## Hukum Islam dan Kontribusinya terhadap Sistem Hukum di Indonesia
Author: Dimas Pradipta Pribadi 1 Saiful Bahri 2
Afiliation: Universitas Muhammadiyah Jakarta 1,2

## Corresponding email
Pribadi.dimas88@gmail.com saifulbahri@umj.ac.id
Histori Naskah: Submit: 2024-07-18
Accepted: 2024-07-29
Published: 2024-07-29
This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

## Abstract :
Indonesia  merupakan  negara  hukum  dan  mayoritas  penduduknya beragama Islam. Sehingga dalam pembentukan sistem hukum nasional tidak  terlepas  dari  hukum  agama  atau  Islam.  Penulisan  ini  bertujuan untuk  mengetahui  kontribusi  hukum  Islam  terhadap  sistem  hukum nasional  di  Indonesia  dan  mengkaji  tentang  hukum  Islam  dan kontribusinya  terhadap  pembentukan  hukum  nasional  di  berbagai Aspek. Metode yang digunakan dalam penyusunan makalah ini adalah metode kualitatif melalui studi kepustakaan (library research), dengan sumber  informasi  berasal  dari  jurnal,  buku  digital,  makalah-makalah dan  bahan-bahan  yang  relevan  dengan  judul.  Sumber  informasi tersebut  diperoleh  penulis  dari  akses  internet  serta  buku-buku digitalHukum Islam memiliki peran penting dan berkontribusi banyak terhadap  pembentukan  hukum  nasional,  yaitu  terdapat  pada  undang- undang perkawinan, pewarisan, perwakafan, penyelenggaraan ibadah haji.  Pengelolaan  zakat,  perbankan  syariah,  peradilan  agama  dan daerah  otonomi  khusus.  Salah  satu bidang  di  mana  pengaruh  hukum Islam  sangat  terasa  adalah  dalam  hukum  keluarga.  Penulisan  ini menunjukkan  bahwa  hukum  Islam  menjadi  komponen  integral  yang memperkaya sistem hukum nasional.
Keywords: Hukum; Indonesia; Islam; Kontribusi; Sistem.

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  hukum  (Rahmatullah,  2020)  bukan  negara  kekuasaan,  sehingga  segala  hal yang  berkaitan  dengan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  didasarkan  pada  hukum.  Indonesia  juga merupakan  salah  satu  negara  yang  berpenduduk  mayoritas  beragama  Islam,  maka  dalam  segala  hal beribadah  dan  ber mu’amalah didasarkan  pada  syari’at  yang  telah  diajarkan  dalam  beragama.  Hukum merupakan  himpunan  berbagai  peraturan  yang  dibuat  oleh  penguasa  guna  mengatur  dan  menciptakan perdamaian dan keadilan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai sistem terpenting dalam mengatur  segala  aspek  termasuk  rangkaian  kekuasaan  kelembagaan  yang  sedang  berkuasa  untuk menghindari adanya penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan serta memberi efek jera berupa sanksi bagi  yang  melanggar.  Hukum  tidak  hanya  bersumber  dari  hukum-hukum  yang  telah  disepakati  oleh masyarakat bernegara saja, akan tetapi terdapat hukum khusus dari sang pencipta (Tuhan) dalam mengatur ummat  beragama,  tidak  terkecuali  agama  Islam,  yang  sangat  detail  dalam  memberikan  subtansi  hukum- hukum beribadah dan bermu’amalah agar tercipta keamanan, perdamaian dan kesejahteraan dalam hidup . Dalam  lintasan  sejarah,  hukum  nasional  di  Indonesia  mencakup  berbagai  hukum  Islam  di  dalamnya, sehingga  terlihat  jelas  bahwa  dalam  sistem  hukum  nasional  diantaranya  bersumber  dari  hukum-hukum Islam, terutama dalam hal perkawinan, perceraian dan lainnya. Hukum Islam merupakan sebuah rangkaian doktrin  yang  terdapat  di  dalam  ajaran  agama  Islam  yang  bersumber  dari  al-Qur’an  as-Sunnah  yang digunakan  sebagai  sebuah  alat  untuk  mengendalikan  perbuatan-perbuatan  manusia  dari  keburukan,
kejahatan, kezaliman, kemafsadatan dan lainnya agar tercipta keamanan, kenyamanan, kesejahteraan dan keadilan  dalam  menjalani  kehidupan  di  dunia.  Dengan  demikian,  dalam  pembentukan  sistem  hukum nasional,  hukum  Islam  memberikan  pengaruh  signifikan  terhadap  sistem  hukum  nasional.  Pada  zaman modern ini, perbincangan tentang peran dan relevansi hukum Islam dalam konteks hukum nasional semakin menjadi  fokus  perhatian.  Dengan  berkembangnya  masyakarat  Indonesia  yang  multikultural  dan multireligius,  interaksi  hukum  Islam  dengan  sistem  hukum  nasional  semakin  penting  karena  di  sisi  lain terdapat  sebuah  tantangan  dalam  hal  mengintegrasikan  prinsip-prinsip  hukum  Islam  ke  dalam  kerangka hukum nasional yang seringkali didasarkan pada hukum sekuler atau tradisi dan hukum adat tertentu.

## Studi Literatur
Hukum  berasal  dari  bahasa  Arab  dan  memiliki  padanan  kata  yaitu al-man’u (cegahan)  dan al-fashl (pemisahan dan keputusan). (Adam, 2021:1) “Hukum” berasal dari kata  مكح yang melahirkan kata ةمكحلا yang artinya kebijaksanaan yakni orang yang memahami hukum kemudian mengamalkan dalam kehidupan kesehariannya, maka dianggap sebagai orang yang bijaksana. Selain itu, bisa bermakna dengan “kendali atau kekangan kuda” yakni dengan hukum mampu mengendalikan dan mengekang seseorang dari hal-hal yang  tidak  baik  dan  dilarang  oleh  agama.  Sedangkan  Islam,  berasal  dari  kata   َمَلْسَا  ،َمِلَس  ،َمَلَس  yang  artinya merujuk pada kata selamat. Sehingga “Islam” dimaknai sebagai agama keselamatan lahir dan batin dengan memenuhi tiga aspek; yaitu hubungan dengan sang Khaliq (vertikal), hubungan dengan sesama makhluq (horizontal) dan hubungan dengan dirinya sendiri. (Palmawati dan Handayani, 2018: 9).
Abu  Al-Husain  Ahmad  Faris  mengemukakan  bahwa  hukum  mengandung  makna  mencegah  atau menolak,  mencegah  ketidakadilan,  mencegah  kezaliman,  mencegah  penganiayaan  dan  menolak  bentuk kerusakan lainnya. (H. Hamka Haq, 2002:20).
Amir Syarifuddin  mengemukakan bahwa hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah  laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.(Sulistiani, 2018)
Ulama ushul fiqh, mengemukakan bahwa pengertian hukum  dalam pengertian hukum syara’ adalah khitob (doktrin) syar’i yang  berhubungan  dengan  perbuatan mukallaf baik  berupa  tuntutan,  pilihan  atau ketetapan.
Sedangkan  menurut  ahli fiqh, hukum  adalah  pengaruh  yang  ditimbulkan  oleh  doktrin syar’i dalam perbuatan ( mukallaf) seperti kewajiban, keharaman dan kebolehan. (Khalaf, 2003: 136)
Adapun secara terminologi sesuai yang dikemukakan oleh Al-Baidhawi hukum Islam adalah firman Allah yang berhubungan dengan  perbuatan mukallaf baik berupa tuntutan, pilihan maupun bersifat wadliy . Dan menurut  Muhammad  Abu  Zahra,  hukum  Islam  adalah khitab (titah)  Allah  yang  berhubungan  dengan perbuatan mukallaf yang  bersifat  memerintahkan  terwujudnya  kemaslahatan  dan  mencegah  terjadinya kejahatan,  baik  titah  itu  mengandung  tuntutan  (perintah  atau  larangan)  atau  semata-mata  menerangkan pilihan  (kebolehan  memilih)  atau  menjadikan  sesuatu  sebab,  syarat  atau  penghalang  terhadap  sesuatu hukum. Dari kedua pendapat ahli ini mengandung makna bahwa hukum Islam tersebut khusus hukum yang bertalian  dengan  perbuatan  manusia  dalam  hal  ilmu fiqh ,  bukan  hukum  yang  bertalian  dengan akidah.(Zainuddin, 2022: 2).
Dalam penyusunan artikel tentang hukum Islam dan kontribusinya terhadap hukum di Indonesia, penulis mengkaji dari beberapa penelitian terdahulu, yaitu:
1. Miftahul Ulum, Moh. Mujibur Rohman, Mohsi, Taqnin Al-Ahkam (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata  Islam  dalam  Hukum  Nasional  Indonesia),  Jurnal  Studi  Keislaman  Vol.  6  No.  1  Juni  2020. Menjelaskan  bahwa  hukum  Islam  sebagai  sub  hukum  nasional  di  Indonesia  dituntut  untuk  adanya legislasi hukum. Hal ini dikarenakan Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi dan hukum Islam yang berawal dari living law berubah menjadi legal law.
2. Prawitra  Thalib,  Pemahaman  Terhadap  Pemberlakuan  Hukum  Islam  di  Indonesia,  Universitas Airlangga, Vol. 2 (1) Maret 2018. Menjelaskan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam merupakan  nadi  dalam  setiap  aspek  kehidupan  masyarakat  Indonesia,  yang  tidak  jarang diinterpretasikan ke dalam norma oleh para hukum kontemporer.
3. Syarif Hidayatullah, Transformasi dan Kontribusi Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum di Indonesia, Jurnal Pro Justice: Kajian Hukum dan Sosial, Vol. 1, No. 2 Maret 2020. Menjelaskan bahwa hukum Islam menjadi corak tersendiri dari hukum yang berkembang di masyarakat dan saling mempengaruhi dengan  hukum adat. Sehingga  menjadi suatu hal yang perlu diambil  dan  digunakan terutama dalam wilayah hukum yang meliputi perdataan maupun pidana.
4. Rossa  Ilma  Silfiah,  Kontribusi  Hukum  Islam  Dalam  Membangun  Hukum  Nasional  Berwawasan Multikultural, Vol. 13 No. 1, April 2020.  Menjelaskan bahwa singkronisasi hukum adat dan hukum Islam dalam menghasilkan hukum nasional yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penyusunan makalah ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang bertujuan untuk menjabarkan data analisis secara naratif. Sehingga dalam makalah ini metode yang digunakan penulis melalui studi kepustakaan ( library research), dengan sumber informasi berasal dari jurnal,  buku  digital,  makalah-makalah  dan  bahan-bahan  yang  relevan  dengan  judul.  Sumber  informasi tersebut diperoleh penulis dari akses internet serta buku-buku yang penulis temui di perpustakaan tempat penulis bekerja.

## Hasil
Hukum  Islam  memiliki  andil  yang  signifikan  dalam  membentuk  dan  mewujudkan  hukum  nasional  baik secara  tekstual  maupun  subtansional.  (Kasim,  2012)    Hal  ini  bisa  didapatkan  dari  beberapa  penerapan hukum  Indonesia  yang  berasal  dari  hukum  Islam.  Terdapat sebuah  teori  yang  menunjukkan  keterlibatan hukum  Islam  terhadap  hukum  nasional,  yaitu  teori  eksistensi.  Teori  ini  merumuskan  keadaan  hukum nasional  masa  lalu,  sekarang  dan  yang  akan  datang.  Teori  ini  menjelaskan  bahwa  hukum  Islam  masuk dalam bagian sub sistem dari sistem hukum nasional. Sehingga dari hal ini dimaknai bahwa hukum Islam diartikan  mampu  memberikan  sumbangan  dan  kontribusi  dalam  membentuk  sistem  hukum  nasional  dan pembaruannya. Teori ini merupakan lanjutan dari teori receptio exit dan teori receptio a contrario dengan lebih  melihat  antara  hukum  Islam  dengan  hukum  nasional.  Kontribusi  hukum  Islam  terhadap  hukum nasional  terdapat  di  berbagai  hukum  yang  telah  diterapkan  di  masyarakat  yaitu  terdapat  pada  undang- undang perkawinan, pewarisan, perwakafan, penyelenggaraan ibadah  haji. pengelolaan zakat, perbankan syariah, peradilan agama, daerah otonomi khusus. Salah satu bidang di mana pengaruh hukum Islam sangat terasa adalah dalam hukum keluarga.

## Pembahasan
Hukum Islam
Hukum  Islam  merupakan rangkaian  doktrin yang terdapat di  dalam ajaran agama Islam  yang bersumber dari al-Qur’an as-Sunnah yang digunakan sebagai sebuah alat untuk mengendalikan perbuatan-perbuatan manusia  dari  keburukan,  kejahatan,  kezaliman, kemafsadatan dan  lainnya  agar  tercipta  keamanan, kenyamanan,  kesejahteraan  dan  keadilan  dalam  menjalani  kehidupan  di  dunia.  Hukum  ini  terbentuk berdasarkan permasalahan dan kebutuhan manusia. Terdapat lima kebutuhan pokok manusia, yaitu:
Hifdzu al-Diin , yaitu akidah, ibadah yang ditentukan  oleh Allah untuk  mengatur hubungan antara Allah dengan manusia dan hubungan antar manusia.
Hifdzu  al-Nafs, yaitu  Allah  mewajibkan  manusia  untuk  selalu  berusaha  mendapatkan  makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal untuk menjaga nyawa dan juga mengancam  bagi siapa saja yang berusaha menghilangkan nyawa orang lain.
Hifdzu al-Aql, yaitu Allah mewajibkan manusia untuk selalu makan makanan yang bersih dan halal serta meningkatkan kualitas akal dengan menuntut ilmu.
Hifdzu  al-Nasl: Allah  mensyariatkan  manusia  dan  sebaliknya  mengharamkan  perzinahan  dengan ancaman rajam atau hukuman cambuk.
Hifdzu  al-Maal :  untuk  menjaga  harta  Allah  memenrintahkan  manusia  untuk  mendapatkan  harta dengan cara yang halal seperti  muamalah, perdagangan, kerjasama dll, sebaliknya Allah juga  melarang untuk mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak baik.
Kelima kebutuhan pokok tersebut selaras dengan pendapat Abu Ishaq al-Shatibi tentang perumusan lima tujuan dalam pembentukan hukum Islam.(Imron, 2008)

## Sumber Hukum Islam
Secara syari’ah, hukum Islam bersumber dari al-Qur’an dan as-sunnah atau hadits, sedangkan  menurut fiqh bersumber  dari ijtihad (ro’yu). Al-Qur’an adalah  wahyu  Allah  Swt.  sebagai  mukjizat  yang diturunkan  kepada  nabi  Muhammad  Saw.  Sebagai  sumber  hukum  (sumber naqli) dan  pedoman  hidup bagi pemeluk Islam.  Allah Swt. menurunkan kitab ini agar dijadikan sebagai dasar hukum bagi ummat Islam agar mampu melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Dan Al-Qur’an ini menjadi sumber pokok bagi umat Islam. Adapun hukum-hukum yang terkandung di dalam al-Qur’an, meliputi:
Hukum-hukum I'tiqadiyyah , yaitu hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah SWT, kepada Malaikat, kepada Kitab-kitab, para Rasul Allah dan kepada hari akhirat.
Hukum-hukum Khuluqiyyah ,  yaitu  hukum  yang  berhubungan  dengan  akhlak  manusia  wajib berakhlak yang baik dan menjauhi prilaku yang buruk.
Hukum-hukum Amaliyah ,  yaitu  hukum  yang  berhubungan  dengan  perbuatan  manusia.  Hukum amaliyah  ini  ada  dua,  mengenai  Ibadah  dan  mengenai  muamalah  dalam  arti  yang  luas.  Hukum  dalam Alqur'an yang berkaitan dengan bidang ibadah dan bidang hukum lainnya.(Sulistiani, 2018)
As-Sunnah adalah dalil-dalil yang berdasar dari cara-cara hidup nabi Muhammad Saw dalam sehari-hari. Cara-cara hidup ini terkait dengan qauliyyah, fi’liyyah dan taqririyyah . (Palmawati dan Handayani, 2018: 17)  Adapun  as-sunnah  dijadikan  sebagai muaqqid yaitu  menguatkan  hukum  suatu  perstiwa  yang  telah ditetapkan  al-Qur’an  dan  dikuatkan  serta  dipertegas  oleh  as-sunnah,  semisal  shalat,  zakat  dan  lainnya, selain itu juga sebagai bayan yaitu menjelaskan ayat-ayat yang masih mujmal ( global).
Ijtihad ( ro’yu) yaitu bersumber dari dali-dalil yang dibangun oleh para ulama melalui penalaran dengan berasaskan al-Qur’an dan as-sunnah.  Dikarenakan norma-norma hukum yang terdapat di dalam al-Qur’an dan  as-sunnah  masih  bersifat  umum,  maka  setelah  nabi  Muhammad  Saw.    wafat,  maka  norma-norma tersebut  dirinci  lebih  lanjut  oleh  para  sahabat  dan  juga  para  pengikutnya  dengan  menggunakan ijtihad atau ro’yu yang berpedoman pada tujuan disyari’atkannya hukum Islam ( maqashid syari’ah) yaitu untuk kemanfaatan, kemashlahatan dan keadilan bagi segenap isi alam semesta ( rahmatan lil ‘alamin).

## Ciri-ciri Hukum Islam
Ajaran agama Islam diturunkan dikala manusia menghadapi berbagai krisis, yang paling kentara adalah akhlak. Agama Islam sudah dinanti-nantikan karena menjadi agama baru yang membawa tata aturan yang dapat  mewujudkan  keadilan  dan  kesejahteraan  serta  kebahagiaan  bagi  kehidupan  manusia. Tata aturan yang  bersumber  dari  al-Qur’an  dan  as-sunnah  telah  memberikan  perubahan  dan  dampak  positif  bagi kehidupan  manusia  dikarenakan  mampu  menjawab  berbagai  permasalahan  yang  dihadapi  manusia. Adanya hukum yang merupakan norma-norma pembatasan dan pengendalian bertujuan agar menciptakan kehidupan yang penuh dengan keadilan dan kesejahteraan bagi ummat manusia, dengan ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri hukum Islam adalah sebagai berikut: .(Zainuddin, 2022: 8)
1. Hukum Islam adalah bagian dan bersumber dari ajaran agama Islam.
2. Hukum  Islam  mempunyai  hubungan  yang  erat  dan  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  iman  dan kesusilaan atau akhlak Islam.
3. Hukum Islam  mempunyai istilah kunci, yaitu (a) syariah, dan (b) fikih. Syariah bersumber dari wahyu Allah dan sunah Nabi Muhammad saw. dan fikih adalah hasil pemahaman manusia yang bersumber dari nash-nash yang bersifat umum.
4. Hukum Islam terdiri atas dua bidang utama, yaitu (1) hukum ibadah dan (2) hukum muamalah dalam arti yang luas. Hukum ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna dan muamalah dalam arti yang luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh  manusia yang  memenuhi syarat untuk itu dari masa ke masa.
5. Hukum Islam mempunyai struktur yang berlapis-lapis seperti yang akan diuraikan dalam bentuk bagan  tangga  bertingkat.  Dalil  Alquran  yang  menjadi  hukum  dasar  dan  mendasari  sunah  Nabi Muhammad saw. dan lapisan- lapisan seterusnya ke bawah.
6. Hukum Islam mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala.
7. Hukum  Islam  dapat  dibagi  menjadi:  (1)  hukum taklifi atau  hukum taklif, yaitu Al-Ahkam  Al- Khamsah yang terdiri atas lima kaidah jenis hukum, lima penggolongan hukum, yaitu jaiz, sunat, makruh,  wajib,  dan  haram:  (2)  hukum  wadh'i,  yaitu  hukum  yang  mengandung  sebab,  syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.

## Tujuan Hukum Islam
Setiap peraturan yang dibuat dan ditetapkan memiliki alasan dan tujuan yang akan dicapai. Tujuan yang dicapai tersebut bersifat positif dan sesuai dengan alasan dan dasar pembuatannya. Secara umum tujuan penciptaan  dan  penetapan  hukum  Islam  oleh  Allah  SWT adalah  untuk  kepentingan,  kemaslahatan  dan kebahagiaan manusia seluruhnya, baik di dunia maupun di akhirat. Ungkapan tersebut tersurat dalam Al- Qur’an Surah Al-Baqarah (2) ayat 201-202.
َنِتا اَنَّب َر  ُل ْوُقَي  ْنَّم  ْمُهْنِم َو
َّللا َو اوُبَسَك اَّمِ م  ٌبي ِصَن  ْمُهَل  َكِئَل ْوُأ  ِراَّنلا  َباَذَع اَنِق َو ًةَنَسَح ِة َر ِخ ْلْا يِف َو ًةَنَسَح اَيْنُّدلا يِف ا
َس ُهُ
ُُ ي ِر
ِباَس ِحْلا .
Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian dari apa yang mereka usahakan dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya.
Berdasarkan  ayat  di  atas,  menurut  Abu  Zahra  terdapat  tiga  sasaran  utama  dari  tujuan  penetapan  hukum Islam,  yaitu  penyucian  jiwa,  penegakan  keadilan,  dan  perwujudan  kemaslahatan.  Penyucian  jiwa dimaksudkan agar setiap muslim dalam setiap aktivitasnya dapat menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat di  lingkungannya.  Pendekatannya  dengan  banyak  melakukan  ibadah  yang  disyariatkan,  karena  dengan ibadah  tersebut  dapat  membersihkan  jiwa  dan  dapat  memperkokoh  hubungan  kesetiakawanan  sosial ( ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah wathaniyah ). Penegakan keadilan diharapkan dapat terwujud dalam tata kehidupan masyarakat muslim, yaitu keadilan bagi sesama umat Islam maupun dalam berhubungan  antar  umat  yang  berbeda  keimanan.  Pendekatannya  dapat  dilakukan  di  antaranya  melalui pandangan bahwa setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan peradilan serta tidak ada  perbedaan  yang  didasarkan  atas  stratifikasi  sosial.  Selain  itu,  upaya  menjunjung  tinggi  hak  asasi manusia  harus  diutamakan,  karena  Islam  mengharamkan  tindakan  kekerasan,  penyiksaan,  dan penganiayaan.  Perwujudan  kemaslahatan  adalah  kemaslahatan  hakiki  yang  berhubungan  dengan kepentingan umum, bukan kemaslahatan yang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau golongan apalagi yang dipengaruhi oleh hawa nafsu (Muhammad Abu Zahra, 1994: 543-548).

## Kontribusi Hukum Islam terhadap Sistem Hukum di Indonesia
Di Indonesia hukum dibagi menjadi dua, yaitu civil law dan common law . Civil law adalah sistem hukum memiliki karakteristik adanya kodifikasi atau pembukuan hukuman atau undang-undang dalam suatu kitab atau code . Prisnsip utamanya adalah mempositipkan  hukum  dalam bentuk undang-undang. Hukum  yang tidak tertulis tidak akan diakui sebagai hukum, begitupula dengan peraturan yang dibuat selain oleh negara, maka  tidak  disebut  sebagai  hukum  akan  tetapi  sebagai  moral  masyarakat.  Kelemahan  sistem  ini  adalah terlalu  kaku  dan  tidak  fleksibel  dalam  mengikuti  perkembangan  masyarakat.  Sedangkan common  law adalah  Sistem  Hukum civil yang  mengikuti  filsafat  positivisme  hukum  yang  menyatakan  bahwa  tujuan utama hukum adalah kepastian hukum bukan keadilan dan atau kemanfaatan, karena filsafat positivisme mengutamakan  hal-hal  yang  sifatnya  jelas  dan  pasti  (positif)  di  atas  segalanya  dengan  berargumentasi bahwa hanya sesuatu yang bersifat pasti saja yang  dapat dijadikan ukuran kebenaran. Dengan  demikian, dalam  kultur sistem  hukum civil ,  hukum identic dengan  undang-undang,  sumber  hukum  adalah  undang- undang, nilai-nilai bersumber dari undang-undang, oleh karena itu civil law system tidak mengakui hukum- hukum dan nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat.
Indonesia yang  merupakan  negara mayoritas penduduknya beragama Islam,  memegang  dan  menerapkan ajaran  agama  dalam  kehidupannya  termasuk  dalam  persoalan  hukum.  Hukum  Islam  yang  dipegang  dan diterapkan tersebut tumbuh dan hidup dalam kehidupan masyarakat dan menjadi bagian dari ruang lingkup sistem hukum hukum nasional.(Kasim, 2012) Ajaran Islam yang datang sejak ratusan tahun yang lalu telah banyak mempengaruhi karakteristik kehidupan masyarakat tanah air tidak terkecuali hukum-hukum yang telah  ditetapkan.  Meskipun  pada  permulaan  penetapannya  dilakukan  secara  bertahap  sesuai  dengan  adat tradisi  masyarakat  setempat.  Sistem  atau  tata  hukum  di  Indonesia  yang  dikenal  dengan  hukum  nasional berlandaskan pada pancasila (Rahmatullah, 2020) yang di dalamnya terdapat lima dasar dan landasan yang
meliputi keimanan dan ketauhidan atau keTuhanan yang terdapat dalam sila pertama. Sehingga dari sila pertama tersirat bahwa apa-apa yang menjadi aturan hukum tidak bisa terlepas dari agama dan ajaran yang Tuhan  turunkan  untuk  manusia  sebagai  pedoman  dengan  dasar  ajara-ajaran  tersebut  mampu  mencapai tujuan  ditetapkannya  sebuah  hukum  yakni  keamanan,  kenyamanan,  kesejahteraan,  kadilan,  keselamatan dan lainnya. Selain itu dari sila kedua sampai kelima juga tidak terlepas dari siratan penerapan hukum dan tujuannya.
Berdasarkan  disertasi  karya  Ali  Imron  tahun  2008,  penulis  memahami  bahwa  rincian  hubungan  siratan hukum Islam dengan makna pancasila sebagai landasan sistem hukum nasional adalah sebagai berikut:
Sila
Ketuhanan Yang Maha
Esa , mempunyai pengertian bahwa manusia Indonesia harus meyakini bahwa Tuhan adalah Dzat Penciptanya. Semua aktivitas manusia harus senantiasa berada  di  bawah  rambu-rambu  ajaran agama  dan  kepercayaannya.  Oleh  karenanya  ia  mempunyai  ikatan emosional dan juga pertanggungjawaban hukum transendental. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna ( ahsani taqwim ) [QS al Tin (95): 4], dan ia dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola jagad raya  ( khalifatullah  fil  ard )  [QS  al  Baqarah  (2):  30].  Sebagai  hamba  Tuhan,  ia  akan mempertanggungjawabkan  semua  perbuatannya  [QS  al  Isra  (17):  36]  di  dunia  dan  akhirat.  Apabila seseorang  telah  meyakini  bahwa  semua  prilakunya  di  dunia  akan  dituai  atau  dipetik  buahnya  di  akhirat kelak  ( al  dunya  mazra`at  al  akhirat ),  maka  ia  akan  menjadi  orang  yang  bertanggungjawab  atas  semua perbuatannya di dunia sesuai dengan apa yang disyari’atkan dalam agama.
Sila  Kemanusiaan  Yang  Adil  Dan  Beradab ,  mempunyai  pengertian  bahwa  manusia  mempunyai kelemahan-kelemahan  baik  yang  berupa  fisik  maupun  psikis  yang  ada  di  dalam  diri  manusia  ( khuliqa al  insaanu  dha`ifa )  [QS  al  Nisa  (4):  28].  Oleh  karenanya  pertanggungjawaban  hukum  atas  diri  manusia juga  bergantung  kepada  kemampuan  biologis  dan  psikis  yang  dimiliki.  Manusia  sebagai  subjek  hukum mempunyai potensi fikir, rasa, karsa dan cipta. Dengan akal budinya manusia menjadi berbudaya (al insanu hayawan  nathiq ),  dan  dengan  nuraninya  manusia  menyadari  akan  nilai-nilai  dan  norma-norma  sehingga manusia  menjadi  bermoral.  Pertanggungjawaban  hukum  dipengaruhi  oleh  kamampuan  manusia  dalam memahami dan menyadari nilai-nilai dan norma-norma tersebut ( fahm al mukallaf lima kullifa bihi) [QS al Israk (17): 15]. Manusia dianggap cakap melakukan tindakan hukum apabila akal budi dan nuraninya dalam kondisi yang ideal sebagai makhluk Tuhan yang sempurna.
Sila  Persatuan  Indonesia ,  merupakan  perwujudan  dari  paham  kebangsaan  Indonesia  yang  dijiwai  oleh sila  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dan  sila  Kemanusiaan  Yang  Adil  dan  Beradab.  Paham  kebangsaan Indonesia  ini  bukan  paham  kebangsaan  yang  sempit,  tetapi  paham  kebangsaan  yang  menghargai  bangsa lain  sesuai  dengan  sifat  kehidupan  bangsa  yang  bersangkutan.  Paham  kebangsaan  ini  juga  menghargai berbagai nilai nilai luhur yang dibawa oleh peradaban dunia dan berinteraksi dengan nilai-nilai luhur nenek moyang bangsa Indonesia. Konsepsi pertanggungjawaban hukum yang diatur dalam berbagai sumber bahan baku hukum nasional, termasuk hukum Islam, merupakan sumber nilai atau inspirasi yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan hukum nasional Indonesia. Sejauh mana konsepsi tersebut sesuai dengan dinamika sosial kultur masyarakat Indonesia dengan semangat nasionalisme.
Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan
Dalam Permusyawaratan / Perwakilan .  Berdasarkan sila ini, maka kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat.  Oleh  karena  itu,  dalam  merumuskan  kebijakan  hukum  nacional  termasuk  dalam  menentukan batasan pertanggungjawaban hukum harus menempatkan posisi rakyat sebagai penentu. Tradisi kebiasaan rakyat dalam bertransaksi dan berinteraksi sosial di masyarakat harus dijadikan sebagai pedoman [ al `adatu muhakkamat ] untuk menentukan batasan pertanggungjawaban hukum. Hikmat kebijaksanaan mengandung
arti  adanya  penggunaan  pikiran  yang  sehat  dengan  selalu  mempertimbangkan  persatuan  dan  kesatuan bangsa dan negara, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan jujur, sadar dan bertanggungjawab serta didorong  oleh  iktikad  baik  sesuai  hati  nurani.  Dalam  hal  ini,  batasan  pertanggungjawaban  hukum  harus didasarkan pada pikiran yang sehat, tidak berada di bawah tekanan pihak manapun. Jadi akal fikiran yang bijaksana  merupakan  salah  satu  kriteria  untuk  menentukan  kedewasaan  seseorang  sehingga  tindakannya dapat dipertanggungjawabkan. Permusyawaratan ( wasyawirhum fi al amri ) merupakan salah satu ciri khas yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara atau prosedur dengan mengusahakan turut sertanya rakyat untuk mengambil bagian dalam kehidupan bernegara. Dalam menentukan kriteria pertanggungjawaban hukum yang akan digunakan dalam hukum nasional harus mencerminkan  musyawarah  kerakyatan  dengan  sistem  keterwakilan  secara  demokratis.  Hal  ini  harus dilakukan  karena  terdapat  beberapa  rumusan  kriteria  kedewasaan  yang  bersumber  dari  berbagai  sistem hukum yang ada di Indonesia.
Sila Keadilan Sosial Bagi
Seluruh Rakyat Indonesia mencerminkan nilai-nilai keadilan yang harus ditegakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena adil menunjukkan nilai ketaqwaan seseorang atau nilai-nilai uluhiyyah (QS al Maidah (5): 8]. Dalam menentukan kriteria batasan pertanggungjawaban  hukum  harus  mencerminkan  nilai  keadilan  di  masyarakat.  Kriteria  batasan pertanggungjawaban  dalam  bidang  perkawinan  belum  tentu  sesuai  dengan  kriteria  batasan pertanggungjawaban dalam bidang hukum perdataan lainnya. Hal ini dikarenakan nilai kualitas pekerjaan, akibat dan tanggungjawab serta hasilnya tidak sama. (Imron, 2008)
Menurut Bagir Manan, bahwa kontribusi hukum Islam terhadap sistem hukum nasional khususnya  dalam hal pembinaan terdapat beberapa jalur, yaitu perundang-undangan atau yurisprudensi dan kebiasaan atau keputusan-keputusan  yang bukan perundang-undangan. Pertama, kontribusi berupa perundang-undangan dapat  beraneka  ragam  mulai  dari  Undang-Undang  Dasar  sampai  pada  peraturan  tingkat  daerah.  Kedua, kontribusi  melalui  yurisprundensi  merupakan  instrumen  lain  dalam  pembentukan  hukum.  Kontribusi  ini bisa diterapkan dalam bidang kekuasaan kehakiman, di mana seorang hakim diwajibkan untuk memutuskan suatu hukum sebagai keputusan adil atas sebuah perkara yang ada dalam masyarakat. Sehingga hakim bisa menggunakan  hukum Islam sebagai panduan dan pedoman untuk  memutuskan putusan perkara tersebut. Ketiga, kontribusi melalui pengembangan hukum kebiasaan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi umat Islam untuk menjadikan hukum Islam sebagai “ way of life”.
Sejalan dengan hal di atas, terdapat beberapa kontribusi hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional, baik secara tekstual maupun subtansional, di antaranya sebagai berikut:
1. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perundang-undangan  perkawinan.    Pasal  2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menempatkan agama sebagai penentu sah tidaknya sebuah perkawinan,  sehingga  perkawinan  di  Indonesia  menganut religious  marriage. Berdasarkan Undang-Undang  tersebut  maka  bagi  warga  Indonesia  yang  beragama  Islam  harus  memenuhi syarat sahnya perkawinan sesuai dengan agama Islam. Sehingga hal ini membuktikan eksistensi hukum Islam terhadap hukum nasional sangat berpengaruh.(Aditya, 2019)
2. Undang-undang  No.  2  Tahun  1989  tentang  sistem  pendidikan  nasional.  Undang-undang  ini memiliki arti penting bagi umat Islam, dikarenakan keberadaan agama Islam dapat terakomodasi di dalamnya yaitu pendidikan agama sebagai salah satu sub sistem pendidikan nasional. Dalam kurikulumnya,  pendidikan  agama  wajib  dipelajari  dari  tingkat  dasar  sampai  perguruan  tinggi. Selain  itu  juga  dalam  dunia  pendidikan,  lembaga-lembaga  pendidikan  keagamaan  seperti madrasah dan ma’had dijamin eksistensinya.(Kasim, 2012)
3. Pada tahun 1991 pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  29  dan  47  Tahun  1991  tentang  Pembinaan  Badan Amil  Zakat,  Infaq,  dan  Shadaqah/  Pada  tahun  1998,  lahirlah  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 7 tentaang Pembiaan Badan Amil Zakat dan Shadaqah. Saat ini, pengelolaan zakat daitur dalam Undag-Undnag Nomor 23 tahun 2011, yang merupakan hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
4. Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2008  tentang  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  juga  merupakan salah satu bukti eksistensi hukum Islam di Indonesia. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008  menjelaskan bahwa  kebijakan  dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan ibadah  haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah.
5. Undang-undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  wakaf  merupakan  Hukum  Islam  dalam  sistem hukum  nasional  yang  isinya  mengandung  beberapa  hal  penting,  di  antaranya  masalah nazihir, malquf bih, mauquf alaih badan wakaf.

## Contoh Implementasi Hukum Islam di Wilayah Indonesia
Wilayah  Indonesia  yang  paling  kentara  dalam  menerapkan  hukum  Islam  adalah  Aceh.  Aceh  merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki beberapa sistem hukum. Dikarenakan kemajemukan suku dan  penerapan  berbagai  nilai  agama  Islam  di  Aceh,  maka  sistem  hukum  juga  sangat  beragam  terutama dalam  penegakan  hukumnya.  Keberagama  sistem  hukum  di  Aceh  mendapat  kekuatan  hukum  dan pengakuan dari pemerintah Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sehingga selain hukum negara dan adat, Aceh juga menerapkan sistem hukum agama atau hukum Islam.(Maulana, 2019)
Penerapan hukum Islam secara formal di Aceh sudah dimulai saat bergulirnya reformasi yakni pada tahun 1999. Pada tahun ini juga disahkannya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.  Undang-Undang ini menegaskan bahwa Aceh berada pada kewenangan  khusus  untuk  menyelenggarakan  kehidupan  beragama,  adat,  pendidikan  dan  ulama  dalam penetapan kebijakan daerah. Kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi  khusus  bagi  Daerah  Istimewa  Aceh  sebagai  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam.  Melalui Undang-Undang  inilah  Aceh  memperkenankan  penerapan  hukum  Islam  sebagai  hukum  formal.  Dan terdapat perubahan Undang-Undang ini dengan menggantinya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-Undang di Aceh yang disebut dengan Qanun yang diambil dari bahasa Arab meliputi akidah, syari’ah dan akhlak.
Hukum Islam di Aceh tidak hanya bersifat legal, akan tetapi menjadi sebuah tuntutan pelaksanaan Undang- Undang.  Terdapat  36  Butir  ketentuan  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  yang  harus didelegasikan pengaturannya ke dalam qanun. Berikut beberapa qanun dalam pelaksanaan hukum Islam di Aceh:
1. Qanun No. 10 Tahun 2002 tentang peradilan syariat Islam.
2. Qanun No.  11  Tahun  2002  tentang  pelaksanaan  syariat  Islam  bidang  akidah,  ibadah  dan  syiar Islam
3. Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang minuman haram dan sejenisnya.
4. Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang maisir (perjudian)
5. Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang khalwath. (mesum).
6. Qanun No. 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat.
7. Qanun No. 11 Tahun 2004 tentang fungsional kepolisian daerah Darussalam
Kemudian pada  tahun  2014,  pemerintah  Aceh  kembali  mengesahkan  sebuah qanun dalam  hal  hukum pidana ( jinayah) yakni qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 . asal 3 ayat (2) Qanun Jinayat Aceh menyebutkan bahwa Qanun ini mengatur 10 jenis jarîmah (delik) yakni: khamr, maisir, khalwat, ikhtilâth , zina; pelecehan seksual,  pemerkosaan, qadzaf,  liwath, dan  musâhaqah .  Khalwat,  pelecehan  seksual,  (khamr)  minuman keras, (maisir) judi, dan pemerkosaan memiliki kesamaan dengan KUHP, Perbedaannya lebih kepada jenis dan bentuk sanksi saja.

## Kesimpulan
Hukum Islam merupakan sebuah rangkaian doktrin yang berasal dari ajaran agama Islam yang digunakan sebagai  sebuah  alat  untuk  mengendalikan  perbuatan-perbuatan  manusia  dari  keburukan,  kejahatan, kezaliman, kemafsadatan dan  lainnya  agar  tercipta  keamanan,  kenyamanan,  kesejahteraan  dan  keadilan dalam menjalani kehidupan di dunia. Hukum Islam bersumber dari al-Qur’an, as-sunnah dan ijtihad dengan memiliki  ciri-ciri  tertentu  yang  bertujuan  untuk  kepentingan,  kemaslahatan  dan  kebahagiaan  manusia seluruhnya, baik di dunia maupun di akhirat.
Kontribusi hukum  Islam terhadap hukum  nasional terdapat pada undang-undang perkawinan, pewarisan, perwakafan, penyelenggaraan ibadah haji. pengelolaan zakat, perbankan syariah, peradilan agama, daerah otonomi  khusus.  Salah  satu  bidang  di  mana  pengaruh  hukum  Islam  sangat  terasa  adalah  dalam  hukum keluarga.
Aceh  merupakan  salah  satu  provinsi  yang  memiliki  otonom  dalam  menerapkan  hukum  Islam.  Undang- Undang di Aceh disebut dengan qanun terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan kembali disahkan sebuah qanun baru dalam hal hukum pidana ( jinayah) yakni qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 . asal 3 ayat (2) Qanun Jinayat Aceh menyebutkan bahwa Qanun ini mengatur 10 jenis jarîmah (delik) yakni: khamr, maisir, khalwat, ikhtilâth , zina; pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath, dan musâhaqah .

## Referensi
Al-Qur’an Al-Kariem.
Adam, Panji. (2021). Hukum Islam (Konsep, Filosofi dan Metodologi). Jakarta: Sinar Grafika.
Zainuddin. A ( 2006). Hukum Islam; Ilmu Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Haq. H (2001). Syariat Islam dan Wacana dan Penerapannya . Ujung Pandang: Yayasan Al-Ahkam.
Tahir, Palmawati, & Handayani, Dini. (2008). Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
Aditya, Z. F. (2019). Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Konstribusi Hukum Adat Dan Hukum  Islam  Terhadap  Pembangunan  Hukum  Di  Indonesia.  Jurnal Rechts  Vinding :  Media Pembinaan Hukum Nasional, 8(1), 37.
Hidayatullah,  Syarif.  (2020).  Transformasi  dan  Kontribusi  Hukum  Islam  Sebagai  Sumber  Hukum  di Indonesia, Jurnal Pro Justice: Kajian Hukum dan Sosial, Vol. 1, No. 2.
Imron,  A.  (2008).  Kontribusi  Hukum  Islam  Terhadap  Pembangunan  Hukum  Nasional  (Studi  Tentang
Konsepsi Taklif dan Mas ` uliyyat dalam Legislasi Hukum). Universitas Diponegoro , 1–365.
Kasim, H. M. (2012). Hukum Islam dan Kontribusinya Pada Hukum Nasional. 1–17.
Maulana, R. (2019). Sistem Hukum Di Aceh Dan Kaitannya Dengan Pluralisme Hukum. Jurnal Geutee: Penelitian Multidisiplin , 2 (3), 323.
Rahmatullah, I. (2020). Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila. ’Adalah , 4 (2),
39–44.
Sulistiani, S. L. (2018). Perbandingan Sumber Hukum Islam. Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam , 1 (1), 102–116.
Silfiah, Ilma, Rossa. (2020). Kontribusi Hukum Islam Dalam Membangun Hukum Nasional Berwawasan Multikultural, Vol. 13 No. 1.
Thalib,  Prawita.  (2018).  Pemahaman  Terhadap  Pemberlakuan  Hukum  Islam  di  Indonesia.  Universitas Airlangga, Vol. 2 (1).
Ulum,  Miftahul,  Rohman,  Moh.  Mujibur,  Mohsi.  (2020). Taqnin  Al-Ahkam (Telaah  Sejarah  Legislasi Hukum Perdata Islam dalam Hukum Nasional Indonesia). Jurnal Studi Keislaman Vol. 6 No. 1.