Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 2 – Mei 2022, Hal.364-369| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4945.364-369

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN DI ANANTARA ULUWATU BALI RESORT
Ida Ayu Intan Surya Dewi, Ni Komang Arini Styawati, I Wayan Arthanaya Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia intansurya867@gmail.com, arinistyawati@gmail.com & Arthanaya.wayan@gmail.com

## Abstrak
Suatu  pembangunan  sangat  bergantung  kepada  pekerja/buruh  karena  pekerja/buruh  memiliki  peran  yang  sangat penting  sebagai  pelaku  dan  tujuan  dari  suatu  pembangunan  perlindungan  hukum  dalam  hal  ini  menjadi  hal  yang esensial  untuk  melindungi  hak  daripada  para  pekerja.  Pandemi  Covid-19  menambah  beban  yang  dipikul  pekerja perempuan  karena  terjadi  perubahan  sistem  kerja  menjadi  bekerja  dari  rumah.  Meski  bekerja,  pekerja  perempuan juga  terbebani  oleh  tugas  rumah  tangga.  Selain  itu,  faktor  penyebab  lain  yang  menyebabkan  pekerja  perempuan lebih  rentan  di  PHK  adalah  karena  perempuan  dianggap  lemah  secara  fisik  dan  mental,  adanya  kekerasan  dan diskriminasi.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan    pelaksanaan  peraturan  pekerja  perempuan  pada Hotel Anantara Uluwatu Bali Resort dan untuk membahas kendala-kendala perlindungan hukum pekerja perempuan di  Anantara  Uluwatu  Bali  Resort.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris.  Sumber bahan hukum untuk penelitian empiris biasanya berasal dari wawancara dan observasi yang menjadi sumberh bahan utama,  sedangkan  sumber  bahan  pendukung  berupa  buku-buku  dan  jurnal  hukum.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan  melalui  suatu  pengamatan,  dengan  disertai  pencatatan-pencatatan  terhadap  keadaan  atau  perilaku  objek sasaran  dengan  menggunakan  teknik  studi  dokumentasi,  teknik  Wawancara  Bentuk  pelaksanaan  peraturan  dan perlindungan  hukum  pekerja  perempuan  yang  dilaksanakan  oleh  pihak  Hotel  Anantara  Uluwatu  Bali  Resort  yaitu waktu  kerja,  cuti  bagi  pekerja  perempuan  yang  hamil  hingga  bersalin,  dan  waktu  istirahat.  Hak  dan  kewajiban pekerja perempuan di Hotel Anantara Uluwatu Bali Resort berjalan dengan baik.
Kata kunci : Pekerja, Perempuan, Perlindungan Hukum

## Abstract
Development is very dependent on workers because workers/workers have a very important role as actors and the purpose of the development of legal protection, in this case, becomes essential to protect the rights of workers. The Covid-19 pandemic adds to the burden carried by female workers because of the change in the work system to work from home. Despite working, female workers are also burdened by household chores. In addition, other contributing factors  that  make  women  workers  more  vulnerable  to  layoffs  are  because  women  are  considered  physically  and mentally weak, violence and discrimination. The purpose of this research is to describe the implementation of the regulations for women workers at the Anantara Uluwatu Bali Resort Hotel and to discuss the obstacles to the legal protection  of  women  workers  at  the  Anantara  Uluwatu  Bali  Resort.  The  research  method  used  is  empirical  legal research. Sources of legal material for empirical research usually come from interviews and observations which are the  main  sources  of  material,  while  sources  of  supporting  materials  are  books  and  legal  journals.  The  data collection technique was carried out through observation, accompanied by notes on the condition or behavior of the target object using documentation research techniques, and interview techniques. female workers who are pregnant until delivery, and rest periods. The rights and obligations of women workers at the Anantara Hotel Uluwatu Bali Resort are running well.
Keywords : Legal Protection, Woman, Worker

## I. PENDAHULUAN
Pekerja perempuan adalah perempuan dewasa yang berumur diatas 18 (delapan belas) tahun baik sudah menikah  ataupun  belum,  mereka  yang  melakukan  pekerjaan  dengan  mendapat  gaji  maupun  imbalan dalam  bentuk  lain.  Hak  dalam  hukum  ketenagakerjaan  memiliki  keterkaitan  dengan  perlindungan  kerja
bagi  perempuan  yang  berkaitan  dengan  fungsi  reproduksi,  upah,  jabatan,  yang  mana  realitanya  hak pekerja perempuan tersebut sering didiskriminasi dengan pekerja pria.
Perlindungan  terhadap  pekerja  perempuan  telah  diatur  dalam  undang-undang  yakni  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan.  Pengaturannya  diatur  juga  dalam  Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Kep 224/Men/2003 Pasal 76 yang menetapkan kewajiban perusahaan  yang  mempekerjakan  tenaga  kerja  perempuan,  dimana  dalam  kebijakan  tersebut  dilakukan oleh  perusahaan  menggunakan  perjanjian  kerja  antara  perusahaan  dengan  tenaga  kerja  yang  kemudian diawasi  oleh  instansi  yang  berwenang.  Maksud  dan  tujuan  perlindungan  pekerja  adalah  agar  pekerja perempuan  yang  notabenenya  dianggap  lemah  dapat dilindungi  dari  perlakuan  pemerasan  atau tindakan ketidakadilan oleh berbagai pihak.
Nusa  Dua  dan  Kuta  merupakan  dua  dari  beberapa  kawasan  perhotelan  yang  ada  di  Bali.  Di kawasan  tersebut  hotel-hotel  sudah  berhenti  beroperasi.  Keputusan  penghentian  operasi  diambil  karena sulit untuk menutupi biaya operasional tersebut. Merujuk pada survey yang telah dilakukan terkait jumlah tenaga  kerja,  perlambatan  sektor  pariwisata  di  Bali  pasca  wabah  Covid-19  berdampak  pada  pendapatan sekitar  1.285.000  orang.  Rinciannya,  sebanyak  300  ribu  pekerja  di  sektor  hotel  dan  restoran,  550  ribu pekerja di sektor perdagangan, dan 75 ribu pekerja di sektor transportasi.
Mayoritas  tenaga  kerja  perempuan  bekerja  di  sektor yang  terdampak  langsung  Covid-19,  maka rentan bagi tenaga kerja perempuan mengalami pemutusan hubungan kerja dibanding tenaga kerja laki- laki. Selain itu, faktor penyebab lain yang menyebabkan pekerja perempuan lebih rentan di PHK adalah karena perempuan dianggap lemah secara fisik dan mental, adanya kekerasan serta diskriminasi. Namun tidak semua hotel melakukan kebijakan dengan Pemutusan Hubungan Kerja dengan pekerja salah satunya adalah Anantara Uluwatu Bali Resort. Anantara Uluwatu Bali Resort adalah salah satu hotel bintang lima yang  terletak  dibagian  selatan  pulau  Bali.  Hotel  ini  terbentang  di  sisi  tebing  di  atas  Samudera  Hindia. Anantara  memiliki  dua  hotel  di  Indonesia,  yaitu  Anantara  Seminyak  dan  Anantara  Uluwatu.  Anantara Uluwatu  merupakan  hotel  tipe  resor  karena  menawarkan  properti  mewah  serta  pemandangan  yang menakjubkan dari resor.
Karena dampak pandemi yang begitu besar membuat okupansi Hotel Anantara berada pada titik terendah.  Pada  saat  Virus  Covid-19  muncul,  hotel  ini  melakukan  tutup  sementara  pada  April  2020-Mei 2020.  Untuk  menghindari  pemutusan  hubungan  kerja,  hotel  membuat  sistem  kerja  bergiliran  untuk pekerja  dan  mengurangi  jumlahnya  di  tiap  shift.  Agar  terciptanya  perlindungan  hukum  agar meningkatkan  kesejahteraan  pekerja  serta  perlindungan  tenaga  kerja  perempuan  di  Anantara  Uluwatu Bali Resort yang memiliki peran penting dalam  menunjang sektor pariwisata di tengah situasi pandemi, maka  penting  untuk  mengetahui  bagaimana  pelaksanaan  dan  perlindungan  hukum  yang  ada  di  hotel Anantara Uluwatu Bali Resort.
Penelitian yang membahas mengenai Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Perempuan menurut Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan ( Rosifany, 2019 ). Selanjutnya, kajian tentang Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Perempuan atas Hak Cuti Haid dan Menyusui menurut Undang-Undang No 13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan( Firnanda,  2021 ).  Kemudian,  penelitian  tentang  Perlindungan Hukum  Terhadap  Buruh  Perempuan  Di  Tempat  Kerja  ( Sihombing,  2016) .  Selanjutnya,  penelitian  yang membahas mengenai Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja Perempuan di Bidang Ketenagakerjaan ( Flambonita,  2017 ).  Sehingga  penelitian ini  memutuskan  untuk  mengkaji  perlindungan  hukum  terhadap pekerja perempuan dan mengambil objek di Antara Uluwatu Bali Resort. Tujuan kajian ini adalah untuk mendeskripsikan    pelaksanaan  peraturan  pekerja  perempuan  pada  Hotel  Anantara  Uluwatu  Bali  Resort dan untuk membahas kendala-kendala perlindungan hukum pekerja perempuan di Anantara Uluwatu Bali Resort.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  empiris  adalah  metode  penelitian  hukum  yang menggunakan  data  empiris  yang  diambil  dari  perilaku  manusia,  baik  tindak  tutur  yang  diperoleh  dari wawancara  maupun  perilaku  aktual  yang  diperoleh  melalui  wawancara  melalui  observasi  langsung. Penelitian  empiris  digunakan  untuk  mengamati  perilaku  manusia  dalam  bentuk  monumen  fisik  dan
catatan  (Fajar  &  Achmad,  2010:  280).  Sedangkan  pendekatan  masalah  dalam  penelitian  ini  merupakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum adalah ilmu yang secara empiris menganalisis atau  mempelajari  hubungan  timbal  balik  antara  hukum  dan  fenomena  lainnya.  Sumber  bahan  hukum untuk  penelitian  empiris  biasanya  berasal  dari  wawancara  dan  observasi  yang  menjadi  sumberh  bahan utama, sedangkan sumber bahan pendukung berupa buku-buku dan jurnal hukum. Teknik pengumpulan data  dilakukan  melalui  suatu  pengamatan,  dengan  disertai  pencatatan-pencatatan  terhadap  keadaan  atau perilaku  objek  sasaran  dengan  menggunakan  teknik  studi  dokumentasi,  teknik  Wawancara (Fathoni, 2011 ).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Peraturan Pekerja Perempuan Pada Hotel Anantara Uluwatu Bali Resort
Pada dasarnya, perempuan memiliki pengertian sebagai sosok seorang gadis yang mempunyai daya tarik dalam  hal  kecantikan,  keindahan,  sifat  keibuan  yang  telah  mencapai  usia  dewasa,  matang  secara emosional serta mempunyai fitur feminim. Dewasa tidak memiliki pemahaman yang utuh karena aturan yang  berbeda.  Pekerja  perempuan  adalah  salah  satu  bagian  dari  pekerja  yang  melaksanakan  pekerjaan untuk  diri  sendiri  maupun  bekerja  atas  perintah  pemberi  kerja  (pengusaha,  badan  hukum,  atau  badan hukum lainnya).  Pekerja perempuan sering dianggap lemah oleh atasan yang  memiliki kedudukan lebih tinggi, maka pekerja perempuan perlu mendapat perlindungan atas hak-haknya.
Dalam  era  reformasi,  pelaksanaan  hak  asasi  tampak  semakin  dahsyat,  tetapi  di  satu  pihak diskriminasi  termasuk  pelecehan  bagi  kaum  perempuan  masih  berlangsung.  Diskriminasi  dapat  berupa diskriminasi  gender,  perlakuan  berakibat  adanya  perbedaan  hak  serta  kesempatan  antara  laki-laki  dan perempuan pada khususnya, namun di sisi lain terjadi pelecehan, pada proses pembangunan tenaga kerja sebagai  sumber  daya  manusia  memiliki  peranan  serta  kedudukan  yang  sangat  penting (Abdurahman, 2001: 8 ).
Tujuan adanya perlindungan hukum terhadap pekerja adalah untuk memberikan perlindungan dari kekuasaan perusahaan serta terciptanya suasana yang damai pada suatu perusahaan yang dilakukan sesuai dengan  prinsip  hubungan  industrial,  usaha  yang  dilakukan  oleh  perusahaan demi  memperkecil  kerugian adalah  dengan  memberikan  motivasi  kepada  pekerja  seperti  bonus  pelaksanaan  suatu  pekerjaan ( performance  bonus ),  bonus  kehadiran  ( attendance  bonus )  serta  bonus-bonus  yang  berkaitan  dengan kehadiran  tenaga  kerja  di  tempat  kerja.  Perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  perempuan  diatur  dalam undang-undang  yakni  Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  dan  Keputusan Menteri  Tenaga  Kerja,  Pasal  76.  Dalam  pelaksanaannya  diatur  Transmigrasi  RI  No.Kep  224/Men/2003 yang mengatur kewajiban perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja perempuan, dalam penerapannya dilakukan  perusahaan lewat  perjanjian  kerja  antara  perusahaan  dengan  pekerja/buruh  yang  diawasi  oleh instansi berwenang.
Setiap  perusahaan  memiliki  peraturan  sendiri  terhadap  pekerjanya.  Secara  umum  terdapat pemahaman,  peraturan  perusahaan  merupakan  pedoman  tata  kelola  perusahaan  khususnya  yang berhubungan dengan perjanjian kerja. Pedoman ini digunakan perusahaan untuk memadankan kehidupan perusahaan  guna  mencapai  tujuan  yang  dicita-citakan.  Pedoman  dibuat  agar  kehidupan  perusahaan  dan kegiatan  operasionalnya  berjalan  dengan  baik.  Isi  peraturan  perusahaan  sebenarnya  untuk  memadankan tujuan dan memberikan kedamaian atas kehidupan bekerja di sebuah perusahaan, tujuan dibuat peraturan tidak  hanya  itu  saja,  dalam  peraturan  perusahaan  memuat  berbagai  hal  termasuk  hak  dan  kewajiban pekerja.
Pada Peraturan Perusahaan PT. Cakrawala Mitra Usaha pada Hotel Anantara Uluwatu Bali Resort mengatur ketentuan tentang waktu kerja, istirahat, hari libur. Namun melihat dari waktu kerja yang dibuat oleh  perusahaan  dengan  ketentuan  yang  ada  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan,  Hotel  Anantara  menerapkan  kebijakan  tersebut  sesuai  dengan  pedoman  peraturan perusahaan  dan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003,  namun  dikarenakan  situasi  dalam  dunia perhotelan yang kadang tidak  menentu dan karena alasan yang cukup beragam,  dari penumpukan client yang  dalam  berlangsungnya  jam  kerja,  semakin  banyak  pekerjaan  maupun  semakin  menumpuknya job desk pekerja,  maka  solusi  yang efektif adalah  dengan  penambahan  jam  kerja.  Penambahan  jam  kerja
normal  terjadi  pada  sebuah  perusahaan  atau  hotel  agar  para  tamu  merasa  nyaman  dan  hotel  melihat kinerja pekerja yang memuaskan. Maka dari itu, hotel wajib memberikan feedback berupa bonus kepada pekerja sebagai apresiasi karena sudah bekerja keras.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Ibu  Ida  Ayu  Damayanti  sebagai Assistant  Financial  Controller pada  tanggal  7  Januari  2022  menyatakan  bahwa,  Peraturan  Perusahaan  PT.  Cakrawala  Mitra  Usaha terhadap  perlindungan  hukum  bagi  pekerja  perempuan  yang  memuat  tentang  Pelaksanaan  Peraturan Pekerja  Perempuan  pada  Hotel  Anantara  Uluwatu  Bali  Resort  sudah  mengakomodasi  perlindungan hukum pada pekerja perempuan pada Hotel Anantara Uluwatu Bali Resort, hal ini dapat dilihat pada Pasal 12  tentang  waktu  kerja,  Pasal  17  tentang  cuti  bersalin  atau  gugur  kandungan,  dan  Pasal  18 tentang  cuti haid.  Berkaitan  dengan  Pasal-Pasal  tersebut  diatas  menunjukkan  bahwa  jaminan  perlindungan  bagi pekerja perempuan pada Hotel Anantara Uluwatu Bali Resort sudah diatur dalam pelaksanaan Peraturan Perusahaan PT. Cakrawala Mitra Usaha.
2. Kendala-Kendala Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Di Anantara Uluwatu Bali Resort
Laki-laki dan perempuan merupakan makhluk ciptaan Tuhan, yang membedakan hanya jenis kelamin dan reproduksi.  Kesetaraan  gender  adalah  keseimbangan  dalam  hal  peran,  kewajiban  serta  tanggung  jawab laki-laki dan perempuan dalam semua kegiatan adalah sama. Dalam konteks negara, perempuan dan laki- laki adalah objek dan subjek sebuah pembangunan, maka memiliki hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama.
Hak  merupakan  kemampuan  untuk  menerima  atau  melakukan  sesuatu  yang  harus  diterima  atau biasanya  dilakukan  oleh  suatu  pihak  yang  tidak  dapat  dilakukan  oleh  pihak  lain  yang  pada  prinsipnya dapat  diminta  secara  paksa.  Selain  itu,  hak  juga  dapat  dipahami  sebagai  tuntutan  yang  dibuat  oleh seseorang  atau  kelompok  bagi  orang  lain  atau terhadap  masyarakat. Jika  demikian,  sesuatu  yang  sangat penting  harus  segera  ditambahkan  yang  menunjukkan  bahwa  hak  itu  merupakan  klaim  yang  dapat dibenarkan atau klaim yang sah ( Prajnaparamita, 2019: 35 ).
Kewajiban  adalah  biaya  atau  kewajiban  berdasarkan  kontrak.  Kewajiban  pekerja  seringkali terangkum  dalam  hak  pemberi  kerja  atau  perusahaan,  seperti  halnya  hak  pekerja  terangkum  dalam kewajiban pemberi kerja. Bekerja untuk pihak lain pada umumnya berarti bekerja di bawah arahan pihak lain  dan  oleh  karena  itu  kewajiban  terpenting  bagi  pekerja  adalah  melakukan  pekerjaan  sesuai  dengan instruksi  majikan.  Wajib  merupakan  kewajiban  bagi  sesuatu  yang  harus  diberi  wewenang  ataupun disediakan  oleh  suatu  pihak  yang  tidak  dapat  oleh  pihak  lainnya  yang  prinsipnya  bisa  dipaksakan  oleh pihak yang berkepentingan. Jadi kewajiban merupakan apa yang harus dilakukan (Sembiring & Pratiwi, 2016: 65 ).
Meski sudah diatur dalam Undang-Undang Tenaga Kerja, pada kenyataannya di Indonesia cukup banyak tenaga kerja perempuan yang belum mendapat hak yang sesuai dengan apa yang sudah tertuang. Maka  dari  itu,  pemerintah  membuat  peraturan  untuk  mengatur  hak  pekerja  perempuan  dalam  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  yang  didukung  oleh  konvensi  International Labour  Organization  (ILO).  Berikut  adalah  hak  pekerja  perempuan  yang  sudah  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003,  yaitu:  Hak  cuti  haid,  Hak  cuti  hamil  dan  bersalin,  Hak  perlindungan selama hamil, Hak biaya bersalin, Hak cuti keguguran, Hak  menyusui, Larangan PHK karena menikah, hamil dan bersalin, Hak fasilitas khusus pada jam kerja tertentu.
Selain  bekerja  secara  efisien  dan optimal,  pekerja  memiliki  kewajiban  lain  yang  harus  dipenuhi kepada  perusahaan.  Pada  dasarnya,  ada  beberapa  kewajiban  utama  seorang  pekerja  kepada  sebuah perusahaan  antara  lain:  Taat  pada  perusahaan,  Menjaga  rahasia  perusahaan,  Setia  dan  loyal,  dan Melaporkan  kesalahan  perusahaan.  Demikian  beberapa  kewajiban  yang  perlu  dilaksanakan  dan  ditaati oleh  setiap  pekerja  di  sebuah  perusahaan  baik  oleh  pekerja  pria  maupun  pekerja  perempuan.  Secara umum, kewajiban pekerja baik laki-laki maupun perempuan di perusahaan itu sama.
Kendala  tentunya  timbul  di  setiap  bentuk  perusahaan  yang  memiliki  kekuatan  dalam  rupa pekerjanya,  namun  dengan  perspektif  yang  berbeda  melalui  sudut  pandang  yang  nyata  didalam  lingkup pemberlakuan waktu kerja maupun penambahan hari kerja, mengingat peran pekerja sangat krusial yang mana  memiliki  andil  berbeda  antara  pekerja  satu  dengan  yang  lain  (Ashabul,  2016:60).  Dalam perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  perempuan,  ada  faktor-faktor  yang  menjadi  kendala  pelaksanaan
perlindungan  hukum  terhadap  tenaga  kerja  perempuan  di  Hotel  Anantara  Uluwatu  Bali  Resort,  seperti hari  kerja  di  Hotel  Anantara  Uluwatu  Bali  Resort  melebihi  jumlah  hari  kerja  yang  terdapat  didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  didapatkan  pada  tanggal  7  Januari  2022  dari  salah  satu informan yakni Ibu Ida Ayu Damayanti, sebagai Assistant Financial Controller Hotel Anantara Uluwatu Bali  Resort  menyatakan  bahwa,  hari  kerja  di  Hotel  Anantara  Uluwatu  Bali  Resort  melebihi  hari  kerja yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Ketenagakerjaan,  mengingat  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  tenaga kerja di hotel Anantara cukup banyak untuk  melayani tamu. Hal ini dikarenakan sebagai Hotel Bintang Lima, Hotel Anantara Uluwatu Bali Resort menambah hari kerja bagi para pekerja agar pelayanan yang lebih  optimal.  Berkaitan  dengan  hotel  yang  tetap  beroperasi  pada  hari  libur,  maka  Hotel  Anantara mempekerjakan pekerja baik laki-laki maupun perempuan menggunakan shift karena pada hari libur hotel Anantara cenderung mendapat lebih banyak kunjungan dibandingkan hari biasa.
Industri  perhotelan  merupakan  industri  dengan  jam  kerja  yang  berat,  maka  selalu  perlu penambahan  jam  kerja.  Dengan  mengakumulasi  pekerjaan  karyawan,  lembur  dapat  disepakati  jika  ada kesepakatan antara karyawan dan perusahaan. Perjanjian ini juga bersifat sementara dan menambah jam kerja  terbatas.  Pada  Hotel  Anantara  Uluwatu  Bali  Resort,  pekerja  perempuan  dibutuhkan  lebih  banyak waktu  untuk  bekerja,  terutama  di  bagian front  office .  Mengingat front  office adalah  departemen  yang berhubungan  langsung  dengan  pelanggan,  menerima Check  In/Check  Out tamu,  maupun  memberikan informasi  yang  diinginkan  tamu.  Penambahan  waktu  kerja  sering  diterapkan  bila  saat  pergantian shift pekerja  yang  bertugas  tidak  hadir.  Syarat  ini  terpenuhi  karena  sudah  ada  perjanjian  terlebih  dahulu  dan adanya bonus berupa tambahan gaji berimbang.
a. Pekerja perempuan tidak menyadari adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka. Berdasarkan  wawancara  dengan  Ibu  Ida  Ayu  Damayanti  sebagai Assistant  Financial  Controller Hotel Anantara Uluwatu Bali Resort, menyatakan bahwa  meskipun ada perjanjian kerja yang diselenggarakan oleh  perusahaan  yang  memberikan  perlindungan  hukum  untuk  pekerja  perempuan,  tenaga  kerja perempuan  di  Anantara  Uluwatu  Bali  Resort belum  mengetahui  perlindungan  hukum  untuk  mereka. Memang  sebagian  besar  pekerja  ini  memiliki  motivasi  kerja  yang  tinggi  dan  memenuhi  kewajibannya untuk  mencari  uang  untuk  memenuhi  kebutuhan  keluarga  tanpa  disadari  serta  tidak  memanfaatkan  hak yang  sudah  dimilikinya.  Dari  data-data  tersebut  diatas, menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  perlindungan hukum  bagi  pekerja  perempuan  baik  dilaksanakan  maupun  tidak,  datang  tidak  hanya  dari  pihak  hotel tetapi juga dari tenaga kerja. Loyalitas tenaga kerja terhadap pekerjaannya juga menjadi kendala, dengan perlindungan  hukum  bagi  pekerja  perempuan  masih  belum  memadai.  Pengaturan  penting  diberlakukan secara  tegas  dalam  mempekerjakan  pekerjanya  baik  laki-laki  maupun  perempuan  sesuai  dengan perjanjian  kerja,  dengan  SOP  (Prosedur  Operasi  Standar)  perusahaan  yang  jelas  maupun  ditekankan dengan  ketaatan  pekerja,  nantinya  akan  menimbulkan  rasa  tanggung  jawab  yang  kuat  dari  pihak perusahaan  yang  mana  akan  menciptakan  hal  yang  sesuai  dengan  aturan  yang  tertuang  dalam  Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang tertulis secara rinci melalui regulasi yang jelas.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Pelaksanaan peraturan pekerja perempuan pada Hotel Anantara Uluwatu Bali Resort, penempatan pekerja perempuan  dalam  suatu  perusahaan  adalah  setiap  pekerja  perempuan  mempunyai  kesempatan  untuk memilih,  mendapatkan  atau  berganti  pekerjaan  dan  memperoleh  penghasilan  yang  layak  di  suatu perusahaan  sesuai  dengan  keahlian  dan  kemampuannya  tanpa  melupakan  sifat  perempuan  yang  lemah lembut, teliti, dan cenderung lemah. Pelaksanaan peraturan dan perlindungan hukum pekerja perempuan yang dilaksanakan oleh pihak Hotel Anantara Uluwatu Bali Resort yakni waktu kerja, cuti bagi pekerja perempuan  yang  hamil  hingga  bersalin,  waktu  istirahat  serta  hak  dan  kewajiban  pekerja  perempuan  di Hotel  Anantara  Uluwatu  Bali  Resort  berjalan  dengan  baik.  Tidak  adanya  pemaksaan  dan  diskriminasi gender hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Perusahaan PT. Cakrawala Mitra Usaha. Kendala-kendala perlindungan hukum pekerja perempuan di Anantara Uluwatu Bali Resort, kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan perlindungan hukum bagi tenaga kerja perempuan tidak hanya datang dari pihak perusahaan tetapi juga dari pihak tenaga kerja. Kendala perusahaan adalah hari kerja di hotel Anantara Uluwatu Bali Resort melebihi jumlah hari kerja yang ditetapkan karena pekerjaan pekerja hotel Anantara cukup banyak untuk melayani para tamu hotel. Keterbatasan tenaga kerja adalah cukup banyak tenaga kerja perempuan di  Anantara  Uluwatu  Bali  Resort  tidak  mengetahui  dan  tidak  menggunakan  perlindungan  hukum  yang menjadi haknya.

## 2. Saran
Kepada Pemerintah, harus bersungguh-sungguh dalam menjaga komitmen pada saat menjalankan aturan  yang  telah  ditetapkan.  Khususnya  ketentuan  terkait  perlindungan  hukum  ketenagakerjaan  bagi pekerja  perempuan  agar  di  masa  mendatang  hak  dan  kewajiban  pekerja  perempuan  memiliki  kerangka hukum  yang  jelas  dan  dapat  menciptakan  kepastian  hukum  dalam  penerapannya.  Kepada  pelaku  usaha Hotel  Anantara  Uluwatu  Bali  Resort  dalam  menjalankan  usahanya  harus  menunjukkan  itikad  baik  dan memberikan  informasi  yang  jelas  kepada  seluruh  pekerja  baik  laki-laki  maupun  perempuan  mengenai aturan-aturan  yang  diterapkan  pada  Hotel  Anantara Uluwatu  Bali  Resort, agar kedepannya  hak-hak  dan kewajiban daripada seluruh pekerja dapat dipertanggungjawabkan oleh perusahaan sesuai dengan aturan dan agar kesepakatan di awal yang sudah dijalin oleh pihak perusahaan dan seluruh pekerja dapat berjalan sesuai  dengan  kesepakatan  yang  sudah  ditetapkan  dan  disepakati  secara  bersama-sama.  Dan  kepada pekerja  perempuan  di  Hotel  Anantara  Uluwatu  Bali  Resort,  agar  menyadari  dan  mengetahui  arti perlindungan hak yang memang sudah sepantasnya diperoleh.

## DAFTAR BACAAN
Abdurahman,  A.  (2001). Perlindungan  Bagi  Pekerja  Wanita  Dalam  Perspektif  HAM  dan  Hukum .  Bandung : Erlangga.
Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). Dualisme penelitian hukum : normatif & empiris . Pustaka Belajar. Yogyakarta. Fathoni, A. (2011). Metodologi penelitian dan teknik penyusunan skrip . Jakarta : Rineka Cipta. Flambonita, S. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja Perempuan di Bidang Ketenagakerjaan. Simbur Cahya Jurnal Hukum , Vol.24 (1).
Firnanda, S. I. F. B. (2021). Perlindungan  Hukum terhadap Pekerja Perempuan atas Hak Cuti Haid dan Menyusui menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dinamika Hukum , Vol.27 (12). Kahfi, A. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja. Jurnal Jurisprudentie , Vol.3 (2).
Prajnaparamita, K. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Administrative Law & Governance Jurnal , Vol.2 (1). Rosifany,  O.  (2019).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Pekerja  Perempuan  menurut  Ketentuan  Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , Vol.4 (2). Sembiring,  J.  J.,  &  Pratiwi,  F.  (2016). Hak  dan  kewajiban  pekerja :  berdasarkan  peraturan  terbaru .  Jakarta : Visimedia.
Sihombing,  U.  P.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Buruh  Perempuan  Di  Tempat  Kerja. Selisik  Jurnal Hukum , Vol.2 (1).