## MAINSTREAMING DISABILITAS DALAM
SISTEM MANAJEMEN BENCANA INKLUSIF DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA:

## ANALISIS FUNGSI AGIL DI KELOMPOK DIFABEL SIAGA BENCANA (DIFAGANA)
Aulia Widya Sakina Raden Yoseph Gembong Rahmadi Widati
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” e-mail: auliawidyasakina@apmd.ac.id

## Abstrak
Kaum difabel merupakan kelompok berisiko tinggi yang cenderung tidak “terlihat” selama terjadi bencana. Apalagi diikutsertakan dalam usaha-usaha kesiapsiagaan dan tanggap  darurat.  Hal  ini  dikarenakan  keterbatasan  mereka  dalam  mengakses lingkungan  fisik,  informasi  dan  komunikasi,  pengetahuan,  serta  keterbatasan keterampilan maupun kemampuan. Mereka cenderung dianggap menjadi beban dan seringkali  diabaikan  oleh  sistem.  Berdasarkan  permasalahan  tersebut  maka mainstreaming disabilitas  dalam  manajemen  bencana  inklusif  harus  terwujud agar keseluruhan sistem bisa seimbang dan dapat bekerja dengan baik. Terlebih saat ini dunia  global  sedang  menghadapi  bencana  Pandemi  COVID-19  yang  menuntut kesiapan  seluruh  lapisan  masyarakat,  khususnya  penyandang  disabilitas  untuk melakukan  upaya  mitigasi  dan  antisipasi  risiko  bencana  pandemi  sesuai  dengan perannya  masing-masing.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  memperkaya diskursus inklusi disabilitas dalam manajemen risiko bencana “ala pemerintah” yang masih  sangat  terbatas,  sehingga  dapat  dimanfaatkan  sebagai  basis  dalam merumuskan model pemberdayaan penyandang disabilitas dalam sistem manajemen bencana yang inklusif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data primer dalam penelitian ini  berupa peristiwa terkait dengan pengintegrasian fungsi AGIL dalam kelompok Difagana yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan  diskusi  kelompok  terarah  ( focus  group  discussion ),  baik  secara  tatap  muka maupun  via  daring  ( whatsapp dan zoom ).  Sedangkan  data  sekunder  berasar  dari literature terkait  disabilitas  dan  bencana.  Hasil  penelitian  memperlihatkan  adanya konektivitas  antara  fungsi  adaptasi  ( Adaptation ),  pencapaian  tujuan  ( Goal attainment ),  integrasi  ( Integration ),  dan  pemeliharaan  sistem  ( Latency )  (AGIL)  di kelompok Difagana dalam situasi bencana alam, maupun bencana non alam.
Kata Kunci: Sistem manajemen bencana inklusif, Difagana, AGI

## Abstract
People with disabilities are a high-risk group who tend not to be "visible" during a disaster. Moreover, being involved in emergency preparedness and response efforts. This is due to their limitations in  accessing  the physical environment, information
and  communication,  knowledge,  and  limited  skills  and  abilities.  They  tend  to  be perceived as a burden and are often ignored by the system. Based on these problems, disability mainstreaming in inclusive disaster management must be realized so that the entire system can be balanced and can work well. Especially now that the global world is facing the COVID-19 pandemic which demands the readiness of all levels of society, especially people with disabilities, to mitigate and anticipate the risk of pandemic disasters according to their respective roles. The aim of this research is to enrich the discourse of inclusion of disabilities in disaster risk management, which is  still  very  limited,  so  that  it  can  be  used  as  a  basis  in  formulating  a  model  for empowering persons with disabilities in an inclusive disaster management system. This research uses descriptive qualitative method. Primary data in this study were events related to the integration of the AGIL function in the Difagana group which were  collected  through  observation,  interviews  and focus  group  discussions,  both face-to-face  and  via  online  (whatsapp  and  zoom).  Meanwhile,  secondary  data  is based  on  literature  related  to  disabilities  and  disasters.  The  results  showed connectivity  between  the  adaptation  function,  goal  attainment,  integration,  and system maintenance (AGIL) in the Difagana group in situations of natural disasters and non-natural disasters.

## Keywords: Inclusive disaster management system, Difagana, AGIL

## PENDAHULUAN
Penandatanganan Convention on the Right of Person With Disability ( CRPD ) oleh  Pemerintah  Indonesia  tahun  2006  telah  mendorong  beragam  kebijakan  yang memihak penyandang disabilitas. CRPD merupakan instrument Hak Asasi Manusia Internasional  (Harahap  dan  Bustanuddin,  2015:  19)  dan  nasional  dalam  upaya penghormatan,  pemenuhan  dan  perlindungan  hak  difabel  ( development  tool  and human  rights  instrument )  sebagai  bagian  yang  tidak terpisahkan  (Sholehah,  2017: 186; Trimaya, 2016: 402-403). Ratifikasi CRPD dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun  2011  tentang  Pengesahan  Konvensi  Hak-hak  Penyandang  Disabilitas  dan Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas  menjadi tonggak penting kewajiban moral pemerintah melakukan perubahan yang berpihak kepada kaum difabel.
Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah daerah memiliki kewajiban moral untuk  menyusun  peraturan  daerah,  melakukan  penganggaran  bahkan  melakukan terobosan kebijakan menyangkut sistem manajemen bencana yang inklusif. Seperti yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Provinsi  D.I.  Yogyakarta,  yang  telah  menyusun Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak
Penyandang  Disabilitas,  dengan  konsekuensi  kebijakan  dan  anggaran  dalam pemenuhannya. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tersebut juga menjadi dasar pemikiran  dibentuknya  Difabel  Siaga  Bencana  (Difagana)  DIY.  Difagana  DIY dibentuk pada bulan November 2017 melalui proses rekrutmen.
Pada awal pembentukan, 50 orang penyandang disabilitas dari seluruh DIY diberikan  Pelatihan  Dasar  dan  Penguatan  Kapasitas  oleh  Tagana  DIY  di  Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Pundong, Kabupaten Bantul. Tujuan  pembentukan  Difagana  DIY  adalah  agar  penyandang  disabilitas mendapatkan  pengetahuan  manajemen  risiko  bencana,  proses  penyelamatan  dan evakuasi dalam keadaan bencana, serta pengetahuan tentang shelter , advokasi sosial, dapur  umum,  pendampingan  sosial  dan  psikososial  (Dinas  Sosial  Provinsi  DIY, 2019).  Selain  itu  diharapkan  penyandang  disabilitas  dapat  berperan  dalam  proses penyelenggaraan  manajemen  risiko  bencana  inklusif  secara  terencana,  terarah, terkoordinasi dan terpadu.
Meski  demikian,  pada  level  kebijakan  praktis,  pendekatan  yang  dilakukan terhadap  Difagana  masih  didasarkan  pada  paradigma charity  based atau  belas kasihan  (Njelesani, Cleaver, Tataryn dan  Nixon, 2012) karena keberadaan  mereka dianggap  memiliki  kekurangan  baik  secara  fisik  maupun  mental.  Hal  ini mengakibatkan proses perumusan regulasi dan kebijakan manajemen risiko bencana inklusif jalan di tempat (Nursyamsi, dkk., 2015).
Keberadaan dua kebijakan yang belum harmonis menyebabkan keberadaaan Difagana  sebagai salah satu program dari kebijakan Dinas Sosial DIY  belum  bisa mengakomodasi  kompleksitas  dan  kekhususan  kebutuhan  disabilitas.  Terlebih keselamatan  masyarakat  dalam  situasi  bencana,  baik  bencana  alam  seperti  erupsi Gunung  Merapi  yang  saat  ini  sudah  memasuki  level  Siaga  III,  maupun  non  alam seperti  bencana  pandemi  COVID-19,  tidak  hanya  ditentukan  oleh  efektifitas kebijakan  pemerintah  tetapi  juga  kesiapsiagaan  masyarakat  (Matsuda  dan  Okada, 2006:  26).  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  diperlukan  adanya  penyegaran  fungsi Difagana  sebagai  penyangga  sosial  yang  diharapkan  bisa  membuka  hubungan simbiosis  mutualisme  antar  berbagai  pelaku  kebijakan,  khususnya  dalam penanggulangan bencana di masa pandemi COVID-19.
Sebagai  upaya  mengkontruksikan  hal  tersebut,  maka  studi  yang  dilakukan dalam  menyusun  kajian  ini  diarahkan  untuk  mengintegrasikan  fungsi  adaptasi ( Adaptation ),  pencapaian  tujuan  ( Goal  attainment ),  integrasi  ( Integration ),  dan pemeliharaan sistem ( Latency ) (AGIL) kelompok Difagana. Studi inklusi disabilitas dalam manajemen risiko bencana merupakan paradigma baru yang mengintegrasikan  tahap-tahap  penanganan  bencana  dan  memandang planning sebagai suatu proses yang nantinya diwujudkan dalam contingency plan.
Studi  ini  masih  sangat  jarang  dilakukan  karena  penelitian  yang  ada  masih sebatas membahas tentang pentingnya pelibatan penyandang disabilitas dalam upaya penanggulangan  dan  pengurangan  risiko  bencana,  belum  menyentuh  ranah  fungsi kelembagaan  penyandang  disabilitas  dalam  rangka  menyempurnakan  sistem manajemen risiko bencana  inklusif,  yang selama  ini  masih  bias kebijakan. Seperti misalnya,  studi  Probosiwi  (2013:  13-22)  yang  membahas  tentang  pentingnya pelibatan  penyandang  disabilitas  dalam  upaya  penanggulangan  bencana  dan pengurangan risiko bencana mulai sebelum terjadi bencana hingga setelah bencana terjadi.  Studi  ini  menjadi  jembatan  bagi  penyandang  disabilitas  agar  bisa berpartisipasi dalam kebijakan dan program pengurangan resiko bencana.
Studi Wardyaningrum (2016: 33-55) bertujuan untuk mengidentifikasi modal sosial  inklusif  yang  terdapat  pada  jaringan  komunikasi  masyarakat  sehingga kelompok-kelompok masyarakat, termasuk kelompok penyandang disabilitas, bisa mengakses  aliran  informasi  tentang  kesiapsiagaan  menghadapi  bencana, memengaruhi  para-agen  yang  memiliki  pengaruh  dalam  pengambilan  keputusan, serta mendukung kredibilitas individu dalam memperoleh akses sumber daya.
Studi  Mubarrak,  Nazli  dan  Taqwaddin  (2017:  65-71)  juga  memaparkan bahwa  seorang  difabel  yang  memerlukan  perlakuan  khusus  dalam  situasi  bencana harus memilliki kapasitas kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Bentuk-bentuk kesiapsiagaan  yang  dibutuhkan  adalah  penerapan Standar  Operasional  Prosedur (SOP), peningkatan kapasitas, serta pengetahuan dan sikap terhadap bencana.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  pelibatan  secara  langsung  penyandang disabilitas  dalam  kebijakan  manajemen  bencana  menjadi  hal  yang  penting  untuk dikaji.  Fokus  kajian  ini  berbeda  dengan  kajian-kajian  yang  sudah  dilakukan
sebagaimana dikemukakan di atas. Kajian ini lebih spesifik dan sangat aktual karena belum  pernah  ada  penelitian  yang  mengkaji  tentang  integrasi  fungsi  Difagana sebagai  bagian  dari  kebijakan  manajemen  bencana.  Hasil  akhir  dari  penelitian  ini diharapkan bisa menjadi basis bagi penelitian-penelitian tentang disability-inclusive dalam sistem manajemen risiko bencana di masa mendatang.

## A. INTEGRASI FUNGSI AGIL DIFABEL SIAGA BENCANA
Integrasi  fungsi  AGIL  Difagana  merupakan  konsep  Parsons  yang menggambarkan tentang keberlangsungan subsistem-subsistem dalam suatu sistem kemasyarakatan  (Setyaningsih  dan  Gutama,  2016:  45).  Tekanan  ini  disalurkan melalui  mekanisme  di  mana  kelembagaan  diintegrasikan  satu  sama  lain  untuk mempertahankan  keteraturan  sosial  yang  ada  karena  perubahan  yang  terjadi  pada satu bagian akan menyebabkan perubahan terhadap bagian yang lain (Ritzer, 2010: 21, dalam Sakina, dkk., 2020: 8).
Fungsi  AGIL  terdiri  dari Adaptation , Goal  Attainment , Integration dan Latency (Poloma, 1994: 181-182; Megawangi, 1999: 62-64):
a) Adaptation (adaptasi),  yaitu  sistem  harus  menyesuaikan  diri  dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan ini dengan kebutuhannya;
b) Goal  Attainment (pencapaian  tujuan),  yaitu  sebuah  sistem  yang  harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya;
c) Integration (integrasi),  yaitu  sebuah  sistem  harus  mengatur  hubungan bagian-bagian  yang  menjadi  komponennya.  Sistem  juga  harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya (A, G, L);
d) Latent  Pattern-maintenance (latensi  atau  pemeliharaan  pola),  yaitu sistem  harus  memlengkapi,  memelihara,  dan  memperbaiki  baik motivasi, individual maupun pola-pola kultural sehingga bisa menjamin adanya  kesinambungan  tindakan  yang  memiliki  kesesuaian  dengan aturan atau norma-norma yang berlaku.
Agar  Difagana  dapat  mempertahankan  sistem  manajemen  risiko  bencana yang inklusif maka para anggotanya harus menjalankan keempat fungsi AGIL, yang memberikan  penekanan  pada  hubungan  sosial  antar-individu  agar  bisa  saling
berinteraksi  secara  seimbang  dan  bertahan  lama.  Penyeimbang  kepuasan  dalam hubungan sosial diatur oleh standar normatif dan orientasi nilai kebudayaan tertentu sehingga kerangka tersebut menjelaskan bahwa Difagana harus  menyesuaikan diri terhadap realita yang terjadi di lingkungannya dan tindakan mereka harus diarahkan pada tujuan demi kepentingan bersama.

## B. DIFABEL  SIAGA  BENCANA:  AKOMODASI  KEBUTUHAN  DAN ASPIRASI PENYANDANG DISABILITAS
Difabel  atau  akronim  dari different  ability adalah  orang  yang  memiliki perbedaan  kemampuan.  Istilah  difabel  pertama  kali  diperkenalkan  Mansoer  Fakih pada tahun  1996.  Menurut  Mansoer  Fakih  kaum  difabel bukanlah  seseorang  yang cacat tetapi yang memiliki kemampuan berbeda (Muhammadun, 2011). Disabilitas diartikan sebagai hasil interaksi antara orang dengan malfungsi organ tubuh, sikap, dan  batasan  lingkungan  yang  menghalangi  mereka untuk secara penuh dan efektif berpartisipasi  dalam  masyarakat.  Malfungsi  organ  tubuh  atau impairment adalah masalah pada fungsi tubuh atau struktur yang secara signifkan terganggu atau bahkan hilang,  misalnya  fungsi  tubuh,  fungsi  mental,  fungsi  sensor  dan  rasa  sakit,  fungsi suara dan kemampuan berbicara, fungsi kardiovaskular, amputasi, ataupun penyakit penyakit lainnya (Schranz, Ulmasova dan Silcock, 2009).
WHO mendefinisikan disabilitas ke dalam tiga kategori, yaitu: impairment, disability dan handicap . Impairment disebut sebagai kondisi ketidaknormalan atau hilangnya  struktur  atau  fungsi  psikologi  atau  anatomis. Disability adalah ketidakmampuan  atau  keterbatasan  sebagai  akibat  adanya impairment untuk melakukan  aktivitas  dengan  cara  yang  dianggap  normal  bagi  manusia.  Adapun handicap merupakan  keadaan  yang  merugikan  bagi  seseorang  akibat  adanya impairment, disability, yang mencegahnya dari pemenuhan peranan yang “normal” (dalam konteks usia, jenis kelamin, serta faktor budaya) bagi seorang penyandang disabilitas.
Pengertian penyandang disabilitas dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik,  intelektual,  mental,  dan/atau  sensorik  dalam  jangka  waktu  lama  yang  dalam
berinteraksi  dengan  lingkungan  dapat  mengalami  hambatan  dan  kesulitan  untuk berpartisipasi  secara  penuh  dan  efektif  dengan  warga  negara  lainnya  berdasarkan kesamaan hak.
Tabel 1

## Kategori Penyandang Disabilitas dan Dasar Penggolongan
Sumber: Diolah dari WHO, Peter Coloridge (2007), Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, Manual RBM (1997)
Berdasar  data  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  fokus  kajian  penelitian  ini mengambil  kategori  dari  Undang-undang  No.  8 Tahun  2016  Tentang  Penyandang Disabilitas,  Bab  1  (Ketentuan  Umum)  Pasal  1  Ayat  (7),  yaitu  tentang  upaya pemberdayaan  penyandang  disabilitas  yang  dilakukan  untuk  menguatkan keberadaan  mereka  dalam  bentuk  penumbuhan  iklim  dan  pengembangan  potensi sehingga  mampu  tumbuh  dan  berkembang  menjadi  individu  atau  kelompok penyandang  disabilitas  yang  tangguh  dan  mandiri.  Kemudian  dijelaskan  Bab  1 (Ketentuan Umum) Pasal 2, pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas harus  berasaskan:  a)  Penghormatan  terhadap  martabat;  b)  Otonomi  individu;  c) Tanpa diskriminasi; d) Partisipasi penuh; e) Keragaman manusia dan kemanusiaan; f)  Kesamaan  kesempatan;  g)  Kesetaraan;  h)  Aksesibilitas;  i)  Kapasitas  yang  terus berkembang  dan  identitas  anak;  j)  Inklusif;  k)  Perlakuan  khusus  dan  pelindungan lebih.
No. Nama Ahli/ Sumber Dasar Kategori Kategori Penyandang Disabilitas 1. WHO Pendekatan Medis a. Impairment b. Disability c. Handicap 2. Peter Coleridge Pendekatan Sosial a. Impairment b. Disability/Handicap 3. Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Pendekatan Sosial a. Penyandang Disabilitas Fisik b. Penyandang Disabilitas Intelektual c. Penyandang Disabilitas Mental d. Penyandang Disabilitas Sensorik
4. Manual RBM (Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat) Pendekatan Medis, Sosial, Pendidikan, dan keterampilan a. Gangguan Kejang b. Gangguan Belajar
c. Gangguan Wicara
d. Gangguan Pendengaran e. Gangguan Penglihatan f. Gangguan Gerak g. Gangguan Perkembangan h. Gangguan Tingkah Laku i. Gangguan Lain-Lain
Selama  ini  kaum  difabel  merupakan  kelompok  beresiko  tinggi  yang cenderung  tidak  “terlihat”  selama  terjadi  bencana,  apalagi  diikutsertakan  dalam usaha-usaha  kesiapsiagaan  dan  tanggap  darurat.  Hal  ini  dikarenakan  keterbatasan mereka dalam mengakses lingkungan fisik, informasi dan komunikasi, pengetahuan, serta keterbatasan keterampilan maupun kemampuan. Hal ini semakin terasa dengan jumlah  penyandang  disabilitas  di  DIY  yang  terus  mengalami  peningkatan,  yakni berjumlah 25.050 orang tahun 2015, menjadi 26.177 orang di tahun 2016 dan 29.530 di tahun 2017. Berikut persentase jumlah penyandang disabilitas berdasarkan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Sarana Kesejahteraan Sosial Provinsi DIY Tahun 2017:
Tabel 2. Persentase Jumlah Penyandang Disabilitas Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta Kabupaten/ kota Persentase Penyandang Disabilitas Bantul 23,67% Sleman 23,30 % Yogyakarta 6,59% Kulonprogo 18,57% Gunung Kidul 27,88 %
Sumber : Aplikasi Dataku BAPPEDA DIY, 2017
Berdasarkan  data  tersebut  maka  kerentanan  dan  kebutuhan  khusus  penyandang disabilitas perlu diperhatikan, khususnya dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program  penanggulangan  bencana  berdasarkan  kompetensi  yang  dimiliki (Probosiwi, 2013).
Undang-undang  No.  8  Tahun  2016  Tentang  Penyandang  Disabilitas mengakomodir  konsep  penyandang  disabilitas  sebagai  bagian  dari  manajemen bencana,  tentu  tidak  lepas  dari  pelaksanaan  dan  pemenuhan  hak  penyandang disabilitas,  serta  keberdayaan  dan  kemandirian  penyandang  disabilitas.  Meskipun realitanya  indikator-indikator  yang  digunakan  dalam  pemberdayaan  kelompok rentan  tidak  semua  dimiliki  penyandang  disabilitas,  salah  satu  contohnya  adalah aspek keterampilan kebencanaan.
Untuk  menjadi  seorang  Difabel  Siaga  Bencana  (Difagana),  penyandang disabilitas  sering  sekali  terabaikan  karena  dianggap  tidak  memiliki  keterampilan hidup ( life skill ). Kondisi tersebut pada akhirnya membawa penyandang disabilitas tidak  terlihat  dalam  manajemen  bencana,  sehingga  menyebabkan  penyandang disabilitas kurang memiliki kesadaran dan pemahaman terhadap kebencanaan.
Difabel Siaga Bencana dibentuk pertama kali di DIY pada akhir tahun 2017. Difagana  DIY  berada  di  bawah  koordinasi  Dinas  Sosial  Provinsi  D.I.Yogyakarta, serta  dilatih  langsung  oleh  Tagana,  LSM  dan  PMI.  Difagana  dibentuk  guna mengakomodasi kerelawanan sosial dan kebutuhan dari penyandang disabilitas yang selama  ini  dianggap  menjadi  beban  dan  diabaikan  dalam  sistem  kesiapsiagaan bencana.  Anggota  Difagana  mendapat  berbagai  pelatihan  tentang  pembinaan karakter,  pengurangan  resiko  dan  simulasi  bencana,  sistem  dapur  umum,  hingga kemampuan medis (P3K).
Pada tahun 2018, Difagana DIY turut bergabung dengan relawan lain dalam penanganan  bencana  gempa  bumi  di  Lombok,  Palu  dan  Donggala,  serta  bencana tsunami  di  Banten  dan  Lampung.  Saat  ini  Difagana  tengah  disiagakan  dalam penanganan bencana erupsi Gunung Merapi di DIY-Jateng.
Penelitian ini  menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Moleong,  2010),  sehingga  penelitian  ini  lebih  menekankan  pada  pendeskripsian pada  hal-hal  yang  bersifat  spesifik  yang  disoroti  dari  sudut  ke  “mengapaan”  dan “kebagaimanaannya”  tentang  sesuatu  yang  terjadi  (Mukhtar  dan  Widodo,  2000). Penelitian  ini  berusaha untuk masuk ke dalam dunia konseptual  para subyek  yang diteliti,  memahami  dan  mengerti  bagaimana  suatu  pengertian  yang  dikembangkan oleh mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari (Bogdan dan Taylor, 1992).  Pada  posisi  ini,  peneliti  berusaha  menggali  sejauh  mana  integrasi  fungsi Difagana  dalam  manajemen  risiko  bencana  inklusif,  di  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta. Analisis fungsi Difagana dalam penelitian ini dilakukan menggunakan analisis  fungsi AGIL yang  terdiri  dari Adaptation (adaptasi), Goal  Attainment (pencapaian  tujuan), Integration (integrasi),  dan Latent  Pattern-maintenance (pemeliharaan pola).
Informan  kunci  pada  penelitian  ini  adalah  penyandang  disabilitas  di  DIY yang tergabung dalam kelompok Difagana. Data penelitian terdiri atas data primer dan  data  sekunder.  Data  primer  berupa  peristiwa  terkait  dengan  pengintegrasian fungsi  AGIL  dalam  kelompok  Difagana  yang  dikumpulkan  melalui  observasi, wawancara dan diskusi kelompok terarah ( focus group discussion ) secara bertahap (Sugiyono, 2010), baik secara tatap muka maupun via daring ( whatsapp dan zoom ).
Data sekunder berasal dari kajian literatur terkait disabilitas dan bencana.

## PEMBAHASAN
Keterlibatan  Difagana  secara  aktif  dalam  penanggulangan  bencana merupakan  prinsip  utama  dalam  membangun  sistem  manajemen  bencana  yang inklusif.  Sayangnya, di  masa Pandemi  COVID-19  ini keterlibatan  mereka sebagai bagian utuh dari “Sahabat Tagana” belum sepenuhnya terlihat karena Dinas Sosial DIY  masih  menerapkan  sistem  satu  komando  dan  mengontrol  penuh  keterlibatan Difagana dalam aktivitas kebencanaan. Hal ini menjadikan Difagana hanya menjadi penonton  atau  bahkan  dalam  kasus  tertentu  “seolah-olah”  mereka  hanya  sebagai obyek  “eksploitasi”.  Dominasi  pemerintah  terlihat  jelas  dalam  perumusan  seluruh aturan  dan  kebijakan,  sementara  dalam  implementasi  kebijakan  banyak  terjadi “penyimpangan dan manipulasi” yang merugikan Difagana. Padahal, setiap sistem manajemen  bencana  memerlukan  sebuah  institusi  terpola  yang  berasal  dari kehidupan  masyarakat  itu  sendiri,  yang  mampu  mendorong  tindakan  sosial  demi mencapai pemenuhan kebutuhan bersama tanpa adanya intervensi dari pihak luar.
Dalam hal ini, seharusnya pemerintah bisa lebih memperhatikan kultur, spirit dan sistem jaringan kelompok disabiitas dalam sebuah pranata sosial, ekonomi dan politik dalam membangun sistem manajemen bencana inklusif yang baru serta mulai menghilangkan  dominasi  atas  penyandang  disabilitas  yang  selama  ini  masih dianggap sebelah mata oleh masyarakat.
Struktur sosial di masyarakat diharapkan mampu merekontruksi usaha-usaha peningkatan  keberdayaan  Difagana,  sehingga  sistem  manajemen  bencana  inklusif bisa  menjadi  bagian  utama  dari  perwujudan  aksi  pengembangan  kapasitas kelembagaan  Difagana,  produktivitas  dan  kemandirian  kelompok  penyandang
disabilitas,  termasuk  mengembangkan  kesadaran  untuk  membangun  keswadayaan dan partisipasi. Difagana sendiri harus mampu menjadi lembaga perantara yang bisa mengupayakan  adanya  aksi  yang  bersifat  memediasi  hubungan  antar  penyandang disabilitas,  serta  antara  kelompok-kelompok  disabilitas  dengan  masyarakat  dan pemerintah, terlebih di masa Pandemi COVID-19.
Hal  tersebut  sejalan  dengan  pandangan  Talcott  Parsons  yang  menekankan pentingnya  hubungan  antara  tindakan  individu  dengan  pola-pola  institusional. Analisa  Parsons  memperlihatkan  bahwa  individu  dalam  masyarakat,  termasuk individu  dalam  kelompok  Difagana,  menuju  posisi  voluntaristik  (bebas)  sehingga orientasi normatif dan ide-ide yang dianut bersama menjadi suatu hal penting ketika bisa  diterima  dan  diakui.  Berdasarkan  konsep  Talcott  Parsons,  berlangsungnya subsistem-subsistem  dalam  kelompok  Difagana  dapat  dijelaskan  dengan  skema AGIL,  yaitu Adaptation (adaptasi), Goal  Attainment (pencapaian  tujuan), Integration (integrasi)  dan Latency (latensi  atau  pemeliharaan  sistem).  Berikut dipaparkan proses adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi dan pemeliharaan sistem di kelompok Difagana:

## 1. Fungsi Adaptasi (A)
Fungsi  adaptasi  merujuk  pada  perolehan  sumberdaya  atau  fasilitas  yang cukup  dari  lingkungan  luar  sistem,  dan  kemudian  mendistribusikannya  di  dalam sistem.  Adaptasi  adalah  suatu  pilihan  tindakan  yang  bersifat  rasional  dan  efektif sesuai dengan konteks lingkungan sosial ekonomi, serta ekologi dimana penduduk tersebut tinggal. Pemilihan tindakan yang bersifat kontekstual tersebut dimaksudkan untuk  mengalokasikan  sumberdaya  yang  tersedia  di  lingkungan  guna  memenuhi kebutuhan hidup (sandang, pangan dan papan) sehingga mereka bisa dengan cepat menyadari bahwa tekanan-tekanan sosial ekonomi senantiasa terjadi di lingkungan tempat tinggal mereka.
Tindakan  adaptasi  dalam  konteks  ini  merupakan  strategi  untuk  mengatasi permasalahan  ekslusivitas  yang  selama  ini  dirasakan  kelompok  Difagana  untuk memperoleh sumberdaya dari lingkungan luar. Tindakan tersebut merupakan respon positif  yang  digunakan  oleh  anggota  Difagana  dan  sistemnya  untuk  memecahkan masalah  atau  mengurangi stress yang  diakibatkan  oleh  kebiasaan-kebiasaan  yang
berbeda  di  lingkungan  fisik  yang  baru,  termasuk  memelihara  organisasi  Difagana (secara  internal),  mempertahankan  keutuhan,  peningkatan  hubungan  sosial  dan mengontrol pengaruh kuat dari sumber stress yang menjadi suatu proses pencapaian keseimbangan dalam sistem manajemen bencana.
Pola adaptasi pasca menjadi anggota Difagana dapat dilakukan dengan cara mempelajari secara komprehensif  sistem  manajemen  bencana  inklusif,  memahami keberadaan  Difagana  sebagai  bagian  dari  ”Sahabat  Tagana”,  menjalankan  aturan- aturan  yang  menyertainya  termasuk  aturan  ”satu  komando”,  mengikuti  seluruh pelatihan  dan  pembelajaran  tentang  kebencanaan,  serta  membentuk peer  group untuk  melakukan  berbagai  kegiatan  peningkatan  kapasitas  secara  bersama-sama. Selain  keikutsertaan  dalam  berbagai  kegiatan  kebencanaan  seperti  pendidikan  dan pelatihan  terkait  pendampingan  sosial  dan trauma  healing ,  pengelolaan shelter , pengelolaan  logistik,  dapur  umum,  mendirikan  tenda,  pembinaan  karakter, pengurangan resiko dan simulasi bencana, sistem dapur umum, hingga kemampuan medis (P3K), Difagana DIY memiliki semangat tinggi ketika memberikan pelatihan relawan bencana dalam rangka mengedukasi masyarakat tentang kerelawanan sosial, penanganan bencana, peer to peer support , serta menumbuhkan kepekaan sosial.
Proses adaptasi yang dilakukan dengan baik membuat jaringan pertemanan antar-anggota  Difagana  di  seluruh  DIY  semakin  luas  dan  kuat.  Anggota  Difagana asal Bantul  yang tadinya tidak  mengenal  anggota dari Sleman kini  menjadi akrab. Rasa  senasib-sepenanggungan  membuat  mereka  tidak  hanya  menjalin  hubungan dalam kebencanaan, namun secara bersama-sama juga melakukan kegiatan-kegiatan lain  di  luar  misi  penaggulangan  bencana,  seperti  dalam  peningkatan  kegiatan ekonomi,  partisipasi  sosial  dan  politik.  Beberapa  anggota  Difagana  di  Sleman bersama-sama  membentuk  koperasi  domba,  budidaya  perikanan  dan  pertanian, membentuk  asosiasi  pedagang  kaki  lima,  serta  melakukan  pendampingan  dan pelatihan produk olahan salak. Anggota Difagana di Bantul juga merangkul anggota lain untuk membuat kerajinan tas dan dompet dari  sampah plastik. Ada  juga  yang membentuk kelompok untuk berpartisipasi dalam pelatihan servis kursi roda, dengan harapan  bisa  membantu  rekan-rekan  disabilitas  yang  selama  ini  kesulitan  mencari tempat  servis  kursi  roda.  Selain  itu,  dalam  partisipasi  sosial  dan  politik,  anggota
Difagana terlibat dalam kegiatan penyaluran BLT COVID-19, pendataan masyarakat terdampak,  penyemprotan  desinfektan,  hingga  menjadi  Satgas  COVID-19  di desanya. Saat ini anggota Difagana DIY juga sedang siaga dalam membantu upaya tanggap darurat erupsi Gunung Merapi.
Hal tersebut memperlihatkan bahwa proses adaptasi anggota Difagana dalam kegiatan  kebencanaan  relatif  baik.  Meskipun  ada  beberapa  yang  masih  kesulitan karena  minimnya  akses  dan  terbatasnya  fasilitas  yang  diberikan  oleh  pemerintah untuk  mengakomodasi  masing-masing karakteristik disabilitas, namun keberadaan peer  to  peer  group membuat  kendala  adaptasi  bisa  teratasi.  Jika  pola  adaptasi tersebut  bisa  dilakukan  dengan  baik,  maka  persoalan  awal  awal  keanggotaan Difagana,  seperti  keterkejutan  dan  alienasi  budaya  yang  dapat  menimbulkan perasaan tidak nyaman saat mengikuti pelatihan dan berkegiatan dapat diatasi sedikit demi sedikit.  Semakin banyak tindakan adaptasi yang dilakukan maka kemampuan untuk  meningkatkan  keberdayaan  Difagana  dalam  sistem  manajemen  bencana inklusif semakin tinggi.

## 2. Fungsi Pencapaian Tujuan (G)
Fungsi pencapaian  tujuan  mengacu  pada  gambaran  sistem  aksi  dalam menetapkan  tujuan,  memotivasi  dan  memobilisasi  usaha  dan  energi  dalam  sistem pencapaian  tujuan.  Setiap  masyarakat  mempunyai  tujuan  atau  rencana  yang  akan dicapai,  dengan  syarat  adanya  sumber  daya  baik  berupa  materi,  energi,  maupun informasi. Agar kelompok Difagana dapat mencapai tujuan dan dapat menjalankan fungsi-fungsi  dalam  sistem  manajemen  bencana  inklusif  dengan  baik  maka  perlu menempuh berbagai proses pengkapasitasan.
Tujuan  yang  ingin  dicapai  Difagana  maupun  masing-masing  anggotanya dapat  memengaruhi  pengambilan  keputusan  jika  dilihat  berdasarkan  kualitas  dan performance dari tujuan yang ingin dicapai. Pencapaian tujuan berdasarkan kualitas dapat  diukur  dari  nilai  yang  didapat  dari  pencapaian  tujuan,  biasanya  berupa kepuasan  dan  penghargaan  terhadap  sesuatu  yang  telah  dicapai  dan  dalam  setiap tindakan yang dilakukan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  beberapa  anggota  Difagana,  tujuan yang  ingin  dicapai  oleh  mereka  ketika  memutuskan  bergabung  dengan  Difagana
adalah  menyangkut  persoalan  kerelawanan  sosial.  Para  penyandang  disabilitas menganggap bahwa keberadaan Difagana bisa mengangkat derajat sosial mereka di mata  masyarakat  umum.  Keanggotaan  Difaganan  membuat  mereka  mengalami banyak perubahan dalam kehidupannya. Di antaranya adalah peran sebagai relawan sosial dalam sistem manajemen bencana yang diinisiasi oleh Pemerintah, sehingga dalam  upaya  pemenuhan  tanggung  jawab  tersebut,  mereka  selalu  melihat  tujuan yang  akan  dicapainya  yaitu  untuk  mempertahankan  eksistensi  dirinya  dalam kelompok Difagana.
Hampir seluruh difabel telah membuka diri untuk menerima perubahan yang ditawarkan  Difagana,  bahkan  para  anggota  Difagana  yang  menjadi  informan penelitian  ini  menunjukkan  karakter  yang  percaya  diri,  berpengetahuan  luas, berpengalaman,  dan  mandiri  secara  karakter  dengan  tidak  menggantungkan  diri kepada  orang  lain.  Anggota  Difagana  yang  rata-rata  berasal  dari  masyarakat grassroots ,  mulai  belajar  untuk  menata  ulang  masa  depannya  agar  bisa  memiliki kapasitas dan keterampilan yang terukur dan tidak lagi dipandang sebelah mata. Dari sisi ekonomi keberadaan Difagana  bisa  membuka peluang untuk bekerjasama dan melakukan kegiatan ekonomi antar anggota Difagana. Peluang untuk meningkatkan kapasitas pun telah disediakan, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Difagana sangat berpengaruh pada proses pencapaian tujuan difabel di masyarakat.
Pilihan terhadap Difagana sebagai rumah kedua  bagi keluarga  penyandang disabilitas  di  DIY  merupakan  indikasi  perubahan  kualitas  hidup  difabel  dari  sisi vunerability .  Keberadaan  Difagana  sebagai  bagian  dari  sistem  penanggulangan bencana di DIY telah membuktikan bahwa keberadaanya bukanlah sebagai “benalu” yang menggantungkan diri terhadap orang lain. Beberapa anggota Difagana merasa bahwa  kini  masyarakat  telah  melihat  keberadaan  dirinya  sebagai  seseorang  yang memiliki  peran  penting  dalam  kehidupan  masyarakat.  Kini  difabel  bisa  memiliki peluang  untuk  bersosialisasi  secara  bebas  dan  terbuka  karena  telah  meruntuhkan dinding pengkotak-kotakan. Interaksi yang kian membaik antara difabel, masyarakat non  difabel dengan  Pemerintah  pada  akhirnya  dapat  memberikan  sumbangsih terhadap  pencapaian  tujuan  dari  pelaksanaan  sistem  manajemen  bencana  yang inklusif.
3. Fungsi Integrasi (I)
Fungsi  integrasi merujuk  pada  keberadaan  Difagana  sebagai  suatu  sistem sosial  merupakan  sebuah  kelompok  yang  terdiri  dari  subsistem-subsistem  yang saling berhubungan dan berinteraksi satu dengan lainnya sehingga membentuk suatu mata  rantai  yang  sulit  dipisahkan  karena  mempunyai  tujuan  yang  akan  dicapai. Integrasi  mengacu kepada pemeliharaan  ikatan dan solidaritas, dengan  melibatkan elemen tersebut dalam mengontrol, memelihara subsistem dan mencegah gangguan utama  dalam  sistem.  Hubungan  yang  terjadi  tersebut  terikat  begitu  erat,  sehingga ketika suatu perubahan terjadi pada satu bagian akan menyebabkan perubahan dalam keseluruhan sistem.
Tindakan  integrasi  dalam  Difagana  DIY  merupakan  hal  penting  untuk kelangsungan hidup bermasyarakat, karena integrasi melibatkan ke empat variabel AGIL ,  sehingga  dari  ke  empat  variabel  tersebut  memiliki  suatu  keterikatan  yang dapat  saling  membangun,  agar  semua  anggota  Difagana  dapat  bertahan  dalam lingkungannya.  Seperti  halnya  sistem  manajemen  bencana  inklusif  yang  memiliki ciri  khas  penting  karena  terdiri  dari  berbagai  karakteristik  yang  saling  terkait  satu sama  lain.  Karakteristik  tersebut  menjadi  penyebab  adanya  sifat-sifat  dan karakteristik  baru  yang  merupakan  suatu  fungsi  dari  keterkaitan  antar-tindakan integrasi di kelompok Difagana.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  dan  wawancara  di  lapangan,  dapat disimpulkan  bahwa  tindakan  integrasi  yang  dilakukan  oleh  anggota  difagana cenderung menghasilkan sebuah ikatan positif. Hal ini sejalan dengen prinsip bahwa setiap  individu  sebagai  mahluk  sosial  diberi  bakat  untuk  membina  dan mengembangkan  hubungan  interpersonal  yang  intensif,  sehingga  hubungan  yang terjalin  antar-anggota  berada  pada  prioritas  yang  cenderung  tinggi.  Hubungan kerjasama berada dalam level yang mengagumkan, karena dibekali dengan ketulusan untuk berjuang dan saling membantu.
Meskipun  integrasi  antara  pendekatan  komunal  dan  privat  seringkali meyebabkan  berkembangnya  paradigma  kapitalistik,  namun  keberadaan  Difagana sebagai  organisasi  bentukan  pemerintah  dianggap  mampu  memberikan  solusi terhadap persoalan paradigmatik dan teknis bagi  difabel di  masa bencana. Budaya
solidaritas  dan  semangat  juang  yang  selalu  menjadi  pedoman  dalam  melakukan aktivitas bersama, mengandung nilai-nilai dan aturan yang seharusnya dilakukan dan tidak  dilakukan  di  masyarakat.  Internalisasi  yang  dilakukan  melalui  kegiatan pendidikan  dan  pengetahuan  kebencanaan, character  building (sesuai  nilai keyakinan  yang dianut) dan peer to  peer grup merupakan  strategi  yang dilakukan untuk mengintegrasikan nilai.
Kepengurusan Difagana dengan visi misi yang dibawa, yakni berperan aktif dalam  proses  penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  membuat  mereka  bisa bersatu-padu. Meski terkadang ada perbedaan pendapat, namun karena kepercayaan kepada pengurus saat ini masih kuat maka solidaritas sosial dan kepercayaan pada lingkungan yang lebih luas tetap terjaga. Untuk mencegah terjadinya individualisme, maka  kelompok  konservatif  yang  ada  di  dalam  Difagana  berinisiatif  membentuk norma  bersama  yang  mengacu  pada  peraturan  perilaku  ( behavior  setting ) keanggotaan. Keputusan yang diambil diarahkan untuk menjamin anggota Difagana agar bisa menjalankan kepentingan bersama dengan tidak menghilangkan hak asasi mereka sebagai makhluk sosial.
Pada akhirnya anggota Difagana dinilai berhasil mengintegrasikan nilai-nilai kerelawanan,  melembagakan  karakter  percaya  diri,  berperan  aktif  dan berpengetahuan  luas  seperti  tujuan  mandiri  yang  ingin  dicapai  dalam  proses penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  inklusif.  Difagana  berhasil  menjadi wadah  yang  memperbaiki  konflik  semu  antara  difabel  dengan  masyarakat  umum. Hal ini ditunjukkan dengan penerimaan difabel sebagai relawan sosial.

## 4. Fungsi Pemeliharaan Sistem (L)
Fungsi  pemeliharaan  sistem  menyangkut  pada  keberadaan  masyarakat sebagai  sebuah  sistem  sosial  yang  mempunyai  tugas  dan  fungsi  agar  sistem  dapat berjalan  dengan  harmonis.  Tugas  tersebut  berkaitan  dengan  pencapaian  tujuan, integrasi,  dan  solidaritas,  serta  pola  kesinambungan  atau  pemeliharaan. Pemeliharaan  sistem  mengacu  pada  proses  dimana  energi  dorongan  disimpan  dan didistribusikan di dalam sistem, melibatkan dua masalah saling berkaitan yaitu pola pemeliharaan dan pengelolaan masalah atau ketegangan.
Secara umum, masalah pemeliharaan sistem dibagi menjadi tiga aspek yaitu pembagian peran masing-masing anggota masyarakat, bantuan yang diterima untuk memotivasi anggota masyarakat, dan peraturan atau norma yang berlaku. Tindakan pemeliharaan  dilakukan  sebagai  dorongan  atau  motivasi  yang  dapat  menimbulkan semangat  dalam  melakukan  berbagai  aktivitas.  Aksi-aksi  pemeliharaan  ini  sangat ditentukan  oleh  kesadaran  pribadi  anggota  masyarakat  dan  keterlibatan  mereka dalam kegiatan-kegiatan bersama.
Dalam  melakukan  aksi-aksi  pemeliharaan  kolektif  yang  menitikberatkan pada  semangat altruism ,  kesadaran  individual  anggota  Difagana  tergolong  tinggi. Meskipun ada beberapa yang masih egosentris, tapi karena sebagian besar anggota cenderung mudah membangun diri, kelompok dan lingkungan sosial pada kelompok relawan  yang  baru  ini,  maka  fungsi  pemeliharaan  pola  bernilai  positif.  Sikap  dan orientasi  nilai  relatif  terbuka  untuk  membantu  dan  membuka  diri  di  masyarakat menyebabkan  sebagian  besar  anggota  Difagana  bisa  berkembang  dan  diandalkan dalam  melakukan  tugas.  Meskipun  seringkali  memperoleh  diskriminasi, labelling maupun  stigma,  namun  konsep  diri  yang  kuat  menjadikan  mereka  eksis,  baik  di dalam kelompok maupun di masyarakat.
Fungsi  pemeliharaan  yang  kuat  bernilai  positif  tidak  hanya  untuk keluarganya,  namun  juga  untuk  masyarakat  dan  kelompok  rentan  dampingannya. Tindakan  pemeliharaan  sistem  telah  banyak  dilakukan,  baik  di  tingkat  keluarga, antar-anggota,  maupun  di  masyarakat.  Diranah  keluarga,  anggota  Difagana  selalu berusaha memiliki penghasilan dan menjadi tulang punggung keluarga meski harus berada dalam dua posisi, yakni sebagai kepala keluarga dan relawan sosial. Selain itu,  mereka  juga  selalu  menjaga  hubungan  baik dengan  masyarakat, yakni dengan berpartisipasi  secara  aktif  di  berbagai  kegiatan  dan  selalu  mengaplikasikan  jiwa relawan dalam keseharian mereka.
Untuk  memelihara  pola  antar  anggota  Difagana  sendiri,  mereka  lakukan dengan terbukanya kritik dan saran yang positif bagi keberlangsungan Difagana. Hal ini  tentu  menjadikan  hubungan  mereka  dengan  lingkungan  internal  maupun eksternal  cenderung  terkonstruksi  dengan  baik.  Fungsi  pemeliharaan  menjadi optimal,  sehingga  di  masa  Pandemi  COVID-19  ini  mereka  masih  bisa  tetap  eksis
meski  melakukan  kegiatan  kerelawanan  tanpa embel-embel Difagana  karena  tidak ada komando dari Dinas Sosial.
Dapat  diasumsikan  bahwa  tindakan  pemeliharaan  yang  dilakukan  para anggota Difagana bisa memberikan dampak positif secara luas, baik bagi lingkungan sosial  di  sekitarnya  maupun  kelompok  masyarakat  lain.  Oleh  karena  itu,  perlu dilakukan  pembagian  peranan  bagi  anggota  Difagana  agar  dapat  membantu berjalannya fungsi pemeliharaan sistem manajemen bencana inklusif secara optimal, khususnya di masa Pandemi COVID-19 ini. Semakin banyak tindakan pemeliharaan sistem yang dilakukan oleh anggota Difagana, maka semakin baik hubungan mereka dengan lingkungan di sekitarnya.
Berikut disajikan tabel analisis fungsi AGIL kelompok Difagana DIY:
Tabel 3.

## Analisis Fungsi AGIL Difagana DIY
Adaptasi (Adaptation) Pencapaian Tujuan (Goal Attainment) Integrasi (Integration) Pemeliharaan Sistem (Latency) Mempelajari secara komprehensif sistem manajemen bencana inklusif Pemenuhan  tanggung jawab sebagai relawan sosial Tindakan integrasi yang dilakukan oleh anggota difagana cenderung menghasilkan sebuah ikatan positif Kesadaran individual dalam aksi-aksi pemeliharaan kolektif yang menitikberatkan pada semangat altruism tergolong tinggi Memahami keberadaan Difagana sebagai bagian dari ”Sahabat Tagana” Keberadaan Difagana bisa mengangkat derajat sosial di mata masyarakat umum Hubungan kerjasama berada pada level yang mengagumkan, karena dibekali dengan ketulusan berjuang dan saling bantu Sikap dan orientasi nilai relatif terbuka untuk membantu dan membuka diri di masyarakat Menjalankan aturan-aturan yang menyertainya termasuk aturan ”satu komando” Mempertahankan eksistensi diri dalam kelompok Difagana Budaya solidaritas dan semangat juang yang selalu menjadi pedoman dalam melakukan aktivitas bersama Anggota Difagana selalu berusaha memiliki penghasilan dan menjadi tulang punggung keluarga meskipun harus menjadi relawan sosial Mengikuti seluruh pelatihan relawan bencana dan pembelajaran tentang kebencanaan Membuka peluang bekerjasama dan melakukan kegiatan ekonomi antar anggota Strategi pengintegrasian nilai dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pengetahuan kebencanaan, character building dan peer to peer grup Menjaga hubungan baik dengan masyarakat, yakni dengan berpartisipasi secara aktif di berbagai kegiatan di masyarakat
Membentuk peer group untuk melakukan kegiatan Peluang meningkatkan Kepengurusan Difagana dengan visi misi yang dibawa Terbukanya kritik dan saran yang positif bagi
Adaptasi (Adaptation) Pencapaian Tujuan (Goal Attainment) Integrasi (Integration) Pemeliharaan Sistem (Latency) peningkatan kapasitas bersama kapasitas berketrampilan hidup membuat mereka bisa bersatu-padu keberlangsungan Difagana Membuat jaringan pertemanan antar anggota Difagana di seluruh DIY Difagana sebagai rumah kedua bagi keluarga penyandang disabilitas DIY Setiap keputusan diarahkan untuk menjamin anggota agar menjalankan kepentingan bersama dengan tidak menghilangkan hak asasi sebagai makhluk social
Sumber: Hasil analisis penelitian, 2020

## KESIMPULAN
Difagana  sebagai  bagian  dari  sebuah  sistem  sosial,  memiliki  keutuhan dengan  adanya  subsistem  yang  saling  terkait,  mempunyai  batas  sebagai  tempat pertemuan  antar-sistem,  mempunyai  fungsi  yang  dinamis  dan  hierarki  yang terbentuk  karena  adanya  subsistem.  Agar  fungsi  di  Difagana  berada  pada  kondisi optimal,  perlu  peningkatan  fungsionalisasi  dan  struktur  yang  jelas,  yaitu  suatu rangkaian peran dimana pola dan sistem aktivitas keseharian masyarakat dibangun. Tanpa  adanya  pembagian  tugas  yang  jelas  pada  masing-masing  anggota  Difagana dengan  berbagai  karakteristiknya,  maka  fungsi  di  dalam  Difagana  akan  terganggu sehingga  bisa  mempengaruhi  sistem  yang  lebih  besar.  Terjadinya  salah  satu disfungsi  Difagana  akan  berdampak  besar  bagi  keseimbangan  dan  keharmonisan dalam menjaga keberlangsungan sistem manajemen bencana inklusif.
Institusionalisasi Difagana  dalam  manajemen risiko bencana  inklusif dapat terwujud jika fungsi AGIL ( Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency ) terintegrasi. Hal ini berkaitan erat dengan analisa fungsionalisme yang memberikan prioritas utama pada  masyarakat dan struktur sosial  yang ada di dalamnya. Dalam perspektif  ini,  masyarakat  dianggap  sebagai  sebuah  jaringan  teroganisir  yang masing-masing  mempunyai  fungsi.  Masyarakat  mendahului  individu,  sedangkan individu  dicetak,  ditekan  dan  dipengaruhi  oleh  lingkungan  sosialnya.  Artinya, kepentingan  individu  mencerminkan  “kesadaran  kolektif”  atau  sistem  nilai  yang selama ini berkembang di masyarakat. Keseluruhan proses tersebut dapat dicapai di
kelompok  Difagana  karena  masing-masing  anggota  bisa  memainkan  peran  dan fungsinya  masing-masing,  sehingga  secara  keseluruhan  sistem  bisa  seimbang  dan dapat bekerja dengan baik.
Penelitian  ini  menggunakan  Hibah  Peneliti  Dosen  Pemula  (PDP)  dari Kementerian  Riset  dan Teknologi/Badan Riset  dan  Inovasi  Nasional (Kemenristek/BRIN)  Tahun  Pendanaan  2020.  Tim  Peneliti  mengucapkan terimakasih kepada pihak Kemenristek-BRIN yang memberikan kesempatan untuk melakukan  penelitian  ini,  sehingga  penelitian  ini  bisa  terlaksana  dengan  baik  dan terpublikasi.  Tim  Peneliti  juga  mengucapkan  terimakasih  kepada  P3M  STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah memfasilitasi penelitian ini, dari awal pengajuan proposal, proses pelaporan dan hingga publikasi. Tak lupa, Tim Peneliti memberikan apresiasi  yang  setinggi-tingginya  kepada  rekan-rekan  Difabel  Siaga  Bencana (Difagana) DIY, yang telah memberikan banyak pengalaman dan pelajaran berharga selama proses penelitian berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA
BAPPEDA  DIY.  (2017).  Data  Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial  dan Sarana Kesejahteraan Sosial Provinsi DIY Tahun 2017.
Bogdan,  Robert  dan  Steven  J  Taylor.  (1992). Pengantar  Metode  Penelitian Kualitatif . Surabaya: Usaha Nasional.
Dinas  Sosial  Provinsi  DIY.  (2019). Pengukuhan  DIFAGANA .  Diunduh  dari http://dinsos.jogjaprov.go.id/?p=5365, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019.
Harahap,  Rahayu  Reoindowaty  dan  Bustanuddin.  (2015). Perlindungan  Hukum Terhadap  Penyandang  Disabilitas  Menurut  Convention  on  The  Rights  of Person  With  Disabilities  (CRPD) .  Jurnal  Inovatif.  Volume  8,  Nomor  1, Halaman 17-29.
Matsuda, Y. and N, Okada. (2006). Community Diagnosis for Suitainable Disaster Preparedness. Journal of Natural Disaster Science. Volume 28, Nomor 1.
Megawangi,  Ratna.  (1999). Membiarkan  Berbeda?  Sudut  Pandang  Baru  Tentang Relasi Gender. Bandung: Mizan.
Moleong,  Lexy.  (2010). Metode  Penelitian  Kualitatif .    Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Mubarrak,  Dzakiyul,  Nazli,  Taqwaddin  Husin.  (2017). Kesiapsiagaan  Tunanetra terhadap  Bencana  Gempabumi  dan  Tsunami  (Penelitian  di  UPTD  Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya Aceh Besar). Jurnal Ilmu Kebencanaan (JIKA), Volume 4, Nomor. 2.
Muhammadun, A.S. (2011). Difabel dan Konstruksi Ketidakadilan Sosial. Diunduh dari http://www.budisansblog.blogspot.com/2011/12/difabel-dan konstruksiketidakadilan.html, diakses pada tanggal 15 Agustus 2020.
Mukhtar  dan  Widodo  E.  (2000). Konstruksi  ke  Arah  Penelitian  Deskriptif . Yogyakarta: Avyrouz.
Njelesani, J., Cleaver, S., Tataryn, M., dan Nixon, S. (2012). Using a Human Rights- Based Approach to Disability in Disaster Management Initiatives.
Nursyamsi,  Fajri,  dkk.  (2015). Menuju  Indonesia  Ramah  Disabilitas:  Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia . Jakarta: PSHK.
Peraturan  Daerah  Provinsi  D.I.Yogyakarta  Nomor  4  Tahun  2012  tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Peter Coloridge. (2007). Pembebasan dan Pembangunan Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-negara Berkembang . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Poloma,  Margareth.  (1994). Teori Sosiologi  Kontemporer .  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Probosiwi, R. (2013). Keterlibatan Penyandang Disabilitas Dalam Penanggulangan Bencana . Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta, Kementerian Sosial RI.
Probosiwi, Ratih. (2013). Keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana ( Persons with Disabilities Involvement on Disaster Prevention ). Jurnal Penanggulangan Bencana, Volume 4, Nomor 2, November 2013, Halaman 13-22.
Sakina, Aulia Widya, dkk. (2020). Manifestasi Program Kesejahteraan Sosial Anak
(PKSA) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan di Rumah Singgah  Anak  Mandiri (RSAM) Yogyakarta.  Jurnal  Academia  Praja,
Volume 3 Nomor 1, Halaman 1-22.
Schranz,  B.,  Ulmasova,  I.,  dan  Silcock,  N.  (2009). Mainstreaming  Disability  Into Disaster Risk Reduction: A Training.
Setyaningsih, Rima dan Th. A. Gutama. (2016). Pengembangan Kemandirian Bagi Kaum  Difabel  (Studi  Kasus  pada  Peran  Paguyuban  Sehati  dalam  Upaya
Pengembangan  Kemandirian  bagi  Kaum  Difabel  di  Kabupaten  Sukoharjo). Jurnal Sosiologi DILEMA, Volume 31, Nomor 1.
Sholehah,  Iffatus.  (2017). Pemberdayaan  Difabel  Melalui  Asset  Based  Approach: Studi  Kasus  di  Dusun  Piring  Desa  Srihardono  Kecamatan  Pundong Kabupaten  Bantul  Oleh  Rehabilitasi  Terpadu  Penyandang  Disabilitas (RTPD). Jurnal  Pemberdayaan  Masyarakat,  Volume  1,  Nomor  1,  Halaman 183-205.
Sugiyono . (2010). Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D .  Bandung: Alpabeta.
Trimaya,  Arrista.  (2016). Upaya  Mewujudkan  Penghormatan,  Pelindungan,  dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun  2016  Tentang  Penyandang  Disabilitas. Jurnal  Legislasi  Indonesia, Volume 13, Nomor. 04, Desember 2016, Halaman 401-410.
Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2011  tentang  Pengesahan  Konvensi  Hak-hak Penyandang Disabilitas
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
Wardyaningrum,  Damayanti.  (2016). Modal  Sosial  Inklusif  dalam  Jaringan Komunikasi  Bencana. Jurnal  ASPIKOM,  Volume  3,  Nomor  1,  Juli  2016, Halaman 33-55.
WHO. Disabilities . Diunduh dari  http://www.who.int/disabilities/en/ , diakses pada tanggal 20 Desember 2018.