## ANALISIS KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG KEMASYARAKATAN: STUDI DI DESA TOKA KECAMATAN BULIK TIMUR KABUPATEN LAMANDAU

## Ambri Semet

## ABSTRACT
Results  of  the  study  are  (1)  the  execution  of  the  authorities  of  the Government of the village of Toka in the field of development could be said to be doing well, one of them empirically though the village of Toka is one of the villages that are a bit far  from the District of the city, but according to the results of the interview with the head of the village and the surrounding communities say if their area  could  be  said  to  have  never  experienced  a  serious  thing  about  events  that interfere with their village. Then one form of civic activities was coaching against the participation of the citizens. The form of  Participation  in the village of  Toka researchers  can  see  namely  the  participation  of  government  directives  and  from Community  initiatives  itself  clearly  visible.  However,  in  essence  community involvement village of Toka is big enough in carrying out various activities of social mutual  clearly  still  visible  in  the  village.  (2)  the  Government  authority  went  on supporting  Factors  village  of  Toka  is  to  Coaching  against  the  BPD.  Factors restricting  implementation  of  the  Government  of  the  village  is  village  of  Toka Government does not attempt to establish coordination with the mengitensifkan and Binmas and Babinsa, especially in the peace and order of the villagers either from the election of the village chief or in terms of the construction of public security of the village of Toka. This mostly happens in rural areas, because of the large number of  societies  that  still  do  not  understand  about  the  procedure  of  manufacture certificate, let alone land that the original owners were their parents who already have no land boundaries so that they have even mutual claimed by the other party.
Keywords: authority  of  the  Government  of  the  village,  the  construction  of  the participation, the construction of the BPD.

## LATAR BELAKANG
Semenjak  gerakan  reformasi  digulirkan,  beberapa  tuntutan  perubahan terjadi  secara  besar-besaran.  Berbagai  sektor  kehidupan  menghendaki  adanya proses  penyesuaian  menuju  tata  sosial,  politik,  ekonomi  dan  sosial  budaya  yang lebih  baik.  Cara-cara  demokratis  yang  mencakup  semangat  toleransi,  pluralisme, penghargaan  atas  minoritas,  kebersamaan  dan  pengembangan  lokalitas  mulai menguat  kembali.  Persoalannya  adalah  transformasi  atas  perubahan  baru  ini ternyata justru tidak berjalan secara cepat, tepat dan relatif normal. Justru berbagai fakta  membuktikan  bahwa  masa  transisi  cenderung  mengisyaratkan  adanya benturan-benturan baru.
Kewenangan  dalam  bidang  kemasyarakatan  inilah  yang  menggerakkan masyarakat  untuk  dapat  melakukan  sesuatu  yang  diinginkan  oleh  pemerintah, khusus di Desa Toka Kecamatan Bulik Timur. Komponen-komponen dan sumber daya yang ada menjadi tanggung jawab pemerintah untuk diberdayakan, khususnya peran dan tanggung jawab pemerintah desa dalam membina keamanan, ketertiban, ketentraman,  kerukunan,  perdamaian,  pengembangan  gotong  royong,  serta
pembinaan pada organisasi yang ada di masyarakat desa. Sampai sejauh ini sesuai dengan pengamatan awal bahwa pembinaan kemasyarakatan baik pada lingkungan pemuda,  bapak,  ibu,  dan  organisasi  lainnya  yang  ada  di  desa  belum  maksimal melakukan  pemberdayaan  dan  pembinaan  yang  seharusnya  menjadi  tanggung jawab dan kewenangan pemerintah desa. Tentunya hal ini akan berdampak kepada keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  desa.  Seperti  pengamatan  peneliti  stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat Desa Toka Kecamatan Bulik Timur sampai dengan penelitian ini dilaksanakan masih belum stabil, banyak anak-anak muda di Desa Toka  yang belum  mengerti dan sadar arti  penting dari pada stabilitas desa, sejauh  itu  pula  pemerintah  desa  beserta  perangkat-perangkat  yang  ada  belum maksimal melakukan pembinaan kepada generasi muda ini, bukan hanya itu saja tetapi ada beberapa organisasi kemasyarakatan yang belum dimaksimalkan peran dan  fungsinya,  seperti  lembaga  masyarakat  desa,  karang  taruna,  dan  PKK  yang semuanya  memerlukan  perhatian  khusus  dari  pemerintah  desa  untuk  membina, yang seharusnya hal itu merupakan kewenangan pemerintah desa.
Maka  dari  itu  berdasarkan  latar  belakang  diatas,  dilakukanlah  penelitian dengan Judul “ ANALISIS PELAKSANAAN KEWENANGAN
PEMERINTAHAN DESA DALAM BIDANG KEMASYARAKATAN (Studi Di Desa Toka Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau)”.

## LANDASAN TEORI

## Konsepsi Pemerintahan Secara Umum
Secara  etimologis,  pemerintahan  dapat  diartikan  sebagai  berikut:  (a) Memerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh; (b) Pemerintah berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah; (c) Pemerintahan berarti perbuatan, cara, hal  atau  urusan  dari  badan  yang  memerintah.  Hal  ini  menunjukan    bahwa pemerintahan merupakan suatu pola kegiatan sebagai pelaksanan dari fungsi negara yang  dilakukan  oleh  unsur  atau  perangkat  negara    dalam  hubungan  antara pemerintah dengan yang diperintah.

## Kewenangan Pemerintahan Desa
Wewenang  (kamus  Besar  bahasa  Indonesia,  1995:  205)  didefinisikan sebagai kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain; fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.

## Desa dan Pemerintahan Desa
Desa secara  etimologi  berasal  dari  bahasa  Sansekerta, deca yang  berarti tanah  air,  tanah  asal  atau  tanah  kelahiran.  Di  Indonesia,  istilah  desa  adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh  Kepala  Desa,  sedangkan  di  Kutai  Barat,  Kalimantan  Timur  disebut  Kepala Kampung atau Petinggi. Desa menurut Prof. Drs. HAW. Widjaja (2003: 3) dalam bukunya “Otonomi Desa” menyatakan bahwa: “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum  yang  mempunyai  susunan  asli  berdasarkan  hak  asal  usul  yang  bersifat istimewa,  landasan  pemikiran  dalam  mengenai  Desa  adalah  keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.

## Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Bidang Kemasyarakatan
Kewenangan  pemerintah  dalam  bidang  kemasyarakatan  sesuai  dengan Peraturan  Menteri  Desa  (Permendesa)  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, Pasal 13 disebutkan bahwa kewenangan lokal berskala desa di  bidang kemasyarakatan desa  sebagaimana  dimaksud  meliputi:  (a)  membina  keamanan,  ketertiban  dan ketenteraman  wilayah  dan  masyarakat  desa;  (b)  membina  kerukunan  warga masyarakat desa; (c) memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi  di  desa;  dan  (d)  melestarikan  dan  mengembangkan  gotong  royong masyarakat desa.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif. Penelitian dilakukan di Desa Toka Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau. Teknik  pengumpulan  data  dalam  peneliti  dilakukan  dengan  cara  observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini  menggunakan  metode  analisis  data  kualitatif  yaitu  mendeskripsikan  serta menganalisis  data  yang  diperoleh  di  lokasi  penelitian  kemudian  diolah  dan ditabulasi berdasarkan sifat dan jenisnya selanjutnya di interpretasi secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Desa dalam Bidang
Kemasyarakatan di Desa Toka

## Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
Pada dasarnya ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan yang aman dan teratur, tidak datang kerusuhan dan kekacauan sehingga daerah-daerah aman dan  orang-orang  didaerah  tersebut  bekerja  dengan  tenang  dan  teratur  sesuai peraturan  yang  berlaku,  menyebabkan  terciptanya  kelancaran  pekerjaan.  Jika dilihat  dari  kondisi  Desa  Toka  sendiri  memang  terlihat  rasa  ketentraman  dalam kehidupan  masyarakatnya  itu  jelas  terlihat  dari  masyarakat-masyarakatnya  yang ramah tamah serta terbuka dengan orang baru dari pihak luar ataupun saya selaku pendatang yang ingin meneliti. Ketentraman di desa ini terjaga karena hal-hal yang bisa  merusak  ketentraman  dan  ketertiban  desa  seperti  tindak  kriminal  sejauh  ini belum  pernah  terjadi  ini walaupun  hal  tersebut  sampe  saat  ini  desa  masih aman- aman saja tapi masyarakat desa tetap berjaga-jaga seperti halnya terlihat beberapa Pos  keamanan  yang  dipergunakan  masyarakat  setempat  sebagai  pos  untuk memantau  lingkungan  desa  untuk  mengantisipasi  hal-hal  yang  tidak  diinginkan terjadi sekaligus sebagai tempat  ajang berkumpul anak muda.

## Pembinaan Partisipasi Warga
Dari  percakapan  dan  wawancara  dengan  kepala  desa  dan  aparat  desa mengenai persepsi masyarakat  Desa Toka, yakni persepsi masyarakat dan persepsi pemerintah atau aparat desa. Peneliti dapat melihat Aparat pemerintah Desa Toka mengartikan partisipasi sebagai kemauan rakyat untuk mendukung suatu program yang direncanakan dari atas. Bukan dari masyarakat Desa Toka sendiri. Hal ini pada
dasarnya  adalah  mobilisasi.  Sedangkan  pengertian  partisipasi  menurut  persepsi masyarakat  mengandung  suatu  pengakuan,  kreativitas  dan  inisiatif  dari  rakyat sebagai modal dasar proses pelaksanaan pembangunan dan kegiatan sosial. Dengan demikian Intisari dari partisipasi peneliti amati, masyarakat menciptakan kegiatan sosial  bukan  selalu  mendukung  kegiatan-kegiatan  sosial  ataupun  pembangunan. Jadi bentuk Partisipasi di Desa Toka yang dapat peneliti lihat yaitu partisipasi dari arahan  pemerintah  desa  dan  dari  inisiatif  masyarakat  itu  sendiri  terlihat  jelas. Namun,  pada  intinya  keterlibatan  masyarakat  Desa  Toka  cukup  besar  dalam melaksanakan  berbagai  kegiatan  sosial  gotong  royong  jelas  masih  terlihat  dalam kondisi desa.

## Faktor-Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  Pelaksanaan  Kewenangan Pemerintahan Desa dalam Bidang Kemasyarakatan

## Faktor Pendukung
Dalam melaksanakan pembinaan kepada para perangkat Desa Toka Kepala Desa  khususnya  telah  melakukan  berbagai  cara  untuk  dapat  membuat  para perangkat  desanya  mampu  melaksanakan  tugas  kemasyarakatan  dengan  baik. Beberapa  cara  yang  dilakukan  yaitu  :  (1) Kepala  Desa  memberikan  pemahaman kepada perangkat desa agar dapat mengawasi keadaan lingkungan  sekitar terutama dalam hal ketentraman dan ketertiban masyarakat desa namun dalam hal ketertiban pemilu  para  perangkat  desa  sangat  tidak  diperbolehkan  untuk  terlibat  dalam berbagai  kegiatan  kampanye  karena  hal  tersebut  melanggar  tata  tertib  dan  peka terhadapnya  serta  memberikan  pemahaman  dalam  pentingnya  meningkatkan partisipasi masyarakat. (2) Memberi tugas perangkat desa untuk berkoordinasi dan bekerjasama  dengan  Binmas/Babinsa  dalam  melakukan  pembinaan  dan  menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat  desa. (3)  Mengadakan  evaluasi dan rapat kerja terhadap perkembangan hasil tugas yang telah dibebankan oleh kepala desa selaku pemimpin desa. (4) Perangkat desa ikut turut serta dalam berbagai pelatihan yang  dilaksanakan  ditingkat  kabupaten  atau  kecamatan  seperi  halnya  pelatihan madya yang diselenggarakan di tingkat kabupaten untuk meningkatkan mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dan kapasitas aparatur desa.
Kecenderungan  pendapat  masyarakat  menunjukkan  bahwa  upaya pemerintah  desa  dalam  melibatkan  tokoh  masyarakat  Desa  Toka  dalam  kegiatan kemasyarakatan  dinilai  dengan  nilai  yang  baik.  Oleh  karena  itu,  dengan  baiknya penilaian  masyarakat  terhadap  keterlibatan  tokoh  masyarakat  maka  pemerintah desa  perlu  mempertahankan  pendapat  masyarakat  tersebut  di  dalam  menjaga hubungan baik dengan tokoh masyarakat sebagai salah satu pihak yang dituakan di desa setempat.
Dari  hasil  pengamatan  peneliti  diketahui,  bahwa  Pemerintah  Desa  Toka telah mengupayakan secara nyata keterlibatan masyarakat secara langsung dalam menciptakan  upaya  menentramkan  wilayah  desa  dan  juga  untuk  mengupayakan masyarakat  agar  dapat  ikut  berpartisipasi  dalam  berbagai  kegiatan  secara  gotong royong. Jawaban  masyarakat  menunjukkan  bahwa  upaya  Pemerintah  Desa  Toka dalam  melibatkan  secara  langsung  masyarakat  Desa  Toka  selama  pelaksanaan dalam  menciptakan  ketentraman  dan  ketertiban  masyarakat  serta    partisipasi masyarakat  dalam  kegiatan  sosial  sebagian  besar  responden  menilai  baik. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa adanya pendapat yang sama dalam
menilai  keterlibatan  LKMD  dan  keterlibatan  masyarakat  dalam  kegiatan kemasyarakatan  desa.  Masyarakat  juga  sangat  turut  berpartisipasi  dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak BPD ataupun LKMD yang ada di desa Toka.

## Faktor Penghambat
Dari hasil pengamatan penulis selama penelitian, bahwa Pemerintah Desa Toka tidak berusaha menjalin dan mengitensifkan koordinasi dengan Binmas dan Babinsa, khususnya dalam ketentraman dan ketertiban masyarakat desa baik itu dari pemilihan  kepala  desa  ataupun  dari  segi  pembinaan  keamanan  masyarakat  Desa Toka.  Hal  inilah  yang  kebanyakan  terjadi  di  daerah  pedesaan,  karena  masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti tentang prosedur pembuatan sertifikat, apalagi tanah yang pemilik aslinya adalah orang tua mereka yang sudah tiada jadi batas-batas  tanah  yang  mereka  miliki  malah  saling  diklaim  oleh  pihak  lainnya. Kecenderungan pendapat masyarakat menunjukkan bahwa upaya pemerintah desa dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Desa Toka sebagian besar  informan  menilai  kurang  baik.  Secara  keseluruhan  hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  pemerintah  desa  kurang  berupaya  melakukan  koordinasi dengan anggota Babinsa dan binmas setempat.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  uraian  pembahasan  dalam  skripsi  ini,  maka  dapat  ditarik beberapa  kesimpulan  bahwa  pelaksanaan  kewenangan  Pemerintahan  Desa  dalam bidang  kemasyarakatan  mendukung  peningkatan  ketentraman  dan  ketertiban masyarakat  Desa  Toka  berjalan  baik  terhindar  dari  segala  ancaman  kriminal, kecuali  satu  kasus  masalah  serobot  tanah.  Dalam  hal  peningkatan  partisipasi masyarakat Desa Toka dirasa baik dalam pelaksanaannya.
a. Faktor  pendukung  berjalannya  kewenganan  Pemerintah  Desa  Toka  adalah dengan  Pembinaan  terhadap  BPD.  Kepala  Desa  memberikan  pemahaman kepada  perangkat  desa , memberi  tugas  perangkat  desa  untuk  berkoordinasi dalam  melakukan  pembinaan  dan  menjaga  ketentraman  dan  ketertiban masyarakat  desa,  mengadakan  evaluasi  dan  rapat  kerja,  Perangkat  desa  turut serta dalam berbagai pelatihan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dan kapasitas aparatur desa.
b. Faktor  penghambat  pelaksanaan  Pemerintahan  Desa  adalah  Pemerintah  Desa Toka tidak berusaha menjalin  dan mengitensifkan koordinasi dengan  Binmas dan  Babinsa,  khususnya  dalam  ketentraman  dan  ketertiban  masyarakat  desa baik  itu  dari  pemilihan  kepala  desa  ataupun  dari  segi  pembinaan  keamanan masyarakat Desa Toka.
Dalam  rangka  menstimulasi  masyarakat  agar  mau  berpartisipasi  dalam bidang ketentraman dan ketertiban dan partisipasi masyarakat, diperlukan adanya rasa saling percaya  antara pemerintah dengan masyarakat serta antar masyarakat. Pada sisi lain juga diperlukan peran, pembagian peran serta tanggung jawab disertai dengan  hubungan  yang  jelas  diantara  para  entitas.  Pemerintah  Desa  diharapkan mampu  berperan  aktif  dalam  memberi  pemahaman  dan  mengikut  sertakan masyarakat.  Pemerintah  Desa  perlu  melakukan  pertemuan  dengan  anggota Binmas/Babinsa  setidaknya  sebulan  sekali,  guna  saling  mengenal  antara
pemerintah desa setempat dengan anggota keamanan sehingga tidak ada lagi yang mengatakan bahwa tidak mengetahui anggota Babinsanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Ahmadi, H. 2003. Ilmu Sosial Dasar , Jakarta : Gramedia.
Badudu J.S dan Zain, Sutan Mohammad. (1996). Kamus Umum Bahasa Indonesia .
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Budiardjo, Miriam. 2004. Dasar-dasar Ilmu Politik . Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
HP  Arimbi  dan  Santosa  A.,  1993, Peran  Serta  Masyarakat  Dalam  Pengelolaan Lingkungan , Jakarta: WALHI.
Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman umum Pengaturan mengenai Desa.
Labolo,  Muhadam,  2010. Memahami  Ilmu  Pemerintahan  Suatu  Kajian,  teori, Konsep, dan Pengembangannya. Jakarta: Rajawali Pers.
Miles dan Huberman. 2007. Analisis Data Kualitatif . Jakarta: UI Press.
Mubyarto, 1984, Strategi Pembangunan Pedesaan , Yogyakarta: P3PK UGM.
Ndraha, Talizidhuhu. 1978. Pembangunan Masyarakat . Jakarta : Bina Aksara.
Pamudji,  S.  1995, Kepemimpinan  Pemerintahan  Di  Indonesia .  Jakarta:  Bumi Aksara.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
Permendesa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan
Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
Poerwadarminta.  W.J.S.  2003. Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia .  Jakarta:  Balai Pustaka.
Rahardjo,  Adisasmita.  2006. Membangun  Desa  Partisipatif ,  Yogyakarta:  Graha Ilmu Yogyakarta.
Rama, Tri. 2010. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Karya Agung.
Rasyid,  Ryas.  1997. Makna  Pemerintahan  (Tinjauan  Dari  Segi  Etika  dan Kepemimpinan) . Jakarta : PT Yasrif Watampone.
Soetomo, 2006. Strategi-strategiPembangunan Masyarakat , Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar.
Soetrisno,  Loekman,  1995, Menuju  Masyarakat  Partisipatif ,  Penerbit:  Kanisius, Yogyakarta.
Sugiyono,  2010. Metode  Penelitian  Kualitatif  Kuantitatif  dan  R&D .  Bandung: CV.Alfabeta.
Suharto,  Edi.  2006. Membangun  Masyarakat  MemberdayakanRakyat .  Bandung: PT.RefikaPratama.
Sulistyo, TrimiyatiJoko, http://trimiyati.web.ugm.ac.id/wordpress/?p=6
Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik . Jakarta: PT GramediaWidiasarana Indonesia.
Sutoro  Eko,  2014, Buku  Pintar  Kedudukan  dan  Kewenangan  Desa ,  Penerbit: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Jakarta.
Syafei,  Inu  Kencana.  2005. Pengantar  Ilmu  Pemerintahan .  Bandung: RefikaAditama.
Syarifin, Pipin.  2006. Pemerintahan Daerah di Indonesia . Bandung: Pustaka Setia.
Undang-Undang  RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Widjaja, A.W, Administrasi  Negara  dalam  kaitannya  Dengan  Penyelenggaraan Otonomi  Daerah  (Suatu  Telaah  Administrasi) .  Pidato  Pengukuhan, Universitas Sriwijaya, Palembang, 22 September 1994.
Widjaja, A.W. 2001. Pemerintah Desa/Marga Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun  1999  tentang  pemerintahan  Daerah ,  Jakarta:  Penerbit  PT  Raja Grafindo Persada.
Widjaja, A.W. 2003. Otonomi daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
Widjaja,  A.W. Otonomi  Desa  merupakan  Otonomi  yang  Asli,Bulat  dan  Utuh . Jakarta: Raja Grafindo Persada
Widjaja, A.W.2003. Otonomi Desa . Jakarta: Penerbit PT. Raja Garafindo Persada.