## Volume 6 No. 2, Januari 2023
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. PLaJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN YANG LAYAK BAGI NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG

## Nelwitis, Riki Afrizal,  Muhammad Rizki Noor
Fakultas Hukum, Universitas Andalas Email: nelwitis.a@gmail.com rikiafrizal@law.unand.ac.id rizkinoor12@gmail.com

## Abstract
One of the rights of prisoners is to get health services and proper food. This is regulated in  Article  14  paragraph  (1)  of  the  Correctional  Law.  Correctional  institutions  are  not  only inhabited  by  those  with  a  young  age  but  also  by  those  with  old  age  or  the  elderly.  Based  on Permenkumham  Number  32  of  2018  concerning  the  Treatment  of  Elderly  Detainees  and Prisoners, it is explained that prisoners aged 60 years must be given special treatment including health services and proper food. At the Correctional  Institution  Class  II A Padang there are 7 elderly prisoners and require health services and proper  food in accordance with their rights. The research method used is sociological juridical with a descriptive approach. The results of the study  indicate  that  the  right  to  obtain  health  services  and  proper  food  has  been  regulated  in various laws and regulations, so that normatively it has a strong legal basis so that these rights can be fulfilled. This is also done in order to achieve the goals of the correctional system. The fulfillment  of  the  right  to  health  services  for  elderly  prisoners  at  the  Correctional  Institution Class IIA Padang Penitentiary has not been carried out optimally, especially promotive services, namely the unavailability of sufficient human resources such as psychologists, counseling, and health extension workers. Likewise, routine health checks have not been carried out because of the limited number of doctors assigned .
Keywords: prisoners right, health services, elderly prisoners

## Abstrak
Salah  satu  hak  narapidana  adalah  untuk  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  dan makanan yang layak. Hal ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan tidak hanya dihuni oleh mereka dengan usia muda tetapi juga oleh mereka  dengan  usia  lanjut  atau  lansia.  Berdasarkan  Permenkumham  Nomor  32  Tahun  2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia menjelaskan bahwa narapidana yang  berumur  60  tahun  harus  diberi  perlakuan  khusus  termasuk  pelayanan  kesehatan  dan makanan  yang  layak.  Pada  lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Padang  terdapat  7  orang narapidana  lanjut  usia  dan  memerlukan  pelayanan  kesehatan  dan  makanan  layak  sesuai dengan  hak  nya.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  sosiologis  dengan pendekatan  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  hak  untuk  mendapatkan pelayanan  kesehatan  dan  makanan  yang  layak  telah  diatur  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan, sehingga secara normatif memiliki landasan hukum yang kuat agar hak tersebut  dapat  dipenuhi.  Hal  ini  dilakukan  juga  dalam  rangka  mencapai  tujuan  dari  sistem
pemasyarakatan.  Pemenuhan  Hak  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  bagi  narapidana  lanjut usia  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Padang  belum  terlaksana  secara  maksimal khususnya  pelayanan  promotif  yaitu  belum  tersedianya  sumber  daya  manusia  yang  cukup seperti  psikolog,  konseling,  dan  tenaga  penyuluh  kesehatan.  Begitu  juga  dengan  belum terlaksananya  pemeriksaan  kesehatan  secara  rutin  karena  keterbatasan  dokter  yang ditempatkan.
Kata Kunci: hak narapidana, pelayanan kesehatan, narapidana lanjut usia

## A. PENDAHULUAN
Perubahan  sistem  pemidanaan  di  Indonesia  kearah  pemasyarakatan  pada hakekatnya  merupakan  perubahan  kearah  sistem  pemidanaan  yang  lebih  manusiawi dan melindungi hak asasi manusia. Bahkan pemasyarakatan dalam arti sesungguhnya merupakan  proses  penegakan  hukum  yang  berorientasi  pada  perlindungan  hak  asasi manusia,  khususnya  hak  narapidana.  Oleh  karena  itu  pemasyarakatan  tetap  harus melaksanakan  pembaharuan,  pembenahan  aspek  organisasi,  sumber  daya  manusia serta  pilihan-pilihan  kebijakan  dalam  mewujudkan  apa  yang  telah  dicita-citakan  oleh pemasyarakatan itu sendiri.
Perubahan sistem pemidanaan menjadi sistem pemasyarakatan untuk pertama kali diucapkan oleh Sahardjo di dalam pidato penerimaan gelar Dotor Honoris Causa dalam ilmu hukum tanggal 5 Juli 1963. Bahwa pemidanaan bukanlah hanya untuk melindungi masyarakat semata-mata, melainkan harus pula berusaha membina sipelanggar hukum. Pelanggar hukum tidak lagi kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna.
Sistem  pemasyarakatan  jauh  lebih  maju  jika  dibandingkan  dengan  sistem kepenjaraan. Filosofi reintegrasi sosial mengharuskan pemasyarakatan membina bukan menghukum.  Proses  pembinaannya  berjalan  dalam  kerangka  perlindungan    hak-hak narapidana.
Sesuai  dengan  prinsip  pemasyarakatan  bahwa  terhadap  narapidana  selama menjalani  pidananya  harus  dihargai  sebagai  manusia  seutuhnya  dan  di  berikan beberapa hak oleh undang-undang. Hal ini berarti mereka hanya diasingkan sementara saja dari lingkungan sosialnya,
Sejalan  dengan  pemahaman  di  atas,  Pasal  2  Undang-Undang  No.  12  Tahun  1995 Tentang  Pemasyarakatan  mengatur  bahwa,  sistem  pemasyarakatan  diselenggarakan dalam  rangka  membentuk  narapidana  agar  menjadi  manusia  seutuhnya,  menyadari kesalahan,  memperbaiki  diri  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana  sehingga  sehingga dapat  diterima  kembali  oleh  lingkungan    masyarakat.  Dapat  dikatakan  bahwa, narapidana merupakan mereka yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.  Meskipun  demikian  narapidana  itu  hilang  kemerdekaan,  tetapi  hak- haknya seorang narapidana harus tetap dilindungi sesuai dengan aturan yang berlaku. Narapidana  yang  menjalani  pidana  hilang  kemerdekaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan tidak saja narapidana dewasa, tetapi terdapat juga narapidana lanjut usia 1 .
1 Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  HAM  No.32  Tahun  2018    Tentang  Perlakuan    Bagi  Tahanan  dan Narapidana Lanjut Usia.
Narapidana  lanjut  usia  yang  dimaksud  adalah    narapidana  yang  telah  mencapai usia 60 (enam puluh) tahun 2 . Prinsip Universal Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa, semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak. Mereka dikarunia akal  dan  hati  nurani  dan  harus  bertindak  terhadap  sesama  manusia  dalam  semangat persaudaraan. 3 Ketentuan ini merupakan suatu pernyataan umum mengenai martabat yang  melekat  dan  kebebasan  serta    persamaan  manusia  yang  menunjukkan  nilai normatif  konsep  hak-hak manusia.
Tuntutan akan pemenuhan hak-hak asasi manusia tentunya tidak dapat dipisahkan dari  pelaksanaan  mewajiban  dasar  manusia  sebagai  anggota  masyarakat.  Hak  asasi manusia  adalah  perangkat  hak  yang  melekat  pada  hakekat  dan  keberadaan  manusia sebgai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjungtinggi  dan  dilindungi  oleh  Negara  hukum. 4 Pada  bagian  lain  Deklarasi Universal  Hak  Asasi  Manusia  menyatakan  bahwa,  tidak  seorangpun  boleh  dianiaya atau  diperlakukan  secara  kejam  ditangkap,  ditahan  atau  dibuang  secara  sewenang- wenang.
Pemerintah  Indonesia  sebagai  salah  satu  anggota  PBB  secara  aktif  mengikuti perkembangan  dan  berupaya  dalam  pemajuan  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia termasuk peningkatan pembinaan terhadap para pelanggar hukum.
Terdapat  beberapa  hak  narapidana  dalam  Undang-Undang  Pemasyarakatan, sebagai berikut : 5
1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
2. Mendapatkan perawatan baik perawatan rohani dan jasmani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan  dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan  bahan  bacaan  dan  mengikuti  siaran  media  massa  lainnya  yang tidak dilarang.
7. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
8. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
9. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
10. Mendapatkan kebebasan bersyarat.
11. Mendapatkan  hal-hal  lain  yang  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Salah  satu  hak  narapidana  yang  telah  diatur  dalam  UU  Pemasyarakatan  ini adalah  hak  untuk  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  yang  layak.  Sebagaimana  yang diatur dalam  Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan  menyebutkan  bahwa  narapidana  berhak  mendapatkan  pelayanan kesehatan  dan makanan yang layak (Pasal 9, huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan).
2 Ibid, Pasal 1
3 Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948
4 Pasal 1 Butir I Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
. 5 Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
Hak atas kesehatan bagi narapidana di Lapas lebih mengarah kepada tersedianya dan  terjangkaunya  sarana  pelayanan  kesehatan  untuk  narapidana  di  lembaga pemasyarakatan.  Hak  untuk  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  yang  layak  ini,  juga tidak terbatas bagi narapidana lanjut usia,  mereka juga berhak mendapakan pelayanan kesehatan  secara  khusus  dan  upaya  pemenuhan  hak  tersebut  secara  khusus  bagi narapidana lanjut usia  yang sedang  menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan,  Hal  tersebut  secara  khusus  telah  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Hukum  Dan  HAM  No.  32  Tahun  2018  Tentang  Perlakuan  Bagi  Tahanan  Dan Narapidanan Lanjut Usia.
Sebagaimana  yang  telah  disebutkan  dalam  Peraturan  ini,  bahwa  narapidana yang lanjut usia ini adalah narapidana yang berumur 60 (enam puluh ) tahun ke atas, yang  diberikan  perlakuan  khusus.  Perlakuan  secara  khusus  adalah  upaya  yang ditujukan  untuk  memberikan  kemudahan    pelayanan  guna  membantu  narapidana lanjut  usia  tersebut  dalam  memulihkan  dan  mengembangkan  diri  agar  dapat meningkatkan  taraf  kesejahteraan  sosial.  Di  samping  itu  perlakuan  khusus  ini bertujuan juga  untuk memberikan pemenuhan kebutuhan narapidana lanjut usia  agar dapat  memelihara  kemampuan  fisik,  mental  dan  sosial.  Penetapan  narapidana dikatakan lanjut usia adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan  berdasarkan Asesmen Asesor,  yang  penetapannya  dilakukan  sejak  penerimaan  narapidana  tersebut  di lembaga pemasyarakatan. 6
Perlakuan khusus tersebut diberikan dalam bentuk 7
a. Pemberian bantuan akses keadilan.
b. Pemulihan dan pengembangan fungsi sosial.
c. Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan.
d. Perlindungan dan keamanan serta keselamatan.
Selain  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  yang  layak  bagi  narapidana  lanjut  usia, juga disediakan sarana dan prasarana khusus, seperti
1. Kursi roda
2. Jalan ramp
3. Toilet duduk.
4. Pegangan tangan pada tangga., dinding dan kamar mandi.
Sumber  dananya  dibebankan  kepada  anggaran  pendapatan  dan  belanja      atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
Menurut keterangan yang diperoleh dari petugas Lembaga Pemasyarakatan  Kelas IIA Padang melalui penelitian awal 8 ,  pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang terdapat  jumlah  penghuni  mencapai  846.  Diantara  narapidana  tersebut  terdapat  20 orang  narapidana  lanjut  usia.  Narapidana  lanjut  usia  yang  yang  sedang  menjalani pidananya di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Padang semuanya laki-laki. Sebagian dari  narapidana  lanjut  usia  tersebut  menderita  beberapa  jenis  penyakit  yang  sangat membutuhkan  pelayanan perawanatan  seperti, darah tinggi, diabetes dan asam urat. 9
6 Pasal 2 ayat ( 1dan 5 ) Permen Menteri Hukum Dan HAM No. 32 Tahun 2018.
7 Ibid, Pasal 3
8 Tanggal 6 April 2021, Penelitian awal di lembaga Pemasyarakatan kKas IIA Padang
9 Tanggal 6 April 2021, Penelitian awal di lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang
Di  LAPAS    Kelas  IIA  Padang  narapidana  yang  lanjut  usia  dengan  narapidana lainnya,  mereka  dibaur  dalam  satu  kamar  hunian  dan  tidak  dipisahkan.,  Sebagaiman yang dinyatakan  dalam Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. 32 Tahun 2018, bagi narapidana yang lanjut usia sangat perlu mnedapatkan pelayanan khusus yang optimal, mengingat kelompok ini merupakan kelompok yang rentan terhadap resiko-resiko.
Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang  Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Yang Layak Bagi Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.

## B. METODE PENELITIAN
Sesuai dengan topik dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini maka penelitian  ini  akan  menggunakan  hukum  empiris. 10 Namun  sebelumnya  penelitian didahului  dengan  melakukan  inventarisasi  terhadap    aturan  hukum  yang  berkaitan dengan  hak  narapidana  lanjut  usia  untuk  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  yang layak.
Penelitian  sosilogis  sebagai  implementasi  dari  aturan  hukum  yang  telah diinventarisasi,  dalam  hal  ini  terkait  dengan,  konsep  pemenuhan  hak  atas  pelayanan kesehatan yang layak bagi narapidana lanjut usia di LAPAS  Kelas IIA Padang. Hal ini dilakukan secara langsung atau dengan melakukan penelitian empiris. 11

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penulisan  bagian  Hasil  dan  Pembahasan  memuat  hasil-hasil  atau  temuan penelitian (scientific finding) yang diikuti dengan pembahasannya secara ilmiah. Uraian pembahasan  pada  bab  Hasil  dan  Pembahasan  bersifat  deskriptif,  analitis  dan  kritis. Uraian  pembahasan  harus  disesuaikan  dengan  urutan  permasalahan  hukum  yang menjadi unsur utama dalam kajian. Teori-teori yang dimasukkan dalam kerangka teori harus dikutip dalam bab ini. State of art 12 yang dicantumkan dalam Bagian Pendahuluan juga  kembali  dikaji  dan  dielaborasi  dapada  Bagian  Hasil  dan  Pembahasan.  Analisis pada  bagian  Hasil  dan  Pembahasan  dapat  didukung  dengan  Tabel  yang  disajikan secara  horizontal.  Penyajian  Tabel  dilengkapi  dengan      “Judul  Tabel”  dan  “Sumber Tabel.”  Setiap  Tabel  diikuti  dengan  kajian  serta komentar  penulis  sebagai  bagian  dari analisis  terhadap  Tabel  yang  disajikan.  Selain  tabel,  ketentuan  Undang-Undang  atau
10 Salim  HS,  2013, Penerapan  teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  dan  Disertasi ,  Raja  Grafindo    Persada, Jakarta, hal.11
12 I Made Arya Utama, I Nengah Suharta . (2018). “The Challenges of Water Pollution: Enforcement of Water Pollution Control”. Hasanuddin Law Review, 4(1): 81-87 DOI: 10.20956/halrev.v4i1.1414, p. 1414
peraturan lainnya yang disajikan dilengkapi dengan kajian dan pendapat penulis dalam memperkuat dan mempertajam analisis artikel yang diajukan untuk dipublikasikan. 13

## Contoh format numbering pada bagian Hasil dan Pembahasan

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
a) Dasar  Hukum  Pemenuhan  Hak  Atas  Pelayanan  Kesehatan  Yang  Layak  Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang
Hak-hak  narapidana  termasuk  narapidanan  lanjut  usia  atas  pelayanan  kesehatan yang layak di lembaga pemasyarakatan telah diatur dalam berbagai aturan hukum yang diantaranya adalah :

## 1. Undang-Undang Dasar 1945
Dalam  UUD  1945    hasil  amandemen  perubahan  kedua  Pasal  28  H  ayat  (1) menyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan.  Pasal  34  ayat  (3)  menyatakan  bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas peleayanan kesehatan.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Dalam  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan,  Pasal  2 mengatakan  bahwa  kesehatan  merupakan  hak  asasi  manusia  dan  salah  satu unsur  kesejahteraan  yang  harus  diwujudkan  sesuai  dengan  cita-cita  bangsa Indonesia.  Pembangunan  kesehatan  diselenggarakan  dengan  berasaskan perikemanusiaan,  keseimbangan,  manfaat,  perlindungan,  penghormatan terhadap  hak  dan  kewajiban,  keadilan,  gender,  dan  nondiskriminatif.  Pasal  4 menegaskan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  kesehatan,  Pasal  5  menegaskan bahwa  setiap  orang  mempunyai  hak  yang  sama  dalam  memperoleh  akses  atas sumber daya di bidang kesehatan dan Pasal 6 menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hal yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.
3. Undang-Undang  Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dalam    Pasal  9  UU  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  asasi  Manusia  secara eksplesit  juga  telah  menegaskan  bahwa  setiap  orang  berhak  untuk hidup.,mempertahankan  hidup  dan  meningkatkan  taraf  kehidupannya.  Setiap orang  berhak  hidup  tentram,  aman,  damai,  bahagia,  sejahtera  lahir  dan  bathin, serta setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Secara  khusus  hak-hak  narapidana  untuk  mendapatakan  pelayanan  kesehatan yang  layak  telah  diatur  dalam  beberapa    perundang-undangan  khusus  sistem pemasyarakatan yakni :
a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
13 World Trade  Organization.  Understanding  the  WTO  Agreement  Intellectual  Property  and Enforcement.    Available  from https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm .  Diakses Tanggal 5 Mei 2018.
Pasal  9  menyebutkan  bahwa,  warga  binaan  berhak  untuk  mendapatkan perawatan,  baik  perawatan  rohani  ataupun  jasmani,  mendapatkan  pelayanan kesehatan dan makanan yang layak dan menyampaikan keluhan.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat  Dan Tata Cara pelaksanaan Hak Warga Binaan.
Juga menyebutkan bahwa, hak-hak narapidana atas pelayanan ;
1. Setiap  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  berhak  mendapatkan perawatan  rohani  dan  jasmani  yang  diberikan  melalui  bimbingan  rohani dan  pendidikan  budi  pekerti.  Setiap  Lapas  wajib  disediakan  petugas bimbingan  tersebut  dengan  bekerja  sama  dengan  instansi  terkait,  badan kemasyarakatan atau perorangan.
2. Setiap  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  berhak  mendapatkan pelayanan  kesehatan.yang  layak.Setiap  Lapas  disediakan  pliklinik  beserta fasilitas  nya  dan  disediakan  sekurang-kurangnya  seorang  dokterdan seorang tenaga keehatan lainnya.
3. Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu ) kali dalam 1 bulan dan  dicatat  dalam  kartu  kesehatan,  Apabila  dari  hasil  pemeriksaan ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan , maka penderita tersebut  dirawat  secara  khusus.,  dan  diberitahukan  kepada  keluarganya. Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit dibebankan kepada negara.
4. Dalam hal penderita atau narapidana memerlukan perawatan lebih lanjut, maka  dokter  lapas  memberikan  rekomendasi  kepada  kepala  lapas  agar pelayanan  kesehatan  narapidan  bersangkutan  dilakukan  di  rumah  sakit umum pemerinah di luar Lapas.
c. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-Pk.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana.
Perawatan  warga  binaan  pemasyarakatan  befungsi  untukmenjaga  agar  mereka selalu dalam keadaan sehat jasmaniah maupun rohaniah, oleh karena itu selalu diusahakan  agar  mereka  tetap  memperoleh  kebutuhan-kebutuhan  dasar  yang cukup  yaitu,  kebutuhan  pelayanan  kesehatan  yang  layak,  makanan  ,  air  bersih untuk minum, mandi dan sebagainya.
d. Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  No;  E.03.PP.02.10  Tahun 2003,  Tentang    Standar  Pelayanan  Minimal  Pelayanan  Kesehatan  Dan Makanan Narapidana Dan Anak Didik Pemasyarakatan Di Lapas Hal yang diatur dalam peraturan tersebut yaitu :
1. Secara  melembaga  pelayanan  kesehatan  yang  ada  masih  dalam  taraf sederhana  yaitu  pelayanan  dokter  dan  klinik  yang  sifatnya  pertolongan pertama.
2. Rujukan  penderita  dilakukan  secara  seadanya,  tergantung  kondisi  pada masing-masing Lapas.
3. Bentuk-bentuk  pelayanan  promotif,  preventif,  kuratif  dan  rehabilitasi dilakukan secara sistematis.
e. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia
Kepada  narapidana  lanjut  usia  diberikan  perlakuan  khusus  kepada  narapidana lanjut  usia  dengan  tujuan  membantu  narapidana  lanjut  usia  tersebut  dalam memulihkan  dan  mengembangkan  diri  agardapat  meningkatkan  taraf kesejahteraan  sosial  dan  juga  untuk  memberikan  pemenuhan  kebutuhan narapidana  usia  lanjut  agar  dapat  memelihara  kemampuan  fisik  ,  mental  dan sosial. Di samping itu juga dalam peningkatan derajat kesehatan bagi narapidana lanjut usia.
Dari  aturan  hukum  di  atas    yang  megatur  dan  menjamin  hak  atas  pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan meliputi ;
1. Ketersediaan sumber daya manusia kesehatan di lapas yang sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dokter, dan satu orang perawat dan ketersediaan  tenaga keroanian.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Lapas;
a. Poliklinik rawat jalan dan rawat inap
b. Pembekalan obat-obatan dan alat-alat kesehatan
c. Sarana penyuluhan kesehatan
d. Ketersedianan makanan dan minuman yang memenuhi standar kesehatan
e. Ketersediaan air bersih.
f. Ketersediaan sanitasi lingkungan yang baik
g. Ketersediaan kamar mandi, jamban, tempat  sampah yang memenuhi standar kesehatan.
h. Ketersediaan sarana berolahraga
3. Ketersediaan anggaran atau pembiayaan pelayanan kesehatan di Lapas
4. Ketersediaan upaya-upaya pelayanan kesehatan di Lapas yang meliputi :
a. Upaya  pelayanan  kesehatan  promotif,  meliputi  komunikasi,  informasi  baik secara  individu  maupun  berkelompok,  konseling  baik  secara  pribadi  maupun berkelompok, pemantauan sanitasi perorangan, olah raga rutin.
b. Upaya  pelayanan  kesehatan  preventif  yang  meliputi  pemeriksaan  pada  awal pertama  masuk  Lapas.  Pemeriksaan  kesehatn  berkala  minimal  1  bulan  sekali. Pemberian  imunisasi  dan  isolasi  bagi  narapidana  yang  menderita  penyakit menular. Pemeliharaan kesehatan Lapas.
c. Upaya  pelayanan  kesehatan  kuratif  yang  meliputi  pengobatan  penyakit  umum seperti,  pelayanan  kesehatan  gigi.  Pelayanan  penyakit  khusus,  seperti;  TBS, Malaria dll
d. Upaya pelayanan kesehatan rehabilitasi meliputi, Pelayanan rehabilitasi fisik bagi narapidana yang mengalami gangguan fisik akibat trauma dan kesehatan jiwa.

## B. Upaya Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.
Upaya  pelayanan  kesehatan  adalah  tatanan  yang  menghimpun  berbagai  upaya kesehatan,  baik  masyarakat      maupun  perseorangan  secara  terpadu  dan  saling mendukung  guna  menjamin  tercapainya  derajat  kesehatan  yang  setinggi-tingginya. Pelaksanaan pemenuhan hak narapida khusunya narapidana lanjut usia atas pelayanan kesehatan di LAPAS  Kelas IIA Padang meliputi ;

## 1. Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif
Pelayanan  kesehatan  promotif  pada  narapidana  adalah  proses  untuk meningkatkan  kemampuan  narapidana  dalam  memelihara  dan  meningkatkan
kesehatannya untuk mencapai derajat kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, dan sosial. Para narapidana harus mampu mengenal serta mewujudkan aspirasinya, kebutuhannya, dan mampu mengubah atau mengatasi lingkungannya.
Upaya pelayanan kesehatan  promotif  hanya dilakukan pada narapidana yang datang berobat ke Klinik LAPAS Kelas IIA Padang yang rawat jalan dan  dilakukan oleh dokter dan perawat Klinik LAPAS Kelas IIA Padang.
Keadaan  ini  disebabkan  karena  LAPAS  Kelas  IIA  Padang  belum  mempunyai fasilitas pelayanan promotif dan sumber daya manusia seperti, psikolog, konseling atau tenaga penyuluh  kesehatan. 14

## 2. Upaya Pelayanan Kesehatan Preventif
Pelayanan kesehatan preventif pada narapidana adalah proses untuk mencegah dan  melindungi  narapidana  dari  terjadinya  penyakit  atau  gangguan  kesehatan. Tujuannya  adalah  untuk  mencapai  derajat  kesehatan  yang  sempurnan  baik  fisik, mental, dan sosial.
Pelayanan kesehatan preventif pada narapidana lanjut usia di LAPAS Kelas IIA Padang  dilakukan  dengan cara 15
a. Pemeriksaan awal pada narapidana yang baru masuk
b. Isolasi narapidana yang menderita penyakit menular.
c. Pemeriksaan  berkala  dilakukan    bagi  narapidana  lanjut  usia  yang  menderita sakit. Seperti ; kontrol hipertensi dilakukan  sebanyak satu kali  sebulan dengan menggunakan  alat  ukur  tensi.  Bagi  narapidana  lanjut  usiayang  menderita diabetes  mellitus  di  cek  rutin  satu  kali  tiga  bulan  dengan  menggunakan  ters sederhana gula. Bagi narapidana lanjut usia yang menderita  penyakit kolestrol. Pengecekan tersebut dilakukan setiap satu kali sebulan  dengan menggunakan slat tes sederhana dan terakhir bagi narapidana lanjut usia di LAPAS Kelas IIA Padang dicek setiap  satu kali  sebulan.
d. Pemberian pengobatan dan vaksinasi untuk mencegah penyakit tertentu
e. Menjaga kebersihan lingkungan.
f. Menjaga kebersihan makanan dan minuman narapidana Lanjut usia
3. Upaya Pelayanan Kesehatan  Kuratif
Upaya  pelayanan  kesehatan  kuratif  pada  narapida  lanjut  usia  di  LAPAS  Kelas IIA Padang yang dilakukan meliputi : 16
1. Pelayanan pengbatan dasar bagi narapidana lanjut usia yang menderita sakit dan masih bisa dilakukan pengobatan jalan
2. Pelayanan  kesehatan  rawat  inap  sementara  bagi  narapidana  lanjut  usia  yang menderita  sakit  dan  menurut  analisa  dokter  Klinik  LAPAS  perlu  observasi khusus maka dilakukan rawat inap di Klinik LAPAS.
3. Pelayanan  kesehatan  rujukan  bagi  narapidana  yang  mengalami  sakit,  dan menurut  pendapat  dokter  tidak  dapat  lagi  ditangani  di  Klinik  LAPAS,  dalam hal  ini  narapidan  yang  menderita  penyakit  khusus  dan  membutuhkan pengobatan secara khusus pula.
14 Wawancara dengan dr.Rahmadini, Kepala Klinik LAPAS Kelas IIA Padang, Rabu Tanggal 27  Oktober 2021
15 Wawancara dengan dr.Rahmadini, Kepala Klinik LAPAS Kelas IIA Padang, Rabu Tanggal 27  Oktober 2021
16 Wawancara dengan dr.Rahmadini, Kepala Klinik LAPAS Kelas IIA Padang, Rabu Tanggal 27  Oktober 2021

## 4. Upaya Pelayanan Kesehatan Rehabilitasi
Upaya  pelayanan  kesehatan  rehabilitasi  pada  narapidana  lanjut  usi  di  LAPAS Kelas  IIA  Padang.  Adalah  untuk  atau  memulihkan  narapidana  lanjut  usia  dari bekas  penderitaannya  yang  meliputi,  pelayanan  rehabilitasi  fisik  bagi  narapidana yang menderita gangguan fisik akibat trauma.
Bagi  narapidana  lanjut  usia  yang  mengalami  masalah  gangguan  fisik  akibat trauma  selagi  bisa  diupayakan  rehabilitasi  di  klinik  LAPAS  saja.  Bagi  narapidana lanjut  usia  yang  mengalami  masalah  kesehatan  jiwa  dan  perilaku,pelayanan kesehatan  rehabilitasi  akan  dilaksanakan    melalui  kerjasama  dengan  rumah  sakit dan pusat-pusat rehabilitasi. 17
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa  pelaksanaan  pemenuhan  hak narapidana  lanjut  usia  atas  pelayanan  kesehatan  yang  layak  di  LAPAS  kelas  IIA Padang belum berjalan dengan baik terutama pada pelayanan kesehatan promotif dan  preventif.  Pelayanan  kesehatan  promotif  di  LAPAS  Kelas  IIA  Padang  belum dilaksanakan  dengan  teratur  dan  hanya  dilakukan  bagi  narapidana  yang  datang berobat  secara  perseorangan  ke  Klinik  LAPAS  dan  penyuluhan  kesehatan dilakukan  hanya  sekali-kali  oleh  tenaga  penyuluh  dari  Puskesmas  dan  Dinas Kesehatan.
Pelayanan  kesehatan  preventif  bagi  napidana  lanjut  usia  di  LAPAS  Kelas  IIA Padang  sudah  terlaksana  dengan  baik.  Hal  ini  dapat  dijelaskan  dengan  terlihat sudah  dilakukan  pemeriksaan  kesehatan  para  narapidana  lanjut  usia  secara  rutin minimal  satu  kali  dalam  satu  bulan  untuk  mengetahui  dan  mencegah  timbulnya penyakit.

## 5. Upaya Kesehatan Lingkungan
Narapidana  lanjut  usia  berhak  atas  ketersediaan  lingkungan  di  lembaga pemasyarakatan sebagaimana telah diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan  setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
a. Sarana Air Bersih
Menurut  Kasubsi  Bimaswat,  air      yang  ada  di  LAPAS  Kelas  IIA  Padang bersumber  dari  air  bawah  tanah  (  sumur  bor)  yang  disedot  memakai  mesin  air dan ditampung di bak /tong penampungan, selain air sumor bor juga difasilitasi juga  air  dari  PDAM.  Pasokan  air  secara  kuantitas    telah  mencukupi  dan  sudah memenuhi standar kesehatan. 18
b. Sarana pembuangan air limbah  dan sampah
Berdasarkan  pengamatan  peneliti    dan  informasi  dari  Kasubsi  Bimaswat bahwa  pembuangan  air  limbah  dilakukan  melalui  got  yang  berada  disekeliling bagunan  LAPAS.  Sarana  pembuangan  sampah  pada  setiap  kamar  hunian  para narapidana lanjut usia disediakan keranjang sampah. Sampah tersebut dibuang ketempat  penampung  sampah  oleh  para  narapidana  yang  diberi  tugas  oleh
17 Wawancara dengan dr.Rahmadini, Kepala Klinik LAPAS Kelas IIA Padang, Rabu Tanggal 27  Oktober 2021
18 Wawancara  dengan  Bapak.Arwen  Syah  Putra,  Kasubsi  Bimaswat  LAPAS  Kelas  IIA  Padang,  Senin,  27 September 2021
penanggung  jawab  kamar  hunian  narapidana  dan  terakhir  sampah  tersebuat dijemput oleh mobil sampah. 19
c. Sarana Olah Raga
Sarana olah raga yang tersedia di LAPAS Kelas IIA Padang adalah lapangan bola voli dan lapangan futsal.
d. Penyelenggaraan Makan Dan Minum
Penyelenggaraan  makan  dan  minum  di  LAPAS  Kelas  IIA  Padang  adalah merupakan  rangkaian  kegiatan  mulai  dari  perencanaan  sampai  dengan pendistribusian  makanan  serta  monitoring dan  evaluasi  guna  mencapai  tingkat kesehatan yang optimal,
Bagi  narapidana  lanjut  usia,  melalui  pemberian  makanan  yang  sehat. Pelayanan  makanan  dan  minuman  yang  sehat  adalah    merupakan  hak  para narapidana termasuk narapidanan lanjut usia, Hal ini telah tertuang dalam Pasal 14  Undang-Undang  No.  12  Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan  yang menyebutkan  bahwa  narapidana  dan  tahanan  mendapatkan  pelayanan kesehatan  dan makanan yang layak.
Sampai saat ini LAPAS Kelas IIA Padang belum mempunyai tenaga ahli gizi. Untuk  pengolahan  bahan  makanan  baik  saat  penerimaan  bahan  makanan  dari pemborong, penyimpanan dan memasak  bahan makanan  serta pendistribusian makanan  kepada  narapidana  semuanya  dilakukan  oleh  narapidana  yang ditugaskan  untuk  bertanggung  jawab  dalam  pengelolaan  makanana  tersebut. Dan diawasi oleh tim Pengawas dan Pembina yang telah ditetapkan oleh Kepala LAPAS. 20 Makanan dan gizi yang  seimbang  dibutuhkan oleh narapidana lanjut usia  di  LAPAS  Kelas  IIA  Padang,untuk  mepertahankan  dan  meningkatkan derajat kesehatan agar tidak sakit dan dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari. Pemberian  makanan  yang  tidak  jumlah  dan  kualitasnya  dapat  menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, diantaranya dapat menyebabkan kekurangan gizi sehingga mudah terserang penyakit dan kurang motivasidan apatis.

## D. PENUTUP
Pelaksanaan  Pemenuhan  Hak  Atas  Pelayanan  Kesehatan  Yang  Layak  Bagi Narapidana Lanjut Usia di LAPAS Kelas IIA  Padang belum sesuai dengan  Peraturan Menteri  Hukum  Dan  HAM  Nomor  M.HH.02.UM.06.04201  Tentang  Pedoman Pelayanan  Kesehatan  di  Lingkungan  Kementerian    Hukum  dan  HAM.  Hal  ini dibuktikan    dengan  adanya  over  capacity  atau  jumlah  narapidana  yang  melebihi  daya tampung, dengan tenaga kesehatan  yang hanya memiliki 1 (satu) orang dokter umum. Ketersediaan  ruang    yang  belum  memadai,  seperti  belum  adanya  labotarium  serta persediaan obat-obatan yang lengkap. Di samping itu narapidana lanjut usia ditempat pada  ruang  hunian  bersama  dengan  narapidana  lainnya  dan    jumlah  yang  melebihi kapasitas untuk satu ruangan.
19 Wawancara dengan Bapak.Arwen Syah Putra, Kasubsi Bimaswat LAPAS Kelas IIA Padang, Senin, 27 September 2021
20 Wawancara dengan Bapak.Arwen Syah Putra, Kasubsi Bimaswat LAPAS Kelas IIA Padang, Senin, 27 September 2021
Pada  LAPAS  Kelas  IIA  Padang  hanya  mempunyai  1  (satu)  orang  dokter  umum dan 3 (tiga) orang perawat dan hanya dapat mengobati yang bersifat ringan, Kurangnya anggaran  dalam  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  terhadap  narapidana  serta  tidak memadainya sarana dan prasarana kesehatan  di LAPAS Kelas II Padang

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta
Widiana Gunakaya, 1988, Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan Amrico,   Bandung Bambang Sunggunno, 2016, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarata Djisman  Samosir,  2012,  Sekelumit  Tentang  Penologi  dan  Pemasyarakatan,  Nuansa  Aulia,
Bandung.
Djisman Samosir, 2012, Penologi Dan Pemasyarakatan, Nuansa Aulia, Bandung Hamja,  2015  Pemberdayaan  Lembaga  Pemasyarakatan  Terbuka  Sebagai  Wujud    Pelaksanaan Community  Based  Corrections  Dalam  Sistem  Peradilam  Pidana,  DEEPUBLISH, Yogyakarta
P.A.F.Lamintang, 1984, Hukum Penitensier Indoneia, Armico, Bandung Petrus  Irwan  Pandjaitan  dan  Wiwik  Widiarti,  2008,  Pemasyarakatan  Narapidana, INDHIIL, Jakarta
Romli  Atmasasmita,  1996,  Sistem  Peradilan  Pidana  Perspektif  Eksistensialisme  dan Abolisionisme,
Salim.HS, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sanusi Has,1977, Dasar-Dasar Penologi Indonesia, Armico, Bandung

## Jurnal / Makalah
Ardi  Syatno,1993,  Upaya-Upaya  Manusia  Menuju  Pelaksanaan  Lembaga  Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, di Lembaga Kelas I Sukamiskin Bandung  Makalah, UI
Paulus  Hadisuprapto,  2002,  Tantangan  Sistem  Pemasyarakatan  di  Indonesia,  Jurnal Kriminologi, Fisip-UI Vol. 2 No.II’
Wulandari, Catur 2012, Analisis terhadap pelaksanan hak pelayann kesehatan dan  makannan narpidana  berdasarkan  UU  No.  12  Tahun  1995  dan  PP  No.  32  Tahun    1999  . Universitas Muhammadiyah Malang, Thesis

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manuasia Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 Tentang Peraturan Pelaksana Hukum Acara Pidana.
Peraturan  Pemerintah  No.31  Tahun1999  Tentang  Pembinaan  dan  Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
Peraturan  Pemerintah  No.32  Tahun  1999  Tentang  Syaratdan  Tata  Cara  Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
Peraturan  Pemerintah  No.57  Tahun1999  Tentang  Kerja  Sama  Penyelenggaraan Pembinan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  No.32  Tahun  2018  Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia