  dan  kesalahannya  sendiri,  akan  tetapi  juga diakibatkan  oleh  kultur  konsumen  yang  tidak  peduli  dengan  uang koin  yang  cenderung  didiamkan  dan  tidak  dibelanjakan.  Dan  oleh karena  itu,  Undang-Undang  No.  7  Tahun  2011  belum  mencapai tujuannya,  yaitu  berusaha  untuk  mempertahankan  dan  melindungi masyarakat  dalam  pergaulan  hidup.  Efektivitas  hukum  sangat ditentukan  seberapa  tinggi  kepatuhan  masyarakat  terhadap  hukum itu sendiri.
Berdasarkan diskusi di atas, maka rendahnya efektivitas rupiah sebagai alat pembayaran uang kembalian adalah disebabkan pertama, pada  aspek  substansi,  norma  hukum  yang  digunakan  merupakan norma hukum mandatur bukan prohibitur, kedua pada aspek struktur, tidak  adanya  proses  penegakan  hukum  terhadap  kasus  dimaksud disebabkan  konsumen  tidak  ada  yang  mengadu,  struktur  bersifat pasif pada kasus ini sebab konstuksi hukum kasus aquo masuk ranah pidana  pelanggaran  dengan  jenis  delik  aduan  yang  membutuhkan aduan  untuk  dilakukan  tindakan  terhadap  pelakunya, ketiga ,  kultur masyarakat  yang  mendiamkan  uang  koin  dirumah,  baik  diletakkan begitu  saja  atau  ditabung  di celengan, telah  mempersempit  sirkulasi uang  koin,  fleksibilitas  uang  koin  tidak  seperti  uang  kertas  yang mudah  untuk  dibawa,  disamping  itu  baik  pelaku  usaha  maupun konsumen  yang  menjadi  responden  tidak  mengetahui  kontruksi hukum dari kasus aquo.
Solusi  yang  ditawarkan  pemegang  kebijakan  agar  derajat efektivitas  pengguna  rupiah  meningkat  adalah  sosialisasi. Ketidaktahuan  pelaku  usaha  terhadap  hukum  pembayaran  uang kembalian  konsumen  dan  hak-hak  konsumen,  maka  sosialisasi merupakan  solusinya.  Undang-undang  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  dan  Undang-Undang  No.  7  Tahun  2011 tentang  Mata  Uang  harus  terus  di  sosialisasikan  dan  wartakan, sosialisasi  ini  bisa  dalam  berbagai  macam  media,  dan  juga  bisa dengan pamlet di pusat-pusat perbelanjaan yang di dalamnya ditulis
Pendekatan Holistik Pembayaran Uang Kembalian dengan Non-Rupiah dalam Kerangka Hukum Perjanjian Syariah, Pidana dan Implikasinya terhadap Perlindungan Konsumen
hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumn serta pelaku usaha, serta hukum kewajiban menggunakan uang dalam setiap transaksi.
Sosialisasi  ini  bertujuan  agar  masyarakat  mengetahui  hukum sebagai  modal  untuk  membangun  kesadaran  hukum  masyarakat, kesadaran hukum perspektif budaya hukum menurut Bernard Arief Sidharta , proses  dalam  kesadaran  atau  kejiwaan  manusia  yang  di dalamnya  berlangsung  penilaian  bahwa  orang  seharusnya  bersikap dan  bertindak  dengan  cara  tertentu  dalam  situasi  kemasyarakatan tertentu  karena  hal  itu  dirasakan  adil  dan  perlu  untuk terselenggaranya ketertiban masyarakat atau kondisi kemasyarakatan yang  memungkinkan  manusia  menjalani  kehidupan  secara  wajar sesuai  dengan  harkat  dan  martabatnya. 20 Tanpa  kesadaran  hukum, efektivitas hukum akan mengalami permasalahan dan pada akhirnya wibawah hukum melemah karena tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat karena ketidaktahuan. 21
Penyuluhan hukum  pada hakikatnya bisa berpengaruh positif terhadap  kesadaran  hukum  masyarakat  untuk  mengingatkan, melaksanakan  dan  membiasakan  untuk  menjadi  budaya  sehari-hari terhadap  nilai  hukum. Menurut  hasil  penelitian  penyuluhan hukum dapat  berakibat  pada  peningkatan  kemampuan  pemahaman masyarakat  terhadap  hukum  yang  berlaku,  karena  masyarakat  tahu hukum,  meningkatkan  kesadaran  apabila  dilakukan  secara berkesinambungan. 22
Menurut Sudjana untuk mencapai peningkatan budaya hukum dan membentuk kesadaran hukum masyarakat, kegiatan penyuluhan hukum  harus  menetapkan  arah  kebijakan: 23 pertama, melakukan
20 Bernard  Arief  Sidharta, Refleksi  Struktur  Ilmu  Hukum:  Sebuah  Penelitian Tentang  Kefilsafatan  Dan  Sifat  Keilmuan  Hukum  Sebagai  Landasan  Pengembangan  Ilmu Hukum Nasional Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 2009), 23 21 Atang Hermawan Usman, “Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai  Faktor Tegaknya  Negara  Hukum  Di  Indonesia,” Jurnal  Wawasan  Hukum 30, no. 1 (2014): 29., 37 22 Yul Ernis, “Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, no. 4 (2018): 477, https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496., 439 23 Sudjana  Sudjana,  “Penyuluhan  Hukum  Dalam  Upaya  Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalulintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan,” Jurnal  Pendidikan Ilmu Sosial 25, no. 2 (2017): 124, https://doi.org/10.17509/jpis.v25i2.6186., 4

## Musataklima
226
edukasi  dan  pembudayaan  hukum  secara  umum  ditujukan  kepada seluruh  masyarakat. Kedua, Meningkatkan  penggunaan  media komunikasi  yang  lebih  modern  dalam  pelaksanaan  penyuluhan hukum yang dapat menunjang percepatan penyebaran, pengetahuan, pemahaman,  dan  penghayatan  hukum. Ketiga ,  meningkatkan koordinasi  dalam  melaksanakan  sosialisasi  hukum  dengan memanfaatkan  partisipasi  masyarakat  aktif,  media  elektronik amupun  non  elektronik  dan  juga  dengan  memanfaatkan  teknologi informasi. Keempat ,  meningkatkan  dan  memperkaya  metode pengembangan  dan  penyuluhan  hukum  untuk  meningkatkan kesadaran  hukum  masyarakat  dan  hak  asasi  manusia  secara  terus menerus. Kelima, memanfaatkan  segala  bentuk  kampanye  hukum baik langsung maupun tidak langsung, dengan menciptakan slogan- slogan hukum yang melekat di hati masyarakat sehingga masyarakat tergerak  dengan  sendirinya  untuk  meningkatkan  budaya  hukum. Keenam, Meningkatkan  profesionalisme  dan  kemampuan  tenaga penyuluh  hukum  baik  dari  substansi  hukum,  sosiologi  serta pengenalan  perilaku  masyarakat  setempat,  sehingga  komunikasi dalam menyampaikan materi hukum yang disuluh dapat lebih tepat, dipahami,  diterima  dengan  baik  oleh  masyarakat. Ketuju ,  melalui kemampuan  dan  profesionalisme  dalam  melakukan  penyuluhan hukum,  agar  pesan  yang  disampaikan  kepada  masyarakat  tercapai dan  diterima  secara  baik,  maka  harus  melakukan  langkah  cerdas dalam  penyuluhan  hukum  dengan  memberikan  rasa  percaya masyarakat  kepada  tenaga  penyuluh. Kedelapan , Law  enforcement harus  dibarengi  dengan  upaya  preventif  dalam  bentuk  sosialisasi produk-  produk  hukum  karena  hukum  juga  harus  memberikan perlindungan  kepada  rakyat  untuk  memperoleh  keadilan  bukan untuk  menyengsarakan.  Oleh  karena  itu  penyuluhan  hukum  harus mendapatkan perhatian yang serius.

## Pembayaran  Uang  Kembalian  dengan  Non-Rupiah  Perspektif Perjanjian Syariah
Terminologi  “perjanjian”  dalm  hukum  Indonesia,  disebut “Akad”  dalam  hukum  Islam  yang  memiliki  arti  mengikat, menyambung atau menghubungkan. Akad menurut Syamsul Anwar adalah pertemuan ijab dan Kabul sebagai pernyataan dua pihak atau
Pendekatan Holistik Pembayaran Uang Kembalian dengan Non-Rupiah dalam Kerangka Hukum Perjanjian Syariah, Pidana dan Implikasinya terhadap Perlindungan Konsumen
lebih  untuk  melahir  sebuah  akibat  hukum  pada  obyeknya. 24 Dalam hukum perjanjian syariah, rukun kedua adalah pernyataan kehendak yang lazim disebut dengan  sigat akad ( sighatul aqdi ) dan terdiri dari atas  ijab  dan  Kabul.  Ijab  dan  Kabul  ini  merepresentasikan  perizinan (ridha,  persetujuan, ar-ridha,  toestemming ).    Pernyataan  kehendak sebagai  rukun  akad  harus  menmemnuhi  dua  syarat,  yaitu: pertama, adanya perseuaian ijab dan Kabul yang menandai adanya perseuaian kehendak  sehingga  terwujudu  kata  sepakat, kedua, persesuaian kehendak tersebut dicapai dalam satu majelis. 25 Jika dua pernyaratan ini  terpenuhi,  maka rukun akad yang kedua sudah  terpenuhi.  Akan tetapi wujud perizinan (ridha) tidak cukup hanya terwujud atau ada, akan tetapi keberadaannya harus sah dan sempurna, yaitu diberikan secara bebas, dalam arti terhindar dari cacat. 26
Penerimaan permen sebagai pembayaran uang kembalian oleh konsumen, menurut hemat penulis konsumen tidak dalam keridhaan yang  sempurna,  karena  hal  itu  tidak  diberikan  secara  bebas  oleh konsumen, akan tetapi sebagaimana penulis utarakan di atas, hal itu terjadi dalam bingkai keterpaksaan karena  tidak ada pecahan rupiah yang  seharusnya  dibayarkan  kepada  konsumen  sebagai  uang kembalian.  Paksaan  dalam  hukum  perjanjian  syariah  merupakan salah  satu  unsur  cacat  kehendak,  baik  paksaan  ringan  maupun paksaan  berat.  Paksaan  keras  menghilangkan keridhaan (kerelaan untuk untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu) dan merusak kemampuan ikhtiar ( kemampuan untuk memilih  antara melakukan atau  tidak  melakukan  sesuatu).  Sedangkan  paksaan  ringan menghilangkan  keridhaan,  akan  tetapi  tidak  merusak  ikhtiar (kemampuan  memilih). 27 Paksaan  dalam  kedua  bentuk  di  atas  tidak menghilangkan kecakapan bertindak, hanya saja merusak kehendak, sehingga kehendak tersebut tidak lagi murni, tetapi telah mengalami cacat.
Berdasarkan hasil analisa di atas, hal tersebut terjadi manakala pelaku usaha yang diwakilkan kepada karyawannya membayar uang kembalian  konsumen  dengan  redaksi, permen  ya  pak  uang
24 Syamsul  Anwar, Hukum  Perjanjian  Syariah:  Studi  Tentang  Teori  Akad  Dalam Fiqih Muamalat (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 68 25 Syamsul Anwar., 122 26 Syamsul Anwar. 27 Syamsul Anwar.

## Musataklima
kembaliannya. Disini  tidak  ada  permintaan  persetujuan  akan  tetapi merupakan pernyataan, sehingga tidak ada peluang untuk menolak. Selain  redaksi  di  atas,  ada  juga  yang  menggunakan  redaksi” uang kembaliannya dibayar dengan permen ya pak. ” Terhadap redaksi seperti ini,  pelaku  usaha  telah  berusaha  mengganti  uang  sebagai  alat pembayaran yang sah. Para pihak, baik pelaku usaha dan konsumen yang  menyepakati  itu,  baik  dengan  keridhaan  keduanya,  maka  hal tersebut  pada  aspek  hukum  perjanjian  konvensional  telah menyimpang  dari  “kausa  halal”  sebagai  syarat  obyektif  dari perjanjian.    Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata menyatakan  bahwa untuk  sahnya  suatu  perjanjian  diperlukan  empat syarat: (1) Sepakat untuk mereka yang mengikatkan dirinya, (2) Kecakapan untuk mereka yang mengikatkan dirinya, (3) Suatu hal tertentu, (4) Suatu sebab yang halal.
Dua  syarat  pertama  disebut  syarat  subyektif  yang  berkaitan dengan subyek perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat  obyektif  yang  berkaitan  dengan  obyek  yang  diperjanjikan. 28 Perjanjian  yang  cacat  pada  syarat  obyektif  berimplikasi  kepada batalnya  perjanjian  demi  hukum. 29 Perjanjian/kesepakatan  perlaku usaha  dengan  konsumen  yang  terkait  dengan  isi  diadakannya perjanjian tersebut berupa penggantian uang sebagai alat pembayaran yang  sah,  jika  merujuk  kepada  syarat  sahnya  perjanjian,  ia  tidak memenuhi  syarat  obyektif  yaitu  tidak  terpenuhinya  kausa  halal. Kausa halal dalam perspektif hukum perjanjian konvensional adalah hal  yang  tidak  dilarang  menurut  undang-undang,  kesusilaan  yang baik dan ketertiban umum.
Kausa  halal  yang  tidak  dipenuhi  karena  isi  dan  maksud diadakannya  perjanjian  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen berupa  penggantian  uang  sebagai  alat  pembayaran  yang  sah  karena hal  tersebut  dilarang  menurut  Undang-Undang  No.  7  Tahun  2011 tentang  Mata  Uang  yang  dalam  Pasal  21  dijelaskan  bahwa  rupiah wajib  digunakan  dalam  (a)  setiap  transaksi  yang  memunyai  tujuan pembayaran, (b) penyelesaian kewajiban lainya yang harus dipenuhi
28 Mariam  Darus  Badrulzaman, Hukum  Perikatan  Dalam  KUH  Perdata  Buku Ketiga (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 107 29 Mariam Darus Badrulzaman., 122
Pendekatan Holistik Pembayaran Uang Kembalian dengan Non-Rupiah dalam Kerangka Hukum Perjanjian Syariah, Pidana dan Implikasinya terhadap Perlindungan Konsumen
dengan  uang;  dan/atau  (c)  transaksi  lainnya  yang  dilakukan  di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pengabaian  terhadap  kewajiban  di  atas  bisa  berakibat  pada sanksi  pidana.  Pasal  33  undang-undang  di  atas  menyatakan  bahwa setiap  orang  yang  tidak  menggunakan  Rupiah  dalam  (a)  setiap transaksi  yang  memenuhi  tujuan  pembayaran,  (b)  penyelesaian kewajiban  lainnya  yang  harus  dipenuhi  dengan  uang;  dan/atau  (d) transaksi  keuangan  lainnya  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal 21dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
Sanksi  pidana  di  atas  juga  berlaku  terhadap  orang  yang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai  pembayaran  atau  menyelesaikan  kewajiban  yang  harus dipenuhi  dengan  Rupiah  dan/  atau  untuk  transaksi  keuangan lainnya  di  di  Wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Selain tercancam  pidana  pokok,  pelaku  usaha  mengesampingkan  Pasal  21 yang  diancam  dengan  Pasal  33,  juga  bisa  mendapatkan  pidana tambahan  berupa  pencabutan  izin  usaha  dan/atau  perampasan barang tertentu milik pelaku sebagaimana perintah Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
Norma  hukum  yang  dimuat  dalam  pasal-pasal  yang  telah disebutkan  di  atas  merupakan  norma  hukum  mandatory  (yang mewajibkan) yang tidak tunduk kepada perjanjian kedua belah pihak, norma  tersebut  tidak  menjadi  gugur  atas  dasar  keridhaan  masing- masing  pihak  dalam  sebuah  perjanjian.  Oleh  kerena  itu,  sekali  lagi penulis  tekankan  bahwa  kausa  halal  yang  tidak  dipenuhi  karena  isi dan  maksud  diadakannya  perjanjian  antara  pelaku  usaha  dengan konsumen  berupa  penggantian  uang  sebagai  alat  pembayaran  yang sah.
Pembayaran uang konsumen dengan barang dilakukan dengan beberapa tindakan, pertama dan kedua sebagaimana telah disebutkan di  atas,  dengan  yang  terakhir  adalah  dengan  diam.  Konsumen membeli  barang  dan  dikasih  barang  yang  lain  yang  tidak  dibeli sebagai  ganti  dari  uang  kembalian,  hal  ini  merupakan  pembayaran uang  kembalian  konsumen  dengan  barang  tanpa  redaksi  apapun, namun bisa dipahami kalua barang selain yang dibeli tersebut sebagai uang kembalian.

## Musataklima
Berdasarkan  hal  di  atas,  maka  bisa  dimaknai, pertama permen berkedudukan  sebagai  pengembalian  uang  sisa  konsumen, kedua, uang  sisa  konsumen  dimaksudkan  untuk  membeli  permen,  makna yang  pertama  sudah  dibahas  pada  bagian  atas,  yang  kedua  jika  itu dimaknai  sebagai  bentuk  pembelian  permen,  maka  menurut  hemat penulis  hal  tersebut  tidak  benar  pada  aspek  hukum  perjanjian syariah, karena tidak tercipta pertemua kehendak (ijab kabul).
Dalam  kajian  hukum  perjanjian  syariah  pernyataan  kehendak berupa  ijab  (penawaran)  dan  kabul  (penerimaan)  merupakan  rukun kedua,  terhadap  pernyataan  kehendak  tersebut  terdapat  beberapa bentuk-bentuk, (1) ucapan, (2) tulisan, (3) isyarat, (4) diam-diam, dan (5) diam. 30
Apakah  diamnya  konsumen  saat  menerima  permen, menandakan  menyatakan  kehendaknya  berupa  kabul  (penerimaan), diam sebagai penerimaan (kabul) tergantung kepada beberapa situasi. Dalam  salah  satu  kaidah  hukum  Islam  menyatakan: 31 Kepada  orang diam  tidak  dapat  dihubungkan  suatu  pernyataan,  akan  tetapi  sikap  diam pada saat dibutuhkan pernyataan adalah pernyataan.
Arti pada bagian akhir kaidah di atas dalam kaitannya dengan sigat  akad  adalah  bahwa  dalam  beberapa  hal  sikap  diam  seseorang dianggap  sebagai  Kabul  yaitu:  (1)  apabila  sebelumnya  sudah  ada suatu  hubungan  transaksi  kemana  ijab  dikaitkan,  (2)  apabila  ijab berisi  penawaran  yang  semata-mata  menguntungkan  orang  kepada siapa  ijab  diajukan,  (3) apabila  pembeli  diam  terhadap  klausul  yang terdapat  dalam  daftar  harga  setelah  ia  menerima  barang  dan mengetahui  klausul  tersebut. 32 Berdasarkan  tiga  keadaan  dimana diamnya  konsumen  dianggap  sebagai  kabul  di  atas,  tidak  satupun yang  bisa  menjustifikasi  keadaan  dimana  diamnya  konsumen  saat menerima  permen  dipahami  sebagai  kabul,  sebab  sebelumnya  tidak transaksi  kemana  ijab  dikaitkan,  dan  tidak  menguntungkan konsumen.
30 Syamsul  Anwar, Hukum  Perjanjian  Syariah:  Studi  Tentang  Teori  Akad  Dalam Fiqih Muamalat ., 136-142 31 Syamsul Anwar. 32 Syamsul Anwar.
Pendekatan Holistik Pembayaran Uang Kembalian dengan Non-Rupiah dalam Kerangka Hukum Perjanjian Syariah, Pidana dan Implikasinya terhadap Perlindungan Konsumen

## Implikasi  Pembayaran  Uang  Kembalian  dengan  Non  Rupiah Terhadap Perlindungan Hak Konsumen
Konsumen  didefinisikan  sebagai  pengguna  akhir  dari  produk yang  tersedia  di  masyarakat.  Menurut  hukum  ia  definisikan  semua orang  yang  merupakan  pemakai  dari  barang  dan/  atau  jasa  yang tersdia  di  masyarakat,  baik  untuk  kepentingan  sendiri,  keluarga, orang  lain  maupun  makhluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk diperdagangkan.  Berdasarkan  definisi  ini,  point  konsumen  adalah barang yang dibelinya tidak untuk dijual kembali.
Konsumen merupakan mitra sejati dari pelaku usaha, relasinya akan  terus  berlanjut  tanpa  kata  henti,  karena  keduanya  menurut Aristoteles merupakan zoon politicon / mahluk sosial yang akan selalu senantian  saling  membutuhkan  dalam  memenuhi  kebutuhan hidupnya.  Relasi  konsumen  dengan  pelaku  usaha  dalam  bingkai ekonomi bisnis  merupakan salah satu faktor penggerak denyut nadi perekonomian nasional.
Hubungan  konsumen  dengan  pelaku  usaha  yang  abadi  ini harus  selalu  dalam  keseimbangan  agar  tercipta  hubungan  yang harmonis  tanpa  perselisihan,  mikanisme  proteksi  relasi  seimbang antar keduanya tersebut terciptalah norma hukum sebagai pedoman yaitu  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.
Inti  perlindungan  konsumen  dalam  undang-undang  di  atas pada  hakikatnya  adalah  penekanan  kepada  hak  dan  kewajiban  dari masing-masing pihak yang harus dijalankan pada saat akan, sedang dan  setelah  bertransaksi.  Namun  fakta  lapangan  mendeskripsikan bahwa pola relasi keduanya fluktuatif, adakalanya seimbang namun kerapkali bimbang, hal ini  diakibatkan posisi tawar konsumen lemah jika vis a vis pelaku usaha, sehingga selalu terjadi apa yang dikatakan adagium take it or levae it.
Kasus  pembayaran  uang  kembalian  konsumen  dengan  barang (permen)  setidaknya  merupakan  ilustrasi  yang  mengambarkan ketidakseimbangan  pola  relasi  konsumen  dengan  pelaku  usaha. Konsumen tidak bisa berbuat lebih banyak, selain menerima dengan perasaan  yang  tidak  menentu.  Penggantian  Rupiah  sebagai  alat pembayaran  uang  kembalian  konsumen  yang  sah  dengan  barang (permen),  jika  dilihat  dari  hukum  perlindungan  konsumen,  ia memiliki  implikasi  terhadap  hak-hak  konsumen  yang  seharusnya

## Musataklima
dilindungi. Bahkan menurut hemat penulis, juga berlawanan dengan kewajiban  pelaku  usaha  yang  merupakan  mitra  sejati  konsumen dalam melakukan transaksi.
Pembayaran uang kembalian konsumen dengan rupiah barang sampai penelitian ini dilaksanakan tetap dalam tahap berlangsung, ia dianggap kebiasaan yang tidak seharusnya dibiasakan, kebiasaan ini tidak  bisa  menjadi  kebiasaan  yang  bisa  menjadi  hukum  kebiasaan sehingga tidak berlaku maksim  “ al-‘adatu muhakkamah ” “ kebiasaan bisa dijadikan  hukum ”, 33 sebab  konsumen  yang  merupakan  pihak terdampak  dalam  kasus  ini  tidak  menerimanya  dengan  rela,  justru berdasarkan  penelitian  terdahulu,  hal  ini  sangat  meresahkan konsumen. 34
Undang-undang  No.  8  Tahun  1999  merupakan  dasar  hukum untuk  menyeimbangkan  pola  relasi  keduanya,  telah  membebankan beberapa  hak  dan  kewajiban  kepada  keduanya.  Apa  yang  menjadi kewajiban  konsumen  merupakan  hak  dari  pelaku  usaha  dan  begitu juga  sebaliknya  apa  yang  menjadi  hak  konsumen  merupakan kewajiban  pelaku  usaha.  Inti  dari  hukum  perlindungan  konsumen, sekali  lagi  penulis  tegaskan  adalah  pemenuhan  hak  dak  kewajiban dari dua mitra sejati ini.
Berdasarkan  pengkajian  terhadap  seluruh  hak  konsumen  yang termuat  dalam  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999,  maka  hak konsumen  yang  diabaikan  oleh  pelaku  usaha  dalam  praktek pembayaran  uang  kembalian  dengan  barang  (permen)  adalah  hak untuk  dilayani  secara  benar  dan  jujur.  Benar  dalam  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  memiliki  beberapa  arti  yaitu: 35 (a)  sesuai sebagaimana  mestinya  (seharusnya);  betul  dan  tidak  salah,  (b)  tidak berat sebelah; adil, (c) lurus (hati), (d) dapat dipercaya.
33 Fatmah  Taufik  Hidayat  et  al.,  “Kaedah  Adat  Muhakkamah  Dalam Pandangan  Islam  (Sebuah  Tinjauan  Sosiologi  Hukum),” Jurnal  Sosiologi  USK  (Media Pemikiran & Aplikasi) 9, no. 1 (2016): 67–83., 77 34 Hariyanti  Hariyanti  and  Djulaeka  Djulaeka,  “Perlindungan  Hukum  Bagi Konsumen Terhadap Pengembalian Uang Sisa Belanja Dalam Bentuk Barang/Permen Di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung,” Cakrawala 15, no. 1 (2021): 43– 52, https://doi.org/10.32781/cakrawala.v15i1.371., hlm. 45
35 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/benar ,  diakses  pada  tanggal  21  Mei
2022
Pendekatan Holistik Pembayaran Uang Kembalian dengan Non-Rupiah dalam Kerangka Hukum Perjanjian Syariah,
Pidana dan Implikasinya terhadap Perlindungan Konsumen
Parameter  melayani  dengan  benar  disini  adalah  hukum.  Jika makna  kata  “ benar ”  adalah  sebagaimana  mestinya,  maka  pelaku usaha  dalam  melakukan  transaksi  harus  sebagaimana  mestinya. Membayar uang kembalian konsumen sebagai mitra bisnisnya harus sebagaimana  mestinya  yaitu  harus  dengan  rupiah  bukan  dengan barang.  Berdasarkan  ini,  maka  hak  konsumen  untuk  dilayani  secara benar adalah harus dilayani  sebagaimana mestinya, uang kembalian akibat  kelebihan  membayar  dari  harga  yang  telah  disepakati  wajib dikembalikan  sebagaimana  mestinya  yaitu  dalam  bentuk  rupiah, sebab  hanya  rupiah  yang  merupakan  alat  pembayaran  yang  sah sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  1  Angka  (2)  Undang-Undang No.  7  Tahun  2011  tentang  Mata  Uang,  dan  pengembalian  uang konsumen akibat kelebihan bayar dari harga tersebut memiliki tujuan pembayaran oleh karenanya harus dikembalikan dalam bentuk uang rupiah.
Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Rupiah dalam pasal 21  dinyatakan  bahwa  Rupiah  wajib  digunakan  (a)  dalam  setiap transaksi  yang  mempunyai  tujuan  pembayaran,  (b)  penyelesaian kewajibannya  yang  harus  dipenuhi  dengan  uang;  dan  atau  (c) transaksi  keuangan  lainnya  yang  dilaksanakan  di  wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Konsumen pada saat melakukan transaksi jual-beli berdasarkan pasal  di atas wajib menggunakan rupiah karena itu memiliki tujuan pembayaran,  dan  rupiah  merupakan  satu  satunya  alat  pembayaran yang  sah  menurut  hukum  dan  konsumen  sudah  melaksanakan kewajiban  itu.  Namun  pelaku  usaha  sebagi  mitranya  ketika konsumen membayar dengan uang yang lebih besar dari harga yang telah  disepakati  adalah  kewajiban  pelaku  usaha  untuk mengembalikannya dalam bentuk rupiah bukan dalam bentuk barang karena  itu  berdasarkan  pasal  di  atas  merupakan  penyelesaian kewajibannya yang harus dipenuhi dengan uang.
Pembayaran uang kembalian konsumen bukan dengan barang, dengan  demikian  berimplikasi  terhadap  pengabaian  hak  konsumen untuk  dilayani  dengan    jujur  dan  benar,  maka  secara  otomatis  juga, pelaku usaha mengabaikan kewajibannya untuk melayani konsumen dengan  jujur  dan  benar,  disamping  mengabaikan  kewajiban  yang termaktub  dalam  undang-undang  perlindungan  konsumen,  pelaku usaha pelaku usaha telah melakukan perbuatan melanggar kewajiban

## Musataklima
yang dibebankan oleh hukum mata uang yaitu untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang.
Kewajiban pelaku usaha yang dibebankan hukum perlindungan konsumen sangat ketat, disamping ada kewajiban, juga terdapat hal- hal  yang  dilarang  untuk  dilakukan  oleh  pelaku  usaha,  sehingga hukum  perlindungan  konsumen  sebenarnya  isinya  mayoritas pengaturan  terkait  dengan  pelaku  usaha.  Selain  kewajiban  untuk melayani konsumen dengan baik, benar dan jujur, pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk beriktikad baik dalam menjalankan usaha ekonominya.  Iktikad  baik  merupakan  asas  dalam  hukum  perjanjian, jual beli adalah sebuah perjanjian yang juga harus berasaskan kepada iktikad baik. Relasi konsumen dengan pelaku usaha adalah berdiri di atas hukum perjanjian. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen  menekan  pelaku  usaha  untuk  beriktikad baik  dalam  melakukan  usahanya  mulai  dari  merancan  atau memasarkan produk sampai purna jualnya.. 36
Iktikad baik menjadi asas dalam pelaksanaan perjanjian termuat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Pasal ini menentukan bahwa perjanjian  dilaksanakan  dengan  iktikad  baik,  menurut  Ridwan Khairandy,  ketentuan  ini  sangat  abstrak  sehingga  perlud  telusuri makna dan tolak ukur dari iktikad baik ini. 37 Menurut ahli ini iktikad baik adalah kepatutan dan rasional,  maka dengan ini  bisa  dipahami bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan patut dan rasional.
Jual  beli  merupakan  perjanjian  antara  penjual  (pelaku  usaha) dan  pembeli  (konsumen)  yang  dalam  rangkaiannya  harus dilaksanakan  secara  patut  dan  rasional.  Uang  kembalian  pembeli yang  diakibatkan  kelebihan  bayar  dari  harga  yang  telah  disepakati terjadi dalam pelaksanaan hubungan jual beli, oleh karenanya harus dibayarkan secara patut dan rasional.
Patut  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  memiliki beberapa pengertian, yaitu: (a) baik, layak, pantas, senonoh (b) sesuai benar  (dengan),  sepadan  (dengan),  seimbang  (dengan),  (c)  masuk akal, wajar, (d) sudah seharusnya (sepantasnya, selayaknya, (d) tentu
36 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), 54 37 Ridwan Khairandy, Kebebasan Berkontrak& Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan (Yogyakarta: FH UII Press, 2015), 51
Pendekatan Holistik Pembayaran Uang Kembalian dengan Non-Rupiah dalam Kerangka Hukum Perjanjian Syariah, Pidana dan Implikasinya terhadap Perlindungan Konsumen
saja;  sebenarnya. 38 Dengan  pengertian  seperti  ini,  maka  “ perjanjian dilaksanakan  dengan  iktikad  baik ”  dapat  diartikan  “ perjanjian dilaksanakan  dengan  baik,  layak,  pantas,  sesuai  seharusnya,  sesuai  dengan sebenarnya. ” Uang kembalian konsumen sepatutnya, sepantasnya, seharusnya  dikembalikan  dibayarkan  dalam  bentuk  uang,  karena sesuai dengan amanat Pasal 1 angka (2) dan Pasal 21 Undang-Undang No.  7  Tahun  2011.  Jika  tidak  dikembalikan  dalam  bentuk  uang rupiah,  maka  pelaku  usaha  tidak  melakukan  yang  sepantasnya, selayaknya,  seharusnya  oleh  karena  itu  pelaku  usaha  melakukan sesuatu  yang  tidak  patut  dan  tidak  masuk  akal  dengan  akhir  kata pelaku  usaha  tidak  melaksanakan  kewajibannya  untuk  beriktikad baik dalam melalukan usahanya.
Kewajiban  iktikad  baik  bagi  pelaku  usaha  sebagaimana  telah disebutkan  di  atas  yang  berawal  dari  penyediaan  produknya dipasaran  sampai  pada  purna  jual,  kehabisan  persediaan  pecahan uang rupiah untuk dialokasikan sebagai pembayaran uang kembalian dari konsumen merupakan alas an yang tidak bisa diterima, sebab hal itu  bisa  dihindari  dengan  melakukan  monitoring  dan  evaluasi terhadap  ketersediaan  pecahan  uang  rupiah  yang  dibutuhkan. Monitoring dan evaluasi terhadap kertersediaan pecahan uang rupiah yang  dibutuhkan  inilah  sesungguhnya  yang  tidak  dilakukan  oleh pelaku usaha.

## Penutup
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan, pertama, penyebab  rendahnya  efektivitas  rupiah  sebagai  alat pembayaran  uang  kembalian  konsumen  yang  sah  adalah disebabkan(1)  norma  hukum  yang  digunakan  merupakan  norma hukum  mandatur  bukan  prohibitur,  (2)  pada  aspek  struktur,  tidak adanya  proses  penegakan  hukum  terhadap  kasus  dimaksud disebabkan  konsumen  tidak  ada  yang  mengadu,  struktur  bersifat pasif pada kasus ini sebab konstuksi hukum kasus aquo masuk ranah pidana  pelanggaran  dengan  jenis  delik  aduan.  (3)  ketiga,  kultur masyarakat  yang  mendiamkan  uang  koin  dirumah,  baik  diletakkan
38 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/patut ,  diakses  pada  tanggal  21  Mei 2019

## Musataklima
236
begitu saja atau ditabung di celengan, telah mempersempit  sirkulasi uang koin.
Kedua, pada  aspek  perjanjian  syariah,  diamnya  konsumen dalam  menerima  pembayaran  non  rupiah  tidak  dianggap    sebagai kabul,  sebab  sebelumnya  tidak  transaksi  kemana  ijab  dikaitkan,  dan hal  tersebut  tidak  menguntungkan  konsumen.  Sebab  kaidah  hukum Islam  menyatakan  bahwa kepada  orang  diam  tidak  dapat  dihubungkan suatu pernyataan, akan tetapi sikap diam pada saat dibutuhkan pernyataan adalah pernyataan. Ketiga, implikasi rendahnya efektifitas penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran uang kembalian yang sah terhadap hak-hak  konsumen  adalah  mengakibatkan  terabaikannya  hak konsumen  untuk  dilayani  dengan  benar  dan  jujur  tanpa  sekaligus juga  pelaku  usaha  mengabaikan  kewajibannya  untuk  melayani konsumen  dengan  benar  dan  jujur,  selain  itu  ia  juga  mengabaikan kewajiban untuk selalu beriktikad baik dalam menjalankan bisnisnya.

## Daftar Pustaka
Abdulkadir  Muhammad. Hukum  Dan  Penelitian  Hukum .  Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2004.
Abu  Achmadi  dan  Cholid  Narbuko. Metode  Penelitian .  Jakarta:  PT
Bumi Aksara, 2005. Achmad Ali. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) .  Cetakan  V.  Jakarta:  Penerbit  Kencana  Prenada Group, 2013. Ahmadi  Miru  dan  Sutarman  Yodo. Hukum  Perlindungan  Konsumen .
Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.
Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
Atang  Hermawan  Usman.  “Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Dan
Pemerintah  Sebagai  Faktor  Tegaknya  Negara  Hukum  Di Indonesia.” Jurnal Wawasan Hukum 30, no. 1 (2014): 29. Bernard Arief Sidharta. Refleksi Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang  Kefilsafatan  Dan  Sifat  Keilmuan  Hukum  Sebagai  Landasan
Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia . Bandung: Mandar
Maju, 2009. Burhan  Ashshofa. Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Rineka  Cipta, 2014.
Burhan  Bungin. Metodologi  Penelitian  Kuantitatif  Komunikasi,  Ekonomi,
Pendekatan Holistik Pembayaran Uang Kembalian dengan Non-Rupiah dalam Kerangka Hukum Perjanjian Syariah, Pidana dan Implikasinya terhadap Perlindungan Konsumen
Dan  Kebijakan  Publik  Ilmu-Ilmu  Sosial  Lainya .  Jakarta:  Kencana, 2005.
Ernis,  Yul.  “Implikasi  Penyuluhan  Hukum  Langsung  Terhadap
Peningkatan  Kesadaran  Hukum  Masyarakat.” Jurnal  Penelitian Hukum De Jure 18, no. 4 (2018): 477. https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496. Ety Nur Inah. “PERANAN KOMUNIKASI DALAM PENDIDIKAN.” Jurnal Al-Ta’dib 16, no. 22 (2013): 119–28. Hariyanti, Hariyanti, and Djulaeka Djulaeka. “Perlindungan Hukum Bagi  Konsumen  Terhadap  Pengembalian  Uang  Sisa  Belanja Dalam  Bentuk  Barang/Permen  Di  Kecamatan  Kedungwaru Kabupaten  Tulungagung.” Cakrawala 15,  no.  1  (2021):  43–52. https://doi.org/10.32781/cakrawala.v15i1.371.
Hidayat,  Fatmah  Taufik,  Mohd  Izhar,  Ariff  Bin,  and  Mohd  Qasim.
“Kaedah Adat  Muhakkamah  Dalam Pandangan Islam  (Sebuah
Tinjauan  Sosiologi  Hukum).” Jurnal  Sosiologi  USK  (Media Pemikiran & Aplikasi) 9, no. 1 (2016): 67–83.
Kumendong,  Wempi  Jh.  “Kemungkinan  Penyidikan  Delik  Aduan Tanpa Pengaduan.” Jurnal Hukum Unsrat 23, no. 9 (2017): 53–62. Lintangsari, Nastiti Ninda,  Nisaulfathona  Hidayati, Yeni Purnamasari,  Hilda  Carolina,  and  Wiangga  Febranto Ramadhan.  “Analisis  Pengaruh  Instrumen  Pembayaran  Non- Tunai  Terhadap  Stabilitas  Sistem  Keuangan  Di  Indonesia.”
Jurnal  Dinamika  Ekonomi  Pembangunan 1,  no.  1  (2018):  47. https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.47-62.
M. Nazir. Metode Penelitian . Jakarta: Galia Indonesia, 2003.
Mariam  Darus  Badrulzaman. Hukum  Perikatan  Dalam  KUH  Perdata Buku Ketiga . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
Muhammad, Abdulkadir. Hukum Dan Penelitian Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
Ridwan Khairandy. Kebebasan Berkontrak& Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad  Baik:  Sikap  Yang  Harus  Diambil  Pengadilan .  Yogyakarta:
FH UII Press, 2015.
Santoso,  Meilanny  Budiarti.  “Mengurai  Konsep  Dasar  Manusia Sebagai  Individu  Melalui  Relasi  Sosial  Yang  Dibangunnya.” Prosiding  Penelitian  Dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat 4,  no.  1
(2017): 104. https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.14217.

## Musataklima
238
SIREGAR,  ABDUL  RAHMAN  MAULANA,  and  MHD.  AZHALI SIREGAR.  “PENYELESAIAN  TINDAK  PIDANA  DENGAN
DELIK  PIDANA  ADAT  DI  KABUPATEN  PADANG  LAWAS
UTARA.” Jurnal Hukum Responsif 7, no. 7 (2019): 137–44. Soerjono Soekanto. Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: FH UI Press, 1982.
———. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum . Jakarta: Rajawali Press, 2014. Soetrisno  Hadi. Metodologi  Reseacrh  Jilid  II .  Yogyakarta:  Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1985.
Sudjana,  Sudjana.  “Penyuluhan  Hukum  Dalam  Upaya  Peningkatan
Kesadaran Hukum Berlalulintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
Dan  Angkutan  Jalan.” Jurnal  Pendidikan  Ilmu  Sosial 25,  no.  2
(2017): 124. https://doi.org/10.17509/jpis.v25i2.6186.
Syamsul  Anwar. Hukum  Perjanjian  Syariah:  Studi  Tentang  Teori  Akad
Dalam Fiqih Muamalat . Jakarta: Rajawali Press, 2007.
Wibowo,  Ari.  “Justifikasi  Hukum  Pidana  Terhadap  Kebijakan
Kriminalisasi  Pelanggaran  Hak  Cipta,  Serta  Perumusan Kualifikasi Yuridis Dan Jenis Deliknya.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 22, no. 1 (2015): 54–75. https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art3. Yudho,  Winarno,  and  Heri  Tjandrasari.  “Efektivitas  Hukum  Dalam Masyarakat.” Hukum Dan Pembangunan 17, no. 1 (1987): 57–63.