## ANALISIS KRITIS PENGUNGKAPAN MUATAN UJARAN KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN INDIVIDU DAN/ATAU ANTARGOLONGAN DALAM KASUS JIN BUANG ANAK (KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK)
CRITICAL ANALYSIS OF DISCLOSURE OF INDIVIDUAL AND/OR INTERGROUP HATE SPREADS IN THE CASE OF JIN THROWING CHILDREN (FORENSIC LINGUISTIC STUDIES)
Ali Kusno 1 , Masrur Yahya 2
Kantor  Bahasa  Provinsi  Kalimantan  Timur 1
Jalan  Batu Cermin  25, Sempaja  Utara,  Samarinda, Kalimantan  Timur Fakultas  Ilmu  Budaya,  Universitas  Mulawarman 2 Jalan  Ki Hajar  Dewantara,  Gunung  Kelua, Samarinda,  Kalimantan  Timur Pos-el:  ali.kusno@kemdikbud.go.id 1 ,  masruryahyaalwi@gmail.com 2
*)Naskah diterima: 17 Januari 2023; direvisi: 12 April 2023; disetujui: 15 Mei 2023

## Abstrak
Video  EM  yang  mengkritik  pemindahan  ibu  kota  negara  menjadi  polemik  dan  memicu protes. Kasus tersebut bergulir sampai pada proses pengadilan dengan vonis 7 bulan dan 15 hari penjara karena terbukti meresahkan masyarakat. Penelitian ini menganalisis secara kritis  data  kasus  untuk  mengungkapkan  unsur  tindak  pidana  kebencian/permusuhan individu/golongan  dalam  unggahan  EM.  Analisis  bahasa  dilakukan  dengan  linguistik forensik dengan analisis sosiopragmatik tindak tutur. Data penggunaan bahasa dalam video EM  di  Youtube  MimbarTube  dari  penyidik  kepolisian  dan  data  pendukung  berasal  dari pemberitaan  media.  Hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa  terdapat  beberapa  bagian pernyataan yang diduga kuat dapat menyinggung perasaan masyarakat Kalimantan, yakni pindah ke tempat Jin buang anak, pasarnya kuntilanak gendruwo buat apa membangun di Penajam, Kalimantan,  dan  hanya  monyet  (yang  akan  tinggal  di  IKN  baru). Pernyataan  tersebut berperformatif  terbukti  menimbulkan  ketersinggungan,  kegaduhan,  dan  kemarahan masyarakat,  tokoh,  dan  lembaga-lembaga  adat.
Kata kunci: ujaran kebencian berdasarkan SARA, tindak tutur, jin buang anak

## Abstract
The EM video criticizing the transfer of the nation’s capital became polemic and sparked protests. The case rolled on to the court process with a sentence of 7 months and 15 days in prison because it was proven to be disturbing the community. The focus in this research is a critical analysis of disclosing elements of criminal acts of hatred or individual or group hostility in EM uploads. This study uses a descriptive  qualitative  research  method.  Data  on  the  use  of  language  in  EM  videos  on  Youtube MimbarTube from police investigators and supporting data comes from media reports. Data analysis techniques using interactive models. Sociopragmatic analysis approach, speech act. The results of the study revealed that there were several parts of the statement that were strongly suspected of offending the  people  of  Kalimantan,  namely  moving  to  the  place  where  Jin  had  abandoned  his  children,  the market for kuntilanak gendruwo why build in Penajam, Kalimantan, and only monkeys (who will live
in the new IKN). This statement has been proven to have caused offense, commotion, and anger from the community, leaders, and traditional institutions.
Keywords: hate speech based on SARA, speech acts, jin throwing away children
tersebut.  Ucapan  pria  tersebut  kemudian diikuti  dengan  gelak  tawa  peserta  diskusi tersebut (Fajarta, 2022).
Akibat unggahan video tersebut timbul berbagai aksi protes di penjuru Kalimantan. Koalisi  Pemuda  Kaltim  menggelar  aksi demonstrasi  di  tiga  titik,  yakni  depan Kantor  DPRD  Kaltim,  Kantor  Gubernur Kaltim, dan di Polresta Samarinda. Pengun- juk  rasa  sekaligus  menyerahkan  laporan pada  hari  Senin,  24  Januari  2022  (“Koalisi Pemuda  Kaltim  Gelar  Aksi  Protes  EM, Minta Diproses Hukum,” 2022).
Berbagai aksi serupa juga dilakukan di beberapa daerah lain di wilayah Kalimantan Utara,  Kalimantan  Barat,  Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Atas lapor- an  dan  protes  masyarakat  yang  semakin meluas,  kasus  EM  ditarik  dan  ditangani Bareskrim Polri. Total terkait dengan duga- an ujaran kebencian dilakukan EM terdapat 3 LP (laporan polisi), 16 pengaduan, dan 18 pernyataan sikap. Penanganan kasus penye- lidikan dan penyidikan dilakukan terpusat di Bareskrim Polri.
EM dipersangkakan Pasal 14 ayat 1 dan ayat  2  dan  atau  Pasal  15  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP yang mengatur terkait Penyebaran Berita Bohong. Kemudian, Pasal 45A ayat 2 Jo Pasal 28 ayat 2  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur terkait penghinaan dan ujaran kebencian, Pasal 156 KUHP tentang Tindak Pidana Kebencian atau Permusuhan Individu dan atau Antargolongan.
Kasus  tersebut  bergulir  dan  berkem- bang  sampai  pada  proses  di  pengadilan. Dalam  putusannya,  Majelis  Hakim  Peng- adilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Senin,

## PENDAHULUAN
Pada  26  Agustus  2019,  Presiden  Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan lokasi ibu kota  baru.  Presiden  Jokowi  dalam  konfe- rensi pers di Istana Negara menyampaikan bahwa  lokasi  ibu  kota  Indonesia  akan dipindahkan  ke  Kalimantan  Timur,  tepat- nya  di  Kabupaten  Penajam  Paser  dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Ihsanuddin, 2019).  Keputusan  Presiden  Jokowi  untuk memindahkan  ibu  kota  negara  tersebut menimbulkan pro  dan kontra  di kalangan masyarakat.
Salah satu kontra disampaikan oleh EM dengan membuat konten di akun Youtube- nya. Namun, dalam unggahan kritikan EM memuat pernyataan yang dianggap meng- hina kelompok masyarakat di Kalimantan. Dalam video yang viral di media sosial itu EM  menyebut  “Kalimantan  tempat  jin buang anak”. Sebagaimana diketahui, video pernyataan  EM  berdurasi  58  detik  yang diunggah akun Twitter @RiuRizki Utomo_ viral di media sosial. “Bisa memahami gak, ini ada  tempat  sebuah  elit,  punya  sendiri,  yang harganya  mahal,  punya  gedung  sendiri,  lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak,” ujar EM dalam  potongan  video  segmen  pertama. “Pasarnya  siapa,  kalau  pasarnya  kuntilanak, genderuwo ngapain gw bangun di sana,” tutur EM dalam potongan video segmen kedua. “Enggak ada, nih, sampeyan tinggal di mana om ajab, di Jakartanya Jakarta mana, mana mau dia tinggal di Gunung Sahari Jakarta Pusat dipindah ke Kalimantan Penajam sama untuk beli rumah di sana. Gw mau jadi warga ibu kota baru. Mana mau,” ucap EM dalam video segmen ketiga. Pada  video  segmen  ketiga  tersebut  ada seorang  di  belakang  EM  yang  menimpali ucapannya.  “Hanya  monyet,”  kata  pria
12  September  2022 memvonis  EM  7  bulan dan  15  hari  karena  perbuatan  terdakwa dapat  dikategorikan  meresahkan  masya- rakat. Putusan majelis hakim tersebut lebih rendah  daripada  tuntutan  Jaksa  Penuntut Umum (JPU)  yang EM  divonis 7  bulan 15 hari penjara. Hakim dalam pertimbangan- nya mengungkapkan hal yang meringankan terdakwa  karena  bersikap  sopan  selama menjalani  persidangan.  Dalam  kasus  ini, EM  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah melanggar Pasal 15 Ayat 1 Undang- Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP. Hakim menilai tidak adanya bukti atas tuntutan jaksa yang menilai celotehan melalui  akun  YouTube  pribadi  EM  telah menimbulkan  keonaran  di  masyarakat dalam  bentuk  penyebaran  berita  bohong atau  hoaks.  Selanjutnya,  majelis  hakim dalam  putusannya  memerintah  agar  EM segera dikeluarkan dari tahanan.
Akibat  putusan  tersebut,  persidangan diwarnai  kericuhan  saat  sejumlah  masya- rakat  Kalimantan  yang  tergabung  dalam Majelis  Adat  Dayak  Nasional  (MADN) menyatakan  keberatan.  Massa  yang  hadir dalam  persidangan  tersebut  memprotes putusan  hakim  yang  memerintahkan  EM untuk  segera  dikeluarkan  dari  tahanan. Selain itu, sebagian massa yang hadir dalam persidangan meneriaki hakim telah meng- ambil putusan yang tidak adil.
Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menganalisis  secara  kritis  data  kasus tersebut dengan mengabaikan hasil putusan pengadilan  untuk  memberikan  perspektif yang berbeda. Berdasarkan keterangan dari kepolisian  dapat  diungkapkan  beberapa dugaan yang ditujukan kepada EM, berupa penyebaran  berita  bohong,  penghinaan, ujaran kebencian, dan tindak pidana keben- cian  atau  permusuhan  individu  dan  atau antargolongan.
Fokus dalam penelitian ini khusus un- tuk  mengungkapkan  unsur  tindak  pidana
kebencian atau permusuhan individu atau golongan  dalam  unggahan  EM.  Untuk menganalisis  ujaran  EM  tersebut  dapat dilakukan  dengan  analisis  bahasa  terkait kasus  hukum,  yaitu  linguistik  forensik dengan  analisis  sosiopragmatik  tindak tutur. Kajian relevan terkait kasus tersebut terkait analisis khususnya ujaran kebencian berdasarkan  SARA  yang  juga  dalam  kon- teks  Kalimantan  Timur  hanya  saja  antar- suku  yang  berada  di  wilayah  Kalimantan Timur  (Kusno,  Arifin,  dan  Mulawarman, 2022:235—251).

## LANDASAN TEORI
Persoalan  yang  bernuansa  SARA  me- mang  seharusnya  mendapat  penanganan khusus. Hal itu didasari pemahaman bahwa permasalahan  SARA  berpotensi  menim- bulkan dampak yang luas. Fakta beberapa konflik sosial yang pernah terjadi di Indo- nesia  salah  satunya  disebabkan  keterlam- batan  dalam  upaya  meredam.  Apabila konflik  sudah  terjadi,  sulit  bagi  aparat keamanan untuk mengendalikan. Persoalan identitas berhubungan dengan sisi emosio- nal  seseorang.  Menurut  Yusuf  Bangura dalam the search for identity: ethnicity, religion and  political  violence ,  keberagaman  dan perbedaan,  seperti  yang  terdapat  di  Indo- nesia,  pada  satu  sisi  merupakan  sumber kekayaan  bangsa.  Pada  sisi  lain  hal  itu sering menimbulkan dampak negatif berupa konflik  sosial  yang  dipicu  SARA,  seperti yang pernah terjadi di beberapa daerah di Indonesia dalam skala kecil maupun skala besar  (Kusno,  Arifin,  dan  Mulawarman, 2022:236).
Untuk  dapat  mengungkapkan  adanya unsur penghinaan dapat dilakukan dengan linguistik forensik sebagai bagian linguistik terapan  yang  semakin  berkembang  pesat. Menurut Olsson (Saputro, 2019:15) forensic linguistics is the application of linguistics to legal issues. Dalam penerapan, linguistik forensik
banyak berhubungan dengan alat-alat bukti bahasa  untuk  kepentingan  hukum.  Ber- dasarkan  pengertian  tersebut  dapat  di- pahami  bahwa  linguistik  forensik  adalah cabang  ilmu  linguistik  terapan  yang mengkaji linguistik dan hukum, baik kajian bahasa dalam produk hukum, bahasa dalam proses  persidangan,  maupun  bahasa sebagai barang bukti atau alat bukti hukum. Bidang  linguistik  yang  digunakan  dalam aplikasi  forensik  misalnya  fonetik  dan fonologi  (termasuk  ejaan),  morfologi,  sin- taksis,  semantik,  analisis  wacana,  prag- matik, gaya, serta interpretasi dan terjemah- an (Sholihatin, 2019:26).
Dalam  penanganan  kasus  bahasa sebagai alat bukti maupun barang bukti di Indonesia, linguistik forensik menghadapi tantangan yang tidaklah mudah (Musfiroh, 2014:82—83),  yakni  permasalahan  dialek geografis  dan  dialek  sosial,  interpretasi kelas sosial terhadap teks, sebuah teks yang sama sangat dimungkinkan memiliki makna berbeda  bagi  kelas  sosial  yang  berbeda, persepsi  kesukuan  yang  berbeda  karena setiap suku memiliki pemaknaan linguistik yang berbeda terhadap teks, dan sebagian besar  masyarakat  Indonesia  memandang permasalahan hukum dianggap merugikan dan kurang solutif.
Salah satu pendekatan analisis linguistik forensik  yang  berkaitan  dengan  konteks sosial  budaya  dengan  menggunakan sosiopragmatik.  Sosiopragmatik  pertama- tama  disampaikan  Leech  (1983)  yang  me- ngatakan pada dasarnya adalah pragmatik yang  terjadi  dalam  konteks  sosial  dan konteks  kultural  tertentu.  Prinsip-prinsip yang  berlaku  di  dalam  pragmatik  itu  ber- laku secara variatif dalam situasi, status, dan kelas  sosial  yang  berbeda  (Rahardi, 2009:14). Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa konteks sosial dan konteks kultural tertentu sangat menentukan dalam kagian  pragmatik  yang  berlaku  secara
variatif dalam situasi, status, dan kelas sosial yang berbeda.
Mirian A. Locher (Rahardi, Setyaningsih, dan  Dewi,  2020:90)  berpandangan  bahwa ketidaksantunan  berbahasa  dalam  peng- gunaannya  dapat  dimaknai  sebagai “behaviour that is face-aggravating in a particular context.’ Sebuah ketidaksantunan berbahasa terjadi  dengan  menunjukkan  perilaku ‘melecehkan’  atau  ‘menyerang’  muka seseorang  (face-aggravate).  Selanjutnya, Culpeper  (2008)  dalam  (Rahardi  et  al., 2020:91)  berpandangan,  “Impoliteneess,  as  I would  define  itu,  involves  communicative behavior intending to couse the ‘face loss’ of a target or  perceived  by  the  target  to  be  so .” Ketidaksantunan timbul dengan melibatkan perilaku  komunikatif  yang  bermaksud untuk  menimbulkan  dampak  ‘kehilangan wajah’ sasaran.
Untuk  dapat  mengungkapkan  muatan ketidaksantunan berbahasa, dalam konteks Indonesia memerlukan pemahaman sosio- kultural.  Hartini,  Saifullah,  dan  Sudana (2020:267)  mengungkapkan  bahwa  latar belakang sosiokultural seseorang memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan peringkat  kesantunannya.  Sebuah  konflik atau  perang  bahasa  di  media  sosial  dapat dilatarbelakangi  oleh  perbedaan  ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interak- si,  seperti  ciri  fisik,  kepandaian,  pengeta- huan, adat istiadat, dan keyakinan. Semua ciri  tersebut  apabila  tidak  dikendalikan dengan  baik  berpeluang  menimbulkan terjadinya perbuatan tidak menyenangkan dalam berkomunikasi karena di dalamnya memuat unsur hujatan, hinaan, perundung- an, dan bentuk ketidaksantunan lainnya.
Dalam mengaji perilaku komunikatif di dalam masyarakat tutur perlu mengaitkan dengan satuan-satuan interaksi yang meng- ikuti.  Hymes  mengelompokkan  satuan interaksi tersebut menjadi tiga satuan ber- jenjang, yakni situasi tutur (speech situation),
peristiwa  tutur  (speech  event),  dan  tindak tutur  (speech  act)  (Iswatiningsih,  2016:38— 45). Situasi tutur melahirkan sebuah tuturan yang  dapat  digunakan  untuk  mengiden- tifikasi  dan  memahami  maksud  tuturan. Peristiwa  tutur  merupakan  proses  terjadi- nya  interaksi  tuturan  dalam  satu  bentuk ujaran  atau  lebih  yang  melibatkan  dua pihak,  yaitu  penutur  dan  lawan  tutur  de- ngan satu pokok tuturan yang terjadi dalam waktu  dan  situasi  tertentu.  Selanjutnya, tindak tutur merupakan seluruh komponen bahasa dan nonbahasa dalam sebuah tutur- an,  di  antaranya  penutur  dan  mitra  tutur, bentuk  penyampaian,  topik,  dan  konteks yang menyertai.
Selanjutnya, menurut Sumarsono (2020) peristiwa  tutur  senantiasa  bersifat  komu- nikatif dan diatur oleh kaidah untuk peng- gunaan tutur. Peristiwa tutur terjadi dalam situasi  tutur  dan  terdiri  atas  satu  tindak tutur atau lebih (Iswatiningsih, 2016:38—45). Adapun  tindak  tutur  adalah  kalimat  atau pernyataan yang dinyatakan untuk mewa- dahi  maksud  dan  tujuan  tuturan.  Ibrahim (1994) (Iswatiningsih, 2016:38—45) berpan- dangan bahwa tindak tutur menjadi paling sulit  karena  maknanya  dalam  etnografi komunikasi berbeda dari maknanya dalam pragmatik dan filsafat.
Tindak tutur memiliki lapis lokusi (apa yang  secara  nyata  dikatakan  pelaku), ilokusi  (intensi  pembicara),  dan  perlokusi (efek dari ujaran bagi pihak lain) (Musfiroh, 2014:75—86).  Dalam  praktik  penggunaan bahasa masyarakat Indonesia lokusi mung- kin tidak sejalan dengan ilokusi, dan ilokusi mungkin  ditangkap  berbeda  oleh  lawan bicara.  Akibatnya,  kemungkinan  dapat muncul  perlokusi  yang  tidak  diharapkan. Dalam  hal  ini  kasus  hukum  terkait  peng- gunaan bahasa lebih banyak dipicu karena kesalahpahaman.  Oleh  karena  itu,  peng- ungkapan  unsur  linguistik  dalam  kasus
hukum perang bahasa dapat menggunakan pendekatan tindak tutur.
Austin  (dalam  Saifudin,  2020:3—5) mengawali pembahasan  teori tindak  tutur dengan  mengategorikan  tuturan  menjadi dua jenis, yakni konstatif dan performatif. Tuturan  konstatif  adalah  tuturan  dengan mengatakan sesuatu yang memiliki properti menjadi  benar  atau  salah.  Tuturan  yang tergolong  tuturan  konstatif  seperti  semua ucapan deskriptif, pernyataan fakta, definisi, dan sebagainya. Tuturan konstatif merupa- kan tuturan yang melaporkan, menginfor- masikan, dan menyatakan.
Kategori yang kedua, yakni performatif adalah tuturan yang: [...] do not ‘describe’ or ‘report’ or constate anything at all, are not ‘true or false’; and [...] the uttering of the sentence is, or is part of, the doing of an action, which again would  not  normally  be  described  as  saying something (Saifudin, 2020:3—5). Berdasarkan definisi  tersebut  dapat  dipahami  bahwa tuturan  performatif  bukan  tuturan  yang bertujuan  menjelaskan, menyatakan,  atau- pun semua tuturan yang bersifat deskripsi, yang  mempunyai  konsekuensi  penilaian benar tidaknya tuturan atau proposisi yang dituturkan, melainkan tuturan yang mem- bentuk atau menciptakan tindakan.
Austin  (dalam  Saifudin,  2020:5—11) membagi  tindak  tutur menjadi  tiga,  yakni tindak  lokusi,  ilokusi,  dan  perlokusi  yang terjadi pada saat tuturan dituturkan. Tindak lokusi  merupakan  tindak  menuturkan sesuatu.  Lokusi  hanyalah  menuturkan  se- suatu, menyampaikan informasi, berbicara, menanyakan,  dan  lain-lain.  Dalam  peng- gunaannya, tuturan lokusi patuh pada kon- disi kebenaran dan memerlukan pemikiran, pengalaman, dan referensi terkait agar dapat dipahami dengan baik. Referensi itu tergan- tung  pada  pemahaman  latar  belakang pengetahuan penutur pada saat penuturan dilakukan.  Hal  akan  akan  memudahkan
untuk  memahami  tuturan  yang  disampai- kan.
Tindak  yang  kedua  adalah  tindak ilokusi.  Tindak  ilokusi  merupakan  tindak melakukan  sesuatu  berdasarkan  apa  yang dituturkan  (Saifudin,  2020:5—11).  Melalui ilokusi dapat diketahui hal apa yang dapat dicapai  dengan  mengkomunikasikan  niat untuk  mencapai  sesuatu.  Sebuah  tuturan dapat mengandung daya dan akibat tertentu. Penutur  dapat  menciptakan  sesuatu  yang baru melalui tuturannya. Begitu pula penu- tur  membuat  orang  melakukan  sesuatu, mengubah keadaan, dan lainnya.
Tindak  yang  ketiga  adalah  perlokusi. Dalam  perlokusi  sebuah  tindakan  atau keadaan  pikiran  dapat  ditimbulkan  oleh, atau sebagai konsekuensi setelah menutur- kan  sesuatu.  Menurut  Austin  (dalam Saifudin,  2020:3—5),  tindak  perlokusi adalah apa yang kita hasilkan atau capai dengan mengatakan  sesuatu. Penutur  dapat  meya- kinkan, membujuk, menghalangi, mengata- kan,  mengejutkan,  atau  menyesatkan. Tindak  perlokusi  harus  dipahami  sebagai hubungan sebab akibat antara dua peristi- wa.  Berbagai  akibat  dapat  disebabkan produksi tuturan oleh penutur.
Perlokusi  harus  dibedakan  dengan  lo- kusi dan terutama dengan ilokusi. Perlokusi adalah  efek  atau  dampak  dari  sebuah tuturan  (lokusi)  yang  dituturkan  yang mengandung  maksud  tertentu  (ilokusi) sesuai  yang  diinginkan  penutur.  Tindak perlokusi lebih bersifat alami, tidak diatur oleh konvensi, dan tidak dapat di konfirmasi dengan pertanyaan. Dampak tuturan tidak selalu  sesuai  yang  diinginkan  penutur. Sering  kali  penutur  gagal  menyampaikan maksud  tuturan  kepada  mitra  tutur.  Per- soalan perang bahasa seperti ujaran keben- cian dapat timbul akibat hal itu.
Ujaran  kebencian  dalam  konteks Indonesia  selalu  menarik  untuk  dikaji karena akan selalu berkembang. Indonesia
dengan  keragamannya  berpotensi  timbul berbagai persoalan ujaran kebencian. Ujaran kebencian  berdasarkan  suku,  agama,  ras, dan antargolongan (SARA) masih marak di Indonesia. Penanganan kasus bahasa yang berisi muatan kebencian berdasarkan SARA perlu dilakukan  dengan cepat  karena ber- potensi  memicu  konflik  sosial  (Kusno, Arifin, dan Mulawarman, 2022:235—251).
Kasus  ujaran  kebencian  terkait  SARA juga mewarnai dinamika masyarakat dalam menanggapi  pro  dan  kontra  Ibu  Kota Nusantara  (IKN)  di  Provinsi  Kalimantan Timur.  Pemerintah  pusat  sudah  menetap- kan sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan  Kutai  Kartanegara  sebagai  calon  Ibu Kota  Negara  Nusantara.  Kehadiran  IKN tidak  bisa  lepas  dari  konteks  Kalimantan Timur  dan  Kalimantan  pada  umumnya dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan  psikologi  sosial.  Lebih  lanjut  diung- kapkan (Kusno, 2022:249) ahli bahasa dalam melakukan analisis kasus ujaran kebencian berdasarkan  suku,  agama,  ras,  dan  antar- golongan (SARA) harus mempertimbangkan konteks  secara  detail  dan  lengkap  karena mempengaruhi  penilaian  analisis  sebuah kasus.
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  deskriptif  yang  diharapkan menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata tertulis dan lisan tentang sifat individu, keadaan, dan gejala dari kelompok tertentu yang  dapat  diamati  (Moleong,  1994:6). Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsi- kan  analisis  penggunaan  bahasa  dalam kasus ujaran kebencian dan mengungkap- kan unsur tindak pidana ujaran kebencian dan/atau  permusuhan  individu  dan/atau golongan dalam unggahan EM.
Pendekatan  studi  kasus  dalam  peneli- tian  ini  sebagai  strategi  penelitian  dan penyelidikan  empiris  untuk  menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Studi  kasus  merupakan  sebuah  analisis
terhadap  orang,  kelompok,  peristiwa, keputusan,  periode,  kebijakan,  lembaga, atau  sistem  lain  yang  dipelajari  secara holistik  dengan  satu  atau  lebih  metode (Hayati,  2019). Studi  kasus dalam  konteks penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengung- kap  kasus  hukum  dugaan  unsur  tindak pidana  kebencian  atau  permusuhan  indi- vidu atau golongan dalam unggahan EM.
Data penelitian ini berupa penggunaan bahasa  dalam  unggahan  EM  berjudul GEMPAR..! EM MARAH BESAR KEPADA PRABOWO SUBIANTO KOK MEMBIARKAN  PROYEK  IKN!?  dan bersumber dari akun Youtube: MimbarTube dengan  tautan  GEMPAR..!  EM  MARAH BESAR  KEPADA  PRABOWO  SUBIANTO KOK  MEMBIARKAN  PROYEK  IKN!?  - YouTube.  Data  pendukung  konteks  kasus yang dianalisis bersumber dari pemberitaan media  dan  penelitian  terkait  yang  untuk menjaga  kerahasiaan,  penulis  mengganti penutur dengan inisial.

## METODE PENELITIAN
Teknik  pengumpulan data  mengguna- kan  metode  dokumentasi,  simak,  dan dilanjutkan dengan teknik  catat (Jamshed, 2014:87).  Teknik  analisa  data  dalam  pene- litian  ini  menggunakan  model  interaktif (Miles  dan  Huberman,  1992:19—20),  yang terdiri  atas  tiga  komponen  analisis,  yakni reduksi  data,  sajian  data,  dan  dilanjutkan dengan penarikan simpulan atau verifikasi. Sajian data dilakukan dengan analisis data penelitian  yang  sudah  direduksi  dengan pendekatan  sosiopragmatik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut ini analisis kebahasaan terhadap dugaan  tindak  pidana  ujaran  kebencian atau  permusuhan  berdasarkan  atas  Suku, Agama,  Ras  dan  Antargolongan  (SARA) yang diduga dilakukan oleh EM (Terlapor), seperti yang ada dalam tautan: GEMPAR..!
EM MARAH BESAR KEPADA PRABOWO SUBIANTO KOK MEMBIARKAN PROYEK IKN!? - YouTube, Judul Video di Youtube: GEMPAR..! EM MARAH BESAR KEPADA PRABOWO SUBIANTO KOK MEMBIARKAN  PROYEK  IKN!  dan  akun Youtube:  MimbarTube.
Analisis linguistik forensik dalam kasus ini  dilakukan  dengan  pendekatan  analisis sosiopragmatik,  tindak  tutur.  Berikut  ini analisis tindak tutur dalam penggalan ung- gahan EM tersebut. Berdasarkan beberapa informasi  yang  dihimpun  EM merupakan wartawan senior yang telah bekerja di bebe- rapa  media.  Selain  itu,  EM  juga  diketahui pernah mencalonkan diri sebagai Caleg dari PKS  untuk  Dapil  Jakarta  III  namun  gagal. EM lahir di Jakarta pada 8 Agustus 1966 dan memulai kiprahnya sebagai wartawan pada 1991  di  Neraca.  EM  juga  disebut  pernah berkarir  di  beberapa  media  besar  seperti Media  Indonesia,  Metro  TV,  TPI  sampai Warta  Ekonomi.  Selama  ini, EM dikenal sebagai  tokoh  yang  kontra  bahkan  sering mengkritik pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Berdasarkan  informasi  dari  berbagai media, pernyataan EM  (Terlapor) tersebut merupakan bagian dalam video pernyataan dalam  sebuah  forum  yang  mengkritisi wacana  pemindahan  IKN  di  Penajam, Kalimantan  Timur.  Dalam  video  panjang tersebut  EM,  selain  diduga  menghina
Kalimantan  dan  masyarakatnya,  juga  me- nyudutkan beberapa pihak seperti Presiden Jokowi  dan  Prabowo.  Selain  itu,  EM  juga diduga mengungkapkan unsur tindak pida- na  kebencian  atau  permusuhan  individu atau golongan dalam unggahan EM menye- barkan  berita  bohong  tentang  IKN  baru. Pernyataan  tersebut  disampaikan  dalam sebuah  forum  yang  diduga  direkam  dan diunggah di akun Youtube MimbarTube.
Video Youtube tersebut masih utuh dan tidak ada bagian yang dipotong yang dapat berakibat  timbulnya  kesalahpahaman. Selain  itu,  beberapa  potongan  video  yang tersebar luas hingga viral dan trending 1 pada tanggal 23 Januari 2022 sama dengan video asli.  Dalam  hal  ini  tidak  ada  perbedaan pemaknaan yang timbul dari video asli dan video pendek yang tersebar. Video pendek yang tersebar lebih fokus pada bagian yang diduga  menghina  Kalimantan  Timur  dan penghuninya (masyarakat).
Berdasarkan  data  utama  dan  pendu- kung tersebut dapat  dianalisis sesuai pen- dekatan  tindak  tutur  untuk  mengungkap- kan  unsur  tindak  pidana  kebencian  atau permusuhan individu atau golongan dalam unggahan EM berikut ini.
Analisis pertama, tindak lokusi (makna tuturan)  terhadap  setiap  tuturan  EM (Terlapor):
1) “Anda bisa memahami nggak? Ini ada sebuah tempat elit, punya sendiri, yang harganya mahal. Punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat Jin buang anak ,  ya  (diiyakan  peserta  lain)  Lalu nyewa.  Lalu  nyewa.  Nyewa  Bro. (celetukan,  orang  kaya).  Bukan  orang kaya,  orang  geblek.  Kalau  saya  bilang goblok  ndak  enak.  saya  gak  bilang goblok ya. Nggak ngomong goblok saya, saya ngomong geblek. Ini gak masuk akal kita sebetulnya. Oke itu satu.
2) Yang  kedua,  Itu  ibu  kota  siapa  yang tinggal  siapa,  nanti  di  situ?  Apakah
menteri, dirjen, dan direkturnya? Hanya ASN saja, wong ASN-nya juga malas ke sana. Atau perlu rakyat tinggal di sana, Itu 182 ribu hektar lho. Lalu kalau rakyat tinggal di sana siapa yang membangun perumahannya.  Apakah  yang  men- bangun  itu  yang  bernama  Ciputra, Agung Podomoro, Atau siapa sih grup- grup  itu.  (celetukan,  Sedayu)  Sedayu? No. Orang-orang itu, orang-orang bisnis, Kalau membangun perumahan mereka akan bertanya, yang utama Siapa yang membeli?  Pasarnya  siapa?  Kalau pasarnya  kuntilanak  gendruwo, ngapain  gue  bangun  di  sana?  Nggak ada!  Nih,  sampeyan  tinggal  di  mana, Om Azam? Tinggal di mana? Di mana Jakartanya?  (orang  yang  di  samping diduga  bernama  Azam  menjawab tinggal  di  Gunung  Sahari,  Ciputat) Mana mau?  Mana mau  dia tinggal  di Gunung Sahari pindah ke Kalimantan Penajam  sana  untuk  beli  rumah  di sana. (Disambut tawa). Gua mau jadi warga ibu kota baru. Mana mau? (Azam nyeletuk, Hanya monyet) Gak ada yang mau.
Penggalan-penggalan  pernyataan  EM tersebut  dapat  dimaknai  dengan  pende- katan tindak tutur. Secara lokusi (tindakan menuturkan sesuatu), tuturan EM tersebut dapat  diidentifikasi  beberapa  pemaknaan sebagai berikut:
Pertama, pernyataan EM (Terlapor) yang mempertanyakan  pemahaman  hadirin bahwa  Ibu  Kota  Nusantara  merupakan sebuah  tempat  yang  elite.  menurut  EM terdapat sebuah tempat elite (Jakarta seba- gai Ibu Kota Negara saat ini) milik sendiri (Negara) yang harganya mahal. EM mem- pertanyakan kebijakan pemerintah dengan mempunyai  gedung  sendiri,  lalu  dijual, pindah  ke  tempat  Jin  buang  anak .  Pindah  ke tempat jin buang anak merujuk ke Calon Ibu
Kota  Negara  yang  baru  yang  berlokasi  di Penajam,  Kalimantan  Timur.  Pernyataan EM  tersebut  berpeluang  menimbulkan beberapa makna negatif.
a) Dalam  hal  ini  EM  membuat  stereotipe negatif tentang lokasi IKN baru sebagai tempat jin untuk membuang anak. Hal itu dapat ditafsirkan Kalimantan secara umum  merupakan  tempat  jin  mem- buang anak.
b) Pernyataan tersebut dapat juga ditafsir- kan  bahwa  para  penghuni  Pulau  Kali- mantan merupakan anak-anak jin.
c) Kalaupun  yang  dimaksud  EM  (Ter- lapor)  adalah  hutan  belantara  yang terkutuk seperti  tempat  jin  membuang anak,  hal  itu  tentu  diduga  akan  me- nyinggung  perasaan  masyarakat  adat Dayak yang menganggap hutan sebagai rumah  mereka  dan  tempat  nenek moyang atau leluhur bersemayam.
d) Kalaupun  pernyataan  EM  (Terlapor) menganggap hutan lokasi IKN sebagai tempat  jin  buang  anak  sebagai  tempat tidak  berguna,  hal  itu  juga  menying- gung  rasa  keadilan  masyarakat  Kali- mantan yang selama ini merasa dianak- tirikan karena hasil hutan, seperti kayu, batu bara, dan lain-lain dianggap habis tanpa  memberikan  kontribusi  kepada masyarakat.
Kedua,  pernyataan  EM  selanjutnya, bahwa pemerintah akan menyewa diduga aset-aset untuk perkantoran pemerintahan. Lalu  terdapat  celetukan  peserta  yang  me- ngatakan orang (pemerintah) sebagai orang kaya karena menyewa perkantoran tersebut. Hal  itu  ditimpali  oleh  EM  bukan  orang kaya,  melainkan  orang  geblek  (pelesetan orang  goblok).  Menurut  EM  kalau  bilang goblok tidak enak. Seolah mengulang untuk kesan aman dan lebih memperhalus, bahwa EM  tidak  bilang  goblok,  tetapi  geblek. Kebijakan  pemerintah  inilah  yang  tidak
masuk  akal  kita  (EM  dan  peserta  yang hadir).
Ketiga,  EM  mempermasalahkan  siapa yang  akan  tinggal  nantinya  di  Ibu  Kota Negara  yang  baru.  EM  mempertanyakan apakah  menteri,  dirjen,  dan  direkturnya yang  akan  tinggal  di  IKN  baru.  Apakah hanya ASN karena ASN tidak mau pindah ke  IKN  baru.  EM  lanjut  mempertanyakan apakah perlu rakyat tinggal di sana karena di IKN terdapat 182 ribu hektar. Lalu kalau rakyat  tinggal  di  sana  siapa  yang  mem- bangun perumahannya. Apakah yang mem- bangun itu yang bernama Ciputra, Agung Podomoro,  Atau  siapa  sih  grup-grup  itu. (celetukan, Sedayu) Sedayu?
Keempat,  menurut  EM,  para  pengem- bang  besar  tersebut  orang-orang  bisnis, kalau  membangun  perumahan  akan  ber- tanya, yang utama siapa yang membeli. EM mempertanyakan  pangsa  pasarnya  nanti siapa. Menurut EM kalau pasarnya kuntilanak gendruwo  buat  apa  membangun  di  Penajam, Kalimantan .  Dalam  hal  ini  EM  membuat stereotipe bahwa seandainya pengembang perumahan membangun perumahan di IKN tidak  ada  yang  akan  membeli.  dalam  Hal ini EM mencederai masyarakat Kalimantan sebagai masyarakat yang miskin yang tidak mampu membeli.
Kelima,  sebagai  penguat  pernyataan EM tersebut, EM bertanya kepada seorang pria di sampingnya yang diduga bernama AZ dan mempertanyakan kepada AZ ting- gal di mana yang kemudian dijawab tinggal di Gunung Sahari, Ciputat. EM berpendapat AZ tidak akan mau pindah dengan membeli rumah dan tinggal di IKN. Hal itu disambut tawa  oleh  hadirin  karena  tidak  akan  mau tinggal di IKN baru.
AZ  yang  di  samping  EM  menyeletuk hanya  monyet .  Dalam  hal  ini  makna  yang ditimbulkan  oleh  pernyataan  EM  dan  AZ bahwa hanya monyet yang akan mau tinggal di  IKN  baru.  IKN  baru  identik  dengan
Kalimantan  secara  umum,  yang  dapat  di- maknai  bahwa  yang  mau  tinggal  di  Kali- mantan adalah monyet. Pernyataan tersebut bisa dimaknai pula bahwa orang-orang yang tinggal di Kalimantan adalah monyet.
Secara keseluruhan pernyataan tersebut terdapat beberapa bagian yang diduga kuat dapat  menyinggung  perasaan  masyarakat Penajam pada khususnya, Kalimantan pada umumnya, yakni pindah ke tempat jin buang anak,  pasarnya kuntilanak  gendruwo buat  apa membangun di Penajam, Kalimantan, dan hanya monyet  (yang  akan  tinggal  di  IKN  baru). Ketersinggungan  tersebut  akan  dirasakan bagi  orang  yang  asli  Kalimantan  maupun pendatang  yang  tinggal  di  Kalimantan. Oleh karena itu, akan sulit bagi masyarakat luar Kalimantan untuk memahami keresah- an dan ketersinggungan tersebut.
Analisis kedua, secara ilokusi (apa yang dicapai  dengan  mengkomunikasikan  niat untuk  mencapai  sesuatu.  Tuturan  dapat mengandung  daya  tertentu)  dari  tiga  poin pernyataan EM (Terlapor) dapat dikategori- kan tuturan performatif yang mengandung daya tertentu.  Dalam  hal  ini,  pernyataan saudara EM (dan didukung pernyataan AZ) diduga kuat dapat menimbulkan ketersing- gungan masyarakat Penajam secara khusus, dan Kalimantan secara umum. Hal itu sudah terbukti dengan  reaksi masyarakat  di Kali- mantan Timur, Kalimantan Utara, dan bagian Kalimantan yang lain yang merasa tersing- gung dengan pernyataan tersebut. Beberapa tokoh  masyarakat  dan  tokoh  politik  yang berasal dari Kalimantan juga menyampaikan keberatan atas pernyataan EM.
Selain itu, beberapa lembaga adat dari suku-suku  di  Kalimantan  sudah  bereaksi dengan membuat pernyataan keberatan dan kecaman.  Beragam  reaksi  masyarakat Kalimantan  tersebut  menguatkan  bahwa benar  pernyataan  EM  telah  menimbulkan kegaduhan  dan  ketersinggungan  masya- rakat Kalimantan.
Pernyataan  EM  secara  tidak  langsung telah  membuat  stereotipe  negatif  masya- rakat Kalimantan. Dalam sejarah konflik di Kalimantan,  stereotipe  negatif  sangat  ber- bahaya. Menurut Kusno (2017:102) sebelum konflik Dayak dan Madura di Sampit dan Sambas  sebelumnya  juga  berkembang stereotipe yang berupa label negatif tentang suku tertentu yang tidak menunjukkan ciri- ciri kemanusian. Lebih lanjut disampaikan Kusno  (2017:90)  konflik  linguistik  yang sering  menimbulkan  konflik  sosial  adalah penggunaan istilah-istilah untuk menyebut lawan.  Konflik  linguistik  ini  khususnya pembentukan  stereotipe  berupa  pelabelan negatif suku tertentu sehingga lambat laun membentuk  stigma  di  masyarakat.  Hal itulah yang diduga turut mendasari reaksi masyarakat  atas  stereotipe  negatif  yang disampaikan oleh EM.
Analisis ketiga, perlokusi (apa yang kita hasilkan  atau  capai  dengan  mengatakan sesuatu,  seperti  meyakinkan,  membujuk, menghalangi,  mengatakan,  mengejutkan atau  menyesatkan).  Dalam  hal  ini  tuturan EM  (Terlapor)  diduga  dapat  memancing kemarahan  masyarakat  Kalimantan  yang merasa  terhina  yang  melakukan  tindakan nyata apabila tidak diproses hukum kepada yang bersangkutan.
Perlu diketahui bahwa psikologi sosial masyarakat  adat  Kalimantan  dikenal  de- ngan  kemampuan  magis  yang  dapat  me- lakukan aksi fisik kepada seseorang (meru- juk pada beberapa peristiwa yang ada dan beberapa konflik sosial yang pernah terjadi di bumi Kalimantan). Hal itu seperti dalam pernyataan SS, salah satu tokoh masyarakat Kalimantan Timur meminta kepada Kapolri untuk menindaklanjuti apa yang sudah EM lakukan  sekaligus  memperingatkan  jika masyarakat Kaltim bisa menjadi bengis dan sadis.
Oleh karena itu, pernyataan EM terbukti dapat menimbulkan kegaduhan, ketersing-
gungan, dan dapat memancing masyarakat Kalimantan  untuk  bertindak  nyata  (yang digambarkan bengis dan kejam) kepada EM (Terlapor) apabila tidak mendapat tindakan hukum. Konflik sosial yang pernah terjadi, dipicu  oleh  akumulasi  konflik  kecil  yang pernah  terjadi.  Faktor  pemicu  seperti  per- nyataan EM tersebut harus ditangani secara serius agar tidak menjadi bagian akumulasi pemicu konflik sosial yang besar.
Sebagai referensi, kasus SARA di Kali- mantan  Timur  memerlukan  perhatian khusus.  Adapun  gambaran  umum  kasus SARA  di  Kaltim  yakni  selama  2021—2022 melibatkan antarsuku, antaranggota/ketua ormas,  pribadi  melebar  ke  suku/ormas, antarpemuka  agama  dan  pribadi  dengan suku.  Dalam  kurun  waktu  tertentu  ke depannya, kasus antar-etnis ini menjadi jeda sosial  dan  berpotensi  meledak  menjadi konflik yang lebih besar. Ali pun melanjut- kan  untuk  mengantisipasi  munculnya konflik SARA  di Kaltim  yang diakibatkan oleh  terpaan  media,  perlu  adanya  keterli- batan ahli bahasa, sosiolog, tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat. Perlu kesadar- an kolektif bila menemukan potensi konflik di masyarakat, agar dapat segera melapor- kan ke penegak hukum. Hal ini merupakan upaya preventif agar tidak muncul konflik SARA  di  Kalimantan  Timur  dan  IKN (Wulandari, 2022).
Respons  masyarakat  secara  umum  di Kalimantan,  termasuk  pernyataan  dari dewan adat menguatkan bahwa pernyataan EM memang menimbulkan rasa terhina ma- syarakat  Kalimantan.  Apabila  pernyataan tersebut dianggap masyarakat salah paham, tentu akan timbul wacana pemaknaan lain di masyarakat Kalimantan. Dalam konteks ini  ada  pemaknaan  umum  bahwa  benar diduga  pernyataan  EM  sadar  tidak  sadar menimbulkan ketersinggungan bagi masya- rakat Kalimantan.
Pola kebudayaan masyarakat adat (suku asli)  di  Kalimantan  Timur,  seperti  rumah panjang  bagi  masyarakat  adat  Dayak  dan upacara-upacara  adat  merepresentasikan bentuk kesolidan. Apabila terdapat anggota masyarakat mendapat perlakuan yang me- nyakitkan atau tidak adil, hampir pasti se- luruh suku yang sama akan ikut membantu dan  menunjukkan  solidaritasnya.  Bahkan, solidaritas yang ada selama ini tidak sebatas individu  dengan  individu  dari  suku  yang sama  dalam  satu  provinsi,  tetapi  juga sesama  suku  dari  provinsi  yang  berbeda. Dalam beberapa konflik sosial yang pernah terjadi, solidaritas kesukuan di Kalimantan sangat  terasa.  Sebagai  contoh,  dalam  adat dan  budaya  salah  satu  suku  asli,  apabila sudah  diadakan  upacara  adat  Mangkok Merah,  dapat  dimaknai  sebagai  pesan  ke- pada  masyarakat  adat  adanya  potensi gangguan dari suku lain dan dapat dimaknai sebagai sebuah permintaan bantuan (Kusno, 2017:100).
Hal  itu  terbukti  dalam  konflik  sosial bernuansa SARA yang beberapa kali pernah terjadi  di  Kalimantan  Timur  maupun provinsi  lain  di  Pulau  Kalimantan.  Ikatan emosional  sesama  suku  dan  antarsuku  di Kalimantan sangat kuat. Satu hal yang perlu menjadi catatan, berbagai konflik sosial di Kalimantan didahului oleh konflik pribadi dan  melebar  konflik  antarsuku  dengan didasari solidaritas kelompok.
Terkait dengan kegaduhan yang ditim- bulkan oleh unggahan SM, dalam konteks ketersinggungan  masyarakat  di  Penajam dan Kalimantan Timur juga ikut dirasakan oleh  masyarakat  Kalimantan  di  provinsi lain. Hal itu bagian dari rasa kebersamaan dan  soliditas  kesukuan  dan  rasa  memiliki Kalimantan sebagai tanah kelahiran. Hal itu terbukti dari beberapa pernyataan sikap dari beberapa  tokoh  dan  lembaga  adat  yang menyatakan ketersinggungan dan keberatan atas pernyataan EM tersebut.
Kasus serupa yang menimbulkan keter- singgungan masyarakat daerah juga pernah terjadi, yakni ketersinggungan publik yang terjadi  di  Papua.  Aksi  massa  dengan  di- sertai  kerusuhan  timbul  karena  ketersing- gungan  dan  sentimen  kedaerahan  akibat pernyataan  yang  dianggap  melecehkan masyarakat Papua.
Berdasarkan  beberapa  fakta  tersebut, pernyataan EM yang diduga kuat mengan- dung unsur ujaran kebencian terkait SARA harus mendapat perhatian dan penanganan serius agar tidak menimbulkan dampak dan resistensi di daerah. Dalam hal ini, muatan ujaran EM tidak sebatas dilihat pada bentuk ujarannya,  tetapi  potensi  dampak  sosial yang dapat terjadi secara langsung maupun tidak  langsung.  Konflik-konflik  sosial  di daerah  yang  pernah  terjadi  di  Indonesia tidak lepas dari bentuk ujaran kebencian.
Dalam konteks pembangunan IKN perlu didukung oleh infrastruktur sosial masya- rakat. Penggunaan ujaran-ujaran kebencian di wilayah Kalimantan sebagai penyangga IKN, yang sudah  memiliki sejarah konflik sosial,  perlu  mendapat  perhatian  khusus pemerintah.  Selain  pembangunan  fisik, pemerintah  harus  mempersiapkan  infra- struktur sosialnya.

## PENUTUP
Berdasarkan  keseluruhan  pernyataan EM  terdapat  beberapa  bagian  pernyataan yang diduga kuat dapat menyinggung pera- saan masyarakat Penajam pada khususnya, Kalimantan pada umumnya, yakni pindah ke tempat  Jin  buang  anak,  pasarnya  kuntilanak gendruwo  buat  apa  membangun  di  Penajam, Kalimantan,  dan  hanya  monyet  (yang  akan tinggal  di  IKN  baru). Pernyataan  EM (Terlapor)  tersebut  dapat  dikategorikan tuturan performatif yang diduga kuat dapat menimbulkan ketersinggungan masyarakat Kalimantan,  khususnya  masyarakat  asli Kalimantan,  yang  terbukti  dari  beragam
tanggapan  masyarakat, tokoh  masyarakat, maupun  lembaga-lembaga  adat  yang  me- ngecam pernyataan EM. Selain itu, pernya- taan EM terbukti menimbulkan kegaduhan di masyarakat Kalimantan. Pernyataan EM (Terlapor)  dapat  memancing  kemarahan masyarakat Kalimantan yang merasa terhina dengan melakukan tindakan nyata apabila tidak  diproses  hukum  kepada  yang  ber- sangkutan (yang digambarkan masyarakat Kalimantan dapat menjadi bengis dan sadis) apabila tidak mendapat tindakan hukum.
Masifnya respons masyarakat Kaliman- tan,  tidak  sebatas  di  Kalimantan  Timur, menggambarkan kuatnya ikatan emosional sesama suku dan antarsuku di Kalimantan. Dalam  hal  itu,  pada  konteks  ketersing- gungan  masyarakat  di  Penajam  dan  Kali- mantan  Timur  juga  ikut  dirasakan  oleh masyarakat  Kalimantan  di  provinsi  lain. Selain itu, pernyataan tersebut dikhawatir- kan  dapat  memicu  sentimen  kesukuan terhadap para pendatang mengingat bebe- rapa  catatan  konflik  sosial  yang  pernah terjadi  di  Kalimantan  yang  melibatkan penduduk asli dan pendatang.
Kasus ini telah menimbulkan ketersing- gungan  secara  umum  bagi  masyarakat Kalimantan, lintas suku, dan lintas agama. Oleh  karena itu,  kasus  seperti ini  selayak- nya  mendapat  perhatian  khusus  karena menyangkut  kepercayaan  publik  dan  ke- tertiban umum. Penegak hukum selayaknya memandang  muatan  ujaran  EM  tidak  se- batas dilihat pada bentuk ujarannya, tetapi potensi  dampak  sosial  yang  dapat  terjadi secara  langsung  maupun  tidak  langsung. Konflik-konflik  sosial  di  daerah  yang pernah terjadi di Indonesia tidak lepas dari bentuk ujaran kebencian.
Kalaupun  kasus  tersebut  telah  inkrah atau berkekuatan hukum tetap, setidaknya dapat menjadi catatan bagi pihak berwajib dalam  penanganan  kasus  serupa  dengan latar belakang bernuansa SARA. Penanga-
nan  selayaknya tidak  sebatas  mempertim- bangkan  aspek  tuturan,  tetapi  juga  aspek konteks sosial, budaya, dan sejarah terkait.
Identifikasi  potensi  konflik  melalui penggunaan bahasa di masyarakat, seperti pernyataan  EM  harus  menjadi  prioritas pemerintah. Konflik yang terjadi bukanlah konflik yang serta-merta terjadi begitu saja, melainkan konflik akibat akumulasi kekece- waan, kemarahan, kebencian, dan dendam yang  tertahan  lama.  Konflik  sosial  akan terjadi sambil menunggu faktor pemicunya saja.

## DAFTAR PUSTAKA
Culpeper,  J.  (2011).  Impoliteness  Using Languange  to  Cause  Ofence (1st  ed.). Cambridge:  Cambridge  University Press.
Fajarta,  C.  R.  (2022).  Edy  Mulyadi  Hina Kalimantan, PKS Bilang Begini.
Hartini,  L.,  Saifullah,  A.  R.,  &  Sudana,  D.
(2020).  Linguistik  Forensik  Terhadap Perbuatan  Tidak  Menyenangkan  di Media Sosial (Kajian Pragmatik). Deiksis, 12 (03),  259–269.  https://doi.org/ 10.30998/deiksis.v12i03.5416
Hayati,  R.  (2019).  Pengertian  Studi  Kasus, Jenis, Tujuan, dan Contohnya.
Ihsanuddin. (2019). Jokowi: Ibu Kota Baru di  Sebagian  Penajam  Paser  Utara  dan Kutai  Kartanegara,  Kaltim  Artikel  ini telah  tayang  di  Kompas.com  dengan judul “Jokowi: Ibu Kota Baru di Sebagian Penajam  Paser  Utara  dan  Kutai Kartanegara, Kaltim”, Klik untuk baca: https://nasiona.  Diunduh  dari  https:/ /nasional.kompas.com/read/2019/08/ 26/13351161/jokowi-ibu-kota-baru-di- sebagian-penajam-paser-utara-dan- kutai-kartanegara.  tanggal  4  Januari 2023.
Iswatiningsih,  D.  (2016).  Etnografi  Komu- nikasi:  Sebuah  Pendekatan  dalam
Mengkaji  Perilaku  Masyarakat  Tutur Perempuan  Jawa.  Seminar  Nasional Prasasti (Pragmatik: Sastra Dan Linguistik) . Jamshed,  S.  (2014).  Qualitative  research method-interviewing  and  observation. Journal of Basic and Clinical Pharmacy , 5(4), 87.  Diunduh  dari  qualitative-research- m e t h o d i n t e r v i e w i n g - a n d - observation.pdf  (jbclinpharm.org) tanggal 3 Januari 2023.
Koalisi  Pemuda  Kaltim  Gelar  Aksi  Protes Edy Mulyadi, Minta Diproses Hukum. (2022).
Kusno,  A.  (2017).  Analisis  Wacana  Per- cakapan  Warga  dalam  Grub  Facebook Bubuhan  Samarinda:  Identifikasi Potensi  Konflik  Sosial.  Masyarakat  dan Budaya , Volume 19, 89–104. Diunduh dari http://jmb-lipi.or.id/index.php/jmb/ article/view/39  1tanggal  10  Januari 2023.
Kusno, A., Arifin, M. B., & Mulawarman, W.
G. (2022). Pengungkapan Muatan Ujaran Kebencian Berdasarkan Kesukuan pada Bahasa  sebagai  Alat  Bukti  Hukum: Analisis Lingistik Forensik. Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pembelajarannya , Volume 12. Diunduh  dari  https://ppjp.ulm.ac.id/ journal/index.php/jbsp/article/view/
12721/0 tanggal 14 Januari 2023.
Miles,  M.  B.,  &  Huberman,  A.  M.  (1992).
Analisis Data Kualitatif . (T. R. (Penerjemah) Rohidi,  Ed.)  (I).  Jakarta:  Penerbit Universitas Indonesia.
Moleng,  L.  J.  (1994).  Metodologi  Penelitian
Kualitatif (25th ed.). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Musfiroh,  T.  (2014).  Linguistik  Forensik dalam  Masyarakat  Multikultur.  Bahasa dan Sastra dalam Perpespektif Ekologi dan Multikulturalisme (Cetakan I, pp. 75—86). Yogyakarta: Jurusan bahasa dan Sastra Indonesia  Fakultas  Bahasa  dan  Seni UNY.
Rahardi,  K.  (2009).  Sosiopragmatik.  (W. Hardani,  Ed.)  (5th  ed.).  Yogyakarta: PTGelora Aksara Pratama. Rahardi, K., Setyaningsih, Y., & Dewi, R. P.
(2020).  Pragmatik:  Fenomena  Ketidak- santunan  Berbahasa (4th  ed.).  Jakarta:
Penerbit Erlangga.
Saifudin,  A.  (2020).  Teori  Tindak  Tutur dalam Studi Linguistik. LITE, Volume 15,
1—16.
Saputro,  G.  (2019).  Studi  Kasus  Linguistik
Forensik:  Hoaks  Rekaman  Suara  yang
Diduga Gatot Nurmantyo. Diksi: Jurnal Ilmiah Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya ,
Volume 27 .
Sholihatin, E. (2019). Linguistik Forensik dan
Kejahatan  Berbahasa .  (N.  Haryono,  Ed.)
(1st ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Wulandari, S. (2022). Pembangunan IKN di Kaltim  Memerlukan  Infrastruktur Sosial.  Diunduh  dari  https:// diskominfo.kaltimprov.go.id/berita/ p e m b a n g u n a n - i k n - d i - k a l t i m - me me r l uk an- i nf rastr uktur - sosi al tanggal 15 Januari 2023.