http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JJUPE/index

## Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara Serta Tantangan Dan Solusinya

## Aminullah
Abstrak
Pancasila  sebagai  ideologi  dan  dasar  negara  harus  menjadi  jiwa  yang  menginspirasi  seluruh  pengaturan  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara.  Sehingga  Pancasila    harus  tetap  kokoh menjadi  landasan  dalam  bernegara. Pancasila  juga  tetap  tercantum  dalam  konstitusi  negara  kita  meskipun  beberapa  kali  mengalami  pergantian  dan perubahan konstitusi. Ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan konsensus nasional dan dapat diterima oleh semua kelompok masyarakat Indonesia, walaupun saat ini Pancasila sebagai ideologi bangsa mempunyai tantangan baik dari ekonomi,  politik,  sosial  dan  budaya  akan  tetapi  pancasila  mempunyai  prisai  yang  kuat  terhadap  nilai-  nilai  yang terkandung didalamnya, sehingga apapun tantangan tersebut bisa di selesaikan dengan tetap berpegang teguh pada nilai- nilai yang sudah ada, sehingga pancasila tetap dijadikan sebagai Ideologi dan dasar Bangsa dan Negara.

## PENDAHULUAN
Salah satu karakteristik Indonesia sebagai  negara-bangsa  adalah  kebesaran, Untuk itu diperlukan suatu konsepsi, kemauan, dan  kemampuan  yang  mampu  menopang kebesaran, keluasan, dan kemajemukan keindonesiaan.
Para pendiri bangsa berusaha menjawab tantangan tersebut dengan melahirkan sejumlah konsepsi kebangsaan dan kenegaraan, antara lain yang berkaitan dengan dasar negara, konstitusi negara, bentuk negara, dan  wawasan  kebangsaan  yang  dirasa  sesuai dengan  karakter  keindonesian.  Konsepsi pokok para pendiri bangsa ini tidak mengalami perubahan,  tetapi  sebagian  yang  bersifat teknis-instrumental  mengalami  penyesuaian pada generasi penerus bangsa ini.
Setiap  bangsa  memiliki  konsepsi  dan cita-citanya  masing-  masing  sesuai  dengan kondisi,  tantangan  dan  karakteristik  bangsa yang bersangkutan. Dalam pandangan Soekarno,  “Tidak  ada  dua  bangsa  yang  cara berjuangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjuang sendiri, mempunyai karakteristik  sendiri.  Oleh  karena  pada hakekatnya bangsa sebagai individu mampunyai keperibadian sendiri.
Keperibadian  yang  terwujud  dalam  pelbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya,  dalam  wataknya  dan  lain- lain sebagainya” (Soekarno, 1958)
Dengan  semangat  gotong  royong  itu, konsepsi  tentang  dasar  negara  dirumuskan dengan  merangkum  lima  prinsip  utama  (sila) yang  menyatukan  dan  menjadi  haluan
keindonesian, yang dikenal sebagai Pancasila. Kelima sila itu terdiri atas: 1) Ketuhanan Yang Maha  Esa;  2)  Kemanusiaan  yang  adil  dan beradab; 3) Persatuan Indonesia; 4) Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawararan/perwakilan;  5)  Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kelima  prinsip  tersebut  hendaknya dikembangkan  dengan  semangat  gotong- royong:  prinsip  ketuhanan  harus  berjiwa gotong- royong (ketuhanan yang berkebudayaan,  yang  lapang,  dan  toleran), bukan  ketuhanan  yang  saling  menyerang  dan mengucilkan. Prinsip
Kemanusiaan universalnya  harus  berjiwa  gotong-royong (yang  berkeadilan  dan  berkeadaban),  bukan pergaulan kemanusiaan yang menjajah, menindas, dan eksploitatif. Prinsip persatuannya  harus  berjiwa  gotong-royong (mengupayakan persatuan dengan tetap menghargai  perbedaan,  “bhinneka  tunggal ika”),  bukan  kebangsaan  yang  meniadakan perbedaan  atau  pun  menolak  persatuan. Prinsip  demokrasinya  harus  berjiwa  gotong- royong (mengembangkan musyawarah mufakat), bukan demokrasi yang didikte oleh suara  mayoritas  atau minoritas  elit  penguasa- pemodal.  Prinsip  keadilannya  harus  berjiwa gotong-royong  (mengembangkan  partisipasi dan emansipasi  di  bidang  ekonomi  dengan semangat kekeluargaan), bukan visi kesejahteraan  yang  berbasis  individualisme- kapitalisme,  bukan  pula  yang  mengekang kebebasan  individu  seperti  dalam  sistem etatisme .
Rumusan kelima sila tersebut terkandung dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak pengesahan Undang-Undang Dasar ini pada 18 Agustus  1945,  Pancasila  dapat  dikatakan sebagai  dasar  negara,  pandangan  hidup, ideologi  negara,  ligatur  (pemersatu)  dalam perikehidupan  kebangsaan  dan  kenegaraan, dan sumber dari segala sumber hukum.
Pancasila  sebagai  ideologi  dan  dasar negara harus menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila baik sebagai ideologi dan dasar negara sampai hari  ini  tetap  kokoh  menjadi  landasan  dalam bernegara.  Pancasila  juga  tetap  tercantum dalam  konstitusi  negara  kita  meskipun beberapa  kali  mengalami  pergantian  dan perubahan  konstitusi.  Ini  menunjukkan bahwa Pancasila  merupakan  konsensus  nasional  dan dapat diterima oleh semua kelompok masyarakat  Indonesia.  Pancasila  terbukti mampu  memberi  kekuatan  kepada  bangsa Indonesia, sehingga perlu dimaknai, direnungkan,  dan  diingat  oleh  seluruh komponen bangsa.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi negara sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia  yang  menjadi  hukum  dasar  bagi setiap  peraturan  perundang-undangan  di bawahnya. Oleh karena itu, dalam negara yang menganut paham konstitusional tidak ada satu pun  perilaku  penyelenggara  negara  dan masyarakat yang tidak berlandaskan konstitusi.
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia merupakan bentuk negara yang dipilih sebagai komitmen bersama. Negara Kesatuan Republik  Indonesia  adalah  pilihan  yang  tepat untuk  mewadahi  kemajemukan  bangsa.  Oleh karena  itu  komitmen  kebangsaan  akan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi  suatu  “keniscayaan”  yang  harus dipahami  oleh  seluruh  komponen  bangsa. Dalam  Pasal  37  ayat  (5)  secara  tegas menyatakan  bahwa  khusus  mengenai  bentuk Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  tidak dapat dilakukan perubahan karena merupakan landasan  hukum  yang  kuat  bahwa  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  tidak  dapat diganggu gugat.
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia merupakan bentuk negara yang dipilih sebagai komitmen bersama. Negara Kesatuan Republik  Indonesia  adalah  pilihan  yang  tepat untuk  mewadahi  kemajemukan  bangsa.  Oleh karena  itu  komitmen  kebangsaan  akan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi  suatu  “keniscayaan”  yang  harus dipahami  oleh  seluruh  komponen  bangsa. Dalam  Pasal  37  ayat  (5)  secara  tegas menyatakan  bahwa  khusus  mengenai  bentuk Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan karena merupakan landasan  hukum  yang  kuat  bahwa  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  tidak  dapat diganggu gugat.
Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara sebagai modal untuk bersatu. Kemajemukan  bangsa  merupakan  kekayaan kita,  kekuatan  kita,  yang  sekaligus  juga menjadi tantangan bagi kita bangsa Indonesia, baik  kini  maupun  yang  akan  datang.  Oleh karena itu kemajemukan itu harus kita hargai, kita junjung tinggi, kita terima dan kita hormati serta kita wujudkan dalam semboyan Bhinneka  Tunggal  Ika.  Bangsa  Indonesia harus  bangga  memiliki  Pancasila  sebagai ideologi yang bisa mengikat bangsa Indonesia yang demikian besar dan majemuk. Pancasila adalah konsensus nasional yang dapat diterima semua  paham,  golongan,  dan  kelompok masyarakat  di  Indonesia.  Pancasila  adalah dasar  negara  yang  mempersatukan  bangsa sekaligus  bintang  penuntun (leitstar) yang dinamis,  yang  mengarahkan  bangsa  dalam mencapai  tujuannya.  Dalam  posisinya  seperti itu,  Pancasila  merupakan  sumber  jati  diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa.
Bangsa Indonesia harus bangga memiliki Pancasila sebagai ideologi yang bisa mengikat bangsa  Indonesia  yang  demikian  besar  dan majemuk. Pancasila adalah konsensus nasional yang dapat diterima  semua paham, golongan, dan kelompok  masyarakat  di  Indonesia. Pancasila adalah dasar negara yang mempersatukan  bangsa  sekaligus  bintang penuntun (leitstar) yang  dinamis,  yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya.  Dalam  posisinya  seperti  itu,
Pancasila  merupakan  sumber  jati  diri, kepribadian, moralitas, dan haluan
keselamatan bangsa.

## PEMBAHASAN

## A. SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA
Berdasarkan  penelusuran  sejarah, Pancasila tidaklah  lahir  secara mendadak pada  tahun  1945,  melainkan  melalui proses yang panjang, dengan didasari oleh sejarah  perjuangan  bangsa  dan  dengan melihat pengalaman bangsa lain di dunia. Pancasila  diilhami  oleh  gagasan-gagasan besar  dunia,  tetapi  tetap  berakar  pada kepribadian  dan  gagasan  besar  bangsa Indonesia sendiri.
Dalam  proses  perumusan  dasar negara,  Soekarno memainkan peran yang sangat penting. Dia berhasil mensintesiskan berbagai  pandangan yang telah  muncul  dan  orang  pertama  yang mengonseptualisasikan dasar negara itu ke dalam pengertian “dasar  falsafah” (philosofische
grondslag) atau “pandangan komprehensif dunia”
(weltanschauung)  secara  sistematik  dan koheren. Di dalam  awal pidatonya,  pada  1
Juni  1945,  Soekarno  terlebih  dahulu mencoba memberikan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud oleh Ketua BPUPKI Setelah itu Soekarno
menawarkan  rumusannya  tentang  lima prinsip (sila) yang menurutnya merupakan titik  persetujuan (common  denominator) segenap elemen bangsa. Rumusan kelima prinsip itu adalah:
Pertama: kebangsaan  Indonesia. Baik saudara-saudara  yang  bernama  kaum bangsawan yang di sini, maupun saudara- saudara  yang  dinamakan  kaum  Islam, semuanya  telah  mufakat…  Kita  hendak mendirikan  suatu  negara  ‘semua  buat semua’.  Bukan  buat  satu  orang,  bukan buat  satu  golongan,  baik  golongan bangsawan,  maupun  golongan  yang kaya,--  tetapi  ‘semua  buat  semua’…. “Dasar  pertama,  yang  baik  dijadikan dasar buat Negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan.”
Kedua: Internasionalisme, atau
prikemanusiaan. Kebangsaan  yang  kita  anjurkan  bukan kebangsaan  yang  menyendiri,  bukan
chauvinisme…. Kita harus  menuju persatuan  dunia,  persaudaraan  dunia.
Kita bukan saja harus mendirikan Negara Indonesia  merdeka,  tetapi  kita  harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa.
Ketiga: Mufakat atau demokrasi . Dasar  itu  ialah  dasar  mufakat,  dasar perwakilan,  dasar  permusyawaratan… Kita  mendirikan  negara  ‘semua  buat semua’, satu buat semua, semua buat satu. Saya  yakin,  bahwa  syarat  yang  mutlak untuk  kuatnya Negara  Indonesia  ialah permusyawaratan,  perwakilan….  Apa- apa  yang  belum  memuaskan,  kita bicarakan di dalam permusyawaratan. Keempat: Kesejahteraan sosial. Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan  yang  memberi  hidup, yakni  politiek  economische  democratie yang
mampu mendatangkan kesejahteraan sosial…. Maka oleh karena itu  jikalau  kita  memang  betul-betul mengerti,  mengingat,  mencintai  rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan politiek saudara- saudara,  tetapi  pun  di  atas  lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya. Kelima: Ketuhanan yang berkebudayaan. Prinsip  Indonesia  Merdeka dengan bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa....  bahwa  prinsip  kelima  daripada negara  kita  ialah  ke-Tuhanan  yang berkebudayaan, ke-Tuhanan yang berbudi  pekerti  luhur,  Ketuhanan  yang hormat-menghormati satu sama lain.
Mengapa  dasar  negara  yang menyatukan dan menjadi panduan keindonesiaan itu dibatasi lima? Jawaban Soekarno, selain kelima unsur itulah yang memang  berakar kuat  dalam jiwa bangsa Indonesia,  dia  juga  mengaku  suka  pada simbolisme  angka  lima.  Angka  lima memiliki nilai “keramat” dalam antropologi masyarakat Indonesia.
Soekarno  menyebutkan,  “Rukun  Islam lima  jumlahnya.  Jari  kita  lima  setangan.
Kita  mempunyai  Panca  Indra.  Apalagi yang  lima  bilangannya?  (Seorang  yang hadir: Pandawa  lima).  Pandawa  pun  lima bilangannya.” Hal lain juga  bisa ditambahkan,  bahwa  dalam  tradisi  Jawa ada  lima  larangan  sebagai  kode  etika, yang  disebut  istilah  “ Mo-limo ”.  Taman Siswa dan Chuo Sangi In juga  memiliki “Panca Dharma”. Selain itu, bintang yang amat  penting  kedudukannya  sebagai pemandu  pelaut dari  masyarakat  bahari juga bersudut lima. Asosiasi dasar negara dengan  bintang  ini  digunakan  Soekarno dalam penggunaan istilah Leitstar (bintang  pimpinan).  Selain  itu,  istilah Pancasila  juga  telah dipakai  dalam  buku “Negara  Kertagama”  karangan  Empu Prapanca,  juga  dalam  buku  “Sutasoma” karangan Empu Tantular, dalam
pengertian  yang  agak  berbeda,  yakni kesusilaan yang lima.
Sungguh  pun  Soekarno  telah mengajukan  lima  sila  dari  dasar  negara, dia  juga  menawarkan  kemungkinan  lain, sekiranya  ada  yang  tidak  menyukai bilangan  lima,  sekaligus  juga  cara  beliau menunjukkan  dasar  dari  segala  dasar kelima sila tersebut.

## B. PANCASILA  SEBAGAI  IDEOLOGI DAN DASAR NEGARA
Dalam pertumbuhan dan perkembangan kebangsaan Indonesia, dinamika  rumusan  kepentingan  hidup- bersama  di  wilayah  nusantara  diuji  dan didewasakan  sejak  dimulainya  sejarah kebangsaan Indonesia. Pendewasaan
kebangsaan  Indonesia  memuncak  ketika mulai  dijajah  dan  dihadapkan  pada perbedaan  kepentingan  ideologi  (awal Abad XIX) antara Liberalisme, Nasionalisme, Islamisme, Sosialisme-
Indonesia, dan Komunisme, yang  diakhiri secara  yuridis  ketatanegaraan  tanggal  18 Agustus 1945
bertepatan dengan ditetapkannya Pancasila oleh  PPKI  sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 alinea keempat terdapat rumusan Pancasila sebagai  dasar  negara  Indonesia.  Rumusan
Pancasila  itulah  dalam  hukum  positif Indonesia secara yuridis-konstitusional sah, berlaku,  dan  mengikat  seluruh  lembaga Negara,  lembaga  masyarakat,  dan  setiap warga negara, tanpa kecuali.
Rumusan Pancasila secara imperatif harus  dilaksanakan  oleh  rakyat  Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap  sila  Pancasila  merupakan  satu kesatuan  yang  integral,  yang  saling mengandaikan dan saling mengunci. Ketuhanan dijunjung tinggi dalam kehidupan  bernegara,  tetapi  diletakkan dalam  konteks  negara  kekeluargaan  yang egaliter, yang mengatasi paham perseorangan dan golongan; selaras dengan visi  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab, persatuan kebangsaan, demokrasi- permusyawaratan yang menekankan
konsensus,  serta  keadilan  sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam  hubungan  dengan  hal  itu,
Prof.  DR.  Nicolaus  Driyarkara,  SJ  (1913- 1967)  mengatakan  ”kita  yakin  bahwa Pancasila  mempunyai  dasar  yang  sebaik- baiknya  bagi  negara  kita”.  Selanjutnya, beliau  mengatakan,  ”demikianlah  juga halnya dengan Pancasila, kita yakin bahwa pusaka itu merupakan kebenaran fundamental  yang  kaya  raya”  (Riyanto, Astim, 2007).
Rumusan  Pancasila  yang  terdapat pada  Pembukaan  Undang-  Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, dimana Pembukaan tersebut sebagai hukum derajat  tinggi  yang  tidak  dapat  diubah secara  hukum  positif,  maka  Pancasila sebagai  dasar  negara  Indonesia  bersifat final dan mengikat bagi seluruh penyelenggara  negara  dan  seluruh  warga negara Indonesia.
Dalam  perkembangan  selanjutnya,
Pancasila  dalam  tataran  penerapannya dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan,  dan  kenegaraan  masih  kerap diuji. Ujian ini berlangsung sejak ditetapkannya  hingga  di  era  reformasi sekarang ini.
Dengan  berbagai  pengalaman  yang dihadapi  selama  ini,  penerapan  Pancasila perlu  diaktualisasikan  dalam  kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan
kenegaraan  mengingat  Pancasila  sebagai ideologi  negara  yang  merupakan  visi kebangsaan  Indonesia  yang  dipandang sebagai  sumber  demokrasi  yang  baik  di masa  depan  dan  yang  lahir  dari  sejarah kebangsaan Indonesia.
Secara yuridis ketatanegaraan,
Pancasila  adalah  dasar  negara  Republik Indonesia  sebagaimana  terdapat  pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang kelahirannya ditempa dalam proses perjuangan kebangsaan Indonesia sehingga perlu  dipertahankan  dan  diaktualisasikan. Di samping itu, Pancasila perlu memayungi proses  reformasi  untuk  diarahkan  pada ‘reinventing  and  rebuilding’  Indonesia dengan  berpegangan  pada  perundang- undangan yang juga berlandaskan Pancasila sebagai  dasar  negara.  Melalui  Undang- Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  sebagai  payung  hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik  berdemokrasinya  tidak  kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif.
Rumusan lengkap sila dalam Pancasila  telah  dimuat  dalam  instruksi Presiden RI Nomor 12 tahun 1968 tanggal 13  April  1968  tentang  tata  urutan  dan rumusan dalam penulisan/pembacaan/
pengucapan sila-sila Pancasila, sebagaimana  tercantum  dalam  Pembukaan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Prof.  DR.  Drs. Notonagoro, SH (1967) mengatakan, “lima unsur  yang  terdapat  pada  Pancasila bukanlah hal yang baru pada pembentukan Negara  Indonesia,  tetapi  sebelumnya  dan selama-lamanya  telah  dimiliki  oleh  rakyat bangsa Indonesia yang nyata ada dan hidup dalam jiwa masyarakat”.
Peneguhan Pancasila sebagai Dasar Negara sebagaimana terdapat pada
Pembukaan,  juga  dimuat  dalam  Ketetapan MPR  Nomor  XVIII/MPR/1998  tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan  dan  Pengamalan  Pancasila (Ekaprasetya  Pancakarsa)  dan  Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.  Walaupun  status  ketetapan  MPR
tersebut  saat  ini  sudah  masuk  dalam katagori  Ketetapan  MPR  yang  tidak  perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena  bersifat  einmalig  (final),  telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan.
Selain  itu,  juga  ditegaskan  dalam Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan  bahwa  Pancasila  merupakan sumber  dari  segala  sumber  hukum  negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 Pancasila  ditempatkan  sebagai  dasar  dan ideologi  negara  serta  sekaligus  dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang- undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Sila  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa merupakan  sila  pertama  dan  utama  yang menerangi  keempat  sila  lainnya.  Paham Ketuhanan  itu  diwujudkan  dalam  paham kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab. Dorongan keimanan dan ketakwaan terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  itu menentukan kualitas dan derajat kemanusiaan  seseorang  di  antara  sesama manusia, sehingga perikehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat tumbuh sehat  dalam  struktur  kehidupan  yang  adil, dan  dengan  demikian  kualitas  peradaban bangsa dapat berkembang secara terhormat di  antara  bangsa-bangsa  (Asshiddiqie, Jimly, 2005).
Semangat  Ketuhanan  Yang  Maha Esa itu hendaklah pula meyakinkan segenap bangsa  Indonesia  untuk  bersatu  padu  di bawah  tali  Tuhan  Yang  Maha  Esa. Perbedaan-perbedaan diantara sesama warga  Negara  Indonesia  tidak  perlu diseragamkan,  melainkan  dihayati  sebagai kekayaan  bersama  yang  wajib  disyukuri dan  dipersatukan  dalam  wadah  Negara Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila. Dalam  wadah  negara,  rakyatnya  adalah warga  negara.  Oleh  karena  itu,  dalam kerangka  kewarganegaraan,  tidak  perlu dipersoalkan  mengenai  etnisitas,  anutan agama, warna kulit, dan bahkan status sosial
seseorang.  Yang  penting  dilihat  adalah status  kewarganegaraan  seseorang  dalam wadah  negara.  Semua  orang  memiliki kedudukan  yang  sama  sebagai  warga negara. Setiap warga negara adalah rakyat, dan  rakyat  itulah  yang  berdaulat  dalam Negara  Indonesia,  di  mana  kedaulatannya diwujudkan melalui  mekanisme  atau  dasar bagi seluruh rakyat Indonesia (Asshiddiqie, Jimly , 2005).
Sesuai  dengan  pengertian  sila Ketuhanan Yang Maha Esa, setiap manusia Indonesia sebagai rakyat dan warga negara Indonesia,  diakui  sebagai  insan  beragama berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. Paham  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa merupakan  pandangan  dasar  dan  bersifat primer  yang  secara  substansial  menjiwai keseluruhan  wawasan  kenegaraan  bangsa Indonesia.
Oleh  karena  itu,  nilai-nilai  luhur keberagaman  menjadi  jiwa  yang  tertanam jauh  dalam  kesadaran,  kepribadian  dan kebudayaan bangsa Indonesia. Jiwa keberagaman dalam kehidupan
bermasyarakat  dan  berbangsa  itu  juga diwujudkan  dalam  kerangka  kehidupan bernegara  yang  tersusun  dalam  undang- undang dasar
Keyakinan  akan  prinsip  Ketuhanan Yang  Maha  Esa  harus  diwujudkan  dalam sila kedua Pancasila dalam bentuk kemanusiaan yang
menjamin perikehidupan  yang  adil,  dan  dengan keadilan  itu  kualitas  peradaban  bangsa dapat  terus  meningkat  dengan  sebaik- baiknya. Karena itu, prinsip keimanan  dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi  prasyarat  utama untuk  terciptanya keadilan, dan perikehidupan yang berkeadilan  itu  menjadi  prasyarat  bagi pertumbuhan dan perkembangan peradaban bangsa Indonesia di masa depan.
Dalam kehidupan bernegara, prinsip
Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  diwujudkan dalam  paham  kedaulatan  rakyat  dan sekaligus  dalam  paham  kedaulatan  hukum yang saling berjalin satu sama lain. Sebagai konsekuensi prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa,  tidak  boleh  ada  materi  konstitusi  dan peraturan  perundang-  undangan  yang bertentangan dengan nilai Ketuhanan Yang
Maha  Esa,  dan  bahkan  hukum  dan konstitusi merupakan  pengejawantahan nilai-nilai luhur ajaran agama yang diyakini oleh warga negara. Semua ini dimaksudkan agar Negara  Indonesia dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Pokok-pokok pikiran tersebut mencakup suasana kebatinan yang terkandung  dalam  Undang-Undang  Dasar. Pokok-pokok  pikiran  itu  mencerminkan falsafah  hidup  dan  pandangan  bangsa Indonesia  serta  cita-cita  hukum  yang menguasai  dan  menjiwai  hukum  dasar, baik  yang  tertulis  maupun  yang  tidak tertulis.
Undang-Undang
Dasar mewujudkan  pokok-pokok  pikiran  itu dalam  perumusan  pasal-pasalnya  yang secara  umum  mencakup  prinsip-prinsip pemikiran dalam garis besarnya.
Menurut Prof. DR. Hans Nawiasky, dalam  suatu  negara  yang  merupakan kesatuan  tatanan  hukum,  terdapat  suatu kaidah tertinggi, yang kedudukannya lebih tinggi dari undang-undang dasar.
Berdasarkan  kaidah  yang  tertinggi  inilah undang-undang  dasar  dibentuk.  Kaidah tertinggi  dalam  kesatuan  tatanan  hukum dalam  negara  itu  yang  disebut  dengan staatsfundamentalnorm, yang untuk bangsa Indonesia berupa Pancasila. Hakikat hukum suatu  staatsfundamentalnorm  ialah  syarat bagi berlakunya suatu undang-undang dasar karena lahir terlebih dahulu dan merupakan akar langsung pada kehendak sejarah suatu bangsa  serta  keputusan  bersama  yang diambil  oleh  bangsa  (Riyanto,  Astim, 2007).
Dengan  demikian,  jelas  kedudukan
Pancasila itu adalah sebagai dasar negara, di mana  Pancasila  sebagai  Dasar  Negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia saat  itu.  Apabila  dasar  negara  Pancasila dihubungkan  dengan  cita-cita  negara  dan tujuan  negara,  jadilah  Pancasila  ideologi negara.
Dalam  konteks  ideologi  negara,
Pancasila  dapat  dimaknai  sebagai  sistem kehidupan  nasional  yang  meliputi  aspek
politik,  ekonomi,  sosial  budaya,  dan pertahanan keamanan dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan bangsa yang berlandaskan dasar negara. Sejak disahkan secara  konstitusional  pada  18  Agustus 1945,  Pancasila  dapat  dikatakan  sebagai dasar  negara,  pandangan  hidup,  ideologi negara  dan  ligatur  (pemersatu)  dalam perikehidupan  kebangsaan  dan kenegaraan Indonesia.
Soekarno melukiskan urgensi Pancasila  bagi  bangsa Indonesia  secara ringkas  namun  meyakinkan,  ” Pancasila adalah  satu  Weltanschauung,  satu  dasar falsafah,  Pancasila  adalah  satu  alat mempersatu  bangsa  yang  juga  pada hakekatnya  satu  alat mempersatu  dalam perjuangan  melenyapkan  segala  penyakit yang  telah  dilawan  berpuluh-puluh  tahun yaitu  terutama,  Imperialisme.  Perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan,  perjuangan  sesuatu  bangsa yang  membawa  corak  sendiri-sendiri. Tidak  ada  dua  bangsa  yang  cara berjuangnya  sama.  Tiap-tiap  bangsa mempunyai cara berjuang sendiri, mempunyai  karakteristik  sendiri.  Oleh karena  pada  hakekatnya  bangsa  sebagai individu  mampunyai keperibadian sendiri. Keperibadiaan  yang  terwujud  dalam pelbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya,  dalam  wataknya,  dan lain-lain  sebagainya .”  (Soekarno,  1958,  I:
3).
Sebagai  basis  moralitas  dan  haluan kebangsaan-kenegaraan, Pancasila memiliki landasan ontologis,
epistemologis,  dan  aksiologis  yang  kuat. Setiap sila memiliki justifikasi  historisitas, rasionalitas,  dan  aktualitasnya,  yang  jika dipahami, dihayati, dipercayai, dan diamalkan secara konsisten dapat menopang  pencapaian-pencapaian  agung peradaban bangsa.
Secara  ringkas,  Yudi  Latif  (2011), menguraikan  pokok-  pokok  moralitas  dan haluan  kebangsaan-kenegaraan  menurut alam Pancasila sebagai berikut.
Pertama,  menurut  alam  pemikiran Pancasila, nilai-nilai ketuhanan (religiusitas)  sebagai  sumber  etika  dan
spiritualitas (yang bersifat vertikal- transendental)  dianggap  penting  sebagai fundamen etik kehidupan bernegara. Dalam kaitan  ini,  Indonesia  bukanlah  negara sekuler  yang  ekstrim,  yang  memisahkan “agama”  dan  “negara”  dan  berpretensi untuk menyudutkan peran agama ke ruang privat/komunitas.
Negara menurut Pancasila bahkan diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan  beragama;  sementara  agama diharapkan  bisa  memainkan  peran  publik yang  berkaitan  dengan  penguatan  etika sosial.  Tetapi  saat  yang  sama,  Indonesia juga  bukan  “negara  agama”,  yang  hanya merepresentasikan  salah  satu  (unsur) agama.  Sebagai  negara  yang  dihuni  oleh penduduk dengan multiagama dan multikeyakinan, negara Indonesia diharapkan  dapat  mengambil  jarak  yang sama  terhadap  semua  agama/keyakinan, melindungi  semua  agama/keyakinan,  dan harus  dapat  mengembangkan  politiknya yang dipandu oleh nilai-nilai agama.
Rasionalitas  dari  alam  pemikiran Pancasila seperti itu mendapatkan pembenaran  teoritik  dan  komparatifnya dalam  teori-  teori  kontemporer  tentang “public  religion”  yang  menolak  tesis “separation”  dan  “privatization”  dan mendukung  tesis  “differention”.  Dalam teori  ini,  peran  agama  dan  negara  tidak perlu  dipisahkan,  melainkan  dibedakan. Dengan  syarat  bahwa  keduanya  saling mengerti  batas  otoritasnya  masing-masing yang  disebut  dengan  istilah  “toleransi- kembar” (twin tolerations).
Kedua,  menurut  alam  pemikiran Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam,  dan  sifat-sifat  sosial  manusia  (yang bersifat  horizontal)  dianggap  penting sebagai  fundamen  etika-politik  kehidupan bernegara  dalam  pergaulan  dunia.  Prinsip kebangsaan yang luas yang mengarah pada persaudaraan  dunia  itu  dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi.  Secara  eksternalisasi  bangsa Indonesia menggunakan segenap  daya dan khazanah  yang  dimilikinya  untuk  secara bebas-aktif  ‘ikut  melaksanakan  ketertiban dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial’, dan secara  internalisasi  bangsa  Indonesia mengakui  dan  memuliakan  hak-hak  dasar warga dan penduduk negeri. Landasan etik sebagai  prasyarat  persaudaraan  universal ini adalah “adil” dan “beradab”.
Komitmen bangsa Indonesia dalam memuliakan  nilai-nilai  kemanusiaan  itu sangat  visioner,  mendahului  “Universal Declaration  of  Human  Rights”  yang  baru dideklarasikan  pada  1948.  Secara  teoretik- komparatif, jalan eksternalisasi dan internalisasi dalam mengembangkan kemanusiaan  secara  adil  dan  beradab  itu menempatkan visi Indonesia dalam perpaduan antara perspektif teori ‘idealisme politik’  (political  idealism)  dan  ‘realisme politik’ (political realism) yang berorientasi kepentingan  nasional  dalam  hubungan internasional.
Ketiga,  menurut  alam  pemikiran Pancasila,  aktualisasi  nilai-  nilai  etis kemanusiaan  itu  terlebih  dahulu  harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan  yang  lebih  dekat  sebelum menjangkau  pergaulan  dunia  yang  lebih jauh. Dalam  internalisasi nilai-nilai persaudaraan  kemanusiaan  ini,  Indonesia adalah  negara  persatuan  kebangsaan  yang mengatasi paham golongan dan perseorangan. Persatuan dari kebhinnekaan masyarakat Indonesia dikelola berdasarkan konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam
keragaman, dan keragaman dalam persatuan,  yang  dalam  slogan  negara dinyatakan  dengan  ungkapan  ’bhinneka tunggal ika’.
Di satu sisi, ada wawasan kosmopolitanisme  yang  berusaha  mencari titik-temu  dari  segala  kebhinnekaan  yang terkristalisasikan  dalam  dasar  negara (Pancasila), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan segala turunan  perundang-undangannya,  negara persatuan,  bahasa  persatuan,  dan  simbol- simbol kenegaraan lainnya. Di sisi lain, ada wawasan  pluralisme  yang  menerima  dan memberi ruang hidup bagi aneka perbedaan, seperti aneka agama/keyakinan, budaya  dan  bahasa  daerah,  dan  unit-unit politik  tertentu  sebagai  warisan  tradisi
budaya.  Dengan  demikian,  Indonesia memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat, yang bukan saja dapat mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam kebaruan komunitas politik bersama, tetapi  juga  mampu  memberi  kemungkinan bagi  keragaman  komunitas  untuk  tidak tercerabut dari akar tradisi dan kesejarahannya  masing-masing.  Dalam khazanah teori tentang kebangsaan, konsepsi kebangsaan Indonesia menyerupai perspektif  ‘etnosimbolis’ (ethnosymbolist), yang memadukan  antara perspektif ‘modernis” (modernist) yang  menekankan unsur-unsur  kebaruan  dalam  kebangsaan, dengan perspektif ‘primordialis’ (primordialist) dan ‘perenialis’ (perennialist) yang melihat keberlangsungan  unsur-unsur  lama  dalam kebangsaan. Keempat ,  menurut  alam  pemikiran
Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan,  dan  nilai  serta  cita-cita kebangsaan  itu  dalam  aktualisasinya  harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat  permusyawaratan  yang dipimpin oleh  hikmat  kebijaksanaan.  Dalam  visi demokrasi  permusyawaratan,  demokrasi memperoleh kesejatiannya dalam penguatan  daulat  rakyat,  ketika  kebebasan politik  berkeadilan  dengan  kesetaraan ekonomi,  yang  menghidupkan  semangat persaudaraan dalam kerangka ’musyawarah mufakat”.
Dalam prinsip musyawarah- mufakat,  keputusan  tidak  didikte  oleh golongan  mayoritas  (mayorokrasi)  atau kekuatan minoritas elit politik dan pengusaha (minorokrasi), melainkan dipimpin  oleh  hikmat/kebijaksanaan  yang memuliakan daya-daya rasionalitas deliberatif dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu. Gagasan demokrasi
permusyawaratan  ala  Indonesia  yang menekankan konsensus dan menyelaraskan demokrasi  politik  dan  demokrasi  ekonomi itu  sangat  visioner.  Gagasan  demokrasi seperi  itu  mendahului  apa  yang  kemudian disebut sebagai model ”demokrasi deliberatif” (deliberative democracy), yang diperkenalkan  oleh  Joseph  M.  Bessette
pada  1980,  dan  juga  ada  kesejajarannya dengan konsep ”sosial-demokrasi”.
Kelima,  menurut  alam  Pemikiran Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusian,  nilai  dan  cita  kebangsaan, serta  demokrasi  permusyawaratan  itu memperoleh  kepenuhan  artinya  sejauh dapat mewujudkan keadilan sosial. Di satu sisi,  perwujudan  keadilan  sosial  itu  harus mencerminkan  imperatif  etis  keempat  sila lainnya. Di sisi lain, otentisitas pengalaman sila-sila  Pancasila  bisa  ditakar  dari perwujudan keadilan sosial dalam perikehidupan  kebangsaan.  Dalam  visi keadilan  sosial  menurut  Pancasila,  yang dikehendaki  adalah  keseimbangan  antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan antara peran manusia sebagai mahkluk individu (yang terlembaga dalam  pasar)  dan  peran  manusia  sebagai makhluk  sosial  (yang  terlembaga  dalam negara), juga keseimbangan antara pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya.
Dalam  suasana  kehidupan  sosial- perekonomian  yang  ditandai  oleh  aneka kesenjangan  sosial,  kompetisi  ekonomi diletakkan dalam kompetisi yang kooperatif
(coopetition)
berlandaskan asas kekeluargaan; cabang-cabang produksi yang  penting  bagi  negara  dan  yang menguasai  hajat  hidup orang  banyak dikuasai  oleh  negara;  bumi  dan  air  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.  Dalam mewujudkan keadilan  sosial,  masing-masing  pelaku ekonomi diberi peran masing-masing yang secara keseluruhan mengembangkan semangat  kekelurgaan.  Peran  individu (pasar)  diberdayakan, dengan tetap menempatkan  Negara  dalam  posisi  yang penting  dalam  menyediakan  kerangka hukum dan regulasi, fasilitasi, penyediaan, dan  rekayasa  sosial,  serta  penyediaan jaminan sosial.
Jika  diletakkan  dalam  perspektif teoritis-komparatif, gagasan keadilan sosial menurut Pancasila merekonsiliasikan prinsip-prinsip etik dalam keadilan ekonomi baik  yang bersumber dari hukum
alam,  hukum  Tuhan,  dan  sifat-sifat  sosial manusia,  yang  dikonseptualisasikan  sejak pemikiran  para  filosof  Yunani,  pemikiran- pemikiran  keagamaan,  teori-teori  ekonomi merkantilis, ekonomi liberalisme klasik dan neo-klasik, teori-teori Marxisme-
sosialisme,  sosial-demokrasi  hingga  Jalan Ketiga. Gagasan keadilan ekonomi menurut sosialisme Pancasila mempunyai
kesejajarannya  dengan  diskursus  sosial- demokrasi  di  Eropa,  tetapi  juga  memiliki akar kesejarahannya dalam tradisi sosialisme-desa  dan  sosialisme-religius masyarakat Indonesia.
Demikianlah,  para  pendiri  bangsa ini  telah  mewariskan  kepada  kita  suatu dasar falsafah dan pandangan hidup negara yang  menjiwai penyusunan Undang-
Undang  Dasar  yang  begitu  visioner  dan tahan  banting  ( durable ).  Suatu  dasar falsafah yang memiliki landasan ontologis, epistemologis,  dan  aksiologis  yang  kuat yang dapat membimbing bangsa Indonesia dalam  meraih cita-cita  kemerdekaan  dan tujuan nasionalnya.

## C. TANTANGAN DAN SOLUSI
1. Tantangan Kekinian
Pada  saat  ini  bangsa  Indonesia sedang  menghadapi  berbagai  tantangan walaupun sudah satu dasawarsa reformasi  berjalan,  tantangan  tersebut kalau diidentifikasi sesuai  dengan Ketetapan  MPR  Nomor  V/MPR/2000 tentang  Pemantapan  Persatuan  dan Kesatuan  Nasional  dan  kondisi  bangsa Indonesia saat ini adalah sebagai berikut:
a. Nilai-nilai  agama  dan  nilai-nilai budaya  bangsa  tidak  dijadikan sumber etika dalam berbangsa dan bernegara oleh sebagian masyarakat.  Hal  itu  kemudian melahirkan krisis akhlak dan moral yang berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia.
b. Konflik sosial budaya telah terjadi karena kemajemukan suku, kebudayaan, dan agama yang tidak dikelola dengan baik dan adil oleh pemerintah maupun masyarakat.
c. Penegakan  hukum  tidak  berjalan
dengan  baik  dan  pelaksanaannya telah  diselewengkan  sedemikian rupa, sehingga bertentangan dengan  prinsip  keadilan,  yaitu persamaan  hak  warga  negara  di hadapan hukum. Perilaku ekonomi yang  berlangsung  dengan  praktek korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme, serta kurangnya keberpihakan
kepada  kelompok  usaha  kecil  dan menengah, sehingga telah menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan,  utang  besar  yang harus dipikul oleh negara,
pengangguran dan kemiskinan yang  semakin  meningkat,  serta kesenjangan  sosial  ekonomi  yang semakin melebar.
d. Sistem politik tidak berjalan
dengan baik, sehingga belum dapat melahirkan  pemimpin-pemimpin yang amanah, mampu memberikan teladan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
e. Peralihan  kekuasaan  yang  sering menimbulkan
konflik, pertumpahan  darah,  dan  dendam antara kelompok masyarakat terjadi sebagai akibat proses demokrasi  yang  tidak  berjalan dengan baik.
f. Masih berlangsungnya pelaksanaan dalam kehidupan bermasyarakat  yang  mengabaikan proses  demokrasi  menyebabkan rakyat  tidak  dapat  menyalurkan aspirasi politiknya sehingga terjadi gejolak politik yang bermuara pada gerakan masyarakat yang menuntut kebebasan, kesetaraan, dan keadilan.
g. Penyalahgunaan
kekuasaan sebagai  akibat  dari  lemahnya fungsi  pengawasan  oleh  internal pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat, serta terbatasnya pengawasan oleh masyarakat dan media massa pada masa  lampau,  telah  menjadikan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah untuk
menyelenggarakan
pemerintahan yang bersih  dan bertanggung  jawab  tidak  terlaksana. Akibatnya,  kepercayaan  masyarakat kepada penyelenggara negara menjadi berkurang.
h. Globalisasi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat  memberikan  keuntungan bagi  bangsa  Indonesia,  tetapi  jika tidak  diwaspadai,  dapat  memberi dampak negatif terhadap kehidupan berbangsa. i. Kurangnya pemahaman, penghayatan, dan kepercayaan akan keutamaan nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila  dan  keterkaitannya  satu sama lain, untuk kemudian diamalkan  secara  konsisten  di segala lapis dan bidang  kehidupan berbangsa dan bernegara.
Berbagai  permasalahan  bangsa yang  dihadapi  saat  ini  tentu  harus diselesaikan  dengan  tuntas  melalui proses pembangunan  agar  tercipta persatuan  dan  kesatuan  nasional  yang lebih  baik.  Oleh  karena  itu  diperlukan kondisi sebagai berikut:
a. Terwujudnya  nilai-nilai  agama  dan nilai-nilai  budaya  bangsa  sebagai sumber  etika  dan  moral  untuk berbuat  baik dan menghindari perbuatan  tercela,  serta  perbuatan yang  bertentangan  dengan  hukum dan  hak  asasi  manusia.  Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa selalu  berpihak  kepada  kebenaran dan  menganjurkan  untuk  memberi maaf  kepada  orang  yang  telah bertobat dari kesalahannya.
b. Terwujudnya sila Persatuan Indonesia  yang  merupakan  sila ketiga dari Pancasila sebagai landasan untuk mempersatukan bangsa. c. Terwujudnya penyelenggaraan negara yang mampu memahami dan mengelola  kemajemukan  bangsa secara  baik  dan  adil  sehingga  dapat terwujud toleransi, kerukunan sosial, kebersamaan dan kesetaraan
berbangsa. d. Tegaknya sistem hukum yang
didasarkan  pada  nilai  filosofis  yang berorientasi  pada  kebenaran  dan keadilan, nilai sosial yang
berorientasi  pada  tata  nilai  yang berlaku dan bermanfaat bagi masyarakat,  serta  nilai  yuridis  yang bertumpu pada ketentuan perundang- undangan yang menjamin ketertiban dan kepastian hukum.
e. Membaiknya perekonomian
nasional,  terutama  perekonomian rakyat,  sehingga  beban  ekonomi rakyat  dan  pengangguran  dapat dikurangi,
yang kemudian mendorong rasa optimis dan kegairahan dalam perekonomian.
f. Terwujudnya  sistem  politik  yang demokratis  yang  dapat  melahirkan penyeleksian pemimpin yang dipercaya oleh masyarakat.
g. Terwujudnya proses peralihan kekuasaan  secara demokratis,  tertib, dan damai.
h. Terwujudnya demokrasi yang menjamin hak dan kewajiban
masyarakat  untuk  terlibat  dalam proses pengambilan keputusan politik secara bebas dan bertanggung jawab sehingga menumbuhkan kesadaran untuk memantapkan persatuan bangsa.
i. Terselenggaranya  otonomi  daerah secara adil, yang memberikan kewenangan  kepada  daerah  untuk mengelola
j. daerahnya  sendiri, dengan tetap berwawasan  pada  persatuan dan kesatuan nasional.
k. Pulihnya  kepercayaan  masyarakat kepada  penyelenggara  negara  dan antara  sesama  masyarakat  sehingga dapat menjadi landasan untuk kerukunan dalam hidup bernegara.
l. Peningkatan  profesionalisme  dan pulihnya  kembali  citra  Tentara Nasional  Indonesia  dan  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  demi terciptanya  rasa  aman  dan  tertib  di masyarakat.
m. Terbentuknya  sumber  daya  manusia Indonesia  yang  berkualitas  dan mampu  bekerja  sama  serta  berdaya
saing  untuk  memperoleh  manfaat positif dari globalisasi.
n. Terselenggaranya proses pemaknaan Pancasila  yaitu  pembumian  gagasan secara  mendasar  agar  Pancasila dilaksanakan,  kokoh,  efektif,  dan dipergunakan sebagai petunjuk dalam menata dan mengelola negara.

## 2. Solusi Menghadapi Tantangan
Dari  berbagai  tantangan  yang dihadapi  bangsa  saat  ini  perlu  ada  arah kebijakan yang merupakan solusi menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat, agar memperkuat kembali persatuan dan kesatuan bangsa. Arah kebijakan tersebut sesuai  dengan  Ketetapan  MPR  Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional adalah sebagai  berikut:  Menjadikan  nilai-nilai agama  dan  nilai-nilai  budaya  bangsa sebagai sumber etika kehidupan berbangsa  dan  bernegara  dalam  rangka memperkuat akhlak dan moral penyelenggara negara dan masyarakat. a. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi  negara  yang terbuka dengan membuka wacana dan dialog terbuka di dalam masyakarat sehingga dapat menjawab  tantangan sesuai  dengan visi Indonesia masa depan.
b. Meningkatkan kerukunan sosial antar  dan  antara  pemeluk  agama,
suku, dan kelompok-kelompok masyarakat  lainnya  melalui  dialog dan  kerja  sama  dengan  prinsip kebersamaan,  kesetaraan,  toleransi dan  saling menghormati.  Intervensi pemerintah  dalam  kehidupan  sosial budaya  perlu  dikurangi,  sedangkan potensi dan inisiatif masyarakat perlu ditingkatkan. Menegakkan supremasi  hukum  dan  perundang- undangan  secara  konsisten  dan bertanggung  jawab,  serta  menjamin dan menghormati hak asasi manusia. Langkah  ini  harus  didahului  dengan memproses dan menyelesaikan berbagai  kasus  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme,  serta  pelanggaran  hak asasi manusia.
c. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, khususnya  melalui  pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pemberdayaan  ekonomi  rakyat  dan daerah.
d. Memberdayakan masyarakat melalui perbaikan sistem politik yang demokratis sehingga dapat melahirkan pemimpin yang
berkualitas, bertanggung jawab, menjadi  panutan  masyarakat,  dan mampu  mempersatukan  bangsa  dan negara.
e. Mengatur peralihan kekuasaan secara tertib,  damai,  dan  demokratis  sesuai dengan  hukum  dan  perundang- undangan.
f. Menata  kehidupan  politik  agar distribusi kekuasaan, dalam berbagai tingkat struktur politik dan hubungan kekuasaan, dapat berlangsung dengan  seimbang.  Setiap  keputusan politik  harus  melalui  proses  yang demokratis  dan  transparan  dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.
g. Memberlakukan  kebijakan  otonomi daerah, menyelenggarakan perimbangan  keuangan  yang  adil, meningkatkan pemerataan pelayanan
publik,  memperbaiki  kesenjangan dalam  pembangunan  ekonomi  dan pendapatan daerah, serta menghormati nilai-nilai budaya daerah berdasarkan amanat konstitusi. h. Meningkatkan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara, serta memberdayakan  masyarakat  untuk melakukan  kontrol  sosial  secara konstruktif dan efektif.
i. Mengefektifkan  Tentara  Nasional Indonesia  sebagai  alat  negara  yang berperan  dalam  bidang  pertahanan dan  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  sebagai  alat  negara  yang berperan  dalam  bidang  keamanan, serta mengembalikan jatidiri Tentara Nasional  Indonesia  dan  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  sebagai bagian dari rakyat.
j. Meningkatkan  kemampuan  sumber daya  manusia  Indonesia  sehingga mampu  bekerja  sama  dan  bersaing sebagai  bangsa  dan  warga  dunia dengan  tetap  berwawasan  pada persatuan dan kesatuan nasional.
k. Mengembalikan  Pancasila  sebagai ideologi  negara,  mengembangkan Pancasila  sebagai  ideologi  dan sebagai  dasar  landasan  peraturan perundang-undangan, mengusahakan Pancasila  mempunyai  konsistensi dengan produk-produk perundangan,
Pancasila yang semula hanya melayani kepentingan vertikal (negara)  menjadi  Pancasila  yang melayani  kepentingan horizontal , dan  menjadikan  Pancasila  sebagai kritik kebijakan negara.
Dengan  mencermati  kondisi  masa lalu, masa kini dan tantangan masa depan untuk memperkokoh  kembali  rasa kebangsaan, diperlukan pemahaman
nilai-nilai Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang mengacu kepada cita-cita persatuan dan kesatuan, ketahanan, dan kemandirian yang dijiwai oleh  nilai-nilai  agama  dan  nilai-nilai luhur  bangsa  dengan  mengedepankan kejujuran,  amanah,  keteladanan,  dan tanggung jawab untuk menjaga kehormatan serta martabat bangsa. Untuk  membangun  pemahaman nilai-nilai Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam kondisi global, maka dapat dibuat arah kebijakan untuk  mengaktualisasikan  nilai-nilai agama  dan  budaya  luhur  bangsa  dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa,  dan  negara  baik  melalui pendidikan  formal,  maupun  nonformal serta pemberian contoh keteladanan oleh para pemimpin bangsa. Upaya memaknakan Pancasila penting dilakukan agar Pancasila lebih
operasional dalam kehidupan dan ketatanegaraan, dapat memenuhi kebutuhan  praktis  atau  pragmatis  dan bersifat  fungsional.  Dengan  demikian, pemikiran-pemikiran yang bersifat abstraksi-filosofis  akan  menjadi  lebih bermakna  apabila  dilaksanakan  dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.
Selanjutnya, dalam upaya mewujudkan  cita-cita  reformasi  untuk menyelesaikan  masalah  bangsa  dan negara,  perlu  diberikan  fokus  pada  arah penyelenggaraan  kehidupan  berbangsa dan bernegara menuju masa depan yang lebih baik sebagaimana termaktub dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Cita-cita  luhur  bangsa  Indonesia telah digariskan oleh para pendiri negara seperti dicantumkan dalam alinea kedua dan  keempat  Pembukaan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut: “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan  Indonesia  telah  sampailah kepada  saat  yang  berbahagia  dengan selamat  sentausa  mengantarkan  rakyat Indonesia  ke  depan  pintu  gerbang kemerdekaan  Negara  Indonesia  yang merdeka,  bersatu,  berdaulat,  adil  dan makmur.”; dan
“Kemudian  dari  pada  itu  untuk membentuk  suatu  Pemerintah  Negara Indonesia  yang  melindungi  segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan  Kemerdekaan  perdamaian abadi dan
keadilan  sosial,  maka  disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam  suatu  Undang-Undang  Dasar
Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik
Indonesia,  yang  berkedaulatan  rakyat dengan  berdasar  kepada  Ketuhanan
Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan  beradab.  Persatuan  Indonesia,  dan Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan  mewujudkan  suatu  keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Cita-cita luhur tersebut adalah cita- cita  yang  harus  selalu  diupayakan pencapaiannya. Namun demikian, dalam pencapaiannya,  bangsa  dan  negara
menghadapi  berbagai  tantangan  yang berbeda  dari  masa  ke  masa,  baik  dari dalam maupun luar negeri.
Untuk menghadapi tantangan tersebut,  berdasarkan  Ketetapan  MPR Nomor  VII/MPR/2001  tentang Visi Indonesia  Masa  Depan,  perlu  dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:
a. Pemantapan  persatuan  bangsa  dan kesatuan negara. Kemajemukan suku, ras,  agama,  dan  budaya  merupakan kekayaan bangsa yang harus diterima dan dihormati. Pengelolaan kemajemukan  bangsa  secara  baik merupakan tantangan dalam mempertahankan integrasi dan integritas bangsa.
Penyebaran penduduk  yang  tidak  merata  dan pengelolaan  otonomi  daerah  yang menggunakan konsep negara kepulauan  sesuai  dengan  Wawasan Nusantara merupakan tantangan pembangunan daerah  dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Di samping itu, pengaruh globalisasi juga merupakan tantangan bagi pemantapan persatuan bangsa dan kesatuan negara. b. Sistem  hukum  yang  adil.  Semua warga negara berkedudukan sama di depan hukum dan berhak mendapatkan keadilan. Hukum ditegakkan untuk  keadilan  dan bukan untuk  kepentingan  kekuasaan ataupun kelompok kepentingan tertentu. Tantangan untuk menegakkan keadilan adalah terwujudnya aturan hukum yang adil serta  institusi  hukum  dan  aparat penegak hukum yang jujur, profesional,  dan  tidak  terpengaruh oleh  penguasa.  Supremasi  hukum ditegakkan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan pembelaan hak asasi manusia.
c. Sistem  politik  yang  demokratis. Tantangan sistem politik yang demokratis adalah terwujudnya kedaulatan di tangan rakyat, partisipasi  rakyat  yang  tinggi  dalam kehidupan politik, partai politik yang aspiratif dan efektif, pemilihan umum
yang berkualitas. Sistem politik yang demokratis  ditopang  oleh  budaya politik  yang  sehat,  yaitu sportifitas, menghargai perbedaan, santun dalam perilaku, mengutamakan  kedamaian, dan  antikekerasan  dalam  berbagai bentuk. Semua itu diharapkan melahirkan  kepemimpinan  nasional yang demokratis, kuat  dan efektif.
d. Sistem  ekonomi  yang  adil  dan produktif. Tantangan sistem ekonomi yang  adil  dan  produktif  adalah terwujudnya ekonomi yang berpihak pada  rakyat  serta terjaminnya  sistem insentif  ekonomi  yang  adil,  dan mandiri.  Sistem  ekonomi  tersebut berbasis  pada  kegiatan rakyat,  yang memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkesinambungan, terutama yang bersumber dari pertanian, kehutanan, dan kelautan. Untuk merealisasikan sistem ekonomi tersebut diperlukan  sumber  daya  manusia  yang kompeten dan mekanisme ekonomi yang menyerap tenaga kerja. Di samping itu, negara mengembangkan ekonomi dengan  mengolah  sumber  daya  dan industri lainnya, termasuk industri jasa.
e. Sistem  sosial  budaya  yang  beradab. Tantangan terwujudnya sistem sosial yang beradab  adalah terpelihara dan teraktualisasinya nilai-nilai universal yang  diajarkan  setiap  agama  dan nilai-nilai  luhur budaya  bangsa sehingga  terwujud  kebebasan  untuk berekspresi dalam rangka pencerahan, penghayatan, dan pengamalan  agama  serta  keragaman budaya.  Sistem  sosial  yang  beradab mengutamakan terwujudnya masyarakat  yang  mempunyai  rasa saling percaya dan saling menyayangi,  baik  terhadap  sesama masyarakat maupun antara
masyarakat  dengan  institusi  publik.
Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat  mencakup  peningkatan mutu
pendidikan, pelayanan kesehatan, penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan rakyat,  rasa  aman,  dan unsur-unsur kesejahteraan rakyat lainnya.
f. Sumber daya manusia yang bermutu.
Tantangan  dalam  pengembangan sumber daya manusia  yang bermutu adalah terwujudnya sistem
pendidikan  yang  berkualitas  yang mampu  melahirkan  sumber  daya manusia  yang andal  dan  berakhlak mulia,  yang  mampu  bekerja  sama dan  bersaing  di  era  globalisasi dengan  tetap  mencintai  tanah  air. Sumber daya manusia yang bermutu tersebut
g. memiliki  keimanan  dan  ketakwaan serta  menguasai  ilmu  pengetahuan dan  teknologi,  memiliki  etos  kerja,
dan  mampu  membangun  budaya kerja yang produktif dan berkepribadian.
h. Globalisasi.  Tantangan  menghadapi globalisasi  adalah  mempertahankan eksistensi  dan  integritas  bangsa  dan negara  serta  memanfaatkan  peluang untuk  kemajuan  bangsa  dan  negara. Untuk menghadapi globalisasi diperlukan kemampuan sumber daya manusia  dan  kelembagaan,  baik  di sektor  negara  maupun  di  sektor swasta.
i.
3. KESIMPULAN
Dalam  sejarah  perjalanan  bangsa, tidak dapat dimungkiri bahwa yang menjadi perekat  dan  pengikat  kerukunan  bangsa adalah nilai-nilai  yang tumbuh, hidup,  dan berkembang  dalam  kehidupan  masyarakat. Nilai-nilai  tersebut  menjadi  kekuatan pendorong  untuk  mencapai  tujuan  yang dicita-citakan. Kristalisasi nilai-nilai tersebut,  tidak  lain  adalah  sila-sila  yang terkandung  dalam  Pancasila.  Pancasila telah  membimbing kehidupan  lahir  bathin masyarakat  Indonesia.  Dalam  Pancasila tercantum  kepribadian  dan  pandangan hidup  bangsa  yang  telah  diuji  kebenaran, keampuhan,  dan  kesaktiannya,  sehingga tidak  ada  satu  kekuatan  manapun  yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. Memahami Pancasila sebagai
ideologi  negara,  harus  dipahami  bersama dengan  membuka  wacana  dan  dialog  di dalam masyarakat sehingga dapat menjawab tantangan Indonesia masa depan.
Pada  kenyataannya,  pemahaman  akan warisan luhur bangsa sampai saat ini belum dipahami  oleh  semua  generasi  bangsa. Bangsa  Indonesia  selayaknya  bangga memiliki  Pancasila  sebagai  ideologi  yang bisa  mengikat  bangsa  Indonesia  yang demikian  besar  dan  majemuk.  Pancasila adalah  konsensus  nasional,  yang  dapat diterima  semua  paham,  golongan  dan kelompok masyarakat di Indonesia.
Pancasila  adalah  pemersatu  bangsa  dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Kehidupan  bangsa  Indonesia  akan semakin kukuh, apabila segenap komponen bangsa,  di  samping  memahami  dan melaksanakan Pancasila, juga secara konsekuen  menjaga  sendi-sendi  utama lainnya,  yakni  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagai Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara.
Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai  Pancasila  dijadikan  landasan pokok  dan  landasan  fundamental  bagi penyelenggaraan negara Indonesia.
Pancasila  berisi  lima  sila  yang  pada hakikatnya  berisikan  lima  nilai  dasar  yang fundamental.  Nilai-nilai  dasar  Pancasila tersebut adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab, persatuan  Indonesia,  kerakyatan  yang dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalan permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
Undang-Undang Dasar Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1945  memuat aturan  dasar  yang  demokratis  dan  modern sesuai  dengan  ke-  butuhan  dan  tuntutan dinamika  bangsa  Indonesia.  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  hanya  akan  bermakna  dan bermanfaat  apabila  dilaksanakan  secara sungguh-sungguh, konsisten, dan konsekuen oleh seluruh komponen bangsa, terutama para  penyelenggara negara.
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  secara konsisten dan konsekuen akan memberikan harapan besar bagi terwujudnya kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara yang  demokratis,  modern,  dan  religius sebagai  perwujudan  pelaksanaan  cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 yang tertuang dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia  lahir  dari  pengorbanan  jutaan jiwa  dan  raga  para  pejuang  bangsa  yang bertekad mempertahankan keutuhan bangsa.  Negara  Indonesia  yang  majemuk diikat  oleh  semboyan  Bhinneka  Tunggal Ika  yang  dapat  diartikan  walapun  bangsa Indonesia  mempunyai  latar  belakang  yang berbeda baik dari suku, agama, dan bangsa tetapi  satu  adalah  bangsa  Indonesia. Pengukuhan  ini  telah  dideklarasikan  sejak 1928 yang terkenal dengan nama "Sumpah Pemuda".
Keempat pilar kehidupan berbangsa dan  bernegara,  semestinya  harus  kita  jaga, pahami,  hayati  dan  laksanakan  dalam pranata  kehidupan  sehari-hari,  di  mana Pancasila  yang  menjadi  sumber  nilai menjadi  ideologi,  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 sebagai aturan yang semestinya ditaati, dan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia adalah harga mati, serta Bhinneka Tunggal Ika adalah  perekat  semua  rakyat.  Maka dalam bingkai empat pilar tersebut yakinlah tujuan  yang  dicita-citakan  bangsa  ini  akan terwujud.

## 4. DAFTAR PUSTAKA
Ali, As’ad Said, Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa ,          (Jakarta: LP3ES, 2009 Hartono, Pancasila  Ditinjau  Dari  Segi Historis , (Jakarta: Rineka Cipta,
1992).
Kansil,  C.S.T., Pancasila  dan  UUD 1945 ,  (Jakarta:  PT  Pradnya Paramita, 2003).
Ketetapan  MPR  RI  Nomor  II/MPR/1978 tentang  Pedoman  Penghayatan  dan Pengamalan  Pancasila  (Ekaprasetia Pancakarsa). (dicabut dengan Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998). Lembaga Soekarno-Hatta, Sejarah
Lahirnya  Undang-Undang  Dasar
1945  dan  Pancasila ,  (Jakarta:  Inti Idayu Press, 1984).
Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi , Edisi 4  Agustus  2010, Jakarta. Notonagoro, Pancasila  Dasar  Falsafah Negara, (Jakarta:  PT.  Bina Aksara, 1984). Notosusanto,  Nugroho, Proses  Perumusan Pancasila  Dasar  Negara, (Jakarta:
PN Balai Pustaka, 1985).
Patria,  Pangeran  Alhaj  Usmani  Surya,
Pendidikan
Pancasila, (Jakarta: Universitas Terbuka, 1996). Setiadi, Elly M., Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007). Setijo,  Pandji,  Pendidikan Pancasila, Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa, (Jakarta: Gramedia Widiasarana I
ndonesia, 2009).