Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak Usaha Mikro,

## Kecil, Dan Menengah (UMKM)
The Effect Of Taxing Socialization, Tax Tariff, And Taxation Sanctions On Tax Compliance In Micro, Small, And Middle Company
Pandu Haryanto 1 , Pandu Hedi Wibowo 2 1, 2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I pharyanto@mncbank.co.id
Abstrak  - Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh  pada  Sosialisasi Perpajakan,  Tarif  pajak,  dan  Sanksi  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  pajak  UMKM.    Data  yang digunakan adalah data primer yang diambil dengan cara menyebarkan kuesioner yang berisi pernyataan  - pertanyaan  yang  dijawab  responden.    Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  yang  berada  di pasar Gembrong dan pasar Johar Baru.  Sampel yang dipilih adalah 130 responden dengan teknis simple random  sampling .    Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif  dimana  data  dipatkan  dari  kuesioner. Analisis  data  penelitian  mengunakan  regresi  liner  berganda,  dengan  SPSS  versi  24.  Hasil  analisis menunjukkan bahwa Sosialisas perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  Secara simultan sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kata kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM, Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan
Abstract  - The  purpose  of  this  research  is  to  know  and  analize  the  effect  on  Taxing  Socialization,  Tax Tariff, and Taxing Sanctions on Tax Compliance in Micro, Small, and Middle Company. The data that been used  in  this  research  is  a  primary  data  taken  by  distributing  questionnaires  filled  with  statements  - questions answered by the respondents. The population on this research is a taxpayer in Gembrong and Johar  Baru  Market.  The  sample  that  been  choosed  is  130  respondent  with  a  simple  random  sampling technic.  This  research  used  a  quantitative  method  where  the  data  obtained  from  questionnaires.  The research  data  analisis  use  double  liner  regression,  with  SPSS  24  version.    The  analisis  result  showed taxing  socialization,  tax  tariff,  and  taxing  sanctions  partially  effected  positively  on  tax  compliance. Simultaneously taxing socialization, tax tariff, and taxing sanctions, effected positively and significantly on tax compliance .
Keyword: Tax Compliance, Taxing Socialization, Tax Tariff, Taxing Sanctions.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  Nasional  dilakukan  guna  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.    Demi mencapai  pembangunan  tersebut  dan  membiayai  kebutuhan  pembangunan  tersebut, pemerintah  membutuhkan  dana  yang  tidak  sedikit  dari  berbagai  sumber.    Salah  satu  sumber dana  tersebut  adalah  Pajak.    Realisasi    Penerimaan  Perpajakan  pada  APBN  2017  dilaporkan sebesar  Rp  1.472.7  triliun  sedangkan  pada  APBN  2018  dilaporkan  sebesar  Rp  1.618,1  triliun dan  pada  APBN  2018  sektor  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  dilaporkan  sebesar  Rp  275,4 triluin  ( kemenkeu.go.id ).    Dapat  dinyatakan  bahwa,    pendapatan  terbesar  Negara  adalah  dari sektor pajak.  Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat  dipaksakan)  dengan  tidak  mendapat  jasa  timbal  balik  (kontraprestasi)  yang  langsung dapat  di  tunjukan  dan  digunakan  untuk  membayar  pengeluaran  umum.  (Soemirto,2016). Sebagaimana  diketahui  bahwa  pendapatan  terbesar  negara  adalah  dari  sektor  pajak  dan sebagian  besar  perekonomian  Indonesia  didominasi  oleh  usaha  yang  sebagian  besar  terdiri dari  Usaha  Mikro,    Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  dengan  kontribusi  terhadap  PDB  ( Product Domestic  Bruto) pada  tahun  2017  sebesar  61.4%  ( Badan  Pusat  Statistik ).  UMKM  dapat
diartikan  sebagai  unit  usaha  produktif  yang  berdiri  sendiri,  dilakukan  oleh  badan  atau perorangan  disegala  sektor  ekonomi.    Peran  penting  UMKM  memberikan  kontribusi  pada pembangunan  dan  pertumbuhan  ekonomi,  tidak  hanya  dinegara-negara  yang  sedang berkembang  seperti  Indonesia,  tetapi  juga  di  negara-negara  maju  seperti  Amerika  Serikat, Jepang  dan  negara-negara  Eropa  (Tambunan,2012:5-16).  Akan  tetapi  masih  banyak masyarakat  yang  belum  paham  akan  pajak,  yang  artinya  wajib  pajak  belum  banyak  yang paham dengan sistem yang digunakan, cara perhitungan pajak, besar tarif pajak, mengisi SPT (Surat  Pemberitahuan  Tahunan)  dan  lain  sebagainya,  namun  pemerintah  masih  tetap memberikan sosialisasi secara terus menerus yang dilakukan dihampir semua platform media. Sosialisasi pajak adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode- metode  yang  tepat.    Kegiatan  sosialisasi  tersebut  memiliki  peran  besar  dalam  sosialisasi perpajakan  itu  sendiri.    Akan  tetapi  sangat  disayangkan  dengan  semua  sosialisasi  yang diberikan pemerintah masih banyak pelaku UMKM yang masih belum taat pajak. Semakin luas pengetahuan  dan  semakin  tinggi  tingkat  pemahaman  yang  dilakukan  melalui  sosialisasi  maka akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak    (Ananda,2016).  Seperti yang  disampai  Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani  Indrawati  (14/7/2018)  bahwa  realisasi penerimaan  pajak  Usaha  Mikro,Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  semester  I  tahun  2018  masih terpantau rendah, dengan total penerimaan Rp 3 triliun sampai 4 triliun ( kompas.com ).  Hal ini menunjukan bahwa kepatuhan wajib pajak pada pemilik UMKM dalam melapor dan membayar pajak  masih  sangat    terbilang  kurang.  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dapat  di  pengaruhi  oleh  (dua) jenis  faktor  yaitu  faktor  internal  dan  eksternal.    Faktor  internal  merupakan  faktor  yang  berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.  Sedangkan faktor eksternal adalah faktor  yang berasal  dari  luar  diri  wajib  pajak,  seperti  situasi  dan  lingkungan  di  sekitar  wajib  pajak. (Betty,2015).    Persoalan  mengenai  kepatuhan  pajak  telah  menjadi  persoalan  yang  penting  di Indonesia  karena  jika  Wajib  Pajak  tidak  patuh  maka  dapat  menimbulkan  keinginan  untuk melakukan  tindakan  penghindaran,  pengelakan  dan  pelalaian  pajak  yang  pada  akhirnya  akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak (Yofranklin,2016).
Ketentuan  umum  dan  tata  cara  peraturan  perpajakan  serta  sanksi  dan  juga  tarif  pajak  telah diatur  dalam  undang-undang  nomor  28  tahun  2007.    Sanksi  pajak  adalah  jaminan  bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.    Atau  dengan  kata  lain  sanksi  perpajakan  merupakan  alat  pencegah (preventif)  agar  wajib  pajak  tidak  melanggar  norma  perpajakan  (Mardiasmo,2016).  Dalam undang-undang  perpajakan  dikenal  dua  macam  sanksi,  yaitu  Sanksi  Administrasi  dan  Sanksi Pidana.  Wajib  pajak  akan  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  bila  memandang  sanksi perpajakan  akan  merugikannya.    Pada  dasarnya  sanksi  perpajakan  ada  untuk  memberikan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.  Itu kenapa pentingnya sanksi  perpajak  agar  wajib  pajak  dapat  mematuhi  peraturan  perpajakan  dan  melaksanakan kewajibannya.
Masalah lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM adalah pengetahuan terhadap tarif pajak.  Tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah)  pajak yang harus dibayar  oleh Wajib  Pajak  sesuai  dengan  dasar  pajak atau  objek  pajak    (Ananda,  2015).    Tarif pajak    diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  nomor  23  tahun  2018  yang  menjelaskan    tarif  PPh Final UMKM  0.5% dari penghasilan bruto yang omzet nya kurang dari Rp 4.8 miliar.  Tarif pajak akan berpengaruh negatif pada pemanfaatan nilai guna suatu barang ( utility ) Wajib Pajak.  Tarif yang  rendah  akan  meningkatkan  ( utility )  Wajib  Pajak  sehingga  memberikan  inisiatif  dalam melaporkan  penghasilan  kepada  Administrasi  Pajak  (Ananda,2015).    Pengambilan  sampel penelitian ini dilakukan di PD. Pasar Jaya Area 3, Jakarta Pusat.
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  antara  lain,  (1)  Apakah  terdapat  pengaruh  sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pembayaran dan pelaporan wajib pajak pemilik UMKM? (2) Apakah terdapat  pengaruh  pengetahuan  tarif  perpajakan  terhadap  kepatuhan  pembayaran  dan pelaporan  wajib  pajak  pemilik  UMKM?  (3)  Apakah  terdapat  pengaruh  sanksi  perpajakan terhadap kepatuhan pembayaran dan pelaporan wajib pajak pemilik UMKM?
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk menguji dan mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pembayaran dan pelaporan wajib pajak pemilik UMKM. (2) Untuk menguji dan  mengetahui  pengaruh  pengetahuan  tarif  pajak  terhadap  kepatuhan  pembayaran  dan pelaporan  wajib  pajak  pemilik  UMKM.  (3)  Untuk  menguji  dan  mengetahui  pengaruh  sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pembayaran dan pelaporan wajib pajak pemilik UMKM.

## TINJAUAN LITERATUR
Sosialisasi Perpajakan (X 1 )
Sosialisasi merupakan pembelajaran suatu nilai, norma dan pola perilaku, yang diharakan oleh kelompok  sebagai  suatu  bentuk  reformasi  sehingga  menjadi  organisasi  yang  efektif  (Ananda, 2015).   Bila dikaitkan dengan bidang perpajakan sosialisasi berarti suatu upaya  DJP informasi dan pembinaan kepada Wajib Pajak mengenai segala sesuatu ada korelasinya dengan bidang perpajakan (Ananda,2015). Ditjen Pajak memberikan beberapa point terkait indikator sosialisasi dimana  kegiatan  tersebut  diharapkan  dapat  memberikan  kesadaran  dan  rasa  peduli  terhadap pajak yang dimodifikasi dari pengembangan program pelayanan perpajakan (Ananda,2015). Penyuluhan,  sosialisasi  yang  dibentuk  oleh  Ditjen  Pajak  dengan  menggunakan  media  massa atau media elektronik menyangkut penyuluhan peraturan perpajakan kepada wajib pajak. Berdiskusi  langsung  dengan  Wajib  Pajak  dan  tokoh  masyarakat,  Ditjen  Pajak  memberikan komunikasi  dua  arah  antara  Wajib  Pajak  dengan  petugas  pajak  (fiskus)  maupun  masyarakat yang dianggap memberikan pengaruh atau dipandang oleh masyarakat sekitarnya. Informasi  langsung  dari petugas  (fiskus) ke Wajib  Pajak,  petugas  pajak memberikan  informasi secara langsung kepada Wajib pajak tetang peraturan perpajakan.
Pemasangan billboard ,    pemasangan  spanduk  atau billboard pada  tempat  yang  strategis, sehingga  mudah  dilihat  oleh  masyarakat.  Berisi  pesan  singkat  berupa  kutipan  perkataan, penyataan dengan bahasa penyampaian yang mudah dipahami.
Website Ditjen  pajak,  media  sosialisasi  penyampaian  informasi  dalam  bentuk Website yang dapat di akses internet setiap saat, cepat, mudah, serta infomasi yang lengkap dan up to date . H1: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Tarif Pajak (X 2 )
Tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Ananda,2015).  Pemerintah memiliki peranan penting dalam menentukan kebijakan penetapan tarif (Soemitro, 2016) dalam (Ananda, 2015).  Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  tahun  2018,  menjelaskan  bahwa  Wajib  Pajak orang pribadi dan Wajib pajak badan dengan penghasilan tidak termasuk dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak dikenakan tarif pajak sebesar 0.5% yang bersifat final. H2: Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Sanksi Perpajakan (X 3 )
Dalam  undang-undang  perpajakan  dikenal  2  macam  sanksi,  yaitu  sanksi  administrasi  dan sanksi  pidana.    Sanksi  administrasi  dapat  dijatuhkan  apabila  Wajib  Pajak  melakukan pelanggaran,    terutama  atas  kewajib  yang  ditentukan  dalam  undang-undang  Nomor  28 Tahun 2007  Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  (UU  KUP)  dapat  berupa  sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana berupa hukuman kurungan atau penjara (Arabella, 2013). Sanksi perpajakan terjadi  karena tedapat pelanggaran terhadap
peraturan  perundang-undangn  perpajakan  dimana  semakin  besar  kesalahan  yang  dilakukan seorang Wajib Pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat. (Resmi, 2017). Sanksi  perpajakan  merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan  perundang-undangan  perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan  alat  pencega  (preventif)  agar  Wajib  Pajak  tidak  melanggar  norma  perpajakan. (Mardiasmo,2016).
H3: Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## METODE PENELITIAN
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  766  pedagang  yang  ada  di  pasar  Johar  Baru  dan  pasar Gembrong.  Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 130 responden. Teknik sampel yang  digunakan  yaitu  metode simple  random  sampling yaitu  pengambilan  sampel  yang dilakukan  secara  acak.  Teknik  pengumpulan  data  primer  pada  penelitian  ini  dengan  cara membagikan kuesioner kepada wajib pajak UMKM yang berada di pasar Gembrong dan pasar Johar  Baru.  Metode  analisis  data  menggunakan  analisis  regresi  parsial  dan  berganda  dengan rumus sebagai berikut.
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + e Keterangan: Y  = Perilaku Penggelapan Pajak
A  = Konstanta intersep
B  = Koefisien regresi Y atas X X 1 = Keadilan X 2 =
Sistem Perpajakan
X 3 = Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan e = Variabel Penggangu ( error term ) Definisi Operasional Variabel

## Kepatuhan Wajib Pajak  (Y)
Marnova,2017)  mendifinisikan  kepatuhan  wajib  pajak  sebagai  suatu  keadaan  dimana  wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut  Siti  Kurnia  Rahayu  (2010)  sebagaimana  dikutip  dalam  penelitian  (Marnova,2017) kepatuhan  wajib  pajak  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  Kepatuhan  Formal  ,  dimana  wajib pajak  memenuhi  kewajiban  secara  formal  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  undang-undang perpajakan.    Sedang  Kepatuhan  Materiil,  lebih  menekankan  pada  aspek  substansinya  yaitu jumlah  pembayaran  pajak  telah  sesuai  dengan  ketentuan.  Dalam  arti  perhitungan  dan penyetoran pajak telah benar Diukur  dengan  menggunakan  skala Likert  (Likert  Scale) .  Setiap  responden  diminta  untuk menjawab pertanyaan  yang berkaitan dengan 5  poin  penilaian, yaitu: (1) Sangat Tidak Setuju, (2)  Tidak  Setuju, (3)  Netral,  (4)  Setuju, (5)  Sangat  Setuju. Indikator  penelitian  variabel  adalah: (1) Kepatuhan dalam mendaftarkan diri secara sukarela, (2)Kepatuhan untuk menyetor kembali SPT  tepat  waktu,  (3)  Kepatuhan  dalam  perhitungan  dan  pembayaran  pajak  terutang,  (4) Kepatuhan Tidak melanggar peraturan perpajakan.
Sosialisasi Perpajakan (X 1 )
Sosialisasi merupakan pembelajaran suatu nilai, norma dan pola perilaku, yang diharapkan oleh kelompok  sebagai  suatu  bentuk  reformasi  sehingga  menjadi  organisasi  yang  efektif (Ananda  ,2015).  Ditjen  Pajak  memberikan  beberapa  point  terkait  indikator  sosialisasi  dimana kegiatan  tersebut  diharapkan  dapat  memberikan  kesadaran  dan  rasa  peduli  terhadap  pajak yang dimodifikasi dari pengembangan program pelayanan perpajakan  (Ananda, 2015). Diukur  dengan  menggunakan  skala Likert .  Setiap  responden  diminta  untuk  menjawab pertanyaan  yang  berkaitan  dengan  5  poin  penilaian,  yaitu  (1)  Sangat  Tidak  Setuju,  (2)  Tidak Setuju,  (3)  Netral,  (4)  Setuju,  (5)  Sangat  Setuju.  Indikator  penelitian  tersebut  antara  lain:  (1) Mendapatkan  sosialisasi  pajak  melalui  smartphone,  (2)  mendapatkan  sosialisasi  pajak  melalui
seminar,  (3)  Mendapatkan  sosialisasi  pajak  melalui  media  sosial,  (4)  Mendapatkan  sosialisasi pajak melalui media elektronik (televisi,radio), (5) Mendapatkan sosialisasi pajak langsung dari petugas pajak. (6) Mencari tahu melalui website resmi. Tarif Pajak (X 2 )
Tarif  Pajak  adalah  ketentuan  persentase  (%)  atau  jumlah  (rupiah)  pajak  yang  harus  dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak  (Ananda, 2015).
Pemerintah memiliki peranan penting dalam menentukan kebijakan penetapan tarif.  Peraturan Pemerintah  No  23  tahun  2018  yang  menggantikan  Peraturan  Pemerintah  No  46  tahun  2013, menjelaskan  bahwa  Wajib  Pajak  orang  pribadi  dan  Wajib  Pajak  badan  dengan  penghasilan tidak  termasuk  dari  jasa  sehubungan  dengan  pekerjaan  bebas,  dengan  peredaran  bruto  tidak melebihi  4,8  miliar  Rupiah  dalam  satu  tahun  pajak  dikenakan  tarif  pajak  sebesar  0.5%  yang bersifat final.
Variabel  ini  diukur  dengan  menggunakan  skala Likert .  Setiap  responden  diminta  untuk menjawab  pertanyaan  yang  berkaitan  dengan  5  poin  penilaian,  yaitu  (1)  Sangat  Tidak  Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju.
Indikator penelitian adalah: (1) Pengaruh tarif yang berlaku meingkatkan kesadaran membayar pajak, (2) Pengaruh tarif  yang  berlaku membuat pembayaran  pajak menjadi  lebih tepat  waktu, (3)  Tarif  pajak  yang  tinggi  membuat  wajib  pajak  melakukan  kecurangan  pajak,  (4)  penurunan tarif  pajak  meningkatkan  kemampuan  membayar  pajak,  (5)  wajib  pajak  mampu  membayar pajak  dengan  tarif  yang  berlaku  saat  ini,    (6)  tarif  yang  berlaku  saat  ini  tidak  menentukan besarnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.
Sanksi Perpajakan (X 3 )
Sanksi  adalah  suatu tindakan  berupa  hukuman  yang  diberikan  kepada  orang  yang  melanggar peraturan.  Peraturan  undang –undang  merupakan  rambu-rambu  bagi  seseorang  untuk melakukan  sesuatu  mengenai  apa  yang  harus  dilakukan  dan  apa  yang  seharusnya  tidak dilakukan.  Sanksi  diperlukan  agar  peraturan  atau  undang-undang  tidak  dilanggar.  (Marnova, 2017)
Disebutkan  dalam  Undang-Undang  16  tahun  2009,  Sanksi  terbagi  menjadi  dua  macam,  yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana..
Variabel  ini  diukur  dengan  menggunakan  skala Likert. Setiap  responden  diminta  untuk menjawab  pertanyaan  yang  berkaitan  dengan  5  poin  penilaian,  yaitu  (1)  Sangat  Tidak  Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju.
Indikator  penelitian  tersebut  antara  lain:  (1)  Sanksi  dalam  SPT  sangat  diperlukan,  (2)  Sanksi Hukuman  yang  diberikan  pemerintah  sangat  ringan,  (3)  Sanksi  administrasi  yang  dikenakan sangat  ringan,  (4)  Pengenaan  sanksi  yang  berat  sebagai  sarana  mendidik  wajib  pajak,  (5) Sanksi harus dikenakan tanpa pandang bulu, (6) Pengenaan sanksi dapat dinegosiasikan.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## Kuesioner dan Demografi
Jumlah  kuesioner  yang  disebar  sebanyakan  130  kuesioner.  Dari  seluruh  kuesioner  yang disebarkan  peneliti,    jumlah  kuesioner  yang  kembali  berjumlah  123  (94.6%).  Kuesioner disebarkan langsung kepada responden pada saat berada di pasar Johar Baru dan Gembrong. Jumlah  kuesioner    yang  dapat  diolah    sebanyak  121  kuesioner  atau    (93,1%),  sedangkan kuesioner yang tidak dapat diolah berjumlah 2 kuesioner atau (1.5%). Penyebaran kuesioner ini dilakukan pada bulan Agustus.

## Hasil Uji Validitas Data
Pada penelitian ini jumlah responden yang diperoleh sebanyak 182 responden sehingga degree of  freedom (df)  diperoleh  119  dengan  taraf  signifikansi  0,05,  didapat    r tabel =  0.1927. Berdasarkan  hasil  uji  validitas  menggunakan  SPSS  24,  seluruh  item  pertanyaan  dari  masing- masing variabel dalam penelitian ini adalah valid (r hitung > r tabel ).
Tabel 1 Hasil Uji Validitas Variabel Pertanyaan R hitung R tabel Ket. Kepatuhan Wajib Pajak Item 1 0.796 0.1927 Valid Item 2 0.835 0.1927 Valid Item 3 0.815 0.1927 Valid Item 4 0.795 0.1927 Valid Item 5 0.821 0.1927 Valid Item 6 0.831 0.1927 Valid Item 7 0.837 0.1927 Valid Item 8 0.822 0.1927 Valid Keadilan Item 1 0.822 0.1927 Valid Item 2 0.804 0.1927 Valid Item 3 0.809 0.1927 Valid Item 4 0.800 0.1927 Valid Item 5 0.793 0.1927 Valid Item 6 0.842 0.1927 Valid Sistem Perpajakan Item 1 0.793 0.1927 Valid Item 2 0.809 0.1927 Valid Item 3 0.842 0.1927 Valid Item 4 0.800 0.1927 Valid Item 5 0.804 0.1927 Valid Item 6 0.822 0.1927 Valid Kemungkinan  Terdeteksinya Kecurangan Item 1 0.793 0.1927 Valid Item 2 0.809 0.1927 Valid Item 3 0.842 0.1927 Valid Item 4 0.800 0.1927 Valid Item 5 0.804 0.1927 Valid Item 6 0.822 0.1927 Valid

## Hasil Uji Reliabilitas Data
Pengujian  reliabilitas  penelitian  ini  menggunakan  koefisien Cronbach  Alpha dengan  bantuan SPSS 24. Nilai alpha bervariasi dari 0-1, suatu pertanyaan dapat dikategorikan reliabel jika nilai alpha  lebih  besar  dari  0,70.  Jika  nilai  reliabilitas  kurang  dari  0,7  maka  nilainya  kurang  baik. Artinya adalah bahwa alat ukur yang digunakan tidak reliable.
Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Cronbach’s Alpha Nilai Kritis Kesimpulan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0,930 0,7 Reliable Sosialisasi Perpajakan (X 1 ) 0,896 0,7 Reliable Tarif Pajak (X 2 ) 0,896 0,7 Reliable Sanksi Perpajakan (X 3 ) 0,896 0,7 Reliable
Tabel diatas menunjukkan nilai cronbach’s alpha atas variabel Perilaku Penggelapan Pajak (Y) sebesar  0,930,  variabel  Sosialisasi  Perpajakan  (X 1 )  sebesar  0,896,  variabel  Tarif  Pajak  (X 2 ) sebesar  0,896,  dan  variabel  Sanksi  Perpajakan  (X 3 )  sebesar  0,896.  Sehingga  dapat disimpulkan bahwa pertanyaan dalam kuesioner semua variabel ini reliable karena mempunyai nilai cronbach’s alpha lebih besar dari 0,7.

## Uji Normalitas Data
Uji  normalitas  data  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  sebuah  model  regresi  variabel independen, variabel dependen atau keduanya berdistribusi normal atau tidak. Uji  statistic  yang  dapat  digunakan  untuk  menguji  normalitas  data  adalah  uji nonprametik Kolmogorov-Smirnov .
Tabel 3 Hasil Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 121 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation 5.35448315 Most Extreme Differences Absolute .059 Positive .059 Negative -.057 Test Statistic . .059 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
Berdasarkan  tabel  diatas,  melalui  hasil  output One-Sample  Kolmogorov-Smirnov  Test dapat dilihat  bahwa  data  hasil  penerapan  kuesioner  berdistribusi  normal  karena  hasil Asymp.  Sig Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi pajak maupun Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.200  lebih besar dari 0.05.
Hasil Uji Asumsi Klasik

## Hasil Uji Normalitas Regresi
Uji  Normalitas  digunakan  untuk  menguji  apakah  dalam  sebuah  model  regresi,  variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.

## Gambar 1 Hasil Uji Normalitas Regresi

## Hasil Uji Normalitas Data
Pada  grafik  normal P-P  Plot terlihat  titik-titik  menyebar  di  sekitar  garis  diagonal.  Grafik  ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena asumsi normalitas (Ghozali 2013)

## Hasil Uji Multikolinearitas
Uji  multikolinearitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  suatu  model  regresi  ditemukan adanya  kolerasi  antar  variabel  bebas  penelitian.  Model  regresi  yang  baik  seharusnya  tidak
terjadi  multikolinearitas  antar  variabel  bebas.  Ada  tidaknya  multikolinearitas  tersebut  dapat dideteksi dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF). Menurut VIF merupakan kebalikan dari tolerance , jika nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai  VIF  tinggi  (karena  VIF  = tolerance ).  Cara  umum  yang  dipakai  untuk  menunjukkan multikolinearitas  adalah  jika  nilai tolerance <  0,10  atau  sama  dengan  VIF  >  10  maka  terjadi multikolinearitas dalam penelitian ini.
Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 Sosialisasi Perpajakan ,705 1.418 Tarif Pajak ,642 1.559 Sanksi Perpajakan ,824 1214
Dari  tabel  di  atas,  dapat  dilihat bahwa  nilai  VIF  <  10  untuk  semua  variabel  bebas,  begitu juga dengan  nilai tolerance >  0,10.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  ada  terdapat multikolinearitas antara variabel bebas dalam penelitian ini.

## Hasil Uji Heterokedastisitas
Untuk  mendeteksi  ada  tidaknya  Uji  Heterokedastisitas  dilakukan  dengan  melihat  ada  tidaknya pola tertentu pada pola scatterplot antar ZRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah  diprediksi,  dan  sumbu  X  adalah  residual  (Y  prediksi –  Y  sesungguhnya)  yang  telah  di- studentized . Dasar  pengambilan keputusannya jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk  pola  tertentu  yang  teratur  (bergelombang,  melebar,  kemudian  menyempit),  maka diindikasikan  telah  terjadi  Heterokedastisitas.  Jika  tidak  ada  pola  yang  jelas,  serta  titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heterokedastisitas. (Ghozali, 2016)

## Gambar 1 Grafik Hasil Uji Heterokedastisitas
Dari  grafik scatterplot yang  ada  pada  gambar  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  titik-titik  menyebar secara  acak,  serta  tersebar  baik  di  atas  maupun  di  bawah  angka  nol  pada  sumbu  Y.  Hal  ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi.

## Hasil Uji Hipotesis
Dalam  penelitian  ini,  hipotesis  diuji  dengan  menggunakan model  regresi  parsial  dan  berganda untuk  memperoleh  gambaran  menyeluruh  menganai  pengaruh  variabel  keadilan,  sistem perpajakan, dan kemungkinan  terdeteksinya kecurangan  terhadap perilaku penggelapan  pajak dilakukan dengan bantuan software SPSS versi 24 untuk pengujian.
Tabel 5 Hasil Analisis Regresi Parsial
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 5.543 2.521 2199 ,030 Sosialisasi Perpajakan ,364 .107 ,283 3.393 ,001 Tarif Pajak ,414 .113 ,321 3.674 ,000 Sanksi Perpajakan ,285 ,099 ,221 2.863 ,005
Berdasarkan  tabel  di  atas,  maka  persamaan  regresi  parsial  dari  model  penelitian  menjadi sebagai berikut.
Y =  5.543 + 0.364X1 + 0.414X2 + 0.285X3 
Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dari  tabel  di  atas  terlihat  bahwa  t hitung >  t tabel yaitu  3.393  >  1.98045  dengan  nilai  signifikan sebesar  0,001  dan  tingkat kesalahan  (alpha)  sebesar  0,05.  Dari  hasil  pengujian  terlihat,  maka keputusannya  H 0 ditolak  dan  H a diterima.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Dari  tabel  di  atas  terlihat  bahwa  t hitung >  t tabel yaitu  3.674  >  1.98045  dengan  nilai  signifikan sebesar  0,000  dan  tingkat kesalahan  (alpha)  sebesar  0,05.  Dari  hasil  pengujian  terlihat,  maka keputusannya  H 0 ditolak  dan  H a diterima.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  Tarif  Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Dari  tabel  di  atas  terlihat  bahwa  t hitung >  t tabel yaitu  2.863  >  1.98045    dengan  nilai  signifikan sebesar  0,005  dan  tingkat kesalahan  (alpha)  sebesar  0,05.  Dari  hasil  pengujian  terlihat,  maka keputusannya H 0 ditolak dan H a diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Tabel 6 Hasil Analisis Regresi Berganda Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 2546.897 3 848.966 28.871 ,000 b Residual 3440.459 117 29.406 Total 5987.355 120
Pengaruh  Keadilan,  Sistem  Perpajakan,  dan  Kemungkinan  Terdeteksinya  Kecurangan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak
Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai statistik F hitung sebesar 28.871 > F tabel = 2.68 dengan nilai signifikansi  sebesar  0.000  <  0.05  yang  berarti  Sosisalisasi  Perpajakan  (X1),  Tarif  Pajak  (X2), Sanksi  Perpajakan  (X3)  secara  bersama –  sama  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
Berdasarkan hasil diatas maka Ha diterima dan Ho ditolak, maka Sosisalisasi Perpajakan (X1), Tarif  Pajak  (X2),  dan  Sanksi  Perpajakan  (X3)  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara simultan.  Dengan demikian hipotesis (H4) terbukti. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Koefisien  determinasi  (R 2 )  atau  R- Square pada  intinya  mengukur  seberapa  jauh  kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu).
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .652 a .425 .411 5.42270
Berdasarkan  tabel  di  atas  diperoleh  bahwa  nilai  adjusted  R-Square  sebesar  0.411,  artinya besarnya  koefisien  determinasi  sebesar  0.411  menyatakan  bahwa  sosialisasi  perpajakan,  tarif pajak, dan sanksi perpajakan memberikan kontribusi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 41,1%.  Sisanya 58,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  analisis  yang  dilakukan  pada  bagian  sebelumnya  dapat  diambil  beberapa kesimpulan, yaitu: (1) Hasil pengujian hipotesis pertama menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif  sebesar 0.364  dan  signifikan  sebesar  0.001  antara Sosialisasi  Perpajakan terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan  demikian  hipotesis  1  terbukti;  (2)  Hasil  pengujian  hipotesis kedua  menyatakan  bahwa  Terdapat  pengaruh  positif  sebesar  0.414  dan  signifikan  sebesar 0.000  antara  Tarif  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan  demikian  hipotesis  2 terbukti;  (3)  Hasil  pengujian  hipotesis  ketiga  menyatakan  bahwa  berpengaruh  positif  yaitu sebesar  0.285  dan  signifikan  sebesar  0.005  antara  Sanksi  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  dengan  demikian  hipotesis  3  terbukti;  (4)  Hasil  pengujian  hipotesis  keempat menyatakan  bahwa Nilai  statistik  F  sebesar  28.871  >  F tabel = 2.68  dengan  nilai  signifikansi sebesar  0. 000  <  0.05  yang  berarti  Sosialisasi  Perpajakan  (X1),  Tarif  Pajak  (X2),  dan  Sanksi Perpajakan  (X3)  secara  bersama-sama  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).  Nilai adjusted R-square sebesar 0.411 artinya besarnya koefisien determinasi  menyatakan  bahwa  Sosialisasi  Perpajakan,  Tarif  Pajak,  Sanksi  Perpajakan memberikan kontribusi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 41,2% dan  58.8% dijelaskan oleh varibel lain diluar model penelitian, dengan demikian hipotesis 4 (H4) terbukti. Berdasarkan  kesimpulan  diatas  menunjukkan  bahwa  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  di  Pasar Johar  Baru  dan  Pasar  Gembrong  dipengaruhi  oleh  Sosialisasi  Perpajakan,  Tarif  Pajak,  dan Sanksi  perpajakan.    Hasil  dari  penelitian  ini  membuktikan  bahwa  terdapat  pengaruh  positif antara  sosialisasi  perpajakan  dan  kepatuhan  wajib  pajak.  Tarif  pajak  dan  sanksi  perpajakan juga perpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.  Hal ini berarti bahwa semakin tinggi sosialisasi  perpajakan  maka  semakin  tinggi  pengetahuan  pajak  yang  akan  meningkatkan kepatuhan wajib pajak.  Semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan  wajib  pajak.    semakin  tinggi  sanksi  perpajakan  akan  semakin  tinggi  juga  tingkat kepatuhan  wajib  pajaknya.    Peneliti  berharap  agar  lebih  sering  lagi  diadakan  suatu  pelatihan untuk pemilik UMKM, diselingi dengan sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak terkait tentang  peraturan  perpajakan  dan  tentang  pentingnya  membayar  pajak.    Pelatihan  tersebut diharapkan  dapat  menambah  pemahaman  pemilik  umkm  tentang  perpajakan  juga  sebagai sarana  pemiliki  umkm  untuk  mengembangkan  usaha  milik  mereka.    Sanksi  perpajakan merupakan  upaya  pemerintah  untuk  mencengah  agar  wajib  pajak  tidak  melangggar  norma perpajakan. Pemerintah sebaiknya memberikan sanksi yang tegas karena dapat meningkatkan kedisplinan pemilik UMKM dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Dari hasil uraian yang dikemukakan di atas, bahwa penulis merekomendasikan sebagai berikut:
(1) Bagi  penulis  selanjutnya,  disarankan  untuk  menambah  variabel  independen  yang  tidak diteliti  dalam  penelitian  ini  yang  mungkin  mempunyai  pengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak;  (2)  Untuk  penelitian  selanjutnya,  dapat  menambahkan  jumlah  sampel  penelitian  dan memperluas  wilayah  sampel  penelitian  sehingga  dapat  digeneralisasi  dan  dapat  memberikan gambaran  yang  lebih  nyata  mengenai  kepatuhan  wajib  pajak;  (3)  Bagi  Direktorat  Jenderal Pajak,  dapat    memberikan    informasi  peningkatan  pelayanan  dengan  cara  lebih  banyak sosialisasi perpajakan ke pasar – pasar tradisional, memberikan pelayanan yang dapat dengan mudah  dimengerti  dan  lebih  mudah  dijangkau  pemilik  UMKM  dipasar,  memberikan  sanksi
perpajakan secara tegas kepada wajib pajak yang melanggar; (4)  Bagi PD Pasar Jaya,  dapat memberikan  informasi  lebih  dalam  hal  edukasi  tentang  pajak  kepada  pemilik  UMKM  dengan cara  bekerja  sama  dengan  Dirjen  Pajak  untuk  mengadakan  sosialisasi  perpajakan  di  pasar – pasar;  (5)  Bagi  pemilik  UMKM  (Wajib  Pajak),  diharapkan  untuk  lebih  memahami  peraturan perpajakan berlaku saat ini agar dapat lebih sadar dan patuh akan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan negeri dikemudian hari. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pemilik umkm aktif mencari informasi dan mengikuti peraturan perpajakan yang terbaru

## REFERENSI
Amirudin, & Sudirman. (2012). Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat Dua Media.
Ananda,  P.  R.,  Kumadji,  S.,  &  Husaini,  A.  (2015).  Perngaruh  Sosialisasi  Perpajakan,  Tarif Pajak,  dan  Pemahaman  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  . Jurnal Perpajakan, Vol. 6 (No. 2).
Antonius,  Y. (2016). Pengaruh Pemahaman Wajib  Pajak, Sanksi  Perpajakan dan Penggunaan e-system Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Terkhusus Sektor UMKM di Jakarta.
Ariani,  M.  (2017,  April).  Pengaruh  Sosialisasi  Pajak,  Pemahaman  Pajak,  Kesadaran  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Membayar  Wajib  Pajak  PP  46  Tahun  2013  pada  Pelaku  Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jurnal Media Ekonomi, Vol. 22 (No. 1).
Basalamah,  A.  S.  (2004). Perilaku  Organisasi  Memahami  dan  Mengelola  Aspek  Humniora dalam Organisasi. Depok: Usaha Kami.
Fuadi,  A.  O.,  &  Mangoting,  Y.  (2013). Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Petugas  Pajak,  Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
Ghozali,  I.  (2016). Aplikasi  Analisis  Multivariete  Dengan  Program  IBM  SPSS  23 (8  ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Herryanto,  M.,  &  Toly,  A.  A.  (2012). Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Kegiatan  Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan.
Julianti,  M.  (2014).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi untuk Membayar Pajak dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak  Sebagai  Variabel  Moderating. Skripsi .  Semarang:  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis.
Univ. Diponegoro.
Mardiasmo. (2016). Perpajakan (Revisi 2016 ed.). Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
Marnova,  S.,  &  Jaya,  H.  (2017,  Maret).  Pengaruh  Pemahaman,  Kesadaran,  Dan  Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Measurement, Vol. 11 (No. 1), 77-91.
Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia. (1 ed.). Yogyakarta: Graha Ilmu.
Resmi, S. (2017). Perpajakan: Teori dan Kasus, Buku 1 (10 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
Santoso,  W.  (2008,  Oktober).  Analisis  Resiko  Ketidakpatuhan  Wajib  Pajak  sebagai  Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak . Jurnal Keuangan Publik, Vol. 5 (No. 1), 85-137.
Septiani, E., Jeny, S., & Rachmat, A. (n.d.). Pengaruh Sosialisasi Perpajaka, Pengetahuan Tarif Perpajakan,  dan  Pemahaman  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. e-Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen .
Sinambela,  B.  M.  (2015).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Petugas  Pajak,  Kepuasan  Atas Pelayanan  Perpajakan,  Sanksi  Perpajakan  dan  Biaya  Kepatuhan  Pajak  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM). Skripsi .  Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I.
Sinambela,  B.  M.  (2015). Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Petugas  Pajak,  Kepuasan  Atas Pelayanan  Perpajakan,  Sanksi  Perpajakan  dan  Biaya  Kepatuhan  Pajak  Terhadap, Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Soemitro,  R.  (2016). Hukum  Pajak  International  Indonesia.  Perkembangan  dan  Pengaruhnya. Jakarta: P.T Eresco.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Tambunan,  T.  (2012). 2012.  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  di  Indonesia,  Isu-Isu  Penting. Jakarta: LP3ES.
Winerung,  L.  O.  (2013,  September).  Sosialisasi  Perpajakan,  Pelayanan  Fiskus,  dan  Sanksi Perpajakan  terhadap  kepatuhan  WPOP  di  KPP  Manado  dan  KPP  Blitung. Jurnal EMBA, Vol. 1 (No. 3).