## ADMINISTRAUS  -  JURNAL  ILMU  ADMINISTRASI  DAN  MANAJEMEN
Vol.  7  No.  2 – Mei  2023 E-ISSN  2580-9695
Strategi  Pembangunan  Bidang  Pendidikan  Pada  Wilayah Perbatasan  RI-PNG  di  Distrik  Muara  Tami  Kota  Jayapura Tahun 2019-2020
Sarah Evelien Kwano Yoku 1 , Putri Hergianasari, Sri Suwartiningsih 3
1,2*,3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia
Corresponding Author: Putri Hergianasari putri.hergianasari@uksw.edu

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  is  to  look  at  the  development  strategy  in  the  education  sector  in  the  RI-PNG border  area  in  the  Muara  Tami  district,  Jayapura  City  in  2019-2020.  In  any  country,  education  plays  an important role in social and economic development. Therefore, the global agenda on education has significant importance for many countries. The Sustainable Development Goals (SDGs) have 17 goals, one of which is the  4th  goal,  namely  quality  education.  Education  is  the  main  thing  and  deserves  attention  in  the development  strategy  of  a  region  and  should  be  one  of  the  basic  things  that  needs  to  be  improved  and developed. A minimal level of education makes a nation have a high level of ignorance; therefore, Indonesia must  improve  the  development  of  infrastructure  and  the  education  system,  especially  in  border  areas. Indonesia has an area directly adjacent to Papua New Guinea (PNG) these boundaries include sea and land areas.  According  to  data  from  the  Papua  Province  Border  Management  Agency,  the  RI-PNG  border  areas cover  the  areas  of  Jayapura  City,  Keerom  Regency,  Jayapura  Regency,  Supiori  Regency,  Gunung  Bintang Regency, Digul Regency and Merauke Regency. One of the RI-PNG border areas that the author will discuss is the area of the city of Jayapura, namely the Muara Tami District. In conducting research, the authors apply a qualitative approach to explore the facts that exist deeper with the type of descriptive-explanatory research to  dig deeper.  The findings from  this study  show  that  the  development strategy  for  the  education  sector  in Muara Tami District has not been fully achieved so far, but there are some targets that have progressed in this  regard  in  the  form  of  building  renovations,  providing  competent  teaching  staff,  and  adequate infrastructure.
Keywords: Development Strategy; Education; Border; Muara Tami District, SDGs

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  melihat  strategi  pembangunan  di  sektor  pendidikan  di kawasan  perbatasan  RI-PNG  di  distrik  Muara  Tami,  Kota  Jayapura  pada  tahun  2019-2020.  Di negara  manapun,  pendidikan  memegang  peranan  penting  dalam  pembangunan  sosial  dan ekonomi.  Maka  dari  itu,  agenda  global  mengenai  pendidikan  memiliki  kepentingan  yang signifikan bagi banyak negara. Sustainable Development Goals (SDGs) mempunyai 17 tujuan salah satu tujuannya yaitu tujuan ke-4 yaitu pendidikan berkualitas. Pendidikan sebagai hal yang utama dan  patut  untuk  diperhatikan  dalam  strategi  pembangunan  suatu  daerah  dan  sudah  semestinya menjadi salah satu hal mendasar yang perlu ditingkatkan dan dibangun. Tingkat pendidikan yang minim  menjadikan  sebuah  bangsa  memiliki  tingkat  kebodohan  yang  besar,  oleh  karena  itu Indonesia harus meningkatkan pembangunan infrastruktur dan sistem pendidikan, terlebih lagi di wilayah perbatasan. Indonesia memiliki wilayah yang langsung berbatasan dengan Papua Nugini (PNG)  batas-batas  tersebut  meliputi  wilayah  lautan  dan  daratan.  Sesuai  dengan  data  Badan
Pengelolaan  Perbatasan  Provinsi  Papua,  wilayah  perbatasan  RI-PNG  meliputi  wilayah  Kota Jayapura,  Kabupaten  Keerom,  Kabupaten  Jayapura,  Kabupaten  Supiori,  Kabupaten  Pegunungan Bintang, Kabupaten Digul, dan Kabupaten Merauke. Salah satu wilayah perbatasan RI-PNG yang akan  dibahas  oleh  penulis  adalah  wilayah  kota  Jayapura  yaitu  Distrik  Muara  Tami.  Dalam melakukan penelitian, penulis menerapkan metode pendekatan kualitatif untuk menelusuri fakta- fakta yang ada menjadi lebih dalam dengan jenis penelitian deskriptif-eksplanasi untuk menggali lebih  dalam  lagi.  Temuan  dari  penelitian  ini  menghasilkan  strategi  pembangunan  sektor pendidikan di Distrik Muara Tami sampai saat ini belum sepenuhnya dicapai dengan baik, tetapi ada  sebagian  target  yang  sudah  mengalami  kemajuan  dalam  hal  ini  berupa  renovasi  gedung, menyediakan tenaga pendidik yang kompeten, dan sarana-prasarana yang cukup.
Kata Kunci: Strategi Pembangunan; Pendidikan; Perbatasan; Distrik Muara Tami, SDGs

## A. PENDAHULUAN
Peningkatan  sumber  daya  manusia  yang  dapat  dipercaya  sangat bergantung  pada  pendidikan,  dan  krisis  sumber  daya  manusia  yang  handal merupakan  akibat  dari  kualitas  pendidikan  yang  tidak  memadai  (Adisaputro 2020).  Pembangunan  sosial dan  ekonomi  setiap  negara  pada  dasarnya dimotori oleh  pendidikan,  dan  pendidikan  merupakan  komponen  vital  bagi  kemajuan setiap bangsa (Ikhwan 2017). Maka dari itu, agenda global mengenai pendidikan memiliki  kepentingan  yang  signifikan  bagi  banyak  negara. Sustainable Development  Goals (SDGs)  mempunyai  17  tujuan  salah  satu  tujuannya  yaitu tujuan ke-4 yaitu pendidikan berkualitas (Hadiwijoyo and Anisa 2019). Indonesia menjadi  salah  satu  negara  yang  menyetujui  dan  mendukung  program pembangunan  berkelanjutan  (SDGs)  (sdgs.bappenas.go.id  2017).  Indonesia  juga menyetujui  program  SDGs  dengan  mempertimbangkan  keadaannya  sendiri. Masalah pendidikan di Indonesia sangat rumit (Adha et al. 2019), beberapa dari masalah  ini  termasuk  distribusi  tenaga  pengajar  yang  tidak  merata,  ketiadaan infrastruktur untuk memfasilitasi pembelajaran, tenaga pengajar atau guru yang terampil,  dan  infrastruktur  bangunan  sekolah  yang  belum  memadai.  Semua masalah  ini  membuktikan  bagaimana  Indonesia  masih  harus  memenuhi persyaratan  layanan  minimal  untuk  pendidikan,  mencapai  tujuan  serta  target pembangunan  pendidikan  yang  layak, dan  mempraktekkan  indikator-indikator pencapaian  pembangunan  berkelanjutan,  yaitu  SDG  tujuan  nomer  4  tentang pendidikan berkualitas (Bappenas Indonesia, 2015).
Setiap  warga  negara  memiliki  hak  atas  pendidikan  dan  negara  memiliki kewajiban  dalam  menyelenggarakan  sistem  serta  sarana  pendidikan  yang memadai  untuk  memenuhi  kebutuhan  warga  negaranya  (Sujatmoko  2010) sebagaimana disebutkan dalam Pasal Undang-Undang Dasar 1945 bahwasannya “Setiap  warga  negara  berhak  mendapatkan  pendidikan”  Pasal  31  menegaskan bahwa  mendapatkan  pendidikan  adalah  hak  yang  dipunyai  oleh  setiap  warga negara  dari  berbagai  kalangan  dan  latarbelakang  (Herawati  2010)  termasuk masyarakat  di  wilayah  perbatasan  RI-PNG.  Pemerintah  mengharuskan  setiap warga  negaranya  untuk  mengikuti  program  belajar  selama  12  tahun  karena pendidikan memainkan peran yang teramat krusial dalam peningkatan sumber
daya  manusia  yang  berkualitas,  akan  tetapi  kualitas  pendidikan  yang  rendah justru menyebabkan timbulnya sumber daya manusia yang krisis (Alhumami et al. 2021).
Hak  warga  negara  untuk  memperoleh  pendidikan  dan  program pemerintah yang mewajibkan setiap warga negara untuk menempuh pendidikan dalam  jangka  waktu  12  tahun  nyatanya  tidak  didukung  dengan  ketersediaan infrastruktur,  sarana  dan  prasarana  pendidikan  yang  memadai.  Percepatan pembangunan  infrastruktur  dan  ketersediaan  sarana  penunjang  yang  terjadi antar  Provinsi  hingga  disetiap  daerah-daerah  menjadi  salah  satu  faktor ketertinggalan  daerah  yang  berada  di  wilayah  lintas  batas  dua  negara. Berdasarkan  hasil  observasi  lapangan  terdapat  beberapa  sekolah  yang  belum layak  baik  berupa  gedung,  tenaga  guru,  dan  bahkan  ketersediaan  internet. Berikut merupakan gambar 1 dan gambar 2.
Gambar 1. Ruang kelas pada SD N
Skouw Mabo Gambar 2. Ruang guru SD N Skouw
Hal  ini  tentu  nya  tidak  sesuai  dengan  komitmen  Indonesia  dalam mendukung agenda Internasional PBB melalui SDG’s yaitu Program Pendidikan yang  berkualitas,  Perbedaaan  fakta  sosial  dan  fakta  yuridis  yang  ada  saat  ini membuat  penulis  ingin  melakukan  penelitian  lebih  lanjut  secara  khusus  di Distrik Muara Tami yang adalah wilayah perbatasan lintas negara dan termasuk dalam  ruang  lingkup Hubungan  Internasional,    dengan  judul  “Strategi Pembangunan  Bidang  Pendidikan  Pada  Wilayah  Perbatasan  RI-PNG  di  Distrik Muara Tami Kota Jayapura Tahun 2019-20 20” Indonesia memiliki wilayah yang langsung berbatasan dengan Papua Nugini (PNG) batas-batas tersebut meliputi wilayah  lautan  dan  daratan  (Hapsari  2016).  Sesuai  dengan  data  Badan Pengelolaan  Perbatasan  Provinsi  Papua,  wilayah  perbatasan  RI-PNG  meliputi wilayah  Kota  Jayapura,  Kabupaten  Keerom,  Kabupaten  Jayapura,  Kabupaten Supiori,  Kabupaten  Pegunungan  Bintang,  Kabupaten  Digul,  dan  Kabupaten Merauke. Salah satu wilayah perbatasan RI-PNG yang akan dibahas oleh penulis
adalah wilayah kota Jayapura.
Permasalahan-permasalahan  yang  dihadapi  oleh  Indonesia  dalam  bidang pendidikan  mempengaruhi  tingginya  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM) disetiap  Provinsi.  Berdasarkan  data  yang  dihimpun  oleh  Badan  Pusat  Statistik pada tiga tahun bertuturut-turut sejak 2019-2021 Papua menjadi Provinsi dengan IPM terendah(Badan Pusat Statistik 2022). Permasalahan mutu Pendidikan yang terjadi  di  Provinsi  Papua  terjadi  karena  kurangnya  infrastruktur  dan  tenaga pendidik  serta  sarana  penunjang  seperti  ketersediaan  sarana  internet.  Wilayah- wilayah  di  Papua  yang  sulit  untuk  mengakses  pendidikan  adalah  wilayah- wilayah  di  daerah  penggunungan  Papua  yang  sulit  diakses  karena  kendala infrastruktur  jalan,  wilayah-wilayah  yang  terkena  dampak  dari  perang  antar suku seperti Nduga dan wilayah-wilayah yang berada di lintas batas antara RI- PNG.

## B. METODE PENELITIAN
Dalam  melakukan  penelitian  ini  penulis  menerapkan  metode  pendekatan kualitatif untuk menelusuri fakta-fakta yang ada menjadi lebih dalam  (Moleong 2014)  dengan  jenis  penelitian  deskriptif-eksplanasi  untuk  menggali  lebih  dalam lagi  tentang  topik  pada  penelitian  yaitu  Strategi  Pembangunan  Bidang Pendidikan  Pada  Wilayah  Perbatasan  RI-PNG  di  Kota  Jayapura  Tahun  2019- 2020.  Penelitian  ini  berupa  eksplanasi karena  peneliti  mau  melihat  sebab-akibat yang  terjadi  di  daerah  perbatasan  terkait  pendidikan.  Pengumpulan  data dilakukan dengan teknik studi pustaka literatur ilmiah seperti buku, artikel, dan jurnal.  Setelah  melakukan  tinjauan  literatur,  selanjutnya  peneliti  melakukan observasi  lapangan  serta  wawancara  dengan  pihak  dinas  P&K  dan  juga masyarakat  untuk  melihat  kondisi  tiap  sekolah  baik  SD  maupun  SMP  dan bagaimana strategi dinas P&K dalam pembangunan pendidikan.
Penulis mempergunakan data-data dari sumber sekunder atau yang sudah bersifat  umum  berupa  literatur  yang  relevan  dengan  pembahasan  penelitian. Penulis mencari studi literatur atau kepustakaan berupa buku, jurnal, dan artikel berita,  serta  sumber-sumber  lain  dari  internet  dan  instansi  Kemendikbud,  dan Dinas  Pendikan  &  Kebudayaan  Kota  Jayapura,  sebagai  sumber  data  pada penelitian  ini.  Miles  dan  Huberman  menyatakan  bahwa  terdapat  empat  tahap dalam  teknik  analisis  data,  termasuk  pengumpulan  data,  yang  dalam  hal  ini mengacu  pada  hasil  pengumpulan  data  sekunder  dari  studi  literatur  (B.  Miles and Huberman 1994). Data sekunder yang digunakan dalam hal ini berasal dari dokumen  RPJMD  dan  Renstra  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota Jayapura. Data yang terkumpul selanjutnya dikategorikan dengan mencatat atau meringkas  temuan-temuan  investigasi.  Tahap  berikutnya  adalah  menyediakan data  dalam  bentuk  deskriptif,  dengan  tujuan  untuk  memudahkan  penarikan kesimpulan di akhir penelitian, ketika data telah dirangkum secara efektif. Untuk menghasilkan  kesimpulan  yang  dapat  diperiksa  dan  diterima  sebagai  literatur ilmiah, tahap terakhir yaitu menggabungkan temuan penelitian dengan reduksi dan penyajian data.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Analisis Deskriptif Variabel Penelitian
Strategi  merupakan  tindakan  yang  mencakup  program-program  yang disarankan untuk mencapai visi dan misi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Kota  Jayapura  (BPPD  Prov.  Papua  2019). Perencanaan  pembangunan  daerah  harus  memasukkan  strategi  sebagai  salah satu acuan utama (manajemen yang berfokus pada strategi). Perumusan strategi, yang  terdiri  dari  pernyataan  yang  menguraikan  bagaimana  tujuan  dan  sasaran akan dicapai, selanjutnya dijabarkan ke dalam beberapa rekomendasi kebijakan. Arah  kebijakan  merupakan  petunjuk  pengembangan  strategi  yang  terpilih  agar lebih  tepat  sasaran  dalam  mewujudkan  tujuan  dan  sasaran  secara  periodik selama 5 (lima) tahun. Pemilihan strategi dirasionalisasikan melalui penyusunan arah  kebijakan  sehingga  menjadi  fokus  dan  sejalan  dengan  tatanan pelaksanaannya.
Kriteria  perumusan  arah  kebijakan  mencakup,  yaitu:  menentukan  kapan suatu  target  bisa  tercapai  dari  periode  ke  periode,  memudahkan  untuk menghubungkan  secara rasional  setiap  strategi dengan  target,  dan memberikan arah pilihan strategi agar sejalan dengan arah dan selaras atau tidak berlawanan dengan  peraturan  perundangan.  Strategi  dan  arah  kebijakan  pembangunan daerah Kota Jayapura pada 5 (lima) tahun mendatang memiliki 8 misi tetapi ada 1  yang  menjadi  fokus  dalam  penulisan  ini  yaitu  pada  poin  4  yang  adalah Meningkatkan  Kualitas  Hidup  dan  Sumber  Daya  Masyarakat;  dengan  sasaran meningkatnya akses dan kualitas pendidikan serta strategi pembangunan sarana prasarana dan peningkatan pelayanan pendidikan yang akan menghasilkan arah kebijakan  sebagai  berikut  pembangunan  sarana  prasarana  dan  peningkatan pelayanan pendidikan.
Pendidikan adalah masalah yang  paling mendasar,  di  luar masalah  sosial dan  ekonomi.  Pendidikan  harus  menjadi  komponen  dasar  dalam  strategi pembangunan di  setiap  daerah  karena  pendidikan  merupakan  hal yang  krusial dan harus diperhatikan. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan sebuah negara menjadi bodoh; untuk alasan ini, Indonesia menempatkan prioritas yang tinggi  pada  pembangunan  infrastruktur,  terutama  di  wilayah  perbatasan. Strategi  dan  arah  kebijakan  pembangunan  daerah  Kota  Jayapura  dapat  dilihat juga  bahwa  pemerintah  mengupayakan  untuk  pembangunan  sarana  prasarana dan  peningkatan  pelayanan  pendidikan  mumpuni  sehingga  dapat  menunjang Misi  dari  pemerintah  Kota  Jayapura  dalam  mewujudkan  strategi  dan  arah kebijakannya.  Wilayah  utama  dari  kedaulatan  teritorial  suatu  negara  adalah wilayah  perbatasannya  (Perwita  2009).  Wilayah  perbatasan  suatu  negara memainkan  peran  penting  dalam  menetapkan  batas-batas  integritas  teritorial, pemanfaatan sumber daya alam, dan keamaan dan keutuhan wilayah (Mangku 2017).  Masalah  perbatasan  mempunyai  banyak  aspek  yang  kompleks.  Hal  ini
melibatkan  banyak  aspek  penting  yang  berkaitan  di  dalamnya  diantaranya yuridiks  serta  kedaulatan  negara  termasuk  politik,  sosial  ekonomi,  pertahanan dan  keamanan  (Itasari  2020).  Pengelolaan  wilayah  perbatasan  antarnegara terutama  berkaitan  dengan  tiga  isu  utama,  yaitu:  1)  Penentuan  batas  wilayah darat  dan  laut;  2)  Pengamanan  wilayah  perbatasan,  dan;  3)  Pengembangan wilayah perbatasan.
Tiga  isu  utama  yang  disebutkan  di  atas  terus  menghadirkan  sejumlah tantangan  untuk  pemecahan  permasalahan.  Salah  satu  tantangan  utama  ialah kelembagaan,  karena  hingga  saat  ini,  lembaga  pusat  yang  spesifik  di  sektor tertentu  atau  berbagai  komite  perbatasan  yang  bersifat  ad-hoc  telah  menangani administrasi  perbatasan  antarnegara  secara  komprehensif.  Penyebab  paling umum  dari  permasalahan  pembangunan  daerah  adalah  kekuatan  (potensi daerah)  yang  kurang  didayagunakan  dengan  baik,  kelemahan  yang  belum teratasi,  peluang  yang  belum  dimanfaatkan,  dan  ancaman  yang  tidak terantisipasi  dari  luar  daerah.  Agar  rencana  pembangunan  dapat  secara  efektif mengurangi  atau  mengatasi  permasalahan  pembangunan  daerah,  maka  perlu dilakukan  identifikasi  terlebih  dahulu  terhadap  permasalahan-permasalahan tersebut  dalam  rangka  penyusunan  RPJMD  Kota  Jayapura  Tahun  2018-2022 (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2013).
Berdasarkan  identifikasi  isu-isu  permasalahan  pembangunan  daerah, kemudian  diharapkan  dapat  diantisipasi  berbagai  variabel,  khususnya  yang terkait  dengan  kewenangan  dan  tugas  Pemerintah  Daerah,  yang  berdampak pada  keberhasilan  atau  kegagalan  kinerja  pembangunan  daerah  di  masa  lalu. Bagi  negara  bagian  dan  pemerintah  federal,  perbatasan  merupakan  hal  yang krusial.  Hal  ini  dimungkinkan  karena  kawasan  perbatasan  memiliki  dampak yang  signifikan  terhadap  kedaulatan  negara,  menjadi  katalisator  bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat setempat, mempengaruhi aktivitas  di  kawasan  perbatasan  dan  negara  lain,  serta  berpengaruh  terhadap kondisi  pertanahan  dan  keamanan  dalam  skala  regional  maupun  nasional. Wilayah  perbatasan  merupakan  garda  terdepan  suatu  negara  karena  suatu negara bisa dikatakan sejahtera jika pembangunan infrastukturnya memadai dan sumber  daya  manusianya  berkualitas  (Risal  et  al.  2022).  Untuk  menyediakan pendidikan  yang  mudah  diakses,  egaliter,  berkualitas  tinggi,  dan  memberikan lebih  banyak  kesempatan  bagi  semua  orang  untuk  belajar  seumur  hidup.  goals ke4 dari SDGs menjadikan hal ini sebagai tujuan utamanya. Inisiatif pemerintah Indonesia  untuk  mendukung  pencapaian  Tujuan  dan  Sasaran  Pembangunan Berkelanjutan  (SDGs)  juga  akan  dibangun  di  atas  tujuan  pendidikan.  Untuk menganalisis rencana pembangunan di sektor pendidikan di wilayah perbatasan RI-PNG di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, berikut ini penjabaran beberapa target  yang  ingin  dicapai  dalam  tujuan  ke-4  SDGs  yaitu  pendidikan  yang berkualitas.    Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki  mendapatkan  pendidikan  dasar  dan  menengah  yang  gratis,  adil,  dan berkualitas  tinggi  yang  membuahkan  hasil  pembelajaran  yang  relevan  dan efektif. Hal ini dinyatakan dalam poin 4.1 SDG ke-4 (sdgs.bappenas.go.id 2018).
Kemudian,  disebutkan  dalam  poin  4.7  bahwasannya  pada  tahun  2030,  perlu dipastikan agar seluruh siswa mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan  guna  peningkatan  pembangunan  berkelanjutan,  termasuk diantaranya,  namun  tidak  terbatas  pada,  pendidikan  untuk  pembangunan berkelanjutan  dan  gaya  hidup  berkelanjutan,  hak  asasi  manusia,  kesetaraan gender,  promosi  budaya  perdamaian  dan  anti-kekerasan,  kewarganegaraan global,  penghormatan  terhadap  keanekaragaman  budaya,  serta  kontribusi terhadap  pembangunan  berkelanjutan  yang  dibuat  oleh  budaya  yang  berbeda. Selain  itu,  bagian  4.a  menyatakan  bahwasannya  mereka  akan  membangun  dan meningkatkan  fasilitas  pendidikan  yang  ramah  gender,  anak,  dan  penyandang disabilitas  serta  menawarkan  lingkungan  belajar  yang  aman,  tanpa  kekerasan, inklusif,  dan  produktif  bagi  semua  orang.  Singkatnya,  bagian  4.c  menyatakan bahwasannya pada tahun 2030, harus ada peningkatan jumlah guru terlatih yang tersedia,  terutama  melalui  kolaborasi  internasional  dalam  pendidikan  guru  di negara  berkembang,  khususnya  negara  kurang  berkembang  dan  negara kepulauan kecil yang sedang berkembang.
Indikator  yang  dipergunakan  akan  di  selaraskan  dengan  kondisi lingkungan di Distrik  Muara  Tami  yang merupakan daerah  perbatasan.  Hal  ini disebabkan  karena  indikator dalam  SDGs  tujuan  ke-4  ialah  indikator  di  tingkat provinsi dan kota/kabupaten. Tetapi pada Distrik  Muara Tami yang merupakan daerah perbatasan dan pedesaan dimana penghitungan indikator persentase dan proporsi  harus  dijabarkan  dalam  bentuk  angka.  Indikator  pendidikan  yang dipergunakan  di  Distrik  Muara  Tami  meliputi:  a)  Jumlah  lulusan;  kontribusi jumlah  lulusan  di  sekolah-sekolah  akan  diamati  dalam  indikator  ini  di  Distrik Muara  Tami  dalam  peningkatan  angka  kelulusan  di  Kota  Jayapura.  b)  Jumlah anak  usia  sekolah;  c)  Proporsi  SD/MI  dengan  akreditasi  minimal  B  d)  Proporsi SMP  dan  MTs  yang  terakreditasi  minimal  B.  e)  Jumlah  sumber  daya infrastruktur pendukung, seperti gedung sekolah yang memenuhi syarat, listrik, fasilitas  MCK,  akses  internet,  serta  komputer  dan  laptop.  f)  Kredensial  tenaga pendidik  dan  pengajar.  Beberapa  indikator  tersebut  akan  diterapkan  untuk menentukan  apakah  Distrik  Muara  Tami  telah  mencapai  pendidikan  yang berkualitas.
Konstruktivisme  sosial  memandang  bahwasannya  seluruh  fungsi  kognitif termasuk  pembelajaran  berkaitan  erat  dengan  interaksi  bersama  orang  lain. Dengan demikian, efektivitas prosedur kolaboratif dalam komunitas pendidikan, yang bersifat spesifik terhadap situasi dan konteks, secara substansial berkorelasi dengan  pembelajaran  siswa  Tetapi  proses  pembelajaran  juga  perlu  dipandang sebagai  proses  yang  memungkinkan  peserta  didik  untuk  terintegrasi  ke  dalam sebuah komunitas pengetahuan, dan bukan hanya sebagai akuisisi pengetahuan baru  oleh  individu.  Menurut  konstruktivisme  sosial  tidak  ada  yang  dipelajari dari awal, tetapi ini terkait dengan pengetahuan yang ada dengan informasi baru
yang  diintegrasikan  ke  dalam  dan  memperluas  jaringan  pemahaman  yang  ada (Wastyanti 2021).
Oleh  karena  itu  Pandangan  dunia  pelajar  konstruktivis  sosial  akan  selalu bersifat individual karena setiap orang akan memaknai pengalamannya menurut kerangka  acuan  yang  sudah  ada  sebelumnya  serta  akan  memperkembangkan pandangan uniknya tentang dunia. Menurut konstruktivisme sosial juga bahwa pengetahuan  adalah  produk  manusia,  yang  secara  sosial  dan  kultural dikonstruksi  secara  aktif  dan  bukan  sesuatu  yang  dapat  ditemukan  (Dharma 2018).  Karena  itu,  pengetahuan  tidak  terikat  pada  dunia  eksternal  atau sepenuhnya pada cara kerja pikiran, tetapi itu ada sebagai hasil dari kontradiksi mental  yang  dihasilkan  dari  interaksi  seseorang  dengan  orang  lain  di lingkungan.
Konstruktivisme sosial menyatakan bahwa pembelajaran didasarkan pada penyelesaian  masalah  adaptif  kehidupan  nyata  yang  berlangsung  secara  sosial melalui  pengalaman  bersama  dan  diskusi  dengan  orang  lain  sedemikian  rupa sehingga  ide-ide  baru  dicocokkan  dengan  pengetahuan  yang  ada  dan  pelajar menyesuaikan  aturan  untuk  memahami  dunia.  Konstruktivisme  sosial menempatkan  fokus  pada  pelajar  sebagai  bagian  dari  kelompok  sosial,  dan belajar  sebagai  sesuatu  yang  muncul  dari  proses  interaksi  kelompok,  bukan sebagai  sesuatu  yang  terjadi  di  dalam  individu.  Pembelajaran  dilihat  sebagai proses  aktif  yang  terlibat  secara  sosial,  bukan  salah  satu  perkembangan  pasif dalam menanggapi kekuatan  eksternal. Bagi  konstruktivis  sosial,  belajar adalah melihat  makna  atau  makna  dalam  pengalaman  dan  konsep  sosial.  Karenanya konstruktivisme  sosial  mengakui  keunikan  dan  kerumitan  individu  pembelajar dan  nilai-nilai,  memanfaatkan  dan  menghargainya  sebagai  bagian  integral  dari proses pembelajaran. Konstruktivis sosial percaya bahwa realitas dibangun tidak ditemukan  melalui  aktivitas  manusia,  sehingga  masyarakat  bersama-sama menciptakan sifat-sifat dunia. Proses berbagi perspektif individu, atau elaborasi kolaboratif,  menghasilkan  peserta  didik  membangun  pemahaman  kolaboratif yang  tidak  akan  mungkin  sendirian.  Dalam  konstruktivisme  sosial,  motivasi pelajar  dianggap  memiliki  akar  intrinsik  dan  ekstrinsik.  Motivasi  intrinsik diciptakan  melalui  rasa  ingin  tahu  tentang  dunia  dan  motivasi  ekstrinsik disediakan  oleh  imbalan  yang  dapat  diakses  melalui  pengetahuan  (Supardan 2016).
Kondisi  pembangunan  pendidikan  dan  gedung  sekolah  di  Distrik  Muara Tami  pada  Tahun  2019-2020  ditingkatan  SD  dan  SMP  bisa  dikatakan  belum mumpuni  pada  beberapa  kampung  yang  terdapat  dalam  distrik  Muara  Tami. Secara umum masih terdapat ruang kelas di sekolah-sekolah yang berada dalam kondisi  rusak,  baik  rusak  ringan  hingga  berat,  baik  dalam  hal  sarana  dan prasarana  pendidikan,  ketersediaan  infrastruktur  yang  layak  berupa  jalan  dan jembatan maupun bus sekolah sebagai penunjang untuk jarak tempuh ke sekolah dan  fasilitas  penunjang  lainnya  seperti  akses  untuk  internet,  perpustakaan, dan LAB  sekolah  yang  sangat  dibutuhkan  untuk  mendukung  kegiatan  belajar- mengajar. Seperti terlihat dalam gambar 3 dari hasil observasi lapangan.
Gambar 3. Salah satu ruangan kelas dari SD N Moso
Gambar  diatas  merupakan  salah  satu  gambar  dari  kondisi  ruang  kelas  di SD  N  Moso  yang  tidak  layak  dipergunakan  sebagai  kegiatan  belajar-mengajar. Atap  dari  gedung  kelas  tersebut  sudah  rusak  sehingga  ruangan  tidak  layak untuk digunakan. Dengan adanya ruang-ruang kelas yang bermasalah dari segi sarana-prasarana  ini  dapat  berdampak  kepada  kenyamanan  siswa-siswi  untuk mendapatkan  pendidikan  yang  layak  serta  aman  dan  nyaman.  Lalu  pada tingkatan SMP juga terdapat salah satu gedung sekolah yang belum layak untuk digunakan dalam melakukan kegiatan belajar-mengajar namun sudah ada upaya dari  pemerintah  untuk  merenovasi  gedung  sekolah  tersebut  pada  tahun  2022. Berikut merupakan gambar 4.
Gambar 4. Kondisi bangunan dari gedung sekolah SMP N 10 Jayapura yang sedang dalam renovasi.
Kondisi  atap  di  ruang-ruang  kelas  pada  SMP  N  10  Jayapura  ini  juga mengalami kerusakan. Hal ini tentu saja membuat adanya ketidaknyamanan dari para  murid  dalam  kegiatan  belajar-mengajar.  Selain  permasalahan  gedung sekolah  ini  terdapat  masalah  pada  ketesediaan  akses  internet  juga  yang merupakan  penunjang  utama  semasa  keberlangsungan  pendidikan  dilakukan secara  daring  karena  pandemi  covid-19.  Pembangunan  Pendidikan  di  Distrik Muara  Tami  menjadi  salah  satu  fokus  dalam  visi  dan  misi  RPJMD  Strategi  dan Arah  Kebijakan  Kota  Jayapura  Tahun  2018  -  2022.  Dengan  demikian,  kondisi pendidikan di distrik Muara Tami perlu ditinjau lebih lanjut dari tantangan serta permasalahan  hingga  solusi. Beberapa  permasalahan  tersebut di  antaranya ialah akses dan kualitas pendidikan, persediaan sarana dan prasarana pendidikan yang diiringi  dengan  meningkatkan  kompetensi  pendidik  dan  tenaga  kependidikan sekaligus  meningkatkan  kualitas  pendidikan  juga  pengembangan  infrastruktur dan peningkatan layanan pendidikan.
Tabel 1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Jayapura Strategi Arah Kebijakan Program Prioritas Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Progra m) Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan disertai  dengan peningkatan kompetensi tenaga  pendidik dan tenaga kependidikan serta  perbaikan mutu pendidikan. Pembangunan Sarana prasarana  dan Peningkatan Pelayanan Pendidikan Program Wajib Belajar  Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Angka  Partisipasi  Kasar Anak Usia 7-12 Tahun 106 123 Angka Partisipasi Murni 7-12 Tahun 94 114 Persentase  sekolah  yang memiliki sarana prasarana sesuai dengan SNP 88 107 Rata-Rata Mid Nilai Semester 71 75 Rata-Rata Nilai Semester 79 83 Program Pendidikan Menengah Angka  Partisipasi  Kasar Anak Usia 13-15 Tahun 104 108 Angka Partisipasi Murni 13-15 Tahun 99 103 Persentase  sekolah  yang memiliki sarana prasarana sesuai dengan SNP 78 82 Program Pendidikan Non Formal Angka melek huruf 99,91 100 Angka  Partisipasi  Kasar Anak  Usia  15  Tahun  ke atas 0,01 0,03 Angka  partisipasi  murni anak  usia  15  tahun keatas 0,07 0,15
Strategi Arah Kebijakan Program Prioritas Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Progra m) Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir Program Peningkatan  Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Guru yang berijasah S1 2997 3165 Program Pengembangan Budaya  Baca  dan Pembinaan dan Perpustakaan Buku 300 300 Program manajemen pelayanan pendidikan Jumlah kelulusan 9013 100
Sesuai  dengan  table  diatas  strategi  dan  kebijakan  pembangunan pendidikan kota Jayapura berfokus pada  beberapa hal yang telah dibuat dalam tabel  tersebut.  Memperbaiki  tingkat  partisipasi  sekolah  dengan  melihat  angka partisipasi  kasar  dan  angka  partisipasi  murni  serta  proporsi  lembaga  yang mempunyai infrastruktur yang sesuai dengan SNP dan rata-rata nilai tengah dan semester,  angka  melek  huruf,  guru  yang  berijazah  S1,  buku,  dan  jumlah kelulusan.  Keseluruhan  strategi  ini  didasarkan  pada  data  indikator  kerja  dan pencapaian kinerja yang telah meningkat dari tahun 2018 hingga 2022. Informasi ini dapat dipergunakan untuk mengevaluasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh  pemerintah  Kota  Jayapura  untuk  memperbaiki  kualitas  pendidikan. Statistik  dasar  yang  dipergunakan  untuk  mengukur  kinerja  pendidikan  di Distrik  Muara  Tami  adalah  tingkat  partisipasi  dan  tingkat  kelulusan.  Menurut data, telah terjadi peningkatan. Tabel di atas memberikan informasi awal tentang kondisi  pembangunan  pendidikan,  yang  telah  menunjukkan  peningkatan substansial dalam sejumlah indikator.
Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun  yang dilakukan oleh  dinas  pendidikan  menghasilkan  angka  partisipasi  kasar  dan  murni  pada anak  usia  7-12  Tahun  dan  usia  15  tahun  ke  atas  yang  signifikan  dalam  arti mengalami  peningkatan  yang  sangat  baik.  Lalu  pada  persentase  sekolah  yang mempunyai sarana prasarana sejalan dengan standart nasional pendidikan atau SNP juga mengalami signifikan yang sangat baik begitu pun angka melek huruf, guru  yang  berijazah  S1,  buku  sebagai  penunjang  pembelajaran  dan  jumlah kelulusan  juga  mengalami  peningkatan  yang  baik.  Dari  hasil  tersebut menunjukkan bahwa strategi pembangunan bidang pendidikan di kota Jayapura yang  dimana  distrik  muara  tami  menjadi  bagian  dari  kota  Jayapura  ini  sudah mengalami  kemajuan.  Untuk  akreditasi  pada  sekolah  dasar  terdapat  salah  satu sekolah  yang  akreditasinya  C  karena  SD  pada  kampung  moso  rata-rata muridnya  penduduk  asli  setempat,  bangunan  gedung  sekolah  dasar  juga mengalami hambatan karena penduduk asli setempat kurang membuka diri bagi
orang luar, akses trnsportasi umum belum ada dan jaringan yang kurang bagus mengakibatkan  akreditasinya  C.  Namun  pada  tingkatan  sekolah  menengah semua  sudah  berada  pada  tingkatan  akreditasi  B.  Yang  dimana  berarti  pada tingkatan sekolah menengah sudah baik.
Penulis telah melakukan wawancara dengan Sekretaris Dinas Pendidikan dan  Kebudayaan  Kota  Jayapura  untuk  mengetahui  kondisi  sekolah-sekolah  di distrik  Muara  Tami  dan  juga  pengembangan  pendidikan  disana.  Berdasarkan pada  hasil  wawancara  bersama  Sekretaris  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Kota  Jayapura,  beliau  mengatakan  bahwa  upaya  pembangunan  pendidikan  di distrik  Muara  Tami  memiliki  rencana  Aksi  percepatan  pembangunan  daerah baik  itu  yang  berbasis  Otsus  maupun  umum,  rencana  aksi  percepatan pembangunan  daerah  yang  berbasis  Otsus  ini  sudah  mengikuti  roadmap sebagaimana  dokumen  Pemerintah  Kota  Jayapura  melalui  Bappeda.  Sehingga dengan pembangunan atau renovasi ruang kelas, ruang instruktur, dan bahkan gedung  sekolah,  pembangunan  fisik  dan  pengembangan  sumber  daya manusia kini telah dilaksanakan. Selain itu, untuk pengembangan sumber daya manusia di  bidang  pendidikan  mengadakan  program  pengembangan  budaya  baca  serta pembinaan dan perpustakaan. Proses renovasi gedung di beberapa sekolah pada distrik Muara Tami ini sangat terbantu dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan  kondisi  infrastruktur  pendidikan  sebagai  salah  satu  penunjang  untuk tercapainya  pembangunan  pendidikan  yang  bermutu.  Melalui  pembangunan gedung  perpustakaan,  hal  ini  tentunya  mendukung  para  siswa  untuk  terpacu dalam belajar dan mengembangkan kemampuan literasi mereka.
Berdasarkan  SDGs  point  ke  4  yang  dimana  adalah  tentang  pendidikan berkualitas,  dapat  dilihat  bahwa  pendidikan  pada  daerah  perbatasan  di  distrik muara tami belum sesuai standar dari goals ke4 SDGs akan tetapi telah mencapai beberapa  point  dari goals ke-4  ini.  Yang  dimana  pada  tahun  2030,  memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki mendapatkan pendidikan dasar dan menengah  yang  gratis,  adil,  dan  berkualitas  tinggi  yang  membuahkan  hasil pembelajaran yang  relevan dan  efektif. Hal  ini dinyatakan dalam  poin  4.1  SDG ke-4.  Pada  point  4.1  ini  belum  semua  berjalan  sesuai  dengan  apa  yang ditargetkan tetapi untuk mendapatkan akses pendidikan yang setara antara laki- laki  dan  perempuan  sudah  berlangsung  dengan  baik.  Kemudian,  disebutkan dalam  poin  4.7  bahwasannya  pada  tahun  2030,  perlu  dipastikan  agar  seluruh siswa  mempunyai  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  dibutuhkan  guna peningkatan  pembangunan  berkelanjutan,  sejauh  ini  dapat  dilihat  bahwa pemerintah  dalam  hal  ini  terus  mengusahakan  untuk  menjamin  semua  peserta didik  mendapatkan  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  diperlukan  dalam pembangunan berkelanjutan melalui tenaga pendidik dan sarana-prasarana yang disediakan  walaupun  belum  memadai.  Selain  itu,  bagian  4.a  menyatakan bahwasannya mereka akan membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang  ramah  gender,  anak,  dan  penyandang  disabilitas  serta  menawarkan lingkungan  belajar  yang  aman,  tanpa  kekerasan,  inklusif,  dan  produktif  bagi semua orang.
Namun  penerapan  pada  point  4.a  belum  signifikan  dan  efektif  karena masih banyak fasilitas pendidikan yang belum ditingkatkan. Yang terakhir pada bagian  4.c  menyatakan  bahwasannya  pada  tahun  2030,  harus  ada  peningkatan jumlah  guru  terlatih  yang  tersedia,  terutama  melalui  kolaborasi  internasional dalam  pendidikan  guru  di  negara  berkembang,  khususnya  negara  kurang berkembang  dan  negara  kepulauan  kecil  yang  sedang  berkembang.  Pada  poin akhir ini dapat dikatakan bahwa pemerintah sudah meningkatkan pasokan guru yang  berkualitas  pada  tiap  sekolah  yang  dituju  namun  kurangnya  fasilitas berupa tempat tinggal yang membuat kesulitan para guru untuk menetap pada tempat  yang  mereka  ditugaskan  mengingat  kondisi  infrastruktur  yang  kurang memadai  juga  berupa  jalan  dan  jembatan  membuat  para  tenaga  pendidik  akan kesulitan.  Dari  konsep  pendidikan  berkualitas  pada  SDGs  point  ke-4  yang digunakan  untuk  menganalisis  strategi  pembangunan  pendidikan  pada  distrik muara tami yang adalah wilayah perbatasan dan garda terdepan negara ini bisa dikatakan belum mumpuni dan masih butuh perhatian khusus untuk dilakukan peningkatan  dalam  hal  sarana-prasarana  sekolah,  infrastruktur  yang mendukung  berupa  jalan  dan  jembatan. Jika  dilihat dari  strategi  pembangunan pendidikan  ini  juga  dipengaruhi  oleh  pemikiran  teori  Konstruktivisme  sosial dimana  menyatakan  bahwa  pembelajaran  didasarkan  pada  penyelesaian masalah  adaptif  kehidupan  nyata  yang  berlangsung  secara  sosial  melalui pengalaman  bersama  dan  diskusi  dengan  orang  lain  sedemikian  rupa  sehingga ide-ide  baru  dicocokkan  dengan  pengetahuan  yang  ada  dan  pelajar menyesuaikan  aturan  untuk  memahami  dunia.  Atas  dasar  pengetahuan  ini, sebuah  kebijakan  dikembangkan  untuk  membuat  rencana  pendidikan  yang menjawab  sejumlah  masalah  pendidikan  saat  ini.  Semua  rencana  ini,  termasuk strategi  pengembangan  pendidikan  berkualitas,  yang  mengimplementasikan wajib  belajar  12  tahun,  memenuhi  kualitas  layanan  pendidikan,  dan meningkatkan  kualitas  guru,  telah  sepenuhnya  dilaksanakan  dan  masih  terus diupayakan.  Pemerintah  Kota  Jayapura  mengembangkan  strategi  untuk meningkatkan persentase partisipasi pendidikan sambil menerapkan pelaksanaan  wajib  belajar  12  tahun  dengan  menuntut  9  tahun  belajar.  Dari strategi  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  kota  sudah  mengalami  peningkatan yang  baik  namun  terkendala  dalam  penerapannya  di  beberapa  kampung misalnya seperti pada kampung Moso.
Bagi konstruktivis sosial, belajar adalah melihat makna atau makna dalam pengalaman dan konsep sosial. Pengaruh interaksi antar sesama dapat membuat individu  saling  berbagi  ide-ide  atau  makna  dalam  pengalaman  yang  dialami kepada  sesama.  Hal  ini  bisa  dikatakan  proses  berbagi  ilmu  pengetahuan  yang dilakukan.  Pentingnya  seseorang  membuka  diri  untuk  belajar  adalah  agar mendapatkan  pengtahuan  yang  baru.  Oleh  sebab  itu  pentingnya  pembangunan yang merata  sehingga  tidak  terdapat  kesenjangan  baik  pada  daerah  perbatasan maupun  perkotaan.  Berdasarkan  konsep  dasar  bahwa  peningkatan  kualitas
hidup  manusia  sangat  penting  bagi  pembangunan  negara,  lahirlah  gagasan bahwa hal itu dapat dicapai melalui pertumbuhan pendidikan yang berkualitas tinggi.  Menurut  Alexander  Wendt,  sebuah  gagasan  atau  pemikiran  baru  yang dihasilkan  dari  pertumbuhan  konstruksi  sosial  akan  melahirkan  sebuah kepentingan  (Wendt  1998).  Terbentuknya  gagasan  atau  pemikiran  bahwa pembangunan  pendidikan  yang  berkualitas  sangat  dibutuhkan  sebagai pendorong  peningkatan  kualitas  hidup  manusia  merupakan  awal  dari terbentuknya  strategi  dan  arah  kebijakan  selanjutnya.  Hal  ini  merupakan konstruksi  pemikiran  dalam  sistem  pemerintahan  tentang  pentingnya peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghadapi tantangan masa depan.

## D. SIMPULAN
Strategi pembangunan bidang pendidikan pada wilayah perbatasan secara khusus  di  Distrik  Muara  Tami  tahun  2019-2020  mengalami  peningkatan  yang signifikan,  bisa  dilihat  dari  tabel  yang  disediakan.  Fondasi  untuk mempertahankan  eksistensi  manusia  adalah  pendidikan.  Indonesia  berupaya untuk  meningkatkan  standar  pendidikan  agar  dapat  meningkatkan  taraf  hidup warganya.  Membangun  dari  pinggiran  adalah  strategi  yang  tepat  untuk pengembangan  pendidikan  berkualitas  tinggi  karena  membutuhkan  kebijakan dan  taktik  yang  dapat  digunakan  di  semua  tingkat  masyarakat.  Dengan terpenuhinya  layanan  mutu  pendidikan  yang  memenuhi  standar  pelayanan minimal pendidikan, serta ketersediaan guru yang cukup memadai berdasarkan kualitas dan kuantitas gelar S1, maka pendidikan di wilayah perbatasan RI-PNG, khususnya  Distrik  Muara  Tami  yang  menjadi  studi  kasus  dalam  penelitian  ini, dinilai sudah cukup baik.    Upaya pemerintah pusat untuk bekerja sama dengan pemerintah  daerah  dalam  mewujudkan  pendidikan  yang  egaliter  dan berkualitas  menjadi  salah  satu  faktor  yang  mendorong  keberhasilan  strategi pembangunan pendidikan di wilayah perbatasan ini.
Tujuan  utama  pemerintah  dalam  mencapai  Indonesia  yang  lebih  baik  di masa  depan  adalah  membangun  sumber  daya  manusia  yang  unggul  melalui pembangunan  pendidikan.  Gagasan  tentang  pentingnya  pertumbuhan  manusia di masa depan merupakan salah satu aspek penting dalam memajukan Indonesia yang  tidak  hanya  berfokus  pada  pembangunan  fisik  atau  kekuatan  material, sesuai dengan pemikiran konstruktivis yang menyatakan bahwa sebuah gagasan dibentuk  oleh  konstruksi  sosial.  Membentuk  kebijakan  atau  strategi  untuk mengembangkan  pendidikan  yang  berkualitas  merupakan  gagasan  yang dihasilkan  melalui  konstruksi  sosial  dalam  sistem  pendidikan  Indonesia.  Teori konstruktivisme  juga  menegaskan  bahwa  pembangunan  manusia,  daripada pembangunan fisik (kekuatan material), akan menjadi faktor yang lebih penting dalam  pembangunan  masa  depan  suatu  bangsa.  Oleh  karena  itu    kebijakan Indonesia  diorientasikan  sesuai  dengan  pemahaman  ini  dan  berfokus  pada pengembangan  sumber  daya  manusia  dengan  meningkatkan  standar pendidikan.
Saran  bagi  Pemerintah  sejauh  ini  telah  banyak  pencapaian  yang dilaksanakan  dalam  hal  ini  pembangunan  pendidikan  di  wilayah  perbatasan melalui beberapa program yang sudah terjalankan. Akan tetapi, di masa depan, dibutuhkan  lebih  banyak  perhatian  bagi  daerah  pinggiran  negara  yang merupakan  garda  terdepan  dimana  pembangunan  pada  sektor  lain  juga dibutuhkan  supaya  terjaminnya  kualitas  hidup  masyarakat  pada  wilayah tersebut  seperti  jalan  dan  jembatan,  ketersediaan  air  bersih  dan  listrik. Kemudian,  untuk  program-program  dalam  pembangunan  pendidikan berkualitas  di  kota  Jayapura  secara  khusus  distrik muara  tami  sejauh  ini  sudah terlaksana dengan baik.
Berdasarkan  fakta  yang  dikumpulkan,  pemerintah  telah  bekerja  keras untuk  memajukan  pendidikan.  Namun, dengan  menjamin kelangsungan  hidup sekolah  dan  menyediakan  fasilitas  yang  memadai  bagi  para  guru  yang ditugaskan  di  daerah  perbatasan,  perhatian  lebih  perlu  diberikan  untuk pengembangan pendidikan di distrik Muara Tami. Selain itu, diharapkan upaya- upaya  di  masa  depan  akan  lebih  fokus  pada  peningkatan  akses  jalan  dan jembatan menuju desa Moso. Selain itu, akses jaringan, yang seharusnya menjadi prioritas  utama  dalam  pembangunan  di  masa  mendatang,  dapat  membantu masyarakat  dengan  mengurangi  perasaan  terisolasi,  dan  sangat  berguna  dalam bidang  pendidikan  karena  memungkinkan  para  pendidik  dan  siswa  untuk terhubung  dengan  informasi  pendidikan.  Ketersediaan  LAB  juga  sangat dibutuhkan, begitupun dengan bus sekolah untuk mempersingkat jarak tempuh ke sekolah serta akses jalan dan jembatan untuk mempermudah para siswa-siswi dan tenaga pendidik. Walaupun memang sudah ada perbaikan atau renovasi di beberapa  sekolah  namun  wilayah  perbatasan  ini  membutuhkan  perhatian khusus  agar  pembangunan  pendidikan  disana  bisa  merata  dan  dapat  diakses dengan mudah.

## DAFTAR PUSTAKA
Adha,  Maulana  Amirul,  Saverinus  Gordisona,  Nurul  Ulfatin,  and  Achmad Supriyanto. 2019. “Analisis Komparasi Sistem Pendidikan Indonesia Dan Finlandia.” Tadbir :  Jurnal  Studi  Manajemen  Pendidikan 3  (2):  145. https://doi.org/10.29240/jsmp.v3i2.1102.
Adisaputr o,  Sony  Eko.  2020.  “Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Di  Era Milenial  Membentuk  Manusia Bermartabat.” J-KIs:  Jurnal  Komunikasi Islam 1 (1). https://doi.org/10.53429/J-KIS.V1I1.118.
Alhumami,  Amich,  Hadiat,  Vivi  Andriani,  Endang  Sulastri,  Rifqi  Alfian,  Rizka Pitri,  and  Andhika  Pratama.  2021.  “Penyelenggaraan  Pendidikan.”  In Studi  Pembelajaran  Penanganan  Covid-19  Indonesia ,  167 – 96.  Jakarta: Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/  Badan  Perencanaan Pembangunan Nasional.
B. Miles, Matthew, and A. Michael Huberman. 1994. “Qualitative Data Analysis,”
1 – 352.
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah.  2013. Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jayapura Tahun 2018-2022 .
Badan  Pusat  Statistik.  2022.  “Badan  Pusat  Statistik.” Badan  Pusat  Statistik . https://www.bps.go.id/indicator/26/494/1/-metode-baru-indeks-
pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html. Bappenas Indonesia. 2015. “Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas.”
http://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-4/.
BPPD Prov. Papua. 2019. “RPJMD.” Papua.
Dharma, Ferry Adhi. 2018. “Konstruksi Realitas Sosial:Pemikiran Peter L. Berger Tentang  Kenyataan  Sosial.” Kanal:  Jurnal  Ilmu  Komunikasi 7  (1):  1 – 9. https://doi.org/10.21070/kanal.v6i2.101.
Hadiwijoyo,  Suryo  Sakti,  and  Fahima  Diah  Anisa.  2019. SDGs,  Paradigma  Baru Pembangunan  Global .  Pertama.  Yogyakarta:  Yogyakarta:  Spektrum Nusantara.
Hapsari,  Windy.  2016.  “PELINTAS  BATAS  PAPUA  NEW  GUINEA DI KAMPUNG  SOTA,  MERAUKE  PAPUA  NEW  GUINEA’S  BORDER CROSSERS AT KAMPONG SOTA, MERAUKE.” Walasuji 7 (1): 257 – 69. Herawati,  Nenden  Ineu.  2010.  “Pendidikan  Inklusif.” EduHumaniora:  Jurnal Pendidikan Dasar Kampus Cibiru 2 (1). https://doi.org/10.17509/EH.V2I1.2755. Ikhwan, Afiful.  2017.  “Development  Of Quality  Management Islamic Education In Islamic Boarding School (Case Study Madrasah Aliyah Ash Sholihin).” Al-Hayat: Journal of Islamic Education 1 (1): 91 – 117.
https://alhayat.or.id/index.php/alhayat/article/view/7.
Itasari,  Endah  Rantau.  2020.  “PENGELOLAAN  PERBATASAN  DARAT

## ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM PEMENUHAN HAK
PENDIDIKAN  DALAM  KONSTITUSI  REPUBLIK  INDONESIA.” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 8 (2): 168 – 76.
https://doi.org/10.23887/JPKU.V8I2.25440.
Mangku,  Dewa  Gede  Sudika.  2017.  “PERAN  BORDER  LIASION  COMMITTEE
(BLC) DALAM PENGELOLAAN PERBATASAN ANTARA INDONESIA DAN TIMOR LESTE.” Perspektif 22 (2): 99 – 114.
https://doi.org/10.30742/PERSPEKTIF.V22I2.616.
Moleong,  Lexy  J.  2014. Metode Penelitian  Kualitatif .  Edisi  1  re.  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Perwita,  Anak  Agung  Banyu.  2009.  “ASPEK  ADMINISTRASI  DAN MANAJEMEN PERBATASAN NEGARA.” Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi 6 (3): 04 – 04. https://doi.org/10.31113/JIA.V6I3.367.
Risal, Semuel, Putri Hergianasari, Anita Ade Rahma, and Ika Devy Pramudiana. 2022. “Border Development Model on the Human Development Aspects
for  Sustainable  Community.” Jurnal  Borneo  Administrator 18  (2):  125 – 38.
https://doi.org/10.24258/JBA.V18I2.971. sdgs.bappenas.go.id.  2017.  “Perpres  No.  59  Tahun  2017  Tentang  SDGs  Dan Tindak Lanjutnya.” Sdgs.Bappenas.Go.Id. August 2017.
https://sdgs.bappenas.go.id/perpres-no-59-tahun-2017-tentang-sdgs-dan- tindak-lanjutnya/.
———.  2018.  “Koordinasi  Antara  Bappenas  &  Kementerian  Dalam  Negeri: Pelaksanaan  SDGs  Di  Daerah.”  Sdgs.Bappenas.Go.Id.  May  3,  2018. https://sdgs.bappenas.go.id/koordinasi-antara-bappenas-kementerian- dalam-negeri-pelaksanaan-sdgs-di-daerah/.
Sujatmok o,  Emmanuel.  2010.  “Hak  Warga  Negara  Dalam  Memperoleh Pendidikan.” Jurnal Konstitusi 7 (1): 181 – 212.
https://doi.org/10.31078/JK718.
Supardan,  H.  Dadang.  2016.  “TEORI DAN  PRAKTIK  PENDEKATAN KONSTRUKTIVISME  DALAM  PEMBELAJARAN.” Edunomic  Jurnal Pendidikan Ekonomi 4 (1). http://www.fkip- unswagati.ac.id/ejournal/index.php/edunomic/article/view/199.
Wastyanti,  Afina.  2021.  “PERKEMBANGAN  KOGNITIF  DAN  PENGARUH
SOSIOBUDAYA  DALAM BELAJAR.” At-Tahdzib:  Jurnal  Pendidikan  Dan Pembelajaran Dasar 6 (01): 59 – 71. http://ejurnal.iaipd-
nganjuk.ac.id/index.php/At-Tahdzib/article/view/206.
Wendt,  Alexander.  1998.  “Anarchy  Is  What  States  Make  of  It:  The  Social Construction  of  Power  Politics.” International  Organization 46  (2):  391 – 425. https://doi.org/10.2307/2706858.