E-ISSN 2581-1002

## PENGARUH SiLPA DAN KETERGANTUNGAN FISKAL TERHADAP BELANJA MODAL KABUPATEN/KOTA DI PULAU SUMATERA DENGAN KLASIFIKASI PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI PEMBEDA
Desi Zeatifani* 1 , Syukriy Abdullah *2
1,2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala e-mail : de.zeafans@gmail.com *1 , syukriya@gmail.com *2

## Abstrak
The objective of the research was to find out the influence of SiLPA and Fiscal Dependency on Capital Expenditure simultaneously  and  partially    in  Province/City  Government  of  Sumatera  Island  with  classification  of  local government as a differentiator. The research used causal design. The population was 136 provinces/cities in Aceh, and  whole  observed.  The  period  of  observation  was  since  2013  until  2015,  so  there  were  408  analysis  units  all together.  The  data  were  processed  by  using  multiple  linear  regression  tests  with  an  SPSS  software program.  The result of the research showed that SiLPA and Fiscal Dependency both simultaneosly and partially influenced Capital Expenditure if no differentiator variable. SiLPA and Fiscal Dependency on classification of capital expenditures by local governments as differentiator variables showed different effects in each classification that classification A, B and C.
Keywords: SiLPA, Fiscal Dependency, Capital Expenditure, Classification of Local Government.

## 1. Pendahuluan
Pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  di  era Reformasi  secara resmi dimulai sejak 1 Januari 2001. Proses  tersebut  diawali  dengan  pengesahan  Undang- undang  (UU)  Nomor  22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD). Hingga kini, kedua regulasi tersebut sudah mengalami  beberapa kali revisi hingga yang  terakhir  UU  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Pemberian  sumber  keuangan  Negara  kepada Pemerintahan  Daerah  dalam  rangka  pelaksanaan Desentralisasi  didasarkan  atas  penyerahan  tugas  oleh Pemerintah  kepada  Pemerintah  Daerah  dengan memperhatikan  stabilitas  dan  keseimbangan  fiskal (UU Nomor 33 Tahun 2004). Penerapan desentralisasi fiscal di  Indonesia  yang  diwujudkan  dalam  bentuk penyerahan  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah untuk  mengatur  dan  mengelola  sendiri  urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, termasuk pengelolaan  keuangan  daerah  (Abdullah  dan  Nazry, 2014).
Pembangunan  fisik  dapat  dilaksanakan  jika perencanaannya  dimasukkan  dalam  APBD  pada  pos belanja,  khususnya  belanja  modal.  Alokasi  belanja modal  dibentuk  melalui  proses  penyusunan  anggaran. Tentunya dalam  pengalokasian  belanja  modal  sebagai pendukung  proses  pembangunan,  peran  proses penganggaran  sangatlah  signifikan.  Penggunaan pendekatan  penganggaran  berbasis  kinerja  tentunya akan semakin berpengaruh dalam penetapan tujuan dan outcome  hingga  akhirnya  diejawantahkan  kedalam angka-angka  pada  pos  belanja  modal  APBD  (Annisa, 2010).
Belanja  modal  merupakan  komponen  belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan  output  berupa  aset  tetap.  Dalam pemanfaatan  aset  tetap  yang  dihasilkan  tersebut,  ada yang  bersinggungan  langsung  dengan  pelayanan publik  atau  dipakai  oleh  masyarakat.  Jika  dilihat  dari segi  perspektif  kebijakan  publik,  sebagian  besar belanja modal berhubungan dengan pelayanan publik, sehingga  pada  setiap  anggaran  tahunan  jumlahnya semestinya relatif besar (Abdullah, 2013).
Sumber pendanaan lainnya untuk alokasi belanja modal  penyediaan  berbagai  fasilitas  publik  adalah penerimaan  daerah  yang  bersumber  dari  Sisa  Lebih
Pembiayaan  Anggaran  (SiLPA)  tahun  anggaran sebelumnya.  Menurut  Permendagri  13  Tahun  2006, pasal  13  menyatakan  bahwa  sisa  lebih  perhitungan anggaran  (SiLPA)  tahun  sebelumnya  merupakan penerimaan  pembiayaan  yang  digunakan  untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih  kecil  daripada  realisasi  belanja,  mendanai pelaksanaan  kegiatan  lanjutan  atas  beban  belanja langsung,  mendanai  kewajiban  lainnya  yang  sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
Sisa  lebih  anggaran  tahun  sebelumnya  yang menjadi  penerimaan  pada  tahun  berjalan  (SiLPA) merupakan  sumber  penerimaan  internal  Pemda  yang dapat  digunakan  untuk  mendanai  kegiatan-kegiatan tahun  berjalan.  Bentuk  penggunaan  SiLPA  ada  dua, yakni:  (1)  untuk  melanjutkan  kegiatan  yang  belum selesai    dikerjakan  pada  tahun  sebelumnya  (luncuran) dan  (2)  membiayai  kegiatan  baru  yang  tidak teranggarkan dalam APBD murni (Abdullah, 2013).
Terkait dengan diberlakukannya otonomi daerah dan  desentralisasi  adalah  bagaimana  daerah  dapat mengatasi  ketergantungan  terhadap  pemerintah  pusat dalam  hak  ketergantungan  fiskal  untuk  kebutuhan segala  kegiatan  pembangunan  daerah  (Kuncoro, 2004:110).
Ketergantungan  fiskal  pemerintah  daerah  dapat dilakukan  dengan  mengukur  kinerja/kemampuan keuangan  pemerintah  daerah  dan  mengukur  kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah khususnya  dibidang  keuangan,  dapat  diukur  dari seberapa  jauh  kemampuan  pembiayaan  bila  didanai sepenuhnya  oleh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Bagi Hasil.  Mengukur  kinerja/kemampuan  keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menggunakan  indikator  Derajat  Desentralisasi  Fiskal (Musgrave & Musgrave, 1980).
Penelitian  menggunakan  semua  pemerintah Kabupaten/Kota  di  Pulau  Sumatera.  Pemerintah Kabupaten/Kota  di  Klasifikasikan  ke  dalam  3 Klasifikasi  yaitu  (a)  Klasifikasi  A,  yaitu  pemerintah daerah yang memiliki kemampuan keuangan tertinggi; (b)  Klasifikasi  B,  yaitu  pemerintah  daerah  yang memiliki kemampuan keuangan daerah tengah/sedang; (c)  Klasifikasi  C,  yaitu  pemerintah  daerah  yang memiliki
kemampuan
keuangan daerah
terbawah/rendah.
2. Kajian  Pustaka,  Kerangka  Pemikiran,  Dan Hipotesis

## Penganggaran pada Pemerintah Daerah
Penganggaran  dalam  organisasi  sektor  publik merupakan  tahapan  yang  cukup  rumit  dan mengandung  nuansa  politik  yang  tinggi.  Anggaran harus  diinformasikan  kepada  publik  untuk  dikritik, didiskusikan,  dan  diberi  masukan.  Anggaran  sektor publik  merupakan  instrumen  akuntabilitas  atas pengelolaan  dana  publik  dan  pelaksanaan  program- program  yang  dibiayai  dengan  uang  publik (Mardiasmo, 2002:61).

## Anggaran Pada Pemerintah Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Anggaran  dalam  APBD  merupakan  pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan penganggaran adalah proses atau metode  untuk  mempersiapkan  suatu  anggaran (Mardiasmo,  2002:61).  Anggaran  pendapatan  dan belanja daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  serta  memuat  pos-pos pendapatan  dan  belanja  yang  menjadi  sasaran  atau target yang hendak dicapai selama satu tahun (UU No. 17  Tahun  2003  Tentang  Keuangan  Negara  pasal  1 butir 8).

## Anggaran Belanja Daerah
Menurut  Permendagri  No.  59  Tahun  2007 Tentang  Perubahan  atas  Permendagri  No.  13  Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diungkapkan  pengertian  belanja  daerah  yaitu kewajiban  pemerintah  daerah  yang  diakui  sebagai pengurang  nilai  kekayaan  bersih.  Belanja  daerah adalah  semua  kewajiban  daerah  yang  diakui  sebagai pengurang  nilai  kekayaan  bersih  dalam  periode anggaran yang bersangkutan (UU No. 32 Tahun 2004 Tentang  Pemerintah  Daerah).  Belanja  adalah  jenis biaya  yang  timbulnya  berdampak  langsung  terhadap berkurangnya  saldo  kas  maupun  uang  entitas  yang berada di bank (Bastian, 2007:151).

## Belanja Modal
Belanja  Modal  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal  50  huruf  c  Permendagri  No  59  Tahun  2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang  pengelolaan  Keuangan  Daerah  digunakan untuk  pengeluaran  yang  dilakukan  dalam  rangka pengadaan  aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat  lebih  dari  12  (dua  belas)  bulan  untuk digunakan  dalam  kegiatan  pemerintahan.  Sedangkan menurut  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (PSAP)  Nomor  2,  Belanja  Modal  adalah  pengeluaran anggaran  untuk  perolehan  aset  tetap  dan  aset  lainnya yang  memberi  manfaat  lebih  dari  satu  periode akuntansi. Menurut Halim (2007:101), “belanja modal merupakan  pengeluaran  anggaran  yang  dilakukan dalam  rangka  perolehan  aset  tetap  dan  aset  lainnya yang  memberi  manfaat  lebih  dari  satu  periode akuntansi.”

## Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Menurut  Permendagri  Nomor  13  tahun  2006, “Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu  periode  anggaran.  Selanjutnya  pada  Pasal  137 sampai  dengan  Pasal  153,  SiLPA  tahun  sebelumnya merupakan  penerimaan  pembiayaan  yang  digunakan untuk  menutupi  defisit  anggaran  apabila  realisasi pendapatan  lebih  kecil  daripada  realisasi  belanja, mendanai  pelaksanaan  kegiatan  lanjutan  atas  beban belanja  langsung  dan  mendanai  kewajiban  lainnya yang  sampai  dengan  akhir  tahun  anggaran  belum diselesaikan.

## Ketergantungan Fiskal
Permasalahan yang sering terjadi terkait dengan diberlakukannya  otonomi  daerah  dan  desentralisasi adalah bagaimana daerah dapat mengatasi ketergantungan  terhadap  pemerintah  pusat  dalam  hak ketergantungan fiskal untuk kebutuhan segala kegiatan pembangunan daerah (Kuncoro,  2004: 110). Keberhasilan  otonomi  daerah  tidak  terlepas  dari
kemampuan  dalam  bidang  keuangan  yang  merupakan salah  satu  indikator  penting  dalam  menghadapi otonomi daerah.

## Klasifikasi Pemerintah Daerah
Kabupaten/kota  di  Sumatera  yang  terdiri  yang menjadi  sampel  dalam  penelitian  ini  berjumlah  140 Kabupaten/Kota  dari  8  Provinsi    (BPS,  2014)  akan dikelompokkan  berdasarkan Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  21  Tahun  2007,    pemerintah  daerah dalam  hal  ini  pemerintah  kabupaten  diklasifikasikan dalam 3 (tiga) Klasifikasi yaitu:
a) Klasifikasi  a,  yaitu  pemerintah  daerah  yang memiliki kemampuan keuangan di atas Rp.400.000.000.000,00  (empat  ratus  milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tertinggi,
b) Klasifikasi  b,  yaitu  pemerintah  daerah  yang memiliki kemampuan keuangan antara Rp.200.000.000.000,00  (dua  ratus  milyar  rupiah) sampai  dengan  Rp.400.000.000.000,00  (empat ratus  milyar  rupiah)  dikelompokkan  pada kemampuan keuangan daerah tengah/sedang,
c) Klasifikasi  c,  yaitu  pemerintah  daerah  yang memiliki  kemampuan  keuangan  di  bawah Rp.200.000.000.000,00  (dua  ratus  milyar  rupiah) dikelompokkan  pada  kemampuan  keuangan daerah terbawah/rendah.

## Penelitian Terdahulu
Hasil  penelitian  Haryanto  (2013)  menunjukkan bahwa  informasi  SiLPA  dan  informasi  arus  kas (operasional, investasi dan pendanaan) secara simultan mempunyai  pengaruh  terhadap  penganggaran  belanja modal.    Untuk  lebih  lengkap  penelitian  sebelumnya dapat di lihat pada Tabel 2.1
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu No  Peneliti (Tahun) Judul Hasil Penelitian 1 Haryanto (2013) X1: Informasi SiLPA APBD X2: Arus Kas Y: Penganggaran Belanja Modal Berdasarkan Klasifikasi Pemerintah Daerah Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2007 Informasi  SiLPA  dan  informasi  arus  kas (operasional,  investasi  dan  pendanaan)  secara simultan  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan terhadap penganggaran belanja modal.
2 Fattah & Irman Analisis Ketergantungan Fiskal Pemerintah Daerah Di Provinsi Sulawesi Selatan Pada Era Otonomi Daerah 1. Kinerja/kemampuan keuangan Pemerintah
Daerah di Sulawesi Selatan masih sangat kurang.
2. Kesiapan  Daerah  di  Sulawesi  Selatan  dibidang keuangan  dalam  pembiayaan  belanja  daerahnya masih sangat kurang.
No  Peneliti (Tahun) Judul Hasil Penelitian 3 Daniel Baird Changes in Local Government Fund Balance During the Recession 1. Saldo  dana  yang  sebenarnya  meningkat  selama waktu temuan dengan 34,9 persen. 2. Perubahan  saldo  dana  bisa  lebih  mengandalkan keputusan manajemen.
3. Dana  perubahan  keseimbangan  bisa  memiliki lebih  homeostasis  dari  hubungan  kausal  dengan variabel kondisi keuangan. 4 Aprizay, Darwanis & Arfan X1: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah X2: Dana Perimbangan X3: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Y: Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh 1. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  secara bersama-sama  berpengaruh  terhadap  belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
2. Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh  terhadap Belanja  Modal  pada  kabupaten/kota  di  Provinsi Aceh.
3. Dana  Perimbangan  berpengaruh  terhadap Melanja  Modal pada  kabupaten/kota  di Provinsi Aceh.
4. Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  berpengaruh terhadap  Belanja  Modal  pada  kabupaten/kota  di Provinsi Aceh. 5 Mutiah, Ratna Mappanyuki X1: The Effect of Surplus Budget Financing X2: Special Allocation Fund X3: General Allocation Fund X4: Regional Revenue X5: Characteristics of Local Government
Y: Decision of Capital Expenditure
(Survey in Local Government in Indonesia)
Efek positif SFB pada Keputusan Belanja Modal.

## Sumber: Data Diolah (2016)

## 2.8 Kerangka Pemikiran
Penelitian  ini  menggunakan  dua  variabel independen  yaitu SiLPA  APBD  (X1)  dan Ketergantungan  Fiskal  (X2),  serta  satu  variabel
dependen yaitu belanja modal (Y). Hal ini dilihat pada gambar 2.1.
Sumber: Data diolah (2016). Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## Hipotesis
Hipotesis  merupakan  kesimpulan  sementara yang  diambil  sebelum  melakukan  penelitian  untuk mendapatkan  konfirmasi  kebenarannya.  Menurut Sekaran  (2006:135)  hipotesis  adalah  hubungan  yang
diperkirakan  secara  logis  di  antara  dua  atau  lebih variabel  yang  diungkapkan  dalam  bentuk  pernyataan yang dapat diuji. Adapun hipotesis penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:
SiLPA (X1) Ketergantungan Fiskal (X2) Belanja Modal (Y)
H1:  SiLPA  dan  ketergantungan  fiskal  secara bersama-sama  berpengaruh  terhadap    belanja modal  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di Sumatera.
H2:  Ketergantungan  fiskal  berpengaruh  terhadap belanja  modal  pada  pemerintah  daerah kabupaten/kota di Sumatera
H3:  SiLPA  berpengaruh  terhadap  belanja  modal pada  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di Sumatera.
H4:  Klasifikasi  Pemerintah  Daerah  apakah  dapat memberikan pengaruh yang berbeda.

## 3. Metode Penelitian Desain Penelitian
Tujuan  studi  yang  dilakukan  dalam  penelitian ini  adalah  pengujian  hipotesis.  Jenis    penelitian  pada penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif  Penelitian ini  menggunakan  data  laporan  keuangan  tentang
APBD  pada  pemerintahan  daerah  kabupaten/kota  se- Pulau Sumatera tahun 2013-2015. Dalam penelitian ini horizon waktu yang digunakan  adalah balanced panel data.

## Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  adalah  wilayah  generalisasi  yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk  dipelajari,  kemudian  ditarik  kesimpulannya (Sugiyono,  2013:115).  Populasi  dalam  penelitian  ini adalah  seluruh  Kabupaten/Kota  se-Sumatera  yang berjumlah 140 Kabupaten/Kota dari 8 Provinsi dengan menggunakan  tahun  pengamatan  2013-2015.  Rincian populasi  provinsi  Se-Sumatera  dapat  di  lihat  pada Tabel 3.1.
Tabel 3.1

## Rincian Populasi Provinsi Se-Sumatera
No Provinsi 2013 2014 2015 1 Aceh 23 23 23 2 Sumatera Utara 33 33 33 3 Sumatera Barat 19 19 19 4 Riau 12 12 11 5 Jambi 11 11 11 6 Sumatera Selatan 15 17 17 7 Bengkulu 10 10 10 8 Lampung 14 15 15 Total Kabupaten/Kota 137 140 139
Jumlah sampel yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebanyak 136 pemerintah daerah kabupaten/kota.  Metodologi  pengambilan  sampel dilakukan  dengan  teknik  Purposive  Sampling,  yaitu teknik  penentuan  sampel  dengan  pertimbangan tertentu  (Arikunto,  1990:  128).  Penelitian  dilakukan selama 3 tahun yaitu 2013-2015, sehingga total sampel adalah 408.

## Operasionalisasi Variabel
Variabel adalah sesuatu yang dapat membedakan  atau  membawa  variasi  pada  nilai.  Nilai bisa  berbeda  pada  waktu  yang  berbeda  untuk  objek atau  orang  yang  sama  atau  nilai  dapat  berbeda dalam waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda (Sekaran, 2006:115). Variabel-variabel dalam penelitian  ini  adalah  variabel  bebas  (independen)  dan variabel terikat (dependen).

## Belanja Modal (Y)
Menurut  pernyataan  Standar  Akuntansi  Nomon 02,  Klasifikasi  yang  dicantumkan  menurut  jenis belanja  yang  mana  belanja  modal  terdiri  dari  belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan,  belanja  jalan,  belanja  irigasi,  dan  jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.
Belanja  Modal  =   Belanja  Tanah  +  Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan +  Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya.
Pengukuran  (proxy)  yang  digunakan  adalah presentase  perbandingan  antara  belanja  modal  adalah presentase perbandingan  antara belanja modal dengan total belanja (Aprizay, et al, 2014) atau dengan rumus sebagai berikut:
Belanja Modal = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝐴𝑃𝐵𝐷
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎
 ISSN: 1978-1520
SiLPA (X 1 )
SiLPA adalah sisa anggaran tahun lalu yang ada dalam  APBD  tahun  anggaran  berjalan/berkenaan. SiLPA merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari  sisa  kas  tahun  anggaran  sebelumnya.  Sebagai contoh,  SiLPA  di  dalam  APBD  2013  adalah  SILPA tahun  anggaran  2012  (Syukriy,  2013).  Aprizay,  et  al (2014)  menyatakan  bahwa  selisih  lebih  realisasi penerimaan  dan  pengeluaran  anggaran  selama  satu periode anggaran Pengukuran (proxy) yang digunakan adalah  persentase  perbandingan  antara  SiLPA  dengan total penerimaan pembiayaan atau:
SiLPA=
Ketergantungan Fiskal (X 2 )
Kemampuan keuangan dan kesiapan pemerintah daerah  dalam  menghadapi  otonomi  daerah  khususnya dibidang keuangan. Untuk melihat tingkat ketergantungan  fiskal  pemerintah  daerah  dapat dilakukan  dengan  mengukur  kinerja/kemampuan keuangan  daerah  dengan  cara  menggunakan  indikator
Derajat Desentralisasi Fiskal (Musgrave & Musgrave, 1980):
 Proporsi PAD terhadap TPD =
 Proporsi BHPBP terhadap TPD =
 Proporsi SD terhadap TPD =
Dimana:
PAD = Pendapatan Asli Daerah;
BHPBP  =  Bagi  Hasil  Pajak  dan  Bukan  Pajak  untuk daerah;
SD = Sumbangan Daerah; dan TPD = Total Pendapatan Daerah;
Setiap  variabel  X  dan  Y  dalam  penelitian  ini  yang telah  dijelaskan  di  atas  dapat  dilihat  pada  tabel operasional variabel. Selengkapnya tentang operasional variabel dapat di lihat pada Tabel 3.2
Tabel 3.2

## Operasionalisasi Variabel
Variabel Definisi Operasional Indikator Skala Pengukuran Dependen Belanja  Modal (Y) pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝐴𝑃𝐵𝐷 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 Belanja Modal = Rasio Independen SiLPA (X 1 ) SiLPA adalah sisa anggaran tahun lalu yang ada dalam APBD tahun anggaran berjalan/ berkenaan.
SiLPA merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari kas tahun anggaran sebelumnya. SiLPA= Rasio Ketergantungan Fiskal (X2) Ketergantungan fiskal adalah kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah khususnya di bidang keuangan. 1) Proporsi PAD terhadap TPD = 2) Proporsi BHPBP terhadap TPD = 3) Proporsi SD terhadap TPD = Rasio Klasifikasi Pemerintah Daerah (X3) Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2007 Klasifikasi A Klasifikasi B Klasifikasi C
 ISSN: 1978-1520

## Metode  Analisis  dan  Rancangan  Pengujian Hipotesis
Alat  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  analisis  regresi  linier  berganda.  Analisis regresi  berganda  adalah  analisis  mengenai  beberapa variabel  independen  dengan  satu  variabel  dependen. Dalam analisis regresi selain mengukur seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen,  juga  menunjukkan  bagaimana  hubungan antara variabel independen dengan dependen, sehingga dapat  membedakan  variabel  independen  dengan variabel dependen tersebut.

## Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif  adalah  statistik  yang digunakan  untuk  menganalisis  data  dengan  cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul  sebagaimana  adanya  tanpa  bermaksud membuat  kesimpulan  yang  berlaku  untuk  umum  atau generalisasi  (Sugiyono,  2013).  Penyajian  statistik deskriptif  bertujuan  agar dapat  dilihat  profil  dari  data penelitian  tersebut  dengan  hubungan  yang  ada  antar variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  tersebut. Dalam  penelitian  ini  variabel  yang  digunakan  adalah SiLPA, Ketergantungan Fiskal, dan Belanja Modal.

## Uji Asumsi Klasik
Pengujian  regresi  linier  berganda  dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat, yaitu lolos dari uji asumsi klasik. Syarat- syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusikan  secara  normal,  tidak  mengandung multikolinieritas  dan  heteroskedastisitas.  Untuk  itu sebelum  melakukan  pengujian  regresi  linier  berganda perlu  dilakukan  lebih  dahulu  pengujian  asumsi  klasik (Ghozali, 2013:105), yang terdiri dari:

## Uji Normalitas
Pengujian  normalitas  memiliki  tujuan  untuk menguji  apakah  dalam  model  regresi,  variabel penganggu  atau  residual  memiliki  distribusi  normal. Seperti  diketahui  bahwa  uji  t  mengasumsikan  bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini  dilanggar  maka  uji  statistik  menjadi  tidak  valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2013:160).
Uji  statistik  yang  dapat  digunakan  untuk menguji  normalitas  residual  adalah  uji  statistik  non- parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S).  Jika  hasil
Kolmogorov-Smirnov menunjukkan  nilai  signifikansi di  atas  0,05  maka  data  residual  terdistribusi  dengan normal.  Sedangkan  jika  hasil Kolmogrov-Smirnov menunjukkan  nilai  signifikansi  di  bawah  0,05  maka data  residual  terdistribusi  tidak  normal  (Ghozali, 2013:160).

## Uji Multikolinieritas
Uji  Multikolinieritas  bertujuan  untuk  menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2013:105). Uji multikolinieritas  ini  digunakan  karena  pada  analisis regresi  terdapat  asumsi  yang  mengsyaratkan  bahwa variabel bebas (independen) harus terbebas dari gejala multikolinieritas  atau  tidak  terjadi  korelasi  antar variabel independen.
Nilai cutoff yang  umum  dipakai  untuk menunjukkan  adanya  multikolinieritas  adalah  nilai Tolerance <0,10  atau  sama  dengan  nilai  VIF>10 (Ghozali, 2013:106).

## Uji Autokorelasi
Uji  autokorelasi  berguna  untuk  mengetahui apakah  dalam  sebuah  model  regresi  linier  terdapat hubungan  yang  kuat  baik  positif  maupun  negatif antardata  yang  ada  pada  variabel-variabel  penelitian. Data  penelitian  dapat  berupa time  series atau cross section. Data cross section, akan di uji apakah terdapat hubungan  yang  kuat  di  antara  data.  Jika  ya,  telah terjadi  autokorelasi.  Jika  terjadi  autokorelasi,  perlu diupayakan  agar  tidak  terjadi  autokorelasi  (Ghozali, 2013:110).

## Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  dilakukakan  untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke  pengamatan  lain.  Jika  varians  dari  residual  suatu pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain  tetap,  disebut homoskedastisitas,  sedangkan  untuk  varians  yang berbeda  disebut  heteroskedastisitas.  Model  regresi yang  baik  adalah  model  yang  heteroskedastisitas (Ghozali, 2013:139).

## Model Regresi
Alat  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis regresi  linier  berganda  yang  digunakan  untuk  melihat pengaruh  dana  perimbangan  dan  pendapatan  asli
 ISSN: 1978-1520
daerah  terhadap  belanja  langsung  daerah.  Data  diolah dengan  bantuan software SPSS  2.1.  Pengujian hipotesis  dilakukan  dengan  menggunakan  model analisis  regresi  variabel  independen  terhadap  variabel dependen. Persamaan regresi yang digunakan adalah:
Y   = a+ b 1 X 1 + b 2 X 2 + e Dimana: Y   : Belanja Modal; a : Intercept;
X 1 : SiLPA;
X 2 : Ketergantungan Fiskal; b    : Koefisien regresi untuk masing-masing variabel X; dan e    : error term Regresi dilakukan dalam tiga kali yaitu pada; (a) Klasifikasi  A  sebagai  klasifikasi  tertinggi;  (b) Klasifikasi  B  sebagai  klasifikasi  tengah/sedang  (c) Klasifikasi C sebagai klasifikasi rendah.

## Rancangan Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan  model  analisis  regresi  variabel independen  terhadap  variabel  dependen.  Ketepatan fungsi  regresi  sampel  dalam  menaksir  nilai  aktual dapat diukur dari Goodness of Fit nya. Secara statistik, setidaknya  ini  dapat  diukur  dari  nilai  koefisien determinasi,  nilai  statistik  F  dan  nilai  statistik  t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah  dimana  H 0 ditolak).  Sebaliknya  disebut  tidak signifikan  bila  nilai  uji  statistiknya  berada  dalam daerah dimana H 0 diterima (Ghozali, 2013:98).

## Koefisien Determinasi
Koefisien  determinasi  (R 2 )  pada  intinya mengukur  seberapa  jauh  kemampuan  model  dalam menerangkan  variasi  variabel  independen.  Koefisien determinasi  ini  digunakan  karena  dapat  menjelaskan kebaikan  dari  model  regresi  dalam  memprediksi variabel  dependen.  Semakin  tinggi  nilai  koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel  independen  dalam  menjelaskan  variabel dependen (Ghozali, 2013:97).
Nilai  koefisien  determinasi  adalah  antara  nol dan  satu.  Nilai  adjusted  R 2 yang  kecil  berarti kemampuan  variabel-variabel  independen  dalam
menjelaskan  variasi  variabel  dependen  amat  terbatas. Nilai  yang  mendekati  satu  berarti  variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan  untuk  memprediksi  variasi  variabel dependen.

## Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
Uji  Statistik  F  pada  dasarnya  menunjukkan apakah  semua  variabel    independen  atau  bebas  yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, f 2013:98).  Cara  untuk  mengetahuinya  yaitu dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Apabila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F  tabel,  maka  hipotesis  alternatif  diterima  artinya semua  variabel  independen  secara  bersama-sama  dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

## Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
Uji  statistik  t  pada  dasarnya  menunjukkan seberapa  jauh  pengaruh  satu  variabel  independen secara  individual  dalam  menerangkan  variasi  variabel dependen  (Ghozali,  2013:98).  Uji  statistik  t  ini digunakan  karena  untuk  memperoleh  keyakinan tentang  kebaikan  dari  model  regresi  dalam memprediksi. Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan  nilai  t  hitung  dengan  nilai  t  tabel. Apabila nilai t hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai  t  tabel  maka  berarti  t  hitung  tersebut  signifikan artinya  hipotesis  alternatif  diterima  yaitu  variabel independen  secara  individual  mempengaruhi  variabel dependen.  Selain  itu,  bisa  juga  dilakukan  dengan melihat p-value dari  masing-masing  variabel. Hipotesis  diterima  apabila p-value <  5  %  (Ghozali, 2013: 98).

## 4. Hasil  Penelitian Dan Pembahasan Hasil Penelitian Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif  memberikan  gambaran mengenai  karakteristik  variabel  penelitian  yang diamati.  Statistik  deskriptif  variabel  yang  digunakan dalam penelitian dapat dilihat di Tabel 4.1.
Tabel 4.1

## Deskripsi Data Penelitian Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Belanja Modal 408 ,000000 1,00000 ,8740819 ,228112744 SiLPA 408 ,012387 ,384959 ,0480995 ,044088650 Ketergantungan Fiskal 408 ,055283 ,466089 ,2440411 ,079071153 Valid N (listwise) 408 Sumber: Hasil penelitian program SPSS 18.0 (2016)
Dari  tabel  4.1  menyajikan  nilai  minimum, maximum,  rata-rata  dan  standar  deviasi  dari  sertiap variabel pada belanja modal. SiLPA, Ketergantungan Fiskal  merupakan  variabel  independen  pada penelitian,  sedangkan  belanja  modal  merupakan variabel dependen.
Variabel  belanja  modal    mempunyai  nilai minimum  0,000000.  Nilai  maksimum  1,00000.  Nilai rata-rata  dari  seluruh  observasi  senilai  0,8740819. Dengan nilai standar deviasi 0,228112744.
Variabel  SiLPA  mempunyai  nilai  minimum 0,012387.  Nilai  maksimum  0,384959.  Nilai  rata-rata dari  seluruh  observasi  senilai  0,044088650.  Dengan nilai standar deviasi 0,044088650.
Variabel  ketergantungan  fiskal  mempunyai nilai minimum 0,055283. Nilai maksimum 0,466089.
Nilai  rata-rata  dari  seluruh  observasi  senilai 0,2440411. Dengan nilai standar deviasi 0,079071153.

## Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Uji  Normalitas  dilakukan  pada  tahap  awal ketika  melakukan  analisis  data.  Pengujian  normalitas ini  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  persamaan regresi  berdistribusi  normal  atau  mendekati  normal (Ghozali, 2013:160). Namun, untuk lebih memastikan bahwa data tersebut normal maka maka penelitian ini menggunakan Komolgrov-Smirnov Test Z > 0,052.
Pada  Tabel  4.2  dapat  dilihat  bahwa  nilai Asymp.Sig (2-tailed) adalah 0,242 berada diatas nilai signiikan  0,05  (0,242  >  0,05),  maka  data  residual berdistribusi normal.
Tabel 4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik No Uraian Hasil  Uji Keterangan 1. Uji Normalitas  Kolmogorov-Smirnov Z = 1, 027  Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,242 Normal 2. Uji Multikorelasi  SiLPA (VIF = 1,056)  Ketergantungan Fiskal (VIF = 1,056) Bebas - Multikolinier 3. Uji Heterokedastisitas  SiLPA (Uji Glejser sig. 0,310)  Ketergantungan Fiskal (Uji Glejser sig. 0,089) Bebas Heterokedastisitas 4. Uji Autokorelasi Uji Durbin-Watson = 1,799 Bebas Autokorelasi

## Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas
bertujuan untuk mengetahui  apakah  pada  model  regrasi  ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jia terjadi korelasi,  maka  dinamakan  terdapat  problem multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen.
Uji  Multikoliniearitas  dapat  dilihat  pada  Tabel 4.2 pada nomor 2.
Multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilakukan  dengan  memperhatikan  nilai  matriks korelasi  yang  dihasilkan  pada  saat  pengelohan  data serta  nilai Variance  Inflation  Factor (VIF)  dan tolerance. Apabila nilai matrik korelasi tidak ada yang
8 6 4 2 0 -2 Regression Standardized Predicted Value 4 2 0 -2 -4 R eg re ss io n S tu de nt iz ed R es id ua l Dependent Variable: Belanja Modal Scatterplot
lebih  besar  dari  0,5  maka  dapat  dikatakan  data  yang akan  dianalisis  terlepas  dari  gejala  multikolinearitas . Kemudian  apabila  nilai  VIF  berada  dibawah  10  dan nilai tolerance mendekati 1, maka diambil kesimpulan bahwa  model  regresi  tersebut  bahwa  tidak  terjadi gejala multikolinearitas (Ghozali, 2013).

## Uji Heterokedastisitas
Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji  apakah  dalam  sebuah  model  regresi  terjadi ketidaksamaan  varian  residual  dari  satu  pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2013:139).
Hasil  penelitian  yang  digunakan  dalam pengujian heteroskedastisitas adalah uji Glesjer , yaitu nilai absolut residual yang sebagai variabel dependen dengan  variabel  dependen.  Secara  ringkas  hasil  uji heteroskedastisitas  dalam  penelitian  ini  dapat  dilihat pada tabel 4.2 pada nomor 3.
Dari  gambar  di  atas  tampak  nilai  residual tersebar  serta  hasil  uji  Glesjer  di  dapatkan  hitungan X1 dan X2  dengan abs_res  tidak signifikan sehingga bila disimpulkan model bebas heterokedastisitas.

## Uji Autokorelasi
Uji  Autokorelasi  bertujuan  untuk  melihat apakah  dalam  suatu  model  regresi  terdapat  korelasi antara  kesalahan  pengganggu  pada  periode  t  dengan pada  periode  t-1  (periode  sebelumnya)  (Ghozali, 2013:110). Pengujian autokorelasi pada penelitian ini menggunakan  dengan  instrumen  pengujian Durbin- Watson.
Hasil pengujian autokorelasi pada penelitian ini dengan menggunakan pengujian Durbin-Watson dapat dilihat pada table 4.2 pada  nomor 4.
Model Unstandardiz ed Coefficients Standardiz ed Coefficien ts t Sig . B Std. Error Beta 1 (Constant) ,053 ,008 6,25 0 ,00 0 SiLPA ,009 ,009 ,052  1,01 7 ,31 0 Ketergantung an Fiskal -,075 ,044 -,086 - 1,70 4 ,08 9
Sumber: Hasil penelitian program SPSS 18.0 (2016).

## Pengujian Hipotesis Model Regresi Tanpa Pembeda
Pengujian ini dilakukan
dengan menggabungkan semua data yang berjumlah 408 data dengan 136 Pemda. Hasil Uji F dan Uji T dapat dilihat pada gambar 4.3.
Tabel 4.3 Hasil Regresi Linier Berganda Tanpa Pembeda Persamaan BM = 0,274 – 0,0745SiLPA + 0,731KF Nilai T 18,120 -4,855 9,225 Nilai Sig. 0,000 0,000 0,000 R / R / Adj R 0,502 / 0,252 / 0,248 F value / Sig. Value    68,221 / 0,000

## Uji F
Pengujian  hipotesis  Uji  F  dilakukan  untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan  dengan  melihat  perbandingan  nilai signifikan F dengan α = 5%. Hasil pengujian bersama- sama dapat dilihat pada Tabel 4.3
Pengujian  secara  bersama-sama  ini  untuk membuktikan  hipotesis  yang  menyatakan  bahwa SiLPA  dan  ketergantungan  fiskal  secara  simultan berpengaruh  terhadap  belanja  modal.  Hasil  uji statistik  terlihat  nilai  F  adalah  68,221  dengan signifikansi  sebesar  0,000  lebih  kecil  dari  0,05  (5%) hal  ini  bermakna  bahwa  SiLPA  dan  ketergantungan fiskal  secara  bersama-sama  berpengaruh  signifikan terhadap belanja modal.

## Uji T dan Nilai Signifikan
Pengujian  hipotesis  uji  –  t  digunakan  untuk mengetahui  seberapa  besar  pengaruh  masing-masing
variabel  bebas  (independen)  terhadap  variabel  terikat (dependen). Pada Tabel 4.3 dapat dilihat hasil uji – t dengan informasi sebagai berikut:
 Berdasarkan  Tabel  4.3  koefisien  di  atas  terdapat besaran nilai t-hitung adalah sebesar 4,855 untuk variabel SiLPA dimana nilai ini  lebih besar dari nilai  t-tabel  yakni  sebesar  1,966.  Hal  ini menyatakan  bahwa  variabel  SiLPA  berpengaruh signifikan  terhadap  belanja  modal.  Hal  ini  juga terlihat dari besaran nilai signifikansi yakni 0,000 yang lebih kecil dari nilai α=5%. Artinya variabel SiLPA berpengaruh terhadap belanja modal.
 Besaran nilai t-hitung untuk variabel Ketergantungan  Fiskal  adalah  9,225.  Nilai  ini lebih besar dari nilai t-tabel yakni sebesar 1,966 sehingga  dapat  dinyatakan  bahwa  variabel Ketergantungan  Fiskal  berpengaruh  terhadap variabel belanja modal.
 Hal  ini  juga  terlihat  pada  pada  besaran  nilai signifikansi  yakni  0,000  yang  lebih  kecil  dari nilai  α=5%.  Artinya  variabel  Ketergantungan Fiskal berpengaruh terhadap belanja modal.

## Koefisien Determinasi
Koefisien  determinasi  pada  intinya  adalah untuk  mengukur  besar  persentase  variasi  variabel terikat  yang  dapat  dijelaskan  oleh  variasi  variabel bebas.  Nilai  koefisien  determinasi  dapat  dilihat  dari nilai R  square .  Tabel  4.3  menunjukkan  nilai  dari R square dalam penelitian ini.
Pada  nilai R  Square diperoleh  sebesar  0,252 atau sebesar 25,2%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa  25,2%  variasi  belanja  modal  dapat  dijelaskan oleh  kedua  variabel independen  dalam  penelitian  ini, yaitu  SiLPA  dan  Ketergantungan  Fiskal  dapat mempengaruhi  variabel  dependen  yaitu  belanja modal.

## Model Regresi dengan Pembeda
Penelitian  ini  menggunakan  tiga  Klasifikasi pemerintah  daerah,  yaitu  Klasifikasi  A  (tertinggi), Klasifikasi  B  (tengah)  dan  Klasifikasi  C  (terendah). Pengelompokkan  didasarkan  pada  Permendagri Nomor  21  Tahun  2007  yaitu  pengelompokkan berdasarkan  kemampuan  keuangan  daerah.  Data tersebut kemudian diurutkan dari klasifikasi tinggi ke klasifikasi rendah (dari A ke C). Tabel 4.4 menyajikan
informasi  tentang  pengklasifikasian  Pemda  ke  dalam tiga klasifikasi tersebut.
Tabel 4.4 Jumlah Kabupaten/Kota yang
Telah Terklasifikasi Tahun Klasifikas i A Klasifikas i B Klasifikas i C Tota l 2013 24 47 65 136 2014 31 59 46 136 2015 28 52 56 136 Jumla h 83 158 167 408
Berdasarkan  Tabel  4.4  dapat  dilihat  jumlah Pemda  yang  masuk  dalam  klasifikasi  A  untuk  tahun 2013-2015  adalah  sebanyak  83  Pemda,  klasifikasi  B 158 Pemda, serta Klasifikasi C 167 Pemda. Sehingga total amatan sebanyak 408 amatan.

## Uji F, Uji T, Koefisien Determinasi Klasifikasi A
Hasil  penyajian  regresi  linier  berganda  untuk data  klasifikasi  pemda  dengan  keuangan  tinggi  dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut ini.
Tabel 4.5

## Hasil Regresi Linier Berganda
Persamaan BM = 0,267 – 0,034 SiLPA + 0,673 KF Nilai T 9,943 -1,158 7,040 Nilai Sig. 0,000 0,250 0,000 R / R / Adj R 0,654 / 0,428 / 0,414 F value / Sig Value    29,594 / 0,000
Berdasarkan  hasil  uji  statistik  terlihat  F-Tabel 4.5  menyatakan  SiLPA  dan  ketergantungan  fiskal secara simultan mempengaruhi belanja modal dengan variabel  pembeda  klasifikasi  pemda.    Hasil  uji statistik  terlihat  F  untuk  variabel  dependen  sebesar 29,594  dengan  signifikansi  sebesar  0,000  lebih  kecil dari  nilai  0,05  (5%)  sehingga  dapat  disimpulkan SiLPA  dan  ketergantungan  fiskal  secara  bersama- sama  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  belanja modal dengan variabel pembeda.
Pada  Tabel  4.5  dapat  dilihat  hasil  uji  –  t, dengan informasi sebagai berikut:
 Berdasarkan  tabel  koefisien  di  atas  terdapat besaran nilai t-hitung adalah sebesar 1,158 untuk variabel  SiLPA  dimana  nilai  ini  lebih  kecil  dari
nilai  t-tabel  yakni  sebesar  1,990.  Hal  ini menyatakan  bahwa  variabel  SiLPA  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  belanja  modal pada klasifikasi Pemda. Hal ini juga terlihat dari besaran nilai signifikansi yakni 0,250 yang lebih besar  dari  nilai  α=5%.  Artinya  variabel  SiLPA tidak  berpengaruh  terhadap  belanja  modal  untuk klasifikasi  Pemda dengan  kemampuan  keuangan tersebut (klasifikasi A)
 Besaran nilai t-hitung untuk variabel Ketergantungan  Fiskal  adalah  7,040.  Nilai  ini lebih besar dari nilai t-tabel yakni sebesar 1,990 sehingga  dapat  dinyatakan  bahwa  variabel Ketergantungan  Fiskal  berpengaruh  terhadap variabel  belanja  modal  pada  klasifikasi  Pemda dengan  kemampuan  keuangan  tersebut.  Hal  ini juga terlihat pada pada besaran nilai signifikansi yakni 0,000 yang lebih kecil dari nilai α=5%.
Pada  nilai R  Square diperoleh  sebesar  0,428 atau sebesar 42,8%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa  42,8%  variasi  belanja  modal  dapat  dijelaskan oleh  kedua  variabel  independen  dengan  pembeda klasifikasi pemda dalam penelitian ini.

## Klasifikasi B
Hasil  penyajian  regresi  linier  berganda  untuk data  klasifikasi  pemda  dengan keuangan  tinggi dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut ini.
Tabel 4.6
Hasil Regresi Linier Berganda Persamaan BM = 0,303 – 0,096SiLPA + 0,576KF Nilai T 12,610 -4,228 3,052 Nilai Sig. 0,000 0,000 0,003 R / R / Adj R 0,427 / 0,183 / 0,172 F value / Sig Value     17,552 / 0,000
Berdasarkan  hasil  uji  statistik  terlihat  F-Tabel 4.6  menyatakan  SiLPA  dan  ketergantungan  fiskal secara simultan mempengaruhi belanja modal dengan variabel  pembeda  klasifikasi  pemda.    Hasil  uji statistik  terlihat  F  untuk  variabel  dependen  sebesar 17,552  dengan  signifikansi  sebesar  0,000  lebih  kecil dari  nilai  0,05  (5%)  sehingga  dapat  disimpulkan SiLPA  dan  ketergantungan  fiskal  secara  bersama- sama  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  belanja modal dengan variabel pembeda.
Pada tabel 4.6 dapat dilihat hasil uji – t, dengan informasi sebagai berikut:
 Berdasarkan  tabel  koefisien  di  atas  terdapat besaran nilai t-hitung adalah sebesar 4,228 untuk variabel SiLPA dimana nilai ini  lebih besar dari nilai  t-tabel  yakni  sebesar  1,975.  Hal  ini menyatakan  bahwa  variabel  SiLPA  berpengaruh signifikan  terhadap  belanja  modal  pada klasifikasi  Pemda.  Hal  ini  juga  terlihat  dari besaran nilai signifikansi yakni 0,000 yang lebih kecil  dari  nilai  α=5%.  Artinya  variabel  SiLPA berpengaruh  terhadap  belanja  modal  untuk klasifikasi  Pemda  dengan  kemampuan  keuangan tersebut (klasifikasi B).
 Besaran nilai t-hitung untuk variabel Ketergantungan  Fiskal  adalah  3,052.  Nilai  ini lebih besar dari nilai  t-tabel yakni sebesar 1,975 sehingga  dapat  dinyatakan  bahwa  variabel Ketergantungan  Fiskal  berpengaruh  terhadap variabel belanja modal dengan variabel pembeda klasifikasi  Pemda  dengan  kemampuan  keuangan tersebut.  Hal  ini  juga  terlihat  pada  pada  besaran nilai  signifikansi  yakni  0,003  yang  lebih  kecil dari nilai α=5%.
Pada  nilai R  Square diperoleh  sebesar  0,183 atau sebesar 18,3%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa  18,3%  variasi  belanja  modal  dapat  dijelaskan oleh  kedua  variabel  independen  dengan  variabel pembeda klasifikasi pemda dalam penelitian ini.

## Klasifikasi C
Hasil  penyajian  regresi  linier  berganda  untuk data  klasifikasi  pemda  dengan  keuangan  tinggi  dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut ini
Tabel 4.7
Hasil Regresi Linier Berganda Persamaan BM = 0,248 – 0,050SiLPA + 0,426KF Nilai T 8,814 -1,723 1,452 Nilai Sig. 0,000 0,087 0,148 R / R / Adj R 0,171 / 0,029 / 0,017 F value / Sig. Value   2,446 / 0,090
Berdasarkan  hasil  uji  statistik  terlihat  F-tabel 4.7  menyatakan  SiLPA  dan  ketergantungan  fiskal secara  bersama-sama  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  belanja  modal  dengan  variabel  pembeda klasifikasi pemda.   Hasil uji  statistik terlihat F untuk
variabel  dependen  sebesar  2,446  dengan  signifikansi sebesar 0,090 lebih kecil dari nilai 0,05 (5%) sehingga dapat  disimpulkan  SiLPA  dan  ketergantungan  fiskal secara  bersama-sama  tidak  memiliki  pengaruh signifikan  terhadap  belanja  modal  dengan  variabel pembeda.
Pada tabel 4.7 dapat dilihat hasil uji – t, dengan informasi sebagai berikut:
 Berdasarkan  tabel  koefisien  di  atas  terdapat besaran nilai t-hitung adalah sebesar 1,723 untuk variabel  SiLPA  dimana  nilai  ini  lebih  kecil  dari nilai  t-tabel  yakni  sebesar  1,975.  Hal  ini menyatakan  bahwa  variabel  SiLPA  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  belanja  modal pada klasifikasi pemda. Hal ini juga terlihat dari besaran nilai signifikansi yakni 0,087 yang lebih besar  dari  nilai  α=5%.  Artinya  variabel  SiLPA tidak  berpengaruh  terhadap  belanja  modal  untuk klasifikasi  Pemda dengan  kemampuan  keuangan tersebut (klasifikasi C)
 Besaran nilai t-hitung untuk variabel
Ketergantungan  Fiskal  adalah  1,452.  Nilai  ini
lebih  kecil  dari  nilai  t-tabel  yakni  sebesar  1,975 sehingga  dapat  dinyatakan  bahwa  variabel Ketergantungan Fiskal tidak berpengaruh terhadap  variabel  belanja  modal  pada  klasifikasi pemda  dengan  kemampuan  keuangan  tersebut. Hal  ini  juga  terlihat  pada  pada  besaran  nilai signifikansi  yakni  0,148  yang  lebih  besar  dari nilai α=5%.
Pada  nilai R  Square diperoleh  sebesar  0,029 atau sebesar 2,9%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa  2,9%  variasi  belanja  modal  dapat  dijelaskan oleh  kedua  variabel  independen  pada  variabel pembeda klasifikasi pemda dalam penelitian ini.

## Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis
Analisis data dengan judul pengaruh SiLPA dan ketergantungan  fiskal  terhadap  belanja  modal  tanpa variabel  pembeda  maupun  dengan  variabel  pembeda. Pengaruh  secara  bersama-sama  maupun  masing- masing dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.8

## Ringkasan Hasil Analisis Data
Variabel Model Regresi Tanpa Pembeda Model Regresi dengan Pembeda Klasifikasi Pemda Klasifikasi A Klasifikasi B Klasifikasi C SiLPA dan Ketergantungan Fiskal secara Bersama-sama Berpengaruh positif Berpengaruh positif  Berpengaruh positif  Tidak berpengaruh SiLPA Berpengaruh negatif Tidak berpengaruh Berpengaruh negatif Tidak berpengaruh Ketergantungan Fiskal Berpengaruh positif Berpengaruh positif  Berpengaruh positif  Tidak berpengaruh

## Regresi Tanpa Pembeda
Secara  bersama-sama  variabel  SiLPA  dan ketergantungan  fiskal  memiliki  pengaruh  positif terhadap  belanja  modal  pada  136  Kabupaten/Kota  di Pulau Sumatera dengan data amatan 408 selama tahun 2013-2015.  Dimana  jika  SiLPA  dan  ketergantungan fiskal naik maka belanja modal akan meningkat.
Hasil  Uji  statistik  T  menunjukkan  bahwa variabel  ketergantungan  fiskal  berpengaruh  positif terhadap belanja modal. Hal ini bermakna bahwa jika ketergantungan  fiskal  naik  maka  belanja  modal meningkat.  Ketergantungan  fiskal  suatu  daerah terhadap  pusat  akan  membantu  kinerja  keuangan daerah  dengan  adanya  dana  dari  pusat  ke  daerah sehingga  banyak  anggaran  yang  terealisasi.  Hal  ini sejalan  dengan  hasil  penelitian  sebelum  nya  yang
dilakukan oleh Zulkifi (2013) bahwa Ketergantungan Fiskal  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap alokasi  Belanja  Modal  pada  kab/kota  di  Prov. Sulawesi Selatan.
Hasil  Uji  Statistik  T  menunjukkan  bahwa variabel  SiLPA berpengaruh  negatif  terhadap  belanja modal.  Hal  ini  bermakna  bahwa  jika  SiLPA  naik maka  belanja  modal  turun.  Hasil  ini  juga  sesuai dengan  kajian  Syukriy  (2013)  bahwa    Sisa  lebih anggaran tahun sebelumnya yang menjadi penerimaan pada  tahun  berjalan  (SiLPA)  merupakan  sumber penerimaan  internal  Pemda  yang  dapat  digunakan untuk  mendanai  kegiatan-kegiatan  tahun  berjalan. Bentuk penggunaan SiLPA ada dua, yakni: (1) untuk melanjutkan  kegiatan  yang  belum  selesai  dikerjakan pada tahun sebelumnya (luncuran) dan (2) membiayai
 ISSN: 1978-1520
kegiatan  baru  yang  tidak  teranggarkan  dalam  APBD murni.

## Regresi dengan Pembeda
Kabupaten/kota  di  Sumatera  yang  terdiri  yang menjadi  sampel  dalam  penelitian  ini  berjumlah  136 Kabupaten/Kota  dengan  data  amatan  sebanya  408 akan  dikelompokkan  berdasarkan  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  21  Tahun  2007,  pemerintah daerah  dalam  hal  ini  pemerintah  kabupaten diklasifikasikan dalam 3 (tiga) Klasifikasi yaitu:

## Klasifikasi A
Klasifikasi  A,  yaitu  pemerintah  daerah  yang memiliki kemampuan keuangan di atas Rp.400.000.000.000,00  (empat  ratus  milyar  rupiah) dikelompokkan  pada  kemampuan  keuangan  daerah tertinggi  dengan  data  amatan  83  pada  klasifikasi  A selama  tahun  2013-2015.  Secara  bersama-sama variabel  SiLPA  dan  ketergantungan  fiskal  memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal. Dimana jika SiLPA  dan  ketergantungan  fiskal  naik  maka  belanja modal akan meningkat.
Hasil  Uji  statistik  T  menunjukkan  bahwa variabel  ketergantungan  fiskal  berpengaruh  positif terhadap belanja modal. Hal ini bermakna bahwa jika ketergantungan  fiskal  naik  maka  belanja  modal meningkat.
Hasil  Uji  Statistik  T  menunjukkan  bahwa variabel  SiLPA  tidak  berpengaruh  terhadap  belanja modal.  Pemerintah  daerah  klaster  A  memiliki kepemilikan  atas  infrastruktur  yang  memadai (Mardiasmo, 2002) dalam Haryanto, 2013.

## Klasifikasi B
Klasifikasi  B,  yaitu  pemerintah  daerah  yang
memiliki
kemampuan keuangan Rp.200.000.000.000,00  (dua  ratus  milyar  rupiah) sampai  dengan  Rp.400.000.000.000,00  (empat  ratus milyar  rupiah)  dikelompokkan  pada  kemampuan keuangan  daerah  tengah/sedang,  dengan  data  amatan 158  pada  klasifikasi  B  selama  tahun  2013-2015. Secara bersama-sama variabel SiLPA dan ketergantungan  fiskal  memiliki  pengaruh  positif terhadap  belanja  modal.  Dimana  jika  SiLPA  dan ketergantungan  fiskal  naik  maka  belanja  modal  akan meningkat.
Hasil  Uji  statistik  T  menunjukkan  bahwa variabel  ketergantungan  fiskal  berpengaruh  positif terhadap belanja modal. Hal ini bermakna bahwa jika ketergantungan  fiskal  naik  maka  belanja  modal meningkat.  Sedangkan  variabel  SiLPA  berpengaruh negatif  terhadap  belanja  modal.    Hal  ini  bermakna bahwa jika SiLPA naik maka belanja modal turun.
Pada  pemerintah  daerah  berklaster  B  telah memiliki  infrastruktur  yang  cukup  dan  variasi pemangku  kepentingan  lebih  banyak,  sehingga pemerintah  daerah  cenderung  melakukan  upaya mempertahankan kemampuan keuangan dan melakukan  variasi  penganggaran  jasa  (belanja pegawai  dan  belanja  barang/jasa)  (Mardiasmo,  2002) dalam Haryanto, 2013.

## Klasifikasi C
Klasifikasi  C,  yaitu  pemerintah  daerah  yang memiliki kemampuan keuangan di bawah Rp.200.000.000.000,00  (dua  ratus  milyar  rupiah) dikelompokkan  pada  kemampuan  keuangan  daerah terbawah/rendah,  dengan  data  amatan  167  pada klasifikasi  C  selama  tahun  2013-2015.  Secara bersama-sama  variabel  SiLPA  dan  ketergantungan fiskal tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
Hasil  Uji  statistik  T  menunjukkan  bahwa variabel  ketergantungan  fiskal  tidak  berpengaruh terhadap  belanja  modal.  Sedangkan  variabel  SiLPA tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
Pemerintah  daerah  pada  klaster  C  pada umumnya  daerah  memiliki  salah  satu  ciri  yang melekat  yaitu  relatif  masih  kurang  atau  terbatas kepemilikan  atas  infrastruktur  dan  kemampuan memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) (Mardiasmo, 2002) dalam Haryanto, 2013.

## 5. Kesimpulan, Keterbatasan Dan Saran Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah  dikemukan  sebelumnya,  dapat  disimpulkan bahwa:

## Regresi Tanpa Pembeda
SiLPA  dan  Ketergantungan  Fiskal  secara bersama-sama  berpengaruh  terhadap    belanja  modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera. Secara sendiri-sendiri  variabel  SiLPA  dan  ketergantungan fiskal berpengaruh terhadap belanja modal.
 ISSN: 1978-1520

## Regresi dengan Pembeda
Pada Klasifikasi A, SiLPA dan Ketergantungan Fiskal  secara  bersama-sama  berpengaruh  terhadap belanja  modal  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di Sumatera. Secara masing-masing variabel SiLPA tidak berpengaruh  terhadap  belanja  modal.  Sedangkan variabel  ketergantungan  fiskal  berpengaruh  terhadap belanja modal.
Pada Klasifikasi B, SiLPA dan Ketergantungan Fiskal  secara  bersama-sama  berpengaruh  terhadap belanja  modal  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di Sumatera.  Secara  masing-masing  variabel  SiLPA  dan ketergantungan  fiskal  berpengaruh  terhadap  belanja modal.
Pada Klasifikasi C, SiLPA dan Ketergantungan Fiskal  secara  bersama-sama  tidak  berpengaruh terhadap    belanja  modal  pemerintah  daerah kabupaten/kota  di  Sumatera.  Secara  masing-masing variabel  SiLPA  dan  ketergantungan  fiskal  tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

## Keterbatasan
Peneliti  menyadari  sepenuhnya,  bahwa  masih banyak keterbatasan dalam penelitian ini, diantara lain:
1. Periode penelitian ini hanya meneliti selama tiga tahun yaitu tahun 2011, 2012 dan 2013.
2. Variabel  independen  pada  penelitian  ini,  hanya berjumlah  dua  variabel.  Pada  dasarnya  banyak variabel lain yang dapat mengukur belanja modal pada pemerintah daerah.
3. Tidak  semua  daerah  kabupaten/kota  di  Pulau Sumatera  mengunggah  data  anggarannya  di  tiap tiga tahun periode yang di ambil.

## Saran Penelitian
Untuk menambah referensi penelitian selanjutnya, ada beberapa saran yang dapat dikemukan antara lain:
1. Diharapakan  pada  penelitian  selanjutnya  untuk menambah faktor-faktor lain yang mempengaruhi belanja modal.
2. Sampel  dari  penelitian  ini  dilakukan  pada kabupaten/kota  di  Sumatera,  maka  diharapkan untuk  penelitian  selanjutnya  dapat  memperluas sampel  penelitiannya  dengan  menggabungkan beberapa  wilayah  lain,  seperti  Jawa,  Kalimantan yang  memiliki  tingkat  pendapatan  yang  tinggi terutama dari sumber pendapatan asli daerah.
3. Penelitian  selanjutnya  dapat  menggunakan rentang  waktu  pengamatan  lebih  dari  tiga  tahun, agar hasilnya dapat lebih menggambarkan kondisi yang sebanarnya dan memberikan hasil penelitian yang lebih akurat

## Daftar Pustaka
Abdullah,  Syukriy.  2013. Belanja  Modal  dan Perubahan APBD .
https://syukriy.wordpress.com/2013/11/01/belan ja-modal-dan-perubahan-apbd/
___________  &  Abdul,  Halim.  2006.  Studi  atas Belanja  Modal  pada  Anggaran  Pemerintah Daerah  dalam  Hubungannya  dengan  Belanja Pemeliharaan  dan  Sumber  Pendapatan . Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 2 (2) : 17-32 ___________  &  Nazry,  Ramadhaniatun.  2015. Analisis Varian Anggaran Pemerintah DaerahPenjelasan  Empiris  dari  Perspektif
Keagenan. Jurnal  Samudra  Ekonomi  Dan Bisnis, Vol. 6, No.2: 272-283.
Adi,  Priyo  Hari.  2005.  Dampak  Desentralisasi  Fiskal terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  (Studi  pada Kabupaten dan Kota Se Jawa Bali). Jurnal Studi Pembangunan  KRITIS .  Salatiga:  Universitas Kristen Satya Wacana.
Ardhini.  2011. Pengaruh  Rasio  Keuangan  Daerah terhadap  Belanja  Modal  untuk  Pelayanan Publik dalam  Prespektif  Teori Keagenan  (studi pada  kabupaten  dan  kota  di  Jawa  Tengah). Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
Annisa,    Raisa.      2010.  Analisis  Pengaruh  Alokasi
Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan  Pemerintah  Daerah. Penelitian Akuntansi . Jakarta: Universitas Indonesia. Aprizay, Yudi Satria. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,  Dana  Perimbangan  Dan  Sisa  Lebih Pembiayaan  Anggaran  Terhadap  Pengalokasian Belanja  Modal  Pada  Kabupaten/Kota  Di Provinsi  Aceh. Jurnal  Akuntansi  Pascasarjana. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala. Badan d Pusat d Statistika (BPS).
http://data.go.id/storage/f/2013-12- 03T10:06:08.988Z/daftar-nama-daerah.csv [10/04/2015].
Baird,  Daniel.  2012.  Changes  in  Local  Government Fund  Balance  During  the  Recession. Working
Paper. Chapel  Hill:  University  of  North Carolina.
Bastian,  Indra.  2006. Sistem Akuntansi  Sektor  Publik . Jakarta: Salemba Empat.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) http://www.djpk.kemenkeu.go.id/data-
series/data-keuangan-daerah/setelah-ta-2006
[05/04/015].
Fattah, Sanusi dan Irman. 2012. Analisis
Ketergantungan  Fiskal  Pemerintah  Daerah  Di Provinsi  Sulawesi  Selatan  Pada  Era  Otonomi Daerah, Vol  1,  No  2.  Universitas  Hasanuddin,
Makassar.
Ghozali,  Imam.  2013. Aplikasi  Analisis  Multivariate dengan  Program  SPSS .  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.
Halim,  Abdul.  2009. Akuntansi  Sektor  Publik : Akuntansi  Keuangan  Daerah. Jakarta:  Salemba Empat.
Harianto,  David.,  Adi,  Priyo  Hari.  2007. Hubungan Antara  Dana  Alokasi  Umum,  Belanja  Modal,
Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Pendapatan  Per Kapita. Makassar: Simposium Nasional Akuntansi X. Universitas Hassanuddin.
Haryanto.  2013. Pengelolaan  dan  Keuangan Akuntansi  Daerah: Edisi  Pertama.  Semarang:
UNDIP Press. Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi
Perencanaan,  Strategi  dan  Peluang. Jakarta:
Penerbit Erlangga.
Kusnandar  &  Dodik  Siswantoro.  2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah,
Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  dan  Luas Wilayah terhadap Belanja Modal. Banjarmasin: Simposium Nasional Akuntansi XV.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik .
Yogyakarta.
Musgrave,  Richard  A.  &  Peggy  B.  Musgrave.    1980 ,
Public Finance in theory and Practice, edisi ke- 3.  Tokyo:  McGraw  Hill  International  Book Company.
Nanga,  Muana.  2005.  Analisis  Posisi  Fiskal Kabupaten/Kota di NTT : Adakah Posisi Fiskal Lebih Baik. Jurnal Studi Pembangunan KRITIS. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
Program  Studi  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi Universitas  Syiah  Kuala.  2010. Buku  Panduan
Penulisan  Skripsi  Program  Studi  Akuntansi . Banda Aceh: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala.
Ramadhan,  Fadhlon.  2014.  Faktor-faktor  yang Mempengaruhi  Perubahan  Alokasi  Belanja dalam  Anggaran  Daerah. Skripsi .  Tidak Dipublikasikan. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun  2005  Tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah.
________________. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
________________. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun  2005  Tentang  Standar  Akuntansi Pemerintah
________________. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun  2010  Tentang  Standar  Akuntansi Pemerintah khususnya PSAP No. 7
________________. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
________________. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
________________. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  59  Tahun  2007  Tentang  Perubahan Permendagiri Nomor 13 Tahun 2006
________________. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Klasifikasi Keuangan Daerah
________________. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  30  Tahun  2006  Tentang  Tata  Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan.
________________.  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan Daerah.
________________.  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  1999  Tentang  Perimbangan  Keuangan Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan Daerah.
________________.  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
________________.  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
________________.  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
_________________________. 2010. Peraturan Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Saragih,  Juli  Panglima.  2003. Desentralisasi  Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi . Cetakan
Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sekaran,  Uma.  2006. Metodelogi  Penelitian  Untuk Bisnis : Edisi Keempat. Alih Bahasa: Kwan Men You. Jakarta: Salemba Empat.
Sugiyono.  2013. Metode  Penelitian  Bisnis :    Edisi
Ketujuh Belas. Bandung: Alfabeta.
Suhab, Sultan. 2004. Kebijaksanaan Keuangan Daerah dalam  Perspektif  Desentralisasi  dan  Otonomi Daerah. Jurnal  Ekonomi .  Vol.  10,  No.  2:106-
114.
Sumarsono,  Hadi.  2009.  Analisis  Kemandirian Otonomi  Daerah:  Kasus  Kota  Malang  (1999- 2004). JESP , Vol. 1, No.1: Hal 13-26. Malang:
Universitas Negeri Malang.
Zulkifli,  Muhammad.  2013. Analisis  Faktor  Yang Berpengaruh  Terhadap  Alokasi  Belanja  Modal Pemerintah  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi
Sulawesi  Selatan  (Periode  2007-2011) .  Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.