## ISLAM, HAK, DAN KESEHATAN REPRODUKSI: IDEALITA DAN REALITA PADA MAJLIS TAKLIM SALMA ALFAREEHA DI DESA CIKEMBULAN KECAMATAN PEKUNCEN KABUPATEN BANYUMAS

## Waliko

## STAIN Purwokerto
ichos_72@yahoo.co.id
Abstrak :  Islam  sering  dipersepsi  sebagai  agama  yang  kurang  memberikan    perhatian terhadap  hak-hak  reproduksi  perempuan  dan  juga  hanya  memposisikan  tugas-tugas reproduksi  kaum  perempuan  sebagai  kewajiban  dan  tidak  menyinggung  hak-hak  yang melekat  pada  tugas-tugas  reproduksi  itu.  Perempuan  sejalan  dengan  fungsi  reproduktif yang  dimilikinya,  mempunyai  tugas  mengandung  anak  (al-h}amalah),  melahirkan  (al- wila>dah),  menyusui  (ar-rad}a>’ah),  mengasuhnya  (tarbiyah  al-at}fa>l)  dan  beberapa  hal lain  yang  berkaitan    dengan  tugas  ini.  Pengabaian  terhadap  hak-hak  yang  terkait  dengan fungsi-fungsi  reproduktif  tersebut  tidak  hanya  bertolak  dari  penafsiran-penafsiran konvensional  yang  berada  dalam  koridor  ortodoksi,  sebagian  kaum  muslimin  masih memandang  bahwa  memilih  pasangan,  menikmati  hubungan  seks,  memiliki  keturunan, menentukan  kehamilan,  cuti  reproduksi  dan  menceraikan  pasangan  tidak  sepenuhnya mutlak  melekat  pada  diri  perempuan,  sebaliknya  kendali  justru  lebih  banyak  berada ditangan laki-laki. Persoalan-persoalan serupa juga dapat dirasakan dalam forum pengajian majlis-majlis taklim di Kabupaten Banyumas, khususnya di Majlis Taklim Salma Alfareeha di Desa  Cikembulan  Kecamatan  Pekuncen,  yang  anggota  atau  jamaahnya  sebagian  besar adalah  kaum  perempuan.  Dalam penelitian  ini  terungkap  bahwa  secara  umum  jamaah Majlis  Taklim  Salma  al-Fareeha  beranggapan  bahwa  hak  menentukan  kehamilan  dan memiliki  keturunan  adalah  hak  suami,  istri  harus  mengikuti.  Hal  ini  mereka  nyatakan dengan  alasan,  karena  suamilah  yang  bertanggunggug  jawab  memberi  nafkah  keluarga, meski  menurut  mereka  sebaiknya  diputuskan  bersama-sama.  Ada  suatu  pengakuan  dari mereka, bahkan jenis kontrasepsi apa yang akan digunakan oleh sang istri ditentukan oleh suaminya. Ini menunjukkan bahwa idealita dan realita hak dan kesehatan reproduksi pada majlis  taklim  ini  dipengaruhi  oleh  tingkat  pemahaman  keagamaan  mereka  (dan  pilihan- pilihannya),  pendidikan,  pengalaman  dan  usia.  Semakin  muda  mereka  rata-rata  lebih menyadari akan pentingnya hak dan kesehatan reproduksi perempuan bagi mereka.
Abstract :  Islam  is  often  perceived  as  a  religion  that  gives  little  attention  to  women's reproductive rights. Issues such as choosing a husband, enjoying sex with her husband, have children, determine pregnancy, lactation, maternity leave, and divorcing couples  are under the control of men. Similar problems also occurin the recitation of the Majlis Taklim Forum,
Salma  Al-Fareeha,  Cikembulan  Village,  District  of  Pekuncen,  which  the  member  of  his congregation are mostly women. This is a qualitative study that much depends on the ability of observation, interviews, and interpretation. Facts found are pilgrims Majlis Taklim Salma Al-Fareeha  assume  the  right  to  determine  pregnancy  and  have  children  is  the  husband’s rights,  the  wife  should  obey.  They  claim  this  for  a  reason,  the  husband  is  responsible  to provide for the family. In fact, there is a recognition that the type of contraception used by the wife will be determined by her husband.
Kata Kunci : Reproduksi Perempuan, Idealita, Realita,

## A. PENDAHULUAN
Lies Marcoes-Natsir, menyatakan bahwa upaya pemberdayaan perempuan tidak akan ada artinya  tanpa  memberdayakan  kesehatan  reproduksi. 1 Upaya  tersebut  dilakukan  baik  secara praktis  seperti  perbaikan  kondisi  kesehatan  perempuan  beserta  peningkatan  pelayanannya, maupun upaya strategis  yang dilakukan melalui pembongkaran cara pandang umum tentang relasi  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Ini  berarti  menyangkut  tidak  saja  aspek  sosial, ekonomi, politik dan budaya, tetapi juga aspek agama.
Dalam  satu  ajaran  Islam,  terlepas  dari  otentisitas  dan  validitasnya,  dinyatakan  bahwa harga  seorang  perempuan  adalah  separoh  dari  harga  laki-laki,  baik  fisik  maupun  haknya. Implikasi  langsung  dari  ajaran  ini  adalah  hak  yang  dimiliki  oleh  kaum  perempuan  lebih sedikit  dibandingkan  dengan  kaum  laki-laki,  dan  sebaliknya,  kewajiban  yang  dimilikinya malah lebih banyak dibandingkan dengan kaum laki-laki.
Persoalan-persoalan  serupa  juga  dapat  dirasakan  dalam  forum  pengajian  majlis-majlis taklim  di  Kabupaten  Banyumas,  khususnya  di  Majlis  Taklim  Salma  alfareeha  di  desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen,yang anggota atau jamaahnya sebagian besar adalah kaum perempuan.  Persoalan-persoalan  tersebut  antara  lain  adalah, pertama ,  semua  majlis  taklim rata-rata diasuh dan dibina oleh  kyai  (laki-laki) yang kebanyakan adalah alumni pesantren tradisional. dunia pesantren secara tradisional dikenal sebagai wilayah yang masih cukup erat memegang  tradisi  hierarki  yang  berkecenderungan patriarkhis .  Hal  tersebut tentu  juga  akan membawa majlis taklim kepada sebuah tatanan nilai-nilai keagamaan yang bersifat patriakhis pula.
Kedua , tata nilai yang dianut dan dipercayai oleh kalangan kyai adalah berdasarkan nilai- nilai  yang  tertulis  dalam  lembaran-lembaran  kitab  klasik  ( kuning )  pesantren.  Tata  nilai tersebut  tidak  saja  dipahami  melainkan  bahkan  diyakini  sebagai  yang  seharusnya.  Dan  tata
1 Lies Marcoes Natsir, Menakar Harga Perempuan (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 19.
nilai  tersebut  sangat  mengukuhkan  dominasi  laki-laki  terhadap  perempuan,  termasuk  yang terkait dengan hak-hak reproduksi dengan segala akibat yang ditimbulkannya. Ketiga, model penyampaian  materi  pengajian  bersifat  satu  arah,  artinya  kyai/bu  Nyai  adalah  satu-satunya sumber informasi dan nilai yang patut dipatuhi.
Latar  belakang  diatas  menjadi  acuan  penulis  untuk    merumuskan  masalah  sebagai  berikut: Bagaimana  hubungan  agama,  hak  dan  kesehatan  reproduksi  mengejawantah  dalam pemahaman  dan  perilaku  elit  keagamaan  pada  Majlis  Taklim  Salma  Alfareeha  di  desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas ?

## B. HUBUNGAN  AGAMA  (ISLAM)  DAN  HAK  DAN  KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM PEMAHAMAN DAN PERILAKU JAMA’AH MAJLIS TAKLIM SALMA AL-FAREEHA
Perbincangan  yang  komprehensif  tentang  hak-hak  reproduksi  di  tingkat  internasional pertama kali digelar di Kairo Mesir, yakni pada Konferensi Kependudukan dan Pembangunan (ICPD)  di  atas.  Konferensi  yang  digelar  oleh  PBB  ini  melahirkan    satu  dokumen  penting yang dikenal dengan Dokumen Kairo. Isinya antara lain hak-hak reproduksi mencakup hak- hak  asasi  tertentu  yang  telah  diakui  dalam  hukum-hukum  nasional,  dokumen  hak  asasi internasional dan dokumen kesepakatan PBB terkait lainnya. Hak-hak ini berlandaskan pada pengakuan tentang hak asasi tiap pasangan dan individu untuk secara bebas dan bertanggung jawab  menetapkan  jumlah,  jarak  dan  waktu  kelahiran  anaknya  dan  hak  untuk  memperoleh informasi tentang hal itu, serta hak untuk mencapai tingkat kesehatan reproduksi dan seksual. Mereka  juga  berhak  untuk  mengambil  keputusan  tentang  reproduksinya  yang  bebas  dari perbedaan, pemaksaan atau kekerasan. Perhatian penuh harus diberikan untuk meningkatkan saling menghormati secara setara dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam  upaya  memenuhi  kebutuhan  akan  pendidikan  dan  pelayanan  untuk  remaja  sehingga mereka akan mampu mengatasi masalah seksual secara positip dan bertanggung jawab. 1
Berbicara tentang hak-hak reproduksi berarti berbicara tentang suatu spektrum yang luas, mencakup  pembicaraan  tentang  relasi  laki-laki  dan  perempuan,  baik  dalam  ranah  domestik maupun  ranah  publik.  Namun,  secara  spesifik  pembicaraan  tentang  hak-hak  reproduksi terfokus  pada  masalah-masalah  perkawinan,  kehamilan,  kelahiran,  perawatan  dan
1 Siti  Musdah  Mulia, “Memenuhi  Hak  Kesehatan  Reproduksi  Perempuan”, dalam  Ahmad  Baso  (Peny.), Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan , (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 235-236.
pengasuhan anak. Termasuk di dalamnya juga pembicaraan tentang aborsi, penyakit menular seksual  dan  HIV/  AIDS,  Keluarga  Berencana  (KB)  berikut  alat-alat  kontrasepsi  dengan seluruh problemnya, serta masalah prilaku seksual. 2
Dengan  penjelasan  di  atas  lalu  muncul  pertanyaan,  apa  hubungan  agama,  dalam  hal  ini Islam  dengan  kesehatan  reproduksi.  Sejumlah  hasil  penelitian,  menurut  Musdah, 3 merekomendasikan  bahwa  persoalan  kesehatan  reproduksi  tak  bisa  hanya  didekati  melalui perspektif medis semata. Pasalnya, persoalan ini sangat kompleks sehingga perlu pendekatan yang  juga  lebih  komprehensif,  yaitu  dengan  perspektif  sosial.  Setidaknya  ada  dua  alasan mengapa  perspektif  sosial  itu  penting,  dan  Islam  selalu  mengejawantah  secara  sosial. Pertama , kesehatan seorang perempuan sangat terkait dengan eksistensi perempuan tersebut dalam lingkungan keluarga dan masyarakatnya, serta sejauh mana mereka menyadari hak-hak asasinya,  termasuk  hak  reproduksi  tadi. Kedua ,  kesehatan  perempuan  tidak  hanya  sebatas kesehatan  fisik,  melainkan  juga  kesehatan  mental  dan  sosial.  Dengan  demikian  menjadi jelaslah  bahwa  ada  kaitan  sangat  erat  antara  agama  (Islam)  dengan  kesehatan  dan  hak-hak reproduksi.  Hal  ini  disebabkan  agama  selalu  memiliki  nilai-nilai  yang  berhubungan  dengan realitas  sosial.  Lebih  dari  itu  agama  selalu  berada  dalam  sebuah  konstruk  realitas  sosial tertentu.
Dari  penelusuran  pustaka  yang  sudah  dilakukan,  didapatkan  signifikansi  dari  penelitian ini. Pertama , karena  hak-hak kesehatan reproduksi perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia yang bersifat universal serta harus dihormati. Kedua , pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi perempuan memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya memberdayakan perempuan.  Hak-hak  kesehatan  reproduksi  ini  tampaknya  menjadi  salah  satu  aspek kehidupan  perempuan    yang  sering  kali  tidak  bisa  diperoleh  sebagaimana  mestinya.  Dan ketiga ,  kesehatan  reproduksi  juga  mempunyai  peranan  yang  penting  dalam  upaya pengembangan sumber daya manusia. 4
Namun realitas sosial tentang hak-hak dan kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia (termasuk pada majlis taklim yang diteliti) masih belum sepenuhnya seperti yang diinginkan. Pada majlis taklim Salma al-Fareeha ini, hak-hak reproduksi perempuan masih dianggap isu yang  sensitif    karena  berkaitan  dengan  relasi  suami  terhadap  istri.  Situasi  ini  memunculkan suatu pertanyaan mendasar tentang kepemilikan tubuh perempuan. Kondisi ini semakin sulit
2 Ibid ., hlm. 237.
3 Ibid ., hlm.256.
4 A.  Dwiyanto, Seksualitas,  Kesehatan  Reproduksi  dan  Ketimpangan  Gender ,  (Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan, 1996), hlm. 4-5.
karena ketimpangan relasi gender juga mendapatkan legitimasi dari sistem sosial, budaya dan agama.
Perbincangan  sekitar  gender  dan  segala  hal  yang  terkait  dengan  hak-hak  reproduksi perempuan  dewasa  ini  pada  gilirannya  harus  menarik  keterlibatan  para  tokoh  agama.  Ini karena  mereka  dengan  pemahaman  terhadap  doktrin-doktrin  agama  yang  dimilikinya  telah memberikan  warna  yang  cukup  signifikan  dalam  menciptakan  konstruksi  sosial  dalam kaitannya  dengan  relasi  laki-laki  dan  perempuan,  demikian  ungkap  Husein  Muhammad. 5 Tokoh  agama  bisa  membawa  agama  untuk  kemajuan  masyarakat  atau  justru  mereduksi pesan-pesan  agama.  Ini  semua  tergantung  pada  perspektif-perspektif    keagamaannya  yang diyakininya, lanjut Husein.

## 1. Hak Memilih Pasangan
Hal  pertama  yang  berkaitan  dengan  hak  dan  kesehatan  reproduksi  perempuan  adalah memilih  pasangan.  Dalam  penelitian  ini  ditemukan  fakta  yang  cukup  beragam  antara  lain: sebagian menganggap bahwa laki-laki dari kodratnya adalah makhluk  yang berhak memilih dan perempuan adalah yang dipilih. Sebagian lagi menganggap bahwa: “karena laki-laki yang bertanggungjawab  terhadap  nafkah  keluarga,  maka  dialah  yang  berhak  memilih”,  demikian pandangan  Watiah  dan  Tasemi.  Pandangan  dan  sikap  seperti  ini  sebagian  karena  pengaruh elit  keagamaan  yang  pernah  mereka  dengar.  Artinya  ada  transformasi  pandangan  dan  sikap dari elit keagamaan terhadap jamaah majlis taklim. Sebagian yang lain menganggap bahwa, meski mereka dipilih saat menentukan pasangan namun mereka beranggapan perempuan juga memiliki hak untuk memilih pasangan. Pandangan yang “maju” beranggapan (dan memang dalam pengalaman mereka) bahwa harus ada sikap saling memilih, artinya setara dalam hak memilih pasangan. Bahkan ada yang merasa merekalah yang memilih. 6 Beberapa dari mereka ingat dengan yang disampaikan kyai/ ustadz dalam pengajian majlis taklim ini tentang sabda Nabi  Muhammad  SAW:  “perempuan  dinikahi  karena  beberapa  alasan,  karena  hartanya, keturunannya/ nasab, karena kecantikannya dan karena agamanya”.
Sebagian  sebab  munculnya  pandangan  dan  sikap  yang  berbeda-beda  tersebut  karena: pendidikan,  pekerjaan,  usia  dan  pengalaman.  Dengan  demikian  agama  tetap  berpengaruh pada mereka selama hal tersebut “sesuai” dengan kondisi mereka.
5 Husein Muhammad, Islam Agama Ramah perempuan …, hlm. 319.
6 Tambahan informasi:  majlis taklim ini seluruh jamaahnya adalah perempuan, remaja dan ibu-ibu. Majlis taklim  ini  lebih  merupakan  komunitas  pemberdayaan  perempuan  karena  bukan  hanya  berkegiatan  secara keagamaan  (pengajian,  Yasinan,  Seninan,  Diba’an  dan  lain-lain)  namun  ada  juga  program-program  yang mengarah pada pemberdayaan seperti pelatihan dan lain-lain.

## 2. Hak menikmati hubungan Seksual
Konsekuensi  logis  dari  sebuah  perkawinan  adalah  dilakukannya  hubungan  seksual  oleh pasangan suami isteri.  Bagi suami isteri yang menempuh perkawinan atas dasar suka sama suka dan keduanya memang sudah sama-sama ingin melakukan hubungan seks, hal itu tidak jadi  masalah  bahkan  akan  selalu  didambakan,  karena  masing-masing  akan  merasa  penuh kepuasan  dan  penuh  kenikmatan.  Namun  lain  halnya  dengan  pasangan  suami  isteri  yang menempuh  perkawinan  dengan  cara  paksa.  Bagi  mereka  malam  pertama  akan  menjadi pengalaman yang sangat menakutkan bahkan membuat dia traumatis (selalu takut) setiap kali akan  berhubungan.  Namun  ada  juga  yang  meskipun  suami  isteri  perkawinan  tidak  dipaksa, tetapi karena hubungan seks tidak/belum diinginkan oleh si istri, maka akibatnya istri merasa tak mendapat perhatian dan perlakuan yang baik dari suami.
Kenyataan  menunjukkan  banyaknya  laki-laki  dan  bahkan  perempuan  yang  beranggapan bahwa  kenikmatan  seksual  tidak  penting  bagi  seorang  istri.  Istri  hanya  menjalankan kewajiban.  Fakta  tersebut  adalah  fakta  “umum”,  termasuk  pada  majlis  yang  diteliti.  Dari serangkaian  wawancara  yang  sudah  dilakukan  ditemukan  kenyataan  bahwa  mereka menganggap  hubungan  seksual  bagi  istri  adalah  kewajiban  semata,  mereka  tidak/belum menganggap  hubungan  seksual  bagi  isteri  adalah  sebuah  hak.  Bahkan  ada  seorang  jamaah yag  takut  menolak  jika  suami  mengajak berhubungan  seksual  karena  suaminya  pasti  marah dan baginya hal ini akan mengganggu keharmonisan keluarga.
Artinya  mereka  tidak/belum  memiliki  perspektif  bahwa  hubungan  seksual  bagi  isteri adalah hak. Ada beberapa jamaah yang mendasarkan sikapnya dengan yang mereka ingat dari pengajian  bahwa:  seorang  isteri  akan  dilaknat  malaikat,  apabila  menolak  hubungan  seksual dengan  suaminya,  sampai  waktu  subuh.  Sebagian  memperkuat  dengan  menyatakan  bahwa taat  kepada  suami  adalah  hal  yang  utama  dan  pertama  dari  berbagai  kewajiban-kewajiban istri terhadap suami, termasuk dalam berhubungan seksual.
Hal demikian disebabkan karena konsepsi mereka tentang pernikahan, yang menganggap pernikahan  sebagai ‘aqd  al-tamlik (kontrak  pemilikan),  yakni  bahwa  dengan  pernikahan seorang  suami  telah  melakukan  kontrak  pembelian  perangkat  seks (budl’u) sebagai  alat melanjutkan  keturunan  dari  pihak  perempuan  yang  di  nikahinya. 7 Meskipun,  sebenarnya agama (Islam) dengan jelas menyatakan adanya hak perempuan untuk menikmati hubungan seks. Dalam Al Qur’an dinyatakan:
7 Masdar F. Mas’udi, Islam dan Hak Reproduksi Perempuan, hlm. 107-108.
نه سابل مكل متنأو
سابل
نهل
“Mereka adalah selimut bagi kamu, dan kamu adalah selimut bagi mereka”.
Ayat  ini  menunjukan  adanya  posisi  yang  setara  antara  suami  isteri,  masing-masing sebagai  pakaian,  dalam  arti  yang  berfungsi  sebagai  penghangat  dikala  suami  atau  isteri membutuhkan kehangatan baik fisik maupun psikis.
Dalam rangka melindungi hak isteri untuk menikmati hubungan seksual, Rasulullah Saw bersabda: 8
اهضقت نأ لبق هتجاح يضقاذا مث ,اهقدصيلف هلهأ مكدحأ عمج اذا :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق سنأ نتع )ىلعي يبأو قازرلادبع هاور( .اهتجاح ضقنا ىتح اهلزعي لاف اهتجاح
Dari Anas, Rasulullah bersabda, “Jika seseorang di antara kamu melakukan hubungan seksual  dengan  istrinya  maka  …  Jika  ia  telah  menyelesaikan  hajatnya  (orgasme)  sebelum istrinya  maka  janganlah  melepasnya  sebelum  si  istri  menyelesaikan  hajatnya.”  (HR. Abdurrazzaq dan Abu Ya’la)
Dengan  menunjuk  kepada  ayat  Al  Qur’an  dan  Hadist  tersebut  di  atas,  jelaslah  bahwa suami  dianjurkan  untuk  memperhatikan  apakah  isterinya  ikut  menikmati  ataukah  belum. Isteri  bukan  hanya  diperlakukan  sebagai  obyek  untuk  memuaskan  hasrat  suami,  melainkan juga sebagai subyek.
Berangkat  dari  hasil  interpretasi  fakta  realitas  lapangan  di  atas  dari  persoalan  hak menikmati  hubungan  seksual,  maka  kebanyakan  ulama  fiqih  berpendapat  bahwa  pelayanan seksual  harus  selalu  dipenuhi  oleh  isteri,  kapan  dan  dimana  saja  suami  menginginkannya. Dengan  kata  lain,  ketika  suami  menghendaki  relasi  seksual  (hubungan  intim)  maka  isteri tidak  boleh  menolaknya.  Penolakan  atas  hal  ini  dapat  dipandang  sebagai  pembangkangan, yang dalam istilah al-Qur’an disebut “nusyuz” . 9 pandangan ini mendapatkan legitimasi dari hadis Nabi saw. dengan kategori sahih: “Jika suami mengajak isterinya ke “ranjang”, lalu dia menolak,  dan  karena  penolakan  itu  suami  marah,  maka  si  isteri  mendapat  kutukan  para malaikat sampai pagi”. 10
Pemahaman  literal  atas  teks  hadist  di  atas  bisa  menimbulkan  efek  psikologis  bagi perempuan.  Hubungan  seksual  atas  dasar  tekanan  sangatlah  tidak  sehat.  Ruang  budaya  di sekitar kita tampaknya telah terhegomoni oleh pandangan keagamaan di atas. Pada sisi lain, al-Qur’an  menentukan  perlunya  relasi  suami  istri  didasarkan  atas mawaddah  wa  rahmah, cinta  dan  kasih  sayang.  Dalam  bahasa  al-Qur’an  disebut  juga  sebagai mu’asyaroh  bi  al-
8 As-Suyuthi, Al-Jami’  ash-Ahaghir  min  hadist  Al-Basyir ,  Muhyiddin  Al-Hamim  (ed),  (Beirut:  Darul Khadamat Al-Qur’an, t.t), hlm 24.
9 Husein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan …, hlm. 267.
10 Ibid ., hlm. 268.
ma’ruf (hubungan  yang  baik).  Dengan  landasan  ini  sistem  kehidupan  yang  dijalani  suami akan melalui proses-proses yang sehat, termasuk dalam hubungan seks (persetubuhan).
Oleh  karena  itu,  lanjut  Husein,  hadis  tersebut  tidak  bisa  dipahami  dari  pandangan lahiriahnya.  Beberapa  pensyarah  hadis  memberikan  penjelasan  ketika  mereka  mengatakan bahwa  kewajiban  istri  melayani  kebutuhan  seksual  ditunjukan  terhadap  istri  yang  memang tidak  mempunyai  alasan  apapun  untuk  menolaknya,  tidak  ada  uzur,  tidak  dalam  keadaan mengerjakan  suatu  kewajiban,  dan  tidak  dalam  situasi  di  bawah  ancaman  suami  yang  bisa merugikan dirinya. 11
Selanjutnya perlu dikemukakan pandangan dua pakar dalam bidang hadis. Pertama , Ibnu Hajar  al-Asqalani  (w.  1449)  dalam  bukunya/kitabnya, Fath Al-Bari, mengatakan  bahwa kutukan  itu  di  timpakan  pada  si  perempuan  (istri  yang  menolak)  jika  dia  melakukan penolakan  tanpa  alasan  apapun. 12 Kedua,  Wahbah  al-Zuhaili  dalam  karyanya al-Fiqh  al- Islami  wa  Adillatuh 13 ,  mengatakan  bahwa  hukuman  itu  ditimpakan  kepada  istri  apabila  dia tidak  disibukkan  oleh  urusan-urusan  yang  menjadi  kewajibannya  dan  dia  tidak  dirugikan secara fisik maupun mental.
Selanjutnya  Al-Zuhaily 14 ,  menambahkan  bahwa  kalimat (dan  suami  sepanjang  malam dalam  kondisi  marah) dalam  hadits  di  atas  dianggap  sebagai  syarat  kondisional.  Artinya “tidak  bisa  berlaku  pada  perempuan  yang  memang  tidak  dapat  melayani  suaminya,  seperti ketika istri dalam keadaan capek, sedang melaksanakan suatu kewajiban (seperti puasa wajib dll.)  atau  keadaan  yang  secara  fisik  atau mental  istri  tidak  siap  untuk  melakukan  hubungan seksual dengan suaminya.

## 3. Hak Menentukan Kehamilan dan Memiliki Keturunan.
Secara  kodrati  perempuan  mengemban  tugas  reproduksi  umat  manusia  yang  umumnya meliputi mengandung, melahirkan dan menyusui anak. Dalam al-Qur’an, fungsi kemanusiaan yang  sangat  berat  ini  diapresiasi  demikian  mendalam  dalam  surat  Al-Ahqaf  (46):  15.  Al- Qur’an  menegaskan  kepada  segenap  manusia  tentang  beban  amat  berat,  beban  reproduksi yang dipikul oleh kaum perempuan, kaum ibu.
Dengan itu, lalu muncullah konsepsi dan kategori hak-hak kaum perempuan/ibu sebagai pengemban  fungsi  reproduksi: pertama ,  hak  jaminan  keselamatan  dan  kesehatan.  Hak  ini mutlak  mengingat  resiko  sangat  besar  yang  bisa  terjadi  pada  kaum  ibu  dalam  menjalankan
11 Husein Muhammad, Islam Agama Ramah..., hlm. 267-268.
12 Ibnu Hajar al-Asqalami, Fath al-Ba>ri> , (Bairu>t: al-Maktaban al-Salafiyah, t.th.) Juz IX, hlm. 294.
13 Wahbah al-Zuhaily>, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh , (Damaskus: Da>r al-Fikr), VII, hlm. 6599.
14 Ibid., hlm. 6851.
fungsi-fungsi  reproduksinya,  mulai  dari  menstruasi,  berhubungan  seks,  mengandung, melahirkan  dan  menyusui. 15 Kedua ,  hak  jaminan  kesejahteraan,  bukan  saja  selama  proses- proses  vital  reproduksi  (mengandung,  melahirkan  dan  menyusui)  berlangsung,  melainkan juga di luar masa-masa itu dalam statusnya sebagai istri dan ibu dari anak-anak. Dan ketiga , hak  ikut  mengambil  keputusan  yang  menyangkut  kepentingan  perempuan  (istri)  khususnya yang berkaitan dengan proses reproduksi.
Karena begitu beratnya resiko proses reproduksi yang harus dijalani dan ditanggung oleh seorang  ibu,  maka  perlu  diketahui  siapakah  yang  berhak  mengatur/menentukan  kehamilan. Dalam  rangka  hak-hak  dan  kesehatan  reproduksi  perempuan,  seharusnya  memang  istrilah yang lebih berhak menentukan apakah dia mau hamil atau tidak, dia mau punya anak berapa, bahkan  alat  kontrasepsi  apa  yang  ingin  dia  gunakan  atau  mungkin  tidak  menggunakan  alat kontrasepsi karena alasan-alasan tertentu.
Demikian  beberapa  pandangan,  kaitannya  dengan  persoalan  menentukan  kelahiran  dan jumlah anak. Pandangan yang dalam persepktif penguatan/ pemberdayaan kesehatan dan hak- hak reproduksi perempuan dapat dirasakan sebagai hal yang masih mengganjal. Dalam kaitan ini  dapatlah  dipaparkan  beberapa  pandangan  Husein  Muhammad 16 .  Dia  mengatakan  bahwa hamil  pada  satu  sisi  merupakan  harapan  yang  membahagiakan  istri  dan  suami,  tetapi  boleh jadi merupakan peristiwa yang tidak dikehendaki. Terlepas apakah kehamilan itu dikehendaki atau  tidak,  akan  tetapi  al-Qur’an  menyatakan  bahwa  perempuan  yang  hamil  selalu  berada dalam kondisi yang sangat lemah dan berat. Tingkat kelemahan ini akan semakin besar dan berat menjelang saat-saat melahirkan. Dan melahirkan bagi perempuan merupakan saat-saat paling kritis dalam kehidupannya. Resiko kematian ibu karena melahirkan seringkali terjadi, sehingga  Nabi  saw.  memberi  jaminan  surga  bagi  perempuan  yang  mati  karena  melahirkan. Hasil penelitian para ahli kependudukan dan kesehatan reproduksi perempuan menunjukkan bahwa komplikasi kehamilan dan persalinan merupakan pembunuh utama kaum perempuan usia subur.
Berdasar  argumentasi  diatas,  Husein  melanjutkan 17 ,  adalah  masuk  akal  dan  seharusnya mendapat  perhatian  utama,  jika  perempuan  mempunyai  hak  atau  pilihan  menolak  untuk hamil.  Demikian  juga  dalam  hal  menentukan  jumlah  anak  yang  diinginkannya,  termasuk
15 Masdar F. Mas’udi, Islam dan Hak-hak Reproduksi ...,  hlm. 71, 75 – 77.
16 Husein Muhammad, Islam Agama Ramah... , hlm. 269-270.
17 Ibid., hlm. 270, 271.
dalam  hal  penggunaan  alat-alat  kontrasepsi,  istri  juga  berhak  menentukan  sendiri  alat  yang sesuai dengan kondisinya.
Fakta dalam penelitian ini terungkap sebagai berikut: secara umum jamaah majlis taklim Salma  al-Fareeha  beranggapan  bahwa:  hak  menentukan  kehamilan  dan  memiliki  keturunan adalah  hak  suami,  istri  harus  mengikuti.  Hal  ini  mereka  nyatakan  dengan  alasan,  karena suamilah  yang  bertanggunggugjawab  memberi  nafkah  keluarga.  Meskipun  kata  mereka sebaiknya  diputuskan  bersama-sama.  Ada  suatu  pengakuan  dari  mereka,  bahkan  jenis kontrasepsi apa yang akan digunakan oleh sang istri ditentukan oleh suaminya.
Ada  cerita  dari  seorang  ibu  bahwa  dia  dipaksa  menggugurkan  kandungannya  karena hamil  tanpa  perencanaan  dari  suami,  ibu  ini  dianggap  oleh  suaminya  tidak  bisa  mengurus dirinya sendiri. 18 Dari sini dapat dinyatakan bahwa: hak menentukan kehamilan dan memiliki keturunan  adalah  “sepenuhnya”  hak  suami.  Betapapun  bahaya  atau  merugikan  pilihan tersebut.

## 4. Hak Menceraikan Pasangan
Tidak ada pasangan suami istri yang mendambakan terjadinya perceraian ketika mereka memasuki  pernikahan,  tapi  terkadang  perceraian  dipandang  sebagai  jalan  terbaik  bagi pasangan yang tidak menemukan keharmonisan dalam rumah tangga.
Tidak  ada  jaminan  bahwa  dalam  hidup  hanya  hal-hal  yang  diidealkan  yang  bisa  terjadi, karena  secara  umum  disadari  bahwa  tidak  mungkin  perceraian  sama  sekali  dihindari. Mengapa?  Karena  menurut  kesan  umum,  dalam  Fiqih  Islam  begitu  lapang  jalan  menuju perceraian, khususnya bagi suami, sementara istri lebih sulit.
Sebagai  ajaran  moral  Ilahiah,  Islam  sangat  tidak  menyukai  perceraian. 19 Secara  moral perceraian  adalah  sebuah  pengingkaran.  Akan  tetapi  sadar  bahwa  tidak  mungkin  perceraian sama  sekali  dihindari,  maka  dengan  penuh  penyesalan,  demi  alasan  yang  sangat  khusus, Islam pun terpaksa menerima kemungkinan terjadinya. Ini tercermin dalam sabda Rasulullah SAW  yang  penuh  ambivalensi:  “Sesuatu  yang  halal  tetapi  dibenci  oleh  Allah  adalah talak/perceraian”  (HR.  Abu  Dawud  dan  Ibn  Majah).  Penting  untuk  dicatat,  meskipun Rasulullah diketahui memiliki banyak istri, akan tetapi tidak seorang pun diceraikan. Pernah sekali  Rasulullah  menceraikan  Hafshah,  tapi  segera  dirujuknya  kembali  (HR.  Abu  Dawud dan Nasa’i).
18 Ada  lebih dari 25 orang  yang sempat kami wawancarai secara  mendalam,  namun untuk  menjaga  nama mereka kami memutuskan untuk tidak menyebut nama. Namun semua ada pada trankrip wawancara kami.
19 Masdar F. Mas’udi, Islam dan Hak-hak Reproduksi..., hlm. 162.
Secara sosio-psikologis dan dalam hukum positif di Indonesia, suami atau istri sama-sama mempunyai hak menuntut perceraian. Hanya mungkin, kalau yang mengajukan adalah pihak suami  disebut  talak,  kalau  yang  mengajukan  istri  disebut  khuluk  atau  cerai  gugat.  Namun siapakah  yang  memiliki  hak  menceraikan  pasangan,  istri  atau  suami?,  penelitian  ini mengungkap  berbagai  hasil  wawancara.  Keduanya  (suami  atau  istri)  memiliki  hak  sama dalam  persoalan  menceraikan  pasangan.  Misalnya  kata  mereka  mencontohkan,  suami  telah menyalahi/melupakan kewajibannya, meninggalkan istri dalam waktu tertentu atau tidak bisa memberi  keturunan  dan  lain-lain.  Contoh  tersebut  dapat  dijadikan  alasan  pihak  istri  untuk menceraikan suaminya.
Jadi  secara  prinsip,  perempuan  boleh  meminta  cerai  kepada  suaminya  jika  memang mempunyai argumentasi yang jelas. Setidaknya ada lima alasan yang disebutkan Wahbah Al- Zuhaili. 20 Pertama ,  karena  ketidakmampuan  suami  memberi  nafkah,  yaitu  mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan dan kesehatan, yang diperlukan bagi kehidupannya. Jika istri  tidak  bisa  menerima  keadaan  ini,  maka  ia  bisa  meminta  kepada  sang  suami  untuk menceraikannya. Kedua , karena cacat yang menyebabkan suami tidak bisa memenuhi nafkah batin,  misalnya  impotensi,  atau  alat  vital  putus. Ketiga ,  karena  suami  bertindak  kasar, misalnya  suka  memukul.  Untuk  melindungi  kepentingan  dan  keselamatan  istri,  atas permintaan  yang  bersangkutan  pengadilan  berhak  menceraikannya. Keempat ,  karena kepergian  suami  dalam  waktu  yang  relatif  lama,  tidak  pernah  ada  di  rumah.  Dan kelima , suami dalam status tahanan/kurungan.
Senada  dengan  kutipan-kutipan  di  atas,  penelitian  ini  menemukan  fakta  bahwa:  suami yang  memiliki  hak  untuk  menceraikan  istrinya/  pasangan  namun  istri  juga  bisa melakukannya.  Ada  beberapa  di  antara  mereka  yang  menggunakan  lafadz  dalam shighot taklik talak (seperti yang ada pada buku nikah/ surat nikah) sebagai alasan seorang istri juga memiliki hak untuk menceraikan suami/ pasangannya.

## 5. Merawat Anak
Merawat anak, terdiri dari menyusui, menyuapi, memandikan, mendidik dan sebagainya, adalah  termasuk  tugas  reproduksi.  Akan  tetapi,  berbeda  dengan  peran  reproduksi  seperti hamil dan melahirkan yang bersifat kodrati dan hanya bisa ditangani oleh ibu, merawat anak
20 Wahbah Az-Zuhaili, Op. cit ., hlm. 508-534. Juga bisa dilihat dalam Masdar F. Mas’udi, Islam dan Hak- hak Reporoduksi …, hlm. 173-174.
adalah  tugas  reproduksi  non-kodrati,  yang  pada  dasarnya  merupakan  tanggungjawab bersama, antara bapak dan ibu anak-anaknya. 21
Bahkan  menurut  Masdar 22 dalam  pandangan  fiqih  konvensional  yang  mempertautkan anak  sepenuhnya  kepada  ayah,  segala  macam  pekerjaan  merawat  anak  adalah  tanggung jawab ayah. Dalam hal ini termasuk juga menyusui. Pekerjaan menyusui hanya ibu yang bisa melakukannya,  tapi  biaya  susuannya  jika  harus  dikeluarkan  adalah  tanggung  jawab  ayah. Landasannya, kata Masdar, adalah firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 233.
Penelitian ini menemukan kenyataan sebagai berikut: rata-rata (kalau bukan seluruhnya) ibu-ibu jamaah majlis taklim yang diteliti memiliki pemahaman bahwa: mengurus/ merawat anak  dengan  segala  persoalannya  adalah  tanggungjawab  istri  karena  suami  sudah bertanggungjawab  pada  nafkah  anak  dan  keluarga.  Bahkanpun  ketika  sang  istri  bekerja  di luar  rumah.  Namun  ada  pula  yang  membedakan,  kalau  merawat  selain  mendidik  adalah kewajiban istri sedangkan mendidik adalah kewajiban suami.

## C. TRANSFORMASI  NILAI  HAK  DAN  KESEHATAN  REPRODUKSI PEREMPUAN  PADA  PEMAHAMAN  PERILAKU  JAMAAH  MAJLIS TAKLIM SALMA AL-FAREEHA
Menurut  Masdar 23 merawat  anak,  menangani  urusan  rumah  tangga  dengan  segala  tetek bengeknya adalah tugas reproduksi non-kodrati yang harus diletakkan tidak lagi pada pundak istri  semata,  melainkan  dipikul  berdua.  Dengan  demikian,  lanjutnya,  akan  terbuka  kembali kesempatan  bagi  kaum  perempuan  untuk  berkiprah  dalam  kehidupan  sosial  bagi pengembangan  dirinya.  Kaum  perempuan  tidak  perlu  lagi  harus  terpuruk  hanya  dalam dinding rumahnya, bahkan tak jarang hanya sebatas ruang dapur dan kamar tidurnya.
Kutipan di atas untuk menunjukkan bahwa, akan selalu ada dan terbuka terjadinya proses transformasi  nilai  terutama  yang  terkait  dengan  hak  dan  kesehatan  reproduksi  perempuan. Beragamnya  temuan  rinci  penelitian  ini  menunjukkan  hal  itu.  Transformasi  ini  bisa disebabkan  oleh  banyak  hal  yang  saling  berpengaruh.  Pilihan  pandangan  dan  sikap  elit keagamaan  yang  sering  mereka  dengar  berpengaruh  pada  pilihan  sikap  mereka.  Tingkat
21 Ibid. , hlm. 145
22 Ibid.
23 Masdar F. Masduki, Islam dan Hak-hak Reproduksi, hlm. 153.
pendidikan,  pengalaman  dan  usia  juga  berpengaruh  pada  transformasi  sikap/  nilai  yang mereka pahami/ miliki selama ini.
Secara  nyata  dapat  dikatakan  bahwa  pandangan  dan  sikap  untuk  hal-hal  yang  bersifat mendasar  (teologis-spiritual)  menganggap  bahwa  laki-laki  sejajar  dengan  perempuan.  Laki- laki  dan  perempuan  akan  memiliki  peluang  yang  sama  dalam  meraih  derajat  ketakwaan, sama-sama berpeluang menjadi hamba Tuhan yang shaleh/shalehah.
Namun yang menjadi persoalan adalah model keberagamaan yang bercorak fiqihlah yang mendominasi  tata  pikir  dan  kesadaran  masyarakat  kita.  Sulit  untuk  ditolak,  kata  Husein 24 bahwa dalam kurun waktu yang  sangat panjang fiqih telah memainkan peranan yang sangat penting  bagi  pembentukan  kebudayaan  masyarakat  Muslim.  Dibandingkan  dengan  bidang kajian  Islam  yang  lain,  seperti  kalam  (teologi)  atau  etika  moral  (akhlak/tasawuf),  kajian bidang fiqih (hukum) mendominasi setiap wacana perbincangan problem aktivitas manusia. 25 Hampir setiap problem relasi-relasi sosial didekati dan dijawab melalui fiqih. Pada sisi yang lain  fiqih  yang  digunakan  sampai  hari ini  masih  berkutat  pada  produk-produk  masa  lampau dengan segenap permasalahan dan logikanya sendiri-sendiri.

## D. PENUTUP
Islam  adalah  agama  yang  mengatur  dan  memberi  nilai  tentang  hak  dan  kesehatan reproduksi  perempuan.  Pemahaman  terhadap  nilai/  ajaran  Islam  berpengaruh  pada  pilihan pandangan dan sikap ummatnya, terutama pada jamaah majlis taklim yang diteliti (Salma al- Fareeha).  Pemahaman  yang  mendominasi  jamaah  ini  adalah  pemahaman  yang  bercorak fiqhiyyah masa lalu, yang tidak semuanya relevan dengan kondisi saat ini.
Pemahaman  terhadap  hak  dan  kesehatan  reproduksi  (sebagaimana  mereka  ketahui/ pahami)  secara  umum  bersifat  patriarkhis,  dan  hal  ini  diperkuat  oleh  pilihan  pemahaman keagamaan.  Dalam  hal  lain  masih  menganggap  perempuan/  istri  sebagai  pribadi  yang tergantung pada laki-laki/ suami. Sehingga suami ‘nyaris’ sepenuhnya yang menentukan hak dan  kesehatan  reproduksi  perempuan.  Di  sisi  lain  mereka  menganggap  perempuan/  istri adalah  makhluk  domestic  (bertanggungjawab  pada  hal-hal  yang  terkait  dengan  internal kerumahtanggaan), sedangkan laki-laki adalah makhluk public.
24 Husein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan ,.., hlm. 329.
25 Pengakuan  tersebut  juga  ada  dalam  Wael  B.  Hlmlaq, Sejarah  Teori  Hukum  Islam, Ter.  Abdul  Haris (Jakarta: Rajawali Press, 2002).
Idealita dan realita hak dan kesehatan reproduksi pada majlis taklim ini dipengaruhi oleh: tingkat  pemahaman  keagamaan  mereka  (dan  pilihan-pilihannya),  pendidikan,  pengalaman dan  usia.  Semakin  muda  mereka  rata-rata  lebih  menyadari  akan  pentingnya  hak  dan kesehatan reproduksi perempuan bagi mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Dwiyanto, Seksualitas, Kesehatan Reproduksi dan Ketimpangan Gender. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
Abu  Abdillah  Muhammad  ibn  Isma>’il  ibn  al-Mughirah, Shahih  Bukhari, Beirut:  Dar  al- Kutub Al-Ilmiyah, 2008.
Al-Musilly,  Abi  Ya’la  Ahmad  Ibn  Ali  Ibn  al-Matha, Musnad Abi  Ya’la al-Mus}illy. Beirut: Dar al-Kutubal-Ilmiyah, 1998.
Al-Zuhaily, Wahbah. al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh, Damaskus: Dar al-Fikr, t.th.
Amanah,  Milalatul,  ”Dampak  Negatif  Aborsi  bagi  Kesehatan  Reproduksi  Perempuan  dan Rehabilitasinya  menurut  Islam”, Skripsi Fakultas  Tarbiyah  IAIN  Sunan  Kalijaga Yogyakarta, 2003.
Anshor, Maria Ulfah, Fiqih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
As-Suyuthi, Al-Jami,  ash-Sag}ir  min  Hadis  Al-Basyir, Muhyiddin  Al-Hamim  (ed),  Beirut: Darul Khadamat Al-Qur’an, t.th.
Bruinessen, Martin Van. Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat, Bandung: Mizan, 1999.
Departemen  Agama  RI. Al-Qur’an  Al-Karim  dan  terjemahan, Semarang:  PT.  Karya  Toha Putra, t.th.
Fakih, Mansur, Analisis Gender dan Tranformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), Wajah baru Relasi Suami isteri Telaah Kitab ’Uqud al- Lujjayyn, Yogyakarta: Kerjasama LKIS, FK3 dan Ford Foundation, 2001.
Hallaq,  Wael  B., Sejarah  Teori  Hukum  Islam. Terj.  Abdul  Haris,  Jakarta:  Rajawali  Press, 2002.
Ibnu Hajar al-As|qalani, Fath al-Bari, Beirut: al-Maktabah al-Salafiyah, t.th.
Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Beirut; Dar al-Kutub ‘Ilmiyah, 2008.
Imam Abu Dawud Sulaima.n Ibn As’Syi, Sunan Abi> Da>wud, Beirut: Dar al-Alam, 2008.
Imam Malik, Muwattho’. Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2009.
Mas’udi,  Masdar  Farid, Islam  dan    Hak-Hak  Reproduksi  Perempuan;  Dialog  Fiqh Pemberdayaan. Bandung: Mizan, 1999.
-------, “Perempuan  diantara  Lembaran  Kitab  Kuning”, dalam  Mansour    Fakih  (et.  all.), Membincang Feminisme; Diskursus Gender Perspektif Islam, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
Mikkelsen,  Britha, Metode  Penelitian  Partisipatoris  dan  Upaya-upaya  Pemberdayaan. Jakarta: YOI, 2003.
Muhammad,  Husein, Fiqh  Perempuan;  Refleksi    Kyai  atas  Wacana  Agama  dan  Gender, Yogyakarta: LKiS, 2001
-------, Islam  Agama  Ramah  Perempuan  Pembelaan  Kiyai  Pesantren, Jogyakarta:  LKIS, 2004.
Mulia,  Siti  Musdah, “Memenuhi  Hak  Kesehatan  Reproduksi  Perempuan”, dalam  Ahmad Baso (Peny.), Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan. Bandung: Mizan, 2004.
Muslim  Ibn  al-H}ajjaj  Ibn  Muslim  al-Qusyairi  an-Nisabury, Sahih  Muslim, Beirut:  Dar  al- Kutub al-Ilmiyah, 2008.
Musyarofah,  Ristiani,  dkk., Khitan  Perempuan  Antara  Tradisi  dan  Ajaran  Agama, Yogyakarta:  Kerjasama  Pusat  Studi  Kependudukan  dan  Kebijakan,  Universitas  Gajah Mada dan Ford Foudation, 2003.
Nawangsari,  Rahma  Pramudya,  ”Nikah  Dini  dan  Kesehatan  Reproduksi  Wanita  (Rahim) Perspektif  Hukum  Islam  (Studi  Terhadap  Pelaku  nikah  Dini  di  Jogyakarta)” ,  Skripsi Fakultas syariah UI Kalijaga Yogyakarta, 2010.
Rasyid, Sulaiman, Fiqh Islam, Jakarta: Attahiriyah, 1976.
Richard, Janet Radcliff, The Sceptical Feminist, Pelicen Books, 1994.
Sadli, Saparinah, “ Prakata”, dalam Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan; Dialog Fiqh Pemberdayaan, Bandung: Mizan, 1997.
Sevilla, Consuelo G., Pengantar Metode Penelitian, terj. Alimuddin Tuwu, Jakarta: UI Press,
1993.
Subhan,  Zaitunah, Tafsir  Kebencian  studi  Bias  Gender  dalam  Al-Qur’an, Jogjakarta: LKis,1999.
Syahbuddin,  Ieke,    “Hak  Konsumen  Kontrasepsi  dalam  Sistem  Pelayanan  Kesehatan Reproduksi“, dalam Dadang  Juliantoro  (peny.), Keluarga  Berencana  dan  Hak Konsumen. Yogyakarta: PKBI, 2000.
Tandon, Rajesh, “Evaluasi dan Riset Partisipatoris: Berbagai Konsep dan Persoalan Pokok”, dalam  Walter  Fernandes  dan  Rajesh  Tandon  (Editor). Riset  Partisipatoris,  Riset Pembebasan. Jakarta: Gramedia, 1993.
Wahid, Abdurrahman, dkk., Menakar Harga Perempuan , Bandung: Mizan, 1999.
Warasih,  Esmi, Metode  Penelitian  Bidang  Ilmu  Humaniora ,  dalam  Materi  Pelatihan Ilmu   Sosial, Semarang: UNDIP, 1999.