## Analisis Fiqh Muamalah dan Pasal 1320 Kuhperdata terhadap Perjanjian Endorsement Melalui Direct Message
Siti Sayyidah Suryaningsih, Encep Abdul Rojak*, Neng Dewi Himayasari
Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia

## A R T I C L E   I N F O
Article history : Received  : 16/9/2023 Revised : 16/12/2023
Published  : 22/12/2023 Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Volume : 3
No. : 2
Halaman  : 91 - 98
Terbitan  : Desember 2023

## A B S T R A K
Pengertian  endorsement  menurut  para  ahli  adalah  dukungan  atau  saran. Salah  satu  Online  Shop  yang  telah  berulang  kali  memanfaatkan  jasa endorsement influencer yaitu @tie_dyehoeuse. Kesepakatan endorsement dilakukan melalui fitur di salah satu media chatting yang disebut dengan dirrect message. Tujuan penelitian ini adalah utuk mengetahui bentuk dari perjanjian  endorsement  melalui  direct  message  antara  online  shop tie_dyehouse  dengan  endorser  berdasarkan  analisis  fiqh  muamalah  dan pasal  1320  KUH  Perdata,  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian kualitatif  yang  bersifat  deskriptif  normatif.  Hasil  penelitian  ini menjelaskan  perjanjian  endorsement  yang  dilakukan  oleh  pihak  online shop @tie_dyehouse dengan RV.  AK, dan  AS dalam perspektif  Hukum Islam  sama  hal  nya  dengan  Ijarah  al-’Amal,  perjanjian  itu  sendiri  tidak terdapat  hal  yang  bertentangan  dengan  syara’  selama  produk  yang menjadi  objek  endorsement  tidak  melanggar  prinsip-prinsip  dasar  pada muamalah,  menurut  pasal  1320KUH  Perdata  pun  dianggap  sah  dan mengikat  secara  hukum,  karena  para  pihak  yang  melakukan  perjanjian sudah  memenuhi  syarat  sah  perjanjian  sesuai  dengan  pasal  1320KUH Perdata  dilihat  berdasarkan  kesepakatan,  kecakapan,  suatu  hal  tertentu, dan berdasarkan sebab yang halal.
Kata Kunci : Endorsement ; Fikih Muamalah; KUHPerdata.

## A B S T R A C T
The definition of endorsement is according to experts is support or advice. One of the online shops that has repeatedly used influencer endorsement services is @tie_dyehoeuse. Endorsement agreement is made through a feature on one of the chat media which is called by a direct message. The purpose of this research is to find out the the endorsement agreement through direct messages between the tie_dyehouse  online  shop  and  the  endorser  based  on  the  analysis  of fiqh muamalah and pasal 1320 KUHPerdata, This research uses a type of qualitative research with normative descriptive.  The results of this research are endorsement agreements made by the online shop @tie_dyehouse with RV. AK, and AS in the perspective of Islamic Law are the same as Ijarah al-'Amal the agreement does not have anything that conflicts with syara' as long as the product that is the object of endorsement does not violate the basic principles of muamalah, according to pasal  1320  KUHPerdata  is  considered  valid  and  legally  binding,  because  the parties to the agreement have fulfilled the legal requirements of the agreement in accordance  with  article  1320    KUHPerdata  seen  based  on  agreement,  skill,  a certain matter, and based on lawful causes.
Keywords : Endorsement; Fiqh Muamalah; KUHPerdata.
@ 2023 Jurnal Riset Ekonomi Syariah Unisba Press. All rights reserved.

## A. Pendahuluan
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini  banyak mengalami perubahan, ini berarti kehidupan kita sehari-hari terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Melalui jaringan internet kita bisa mengakses  informasi  hingga  belahan  dunia.  Memasuki  era  5.0  dimana  masyarakat  saat  ini  sudah  melek teknologi baru yang mengintregrasi dunia fisik, digital, dan biologi yang sudah mempengaruhi disisiplin ilmu (Setyowati & Nasir Ahmad, 2021).
Kemudahan  akses  internet  telah  dimanfaatkan  oleh  sejumlah  individu  untuk  menunjukkan  karya mereka, berbagi informasi, membangun jaringan, dan bahkan mengembangkan bisnis secara online melalui media sosial. Semua ini didorong oleh perubahan perilaku belanja konsumen dari offline ke pasar online, yang dikenal sebagai Electronic Commerce (E-Commerce ) (Adhani et al., 2020).
Jumlah  pengguna  internet  di  Indonesia  terus  meningkat  setiap  tahun.  Menurut  survei  dari  Asosiasi Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia  (APJII)  dalam  periode  2021-2022,  terdapat  210,03  juta  pengguna internet  di  Indonesia  (Bayu,  2022).  Terjadi  peningkatan  penetrasi  internet  yang  signifikan  dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, tingkat penetrasi internet sebesar 64,80%, yang kemudian terus  meningkat  menjadi  73,70%  pada  2019-2020.  Secara  keseluruhan,  tingkat  penetrasi  internet  dan kontribusinya hampir sama antara pria dan wanita. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan internet telah menjadi kebutuhan umum bagi banyak orang.
Pada umumnya, electronic commerce atau e-commerce dapat didefinisikan sebagai aktivitas jual beli barang/jasa atau transfer dana/data melalui jaringan internet. E-commerce merupakan suatu bentuk mekanisme bisnis  elektronik  yang  berfokus  pada  transaksi  bisnis  individu  menggunakan  internet  (teknologi  berbasis jaringan digital) sebagai media pertukaran barang atau jasa antara dua institusi (bisnis ke bisnis) atau antara bisnis  dan  konsumen  langsung  (bisnis  ke  konsumen),  tanpa  terkendala  oleh  faktor  ruang  dan  waktu  yang sebelumnya dominan dalam proses tersebut (Sa’ad, 2017).
Dalam agama Islam mencari harta kekayaan itu boleh dan dengan cara yang baik, salah satunya dengan cara bekerja dengan cara berniaga atau jual beli, itu semua sebagai bentuk muamalah yang di perbolehkan di dalam agama Islam termasuk juga jual beli secara online. Jual beli online diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online (Fitria, 2017).
Dalam  upaya  mencari  keuntungan  maksimal  dalam  bisnis  online,  para  pengusaha  menggunakan berbagai teknik pemasaran, termasuk teknik endorsement . Endorsement dapat diartikan sebagai dukungan atau rekomendasi menurut para ahli. Menurut Sonwalkar dan lainnya, endorsement adalah bentuk komunikasi di mana  seorang  selebritas  menjadi  juru  bicara  untuk  suatu  produk  atau  merek  tertentu. Endorsement telah menjadi salah satu sistem periklanan yang populer di era abad ke-21.
Sistem  ini  didasarkan  pada  perjanjian endorsement antara  pelaku  usaha  dan influencer yang  akan digunakan.  Pemilik  bisnis  akan  menawarkan  kerjasama  kepada  tokoh  publik  seperti  artis, influencer , YouTuber, atau vlogger untuk mengendorse produk atau jasa dagangannya. Pemilik bisnis yang menggunakan layanan endorse ini disebut sebagai endorsee, sementara tokoh publik yang melakukan endorse disebut sebagai endorser . Endorser dapat menerima atau menolak tawaran tersebut.
Cara  dalam  melakukan endorsement adalah  dengan  meminta endorser untuk  menggunakan  atau mengonsumsi produk atau jasa yang diendorse. Penggunaan endorser dalam iklan bertujuan untuk memberikan dukungan atau dorongan kepada pesan iklan agar lebih mudah diterima oleh konsumen, sekaligus memperkuat keyakinan konsumen terhadap produk yang diiklankan.
Proses perjanjian endorsement seringkali dilakukan melalui pesan langsung ( direct message ) melalui platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Telegram, Twitter, dan lain-lain. Melalui pesan langsung, mereka membahas perjanjian endorsement yang akan dilaksanakan. Setelah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, endorser dapat melaksanakan kewajiban yang telah disepakati bersama. Direct message adalah mode komunikasi pribadi antara pengguna media sosial.
Perlu  dipahami  bahwa  endorsement  merupakan  bentuk  perjanjian  kerja  sama  antara  pengusaha  dan tokoh terkenal yang terkait dengan kegiatan iklan atau promosi suatu barang atau jasa. Dalam hukum Islam, istilah promosi dikenal dengan sebutan al- hawafiz al muraghghibah fi al-shira’ . Menurut bahasa al-hawafiz
al  muraghghibah  fi  al-shira’ diartikan  sebagai,  “Segala  sesuatu  yang  mendorong  atau  menarik  minat (membujuk) orang lain untuk membeli.
Perjanjian endorsement tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Kontrak dan perjanjian inDDi merupakan  perkembangan  yang  terjadi  dalam  masyarakat.  Berdasarkan  Pasal  1338  ayat  (1)  KUH  Perdata bahwa,  “semua  persetujuan  yang  dibuat  sesuai  dengan  dengan  Undang-Undang  berlaku  sebagai  Undang- Undang bagi mereka yang membuatnya” (Soimin, 2015).
Salah  satu Online  Shop yang  telah  berulang  kali  memanfaatkan  jasa endorsement influencer yaitu @tie_dyehoeuse.  Adinda  Putri  sebagai owner dari  @tie_dyehouse  ini  memaparkan  bahwa  dia  sering menggunakan  jasa endorse untuk  memasarkan  produk  usahanya.  Menurut  Adinda, endorsement dapat memberikan hasil yang dapat dilihat secara langsung seperti naiknya jumlah followers dalam waktu singkat serta  meningkatnya  penjualan.  Setelah  sepakat,  @tie_dyehoeuse  diharuskan  mengirim  produk  kepada endorser untuk selanjutnya membuat video review produk dari  @tie_dyehoeuse yakni celana jeans dengan memperlihatkan celana jeans tersebut setelah dipakai oleh endorser. Setelah dilakukan riview oleh endorser biasanya orderan yang masuk sangat membludak, hal tersebut membuktikan bahwa teknik endorsement sangat menguntungkan pelaku usaha.
Dalam praktiknya perjanjian endorsement seperti ini banyak menimbulkan masalah, salah satunya yang dialami oleh online shop @tie_dyehouse yaitu terjadi beberapa tindakan influencer yang tidak sesuai dengan perjanjian.  Misal  pada  kasus  yang  pernah  terjadi  antara online  shop @tie_dyehouse  dengan  influencer berinisial RV, yang mana RV terlambat meriview dang mengupload produk endorse ke akun tiktoknya selama beberapa bulan dari waktu yang sudah ditentukan, sementara produk dan biayanya sudah lebih dahulu diterima oleh RV. Sedangkan, influencer dengan inisial nama AK juga melakukan kesalahan dengan membuat video riview baju berwarna hijau tetapi dia menggunakan filter dalam video endorse yang akhirnya mengubah warna baju yang semula merah menjadi pink, sehingga barang yang di endorse tidak sesuai aslinya.
Kerugian yang diterima oleh pihak owner online shop kemudian tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh influencer atas  terjadinya  hal  yang  tidak  diinginkan  diluar  perjanjian.  Pihak online  shop memilih menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengikhlaskan perbuatan influencer yang merugikannya, karena perjanjian yang dibuat dilakukan hanya melalui direct message tidak ada hitam diatas putih sehingga menurut pihak online shop mereka tidak ada jalan lain selain mengikhlaskan.
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini di uraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut. (1) Untuk mengetahui mekanisme dari perjanjian endorsement melalui direct message antara online shop @tie_dyehouse dengan endorser. (2) Untuk menjelakan analisis fiqh  muamalah  terhadap  mekanisme  perjanjian endorsement melalui direct message antara online  shop @tie_dyehouse dengan endorser. (3) Untuk menjelaskan bagaimana analisis pasal 1320 KUHPerdata terhadap perjanjian melalui direct.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  metode  penelitian  kualitatif  denan Pendekatan deskriptif normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara serta dokumentasi langsung ke lapangan  dan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif karena  sifat  dari  penelitian  ini  yang  bersifat  deskriptif  yang mana  berisikan  penjelasan mengenai  data-data yang diperoleh sesuai dengan fakta lapangan dengan secara sistemastis.

## C. Hasil dan Pembahasan
Mekanisme perjanjian endorsement melalui direct message antara online shop tie_dyehouse dengan endorse
Pada kerjasama endorse dengan influencer , pemilik online shop diharuskan menghubungi manajemen pihak  ketiga  dari influencer melalui direct  message terlebih  dahulu.  Kemudian,  pihak  ketiga  tersebut  akan merespon direct  message dengan  menanyakan  produk  apa  yang  akan  di  promosikan.  Setelah  produknya diinformasikan  oleh  pihak  toko  online,  manajemen  melakukan  konfirmasi  dengan influencer untuk memastikan kesediaan endorser mempromosikan produk tersebut, karena beberapa produk tertentu tidak bisa
diterima influencer . Apabila kemudian endorser menyanggupi, biasanya pihak online shop akan memberikan produk mana saja yang akan dipromosikan dan kemudian dipilih endorser .
Kemudian pihak online shop melakukan pembayaran jasa endorse melaui transfer via mbanking sesuai rate  card yang  sudah  ditentukan  oleh  masing-masing  influencer.  Pembayaran  tersebut  akan  diterima  dan dikonfirmasi langsung oleh pihak influencer sebagai tanda kesanggupang si influencer. Setelah bukti transfer sudah dikonfirmasi oleh pihak influencer , pihak online shop menanyakan produk apa saja yang diminati oleh influncer tersebut, kemudian online shop akan mengirimkan barang atau produk sesuai dengan kesepakatan yang akan dibuat konten oleh endorse .
Berdasarkan  bentuk  perjanjian  endorsement  yang  dilakukan  pemilik  usaha  @tie_dyehouse  dengan influencer adalah melalui direct message. Dapat ditarik kesimpulan bawa pada dasarnya proses dan tahapan transaksi  dalam  praktek  perjanjian  tersebut  yaitu  sebagai  berikut.  (1)  Pihak  pemberi endorsement mencari calon pelaku endorsement yang memliki follower s banyak dan berpengalaman dalam bidang endorsement . (2) Pihak  pemberi endorsement yang  sudah  mendapatkan  calon  pelaku endorse ment  lalu  akan  menghubungi pelaku endorsement melalui direct message. (3) Pihak pemberi endorsement melakukan kesepakan tentang syarat  dan  ketentuan  dengan  pelaku endorsement. (4)  Pihak  pemberi  endorsement  melakukan  negosiasi mengenai produk yang akan dikirim dan hendak dijadikan objek dari jasa endorsement tersebut. (5) Setelah sepakat, pihak pemberi usaha lalu mentranfer sejumlah upah yang telah ditentukan sebelumnya.
Analisis fiqh muamalah terhadap bentuk perjanjian endorsement melalui direct message antara online shop tie_dyehouse dengan endorser
Hubungan  kerjasama  yang  dilakukan  @tie_dyehouse  dengan influencer di  tiktok  tertuang  dalam bentuk perjanjian endorsement . Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, secara garis besar pengertian perjanjian endorsement ialah bentuk perjanjian akad ijarah . Dalam perjanjian ijarah ada beberapa rukun yang harus terpenuhi, diantaranya  2 (dua) orang yang berakad yaitu penyewa atau penerima jasa ( musta’jir ) dan pemberi jasa ( ta’jir ), ijab dan qabul ( sighat ), biaya sewa atau imbalan dan manfaaat dari perjanjian tersebut. Dilihat  dari  segi  objeknya,  akad ijarah dibagi  menjadi  dua  macam.  Pertama, Ijarah bersifat  manfaat ( ijarah ’ayan ), disebut juga sewa menyewa. Dalam ijarah bagian pertama ini, objeknya adalah manfaat dari suatu  benda.  Contoh:  sewa  menyewa  mobil,  rumah,  ruko,  pakaian,  dan  lain-lain.  Kedua, Ijarah bersifat pekerjaan ( ijarah ‘Amal ), disebut juga upah mengupah. Dalam ijarah bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal  atau  mempekerjakan  seseorang.  Contoh:  supir,  tukang  jahit,  sol  sepatu,  kuli  bangunan,  dan  lain-lain (Hasan, 2003).
Pada  prakteknya,  perjanjian endorsement memang  memberikan  upah  yang  dapat  berupa  uang  dari biaya  sewa  jasa  dan  produk  yang  dijadikan  objek  dari  perjanjian endorsement tersebut,  adapun  Ulama Syafi`iyah berpendapat, al-ijarah atau ujrah yaitu suatu aqad atas suatu manfaat yang dibolehkan oleh Syara` dan merupakan tujuan dari transaksi tersebut, dapat diberikan dan dibolehkan menurut Syara` disertai sejumlah imbalan yang diketahui (Muslich, 2010).
Berdasarkan  permasalahan  bab  sebelumnya,  beberapa  masalah  yang  dialami  oleh  online  shop @tie_dyehouse  saat  melakukan endorsement adalah  adanya  wanprestasi  dengan  berbagai  macam  bentuk pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pihak endorser dalam  hal  ini  yaitu influencer .  Permasalahannya  adalah perjanjian endorsement yang dilakukan oleh pemilik usaha online shop @tie_dyehouse tidak tertulis secara resmi menggunakan hitam di atas putih, melainkan hanya dengan chat melalui direct message instagram. Dalam hukum Islam, perjanjian harus memenuhi asas-asas perjanjian (akad) yang melandasi penegakan dan  pelaksaannya,  yaitu  Asas Ibahah ,  Asas  Kebebasan (mabda  hurriyah  al-’aqd ),  Asas  Konsesualisme (mabda’ ar-radha’iyyah) , Asas  Keseimbangan (mabda’ at-tawazun fi al-mu’ awdhah) ,  Asas  Kemaslahatan (tidak memberatkan), Asas Amanah, Asas Keadilan ( Al ‘Adalah ), dan Asas Tertulis ( Al Kitabah ).
Dalam  kasus  perjanjian  yang  dilakukan  oleh  pemilik  bisnis  online  shop  @tie_dyehouse  dengan influencer berinisial RV, AK, dan AS mempunyai permasalah yang berbeda akibat kesepakan yang dilanggar oleh pihak influencer.
Dalam kasus RV pada kejadian menghilangkan barang endorse dan telat mengunggah video ini sudah jelas  termasuk  bentuk  wanprestasi  dalam  hukum  perjanjian  Islam  tidak  sesuai  dengan  asas amanah yang memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab atas kesepakatan yang telah dibuat. Selanjutnya asas keadilan
yang bertujuan untuk membawa manfaat yang adil dan seimbang serta tidak merugikan pihak manapun.  Pada kasus AK yang telat meng-unggah video endorse. Pada peristiwa tersebut menimbulkan kerugian bagi owner @tie_dyehouse. Begitupun dalam hukum perjanjian Islam tidak sesuai dengan asas al-adalah (keadilan) yang bertujuan  untuk  membawa  manfaat  yang  adil  dan  seimbang  serta  tidak  merugikan  pihak  manapun.  Dalam kasus AS pada peritiwa tersebut bentuk pelanggaran dalam hukum perjanjian Islam karena tidak sesuai dengan asas amanah .
Penjelasan  diatas  membuktikan  bahwa  perjanjian endorsement ini  menyerupai  akad Ijarah  al-‘Amal karena  dalam  prakteknya  pemberi endorse memakai  seseorang  yaitu  pelaku endorse untuk  melakukan pekerjaan berupa endorsement. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indoensia (MUI) No. 112/DSN-MUI/IX/2017  tentang  Akad Ijarah pada  poin  ke-3  (ketiga)  menyebutkan  bahwa  (1)  Akad  ijarah harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh Mu’jir/Ajir dan Musta’jir, (2) Akad Ijarah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan  point  ke-3  Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  – Majelis  Ulama  Indonesia  No:  112/  DSN- MUI/IX  /2017  tentang  Akad Ijarah bahwa  akad Ijarah boleh  dilakukan  secara  lisan,  tertulis,  isyarat,  dan perbuatan/tindakan, sehingga kata “boleh” ini menunjukkan adanya kebolehan untuk tidak melakukan akad ijarah secara tertulis.
Asas  asas  dalam  Hukum  Islam  menentukan  status  akad.  Apabila  asas  pada  hukum  Islam  dalam perjanjian syariah terpenuhi maka akad menjadi sah jika sebaliknya asas tidak terpenuhi mengakibatkan akad para transaksi batal atau tidak sah.
Sebagaimana  penjabaran  sebelumnya,  menurut  keterangan  Adinda  selaku  pemberi endorse mengungkapkan  bahwa mayoritas  perjanjian endorsement tidak memiliki  bentuk  perjanjian  tertulis  melalui direct message , asas Tertulis ( Al-Kitabah ) merupakan suatu asas perjanjian yang hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan alat bukti dikemudian hari jika terjadi persengketaan.
Sebelumnya telah dijelaskan bahwa pada dasarnya telah terlaksana negosiasi antara kedua belah pihak dan tidak terdapat unsur-unsur yang melanggar syara’. Selanjutnya point ke-7 (ketujuh) Fatwa Dewan Syari’ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah menyebutkan ketentuan terkait 'Amal yang dilakukan Ajir adalah sebagai berikut. (1) 'Amal (pekerjaan atau jasa) yang dilakukan ‘ Ajir harus berupa pekerjaan yang dibolehkan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) ‘Amal yang dilakukan ‘ Ajir harus diketahui jenis, spesifikasi, dan ukuran pekerjaannya serta jangka waktu kerjanya. (3) 'Amal yang dilakukan ‘ Ajir harus berupa pekerjaan yang sesuai dengan tujuan akad.

## Analisis pasal 1320 KUHPerdata terhadap perjanjian melalui direct message antara online shop tie_dyehouse dengan endorser
Secara sederhana, perjanjian endorsement ini dapat dikatakan sebagai perjanjian kerjasama antara pihak pelaku usaha sebagai pemakai jasa endorse dengan artis/orang terkenal atau endorser . Sebelumnya dijelaskan dalam  Bab  II  bahwa  buku  Ketiga  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata),  yang  mengatur mengenai  perjanjian,  menganut  sistem  terbuka.  Sistem  terbuka  dalam  hal  ini  berarti  bahwa  ketentuan- ketentuan mengenai  perjanjian  dalam  KUHPerdata tidak memaksa  dan  hanya bersifat melengkapi.  Dengan demikian  setiap  orang  dapat  membuat  perjanjian  apa  saja  selain  apa  yang  disebutkan  dalam  KUHPerdata selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Persetujuan  atau  sepakatnya  para  pihak  merupakan  suatu  hubungan  hukum  merupakan  cikal  bakal lahirnya  perjanjian.  Dalam  ketentuan  pasal  1320  KUHPerdata  terdapat  di  dalamnya  suatu  asas  yakni  asas konsensualisme,  yaitu  menjadi  hal  wajib  adanya  sepakat  ( toestemming )  untuk  melahirkan  suatu  perjanjian. Tanpa adanya tuntutan formalitas, cukup dengan sepakat maka telah memenuhi syarat konsensus pasal 1320 KUHPerdata  dan  perjanjian  tersebut  menjadi  sah.  Menurut  Zakiyah,  sepakat  ( toestemming )  merupakan pertemuan  kehendak  para  pihak  yang  saling  mengisi  dengan  cara  dinyatakan,  atau  dapat  dikatakan  bahwa sepakat sebagai pertemuan antara penawaran dan penerimaan.
Suatu  kontrak  atau  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pelaku  usaha  seringkali  dihadapkan  pada  suatu permasalahan. Permasalahan ini muncul akibat dari ketidak hati-hatian pelaku usaha ketika menyetujui kontrak tersebut.  Umumnya  kesadaran  hukum  baru  terbangun  ketika  kontrak  bermasalah.  Padahal,  memahami  isi
kontrak saat kontrak tersebut akan disetujui merupakan suatu keharusan, bukan setelah kontrak disepakati terus bermasalah,  maka  penting dipahami  bahwa  hampir  seluruh  aktivitas  bisnis  adalah  perbuatan  hukum  dalam lingkup hukum bisnis, khususnya hukum kontrak.
Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: (1) membuat  atau  tidak  membuat  perjanjian;  (2) mengadakan  perjanjian  dengan  siapa  pun; (3)  menentukan  isi perjanjian,  pelaksanaan,  dan  persyaratannya;  (4)  menentukan  bentuknya  perjanjian,  yaitu  tertulis atau  lisan (Subekti dan Tjitrosudibio, 2009).
Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal  tertentu  dan  suatu  sebab  yang  halal,  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata.  Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.
Berdasarkan memaparan di atas, keaabsahan perjanjian ditinjau dari pasal 1320 KUH Perdata dikaitkan dengan perjanjian yang terjadi yaitu:

## Berdasarkan kesepakatan
Sepakat merupakan suatu pertemuan  kehendak  dari  kedua pihak,  seia-sekata mengenai  hal-hal  yang  pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Dalam pasal 1320 KUHPerdata, kesepakatan merupakan syarat subyektif keabsahan  suatu  perjanjian,  hal  ini  berkaitan  dengan  para  pihak  (subyek  perjanjian).  Kesepakatan  yang dimaksudakan  dalam  pasal  tersebut  adalah  persesuaian  kehendak  dari  para  pihak,  yaitu  bertemunya  antara penawaran dan permintaan. Kesepakatan ini dicapai dengan berbagai cara, baik dengan tertulis maupun secara tidak tertulis. Selanjutnya dalam pasal 1321 KUHPerdata, dikatakan sepakat jika tidak da kekhilafan, paksaan ataupun penipuan.
Perjanjian endorsement yang dilakukan melalui direct message Instagram ini sebenarnya para pihak sepakat atas prestasi-prestasi yang lahir dari perjanjian atau hak dan kewajiban bagi para pihak, para pihak sebenarya  menghendaki  adanya  perjanjian endorsement ini,  tanpa  adanya  paksaan,  kekhilafan  ataupun penipuan. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam syarat kebsahan perjanjian yang pertama ini, yaitu kesepakatan.
Untuk  menentukan  bahwa  syarat  pertama  ,  yaitu  kesepakatan  mereka  yang  mengikat  dirinya  telah terpenuhi dalam perjanjian endorsement , dapat dilihat dari isi direct message antara pemilik usha online shop @tie_dyehouse dengan akun influencer di Instagram. Diketahui bahwa kedua belah pihak telah menyetujui melakukan kerjasama endorsement . Kemudian diperkuat dengan bukti transfer dan pengiriman produk yang akan dipakai oleh endorser untuk promosi di media sosial.

## Berdasarkan Kecakapan
Dalam pasal 1329 KUHPerdata: tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Pada asasnya, setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut  hukum.)  Dalam  pasal  1330  KUHPerdata  disebut  sebagai  orang-orang  yang  tidak  cakap  untuk membuat perjanjian: Orang yang belum dewasa atau anak dibawah umur. Sebelumnya sudah dijelaskan dalam Bab II tentang usia kedewasaan seseorang, dalam pasal 330 KUHPerdata mengatur sebelum dewasaan. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang dinyatakan dewasa bila telah mencapai usia genap 21 tahun, atau  telah  menikah sebelum  21  tahun. Jika  dikaitkan  dengan  praktek  perjanjian endorsement diatas,  terkait dengan kecakapan ini khususnya usia kedewasaan, tidak terjadi karena usia RV 26 tahun, usia AK 23 tahun, dan  AS  22  tahun.  Maka  jika  dilihat  dari  usia,  mereka  sudah  tergolong  cakap  hukum  dan  dewasa  untuk melaksanakan suatu perjanjian karena usia mereka diatas 21 tahun, sesuai dengan pasal 330 KUHPerdata yang mengatur kebelum dewasaan. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang dinyatakan dewasa bila telah mencapai usia genap 21 tahun.

## Berdasarkan Suatu Hal Tertentu
Suatu perjanjian harus mempunyai obyek, setidaknya obyek tersebut dapat ditentukan jenisnya, termasuk juga barang  yang  baru  dapat  ditentukan  atau  dihitung  kemudian,  walaupun  pada  saat  perjanjian  dibuat  belum ditentukan (pasal 1333 KUHPerdata). Apabila perjanjian tersebut tidak mengandung suatu hal tertentu maka perjanjian tersebut secara otomatis batal demi hukum dan tidak dapat dilaksanakan.
Dalam  hal  perjanjian endorsement ini,  obyek  perjanjian  bisa  yaitu  produk  pakaian  wanita.  Berkaitan dengan  hal  tersebut  dalam  perjanjian  ini  para  pihak  menetapkan  obyek  dari  perjanjian,  dalam  perjanjian endorsement pakaian, pihak endorser akan mengunggah foto atau video dirinya memakai pakian tersebut. Dalam perjanjian ini obyeknya selalu ditentukan dari awal saat bernegosiasi terkait hak dan kewajiban para pihak.
Ciri khas dari perjanjian endorsement ini adalah influencer mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan fee dari mengunggah barang/produk yang diberikan oleh ke akun media sosialnnya seperti video Tiktok, dengan durasi, kualitas, dan kuantitas yang sesuai kesepakatan. Sedangkan pihak pemilik bisnis online shop @tie_dyehouse mempunyai kewajiban mengirim barang yang akan di endorse sesuai ukuran yang diminta dan mentransfer sejumlah uang sebagai fee sebelum infuencer memposting produk yang dikirim, sedangkan hak dari  pihak  pemilik  bisnis online  shop @tie_dyehouse  adalah  foto  produk  yang  diunggah  harus  sesuai kesepakatan yaitu durasi, kualitas, dan kuantitas.
Dengan demikian terkait dengan syarat keabsahan perjanjian yang ketiga ini, perjanjian endorsement dapat dikatakan sah karena obyeknya telah ada dan telah ditentukan. Namun jika ternyata obyek dari perjanjian tersebut melanggar hukum, hal ini tidak dinilai dalam syarat yang ketiga ini tentang suatu hal tertentu, karena mengenai suatu hal tertentu hanya dimaksudkan, ialah obyek perjanjian harus tertentu, setidak-tidaknya harus dapat  ditentukan (pasal  1333  KUHPerdata).  Dan,  barang-barang  yang  baru  akan  ada  di  kemudian hari pun dapat dijadikan obyek suatu perjanjian (pasal 1334 KUHPerdata). Dalam hal ini ketika obyek dari perjanjian tersebut  melanggar  ketentuan  hukum  (undang-undang)  maka  perjanjian  tersebut  batal  demi  hukum  karena tidak sesuai dengan syarat keabsahan perjanjian terkait sebab yang halal.

## Berdasarkan Sebab yang Halal
Pengertian sebab yang halal ialah bukan hal yang menyebabkan perjanjian, melainkan isi perjanjian itu sendiri. Dalam  pasal  1337  KUHPerdata  disebutkan  bahwa  isi  perjanjian  tidak  boleh  bertentangan  dengan  undang- undang,  kesusilaan  dan  ketertiban  umum.  Perlu  diketahui,  kata  halal  di  sini  bukan  dengan  maksud  untuk memperlawankan  dengan  kata  haram  dalam  hukum  Islam,  tetapi  yang  dimaksud  di  sini  adalah  bahwa  isi perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang-undang (hukum), kesusilaan dan ketertiban umum.
Jika dilihat dalam prakteknya perjanjian endorsement ini, sahnya suatu perjanjian tidak bertentangan dengan syarat keempat dari , dalam pejelasan pada bab sebelumnya pihak online shop @tie_dyehouse bergerak di bidang pakaian wanita,  hal ini sesuai dengan sebab halal, karena pakaian merupakan barang yang tidak melanggar  hukum.  Dengan  demikian  perjanjian endorsement terkait online  shop @tie_dyehouse  dengan influencer  malalui direct  message sudah  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan.  Dan  otomatis  sah menurut hukum.

## D. Kesimpulan
Setelah penulis melakukan tinjauan berdasarkan permasalahan dalam penelitian  ini, maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut. Mekanisme kerjasama endorsement yang dilakukan @tie_dyehouse yakni pihak  online  shop  menghubungi  influencer  secara  pribadi  melalui  pesan  langsung  atau  direct  message  di Instagram. Pihak pemilik bisnis maupun endorser belum memiliki kesadaran tentang pentingnya menulis suatu perjanjian  secara  formal  hitam  di  atas  putih,  sehingga  ketika  dihadapkan  oleh  suatu  permasalahan  yang menyebabkan  kerugian  seperti  terjadi  wanprestasi,  maka  para  pihak  mengalami  kesulitan  apabila  ingin menuntut pertanggungjawaban.
Perjanjian endorsement yang dilakukan oleh pihak online shop @tie_dyehouse dengan RV. AK, dan AS  dalam  perspektif  Hukum  Islam  sama  hal  nya  dengan  Ijarah  al-’Amal  yaitu  mengupah  seseorang  untuk melakukan  suatu  jasa,  terkait  dengan  bentuk  pelaksanaan  teknis  dalam  perjanjian  endorsement  antara @tie_dyehouse dan influencer itu sendiri tidak terdapat hal yang bertentangan dengan syara’ selama produk yang  menjadi  objek  endorsement  tidak  tidak  melanggar  prinsip-prinsip  dasar  pada  muamalah,  sehingga perjanjian endorsement sah menurut hukum Islam.
Perjanjian endorsement yang dilakukan oleh pihak online shop @tie_dyehouse dengan RV. AK, dan AS  menurut  pasal  1320  KUH  Perdata  dianggap  sah  dan  mengikat  secara  hukum,  karena  para  pihak  yang
melakukan perjanjian sudah memenuhi syarat sah perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata dilihat berdasarkan kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan Berdasarkan sebab yang halal.

## Daftar Pustaka
Adhani, L. K., Dharmastiti, R., & Trapsilawati, F. (2020). Pengaruh Waktu Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 terhadap Perilaku Konsumen Belanja Online . Bayu, D. (2022, June 10). APJII: Pengguna Internet Indonesia Tembus 210 Juta pada 2022 .
DataIndonesia.Id. Dimas Bayu    Artikel ini telah tayang di Dataindonesia.id dengan judul  “APJII: Pengguna Internet Indonesia Tembus 210 Juta pada 2022”., Author: Dimas Bayu. Editor: Dimas Bayu. Klik selengkapnya di sini: https://dataindonesia.id/internet/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia- tembus-210-juta-pada-2022.
Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara.
JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM , 3 (01), 52. https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99 Hasan, M. A. (2003). Berbagai Macam Transaksi dalam Islam . Jakarta : RajaGrafindo Persana, 2004. Muslich, A. W. (2010). Fiqh muamalat . Jakarta : Amzah, 2010. Nurralia Sherena, Z., & Sri Imaniyati, N. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen Akibat Iklan yang Memuat Informasi Tidak Benar Atas Produk Skincare yang Diperdagangkan melalui E-Commerce (Vol. 01). https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL Sa’ad, W. N. (2017). Pengaruh E-Commerce terhadap Peningkatan Pendapatan Sentra Industri Keripik Pisang Bandarlampung Ditinjau dari Etika Bisnis Islam. Bandar Lampung: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2017 . Setyowati, L., & Nasir Ahmad, D. (2021). Pemanfaatan Big Data Dalam Era Teknologi 5.0. ABDINE: Jurnal Pengabdian Masyarakat , 1 (2), 117–122. https://doi.org/10.52072/abdine.v1i2.205 Soimin, S. (2015). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . Jakarta: Sinar Grafika, 2015. Subekti dan Tjitrosudibio. (2009). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . Bekasi: Balai Pustaka, 2009.