Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 4 Desember 2022 P - ISSN : 2503-4413 E - ISSN
: 2654-5837, Hal 56 – 65

## ANALISIS PENGARUH TRANSFER PRICING DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP
TAX AVOIDANCE
(Penelitian pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
tahun 2017 - 2021) Oleh : Dematria Pringgabayu 1,2 , Imas Purnamasari 2 ,
Budi Supriatono Purnomo 2
1 Politeknik Pajajaran ICB Bandung, Indonesia
2 Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia
Article Info Abstract Article History : Received  16  Des - 2022 Accepted  25 Des  - 2022 Available Online 30 Des – 2022 This  study  aims  to  examine  the  influence  of  transfer  pricing  variables, institutional  ownership,  and  managerial  ownership  to  tax  avoidance either  partially  or  simultaneously.  This  research  method  used  is quantitative method by using descriptive explanative method. This study uses secondary data in the form of financial statements of manufacturing companies listed on the Indonesia  Stock Exchange period  2017  to  2021 with  a  population  of  33  companies  and  132  samples.  The  analytical method used to measure the effect of transfer pricing, ownership structure to  tax  avoidance  is  multiple  linear  regressions.  The  results  show  that transfer  pricing  does  not  affect  tax  avoidance  because  it  does  not  have significant implications (no effect) because the potential taxable income (although shifted from one to  another agency)  was still  within  the same jurisdiction of taxation. Meanwhile, the result of the research shows that the  variable  of  institutional  ownership  has  a  negative  effect  on  tax avoidance because the large concentration of institutional ownership will influence the aggressive tax policy and the managerial ownership does not affect  the  tax  avoidance  because  the  company  in  Indonesia  has  a  very small managerial ownership of about 5%.
Keyword : Transfer  Pricing,  Ownership
Structure, Aggressive Tax Avoidance.

## 1. PENDAHULUAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji transfer pricing dan struktur kepemilikan berpengaruh  terhadap Agrresive  Tax  Avoidance. Secara  umum transfer  pricing merupakan  jumlah harga  atas  penyerahan  barang  atau  imbalan  atas penyerahan  jasa  yang  telah  disepakati  oleh  kedua belah  pihak  dalam  transaksi  bisnis financial maupun  transaksi  lainnya.  (Gunadi,  2007). Menurut  Tsurumi  (1984)  dalam  Gunadi,  2007 suatu  grup  perusahaan, transfer  pricing (sering disebut  dengan  istilah intercompany  pricing, intercorporate  pricing,  interdivisional  pricing, atau internal  pricing ),  merupakan  harga  yang diperhitungkan  untuk  pengendalian  manajemen ( management control ) atas transfer barang dan jasa dalam  satu  grup  perusahaan. Tax  avoidance didefinisikan sebagai kemampuan untuk membayar    jumlah  kas  pajak  yang  rendah/ Cash- ETR (sebagai lawan GAAP-beban  pajak yang ada
dalam  catatan  pajak  perusahaan)  terhadap  laba sebelum  pajak  pada  perusahaan  (Dyreng,  S., Hanlon, M., Maydew, E. 2008).
Aggressive  tax  avoidance juga  didefinisikan sebagai  tindakan  manajemen  untuk  mengecilkan pajak penghasilannya melalui kegiatan perencanaan  pajak  (Richardson,  G.,  &  Lanis,  R. 2017; Frank, M.M., Lynach., & Rego, S.O. 2009; Chen,  Shuping,  Xia  Chen,  Qiang  Cheng.  2010; Hanlon, M., Mills, L., &  Slemrod, J. 2009).  Selain itu  karena  perusahaan  Multinasional  memiliki posisi dalam  hal  prinsip  yaitu  apa  yang digunakannya  pasti  akan  menguntungkan  bagi kelompoknya, sehingga perusahaan multinasional menggunakan harga yang menyimpang  dari harga yang berlaku umum. Maka, perusahaan Multinasional dapat menggunakan transfer pricing yang  rendah  dari arm’s  length  price ,  yang tujuannya  mengefisienkan  beban  pajak  atau dengan  cara  menggunakan  harga  yang  tinggi  dari
arm’s  length  price untuk  tujuan  tertentu.  Oleh karena  itu  kegiatan aggressive  tax ini  mencakup kegiatan  perencanaan  pajak  yang  legal  atau  yang mendekati grey  area ,  serta  kegiatan  yang  ilegal (Richardson, G., & Lanis, R. 2017).
Beberapa  kasus transfer  pricing diantaranya PT  Toyota  Motor  Manufacturing  Indonesia (TMMIN)  mengumumkan  kinerja  ekspor  mobil utuh atau completely built up (CBU) mereka pada tahun  lalu.  Jumlahnya  mencatat  rekor  yakni  lebih dari  118  ribu  unit.  Jumlah  ini  setara  dengan  70 persen total ekspor kendaraan dari Indonesia tahun lalu.  Jika  ditambah  dengan  produk  mobil  terurai atau complete  knock  down (CKD)  dan  komponen kendaraan, maka nilai ekspor pabrik mobil yang 95 persen sahamnya dikuasai Toyota Motor Corporation (TMC) Jepang tersebut mencapai US$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 17 triliun.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan  memiliki  bukti  bahwa  Toyota  Motor Manufacturing  memanfaatkan  transaksi  antar perusahaan  terafiliasi  di  dalam  dan  luar  negeri untuk menghindari pembayaran pajak. Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi  harga  secara  tidak  wajar.  Telah terungkap  bahwa  seribu  mobil  buatan  Toyota Motor  Manufacturing  Indonesia  harus  dijual  dulu ke  kantor  Toyota  Asia  Pasifik  di  Singapura, sebelum  berangkat  dan  dijual  ke  Filipina  dan Thailand.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menghindari membayar pajak yang tinggi di Indonesia. Dengan kata  lain,  Toyota  di  Indonesia  hanya  bertindak “atas nama” Toyota Motor Asia Pacific Pte., Ltd – yaitu  nama  unit  bisnis  Toyota  yang  berkantor  di Singapura.  Dari  kasus  diatas  disimpulkan  bahwa PT  Toyota  Motor  Manufacturing  Indonesia  untuk menghindari  pajak  di  Indonesia  apabila  menjual langsung ke Filipina dan Thailand mereka dengan sengaja menjual produk tersebut ke Toyota Motor Asia  Pasific  Ltd  dikarenakan  memanfaatkan tax heaven country yang ada di Singapura.
Starbucks Inggris memanfaatkan celah hukum dan tax  heaven di  Belanda  melalui  cabang starbucks  yang  berada  di  Belanda.  Penghasilan starbucks  Inggris  ditransfer  ke  starbucks  Belanda bernama Stabucks Coffee EMEA BV sebagai biaya lisensi  dan  royalti  bagi  Starbucks  Coffee  EMEA BV  di  Belanda.  Jika  menggunakan  pola  anti- transfer  pricing yang  benar,  starbucks  Inggris seharusnya  menstransfer  biaya  itu  pada  cabang terdekat Stabucks Coffee EMEA BV yang berada di  Inggris.  Untuk  meyakinkan  bahwa  kerugian yang  didapat  starbucks  Inggris  adalah  benar, operasi  Starbucks  Inggris  dibiayai  melalui  utang dari  cabang-cabang  Starbucks  lainnya  di  negara lain. Sehingga, biaya pembayaran utang dan bunga akan  mengurangi  penghasilan  dari  starbucks
Inggris,  sementara  keuntungannya  ditransfer  ke negara  Belanda  yang  tarif  pajaknya  sangat  kecil. Agar  lebih  meyakinkan  lagi,  pembelian  biji  kopi starbucks dibeli dari starbucks di Swiss.
Meski sebenarnya biji kopi itu tidak dibeli dari starbucks  Inggris,  melainkan  dari  banyak  negara lain. Hal  yang digunakan adalah  karena starbucks di  Swiss  yang  memiliki  hak  hukum  atas  biji  kopi tersebut,  sehingga  seakan-akan  starbucks  Inggris membeli biji kopi dari starbucks Swiss yang pajak penjualannya  rendah,  hanya  sebesar  2% dari nilai penjualan. Hal utama dari pemanfaatan tax heaven oleh  starbucks  adalah  transfer  penghasilan starbucks  di  Inggris  ke  luar  negeri,  yaitu  ke Belanda  sebagai  negara tax  heaven. Dalam  kurun waktu  3  tahun,  dengan  berbagai  praktik  yang dilakukan,  starbucks  Inggris  mengakui  kerugian dan  tidak  dikenakan  pajak  selama  itu  juga  di Inggris. Kaitan kasus starbucks dengan etika bisnis internasional  adalah  etika  bisnis  internasional  ada untuk  mengurangi  tindak  kecurangan-kecurangan yang  dilakukan  perusahaan  dan  menghindari eksploitasi  berlebihan  yang  dilakukan  oleh  pihak perusahaan,  dalam  kasus  starbucks,  eksploitasi yang dilakukan adalah eksploitasi keuntungan. Bila mengacu kepada De George Rule, yaitu 10 aturan internasional  yang  mengatur  keberlangsungan korporasi  multinasional,  starbucks  Inggris  telah melanggar aturan pertama dan keenam dalam etika bisnis internasional, yaitu (1) korporasi multinasional tidak boleh dengan sengaja mengakibatkan  kerugian  langsung  dan  (6) korporasi  internasional  harus  membayar  pajak dengan fair (adil).  Sehingga,  dapat  disimpulkan bahwa  starbucks  Inggris  telah  melanggar  etika bisnis  internasional  dan  bertindak  amoral  seperti yang dikatakan oleh salah satu perwakilan otoritas pajak  Inggris  yang  mengintrogasi  CFO  starbucks Inggris.
( http://merrydewiputri.com/2021/06/02/tax- planning-dalam-transfer-pricing-versi-perusahaan- starbucks/ (diakses tanggal 11 Juni 2017).
Penelitian ini meneliti kembali atas penelitian- penilitian sebelumnya untuk menguji Tax Avoidance. Untuk  memperoleh  gambaran  yang menyeluruh tentang penelitian ini, maka penelitian ini  di  organisir  dalam  5  (lima)  bagian.  Setelah pendahuluan, bagian 2 mengulas kajian teoritis dan perumusan hipotesis, bagian 3 menjelaskan metode penelitian  ini,  dilanjutkan  dengan  bagian  4  yang menjelaskan  hasil  penelitian  dan  pembahasannya, dan diakhiri kesimpulan dan saran.

## 2. KAJIAN
PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Landasan Teori Teori Stakeholders
Istilah
stakeholder pertama kali diperkenalkan  oleh Stanford  Research  Institute (SRI)  pada  tahun  1963 . Stakeholder didefinisikan sebagai “ Any group or individual who can affected by the achievement of an organization’s objective ”. Yang  artinya stakeholder merupakan  kelompok maupun  individu  yang  dapat  mempengaruhi  atau dipengaruhi  oleh  proses  pencapaian  tujuan organisasi.
Tanggung  jawab  perusahaan  yang  semula fokus  pada  indikator  ekonomi  dalam  laporan keuangan,  saat  ini  telah  bergeser  dan  lebih memperhitungkan  faktor-faktor  sosial  terhadap stakeholder ,  baik  internal  maupun  eksternal (Hamdani,  2021).  Untuk  menjamin  kelangsungan hidup  perusahaan,  sangat  tegantung  kepada dukungan  para stakeholder .  Makin  banyak dukungan dari stakeholder , makin besar kemampuan perusahaan beradaptasi dengan lingkungan. Pengungkapan sosial dianggap sebagai  bagian  dari  dialog  antara  perusahaan dengan stakeholder .  Menurut  Hamdani  (2021), stakeholder perusahaan  terdiri  dari Shareholder, Investor, Costumer, Suplliers, Government, Natural Enviroment, dan Local Comminities.

## Teori Kepatuhan Pajak
Machfud Sidik yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:137-138) yaitu Kepatuhan memenuhi  kewajiban  perpajakan  secara  sukarela merupakan tulang punggung sistem self assestment system ,  dimana  wajib  pajak  bertanggung  jawab menetapkan  sendiri  kewajiban  perpajakan  dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

## Teori Keagenan
Teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara  manajemen  perusahaan  (agen)  dengan pemegang saham ( principal )  pertama  kali dikemukakan  oleh  Jensen  dan  Meckling  (1976). Hubungan  keagenan    didefinisikan  sebagai  suatu kontrak  yang  mana  satu  atau  lebih principal menggunakan  orang  lain  atau  agen  untuk menjalankan  aktivitas  perusahaan  (Jensen  dan Meckling, 1976 dalam Natasari, 2014).
Transfer Pricing
Transfer Pricing digunakan untuk mengukur  efektifitas  departemen  dari  suatu perusahaan  untuk  melihat  kinerja  keseluruhan perusahaan  tersebut,  Suandy  (2006).  Penelitian yang dilakukan Richardson, Grantley (2012) yang berkaitan dengan transfer pricing dimana penelitian yang berjudul Determinants of Transfer Pricing Aggressiveness: Empirical Evidence  from Australian firms menyimpulkan bahwa profitabilitas,  leverage,  aset  tidak  berwujud  dan multinasional berhubungan positif terhadap transfer  pricing agresivitas,  sedangkan  hasil  dari
regresi  tambahan  menunjukkan Transfer  Pricing meningkat melalui  aset  tidak  berwujud  dan multinasionality serta adanya variable kontrol yang digunakan  yaitu  ukuran  perusahaan  dan  sektor industri.  Pada  prinsipnya transfer  pricing dapat melibatkan baik transaksi domestik maupun global. Dari  aspek  pajak  penghasilan, transfer  pricing domestik tidak membawa implikasi yang signifikan  karena  potensi  penghasilan  kena pajaknya  (walaupun  digeser  dari  satu  ke  lain badan)  masih  berada  dalam  satu  yuridiksi pemajakan yang sama, (Gunadi, 2007). Penggeseran potensi pajak tersebut dapat memberikan manfaat pada grup perusahaan secara keseluruhan dalam rangka, misalnya (1) pemerataan penghasilan kena pajak ( base averaging) dengan  mengalokasikan  laba  pada beberapa subyek pajak untuk mengurangi kemungkinan terkenia progresivitas tarif (30% atau 15%),  dan  (2)  arbitrage  kerugian  ( loss  arbitrage) dengan menggeser laba kepada subjek pajak yang masih berhak atas  kompensasi  kerugian. (Gunadi, 2007).

## Struktur Kepemilikan
Struktur  kepemilikan  perusahaan  timbul akibat adanya perbandingan jumlah pemilik saham dalam  perusahaan.  Sebuah  perusahaan  dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, masyarakat luas, pemerintah, pihak asing, maupun orang  dalam  perusahaan  tersebut  (manajerial) (Tamba, 2011).
Kepemilikan Institusional Gedajlovic dan Shapiro (2002)
berpendapat  bahwa  kepemilikan  saham  oleh institusi atau perusahaan akan mampu memberikan  pengendalian  yang  efektif  bagi manajemen perusahaan karena padatnya jaringan bisnis, utang, dan modal perusahaan.

## Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan manajerial merupakan pemisahan  kepemilikan  antara  pihak outsider dengan pihak insider. Jika dalam suatu perusahaan memiliki banyak pemilik saham, maka kelompok besar  individu  tersebut  sudah  jelas  tidak  dapat berpartisipasi  dengan  aktif  dalam  manajemen perusahaan  sehari-hari.  Karenanya,  mereka memilih  dewan  komisaris,  yang  memilih  dan mengawasi  manajemen  perusahaan.  Struktur  ini berarti  bahwa  pemilik  berbeda  dengan  manajer perusahaan.  Hal  ini  memberikan  stabilitas  bagi perusahaan  yang  tidak  dimiliki  oleh  perusahaan dengan  pemilik  merangkap  manajer,  (Bodie: 2006).

## Profitabilitas
Menurut  Niresh  dan  Velnampy  (2014:57) Profitabilitas  adalah  sejumlah  uang  perusahaan yang  dapat  dihasilkan  dari  sumberdaya  apapun yang  dimiliki  perusahaan.  Profitabilitas  menurut Brigham  dan  Houston  (2006)  adalah  hasil  bersih dari  serangkaian  kebijakan  dan  keputusan. Profitabilitas dapat ditetapkan dengan menghitung berbagai tolak ukur yang relevan. Salah satu tolak ukur  tersebut  adalah  dengan  rasio  keuangan sebagai  salah  satu  analisa  dalam  menganalisa kondisi  keuangan,  hasil  operasi  dan  tingkat profitabilitas suatu perusahaan.
Definisi lain yang dikemukakan oleh Fahmi (2012:68)  bahwa  rasio  profitabilitas  digunakan untuk  mengukur  efektivitas  manajemen  secara keseluruhan  yang  ditujukan  oleh  besar  kecilnya tingkat  keuntungan  yang  diperoleh  dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin  tinggi  rasio  profitabilitas  maka  akan semakin  baik  menggambarkan  kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan.

## Leverage
Leverage menurut  Sartono  (2001) adalah  penggunaan  sumber  dana  yang  dimiliki beban  tetap  dengan  harapan  bahwa  akan memberikan  tambahan  keuntungan  yang  tersedia bagi  pemegang  saham.  Beban  tetap  ini  dapat berupa bunga pinjaman, jika perusahaan menggunakan  sumber  pembelanjaan  dari  luar (modal  asing),  sedangkan  apabila  perusahaan menggunakan  mesin-mesin,  maka  menanggung beban tetap yang berupa biaya penyusutan mesin- mesin (depresiasi).
Wild, Subramanyan, dan Hasley (2008:213)  mengemukakan  bahwa  “motivasi utama  perusahaan  memperoleh  pendanaan  usaha melalui  utang  adalah  potensi  biaya  yang  lebih rendah”.  Dari  sudut  pandang  pemegang  saham, utang lebih murah dibandingkan dengan penggunaan  eukitas,  hal  ini  didasarkan  karena bunga  sebagian  besar  jumlahnya  tetap,  dan  jika bunga  lebih  kecil  dari  pengembalian  yang diperoleh  dari  pendaan  utang,  selisih  lebih  dari atas pengembalian akan menjadi keuntungan bagi investor  ekuitas  Wild,  Subramanyan,  dan  Hasley (2008:213).  Selain  itu,  bunga  merupakan  beban yang dapat mengurangi pajak sedangkan deviden tidak,  dampaknya  adalah  besarnya  pajak  yang ditanggung  perusahaan  akan  semakin  kecil sebagai  akibat  dari  penggunaan  utang  dalam struktur  modal  perusahaan  sehingga  pada akhirnya akan meningkatkan pengembalian. Wild, Subramanyan, dan Hasley (2008:213).

## Size
Menurut  Machfoedz  (1994)  dalam  Suwito dan  Herawati  (2005)  menyatakan  bahwa  ukuran perusahaan  adalah  suatu  skala  yang  dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti  total  aset  atau  total  aset  perusahaan,  nilai pasar  saham,  rata-rata  tingkat  penjualan  dan jumlah  penjualan.  Sedangkan  menurut  Brigham dan  Houston  (2006)  ukuran  perusahaan  adalah skala  besar  kecilnya  perusahaan  yang  dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai cara antara lain dengan ukuran pendapatan, total aset dan total ekuitas.
Perusahaan  yang  memiliki  total  aset  besar menunjukkan  bahwa  perusahaan  tersebut  relatif lebih  stabil  dan  mampu  menghasilkan  laba  yang lebih  besar  dibandingkan  perusahaan  yang memiliki  total  aset  sedikit  atau  rendah, (Rachmawati  dan  Triatmoko,  2007).  Tahap kedewasaan  perusahaan  ditentukan  berdasarkan total  aset,  semakin  besar  total  aset  menunjukkan bahwa  perusahaan  memiliki  prospek  baik  dalam jangka  waktu  yang  relatif  panjang,  hal  ini  juga menggambarkan  bahwa  perusahaan  lebih  stabil dan  lebih  mampu  dalam  menghasilkan  laba dibandingkan  perusahaan  dengan  total  aset  yang kecil, (Rachmawati dan Triatmoko, 2007).
Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Menurut Darussalam (2009), Tax avoidance biasanya  dapat  diartikan  sebagai  suatu  skema transaksi  yang  ditujukan  untuk  meminimalkan beban  pajak  dengan  memanfaatkan  kelemahan- kelemahan  ( loophole )  ketentuan  perpajakan  suatu negara. Sementara menurut OECD Tax Avoidance biasanya  dipergunakan  untuk  menjelaskan  usaha- usaha  wajib  pajak  untuk  mengurangi  beban pajaknya.
Menurut  Lanis  dan  Richardson  (2017) menyatakan  bahwa  terdapat  beberapa  alasan menggunakan  GAAP  ETR  untuk  mengukur Aggresivitas Pajak karena GAAP ETR yang paling banyak digunakan untuk mengukur Tax Avoidance dalam  literatur.  Lanis  dan  Richardson  (2017) alasan  menggunakan  GAAP  ETR  bahwa  GAAP ETR  merupakan  proksi  yang  paling  banyak digunakan  pada  literatur  penelitian  terdahulu. Semakin  rendah  nilai  GAAP  ETR  yang  dimiliki perusahaan maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak.

## 3. METODE PENELITIAN
Populasi dalam penelitian ini meliputi perusahaan-perusahaan di sektor manufaktur yang telah go  public dan  sahamnya  terdaftar  di  Bursa Efek  Indonesia  (BEI).  Berdasarkan  kriteria  yang telah  ditetapkan  dengan  menggunakan  metode
purposive sampling , maka terdapat 33 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama    tahun    2017  sampai  dengan  tahun  2021 yang  dijadikan  sampel.
Pengukuran variabel independen yang meliputi transfer  pricing dan  struktur  kepemilikan  diukur sebagai berikut :
1. Variabel transfer  pricing diukur  dengan menggunakan  TP Disclosure  Index dilakukan dengan  menggunakan  pendekatan  dikotomi,  yaitu setiap item TP  dalam  instrumen  penelitian  diberi nilai  1  jika  diungkapkan,  dan  nilai  0  jika  tidak diungkapkan.  Rumus  perhitungan  TP  adalah sebagai berikut:
TP =
∑ Xij 7
Dimana:
TP : TP Disclosure Index perusahaan nj : jumlah item untuk perusahaan j, nj = 7 Xij  :  1  =  jika item i  diungkapkan;  0  =  jika item i tidak diungkapkan.
2. Kepemilikan Institusional
Dalam  penelitian  ini  kepemilikan  institusional akan diukur dengan  menghitung total saham yang dimiliki  pemegang  saham  institusi  dibandingkan dengan  total  saham  yang  beredar,  seperti  yang dilakukan  oleh  Koubaa  dan  Anis  (2015). Kepemilikan  isntitusional  dihitung  dengan  rumus sebagai berikut:
KEI = Total Saham yang Dimiliki Pemegang Saham Institusi Total Saham yang Beredar
3. Kepemilikan Manajerial
Dalam  penelitian  ini  kepemilikan  manajerial akan diukur dengan  menghitung persentase jumlah saham  yang  dimiliki  oleh  manajemen/Direksi perusahaan  dibandingkan  dengan  jumlah  seluruh saham  yang  beredar  seperti  yang  dilakukan  oleh penelitian Melinda (2008). Kepemilikan manajerial  ini  dihitung  dengan  rumus  sebagai berikut :
KM = Jumlah Saham yang Dimiliki Manajemen /
Direksi Perusahaan Total Saham yang Beredar
Dalam  penelitian  ini  yang  bertindak  sebagai variabel kontrol, diantaranya :
1.  Profitabilitas.  Dalam  penelitian  ini Return  On Asset (ROA)
dipilih sebagai indikator profitabilitas .  Return  on  Assest (ROA)  dapat dihitung  dengan  menggunakan  rumus  sebagai berikut:
ROA = Net Income / Total Asset
2. Leverage. Dalam penelitian ini leverage diukur menggunakan Debt  to  Total  Asset  Ratio (DAR), dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
DER = Total debt / Total Equity * 100%
3.  Size Dalam  penelitian  ini,  indikator  yang digunakan  untuk  mengukur  tingkat  ukuran perusahaan adalah Ln total asset.
Pengukuran  variabel  dependen  yaitu tax avoidance menggunakan GAAP  ETR  dalam penelitian  Lanis,  Richardson  (2012),  Hanlon  dan Heinztman (2010) yaitu dengan rumus :

## GAAP ETR= Beban Pajak Penghasilan
Pendapatan Sebelum Pajak
Model penelitian regresi linier berganda dengan menggunakan  bantuan  software eviews. Untuk menganalisis  data,  penulis  melakukan  analisis deskriptif  untuk  menentukan  batas  model  regresi, pengujian  R 2 dan  pengujian  hipotesis  pada  hasil regresi  menggunakan  t-statistik  dan  F-statistik. Berikut model yang akan diuji :
Ŷ  = 𝛼 + 𝛽 1 Transfer  Pricing + 𝛽 2 Kepemilikan Institusional + 𝛽 3 Kepemilikan Manajerial + e
Dimana:
𝛼 = Konstanta Ŷ = Tax Avoidance dengan GAAP ETR 𝛽
= Slope atau koefisien regresi atau intersep X 1 = Transfer Pricing X 2.1 = Kepemilikan Institusional X 2.2 = Kepemilikan Manajerial e =Eror

## 4. HASIL PENELITIAN
Tabel 1

## Hasil Uji Deskriptif
Descriptive Statistics N Mean Maximum Minimum Std. Deviation TP 132 ,40476190 ,571429 ,000000 ,134622731 K_INS 132 ,71210674 ,981923 ,000000 ,177823811 K_MGT 132 ,04399681 ,488427 ,000000 ,104899947 PROFIT 132 ,16133225 4,276634 ,019469 ,375259734 LEV 132 ,78592439 5,152418 ,109234 ,669522147 SIZE 132 28,74306974  33,198812 25,676961 1,704462568 TA 132 ,25130284 ,326509 ,177549 ,024612093 Valid N (listwise) 132

## Sumber : eviews, data diolah
Tabel  1  menunjukan  hasil  analisis  deskriptif dengan jumlah laporan Tahunan (N) dari penelitian ini ada 132 data dari 33 perusahaan yang menjadi sampel.

## Uji Multikolinieritas
Uji  multikolinieritas  bertujuan  untuk  menguji apakah  model  regresi  ditemukan  adanya  korelasi antar  variable  bebas  (independen).  Model  regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

## Tabel 2 Hasil Uji Multikolinieritas
Variance Inflation Factors Date: 07/15/17   Time: 20:32 Sample: 1 132 Included observations: 132
Coefficient Uncentered Centered Variable Variance VIF VIF C 0.001188 880.2960 NA TP 0.000136 16.93699 2.720902 K_INS 0.000130 49.90765 1.318519 K_MGT 0.000226 2.191755 1.268251 PROFIT 9.46E-06 1.760456 1.504022 LEV 8.17E-06 4.530291 1.611427 SIZE 1.65E-06 977.6500 2.080305

## Sumber : Eviews 9 data diolah kembali
Berdasarkan  hasil  yang  tersaji  pada  tabel  di atas,  dapat  disimpulkan  model  regresi  yang  akan dibentuk terbebas dari multikolinearitas, dikarenakan keenam variabel bebas memiliki nilai VIF yang kurang dari 10.
Uji Koefisien Determinasi
Koefisien  determinasi  (R 2 )  pada  intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan  variasi  variabel  dependen.  Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu (0<R 2 <  1).  Pada  tabel  4.2  nilai  koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0.332997 atau 33%. Hal ini menunjukan bahwa keempat variabel
bebas yang diuji yang terdiri dari Transfer Pricing , kepemilikian institusional, kepemilikan manajerial,  memberikan  kontribusi  terhadap tax
avoidance sebesar  33%,  sedangkan  67%  lainnya merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti.
Tabel 3 Hasil Uji R Squares
Dependent Variable: TA Method: Least Squares Date: 07/10/17   Time: 14:09 Sample: 1 132 Included observations: 132 HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, User bandwidth = 10.0000)
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.379080 0.034463 10.99969 0.0000 TP -0.015103 0.011669 -1.294275 0.1980 K_INS 0.030862 0.011417 2.703118 0.0078 K_MGT -0.006176 0.015036 -0.410707 0.6820 PROFIT -0.001951 0.003075 -0.634376 0.5270 LEV 0.011614 0.002858 4.063835 0.0001 SIZE -0.005295 0.001284 -4.124574 0.0001 R-squared 0.332997 Mean dependent var 0.251303 Adjusted R-squared 0.300981 S.D. dependent var 0.024612 S.E. of regression 0.020578 Akaike info criterion -4.877663 Sum squared resid 0.052929 Schwarz criterion -4.724787 Log likelihood 328.9258 Hannan-Quinn criter. -4.815541 F-statistic 10.40092 Durbin-Watson stat 2.175667 Prob(F-statistic) 0.000000 Wald F-statistic 10.60315 Prob(Wald F-statistic) 0.000000

## Sumber: Eviews 9 data diolah kembali
Dari hasil pengaruh Transfer Pricing terhadap Tax  Avoidance maka  H 0 diterima  dan  H a ditolak. Nilai  p-value  adalah  0.099  ( sig) lebih  besar  dari alpha  0.05  ( confidance  interval) ,  maka  dapat disimpulkan  bahwa Transfer  Pricing (X 1 )  tidak berpengaruh  terhadap Tax  Avoidance (Y).  Hasil Penelitian  ini  senada  juga  diungkapkan  oleh Gunadi  (2007), transfer  pricing domestik  tidak membawa  implikasi  yang  signifikan  (tidak berpengaruh)  karena  potensi  penghasilan  kena pajaknya  (walaupun  digeser  dari  satu  ke  lain badan)  masih  berada  dalam  satu  yuridiksi pemajakan yang sama.
Gunadi (2007) juga mengungkapkan penggeseran potensi pajak tersebut dapat memberi manfaat pada grup perusahaan secara keseluruhan dalam rangka, misalnya (1) pemerataan penghasilan  kena  pajak  ( base  averaging) dengan mengalokasikan  laba pada beberapa  subyek  pajak untuk mengurangi kemungkinan terkena progresivitas  tarif  (30%  atau  15%),  dan  (2) arbitrage kerugian  ( loss  arbitrage) dengan
menggeser  laba  kepada  subyek  pajak  yang  masih berhak atas kompensari kerugian.
Dari hasil pengaruh kepemilikan institusional terhadap Tax  Avoidance maka  H 0 ditolak  dan  H a diterima.  Nilai  p-value  adalah  0.0039  ( sig) lebih kecil  dari  alpa  0.05  ( confidance  interval) ,  dan koefisien ß 1 positif pada model regresi dengan nilai koefisien 0.030862 maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan  institusional  berpengaruh  negatif terhadap tax  avoidance .  Hasil  penelitian  yang dilakukan oleh Khurana dan Moser (2009) adalah besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional  maka  akan  mempengaruhi  kebijakan pajak  agresif  oleh  perusahaan,  dan  semakin besarnya  konsentrasi short-term  shareholder institusional  akan  meningkatkan  kebijakan  pajak agresif, tetapi semakin besar konsentrasi kepemilikan long-term  share-holder maka  akan semakin  mengurangi  tindakan  kebijakan  pajak yang agresif.
Dari  hasil  pengaruh  kepemilikan  manajerial terhadap Tax Avoidance maka H 0 diterima dan H a
ditolak. Nilai p-value adalah 0.341 ( sig) lebih besar dari  alpa  0.05  ( confidance  interval) ,  maka  dapat disimpulkan bahwa Kepemilikan Manajerial (X 2.2 ) tidak  berpengaruh  terhadap Tax  Avoidance (Y). Hasil  penelitian  ini  sama  dengan  penelitian  yang dilakukan  Agustia  (2017).  Walaupun  pihak manajer mempunyai peluang untuk menggunakan strategi  agresivitas  pajak  untuk  meningkatkan bonus  manajer  dan  deviden  yang  dimilikinya, namun  seorang  manajer  sekaligus  pemegang saham  tidak  berpengaruh  dalam  pengambilan keputusan  agresivitas  pajak  perusahaan.  Agustia (2017) menyatakan tidak berpengaruhnya kepemilikan  manajerial  disebabkan  perusahaan  di Indonesia  rata-rata  kepemilikan  manajerialnya sangat kecil yaitu sekitar dibawah 5%.
Dari  hasil  pengaruh  profitabilitas  terhadap Tax  Avoidance maka  H 0 diterima  dan  H a ditolak. Nilai  p-value  adalah  0.5270  ( sig) lebih  besar  dari alpa  0.05  ( confidance  interval) ,  maka  dapat disimpulkan  bahwa Profitabilitas  (X 3 )  tidak berpengaruh  terhadap Tax  Avoidance (Y).  Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012) yang menyatakan  bahwa  ROA  tidak  berpengaruh terhadap  agresivitas  pajak.  Agresivitas  pajak dilakukan  dengan  menurunkan pretax income sehingga  beban  pajak  perusahaan  rendah,  namun semua  perusahaan  berupaya  untuk  memperoleh laba  yang  tinggi.  Profitabilitas  perusahaan  besar yang  mengindikasikan  kinerja  perusahaan  baik. Perusahaan  memilih  untuk  tidak  melakukan agresivitas  pajak  dengan  cara  menurunkan pretax income karena hal tersebut akan menurunkan ROA perusahaan.
Dari hasil uji pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance maka H 0 ditolak dan H a diterima. Nilai p-value adalah 0.001 ( sig) lebih kecil dari alpa 0.05 ( confidance  interval) ,  dan  koefisien  ß 1 positif sebesar  0.011614  maka  dapat  disimpulkan  bahwa leverage X 4 berpengaruh terhadap Tax Avoidance (Y).  Penelitian  yang  dilakukan  ini  didukung  oleh Zhou  (2011)  dan  Chen  at  al  (2010)  yang menyatakan  perusahaan  menggunakan  hutang untuk  menghindari  agresivitas  pajak.  Watts  dan Zimeerman  (1978,  Hal  115),  politisi  memiliki kekuatan  untuk  mempengaruhi  distribusi  kembali kekayaan  perusahaan  melalui  pajak  perusahaan, peraturan,  subsidi,  dll.  Selain  itu,  beberapa kelompok memiliki untuk menegoisasi “nasionalisasi,  pengambilalihan  pemutusan  atau pengaturan perusahaan”, yang pada saatnya dapat memberikan  insentif  kepada  politisi  untuk mengajukan  tindakan  tersebut.  Gagasan  bahwa politisi  berusaha  untuk  mengganggu  urusan korporasi  dan  mendistribusikan  kekayaan  dari
mereka  (Stigler  1971),  Peltzman  (1976),  dan Jensen & Meckling (1978).
Dari hasil Size terhadap Tax Avoidance maka H 0 ditolak  dan  H a diterima.  Nilai  p-value  adalah 0.001  ( sig) lebih  kecil  dari  alpa  0.05  ( confidance interval) maka  dapat  disimpulkan  bahwa size X 5 berpengaruh  terhadap Tax  Avoidance (Y). Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan  oleh  Zhou  (2011),  dan  Rusydi  dan Martani  (2014)  yang  menemukan  bahwa  ukuran perusahaan  berpengaruh  terhadap  agresivitas pajak.  Semakin  besar  ukuran  perusahaan  semakin kecil  ETR  yang  mengindikasikan  perusahaan melakukan  agresivitas  pajak.  Semakin  besar ukuran  perusahaan  maka  perusahaan  mampu menggunakan  sumber  daya  yang  dimilikinya (asset) untuk membuat suatu perencanaan pajak.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa ; a. Secara parsial Transfer Pricing tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance .
b. Secara  parsial  Kepemilikan  Institusional berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance .
c. Secara  parsial  Kepemilikan  Manajerial  tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance .
d. Secara parsial profitabilitas tidak berpengaruh terhadap  terhadap Tax  Avoidance .  Secara parsial leverage berpengaruh terhadap penghindaran  pajak.  Secara  parsial size berpengaruh terhadap penghindaran pajak e. Secara simultan Transfer Pricing , Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas , Leverage dan Size secara  bersama-sama  berpengaruh  signifikan terhadap Tax Avoidance .

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Agustia,  Dian.  2017.  “Pengaruh  Faktor Good Corporate  Governance,  Free  Cash Flow dan Leverage Terhadap
Manajemen  Laba”.  Jurnal  Akuntansi dan  Keuangan  Vol.  15,  No.  1,  Mei  . Hal 27-42.
Brigham,  Eugene  F  dan  Joel  F.  Houston.  2006. Dasar-dasar  Manajemen  Keuangan . Alih  bahasa  Ali  Akbar  Yulianto.  Buku Satu. Edisi Sepuluh. PT. Salemba Empat.
Jakarta.
Chaganti  Rajeswararao,  Damanpour  Fariborz. 1991.  “ Institutional  Ownership,  Capital Structure  and  Firm  Performance”.
Strategic  Management  Journal,  Vol  12. 479-491.
Chen,  Shuping,  Xia  Chen,  Qiang  Cheng.  2010. “Are  family  firms  more  tax  aggressive
than  non-family  firms?”. Journal  of Financial Economics 58 (2010) 81-112. Darussalam. &  Septriadi,  D.,  2009.  Tax Avoidance,  Tax  Planning,  Tax  Evasion, dan Anti Avoidance Rules . Dyreng, S.,Hanlon, M., Maydew, E. 2008.  “Long run  corporate  tax  avoidance”. The Accounting Review 83,61-82 . Fahmi, Irham. 2012. “ Analisis Kinerja Keuangan” . Bandung: Alfabeta. Frank, M.M., Lynach, J.L., & Rego, S.O. 2009. “ Are  financial  and  tax  reporting aggressiveness  reflective  of  broader corporate  policies?”. The  Accounting Review , 84(2), 467-469.
Gedajlovic  E.R.  dan  Shapiro,  D.M.  (2002).
Ownership Structure and Firm Profitability  in  Japan. Academy  of Management Journal 45:565-567. Gunadi. 2007. Transfer Pricing . Pajak
Internasional. Universitas Indonesia. Hal : 228-229. Jakarta.
Hanlon, M., Mills, L., & Slemrod, J. 2009. “What does tax aggressiveness signal?”
Evidence  firm  stock  price  reactions  to news  about  tax  shelter  involvement.
Journal  of  Public  Economics 93  (2009)
126-141.
Jensen.,C.,  Michael  dan  Meckling.,  H.,  William.
1976. Dalam Natasari. 2004. “Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost  and  Ownership  Structure”. Jurnal Simposium  Nasional  Akuntansi  18.
PPJK.
Jensen, M.C., and Meckling, W.H., 1978. “Can the Corporation Survive?” Financial
Analysts  Journal, Vol.  34,  Jan-Feb,  pp.
31-37.
Khurana, I.K. dan W.J. Moser. 2009. “Institutional Ownership and Tax Aggressiveness”. www.ssrn.com
Lanis,  R.,  dan  Richardson,  G.  2012.  Corporate
Social Responsibility and Tax Aggresiveness:  an  Empirical  Analysis.
Journal of Accounting and Public Policy.
31, 86-108.
Marcus, Kane dan Bodie. 2006. Investment . Jakarta
: Salemba Empat.
Niresh, J. Aloy & T. Velnampy. 2014. “Firm Size and  Profitability:  A  Study  of  Listed Manufacturing  Firms  in  Sri  Lanka”.
International  Journal  of  Business  and Management . Volume 8 Hal 57-64.
Peltzman,  S.,  1976.  “Torward  a  More  General Theory  of  Regulation”, Journal  of  Law and Economic, Vol. 19 pp. 211-240.
Rachmawati,  Andri.,  dan  Triatmoko,  Hanung. 2007. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi  Kualitas  Laba  dan  Nilai Perusahaan.
Simposium
Nasional
Akuntansi (SNA) X . Makasar.
Richardson G., dan Grantley, 2012. “International Corporate  Tax  Avoidance  Practices  : Evidence  from  Australian  Firms”. The International Journal of Accounting 47, I hal. 469-496.
Richardson, G., & Lanis, R.2017. “The Impact of board of director oversight characteristics on  corporate  tax  aggressiveness”:  An empirical analysis . Journal of Accounting  and  Economics, 31(2),  321- 387.
Rusydi,  M.  Lhoiru  dan  Dwi  Martani.  2014.
Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Aggressive  Tax  Avoidacne . Simposium Nasional Akuntansi XVII. Pp.1-19.
Sartono,  R.  Agus.  2001. Manajemen  Keuangan Teori dan Aplikasi . Yogyakarta BPFE. Stigler,  G.J.,  1971.  “The  Theory  of  Economic Regulation”, The  Bell  Journal  of Economic  and  Management  Science, Vol. 2, pp. 3-21.
Suandy, Erly. 2006. “ Perencanaan Pajak” . Jakarta : Salemba Empat Siti Kurnia Rahayu,
dan Ely Suhayati. 2010.
“Perpajakan”. Teori  dan  Teknis Perhitungan. Yogyakarta: Graha Ilmu.Tsurumi, Yoshi. 1982. Multinational  Management-Business Strategy  and  Government  Policy (Second Edition). Ballinger Publishing Coy, Massachusetts. Suwito,  Edy.,  dan  Herawaty,  Arleen.  2005. Analisis Pengaruh Karakteristik
Perusahaan  terhadap  Tindakan  Perataan Laba  yang  Dilakukan  Oleh  Perusahaan yang  Terdaftar    di  Bursa  Efek  Jakarta. Simposium  Nasional  Akuntansi  VIII .
Solo.
Tamba,  Erida  G.H.  2011.    Pengaruh  Struktur
Kepemilikan Saham Terhadap Pengungkapan  Tanggung  Jawab  Sosial
Perusahaan. Universitas  Diponegoro, Semarang.
Watts. R.L. & Zimmerman. J.L., 1978. ”Towards a Positive Theory of  the Determination of  Accounting  Standars”, The Accounting Review, Vol.53, No. 1, pp.
112-134.
Wild,  John  J,  K.R.  Subramanyam  dan  Robert  F. Halsey. (2008:213). Analisis Laporan Keuangan . Edisi Kedepalapan. Jilid 2.
Diterjemahkan  oleh  Dodo  Suharto dan  Herman  Wibowo.  Salemba Empat. Jakarta. Zhou  Ying  (2011).  Owner  Stucture,  Board Characteristics, and Tax Aggressiveness. Thesis. Lingnan University.