## IMPLEMENTASI PROGRAM WIRAUSAHA MUDA PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SUMENEP
Oleh:
Mohammad Hamzah Khairil Lutfi 1) Enza Resdiana 2)** Ach. Andiriyanto 3)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja Madura Email: hamzahgaul46@gmail.com

## Abstrak
Program  wirausaha  muda  merupakan  program  unggulan  Pemerintah  Kabupaten  Sumenep dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Sumenep yang dalam  pelaksanaannya  dilakukan  dengan  cara  swakelola  kepada  PPLP  PGRI  Sumenep (ETDC).  Program  wirausaha  muda  menargetkan  terciptanya  5000  wirausahawan  muda  baru dalam kurun waktu 5 tahun sejak 2016 lalu dengan harapan terbukanya usaha-usaha baru yang dapat membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat Kabupaten Sumenep. Tujuan penelitian  ini  untuk  mendapatkan  gambaran  pelaksanaan  program  wirausaha  muda.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif  dengan  menggunakan  teori  pendekatan implementasi Mazmanian, Daniel A dan Sabatier, Paul A sebagai pisau analisis, adapun fokus penelitian  yaitu  karakteristik  masalah,  karakteristik  kebijakan  dan  lingkungan  kebijakan program wirausaha muda. Selanjutnya teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  program  wirausaha  muda  masih  belum maksimal  dan  berjalan  sesuai  rencana.  Berdasarkan  fokusnya  1)  Karakteristik  masalah  yang dihadapi  tidak  mudah  dan  terdapat  banyak  hambatan  sehingga  tidak  optimal.  Banyak mengalami  penyusutan  pemenuhan  jumlah  peserta.  Pemahaman  nilai-nilai  kewirausahaan yang ada pada diri alumni wirausaha muda masih kurang. 2) Karakteristik Kebijakan, Program wirausaha  muda  masih  belum  memberikan  hasil  yang  signifikan  terhadap  tingkat pengangguran  di  Kabupaten  Sumenep.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  sedikitnya  alumni wirausaha  muda  yang  berhasil  mendirikan  usaha  secara  mandiri.  Pendataan  terhadap  para alumni  wirusaha  muda  masih  kurang  dan  terbatas.  3)  Lingkungan  Kebijakan,  dalam  hal  ini sudah mendukung terhadap proses pleaksanaan program wirusaha muda, namun kemampuan implementor masih perlu ditingkatkan.
Kata Kunci : Implementasi, Program, Wirausaha Muda, Pengangguran, Swakelola.

## 1. PENDAHULUAN
Banyaknya  jumlah  pengangguran di  Indonesia terutama pada umur produktif tak lepas dari paradigma berpikir ( mindset ) generasi muda yang rata-rata ingin menjadi pegawai  di  suatu  perusahaan  atau  instansi pemerintah, sementara ketersediaan lapangan  kerja  pada  sektor  formal  sangat terbatas.  Hal  ini  sangat  disayangkan, mengingat  kemampuan  dan  kreativitas generasi  muda  saat  ini  sangat  tinggi  dan memiliki  potensi  untuk  dikembangkan. Permasalahan utama dalam pengembangan kewirausahaan  pemuda  yakni  karena kurangnya  kesadaran  akan  pentingnya menjadi  pemuda  yang  mandiri  dan berwirausaha.  Pengembangan terhadap kewirausahaan pemuda adalah suatu proses yang  dilakukan  secara  terencana,  terarah dan berkesinambungan.
Akibat semakin banyaknya jumlah  pengangguran,  maka  semakin dirasakan pentingnya dunia usaha. Pembangunan  akan  lebih  mantap  jika ditunjang  oleh  adanya  wirausahawan, karena  kemampuan  pemerintah  sangat terbatas  dalam  hal  penyediaan  lapangan pekerjaan  bagi  masyarakat.  Pemerintah tidak  mampu  menggarap  semua  aspek pembangunan karena sangat membutuhkan anggaran belanja, personalia, dan pengawasannya. Oleh karena itu, wirausaha merupakan potensi
pembangunan  baik  dalam  jumlah  maupun dalam mutu wirausaha itu sendiri.
Menurut  Badan  Statistik  (BPS) jumlah  pengangguran  pada  tahun  2014 berada  pada  angka  7,24  juta  orang  atau 5,94%  dan  mengalami  kenaikan  pada tahun 2015  per  agustus  sebanayak  7,56  juta orang atau  6,18%  dari  total  angkatan  kerja Indonesia  sebanyak  122,4  juta  orang, sedangkan  tingkat  pengangguran  terbuka menurut pendidikan didominasi oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan jumlah  12,65%,  kemudian  disusul  oleh lembaga  formal  pendidikan  lainnya,  yaitu SMA,  Diploma,  Sarjana,  SMP,  dan  SD kebawah  (BPS  dalam    beritatrans.com,  14 Desember 2019). Angka tersebut merupakan total    jumlah    dari  keseluruhan  angka pengangguran  yang  tersebar  di  berbagai daerah  di  Indonesia  termasuk  salah  satunya adalah Kabupaten Sumenep.
Data pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  (Dinaskertrans)  Kabupaten Sumenep  pada  2014  menunjukkan  tenaga kerja  tidak  terserap  secara  maksimal  baik oleh perusahaan maupun instansi pemerintah.  Jumlah  pencari  kerja  dari 40.762  jiwa  yang  terserap  hanya  17.144 jiwa,  yang  artinya  sisa  dari  jumlah  tersebut adalah  menganggur.  Selanjutnya,  data pada Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Sumenep pada  tahun  2015  masih  relatif  tinggi  yaitu sebesar  2,07%.  Angkatan  kerja  akan  selalu
bertambah setiap tahun disebabkan adanya lulusan-lulusan  sekolah  seperti  halnya SMK,  SMA,  dan  perguruan  tinggi.  Data menunjukkan bahwa persentase dan  angka lulusan  SMK,  SMA,  dan  perguruan  tinggi yang  menganggur  relatif  tinggi  (Dalam situs  sp.  Beritasatu.com.  Diakses  14 Desember 2019).
Solusi  yang  dapat  dilakukan  oleh pemerintah  dan  terus  diupayakan  dalam mengentaskan pengangguran adalah melalui  sektor  wirausaha.  Sektor  ini diyakini  akan  mampu  mengurangi  jumlah pengangguran yang ada. Melalui wirausaha atau kewirausahaan, setiap orang akan akan dilatih  untuk  mandiri,  inovatif,  dan  peka terhadap  peluang.  Menurut  Yuniarta,  dkk (2015:  01)  yang  dimaksud  kewirausahaan adalah  usaha  kreatif  yang  dibangun berdasarkan  inovasi  untuk  menghasilkan sesuatu  yang  baru,  memiliki  nilai  tambah, memberi  manfaat,  menciptakan  lapangan kerja dan hasilnya berguna bagi orang lain. Pada  sektor  ini,  setiap  orang  memiliki peluang  untuk  menjadi  wirausahawan. Kewirausahaan  dapat  mengubah  yang sebelumnya mindset “pekerja”  menjadi “pemberi  kerja”,  oleh  karena  itu  para pemuda  (terutama  para  pencari  kerja terdidik)  harus  didorong  untuk  bisa berwirausaha  sebagai  solusi  ditengah ketatnya persaingan kerja.
Berangkat  dari  persoalan  di  atas, berdasarkan  peraturan  yang  mengacu  pada peraturan  pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten  Sumenep  dalam  rangka  untuk menekan angka pengangguran di Kabupaten Sumenep  mengupayakan  salah  satunya melalui program 5000 wirausaha muda yang dilakukan dengan cara swakelola pada pihak ketiga yaitu PPLP PGRI Sumenep . Program ini  merupakan  salah  satu  dari  9  program unggulan  Pemerintah  Kabupaten  Sumenep sebagaimana yang termaktub dalam rencana pembangunan  jangka  menengah  daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 yang menargetkan  tercetak  1000  wirausahawan baru setiap tahunnya selama jangka waktu 5 tahun. Kelompok sasaran dalam program ini adalah  dari  kalangan  para  pemuda  usia  16- 35 tahun.
Adapun pelaksanaan program wirausaha  muda  pada  awalnya  (2016) dilaksanakan  oleh  8  OPD  terkait,  seperti Dinas  Pertanian,  Dinas  perikanan,  Dinas Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan,  Dinas  Tenaga  Kerja,  dan Dinas  Pariwisata  dan  BPMPKB,  namun pada tahun 2017 kegiatan pelaksanaannya di satu  pintukan  pada  Dinas  koperasi  dan usaha  mikro  Kabupaten  Sumenep  yang kemudian  diswakelolakan  kepada  pihak ketiga yaitu PPLP PGRI Sumenep.
Program wirausaha muda tersebut dilaksanakan  dengan  model  inkubasi. Inkubasi  adalah  suatu  proses  pembinaan, pendampingan,  dan  pengembangan  yang diberikan oleh inkubator wirausaha kepada peserta  inkubasi.  Peserta  pelatihan  dalam program  ini  diinkubasi  melalui  beberapa tahapan  yang  ada,  yaitu  pra-inkubasi, inkubasi,  dan  paska  inkubasi,  jadi  tidak hanya  diberikan  pelatihan  saja  melainkan juga pendampingan, proses produksi hingga pada jalur pemasarannya.
Adapun  jenis  pelatihan  pelatihan yang  diberikan  bermacam-macam  setiap tahunnya, diantaranya seperti perbengkelan CNC Router , konveksi, chatering , percetakan,  budi  daya  jamur  dan  lebah madu,  dll.  Melalui  program  tersebut diharapkan  dapat  mencetak  para  pemuda menjadi  wirausahawan  yang  handal  dan dan  berdaya  saing  sehingga  kedepannya dapat membantu pemerintah dalam menyediakan  lapangan  pekerjaan  bagi masyarakat.
Selama  empat  tahun  sejak  tahun 2016  program  ini  berjalan,  tentunya  tidak terlepas  dari  hambatan  atau  hal-hal  yang tidak  sesuai  dalam  implementasi  atau pelaksanaanya.  Adapun  persoalan  yang berkenaan  dengan  implementasi  program ini  yakni,  banyak  pihak  seperti  halnya akademisi,  aktivis,  organisasi  masyarakat, dan sebagainya yang menganggap program
tersebut  tidak  optimal  serta  tidak  mampu menekan angka pengangguran secara signifikan, menurut Korlap Aksi Mahasiswa Salamet  Riady,  angka  pengangguran  di Sumenep tidak banyak mengalami perubahan  meskipun  sudah  ada  program tersebut,  ia  juga  menganggap  dibentuknya korporasi  (rumah  produksi)  tidak  dapat membentuk  wirausahawan  yang  mandiri (Dalamsitus www.timesindonesia.co.id ).
Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik Kabupaten  Sumenep  tingkat  pengangguran masih  berada  diatas  1%  ,  pada  tahun  2017 tingkat  pengangguran  sebesar  1,83  %,  di tahun  2018  mengalami  penurunan  namun tidak  signifikan  menjadi  1,79%,  pada  tahun 2019  mengalami  kenaikan  sebesar  0,38% menjadi  2,17  %.  Program  tersebut  juga pernah vakum atau mandeg dalam beberapa waktu.
Berangkat dari  latar belakang tersebut,  peneliti  tertarik  untuk  melakukan penelitian mengenai bagaimana “Implementasi  Program  Wirausaha  Muda Pada  Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Mikro Kabupaten  Sumenep”  oleh karena itu, perlu adanya  penelitian  yang  mendalam  tentang sejauh mana implementasi  atau pelaksanaan program  ini  dalam  mengembangkan  potensi keterampilan  pemuda  dan  kemandirian berusaha sehingga dampaknya bisa membuka lapangan kerja baru dan menekan angka  pengangguran  yang  masih  tinggi.
Penelitian  terhadap  implementasi  suatu program sangat penting dilakukan mengingat implementasi sendiri merupakan kunci utama dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan.

## 2. TINJAUAN TEORITIS

## Pengertian Kebijakan Publik
Kebijakan    pada    dasarnya diartikan sebagai suatau program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan tindakan-tindakan  yang  terarah.  Istilah kebijakan  merupakan  terjemahan  dari bahasa inggris ” policy ” yang diterjemahkan menjadi  “kebijakan”  yang  berbeda  artinya dengan  kata  “ wisdom ”  yang      artinya kebijaksanaan.      Dye  yang  dikutip  oleh Pasolong (2016: 39) dalam bukunya “Teori Administrasi  Publik”  mengatakan  bahwa kebijakan  publik  adalah  apapun  yang dipilih  pemerintah  untuk  dilakukan  atau tidak dilakukan. Pendapat tersebut mengatakan  bahwa  segala  tindakan  yang diambil  pemerintah  adalah  suatu  hal  yang sudah  ditetapkan.  Dye  juga  mengatakan bahwa  bila  pemerintah  memilih  untuk melakukan  sesuatu  maka  harus  ada tujuannya  (objektifnya)  dan  kebijakan publik meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.
Pengertian Implementasi Kebijakan
Pengertian  implementasi  kebijakan menurut Gordon yang dikutip oleh Pasolong (2016: 58) dalam bukunya “Teori Administrasi  Publik”  mengatakan  bahwa implementasi  berkenaan  dengan  berbagai kegiatan  yang  diarahkan  pada  realisasi program.  Administrator  dalam  hal  ini mengatur  cara  untuk  mengorganisir  dan menerapkan  kebijakan  yang  telah diseleksi. Mengorganisir yaitu mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan  program.  Menerapkan  berarti menggunakan  instrumen-istrumen  yang  ada untuk mengerjakan atau memberikan pelayanan  rutin.  Maka  dapat  disimpulkan bahwa implementasi  merupakan  tahap realisasi tujuan-tujuan program.
Menurut  Grindle  yang  dikutip  oleh Agustino  (2016:  129)  mengatakan  bahwa “pengukuran keberhasilan suatu implementasi  kebijakan  dapat  dilihat  dari prosesnya  dengan  mempertanyakan  apakah pelaksanaan  program  sesuai  dengan  yang telah  ditentukan,  yaitu  melihat  dari action program  dari individual  project dan  yang kedua  apakah  tujuan  program  tersebut tercapai.”
Model Pendekatan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier
Ada tiga variabel yang mempengaruhi  keberhasilan  implementasi
menurut  Daniel  A.  Mazmanian  dan  Paul A.  Sabatier  dalam  Subarsono  (2015:  94) yaitu sebagai berikut:

## 1. Karakteristik Masalah
Karakteristik Masalah. yang dihadapi  dan  akan  digarap  tentu mempunyai tingkat kesulitan yang  berbeda-beda.  Hal  tersebut juga akan mempengaruhi terhadap proses implementasi. Adapun variabel  yang  perlu  diperhatikan adalah  tingkat  kesulitan  teknis, tingkat  kemajemukan  kelompok sasaran, proporsi kelompok sasaran  dan  cakupan  perubahan perilaku yang diinginkan.
2. Karakterisik Kebijakan
Berkaitan  dengan  kemampuan kebijakan menstruktur proses
implementasi secara tepat, adapun variabel yang perlu diperhatikan adalah kejelasan dan konsistensi  tujuan,  seberapa  jauh kebijakan  memiliki  dukungan teoritis,  ketepatan  alokasi  sumber dana,  seberapa  besar  keterpautan dan  dukungan  antar  berbagai institusi  pelaksana,  kejelasan  dan konsistensi  aturan  yang  ada  pada badan pelaksana, rekrutmen pejabat  pelaksana,  keterbukaan terhadap pihak luar.
3. Lingkungan Kebijakan
Kondisi-kondisi tertentu pada lingkungan  kebijakan  akan  turut mempengaruhi  proses  dan  hasil dari  program  itu  sendiri,  beberapa diantaranya,  seperti  kondisi  sosial, ekonomi,  dan  teknologi,  dukungan masyarakat,  serta  komitmen  dan kemampuan  pelaksana  merupakan aspek  yang  perlu  diperhatikan dalam sebuah kebijakan.

## Pengertian Wirausaha
Dalam lampiran Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusahan Kecil Nomor 961/KEP/M/XI/1995, dicantumkan bahwa:
1. Wirausaha adalah orang yang mempunyai  semangat,  sikap, perilaku dan kemampuan kewirausahaan.
2. Kewirausahaan adalah semangat,
sikap, perilaku dan kemampuan seseorang  dalam  menangani  usaha atau  kegiatan  yang  mengarah  pada upaya  mencari,  menciptakan  serta menerapkan  cara  kerja,  teknologi  dan produk  baru  dengan  meningkatkan efisiensi  dalam  rangka  memberikan pelayanan  yang  lebih  baik  dan  atau memperoleh  keuntungan  yang  lebih besar.
Jadi wirausaha itu mengarah kepada orang yang melakukan usaha/kegiatan sendiri  dengan  segala  kemampuan  yang
dimilikinya.  Sedangkan  kewirausahaan menunjuk  kepada  sikap  mental  yang dimiliki seorang wirausaha dalam melaksanakan usaha/kegiatan.

## 3. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah  metode  kualitatif.  Penelitian  ini dilakukan  pada  Organisasi  Perangkat Daerah  Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Mikro Kabupaten Sumenep sebagai leading sector program  Wirausaha  Muda.  Adapun  fokus penelitian mengacu pada teori implementasi  kebijakan  yang  diambil  dari model  pendekatan  Mazmanian,  Daniel  A dan  Sabatier,  Paul  A  dalam  Subarsono (2015:  95),  yaitu  meliputi,  Karakteristik Masalah,  Karakteristik  Kebijakan,  dan Lingkungan Kebijakan.
Sumber  data  pada  penelitian  yang akan  digunakan  oleh  peneliti  berupa sumber  data  primer  dan  data  sekunder. Instrumen  penelitian  kualitatif  adalah peneliti  itu  sendiri  dengan  dibantu  alat bantu  lain  yaitu  pedoman  wawancara, observasi  dan dokumentasi.  Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan melakukan  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi  terhadap  obyek  dan  informan atau  subyek  penelitian.  Teknik  yang  dapat dipakai  dalam  menganalisis  data  adalah dengan  menggunakan  model  Miles  and Huberman  yang  dikutip  oleh  Sugiyono
dalam  bukunya  (2015:  246-253)  ada beberapa  tahapan,  yaitu  reduksi  data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  data  hasil  penelitian yang  telah  peneliti  lakukan  melalui  teknik pengumpulan  data  dengan  cara  wawancara, observasi,  dokumentasi  didapat  bahwa implementasi  program  mencetak  5000 wirausaha  muda  pada  Dinas  Koperasi  dan Usaha  Mikro  Kabupaten  Sumenep  yang dalam  pelaksanaannya  di  swakelolakan kepada PPLP PGRI (ETDC) dapat dikatakan belum berjalan sesuai rencana dan tujuan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya, yaitu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan  di  Kabupaten  Sumenep  dengan cara menciptakan wirausahawan yang profesional  yang  dapat  membuka  peluang kerja bagi masyarakat.
Proses pelaksanaan program mencetak  5000  wirausaha  muda  tidak memberikan hasil yang maksimal dikarenakan  terdapat  hambatan-hambatan didalamnya. Hal tersebut sejalan dengan apa yang  disampaikan  Carl  J.  Frederick  yang dikutip oleh Leo Agustino (2008:07) bahwa “kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok  atau  pemerintah  dalam  suatu lingkungan tertentu dimana terdapat
hambatan-  hambatan  (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan  usulan  kebijakan  tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
1. Karakteristik masalah
Berdasarkan  hasil  penelitian melalui  wawancara,  observasi,  serta dokumentasi didapatkan  kesimpulan bahwa  karakteristik  masalah  diukur dari tingkat kesulitan teknis, proporsi dan keberagaman
kelompok  sasaran,  dan  cakupan perubahan perilaku
yang dikehendaki  pada  program  5000 wirausaha muda tidaklah mudah dan terdapat banyak kesulitan dan hambatan  dalam  pelaksanaannya sehingga berpengaruh terhadap hasil pelaksanaannya yang tidak optimal.
a. Tingkat kesulitan teknis
Tingkat
kesulitan teknis pelaksanaan  program  wirausaha muda  pada  Dinas  Koperasi  dan Usaha  Mikro  Kabupaten  Sumenep tidak  mudah  karena  memiliki proses  dan  tahapan  yang  panjang. Berdasarkan  temuan  peneliti  di lapangan, waktu atau jadwal pelatihan  masih  kurang  fleksibel, serta  alur  kegiatan  pelatihan  tidak dijelaskan  pada  proses  sosialisasi sehingga  banyak  peserta  memilih mundur  karena  baru  mengetahui
alur  kegiatan  yang  akan  dihadapi cukup  panjang  dan  berbenturan dengan  aktifitas  mereka  yang  lain. Padahal Menurut Daniel, A. Mazmanian  dan  Paul,  A.  Sabatier dalam Subarsono (2015: 95)
mengatakan  bahwa  “tercapai  atau tidaknya  suatu  kebijakan  tergantung pada sejumlah hal, termasuk diantaranya tersedianya atau dikembangkannya teknik-teknik
tertentu”. Seharusnya tingkat kesulitan  teknis  yang  dihadapi  oleh program harus pula disertai pengembangan teknik yang tepat.
b. Proporsi dan keberagaman kelompok
Pemenuhan  target  jumlah  peserta sebesar  1000 per tahun tidak  mudah dan  mengalami  banyak  penyusutan. Berdasarkan  hasil  temuan  lapangan, penyebabnya  yaitu  pada  jeda waktu pelaksanaan, jarak daratan- kepulauan,  serta  kendala  lainnya. Proporsi yang besar dengan berbagai macam  latar  belakang  pendidikan peserta (kemampuan) wirausaha muda  dan  jenis  pelatihan  yang beragam berpengaruh terhadap sulitnya pelaksanaan program wirausaha  muda.  Hal  ini  sesuai dengan  yang  disampaikan  oleh Daniel,  A.  Mazmanian  dan  Paul,  A. Sabatier  dalam  Subarsono  (2015:
95).
c. Cakupan perubahan perilaku yang dikehendaki Perubahan perilaku yang
dikehendaki  dalam  program  ini adalah  terinternalisasinya  nilai- nilai kewirusahaan seperti, memiliki  etos  kerja  yang  tinggi, kreatif,  inovatif,  dan  mandiri. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti terhadap alumni  wirausaha  muda  rata-rata hanya sekedar tahu namun belum mampu  mewujudkan  nilai-  nilai tersebut secara nyata.
2. Karakteristik kebijakan
a. Kejelasan  dan  konsistensi  tujuan Setiap program harus memiliki tujuan yang jelas sebagai
dasar  dan  penentu  arah  dalam pelaksanaanya.  Sebagai  program prioritas Kabupaten Sumenep,
Wirausaha Muda dibentuk dengan tujuan untuk  mengurangi  tingkat pengangguran  dan  kemiskinan  di Kabupaten  Sumenep.  Menurut Grindle yang dikutip oleh Agustino  (2016:  129)  dalam bukunya  “  Dasar-dasar  Kebijakan Publik” mengatakan bahwa
“pengukuran  keberhasilan  suatu implementasi kebijakan dapat dilihat  dari  prosesnya  dengan
mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan, yaitu melihat dari action program  dari individual project dan  yang  kedua  apakah tujuan program tersebut tercapai”.
Sejauh ini program wirausaha muda  belum  memberikan  hasil yang signifikan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
Data  menyebutkan,  beberapa alumni  wirausaha  muda  berhasil membangun  usaha  secara  mandiri dan berhasil mempekerjakan antara 3-9  orang, namun sementara sebagian  lainnya  masih  belum terdata  secara  menyeluruh.  Selain itu,  sisa  alumni  lainnya  yang bergabung  pada  rumah  produksi berjumlah  350  orang.  Berdasarkan data  tersebut,  peneliti  juga membandingkan  dengan  tingkat pengangguran di Kabupaten Sumenep  selama  3  tahun  terakhir,
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep
tingkat pengangguran masih berada diatas 1%, pada tahun 2017 tingkat pengangguran  sebesar  1,83  %,  di tahun  2018  mengalami  penurunan namun  tidak  signifikan  menjadi 1,79%, pada tahun 2019
mengalami kenaikan sebesar 0,38% menjadi 2,17%.
Hasil  capaian  yang  belum signifikan  tersebut  tidak  terlepas dari  berbagai  macam  hambatan dan kesulitan-kesulitan di dalamnya. Kesiapan setiap alumni wirausaha  muda  untuk  membuka usaha secara mandiri  masih kurang,  oleh  karena  itu  sebagai bentuk  penkonsistenan  terhadap tujuan, pelaksana program melakukan monitoring dan evaluasi baik kepada alumni pada rumah  produksi  maupun  yang diluar  rumah  produksi  guna mengetahui  perkembangan  usaha yang dijalankan, namun
monitoring hanya dilakukan
kepada  alumni  yang  telah  terdata saja.  Selain  itu,  Dinas  Koperasi
dan Usaha Mikro juga membentuk koperasi WMS (wirausaha  muda  sumenep)  dan
membantu memasarkan hasil produksi  alumni  wirausaha  muda melalui klinik UMK (usaha mikro dan kecil).
b. Dukungan Teoritis
Kegiatan berbasis riset dilakukan  pada  tahun  2016,  yaitu riset bussiness plan yang kemudian  dijadikan  acuan  untuk
menentukan  pelaksanaan  kegiatan pada tahun berikutnya. Pada indikator  ini,  langkah  yang  diambil oleh pelaksana berupa kegiatan riset sudah  tepat  dilakukan  sehingga segala  keputusan  yang  diambil mempunyai  dasar  yang  kuat  dan valid untuk dilaksanakan sebagaimana yang disampaikan oleh  Daniel,  A.  Mazmanian  dan Paul,  A.  Sabatier  dalam  Subarsono (2015: 95)
c. Ketepatan  alokasi  sumber  dana Ketepatan alokasi dana sudah baik,  hal  tersebut  dapat dilihat  dari kejelasan sumber, penggunaan serta pengawasannya. Sumber dana program  5000  wirausaha  muda berasal dari APBD II dan DBHCHT  (dana  bagi  hasil  cukai hasil tembakau). Sedangkan  jumlah alokasinya  sebesar  4  miliar  per tahun. Penggunaan terhadap anggaran wajib dilaporkan (pengawasan)  secara  rutin  oleh pihak ketiga kepada Dinas Koperasi dan  Usaha  Mikro  sebagai  bentuk pertanggungjawaban anggaran
terhadap pemilik program.
Pemberian  bantuan  peralatan  tidak diberikan  perindividu  melainkan secara kelompok.
d. Keterpaduan hirarkis diantara lembaga atau instansi-instansi
terkait  Proses  koordinasi  vertikal maupun  horizontal  sudah  terjalin dengan  baik.  Hal  tersebut  dapat dilihat  dari  bentuk  koordinasi yang  terjalin  baik  antara  Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan  ETDC  dan  OPD-OPD terkait.  Koordinasi  antar  pihak terkait  dilakukan  dalam  berbagai cara,  diantaranya  adalah  rapat bersama  dan  rapat  percepatan program wirausaha muda.
e. Kejelasan dan konsistensi
Aturan yang ada pada badan
pelaksana  Aturan  dasar  yang dipakai  sudah  jelas  namun  masih
belum konsisten. Dasar pelaksanaan   program  wirausaha muda mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  16  Tahun  2016  tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah,  namun  pada  tahun
2018  menemui  kendala  dengan adanya aturan baru sehingga harus melakukan penyesuaian. Hal
tersebut mengakibatkan
pelaksanaan program tertunda. f. Perekrutan pejabat pelaksana
Secara kualitas dan kuantitas pejabat pelaksana (ETDC)  sudah  memadai.  proses perekrutan  pegawainya  dipilih
berdasarkan  kriteria  yang  telah ditentuukan.  Pelaksanaan  program wirausaha  muda  diswakelolakan kepada PPLP PGRI  Sumenep sebagai pelaksana kegiatan. Pemilihan  PPLP  PGRI  Sumenep sebagai  pihak  ketiga  merupakan tindakan yang dianggap tepat dengan pertimbangan memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
g. Keterbukaan  terhadap  pihak  luar Pihak  pelaksana  baik  Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep maupun  ETDC ( entrepreneurship training development  center )  sangat  terbuka bagi siapa saja yang ingin berpartisipasi dan mengontrol jalannya program wirausaha muda.
3. Lingkungan kebijakan
a. Kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kemajuan teknologi
Kondisi sosial-ekonomi masyarakat Sumenep sangat terbuka terhadap  program  ini.  Hal  tersebut dapat dilihat dari antusiasme masyarakat terhadap adanya program wirausaha muda. Tekonologi  yang  digunakan  dalam pelatihan  wirausaha  muda  sudah memadai, karena menggunakan mesin  canggih  dan  modern  berskala
industri.
b. Dukungan Publik
Masyarakat Sumenep sangat mendukung terhadap adanya program wirausaha
muda.
antusiasme  masyarakat  Sumenep untuk berpartisipasi terhadap program  wirausaha  muda  cukup besar,  baik  masyarakat  kepulauan maupun daratan.
c. Tingkat Komitmen dan Kemampuan  Implementor  atau Pelaksana Komitmen pelaksana dalam  pogram  wirausaha  muda sudah  cukup  baik,  hal  tersebut ditunjukkan dalam bentuk pengupayaan yang terbaik melalui pelatihan dan
pendampingan  yang  konsisten.
Peneliti menggariskan bahwa  kemampuan  implementor dalam  pencapaian  tujuan  masih kurang. Hal tersebut dapat dilihat dari  teknik  yang  dikembangkan
masih kurang fleksibel, pemahaman nilai-nilai
kewirausahaan para alumni masih kurang, pendataan terhadap alumni  masih  terbatas  dan  tidak menyeluruh.  Pencapaian  tujuan masih  belum  memberikan  efek yang signifikan.

## 5.  PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi program wirausaha muda pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro  Kabupaten  Sumenep  yang dalam pelaksanaannya di swakelolakan  kepada  PPLP  PGRI (ETDC)  masih  belum  sepenuhnya berhasil  sesuai  dengan  tujuan  yang telah  ditetapkan  sebelumnya,  yaitu mengurangi  tingkat pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Sumenep  dengan  cara  menciptakan wirausahawan  muda yang  dapat membuka  usaha  dan  peluang  kerja bagi masyarakat. Proses pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan di dalamnya.
Adapun  rekomendasi  yang dapat ditawarkan yaitu:
1. Karakteristik Masalah
a. Perlu  adanya  pembagian  waktu yang fleksibel dalam pelaksanaan  kegiatan  wirausaha muda  yaitu  dengan  membagi waktu  kegiatan  menjadi  dua sesi,  pagi  dan  siang,  sehingga peserta  dapat  memilih  dan mengikuti  pelatihan  tanpa  harus berbenturan  dengan  aktifitas atau  kegiatan  yang  dimilki
diluar  program.  serta  perlu adanya  penjelasan  alur  dan waktu kegiatan pelatihan
secara  ringkas  dalam  proses sosialisasi terhadap masyarakat  atau  kelompok sasaran  baik  secara offline
yaitu melalui kecamatan
maupun  secara online dengan membuat  bagan  alur  kegiatan pada  pamflet  atau  brosur  yang dibagikan secara online .
b. Perlu  adanya  penguatan  yang lebih, dalam  menginternalisasi nilai-nilai kewirausahaan terhadap para peserta pelatihan agar mampu mempunyai sikap dan  perilaku  kewirausahaan yang  kuat  serta  mempunyai visi  yang  jauh  kedepan  dalam membangun usaha
2. Karakteristik Kebijakan
Perlu  adanya  pendataan  yang menyeluruh terhadap para alumni  wirausaha  muda  guna mengetahui atau memantau perkembangan usaha yang dimiliki.  Pendataan  diharapkan tidak  hanya  dengan  cara offline
atau  penyisiran  saja  ,  namun juga harus berbasis online system atau  pendataan  yang teraplikasi  secara  sistem  untuk
mempermudah mendata
banyaknya jumlah alumni wirausaha muda. Pendataan secara offline juga dapat dilakukan dengan cara mengadakan  forum  temu  alumni sebagai sarana atau media pendataan.
3. Lingkungan Kebijakan
Diperlukan adanya evaluasi ulang secara keseluruhan oleh  semua  pihak  atau  instansi yang terlibat. Evaluasi diharapkan tidak  hanya  berfokus  terhadap pemecahan  masalah  saja,  tapi lebih  difokuskan  pada  langkah- langkah  antisipatif  sehingga  tidak muncul masalah-  masalah baru di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA
Aguatino,
Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta
Agustino, Leo. 2016. Dasar-Dasar
Kebijakan  Publik. Edisi  Revisi.
Bandung: Alfabeta
Basia,  Lusmino.  Dkk.  2016.  “Strategi Pengembangan  Wirausaha  Pemuda Dalam  Mewujudkan  Wirausahawan Mandiri dan Implikasinya  Terhadap
Ketahanan  Ekonomi  Keluarga”. Dalam  Jurnal  Ketahanan  Nasional. Vol.22 No.1
Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 961/KEP/M/XI/1995 Maryati, Sri. 2015. “Dinamika Pengangguran  Terdidik,  Tantangan Menuju Bonus Demografi di Indonesia”. Dalam Jurnal Economic And Economic Education. Vol.  03  No.  02  !124- 136)
Moloeng,  Lexy  J.  2015. Metodologi
penelitian  kualitatif .  Bandung:  PT Remaja Rosdakarya Pasolong, Harbani. 2016. Teori Administrasi Publik . Bandung: Alfabeta
Pembaruan, Suara. Partai Demokrat Soroti
Isu  Pengangguran  dan  Lapangan Kerja. Dalam Situs sp.beritasatu.com.  Diakses  pada  14 Desember 2019 Pukul 09.00 WIB
Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha Kecil  dan  Menengah  Republik Indonesia
Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015,  Norma, Standar,  Prosedur  dan  Kriteria Penyelenggaraan
Inkubator
Wirausaha
Rahim  A,  Rahman.  Dkk.  2017.  “  Strategi Implementasi  Model Pengembangan Wirausaha  Muda  Bagi  Masyarakat Pesisir  Kabupaten  Takalar”.  Dalam Jurnal Balance. Vol. XIV No. 2
Rasulong,  Ismail.  Dkk.  2018.  “  Dampak
Implementasi Model Inkubator Bisnis  dan  Partisipasi  Lintas  Aktor Dalam  Pengembangan
Wirausahawan  Muda  di  Wilayah Pesisir  Kabupaten  Takalar”.  Dalam Jurnal Ekonomi. Vol. 02 No. 01
Rosy.  Bupati  Sumenep  Ingin  Kurangi Pengangguran Melalui Program
Wirausahawan  Muda.  Dalam  situs mediamadura.com.  Diakses  pada  15 Desember 2019 pukul 10.00 WIB
Sadono,  Sukirno.  2010. Makro  Ekonomi .
Teori pengantar. Edisi ketiga.
Jakarta: PT Raja Grasindo Persada
Sedarmayanti.  2017. Manjemen  Sumber Daya  Manusia:  Reformasi  Birokrasi dan  Manajemen  Pegawai  Negeri Sipil . Bandung: PT Refika Aditama
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D .
Bandung: Alfabeta
Sugiyono.
2015. Metode Penelitian
Pendidikan:  Pendekatan  Kuantitatif,
Kualitatif dan  R&D. Bandung: Alfabeta
Sukmadinata,  Nana  S.  2015. Metode Penelitian  Pendidikan. Bandung:
PT Remaja Rosdakarya
Suryana.  2003. Kewirausahaan:  Pedoman
Praktis  Kiat  dan  Proses  Menuju Sukses. Edisi Revisi. Jakarta:
Salemba Empat
Trans.  Bps  Angka  Pengangguran  Tahun 2015 Merangkak Naik. Dalam Situs beritatrans.com.  diakses  pada  15 Januari 2020
Wahab,  Solichin  Abdul.  2012. Analisis Kebijakan Formulasi Kebijaksanaan Implementasi Kebijakan  Negara .  Jakarta:  Bumi Aksara
Yahya P, Mahendra. Dkk. 2018.
“Implementasi  Program  Bantuan
Pemerintah Dalam Upaya Pengembangan  Wirausaha  Pemula di  Kementerian Koperasi dan Ukm”. Dalam Jurnal Profit. Vol. 12
No. 02
Undang-Undang  No.  40  Tahun
2009, Tentang Kepemudaan