## Kelembagaan Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Perikanan di Kendari Institutional of Sea Port and Fisheries Harbour in kendari

## Dewi  Indira  Biasane
Puslitbang Perhubungan Laut, Badan Litbang Perhubungan Jl. Medan Merdeka Timur No.5, Jakarta Pusat e-mail: dibiasane@gmail.com
Naskah diterima  04 April 2014, diedit  24 April 2014, disetujui  30 Mei 2014

## ABSTRAK
Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan  Kendari, yang  ditinjau  dari  aspek kelembagaan  dan  kewenangan  masing-masing instansi.  Efektifitas  dan efisiensi dalam lembaga penting adanya agar tujuan dari didirikannya lembaga tersebut dapat terpenuhi. Salah satu indikasi adanya tidak efektif dan efisiensi dari kedua lembaga tersebut bahwa sama-sama mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar. Metode analisis menggunakan analisis SWOT dan analisis perbandingan normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan kinerja pengelolaan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan di Kendari semakin meningkat, namun demikian  di  salah  satu  sisi  terjadi  peningkatan  tuntutan  akan  pertambahan  sarana  dan  prasarana  sebagi  akibat meningkatnya  permintaan  pelayanan  baik  kualitas  maupun  kuantitas  oleh  pengguna  pelabuhan  laut  dan  pelabuhan perikanan. Penataan kelembagaan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan di Kota Kendari perlu dilakukan dengan cara inventarisasi  dan  harmonisasi  pasal  demi  pasal  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  menyangkut  pelaksanaan pengelolaan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan, antara lain: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008  tentang  Pelayaran,  dan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  45  Tahun  2009  tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Kata Kunci: pelabuhan, perikanan, analisis SWOT, normatif

## ABSTRACT
Study  is  to  analyze  the  effectiveness  and  efficiency  of  seaports  and  fisheries  harbors  of  Kendari,  reviewed  from  the institution and authority of each institution.Effectiveness and efficiency are essential for the achievement of aim of the organization’s purpose.One indication of ineffective and inefficiency of the two institutions that are issued the approval of clearance. A method of analysis using SWOT analysis and legal normative.The results of analysis showing that performance of seaport and fisheries  harbors increase,  however, on one  side  there  was an increase  in the  number  of facilities and infrastructures due to the rising demand of the good quality and quantity by users. Structuring of organization could be done by inventarization and harmonization the article related to the sea port and fisheries harbor management, such as Shipping Act and Fisheries Act.
Kata kunci: port, fisheries, SWOT analysis, normative

## PENDAHULUAN
Pelabuhan  mempunyai  beberapa  manfaat penting,seperti sebagai tempat berlabuhnya kapal- kapal dalam maupun luar negeri; sebagai tempat naik dan turunnya penumpang,serta tempat bongkar-muat barang-barang  dan  hewan-hewan  serta  hasil laut.Pelabuhan bahkan memegang peranan penting dalam mendorong tumbuhnya kota-kota pelabuhan seperti  di  Singapura,Hongkong,Tokyo,dan  lain- lain.Kota pelabuhan merupakan pusat pertumbuhan dengan penggerak utamanya jasa-jasa yang berkaitan dengan  perhubungan.Karena  kegunaannya  yang begitu penting,pelabuhan memerlukan manajemen khusus dan terintegrasi dengan pengembangan kota di mana pelabuhan tersebut terletak.
Berkaitan dengan hal tersebut, pentingnya fungsi dan  manfaat  pelabuhan  bagi  perekonomian  suatu negara seharusnya berbanding lurus dengan kinerja dan produktivitas yang dimiliki pelabuhan tersebut. Kinerja pelabuhan yang baik tentunya didukung oleh berbagai  faktor.  Salah  satu  yang  penting  adalah kecepatan dan ketepatan pelayanan kepelabuhanan, baik itu terkait dengan izin kegiatan usaha maupun izin atau persetujuan yang terkait dengan kelaiklautan kapal.  Terkait  dengan  kajian  ini  yang  membahas pelabuhan  laut  dan  pelabuhan  perikanan,  kedua pelabuhan merupakan instansi terpisah yang memiliki kewenangan, baik yang terkait dengan izin kegiatan usaha  maupun  izin  atau  persetujuan  yang  terkait dengan kelaiklautan kapal. Berkaitan dengan alur pikir tersebut di atas, maka kajian kelembagaan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan di Kendari mempunyai posisi  yang  strategis  baik  dalam  perspektif pengelolaan pembangunan daerah pada umumnya serta perspektif pembangunan transportasi laut dan perspektif pembangunan perikanan karena kajian ini berupaya  mengevaluasi  peran  dan  kondisi  serta kinerja  pelabuhan  laut  Kendari  dan  pelabuhan perikanan  Kendari  termasuk  koordinasi  dan sinergisitas  dari  impelementasi  program  yang diemban oleh kedua lembaga tersebut.

## METODE
Berbagai  pandangan  terhadap  pertumbuhan ekonomi  baik  secara  nasional,dan  pandangan tersebut  mencacat  bahwa  kemajuan  ekonomi ekonomi suatu Negara dianggah oleh faktor-faktor penunjang seperti: modal sumber daya manusia (hu- man  capital),sumber  daya  alam  (natural resources),tingkat kepadatan penduduk dan teknologi yang merupakan faktor kunci yang menjadi penjelas mengapa  suatu  negara  dapat  mengakumulasi kekayaan  dan  pertumbuhan  ekonomi.Pencarian
penjelasan  terhadap  faktor  yang  menyebabkan diperolehnya pertumbuhan ekonomi tersebut terus mengalami pembauran.  Dalam satu dekade terakhir ini muncul diskursus yang lebih intensif mengenai pentingnya  factor  “kelembagaan  ( institutions) sebagai  variabel  yang  mendorong  pertumbuhan ekonomi  suatu  negara. investasi,khususnya  untuk meningkatkan  kapasitas  individu  (human  capital) maupun  berpartisipasi  dalam  kegiatan  ekonomi produktif [1].
Kelembagaan dapat beroperasi baik dalam level makro maupun level mikro.  Pada level mikro, aspek kelembagaan  lebih  dikenal  sebagai  suatu institu- tional  arrangement  yang  lebih  mengedepankan aspek institutional of goverence. Institutional ar- rangement  pada  dasarnya  adalah arrangement antar  unit  ekonomi  yang  mengatur  bagaimana anggota institusi tersebut bersaing maupun bekerja sama.      Dalam  level  mikro,  kelembagaan  lebih ditekankan pada cara mengelola transaksi, termasuk di dalamnya menyangkut transaksi pasar, quasi mar- ket dan kontrak.  Dalam kelembagaan kelautan dan perikanan sering diterjemahkan sebagai institutional arrangement  yaitu  kelembagaan  yang  berperan penting dalam mengatur mekanisme alokasi sumber daya yang sering bersifat unique (khas)[2].
Kondisi  geografis,  SDA  yang  melimpah, teknologi  yang  memadai,  dan  penduduk  yang bermutu  sangat  mungkin  menjadi  sumber pertumbuhan ekonomi;  namun semua itu tidak akan memacu kesejahteraan apabila tidak dipandu dengan sistem kelembagaan ekonomi yang baik. Inilah yang terjadi  di  banyak  negara  berkembang  sehingga seluruh potensi ekonominya menjadi mubazir dan terjerembab dalam keterbelakangan dan kemiskinan yang  tiada  berujung[3].Kelembagaan  memiliki sumbangan  yang  penting  dalam  pembangunan ekonomi mengingat adanya kegagalan pasar sebagai akibat mahalnya informasi dan pelaku pasar yang tidak menggunakan semua informasi yang diperoleh atau tidak mampu diperoleh[4].
Ketidaksempurnaan informasi dan keterbatasan dalam  kapasitas  mengolah  informasi  akan mempengaruhi  biaya  transaksi  yang  mendasari pembentukan kelembagaan. Biaya transaksi muncul sebagai akibat informasi yang mahal dan asimetris. Biaya  yang  muncul  tidak  hanya  untuk  menjamin terjadinya transaksi melainkan pula biaya monitor- ing  dan enforcement  costs.  Pelaku  ekonomi  yang menguasai informasi dapat dengan mudah merenggut keuntungan karena kelembagaan merupakan modal sosial yang sebagaimana faktor produksi lain seperti modal, tenaga kerja, dan teknologi serta human capi- tal, ikut menentukan tingkat output atau kesejahteraan

## Kelembagaan Pelabuhan Laut ....DEWI INDIRA BIASANE
dari suatu negara. Masalah-masalah ketidaksempurnaan muncul hampir di setiap kegiatan ekonomi  selama  terdapat  potensi  kegagalan mekanisme pasar yang diakibatkan oleh ekternalitas dalam  produksi,  eksistensi  barang  publik,
k e t i d a k s e m p u r n a a n p a s a r , hidden  action dan hid- den  type,  dan unforeseen  contingencies.
Proses perubahan kelembagaan untuk menjadi kelembagaan yang lebih baik dari keadaan sekarang secara  fungsional  akan  melibatkan  keajegan- keajegan hubungan atau hubungan-hubungan yang bersifat tetap antara tata kelembagaan (institutional arrangement)  sebagai  aspek  statik  (static  aspect) dan mekanisme kelembagaan (institutional frame- work)  sebagai  aspek  dinamik  (dinamic aspect).Kesadaran  (consciousness)  kelembagaan terhadap keseluruhan proses perubahan yang terjadi dalam dirinya untuk menjadi lebih baik akan mampu menghasilkan perubahan sistem.Hanya perubahan sistem  yang  didasarkan  pada  kesadaran kelembagaan  semacam  inilah  yang  akan  mampu menyelesaikan  permasalahan-permasalahan  yang dihadapi oleh kelembagaan.
Sedangkan  aspek  mekanisme  kelembagaan sebagai  format  aspek  dinamik,meliputi:  (1) mekanisme  atau  kerangka  kerja  dari  pelaksanaan kewenangan,tugas  pokok,dan  fungsi  lembaga sebagaimana dapat diketahui melalui penafsiran dan penalaran terhadap landasan hukum disertai dengan argumentasi  yang  rasional;  (2)  jejaring  kerja antarlembaga sebagaimana dapat dipahami melalui penafsiran dan penalaran terhadap landasan hukum disertai dengan argumentasi yang rasional; dan (3) hasil  kerja  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi lembaga  sebagaimana  dapat  diketahui  melalui penafsiran dan penalaran terhadap landasan hukum disertai dengan argumentasi yang rasional.(4) sarana dan prasarana untuk melaksanakan kewenangan, tugas pokok, dan fungsi lembaga sebagaimana dapat diketahui melalui penafsiran dan penalaran terhadap landasan hukum disertai dengan argumentasi yang rasional; (5) sumber  daya  manusia  yang  dibutuhkan  sebagai pelaksana  kewenangan,  tugas  pokok,  dan  fungsi lembaga  sebagaimana  dapat  diketahui  melalui penafsiran  dan  penalaran  terhadap  landasan  hukum disertai  dengan  argumentasi  yang  rasional;  dan  (6) sumber  daya  manusia  sebagai the  man  behind  the gun  yang  memiliki  kemampuan  untuk  menentukan tingkat  keberhasilan  dari  pelaksanaan  kewenangan, tugas pokok, dan fungsi kembaga.
Sedangkan  aspek  mekanisme  kelembagaan  sebagai format aspek dinamik, meliputi: (1) mekanisme atau kerangka kerja dari pelaksanaan kewenangan, tugas pokok, dan fungsi lembaga sebagaimana dapat diketahui
melalui penafsiran dan penalaran terhadap landasan hukum disertai dengan argumentasi yang rasional; (2) jejaring  kerja  antarlembaga  sebagaimana  dapat dipahami melalui penafsiran dan penalaran terhadap landasan  hukum  disertai  dengan  argumentasi  yang rasional; dan (3) hasil kerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana dapat diketahui melalui penafsiran  dan  penalaran  terhadap  landasan  hukum disertai dengan argumentasi yang rasional.
Patut  disadari  bahwa  kelembagaan  tidaklah statis, namun dinamis sesuai dengan interkasi sosial, ekonomi,  dan  politik  yang  mempertemukan  antar kepentingan.    Sifat  dinamis  kelembagaan  juga disebabkan oleh berubahnya nilai-nilai dan kultur masyarakat seiring dengan perubahan masa. Dengan demikian, kelembagaan pasti akan berubah sesuai dengan tantangan atau kondisi zaman, pada titik ini perubahan kelembagaan memiliki dua dimensi pokok, yaitu:  (a)  perubahan  kelembagaan  disebabkan dianggap  sebagai  pengaruh  dari  perubahan kepentingan dan konfigurasi pelaku ekonomi, sosial dan politik; dan (b) perubahan kelembagaan sengaja didesain  untuk memengaruhi  (mengatur)  kegiatan tersebut.  Dalam konteks ini perubahan kelembagaan sama  pentingnya  dengan  desain  kelembagaan  itu sendiri.  Sejalan  dengan  hal  tersebut  Pakpahan, terdapat  tiga  unsur  dalam  menentukan  faktor kelembagaan, yaitu batas yuridiksi, property right dan  aturan  representatif,  sehingga  struktur kelembagaan tidak dengan sendirinya dapat diukur dan diamati secara langsung[5].
Kelembagaan dari sudut  ekonomi merupakan suatu sistem pengambilan keputusan yang dianut oleh masyarakat dan melahirkan aturan permainan yang menyangkut  alokasi  sumber  daya  serta  cara pemanfaatanya guna meningkatkan kesejahteraan[6]. Selain  itu,  definisi  kelembagaan  lainnya  adalah lembaga yaitu bentuk persekutuan antara dua orang atau  lebih  yang  bekerja  sama  serta  secara  formal terikat  dalam  rangka  mencapai  suatu  tujuan  yang telah  ditetapkan,  dalam  ikatan  mana  terdapat seseorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang/sekelompok  orang  disebut  sebagai bawahan [7].
Menurut  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Bab I Pasal 1  ayat  (14)  menyebutkan  kepelabuhanan  adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi  pelabuhan  untuk  mendukung  kelancaran, keamanan,  dan  ketertiban  arus  lalu  lintas  kapal, penumpang  dan/atau  barang,  keselamatan  dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/ atau  antarmoda  serta  mendorong  perekonomian nasional  dan  daerah  dengan  tetap  memperhatikan
J.Pen.Transla Vol.16 No.2 Juni 2014 : 69-80
tata ruang wilayah[8]. Selanjutnya dalam ayat (16) dijelaskan pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan  dan/atau  perairan  dengan  batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan  pengusahaan yang  dipergunakan  sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/ atau  bongkar  muat  barang,  berupa  terminal  dan tempat  berlabuh  kapal  yang  dilengkapi  dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan-antarmoda transportasi.

## HASIL  DAN  PEMBAHASAN
Sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, fungsi Syahbandar Pelabuhan  Kendari  adalah  melaksanakan  fungsi keselamatan  dan  keamanan  pelayaran  yang mencakup pelaksanaan,pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan,kepelabuhanan dan  perlindungan  lingkungan  maritim  di pelabuhan.Selain  melaksanakan  fungsi  tersebut, syahbandar membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan  (Search  and  Rescue/SAR)  di pelabuhan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.Sedangkan tugas syahbandar antara  lain: mengawasi  kelaiklautan  kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan; mengawasi  tertib  lalu  lintas  kapal  di  perairan pelabuhan dan alur-pelayaran; mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan; mengawasi kegiatan salvage  dan  pekerjaan  bawah  air; mengawasi kegiatan penundaan kapal; mengawasi pemanduan; mengawasi  bongkar  muat  barang  berbahaya  serta limbah bahan berbahaya dan beracun; mengawasi pengisian  bahan  bakar; mengawasi  ketertiban embarkasi  dan  debarkasi  penumpang; mengawasi pengerukan  dan  reklamasi; mengawasi  kegiatan pembangunan  fasilitas  pelabuhan; melaksanakan bantuan  pencarian  dan  penyelamatan; memimpin penanggulangan  pencemaran  dan  pemadaman kebakaran  di  pelabuhan;  dan mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim.
Serta  kewenangan  syahbandar  yaitu: mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan di  pelabuhan; memeriksa  dan  menyimpan  surat, dokumen,dan warta kapal; menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan; melakukan pemeriksaan kapal; menerbitkan  Surat  Persetujuan  Berlayar; melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal; menahan kapal atas perintah pengadilan; dan melaksanakan sijil Awak Kapal.
Pelabuhan  perikanan  mempunyai  tugas melaksanakan fasilitasi produksi dan pemasaran hasil
perikanan di wilayahnya, pengawasan pemanfaatan sumber  daya  ikan  untuk  pelestariannya  dan kelancaran kegiatan kapal perikanan,serta pelayanan kesyahbandaran  di  pelabuhan  perikanan.Dalam rangka  melaksanakan  tugas  tersebut,  pelabuhan perikanan menyelenggarakan fungsi: [11]
1) perencanaan,  pembangunan,  pengembangan, pemeliharaan,  pengawasan  dan  pengendalian serta  pendayagunaan  sarana  dan  prasarana pelabuhan perikanan;
2) pelayanan  teknis  kapal  perikanan  dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;
3) pelaksanaan jasa dan fasilitas usaha perikanan;
4) pengembangan dan fasilitasi penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat perikanan;
5) pelaksanaan  fasilitasi  dan  koordinasi  di wilayahnya untuk peningkatan produksi,distribusi dan pemasaran hasil perikanan;
6) pelaksanaan  fasilitasi  publikasi  hasil riset,produksi dan pemasaran hasil perikanan di wilayahnya;
7) pelaksanaan  fasilitasi  pemantauan  wilayah pesisir dan wisata bahari;
8) pelaksanaan pengawasan penangkapan sumber daya  ikan  dan  penanganan  pengolahan, pemasaran,  serta  pengendalian  mutu  hasil perikanan  dan  pengendalian  mutu  hasil perikanan;
9) pelaksanaan  pengumpulan,pengolahan  dan penyajian  data  perikanan  serta  pengolahan sistem informasi;
10) pelaksanaan  urusan  keamanan,ketertiban  dan pelaksanaan  kebersihan  kawasan  pelabuhan perikanan;
11) pelaksanaan  urusan  tata  usaha  dan  rumah tangga.
Dalam  melaksanakan  tugas  pokok  dan fungsinya,PPS  Kendari  menyelenggarakan  jenis pelayanan kepada pengguna jasa,antara lain: Tambat labuh; Inspeksi pembongkaran ikan; Penyediaan cool box; Pengawasan  mutu  (uji  formalin  dan  uji organopletik); Penyediaan informasi pasar (harga dan jenis ikan); Penerapan log book perikanan; Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB); Penerbitan Surat Keterangan  Pendaratan  Ikan  (SKPI); Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI); Penerbitan Surat  Keterangan Asal  Ikan  (SKAI); Penyediaan informasi  cuaca  maritim;  Perbantuan  perizinan (SIPI,SIKPI  dan  SIUP);  Penyebaran  informasi daerah penangkapan ikan; Pelayanan K5; Pelayanan kesehatan; Pelayanan  air; Pelayanan  listrik; Pelayanan BBM; Pelayanan sewa lahan industri dan

## Kelembagaan Pelabuhan Laut ....DEWI INDIRA BIASANE
gedung; Penyuluhan perikanan; dan Perpustakaan.
Terkait dengan tugas pelayanan kesyahbandaran,  PPS  Kendari  mengeluarkan beberapa jenis perizinan sebagai syarat persetujuan berlayar untuk kapal perikanan, antara lain Surat Ukur, Tanda Kebangsaan Kapal, Sertifikat Kesempurnaan, Buku Pelaut, Sertifikat Kelaikan Pengawakan, Buku Kesehatan,  Sertifikat  Radio,  Surat  Laik Operasional,Log Book dan Surat Izin Penangkapan/ Pengangkutan Ikan.
Pada  tahap  awal  analisis  SWOT  dilakukan identifikasi faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi pelaksanaan program pengembangan kelembagaan  pelabuhan  laut  dan  pelabuhan perikanan Samudera Kendari.Identifikasi ini diperoleh dengan  cara  wawancara  secara  mendalam  dan bahan-bahan  tulisan  dari institusi  Pelabuhan  Laut Kendari  dan  pelabuhan  Perikanan  Samudera Kendari,yang pada akhirnya merumuskan sebanyak 20 faktor yang terdiri dari sepuluh faktor pendorong dan  sepuluh  faktor  penghambat,sebagaimana disajikan dalam tabel 1.
Tabel 1. Hasil Identifikasi Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Kelembagan Pelabuhan
No. Faktor Pendorong No. Faktor Penghambat 1. Adanya  dukungan  yang  kuat  dari  masyarakat  terhadap keberadaan  kelembagaan  pelabuhan  laut  dan  pelabuhan perikanan 1. Lemahnya  koordinasi  antara  aparat  dalam  instansi yang menangani kelaiklautan kapal 2. Adanya  tugas  dan  fungsi  yang  ditetapkan  oleh  peraturan perundang-undangan  untuk  melakukan  pengelolaan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan 2. Adanya duplikasi peraturan perundang-undangan  yang mengataur  tentang  kelaiklautan  antara  pelabuhan perikanan dan pelabuhan laut 3. Tersedainya peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengeloaan pelabuhan 3. Pelaksanaan pengelolaan pelabuhan laut dan pelabuhan  perikanan  belum sesuai  dengan  harapan masyarakat/stakeholder. 4. Adanya  kesediaan  pemerintah  daerah  dalam  mendukung kelembagaan pelabuhan 4. Adanya  persepsi  yang  berbeda  antara  aparat  di lapangan  dalam  pengelolaan  kelembagaan  pelabuhan perikanan dan pelabuhan laut
5. Terjadinya  kerusakan  lingkungan  dan  ekosistem  di sekitar area pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan 5. Adanya  pemanfaatan  sumber  daya  pelabuhan  yang tidak sesuai dengan fungsinya 6. Sektor  pelabuhan  sebagai  salah  satu  sumber  pendapatan negara 6. Pendapatan  negara  melalui  sektor  pelabuhan  sering tidak  dilakukan  secara  transparan  baik  dalam pelaporan penggunaannya. 7. Tersedainya  SDM  kesyahbandaran,  baik  di  pelabuhan laut  dan  pelabuhan  perikanan  yang  berwenang  dalam pemberian  persetujuan  berlayar  sesuai  kompetensi  dan kualifikasi 7. Sifat ego sektoral yang mengedepankan kepentingan institusi masing-masing 8. Adanya  kemauan  dan  konsistensi  pihak  legislator  dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang mendukung efektivitas  dan efisiensi  pengelolaan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan 8. Sistem legislasi di Indonesia yang belum baik 9. Adanya  sumber daya ekonomi baik perdagangan maupun sumber daya ikan yang membutuhkan lokasi pendaratan
9. Penanganan  muatan kapal  laut  maupun  hasil tangkapan ikan di pelabuhan belum efektif dan efisien
10. Adanya  teknologi  komunikasi  dan  informasi  semakin maju dalam pengelolaan pelabuhan
10. Sarana  dan  prasarana  lembaga/institusi  pelabuhan  laut dan pelabuhan perikanan belum memadai
Sumber: Hasil analisis
Untuk  menentukan  faktor  yang  menjadi kebutuhan  pencapaian  tujuan,dan  sasaran  perlu menkondisikan faktor-faktor terhadap setiap faktor yang  teridentifikasi,suatu  faktor  disebut  penting terhadap pencapaian tujuan apabila memiliki nilai lebih dari faktor yang lain.  Sejauhmana pentingnya faktor yang  teridentifikasi  secara  internal  dan  eksternal dapat ditindaklanjuti dengan melakukan komparasi antar faktor tabel 3.
Tahapan kemudian menentukan faktor eksternal
d a l a m k a t e g o r i s e b a g a i p e l u a n g ( opportunities) dan hambatan  (threats).  Kebutuhan,  keinginan  dan harapan merupakan masukan yang harus diolah dan mendatangkan  manfaat  yang  besar  pada  masa mendatang dikategorikan sebagai peluang (oppor- tunities).  Sebaliknya  suatu  faktor  eksternal  yang tidak  mendatangkan  manfaat  malahan  mungkin menghalangi  pencapaian  program  atau  misi  dari pengelolaan pelabuhan perikanan dan pelabuhan laut dikategorikan sebagai ancaman (threats). Ancaman adalah suatu kondisi yang dapat menghalangi bahkan menimbulkan risiko kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dari sepuluh faktor pendorong dan sepuluh faktor penghambat ditemukan 12 faktor yang bersifat  internal  dan  eskternal  dan  kemudian
dirumuskan menjadi enam faktor internal dan enam faktor eksternal sebagaimana tertera dalam  tabel 2.

## Tabel 2.
Identifikasi Faktor Internal dan Faktor Eksternal
FAKTOR INTERNAL S STRENGHTS W WEAKNESSES 1 Adanya  tugas  dan  fungsi  yang  ditetapkan  oleh peraturan  perundang-undangan  untuk  melakukan pengelolaan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan 1 Adanya duplikasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kelaiklautan antara pelabuhan perikanan dan pelabuhan laut
2 Adanya  dukungan  kuat  dari  masyarakat  terhadap keberadaan kelembagaan pelabuhan laut  dan pelabuhan perikanan 2 Lemahnya koordinasi antara aparat dalam instansi yang menangani kelaiklautan kapal 3 Tersedainya  kompetensi  dan  kualifikasi  SDM pelabuhan  laut dan  pelabuhan perikanan  yang  sesuai dengan tupoksi
3 Pelaksanaan pengelolaan pelabuhan laut dan perikanan belum sesuai dengan harapan masyarakat/stakeholder. FAKTOR EKSTERNAL O OPPORTUNITIES T THREATS
1 Adanya  kemauan  dan  konsistensi  pihak  legislator dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang mendukung  efektivitas  dan  efisiensi  pengelolaan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan.
1 Adanya  egosektoral  yang  mengedepankan  kepentingan masing-masing instansi dalam pengelolaan pelabuhan
2 Adanya kesediaan pemerintah daerah dalam mendukung kelembagaan pelabuhan
2 Sarana  dan  prasarana  lembaga/institusi  pelabuhan  laut dan pelabuhan perikanan yang belkum memaadai 3 Adanya  sumber  daya  ekonomi  baik  perdagangan mauoun  sumber  daya  perikanan  yang  membutuhkan sarana pelabuhan
3 Pendapatan  negara  melalui  sektor  pelabuhan  belum dikelola secara transparan dan akuntanbel.

## Sumber: Hasil analisis
Untuk  menentukan  faktor  yang  menjadi  kebutuhan pencapaian tujuan, dan sasaran perlu menkondisikan faktor-faktor terhadap setiap faktor yang teridentifikasi, suatu faktor disebut penting terhadap pencapaian tujuan apabila  memiliki  nilai  lebih  dari  faktor  yang  lain. Sejauhmana  pentingnya  faktor  yang  teridentifikasi secara  internal  dan  eksternal  dapat  ditindaklanjuti dengan melakukan komparasi antar faktor (tabel 3.).
Komparasi  antara  faktor  ini  menunjukkan seberapa  penting  atau  menjadi  kebutuhan  untuk pencapaian  tujuan  dan  sasaran.Faktor  yang  telah dilakukan komparasi antara faktor mempunyai nilai tertinggi 5 (Nilai Faktor,NF = 5), sehingga dikatakan bahwa  faktor  tersebut  sangat  tinggi  dalam mendukung pencapaian tujuan.
Hasil tabel 3 menunjukkan bahwa nilai faktor (NF) tertinggi adalah 4 dengan jumlah NF = 14,maka untuk persentase bobot faktor (BF%) dapat dihitung dengan rumus:
Bobot  faktor  (BF)  merupakan  hasil  sebagai suatu kondisi yang menjadi kebutuhan,sedangkan nilai faktor  (NF)  dihitung  seberapa  banyak  pentingnya suatu faktor terhadap faktor lainnya.Dalam tabel 3 terlihat  bahwa  faktor  S1  yaitu  adanya  tugas  dan fungsi  yang  telah  ditetapkan  melalui  peraturan perundang-undangan  lebih  penting  terhadap  tiga
faktor  lainnya  dari  enam  faktor  internal.Tahapan berikutnya adalah menentukan nilai bobot keterkaitan (NBK) yang diperoleh dari NBK = NRK x BF,yaitu nilai relatif keterkaitan (NRK) dikalikan dengan bobot faktor (BF).Dalam dimensi keterkaitan antara faktor internal dan eksternal suatu organisasi maka akan tercipta  sinergi  dalam  mendukung  misi organisasi.Oleh  karena  itu  setiap  pimpinan  dan anggota  organisasi  perlu  menentukan  NRK  tiap faktor dengan memakai skala 1 sampai 5.
Dalam analisis ini terdapat enam faktor internal dan  enam  faktor  eksternal  yang  harus  dinilai keterkaitannya, sehingga terdapat dua belas faktor yang dinilai keterkaitannya. Tiap faktor diberi kode S untuk strenghts  (S1,  S2,  S3),  kode  W  untuk weaknesses (W1,W2,W3), kode O untuk opportunities (O1, O2, O3), dan kode T untuk threats (T1, T2, T3). Pertanyaan yang muncul adalah adakah keterkaitan antara faktor S1 (misalnya) dengan faktor S2 dalam mencapai misi pelabuhan. Kalau tidak ada maka nilai keterkaitan (NK) adalah  0,  sedangkan  kalau  ada  maka  NK  berkisar antara 1 sampai 5.  Dengan menggunakan pertanyaan seperti di atas dapat diperoleh NK faktor S1 dengan S2, S3, W1, W2, W3, O1, O2, O3, T1, T2, dan T3. Selanjutnya untuk menghitung nilai rata-rata keterkaitan (NRK) digunakan dengan rumus:
No Faktor Eksternal 01 02 O3 T1 T2 T3 NF BF
O1 Adanya  kemauan  dan  konsistensi  pihak  legislator dalam  menyusun  peraturan  perundang-undangan yang mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan. O1 O3 O1 T1 01 3 0.30 O2 Adanya kesediaan  pemerintah  daerah  dalam mendukung kelembagaan pelabuhan O1 O2 O2 T1 T2 2 0.20 O3 Adanya  sumber  daya  ekonomi  baik  perdagangan mauoun sumber daya perikanan yang membutuhkan sarana pelabuhan O3 O2 O3 T1 T2 2 0.20
T1 Adanya egosektoral yang mengedepankan
kepentingan masing-masing instansi dalam pengelolaan pelabuhan O1 O2 O3 T2 T3 1 0.10 T2 Sarana dan prasarana lembaga/institusi pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan yang belkum memaadai T1 T1 T1 T2 T2 1 0.10 T3 Pendapatan  negara  melalui  sektor  pelabuhan  belum dikelola secara transparan dan akuntanbel. O1 T2 T2 T1 T2 1 0.10 Jumlah 10 1.00 Sumber: Hasil analisis Tabel 3.

## Komparasi Urgensi Faktor Internal dan Eksternal
No Faktor Internal S1 S2 S3 W1 W2 W3 NF BF S1 Adanya  tugas  dan  fungsi  yang  ditetapkan  oleh peraturan  perundang-undangan  untuk  melakukan pengelolaan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan S1 S1 W1 W2 S1 3 0.21 S2 Adanya  dukungan  kuat  dari  masyarakat  terhadap keberadaan  kelembagaan  pelabuhan  laut  dan pelabuhan perikanan S1 S2 W1 S2 W3 2 0.15 S3 Tersedainya  kompetensi  dan  kualifikasi  SDM pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan  yang sesuai dengan tupoksi S1 S2 W1 W2 S3 1 0.07 W1 Adanya  duplikasi  peraturan  perundang-undangan yang mengatur tentang kelaiklautan antara pelabuhan perikanan dan pelabuhan laut W1 W1 W1 4 0.29 W2 Lemahnya  koordinasi  antara  aparat  dalam  instansi yang menangani kelaiklautan kapal W2 S2 W2 W1 3 0.21 W3 Pelaksanaan  pengelolaan pelabuhan  laut  dan perikanan belum sesuai dengan harapan masyarakat/stakeholder. S1 W3 S3 W1 W2 1 0.07 Jumlah 14 1.00
Dimana  NRK  adalah  nilai  rata-rata keterkaitan,TNRK  adalah  total  nilai  keterkaitan faktor,misalnya untuk nilai S1 = 45,dan ?N adalah jumlah faktor eksternal dan internal yang dinilai yaitu 12 - 1 = 11,maka diperoleh nilai NRK untuk S1 = 4.09 (Lampiran 1).Selanjutnya perlu ditentukan nilai bobot keterkaitan (NBK) tiap faktor yang dihitung dengan  rumus  NBK =  NRK  x  BF.Dalam perhitungan untuk S1 (Lampiran 1) diperoleh nilai bahwa BF = 0.21,dan nilai NRK = 4.09,maka nilai NBK = 4.09 x 0.21 = 0.86.Nilai NBK faktor lain dihitung  dengan  rumus  yang  sama  dan  hasilnya
dicatat pada kolom NBK dalam Lampiran 1 sebagai tabel  nilai  relatif  keterkaitan    faktor  internal  dan eksternal.
Selain itu,angka-angka  juga digunakan untuk menentukan total nilai bobot (TNB) yang diperoleh dengan rumus TNB = NBD + NBD.Sebagai contoh untuk faktor S1,nilai NBD = 0.65 dan nilai NBK = 0.86,maka nilai TNB = 0.65 + 0.86 = 1.51.Perhitungan TNB  tiap  faktor  internal  dan  eksternal  dilakukan dengan  cara  yang  sama.Dari  perhitungan- perhitungan  tersebut  di  atas  dilakukan  evaluasi terhadap faktor internal dan eksternal sebagaimana disajikan dalam  tabel 4.
Tabel 4 menunjukkan beberapa nilai yang terkait yaitu nilai urgensi (NF,BF),nilai dukungan (ND,NBD) dan nilai keterkaitan (NK,NRK,NBK) dan TNB tiap faktor-faktor telah teridentifikasi.Identifikasi tersebut dapat  digunakan  sebagai  acuan  atau  dasar pengambilan serangkaian keputusan yakni penentuan atau pemilihan faktor kunci keberhasilan dan peta posisi  kekuatan  kelembagaan  pelabuhan  laut  dan pelabuhan  perikanan  serta  strategi  yang  harus dilakukan dalam pengelolaan kelembagaan.
Dari tabel 4 diketahui bahwa nilai TNB untuk S = 3.32,nilai TNB untuk W = 5.19,nilai TNB untuk O =  4.91,dan  nilai  TNB  untuk  T =  3.61.Nilai  yang terbesar  adalah  weaknesses  dan  menyusul opportunities,threats  dan  strengths  ditempat  yang terakhir.Hal  ini  memberikan  gambaran  bahwa kelembagaan  pengawasan  SDI  masih  memiliki kelemahan,tetapi mempunyai peluang untuk dapat dikembangkan.Total skor pengurangan faktor weak-
Tabel 4.
Evaluasi Faktor Internal dan Eksternal
No Faktor Internal dan Eksternal BF ND NBD NRK
NBK TNB Faktor Internal S1 Adanya  tugas  dan  fungsi  yang  ditetapkan  oleh  peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengelolaan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan 0.13 5 0.65 3.55 0.86 1.51 S2 Adanya dukungan kuat dari masyarakat terhadap keberadaan kelembagaan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan 0.13 3 0.39 3.27 0.61 1.00 S3 Tersedainya kompetensi dan kualifikasi SDM pelabuhan laut danpelabuhan perikanan yang sesuai dengan tupoksi 0.13 4 0.52 3.55 0.29 0.81 W1 Adanya  duplikasi  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  tentang  kelaiklautan  antara  pelabuhan  perikanan dan pelabuhan laut 0.33 5 1.65 3.18 1.27 2.92 W2 Lemahnya  koordinasi antara  aparat  dalam  instansi  yang menangani kelaiklautan kapal 0.21 4 0.84 3.27 0.86 1.70 W3 Pelaksanaan  pengelolaan  pelabuhan  laut  dan  perikanan belum sesuai dengan harapan masyarakat/stakeholder. 0.07 4 0.28 3.36 0.29 0.57

## Faktor Eksternal
O1 Adanya kemauan  dan  konsistensi  pihak  legislator  dalam menyusun  peraturan perundang-undangan yang  mendukung efektivitas  dan  efisiensi  pengelolaan  pelabuhan  laut  dan pelabuhan perikanan. 0.13 5 0.65 3.36 1.36 2.01 O2 Adanya  kesediaan  pemerintah  daerah  dalam mendukung kelembagaan pelabuhan 0.13 4 0.52 3.55 0.80 1.32 O3 Adanya  sumber  daya  ekonomi  baik  perdagangan  mauoun sumber daya perikanan yang membutuhkan sarana pelabuhan 0.13 5 0.65 3.45 0.93 1.58 T1 Adanya  egosektoral  yang  mengedepankan  kepentingan masing-masing instansi dalam pengelolaan pelabuhan 0.13 3 0.39 3.18 0.32 0.71 T2 Sarana  dan  prasarana  lembaga/institusi  pelabuhan  laut  dan pelabuhan perikanan yang belkum memaadai 0.34 5 1.70 4.00 0.48 2.18 T3 Pendapatan negara melalui sektor pelabuhan belum dikelola secara transparan dan akuntanbel. 0.14 3 0.42 3.91 0.30 0.72
Sumber: Hasil analisis
nesses dengan faktor strenghts adalah (W) 5.19 – (S) 3.32 = 1.87,sedangkan untuk opportunities dan threats  = (O) 4.91 – (T) 3.61 = 1.30.Dari nilai ini dapat diketahui bahwa posisi  kelembagaan berada pada kuadran III (1.87 ; 1.30),sebagaimana disajikan dalam gambar 1.
Selain  dilakukan  analisis  SWOT  terhadap kelembagaan pelabuhan, juga akan dilakukan analisis perbandingan hukum antara dua undang-undang yang menjadi  dasar  hukum  bagi  kedua  lembaga melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang. Terkait dengan kajian ini, setelah dilaksanakan wawancara, maka didapatkan hasil bahwa masih ada pendapat yang menyatakan bahwa masih adanya aturan yang tumpang  tindih  dan  ego  yang  kuat  dari  masing- masing  instansi  sehingga  aturan  yang  dijalankan menjadi  tidak  jelas  dan  masih  adanya  perbedaan persepsi bagi aparat penegak hukum di laut terhadap persyaratan  kelaiklautan  bagi  kapal  perikanan,
sehingga menimbulkan beberapa kapal nelayan yang terhambat  beraktifitas  karena  dilakukannya pemeriksaan  yang  seharusnya  tidak  diperlukan. Untuk permasalahan ini, maka akan dilakukan analisis terhadap dua undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran  dan Undang-undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang Perikanan, yang disampaikan dalam tabel 5.
Kewajiban  kapal  untuk  memiliki  Surat Persetujuan  Berlayar,sama-sama  diatur  dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 dan Undang- undang Nomor 45 Tahun 2009.Terkait hal tersebut maka  dalam  hal  menghindari  tumpang  tindih kewenangan dan menghilangkan ego sektoral yang dimiliki masing-masing lembaga,perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
Gambar  1. Posisi Kelembagaan Pelabuhan Laut dan Perikanan pada Berbagai Kondisi
BERBAGAI PELUANG KEKUATAN INTERNAL KELEMAHAN INTERNAL BERBAGAI ANCAMAN (1.87;1.30) KUADR AN III MENDUKUNG STRATEGI T URN AROUND KUADR AN I MENDUKUNG STRATEGI AGR ES IF KUADRAN II MENDUKUNG STRATEGI DIVERS IFIKASI KUADRAN IV MENDUKUNG STRATEGI DEFENSIF
Tabel 5.

## Sandingan Kewajiban Administrasi bagi Kapal
Permasalahan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Syarat kelaiklautan Pasal 219: (1) Setiap  kapal  yang  berlayar  wajib  memiliki Surat  Persetujuan  Berlayar yang  dikeluarkan oleh Syahbandar (2) Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  diberikan  pada kapal  atau  dicabut  apabila  ketentuan  yang meliputi: (a) keselamatan kapal; (b) pencegahan  pencemaran  dari  kapal;  (c) pengawakan  kapal;  (d)  garis  muat  kapal  dan pemuatan;  (e)  kesejahteraan  awak  kapal  dan kesehatan penumpang; (f) status hukum kapal; (g)  manajemen  keselamatan  dan  pencegahan pencemaran  dari  kapal;  dan  (h)  manajemen keamanan kapal; dilanggar.
Pasal  224  ayat  (2):  Sijil  awa  kapal  dilakukan dengan  tahapan:  huruf  (a)  penandatanganan perjanjian  kerja  laut  yang  dilakukan  oleh  pelaut dan  perusahaan  angkutan  yang  diketahui  oleh syahbandar; dan huruf (b) berdasarkan penandatanganan perjanjian laut, nahkoda
memasukkan nama dan jabatan awak kapal sesuai dengan  kompetensinya  ke  dalam  buku  sijil  yang disahkan oleh syahbandar.
Pasal 43:
Setiap kapal yang melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki  surat  laik  operasi  kapal  perikanan  dari pengawas perikanan tanpa dikenai biaya.
Pasal  44:  Surat  Persetujuan  Berlayar  dikeluarkam apabila mendapatkan Surat Laik Operasi (SLO) setelah memenuhi:  persyaratan  administrasi,  meliputi  (a) pemeriksaan  dokumen  kapal  perikanan  meliputi  SIPI asli; (b) tanda perluasan pungutan hasil perikanan asli; (c) stiker barcode untuk kapal perikanan diatas 30 GT; (d)  Surat  keterangan  Aktivasi  Transmitter  (SKAT) untuk kapal  perikanan diatas 60 GT; dan (e) SLO asli untuk kapal perikanan  yang telah  melakukan kegiatan perikanan,  dan  persyaratan  teknis  meliputi:  (a) kesesuaiam  fisik kapal  dengan  SIPI,  bahan  kapal, merek,  nomor  mesin  utama,  tanda  selar  dan  nama panggilan/call  sign;  (b)  kesesuaian  jenis,  ukuran  alat penangkapan ikan dengan SIPI; dan (c) keberadaan dan keaktifan alat pemantauan kapal perikanan.
Sumber : Hasil analisis
1. Harus dibedakan antara kapal perikanan dengan kapal niaga sebagai moda transportasi,dimana kapal perikanan sebagai kapal penangkap dan/ atau  pengangkut  ikan  sebagai  alat  penunjang kegiatan untuk melakukan kegiatan perikanan dan aktivitasnya dari pelabuhan perikanan ke lokasi penangkapan ikan (fishing ground).Sedangkan  kapal  niaga  melakukan kegiatan dari pelabuhan ke pelabuhan (port to port).
3. Nelayan  menurut  Undang-undang  Nomor  45 Tahun 2009 tentang Perikanan bahwa definisi nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan di laut,sedangkan pelaut adalah orang yang pekerjaannya berlayar di laut.
Dengan  mengetahui  posisi  kelembagaan Pelabuhan Laut Kendari dan Pelabuhan Samudera Perikanan Kendari berada pada kuadran yang tepat maka lembaga akan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat,yaitu:
1. Jika  posisi  kelembagaan  pelabuhan  laut  dan pelabuhan  perikanan  pada  kuadran  I mengartikan,bahwa  situasi  ini  sangat menguntungkan yaitu kelembagaan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan,memiliki peluang dan  kekuatan  sehingga  dapat  memanfaatkan peluang yang ada.Strategi yang harus diterapkan dalam posisi ini adalah mendukung kebijakan perkembangan kelembagaan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan yang agresif.
2. Kelembagaan  pelabuhan  laut  dan  pelabuhan perikanan  berada  pada  kuadran  II  berarti menghadapi  ancaman,tetapi  kelembagaan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan masih memiliki  kekuatan  internal.Strategi  yang dilakukan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi.
3. Jika kelembagaan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan  di  Kendari  berada  dalam  posisi kuadran  III  menunjukkan  kelembagaan mempunyai  peluang  yang  besar,tetapi  di  lain pihak  kelembagaan  memiliki  kelemahan internal.Fokus yang harus dilaksanakan adalah meminimalkan  masalah-masalah  internal kelembagaan  pelabuhan  laut  dan  pelabuhan perikanan  sehingga  dapat  merebut  peluang dalam melakukan pengembangan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan dengan cara yang lebih baik.
4. Posisi  kelembagaan  pelabuhan  laut  dan pelabuhan  perikanan  pada  kuadran  IV menunjukkan bahwa kelembagaan pengawasan
menghadapi  situasi  yang  sangat  tidak menguntungkan,disebabkan  selain  posisi kelembagaan  yang  menghadapi  berbagai ancaman juga menghadapi kelemahan internal.
Dalam  tahap  pengambilan  keputusan,matriks SWOT  dirujuk  kembali  dan  mengkaji  posisi kelembagaan  pelabuhan  laut  dan  pelabuhan perikanan  saat  ini.Jika  melihat  kuadran  dari kelembagaan  pelabuhan  laut  dan  pelabuhan perikanan tersebut di atas dapat dilakukan kombinasi strategi  yang  tepat.    Posisi  strategis  yang  harus dilakukan  oleh  kelembagaan  adalah  strategi  WO yaitu:  (1)  melakukan  penataan  kelembagaan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan yang terkait dengan  adanya  duplikasi  peraturan  perundang- undangan; dan (2) adanya kemauan dan konsistensi pihak  legislator  dalam  menyusun  peraturan perundang-undangan yang mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan.Data hasil perkembangan disajikan dalam Gambar 2.
Penataan  kelembagaan  pelabuhan  laut  dan pelabuhan perikanan melalui pengkajian peraturan perundang-undangan  agar  tidak  terjadi  duplikasi adalah:  (1)  tahapan  penyusunan  peraturan perundang-undangan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan  mulai  dari  masyarakat/pemangku kepentingan  sampai  antar  sektor  yang  berkaitan dengan kelembagaan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan perlu dilakukan harmonisasi semua unsur sehingga  substansi  berada  dalam  suatu  payung hukum,dengan  menjadi  patokan  adalah  tugas  dan fungsi  institusi/kementerian  dan  (2)  penanganan pelanggaran  yang  sudah  terkait  dengan  tekhnis institusi/kementerian,seharusnya diberikan kepada instansi tekhnis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.Sedangkan adanya kemauan dan konsistensi pihak  legislator  dalam  menyusun  peraturan perundang-undangan yang mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan,harus diciptakan kemauan politik untuk sesegera mungkin melakukan hal tersebut.
Sejalan  dengan  pembahasan  SWOT diatas,terkait  dengan  analisis  sandingan  Undang- undang Nomor 17 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang aspek administrasi dalam  kelaiklautan,maka  dapat  dirumuskan  hal sebagai berikut:
1. Perlu  adanya  harmonisasi  pada  Pasal  219 Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2008  dan Pasal 42 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 agar  nelayan  yang  melakukan  pengurusan administrasi kelaiklautan tidak diberatkan oleh persyaratan yang saling tumpang tindih.
2. Perlu adanya perhatian terhadap pemberlakukan sijil awak kapal nelayan agar tidak diberlakukan kembali,karena sijil awak kapal hanya berlaku antara perusahaan angkutan dengan pelaut.
3. Perlu adanya integrasi program penerbitan Surat Persetujuan Berlayar yang masih dikeluarkan oleh kedua lembaga ini.Hal ini penting untuk meminimalisir  kewajiban  kelaiklautan  bagi nelayan.

## STRENGTH (S)
- Adanya tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengelolaan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan - Adanya  dukungan  kuat  dari masyarakat terhadap keberadaan kelembagaan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan - Tersedainya  kompetensi  dan kualifikasi  SDM  pelabuhan laut  dan  pelabuhan  perikanan yang sesuai dengan tupoksi WEAKNESS (W) - Adanya  duplikasi  peraturan perundang-undangan yang mengatur  tentang  kelaiklautan antara  pelabuhan  perikanan dan pelabuhan laut - Lemahnya  koordinasi  antara aparat  dalam  instansi  yang menangani kelaiklautan kapal
- Pelaksanaan pengelolaan pelabuhan  laut  dan  perikanan belum  sesuai  dengan  harapan masyarakat/stakeholder. OPPORTUNITIES (O) - Adanya kemauan dan konsistensi pihak legislator dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang mendukung efektivitas dan efisiensi  pengelolaan  pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan - Adanya  kesediaan  pemerintah daerah dalam mendukung kelembagaan pelabuhan - Adanya  sumber daya  ekonomi baik perdagangan mauoun
sumber  daya  perikanan  yang
membutuhkan sarana pelabuhan STRATEGI S-O - Dayagunkan tugas dan fungsi pengembangan  kelembagaan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan agar dapat mendukung  efektivitas  dan efisiensi pengelolaan kelembagaan pelabuhan. STRATEGI W-O - Melakukan penataan kelembagaan dengan cara menghilangkan adanya duplikasi peraturan perundang- undangan tentang tupokasi pelabuhan  laut  dan  pelabuhan perikanan yang tumpang tindih untuk  melakukan  pengelolaan kelembagaan pelabuhan  yang efektif dan efisien. THREATS (T) - Adanya egosektoral yang mengedepankan kepentingan masing-masing  instansi  dalam pengelolaan pelabuhan - Sarana dan prasarana lembaga/institusi  pelabuhan laut dan  pelabuhan  perikanan  yang belum memadai - Pendapatan negara melalui sektor pelabuhan belum dikelola secara transparan dan akuntanbel. STRATEGI S-T - Dayagunakan tugas dan fungsi pengembangan kelembagaan  pelabuhan  laut dan pelabuhan perikanan agar dapat mengurangi atau menghilangkan egosektoral dalam pengelolaan  pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan. STRATEGI W-T - Hilangkan  duplikasi  peraturan perundang-undangan yang menumbuhkan egosektoral agar pengembangan kelembagaan  pelabuhan  laut dan pelabuhan perikanan dapat dilakukan secara optimal.
Gambar 2. Peta Posisi Kekuatan Kelembagaan Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Perikanan

## INTERNAL

## EKSTERNAL

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian tentang analisis kelembagaan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan di Kota Kendari,dapat dirumuskan bahwa peningkatan kinerja pengelolaan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan di Kendari semakin meningkat,namun demikian di salah satu sisi terjadi  peningkatan  tuntutan  akan  pertambahan sarana  dan  prasarana  sebagi  akibat  meningkatnya permintaan pelayanan baik kualitas maupun kuntitas oleh  pengguna  pelabuhan  laut  dan  pelabuhan perikanan.
Penataan  kelembagaan  pelabuhan  laut  dan pelabuhan perikanan di Kota Kendari perlu dilakukan dengan cara inventarisasi dan harmonisasi pasal demi pasal  dari  peraturan  perundang-undangan  yang menyangkut pelaksanaan pengelolaan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan,antara lain: Undang-Undang Nomor  17  tahun  2008  tentang  Pelayaran,dan Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Tahapan  inventariasasi  permasalahan  untuk penyempurnaan  peraturan  perundang-undangan pelabuhan  laut  dan  pelabuhan  perikanan  dalam penataan  pengelolaan  kelembagaan  dimulai  dari menampung  aspirasi  masyarakat/pemangku kepentingan  sampai  antar  sektor  yang  berkaitan dengan kelembagaan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan agar harmonisasi semua unsur sehingga substansi berada dalam suatu payung hukum,dengan menjadi patokan adalah tugas dan fungsi institusi/ kementerian.
Kemauan dan konsistensi pihak legislator dalam menyusun  peraturan  perundang-undangan  yang mendukung  efektivitas  dan  efisiensi  pengelolaan pelabuhan  laut  dan  pelabuhan  perikanan,harus diciptakan kemauan politik untuk sesegera mungkin melakukan hal tersebut.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan  Perhubungan  Laut,  dan  instansi  terkait yang telah memberikan data primer dan sekunder yang diperlukan guna penyelesaian penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Acemoglu,  Daron.2003.Root  Causes: A  Historical Approach  to Assessing  the  Role  of  Institutions  in Economic Development. Finance and Development. Vol. 40,No 2 ,Juni: 27-30.
[2] Williamson  OE  .    2000.    The  New    Institutional Economics: Taking Stock, Looking  Ahead.Journal of Economic Literture.Vol.38, September 2000: 595- 613.
[3] Yustika, Erani Ahmad.2006.Ekonomi Kelembagaan: Definisi,Teori  dan  Strategi.Penerbit  Bayumedia Publishing, Malang;
[4] Ikhsan, Muhammad.2000.Reformasi  Institusi  dan Pembangunan  Ekonomi.Jurnal  Demokrasi  dan HAM.Vol.1,No  2,September  –  November,hal  37 , Jakarta;
[5] Pakpahan A.1989.Perspektif Ekonomi Institusi Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam.Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia Vol.34 No.4. Jakarta;
[6] Anwar  A.1990.Beberapa  Konsepsi  Alokasi Sumberdaya Alam  Untuk  Penentuan  Kebijakan
Ekonomi Kearah Pembangunan Yang Berkelanjutan.Makalah  Seminar  Ilmu  Tanah Indonesia,9-10 Oktober 1990 di Ujung Pandang;
[7] Sunirat,MR.2000.Analisis  Kelembagaan  dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir di Wilayah Pesisir Timur Rawa Sragi Kabupaten Lampung Selatan.Tesis Program Pascasarjana IPB, Bogor;
[8] Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Jakarta;
[9] Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan. 2011.Kajian Peningkatan Peran Syahbandar dalam Melakukan Pengawasan di Pelabuhan, Jakarta
[10] Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan. 2010. Penelitian Sistem Pemeriksaan Kapal dalam Pemberian Surat Izin Berlayar, Jakarta;
[11] Rangkuti,Freddy.2003.Analisis  SWOT:  Teknik Membedah  Kasus  Bisnis.Penerbit  PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;
[12] Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  45 Tahun  2009  tentang  Perikanan  atas  Perubahan Undang-undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang Perikanan, Jakarta.