## JIUBJ

## Analisis Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia Ditinjau Dari Kelembagaan dan Perkembangan Ancaman

## Nour Zattullah*, Ichsan Malik, Eri Radityawara Hidayat
Universitas Pertahanan Republik Indonesia *Correspondence email: nour.zattullah@idu.ac.id, skysalvation@gmail.com
Abstrak. Pertahanan  dan  keamanan  merupakan  dua  konsep  yang  tidak  dapat  dilepaskan  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.  Pasca  reformasi,  konsep  pertahanan  dan  keamanan  di  Indonesia  secara  mutlak  dipisahkan  yang  juga  diikuti  dengan pemisahan TNI dan POLRI yang sebelumnya bernama ABRI. Penelitian ini menganalisis relevansi kebijakan keamanan nasional di Indonesia yang memisahkan antara konsep pertahanan dan keamanan, dibandingkan dengan perkembangan ancaman mutakhir bagi eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa kompleksitas ancaman yang datang terhadap eksistensi negara Indonesia dan keamanan masyarakatnya telah berkembang menjadi multi spektrum dan lintas sektoral, sehingga diperlukan sumber daya lintas sektoral untuk penanganannya. Mengacu pada doktrin Sishanta yang dianut oleh Indonesia, seharusnya penanganan ancaman dapat memberdayakan seluruh sumber daya yang dimiliki komponen  bangsa,  tidak  mendikotomikan  ancaman,  dan  penanganan  dilakukan  secara  komprehensif  melalui  interagensi  yang baik.  Rencana  pembentukan  Dewan  Keamanan  Nasional  penting  untuk  mengisi  gap  ini,  dimana  dewan  ini  diharapkan  dapat menjadi  wadah assessment akhir  terhadap  ancaman  yang  muncul  untuk  selanjutnya  mengarahkan  lembaga  negara  dalam bersinergi satu sama lain, memberdayakan sumber daya yang dimilikinya dalam penanganan ancaman.
Kata kunci : Ancaman; Keamanan; Dewan Keamanan Nasional; Pertahanan
Abstract.  Defense and  security  are  two  concepts  that cannot be  separated from  the life  of the nation  and state. After  Reformasi Era, the concepts of defense and security in Indonesia  were absolutely separated, which  was also  followed by the separation of the TNI and POLRI, previously known as ABRI. This study analyzes the relevance of national security policies in Indonesia, which separates  the  concepts  of  defense  and  security,  compared  to  the  latest  developments  in  threats  to  Indonesia's  existence  as  a country. This study uses a qualitative method. This study finds that the complexity of the threats that come to the existence of the Indonesian  state  and  the  security  of  its  people  has  developed  into  a  multi-spectrum  and  cross-sectoral,  so  that  cross-sectoral resources are needed for handling it. Referring to the Sishanta doctrine adopted by Indonesia, the handling of threats should be able  to  empower  all  resources  owned  by  the  components  of  the  nation,  not  dichotomizing  threats,  and  handling  them comprehensively through good interagency. The plan to form a National Security Council is important to fill this gap, where this council is expected to be a forum for the final assessment of emerging threats to further direct state institutions in synergizing with one another, empowering their resources in handling threats.
Keywords: Threats; Security; National Security Council; Defense

## PENDAHULUAN
Pertahanan dan keamanan adalah dua konsep yang vital  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Pertahanan sebuah negara dilaksanakan untuk mengantisipasi  datangnya  ancaman  dari  dalam  dan  luar negeri  terhadap  eksistensi  negara  tersebut.  Upaya pertahanan  ini  dilakukan  dengan  mengerahkan  sumber daya  yang  mereka  miliki  dengan  berbagai  strategi  yang dipilih.  Pada  akhirnya,  upaya  ini  mendatangkan  rasa ‘aman’  bagi  rakyat  dan  pemerintah  yang  merupakan esensi  dari  keamanan  itu  sendiri.  Terwujudnya keamanan  nasional  di  sebuah  negara  merupakan  salah satu landasan penting sebuah negara menuju kesejahteraan.    Darmono  (2010)  memaknai  keamanan nasional baik sebagai kondisi dan fungsi. Sebagai fungsi, keamanan  nasional  adalah  sebuah  konsep  yang  dapat mendatangkan  perasaan  aman  secara  umum.  Keamanan sendiri  merupakan  salah  satu  kebutuhan  dasar  manusia. Namun,  makna  yang  lebih  spesifik  mengenai  keamanan tentu  akan  bervariasi  oleh  satu  pihak  dengan  pihak
lainnya.  Sementara  pertahanan,  menurut  UU  Nomor  3 Tahun  2002  Tentang  Pertahanan  Negara  adalah  usaha untuk  mempertahanakan  kedaulatan,  keutuhan  wilayah dan  keselamatan  segenap  bangsa  dari  ancaman  dan gangguan.  Oleh  karenanya,  secara  garis  besar  dapat dikatakan  bahwa  konsep  pertahanan  dan  keamanan dalam  sebuah  negara  merupakan  konsep  yang  saling berhubungan dan tidak terpisah satu sama lain.
Namun  demikian,  pasca  reformasi,  konsep pertahanan  dan  keamanan  di  Indonesia  secara  mutlak dipisahkan yang juga diikuti dengan pemisahan TNI dan POLRI yang sebelumnya bernama ABRI. Pemisahan ini dimuat dalam Pasal 30 UUD 1945 dan diturunkan dalam berbagai  UU,  antara  lain  UU  Nomor  2  Tahun  2002 Tentang  Kepolisian  Negara,  UU  Nomor  3  Tahun  2002 Tentang  Pertahanan  Negara  dan  UU  Nomor  34  Tahun 2004  Tentang  Tentara  Nasional  Indonesia.  Siregar (2011) menyatakan bahwa pemisahan konsep pertahanan dan  keamanan  salah  satunya  ditandai  dengan  perbedaan sumber  ancaman  yang  ditanganinya.  Pertahanan  yang
Nour  Zattullah  et  al.,  Analisis  Kebijakan  Keamanan  Nasional  Indonesia  Ditinjau  Dari  Kelembagaan  dan  Perkembangan Ancaman
diawaki oleh TNI lebih fokus pada penanganan ancaman luar  negeri,  sementara  keamanan  yang  diawaki  oleh POLRI  lebih  fokus  pada  penanganan  ancaman  dalam negeri. Hal ini justru kontradiktif dengan UU Nomor 34 Tahun  2002  Pasal  6  yang  secara  eksplisit  menyatakan bahwa  fungsi  TNI  sebagai  Penangkal  dan  Penindak adalah untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman bersenjata  dari  luar  dan  dalam  negeri.  Pemisahan  yang bersifat  dikotomis  ini  terjadi  karena  terbitnya  Tap  MPR No.VI/MPR/2000  Pasal  2  Ayat  (1)  yang  menyatakan bahwa  Tentara  Nasional  Indonesia  adalah  alat  negara yang  berperan  dalam  pertahanan  negara.  Sedangkan Ayat  (2)  menyatakan  bahwa  Kepolisian  Negara  RI adalah  alat  negara  yang  berperan  dalam  bidang keamanan.  Kedua  hal  ini  menunjukkan  adanya pemisahan  dikotomis  antara  konsep  pertahanan  dan keamanan. Namun, keterpisahan antara kedua konsep ini masih  tidak  jelas,  sehingga  cukup  membingungkan  di level operasional lapangan, dihadapkan dengan berbagai ancaman  yang  muncul  seiring  dengan  dinamika kehidupan  bernegara  (Siregar,  2011).  Padahal,  seiring dengan  perkembangan  ancaman  terhadap  eksistensi Indonesia  yang  belakangan  ini  semakin  bersifat multispektrum,  penanganan  terhadap  ancaman  tidak hanya  dapat  dilakukan  dengan  pendekatan  pertahanan dan  keamanan  secara  parsial.  Diperlukan  penanganan yang  memadukan  pendekatan  keduanya,  sehingga ancaman dapat ditangani dengan efektif dan komprehensif,  yang  pada  akhirnya  akan  berdampak positif pada eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif. Peneliti  merupakan  alat  utama  dalam  penelitian  yang menggunakan  metode  ini,  baik  dalam  hal  pengumpulan maupun pemaknaan data yang diperoleh (Hardani, et al., 2020). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan  tertulis  yang  dapat  diakses,  baik  buku, jurnal,  peraturan  maupun  sumber  internet.  Pada  tahap awal, peneliti menentukan  topik penelitian. Selanjutnya, peneliti  melakukan  pengumpulan  informasi  untuk menentukan  fokus.  Kemudian,  peneliti  mengumpulkan data-data  tertulis  yang  berhubungan  dengan  fokus penelitian,  menemukan  teori  yang  sesuai,  menganalisis data  dengan  teori  hingga  membuat  kesimpulan  dan rekomendasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Teori Kewenangan
Teori  yang  akan  digunakan  dalam  mengupas pemisahan  konsep  antara  pertahanan  dan  keamanan  di Indonesia  adalah  teori  kewenangan.  Teori  kewenangan digunakan  sebab  dianggap  sebagai  teori  yang  cocok untuk  melihat  kewenangan  lembaga  negara  yang memiliki  domain  di  bidang  pertahanan  dan  keamanan. Sinamo  (2010)  menyatakan  bahwa  wewenang  adalah kemampuan untuk melaksanakan tindakan hukum publik
atau  kemungkinan  bertindak  yang  diamanatkan  oleh undang-undang  dalam  rangka  melaksanakan  hubungan- hubungan hukum. Oleh karenanya, kewenangan pemerintahan  memiliki  karakteristik  antara  lain  (1) dinyatakan  secara  tersirat,  (2)  mempunyai  maksud  dan tujuan  yang  jelas,  (3)  dibatasi  oleh  waktu  tertentu,  (4) patuh  pada  peraturan  hukum  tertulis  maupun  tidak tertulis dan (5) isi kewenangan bersifat umum dan nyata. Juliani  (2020),  menggunakan  terminologi  wewenang yang  dapat  dimaknai  juga  sebagai  kewenangan. Wewenang  atau  kewenangan  sering  disebut  juga bevoegheid dalam  bahasa  Belanda.  Wewenang  sebagai konsep  hukum  publik  setidaknya  memiliki  tiga komponen,  yaitu:  (1)  Pengaruh,  yaitu  penggunaan wewenang  ditujukan  untuk  mengontrol  perilaku  subyek hukum;  (2)  Dasar  hukum,  bahwa  kewenangan  oleh pemerintah  harus  berdasarkan  pada  produk  hukum tertentu  yang  dapat  dibuktikan;  dan  (3)  Konformitas hukum,  bahwa  untuk  jenis  wewenang  tertentu,  terdapat adanya ketentuan kusus yang berlaku.

## Konsep Keamanan
Seorang  ahli  hubungan  internasional  dari  Inggris, Buzan  (1991)  mengemukakan  bahwa  pasca  era  Perang Dingin  atau  memasuki  abad  ke-21,  konsepsi  keamanan akan  bersifat  lebih  luas  daripada  sekedar  pembahasan mengenai  keamanan  militer.  Secara  umum,  Buzan menyatakan  adanya  lima  aspek  yang  tercakup  dalam konsep  keamanan.  Aspek  ini  saling  berhubungan  dan berpengaruh  satu  dengan  yang  lainnya,  yaitu:  (1) Keamanan  militer.  Aspek  ini  meliputi  dua  level pengelolaan  kemampuan  persenjataan  sebuah  negara baik  yang  bersifat  ofensif  maupun  defensif,  serta  cara pandang  sebuah  negara  terhadap  intensi  antara  satu dengan pihak yang lain; (2) Keamanan politik. Aspek ini fokus  pada  stabilitas  negara,  implementasi  ideologi untuk  melegitimasi  pemerintahan  yang  ada;  (3) Keamanan  ekonomi.  Aspek  ini  fokus  pada  pengelolaan sumber  daya,  keuangan  dan  mekanisme  pasar  yang mendukung  kesejahteraan  dan  stabilitas  Negara;  (4) Keamanan  sosial.  Aspek  ini  fokus  pada sustainability nilai-nilai  identitas  nasional  sebuah  bangsa,  seperti budaya,  agama  dan  bahasa;  dan  (5)  Keamanan lingkungan.  Aspek  ini  fokus  pada  upaya  pelestarian lingkungan  di  tingkat  domestik  maupun  internasional sebagai sebuah upaya mendukung pemeliharaan ekosistem manusia.

## Dasar Hukum Pembagian Kewenangan TNI dan POLRI
Pasca Pemisahan Konsep Pertahanan dan Keamanan 1. Tap  MPR  Nomor  VI/MPR/2020.  Tap  MPR  Nomor VI/MPR/2020  Pasal  2  Ayat  (1)  dan  (2)  menyatakan bahwa  TNI  adalah  alat  negara  di  bidang  pertahanan negara  dan  POLRI  adalah  alat  negara  di  bidang pemeliharaan keamanan.
2. UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.  Diatur  bahwa  TNI  merupakan  komponen
Nour  Zattullah  et  al.,  Analisis  Kebijakan  Keamanan  Nasional  Indonesia  Ditinjau  Dari  Kelembagaan  dan  Perkembangan Ancaman
utama  pertahanan  negara.  TNI  berfungsi  sebagai penangkal  terhadap  ancaman  militer  dan  ancaman bersenjata  terhadap  kedaulatan,  keutuhan  wilayah, dan  keselamatan  bangsa,  penindak  terhadap  setiap bentuk  ancaman  dan  pemulih  terhadap  kondisi keamanan  negara  yang  terganggu  akibat  kekacauan keamanan.  Sementara  tugas  pokok  TNI  adalah menegakkan  kedaulatan  negara,  mempertahankan keutuhan  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945,  serta  melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh tumpah  darah  Indonesia  dari  ancaman  dan  gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
3. UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-undang ini diatur bahwa  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia merupakan  alat  negara  yang  berperan  dalam memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Tugas  pokok  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,  menegakkan  hukum  dan  memberikan perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada masyarakat.
Analisis
Perkembangan Kompleksitas Ancaman

## Terhadap Indonesia
Pada kenyataannya, saat ini ancaman yang datang terhadap  eksistensi  bangsa  Indonesia  berkembang  jauh lebih  kompleks  daripada  masa-masa  sebelumnya, sehingga lebih cenderung bersifat lintas-spektrum antara bidang  keamanan  dan  pertahanan.  Ancaman  yang muncul  dapat  berupa  ancaman  militer,  ancaman  non militer  maupun  ancaman  hibrida.  Oleh  karenanya,  saat ini  ancaman  tidak  lagi  dapat  dikotomi  sebagai  ancaman pertahanan  dan  ancaman  keamanan.  Sebagai  salah  satu contoh adalah  ancaman yang disebabkan oleh eksistensi Kelompok  Kriminal  Bersenjata  (KKB)  Papua,  dimana ancaman  ini  memiliki  spektrum  pertahanan  dan sekaligus  keamanan.  Dari  sisi  pertahanan,  KKB memunculkan  ancaman  terhadap  kedaulatan  dan integrasi  wilayah  NKRI.  Sementara  dari  sisi  keamanan, KKB  memunculkan  ancaman  terhadap  kamtibmas  di wilayah  setempat,  dimana  warga  lokal  seringkali mendapat  teror  dari  KKB  tersebut.  Oleh  karenanya, penanganan  ancaman  seperti  ini  seharusnya  dilakukan secara  komprehensif  melalui  inter-agensi  lembaga pemerintah  yang  memiliki  sumber  daya  dalam penanganan  ancaman  ini.  Perkembangan  ancaman  pada masa  sekarang  ini  juga  sesuai  dengan  argumen  Barry Buzan  yang  membagi  keamanan  ke  dalam  lima  sektor. Salah  satu  contohnya  adalah  ancaman  pandemi  Covid- 19.  Covid-19  dapat  dikategorikan  sebagai  ancaman  di bidang keamanan militer, di tengah dugaan bahwa virus
ini merupakan hasil dari pengembangan senjata biologis yang  dilakukan  oleh  RRT  melalui  Institut  Virologi  di Wuhan.  Selanjutnya,  ancaman  ini  dapat  merambah dimensi  keamanan  bidang  politik,  di  tengah  tajamnya kritik  oleh  masyarakat  terhadap  penanganan  pandemi yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  sehingga  berpotensi menimbulkan  krisis  kepercayaan  dan  destabilitas  politik dalam  negeri  yang  berdampak  pada  menurunnya legitimasi  pemerintah.  Kemudian,  ancaman  ini  juga dapat  berdampak  negatif  pada  keamanan  di  sektor ekonomi,  dimana  Indonesia  telah  mengalami  resesi ekonomi akibat kebijakan pembatasan aktivitas ekonomi untuk  mengurangi  penyebaran  virus  Covid-19.  Dari  sisi keamanan  di  sektor  sosial,  kita  telah  menyaksikan adanya  berbagai  stigma  dan  penolakan  masyarakat terhadap  pasien  maupun  jenazah  korban  Covid-19  yang jika  dibiarkan  berlarut-larut,  dapat  bertransformasi menjadi  konflik  sosial  di  tengah  masyarakat.  Terakhir dari  sisi  keamanan  di  bidang  lingkungan,  pandemi Covid-19  telah  mengalihkan  perhatian  para  stakeholder untuk  program  konservasi  lingkungan,  dimana  banyak dana  negara  dialihkan  untuk  penanganan  pandemi Covid-19.
Belakangan  ini  juga  berkembang  konsepsi keamanan  yang  lebih  baru,  yang  tidak  bersifat state- centered ,  tetapi  lebih  mengarah  pada human-centered . Konsepsi  ini  dikenal  dengan human  security atau keamanan  insani. Human security menilai kesejahteraan warga  negara  merupakan  komponen  penting  yang  dapat terancam oleh berbagai fenomena yang terjadi, misalnya wabah  penyakit,  kejahatan,  bencana  alam,  maupun tindakan represif oleh negara (Anggoro, 2003). Menurut UNDP,  terdapat  tujuh  komponen  yang  menjadi  bagian dari  keamanan  insani,  yaitu  keamanan  ekonomi, keamanan  pangan,  keamanan  kesehatan,  keamanan lingkungan, keamanan pribadi, keamanan komunitas dan keamanan  politik.  Konsep human  security belakangan dinilai  lebih  relevan  dengan  konsep  keamanan  karena permasalahan  keamanan  cenderung  juga  mengarah kepada  permasalahan  kemanusiaan  (Fitrah,  2015). Dengan  demikian,  terlihat  bahwa  konsepsi  keamanan telah berkembang menjadi sangat kompleks, tidak hanya berkaitan  dengan  ancaman  fisik  dan state-centered , tetapi  juga  mencakup  ancaman  non  fisik  yang  bersifat human-centered .  Oleh  karenanya,  negara  dengan berbagai  regulasi  yang  dikeluarkan  harus  dapat mengakomodir  semua  konteks  ancaman  ini  untuk menjamin keberlangsungan eksistensinya dan masyarakatnya.
Urgensi  Penyatuan  Konsep  Pertahanan  dan  Keamanan serta Pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN)
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2002  tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa, Sistem Pertahanan  Negara  Indonesia  adalah  sistem  pertahanan yang bersifat semesta. Sistem pertahanan ini memberdayakan  seluruh  warga  negara,  wilayah,  dan
Nour  Zattullah  et  al.,  Analisis  Kebijakan  Keamanan  Nasional  Indonesia  Ditinjau  Dari  Kelembagaan  dan  Perkembangan Ancaman
sumber  daya  nasional  lainnya.  Pemerintah  berperan dalam  menyiapkan  secara  dini  sistem  pertahanan semesta  ini  untuk  diselenggarakan  secara  total,  terpadu, terarah,  dan  berlanjut  untuk  menegakkan  kedaulatan negara,  keutuhan  wilayah,  dan  keselamatan  segenap bangsa  dari  segala  ancaman.  Undang-undang  tersebut juga  menyatakan  bahwa  sumber  daya  nasional  dalam pertahanan  semesta  mencakup  sumber  daya  manusia, sumber  daya  alam  serta  sumber  daya  buatan.  Sistem pertahanan  semesta  (Sishanta)  merupakan  konsep  yang berakar dari strategi perang semesta ( total war ) di daerah kekuasaan  sendiri.  Sistem  ini  memerlukan  adanya peranan  penting  rakyat  untuk  mendukung  tugas  tentara profesional  dalam  upaya  pertahanan  negara  (Indrawan, 2015). Seperti yang dikemukakan oleh Marwick, perang semesta  ( total  war )  yang  kemudian  melahirkan  konsep Sishanta  memerlukan  partisipasi  yang  luas  dari  seluruh elemen  masyarakat,  bahkan  oleh  lapisan  masyarakat terkecil  dalam  sebuah  negara  (Marwick,  1988).  Melihat konsep  Sishanta,  dapat  disimpulkan  bahwa  dikotomi ancaman  antara  ancaman  pertahanan  dengan  ancaman keamanan  tidak  dapat  lagi  dilakukan,  karena  dalam penanganan ancaman,  seluruh unsur bangsa  dan sumber daya  harus  diberdayakan.  Oleh  karena  itu,  pemisahan konsep  antara  pertahanan  dan  keamanan  tidak  lagi relevan  pada  masa  saat  ini.  Ditinjau  dari  perkembangan ancaman, urgensi penyatuan kembali  konsep pertahanan dan keamanan meliputi beberapa hal, yaitu:
1. Pemisahan  pertahanan  dan  keamanan  salah  satunya dilakukan  dengan  membedakan  sumber  ancaman, dimana  ancaman  pertahanan  bersumber  dari  luar negeri, sementara ancaman keamanan bersumber dari dalam  negeri.  Pemisahan  seperti  ini  tidak  lagi relevan, karena di satu sisi, ancaman yang datang dari luar  negeri  akan  memiliki  dampak  ke  dalam  negeri. Misalnya  adalah  ancaman  pandemi  Covid-19  yang datang  dari  luar  negeri,  tetapi  juga  mendatangkan dampak yang luar biasa di dalam negeri. Di sisi lain, ancaman  yang muncul di dalam negeri tidak  terlepas dari  situasi  yang  terjadi  di  luar  negeri.  Misalnya adalah gerakan separatis Papua yang berada di dalam negeri, dimana eksistensinya mendapatkan legitimasi/pengakuan  dari  berbagai  aktor  luar  negeri, misalnya  Vanuatu  dan  beberapa  organisasi  non pemerintah di negara-negara Barat.
2. Suatu  ancaman  yang  datang  bagi  Indonesia  tidak hanya akan memiliki dimensi pertahanan, tetapi juga memiliki dimensi keamanan sekaligus, dan sebaliknya.  Salah  satu  contohnya  adalah  ancaman separatisme  yang  di  satu  sisi  merupakan  ancaman yang memiliki dimensi pertahanan karena mengancam  kedaulatan  NKRI.  Namun  di  sisi  lain, ancaman ini juga memiliki dimensi keamanan, karena gerakan  separatisme  bersenjata  melakukan  kejahatan dan  perbuatan  kriminal,  misalnya  pembunuhan  dan perampokan  yang  juga  menjadi  ranah  penegakan hukum oleh institusi keamanan.
Perkembangan ancaman saat ini menuntut adanya penanganan yang menggabungkan pendekatan pertahanan  dan  keamanan  sekaligus.  Pendekatan  yang selama  ini  dilakukan  secara  parsial  terhadap  suatu ancaman  di  tataran  operasional  akan  menyebabkan kegaduhan  karena  adanya  pro  dan  kontra  di  tengah masyarakat  terkait  kewenangan  lembaga  negara  yang terlibat  dalam  penanganan  tersebut.  Di  samping  itu, penanganan ancaman yang dilakukan secara parsial oleh lembaga-lembaga negara dengan pendekatannya masing- masing  berpotensi  menyebabkan  arah  kebijakan  saling kontra produktif dan penanganan ancaman menjadi tidak komprehensif.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  adanya upaya-upaya formal dari pemerintah untuk mengkoordinasikan  berbagai  lembaga  negara  di  sektor pertahanan  dan  keamanan  agar  tidak  memandang  serta menangani ancaman secara parsial dan lebih terkoordinasi  satu  sama  lain.  Salah  satu  permasalahan dominan  yang  seringkali  muncul  dalam  penanganan ancaman di Indonesia adalah lemahnya interagensi antar lembaga.  Contoh  yang  paling  aktual  adalah  penanganan pandemi  Covid-19  di  Indonesia.  Ancaman  pandemi Covid-19  tidak  dapat  dipungkiri  merupakan  ancaman non militer bahkan hibrida yang bersifat multi spektrum dan  lintas  sektor.  Pada  masa  awal  pandemi,  terjadi ‘kebingungan’ dalam penanganan pandemi ini, sehingga Kemenkes  RI  yang  saat  itu  seharusnya  menjadi  unsur utama  dalam  penanganannya,  menuai  banyak  protes masyarakat  akibat  dinilai  kurang  tanggap  dalam merespon  ancaman  ini.  Penanganan  mulai  terkoordinir dengan  baik  pasca  dipimpin  Kepala  BNPB,  Letjen  TNI Doni  Monardo  melalui  Gugus  Tugas  Percepatan Penanganan  Covid-19  yang.  Meskipun  demikian,  masih sering  terjadi  tumpang  tindih  kebijakan  antara  lembaga negara  yang  memprioritaskan  pembatasan  pergerakan manusia  untuk  mengurangi  penularan  dan  lembaga negara  yang  memprioritaskan  aktivitas  ekonomi  tetap berlangsung  agar  pertumbuhan  ekonomi  nasional  tetap terjaga.
Kegamangan  yang  terjadi  antara  lembaga  negara dalam menangani ancaman yang bersifat multi spektrum dan  lintas  sektor  sebagian  besar  disebabkan  karena lemahnya assessment terhadap  ancaman  tersebut. Mengacu pada Clausewitz (1976), penanganan ancaman seharusnya  mengacu  pada  rumusan ends  =  ways  + means . Lemahnya assessment berdampak pada penggunaan  sumber  daya  ( means )  yang  tidak  tepat dengan  strategi  ( ways )  yang  keliru.  Akibatnya, penanganan  ancaman  tidak  terkoordinasi  dengan  baik. Assessment  terhadap  ancaman  yang  muncul  saat  ini masih  sebatas  dilakukan  oleh  Badan  Intelijen  Negara (BIN).  Meskipun  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2011  Tentang  Intelijen  Negara  mengamanatkan  bahwa BIN  adalah  koordinator  penyelenggara  intelijen  negara, tetapi  secara  kelembagaan  BIN  tidak  mempunyai kewenangan  untuk  mengarahkan  lembaga  negara  lain untuk memberdayakan sumber dayanya dalam
Nour  Zattullah  et  al.,  Analisis  Kebijakan  Keamanan  Nasional  Indonesia  Ditinjau  Dari  Kelembagaan  dan  Perkembangan Ancaman
penanganan  ancaman.  Oleh  karenanya,  meskipun assessment  yang  dilakukan  sudah  sesuai,  penanganan ancaman  di  lapangan  belum  tentu  tepat  guna  dan  tepat sasaran.  Gap  seperti  ini  pada  dasarnya  dapat  diisi  oleh hadirnya Dewan Keamanan Nasional. Dewan Keamanan Nasional  diharapkan  dapat  menjadi  wadah  assessment akhir  terhadap  ancaman  yang  muncul,  baik  militer,  non militer  maupun  hibrida.  Dewan  ini  juga  diharapkan mempunyai  kewenangan  untuk  mengarahkan  lembaga negara dalam bersinergi satu sama lain, memberdayakan sumber  daya  yang  dimilikinya  dalam  penanganan ancaman,  sehingga  ego  sektoral  antar  lembaga  dapat diminimalisir  dan  ancaman  dapat  ditangani  secara  lebih optimal.

## SIMPULAN
Kompleksitas  ancaman  yang  datang  terhadap eksistensi negara Indonesia dan keamanan masyarakatnya telah berkembang menjadi multi spektrum dan lintas sektoral. Namun demikian, berbagai regulasi  yang  ada  di  Indonesia  masih  melakukan dikotomi  klasifikasi  dan  penanganan  antara  ancaman militer  dan  non  militer.  Padahal,  sebuah  ancaman  dapat bersifat  militer  dan  non  militer,  bahkan  hibrida  secara sekaligus,  sehingga  diperlukan  sumber  daya  lintas sektoral  untuk  penanganannya.  Mengacu  pada  doktrin Sishanta  yang  dianut  oleh  Indonesia,  seharusnya penanganan  ancaman  dapat  memberdayakan  seluruh sumber  daya  yang  dimiliki  komponen  bangsa,  tidak mendikotomikan  ancaman,  dan  penanganan  dilakukan secara  komprehensif  melalui  interagensi  yang  baik. Salah  satu  permasalahan  dominan  yang  seringkali muncul dalam penanganan ancaman di Indonesia adalah lemahnya  interagensi  antar  lembaga.  Kegamangan  yang terjadi  antara  lembaga  negara  dalam  menangani ancaman  yang  bersifat  multi  spektrum  dan  lintas  sektor sebagian  besar  disebabkan  karena  lemahnya assessment terhadap  ancaman  tersebut.  Lemahnya assessment berdampak pada penggunaan sumber daya ( means ) yang tidak  tepat  dengan  strategi  ( ways )  yang  keliru. Akibatnya,  penanganan  ancaman  tidak  terkoordinasi dengan  baik.  Oleh  karena  itu,  kehadiran  Dewan Keamanan  Nasional  penting  untuk  mengisi  gap  ini, dimana dewan ini dapat menjadi wadah assessment akhir terhadap ancaman yang muncul, baik militer, non militer maupun hibrida. Dewan ini juga diharapkan mempunyai kewenangan  untuk  mengarahkan  lembaga  negara  dalam bersinergi  satu  sama  lain,  memberdayakan  sumber  daya yang dimilikinya dalam penanganan ancaman.
Beberapa  rekomendasi  untuk  para  stakeholder  di Indonesia,  antara  lain:  (1)  Pemerintah  dan  DPR  perlu membahas  secara  lebih  serius  mengenai  dasar  hukum dan  pembentukan  Dewan  Keamanan  Nasional  untuk merespon  perkembangan  kompleksitas  ancaman  yang multi  spektrum  dan  multi  sektor  agar  ke  depannya penanganan  ancaman  nasional  dapat  dilakukan  lebih komprehensif  dan  optimal;  (2)  Pemerintah  dan  DPR
perlu  mengkaji  ulang  regulasi-regulasi  yang  masih mendikotomi  antara  ancaman  militer-non  militer sehingga assessment yang dilakukan terhadap perkembangan ancaman dapat lebih baik dan penggunaan  sumber  daya  untuk  menghadapi  ancaman tersebut dapat lebih efektif; dan (3) Pemerintah dari level nasional  hingga  ke  daerah  perlu  memberikan  sosialisasi massif  kepada  masyarakat  mengenai  perkembangan kompleksitas  ancaman  yang  datang  terhadap  eksistensi Indonesia,  sehingga  masyarakat  dapat  menerima kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk merespon  perkembangan  ancaman,  salah  satunya pembentukan Dewan Keamanan Nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggoro,  K.,  2003.  Keamanan  Nasional,  Pertahanan
Negara dan Ketertiban Umum. Seminar

## Pembangunan Hukum Nasional VllI
Buzan, B., 1991. New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century. International Affairs , 431- 451.
Clausewitz, C. v., 1976. On War. New Jersey: Princeton University Press.
Darmono,  B.,  2010.  Konsep  dan  Sistem  Keamanan Nasional Indonesia. Ketahanan Nasional .
Fitrah,  E.,  2015.  Gagasan  Human  Security  dan Kebijakan  Keamanan  Nasional  Indonesia. Jurnal Insignia , 27-41.
Hardani,  Andriani,  H.,  Ustiawaty,  J.,  Utami,  E.  F., Istiqomah,  R.  R.,  Fardani,  R.  A.,  .  .  .  Auliya,  N. H.,  2020. Metode  Peenelitian  Kualitatif  & Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group. Indrawan,  J.,  2015.  Perubahan  Paradigma  Pertahanan Indonesia  dari  Pertahanan  Teritorial  Menjadi Pertahanan  Maritim:  Sebuah  Usulan. Jurnal Pertahanan , 93-114. Juliani, H., 2020. Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan  Sebagai  Akibat  Penyalahgunaan Wewenang  yang  Menimbulkan  Kerugian  Negara. Administrative  Law  &  Governance  Journal ,  54- 70.
Marwick,  A.,  1988. Total  War  and  Social  Change.
Basingstoke: The MacMillan Press Ltd. Republik Indonesia. Ketetapan Majelis
Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia Nomor  VI/MPR/2000  Tahun  2000  tentang Pemisahan  Tentara  Nasional  Indonesia  dan Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia. Jakarta.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.  Lembaran  Negara  RI  Tahun  2002, Nomor 2. Sekretariat Negara. Jakarta.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Nour  Zattullah  et  al.,  Analisis  Kebijakan  Keamanan  Nasional  Indonesia  Ditinjau  Dari  Kelembagaan  dan  Perkembangan Ancaman
Lembaran  Negara  RI  Tahun  2004,  Nomor  127. Sekretariat Negara. Jakarta.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2002  tentang  Pertahanan  Negara.  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 4169. Sekretariat Negara. Jakarta. Sinamo, N., 2010. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Jala Permata Aksara. Siregar, R. W., 2011. Peran dan Fungsi TNI dan POLRI dalam  Pertahanan  dan  Keamanan  Negara  pada Masa  Reformasi  (1998-2011). Depok:  Fakultas Hukum Universitas Indonesia.