## KEPEMIMPINAN BUPATI ABDUL HADI DI KABUPATEN JEMBER
TAHUN 1968-1979
Bhre Widyaloka Mertowijoyo, Mrr. Ratna Endang Widuatie, S.S., M.A.
E-mail: widyalokabhre1@gmail.com , ratnaendang.sastra@unej.ac.id
Abstract : This study discusses the leadership of Regent Abdul Hadi in Jember Regency in  1968-1979.  With  the  aim  of  knowing  how  Abdul  Hadi's  leadership  was  for  two periods.  This  writing  uses  psychology  to  help  provide  an  overview  of  the  influence  of individuals on the form and course of leadership. Leadership theory is used to analyze Abdul Hadi's form of leadership. This study employed a historical method consisting of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Before becoming regent, he  had  a  military  background  that  influenced  his  leadership  path.  Abdul  Hadi  was elected Regent of Jember Regency by acclamation in 1968 when he served as Dandim 0824  Jember.  The  results  showed  that  Abdul  Hadi's  paternalistic  leadership  style  was used for two periods in regional development, this style was fatherly who always guided his subordinates. A friendly attitude and good communication between leaders and the community  encouraged  the  development  programs  to  be  easier  to  implement.  For example, in the construction of the Jami' Al Baitul Amien Mosque in Jember, the plan to build  this  mosque  came  from  Abdul  Hadi's  desire  to  have  a  mosque  that  could accommodate  the  community  for  the  next  5  years,  but  the  funds  at  that  time  were insufficient. To overcome this, Abdul Hadi issued a policy to invite the whole community to  work  together  in  development,  until  in  1976  this  development  was  completed. Another  example  of  major  development  is  the  construction  of  the  Gajah  Mada  to Kaliwates double way road. This  development  also  involved the community in  it, from joint discussions to the voluntary eviction of community houses. With the developments that have been carried out, Jember Regency has obtained facilities and better quality of life of the community.
Keywords: Abdul Hadi, Military, Leadership, Paternalistic.

## 1. Pendahuluan
Kepemimpinan  adalah  suatu  kegiatan  untuk  mempengaruhi  perilaku  orang- orang  agar  bekerjasama  menuju  kepada  suatu  tujuan  tertentu  yang  mereka  inginkan bersama.  Seseorang  dapat  disebut  pemimpin  jika  ia  dapat  mempengaruhi  orang  lain untuk  mencapai  sesuatu  tujuan  tertentu,  meskipun  tidak  ada  ikatan-ikatan  yang  formal dalam organisasi. Pengertian kepemimpinan akan timbul dimanapun, asalkan tiga unsur seperti adanya orang yang mempengaruhi, adanya orang yang dipengaruhi, orang yang mempengaruhi mengarahkan kepada tercapainya sesuatu tujuan dapat terpenuhi (Y. W. Sunindhia 1993: 4-5).
Peran pemimpin dalam pengabdian dirinya pada saat memimpin suatu lembaga pemerintahan  dapat  mendorong  kemunculan  pemimpin  pemerintahan  sebagai  seorang tokoh  sejarah  di  tengah-tengah  masyarakat.  Adanya  ide-ide  serta  semangat  yang  besar dari pemimpin untuk memecahkan masalah-masalah dalam tugasnya merupakan sebuah tanda  bahwa  kecerdasan  dan  totalitas  pemimpin  sangat  berarti  bagi  masyarakat  yang dipimpin. Salah satu faktor sebab-sebab kemunculan seseorang di atas panggung sejarah sebagai  tokoh  masyarakat  karena  keberhasilannya  mengadakan  perubahan  ke  arah perbaikan (Anhar Gonggong 1993: 1).
Letkol  Inf.  Abdul  Hadi  adalah  tokoh  yang  berasal  dari  Jember  dan  sangat terkenal  di  kalangan masyarakat  Jember.  Abdul  Hadi  merupakan Bupati  Jember ke-10 yang menjabat selama dua periode, yaitu mulai tahun 1968-1973 dan 1973-1979. Letkol Inf. Abdul Hadi lahir di Probolinggo pada tanggal 2 April 1926, memiliki istri bernama Rahayu  yang  lahir  di  Madiun  pada  18  Juli  1930  dan  dikaruniai  anak,  yaitu  Aminah, Achmad,  Arifah,  Nuryani,  Aryono,  Arif  Rahman  Hadi.  Abdul  Hadi  memiliki  banyak pengalaman  dalam  bidang  militer,  sebelum  menjabat  sebagai  bupati,  ia  berpindah- pindah  batalyon  seperti  pada  Batalyon  518  Madiun,  Batalyon  516,  hingga  akhirnya  ia menjadi  Komandan  Kodim  0824  Jember.  Kepemimpinan  Abdul  Hadi  sebagai  bupati terfokus  pada  pembangunan  infrastruktur.  Prinsip  gotong  royong  dilakukan  dalam melaksanakan  pembangunan  hingga  Abdul  Hadi  di  kalangan  masyarakat  Jember terkenal  sebagai  bupati  yang  penuh  motivasi  dan  merakyat.  Sanjungan  tersebut  ia dapatkan  karena  peran  kepemimpinannya  mampu  membawa  banyak  perubahan  pada Kabupaten Jember. Abdul Hadi menjadi motivasi masyarakat Jember untuk melakukan pembangunan  berdasar  dengan  sikap  gotong  royong.  Terbukti  dengan  adanya  ajaran
tersebut  pembangunan  Kabupaten  Jember  pada  masa  kepemimpinan  Abdul  Hadi terlaksana dengan baik.  Beberapa contoh  pembangunan yang dilaksanakan antara lain: pembangunan  Masjid  Al-Baitul  Amien,  pembentukan  Kota  Administratif  Jember, pembangunan  Kantor  Pemerintah  Daerah,  pelebaran  jalan,  dan  penetapan  lambang daerah Kabupaten Jember.
Pokok  permasalahan  dalam  skripsi  ini  adalah  (1)  Bagaimana  latar  belakang kehidupan Abdul Hadi sebelum menjadi Bupati?, (2) Bagaimana kepemimpinan Bupati Abdul  Hadi  dalam  pembangunan  Kabupaten  Jember?,  (3)  Apa  dampak  pembangunan masa pemerintahan Abdul Hadi dan pandangan masyarakat terhadap Abdul Hadi?.
Kajian  ini  bertujuan  :  (1)  Mengetahui  latar  belakang  kehidupan  Abdul  Hadi sebelum  menjadi  Bupati,  (2)  Memahami  kepemimpinan  Abdul  Hadi  dalam pembangunan  Kabupaten  Jember,  (3)  Mengetahui  dampak  pembangunan  yang  telah dilakukan di masa pemerintahan Abdul Hadi dan pandangan masyarakat terhadap Abdul Hadi..  Ruang  lingkup  tulisan  ini  terdiri  atas  lingkup  spasial  dan  temporal.  Lingkup spasial  dalam  karya  ini  adalah  Kabupaten  Jember.  Pemilihan  lingkup  spasial  dengan alasan  bahwa  tulisan  ini  terfokus  pada  kepemimpinan  salah  satu  Bupati  Kabupaten Jember bernama Abdul Hadi yang mengabdikan dirinya sebagai Bupati Jember selama dua periode. Lingkup temporal tahun 1968-1979 dengan alasan Abdul Hadi terpilih dan membangun Kabupaten Jember pada tahun tersebut. Tahun 1968 dipilih sebagai batasan awal  penelitian  dengan  maksud,  pada  tahun  tersebut  Abdul  Hadi  mulai  diangkat menjadi Bupati, kemudian tulisan ini diakhiri pada tahun 1979 dikarenakan ia menjabat sebagai  bupati  selama  dua  periode  yang  berakhir  tepat  pada  tahun  1979  masa jabatannya.
Lingkup kajian pada tulisan ini adalah sejarah dalam bentuk biografi. Biografi merupakan riwayat hidup tokoh yang ditulis oleh orang lain baik tokoh tersebut masih hidup  atapun telah meninggal,  yang menarasikan mengenai  peristiwa-peristiwa sejarah Abdul  Hadi  sebagai  bagian  dari  proses  pembentukan  jiwa  kepemimpinan  Abdul  Hadi, baik  sebelum  menjadi  bupati  hingga  menjadi  Bupati  Jember.  Ketika  menjabat  sebagai bupati  terdapat  berbagai  kebijakan  yang  diterapkan  di  Kabupaten  Jember  sebagai realisasi dari kepemimpinan Abdul Hadi.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  sejarah  karena  subjek  penetian  termasuk dalam  kajian  sejarah.  Menurut  Louis  Gottschalk  (1980:  18-19),  metode  sejarah  adalah proses menguji  dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan  masa lampau. Metode  sejarah  terdapat  empat  tahapan  yaitu:  pengumpulan  sumber  (heuristik),  kritik sumber  (kritik  intern  dan  kritik  ekstern),  penafsiran  sumber  (interpretasi),  serta penulisan sejarah (histiografi).
Heuristik  adalah  pengumpulan  sumber  berupa  hasil  wawancara,  artikel,  arsip atau  dokumen  yang  sezaman  dengan  objek  yang  diteliti.  Sumber  yang  sudah dikategorikan  menjadi  dua  macam  yakni  sumber  primer  dan  sekunder.  Sumber  primer merupakan  sumber  langsung  dari  pelaku  sejarah  atau  yang  menjadi  saksi  dalam peristiwa  tersebut.  Sumber  primer  dapat  dilakukan  dengan  sejarah  lisan  atau wawancara. Penulis menggunakan metode sejarah lisan untuk wawancara dengan saksi hidup  yang  sejaman  sebagai  pelaku  sejarah.  Sumber  Primer  juga  didapatkan  melalui sumber  dokumen  yang  ditemukan  penulis.  Sumber  dokumen  tersebut  seperti  foto, piagam  penghargaan  dan  surat-surat  keputusan.  Sumber  sekunder  bisa  didapat  dari berbagai  buku-buku  perpustakaan  yang  mempunyai  sangkut  paut  terhadap permasalahan  yang  ditulis.  Sumber  sekunder  ini  dapat  diperoleh  penulis  dari perpustakaan daerah, skripsi, jurnal  yang mendukung. Beberapa yang sudah dilakukan oleh  penulis  seperti  wawancara  dengan  anak  dari  Abdul  Hadi,  selain  itu  juga  penulis mendapatkan  sumber  wawancara  dari  mantan  pegawai  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Jember di masa Abdul Hadi.
Tahap kedua yaitu kritik sumber atau tahapan penelitian untuk memilah-milah sumber  sejarah  yang  dapat  digunakan  sebagai  referensi.  Kritik  sumber  dibagi  menjadi dua yakni: kritik intern dan kritek ekstern. Kritik intern untuk mengukur keterikatan isi tulisan data sejarah yang dapat dipercaya. Sedangkan kritik ekstern yaitu untuk melihat kondisi  verbal  seperti  pengarang  dan  keasliannya  tidak  dapat  diragukan  lagi.  Hal  ini ditujukan  untuk  menyeleksi  sehingga  diperoleh  fakta.  Pada  tahapan  ini,  semua  data yang  berkaitan  dengan  kepemimpinan  Abdul  Hadi  berupa  proses  serta  hasil  fisik  dan non-fisik  yang  telah  terkumpul  (wawancara,  buku,  skripsi  dan  data  lainnya)  dipilih, dinilai  diseleksi  dan  dicari  kebenaran,  keaslian  dan  keutuhannya,  sehingga  penulis mendapatkan hasil yang relevan dan kronologis untuk di tulis.
Setelah  dilakukan  kritik  sumber  tahap  ketiga,  selanjutnya  penulis  melakukan penafsiran (interpretasi) tentang aspek yang akan ditulis. Tahap ketiga yaitu interpretasi, merupakan  upaya  penafsiran  atas  fakta-fakta  yang  diambil  dari  data  yang  valid  atau proses  analisis  dari  data  yang  kemudian  disusun  menjadi  sebuah  kontruksi  suatu peristiwa  yang  utuh  tanpa  adanya  unsur  subjektivitas  dan  mendekati  kebenaran. Interpretasi  dilakukan  dengan  merangkaikan  sumber-sumber  sejarah,  baik  berupa sumber  lisan,  sumber  arsip,  maupun  dokumen  yang  dikaitkan  sumber  sejarah  satu dengan sumber sejarah yang lainuntuk mencapai suatu kesatuan fakta. Interpretasi dapat berbeda dipengaruhi oleh pengaruh, motivasi, dan pola pikir peneliti. Penulisan sejarah yang bersifat deskriptif analitis yaitu bentuk penulisan yang berusaha memaparkan dan menjelaskan  permasalahan  yang  hendak  dihadapi  dengan  penganalisis  secara  kritis terhadap  sumber  penulisan  yang  sudah  diperoleh  sehingga  menghasilkan  data  yang dapat dipercaya kebenarannya.
Tahap  keempat  adalah  historiografi,  merupakan  penyusunan  sumber-sumber yang  dianggap  valid  dan  kredibel  setelah  melalui  proses  tiga  tahapan  di  atas  menjadi sebuah tulisan. Pada akhirnya, semua sumber yang terkait dengan penelitian dituangkan dalam  bentuk  tulisan  sejarah  guna  rekonstruksi  masa  lampau  yang  menjadi  kajian, dalam bentuk penulisan sejarah yang sistematis, logis, dan ilmiah. Langkah ini disebut historiografi,  dengan  menggunakan  bahasa  Indonesia  ragam  buku  ilmiah  sehingga diperoleh  bentuk  penulisan  sejarah  yang  deskriptif  analitis.  Deskriptif  analistis  adalah penulisan yang cermat  terhadap fenomena sosial tertentu yang disertai  dengan  analisis kritis,  mengembangkan  konsep  dan  menghimpun  fakta  tetapi  tidak  melakukan pengujian hipotesa.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 3.1 Riwayat Hidup dan Karir Sebelum Menjadi Bupati
Abdul Hadi lahir di Probolinggo pada tanggal 2 April 1926, ia dilahirkan dari pasangan  suami  istri  bernama  Arjokusumo  dan  Kasni.  Semasa  kecil  Abdul  Hadi bertempat  tinggal  di  daerah  Stasiun  Jati  Kabupaten  Probolinggo  yang  saat  ini  telah dinonaktifkan.  Sedari  kecil  Abdul  Hadi  terlihat  memiliki  karakter  yang  pemberani, mandiri,  dan  bertanggungjawab.  Kehidupannya  ia  habiskan  untuk  tinggal  di  dalam masjid bersama teman-temannya. Hingga pada suatu hari keluarganya terkena musibah terjangkit  penyakit  TBC,  karena  tidak  menetap  di  rumah,  Abdul  Hadi  tidak  tertular
penyakit tersebut. Penyakit ini merenggut 10 saudara kandung Abdul Hadi yang saat itu masih  berumur  sangat  muda,  dan  1  adiknya  meninggal  di  umur  tua  dengan  penyakit yang sama (Nuryani Jember 25 Oktober 2019).
Abdul  Hadi  memulai  pendidikan  formal  di  HIS  (Hollandsch  Inlandsche School).  Setelah  Abdul  Hadi  dinyatakan  lulus  dari  HIS,  selanjutnya  ia  melanjutkan pendidikan di MULO. Pendidikannya tidak berlanjut pada jenjang lebih tinggi, setelah lulus dari MULO Abdul Hadi masuk dalam dunia militer. Tanpa seizin orang tua, Abdul Hadi mendaftar sebagai tentara angkatan laut yang kemudian berpindah pada angkatan darat.
Menurut putra Abdul Hadi yang bernama Achmad Rahman Hadi, Abdul Hadi sebelum menjadi perwira Angkatan Darat, ia tergabung dalam kesatuan Angkatan Laut di  Surabaya.  Ketika  masih  tergabung  dalam  kesatuan  Angkatan  Laut,  ia  tergabung dalam beberapa perang kemerdekaan. Abdul Hadi juga tergabung dalam perang gerilya dalam  membela  kemerdekaan  Indonesia,  hal  tersebut  terbukti  dengan  adanya  Tanda Jasa  Pahlawan  atas  jasanya  dalam  perjuangan  gerilya  yang  diberikan  oleh  Soekarno sebagai  Presiden  dan  Panglima  Tertinggi  Angkatan  Perang  Republik  Indonesia. Kemudian di tahun 1947 Abdul Hadi tergabung dalam Agresi Militer Belanda I, dalam kurun  waktu  satu  tahun  kemudian  bertugas  kembali  mengikuti  perang  Agresi  Militer Belanda II yang terjadi pada tanggal 19 Desember 1948.
Setelah bergabungnya Abdul Hadi pada Agresi Militer Belanda II, Abdul Hadi mengikuti  Pendidikan  SECAPA  (Sekolah  Calon  Perwira)  dengan  berpindah  matra  ke darat, setelah ia dinyatakan lulus dalam pendidikan tersebut, Abdul Hadi  mendapatkan pangkat  Letda  (Letnan  Dua). Dalam percabangannya, Abdul Hadi  mengikuti pelatihan pendidikan  radio-telegrafie/radio-telefonie/radio-monteur  atau  Komando  Seksi  PHB, pelatihan  tersebut  ia  ikuti  selama  6  bulan.  Pelatihan  ini  dilaksanakan  di  Pendidikan Detasemen Perhubungan Terr. V. Angkatan Darat dimulai pada tanggal 15 Januari 1951 hingga 21 Juli 1951. Kelulusannya dalam SECAPA dan Pelatihan Komando Seksi PHB tersebut  sebagai  bentuk  perpindahan  matra  Abdul  Hadi  yang  berawal  dari  matra  laut menjadi matra darat, kemudian Abdul Hadi tergabung dalam kesatuan Batalyon 518 di Madiun (saat ini telah diubah menjadi Batalyon Infanteri Para Raider 501/Bajra Yudha). Di  tahun  yang  sama  Abdul  Hadi  mendapatkan  pangkat  efektif  yang  diberikan  oleh Kepala  Staf  “A”  Angkatan  Darat  Kol.  Inf.  R.  Suhud  Prawiroatmodjo,  tepatnya  pada
tanggal  1  Oktober  1951.  Pada  tahun  1952  Abdul  Hadi  kembali  dikirim  menjadi gabungan prajurit pemberantasan Gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan.
Dalam  perpidahannya  di  Batalyon  Madiun,  ia  bertemu  dengan  wanita  yang selanjutnya ia jadikan sebagai pendamping hidupnya. Wanita tersebut bernama Rahayu yang berasal dari Kabupaten Madiun. Berpangkat Letnan Dua dan tepat pada tanggal 28 Februari 1953 ia menikahi Rahayu di Madiun. Abdul Hadi dan Rahayu bertemu ketika Abdul  Hadi  dipindahtugaskan  di  Batalyon  Madiun.  Dalam  pernikahan  tersebut dikaruniai  enam  anak,  pada  tahun  1953  Abdul  Hadi  bersama  istri  mengadopsi  Arifah Rahayu  Hadi  sebagai  anak  angkat,  kemudian  tahun  1954  lahir  anak  pertama  yang bernama  Aminah  Rachmaniar  Hadi,  tahun  1956  lahir  anak  kedua  bernama  Achmad Rahman Hadi, tahun 1959 lahir anak ketiga Arif Rahmad Hadi, anak keempat bernama Ariyani  Rachmi  Hadi  lahir  pada  tahun  1961,  dan  anak  bungsu  lahir  pada  tahun  1966 bernama  Ariyono  Rahman  Hadi.  Pada  tahun  1954  Abdul  Hadi  diangkat  menjadi Komandan  Kompi  dengan  pangkat  Lettu  (Letnan  Satu)  di  Batalyon  518.  Selanjutnya Abdul Hadi berpindah kesatuan, ia berpindah pada kesatuan Batalyon 516 yang saat itu tergabung  menjadi  bagian  dari  Resimen  17  yang  berkedudukan  di  Mojokerto.  Hingga pada  tahun  1958,  Abdul  Hadi  mengikuti  Pendidikan  Pendahuluan  Ulangan  Perwira (PPUP)  di  Batalyon  Depot  Infanteri  VI.  Pendidikan  tersebut  berlangsung  selama  3 bulan,  dimulai  tanggal  20  Oktober  hingga  31  Desember  1958.  Pada  pelatihan  tersebut Abdul  Hadi  berpindah  kecabangan,  yang  semula  tergabung  dalam  PHB  berpindah menjadi Infanteri. Kemudian pada tahun 1960 Abdul Hadi mengikuti kursus “a” dengan pangkat Letnan Satu. Pada tahun 1963 Abdul Hadi pindah kesatuan pada Batalyon 527 Lumajang, di kesatuan tersebut Abdul Hadi memangku jabatan sebagai WADANYON (Wakil  Komandan  Batalyon).  Abdul  Hadi  kemudian  ditugaskan  dalam  penumpasan pemberontakan G 30S tahun 1965.
Pada tahun 1966, Abdul Hadi kembali menempuh kursus Pendidikan Lanjutan Perwira  Infanteri  (DIKLAPA  IF.  I),  pendidikan  tersebut  berlangsung  selama  6  bulan dari  13  Juni  1966  hingga  5  Januari  1967,  ia  dinyatakan  lulus  dengan  mendapatkan pangkat  Mayor.  Kemudian  pada  tanggal  20  Maret  1967  Abdul  Hadi  tergabung  dalam kesatuan  Batalyon  Infanteri  Mekanis  512  sebagai  Komandan  Batalyon.  Bergabungnya Abdul Hadi dalam kesatuan tersebut dan menjadi Komandan Batalyon berselang selama satu  tahun.  Hingga  pada  4  Maret  1968  Abdul  Hadi  berhenti  menjadi  Komandan
Batalyon  512  dan  berpindah  tugasdi  Kodim  0824  Jember.  Pada  Kodim  0824  ia menjabat  sebagai  DANDIM  (Komandan  Kodim)  dengan  pangkat  Letnan  Kolonel (Letkol).  Perpindahannya  ke  Kodim  0824menjadi  awal  mula  Abdul  Hadi  mengenal Jember.  Tak  berselang  lama,  yaitu  dalam  waktu  tiga  bulan  ia  dipilih  oleh  DPRDGR sebagai Bupai Kepala Daerah Kabupaten Jember periode 1968-1974 secara aklamasi.

## 3.2 Proses Pencalonan Menjadi Bupati
Birokrasi  pada  masa  Orde  Baru  terlihat  kepemihakannya  kepada  kekuatan sosial  politik  yang  dominan,  yaitu  Golkar.  Golkar  merupakan  organisasi  politik  yang berjaya  pada  masa  Orde  Baru.  Kejayaan  tersebut  dapat  dilihat  dari  kemenangan- kemenangan  Golkar  pada  setiap  pemilu  Orde  Baru.  Strategi  yang  digunakan  dalam memenangkan  pemilu  tidak  lepas  dari  dukungan  berbagai  pihak  seperti,  ABRI, birokrasi, organisasi massa, dan berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam lembaga politik seperti  DPR, dibentuklah  fraksi  khusus  untuk  ABRI yang sebelumnya tidak terdapat dalam sistem politik Indonesia. Terjadi polarisasi politik yang diperketat menuju  ke  pola  dominasi  militer  dan  Golongan  Karya  (Golkar)  (Nofiah  Iffatun  Nisa’ 2015: 45-46).
Abdul  Hadi  menjadi  Bupati  Jember  periode  pertama  pada  tahun  1968  hingga 1973,  sebelumnya  ditunjuk  Pejabat  Kepala  Daerah  Kabupaten  Jember  Hoesein Dipotroeno oleh Gubernur Jawa Timur dan menjabat selama satu tahun, berakhir ketika DPRDGR  membentuk  panitia  teknis  pencalonan  bupati  deknitif.  Pada  tanggal  24  Juli 1968  DPRDGR  Kabupaten  Jember  dalam  rapat  paripurna  menetapkan  Abdul  Hadi sebagai  Bupati  Kepala  Daerah  Tingkat  II  Kabupaten  Jember  secara  aklamasi  (SK DPRDGR 24 Juli 1968), selanjutnya diusulkan penetapan dan pengangkatannya kepada pemerintah pusat.

## 3.3 Pembangunan Pada Periode I (1968-1973)
Abdul  Hadi  menjabat  sebagai  Bupati  Kabupaten  Jember  di  masa  Orde  Baru, dimana  pembangunan  negara  disusun  dalam  suatu  pola  pembangunan  yang  dikenal dengan nama Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) (CST. Kasil 1970:12). Sasaran  rencana  pembangunan  tersebut,  yaitu:  pangan,  sandang,  perbaikan  prasarana, penyediaan  rumah  rakyat,  perluasan  lapangan  pekerjaan,  dan  kesejahteraan  rohani.
Dalam  pelaksanaan  pembangunan  ini  bertitik  berat  pada  bidang  infrastruktur, dikarenakan  pembangunan  dalam  bidang  lain  dapat  berjalan  lancar  apabila  fasilitas dapat terpenuhi.
Dalam  masyarakat,  ia  dikenal  sebagai  pemimpin  yang  memiliki  hubungan harmonis dengan rakyat. Setelah terjadinya pemberontakan G 30S tahun 1965, banyak masyarakat  takut  dengan  sesuatu  yang  berbau  kemiliteran.  Hal  tersebut  disebabkan bahwa militer terlibat dalam penumpasan masyarakat yang terlibat dalam sesuatu yang berbau PKI. Muncul rasa takut pada tentara maupun polisi karena mereka menganggap tentara  dan  polisi  adalah  pihak  yang  bertanggung  jawab  atas  penculikan  warga  saat penumpasan  PKI  berlangsung.  Melihat  perasaan  trauma  yang  terjadi  di  dalam masyarakat setelah terjadinya peristiwa G 30S tahun 1965, Abdul Hadi sebagai Bupati Kabupaten Jember mencoba menanamkan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin yang berasal dari kemiliteran. Ia mendekati masyarakat dengan cara berkeliling di desa- desa. Pada kesempatan tertentu, dengan menggunakan sepeda dan didampingi pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mengelilingi desa untuk bersapa dan berbincang dengan  masyarakat.  Hal  ini  juga  ia  gunakan  sebagai  pengenalan  keadaan  geografis Kabupaten Jember, kegiatan ini biasa disebut cross  country oleh pemerintah daerah di masa Abdul Hadi.
Abdul  Hadi  merupakan  Bupati  Kabupaten  Jember  yang  memiliki  gaya kepemimpinan paternalistis dengan ciri-ciri kebapakan. Dalam setiap pembangunannya, Abdul  Hadi  selalu  melibatkan  masyarakat.  Menurutnya  masyarakat  harus  mendapat bagian dalam proses pembangunan, sehingga mampu menumbuhkan paham yang sama antara  pemimpin  dan  rakyatnya,  hal  ini  sangat  dibutuhkan  untuk  membangun  suatu daerah.  Dalam  Harian  Suara  Rakyat  edisi  pagi  tanggal  1  September  1972  tercatat terdapat  1559  proyek  bangunan.  Pembangunan  pada  tahun  1971-1972  ditujukan  pada perbaikan  infrastruktur  yang  dilakukan  tidak  hanya  dalam  kota,  melainkan  dilakukan juga  di  luar  Kota  Jember.  Pembangunan-pembangunan  tersebut  dilakukan menggunakan  dana  yang  berasal  dari  subsidi  pemerintah  dan  swadaya  masyarakat, dikarenakan  pada  tahun  tersebut  pemasukan  dana  dari  pemerintah  tidak  dapat memenuhi banyaknya kebutuhan pembangunan, untuk itu masyarakat dilibatkan dalam penggalangan  dana  hingga  proses  pembangunan.  Namun  walaupun  dalam kepemimpinannya  ia  dikenal  dengan  pembangunan  infrastruktur,  Abdul  Hadi  juga
melakukan  pembenahan  dalam  bidang  lainnya.  Bidang  kesehatan,  pertanian,  dll.  juga tak lepas dalam pembangunan pada dua periode masa kepemimpinannya.
Hal  yang  pertama  Abdul  Hadi  lakukan  ketika  telah  menjabat  sebagai  Bupati adalah  penertiban  kepegawaian.  Berbagai  peraturan  dan  pembinaan  mulai  dari  cara berpakaian,  ketepatan  waktu,  dan  penyesuaian  pekerjaan  pada  bidang  masing-masing, hal-hal  yang  menyangkut  kepegawaian  dan  kebijakan  digunakan  untuk  meningkatkan kinerja  pegawainya.  Dalam  melakukan  pembinaan,  Abdul  Hadi  selaku  Bupati Kabupaten  Jember  secara  rutin  melakukan  pembinaan  dan  pengarahan  melalui  acara apel dan upacara diselenggarakan tiap hari Senin di halaman depan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Jember sebelum jam kantor berlangsung, dan setiap harinya pegawai diwajibkan  memakai  pakaian  yang  rapi,  memakai  seragam  disesuaikan  dengan peraturan yang ditetapkan, dan diwajibkan menggunakan sepatu.

## 3.4 Pembangunan Jalan dan Gedung Pemerintah Daerah
Pada  tahun  1968  pemerintah  daerah  membentuk  Team  Operasi  Binamarga Daerah Kabupaten Jember untuk melakukan pembangunan berupa perbaikan jalan dan pembukaan  wilayah  terisolir  (Salinan  SK  Bupati  tahun  1968).  Dimulai  dengan membuka  kawasan  pinggir  kota  yang  masih  terisolir.  Tempat  yang  terisolir  ialah Talangsari  dan  Tegal  Besar,  hal  tersebut  disebabkan  terdapat  Sungai  Bedadung  yang memisahkan  wilayah  ini  dengan  bagian  kota,  maka  dibangunlah  jembatan  yang menghubungkan Tegal Besar dan Talangsari. Saluran air menuju Sungai Bedadung juga dibangun  untuk  menghindari  genangan  air  dan  banjir  dikarenakan  kawasan  tersebut daerah persawahan.
Kemudian  pelebaran  jalan  dilakukan  dalam  kota,  sebanyak  14  wilayah  dalam kota  yang  tercantum  dalam  SK  DPRDGR  dari  Jl.  Raya  Sultan  Agung  hingga  Jl. Diponegoro  (Lampiran  SK  DPRDGR  tanggal  26  Desember  1968).  Pelebaran  juga dilakukan pada jalan menuju kota yaitu wilayah Kaliwates hingga Gajah Mada. Namun pada kawasan tersebut Abdul Hadi memprediksi di kemudian hari akan terjadi padatnya lalu  lintas,  maka  dari  itu  khusus  wilayah  Kaliwates  hingga  Gajah  Mada  dibangunlah double  way  untuk  memudahkan  arus  lalu  lintas.  Mulanya  pembangunan  ini  disebut sebagai  proyek  pregtisius  Abdul  Hadi,  namun  dengan  berdiskusi  bersama  tokoh  dan masyarakat  setempat  Abdul  Hadi  mampu  mendapatkan  izin  dan  kepercayaan melanjutkan  proyek  pembangunan  ini.  Dana  APBD,  APBN  dan  gotong  royong  warga
yang  secara  sukarela  merelakan  pertokoan  dan  rumah  di  pinggiran  kawasan  tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.
Selanjutnya  untuk  pembangunan  yang  merata,  Abdul  Hadi  juga  tidak melupakan  kawasan  di  luar  kota.  Tercatat  pada  tahun  1972  terdapat  23  pembangunan jalan untuk luar wilayah Kota Jember ( Suara Rakyat Edisi Pagi 4 September 1972).
Seiring pembangunan jalan dilakukan di dalam maupun luar kota, Abdul Hadi juga  melakukan  pembangunan  fisik  kebutuhan  layanan  masyarakat,  contoh pembangunan  kantor  pemerintah  daerah.  Pembangunan  ini  bermula  dari  kebijakan Abdul Hadi yang menginginkan untuk memperbarui gedung pemda dikarenakan gedung lama  tidak  lagi  dapat  menampung  kebutuhan  layanan  masyarakat  yang  semakin bertambah.  Abdul  Hadi  menginginkan  sebuah  bangunan  megah  yang  nantinya  bisa menjadi  salah  satu  ikon  Kabupaten  Jember.  Pada  tanggal  16  September  1969 dibangunlah  Kantor  Pemerintah  Daerah  menggunakan  biaya  yang  berasal  dari  APBD Kabupaten  Jember  sebanyak  Rp.  131.300.000  (SK  DPRDGR  tanggal  16  September 1969).  Namun  dalam  pelaksanaannya  ternyata  menghabiskan  biaya  yang  lebih  besar, hingga  pada  tanggal  10  Maret  1971  DPRDGR  mengeluarkan  SK  tambahan  biaya pembangunan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Jember sebanyak Rp. 20.000.000,- , selain itu biaya pembangunan ini juga diperoleh dari sumbangan swadaya masyarakat dengan cara mengumpulkan dana secara gotong royong (SK DPRDGR 10 Maret 1971). Pembangunan kantor pemerintah daerah terselesaikan pada tahun 1973 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Amir Machmud.
Selain itu, di dalam kota juga dibangun SPBU sebagai perusahan yang nantinya keuntungan ditujukan untuk masuk dalam kas daerah. SPBU ini dibangun di utara alun- alun Kabupaten Jember, yang kemudian dipindahkan di daerah Sukorejo seluas 200m². Dibangun menggunakan APBD dengan modal Rp. 5.000.000,- tempat ini dipilih dengan alasan dapat menjangkau masyarakat lebih luas, misalnya masyarakat yang datang dari arah Banyuwangi tanpa harus menuju kota (Bambang Hariono, dkk. 2010: 147).

## 3.5 Bidang Pendidikan dan Pembinaan Olahraga
Pendidikan adalah salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia,  bertujuan  untuk  membentuk  manusia  yang  cakap  dan  warga  negara  yang demokratis serta bertanggungjawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air (UU Pasal  3  No.  4  Tahun  1950).  Pada  era  1970-an  pemerintah  sangat  peduli  terhadap
pengembangan  dan  peningkatan  di  bidang  pendidikan.  Dengan  sistem  dan  pola pendidikan  yang  baik  maka  akan  meningkatkan  kualitas  sumberdaya  manusia.  Oleh sebab  itu,  pemerintah  berusaha  memberikan  kesempatan  dan  peluang  seluas-luasnya kepada  masyarakat  untuk  memperoleh  pendidikan  secara  layak  dan  memadai. Kebijakan  pemerintah  di  bidang  pendidikan  saat  itu  dengan  melakukan  pembangunan gedung  sekolah  (khususnya  sekolah  dasar)  melalui  proyek  inpres  dengan  dana  APBD tahun 1969 sebesar Rp. 3.500.000 ( Suara Rakyat edisi tanggal 4 September 1972), dan pembukaan  kawasan  pendidikan  di  Tegalboto.  Pembangunan  gedung  sekolah  tidak hanya  terbatas  di  wilayah  kecamatan  yang  relatif  mudah  dijangkau  tetapi  juga  di wilayah  pedesaan.  Setiap  desa  mendapatkan  sebuah  SD  Inpres.  Demi  mensukseskan program  tersebut,  maka  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Jember  hingga  jajaran  aparat pemerintah  desa  turut  serta  dalam  pembangunan,  misalnya  mereka  bertugas menyediakan  lahan  untuk  pembangunan  gedung.  Selain  itu  pemerintah  juga meningkatkan  jumlah  tenaga  pendidik.  Tahun  1970-an  semakin  banyak  tenaga  guru yang  berasal  dari  luar  Kabupaten  Jember,  lulusan  SPGN  dan  PGAN  Jember  tidak mencukupi  kebutuhan  tenaga  pendidik,  oleh  sebab  itu  lulusan  SPG  dan  PGA  dari berbagai  lain,  seperti  Blitar,  Tulungagung,  Kediri,  Nganjuk,  dan  Banyuwangi  banyak yang memperoleh angkatan sebagai PNS di Jember (Bambang Hariono, dkk. 2018: 160- 161).
Selain  itu  untuk  mengembangkan  masyarakat  setempat,  pemerintah  daerah juga mendukung masyarakat dalam melakukan minat olahraga bulutangkis yang saat itu menjadi  cabang  olahraga  dengan  banyak  peminat  paling  banyak.  Bermula  dari  salah satu bintang nasional Mulyadi yang berasal dari Jember, masyarakat termotivasi untuk mengikutinya.  Melihat  respon  masyarakat  yang  antusias  terhadap  cabang  olahraga tersebut,  pemerintah  daerah  melakukan  upaya  untuk  memenuhi  kebutuhan  fasilitas masyarakat.  Hingga  akhirnya  pemerintah  membangun  gedung  olahraga  bulutangkis yang  terletak  di  terminal  lama  Jember  dengan  nama  Gedung  Bulutangkis  Argopuro yang  dibangun  menggunakan  APBD  dan  terselesaikan  pada  tahun  1976.  Abdul  Hadi sebagai Bupati Kabupaten Jember juga meminta Mulyadi untuk menjadi pelatih, setelah Mulyadi menghentikan aktivitasnya sebagai atlet nasional.

## 3.6 Penetapan Lambang Daerah
Sejak terbentuknya hingga masa pemerintahan Abdul Hadi, Kabupaten Jember belum  memiliki  lambing  daerah  sebagai  identitas.  Maka  pemerintah  daerah  saat  itu berinisiatif  untuk  membuat  lambing  daerah  sebagai  perwujudan  identitas  kedaerahan. Pada  tanggal  23  Oktober  1968  DPRDGR  mengadakan  sidang  pleno  membahas pembentukan  atau  pembuatan  lambing  daerah,  dengan  hasil  akan  mengadakan perlombaan yang dikelola oleh panitia terbentuk.
Di  dalam  perlombaan,  dilakukan  seleksi  dengan  cara  setiap  peserta menjelaskan  atas  logo  yang  mereka  usung.  Setelah  mendengar  peserta  dalam menyampaikan hasil karyanya, tim pelaksana perlombaan menetapkan lambang daerah ciptaan  Iskak  Effendy  yang  bekerja  sebagai  guru  SPG  Negeri  menjadi  pemenang. Namun hasil ciptaan tersebut tidak langsung ditetapkan sebagai logo Kabupaten Jember, melainkan  dalam  proses  penetapannya  dilakukan  beberapa  perubahan  dan penyempurnaan hingga terbentuk logo yang digunakan hingga saat ini. Penyempurnaan ini dilakukan oleh Sadino Sasongko Pamlih seorang pembuat lambang yang berasal dari Solo (Mashuri Tohir, Jember 08 Maret 2020). Selanjutnya lambang tersebut dikirim ke pemerintah  pusat  dan  mendapatkan  pengesahan  dari  Menteri  Dalam  Negeri  pada tanggal  3  November  1970  (Salinan  SK  Menteri  Dalam  Negeri  tanggal  3  November 1970).  Pada  31  Agustus  1970  DPRDGR  mengeluarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Jember  No.4  berisi  tentang  lambang  daerah/logo.  Perda  tersebut  menjelaskan  bentuk, isi, warna, makna, sesanti, penggunaan, dan larangan. Pada pasal 1-2 bentuk dan makna logo tersebut dijelaskan yang terdiri dari daun perisai, bintang bersudut lima, butir padi, segi  lima  putih,  daun  tembakau,  dan  gambar  kantor  pemerintah  daerah  (Perda Kabupaten Jember No. 4 Tahun 1970).

## 3.7 Bidang Ekonomi
Masyarakat  Kabupaten  Jember  memiliki  mata  pencaharian  dengan  mayoritas sebagai  petani.  Pada  masa  era  Orde  Baru  pemerirntah  berorientasi  pada  perbaikan ekonomi yang direncanakan dalam program REPELITA. Dengan itu pemerintah daerah Kabupaten  Jembr  juga  berusaha  untuk  memperbaiki  keadaan  ekonomi  masyarakat Jember yang bermatapencaharian petani.
Mulanya pemerintah daerah membantu masyarakat dengan membangun irigasi untuk  area  persawahan.  Terutama  pada  wilayah  kering  seperti  di  Jember  Utara.  Pada tahun  1971  wilayah  Desa  Candijati  dan  Baratan  dibangun verdeelwek untuk
melancarkan  pengairan  (Daftar  Rencana  Pembangunan  Agraris  tahun  1971  Kabupaten Jember).  Di  Kecamatan  Sukowono  Desa  Arjasa  dibangun  pembagi  pengairan  dan tangkis dengan biaya subsidi Rp. 100.000 dan swadaya masyarakat Rp. 125.000.
Selain itu untuk menunjang perekonomian masyarakat. Pemerintah daerah juga membangun  tempat  terjadinya  pertukaran  perkenomian  yaitu  pasar.  Selain  menjadi petani, sebagian masyarakat Jember juga menjadi pedagang.
Pada  tahun  1930-an  wilayah  Pasar  Tanjung  hingga  Jl.  Sultan  Agung merupakan  pusat  perdagangan  dan  hiburan  masyarakat  ( Kompasiana diakses  pada tanggal  15  November  2020).  Namun  keadaan  Pasar  Tanjung  saat  itu  tidak  mampu menampung  banyaknya  pedagang  dan  pembeli  yang  semakin  ramai.  Maka  pada  tahun 1971  melalui  SK  DPRGR  diputuskan  untuk  melakukan upgrading Pasar  Tanjung. Pembaharuan  ini  menggunakan  dana  yang  berasal  dari  pemerintah  sebanyak  Rp. 400.000  dan  masyarakat,  dengan  ketentuan  biaya  dibebankan  kepada  para  penghuni masing-masing  25%  dan  75%  (SK  DPRDGR  tanggal  20  September  1971).  Hasil  dari upgrading tersebut,  Pasar  Tanjung  memiliki  2  lantai  yang  terdiri  dari  lantai  1 merupakan bangunan los  untuk  pedagang buah, sayur, dan peralatan dapur, sedangkan lantai 2 merupakan kios permanen pedagang macam-macam pakaian dan barang-barang elektronik  (Luthfia  Nurjannah  2015:  03).  Proyek  pembangunan  ini  terselesaikan  pada tahun 1976.

## 3.8 Pembangunan Masjid Al Baitul Amien Jember
Menurut catatan Departemen Agama Kabupaten Jember tercatat bahwa sekitar 98.59% penduduk yang bertempat tinggal di Kabupaten Jember memeluk agama Islam. Tidak banyak tempat ibadah untuk menampung masyarakat beribadah pada saat itu. Hal ini  juga  terjadi  pada  Masjid  Jami’  Kota  Jember  yang  tidak  mampu  lagi  menampung jamaah, di setiap sholat Jum’at diadakan, jamaah selalu melebihi tempat yang tersedia hingga memenuhi Jalan Kartini yang terletak di sebelah barat alun-alun (Kober diakses pada tanggal 20-10-2020).
Masjid  Jami’  Al  Baitul  Amien  Jember  telah  dibangun  sejak  zaman  Kolonial Belanda  pada  tanggal  19  Desember  1894  dengan  luas  2760  meter².  Kemudian  masjid tersebut mengalami renovasi pada tahun 1939 sebelum perang dunia II. Lalu mengalami renovasi  pada  tahun  1972  dengan  gagasan  yang  diberikan  oleh  Abdul  Hadi  selaku Kepala Daerah Kabupaten Jember. Pada tanggal 13 Juli 1972 Abdul Hadi mengundang
para  Kyai  dan  tokoh  masyarakat  untuk  musyawarah  tentang  pembangunan  masjid (Moch. Ichsan BA dan Zainal Anshari 2017: 27).
Dalam  keterbatasan  dana  Abdul  Hadi  tetap  menginginkan  gagasan  tersebut terwujudkan.  Pada  awalnya  gagasan  tersebut  mendapatkan  banyak  tentangan,  karena dikhawatirkan akan menghilangkan amal jariah para pendahulu yang telah membangun masjid jami’ lama (Liputan6 diakses pada tanggal 21-10-2020). Namun akhirnya, pada 17 Juli 1972 jawaban para kyai menyetujui hal tersebut dan disampaikan secara tertulis yang  ditandatangani  atas  nama  para  kyai  antara  lain  K.H.  Umar  (Sumber  Wringin), K.H.  Abdullah  Yakin  (Mlokorejo),  K.H.  Danial  Adimenggala,  K.H.  Dhofir  Salam (Jember),  K.H.  Djauhari  Zawawi  (Kencong)  (Moch.  Ichsan  BA  dan  Zainal  Anshari 2017:  28)  dengan  syarat  tidak  membongkar  masjid  lama  dan  dibuatkan  jembatan sebagai  penghubung  antara  bangunan  masjid  baru  dengan  bangunan  masjid  lama (Liputan6 diakses pada tanggal 21-10-2020). Setelah adanya persetujuan tersebut maka dibentuklah  Panitia  Pusat  Pembangunan  Masjid  Jami’  Jember  (SK  Bupati  Kepala Daerah Tingkat II tanggal 25 Oktober 1972).
Pada HUT RI tahun 1972 panitia mengutarakan gagasan pembangunan masjid yang  ditujukan  untuk  menyerap  aspirasi  masyarakat.  Aspirasi  tersebut  tertuang  dalam buku buku saran dan pendapat rencana pembangunan Masjid Jami’, terdapat 13 macam konsep  Masjid  yang  disarankan  masyarakat,  namun  hal  tersebut  dipandang  belum memenuhi syarat oleh panitia. Hingga akhirnya terpilih konsep milik Yaying K. Keser A.I.A sebagai arsitek dengan tamatan California dengan berbagai alasan (Moch. Ichsan BA dan Zainal Anshari 2017: 37-39).
Persoalan  utama  yang  dihadapi  oleh  panitia  adalah  dana  yang  tersedia  tidak mencukupi  kebutuhan  pembangunan  masjid.  Demi  memenuhi  biaya  besar  yang dibutuhkan,  panitia  mengumpulkan  dana  melalui  sumbangan-sumbangan  yang diberikan  masyarakat.  Penggalian  dana  untuk  pembangunan  Masjid  Jami’  Jember dipimpin  oleh  Mayor  H.  Moch  Syariin  selaku  Ketua  Seksi  Dana  Panitia  Pusat Pembangunan  Masjid  Jami’  Jember  dengan  cara  menghimpun  sumbangan  masyarakat yang  memiliki  sawah  berupa  padi/gabah  sebanyak  satu  kwintal  per  hektar  selama  dua musim,  pengumpulan  sumbangan  dari  blanko  infaq,  sumbangan  berasal  dari  Pegawai Negeri  Sipil,  Pengusaha  Tembakau,  Calon  Haji,  Organisasi,  NCTR  (Nikah,  Talak, Cerai,  Rujuk  lewat  Departemen  Agama),  dan  peorangan,  bantuan  dari  Menteri  Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember (Kober diakses pada tanggal 21-10- 2020).  Pembangunan  tersebut  terselesaikan  pada  tanggal  3  Mei  1976  diresmikan  oleh Menteri Agama RI Prof. KH.Mukti Ali dan Menteri Dalam Negeri Amir Machmud.
No. Jenis Sumbangan Nilai 1. Padi/gabah petani Rp. 518.791.483,20 2. Blanko infaq sukarela Rp. 38.520.461.50 3. PNS, Pengusaha, dll. Rp. 145.530.878.98 4. Menteri Dalam Negeri
Rp. 25.000.000.00 5. Pemerintah Daerah Kab. Jember Rp. 61.500.000.00 JUMLAH Rp. 789.342.823.68
Tabel 1. Rekapitulasi Pemasukan Dana
Sumber: Sejarah Masjid Jami’ Al Baitul Amien Jember 2017

## 3.9 Bidang Kesehatan
Pelayanan  kesehatan  masyarakat  menjadi  salah  satu  perhatian  utama Pemerintah  Kabupaten  Jember  pada  masa  Bupati  Abdul  Hadi.  Hal  itu  disebabkan adanya  tuntutan  dan  meningkatnya  jumlah  penduduk.  Maka  Pemerintah  Kabupaten Jember membangun sarana Rumah Sakit Umum Daerah dan Balai Kesehatan Desa yang digunakan untuk masyarakat Jember dan sekitarnya.
Diketahui pada tahun 1970 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibangun balai-balai kesehatan untuk desa, biaya rincian sebagai berikut:
No. Nama Balai Jumlah Biaya 1. Balai Kesehatan Gigi Jember Rp. 144.000,- 2. Balai Kesehatan Gigi Balung Rp. 172.000,- 3. Balai Kesehatan Gigi Kalisat Rp. 124.000,- 4. Balai Kesehatan Mata Jember Rp. 172.000,- 5. Rumah Sakit dr. Soebandi Jember Rp. 176.800,- 6. Rumah Sakit Balung Rp. 119.200,- 7. Balai Kesehatan Sumbersari Rp. 161.280,- 8. Balai Kesehatan Wirolegi Rp. 57.600,- 9. Balai Kesehatan Arjasa Rp. 43.200,-
10.  Balai Kesehatan Gebang Rp. 81.600,- 11.  Balai Kesehatan Wringintelu Rp. 14.400,- 12.  Balai Kesehatan Ambulu Rp. 172.000,- 13.  Balai Kesehatan Wuluhan Rp. 196.000,- 14.  Balai Kesehatan Rambipuji Rp. 143.200,- 15.  Balai Kesehatan Panti Rp. 33.600,- 16.  Balai Kesehatan Jenggawah Rp. 33.600,- 17.  Balai Kesehatan Mangli Rp. 19.200,- 18.  Balai Kesehatan Tanggul Rp. 240.000,- 19.  Balai Kesehatan Bangsalsari Rp. 67.200,- 20.  Balai Kesehatan Sumberbaru Rp. 14.400,- 21.  Balai Kesehatan Mayang Rp. 72.000,- 22.  Balai Kesehatan Mumbulsari Rp. 57.600,- 23.  Balai Kesehatan Sempolan Rp. 43.200,- 24.  Balai Kesehatan Ledokombo Rp. 14.400,- 25.  Balai Kesehatan Tempurejo Rp. 48.000,- 26.  Balai Kesehatan Puger Rp. 43.200,- 27.  Balai Kesehatan Gumukmas Rp. 38.400,- 28.  Balai Kesehatan Kencong Rp. 220.000,- 29.  Balai Kesehatan Umbulsari Rp. 33.600,- 30.  Balai Kesehatan Kalisat Rp. 96.000,- 31.  Balai Kesehatan Sukowono Rp. 108.000,- 32.  Balai Kesehatan Sumberjambe Rp. 38.400,- 33.  Balai Kesehatan Sumberrejo Rp. 14.400,- 34.  Balai Kesehatan Rowotengah Rp.19.200,- 35.  Balai Kesehatan Lohjejer Rp. 57.600,- 36.  Balai Kesehatan Klompangan Rp. 12.000,- 37.  Balai Kesehatan Nogosari Rp. 19.200,- 38.  Balai Kesehatan Karangduren Rp. 19.200,- 39.  Balai Kesehatan Semboro Rp. 24.000,- 40.  Balai Kesehatan Sukorejo Rp. 38.400,- 41.  Balai Kesehatan Ibu dan Anak Patrang Rp. 14.400,-
42.  Balai Kesehatan Ibu dan Anak Wirolegi Rp. 28.800,- 43.  Balai Kesehatan Ibu dan Anak Gebang Rp. 33.600,- 44.  Balai Kesehatan Ibu dan Anak Ambulu Rp. 28.800,- 45.  Balai Kesehatan Ibu dan Anak Wuluhan Rp. 48.000,- 46.  Balai Kesehatan Ibu dan Anak Rambipuji Rp. 33.600,-
47.  Balai Kesehatan Ibu dan Anak Panti Rp. 14.400,- 48.  Balai Kesehatan Ibu dan Anak Jenggawah Rp. 28.800,-
49.  Balai Kesehatan Ibu dan Anak Tanggul
Rp. 144.000,-
Tabel 2 Rincian Dana Pembangunan Balai Kesehatan APBD 1970 Sumber: Arsip Dokumen Sekretariat DPRD Kabupaten Jember
Selain  pembangunan  balai  kesehatan  pada  tabel  di  atas,  memasuki pemerintahan  Bupati  Abdul  Hadi  RSUD  dr.  Soebandi  terus  meningkatkan  mutu pelayanan.  Salah  satunya  meningkatkan  kelas  rumah  sakit  menjadi  status  kelas  C  dan pada  tanggal  12  November  1974  Menteri  Kesehatan  Prof.  Dr.  GA  Siwabessy meresmikan  nama  dr.  Soebandi  sebagai  nama  resmi  rumah  sakit  umum  daerah disaksikan oleh Bupati Abdul Hadi dan Muspida. Kemudian tanggal tersebut dijadikan sebagai hari jadi RSUD dr. Soebandi Jember.

## 3.10 Pembangunan Kota Administratif
Ide membentuk  kota  administratif pada Kabupaten Jember berasal  dari  Abdul Hadi yang saat itu menjabat sebagai Bupati Kabupaten Jember. Menurutnya Kabupaten Jember  yang  memiliki  wilayah  luas  hampir  sama  dengan  Malang  dan  perkembangan Kabupaten  Jember  yang  pesat,  Kabupaten  Jember  akan  lebih  baik  jika  dipecah  mejadi Kota  Administratif,  karena  dengan  begitu  fokus  perkembangan  daerah  akan  lebih intensif  terbantu  dengan  adanya  Kota  Administratif  yang  dipimpin  oleh  walikota administratif (Mashuri Thohir di Jember pada tanggal 18 Maret 2020).
Adanya  gagasan  tersebut  ternyata  disambut  baik  oleh  kalangan  Pemerintah Daerah.  Maka  untuk  merealisasikan  gagasan  pembentukan  Kota  Administrtif  Jember, langkah pertama yang dilakukan adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat atas adanya  gagasan  pembentukan  Kota  Administratif  agar  nantinya  masyarakat  dapat menerima dan memberi dukungan. Selanjutnya Abdul Hadi segera mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 46 Tahun 1947 untuk membentuk Tim Pembentukan Wilayah Kota
Administratif Jember diketuai oleh Mulyadi Balya yang ditunjuk langsung oleh Bupati Abdul  Hadi.  Kemudian  tim  tersebut  bertugas  mengumpulkan  data-data  dan  membuat kertas  kerja  dalam  rangka  pelaksanaan  pembentukan  wilayah  Kota  Administratif Jember.  Usulan  menjadikan  Kabupaten  Jember  dipecah  menjadi  Kota  Administratif ternyata  direspon  dan  disetujui  oleh  Pemerintah Pusat  dengan  ditetapkannya  Peraturan Pemerintah  Nomor  14  Tahun  1976  tentang  pembentukan  Kota  Administratif,  maka secara  yuridis  formal  telah  terbentuk  Kota  Administratif  Jember  (Bambang  Hariono, dkk., 2018: 88).
Direstuinya  usulan  tersebut  maka  tugas  dan  wewenang  Bupati  menjadi berkurang.  Wilayah  Kota  Administratif  akan  diambil  alih  oleh  Walikota  Administratif dan ditetapkan bahwa Kota Administratif Jember meliputi 3 kecamatan dengan 20 desa, penataannya menjadi: Kecamatan Jember dihapus dan dibentuk 3 kecamatan baru, yaitu Kecamatan  Sumbersari,  Kecamatan  Patrang,  dan  Kecamatan  Kaliwates,  sedangkan Kecamatan  Wirolegi  menjadi  Kecamatan  Pakusari  dan  Kecamatan  Mangli  menjadi Kecamatan  Sukorambi.  Bersamaan  dengan  pembentukan  Kota  Administratif  Jember, wilayah  Kawedanan  Jember  bergeser  pula  dari  Jember  ke  Arjasa  yang  wilayahnya meliputi  Arjasa,  Pakusari,  dan  Sukowono.  Dengan  adanya  perubahan-perubahan tersebut,  maka  secara  administratif  wilayah  Kabupaten  Jember  berubah  dan  terbagi menjadi  7  wilayah  pembantu  bupati,  1  wilayah  Kota  Administratif  dan  31  Kecamatan (Jember.info diakses pada tanggal 19 Oktober 2020).

## 3.11 Dampak  Pembangunan  Masa  Pemerintahan  Abdul  Hadi  dan  Pandangan Masyarakat Jember Terhadap Abdul Hadi sebagai Pemimpin Daerah
Pada  masa  pemerintahan  Abdul  Hadi  terjadi  peningkatan  kesejahteraan  hidup masyarakat  Kabupaten  Jember.  Pembangunan  yang  mayoritas  berada  di  bidang insfrastruktur  memiliki  dampak  baik  pada  bidang  lain  sebagai  faktor  pendorong berkembangnya  kesejahteraan  masyarakat.  Proyek  sebanyak  1559  yang  tercatat  pada tahun  1971/1972  dilakukan  merata  pada  tiap  kawedanan,  memiliki  dampak  terhadap kelancaran kegiatan masyarakat, terutama pada pembangunan jalan. Pada dasarnya jalan merupakan  akses  penghubung  masyarakat,  contohnya  pada  kawasan  Talangsari  yang sebelumnya  merupakan  daerah  terisolasi  walaupun  dekat  dengan  kota.  Talangsari menjadi  ramai  ketika  perbaikan  jalan  dan  penataan  ulang  tempat  kegiatan  masyarakat
dilakukan.  Talangsari  kemudian  menjadi  daerah  pusat  kegiatan  masyarakat  terutama perekonomian, karena dekat dengan wilayah Pasar Tanjung.
Keberhasilan  pembangunan  hingga  berdampak  baik  dalam  kesejahteraan masyarakat  tidak  lepas  dari  peran  pemimpin.  Abdul  Hadi  yang  berasal  dari  ABRI  tak lantas membuatnya bersikap otoriter seperti yang tergambar dalam ingatan Orde Baru. Abdul  Hadi  lebih  dikenal  sebagai  pribadi  yang  ramah  dan  selalu  menjaga  komunikasi dengan  masyarakatnya,  ia  sering  melibatkan  masyarakat  dalam  pengambilan keputusannya.
Dari  beberapa  wawancara  yang  telah  penulis  lakukan,  nampak  bahwa  Abdul Hadi  dalam kepemimpinannya mengutamakan komunikasi  yang baik  antara pemimpin dan  masyarakatnya.  Melalui  komunikasi  yang  baik  antara  pemerintah  dengan masyarakat  akan  memberikan  manfaat  positif  untuk  memudahkan  pembangunan  dan kesejahteraan  masyarakat.  Seperti  yang  disampaikan  Mashuri  Tohir  selaku  mantan pegawai  pemda dalam wawancara bersama penulis, ia menyatakan bahwa Abdul Hadi selalu  mengutamakan  komunikasi  dan  pikiran  yang  sepaham  dengan  anggota  maupun masyarakatnya. Menurutnya ketika anggota maupun masyarakat telah memiliki anthuk yang sama dengan pemimpinnya, maka segala kebutuhan baik pembangunan, peraturan, dll. akan berjalan dengan mudah.

## 3.12 Desa Wringintelu Kecamatan Puger
Pada  era  Orde  Baru  peranan  negara  atau  pemerintah  sangat  dominan  dalam melakukan  proses  pembangunan.  Maka  peran  pemerintah  pusat  sangat  besar  dalam menyukseskan  program  tersebut,  pemerintah  pusat  akan  menginstruksi  Pemerintah Provinsi  Tingkat  I  yang  kekuasaannya  dipegang  gubernur,  kemudian  Pemerintah Tingkat  I  menginstruksikan  programnya  kepada  para  bupati  yang  berlanjut  kepada camat dan kepala desa. Disinilah nampak bahwa peran kepala desa juga sangat penting dalam program pembangunan.
Dampak  tersebut  terbukti  dengan  terpilihnya  Desa  Wringintelu  dalam  lomba desa  terbaik  se-provinsi.  Lomba  tersebut  diadakan  oleh  pemerintah  untuk  menambah semangat  masyarakat  dalam  membangun  desa  masing-masing  menjadi  yang  terbaik. Saat  itu  Kepala  Desa  Wringintelu  bernama  Umar  Sanusi,  di  bawah  kekuasaanya  Desa Wringintelu  menjadi  desa  dengan  pertanian,  penghasilan,  dan  pembangunan  terbaik tingkat  provinsi.  Dari  kepemimpinannya  Desa  Wringintelu  perlahan  berkembang
menjadi  desa  yang  makmur.  Langkah  awal  yang  ia  kerjakan  dalam  membangun  desa adalah  mengumpulkan  dana  sebagai  modal  pembangunan,  dana  tersebut  ia  dapatkan dari  bengkok  berupa  sawah  sebesar  19,5  ha  kepala  desa  dan  kerawat  yang  disewakan. Dari  modal  tersebut  kemudian  ia  membangun  kompleks  balai  desa  beserta  poliklinik, pos  hansip,  tempat  ibadah,  dan  taman  kanak-kanak.  Di  tiap  Rt  dibangun  lumbung persediaan  untuk  musim  paceklik  yang  dibangun  dari  sumbangan  masyarakat  sendiri. Desa  ini  juga  terkenal  dengan  desa  yang  teratur  dan  rapi.  Dan  dalam  pembangunan selanjutnya, Umar Sanusi memberikan kebijakan untuk pengumpulan zakat sebesar 2,5 kw  gabah  di  tiap  hektar  sawah  dengan  rata-rata  mengahsilakan  200  ton  gabah  sebagai dana  pembangunan.  Setiap  jengkal  tanah  pekarangan  wajib  ditanami  sayur  mayur sebagai  bahan  pangan  sendiri  dan  dijual,  kemudian  di  tiap  selokan  warga  diwajibkan untuk menyebar bibit ikan lele ( Tempo , 17 September 1977).
Pada  tanggal  15  Mei  1969  diselenggarakan  Konferensi  Pemerintahan  Dalam Negeri se-wilayah Besuki di Desa Wringintelu Jember. Konferensi tersebut dibuka oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat  I Jawa Timur  yang saat  itu dijabat  oleh Moch.Noer, beliau  sekaligus  memberikan  pembekalan,  arahan,  dan  petunjuk  kepada  kepala  daerah dan  kepala  desa.  Keputusan  menyelenggarakan  konferensi  tersebut  sekaligus  untuk menunjukkan kepada peserta konferensi contoh desa teladan.
Banyak  pencapaian  yang  didapatkan  Kabupaten  Jember  setelah  Wringintelu mendapatkan penghargaan sebagai Desa Teladan pada saat itu. Kabupaten Jember lebih dikenali  di  kalangan  Pemerintah  Pusat.  Buktinya,  selain  menjadi  tempat  diadakannya Konferensi  Pemerintah  Dalam  Negeri,  Desa  Wringintelu  juga  ditunjuk  sebagai  tempat diadakannya lomba kelompok tani, hal ini membuat Jember semakin dikenal daerah lain termasuk dalam kalangan pemerintahan daerah lain.

## 4. Kesimpulan
Terjadinya  perubahan  baik  dalam  segi  peningkatan  ataupun  penurunan perkembangan  daerah  tergantung  pada  pemimpin  yang  menggerakkan.  Kepemimpinan menentukan  adanya  kebijakan-kebijakan  dengan  program  yang  memiliki  orientasi kebutuhan  masyarakat.  Perjalanan  kepemimpinan  Abdul  Hadi  sebagai  bupati  dapat disimpulkan  bahwa  dengan  kepemimpinannya  yang  bersifat  paternalistis  mampu membawa  perubahan  terhadap  daerah  hingga  menghasilkan  pembangunan- pembangunan berupa fisik dan non-fisik.
Abdul Hadi menjadi bupati di Kabupaten Jember masa Orde Baru pada tahun 1968-1979,  dimana  saat  itu  pemerintahan  didominasi  oleh  Golkar  dan  ABRI.  Ia diangkat  menjadi  bupati  diusulkan  melalui  DPRD  Kabupaten  Jember  dengan  suara aklamasi.  Dalam  program  pembangunannya,  ia  banyak  melakukan  perbaikan  bidang infrastruktur  sebagaimana  yang  tertera  pada  program  pemerintah  yaitu  REPELITA. Terdapat  berbagai  permasalahan  yang  dihadapi  daerah  tersebut  seperti  infrastruktur meliputi  jalan, sarana dan prasarana, pendidikan, serta sumber daya alam yang kurang memadai.  Beberapa  daerah  di  dekat  kota  juga  masih  menjadi  wilayah  terisolir, mengindikasikan  adanya  pembangunan  yang  belum  merata.  Terpilihnya  Abdul  Hadi sebagai  Bupati  Kabupaten  Jember  berupaya  member  perbaikan  kebutuhan  masyarakat terutama  dalam  bidang  infrastruktur  yang  memiliki  peran  sangat  penting  dalam kelancaran komunikasi masyarakat.
Dua tahun masa pemerintahannya, Abdul Hadi memiliki beberapa pencapaian antara  lain:  perbaikan  jalan  dan  jembatan,  pembangunan  kantor  pemerintah  daerah, pembangunan  puskesmas,  pembangunan  pasar  kota  dan  daerah,  pembangunan  masjid, pembangunan  kota  administratif,  dll.  Pada  awal  kepemimpinannya,  ia  melakukan penertiban terhadap pegawai pemerintah daerah. Kemudian yang sangat dibutuhkan saat itu  ialah  pembukaan  daerah  terisolir  dan  pembangunan  jalan,  atas  keberhasilan  dalam pembangunan  ini,  masyarakat  memiliki  akses  yang  lebih  mudah  dalam  perkembangan ekonomi maupun lainnya. Pembangunan ini membuka wilayah-wilayah dekat kota yang terisolir, seperti  Tegalboto,  Talangsari,  Tegalbesar, dll. pembangunan ini dibiayai  oleh daerah  dan  gotong  royong  masyarakat.  Kepemimpinan  dengan  gaya  paternalistis,  ia mampu melibatkan dan  menyatukan masyarakat  dalam setiap pembangunan, membuat kemudahan  dalam  jalannya  pembangunan,  walaupun  saat  itu  memiliki  keterbatasan dalam biaya, tak membuat rancangan pembangunan mundur, seperti yang terjadi dalam kebijakan  Abdul  Hadi  dalam  pembangunan  Masjid  Al  Baitul  Amin  Jember.  Upaya dalam  pengumpulan  biaya  dilakukan  dengan  gotong  royong,  Abdul  Hadi  membentuk tim pembangunan masjid dengan melibatkan pegawai dan tokoh setempat. Kemudian ia memberikan kebijakan pengumpulan dana melalui pengumpulan padi dalam tiap panen masyarakat. Dari hasil kebijakan tersebut kemudian dilakukanlah pembangunan masjid hingga tampak seperti saat ini.
Kemudian  dalam  sektor  perekonomian  juga  dibangun  wadah  pertukaran ekonomi  masyarakat,  yaitu  pasar.  Pasar  Tanjung  menjadi  salah  satu  ikon  Kabupaten Jember  yang  juga  dibangun  di  masa  Pemerintahan  Abdul  Hadi.  Dimulai  pada  tahun 1971 Pasar Tanjung direncanakan dengan menggunakan dana APBD dan terselesaikan pada  tahun  1976.  Dalam  bidang  pertanian  menyediakan  penyuluhan  dengan  program BIMAS. Dampak dari pembangunan tersebut adalah peningkatan pada beberapa sektor terutama  perekonomian.  Pada  tahun  1976  sektor  pertanian  menjadi  bidang  dengan peningkatan  tertinggi  di  wilayah  Kota  Administratif  Jember,  sebanyak  15,8%.  Dari peningkatan  tersebut  Abdul  Hadi  membawa  kepercayaan  masyarakat,  ia  juga  gemar berkunjung  ke  desa  dan  menyapa  masyarakat.  Di  hari  libur  ia  seringkali  mengelilingi wilayah  Kabupaten  Jember  untuk  melihat  potensi,  dan  melihat  perkembangan  sektor yang  telah  dibangun,  dalam  kesempatan  itu  ia  menyempatkan  untuk  berkunjung  di rumah warga dimaksudkan agar lebih akrab kepada masyarakatnya. Kebiasaan tersebut membuat Abdul Hadi dikenal ramah di kalangan masyarakat Jember.
Keberhasilan  Abdul  Hadi  sebagai  bupati  tidak  lepas  dari  pengalaman  yang dimiliki  sebelum  menjadi  bupati  yang  membentuk  kepemimpinannya.  Abdul  Hadi mengawali  karirnya  dari  bergabungnya  ia  di  kesatuan  TNI.  Ia  juga  merupakan  salah satu  prajurit  perang  yang  ikut  tergabung  dalam  merebut  kemerdekaan.  Beberapa pengalaman  menjadi  pemimpin  juga  ia  peroleh  dalam  perjalanan  karir  militernya. Seperti  pada  tahun  1967  ia  menjadi  Komandan  Batalyon  512  sebelum  akhirnya  ia dipindahkan di Kodim 0824 Jember sebagai Komandan Kodim. Kemudian sifat ramah dan  merakyat  ia  juga  dapatkan  dari  pengalamannya  yang  banyak  berinteraksi  dengan masyarakat  selama  bertugas.  Sebagai  seorang  prajurit,  ia  terbiasa  berjuang  bersama masyarakat  menggapai  kemerdekaan.  Hal  tersebut  menjadikan  Abdul  Hadi  cenderung mudah  memahami  keinginan  masyarakat  dan  pandai  dalam  merebut  perhatiannya. Pengalaman-pengalaman  yang  dimiliki  kemudian  ia  banyak  terapkan  dalam kepemimpinannya.

## Daftar Sumber
1. Arsip
Daftar Rencana Pembangunan Agraris tahun 1971 dalam daerah Kabupaten Jember.
Lampiran  Surat  Keputusan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Gotong  Royong Kabupaten Jember, No. Des.33/X/DPRGR tentang Pelebaran Jalan dan Bentuk Depan Toko-toko Dalam Daerah Kabupaten Jember.
Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 4 Tahun 1970 tentang Menetapkan Lambang Daerah Kabupaten Jember.
PU Cipta Karya. Profil Kabupaten Jember.
Salinan  Surat  Keputusan  Bupati  Kepala  Daerah  Kabupaten  Jember  No.Sek./79/1968 tentang Pembentukan Tim Operasi Binamarga Daerah Kabupaten Jember.
Salinan  Surat  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  Pemda  10/24/10-294  tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 4 tahun 1970 Penetapan Lambang  Daerah  Kabupaten  Jember  dikeluarkan  pada  tanggal  3  November 1970.
Surat  Keputusan  Dewan  Perwakilan  Daerah  Gotong  Royong  Kabupaten  Jember No.Des.18/III/DPRD-GR tentang Pembangunan Sport Hall (Gedung Olahraga) dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 1971.
Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong No.Des.10/IX/DPRGR  tentang  Pembangunan  Kantor  Pemerintah  Daerah Kabupaten Jember dikeluarkan pada tanggal 16 September 1969.
Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong No.Des.08/IX/DPRD-GR  tentang upgrading Pasar  Tanjung  dikeluarkan  pada tanggal 20 September 1971.
Undang-undang No.4 Tahun 1950 Pasal 3 tentang Tujuan Pendidikan dan Pengajaran.
2. Buku dan Jurnal
Gonggong,  Anhar. Mrg.Albertus  Soegijapranata,  SJ.,  Antara  Gereja  dan  Negara .
Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 1993.
Gotchalk, Louis. Mengerti Sejarah (trj) Nugraha Noto Susanto . Jakarta: UI Press. 1980.
Hariono,  Bambang,  dkk. Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Dalam  Perkembangan Kabupaten  Jember  Buku  II1971-1999 .  Jember:  Sekretariat  DPRD  Kabupaten Jember. 2010.
______________________. Jember  dari  Waktu  ke  Waktu:  Sekilas  Wakil  Rakyat  dan Perkembangan  Kabupaten  Jember  Prasejarah  ans.d  1970-an ( cetakan I) .Jember: Sekretariat DPRD Kabupaten Jember. 2018.
Ichsan BA, Moch., dan Zainal Anshari. Sejarah Masjid Jami’ Al Baitul Amien Jember:
Mengurai Peran dan Konstribusinya Cetakan I. Jember: Superior. 2017.
Kansil, CST. Inti Pengetahuan Repelita . Jakarta: Erlangga. 1970.
Sunindhia,  Y.  W.,  dan  Ninik  Widiyanti. Kepemimpinan  dalam  Masyarakat  Modern .
Jakarta: PT. RINEKA CIPTA. 1993.

## 3. Koran
Jember.info.  “Selayang  Pandang”.  [ Online ] https://www.jember.info/selayang-pandang diakses pada tanggal 19 Oktober 2020 pukul 14.29 WIB.
Kompasiana. “Pasar Tanjung, Ikon Pasar di Jember dan Segala Keunikannya”. https://www.kompasiana.com/rusydi.arif/pasar-tanjung-ikon- pasar-di-jember-dan-segala-keunikannya_54f92279a33311d33b8b4d73 diakses pada tanggal 15 November 2020 pada pukul 10.56 WIB.
Liputan6. “Mengungkap Sejarah Masjid Jami’  Al Baitul Amien di Jember”. https://m.liputan6.com/regional/read/3534360/mengungkap-sejarah- masjid-jami-al-baitul-amien-jember?utm_source=Mobile&utm_medium=copy- link&utm_campaign=Share_Hanging diakses  pada  tanggal  21-10-2020  pukul 20:38 WIB.
“Jember  Aktif  Membangun  Dalam  Segala  Bidang  (IV)”.  Harian Suara  Rakyat Edisi Tanggal 4 September 1972.
“Umar Sanusi Ada Di Sini”. Harian Tempo Edisi Tanggal 17 September 1977.
4. Internet
Kober. “Masjid Agung Jember Bernama Baitul Amien”. [ Online ] http://komunitasorangjember.blogspot.cpm/2012/02/masjid-agung-jember- bernama-baitul.html?m=1 diakses pada tanggal 21-10-2020 pukul 20:45 WIB.
5. Skripsi
Nisa’, Noviah Iffatun. “Strategi Pemenangan Golongan Karya dalam Pemilihan Umum Tahun 1971-1997”. Skripsi. Jember: Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan Universitas Jember. 2016.
Nurjannah,  Luthfia.  “Pendekatan  Extending  Tradition  Pada  Bangunan  Pasar  Tanjung Jember.  Studi  Kasus:  Perancangan  Kembali  Pasar  Tanjung  di  Kabupaten
Jember”. Skripsi .Malang:  Jurusan  Teknik  Arsitektur  Fakultas  Sains  dan Teknologi Universitas islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2015.

## 6. Wawancara
Wawancara dengan Mashuri Tohir di Jember pada tanggal 08 Maret 2020.
Wawancara dengan Nuryani di Jember pada tanggal 25 Oktober 2019.