Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 2 No. 2. Juli-Desember 2018 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Perpaduan  Metode Tematik-Interdisipliner dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam

## Syamsul Darlis
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: syamsul_darlislm@yahoo.com

## Abstrak
Tulisan  ini  merupakan  pengusulan  metode  terhadap  pengkajian pembaruan hukum keluarga Islam. Metode tersebut adalah tematik- interdisipliner. Metode tematik berfungsi sebagai sarana memahami Alquran tema per tema dari ayat-ayat yang memiliki semangat yang sama  dalam  struktur  makna  yang  lebih  universal  tanpa  adanya dilema parsial dan ekslusif dalam memahami ketetapan hukum yang terkandung  di  dalamnya. Adapun  metode  interdisipliner, menggabungkan  dan  melibatkan  beberapa  disiplin  keilmuan  untuk menyelesaikan  masalah  yang  dihadapi  ( problem  solving ).  Tujuan perpaduan metode tersebut dalam pembaruan hukum keluarga Islam adalah menciptkan pengkajian hukum Islam yang lebih terbuka dan universal,  sehingga  hasil  penetapan  hukumnya  dapat  berlaku proporsional,  berkeadilan  dan adaptif-konteks .  Seperti  penetapan hukum jumlah bagian harta waris bagi laki-laki dan perempuan, dua banding  satu  (2:1).  Proses  pembagian  harta  waris  didasarkan  pada semangat keadilan dan kesejahteraan ekonomi di antara keduanya, yaitu memperhatikan kondisi ekonomi, potensi dan karir si ahli waris untuk  menetukan  jumlah  yang  didapat  ahli  waris  tersebut.  Tujuan dari  perpaduan  metode  tematik-interdisipliner terhadap  pembagian waris laki-laki dan perempuan adalah; (1) proses pembagian waris berlaku  secara  bijakasana,  karena  dilakukan  melalui  musyawarah keluarga,  (2)  terciptanya  keadilan  dan  kesejahteraan  ekonomi  di antara  keduanya,  karena  pembagian  harta  waris  didasarkan  pada kondisi,  potensi  dan  karir  ahli  waris,  (3)  meminimalisir  pertikaian diantara keduanya mengenai jumlah bagian harta waris.
Kata Kunci: Perpaduan, Metode Tematik-Interdisipliner,
Pembaruan Hukum Keluarga Islam.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Pendahuluan
Wacana pembaruan hukum keluarga telah menjadi diskursus tersendiri  dalam  pengkajian  hukum  Islam.  Wacana  tersebut  telah menjadi  fenomena  yang  banyak  terjadi  pada  abad  ke-20,  yaitu semakin banyaknya upaya pembaruan pemikiran hukum Islam baik yang dilakukan oleh sarjana-sarjana muslim maupun sarjana-sarjana orientalis. 1 Fenomena  ini  terjadi,  tentunya  didukung  oleh  kondisi dan situasi perkembangan zaman yang sangat kompleks.
Keberadaan  hukum  keluarga  Islam  di  tengah-tengah masyarakat menjadi hal yang sangat penting, karena hukum keluarga Islam bersentuhan langsung dengan kondisi keharmonisan keluarga seseorang  dalam  masyarakat,  seperti  perkawinan,  kewarisan  dan lain-lain.  Dalam  mengkaji  hukum  kebolehan  poligami,  pernikahan usia di bawah umur dan jumlah bagian harta waris bagi laki-laki dan perempuan dua banding satu (2:1) misalkan telah menjadi masalah tersendiri  di  masa  kini.  Hal  tersebut  menjadi  masalah  tersendiri karena adanya dampak perkembangan ilmu pengetahuan, hak asasi manusia,  kesetaraan  gender  dan  kondisi-kondisi  tertentu  yang mengharuskan adanya reformasi hukum.
Ketetapan hukum yang diadopsi dari kitab-kitab fikih klasik membolehkan  poligami  tanpa  syarat  yang  ketat,  membolehkan pernikahan anak yang berusia di bawah umur tanpa memperhatikan kondisi  kesehatan  dan  pencapaian  tujuan  perkawinan,  serta pembagian harta waris yang lebih banyak kepada laki-laki. Hal ini terjadi,  karena  metode  ulama-ulama  klasik  dalam  menetapkan hukum  berlaku  parsial  dan  atomistik.  Berdasarkan  dengan  hal tersebut,  kondisi  sekarang  menuntut  adanya  pembaruan  metode- metode pengkajian dalam tubuh hukum keluarga Islam, yang lebih proporsional, berkeadilan dan adaptif-konteks .
1 Syamsul  Anwar, Pengembangan  Metode  Penelitian  Hukum  Islam, dalam  Mazhab  Jogja:  Menggagas  Paradigma  Ushul  Fikih  Kontemporer, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002), h. 149
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Metode yang dimaksud di sini adalah tematik-interdisipliner yang penulis jelaskan pada pembahasan, adapun contoh kewarisan dalam tulisan ini sebagai bahan ilustrasi aplikasi perpaduan metode tematik-interdisipliner dalam pembaruan hukum keluarga Islam.

## Metode Tematik
Metode  tematik  adalah  cara  memahami  Alquran  dengan memilih  topik  tertentu  kemudian  menghimpun  ayat-ayat  yang berkaitan  dengan  topik  tersebut,  di  manapun  ayat  itu  ditemukan. Setelah  itu,  disajikan  kandungan  dan  pesan-pesan  yang  berkaitan dengan topik yang dipilihnya itu tanpa terikat dengan urutan ayat dan surat  sebagaimana  tampak  dalam  mushaf,  dan  tanpa  menjelaskan hal-hal  yang  tidak  berkaitan  dengan  topik  tersebut,  meskipun  hal yang  tidak  berkaitan  itu  secara  tegas  dikemukakan  oleh  ayat  yang dibahasnya. 2
Berdasarkan  hal  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  metode tematik adalah ikhtiar memahami Alquran tema per tema dari ayat- ayat yang memiliki semangat yang sama dalam struktur makna yang lebih universal tanpa adanya dilemma parsial, agar makna masing- masing  ayat  itu  tidak  dalam  posisi  berbenturan  tetapi  saling menterapi dan mendukung dalam menyelesaikan permasalahan.
Aplikasi  dari  metode  tematik  ini  adalah: pertama , mengumpulkan  semua  ayat  yang  membahas  subyek/topik  yang sama. Kedua , menggabungkan dan menghubungkan semua ayat itu menjadi  satu  pembahasan  utuh  dan  menyatu.  Dan  ketika menghubungkan  semua  ayat,  maka  ayat  tersebut  diurutkan  secara kronologis  berdasarkan  turunnya  ayat. Ketiga ,  mendiskusikan subyek  yang  ada  secara  keseluruhan  dengan  mempertimbangkan
2 Ihab Habudin, Menimbang metode Tematik-Holistik dalam pembaruan hukum  keluarga  muslim  (Telaah  pemikiran  Khoiruddin  Nasution). Jurnal  Al- Ahwal, 8 (1), 2015 M/1436
H, h. 49-62. Doi.
http://dx.doi.org/10.14421/ahwal.2015.08104.    Lihat  juga  dalam  M.  Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Mauddhu’i Atas Pelbagai Persoalan Ummat , (Bandung: Mizan, 1996), h. xii.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
konteksnya masing-masing ( asbab an-nuzul ), termasuk di dalamnya Sunnah Nabi Muhammad yang sesuai dengan subyek yang dibahas. 3
Historitas metode tematik pertama kali ditulis oleh Prof. Dr. Ahmad  Al-Kumi  (Ketua  Jurusan  Tafsir  Fakultas  Ushuluddin, Universitas  Al-Azhar,  Kairo),  yang  juga  dikenal  dengan  metode tafsir tematik ( Maudhu’i ). Jika pendapat ini diterima, maka metode tematik dikatakan baru lahir secara faktual pada paruh kedua abad ke-20 yang lalu. 4 Quraish Shihab menambahkan bahwa metode yang dicetuskan  oleh  Al-Kumi  ini  merupakan  kelanjutan  dari  metode tematik gaya Mahmud Syaltut, dalam Tafsir Alquranul Karim, yang disusun pada bulan januari 1960, sedangkan Al-Kumi mencetuskan ide itu pada akhir tahun 1960-an. 5
Dalam  hal  ini,  latar  belakang  berkembangnya  metode tematik  ( maudhu’i ),  diawali  pada  penyaksian  ilmuan  kontemporer terhadap  kelemahan  metode  tafsir  di  era  klasik  yang  cenderung berlaku  parsial  (khusus)  dan  atomistik,  dalam  artian  melakukan penelitian dengan melibatkan faktor-faktor tertentu (aspek kognitif wahyu)  tetapi  mengesampingkan  faktor-faktor  lain  (aspek  estetis apresiatif). 6 Kegelisahaan  inilah  yang  menjadi  alasan  munculnya metode  gerakan  ganda  ( double  movement )  dan  hermeunetik Rahman, serta pengembangan lanjutannya yaitu metode tematik. Pengertian  dan  historitas  metode  tematik  di  atas, mengalamatkan  kita  pada  tujuan  metode  tematik  yaitu; pertama,
3 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan  Hukum  Perkawinan  di  Dunia  Muslim:  Studi  Sejarah,  Metode Pembaruan,  dan  Materi  &  Status  Perempuan  dalam  Perundang  Undangan Perkawinan Muslim, (Yogyakarta: Aacademia-Tazzafa, 2009), h. 190. Lihat juga dalam Ibah, Ibid., h. 56.
4 Nasharuddin Baidan, Metode Penafsiran Alquran, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 54.
5 M.  Quraish  Shihab, Membumikan  Alquran, Cet.  XVII,  (Bandung: Mizan, 1998), h. 76.
6 Khoiruddin dalam Ihab, op.cit., h.57.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
menambah pembendaharaan dalil-dalil hukum sebuah permasalahan yang  akan  diputuskan  ( istinbath ). Kedua, ayat-ayat  terkait  yang termarjinalkan  selama  ini  terhadap  suatu  permasalahan  yang  akan dikaji  dapat  digunakan  sebagai  pertimbangan  merumuskan  teori hukum. Ketiga, melahirkan  produk  hukum  yang  berlaku adaptif- konteks ,  dalam  artian  memperhatikan  dan  mempertimbangkan seluruh  konteks  masing-masing  ayat  ( asbabu  al-nuzul ),  termasuk sunnah-sunnah Nabi Saw dalam perumusannya.

## Metode Interdisipliner
Kajian  Interdisipliner  adalah  kajian  yang  menggabungkan atau melibatkan dua atau lebih disiplin atau bidang studi ( combining or involving two or more academic disciplines or field of study ). 7
Pendekatan multidisipliner dalam menyelesaikan masalah menurut Wikipedia adalah  pendekatan  yang  melibatkan  sejumlah  disiplin dalam  menyelesaikan  masalah  di  luar  yang  biasa  digunakan  dan didasarkan  pada  pemahaman  baru  dengan  mempertimbangkan berbagai situasi. 8 Kemudian disebutkan, singkatnya, multidisipliner lebih holism daripada reductionism .  Penyebutan  multidisipliner belakangan  diambil  alih  oleh  nama  interdisipliner,  yang  intinya bekerja  secara  holistik.  Perbedaan  antara  interdisipliner  dan multidisipliner, bahwa kalau multidisipliner digunakan pada hal-hal
7 Khoiruddin  Nasution ,  Hukum  Keluarga  Islam  dengan  Kajian Interdissipliner”,  dalam  Ichwan,  ed.,  Islam,  Agama-Agama  dan  Nilai Kemanusiaan:  60  tahun  M.  Amin  Abdullah  (Yogyakarta:  CISSForm  UIN  suka Press, 2013) , h. 119
8 Ibid. Lihat  juga  “A  multidisciplinary  approach  to  problem  solving involves  drawing  appropriately  from  multiple  disciplines  to  redefine  problems outside of normal boundaries and reach solutions based on a new understanding of complex situations. “ Multidisciplinary Approach,” Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/ Multidisciplinary_approach; data diakses 6 Oktober 2012.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
yang  bersifat  praktis,  sementara  interdisipliner  digunakan  untuk urusan yang bersifat akademik. 9
Adapun  perbedaan  transdisipliner,  multidisipliner  dan interdisipliner dijelaskan oleh Basarab Nicolescu bahwa perbedaan radikal antara transiplinarity di satu sisi dengan multidisciplinarity dan interdisciplinarity di  sisi  lain  adalah  dari  tujuannya,  dimana menurut interdisciplinarity memahami  dunia  sekarang  yang  tidak bisa  diselasaikan  dengan  kerangka  penelitian disciplinary . Sementara  tujuan multidisciplinarity dan interdisciplinarity selalu tetap dalam kerangka penelitian disciplinary . 10
Perkembangan  studi  Islam  dengan  kajian  interdisipliner dapat  dijelaskan  secara  ringkas  sebagai  berikut.  Bahwa  seperti disebutkan  sebelumnya  kajian  interdisipliner  sudah  ditawarkan penggunaannya  dalam  studi  Islam  dengan  istilah  yang  berbeda. Istilah-istilah  dimaksud  adalah  integrasi  ( integratif ),  induksi ( induktif ),  interkoneksi  ( interkonektif ),  dan  analisis  sistem.  Secara sederhana integrasi berarti menyatukan, induksi berarti mengeneralisir,  interkoneksi  berarti  menghubungkan,  dan  analisis sistem  adalah  menyeluruh. 11 Intinya,  kajian  interdisipliner  adalah upaya  menggabungkan  berbagai  macam  disiplin  keilmuan  terkait dalam  melakukan  penelitian,  dengan  tetap  berada  dalam  suatu disiplin kerangka penelitian.
Pengkajian  sejarah  munculnya  metode  interdisipliner, penulis  terlebih  dahulu  berbicara  tentang  aspek  ajaran  dalam Alquran secara umum, dengan tiga dimensi penyampaian Malaikat
9 Ibid.
10 Ibid. h.121. Lihat juga “According to Nicolescu, transdisciplinarity is nevertheless  radically  distinct  from  multidisciplinarity  and  interdisciplinarity because  of  its  goal,  the  understanding  of  the  present  world,  which  cannot  be accomplished  in  the  framework  of  disciplinary  research.  The  goal  of multidisciplinarity and interdisciplinarity always remains within the framework of disciplinary research.
“Transdisciplinarity,” Wikipedia , http://en.wikipedia.org/wiki/ Transdisciplinarity; data diakses 6 Oktober 2012.
11 Ibid.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Jibril kepada Nabi Muhammad Saw, yakni Iman, Islam, dan Ihsan. Iman  yang  kemudian  lebih  dikenal  dengan  rukun  iman  mencakup enam  rukun.  Islam  yang  kemudian  lebih  populer  dengan  sebutan rukun Islam mengandung lima aspek. Sementara Ihsan adalah buah dari iman dan Islam. Dengan meminjam teori lain boleh dikatakan Iman  diidentik  dengan  ideologi,  Islam  diidentik  dengan  ritual, sementara  Ihsan  sebagai  perpaduan  antara  eksperiensial  dan konsekuensial,  yakni  rasa  keberagamaan  yang  tereksperesikan dalam tingkah laku (kepribadian). 12
Secara esoteris tafsir terhadap kandungan ayat-ayat Alquran menunjukkan  tiga  dimensi  di  atas.  Seperti  dimensi  Iman disimbolkan  dengan  tafsir  falsafi  (teologi),  dimensi  Islam disimbolkan  dengan  tafsir  fiqih,  dan  dimensi  Ihsan  disimbolkan dengan  tafsir  sufi.  Adapun  ruang  lingkup  pengkajian  kandungan Alquran menurut Mukti Ali 13 yaitu; pertama , Teologi sebagai sarana pengetahuan  untuk  memahami  konsep  ketuhanan. Kedua, kosmologi  sebagai  sarana  pengetahuan  untuk  memahami  konsep alam. Ketiga, antropologi  sebagai  sarana  pengetahuan  untuk memahami  manusia.  Dengan  tawaran  pendekatan scientific  cum doctrine, yakni memadukan pendekatan normatif-dokteriner (aspek ilahiah, teologi dan metafisik) dengan saintifik (aspek ilmiah, sains dan humaniora). 14
Pengelompokan dalam studi Islam juga disebutkan oleh ahli lain, seperti Glock dan Stark yaitu analisis komitmen keberagaman ( religious commitment ) atau ajaran Islam tidak hanya bersumber dari Alquran  dan  Hadits  tetapi  juga  dihubungakan  dengan  penganut agama  Islam,  sehingga  memunculkan  pengelompokan  ideologis, intelektual,  eksperiensial,  ritualistik,  dan  konsekuensial.  Adapun
12 Ibid. h. 114
13 Ibid, Lihat  juga  Mukti  Ali,  “Metodologi  Ilmu  Agama  Islam”,  dalam Taufik  Abdullah  dan  M.  Rusli  Karim, Metodologi  Penelitian  Agama:  Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), 42.
14 Ibid, h.115-116.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
pengelompokan  menurut  Niniang  Smart  yaitu:  dimensi  doktrinal atau filosofis, diemensi naratif atau mistis, dimensi etis atau legal, dimensi  praktis  atau  ritual,  dimensi  eksperiensial  atau  emosional, dan dimensi sosial atau organisasional. 15
Adapun  pengelompokan  berdasarkan  aspek  Alquran  yang dikaji, yaitu pengkajian sejarah Alquran, maka menggunakan kajian sejarah,  pengkajian  bahasa  Alquran,  maka  menggunakan  kajian bahasa, pengkajian biologi yang dibahas, maka menggunakan kajian biologi.  Demikian  seterusnya  dengan  aspek-aspek  lainnya. Ringkasnya,  Alquran  mencakup  berbagai  aspek  tersebut  dan  telah disadari sejak lama. Hanya saja dalam mengkaji berbagai aspek ini umumnya  menggunakan  kajian  parsial  berdiri  sendiri  tanpa menghubungkan satu aspek dengan aspek lain yang terkait. Ada juga yang mencoba menghubungkan antara satu aspek dengan aspek lain, bahkan  ada  juga  yang  menghubungkan  dengan  berbagai  aspek, namun  penggunaannya  belum  secara  sistematis  dan  konsisten.  Di sinilah munculnya kebutuhan terhadap studi Islam interdisipliner. 16
Berdasarkan  dengan  hal  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa historitas  kemunculan  studi  Islam  interdisipliner  adalah  berangkat dari  perumusan  dimensi  cakupan  sumber  ajaran  Islam,  yang kemudian  memancing  para  ahli  untuk  melahirkan  pengelompokan dalam  studi  Islam,  hingga  pada  akhirnya  ditemukan  bahwa  dalam mengkaji  studi  Islam  terdapat  banyak  macam  metode/pendekatan yang  dapat  digunakan.  Seperti    sejarah,  bahasa  (teks),  filsafat  dan lain-lain. Dan alasan tersebut menjadi cikal-bakal kemunculan studi Islam interdisipliner.
Khoiruddin  menyebutkan  bahwa  ‘tujuan  studi  Islam interdisiplener  ada  tiga  yaitu: Pertama ,  untuk  memahami  Islam secara  lengkap  (Komprehensif). Kedua, untuk  memahami  seluruh aspek  yang  terkandung  dalam  Alquran  dan  Sunnah  (Hadits)  Nabi
15 Ibid, h.117.
16 Ibid.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Muhammad Saw, sebagai sumber utama ajaran agama Islam. Ketiga, agar seluruh aspek dalam Alquran terhubung secara koheren’. 17
Tujuan studi Islam interdisipliner tersebut, khususnya tujuan ‘pertama’  senada  dengan  fitur  keterbukaan  ( Al-Infitahiyyah ) yaitu perluasan  jangkauan  hukum  Islam  (komprehensif), 18 atau  penulis artikan bahwa jangkauan hukum Islam bukan hanya untuk kalangan kaum  muslim  atau  individual  manusia  saja,  tapi  termasuk masyarakat,  bangsa,  dan  umat  keseluruhan.  Sementara  tujuan ‘kedua’  dan  ‘ketiga’  senada  dengan  ‘fitur  kemenyeluruhan  ( Al - Idrakiyaah )  yaitu  membenahi  kelemahan Usul  Fikh klasik  yang sering menggunakan pendekatan penyederhanaan ( reduksionis ) dan pemisahan  nas  ( atomistik ).  Artinya,  fitur  kemenyuluruhan menjadikan  seluruh  ayat  alquran  terkait  suatu  masalah  sebagai pertimbangan dalam memutuskan hukum Islam’. 19
M.  Amin  Abdullah  juga  berpendapat  bahwa  dalam memahami  Islam  ‘tidak  boleh tertutup,  perlu  membuka  diri,  tidak eksklusif secara keilmuan dan harus mampu memperbaiki diri dari dalam (Terbuka, Openness ), serta untuk berkehidupan agama Islam yang  sangat  kompleks,  perlu  dipahami  secara  utuh,  baik  bahasa (teks), teologi, sosial, politik, budaya, hukum, sains, dan membaca Al-quran  dan  Hadits  juga  perlu  utuh,  tidak  secara  selektif  dan terpotong-potong (utuh, wholeness )’. 20
Perpaduan  Metode  Tematik-Interdisipliner  dalam  Pembaruan Hukum Keluarga Islam
17 Ibid. h. 114.
18 Jasser  Auda, Membumikan  Hukum  Islam  melalui  Maqasid  Syariah, Pendekatan Sistem Penerjemah, Rosidin dan Ali Abd. El-Mun’im, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008), h. 86-91.
19 Ibid, Pengantar M. Amin Abdullah dalam Jasser Auda, h. 12.
20 M. Amin Abdullah, Bangunan baru epistimologi keilmuan studi hukum Islam dalam merespon globalisasi. Jurnal Asy-Syir’ah , 46 (II), 2012, h. 315-368. Doi. http://dx.doi.org/10.14421/asy-syir’ah.2012.%25x.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Fenomena yang muncul di abad ke-20 adalah adanya upaya pembaruan hukum keluarga (perkawinan, perceraian dan warisan) di negara-negara  berpenduduk  mayoritas  Muslim.  Mayoritas  negara melakukan  pembaruan  tersebut  dalam  bentuk  Undang-  Undang, sementara yang lain melakukannya berdasarkan dekrit, dan ada pula negara yang usaha pembaruannya dalam bentuk ketetapan-ketetapan hakim ( Manshurat Al-Qadhi Al-Qudha ). 21 Berangkat dari fenomena inilah  memunculkan  banyak  ilmuan  yang  meneliti    metode pengkajian  pembaruan  hukum  keluarga  tersebut,  termasuk  metode tematik dan interdisipliner.
Khoiruddin  memberi  contoh  penggunaan  metode  tematik dengan perkara poligami. Di mana metode tematik dijadikan sarana untuk  menemukan  singkronisasi  antar  nash  tentang  poligami  dan tujuan perkawinan. 22 Khoiruddin dalam hal ini memadukan metode tematik-holistik  dalam  mengkaji  perkara  poligami.  Sementara contoh  penggunaan  metode  interdisipliner  adalah  tentang perkawinan  dini,  di  mana  perkawinan  dini  ditinjau  dari  (1)  Ushul Fikih,  (2)  tinjauan  pencapaian  tujuan  perkawinan,  (3)  tinjauan kesehatan  dan  fisik,  dan  (4)  tinjauan  dampak  positif  dan  negatif perkawinan dini. 23
Hasil dari pengkajian metode tematik-holistik di atas secara implisit  menyebutkan  ‘kebolehan  poligami  bertujuan  untuk;
pertama, untuk  memecahkan  masalah  mendesak  waktu  itu,  yaitu janda  dan  anak  yatim  membutuhkan  perlindungan  dan  perlakuan wali terhadap anak yatim yang tidak adil. Kedua , syarat yang harus dipenuhi  untuk  poligami  yaitu  mampu  berbuat  adil  terhadap  para isteri dan anaknya dalam hal cinta, kasih sayang, dan mampu secara finansial. Ketiga , pihak yang menentukan ada atau tidaknya masalah
21 H.M. Atho’ Mudzhar dan Khoiruddin Nasution (ed.), Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih , (Jakarta: Ciputat Press), h. 2-3 .
22 Ihab, Menimbang Metode Tematik-Holistik, op.cit., h. 59.
23 Khoiruddin, Hukum Keluarga Islam , op.cit., h. 123-124.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
mendesak yang perlu diselesaikan adalah negara, di mana pada masa awal  Islam  berada  pada  otoritas  Nabi.  Maka  bila  otoritas  personal diterapkan  pada  masa  sekarang,  negara  bisa  jadi  diwakili  oleh hakim. Hakimlah yang mempunyai otoritas menilai seseorang layak berpoligami  atau  tidak.  Dan  ini  pun  hanya  bisa  dilakukan  dalam kondisi  darurat’. 24 Adapun  kaitannya  dengan  tujuan  perkawinan yaitu suami yang berkeinginan poligami harus mendapatkan izin dari isteri, mengingat tujuan perkawinan adalah terciptanya ketentraman ( sakinah )  dalam  keluarga,  hal  ini  dilakukan  agar  kemungkinan disharmonisasi  dalam  keluarga  dapat  terhindarkan  karena  adanya keputusan sepihak (hanya keputusan suami). 25
Adapun hasil pengkajian metode interdisipliner menyebutkan bahwa anak usia dini tidak mampu, atau miminal tipis harapan  mampu  mencapai  tujuan  perkawinan. 26 Dalam  artian pernikahan anak usia dini sebaiknya tidak dilakukan, karena melihat dari tinjauan kesehatan dan kesiapan sandang, pangan, papan serta harapan  tercapainya  tujuan  perkawinan  sangat  tipis  untuk direalisasikan. Khoiruddin melanjutkan bahwa dengan tiga tinjauan tersebut, dapat dikatakan bahwa kajian ini telah menggunakan kajian interdisipliner,  meskipun  masih  terbatas  hanya  menggunakan  tiga tinjauan. 27
Penulis  memadukan  metode  tematik-interdisipliner,  karena mengingat  belum  ada  penelitian  sebelumnya  yang  mencoba memadukan  metode  tematik-interdisipliner  dalam  pembaruan hukum  keluarga  Islam,  seperti  Khoiruddin  hanya  memadukan metode  tematik  dan  holistik  sementara  metode  interdisiplinernya berdiri  sendiri.  Apalagi  setelah  penulis  mengkaji  aplikasi  metode tematik  dan  interdisipliner  dalam  menyelesaikan  perkara-perkara
24 Ihab, op.cit., h. 60.
25 Ibid.
26 Khoiruddin, Hukum Keluarga Islam, op.cit., h.129.
27 Ibid.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dalam hukum keluarga Islam, penulis dapat menyimpulkan bahwa metode  tersebut  memiliki  daya  guna  yang  cukup  relevan  untuk diusulkan sebagai salah satu metode pembaruan hukum keluarga di masa kini.
Dalam  upaya  memadukan  metode  tematik-interdisipliner dalam pembaruan hukum keluarga Islam, penulis memberi contoh, yaitu  tentang  pembagian  harta  waris  kepada  kaum  laki-laki  dan perempuan  dua  banding  satu  (2:1).  Dalam  hal  ini  metode  tematik sebagai  sarana  singkronisasi  dalil-dalil  terkait  tentang  waris  dan menemukan  hikmah  dibalik  pembagian  harta  waris  tersebut. Sedangkan  metode  interdisipliner  adalah  pengkajian  waris  dari telusuran (1) Survei histori, mengkaji respon Allah terhadap perkara waris  dalam  Alquran  ( Asbabun  Nuzul ),  dan  (2) Maqasid  Syariah , mengkaji tentang maksud dan tujuan pembagian harta waris dalam Alquran.
Langkah  tematik;  yaitu  posisi  kewarisan  kaum  laki-laki dibandingkan  kaum  perempuan  adalah  dua  banding  satu. 28 Itu berarti,  status  sosial  laki-laki  dalam  struktur  masyarakat  masih berada  satu  tingkat  di  atas  perempuan.  Karena  sebagaimana diketahui  bahwa  laki-laki  ditempatkan  dalam  Alquran  sebagai pemimpin  bagi  kaum  wanita. 29 Implikasi  sosialnya  adalah perwujudan bentuk pembagian waris yang tidak seimbang. Padahal,
28 QS. An-Nisa/4:11.
                                                              …
Terjemah: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak- anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan…
29 QS. An-Nisa/4:34.
                                 …
Terjemah: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita…
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dunia modern memperlihatkan peranan kaum wanita terkadang jauh lebih bertanggung jawab dibanding laki-laki. 30
Sementara  penjelasan  dalam  ayat  lain,  dikatakan  bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama dalam strata sosial. Perbedaan  mereka  dalam  konstruksi  sosial  hanyalah  pada  tingkat ketakwaan  mereka  kepada  Allah. 31 Bahkan  di  ayat  lain  dikatakan hendaklah  orang  yang  mampu  memberi  nafkah  menurut kemampuannya. 32 Karena itu, pembagian warisan harus didasarkan pada asas keadilan dan musyawarah. 33 Dalam artian, hal yang harus
30 Umar Shihab, Kontekstualitas Alquran, Kajian Tematik atas Ayat-ayat Hukum dalam Alquran, Cet. I, (Jakarta: PT. Penamadani, 2003), h. 13.
31 QS. Al-Hujurat/49:13.
                                                                                                                   
                                          
Terjemah: Hai  manusia,  Sesungguhnya  Kami  menciptakan  kamu  dari  seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku  supaya  kamu  saling  kenal-mengenal.  Sesungguhnya  orang  yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
32 QS. At-Thalaq/65:7.
                                                                                        …
Terjemah: Hendaklah  orang  yang  mampu  memberi  nafkah  menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya…
33 QS. Al-Maidah/5:8 dan 42:38.
...                                                                                  
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dilakukan untuk menentukan jumlah bagian ahli waris laki-laki dan perempuan  adalah pertama, melihat  kondisi  ekonomi,  potensi  dan karir ahli waris, agar dapat ditemukan jumlah kelayakan harta waris yang  masing-masing  mereka  bisa  terima. Kedua ,  pembagian  harta waris tersebut dilakukan melalui proses musyawarah keluarga, agar sasaran harta waris itu dapat berlaku adil bagi keduanya.
Langkah  interdisipliner; pertama, memperhatikan  sebab turunnya  QS.  An-Nisa/4:11,  Jalaluddin  menyebutkan  bahwa  Abu Dawud, At-Tirmidzi, Al-Hakim meriwayatkan bahwa Jabir berkata, “Pada suatu hari isteri Sa’ad bin Rabi’ mendatangi Nabi Saw lalu berkata  ‘Wahai  Rasulullah,  ini  dua  anak  perempuan  Sa’ad.  Dan Sa’ad syahid pada Perang Uhud ketika bersamamu. Paman mereka telah  mengambil  harta  peninggalan  ayahnya  tanpa  meninggalkan sedikitpun, sedangkan keduanya tidak mungkin dinikahkan kecuali keduanya mempunyai harta’. Kemudian Rasulullah bersabda, ‘ Allah akan memutuskan hal ini’. Lalu turunlah ayat waris tersebut. 34
Survei histori sebab turunnya ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa QS.  An-Nisa/4:11 diturunkan untuk memberikan perlakuan adil  terhadap  kaum  perempuan,  yang  ‘sebelumnya    dalam  tradisi
Terjemah: …Berlaku  adillah,  karena  adil  itu  lebih  dekat  kepada  takwa.  dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
…                                                          
Terjemah:  … Sedang  urusan  mereka  (diputuskan)  dengan  musyawarat  antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.
34 Jalaluddin  Asy-Syuyuti, Asbabun Nuzul, Sebab-sebab Turunnya Ayat Alquran, Penerjemah, Tim Abdul Hayyie, (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 153- 154. Lihat juga dalam HR. Abu Dawud dalam Kitabul Fara’idh, No. 2018, Al- Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, No. 8073, dan Ahmad dalam kitab Al-Musnad, No.14270.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Arab mereka tidak mendapatkan warisan’. 35 Maka, dengan turunnya ayat  tersebut  menjadi  gambaran  perubahan  tradisi  Jahiliyah  ke tradisi Islami. Meskipun secara pelan-pelan, laki-laki dua bagian dan perempuan satu bagian. Spirit perubahan secara pelan-pelan tersebut sebagai bukti kebijaksanaan Allah dalam mengatur hamba-hamba- Nya sebagaimana firman-Nya di akhir ayat tersebut, “ Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana ”.
Kedua, tinjauan Maqasid  Syariah, hukum  waris  adalah syariat  Islam,  sehingga  pelaksanaannya  harus  sesuai  dengan pemberlakuan  hukumnya  ( maqasid  syariah ),  yakni  memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi ahli waris. Keadilan yang dimaksud adalah  keadilan  proporsional,  yakni  menyesuaikan  kondisi kesejahteraan ekonomi ahli waris bukan keadilan komunalatif  atau mendahulukan laki-laki dibanding perempuan dalam hal harta waris. Pembagian  waris  pada  awal  Islam  disebut  dengan  keadilan komulatif,  karena  “mengingat  pada  masa  awal  Islam,  perempuan sama sekali tidak memberikan tanggungan nafkah dalam keluarga. Perempuan  juga  tidak  memiliki  peran  sosial  yang  penting  dalam masyarakat, karena kesemua tanggung jawab itu dibebankan kepada laki-laki”. 36
Berdasarkan  hal  di  atas,  perpaduan  metode  tematik- interdisipliner dalam pembaruan hukum waris bertujuan untuk; (1), menciptakan  proses  pembagian  harta  waris  yang  lebih  bijaksana, karena melalui proses musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan bersama, (2), melahirkan keadilan dan kesejahteraan ekonomi bagi ahli  waris,  karena  asas  pembagian  harta  waris  didasarkan  pada kondisi ekonomi, potensi dan karir si ahli waris, dan (3), pertikaian di  antara  sesama  ahli  waris  mengenai  jumlah  bagian  harta  waris
35 Imarah  Muhammad, Ketika  Wanita  lebih  Utama dari    Pria, (Jakarta: Pustaka: Magfirah, 2005), h. 5.
36 Abdul  Azis,  Pembagian  waris  berdasarkan  tingkat  kesejahteraan ekonomi ahli waris dalam tinjauan Maqasid Syariah, Jurnal De Jure, Vol. 8 (1), 48-63, 2016.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dapat  diminimalisir,  karena  pembagiannya  melalui  proses  dan pertimbangan yang matang.

## Penutup
Metode  tematik  berfungsi  untuk  menghubungkan  dan merangkum  semua  ayat-ayat  yang  bertkaitan  terhadap  suatu permasalahan  yang  akan  dikaji,  sementara  metode  interdisipliner menggabungkan  beberapa  disiplin  keilmuan  untuk  menemukan penyelesaian  masalah  ( problem  solving )  yang  berdasarkan  pada hasil  kajian  dan  saringan  tematik.  Sebagai  contoh  dari  perpaduan metode  ini  adalah  penetapan  posisi  kewarisan  bagi  laki-laki  dan perempuan  (dua  banding  satu),  pembagiannya  didasarkan  pada kondisi  kesejahteraan  ekonomi  ahli  waris,  yaitu  dengan  melalui proses musyawarah, hal ini dilakukan untuk menciptakan keadilan di antara keduanya. Hasil perpaduan metode tematik-interdisipliner dalam  pembaruan  hukum  keluarga  adalah  berkarakter  terbuka  dan menyeluruh,  sehingga  hasil  penetapan  hukumnya  berlaku proporsional, berkeadilan dan adaptif-konteks .

## Daftar Pustaka
Anwar, Syamsul, Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam, dalam  Mazhab  Jogja:  Menggagas  Paradigma  Ushul  Fikih Kontemporer, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002.
Asy-Syuyuti,  Jalaluddin, Asbabun  Nuzul,  Sebab-sebab  Turunnya
Ayat Alquran, Penerjemah, Tim Abdul Hayyie, Jakarta: Gema Insani, 2010.
Auda, Jasser, Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah, Pendekatan  Sistem ,  Penerjemah,  Rosidin  dan  Ali  Abd.  El- Mun’im, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008.
Baidan,  Nasharuddin, Metode  Penafsiran  Alquran ,  Cet.  I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
Mudzhar,  H.M.  Atho’  dan  Nasution,  Khoiruddin  (ed.), Hukum Keluarga  di  Dunia  Islam  Modern:  Studi  Perbandingan  dan Keberanjakan  UU  Modern  dari  Kitab-kitab  Fikih ,  Jakarta: Ciputat Press.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Muhammad, Imarah, Ketika Wanita lebih Utama dari  Pria, Jakarta: Pustaka: Magfirah, 2005. Nasution , Khoiruddin, Hukum  Keluarga  Islam  dengan  Kajian Interdissipliner”,  dalam  Ichwan,  ed.,  Islam,  Agama-Agama dan  Nilai  Kemanusiaan: 60  tahun  M.  Amin  Abdullah,
Yogyakarta: CISSForm UIN suka Press, 2013.
----------, Hukum  Perdata  (Keluarga)  Islam  Indonesia  dan
Perbandingan  Hukum  Perkawinan  di  Dunia  Muslim:  Studi Sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi & Status Perempuan dalam Perundang Undangan Perkawinan Muslim , Yogyakarta: Aacademia-Tazzafa, 2009.
Shihab,  M.  Quraish, Membumikan  Alquran ,  Cet.  XVII,  Bandung: Mizan, 1998.
----------, Wawasan  Alquran:  Tafsir  Mauddhu’i  Atas  Pelbagai Persoalan Ummat, Bandung: Mizan, 1996. Shihab, Umar ,  Kontekstualitas Alquran, Kajian Tematik atas Ayat- ayat Hukum dalam Alquran , Cet. I, Jakarta: PT. Penamadani,
2003.
Abdullah,  M.  Amin,  Bangunan  baru  epistimologi  keilmuan  studi hukum Islam dalam merespon globalisasi. Jurnal Asy-Syir’ah,
46 (II), 2012, h. 315-368. Doi. http://dx.doi.org/10.14421/asy- syir’ah.2012.%25x. Azis,  Abdul,  Pembagian  waris  berdasarkan  tingkat  kesejahteraan ekonomi  ahli  waris  dalam  tinjauan  Maqasid  Syariah, Jurnal De Jure , Vol. 8 (1), 48-63, 2016.
Habudin,  Ihab,  Menimbang  metode  Tematik-Holistik  dalam pembaruan  hukum  keluarga  muslim  (Telaah  pemikiran Khoiruddin Nasution). Jurnal Al-Ahwal, 8 (1), 2015 M/1436 H, h. 49-62. Doi.
http://dx.doi.org/10.14421/ahwal.2015.08104.