## Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047
Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 159-163| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4737.159-163

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DALAM HAL PERUSAHAAN MENGALAMI KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
Ni Putu Trisna Dewi, I Nyoman Putu Budiartha, I Nyoman Sutama Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia inatrisna1313@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com sutamainyoman62@gmail.com

## Abstrak
Pailit  adalah  kedudukan  hukum  yang  diterima  oleh  debitur  karena  putusan  kepailitan  oleh  lembaga  keadilan. Akibat dari putusan pailit, kekayaan  milik debitur ditempatkan dibawah penyitaan  yang  bisa  membuat debitor tidak  dapat  memiliki  kekayaannya.  Ini  disebabkan  hingga  penyelesaian  harta  pailit  selesai  diselesaikan  oleh pengurus  harta  pailit  dalam  Legal  Kepailitan  dan  PKPU  disebut  seorang  Kurator.  Penelitian  ini  menjelaskan mengenai  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  dalam  hal  perusahaan  mengalami  kepailitan  dan penundaan  kewajiban  pembayaran  utang.  Penelitian  ini  memakai  jenis  penelitian  peraturan  normatif  dengan menggunakan  pendekatan  legal  dan  konseptual.  Sumber  data  dalam  penelitian  menggunakan  bahan  hukum primer dan sekunder. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis data dalam mengambil kesimpulan. Akhir pembahasan  ini  menjelaskan  mengenai  hak-hak  yang  didapat  oleh  pekerja  ketika  perusahaannya  mengalami kepailitan  diatur  dalam  Peraturan  tentang  Ketenagakerjaan  dan  upaya  hukum  bagi  pekerja  untuk  memperoleh hak-haknya  berhubungan  dengan  kewajiban  perusahaan  yang  berkaitan  dengan  kepailitan  dan  penundaan kewajiban  membayar hutang dengan cara pengajuan PKPU agar debitur dapat memberikan pengajuan rencana berdamai dengan cara memberi tawaran pembayaran utang terhadap kreditor.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, UU Ketenagakerjaan

## Abstract
Bankruptcy  is  the  legal  position  accepted  by  the  debtor  because  of  the  bankruptcy  decision  by  the  justice institution. As a result of the bankruptcy decision, the debtor's assets are placed under confiscation which can make  the  debtor  unable  to  own  his  wealth.  This  is  because  until  the  bankruptcy  estate  is  settled  by  the bankruptcy estate manager in Bankruptcy Legal and PKPU is called a Curator. This study describes the form of legal  protection  for  workers  in  the  event  that  the  company  experiences  bankruptcy  and  delays  debt  payment obligations. This research uses normative regulatory research and legal and conceptual approaches. Sources of data  in  the  study  using  primary,  secondary,  and  tertiary  legal  materials.  Qualitative  methods  are  used  to analyze  the  data  in  drawing  conclusions.  The  end  of  this  discussion  explains  the  rights  obtained  by  workers when  their  company  goes  into  bankruptcy  as  regulated  in  the  Manpower  Regulations  and  legal  remedies  for workers to  obtain their rights related to the company's obligations related to bankruptcy and postponement  of obligations to pay debts by filing a PKPU so that debtors can submit a plan to make peace by offering an offer to pay debts to creditors.
Keywords: Legal Protection, Manpower Act, Manpower

## I. PENDAHULUAN
Pailit  atau  bangkrut  adalah  kedudukan  hukum  yang  diterima  oleh  debitur  karena  putusan  pailit pengadilan.  Dampak  dari  pailit  yaitu  kekayaan  debitor  ditempatkan  dibawah  penyitaan  sehingga debitur  tidak  dapat  memiliki  hartanya  kembali (Aurelie  &  Hadiati,  2021) .  Kejadian  tersebut  terjadi hingga  penyelesaian  harta  kepailitan  telah  selesai  diurus  oleh  kurator.  Putusan  kepailitan  dapat diberikan pada debitur jika tidak bisa membayar satu atau lebih hutangnya yang sudah melebihi batas waktu  dan  dapat  diminta  atau  dapat  tertagih.  Debitor  harus  mempunyai  minimal  dua  orang  kreditor. Jikalau kemudian jumlah kreditur hanya seorang dan terjadi konflik, lalu konflik mengenai janji utang jadi  hal  itu  dapat  diselesaikan  dengan  melayangkan  gugatan  wanprestasi  kepada  debitur  lewat  jalur pengadilan.Itulah  yang  menjadi  perbedaan  dari  gugatan  wanprestasi  dengan  permohonan  pailit. Peraturan pailit yang sekarang ada di dunia adalah perkembangan dari peraturan pailit jaman dahulu. Peraturan  kepailitan  saat  ini  lebih  memperhatikan  manusia  dibandingkan  peraturan  mengenai  pailit
yang dulu pernah ada didunia. Aturan tentang pailit adalah bagian yang utama didalam sistem hokum (Sjahdeini, 2016) .
Buruh  adalah  bagian  dari  tenaga  kerja  yang  sudah  menyelesaikan  pekerjaan  dengan  jasanya saat  bekerja  dan  yang  berhubungan  mendapat  uang  atau  gaji.  Saat  menjalani  suatu  perusahaan pengusaha  memerlukan  tenaga  kerja  agar  dapat  membantu  menjalankan  perusahaannya  untuk mendapatkan  keuntungan  dan  adanya  Peraturan  tentang  Ketenagakerjaan  yang  berisi  informasi perlindungan  kepada  pekerja  ditujukan  agar  menjaminkan  hak  dasar  karyawan  atau  buruh  dan menjaminkan  persamaan  ketika  serta  perlakuan  tanpa  ketidak  berpihakan  atas  dasar  apapun  untuk memperhatikan  kesejahteraan  pekerja  atau  buruh  dan  keluarganya  dengan  tetap  melihat  rangkaian peningkatan dunia bisnis (Purnamawanti & Zulkarnaen, 2004) .
Jika buruh dan pengusaha saat menentukan perjanjian kerja sudah terpenuhi syarat-syarat yang sudah  tertera  sebelumnya  artinya  karyawan  serta  pemilik  usaha  sudah  mendekatkan  diri  antara seorang  dengan  lainnya,  dampak  oleh  kejadian  itu  merupakan  kenapa  pekerja  dan  pengusaha  harus mengikuti  kesepakatan  yang  sudah  mereka  lakukan  serta  melaksanakan  hak  serta  keharusan  yang telah  ada  pada  perjanjian  kerja  dan  peraturan  yang  berlaku  di  perusahaan.  Para  pihak  buruh  dan pengusaha  harus  melaksanakan  perjanjian  kerja  dan  peraturan  perusahaan,  pihak  pekerja  harus bertanggung  jawab  apabila  melanggar  perjanjian  kerja  dan  peraturan  yang  ditetapkan  di  perusahaan, dengan  berbalik  jika  pengusaha  tidak  melaksanakan  kewajibannya  sesuai  dengan  perjanjian  yang sudah disepakati dan peraturan yang ditetapkan di perusahaan maka pengusaha itu harus bertanggung jawab  kepada  pekerja (Abdullah,  2018) .  Sebagaimana  sudah  dijelaskan  sebelumnya  maka  ikatan antara karyawan terhadap industri sama-sama memerlukan, maka sebab tersebut karyawan tidak bisa membuat  seorang  seakan-akan  dimanfaatkan  oleh  industri,  walaupun  meskipun  sungguh  dengan sebenarnya karyawan memerlukan pekerjaan serta industri ngasih uang, tetapi hak karyawan tersebut wajib diingat serta diamankan supaya karyawan bisa mengerjakan secara lancar serta membuat barang harus bagus (Patni & Danyathi, 2020) . Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini dilakukan untuk  mengukapkan  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  dalam  hal  perusahaan  mengalami kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  dipakai  yaitu  penelitian  peraturan  normatif  serta  memakai  hukum  legal  dan hukum  factual (Efendi  &  Ibrahim,  2016) .   Pendekatan  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  legal dan  konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini: (1). Bahan Hukum Primer yaitu Peraturan Perundang-undangan tentang kelapalitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang  terutama yang terkait  dengan  Ketenagakerjaan.  (2).  Bahan  Hukum  Sekunder  berupa  dokumen-dokumen,  kamus- kamus, buku-buku teks dan jurnal-jurnal hukum. Sumber hukum utama termasuk yaitu KUH Perdata, UUD  NRI  1945,  dan  Peraturan  Ketenagakerjaan.    Metodologi  pengumpulan  dokumen  kehakiman yang  digunakan  adalah  teknik  menginventarisasi  secara  hierarkis  agar  peraturan  legal,  metode kepustakaan dengan menggunakan teknik pencatatan, dan sistem berkas yang dikaitkan dengan jenis penelitian  hukum  normatif  dan  membuat  argumentasi  hukum  secara  deduktif  dan  induktif.  Setelah bahan hukum primer dan sekunder terkumpul akan ditempuh suatu cara pengolahan dan dikaji secara deskriptif kualitatif secara khusus dan disertai dasar teori yang berhubungan dengan objek penelitian sampai tercapainya hasil akhir.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hak-Hak yang Didapatkan oleh Pekerja Ketika Perusahaannya Mengalami Kepailitan
Pailit merupakan keadaan dimana pihak yang berhutang yaitu orang atau perusahan yang tak mampu membereskan  tunggakan  terhadap  utang  yang  diberikan  oleh  pihak  yang  memberikan  pinjaman  atau penyitaan  atas  semua  harta  milik  debitor  yang  mengalami  pailit  yang  dimana  pengurusan  hartanya dilakukan  oleh  curator  dibawah  pengawasan  Hakim (Sjahdeini,  2016) .  Selain  hal  tersebut, perlindungan hukum memiliki arti yaitu perlindungan yang memakai media hukum atau perlindungan yang  diperoleh  dari  hukum,  diserahkan  terhadap  perlindungan  untuk  kepentingan  tersebut,  yang dengan prosedur membuat kepentingan yang akan dilindungi itu terhadap suatu hak hukum. Didalam ilmu hukum “Hak” dikatakan saja hukum subyektif, Hukum subyektif ini adalah sudut aktif dari para ikatan  hukum  yang  diberikan  oleh  hukum  obyektif  aturan  atau  kaidah.  Hukum  juga  memastikan kepentingan  masyarakat  yang  bisa  ditingkatkan  menjadi hak  hukum  agar  dapat  diharuskan
pemenuhannya. Kemudian,  posisi  pekerja  atau  buruh  pada  dasarnya  bisa  dinilai  dari  dua  sisi,  yaitu dari sisi yuridis dan dari sisi sosial ekonomis.
Dari  segi  sosial  ekonomi,  karyawan  memerlukan  perlindungan  hukum  oleh  negara  atas kemungkinan  adanya perbuatan  semena-mena oleh pengusaha. Bentuk perlindungan dari  pemerintah yaitu  terhadap  mewujudkan  aturan-aturan  yang  mengikat  karyawan  atau  buruh  dan  tuannya, melakukan pembinaan, serta melaksanakan proses hubungan industrial. Perlindungan kepada pekerja atau  buruh  ditujukan  agar  menjamin  terpenuhinya  hak-hak  dari  pekerja  atau  buruh  dan  menjamin keseragaman  kesempatan  dan  perlakuan  tanpa  campur  tangan  atas  dasar  apapun  untuk  membuat kesejahteraan  pekerja  atau  buruh  dan  keluarganya  dengan  tetap  memperhatikan  perkembangan kemajuan dunia usaha. Perlindungan kerja dimaksudkan agar menjamin berkaitannya cara hubungan kerja  tanpa  dengan  adanya  tekanan  dari  seorang  yang  kuat  terhadap  seorang  yang  tidak  berdaya (Soepomo,  1990) .  Hak-hak  tenaga  kerja  yang  terdapat  pada  Peraturan  tentang  perburuhan,  telah menetapkan  mengenai  permasalahan  buruh  yang  pada  dasarnya  harus  mengandung  tiga  komponen, seperti komponen teknis, komponen ekonomi dan komponen hukum. Komponen teknis adalah sudut pandang yang bukan saja terbatas pada dengan jalan apa perhitungan dan pembayaran gaji diberikan, akan  tetapi  berupa  tentang  jalan  gaji  diberikan.  Komponen  ekonomi  adalah  komponen  yang  lebih menilai  pada  kondisi  ekonomi,  baik  secara  besar  maupun  kecil  yang  secara  diterapkan  kemudian mempertimbangkan  dengan  cara  apa  kemampuan  perusahaan  pada  saat  nilai  upah  akan  ditentukan serta  bagaimana  implementasinya  di  lapangan.  Komponen  hukum  didasari  proses  dan  kewenangan penetapan  upah,  pelaksanaan  upah,  perhitungan  upah,  dan  pemberian  upah,  dan  pengamatan pemberian  perhitungan  upah.  Upah  buruh  diposisikan  sebagai  upah  yang  wajib  diutamakan pelunasannya dari semua kreditur.

## 2. Upaya  Hukum  bagi  Pekerja  Untuk  Memperoleh  Hak-Haknya  Berkaitan  dengan  Kewajiban Perusahaan yang Berkaitan dengan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Upaya Hukum bagi pekerja  ketika perusahaan mengalami kepailitan adalah  pekerja  atau buruh yang terjerat Pemutusan Hubungan Kerja karena perusahaan pailit merupakan bagian dari Kreditur Preferen oleh  sebab  itu  upah  dan  hak  lainnya  seperti  pesangon,  uang  penghargaan  masa  kerja,  dan  uang penggantian wajib dibayarkan terlebih dahulu dari pada Kreditur yang lain (Pudjiastuti, 2008) . Pekerja  atau  buruh  adalah  bagian  dari  sistem  pembangunan  negara  yang  berhak  untuk melakukan pekerjaan dan memperoleh upah untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam  kehidupan, untuk pribadi dan keluarga buruh karena kepentingan manusia terhadap diri dan kehidupannya harus menjadi  hal  yang  utama.  Gaji  buruh  tersebut  sebenarnya  merupakan  utang  dari  yang  memberi pekerjaan  yang  diwajibkan  untuk  dibayar  setiap  bulannya.  Karena  gaji  atau  upah  bersifat konstitusional yang membuat upah wajib untuk dibayar. Apabila membandingkan upah dengan pajak, maka  sudah  seharusnya  gaji  pekerja  didahulukan  karena  menurut Fritz  Neumark pajak  berfungsi untuk  menguatkan  perekonomian,  mengurangi  angka  pengangguran,  dan  ekonomi  yang  tetap bertumbuh.  Kalau  tidak  mengutamakan  pemberian  upah  pekerja  atau  buruh  saat  perusahaan  dilanda kepailitan dikhawatirkan bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tidak tetap atau stabil karena sumber  penghasilan  pendapatan  pekerja  atau  buruh  tidak  dilaksanakan  sehingga  menimbulkan lambatnya pertumbuhan ekonomi. Selain dari itu juga, negara juga memiliki sumber pembiayaan lain yaitu  selain  pajak  sedangkan  pekerja  atau  buruh  yaitu  gaji  adalah  satu-satunya  sumber  untuk  bisa bertahan hidup.
Pada dasarnya Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah hak setiap pekerja seperti tenaga kerja tetap (PKWTT) maupun pekerja Outsourcing atau pekerja kontrak (PKWT). Selaku adil. maka sangat berat agar  menjadikan  rencana  jaminan  sosial  kerjaan  untuk  proses  pertama  terhadap  cara  melindungi keseluruhan  andaikan  penanganannya  lagi  sama  bagai  saat  ini.  Skema  penguasaan  saat  mewujudkan rencana  tanggungan  sosial  kerjaan  karena  akibat  perlambatan  terhadap  tumbuhnya  cara  tanggungan sosial kerjaan yang harus ditumbuhkan. Pada waktu sekarang Indonesia memerlukan sesuatu program tanggungan  seluruh  pekerja  nasional  yang  terhubung  serta  cara  melakukannya  diberikan  terhadap seorang swasta yang mempunyai keahlian sudah dinilai bagian tersebut.
Waktu itu  negara memerlukan  seperti  cara tanggungan sosial kerajaan kedaerahan yang terpadu serta  dilakukan  diberikan  terhadap  seorang  swasta  serta  mempunyai  keahlian  yang  sudah  terjamin bagian  tersebut. Saat  cara  itu  pemerintah  ingin  berfungsi  untuk  mengatur  serta  mengawasi,  dan
memutuskan kestandaran terkecil dari berbagai tanggungan umum yang wajib disiapkan dari seorang yang  memberi  pekerjaan  kepada  kerjaannya. Maksud  dari  tanggungan  umum  kerjaan  merupakan diberinya perlindungan terhadap karyawan serta keluarganya dari beberapa akibat kerjaannya, seperti akibat  kehilangan  pekerjaan,  pengurangan  gaji,  kecelakaan  kerjaan,  penyakit,  umur  akan  menua, meninggal (Putu, 2016) .
Ajang  pelaksanaan  jaminan  sosial  tenaga  kerja  tersusun  rencana  asilum  buruh,  berupa tanggungan  celaka  kerja,  tanggungan  kematian,  tanggungan  masa  tua,  dan  tanggungan  kesehatan. bahwa biaya atau komisi JKM, JKK, dan JPK ditanggung sepenuhnya dari pemberi kerja, sementara biaya JHT dibayarkan bersama dengan pemberian pekerjaan serta karyawan. Terlihat dari pemberian kerjaan  masing-masing  waktunya  wajib  menyerahkan  kepada  Perseroan  Terbatas  Jaminan  Umum Karyawan  bonus  berupa  nominalnya  sebanyak  angka  tujuh  sampai  sebelas  persen  dari  keseluruhan bayaran  diberikan  terhadap  karyawan.  Hal  tersebut  merupakan  hingga  seperti  biasanya  memberikan pekerjaan pada tiap tahun wajib bayarkan selanjutnya antara sebulan bayaran agar diserahkan kepada Perseroan  Terbatas  Jamsostek  untuk  tarif.  Tanggungan  celaka  kerja  dimaksudkan  agar  buruh  dan keluarganya  terlindungi.  Penyaluran  donasi  celaka  kerja  termasuk  celaka  di  area  bekerja,  celaka berarah  ke  area  kegiatan  maupun  kembali  dari  area  lokasi  bekerja,  pada  lokasi  berbeda  sehingga berkaitan mengenai kerja atau dalam kerangka instruksi bekerja, terluka di area kerja dan perhitungan bonus yang sudah diatur.
Jaminan  kematian  tersebut  diserahkan  kepada  pewaris  buruh  yang  telah  berpulang  sebelum tercapai  umur  lima  puluh  lima  tahun,  karena  setelah  tercapainya  umur  yang  telah  diatur  buruh  yang terlibat akan memperoleh tanggungan masa tua. Andaikan buruh itu berpulang setelah berakhir masa kerjanya  (sesudah tercapainya umur lima puluh lima tahun), maka Perusahaan jaminan sosial  tenaga kerja  tidak  sedang  terbalut  dengan  tanggungan  agar  melunasi  tanggungan  meninggal  dunia  kepada pewaris buruh itu. Biaya tanggungan kematian tersebut nol per tiga persen terbagi dari biaya pegawai tiga  puluh  hari  dan  dilunasi  dari  perusahaan.  Meskipun  banyaknya  biaya  diatur  sesuai  dengan banyaknya gaji, tetapi banyaknya jaminan diatur dengan sama kepada seluruh pekerja.
Jaminan  hari  tua  adalah  serangkaian  rencana  perlindungan  terhadap  buruh  dan  anggota keluarganya  yaitu  yang  sudah  menginjak  usia  tidak  muda  lalu  sudah  selesai  menjalani  pekerjaan, kemudian  agar  pekerja  sudah  mengalami  pengakhiran  kerjasama  dalam  pekerjaan  yang  dasarnya jaminan  hari  tua  adalah  bagian  pengakhiran  masa  kerja.  Basic  penjumlahan  tanggungan  ini  yaitu banyaknya keseluruhan biaya atau bonus yang sudah dibayarkan pemberi kerja dan tenaga kerja oleh sebab  itu  andaikan  tenaga  kerja  itu  menyerahkan  bonus  tanggungan  masa  tua  yang  sedikit,  maka secara langsung tenaga kerja akan memperoleh jaminan hari tua yang kecil. Besaran biaya atau bonus perbulan  ditetapkan  sesuai  besar  kecilnya  bayaran.  Pembiayaan  rencana  ini  seluruhnya  ditujukan terhadap  yang  memberi  pekerjaan  dan  buruhnya,  menggunakan  struktur  biaya  yang  sangat  banyak diserahkan terhadap orang yang memberi pekerjaan.
Biaya maupun bonus tanggungan masa tua ditetapkan sebanyak lima koma tujuh persen dari gaji, yang  dua  persen  dikurangi  dari  pendapatan  buruh  atau  pegawai  dan  tiga  koma  tujuh  persen merupakan  sumbangan  pemberi  kerja.  Uang  tanggungan  masa  tua  adalah  sumber  dari  penanaman modal  oleh  Perusahaan  tanggungan  social  tenaga  kerja.  Maka  selain  itu,  jaminan  hari  tua  adalah hanya titipan uang atau utang Perusahaan tanggungan social tenaga kerja terhadap pekerja. Ginjalnya, banyaknya  pelayanan  yang  diserahkan  terhadap  pekerja  berkarakter  flat,  yang  berarti  tidak dihubungkan bersama hasil akhir penanaman modal Perusahaan tanggungan social tenaga kerja Tanggungan  Kesehatan  yang  memberi  pekerjaan  mempunyai  kewajiban  melaksanakan pengurusan  kondisi  buruh  atau  keluarga  buruh  yang  terkait  dengan  pegembangan,  antisipasi, pengcoveran  kesehatan  berdasarkan  pada  terapan  kesehatan.  Dari  segi  aturan,  setiap  orang  yang memberi kerja wajib memberikan biaya sebanyak tiga persen dari gaji pekerja sebulan untuk pekerja belum  menikah  dan  enam  persen  untuk  pekerja  yang  sudah  berkeluarga.  PT  Jamsostek  juga  sudah mempersiapkan uang alih pekerjaan kepada setiap pekerja yang mengalami Pemberhentian masa kerja akan  tetapi  kepada  buruh  itu  wajib  menyiapkan  perlengkapan  untuk  pengajuan  bantuan  uang  alih pekerjaan itu. Uang ini merupakan uang sembarang, tidak pinjaman. Ketentuannya, pekerja yang telah dipilih sudah menjadi anggota Jaminan sosial tenaga kerja tahun yang sudah ditentukan, dengan gaji dibawah dua ratus per bulan (Asyhadie, 2008) .

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  diatas  maka  dapat  ditarik  simpulan  sebagai  berikut: (1). Hak-hak tenaga kerja yang terdapat pada Peraturan tentang Perburuhan, telah menetapkan tentang permasalahan  buruh  yang  pada  prinsipnya  harus  memperhatikan  tiga  komponen,  seperti  komponen teknis,  komponen  ekonomi  dan  komponen  hukum.  Komponen  teknis  adalah  komponen  yang  bukan saja sebatas dengan cara apa menghitung serta penyelesaian biaya gaji diberikan, andaikan membahas tentang  mengapa  gaji  diberikan.  Komponen  ekonomi  adalah  komponen  yang  lebih  menilai  pada kondisi ekonomi, baik secara besar maupun kecil yang secara diterapkan kemudian memperhitungkan dengan  cara  apa  mempunyai  usaha  pada  waktu  nilai  gaji  akan  ditentukan  serta  mengapa pelaksanaannya  di  lokasi.  Komponen  hukum  didasari  cara  serta  kewenangan  penetapan  gaji, pelaksanaan gaji, penjumlahan gaji, serta pemberian gaji, dan pengamatan pemberian penetapan gaji. Upah  pekerja  ditempatkan  sebagai  upah  yang  wajib  diutamakan  pelunasannya  atas  semua  kreditur. (2).  Upaya  Hukum  bagi  pekerja  ketika  perusahaan  mengalami  kepailitan  adalah  pekerja  atau  buruh yang  terjerat  Pemutusan  Hubungan  Kerja  karena  perusahaan  pailit  merupakan  bagian  dari  Kreditur Preferen  oleh  sebab  itu  upah  dan  hak  lainnya  seperti  pesangon,  uang  penghargaan  masa  kerja,  dan uang  penggantian  wajib  dibayarkan  terlebih  dahulu  dari  pada  Kreditur  yang  lain.  Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) adalah persyaratan yang bisa dibuat  debitur agar terhindar dari kepailitan.  Debitor  yang  tidak  bisa  atau  mengandaikan  tidak  akan  bisa  meneruskan  pembayaran utangnya yang sudah jatuh waktu dan bisa diminta, dapat meminta PKPU. Tujuan pengajuan PKPU merupakan  agar  debitur  dapat  mengajukan  rancangan  perdamaian  yang  mencakup  tawaran pembayaran setengah atau semua utang kreditor, baik kreditor preferen ataupun konkuren.

## 2. Saran
Setelah  dilakukan  pembahasan-pembahasan  pada  bab  sebelumnya,  maka  penulis  mempunyai  saran yaitu:  Bagi  pemerintah,  harusnya  Undang-Undang  mengenai  Kepailitan  dan  Peraturan Ketenagakerjaan  harus  lebih  signifikan  untuk  menyelesaikan  hak-hak  pekerja,  sebab  tidak  adanya batas  maksimum  tenggang  waktu  untuk  pemenuhan  hak-hak  pekerja,  serta  hanya  menyebutkan kedudukan  pekerja  sebagai  kreditur  dan  rincian  yang  akan  diperoleh,  tanpa  adanya  sanksi  hukum apabila  hak  pekerja  tidak  terpenuhi.  Harusnya  ada  jaminan  terhadap  pekerja  yang  dilakukan pemutusan  hubungan  kerja  yang  terlepas  dari  eksistensi  harta  boedel  pailit,  sebab  pemutusan hubungan kerja yang dikarenakan pailit dengan sebab-sebab lain yang menyebabkan pekerja diputus hubungan kerjanya pasti berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  J.  (2018).  Bentuk-Bentuk  Jaminan  Sosial  Dan  Manfaatnya  Bagi  Tenaga  Kerja  Dalam  Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam , 9 (1), 121–135.
Asyhadie,  Z.  (2008). Hukum  Kerja  (Hukum  Ketenagakerjaan  Bidang  Hubungan  Kerja) .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
Aurelie,  C.,  &  Hadiati,  M.  (2021).  Hak  Parate  Eksekusi  pada  Kreditur terhadap  Jaminan  Deposit  dari  Debitor Pailit  (Analisis  Putusan  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat  Nomor  23/Pdt.SUS.PAILIT/2017/PN  Niaga Jkt.pst. Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 243 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2018). Jurnal HUkum Adigama , 4 (1), 232–256.
Efendi,  J.,  &  Ibrahim,  J.  (2016). Metode  Penelitian  Hukum :  Normatif  dan  Empiris .  Jakarta:  Prenadamedia Group.
Patni,  N.  K.  E.,  &  Danyathi,  A.  P.  L.  (2020).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Tenaga  Kerja  Setelah  Tindakan PHK Akibat dari Kepailitan Suatu Perusahaan. Jurnal Kertha Semaya , 8 (4), 465–474. Pudjiastuti, E. (2008). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan . Semarang: Semarang University Press. Purnamawanti,  P.,  &  Zulkarnaen,  I.  (2004).  Permasalahan  Hukum  Tentang  Tenaga  Kerja  Anak  di  Indonesia. Lex Jurnalica , 2 (1), 29–68. Putu, B. I. N. (2016). Hukum Outsourcing, Setara Press, Jatim . Malang. Sjahdeini, S. R. (2016). Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang . Jakarta: Kencana.
Soepomo, I. (1990). Pengantar Hukum Perburuhan . Jakarta: Jambatan.