## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v5i1.374

## Pembatalan pada Peralihan Hak Milik Atas Dasar Hibah
Luna Alifia Khansa 1 , Surahmad 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat 12450 Correspondence email: lunaalifiak@upnvj.ac.id; surahmad1970@gmail.com
Abstrak. Hibah merupakan pemberian suatu kepemilikan dari si pemberi hibah kepada penerima hibah secara Cuma-Cuma dan dilakukan saat pemberi hibah masih hidup. Hibah dapat dituangkan dalam 2 akta yaitu akta otentik dan akta bawah tangan yang memiliki kepastian hukum yangberbeda. Legalitas akta hibah yang dilakukan dibawah tangan serta alasan pembatalan hibah yang banyak  terjadi  tidak  dijelaskan  secara  rinci  dalam  Peraturan  perundang-undangan.  Walau  pembatalan  hibah  telah  ditekankan karena  tidak  dapat  kembali  dengan  pengecualian  pada  pasal  1688,  tetapi  pada  prakteknya  masih  saja  terdapat  kasus  yang memohon  pembatalan  hibah  karena  berbagai  macam  hal.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan  informasi  mengenai legalitas hibah bawah tangan dan apa saja yang dapat membatalkan hibah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan. Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  akta  dibawah  tangan  tetap dianggap sah, namun pada saat melakukan pendaftaran menurut PP No.24 Tahun 1997 tetap harus menggunakan akta yang dibuat oleh PPAT.  Kemudian alasan Pembatalan  hibah sendiri tidak  hanya  yang diatur dalam Pasal 1688  KUHperdata saja, tetapi ada alasan lain yang mengakibatkan pembatalan hibah seperti cacat hukum administratif, hibah melebihi batas legitime portie , dan lain sebagainya.
Kata-kata Kunci: Hibah; Pembatalan; Legalitas; Akta Bawah Tangan
Abstract.  The  grant  would  be  an  outright  gift from  the  giver  to  the  gritty  and  while  the  giver  was  still  alive. The  grant  can  be poured  in  2  deeds  which  are  authentic  deeds  and  under  hands  which  have  a  different  legal  certainty.  The  legality  of  handheld grants and the reason for the cancellation of many are not specified in the regulations. Although the cancellation of the grant has been emphasized for not being able to return with an exception in article 1688 code civil, there still remains in practice a  case requesting the cancellation of the grant for various things. The purpose of this research is to provide information regarding the legality  of  the  grants  under  the  hands  and  anything  that  might  invalidate  the  grant.  The  study  method  used  in  this  study  was normative-juridical  with  a  constitutional  approach.  The  results  of  this  study  are  under  his  hands  still  valid,  but  at  the  time  of registration according to page no.24 of 1997 still have to use a deed made by ppat. Then the reason for the cancellation of the grant  itself  is  not  only  admissible  in  article  1688  code  civil,  but  there  is  another  reason  for  the  cancellation  of  grants  such  as administrative law cacies, grants exceeding the limit of legitme portie, and so on.

## Keywords: Grant, annulment, legality, deed under hand

## PENDAHULUAN
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali. 1 Urusan  pertanahan  telah  diatur  oleh  pemerintah  dalam  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960.  Undang-undang  ini dikenal  dengan  nama  Undang-undang  Pokok  Agraria  (UUPA).  Tanah  memiliki  berbagai  arti  yang  kemudian  harus diberi batasan. Maka dari itu secara resmi UUPA membatasi pengertian tanah yang dicantumkan dalam Pasal 4 ayat (1). Dalam Pasal ini, menjelaskan bahwa berdasarkan  hak yang negara berikan  untuk menguasai hak atas  tanah, ada berbagai  macam  hak  atas  permukaan  bumi  yang  disebut  tanah,  yang  dapat  dimiliki  oleh  orang-orang  baik  untuk dimiliki sendiri ataupun dimiliki bersama dengan orang lain atau dengan badan hukum. 2
Berdasarkan hal yang sudah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian tanah dalam sudut pandang yuridis  adalah  permukaan  bumi.  Tanah    juga  termasuk  kedalam  kebutuhan  primer  manusia.  Semua  orang  akan berlomba-lomba  berusaha  untuk  mendapatkan  tanah  guna  dimanfaatkan  sesuai  fungsinya.  Dalam  UUPA    sendiri diatur mengenai jenis-jenis hak atas tanah yaitu Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak membuka Tanah dan memungut hasil hutan, serta hak guna air pemeliharaan dan penangkapan ikan. 3
Berbagai  jenis-jenis  hak  atas  tanah  tersebut  dapat  diambil  alih  atau  dialihkan  melalui  pendaftaran  hak  atas tanah.  Pendaftaran  hak  atas  tanah  dapat  dilakukan  langsung  dengan  datang  ke  kantor  pertanahan  yang  mengatur wilayah dimana tanah tersebut berada. Pendaftaran tanah  sendiri sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tersebut memiliki fungsi untuk melindungi hak-hak kepemilikan tanah seseorang.
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia
2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
3 Siti Nurul Intan. dan Wardani Rizkianti. “STUDI KOMPARATIF PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN DI KOTA BOGOR DAN KOTA DEPOK”, Jurnal Yuridis , Vol.6, No.2 (2019): 191

## Luna Alifia Khansa dan Surahmad, Pembatalan pada Peralihan Hak Milik Atas Dasar Hibah
Pada  proses  pendaftaran  tanah,  pengubahan  nama  dalam  sertifikat  hak  milik  atau  balik  nama  disebut  juga sebagai peralihan hak. Pada pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa “peralihan hak atas tanah dan  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  dapat  dilakukan  melalui  jual-beli,  tukar  menukar,  hibah,  pemasukan  dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, yang hanya dapat didaftarkan jika sudah dibuktikan dengan adanya akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang.” 4
Sebelum  lahir  PP  No.  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah,  bagi  masyarakat  yang  tunduk  pada  KUH Perdata surat hibah harus dibuat dalam bentuk tertulis dari notaris. Apabila ada hibah yang tidak dilakukan di hadapan notaris,  maka  surat  tersebut  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  kuat.  Bagi  orang-orang  yang  tunduk  pada  hukum adat dapat akta hibah dibawah tangan tetapi  saat melakukan proses pendaftaran di KanTah harus dibuat dengan akta PPAT. Setelah Lahirnya PP No. 24 Tahun 1997 setiap pemberian hibah harus dilakukan dengan akta PPAT.
Pada  penghibahan,  orang  yang  menghibahkan  dilarang  untuk  memberikan  persyaratan  bahwa,  si  penghibah masih  memiliki  kuasa  atas  tanah  tersebut.  Meskipun  dalam  pengertiannya,  hibah  tidak  diperbolehkan  untuk  ditarik kembali, ada beberapa pengecualian yang memungkinkan penghibahan  dapat ditarik Kembali. Pengecualian  tersebut dijelaskan dalam  “Pasal 1688 KUH Perdata, yaitu :
a. Karena syarat-syarat penghibahan yang tidak dipenuhi
b. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain (misalnya penistaan) terhadap si penghibah
c. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.”
Penarikan  Kembali  dilakukan  dengan  menyatakan  keputusannya  kepada  si  penerima  hibah  disertai  dengan tuntutan pengembaliannya barang yang telah dihibahkan yang dalam hal ini adalah tanah. 5
Dalam  penelitian  ini,  penulis  akan  membahas  mengenai  legalitas  hibah  yang  tidak  dituangkan  dalam  akta otentik atau dibuat di bawah tangan, serta hal-hal apa saja yang dapat membatalkan hibah dalam peraturan perundang- undangan yang mengatur hal tersebut.

## METODE Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau Yuridis Normatif.  Kajian utamanya adalah hukum yang  ditentukan  sebagai  aturan  yang  berlaku  dalam  lingkungan  sosial  dan  menjadi  tolak  ukur  perilaku  setiap  orang. Sehingga  penelitian  hukum  normatif  memiliki  tujuan  utama  pada  inventarisasi  hukum  positif,  asas-asas  dan  doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah  hukum. 6 Dari  penjelasan  yang  penulis  jelaskan  diatas  maka  penulis  memilih  untuk  menggunakan  penelitian hukum normatif dalam melakukan penelitian dan menulis hasil dari penelitian ini. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, penulis akan meneliti sesuai fakta-fakta yang ditemukan dalam masyarakat dengan perundang-undangan yang memang terkait dengan hal tersebut

## Jenis Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini,  bahan  hukum  dikumpulkan  melalui  identifikasi  perundang-undangan,  klasifikasi  serta sistematika  bahan  hukum  yang  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Penulis.  Maka  dari  itu,  penelitian  ini menggunakan  teknik  pengumpulan  data  yaitu  studi  kepustakaan  yang  dilakukan  dengan  cara  membaca,  mencari informasi, menyimpulkan bacaan, serta membuat catatan terkait materi yang dibutuhkan pada penelitian ini. Sumber data yang digunakan oleh penulis ialah data sekunder yaitu Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria  ,  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan hak pengelolaan, Jurnal Ilmiah  Terdahulu  serta  Buku  Teks.  Penulis  akan  menganalisa  data  yang  didapat  dari  penelitian  studi  kepustakaan tersebut  dengan  metode  deskriptif  analisis,  yaitu  menuliskan  data  dalam  bentuk  kata-kata  yang  kemudian dideskripsikan untuk memberikan informasi yang jelas terkait topik penelitian penulis berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Legalitas Akta Hibah Yang Tidak Dituangkan Dalam Akta Otentik Atau Dibuat Dalam Akta Bawah Tangan
Peralihan  hak  atas  tanah  bisa  terjadi  dengan  berbagai  cara,  diantaranya  adalah  melalui  jual  beli,  hibah,  sewa menyewa,  tukar  menukar  dan  lain  sebagainya.  Peralihan  hak  tersebut  terjadi  dengan  adanya  kesepakatan  para  pihak dimana hal tersebut menjadi syarat sah dalam sebuah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.  Dalam
4 Waskito,dkk. Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang . (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 162
5 Ibid., hal. 166-167
6 Muhammad Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. 1. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 52.
Jurnal  ini  akan  dibahas  lebih  lanjut  mengenai  hibah,    Hibah  diatur  dalam  Buku  III  BAB  X  yaitu  dalam  Pasal  1666 sampai  Pasal  1693.  Pada  Pasal  1666  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  menyebutkan  pengertian  hibah  sebagai berikut:
“Hibah  adalah  Suatu  persetujuan  dengan  mana  seorang  penghibah  menyerahkan  suatu  barang  secara  cuma- cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang- undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup”.
Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa hibah dilakukan oleh seorang secara Cuma-Cuma dan barang yang sudah dihibahkan tidak dapat ditarik kembali. Hibah terdiri dari berbagai macam yaitu : a. Hibah  Manfaat,  hibah  ini  diberikan  ketika  sebuah  hadiah  diberikan  secara  Cuma-Cuma  dengan  harapan  harta tersebut dapat bermanfaat bagi kehidupan si penerima hibah. Jika si penerima hibah meninggal lebih dulu daripada pemberi hibah, maka barang tersebut dikembalikan lagi kepada si pemberi hibah.
b. Hibah  barang,  hibah  ini  diberikan  kepada  si  penerima  hibah  dengan  nilai  materi  atau  manfaat,  tanpa  harapan apapun. 7
Hibah juga memiliki syarat utama yaitu :
a. Pemberi hibah harus sudah cakap atau dianggap telah dewasa secara hukum atau sudah menikah
b. Sesuatu yang akan dihibahkan harus sudah ada ketika hibah tersebut akan di laksanakan
c. Sesuatu yang akan dihibahkan harus bermanfaat bagi penerima hibah
Syarat yang lain secara tidak langsung disebutkan pada Pasal 1666 KUH Perdata yaitu hibah dianggap sah jika dilakukan  diantara  orang-orang  yang  masih  hidup.  Apabila  salah  satu  pihak  dalam  pelaksanaan  hibah  meninggal, maka hibah dikatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat.
Kemudian,  seperti  yang  kita  ketahui  Indonesia  merupakan  sebuah  Negara  menjunjung  tinggi  hokum  atau Peraturan.  Hal  tersebut  diatur  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945.  Negara  Hukum  memiliki  prinsip  untuk  menjaga keadilan  dan  perlindungan  hukum  dalam  kepastian  hukum  itu  sendiri.  Kepastian,  keadilan  dan  perlindungan  hukum menuntut  antara  lain  adanya  lalu  lintas  hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat  karena  masyarakat  memerlukan  alat bukti  yang menentukan dengan  jelas  hak dan kewajiban  seseorang  sebagai subyek hukum dalam lingkungan  sosial. 8 Sebagai negara hukum, peraturan mengenai hibah juga ditentukan dalam Undang-Undang termasuk bagaimana hibah tersebut di proses dan dalam bentuk apa hibah tersebut dapat dituliskan sehingga dapat menjadi bukti yang kuat untuk melindungi hak-hak para pihak. Pada pelaksanannya sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,Hibah dapat dituangkan dalam 2 bentuk akta, antara lain Akta Otentik atau Akta dibawah tangan.
Masyarakat  yang  tunduk  pada  Hukum  Perdata  surat  hibah  harus  dibuat  dalam  bentuk  tertulis  atau  dapat dikatakan akta otentik dan dibuat dihadapan Notaris. Jika tidak dibuat oleh Notaris maka surat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Akta otentik merupakan akta yang dibuat dihadapan notaris tempat akta itu dibuat dan dalam bentuk yang  telah  ditentukan  oleh  Undang-Undang.  Menurut  Pasal  1868  KUH  Perdata,  akta  yang  benar  harus  memenuhi persyaratan  yaitu  bersifat  kumulatif  atau  harus  mencakup  semua  hal  yang  dibutuhkan  dalam  pelaksanaan  hibah tersebut. 9 Dalam Pasal 1870 KUH Perdata, akta otentik memberikan pemilik sahnya kekuatan pembuktian yang sangat kuat  karena  memiliki  kepastian  hukum  yang  diakui  secara  sah  serta  menjelaskan  secara  lengkap  tentang  apa  yang telah  dituangkan  dalam  akta  tersebut.  Akta  tersebut  dapat  menjadi  bukti  konkrit  dan  dapat  dijadikan  bukti  wajib  di dalam  pengadilan.  Dengan  demikian,  apabila  ada  yang  mendalilkan  bahwa  akta  otentik  tersebut  palsu  maka  orang tersebut harus membuktikan dalil tersebut. 10
Lalu,  bagi  masyarakat  yang  masih  tunduk  pada  hukum  adat  diperbolehkan  membuat  surat  hibah  tersebut dibawah  tangan.  Akta  dibawah  tangan  merupakan  akta  yang  dibuat  tidak  dihadapan  pejabat  yang  berwenang,  dan hanya  ditandatangani  para  pihak  saja.  Akta  yang  tidak  memenuhi  syarat  pada  Pasal  1868  KUH  Perdata,  meskipun ditanda tangani oleh para pihak tetap tidak dapat dianggap sebagai akta otentik karena kekuatan pembuktiannya hanya
7 Robiah Awaliyah. and Nadjematul Faizah.,. “Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017).” Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam , 4 (2), pp.108-130.
8 Kiagus  Yusrizal.,   “Tinjauan  Hukum  Terhadap  Kekuatan  Pembuktian  Akta  Di  Bawah  Tangan  Dihubungkan  Dengan Kewenangan  Notaris  Dalam  Pasal  15  Ayat  (2)  Uu  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris “  (Doctoral  dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro). (2008)
9 Purnamasari. I. D, 2015, Akta Notaris Sebagai Akta Otentik., dalam
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt550c0a7450a04/akta-notaris-sebagai-akta- otentik/#:~:text=%E2%80%9CSuatu%20akta%20otentik%20adalah%20suatu,kumulatif%20atau%20harus%20meliputi%20sem uanya.
10 I  Ketut  Tjukup.  ,  I  wayan  Bela  Siki  Layang.,  dkk.  “Akta  Notaris  (Akta  Otentik)  Sebagai  Alat  Bukti  Dalam  Peristiwa Hukum Perdata”, Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan, vol.1 no.6 (2016)
pada tulisan dibawah tangan. Tetapi saat akan melakukan pendaftaran peralihan  hak atas  tanah, harus dibuat dengan akta PPAT. 11
Pada  Tahun 1997, Pemerintah mengeluarkan PP No. 24 Tahun 1997 yang mengatur tentang “setiap pemberian hibah  tanah  harus  dilakukan  dengan  akta  PPAT  yang  kemudian  didaftarkan  di  Kantor  Pertanahan  sebagai  bentuk pengamanan  hibah  tanah.” 12 Hal  ini  dilakukan  oleh  Pemerintah  agar  dapat  memberikan  kepastian  hukum  kepada pemilik hak atas tanah  atas dasar hibah yang kemudian harus diterbitkan dalam bentuk sertifikat tanah. Sertifikat ini memiliki fungsi sebagai bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis dari tanah yang terdaftar dalam sertifikat tersebut. Salah satu masalah yang berkaitan erat dalam pendaftaran tanah atas dasar hibah adalah masalah pembuktian, hal  itu  dapat  terjadi  karena  adanya  surat  hibah  yang  dibuat  dibawah  tangan  sebelum  adanya  PP  No.  24  Tahun  1997 tersebut. 13 Alas  hak  hibah  yang  dibuat  dibawah  tangan  tidak  diatur  dalam  HIR,  tetapi  diatur  dalam  staatsblad  1867 No.29 untuk Jawa dan Madura dan Pasal 286 sampai Pasal 305 RBg.
Pada  akta  hibah  yang  dibuat  dibawah  tangan,  sejak  terbit  akta  tersebut  memiliki  keterkaitan  dengan  tanda tangan  para  pihak  yang  berada  di  akta  tersebut  saja.  Jika  tanda  tangan  diakui,  maka  akta  dibawah  tangan  tersebut memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna.  Begitu  pula  sebaliknya  jika  tanda  tangan  pada  akta  hibah  bawah tangan  tersebut  tidak  diakui  oleh  para  pihak  atau  salah  satu  pihak  maka  akta  tersebut  tidak  memiliki  kekuatan pembuktian dan memungkinkan  untuk disangkal. 14 Kekuatan pembuktian  atau keabsahan akta dibawah tangan dapat menjadi  mutlak  apabila  akta  tersebut  dilegalisasi  oleh  Notaris.  Secara  umum  akta  dibawah  tangan  dibuat  oleh  para pihak  saja,  kemudian  saat  penandatangan  dan  atau  cap  jempol  pada  akta  dilaksanakan  di  hadapan  notaris.  Setelah dilakukan legalisasi tersebut, para pihak hanya bertanggung jawab atas akta yang telah mereka buat demi kepentingan pribadi  masing-masing.  Sedangkan,  Notaris  yang  menyaksikan  penandatanganan  akta  hibah  bawah  tangan  tersebut memiliki tanggung jawab sebatas pada kebeneran dan keabsahan tanda tangan para pihak pada akta tersebut. Notaris juga  memiliki  kewajiban  untuk  memastikan  bahwa  identitas  para  pihak  pada  akta  hibah  bawah  tangan  sudah  sesuai dengan Kartu Identitas atau Kartu Tanda Penduduk milik Para Pihak. 15
Berdasarkan  penjelasan  yang  sudah  diuraikan  diatas,  akta  hibah  bawah  tangan  memang  dianggap  dan  diakui dalam  KUH  Perdata  tetapi  tidak  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna.  Akta  bawah  tangan  dianggap  sah karena pada dasarnya menurut “Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa :
Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
1. Sepakat mereka yang mengikatkam dirinya
2. Kecakapan membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang Halal”
Salah satu yang dicantumkan dalam pasal tersebut adalah “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”, maka dari  itu  akta  hibah  bawah  tangan  dapat  dikatakan  sah  sepanjang  pemberi  hibah  dan  penerima  hibah  sepakat melaksanakan hibah tersebut. Kemudian, suatu perjanjian yang dibuat secara sah baik dilakukan dengan akta otentik maupun akta bawah tangan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, hal ini diatur pada Pasal 1338 KUH Perdata. Jadi baik akta otentik maupun akta bawah tangan memiliki kedudukan yang sah menurut hukum positif  di  indonesia. 16 Meskipun  akta  hibah  bawah  tangan  dianggap  sah  menurut  hukum  dan  perundang-undangan yang  berlaku,  berdasarkan  PP  No.24  Tahun  1997, pada  pendaftaran  hibah  diwajibkan  untuk  melakukan  pendaftaran dengan  Akta  PPAT,  hal  tersebut  diperlukan  untuk  mempertahankan  kepastian  hukum  bagi  pemilik  hak  atas  tanah hibah tersebut.

## Hal-hal yang dapat mengakibatkan Pembatalan Hibah
Hibah yang sudah diberikan, harus dimuat dalam suatu akta hibah yang dibuat dihadapan notaris dengan format yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Para pihak juga harus hadir dalam penanda tanganan akta tersebut. Jika salah  satu pihak  tidak  hadir maka hibah  tidak dapat dilaksanakan. Hibah yang sudah dilakukan harus didaftarkan  ke Kantor Pertanahan. Menurut Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa:
“Peralihan  hak  atas  tanah  dan  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  melalui  jual  beli,  tukar  menukar,  hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya  dapat  didaftarkan  jika  dibuktikan  dengan  akta  yang  dibuat  oleh  PPAT  yang  berwenang  menurut  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
11 Effendi Perangin., Mencegah Sengketa Tanah, (Jakarta: Rajawali, 1990) hal.56
12 Ahmad Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) hal.161
13 Ahmad Sutedi.,hal.176
14 Ahmad Sutedi.,hal.179
15 Richard Cisanto Palit., “Kekuatan Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan. Lex Privatum ” (2015) 3 (2).
16 Richard Cisanto Palit., hal.139

## Luna Alifia Khansa dan Surahmad, Pembatalan pada Peralihan Hak Milik Atas Dasar Hibah
Hal  yang  diatur  dalam  pasal  tersebut  berlaku  untuk  semua  jenis  peralihan  Hak  termasuk  hibah  bawah  tangan yang  diharuskan  diubah  menjadi  akta  PPAT  untuk  didaftarkan  peralihan  haknya,  tetapi  peraturan  tersebut  tidak berlaku  untuk  peralihan  hak  atas  dasar  lelang.  Dalam  pasal  1  PP  No.24  Tahun  1997,  “Pendaftaran  tanah  adalah rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  Oleh  Pemerintah  secara  terus  menerus,  berkesinambungan  dan  teratur,  meliputi pengumpulan,  pengolahan,  pembukuan,  dan  penyajian  serta  pemeliharaan  data  fisik  dan  data  yuridis,  dalam  bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”
Kemudian, menurut ahli yaitu Boedi Harsono, pendaftaran tanah merupakan suatu kegiatan pemerintahan yang beralur serta dilaksanakan secara terus menerus, berupa akumulasi data pertanahan yang antara lain merupakan proses peralihan  hak  yang  berada  pada  suatu  wilayah,  bagi  kepentingan  rakyat  dalam  rangka  memberikan  kepastian  dan perlindungan  hukum  bagi  pemilik  hak  atas  tanah  tersebut. 17 Berdasarkan  Pasal  12  ayat  (1)  PP  No.24  Tahun  1997, menjelaskan bahwa “kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi kegiatan pengumpulan dan pengelolaan data fisik, pembuktian hak, penerbitan sertipikat, penyajian data fisik serta penyimpanan daftar umum dan dokumen.” Pendaftaran tanah dalam peralihan hak memiliki beberapa tahapan yang harus dilakukan sebagai berikut: a. Pengakuan tanah pertama kali
b. Pemeliharaan pendaftaran tanah.
c. Pembuatan peta dasar bidang yang menjadi dasar pendaftaran
d. Penetapan batas bidang-bidang tanah
e. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran
f. Pembuatan daftar tanah
g. Pembuatan surat ukur
h. Pembuktian hak baru 18
Pada  proses  pendaftaran  hibah  tersebut  bukan  tidak  mungkin  terjadi  sengketa  antara  penerima  hibah  dan  para ahli waris yang tidak terima dengan penghibahan yang dilakukan oleh pemberi hibah semasa hidupnya. Sengketa atau permasalahan  dapat  terjadi  karena  berbagai  macam  hal  yakni  adanya  kesalahpahaman  antara  penerima  dengan  ahli waris,  hibah  yang melebihi batas  legitime portie,  hibah yang cacat hukum administrasi dan lain  sebagainya. Dengan adanya  sengketa  dalam  peralihan  hak  hibah  tersebut,  maka  para  pihak  yang  bersengketa  dapat  mengajukan  gugatan untuk  menuntut  pembatalan  hibah  yang  sudah  dilaksanakan.  Menurut  Pasal  1688  KUH  Perdata  menjelaskan  bahwa “Suatu  hibah  tidak  dapat  ditarik  kembali  ataupun  dihapuskan”  tetapi  hibah  tetap  dapat  dibatalkan  jika  memenuhi beberapa atau salah satu hal yang mengakibatkan hibah tersebut dapat di batalkan yaitu :
a. Karena  syarat-syarat  penghibahan  yang  tidak  terpenuhi.  Pemberi  hibah  harus  memenuhi  persyaratan  hibah  yang telah diatur dalam Undang-Undang, karena jika syarat-syarat sah hibah tidak dipenuhi, maka hibah tersebut dapat dibatalkan atau ditarik kembali.
b. “Jika penerima hibah bersalah atau melakuka sesuatu yang mengancam nyawa si pemberi hibah atau melakukan suatu  kejahatan  yang  lain.  Saat  penerima  hibah  melakukan  kejahatan  yang  mengancam  nyawa  terhadap  orang yang  telah  memberikan  ia  sebuah  hadiah  secara  Cuma-Cuma  maka  hal  tersebut  tidak  dapat  dibiarkan  sehingga dapat membatalkan hibah juga.
c. Jika  penerima  hibah  menolak  memberikan  bantuan  biaya  hidup  kepada  si  pengibah,  setelah  penghibah  jatuh miskin. Dalam hal si penerima hibah menolak untuk memberikan nafkah kepada si pemberi hibah saat si pemberi hibah  jatuh  miskin  atau  perekonomiannya  sedang  menurun  maka  hibah  juga  dapat  dibatalkan.  Walaupun  dalam penghibahan tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah saat pemberi hibah jatuh miskin, tetapi sebagai manusia kita juga harus belajar bagaimana membantu sesama, terlebih lagi pada orang yang telah berbaik hati kepada kita. 19
Kemudian pada pasal 1690 KUH Perdata menyebutkan bahwa:
“Dalam kedua hal yang terakhir disebutkan dalam pasal 1688, tidaklah dapat diganggu gugat pemindahtanganan barang  yang  dihibahkan atau hipotik-hipotik  dan  lain-lain  beban  kebendaan,  yang  sekiranya  telah  diletakkan  di atas  barang  tersebut  oleh  si  penerima  hibah  sebelum  tuntutan  untuk  pembatalan  hibah  telah  didaftarkan  di
17 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  Isi  Dan Pelaksanaannya , Jilid I, Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas, (Jakarta : Djambatan, 2007), hlm.72.
18 Rumah.com,  2019, Panduan  Pendaftaran  Tanah  Sesuai  PP  24  Tahun  1997,  dalam https://www.rumah.com/panduan- properti/panduan-pendaftaran-tanah-sesuai-pp-24-tahun-1997-18305 diakses pada hari 7 Februari 2021 Pukul. 01.23
19 Op.cit, “ Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi  Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017).” Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam , 4 (2), pp.108-130.
Luna Alifia Khansa dan Surahmad, Pembatalan pada Peralihan Hak Milik Atas Dasar Hibah
samping  pengumumam  tersebut  dalam  pasal  616.  Semua  pemindahtanganan,  hipotik  atau  lain-lain  beban kebendaan  yang  dibuat  terkemudian  dari  pada  pendaftaran  oleh  si  penerima  hibah  sebagaimana  disebutkan  di atas adalah batal, apabila tuntutan sebagai akibat penarikan kembali itu dikabukan.”
Dalam  pasal  diatas,  diterangkan  bahwa  pengecualian  yang  terdapat  pada  pasal  1688  KUH  Perdata,  dalam  hal penerima  hibah  sudah  mendaftarkan  hibah,  apabila  saat  akta  sudah  terbit  kemudian  timbulah  gugatan  atas  akta tersebut, dan dalam gugatan tersebut terdapat permohonan pembatalan, maka hibah tersebut dianggap batal.
Dengan adanya aturan seperti diatas, ada beberapa hal yang tidak dimasukan kedalam pengecualian pembatalan hibah  tersebut.  Pada  prakteknya,  majelis  hakim  juga  sering  mengabulkan  permohonan  pembatalan  hibah  jika  dalil yang  diberikan  masuk  akal  dan  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  saat  ini. Terdapat  beberapa  contoh  kasus  yang  pada  saat  pemutusan  perkara,  hakim  mengabulkan  permohonan  pembatalan hibah tersebut. Dalam kasus tersebut hakim menjelaskan bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari pasangan suami istri Almarhum Hj. Sarinoh yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2013, di Cikarang, Ds. Karang Asih. Setelah orang tua Penggugat yang bernama Hj. Sarinoh meninggal dunia, maka Penggugat adalah para ahli waris dari Almarhum Hj. Sarinoh, Berdasarkan Surat keterangan waris tanggal 21 September 2015, yang disaksikan oleh Ketua RT.02  dan  Ketua  RW  04,  serta  diketahui  oleh  Lurah  /  Kepala  desa  Cikarang  Kota  dan  Camat  Kecamatan  Cikarang Utara. Orang tua Penggugat Hj. Sarinoh (Almarhum semasa hidupnya meninggalkan sertifikat hak milik No.5083 atas nama  Hj.  Sarinoh  Luas  tanah  500  m2  dan  satu  bidang  tanah  rumah  dan  bangunan  permanen  yang  terletak  di  A. Setiabudi  No.  17,  RT  003,  RW  006,  Desa  Karang  Asih,  Kecamatan  Cikarang  Utara,  Kabupaten  Bekasi.  Orang  tua Penggugat  yang  bernama  Hj.  Sarinoh  selama  hidupnya  memberikan  izin  untuk  anaknya  yang  bernama  Welly Tangkuman  S.E  untuk  menempati  tanah  serta  rumah  permanen  yang  berada  di  atasnya.  Welly  Tangkuman  sendiri mempunyai  seorang  istri  yang  bernama  Suryani  (Tergugat  1  ).  Setelah  Welly  Tangkuman  meninggal  dunia,  rumah beserta tanah yang telah disebutkan diatas masih dalam penguasaan istri dari welly tangkuman.
Istri  dari  welly  tangkuman  bersikeras  mempertahankan  tanah  dan  bangunan  rumah  tersebut  sebagai  milik suaminya,  dengan  dalil  bahwa  saat  orang  tua  penggugat  masih  hidup  tanah  tersebut  telah  dialihkan  kepemilikan haknya atau telah dihibahkan kepada suaminya yaitu welly tangkuman. Hibah tersebut juga telah dibuatkan akta nya dengan  nomor  akta  144/2009  tertanggal  28  Mei  2009  atas  nama  Hj.  Sarinoh  memberikan  hibah  kepada  Welly Tangkuman  tersebut.  Menurut  para  ahli  waris,  H.  Sarinoh  tidak  pernah  datang  menandatangani  akta  hibah  tersebut. Sehingga hal tersebut dapat membuat akta tersebut cacat hukum atau batal demi hukum. Terbitnya akta hibah tersebut tidak  diketahui  dan  tidak  seijin  suami  dari  Hj.  Sarinoh.  Dalam  kasus  ini  hakim  melihat  dari  berbagai  aspek  dalam pemutusan  kasus  ini,  dikarenakan  salah  satu  syarat  hibah  tidak  terpenuhi  dalam  kasus  diatas,  karena  tanah  dan bangunan tersebut merupakan harta bersama. 20
Pembatalan  pemberian  hak  atas  tanah  sendiri  telah  diatur  di  Peraturan  Menteri  Agraria  No.  9  Tahun  1999 tentang  tata  cara  pemberian  dan  pembatalan  hak  atas  tanah  negara  dan  hak  pengelolaan.  Pada  pasal  1  angka  14 Undang-undang,  pembatalan  hak  atas  tanah  memiliki  pengertian  “pembatalan  keputusan  pemberian  suatu  hak  atas tanah atau sertipikat atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap”. Oleh karena itu, karena pada kasus diatas mengandung cacat hukum, maka pembatalan hibah tersebut dapat dilaksanakan.
Pembatalan  hak  atas  tanah  karena  cacat  hukum  administratif,  dalam  penerbitannya  dapat  dilakukan  karena permohonan  yang  berkepentingan,  yang  dalam  kasus  diatas  adalah  ahli  waris  dari  pemilik  hak  atas  tanah  yang seharusnya.  Permohonan  tersebut  dapat  ditujukan  langsung  atau  diajukan  kepada  Menteri  atau  pejabat  kantor pertanahan  dimana  obyek  hak  tersebut  terletak.  “Yang  termasuk  kedalam  cacad  administratif  menurut  Pasal  10 Permen Agraria No. 9 tahun 1999 adalah:
a. Kesalahan prosedur
b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan
c. Kesalahan subjek hak
d. Kesalahan jenis hak
e. Kesalahan perhitungan luas
f. Terdapat tumpang tindih ha katas tanah
g. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrasif”
Terlepas  dari  tertulis  atau  tidaknya  alasan  pembatalan  hak  atas  tanah  dalam  hal  ini  adalah  hibah  dalam  suatu kasus  pada  Permen  No.9  Tahun  1999  tentang  tata  cara  pemberian  dan  pembatalan  hak  atas  tanah  negara  dan pengelolaannya,  jika  alasan  dalam  suatu  kasus  tersebut  dapat  dipertanggungjawabkan  oleh  pihak  yang  mengajukan
20 Putusan Pengadilan Negeri Cikarang, No:90/Pdt.g/2020/PN.Ckr, tentang hibah waris, hlm. 5
gugatan maka alasan tersebut dapat dipertahankan untuk melakukan pembatalan hibah. Ada 2 alasan pembatalan hak yaitu mengenai pemohon dan mengenai tanahnya nomor/ jenis hak tanah.

## SIMPULAN
Menurut  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  hibah  harus  dituangkan  dalam akta otentik. Tetapi masih banyak pula hibah yang dibuat berdasarkan akta bawah tangan. Akta hibah bawah tangan memiliki  legalitas  yang  kurang  sempurna  dibandingkan  dengan  akta  otentik.  Pembuktian  akta  hibah  bawah  tangan hanya dapat dipastikan keasliannya apabila tanda tangan tersebut diakui oleh yang menandatangani, jika tanda tangan pada akta hibah bawah tangan tersebut disangkal oleh orang yang menandatangani maka hibah dapat dikatakan tidak sah. Kekuatan pembuktian atau keabsahan akta dibawah tangan dapat menjadi mutlak apabila akta tersebut dilegalisasi oleh Notaris. Umumnya, akta dibawah tangan akan dibuat terlebih dahulu oleh masing-masing pihak. Setelah itu, baru ditandatangani di depan pejabat yang berwenang. Tanggung jawab para pihak hanya ada pada akta yang mereka buat, sedangkan  notaris  yang menyaksikan penandatanganan  akta tersebut  hanya bertanggung jawab atas  keabsahan  tanda tangan para pihak tersebut.
Dalam  hal  syarat-syarat  hibah  tidak  terpenuhi,  pada  pasal  1688  KUH  Perdata,  disebutkan  bahwa  hibah  yang sudah diberikan tidak dapat ditarik kembali, kecuali jika hibah tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sah hibah, jika penerima hibah melakukan kejahatan yang membahayakan nyawa si penerima hibah dan apabila jika penerima hibah menolak  memberikan  tunjangan  nafkah  kepada  si  pemberi  hibah  ketika  si  pemberi  hibah  jatuh  miskin  atau  saat ekonominya menurun. Apabila si penerima hibah melakukan salah satu hal yang disebutkan pada pasal tersebut, maka hibah  dapat  dibatalkan  atau  ditarik  kembali.  Pada  prakteknya,  hal  yang  dapat  membatalkan  hibah  bukan  saja diakibatkan karena yang telah disebutkan pada pasal 1688 diatas, tetapi hibah yang dapat ditarik kembali dapat terjadi karena adanya cacat administratif, melebihi batas yang seharusnya dapat di hibahkan, dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. 1. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004) Awaliyah ,  Robiah .  and  Nadjematul  Faizah.,.  “Tinjauan  Yuridis  Perkara  Pembatalan  Hibah  (Studi  Kasus  Putusan Nomor 467 K/Ag2017).” Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam , 4 (2), pp.108-130. Harsono,  Boedi, Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  Isi  Dan Pelaksanaannya , Jilid I, Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas, (Jakarta : Djambatan, 2007)
Intan.Siti  Nurul  dan  Wardani  Rizkianti.  “Studi  Komparatif  Pendaftaran  Hak  Tanggungan  Di  Kota  Bogor  Dan  Kota Depok”, Jurnal Yuridis , Vol.6, No.2 (2019): 191 Palit. Richard  Cisanto ,  “Kekuatan  Akta  di  Bawah  Tangan  Sebagai  Alat  Bukti  di  Pengadilan. Lex  Privatum ” (2015) 3 (2). Perangin. Effendi, Mencegah Sengketa Tanah, (Jakarta: Rajawali, 1990)
Peraturan Menteri Negara Agraria No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Purnamasari. I. D, 2015, Akta Notaris Sebagai Akta Otentik., dalam
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt550c0a7450a04/akta-notaris-sebagai-akta- otentik/#:~:text=%E2%80%9CSuatu%20akta%20otentik%20adalah%20suatu,kumulatif%20atau%20harus%2 0meliputi%20semuanya.
Putusan Pengadilan Negeri Cikarang, No:90/Pdt.g/2020/PN.Ckr, tentang hibah waris
Rumah.com, 2019, Panduan Pendaftaran Tanah Sesuai PP 24 Tahun 1997, diakses pada https://www.rumah.com/panduan-properti/panduan-pendaftaran-tanah-sesuai-pp-24-tahun-1997-18305 Sutedi, Ahmad ., Sertifikat Hak Atas Tanah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
Tjukup. I Ketut , Layang. I wayan Bela Siki, dkk. “Akta Notaris (Akta Otentik)  Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata”, Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan, vol.1 no.6 (2016)
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria Waskito,dkk. Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang . (Jakarta: Kencana, 2017),
Yusrizal  Kiagus.,  “Tinjauan  Hukum  Terhadap  Kekuatan  Pembuktian  Akta  Di  Bawah  Tangan  Dihubungkan  Dengan Kewenangan Notaris Dalam Pasal 15 Ayat (2) Uu Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris “ (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro). (2008)