## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v5i1.357
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Melakukan Pemerasan Dengan Ancaman Berdasarkan Putusan Nomor 672/PID.B/2020/PN.Tjk
Zainab Ompu Jainah 1 , Anggalana 2 , Erlina B 3 , Desta Fani Acbel 4* , Sigit Pamungkas 5 1,2,3,4,5 Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jalan ZA. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142, Indonesia.
* Correspondence email: destafaniacbel10@gmail.com
Abstrak. Pemerasan dan pengancaman  merupakan  perbuatan  melawan Hukum dan pelakunya wajib  mempertanggungjawabkan perbuatannya  sebagaimana  yang  diatur  dalam  undang-undang.  Pemerasan  dengan  Ancaman  merupakan  delik  aduan,  jadi  pihak berwajib dapat bertindak apabila ada aduan dari korban. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Faktor penyebab dan Bagaimana  Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku.  Adapun  yang  menjadi  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah,  apa  Faktor- Faktor yang  menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pemerasan Dengan  Ancaman Berdasarkan Putusan Nomor:  672/Pid.B/2020/PN.Tjk?  Bagaimana  Pertanggungjawaban  pidana  pelaku  Turut  serta  melakukan  Pemerasan  dengan Ancaman?  Metode  penelitian  menggunakan  dalam  penulisan  Jurnal  penelitian  ini  ialah  Pedekatan  yuridis  normatif  dan pendekatan  empiris.  Berdasakan  hasil  penelitian  faktor  penyebab  Pelaku  melakukan  kejahatan  Pemerasan  dengan  Ancaman  ini antara  lain  Faktor  Ekonomi,  faktor  Lingkungan  Sekitar  Dan  faktor  adanya  Niat.  Pertanggungjawaban  Pelaku  dilihat  dari  segi perbuatan  yang  dilakukan,  akibat  yang  ditimbulkan,  peran  serta  pelaku,  bagaimana  cara  pelaku  melakukan,  sisi  pemberat/  sisi meringankan, fakta persidangan, jadi pelaku mempertanggungjawabkan perbuatananya dengan sanksi pidana kurungan.

## Kata kunci: pertanggungjawaban; Turut serta; Pemerasan; Ancaman
Abstract. Extortion and threats are an act against the law and the perpetrator is obliged to take responsibility for his actions as regulated in the Extortion Law with Threats is a complaint offense so that the authorities can act if there is a complaint and the victim of Tuiuan from this research is to find out the causative factor and how the perpetrator's criminal responsibility.  As for the problem in this research are,  what are the factors that led to the Criminal Act Committing 672 Pid B2020 PN Tjk?  How is the criminal responsibility of the perpetrator involved and exchanging extortion with threats?  The research method used in  writing the Jumal of this research is a nomative juridical approach and an empirical approach. Based on the results of the research, the factors that cause perpetrators to commit extortion crimes  with threats include economic factors, environmental factors and the third factor.   Where  the role of the perpetrator is concerned, how the perpetrator does  it, the  weight  of  the mitigation side, the facts of the trial. so the perpetrator is responsible for his actions with a criminal sanction of imprisonment.
Keywords: accountability; Participation; extortion; Threats.

## PENDAHULUAN
Pemerasan  dan  pengancaman  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  diatur  pada  bab  XXIII, Pasal 368 sampai 371 dalam KUHP, tindak  Pidana Pemerasan ada yang dilakuakan dengan ancaman kekerasan atau ancaman pencemaran nama baik. Pemerasan dalam KUHP diartikan sebagai perbuatan menggunakan kekerasan atau ancaman  atau  bahkan  pencemaran  nama  baik    terhadap  seseorang  dengan  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau orang  lain,  agar  orang  tersebut  memberikan  barang  miliknya,  atau  juga  agar  menghapuskan  piutang.Perbuatan pemerasan dengan ancaman kekerasan tersebut, sebagaimana diatur Pasal 368 ayat (1) KUHP diancam Pidana penjara paling  lama  sembilan  tahun.  Perlu  diingat  bahwa  Tindak  Pidana  ini  merupakan  delik  aduan,  artinya  Tindak  Pidana pemerasan ini harus diadukan oleh orang yang merasa dirugikan kepada polisi. Jika tidak ada pengaduan maka polisi tidak bisa menindak pelakunya ketentuan mengenai pengancaman di KUHP berbunyi,
a) Pasal 368 ayar (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,  memaksa  seorang  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  untuk  memberikan  barang  sesuatu,  yang seluruhnya  atau  sebagian  adalah  kepunyaan  orang  itu  atau  orang  lain,  atau  supaya  membuat  hutang  maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan Pidana penjara paling lama sembilan tahun.
b) Pasal 368 ayat (2) Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.
c) Pasal 369 ayat (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.  dengan  ancaman  pencemaran  baik  dengan  lisan  maupun  tulisan,  atau  dengan  ancaman  akan  membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang  lain  atau  supaya membuat  hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
d) Pasal  369  ayat  (2)  Kejahatan  ini  tidak  dituntut  kecuali  atas  pengaduan  orang  yang  terkena  kejahatan.Setiap perbuatan pemerasan/pengancaman pada dasarnya dapat dipidana berdasarkan Hukum di Indonesia.
Zainab  Ompu  Jainah,  Anggalana,  Erlina  B,  Desta  Fani  Acbel  dan  Sigit  Pamungkas,  Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku Turut Serta Melakukan Pemerasan Dengan Ancaman Berdasarkan Putusan Nomor 672/PID.B/2020/PN.Tjk
Menurut Simons, Pidana atau straft adalah Suatu Penderitaan yang oleh Undang-Undang Pidana telah dikaitkan dengan  pelanggaran  terhadap  suatu  norma,  yang  dengan  Putusan  Hakim  telah  dijatuhkan  bagi  seseorang  yang bersalah.  Mengetahui  unsur–unsur  Tindak  Pidana  sangat  penting  untuk  dibuktikan  melalui  suatu  proses  Sistem Peradilan  Pidana,  merupakan  hal  pemeriksaan    di  persidangan,  apabila  unsur-unsur  itu  salah  satu  diantaranya  tidak terbukti, maka perbuatan itu bukan suatu Tindak Pidana atau kejahatan dan tersangkanya harus dibebaskan dari segala tuntutan Hukum. 1
Salah  satu  perkara  Tindak  Pidana  turut  serta  melakukan  pemerasan  adalah  seperti  dalam  Putusan  Pengadilan Negeri  Tanjung  Karang  No.672/Pid.B/2020. Kasus  tersebut  dilakukan  oleh  Terdakwa  Edwin  Agung  Als  Agung  Bin Murni  Alm.  dimana  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang  memutuskanMenyatakan  terdakwa  telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan kekerasan”; pada Hari Rabu  Tanggal  02  Mei  2018  sekira  Pukul  18.30  wib  atau  setidaknya  pada  suatu  waktu  dalam  Bulan  Mei  2018 bertempat  di  jalan  Soekarno  Hatta  Bypass  Bandar  lampung  atau  setidaknya  masih  dalam  daerah  hukum  Pengadilan Negeri  Tanjung  Karang,  yang  melakukan,  dan  turut  serta  melakukan  perbuatan  telah  dengan  maksud  untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan  hukum,  memforsir  seorang  dengan  kekerasan  ataupun ancaman  kekerasan  buat  membagikan  benda  suatu,  yang  seluruhnya  ataupun  sebagian  merupakan  milik  orang  itu ataupun orang lain ataupun biar membuat hutang ataupun menghapus piutang. Menjatuhkan pidana kepada tersangka dengan  pidana  penjara  7(  7)  bulan;  Menetapkan  masa  penangkapan  serta  penahanan  yang  sudah  dijalani  tersangka dikurangkan  seluruhnya  dari  Pidana  yang  dijatuhkan;  Menetapkan  tersangka  senantiasa  ditahan;  Membebankan kepada tersangka membayar bayaran masalah beberapa Rp. 2. 000. 00 (2 ribu rupiah);
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  maka  penulis  tertarik  meneliti  jurnal  yang  berjudul  Pertanggungjawaban Pidana  Pelaku  Turut  Serta  Melakukan  Pemerasan  dengan  Ancaman  Berdasarkan  Putusan  Nomor 672/Pid.B/2020/PN.Tjk.

## Kerangka Konsep

## Tindak Pidana
Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana  dan  hukuman  apa  yang  dapat  dijatuhkan  terhadap  yang  melakukannya.  Hukum  pidana  bukanlah  yang mengadakan  norma  hukum  itu  sendiri,  tetapi  sudah  terletak  pada  norma  lain  dan  sanksi  pidana  diadakan  untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut. 2
Sebagai  organisasi  terkuat,  tertinggi,  dan  terbesar,  hanya  negaralah  yang  berhak  dan  berwenang  untuk menentukan dan menjalankan hukum pidana tersebut. Ini berarti bahwa negara merupakan satu-satunya subjek hukum yang  dapat  membentuk  aturan-aturan  yang  mengikat  semua  warganya,  serta  dapat  menjalankannya  dengan  sebaik- baiknya agar aturan-aturan tersebut ditegakkan dan dilaksanakan dalam rangka terjaminnya ketertiban umum. 3 Pengertian  Tindak  Pidana  ( strafbaar  feit atau delict atau criminal  act) dirumuskan  secara  tegas  dalam  RUU. Pasal  11ayat  (1)  menetapkan  bahwa:  Tindak  Pidana  adalah  perbuatan  melawan  atau  tidak  melakukan  sesuatu  yang oleh peraturan perundang undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Pidana. 4 Berdasarkan teori dalam Hukum Pidana, Tindak Pidana dikenal dalam beberapa istilah yaitu perbuatan pidana, peristiwa  Pidana  dan  delik.  Istilah  Tindak  Pidana  merupakan  terjemahan  dalam  Bahasa  Belanda strafbaar  feit ( kelakuan  atau  hendeling)  atau delict atau crime dalam  bahasa  inggris strafbaar  feit dalam  istilah  Hukum  Pidana diartikan sebagai delik atau peristiwa Pidana atau Tindak Pidana atau perbuatan Pidana.
Unsur- unsur yang terdapat dalam pasal ini merupakan bagaikan berikut:
1. Memforsir orang lain;
2. Buat membagikan benda yang sama sekali ataupun sebagian tercantum milik orang itu sendiri ataupun milik orang lain, ataupun membuat utang ataupun menghapuskan piutang;
3. Dengan iktikad hendak menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan melawan hak;
4. Memaksanya dengan mengenakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan. 5
Kata  tindak  pidana  berasal  dari  kata  yang  tertera  dalam  hukum  pidana  Belanda  yaitu strafbaarfeit .  Walaupun kata ini terdapat dalam wvs Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi kata tersebut juga berlaku pada wvs Hindia Belanda  (KUHP).  akan  tetapi  tidak  ada  penjelasan  resmi  tentang  apa  yang  dimaksud  dengan strafbaarfeit .  Dengan
1 P.A.F. Lamitang. 1984. Hukum Penintentier Indonesia . Armico, Bandung,hlm. 34
2 Zainab Ompu Jainah . 2018. Kapita Selekta Hukum Pidana. Tira Smart, Tanggerang. hlm.2.
3 Ibid. hlm.2.
4 Ali Zaidan. 2015. Menuju Pembaruan Hukum Pidana . Sinar Grafika, Jakarta,hlm.370.
5 R.  Soesilo.  1988.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar-komentarnya  Lengkap  Pasal  Demi Pasal. Bogor: Politeia, hlm. 286.
Zainab  Ompu  Jainah,  Anggalana,  Erlina  B,  Desta  Fani  Acbel  dan  Sigit  Pamungkas,  Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku Turut Serta Melakukan Pemerasan Dengan Ancaman Berdasarkan Putusan Nomor 672/PID.B/2020/PN.Tjk
kata  lain  para  ahli  hukum  berusaha  untuk  memberikan  arti  kata  itu,  namun  hingga  saat  ini  belum  ada  kesamaan pendapat tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit . 6
Selanjutnya dikatakan unsur-unsur tindak pidana adalah:
1. Perbuatan yang dilakukan menimbulkan keresahan terhadap manusia (aktif atau membiarkan).
2. Perbuatan karena bertentangan dengan Hukum Hukum (baik objektif maupun subjektif).
3. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang.
4. Diancam dengan pidana.

## Pemerasan dan Pengancaman
Pengertian  tindak  pidana  pemerasan  dan  pengancaman  yaitu  pemerasan  diartikan  sebagai  tindakan untuk mengambil  untung  sebanyak-banyaknya  dari  orang  lain,  meminta  uang  dan  sebagainya  dengan  ancaman, sedangkan  pengancaman  yaitu  tindakan  menyatakan  maksud  agar  melakukan  sesuatu  yang  merugikan,  menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan orang lain.
Tindak pidana pemerasan dan pengancaman mempunyai dampak negatif terhadap  masyarakat, sehingga setiap perbuatan  pemerasan  dan  pengancaman  baik  secara  langsung  maupun  melalui  media  sosial  dapat  dipidana berdasarkan hukum di Indonesia. Kejadian tindak pidana pengancaman atau pemerasan sebagaimana yang ditegaskan dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  pidana  sendiri  bertujuan  untuk  menanggulangi  adanya  tindakan  yang  tidak bertanggungjawab  seperti  pemalakan  yang  dilakukan  preman.  Banyak  sekali  modus  premanisme  yang  menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum. Pemerasan dan pengancamanpun adalah hal yang paling dekat dengan bentuk premanisme.

## Turut Serta
Turut serta ( Deelneming ) mencakup semua bentuk turut serta terlibatnya orang baik secara psikis maupun fisik yang  melakukan  masing-masing  perbuatan  sehingga  menimbulkan  suatu  tindak  pidana.  Orang  yang  terlibat  dalam kerja  sama  untuk  melaksanakan  tindak  pidana,  perbuatan  dari  orang  tersebut  mempunyai  tugas  masing-masing berbeda satu dengan yang lain, dapat dilihat juga berdasarkan niat mereka. Hubungan dari pada pelaku terhadap tindak pidana dapat mempunyai berbagai  kontribusi yang dilakukan dalam kejahatan, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada “menetukan pertanggungjawaban dari pada terdakwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukan”. Disamping menetukan  pertanggungjawaban  tiap  peserta  ajaran  ini  juga  mempersoalkan  peranan  atau  hubungan  tiap-tiap  peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana sumbangan apa yang telah diberikanoleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana dapat diselesaikan.
Turut serta diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Dalam pasal penyertaan ada beberapa yang dapat di pidana atau pembuat ( Dader ): 1. Pelaku atau pleger ;
2. Menyuruh melakukan atau doenpleger ;
3. Turut serta atau medepleger ;
4. Penganjur atau uitlokker .

## Pertanggungjawaban Pidana
Menurut  kamus  bahasa  inggris,  pertanggungjawaban  Pidana  disebut  sebagai Responsibiality, atau criminal liability. Konsep  pertanggungjawaban  Pidana  sesungguhnya  tidak  hanya  menyangkut  soal  Hukum  semata-mata melaikan  juga  menyangkut  soal  nilai-nilai  moral  atau  kesusilaan  umum  yang  dianut  oleh  suatu  masyarakat  atau kelompok-kelompok  dalam  masyarakat,  hal  ini  dilakukan  agar  pertanggungjawaban  Pidana  itu  di  cap  dengan memenuhi  keadilan.  Pertanggungjawaban  Pidana  adalah  suatu  bentuk  untuk  menentukan  apakah  seorang  tersangka atau  terdakwa  dipertanggungjawabkan  atas  suatu  Tindak  Pidana  yang  telah  terjadi.  Dengan  kata  lain pertanggungjawaban  Pidana  adalah  suatu  bentuk  yang  menentukan  apakah  seorang  tersebut  dibebaskan  atau dipidana. 7

## Permasalahan

## Faktor- Faktor yang menyebabkan terjadinya Pemerasan dengan Ancaman
Adapun  studi  kasus  yang  coba  di  teliti  oleh  penulis  adalah  Tindak  Pidana  Turut  Serta  Melakukan  Pemerasan dengan  Ancaman  yang  terjadi.  Berbicara  mengenai  penyebab  terjadinya  Tindak  Pidana  atau  kejahatan  maka  yang utama  yang  harus  dipelajari  adalah  tindak  pidana  atau  kejahatan  dari  dari  berbagai  aspek,  sehingga  mengenal
6 Adami Chazawi. 2007. Pelajaran Hukum Pidana II. Raja Grafindo Persada, Jakarta.hlm.67.
7 Mahrus Hanafi. 2015. System Pertanggungjawaban Pidana-Cetakan Pertama. Rajawali Pers, Jakarta, hlm.16.
Zainab  Ompu  Jainah,  Anggalana,  Erlina  B,  Desta  Fani  Acbel  dan  Sigit  Pamungkas,  Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku Turut Serta Melakukan Pemerasan Dengan Ancaman Berdasarkan Putusan Nomor 672/PID.B/2020/PN.Tjk
kejahatan  dengan  lebih  baik.  Pada  hari  rabu  tanggal  2  Mei  2018  sekitar  pukul  18.30  bertempatan  dijalan  Soekarno Hatta By Pass Kelurahan  Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, Bahwa pada waktu dan tempat tersebut  di  atas  terdakwa  yang  bekerja freelance dengan  saksi  F  sebagai  mata  elang  atau debt  collector melihat aplikasi  super  matel  yang  terdapat  data  unit  mobil  Toyota  Fortuner  warna  putih  dengan  Nomor  Polisi  BE  1620  FJ Noka  MHFZX69G3A7018401,  Nosin  2TR  6992611  an.  FY  yang  menunggak  angsuran  dan  dalam  pencarian  pihak leasing, lalu di Jalan Soekarno Hatta By Pas Bandar Lampung di dekat Pekan Olah Raga Way Halim terdakwa dan sdr A melihat mobil tersebut dan memberikan informasi kepada saksi F lalu atas perintah dari saksi F terdakwa dan sdr A dengan mengunakan sepeda motor mengikuti unit mobil Toyota Fortuner warna putih dengan Nomor Polisi BE 1620 FJ Noka MHFZX69G3A7018401, Nosin 2TR 6992611 I tersebut.
Dikarenakan  mobil  tersebut  dalam  posisi  berjalan  maka  terdakwa  bersama-  sama  dengan  A,  S,  Ad,  W,  Fb,  J, dan  Ar  mengikuti  mobil  tersebut  hingga  ke  Kecamatan  Kalianda  Kabupaten  Lampung  Selatan  kemudian  mobil tersebut balik lagi ke Bandar Lampung, dan ketika dijalan Lintas Desa Ketibung Kab Lampung Selatan saksi DE Als WD Bin M.Y bersama dengan sdr B (DPO) menunggu mobil tersebut , Lalu saksi DE Als WD Bin M.Y bersama B menggunakan  Datsun  Go  menyusul  terdakwa  dan  sdr.  A  dan  beserta  rombongan  mengejar  Toyota  Fortuner  warna putih dengan nomor polisi BE 1620 FJ Noka MHFZX69G3A7018401, Nosin 2TR 6992611 an. Fy.
Di Jalan Soekarno Hatta By Pas Bandar Lampung di dekat Pkor Way Halim terdakwa dan sdr A Terjatuh di sisi jalan karena terserempet Toyota Fortuner yang diincar sehingga rombongan Sdr. Andi melakukan pengejaran DE Als WD bersama Sdr. B  mengikuti yang berboncengan sdr. dul (DPO) melempar helm full face kearah bagian belakang mobil Toyota Fortuner sehingga  kaca mobil tersebut pecah, kemudian saat  akan sampai di lampu merah perempatan Jalan  Untung  Suropati  mobil  Toyota  Fortuner  tersebut  berhenti  dan  mobil  yang  dikendarai  saksi  DE  Als  WD  juga berhenti  disamping  mobil  Toyota  Fortuner  selanjutnya  Sdr.A  menarik  keluar  saksi  korban  RH  Bin  Mas  Ud  lalu mendorong  serta  menampar  saksi  korban  dengan  menggunakan  tangan  kanannya  sebanyak  dua  kali  beberapa  saat kemudian saksi korban RH Dipukuli Oleh Sdr.A, Sdr. Dul Dan Teman-Teman Sdr.A dengan menggunakan helem dan tangan sehinga hidung dan mulut saksi korban mengeluarkan darah, setelah itu Sdr. Ag dan saksi R Bin Sunarmo serta istrinya saksi HK Binti Surahman diperintah  untuk turun dari dalam mobil kemudian dilakukan pemukulan terhadap saksi R oleh teman- teman Sdr.A.
Pada  saat  itu  saksi  RH  meminta  saksi  R  dan  saksi  HK  untuk  pergi  menyelamatkan  diri,  lalu  salah  satu  dari pelaku meminta saksi korban RH untuk pindah ke bangku penumpang yang berada disamping supir, selanjutnya para pelaku menaiki mobil tersebut dan membawa mobil tersebut bersama dengan  saksi korban RH kearah Jalan Untung Suropati  diiringi  dengan  mobil  Datsun  Go  warna  abu-abu  yang  dikendarai  oleh  saksi  DE  Als  WD,  lalu  berhenti didekat perumahan  yang berada di tempat tersebut,  lalu  salah satu dari pelaku mengatakan kepada saksi  korban" ini kamu  tadi  nabrak  orang,  ni  keluarganya  minta  damai  lima  belas  juta  biar  urusan  gak  sampai  polisi"  kemudian  saksi korban RH menghubungi saksi  R dan saksi R mengatakan " ya udah klo mau uang nanti urusan itu nunggu anggota resmob  Polda  aja"  selanjutnya  saksi  korban  menyampaikan  hal  tersebut  kepada  para  pelaku  sehingga  saksi  DE  Als WD  turun  dari  mobil  Datsun  Go  dan  mengambil  kunci  kontak  mobil  Toyota  Fortuner  warna  putih  dengan  Nomor Polisi  BE  1620  FJ  Noka  MHFZ)X69G3A7018401,  Nosin  2TR  6992611  lalu  saksi  DE  Als  WD  serahkan  kepada terdakwa  selanjutnya  saksi  DE  Als  WD  bersama  dengan  Sdr.B  dan  Sdr.  A  bersama  teman-temannya  pergi meninggalkan tempat tersebut.
Bahwa kemudian saksi korban RH dan saksi R melaporkan kejadian tersebut ke Ditreskrimum Polda Lampung Bahwa  selanjutnya  pada  hari  Kamis  tanggal  20  Februari  2020  sekira  pukul  16.00  Wib  di  depan  rumah  makan  Mr Geprek  Unila  Kec  Raja  Basa  Kota  Bandar  Lampung  saksi  Agus  Humisar  Simanjuntak  Saksi  Heri  Kiswanto  yang merupakan  anggota  Kepolisian  Polda  Lampung  melakukan  penangkapan  terhadap  Terdakwa,  sclanjutnya  terdakwa dibawa  ke  kantor  Ditreskrimum  Polda  Lampung  untuk  dilakukan  pemeriksaan  lebih  lanjut.  Bahwa  akibat  perbuatan Terdakwa  EA  Als  Agung  Bin  Murni  (Alm)  bersama-sama  dengan  saksi  DE  Als  WD  Bin  M.Yusuf  (yang penuntutannya  dilakukan  secara  terpisah/splitzing),  A,  S,  Ab,  W,  Fb,  J,  dan  Ar  (DPO)  mengakibatkan  saksi  korban RH  mengalami  luka-luka  pada  bagian  kepala,  hidung  serta  mulut  mengeluarkan  darah  dan  kaca  belakang  mobil fortuner  milik  saksi    R  pecah  semua,  spion  sebelah  kanan  mobil  rusak  sehingga  saksi  R  mengalami  kerugian  sekira Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)----
Bahwa berdasarkan ringkasan perawatan pasien an RH dengan diagnosa Trauma kepala mengeluh sakit kepala , sakit dibatang hidung setelah dipukul Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Syahrial  selaku  Kanit  Ditreskrimum  Polda  Lampung.  Dalam  kasus  ini pihak  kepolisian  menyelidiki  kasus  Pemerasan  dengan  Ancaman  penanganan  yang  dilakukan  Kepolisian  dalam menyelidiki:
a. Mengamankan TKP
b. Mempertahankan situasi
c. Memotret TKP
Zainab  Ompu  Jainah,  Anggalana,  Erlina  B,  Desta  Fani  Acbel  dan  Sigit  Pamungkas,  Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku Turut Serta Melakukan Pemerasan Dengan Ancaman Berdasarkan Putusan Nomor 672/PID.B/2020/PN.Tjk
d. Mengamankan dan Mencatat Barang Bukti di TKP
e. Mencatat Saksi-Saksi dan melakukan pemeriksaan  terhadap Saksi-Saksi di TKP
f. Menggambar TKP
Penangkapan  dengan  Surat  perintah  penangkapan  Nomor  :  Sp.  Kap  /21/II/Res  1.8/2020, Tanggal  20  Februari 2020  telah  dilakukan  penangkapan  terhadap  Tersangka  EDWIN  AGUNG  Alias  AGUNG  bin  Murni  dan  telah dibuatkan  berita  acara  penangkapan  pada  Tanggal  20  Febuari  2020.  Dan  penahanan  dilakukan  sehari  sesudah penangkapan Tersangka Oleh Penyidik Polda Lampung.
Dalam  hal  Ini  penyidik  menyerahkan  Tersangka  kepada  Jaksa  Penuntut  Umum  berdasarkan  Olah  Tempat Kejadian Perkara Penyidik menyerahkan berkas Perkara dengan beberapa pasal  yaitu Pasal 368 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) atau Pasal 170 KUHP atau Pasal 351 Jo Pasal 55 KUHP.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pak  ali  mashuri  selaku  Jaksa  Kejaksaan  Negeri  Bandar  Lampung, mengatakan  Terdakwa  dalam  perkara  ini  telah  didakwa  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  dengan  Dakwaan  Alternatif, Yakni yang pertama Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, atau dakwaan kedua diancam dengan Pasal 170 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ismail Hidayat selaku Hakim dalam kasus Turut Serta melakukan  Pemerasan  dengan  Ancaman.  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang  telah  menjatuhkan Putusan  kepada  Terdakwa  Edwin  Agung  bin  Murni  alm  dalam  kasus  Turut  Serta  melakukan  Pemerasan  dengan Ancaman.  Terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  "Turut  serta  melakukan Pemerasaan, pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan.
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  di  analisis  bahwa  kewenangan  kewenangan  mempunyai  kewenangannya masing-masing,  polisi  memulai  dengan  proses  penyelidikan  di  Tempat  Kejadian  Perkara  untuk  menemukan  Bukti- bukti  disekitar  TKP  dan  Saksi-Saksi  di  TKP  untuk  melengkapi  berkas  penyelidikan  kepada  Jaksa  Penuntut  Umum, Selanjutnya tugas Jaksa Penuntut Umum membuat Tuntutan Terhadap Tersangka agar sesuai dengan Tindak Kejahtan yang  dilakukan  oleh  Tersangka  dalam  Persidangan,  Majelis  Hakim  ketika  dalam  Persidangan  dapat  menjatuhkan Putusan  terhadap  Tersangka  dengan  sesuai  Tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  atau  menggunakan  Hati  Nurani  Hakim dilihat dalam jalannya persidangan. Dapat  kita ketahui bahwa  kewenangan masing-masing Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Majelis Hakim sudah sesuai dengan Undang-Undang di Indonesia.
Dan  jawaban  dari  Faktor  penyebab  terjadinya  Tindak  Pidana  Pemerasan  dengan  Ancaman  sebagai  berikut bahwa  Faktor-Faktor  yang  menimbulkan  kejahatan  yaitu  Ekonomi,  Lingkungan  Sekitar  dan  Adanya  Niat.  Bahwa faktor  Ekonomi  merupakan  salah  satu  penyebab  seseorang  melakukan  kejahatan  pemerasan.  Dan  penghasilan  yang tidak  mencukupi  kebutuhan  hidup  atau  tidak  sebanding  dengan  pendapatan  yang  dihasilkan  mendorong  seseorang untuk  melakukan  pemerasan  kadang  disertai  dengan  ancaman.  faktor  penyebab  tersebut  tentu  menimbulkan keterkaitan  dengan  kondisi  dari  si  pelaku  /  terdakwa  itu  sendiri,  yaitu  melihat  latar  belakangnya.  Bahwa  kehidupan lingkungan  sosial  sangat  berpengaruh  dalam  terjadinya  kejahatan  di  sekitar  Lampung.  Keluarga  tidak  harmonis merupakan  salah  satu  faktor  penyebab  seseorang  melakukan  tindak  kejahatan.  Dan  yang  terakhir  niat  adalah  suatu awal  seseorang  membuat  suatu  Tindakan  di  karenakan  adanya  kesempatan  untuk  melakukan  kejahatan  ditambah tuntutan Ekonomi yang semakin bertambah maka pelaku melakukan kejahatan..

## Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Turut  Serta  melakukan  Pemerasan  dengan  ancaman  berdasarkan Putusan Nomor 672/Pid.B/2020/PN.Tjk
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Pak  Syahrial  Selaku  Kanit  Ditreskrimum  Polda  Lampung  mengatakan bahwa Pertanggungjawaban Pidana dapat di lihat dari beberapa alasan yaitu:
a. Perbuatan yang terjadi
b. Akibat yang ditimbulkan
c. Memenjarakan bukan untuk menjerakan tersangka.
Hal diatas ini penyelidik memberikan  keterangan tersebut  karena melihat dari Olah  Tempat Kejadian Perkara. Dan keterangan Saksi-Saksi di Tempat Kejdian Perkara Dan Barang Bukti yang digunakan oleh Tersangka.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Pak  Ali  Mashuri  selaku  Jaksa  di  Kejaksaan  Negeri  Bandar  Lampung  bahwa pertanggungjawaban Pidana Pelaku turut serta melakukan Pemerasan dengan Pemerasan adalah:
a. Perbuatan yang dilakukan / perbuatan yang terjadi
b. Akibat yang ditimbulkan
c. Peran serta pelaku
d. Cara bagaimana pelaku melakukan
Zainab  Ompu  Jainah,  Anggalana,  Erlina  B,  Desta  Fani  Acbel  dan  Sigit  Pamungkas,  Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku Turut Serta Melakukan Pemerasan Dengan Ancaman Berdasarkan Putusan Nomor 672/PID.B/2020/PN.Tjk
Ada  beberapa  tambahan  menurut  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  proses  pradilan  dalam  persidangan  untuk menentukan  pertanggungjawaban  apa  yang  di  pakai.  Dan  dapat  memberikan  pilihan  kepada  Majelis  Hakim  dalam persidangan.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang bahwa Pertanggungjawaban Pidana Pelaku turut serta melakukan Pemerasan dengan Ancaman yaitu:
a. Perbuatan yang dilakukan / perbuatan yang terjadi
b. Akibat yang ditimbulkan
c. Peran serta pelaku
d. Cara bagaimana pelaku melakukan
e. Sisi Pemberat / sisi meringankan
f. Fakta dalam Persidangan.
Menurut  Majelis  Hakim  ada  beberapa  hal  yang  dapat  menjadikan  putusan  dalam  persidangan  untuk memberikan Pertanggungjawaban Pidana terhadap tersangka sehingga dapat memutus Hukuman yang tepat.
Berdasarkan  uraian  diatas  Majelis  Hakim  memperhatikan  Ketentuan  Pasal  368  Ayat  (1)  Jo  Pasal  55  Ayat  (1) KUHP bahwa maksimum Hukuman pertama  dikurangi 1/3 dari Pidana Pokok, yang mana  dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP 9 Tahun dikurangi 1/3 (3 Tahun). Namun dikarenakan Hakim memiliki Pertimbangan mengenai keadaan yang meringankan Terdakwa maka Hakim berhak mengambil keputusan dengan Pidana Penjara 7 Bulan. Dalam hal Pasal 55 Ayat (1) KUHP dapat mengurangi Tuntutan karena masing-masing tersangka mempunyai andil tersendiri di kasus ini.
Dengan  ini  Penulis  menyatakan  Bahwa  Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  dalam  Perkara  Nomor 672/Pid.B/2020/PN.Tjk  Sudah  tepat  namun  Hakim  Memutus  Perkara  ini  dengan  menimbang  keadaan  yang meringankan  cukup  banyak  dengan  itu  Majelis  Hakim  Memutus  Jauh  dari  Ketentuan  Hukum  yang  sudah  ada.  Dan Terdakwa Harus Mempertanggungjawabkan Perbuatan yang sudah dibuat.

## SIMPULAN
1. Pelaku melakukan kejahatan Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman  karena beberapa Faktor-Faktor pertama adalah  Ekonomi  Kurangnya  pekerjaan  yang  menjanjikan  dan  semakin  banyak  kebutuhan  keluarga.  Yang  kedua Adalah  Lingkungan  Sekitar  lingkungan  menjadi  faktor  terkecil  dalam  masyarakat,  keluarga  merupakan  peletak dasar  terbentuknya  kepribadian  seseorang.  Keluarga  tidak  harmonis  merupakan  salah  satu  faktor  penyebab seseorang melakukan Tindak kejahatan, serta didukung dengan pergaulan pelaku. Ketiga adalah Niat karena dalam Tindak Pidana adanya niat ditambah adanya kesempatan maka terjadilah kejahatan.
2. Ada beberapa yang dapat menjadi tolak ukur Pertanggungjawaban Pidana yaitu :
a. Perbuatan yang dilakukan / perbuatan yang terjadi
b. Akibat yang ditimbulkan
c. Peran serta pelaku
d. Cara bagaimana pelaku melakukan
e. Sisi Pemberat / sisi meringankan
f. Fakta dalam Persidangan.
Hakim  memiliki  Pertimbangan  mengenai  keadaan  yang  meringankan  Terdakwa  maka  Hakim  berhak mengambil  keputusan  dengan  Pidana  Penjara  7  Bulan.  Dalam  hal  Pasal  55  Ayat  (1)  KUHP  dapat  mengurangi Tuntutan  karena  masing-masing  tersangka  mempunyai  andil  tersendiri  di  kasus  ini.  Dengan  ini  Penulis  menyatakan Bahwa Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dalam Perkara Nomor 672/Pid.B/2020/PN.Tjk Sudah tepat namun Hakim Memutus  Perkara  ini  dengan  menimbang  keadaan  yang  meringankan  cukup  banyak  dengan  itu  Majelis  Hakim Memutus  Jauh  dari  Ketentuan  Hukum  yang  sudah  ada.  Dan  Terdakwa  Harus  Mempertanggungjawabkan  Perbuatan yang sudah dibuat.

## Saran
1. Kepada Pihak Terkait mengenai Tindak Pidana Pemerasan dan ancaman lebih disosialisasikan  kepada masyarakat agar  masyarakat  dapat  melakukan  upaya  pencegahan  terjadinya  tindak  Pidana  Pemerasan  dan  Pengancaman. Peranan  keluarga  di  lingkungan  sekitar  yang  baik  dengan  menanamkan  Norma-Norma  yang  baik  kepada  setiap Individu agar terhindar dari pengaruh buruk yang dapat mengarah kepada kejahatan.
2. Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman sebaiknya lebih diarahkan pada upaya kekeluargaan atau  diluar  Hukum  Pidana  sebab  dengan  upaya  tersebut  dapat  meringankan  pihak  terkait  dalam  proses pertanggungjawaban  atas  perbuatannya  yang  melawan  Hukum.  Maka  dapat  dibayangkan  beberapa  pelaku  yang
Zainab  Ompu  Jainah,  Anggalana,  Erlina  B,  Desta  Fani  Acbel  dan  Sigit  Pamungkas,  Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku Turut Serta Melakukan Pemerasan Dengan Ancaman Berdasarkan Putusan Nomor 672/PID.B/2020/PN.Tjk
harus  dipenjara  karena  harus  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  di  penjara  dan  dibina.  Hal  ini  juga mengurangi over capacity di penjara atau lapas.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Ali Zaidan. 2015. Menuju Pembaruan Hukum Pidana . Sinar Grafika, Jakarta. P.A.F. Lamitang. 1984. Hukum Penintentier Indonesia . Armico, Bandung.
R. Soesilo. 1988. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.
Zainab Ompu Jainah. 2018. Kapita Selekta Hukum Pidana. Tira Smart, Tanggerang.

## Perundang-Undangan Dan Peraturan Lain
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen) Kitab Undang Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## Sumber Lain
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Balai Pustaka, Jakarta. Yan Pramadya Puspa. 2008. Kamus Hukum Belanda-Indonesia-Inggris . Aneka Ilmu, Semarang.