## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  2 – Agustus  2023,  Hal.  330-336  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7925.330-336

## PELUANG NON FUNGIBLE TOKEN (NFT) SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN REGULASI DI INDONESIA
Rezeki Akbar Jaka Sembiring 1 , Adlin Budhiawan 2
1, 2 Ilmu Hukum Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
1 akbarrezeki92@gmail.com, 2 adlinbudhiawan@uinsu.ac.id

## ABSTRAK
Artikel ini membahas peran dan potensi Non-Fungible Tokens (NFT) dalam konteks jaminan fidusia serta dampak peraturan terhadap penggunaan NFT sebagai objek  jaminan. Masalah utama  yang diangkat adalah  kekurangan regulasi  yang  memadai  dalam  mengatur  NFT  sebagai  objek  jaminan  dan  kepastian  hukum  terkait  pajak penghasilan dari transaksi NFT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana regulasi yang ada saat ini memberi  peluang  kepada  NFT  sebagai  objek  jaminan  suatu  hutang.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah pendekatan  hukum  dan  konseptual  dengan  mengacu  pada  peraturan  perundang-undangan  terkait,  termasuk Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan  Fidusia dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang  Pajak  Penghasilan.  Analisis  dilakukan  terhadap  definisi  benda  sebagai  objek  jaminan  fidusia,  peran Kementerian  Hukum  dan  HAM  dalam  pendaftaran  jaminan  fidusia,  serta  implikasi  pajak  penghasilan  pada transaksi NFT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NFT secara umum memenuhi syarat untuk dijadikan objek jaminan fidusia, namun masih kurangnya regulasi khusus yang mengatur NFT sebagai objek jaminan. Meskipun Kementerian  Hukum  dan  HAM  telah  mengeluarkan  peraturan  terkait  pendaftaran  jaminan  fidusia,  belum  ada regulasi khusus untuk NFT. Pengenaan pajak terhadap transaksi NFT juga menghadapi tantangan dalam definisi dan  penilaian  aset  virtual.  Meskipun  demikian,  langkah-langkah  seperti  pengembangan  Rancangan  Undang Undang Jaminan Benda Bergerak (RUUJBB) menunjukkan upaya pemerintah untuk mengatasi masalah regulasi terkait NFT. Kesimpulannya, artikel ini menunjukkan bahwa NFT memiliki potensi sebagai objek jaminan fidusia, namun perlu regulasi yang lebih jelas dan mendalam serta kerja sama antara berbagai lembaga terkait, seperti OJK dan Kementerian Keuangan, untuk memastikan kepastian hukum dan pengenaan pajak yang tepat terhadap NFT.
Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Benda Bergerak, NFT

## ABSTRACT
This  article  discusses  the  roles  and  potential  of  Non-Fungible  Tokens  (NFTs)  in  the  context  of  fiduciary guarantees, as well as the regulatory impacts on the use of NFTs as collateral objects. The main issues raised are the lack of adequate regulations in governing NFTs as collateral objects and the legal certainty regarding income tax from NFT transactions. This research aims to understand how current regulations provide opportunities for NFTs to be used as collateral for debt. The research methodology used involves legal and conceptual approaches, referring to relevant legislation, including Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees and Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax. Analysis is conducted regarding the definition of objects as fiduciary collateral, the role of the Ministry of Law and Human Rights in registering fiduciary guarantees, as well as the income tax implications on NFT transactions. The research results show that NFTs generally meet the criteria to be used as fiduciary collateral objects, but there is still a lack of specific regulations governing NFTs as collateral. Although the Ministry of Law and Human Rights has issued regulations regarding the registration of fiduciary guarantees, there are no specific regulations for NFTs. The taxation of NFT transactions also faces challenges in defining and valuating virtual assets. Nevertheless, steps such as the development of the Draft Law on Movable Collateral Guarantees show the government's efforts to address regulatory issues related to NFTs. In conclusion, this article demonstrates that NFTs have the potential to be used as fiduciary collateral objects, but they require clearer and more in-depth regulations, as well as cooperation between various relevant institutions, such as the Financial Services Authority (OJK) and the Ministry of Finance, to ensure legal certainty and proper taxation of NFTs.
Keywords: Fiduciary Assurance, Movable Objects, NFTs

## I. PENDAHULUAN
Dengan pesatnya perkembangan teknologi dalam ruang lingkup ekonomi hingga menghadirkan ruang  perekonomi  baru  seperti  Metaverse,cryptocurrency  dan  NFT.  NFT  merupakan  singkatan  dari “Non  –  Fungible  Token”dengan  arti  “Non  –  Fungible”merupakan  hal  yang  tidak  dapat  digantikan secara seluruhnya ataupun Sebagian. Sedangkan “Token”adalah kode dalam Blockchain atapun dapat diartikan sebagai item yang dimasukkan dalam database digital (Sukihana, 2022).
Pengetahuan mengenai NFT di Indonesia dapat dikatakan tertinggal sebab NFT ternyata sudah muncul  sejak  tahun  2014  sedangkan  Ghozali  salah  satu  orang  yang  pertama  tren  tentang  NFT  baru memulai aktifitas NFTdalam berbentuk foto selfie di tahun 2017 hingga viral pada tahun 2022.Hingga saat ini NFT Ghozali sudah ada sekitar 933 foto dengan harga awal sekitar 45.000 rupiah hingga dengan harga  tertinggi  11  ETH  atau  setara  dengan  sekitar  empat  puluh  miliar  rupiah.Ini  dapat  membuktian bahwa  NFT  memiliki  nilai  ekonomis  yang  juga  dapat  menjadi  sumber  pendapatan  baru  serta pengembangan ekonomi (Alief, E., & Sukmawan, 2023).
Besarnya  nilai  transaksi  ekonomi  yang  dapat  di  hasilkan  tentu  saja  hal  ini  sejalan  dengan Kegunaan yang ditawarkan oleh NFT.Terlepas dari Objek jual beli NFT juga memberikan sebuah pola baru  dalam  Keamanan  aset  Virtual  yang  selama  ini  menjadi  kekhawatiran  khususnya  pengguna  aset digital.
Penelitian  terhadap  NFT  sebagai  objek  serta  unsur  jual  beli  pada  umumnya  dalam  kehidupan masyarakat  juga  banyak  bermunculan  diantaranya  mengenai  NFT  melalui  perspektif  Hak  kekayaan Intelektual bahkan NFT sebagai alternatif kontrak (Ivana, 2022). Satu-satunya hal yang membedakan transaksi  jual  beli  karya  seni  untuk  kolektor  dengan  transaksi  jual  beli  NFT  adalah  platform  yang digunakan berbeda. Bisa dibeli dan disimpan sebagai investasi atau dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan  (Torbeni,  Lestari,  Komang,  &  Putra,  2022).  Hal  ini  sangat  membantu  dalam  memahami potensi aset digital dengan NFT atau bahkan aset digital yang menjadi objek jaminan Fidusia.
Lebih lanjut juga dapat dikatakan bahwa NFT sebagai benda hal ini terjadi karena terpenuhinya unsur unsur dari syarat suatu objek dapat dikatakan benda menurut Pasal 499 KUHPerdata.Meskipun NFT tidak memliki wujud nyata secara fisik hal ini juga tidak dapat membatalkan NFT sebagai benda karena pasal 503 KUH Perata mengatur tentang benda yang tidak berwujud. Dalam kehadirannya NFT sudah jelas memiliki hak cipta dengan hal ini juga maka sejalan pula dengan pasal 16 ayat 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang mengatur bahwassannya “hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud”.
Aktivitas  di  Indonesia  menghadapi  masalah  mengenai  legalitas  transaksi  jual  beli  NFT  yang dilakukan melalui mekanisme kontrak pintar yang diterapkan secara otomatis pada blockchain melalui sistem digital. Meskipun hubungan hukum baru dibuat, belum ada undang-undang yang mengaturnya, sehingga penelitian harus dilakukan sesuai dengan undang-undang pemerintah. Nomor 71 tahun 2019 (PP PSTE) berbicara tentang penerapan sistem dan transaksi elektronik. Hal umum kita ketahui bersama untuk mengatakan sah atau tidak suatu perjanjian jual beli harus memenuhi syarat sah suatu perjanjian sesuai pasal 130 KUH Perdata diantaranya ada  “causa/sebab yang halal”namun tidak ada  penjelasan terperinci terkait syarat tersebut.
Lain  halnya  dengan  itu  kita  dapat  melihat  sebab  yang  terlarang  seperti  yang  termaktub  dalam pasal 1337 KUH Perdata yakni “Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang  – undang,  kesusilaan, dan ketertiban umum”. Untuk transaksi NFT yang menggunakan kontrak pintar, Pasal  46  ayat  (1)  PP  PSTE  menyatakan,  “Transaksi  elektronik  dapat  dilakukan  atas  dasar  kontrak elektronik atau bentuk kontrak lain sebagai bentuk kesepakatan para pihak (Siliwangi, 2022).
Kontrak pintar mirip dengan kontrak elektronik yang disebutkan dalam Pasal 46 ayat 1 sebagai perjanjian  yang  dibuat  dalam  sistem  komputer  dengan  data  yang  diberikan  di  atas.  Buku  Kompilasi Undang-Undang Telematika menyatakan kontrak elektronik sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum  yang  dilaksanakan  secara  elektronik  melalui  integrasi  sistem  informasi  berbasis  komputer jaringan  dengan  sistem  komunikasi  jaringan  dan  jasa  telekomunikasi  yang  dapat  diakses  melalui internet. Kontrak pintar tampaknya merupakan jenis kontrak online yang sah.
Adapun  hambatan  lainnya  yang  mempengaruhi  NFT  sebagai  objek  jual  beli  umumya  adalah Bahasa dan mata Uang.Dalam penggunaan bahasa jika melirik dari E – Commerce luar negeri seperti Open  sea  menggunakn  bahasa  inggris  dalam  smart  contract  maka  akan  terbentur  dengan  Undang  – Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Jo Pasal 26 ayat (1)
Peraturan  Presiden  Nomor  36/2019  tentang  pengunaan  bahasa  Indonesia,Kedua  pasal  tersebut berbunyi:  “Bahasa  Indonesia  wajib  digunakan  dalam  nota  kesepahaman  atau  perjanjian  yang melibatkan  Lembaga  negara,  instansi  pemeritahan  Republik  Indonesia,  Lembaga  swasta  Indonesia. Atau perorangan warga negara Indonesia”.
Sedangkan dalam Penggunaan Uang menggunakan crypto currency/virtual currency maka akan terbentur  dengan    Undang  –  Undang  Nomor  7  Tahun  2011  Tentang  mata  uang  dan  diperkuat  oleh Kebijakan  Bank  Indonesia  yang  diatur  dalam  PBI  18/40/PBI/2016  dan  PBI/1912/PBI/2017.  Karena Pesatnya perkembangan teknologi tidak terkecuali di Indonesia maka sejak tahun 2021 telah hadir E – Commerce NFT dalam negeri dengan menggunakan bahasa dan uang Negara Republik Indonesia yang mana menurut hemat penulis dengan hadirnya E – Commerce ini secara tidak langsung meruntuhkan kekakuan kita untuk menerima NFT sebagai Objek Jual beli digital secara sah.
Berdasarkan Uraian komprehensif sebelumnya maka langkah selanjutnya yang menjadikan focus utama penelitian ini adalah: (1) Sudah sejauh mana terbangunnya regulasi untuk dapat menjadikan NFT sebagai objek jaminan? (2) Apakah dengan Regulasi yang sudah ada dapat menjadikan NFT sebagai Objek jaminan? Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini terdiri dari:
1. Untuk mengetahui sudah sejauh mana Regulasi yang ada saat ini dalam menunjang NFT sebagai objek jaminan
2. Untuk  mengetahui  apakah  NFT  dapat  menjadi  Objek  jaminan  baru  yang  dapat  lebih dipercaya dengan segala inovasinya

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  metode  hukum  serta  pendekatan  konseptual  dalam menghadapi kasus-kasus yang menganalisis implementasi standar hukum dalam konteks yang relevan dengan  permasalahan  penelitian  (Muhaimin,  2020).  Metode  penelitian  ini  adalah  jenis  analisis  yang memeriksa  sumber  hukum  primer  seperti  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021  Tentang  Tata  Cara  Pendaftaran,  Perubahan,  dan  Penghapusan  Jaminan  Fidusia,  dengan berdasarkan  pada  data  sekunder  berupa  sumber  hukum  primer.  Selain  itu,  juga  dianalisis  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan,  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2008  tentang  Pajak,  dan  sumber  sekunder  yang  meliputi  publikasi  berkala  dan  buku-buku  yang dikumpulkan melalui prosedur penelitian kepustakaan (Ishaq, 2017).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1   NFT  Sebagai  Objek  Jaminan  menurut  Undang  Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang Jaminan Fidusia
Jaminan Fidusia merupakan suatu jaminan untuk pengalihan hak kepemilikan suatu benda yang dijaminkan atas dasar kepercayaan tetapi objek jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia  (debitur)  (Rachma  Amalia  Siti  Nur  Abdilah,  2021).  Pada  Ketentuan  pasal  1  ayat  2  Undang Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  memberikan  pengertian  mengenai  Jaminan Fidusia yaitu:
“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan  tidak  bergerak  khususnya  bangunan  yang  tidak  dapat  dibeban  hak  tanggungan  sebagaimana dimaksud  dalam  Undang  Undang  Nomor 4  Tahun  1996  tantang  Hak  Tanggungan  yang  tetap  berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia ,sebagai anggunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.
Selanjutnya Pada pasal 1 ayat 4 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia memberikan pengertian mengenai “benda”yang dapat menjadi objek jaminan fidusia sebagai berikut: “Benda  didefinisikan  sebagai  segala  sesuatu  yang  dapat  dipegang  dan  dipindahkan,  baik  berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar atau tidak terdaftar, bergerak atau tidak bergerak, dan tidak dibebani dengan hak gadai atau hak tanggungan”.
Pada pasal 1 ayat 4 tersebut dijelaskan mengenai objek jaminan fidusia diantaranya:
a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dipindahkan
b. Bisa benda berwujud atau benda tidak berwujud
c. Bisa benda terdaftar atau benda tidak terdaftar
d. Benda bergerak atau benda tidak bergerak yang tidak dibebankan hak tanggungan dan hipotek
Syarat-syarat objek jaminan fidusia tersebut di atas bersifat opsional dan tidak bersifat universal, artinya suatu objek dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia walaupun hanya memenuhi salah satu dari sekian banyak kualifikasi (Maulana & Supriyadi, 2023). Sedangkan NFT setidaknya memenuhi 4 syarat yang memenuhi kualifikasi di antaranya:
a. Dapat dialihkan dan dimiliki
NFT bisa dimiliki haknya melalui dua cara,pertama menciptakan karya/aset digital NFT sendiri dan kedua melalui transaksi jual beli.
b. Benda tidak berwujud
Ahli hukum Sri Soedewi menyatakan benda berwujud ialah benda yang dapat diraba oleh panca indra yang memiliki fisik nyata (Mascjhoen, 1981). Jika menganalogikan pernyataan tersebut maka  NFT  tidak  memenuhi  kriteria  tersebut  maka  bisa  disimpulkan  bahwa  NFT  termasuk benda tidak berwujud.
c. Benda bergerak
Terlepas NFT bergerak jika dilihat melalui sifatnya yang dapat berpindah kepemilikannya. NFT juga memenuhi unsur hak cipta,sebagaimana Hak Cipta dapat dialihkan kepada pembuat atau pencipta NFT dan Hak milik dapat juga dialihkan kepada pembuat NFT atau pembeli,hal ini menunjukkan nahwa NFT termasuk Hak Cipta .Pada pasal 16 ayat 1 Undang Undang Hak Cipta disebutkan  “Hak  Cipta  merupakan  benda  bergerak  tidak  berwujud”maka  dapat  diisimpulkan bahwa NFT merupakan benda bergerak.
Berdasarkan uraian diatas dengan kembali merujuk pada pasal 1 ayat 4 Undang Undang Nomor 42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia  berkenaan  dengan  syarat  atau  ketentuan  mengenai  objek jaminan  fidusia  maka  dapat  disimpulakan  bahwa  NFT  memenuhi  syarat  dan  ketentuan  untuk  dapat dikatakan sebagai objek dalam jaminan fidusia.

## 3.2   NFT  sebagai  objek  jaminan  Fidusia  perspektif  Kementrian  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia (KEMENKUMHAM)
Sesuai Peraturan Nomor 25 Tahun 2021 yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak  Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) Republik  Indonesia tentang Pendaftaran, Perubahan, dan  Pencabutan Jaminan  Fidusia,  khususnya  Direktorat  Jenderal  Administrasi  Hukum  Umum,  mempunyai  peranan penting dalam penanganan jaminan fidusia.
Ketentuan mengenai pendaftaran, perubahan, dan pencabutan jaminan fidusia mengenai waktu pendaftaran,  waktu  perbaikan,  dan  waktu  pemberitahuan  penghapusan  jaminan  fidusia  tidak  diatur secara khusus, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri. Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021. jaminan fidusia diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999.
Dari  Uraian  diatas  dapat  kita  pahami  bahwa  kemenkumham  hanya  sebagai  registrar  dan pengawas dari jaminan fidusia,NFT juga  secara  khusus dan jika dipandang sebagai  aset digital tidak memiliki  regulasi  khusus  untuk  dijadikan  objek  jaminan  fidusia,maka  dari  itu  masih  harus  merujuk kepada  UU  nomor  42  tentang  jaminan  fidusia.Adapun  pandangan  Kementrian  Hukum  dan  Ham terhadap  NFT  sebagai  Objek  jaminan  fidusia  oleh  Bapak  Yulius  Manurung  selaku  Kepala  Bidang pelayanan Hukum Kanwil Medan menyatakan “Selama bukti kepemilikan objek yang akan dijadikan jaminan  Fidusia  bisa  dibuktikan  berarti  bisa  dijadikan  objek  jaminan  fidusia,tergantung  sekarang Lembaga pembiayaan mau menerima apa tidak”.(Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Medan Yulius Manurung pada tanggal 3 Agustus 2023)
NFT juga secara khusus dan jika dipandang sebagai aset digital tidak memiliki regulasi khusus untuk dijadikan objek jaminan fidusia,maka dari itu masih harus merujuk kepada UU nomor 42 tentang jaminan fidusia namun Kemenhukham beserta pihak terkait sudah mulai mulai melakukan penyusunan dan  rancangan  atas  Rancangan  Undang  Undang  Jaminan  Benda  Bergerak  (RUUJBB),Hal  ini  juga sejalan dengan keterangan Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Kanwil Medan Bapak Surya Dharma Ginting yang menyampaikan “Sebenarnya untuk perumusan aset digital atau  nft  sebagai  Objek  jaminan  itu  kewenangan  pusat  bukan  kewenangan  wilayah,tapi  berdasarkan informasi  dari  Direktorat  Perdata  Subdit  Fidusia  ada  pembahasan  terkait  Undang  Undang  mengenai jaminan benda,sudah ada pembahasan kesana”.(Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Surya Dharma Ginting Kanwil Medan Yulius Manurung pada tanggal 3 Agustus 2023).
Adapun pembahasan yang sudah berjalan mengenai Rancangan Undang Undang Jaminan Benda ini adalah sebagai berikut:
1. Perluasan  cakupan  objek  jaminan  benda  bergerak,serta  adanya  unifikasi  regulasi  yang memberikan  kepastian  hukum,diharapkan  dapat  meningkatkan  peluang  masyrakat  untuk mendapatkan  akses  pembiayaan  dengan  menggabungkan  pengaturan  atas  seluruh  jenis penjaminan  benda  bergerak  baik  secara  sifat  maupun  hukum  yang  saat  ini  diatur  dalam peraturan berbeda.
2. RUUJBB akan mengintegrasikan system registrasi seluruh penjaminan benda bergerak,sehingga akan memudahkan masyrakat untuk melakukan pencarian terhadap status penjaminan benda bergerak melalui satu pintu,serta guna mencegah adanya penjaminan ulang tanpa alas hak yang tidak terdeteksi.
3. Pengaturan  yang  lebih  komprehensif  mengenai  mekanisme  eksekusi  atas  jaminan  benda bergerak  sebagai  bentuk  upaya  perbaikan  dari  substansi  regulasi  yang  ada  dengan memperhatikan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Judicial review atas Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. (Materi Bimbingan Teknis Jaminan  Fidusia  tentang  Mekanisme  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  berdasarkan  Peraturan Menteri Hukun Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 25 Tahun 2021 di JW Marriot Hotel Medan Pada tanggal 24 Maret 2022).

## 3.3   Pengenaan Pajak Terhadap NFT Perspektif Undang Undang No 36 Tahun 2008 Tetang Pajak Penghasilan
Perkembangan potensi NFT di masa depan akan semakin membaik dengan seiring meningkatnya pengguna  serta  perkembangan  teknologi.  Berkembangnya  penggunaan  NFT  dalam  segala  aspek perekonomian akan berpengaruh terhadap para pengguna NFT untuk mendapatkan sumber penghasilan baru. Dengan demikian NFT dapat dinilai sebagai objek baru dalam pemungutan pajak khususnya pajak pengasilan.
Pajak  penghasilan  merupakan  pajak  yang  dikenakanan  baik  kepada  pribadi  ataupun  suatu badanyang terikat dengan perolehan penghasilan selama 1 tahun. Merujuk pada pasal 4 ayat 1 Undang Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengatakan objek pajak penghasilan yaitu:
“Yang dimaksud dengan perpajakan adalah penghasilan, yang diartikan sebagai setiap tambahan kemampuan  ekonomis  yang  diterima  atau  diperoleh  Wajib  Pajak,  baik  yang  berasal  dari  Indonesia maupun  dari  luar  Indonesia,  yang  dapat  digunakan  atau  dikonsumsi  atau  digunakan  untuk menumbuhkan kekayaan Wajib Pajak, dengan nama dan dalam bentuk apapun”
Dengan nilai transaksi digital yang dihasilkan melalui NFT baik melalui transaksi di Indonesia maupun diluar Indonesia dan mengkaitkan dengan pasal 4 ayat 1 UU tentang Pajak Penghasilan maka sudah sewajarnya NFT dikenakan pajak penghasilan.
Pengenaan pajak pengahasilan terhadap transaksi aset digital juga sudah  mulai diterapkan oleh negara lain.Misalnya,Korea selatan sudah mulai mencanangkan pengenaan pajak penghasilan terhadap penghasilan  yang  didapat  melalui  transakssi  NFT  dengan  besar  tarif  pajak  sekitar  20%  pendapatan pengahsilan  diatas  KWR  2,5  juta  atau  sekitar  RP  30  juta.  Walaupun  Laporan  OECD  yang  berjudul Taxing  Virtual  Currencies  an  Overview  of  Tax  Treatments  and  Emerging  Tax  Policies  Issues mengatakan  pajak  aset  virtual  memiliki  ketidakjelasan  dalam  mendefinisikan  aset  virtual.  Terdapat beberapa  kendala  lainnya  seperti  karakteristik  aset,  waktu,  dan  penilaian,  karena  NFT  hadir  dalam berbagai bentuk dan aplikasi, sehingga penanganan permintaan transaksi NFT harus didasarkan pada manfaat NFT yang diterbitkan (Amelia Ayu Paramitha, 2023).
Dalam Pasal 4 ayat 3 Undang Undang tentang Pajak Penghasilan dijelaskan terkait hal hal yang dikecualikan sebagai objek pajak.Merujuk pasal tersebut dapat dipahami bahwa NFT tidak termasuk pada  objek  dari  pajak  penghasilan,namun  hal  ini  menjadikan  NFT  bersifat  kesadaran  sendiri  dengan maksud  bahwa  pembayar  pajak  harus  ,  membayar,  menghitung,  dan  melaporkan  secara pribadi.Berdasarkan  hal  ini  mengindikasikan  kerawanan  terhadap  timbulnya  ketidakpatuhan  wajib pajak.Jika  mengkaitkan  dengan  asas  Kepastian  Hukum  maka  seharusnya  implikasi  atas  kepastian hukum NFT sebagai objek peungutan pajak sudah harus segera di realisasikan.

## 3.4 Peran Otoritas Jasa Keuangan dan Mentri Keuangan Terhadap Jaminan Fidusia
Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk transaksi dalam lembaga pembiayaan konsumen; transaksi  ini  diatur  oleh  OJK  pada  lembaga  keuangan  bukan  bank.  .  Dalam  Undang  Undang  No  21 Tahun tentang Otoritas Jasa Keuaangan Pasal 6 Huruf (c) menyatakan “OJK mengatur dan mengawasi kegiatan  jasa  keuangan  di  sector  perasuransian,  dana  peniun,  Lembaga  pembayaan,  dan  Lembaga keuangan lainnya.
Imam  Sugema  mengatakan  bahwa  OJK  memliki  prinsip  pengawasan  peraturan  terhadap Lembaga  keuangan  seperti  ,  asuransi,  bank,  multifinance,  bursa  berjangka,  pasar  modal.Dalam mengeluarkan  kebijkan  OJK  juga  perlu  melakukan  Kerjasama  dengan  Lembaga  lain  diantaranya Lembaga  penjamin  simpanan,  BI  ,  Menteri  Keuangan  hingga  Presiden  dalam  upaya  kebijakan  yang dihasilkan dapat menjadi pemecah permasalahan keuangan khusunya transaksi Jamian fidusia (Tunisa, 2015).
Dengan  dinilai  bahwasannya  Undang  Undang  No.  42  Tahun  1999  tentang  jaminan  Fidusia banyak  kekurangan,maka  Mentri  Keuangan  Mengeluarkan  Peraturan  Mentri  Keuangan  Republik Indonesia  No.  130/PMK.010/2012  dengan  tujuan  membawa  dampak  positif  terhadap  Lembaga pembiayaan dan menjamin tegaknya asas hukum dengan diaturnya hal hal sebagai berikut:
1. Menekankan wajib mendaftarkan jaminan di Kantor Pendaftaran Fidusia.
2. Memperjelas waktu pendaftaran
3. Menghilangkan  tindakan  yang  tidak  berkeadilan  dengan  mengatur  tata  cara  penarikan objek jaminan fidusia.
4. Pemberian hukuman kepada pelanggar ketentuan kepada pendaftar obyek jaminan fidusia.
5. Memberikan keadilan  karena dengan Pendaftaran obyek jaminan fidusia, apabila debitur wanprestasi akan dilakukan eksekusi sesuai UU No. 42 Tahun 1999.
Dengan uraian diatas,menurut hemat penulis bahwa OJK dan kementrian keuangan hadir dalam regulasi  jaminan  semata  mata  sebagai  pengawas  regulasi  agar  terjaminnya  asas  hukum  yang berkeadilan,kebermanfaatan  serta  berkepastian  hukum.  Sedangkan  korelasi  terdadap  NFT  sebagai Objek  jaminan  fidusia  bahwasannya  dengan  kemajuan  teknologi  yang  berkembang  saat  ininft  dapat meminimalisir resiko yang hadir akibat “human eror”,hal ini disebabkan teknologi NFT sudah mampu untuk melindungi pemalsuan data bahkan dengan perkembangan teknologi kedepannya tidak menutup kemungkinan  dapat  meawarkan  kemudahan,pendaftaran  hingga  eksekusi  (jika  wanprestasi)  secara online,mengingat nft berbasis digital.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
Dalam perkembangannya NFT sampai saat ini tidak memiliki leglitas yang jelas baik mulai dari regulasi  perundang  -  undangan  yang  hanya  khusus  mengatur  NFT  hingga  regulasi  yang  sifatnya sektoral.Dalam Pasal 1 ayat 4 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tentang pengertian “benda”dapat dijadikan objek Jamian fidusia,Meskipun tidak dikatakan secara gamblang bahwa NFT dijadikan objek jaminan, namun sejalan dengaan pasal tersebut dapat dibuktikan pula bahwa NFT dapat digolongkan sebagai benda dengan terpenuhinya beberapa unsur.Hal ini cukup untuk dapat membuktika bahwa  NFT  tergolong  benda  dan  dapat  dijadikan  objek  jaminan  fidusia.Dengan  hanya “sedikit”keterkaitaan  NFT  sebagai  objek  jaminan  dengan  ini  juga  menjadi  alasan  yang  cukup  untuk mengenakan  pajak  pada  NFT  hal  ini  merujuk  pada  pasal  4  ayat  1  tentang  pajak  penghasilan  dengan telah terbuktinya pula bahwa NFT memiliki nilai ekonomis sebagai aset digital maka sudah dipastikan bahwa NFT menjadi objek pajak penghasilan.
Kemudian Kemenkumham memberikan Regulasi Pendukung terkait pendaftaran jaminan fidusia dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2021 dengan tujuan untuk menutupi aspek aspek  yang  dianggap  rawan  dalam  Undang  Undang  Nomor  42  Tahun  1999.Meskipun  pembaharuan mekanisme  pendaftaran  jaminan  fidusia  juga  tidak  memeperngaruhi  aset  digital  khususnya  NFT mendapat kepastian atas regulasi tetapi Kemenkumham dengan pihak terkait sudah mulai melakukan pembahasan  terkait  Rancangan  Undang  Undang  Jaminan  Benda  Bergerak  (RUUJBB)  yang kemungkinan ini akan menjadi angin segar terhadap asset digital khususnya NFT sebagai objek jaminan fidusia dengan diawasi oleh OJK selaku pengawas terhadap Lembaga pembiayaan bukan bank.
Berdasarkan  uraian  kesimpulan  diatas  maka  dapat  penulis  simpulkan  bahwasanya  NFT  dapat memenuhi segala aspek regulasi yang sekiranya berkenaan dengan keberadaaanya namun hingga saaat ini tidak ada regulasi yang secara khsusus memberikan kepastian  hukum. Padahal NFT menawarkan
mekanisme  baru  yang  dapat  mempermudah  dan  meminimalisir  terjadinya  perbuatan  melawan hukum.Namun memang harus di akui pula bahwa NFT butuh pengembangan lebih lanjut untuk dapat berkolaborasi untuk dapat menjadikan NFT sebagai Objek Jaminan yang memiliki kepastian hukum.

## 4.2 Saran
Dalam Upaya untuk membuktikan bahwa NFT layak dan berpotensi untuk dapat mejadi teknologi baru dalam objek jaminan fidusia maka masih dibutuhkannya regulasi dan mekanisme  yang mendukung . Pemerintah diharapkan  untuk dapat  melihat  NFT  sebagai  teknologi  serta  asset digital  yang  memiliki potensi  sebagai  objek  jaminan  dengan  merumuskan  regulasi  pendukung,lalu  diharapkan  pemerintah serta Lembaga terkait untuk dapat memabtu pengembangan NFT dengan segala mekanismenya yang kemudian  dapat  dijadian  objek  jaminan  fidusia  seperti  dengan  berkoordinasi  dengan  Lembaga pembiayaan untuk dapat mengklasifikassikan NFT yang bagaimana untuk dapat dikategorikan sebagai objek  jaminan  fidusia.Saya  selaku  peneliti  berharap  akan  ada  penelti  lain  yang  dapat  mengisi kekosongan penilitian ini dengan menambahkan perspektif dari Lembaga pembiayaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alief, E., & Sukmawan, R. (2023). NFT (Non-Fungible Token), Objek Jaminan,  dan  Implikasi Hukum  dalam Penerapannya. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research , 3 (1), 2988–2997.
Amelia  Ayu  Paramitha,  F.  K.  R.  (2023).  Tinjauan  Yuridis  Pengenaan  Pajak  Penghasilan  dalam  Non  Fungible Token (NFT) Di Indonesia. Jurnal Supremasi , 13 (1). Ishaq,  I.  (2017). Metode  Penelitian  Hukum  Dan  Penulisan  Skripsi,  Tesis,  serta  Disertasi .  Jakarta:  Pelangi Cendekia.
Ivana, G. & N. A. A. (2022). Akibat Kekosongan Hukum Terhadap Non-Fungible Token Sebagai Hak Kekayaan Intelektual. Jurnal USM Law Review , 5 (2). Mascjhoen, S. S. S. (1981). Hukum Perdata: Hukum Benda . Bandung: Liberty.
Maulana,  J.,  &  Supriyadi,  A.  P.  (2023).  Kebasahan  Aset  Digital  NFT  (Non  Fungible  Token)  Sebagai  Objek Jaminan  Fidusia Perspektif  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan  Fidusia. Journal  of Islamic Business Law , 7 (1). Muhaimin, M. (2020). Metode Penelitian Hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum . Mataram: Mataram-NTB.
Rachma Amalia Siti Nur Abdilah, N. Z. M. S. N. A. (2021). Urgensi Jaminan Fidusia  dalam Hukum Islam dan Pandangan Mahzab Imam Syafi. Journal Of Indonesian Comparative Of Sharia’h Law , 4 (2).
Siliwangi, F. (2022). Jual Beli Non Fungible Token (NFT) Sebagai Aset Digital Dihubungkan dengan Hak Cipta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Bandung Conference Series: Law Studies , 2 (2).
Sukihana,  N.  K.  R.  S.  C.  D.  and  I.  A.  (2022).  Perlidungan  Hukum  Terhadap  Karya  Seni  Dalam  Bentuk  Non- Fungible Tokken (NFT). Jurnal Kertha Wijaya , 11 (4).
Torbeni, W., Putu, N., Lestari, E. B., Komang, I., & Putra, A. M. (2022). Mengenal  NFT Arts Sebagai Peluang Ekonomi Kreatif di Era Digital. Senada , 5 (1).
Tunisa, N. (2015). Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia. Jurnal Cita Hukum , 2 (2).
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI  Nomor  25  Tahun  2021  Tentang  Tata  cara  Pendaftaran Perubahan Dan Penghapusan Jaminan Fidusia Undang undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia Undang Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Undang Undang No 21 Tahun tentang Otoritas Jasa Keuangan