## PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PENETAPAN  PERKARA PERMOHONAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA
Oleh :
Luh Merry Dyanthi 1 , I Nyoman Suryana 2
Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta Jl. Ken Arok No.10-12 Denpasar – Bali 80115 1 , Fakultas Hukum Universitas Teknologi Indonesia, Jl. Bypass Ngurah Rai No.774, Benoa, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali 80361 2
Email : , merrydyanthi@gmail.com 1, Suryana@gmail.com 2
Abstrak, Fenomena perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan masih banyak terjadi  di  kalangan  masyarakat  kita,  baik  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  biasa maupun  figur-figur  yang  dikenal  publik.  Isu-isu  seputar  perkawinan  siri  masih menjadi  bahan  perbincangan  banyak  pihak,  apalagi  jika  praktik  tersebut  dilakukan oleh  orang-orang  yang  memang  dikenal  luas  oleh  masyarakat.  Pada  hakikatnya perkawinan siri dari perspektif agama adalah sah, jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Namun  demi  menjaga  ketertiban,  negara  berhak  mengatur  masalah  perkawinan, sehingga  perkawinan  hendaknya  dicatatkan  pada  Petugas  Pencatat  Perkawinan  (bagi orang  Islam).  Bagi  pihak  yang  tidak  mencatatkan  perkawinannya,  secara  hukum negara perkawinannya dianggap tidak memiliki kekuatan hukum.
Kata Kunci : perkawinan siri, isbat nikah, UU No.1 Tahun 1974
Abstract, The phenomenon of marriage of siri or marriage under the hands is still a lot happening among our society, whether done by ordinary people and figures known public.  Issues  surrounding  siri  marriage  are  still  the  subject  of  much  discussion, especially if the practice is done by people who are well known by the community. In essence  siri  marriage  from  a  religious  perspective  is  valid,  if  the  pillars  and conditions are met. But in order to maintain order, the state has the right to regulate marriage  matters,  so  marriage  should  be  registered  on  the  Registrar  (for  Muslims). For those who do not register their marriage, legally the marriage state is considered to have no legal force.
Keywords: marriage series, marriage isbat, Law No.1 Year 1974

## PENDAHULUAN
Fenomena  perkawinan  siri  atau perkawinan  di  bawah  tangan  masih banyak  terjadi  di  kalangan  masyarakat kita, baik yang dilakukan oleh masyarakat  biasa  maupun  figur-figur yang  dikenal  publik.  Isu-isu  seputar perkawinan  siri  masih  menjadi  bahan perbincangan  banyak  pihak,  apalagi jika  praktik  tersebut  dilakukan  oleh orang-orang yang memang dikenal luas
oleh  masyarakat.  Adapun  yang  terbaru dan  paling  menyita  perhatian  adalah kasus perkawinan siri antara Machicha Muchtar  dan  Moerdiono.  Kasus  ini bahkan  sampai  melibatkan  Mahkamah Konstitusi,  karena  pihak  Machicha Muchtar  mengajukan  Judicial  Review terhadap  pasal  43  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  Mahkamah  Konstitusi bahkan mengabulkan permohonan
Machicha dengan melakukan amandemen  terhadap  pasal  tersebut sehingga  bunyi  pasalnya  menjadi berubah  dan  menguntungkan  pelaku perkawinan siri. 1 Perlunya pencatatan perkawinan  juga  ditegaskan  dalam pasal  9  ayat  (1,  2  dan  3)  Undang- undang Tentang Administrasi Kependudukan (UU No. 23 Thn 2006) yang  intinya  bahwa  instansi  pelaksana yang  memiliki  kewenangan  dalam memperoleh data-data mengenai peristiwa kependudukan, peristiwa penting yang dialami penduduk termasuk  di  dalamnya  adalah  Kantor Urusan Agama khususnya untuk pencatatan  nikah,  talak,  cerai  dan rujuk,  khususnya  bagi  penduduk  yang beragama Islam. Pentingnya pencatatan nikah tidak sekedar pernyataan  bahwa  perkawinan  telah sah di  mata hukum  negara, akan tetapi keberadaannya  akan  berimplikasi  pada status  anak,  istri  dan  harta  selama perkawinan.  Bagi  perkawinan  yang belum dicatatkan atau tercatat di KUA, maka  untuk  menghindari  dampak negatifnya  yaitu  dengan  menempuh solusi hukum atas perkawinannya yaitu dengan mengajukan permohonan pengesahan  perkawinan  (isbat  nikah) ke  Pengadilan  Agama  pada  wilayah  di mana  mereka  bertempat  tinggal  atau tempat di mana mereka melangsungkan  perkawinan.  Hal  ini selain  bertujuan  agar  perkawinannya diakui negara, juga agar perkawinannya memiliki kepastian hukum. Adanya  perkara  permohonan isbat nikah yang diterima dan dikabulkan  mengindikasikan  bahwa
1 Putusan  MK  No.  46/PUU-VIII/2010 menyatakan  bahwa  anak  yang  lahir  di  luar kawin  mempunyai  akibat  hukum  dengan  ayah biologisnya,  tidak  lagi  hanya  dengan  keluarga ibu.
seolah-olah  timbul  kontradiksi  antara aturan  legal  formal  dan  kenyataan empiris.  Undang-undang  tersebut  (UU No.  3  Tahun  2006  jo.  UU  No.  50 Tahun 2009) adalah hukum formil dan landasan  yuridis  yang  berlaku  di Pengadilan  Agama.  Oleh  karena  itu, dalam  menyelesaikan  setiap  kasus yang  dihadapkan  padanya,  Pengadilan Agama  semestinya  berpegang  pada Undang-undang tersebut. Namun
demikian  Pengadilan  Agama  (hakim) justru  berpegang  pada  ketentuan  yang terdapat  pada  pasal  7  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  sebagai  dasar pembenaran  pengajuan  isbat  nikah terhadap  perkawinan  yang  terjadi setelah  tahun  1974.  Padahal  dalam sistem perundang-undangan di
Indonesia,  kedudukan  Undang-undang lebih  tinggi  dibandingkan  dengan
Instruksi  Presiden.  Artinya  bahwa peraturan  yang  kedudukannya  lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan  peraturan  yang  kedudukannya lebih  tinggi.  Perlu  diketahui  bahwa KHI  ditetapkan  berdasarkan  Instruksi Presiden No. 1 Thn. 1991. Oleh karena itu,  putusan  atau  penetapan  majelis hakim  yang  isinya  menerima  dan mengabulkan  permohonan  isbat  nikah yang  terjadi  setelah  tahun  1974,  bisa dikatakan sebagai penyimpangan terhadap Undang-undang, kecuali hakim memang memiliki pertimbangan lain menurut ijtihadnya sendiri.

## RUMUSAN MASALAH
Bertitik  tolak  dari  uraian  latar belakang masalah di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut bagaimanakah Pelaksanaan Isbat Nikah dengan berlakunya  Undang-Undang  No.  1
Tahun 1974 tentang Perkawinan ?

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam  penulisan  tesis  ini  adalah  jenis
penelitian hukum normatif yang didukung  oleh  penelitian  empiris  yaitu dengan  melakukan  penelitian  melalui pengamatan di lapangan dimana penelitian tersebut kemudian dibandingkan  dengan  konsep-konsep yang  terdapat  dalam  bahan-bahan pustaka  yang  digunakan  dan  peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam memecahkan permasalahan.  Dengan  demikian  tidak hanya sebatas mempelajari pasal-pasal, peraturan  perundang-undangan  dan pendapat  para  ahli  untuk  kemudian diuraikan,  tetapi  juga  menggunakan bahan yang sifatnya normatif itu dalam rangka  mengolah  dan  menganalisa data-data  dari  lapangan  yang  disajikan sebagai pembahasan.

## PEMBAHASAN
Pelaksanaan Putusan Atau Penetapan Isbat Nikah
Salah  satu  kewenangan  absolut Pengadilan  Agama  adalah  menangani masalah  perkawinan,  satu  di  antaranya adalah menetapkan sahnya perkawinan (pengesahan nikah/isbat nikah). Produk yang  dihasilkan  dari  pengajuan  isbat nikah  adalah  penetapan  dan  putusan isbat nikah/pengesahan
nikah.
Penetapan  isbat  nikah  adalah  produk pengajuan isbat nikah terhadap perkara permohonan  isbat  nikah  yang  tidak memiliki  unsur  gugatan  dan  diajukan oleh  suami  istri.  Sedangkan  putusan isbat  nikah  adalah  produk  pengajuan isbat nikah terhadap perkara
permohonan isbat nikah yang
mengandung  gugatan  yang  diajukan oleh salah satu baik suami atau istri.
Penelitian  ini  memfokuskan kajiannya pada penetapan atau putusan isbat  nikah  Pengadilan  Agama  yang diambil  dari  beberapa  Pengadilan Agama  yang  ada  di  Indonesia.  Berikut ini  peneliti  tampilkan  data-data  berupa penetapan  atau  putusan  isbat  nikah dengan mengklasifikasikannya menjadi
penetapan  atau  putusan  yang  diterima dan tidak diterima. Dalam putusan atau penetapan  akan  dijelaskan  lebih  lanjut mengenai putusan atau penetapan yang dikabulkan dan yang ditolak.
Putusan atau Penetapan Isbat Nikah yang diterima
Pengajuan  permohonan  isbat nikah  ke  Pengadilan  Agama  melalui beberapa proses. Setelah suatu permohonan  isbat  nikah  diajukan  ke Pengadilan Agama, tahapan
selanjutnya  Pengadilan  Agama  akan menentukan  hari  sidang.  Melalui persidangan,  Pengadilan  Agama  akan memeriksa  apakah  syarat-syarat  formil sudah terpenuhi atau belum.
Selanjutnya majelis hakim akan memutuskan  atau  menetapkan  apakah permohonan isbat nikah tersebut diterima  atau  sebaliknya.  Jika  seluruh persyaratan  formil  sudah  terpenuhi, maka Pengadilan Agama akan membuat  penetapan  atau putusan  yang bunyinya permohonan
diterima.
Sedangkan  jika  persyaratan  formil tidak  terpenuhi,  maka  majelis  hakim akan  membuat  penetapan  atau  putusan yang  menyatakan  permohonan  tidak dapat diterima.
Untuk permohonan yang diterima akan dilanjutkan pada pemeriksaan materi perkara, sedangkan bagi  permohonan  yang  tidak  dapat diterima  maka  perkara  tidak  akan dilanjutkan. Untuk perkara
permohonan isbat nikah yang diterima, jika  dalam  pemeriksaan  unsur-unsur materiil  semua  sudah  terpenuhi,  maka majelis  hakim  akan  mengeluarkan penetapan  atau  putusan  yang  isinya mengabulkan  permohonan  isbat  nikah. Tetapi  sebaliknya  jika  unsur-unsur materiil  tidak  atau  kurang  terpenuhi maka majelis hakim akan
mengeluarkan  penetapan  atau  putusan ditolak.  Dengan  demikian  data-data tentang  penetapan  atau  putusan  yang
diterima  bisa  terdiri  dari  penetapan atau  putusan  yang  dikabulkan  atau ditolak.
Berikut  beberapa  putusan  atau penetapan yang diterima dan dikabulkan atau diterima tetapi ditolak: Putusan atau penetapan Isbat Nikah yang diterima dan dikabulkan
1) Perkara No.3/Pdt.P/2010/PA. Tgrs.  bertempat  di  Pengadilan Agama Tigaraksa. Tujuan permohonan  isbat  nikah  untuk meralat tanggal lahir dan tanggal  nikah  yang  tertera dalam  akta  nikah  almarhum suaminya  dan  akan  digunakan sebagai syarat mengurus pensiun.  Berdasarkan  pasal  49 ayat  (2)  UU  No.3  Thn  2006, sesuai dengan kompetensi relatif dibuktikan dengan fotocopy Surat Keterangan Kematian  dan  fotocopy  Akta Nikah. Isbat nikah dapat diajukan  dalam  hal-hal  yang secara  limitatif  diatur  dalam pasal 7 ayat 3 dan 4 KHI. Tidak ada halangan nikah sebagaimana disebut pada pasal 8,9,10  UU  No.1  Thn.  1974  jo. Pasal  39-44  KHI.  Perkawinan telah  memenuhi  rukun  dan syarat sebagaimana disebut pada pasal 14 KHI. Permohonan  pemohon  sudah memenuhi  pasal  2 ayat  1 dan 4 UU  No.1  Thn.  1974.  Pasal  7 ayat 2 dan 3 (e) KHI. 2) Perkara No. 0073/Pdt.P/2011/PA. Wno. Pengadilan  Agama  Wonosari. Permohonan ini ditujukan untuk mendapatkan  akta  nikah  dalam rangka mengurus akta kelahiran. Sesuai dengan kewenangan relatif yang dibuktikan  dengan  fotocopy KTP  dan  keterangan  saksi-
saksi. Sesuai ketentuan pasal 49 ayat  1  huruf  (a)  UU  No.7.  Thn 1989 jo. UU No. 50 Thn. 2009. Berdasarkan  bukti-bukti  dan keterangan  saksi,  maka  majelis hakim menemukan fatwa perkawinan  pemohon  sudah memenuhi  rukun  dan  syarat perkawinan sebagaimana tercantum  pada  pasal  8  UU No.1  Thn.1974  jo.  Pasal  39-44 KHI dan sesuai pasal 2 ayat (1)
UU No. 1 Thn. 1974 jo. Pasal 7 ayat  (3)  huruf  d  dan  e  KHI. Majelis  hakim  mengambil  alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab wa ‘amirah Juz IV hal.336 yang berbunyi:  “orang  yang  hanya menyatakan  diri  telah  menikah, menurut  pendapat  yang  paling shahih  secara  muthlaq  tidak dianggap  cukup,  melainkan  ia harus menerangkan: Saya menikahi dia dengan wali orang yang baik (benar) serta dipersaksikan  oleh  dua  orang saksi  yang  adil  dan  atas ridhanya  (mempelai  wanita) kalau  memang  keridhaannya memang disyaratkan.”
3) Perkara  No.105/Pdt.P/2013/PA. Bkt. Pengadilan Agama Bukittinggi. Yaitu untuk mendapatkan  Akta  Nikah  yang baru. Sebenarnya pemohon sudah melaksanakan perkawinan menurut aturan hukum,  namun  akibat  kelalaian petugas  KUA yang  selalu menjanjikan  untuk  memberikan Akta Nikah namun kenyatannya tidak Akta Nikah tidak diserahkan. Akta Nikah digunakan untuk mengurus akta kelahiran dan keperluan lainnya. Sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknik
Peradilan Agama Buku II, Edisi 2009  MA  RI  bahwa  tidak  ada pihak yang berkeberatan dengan permohonan ini. Kehadiran  saksi  secara  pribadi di persidangan dan telah didengar  sumpah  serta  tidak terhalang  secara  hukum  untuk didengar  kesaksiannya  telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana disebut pada pasal  171,  174  dan  175  RB.g. keterangan  saksi  juga  tidak saling berlawanan sehingga menurut  majelis  hakim  sudah memenuhi syarat materiil kesaksian  sebagaimana  disebut pada  pasal  308  dan  309  RB.g dan  bisa  dijadikan  alat  bukti yang  sah.  Dalam  persidangan ditemukan fakta bahwa perkawinan pemohon telah memenuhi  rukun  dan  syarat perkawinan sebagaimana disebut  pada  pasal  7  ayat  ?(3) huruf  d  KHI  jo.  Pasal  14  KHI. Perkawinan juga tidak melanggar halangan nikah sebagaimana disebut pada pasal 8-10  UU  No.1  Thn.  1974  jo. Pasal 39-44 KHI dengan demikian sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 thn. 1974. 4) Perkara No. 0041/Pdt.P/2011/PA.Tnk. Pengadilan Agama Tanjungkarang.  Akta  Nikah hilang  sehingga  membutuhkan Akta  Nikah  yang  baru  untuk mengurus penetapan ahli waris.
Sesuai  ketentuan  pasal  49  ayat (1) UU No.7 Thn. 1989 jo. UU No.3  Thn.  2006  jo.  UU  No.50 Thn.  2009  jo.  Pasal  7  ayat  2,  3 (d)  dan  (e)  serta  ayat  4  KHI. Berdasarkan  bukti-bukti  dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah  ditemukan  fakta-fakta
bahwa  perkawinan  pemohon sah. Dalil-dalil pembuktian pemohon dinyatakan sudah cukup  bukti  dan  beralasan hukum  sudah  sesuai  dengan pasal 283 RBg. 5) Perkara No.106/Pdt.G/2012/PA.Pkc. Pengadilan  Agama  Pangkalan Kerinci.  Untuk  mendapatkan Akta  Nikah  dalam  rangka mengajukan perceraian (akumulasi  gugatan).  Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah  dan  patut,  tidak  menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya  yang  sah  untuk hadir  di  persidangan,  namun demikian dan ketidakhadirannya tersebut disebabkan  halangan  yang  sah, maka perkara ini dapat diperiksa  dan  diputus  tanpa hadirnya  tergugat,  sebagaimana disebut  pada Pasal  149  ayat  (1) R.Bg.  tergugat  tidak  hadir  di persidangan sehingga tidak bisa dilakukan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No.  1  Thn  2008.  Sesuai ketentuan  Pasal  154  ayat  (1)
R.Bg,  Pasal  31  PP  No.9  Thn. 1975 Jo. Pasal 82 Ayat (1) Dan Ayat  (4) UU No. 50 Thn. 2009
Jo  Pasal  143  ayat  (1)  Dan  (2) Inpres  No.1  Thn.  1991  bahwa majelis hakim telah mengadakan  perdamaian  antara penggugat  dan  tergugat  namun sampai putusan dijatuhkan perdamaian gagal dilaksanakan. Sesuai  ketentuan  pasal  7  ayat (3)  huruf  (a)  KHI.  Bahwa alasan  pengajuan  isbat  nikah adalah dalam rangka perceraian.  Berdasarkan  fakta di persidangan didapatkan
bahwa saksi-saksi sudah memenuhi  syarat  formil  dan materiil  berdasarkan  pasal  172, 307, 308, 309 R.Bg. perkawinan  antara  penggugat dan  tergugat  sudah  memenuhi rukun  dan  syarat  perkawinan sebagaimana. 6) Perkara No.2/Pdt.P/2010/PA. Bky. Pengadilan Agama Bengkayang. Akta Nikah hilang sehingga  ingin  mendapatkan akta  nikah  yang  baru  guna mengurus uang duka dan mengurus  SK  Pensiun  janda atas nama pemohon. Dalil yang diajukan  pemohon  pada  posita no.  1-9  sesuai  dengan  pasal  49 ayat  (2)  UU  No.7  Thn.1989 yang  diubah  menjadi  UU  No.3 Thn.  2006  dan  diubah  lagi menjadi  UU  No.50  Thn.  2009 dan  penjelasannya  angka  (22) jo.  Pasal  7  ayat  2  dan  3  huruf (d)  KHI.  -Untuk  menghindari penyelundupan hukum dan poligami liar, permohonan isbat nikah  bisa  diajukan  secara contentius  oleh  suami  atau  istri secara terpisah dengan mendudukkan  suami  atau  istri yang  tidak  mengajukan  atau ahli  waris  apabila  salah  satu pihak,  suami  atau  istri  telah meninggal  dunia  sebagai  pihak lawan (termohon). Karena pemohon  tidak  mencantumkan ahli  waris  lain  dan  tidak mungkin melakukan penyelundupan hukum dan poligami  tanpa  prosedur  maka perkara  ini  ditangani  secara voluntair. Bukti-bukti dan persaksian  di  persidangan  yang sudah  sesuai  dengan  syarat formil dan materiil, perkawinan pemohon telah memenuhi
rukun  dan  syarat  sebagaimana
disebut  dalam  Pasal  2  ayat  (1) UU  No.1  Thn.  1974jo.  Pasal 14-38  KHI.  Sejalan  dengan ibarat  dalam  Kitab I’anatut
Thalibin Juz  IV  hal.  254  yang berbunyi:  “Pengakuan  seorang bahwa ia sudah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya  pernikahan  yang  lalu, umpamanya  adanya  wali  nikah dan dua orang saksi yang adil.” 7) Perkara No.001/Pdt.P/2013/PA.Plh. Pengadilan  Agama  Pelaihari. Untuk mendapatkan Akta Nikah  dalam  rangka  mengurus Akta  Kelahiran  anak.  Sesuai dengan penjelasan pasal 49 ayat (1)  angka  (22)  UU  No.7  Thn. 1989 jo. UU No.3 Thn. 2006 jo. UU No.50 Thn. 2009 jo. Pasal 7 ayat 2, 3 KHI tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam pengesahan nikah.
Sesuai  dengan  pasal  7  ayat  3 huruf (c) yakni menyatakan sah atau  tidaknya  salah  satu  syarat perkawinan  serta  bukti  yang ada (Surat Keterangan Domisili Pemohon  I  dan  II)  menyatakan kewenangan Pengadilan Agama Pelaihari  memeriksa  perkara tersebut.  Sesuai  dengan  doktrin hukum  Islam  yang  tercantum dalam  Kitab  I’anatut  Thalibin Juz  IV  hal.  254  yang  berbunyi: “Pengakuan  seorang  bahwa  ia sudah  menikah  dengan  seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu,
umpamanya  adanya  wali  nikah dan dua orang saksi yang adil.” Juga  terdapat  dalam  Kitan Bughyatul  Mustarsyidin  hal. 298  yang  berbunyi:”maka  jika telah  ada  saksi-saksi  yang
menyaksikan  atas  perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan disimpulkan bahwa perkawinan pemohon telah memenuhi  rukun  dan  syarat.
Alasan  permohonan  pemohon sudah  sesuai  dengan  maksud pasal  2  ayat  (1)  UU  No1 Thn.1974  jo.  Pasal  7  ayat  3 huruf (e) dan ayat 4 KHI.
8) Perkara
No.16/Pdt.G/2013/PA.Trk. Pengadilan  Agama  Tarakan. Tidak  mempunyai  Akta  Nikah karena  tidak  memiliki  biaya. Akta  Nikah  digunakan  untuk mengurus Akta Kelahiran. Sesuai  dengan  UU  No.23  Thn 2006 tentang Administrasi Kependudukan  pada  pasal  3 disebutkan  “setiap  penduduk wajib  melaporkan  peristiwa kependudukan  dan  peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan  memenuhi  persyaratan dalam  pendaftaran  penduduk dan  pencatatan  sipil.”  Yang kemudian dijelaskan pada pasal 35 huruf (a) bahwa “pencatatan perkawinan  berlaku  pula  pada pencatatan  perkawinan  yang ditetapkan  oleh  pengadilan”
yang proses pencatatannya diatur  dalam  pasal  36  bahwa “dalam  hal  perkawinan  tidak dapat  dibuktika  dengan  Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan  dilakukan  setelah adanya  penetapan  pengadilan. Sesuai  dengan  pasal  49  UU No.7 Thn. 1989 yang diamandemen menjadi UU No.3  Thn.2006    maka  perkara tersebut  termasuk  kewenangan
Pengadilan  Agama  Tarakan. Sesuai dengan bukti-bukti berupa  KTP  dan  KK  bahwa pemohon  adalah  penduduk  sah kota tarakan dan menjadi yurisdiksi  Pengadilan  Agama
Tarakan.  Perkawinan  pemohon telah  memenuhi  rukun  dan syarat  perkawinan  serta  tidak adanya  halangan  nikah.  Sesuai dengan  Kitab  Al-anwar  Jilid  II hal.  146  yang  berbunyi  sebagai berikut:”jika  seorang  wanita mengaku  telah  dinikah  oleh seorang  pria,  maka  dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah,
warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu.” Alasan  pengajuan  isbat  nikah sesuai  dengan  pasal  7  ayat  3
huruf (e)  KHI. 9) Perkara No.09/Pdt.P/2011/PA.Ktb. Pengadilan  Agama  Kotabumi. Untuk mendapatkan Akta Nikah. Permohonan sudah sesuai dengan perundang- undangan  yang  berlaku.  Alat bukti  berupa  surat-surat  dan saksi-saksi telah memenuhi syarat  formil  dan  materiil.
Perkawinan  pemohon  sudah memenuhi  rukun  dan  syarat perkawinan, sesuai dengan mafhum  ibarat  pada  Kitan
I’anatut Thalibin juz IV hal.254 sesuai  dengan  mafhum  ibarat dalam  Kitab  Mughnil  Mumtaz juz 12 hal.125 yang berbunyi:”dan diterima pengakuan  perempuan  yang sudah baligh dan berakal tentang  pernikahannya  dengan seseorang,  menurut qaul  jadid . Perkawinan pemohon tidak melanggar larangan agama
sebagimana  disebutkan  pada pasal  9-10  UU  No.1  Thn.  1974 (hakim  menuliskannya  pasal 19-10) jo. Pasal 39-44 KHI.permohonan  sudah  sesuai dengan pasal  7 ayat  3 huruf (e) dan pasal 4 KHI. Sesuai dengan pasal  2  ayat  (1)  dan  (2)  UU No.1  Thn.  1974  serta  pasal  5 ayat (1) dan (2) KHI perkawinan  harus  dilaksanakan secara  sah  dan  dicatat  di hadapan pejabat yang berwenang. Sesuai dengan pasal 7 ayat 3 huruf a,b,c,d dan
e. 10) Perkara No.005/Pdt.P/2012/PA.Tbnan. Pengadilan  Agama  Tabanan. Untuk mendapatkan Akta Nikah  sebagai  bukti  adanya pernikahan antara para pemohon. Sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) UU No.7  Thn  1989  yang  dirubah terakhir  menjadi  UU  No.50
Thn.  2009  jo.  Pasal  7  ayat  (2) KHI  permohonan  isbat  nikah dapat  diterima  dan  dilanjutkan pemeriksaannya. Sesuai  dengan penjelasan  pasal  49  huruf  (a) butir  22  UU  No.7  Thn.1989 yang  diubah  menjadi  UU  No.3 Thn  2006  tentang  kewenangan
PA dalam hal pernyataan tentang sahnya perkawinan hanya dibatasi untuk perkawinan yang terjadi sebelum  1974.  Realitas  di lapangan  banyak  perkawinan yang  terjadi  setelah  1974  dan perubyang tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah membutuhkan penanganan yang mendesak bagi terselesaikannya berbagai masalah dan kepentingan sosial kemasyarakatan. Hal ini
ditandai dengan banyaknya perkara isbat nikah yang masuk ke PA Tabanan. Dalam persidangan  terungkap  bahwa pemohon sebenranya telah melakukan upaya untuk mendaftarkan pernikahannya melalui  aparat  desa  yang  biasa mengurus namun ternyata persyaratan yang telah diserahkan  oleh  para  pemohon tidak diteruskan ke KUA setempat, sehingga tidak tercatatnya perkawinan pemohon adalah di luar kemampuan para pemohon. Menimbang  pasal  ayat  5  ayat (1) UU No.48 Thn.2009 tentang Kekuasaan  Kehakiman,  hakim wajib  menggali,  mengikuti  dan memahami  nilai-nilai  hukum dan  rasa  keadilan  yang  hidup dalam  masyarakat.  Pasal  7  ayat
(3) huruf e KHI telah memperluas  kewenangan  PA dalam perkara pengesahan nikah yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan  menurut  UU  No.1 Thn.1974  maka  permohonan pengesahan  perkawinan  yang dilakukan  oleh  para  pemohon telah  sesuai  dengan  ruh  dan semangat  ketentuan-ketentuan sebagaimana  tersebut  di  atas. Sesuai dengan pasal 63 ayat (1) huruf  a  UU  No1.Thn  1974  jo. Pasal 49 ayat a UU No.50 Thn. 2009  perkara  ini  termasuk kewenangan PA Tabanan.
Terpenuhi  syarat  dan  rukun perkawinan.  Dan  tidak  ada halangan  nikah  sebagaimana tersebut  dalam  pasal  39  KHI atau  pernikahan  yang  diancam dengan  pembatalan  atau  dapat
dibatalkan sebagaimana tersebut  dalam  pasal  70  dan  71 KHI. Majelis hakim mengemukakan  dalil  syar’I yang  terdapat  dalam    Kitab I’anatut Thalibin juz IV hal.254. Berdasarkan fakta- fakta  di  persidangan,  dengan melihat bahwa perkawinan telah  memenuhi  syarat  dan rukun Islam dinyatakan sebagai pernikahan yang sah mempunyai  kepentingan  yang nyata dan dengan memperhatikan  ketentuan  pasal 2 UU No 1 Thn. 1974 jo.pasal 4 dan pasal 7 ayat 1,2 dan 3 huruf (e) KHI. Putusan atau penetapan Isbat Nikah yang diterima dan ditolak 1) Perkara No.044/Pdt.P/2012/PA.ML. Pengadilan Agama Muara Labuh.  Untuk  mendapatkan Akta Nikah. Sesuai pasal 7 ayat (1)  dan  (2)  bahwa  perkawinan harus  dapat  dibuktikan  dengan Akta  Nikah  yang  dibuat  oleh PPN dan dalam hal perkawinan tidak  dapat  dibuktikan  dengan
Akta Nikah maka dapat diajukan isbat nikahnya. Alasan isbat nikah hanya apabila sesuai dengan  pasal  7  ayat  (3)  a-e KHI. Bukti berupa akta cerai di bawah  tangan  tidak  memiliki kekuatan  hukum,  sebagaimana bunyi  pasal  114  KHI,  bahwa perceraian hanya dapat dilakukan  di  depan  sidang Pengadilan  Agama,  karena  itu pemohon  II  (istri)  dianggap masih menjadi pria lain. Menurut  majelis  hakim,  para pemohon  telah  bertindak  tidak sesuai hukum dan tidak ber’iktikad baik, oleh karenanya tidak berhak
memperoleh perlindungan hukum. Majelis hakim berpendapat bahwa kondisi kota Solok  yang ada saat  ini dimana transportasi lancar, dengan infrastruktur yang  memadai sehingga tidak sepantasnya menjadi  alasan  pemohon  untuk mengenyampingkan  peraturan perundang-undangan. 2) Perkara No.014/Pdt.P/2011/PA.TBK. Pengadilan  Agama  Tanjung Balai Karimun. Untuk mendapatkan Akta Nikah dalam rangka mengurus Akta kelahiran  anak.  Permohonan pemohon  telah  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan yang  berlaku,  oleh  karena  itu permohonan  pemohon  secara formil dapat diterima. Berdasarkan ketentuan pasal 49 UU No.7 Thn 1989 jo.UU No.3 Thn.2006  jo.UU  No.  50  Thn 2009  dan  alat  bukti  KTP pemohon  bahwa  perkara  ini menjadi kewenangan PA Tanjung Balai Karimun. Dalam persidangan para pemohon tidak  dapat  menghadirkan  alat bukti  yang  cukup  (saksi-saksi) yang mendukung dalil permohonannya, namun demikian  pemohon  tetap  tidak mau  mengahadirkan  alat  bukti tersebut sehingga hakim berkesimpulan bahwa permohonan tersebut ditolak. 3) Perkara No.22/Pdt.P/2010/PA.Gtlo. Pengadilan  Agama  Gorontalo. Untuk mendapatkan Akta Nikah. Menimbang bahwa dalam  surat  permohonannya,
pemohon  I  dan  II  menyatakan bahwa masing-masing berstatus janda  dan  duda,  namun  dalam
persidangan pemohon I mengaku  bahwa  pada  saat menikah  dengan  pemohon  II dia  masih  terikat  perkawinan dengan  pria  lain  yang  telah meninggalkannya  selama  lebih dari  2  tahun.  Berdasarkan pengakuan tersebut maka pemohon  I  telah  melanggar larangan nikah pasal 40 ayat (1) KHI. Karena perkawinan pemohon sudah melanggar halangan  nikah  menurut  UU No.1 Thn. 1974, maka perkawinan  tersebut  tidak  bisa diisbatkan, sebagaimana ketentuan  pasal  7  ayat  3  huruf (e) KHI. 4) Perkara  No.25/Pdt.P/2012/PA. Bkt. Pengadilan Agama Bukittinggi. Untuk mendapatkan Akta Nikah dalam rangka mendapatkan Akta Kelahiran. Sesuai dengan ketentuan  Teknis  Administrasi dan  Teknis  Peradilan  Agama
Buku  II  Edisi  2009  MA  RI, bahwa  tidak  ada  pihak  yang merasa  dirugikan  atas  perkara ini  maka  perrkara  ini  bisa diterima  dan  dilanjutkan  untuk diperiksa.  Alasan  pengajuan isbat  nikah  telah  sesuai  dengan Pasal  7  ayat  1  dan  4  KHI. Karena  hanya  ada  satu  saksi  di persidangan  dan  telah  diambil keterangan dengan diambil sumpahnya, maka hakim berkesimpulan bahwa satu saksi sama  dengan  tidak  ada  saksi (Unus  Testis  Nulus  Testis,  tapi dalam  putusan  tertulis  unus teslis  nulus  testis),  dengan demikian saksi tidak memenuhi syarat formil, selain itu keterangan  saksi  tidak  sesuai dengan  dalil  pemohon  I  dan  II, karena  menurut  saksi  P3N
(Pembantu  Pegawai  Pencatat Nikah) dari pihak keluarga pria dan  saksi  nikah  tidak  diketahui sehingga  secara  formil  dan materiil  alat  bukti  saksi  tidak dapat diterima. Dalam persidangan  ditemukan  fakta bahwa saksi tidak kenal dengan ayah  pemohon  II  (mempelai wanita)  apakah  masih  hidup atau  sudah  meninggal  saat pemohon  menikah.  Menurut sepengetahuan  saksi  P3N  dari Pemohon  I  dan  II  berasal  dari keluarga  mempelai  pria.  Saksi tidak mengetahui saksi perkawinan dan mahar perkawinan  pemohon  I  dan  II. Majelis  hakim  menggunakan dalil berupa hadis yang berbunyi:”diterima dari Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah berkata:  perempuan  mana  yang menikah  tanpa  izin  walinya, maka  perkawinannya  adalah batal. (HR Arba’ah kecuali An- Nasa’I,  Abu  Awanah,  Ibnu Hibban dan Al-Hakim menshahihkannya).  Hadis  Nabi SAW  yang  artinya;”Diterima dari  Abdullah  bin  Mas’ud,  ia telah  berkata  bahwa  Rasulullah SAW  pernah  bersabda:  tidak sah  menikah  kecuali  adanya wali  dan  dua  orang  saksi  (HR Daruquthni  dan  al-Baihaqy).
Pendapat ahli fiqh dari kalangan madzhab Syafi’i diambil alih oleh majelis hakim bahwa  rukun  perkawinan  ada  5 yaitu  calon  mempelai  pria, calon  mempelai  wanita,  wali, dua  orang  saksi  dan  ijab  kabul, sebagaimana  diungkapkan  oleh Abdurrahman  al-Jaziry  dalam kitab Al-Fiqh  ‘ala  Madzahibul Arba’ah bahwa  menurut  ahli
fiqh  dari  kalangan  madzhab Syafi’I  bahwa  rukun  nikah  ada 5  yaitu  calon  mempelai  pria, calon  mempelai  wanita,  wali, dua  orang  saksi  dan  ijab  kabul. Berdasarkan  pembuktian  yang diajukan  pemohon  I  dan  II dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum syara’ maka perkawinan pemohon  I  dan  II  belum memenuhi  rukun  dan  syarat perkawinan,  karena  walaupun sudah  ada  wali  tapi  pemohon  I dan II tidak dapat membuktikan dalil permohonannya. Menimbang bahwa sesuai kaidah  fiqh  “bagi  seseorang yang  mendalilkan  sesuatu  tapi dia  tidak  dapat  membuktikan dalilnya  maka  permohonannya ditolak. 5) Perkara No. 26/Pdt.P/2012/PA.TR. Pengadilan  Agama  Tanjung Redeb.  Untuk  mendapatkan Akta  Nikah  dalam  rangka mengurus Akta Kelahiran anak. Sesuai  dengan  pasal  49  huruf  a UU No.7 Thn.1989 yang diubah  menjadi  UU  No.3  Thn. 2006  dan  perubahan  kedua  UU No.50  Thn.  2009  maka  perkara ini menjadi wewenang Pengadilan  Agama.  Bukti-bukti berupa surat-surat (Surat Pernyataan  Telah  menikah  dan Kartu  Keluarga)  dianggap  sah. Berdasarkan fakta di persidangan  diketahui  bahwa wali  dari  pemohon  II  adalah pamannya,  padahal  ia  masih memiliki  kakak  kandung  laki- laki,  maka  berdasarkan  pasal  6 ayat  (4)  UU  No.1  Thn.  1974 jo.pasal  21  KHI,  paman  tidak berhak  menjadi  wali  nikah sepanjang  masih  ada  saudara
kandung  laki-laki.  Oleh  karena itu  perkawinan  pemohon  I  dan II  dianggap  belum  memenuhi rukun  dan  syarat  perkawinan. Berdasarkan  ketentuan  pasal  2 ayat  (2)  UU  No.1  Thn.  1974 maka diwajibkan kepada
pemohon  I  dan  II  untuk melakukan  akad  nikah  yang baru  dengan  dicatatkan  pada PPN KUA Kec. Pulau Derawan sebagaimana domisili para pemohon.
6) Perkara  No.71/Pdt.P/2012/PA. Smpg. Pengadilan Agama Sampang.  Untuk  mendapatkan Akta  Nikah  dalam  rangka mengurus Akta Kelahiran anak.
Berdasarkan  bukti  berupa  KTP dan  KK  para  pemohon  berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sampang karena itu PA
Sampang  berhak  memeriksa dan mengadili perkara ini. Dalil pemohon yang menyatakan bahwa  telah  terjadi  perkawinan yang  dihadiri  3  orang  saksi, dikuatkan  dan  dibenarkan  oleh keterangan saksi. Wali nikahnya  adalah  ayah  kandung pemohon  II,  namun  3  orang saksi  tersebut  tidak  mengetahui siapa  yang  bertindak  sebagai wali dan siapa saja saksinya.oleh  karena  itu  dalil pemohon  tentang  adanya  wali dan saksi tidak terbukti. Mengingat  bahwa  wali  dan saksi adalah rukun dalam perkawinan  sebagaimana  pasal 14  KHI  huruf  (c)  dan  (d), sedangkan dalam perkara a quo tidak  terbukti  wali  dan  saksi- saksinya  maka  majelis  hakim menyimpulkan bahwa perkawinan tersebut tidak
memenuhi  rukunnya  karena  itu patut ditolak.
Raad Kertha, Vol. 07, No. 02 Agustus 2024 – Januari 2025
7) Perkara
No.127/Pdt.P/2010/PA.Tse. Pengadilan  Agama  Tanjung selor. Untuk mendapatkan Akta
Nikah  dalam  rangka  mengurus Akta  Kelahiran.  Berdasarkan surat  permohonan  pemohon menikah  di  hadapan  sesorang bernama  Hasan  yang  juga bertindak  sebagai  wali  hakim,
pemohon tidak mengetahui apakah  Hasan  itu  penghulu resmi    atau  penghulu  liar,  dia juga  tidak  berhak  menjadi  wali hakim.perkawinan
pemohon tidak  memenuhi  rukun  dan syarat  perkawinan  sebagaimana terdapat  pada pasal 19-23 KHI yakni  persyaratan  wali  nikah serta  Peraturan  Menteri  Agama RI  No.  2  Thn.  1987  tentang Wali  Hakim,  sehingga  dengan demikian  perkawinan  antara pemohon  I  dan  Iitidak  sesuai dengan hukum Islam dan peraturan  yang  berlaku  karena cacatnya wali.  Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap dinasabkan kepada  kedua  orang  tuanya sebagaimana  dinyatakan  dalam dalil fiqhiyyah dalam Kitab Al- Fiqh  Al-Islamy  wa  Adillatuhu Juz V hal 690 yang diambil alih oleh  majelis  hakim  sebagai berikut:  “pernikahan  baik  yang sah  maupun  yang  fasid  adalah merupakan sebab untuk menetapkan  nasab  di  dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata  terjadi  suatu  pernikahan, walaupun  pernikahan  itu  fasid (rusak)  atau  pernikahan  yang dilakukan  secara  adat,  yang terjadi  dengan  cara-cara  akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta
pernikahan secara resmi,
dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak  dari  suami  istri  yang bersangkutan.
8) No.195/Pdt.G/2011/PA.Krui. Pengadilan Agama Krui. Untuk mendapatkan Akta Nikah dalam rangka  mengurus  peerceraian).
Berdasarkan  UU  No.1  Thn 1974  pasal  4  bahwasannya perkawinan  adalah  sah  apabila dilakukan menurut hukum Islam  sesuai  dengan  pasal  2 ayat  (1)  UU  No.1  Thn  1974. Pasal  5  ayat  (1)  agar  terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan  harus  dicatat.  Ayat (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat  Nikah  sebagaimana yang  diateur  dalam  UU  No.  22 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Thn.
1954.  Pasal  6  ayat  (1)  untuk memenuhi ketentuan dalam pasal  5,  setiap  perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan PPN. Pasal  6  Ayat  (2)  perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai  kekuatan  hukum.
Menimbang  berdasarkan  pasal- pasal  tersebut  di  atas  dan berdasarkan  dalil-dalil  gugatan penggugat, ternyata perkawinan yang  dilakukan  oleh  penggugat dan  tergugat  adalah  perbuatan melawan hukum, karena tergugat  masih  berstatus  suami perempuan  lain  yang  belum diceraikan  tergugat  dan  juga perkawinan tersebut tidak dilangsungkan di hadapan pejabat yang berwenag sehingga pelaksanaan
perkawinan tersebut bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.  (dalam  amar  putusan terdapat kesalahan pada penulisan  pertimbangan  hukum yang digunakan, mestinya tertulis  pasal  4,5  dan  6    KHI, namun ditulis UU No.1 Thn.1974). 9) No.0266/Pdt.P/2011/PA.  Pyk.
Pengadilan Agama Payakumbuh.  Untuk  mengurus segala  keperluan  yang  terkait dengan Akta Nikah. Permohonan telah sesuai dengan  pasal  49  ayat  a  UU No.7  Thn  1989  yang  diubah menjadi  UU  No.3  Thn  2006
dan perubahan kedua UU No.50 thn.  2009  sehingga  secara formil sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. Berdasarkan  Pedoman  Teknis administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku  II Edisi Revisi  tahun  2010  MA  RI bahwa  permohonan  pemohon sudah  sesuai,  tidak  ada  pihak yang keberatan/dirugikan dengan  permohonan  tersebut maka  perkara  bisa  diperiksa.
Alasan permohonan isbat  nikah adalah  sesuai  dengan  pasal  7 angka  2  dan  4  KHI  sehingga pengadilan  Agama  berwenang memeriksa  dan  menetapkan perkara ini. Terhadap alat bukti dalam  persidangan  berupa  dua orang saksi, majelis berpendapat  bahwa  keduanya telah  memenuhi  persyaratan formil  karena  hadir  secara pribadi ( in person ) di persidangan,  telah  memberikan keterangan  di  bawah  sumpah,
tidak  terhalang  secara  hukum untuk  didengar  kesaksiannya,
dan  diperiksa  satu  per  satu. Secara  materiil  kesaksian  saksi I  dan  II  saling  bersesuaian  satu sama  lain  sehingga  sesuai dengan  pasal  171-176  R.Bg  jo.
Pasal  308-309  R.  Bg  sehingga secara  formil  dan  materiil  alat bukti saksi  yang diajukan dapat diterima. Berdasarkan keterangan saksi di persidangan ditemukan  fakta  bahwa  saksi perkawinan  hanya  satu  orang dan  wali  nikahnya  adalah  ayah kandung  pemohon  II.  Pemohon I adalah bujang dan pemohon II adalah gadis. Perkawinan
pemohon I dan II tidak memiliki  halangan  nikah  baik secara  agama  maupun  adat. Tidak  ada  gugatan  terhadap perkawinan keduanya. Perkawinan  yang  sah  adalah sebagaimana  yang disebut  pada pasal  2  ayat  (1)  UU  No.1  Thn 1974. Keabsahan suatu perkawinan adalah terpenuhinya  rukun  nikah  yaitu kedua  mempelai,  wali,  dua orang saksi, ijab kabul sebagaimana  dimaksud  pada pasal 14 KHI. Keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi  syarat-syarat  nikah bahwa  tidak  ada  mahram  al- nikah  antara  calon  mempelai baik  selama-lamanya  maupun sementara
sebagaimana dimaksud  pada  pasal  8-10  UU No.1  Thn.  1974.  Berdasarkan dalil-dalil para pemohon dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan maka
perkawinan  pemohon  I  dan  II kurang  memenuhi  rukun  nikah karena saksi hanya terdiri dari 1 orang, sementara ayah kandung pemohon  II  bertindak  sebagai wali  nikah,  sehingga  tidak  bisa
dijadikan  saksi  nikah.  Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan  isbat  nikah  para pemohon ditolak. 10) No.0162/Pdt.P/2013/PA.GM. Pengadilan Agama Giri Menang.  Untuk  mendapatkan Akta Nikah sebagai kelengkapan  identitas  diri  dan status anak-anak yang dilahirkan serta mohon berperkara  secara  cuma-cuma (prodeo).  Menimbang  bahwa dari  posita  pemohon  I  dan  II, majelis  hakim  menilai  bahwa pemohon  I  dan  II  mendalilkan telah melaksanakan perkawinan secara  syari’at  Islam  dengan wali  nikah  ayah  kandung  yang berwakil  pada  kakeknya  dan dihadiri  lebih  dari    dua  orang saksi.  Namun  pemohon  tidak dapat  membuktikan  dalil-dalil permohonannya  tersebut  maka permohonannya  ditolak  oleh majelis hakim.
Putusan  dan  Penetapan  Isbat Nikah yang tidak diterima
a. Perkara  N0.055/Pdt.P/2012/PA. Smi. Pengadilan Agama Sukabumi.  Untuk  mendapatkan akta nikah dalam rangka pengurusan akte kelahiran anak.
Permohonan dianggap prematur dan tidak konsisten karena tidak sesuai  dengan  realita  bahwa pemohon  II  (istri)  tidak  dalam kondisi hamil dan belum dikaruniai  anak.  Isbat  nikah bukan  semata-mata  pengganti perkawinan yang tidak dicatatkan  oleh  pejabat  KUA sehingga  ada  orang-orang  yang memilih  untuk  menikah  dahulu kemudian  baru  mengajukan isbat  ke  Pengadilan  Agama seperti  halnya  perkara  ini.
Perkawinan  dilakukan  pada  10
Maret 2012 dan diisbatkan pada tahun  yang  sama    yaitu  27 September 2012. b. Perkara No.0008/Pdt.P/2011/PA. Lrt. Pengadilan  Agama  Larantuka. Untuk  mendapatkan  akta  nikah dalam rangka poligami. Pemohon I dan II tidak merubah surat permohonan yang  menjadikan  istri  I  dan anak  dari  istri  II  sebagai  pihak dalam perkara permohonan isbat nikah.
c. Perkara  No.  10/Pdt.P/2011/PA. Stg. Pengadilan Agama Sintang.  Untuk  mendapatkan akta  nikah.  Surat  permohonan mengandung  cacat  formil  error in persona karena diskualifikasi in  person  karena  identitas  para pemohon berbeda dengan identitas  yang  tertulis  dalam surat permohonan. Surat permohonan  tidak  dibuat  dan ditanda tangani oleh para pemohon.
d. Perkara  No.  26/Pdt.P/2013/PA. Bkt. Pengadilan Agama Bukittinggi. Untuk mendapatkan  akta  nikah  dan keperluan mengurus Kartu Keluarga  dan  Akte  Kelahiran Anak.  Menimbang  pasal  2  ayat 2  UU  Perkawinan  No.  1  Thn 1974  jo.  Pasal  5  ayat  1  KHI bahwa untuk menjaga ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka perkawinan  harus  dicatatkan. Sesuai  pasal  6  ayat  1  KHI bahwa perkawinan harus dilangsungkan  di  hadapan  dan di  bawah  pengawasan  PPN. Pemohon sengaja tidak mencatatkan  perkawinannya  di hadapan dan di bawah
pengawasan PPN sehingga pemohon tidak memenuhi
maksud pasal 6 ayat 1 KHI.
e. Perkara  No.  52/Pdt.G/2013/
PA.PP. Pengadilan Agama Padang Panjang. Untuk mendapatkan  akta  nikah  guna mengurus  akte  kelahiran  anak dan  mengurus  perceraian.  - sesuai  dengan  pasal  2  ayat  (1) dan (2) UU No.1 Thn. 1974 jo. Pasal 4 dan 5 KHI, bahwasannya perkawinan dianggap  sah  dan  berkekuatan hukum  apabila  dilaksanakan menurut  hukum  Islam  dan dicatat. -perkawinan harus memenuhi  rukun  dan  syarat sebagaimana  tercantum  dalam pasal 8 UU No.1 Thn. 1974 dan pasal 14 KHI, serta dilaksanakan di  hadapan dan di bawah  pengawasan  PPN  sesuai dengan maksud pasal 6 ayat (1) KHI.  -sesuai  dengan  pasal  9
KHI  bahwasannya  “seseorang yang masih terikat tali perkawinan  dengan  orang  lain tidak  dapat  kawin  lagi,  kecuali dalam  hal  yang  tersebut  pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 UU No. 1 Thn. 1974.” Padahal pada waktu menikah dengan penggugat, status tergugat adalah  masih  menjadi  suami perempuan  lain.  -berdasarkan pasal  8  KHI  bahwasannya
“putusnya  perkawinan  selain
cerai mati hanya dapat dibuktikan  dengan  surat  cerai berupa putusan Pengadilan Agama  baik  yang  berbentuk putusan  perceraian,  ikrar  talak, khuluk  maupun  putusan  taklik talak.” Penggugat yang mengaku  sebagai  janda  pada waktu menikah dengan tergugat tidak  dapat  menunjukkan  surat
cerai dengan suami pertamanya kepada qadhi yang menikahkan. -berdasarkan  pasal  3  dan  4  UU No.1  Thn.  1974  jo.  Pasal  56 ayat (1) KHI bahwa suami yang hendak  beristri  lebih  dari  1 (satu)  orang  harus  mendapat izin  dari  Pengadilan,  yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama.  Sedangkan  tergugat telah melangsungkan perkawinan  dengan  penggugat tanpa mendapat izin dari Pengadilan Agama. f. Perkara No.352/Pdt.G/2012/PA. Bkt. Pengadilan  Agama  Bukittinggi. Untuk  mendapatkan  akta  nikah dalam rangka mengurus perceraian. -dalam surat gugatan dinyatakan bahwa penggugat menikah dengan wali  hakim  yang  ditunjuk  oleh penggugat sendiri tanpa sepengetahuan wali nasab  yaitu ayah  kandungnya  sendiri.  Pada saat  menikah,  penggugat  dalam kondisi hamil. Dalam persidangan penggugat mempertegas  bahwa  ia  tidak mengenal  wali  hakim  tersebut, sedangkan  ayah  kandungnya masih hidup dan saat penggugat menikah,  ayahnya  berada  di Pekanbaru  Riau.  -berdasarkan posita poin 3 gugatan penggugat dan pernyataan penggugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa  perkawinan  penggugat dan  tergugat  tidak  jelas  status hukumnya  karena  tidak  sesuai dengan  ketentuan  syar’I  dan peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
g. Perkara  No.08/Pdt.G/2010/Ms.
Aceh.  Mahkamah  Syar’iyyah Aceh. Penggugat ingin
mendapatkan  akta  nikah  yang baru  karena  akta  nikah  yang lama berada di tangan tergugat. –untuk  mengurus  perceraian dengan  tergugat.  Pada  posita dalam  surat  gugatan  penggugat tidak menguraikan tentang kejadian-kejadian  perkawinan penggugat  dan  tergugat  tahun 1978,  siapa  saksinya,  siapa walinya,  apa  maharnya,  status calon  suami  apakah  jejeka  atau duda,  calon  istri  apakah  gadis atau  janda,  apakah  kedua  calon pengantin  memiliki  hubungan darah  atau  sepersusuan  yang menjadi  halangan  perkawinan, apakah  perkawinan  itu  telah dicatat oleh pejabat yang berwenang.  Sehingga  hakim memutuskan bahwa gugatan ini obscuur libel (kabur).

## KESIMPULAN
Pengaturan  dan  Pelaksanaan Isbat  Nikah  dengan  berlakunya  UU Perkawinan  adalah  bahwa  dengan banyaknya  perkara  permohonan  isbat nikah  yang  masuk  ke  Pengadilan
Agama, khususnya
terhadap
perkawinan  yang  terjadi  setelah  tahun 1974  mengindikasikan  bahwa  ada kesepakatan  diam-diam  di  antara  para hakim untuk menerima perkara tersebut dengan didasarkan pada
ketentuan  pasal  7    ayat  2  dan  3 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan  peluang  bagi  pasangan nikah  sirri  atau  nikah  di  bawah  tangan untuk
mengisbatkan perkawinan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman  dkk, Bagir Manan Ilmuwan  dan  Penegak  Hukum (Kenangan Sebuah Pengabdian ), (Jakarta :
Mahkamah Agung RI, 2008).
Adinata, Rizki Fitrotuszakiya, Penerapan  Isbat  Nikah  Dalam Perkawinan  Poligami  Menurut Hukum Islam  dan  UUP  No  1 Tahun  1974 dalam    Jurnal Hukum Tugas Akhir Mahasiswa  Fakultas  Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 2013. Al  Shabbagh,  Mahmud, Tuntutan Keluarga  Bahagia  Menurut
Islam ,  Cet.  III,  (Bandung:
1994).
Al  Syathibi, al  Muwafaqat  fi  Ushul  al Ahkam ,  jilid.III  (T.Tp:  Dar  al Fikr, tt).
al-Jauziyah,  Ibnu  al-Qayyim, I’lama al-Muwaqi’in, Juz  VII,( Bairut, Libanon : Dar al-Fikr, 1397H/1977M). Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian Hukum (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2006).