## TRANSFORMASI ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL ACEH PASCA MOU HELSINKI

## Afrizal Tjoetra
Dosen Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Teuku Umar (UTU), Meulaboh - Aceh Barat.
Email: atjoetra@gmail.com

## Abstrak
Organisasi  Masyarakat  Sipil  (OMS)  di  Aceh  telah  berproses  dengan pendekatan  berbeda  dalam  pembangunan  perdamaian.  Selama  periode konflik,  lebih  dominan  mendorong  proses  perdamaian,  dan  bahkan terlibat dalam proses awal damai yang difasilitasi Henry Dunant  Center. Pasca  gempa  dan  tsunami  akhir  2004,  OMS  di  Aceh  aktif  terlibat  dalam rehabilitasi  dan  rekonstruksi.  Berikutnya,  pasca  MoU  Helsinki  sejumlah NGO/Ornop/LSM fokus pada advokasi pemenuhan hak korban konflik, pemberdayaan  ekonomi  dan  advokasi  kebijakan.  Salahsatu  advokasi kebijakan  yang  penting  dan  strategis  berlangsung  selama  pembentukan UU  Pemerintah  Aceh  (UUPA).Tulisan  ini  hendak  menggambarkan transformasi OMS di Aceh, baik berdasarkan isu yang ditangani maupun perannya.  Kajian  literatur  menjadi  pilihan  dalam  penulisan  ini,  yang didukung  berbagai  dokumen  yang  berhubungan  dengan  OMS  di  Aceh.
Peran  OMS  di  Aceh  berlangsung  sesuai  perubahan  situasi,  dari  konflik menuju  damai.  Jika  sebelum  MoU  pendekatannya  konfrontatif  dengan penentu kebijakan maka dalam pembangunan perdamaian menggunakan pendekatan partisipatif dan kolaboratif. Upaya-upaya kemitraan menjadi pengalaman  baru,    baik  terhadap  pemerintah  maupun  sejumlah  OMS yang  terlibat.  Begitu  juga  dengan  fokus  agenda,  pasca  MoU  lebih mengacu  pada  formulasi  kebijakan  serta  memastikan  pelaksanaannya guna  mendorong  tatapemerintahan  yang  baik,  bersih,  dan  terbuka, meningkatkan  partisipasi  publik  dalam  pembangunan,  memastikan  dan memperluas  keterbukaan  informasi  publik,  peningkatan  kesejahteraan hidup  melalui    pemenuhan  layanan  dasar  dan  program  pengembangan ekonomi, baik untuk korban konflik, bencana tsunami maupun kelompok masyarakat marjinal lainnya.
Kata kunci: Transformasi, OMS, Konflik, Perdamaian.

## PENDAHULUAN
Peringatan  kesepakatan  damai  di  Aceh,  pada  15  Agustus  2015  ini, menjadi pertanda bahwa usia perdamaian telah berlangsung selama 10 tahun. Kesepakatan damai atau lebih dikenal dengan MoU Helsinki antara Pemerintah Republik  Indonesia  dengan  Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM),  ditandatangani pada  15  Agustus  2005  lalu,  menjadi  peristiwa    penting  untuk  mendorong perubahan  di  Aceh.  Proses  ini  merupakan  akhir  dari  konflik  bersenjata  yang terjadi  di  Aceh  sekaligus  langkah  awal  untuk  pembangunan  perdamaian ( peacebuilding ).
Penandatanganan  MoU  Helsinki  berlangsung  karena  dukungan parapihak,  baik  di  Aceh,  nasional  dan  kalangan  internasional.  Upaya-upaya untuk  mengakhiri  konflik  di  Aceh,  mengemuka  sejak  runtuhnya  Orde  Baru. Hal  ini  ditandai  dengan  berbagai  agenda  yang  dilaksanakan  oleh  akademisi, mahasiswa maupun pelbagai lembaga lainnya dalam bentuk diskusi, seminar, workshop,  bahkan  pendampingan  komunitas  serta  advokasi  kebijakan. Menurut Tim Penulis Salemba Tengah (2007), jatuhnya Soeharto pada Mei 1998 diiringi  pengungkapan  kasus-kasus  pelanggaran  HAM  yang  dilakukan  oleh rezimnya. Di Aceh para korban DOM dan keluarga tampil dan menuntut agar para  pelaku  kekerasan  diadili.  Berikutnya,  menghadapi  tekanan  publik  yang kuat, Panglima TNI Jenderal Wiranto meminta maaf kepada masyarakat Aceh, mencabut  status  ‘daerah  operasi  militer’  pada  awal  Agustus  1998  dan  berjanji akan menarik pasukan non-organik yang terkenal ganas dari provinsi itu 1 . Selama  konflik,  khususnya  pada  masa  pemberlakuan  Daerah  Operasi Militer (DOM), telah menimbulkan korban jiwa yang tak terhingga. Setidaknya, 3800  hingga  kemungkinan  5000  nyawa  rakyat  hilang  dalam  suatu  peristiwa yang  berlangsung  terhitung  dari  tahun  1991  hingga  1998  (Al-Chaidar,  Sayed Mudhahar  Ahmad,  dan  Yarmen  Dinamika,  1998).    Dengan  korban  jiwa  yang ditimbulkan,  tidak  ada  satupun  pihak  yang  menghendaki  kembalinya  konflik kekerasan, dan tentu semua berharap bisa hidup bersama berdampingan dalam suasana damai (Sutoro, 2012).
Peristiwa  damai  yang  berlangsung,  tentu  tidak  terjadi  seketika.  Ia melalui  proses  panjang  yang  didukung  berbagai  pihak,  baik  internal  maupun eksternal.  Secara  internal,  dukungan  wujudnya  damai  dilakukan  secara individu  maupun  berbagai  unsur  dalam  masyarakat,    seperti  pemerintah, ulama,  akademisi,  gerakan  perempuan,  kelompok  profesi,  paguyuban  serta Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) lainnya 2 .
Dukungan  eksternal  untuk  mengakhiri  konflik  Aceh  juga  berlangsung. Salahsatunya  melalui  kehadiran  Centre  for  Humanitariaan  Dialogue  (HDC)
1 Tim Penulis Salemba Tengah (2007) dalam Mengawal Demokrasi: Pengalaman Jaringan Demokrasi Aceh dan RUUPA . Jakarta: YAPPIKA.  Halaman 14.
2 Afrizal Tjoetra dalam Peran OMS Aceh Pasca MoU Helsinki, disampaikan pada The Multi-Stakeholder Forum : Support for Sustainable Positive Peace in Aceh, April 13-14,  2015, Oasis Atjeh Hotel – Banda Aceh.
yang  berpusat  di  Swiss  (Tim  Penulis  Salemba  Tengah,  2007).  Hasil  dari rangkaian pembicaraan itu adalah ’Jeda Kemanusiaan’ pada pertengahan 2000 dan Kesepakatan Penghentian Permusuhan yang lebih dikenal dengan sebutan CoHA  ( Cessation  of  Hostilities  Agreement )  pada  Desember  2002.  Semua perundingan  ini  tidak  pernah  bertahan  lama  (Edward  Aspinall  dan  Harold Crouch dalam Tim Penulis Salemba Tengah, 2007).
Saat  proses  menuju  damai  sedang  berlangsung,  26  Desember  2004  lalu Aceh  mengalami  bencana  gempa  dan  tsunami.  Akibat  amuk  alam  ini,  tidak kurang  dari  132  ribu  orang  meninggal  dunia  dan  37  ribu  orang  dinyatakan hilang. Bencana ini menyebabkan kerugian sekitar US$ 1,2 milyar pada sektor- sektor  produktif  (sumber  :  UN  IMS,  20  Juli  2005  dalam  Tjoetra  dan    Yuniver, 2009).  Bencana  ini  semakin  mempercepat  laju  kesepakatan  damai  dihasilkan parapihak, GAM dan Pemerintah RI.
Selama  proses  rehabilitasi  dan  rekonstruksi  di  Aceh,  demikian  banyak jenis  dan  ragam  program  yang  dikembangkan.  Selain  menyangkut pembangunan  infrastruktur  sarana  publik, livelihood ,  penguatan  kapasitas penyelenggara pemerintah juga program khusus memperkuat kapasitas OMS. Dalam  mengembangkan  program  tersebut,  strategi  yang  dikembangkan lembaga  donor  juga  bervariasi.  Banyak  lembaga  donor  yang  langsung implementasi  program  yang  dikembangkannya,  namun  banyak  juga  yang dilakukan  melalui  kerja  kemitraan  dengan  OMS.  Seluruh  program/proyek dengan  pelibatan  OMS,  merupakan  kekayaan  pengalaman  bagi  OMS  itu sendiri,  yang  berbanding  lurus  dengan  peningkatan  keterampilan,  dimana akhirnya merupakan seed capital bagi OMS untuk terlibat dalam pembangunan Aceh ke depan 3 .
Pasca  masa  kritis,  OMS  di  Aceh  ikut  aktif  melalui  berbagai  program. Aktivitas utamanya berkenaan dengan penanganan pengungsi dan pemenuhan hak-hak  korban  bencana  dengan  dukungan  pelbagai  institusi,  baik  nasional maupun  internasional.  Interaksi  ini  berdampak  pada  peningkatan  keahlian (aktivis menjadi profesional) serta peningkatan kemampuan dalam pengelolaan dana  dan  jaringan,  baik  nasional  maupun  internasional  (Otto  Syamsuddin Ishak, 2009).
Partisipasi aktif OMS di Aceh selama periode konflik dan pasca bencana tsunami  tentunya  memberikan  perubahan  penting  terhadap  kiprah  OMS  itu sendiri.    Sejumlah  perubahan  itu  hendak  diuraikan  dalam  tulisan  ini berdasarkan  kajian  dokumen  yang  sesuai.  Tulisan  ini  hanya  menggambarkan program dan kegiatan yang berlangsung terkait pembangunan perdamaian di Aceh.
3 Lihat  Afrizal  Tjoetra  dan  Ferry  Yuniver  ---  editor  (2009)  dalam Investasi  untuk Perubahan di Aceh .  Banda Aceh: IMPACT. Halaman 3.

## Tantangan Pasca Kesepakatan Damai
Pasca  MoU  Helsinki,  parapihak  mencurahkan  berbagai  upaya  untuk melanjutkan  perubahan,  dari  situasi  konflik  menuju  pembangunan perdamaian.  Termasuk  upaya-upaya  yang  dilakukan  OMS  di  Aceh  selama periode  konflik  dan  pasca  tsunami,  seperti  dalam  hal  penegakan  HAM, pemberdayaan masyarakat, serta advokasi kebijakan.
Proses  pembangunan  perdamaian  tentunya  memiliki  sejumlah  tantangan. Menurut  Lambang  Trijono  (2009)  tantangan  makro  dalam  implementasi perjanjian  damai  antara  lain  terdapat  pada  lemahnya  kelembagaan, ketidakpercayaan berbagai pihak terhadap perdamaian, banyaknya pengganggu  atau spoiler yang  tidak  menginginkan  perdamaian  berlangsung, tidak  adanya  kepemimpinan  memadai,  lemahnya  koalisi  politik  dan  sipil mendukung  perdamaian,  dan  hambatan-hambatan  lain  berkaitan  dengan pembagian  kekuasaan  ( power  sharing )  sesudah  perjanjian  dicapai  dan  lambat atau tidak efektifnya pemulihan sosial-ekonomi di level komunitas 4 .
Tantangan  lainnya  berkenaan  dengan  pembangunan  perdamaian  itu sendiri.  Perdamaian  yang  terjadi  tentu  belum  menyelesaikan  seluruh permasalahan  yang  ada  dalam  masyarakat,  meskipun  berbagai  kemajuan bersamaan  dengan  demokratisasi  dan  pembangunan  terus  berlaku.  Mengacu Sutoro (2012) bahwa secara horizontal Aceh memang tidak menyajikan konflik terbuka antar agama maupun antar etnis dan antar subetnik, tetapi pemilahan masyarakat ( devided society ) berdasarkan garis afiliasi politik terasa kuat. Bagi OMS di Aceh, terdapat 2 (dua) tantangan utama dalam pembangunan perdamaian yang berkelanjutan. Pertama, tantangan eksternal meliputi kondisi politik  dan  pemerintahan  yang  berubah-baik  di  nasional  maupun  lokal, kebijakan nasional yang tak memihak bagi OMS di Aceh, bantuan donor yang jauh  berkurang,  serta  semakin  menguatnya  posisi  dan  pengaruh  kelompok- kelompok  anti  demokrasi.  Kedua,  tantangan  internal  OMS  di  Aceh  yang mencakup  kemampuan  mengelola  sumberdaya  (manusia  dan  jaringan)  OMS yang  berpengalaman  dan  terampil  untuk  wujudnya  damai  serta  masa pemulihan  Aceh,  peningkatan  kader,  pelaksanaan  agenda  yang  sporadis, pengelolaan  lembaga  yang  transparan  dan  akuntabel,  lemahnya  dokumentasi, serta rentan perpecahan dalam sebuah lembaga 5 .
4 Lihat  Sutoro  Eko  dan  Afrizal  Tjoetra  (2012)  dalam Membangun  Perdamaian  Aceh  : Pelajaran dan Sumbangan Organisasi Masyarakat Sipil melalui TERAPAN . Aceh Development Fund (ADF). Halaman 6.
5 Gagasan ini merupakan pengembangan dari input Rizal Usman  (Konsorsium Aceh Baru)  selaku  pembahas  dalam  kegiatan The  Multistakeholders  Forum:  Support  for  Sustainable Positive Peace  in Aceh , April 13 and 14, 2015, Oasis Atjeh Hotel – Banda Aceh.

## Konsep Transformasi dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)
Secara  umum,  tulisan  ini  bersandar  pada  2  (dua)  konsep,  yakni transformasi  konflik  dan  OMS.  Namun,  akan  lebih  menarik  jika  sebelumnya kita  bahas  secara  ringkas  tentang  konflik  dan  perdamaian  guna  mendukung pemahaman tentang transformasi konflik.
Membincangkan  perdamaian  tentu  harus  diikuti  pemahaman  tentang konflik.  Peristiwa konflik adalah situasi yang lazim dalam kehidupan manusia. Menurut Lederach (2003), konflik merupakan kondisi normal dalam hubungan manusia  dan  ianya  sebagai  motor  perubahan.  Berikutnya,  Novri  (2009) mengatakan  bahwa  konflik  dapat  wujud  pada  skala  yang  berbeda  seperti konflik  antar-orang  ( interpersonal  conflict ),  konflik  antar  kelompok  ( intergroup conflict ), konflik antara kelompok dengan negara ( vertical conflict ), serta konflik antarnegara  ( inter-state  conflict ).  Setiap  skala  memiliki  latar  belakang  dan  arah perkembangannya. Konflik yang dapat dikelola secara arif dan bijaksana akan mendinamisasi  proses  sosial  dan  bersifat  kontruktif  bagi  perubahan  sosial masyarakat dan tidak menghadirkan kekerasan. Namun dalam catatan sejarah masyarakat  dunia,  konflik  acap  diikuti  oleh  bentuk-bentuk  kekerasan,  seperti perang dan pembantaian.
Membincangkan perdamaian, dapat mengacu pada konsep Galtung. Johan Galtung  (1969)  menyampaikan  bahwa  perdamaian  dapat  dibagi  dua,  yakni perdamaian  negative  ( negative  peace )  dan  perdamaian  positif  ( positive  peace ). Perdamaian negatif adalah situasi di mana tak ada perang. Perdamaian positif adalah situasi ketika tidak ada kekerasan (baik kekerasan langsung, kekerasan struktural,  maupun  kekerasan  kultural).  Secara  ringkas  karakter  utama perdamaian negatif dan perdamaian positif dapat dirumuskan sebagai berikut: perdamaian negatif berarti tidak adanya kekerasan, bersifat pesimistik, kuratif, dan  tidak  selalu  dicapai  dengan  cara-cara  damai.  Sedangkan  perdamaian positif  berarti  integrasi  struktural,  bersifat  optimistik,  preventif  dan  dicapai dengan cara-cara yang damai.
Berikutnya, Sutoro (2012:8) menyatakan bahwa pemahaman dasar Galtung atas perdamaian positif disambut dan diperluas oleh banyak ilmuwan generasi berikutnya.  Harris  dan  Morrison  (2004),  misalnya,  memahami  perdamaian positif  memuat  pengertian  standar  keadilan,  kehidupan  yang  lebih  seimbang, kehadiran  partisipasi  warga  dalam  penyelenggaraan  negara.  Perdamaian dalam  makna  ini  memuat  juga  pola  kerjasama  untuk  resolusi  konflik, penghargaan  terhadap  keadilan,  pemenuhan  kebutuhan  dasar,  penghargaan terhadap  hak  azasi  manusia  (HAM),  serta  menghargai  kemanusiaan  tanpa prasangka dan diskriminasi
Seterusnya,  Sutoro  (2012)  menyampaikan  bahwa  pemahaman  yang  sama akan  makna  dan  tujuan  perdamaian  positif  itu  melahirkan  tahapan  dasar dalam perdamaian: perjanjian perdamaian ( peacemaking ), perawatan perdamaian  ( peacekeeping )  dan  pembangunan  perdamaian  ( peacebuilding ). Perjanjian  Helsinki  2005  antara  RI  dan  GAM  merupakan  bentuk peacemaking
yang  menghentikan  konflik,  sekaligus  membuat  perjanjian  baru  sebagai landasan  untuk  perdamaian  berkelanjutan  dalam  tatanan  baru  yang  saling menghormati.  Pasca  perjanjian  diiikuti  dengan  penarikan  tentara,  gencatan senjata,  sosialisasi,  dan  lain-lain  yang  dilakukan  oleh  lembaga-lembaga internasional  maupun  pemerintah  dan  OMS  disebut  sebagai peacekeeping . Sedangkan peacebuilding ,  yang  menjadi  titik  perhatian  utama  banyak  literatur perdamaian,  merupakan  proses  jangka  panjang  dan  berkelanjutan  untuk membina  perdamaian positif.
Perdamaian itu sendiri proses yang harus dilalui guna mengakhiri konflik. Sesuai  dengan  Kamarulzaman  Askandar  (2008)  bahwa  perdamaian  bukan hanya merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai tetapi juga merupakan peta perjalanan  yang  memberikan  petunjuk  arah  kepada  perjalanan  berikutnya. Berhasil atau tidak usaha mencapai tujuan akhir, yang juga adalah perdamaian sebenarnya,  akan  bergantung  kepada  bagaimana  peta  dilukiskan  dan perjalanan dilalui.
Berikutnya,  konsep  transformasi  konflik  dapat  pula  dimaknai  sebagai usaha untuk mengurangi kekerasan dan meningkatkan keadilan. Menurut John Paul  Lederach  (2003)  transformasi  konflik  dimaknai  sebagai  peluang  untuk menanggapi  pasang  surutnya  konflik  sosial  guna  mewujudkan  proses perubahan  konstruktif  dengan  meningkatkan  keadilan  dalam  interaksi langsung  dan  struktur  sosial,  dan  menanggapi  masalah  kehidupan  dalam masyarakat.
Lederach  (1997)  menyebutkan  dua  konsep  kunci  yang  harus  ada  untuk membangun  perdamaian,  pertama transformasi dan  kedua  berkelanjutan ( sustainability ).  Transformasi  dimaksudkan  perubahan  dari  satu  keadaan kepada  keadaan  lainnya.  Dalam  perkembangan  konflik,  transformasi  berarti sebagai  gerakan  konflik  dari  peringkat  laten  menjadi  peringkat  konfrontasi, kemudian  menuju  peringkat  perundingan  dan  berubah  kepada    konflik  yang dinamis  dan  akhirnya  mencapai  hubungan  yang  damai.  Sedangkan berkelanjutnan  menunjukkan  perhatian  yang  diberikan  bukan  hanya  pada menghasilkan satu gerakan, namun juga menciptakan sebuah proses yang pro- aktif  yang  mampu  dengan  sendirinya  mengembangkan  lingkungan perdamaian sepanjang masa sebagai ganti dari kondisi keganasan.
Selanjutnya,  Lederach  (1997)  menyebutkan  bahwa  transformasi  konflik merupakan langkah penting yang berjalan di luar penyelesaian konflik ( conflict resolution ).  Inti pati daripada transformasi konflik merujuk kepada perubahan yang  dapat  dipahami  dua  cara  utama--secara  deskriptif  ( descriptively )  dan secara  preskriptif    ( prescriptively )—melalui  empat  dimensi  iaitu  dimensi peribadi, hubungan, struktur dan budaya.
Selanjutnya, berdasarkan studi World Bank (2006) dan Kusnanto Anggoro (2009)  menyatakan  bahwa  transformasi  konflik  merupakan  salahsatu  konsep untuk  membangun  perdamaian.  Konsep  transformasi  diupayakan  untuk menjangkau  seluruh  bagian,  bukan  hanya  aktor  yang  terlibat  konflik,  tetapi
juga  ruang  di  mana  mereka  berada.  Melalui  konsep  ini  pada  akhirnya  akan memulai terbentuknya masyarakat baru yang tidak lagi membawa beban masa lalu,  memiliki  koherensi  keinginan  untuk  memintal  masa  depan,  dan mendasarkan hubungan sosial baru seirama dengan perjalanan transformasi itu sendiri.  Langkah  awal  yang  dapat  dilakukan  adalah  meminta  kembali rekonsiliasi dalam masyarakat 6 .

## Organisasi Masyarakat Sipil dan Perkembangannya di Aceh
Perbincangan  tentang  masyarakat  sipil  telah  diperdebatkan  sejak  abad  17. Pada masa itu, konsep masyarakat sipil perlahan-lahan bertaut dengan gagasan tentang  asal-usul  negara  atau  masyarakat  politik.  Hal  ini  sebagaimana dikembangkan  oleh  Thomas  Hobbes  (1588-1679),  John  Locke  (1632-1794),  dan Jean  Jacques  Rousseau  (1712-1778)  (Culla,  2006:44).  Selanjutnya,  para  ahli seperti  Rousseau,  Locke,  dan  Hobbes  mengidentikkan  masyarakat  sipil  sama- sebangun dengan negara dan masyarakat politik (Culla, 2006:53). Namun pada abad  18-19,  istilah  masyarakat  sipil  hanya  mengacu  pada  bagian  sipil masyarakat,  dan  yang  terpisah  dari  pasar  dan  negara.  Gagasan  ini dikembangkan  diantaranya  oleh  Thomas  Paine  dan  Immanuel  Kant.  Pemikir dan aktivis liberal seperti Thomas Paine (1737-1809) menganggap perlu adanya pemisahan  tegas  antara  domain  masyarakat  sipil  dan  domain  negara.  Lalu, gagasan tersebut juga dikembangkan oleh Immanuel Kant (1724-1804) 7 .
Menurut  para  ahli,  istilah  masyarakat  sipil  atau  Organisasi  Masyarakat Sipil  (OMS)  yang  luas  memiliki  dua  makna  utama. Pertama ,  masyarakat  sipil yang  mengacu  pada  istilah  beradab,  yang  bermakna  masyarakat  yang  baik. Kedua ,  masyarakat  sipil  didefinisikan  sebagai  warga  yang  saling  berasosiasi dalam  pelbagai  tujuan  dengan  berlandaskan  pada  kebaikan  maupun keburukan, kekerasan maupun non-kekerasan (Yappika, 2002:3).
Hingga saat ini, konsep OMS 8 masih dipahami secara beragam.  Pandangan yang  mengakomodasikan  berbagai  bentuk  organisasi  yang  tumbuh  di  tengah masyarakat  secara  mandiri  dan  terbebas  dari  intervensi  negara  maupun
6 Lihat Sutoro Eko dan Afrizal Tjoetra (2012). Halaman 10.
7 Lihat  Adi  Suryadi  Culla  (1999)  dalam Masyarakat  Madani:  Pemikiran,  Teori  dan Relevansinya dengan Cita-cita Reformasi . Ed. 1., Cet. 1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Halaman 46-47. Lihat juga Afrizal Tjoetra, dan Kamarulzaman Askandar (2014) dalam Peran OMS dalam Pembangunan  Perdamaian  Aceh.  Jurnal  Pasai,  LPPM  Universitas  Malikussaleh.  Vol.  8  No.1, Mei 2014. ISSN:1979-1755.Halaman 150.
8 Lihat Afrizal Tjoetra dan Ferry Yunifer  (2009) dalam Investasi untuk Perubahan di Aceh , IMPACT.    Berikutnya  dinyatakan  bahwa  OMS  bukanlah  sebuah  istilah  yang  hanya diperuntukkan  bagi  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  semata,  tetapi  juga  mencakup organisasi    keagamaan,  organisasi    rakyat,  kelompok  sosial,  organisasi  perempuan,  organisasi kepemudaan, kelompok tani, organisasi  buruh, organisasi profesi, dan lain-lain, termasuk LSM di dalamnya.
kelompok  pengusaha,  dinyatakan  oleh  CIVICUS 9 .  Walau  definisi  yang disampaikan  berorientasi  pada  masyarakat  sipil  namun  dapat  diketahui gambaran tentang OMS, yaitu :
“sebuah  arena,  yang  berbeda  dari  negara  dan  pasar,  di  mana  anggota masyarakat berkelompok dan berinteraksi satu dengan yang lain untuk mendefinisikan,  menyatakan,  dan  mendorong  nilai-nilai,  hak-hak  dan kepentingan-kepentingan mereka” 10 .
Selain  itu,  Larry  Diamond  (1994)  dalam  Adi  Suryadi  Culla  (2006) menyatakan  bahwa  konsep  masyarakat  sipil  hakikatnya  merupakan  konsep tentang masyarakat yang mandiri atau otonom. Sejumlah karakteristik penting yang  menjadi  rujukan  mengacu  pada  ciri-ciri  utama,  yakni  otonomi  dalam politik ketika berhadapan dengan negara, di samping aspek keswadayaan ( self supporting ), dan  keswasembadaaan ( self generating ).
Situasi  konflik  yang  terjadi,  menurut  Lili  Hasanuddin  (2009)  dalam derajat tertentu, sejatinya memberikan tekanan terhadap OMS di Aceh. Namun, kiprah  OMS  tetap  berlangsung,  bahkan  terlibat  secara  aktif  dalam  proses- proses perdamaian, seperti usaha penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang disuarakan  Forum  LSM  Aceh,  Koalisi  NGO  HAM  Aceh,  Forum  Peduli  HAM, dan  bahkan  Kelompok  Kerja  Transformasi  Gender  (KKTG)  Aceh.  Berikutnya, upaya  ini  semakin  luas  dengan  kerjasama  antara  OMS  dengan  organisasi mahasiswa  dalam  advokasi  pencabutan  DOM.  Selain  itu,  dalam  dalam pembentukan  kebijakan  seperti  yang  ditunjukkan  oleh  Jaringan  Demokrasi Aceh  (JDA)  yang  melakukan  advokasi  Rancangan  Undang-undang  tentang Pemerintah  Aceh  (RUUPA).  Pengalaman  advokasi  ini  juga  menunjukkan bagaimana  OMS  di  Aceh  berhasil  membangun  sinergi  dengan  OMS  di  luar Aceh  dan  aktor-aktor  non-OMS  tanpa  kehilangan  jati  dirinya  sebagai  pihak yang kritis menyikapi perkembangan yang terjadi.
Jaringan  Demokrasi  Aceh  (JDA)  terdiri  dari  beberapa  lembaga  di  Aceh serta  beberapa  lembaga  di  nasional  (Jakarta).  Selain  berproses  untuk memperoleh  dukungan  masyarakat,  OMS  di  Aceh  serta  lembaga pendukungnya  menyampaikan  draft  konsep  peraturan  perundang-undangan di  DPR  RI.  Hal  ini  sesuai  dengan    Ferry  Mursyidan  Baldan  (2007)  yang menyatakan  bahwa  meski  ada  tiga  draf  yang  dibuat  tiga  universitas  dan  draf dari  GAM,  diam-diam  LSM/NGO  yang  menamakan  diri  Achehnese  Civil Society Task Force (ACSTF) juga memiliki draf tersendiri. Draf yang dihasilkan,
9 CIVICUS  merupakan  sebuah  organisasi  nirlaba  tingkat  internasional  yang keanggotaannya terdiri dari kumpulan Organisasi Masyarakat Sivil (OMS) dan individu yang menekuni  perkembangan  masyarakat  sipil  di  berbagai  negara,  sekaligus  melakukan  advokasi untuk penguatan masyarakat sipil. Lihat Abdi Suryaningati dalam Menilai Tingkat Kesejahteraan Masyarakat  Sipil:  Petunjuk  Penggunaan  Indeks  Masyarakat  Sipil  CIVICUS. Jakarta:  YAPPIKA , 2003:14.
10 Ibid ., halaman 15.
terdapat  beberapa  perbedaan  dengan  draf  yang  ada  pada  DPRD  maupun Pemprov.
RUUPA  adalah  rancangan  undang-undang  yang  paling  banyak mendapat  perhatian  publik.  Berdasar  Tim  Penulis  Salemba  Tengah  (2007) dinyatakan  bahwa  proses  pengawalan  RUU  ini  bisa  dibilang  sebagi  ”gerakan demokrasi  arus  bawah”  yang  paling  masif  dan  terorganisir  sepanjang  2006  di Indonesia.  Saat  wilayah  lain  di  Indonesia  sedang  lesu  karena  kewalahan menghadapi  oligarki  politik,  penetrasi  modal  dan  represi  aparat  atau kombinasi di antara unsur-unsur ini, di Aceh justeru perhatian dan keterlibatan politik  rakyat  semakin  meningkat.  Apa  yang  berhasil  dicapai  oleh  gerakan masyarakat  sipil  di  Aceh  sebenarnya  merupakan  bekal  penting  untuk mengawal proses perdamaian dan menegakkan kedaulatan rakyat.
Selanjutnya,  Lili  Hasanuddin  (2009)  mengatakan  bahwa  pengalaman advokasi  kebijakan  ini  juga  menunjukkan  bagaimana  OMS  di  Aceh  berhasil membangun sinergi dengan OMS di luar Aceh dan aktor-aktor non-OMS tanpa kehilangan  jati  dirinya  sebagai  pihak  yang  kritis  menyikapi  perkembangan yang terjadi.
Hingga  saat  ini,  berbagai  upaya  terus  saja  dilakanakan  OMS  di  Aceh, baik secara mandiri maupun jaringan. Misalnya saja advokasi untuk tatakelola pemerintahan  yang  baik  dan  bersih  serta  demokratisasi  yang  dilaksanakan GeRAK  Aceh,  Sekolah  Anti  Korupsi  (SAKA),  Masyarakat  Transparansi  Aceh (MaTA), Rumoh Transparansi, Forum LSM Aceh dan Sepakat melalui Sekolah Demokrasi  Aceh  Utara  (SDAU).  Berikutnya,  advokasi  lingkungan  hidup  yang antara  lain  dilakukan  Walhi  Aceh,  Jaringan  Kerja  Masyarakat  Adat  (JKMA) Aceh,  dan  Konsorsium  Peduli  Hutan  Aceh  (KPHA).  Selain  itu  upaya pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  yang  terus  disuarakan  oleh  Koalisi NGO  HAM  Aceh,  Kontras  Aceh,  dan  LBH  Banda  Aceh.  Berikutnya,  upaya pemberdayaan masyarakat dan kelompok perempuan antara lain dikawal oleh Balai Syura Ureung Inong Aceh (BSUIA), Kelompok Kerja Transformasi Gender (KKTG)  Aceh,  Relawan  Perempuan  untuk  Kemanusiaan  (RpuK),  Suloh, Perkumpulan Masyarakat Tani (PERMATA), Yayasan Pengembangan Kawasan (YPK)  Aceh  Barat,  Lembaga  Pengembangan  dan  Pembinaan  Masyarakat (LPPM) Aceh, Perkumpulan BIMA dan SAHARA. Seterusnya, sejumlah upaya untuk  memastikan  keberlanjutan  perdamaian  Aceh  antara  lain  dilaksanakan oleh  Konsorsium  Aceh  Baru  (KAB),  Achehness  Civil  Society  Task  Force (ACSTF),  Jaringan  Masyarakat  Sipil  untuk  Perdamaian  (JMSP),  dan  Aceh Women for Peace Foundation (AWPF). Sedangkan yang terkait dengan kajian, riset dan publikasi dilakukan oleh The Aceh Insitute (AI).

## Transformasi OMS di Aceh Pasca MoU Helsinki
Berdasar Eko dan Tjoetra (2012) dinyatakan bahwa
pascapenandatanganan  MoU  Helsinki  dan  bencana  tsunami,  OMS  di  Aceh lebih  fokus  kepada  isu  kemanusiaan  dan  perdamaian.  Aktivitas  utama  yang
dilaksanakan  berkaitan  dengan  pemenuhan  hak-hak  masyarakat  dalam rehabilitasi dan rekonstruksi serta reintegrasi. Upaya yang dilakukan mendapat dukungan  dari  berbagai  organisasi,  baik    nasional  maupun  internasional.  Hal ini  memberi  pengaruh  berupa  peningkatan  keahlian  pada  SDM  yang  terlibat aktif  dalam  pelaksanaan  program  serta  peningkatan  kemampuan  dalam pengelolaan  dana  dan  jaringan  nasional  dan  internasional.  Keterlibatan  OMS ini  telah  membawa  keuntungan  pada  masyarakat  yang  didampingi  melalui program yang dilaksanakan.
Selanjutnya,  Tjoetra  dan  Askandar  (2014:157)  mengatakan  bahwa  pada periode  pembangunan  perdamaian,  peran  OMS  yang  cukup  menonjol  terkait meminimalkan  faktor  pemicu  konflik  baru.  Upaya-upaya  yang  dilakukan melalui  dialog  terkait  isu-isu  yang  dipandang  sensitif,  misalnya  isu  kebijakan pembangunan,    penanganan  korban  konflik  serta  pemenuhan  Hak  Asasi Manusia (HAM) bagi korban konflik semasa penetapan status DOM.
Salahsatu  yang  menonjol  tentang  advokasi  Rancangan  Qanun  tentang Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi.  Selain  itu,  juga  aktif  dalam  pelaksanaan program-program  pemberdayaan  ekonomi  rakyat,  mendorong  pengelolaan lingkungan  hidup,  peningkatan  pelayanan  dasar,  keterbukaan  informasi publik,  serta  pemberdayaan  kelompok  perempuan,  menjadi  sebuah  proses penting untuk mendukung usaha pembangunan perdamaian.
Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa transformasi  OMS di  Aceh  memiliki  dinamika  khas.  Jika  mengacu  pada  konflik  yang  terjadi sepanjang 1998-2004,  dapat dipastikan OMS di Aceh mengalami tekanan yang kuat untuk dapat berkembang. Apalagi jika dikaitkan dengan bencana tsunami dan gempa, karena beberapa aktivis OMS di Aceh juga menjadi korbannya 11 . Agar  proses  pembangunan  perdamaian  berkelanjutan,  berbagai  upaya perubahan  yang  dilakukan  OMS  di  Aceh  sepatutnya  mendapat  dukungan parapihak.    Setidaknya,  terdapat  3  (tiga)  hal    yang  membuat  OMS  di  Aceh berperan  aktif  dalam  mendukung  wujudnya  pembangunan  perdamaian pascakonflik 12 , yaitu : Pertama :  ragam  upaya    OMS  di  Aceh  pada  masa  konflik  dan  semasa bencana  tsunami,  berkembang  sesuai  dinamikanya  walau  mendapat  tekanan oleh kebijakan yang tidak ramah selama Orde Baru dan situasi konflik di Aceh. Hal  ini diyakini memiliki perbedaan dinamika dengan OMS wilayah lainnya di Nusantara.  Bahkan  terdapat  berbagai  penggolongan  OMS  di  Aceh  sesuai dengan  upaya  dan  konstribusinya.  Penggolongan  OMS  di  Aceh  bermaksud untuk memastikan konstribusinya dalam masyarakat. Sehingga berbagai upaya yang  dilakukan  tak  saling  meniadakan  antara  satu  organisasi  dengan  yang lainnya, baik yang dipandang karitatif, developmentalis maupun transformatif.
11 Lihat Tjoetra dan Askandar (2014:157)
12 Lihat  Tjoetra  dan  Askandar  dalam  Peran  OMS  dalam  Pembangunan  Perdamaian  Aceh, 2014:157-158.
Kedua :  OMS  berbeda  dengan  negara  dan  swasta.  Perbedaan  ini mempermudah  upaya  yang  dilakukan  untuk  mendukung  pembangunan perdamaian  di  Aceh.  Namun  demikian,  mengacu  Culla  (2006)  yang menyatakan  tentang  ciri-ciri  utama  OMS,  yakni  otonom  dalam  bidang  politik ketika  berhadapan  dengan  negara  dan  swasta  ( autonomy  politic ),  di  samping aspek  keswadayaan  ( self  supporting ),  dan    keswasembadaaan  ( self  generating ), dapat  dipastikan  untuk  membangun  hubungan  yang  erat  dengan  penentu kebijakan dan swasta tanpa menanggalkan independensinya.
Hubungan OMS yang efektif telah menunjukkan hasilnya. Jika mengacu pengalaman  JDA,  hubungan  yang  baik  dengan  parapihak  menghasilkan pelbagai  kebijakan    untuk  pembangunan  perdamaian,  semisal  dalam pembentukan  UU  tentang  Pemerintahan  Aceh.  Bahkan,  Tjoetra  dan  Yuniver (2009),  menyatakan  bahwa  interaksi  ini  masih  bertahan  hingga  pembentukan beberapa  Qanun  lainnya  sebagai  peraturan  turunan  dari  UU  Pemerintahan Aceh.  Proses  ini  juga  terjadi  selama  penanganan  Pasca  bencana.  Terutama dalam  hal  mendukung  sinergisasi  antara  penentu  kebijakan,  pelaku  swasta, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan perdamaian.
Ketiga :  proses  pembangunan  perdamaian (peacebuilding) di  Aceh memerlukan  keterlibatan  banyak  pelaku  dengan  ragam  fungsinya.  Mengacu Lederach  (1997),  dapat  dipastikan  bahwa  terdapat  tiga  tingkatan kepemimpinan  yang  memiliki  peranan  penting  dalam  pembangunan perdamaian.  Tiga tingkatan aktor dimaksud adalah penentu kebijakan ( top level ledearship ),  kelompok  menengah  ( middle  range  leadership ),  serta  masyarakat ( grassroot leadership ).
Namun,  konstribusi  OMS  di  Aceh  akan  berlangsung  efektif  apabila adanya  dukungan  dari  negara,  utamanya  dalam  hal  jaminan  partisipasi  aktif masyarakat  pada  proses  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengawasan pembangunan.  Selain  itu,  dipastikan  pula  dukungan  dari  pasar  terhadap upaya-upaya  yang  tengah  dan  akan  dilaksanakan  OMS  di  Aceh.  Hal  ini dikaitkan  dengan  berbagai  pengalaman  yang  diperoleh  semasa  konflik  dan bencana  tsunami  dapat  menjadi  pembelajaran  sehingga  peran  yang dilaksanakan  sesuai  dengan  perubahan  keadaan,  baik    internal  maupun lingkungan eksternal.
Selain itu, peranan yang dapat dilakukan oleh OMS pascakonflik untuk mengisi ruang atau menciptakan agenda baru. Hal ini merujuk pada Kusnanto Anggoro (2009) menyatakan bahwa masyarakat sipil dapat mengisi ruang atau dalam keadaan tertentu menciptakan ruang baru yang tidak dilaksanakan oleh negara dan tidak dapat dibangun sendiri oleh masyarakat umum.
Menurut  Lambang  Trijono  (2009)  bahwa  pembicaraan  tentang  peran masyarakat  sipil  dalam  pembangunan  perdamaian  dapat  dimulai  dengan belajar  pada  konteks.  Indonesia  sebenarnya  sangat  kaya  akan  OMS independen,  nonpartisan  dan  properdamaian,  tetapi  tidak  semua  bekerja dengan agenda perdamaian. Setidaknya, telah berkembang tiga generasi OMS
ISSN: 2477-5746
di  bidang  perdamaian  sejak  masa  reformasi  dilihat  dari  segi  orientasi  dan agenda  aksi  dalam  aktivitas  perdamaian. Pertama ,  organisasi  sipil  generasi pertama  bergerak  di  bidang  kemanusiaan,  memberi  bantuan  kemanusiaan  di daerah  konflik,  terutama  OMS  berbasis  keagamaan. Kedua ,  organisasi  sipil berorientasi  pencegahan  dan  resolusi  konflik,  secara  praktis  melakukan pelatihan  dan  lokakarya  resolusi  konflik,  memfasilitasi    berbagai  pihak  di daerah  konflik  dalam  kapasitas  pencegahan  dan  resolusi  konflik.  Dan, ketiga , organisasi  sipil  sipil  generasi  ketiga,  dalam  jumlah  masih  sedikit,  beorientasi pada pembangunan perdamaian jangka panjang, mengintegrasikan pembangunan perdamaian dengan demokrasi dan perbaikan kualitas kebijakan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dan hak dasar dalam hidup warga negara, sebagai upaya mengatasi sumber konflik dan kekerasan di masyarakat.
OMS  generasi  ketiga  ini  tumbuh  dengan  subur  di  Aceh.  Generasi tersebut  menjadi  kekuatan  masyarakat  sipil  karena  terdiri  dari  kalangan terdidik  baik  di  dunia  pendidikan  maupun  organisasi  masyarakat,  yang mempunyai  integritas  moral,  kritis,  beradap  dan  berpandangan  visioner (Sutoro  et.  al.  2009).  Kiprah  OMS  telah  berlangsung  lama  dengan  ragam konsentrasi,  seperti  pemberdayaan  ekonomi,  penguatan  demokrasi  dan perdamaian, serta dukungan terhadap tata pemerintahan yang baik dan bersih (Sutoro Sutoro, 2012). Upaya ini akan terlaksana jika OMS di Aceh melakukan perubahan  dalam  hal  pengelolaan  kelembagaannya  sesuai  dengan perkembangan dukungan dan isu yang berlangsung di lingkungan eksternal.
Pilihan peranan OMS di Aceh seharusnya mengacu pada laju perubahan yang  berlangsung.  Idealnya,  menurut  Saiful  Mahdi  (2011)  dalam  Chairul  et.al (2014),  OMS  berperan  sebagai  sekolah  demokrasi  dimana  masyarakat  belajar berpikir  dan  bertindak  demokratis,  toleransi  terhadap  keberagaman  dan pluralisme,  saling  menerima  dan  kompromi,  serta  membangun  sikap  saling percaya  dan  kerjasama.  OMS  sebagai  lembaga  advokasi  dapat  mempengaruhi kebijakan  pemerintah  untuk  menaikkan  posisi  tawar  masyarakat  dan menggunakan jalur-jalur resmi dalam mendorong debat atau keputusna politik secara terbuka, bebas dan fair . Dengan demikian, membangun organisasi yang dapat  bertindak  independen  dan  siap  untuk  berhadapan  dengan  pihak pemerintahan,  baik  dalam  mendukung  atau  mempengaruhi  kebijakan,  adalah salahsatu instrumen dalam proses demokratisasi.
Mengenai  agenda  OMS  di  Aceh  dapat  mengacu  pada  formulasi kebijakan dan memastikan pelaksanaannya guna mendorong tata pemerintahan  yang  baik,  bersih,  dan  terbuka,  memastikan  dan  memperluas keterbukaan  informasi  publik,  meningkatkan  partisipasi  publik  dalam pembangunan, peningkatan kesejahteraan hidup melalui  pemenuhan layanan dasar  dan  program  pengembangan  ekonomi,  baik  untuk  korban  konflik, bencana tsunami maupun kelompok masyarakat lainnya.
OMS  di  Aceh  harus  secara  cepat  dan  tepat  menemukan  peran  dan  isu strategis  yang  dapat  dilaksanakan  agar  konstribusinya  berdampak  dalam
pembangunan  perdamaian.  Untuk  itu,  OMS  di  Aceh  memerlukan  dukungan, baik  internal  maupun  secara  eksternal.  Dukungan  internal  dikaitkan  dengan kemampuan  mengelola  jumlah  dan  kapasitas  sumberdaya  manusia  yang dimiliki—termasuk  kaderisasi,  kelembagaan  yang  sehat,  isu  yang  dijalankan serta  dukungan  pendanaan  yang  memadai.  Sedangkan  dukungan  eksternal berkenaan  dengan  kebijakan  yang  mendukung,  relasi  positif  dengan  pembuat kebijakan    serta  dukungan  publik  yang  luas  terhadap  berbagai  agenda  pada periode konflik dan pasca tsunami yang belum selesai.

## PENUTUP
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  masyaraka  sipil atau OMS masih dipahami secara beragam. Namun, Culla  (2006)  memberikan karekteristik utamanya yakni otonomi dalam politik ketika berhadapan dengan negara, di samping aspek keswadayaan ( self supporting ), dan keswasembadaaan ( self generating ). Menurut para ahli, makna masyarakat sipil maupun  OMS  menjadi  satu  kesatuan  untuk  mendukung  perubahan.  Secara prinsip,  OMS  berbeda  dengan  negara  dan  pasar.  Namun,  membangun  sinergi antara  OMS,  negara  dan  pasar  menjadi  penting  dan  strategis  untuk memastikan pembangunan perdamaian secara berkelanjutan.
Sejumlah OMS (Ornop/NGO/LSM) telah melaksanakan berbagai peran pada  periode  konflik  maupun  pasca  bencana  tsunami.  Guna  memastikan perannya  dalam  pembangunan  perdamaian,  OMS  di  Aceh  sangat  penting untuk meningkatkan kapasitas internal, pengelolaan lembaga yang transparan dan terbuka, serta meningkatkan relasi antar lembaga. Berikutnya, para aktivis OMS  di  Aceh  dapat  melanjutkan  dan  memperluas  pengalaman  positif  selama bekerjasama dengan parapihak. Misalnya saja, pengalaman dalam mendorong pencabutan  status  DOM,  dorongan  wujudnya  damai,  serta  dukungan  dalam pembentukan UU tentang Pemerintahan Aceh.
Hal  ini  akan  meningkatkan  kepercayaan  parapihak  terhadap  berbagai upaya  yang  dilaksanakan  OMS  di  Aceh.  Apalagi  peranan  OMS  pasca  konflik juga  dijamin  melalui  peraturan  perundang-undangan,  terutama  UU  tentang Pemerintahan  Aceh.  Berikutnya,      penting  pula  merawat  relasi  yang  dimiliki secara  nasional  dan  internasional  untuk  mendukung  pembangunan perdamaian.
Perubahan  dari  situasi  konflik  menuju  damai,  hendaknya  juga  diikuti dengan transformasi peran dan isu yang dilaksanakan OMS di Aceh. Beberapa ahli menyampaikan bahwa OMS memiliki peran strategis untuk pembangunan perdamaian.  Dengan  berbagai  kelebihan  dan  kekurangannya,  OMS  dapat bergerak  lintas  sektor  serta  jalur  maupun  upaya  di  tingkat  mikro  dan  makro. Jika  sebelum  MoU,  pendekatan  yang  dilakukan  konfrontatif  dengan  penentu kebijakan  maka  dalam  pembangunan  perdamaian  penting  dipertimbangkan pendekatan  yang  berbeda.  Selain  memperluas  tingkat  kepercayaan  parapihak,
OMS di Aceh dapat melaksanakan pendekatan partisipatif. Kondisi ini menjadi dinamika  tersendiri  bagi  OMS  guna  berkonstribusi  dalam  pembangunan perdamaian.
Agar agenda-agenda yang akan  dilaksanakan mendapat dukungan luas, mengutip  ungkapan  di  atas,  maka  ada  baiknya  OMS  di  Aceh  mendorong lahirnya road  map (peta  jalan)  pembangunan  perdamaian  Aceh.  Peta  jalan  ini hendaknya  diproses  secara  partisipatif,  dengan  keterlibatan  unsur  negara, pelaku  pasar,  dan  perwakilan  masyarakat  sehingga  hasilnya  dapat  digunakan secara berkelanjutan.

## REFERENSI
Al-Chaidar,  Sayed  Mudhahar  Ahmad,  dan  Yarmen  Dinamika  (1998). Aceh Bersimbah  Darah:  Mengungkap  Penerapan  Status  Daerah  Operasi  Militer (DOM) di Aceh 1989-1998 . Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
Askandar,  Kamarulzaman  (2005)    The  Aceh  Conflict  and  The  Role  of  Civil Society. Kertas bentangan pada “Workshop on the Roles of Civil Society in Peace Building in Southeast Asia. Dianjurkan oleh Departemen Peace and Conflict Research, Uppsala University, Sweden.
Askandar,  Kamarulzaman  (2006). Budaya  Perdamaian  Budaya  Kita .  Penang: REPUSM dan SEACSN.
Chairul  Fahmi  et.al.  (2014). Relasi  Politik  OMS  dengan  Partai  Politik:  Sebuah Dinamika  dan  Tantangan  Gerakan  Sipil  di  Aceh .  The  Aceh  Institute  &  The Asia Foundation.
Culla, Adi Suryadi (1999). Masyarakat Madani: Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan  Cita-cita  Reformasi .  Ed.  1.,  Cet.  1,  Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada.
Culla,  Adi  Suryadi  (2006). Rekonstruksi  Civil Society  :  Wacana  dan  Aksi  Ornop  di Indonesia . Jakarta: Pustaka LP3ES.
Eko,  Sutoro.  et.  al  (2009). Masyarakat  Sipil  Mendemokrasikan  Daerah. Jakarta: YAPPIKA.
Eko,  Sutoro  dan  Afrizal  Tjoetra  (2012). Membangun  Perdamaian  Aceh  :  Pelajaran dan  Sumbangan  Organisasi  Masyarakat  Sipil  melalui  TERAPAN .  Aceh Development Fund (ADF).
Fisher  dkk.  (2001). Mengelola  Konflik:  Ketrampilan  dan  Strategi  Untuk  Bertindak . Jakarta: Responding RTC to Conflict
Ferry Mursyidan Baldan (2007). Pondasi Menuju Perdamaian Abadi . Jakarta: Suara Bebas.
Hikam, M.A.S. (1997). Demokrasi dan Civil Society . Jakarta : LP3ES.
Lederach,  John  Paul.  (1996). Remember  and  Change:  Peace  and  Reconciliation Conference ,Enniskillen: Fermanagh District Partnership.
Lederach,  John  Paul.  (1997). Building  Peace:  sustainabele  reconciliation  in  divided societies. Washington, D.C: United States Institutes of Peace Press.
Lederach, John Paul. (2003). The Little Book of Conflict Transformation. Intercourse – Good Book.
Lukman  (2007). Peranan  Masyarakat  Sivil  dalam  Transformasi  Konflik  di  Aceh , Penang: University Sains Malaysia.
Otto Syamsuddin Ishak (2000). Dari Maaf ke Panik Aceh: Sebuah Sketsa Sosiologi- Politik . Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP).
Otto Syamsuddin Ishak (2005). Bandar: Refleksi tentang Aceh .  Jakarta: acehkita.
Rochman,  Meutia  Ghanie  (1999), Masyarakat  versus  Negara:  Opini  Masyarakat Reformasi Kehidupan Berbangsa , Jakarta: Kompas.
Salim,  Agus  –  penyunting  (2001). Teori  dan  Paradigma  Penelitian  Sosial  (dari Denzin Guba dan Penerapannya) . Yogya: PT. Tiara Wacana.
Susan,  Novri  (2009). Pengantar  Sosiologi  Konflik  dan  Isu-isu  Konflik  Kontemporer . Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup.
Suryaningati,  Abdi  –  Penyunting  (2003), Menilai  Tingkat  Kesejahteraan Masyarakat  Sipil:  Petunjuk  Penggunaan  Indeks  Masyarakat  Sipil  CIVICUS. Jakarta: YAPPIKA.
Tim  Penulis  Salemba  Tengah  (2007). Mengawal  Demokrasi:  Pengalaman  Jaringan Demokrasi Aceh dan RUUPA . Jakarta: YAPPIKA.
Tjoetra, Afrizal dan Ferry Yuniver --- editor (2009). Investasi untuk Perubahan di Aceh .  Banda Aceh: IMPACT.
Tjoetra,  Afrizal  (2014).  Partisipasi  Publik  dan  Pembangunan  Perdamaian  di Aceh  Pasca  MoU  Helsinki.  Jurnal  “DIMENSI”,  Program  Studi  Sosiologi- Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Budaya  (FISIB),  Universitas  Trunojoyo Madura. Volume 6, Nomor 1, Juni 2014. ISSN:2085-5060.
Tjoetra,  Afrizal  dan  Kamarulzaman  Askandar  (2014).  Peran  OMS  dalam Pembangunan  Perdamaian  Aceh.  Jurnal  Pasai,  LPPM  Universitas Malikussaleh. Vol. 8 No.1, Mei 2014. ISSN:1979-1755.
Trijono,  Lambang.  (2007). Pembangunan  Sebagai  Perdamaian:  Rekonstruksi Indonesia Pasca-Konflik . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Trijono,  Lambang.  (2009),  “Pembangunan  Perdamaian  dan  Peran  Masyarakat Sipil  di  Indonesia”,  dalam  Prihatono,  TH.  et.  al., Post-Conflict  Peacebuilding: Naskah Akademik untuk Penyusunan Manual , Jakarta: ProPatria Institute.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.