## PENDUDUK,OTONOMIKHUSUS,DAN
FENOMENA  KONFLIK

## DI TANAH PAPUA
La  Pona*

## Abstract
The dynamic of population in Papua region dominant influenced by migration process,  and create plural societies  in  urban  and rural  area.  The  dynamic  of population produce the specific of social structure, social stratification,  and social networking in this society  which are multi race,  multi ethnic,  multi cultural,  multi religion,  and multi region.  This condition must be careful,  because of having posit if and negatif inpact in development process.  That condition  could make  the  social strained condition,  weakness  capacity  of social receive, and conflict situation which must be understood.  The social-political conditions influenced the conflict construction in this plural society.  To Create the awarness, common will, political will,  social  networking, and cross cutting affiliation in this plural society are very important to  avoid or  minimize  the  social strained,  controversy,  dispute,  contradiction,  opposition, resistance,  or conflict in this plural society.
Keyword: Population,  Plural,  Politic,  Conflict
Dinamika penduduk di Papua dominan dipengaruhi migrasi dibanding pertambahan alami serta membentuk masyarakat majemuk di perkotaan. Perubahan penduduk membentuk struktur sosial, klasifikasi sosial, dan jaringan sosial masyarakat spesifik dalam masyarakat multi-ras, multi- etnik, multi-kultural, multi-agama, multi-kedaearahan, dan multi-afiliasi politik. Karakteristik masyarakat ini mempunyai dampak negatifdan positifterhadap proses pembangunan. Situasi masyarakat  ini  cenderung melahirkan ketegangan sosial,  melemahnya daya tampung sosial dan konflik sosial yang perlu dimengerti. Kondisi sosial politik turut mempengaruhi konstruksi konflik dalam masyarakat majemuk ini. Mengembangkan kesadaran bersama, kemauan bersama, interaksi sosial dan jaringan sosial sa ling silang-menyilang dalam masyarakat majemuk penting dilakukan  dalam  upaya  menekan  atau  meminimalisasi  ketegangan  sosial,  kontraversi, perselisihan, kontradiksi, oposisi, perlawanan, dan suasana konflik.
Kata kunci: Penduduk, Majemuk, Politik, Konflik
• La  Pona  adalah dos~n Uniwrsitas C~nderawasih, Jayapura,  Papua. £-mai/:lapona@yahoo.com.
Penyelesaian konflik sosial yang menggunakan pendekatan politik dan keamanan (militerisme) walaupun kelihatannya berhasil tetapi tidak kunjung melemah  bahkan melahirkan  beberapa  pelanggaran  hukum  dan  HAM.  Pendekatan  represif belum mampu  mewujudkan  suatu  masyarakat  yang  tenteram,  aman,  dan  nyaman,  malah melahirkan perlawanan sosial beberapa kelompok masyarakat sipil melalui beberapa strategi, metode atau cara baru. Model perlawanan masyarakat sipil terus mengalami penyesuaian sehingga diperlukan pengembangan pendekatan penyelesaian yang lebih maju  sehingga  bisa  mencegah  dan  menghindarkan  masyarakat  dari  kontlik  sosial. Pemerintah  daerah  belum  menyadari  betul  pentingnya  pendekatan  sosial  dalam penyelesaian kontlik sosial, tetapi bukan berarti pendekatan keamanan tidak diperlukan.
Tulisan  bertujuan untuk memberikan  pengetahuan, pemahaman, wawasan, dan pandangan pada semua pihak bahwa persoalan konflik sosial di Papua sudah saatnya diselesaikan  melalui  pengembangan  pendekatan  sosial.  Pendekatan  sosial  dapat menyelesaikan  dan  meminimalisasi  persoalan  sosial  daerah  ini.  Para  perencana pembangunan  nasional  dan  daerah  perlu  memikirkan  dan  merancang model-model baru penyelesaian konflik yang tidak terlalu mengedepankan kekuataan fisik (militeristik), melainkan melalui suatu pengembangan dan pembentukan konstruksi sosial masyarakat baru, yaitu rekonstruksi elemen-elemen sosial dalam asosiasi-asosiasi masyarakat yang memperhatikan, mempertimbangkan, dan menggunakan karakteristik sosial spesifik masyarakat.  Pengembangan  konstruksi  sosial  baru  masyarakat  melalui  asosiasi- asosiasi masyarakat bisa  efektif mereduksi persoalan, perselisihan, ketegangan dan pertentangan  antarmasyarakat.
Pemerintah Provinsi Papua membutuhkan perencanaan sosial dalam mendukung masa depan pembangunan daerah dan nasional di tanah Papua.  Tulisan ini didasarkan pada kajian literatur (teori), makalah dan surat kabar, observasi terhadap situasi konflik sosial  yang  selama  ini  berlangsung,  dan  wawancara  terhadap  beberapa  anggota masyarakat. Beberapa ulasan diambil dari buku-buku yang ditulis penulis sendiri.

## PENDUDUK PAPUA
Penduduk  Papua  tahun  1961  (±758.000 jiwa),  1971  (±923.000 jiwa),  1980 (± 1.174.000 jiwa),  1985  (± 1.371.000 jiwa),  1990  (± 1.629.000  jiwa),  dan  2000 (±2.563.000 jiwa)  (BPS,  2008),  mendiami  wilayah  ±  3  kali  Pulau  Jawa  sehingga penduduknya sedikit dibanding  Kabupaten/Kota  Bogor (3 .508.826 jiwa), Bandung (4.158.083 jiwa), atau Malang (2.412.570 jiwa) (BPS, 2000).  Sensus Penduduk (SP, 1971, 1980, 1990, 2000) menunjukkan pertumbuhan penduduk  dominan karena migrasi (inmigration) dari provinsi lainnya dibanding pertambahan alami (natural increase), serta telah merubah komposisi penduduk, struktur penduduk, dan memunculkan konflik
Jurnal  Kependudukan  Indonesia
sosial.  Papua sejak lama memang menjadi daerah tujuan migran dan transmigrasi di Indonesia walaupun situasi sosial, politik, ideologi, dan keamanan tidak selalu stabil. Bagi negara, program transmigrasi memiliki tujuan-tujuan penting. Bagi migran spontan pertimbangan ekonomi menjadi faktor utama ke daerah ini. Migran  spontan dominan berasal  dari  Pulau  Jawa,  Sulawesi,  dan  Maluku,  sedangkan  transmigran  terbanyak berasal dari  Pulau Jawa.
Pertumbuhan penduduk karena migran dianggap telah membuat orang asli sulit memperbaiki kehidupan, memiskinkan, memarjinalkan, memunculkan situasi konflik, dan  pandangan  negatif lainnya,  sedangkan  transmigrasi  dihentikan  karena  dinilai sekelompok masyarakat asli  sebagai penyebab penderitaan orang asli,  pengambilan lahan-lahan subur orang asli, penghilangan sumber kehidupan orang asli (berburu dan perambahan), rusaknya nilai sosial budaya orang asli, program Islamisasi, Jawanisasi, kolonisasi, aneksasi, dan lainnya. Pandangan-pandangan tendensius ini tentunya dengan berbagai alasan,  motif, dan tujuan tertentu  pula,  serta telah memunculkan perasaan kurang senang, kurang bersahabat, sikap penolakan dan suasana konflik tertutup antara sekelompok  orang  asli  dengan  migran  dan  transmigran.  Padahal  sejak  masuk. kepangkuan  lbu Pertiwi se~ungguhnya migran dan transmigran telah sangat banyak memberikan kontribusi positif, penting, dan strategis bagi kehidupan masyarakat asli serta pembangunan daerah dan nasional di  tanah Papua.

## 0TONOMI Kuusus DAN  RAPERDASI
UU Otonomi Khusus, melalui rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) tentang pembangunan kependudukan mengatur aspek migrasi, transmigrasi, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, administrasi kependudukan, dan lainnya. Raperdasi ini  belum ditetapkan karena ada pasal-pasal digunakan secara sistematis membatasi migran masuk ke daerah ini, sehingga draft Perdasi ini belumjuga disetujui lembaga legis Iatif, karena dinilai bersifat radikal dan berpotensi konflik, sebagaimana pernyataan ketua  DPRP  bahwa  rancangan  Perdasi  tentang  pembangunan  kependudukan  akan direvisi karena isinya dinilai terlalu radikal dan berpotensi konflik.
" ... isi  Raperdasi  pembangunan  kependudukan  ini  ada  hal-hal  yang  radikal.  Aturan model begini tentu sangat tidak adil, ini berdasarkan aturan dari mana. Tidak bisa begitu, kita boleh bicara tetapi kita juga harus berpikir bahwa Undang-Undang No. 21  Tahun 200 I berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dan asas negara kita adalah Pancasila, itu yang harus diingat ... " (Drs. Jhon  Ibo,  MM, 7 Agustus, 2008).
Lembaga politik daerah ini khawatir terciptanya suasana konflik antara migran dan penduduk asli. Pasal ini dinilai banyak pihak merupakan upaya menetapkan Papua sebagai  daerah  tertutup (close  area). Kalangan  lain  mencurigainya  sebagai  upaya sistematis dan tersembunyi dari gerakan Papua merdeka karena kalau migran semakin
Vol.  III, No.  1,  2008
banyak  maka  upaya  merdeka  semakin  sulit.  Beberapa  kalangan  menilai  daerah  ini masih sangat banyak membutuhkan penduduk untuk mendukung pembangunan daerah dan nasional sehingga tidak perlu dibatasi, dan tidak tepat kalau menuduh migran sebagai penyebab  utama  buruknya  kondisi  orang  asli  karena  penyebabnya  sangat  banyak. Pembatasan  migran juga dinilai  berkonsekuensi  pelanggaran  HAM  (mis.  hak sipil, sosial, budaya, ekonomi, dan politik) dan hak-hak warga negara. Argumentasi ten tang perlu  tidaknya  pembatasan  migrasi  sebagai  upaya  mempercepat  perbaikan  hidup masyarakat  asli,  ditemukan  beragam,  misalnya  Salossa  (2006),  seorang  mantan Gubernur  Provinsi  Papua  dalam  disertasinya  mengemukakan  perlunya  membatasi migran  ke  daerah  ini  untuk  memproteksi orang asli,  perbaikan kehidupan orang asli dan pembangunan Papua ke depan. lni berarti ideologi politik  membatasi migran masuk selama± 25 tahun pelaksanaan otonomi khusus (otsus) cenderung memicu kontraversi dalam masyarakat karena migran walaupun berpengaruh negatifterhadap kehidupan masyarakat asli, tetapi telah  ban yak  memberikan  kontribusi  positif terhadap  orang asli, pembangunan daerah dan nasional.

## KOMPOSISI PENDUDUK
Proses migrasi mengakibatkan perubahan komposisi penduduk migran dan orang asli. Populasi migran dan orang asli mulai berimbang dan apabila arus migrasi masuk terus berlangsung makajumlah migran akan lebih dominan. Di perkotaan, migran sudah lebih banyak dibanding orang asli. Migran memiliki sumber daya man usia dan sosial- ekonomi  lebih baik, sedangkan masyarakat kampung sebagian besar orang asli yang hid up dalam kemiskinan absolut dan struktural. Kehidupan sosial-ekonomi masyarakat kampung transmigran sedikit lebih baik. Perubahan komposisi penduduk ini ditanggapi beragam dalam kehidupan masyarakat asli seperti mendukung dan menolaknya melalui berbagai argumen. Terpusatnya pembangunan di perkotaan menyebabkan mengalirnya arus  migran  orang  asli  dari  kampung  pedalaman  Papua  ke  kota-kota daerah  pantai serta  merubah  komposisi  penduduk  orang  pedalaman  di  daerah  pantai.  Orang  asli Papua  memang paling banyak  berada di  daerah  pedalaman.  Migran asal  pedalaman ini  cenderung  mewarnai  beberapa  demonstrasi  politik jalanan  serta  membuat kekhawatiran, ketakutan, dan kekurangnyamanan hid up masyarakat karena berpotensi rusuh.
Migrasi  membentuk  masyarakat  Papua  yang  multiras,  multisuku-bangsa, multietnik,  multikedaerahan,  multikeagamaan,  multiafiliasi,  dan  loyalitas  politik. Perubahan komposisi penduduk membuat orang asli menjadi kurang nyaman karena belum terlalu terbiasa berada di  lingkungan sosial di mana begitu banyak suku-bangsa di sekitar kehidupannya. Bagi masyarakat kota mungkin biasa, tetapi orang kampung belum terbiasa.  Kalau dahulu hanya beberapa masjid, kini di  mana-mana ada masjid dan orang berjilbab sangat banyak. Penganut agama Budha (Vihara) dan agama Hindu
Jurnal  Kependudukan  Indonesia
(Phura) terus berkembang pula. Petani bukan saja orang asli, tetapi suku-bangsa lainpun ada bahkan lebih mampu berladang di wilayah adatnya. Dalam masyarakat asli terdapat ± 250 suku-bangsa, bahasa (lokal), adat istiadat,  dan wilayah adat. Orang asli terbagi- bagi pula dalam ribuan marga (clan), serta stratifikasi sosial dan status sosial  sehingga sesungguhnya di antara orang asli sendiri terpisah-pisah dan tidak saling mengenal.

## STRUKTUR PENDUDUK
Pertumbuhan  penduduk  membentuk  struktur  penduduk  spesifik serta  menjadi perhatian,  keprihatinan,  kekhawatiran,  dan  ketidaksenangan  kalangan  tertentu masyarakat asli, serta menjadi salah satu isu sosial-politik. Struktur penduduk berkaitan dengan  struktur sosial, lapisan sosial, interaksi sosial, danjaringan sosial masyarakat, serta perlu dipahami dan dicermati karena pada taraftertentu menimbulkan ketegangan sosial  dan  daya  tampung  sosial  melemah.  Migran  telah  menguasai  sumber-sumber ekonomi  masyarakat asli  serta telah  menimbulkan  kesulitan  hidup,  rasa  tidak  suka, ketidaksenangan,  dan  kecemburuan  sosial  masyarakat asli  terhadap migran.  Sikap sosial ini mulai pula ditujukan pad a orang asli yang tinggal dan sukses di daerah orang asli  lainnya,  walaupun tidak  sampai  pada  pengusiran  secara fisik  terhadap  migran karena  mungkin  tidak  berani,  takut terhadap  pihak  keamanan,  atau  karena kearifan budaya  masyarakat.  Menariknya wacana  penolakan  migran  karena alasan  ekonomi tertuju  pada  migran  Buton,  Bugis,  Makassar (BBM),  dan  Jawa,  tidak  pada  WNI keturunan China yang menguasai ekonomi di  Papua.
Struktur sosial masyarakatnya secara horizontal ditandai kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku-bangsa, adat istiadat, agama, dan kedaerahan, serta secara vertikal ditandai  perbedaan vertikal antarlapisan atas dan  lapisan bawah.  Perbedaan Jatar belakang menyebabkan masyarakat merupakan elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa  dan  atau  kurang  ada  pembauran  satu  sama  lain,  dan  otsus  mempertegas pemisahan  penduduk  atas  dasar  ras.  Struktur  sosial  vertikal  bermasalah  karena bersinggungan dengan struktur sosial horizontal.  Keberhasilan pembangunan diukur dari membangun struktur sosial masyarakat ideal, seperti meminimalisasi kesenjangan masyarakat mampu dan tidak mampu, perbaikan kesejahteraan orang asli, penguatan sumber daya  manusia orang asli,  keberpihakan  pada  orang  asli,  dan  meningkatkan keeratan  dalam  keberagaman  masyarakat.
Pertanda palingjelas dari masyarakat yang bersifat majemuk ini adalah kurang adanya kehendak bersama (common will) karena aspek beragam.  Masyarakat Papua sebagai  keseluruhan  terdiri  atas  elemen-elemen  yang  terpisah  satu  sama  lain  oleh karena perbedaan latar belakang, masing-masing lebih merupakan kumpulan individu- individu daripada sebagai suatu keseluruhan yang bersifat organ is, dan sebagai individu kehidupan sosial masyarakat tidaklah utuh sehingga diperlukan keinginan untuk hid up bersama, kemauan hidup  harmonis bersama migran  atau kemampuan migran hidup
Vol.  III, No.  I, 2008
bersama masyarakat asli. Dibutuhkan keinginan bersama dalam menciptakan kehidupan yang harmonis dalam  keberagaman alami  masyarakat ini. Semboyan pembangunan 'Papua zona damai' merupakan salah satu bentuk perjuangan itu.
Pembentukan asosiasi sosial keagamaan merupakan upaya mekanik membangun harmonisasi  masyarakat,  sekaligus  indikasi  kerawanan  kehidupan  umat  beragama. Demonstrasi jalanan damai beberapa asosiasi keagamaan Kristen (2008) menentang dikembangkannya Bank Syariah, Bank Muamalat, Papua Islamic Center, pesantren, atau belum  bisa dibangun masjid di  Universitas Cenderawasih atau Masjid Agung di kota  Manokwari,  setidaknya  mengindikasikan  di  tengah  kedamaian  itu  masih  ada persoalan  antarumat  beragama.  Munculnya  wacana  kedatangan  laskar  Jihad  bisa memperkuat fenomena konflik sosial yang perlu diperhatikan semua pihak.  Kerukunan hidup beragama dapat dibentuk secara organik maupun mekanik pada tingkat individu, kelompok, golongan, organisasi, dan institusi. Membangun kebersamaan dan perdamaian dalam  keberagaman masyarakat perlu terus dikembangkan.
Unsur sosial seperti norma sosial, lembaga sosial, kelompok sosial, institusi sosial, dan lapisan sosial dapat direkonstruksi guna mempererat hubungan sosial masyarakat majemuk  ini,  sebagaimana  Soekanto  ( 1983),  mengemukakan  kelompok  sosial merupakan kesatuan manusia yang hidup bersama.  Diajuga merupakan perwujudan dari  pergaulan  hidup  atau  kehidupan  bersama  atau  pergaulan  hidup  itu  mendapat perwujudannya di dalam kelompok-kelompok sosial. Institusi sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat adalah kumpulan dari norma sosial yang telah diciptakan untuk dapat melaksanakan fungsi  masyarakat.  lnstitusi tersebut meliputi kumpulan  norma dan bukan norma yang berdiri sendiri. Roucok ( 1964 ), mengemukakan bahwa institusi sosial  adalah  pola  yang  telah  mempunyai  kedudukan  tetap  atau  pasti  untuk mempertemukan bermacam-macam kebutuhan man usia yang muncul dari kebiasaan dengan mendapatkan persetujuan dari cara-cara yang sudah tidak dipungkiri lagi, untuk memenuhi konsep kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan suatu struktur sosial, sebagaimana pula yang berkembang di wilayah ini.
Penguatan  norma  sosial  akan  mereduksi  kontlik  sosial  karena  norma  sosial merupakan sesuatu yang berada di luar individu, membatasi, dan mengendalikan tingkah laku mereka. Unsur pokok dari suatu norma adalah tekanan sosial untuk menjalankan norma  tersebut  (Berry,  1982;  Syani,  1995;  Michel,  1972).  Tetapi,  tidak  ada  suatu masyarakatpun  yang  benar-benar  secara  sukses  dapat  mempraktikkan  atau mengelaborasikan norma-norma sosial di dalam perilaku mereka. Semakin tinggi tingkat kesuksesan  anggota  atau  kelompok  masyarakat  menaati  norma-norma  sosial  yang ada, semakin tinggi pula tingkat kenyamanan dan ketenteraman hidup masyarakat dan demikian  sebaliknya.  Penanganan  konflik  bisa  melalui  penggalian,  penguatan  dan pemanfaatan norma sosial masyarakat, sekaligus meminimalisasi persoalan pelapisan sosial yang merupakan pembedaan (diferensiasi) yang berhubungan dengan perbedaan tingkatan di  mana anggota-anggota masyarakat berada di dalamnya.
Jurnal  Kependudukan  Indonesia
Struktur sosial masyarakat dapat direkonstruksi mengembangkanjaringan sosial, interaksi sosial, dan integrasi sosial masyarakat majemuk ini. Idealnya adalah terciptanya suatu  rekonstruksi  struktur sosial  yang  dapat  mendukung  berkembangnya jaringan sosial masyarakat sehingga anggota-anggota kelompok masyarakat memiliki interaksi sosial dan integrasi sosial yang semakin erat dan luas di dalam dan di luar kelompoknya sehingga  tercipta  suatu  proses  kebersamaan,  penyatuan  dan  kesatuan  dalam kemajemukan  masyarakat.  Minimalisasi  konflik  sosial  dapat  dilakukan  melalui rekonstruksi sosial mendukung proses penguatan penyatuan masyarakat secara organik dan  mekanik  guna  meningkatkan  intensitas (density) hubungan  sosial  dalam keberagaman, yang diwujudkan dengan  peningkatan  intensitas kontak,  komunikasi, jaringan sosial dan interaksi sosial masyarakat.
Rogers and Shoemaker ( 1983) dan Epstein ( 1961 ), mengem ukakan jaringan sosial adalah suatu pasangan hubungan khusus di antara kelompok orang tertentu, sedangkan sifat dari  hubungan tersebut secara keseluruhan dipakai  untuk menafsirkan perilaku sosial dari orang-orang yang terlibat di dalam hubungan. Masyarakat selain dipandang sebagai  kumpulan  orang juga merupakan sekumpulan  hubungan antar-anggotanya. Hubungan  ini  dapat  berupa  hubungan  kekeluargaan,  ketetanggaan,  famili,  marga, keturunan, persahabatan, pekerjaan, keagamaan, sosial, budaya, politik, ideologi, dan hubungan  lain. Keeratan dan keluasan jaringan sosiallintas etnik dalam masyarakat Papua bisa meminimalisasi konflik. Lemahnya jaringan sosiallintas etnik selama ini bisa menjadi penyebab langgeng dan meningkatnya situasi konflik sosial.
Feagin dan  Feagin ( 1984),  menemukan  bahwa dalam  pergaulan antarindividu pada  hampir  semua  masyarakat,  baik  yang  amat  sederhana  maupun  yang  amat kompleks  sifatnya  selalu  terdapat  perbedaan  derajat  atau  status.  Setiap  golongan membentuk gaya hidup dan adat kebiasaan yang  khas serta sikap yang berbeda pula pada  saat  berinteraksi  sosial  dengan  individu  dari  golongan  atau  status  yang  lain, sehingga pergaulan an tar individu baik dalam go Iongan yang sama maupun antarindividu di  luar golongan atau statusnya untuk dapat diakui  keberadaannya diperlukan suatu adaptasi.  Salah  satu  cara  adaptasi  untuk  dapat  bertahan  di  lingkungan  yang  lebih kompleks  adalah  memanfaatkan jaringan  sosial  yang  dimiliki.  Perencanaan  model jaringan sosial masyarakat majemuk penting dalam upaya membangun kebersamaan dan  keeratan  hidup  antarmasyarakat karena setiap  orang punya  keterbatasan alami dalam  berhubungan  dengan  orang  lain  (Rabushka  dan  Shepsle,  1972;  Blau,  1977; Lenski,  1966; Kapferer, 1969; & Bott E.,  1957) sehingga hubungan sosiallebih banyak terjadi dalam  sesama masyarakatnya, dibandingkan dengan orang yang mempunyai atribut yang tidak sama, di sinilah perencanaan sosial dibutuhkan.
Jaringan  sosial  terbentuk  dalam  masyarakat  karena  manusia  pada  dasarnya mempunyai  keterbatasan dalam  berhubungan dengan  manusia  lainnya (Biosisevain dan Clyde,  1972) sehingga mereka akan memilih untuk berhubungan dengan orang- orang yang  mempunyai  persamaan  kepentingan,  agama,  suku-bangsa,  daerah asal, dan lain sebagainya, atau akan berhubungan dengan orang yang mempunyaijaringan
homophil(v (Rabushka & Shepsle,  1972).  Cohen  ( 1969)  mengemukakan  bahwa homophil(v adalah  sejauh  mana  pasangan-pasangan  individu  yang  berinteraksi mempunyai  kesamaan  dalam  beberapa  atribut,  seperti  kepercayaan  (agama),  ras, suku-bangsa, bahasa, marga, daerah asal, kekerabatan, persaudaraan, dan kedudukan sosial.  Kebalikannya,  helerophil(v  adalah  sejauhmana  inidividu-individu  yang berinteraksi  berbeda dalam  berbagai  ciri  sehingga orang yang mempunyai jaringan homophil(v akan  lebih  besar.  Perencanaan  sosial  ditujukan  pada  pengembangan jaringan  heterophily  masyarakat.
Blau  ( 1977),  mengemukakan  bahwa  aspek  inequality  atau  ketidaksamaan (perbedaan) status anggota kelompok masyarakat secara vertikal yang mengacu pada penggolongan status sosial dalam  kaitannya dengan pendidikan, kekuasaan (power), keterampilan,  dan  intelegensia,  serta  aspek  keanekaragaman  (heterogeneity) antarkelompok  masyarakat  secara  horizontal  yang  mengacu  pada  penyebaran (penggolongan) status anggota kelompok masyarakat, seperti: ras (race), suku-bangsa, agama, keturunan,  marga,  bahasa, status sosial, pekerjaan,  perkawinan, dan afiliasi politik sebagai nominal parameters akan cenderung menjadi hambatan interaksi sosial an tar  kelompok  masyarakat  yang  multietnik.  Kapferer  ( 1969)  dan  Usman  ( 1985), mengemukakan  bahwa  adanya proses interseksi akan meningkatkan  interaksi sosial antaranggota kelompok etnik masyarakat serta proses konsolidasi akan memperkuat pertalian (ikatan) sesama kelompok etnik masyarakat atau menguatkan hubungan sosial antarkelompok masyarakat etnik yang multi-etnik.
Kebutuhan  membangun  keeratan  sosial  melalui  jaringan  sosial  Iintas  etnik dikemukakan Nasikun ( 1992), bahwa perbedaan-perbedaan ras, suku-bangsa, agama, kedaerahan, dan pelapisan sosial saling silang-menyilang satu sama lain menghasilkan suatu keanggotaan go Iongan yang bersifat silang-menyilang pula. Proses cross-cutting affiliations yang  demikian  telah  menyebabkan  konflik-konflik  antarkelompok masyarakat tidak menjadi terlalu tajam. Kontlik suku-bangsa, misalnya, akan diredusir oleh bertemunya loyalitas agama, daerah, dan pelapisan sosial dari para anggota suku- bangsa  yang  terlibat di  dalam  pertentangan  tersebut.  Cross-culling affiliations dan cross-culling  loya/ities akan  dan  telah  menyebabkan  adanya  hubungan  sosial antaranggota masyarakat yang multi-etnik sehingga Mitchel ( 1972), mengemukakan bahwajaringan sosial Iebih menitikberatkan pada karakteristik keterkaitan dari hubungan antarindividu dengan lainnya di dalam hal  perilaku man usia di dalam masyarakat.

## MASALAH  KONFLIK
Kontlik  sosial  di  Papua  disebabkan  faktor  beragam.  Dikotomi  orang  asli  dan pendatang masuk dalam  pusaran  permasalahan sosial. Otsus memisahkan orang asli dan  pendatang,  isu  Bangsa  Pribumi  se-Dunia  memperkuatnya.  Peringatan  Bangsa Pribumi  oleh pilar Dewan Adat  Papua (DAP) bersama beberapa elemen masyarakat
Jun1al  Kependudukan  Indonesia
lainnya di  Wamena  (2008),  memicu  kerusuhan,  penembakan dan  tewasnya Opinus Tabuni. Tanggal27 Oktober 2008 berkaitan dengan peristiwa Wamena dan demonstrasi International  Parlement for  West  Papua  (IPWP),  Buchtar Tabuni  (ketua  IPWP), Forkorus Yoiboisembut (ketua DAP), dan Leonard Imbiri (sekretaris DAP) diperiksa penyidik Direkrim Polda Papua. Tanggal3 Desember2008 BuchtarTabuni ditangkap dan ditahan Polda Papua. Tanggal9 Desember 2008 Sekjen IPWP dalam rangka hari HAM  tanggal  1 0  Desember 2008  menyatakan  penangkapan  Buchtar Tabuni  ibarat "bermain api". Tetapi, penangkapan Tabuni didukung kepala-kepala suku rukun keluarga Jayawijaya di Jayapura. Aliansi Mahasiswa Anti Kekerasan (AMAK) malah meminta aparat menangkap  ketua  dan  sekjen  PDP dan  ketua  DAP.  Tanggal  19  Januari 2008 puluhan  massa  AMAK,  IPWP,  dan  Otorita  Nasional  Papua  Barat  (ONPB)  dalam demonstrasinya membawa spanduk "Kami  Semua Separatis, Tangkap" dan "Papua merdeka  harga  mati".  Pangdam  XVII  Cenderawasih Ma)j~nd TNI  A.Y.  Nasution (26  Oktober  2008)  menyatakan  masih  ada  aspirasi  berbau  separatis  dan  meminta tokoh adat dan tokoh agama ciptakan stabilitas kamtibmas.
Konflik ideologi seakan menempatkan sekelompok orang asli berhadapan dengan orang  asli  lainnya,  migran  dan  aparat  keamanan.  Negara  menetapkan  kelompok menyuarakan  merdeka  sebagai  Kelompok  Separatis  Politik  (KSP)  dan  Kelompok Separatis Bersenjata (KSB). Politik identitas  mengemuka, seperti orang ras melanesia dan nonras  melanesia, orang asli dan tidak asli,  orang asli campuran dan orang asli tulen, orang asli dan pendatang, orang pantai dan  pedalaman, orang kota dan orang kampung, orang kabupaten induk dan pemekaran,  kelompok  merah putih dan kelompok merdeka, kelompok otsus dan pemekaran, dan  identitas sosial  lainnya dengan motif, alasan,  dan  tujuan  tertentu.  Menguatnya  politik  identitas  menyebabkan  kesatuan, persatuan dan ikatan masyarakat majemuk ini menjadi terganggu, terusik dan melonggar. Pengkotak-kotakan masyarakat ini oleh sekelompok orang dipandang sebagai politik "adu domba" (devide  et  empera) atau  pelemahan aspirasi  merdeka.
Migran dituduh kalangan tertentu sebagai penyebab orang asli melarat, miskin, terpinggirkan, marginal dan terbelakang, serta telah mengusik daya tampung sosial. Migran dinilai menjadi penyebab permasalahan hidup orang asli, padahal penyebabnya beragam,  seperti:  tekanan  pemerintah  pusat,  kuatnya  pendekatan  keamanan, ketidaktepatan pendekatan, strategi dan kebijakan pembangunan selama ini, persoalan korupsi, kolusi dan nepotisme, persoalan sosial, politik, keamanan, dan ideologi, lemahnya birokrasi  pemerintahan,  kondisi  geografis  dan  aksesibilitas  wilayah,  taraf budaya masyarakat dan lainnya. Dominannya pendekatan politik menyebabkan semua persoalan sosial  didekati dari perspektif politik, misalnya  tingginya pengidap  HIV I AIDS ( Odha) telah  merambat  pada  wacana  adanya  rencana  pemusnahan (genozide)  orang  asli. Pertanyaannya apakah Odha yang banyak di Bali, Jakarta, dan Jawa Timur merupakan genozide?
Kontlik sosialjuga ditandai dengan ketidaknyamanan migran karena pengalaman kasus  kerusuhan,  pembunuhan,  pembakaran,  pemalakan,  dan  intimidasi  sehingga kalangan migran tertentu mempersenjatai dirinya.
" ... ah senjata-senjata ini untuk kit orang (kita) berjaga-jaga saja, jangan-jangan terjadi
sesuatu yang tidak kita inginkan, daripada mati konyol khan ... " (AN, 2008).
Lain  lagi ceritera (pengakuan) beberapa migran asal Jawa:
'\ .. mas, kami tidak membangun rumah dan membeli barang-barang berharga selama di sini (Papua) karena  khawatir terjadi apa-apa (kerusuhan). Perhatikanjuga saudara kita WNI  keturunan China,  mana ada rumahnya yang bagus di  Papua,  padahalusahanya menggurita dan sukses luar biasa di Papua .... " (PO, 2008).
Sepanjang  pelaksanaan  otsus  belum juga menunjukkan  tanda-tanda membaik secara signifikan, walaupun semakin banyak masyarakat dapat hidup lebih.  Suasana kurang kondusif masih saja terasa karena dinamika sosial-politik. Otsus tidak diterima semua  orang  asli.  Dewan  Adat  Papua  (DAP)  sudah  mengembalikan  otsus  pada pemerintah  pusat  karena  dianggap gagal  mencapai  tujuannya.  Pengembalian  otsus menciptakan suasana kurang nyaman dan merupakan bentuk penentangan sosial politik terhadap pemerintah.
Kontlik sosial semakin terasa ketika upaya perlawanan terhadap kelompok Papua merdeka  melibatkan migran. Demonstrasi menuntut review Pepera 1969 tanggal  15- 17 Oktober 2008 misalnya, disikapi melalui pertemuan besar elemen "merah putih" yang  menamakan  diri  Komponen  Masyarakat  Papua  Peduli  NKRI  yang  membuat pernyataan  sikap  politik  dan  diserahkan  ke  DPRP  dan  dimuat dalam  satu  halaman penuh  koran  lokal  terbesar  di  Papua  (Cenderawasih  Pos,  12-13  Oktober  2008). Pertemuan dihadiri Barisan Merah Putih, Ondoafi, Ondofolo, kepala suku, organisasi keluarga  besar TNI/Polri,  Pejuang Trikora,  Resimen  mahasiswa,  Pramuka,  tomas, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, PKRI,paguyuban (migran), GM Trikora, FKPPIB  dan  komponen  lainnya. Apabila  suasana kontlik  ini  tidak di  kelola secara baik maka bisa saja muncul  kontlik terbuka sesama masyarakat asli maupun antara masyarakat asli dengan pendatang (migran).  Ketua Komisi A DPRP (Yance Kayame, 24  Oktober 2008) mengemukakan  perlunya  rekonstruksi  otsus dalam  penyelesaian masalah  Papua  dan  bahwa  riak-riak  yang  terus  terjadi  ini  jangan  dianggap  sepele karena bisa menjadi ancaman besar bagi  integrasi bangsa.
Perjalanan otsus seolah memunculkan pertentangan antara kelompok masyarakat asli  menuntut "merdeka" berhadapan dengan orang asli "merah putih", masyarakat migran dan pihak keamanan. Tetapi karena sifat perjuangan (demonstrasi) kelompok ingin merdeka masih bersifat damai yang mengakibatkan belum terjadi kontlik terbuka. Sifat perjuangan  politik ini sejalan dengan semboyan  'Papua zona damai'. Perjuangan menuju  Papua  merdeka  masih  ada  walaupun  sangat jauh  berkurang  (Bas  Swebu,
2008),  dan  otsus  diuji  untuk  menghilangkannya.  Perilaku  negara  memperlihatkan keraguan  terhadap  kelayakan  undang-undang  ini.  Otsus  melakukan  perbedaan  ras dan  seakan-akan  memperkuat  nasionalisme  bangsa  Papua,  walaupun  awalnya dirancang untuk melakukan kebijakan keberpihakan (affirmative policy) pada orang asli Papua. Adakah kelalaian negara atau ada sesuatu pertimbangan politik lainnya?
Rabuskha & Shepsle (1972),  mengemukakan  sejarah  pergerakan  dan  konflik sosial  politik dalam masyarakat majemuk yang masih  labil  banyak disebabkan atau memanfaatkan  karakter  dari  individu,  kelompok (group),  kelompok  kedaerahan, kelompok suku bangsa, kelompok opportunity, dan struktur sosial spesifik penduduk lainnya.  Konfigurasi  kompetisi  atau  konflik  selalu  ditandai  oleh  perbedaan  dan persengketaan antarelemen dalam struktur sosial  masyarakat dengan latar belakang karakter spesifik individu, psikologi, tipe afiliasi, kedaerahan, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan ideologi. Demikian maka pertentangan antarelemen masyarakat ini  bisa kemudian  menciptakan suatu pergeseran  pertentangan yang bergeser pada tahapan konflik  yang  tersembunyi  ke  tahap  konflik  terbuka,  tahap  negosiasi,  dan  tahap konsensus.
Konflik sosial karena pemaksaan pembentukan daerah otonomi baru di  Papua yang kontraversi oleh negara (pusat) misalnya telah menyebabkan terjadinya beberapa proses sosial-politik  spesifik, seperti  bergeraknya solidaritas sosial antarkelompok masyarakat yang memiliki kesamaan afiliasi, meningkatnya mekanik sistem berdasarkan kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan afiliasi,  proses  meningkatnya identitas kedaerahan,  menguatnya  disintegrasi  regionalisme  daerah,  terjadinya  pergeseran loyalitas  kepemimpinan,  menurunnya  rasa kebhinekaan  masyarakat,  heterogeinity dipandang  sebagai  ancaman  (faktor  negatif),  ke.cenderungan  menipisnya  rasa persaudaraan  dan  solidaritas,  meningkatnya  sentimen  kedaerahan  dan etnisity, persaingan  kewilayahan atas  dasar penguasaan  sumber-sumber ekonomi  potensial, melemahnya kebhinekaan awal menuju penguatan kebhinekaan atas dasar etnik dan regionalisme  afiliasi,  dan  terpolanya  identitas  sosial-budaya kedaerahan  atas dasar gerakan organik maupun mekanik.
Berkaitan dengan pergeseran sosial di atas maka Clifford Geertz, menyebutnya sebagai primordial sentiment sebagai Ia wan dari civil politics. Primordial sentiment atau attachments adalah sifat budaya dan tingkah laku politik pada suku (tribe),  daerah (region), agama, kelompok  etnik dan pengelompokan-pengelompokan sejenisnya yang bersifat given  . Hal ini  dalam  banyak hal  justru telah menjadi dasar yang kuat dari suatu kekuasaan dan identitas karena mempunyai sifat pasti dan instant. Dalam ikatan sosial semacam ini, kehidupan politik kenegaraan dipandang sebagai persoalan keluarga, sementara  kekuasaan  dan  identitas  pribadi  atau  kelompok  dilihat  sebagai  sesuatu yang abstrak  dan  tidak  menentukan.  Keadaan  demikian  ini  kontras  sekali  dengan civil politics yang memandang kinerja  (performance)  dan prestasi (merif) - bukan hubungan keluarga -lebih penting sebagai pertimbangan.
Suatu  masyarakat  yang  sarat  dengan primordial  sentiment  semacam  ini memerlukan  suatu integrative revolution,  yaitu suatu gerak integrasi masyarakat ke
dalam ikatan-ikatan kultural yang lebih luas yang mendukung suatu pemerintahan daerah. Tanpa adanya gerak  integrasi yang semacam ini, bila timbul sedikit saja kekecewaan yang berkaitan dengan suku, agama, ras dan antargolongan akan meningkatkan potensi meledaknya  konflik.  Kemampuan  gerak  integrasi  suatu  masyarakat dapat diartikan sama dengan tingkat ketahanan pemerintahan nasional dan daerah ini.  Semakin tinggi gerak  integrasinya  semakin tinggi  pula tingkat ketahanan  pemerintahan daerah  ini. Dalam  pemahaman seperti ini maka apabila kemampuan gerak integrasi masyarakat suku, daerah, afiliasi, dan kepentingan politik yang berada dalam suatu wilayah  (mis. Provinsi Papua Barat, atau wilayah lain Papua yang menginginkan pemekaran provinsi seperti  Papua  Selatan,  Papua  Tengah  atau  Niew  Eva)  maka  akan  menjadi  proses melemahnya  integrasi  masyarakat dalam  skala yang lebih  besar dalam era otonomi khusus.
Kasus paling mengemuka adalah pertentangan (pembangkangan)  beberapa bupati asal pegunungan tengah dengan Gubernur Provinsi Papua (Bas Swebu) dalam suatu rapat  kerja  daerah,  atau  antara  Bupati  Merauke  dengan  Gubernur  Provinsi  Papua, sampai-sampai Bupati Merauke (Gebze) bersumpah tidak akan menginjakkan kakinya di ibukota Provinsi Papua. Kebijakan pemekaran daerah ini, pada tahap tertentu,  secara langsung  maupun  tidak  langsung  telah  meningkatkan  primordial  sentiment, melemahnya  civil politic,  proses  pergeseran  loyalitas  masyarakat  daerah  ini, menguatnya disintegrasi teritorial masyarakat suku, dan  berubahnya  (melemahnya) loyalitas terakhir (ultimate /oya/ity) masyarakat.  Dalam pergeseran loyalitas ini maka yang sangat  perlu  diperhatikan  adalah  adanya  kekuasaan,  otorita,  dan  dana  untuk memaksakan loyalitas karena berada pada posisi yang mampu  untuk menggerakkan masa dalam jumlah besar untuk suatu kepentingan politik daerah atau kelompok elit politik.
Lahirnya inisiatif, usaha, perjuangan, kegiatan, demonstrasi jalanan, atau kebijakan pemekaran  pemerintahan  di  Papua  dapat  pula  dipandang  sebagai  manifestasi  dari integration civil politics yang terhenti, terganggu, melemah, dan belum selesai. Tetapi, pada titik tertentu tidak akan mengurangi rasa nasionalisme. Ia merupakan kehendak bersama untuk membangun masa depan bersama dari penduduk yang mendiami wilayah tertentu yang secara politik, kultural, historis, sosiologis dan psikologis merasa merupakan suatu  komunitas  yang  mempunyai  rasa  solidaritas  yang  sama  dan  erat,  serta mewujudkan konflik perebutan teritorial (mis.  antara Kab. Jayapura dan  pemekaran Grime Nawa, Kab. Asmat dan Yahukimo, atau Kab. Kerom dan Pegunungan Bintang). Dalam jangka panjang dapat memunculkan  konflik  atau  bahkan kerja sama politik, ekonomi, dan kultural. Perhatikan saja betapa mesranya kini Provinsi Papua dan Papua Barat, padahal sebelumnya berkonflik. Curle ( 1971 ), mengemukakan bahwa konflik dalam suatu masyarakat  bukanlah suatu keadaan yang statis. Konflik bersifat ekspresif, dinamis, dan dialektis.
Perlu  dipahami  bahwa  berkonflik  adalah  suatu  situasi  yang  terjadi  apabila seseorang atau  sekelompok  orang (bisa  lebih)  menunjukkan  praktik-praktik  untuk
Jurnal  Kependudukan  Indonesia
menghilangkan pengakuan (hak) orang atau kelompok  lainnya mengenai  kekuasaan, daerah,  wilayah,  kedudukan,  sistem,  suatu  mekanisme  dan  atau  ideologi  yang diperebutkan.  Konflik  sosial  yang terjadi  dalam  masyarakat  Papua  ditentukan  oleh kadar kekuatan  di  antara  individu dan  kelompok-kelompok yang sedang berkonflik serta kesadaran dari  kedua  belah  pihak (atau  lebih) atas konflik yang sedang terjadi. Konflik  di  daerah  ini  dapat  dibagi  menjadi  kontlik  bersifat  Iaten  atau  tersembunyi, kemudian  kontlik  menjadi  mengemuka dan  tidak  tersembunyi  lagi,  pilihannya  bisa kekerasan dan  bisa antikekerasan, atau  kombinasi dari  keduanya.
Konflik sosial merupakan salah satu cara bagaimana suatu masyarakat berubah. Konflik  dapat  mengubah  pemahaman  kita  akan  sesama,  memahami  keberagaman, menghargai perbedaan, dan mendorong kita untuk memobilisasi sumber daya dengan cara-cara baru.  Konflik membawa kita  pada klarifikasi  pilihan-pilihan dan  kekuatan untuk  mencari  penyelesaiannya.  Konflik selalu mempunyai  potensi risiko (bahaya) dan potensi manfaat {peluang). Konflik menciptakan energi yang dapat bersifat merusak dan bersitat kreatif. Kontlik memiliki sifat mengikat dan membawa sifat memisahkan, dapat menjadi  produktif atau nonproduktif.  Konflik yang produktif  cenderung akan menghasilkan manfaat.  Konflik yang paling nonproduktif cenderung mengacu  pada pembentukan prasangka terhadap lawan, image negatif,  stereotip, tuduhan,  makian, komunikasi memburuk, sarat emosi,  dan memburuknyaperformance seseorang atau kelompok masyarakat tertentu.
Meningkatnya aspek nonproduktif dalam konflik akan semakin mengkondisikan terjadinya konflik horizontal dan vertikal dalam  masyarakat. Pada tataran ini konflik ditemukan  di  daerah  ini,  sebagaimana  contoh  dikemukakan  sebelumnya.  Konflik biasanya akan memproduksi atau menciptakan kondisi kurang menguntungkan dalam sistem kehidupan masyarakat. Konflik dipengaruhi oleh pola-pola emosi, kepribadian dan  budaya.  Reaksi-reaksi psikologis memegang peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi  proses  konflik.  Konflik  biasanya  mengikuti  gaya  kepribadian  dan psikologi seseorang atau kelo~npok masyarakat yang sedang bertikai. Nilai dan sistem sosial budayajuga ikut membentuk aturan-aturan dan ritual yang membawa kita pada kontlik. Masih rendahnya tingkat pendidikan politik masyarakat, tingkat kedewasaan berpolitik  masyarakat,  mengemukanya aspek emosional  dibanding  intelektualisme, tingginya  tingkat kepatuhan  terhadap  pimpinan  formal  dan  informal,  berlebihannya solidaritas sosial kelompok-kelompok masyarakat suku dan masih kuatnya pengaruh tokoh  masyarakat  dalam  kehidupan  masyarakat  memberikan  muatan  signifikan terciptanya suatu kontlik horizontal dalam masyarakat.
Konflik dapat dianalisis melalui upaya pemahaman tentang siapa, apa, di  mana, kapan,  dan  mengapa  konflik  itu  muncul  dan  berkembang.  Kebanyakan  kontlik  itu berwajah banyak sehingga usaha memahaminya harus merekonstruksi informasinya. Satu titik tolak yang sama adalah untuk memahami  berbagai makna yang dikandung oleh  sebuah  kontlik.  Kontlik  dapat  bertransformasi,  bertambah  cepat,  perlahan menghilang,  atau  berubah  bentuk.  Pergeseran  kontlik dalam  masyarakat juga dapat
Vol. Ill~ No.  I,  2008
dilakukan  secara  mekanik  (disengajakan)  dan  organik  (spontanitas).  Dalam  era praotonomi  khusus  konflik  antar  kelompok  lebih  menonjol  di  antara  kelompok prokemerdekaan dengan kelompok prootonomi khusus, sedangkan periode era pasca pemekaran yang lebih mengemuka adalah pertentangan antara kelompok pro otonomi khusus dengan kelompok propemekaran, dan kelompok  prokemerdekaan Papua dan kelompok NKRI. Menariknya proses pergeseran ini menempatkan migran di luar konflik atau intensitas konflik lebih ban yak berada dalam masyarakat  asli Papua.
Sumber konflik di Papua beragam, seperti struktural, kepentingan, nilai, hubungan antarmanusia, ideologi, dan data. Wujud konflik ~i Papua ditemukan beragam, seperti konflik  berwujud  tertutup/tersembunyi (latent), mencuat (emerging), dan  terbuka (manifest). Konflik tentang bagaimana model dan formulasi sistem pemerintah di Papua dipandang sudah berada pada tahap emerging dan manifest. Proses konflik semakin mengacu  pada  pembentukan  prasangka  terhadap  lawan,  stereotip  etnik,  bersifat kedaerahan,  membangun image negatif,  memunculkan  kebencian,  komunikasi memburuk, sarat emosi, sating menyalahkan, saling menuduh, dan saling mengklaim diri.  Isu  tentang  perbedaan  ideologi  antarindividu  dan  kelompok  masyarakat juga mengemuka secara sistematis dan semakin terbuka sebagai upaya Hmenghancurkan" individu  dan  kelompok  tertentu,  misalnya  pernyataan  Gubernur  Papua  Barat  (BA) tentang  siapa  saja  yang  menentang  pembentukan  Provinsi  Papua  Barat  dianggap mempunyai ideologi berlawanan dengan Pancasila. Konflikjuga lebih banyak terjadi pada kalangan masyarakat inti (core  society) dalam  kalangan birokrasi, politisi, dan tokoh-tokoh masyarakat, serta kemudian berimplikasi pada terpolarisasinya kelompok masyarakat sesuai hubungan afiliasi, kedaerahan, kepentingan, dan emosional.
Konstruksi konflik berdasarkan perbedaan sikap memunculkan adanya individu dan atau kelompok masyarakat yang dipandang sebagai kawan dan lawan dari mereka yang berbeda sikap atau pandangan ten tang model ideal sistem pemerintahan di daerah ini. Dalam kondisi ini akan semakin tercipta disintegrasi sosial, cultural, kedaerahan, afiliasi,  dan  kepentingan  dalam  tatanan  kehidupan  masyarakat.  Kondisi  ini  telah memunculkan sumber dan energi yang bisa merusak tatanan kehidupan masyarakat yang sudah lama terbentuk, semakin  mengikat polarisasi, dan memunculkan pemisahan sosial antarmasyarakat di Papua.  Polarisasi dalam masyarakat menyebabkan secara internal kelompok-kelompok akan terjadi peningkatan (intensitas) komunikasi, berbagi pendapat dan  pengetahuan, kerja sama,  konsolidasi,  kolaborasi, diskusi,  pertemuan, dan munculnya tim  inti (core team) yang bergerak secara terbuka dan tertutup dalam memperjuangkan pencapaian tujuannya. Dalam posisi ini maka kelompok yang berbeda akan dipandang sebagai lawan kelompoknya.
Konflik  sosial  kini  diwarnai  dengan  adanya  fenomena  pembangkangan  sosial dalam masyarakat secara organik maupun mekanik. Pembangkangan sosial ini ditandai, antara lain pengacuhan terhadap pimpinan  formal tertentu, pengakuan yang melemah terhadap  pimpinan atau tokoh  masyarakat,  ketidakpercayaan terhadap kinerja suatu kelompok  berkuasa,  ketidakpercayaan  terhadap  fungsi  dan  peran  lembaga  formal, berkembangnya  lembaga  masyarakat (civil  society), ketidakpercayaan  terhadap
64
Jurnal  Kependudukan  Indonesia
kemampuan  seseorang  atau  sekelompok  orang  dalam  melaksanakan  tugasnya, pengucilan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu, pembatasan terhadap aktivitas formal  dan  nonformal  tokoh  masyarakat,  penghalangan terhadap kegiatan individu  atau  kelompok  tertentu,  penolakan  terhadap  kerja  sama,  koordinasi  dan partisipasi  dalam  proses pembangunan  daerah,  meluasnya demonstrasi  mahasiswa, meningkatnya demonstrasi masyarakat, meluasnya pembangkangan terhadap disiplin kerja dalam lembaga formal, meluasnya pembangkangan terhadap aturan-aturan formal dan non formal dan lain-Iainnya.
Kontlik sebelum dan pascakebijakan pemekaranjuga diwarnai oleh perlawanan- perlawanan  politik,  seperti  penolakan  kekuasaan,  pembangkangan,  penghindaran keputusan, aksi petugas pemerintah, aksi pemerintah daerah,  pemerintah pusat, dan tingkat internasional. Pembangkangan politik yang meluas dapat menunjukkan kualitas dan meluasnya kontlik dalam masyarakat ini.  Indikator terjadinya pembangkangan, antara lain menurunnya kepatuhan masyarakat terhadap pimpinan formal, penolakan pemberian dukungan politik pada pimpinan formal, penolakan terhadap sebuah sistem pemerintahan yang sedang berjalan, penolakan terhadap strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah, pernyataan dalam media massa yang menentang individu atau kelompok formal tertentu, membatasi fungsi dan tugas pemerintahan daerah provinsi, penolakan dan atau ketidaktaatan terhadap penugasan atasan, ketidakpatuhan terhadap pribadi  atasan,  tingkat  loyalitas  bawahan  (aparat)  yang  semakin  melemah, pembangkangan terselubung masyarakat terhadap pemerintah daerah, pembangkangan sipil terhadap hukum atau aturan yang dipandang tidak sah, penolakan terhadap anjuran pemerintah provinsi, pengembangan kebijakan yang bertentangan dengan aturan dan sistem yang berlaku,  penolakan melakukan kerja sama dengan  lembaga pemerintah tertentu,  meningkatnya  pertentangan  dalam  birokrasi  pemerintahan,  dan  dukungan masyarakat sipil (civil society) yang  melemah terhadap  proses  pembangunan yang sedang dilakukan.

## KESIMPULAN
Masyarakat multiras, multisuka-bangsa, multikedaerahan, dan multiagama bukan hanya  merupakan  sumber awal  dari  bangunan  kehidupan  masyarakat  Papua,  akan tetapi  juga  merupakan  tantangan  masa  depan  masyarakat  Papua  yang  harus dimenangkan j ika kita benar-benar ingin mem ban gun landasan integrasi nasional yang kokoh. Jumlah penduduk yang begitu sedikit, tetapi ada keinginan politik untuk membatasi migran masuk ke daerah ini menjadi suatu pertanyaan ada apa dibalik semua ini. Papua masih  sangat  membutuhkan  penduduk  yang  cukup  untuk  pembangunan.  Migran harusnya  tidak  ditempatkan  pada  posisi  penyebab  persoalan  masyarakat  dan pembangunan daerah ini. Meningkatkan interaksi sosial danjaringan sosiallintas ras, suku-bangsa, kedaerahan,  dan agama perlu dilakukan. Diperlukan  perencanaan sosial pengembanganjaringan sosial dalam masyarakat majemuk ini menuju intensitas dan
kerapatan  integrasi sosial.  Pendekatan militeristik dalam  penyelesaian konflik sosial perlu  dikurangi  dan  digantikan  dengan  pendekatan  sosial.  Pengembangan  asosiasi- asosiasi masyarakat lintas ras, agama, suku-bangsa dan kedaearahan perlu dilakukan secara  terencana.  Pengembangan  jaringan  sosial  bersifat  cross-culling  affiliation dan  cross-culling loyalitiy dapat  mereduksi  konflik  sosial  antaranggota  masyarakat majemuk di  Papua.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiwoso,  R.  Suprapto.  1994.  "Keserasian Antara  Pendatang  dan  Penduduk Asli:  Suatu Alternatif  Model''.  Makalah  pada  seminar  nasional Membangkitkan  Budaya Kepoloporan Dalam !vlobilitas. Jakarta:  Departemen Transmigrasi dan  PPH.
Bertran. Alvin L.  1980. Sosiologi. alih bahasa Sanapiah S. Faisal. Surabaya:  Bina  Ilmu.
Barnes, J.A.  1969.  "Network  and  Political  Process".  dalam Mitceel, J Clyde. Social Networks in  Urban Situations. Anal~~l'S of Personal  Relatioship in  Central Africa Towns. Manchester:  Manchester  University  Press.
Berry, David.  1982. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi. Jakarta: CV Rajawali.
Biosissevain.  Jeremy  dan  Clyde.  J  Mitchell.  1972. Network  Ana(vsis Studies  in  Human Interaction. Mouton,  Paris:  The  Hague.
Boissevain,  Jeremy  and  J.  Clyde  Mitchell.  1972. Network  Ana(v-sis  Studies  in  Human Interaction. Paris:  Mouton The  Hague.
Blau,  Peter M.  1977. Equality and Heterogeneity,  A  Primi-tive Theory  Social  Structure. New York: The Free Press, A.  Division of Mac Millan Publishing, Co.
Boelaars. J.,  1986. Manusia Irian:  Dahulu-Sekarang-/\1/asa Depan. Jakarta: Gramedia.
Bott,  E.,  1957. Fami(F and Social Network. London: Tavislock Publications.
Cohen,  Yehudi  A.  1969. "Social  Boundary  Systems". Current Antropology. Vol. I 0.  No. 1.
February.
Epstein, A.L.  1961. The Network and Urban Social Organization. Rhodes Livingston Journal, hal. 29-31.
Feagin, J.R dan C.B Feagin.  1984. Racial and Ethnic Rela-tions. Fourth  Edition.  Prentice Hall, Inc. New Yersey.
Horowitz,  Donald L.  1985. Ethnic Groups in Conflict. Berkeley:  University  of  California Press.
Joko, Affandi .1991. Migration and The  Urban Labour Market. Thesis. ANU. Australia.
Kapferer, B.  1969. "Norms and The Manipulation ofRelationshipin a Work  Context".  Dalam Mitchell,  J.  Clyde. Social  Network  in  Urban  Situation.  Ana(vses  of  Personal Relationship in Central Africa Towns. Manchester:  Manchester University  Press.
Koentjaraningrat dan D. Ajamiseba.  1994. "Reaksi PendudukAsli Terhadap Pembangunan dan Perubahan",  da1am  Koentjaranin-grat  (ed.), Irian  Jaya:  Membangun  Masyarakat Majemuk. Jakarta: Djambatan.
Lenski, Gerhard S.  1966. Power and Prive/ege. New York: McGraw Hill Company.
Michel J., Clyde.  1972. "Networks, Norms and Institutions", dalam Jeremy Boissevain and J. Clyde  Mitchell. Network Analysis Studies in Human Interaction. Paris:  Mouton The Hague.
Nasikun, J.  1992. Sistem Sosial Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
Pona, La. 2008. Penduduk dan Politik Di Papua, Papua:  Rewamboina.
Pona, La. 2008. Fenomena MasyarakatSipil Di Papua. Malang: Surya Pena Gemilang.
Pona, La. 2008. Transmigrasi "in memoria" Di Papua. Papua: Rewamboina.
Pona,  La.  2008. Migrasi dan Mobilitas Penduduk Kampung-Kota Di Papua. Malang:  Surya Pena Gemilang.
Rabushka, A. dan  K.A Shepsle.  1972. Politics in Plural Socie-ties: A Theory of Democratic Instability. Charles E.  Ohio: Merrill Publishing Company, A Bell & Howell Company Columbus.
Rogers, Everet M. and Floyd F Shoemaker.  1983. Memasyarakatkan /de-Ide Baru, disarikan oleh Abdillah Hanafi.lndonesia: Usaha Nasional Surabaya.
Roucek, J.S. and R.L. Warren. 1964.SociologJ': An Introduction. New Jersey: Littlefield, Adams and Co.
Shibutani, Tomatsu et al.  1963. Ethnic Stratification: A Comparative Approach. London: The Mac millan Company, Collier Macmillan Limited.
Soekanto.  1983. Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat. Jakarta: Rajawali.
Syafroedin,  Bahar dan  Tangdi1iling.  1996. lntegrasi Nasional:  Teori,  Masalah & Strategi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Syani, Abdul .1995. Sosio/ogi dan Perubahan Masyarakat. Bandar  Lampung:  Pustaka Jaya.
Usman, Pelly.  1985. Konjlik  dan  Persesuaian  Antar-Etnis. Jakarta: Kantor Meneg. KLH.