___________________ Korespondensi penulis: e-mail: ekaaprianti100@gmail.com Telp.+62 821-7647-7483 DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jkpi.12.1.2020.109-122
Tersedia online di: http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkpi e-mail:jkpi.puslitbangkan@gmail.com JURNAL KEBIJAKANPERIKANAN INDONESIA Volume 12 Nomor 2 November 2020 p-ISSN: 1979-6366 e-ISSN: 2502-6550 Nomor Akreditasi Kementerian RISTEK-BRIN: 85/M/KPT/2020
Dampak Peraturan Menteri Kelautan …(Studi Kasus Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya)(Aprianti, E., et al)
DAMPAK PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 74 TAHUN 2016 TERHADAP IMPOR PRODUK PERIKANAN (Studi Kasus Pelabuhan
Tanjung Perak, Surabaya)

## THE IMPACT OF MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES REGULATION
NUMBER 74 OF 2016 ON IMPORT OF FISHERY RODUCTS (Case Study: Port of Tanjung Perak, Surabaya)
Eka Aprianti *1 , Yaser Krisnafi 2 , dan Arpan Nasri Siregar 1
1 Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Jl. Aup Barat Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
2 Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran, Babakan, Kec. Pangandaran, Pangandaran, Jawa Barat, Teregistrasi I tanggal: 30 September 2019; Diterima setelah perbaikan tanggal: 26 Januari 2020;
Disetujui terbit tanggal: 28 Januari 2020

## ABSTRAK
Seiring dengan meningkatnya permintaan akan produk perikanan membuat produsen dalam negeri harus memiliki stok ikan secara kontinyu, Keterbatasan stok ikan dalam negeri membuat produsen mengambil tindakan untuk mengimpor bahan baku dari luar indonesia. Meningkatnya permintaan produk perikanan menyebbkan pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 74 Tahun 2016 untuk menjaga produk perikanan yang masuk di Indonesia aman terbebas dari hama dan penyakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan dan dampak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Analisis dampak regulasi menggunakan metode RIA (Regulatory Impact Assessment), yang terdiri dari 7 tahapan. Permasalahan yang terjadi dilapangan diduga terkait dengan keluarnya Permen-Dag No.66 Tahun 2018 pada saat masih berjalannya Permen-Kp No.74 Tahun 2016 sehingga menyebabkan ketidakjelasan kewenangan ranah kerja, mengingat beberapa konten dari regulasi tersebut diatur secara bersamaan. Dari hasil pengamatan terhadap 7 tahapan RIA diperoleh opsi untuk mengatasi permasalahan yang ada yaitu: 1). do-nothing/ pemerintah tetap menjalankan regulasi yang ada; dan 2). Merevisi Permen-KP No.74 Tahun 2016. Alternatif rekomendasi opsi terbaik adalah opsi ke 2 yaitu merevisi Permen-KP No.74 Tahun 2016 agar dapat berjalan bersama dengan regulasi yang lainnya. Rekomendasi opsi kedua berasal dari hasil pertimbangan rasio positif dan negatif dengan menggunakan metode soft cost benefit analysis.
Kata Kunci: Analisa dampak regulasi; impor; regulasi impor perikanan; Regulatory Impact Assessment; alternatif rekomendasi kebijakan

## ABSTRACT
Along with the increasing demand for fish products, thus making domestic manufacturers must have a continuous fish stock, limited fish stocks in the country making manufacturers take measure to import raw materials from abroad. Growing demand for fishery products, so that the Government issued Minister of Marine Affairs and Fisheries Product Regulation Number 74 of 2016 to keep the fisheries products in Indonesia safe free from pests and diseases. This research aims to determine the overview of the implementation and the impact of Minister of Marine Affairs and Fisheries Product Regulation Number 74 of 2016 regarding quality control and safety of fishery products imported into the territory of the Republic of Indonesia. Analyse the impact of a regulation using the RIA (Regulatory Impact Assessment) method consisting of 7 stages. Problem that occur in the field allegedly related to the issuance of Trade Minister Regulation Number 66 Of 2018 while still in the course of Minister Of Marine Affairs And Fisheries Product Regulation Number 74 Of 2016 causing the obscurity of the working realm, considering that some of the regulatory content is governed simultaneously. From the observation of the 7 stages of RIA obtained the option to overcome the problem that is: 1). Do
nothing/the government continues to carry out existing regulation; and 2). Government revised the Minister of Marine Affairs and Fisheries Product Regulation Number 74 of 2016. Alternative recommendation option is the 2 nd option to revise the Minister of Marine Affairs and Fisheries Product Regulation Number 74 Of 2016 that it can run along with other regulations. The second option recommendation comes from the positive and negative ratio consideration using the soft cost benefit analysis method.
Keywords: Regulatory impact analysis; import; fisheries import regulation; RIA (Regulatory Impact Assessment); alternative regulatory recommendations

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di beberapa negara, telah mendorong meningkatnya permintaan komoditas perikanan dari waktu ke waktu. Meningkatnya permintaan ikan ini mengarah pada jumlah yang tidak terbatas, mengingat kegiatan pembangunan yang merupakan faktor pendorong dari permintaan ikan berlangsung secara terus menerus (Widiarto, 2013). Permintaan terhadap produk perikanan meningkat selama 30 tahun terakhir dengan rata-rata per tahun naik sebesar 1,5% sampai tahun 2020 (Najiah, 2016). RPJMN 2015-2019 mengamanatkan peningkatan produksi perikanan, termasuk di dalamnya ikan, rumput laut, garam, dan hasil olahan, menjadi dua kali lipat atau mencapai 40-50 juta ton pada akhir tahun 2019 (Kemen PPN, 2016). Adanya indikasi peningkatan impor untuk produk perikanan tentunya harus diperhatikan oleh pemerintah karena pelaku industri perikanan dalam negeri harus bisa bersaing dengan produk dari luar yang mungkin harganya bisa lebih murah sehingga dapat mengakibatkan kerugian terhadap industri perikanan di Indonesia (Widiarto, 2013).
Berdasarkan data FAO, dalam beberapa dekade terakhir, sektor konsumsi perikanan menjadi lebih heterogen dan dinamis secara global. Ikan mempunyai kontribusi yang lebih signifikan untuk memenuhi asupan protein hewani, dimana dalam 150 gram ikan terdapat sekitar 50-60 persen kebutuhan protein harian untuk orang dewasa (Badan Pusat Statistik, 2016). Tantangan untuk industri pengolahan ikan di Indonesia adalah persaingan yang sangat ketat dalam mendapatkan bahan baku ikan segar, persyaratan ekspor semakin ketat, masih adanya illegal fishing dan transhipment ikan di laut, kenaikan harga bahan bakar minyak dan masih adanya persepsi negatif pada perdagangan internasional seperti adanya zat pengawet ( mercury issue ) dan ikan yang tidak segar dari Indonesia (Talib, 2018).
Kemampuan memasok produk setiap saat sesuai permintaan pelanggan merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi terutama oleh perusahaan berbasis ekspor. Pada industri
pengolahan ikan dengan sumber bahan baku dari hasil tangkapan ikan di laut, kemampuan memasok produk secara berkesinambungan tidak mudah, karena sangat berkaitan dengan pasokan bahan baku yang juga tidak mudah diperoleh setiap waktu. Pasokan bahan baku yang berkesinambungan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh industri pengolahan ikan besar maupun kecil di Indonesia hingga saat ini. Dalam penyelesaian masalah yang ada, impor menjadi salah satu alternatif yang dapat dilakukan pada saat ini. Tingginya jumlah permintaan akan bahan baku di Jawa Timur membuat angka impor melonjak naik, data menunjukkan peningkatan frekuensi sebesar 10,98% dari sisi jumlah dan peningkatan jumlah impor naik 28,20%, sehingga dari sisi jumlah naik 31,69%, domestik keluar dari sisi frekuensi meningkat menjadi 3,25% demikian juga untuk jumlah meningkat 26,53% sedangkan domestik masuk dari sisi frekuensi menigkat 55,64% dan jumlah meningkat 26,53 % di tahun 2017 (Balai KIPM Surabaya II, 2017). Berdasarkan data kebutuhan bahan baku per provinsi tersebut disajikan bahwa provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan provinsi dengan kebutuhan bahan baku UPI UMKM tertinggi yakni secara berturut-turut adalah 1.078.240 ton dan 906.797 ton. Sementara itu jika dibandingkan wilayah barat dengan wilayah timur Indonesia, maka kebutuhan bahan baku ikan untuk industri di bagian barat mencapai 3.997.246 kg pertahun (86,1%), sementara di timur Indonesia mencapai 645.595 kg pertahun (13,9%) (Yonvitner, 2014).
RIA ( Regulatory Impact Assessment )
Regulatory Impact Assessment (RIA) adalah sebuah metode yang secara sistematis dan konsisten mengkaji pengaruh yang ditimbulkan oleh tindakan pemerintah. Dengan menggunakan metode RIA diharapkan regulasi yang ada semakin baik, mendukung bagi iklim usaha khususnya bagi regulasi terkait usaha dan menciptakan keserasian regulasi secara umum yang pada akhirnya memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Nasokah, 2008). Pelaksanaan RIA mendukung proses pembuatan kebijakan dengan memperhatikan data empiris yang berharga untuk sebuah keputusan kebijakan, dan melalui pembangunan kerangka

## 109-122
keputusan yang rasional untuk memeriksa potensi implikasi dari pilihan kebijakan peraturan (Susanto, 2016). Pada dasarnya RIA menyediakan ruang lingkup untuk mengeksplorasi alternatif peraturan berbasis kinerja dan pasar serta alternatif non-peraturan. Selain itu, RIA juga digunakan untuk memeriksa dan mengukur kemungkinan manfaat, biaya dan dampak dari kebijakan (Kemenko Perekonomian, 2018). RIA membantu regulator untuk memutuskan opsi kebijakan yang lebih efisien dan membuang alternatif yang kurang efisien (World Bank Group, 2018). RIA sebagai alat atau metode dalam membuat instrumen kebijakan, yang menerapkan RIA memiliki kebijakan dengan perincian yang disusun secara sistematis (Kurniawan, 2018).
Prinsip metode RIA adalah transparan dan partisipatif. T ransparan dalam pengertian mengutamakan asas keterbukaan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Partisipatif maksudnya adalah melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan regulasi kebijakan yang dievaluasi. Peran serta aktif seluruh pemangku
kepentingan diperlukan untuk mendapatkan umpan balik dari regulasi kebijakan yang dievaluasi (Wijaya, 2015). Tujuan utam a dari RIA adalah untuk memastikan bahwa peraturan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang – yaitu, bahwa keuntungan akan melebihi biaya (Ridwan., et al 2011). Urutan sistem atis RIA dim ulai dari mengidentifikasi masalah termasuk peraturan terkait, penetapan tujuan perbaikan dengan memberikan alternatif pilihan kebijakan, penilaian setiap alternatif kebijakan yang diusulkan, hingga penyusunan strategi implementasi melalui proses konsultasi publik (Mahatama, 2014).
Menurut Astuti (2017), dalam salah satu panduan yang diterbitkan Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), RIA dijelaskan sebagai suatu proses yang secara sistematik mengidentifikasi dan menilai dampak yang diinginkan dari suatu pengajuan undang-undang dengan metode analisia yang konsisten seperti benefit-cost analysis. Pelaksanaan metode RIA dilakukan melalui berbagai tahapan (langkah) disajikan pada Gambar 1.
Gambar 1. Pelaksanaan Metode RIA (IUWASH, 2016). Figure 1. Implementation of the RIA Method (IUWASH, 2016).
Monetary cost-benefit analysis, yang menghendaki semua biaya dan manfaat dapat dinilai dalam uang hanya merupakan salah satu alternatif dalam melakukan analisis terhadap berbagai opsi/pilihan kebijakan, yaitu jika pihak yang menerapkan metode RIA menggunakan pendekatan ekonomi neoklasik yang bertujuan untuk memaksimumkan social welfare. Sebagai contoh, dalam soft cost-benefit analysis yang terpenting adalah semua biaya (dampak negatif) dan manfaat (dampak positif) yang dirasakan oleh berbagai pihak dapat teridentifikasi tanpa ada keharusan untuk menilainya dalam bentuk uang.
Saat ini, industri perikanan Indonesia mengalami kelangkaan ikan dalam negeri sehingga
mengharuskan para pelaku usaha perikanan untuk mengimpor bahan baku. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas, kajian dampak regulasi impor perikanan menjadi sangat penting untuk dilakukan agar apa yang menjadi tujuan baik dari regulasi tersebut tercapai dalam melindungi kesehatan konsumen dan melindungi kegiatan pasar domestik. Banyaknya keluhan-keluhan dari importir akan hal ini, maka penelitian untuk mengkaji implementasi kebijakan tersebut, untuk kem udian dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan importasi produk perikanan untuk regulasi yang lebih baik lagi kedepannya. Dengan demikian permasalahan yang dikaji yaitu bagaimana dampak kebijakan importasi peraturan?
Dampak Peraturan Menteri Kelautan …(Studi Kasus Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya)(Aprianti, E., et al)
J.Kebijak.Perikan.Ind. Vol.12 No.2 November 2020:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.74 Tahun 2016 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Manfaat dilakukannya penelitian ini yaitu memberikan kontribusi pemikiran bagi pembuat kebijakan yang akan datang.
Penelitian dilakukan pada November 2018 s/d April 2019 di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Tanjung Perak yang merupakan salah satu pintu pemasukan hasil perikanan di Indonesia dari 8 pelabuhan yang ada.

## BAHASAN

## Jenis dan Metode Pengambilan Data
Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan metode studi literatur dan in-depth interview terhadap
pemangku kepentingan terkait. Dampak kebijakan im portasi hasil perikanan PER.74/MEN/2016 dianalisis secara kualitatif terhadap kinerja impor hasil perikanan. Sampel/responden yang dianalisa dalam penelitian ini adalah target group (importir) dan pemerintah (implementor) yang tercantum dalam Permen-KP No.74 Tahun 2016.

## 1. Implementor
Balai Karantina Ikan Kelas I Surabaya II, Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur, dan Satuan Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Surabaya, Probolinggo dan Banyuwangi) yang hanya menangani persoalan impor produk perikanan.
2. Importir ( Target Group )
Penentuan sampel responden importir dengan menggunakan metode purposive sampling dimana peneliti mengambil keseluruhan responden yang aktif dalam kegiatan impor sejak tahun 2016 hingga saat ini.
Tabel 1. Daftar Importir Table 1. List of Importers
Importir/ Importer Kota/ City PT. Bumi Menara Internusa* Surabaya PT. Seven Seas Marine Product* PT. Kelola Mina Laut* Gresik PT. Marindo Makmur Usaha Jaya*
Sidoarjo
PT. Jala Lautan Mulia
PT. Sumber Pangan Nusantara PT. Aneka Tuna Indonesia*
Pasuruan
PT. Mega Marine Pride* PT. Marine Cipta Agung*
PT. Baramuda Bahari* PT. Rex Canning PT. Philip Seafood* PT. Gema Istana Raya PT. Variant Niaga Nusantara
PT. Maya Muncar
Banyuwangi
PT. Sumber Yalasamudera PT. Sari Laut Jaya PT. Blambangan Food Packer Indonesia
CV. Pasific Harvest
PT. Sumber Asia Trading Company
CV. Hasil Laut
UD. Sujono Kediri
Ket: * Perusahaan Berikat
Analisa dampak menggunakan metode RIA ( Regulatory Impact Assessment ) dilakukan pada periode setelah ditetapkannya kebijakan importasi hasil perikanan tersebut. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab dengan pihak-
pihak yang berkompeten, yaitu implementor dan importir.
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode komparatif yang bersifat deskriptif analitis.
Metode RIA diharapkan akan mampu membantu pengambil kebijakan dalam menyusun naskah akademik yang lebih baik dan komperhenship sebagai landasan perlu atau tidaknya membentuk regulasi baru.
RIA merupakan metode yang bertujuan untuk menilai secara sistematis pengaruh negatif dan positif yang sedang diusulkan ataupun yang sedang berjalan. RIA juga berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan
suatu metode yang secara sistematis dan konsisten mengkaji pengaruh yang ditimbulkan oleh suatu regulasi dan mengkomunikasikan informasi kepada para pengambil keputusan. Secara umum terdapat 10 pertanyaan dasar untuk analisis RIA yang digunakan oleh Organisasi untuk kerja sama dan pembangunan ekonomi atau bisa disebut dengan OECD ( Organisation for Economic Co-operation and Development ). Sepuluh pertanyaan umum yang digunakan OECD dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. 10 Pertanyaan Dasar RIA Table 2. 10 Basic Questions of RIA Pertanyaan/ Question Jawaban/ Answer Apakah masalahnya dengan benar telah didefenisikan? Terkait perihal pengadaan produk perikanan yang masuk kedalam Negara kesatuan republik indonesia maka produk tersebut harus diatur sedemikian rupa agar kecurangan serta hama dan penyakit dan sebagainya dapat termonitoring dengan mudah Apakah tindakan pemerintah sudah tepat Tindakan dari pemerintah dinilai sudah tepat, menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.74 tahun 2016 dalam rangka pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang masuk ke dalam wilayah negara republik indonesia. tindakan tersebut dilakukan karena sebagian besar masyarakat indonesia semua segmentasi memakan ikan Apakah regulasi yang ada merupakan yang terbaik untuk langkah pemerintah? Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.74 tahun 2016 merupakan salah satu alternatif yang terbaik dari pemerintah. Apakah ada dasar hukumnya untuk sebuah peraturan? Sesuai dengan pertimbangan bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Berapa tingkatan birokrasi pemerintah yang dilibatkan untuk koordinasi regulasi ini? Birokrasi yang dilibatkan yaitu: a) Direktorat Jenderal bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan b) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
c) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
d) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi e) Direktorat Jenderal perikanan tangkap f) Direktorat Jenderal perikanan budidaya Apakah regulasi yang ada bermanfaat, dibanding biayanya? Bermanfaat untuk jangka panjang.
Analisa dampak Permen-Kp No.74 Tahun 2016 terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu:

## 1) Rumusan Masalah
Permasalahan-permasalahan diperoleh dari informasi yang diberikan oleh aktor-aktor serta importir
( target group ) yang terlibat dalam regulasi. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.74 Tahun 2016 mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 30 Desember 2016, sejak berlakunya Permen-KP No.74 Tahun 2016 selama ±3 Tahun. Selama perjalanan implementasi tersebut dapat dikatakan baik dan berjalan agak lancar dengan beberapa hambatan dari kedua belah kelompok
Dampak Peraturan Menteri Kelautan …(Studi Kasus Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya)(Aprianti, E., et al)
responden. Beberapa ham batan dalam pengimplementasiannya salah satunya adalah ketersediaan sumberdaya implementor dalam melaksanakan regulasi, implementor merupakan pentransfer pesan/penyampai serta membimbing suatu kelompok yang menjadi target dari peraturan sehingga apa yang menjadi tujuan dari regulasi dapat tercapai dan implementor juga bisa berperan sebagai pembuat regulasi. Sebanyak 25% responden implementor menyatakan bahwa kekurangan sumberdaya terlebih lagi sumberdaya manusia.
Tahun 2018 bulan Juni ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan No.66 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Hasil Perikanan diwaktu yang bersamaan Permen-KP No.74 Tahun 2016 masih berlaku dan belum ada tindakan dibekukannya peraturan tersebut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan itu sendiri, sehingga pada saat dikeluarkannya PermenDag No.66 membuat para implementor dan importir kebingungan terhadap SOP yang harus dijalankan. Seperti pernyataan salah satu responden importir:
“ Sekarang ini kita kesulitan (masa peralihan) harus mengurus semuanya dipusat (Jakarta) sedangkan posisi perusahaan kita jauh dari Jakarta. Pertama saya harus ke Kementerian perdagangan dulu untuk register setelah itu kita pulang ke Jawa Timur menunggu penerbitan rekomendasinya setelah keluar rekomendasinya kita kepusat lagi untuk ambil dokumen aslinya lalu masukkan kembali ke inatrade nanti akan divalidasi dan harus kepusat lagi lalu dapat kartu lagi pulang lagi begitu seterusnya terlalu banyak yang harus saya urus untuk peraturan yang baru ini sedangkan kita memakai peraturan yang lama pemerintah sudah melepastangankan tanggung jawab-nya dan dilemparkan kepada Kementerian yang baru mengeluarkan peraturan tersebut padahal peraturan lama (Permen-Kp no.76/2016) belum dibekukan sehingga kami kebingungan. Saya itu ke Jakarta rasanya seperti perjalanan Pasuran-Surabaya karena terlalu sering bolak-balik kekantor pusat. Waktu saya terbuang hanya untuk pengurusan bolak-
balik kepusat dengan membawa dokumen asli, disamping saya capek tenaga dan perusahaan pun banyak mengeluarkan biaya perjalanan pekerjaan ini. Sekarang saya harus ekstra sabar menunggu hasil rekomendasi pusat pada saat pemakaian IPHP (Permen-Kp no.76/2016) masih baik kita rekomendasinya ada di Dinas Provinsi masing-masing daerah sehingga jaraknya terjangkau dan beban cost yang ditanggung perusahaan tidak terlalu banyak, ketika saya masih menggunakan IPHP hanya mengurus disatu Kementerian saja namun sekarang pada saat peraturan baru ini dikeluarkan kita mengurus ke berbagai Kementerian bisa sampai 3 Kementerian (Perindustrian, Perdagangan, Perekonomian) yang harus didatangi hanya untuk mengurus dokumen saja, untuk mengurus impor saja saya kurang lebih 6 kali bolak-balik kepusat bayangkan berapa cost yang saya keluarkan, waktu dan tenaga saya hanya untuk perjalanan. Perusahaan kita belum pernah melakukan impor lagi sejak bulan Juli ini (pada masa peralihan) karyawan sering kita liburkan karena memang tidak ada bahan baku untuk diolah jika mengandalkan dari lokal saja tidak bisa mengcover semua kebutuhan produksi kami, disini hanya ada nelayan kecil dan jumlahnya sedikit sehingga pasokan kita cuma sedikit tidak bisa untuk kita proses ”.
Peraturan Menteri Perdagangan No.66 Tahun 2018 mengatur tentang Ketentuan Impor Hasil Perikanan. Regulasi ini membatasi jenis hasil perikanan yang di impor dan hasil perikanan yang dapat di impor merupakan hasil perikanan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri, bahan penolong industri dan selain untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan bahan penolong industri. Rencana kebutuhan perikanan impor ditentukan oleh urusan pemerintahan dibidang koordinasi ekonomi, setiap pelaksanaan impor hasil perikanan oleh importir harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi/penelusuran teknis dinegara muat barang yang dilakukan oleh surveyor. Secara lebih rinci permasalahan dilapangan disajikan pada Gambar 2.
Gambar 2. Skema Permasalahan Regulasi Impor Produk Perikanan di Pintu Pemasukan Pelabuhan Tanjung Perak Sesuai dengan Kondisi Terkini.
Figure 2. Scheme of Regulation on the Import of Fisheries Products at the Port of Tanjung Perak Port Entry in Accordance with Current Conditions.
2) Identifikasi Tujuan Permen-KP No.74 Tahun 2016
Tujuan yang diinginkan oleh Permen-KP No.74/ 2016 yaitu untuk menjaga produk perikanan yang berasal dari luar indonesia bebas dari hama dan penyakit. Identifikasi tujuan adalah langkah penetapan tujuan yang akan diambil dari perumusan masalah. Berdasarkan perumusan masalah maka bagian masalah yang ingin diselesaikan yaitu banyaknya regulasi yang mengatur tentang impor produk perikanan sehingga terjadinya ketidakhamonisan antar regulasi yang membuat SOP menjadi tidak jelas serta kurangnya sumberdaya terutama manusia dan dana, maka perlu ada nya revisi regulasi yang bertujuan untuk:
a. Penetapan ranah kerja pada setiap kementerian yang mengatur impor produk perikanan
b. Penjelasan alur dan tujuan pengajuan impor produk perikanan dengan jelas
c. Penetapan ketersediaan sumberdaya baik manusia maupun dana pada setiap ranah kerja agar implementasi dapat berjalan maksimal

## 3) Alternatif Solusi Permasalahan
Dalam metode RIA, pilihan atau alternatif pertama adalah “ do nothing ” atau tidak melakukan apa-apa, yang pada tahap berikutnya akan dianggap sebagai
kondisi awal ( baseline ) untuk dibandingkan dengan berbagai opsi/pilihan yang ada (Andarwulan, 2015).
Terdapat 2 alternatif yang dapat menjadi solusi dalam permasalahan ini, yaitu:
a. Do nothing (tidak melakukan apa-apa), tetap menjalankan peraturan yang ada
Setelah dilakukannya kajian lapangan, opsi dari alternatif do nothing (tidak melakukan apa-apa) atau biasa dikatakan bahwa pemerintah tetap menjalankan peraturan yang ada. Selama dikeluarkannya PermenDag No.66/18 sampai dengan sekarang karena tidak ada tindakan untuk merevisi atau memberikan solusi atas dikeluarkannya regulasi tersebut dengan mengurus perihal yang sama dan juga tidak membekukan Permen-KP No.74/2016 sehingga kedua regulasi tersebut tetap berjalan.
b. Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.74 Tahun 2016
Dengan berbagai masalah yang terjadi pada saat ini, merevisi Permen-KP No.74/2016 merupakan tindakan yang tepat untuk dilakukan saat ini sehingga output yang dihasilkan yaitu kejelasan ranah kerja dan wewenang tiap-tiap instansi dan tentunya kejelasan perizinan bagi para importir.
Dampak Peraturan Menteri Kelautan …(Studi Kasus Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya)(Aprianti, E., et al)
J.Kebijak.Perikan.Ind. Vol.12 No.2 November 2020:

## 4) Analisis Manfaat-Biaya
Menganalisa biaya-manfaat perlu diketahui kelompok-kelompok yang menjadi sasaran kebijakan tersebut dan perlu dilakukan identifikasi tentang kelompok mana terkena dampak dan kelompok yang mana terkena manfaat akibat dari pilihan suatu kebijakan. Menurut IUW ASH (2016), secara sederhana pengertian “manfaat” adalah hal-hal positif
atau menguntungkan yang akan diperoleh dan “biaya” adalah hal-hal negatif, resiko, atau kerugian yang akan terjadi. Manfaat dan biaya tidak selalu berkonotasi “uang”.
Analisis rasio positif (manfaat) dan negatif (biaya) terhadap kelompok-kelompok stakeholders disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Analisis Rasio Positif dan Negatif Table 3. Positive and Negative Ratio Analysis Pemangku kepentingan/ Stakeholders Harapan dan manfaat/ Hope and benefits Kondisi saat ini/ Current condition +/- Biaya/ Cost +/- BKIPM Surabaya II Menjamin mutu dan keamanan media pembawa (ikan) yang diimpor Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah mengeluarkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.74/2016 sudah cukup efektif untuk mendukung
BKIPM dalam menjalankan tugas nya untuk menjamin mutu serta keamanan media pembawa (ikan) yang diimpor. Biaya operasional untuk menjalankan peraturan ini tersedia dan biaya pengujian sudah jelas diatur dalam PP No.75/2015. Pada saat ini
terdapat 2 Balai Besar
Karantina ikan berlokasi di
Surabaya dan terdapat 1 satuan kerja yang berlokasi di
Banyuwangi namun beberapa pengujian belum tersedia di lab karantina dikarenakan alat yang digunakan tidak tersedia serta ketidak jelasan SOP yang jelas terhadap alur masuk ikan tersebut agar mudah di tangani oleh BKIPM + Diperlukan biaya revisi untuk kejelasan SOP dan biaya penambahan alat-alat pendukung pengujian - Satwas SDKP wilker se-Jawa Timur Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan ikan impor sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku Terdapat 3 kantor satuan pengawasan yang tersebar diseluruh Provinsi Jawa Timur dan 1 UPT terletak di Bali yang dapat mendukung regulasi ini. Namun kurang tersedianya petugas pengawas, tidak adanya ranah area pengawasan ditiap-tiap instansi dan dukungan payung hukum yang kuat + Perlunya penambahan sumberdaya manusia agar pengawasan menjadi optimal, revisi ranah kerja serta revisi pemberlakuan punishment - DKP Jawa Timur Dana operasional Tidak tersedianya dana operasional - Diperlukan biaya dalam Penetapan anggaran dana operasional -
Pemangku kepentingan/ Stakeholders Harapan dan manfaat/ Hope and benefits Kondisi saat ini/ Current condition +/- Biaya/ Cost +/- Importir Importir menerapkan Permen-KP No.74 Th.2016 - Importir sudah menerapkan regulasi ini selama ± 3 tahun dan tidak ada problema bagi importir untuk menjalankannya - Pernah terjadi kasus pelanggaran ketaatan namun sangat sedikit dibandingkan dengan regulasi sebelumnya - Tidak ada kasus negatif selama 1 tahun terakhir + Adanya biaya revisi regulasi - Kejelasan dan konsistennya SOP Berjalan-nya 2 peraturan ini membuat dilema para importir akan SOP perizinan yang ingin dilakukan - Efisiensi petugas pengawasan teralu banyak petugas yang datang ke perusahaan tetapi tugas yang dikerjakan sama sehingga harus menyiapkan beberapa dokumen yang sama seharusnya cukup 1 petugas saja yang ditugaskan pengawasan (efisiensi waktu dan tenaga) - Berdasarkan penjabaran pada Tabel 3, regulasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 sesuai kondisi dan konflik yang terjadi saat ini mempunyai penilaian cost dan benefit dengan rasio nilai positif dan negatif sebesar 3:7. Rasio nilai negatif sebagian besar berada pada kelompok implementor. Jika Permen-KP No.74 Tahun 2016 tetap diterapkan maka hasil yang didapatkan kurang efektif apabila tetap dipaksakan diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Terdapat beberapa konten dalam regulasi ini yang juga diatur oleh regulasi lainnya sehingga jika tetap dilaksanakan maka akan memperburuk keadaan selanjutnya, dampak negatif tersebut akan begitu sangat dirasakan oleh importir selaku target group dan implementor selaku regulator yang diatur dalam regulasi ini.
Rasio nilai negatif sebagian besar berada pada kelompok implementor. Jika Permen-KP No.74/2016 tetap diterapkan maka hasil yang didapatkan kurang efektif apabila tetap dipaksakan diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Terdapat beberapa konten dalam regulasi ini yang juga diatur oleh regulasi lainnya sehingga jika tetap dilaksanakan maka akan memperburuk keadaan selanjutnya, dampak negatif tersebut akan begitu sangat dirasakan oleh importir selaku target group dan implementor
selaku regulator yang diatur dalam regulasi ini. Konten kebijakan yang diatur bersama yaitu:
a) Ranah kerja
· Rekomendasi, pada Permen-KP No.74 Tahun 2016 rekomendasi diatur dalam pasal 10 yang wewenang tersebut diberikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Saat yang bersamaan, PermenDag No.66 Tahun 2018 perihal rekomendasi diatur dalam pasal 5 ayat (1) yang wewenang tersebut diberikan kepada Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk untuk importir yang memiliki API-P dan API-U sedangkan BUMN rekomendasi tersebut diberikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
· Pengendalian m utu dan keam anan hasil perikanan, diatur pada pasal 22 Permen-KP No.74 Tahun 2016 sedangkan dalam PermenDag No.66 Tahun 2018 tidak diatur
· Pengawasan distribusi, diberikan wewenang oleh Permen-KP No.74 Tahun 2016 kepada Direktorat Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang diatur dalam pasal 32. PermenDag No.66 Tahun 2018 diatur pada pasal 16 dan wewenang Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri,
Direktoran Perlindungan konsumen dan Direktorat Tata Tertib Niaga.
Dampak Peraturan Menteri Kelautan …(Studi Kasus Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya)(Aprianti, E., et al)
J.Kebijak.Perikan.Ind. Vol.12 No.2 November 2020:
· Pemberian izin, wewenang diberikan kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang diatur dalam pasal 18 ayat (3) didalam ketentuan Permen-KP No.74
Tahun 2016. Pada PermenDag No.66 Tahun 2018 diatur dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.
· Verifikasi, dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yang diatur dalam Pasal 12 pada ketentuan Permen-KP No.74 Tahun 2016. Namun pada PermenDag No.66 Tahun 2018 diberikan wewenang tersebut kepada Perusahaan survey yang mendapat otoritas oleh Menteri dan diatur dalam pasal 12 ayat (2)
b) Jenis komoditas
Dalam Permen-KP No.74 Tahun 2016 jenis komoditas yang diimpor tidak ditentukan jenis dan komoditasnya namun dalam ketentuan regulasi PermenDag No.66 Tahun 2018 bahwa komoditas impor dibatasi sesuai dengan lampiran peraturan tersebut.
c) Peruntukan
Pasal 6 Permen-KP No.74 Tahun 2016 peruntukan impor yaitu: Bahan baku UPI untuk diolah dan diekspor kembali, Bahan baku UPI untuk industri pengalengan, Bahan baku pemindangan, Bahan baku fortifikasi/ pengkayaan makanan tertentu, Bahan baku umpan, Konsumsi hotel, restoran dan/atau, Pasar modern. Pada PermenDag No.66 Tahun 2018 peruntukan impor yaitu: Bahan baku industri, Bahan penolong industri, Selain untuk kebutuhan Bahan Baku dan Bahan penolong industri.
Dari pembahasan diatas maka terdapat 2 analisis alternatif solusi permasalahan untuk Permen-KP No.74 Tahun 2016 serta manfaat dan biaya yang didapatkan.
Opsi 1: Do nothing /Pemerintah tetap menjalankan peraturan yang ada
Analisis manfaat dan biaya alternatif solusi permasalahan opsi 1 secara kualitatif disajikan pada Tabel 4. Tabel 4. Ringkasan Manfaat dan biaya opsi 1 Table 4. Summary of Benefits and costs of option 1 Pemangku kepentingan/ Stakeholders Manfaat/Benefits +/- Biaya/Costs +/- Pemerintah Biaya revisi Permen-KP No.74 Tahun 2016 0 Kewenangan dan ranah kerja dari masing- masing instansi - Ketersediaan Sumberdaya (dana operasional dan manusia) - Importir Pendapatan usaha importir - SOP perizinan impor -
Berdasarkan opsi pertama, manfaat yang muncul yaitu tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk merevisi regulasi tersebut. Tetapi akan muncul biaya yang harus dikeluarkan pemerintah, yaitu:
· Wewenang dan ranah kerja dari masing-masing instansi; Opsi pertama membuat wewenang dan ranah kerja tiap-tiap instansi akan bertambah buruk karena ketidakjelasan regulasi yang bertentangan.
· Ketersediaan sumberdaya (dana operasional dan sumberdaya manusia); Sumberdaya manusia (petugas) maupun dana operasional memang kurang tersedia untuk mendukung implementasi regulasi tersebut, jika tidak dilakukan perbaikan maka implementasi regulasi tidak akan berjalan secara maksimal.
Terdapat hal negatif yang dirasakan oleh kalangan importir selaku kelompok yang diatur, yaitu:
· Pendapatan usaha im portir; Hal tersebut mengakibatkan terhambatnya proses impor
peroduk perikanan yang mengakibatkan kerugian cost produksi karena tidak ada bahan baku yang diolah hingga meliburkan para pekerja pabrik.
· SOP perizinan impor; Jika hal ini tetap dibiarkan maka dipastikan importir akan menanggung kerugian yang sangat besar dalam usahanya akibat ketidakjelasan SOP yang menghambat proses impor bahan baku yang digunakan.

## Opsi 2: Revisi Permen-Kp No.74 Tahun 2016
Pada sisi impelentor, jika yang diambil adalah opsi kedua m aka m anfaat yang didapatkan yaitu memperjelas wewenang dan ranah kerja dari masing- masing instansi yang sedang bermasalah dalam pembagiannya. Manfaat yang lainnya yaitu penambahan sumberdaya manusia (petugas) dan penambahan biaya operasional sehingga dapat menjalankan implementasi regulasi secara optimal. Secara ringkas, manfaat dan biaya alternatif opsi kedua disajikan pada Tabel 5.
Tabel 5. Ringkasan Manfaat dan biaya opsi 2
Table 5. Summary of Benefits and costs of option 2 Pemangku kepentingan/ Stakeholders Manfaat/Benefits +/- Biaya/Costs +/- Pemerintah Wewenang dan ranah kerja dari masing-masing instansi + Biaya revisi regulasi dan biaya sosialisasi + ketersediaan Sumberdaya (dana operasional dan manusia) + Biaya penetapan anggaran operasional dan penambahan sumberdaya manusia + Importir Pendapatan usaha importir + SOP perizinan impor +
Manfaat yang diterima oleh importir jika opsi kedua menjadi pilihannya yaitu pendapatan yang selama ini menurun akibat aktifnya kedua regulasi tersebut terselesaikan sehingga kegiatan proses produksi dapat berjalan normal seperti biasanya serta menjawab dilema importir akan ketidakjelasan SOP perizinan impor yang membuat proses impor menjadi terhambat.

## 5) Konsultasi Publik
Selain memperbandingkan manfaat dan biaya, komponen utama di dalam melakukan RIA adalah dilakukannya konsultasi publik yang melibatkan para stakeholder (Satria, 2016). Konsultasi pada tahap pengembangan alternatif terutama bertujuan untuk mendapatkan masukkan mengenai opsi yang dapat dipilih, dan untuk menguji apakah opsi tertentu dapat dijalankan secara layak ( workable ) (Manan, 2011). Sebanyak 90% implementor dan importir setuju akan opsi kedua yaitu merevisi Permen-KP No.74/2016 agar dapat disikronkan bersama dengan PermenDag No.66/2018 sehingga semua kontennya jelas diatur dan kepada siapa wewenang tugas tersebut diberikan. Perlunya kejelasan disetiap konten regulasi agar mudah diimplementasikan oleh implementor dan im portir. Menurut Suska (2012), kom ponen masyarakat yang mutlak harus didengar suaranya adalah mereka yang akan menerima dampak adanya kebijakan tersebut ( key stakeholder ).
Analisa dampak terhadap Permen-KP No.74 Tahun 2016 dilakukan dengan cara wawancara mendalam ( indepth interview ). Pihak yang terlibat dalam wawancara ini adalah kelompok implementor. Komunikasi dilakukan pada semua tahapan RIA dan menanyakan tanggapan implementor maupun importir mengenai permasalahan yang sedang mereka alami. Implementor dan importir memberikan tanggapan yang baik serta masukan-masukan dari harapan mereka untuk regulasi yang lebih baik lagi dari pada sebelumnya tanpa harus menguntungkan ataupun m erugikan salah satu pihak. Sebanyak 90% implementor dan importir setuju akan opsi kedua yaitu
merevisi Permen-KP No.74 Tahun 2016 agar dapat disikronkan bersama dengan PermenDag No.66 Tahun 2018 sehingga semua kontennya jelas diatur dan kepada siapa wewenang tugas tersebut diberikan. Perlunya kejelasan disetiap konten regulasi agar mudah diimplementasikan oleh implementor dan importir. Pengakuan dari salah satu impotir:
“ Kami hanya ingin kejelasan juknis (SOP), perlu adanya perubahan peraturan atau peraturan baru yang sedetail Permen-KP No.74 Tahun 2016 namun mengacu pada PermenDag No.66 Tahun 2018 jadi harus ada jupnis yang jelas. KKP sendiri belum ada rambu-rambunya harus bagaimana setelah keluar peraturan dari perdagangan. Jujur pada saat peralihan regluasi, IPHP (Izin Pemasukan Hasil Perikanan) online diblokir 2-3 bulan dan tidak bisa input online sehingga kami harus input manual ke kantornya namun tidak ada pelayanan impor dari KKP sehingga kami mengurus ke perdagangan dan disana para importir melengkapi persyaratan yang ada, namun syarat-syaratnya baru lagi dan saya terus terang kerja dua kali awalnya persyaratannya seperti ini tetapi tidak ada tanggapan setelah itu kami ke pusat (perdagangan) ditanggapi dengan penambahan persyaratan setelah dokumen kami lengkap, tidak langsung di acc izin nya namun menunggu petugas survey yang datang keperusahaan. Kami mengharapkan kejelasan jupnis dari kedua belah pihak (pemerintah) ”

## 6) Penentuan Alternatif Terbaik
Menurut Nasokah
(2008), setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan opsi tindakan, dan setelah membandingkan berbagai biaya dan manfaat dari opsi tersebut, m aka tahap selanjutnya adalah memilih opsi tindakan yang terbaik untuk mencapai sasaran dan menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Fungsi analis dalam tahap ini adalah memastikan bahwa pemerintah telah membandingkan semua costs/benefits dan memilih opsi yang paling efisien dan efektif.
Dampak Peraturan Menteri Kelautan …(Studi Kasus Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya)(Aprianti, E., et al)
J.Kebijak.Perikan.Ind. Vol.12 No.2 November 2020:
Berdasarkan hasil dari analisis kualitatif biaya dan m anfaat pada setiap opsi alternatif solusi permasalahan, opsi kedua: revisi regulasi merupakan opsi terbaik yang harus dilakukan saat ini dengan menimbang banyaknya manfaat yang ditimbulkan dari revisi regulasi tersebut dan penyelesaian masalah ketidakpastian regulasi. Adapun manfaat yang didapatkan dari pemilihan opsi kedua yaitu: wewenang/ranah kerja implementor dan SOP (jupnis) impor menjadi lebih jelas arahnya, pendapatan importir menjadi lebih stabil dari regulasi yang tidak tumpang tindih serta ketersediaan sumbedaya manusia dan dana lebih‘ memadai. Sedangkan dalam perihal biaya cenderung bersifat teknis yaitu yang dibutuhkan hanyalah angaran biaya untuk merevisi regulasi
tersebut serta biaya yang dikeluarkan untuk melakukan sosialisasi agar peraturan yang baru dapat berjalan secara efektif dan efisien sampai kepada target group .

## Regulasi Impor Produk Perikanan di Indonesia
Dalam perihal impor, yang menjadi payung hukum yaitu Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2018 dan menurunkan amanat-amanat tersebut kepada Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Perindustrian. Skema regulasi impor produk perikanan di Indonesia disajikan pada Gambar 3.
Gambar 3. Skema Regulasi Impor Produk Perikanan di Indonesia. Figure 3. Schema of Fisheries Product Import Regulations in Indonesia.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan
Perm asalahan yang terjadi dilapangan dikarenakan keluarnya Permen-Dag No.66 Tahun 2018 pada saat masih berjalannya Permen-Kp No.74 Tahun 2016 sehingga menyebabkan ketidakjelasan kewenangan ranah kerja dikarenakan beberapa konten dari regulasi tersebut diatur secara bersamaan. Regulasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 74 Tahun 2016 mempunyai penilaian cost dan benefit dengan rasio nilai positif dan negatif sebesar 3:7. Rasio nilai negatif sebagian besar berada pada kelompok Pemerintah. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nom or 74 Tahun 2016 perlu penyesuaian terhadap peraturan lainnya agar dapat berjalan bersama. Mengatasi masalah-masalah yang ada, disarankan agar pemerintah merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 74 Tahun 2016.

## Rekomendasi
Rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan pada saat ini yaitu perlu melakukan penyempurnaan/ merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 74 Tahun 2016 dengan berdasarkan pada penyelesaian masalah pada kelompok yang diatur. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merevisi peraturan yaitu biaya administrasi yang akan dibebankan oleh kelompok target, libatkan kelompok target dalam membuat suatu kebijakan, kondisi sosio ekonomi, dan proses pelaksaan SOP implementasi kedepan. Berdasarkan hasil dan pembahasan, saran kepada pembuat kebijakan antara lain:
a. Menampung semua aspirasi kelompok target agar kebijakan mendatang dapat menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh dengan melihat manfaat yang didapatkan dan besarnya biaya yang akan dikeluarkan.
b. Menetapkan tugas, peran dan tanggungjawab masing-masing lembaga yang dipertegas dalam peraturan sehingga tidak terjadi ketidakharminosan antar peraturan.
c. Perlu dilakukannya sosialisai oleh pembuat kebijakan kepada kelompok target yang diatur. Tahap sosialisasi terus berlanjut sampai kelompok target dapat menerima penetapan kebijakan baru dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama.

## PERSANTUNAN
Terimakasih kepada Balai Karantina Ikan, Pegendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Kelas I Surabaya II (Tanjung Perak) dan seluruh pelaku usaha perikanan yang terlibat dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Andarwulan, Nur. (2015). Metode Regulatory Impact Assessment
(RIA) untuk Implementasi
Kebijakan . Seafast Center. Tersedia pada: http:// phariyadi.staff.ipb.ac.id/files/2017/05/ITP602- Analisis-Resiko-Regulatory-Impact-Assessment- RIA-2017-NAN.pdf.
Astuti, weni. (2017). Regulatory Impact Analysis Program Nawacita Presiden: Mem bangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan Melalui Kebijakan Dana Desa. Seminar nasional administrasi negara fis unp 2017 (pp. 32- 42). Sumatera Barat, Indonesia: Ilmu Adminitrasi Negara, Universitas Negeri Padang.
Badan Pusat Statistik. (2016). Statistik Sumberdaya Laut dan Pesisir . Jakarta, ID: Sub Direktorat Statistik Lingkungan Hidup.
Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Surabaya II. (2017). Laporan Tahunan: Operasional, Adminitrasi dan Keuangan . Surabaya, ID.
Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene .
(2016). Regulatory impact assessment (RIA) dokumentasi uji coba pendekatan ria untuk review regulasi air bersih dan sanitasi . Diambil dari: https:/ /www.iuwashplus.or.id/cms/wp-content/uploads/ 2017/04/Regulatory-Impact-Assessment-ID.pdf.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2018). Implementasi Regulatory Impact Analysis (RIA) Guna Meningkatkan Kualitas Regulasi Pemerintah . Diambil Dari https://ekon.go.id/berita/view/ implwmwntasi-regulatory.3909.html.

## Kementerian Perencanaan Pembangunan. (2016).
Kajian Strategi Industrialisasi Perikanan Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Wilayah .
Jakarta, ID: Direktorat Kelautan dan Perikanan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam.
Kurniawan, Teguh., Muh, A. M., & Eko, Sakapurnama. (2018). Regulatory impact assessment and its challenges: an empirica; analysis from Indonesia. Kasetsart Journal of Social Sciences . (39), 105- 108. https://doi.org/10.1016/j.kjss.2017.12.004.
Dampak Peraturan Menteri Kelautan …(Studi Kasus Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya)(Aprianti, E., et al)
J.Kebijak.Perikan.Ind. Vol.12 No.2 November 2020:
Mahatama, Erizal., Wicaksena, Bagus. (2014). Analisis Im plem entasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya (Studi Kasus: Kota Makassar ). Jurnal Borneo Administrator . 10(1). 10.24258/ jba.v10i1.168.
Manan, Zainullah., Krisnadi, Iwan. (2011). Pemilihan Opsi Regulasi Layanan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel Dengan Metode Regulatory Impact Analysis.
InComTech, Jurnal Telekomunikasi dan Komputer . 2(2). 10.22441/incomtech.v2i1.1103.
Najiah, Nana. (2016). Kebijakan Impor Ikan Indonesia: Tinjauan Ekonomi Politik. MPA Thesis . Universitas Gadjah Mada
Nasokah. (2008). Implementasi Regulatory Impact Assessment (RIA) Sebagai Upaya Menjamin Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Daerah. Jurnal Hukum . 15(3), 443- 458444. https://doi.org/10.20885/ iustum.vol15.iss3.art5.
Ridwan, Wawan. Krisnadi, Iwan. (2011). Regulatory Impact Analysis Terhadap Rancangan Undang- Undang Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi. InComTech, Jurnal Telekomunikasi
dan Komputer . vol. 2(2). 10.22441/ incomtech.v2i1.1101.
Satria, Rahm ad. (2016). Penerapan Metode
Regulatory Impact Assessment (RIA) dalam
Penyusunan Regulasi Daerah. Jurnal Masalah-
Masalah Hukum . 44(2). 10.14710/
mmh.44.2.2015.178-189.
Susanto, Danar A., Suprapto., & Hadiyanto, Juli. (2016). Regulatory Impact Analysis Terhadap Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Biskuit Secara Wajib. Jurnal Standardisasi . 18 (3), 217 – 228. http://dx.doi.org/10.31153/js.v18i3.340.
Suska. (2012). Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011. Jurnal Konstitusi . 9 (2). https://doi.org/10.31078/jk%25x.
Talib, Ahmad. (2018). Peluang dan Tantangan Industri Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan dalam Mendukung Terwujudnya Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Maluku Utara. Jurnal Agribisnis Perikanan. 11 (1), 19-27. https://doi.org/10.29239/ j.agrikan.11.1.19-27.
W idiarto, Gunawan. (2013). Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Industri Perikanan dalam Negeri Melalui Pengendalian Impor Produk Perikanan. M.A Thesis . Universitas Indonesia.
W ijaya, Hendri. (2015). Perumusan Kebijakan Biodiesel Kelapa Sawit dengan Menggunakan Metode Regulatory Impact Analysis dan Model Sistem Dinamis. MS Thesis . Institut Pertanian Bogor.
World Bank Group. (2018). Global Indicators of Regulatory Governance: Worldwide Practices of Regulatory Im pact Assessm ents. http:// d o c u m e n t s . w o r l d b a n k . o r g / c u r a t e d / e n / 905611520284525814/Global-Indicators-of- Regulatory-Governance-Worldwide-Practices-of- Regulatory-Impact-Assessments.pdf
Yonvitner. (2014). Bahan Baku: Urat Nadi Industri Pengolahan Perikanan Mikro Kecil dan Menengah.
Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan . 1(3), 187-191. DOI: 10.20957/ jkebijakan.v1i3.10296. 109-122