## POLITIK PENATAAN RUANG KOTA KUPANG BERBASIS IDENTITAS FISIK DAN SOSIAL-BUDAYA

## Eusabius Separera Niron
Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia. E-mail: eusabius.niron@unwira.ac.id

## Abstrak
Politik desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia memberikan kesempatan kepada Pemda untuk mengembangkan aset dan potensi yang dimiliki. Sebagai daerah otonom, Kota Kupang memiliki aset dan potensi untuk dikembangkan sebagai simbol identitasnya untuk tujuan wisata sejarah kota. Usia Kota Kupang tidak muda lagi. Bukti sejarahnya adalah keberadaan benteng Concordia (1640) . Kota Kupang membutuhkan revitalisasi ruang agar pengelolaan aset Kota Pusaka dan Kota Karang yang ditumbuhi pohon Sepe, berkelanjutan berbasis pariwisata dan ekonomi-kreatif. Artikel ini bertujuan menganalisis tata ruang Kota Kupang berbasis identitas fisik dan sosial-budaya, serta memberikan rekomendasi kebijakan revitalisasi ruang Kota untuk menciptakan simbol identitas sebagai salah Kota Pusaka dan Kota Karang Sepe di Indonesia. Melalui studi kepustakan, tulisan ini berargumen bahwa, Pertam a, banyak bangunan bersejarah peninggalan Belanda, Jepang dan Portugis yang tidak terawat dan tidak berfungsi serta tidak tercatat sebagai Bangunan Cagar Budaya. Kedua , status kepemilikan gedung bersejarah masih menjadi masalah yang belum dicari solusinya oleh para pengambil kebijakan mulai dari Pemprov NTT, Pemkot Kupang dan Pemkab Kupang agar Kawasan Kota Lama Kupang tetap lestari. Ketiga , belum ada upaya penanaman jenis tanaman khas seperti pohon Sepe di area publik. Keempat , belum ada komitmen politik dari Pemkot Kupang untuk melakukan revitalisasi ruang publik berbasis identitas fisik dan sosial-budaya.
Kata Kunci : identitas ruang, kota pusaka, flamboyan.

## Abstract
Decentralization-politics and regional autonomy in Indonesia provide opportunities for local governments to develop their assets and potentials. As autonomous region, Kupang City has assets and potentials to be developed as a symbol of its identity for historical tourism purposes. Its needs a space revitalization for managing assets of Heritage City and Karang City, where Sepe trees grow is sustainable. This article aims to analyze the spatial layout of this City based on physical and socio-cultural identity, as well as provide recommendations for spatial revitalization to create a symbol of identity as one of the Heritage Cities and the City of Karang Sepe in Indonesia. Through literature study, this paper argues that, First, there are many historical buildings from the Dutch, Japanese and Portuguese heritage that are not maintained, not functioning and not recorded as Cultural Heritage Buildings. Second, the ownership status of historical buildings is still a problem that policy makers (NTT Provincial, Kupang City and Kupang Regency Government) have not found a solution, so that the Old City Area remains sustainable. Third, there has no effort to plant species such as the Sepe tree in public areas. Fourth, there has no political commitment from the Kupang City Government to revitalize public space based on physical and socio-cultural identity.
Keywords : spatial identity, heritage city, flamboyant

## PENDAHULUAN
Studi tentang kota berikut permasalahan sosial dan ekonomi-politik yang melingkupinya, semakin menarik untuk dikaji secara kritis. Kota merupakan sebuah arena yang mempunyai pesona dan daya tarik yang begitu besar sehingga dapat memikat dan menggerakan setiap orang untuk bermigrasi, melakukan aktivitas sosial-ekonomi, berkarya dan berproduksi di dalamnya. Dalam pandangan Priyono (2009), kota yang tumbuh dan berkembang pesat di era global ini terjadi karena adanya fenomena urbanisme. Kota sudah menjadi lipatan-lipatan percampuran antara implosi dan eksplosi dari semua kemungkinan gejala politik, perdagangan, industri hingga kriminalitas. Semua ini terjadi pada berbagai lapis lipatan, mulai
dari yang personal, interpersonal, lokal, nasional, regional dan global (Aminah, 2013).
Kota sebagai suatu ruang, merupakan kenyataan substansial sekaligus arena diskursif yang terus memproduksi dan mereproduksi maknanya secara kolektif (Lefebvre, 1991) . Dengan demikian, perlu adanya pendekatan teori urban kritis dalam wujud kota abstrak, yang dapat memberikan kesempatan untuk membayangkan kembali konsep kota yang ideal (Brenner, 2012) . Perencanaan tata kota merupakan salah satu arena perumusan kebijakan publik yang dapat menjadi sarana bagi massa-rakyat untuk melakukan resistensi dan atau berpartisipasi dalam tata kelola pemerintahan modern. Oleh karena itu, partisipasi yang aktif dan kritis diperlukan untuk mewujudkan kehendak kolektif warga dalam membentuk kota sebagai suatu lanskap politik dan merealisasikan imajinasi keruangannya (Harvey, 1996).
Perencanaan tata kota juga merupakan suatu praksis tindakan aktif. Artinya bahwa dalam mekanisme perencanaan kota yang demikian, masyarakat baik secara individual maupun kolektif berdemokrasi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan. Akan tetapi penataan ruang kota kemudian menjadi instrumen kebijakan yang dilakukan oleh penguasa untuk meminggirkan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam membentuk kultur penataan kota sebagai suatu praksis aktif hanya akan mewujudkan kota sebagai suatu totalitas pasif (Merrifield, 2011).
Kota Kupang sebagai ibukota Provinsi NTT menjadi salah satu pintu gerbang atau terminal transit dalam sistem distribusi barang, jasa dari dan menuju Timor Leste. Bahkan ke depan, jika dibuka kembali jalur penerbangan Kupang - Drawin (Australia), maka Kota Kupang akan menjadi pintu gerbang udara menuju
Australia. Dalam kedudukannya yang strategis ini, maka wujud fisik lingkungan dan bangunan Kota Kupang perlu diatur dan dikendalikan agar dapat menampilkan diri secara bermartabat sebagai garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tatanan fisik bangunan dan lingkungan di Kota Kupang harus dikelola sedemikian rupa sehingga layak dan nyaman dihuni, elok dan indah ketika dilihat dan dikenang, serta produktif secara berkelanjutan.
Salah satu perbedaan mendasar dari struktur fisik Kota Kupang pada tahun 1980-an dengan kondisi saat ini terletak pada perubahan sistem transportasi kota. Jaringan jalan yang semakin kompleks, berpotongan dan bersilangan telah merubah lanskap padang karang
Kota Kupang menjadi fragmen-fragmen permukiman baru. Dengan kemajuan sistem transportasi dan semakin luasnya wilayah hunian maka struktur kota praktis tidak lagi dibentuk oleh hanya satu pusat kegiatan ekonomi di kawasan Lai Lai Besi Kopan (LLBK) dan Kampung Solor. Secara spontan telah tumbuh sub-sub sentra perdagangan baru. Akibatnya Kota Lama/Tua Kupang cenderung semakin surut peran dan fungsinya. Bahkan cenderung mati dan secara perlahan menjelma menjadi sebuah museum. Sementara proses pembentukan sub pusat baru di pinggiran kota yang tumbuh secara spontan mengakibatkan kawasan pinggiran tumbuh tanpa arah dan cenderung semrawut. Pertarungan kepentingan ekonomi versus ekologi dapat dilihat dalam kasus konversi lahan kawasan lindung menjadi kawasan budidaya (Niron, 2020).
Walaupun ada dinamika perubahan tata ruang di Kota Kupang, namun masih ada harapan yang sangat besar untuk memperkenalkan Kota Lama/ Tua Kupang sebagai bagian dari destinasi sejarah karena sesungguhnya pada bulan April 2014,
Kota Kupang telah ditetapkan sebagai salah satu Kota Pusaka/Kota Warisan Budaya ( heritage city ) di Indonesia. Berbagai permasalahan kemudian muncul mengancam keberadaan KKLK, dari masalah infrastruktur pendukung kawasan pariwisata, masalah sosial ekonomi masyarakat lokal, masalah anggarani, masalah estetika dan status kepemilikan aset di Kota Lama/Tua Kupang (ada aset milik perorangan, milik Pemerintah Kabupaten Kupang namun gedungnya berada di wilayah pemerintahan Kota Kupang), serta belum tersedianya data yang lengkap mengenai benda-benda peninggalan sejarah yang utuh di Kota Kupang (Therik, 2018).
Lebih lanjut Therik (2018) menjelaskan bahwa sebagai Kota
Pusaka/Kota
Warisan
Budaya ( Heritage City)
tentunya membutuhkan revitalisasi agar Kota Lama/Tua Kupang tetap berkelanjutan, karena itu dibutuhkan keterlibatan berbagai lembaga seperti pemerintah daerah (terutama Dinas Pariwisata), lembaga legislati (untuk dukungan anggaran), perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, peran pers dan para pemerhati sejarah/heritage di Kota Kupang. Kriteria tolok ukur dan penggolongan Benda Cagar Budaya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ( lihat Pasal 5 ) yaitu Benda, Bangunan, atau Struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria: berusia 50 Tahun atau lebih, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
Bangunan bersejarah di kawasan Kota Lama/Tua Kupang yang berkarakter kolonial tersebut layak dijaga kelestariannya menjadi penanda dan identitas kawasan sebagai kawasan
bersejarah. Revitalisasi kawasan bersejarah yang memadai bermanfaat menghidupkan kawasan sekaligus menjaga kelestariannya dan terkendali dari pengaruh aktivitas vandalisme (Lake et al, 2019)
Revitalisasi ruang perkotaan sebagai strategi manajemen perkotaan untuk memfasilitasi ekonomi, sosial, lingkungan, budaya dan sejarah pengembangan daerah perkotaan yang bermasalah, kekurangan dan terlantar (Spandou et al, 2010) . Berdasarkan proses revitalisasi perkotaan, target yang ingin dicapai adalah membangun kembali kota tempat orang bekerja dan hidup, kualitas lingkungan yang baik, fasilitas sosial, budaya dan rekreasi yang memadai, dan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk lokal secara berkelanjutan.
Artikel ini menjelaskan bahwa program revitalisasi ruang public Kota Kupang berbasis identitas fisik dan sosial-budaya harus dilakukan dalam rangka mewujudkan simbol identitas dan image Kota Kupang sebagai salah Kota Pusaka/Warisan Budaya ( heritage city) dan Kota Karang yang ditumbuhi pohon Sepe
( Flambaoyan ) di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa harus ada integrasi ideologi politik-spa ial dan sosial-budaya program revitalisasi ruang publik di Kota Kupang. Program revitalisasi ruang publik ini, menggambarkan bahwa aspek fisik lingkungan dan bangunan peninggalan bersejarah bukan hanya brand Kota Kupang, akan tetapi juga pengingat dan penanda kepada warga Kota Kupang dan publik lainnya tentang sejarah Kota Kupang sebagai kota kolonial dan perdagangan abad ke XV. Dalam membangun identitas ruang perkotaan, pemerintah perlu memberikan perhatian yang serius pada sintesis ideologi kota kolonial dan perdagangan di masa lalu dengan identitas kota modern ( politico-spatial ). Oleh karena itu, program revitalisasi
ruang publik Kota Kupang berbasis identitas fisik dan sosial- budaya, sejatinya menunjukan adanya proses dialektika historis- politik-sosial budaya ruang perkotaan.
Pembangunan kembali kota (regenerasi) telah menjadi komponen vital dari proses pembangunan perkotaan. Hal ini dilakukan karena kota cenderung menua dan menjadi usang secara fisik dan fungsional. Pembangunan kembali kota ditargetkan untuk membasmi permukiman kumuh dan tidak sehat untuk hidup di kota, menciptakan pemandangan dan citra daerah perkotaan yang lebih baik, meningkatkan ekonomi di wilayah perkotaan, menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman, meningkatkan nilai properti dimasa depan; dan merestrukturisasi masyarakat dalam pengentasan kemiskinan (Li et al, 2014) . Program revitalisasi ruang publik telah dirancang untuk menyatukan komunitas antar budaya (Bagwell et al, 2012) . Oleh karena itu, ruang publik perkotaan harus menjadi simbol kota kontemporer dan alat dalam revitalisasi kota, sehingga menciptakan kembali identitas kota yang hilang (Ramlee et al, 2015) . Ruang publik ini mencerminkan kehidupan sosial dan interaksi masyarakat (Okolo & Okolie, 2010) . Peran penting lain dari ruang publik adalah ekonomi dan komersial yang merupakan fokus dari program regenerasi (Ercan, 2007) . Ruang publik yang baik dan desain yang baik merupakan hasil dari kebangkitan kota yang sukses serta alat untuk memobilisasi masyarakat untuk memberikan kebangkitan kota (Farzaneh, 2011).
Ruang publik perkotaan berkaitan dengan semua bagian- bagian dari lingkungan alam dan binaan dimana masyarakat memiliki akses gratis. Ruang publik meliputi: jalan, square , tanah perkerasan, ruang terbuka hijau dan taman, dan ruang publik/privat yang aksesnya tidak dibatasi (Carmona et al, 2004).
Ruang publik setidaknya harus memiliki tiga kriteria dasar yaitu responsive, democratic and meaningful. Ruang publik harus bisa mengakomodir kegiatan, keinginan, dan minat pengguna ( responsive) . Ruang publik harus bisa digunakan oleh masyarakat umum dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, budaya serta dapat diakses oleh berbagai kondisi fisik manusia tanpa diskriminasi ( democratic ). Ruang publik juga harus memiliki keterkaitan antara ruang dan manusia serta dengan konteks sosial, dapat memberikan arti atau makna bagi masyarakat lokal secara individual maupun kelompok ( meaningful ) (Stephen, 1992).
Penataan kembali (revitalisasi) ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian khusus. Tidak hanya sekedar menciptakan “branding”, namun menghadirkan ruang kota yang aman dan nyaman, serta mengedapankan upaya menyelamatkan kekhasan dan nilai-nilai lokal suatu kota karakter unik suatu kota akan benar-benar terlihat. Kevin Lynch (1960) menjelaskan bahwa identitas kota merupakan citra mental yang terbentuk dari ritme biologis tempat dan ruang tertentu yang mencerminkan waktu ( sense of time ), yang ditumbuhkan dari dalam secara mengakar oleh aktivitas sosial-ekonomi-budaya masyarakat kota itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa identitas suatu kota pada dasarnya adalah sesuatu yang mampu memberikan kesan dalam sebuah proses imajinasi manusia dan pada akhirnya menciptakan kesan tersendiri dalam perjalanannya. Identitas suatu kota tidak sekedar simbolis arsitektural semata seperti tragedi salah kaprah para penguasa yang berpikir praktis bahwa menciptakan identitas suatu kota cukup dengan membuat “ landmark’
semata.
Memahami citra dan identitas kota tidak hanya berorientasi pada keberadaan elemen-elemen fisik maupun kejelasan struktur kotanya namun yang lebih penting bagaimana
keberjalinan antara manusia dengan artefak fisik dapat terbangun. Sehingga adanya sebuah “sense” yang memberikan makna bagi setiap orang yang berjalan di sudutnya.
Menurut pandangan Castells (1997), identitas ruang perkotaan adalah fakta dinamis yang mengambil bentuk dan mengubah pengaruh lingkungan alam kota dan unsur-unsur fisik, serta faktor sosial. Identitas perkotaan menjadi yang paling mudah dibaca untuk ruang kota di mana karakteristik alam dan sosial tercermin. Desain perkotaan adalah sarana untuk membangun ruang kota, serta untuk merumuskan, mengubah, dan mereproduksi identitas perkotaannya. Desain perkotaan bekerja terutama untuk karakteristik fisik ruang kota. Namun, fitur fisik ruang kota tidak dapat dipisahkan dari aspek sosial budaya, politik, dan ekonomi. Struktur kota dan masyarakat yang sadar lingkungan diperlukan untuk perencanaan tata ruang. Dalam hal ini, implikasi dari desain kota adalah pada identitas kota yang terkonsentrasi yang pada dasarnya terletak pada dua faktor. Pertama, identitas ruang adalah implikasi dari fitur fisik perkotaan yang harus dibangun sesuai dengan desain identitas perkotaan. Keharmonisan antara produksi ruang kota, elemen fisik alami, dan citra perkotaan menciptakan integrasi yang memungkinkan identitas perkotaan berkelanjutan dan menjadi efek positif bagi identitas perkotaan (Aminah, 2018).
Lebih lanjut Aminah (2018), menjelaskan bahwa identitas ruang atau tempat tidak dapat dipahami dengan mudah sebagai cara untuk menandai ruang / tempat bagi orang untuk mengingat dan memberikan makna. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh Boisen (2011) dan Kalandides (2011) bahwa identitas adalah konsep paradoks, karena diciptakan untuk menciptakan merek (branding). Sedangkan Kavaratzis & Hatch (2013) berpendapat
bahwa kebutuhan untuk merumuskan konsep identitas ruang adalah dengan menggabungkan aspek perubahan, kontinuitas, kesatuan, dan heterogenitas (Aminah, 2018).
Weichhart et al. (2006) membedakan tiga jenis identitas tempat, yaitu identifikasi dari, diidentifikasi sebagai, dan diidentifikasi dengan. Pertama , mengacu pada cara orang lain (kelompok atau individu) memahami dan mengenali tempat, karena mereka menetapkan karakteristik dan kekhususan tertentu. Kedua (diidentifikasi sebagai), dengan cara terbalik, mengacu pada cara orang (kelompok dan individu) dikaitkan dengan tempat asal mereka, daerah perumahan, dan sebagainya. Ketiga (diidentifikasi dengan) mengikuti tradisi fenomenologis yang berupaya mengeksplorasi hubungan antara manusia dan tempat tinggal masing-masing. Ini mengacu pada cara orang mengidentifikasi diri dengan tempat tinggal mereka dan menghubungkannya dengan konstruksi identitas mereka sendiri (Aminah, 2018).
Menurut Goeldner dan Ritchie (2009), ada 5 (lima) prinsip penting dalam mengembangkan sebuah Kota Pusaka/Kota Warisan ( heritage city ) yaitu: (1) Kemudahan Aksesibilitas (seperti sistem transportasi: rute, mode transportasi, terminal, infrastruktur jalan), (2) Objek Wisata ( tangible dan intangible ): alam (cagar alam), buatan manusia, bangunan, tujuan dibangun, cagar budaya, (3) Aktivitas: hal yang dapat dilakukan ( indoor / outdoor ), sirkulasi udara, cahaya, (4) Fasilitas: akomodasi,
makanan-minuman- service , ritel dan jasa wisata lainnya, dan (5)
Layanan Tambahan: Kantor Pos, Bank, Money Changer , dan hal yang tidak kalah penting adalah perencanaan dan pengembangan promosi serta kolaborasi dengan semua stakeholder.
Diskursus tentang identitas kota, tidak akan pernah lepas dari bentukan-bentukan fisik tiga dimensi yakni bangunan- bangunan, arsitekturnya serta sudut pandang kehidupan manusia yang menghuninya. Keunikan sebuah kota tidak hanya secara fisik namun juga keunikan dan kekhasan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan spiritual penghuninya. Kota adalah sumber kenangan ( collective memory ) masa lampau. Kota bukan sekedar candradimuka manusia masa kini, melainkan juga sebagai sumber kenangan masa lampau dan arena berfantasi ke masa depan (Budihardjo, 1991). Sehingga sangat jelas bahwa kota tidak boleh dipahami sebatas fisik semata, namun lebih ditekankan bagaimana interaksi sosial antara berbagai elemen terjadi di dalam Kota.
Di era globalisasi ini, ada berbagai tuntuan pembangunan kota yang kian beragam, maka diperlukan suatu strategi untuk membangun dan mengembangkan sebuah kota sekaligus membangun identitasnya. Tidak sekedar mencipta bangunan hingga level kawasan, namun mencipta kondisi dimana adanya keserasian setiap unsur yang ada. Hal terpenting yang patut diperhatikan adalah bagaimana memanfaatkan potensi dan kekayaan arsitektur, iklim dan budaya lokal yang digunakan sebagai basis dalam merencanakan dan merancang sebuah kota yang beridentitas.
Wikrawardana (2009) mengajukan beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk membangun kota yang beridentitas diantaranya adalah membangun kota dengan ‘ struktur yang jelas”. Kota akan mudah dipahami serta meninggalkan kesan yang mendalam jika kota tersebut memiliki struktur ruang yang jelas. Struktur ruang kota yang jelas akan mempermudah dalam proses penjelajahan dan orientasi terhadap lingkungan sekitarnya. Akan
tetapi akan terjadi hal sebaliknya jika kota tidak memiliki struktur yang jelas. Misalnya, penempatan fungsi guna lahan yang tidak tepat sehingga aktivitas lalu lintas yang ada menjadi meningkat tentunya akan menyebabkan ketidaknyamanan bagi setiap orang yang ada di dalamnya.
Selain itu, kota harus memiliki ‘ keunikan dan kekhasan fisik’ . Keunikan dan kekhasan ini akan memberikan pengalaman berbeda bagi setiap orang yang menikmatinya. Potensi artefak fisik yang unik dan khas dapat menjadi salah satu modal membangun identitas kota dengan cara merevitalisasinya agar menjadi sebuah pembeda dengan kota-kota lainnya.
Meskipun dalam perkembangannya kota-kota tersebut akan
mengalami pertumbuhan, hal penting yang diperlukan adalah bagaimana kekhasan dan keunikan
artefak fisik tersebut dapat berdampingan selaras dengan bangunan/artefak fisik yang bersifat modern dan baru. Kota juga harus mempunyai kandungan ‘ Collective Memory’ . Kawasan suatu kota terbentuk oleh faktor sejarah yang menyimpan banyak memori masa lalu baik nilai-nilai budaya, sosial, spiritual, ekonomi hingga politik. Karena menyimpan memori masa lalu yang sangat kuat dan berkesan bagi pelaku ruangnya, maka muncul keinginan untuk selalu mengulang, hadir kembali dalam pentas kehidupan ruang perkotaan ini (Wikrawardana, 2009).

## METODE PENELITIAN
Artikel ini ditulis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskripsi analitis-kritis. Adapun proses pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan ( library research ), yakni teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, jurnal, serta berbagai laporan yang
berkaitan dengan masalah yang ingin dikaji (Cresswell, 2012) . Data-data yang diperoleh dari hasil penelaahan tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan perspektif sosio- spasial dan politik-spasial tentang identitas ruang dan tempat.
Studi tentang identitas ruang kota membutuhkan ruang lingkup politik yang kuat. Identitas ruang kota ditentukan melalui proses politik di mana berbagai aktor berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Para aktor tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga para akademisi dari berbagai disiplin ilmu, perencana tata ruang dan wilayah, dan lain-lain.

## PEMBAHASAN

## Identitas Historis Ruang Kota Kupang
Cikal bakal terbentuknya Kota Kupang memiliki latar belakang historis yang panjang dan penting. Menurut catatatan Depdikbud (1983/1984), wilayah Kupang berkembang sejak abad XV, ditandai dengan kedatangan Portugis dan VOC. Pada tanggal 29 Desember 1645 Portugis membangun benteng kecil di Kupang. Pada tahun 1653 VOC merebut benteng tersebut dan diberi nama Fort Concordia . Benteng tersebut terletak di dekat muara sungai Kupang (Setiadi, 2018).
Dalam konteks sejarah terbentuknya kawasan, maka kawasan Kota Lama Kupang merupakan embrio dari Kota Kupang yang ada sekarang. Kawasan Kota Lama bermula dari dua kampung yang dibentuk oleh masyarakat Helong. Dua kampung ini adalah Kai Salun dan Buni Baun. Kai Salun saat ini menjadi Kelurahan Fatufeto dan Buni Baun menjadi Kelurahan Bonipoi. Pusat pemerintahan saat itu berada di Kai Salun, yang mana terdapat Sonaf (istana) raja Koen (raja Kupang). Kai Salun memiliki komoditi kayu cendana yang saat itu merupakan komoditi yang
sangat diminati oleh bangsa asing. Bangsa asing pertama yang berhasil sampai di Kupang saat itu adalah bangsa Cina. Untuk mendapatkan cendana, mereka melakukan barter dengan keramik dan barang lainnya, adapula yang akhirnya kawin dengan penduduk setempat untuk mendapatkan kepercayaan dari raja. Mereka menikah, menetap dan kemudian membentuk perkampungannya (Luitnan, 2012) , (Sanjaya, 2014) , (Kleden,
2018).
Gambar 1. Rumah Jabatan Asisten Residen Kupang Sumber: Dokumentasi Therik (2018)
Pada masa Portugis masuk ke NTT, terutama Kupang, mereka meminta kepada raja untuk memberikan sebidang tanah yang kemudian dapat dibangun benteng pertahanan. Benteng itu kemudian direbut oleh Belanda yang masuk kemudian, dan diberi nama Fort Concordia. Benteng ini menjadi pusat perkembangan kawasan selanjutnya. Pada masa pemerintahannya di Kupang, Belanda mendatangkan masyarakat dari luar Kupang untuk menjadi pertahanan hidup bersama dengan raja dan masyarakat
Helong yang sudah lebih dahulu menetap. Para prajurit pribumi dari Solor ditempatkan di dekat pantai sebelah timur benteng. Perkampungan Cina dibangun di dekat kaki dan di tenggara benteng. Rakyat Amabi di tempatkan di Buni Baun. Raja Foenay dan rakyatnya, Raja Sonbai dan rakyatnya ditempatkan di selatan benteng. Di barat ditempatkan para prajurit dari Rote, Sabu dan Raja Kupang beserta rakyat. Hal ini menjadikan benteng sebagai pusat, dikelilingi oleh perkampungan sebagai lapis benteng atau benteng hidup (Luitnan, 2012), (Sanjaya, 2014), (Kleden, 2018).
Pertumbuhan Kota Kupang diawal abad ke XIX meliputi area kawasan Kota Lama yang mencakup daerah sekitar benteng sampai area sekitar pelabuhan Teluk Kupang. Pertumbuhan penduduk di luar kawasan Kota Lama meningkat dan membutuhkan perluasan kawasan permukiman ke arah Timur, Barat dan Selatan kawasan kota lama. Pada tanggal 6 Februari 1946, Kota Kupang menjadi daerah Swapraja Kupang. Pada tanggal 21 Oktober 1946 menjadi Dewan Raja-Raja Timor ( Timor Elland Federatie ). Pada tahun 1978 ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif dengan disahkannya Rancangan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang. Setelah kota Kupang berstatus sebagai Kotamadya, struktur perkembangan ruang semakin kompleks (Setiadi, 2018).
Menurut catatan Randolph dan Kuswardono (2018), walaupun aktivitas ekonomi dan administratif pada mulanya berkembang di daerah Kota Lama-yang berada di ujung utara pantai kota -perluasan birokrasi dan populasi bergerak ke segala arah, tetapi khususnya ke arah timur. Sekarang, meskipun Kota Lama tetap menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk paling tinggi, wilayah ini juga berpenduduk paling sedikit, dengan
pertumbuhan terbesar terjadi di Kota Raja, Oebobo, dan Kelapa Lima. Wilayah Alak dan Maulafa adalah daerah yang berpenduduk paling jarang, yang lebih dilihat sebagai kawasan peri-urban, walaupun posisinya terletak pada pinggiran kota.
Seiring dengan kemajuan dalam sistem trasportasi dan semakin luasnya wilayah hunian maka struktur kota praktis tidak lagi dibentuk oleh hanya satu maha pusat yakni pusat kota lama. Secara spontan telah tumbuh sub-sub sentra perdagangan yang baru, baik berupa perluasan kontinum kegiatan perdagangan pusat kota maupun tumbuhnya nodal perdagangan baru dalam bentuk aglomerasi linier sepanjang sisi jalan-jalan utama kota. Bagaimanapun proses penetrasi kegiatan perdagangan yang menyertai pembentukan pusat-pusat baru ini bernilai positif bagi proses daur ulang kota. Karena bagaimanapun kota harus tetap produktif untuk mempertahankan eksistensinya. Artinya jika kota atau bagian kota tertentu menurun vitalitasnya atau seharusnya lebih ditingkatkan maka reorganisasi struktur ruang kota memang pantas dilakukan.
Problemnya adalah bahwa kecenderungan desentraisasi kegiatan perdagangan pada hampir di sebagian besar jalur utama kota ini mengakibatkan kota lama cenderung semakin surut perannya, bahkan cenderung mati. Sebagian besar warga kota cenderung untuk tidak memilih pusat kota lama karena mahalnya nilai lokasi dan sulitnya pencapaian, baik untuk kerja maupun untuk belanja, sehingga kehidupan pusat kota lama secara perlahan menjelma menjadi sebuah museum. Pada sisi lain proses pembentukan sub pusat baru di pinggiran kota yang umumnya tumbuh secara spontan, mengakibatkan kawasan pinggiranpun tumbuh tanpa arah dan cenderung semrawut; kenyataan mana kalau terus dibiarkan dapat mengakibatkan penurunan kualitas;
dan dalam jangka panjang merupakan ancaman bagi produktifitas dan vitalitas kota. Oleh karena itu, perlu dilakukan revitasilasi ruang publik berbasis identitas fisik dan social-budaya.

## Revitalisasi Ruang Publik Kota Kupang Berbasis Identitas Fisik dan Sosial-Budaya
Penataan kembali (revitalisasi) ruang kawasan perkotaan perlu mendapatkan perhatian khusus. Tidak cuma sekedar menciptakan “branding”, tetapi juga menampilkan ruang kota yang nyaman serta mendahulukan usaha-usaha melestarikan keunikan dan nilai-nilai lokal sebuah kota sehingga karakter unik suatu kota menjadi sungguh-sungguh nampak. Pembangunan RTH berupa taman-taman di Kota Kupang merupakan refleksi dari ketidakberdayaan Pemerintah Kota Kupang terhadap kekuatan kapitalis dan ketidakmampuannya dalam menghadapi tuntutan warga bagi penyediaan RTH maupun atas ruang dan tanah yang telah beralih fungsi dan peruntukannya bagi kepentingan komersial (Niron, 2020).
Revitalisasi merupakan kebutuhan dan pilihan yang tepat terhadap keberadaan fisik lingkungan dan bangunan-bangunan di sekitar kawasan Kota Lama/Tua Kupang, dibandingkan dengan pembangunan pusat perbelanjaan modern. Revitalisasi adalah sebuah aktivitas menghidupkan kembali sesuatu yang kurang atau tidak terberdayakan. Revitalisasi juga merupakan aktivitas menyelamatkan lingkungan dan memperbaharui aset-aset vital yang memberikan nilai lebih bagi pembangunan sebuah daerah dan masyarakat. Revitalisasi berarti perubahan yang cepat, bukan saja merubah wajah kota yang notabene merupakan kawasan cagar budaya, melainkan juga merubah sistem perkotaan dan citra kota itu sendiri. Pemerintah Kota dan Masyarakat harus
memiliki sebuah wilayah yang mampu menjaga citra Kota Kupang dimasa lalu.
Di kawasan Kota Lama/Tua Kupang selain terdapat beberapa bangunan bersejarah yakni bekas asisten residen zaman Belanda dan kantor gubernur pertama NTT. Masih berdiri juga sejumlah bangunan tua lainnya seperti Kelenteng Lay , Lembaga Pemasyar akatan tempo dulu, masjid Airmata, gereja Kota Kupang, tugu proklamasi, jembatan Selam dan bekas benteng Concordia yang kini dimanfaatkan sebagai markas TNI. Bangunan-bangunan tua tersebut dapat menjadi bagian dari revitalisasi sarana dan bangunan bernilai sejarah. Sedangkan bangunan lain yang dimiliki masyarakat juga memiliki arsitektur masa lalu yang kaya akan cerita dan nilai sejarah.
Gambar 2. Gereja Tua Kota Kupang Sumber: Dokumentasi Therik (2018).
Gambar 3. Pabrik Es
Minerva Sumber : Dokumentasi Therik (2018).
Ada beberapa alasan dalam melakukan revitalisasi Kota Lama/Tua Kupang. Pertama , Kota Lama Kupang memiliki nilai historis yang sangat tinggi, dan dapat dinikmati oleh berbagai generasi dalam kurun waktu sejarah yang berbeda. Kedua,
pemerintah daerah menjadi pemilik tanah dari beberapa bangunan bersejarah, mampu dengan mudah mengembangkan aset yang mereka miliki. Ketiga, bangunan bersejarah yang ada, sudah semakin tidak terurus dan kurang difungsikan. Alasan-alasan tersebut merupakan alasan internal yang menjadikan kebutuhan untuk diadakan revitalisasi. Sedangkan alasan lainnya yang datang dari eksternal, yakni wilayah Kota Lama/Tua Kupang dapat dijadikan sebagai obyek wisata sejarah dan kebudayaan. Dengan menjadikan Kota Lama/Tua menjadi obyek wisata sejarah dan kebudayaan, maka akan merubah citra Kota Lama/Tua (yang tidak terurus) dan membangkitkan potensi sektor lainnya, seperti ekonomi.
Program revitalisasi Kota Lama/Tua Kupang dapat meliputi elemen-elemen tata ruang, ruang terbuka, sirkulasi dan parkir, serta sarana untuk aktivitas penunjang kawasan. Untuk sarana aktivitas penunjang kawasan dapat dilakukan aktivitas rekreasi budaya di pantai sekitar Teddy’s atau beberapa tempat terbuka lainnya, sehingga meningkatkan nilai ekonomi dalam kawasan tersebut. Kawasan Kota Lama/Tua Kupang dapat dijadikan sebagai tempat tujuan wisata dan tempat perdagangan. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa kantor dan banyaknya toko yang berada disekitar kawasan tersebut, sehingga penyatuan antara wisata dan perdagangan menjadi hal yang menarik dalam pengembangan kawasan Kota Lama/Tua Kupang.
Selanjutnya ruang terbuka bagi masyarakat, dapat dilokasikan di terminal, pantai depan terminal, dan pertokoan sepanjang jalan menuju Kampung Solor. Ruang terbuka tersebut dapat dimanfaatkan untuk berekreasi, jalan-jalan ataupun berbelanja. Sementara untuk tata ruang bangunan, pemerintah harus melakukan pemugaran terhadap bangunan dan sarana
bersejarah, serta mengfungsikannya menjadi bangunan promosi wisata atau aktivitas tertentu. Sedangkan bangunan milik pribadi masyarakat yang memiliki arsitektur tempo dulu, pemerintah dapat memberikan bantuan dana untuk melakukan pemugaran tanpa mengurangi arsitektur bangunan. Selain itu pemerintah juga harus mulai melakukan pengawasan terhadap bertambahnya bangunan yang dapat merubah tata ruang dan nilai sejarah kawasan Kota Lama/Tua Kupang.
Gambar 4. Elektrische centrale te Koepang (Kantor Listrik Kupang). Sumber : Dokumentasi Therik (2018.
Pemerintah Kota Kupang juga perlu membuat peraturan baru tentang sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki dikawasan tersebut, sehingga tidak ada kesembrawutan sirkulasi. Mengingat kawasan Kota Lama/Tua merupakan kawasan yang padat, maka perlu ditentukan jalur kendaraan satu arah. Serta menempatkan lokasi yang tepat untuk perhentian kendaraan umum, sehingga tidak mengganggu sirkulasi kendaraan lainnya dan pejalan kaki. Perlu juga diperbaiki jalur bagi pejalan kaki (trotoar), sehingga pejalan kaki merasa nyaman dan tidak diganggu oleh aktivitas lainnya, seperti pedagang kaki lima (PKL). Penambahan sarana lainnya seperti tempat pembuangan sampah, perbaikan saluran limbah rumah tangga (got) dan kawasan hijau sangat dibutuhkan,
sehingga kawasan tersebut bersih dan terhindar dari banjir akibat luapan air saluran limbah pada musim hujan.
Selain memperhatikan tata bangunan dan tata ruang, pemerintah juga perlu membangkitkan kesadaran masyarakat sekitar kawasan akan pentingnya menjaga kelestarian bangunan sejarah dan lingkungan. Masyarakat harus diajak untuk berpartisipasi dalam menjaga citra Kota Lama/Tua Kupang. Dengan pengembangan kawasan Kota Tua/Lama Kupang secara holistik, yang melibatkan infrastuktur bangunan dan masyarakat, maka kawasan tersebut akan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat dan mampu memberikan pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Revitalisasi Kota Lama/Lama Kupang merupakan bagian dari revitalisasi bangunan-bangunan bersejarah dan revitalisasi masyarakat sekitar kawasan Kota Lama/Tua. Revitalisasi Kota Tua/Lama Kupang merupakan revitalisasi tata ruang kota yang selama ini belum diberdayakan, akibat dari pengembangan pembangunan keluar kota. Dengan melakukan revitalisasi, maka pemerintah memperkuat perekonomian masyarakat menengah dan kecil sekitar kawasan Kota Lama/Tua. Selain itu pemerintah juga menjaga keberadaan bangunan sejarah yang ada ditengah- tengah kota, yang akan terus bercerita tentang posisi Kota Kupang disejarah masa lampau. Hal tersebut merupakan bagian dari menciptakan masyarakat Kota Kupang masa kini, yang tidak pernah melupakan sejarah Kupang di masa lampau.
Program revitalisasi Kota Kupang juga harus berbasis identitas fisik lingkungan. Banyak pihak mungkin meragukan apakah Kupang sebagai “Kota Karang”, tuntutan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (RTHKP) minimal 20% itu dapat dipenuhi? Kota Kupang, umumnya sudah sangat dikenal dengan
jenis-jenis pohon alami lokal, yang “unik” dan dapat hidup ( survive) justru di tanah berkarang, yaitu jenis tanaman tradisional seperti beringin, kosambi, lontar, asam, sepe ( flamboyan ), pohon duri, dan masih banyak lainnya; maupun pohon-pohon penghijauan seperti lamtoro, gamalina, akasia, ketapang, jati, dan lain-lain. Sehingga, tidak ada alasan untuk pesimis terhadap tuntutan minimal 20 % ruang terbuka hijau di Kota Kupang.
Gambar 5. Pohon Sepe (flamboyan) Sumber : kupang.tribunnews.com.
Berkaitan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (RTHKP) tersebut, ada asumsi bahwa di tanah berkarang seperti Kota Kupang tidak tersedia sumber air adalah pandangan yang tidak benar. Secara biogeografis, umumnya, di dalam rongga karang yang ada di sepanjang pulau Timor, tersimpan sumber air dan jalur air alami. Di sepanjang daratan Timor mulai dari Bolok, Oeba, “Air-Lobang” di Oepura, Baumata, sampai Tarus, Camplong, dan seterusnya di Pulau Karang ini, terdapat sumber-sumber air, yang mana di dalamnya semacam “tanki-tanki karang” alami. Maka,
penataan ekosistem kota mesti didasarkan pada keunikan biogeografis Kota Kupang.
Pemerintah Kota Kupang perlu melakukan penanaman jenis tanaman yang khas Kupang di sepanjang jalur-jalur pembatas jalan-raya, seperti sepanjang Jalan El-Tari dan Frans Seda hingga bandara El-Tari Kupang agar Kota Kupang makin lebih hijau. Selain itu, Pemkot
bisa juga memperluas taman wisata alami dengan keunikan “karang” (seperti di sebelah Timur Tenau, di sekitar gua monyet), taman kota berpohon lontar di Namosain (sayangnya, sekarang sudah terancam punah oleh pembangunan perumahan mewah), sekitar gua-gua perang peninggalan Jepang (Kelapa Lima, Liliba); memperbanyak hutan kota (semacam taman Nostalgia); lalu memperbanyak berbagai jenis pohon di lokasi-lokasi pemakaman umum (kamboja dan flamboyan); di tempat parkir umum (kantor, rumah sakit, mall, dan lain-lain); di daerah penyanggah ( buffer zone ) di sekitar bandara; serta mewajibkan “taman atap” ( roof garden ) bagi gedung-gedung bertingkat, dan lain-lain.

## KESIMPULAN
Berdasarkan analisis tentang tata ruang Kota Kupang berbasis identitas fisik dan sosial- budaya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari studi ini yakni, Pertama , proses inventarisasi bangunan atau gedung tua bersejarah peninggalan Belanda,
Jepang dan Portugis harus dilakukan oleh pemerintah Kota Kupang sebagai salah satu Kota Pusaka/Warisan Budaya ( heritage city) terutama untuk kepentingan nilai sejarah, dan ilmu pengetahuan. Kedua , program revitalisasi gedung-gedung tua bersejarah tersebut menjadi sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan heritage karena dapat dikelola
sebagai daerah tujuan wisata terutama wisata sejarah kota dan wisata pendidikan. Selain revitalisasi terhadap gedung bersejarah, perlu ada upaya penanaman jenis tanaman khas yakni pohon Sepe ( flambaoyan ). Ketiga , pemerintah Kota Kupang harus memberi ruang serta mendukung para pemerhati kebudayaan dan kesenian daerah untuk menggelar berbagai event kesenian dan event kebudayaan sebagai ajang mempromosikan Kota Kupang sebagai salah satu Kota Pusaka/Warisan Kolonial ( heritage city) di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Aminah, S. (2013). Monograf Politik Tata Ruang : Dalam Pendulum Kontestasi dan Negosiasi. Surabaya: Revka Petra Media.
Aminah, S. (2018). Konstruksi Identitas Ruang: Dialektika Politico dan Sosio-Historis dalam Era Globalisasi. Jurnal Masyarakat, Kebudayaan
dan Politik , Vol. 31 (2), 140-154. https://doi.org/10.20473/mkp.V31I22018.140-154.
Brenner, N. (2012). What is Crtitical Urban Theory?, in Neil Brenner (ed) Cities for People, Not for Profit. New York: Routledge.
Budihardjo, E. (1991). Arsitektur dan Kota di Indonesia, Cetakan ke-3. Bandung: PT. Alumni.
Cresswell, J. W. (2012). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed (III). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ercan, Z. M. (2007). Public Space of Post Industrial Cities and Their Changing Roles. Metu jfa , 24 (1), 115-137.
Farzaneh, M. (2011). Urban Development Planning, Regeneration and Public Participation: A comparison Between the UK and Iran. United Kingdom: Newcastle University.
Randolph, G. dan Kuswardono, P. T. (2018). Kota-Kota Kecil, Kabupaten Urban Di Indonesia:Garis Depan Tantangan- Tantangan Ketenegakerjaan, Migrasi dan Urbanisasi.
Laporan Kasus Kota: Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kupang : PIKUL, JustJobs Network dan Centre for Policy Research (CPR ).
Harvey, D. (1996). Justice, Nature, and the Geography of Difference. Oxford: Blackwell.
Kleden, Y. A. (2018). Arahan Revitalisasi Kawasan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (Tesis). Malang: Institut Teknologi Nasional Malang.
Lake, R. C., Mberu, Y. B., & Diaz, A. (2019). Elemen-Elemen Pembentuk Sistem Kota -Lama Kupang. Jurnal Arsitektur KOMPOSISI , Vol. 12, Nomor 3, 257-269.
Lefebvre, H. (1991). The Production of Space. Cambridge USA: Blackwell.
Li, L.H.,Lin. J., Li.X., & Wu, F. (2014). Redevelopment of Urban Village in China - A step towards an effective urban policy? A Case Study of Liede Village in Guangzhou. Journal of Habitat International, (43), 299 - 308.
https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2014.03.009 .
Luitnan, I. A. (2012). Kupang Tempoe Doeloe. Depok: Penerbit Ruas.
Lynch, K. (1960). The Image Of The City. Cambridge : The MIT Press.
Ramlee, M., Omar, D., Yunus, R. M., Samdhi, Z. (2015). Revitalization of Urban Public Spaces: An Overview. Procedia - Social and Behavioral Science , (201), 360-367.
Spandou, M., Garcia, C., & Macario, S. (2010). Urban Revitalization and Transport: Local Factors and Driving Forces from a Stakeholders.. Retrieved from https://www.academia.edu/2591047/.
Carmona, M. (2004). Public Places Urban Spaces: The Dimensions of Urban Design. New York: Routledge.
Merrifield, A. (2011). The Right to the City and Beyond: Notes on a Levebrian Reconceptualization. City , 15 (3-4), 468-476.
Okolo, N., & Okolie, A. O. (2010). "Revitalizing Urban Public Spaces in Nigeria Through Vegetative Enclaves". Journal of Environmental Management and Safety , 1 (1), 124–130 .
Niron, E. S. (2020). Kontestasi Politik Tata Kelola Ruang di Kota Kupang (Tesis). Surabaya: Universitas Airlangga.
Sanjaya, I. P. (2014). Pelabuhan Kupang dalam Perdagangan Abad ke-19. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
Setiadi, A. (2018). “Strategi Implementasi Konsep Waterfront City Kota Kupang”. ARTEKS : Jurnal Teknik Arsitektur , 3 (1), 1-10. https://doi.org/10.30822/arteks.v3i1.49.
Stephen, C. (1992). Public Space. New York: Van Nostrand Reinhold Company.
Bagwell, S., Evans, G., Witting, A. & Worpole, K.(2012). Public Space Management. London: Metropolitan University.
Therik, W. (2018). Kota Kupang sebagain Heritage City. Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia , 7 (3), 161-167.
Wikrawardana, A. (2009). Membangun Identitas Kota : Sebuah Stategi. Retrieved from
https://andryanwikra.wordpress.com/identitas-kota/.