## PENDAHULUAN
Seharusnya  dalam  pelaksanaan  pemungutan  retribusi yang  baik  yaitu  harusnya  pedagang  tidak  mengalami tunggakan  kepada  pemerintah,  dalam  hal  ini  berarti menaati  peraturan  yang  ada  dengan  taat  membayar retribusi pasar setiap bulannya sesuai dengan ketentuan
kontrak  sewa  yang  telah  disepakati  antara  Pihak Pemerintah  melalui  Uptd  pasar  dengan  pedagang  dan apabila hal tersebut dilakukan maka retribusi pasar yang ada  di  Kabupaten  Barito  Timur    akan  memberikan kontribusi  terhadap  pendapatan  asli  daerah  kemudian keberhasilan suatau daerah dalam mengelola daerahnya

## TERTIB ADMINISTRASI PEMBAYARAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN BARITO TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## Orderly Administration of Market Levy Payments in East Barito Regency, Central
Kalimantan Province
Ambar Ratmoko *
Nurma Yunita
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia email: ambar.ratmoko@umpalangkaraya.ac.id

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  menjelaskan  dan  mendeskripsikan  tentang Tertib  Administrasi  Pembayaran  Retribusi  Pasar  di  Kabupaten  Barito  Timur Kalimantan Tengah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif  dengan  metode  penelitian  kalitatif  dengan  teknik  observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Bidang Pengelolaan Pasar, Kepala Uptd Pasar dan Pedagang  pasar  beringin  ampah.  Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukan bahwa tentang tertib administrasi pembayaran retribusi pasar belum berjalan dengan  baik  hal  ini  dikarenakan  masih  banyak  pedagang  yang  tidak  tertib administrasi  pada  setiap  bulannya  serta  dinas  terkait  tidak  tegas  dalam menindak  pedagang  yang  tidak  tertib  administrasi.  Pedagang  mengeluhkan pemerintah  kurang  memperhatikan  fasilitas  pasar,  infrastruktur  berupa  jalan serta  tingkat  kebersihan  pasar.  Kendal-kendala  yang  menghambat  Dinas Perdagangan dalam melaksanakan tertib administrasi yaitu kurang nya pegawai dilapangan serta kurang tegas menjalankan tugasnya dalam menindak pedagang yang  tidak  tertib  administrasi.  Program  yang  dilakukan  dalam  melaksanakan tertib  administrasi  yaitu  mendata  nama  pedagang  dan  memasukan  kedalam database serta  membuat kontrak sewa toko, los pasar dan pendasaran dalam jangka waktu 2 tahun.
Kata Kunci: Tertib Administrasi Pembayaran Retribusi Pasar Keywords : Good administration Payment Retribution Market Accepted June 2017

## Published
October 2017

## Abstract
The purpose of this study is to explain and describe the Orderly Administration of Market  Levy  Payments  in  East  Barito  District,  Central  Kalimantan.  The  type  of research  used  in  this  study  is  descriptive  with  qualitative  research  methods  with observation, interview, and documentation techniques. The data sources in this study are the Head of the Trade Office, the Head of the Market Management Division, the Head of Market Signatures, and the effective Banyan Market Traders. Based on the results of the study showed that the orderly administration of payment of market retribution  had  not  gone  well,  this  is  because  there  are  still  many  unregulated administrative traders every month and related agencies are not strict in taking action against  traders  who  are  not  orderly  administration.  Traders  complain  that  the government does not pay attention to market facilities, infrastructure in the form of roads  and  the  level  of  market  cleanliness.  Kendal-constraints  that  prevent  the Department of Commerce from carrying out administrative order, namely the lack of employees in the field and lack of assertiveness in carrying out their duties in taking action against traders who are not in orderly administration. The program carried out in carrying out administrative order is to register the name of the merchant and enter it into the database and make a rental contract for shops, market outlets and bases for a period of 2 years
sendiri  dapat  terlihat  dari  pemasukan  keuangan daerahnya sendiri.
Selanjutnya apabila pedagang sebagai pengguna retribusi taat  dalam  administrasi  pembayaran  retribusi  setiap bulannya  hal  ini  dapat  memberikan  hal  positif  bagi pemerintah  daerah  tentunya  akan  menambah pemasukan  keuangan  daerah  yang  mana  sepenuhnya digunakan untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan  masyarakat.    Kemudian  mengenai retribusi pasar yang ada di kabupaten barito timur yang mana dalam tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh dinas perdagangan.
Dalam hal ini dinas tersebut mempunyai target dari hasil retribusi pasar atas jasa pelayanan pasar yang disediakan oleh  pemerintah  daerah.  Adapun  target  dari  retribusi pasar      Namun  saat  ini  dalam  pemungutan  retribusi pasar  di  Kabupaten  Barito  Timur  pedagang  masih banyak  tidak  taat  adminsinstrasi  pembayaran  retribusi pasar pada setiap bulannya padahal dari tarif sewa yang pemerintah  pungut  dari  fasilitas  yang  disediakan  oleh pemerintah  tidak terlalu besar nominalnya dan masih terjangkau, namun rupa nya pedagangpedagang tersebut masih kurang mersespon serta tidak konsisten terhadap perjanjian  yang  telah  di  lakukan  dalam  kontrak  sewa toko,  los  pasar  maupun  pendasaran  yang  telah disepakati bersama antara pemerintah dengan pdagang.
Kemudian  mengenai  tertib  administrasi  pembayaran retribusi  pasar  di  lapangan  masih  terdapat  berbagai permasalahan  hal  ini  terlihat  adanya  masih  banyak pedagang yang tidak taat administrasi dalam hal ini tidak membayar  retribusi  pasar  pada  setiap  bulannya  dan lemah nya pemberian sanksi dari pemerintah terhadap pedagang  yang  tidak  taat  adminsitrasi  serta  kurangnya pengelolaan pasar terhadap kebersihan lingkungan pasar setempat
Dalam  kamus  bahasa  Indonesia  (1985),  definisi  tertib adalah  aturan,  peraturan  yang  baik.  Pasolong  (2011) administrasi  adalah  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan oleh  sekelompok  orang  dalam  bekerjasama  untuk
mencapai tujuan atas dasar efektif, efesien dan rasional. Selanjutnya ia mengatakan administrasi mempunyai dua dimensi yaitu dimensi karakteristik dan unsur-unsur
Menurut A. Mazmanian dan Sabastier (Anggara, 2012) berpendapat  bahwa  peran  penting  dari  analisis implementasi  kebijakan  publik  adalah  mengidentifikasi variabel-variabel  yang  mempengaruhi  tercapainnya tujuan-tujuan  formal  pada  keseluruhan  proses implementasi antara lain :
1. Mudah  tidaknnya  masalah  yang  akan  digarap dikendalikan.
2. Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi.
3. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan  dukungan  bagi  tujuan  yang  termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.
Kretria pengukuran keberhasilan Implementasi menurut Ripley dan Franklin (Tangkilisan, 2003) didasarkan pada tiga aspek yaitu:
1. Tingkat  kepatuhan  birokrasi  terhadap  birokrasi  di atasnya atau tingkatan birokrasi sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang.
2. Adanya  kelancaran  rutinitas  dan  tidak  adanya masalah.
3. Pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program yang ada terarah.
Di  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  23  Tahun  2005 Tentang  Retribusi  pasar    menyebutkan  dengan  jelas bahwa pasar adalah pasar umum dan pasar grosir yang di kuasai oleh pemerintah daerah dengan mana retribusi pasar  yang  di  pungut  sebagai  pembayaran  atas  jasa pelayanan pasar dan pungutan  retribusi yang dilakukan atau  dikenakan  pada  setiap  pedagang  yang memanfaatkan  fasilitas  pasar  yang  berupa  ruko,  toko, kios,  petak  los  dan  peralatan/pendasaran  yang disediakan  oleh  pemerintah  daerah  serta  golongan retribusi  sampai  sanksi  yang  di  berikan  apabila  tidak tepat waktu dalam membayar retribusi pasar tersebut.
Ratmoko A, Yunita N. 2017. Tertib Administrasi Pembayaran Retribusi Pasar Di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah
Di  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  66  Tahun  2001 yang dimaksud dengan Retribusi adalah pungutan daerah sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau  pemeberian  izin tertentu yang kusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah  daerah  untuk  kepentingan  orang  pribadi atau badan. Golongan retribusi yang  meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.  Pendapatan  Asli  Daerah  adalah  pendapatan yang  diperoleh  daerah  yang  dipungut  berdasarkan peraturan  sesuai  dengan  peraturan  Perundang- undangan  yang  dalam  hal  ini  adalah  UU  Nomor  33 Tahun  2004.  Pendapatan  Asli  Daerah  bersumber  dari pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dan  lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## METODOLOGI
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode penelitian deskriftif kualitatif. Data tersebut mencangkup  transkrip  wawancara,  catatan  lapangan, fotografi,  dokumen  pribadi.  Metode  ini  dipilih  karena penulis  ingin  mendiskripsikan  dan  menjelaskan pelaksanaan Tertib Administrasi Pembayaran Retribusi Pasar diperkuat dengan hasil observasi dan wawancara dengan responden serta sumber-sumber lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil pembahasan penelitian tentang Tertib Administrasi  Pembayaran  Retribusi  di  Barito  Timur Kalimantan  Tengah  maka  dapat  dijelaskan  sebagai berikut:  Dari  tahap  pelaksanaan  tugas  tentang  tertib administrasi  pembayaran  retribusi  retribusi  pasar sebagaimana  tertuang  dalam  Peraturan  Daerah Kabupaten  Barito  Timur  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah Kabupaten Barito Timur Nomor 23 Tahun 2005  tentang retribusi pasar, merupakan dasar hukum bagi pemerintah daerah di kanupaten barito timur untuk mengatasi persoalan retribusi pasar  di kabupaten barito timur. Peraturan tersebut merupakan peraturan secara
meluas bagi seluruh pedagang- pedagang yang berada di pasar beringin ampah Kabupaten Barito Timur.

## Berdasarkan Perspektif Kepatuhan
Sebuah dapat berjalan dengan baik atau berhasil apabila prespektif  kepatuhan  dapat  terpenuhi  dengan  baik, kepatuhan  dan  kesanggupan  penerima  kebijakan terhadap  aturan  yang  ada,  yaitu  keberhasilan pelaksanaan  tertib  administrasi  dalam  arti  sempit sebagai  kepatuhan  para  Implementator  dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan dalam bentuk perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan daerah atau program.
Dalam  tertib  adminiatrasi  retribusi  pembayaran retribusi  pasar  dapat  diketahui  berdasarkan  hasil penelitian,  bahwa  tahap  sosialisasi  mengenai  retribusi pasar  yang  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  23 Tahun  2005  itu  sudah  dijalankan  oleh  Dinas Perdagangan  Kabupaten  Barito  Timur  serta  melalui Uptd  pasar  beringin  ampah  dan  sosialisasinya  lebih mengarah kepada pedagang agar taat administrasi setiap bulannya,  dan  tidak  disosialisasikan  kepada  semua pedagang yang menyewa ruko tersebut, tetapi dalam hal ini  ada  sebagaian  pedagang  mengetahui  tentang Peraturan  Daerah  tersebut,  hal  tersebut  dapat  dilihat dari  kegiatan  yang  dilakukan  Dinas  Perdagangan Kabupaten  Barito  Timur  dengan  melakukan  sosialisasi kepada setiap pedagang pengguna retribusi yang ada di pasar beringin ampah tersebut.
Dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 23  Tahun  2005  Tentang  Retribusi  Pasar  Dinas Perdagangan  Kabupaten  Barito  Timur  mempunyai strategi  program  dengan  mendata  nama  pedagang memasukan kedalam database serta  membuat kontrak kepada pedagang yang menyewa toko dan los pasar yang sudah diatur dalam kontrak antara pemerintah dengan pedagang dari tarif sewa nya, batas waktu pembayaran, sampai  dengan  sanksi  apabila  terlambat  membayar retribusi  pasar  dan  kontrak  sewa  toko  dan  los  pasar tersebut memiliki jangka waktu selama 2 tahun apabila
jangka  waktu  tersebut  sudah  habis  pedagang  wajib memperpanjang sewa kontrak tersebut.
Dalam  pelaksanaan  tertib  administrasi  pembayaran Retribusi  Pasar  di  Kbupaten  Barito  Timur  belum berjalan  dengan  optimal,  hal  ini  di  karenakan  masih banyak pedagang yang belum tat adinistrasi pada setiap bulannya  dan  pemerintah  mupun  melalui  Upt  (unit pelksana  teknis)  pasar    pernah  memberikan  surat peringatan kepada pedagang yang tidak taat administrsi namun hal tersebut tidak pernah di tindak lanjut oleh pemerintah  serta  belum  pernah  memberikan  sanksi terhadap pedagang-pedagang yang tidak taat administrsi tersebut dan selama ini pemerintah selalu memberikan kelonggaran kepada pedagang yang melanggar peraturan daerah tersebut.

## Kelancaran Rutinitas dan Ketiadaan Persoalan
Bahwa  peraturan  yang  berjalan  dengan  baik    ditandai dengan  lancarnya  rutinitas  dan  tidak  adanya  masalah- masalah yang dihadapi, peraturan akan berjalan dengan baik  apabila  pada  pelaksanaanya  bisa  berjalan  dengan konsep perencanaan, yaitu tidak ditemukannya masalah yang berarti pada berjalannya suatu kebijakan ataupun peraturan di dalamnya.   Namun dalam hal menjalankan Tertib  Administrasi  Pemabayaran  Retribusi  Pasar  di Kabupaten  Barito  Timur  dalam  pelaksanaannya  masih terdapat  kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  Dinas Perdagangan  Kabupaten Barito Timur, seperti kendala yang  dihadapi  adalah  kurangnya  jumlah  pegawai  dan masing-masing  nya  memiliki  kesibukan  pekerjaan masing-masing    di  kantor  sehingga  untuk  menjalankan Peraturan  Daerah  tersebut  menjadi  kendala,  serta kurang tegasnya pemerintah dalam menindak pedagang yang  tidak  taat  membayar  administrasi  pada  setiap bulannya  sehingga  membuat  pedagang  itu  tidak  jera dalam  menjalankan  kewajibannya  dalam  melakukan tertib administrasi dan tidak mematuhi Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah.
Adapun  kendala  kepihak  pedagang  yang  ada  di  pasar Beringin  Ampah  Kabupaten  Barito  Timur  adalah  di
antaranya seperti, masih rendahnya kesadaran pedagang untuk tertib administrasi setiap bulannya dan dan masih belum mengerti tentang pentingnya retribusi pelayanan pasar  ini  bagi  daerah  serta  Pemerintah  kurang memberikan  sosialisasi  tentang  Tertib  Administrasi Pembayaran  Retribusi  Pasar  sebagaimana  yang tercantum di dalam  Peraturan Nomor 23 Tahun 2005 Tentang  Retribusi  Pasar  selain  itu  Pedagang  tidak mengikuti  Peraturan  pemerintah  hal  ini  dikarenakan sulitnya menyatukan pola pikir antara pihak pemerintah dengan pihak pedagang yang ada di pasar beringin ampah Kabupaten  Barito  Timur.  Dan  untuk  sampai  saat  ini masih adanya keluhan dari masyarakat masalah kondisi fasilitas pasar yang disediakan oleh pemerintah misalnya toko yang pedagang sewa rolling door nya rusak, serta tingkat  kebersihan  nya  rendah  dan  sebagian  pedagang mengharapkan  tenega  kebersihan  dari  Upt  (unit pelaksanan  teknis)  pasar  yang  proaktif  tetapi  keluhan masyarakat  ini  belum  pernah  disampaikan  secara langsung  ke  Dinas  Perdagangan  Kabupaten  Barito Timur.
Untuk sampai saat ini Tertib Administrasi Pembayaran Retribusi  Pasar  di  Kabupaten  Barito  Timur  acuannya masih  menggunakan  Peraturan  Daerah  Nomor  23 Tahun  2005    tentang  retribusi  pasar.  Mengingat Peraturan Daerah ini dalam tahap revisi untuk mengikuti penyesuaian  perkembangan  dan  berhubung  Peraturan Daerah  yang  baru  belum  diterbitkan  maka  masih menggunakan  Peraturan  yang  lama.  Akan  tetapi mengenai  besaran  pemungutan  retribusi  pasar  pada setiap  bulannya  berpedoman  pada  Peraturan  Bupati Nomor 6 Tahun 2011

## Kinerja Yang Memuaskan Semua Pihak
Berikutnya  bahwa  keberhasilan  suatu  peraturan mengacu  dan  mengarah  pada  pelaksanaan  dan dampaknya  (manfaat)  yang  dikehendaki  dari  semua program-program  yang  dikehendaki.  Dalam  Tertib Administrasi Pembayaran Retribusi Pasar di Kabupaten Barito Timur adalah dapat diketahui berdasarkan hasil
Ratmoko A, Yunita N. 2017. Tertib Administrasi Pembayaran Retribusi Pasar Di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah
penelitian  yaitu  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Dinas Perdagangan  Kabupaten  Barito  Timur  sudah melaksanakan strategi atau program untuk melaksanakan  Retribusi  Pasar  di  lapangan  dan mempunyai Upt (unit pelaksana teknis) pasar yang akan menagih  pungutan  retribusi,  baik  itu  retribusi  harian maupun  bulanan  yang  sudah  di  atuTentang  Retribusi Pasar, selain itu sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan  Retribusi  ini  sudah  baik  dan  akan diusahakan  kedepannya  betambah  baik  lagi.  Kemudian dalam pelaksanaan nya Terrtib Administrasi Pembayaran  Retribusi  Pasar  belum  terealisasi  dengan baik hal ini di kerenakan di lapangan ketaatan pedagang dalam membayar retribusi pasar berupa sewa bulanan masih banyak mengalami tunggakan kepada pemerintah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  pembahasan mengenai  tertib  administrasi  pembayaran  retribusi pasar di Kabupaten Barito Timur masih belum berjalan dengan  optimal  hal  ini  dikarenakan:    dalam  retribusi pasar berkaitan dengan tertib administrasi pembayaran retribusi pasar di lapangan masih banyak pedagang yang tidak  tertib  administrasi  pada  setiap  bulannya  pasar masih  terdapat  kendala  hal  ini  dikarenakan  masih kurangnya  pegawai  kemudian  dari  pihak  pedagang  di pasar  beringin  ampah  masih  rendahnya  kesadaran terhadap  kewajiban  membayar  retribusi  pasar  pada setiap  bulannya  serta  masih  belum  mengerti  tentang pentingnya  retribusi  pelayana  pasar  ini  bagi  daerah. Selanjutnya  dalam  pemungutan  retribusi  pasar  pada setiap bulannya masih belum terealisasi dengan baik hal ini  dikarenakan  di  lapangan  masih  ada  pedagang  yang tidak  tertib  administrasi  dalam  pembayaran  retribusi pasar  pada  setiap  bulannya,  bahkan  ada  dari  sebagian pedagang  yang  mengalami  tunggakan  pembayaran retribusi  pasar  melebihi  dari  satu  bulan.    Maka  dari kinerja yang memuaskan semua pihak dilihat dari sejauh ini tertib administrasi pembayaran retribusi pasar yang
ada di Kabupaten Barito Timur dalam hal ini tugas dan fungsinya yang melaksanakan adalah Dinas Perdagangan kemudian dalam pemungutan retribusi setiap bulannya masih belum terealisasi dengan baik.

## REFERENSI
Anggara,  Sahya.  2014. Kebijakan  Publik ,  Bandung: Pustaka Setia
Anggara,Sahya. 2012. Ilmu Administrasi Negara . Bandung: Pustaka Setia
Dwiyanto  Indiahono.  2017. Kebijakan  Publik  Berbasis Dynamic  Policy  Analysis ,  Yogyakarta:  Gava Media
Laksminarti, L., Mera, E.A. 2015. Evaluasi  Pemungutan Retribusi  Pasar  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  di  Kota  Palangka  Raya. Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi . 1(1):7-12.
Mardiasmo.  2016. Perpajakan  Edisi  Terbaru  2016 . Yogyakarta: Andi
Prawirosentono, Hatbani. 2007. Teori Administrasi Publik . Bandung: Alfabeta
Peraturan Daerah No 23 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pasar
Sugiyono.  2015. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Tangkilisan,  Hesel  Nogi  S.  2003. Kebijakan  dan Manajeman  Otonomi  Daerah .  Yogyakarta: Lukman Offset.
Thoha,  Miftah.  2008. Ilmu  Administrasi  Publik Kontemporer . Jakarta : Kencana
Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah .
Yopiannor, F.Z. 2017. Strategi Meningkatkan Daya Saing Pasar  Tradisional  (Kasus  Revitalisasi  Pasar Tradisional  di  Kota  Banjarmasin). Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi . 3(1):85-90.