## PENYESUAIAN PELAKSANAAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA PADA MASA PANDEMI COVID-19

## Ari Azhari
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Corresponding Author e-mail: ariazhari_uin@radenfatah.ac.id

## ABSTRACT
The  orientation  of  this  research  is  how  the  implementation  adjustment  of marriage during the Covid-19 pandemic to PMA RI No. 20 of 2019 concerning registration  of  marriages.  This  study  applies  a  qualitative  paradigm.  This research  also  includes  library  research  with  documents  as  the  main  data source.  The  research  results  show  that  the  procedure  for  registering marriages has been regulated in it. The stages or procedures are: registration of the will of marriage, examination of the will of marriage, announcement of the will of marriage, contract of marriage, and implementation of registration of marriages. This aims to prevent and reduce the risk of the spread of the Covid-19 outbreak and protect KUA employees and the public at the time of the marriage contract while adhering to very strict health protocols.
Keywords : KUA, Marriage, Covid-19 Pandemic

## ABSTRAK
Orientasi  penelitian  ini  adalah  bagaimana  penyesuaian  pelaksanaan perkawinan  pada  masa  pandemi  covid-19  terhadap  PMA  RI  No.  20  Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan. Penelitian ini menerapkan paradigma kualitatif. Penelitian ini juga termasuk jenis penelitian kepustakaan dengan dokumen sebagai sumber data utama. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa prosedur  pencatatan  perkawinan  sudah  diatur  di  dalamnya.  Adapun tahapan-tahapan  atau  prosedurnya  yaitu:  pendaftaran  kehendak  nikah, pemeriksaan  kehendak  nikah,  pengumuman  kehendak  nikah,  akad  nikah, dan pelaksanaan pencatatan perkawinan. Hal ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi resiko penyebaran wabah covid-19 dan melindungi pegawai KUA  serta  masyarakat  pada  saat  pelaksanaan  akad  nikah  dengan  tetap mematuhi protokol kesehatan yang sangat ketat.
Kata Kunci : KUA, Perkawinan, Pandemi Covid-19

## PENDAHULUAN
Pengertian  perkawinan  dijelaskan  di  dalam  Undang-Undang  No.1 Tahun  1974  tepatnya  tertuang  di  dalam  pasal  1.  Di  dalam  pasal  itu dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”  (UNDANG -UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  1  TAHUN  1974 TENTANG PERKAWINAN, 1974). Undang-Undang ini tidak hanya mengatur masalah  hubungan  perdata  saja,  melainkan  menjadi  suatu  dasar  hukum
yang  sangat  erat  hubungannya  dengan  hak-hak  dasar  seorang  anak, sebagaimana  telah  ditetapkan  di  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945.  Hak yang melekat pada konstitusi berkaitan dengan ketentuan pada pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak dasar untuk membentuk suatu ikatan perkawinan (Sanjaya, 2017).
Di  dalam  peraturan  perundang-undangan,  syarat  sahnya  sebuah ikatan perkawinan ada pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 yang berbu nyi  “(1)  perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat  menurut  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku”  (UNDANG - UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  1  TAHUN  1974  TENTANG PERKAWINAN, 1974). Bila merujuk pada Kompilasi Hukum Islam atau KHI pada  pasal  4,  disebutkan  bahwa  “syarat  sahnya  perkawinan  itu  bila dilakukan  menurut  hukum  Islam  sesuai  dengan  pasal  2  ayat  (1)  Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974”.  Ini  bermakna  bahwa  secara  pe raturan perundang-undangan, apa yang dimaksud dengan syarat tertentu meliputi syarat-syarat yang berasal dari agama dan kepercayaannya. Selanjutnya, itu semua dicatatkan pada lembaga/instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan (Sanjaya, 2017).
Sama  halnya  dengan  KHI  yang  juga  membahas  terkait  rukun  dan syarat  perkawinan,  bahkan  KHI  secara  detail  telah  menjelaskan  syarat perkawinan.  Di  dalam  BAB  IV  pada  KHI,  disebutkan  di  dalam  pasal  14 mengenai  rukun  dan  syarat  perkawinan,  yang  mana  tertulis “untuk melaksanakan suatu ikatan perkawinan harus ada: (a) calon suami, (b) calon Istri, (c) Wali nikah, (d) dua orang saksi dan, (e) ijab dan kabul” (Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, 2011).
Agar  tujuan  perkawinan  dapat  tercapai,  calon  suami  atau  calon  istri untuk melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan (Munawar, 2015). Syarat-syarat tersebut terdiri atas syarat yang bersifat materiil  dan syarat yang bersifat formil . Syarat materiil yaitu syarat yang  menyangkut  pribadi  dua  pihak  yang  berhak  melangsungkan perkawinan, dan lain-lain yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal- hal  yang  ditentukan  oleh  undang-undang,  Sedangkan  syarat  formil perkawinan,  merupakan  syarat-  syarat  yang  merupakan  formalitas  yang berkaitan dengan upacara nikah (Shomad, 2012).
Permasalahan  yang  terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat  adalah bagaimana proses pelaksanaan perkawinan pada masa pandemi. Kita sadari bersama  proses  pelaksanaan  perkawinan  di  Indonesia  selalu  melibatkan banyak  orang  dan  ini  akan  berdampak  pada  penyebaran  virus  corona.  Di dalam  Hadits  yang  driwayatkan  oleh  Bukhari  dan  Muslim  bahwa  proses perkawinan  harus  disegerakan  dan  jangan  ditunda-tunda.  Rasulullah Shallallahu  'alaihi  wa  sallam  bersabda,  ''Wahai  para  pemuda,  jika  salah seorang dari kalian mampu menikah, maka lakukanlah, sebab menikah itu baik bagi mata kalian dan melindungi yang paling pribadi (farj).'' (HR Bukhari dan  Muslim).  Hadis  tersebut  mengisyaratkan  untuk  segera  menikah  bila secara  lahir  dan  batin,  fisik  maupun  mental,  telah  mampu.  Bahkan,
Rasulullah  SAW  mempertegas,  ''Barangsiapa  yang  suka  syariatku,  maka hendaklah mengikuti sunahku. Dan bagian dari sunahku adalah menikah.'' (HR Baihaqi).
Di sisi yang lain, kita dihadapkan dengan wabah global atau pandemi covid-19,  yang  mana  aturan  untuk  membatasi  kontak  fisik  dan  interaksi secara  dekat  tertuang  pada  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor  HK.  01.07/MENKES/382/2020  te ntang  “Protokol Kesehatan  Bagi  Masyarakat  Di  Tempat  Dan  Fasilitas  Umum  Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid- 10)”. Pada Bab  II  KEMENKES  tersebut  dijelaskan  bahwa  “prinsip  umum  protokol kesehatan  dalam  pencegahan  dan  pengendalian  covid-19  dengan  menjaga jarak minimal 1 meter (physical distancing)”. Melihat permasalahan di atas, maka  timbullah  dilema  dalam  proses  pelaksanaan  perkawinan  di  masa pandemi  covid-19.  Maka  dari  itu  penulis  akan  memaparkan  bagaimana pelaksanaan  perkawinan  ini  tetap  berjalan  dan  secara  bersamaan  tidak menimbulkan dampak pada penyebaran virus corona.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  kualitatif  menjadi  pilihan  metode  penelitian  yang dipergunakan dalam penelitian ini. Paradigma kualitatif ditempuh dengan cara  menjelaskan  terkait  fenomena-fenomena  pada  permasalahan  yang terdapat di masyarakat  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  secara  jelas dan    pasti    seluruh    fenomena-fenomena    yang    terjadi  (Sugiyono,  2015). Penelitian    ini    menjelaskan    dan    mendeskripsikan  skema    pelaksanaan perkawinan pada masa pandemi covid-19. Penelitian  ini  juga  menjelaskan terkait  penyesuaian  pelaksaan  perkawinan  pada  masa  pandemik  dengan pelaksaan  perkawinan  sebelum  covid-19.    Metode  studi  literatur  juga menjadi  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yang  mana  data- datanya diambil dan dikumpulkan dari berbagai lietaratur seperti buku dan artikel jurnal (Afrizal, 2016).

## PEMBAHASAN
A. Peraturan Pelaksanaan perkawinan dalam masa pandemi Covid-19 Panduan  pelayanan  pelaksanaan  perkawinan  pada  masa  pandemi covid 19 diatur dalam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang tertuang    melalui  Surat  Edaran  Nomor  P-006/DJ.III/HK.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid. Seperti dikutip  dalam  Surat  Edaran  tersebut,  pedoman  telah  dikeluarkan  untuk mencegah dan mengurangi risiko penyebaran wabah Covid19. Pedoman ini juga  membantu  melindungi  masyarakat  dan  staf  Kantor  Urusan  Agama (KUA)  ketika  menjalankan  tugasnya.  Peraturan  Menteri  Agama  Republik Indonesia No 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perakwinan, menjelaskan bahwa  KUA  Kecamatan  adalah  unit  pelaksana  teknis  pada  kementerian agama  yang  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Direktorat Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  dan  selanjutnya  secara  operasional dibina  oleh  Kepala  Kantor  Kemenerian  Agama  Kabupaten  atau  Kota.
Peraturan  Menteri  Agama  (PMA)  No  20  Tahun  2019  menjelaskan  prosedur pentatatan perkawinan sebagai berikut.

## 1. Pendaftaran kehendak nikah
Pendaftaran kehendak nikah dilaksanakan paling lambat 10 hari kerja  sebelum  dilaksanakan  perkawinan  (PERATURAN  MENTERI AGAMA  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  20  TAHUN  2019  TENTANG PENCATATAN  PERNIKAHAN,  2019).  10  hari  kerja  itu  adalah  batas minimal  pendaftaran  kehendak  nikah,  dan  tidak  dihitung  hari  libur ataupun  tanggal  merah.  Jika  calon  pengantin  melangsungkan  akad sebelum 10 hari dari pendaftaran nikah maka calon pengantin meminta dispensasi nikah dari kantor camat. Sedangkan bila melebihi waktu 10 hari  kerja  maka  tidak  menjadi  masalah.  Adapun  syarat  administrasi yang  harus  dipersiapkan  calon  pengantin  tertuang  di  dalam  pasal  4 yakni sebagai berikut.
a) “ Surat  pengantar  nikah  dari  desa/kelurahan  tempat  tinggal calon pengantin;
b) Fotokopi  akta  kelahiran  atau  surat  keterangan  kelahiran  yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat;
c) Foto  kopi  kartu  tanda  penduduk/resi  surat  keterangan  telah melakukan  perekaman  kartu  tanda  penduduk  elektronik  bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah;
d) Foto kopi kartu keluarga;
e) Surat  rekomendasi  nikah  dari  KUA  Kecamatan  setempat  bagi calon  pengantin  yang  melangsungkan  nikah  di  luar  wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
f) Persetujuan kedua calon pengantin;
g) Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
h) Izin  dari  wali  yang  memelihara  atau  mengasuh  atau  keluarga yang  mempunyai  hubungan  darah  atau  pengampu,  dalam  hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g  meninggal  dunia  atau  dalam  keadaaan  tidak  mampu menyatakan kehendaknya;
i) Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
j) Dispensasi  dari  pengadilan  bagi  calon  suami  yang  belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
k) Surat  izin  dari  atasan  atau  kesatuan  jika  calon  mempelai berstatus  anggota  tentara  nasional  Indonesia  atau  kepolisian Republik Indonesia;
l) Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
m) Akta  cerai  atau  kutipan  buku  pendaftaran  talak  atau  buku pendaftaran  cerai  bagi  mereka  yang  perceraiannya  terjadi sebelum  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989
tentang Peradilan Agama; dan
n) Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati ” (PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  20  TAHUN  2019  TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN, 2019)
2. Pemeriksaan Kehendak Nikah
Setelah  semua  persyaratan  dipenuhi,  permohonan  ini  akan diajukan oleh kepala KUA atau penghulu atau pegawai pencatat nikah (PPN)  kepada  Kantor  Urusan  Agama  untuk  ditinjau.  Dalam  hal pemeriksaan    dokumen  perkawinan,  kepala  KUA  atau  penghulu  atau PPN  memperkenankan  untuk  hadir  bagi  calon  suami,  calon  istri  dan wali  untuk  memastikan  tidak  ada  hambatan  dalam  perkawinan.  Jika syarat administrasi dokumen nikah telah dinyatakan lengkap oleh KUA, maka hasil pemeriksaan akta nikah (dokumen) dicatat pada akta nikah yang ditandatangani oleh suami, istri, calon wali dan wali yang sah, KUA atau Penghulu. Selanjutnya, di dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor  20  Tahun  2019,  “ jika  calon  suami/istri/wali  tidak  dapat membaca  atau  menulis,  tanda  tangan  dapat  diganti  dengan  cap  sidik jari ” (PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN, 2019). Sebaliknya, jika permohonan perkawinan tidak memenuhi syarat yang ditentukan, kepala  KUA/penghulu/PPN  perlu  memberitahukan  secara  tertulis kepada  suami,  calon  istri  atau  wali  untuk  melengkapi  dokumen- dokumen yang diperlukan selambat-lambatnya satu hari kerja sebelum hari pernikahan.
Orang  yang  akan  menikah,  pada  hari  dan  jam  kerja memberitahukan  kehendaknya  kepada  PPN  yang  mewakili  wilayah tempat yang akan dilangsungkannya akad nikah sekurang-kurangnya 10  hari  sebelum  akad  nikah  dilaksanakan.  Pemberitahuan  Kehendak Nikah,  berisi  nama  calon  pengantin  (Catin),  hari  dan  tanggal pelaksanaan  akad  nikah,  data  mahar/maskawin  dan  tempat pelaksanaan upacara akad nikah (di Balai Nikah/Kantor atau di rumah calon mempelai, masjid gedung dll) beserta wali (orang tua) yang mau menikahkan.
3. Pengumuman Kehendak Nikah
Setelah  persyaratan  dipenuhi,  PPN  mengumumkan  kehendak nikah (model NC) pada papan pengumuman di KUA Kecamatan tempat pernikahan  akan  dilangsungkan  dan  KUA  Kecamatan  tempat  tinggal masing-masing  calon  mempelai.  PPN  tidak  boleh  melaksanakan  akad nikah sebelum lampau 10 hari kerja sejak pengumuman, kecuali seperti yang  diatur  dalam  pasal  3  ayat  3  PP  No.  9  Tahun  1975  Tentang “ Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan ” yaitu  apabila  terdapat  alasan  yang  sangat  penting, misalnya  salah  seorang  calon  mempelai  akan  segera  bertugas  keluar negeri,  maka  dimungkinkan  yang  bersangkutan  memohon  dispensasi kepada  Camat,  selanjutnya  Camat  atas  nama  Walikota/Bupati
memberikan  dispensasi ” (PERATURAN  PEMERINTAH  REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  9  TAHUN  1975  TENTANG  PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  NOMOR  1  TAHUN  1974  TENTANG  PERKAWINAN, 1975).
4. Pelaksanaan Pencatatan Nikah (Akad Nikah)
Menurut  KHI, “ ada  lima  rukun  nikah  yang  harus  dipenuhi sebelum akad nikah dapat dilaksanakan yakni, calon suami, calon istri, wali  dari  calon  istri,  saksi,  dan  ijab  qobul ” (Himpunan  Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta  Pengertian  Dalam  Pembahasannya,  2011).  Akad  nikah dilaksanakan  di  KUA  Kecamatan  setempat,  di  depan  KUA  Kecamatan atau  Kepala  Penghulu.  Jika  kedua  mempelai  ingin  mengadakan  akad nikah di luar tempat tinggal mereka, mereka harus mendapatkan surat rekomendasi  dari  Kepala  KUA  daerah  tempat  tinggal  mereka.  Akad nikah  dapat  dilaksanakan  setelah  seluruh  syarat  admistrasi pendaftaran  kehendak  nikah  telah  diterima  oleh  KUA  Kecamatan  dan sudah memenuhi rukun nikah. Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri  Agama  No.  20  Tahun  2019  tentang  Pencatatan  Pernikahan (PERATURAN  MENTERI  AGAMA  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN, 2019).

## B. Pelaksanaan Perkawinan pada Masa Pandemi Covid-19
Sesuai  dengan  Surat  Edaran  No.  P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang  Pelayanan  Nikah  Menuju  Masyarakat  Produktif  Aman  Covid  yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi resiko penyebaran wabah covid- 19  dan  melindungi  pegawai  KUA  Kecamata  serta  masyarakat  pada  saat pelaksanaan  akad  nikah  dengan  tetap  mematuhi  protokol  kesehatan  yang sangat ketat. Maka pelaksanaan perkawinan dimasa covid 19 dilaksanakan secara  online  (Dirjen  Bimas  Islam  Kemenag  RI,  2020).  Dalam  hal  ini  calon pengantin  bisa  mendaftarkan  nikah  melalui  website  dengan  link: simkah.kemenag.go.id, telpon, e-mail, atau secara langsung mendatangi KUA Kecamatan.  Pendaftaran  nikah  dilaksanakan  10  hari  kerja  sebelum  akad nikah dilaksanakan.
Pelaksanaan pencatatan perkawinan selama ini baik sebelum pandemi dan selama pandemi, pelaksaaannya tetap sama dan tidak ada perbedaan. Hanya  saja  yang  menjadi  perbedaannya  adalah  pada  proses  pelaksanaan perkawinan.  Selama  ini  pelaksanaan  perkawinan  sebelum  pandemi  dari proses  pendaftaran  kehendak  nikah  hingga  penyerahan  buku  nikah, dilaksanakan secara langsung mendatangi KUA Kecamatan. Sedangkan pada masa  pandemi  ini  pendaftaran  perkawinan  dilaksanakan  secara  online melalu website simkah.kemenag.go.id.
Adapun  dokumen  yang  harus  dipersiapkan  oleh  calon  pengantin menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019 adalah sebagai berikut.
a. “ Fotokopi Identitas Diri (KTP)
b. Fotocopi Kartu Keluarga
c. Fotokopi Akta Lahir
d. Fotokopi  KTP  kedua  orang  tua  calon  pengantin  (catin),  dan  fotokopi
KTP  2  (dua)  orang  saksi  akad  nikah  dengan  ketentuan  laki-laki, muslim, dewasa
e. Fokokopi KTP dan kartu keluarga wali bagi catin wanita;
f. Fotokopi  kutipan  akta  nikah  (buku  nikah)  orang  tua  bagi  catin perempuan;
g. Imunisasi/vaksin TT (Tetanus Toxoid) bagi catin perempuan;
h. Surat  Rekomendasi  Nikah  dari  KUA  Kecamatan  (Jika  nikah dilangsungkan di luar wilayah tempat tinggal catin)
i. Pas foto ukuran 2 x 3 sebanyak 5 lembar background berwarna biru, berbusana sopan & rapi
j. Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar background berwarna biru, berbusana sopan & rapi
k. Formulir  N1  atau  Surat  Pengantar  Nikah  (Didapat  dari Kelurahan/Desa)
l. Formulir N2 atau Formulir permohonan kehendak nikah
m. Formulir N4 atau Surat Persetujuan Mempelai ”
Setelah  dokumen  administrasi  dinyata  lengkap,  calon  pengantin mendaftarkan  diri  ke  KUA  dan  selanjutnya  KUA  memverifikasi  dokumen administrasi  tersebut.  Biaya  administrsi  pendaftaran  perkawinan  secara gratis. Sedangkan bila calon pengantin memilih pelaksanaan pernikah di laur KUA  atau  di  luar  jam  kerja,  makan  calon  pengantin  dikenakan  biaya administrasi  sebesar  Rp.  600.000  (enam  ratus  ribu  rupiah)  yang  disetor lansung ke Bank dengan membawa kode pembayaran yang dikeluarkan oleh KUA.
Pendaftaran  pernikahan  pada  masa  pandemi  bisa  dilakukan  secara online  melalui  laman  www.simkah.kemenag.go.id.  Untuk  melanjutkan pendaftaran,  calon  pengantin  dapat  mengklik  menu  "daftar".  Selanjutnya, akan  tampil  menu  untuk  memilih  provinsi,  kabupaten  atau  kota,  dan kecamatan.  Calon  pengantin  memilih  lokasi  tempat  pernikahan,  apakah akan  dilaksanakan  di  KUA  atau  di  tempat  lain  seperti  masjid,  rumah  dan Gedung.  Selanjutnya  memilih  tanggal  akad  nikah.  Kemudian  klik  “lanjut” dan akan muncul formulir pendaftaran nikah dengan rincian menu seperti nomor induk kependudukan (NIK), lokasi, upload foto calon pengantin serta dokumen-dokumen  pendukung  lainnya.  Calon  pengantin  juga  harus menyiapkan  surat  pengantar  nikah  dari  kelurahan  atau  desa,  surat persetujuan  mempelai.  Jika  calon  pengantin  usianya  dibawah  21  tahun maka harus menyiapakn surat izin orang tua, bila calon pengantin berstatus sudah cerai harus memiliki surat akta cerai, dan surat izin komandan jika calon pengantin TNI atau Polri.
Kemudian,  surat  akta  kematian  apabila  calon  pengantin  duda  atau janda ditinggal mati, izin atau dispensasi dari pengadilan agama jika calon suami atau istri kurang dari 19 tahun dan izin poligami. Berikutnya, untuk warga negara asing, diperlukan izin dari kedutaan besar, fotokopi identitas diri, fotokopi kartu  keluarga, fotokopi akta lahir. Surat rekomendasi nikah dari KUA kecamatan jika nikah dilangsungkan di luar wilayah tempat tinggal
calon  pengantin,  pas  foto  ukuran  2x3  sebanyak  lima  lembar,  dan  pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak dua lembar.
Adapun  selama  Pandemi  Covid-19,  pelaksanaan  perkawinan  adalah sebagai berikut.
1. Layanan nikah di KUA dilaksanakan pada hari kerja dan jam kerja Calon  pengantin  mendaftarkan  nikah  paling  lambat  10  hari sebelum tanggal akad nikah. Jika pendaftaran kurang dari 10 hari kerja, maka  calon  pengantin  harus  menyertakan  surat  dispensasi  yang dikeluarkan oleh pihak kecamatan yang dalam hal ini CAMAT setempat. Adapun biaya pernikan telah diatur dalam PP No 48 Tahun 2014 tentang Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  tahun  2004  tentang Tarif  Atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP).  Jadi  terkait biaya  nikah  melihat PP  48/2004  mengatur  bahwa  biaya  pernikahan hanya  terbagi  menjadi  dua,  yaitu  pertama  gratis  bila    proses pelaksanaan nikah dilakukan pada jam kerja dan dilaksanakan di KUA; dan yang kekedua dikenakan biaya enam ratus ribu rupiah jika nikah dilakukan  di  luar  KUA  dan  atau  di  luar  hari  dan  jam  kerja.  Uang pendaftaran  nikah  diluar  jam  kerja  dan  di  luar  KUA,  maka biaya tersebut masuk ke kas negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Agama.
2. Daftar  nikah  dapat  dilakukan  via  online  di simkah.kemenag.go.id , telpon, email, atau datang langsung ke KUA Pendaftaran  nikah  secara  online  dapat  dilakukan  melalui  situs resmi  yang  disediakan  oleh  Ditjen  Bimas  Islam  Kemenag  RI,  yakni simkah.kemenag.go.id. Oleh karena itu, pada masa pandemi dan saat tidak  ada  ketentuan  khusus  mengenai  pembatasan  kegiatan masyarakat,  pendaftaran  nikah  bisa  dilakukan  dengan  4  cara,  yaitu: Mendaftar online lewat simkah.kemenag.go.id; Mendaftar lewat telepon; Mendaftar melalui email; Mendaftar dengan datang langsung ke Kantor Urusan  Agama  (KUA).  Keempat  cara  tersebut  diatur  dalam  SE  Dirjen Bimas  Islam  tentang  Pelananan  Nikah  Menuju  Masyarakat  Produktif Aman Covid yang terbit pada 10 Juni 2020.  Mengutip panduan yang dilansir  akun  Instagram  Ditjen  Bimas  Islam,  berikut  tata  cara melakukan pendaftaran nikah online: (1) Buka situs simkah.kemenag.go.id,  (2)  Klik  menu  DAFTAR  NIKAH,  (3)  Pilih  lokasi akad (Provinsi, Kabupaten/kota dan Kecamatan), (4) Pilih tempat akad nikah (di KUA atau luar KUA), (5) Pilih waktu akad nikah (tanggal dan jam),  (6)  Jika  ada  keterangan  bahwa  jadwal  tersedia,  akan  muncul tombol  LANJUT,  (7)  Klik  Lanjut  dan  pilih  desa  lokasi  akad  nikah,  (8) Masukan data calon suami dan calon istri, (9) Masukkan juga data Ayah Suami, Ibu Suami, Ayah Istri, Ibu Istri dan Wali Nikah, (10) Checklist dokumen persyaratan, (11) Masukan Nomor HP, (12) Unggah foto dan (13) Cetak bukti pendaftaran. Selanjutnya calon pengantin menyiapkan berkas dokumen. 1
1 N1 - Surat Pengantar Nikah (Didapat dari Kelurahan/Desa) N3 - Surat Persetujuan Mempelai N5 - Surat Izin Orang Tua (Jika calon pengantin umurnya dibawah 21 tahun) Surat Akta Cerai (Jika calon pengantin sudah cerai) Surat Izin Komandan (Jika calon pengantin TNI atau POLRI) Surat Akta Kematian (Jika calon pengantin
3. Pendaftaran, Pemeriksaan, dan Pelaksanaan akan nikah dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan.
Pada  masa  pandemi  Covid-19,  pelaksanaan  pernikahan  dapat dilakukan  dan  resepsi  pernikahan  sebaiknya  ditunda.  Apabila  tidak memungkinkan, dapat dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan sesuai  dengan  kondisi  pandemi  Covid-19  di  wilayahnya.  Berikut dijelaskan beberapa hal yang dapat dipersiapkan dan dilakukan dalam penyelenggaraannya.  Pelaksanaan  pernikahan  (seperti  akad  nikah, pemberkatan perkawinan, pawiwahan, dll) dihadiri maksimal 10 orang dengan  memperhatikan  protokol  kesehatan  pencegahan  penularan Covid-19  (Subdit  Kesehatan  Usia  Reproduksi  Kemenkes  &  Direktorat Bina KUA Kemenag, 2020).
Pernikahan dilaksanakan dengan memenuhi protokol Kesehatan dengan ketersediaan sarana dan prasarana: “ (1) Penyediaan masker dan faceshield bagi  calon  pengantin,  panitia  penyelenggara,  keluarga  dan tamu. (2) Penyediaan alat pengukur suhu tubuh: thermometer gun . (3) Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand  sanitizer .  Dan  (4)  Penyediaan  ruang  penyelenggaraan  yang memenuhi prinsip pencegahan penularan Covid-19. Pengaturan tempat :  (1)  Penerapan physical  distancing dengan  jarak  minimal  1  meter (misalnya dengan memberikan penanda jarak di lantai atau kursi). (2) Desinfeksi ruangan  (area luar dan dalam acara, toilet, dll)  dan semua peralatan (kursi, meja dll) yang digunakan sebelum dan sesudah acara, menggunakan  desinfektan  sesuai  standar.  (3)  Ruangan  pernikahan: Ruangan minimal memiliki luas 30m2, mempunyai ventilasi dan aliran udara yang baik, masuk cahaya matahari. (4) Hidangan makanan tidak dengan  prasmanan,  tetapi  menggunakan pack-food (misalnya  nasi kotak). (5) Jalur keluar dan jalur masuk sebaiknya dibuat berbeda atau dengan menggunakan pembatas. Dan untuk pengaturan waktu, Waktu penyelenggaraan  dibatasi  tidak  lebih  dari  1  jam  dengan  penerapan protokol  kesehatan  dalam  pencegahan  penularan  Covid-19  pada  saat penyelenggaraan  (Subdit  Kesehatan  Usia  Reproduksi  Kemenkes  & Direktorat Bina KUA Kemenag, 2020) ”.
4. Akad nikah bisa dilangsungkan di KUA atau di luar KUA.
Bimas Islam mengeluarkan Surat Edaran yang meliputi panduan dan  ketentuan  pelaksanaan  pelayanan  nikah  pada  masa  pandemic COVID-19  dengan  tetap  berpedoman  pada  Peraturan  Menteri  Agama Nomor  20  Tahun  2019  tentang  Pencatatan  Pernikahan.  Untuk pelaksanaan  akad  nikah  di  KUA  dan  rumah  dapat  dihadiri  maksimal oleh sepuluh orang, sedangkan untuk pelaksanaan akad nikah di luar KUA (masjid dan Gedung pertemuan) dapat dihadiri maksimal oleh tiga puluh orang.
duda/janda ditinggal mati) Izin/Dispensasi dari Pengadilan Agama Apabila: Calon Suami Kurang dari 19 Tahun; Calon Istri Kurang dari 19 Tahun; Izin Poligami; Izin dari Kedutaan Besar untuk WNA Fotocopy Identitas Diri (KTP)  Fotocopy  Kartu  Keluarga  Fotocopy  Akta  Lahir  Surat  Rekomendasi  Nikah  dari  KUA  Kecamatan  (Jika nikah dilangsungkan di luar wilayah tempat tinggal catin) Pasphoto ukuran 2 x 3 sebanyak 5 lembar Pasphoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.
5. Peserta prosesi akad nikah di KUA atau di rumah maksimal 10 orang. Hal ini telah diatur pada Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P- 006/DJ.III/HK.00.7/06/2020  tentang  Pelayanan  Nikah  Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid 19, pada poin e dan f: “ Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA atau di rumah diikuti sebanyak- banyaknya 10 orang dan peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di Masjid atau gedung petemuan diikuti sebanyak- banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 orang ” .
6. KUA  mengatur  waktu,  tempat,  petugas,  dan  catin,  agar  protokol kesehatan berjalan dengan baik.
Untuk  pengaturan  tempat  :  (1)  Penerapan physical  distancing dengan jarak minimal 1 meter (misalnya dengan memberikan penanda jarak di lantai atau kursi). (2) Desinfeksi ruangan (area luar dan dalam acara,  toilet,  dll)  dan  semua  peralatan  (kursi,  meja,  alat  catering,  dll) yang digunakan sebelum dan sesudah acara, menggunakan desinfektan sesuai  standar.  (3)  Ruangan  pesta  perkawinan:  Luas  ruangan disesuaikan  dengan  jumlah  tamu  sehingga  dimungkinkan  untuk menjaga jarak minimal 1 meter, mempunyai ventilasi dan aliran udara yang  baik,  dan  Masuk  cahaya  matahari.  (4)  Hidangan  makanan disarankan  tidak  dengan  prasmanan,  tetapi  menggunakan pack-food (misalnya nasi kotak).
Apabila  tetap  menyajikan  dalam  prasmanan  dapat  dilakukan dengan  syarat:  Makanan  tidak  diambil  sendiri  tetapi  diambilkan  oleh pramusaji  dengan  melakukan  protokol  pencegahan  penuaran  covid- 19,tidak menyediakan banyak jenis makanan, sehingga tidak memberi peluang bagi tamu untuk bolak balik ambil makanan, mengatur jarak antrian untuk ambil makanan minimal 1 meter, pada saat makan setiap tamu berada pada jarak minimal 1 meter dan tidak saling ngobrol pada saat  masker  dibuka  ketika  makan.  (5)  Jalur  keluar  dan  jalur  masuk sebaiknya  dibuat  berbeda  atau  dengan  menggunakan  pembatas. Selanjutnya  untuk  pengaturan  waktu  maka  ada  dua  hal  yang  harus dilakukan,  (1)  Membuat  jadwal  kehadiran  tamu  undangan,  sehingga setiap  tamu  tidak  lebih  dari  1  jam  berada  di  tempat  acara.  (2)  Waktu penyelenggaraan  dibatasi  tidak  lebih  dari  3  jam  dengan  penerapan protokol  kesehatan  dalam  pencegahan  penularan  Covid-19  pada  saat penyelenggaraan  (Subdit  Kesehatan  Usia  Reproduksi  Kemenkes  & Direktorat Bina KUA Kemenag, 2020).
7. Kepala  KUA  berkoordinasi  dengan  pihak  terkait  dan/atau  aparat keamanan agar pelaksanaan akad nikah di luar KUA berjalan sesuai protokol kesehatan.
Di  dalam  surat  edaran  Dirjen  bimas  SE  Nomor  :  P.002/DJ.III/ HK.007/03/2020  mengenai  imbauan  dan  pelaksanaan  protokol penanganan covid 19 pada area publik di lingkungan direktorat jenderal bimbingan  masyarakat  islam,  pada  Nomor  3  di  jelaskan  mengenai protokol pencegahan penyebaran covid 19 pada layanan nikah di KUA yaitu dengan : a) Membatasi jumlah orang yang mengikuti proses akad
nikah  dalam  satu  ruangan  tidak  lebih  dari  10  orang.  b)  Catin  dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi harus telah membasuh tangan dengan  sabun/sanitizer  dan  menggunakan  masker.  c)  Petugas,  wali nikah dan calon pengantin laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijab qabul dilakukan.
Adapula pelayanan nikah di luar KUA yaitu: a) Ruangan prosesi akad nikah ditempat terbuka atau diruangan yang berventilasi sehat. b) Membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah dalam satu ruangan tidak lebih dari 10 orang. c) Catin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi harus telah membasuh tangan dengan sabun/sanitizer dan menggunakan masker. d) Petugas, wali nikah dan calon pengantin laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijab qabul dilakukan (Larasati, 2021).
8. Penghulu wajib menolak pelayanan nikah jika terdapat pelanggaran protokol kesehatan.
Penghulu  memiliki  hak  untuk  menolak  memberikan  layanan pernikahan  bagi  calon  pengantin  bila  ada  pelanggaran  protokol Kesehatan  dalam  pelaksanaan  pernikahan.  Karena  hal  ini  sejalan dengan  Surat  Edaran  Bimas  Islam  Kementerian  Agama  RI  tentang pelayanan nikah menuju masyarakat produktif aman covid 19. Dengan tegas  dalam  surat  edaran  Dirjen  Bimas  Islam  tersebut  dinyatakan mengenai ketentuan-ketentuan berikut:
a) KUA  Kecamatan  wajib  mengatur  hal-hal  yang  berhubungan dengan  petugas,  pihak  Catin,  waktu  dan  tempat  agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya;
b) Dalam  hal  pelaksanaan  akad  nikah  di  luar  KUA,  Kepala  KUA Kecamatan  dapat  berkoordinasi  dan  bekerja  sama  dengan pihak terkait dan/atau aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan  pelayanan  akad  nikah  dilaksanakan  sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat;
c) Dalam hal protokol kesehatan dan/atau ketentuan pada angka tidak  dapat  terpenuhi,Penghulu  wajib  menolak  pelayanan nikah  disertai  alasan  penolakannya  secara  tertulis  yang diketahui oleh aparat keamanan;
d) Kepala KUA Kecamatan melakukan koordinasi tentang rencana penerapan tatanan normal baru pelayanan nikah kepada Ketua Gugus Tugas Kecamatan;
e) Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan tatanan  normal  baru  pelayanan  nikah  di wilayahnya  masing-masing  (Dirjen  Bimas  Islam  Kemenag  RI, 2020).

## PENUTUP
Pelaksanaan  perkawinan  di  masa  pandemic  Covid  19  tetap berpedoman  pada  PMA  RI  No.  20  Tahun  2019  tentang  pencatatan perkawinan.  Adapun  prosedur  pencatatan  perkawinan  sudah  diatur  di dalamnya.  Adapun  tahapan-tahapan  atau  prosedurnya  yaitu:  pendaftaran kehendak  nikah,  pemeriksaan  kehendak  nikah,  pengumuan  kehendak nikah,  akad  nikah,  dan  pelaksanaan  pencatatn  perkawinan.  Hal  ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi resiko penyebaran wabah covid- 19  dan  melindungi  pegawai  KUA  Kecamatan  serta  masyarakat  pada  saat pelaksanaan  akad  nikah  dengan  tetap  mematuhi  protokol  kesehatan  yang sangat ketat. Maka pelaksanaan perkawinan dimasa covid 19 dilaksanakan secara online.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrizal,  A.  (2016). Metode  Penelitian  Kualitatif:  Sebuah  Upaya  Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu (3rd ed.). PT Raja Grafindo Persada.
Dirjen Bimas Islam Kemenag RI. (2020, June 10). Surat Edaran Bimbingan Masyarakat  Islam  No.  P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020  Tentang Pelayanan  Nikah  Menuju  Masyarakat  Produktif  Aman  Covid . https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2020/06/SE-pelayanan- nikah.pdf
Larasati,  Z.  (2021). Implementasi  Surat  Edaran  Kementerian  Agama  No.  9 Tahun  2020  Tehadap  Pelaksanaan  Akad  Nikah  Pada  Masa  Pandemi Covid  19  (Studi  Kasus  Kecamatan  Bajenis  Kota  Madya  Tebing  Tinggi) [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara]. http://repository.uinsu.ac.id/11683/
Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  Berkaitan  dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya, § 173 (2011).
https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook /23.pdf
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2019  TENTANG  PENCATATAN  PERNIKAHAN,  Pub.  L.  No.  20,  1118 (2019). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/130632/peraturan- menag-no-20-tahun-2019
Munawar,  A.  (2015).  SAHNYA  PERKAWINAN  MENURUT  HUKUM  POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA. Al-Adl : Jurnal Hukum , 7 (13), Article 13. https://doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208
UNDANG-UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  1  TAHUN  1974 TENTANG PERKAWINAN, Pub. L. No. 1, 39 (1974). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun- 1974
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN, PP No.9 Tahun 1975 (1975). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67678/pp-no-9-tahun- 1975
Sanjaya, U. H. (2017). Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia . Gama Media. Shomad, Abd. (2012). Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dan Hukum Indonesia . Kencana Prenada Media Group. Subdit  Kesehatan  Usia  Reproduksi  Kemenkes,  &  Direktorat  Bina  KUA Kemenag.  (2020). Panduan  Pelayanan  Kesehatan  Reproduksi  Calon Pengantin  Dalam  Masa  Pandemi  Covid-19  Dan  Adaptasi  Kebiasaan Baru . Kementerian Kesehatan RI. Sugiyono.  (2015). Metode  Penelitian  Kombinasi  (Mixed  Methods) (7th  ed.). Alfabeta.