Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ, Vol. 7 No. 2, 143 - 148 ISSN(print): 2354-869X | ISSN(online): 2614-3763

## SOSIALISASI KRITERIA SISTEM JAMINAN HALAL PADA PEDAGANG WARUNG MAKAN SEKITAR KAMPUS IAIN SURAKARTA
Angga Dwi Prasetyo 1) , Moh. Taufik 2) , Ismail Yahya 3)
1,2) Centre for Halal Research, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri Surakarta
3) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta
1) Email: anggawipra34@gmail.com

## INFO ARTIKEL
ABSTRAK Riwayat Artikel : Diterima : 28 Oktober 2019 Disetujui : 4 Mei 2020
Pangan halal merupakan produk makanan maupun minuman memenuhi  syariat  islam  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  dan pengujian. Mengkonsumsi pangan halal merupakan menjadi suatu  kewajiban  umat  muslim .  Tujuan  kegiatan  sosialisasi  ini adalah memberikan informasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat  khususnya  pemilik  warung  makan  tentang pentingnya menghasilkan produk yang halal dan mengetahui kriteria sistem jaminan halal . Kegiatan sosialisasi ini dilakukan melalui  ceramah  dan  diskusi  dengan  jumlah  peserta  9  warung makan. Secara umum kegiatan sosialisasi ini berlangsung baik dan meningkatkan  pemahaman  peserta  terhadap  kriteria  system jaminan halal. Kendala yang dihadapi saat pelaksanaan sosialisasi adalah waktu sosialisasi yang tidak tepat dan peralatan presentasi yang belum memadai.
Kata Kunci : pangan  halal,  sistem  jaminan  halal, sertifikat halal

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Article History : Received : October 28, 2019 Accepted : May 4, 2020
Halal  food  is  a  food and  beverage  product  fulfilling  Islamic  law based on examination and testing results. Consuming halal food is an  obligation  for  Muslims.  The  purpose  of  this  socialization activity  is  to  provide  information  and  increase  public understanding, especially food stall owners, about the importance of producing halal products and knowing the criteria for a halal guarantee  system.  This  socialization  activity  was  carried  out through lectures and discussions with the number of participants 9 food  stalls.  In  general  the  socialization  activities  took  place  well and increased the understanding of participants in the criteria for a  halal  guarantee  system.  The  constraints  faced  during  the implementation of the socialization were the improper timing of the socialization and inadequate presentation equipment.
Key words: Halal food, Halal guarantee system, Halal certificate

## 1. PENDAHULUAN
Gaya  hidup  halal  ( halal  lifestyle )  yang telah melanda dunia akhir-akhir ini tidak hanya berdampak  pada  sektor  ekonomi,  bisnis  dan kesehatan saja namun juga pada sector pangan atau food  and  beverage .  Pangan  halal merupakan produk makanan maupun minuman memenuhi syariat islam berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian.
Mengkonsumsi  makanan  halal  merupakan kewajiban  umat  muslim,  Berdasarkan  Al- qur’an (QS: al-baqarah ayat 168 ) yang artinya “Hai  sekalian  manusia,  makanlah  yang  halal lagi  baik  dari  apa  yang  terdapat  di  bumi. Janganlah  mengikuti  langkah-langkah  setan karena  setan  adalah  musuh  yang  nyata bagimu”.
Menurut  Aziz  (2014)  Kehalalan  suatu makanan  minimal  ada  4  kategori,  pertama: memperolehnya  dengan  cara  yanga  halal, bahan baku yang digunakan tidak haram, halal dalam  proses  pengolahan,  halal  proses pengemasan. Berdasarkan empat aspek tersebut,  sehingga  sangat  penting  untuk memproduksi pangan halal bagi pedagang dan pemiliki  warung  makan  salah  satunya  di lingkungan kampus, seperti IAIN Surakarta.
Institut  Agama  Islam  Negeri  Surakarta atau yang biasa dikenal dengan IAIN Surakarta terletak di jalan pucangan, kartasura, Surakarta,  di  lingkungan  IAIN  Surakarta terdapat  banyak  gedung  pendidikan  seperti sekolah menengah dasar, pertama dan atas, hal ini  menjadi  daya  tarik  tersendiri  bagi pedangang  dan  pemilik  warung  makan  untuk berjualan  makanan  disana,  tidak  adanya standar resmi tentang kebersihan dan kehalalan produk makanan membuat
konsumen  tidak  mengerti  apakah  makanan yang  diperdagangkan  berstatus  halal  atau tidak.
Pentingnya    memproduksi  produk  halal bagi  pedagang  dan  pemilik  warung  makan tidak  hanya  menguntungkan  bagi  konsumen, namun juga memberikan keuntungan tersendiri  bagi  pedagang,  baik  dari  aspek ekonomi maupun kesehatan, sehingga kegiatan  sosialisasi  kriteria  system  jaminan halal  pada  warung  makan  di  sekitar  kampus IAIN  Surakarta  menjadi  penting  untuk dilakukan.
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  kali  ini bertujuan  untuk  memberikan  informasi  dan meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya  pemilik  warung  makan  tentang pentingnya  menghasilkan  produk  yang  halal dan mengetahui kriteria system jaminan halal, sehingga  pemilik  warung  dapat  menjamin produk  makanan  yang  dihasilkannya  adalah produk  yang  halal  dan  dapat  memberikan kepuasan pada konsumen.

## 2. METODE
Sosialisasi  kriteria  sistem  jaminan  halal dilaksanakan di sembilan rumah warung yaitu Bakso Mas Agung, Warung makan Aywa, Mie Ayam Pak Min, Warung Makan Bu Dul, Omah Lele, Seblak Bloom Outlet Maya, Waroeng Es Buah  Pelajar,  Ayam  Geprek  Mbok  Ben,  Mie Ayam  Bakso  Sido  Mampir,  yang  terletak  di sekitar kampus IAIN Surakarta.
Kegiatan sosialisasi kriteria sistem jaminan  halal  dilakukan  dengan  beberapa tahap  yaitu  persiapan,  pelaksanaan  dan evaluasi kegiatan. Waktu pelaksanaan sosialisasinya  antara  tanggal  14  sampai  19 Oktober  2019.  Metode  yang  digunakan  saat pelaksanaan  sosialisasi  adalah  ceramah  dan diskusi  langsung.  Materi  sosialisasi  yang disampaikan  adalah  11  kriteria  dalam  sistem jaminan halal (HAS 23102) menurut LPPOM MUI dan BPJPH

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan sosialisasi kriteria sistem jaminan  halal  dimulai  dari  tahap  persiapan, kemudian tahap pelaksanaan dan yang terakhir tahap evaluasi kegiatan.

## 3.1. Persiapan Sosialisasi
Sosialisasi  kegiatan  pengabdian  dosen IAIN Surakarta bertujuan memberikan informasi  kepada  warung  makan  disekitar kampus  terkait  dengan  diberlakukannya Undang-undang nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan  Produk  Halal  (JPH).  Selain  itu lingkungan  kampus  IAIN  Surakarta  yang dekat  dengan  Sekolah  Dasar  dan  Sekolah Menengah berbasis islam, membuat banyaknya  pedagang  makanan  dan  warung makan  yang  beroperasi,  hal  ini  menunjukkan pentingnya  untuk  para  pedagang  mengetahui
kriteria  sistem  jaminan  halal  sehingga  dapat memproduksi pangan yang halal.
Beberapa  hal  yang  disiapkan  sebelum pelaksanaan  sosialisasi  yaitu  (1)  Pemilihan warung tempat pelaksanaan sosialisasi, pemilihan  warung  dilakukan  secara  random, dengan kriteria letaknya berada di lingkungan kampus IAIN Surakarta dan menetap (memiliki bangunan tempat berjualan sendiri). Tidak  ada  kriteria  khusus  dalam  pemilihan warung makan tempat sosialisasi. (2) Meminta kesediaan  pemilik  warung  untuk  melakukan kegiatan  sosialisasi,  sebelum  melakukan kegiatan  sosialisasi,  narasumber  terlebih dahulu memberikan gambaran singkat tentang tujuan  dan  pentingnya  kegiatan  sosialisasi. Selanjutnya  meminta  kesediaan  dari  pemilik warung  makan  untuk  melakukan  kegiatan sosialisasi,  jika  pemilik  berkenan  maka sosialisasi  dilaksanakan,  namun  jika  pemilik warung tidak berkenan maka soliasisasi tidak dilakukan.
3.2. Pelaksanaan Sosialisasi
Materi  yang  disampaikan  pada  saat sosialisasi  terbagi  menjadi  tiga,  yaitu  (1)  11 kriteria  dalam  sistem  jaminan  halal  menurut LPPOM  MUI  dan  terakhir  (2)  Tata  cara memperoleh sertifikat halal dari LPPOM MUI dan BPJPH.
3.2.1 Kriteria Sistem Jaminan Halal Pada saat sosialisasi, narasumber menyampaikan  bahwa  dalam  memproduksi pangan yang halal dibutuhkan sistem jaminan halal (SJH) yang merupakan suatu sistem yang mengatur berbagai alur kegiatan terbentuknya makanan  yang  halal,  mulai  dari  sumber  daya yang digunakan, bahan pangan yang digunakan,  proses  produksi,  hingga  prosedur yang  digunakan  dalam  memproduksi  pangan halal.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menjaga  dan memenuhi kriteria pangan halal.
Sistem Jaminan Halal memiliki 11 kriteria yang   disusun oleh LPPOM MUI dalam Halal Assurance  System (HAS)  23102  mengenai syarat  Pemenuhan  Kriteria  SJH  di  Restoran. Kriteria-kriteria tersebut adalah: (1) Kebijakan halal.  Berupa  pernyataan  dari  pemilik  rumah makan  yang  tertulis  untuk  berkomitmen menggunakan,  melakukan  dan  memproduksi pangan  yang  halal  untuk  memberi  garansi kepada  konsumen  bahwa  semua  makanan
yang  dihasilkan  rumah  makan  tersebut menggunakan bahan-bahan dan cara produksi yang halal. Komitmen tersebut nantinya dapat di  sosialisasikan  ke  seluruh stakeholder (pembeli,  penjual  bahan  baku  makanan  dan yang lainnya). Berikut contoh kebijakan halal disajikan pada Gambar 1.

## Gambar 1. Contoh Kebijakan Halal
(2)  Tim  Manajemen  Halal.  Berasal  dari internal  warung  makan  yang  bertanggung jawab  dalam  sistem  jaminan  halal  di  warung makan  tersebut  yang  meliputi  perencanaan seperti  pembelian  bahan  baku  yang  halal, implementasi  proses  produksi  pangan  halal dan  evaluasi  guna  perbaikan  sistem  jaminan halal di tempatnya bekerja, terdapat beberapa kriteria  tim  manajemen  halal,  yaitu  seorang muslim,  ditetapkan  oleh  pimpinan  disertai bukti  tertulis  dan  mengetahui  tugas  dan tanggung  jawab  dalam  implementasi  sistem jaminan  halal.  (3)  Pelatihan  dan  Edukasi. Pelatihan  ditujukan  pada  karyawan  warung makan yang terlibat dalam produksi makanan, pelatihan  terbagi  menjadi  dua  macam, pelatihan internal dan eksternal yang dilaksanakan  oleh  tim  manajemen  halal (internal)  dan  diselenggarakan  LPPOM  MUI (eksternal).
(4)  Bahan.  Pemilihan  bahan  yang  halal sangat  penting  dilakukan  dalam  produksi pangan halal. LPPOM MUI mengkategorikan bahan  menjadi  dua  jenis,  yaitu  bahan  tidak kritis  ( positive  list )  dan  bahan  kritis  ( non positive  list ).  Bahan  tidak  kritis adalah  bahan yang  tidak  memerlukan  dokumen  dalam proses  pengurusan  sertifikasi  halal,  kecuali jika  terdapat  ketidakcocokan  antara  nama dagang  dan  nama  bahan,  daftar  bahan  tidak

## KEBIJAKAN HALAL WARUNG MAKAN CERIA MENTARI
Pimpinan warung  makan ceria  mentari berkomitmen memproduksi  makanan  halal  mulai  dari  pemilihan bahan  baku  dan  proses  produksi  demi  memenuhi kepuasan konsumen.
Surakarta, 20 Oktober 2019 Mentari
Pimpinan
kritis  terdapat  dalam  SK  LPPOM  MUI,  yang terdiri dari “ halal positive list of materials dan halal  positive  list  of  fragrance  materials” . Pada  bahan  kritis  dibutuhkan  dokumen  yang lengkap,  yaitu  jenis  dokumen  non  maupun sertifikat  halal  ,  sertifikat  yang  diterbitkan setelah memenuhi fatwa MUI diakui LPPOM MUI  serta  masih  berlaku  disebut  sertifikat halal,  sedangkan  non  sertifikat  halal  berupa spesifikasi, diagram alir, maupun pernyataan.
(5) Produk. Penjabaran tentang pengertian produk mengacu pada undang-undang No. 33 tahun  2014  pasal  1,  Dalam  memproduksi pangan  yang  sesuai  syariat  islam,  penulisan nama  dan  bentuk  produk  juga  harus diperhatikan berdasarkan ketentuan SK LPPOM  MUI  Nomor  SK46/Dir/LPPOM MUI/XII/14  yaitu  tidak  menggunakan  nama anjing  atau  babi,  profil  sensori  produk  tidak mengarah ke produk haram dan bentuk produk tidak  menggunakan  bentuk  babi  atau  anjing serta  erotis  dan  vulgar.  (6)  Fasilitas.  Fasilitas yang  digunakan  oleh  warung  makan  baik peralatan dan tempat hanya untuk memproduksi makanan halal.

## Gambar 2. Narasumber Menyampaikan Materi
(7)  Prosedur  Tertulis  untuk  Aktivitas Kritis.  Aktivitas  yang  berpotensi  masuknya bahan haram ke dalam proses produksi disebut aktivitas  kritis,  aktivitas  kritis  meliputi prosedur  pemilihan  bahan,  prosedur  dalam membeli  bahan  baku,  pemeriksaan  dilakukan setiap kali bahan baru datang, proses produksi dan  sanitasi  dari  fasilitas  peralatan  yang digunakan  untuk  produksi  serta  prosedur dalam penyimpanan untuk penanganan bahan dari  kontaminasi.  (8)  Kemampuan  Telusur. Semua produk makanan yang dihasilkan oleh
warung makan dapat ditelusuri asal bahan dan fasilitas  yang  digunakan  telah  disetujui LPPOM  MUI  dan  terbebas  dari  babi  dan turunannya.
(9)  Penanganan  Produk  yang  Tidak Memenuhi Kriteria. Produk yang tidak sesuai kriteria  LPPOM  MUI  harus  dipisahkan  agar tidak terjadi kontaminasi silang dengan bahan atau  produk  halal.  (10)  Audit  Internal.  Audit internal  mencakup  11  kriteria  sistem jaminan halal, dilakukan secara rutin 6 bulan sekali atau bias  lebih  jika  dianggap  perlu.  (11)  Review manajemen.  Review  dilaksanakan  setahun sekali  dengan  materi  hasil  audit  internal  dan eksternal serta hasil review manajemen tahun sebelumnya  yang  dihadiri  oleh  pimpinan tempat produksi serta tim manajemen halal.

## 3.2.2  Tata  Cara  Memperoleh  Sertifikat Halal dari LPPOM MUI dan BPJPH
Pada  saat  sosialisasi,  terlebih  dahulu dijelaskan  pentingnya  suatu  warung  makan untuk  memiliki  sertifikasi  halal,  disamping memberikan  jaminan  rasa  aman  kepada konsumen  dengan  mengkonsumsi  makanan halal,  juga  memberikan  rasa  aman  kepada pemilik warung makan jika suatu hari terdapat tuduhan penggunaan bahan haram dari pesaing bisnis  maupun  masyarakat.  Adapun  tata  cara memperoleh sertifikat halal dari LPPOM MUI dan  Hidayat  dan  Siradj  (2015)  meliputi  (1) Pendaftaran  dengan  melampirkan  dokumen sertifikasi  produk  dan  surat  pernyataan bermaterai  yang  menyatakan  warung  makan bersedia  menyerahkan  manual  SJH  standar paling  lambat  6  bulan  setelah  terbitnya sertifikat halal (dokumen SJH 1 ).
(2) Audit Produk. Audit produk dilakukan oleh tim auditor yang ditugaskan oleh LPPOM MUI  untuk  mengecek  ke  lapangan.  (3) Evaluasi Audit, hasil audit produk oleh auditor selanjutnya akan dievaluasi, proses pengajuan akan  dilanjutkan  pada  tahap  berikutnya  jika hasil  evaluasi  baik  dan  memenuhi  kriteria antara  hasil  audit  dan  dokumen  yang diberikan, namun apabila terdapat ketidakcocokan antara dokumen yang disertakan dengan bukti audit dilapangan maka akan diadakan audit memorandum bahan oleh pihak  auditor.  (4)  Fatwa  Ulama.  Hasil  audit oleh  auditor  selanjutnya  diberikan  kepada
MUI  untuk  diputuskan  apakah  produk  yang diajukan diterima atau tidak.
(5) Jika tidak sesuai maka akan dilakukan audit memorandum bahan kembali, namun jika diterima  dan  sesuai,  (6)  Maka  pihak  yang mengajukan sertifikasi halal harus menyertakan  manual  klausul  kebijakan  halal, struktur  manajemen  halal  dan  ruang  lingkup penerapan SJH (dokumen SJH 2 ). (7) Penerbitan Sertifikat Halal oleh LPPOM MUI. Alur  tata  cara  penerbitan  sertifikasi  halal disajikan pada Gambar 3.

## Gambar 3. Diagram penerbitan sertifikasi halal
sumber: panduan umum SJH LPPOM-MUI
Berdasarkan  UU  No.  33  Tahun  2014 pemerintah  memiliki  pertanggungjawaban terhadap  penyelenggaraan  jaminan  produk halal  (JPH),  oleh  karena  itu  dibentuklah BPJPH  yang  bertanggung  jawab  dan berkedudukan di bawah menteri.
Mengacu pada pasal 6, UU No. 33 Tahun 2014,  BPJPH  memiliki  wewenang  dalam perumusan  dan  penetapan  kebijakan  produk halal, penetapan alur penerbitan dan pencabutan  label  maupun  sertifikat  halal, mulai  dari  registrasi  baik  dalam  maupun  luar negeri,  merekrut  auditor  halal,  melakukan
pengawasan,  pembinaan,  sosialisasi,  edukasi dan  publikasi  produk  halal  serta  melakukan kerjasama  dengan  lembaga  lainnya  dalam penyelenggaraan  JPH  serta  melaksanakan akreditasi pada lembaga pemeriksa halal.
Pelaksanaan  tugas  BPJPH  bersinergi dengan  MUI  dan  LPH.  kerja  sama  yang dilakukan berupa proses penerbitan sertifikat halal, pembentukan auditor halal, pemeriksaan  dan  uji  kehalalan  produk  serta penetapan  produk  halal  oleh  MUI.  Adapun tata  cara  memperoleh  sertifikat  halal  dari BPJPH,  yaitu  (1)  Rumah  makan  atau perusahaan  mengajukan  sertifikasi  halal  ke BPJPH  yang  berada  di  bawah  KEMENAG,
(2)  Pihak  BPJPH  melakukan  pemeriksaan administrasi  kepada  calon  pendaftar,  jika berkas  administrasi  lengkap  maka  berkas tersebut akan diserahkan pada LPH
(Lembaga  Penjamin  Halal),  namun  apabila berkas  administrasi  tidak  memenuhi  kriteria makan berkas dikembalikan ke pihak pengaju untuk dilakukan revisi. (3)  LPH  akan  mengutus  auditor  halal untuk mengaudit rumah makan atau perusahaan  tersebut  dengan  tenggang  waktu selama  20  hari  kerja,  (4)  Hasil  pemeriksaan auditor  halal  selanjutnya  di  berikan  kepada pihak  BPJPH  jika  semua  berkas  sesuai dengan hasil auditor di lapangan, namun jika terdapat  ketidaksesuaian  antara  hasil  auditor dan  berkas  yang  diberikan  maka  auditor berhak  bertanya  kepada  pihak  pengaju  dan dapat mengembalikan berkas tersebut kepada pihak  pengaju,  (5)  Berkas  yang  telah diberikan kepada BPJPH selanjutnya diteruskan kepada MUI untuk di sidang fatwa halal.
(6)  Jika  hasil  sidang  fatwa  MUI berdasarkan  hasil  audit  dan  pengujian menyatakan produk tersebut halal, selanjutnya  akan  diterbitkan  sertifikat  halal oleh  BPJPH  untuk  rumah  makan  atau perusahaan tersebut dengan tenggang waktu 7 hari kerja, namun sebaliknya jika hasil sidang fatwa tidak menyatakan produk halal, berkas produk  tersebut  ditolak  dan  dikembalikan kepada  rumah  makan  atau  perusahaan pengaju.  Alur  tata  cara  pengajuan  sertifikat halal dari BPJPH di sajikan pada Gambar 4.

## Gambar 4. Diagram Penerbitan Sertifikasi Halal oleh BPJPH
Pada saat sosialisasi, narasumber menyampaikan  ada  beberapa  persyaratan pendaftaran sertifikat halal dari LPPOM MUI Jawa  Tengah  jika  pemilik  rumah  makan berminat untuk memiliki sertifikat halal, yaitu (1)  Mengisi  form  registrasi  dan  persetujuan sertifikasi  halal,  (2)  Melampirkan  surat penunjukkan  auditor  halal  berdasarkan  lokasi tempat usaha, (3) Melampirkan surat pernyataan  bebas  babi,  (4)  Melampirkan dokumen  manual  sistem  jaminan  halal,  (5) Melampirkan  denah  atau  peta  lokasi  rumah makan  atau  perusahaan,  (6)  Melampirkan fotokopi  KTP  (pimpinan  dan  auditor  halal internal),  (7)  Melampirkan  fotokopi  laik higenis dan sanitasi yang dapat di peroleh dari dinas  kesehatan  setempat,  (8)  Melampirkan fotokopi sertifikat halal lama (khusus perpanjangan), (9) Membayar biaya pendaftaran sertifikat halal, semua biaya untuk pengajuan  sertifikat  halal  dari  LPPOM  MUI diatur  dalam    SK  02/Dir  LPPOMMUI/I/13, (10)  Melampirkan  prosedur  proses  produksi meliputi cara pembuatan setiap makanan yang tertera di menu atau produk yang dijual.
3.3. Evaluasi Kegiatan
Kegiatan  pengabdian masyarakat  melalui kegiatan  sosialisasi  kriteria  sistem  jaminan halal secara umum berlangsung baik, walaupun ada beberapa kendala dalam proses pelaksanaan  pelatihan.    Kendala-kendala tersebut adalah (1) Ketepatan waktu sosialisasi, kesulitan dalam menentukan waktu yang  pas  untuk  sosialisasi  antara  narasumber dan  pemilik  warung  makan  sehingga  waktu sosialisasi  menjadi  terlambat  dikarenakan pemilik  warung  makan  yang  kewalahan melayani pembeli.
(2)  Peralatan  sosialisasi  yang  belum memadai,  pada  saaat  sosialisasi  narasumber hanya  menggunakan  buku  panduan  saja dengan  metode  ceramah  dan  diskusi,  proses sosialisasi  akan  lebih  baik  jika  dilakukan menggunakan  lcd  maupun  video  interaktif yang  dapat  mempermudah  peserta  dalam memahami materi yang disampaikan.

## 4. PENUTUP 4.1. Kesimpulan
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  melalui kegiatan  sosialisasi  kriteria  sistem  jaminan halal  secara  umum  berlangsung  baik,  terlihat dari  antusiasme  peserta  pada  saat  sosialisasi, hal  ini  dibuktikan  dengan  diskusi  aktif  yang dilakukan  para  pedagang  dengan  narasumber terkait  dengan  materi  yang  disampaikan, Kegiatan sosialisasi ini memberikan informasi untuk  meningkatkan  pemahaman  peserta kriteria  system  jaminan  halal  dan  pentingnya produksi  pangan.  Sedikit  kendala  yang dihadapai  saat  pelaksanaan  sosialisasi  adalah waktu  pelaksanaan  yang  tidak  tepat  dan peralatan yang belum memadai.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Aziz  M.  2017.  Perspektif  Maqashid  Al-
Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal  Di  Indonesia  Pasca Berlakunya  Undangundang  Nomor  33 Tahun  2014  Tentang  Jaminan  Produk Halal. Al Hikmah Jurnal Studi Keislaman, 7(2):78-94.
HAS 23102: Persyaratan Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal di Restoran Hidayat  AS  dan  Siradj  M.  2015.  Sertifikasi halal dan sertifikasi non halal pada produk pangan industri. Ahka , 15(2):199-210. LPPOM-MUI.  2018.  Panduan  Umum  Sistem Jaminan Halal LPPOM – MUI. Lembaga Pengkajian  Pangan  Obat-Obatan  dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia.
SK  LPPOM  MUI  Nomor  SK  02/Dir LPPOMMUI/I/13
SK  LPPOM  MUI  Nomor  SK46/Dir/LPPOM MUI/XII/14
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk Halal