Identifikasi Kecurangan Dan Whistleblowing Universitas
Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari 1 & Dally Wahyu Seta 2
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia
Abstract. This research aims to identify the potential for fraud at the university and determine the extent of individual intentions in the financial and accounting units and the assets section to reveal the occurrence of fraud discovered.  Universities  are  institutions  that  should  have  good  internal  control  mechanisms  and  university governance  and  are  supported  by  an  assessment  of  university  quality  assurance,  so  as  to  prevent  fraud.  The mechanism proposed in this research is a whistleblowing system which is triggered by the willingness of accounting financial  managers  and  assets  of  a  university  to  be  brave  and  willing  to  disclose  fraud.  The  intention  of whistleblowing  was  traced  by  case  studies  at  a  private  university  in  Central  Java.  The  results  of  this  research indicate that the potential for fraud that occurs in tertiary institutions is in terms of the procurement of goods and services, as well as the operational realization of the budget. Other findings indicate that whistleblowing intentions are supported by a positive attitude of oneself, subjective norms that come from the support of the people around and  the  norms  that  apply,  and  ease  in  reporting  fraud.  Feeling  reluctant  is  an  obstacle  to  the  existence  of  a whistleblowing, but a sense of loyalty and having a high level of respect for the university makes the intention and desire to report fraud remains the main choice.
Keywords: Fraud; University, Whistleblowing.
Abstrak. Riset ini bertujuan mengidentifikasi  potensi kecurangan di  universitas dan  mengetahui  sejauhmana niat individu pada unit bagian keuangan dan akuntansi serta bagian asset untuk mengungkapkan terjadinya kecurangan yang ditemukan. Universitas merupakan lembaga yang seharusnya memiliki mekanisme pengendalian internal dan tata  kelola  universitas  yang  baik  serta  didukung  dengan  adanya  penilaian  atas  penjaminan  mutu  universitas, sehingga  mampu  mencegah  terjadinya  kecurangan.  Mekanisme  yang  diusulkan  dalam  riset  ini  adalah whistleblowing  system  yang  dipicu  oleh  kemauan  para  pengelola  keuangan  akuntansi  dan  aset  suatu  universitas untuk berani dan mau mengungkapkan kecurangan yang terjadi. Niat whistleblowing ditelusuri dengan studi kasus pada satu universitas swasta di Jawa Tengah. Hasil riset ini menunjukkan bahwa potensi kecurangan yang terjadi pada  perguruan  tinggi  adalah  dalam  hal  pengadaan  barang  dan  jasa,  serta  operasional  realisasi  anggaran. Temuan lain menunjukkan bahwa niat whistleblowing didukung oleh sikap positif dari diri sendiri, norma subjektif yang berasal dari dukungan orang disekitar serta norma yang berlaku, dan kemudahan dalam melaporkan adanya tindak  kecurangan.  Rasa  sungkan  menjadi  kendala  adanya  whistleblowing,  namun  rasa  loyal  dan  memiliki  yang tinggi  terhadap  universitas  membuat  niat  dan  keinginan  untuk  melaporkan  kecurangan  tetap  menjadi  pilihan utama.
Kata Kunci: Kecurangan; Universitas; Whistleblowing.
Corresponding author. Email: esthy@staff.uksw.edu; 232015124@student.uksw.edu How  to  cite  this  article. Aprina  NugrahesthySulistyaHapsari&DallyWahyu  Seta.  IdentifikasiKecurangan  Dan Whistleblowing Universitas.2019. . Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan , 7 (1), 131-144. History of article. Received: January 2019, Revision: Maret 2019, Published: April 2019 Online ISSN: 2541-061X.Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v7i1.15424 Copyright©2019. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

## PENDAHULUAN
Literatur  terkait  dengan whistleblowing yang  terjadi  di  organisasi,  baik  di  sektor pemerintahan  maupun  swasta  sudah  mulai muncul  sejak  tahun  1980-an  (Keil,  Tiwana, Sainsbury, & Sneha, 2010). Topik
bahasannya  pun  sudah  menyoroti  dari  aspek psikologi  dan  sosial  sampai  dengan  faktor-
faktor  di  luar  personal  yang  mendorong seseorang menjadi
whistleblower
(Vandekerckhove dan Lewis, 2012). Belakangan  topik  penelitian  terkait  dengan whistleblowing semakin  sering  dilakukan sejalan  dengan  makin  banyak  ditemukan kecurangan  yang  dilakukan  oleh  organisasi (Tabel 1).
Tabel 1. Data Fraud yang Paling Merugikan di Indonesia No Jenis Fraud JumlahKasus Persentase 1 Korupsi ( Corruption ) 178 77% 2 PenyalahgunaanAktiva/KekayaanOrganisasi ( Asset Missappropriation ) 41 19% 3 KecuranganLaporanKeuangan ( Financial Statement Fraud ) 10 4%
Sumber : Survai Fraud Indonesia, ACFE 2016
Hasil  survei  yang  dilakukan  oleh Institute  of  Business  Ethics  di  tahun  2007 menyimpulkan  bahwa  satu  di  antara  empat karyawan  mengetahui  kejadian  pelanggaran, tetapi  52%  dari  yang  mengetahui  terjadinya pelanggaran  tersebut  tetap  diam  dan  tidak berbuat  sesuatu.  Rasa  diam  dan  tidak  ingin menyampaikan  pelanggaran  tersebut  dapat diatasi  melalui  penerapan whistleblowing system yang efektif, transparan dan bertanggung jawab. Bahkan melalui whistleblowing dapat  meningkatkan  tata kelola  dalam  organisasi  atau corporate governance (Bowen, Call, & Rajgopal, 2010). Tindakan whistleblowing biasanya dilakukan  oleh  karyawan  yang  merupakan bagian dalam dari suatu organisasi yang ingin menunjukkan  terjadinya  suatu  perbuatan ilegal  atau  pelanggaran  di  dalam  organisasi tersebut  kepada  masyarakat  luas  (Eaton  & Akers, 2007). Munculnya tindakan whistleblowing dilatarbelakangi  oleh  adanya empat  elemen,  yaitu  adanya  orang  yang melakukan pelaporan ( whistleblower) , adanya pengaduan  mengenai  terjadinya  tindakan pelanggaran atau  perbuatan yang  tidak sesuai etika,  umumnya  sebuah  organisasi  atau kelompok yang terdiri dari kumpulan individu-individu yang berkomitmen melakukan  tindakan  pelanggaran  atau  tidak sesuai  etika,  dan  adanya  pihak-pihak  lain yang  menerima  pengaduan  atau  pelaporan tersebut  (Dasgupta  &  Kesharwani,  2010). Kemungkinan yang dilakukan seorang karyawan  yang  mengetahui  perbuatan  ilegal atau  kecurangan  dalam  organisasinya  adalah membiarkannya,  memberitahukan  ke  pekerja lain  (rekan),  melaporkan  ke  atasannya  lewat jalur  internal  organisasi  atau  melaporkannya ke  pihak  luar  organisasi  (Park,  Rehg,  &  Lee, 2005).
Universitas sebagai bagian dari organisasi non-profit yang bergerak di bidang pendidikan  ternyata  tidak  lepas  juga  dari potensi whistleblowing .  Hal  ini  dikarenakan bukti empiris yang menyebutkan bahwa dana pendidikan,  baik  yang  berasal  dari  internal maupun  dana  hibah  rentan  untuk  dikorupsi atau  disalah  gunakan.    Peneliti  ICW,  Siti Juliantari mengakui praktik korupsi sebenarnya sudah lama terjadi, tetapi minimnya  laporan  menyebabkan  praktik  ini tetap  berjalan,  bahkan  masih  banyak  kampus yang  tidak  transparan  dalam  hal  pengelolaan keuangan. ICW menemukan 37 kasus dugaan korupsi  di  perguruan  tinggi  selama  10  tahun terakhir,  mulai  dari  tahun  2006,  dengan jumlah  kerugian  keuangan  negara  mencapai Rp218,804  miliar  yang  melibatkan  pegawai ataupun  pejabat  struktural  di  fakultas  dan universitas  (Irfan,  2016).  Fenomena  inilah yang  kemudian  menarik  untuk  diteliti  terkait whistleblowing dalam  pengelolaan  dana pendidikan, khusunya di universitas.
Penelitian-penelitian  sebelumnya  terkait whistleblowing lebih  banyak  membahas tentang  faktor  yang  mempengaruhi  seseorang menjadi whistleblower dan  dikaitkan  dengan profesi auditor. Penelitian Utami, et al. (2017) menyimpulkan  bahwa  faktor  jalur  pelaporan dan metode pahala yang diterapkan oleh suatu entitas  memiliki  interaksi  dan  hubungan kausalitas dalam memunculkan niat whistleblower untuk mengungkap
kecurangan.    Park  &  Blenkinsopp  (2009) menjelaskan  faktor-faktor  individual  yang membentuk  minat whistleblowing ,  penelitian lain  mengaitkan  faktor  situasional  seperti tingkat  keseriusan  kecurangan  (Kaplan  & Whitecotton,  2001;  Sabang,  2013)  serta personal cost (Kaplan dan Whitecotton, 2001) sebagai  faktor  yang  turut  mempengaruhi
minat  untuk  melakukan whistleblowing . (Miceli  dan  Near,  1988)  menyebutkan  tipikal yang berkecenderungan melakukan whistleblowing adalah yang menduduki jabatan profesional, mempunyai reaksi positif terhadap  pekerjaannya,  lebih  lama  melayani (lama bekerja, usia, dan jumlah tahun sampai saat  pensiun),  mempunyai  kinerja  baik,  laki- laki,  mempunyai  kelompok  kerja  yang  lebih besar  dan  mendapatkan  “tanggung  jawab” dari yang lain untuk menyatakan whistleblowing .  Penelitian  oleh  Taylor  & Curtis (2010) menambahkan faktor lapisan di tempat  kerja  (Layers  of  Workplace  Influence Theory)  di  kalangan  eksternal  auditor Amerika  sebagai  salah  satu  faktor  intensi melakukan whistleblowing .  Sementara  itu Shawver (2011) melakukan penelitian mengenai  intensi  melakukan whistleblowing pada  profesi  akuntan,  manajemen,  analis, konsultan dan internal auditor melalui faktor- faktor  penentu  pengambilan  keputusan  moral seperti  identifikasi  masalah  etika,  alasan untuk  membuat  pertimbangan  moral  dan motivasi seseorang untuk memilih melakukan tindakan whistleblowing .  Penelitian  terkait whistleblowing di  perguruan  tinggi  dilakukan oleh Dorasamy (2013) pada karyawan Duban University  Technology  yang  menyebutkan bahwa  meskipun  karyawan  telah  diberikan perlindungan  sebagai whistleblower ,  namun ternyata  tidak  mendorong  adanya system whistleblowing yang  efektif.  Universitas sebagai  institusi  yang  dituntut  memiliki  tata kelola  yang  baik  semestinya  dituntut  untuk bebas  dari  kecurangan,  namun  fenomena menunjukkan adanya berbagai penyalahgunaan aset maupun bentuk kecurangan  lain  pada  organisasi  tersebut. Penelitian terkait whistleblowing dan pengelolaan  dana  universitas  masih  jarang dilakukan  di  Indonesia,  sehingga  hal  inilah yang  kemudian  menjadi  riset  gap  dari penelitian ini.
Tujuan penelitian
ini untuk mendeskripsikan potensi
terjadinya kecurangan  untuk  selanjutnya  dikaitkan dengan whistleblowing sebagai  suatu  metoda pemitigasian kecurangan di universitas. Universitas  X  dipilih  karena  universitas  ini
merupakan  sebuah  institusi  pendidikan  yang berusia  lebih  dari  50  tahun,  dan  di  dalam operasionalnya  terdapat  banyak  dinamika. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu, terutama dalam bidang akuntansi keperilakuan dan auditing serta dapat dipakai sebagai  acuan  untuk  penelitian-penelitian mendatang.

## KAJIAN LITERATUR
Whistleblowing dan Kecurangan Elias (2008) menyatakan bahwa whistleblowing adalah pelaporan oleh anggota dari  suatu  organisasi  terhadap  praktek  ilegal, imoral,  dan  haram  yang  berada  di  bawah kontrol  karyawan  terhadap  orang  atau organisasi yang mungkin dapat mengakibatkan  suatu  tindakan.  Di  sisi  lain Whistleblowing dalam  ranah  audit  sendiri merupakan  pelaporan  atas  tindakan  yang dinilai  tidak  etis,  di  mana  seseorang melakukan  pelaporan  tersebut  melalui  jalur pelaporan  yang  ada  baik  disertai  identitas pelapor  atau  tidak  (Alleyne,  Hudaib,  &  Pike, 2013).  Near  &  Miceli  (1985)  menyebutkan bahwa whistleblowing merupakan  pelaporan yang  dilakukan  oleh  anggota  organisasi mengenai  tindakan  ilegal  dan  tidak  bermoral di  dalam  organisasinya  kepada  pihak  internal maupun eksternal, sehingga dapat mempengaruhi  praktek  kesalahan  tersebut. Perbuatan yang dapat dilaporkan (pelanggaran)  adalah  perbuatan  yang  dalam pandangan pelapor berupa perbuatan korupsi, kecurangan, ketidakjujuran, perbuatan melanggar  hukum,  pelanggaran  ketentuan perpajakan, atau peraturan perundang- undangan lainnya (Governance, 2008).
Terdapat dua tipe whistleblowing, yaitu (a) whistleblowing internal,  terjadi  ketika seseorang  atau  beberapa  orang  karyawan mengetahui  kecurangan  yang  dilakukan  oleh karyawan  lain  atau  kepala  bagiannya, kemudian  melaporkan  kecurangan  tersebut kepada  pimpinan  perusahaan  yang  lebih tinggi;  (b) whistleblowing eksternal,  terjadi ketika seseorang karyawan mengetahui kecurangan  yang  dilakukan  perusahaannya lalu membocorkan kepada masyarakat karena
dia  tahu  bahwa  kecurangan  tersebut  akan merugikan masyarakat.
Hasil  penelitian  Tuanakotta  (2010) menyebutkan bahwa pada dasarnya whistleblower adalah karyawan dari organisasi  itu  sendiri  (pihak  internal),  akan tetapi  tidak  tertutup  adanya  pelapor  berasal dari  pihak  eksternal  (pelanggan,  pemasok, masyarakat). Whistleblower adalah  orang yang melaporkan tindakan di sebuah organisasi  kepada  orang  lain.  Seorang whistleblower harus  memiliki  data  yang lengkap  dan  dapat  dipercaya,  dimana  data tersebut akan digunakan sebagai bukti tentang kasus kecurangan dalam organisasi.
Berdasarkan survei terhadap 233
whistleblower (Nixson,  Kalo,  Kamello,  & Mulyadi,  2013)  ditemukan  bahwa  90  persen mereka  harus  kehilangan  pekerjaan  setelah mengungkap  fakta  kepada  publik  dan  hanya 16  persen  yang  menyatakan  berhenti  untuk menjadi whistleblower ,  sementara  sisanya mengungkapkan akan tetap menjadi whistleblower ,  tetapi  mereka  adalah  para pegawai  yang  berprestasi  dan  memiliki komitmen yang tinggi dalam bekerja.
Dalam  kenyataannya,  setiap  tindakan whistleblowing pasti memiliki risiko. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ethics Resource  Center  menyebutkan  bahwa  44% karyawan  non-manajemen  tidak  melaporkan pelanggaran  yang  diketahuinya  karena  takut akan  pembalasan  yang  akan  diterima  (Elias, 2008). Risiko yang timbul tersebut semestinya mampu diminimalkan
denganmempertimbangkan  jalur  pelaporan dan  pengembangan  model  pahala  berupa perlindungan  kepada  para  pelapor  dalam mengimplementasikan  model  pengungkapan kecurangan (Utami et al., 2017).
Albrecht, Albrecht, Albrecht, & Zimbelman (2012) mengungkapkan
kecurangan adalah istilah umum dan mencakup  semua  cara  dimana  kecerdasan manusia  dipaksakan  dilakukan  oleh  satu individu  untuk  dapat  menciptakan  cara  untuk mendapatkan  suatu  manfaat  dari  orang  lain dari  representasi  yang  salah.  Kecurangan mencakup  tindakan  ilegal  yang  sengaja dilakukan, lalu disembunyikan, dan
memperoleh  manfaat  dengan  melakukan pengubahan  bentuk  menjadi  uang  kas  atau barang  berharga  lainnya  (Coderre,  2004). Sebagai organisasi anti-fraud terbesar di dunia sekaligus  sebagai  penyedia  utama  pendidikan dan  pelatihan  anti-fraud,  Association  of Certified Fraud Examiners (ACFE) mendefiniskan  kecurangan  sebagai  tindakan penipuan  atau  kekeliruan  yang  dibuat  oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan  tersebut  dapat  mengakibatkan beberapa  manfaat  yang  tidak  baik  kepada individu atau entitas atau pihak lain.
Fraud  triangle (segitiga  kecurangan) diperkenalkan  oleh  Donald  R.  Cressey  yang berisi  alasan  individu  maupun  kelompok melakukan kecurangan. Fraud triangle terdiri dari  tiga  komponen,  yaitu  tekanan,  peluang dan  rasionalisasi.  Tekanan  bisa  berasal  dari kehidupan individu atau dari dalam organisasi.  Tindakan  kecurangan  bisa  terjadi jika  ada  peluang  untuk  melakukannya, dimana  seseorang  harus  memiliki  akses terhadap  aset  atau  memiliki  wewenang  untuk mengatur prosedur pengendalian yang memperkenankan dilakukannya skema kecurangan.  Rasionalisasi  merupakan  dalih pembenaran  atas  tindakan  kecurangan  yang dilakukan.

## Gambar 1 Fraud Triangle Framework
Sumber : Donald R. Cressey, Other People's Money (Montclair: Patterson Smith, 1973) p. 30
Kecurangan dalam pelaporan
keuangan  terjadi  dengan  memakai  berbagai macam  bentuk.  ACFE  menyebutkan  bentuk- bentuk kecurangan adalah (a) misappropriation  of  assets (penyalahgunaan aset), yang terjadi ketika pelaku mencuri atau menyalahgunakan  suatu  aset  organisasi;  (b) fraudulent  financial  reporting (salah  saji
transaksi penipuan pelaporan keuangan), yang berarti  adanya  manipulasi  secara  sengaja terhadap  laporan  hasil  keuangan  dengan mengutarakan  kondisi  ekonomi  organisasi yang  salah  pada  pelaporan  keuangan;  (c) corruption (korupsi)  yaitu  perbuatan  yang merugikan  kepentingan  umum  atau  publik atau  masyarakat  luas  untuk  kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

## Theory Planned Behavior (TPB)
Teori  pendukung  dari  niat  dan  perilaku adalah Theory  of  Planned  Behavior (TPB) yang  dikembangkan  oleh  Ajzen  dan  Fishbein pada tahun 1988 dan 1991. TPB menjelaskan mengenai  perilaku  yang  dilakukan  individu muncul  karena  adanya  niat  dari  individu tersebut  untuk  berperilaku  dan  niat  individu disebabkan  oleh  beberapa  faktor  internal  dan eksternal dari individu tersebut.
Gambar 2. Kerangka Theory of Planned Behavior (TPB)

## Sumber: Ajzen (1991)
TPB  menjelaskan  bahwa  niat  individu untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, yaitu pertama ,  sikap  ke  arah  suatu  perilaku. Sikap  bukanlah  perilaku  namun  sikap menghadirkan  suatu  kesiap  siagaan  untuk tindakan yang mengarah pada perilaku(Lubis, 2010).  Individu  akan  melakukan  sesuatu sesuai  dengan  sikap  yang  dimilikinya terhadap  suatu  perilaku.  Selain  itu  individu akan  mengevaluasi  atau  menilai  apakah perilaku  tersebut  baik  untuk  dilakukan  atau tidak. Kedua , norma subjektif yang mengacu pada  persepsi  tekanan  sosial  yang  dirasakan untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan perilaku.  Individu  akan  melakukan  sebuah perilaku  jika  dianggap  perilakunya  dapat diterima  oleh  orang-orang  yang  dianggapnya penting dalam kehidupannya. Ketiga , persepsi kontrol  perilaku yang  mengacu pada kemudahan  atau  kesulitan  yang  dihadapi untuk  melakukan  perilaku.  Pengendalian seorang individu terhadap perilakunya
disebabkan  oleh  faktor  internal  dan  faktor eksternal.  Faktor  internal  berasal  dari  dalam diri  individu  seperti  kemauan,  keterampilan, informasi,  dan  lain-lain.  Faktor  eksternal berasal dari luar individu atau dari lingkungan di  sekeliling  individu  tersebut.  Persepsi terhadap  kontrol  perilaku  adalah  bagaimana seseorang  mengerti  bahwa  perilaku  yang ditunjukkannya merupakan hasil pengendalian yang dilakukan oleh dirinya.
TPB telah diaplikasikan dalam beberapa penelitian  yaitu  kepatuhan  pajak(Bobek  & Hatfield,
2003), perilaku akuntan publik(Buchan, 2005), keputusan etis manajer(Carpenter dan Reimers, 2005), perilaku whistleblowing oleh Chief  Financial Officer (Uddin dan  Gillett,  2002),  niat whistleblowing
pada mahasiswa
bisnis(Montesarchio,
2009), pembuatan
anggaran(Su dan Ni, 2013), intensi whistleblowing pada auditor (Park & Blenkinsopp, 2009).
Behavioral Beliefs Normative Beliefs Control Beliefs Attitude Toward the Behavior Subjective Norms Perceived Behavioral Control Intention Behavior
Seorang  individu  akan  memiliki  suatu niatan  dalam  dirinya  sebelum  melakukan  hal yang  ingin  dilakukannya.  Ketika  individu telah  memiliki  persepsi  dan  sikap  positif, memiliki  keyakinan  bahwa  perilakunya  dapat diterima  oleh  lingkungan  sekitar,  dan  yakin bahwa  sesuatu  yang  dilakukannya  adalah hasil  atas  kontrol  dirinya  sendiri  maka individu tersebut akan memiliki intensi untuk menunjukkan  suatu  perilaku.  Seseorang  akan bertindak sebagai whistleblower ketika memiliki  persepsi,  keyakinan  dan  sikap positif  bahwa  apa  yang  akan  dilakukannya dalam  proses whistleblowing adalah  hal  yang bertujuan  baik  serta  dapat  diterima  oleh lingkungan di sekitarnya.

## METODE PENELITIAN
Riset ini menggunakan desain penelitian studi kasus dengan lokasi penelitian pada  Universitas  X  di  Jawa  Tengah  yang didukung  oleh  470  dosen  tetap  dengan mahasiswa  berjumlah  lebih  dari  11.000 mahasiswa, 55 program studi dan 14 fakultas. Narasumber  dalam  penelitian  ini  adalah bagian  keuangan  dan  akuntansi  di  level universitas dan level unit, bagian aset di level universitas, pimpinan universitas dan pimpinan divisi audit internal dan penjaminan mutu  universitas.  Informasi  dikumpulkan melalui  wawancara  secara  mendalam  dan observasi  untuk  mengidentifikasi  potensi kecurangan  dalam  pengelolaan  akuntansi  dan keuangan di perguruan tinggi dan mengetahui
sejauhmana niat individu untuk mengungkapkan  terjadinya  kecurangan  yang ditemukan.  Materi  yang  menjadi  fokus penelitian adalah kecurangan apa yang terjadi di universitas, serta fenomena whistleblowing yang terjadi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Profil Pengelolaan Dana Universitas
Dana  universitas  adalah  dana  yang bersumber  dari  mahasiswa  dan  sumbangan atau  hibah  dari  pihak-pihak  terkait,  seperti DIKTI, Badan Swasta Dalam Negeri dan Luar Negeri  yang  diperuntukkan  bagi  universitas dalam  pelaksanaan  kegiatan  akademisnya. Hal  ini  sejalan  dengan  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2012  tentang  Perguruan Tinggi  yang  menyebutkan  bahwa  semua pihak,  baik  pemerintah  maupun  masyarakat dapat  berperan  serta  dalam  pendanaan pendidikan tinggi, khususnya yang mendukung  kegiatan  tridharma  perguruan tinggi.
Pengelolaan  dana  universitas  dilakukan secara  desentralisasi  terbatas,  artinya  bahwa unit  diberikan  hak  untuk  memanfaatkan anggaran  sesuai  dengan  peruntukannya,  akan tetapi kewenangan pencairan dana ada di aras pusat. Mekanisme pengelolaan dana universitas terdiri dari beberapa tahap, diawali dengan
perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban (Gambar 3).
Gambar 3. Mekanisme Pengelolaan Dana Universitas Perencanaan Penganggar an Pelaksanaan Pelaporan Pertanggung jawaban
Perencanaan  merupakan  tahap  dimana  pihak universitas,  yaitu  pimpinan  dan  komite anggaran yang ditunjuk menyusun perencanaan  jangka  pendek  maupun  jangka panjang universitas untuk satu tahun ke depan serta  membuat  asumsi  anggaran.  Asumsi anggaran  disusun  setiap  bulan  Maret  untuk kemudian  dibagikan  kepada  unit  dan  dipakai sebagai  dasar  perencanaan  bagi  masing- masing unit.
Penganggaran merupakan tahap penyusunan  rencana  anggaran  keuangan tahunan. Masing-masing unit akan mengusulkan program kegiatan disertai dengan  anggaran  yang  sudah  direncanakan dalam  forum  perwalian,  dimana  komite anggaran  yang  telah  ditunjuk  akan  mewakili pimpinan universitas dalam melakukan negosisasi anggaran. Perwalian anggaran juga dipakai  untuk  mendiskusikan  program  kerja serta  kegiatan  yang  menjadi  prioritas  untuk dilaksanakan  terlebih  dahulu,  baik  bagi  unit maupun universitas secara keseluruhan.
Pelaksanaan penggunaan dana universitas  merupakan  tahap  realisasi  dari seluruh  kegiatan  yang  telah  disepakati  dalam perwalian anggaran. Penerimaan dan pengeluaran dana universitas dilakukan secara terpusat, yaitu Bagian Akuntansi dan Keuangan  dengan  didukung  oleh  bukti  yang lengkap  dan  sah.  Pengguna  anggaran  dalam hal  ini  unit  mengajukan  pencairan  anggaran harus  disertai  dengan  dokumen  berupa proposal  kegiatan  atau  proposal  pengadaan yang disetujui oleh pimpinan unit terkait.
Pelaporan dan Pertanggungjawaban merupakan  tahap  unit  melakukan  pelaporan dan pertanggungjawaban, baik secara kegiatan  maupun  secara  keuangan  kepada pihak-pihak  terkait.  Tahap  ini  melalui  proses pemeriksaan  secara  fisik  dan  dokumen pendukung  serta  kesesuaian  dengan  aturan baku  yang  telah  ditentukan  oleh  pimpinan universitas.
Potensi  Kecurangan  dalam  Pengelolaan  Dana Universitas
Sesuai  dengan  kerangka fraud  triangle , kecurangan  dapat  dilakukan  dengan  alasan adanya  tekanan,  peluang  dan  rasionalisasi. Ketiga  alasan  tersebut  menjadi  dasar  dalam
penelitian  ini  untuk  melihat  adanya  potensi kecurangan  yang  terjadi,  beserta  dengan alasannya.  Diawali  dari  proses  pengadaan barang dan jasa, di mana di aras unit maupun universitas  belum  terdapat  pedoman  dan prosedur  pengadaan  barang  dan  jasa  yang baku,  sehingga  hal  ini  memunculkan  adanya peluang terjadinya kecurangan. Hal ini sesuai dengan  hasil  wawancara  dengan    Ibu  EI selaku bagian asset universitas yang mengatakan  bahwa  prosedur  pengadaan barang dan jasa di universitas memang belum dibuat  secara  baku,  namun  pernah  ada  aturan secara  lisan  oleh  Pembantu  Rektor  2  bahwa pengadaan  barang  dan  jasa  harus  melalui prosedur  memberikan  minimal  3  penawaran kompetitif. Ibu EI mengatakan :
Bagian  asset  tidak  pernah  terlibat dengan masalah pengadaan barang dan jasa, semua langsung dengan pimpinan. Aturan  yang  baku  belum  ada,  tetapi dulu  pernah  ada  pembicaraan  terkait mekanisme  pengadaan  barang  dan  jasa yang  mengatakan  bahwa  jika  akan melakukan  pengadaan  barang  dan  jasa minimal  harus  ada  3  penawaran sebagai perbandingan.”
Akan  tetapi  seiring  berjalannya  waktu, belakangan  muncul  pengadaan  barang  dan jasa  yang  dilakukan  tanpa  ada  penawaran pembanding  atau  penunjukkan  langsung. Bagian Aset menyatakan bahwa :
Kondisi yang terjadi saat ini ada proses pengadaan  barang  dan  jasa  dengan mekanisme  penunjukan  langsung  sesuai rekomendasi pihak tertentu tanpa pembanding.  Tiba-tiba  sudah  muncul SPPB (Surat Perintah Pembelian
Barang) beserta nama penyedia barang/jasanya.  Ketika  barang  datang, bagian asset yang ditugaskan memerika dan  ditemukan  tidak  sesuai  dengan spesifikasi di SPPB.
Potensi  kecurangan  lain  yang  terjadi  adalah ketika  terdapat  asset  yang  rusak,  khususnya terkait  barang  elektronik.  Asset  ini  kemudian akan  dinilai  sendiri  oleh  unit  tertentu,  dan yang terjadi adalah dianggap telah habis umur ekonomisnya  kemudian  dibuang,  dijadikan
hak  milik  atau  dijual.  Hal  ini  sesuai  dengan pernyataan bagian asset :
Jika  ada  asset  yang  rusak,  terutama komputer, biasanya langsung dibawa ke bagian sistem informasi. Untuk beberapa  kasus  terkadang  unit  diminta untuk  membeli  komputer  yang  baru, namun  karena  terbentur  anggaran kemudian  unit  menghubungi  bagian asset  untuk  menukar  komputer  rusak dengan  yang  lama  tetapi  masih  bisa dipakai. Selanjutnya bagian asset memperbaiki  dan  tidak  jarang  itu berhasil. Kasus lain yang terjadi adalah komputer  rusak  diminta  untuk  dibawa ke bagian sistem informasi namun tidak segera  dilakukan  perbaikan  dan  ketika ditanyakan,  jawaban  yang  diperoleh adalah komputer tersebut diminta untuk dibawa  ke  bagian  asset  saja  untuk ditukar,  tetapi  ketika  sampai  di  bagian aset  ternyata  beberapa  bagian  dari komputer  tersebut  sudah  tidak  ada, seperti  CPU  yang  kosong.  Kasus  yang paling  baru  adalah  kursi  manajer  yang rusak  di  unit  tetapi  dijual  oleh  unit kepada  salah  satu  teman  karyawan dengan  anggapan  bahwa  kursi  tersebut telah rusak dan sudah lama.
Rasionalisasi  juga  menjadi  alasan  adanya kecurangan  yang  dilakukan  dalam  proses pengadaan  barang  dan  jasa.  Barang  yang sudah  rusak  bisa  dijual  kepada  siapapun dengan  alasan  bahwa  barang  tersebut  dalam kondisi  tidak  baik  dan  telah  berakhir  masa manfaatnya,  sehingga  jika  dijual  tidak menimbulkan efek apapun terhadap universitas. Jika dilakukan stock opname asset terkadang  unit  menolak  dan  merasa  tidak senang  karena  asset  yang  dimiliki  unit dianggap milik unit, pembeliannya menggunakan  anggaran  unit,  sehingga  tidak perlu dilakukan pengecekan lagi.
Asset  yang  diperoleh  dari  dana  hibah  juga rentan  terkena  penyalahgunaan  kepemilikan. Bagian asset mengemukakan bahwa :
Di  universitas  ini  banyak  asset  yang “berkaki”, yang berarti asset universitas  dianggap  asset  pribadi, sehingga  diperbolehkan  jika  dibawa
pulang  atau  dipindah  tangankan  tanpa catatan.  Jika  dilakukan  stock  opname asset atau jika ditanya perihal perpindahan  asset,  unit  tidak  merespon baik,  bahkan  kadang  menolak  karena menganggap asset tersebut adalah asset unit dan universitas tidak perlu mempertanyakan.  Pada  saat  dilakukan audit  oleh  ekternal  audit  pernah  ada temuan  terkait  asset  yang  tidak  berada di tempatnya. Hal ini pun berlaku untuk asset yang berasal dari dana hibah dan tidak tercatat, bahkan ada yang dibawa pulang ke rumah, seperti tablet.
Potensi  kecurangan  terkait  pengadaan  barang dan  jasa  juga  tersirat  ketika  dilakukan wawancara  terhadap  Bapak  YH  selaku administrasi  unit  yang  menangani  pembelian buku  paket  wajib  mahasiswa,  yaitu  berupa pemberian fee tertentu kepada bagian pembelian.
Wah yo ono to dik, malah dijelaske karo supplier-e,  nek  biasane  karo  bagian pembelian  sebelumnya  kiy  entuk  pirang persen nggo fakultas, trus pirang persen nggo pribadi.
Ada  fee  yang  diberikan  oleh  supplier, informasi  dari  supplier  bahwa  bagian pembelian fakultas sebelumnya memperoleh  fee  baik  untuk  pribadi maupun untuk fakultas.
Pengadaan  obat  di  apotek  klinik  juga mempunyai potensi kecurangan terkait proses pengadaannya dan fee yang diberikan kepada oknum  dokter  atau  karyawan.  Ibu  AN  selaku mantan bagian akuntansi dan keuangan klinik menyatakan bahwa :
Semua  pengadaan  obat  selalu  lewat direktur  mbak,  tapi  ya  hanya  ada beberapa  PBF  yang  dirujuk  sebagai supplier.  Ya  soalnya  kan  menyangkut fee  ya  mbak,  makanya  terkadang  resep yang  keluar  itu-itu  aja  nama  obatnya, karena  semakin  cepat  habis  kan otomatis melakukan pembelian lagi, nah kan dapet fee lagi dari supplier.
Terkait  pembayaran  pengadaan  barang dan jasa, wawancara dilakukan dengan kepala bagian  akuntansi  dan  keuangan,  karena  jika memang  terdapat  transaksi  yang  tidak  valid,
seharusnya  tidak  dilakukan  pembayaran kepada  pemasok.  Bapak  GD  menyatakan bahwa :
Pernah  dilakukan  (pembayaran  barang dan  jasa  yang  tidak  sesuai  spesifikasi), lha  tapi  gimana  kalo  pimpinan  yang minta  suruh segera  dibayar,  masa kami menolak.
Malah pernah ada pembayaran  antara  SPPB  dan  kuitansi berbeda, tapi kalau itu kami minta untuk mengubah  dulu  yang  betul  baru  kami bayar.
Realisasi  anggaran  unit  untuk  kegiatan operasional juga memiliki
potensi penyimpangan,  seperti  yang  dikemukakan oleh Bapak GD :
Untuk  pertanggungjawaban  bon  atau untuk  merealisasikan  anggaran  pasti ada yang tidak benar, bisa salah hitung, bisa  memang  sengaja  disalahkan,  tapi yang  paling  sering  adalah  bukti  yang kami  rasa  kurang  valid.  Biasanya solusinya  kami  minta  untuk  mengganti bukti,  atau  menambahkan  informasi yang  bisa  membuat  kami  yakin  bahwa bukti itu valid, seperti diberi cap, nomor telepon  dan  nama  terang  dari  yang tanda  tangan.  Perkara  itu  capnya  asli atau bikin sendiri sudah kita tutup mata aja  mbak,  kalau  menelusur  sampai  itu pusing,  biar  nanti  internal  auditornya saja yang melakukan pengecekan.
Hal ini senada dengan pernyataan dari Bapak BB  selaku    Pembantu  Rektor    yang membawahi bagian administrasi dan manajemen kampus.
Sedikit banyak, yang namanya
“potensi”  itu  pasti  ada.  Itu  yang membuat  kita  mesti  harus  berhati-hati. Seperti misalnya bukti-bukti pertanggungjawaban realisasi
anggaran  yang  “tidak  valid”  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku  di universitas. Itu termasuk contoh potensi yang  dimaksud.    Hal  itu  membuat pertanggungjawaban keuangan tersebut tidak selalu kita terima.
Potensi terjadinya kecurangan dalam transaksi bon sementara terlihat ketika seorang karyawan melakukan bon sementara beberapa
kali,  tanpa  pertanggungjawaban  untuk  bon sebelumnya dan tidak ada sanksi apapun yang memberatkan jika pertanggungjawaban melebihi  jatuh  tempo  yang  telah  ditetapkan. Bapak GD menyatakan bahwa :
Aturan disini pertanggungjawaban maksimal  2  minggu  dari  tanggal  bon, tetapi  banyak  yang  kemudian  mundur sampai  dengan  tahunan,  bahkan  tidak pertanggungjawaban  sama  sekali  dan masalahnya  disini  tidak  ada  sanksinya. Pernah  ada  sanksi  pemotongan  gaji, tapi  itu  tergantung  dari  kebijakan atasan.
Di  aras  unit,  baik  fakultas  maupun  unit penunjang  juga  memiliki  potensi  terjadinya kecurangan. Hal ini didasarkan pada pengelolaan  anggaran  di  aras  unit  yang terkadang  bersumber  dari  dana  taktis  (dana yang  dikelola  sendiri  dan  tidak  berasal  dari universitas).  Dana  taktis  di  aras  unit  bukan lagi  merupakan  hal  yang  bersifat  rahasia, hampir  sebagian  besar  unit  memiliki  dana taktis  untuk  menopang  kegiatan  operasional unit.  Ibu  KS  sebagai  perwakilan  unit menyampaikan bahwa:
Tanpa  dana  taktis  unit  tidak  akan  bisa bergerak  apa-apa,  apalagi  ini  kan  unit defisit.  unit  yang  surplusnya  banyak saja  pasti  punya  dana  taktis  dan  saya yakin jumlahnya bisa berpuluh kali lipat dari punya kami.
Aspek Perilaku dan Whistleblowing Potensi-potensi  terjadinya  kecurangan ini seharusnya dapat dicegah dengan pelaporan  kecurangan  yang  diawali  dengan niat  untuk  melaporkan.  Terkait  dengan pengelolaan  dana  universitas,  wawancara mengenai  niat  melaporkan  kecurangan  telah dilakukan.  Menurut  Ibu  EI,  sudah  berulang kali  melaporkan  kecurangan  tersebut  kepada pimpinan,  namun  sampai  dengan  saat  ini belum  ada  tindak  lanjut  terhadap  pelaporan tersebut.  Bahkan  menurut  Ibu  EI  sudah disampaikan  juga  alternatif-alternatif  solusi untuk  mengantisipasi  potensi  terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana universitas. Ibu EI mengatakan bahwa:
Sudah  muak  aku  nek  nglaporke  ke atasan  dik,  sudah  berapa  kali  aku
bercerita  dan  mengisahkan  semua  hal dan  masalah  ini  ke  atasan,  tetapi  kan tidak  ada  follow  up,  tindak  lanjut  apa dari laporanku.

## Sementara itu menurut Bapak GD :
Kalau  melaporkan  kepada  pimpinan sudah  sering  dilakukan,  perkara  akan dilakukan apa itu urusan pimpinan.
Bagian  Keuangan  dan  Akuntansi  Universitas secara  rutin  akan  melaporkan  hasil  temuan- temuan yang dirasa menjadi potensi timbulnya  kecurangan  kepada  pimpinan, khususnya  terkait  dengan  keabsahan  bukti keuangan.
Hal  ini  senada  dengan  hasil  wawancara terhadap  mantan  Pembantu  Rektor  bidang administrasi  dan  manajemen  kampus  yang menyatakan  bahwa  memang  selama  masa jabatannya  selalu  ada  laporan-laporan  terkait potensi  kecurangan  yang  terjadi  bukan  hanya dalam hal pertanggungjawaban keuangan dan keabsahan bukti, melainkan hal lain mengenai kebijakan  dan  aturan  yang  juga  berpotensi terhadap  kecurangan.  Secara  khusus  dan eksplisit  memang  belum  ada  sarana  yang dapat  menjadi  wadah  laporan-laporan  dari seluruh  anggota  organisasi  terkait  potensi kecurangan  yang  terjadi,  namun  dinyatakan bahwa  semestinya  pejabat  struktural  di  tiap unit  yang  terkait  sebagai  awal  tempat  aduan bagi  siapapun  yang  berniat  melaporkan potensi-potensi terjadinya kecurangan.
Bahkan saat ini, telah dibentuk unit baru yang independen  sebagai  pusat  penjaminan  mutu universitas  dan  audit  internal  sebagai  solusi dari  adanya  laporan  terkait  kasus-kasus  yang berpotensi  menimbulkan  kecurangan  dan masalah bagi universitas. Bapak BB menyatakan bahwa :
Wadah  secara  khusus  memang  belum ada. Pengawasan pelaksanaan realisasi anggaran  melekat  pada  setiap  Jabatan terkait  dan  berjenjang,  misalnya  mulai dari  Pimpinan  Unit,  Kepala  Bagian Keuangan,  Manajer  Keuangan  dan Akuntansi,  dan  Pembantu  Rektor  dan bahkan  Rektor.  Sehingga  laporan- laporan  juga  dilakukan  berjenjang melalui jabatan-jabatan tersebut.
Dalam  satu  dua  tahun  terakhir  dibantu
oleh Internal Audit/Lembaga Penjaminan  Mutu  Universitas  untuk melakukan auditing dalam “hal
tertentu”  atau  “kasus-kasus  khusus”, dan ini sangat membantu kami.
Jika dalam kondisi atau kasus khusus, bahkan laporan-laporan  tersebut  akan  dibawa  dan dibahas dalam Rapat Pimpinan yang melibatkan pihak-pihak di level top manajemen  hingga  ke  Yayasan.  Bapak  BB mengemukakan bahwa :
Iya,  beberapa  kasus,  terutama  yang tidak  bisa  diselesaikan  di  aras  yang ada,  kami  laporkan  kepada  Rektor forum  Rapat  Pimpinan  Universitas  jika perlu sampai di aras Yayasan.
Hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa siapapun berhak melakukan pelaporan kecurangan,  dan  itu  tidak  sulit  karena universitas mendukung hal tersebut, baik dari sisi  pimpinan  maupun  dari  sisi  lembaga penjaminan  mutu  dan  audit  internal  yang diberi kewenangan lebih dalam hal pengendalian internal dan pendeteksian potensi  kecurangan.  Hal  ini  sesuai  dengan yang  dinyatakan  oleh  Kepala  lembaga penjaminan  mutu  dan  audit  internal,  Bapak SR yaitu :
Kami  ini  seolah  seperti  lembaga superbody, karena pimpinan memberikan  kewenangan  luar  biasa untuk  masuk  ke  dalam  ranah-ranah tertentu  yang  bahkan  selama  ini  tidak terpikirkan, termasuk dalam hal complain point seperti pelaporan kecurangan,  dan  kami  juga  berharap bisa  bekerjasama  untuk  bisa  mencegah potensi-potensi kecurangan supaya tidak lagi terjadi di kemudian hari.
Hasil  kajian  wawancara  ini  selaras dengan Theory Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan  oleh  Ajzen  (1991),  dimana niat  merupakan  sebuah  proses  seseorang untuk menunjukkan perilaku. TPB menjelaskan mengenai perilaku yang dilakukan individu muncul karena adanya niat dari  individu  tersebut  untuk  berperilaku  dan niat individu disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal dari individu tersebut.
Seseorang  akan  memiliki  sebuah  niat dalam  dirinya  untuk  melakukan  sesuatu  hal sebelum orang tersebut benar-benar menunjukkan perilaku yang ingin ditunjukkannya.  Jika  terjadi  kecurangan ataupun potensi-potensi yang bisa menimbulkan  kecurangan  dalam  pengelolaan dana  universitas,  ada  niat  dan  aksi  untuk melaporkan  kecurangan  kepada  pimpinan universitas. Niat untuk berperilaku ditentukan oleh, pertama ,  sikap  yang  merupakan keyakinan  seseorang  tentang  benar  tidaknya melaporkan tindak kecurangan dan konsekuensinya. Narasumber dalam penelitian  ini  menyatakan  bahwa  mereka yakin bahwa melaporkan tindakan kecurangan  adalah  hal  yang  baik  dan  benar, bahkan  mereka  sadar  konsekuensi  yang  akan diterima  jika  melakukan  pelaporan  tindak kecurangan  kepada  orang  lain,  terutama kepada pimpinan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa ketika seseorang memiliki  sikap  positif,  memiliki  keyakinan bahwa suatu perilaku dapat diterima lingkungannya,  dan  yakin  bahwa  yang dilakukannya  adalah  hasil  dari  kontrol dirinya, maka individu tersebut akan memiliki niat  untuk  menunjukkan  suatu  perilaku. Narasumber  memandang  bahwa  pelaporan kecurangan  adalah  hal  yang  bersifat  baik demi  kemajuan  dan  kesehatan  universitas karena  sesuai  dengan  ajaran  agama  yang dijunjung  oleh  universitas.  Dengan  sikap positif ini dapat dikatakan bahwa jika sampai terjadi  kecurangan  atau  potensi-potensi  yang memicu  terjadinya  kecurangan,  maka  akan ada mekanisme pelaporan kepada pimpinan.
Kedua , norma subjektif yang merupakan  tingkat  dukungan  dan  perhatian orang-orang  sekitar  jika  sampai  melaporkan tindak  kecurangan.  Tindakan  melaporkan kecurangan sangat didukung oleh orang-orang di  sekitar,  baik  keluarga  maupun  teman sekerja. Dukungan untuk melaporkan kecurangan juga nampak dalam penelitian ini yang ditunjukkan oleh dukungan dari lingkungan  sekitar,  baik  keluarga,  teman sekerja  dan  pimpinan  unit,  bahkan  norma sosial  yang  berlaku  di  masyarakat  pun  tidak mentolerir  segala  bentuk  tindak  kecurangan.
Ketiga ,  kontrol  perilaku  yang  dipersepsikan berupa  kemudahan  yang  dirasakan  atau kesulitan melakukan perilaku yang bersangkutan.  Wadah  secara  khusus  untuk melaporkan kecurangan di universitas memang  belum  ada,  tetapi  dari  pimpinan maupun  pihak  penjaminan  mutu  universitas memberikan  kesempatan  seluas-luasnya  jika ada  pihak  yang  akan  melakukan  pelaporan kecurangan, karena akan mendukung terciptanya  universitas  yang  “bersih”  dan “sehat”. Niat dan aksi melaporkan kecurangan dilakukan  semata-mata  karena  rasa  memiliki dan loyalitas yang tinggi terhadap universitas, dimana  universitas  ini  telah  menjadi  rumah kedua  sekaligus  sebagai  sarana  memperoleh penghasilan  bagi  narasumber.  Tidak  jarang ada  rasa  sungkan  jika  hendak  melakukan pelaporan  kecurangan  kepada  pimpinan,  hal ini  dikarenakan  pihak  yang  dilaporkan memiliki  kedekatan  dengan  pimpinan  atau sebaliknya  dekat  dengan  pelapor.  Namun terlepas dari rasa sungkan yang ada, loyalitas kepada institusi jauh lebih diutamakan.

## SIMPULAN
Penelitian  ini  memberi  suatu  temuan bahwa  kecurangan  yang  terjadi  dalam pengelolaan dana universitas meliputi kecurangan  di  bidang  pengadaan  barang  dan jasa  dan  operasional  realisasi  anggaran. Temuan  lain  adalah  adanya  niat  dan  aksi untuk  mengungkapkan  kecurangan  sebagai bentuk whistleblowing dari  unit  fakultas, maupun  unit  pendukung  di  universitas.  Niat dan  aksi  untuk  melaporkan  kecurangan tersebut  selaras  dengan Theory  of  Planned  of Behavior , dimana niat dan aksi dipicu adanya sikap terhadap perilaku berupa keyakinan apa yang  dilakukan  adalah  hal  yang  baik  dan benar,  norma  subjektif  berupa  dukungan  dari orang  sekitar  dan  persepsi  kontrol  perilaku berupa kemudahan dalam melakukan niat dan aksi.
Selain  itu whistleblowing juga  didorong oleh  rasa  loyal  dan  memiliki  yang  tinggi terhadap universitas, yang diutamakan adalah kemajuan, kebaikan dan kesehatan universitas sehingga makin menjiwai visi dan misinya. Di lain  pihak  ada  budaya  sungkan  yang
mewarnai whistleblowing di  universitas  ini, dikarenakan  kedekatan  antara  pihak  yang dilaporkan  dengan  pimpinan  atau  sebaliknya dengan  pihak  pelapor.  Meskipun  demikian rasa  sungkan  terkadang  diabaikan,  jika memang dirasa dampak dari adanya kecurangan  tersebut  membahayakan  bagi keberlangsungan hidup universitas.

## Keterbatasan Penelitian dan Saran
Penelitian ini mendapatkan informasi dari narasumber  yang  terbatas  pada  perwakilan unit dan yang terkait langsung dengan proses keuangan  akuntansi.  Fokus  penelitian  ini belum  mengarah  pada  unit  lain  untuk  lebih mewakili potensi kecurangan-kecurangan lain yang  mungkin  sifatnya  lebih  beragam. Penelitian mendatang dapat meneliti pengungkapan  kecurangan  dari  seluruh  aspek civitas  akademika,  seperti  mahasiswa  dan dosen.  Implikasi  teoritis  dari  penelitian  ini yaitu  memperluas  teori  riset  keperilakuan, khususnya konsep niat melaporkan kecurangan  dalam  konteks  dana  pendidikan. Sementara  dari  sisi  praktis,  penelitian  ini dapat  dijadikan  masukan  dalam  pembuatan kebijakan  terutama  yang  berkaitan  dengan pembuatan standar  operating  procedure di universitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajzen,  I.  (1991).  The  theory  of  planned behavior. Organizational  Behavior  and Human  Decision  Processes , 50 (2),  179–
211. https://doi.org/10.1016/0749- 5978(91)90020-T
Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C.,  &  Zimbelman,  M.  F.  (2012). Fraud Examination . South-Western  Cengage
Learning . https://doi.org/10.1017/CBO9781107415 324.004
Alleyne,  P.,  Hudaib,  M.,  &  Pike,  R.  (2013). Towards  a  conceptual  model  of  whistle- blowing  intentions  among  external auditors. The British Accounting Review ,
45 (1), 10–23. https://doi.org/10.1016/j.bar.2012.12.003
Bobek,  D.  D.,  &  Hatfield,  R.  C.  (2003).  An
Investigation  of  the  Theory  of  Planned Behavior  and  the  Role  of  Moral
Obligation in Tax Compliance. Behavioral  Research  in  Accounting , 15 (1), 13–38. https://doi.org/https://doi.org/10.2308/bri a.2003.15.1.13 Bowen,  R.  M.,  Call,  A.  C.,  &  Rajgopal,  S. (2010).  Whistle-blowing:  Target  firm characteristics and economic consequences. Accounting Review , 85 (4), 1239–1271. https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1 239
Buchan,  H.  F.  (2005).  Ethical  Decision Making  in  the  Public  Accounting Profession:  An  Extension  of  Ajzen’s Theory  of  Planned  Behavior. Journal  of
Business Ethics , 61 (2), 165–181. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s1 0551-005-0277-2
Carpenter,  T.  D.,  &  Reimers,  J.  L.  (2005). Unethical  and  Fraudulent  Financial Reporting:  Applying  the  Theory  of Planned  Behavior. Journal  of  Business
Ethics , 60 (2), 115–129. https://doi.org/10.1007/s10551-004- 7370-9 Coderre,  D.  G.  (2004). Fraud  Detection:  A Revealing  Look  At  Fraud (2nd  ed.).
Ekaros Analytical Inc.
Dasgupta,  S.,  &  Kesharwani,  A.  (2010).
Whistleblowing: A survey literature. The IUP  Journal  Corporate  Governance ,
9 (4), 57–70.
Dorasamy,  N.  (2013).  Good  Governance  and Whistleblowing:  A  Case  of  a  Higher Education  Institution  (HEI)  in  South Africa. The  Social  Science  Journal , 34 (2), 105–114.
Eaton,  T.  V,  &  Akers,  M.  D.  (2007). Whistleblowing  and  Good  Governance. Whistleblowing  and  Good  Governance , 77 (6), 66–71.
Elias,  R.  (2008).  Auditing  students’
professional commitment and anticipatory socialization and their relationship to whistleblowing. Managerial  Auditing  Journal , 23 (3),
283–294.
https://doi.org/10.1108/02686900810857
721 Governance,  K.  N.  K.  (2008). Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) .
Irfan,  M.  (2016).  ICW  Temukan  12  Pola Korupsi di Kalangan Perguruan Tinggi.
Kaplan,  S.  E.,  &  Whitecotton,  S.  M.  (2001).
An  examination  of  auditors’  reporting intentions  when  another  auditor  is offered  client  employment. Auditing ,
20 (1),
44–63. https://doi.org/10.2308/aud.2001.20.1.45
Keil, M., Tiwana, A., Sainsbury, R., & Sneha,
S.  (2010).  Toward  a  Theory  of Whistleblowing Intentions: A Benefit-to-
Cost  Differential  Perspective. Decision
Sciences , 41 (4), 787–812. https://doi.org/10.1111/j.1540-
5915.2010.00288.x
Lubis,  A.  I.  Akuntansi  Keperilakuan  (2010).
Jakarta: Salemba Empat.
MICELI,  M.  P.,  &  NEAR,  J.  P.  (1988). INDIVIDUAL  AND  SITUATIONAL CORRELATES OF WHISTLE ‐ BLOWING. Personnel Psychology , 41 (2), 267–281. https://doi.org/10.1111/j.1744- 6570.1988.tb02385.x Montesarchio, C. E. (2009). Factors Influencing  the  Unethical  Behavioral
Intention  of  College  Business  Students:
Theory  of  Planned  Behavior.  Lynn
University. Retrieved
from https://spiral.lynn.edu/etds/290/ Near,  J.  P.,  &  Miceli,  M.  P.  (1985).
Organizational  dissidence:  The  case  of whistle-blowing. Journal  of  Business
Ethics , 4 (1), 1–16. https://doi.org/10.1007/BF00382668 Nixson, Kalo, S., Kamello, T., & Mulyadi, M.
(2013).  Perlindungan  Hukum  terhadap Whistleblower  dan  Justice  Collaborator dalam  Upaya  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi. USU Law Journal , 2 (2),
40–56.
Park,  H.,  &  Blenkinsopp,  J.  (2009). Whistleblowing as planned behavior - A survey  of  south  korean  police  officers.
Journal  of  Business  Ethics , 85 (4),  545–
556. https://doi.org/10.1007/s10551-008- 9788-y
Park, H., Rehg, M. T., & Lee, D. (2005). The influence  of  confucian  ethics  and collectivism on
whistleblowing intentions:  A  study  of  South  Korean public  employees. Journal  of  Business Ethics , 58 (4), 387–403. https://doi.org/10.1007/s10551-004- 5366-0
Sabang,  M.  I.  (2013). Kecurangan,  status pelaku  kecurangan,  interaksi  individu- kelompok, dan minat menjadi whistleblower (Eksperimen pada Auditor Internal Pemerintah) . Universitas
Brawijaya. Shawver,  T.  (2011).  The  Effects  of  Moral Intensity  on  Whistleblowing  Behaviors of Accounting
Professionals. Accounting,  Journal  of  Forensic  &
Investigative , 3 (2), 162–190. Su,  C.-C.,  &  Ni,  F.-Y.  (2013).  Budgetary participation  and  slack  on  the  theory  of planned  behavior. The  International Journal  of  Organizational  Innovation ,
5 (4), 91–99.
Taylor,  E.  Z.,  &  Curtis,  M.  B.  (2010).  An examination  of  the  layers  of  workplace influences in ethical judgments: Whistleblowing likelihood and
perseverance  in public accounting. Journal of Business Ethics , 93 (1), 21–37. https://doi.org/10.1007/s10551-009- 0179-9
Tuanakotta, T. M. (2010). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif . Salemba Empat.
Uddin, N., & Gillett, P. R. (2002). The Effects of Moral Reasoning and Self-Monitoring on CFO Intentions to Report Fraudulently  on  Financial  Statements. Journal of Business Ethics , 40 (1), 15–32. https://doi.org/10.1023/A:101993152471 6
Utami,  I.,  Jori,  A.,  &  Hapsari,  A.  N.  S. (2017).  Sudikah  Akuntan  Mengungkap Aib  Kecurangan? Jurnal  Akuntansi Multiparadigma  JAMAL , 8 (3),  458–469. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18202 /jamal.2017.12.7066
Vandekerckhove,  W.,  &  Lewis,  D.  (2012).
The Content of Whistleblowing
Procedures: A Critical Review of Recent Official  Guidelines. Journal  of  Business Ethics , 108 (2), 253–264.
https://doi.org/10.1007/s10551-011- 1089-1