## PERTANGGUNG JAWABAN ADVOKAT TERHADAP KLIEN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG  NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
Oleh: Jeriko Mangara Tua Panjaitan 1)
Leonardo Hasurungan Butar Butar 2)
Muhammad Iqbal Sinaga 3)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail:
jerikopanjaitan@gmail.com 1)
leonardobutarbutar@gmail.com 2)
iqbal.drago@gmail.com 3)

## ABSTRACT
The  rapid  development  of  society  and  the  increasingly complex  relations  that  exist  between them, both in the social and economic fields, need to be followed by the  issuance of various legal  rules  in  order  to  maintain  order  in  these  relations.  The  complexity  of  the  applicable legal rules makes these rules not easily understood by the public so that a code of ethics is needed to keep advocates serving the interests of  the community and the trust that has been given by the community. This study aims to find out how the form of supervision of advocate organizations on the implementation of the obligation to provide legal services to clients by advocates;  and  how  good  faith  in  Article  16  of  Law  no.  18  of  2003  concerning  Advocates. The  research  method  used  in this  paper is  a  research  method carried  out  with  a  normative juridical approach, where data collection is carried out by the Library Research method. The obligation  of  advocates  in  carrying  out  their  work  obligations  is  prohibited,  except  for  the treatment of consumers based on the type of genitalia, religion, politics, generation, ethnicity, or  social  and  customary  frameworks;  Advocates  cannot  be  identified  with  their  clients  in defending consumer problems by entitled parties and/or citizens; Advocates must protect all things  known  or  obtained  from  their  clients  because  of  their  work  ties,  unless  otherwise stipulated by law; Advocates are prohibited from holding other positions that are contrary to the needs of their obligations and degrees of work; Advocates who carry out their obligations in legal assembly conferences in tackling crime problems must use characteristics that are in accordance with statutory regulations;  Advocates must raise their hands and obey the code of  ethics  for  the  work  of  advocates  and  determination  regarding  the  Dignity  Board  of  the Advocates Board, etc. Article 16 of Law Number 18 of 2003 concerning advocates does not clearly regulate the interpretation of good faith which causes advocates to misunderstand. An advocate can be held accountable for his work and criminal responsibility if he is carrying out his work.
Keywords: Accountability, Advocate

## ABSTRAK
Perkembangan  masyarakat  yang  cukup  pesat  dan  makin  kompleksnya  relasi  –  relasi  yang terjalin  diantara  mereka,  baik  di  bidang  sosial  maupun  ekonomi  perlu  diikuti  dengan keluarnya  berbagai  aturan  hukum  guna  untuk  menjaga  ketertiban  dalam  relasi  tersebut. Rumitnya  aturan  hukum  yang  berlaku  membuat aturan  tersebut  tidak  mudah  dipahami  oleh masyarakat  sehingga  kode  etik  di  perlukan  untuk  menjaga  agar  advokat  mengabdi  kepada kepentingan  masyarakat  dan  kepercayaan  yang  telah  diberikan  oleh  masyarakat.  Studi  ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan dari organisasi advokat terhadap pelaksanaan  kewajiban  pemberian  jasa  hukum  terhadap  klien  oleh  advokat;  dan  bagaimana itikad  baik  dalam  Pasal  16  Undang-undang  No.  18  Tahun  2003  Tentang  Advokat.  Metode penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  metode  penelitian  yang  dilakukan dengan  pendekatan  yuridis  normatif,  dimana  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  metode Library Research . Kewajiban advokat dalam melaksanakan kewajiban pekerjaannya dilarang melainkan  perlakuan  kepada  konsumen  bersumber  pada  tipe  kemaluan,  agama,  politik, generasi,  suku  bangsa,  ataupun  kerangka  balik  sosial  serta  adat;  Advokat  tidak  bisa diidentikkan  dengan  kliennya  dalam  membela  masalah  konsumen  oleh  pihak  yang  berhak serta  atau  ataupun  warga;  Advokat  harus  melindungi  seluruh  suatu  yang  dikenal  ataupun didapat dari Kliennya sebab ikatan pekerjaannya, melainkan didetetapkan lain oleh  Hukum; Advokat  dilarang  menggenggam  kedudukan  lain  yang  berlawanan  dengan  kebutuhan kewajiban  serta  derajat  pekerjaannya;  Advokat  yang  melaksanakan  kewajiban  dalam konferensi majelis hukum dalam menanggulangi masalah kejahatan harus menggunakan ciri cocok  dengan  peraturan  perundang-  undangan;  Advokat  harus  angkat  tangan  serta  menaati isyarat  etik  pekerjaan advokat  serta  determinasi  mengenai  Badan  Martabat  Badan  Advokat, dll. Pasal 16 Undang- undang Nomor 18 tahun 2003 mengenai advokat tidak menata dengan nyata  mengenai  penafsiran  itikad  bagus  yang  menyebabkan  advokat  salah  pengertian. Seorang  advokat  bisa  dimintai  pertanggungjawaban  pekerjaan  serta  pertanggungjawaban kejahatan bila dalam melaksanakan pekerjaannya itu.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Advokat

## 1. PENDAHULUAN
Latar  Belakang  Advokat  merupakan seseorang  pekerjaan  hukum  yang  bekerja membagikan  dorongan  hukum  bagus  itu didalam  ataupun  diluar  majelis  hukum  yang berdasarkan nilai- nilai Isyarat Etik Advokat serta  penuhi  persyaratan  bersumber  pada determinasi undangundang. Pesatnya kemajuan  warga  serta  kian  kompleksnya kedekatan– kedekatan yang terangkai diantara  mereka,  bagus  di  aspek  sosial ataupun  ekonomi  butuh  diiringi  dengan keluarnya bermacam ketentuan hukum untuk buat melindungi kedisiplinan dalam kedekatan  itu.  Rumitnya  ketentuan  hukum yang  legal  membuat  ketentuan  itu  tidak gampang dimengerti oleh warga.
Kode  etik  pula  di  perlukan  untuk melindungi  supaya  advokat  berbakti  pada kebutuhan warga serta melindungi keyakinan yang  sudah  diserahkan  oleh  warga  pada warga itu.
Pekerjaan  advokat  di  Indonesia sebetulnya  telah  mempunyai  isyarat  etik bersama  yang  diucap  dengan  Isyarat  Etik Advokat Indonesia. Isyarat etik ini diresmikan  pada  bertepatan  pada  23  mei 2002  antara  lain  oleh  Federasi  Advokat
Indonesia( AAI). Jalinan Advokat Indonesia( IKADIN), Jalinan Advokat Hukum Indonesia(  IPHI),  Gabungan  Advokat&amp; Pengacara Indonesia( HAPI), Federasi
Konsultan Hukum Indonesia( AKHI), Sindikat  Pengacara  Indonesia(  SPI),  serta Gabungan  Konsultan  Hukum  Pasar  Modal( HKHPM).
Advokat dalam melaksanakan pekerjaannya
buat
menegakkan kesamarataan  rawan  kepada  permasalahan paling utama kepada aplikasi hukum advokat itu  sendiri,  tidak  tidak  sering  advokat  itu kesandung  ke  dalammasalah  hukum  yang ialah perbuatan criminal dalam melaksanakan  pekerjaan  selaku  seseorang advokat,  semacam  ilustrasi  permasalahan Bambang  Widjojanto  yang  selaku  advokat dari  salah  satu  calon  pendamping  calon kepala  wilayah  di  Kotawaringin  Barat Kalimantan Tengah yang diprediksi memerintahkan kliennya membagikan penjelasan  ilegal  dimana  perihal  itu  ialah pelanggaran perbuatan kejahatan.
Realitas hingga saat ini permasalahan ini  belum  dilimpahkan  ke  majelis  hukum buat  di  konferensi  sebab  belum  menemukan kejelasan  hukum  menimbang  kalau  advokat
didalam  ataupun  diluar  majelis  hukum  tidak dapat  dituntut  bagus  dengan  cara  awas ataupun  kejahatan  bila  dalam  melaksanakan pekerjaannya berdasarkan dengan aksi itikad bagus. Advokat dalam melaksanakan pekerjaannya  mempunyai  hak  kekebalan ataupun imunitas hukum dengan berpedoman  pada  isyarat  etik  pekerjaan tetapi yang jadi pancaran disini yakni dorong ukur  itikad  bagus  yang  diartikan  dalam artikel  itu  semacam  apa,  sebab  itikad  bagus yang  diartikan  dalam  artikel  itu  memiliki maksud  yang  amat  besar  ataupun  biasa dimana hak imunitas advokat tergantung dari itikad bagus advokat itu.
Perihal  ini  memunculkan  norma angkat  kaki  yang  mencuat  di  warga  serta nyata  ini  amat  berlawanan  dengan  dasar kejelasan  hukum  dimana  tidak  bisa  terdapat hukum  yang  berlawanan  serta  pula  hukum wajib terbuat dengan kesimpulan yang dapat dipahami warga biasa supaya tidak terdapatnya kehampaan norma yang mencuat dalam  sebutan  itikad  bagus  dalam artikel  itu serta  berikutnya  Advokat  bisa  dimintai pertanggungjawaban  isyarat  etik  ataupun pertanggungjawaban kejahatan atas perbuatannya.  Oleh  karenanya  saya  tertarik untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul “ Pertanggung Jawaban Advokat Terhadap  Klien  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2003  Tentang Advokat”

## 2. TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Advokat/Pengacara
Penafsiran  serta  arti  dari  Advokat tentulah  tidak  terbebas  dari  Hukum  selaku bawah  dari  terdapatnya  Pekerjaan  Advokat itu  ialah  Hukum  No  18  Tahun  2003 mengenai  Advokat.  Lembar  Negeri  Tahun 2003  No  49,  TLN  No  4255.  Penafsiran advokat  bagi  Pasal  1  ayat(  1)  Hukum Advokat merupakan orang yang ber pekerjaan  berikan  pelayanan  hukum,  bagus didalam  ataupun  diluar  majelis  hukum  yang penuhi  persyaratan  bersumber  pada  Hukum ini.  Berikutnya  dalam  Hukum  Advokat diklaim  kalau  advokat  merupakan  penegak hukum  yang  mempunyai  peran  sebanding
dengan  penegak  hukum  yang  lain(  juri, beskal, serta polisi). Advokat selaku penegak hukum melaksanakan kedudukan serta gunanya dengan cara mandiri buat menggantikan  kebutuhan  warga  serta  tidak terbawa- bawa kewenangan negeri. Sebab itu advokat  bisa  di  artikan  memiliki  ujung penglihatan sendiri, dengan metode berasumsi yang faktual. Penasehat Hukum Penasehat hukum
atau solicitor dapat  diartikan  sebagai  orang yang  bertindak  dalam  memberikan  nasehat- nasehat  dan  pendapat  hukum  terhadap  suatu tindakan  ataun  perbuatan  hukum  yang  akan dan yang telah dilakukan oleh kliennya. ( non-litigation ).

## Konsultan Hukum
Pengertian  dari  Konsultan  hukum merupakan yang berspesialisasi dalam hukum korporasi dalam melaksanakan praktek  pekerjaannya  bersumber  pada  pesan permisi  upaya  yang  spesial  yang  diserahkan oleh  yang  berhak  di  wajah  majelis  hukum. Konsultan  Hukum,  pada  biasanya  bertugas buat  pekerjaan-  pekerjaan  hukum  yang berhubungan  dengan  aspek  upaya.  Profesi Konsultan Hukum, lebih banyak me- review akad  serta  melakukan  percobaan  berakhir bidang hukum buat memperhitungkan apakah  perjanjian  yang  terbuat  profitabel buat konsumen. Konsultan Hukum, membenarkan  keabsahan  dari  tiap  bisnis menguntungkan,  berikan  masukan  pada industri, tercantum kewajiban serta tanggung jawab  karyawan  industri.  Dalam  melakukan tugasnya,  seseorang  Konsultan  Hukum haruslah mempunyai wawasan hal pandangan  hukum  kontrak,  hukum  pajak, accounting ,  hukum  surat  berharga  deposito, kehancuran, hak kekayaan intelektual, sertifikat,  hukum  penentuan  area,  serta hukum- hukum yang khusus pada kebutuhan bidang  usaha  korporasi  dimana  mereka bertugas.

## Pengertian Bantuan Hukum
Sebutan pertolongan hukum sudah lama  diketahui  semenjak  era  Romawi  yang pada  dikala  itu  diketahui  dengan  julukan Patron.  Sebutan  Patron  berawal  dari  tutur
Patronus. Patronus merupakan seseorang  figur  warga  pada  era  itu  yang dipercayai  serta  dinilai  oleh  warga  selaku tempat aduan serta memohon bantuan dalam seluruh  aspek,  bagus  dalam  pertanyaan ekonomi,  pernikahan,  sosial  serta  lain-  lain. Setelah  itu  pada  era  Era  Medio,  sebutan dorongan  hukum  diketahui  dengan  julukan charitas,  ialah  sesuatu  desakan  untuk  orang buat  bersaingan  membagikan  amal  serta dorongan.  Semenjak  dahulu  dengan  cara konvensional  di  Negeri  Indonesia  dorongan hukum  dimaksud  selaku  pertolongan  yang diserahkan  oleh  seseorang  Pemelihara  atau Pengacara  kepada  klien-  kliennya  bagus dalam masalah Awas ataupun dalam masalah Kejahatan di wajah Sidang.

## 3. METODE PELAKSANAAN
Buat  membahas  kasus  yang  sudah diformulasikan  dan  dibatasi  begitu  juga  itu diatas,  hingga  dalam  metode  kategorisasi serta  penanganan  periset  dalam  riset  ini, hendak  dipergunakan  tata  cara  serta  metode riset begitu juga dibawah ini. Tipe riset yang dicoba  merupakan  riset  yuridis  normatif. Watak  riset  dalam  riset  ini  merupakan bertabiat  deskriptif  analitis.  Tipe  informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan riset daftar  pustaka(  library  research).  Pangkal informasi  yang  dipakai  dalam  riset  ini merupakan informasi inferior yang berbentuk materi  hukum  pokok:  Hukum  No  18  tahun 2003  mengenai  Advokat,  isyarat  etik Advokat,  Hukum  No  4  tahun  2004 mengenai kewenangan Peradilan, Hukum No 8  tahun  1981  mengenai  Buku  Hukum Hukum  Kegiatan  Kejahatan(  KUHAP), Instruksi  Menteri  Peradilan  RI  No  01-  UM. 08.  10  tahun  1996  mengenai  Petunjuk Penerapan Program Dorongan  Hukum untuk warga  yang  kurang  sanggup  lewat  Badan Dorongan  Hukum(  LBH),  materi  hukum inferior:  ialah  materi-  materi  hukum  yang didapat  bukubuku  pustaka  serta  laporan- laporan  hasil  riset  hukum  yang  terdapat hubungannya  dengan  permasalahan  yang diawasi  serta  materi  hUkum  tersier  ialah materi  hukum  yang  aksesoris  karakternya membagikan  petunjuk  ataupun  uraian  bonus kepada  materi  hukum  pokok  serta  materi hukum inferior. Materi hukum tersier ini ada dalam  riset  misalnya  kamus  hukum,  kamus bahasa, ensiklopedia serta lain serupanya.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A.  Bentuk  Pengawasan  Dari  Organisasi Profesi Advokat Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat
1. Efektifitas  Profesi  Advokat  Dalam
Pemberian Bantuan Hukum
Pengukuran kemampuan seseorang advokat tidak bisa ditaksir dengan cara  praktis  dari  hasil  akhir  yang  berbentuk berhasil  ataupun  takluk,  hendak  namun  dari gimana  ia  berikan  jasa  yang  bagus  serta
kelancaran  penindakan  masalah  didalam ataupun  diluar  majelis  hukum.  Banyak advokat  yang  mengemukan  kalau  berhasil takluk  bukan  hal  kesuksesan  menanggulangi sesuatu  masalah,  hendak  namun  intensitas serta  kekuatan  batin  dalam  membagikan pelayanan  ataupun  dorongan  hukum  pada konsumen  seperti  itu  yang  jadi  ukurannya. Hendak  namun  tidak  bisa  dibantah  kalau tidak  seseorang  juga  yang  berhubungan dengan  hukum  serta  memakai  pelayanan advokat  mau  supaya  masalah  yang  dialami itu  mau  takluk.  Kemauan  konsumen  dengan memakai  advokat  merupakan  buat  berhasil, dalam  maksud  leluasa  ataupun  entengnya ganjaran  dalam  masalah  kejahatan  ataupun menemukan  ubah  cedera  yang  pantas  untuk penuntut ataupun kebalikannya untuk tergugat dalam masalah awas.
Walaupun  opini  berhasil  takluk dalam  ilmu  manajemen  paling  utama  yang berhubungan
dengan pengukuran kemampuan tidak betul, hendak namun opini itu pesan jadi perihal yang biasa dalam bumi hukum.  Seseorang  konsumen  melunasi mahal  advokat  bukan  buat  takluk,  mereka membutuhkan  kemenangan.  Inilah  yang sering- kali mendesak advokat buat melaksanakan  keadaan  yang  sesungguhnya melanggar  etika  pekerjaannya  untuk  penuhi kemauan  konsumen.  Terlebih  bila  pangkal anggaran  dari  konsumen  tidak  terbatas, hingga  advokat  hendak  terus  menjadi
bergairah buat memenangkan sesuatu masalah  yang  ditanganinya.  Kecondongan ini  menimbulkan  tampaknya  malpraktik dalam  bumi  peradilan  spesialnya  advokat, yang  berakhir  pada  tampaknya  mafia peradilan, sebab keberhasilan ataupun kekalahan  dalam  menanggulangi  sesuatu masalah  ialah  sesuatu  hubungan  kerjasama yang  kompleks  dalam  jaringan  peradilan yang  kesimpulannya  diucap  selaku  mafia peradilan.
Kemampuan  advokat  dengan  cara simpel  didefinisikan  selaku  daya  guna pelayanan  yang  diadakan  oleh  advokat  serta kemampuan pangkal energi yang dialokasikan serta dipakai buat mempersiapkan  pelayanan  itu.  Terdapat
sebagian  karena  yang  menghasilkan  daya guna  kemampuan  advokat  tidak  bisa didetetapkan  dengan  cara  akurat.  Riset mencari  serta  menciptakan  sebab-  sebab  itu memakai  tata  cara  riset  hukum  empiris dengan  pendekatan  sosiologis  serta  ilmu ekonomi. Penanda kemampuan bisa digolongkan  jadi  sebagian  tipe,  ialah penanda  kemampuan,  daya  guna,  daya  guna bayaran  serta  akibat,  kemampuan  di  atas belum diaplikasikan dengan cara global serta tidak berubah- ubah. Mereka belum mempraktikkan cara manajemen yang mengarah  pada  kualitas  selaku  sesuatu  hasil akhir  dari  jasa  pelayanan  hukum.  Arah sedang menitikberatkan pada prinsip menang-  kalah  dalam  penindakan  masalah kejahatan,  serta  prinsip-  prinsip manajernen  diabaikan  Kejernihan  selaku prasyarat pengukuran kemampuan pula susah didapat. Perihal ini terjalin sebab pengawasan kepada kegiatan serta kemampuan  mereka  sedang  amat  lemas. Profesi  advokat  merupakan  membagikan pelayanan  hukum  ataupun  dorongan  hukum untuk  warga  yang  membutuhkannya.  Pasti saja  pemberian  dorongan  hukum  oleh advokat  dalam  kerangka  yang  lebih  besar tertuju  buat  penuhi  tujuan  hukum,  ialah kesamarataan, kejelasan, keteraturan, keseimbangan bermacam kebutuhan, keselamatan.
Mengenang  kewajiban  serta  guna advokat  yang  begitu,  advokat  bisa  berfungsi dobel,  ialah  selaku  saluran  buat  melahirkan penggelapan,  namun  pula  bisa  selaku  orang yang  bisa  membasmi  penggelapan.  Bila merujuk  pada  Artikel  5  UU  Nomor.  18 Tahun  2003  mengenai  Advokat,  hingga sebetulnya  peran  serta  status  advokat  telah amat  nyata,  ialah  scbagai  penegak  hukum yang  leluasa  serta  mandiri,  dipastikan  oleh hukum serta peraturan perundang- undangan. Selaku penegak hukum, advokat mempunyai peran yang serupa dengan juri, ialah mandiri, bebas,  serta  leluasa.  Peran  yang  sedemikian tidak  menimbulkan  advokat  mempunyai kewenangan  yang  serupa  dengan  penegak hukum lain. Advokat tidak memiliki kewenangan  semacam  penegak  hukum  lain,
walaupun  dari  bidang  besar  ataupun capaian profesi  sesungguhnya  lebih  besar  dibanding dengan  penegak  hukum  lain.  Advokat bekerja  dari  asal  ke  ambang,  dari  tingkatan investigasi  hingga  tumbangnya  tetapan majelis  hukum  serta  jalannya  pemidanaan. Penegak  hukum  lain  bertabiat  parsial,  tidak dapat  ikut  aduk  pada  tiap  tingkatan peradilan, polisi cuma melaksanakan pelacakan,  tidak  melaksanakan  penuntutuan ataupun  penjatuhan  tetapan,  begitu  pula dengan  beskal  serta  juri.  Jadi  dari  bidang ruang  lingkup  kewajiban  yang  dijalani, advokat  mempunyai  capaian  yang  lebih besar,  hendak  namun  dari  bidang  power ataupun  daya,  advokat  tidak  lebih  superior dibanding  dengan  mereka.  Walaupun  tidak memilik power sebesar penegak hukum lain, kehadiran  advokat  amat  berarti  untuk  warga buat  membela  hak-  hak  seorang(  orang) dalam  mengarah  perkara  hukum.  Bila seorang orang mengalami desakan kejahatan dari  Negeri  yang  memiliki  fitur  polisi, beskal,  juri,  serta  badan  sosialisasi,  nyata dibutuhkan  advokat  buat  membela  orang yang berkedudukan selaku terdakwa ataupun tersangka  yang  lagi  mengalami  pelacakan, investigasi,  penuntutan,  serta  pengecekan  di konferensi majelis hukum Advokasi advokat atas  terdakwa  ataupun  tersangka  yang berdekatan  dengan  negeri  yang  memiliki fitur komplit hendak menghasilkan penyeimbang  dalam  cara  peradilan  alhasil
kesamarataan  untuk  seluruh  orang(  justice for all) bisa berhasil.
Pada banyak permasalahan, advokat  hukum  tidak  dapat  melaksanakan aksi  apapun  biarpun  beliau  mengenali  cara pengecekan  yang  dicoba  kepada  kliennya berlawanan  dengan  determinasi  prosedural. Misalnya, persoalan dari interogator bertabiat  menjebak,  sugestif,  serta  tidak membagikan  kebebasan  pada  orang  yang disidik  buat  membagikan  balasan.  Bila dalam  permasalahan  yang  diprediksi  selaku melotot  keamanan  negeri,  pendampingan advokat  hukum  dalam  cara  investigasi  tidak banyak  manfaatnya,  sebab  advokat  hukum cuma dapat memandang tanpa dapat mengikuti  cara  pertanyaan  jawab  dalam
investigasi. Advokat hukum butuh menemukan  hak  buat  dapat  membagikan opini  ataupun  ajakan  dengan  cara  langsung pada terdakwa mengenai terdapatnya pelanggaran  hak-  hak  kliennya  atas  metode investigasi  yang  dicoba  oleh  petugas interogator  atau  penggugat  biasa.  Bila terdapat  administratur  yang  lupa,  kepada administratur  itu  wajib  dikenakan  ganjaran serta  informasi  kegiatan  yang  diperoleh  dari cara  investigasi  ataupun  pengecekan  itu wajib diklaim tertunda untuk hukum.
Begitu  juga  suatu  pekerjaan, kesuksesan  ataupun  kekalahan  pendapatan tujuan  ialah  salah  satu  dimensi  buat memastikan  apakah  seseorang  advokat ataupun badan advokat bisa ditaksir kinerjanya  selaku  bagus  ataupun kurang  baik.  Memanglah  buat  memastikan perihal  ini  tidakah  gampang,  sebab  pada biasanya,  seseorang  advokat  merupakan seseorang professional yang bisa melaksanakan profesi tanpa wajib berlindung di dasar suatu badan keprofesian atau sejenis law office ataupun law firm. Independensi ini menimbulkan  buat  mengukur  kemampuan bersumber  pada  ukuran-  ukuran  ataupun penanda kesuksesan kemampuan tidak dapat dengan  cara  akurat  diukur  dengan  memakai ilmu yang terpaut, ialah manajemen. Hendak namun dengan mencermati kemajuan manajemen  modern  yang  mewajibkan  buat senantiasa  menyamakan  antara  konsep, penerapan,  hasil,  akibat,  serta  pengawasan menimbulkan seseorang advokat yang professional  itu  juga  wajib  membiasakan diri.  Bila  telah  terdapat  dimensi  kesuksesan ataupun  kekalahan  lewat  evaluasi  penanda kemampuan, hingga pengawasan kemampuan  juga  dapat  jadi  lebih  gampang. Seseorang  pengawas  ataupun  juru  banding bermukim  membandingkan  antara  apa  yang sudah  direncanakan  ataupun  diprogramkan dengan  capaian  yang  sudah  diperolehnya. Permasalahannya  merupakan  aspek  profesi advokat tidak senantiasa direncanakan terlebih  dulu.  Walaupun  advokat  mencari duit dengan menolong orang lain menuntaskan permasalahan, sebetulnya advokat  tidak  mau  orang  lain  memiliki
permasalahan yang memunculkan kesusahan dalam  kehidupannya.  Tidak  seluruh  advokat menyangka  bencana  orang  kemudian  ialah rejeki menurutnya, ataupun dengan tutur lain seseorang  advokat  tidak  hendak  merancang bencana orang lain selaku bagian dari konsep kegiatan. Advokat dalam melakukan profesi, tidak cuma terpaut dengan aspek kemampuan selaku penegak hukum( hardskill),  hendak  namun  terikat  dengan isyarat  etik  selaku  softskillnya.  Aspek  yang satu  ini  ialah  bagian  dalam(  dalam)  dari pekerjaan advokat yang penegak pekerjaannya  dicoba  oleh  badan  pekerjaan. Dengan  tutur  lain,  pengawasan  kepada advokat  dalam  kinerjanya,  bukan  cuma berhubungan dengan hardskill dalam pendampingan  kepada  konsumen,  hendak namun  pula  gimana  cara  pendampingan  itu yang  lebih  banyak  terpaut  dengan  etika pekerjaannya.
2. Pengawasan Terhadap Kinerja
Organisasi  atau  Lembaga  Profesi Advokat Perkara yang timbul dalam pengawasan  advokat  tidaklah  perkara  yang bertabiat tunggal yang dengan gampang bisa dicarikan  jalan  keluarnya.  Bukan  pula bersebab  tunggal  bila  terdapat  advokat  yang melaksanakan pelanggaran isyarat etik dalem melaksanakan kewajiban pekerjaannya sebab perihal  itu  sesungguhnya  berbeda  dengan
persoalan-  persoalan  yang  terdapat  dalam peradilan. Kemauan dari orang yang bersangkutan  dalam  penindakan  sesuatu masalah( para pihak polisi, beskal, juri, serta advokat)  membuat  bundaran  setan  yang melahirkan  matia  peradilan.  Sepanjang badan  pengawas  tidak  dapat  menjangkau ruang  serta  durasi  yang  dipakai  oleh  mereka yang bersangkutan dalam penindakan sesuatu  masalah  hingga  tidak  hanya  itu  pula pelanggaran  isyarat  etik  hendak  lalu  terjalin Badan  Kehomatan  serta  Badan  Pengawas pada  kesimpulannya  hendak  senantiasa  jadi macan  rongak  semacam  pada  era  sistem terkini.  Butuh  dicoba  penguraian  dalam metode,  metode  kegiatan,  serta  akumulasi wewenang pada badan pengawas supaya jadi
badan  yang  berkarisma  serta  dikhawatirkan oleh para advokat.
Dengan  cara  biasa,  pengawasan kepada  kemampuan  yang  berhubungan dengan  penguatan  kode  etik  memanglah dicoba  oleh  Badan  Pekerjaan  lewat  Komisi Pengawas.  Hendak  namun  kepada  advokat yang berpraktik mandiri, pengawasan dengan cara  dalam  tidak  terdapat  sebab  tidak  bisa jadi  memantau  diri  sendiri.  Untuk  advokat yang  berpraktik  di  kantor  hukum  ataupun badan dorongan hukum, pengawasan kepada kemampuan  ataupun  penguatan  isyarat  etik dicoba  oleh  pimpinan  ataupun  pimpinannya. Walaupun begitu, bisa saja terjalin pelanggaran  isyarat  etik  yang  ialah  hasil ketetapan  bersama  antara  advokat  serta pimpinannya  alhasil  kekeliruan  yang dicoba  tidak  lagi  bertabiat  perseorangan, namun pula organisasional.
Pengawasan  kepada  advokat  yang berlindung di dasar kantor ataupun perusahaan  ataupun  badan  ataupun  badan dorongan  hukum  terletak  ditangan  pimpinan ataupun  bagian  dari  institusi  itu  yang menanggulangi  pengawasan  kemampuan, hendak  namun  siapakah  yang  memantau kemampuan  Badan  itu,  Peradi  misalnya, siapa  yang  memantau  sepak  terjangnya. Persoalan  ini  timbul  mengenang  kedaulatan dari badan pekerjaan ini tidak lagi terletak di dasar bayangan penguasa. Perkara pengawasan  kepada  kemampuan  badan ataupun badan pekerjaan sedang memunculkan  persoalan,  hendak  namun dalam  perkara  begitu  juga  diamanatkan  oleh UU  Nomor.  16  Tahun  2011  mengenai Dorongan Hukum, Kantor Area Hukum serta HAM Provinsi berkuasa memantau kemampuan  badan  dorongan  hukum  yang menyambut anggaran dorongan hukum, ialah LBH ataupun OBH yang sudah terakreditasi.
Wujud pengawasannya merupakan lewat  distribusi  anggaran  dorongan  bukum kepada  penindakan  masalah  yang  dicoba oleh  LBH  atau  OBH  itu.  Bila  penanda kemampuan  bagi  Kaplan  diaplikasikan  pada pengawasan  kemampuan  advokat,  hingga pengawas  yang  sangat  berfungsi  berarti merupakan pimpinan langsung advokat serta
Kanwil  Departemen  hukum  serta  hak  asas orang,  Pimpinan  langsung  advokat  ialah pimpinan  advokat  yang  diawasi  dalam  suatu badan,  alhasil  ikatan  kegiatan  bertabiat pimpinan anak buah. Pengawasan kemampuan yang bisa dicoba oleh pimpinan langsung  terletak  pada  indicator  financial performance,  dalam  business  process,  serta learning and growth.
Setelah  itu  pengawasan  yang dicoba  oleh  Kanwil  Departemen  hukum danhak  asas  orang  cuma  pada  financial performance, spesial pada advokat yangbernaung dibawah OBH akseptor anggaran  dorongan  hukum.  Terdapat  satu item yang belumada pengawasan kemampuan  bersumber  pada  penanda  yang diserahkan  oleh  Kaplan,  ialah  customer satisfaction, yang dapat membagikan evaluasi atas penanda ini, tidak laindan tidak bukan  merupakan  konsumen  pelayanan, ialah  warga.  Cinta  sekali  dalamperundang- undangan  yang  diucap  diatas,  terdapat  satu juga  yang  membagikan  peluangkepada warga buat melaksanakan pengawasan langsung pada advokat. Situasi ini menimbulkan perlunya terbuat saluran ataupun  sistem  serta  media  bagimasyarakat buat  dapat  ikut  serta  dalam  pengawasan kemampuan advokat.
Begitu  juga  disebut  di  atas, walaupun  pimpinan  langsung  mempunyai kewenangandalam pengawasan atas
kemampuan  advokatnya,  pengawasan  itu bertabiat  dalam,  sebaliknya  pengawasan eksternal  atas  kemampuan  advokat  atau  law firm ataupun law office yang terpaut dengan financial performance misalnya tidak terpublikasikan.  Halini  nampak  dari  tidak terdapatnya informasi ingatan ataupun neraca dari  law  firm  ataupun  law  office  yang diterbitkan pada alat cap ataupun elektronik. Lemahnyapengawasan dalam serta terdapatnya  esprit  de  corps  dari  sesama advokat  menyebabkansedikit  sekali  advokat yang  terjebak  tangan  ataupun  dikabarkan oleh  kawan  sejawatketika  melaksanakan kesalahan  ataupun  pelanggaran  isyarat  etik. Malah jadi sebuahberita yang menggemparkan  bila  terdapat  advokat  yang
dibekuk oleh lembagapengawas yang sesungguhnya tidak terletak pada garis depan pengawasan  kinerjaadvokat.  Sedang  fresh dalam ingatan sebagian durasi yang kemudian  terdapat  advokat  yangditangkap oleh KPK sebab berusaha buat melaksanakan uang sogok pada penyelenggaranegara. Pada tiap permasalahan yang sedemikian, senantiasa dipertanyakan, kemanakahgerangan badan pengawasan advokat yang mempunyai wewenang itu.
Advokat  ataupun  LBH  atau  OBH dalam  penerapan  profesi  mendampingiklien, pula  diawasi  oleh  lembaga  atau  petugas penegak hukum dimana konsumen itu ditilik ataupun  disidik  atau  disidangkan.  Polisi,
Beskal,  Hakim,  KPK,  ataupun  badan  lain yang mempunyai Interogator Karyawan
Negara Awam memantau kemampuan advokat. Cocok dengan KUHAP,  kewajiban  advokat  merupakan menolong  penegak  hukum  negeri  buat menciptakan bukti badaniah, bukan memudarkan  bukti  buat  profit  kliennya. Hendak  namun  kerapkali  terjalin  advokat malah melakukanupaya supaya temuan bukti materil  tidak  sukses,  ataupun  sukses  namun tidak  maksimum  alhasil  kejahatan  yang diserahkan  pada  kliennya  dapat  lebih  enteng ataupun  apalagi  leluasa  serupa  sekali. Apalagi  di  tingkatan  investigasi,  advokat lazim  jadi  rekan  yang  bagus  dalam kategorisasi  Berita  Acara  Pemeriksaan( BAP),  walaupun  investigasi  dicoba  dengan kekerasan.
Pengawasan kegiatan serta kemampuan advokat semacam yang ditafsirkan  di  atas,  sedang  mempunyai kelemahan  serta  kekurangan  yang  butuh diperbaiki. Kebanyakanadvokat yang berpraktik  mandiri  ataupun  inemiliki  kantor sendiri  dengan  pengelolaanmanajemen  yang simpel, apalagi bisa dibilang tanpa manajemen  kira-  kira  sukaruntuk  mengukur kinerjanya.  Perihal  ini  diakibatkan  tidak terdapatnya  pengawasan  dari  pihakeksternal yang  sanggup  membagikan  input  untuk kenaikan  pemahaman  buat  selaluberusaha yang  terbaik  dalam  kerjanya.  Walaupun begitu, untuk tegaknya hukum
dankembalinya marwah advokat yang officium nobile, pernberdayaan masyarakatdalam  pengawasan  advokat  jadi pemecahan yang butuh buat dicoba.
2 . Penerapan  Hukum  Terhadap  Tindak
Pidana Membujuk Anak Untuk
Melakukan Persetubuhan Berdasarkan Nomor:  No.  1/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Medan.

## A. Advokat
Dalam Buku Undang- undang Hukum
Kejahatan Indonesia tidak memahami  terdapatnya  sebutan  atau  unsure hal  itikad  bagus.  Ajaran  itikad  bagus  awal kali  di tahu  dalam  hukum  romawi  yang  dini mulanya  cuma  mencakup  carter  carter  serta kontrak  jual  beli  kemudian  bertumbuh semenjak  diakuinya  kontrak  konsensual. Ajaran  itikad  bagus  tercipta  dari  kehidupan social  warga  romawi  mencakup  ketaatan serta  keagamaan  yang  menyeluruh  dimana perihal  ini  legal  bagus  untuk  masyarakat Negeri ataupun bukan masyarakat Negeri.
Dalam  hukum  romawi  itikad  bagus dipecah  jadi  tiga  wujud  sikap  ialah  yang awal,  akad  serta  kontrak  wajib  dipegang konsisten  oleh  kedua  koyak  pihak  ataupun lebih. Kedua, dilarang mencuri atau mengutip profit dari aksi atau ketetapan yang menyesatkan serta mudarat salah satu pihak. Ketiga,  para  pihak  wajib  bersikap  selaku
orang  terpandang  serta  jujur  dan  penuhi kewajiban-  kewajiban  yang  sudah  disetujui meski  perihal  itu  tidak  dengan  cara  jelas tercatat  ataupun  diperjanjikan.  Itikad  bagus wajib  merujuk  pada  nilai-  nilai  yang bertumbuh dalam warga, tidak cuma merujuk pada  itikad  bagus  para  pihak  sebab  itikad bagus  ini  yang  kesimpulannya  memantulkan standar kesamarataan ataupun disiplin warga dimana perihal ini ialah bagian dari warga itu sendiri.
Dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia,  Itikad  Bagus  memiliki  2  faktor tutur  ialah  Maksud  serta  Bagus.  Maksud memiliki maksud agama ataupun keyakinan.
Sebaliknya  Bagus  yang  memiliki  maksud pantas ataupun betul.
Dalam  permasalahan  PT.  Green Planet  yang  mendapatkan  kontrak  kegiatan dari  PT.  Chevron  Pacific  Indonesia,  pakar menerangkan  kalau  itikad  bagus  seorang diamati  dari  tindakan  hati  orang  itu  alhasil itikad  bagus  bisa  di  kelompokkan  jadi  5( lima)  ialah  itikad  bagus,  itikad  tidak  bagus, itikad  kurang  baik,  itikad  kurang  baik membidik pidana, itikad pidana. itikad bagus dalam  Artikel  16  Hukum  Nomor.  18  tahun 2003 butuh ditinjau dari bermacam pandangan  ialah  berhubungan  dengan  angka serta  akhlak  etika  serta  pekerjaan  hukum. Dari aspekaspek itu munculah arti dari itikad bagus  dalam  artikel  16  Hukum  Nomor.  18
tahun  2003  ialah  seluruh  suatu  aksi ataupun  lagak  advokat  wajib  senantiasa menjunjung  besar  derajat  pekerjaannya bersumber  pada  nilia-  nilai  terhormat ataupun standar- standar etika serta senantiasa mentaati seluruh peraturan isyarat etik serta norma- norma hukum.
Keterkaitan  dari  penafsiran  itikad bagus  itu  bisa  menyebabkan  tampaknya kehampaan  norma  hukum  serta  diharapkan penguasa  bisa  membagikan  uraian  dengan cara  rinci  serta  nyata  dalam  penafsiran sebutan  itikad  bagus  supaya  terciptanya kejelasan  hukum  buat  memperhitungkan advokat  dalam  melaksanakan  pekerjaannya telah penuhi unsure- unsur itikad bagus serta advokat  yang  tidak  penuhi  unsure-  unsur itikad  bagus  ini  bisa  dituntut  bagus  dengan cara  awas  ataupun  pidana  terpaut  imunitas hukum seseorang advokat dalam melaksanakan pekerjaannya.
B. Itikat  Baik  Dalam  Pasal  16  Undang- Undnag  No.  18  Tahun  2003  Tentang Advokat
Advokat  ialah  officium  nobile yang  maksudnya  merupakan  pekerjaan terpandang ialah dalam melaksanakan kewajiban  pekerjaannya  advokat  terletak dibawah proteksi hukum bagus itu undangundang  serta  isyarat  etik  dengan berdasarkan  pada  martabat  serta  karakter advokat  dan  berpedoman  konsisten  pada
kejujuran,  independensi,  kelangsungan,  serta kerahasiaan.
Dalam melaksanakan pekerjaannya seseorang advokat leluasa serta mandiri yang maksudnya bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tidak memiliki pimpinan serta  cuma  angkat  tangan  pada  tuhan  serta peraturan  perundang-  undangan  yang  legal tetapi  begitu  seseorang  tidak  bisa  berperan seluruhnya  sendiri,  aksi  advokat  dibatasi oleh  isyarat  etik  pekerjaan  ialah  isyarat  etik pekerjaan  advokat.  5  Dalam  Pasal  16  UU Nomor. 18 Tahun 2003 yang butuh kita garis bawahi yang ialah ketentuan berarti pada saat hak  kekebalan  dapat  di  lakukan  merupakan itikad bagus.
Dalam  pemakaian  hak  kekebalan yang  butuh  di  cermati  ialah  terdapat  2  ialah yang  penting  merupakan  seluruh  aksi advokat  dalam  penerapan  kewajiban  serta guna pekerjaannya  wajib berhubungan, serta yang kedua aksi itu pula wajib berlandasakan dengan aksi itikad bagus  yang  secara simpel bisa  didefinisikan“  aksi  yang  tidak melanggar  hukum”.  Bila  2  ketentuan  itu tidak  dipadati  hingga  advokat  itu  bisa dimintai pertanggungjawaban kejahatan diamati dari unsur- unsur kekeliruan perbuatannya.
Pertanggungjawaban kejahatan seseorang advokat yang melaksanakan perbuatan  kejahatan  dalam  melaksanakan
pekerjaannya  wajib  diamati  dari  kekeliruan yang dicoba advokat itu alhasil beliau ditatap sudah melaksanakan aksi yang penuhi unsur- unsur perbuatan kejahatan. Kekeliruan mempengaruhi besar kepada pertanggungjawaban kejahatan sebab kekeliruan ialah faktor telak dari pertanggung  balasan  kejahatan.  Kekeliruan dalam  maksud  seluas-  luasnya  mencakup awal,  sang  pelakon  mempunyai  keahlian bertanggung  jawab(  schuldfahigkeit  ataupun zurechunungsfahigkeit)  maksudnya  kondisi sang pelakon wajib wajar. Disini dipersoalkan apakah advokat sanggup bertanggung jawab atas perbuatannya. Kedua,  ikatan  aksi  sang  pelakon  dengan
tindakan  hati  sang  pelakon  yang  berbentuk terencana(  dolus)  ataupun  kealpaan(  culpa), Disini  dipersoalkan  tindakan  hati  seseorang advokat kepada perbuatannya.  Ketiga, Tidak terdapatnya alibi yang menghilangkan kekeliruan  ataupun  tidak  terdapatnya  alibi toleran  walaupun  apa  yang  dituturkan  faktor kekeliruan  awal  serta  faktor  kekeliruan kedua  terdapat,  terdapat  mungkin  kalau kondisi  yang  pengaruhi  sang  pelakon  alhasil kesalahannya lenyap misalnya dengan terdapat kelampuan batasan advokasi terdesak.  Jika  ketiga-  tiga  faktor  terdapat hingga  advokat  yang  bersangkutan  bisa  di nyatakan bersalah ataupun memiliki pertanggungjawaban kejahatan, alhasil advokat itu bisa dipertanggungjawabkan kejahatan. Memandang unsur-
unsur kekeliruan serta penafsiran itikad bagus yang telah  dipaparkan  bila  berhubungan  dengan permasalahan  bambang  Widjojanto  hingga awal, Terdapatnya keahlian
bertanggungjawab dari advokat ayah Bambang  Widjojanto.  Kedua,  Ikatan  hati antara Advokat Bambang Widjojanto dengan perbuatannya  yang  berbentuk  terencana( dolus)  ataupun  kealpaan(  culpa).  Ketiga, Tidak terdapatnya alibi yang menghilangkan kekeliruan  ataupun  tidak  terdapatnya  alibi toleran  sebab  aksi  yang  dicoba  oleh  advokat Bambang  Widjojanto  dikategorikan  selaku aksi  advokasi  konsumen  dengan  itikad kurang baik yang membidik criminal, alhasil aksi  itu  berlawanan  dengan  artikel  16 Hukum  Nomor.  18  tahun  2003  mengenai advokat  yang  mengatakan  kalau“  Advokat tidak  bisa  dituntut  bagus  dengan  cara  awas ataupun  kejahatan  dalam  melaksanakan kewajiban pekerjaannya dengan itikad bagus buat  kebutuhan  advokasi  Konsumen  di dalam  serta  di  luar  konferensi  majelis hukum”.
Tidak  hanya  itu  wajib  diketahui kalau buat terdapat kekeliruan dalam maksud seluas- luasnya( pertanggungjawaban kejahatan)  orang  yang  berhubungan  wajib pula dibuktikan terlebih dulu kalau perbuatannya bertabiat melawan hukum.

## 5. SIMPULAN
1. Kewajiban  advokat  begitu  juga  diatur dalam  UU  Advokat  selaku  selanjutnya:
Advokat
dalam melaksanakan
kewajiban pekerjaannya dilarang melainkan  perlakuan  kepada  konsumen bersumber  pada  tipe  kemaluan,  agama, politik,  generasi,  suku  bangsa,  ataupun kerangka  balik  sosial  serta  adat; Advokat tidak bisa diidentikkan dengan kliennya  dalam  membela  masalah konsumen oleh pihak yang berhak serta atau  ataupun  warga;  Advokat  harus melindungi  seluruh  suatu  yang  dikenal ataupun  didapat  dari  Kliennya  sebab ikatan pekerjaannya, melainkan didetetapkan lain oleh Hukum; Advokat dilarang  menggenggam  kedudukan  lain yang  berlawanan  dengan  kebutuhan kewajiban  serta  derajat  pekerjaannya; Advokat dilarang menggenggam kedudukan lain yang memohon dedikasi  sedemikian  muka  alhasil mudarat  pekerjaan  advokat  ataupun kurangi  independensi  serta  kebebasan dalam melaksanakan
kewajiban pekerjaannya; Advokat yang jadi administratur  negeri,  tidak  melakukan kewajiban pekerjaan advokat sepanjang memangku  kedudukan  itu;  Advokat harus  membagikan  dorongan  hukum dengan  cara  bebas  pada  pelacak kesamarataan  yang  tidak  sanggup; Advokat  asing  harus  membagikan pelayanan  hukum  dengan  cara  bebas buat  sesuatu  durasi  khusus  pada  bumi pembelajaran serta riset hukum;
Advokat  yang melaksanakan kewajiban dalam  konferensi  majelis  hukum  dalam menanggulangi masalah kejahatan harus  menggunakan  ciri  cocok  dengan peraturan perundang- undangan;
Advokat  harus  angkat  tangan  serta menaati  isyarat  etik  pekerjaan  advokat serta  determinasi  mengenai  Badan Martabat Badan Advokat.
2. Pasal  16  Undang-  undang  Nomor.  18 tahun  2003  mengenai  advokat  tidak menata dengan nyata mengenai
penafsiran itikad bagus yang menyebabkan  advokat  salah  pengertian alhasil  kerap  sekali  melanggar  isyarat etik  apalagi  melawan  hukum  kejahatan dalam  membela  kebutuhan  konsumen, jadi yang diartikan dengan melaksanakan  pekerjaan  dengan  itikad bagus  dalam  Pasal  16  UU  Nomor.  18 tahun  2003  merupakan  melaksanakan pekerjaan  advokat  wajib  bersumber pada  nilai-  nilai  terhormat  ataupun standar  etika  serta  senantiasa  mentaati seluruh  peraturan  isyarat  etik  serta norma- norma hukum. Dengan sedemikian  itu  Seseorang  advokat  bisa dimintai pertanggungjawaban pekerjaan serta  pertanggungjawaban  kejahatan bila  dalam  melaksanakan  pekerjaannya itu  Advokat  tidak  berhasrat  bagus ataupun  berhasrat  kurang  baik  yang berikutnya melanggar Hukum
Kejahatan  serta  penuhi  unsur-  unsur pertanggungjawaban kejahatan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-buku
Abdurahman.,  2007, Beberapa  Aspek tentang  Bantuan  Hukum  Di Indonesia ,
Universitas
Indonesia, Jakarta.
Bhekti  Suryani  Dan  Sartono,  2013,
Prinsip-Prinsip  Dasar  Profesi Advokat , Dunia Cerdas,  Jakarta. Darmodihardjo, Dardji dan Sidharta, 2000,
Pokok-pokok  Filsafat  Hukum ,
PT. Gramedia Utama, Jakarta. Harahap  Yahya  M.,  2008, Pembahasan
Permasalahan  Dan  Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan , Sinar Grafika,
Jakarta. Harlen  V.  Sinaga,  2011, Dasar-Dasar Profesi Advokat , Erlangga, Jakarta
Hendra  Frans  Winarta,  1995, Advokat Indonesia  Citra,  Idealisme  dan Keprihatinan , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Hendra  Frans  Winata,  2009, Pro  Bono Publioco , Hak  Konstitusional
Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum , Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta.
Hendra  Frans  Winarta,  2002, Bantuan
Hukum; Suatu Hak Asasi Manusia  Bukan  Belas  Kasihan,
PT.  Elex  Media  Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
Ishaq,  2012, Pendidikan  Keadvokatan , Sinar Grafika, Jakarta.
Kadafi  Binzaid,  et  all,  2004, Pemberian Organisasi  Advokat  Indonesia:
Keharusan  atau  Tantangan? , Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia atas Kerjasama dengan  The  Asia  Foundation, Jakarta. Kartanegara Satochid, 2006, Hukum Pidana Kumpulan-Kumpulan Kuliah , Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta. M.  Luhut  P.  Pangaribuan,  2002, Advokat dan  Contempt  of  Court:  Suatu Proses  Di  Dewan  Kehormatan Profesi , Djambatan, Jakarta. Martin  Schermaier,  Bona  Fides  in  Roma Contract Law, Reinhard Zimmerman dan Simon Whittaker.
Purba,  Onan,  Ria  Sintha  Devi,  Hukum Acara  ,  Lembaga  Penelitian  dan Penulisan  Ilmiah  AQLI,  Medan, Maret 2021. devi,  Ria  Sintha,  Perkembangan Hukum  Dagang  di  Indonesia, CV.  Sentosa  Deli  Mandiri, Medan, 2020
B. Peraturan Perundang-Undangan Undang-undang Dasar 1945 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan  atas  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor  11  Tahun  2012  Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## C. Jurnal
Devi,  Ria  Sintha.  PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAMAN MODAL  ASING  (PMA)  DI INDONESIA. JURNAL
RECTUM:  Tinjauan  Yuridis Penanganan  Tindak  Pidana , [S.l.], v. 1, n. 2, p. 142-153, july 2019. ISSN 2684-7973. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id /index.php/jurnalrectum/article/v iew/227 >.
Devi,  Ria  Sintha;  HUTAPEA,  Melinda
Marsaulina. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN  HAK  ATAS TANAH  MELALUI  PROYEK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)  DI  KANTOR  BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA

## MEDAN. JURNAL
RECTUM:  Tinjauan  Yuridis Penanganan  Tindak  Pidana , [S.l.],  v.  1,  n.  1,  p.  47-86,  feb. 2019. ISSN 2684-7973. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id
/index.php/jurnalrectum/article/v iew/110 >.
Devi,  Ria  Sintha;  SIMARSOIT,  Feryanti.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN E- COMMERCE MENURUT UNDANG  –  UNDANG  NO.8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN. JURNAL
RECTUM:  Tinjauan  Yuridis Penanganan  Tindak  Pidana , [S.l.], v. 2, n. 2, p. 119-128, july 2020. ISSN 2684-7973. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id
/index.php/jurnalrectum/article/view/644 >.
Devi,  Ria  Sintha;  ZULKARNAEN,  Novi Juli  Rosani;  PRATIWI,  Rani Ika. TINJAUAN YURIDIS
TERHADAP PAJAK DAERAH DAN  RETRIBUSI  DAERAH STUDI  PELAKSANAAN  DI UNIT  PELAYANAN  PAJAK DAERAH  SAMSAT  KOTA BINJAI. JURNAL  RECTUM: Tinjauan  Yuridis  Penanganan Tindak Pidana , [S.l.], v. 3, n. 2, p.  195-211,  sep.  2021.  ISSN 2684-7973. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id /index.php/jurnalrectum/article/v iew/1177 > Devi,  Ria.  Sintha.,  Simbolon,  Nanci
Yosepin., Sinaga, Lestari,
Victoria., & Nasutian., Muhamaad,  Yasid (2022). The Bankruptcy Legal Politics in Indonesia based on Justice  Value, Date  Maret, 2022,  Vol  9.  No  1. Jurnal
Akta .
Lubis, M. A., & Gultom, M. (2019). Legal Opinion  of  the  Supreme  Court  of the Republic of Indonesia Nomor1045  K/PID.  SUS/2016 Date July 26, 2016. The International Journal of Humanities & Social Studies , 7 (7).
LUBIS,  Muhammad  Ansori;  DHEVI,  Ria
Sinta; YASID, Muhammad. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  APARAT  SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. Jurnal Darma  Agung ,  [S.l.],  v.  28,  n. 2,  p.  269-285,  aug.  2020.  ISSN 2654-3915. Available
at:
< https://jurnal.darmaagung.ac.id /index.php/jurnaluda/article/vie
w/649 >.
Devi,  Ria.  Sintha ,  Tinjauan  Yuridis  Sita
Jaminan  dan  Pemberesan  Harta Milik Debitur Dalam Hal Terjadinya  Kepailitan,  Jurnal Ilmiah  MAKSITEK  Vol.  4  No. 4 (2019) Simbolon, Nanci Yosepin., Sinaga, Lestari Victoria., Hamonagan, Alusianto  &  Devi,  Ria  Sintha. (2022). Perlindungan Lingkungan Melalui Penanaman
Mangrouve  Di  Kawasan  Pesisir Dan  Pantai Vol.1  No.3Januari 2022 . J urnal Pengabdian Kepada Masyarakat .
Zulkarnain,  Novi  Juli  Rsani.,  &  Devi,  Ria Sintha. (2021). Arrangements of Authorities  Pd.  Medan  City Market  in  the  Making  of Cooperation Contracts and Management  of  the  Medan Separate  Market Volume  04 Issue 06 June 2021 . International  Journal  Of
Multidisciplinary  Research  And Analysis , Page No.- 829-