Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v18i2.3405

## PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL PADA INFRASTRUKTUR PUBLIK MELALUI POLA KERJASAMA MITRA SEWA DI TERMINAL LEUWIPANJANG

## Yerisca Novri Nathania Saragih
Manajemen Keuangan Mikro Terpadu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran
yerisca22001@mail.unpad.ac.id
Asep Mulyana
Manajemen Keuangan Mikro Terpadu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran
asep.mulyana@unpad.ac.id
Wa Ode Zusnita
Manajemen Keuangan Mikro Terpadu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran waode.zusnita@unpad.ac.id

## Abstrak
Terminal  merupakan  fasilitas  infrastruktur  yang  berfungsi  sebagai  pusat  transportasi  untuk  penumpang dan/atau barang skala lokal maupun regional. Dalam Amanah PP 7 Tahun 2021, pemerintah menetapkan alokasi minimal 30% dari infrastruktur publik untuk UMKM. Batasan maksimal biaya sewa untuk UMKM sebesar  30%  dari  biaya  sewa  komersial.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dalam pengumpulan data. Data primer dan sekunder diperoleh melalui metode observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi.  Terdapat  9  kios  yang  sudah aktif  melakukan usaha. Sebanyak 6  kios atau  sebesar  66,7 persen merupakan usaha mikro dan kecil sedangkan 3 kios atau sebesar 33,3 persen merupakan usaha besar. Jumlah luas wilayah yang diperuntukkan bagi usaha mikro dan usaha kecil adalah seluas 595,2 m2 atau sebesar 46,7 persen dari luar area yang dapat disewakan. 4 dari 5 usaha membayar sewa tidak lebih besar dari  30%.  Akhirnya,  dari  penelitian  ini  dapat  diberikan  beberapa  rekomendasi  kepada  para  pemangku kepentingan,  terutama  Kementerian  terkait,  agar  dapat  bekerja  sama  dalam  rangka  meningkatkan kapabilitas  UMKM  dalam  menghadapi  persaingan  pasar,  serta  melibatkan  pihak  swasta  dalam  upaya meningkatkan penggunaan pembayaran non-tunai Kata kunci: BMN, Implementasi Kebijakan, UMKM, Kesejahteraan, Ekonomi Mikro.

## Abstract
A terminal is an infrastructure facility that functions as a transportation center for passengers and/or goods on a local and regional scale. In Amanah PP 7 of 2021, the government sets a minimum allocation of 30% of public infrastructure for MSMEs. The maximum rental fee limit for MSMEs is 30% of the commercial rental fee. This research uses a qualitative approach in data collection. Primary and secondary data were obtained through observation methods, structured interviews and documentation. There are 9 kiosks that are actively doing business. A total of 6 kiosks or 66.7 percent were micro and small businesses while 3 kiosks or 33.3 percent were large businesses. The total area designated for micro and small businesses is 595.2 m2 or 46.7 percent of the outside area that can be rented out. 4 out of 5 businesses pay no more than 30% rent. Finally, from this research several recommendations can be given to stakeholders, especially the relevant Ministries, so that they can work together to improve the capabilities of MSMEs in facing market competition, as well as involving the private sector in efforts to increase the use of non-cash payments.
Keywords: BMN, Policy Implementation, MSMEs, Welfare, Microeconomics.

## © Author(s) 2024
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License .

## PENDAHULUAN
Terminal  merupakan  BMN  yang  dikelola  oleh  Kementerian  Perhubungan.  Selain  itu terminal  merupakan  fasilitas  infrastruktur  yang  berfungsi  sebagai  pusat  transportasi  untuk penumpang dan/atau barang, baik dalam skala lokal maupun regional. 1 Sebagai pusat transportasi untuk penumpang dan barang, terminal tentunya berisikan aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi di terminal melibatkan berbagai transaksi dan kegiatan yang terjadi di dalamnya dengan itu, terminal pada umumnya memiliki banyak pengunjung. 2 Senada yang berasal dari penumpang kedatangan dan keberangkatan. Berdasarkan kutipan di atas, dapat dipahami bahwa aktivitas ekonomi di dalam terminal sejatinya melibatkan kegiatan pembelian tiket, menyewakan ruang atau fasilitas kepada berbagai pihak termasuk UMKM. 3
Terminal  Leuwipanjang  memiliki  luas  tanah  dan  atau  bangunan  seluas  1.274,48  m2 merupakan terminal tipe A, yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat. Berikut merupakan data jumlah penumpang baik  melalui  kedatangan  maupun  keberangkatan  pada  Terminal  Leuwipanjang  Bandung  sampai dengan bulan Juni 2023 :
Grafik 1 Data Jumlah Penumpang Terminal Leuwipanjang Tahun 2023
Sumber : Kementerian Perhubungan (2023)
Berdasarkan  tabel  1,  rata-rata  penumpang  kedatangan  adalah  sebanyak  3.419  orang  dan rata-rata penumpang keberangkatan adalah sebanyak 3.682 orang. Dengan rata-rata penumpang di
1 Luthfiyah, L., Dan, P., Pembangunan, K., & Pascasarjana, S. (2021). Borobudur Communication Review. In Borobudur Communication Review (Vol. 01, Issue 01).
2 Humaidi,  M.  R.,  &  Hakim,  S.  (2019).  Preferensi  Minat  Masyarakat  Kota  Palangka  Raya Bertransaksi  Menggunakan  Kartu  Pembayaran  Elektronik  Berlogo  Gerbang  Pembayaran  Nasional  Bank Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari’ah , 11(2), 191–204.
https://doi.org/10.24235/amwal.v11i2.5259
3 Aswad,  H.,  Abdullah,  A.,  Zainuddin,  S.,  Khilda,  Nur,  W.,  Rohana,  Yusri,  &  Andi.  (2022). Perancangan Terminal Tipe B Dengan Pendekatan Arsitektur Neo Vernakular Di Kabupaten Sinjai. Journal Of Muhammadiyah’s Application Technology, 1(2), 217–226. https://doi.org/10.26618/j- jumptech.v1i2.8921
86.072 71.857 81.647 96.023
62.298 49.543 84.989 60.589 66.939 92.827 60.817 43.526 Januari Februari Maret April Mei Juni Jumlah Penumpang Kedatangan Jumlah Penumpang Keberangkatan
Terminal Leuwipanjang menunjukan besarnya potensi transaksi yang terjadi. Adanya penumpang yang  menggunakan  terminal  sebagai  titik  keberangkatan  atau  kedatangan  menciptakan  peluang bisnis  dan  transaksi  ekonomi  di  berbagai  sektor. 4 Hal tersebut  menciptakan  peluang  bisnis  yang signifikan bagi UMKM. 5
Dalam menghadapi peluang bisnis tersebut, perlu diambil langkah-langkah yang tepat dan memanfaatkan  peluang  untuk  dapat  membantu  UMKM  dalam  mengembangkan  bisnis  dan meningkatkan pendapatan. 6
Usaha  Mikro,  Kecil,  Menengah  (UMKM)  dan  Koperasi  memiliki  peran  yang  sangat penting  dalam  perekonomian  Indonesia.  Data  dari  Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat sekitar 64,1 juta unit usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi di Indonesia. 7 Data tersebut mencatat bahwa UMKM berkontribusi sebesar 5,1% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menyerap sekitar 96,9% tenaga kerja di Indonesia, dan memberikan kontribusi sebesar 15,6% terhadap total ekspor non migas negara.
Selain  itu,  UMKM  memiliki  potensi  untuk  meningkatkan  produktivitas,  menciptakan peluang  kerja,  meningkatkan  daya  saing  negara,  dan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  secara keseluruhan. 8
Berdasarkan pasal 60 PP 7 Tahun 2021, pemerintah menetapkan alokasi minimal 30% dari infrastruktur  publik  untuk  UMKM.  Dalam  rangka  mendukung  UMKM,  pemerintah  memiliki kewajiban untuk menyediakan infrastruktur publik dengan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Menyediakan luasan lahan minimal 30% dari total luasan lahan komersial untuk UMKM.
2. Menetapkan  batasan  maksimal  biaya  sewa  untuk  UMKM  sebesar  30%  dari  biaya  sewa komersial.
3. Melibatkan koperasi dalam pengelolaan infrastruktur publik.
4 Masliyah.  (2011).  Potensi  Jumlah  Penumpang  Pada  Rute  Purabaya-Bangkalan  Dengan Menggunakan Moda Bis Kota. In Jurnal Teknik Sipil Kern (Vol. 1, Issue 1).
5 Suhariyanto,  J.,  Zainal,  A.,  &  Budiarta,  K.  (2018).  Pemberdayaan  Sumber  Daya  Lokal  Dalam Pengelolaan Sektor Industri Kreatif Di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe: Studi Kualitatif Atas Peran Corporate Social Responsibility (Csr) Pt. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (Mor) I – Terminal Bahan Bakar Minyak (Tbbm) Lhokseumawe. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 24(3), 792– 797.
6 Nalini, S. N. L. (2021). Dampak Dampak Covid-19 Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah), 4(1), 662–669. https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.278.
7 Nurhalita,  S.  (2022).  Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam  Pemberdayaan  Usaha  Mikro  Kecil Menengah (Umkm) Di Kabupaten Langkat (The Role Of Local Governments In Empowerment Of Micro Small  Medium  Enterprises  (Msmes)  In  Langkat  Regency).  Jurnal  Ekonomi  Syariah  Dan  Binsin,  5. http://ejournal.unma.ac.id/index.php/mr/index.
8 Windusancono, B. A. (2021). Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm)  Di  Indonesia.  Jurnal  Mimbar  Administrasi,  Vol.  18  No.  1  (2021):  April:  Jurnal  Mimbar Administrasi.
Tujuannya  adalah  menciptakan  sinergi  antara  berbagai  kebijakan  dalam  mendukung UMKM. 9 Aturan dan kebijakan yang dibuat harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak saling bertentangan dengan aturan lainnya. 10
Dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  115/PMK.06/2020  tentang  Pemanfaatan Barang Milik Negara, dijelaskan bahwa salah satu bentuk pemanfaatan barang milik negara yang diatur adalah melalui bentuk sewa. Ketentuan tersebut mengatur bahwa pemanfaatan barang milik negara  dapat  dilakukan  melalui  perjanjian  sewa  antara  pihak  yang  memerlukan  barang  dengan pihak yang memiliki barang.
Dalam hal ini UMKM di Terminal Leuwipanjang memiliki kesempatan untuk menyewa sebagian ruang atau kios di terminal untuk menjalankan usaha.
Biaya sewa yang diterima dari UMKM dalam konteks pemanfaatan barang milik negara di Terminal  Leuwi  Panjang  dapat  dianggap  sebagai  pendapatan  negara.  Pendapatan  ini  bukan termasuk dalam kategori pajak, melainkan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal  dari  aktivitas  penyewaan  aset  atau  fasilitas  publik  kepada  pihak-pihak  yang memanfaatkannya. 11
Berdasarkan  latar  belakang,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  implementasi pemanfaatan  30%  tempat  promosi  dan  pengembangan  usaha  mikro  dan  kecil  pada  infrastruktur publik melalui  pola  kerjasama  mitra  sewa  BMN  dalam meningkatkan  pemberdayaan  UMKM  di Terminal  Leuwipanjang.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  pemahaman  yang  lebih mendalam tentang efektivitas dan manfaat dari implementasi kebijakan tersebut serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan pemberdayaan UMKM serta memberikan rekomendasi yang bagi pemerintah,  manajemen  Terminal  Leuwipanjang,  dan  pemangku  kepentingan  terkait  untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program ini.

## TINJAUAN LITERATUR
Kebijakan  diciptakan  dengan  memerhatikan  area  masalah  harus  diidentifikasi  sebagai masalah kebijakan, yang merupakan fokus utama yang akan diatasi dalam kebijakan. Identifikasi tersebut dapat melibatkan konsultasi dengan berbagai pihak. Dalam banyak kasus, isu besar yang
9 Ulya, H. N. (2020). Alternatif Strategi Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19 Pemerintah Daerah Jawa  Timur  Pada  Kawasan  Agropolitan.  El-Barka:  Journal  Of  Islamic  Economics  And  Business,  3(1). https://doi.org/10.21154/elbarka.v3i1.2018
10 Munawar,  Marzuki,  &  Affan,  I.  (2021).  Analisis  Dalam  Proses  Pembentukan  Undang-Undang Cipta Kerja Perpspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. Jurnal Ilmiah Metadata, 3(2), 452–468.
11 Walelang,  R.  P.  A.,  Alexander,  S.,  Tangkuman,  S.,  &  Efektivitas,  A.  (2017).  Analysis  Of  The Administration Effectiveness Of Non Tax Revenue On State Assets And Auction Service Office Of Manado. …… 2647 Jurnal Emba, 5(2), 2647–2655.
terjadi harus dipecah menjadi isu-isu yang lebih spesifik, yang kemudian dapat digabungkan untuk membentuk sebuah kebijakan yang holistik. 12
Kebijakan  yang  tertulis  pada  PP  7  Tahun  2021  memberikan  perhatian  khusus  pada pemanfaatan  infrastruktur  publik  oleh  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM).  UMKM diberikan  kesempatan  lebih  besar  untuk  berusaha  di  tempat-tempat  promosi  dan  pengembangan yang disediakan oleh infrastruktur publik, seperti bandar udara, stasiun, pelabuhan, dan terminal.
Kebijakan ini menetapkan alokasi minimal 30% dari luasan lahan komersial untuk UMKM dalam  infrastruktur  publik.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memberikan  ruang  dan  kesempatan  bagi UMKM untuk beroperasi dan mempromosikan usahanya serta menetapkan batasan maksimal 30% dari biaya sewa komersial yang harus dibayarkan oleh UMKM. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa  biaya  sewa  tidak  menjadi  beban  berat  bagi  UMKM  dan  memungkinkan  untuk  tetap beroperasi secara ekonomis.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2020  merupakan  perubahan atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah. Peraturan ini memberikan pedoman dan ketentuan lebih lanjut terkait pengelolaan barang milik negara atau daerah yang dimiliki oleh pemerintah. 13
Pada  pasal  1  (satu)  dijelaskan  bahwa  BMN  dapat  dimanfaatkan,  pemanfaatan  mengacu pada penggunaan barang milik negara atau daerah yang tidak digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian, lembaga, atau satuan kerja perangkat daerah.
Pasal  21  ayat  3  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  115/PMK.06/2020  tentang Pemanfaatan  Barang  Milik  Negara  menjelaskan  bahwa  setiap  pemanfaatan  barang  milik  negara harus dilakukan dengan melibatkan perjanjian sewa.
Monitoring dan evaluasi adalah dua konsep terkait yang digunakan dalam pengelolaan dan penilaian  kegiatan  dan  program. 14 Monitoring  merujuk  pada  proses  pengumpulan  data  dan informasi  secara  teratur  untuk  memantau  kemajuan,  kinerja,  dan  implementasi  kegiatan  yang
12 Castley, R. J. (N.D.). Policy-Focused Approach To Manpower Planning.
13 Hartanto,  N. (2019).  Implementasi  Pp.  No.  27  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah  Dalam  Upaya  Meningkatkan  Efektivitas  Pengelolaan  Barang  Dan  Jasa.  Journal  Of Management Review, 2(3), 223. https://doi.org/10.25157/jmr.v2i3.1799
14 Farida, D., Legowo, B., Perbanas, J., Kuningan, K., Setiabudi, J., & Selatan, I. (2018). Penerapan Konsep Monitoring Dan Evaluasi Dalam Sistem Informasi Kegiatan Mahasiswa Di Perbanas Institute Jakarta. Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi, 4, 2443–2229. https://doi.org/10.28932/jutisi.v4i3.876.
sedang  berlangsung. 15 Evaluasi  adalah  proses  sistematis  untuk  menilai  keberhasilan,  dampak, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan dan program. 16
Proses monitoring memang membutuhkan peran dan komitmen dari berbagai stakeholder yang terlibat. Dalam hal ini kebijakan yang disinergikan merupakan kebijakan yang menjadi tugas dan  fungsi  beberapa  stakeholder. 17 Untuk  memastikan  pemantauan  dilakukan  secara  tepat, koordinasi yang baik antara berbagai pihak terlibat sangat penting agar tugas dan fungsi tidak saling tumpang tindih. 18
Dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 disampaikan bahwa Kementerian atau Dinas bertanggung jawab  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  tempat  promosi  dan  pengembangan Usaha  Mikro  dan  Usaha  Kecil  oleh  penyelenggara  infrastruktur  publik  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan infrastruktur publik.
Sedangkan pada Peraturan Menteri Keuangan 115/PMK.06 tahun 2020 Menteri/Pimpinan Lembaga  selaku  Pengguna  Barang  melakukan  monitoring  atas  pelaksanaan  Pemanfaatan  BMN yang berada pada Pengguna Barang. Kementerian Perhubungan memiliki tanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi penggunaan barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam pengumpulan data. Data primer dan sekunder diperoleh melalui metode observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah melakukan kontrak sewa kios di Terminal Leuwipanjang Bandung. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari produksi penumpang kedatangan dan keberangkatan di Terminal serta data harga penjualan kios yang telah dilakukan atau akan melakukan tandatangan kontrak.
Responden  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah (UMKM) yang beroperasi di Terminal Leuwipanjang. Total terdapat 43 kios yang tersedia di lantai 1 dan lantai 2, di mana dari 11 kios sebanyak 6 kios aktif digunakan oleh UMKM di lantai 1 dan 3 kios digunakan untuk bisnis lainnya serta 2 kios dalam proses pembangunan. Sedangkan di lantai 2, direncanakan akan dibangun 32 kios yang ditujukan untuk usaha bisnis, koperasi, dan UMKM.
15 Brianorman,  Y.  (N.D.).  Jepin  (Jurnal  Edukasi  Dan  Penelitian  Informatika)  Sistem  Informasi Monitoring  Dan  Evaluasi  Dengan  Menggunakan  Kurva  S  Sebagai  Indikator  Realisasi  Dan  Kemajuan Pekerjaan.
16 Firyal  Akbar,  M.,  Kebijakan,  E.,  Pemberian,  P.,  Bantuan,  D.,  &  Sekolah,  O.  (N.D.).  Evaluasi Kebijakan  Program  Pemberian  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (Studi  Kasus  Pada  Sekolah  Dasar  Di Kabupaten Mamuju Utara).
17 Roni, O. :, & Putera, E. (N.D.). Analisis Terhadap Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia.
18 Chandratama Priyatna, C., Ari, F. X., Prastowo, A., Syuderajat, F., & Sani, A. (2020). Optimalisasi Teknologi  Informasi  Oleh  Lembaga  Pemerintah  Dalam  Aktivitas  Komunikasi  Publik.  Jurnal  Kajian Komunikasi, 8(1), 45363.
Ketiga responden ini dianggap mewakili setiap jenis usaha atau kategori produk yang dipasarkan oleh UMKM di Terminal Leuwipanjang.
Selanjutnya, untuk memastikan keakuratan data dari wawancara terstruktur dengan pelaku UMKM, dilakukan konfirmasi melalui wawancara informal dengan tiga informan kunci. Informan kunci  tersebut  meliputi  Koordinator  Satuan  Pelayanan  Terminal  Tipe  A  Leuwipanjang,  staf  tata usaha yang bertanggung jawab atas data produksi, dan staf  tata usaha pengelola BMN.
Data  yang  dikumpulkan  dianalisis  menggunakan  pendekatan  logika  induktif,  yang melibatkan  penggunaan  logika  untuk  memahami  pola  dan  tren  data  melalui  tiga  langkah  utama yaitu pengkodean data, pendeskripsian karakteristik utama dari data  dan langkah terakhir adalah penginterpretasian data. 19 Hasil penelitian dibahas secara deskriptif untuk memperoleh kesimpulan yang  relevan  mengenai  masalah  yang  diteliti.  Pembahasan  ini  didasarkan  pada  kajian  literatur ilmiah, penelitian sebelumnya, serta berbagai peraturan yang menjadi referensi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan analisis ukuran usahanya, data menunjukkan bahwa terdapat sejumlah pelaku UMKM di Terminal Leuwipanjang sebagai berikut :
Table 1 Daftar Usaha pada Kios Lantai 1
Nama Usaha Luas Kios  Lama Sewa  Jenis Usaha Kian Prima 7,50 m² 3 Thn UMKM Kedai Bram 93 12 m² 3 Thn UMKM Alfamart 37,60 m² 1 Thn Bisnis Indomaret 116,28 m² 3 Thn Bisnis Kantor 10,80 m² 3 Thn Bisnis Mandiri  Agen  Kios  Ben 2000 4 m² 3 Thn UMKM Kedai Praku 75 10 m² 3 Thn UMKM Barbershop Fitboy 12 m² 3 Thn UMKM Bakso Mantap Solo 14,70 m² 3 Thn UMKM
Sumber : Kementerian Perhubungan (2023)
Berdasarkan  tabel  2,  terdapat  9  kios  yang  sudah  aktif  melakukan  usaha  di  Terminal Leuwipanjang.  Sebanyak  6  kios  atau  sebesar  66,7  persen  merupakan  usaha  mikro  dan  kecil sedangkan  3  kios  atau  sebesar  33,3  persen  merupakan  usaha  besar  dalam  hal  ini  diperuntukkan untuk usaha bisnis.
19 Holst,  J.,  Brock,  A.,  Singer-Brodowski,  M.,  &  De  Haan,  G.  (2020).  Monitoring  Progress  Of Change:  Implementation  Of  Education  For  Sustainable  Development  (Esd)  Within  Documents  Of  The German Education System. Sustainability (Switzerland), 12(10). https://doi.org/10.3390/su12104306.

## Mengetahui Potensi Transaksi bagi UMKM
Berikut  merupakan  grafik  jumlah  penumpang  baik  kedatangan  maupun  keberangkatan setiap tahunnya sejak tahun 2020 :
Grafik 1 Data Penumpang Kedatangan dan Keberangkatan Tahun 2021
Sumber : Kementerian Perhubungan (2023)
Jumlah  penumpang  baik  kedatangan  maupun  keberangkatan  yang  terjadi  di  Terminal Leuwipanjang  dengan  rata-rata  penumpang  keberangkatan  pada  tahun  2021  adalah  sebanyak 49.744 orang dan kedatangan sebanyak 51.084 orang.
Grafik 2 Data Penumpang Kedatangan dan Keberangkatan Tahun 2022
Sumber : Kementerian Perhubungan (2023)
Pada tahun 2022, jumlah penumpang baik kedatangan maupun keberangkatan yang terjadi di  Terminal  Leuwipanjang  dengan  rata-rata  penumpang  keberangkatan  pada  tahun  2022  adalah sebanyak 23.020 orang dan kedatangan sebanyak 31.011 orang.
68.436 56.384 61.794 62.318 45.399 66.490 22.700 32.326 39.024 45.504 43.572 52.981 64.339 58.530 82.193 63.242 23.352 51.705 25.759 37.684 44.748 56.137 46.515 58.800 Januari Februari Maret
April Mei Juni
Juli Agustus September Oktober November Desember Keberangkatan Kedatangan
18.879 17.971 18.096 18.529 39.985 22.340 23.947 24.578 22.731 21.233 21.218 26.729 21.918 24.772  22.963 31.368
53.069
33.131 30.258 31.128 31.354 29.049 29.023 34.104 Januari Februari Maret April Mei Juni
Juli Agustus September Oktober November Desember Keberangkatan Kedatangan
Grafik 3 Data Penumpang Kedatangan dan Keberangkatan Tahun  2023
Sumber : Kementerian Perhubungan (2023)
Pada tahun 2023, sampai dengan bulan Juni, jumlah penumpang baik kedatangan maupun keberangkatan yang terjadi di Terminal Leuwipanjang dengan rata-rata penumpang keberangkatan pada tahun 2023 adalah sebanyak 26.815 orang dan kedatangan sebanyak 29.084 orang.

## Implementasi PP 7 Tahun 2021
Dalam  PP  7  Tahun  2021,  khususnya  pada  amanat  Penyediaan  Tempat  Promosi  dan Pengembangan  Usaha  Mikro  dan  Usaha  Kecil  pada  Infrastruktur  Publik,  terdapat  beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan peraturan tersebut, antara lain:
1. Menyediakan  tempat  promosi  dan  pengembangan  Usaha  Mikro  dan  Usaha  Kecil  dengan persentase minimal 30% dari total luas lahan area komersial.
2. Penandatangan kontrak kerja sama antara penyelenggara infrastruktur publik dengan pengelola intiastruktur publik.
3. Biaya sewa tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari harga sewa komersial.
Dalam  hal  melakukan  alokasi  dan  menyediakan  tempat  promosi  bagi  usaha  mikro  dan usaha kecil pada Terminal Leuwipanjang sudah dilakukan dengan baik. Berikut merupakan lokasi kios yang tersebar di lantai 2 :
97.223 72.921 62.615 6.346 - 6.991 21.766 32.755 24.081 25.014 26.646 25.535 66.499 54.661 47.312 4.033 - 6.777 24.710 34.955 24.058 23.874 19.998 23.174 Januari Februari Maret April Mei Juni
Juli Agustus September Oktober November Desember Keberangkatan Kedatangan

## Gambar 1 Lokasi Kios di Lantai 2

## Sumber : Kementerian Perhubungan (2022)
Jumlah luas wilayah yang diperuntukkan bagi usaha mikro dan usaha kecil adalah seluas 595,2 m2 atau sebesar 46,7 persen dari luar area yang dapat disewakan. Terdiri dari bangunan dan tanah  yang  dapat  disewakan,  dimana  lantai  pertama  sudah  diisi  dan  sudah  melakukan  aktivitas usahanya, sedangkan untuk area lantai 2, masih dalam proses pembangunan kios.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  staf  administrasi  pengelola  BMN,  konfirmasi diperoleh bahwa pelaksanaan penandatangan kontrak sewa telah dilakukan.
Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 115/PMK.06/ terkait biaya sewa BMN (Barang Milik Negara), Usaha Mikro dan Usaha Kecil diberikan keringanan biaya sewa sebesar 25% dari harga  sewa  komersial.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  berdasarkan  peraturan  diatas,  pelaku UMKM hanya membayar 25% dari harga sewa yang seharusnya berlaku. Peraturan ini memberikan insentif  kepada  Usaha  Mikro  dan  Usaha  Kecil  untuk  memperoleh  akses  yang  lebih  terjangkau terhadap tempat promosi dan pengembangan di infrastruktur publik yang dikelola oleh pihak-pihak yang terkait dengan BMN.

## Kerjasama Mitra Sewa BMN
Berikut merupakan rincian nilai sewa dengan contoh luas sewa seluas 12 m2  dengan jangka waktu sewa 3 tahun :
Table 3 Tarif Pokok Sewa BMN No  Jenis Kegiatan Usaha Nilai Sewa (Rp) (%) 1 Bisnis 46.632.000 100 % 2 Koperasi Sekunder 34.974.000 75 % 3 Koperasi Primer 23.316.000 50 % 4 Pelaku usaha perorangan 11.658.000 25 %
Sumber : Kementerian Keuangan (2023)
Penentuan harga sewa telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang tertera dalam Pasal 21 ayat 3 dari Peraturan Menteri Keuangan 115/PMK.06/2020. Pada kios yang berada di lantai 1, harga yang ditetapkan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Table 4 Realisasi Biaya Sewa UMKM
Jenis Usaha Harga Sewa Komersil Harga  Sewa KPKNL (25%) Harga Sewa 30% Sewa yang Dibayarkan Usaha Mikro 11.353.500  2.838.375 3.406.050  3.338.375 Usaha Mikro 11.353.500  2.838.375 3.406.050 3.338.375 FATAS 62 Kursi Pijat Elektronik 43.794.000 10.948.500 13.138.200  25.000.000 Ghania Rasa Oleh-oleh 45.415.800  11.353.950 13.624.740  11.500.000 Oleh-oleh  khas Sulawesi 45.415.800  11.353.950 13.624.740  11.353.950
Sumber : Kementerian Perhubungan (2023)
Pada 5 usaha mikro dan kecil pada kolom Sewa yang di bayar UMK merupakan penawaran yang disepakati melalui proses lelang. Usaha Mikro 1 dan 2  membayarkan Biaya sewa sebesar Rp 3.338.375 melebihi Biaya sewa KPKNL namun tidak melebihi Biaya sewa 30% yang tertuang pada PP & Tahun 2021. Pada Ghania Rasa Oleh-oleh, membayar sewa sebesar Rp 11.500.000 dan tidak melebihi batas Biaya sewa 30% yaitu sebesar Rp 13.624.740, serta usaha Oleh-oleh khas Sulawesi membayar sewa sebesar Rp 11.353.950 dan Biaya tersebut tidak melebihi Biaya sewa 30% yaitu sebesar Rp 13.624.740.
Pada usaha Kursi Pijat Elektronik penawaran yang diterima adalah sebesar Rp 25.000.000 melebihi dari aturan 30% yaitu sebesar Rp 13.138.200. hal tersebut terjadi karena lokasi kios yang di  tawarkan merupakan  lokasi strategis  didepan  escalator  sehingga  memiliki  potensi usaha  yang besar.
Dalam  penelitian  ini  juga  ditemukan  beberapa  kendala  dalam  UMKM  menjalankan aktivitas  usahanya,  diantaranya  letak  kios  UMKM  pada  lantai  1  bukan  merupakan  jalur  utama. Perubahan ini terjadi dengan adanya pemberlakukan ticketing satu pintu sehingga penumpang akan berangkat maupun tiba tidak melalui jalur kios dilantai 1. Beberapa UMKM merasakan penurunan omset yang cukup besar. Hal ini dapat menjadi perhatian khusus untuk melakukan pembuatan rute ataupun skema kedatangan dan keberangkatan penumpang agar melewati kios UMKM di lantai 1.

## Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan  kebijakan  membutuhkan  partisipasi  aktif  dari  para  pemangku  kepentingan (stakeholder),  termasuk  kementerian  terkait,  dalam  hal  ini,  untuk  melakukan  monitoring  dan evaluasi.
Berdasarkan hasil penelitian lapangan diperoleh informasi bahwa Kementerian Koperasi dan  UKM  bersama  Kementerian  terkait  (Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian, Kementerian  Perhubungan  dan  Sekretariat  Kabinet)  telah  melaksanakan  kegiatan  monitoring  di Terminal  Leuwipanjang  dengan  isu  strategis  yang  menjadi  topik  monitoring  adalah  alokasi  30 persen  bagi  pelaku  UMKM,  besaran  harga  sewa  dan  terbentuknya  Koperasi  di  Terminal Leuwipanjang.

## KESIMPULAN
Terkait  alokasi  30  persen  bagi  Pelaku  UMKM  di  lokasi  infrastruktur  publik,  terminal Leuwipanjang telah mengalokasikan lahan seluas 595,2 m2 atau sebesar 46,7 persen dari luasan area strategis yang dapat disewakan. Hal tersebut menunjukkan Amanah PP 7 Tahun 2021 terkait besaran alokasi minimal 30 persen bagi Pelaku UMKM untuk dapat berkegiatan usaha di Terminal Leuwipanjang telah terpenuhi. Namun demikian dari luasan lahan sebesar 46,7 persen tersebut baru terisi sebanyak 11 kios dari yang seharusnya 43 kios atau sekitar 25,6 persen.
Terkait  penetapan  harga  sewa  maksimal  sebesar  30  persen  bagi  Pelaku  UMKM dibandingkan  dengan  penetapan  harga  sewa  pada  umumnya,  berdasarkan  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor    115/PMK.06/2020    telah  ditetapkan  bahwa  harga  sewa  bagi  pelaku  UMKM sebesar 25 persen dari harga normal. Harga sewa tersebut telah mengikuti ketetapan PP 7 Tahun 2021. Namun demikian pada praktiknya harga yang sudah ditetapkan tersebut menjadi dasar harga untuk  pelelangan  sehingga  sangat  dimungkinkan  pelaku  UMKM  membayar  harga  sewa  diatas harga  yang  sudah  ditetapkan  oleh  Kementerian  Keuangan  tersebut.  Berdasarkan  hasil  penelitian diperoleh informasi bahwa dari 11 kios 4 kios membayar sewa diatas harga sewa yang ditetapkan oleh  Kementerian  Keuangan  dan  1  kios  membayar  harga  sewa  diatas  ketentuan  yang  telah ditetapkan dalam PP 7 Tahun 2021.
Terkait  pembentukan  Koperasi  sebagai  wadah  bagi  Pelaku  UMKM  di  Terminal Leuwipanjang saat ini dalam tahap diinisiasi.
Berdasarkan  temuan  diatas,  perlu  dilaksanakan  beberapa  hal  meliputi  optimalisasi monitoring yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan penetapan harga sewa di Terminal Leuwipanjang agar tidak melanggar ketentuan harga sewa dalam PP 7 Tahun 2021, selain itu perlu mendorong peran dari Pemerintah Daerah untuk dapat memfasilitasi UMKM binaannya berkegiatan  usaha  di  Terminal  Leuwipanjang  untuk memenuhi  tingkat  keterisian  kios yang  baru
mencapai  25,6  persen  dari  total  keterisian  kios.  Selain  itu  perlu  juga  dioptimalkan  pelaksanaan peran dari Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mensosialisasikan manfaat pembentukan Koperasi sebagai wadah dari Pelaku UMKM di Terminal Leuwipanjang.
Akhirnya, dari penelitian ini dapat diberikan beberapa rekomendasi kepada para pemangku kepentingan  meliputi  Sekretariat  Kabinet,  Kementerian  Keuangan,  Kementerian  Perhubungan, Kementerian  Koperasi  dan  UKM,  Kementerian  BUMN  serta  Pemerintah  Daerah  untuk  dapat menjalankan  peran,  tugas,  fungsi  dan  kewenangannya  masing-masing  secara  bersinergi  dalam rangka peningkatan pemberdayaan UMKM di Terminal Leuwipanjang sesuai dengan implementasi PP 7 Tahun 2021.

## DAFTAR PUSTAKA
Aswad,  H.,  Abdullah,  A.,  Zainuddin,  S.,  Khilda,  Nur,  W.,  Rohana,  Yusri,  &  Andi.  (2022). Perancangan  Terminal  Tipe  B  Dengan  Pendekatan  Arsitektur  Neo  Vernakular  Di Kabupaten  Sinjai. Journal Of Muhammadiyah’s Application Technology , 1 (2),  217–226. https://doi.org/10.26618/j-jumptech.v1i2.8921
Brianorman,  Y.  (N.D.). Jepin  (Jurnal  Edukasi  Dan  Penelitian  Informatika)  Sistem  Informasi Monitoring Dan Evaluasi Dengan Menggunakan Kurva S Sebagai Indikator Realisasi Dan Kemajuan Pekerjaan .
Castley, R. J. (N.D.). Policy-Focused Approach To Manpower Planning .
Chandratama Priyatna, C., Ari, F. X., Prastowo, A., Syuderajat, F., & Sani, A. (2020). Optimalisasi Teknologi  Informasi  Oleh  Lembaga  Pemerintah  Dalam  Aktivitas  Komunikasi  Publik. Jurnal Kajian Komunikasi , 8 (1), 45363.
Farida, D., Legowo, B., Perbanas, J., Kuningan, K., Setiabudi, J., & Selatan, I. (2018). Penerapan Konsep  Monitoring  Dan  Evaluasi  Dalam  Sistem  Informasi  Kegiatan  Mahasiswa  Di Perbanas Institute Jakarta. Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi , 4 , 2443–2229. https://doi.org/10.28932/jutisi.v4i3.876
Firyal  Akbar,  M.,  Kebijakan,  E.,  Pemberian,  P.,  Bantuan,  D.,  &  Sekolah,  O.  (N.D.). Evaluasi Kebijakan  Program  Pemberian  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (Studi  Kasus  Pada Sekolah Dasar Di Kabupaten Mamuju Utara) .
Hartanto,  N.  (2019).  Implementasi  Pp.  No.  27  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah  Dalam  Upaya  Meningkatkan  Efektivitas  Pengelolaan  Barang  Dan  Jasa.
Journal Of Management Review , 2 (3), 223. Https://Doi.Org/10.25157/Jmr.V2i3.1799
Humaidi,  M.  R.,  &  Hakim,  S.  (2019).  Preferensi  Minat  Masyarakat  Kota  Palangka  Raya Bertransaksi  Menggunakan  Kartu  Pembayaran  Elektronik  Berlogo  Gerbang  Pembayaran Nasional  Bank  Indonesia. Jurnal  Ekonomi  Dan  Perbankan  Syari’ah , 11 (2),  191–204. https://doi.org/10.24235/amwal.v11i2.5259
Luthfiyah, L., Dan, P., Pembangunan, K., & Pascasarjana, S. (2021). Borobudur Communication Review. In Borobudur Communication Review (Vol. 01, Issue 01).
Masliyah.  (2011).  Potensi  Jumlah  Penumpang  Pada  Rute  Purabaya-Bangkalan  Dengan Menggunakan Moda Bis Kota. In Jurnal Teknik Sipil Kern (Vol. 1, Issue 1).
Munawar, Marzuki, & Affan, I. (2021). Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perpspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Ilmiah Metadata , 3 (2), 452–468.
Nalini, S. N. L. (2021). Dampak Dampak Covid-19 Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.
Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah) , 4 (1), 662–669. https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.278
Nurhalita, S. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm)  Di  Kabupaten  Langkat  (The  Role  Of  Local  Governments  In  Empowerment  Of Micro Small Medium Enterprises (Msmes) In Langkat Regency). Jurnal Ekonomi Syariah Dan Binsin , 5 . http://ejournal.unma.ac.id/index.php/mr/index
Roni, O. :, & Putera, E. (N.D.). Analisis Terhadap Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia .
Suhariyanto,  J.,  Zainal,  A.,  &  Budiarta,  K.  (2018).  Pemberdayaan  Sumber  Daya  Lokal  Dalam Pengelolaan Sektor Industri Kreatif Di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe: Studi Kualitatif  Atas  Peran  Corporate  Social  Responsibility  (Csr)  Pt.  Pertamina  (Persero) Marketing  Operation  Region  (Mor)  I  –  Terminal  Bahan  Bakar  Minyak  (Tbbm) Lhokseumawe. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 24 (3), 792–797.
Ulya, H. N. (2020). Alternatif Strategi Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19 Pemerintah Daerah Jawa  Timur  Pada  Kawasan  Agropolitan. El-Barka:  Journal  Of  Islamic  Economics  And Business , 3 (1). https://doi.org/10.21154/elbarka.v3i1.2018
Walelang,  R.  P.  A.,  Alexander,  S.,  Tangkuman,  S.,  &  Efektivitas,  A.  (2017).  Analysis  Of  The Administration Effectiveness Of Non Tax Revenue On State Assets And Auction Service Office Of Manado. …… 2647 Jurnal Emba , 5 (2), 2647–2655.
Windusancono, B. A. (2021). Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Indonesia. Jurnal Mimbar Administrasi , Vol. 18 No. 1 (2021): April: Jurnal Mimbar Administrasi .