Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP) Dan Pengaruhnya Untuk Indonesia

## Mochamad Rifki Maulana
Magister Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia m.rifki91@ui.ac.id , rifkimaulanaya@gmail.com
Abstrak . Indonesia yang merupakan anggota ASEAN dan memimpin di tahun 2011 mencoba mengkonsolidasikan  perjanjian  perdagangan  antara  ASEAN  dengan  mitra-mitra  dagangnya. Konsolidasi  perjanjian  tersebut  berhasil  diwujudkan  di  tahun  2020  dan  saat  ini  dikenal  sebagai Perjanjian  Kemitraan  Ekonomi  Komprehensif  Regional  ( Regional  Comprehensive  Economic Partnership) yang disingkat RCEP. Gagasan dari adanya perjanjian tersebut adalah untuk membuka perdagangan jasa, menurunkan tarif, dan mempromosikan investasi untuk membantu negara-negara berkembang seperti Asia untuk mengejar ketertinggalan dunia.  Metodologi dalam tulisan ini bersifat yuridis normatif, dengan tujuan penulisannya yang berfokus untuk mengetahui isi Perjanjian RCEP secara  umum  dan  bagaimana  pengaruhnya  untuk  Indonesia.  Kesimpulan  dari  tulisan  ini  adalah sebagai upaya dalam memperluas dampak di perdagangan internasional dan menaikkan pendapatan negara,  Pemerintah  Indonesia  menggagas  Perjanjian  Kemitraan  Ekonomi  Komprehensif  Regional (RCEP) yang membuka peluang tersebut dengan skala yang cukup besar bagi Indonesia.
Kata Kunci: Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional, Hukum Internasional
Abstract. Indonesia, which is a member of ASEAN and led the organization in 2011, is trying to  consolidate  trade  agreements  between  ASEAN  and  its  trading  partners.  The  agreement consolidation  was  successfully  realized  in  2020  and  is  currently  known  as  the  Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). The idea behind the agreement is to open up trade in services, lower tariffs and promote investment to help developing countries like Southeast Asia to catch  up  with  the  world.  The  methodology  in  this  paper  is  descriptive  normative, with  the  aim  of writing that focuses on knowing the contents of the RCEP Agreement in general and how it affects Indonesia.  The conclusion  of  this  paper  is  that  as  an  effort to expand  the  impact on  international trade and increase state revenues, the Government of Indonesia initiated a Regional Comprehensive Economic  Partnership  Agreement  (RCEP)  which  opens  up  these  opportunities  on a  large  enough scale for Indonesia.

## Keywords:  Regional Comprehensive Economic Partnership, International Law

## PENDAHULUAN
Pada  tanggal  15  November  2020,
Indonesia menandatangani
Perjanjian Kemitraan  Ekonomi  Komprehensif  Regional atau  dalam  bahasa  inggris  dikenal  sebagai Regional Comprehensive
Economic Partnership yang  disingkat  RCEP  di  Istana Bogor.  Penandatanganan  dilakukan  oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia Agus  Suparmanto  di  sela-sela  Konferensi Tingkat  Tinggi  (KTT)  ASEAN  ke-37.  RCEP sendiri merupakan gagasan dari Indonesia saat
memegang  kepemimpinan  ASEAN  di  tahun 2011  silam.  Negosiasi  dimulai  di  tahun  2013 yang dipimpin oleh Imam Pambagyo, Direktur Jenderal Perundingan Perjanjian Internasional Kementerian  Perdagangan  dengan  dukungan dari  Sekretariat  ASEAN. Perundingannya dinyatakan  selesai  pada  11  November  2020 dengan 15 negara yang menyepakatinya terdiri dari  10  negara  ASEAN  dan  5  mitra  ASEAN yaitu  Tiongkok,  Jepang,  Korea  Selatan, Australia,  dan  Selandia  Baru.  Kerja  sama  ini bertujuan  untuk  mengonsolidasikan  lima perjanjian  perdagangan  bebas  ( Free  Trade
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Agreement /FTA) yang sudah dimiliki ASEAN dengan  enam  mitra  dagangnya,  dimana  pada perjanjian  ini  India  memutuskan  untuk  tidak menandatangani perjanjian tersebut.
Penandatanganan  RCEP  merupakan peristiwa historis, dimana perjanjian mendukung  peran  ASEAN  dalam  memimpin perjanjian  dagang  multilateral  dalam  skala besar,  walaupun  dihadapi  dengan  kondisi global terkini dan 8 (delapan) tahun negosiasi. RCEP  merupakan  perjanjian  dagang  terbesar ASEAN  sampai  saat  ini,  dimana  mencakup pasar sebanyak 2,2 milyar orang  dengan  nilai pasar  sebesar  US$  26,2  triliun  atau  30%  dari Produk Domestik Bruto (PDB) dunia. Melihat skala perjanjian dan besarnya peran Indonesia pada  perjanjian  tersebut,  menarik  untuk melihat  bagaimana  perjanjian  RCEP  dapat memengaruhi  Indonesia  ke  depannya.  Oleh karena  itu,  penulis  tertarik  untuk  mengulas lebih  lanjut  tentang  RCEP  dan  dampaknya pada  artikel  ini  dengan  rumusan  masalah sebagai berikut:
1. Apa  itu  Perjanjian  Kemitraan  Ekonomi
Komprehensif Regional ( Regional Comprehensive Economic Partnership /RCEP) dan bagaimana pengaturannya?
2. Bagaimanakah RCEP dapat memengaruhi Indonesia, baik secara keuntungan (manfaat)  dan  tantangan  yang  akan dihadapi setelah meratifikasi RCEP?
Dalam artikel ini, tujuan umum penulis yaitu  untuk  menambah  pengetahuan  dan wawasan mengenai Hukum Perjanjian Internasional. Sedangkan tujuan khusus dalam artikel ini adalah: 1. Untuk  mengetahui  apa  itu  Perjanjian
Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP);
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan RCEP; dan
3. Untuk  mengetahui  bagaimana  manfaat dan  tantangan  RCEP  bagi  Negara Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode pendekatan yuridis  normatif.  Yuridis  normatif  yaitu
penulisan karya ilmiah yang didasarakan pada studi  kepustakaan  dan  menelaah  konsep, pendapat ataupun penemuan yang berhubungan  dengan  permasalahan  hukum yang diangkat dalam topik penulisan. Penulis mengkaji  perjanjian,  konsep  dan  pendapat hukum berdasarkan bahan hukum secara studi kepustakaan yang berkaitan dengan Perjanjian Kemitraan  Ekonomi  Komprehensif  Regional ( Regional Comprehensive Economic Partnership /RCEP).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Regional
Comprehensive
Economic Partnership (RCEP) dan Pengaturannya Regional  Comprehensive  Economic Partnership (RCEP) atau Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional adalah pakta perdagangan  besar  yang  diusulkan  oleh ASEAN  untuk  meningkatkan  perdagangan  di antara  negara-negara  anggotanya  ditambah dengan  mitra  perjanjian  perdagangan  bebas ( Free  Trade  Agreement /FTA).  Negara  yang terlibat  termasuk  10  anggota  ASEAN,  yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia,  Myanmar,  Filipina,  Singapura, Thailand,  dan  Vietnam,  dan  lima  mitra  FTA ASEAN  yakni  Australia,  China,  Jepang, Selandia Baru dan Korea Selatan. Kelima belas negara  penandatangan  perjanjian  RCEP  ini secara  kumulatif  mewakili  29,6  (persen) penduduk  dunia, 30,2  persen  GDP  ( gross domestic  product )  dunia,  27,  4  persen perdagangan  dunia,  dan  29,8  persen  FDI ( foreign  direct  investment )  dunia.  RCEP merupakan kesepakatan trading block terbesar di  dunia,  meskipun  India  pada  akhirnya memutuskan  untuk  tidak  bergabung,  RCEP tetap menjadi perjanjian perdagangan terbesar di dunia, di luar WTO.
Tujuan  dari  RCEP  adalah  untuk menurunkan tarif, membuka perdagangan jasa, dan mempromosikan investasi untuk membantu
negara-negara berkembang mengejar ketertinggalan dunia. Secara khusus, RCEP diharapkan
dapat membantu mengurangi biaya dan waktu bagi perusahaan dengan  memungkinkan  mereka  mengekspor produk  ke  mana  pun  di  dalam  blok  tanpa memenuhi  persyaratan  terpisah  untuk  setiap
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
negara.  Perjanjian  RCEP  ini  juga  menyentuh kekayaan  intelektual,  tetapi  tidak  akan mencakup  perlindungan  lingkungan  dan  hak tenaga  kerja.  Negara-negara  yang  tergabung dalam  RCEP  ini  juga  berjuang  untuk sepenuhnya  menyetujui  beberapa  ketentuan tentang perdagangan digital.
Perjanjian RCEP memiliki 20 Bab, 17 Annex  dan  54  jadwal  komitmen  yang mencakup akses pasar, peraturan dan disiplin, serta  kerja  sama  ekonomi  dan  teknis.  Target RCEP  adalah  untuk  menetapkan  kerja  sama ekonomi yang modern, komprehensif, berkualitas tinggi dan menguntungkan seluruh pihak  yang  akan  memfasilitasi  ekspansi perdagangan  regional  dan  investasi  serta berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi global. Perjanjian ini akan  membuka  peluang  pasar  dan  pekerjaan kepada  bisnis  dan  masyarakat.  Perjanjian RCEP  akan  bekerja  bersampingan  dan mendukung  sistem  perdagangan  multilateral yang  terbuka  inklusif  dan  berdasarkan peraturan.
Pada target RCEP disebutkan 4 (empat) komponen/fitur  utama  dari  RCEP  yaitu modern, komprehensif, berkualitas tinggi, dan menguntungkan  sesama  atau  keuntungan mutual. Fitur-fitur utama ini menjadi keunggulan  dari  RCEP.  Terkait  modernitas, RCEP dirancang tidak hanya untuk masa kini namun  juga  untuk  masa  depan.  Perjanjian RCEP  memperbarui  cakupan  dari  perjanjian ASEAN  +  1  Mitra  FTA  yang  sudah  ada  dan mempertimbangkan  realita  dagang  yang sedang  muncul  dan  akan  datang,  termasuk electronic  commerce ( e-commerce ),  potensi usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM), pendalaman rantai nilai regional dan kompleksitas  kompetisi  pasar.  Perjanjian RCEP  akan  melengkapi  Organisasi  Dagang Dunia  ( World  Trade  Organization /WTO), dimana  RCEP  membangun  dari  Perjanjian WTO  di  area  yang  dimana  para  pihak  setuju untuk  memperbarui  atau  mengatur  lebih  jauh dari  pasal-pasal  di  perjanjian  WTO.  Selain modern,  RCEP  merupakan  perjanjian  yang komprehensif,  baik  secara  cakupan  maupun kedalaman komitmen. Secara cakupan, RCEP terdiri dari 20 Bab dan mengatur berbagai area
yang  belum  dijamah  oleh  perjanjian  antara ASEAN  dengan  mitra  FTA-nya.  RCEP memiliki  pasal-pasal  spesifik  yang  mengatur perdagangan  barang  ( trade  in  goods ), termasuk  aturan  asal,  prosedur  bea  cukai  dan fasilitasi  dagang,  langkah  sanitasi  dan fitosanitasi,  standar,  pengaturan  teknis,  dan prosedur  asesmen  kesesuaian,  serta  solusi perdagangan.  RCEP  juga  mengatur  jasa perdagangan  yang melingkupi jasa keuangan, jasa  telekomunikasi  dan  jasa  professional lainnya, termasuk juga perpindahan sementara manusia/subjek hukum natural ( natural person ).  Selain  itu,  terdapat  pengaturan mengenai investasi, hak kekayaan intelektual, e-commerce ,  persaingan  usaha,  usaha  mikro, kecil, dan menengah, kerja sama ekonomi dan teknis, pengadaan public, serta area legal dan institusional  seperti  penyelesaian  sengketa. Dalam  hal  akses  pasar,  perjanjian  RCEP memberikan  kebebasan  dalam  perdagangan barang  dan  jasa  serta  memiliki cakupan yang luas terkait investasi.
RCEP  merupakan  perjanjian  yang berkualitas  tinggi,  dimana  perjanjian  ini mengandung  pasal-pasal  yang  melampaui perjanjian FTA eksisting ASEAN namun tetap mempertimbangkan  individualitas  dan  level beragam perkembangan dan kebutuhan ekonomi dari pihak-pihak yang terlibat dalam RCEP.  Perjanjian  RCEP  membahas  masalah yang diperlukan untuk mendukung keterlibatan  para  pihak  dalam  rantai  pasokan global dan regional serta melengkapi komitmen  akses  pasar  dengan  aturan  yang memungkinkan  perdagangan  dan  investasi yang memfasilitasi bisnis, sementara pada saat yang sama mempertahankan tujuan kebijakan publik  yang  sah.  Perjanjian  RCEP  berupaya untuk  meningkatkan  persaingan  dengan  cara mendorong  produktivitas  yang  berkelanjutan, bertanggung jawab, dan konstruktif. Selain itu, Perjanjian  RCEP  memiliki  nilai  tambah dengan menyatukan satu buku peraturan untuk membantu  memfasilitasi  pengembangan  dan perluasan  rantai  pasokan  regional  di  antara para  pihak.  Perjanjian  RCEP  menyatukan negara-negara dengan berbagai tingkat pembangunan. Dengan demikian, Pihak RCEP telah  mengakui  bahwa  keberhasilannya  akan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
ditentukan  oleh  kemampuannya  untuk  saling membawa manfaat. Perjanjian RCEP dirancang  untuk  mencapai  tujuan  ini  dalam berbagai  cara,  termasuk  melalui  berbagai bentuk fleksibilitas dan ketentuan yang sesuai untuk perlakuan khusus dan berbeda terutama untuk Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam, dan  fleksibilitas  tambahan  untuk  negara yang perkembangannya masih kurang dibandingkan pihak  lain.  Selain  itu,  Perjanjian  RCEP mencakup kerja sama teknis dan pengembangan  kapasitas  yang  akan  tersedia untuk  mendukung  implementasi  komitmen yang dibuat berdasarkan Perjanjian RCEP dan bagi  para  pihak  untuk  memaksimalkan manfaat  yang  diperoleh  darinya.  Perjanjian RCEP  juga  mencakup  ketentuan  yang  akan memastikan  bahwa  ekonomi  dengan  tingkat pembangunan  yang  berbeda,  bisnis  dengan ukuran yang berbeda, dan pemangku kepentingan  yang  lebih  luas  semuanya  dapat memperoleh manfaat dari perjanjian ini.
Pengaruh Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Bagi Indonesia Sekretaris  ASEAN  pada  tanggal  15 November 2020, bertepatan dengan penandatanganan Regional  Comprehensive Economic  Partnership (RCEP)  menyatakan berbagai  manfaat  yang  diharapkan  dari perjanjian  ini.  Yang  paling  utama,  RCEP diharapkan dapat membantu dalam pemulihan ekonomi yang cepat dan tangguh untuk bisnis dan  penduduk  di  negara  ASEAN  di  tengah pandemi Covid-19 ini. Perjanjian RCEP akan meningkatkan akses pasar dengan menghapuskan tarif dan kuota di lebih dari 65% barang  yang  diperdagangkan  dan  membuat bisnis lebih dapat diprediksi dengan aturan asal yang  sama  ( common  rules  of  origin )  dan regulasi yang transparan setelah diberlakukan. Hal  tersebut  akan  mendorong  perusahaan untuk berinvestasi lebih banyak di kawasan ini, termasuk  membangun  rantai  pasokan  dan layanan,  dan  untuk  menciptakan  lapangan kerja.
RCEP akan mengurangi biaya perdagangan dan menciptakan kerangka kerja sama antara pejabat di kawasan perdagangan.
Anggota  perjanjian  akan  menghubungkan kekuatan  mereka  dalam  bidang  teknologi, manufaktur, pertanian, dan sumber daya alam. Ekonomi  mereka  akan  menjadi  lebih  efisien secara individu dan, sebagai sebuah blok, lebih kompetitif secara global. Asia Timur juga akan menjadi lebih menarik bagi investor dan mitra dagang  dari  Eropa  dan  Amerika  Latin. Perjanjian  yang  lebih  dalam,  misalnya  di antara  China,  Jepang,  dan  Korea  Selatan, mungkin menyusul.
The Peterson Institute for International Economics mengestimasi  bahwa  perjanjian RCEP  dapat  menaikkan  pendapatan  negara global  sampai  $186  milyar  per  tahun  pada tahun  2030  dan  menambah  0,2%  untuk pertumbuhan ekonomi para pihak. RCEP dapat meningkatkan  akses  ke  dana Belt  and  Road
Initiative
(BRI) China, meningkatkan keuntungan dari akses pasar dengan memperkuat jaringan transportasi, energi, dan komunikasi.  Pengaturan  terkait  aturan  asal ( rule  of  origin )  RCEP  yang  menguntungkan juga  akan  menarik  investasi  asing.  RCEP adalah  kemenangan  diplomasi  kekuatan menengah ASEAN. Potensi nilai dari perjanjian perdagangan Asia Timur yang besar telah  lama  diakui,  tetapi  baik  China  maupun Jepang, ekonomi terbesar di kawasan itu, tidak dapat  disebut  secara  politik  sebagai  arsitek proyek tersebut. Kebuntuan tersebut diselesaikan pada tahun 2012 dengan kesepakatan  yang  ditengahi  ASEAN  yang memasukkan  India,  Australia,  dan  Selandia Baru  sebagai  anggota,  dan  menempatkan ASEAN  yang  bertanggung  jawab  untuk merundingkan  perjanjian  tersebut.  Tanpa “sentralitas  ASEAN”  seperti  itu,  RCEP mungkin tidak akan pernah diluncurkan.
Penandatanganan  RCEP  tidak  hanya menjadi tonggak pencapaian kerjasama regional  Asia  Timur,  tetapi juga  kemenangan multilateralisme  dan  perdagangan  bebas menurut  Perdana  Menteri  China  Li  Keqiang. Kesimpulan  dari  negosiasi  RCEP  akan mengirimkan  pesan  yang  kuat  tentang  peran utama  ASEAN  dalam  mendukung  sistem perdagangan multilateral, membantu menciptakan  struktur  perdagangan  baru  di kawasan,  memfasilitasi  perdagangan  secara
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
berkelanjutan, mengembangkan rantai pasokan  yang  terganggu,  dan  mendukung pasca  pandemi.  pemulihan  menurut  Perdana Menteri  Vietnam  Nguyen  Xuan  Phuc. Sedangkan menurut Menteri Perindustrian dan Perdagangan Internasional
Malaysia
Mohamed  Azmin  Ali,  penandatanganan perjanjian RCEP akan menjadi bukti dunia atas upaya memperkuat sistem perdagangan multilateral dan menegakkan agenda pembangunan  di  Organisasi  Perdagangan Dunia  (WTO).  RCEP  adalah  perjanjian  yang sangat signifikan secara simbolis, datang pada saat ketidakpastian perdagangan global menurut Menteri Perdagangan, Pariwisata dan Investasi Australia Simon Birmingham.
Di  dalam  peran  ASEAN  tersebut, Indonesia  menjadi  sorotan.  Indonesia  telah memainkan  peran  penting  dalam  negosiasi. Sebagai  ekonomi  terbesar  ketujuh  di  dunia  - dan  terbesar  di  ASEAN - Indonesia berkepentingan  untuk  melihat  kesepakatan perdagangan  ini  diselesaikan.  Pertama,  ini akan membantu Indonesia memperluas pasarnya dan berintegrasi lebih jauh ke dalam rantai  pasokan  global.  Kedua,  RCEP  hadir pada  saat  yang  tepat  sebagai  pelengkap Omnibus Law yang baru saja disahkan dalam mewujudkan reformasi struktural di Indonesia. Hal  Ini  bahkan  lebih  penting  mengingat perkembangan  multilateralisme  yang  lamban dan  terganggunya  perdagangan  global  yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.
Menurut Menteri Perdagangan Republik Indonesia Agus Suparmanto,
Indonesia  dapat  diuntungkan  dari  segi  ekspor dan investasi. Dengan ditandatangani dan akan diratifikasinya RCEP, maka perjanjian tersebut  berpotensi  meningkatkan  ekspor Indonesia ke negara-negara peserta sebesar 8- 11%.  Investasi  ke  Indonesia  juga  berpotensi meningkat 18-22%. Melalui RCEP, Indonesia juga  dapat  menikmati spillover  effect dari Perjanjian  Dagang  Bebas  ( Free  Trade Agreement /FTA) yang dimiliki negara anggota RCEP  dengan  negara-negara  non-anggota. Perluasan peran Indonesia melalui rantai pasok global  dari spillover  effect ini  berpotensi meningkatkan  ekspor  Indonesia  ke  dunia sebesar  7,2%. Data  ekspor  Indonesia  ke  14
negara  RCEP  selama  5  tahun  terakhir menunjukkan tren positif sebesar 7,35%. Pada tahun  2019,  total  ekspor  non-migas  ke kawasan RCEP mewakili 56,51% total ekspor Indonesia  ke  dunia,  yakni  senilai  US$84,4 miliar.  Sementara  dari  sudut  impor,  RCEP mewakili  65,79%  total  impor  Indonesia  dari dunia, yakni senilai US$102 miliar.
Selain  kenaikan  pada  ekspor  dan investasi, RCEP berpotensi menaikkan Pendapatan Domestik Bruto ( Gross Domestic Product /GDP)  Indonesia.  Berdasarkan  kajian Badan  Kebijakan  Fiskal  (BKF)  pada  tahun 2019,  dinyatakan  bahwa  Indonesia  bisa meningkatkan  GDP  0,05%  selama  periode 2021-2032  bila  meratifikasi  RCEP.  Namun sebaliknya bila tidak meratifikasi RCEP, maka GDP  Indonesia  akan  mengalami  penurunan 0,07% selama periode yang sama, yaitu 2021- 2032.
Kajian lain yang dilakukan Kemendag pada  2016  pun  menunjukkan  RCEP  ini  akan memberikan welfare  gain bagi  Indonesia sekitar  US$  1,52  miliar. Welfare  gain merupakan surplus yang didapatkan konsumen dan  produsen  dari  sebuah  transaksi.  Dari perspektif  konsumen, welfare  gain dapat diperoleh  bila  harga  yang  mampu  dibayar konsumen  lebih  besar  dari  harga  faktual  di pasar,  sementara  dari  perspektif  produsen, welfare  gain dapat  diperoleh  bila  harga  yang mampu mereka tawarkan ke pasar lebih kecil dari harga faktual di pasar.
Pengusaha Indonesia juga akan memeroleh  sejumlah  keuntungan,  khususnya terkait  ekspor  produk.  Pengusaha,  baik  besar maupun kecil, yang ingin mengekspor produk mereka  ke  negara-negara  RCEP  tidak  lagi perlu  menggunakan  SKA  (surat  keterangan asal) yang berbeda-beda sesuai negara tujuan. Untuk produk yang sama, sepanjang memenuhi origin  criteria yang  diatur  dalam RCEP,  pengusaha  kita  cukup  mengantongi SKA RCEP untuk mengekspor satu produk ke semua  negara  RCEP.  Produk-produk  yang dapat didorong ekspornya dengan memanfaatkan  RCEP  antara  lain  serat berbahan  dasar  tanaman,  kertas  dan  bubur kertas,  karet  dan  produk  karet,  beberapa produk  mineral  dan  logam,  jasa  gas  dan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
kelistrikan, produk kayu, dan produk makanan termasuk hasil perikanan.
RCEP  harus  lebih  meningkatkan hubungan intra-perdagangan Indonesia- ASEAN yang sangat diandalkan Indonesia. 25% dari total ekspor Indonesia masuk ke ASEAN dan  23%  dari  total  impornya  berasal  dari ASEAN  pada  tahun  2019.  Sebagian  besar merupakan  hasil  dari  penghapusan  kerumitan yang terkait dengan aturan asal ( rule of origin ) dalam perjanjian perdagangan yang melibatkan negara-negara ASEAN. Mengurangi  hambatan  perdagangan  regional merupakan langkah penting untuk mempertahankan perdagangan dan menegakkan  persaingan  serta  efisiensi.  Arus perdagangan  yang  meningkat  cenderung mendorong  lebih  banyak  investasi  asing langsung  ( Foreign  Direct  Investment /FDI).
Hal  ini  sejalan  dengan  seruan  berulang  kali dari Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan aliran masuk FDI ke Indonesia. Penghapusan  tarif  adalah  fitur  utama  RCEP. Sebuah studi menemukan bahwa pemotongan tarif 1% oleh anggota RCEP akan meningkatkan perdagangan Indonesia rata-rata lebih  dari  2%,  dengan  mengendalikan  faktor- faktor lain.
Namun  begitu,  masih  ada  pihak  yang tidak sependapat mengenai keuntungan RCEP bagi  Indonesia.  Menurut  Ekonom  PBB  untuk Perdagangan  dan  Pembangunan  (UNCTAD) Rashmi Banga, ketentuan-ketentuan liberalisasi dalam RCEP akan sangat membatasi  ruang  kebijakan  negara  dan menyulitkan  negara-negara  ASEAN  untuk keluar  dari  krisis  multidimensi,  kesehatan, ekonomi, dan iklim yang tengah dihadapi saat ini.  Menurut  analisis  Rashmi,  kerugian  yang akan  dialami  negara-negara  ASEAN  dari perjanjian RCEP ini mencapai USD 22 miliar. Indonesia  sendiri  akan  mengalami  defisit perdagangan  barang  hampir  USD  1,4  miliar dari  kehilangan  tarif  akibat  RCEP.  Rashmi melanjutkan,  sejumlah  sektor  di  Indonesia seperti  otomotif,  produks  besi  baja,  gula,  dan pangan olahan akan sangat dirugikan. Senada, Direktur  Eksekutif  Indonesia  Global  Justice (IGJ) Rachmi Hertanti menyebutkan perjanjian RCEP berpeluang besar merugikan
perekonomian  dan  ruang  hidup  masyarakat Indonesia. Bila dikalkulasikan, dengan bergabung  ke  RCEP,  ekonomi  Indonesia hanya  akan  tumbuh  0,05%  di  tahun  2030. Menurut  Rachmi,  ini  kontras  dengan  narasi pemerintah  yang  mengharapkan  ekonomi membaik  dari  RCEP.  Justru  sebaliknya Indonesia  akan  menjadi  sasaran  pasar  bagi negara  dagang  RCEP.  Tak  hanya  itu,  setiap perjanjian perdagangan bebas yang dikomitmenkan  oleh  Pemerintah,  menurut Rachmi tidak mengukur analisis dampak HAM, sosial,  dan  lingkungan  dari  sebuah  perjanjian dagang,  termasuk  perjanjian  RCEP.  Tidak adanya  analisis  dampak  HAM,  sosial,  dan lingkungan  ini  akan  berakibat  terhadap pelanggaran hak-hak sosial masyarakat ataupun perampasan ruang hidup rakyat. Sementara Koordinator Program Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Arie Kurniawaty menilai, pernyataan Menteri Perdagangan bahwa kerja sama  ekonomi  RCEP  akan  mendongkrak UMKM  adalah  klaim  yang  tidak  berdasar. Menurut  Arie,  hingga  hari  ini  banyak  usaha kecil yang dikelola oleh perempuan mengalami  kesulitan  untuk  bangkit  akibat terpukul oleh pandemi Covid-19. Dia mempertanyakan  dampaknya  jika  nanti  akses pasar terbuka lebar. Banyak perempuan pelaku usaha  kecil  yang  dengan  kapasitas  terbatas harus  bersaing  dengan  produksi  massal  dari negara lainnya dengan dukungan dan kapasitas yang  lebih  maju.  Peluang  apa  yang  bisa dimanfaatkan  dari  RCEP,  menurut  Arie  juga tidak  diketahui  pasti  karena  teks  yang dinegosiasikan  tidak  pernah  disampaikan kepada  publik  atau  dikonsultasikan.  Dirinya menjelaskan, usaha pangan olahan, khususnya skala  kecil,  merupakan  sektor  yang  sangat banyak  dilakoni  oleh  perempuan.  Hal  ini karena sangat lekat dengan peran gender yang dilekatkan  terhadap  perempuan.  Berdasarkan data  Kemenko  PMK,  kontribusi  UMKM (usaha mikro, kecil, menengah) yang dikelola oleh  perempuan  terhadap  PDB  di  Indonesia mencapai hingga 9,1%. Arie menilai hilangnya ruang  kebijakan  dan  fiskal  akibat  perjanjian perdagangan  bebas,  seperti  RCEP  tidak  bisa dilepaskan dari situasi dalam negeri yang juga
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
telah membuka lebar liberalisasi perdagangan dan  investasi  melalui  sejumlah  kebijakan, seperti  UU  Cipta  Kerja  yang  telah  disahkan. Ketika di dalam negeri perlindungan hak asasi manusia,  tenaga  kerja,  dan  lingkungan  hidup semakin disempitkan dengan UU Cipta Kerja, penandatanganan RCEP oleh pemerintah akan secara  penuh  menyerahkan  Indonesia  dalam rekonfigurasi liberalisasi ekonomi pasar global melalui  ekspansi  produksi,  distribusi,  dan reproduksi  kapital.  Hal  ini  dinilai  akan memperparah  perebutan  hak-hak  rakyat  dan ekonomi  nasional  yang  sudah  terpukul akibat pandemi berkepanjangan.
Pengamat ekspor asal Inggris, Alan E. Branch menyatakan bahwa perdagangan bebas yang  berimplikasi  pada  berkurangnya  tarif seminimal  mungkin  dapat  membuat  rantai pasokan global semakin berkembang. Dengan berkurangnya hambatan perdagangan, perusahaan lebih bebas mencari lokasi pabrik yang ongkos produksi dan distribusinya lebih efisien.  Salah  satu  faktor  yang  mendorong sebuah  perusahaan  memindah  pabriknya adalah  kondisi  pasar  tenaga  kerja  di  mana pabriknya  beroperasi.  Negara  yang  pasar tenaga  kerjanya  memiliki  keahlian  sesuai standar  perusahaan, jumlahnya  memadai,  dan gajinya  murah  akan  dilirik  perusahaan multinasional. Namun, para pengambil keputusan  Indonesia  masih  punya  pekerjaan rumah. Pertama, meskipun dahulu tenaga kerja Indonesia  diklaim  relatif  murah,  sekarang, Vietnam telah lebih dikenal sebagai penyedia tenaga  kerja  yang  lebih  murah.  Kedua, walaupun Indonesia mengunggulkan murahnya  tenaga  kerja,  rata-rata  tenaga  kerja di Indonesia belum mempunyai kapasitas dan daya saing yang mumpuni karena produktivitasnya dinilai masih kurang, setidaknya  menurut  Menteri  Keuangan  Sri Mulyani.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa pasar  tenaga  kerja  Indonesia  masih  perlu mengejar efisiensi. Dilansir dari Kementerian Perdagangan  dan  Industri  Singapura,  RCEP bakal  mewajibkan  negara  anggotanya  untuk mengurangi tarif hingga 92%. Artinya, skema rantai  pasokan  global  dapat  berubah,  seperti adanya  potensi  perusahan  multinasional  yang berencana untuk merelokasi pabriknya,
termasuk  ke  Indonesia.  Dengan  adanya hambatan  dagang  yang  lebih  minim,  pabrik perusahaan multinasional ditempatkan dimanapun  bukan  jadi  suatu  problema  besar, selama  lokasi  pabrik  menyediakan  bahan mentah  dan  tenaga  kerja  yang  lebih  murah daripada  di  negara  asal  perusahaan  tersebut. Namun  Indonesia  masih  harus  mengejar kapasitas teknologi dan SDM-nya untuk dapat meraih  manfaat  dari  pengurangan  tarif  ini. Sejauh  ini,  Indonesia  cukup  berpengalaman dalam  isu  relokasi  perusahaan  multinasional. Pada  Juli  2020,  menurut  Badan  Koordinasi Penanaman  Modal  (BKPM),  sebanyak  7 perusahaan  multinasional  resmi  merelokasi pabriknya dari China ke Indonesia dengan total nilai  investasi  sebesar  Rp  12,4  triliun  dan diprediksi  menyerap  30.000  tenaga  kerja. Adanya potensi tenaga kerja yang bisa diserap oleh perusahaan multinasional menjadi sangat penting, karena Indonesia pada 2020 diperkirakan memiliki 11 juta pengangguran.
Kekhawatiran  lainnya  adalah  terkait impor  barang  dari  luar,  khususnya  China. Alasan  ini  merupakan  salah  satu  alasan mengapa  India  akhirnya  menarik  diri  dari RCEP.  Negara-negara  sedang  berkembang  di ASEAN,  termasuk  Indonesia,  berpotensi kebanjiran  barang  impor  dari  China.  Dengan semakin bergantung pada suatu entitas, proses pengambilan  kebijakan  ASEAN  bisa  lebih mudah  dipengaruhi  oleh  kepentingan  entitas tersebut.  Sementara,  dalam  bidang  politik, ASEAN masih perlu menyelesaikan persoalan Laut  China  Selatan  dengan  China.Padahal, Indonesia masih mengalami defisit perdagangan atau timpangnya impor dibandingkan  ekspor  terhadap  China  pada 2020 sebesar US$6.6 miliar atau setara dengan Rp 93 triliun. Selain itu, dengan adanya RCEP, pesaing  UMKM  semakin  bertambah  dimana kondisi ini berpotensi mengurangi pendapatan UMKM. Dikhawatirkan, UMKM kalah bersaing  dengan  produk  impor  yang  semakin bertambah  akibat  efek  RCEP.  Di  satu  sisi, pandemi COVID-19 benar-benar menghantam UMKM  dan  potensi  meningkatnya  barang impor  yang  lebih  murah  bisa  mempengaruhi usaha  mereka.  UMKM  sangat  vital  untuk
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Indonesia  karena  pada  tahun  lalu  saja menyerap 96% tenaga kerja.

## KESIMPULAN
Regional  Comprehensive  Economic Partnership (RCEP) atau Kemitraan Ekonomi Komprehensif  Regional  memang  merupakan suatu  peluang  besar  bagi  Indonesia  dalam memperluas impact di perdagangan internasional  dan  menaikkan  pendapatan negara. Langkah selanjutnya untuk kesepakatan itu adalah ratifikasi oleh parlemen nasional agar bisa berlaku. RCEP akan berlaku 60  hari  setelah  enam  dari  sepuluh  anggota ASEAN  dan  tiga  dari  lima  mitra  wicara menyelesaikan proses ratifikasi. Indonesia dan ASEAN  selayaknya  merayakan  finalisasi RCEP. Dalam ekonomi global yang tidak pasti yang  tertatih-tatih  oleh  perang  perdagangan dan pandemi virus korona, perjanjian tersebut mengirimkan  pesan  yang  jelas  bahwa  agenda integrasi ekonomi di Asia terus berjalan.
Namun dengan segala potensi keuntungannya, Indonesia masih harus melakukan  langkah-langkah  strategis  untuk merealisasi  potensi  tersebut.  Selain  ratifikasi, Indonesia harus meningkatkan daya saingnya, baik  secara  teknologi,  sumber  daya  manusia, dan  perangkat  regulasi  yang  mumpuni  untuk menghadapi  dampak  RCEP.  Indonesia  mesti memitigasi  tantangan  yang  muncul  dari implementasi  perjanjian  untuk  sektor-sektor yang diperkirakan mengalami persaingan lebih ketat.  Upaya  mitigasi  itu  bertujuan  agar Indonesia  menjadi  unggul  di  pasar  domestik, yang  akan  turut  menjadi  pasar  internasional. peneliti senior Indef ( Institute
For Development  of  Economics  and  Finance ), Enny Sri Hartati, mengatakan Indonesia harus mengonsolidasi  produk  yang  disiapkan  di perdagangan  internasional  sebelum  bisa mengharapkan  kesepakatan  RCEP  akan membuahkan  hasil.  Sebab,  menurut  Enny, Indonesia  masih  terfokus  pada  komoditas, sementara  prioritas  ekspor  global  terletak  di manufaktur.  Jika  tidak,  ia  mengatakan Indonesia  tidak  akan  merasakan  keuntungan RCEP. Enny menjelaskan bahwa permasalahan  fundamental  efektivitas  kerja sama  perdagangan  internasional,  multilateral
maupun  bilateral,  terletak  di  dalam  negeri, bukan pada kerangka perjanjian perdagangannya itu sendiri.

## SARAN
Bagi  Indonesia  dan  ASEAN,  RCEP harus  menjadi  awal,  bukan  sebagai  akhir, integrasi  regional.  Seperti  perjanjian  lain dalam  kerangka  ASEAN-Plus,  RCEP  akan ditinjau  dan  terbuka  untuk  perbaikan  lebih lanjut.  Ada  peluang  untuk  liberalisasi  lebih lanjut dalam bab-bab RCEP tentang investasi, perdagangan  jasa,  perdagangan  elektronik, persaingan dan pertanian serta tentu saja, gajah di dalam ruangan (atau di luar ruangan, seperti yang lebih baik dikatakan) adalah bahwa India telah memilih untuk berdiri terpisah dari RCEP. Indonesia  harus  memimpin  ASEAN  dalam memperdalam hubungan ekonomi kita dengan India.  Peningkatan  FTA  ASEAN-India  yang sudah ada, misalnya, harus menjadi agenda.
Selain  itu,  penjaminan  HAM  dan ketahanan UMKM yang merupakan aset besar bagi  ekonomi  Indonesia  menjadi  prioritas tersendiri.  Harus  dipastikan  bahwa  negara menjamin bahwa pekerja perusahaan multinasional  yang  merelokasi  pabriknya benar-benar  didominasi  oleh  warga  negara Indonesia dan hak serta kewajibannya dijamin undang-undang. Indonesia juga perlu memperkuat sektor UMKM dengan menyediakan  pelatihan  tenaga  kerja  serta pemberian bantuan infrastruktur digital seperti koneksi  internet  yang  cepat  dan  terjangkau untuk bersaing dengan perusahaan yang telah mapan.  Pemangku  kepentingan  juga  wajib menjamin  bahwa  usaha  penguatan  UMKM bukan  merupakan  hambatan  dagang  yang melanggar kesepakatan.
Terakhir,
Indonesia sebaiknya mempererat  hubungan  kerja  sama  dengan lawan dagang China, seperti Jepang, Australia, Korea  Selatan,  maupun  Amerika  Serikat, untuk menghindari dominasi China di kawasan Asia  Tenggara.  Jika  asal  mensahkan  tanpa memperhitungkan aspek tenaga kerja, UMKM, maupun politik regional, Indonesia dikhawatirkan  hanya  menjadi  penonton  dan menjadi  sasaran  pasar  belaka.  Diharapkan Indonesia  akan  menunjukan  sepak  terjangnya
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
dengan  serius  dalam  menindaklanjuti  RCEP ditahun 2021.

## DAFTAR PUSTAKA
Arbar,  Thea  Fathanar.  (2020). Mengenal
Perjanjian Dagang RCEP yang Katanya Untungkan Cina. Cnbcindonesia.com. https://www.cnbcindonesia.com/ne ws/20201116073751-4- 201987/mengenal-perjanjian- dagang-rcep-yang-katanya- untungkan-china ASEAN  Secretariat.  (2020). Joint  Leaders Statement on the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). https://asean.org/storage/2020/11/
RCEP-Summit-4-Joint-Leaders- Statement-Min-Dec-on-India.pdf ASEAN  Secretariat.  (2020). Summary  of the
Regional
Comprehensive
Economic  Partnership  Agreement.
https://asean.org/storage/2020/11/
Summary-of-the-RCEP- Agreement.pdf ASEAN  Secretariat  News.  (2020). ASEAN Hits Mistoric Milestone With Signing of RCEP.
https://asean.org/asean-hits- historic-milestone-signing-rcep/
BBC  News.  (2020). RCEP  :  Asia-Pasific
Countries Form Worlds Largest Trading Bloc. https://www.bbc.com/news/world-
asia-54949260
CNN  Indonesia.  (2020). Mengenal  RCEP dan Untungnya Buat Indonesia.
https://www.cnnindonesia.com/eko nomi/20201116073151-92-
570136/mengenal-rcep- dan-untungnya-buat-indonesia Hidayat,  Khomarul.  (2020). Jadi  Blok Perdagangan  Terbesar  Dunia,  Apa Itu RCEP? Seberapa Besar Pengaruh RCEP?. https://newssetup.kontan.co.id/new s/jadi-blok-perdagangan-terbesar-
dunia-apa-itu-rcep-seberapa- besar-pengaruh-rcep?page=1
Huzaini,  Moch  Dani  Pratama.  (2020).
Dinilai Merugikan, Pemerintah Didesak Tak Menandatangani Perjanjian RCEP. Hukumonline.com.
https://www.hukumonline.com/beri ta/baca/lt5fb00f22e4800/dinilai- merugikan--pemerintah-didesak- tak-menandatangani-perjanjian- rcep Intan,  Rocky.  (2020). What  RCEP  Can  Tell Us About Geopolitics in Asia. https://www.lowyinstitute.org/the-
interpreter/what-rcep-can-tell-us- about-geopolitics-asia
Kementerian  Keuangan.  (2020). Ekspor Indonesia  Diprediksi  Meningkat  7,2 Persen dari RCEP.
https://www.kemenkeu.go.id/publik asi/berita/ekspor-indonesia- diprediksi-meningkat-7-2-persen- dari-rcep/
Kristianto,  Yohanes  Ivan  Adi.  (2020).
Bagaimana RCEP Bisa Menguntungkan dan Merugikan
Indonesia.
https://theconversation.com/bagai mana-rcep-bisa-menguntungkan- dan-merugikan-indonesia-150453 Kuo,  Mercy  A.  (2020). RCEP  :  The  Future of Trade in Asia. https://thediplomat.com/2020/12/rc ep-the-future-of-trade-in-asia/ Muhammad, Hiru. (2020). Perjanjian RCEP, Katalis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Republika.co.id. https://republika.co.id/berita/qkejw
1380/perjanjian-rcep-katalis- pertumbuhan-ekonomi-indonesia
Patunru,  Arianto  A  dan  Ita  Aprilianti.
(2020). Indonesia  Signed  RCEP, What Next?.
https://www.eastasiaforum.org/202
0/12/03/indonesia-signed-rcep- what-next/pada
Petri,  Peter  A  dan  Michael  Plummer.
(2020). RCEP  :  A  New  Trade Agreement  That  Will  Shape  Global Economics and Politics.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
https://www.brookings.edu/blog/or der-from-chaos/2020/11/16/rcep-a- new-trade-agreement-that-will- shape-global-economics-and- politics/
Tambunan, Liza.
(2020). RCEP : Kesepakatan  Dagang  Terbesar  di Dunia Ditandatangani, Lalu Apa Artinya Bagi Indoensia?. Bbc.com.
https://www.bbc.com/indonesia/ind onesia-54959651 Winarto,  Yudho.  (2020). Manfaat  RCEP, Mendag  Agus  :  Pengusaha  Tak Perlu SKA untuk Ekspor
Produknya. https://industri.kontan.co.id/news/ manfaat-rcep-mendag-agus- pengusaha-tak-perlu-ska-untuk- ekspor-produknya Yuniartha, Lidya.
(2020). RCEP Ditandatangani,  Ini  Manfaat  yang Bisa Didapatkan Indonesia.
https://nasional.kontan.co.id/news/ rcep-ditandatangani-ini-manfaat- yang-bisa-didapatkan-indonesia