## MAKNA FILOSOFIS NILAI-NILAI SILA KE-EMPAT PANCASILA DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA
Philosophical Meaning Values Principles Fourth of Pancasila in the Democracy System of Indonesia
Yusdiyanto Fakultas Hukum, Universitas Lampung email: yusdiyanto@gmail.com

## Abstract
Indonesia  is  a  nation  that  has  a  philosophy  of  Pancasila,  therefore,  any values  in  the  principles  of  Pancasila  should  be  applied  in  the  life  of  the nation.  As  principles  number  4th  Pancasila  mention  “Populist-led  by  the inner  wisdom  consultative/representative”.  Means,  which  put  forward  the principle  of  deliberation  and  consensus  through  its  representatives  and representative agencies in fighting the people's mandate. This view provides the  justification  that  democracy  in  this  republic  run  through  election mechanism.  The  democracy  that  sovereignty  of  the  people  in  its implementation  need  to  be  inspired  and  be  integrated  in  the  precepts  that other, accompanied by a sense of responsibility to God Almighty, upholding human  values  in  accordance  dignity  and  human  dignity,  ensure  and strengthen  the  unity  of  the  nation  and  utilized  for  the  realization  of  social justice,  Their  spirit  of  Pancasila  democracy  that  led  to  citizens  looking  at each  other,  respect,  accept  and  cooperation  in  the  form  of  unity  of  mutual interest between the "public" or "state".
Keywords: Democracy, Election Mechanism, Pancasila

## Abstrak
Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berfalsafah Pancasila, oleh kare- na  itu  setiap  nilai-nilai  dalam  sila-sila  Pancasila  harus  diaplikasikan  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Sebagaimana  sila  ke-4  Pancasila menyebutkan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
Volume 10 Issue 2, April-June 2016: pp. 221-412. Copyright ©  2015-2016  FIAT  JUSTISIA.  Faculty  of  Law,  Lampung University, Bandarlampung, Lampung, Indonesia. ISSN: 1978-5186 | e-ISSN: 2477-6238. Open Access: http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat
Fiat Justisia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the original work is properly cited.
permusyawaratan/perwakilan”. Berarti,  yang  dikedepankan  prinsip bermusyawarah  untuk  mufakat  melalui  wakil-wakilnya  dan  badan-badan perwakilan  dalam  memperjuangkan  mandat  rakyat.  Pandangan  ini memberikan  justifikasi  bahwa  demokrasi  di  republik  ini  dijalankan  melalui mekanisme  Pemilu  (pemilihan  umum).  Demokrasi  yang  berkedaulatan rakyat dalam pelaksanaanya perlu dijiwai dan diintegrasikan dalam sila-sila yang lainnya dengan disertai rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa,  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kemanusiaan  sesuai  martabat  dan  harkat kemanusiaan,  menjamin  dan  memperkokoh  persatuan  bangsa  dan dimanfaatkan  untuk  mewujudkan  keadilan  social.  Adanya  demokrasi  yang berjiwa  Pancasila  menyebabkan  warga  negara  saling  memandang, menghormati,  menerima  dan  kerjasama  dalam  bentuk  kesatuan  demi kepentingan bersama antara "masyarakat" atau "negara".
Kata Kunci: Demokrasi dan Pemilihan Umum, Pancasila

## A. Pendahuluan
Setiap  negara  yang  menganut  paham  demokrasi  harus  menjamin penyelenggaraan  negara  berdasarkan  atas  hukum.  Hal  inilah  yang  disebut dengan negara hukum demokratis (democratische rechtsstaat).
Melalui  demokrasi,  setiap  warga  negara  diberikan  kewajiban menjalankan hak politik demi menentukan keberlangsungan negara. Karena melalui  demokrasi,  rakyat  dapat  mengkontrol  sebuah negara  hukum.  Untuk itu  negara  dengan  sistem  demokrasi  diharuskan  melibatkan  rakyat  dalam pembuatan  dan  pengambilan  keputusan.  Salah  satu  bentuk  keikutsertaan rakyat tersebut adalah penyelenggaraan pemilu.
Bila  suatu  negara  tidak  melaksanakan  Pemilu  maka  negara  tersebut bukan  disebut  negara  demokrasi.  Negara  yang  menganut  faham  demokrasi mengharuskan  keikutsertaan  rakyat  dalam  pembuatan  dan  pengambilan keputusan yaitu partisipasai warga negara dalam pemerintahan.
Demokrasi  dapat  disebut  sebagai  mekanisme  dalam  sistem pemerintahan negara guna mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara). Adanya demokrasi menyebabkan warga negara saling memandang, menghormati,  menerima  dan  kerjasama  dalam  bentuk  kesatuan  demi kepentingan bersama yang disebut "masyarakat" atau "negara".
Tegaknya  system  demokrasi  berdasarkan  kehendak  rakyat  yang menjadi  sumber  kewenangan  negara  menjalankan  pemerintahan  yang berdaulat.  Hal  inilah  yang  dapat  diterjemahkan  sebagai  kedaulatan  rakyat dalam  arti  tidak  hanya  kedaulatan  memilih  presiden  atau  anggota-anggota perwakilan rakyat secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas.
Sebagaimana yang disampaian Abraham Lincoln (Presiden AS ke-16), demokrasi  adalah  pemerintahan  dari,  oleh  dan  untuk  rakyat (Democracy  is
government  of  the  people,  by  the  people  and  for  the  people). Negara Indonesia, telah meletakkan konstitusi berada di derajat tertinggi dan melalui konstitusilah  sumber  pengaturan  berbagai  aspek  ketatanegaraan  dan penyelenggaraan negara, termasuk pelaksanaan kedaulatan rakyat. 1
Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  telah  memberikan pandangan  filosofis  cita-cita  negara  hukum  modern  yang  demokratis (democratische rechstaat) yaitu negara demokrasi yang berdasar atas hukum (constitusional  democracy) . 2 Lihat  alinea  keempat  Pembukaan  UUD  yaitu: “Kemerdekaan  Kebangsaan  Indonesia  terbentuk  dalam  susunan  Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”. Ini memberikan ketegasan bahwa  demokrasi  dianut  bersama  dengan  prinsip  negara  konstitusional. 3
Demokrasi dipilih berlandaskan pada martabat dan kesederajatan manusia. 4
Pandangan ini memberikan justifikasi bahwa demokrasi di republik ini dijalankan  melalui  mekanisme  Pemilu  (pemilihan  umum).  Dan  pemilu sebagai sarana mewujudkan demokrasi dalam sebuah negara. 5
Landasan  konstitusional  terhadap  pemilu,  dimaksudkan  untuk  lebih memberikan  kepastian  dan  landasan  hukum,  Pemilu  sebagai  bentuk pelaksanaan  kedaulatan  rakyat.  Lihat  Pasal  1  Ayat  (2)  UUD  1945  yang menyatakan  bahwa  “kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan menurut UUD”.
Hal  ini  berarti,  tidak  ada  kekuasaan  lain  yang  dapat  melebihi kekuasaan rakyat. Meskipun demikian, nilai-nilai yang melandasi kekuasaan rakyat  adalah:  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  Kemanusiaan  yang  adil  dan beradab,  Persatuan  Indonesia,  Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan  perwakilan  serta  Keadilan  sosial. Dengan  dilandasinya  kedaulatan  rakyat  oleh  sila-sila  Pancasila,  maka Demokrasi di Indonesia disebut Demokrasi Pancasila.
Demokrasi Pancasila ditandai oleh tiga prasyarat yaitu: (1) Kompetisi di  dalam  memperebutkan  dan  mempertahankan  kekuasaan;  (2)  Partisipasi masyarakat;  (3)  Adanya  jaminan  hak-hak  sipil  dan  politik. 6 Tiga  prasyarat ini  dapat  terwujud  salah-satunya  dengan  Pemilu.  Karena  pemilu  dianggap
1 Asshiddiqie,  Jimly.  (2009). Menuju  Negara  Hukum  yang  Demokratis .  Jakarta:  PT  Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, p. 298.
2 Gadjong, Agussalim Andi. (2007). Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, p. 36.
3 Gaffar,  Janedjri  M.  (2013). Demokrasi  Konstitusional  Praktik  Ketatanegaraan  Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945. Jakarta: Konstitusi Press, p. 38.
4 Ibid., p. 11.
5 Gaffar, Janedjri M. (2013). Politik Hukum Pemilu. Jakarta: Konstitusi Press, p. 5.
6 Marijan,  Kacung.  (2010). Sistem  Politik  Indonesia:  Konsolidasi  Demokrasi  Pasca  Orde Baru. Jakarta: Kencana, p. 83.
lambang  sekaligus  tolak  ukur  dari  demokrasi  itu  sendiri. 7 Menurut  Moh Kusnardi  dan  Harmaily  Ibrahim,  tujuan  diadakannya  Pemilu,  adalah:  (1) Memungkinkan  terjadinya  peralihan  pemerintahan  secara  aman  dan  tertib; (2)  Melaksanakan  kedaulatan  rakyat;  dan  (3)  Melaksanakan  hak-hak  asasi warga negara. 8
Kemudian  Jimly  Asshidiqie  mengatakan  ada  empat  tujuan  Pemilu yaitu: Pertama, Memungkinkan terjadi peralihan kepemimpinan pemerintahan  secara  tertib  dan  damai; Kedua, Memungkinkan  terjadi pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan di lembaga Perwakilan; Ketiga, Melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan Keempat, Melaksanakan prinsip-prinsip hak-hak asasi warga negara. 9 Pemilu  untuk  memilih  anggota  parlemen  atau  pemilu  legislatif merupakan  suatu  mekanisme  untuk  memilih  wakil-wakil  rakyat  sebagai perwujudan  kedaulatan  rakyat  untuk  mengendalikan  dan  mengawasi jalannya  pemerintahan  melalui  sistem  perwakilan. 10 Agar  para  wakil-wakil rakyat  tersebut  benar-benar  dapat  bertindak  atas  nama  rakyat  maka  wakil- wakil  rakyat  itu  harus  ditentukan  sendiri  oleh  rakyat  dan  untuk menentukannya dipergunakan lembaga pemilihan umum. 11
Pelaksanaan  pesta  demokrasi  di  Indonesia  sudah  berlangsung  selama 11  (sebelas)  kali,  telah  mengalami  pasang  surut  dan  terus  bermetamorfosis seiring dengan dinamika ketatanegaraan. Nilai Pancasila sebagaimana dalam Sila  ke-4  telah  menjadi  dasar  perumusan  sistem  penyelenggaraan  pemilu, pemerintahan dan pertanggungjwaban.
Namun  ada  beberapa  catatan,  kemelud  ketatanegaraan  yang  kini terjadi  seperti:  1)  Pengambilan  keputusan  cenderung  dilakukan  secara voting,  2)  Adanya  dua  kubu  di  DPR  (KIH  vs  KMP),  3)  Pemilihan  umum Kepala Daerah, 4) Tindak Pidana Korupsi, etc.
Beberapa  catatan  tersebut,  membuat  demokrasi  Pancasila  telah dinodai oleh ulah wakil rakyat yang tidak bertanggung jawab, mereka hanya mementingkan kekuasaan semata dan melupakan apa yang saat ini mendera rakyatnya.  Begitu  banyak  warga  miskin,  mereka  sangat  butuh  bantuan  dan perhatian dari pemerintah.
7 Budiardjo, Miriam. (2009). Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Cet. Keempat. Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, p. 461.
8 Kusnardi, Moh. dan Ibrahim, Harmaily. (1988). Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia,
Cet. Ketujuh. Jakarta: Sinar Bakti, p. 330.
9 Asshiddiqie,  Jimly.  (2011). Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara,  Edisi  I,  Cet.  Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers, p. 418-419.
10 Ristawati, Rosa. (2009). “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Dalam Kerangka Sistem Pemerintahan Presidensiil”. Jurnal Konstitusi , 2(1): 14.
11 Wulan  Ayu  W.P,  Zendy.  (2009).  “Pemilihan  Umum  Sebagai  Salah  Satu  Mekanisme Pemenuhan Hak Sipil dan Politik Bagi Warga Negara”. Jurnal Konstitusi , 2(1): 42-43.
Bahkan  aspirasi  rakyat  untuk  Indonesia  lebih  maju  seakan  dianggap angin  belaka,  aspirasi  rakyat  seperti  ucapan  yang  begitu  saja  mengudara namun  menghilang  entah  kemana.  Kini,  demokrasi  hanya  isapan  jempol belaka, pada kenyataannya saat ini kekuasaan telah mengalahkan kedaulatan rakyat.  Atas  hal  ini,  maka  perlu  kiranya  saya  akan  membahas Makna filosofis  Nilai-Nilai  Sila  Ke-Empat  Pancasila  dalam  Sistem  Demokrasi  di Indonesia.
Metode  penulisan  yang  dipakai  menggunakan  pendekatan  normatif yuridis, yaitu dengan menggunakan  kepustakaan yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.

## B. Pembahasan

## 1. Pengertian Demokrasi Pancasila
Demokrasi  Pancasila  adalah  demokrasi  yang  pelaksanaannya mengutamakan  asas  musyawarah  mufakat  untuk  kepentingan  bersama (seluruh rakyat). Bangsa Indonesia adalah bangsa berideologi Pancasila, oleh karena  itu  setiap  nilai-nilai  sila  harus  dapat  diaplikasikan  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  (baik  negara  dan  warganegara).  Secara  spesifik, Pengertian demokrasi Pancasila :
a. Demokrasi  Pancasila  adalah  demokrasi  yang  berdasarkan  pada  asas kekeluargaan  dan  gotong-royong  yang  ditujukan  demi  kesejahteraan rakyat,  yang  mengandung  unsur-unsur  berkesadaran  religius,  yang berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.
b. Dalam  demokrasi  Pancasila,  sistem  pengorganisasian  negara  dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat.
c. Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidaklah bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan atau disesuaikan dengan tanggung jawab sosial.
d. Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan  cita-cita  hidup  bangsa  Indonesia  yang  dijiwai  oleh  semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas.
Menurut  Prof.  Dardji  Darmo  Diharjo,  SH,  Demokrasi  Pancasila adalah  paham  demokrasi  yang  bersumber  kepada  kepribadian  dan  falsafah hidup  bangsa  Indonesia  yang  perwujudannya  seperti,  dalam  ketentuan- ketentuan pembukaan UUD 1945.
Lalu  Prof.  Dr.  Drs.  Notonegoro,  SH,  Demokrasi  pancasila  adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/  perwakilan,  serta  dengan  mewujudkan  suatu  Keadilan sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indoesia.  (pengertian  senada  kemudian dikemukakan  pula  oleh  Soemantri,  SH  dan  Drs.  S.  Padmuji,  MPA.).
Kemudian B Arif Sidharta, 12 mengatakan Pancasila adalah pandangan hidup yang berintikan keyakinan bahwamanusia itudiciptakan dalam kebersamaan dengan sesamanya, “ men are created intogetherness with each other ”. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang berkedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dalam sila-sila yang lainnya. Hal ini berarti bahwa  dalam  menggunakan  hak-hak  demokrasi  haruslah  selalu  disertai dengan  rasa  tanggung  jawab  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  menurut keyakinan  agama  masing-masing,  haruslah  menjunjung  tinggi  nilai-nilai kemanusiaan  sesuai  dengan  martabat  dan  harkat  kemanusiaan,  haruslah menjamin  dan  memperkokoh  persatuan  bangsa  dan  harus  dimanfaatkan untuk  mewujudkan  keadilan  sosial  (Pejabat  Presiden  Soeharto,  1967). Sebagaiman Pendapat Soepomo, negara hukum Pancasila berarti bahwa:
a. Sistem  kekeluargaan  yaitu  negara  hukum  Pancasila  harus  dilandasi  dan berpedoman kepada aliran pikiran kekeluargaan;
b. Negara  persatuan,  yaitu  adanya  perlindungan  yang  meliputi  segenap bangsa dan rakyat Indonesia yang mengatasi segala golongan, mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan;
c. Paham  kedaulatan  rakyat  yang  berdasarkan  kepada  kerakyatan  dan permusyawaratan perwakilan, dan
d. Berdasarkan  kepada  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  menurut  dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
Di  lain  pihak,  menurut  Soekarno  asas  kekeluargaan diartikan  dengan asas gotong-royong. Karena asas gotong royong lebih dinamis dibandingkan dengan asas kekeluargaan.
Negara  yang  kita  dirikan  haruslah  negara  gotong  royong!  Alangkah hebatnya!  Negara  gotong  royong!  “Gotong  royong  adalah  paham  yang dinamis,  lebih  dinamis  dari  “kekeluargaan”  saudara-saudara!  Kekeluargaan adalah  salah  satu  faham  yang  statis,  tetapi  gotong  royong  menggambarkan satu  usaha,  satu  amal,  satu  pekerjaan,  yang  dinamakan  anggota  yang terhormat  Soekardjo,  satu  karyo,  satu  gawe.  Marilah  kita  menyelesaikan karyo,  gawe,  pekerjaan  amal  ini,  bersama-sama!  Gotong  royong  adalah pembantingan tulang bersama, pemeras keringat bersama, perjuangan bantu binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan  semua.  Holopis  kuntul  baris  buat  kepentingan  bersama!  Itulah gotong royong !”.
Untuk itu, asas kekeluargaan sebagai falsafah Pancasila menunjukkan pandangan  dan  sikap  hidup  yang  menentang  haluan  bangsa-bangsa  barat yang  individualis  dan  liberalis.  Selain  itu,  demokrasi  Pancasila  tidak  saja
12 Sidharta,  B  Arief.  (2012).  “Fllsafat  Hukum  Dalam  Konteks  Ideologi  Negara  Pancasila”. Disampaikan pada: Konferensi ke-2 Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia Semarang, 16-17 - Juli 2012, p. 6.
demokrasi  dalam  politik,  (dalam  arti  yang  sempit),  tetapi  juga  mengatur masalah  ekonomi,  sosial  dan  kebudayaan  (dalam  arti  yang  luas)  dan  juga merupakan sikap hidup seluruh bangsa Indonesia.

## 2. Makna Sila ke-4 Pancasila
Sila  ke-4  Pancasila  menyebutkan  “Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh hikmat  kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan/perwakilan”.  Berarti,  yang dikedapankan  prinsip  bermusyawarah  untuk  mufakat  melalui  wakil- wakilnya  dan  badan-badan  perwakilan  dalam  memperjuangkan  mandat rakyat. Bila dicermati, arti dan makna Sila ke-4 sebagai berikut: a. Hakikat  sila  ini  adalah  demokrasi, yaitu  pemerintahan  dari  rakyat,  oleh rakyat, dan untuk rakyat.
b. Pemusyawaratan, yaitu membuat putusan secara bulat, dengan dilakukan secara bersama melalui jalan kebikjasanaan.
c. Melaksanakan keputusan berdasarkan kejujuran. Keputusan secara bulat sehingga  membawa  konsekuensi  kejujuran  bersama.  Nilai  identitas adalah permusyawaratan.
d. Terkandung asas  kerakyatan ,  yaitu  rasa  kecintaan  terhadap  rakyat, memperjuangkan  cita-cita  rakyat,  dan  memiliki  jiwa  kerakyatan. Asas musyawarah  untuk  mufakat ,  yaitu  yang  memperhatikan  dan  menghargai aspirasi  seluruh  rakyat  melalui  forum  permusyawaratan,  menghargai perbedaan, mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
Pernyataan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  adalah pemimpin yang berakal sehat, rasional, cerdas, terampil, berhati-nurani, arif, bijaksana, jujur, adil, dan seterusnya.
Jadi,  pemimpin  yang  hikmat-kebijaksanaan  itu  mengarah  pada pemimpin  yang  profesional  (hikmat)  melalui  tatanan  dan  tuntunan permusyawaratan/perwakilan.  Tegasnya,  sila  keempat  merupakan  sistem demokrasi-perwakilan  yang  dipimpin  oleh  orang-orang  yang  profesional- berintergritas melalui sistem musyawarah ( government by discussion ).) Maka  dapat  pahami,  dasar  pelaksanaannya  demokrasi  Pancasila adalah:
a. Pada Ketuhanan Yang Maha Esa;
b. Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia;
c. Berkedaulatan rakyat;
d. Didukung oleh kecerdasan warga negara;
e. Sistem pemisahan dan pembagian kekuasaan negara;
f. Menjamin otonomi daerah;
g. Demokrasi yang menerapkan prinsip rule of law;
h. Sistem peradilan yang merdeka, bebas dan tidak memihak;
i. Mengusahakan kesejahteraan rakyat; dan
j. Berkeadilan sosial. Sedangkan fungsi demokrasi Pancasila adalah:
a. Menjamin  adanya  keikutsertaan  rakyat  dalam  kehidupan  bernegara seperti:  ikut  mensukseskan  Pemilu,  ikut  mensukseskan  Pembangunan; ikut duduk dalam penyelenggaraan negara.
b. Menjamin tetap tegaknya negara RI,
c. Menjamin  tetap  tegaknya  negara  kesatuan  yang  mempergunakan  sistem konstitusional,
d. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila,
e. Menjamin  adanya  hubungan  yang  selaras,  serasi  dan  seimbang  antara lembaga negara,
f. Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab.

## 3. Nilai dan Butir - Butir Sila Ke-4 Pancasila
Sila  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan/perwakilan  berpangkal  dari  Sila  Ketuhanan  Yang  Maha Esa,  Kemanusiaan  yang  Adil  dan  Beradab,  Persatuan  Indonesia,  dan menjiwai sila Keadilan Sosial.  Nilai filosofis adalah bahwa hakikat negara sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.
Secara  garis  besar  nilai-nilai  dalam  Pancasila  terbagi  atas  tiga  hal, yakni :
a. Nilai Dasar , sila Pancasila  memiliki sifat universal sehingga terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar.
b. Nilai  Instrumental , yang  berarti  makna,  kebijakan,  strategi,  dan  sasaran, serta lembaga pelaksanaannya.
c. Nilai  Praktis , memiliki  aspek  mengenai  cita-cita,  pemikiran,  serta  nilai- nilai  yang  dianggap  memiliki  norma  yang  jelas  karena  harus  mampu direalisasikan dalam kehidupan praktis.
Bila  diuraikan,  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  demokrasi Pancasila, adalah sebagai berikut:
a. Kebebasan  yang  disertai  dengan  tanggung  jawab  baik  terhadap masyarakat bangsa maupun kepada Tuhan yang Maha Esa.
b. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
c. Setiap  warga  negara  Indonesia  memiliki  kedudukan,  hak  dan  kewajiban yang sama,
d. Tidak Boleh memaksakan kehendak kepada orang lain,
e. Mengutamakan  musyawarah  dalam  mengambil  keputusan  untuk kepentingan bersama,
f. Menghormati  dan  menjunjung  tinggi  setiap  keputusan  yang  dicapai sebagai hasil musyawarah,
g. Mengakui  perbedaan  dan  persamaan  sebagai  individu,  kelompok,  ras, suku, agama.
h. Didalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi atau golongan, dan
i. Memberikan  kepercayaan  kepada  wakil-Wakil  yang  dipercayai  untuk melaksanakan permusyawaratan.
j. Mewujudkan  keadilan  dalam  kehidupan  sosial  agar  tercapainya  tujuan bersama.
Sikap  positif  akan  nilai-nilai  tersebut  harus  kita  tanamkan  dan terapkan  kepada  semua  warga  negara.  Jika  tidak,  niscaya  kemiskinan karakter semakin merajalela. Untuk itu, sebagai warga negara harus menjaga dan  menciptakan  persatuan,  kedamaian,  dan  kesejahteraan  rakyat.  Adapun sikap-sikap positif tersebut adalah:
a. Mencintai Tanah Air (nasionalisme).
b. Menciptakan persatuan dan kesatuan.
c. Ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan.
d. Mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.
e. Menghormati  dan  menjunjung  tinggi  setiap  keputusan  yang  dicapai sebagai hasil musyawarah.
f. Mengeluarkan  pendapat  dan  tidak  boleh  memaksakan  kehendak  orang lain.
g. Sebagai  warga  negara  dan  warga  masyarakat,  setiap  manusia  Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
h. Memperoleh kesejahteraan yang dipimpin oleh perwalian.

## 4. Tanggung Jawab Warga Negara
Setiap manusia  diciptakan Tuhan dalam keadaan merdeka dan bebas. Kebebasan manusia ini merupakan kebebasan yang dibawa sejak lahir, untuk itu agar tidak berbenturan dengan kebebasan orang lain perlu dikembangkan sikap tanggung jawab.
Sebagai  negara  yang  menganut  paham  demokrasi,  maka  setiap kebebasan  harus  dipertanggungjawabkan,  baik  kepada  Tuhan,  masyarakat, bangsa,  negara,  maupun  diri  sendiri.  Tanggungjawab  warganegara  dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila adalah:
a. Setiap  warga  negara  Indonesia  bertanggung  jawab terhadap  pelaksanaan sistem demokrasi Pancasila,
b. Setiap  warga  negara  Indonesia  bertanggung  jawab terhadap  pelaksanaan pemilihan umum secara luber dan jurdil,
c. setiap  warga  negara  Indonesia  bertanggung  jawab  terhadap  pelaksanaan hokum dan pemerintahan RI,
d. setiap  warga  negara  Indonesia  bertanggung  jawab atas  usaha pembelaan negara, dan
e. setiap  warga  negara  Indonesia  bertanggung  jawab  terhadap  pelaksanaan hak  asasi  manusia,  mempertahankan,  dan  mengisi  kemerdekaan Indonesia
Kemudian  kewenangan  warga  negara  dalam  pelaksanaan  demokrasi Pancasila adalah:
a. Mempunyai  hak  untuk  memilih  dan  dipilih,  mendirikan  dan  memasuki suatu organisasi sosial politik, dan ikut serta dalam pemerintahan.
b. Mempunyai  hak  memperoleh  pendidikan,  mengembangkan  karir pendidikan, dan hak untuk mendirikan lembaga pendidikan.
c. Mempunyai  hak  untuk  memperoleh  pekerjaan,  penghidupan  yang  layak, hak memiliki barang, dan hak untuk berusaha.
d. Mempunyai  hak  mendapatkan  pelayanan  sosial,  kesehatan,  pendidikan, penerangan,  mengembangkan  bahasa,  adat  istiadat,   dan  budaya  daerah masing-masing, serta hak untuk mendirikan lembaga sosial budaya

## 5. Pergeseran Demokrasi Pancasila
Pada  saat  ini,  keberadaan  Pancasila  sebagai  dasar  negara  Indonesia sudah  bergeser  fungsi  dan  kedudukannya.  Hal  ini  dikarenakan  kurangnya kesadaran  bagi  para  penyelenggara  pemerintahan  akan  landasan/dasar bernegara.  Kadang-kadang  mereka  lupa  ada  upaya  perekat  yang  telah diwariskan para founding father. Bentuk penyimpangan yang terjadi adalah: a. Banyak warga Negara/masyarakat belum terpenuhi hak dan kewajibannya didalam hukum.
b. Ketidak-transparan lembaga-lembaga negara yang menyebabkan masyarakat enggan lagi percaya kepada pemerintah.
c. Banyak  para  wakil  rakyat  justru  merugikan  negara  dan  rakyat  yang memilihnya,  di  mana  seharusnya  mereka  sebagai  penyambung  aspirasi demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
d. Banyak  keputusan-keputusan  lembaga  hukum  yang  tidak  sesuai  dengan azas untuk mencapai mufakat.
e. Masyarakat  pun  kurang  bisa  menghormati  adanya  peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah.
f. Demonstrasi yang berujung anarki.
g. Kecurangan  dalam  pemilu,  yang  melihat  bukan  dari  sisi  kualitas,  tetapi dari mementing kuantitas.
h. Lebih  mementingkan  kepentingan  pribadi  atau  golongan  daripada kepentingan bersama atau masyarakat.
i. Menciptakan perilaku KKN.

## 6. Pengaturan Demokrasi
Pentingnya  Pemilu  di  letakkan  dalam  bab  khusus  dalam  UUD1945 menyangkut  alasan  bahwa  Pemilu  dianggap  sebagai  simbol  kedaulatan rakyat  yang  menjadi  prinsip  penyelenggaraan  negara.  UUD  1945 amandemen, pengaturan mengenai Pemilu mendapat landasan konstitusional yang  di  atur  secara  khusus  dalam  Bab  VII  B  Tentang  Pemilu  yaitu  dalam Pasal 22E. Pasal 22E mengatur bahwa: 13 a. Pemilihan  Umum  dilaksanakan  secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia, jujur dan adil dalam setiap lima tahun sekali;
b. Pemilihan  umum  diselenggarakan  untuk  memilih  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Presiden  dan  Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Peserta  pemilihan  umum  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  dan  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  adalah  Partai Politik;
d. Peserta  pemilihan  umum  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan Daerah adalah perseorangan;
e. Pemilihan  umum  diselenggarakan  oleh  suatu  komisi  pemilihan  umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri; dan
f. Lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.
Selain  diatur  secara  khusus  dalam  Pasal  22E,  Pemilu  juga  diatur secara tersebar dalam beberapa Pasal dalam UUD 1945. Pasal-pasal tersebut yaitu Pasal 6A tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, yang mengatur bahwa: 14
a. Presiden  dan  Wakil  Presiden  dipilih  dalam  satu  pasangan  secara langsung oleh rakyat;
b. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau  gabungan  partai  politik  peserta  pemilihan  umum  sebelum pelaksanaan pemilihan umum.;
c. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya  dua  puluh  persen  suara  di  setiap  provinsi  yang  tersebar  lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjai Presiden dan Wakil Presiden;
d. Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan
13 Pasal 22E UUD 1945.
14 Pasal 6A UUD 1945.
yang  memperoleh  suara  rakyat  terbanyak  dilantik  sebagai  presiden  dan wakil presiden; dan
e. Tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.
Pasal  18  ayat  (4)  mengenai  Pemilu  Kepala  Daerah,  yang  mengatur bahwa:  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  masing-masing  sebagai  kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota, dipilih secara demokratis. Pasal 19 ayat (1)  mengenai  Pemilu  anggota  DPR,  yang  mengatur  bahwa:  Anggota perwakilan  rakyat  dipilih  melalui  pemilihan  umum.  Sedangkan  Pasal  22C ayat  (1)  mengenai  Pemilu  anggota  DPD.  yang  mengatur  bahwa:  Anggota Dewan perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu.
Landasan  konstitusional  bagi  Pemilu  Kepala  Daerah  adalah  Pasal  18 ayat  (4)  UUD  NRI  1945,  yang  mengatur  bahwa:  Gubernur,  Bupati  dan Walikota  masing-masing  sebagai  kepala  pemerintahan  daerah  provinsi, kabupaten  dan  kota  dipilih  secara  demokratis.  Frasa  dipilih  secara demokratis  ditafsirkan  dipilih  secara  langsung  oleh  rakyat.  Terkait  dengan hal  tersebut  maka  menurut  Umbu  Rauta, 15 Setidaknya  ada  empat pertimbangan diadakannya pemilu kepala daerah secara langsung, yaitu:
a. Sebagai  dampak  perubahan  hubungan  politik  pada  level  pusat,  yaitu adanya  pengaturan  pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  secara langsung oleh rakyat;
b. Sebagai  manifestasi  dari  perintah  konstitusional  yang  secara  eksplisit dinyatakan  dalam  Pasal  18  UUD  NRI  1945  yang  mengatur  bahwa: Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  masing-masing  sebagai  kepala pemerintahan  daerah  provinsi,  kabupaten  dan  kota  dipilih  secara demokratis;
c. Fakta  sejak  tahun  1999,  kasus  suksesi  kepala  daerah  banyak  diwarnai oleh  ketidak  berdayaan  anggota  DPRD  dalam  menyuarakan  kehendak konstituen atau rakyatnya;
d. Adanya  penyakit  money  politik  yang  harus  mewabah  dan  hampir  akut, terutama  saat  pemilihan  kepala  daerah  serta  pertanggungjawaban tahunan.

## C. Penutup
Pelaksanaan  pesta  demokrasi  di  Indonesia  sudah  berlangsung  selama 11  (sebelas)  kali,  telah  mengalami  pasang  surut  dan  terus  bermetamorfosis seiring dengan dinamika ketatanegaraan dan  Sila ke-4 Pancasila merupakan ruh dari demokrasi di Indonesia.
15 Purnomosidi,  Arie.  (2008).  “Masalah-Masalah  Yang  Timbul  Berkaitan  Langsung  Dengan Pelaksaan  Pilkada  Kabupaten  Semarang  dan  Penyelesaiannya”. Skripsi ,  Fakultas  Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, p. 3.
Demokrasi  sebagai  mekanisme  dalam  sistem  pemerintahan  negara guna  mewujudkan  kedaulatan  rakyat  (kekuasaan  warga  negara).  Adanya demokrasi  menyebabkan  warga  negara  saling  memandang,  menghormati, menerima dan kerjasama dalam bentuk kesatuan demi kepentingan bersama yang disebut "masyarakat" atau "negara".
Tidak  ada  kekuasaan  lain  yang  dapat  melebihi  kekuasaan  rakyat. Meskipun  demikian,  nilai-nilai  yang  melandasi  kekuasaan  rakyat  adalah: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia,  Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan  perwakilan  serta  Keadilan  sosial.  Dengan  dilandasinya kedaulatan  rakyat  oleh  sila-sila  Pancasila,  maka  Demokrasi  di  Indonesia disebut Demokrasi Pancasila.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Asshiddiqie,  Jimly.  (2008). Menuju  Negara  Hukum  yang  Demokratis . Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia. ______________. (2011). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Edisi I, Cet. Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers. Budiardjo,  Miriam.  (2009). Dasar-Dasar  Ilmu  Politik,  Edisi  Revisi,  Cet. Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Gadjong, Agussalim Andi. (2007). Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. Gaffar, Janedjri M. (2013). Demokrasi Konstitusional Praktik
Ketatanegaraan  Indonesia  Setelah  Perubahan  UUD  1945. Jakarta:
Konstitusi Press.
__________________.  (2009). Politik  Hukum  Pemilu, Jakarta:  Konstitusi Press.
Kusnardi,  Moh.  dan  Ibrahim,  Harmaily.  (1988). Pengantar  Hukum  Tata Negara Indonesia, Cet. Ketujuh. Jakarta: Sinar Bakti. Marijan,  Kacung.  (2010). Sistem  Politik  Indonesia:  Konsolidasi  Demokrasi Pasca Orde Baru. Jakarta: Kencana.

## B. Jurnal, Skripsi
Purnomosidi,  Arie.  (2008),  “Masalah-Masalah  Yang  Timbul  Berkaitan Langsung  Dengan  Pelaksaan  Pilkada  Kabupaten  Semarang  dan Penyelesaiannya”, Skripsi , Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
Rosa,  Ristawati.  (2009).  “Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden Indonesia Dalam Kerangka Sistem Pemerintahan Presidensiil”, Jurnal Konstitusi , 2(1)..
Wulan  Ayu  W.  P.,  Zendy.  (2009).  “Pemilihan  Umum  Sebagai  Salah  Satu Mekanisme  Pemenuhan  Hak  Sipil  dan  Politik  Bagi  Warga  Negara”, Jurnal Konstitusi , 2(1)..

## C. Lain-Lain
Sidharta, B Arief. (2012). “Filsafat Hukum dalam Konteks Ideologi Negara Pancasila”,  Disampaikan  pada: Konferensi  ke-2  Asosiasi  Filsafat Hukum Indonesia Semarang, 16-17 -Juli 2012.