ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Bone
Andi Rahmat Nizar Hidayat 1, * ; Rabina Yunus 2 ; A.M Rusli 3
1,2,3 Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia; andirahmatnizarhidayat@gmail.com
* Correspondence : andirahmatnizarhidayat@gmail.com

## Kata kunci
Pemerintah Daerah, Pengawasan, Pupuk Bersubsidi
Keywords Local Government, Supervision, Subsidized Fertilizer

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengawasan pemerintah daerah dalam mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bone. Fokus penelitian ini akan mengkaji konsep pengawasan yang dikemukakan oleh William H. Newman dalam  (Handoko,  2016)  yang  terdiri  dari  Penetapan  standar  pelaksanaan, Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, dan Pengambilan Tindakan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Bone perlu mengoptimalkan  pengawasan  pupuk  bersubsidi  dengan  mengupayakan pemantauan  dan  pengawasan  swadaya  oleh  masyarakat  pengguna  pupuk bersubsidi. Hasil (1) Standar pengawasan sudah efektif, tapi masih ada hambatan seperti  ketepatan  waktu  dan  harga  jual  yang  berbeda  dengan  HET.  (2) Pemantauan  di  distributor  dan  penyalur  belum  maksimal,  menyebabkan penyimpangan.  Pemantauan  lebih  fokus  pada  pelaporan,  membuka  peluang penyimpangan. (3) Tindakan yang diambil pemerintah daerah adalah mendorong petani untuk membeli pupuk non-subsidi demi keselamatan tanaman.

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  local  government's  supervision  in overcoming the scarcity of subsidized fertilizers in Bone Regency. The focus of this research  will  examine  the concept of  supervision proposed  by  William  H. Newman  in  (Handoko,  2016),  which  consists  of  Setting  standards  of implementation,  Determining  measurement  of  activity  implementation,  and Taking  Action.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  Bone  Regency  local government  needs  to  optimize  the  supervision  of  subsidized  fertilizers  by promoting  monitoring  and  self-supervision  by  subsidized  fertilizer  users.  The results (1) The supervision standards are effective, but there are still obstacles such as  timeliness  and  selling  prices  that  differ  from  the  HET.  (2)  Monitoring  at distributors and retailers is not optimal, leading to deviations. Monitoring focuses more on reporting, opening up opportunities for deviations. (3) The action taken by the local government is to encourage farmers to buy non-subsidized fertilizers for crop safety.

## Pendahuluan
Pengawasan  merupakan  proses  untuk  memastikan  bahwa  segala  aktifitas terlaksana,  menetapkan  ukuran  kinerja  dan  pengambilan  tindakan  yang  dapat mendukung pencapaian hasil sesuai dengan apa yang telah di tetapkan (Rachman, 2009).Pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah di perlukan agar pelaksanaan tugas yang telah di tetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari  penyimpangan  (Ragimun,  2020).  Dengan  demikian  sifatnya  represif  yaitu menghindarkan  terjadinya  penyimpangan.  Oleh  karena  itu  penyimpangan  itu terjadi  tidak  semata  karena  lemahnya  pengawasan.  Tetapi  penyimpangan  dapat terjadi karena adanya faktor kesengajaan. Sengaja karena ada kesempatan dan niat untuk melakukan penyimpangan tersebut (Anwar & Lubis, 2004)
Menurut Siswanto dalam (Misrah, 2020) mendefinisikan “pengawasan sebagai suatu  kegiatan  yang  tersusun  untuk  menentukan  standar  pelaksanaan  dengan tujuan  perencanaan,  merancang  sistem  informasi  umpan  balik  (feedback), mencocokkan  aktivitas  nyata  ukuran  yang  telah  ditentukan  sebelumnya  dan mengukur  penyimpangan-penyimpangan,  serta  mengambil  tindakan  perbaikan yang  diperlikan  untuk  menjamin  bahwa  tenaga  kerja  yang  telah  melaksanakan pekerjaan dengan cara efisien dan efektif untuk mewujudkan tujuan perusahaan”.
Menurut  Sukarna  dalam  (Moelyono,  2017)  tujuan  pengawasan  antara  lain  : Untuk  mengetahui  jalannya  pekerjaan  lancar  atau  tidak,  Untuk  memperbaiki kesalahan  yang  dilakukan  pegawai  dan  mengupayakan  pencegahan  agar  tidak terjadi  lagi  kesalahan  yang  sama  atau  kesalahan  yang  baru  muncul,  Untuk mengetahui penggunaan budget yang telah ditentukan dalam planning tepat pada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan. Sedangkan menurut Bohari dalam  (Misrah , 2020) menjelaskan bahwa tujuan utama pengawasan yaitu untuk mengetahui  yang  salah  dan  memperbaiki  kedepannya  dan  menuntun  seluruh aktivitas  dalam  rangka  pelaksanaan  suatu  rencana  sehingga  mendapatkan  hasil yang maksimal, Mengamati apa yang seharusnya terjadi dan membandingkannya dengan  apa  yang  seharusnya  terjadi,  dengan  tujuan  melaporkan  penyimpangan atau kendala kepada pimpinan agar dapat ditindak lanjuti.
Menurut  (Manullang,  2012) mengartikan”  fungsi  pengawasan  ialah  suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan dan mengoreksi bila  perlu  dengan  maksud  supaya  pelaksanaan  pekerjaan  sesuai  dengan  rencana semula”. Masnun  &  Astanti,  2020  Fungsi  Pengawasan  (controlling)  adalah  fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi pengawasan ini sangat penting dan sangat menentukan  pelaksanaan  proses  manajemen,  karena  itu  harus  dilakukan  dengan sebaik-  baiknya.  pengawasan  ialah  proses  pemantauan,  penilaian  dan  proses pelaporan terencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif  guna  penyempurnaan  lebih  lanjut.Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  fungsi pengawasan  ialah  untuk  memberikan  nilai,  analisis,  merekomendasikan  serta menyampaikan  hasil  surat/laporan  sehubungan  dengan  bidang  pekerjaan
organisasi  atau  lembaga  yang  telah  diteliti  (Darapalgia  ,  2022).  Adapun  menurut William  H.  Newman  dalam  (Handoko,  2016)  pengawasan  dapat  diukur  dari indikator  sebagai  berikut  :  1.)  Penetapan  standar  pelaksanaan,  2.)  Penentuan pengukuran  pelaksanaan  kegiatan,  3.)  Pengukuran  pelaksaanan  kegiatan,  4.) Perbandingan pelaksanaan, 5.) Pengambilan Tindakan .
Perbedaan  pengawasan  dengan  pengendalian  terletak  pada  wewenang  dari pengembangan  kedua  istilah  tersebut  (Nugroho,  2018).  Pengendalian  memiliki wewenang turun tangan yang tidak dimiliki oleh pengawasan, pengawasan hanya sebatas memberi saran, sedangkan tindak lanjutnya dilakukan oleh pengendalian, jadi  pengendalian  lebih  luas  dari  pada  pengawasan(Sularno  ,  2017).  Tahapan pengawasan Menurut Widodo dalam (Basri, 2021) merupakan strategi pemantauan sama  dengan  implementasi  yaitu  menetapkan  siapa  yang  melakukan,  bagaimana SOP untuk melakukan kontrol,berap besar anggarannya, peralatan yang diperlukan serta jadwal melakukan pengawasan. Menurut Nazir dalam Misrah (Misrah , 2020) subsidi  adalah  suatu  program  keuangan  dan  sumber-sumber  daya  lainnya  untuk membiayai kegiatan organisasi atau kegiatan perorangan oleh pemerintah.
Menurut  Saiful  dalam  (Aulia  &  Nasution,  2022)  memberikan  pemahaman bahwa  pengawasan  atau  kontroling  terhadap  tindakan  aparatur  pemerintah  di perlukan agar pelaksanaan tugas yang telah di tetapkan dapat mencapai tujuan yang telah  ditetapkan  dan  terhindar  dari  penyimpangan.  Dengan  demikian  sifatnya represif  yaitu  menghindarkan  terjadinya  penyimpangan.  Menurut  Suparmoko (Suparmoko, 2000), subsidi (money transfer) adalah salah satu program pemerintah yang dikeluarkan dan juga menambah sebagai pajak penghasilan negatif terhadap penerima subsidi. Selanjutnya penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani  atau  kelompok  tani  dilakukan  berdasarkan  Rencana  Definitif  Kebutuhan Kelompok (RDKK) sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya (Rachman, 2009).
Saat  ini  di  Kabupaten  Bone  masih  ditemukan  permasalahan-permasalahan terkait  kelangkaan  pupuk  bersubsidi  di  pasar  terdapat  dua  harga  pupuk  harga subsidi dan non subsidi, panjangnya rantai distribusi dan dualisme harga pupuk ini menimbulkan  kelangkaan  pupuk  serta  pengoplosan  pupuk  subsidi  dan  non- subsidi.  Tak  hanya  itu  juga  terjadinya  pemalsuan  pupuk  bersubsidi,  lemahnya pengawasan terhadap wilayah tanggung jawab masing-masing pengecer resmi dan pemalsuan  kuota  pupuk  juga  kerap  terjadi.  Berdasarkan  “Peraturan  Menteri Perdagangan  Nomor  4  Tahun  2023  tentang  Pengadaan  dan  Penyaluran  Pupuk Bersubsidi  untuk  Sektor  Pertanian  (BN  No.  26  Tahun  2023)  Pupuk  non  subsidi adalah  pupuk  yang  pengadaan  dan  penyalurannya  di  luar  program  pemerintah tetapi  tidak  mendapat  subsidi,  sedangkan  pupuk  bersubsidi  adalah  pupuk  yang pengadaan  dan  penyerahannya  mendapat  subsidi  dari  pemerintah  untuk kebutuhan  petani  dan  dilakukan  atas  dasar  pemerintah  tentang  pengadaan  dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.
Harga  eceran  tertinggi  untuk  berbagai  merek  pupuk  bersubsidi  pada  tahun 2023. Pupuk Urea dijual dengan harga Rp. 2.250 per kilogram, sedangkan Pupuk SP- 36 dihargai Rp. 2.400 per kilogram. Pupuk ZA tersedia dengan harga Rp. 1.700 per kilogram, dan Pupuk NPK dijual seharga Rp. 2.300 per kilogram. Untuk Pupuk NPK Formula  Khusus,  harganya  adalah  Rp.  3.300  per  kilogram.  Pupuk  Organik  dapat dibeli dengan harga Rp. 800 per kilogram, dan Pupuk Organik Cair dijual seharga Rp. 20.000 per kilogram. Harga-harga ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan  Republik  Indonesia  tahun  2023.Sementara  itu,  harga  eceran  untuk pupuk  non  subsidi  pada  tahun  yang  sama.  Pupuk  KCL  dihargai  Rp.  13.000  per kilogram,  Pupuk  NPK  Phonska  Plus  dijual  seharga  Rp.  10.100  per  kilogram,  dan Pupuk  Urea  Pril  tersedia  dengan  harga  Rp.  7.500  per  kilogram.  Harga-harga  ini merupakan  tarif  yang  diberlakukan  oleh  kios  pengecer  pupuk  karya  muda  pada tahun 2023.
Masih  banyak  penyimpangan  yang  dilakukan  oleh  distributor  dan  kios pengencer  dalam  menjual  pupuk  bersubsidi  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan Menteri  Perdagangan  Nomor  04  Tahun  2023  tentang  Pengadaan  dan  Penyaluran Pupuk  Bersubsidi  yang  akan  menyebabkan  petani  mendapat  harga  yang  tidak sesuai  maka  dari  itu  KPPP  (Komisi  Pengawas  Pupuk  dan  Pestisida)  perlu melakukan pengawasan lebih ketat lagi agar tidak terjadi lagi penyimpangan harga pupuk pada petani.
Mekanisme  pelaksanaan  program  pupuk  bersubsidi  sudah  diatur,  namun masih  banyak  persoalan.  Masalah  yang  sering  dihadapi  petani  adalah ketidakmampuan membeli pupuk karena dianggap mahal. Selain itu, masih banyak masalah  dalam  penentuan  harga  beli  dan  masalah  tenaga  penjual.  Petani menganggapnya  kurang  terjangkau.  Tanda-tanda  penjualan  pupuk  di  atas  HET( Harga Eceran Tertinggi), penjual pupuk kepada petani yang tidak terdaftar dalam RDKK  (Rancangan  Definitif  Kebutuhan  Kelompok),  tidak  memasang  spanduk pengumuman  harga,  distribusi  pupuk  tidak  merata,  keterlambatan  distribusi, kelangkaan,  dan  penjualan  di  luar  batas  area  distribusi,  untuk  menyebutkan beberapa aspek. Kabupaten Bone merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang  memiliki  potensi  di  bidang  pertanian.  Oleh  karena  itu,  ketersediaan  pupuk sangat  berpengaruh  bagi  petani  untuk  menunjang  keberhasilan  produksi  dan produktivitas  hasil  pertanian.  Meskipun  ketersediaan  pupuk  bersubsidi  di Kabupaten  Bone  dikatakan  sudah  banyak  akan  tetapi  masih  banyak  masyarakat yang  merasakan  kelangkaan  pupuk  bersubsidi.  Hal  ini  dapat    dibuktikan  dari beberapa pemberitaan yang di kabarkan di media massa maupun media elektronik lainnya.  Pada  tahun  2023  sebanyak  94.683  ton  pupuk    bersubsidi  diklaim  habis tersalur  di  27  kecamatan  di  Kabupaten  Bone  Hanya  saja  kebutuhan  petani berdasarkan  data  Dinas  Tanaman  Panagan,Hortikultura  dan  Perkebunan Kabupaten  Bone  berdasarkan  kebutuhan  Rencana  Definitif Kebutuhan  Kelompok (RDKK)  sebanyak  334.326  ton,  dari  total  kelompok  tani  6.512.  Sedangkan  dalam
aturan petani yang berhak menggunakan pupuk subsidi, adalah petani yang lahan pertaniannya maksimal 2 hektar. Banyak petani di Kabupaten Bone khawatir gagal panen  lantaran  kesulitan  mendapatkan  pupuk  subsidi.  kondisi  ini  menjadi  ironi, terutama karena harga pupuk non subsidi di pasaran sangat tinggi dan tak mungkin dijangkau petani. Jika terpaksa dibeli, maka hampir pasti petani merugi karena tidak sebanding dengan harga jual gabah. kelangkaan pupuk subsidi ini terjadi lantaran permintaan di tingkat petani cukup tinggi. Sementara kuota yang tersedia terbatas.
Peraturan mengenai penyaluran dan pengawasan pupuk bersubsidi juga telah diperhatikan oleh pemerintah dari tingkat pusat oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian  Pertanian  serta  Pengawasan  dari  tingkat  provinsi  ditetapkan  oleh Gubernur  dan  pengawasan  dari  tingkat  kabupaten/kota  ditetapkan  oleh Bupati/Walikota,  yang  melakukan  pemantauan  dan  pengawasan  pelaksanaan penyaluran  dan  penggunaan  pupuk  bersubsidi  di  wilayah  kewenangannya  dan melaporkannya  dengan  tembusan  kepada  produsen  penganggungjawab  wilayah. Dalam  penyaluran  dan  penggunaan  pupuk  bersubsidi  terdapat  pula  oknum – oknum yang mengambil kesempatan untuk melakukan kejahatan atau melanggar aturan tersebut.
Penelitian  terdahulu  memberikan  landasan  yang  kuat  dalam  penyusunan artikel  ilmiah  ini.  (Linelejan  ,  2020)  dimana  dalam  penelitiannya  ini  membahas Dalam  tahapan    perencanaan  penyaluran  pupuk  dalam  pengimplementasiannya belum tercapai dengan baik dikarenakan kurangnya pengawasan yang terkendala pada  pelaporan  yang  minim.    Sementara  itu  (Mulyani,  2019)  dimana  dalam penelitiannya ini membahas Pengawasan Pupuk Bersubsidi masih belum terlaksana dengan baik. pihak KP3 memang memiliki standar yang harus dilaksanakan pada pelaksanaan pengawasan tapi pada eksekusi lapangan standar tersebut tidak terlaksana dengan baik. Penelitian oleh (Herlambang, 2023) mengenai optimalisasi  pengawasan  pengadaan  dan  penyaluran  pupuk  bersubsidi Pembentukan  lembaga  pengawasan  internal  menyoroti  dalam  hal  pengawasan pengadaan dan pengadaan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian secara nasional harus bersifat penegakan hukum, pembentukan hukum dalam hal pemberian sanksi hukum sehingga penyelewengan bisa diatasi.Disisi lain, penelitian oleh (Darapalgia , 2022) di Kota Padang menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Tim KP3  dan  Dinas  Pertanian  belum  cukup  optimal.  Dimana  pada  beberapa  kriteria masih  belum  memenuhi  standar.Terakhir  (Masnun  &  Astanti,  2020)  Menemukan bahwa Dalam hal pengawasan pupuk bersubsidi KPPP sebagai wadah koordinasi masih memiliki beberapa kelemahan dari sisi pengaturan.
Dari hasil penelitian sebelumnya dapat diketahui bahwa pengawasan pupuk bersubsidi  yang  sudah  diterapkan  di  masyarakat  belum  sepenuhnya  dapat dikatakan  berhasil.  Oleh  karena  itu  peneliti  merasa  tertarik  untuk  mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai pengawasan pemerintah daerah dalam mengatasi kelangkaan  pupuk  bersubsidi  di  Kabupaten  Bone  yang  bertujuan  untuk  menilai
sejauh  mana  pengawasan  pemerintah  daerah  dalam  mengupayakan  pupuk bersubsidi bisa di terima oleh masyarakat petani sehingga kelangkaan pupuk yang terjadi  bisa  teratasi.  Fokus  penelitian  ini  menggunakan  teori  menurut  William  H. Newman  yang  dikutip  dalam  (Handoko,  2016)  yakni  1.Penetapan  Standar Pelaksanaan,  2.Penentuan  Pengukuran  Pelaksanaan  Kegiatan,  dan  3.Pengambilan Tindakan.  Manfaat  dari  penelitian  ini  secara  akademik  diharapkan  dapat  sebagai sumbangan  yang  bermanfaat  agar  perkembangan  ilmu  pengetahuan,  khususnya mengenai pengawasan pemerintahan daerah dalam mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bone dan diharapkan menjadi bahan studi perbandingan bagi  peneliti  selanjutnya  dalam  melengkapi  kajian-kajian  yang  membahas permasalahan yang sama. Secara praktis penelitian ini diharapkan sebagai menjadi landasan  untuk  pembuatan  kebijakan  oleh  Dinas  Tanaman  Pangan,  Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone dan menjadi sumber informasi serta referensi bagi masyarakat dan pembaca.

## Metode
Penelitian  ini  menerapkan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif. Sesuai  dengan  (Moleong,  2012)  Kabupaten  Bone  ditetapkan  oleh  peneliti  sebagai lokasi  penelitian  ini  yang  didasarkan  pada  beberapa  pertimbangan,  seperti kesesuaian dengan topik penelitian, ketersediaan sumber informasi atau data, dan aksesibilitas. Dalam proses penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggunakan tiga  metode,  yakni  melalui  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Data  utama atau primer diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan langsung, dan pencatatan dokumen yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Data tambahan atau sekunder diperoleh dari sumber sumber yang telah ada sebelumnya, seperti buku, artikel,  jurnal,  dan  sumber  informasi  media  massa.  Informan  yang  terlibat  dalam penelitian ini meliputi Sub Koordinator Alsintan dan Pembiayaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone, Staff Komisi Pengawasan Pupuk  dan  Pestisida  (KPPP)  Kabupaten  Bone,  Sekretaris  Penyuluh  Pertanian Lapangan  Kecamatan  Kahu,  Admin  Distributor  di  Kecamatan  Kahu,  Admin Pengecer  Pupuk  Bersubsidi  (di  Wilayah  Kecamatan  Kahu),  dan  Ketua  Kelompok Tani  Mulamenre  (di  Wilayah  Kecamatan  Kahu).  Teknik  analisis  data  dalam penelitian ini adalah tipe analisis kualitatif. Analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan model interaktif (Miles & Huberman, 1984). Model ini terdiri dari  tiga  langkah,  yaitu:  a)  Reduksi  data  merupakan  proses  pemilihan,  fokus, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data yang rumit menjadi format yang lebih sederhana serta mudah dikelola dan dipahami; b) Penyajian data adalah proses pengaturan  data  ke  dalam  format  yang  mudah  diinterpretasikan  dan  dipahami, seperti dalam bentuk tabel, grafik, diagram, atau narasi; c) Penarikan kesimpulan atau verifikasi data adalah langkah untuk menarik simpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap data.

## Hasil dan Pembahasan
A. Penetapan Standar Pelaksanaan.
Penetapan standar mengandung arti sebagai suatu  satuan pengukuran yang dapat  digunakan  sebagai”  patokan”  untuk  penilaian  hasil -hasil,  Tujuan,  sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Menurut William H. Newman dalam Indikator Pengawasan bahwa bentuk standar yang lebih khusus dalam rangka penyediaan dan penyaluran pupuk Bersubsidi harus di sertai dengan penetapan standar atau perencanaan yang terstruktur.

## 1. Standar-Standar Fisik
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah  di  lakukan  bersama  beberapa informan  terkait  dengan  Pengawasan  Pemerintah  Daerah  dalam  mengatasi kelangkaan  Pupuk  Bersubisi  di Kabupaten  Bone Sasaran dari  penyusunan  RDKK pada  dasarnya  untuk  mendukung  kelancaran  pengawasan  penyaluran  pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukan yang didasarkan pada standar pengawasan Pupuk Bersubsidi terhadap penetapan standar yaitu jumlah pupuk yang di salurkan oleh Dinas harus mampu memenuhi kebutuhan petani terhadap pupuk bersubsidi.
Demikian  juga  dengan  peran  penyuluh  dalam  pelaksanaan  pengawasan pupuk bersubsidi, penyuluh berperan sebagai fasilitator dalam penyusunan RDKK, sehingga  RDKK  yang  disusun  lebih  realistis  dan  mencerminkan  kebutuhan  riil petani.  Penyuluh  membantu  para  petani  untuk  menganilisis  dan  menafsirkan kebutuhan  kelompok,.kebutuhan  kelompok,  sehingga  petani  dapat  membuat perkiraan ke depan dan memperkecil permasalahan yang dihadapi.
Peran  utama  tersebut  adalah  Menyusun  Dalam  hal  pelaksanaan  distribusi pupuk bersubsidi, peran kelompok tani sangat vital. Peran utama tersebut adalah Menyusun kebutuhan kelompok tani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, yaitu penyusunan  Rencana  Definitif  Kebutuhan  Kelompok  (RDKK)  pupuk  bersubsidi. Ketua Kelompoktani dengan menggunakan form RDKK dan didampingi Penyuluh Pendamping. Selanjutnya, usulan RDKK dari kelompoktani tersebut direkap secara berjenjang  mulai  dari  tingkat  Desa,  Kecamatan,  Kabupaten/Kota  dan  Provinsi. Dengan  adanya  musyawarah  kelompok  diharapkan  penentuan  kebutuhan kelompok  merupakan  kebutuhan  riil  kelompok,  sehingga  jumlah  pupuk  yang diterima petani memang benar-benar sesuai dengan kebutuhannya.
Masalah kelangkaan pupuk di lapangan lebih disebabkan oleh ketidak tepatan petani dan kelompoknya dalam RDKK. Oleh karena itu kekompakan dan partisipasi aktif anggota kelompok tani dalam rapat penyusunan RDKK sangat menentukan. Demikian  juga  peranan  Penyuluh  Pertanian  Lapangan  dalam  mendampingi kelompok tani pada saat penyusunan RDKK.Belum membudayanya petani dalam wadah kelompok tani untuk melakukan penyusunan RDKK sesuai dengan agenda yang  telah  ditentukan  menyebabkan  rendahnya  akurasi  RDKK  yang  disusun. Akibat  akurasi  yang  rendah  dalam  penyusunan  RDKK  ini  menyebabkan
ketidaktepatan dalam penyalurannya, sehingga kelangkaan pupuk di tingkat petani bisa saja terjadi.
Menurut informasi dari Ketua Kelompok Tani Mulamenre melalui wawancara dengan penulis yakni:
“...  Kerap  kali  terjadi  dimana  RDKK  yang  telah  disusun  Bersama  penyuluh  pertanian  itu  tidak sesuai  dengan  alokasi  pupuk    yang  kami  terima  dan  tidak  memenuhi  kebutuhan  pupuk  semua kelompok tani  ... (Wawancara dengan A 23 Januari 2024).
Hal  tersebut  diperkuat  oleh  pernyataan  oleh  Sekretaris  Penyuluh  Pertanian Lapangan ketika diberikan pertanyaan bagaimana dengan perbedaan antara RDKK dengan Alokasi pupuk bersubsidi yang sampai kepada petani, jawabannya adalah sebagai berikut:
“Memang kami menampung segala kebutuhan yang di inginkan oleh para petani akan tetapi kami juga telah memberitahukan bahwa luas lahan yang disubsidikan oleh pemerintah yaitu 2 hektar saja dan  kami  hanya  sebagai  penghubung  yang  nantinya  akan  kami  berikan  kepada  dinas  tanaman pangan,hortikultura dan perkebunan kabupaten bone .” (Wawancara dengan SU 25 Januari 2024). Berikut data jumlah Rancangan Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) pada Tahun 2023 di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bone.
Tabel 1. Jumlah Rancangan Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) pada Tahun 2023 di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bone. Kecamatan  Jumlah petani Urea (Kg) SP-36 (Kg) NPK Phonska (Kg) ZA (Kg) Organik (Kg) Organik cair (Kg) Bontocani 3.184 898.330 979.993 Kahu 9.520 4.593.356 7.219 5.519.312 8.756.940 14.450 Kajuara 7.219 3.431.949 83,65 6.134.498 806.575 Salomekko  4295 2.898.314 2.269.016 2.182.595 Tonra 3127 1.359.521 1.655.803 3.109.925 Libureng 7003 3.721.084 4.329.227 7.004 Mare 7269 3.880.050 5.275.778 9.183.060 Sibulue 6020 2.858.791 3.692.223 6.614.675 Barebbo 5878 3.840.270 4.137.051 226.650 Cina 5989 2.921.520 3.668.245 6.615.320 791 Ponre 4069 2.460.632 3.153.493 5.358.654 1.019 Lappariaja 4862 2.357.812 3.364.672 5.330.941 273.085 Lamuru 4431 1.635.177 3.398.887 4.070 4.514.810 30.463 Ulaweng 5395 3.595.192 5.185.500 7.376.250 Palakka 5928 3.059.177 3.985.449 6,068.230 5 Awangpone  7197 3.601.044 4.217.291 5.082.489 Tellu siattinge 8877 5.845.026 7.260.270 43.325 12.000.509  5.882

## Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone Tahun 2023
Berdasarkan  wawancara  dengan  Sub  Koordinator  Alsintan  dan  Pembiayaan Dinas  Tanaman  Pangan,  Hortikultura  dan  Perkebunan  Kabupaten  Bone menjelaskan  bahwa  mengenai  penetapan  Standar  Pengawasan  Pupuk  Bersubsidi seperti ketentuan harga sudah di tentukan dari provinsi hanya saja bisa berubah di setiap  penambahan  biaya  transformasinya  ke  suatu  daerah,  akan  tetapi  masalah Alokasi  penyaluran  pupuk  bukan  menjadi  kewenangan  Dinas  karna  Pemerintah hanya mengawasi dan membantu para petani menfasilitasinya melainkan tanggung jawab dari penyalur ke pengecer.
Berikut data jumlah Alokasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi pada bulan Januari sampai bulan Desember Tahun 2023 di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bone.
Tabel 2. Alokasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2023
Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone Tahun 2023
Ajangale 8288 8.932.356 156.120 9.641.556 156.120  3.157.574 2.679 Dua Boccoe  8616 7.663.347 7.916.639 14.551.620 Cenrana 4935 2.936.714 4.379.655 7.173.542 500 Tanete riattang 1610 919.491 877.840 737. 123 305 TR. Barat 2361 1.410.504 1.614.074 3.026.570 60 TR. Timur 2370 1.305.177 1.187.737 Amali 7604 5.983.339 7.354.417 11.539.100 Tellu limpoe  3062 1.080.884 2.503.244 3.226.160 Bengo 6489 2.857.087 3.691.503 8.231.632 14 Patimpeng 4579 2.209.183 3.054.722 51.384 13 Jumlah 150.177 88.255.267 163.339 110.448.095 261.867  134.870.944 1.250,00 Bulan Jenis Pupuk (Ton) Urea SP-36 NPK Phonska ZA Organik   Organik cair Januari 3.091,710 2.520,189 134,60 Februari 6564,135 5346,135 2,50 184,00 Maret 6310,870 83,65 3803,404 33,00 236,00 April 5966,522 3808,331 38,00 Mei 7899,395 4991,905 51,00 510,00 Juni 5.203,500 3.710,075 40,00 Juli 2954,319 1761,957 13,00 360,00 Agustus 2035,870 1220,149 40,00 62,00 September 4045,969 1670,965 135,00 37,00 84,00 Oktober 4002,076 1465,280 102,00 November 3901,357 1433,142 80,00 60,00 Desember 6066,070 2572,621 50,15 Jumlah 58.042,430 83,65 34.304,656 177,50 825,15 1.250,00
Sasaran  dari  penyusunan  RDKK  pada  dasarnya  untuk  mendukung kelancaran  pengawasan  penyaluran  pupuk  bersubsidi  sesuai  dengan  peruntukan yang didasarkan pada standar pengawasan Pupuk Bersubsidi terhadap penetapan standar yaitu jumlah pupuk yang di salurkan oleh Dinas harus mampu memenuhi kebutuhan petani terhadap pupuk bersubsidi. Sama seperti penelitian sebelumnya (Darapalgia , 2022) yang menyatakan bahwa alokasi pupuk bersubsidi agar  dapat mencukupi luas lahan  pertanian. Dan juga stok yang diberikan kepada kios tidak disesuaikan  dengan  luas  lahan  yang  dimiliki  petani,belum  bisa  dikatakan  cukup karena belum Namun pada kenyataanya pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di  katakan  belum  optimal  karna  tidak  sesuai  dengan  jumlah  permintaan  petani dalam RDKK dengan Alokasi pupuk bersubsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Untuk Standar Ketepatan Harga yaitu Harga yang yang telah di tetapkan dari pemerintah harus sesuai dengan yang di terima petani di Kabupaten Bone yang di dasarkan pada Harga Eceran Tertinggi (HET). Berikut perbandingan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi dengan harga pupuk di pengecer resmi.
Tabel 3. Perbandingan Harga Perzak Pupuk Bersubsidi tahun 2023

## Sumber: Hasil observasi di pengecer pupuk resmi,2023
Dari  tabel  3  di  atas  dapat  di  ketahui  bahwa  harga  pembelian  pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi. perbedaan harga pembelian dengan HET disebabkan  karena  adanya  biaya  transportasi  yang  di  bebankan  kepada  Petani. Petani  tidak  mengetahui  tentang  aturan  HET  sehingga  menyebabkan  petani menerima  berapapun  harga  yang  ditetapkan  di  kios  sehingga  kenaikan  harga dianggap  sebagai  hal  yang  wajar  khususnya  jika  terjadi  kondisi-kondidi  tertentu seperti kelangkaan pupuk.
Dinas  Tanaman  Pangan,  Hortikultura  dan  Perkebunan  Kabupaten  Bone dalam  pengawasan  penyaluran  pupuk  bersubsidi  belum  bisa  dikatakan  efektif karena harga pupuk yang dijual ke petani itu melebihi Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Harga pupuk yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) ini di  sebabkan  oleh  biaya  transportasi  angkutan  pupuk  untuk  sampai  ke  daerah masing-masing. Semakin jauh tempat atau daerah penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Bone maka semakin tinggi pula harga pupuk bersubsidi. Maka dapat di katakan bahwa standar harga belum efektif dan harus di lakukan tindak lanjutan
Jenis Pupuk
Harga (Rp/Kg) (Rp/zak) (Rp/zak) UREA 2.250 112.500(50 kg) 125.000(50 kg) SP-36 2.400 120.000(50 kg) 140.000(50 kg) ZA 1.700 85.000(50 kg) 110.000(50 kg) NPK 2.300 115.000(50 kg) 125.000(50 kg) ORGANIK 800 32.000(40 kg) 40.000(40 kg) ORGANIK CAIR 20.000 500.000(25 kg) 560.000(25 kg)
dari  permasalahan  tersebut. Untuk Standar  Waktu  yaitu  sebagai  bentuk tindakan mengerjakan apa yang seharusnya di kerjakan sesuai dengan standar waktu yang telah  di  tentukan  dan  berpatokan  pada  masa  penanaman  sehingga  tidak  terjadi keterlambatan masa panen.

## 2. Standar-Standar Waktu
Standar  waktu  meliputi  kecepatan  produksi  serta  ketepatan  waktu  suatu pekerjaan  diselesaikan.  Di  Kabupaten  Bone  pengawasan  penyaluran  pupuk bersubsidi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  atau  Dinas  Tanaman  Pangan Hortikultura  dan  Perkebunan  Kabupaten Bone  masih  belum  efektif  karena  masih sering di temukan keterlambatan penyaluran.
Menurut  informasi  dari  Sub  Koordinator  Alsintan  dan  Pembiayaan  Dinas Tanaman  Pangan,  Hortikultura  dan  Tanaman  Pangan  Kabupaten  Bone  melalui wawancara dengan Penulis yaitu:
“...  PT.  Pupuk  Indonesia  (Persero)  bertanggungjawab  atas  pengadaan  pupuk  bersubsidi  paling sedikit untuk kebutuhan 2 minggu ke depan atau 3 minggu ke depan khusus pada puncak musim tanam yaitu bulan November- bulan Januari sehingga tidak ada keterlambatan dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada para petani akan tetapi ada berbagai kendala seperti cuaca atau hal lain sehingga pupuk lambat sampai ke daerah... (Wawancara dengan NU 24 Januari 2024).
Hal ini biasanya disebabkan karena cuaca  atau kendala lain seperti pengecer belum membayar ke penyalur dan sebaliknya sehingga pupuk terlambat sampai di daerah. melihat dari manfaat pupuk bersubsidi ini bagi petani yang sangat besar, maka  perlu  keseriusan  semua  pihak  melaksanakan  perannya  untuk  mendorong tercapainya kesejahteraan petani. Dampak langsung dari subsidi pupuk ini adalah meningkatnya kemampuan petani dalam melakukan pemupukan. Dengan adanya subsidi  pupuk  petani  diharapkan  petani  mampu  melakukan  pemupukan  sesuai standar teknis yang dipersyaratkan, sehingga tanaman mampu berproduksi sesuai potensi yang dimilikinya.

## 3. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan Penetapan standar adalah sia-sia apabila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan  adalah  menentukan  pengukuran  pelaksanaan  kegiatan  secara  tepat. Terdapat  beberapa  pertanyaan  penting  yang  dapat  digunakan  :  berapa  kali  (how often) pelaksanaan harusnya di ukur setiap jam, harian, mingguan, bulanan? Dalam bentuk  apa  (what  form)  pengukuran  akan  dilakukan  laporan  tertulis,  inspeksi visual, melalui telephone? Siapa (who) yang akan terlibat manajer, staf departemen? Pengukuran  ini  sebaiknya  mudah  dilaksanakan  dan  tidak  mahal,  serta  dapat diterangkan  kepada  para  stakeholder  yang  terlibat  didalam  pengawasan  pupuk bersubsidi.
Dengan  keberadaan  Komisi  Pengawas  Pupuk  dan  Pestisida  (KPPP)  dalam pemantauan  dan  pengawasan  pelaksanaan  pengadaan  dan  penyaluran  pupuk bersubsidi  di  tingkat  distributor  dan  penyalur  di  Lini  IV  belum  dapat  dilakukan
secara  maksimal  sehingga  masih  sering  terjadi  penyimpangan-penyimpangan. Bentuk  pemantauan  dan  pengawasan  yang  lebih  didominasi  dari  pelaporan dibandingkan penyidikan sangat membuka peluang bagi terjadinya penyimpangan. Apabila  tidak  dilakukan  perbaikan  dalam  sistem  pemantauan  dan  pengawasan pupuk  bersubsidi  maka  penyimpangan  tersebut  akan  tetap  terjadi  di  masa mendatang.
Salah satu bentuk perbaikannya adalah dengan mengupayakan pemantauan dan  pengawasan  swadaya  oleh  masyarakat  pengguna  pupuk  bersubsidi,  yaitu langsung  oleh  petani  dan/atau  kelompok  tani.  Untuk  itu  sistem  distribusi  pupuk bersubsidi harus benar-benar diupayakan secara tertutup, direncanakan/diusulkan oleh  petani  dan/atau  kelompok  tani  dan  disalurkan  kepada  petani  dan/atau kelompok  tani  yang  mengusulkan  melalui  alat  kontrol  berupa  RDKK.  Sistem pemantauan  transaksi yang dibangun  harus mampu meminimumkan penyimpangan.
4. Berapa Kali (How Often) Pelaksanaan Seharusnya Diukur
Dalam  arti  bahwa  setiap  kegiatan  yang  dilakukan  harus  dilakukan pengukuran  pelaksanaan  kegiatan  beberapa  kali  (setiap  jam,  harian,  mingguan, bulanan  atau  tahunan).  Dalam  program  pupuk  bersubsidi,  yang  melakukan pengawasan yaitu Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP). Jadwal Petugas Pengawas  Pupuk  Bersubsidi  melakukan  pemantauan  dilakukan  setiap  Bulan  di Gudang Penyediaan Pupuk maupun ke kios-kios akan tetapi terkait dengan adanya keluhan  masyarakat  mengenai  kelangkaan  Pupuk  maka  Pemerintah  Pengawas Pupuk  terkadang  melakukan  observasi  biasanya  melebihi  dari  jadwal  yaitu  lebih dari 2 atau 3 kali dalam satu Bulan.
Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Bone dilakukan oleh KPPP  Kota  Bone,  dan  pengawasan  seharusnya  dilaksanakan  sesuai  pada  jadwal yang  telah  ditentukan  yaitu  setiap  bulan.  Pendistribusian  pupuk  bersubsidi  di Kabupaten  Bone  tidak  mengalami  kendala  dalam  kegiatan  penyaluran  ke  kios. Petugas  pengawasan  pupuk  di  Kabupaten  Bone  rutin  di  lakukan  melebihi  dari standar yang telah di tentukan sebelumnya khususnya di  penampungan pupuk dan kios- kios di suatu daerah dikarenakan adanya laporan terkait  kelangkaan pupuk bersubsidi.  Hal  ini  diperkuat  dengan  wawancara  dengan  Staff  Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP).jawabannya adalah sebagai berikut:
“iya pemantauan  stok  pupuk  di  gudang  sebenarnya  telah  terjadwal  namun  terkait  kelangkaan pupuk maka kami rutin dalam melakukan pemantauan stok pupuk kemudian melakukan observasi langsung dengan mendatangi kios-kios untuk melihat kondisi ketersediaan pupuk ini untuk petani sedangkan penyaluran pupuk belum ada tanda-tanda akan datang lagi tetapi kita turun kelapangan secara mendadak sesuai dengan aturan, maka diperlukan instrumen untuk melakukan pelaksanaan pengawasan  penyediaan  dan  penyaluran  pupuk  bersubsidi.  (Wawancara  dengan  RO  24  Januari 2024).
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah  di  lakukan  dengan  beberapa informan mengenai Pengawasan Pemerintah Daerah dalam mengatasi kelangkaan
pupuk  bersubsidi  di  Kabupaten  Bone  Maka  pemantauan  dan  pengawasan pemerintah  daerah  dalam  pelaksanaan  penyaluran  pupuk  bersubsidi  biasanya  di laksanakan  oleh  Komisi  Pengawasan  Pupuk  dan  Pestisida  (KPPP).  KPPP  sebagai wadah  koordinasi  pengawasan  pupuk  dan  pestisida  antar  instansi  pemerintah daerah  (Masnun  &  Astanti,  2020).  Sehingga  kebutuhan  pupuk  dapat  terpenuhi Pemantauan pengawasan pupuk bersubsidi dilakukan secara terjadwal yaitu setiap satu  kali  dalam  satu  bulan,  tetapi  terkadang  pemantauan  pengawasan  pupuk biasanya  dilakukan  dua  atau  tiga  kali  dalam  satu  bulan  tergantung  laporan  dari petani  terkait  kelangkaan  pupuk  bersubsidi.  Pemantauan  biasanya  di  lakukan  di setiap pengecer di suatu daerah dan ke gudang tempat penampungan stok pupuk bersubsidi.

## 5. Dalam Bentuk Apa (what form)
Untuk  mengukur  pengawasan  sebuah  kegiatan,  dibutuhkan  instrumen  atau bentuk  pengawasan  yang  dilakukan.  Pengukuran  bisa  dilakukan  dalam  bentuk laporan  tertulis,  inspeksi  visual,  atau  melalui  telepon.  Pengawasan  dilakukan dengan  Dinas  mengunjungi  kios  pengecer  untuk  mengecek  kedatangan  pupuk sesuai dengan waktu atau tidak, ketersediaan pupuk apakah kurang atau stok cukup untuk para petani, serta kendala yang ditemui oleh kios dalam menyalurkan pupuk ke petani. Hasil dari monitoring kios tersebut dibuat dalam bentuk laporan bulanan, dan  sejauh  ini  pelaporan  dilaksanakan  setiap  bulan  dan  tidak  mengalami keterlambatan.
Adapun  hasil  wawancara  dengan  Staff  Komisi  Pengawasan  Pupuk  dan Pestisida (KPPP) melalui wawancara dengan Penulis yaitu :
“KP3 Kabupaten Bone juga dapat memberikan sanksi dan teguran karena kami merupakan wadah yang dibentuk  untuk  melakukan  pengawasan  pupuk  bersubsidi  dengan  adanya  perjanjian  dengan  pihak penegak  hukum  (Polres  Bone)  maka  diharapkan  adanya  pembinaan  ditingkat  bawah  dan  apabila  ada pelanggaran yang sifatnya berat, maka KP3 bisa melaporkan ke pihak penegak hukum untuk di tindaki dan  bisa  merekomendasikan  ke  distributor  untuk  pemberhentian  apabila  ada  kios  yang  melanggar”. (Wawancara dengan RO 24 Januari 2024).
Selain  dalam  bentuk  pelaporan,  KPPP  Kabupaten  Bone  dapat  memberikan teguran  kepada  distributor  yang  melanggar  ketentuan  dan distributor  juga  dapat melakukan pengawasan secara langsung dan dapat menegur pengecer resmi yang melanggar ketentuan.

## 6. Siapa Yang Akan Terlibat
Maksudnya  siapa  sajakah  yang  akan  terlibat  di  dalam  pengukuran pelaksanaan kegiatan ini. KPPP Kabupaten Bone wajib melakukan pemantauan dan pengawasan  terhadap  penyaluran,  penggunaan,  dan  harga  pupuk  bersubsidi  di Kabupaten Bone. Pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Bone tertuju  pada  distributor  dan  kios  pengecer  pupuk.  Tahap  pengawasan  dilakukan hingga  pupuk  sampai  ke  kios,  dan  melakukan  pemantauan  secara  berkala  untuk mengawasi penyaluran pupuk ke tangan petani.
Menurut  informasi  dari  Sub  Koordinator  Alsintan  dan  Pembiayaan  Dinas Tanaman  Pangan,  Hortikultura  dan  Perkebunan  Kabupaten  Bone  melalui wawancara dengan Penulis yaitu:
“Dalam melaksanakan tugasnya, KPPP Kabupaten Bone dibantu oleh Penyuluh Pertanian. Untuk memudahkan  pelaksanaan  pengawasan  penyaluran  pupuk  bersubsidi,  pengecer  resmi menyampaikan Surat Perjanjian Jual Beli antara Distributor dengan Pengecer Resmi kepada KPPP dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan” (Wawancara dengan NU 24 Januari 2024).
Penyuluh  pertanian  bertugas  memberikan  informasi  dan  panduan  kepada petani  dalam  menyusun  RDKK,  hingga  dapat  mengajukan  permintaan  pupuk bersubsidi  dan  agar  tidak  terjadi  kelebihan  permintaan  kebutuhan  pupuk bersubsidi. Pengawasan Pemerintah dalam mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi mengenai pemantauan pengawasan yang di lakukan oleh petugas pemantau pupuk bersubsidi  sudah  terstruktur  /  terjadwal  yaitu  melalukan  pemantauan  pupuk bersubsidi  di  setiap  kios  di  suatu  daerah  dan  tempat  penampungan  pupuk  yaitu kisaran satu kali dalam sebulan tetapi dengan adanya laporan terkait kelangkaan pupuk bersubsidi maka pemantauan pengawasan pupuk biasanya di lakukan antara dua sampai tiga kali dalam satu bulannya.  Hal ini juga disebutkan dalam penelitian (Mulyani,  2019)  yang  dimana  Dilihat  dari  melakukan  tindakan  perbaikan  dalam pengawasan  pupuk  bersubsidi  kurang  optimal  karena  belum  sesuai  dengan peraturan  yang  ada,  dianggap  kurang  tegas.  Namun  dalam  pengukuran  belum berjalan  dengan  baik.  Karena  pengawasan  pendistribusian  pupuk  bersubsidi  di Kabupaten  Bone  masih  kurang  dalam  ketepatan  waktu  pengawasan  serta  dirasa kurangnya sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan ke lapangan.

## B. Pengambilan Tindakan
Pengambilan  Tindakan  ini  diperlukan  apabila  hasil  dari  tindakan menunjukkan  perlunya  Tindakan  koreksi,  Tindakan  ini  harus  diambil.  Tindakan koreksi  dapat  diambil  dalam  berbagai  bentuk.  Standar  mungkin  diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan.

## 1. Mengubah Standar Semula
Berdasarkan  analisa  persoalan-persoalan  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan pupuk  bersubsidi,  jika  persoalan  terjadi  karena  penetapan  standar  yang  kurang tepat, pelaku pengawasan bisa mengambil tindakan untuk mengubah standar yang ditetapkan  sehingga  pelaksanaan  kegiatan  dapat  berjalan  dengan  baik.  Dalam melakukan  penebusan  pupuk  bersubsidi  terjadi  kesalahpahaman  dalam  Standar Operasionalnya  (SOP)  yang  mengakibatkan  pupuk  yang  dibutuhkan  Masyarakat menjadi lambat untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.
Menurut Informasi dari hasil wawancara dengan admin distributor di daerah Kecamatan Kahu mengungkapkan bahwa :
“Terkait  dengan  permasalahan  pembayaran  pupuk  pada  saat  pupuk  didistribusikan  ke  kios pengecer, distribusi pupuk dari distributor hingga ke kios menurut SOP nya, pupuk didatangkan
dulu ke kios, setelah pupuk terjual pembayaran dilakukan kios, namun yang terjadi sekarang, pupuk dibayarkan dulu sebelum disalurkan ke kios, karena banyak kios yang telat bayar pupuk, mungkin karena pupuk tidak terjual”. (wawancara dengan U 26 Januari 202 4).
Tim KPPP Kabupaten Bone belum dapat melakukan perubahan aturan yang mengatur tentang sistem pembayaran pupuk oleh kios ke distributor. Sehingga hal yang  terjadi  adanya  perubahan  pelaksanaan  sistem  pembayaran  pupuk  dari pembayaran  setelah  pupuk  terjual  menjadi  pembayaran  di  awal  sebelum  pupuk didatangkan ke kios. Berdasarkan informasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belum  dilakukan  pengubahan  standar  semula  terkait  dengan  aturan  pembayaran pupuk.
Tindakan  yang  dapat  di  ambil  Pemerintah  daerah    melalui  rapat  mengenai keluhan  masyarakat  terkait  kelangkaan  pupuk  di  setiap  tahunnya  bahwa pemerintah Dinas menyarankan kepada penyalur menyiapkan atau mendatangkan pupuk sebelum petani butuh dan jalan satu-satunya yang dapat di ambil oleh petani untuk tanamannya yaitu dengan membeli pupuk Non Subsidi dari pada tanaman menjadi  rusak  karena  pemberian  pupuk  pada  tanaman  tidak  tepat  waktu, pemerintah juga berharap agar masyarakat/petani tidak tergantung kepada pupuk Bersubsidi.
Pengambilan  tindakan  yang  dapat  di  ambil  pemerintah  melalui  rapat mengenai  keluhan  masyarakat/petani  pengguna  pupuk  bersubsidi  terkait kelangkaan  pupuk  di  setiap  tahunnya  bahwa  Pemerintah  daerah  menyarankan kepada penyalur untuk mempersiapkan atau mendatangkan pupuk sebelum petani butuh  sedangkan  laporan  terkait  kelangkaan  pupuk  telah  sampai  di  pemerintah pusat seharusnya hal tersebut segera di tindak lanjuti untuk mencegah kelangkaan pupuk di setiap tahunnya.
Sama  seperti  penelitian  sebelumnya  (Linelejan  ,  2020)    yang  menyatakan bahwa  kelangkaan  terjadi  terkadang  diakibatkan  ketidakpahaman  petani  dalam pemberian pupuk untuk tanaman yang tidak sesuai dengan anjuran penggunaan. Pemerintah  daerah    selalu  menyarankan  kepada  petani  pengguna  pupuk  untuk tidak  selalu  ketergantungan  kepada  peyaluran  pupuk  bersubsidi.  Berdasarkan beberapa  hasil  wawancara  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tindakan pemerintah  Dinas  Kabupaten  Bone  mengenai  pengawasan  dalam  mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi yaitu dengan selalu menyarankan kepada penyalur untuk segera mendatangkan pupuk bersubsidi sebelum petani butuh, oleh sebab itu kelangkaan pupuk di Kabupaten Bone selalu terjadi. Pengecer di suatu daerah di setiap  kios  juga  menyarankan  kepada  petani  pengguna  pupuk  untuk  membeli Pupuk Non Subsidi dengan harga yang terbilang tinggi demi keselamatan tanaman

## 2. Pelaksanaan diperbaiki
Apabila  dalam  pelaksanaan  suatu  kegiatan  ini  kurang  baik  yang  dapat menyebabkan  suatu  penyimpangan.  Salah  satu  tindakan  yang  dilakukan  yaitu dengan  mengeluarkan  aplikasi  i-pubers  yang  digunakan    untuk  menjamin
kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi Kabupaten Bone pada khususnya. dengan digitalisasi ini, petani tinggal datang ke kios pupuk resmi dan menunjukkan kartu tanda  penduduk  (KTP).  Data-data  mengenai  alokasi,  jenis  komoditi  dan  lain-lain, semua sudah tercatat dalam sistem seperti yang ada pada gambar 1.
Gambar 1: Aplikasi i-Pubers

## Sumber: Dokumentasi Peneliti (2023)
Adapun hasil wawancara dengan Sub Koordinator Alsintan dan Pembiayaan Dinas  Tanaman  Pangan,  Hortikultura  dan  Tanaman  Pangan  Kabupaten  Bone melalui wawancara dengan Penulis yaitu:
“i - Pubers merupakan hasil “perkawinan” antara t -Pubers (Tebus Pupuk Bersubsidi) yang dimiliki Kementan  dengan  aplikasi  REKAN  dari  Pupuk  Indonesia.  Aplikasi  itu  mengintegrasikan  data penerima  pupuk  subsidi  di  e-alokasi  dengan  data  stok  pupuk  yang ada  di  Pupuk  Indonesia”. (Wawancara dengan NU 24 Januari 2024).
Namun  dalam  pengaplikasiannya  tidak  sedikit  yang  mengeluh  karena dirasakan  aplikasi  ini  rumit  dalam  pengaplikasiannya  nanti  di  lapangan.  dengan adanya  aplikasi  I – Pubers  ini  diharapkan  masalah  yang  timbul  tersebut  dapat diminimalisir dan penyaluran menjadi lancar sehingga usaha tani berhasil baik dan mengahsilkan  panen  yang  optimal.  Sementara  manfaat lain  bagi  pemerintah  juga dapat  meminimalisir  risiko  penyimpangan  atau  pupuk  diterima  oleh  orang  yang tidak berhak. Dalam artian pupuk bersubsidi tidak boleh disalurkan kepada petani yang tidak menggunakan Kartu Tanda Penduduk. Namun dalam pelaksanaannya, masih  ada  petani  yang  tidak  paham  cara  menggunakan  aplikasi  i-pubers  ini  dan tidak terdaftar dalam aplikasi Solusi mengenai permasalahan tersebut adalah petani di harapkan untuk memperbaharui KTP mereka agar nantinya bisa terdaftar dalam penerima pupuk bersubsidi.

## 3. Mengubah Standar Semula dan Pelaksanaan Diperbaiki
Apabila  suatu  penyimpangan  terjadi  karena  disebabkan  dengan  penetapan standar  yang  tinggi  dan  pelaksanaan  kegiatan  itu  menjadi  tidak  maksimal  maka harus bisa memperbaiki keduanya. Terkait dengan permasalahan dalam distribusi pupuk bersubsidi, ditemukan penyimpangan dalam sistem pembayaran pupuk oleh kios ke distributor.
Adapun  hasil  wawancara  penulis  dengan  Admin  pengecer  di  daerah Kecamatan Kahu yang mengungkapkan bahwa :
“Sistem  pembayaran  di  awal  mengakibatkan  jika kios  tidak  membayar  pupuk,  maka  pupuk tidak datang ke kios.dan ini sudah terjadi sampai saat ini”. (wawancara dengan IN 26 Januari 2024).
Pengambilan  tindakan  koreksi  bila  diperlukan  belum  berjalan  sepenuhnya, terbukti  dengan  belum  ada  pengubahan  standar  semula  terkait  dengan  aturan pembayaran  pupuk.  Kemudian  masih  ada  kios  pengecer  yang  menjual  pupuk bersubsidi kepada petani yang tidak memiliki kartu tanda penduduk Serta belum ada  solusi  terkait  permasalahan  pembayaran  pupuk  yang  efektif,  serta permasalahan terkait metode pembayaran pupuk oleh kios kepada distributor tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

## Kesimpulan
Pengawasan  pendistribusian  pupuk  bersubsidi  di  Kabupaten  Bone  dapat dikatakan  berjalan  dengan  baik,  namun  masih  terjadi  masalah  pada  penetapan standar  Fisik  .  Karena  pendistribusian  pupuk  untuk  sampai  kepada  petani dilakukan  oleh  kios  pengecer.  Terkait  dengan  penjualan  ataupun  pendapatan tergantung  dengan  kebutuhan  dan  kemampuan  kios  dalam  menyalurkan  pupuk. Jika terjadi pelanggaran dalam penjualan pupuk, yang mengalami kerugian adalah kios  bukan  distributor.  Melalui  indikator  Penetapan  standar  pelaksanaan, Penentuan  pengukuran  pelaksanaan  kegiatan,  dan  Pengambilan  tindakan.  Dapat disimpulkan  bahwa  1.)  Penetapan  standar  pelaksanaan,  penetapan  standar pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi telah di salurkan sesuai dengan aturan pupuk bersubsidi, untuk ketetapan standar Harga, ketepatan waktu dan jumlah di katakan  sudah  efektif  namun  ada  beberapa  aspek  yang  belum  optimal  yaitu ketepatan waktu penyaluran pupuk bersubsidi yang masih terhambat dan harga jual pupuk  yang  berbeda  dengan  HET  yang  di  keluarkan  oleh  pemerintah  karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti biaya transportasi. Pengawasan penyaluran pupuk masih perlu di benahi agar tidak mengalami keterlambatan penyalurannya yang  dapat  mengakibatkan  kelangkaan  pupuk.  2.)Penentuan  pengukuran pelaksanaan  kegiatan,pemantauan  dan  pengawasan  pelaksanaan  pengadaan  dan penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat distributor dan penyalur di Lini IV belum dapat  dilakukan  secara  maksimal  sehingga  masih  sering  terjadi  penyimpangan- penyimpangan. Bentuk pemantauan dan pengawasan yang lebih didominasi dari pelaporan  dibandingkan  penyidikan  sangat  membuka  peluang  bagi  terjadinya penyimpangan. Apabila tidak dilakukan perbaikan dalam sistem pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi maka penyimpangan tersebut akan tetap terjadi  di masa  mendatang.  3.)Pengambilan  tindakan,  tindakan  yang  dapat  di  ambil  oleh pemerintah daerah melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan Kabupaten Bone dengan menyarankan kepada petani pengguna pupuk bersubsidi untuk membeli pupuk Non Subsidi di kios-kios dengan harga yang berbeda dengan harga  pupuk  Bersubsidi  untuk  keselamatan  tanaman.  Salah  satu  bentuk perbaikannya  adalah  dengan  mengupayakan  pemantauan  dan  pengawasan swadaya oleh masyarakat pengguna pupuk bersubsidi, yaitu langsung oleh petani
dan/atau kelompok tani. Untuk itu sistem distribusi pupuk bersubsidi harus benar benar  diupayakan  secara  tertutup,  direncanakan/diusulkan  oleh  petani  dan/atau kelompok  tani  dan  disalurkan  kepada  petani  dan/atau  kelompok  tani  yang mengusulkan melalui alat kontrol berupa RDKK. Sistem pemantauan transaksi yang dibangun harus mampu meminimumkan penyimpangan.
Dengan  demikian,  pengawasan  pemerintah  daerah  dalam  mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bone belum dapat dikatakan berjalan dengan  baik  karena  pengawasan  penyaluran  pupuk  masih  perlu  di  benahi  agar tidak  mengalami  keterlambatan  penyalurannya  yang  dapat  mengakibatkan kelangkaan  pupuk.    Selain  itu  bentuk  pemantauan  dan  pengawasan  yang  lebih didominasi dari pelaporan dibandingkan penyidikan sangat membuka peluang bagi terjadinya penyimpangan. Dan  perlu pengupayaan pemantauan dan pengawasan swadaya oleh masyarakat pengguna pupuk bersubsidi, yaitu langsung oleh petani dan/atau  kelompok  tani.  Rekomendasi  dari  hasil  penelitian  ini  menyoroti  bahwa penting  untuk  meningkatkan  sistem  pengawasan  pupuk  bersubsidi  yang  tepat sehingga meminimumkan terjadi pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi baik di tingkat atas maupun bawah agar kelanggkaan pupuk bisa teratasi.

## Referensi
Anwar,  S.,  &  Lubis,  M.  (2004).  Sendi-Sendi  Hukum  Administrasi  Negara. Medan: Gelora Madani .
Aulia, M. F., & Nasution, J. (2022). Analisis Implementasi Pengawasan Ekspor Impor Barang Pada KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan. Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA) , 3 (1), 298 – 304.
Basri,  H.  (2021).  PENGAWASAN  DAN  PENGELOLAAN  RETRIBUSI  PARKIR OLEH  DINAS  PERHUBUNGAN  BENER  MERIAH  PROVINSI  ACEH. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi , 18 (1), 91 – 103.
Darapalgia, N. P. M. H., Aromatica, D., & Putera, R. E. (2022). Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di kota padang. Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan ,
3 (2), 85 – 100.
Handoko, T. H. (2016). Manajemen personalia dan sumberdaya manusia . Bpfe.
Herlambang,  E.,  Guntara,  D.,  &  Abas,  M.  (2023).  Optimalisasi  Pengawasan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023. Binamulia Hukum , 12 (1), 47 – 56.
Linelejan, F., Pangemanan, S., & Kimbal, A. (2020). PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM  PENDISTRIBUSIAN  PUPUK  DI  KABUPATEN  MINAHASA SELATAN  (Studi  Kasus  Di  Kecamatan  Modoinding). JURNAL  EKSEKUTIF , 1 (4).
Manullang,  M.  (2012). Dasar-dasar  Manajemen  Bagi  Pimpinan  Perusahaan .  Jakarta:
Gajah Mada Press.
Masnun,  M.  A.,  &  Astanti,  D.  N.  (2020).  Mengurai  problematika  pengawasan distribusi pupuk bersubsidi: Sebuah tinjauan pengaturan komisi pengawasan pupuk  dan  pestisida. Ekspose:  Jurnal  Penelitian  Hukum  Dan  Pendidikan , 19 (2),
1102 – 1108.
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). Drawing valid meaning from qualitative data: Toward a shared craft. Educational Researcher , 13 (5), 20 – 30.
Misrah,  M.,  Sudarmi,  S.,  &  Rahim,  S.  (2020).  Pengawasan  Distribusi  Pupuk Bersubsidi  pada  KP3  (Komisi  Pengawasan  Pupuk  dan  Pestisida)  Kabupaten Pangkep. Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP) , 1 (2), 530 – 545.
Moelyono,  I.  W.  (2017).  PENGARUH  DISIPLIN  DAN  PENGAWASAN  KERJA TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK. JURNAL AKUNTANSI DAN MANAJEMEN MUTIARA MADANI , 4 (1), 49 – 56.
Moleong, L. J. (2012). Metodologi penelitian kualitatif, Bandung. Pariwisata Pedesaan Sebagai  Alternatif  Pembangunan  Berkelanjutan  (Laporan  Penelitian  Hibah  Bersaing Perguruan Tinggi) Yogyakarta .
Mulyani, S. (2019). Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Agam .
Nugroho, A. D., Siregar, A. P., Andannari, E., Shafiyudin, Y., & Christie, J. I. (2018). Distribusi  Pupuk  Bersubsidi  Di  Kabupaten  Bantul  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyarta. Agrisocionomics: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian , 2 (1), 70 – 82.
Rachman,  B.  (2009).  Kebijakan  subsidi  pupuk:  tinjauan  terhadap  aspek  teknis, manajemen, dan regulasi. Analisis Kebijakan Pertanian , 7 (2), 131 – 146.
Ragimun,  R.,  Makmun,  M.,  &  Setiawan,  S.  (2020).  Strategi  Penyaluran  Pupuk Bersubsidi Di Indonesia. Jurnal Ilmiah M-Progress , 10 (1).
Rigi,  N.,  Raessi,  S.,  &  Azhari,  R.  (2019).  Analisis  efektivitas  kebijakan  pupuk bersubsidi  bagi  petani  padi  di  Nagari  Cupak  Kecamatan  Gunung  Talang Kabupaten Solok. Journal of Socio-Economics on Tropical Agriculture (Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Tropis)(JOSETA) , 1 (3).
Sularno, S., Irawan, B., & Handayani, N. (2017). Analisis Pelaksanaan Kebijakan dan Distribusi  Pupuk  Bersubsidi  di  Kabupaten  Karawang  Jawa  Barat. Jurnal Agrosains Dan Teknologi , 1 (2), 73 – 87.
Suparmoko, M. (2000). Pengantar Ekonomika Makro. Edisi Keempat. BPFE .