Journal homepage: www.ejournal.uksw.edu/jeb ISSN 1979-6471    E-ISSN 2528-0147

## Determinan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan wilayah induk dan pemekaran di kawasan timur Indonesia
Dinar Melani Hutajulu a *, Jihad Lukis Panjawa b , Fitrah Sari Islami c , RR Retno Sugiharti d a Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia; dinarmelani@untidar.ac.id*
b Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia; jipanjawa@untidar.ac.id c Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia;  fitrahsari@untidar.ac.id d Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia; retno.sugiharti@untidar.ac.id

## I N F O   A R T I K E L

## Riwayat Artikel:
Artikel dikirim 05-02-2020 Revisi 27-04-2020 Artikel diterima 29-06-2020
Keywords: economic growth, poverty, HDI, inequality, decentralization
Kata Kunci: pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, HDI, ketimpangan, desentralisasi

## A B S T R A C T
This study aims to evaluate the determinants of economic growth in the Eastern Indonesia Region after the government implemented the regional  autonomy  policy  in  Indonesia.  This  research  covers  the original regions and the expansion regions of the Eastern Indonesia Region. This study uses the secondary data from Statistics Indonesia (Badan Pusat Statistik). This study uses cross-sectional data in 2017 that covers 230 districts and cities. This study uses the least square dummy variable in analyzing the data. The analysis shows that there is no difference in economic growth between the original regions and the expansion regions. However, these two regions exhibit different results of the effects of poverty, human development, inequality, and fiscal decentralization on economic growth. In the original regions, the  variables  of  poverty,  human  development,  and  fiscal decentralization  affect  economic  growth.    Meanwhile,  in  the expansion  regions,  only  the  variables  of  human  development  and fiscal decentralization have impacts on the economic growth.

## A B S T R A K
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  faktor-faktor  penentu pertumbuhan  ekonomi  di  kawasan  timur  Indonesia  setelah pemerintah  menerapkan  kebijakan  otonomi  daerah  di  Indonesia. Penelitian ini meliputi wilayah induk dan wilayah pemekaran pada kawasan  timur  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  data sekunder dari statistik Indonesia. Penelitian ini menggunakan data cross-section pada tahun 2017 yang mencakup 230 kabupaten dan kota.  Penelitian  ini  menggunakan least  square  dummy  variable dalam  menganalisis  data.  Analisis  menunjukkan  bahwa  tidak  ada
Determinan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan wilayah induk ….(Hutajulu, Panjawa, Islami, Sugiharti)
perbedaan  dalam  pertumbuhan  ekonomi  pada  wilayah  induk  dan wilayah  pemekaran.  Faktor  penentu  pertumbuhan  ekonomi,  yaitu variabel  kemiskinan,  pembangunan  manusia,  ketimpangan,  dan desentralisasi  fiskal  menunjukkan  hasil  yang  berbeda  di  setiap daerah.  Pada  wilayah  induk,  variabel  kemiskinan,  pembangunan manusia,  dan  desentralisasi  fiskal  mempengaruhi  pertumbuhan ekonomi.  Sedangkan  pada  wilayah  pemekaran,  hanya  variabel pembangunan  manusia  dan  desentralisasi  fiskal  yang  berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

## PENDAHULUAN
Permasalahan perekonomian di Indonesia saat ini didasarkan pada pertumbuhan ekonomi  global  yang  mengalami  perlambatan  (Dutu,  2016;  Kemenkeu,  2016;  Sari, 2015).  Perlambatan  secara  global  kemudian  berimbas  pada  pertumbuhan  ekonomi Indonesia. Pertumbuhan  ekonomi Indonesia menurun karena kinerja ekspor melemah dan harga komoditas dunia yang merosot (Setiawan, 2016; World Bank Group, 2019).
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, berbagai tahun (diolah)

## Gambar 1
Pergerakan Pertumbuhan Ekonomi atas Dasar Harga Berlaku dan Pendapatan per Kapita Nominal Indonesia Tahun 2008-2017
Gambar  1  menunjukkan  perkembangan  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia selama satu dasarwarsa. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2008 hingga 2017 menunjukkan  perkembangan  yang  berfluktuasi.  Pada  tahun  2009,  krisis  keuangan global  yang  melanda  sempat  membuat  pertumbuhan  ekonomi  menurun.  Pada  tahun 2013, terjadi penurunan yang disebabkan karena melemahnya nilai tukar rupiah, inflasi dan capital outflow yang cukup besar (Septyaningsih, 2017; UGM, 2013). Pada tahun 2014-2017,  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  tampak  melambat  dan  stagnan.  Secara nyata,  dapat  disimpulkan  bahwa  Indonesia  berisiko  kuat  mengalami  perlambatan pertumbuhan ekonomi secara makro dan regional dikarenakan terjadinya inflasi yang kuat  di  Amerika  Serikat,  penurunan  harga  komoditas  dalam  negeri,  dan  penurunan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Pendapatan Perkapita 21.4 23.9 28.8 32.4 35.1 38.4 41.9 45.1 48 51.9 Pertumbuhan Ekonomi 6.1 4.5 6.1 6.5 6.23 5.78 5.02 4.79 5.02 5.07 21.4 23.9 28.8 32.4 35.1 38.4 41.9 45.1 48 51.9 6.1 4.5 6.1 6.5 6.23 5.78 5.02 4.79 5.02 5.07 0 1 2 3 4 5 6 7 0 10 20 30 40 50 60 dal am P e rs e nt ase dal am M ily ar R upi ah
ekspor (Rajah, 2018; World Bank, 2018).
Masalah lainnya adalah ketika Indonesia dihadapkan pada pendapatan per kapita yang  terus  meningkat  dari  tahun  2008-2017,  namun  terlihat  ada  ketidakseimbangan antara  pendapatan  per  kapita  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Pertumbuhan  ekonomi cenderung  didorong  oleh  aktivitas  perekonomian  di  Pulau  Jawa  dan  Pulau  Sumatera (BPS,  2015).  Dalam  hal  ini,  Indonesia  terdiri  dari  dua  kawasan  yang  dibedakan berdasarkan  perbedaan  pembangunan  dan  kemajuan  daerah  dibagi  menjadi  Kawasan Barat  Indonesia  (KBI)  dan  Kawasan  Timur  Indonesia  (KTI)  (Bappenas,  2015). Pembagian wilayah ini juga didasarkan pada perbedaan kontribusi per wilayah dalam mendukung  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia.  Sekitar  80  persen  kontribusi  wilayah terhadap  pertumbuhan  ekonomi  nasional  berasal  KBI  (Jamal,  2017).  Indikator  dalam melihat perbedaan pertumbuhan ekonomi ini dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.
Besarnya  PDRB  per  kapita  di  KBI  tidak  seimbang  dengan  KTI.  Hal  ini menggambarkan ada beberapa masalah yang terjadi dibalik tidak meratanya pendapatan per  kapita  di  kedua  kawasan  Indonesia  tersebut.  Terlihat  bahwa  KBI  memiliki pendapatan yang lebih tinggi dan merata dibandingkan dengan KTI (lihat Tabel 1).
Tabel 1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2014-2017 (dalam Triliun Rupiah) dan Kontribusi per Wilayah (dalam Persentase)
Daerah PDRB Kontribusi 2016 2017 2016 2017 Kawasan Barat Indonesia 7882,19 8292,60 81,66  81,68 Sumatera 2044,98 2132,70 21,19  21,00 Jawa 5545,72 5857,60 57,45  57,71 Bali 291,49 302,30 3,02 2,97 Kawasan Timur Indonesia 1770,81 1860,28 18,34  18,32 Kalimantan 807,89 842,96 8,37 8,30 Sulawesi 563,95 603,21 5,84 5,94 Nusa Tenggara 154,20 157,36 1,59 1,55 Maluku dan Papua 244,77 256,75 2,54 2,53 Indonesia 9653,00  10152,88 100 100
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, berbagai tahun (diolah)
Dari kenyataan di atas terlihat bahwa perekonomian Indonesia masih terfokus pada KBI. Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kecilnya kontribusi KTI dalam perekonomian Indonesia adalah dengan melaksanakan otonomi daerah pada tahun 2001 yang  diberlakukan  di  berbagai  daerah  di  Indonesia.  Dengan  adanya  otonomi  daerah, diharapkan setiap daerah lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam mengembangkan perekonomian wilayah (Sjafrijal, 2012). Secara legal formal, dasar otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di  Indonesia adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan  Daerah.  Undang-undang  ini  menjadi  gagasan  daerah-daerah  untuk
melakukan  proliferasi  daerah.  Kondisi  tersebut  dominan  terjadi  pada  KTI,  di  mana banyak daerah memisahkan diri dari daerah induknya.
Dari dasar kebijakan otonomi daerah diatas, perlu kiranya untuk melihat kondisi pertumbuhan ekonomi daerah KTI pasca melakukan proliferasi dari daerah induk. Ada beberapa  pembahasan  yang  akan  dikaji  terkait  hal  tersebut.  Pertama,  penelitian  ini menganalisis  perbedaan  pertumbuhan  ekonomi  di  daerah  induk  dan  pemekaran  pada KTI. Kedua, penelitian ini menganalisis determinan pertumbuhan ekonomi pada daerah induk  dan  pemekaran  dalam  satu  model  dengan  mengasumsikan  bahwa  pengaruh masing-masing  variabel  independen  belum  tentu  sama  pada  daerah  induk  maupun daerah pemekaran.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yang penting bagi perkembangan  pertumbuhan  ekonomi  kawasan  timur  Indonesia.  Pertama,  bagi pemangku  kebijakan,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  rujukan  dalam memberikan keputusan otonomi daerah di daerah KTI dan menjadi sumber informasi mengenai  keefektifan  penerapan  kebijakan  otonomi  daerah  di  Indonesia  dalam hubungannya  dengan  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi.  Kedua,  penelitian  ini berkontribusi  bagi  pemerintahan  kabupaten  dan  kota  di  KTI  untuk  memberikan informasi mengenai masalah apa yang sebaiknya diselesaikan di daerah terlebih dahulu dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, penelitian ini berkontribusi bagi  pengembangan  ilmu  ekonomi  pembangunan  dan  perencanaan  wilayah  sebagai bukti empiris tentang ketepatan kebijakan proliferasi dalam memajukan KTI.

## KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
Pertumbuhan  ekonomi  dan  kebijakan  proliferasi  di  kawasan  timur  Indonesia dapat  dikaitkan  dengan  teori Circular  and  Cumulative  Causation (CCC)  yang mengasumsikan  bahwa  pertumbuhan  mengalir  dari  pusat  ke  daerah  sekitarnya.  CCC merupakan mekanisme dimana terlihat perubahan yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan melalui serentetan kejadian yang bersifat kumulatif dan sirkuler (Samudro et al., 2015; Schwardt,  2013;  Syawie,  2013).  Hal  tersebut  memberikan  pengaruh  yang  merugikan ( backwash  effect )  atau  pengaruh  yang  menguntungkan  ( spread  effect )  terhadap pertumbuhan daerah. Masalah yang biasanya timbul dari perbedaan pembangunan yang terjadi  di  daerah  dinyatakan  sebagai  konvergensi  dan  divergensi  (Kuncoro,  2013; Pratiwi & Kuncoro, 2016). Dalam hal ini, spread effect akan menyebabkan pemerataan pertumbuhan  ekonomi  antar  wilayah  (Chiang,  2018).  Sementara  itu, backwash  effect akan  menyebabkan  divergensi  dan  menyebabkan  ketidakmerataan  pertumbuhan ekonomi serta cenderung mematikan perekonomian daerah di sekitar daerah inti.  Hal ini  memicu  penurunan  kesejahteraan  dan  tertinggalnya  daerah  tersebut  dari  segi
kemajuan  ekonomi  serta  teknologi  (Rustiadi,  Saefulhakim,  &  Panuju,  2011).  Oleh karena  itu,  peran  pemerintah  dalam  mengurangi  tingkat  ketimpangan  dengan melemahkan backwash effect dan memperkuat spread effect sangat penting (Amalia & Santoso, 2018)
Dikaitkan dengan teori tersebut, maka dalam hal ini KTI telah menerapkan teori di  atas  dengan  berproliferasi  menjadi  daerah  induk  dan  pemekaran.  Dari  efek  positif yang  diharapkan  akan  terjadi,  diduga  terdapat  perbedaan  pertumbuhan  ekonomi  bagi daerah  induk  dan  daerah  pemekaran.  Untuk  itu  diharapkan  kebijakan  desentralisasi fiskal berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah pemekaran untuk lebih maju dibandingkan  dengan  daerah  induk.  Maka  hipotesis  penelitian  ini  dinyatakan  sebagai berikut:
H1 : Ada perbedaan pertumbuhan ekonomi antara daerah induk dan pemekaran di kawasan timur Indonesia.
Dalam  kaitannya  dengan  pertumbuhan  ekonomi,  secara  literatur,  kemiskinan merupakan  salah  satu  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi.  Para ekonom  setuju  bahwa  kemiskinan  dan  pertumbuhan  ekonomi  memiliki  hubungan terbalik atau negatif (Alvaredo & Gasparini, 2015; Garza-Rodriguez, 2018; Karim et al., 2013;  Škare  &  Družeta,  2016).  Studi  lain  juga  menyatakan  bahwa  perlambatan pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan adanya kemiskinan (Aba et al., 2015). Maka hipotesis penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:
H2 :  Ada  pengaruh  yang  signifikan  antara  kemiskinan  terhadap  pertumbuhan ekonomi baik di daerah induk maupun di daerah pemekaran.
Dalam hal pembangunan manusia, teori menunjukkan dampak yang positif yang menyiratkan  bahwa  pembangunan  manusia  sangat  diperlukan  dalam  pencapaian berkelanjutan  pertumbuhan  ekonomi.  Untuk  itu,  para  pemangku  kepentingan  perlu berevolusi  untuk  mengembangkan  pembangunan  manusia  pada  kebijakan  yang  akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Eigbiremolen & Anaduaka, 2014; Oluwatobi & Ogunrinola, 2011). Dalam hal ini, memperkuat pembangunan manusia akan memiliki efek  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  (Anwar,  2018;  Appiah et  al., 2019; Chiappero-Martinetti et al., 2015).
Namun  penelitian  lain  menunjukkan  bahwa  investasi  pemerintah  dalam pembangunan manusia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak memberikan kontribusi  secara  nyata  di  Indonesia  (Purnastuti et  al. ,  2016).  Pada  tahun  2004-2010 setelah  adanya  otonomi  daerah,  percepatan  pembangunan  manusia  terjadi  dengan
kecepatan tinggi. Namun tahun 2010-2016 kecepatan pembangunan manusia tersebut mengalami  penurunan  dari  periode  sebelumnya.  Hal  ini  disebabkan  kurangnya perhatian  pemerintah  dalam  memantau  otonomi  daerah  di  Indonesia.  Jika membandingkan  pertumbuhan  pembangunan  manusia  dan  pertumbuhan  ekonomi antara  dua  kawasan  di  Indonesia,  KBI  memiliki  kinerja  yang  jauh  lebih  baik dibandingkan KTI karena tingginya pembangunan ekonomi di KBI (Ezkirianto & Findi, 2013).  Dengan  berproliferasi,  diduga  pembangunan  manusia  berpengaruh  secara signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Maka  hipotesis  penelitian  ini  dinyatakan sebagai berikut:
H3 :  Ada  pengaruh  yang  signifikan  antara  pembangunan  manusia  terhadap pertumbuhan ekonomi baik di daerah induk maupun di daerah pemekaran.
Variabel  lain  seperti  ketimpangan  juga  berpengaruh  secara  positif  terhadap PDRB  (Affandi et  al., 2017).  Hal  ini  terjadi  karena  tidak  meratanya  pembangunan pemerintah dan investasi yang dilakukan di daerah tersebut. Fakta menyebutkan bahwa terdapat  ketimpangan  di  Indonesia,  dimana  kota-kota  inti  atau  kota  besar  lebih mendominasi (Wilonoyudho et  al., 2017).  Dalam hal  ini, ketimpangan pembangunan regional  juga  cenderung  memberikan  dampak  yang  negatif  terhadap  pertumbuhan ekonomi (Fawaz et al. , 2014; Mustra, 2017). Ketimpangan selalu meningkat pada tahap tahap  awal  pertumbuhan  ekonomi  dan  selanjutnya  ketimpangan  akan  cenderung menurun  karena  pertumbuhan  ekonomi  sudah  tinggi  dan  negara  sudah  menjadi  kaya (Bourguignon, 2015; Cingano, 2014; Shin, 2012).
Penelitian lain mengenai pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan memiliki hasil yang berbeda-beda di mana ketimpangan dapat berpengaruh secara positif dan negatif tergantung pada kondisinya (Binatli, 2012). Di Papua Barat, penelitian yang dihasilkan menyatakan bahwa pasca kebijakan  otonomi daerah, ketimpangan sudah berada pada level medium yang berarti ketimpangan sudah berkurang pasca kebijakan tersebut dan terdapat  perbaikan  konstruksi  dalam  rangka  meningkatkan  pembangunan  ekonomi (Nugraha et  al., 2017).  Dapat  dijelaskan  bahwa  ketimpangan  berpengaruh  secara signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Maka  hipotesis  penelitian  ini  dinyatakan sebagai berikut:
H4 : Ada pengaruh yang signifikan antara ketimpangan terhadap pertumbuhan ekonomi baik di daerah induk maupun di daerah pemekaran.
Selain beberapa hal diatas, peran desentralisasi fiskal juga berpengaruh terhadap pertumbuhan  ekonomi.  Desentralisasi  fiskal  dinyatakan  sebagai  bagian  penting  dari
reformasi fiskal pemerintah (Sanogo, 2019). Namun studi terdahulu menyatakan bahwa kebijakan  fiskal  tidak  dapat  diandalkan  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi secara  menyeluruh  di  Indonesia  (Khusaini et  al., 2018).  Pada  negara  maju  seperti Amerika  Serikat,  pengeluaran  pemerintah  tidak  berpengaruh  pada  pertumbuhan ekonomi secara langsung (Karjoo & Sameti, 2015). Penelitian lain menyatakan bahwa desentralisasi  fiskal  berdampak  baik  terhadap  pertumbuhan  dan  struktur  ekonomi Sulawesi Tengah. Akan tetapi, desentralisasi fiskal menyebabkan masalah ketimpangan yang  tinggi  (Arham,  2014).  Dari  kontradiksi  diatas,  diduga  bahwa  kebijakan desentralisasi  fiskal  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi. Maka hipotesis penelitian ini dinyatakan sebagai berikut :
H5 :  Ada  pengaruh  yang  signifikan  antara  desentralisasi  fiskal  terhadap pertumbuhan ekonomi baik di daerah induk maupun di daerah pemekaran.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian dan Sumber Data
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  yang  menggunakan  data sekunder dengan tipe cross-section yang meliputi kabupaten dan kota di kawasan timur Indonesia tahun 2017. Jumlah observasi sebanyak 230 kabupaten dan kota di kawasan timur  Indonesia.  Sumber  data  berasal  dari  publikasi  statistik  Indonesia.  Adapun  data berasal dari buku laporan dengan judul: data dan informasi kemiskinan kabupaten/kota tahun  2017  (Fatmawati et  al., ,  2018);  indeks  pembangunan  manusia  2017  (Nugroho, 2018);  produk  domestik  regional  bruto  kabupaten/kota  di  Indonesia  2013-2017 (Statistik,  2018);  produk  domestik  regional  bruto  provinsi-provinsi  di  Indonesia menurut lapangan usaha 2014-2018 (Arinda, 2019); dan statistik keuangan pemerintah kabupaten/kota 2017-2018 buku 2 (Statistik, 2019).

## Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel
Penelitian  ini  menggunakan  variabel  pertumbuhan  ekonomi  sebagai  variabel dependen.  Pertumbuhan  ekonomi  diukur  dengan  nilai  logaritma  PDRB  yaitu  produk domestik  regional  bruto  atas  dasar  harga  konstan  2010  sebagai  proksi  pertumbuhan ekonomi dengan satuan milyar rupiah.
Variabel  independen  dalam  penelitian  ini  adalah  kemiskinan,  indeks pembangunan  manusia,  ketimpangan,  dan  desentralisasi  fiskal.  Variabel  kemiskinan disimbolkan menjadi POVR yaitu tingkat kemiskinan yang dilihat dari sisi pengeluaran dan diukur dengan menggunakan perhitungan Garis Kemiskinan (GK) dengan satuan persen.  Pembangunan  manusia  disimbolkan  menjadi  IPM  yaitu  indeks  pembangunan manusia  yang  dilihat  berdasarkan  umur  panjang  dan  sehat,  pendidikan,  dan  standar
hidup yang layak dalam satuan angka indeks. Ketimpangan disimbolkan menjadi I yaitu ketimpangan  antar  daerah  yang  diukur  dengan  membandingkan  PDRB  per  kapita kabupaten dan kota terhadap PDRB per kapita provinsi dan dikurangi 1 (satu), dengan satuan  angka  indeks.  Desentralisasi  fiskal  disimbolkan  menjadi  FDPAD  yang  diukur dengan  rasio  pendapatan  asli  daerah  terhadap  total  pendapatan  daerah  dalam  satuan persen.

## Metode Analisis
Penelitian ini menerapkan metodologi ekonometrik dengan regresi sebagai alat analisis.  Model  analisis  regresi  dalam  penelitian  ini  mengadopsi  model  penelitian Rahman  &  Chamelia  (2015)  yaitu  model  persamaan  regresi  linier  berganda.  Regresi linier  berganda  berguna  untuk  menunjukkan  besar  dan  arah  pengaruh  tiap  variabel independen  terhadap  variabel  dependen.  Kemudian  persamaan  tersebut  dimodifikasi dengan  variabel dummy yang  berfungsi  sebagai  variabel  independen  untuk  melihat perbedaan.  Penggunaan  variabel dummy dalam  suatu  model  regresi  liner  berganda dalam  penelitian  ini  didasarkan  pada  kondisi  dan  status  daerah  yang  berbeda  yaitu daerah induk dan pemekaran yang menghasilkan model regresi variabel dummy untuk menjawab tujuan penelitian yang pertama mengenai perbedaan pertumbuhan ekonomi di  daerah induk  dan  pemekaran pada KTI. Berikut  model persamaan regresi  variabel dummy tersebut.
LOG(𝑃𝐷𝑅𝐵𝐾) = 𝛽 0 + 𝛽 1 𝑃𝑂𝑉𝑅 𝑖 + 𝛽 2 𝐼𝑃𝑀 𝑖 + 𝛽 3 𝐼 𝑖 + 𝛽 4 𝐹𝐷𝑃𝐴𝐷 𝑖 + 𝛽 5 𝑑1 𝑖 ............................................  1
Dari  model  diatas  maka  dibentuklah  model  persamaan  baru  untuk  menjawab tujuan  penelitian  mengenai  determinan  pertumbuhan  ekonomi  pada  masing-masing daerah induk dan pemekaran. Sehingga model persamaan regresi variabel dummy adalah sebagai berikut.
LOG(𝑃𝐷𝑅𝐵𝐾) = 𝛽 0 + 𝛽 1 𝑃𝑂𝑉𝑅 𝑖 + 𝛽 2 𝐼𝑃𝑀 𝑖 + 𝛽 3 𝐼 𝑖 + 𝛽 4 𝐹𝐷𝑃𝐴𝐷 𝑖 + 𝛽 5 𝑑1 𝑖 + 𝛽 6 𝑑1𝑃𝑂𝑉𝑅 𝑖 + 𝛽 7 𝑑1𝐼𝑃𝑀 𝑖 + 𝛽 8 𝑑1𝐼 𝑖 + 𝛽 9 𝑑1𝐹𝐷𝑃𝐴𝐷 𝑖 + 𝜀 𝑖 ..................................................................  2
dimana  i  adalah  kabupaten  dan  kota  yang  berada  pada  kawasan  timur  Indonesia,  β adalah  parameter  (konstanta  dan  koefisien),  POVR  adalah  tingkat  kemiskinan,  IPM adalah  indeks  pembangunan  manusia,  I  adalah  ketimpangan  antar  daerah,  FDPAD adalah desentralisasi fiskal, PDRBK adalah produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2010 dan ε adalah error term , d1 adalah variabel dummy yang bernilai 1 untuk  daerah  pemekaran  pasca  otonomi  daerah  berdasarkan  UU  No.22/1999  dan bernilai  0  untuk  lainnya  (daerah  induk).  Variabel dummy d1  berfungsi  untuk  melihat perbedaan pertumbuhan ekonomi di daerah induk dan pemekaran KTI pasca otonomi daerah. Sebagai pemahaman bersama bahwa pemetaan daerah pemekaran ditunjukkan dengan undang-undang pembentukan daerah-daerah otonomi yang dipublikasikan oleh
Direktorat  Jendral  Otonomi  Daerah  pada  Kementerian  Dalam  Negeri  Republik Indonesia.
Terkait  uji  pendukung,  normalitas  dan  data  outlier,  menurut  Ghozali  (2016), secara  filosofi  seharusnya  data outlier dipertahankan  jika  mampu  merepresentasikan dari populasi. Akan tetapi apabila data tersebut tidak mampu menggambarkan observasi dalam  penelitian  maka  harus  dibuang  karena  jika  tetap  dipertahankan  akan  menjadi penyebab distribusi tidak normal. Dengan tidak disertakannya data outlier diharapkan terpenuhinya  distribusi  normal.  Oleh  karena  itu,  dalam  penelitian  ini  mensyaratkan terdistrubusi  normal  untuk  residual,  homoskedastisitas,  dan  spesifikasi  model  tepat. Dalam  proses  penyesuaian  untuk  data outlier didasarkan  pada  nilai  residual  yang ekstrim.  Nilai  residual  ekstrim  tersebut  tidak  disertakan  guna  terpenuhinya  distribusi residual yang normal, sehingga terhindar dari masalah bias atau terpenuhinya best linear unbiased estimator .

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Regresi  variabel dummy digunakan  untuk  menjawab  tujuan  penelitian  yaitu perbedaan  pertumbuhan  ekonomi  di  daerah  induk  dan  pemekaran  pada    KTI  serta determinan pertumbuhan ekonomi pada masing-masing daerah induk dan pemekaran. Namun, sebelum membahas hasil regresi variabel dummy , uji asumsi klasik diperlukan untuk memenuhi asumsi best linear unbiased estimator.
Tabel 2 Hasil Uji Asumsi Klasik Normality Test Jarque-Berra 0,689 Prob. Jarque-Berra 0,708 Heteroskedasticity Test (White) Chi.square-Statistic 30,473 Prob.Chi_square 0,390 Specification Test (Ramsey Reset) F-Statistic 0,293 Prob.F-Statistic 0,745
Uji  normalitas,  heterokedastisitas  dan  uji  linearitas  model  pada  tabel  di  atas sudah  menunjukkan  hasil  yang  baik.  Hasil  prob. Jarque  Berra pada  uji  normalitas menunjukkan  nilai  sebesar  0,708  >  α  (0,05)  yang  berarti  model  regresi  dinyatakan normal. Hasil uji heterokedastisitas menunjukkan nilai sebesar 0,390  > α (0,05) yang berarti  bahwa  model  di  atas  telah  menunjukkan  kesamaan  varian  dari  residual  untuk semua  pengamatan  pada  model  regresi  tersebut.  Sementara  itu,  uji  linearitas  model menunjukkan  nilai  sebesar  0,745  >  α  (0,05)  yang  berarti  bahwa  model  telah  linier. Dengan terpenuhinya uji asumsi klasik dapat dikatakan bahwa model regresi variabel dummy telah memenuhi asumsi best linear unbiased estimator . Berikut merupakan hasil
analisis data dengan menggunakan regresi variabel dummy pada 230 observasi di KTI.
Tabel 3 Hasil Regresi Linier Berganda dengan Variabel Dummy Variable Coefficient t-Statistic Prob.t-stat C 4,927 4,828 0,000*** POVR -0,023 -2,477 0,014** IPM 0,059 4,199 0,000*** I 0,131 0,602 0,547 FDPAD 0,013 2,391 0,017** d1 1,207 0,926 0,355 d1*POVR -0,010 -0,878 0,380 d1*IPM -0,033 -1,816 0,070* d1*I 0,365 1,600 0,110 d1*FDPAD 0,067 4,028 0,000*** Goodness of Fit R-squared 0,694 F-statistic 55,477 Adj.R-squared 0,681 Prob(F-statistic) 0,000*** Sumber : Data sekunder Badan Pusat Statistik, diolah
Keterangan: *signifikan pada α(10%);**signifikan pada α(5%);***signifikan pada α(1%)
Dari  tabel  hasil  analisis  regresi  diatas,  maka  dihasilkan  persamaan  sebagai berikut:
𝐿𝑂𝐺(𝑃𝐷𝑅𝐵𝐾) = 4,927 − 0,023𝑃𝑂𝑉𝑅 𝑖 + 0,059𝐼𝑃𝑀 𝑖 + 0,131𝐼 𝑖 + 0,013𝐹𝐷𝑃𝐴𝐷 𝑖 + 1,207𝑑1 𝑖 − 0,010𝑑1𝑃𝑂𝑉𝑅 𝑖 − 0,033𝑑1𝐼𝑃𝑀 𝑖 + 0,365𝑑1𝐼 𝑖 + 0,067𝑑1𝐹𝐷𝑃𝐴𝐷 𝑖 + 𝜀 𝑡 ...................  3

## Pembahasan
Merujuk pada tabel 3, terdapat pengaruh secara simultan yang ditunjukkan oleh prob. F-statistic yaitu 0,000 < α (0,01). Secara simultan, variabel kemiskinan, indeks pembangunan  manusia,  ketimpangan  dan  desentralisasi  fiskal  berpengaruh  signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di KTI baik di wilayah induk maupun pemekaran pasca berlakunya kebijakan otonomi daerah atau pemekaran wilayah. Dari tabel tersebut juga dilihat bahwa nilai Adj. R-squared sebesar 0,681. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kemiskinan, indeks pembangunan manusia, ketimpangan dan desentralisasi fiskal dapat menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia sebesar 68,1 persen dan sisanya sebesar 31,9 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian.
Dalam menjawab hipotesis pertama, hasil regresi dummy variabel menunjukkan bahwa  tidak  terdapat  perbedaan  pertumbuhan  ekonomi  yang  signifikan  pada  kedua wilayah tersebut pasca terjadinya otonomi daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai prob. t-stat sebesar 0,355 > α (0,1).
Dari  hasil  riset  dapat  dikatakan  bahwa  pemekaran  tidak  selalu  menunjukkan percepatan dan peningkatan pertumbuhan serta dampak yang positif bagi wilayah yang
Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 23 No. 2 Oktober 2020, 263 - 284
melakukan pemekaran. Dalam hal ini, teori Circular and Cumulative Causation (CCC) dan spread effects belum terjadi secara nyata terlebih bagi wilayah pemekaran. Beberapa hal yang menyebabkan tidak adanya perbedaan tersebut adalah terletak pada nilai PDRB wilayah pemekaran yang ternyata hampir sama jumlahnya dibandingkan wilayah induk. Dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan baik  dari segi administratif pemerintahan, pertumbuhan  ekonomi  dan  pengelolaan  keuangan  tidak  terlihat  ada  perbedaan  jika dibandingkan  dengan  daerah  induk.  Harapan  diberlakukannya  pemekaran  wilayah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan lebih majunya wilayah pemekaran  tersebut.  Namun  ternyata  wilayah  induk  dan  pemekaran  tidak  memiliki perbedaan setelah berlakunya kebijakan desentralisasi fiskal. Dari hasil uji diatas maka hipotesis  pertama  (H1)  ditolak,  karena  tidak  ada  perbedaan  pertumbuhan  ekonomi antara daerah induk dan pemekaran.

## Pada Wilayah Induk
Pada  daerah  induk  hasil  regresi  pada  tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  secara parsial,  variabel  kemiskinan,  indeks  pembangunan  manusia,  dan  desentralisasi  fiskal menunjukkan  pengaruh  yang  signifikan  pada  pertumbuhan  ekonomi  wilayah  induk. Variabel kemiskinan menunjukkan pengaruh yang negatif dan signifikan  terlihat  dari nilai  prob.t-stat  sebesar  0,014  <  α  (0,05)  dengan  slope  sebesar  -0,023.  Hal  ini menjelaskan pengurangan kemiskinan berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi  di  wilayah  induk.  Maka  hipotesis  kedua  (H2)  diterima,  dimana  kemiskinan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah induk
Dapat dikatakan bahwa pada KTI, kemiskinan di daerah induk berkurang secara nyata. Terlihat di  KTI bahwa daerah induk semakin mampu menangani daerahnya dari segi  ekonomi,  sumber  daya  manusia,  mengatasi  kekurangan  infrastruktur  dan aksesibilitas yang baik. Berbagai program yang diberikan pemerintah pada  KTI guna mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan berupa program bantuan dana bantuan langsung tunai (BLT) menjadi jalan bagi masyarakat untuk memanfaatkan dana tersebut  sebagai  modal penunjang kegiatan berdagang. Di samping itu,  bantuan BOS yang  sudah  semakin  lancar  telah  memberikan  akses  bagi  masyarakat  miskin  untuk memperoleh  pendidikan  yang  baik.  Juga  peningkatan  layanan  kesehatan  menjadi penunjang  sehatnya  masyarakat  sehingga  menunjang  lancarnya  berbagai  aktivitas perekonomian wilayah tersebut.
Perbaikan  infrastruktur  jalan  dan  jembatan  juga  menjadi  andil  dalam mempermudah  berbagai  aktivitas  masyarakat  dan  menurunkan  berbagai  harga-harga barang  karena  semakin  mudahnya  akses  dan  keterjangkauan.  Dengan  hal  ini, masyarakat  semakin  lancar  dalam  melakukan  berbagai  kegiatan  pendidikan  dan ekonomi.  Hal  ini  memicu  munculnya  usaha-usaha  kecil  pada  masyarakat.  Sehingga
terjadi  penurunan  kemiskinan  di  wilayah  induk  dan  berdampak  pada  peningkatan pertumbuhan  ekonomi  wilayah  tersebut.  Penurunan  kemiskinan  pada  wilayah  induk dapat di lihat pada tabel 4 di lampiran.
Merujuk pada tabel 4 yang terdapat di lampiran, tampak kemiskinan berkurang dan hal ini menunjang pertumbuhan ekonomi di wilayah induk. Hal ini sejalan dengan studi Alvaredo & Gasparini (2015); Garza-Rodriguez (2018); Karim et al. (2013); Škare &  Družeta (2016) bahwa kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan terbalik atau negatif.
Pada  variabel  pembangunan  manusia  di  wilayah  induk  berpengaruh  secara positif dan signifikan dengan hasil prob.t sebesar 0,000 < α (0,01) dengan slope 0,059. Maka  hipotesis  ketiga  (H3)  diterima,  dimana  indeks  pembangunan  manusia berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  wilayah  induk. Kemampuan  wilayah  induk  menjadi  lebih  baik  dalam  mengelola  dan  mengatasi pembangunan manusia.
Berbagai  program  perbaikan  sarana  dan  prasarana  pendidikan,  pemberian bantuan  beasiswa  di  timur  Indonesia  yang  semakin  meningkat  telah  membantu perubahan pembangunan manusia kearah yang lebih baik (Bere, 2017; Hutapea, 2019), terlebih  pada  kawasan  Papua,  Papua  Barat  dan  Nusa  Tenggara  Timur.  Tiga  daerah tersebut  merupakan  daerah  paling  tertinggal  dibandingkan  dengan  daerah  lainnya  di timur Indonesia.
Tabel 5 Data IPM NTT, Papua dan Papua Barat Tahun 2015-2017 IPM 2015 2016 2017 NTT 62,67 63,13 63,73 Papua 57,25 58,05 59,09 Papua Barat 61,73 62,21 62,99
Sumber: Data sekunder Badan Pusat Statistik, diolah
Akibatny,  perbaikan  pembangunan  manusia  dampaknya  sangat  terasa  untuk ketiga  daerah  tersebut.  Perlahan  tapi  pasti,  pembangunan  manusia  mulai  meningkat. Meski demikian, tetap masih diperlukan upaya yang cukup keras untuk memperbaiki pembangunan manusia di daerah-daerah tersebut agar pertumbuhan ekonomi juga terus meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian Anwar (2018); Appiah et al. (2019); dan Chiappero-Martinetti et  al. (2015)  yang  menunjukkan  bahwa  peningkatan pembangunan  manusia  memengaruhi  pertumbuhan  ekonomi.  Sehingga  dapat dinyatakan  bahwa  pembangunan  manusia  memiliki  andil  dalam  peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel ketimpangan di daerah induk pasca berlakunya kebijakan otonomi daerah tidak berpengaruh secara signifikan dengan prob.t sebesar 0,547 > α (0,1). Maka hipotesis keempat (H4) ditolak. Ini berarti ketimpangan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah induk. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi.
Pada uji pengaruh variabel desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di  daerah  induk  pasca  kebijakan  otonomi  daerah,  ditemukan  hasil  bahwa  terdapat pengaruh yang signifikan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dengan prob.t-stat  0,017  <  α  (0,05)  dan  slope  sebesar  0,013.  Maka  hipotesis  kelima  (H5) diterima,  yaitu  desentralisasi  fiskal  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap pertumbuhan  ekonomi  di  wilayah  induk.  Sanogo  (2019)  menyatakan  memang desentralisasi  fiskal  adalah bagian penting bagi  pemerintahan dalam  reformasi fiskal. Hasil ini sejalan dengan penelitian lain di  KTI yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal  berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di kawasan timur (Arham, 2014).

## Pada Wilayah Pemekaran
Jika membandingkan hasil analisis model regresi pada daerah pemekaran, dari keempat  variabel  yang  telah  diteliti  dalam  penelitian  ini,  terdapat  dua  variabel  yang signifikan dan dua variabel tidak signifikan. Variabel pembangunan manusia memiliki nilai prob.t-stat sebesar 0,070 < α (0,1) dengan slope -0,033. Ini berarti pembangunan manusia memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah negatif. Maka hipotesis ketiga (H3) diterima, dimana pembangunan manusia berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah pemekaran.
Pertimbangan variabel pembangunan manusia menjadi determinan pertumbuhan ekonomi  di  wilayah  pemekaran  memerlukan  perhatian  khusus.  Investasi  terhadap pembangunan manusia tidak selalu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti penelitian  Purnastuti et  al. (2016)  yang  menunjukkan  bahwa  investasi  pemerintah terhadap pembangunan manusia tidak produktif untuk perekonomian daerah.
Sementara  itu,  variabel  desentralisasi  fiskal  memiliki  pengaruh  yang  sangat signifikan dengan nilai prob. t-stat sebesar 0,000 < α (0,01) dengan slope 0,067. Artinya variabel desentralisasi fiskal memiliki dampak signifikan di wilayah pemekaran. Maka hipotesis kelima (H5) diterima, yaitu desentralisasi fiskal berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah pemekaran. Keberhasilan desentralisasi fiskal yang dilaksanakan pada wilayah pemekaran KTI dengan harapan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ternyata berdampak baik. Dengan adanya kebijakan ini, daerah- daerah yang terpuruk pembangunan ekonominya dapat lebih bangkit dan maju dalam
mengatasi  daerahnya. Masalah mobilisasi  sumber daya alam  juga lebih  mudah untuk ditingkatkan  dan  pengelolaan  energi  dan  infrastruktur  lebih  terarah  dengan  baik  dan peningkatan layanan umum yang semakin baik. Sehingga pada gilirannya hal itu telah mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah pemekaran dari adanya kebijakan ini.
Sedangkan  variabel  kemiskinan  dan  ketimpangan  tidak  memiliki  pengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah pemekaran. Maka hipotesis kedua (H2) dan hipotesis keempat (H4) ditolak pada wilayah pemekaran atau kemiskinan dan ketimpangan  ternyata  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi  daerah  pemekaran.  Daerah  pemekaran  masih  harus  berusaha  keras  untuk mengatasi  kemiskinan  demi  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan ekonomi  daerah.  Selain  itu,  efektivitas  penggunaan  dana  masih  membutuhkan penanganan  agar  tepat  sasaran  dalam  mengurangi  kemiskinan  dan  meningkatkan pertumbuhan.  Pada  variabel  ketimpangan,  kebijakan  pemekaran  dan  terlaksananya wilayah  pemekaran  belum  memberikan  dampak  terhadap  perbaikan  ketimpangan. Padahal  diharapkan  upaya  daerah  pemekaran  dalam  mengatasi  masalah  ketimpangan akan  bisa  memberikan  kontribusi  dalam  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi. Pengurangan ketimpangan ini akan berdampak baik bagi kelangsungan pembangunan ekonomi di daerah pemekaran kawasan timur Indonesia.

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN
Dari  pembahasan  di  atas,  maka  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  tidak terdapat  perbedaan  pertumbuhan  ekonomi  di  wilayah  induk  dan  pemekaran  di  KTI pasca otonomi daerah. Pada wilayah induk pasca pemberlakuan otonomi daerah, yang menjadi  determinan  pertumbuhan  ekonomi  adalah  variabel  kemiskinan,  indeks pembangunan manusia, dan desentralisasi fiskal. Sedangkan variabel ketimpangan tidak berpengaruh secara signifikan sehingga hal ini masih perlu ditangani agar tidak terjadi ketimpangan  yang  semakin  tinggi  yang  nantinya  akan  mempengaruhi  pembangunan ekonomi wilayah induk. Pada wilayah pemekaran pasca otonomi daerah, yang menjadi determinan  pertumbuhan  ekonomi  adalah  variabel  desentralisasi  fiskal  dan  indeks pembangunan  manusia.  Sedangkan  kemiskinan  dan  ketimpangan  tidak  berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah pemekaran.
Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu analisis hanya terbatas pada beberapa variabel  saja yang dianggap memiliki pengaruh  dalam praktik pelaksanaan kebijakan proliferasi  wilayah.  Oleh  sebab  itu,  penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat  terus mengeksplorasi variabel-variabel lain yang mungkin telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi  di  kawasan  timur  Indonesia  setelah  diberlakukannya  kebijakan  otonomi daerah.
Saran  yang  dapat  diberikan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut.  Bagi pemangku  kebijakan,  diharapkan  dalam  memberikan  keputusan  diberlakukannya kebijakan  otonomi  daerah  tidak  hanya  didasarkan  pada  kepentingan  politik  dan keuntungan saja, tetapi juga harus melihat keefektifan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah  dalam  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  daerah  tersebut.  Selain  itu, pemerintah  kabupaten  dan  kota  di  KTI  dapat  membuat  pembaharuan  pada  program- program  yang  dapat  mengurangi  kemiskinan,  meningkatkan  pembangunan  manusia, serta  pengelolaan  desentralisasi  fiskal  yang  semakin  baik.  Selain  itu,  penelitian  ini menginformasikan pada ilmu ekonomi pembangunan dan perencanaan wilayah bahwa kebijakan  desentralisasi  fiskal  memiliki  dampak  yang  signifikan  dalam  memajukan kawasan timur Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Aba, F. X. L., Yussof, O. M., & Mohd, S. B. (2015). Analysis of economic structure in poverty eradication in the province of East Nusa Tenggara Indonesia. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 211 (2015), 81–88. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.013
Affandi, A., Zulham, T., & Gunawan, E. (2017). Pengaruh anggaran pendidikan, tingkat kemiskinan  dan  ketimpangan  terhadap  produk  domestik  regional  bruto  di provinsi Aceh. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia , 4 (2), 174–191. Retrieved from http://jurnal.unsyiah.ac.id/EKaPI/article/view/10019
Alvaredo,  F.,  &  Gasparini,  L.  (2015).  Recent  trends  in  inequality  and  poverty  in developing  countries. Handbook  of  Income  Distribution , 2 (2015),  697–805. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-59428-0.00010-2
Amalia, S. K., & Santoso, D. B. (2018). Convergence analysis of economic growth in East  Java. JEJAK:  Jurnal  Ekonomi  Dan  Kebijakan , 11 (1),  151–161. https://doi.org/10.15294/jejak.v11i1.9643
Anwar,  A.  (2018).  Empirical  analysis  of  human  capital  convergence  in  Indonesia.
JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan , 11 (2), 306–322. https://doi.org/10.15294/jejak.v11i2.16053
Appiah, M., Amoasi, R., & Idan Frowne, D. (2019). Human development and its effects on  economic  growth  and  development. International  Research  Journal  of Business Studies , 12 (2), 101–109. https://doi.org/10.21632/irjbs.12.2.101-109
Arham,  M.  A.  (2014).  Kebijakan  desentralisasi  fiskal,  pergeseran  sektoral,  dan ketimpangan  antarkabupaten/kota  di  Sulawesi  Tengah. Jurnal  Ekonomi  Dan Pembangunan Indonesia , 14 (2), 145–167.
https://doi.org/10.21002/jepi.v14i2.437
Arinda,  R.  (2019). Produk  domestik  regional  bruto  provinsi-provinsi  di  Indonesia menurut lapangan usaha 2014-2018 . Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Bappenas. (2015). Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015- 2019 . Jakarta: Pemerintah Indonesia.
Bere,  S.  M.  (2017).  Bangun  sarana  pendidikan,  NTT  dapat  Rp  156  miliar  dari kemendikbud.  Retrieved  April  25,  2020,  from  kompas.com  website: https://regional.kompas.com/read/2017/10/01/10022721/bangun-sarana- pendidikan-ntt-dapat-rp-156-miliar-dari-kemendikbud?page=all
Binatli,  A.  O.  (2012).  Growth  and  income  inequality:  A  comparative  analysis.
Economics Research International , 2012 (569890), 1–7. https://doi.org/10.1155/2012/569890 Bourguignon, F. (2015). Revisiting the debate on inequality and economic development. Revue D’économie Politique , 125 (5), 633–663. https://doi.org/10.3917/redp.255.0633
BPS.  (2015).  Pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  tahun  2014  tumbuh  5,02  persen, melambat  sejak  lima  tahun  terakhir.  Retrieved  April  25,  2020,  from www.bps.go.id
website: https://www.bps.go.id/pressrelease/2015/02/05/1114/pertumbuhan-ekonomi- indonesia-tahun-2014-tumbuh-5-02-persen--melambat-sejak-lima-tahun- terakhir.html
Chiang, S. hen. (2018). Assessing the merits of the urban-led policy in China: Spread or
backwash effect? Journal Sustainability , 10 (2), 1–14.
https://doi.org/10.3390/su10020451
Chiappero-Martinetti, E., Jacobi, N. Von, & Signorelli, M. (2015). Human development and  economic  growth.  In Palgrave  Dictionary  of  Emerging  Markets  and Transition Economics . https://doi.org/10.1007/978-1-137-37138-6
Cingano, F. (2014). Trends in income inequality and its impact on economic growth.
OECD  Social,  Employment,  and  Migration  Working  Papers ,  (163),  5–59. https://doi.org/10.1787/5jxrjncwxv6j-en
Dutu,  R.  (2016).  Why  has  economic  growth  slowed  down  in  Indonesia?  An investigation  into  the  Indonesian  business  cycle  using  an  estimated  DSGE model. Journal of Asian Economics , 45 , 46–55.
https://doi.org/10.1016/j.asieco.2016.06.003
Eigbiremolen,  G.  O.,  &  Anaduaka,  U.  S.  (2014).  Human  capital  development  and
economic growth: The Nigeria experience. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences , 4 (4), 25–35. https://doi.org/10.6007/ijarbss/v4-i4/749
Ezkirianto,  R.,  &  Findi,  M.  (2013).  Analisis  keterkaitan  antara  indeks  pembangunan manusia  dan  PDRB  per  kapita  di  Indonesia. Jurnal  Ekonomi  Dan  Kebijakan Pembangunan , 2 (1), 14–29. https://doi.org/10.29244/jekp.2.1.14-29
Fatmawati,  A.  D.,  Prasetyo,  A.  A.,  &  Winarti,  Y.  G.  (2018). Data  dan  informasi kemiskinan kabupaten/kota tahun 2017 . Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Fawaz, F., Rahnama, M., & Valcarcel, V. J. (2014). A refinement of the relationship between economic growth and income inequality. Applied Economics , 46 (21), 3351–3361. https://doi.org/10.1080/00036846.2014.929624
Garza-Rodriguez, J. (2018). Poverty and economic growth in Mexico. Social Sciences , 7 (10), 1–9. https://doi.org/10.3390/socsci7100183
Ghozali,  I. (2016). Aplikasi  analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23 (8th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hutapea, E. (2019). Pemerataan SDM unggul, pemerintah diminta lanjutkan beasiswa bidikmisi  di  Papua.  Retrieved  April  25,  2020,  from  Kompas.com  website: https://edukasi.kompas.com/read/2019/10/30/16305661/pemerataan-sdm- unggul-pemerintah-diminta-lanjutkan-beasiswa-bidikmisi-di
Indonesia, R. (1999). Undang-undang republik Indonesia nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah . Jakarta, Indonesia.
Jamal, A. (2017). Geographical economic concentration, growth and decentralization: Empirical evidence in Aceh, Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan , 18 (2), 142.
https://doi.org/10.23917/jep.v18i2.2786
Karim, K. M., Zouhaier, H., & Adel, B. H. (2013). Poverty, governance and economic growth. Journal of Governance and Regulation , 2 (3), 19–24. https://doi.org/10.22495/jgr_v2_i3_p3
Karjoo, Z., & Sameti, M. (2015). Spatial analisis of effect of government expenditures on  economic  growth. Regional  Science  Inquiry , 7 (1),  47–54.  Retrieved  from http://www.rsijournal.eu/?p=2603
Kemenkeu.  (2016). Di tengah perlambatan ekonomi global, pemerintah catat capaian positif  sepanjang  tahun  anggaran  2016.  Retrieved  April  25,  2020,  from djpbn.kemenkeu.go.id
website:
https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2652-di-
tengah-perlambatan-ekonomi-global,-pemerintah-catat-capaian-positif- sepanjang-ta-2016.html
Khusaini, M., Wahyudi, S. T., & Utama, Z. S. (2018). Does trade openness and fiscal policy affect inequality and economic growth? A study in Indonesia. Regional Science Inquiry , 10 (2), 215–226. Retrieved from
http://www.rsijournal.eu/?p=3287
Kuncoro,  M.  (2013). Mudah  memahami  dan  menganalisis  indikator  ekonomi . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mustra,  V.  (2017).  Who  cares  about  regional  inequalities?  Effects  of  fiscal consolidation. Regional Science Inquiry , 9 (1), 135–144.
https://doi.org/10.1192/bjp.111.479.1009-a
Nugraha, Q. S., Wicaksono, A. D., & Wijaya, N. S. (2017). Regional disparity level at West Papua province. International Journal of Environmental and Agriculture Research , 3 (8),  75–81.  https://doi.org/10.25125/agriculture-journal-ijoear-aug- 2017-9
Nugroho, A. (2018). Indeks pembangunan manusia 2017 . Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Oluwatobi,  S.  O.,  &  Ogunrinola,  O.  I.  (2011).  Government  expenditure  on  human capital development: Implications for  economic growth in Nigeria. Journal of Sustainable Development , 4 (3), 72–80. https://doi.org/10.5539/jsd.v4n3p72
Pratiwi, M. C. Y., & Kuncoro, M. (2016). Analisis pusat pertumbuhan dan autokorelasi spasial di Kalimantan : Studi empiris di 55 kabupaten/kota, 2000 – 2012. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia , 16 (2), 81–104.
https://doi.org/doi.org/10.21002/jepi.v16i2.574
Purnastuti, L., Suprayitno, B., & Sugiharsono. (2016). Does human capital investment matter for growth? Evidence from Indonesia during the fiscal decentralization era. Regional Science Inquiry , 8 (1), 39–49. Retrieved from http://www.rsijournal.eu/?p=2766
Rahman,  Y.  A.,  &  Chamelia,  A.  L.  (2015).  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pdrb kabupaten  /kota  Jawa  Tengah  tahun  2008-2012. Journal  of  Economics  and Policy , 8 (1), 88–99. https://doi.org/10.15294/jejak.v8i1.3857
Rajah, R. (2018). Indonesia’s economy: Between growth and stability. In Lowy Institute Analysis . Retrieved from https://www.lowyinstitute.org/publications/indonesia- economy-between-growth-and-stability
Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2011). Perencanaan dan pembangunan wilayah . Indonesia: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 23 No. 2 Oktober 2020, 263 - 284
Samudro,  B.  R.,  Bloch,  H.,  &  Salim,  R.  (2015).  The  uneven  regional  pattern  of ecological capital in Indonesia: A political economy perspective. International Journal of Green Economics , 9 (3/4), 258–272.
https://doi.org/10.1504/IJGE.2015.075200
Sanogo,  T.  (2019).  Does  fiscal  decentralization  enhance  citizens’  access  to  public services and reduce poverty? Evidence from Côte d’Ivoire municipalities in a conflict setting. World Development , 113 , 204–221.
https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.09.008
Sari,  E.  V.  (2015).  Pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  melambat  ke  level  4,67  persen. Retrieved April 25, 2020, from CNN Indonesia website: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150805114222-92-
70171/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-melambat-ke-level-467-persen
Schwardt, H. (2013). Institutions, technology, and circular and cumulative causation in economics (1st ed.). London: Palgrave Macmillan UK.
Septyaningsih,  I.  (2017).  Mengapa  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  pada  2013-2015 melambat?  Retrieved  April  25,  2020,  from  www.republika.co.id  website: https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/05/22/oqcnfx408- mengapa-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-pada-20132015-melambat
Setiawan,  S.  R.  D.  (2016).  BI :  2016,  tahun  penuh  tantangan  bagi  perekonomian Indonesia.  Retrieved  April  25,  2020,  from  Kompas.com  website: https://money.kompas.com/read/2017/04/27/115243526/bi.2016.tahun.penuh.t antangan.bagi.perekonomian.indonesia
Shin, I. (2012). Income inequality and economic growth. Economic Modelling , 29 (5), 2049–2057. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2012.02.011
Sjafrijal. (2012). Ekonomi wilayah dan perkotaan . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Škare,  M.,  &  Družeta,  R.  P.  (2016).  Poverty  and  economic  growth:  A  review. Technological  and  Economic  Development  of  Economy , 22 (1),  156–175. https://doi.org/10.3846/20294913.2015.1125965
Statistik,  B.  P.  (2018). Produk  domestik  regional  bruto  kabupaten/kota  di  Indonesia 2013-2017 . Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Statistik,  B.  P.  (2019). Statistik  keuangan  pemerintah  kabupaten/kota  2017-2018 . Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Syawie, M. (2013). Ketimpangan pendapatan dan penurunan kesejahteraan masyarakat. Sosio Informa : Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial , 18 (2), 95–104. https://doi.org/10.33007/inf.v18i2.70
UGM. (2013). Perkembangan ekonomi terkini 2013 : III. Retrieved April 25, 2020, from macroeconomicdashboard.feb.ugm.ac.id
website: https://macroeconomicdashboard.feb.ugm.ac.id/perkembangan-ekonomi- terkini-2013-iii/
Wilonoyudho, S., Rijanta, R., Keban, Y. T., & Setiawan, B. (2017). Urbanization and regional  imbalances  in  Indonesia. Indonesian  Journal  of  Geography , 49 (2), 125–132. https://doi.org/10.22146/ijg.13039
World  Bank.  (2018). Indonesia  economic  quarterly :  Urbanization  for  all  (english) . Washington, D.C.: World Bank Group.
World Bank Group. (2019). Global  economic prospects  darkening  skies .  Wahington, D.C.: World Bank Publications.

## LAMPIRAN
Tabel 4 Data Penurunan Kemiskinan pada Wilayah Induk Kawasan Timur Indonesia Nama Daerah Data Kemiskinan Nama Daerah Data Kemiskinan 2015 2016 2017 2015 2016 2017 NTB Sulawesi Utara Lombok Barat 17,4 16,7 16,5 Bolaang Mong. 8,63 8,34 8,02 Lombok Tengah 16,3 15,8 15,3 Minahasa 8,8 8,36 7,9 Lombok Timur 19,1 18,5 18,3 Kep.Sangihe 12,3 12,3 11,8 Sumbawa 16,7 16,1 15,3 Kota Manado 5,63 5,24 5,46 Dompu 15,1 14,2 13,4 Kota Bitung 6,87 6,57 6,62 Bima 15,8 15,3 15,1 Sulawesi Tengah Sumbawa Barat 17 16,5 16 Banggai 9,84 9,47 9,2 Lombok Utara 34,1 33,2 32,1 Poso 18,2 17,7 17,2 Kota Mataram 10,5 9,8 9,55 Donggala 18,1 18,6 18,2 NTT Toli-Toli 13,6 13,5 13,3 Sumba Timur 31,7 31,4 31 Kota Palu 7,42 7,06 6,74 Kupang 23,4 23,4 22,9 Sulawesi Selatan Timor Tengah Selatan 31,1 29,9 29,4 Kepulauan Selayar 12,9 13,1 13,3 Timor Tengah Utara 25,2 24,1 23,5 Bulukumba 8,15 8,06 7,97 Belu 16,8 15,8 16 Bantaeng 9,53 9,51 9,66 Alor 22,9 22,4 21,7 Jeneponto 15,2 15,5 15,4 Flores Timur 9,66 10,3 10,8 Takalar 9,48 9,35 9,24 Sikka 14,3 14,3 14,2 Gowa 8,27 8,4 8,42 Ende 23,5 23,9 24 Sinjai 9,26 9,41 9,24 Ngada 12,8 12,7 12,8 Maros 11,9 11,4 11,1 Manggarai 23,2 22,5 21,9 Pangkajene Kepulauan 16,7 16,2 16,2 Sumba Barat Daya 30 30,6 30,1 Barru 9,42 9,45 9,71 Kota Kupang 10,2 9,97 9,81 Bone 10,1 10,1 10,3 Kalimantan Barat Soppeng 8,36 8,45 8,29 Sambas 9,42 8,54 8,59 Wajo 7,66 7,47 7,38 Bengkayang 6,94 7,46 7,51 Sidenreng R. 5,55 5,45 5,32 Kab. Mempawah 5,52 5,75 5,94 Pinrang 8,34 8,48 8,46 Sanggau 4,57 4,51 4,52 Enrekang 13,8 13,4 13,2 Ketapang 11,7 11 11 Luwu 13,9 14,4 14 Sintang 9,33 10,1 10,2 Tana Toraja 12,5 12,4 12,6 Kapuas Hulu 9,66 9,82 9,45 Luwu Utara 13,9 14,4 14,3 Kota Pontianak 5,22 5,55 5,31 Kota Makassar 4,38 4,56 4,59 Kalimantan Selatan Kota Pare-Pare 6,08 5,73 5,7 Tanah Laut 4,58 4,65 4,6 Sulawesi Tenggara Kota Baru 4,62 4,56 4,38 Buton 13,8 13,2 13,5 Banjar 3,26 3,1 2,96 Muna 15,5 15,2 14,9 Barito Kuala 5,37 5,22 5,13 Konawe 16,1 16,1 15,7 Tapin 3,88 3,7 3,77 Kolaka Utara 16,5 17,1 16,2 Hulu Sungai Sel. 6,45 6,29 5,8 Kota Kendari 5,59 5,51 5,01 Hulu Sungai Teng. 5,81 6,18 6,09 Sulawesi Barat Hulu Sungai Utara 7,07 6,76 6,65 Majene 15,6 14,9 13,9 Tabalong 6,59 6,35 6,09 Polewali Mandar 18,2 17,1 16,1 Kota Banjarmasin 4,44 4,22 4,19 Mamuju 6,7 6,48 6,88 Kota Banjar Baru 4,9 4,62 4,68
Nama Daerah Data Kemiskinan Nama Daerah Data Kemiskinan 2015 2016 2017 2015 2016 2017 Kalimantan Tengah Maluku Kotawaringin Barat 5,07 4,96 4,52 Maluku Tenggara 25,2 24,8 23,9 Kotawaringin Timur 6,42 6,32 6,24 Maluku Tengah 22,1 21,7 21,2 Kapuas 6,03 5,7 5,32 Kota Ambon 4,38 4,64 4,46 Barito Selatan 5,07 4,58 4,44 Papua Barat Barito Utara 5,93 5,38 5,21 Fakfak 27,5 26,7 26 Kota P.Raya 3,91 3,75 3,62 Manokwari 25,3 24,9 24,3 Kalimantan Timur Sorong 33,4 33,3 32,9 Pasir 8,76 8,68 9,28 Papua Kutai Kartanegara 7,99 7,63 7,57 Merauke 11,1 11,1 10,8 Berau 5,33 5,37 5,41 Jayawijaya 39,5 39,7 38,6 Kota Balikpapan 2,91 2,81 2,82 Jayapura 14,7 13,5 13 Kota Samarinda 4,82 4,72 4,77 Nabire 24,4 26 25,4 Kalimantan Utara Kepulauan Yapen 27,7 27,5 26,8 Bulungan 8,5 8,99 9,93 Biak Numfor 27,2 27 25,4 Kota Tarakan 5,11 5,17 6,32 Kota Jayapura 12,2 12,1 11,5
Sumber : Data sekunder Badan Pusat Statistik, diolah