PERUBAHAN KURIKULUM DAN PENDIDIKAN PROFESI GURU: UPAYA MENEMUKAN ARAH PENDIDIKAN YANG IDEAL ATAU KONSTELASI KEKUASAAN?
Apri Damai Sagita Krissandi 1 , Kelik Agung Cahya Setiawan 2
Program Studi PGSD Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 1 ,
Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta 2 E-mail: apridamai@gmail.com 1 , keliksky49@gmail.com 2

## Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk membahas kebijakan program profesi guru dalam hal mutu pendidikan atau hanyalah konstelasi kekuasaan semata. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan  studi  dokumen.  Program  PPG  baik  prajabatan  maupun  dalam  jabatan  terkandung  konstelasi kekuasaan di dalamnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa catatan pertama tidak ada tindak lanjut dari program  PPG. Kedua dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  penulis  didapati  bahwa  materi  yang diberikan dalam program ini tidak berbeda dengan meteri yang diberikan di universitas. Ketiga adalah PPG prajabatan, tujuan dari PPG prajabatan tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas calon guru sesuai  dengan  indikator-indikator  yang  ditetapkan  dalam  program  tersebut.  Yang  menadi  pertanyaan adalah  apakah  selama  ini  universitas  keguruan  dan  ilmu  pendidikan  tidak  membekali  mahasiswanya untuk  menjadi  guru  yang  berkualitas?  jika  memang  universitas  keguruan  dan  ilmu  pendidikan  tidak membekali  masiswa  untuk  menjadi  guru  berkualitas,  kenapa  tidak  memperbaiki  konsep  dan pembelajaran dalam perkuliahan disetiap universitas tersebut, namun malah menambah program baru. Keempat tidak ada program sejenis di negara-negara yang maju pendidikanya seperti Finlandia, Korea Selatan, Jepang dan seterusnya. Kelima tes yang digunakan dalam seleksi masuk hanya menggunakan tes yang secara tidak langsung hanya mengukur tingkat kognitif saja.
Kata  kunci: Kebijakan  Pendidikan,  Kurikulum,  Perubahan  kurikulum,  Program  Profesi  guru, Konstelasi Kekuasaan .

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  review  the  teacher  certification  program  (PPG)  policy  as  an improvement in educational quality or merely a constellation of power. The method used is a descriptive research  method  with  documentary  analysis.  The  PPG  program,  both  pre-service  and  in-service, contains a constellation of power. It can be seen from some notes. Firstly, there is no follow-up from the  PPG  program.  Secondly,  the  results  of  interviews  by  the  researchers  reveal  that  the  materials provided in this program are not different from those given at the university. Thirdly, even though PPG pre-service is aimed at improving the quality of prospective teachers based on the indicators specified in  the  program,  why  do  teacher training  and  education  universities  not  prepare  their  students  to  be quality teachers? if they do not do so, why they do not improve the concepts and learning in lectures at their respective universities instead of adding new programs. Fourthly, there are no similar programs in countries with quality education, such as Finland, South Korea, Japan and so on. Fifthly, the tests in the admission process only administer tests that indirectly measure the cognitive level.
Keywords :  Education  Policy,  Curriculum,  Curriculum  Change,  Teacher  Certification  Program, Constellation of Power

## PENDAHULUAN
Pendidikan  pada  hakikatnya  merupakan suatu  upaya  sadar  untuk  menyiapkan sumber daya manusia dalam mengembangkan potensi untuk
menghadapi  kehidupan  di  masa  sekarang maupun masa depan. Seperti yang
diungkapkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 pasal  1  ayat  (1),  pendidikan  adalah  usaha sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran agar  peserta  didik  secara  aktif  dapat mengembangkan  potensi  diri  sehingga
memiliki kekuatan spiritual baik keagamaan, pengendalian diri dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara.
Kurikulum  merupakan  salah  satu  unsur dalam  membentuk  bagaimana  pendidikan itu berlangsung. Kurikulum sendiri menurut [1]  adalah  hal  utama  dalam  menentukan proses  dan  hasil  suatu  sistem  pendidikan baik  pada  satuan  pendidikan  yang  paling rendah hingga pendidkan nasional. Kurikulum  mempunyai  fungsi  sebagai media  atau  sarana  untuk  mencapai  tujuan sekaligus  pedoman  dalam  pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan.  Kurikulum  sebagai  pedoman utama  dalam  menentukan  proses  dan  hasil sistem  pendidikan  memang  memerlukan adanya upaya pengembangan secara dinamis  sesuai  dengan  tuntutan  dan perubahan yang  terjadi  dimasyarakat ditambah  saat  ini  pendidikan  Indonesia mengalami penurunan kualitas.
Berdasarkan data United Nations Development  Program (UNDP)  2011, Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM) Indonesia  berada  di urutan  124  dari  187 negara  yang  disurvei  dengan  indeks  0,67 persen. Sedangkan Singapura dan Malaysia mempunyai  indeks  yang  jauh  lebih  tinggi yaitu  0,83  persen  dan  0,86  persen.  Hal  ini juga terjadi  pada  pada  indeks  tingkat pendidikan  tinggi  Indonesia  juga  dinilai masih  rendah  yaitu  14,6 persen,  berbeda dengan Singapura dan Malaysia yang sudah mempunyai indeks tingkat pendidikan yang lebih  baik  yaitu  28  persen  dan  33  persen. Mengubah kurikulum berarti turut mengubah  manusia,  yaitu  guru,  pembina pendidikan,  dan  mereka  yang  mengasuh pendidikan,  maka  dari  itu  perubahan kurikulum  dianggap  sebagai  perubahan sosial [2].
Kebijakan  mengenai  pendidikan  memang menjadi  sauatu  perangkat  yang  strategis untuk dimanfaatkan dalam suatu
kepentingan  untuk  membentuk  perilaku pedagogis  peserta  didik  menjadi  tidak seimbang. Kebijakan pemerintah dalam hal pendidikan  di  Indonesia  memang  tidak dapat  dipisahkan  bahkan  bisa  dikatakan cenderung  berhubungan  dengan  kostelasi kekuasaan atau ajang pengaruh kekuasaan, sehingga arah dan kebijakan atas pendidikan hanya ditentukan oleh keputusan  pemegang  kekuasaan  negara. Akhirnya  kajian  mengenai  pengembangan pendidikan lambat laun akan menjadi jenuh serta kehilangan relevansi dalam meningkatakn kualitas dan mutu pendidikan.  Dikaitkan  dengan  kurikulum, Menurut  [3]  mengatakan  bahwa  kebijakan pemerintah  terkait  pendidikan  saat  ini merupakan bentuk pemaksaan dan tekanan yang mengerikan jika dibandingkan dengan bentuk  pemaksaan  lain.  Kesemua  hal tersebut  dikarenakan  muatan  terhadap kebijakan yang diterapkan dalam pendidikan  di  Indonesia  masih  banyak konstelasi kekuasaan ketika menyusunya.
Terkait  dengan  perubahan  kurikulum, Indonesia  mempunyai  permasalahan  yang sampai saat ini masih menjadi problematika nasional  yaitu  perubahan  kurikulum  yang terjadi di Indonesia berubah dengan begitu cepat,  bahkan  pelaku  pendidikan  di Indonesia  sudah  begitu  fasih  dalam berbagai  perubahan  kurikulum  itu  sendiri. Perubahan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia khsusnya pasca reformasi adalah Kurikulum  Berbasis  Kompetensi  tahun 2004,  berlanjut  pada  kurikulum  2006  dari kurikulum 2006 diganti ke kurikulum 2008 hingga  yang  terbaru  disebut  dengan kurikulum  2013.  Perubahan-perubahan kurikulum  yang  begitu  singkat  dan cenderung  terburu-buru  ini  memunculkan anggapan  oleh  masyarakat  khususnya pelaku pendidikan berupa pernyataan ganti mentri,  ganti  kurikulum.  Situasi  yang terjadi  tatkala  ada  pergantian  kurikulum ternyata mempunyai dampak sistemik pada pembelajaran,
khususnya dalam
pembelajaran  bahasa  dan  sastra  Indonesia. Mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran wajib di  Indonesia.  Terkait  dengan  kebijakan- kebijakan  yang  dilakukan  pemerintah, secara tidak langsung juga berdampak pada bagaimana pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
Guru  sebagai  ujung  tombak  kemajuan pendidikan,  guna  meningkatkan  mutu pendidikan  yang  sesuai  dengan  tujuan pendidikan  nasional.  Guru  juga  sebagai salah  satu  faktor  penentu  berhasil  atau tidaknya proses pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran sangat ditentukan oleh bagaimana guru menyampaikan pelajaran bagi peserta didik. Namun akhir-akhir ini guru menjadi bahan sorotan terkait dengan pelaksanaan kurikulum  yang  ada  di  Indonesia.  Adapun kendala  Kendala  dari  guru  meliputi pembuatan media pembelajaran, pemahaman  guru,  pemaduan  antarmuatan pelajaran dalam pembelajaran tematik, dan penguasan  teknologi  informasi  [4].  Selain itu, kurangnya profesionalisme guru menjadi  topik  pembicaraan  yang  sering diangkat  diberbagai seminar  ataupun penelitian  yang  dilakukan  seperti  halnya pada  penelitan  yang  dilakukan  oleh  oleh United  Nations  Education,  Scientific  and Cultural Organization (UNESCO)  yang di kutip dari [5] menyatakan bahwa peringkat kualitas para guru, berada pada level 14 dari 14  negara  berkembang.  Hal  tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah untuk memunculkan  kebijakan  tentang  suatu program  yang  akan  menambah  kulaitas guru yaitu  program Pendidikan Profesional Guru  atau  dikenal  sebagai  PPG.  PPG sendiri  merupakan  program  baru  yang dimunculkan  pemerintah  yang  bertujuan untuk  meningkatkan  profesinalisme  guru baik  dalam  administrasi  maupun  dalam pembelajaran dikelas.
Pemerintah  memandang  bahwa  guru  saat ini  perlu  diarahkan  menjadi  guru  yang profesional sehingga muncul suatu wacana bahwa guru profesioanal adalah guru  yang telah  mendapatkan  sertifikat  pendidik sehingga mempunyai kualifikasi mengajar. Permasalahan  yang  muncul  dalam  hal tersebut  adalah  apakah  dengan  adanya program PPG, dapat meningkatkan kualitas guru sehingga dapat memberikan
pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan dapat mendukung  keberhasilan  kurikulum  yang telah  ditetapkan  saat  ini.  Ataukah  melalui programi ini hanya sekedar program untuk melegalkan kepentingan pengampu kekuasaan.
Berdasarkan  fenomena  tersebut,  penulis mencoba  menelusuri  kebijakan  pergantian kurikulum dan program pendidikan profesi guru  secara  teoritis  dan  praktis,  apakah kedua  kebijakan  tersebut  apakah  penuh dengan konstelasi kekuasaan? Atau apakah dengan pergantian kurikulum serta program pendidikan profesi guru akan mempengaruhi  mutu  dan  kualitas  atau malah  mereduksi  pendidikan  khususnya dalam  pendidikan  bahasa  dan  sastra Indonesia?      Pentingnya  pembahasan  dan analisis  dalam  tulisan  ini  adalah  agar pembaca  mengetahui  bahwa  merancang kurikulum  atau  kebijakan  lain  seperti program  pendidikan  profesi  guru  tidak dapat dilepaskan dari kepentingan individual,  kelompok,  maupun  lembaga negara.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah kualitaif deskriptif. Jenis kualitaif fenomenologi  dengan  melihat  data  berupa dokumen dan wawancara dengan pengelola PPG. Studi dokumen dilakulan bersama tim peneliti dengan diskusi FGD dan triangulasi data. Peneliti menangkap fenomena komperhensif  dalam  proses  pelaksanaan

## PPG, peneliti merupakan pengurus PPG di
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kurikulum dan Konstelasi Kekuasaan
Dilihat  dari  sejarahnya,  kritik  terhadap kurikulum ini sudah sejak lama didengungkan.  Kritik  terhadap  kurikulum ini  berawal  dari  kurikulum    1975,  1984, 1994.  Kritik  yang  dilakukan  pada  ketiga kurikulum  ini  terkait  dengan  materi  yang terlalu  padat  sehingga  membuat  proses pembelajaran kurang memperhatikan aspek afektif dan psikolotorik pada peserta didik. Pada era tersebut mata pelajaran bahasa dan sastra  Indonesia  dimasukan  materi  sastra daerah.  Secara  konseptual,  ide  tersebut bagus karena dapat mengakomodasi potensi-potensi lokal yang belum terakomodir  dalam  kurikulum  nasional pada  saat  itu,  namun  implementasinya materi  pelajaran  bahasa  khususnya  sastra kurikulum  yang  belum  tersususn  dengan baik juga menjadi salah satu masalah yang dihadapi  oleh  guru  mata  pelajaran  bahasa dan  sastra  Indonesia  [6].  Kebijakan- kebijakan  pemerintah  pada  saat  itu  yang cenderung terpusat membuat kontekstualitas  dalam  pembelajaran  tidak dapat  muncul  dalam  pembelajaran.  Hal tersebut  tidak  dapat  dilepaskan  dari konstelasi  kekuasaan  birokrasi  dalam implementasi kurikulum pada saat itu.
Kekuasaan  dapat  dipahami  sebagai  suatu yang  melanggengkan  relasi  kekuatan  yang membentuk sistem rantai dari relasi tertenu atau  merupakan  strategi  yang  kompleks dalam suatu masyarakat dengan mekanisme tertentu[7].  Jadi  dengan  demikian,  kita dapat  memahami  bahwa  suatu  kekuasaan bekerja  pada  pemerintahan.  Kurikulum nasional menjadi salah satu dari kekuasaan pemerintah  itu  sendiri.  Sistem  yang  padat dan  rumit  dari  kekuasaan  tersebut,  dapat disebut  sebagai  konstelasi  kekuasaan. Bagaimana dengan Kurikulum 2004 (KBK),  kurikulum  2008  (KTSP)  serta
Kurikulum  2013    apakah  termasuk  dalam kostelasi kekuasaan?
Kurikulum  Berbasis  Kompetensi  atau dikenal  sebagai  kurikulum  KBK  adalah suatu  model  kurikulum  yang  ada  di Indonesia sebagai dampak dari pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 mengenai  pemerintahan  daerah,  Undang- Undang  Nomor  25  tahunn  2000  mengenai kewenangan  Pemerintah  dan  Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi dan Tap MPR  No.  IV/MPR/1999  mengenai  Arah Kebijakan  Pendidikan  di  Masa  Depan. Pemberlakukan  KBK  merupakan  suatu bentuk  inovasi  kurikulum.  KBK  juga merupakan semangat dari refomrasi pendidikan  [8].  Rumusan  dari  kurikulum KBK  ini  diawali  oleh  pengeluaran  draft KBK pada tahun 2000. Inti dari draft KBK itu  adalah  memperbaiki  dan  mengganti kurikulum 1994 yang syarat akan kepadatan materi serta kurangnya interaksi antara guru dan siswa. Pada kurikulum KBK ini peserta didik  dijadikan  sebagai  pusat  perhatian dalam  kegiatan  pembelajaran,  kemampuan pribadi  dari  masing-masing  anak  menjadi pertimbangan pertama guru untuk melakukan  sesuatu  di  kelas.  Hubungan yang  terjadi  dalam  pembelajaran  dalam kurikulum KBK merupakan hubungan yang dialogis  sehingga  peserta  didik  dapat  aktif bertanya dan memberikan informasi terkait pembahasan  dalam  pembelajaran  didalam kelas.  Peran  guru  disini  lebih  kepada fasilitator  yang  membawa  peserta  didik dalam mengeksplorasi materi dalam pembelajaran.
Kemunculan  dari  KBK  ini  bukan  tanpa masalah dikutip dari Kedaulatan rakyat, 16 Mei  2006  [9]  perubahan  yang  terjadi  pada kurikulum
KBK menimbulkan
“kebingungan” bagi pelaku pendidikan baik itu  guru  maupun  peserta  didik.  Sehingga menimbulkan  pernyataan  bahwa  dengan adanya  kurikulum  KBK  ini  peserta  didik seolah dijadikan percobaan bagi pemerintah
dalam menemukan kurikulum yang mempunyai  pengaruh  yang  lebih  kepada mutu  pendidikan.  Jadi  belum  genap  satu tahun  kurikulum  ini  berjalan,  sudah diusulkan  untuk  mengganti  kurikulum dengan  kurikulum  lain.  Selain  itu,  dengan adanya  perubahaan  kurikulum  tersebut secara  tidak  langsung  juga  memberikan kebijakan  terkait  dengan  buku  pegangaan bagi  siswa,  sehingga  dengan  adanya kebijakan tersebut mempunyai kesan bahwa pergantian  kurikulum  ini  menjadi  sebuah ladang bisnis bagi pihak-pihak tertentu.
Sebagai  penyempurnaan  kurikulum  KBK dan  KTSP,  Mentri  Pendidikan  dan Kebudayaan  saat  itu  Muhammad  Nuh memunculkan  kurikulum  baru  pengganti KTSP  yakni  kurikulum  2013.  Dasar pemikiran  munculnya  kurikulum  2013 adalah untuk menyiapkan generasi penerus yang mempunyai karakter kebangsaan yang kuat  dan  memiliki  daya  persaingan  yang sejajar  dengan  negara  seperti  Finlandia, Singapura,  Cina,  dan  Amerika  Serikat. Namun  belum  sempat  satu  tahun  berjalan, Muncul  kebijakan  baru  dari  Menteri Pendidikan  Kebudayaan  yang  baru  yaitu Anies  Baswedan  melalui  Surat  Edaran Mendukbud Nomor 179342/MPK/KR/2014. Surat tersebut berisi  bahwa  kurikulum  dikembalikan  ke kurikulum  KTSP  dan  bagi  lembaga pendidikan  yang  sudah  menggunakan  dan tetap menggunakan Kurikulum 2013 dipersilahkan untuk dilanjutkan. Hal tersebut  secara  tidak  langsung  juga menimbulkan kebingungan dari para pelaku pendidikan khususnya peserta didik.
Sebelum kurikulum disosialisasikan, diimplementasikan  dan  diberlakukan  di sekolah, sebenarnya kurikulum telah diberikan  banyak  sumbangan  pemikiran baik  dari stakholder pendidikan  dan  juga para  ahli  kurikulum.  Selain  itu  kurikulum yang  akan  diberlakukan  juga  sudah melaluiuji publik. Namun permasalahannya adalah  pengampu  kekuasaan  yang  tidak
konsisten dalam membuat kebijakan pendidikan  serta  adanya  konstelasi  politik dan kepentingan dalam memutuskan kebijakan  dalam  penerapan  kurikulum membuat  arah  dari  tujuan  kurikulum  itu sendiri tidak tercapai.
Tidak dapat dipungkiri dalam suatu sistem pendidikan sudah pasti mempunyai muatan politik  dalam  setiap  aktifitasnya  seperti halnya  yang  diungkapkan  oleh  Agus  yang menyatakan bahwa pendidikan tidak dapat dipisahkan  dari  konteks  sosial,  kultural, ekonomi,  dan  politik.  Institusi  pendidikan sebenarnya merupakan institusi  yang tidak independen  dan  bebas  dari  berbagai kepentingan,  namun  justru  menjadi  bagian dari institusi sosial yang menjadi perebutan kepentingan [10].

## Kurikulum dan Reduksi Pendidikan
Kurikulum di Indonesia secara politis dapat dibagi  menjadi  dua  babak  penting  yaitu kurikulum sentralisasi (terpusat) dan desentralisasi (otonomi). Kurikulum sentralisasi (terpusat) yaitu kurikulum yang berjalan  padda  era  1950  sampai  dengan 1994  sedangkan  kurikulum  desentralisasi (otonomi)  berjalan  dari  diberlakukanya kurikulum 2004 atau biasa disebut kurikulum KBK sampai dengan kurikulum 2013.

## Kurikulum Sentralisasi (Terpusat)
Kurikulum terpusat dalam sejarahnya telah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum. Kurikulum 1950 sampai dengan diberlakukanya  kurikulum  1975.  Aspek yang diukur dalam kurikulum terbagi dalam 3  aspek  yaitu  aspek  humanis,  politik,  dan budaya.  Ketiga  aspek  tersebut  dalam prakteknya diselenggarakan dengan menggunakan  metode  tata  bahasa  dan terjemahan [11]. Dari kedua kurikulum ini pembelajaran bahasa memunculkan peserta didik  yang  memiliki  penguasaan  dan wawasan  teoritik  yang  luas  dan  mampu membaca  buku  asing  secara  baik,  namun
kelemahan  dalam  kurikulum  ini  adalah peserta  didik  tidak  terampil  dalam  praktek berbahasa dalam masyarakat.
Sadar akan kelemahan tersebut, pemerintah mulai merubah orientasi tujuan
pembelajaran  dalam  kurikulum  1975 sampai  dengan  kurikulum  1994.  Orientasi tujuan  pembelajaran  bahasa  Indonesia dalam kurikulum ini secara umum diarahkan  dalam  aspek  praktik  pragmatik. Hal ini ditunjukan dalam misi pembelajaran bahasa  Indonesia  yang  bertujuan  untuk menjadikan peserta didik memiliki wawasan  yang  luas  dan  terampil  dalam berbahasa.

## Kurikulum Desentralisasi (Otonomi)
Pasca Reformasi tepatnya pada tahun 2000- an  melalui  Tap  MPR  No.  IV/MPR/1999 mengenai  Arah  Kebijakan  Pendidikan  di Masa Depan pemerintah khsusunya Departemen  Pendidikan  Nasional  melihat perlunya  perubahan  orientasi  pendidikan yang  menitikberatkan  pada  pengembangan kemampuan  dan  kebutuhan  peserta  didik dalam  setiap  jenjang  pendidikan.  Maka munculah  kurikulum  KBK  yang  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional Pasal  36  Ayat  2.  Kurikulum  ini  muncul sebagai suatu rangkaian gerakan pembaharuan pasca reformasi yang banyak dipelopori  oleh  mahasiswa  yang  telah menggulirkan pemerintahan orde baru yang kebijakanya lebih mengedepankan
pemerintahan  sentralisasi  dalam  segala bidang termasuk bidang pendidikan. Dengan  adanya  revormasi  ini  berdampak pada  perubahan  visi  dan  misi  pendidikan yang  cukup  radikal  ini  memunculkan wacana  untuk  membuat  kurikulum  baru yang  sesuai  dengan  visi  misi  yang diwacanakan  pasca  reformasi  tersebut. Seperti  dijelaskan  pada  bab  sebelumnya diawali  oleh  pengeluaran  draft  KBK  pada tahun  2000  sebagai  embrio  perubahan kurikulum  mulai  digagas  hingga  akhirnya
di  tahu  2004  munculah  label  baru  yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).
Kemunculan  kurikulum  2013  dianggap sebagai penyempurnaan kurikulum
sebelumnya  yaitu  kurikulum  KBK  dan Kurikulum  KTSP.  Pada  kurikulum  2013 memberikan perubahan dasar dalam pembelajaran  bahasa  dan  sastra  Indonesia. Pada kurikulum KBK dan KTSP,
pembelajaran  bahasa  dan  sastra  Indonesia lebih mengutamakan keterampilan berbahasa  dan  bersastra,  sedangkan  dalam kurikulum 2013 bahasa dan sastra Indonesia digunakan sebagai  sarana  dalam mengembangkan  kemampuan  menalar. Perubahan  ini  dilatarbelakangi  oleh  suatu studi    dari Trends  in  International Mathematics  and  Science  Study  (TIMSS) tahun 2011, hanya lima persen peserta didik Indonesia  yang  mampu  memecahkan persoalan  yang  membutuhkan  pemikiran, sedangkan sisanya 95 persen hanya sampai pada  level  menengah,  yaitu  memecahkan persoalan  yang  bersifat  hafalan.  Studi tersebut dianggap sebagai dasar perubahan pembelajaran  bahasa  dan  sastra  Indonesia sebagai  solusi  yang  menjadikan  bahasa sebagai  penghela  ilmu  pengetahuan  dan pembelajaran  berbasis  teks.  Secara  tidak langsung dengan adanya perubahan tersebut,  materi  pembelajaran  bahasa  dan sastra Indonesia mengalami reduksi terkait dengan  kompetensi  dalam  pembelajaran khususnya dalam pembelajaran sastra.
Kurikulum  2013  secara  tersurat  dijelaskan bahwa  pembelajaran  sastra  bertujuan  agar peserta  didik  dapat  “menikmati  dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas  wawasan,  budi  pekerti,  serta meningkatkan pengetahuan dan
kemampuan  berbahasa,  dan  menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai  khazanah  budaya  dan  intelektual manusia Indonesia.” Namun tujuan tersebut nampak  tidak  ada  proporsi  pembelajaran sastra  yang  cukup  bahkan  pembelajaran
sastra  dalam  kurikulum  2013  ini  cukup meprihatinkan.
Pendidikan Profesi Guru dan Pengaruhnya  terhadap  Kebingungan
Pelaksanaan  Perubahan  Kuriulum  di Indonesia
Perubahan kurikulum yang ada di Indonesia tentu  berpengaruh  terhadap  pelaksanaan pembelajaran  yang  ada  di  dalam  kelas. Salah  satu  kendala  yang  dihadapi  dalam perubahan kurikulum ini adalah kebingungan guru dalam
mengimplementasikan  kurikulum  yang berubah  begitu cepat. Guru yang dipandang sebagai  ujung  tombak  dalam  kemajuan pendidikan akhir-akhir ini, guru dipandang kurang  dalam  hal  profesionalisme.  Untuk mengatasi kurangnya profesionalisme pemerintah  sebagai  pengampu  kekuasaan memberikan  program  baru  yaitu  Program Pendidikan  Profesi  Guru  (PPG).  Secara eksplisit dalam penjelasan pasal 15 UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  disebutkan  bahwa  pendidikan profesi  merupakan  pendidikan  tinggi setelah  program  sarjana  yang  menyiapkan peserta  didik  untuk  memiliki  pekerjaan dengan  persyaratan  keahlian  khusus.  Pada pasal 10 UU. No 14 Thn 2005 tentang Guru dan  Dosen  juga  menyebutkan  bahwa kompetensi  profesional  guru  diperoleh melalui pendidikan profesi. Adapun tujuan dari  pendidikan  profesi  guru  ini  tercantum dalam  UU  No  20/2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional  dijelaskan  bahwa Pendidikan  Profesi  merupakan  pendidikan tinggi  setelah  program  Sarjana  yang mempersiapkan peserta memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Dengan demikian, program PPG merupakan  program  pendidikan  yang diselenggarakan bagi lulusan S-1 Kependidikan dan S-1/D-IV Non-
Kependidikan yang memiliki minat menjadi guru  agar  mereka  dapat  menjadi  guru profesional  setelah  mereka  memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan standar
nasional  pendidikan  dan  memperoleh sertifikat pendidik. Secara lebih rinci tujuan Program  PPG  yang  dinyatakan  dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  No 87 tahun 2013. Dalam pasal 2 Permendikbud RI No 87 tahun 2013 dipaparkan tujuan Program PPG adalah 1. untuk  menghasilkan  calon  guru  yang memiliki kompetensi dalam
merencanakan,  melaksanakan,  dan menilai pembelajaran;
2. menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan, dan
pelatihan peserta didik; dan
3. mampu  melakukan  penelitian  dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan.
Struktur  kurikulum  dalam  program
PPG  mencakup  lokakarya  pengembangan perangkat  pembelajaran,  latihan  mengajar melalui pembelajaran mikro, pembelajaran pada teman sejawat, dan Program Pengalaman Lapangan (PPL), serta program  pengayaan  bidang  studi  dan pedagogik.  Sistem  pembelajaran  pada program PPG mencakup lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran dan program pengalaman lapangan yang diselenggarakan dengan pemantauan langsung  secara  intensif  oleh  dosen pembimbing  dan  guru  pamong  yang ditugaskan khusus untuk kegiatan tersebut. Lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran  dan  program  pengalaman lapangan dilaksanakan dengan berorientasi pada pencapaian kompetensi merencanakan dan  melaksanakan  proses  pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, menindaklanjuti  hasil  penilaian,  serta melakukan  pembimbingan  dan  pelatihan. PPG ini terbagi menjadi dua jalur yaitu PPG prajabatan  dan  PPG  dalam  jabatan.  PPG dalam jabatan Program  Pendidikan Profesi Guru  Dalam  Jabatan  adalah  program pendidikan  yang  diselenggarakan  (1)  Bagi guru  pegawai  negeri  sipil  dan  guru  bukan pegawai  negeri  sipil  yang  sudah  mengajar pada  satuan  pendidikan,  baik yang
diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah  daerah,  maupun  masyarakat penyelenggara  pendidikan  yang  sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan  kerja  bersama.  (2)  Memiliki kualifikasi  akademik  sarjana  (S-1)  atau diploma  empat  (D-IV).  (3)  Guru  dalam Jabatan  atau  pegawai  negeri  sipil  yang mendapatkan  tugas  mengajar  yang  sudah diangkat  sampai  dengan  akhir  tahun  2015 (SK  Bupati  untuk  guru  honorer/GTT).  (4) Mempunyai  Nomor  Unik  Pendidik  dan Tenaga  Kependidikan  (NUPTK),  Berusia maksimal  58  tahun.  (4)  Terdaftar  pada Dapodik  dan  terundang  lewat  akun  SIM- PKB.
Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/DIV Non- kependidikan  yang  memiliki  bakat  dan minat  menjadi  guru  agar  menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,  dan  pendidikan  menengah.  Calon peserta  memiliki  kualifikasi  akademik sebagai berikut: (1) S1 Kependidikan yang sesuai  dengan  program  pendidikan  profesi yang  akan ditempuh; (2) S1 Kependidikan yang serumpun dengan program pendidikan profesi  yang  akan  ditempuh;  (3)S1/DIV Nonkependidikan  yang  sesuai  dengan program  pendidikan  profesi  yang  akan ditempuh;  (4)  S1/DIV  Nonkependidikan serumpun  dengan  program  pendidikan profesi  yang  akan  ditempuh;  (5)  S1 Psikologi untuk program PPG pada PAUD atau SD. (6) Berusia maksimal 28 tahun dan belum  menikah  (bersedia  tidak  menikah sampai  selesai  studi  PPG).  Selain  peserta dengan kriteria di atas, PPG Prajabatan juga ditujukan  bagi  lulusan  SM-3T (Sarjana Mendidik Di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal) .
Kebijakanmengenai penyelenggaraan pendidikan  profesi  guru  ini  bukan  tanpa masalah.  Kritik  terhadap  program  terus didengungkan.  Kritik  ini  terkait  dengan perlukah  pemberian  lebel  profesional terhadap  guru  dalam  meningkatkan  mutu pendidikan  di  Indonesia?  Serta  pengaruh yang  ditimbulkan  dari  program  tersebut dalam  mengimplementasikan  perubahan kurikulum  yang  terjadi  dalam  pendidikan Indonesia  serta  pengaruhnya  terhadap peningkatan mutu pendidikan?
Terkait dengan profesionalitas guru perlukah  profesional  dalam  peningkatan pendidikan  bahasa  dan  sastra  Indonesia. Para  intelektual  haruslah  berlaku  amatir bukan profesional. Amatir berasal dari kata “amor”  yang  mempunyai  arti  cinta.  Jika dikaitkan  dengan  guru,  guru  harusnya menerapkan rasa cinta dari pada profesionalitas  kerja  karena  yang  dihadapi adalah pribadi peserta didik yang merupakan  makhluk  yang    membutuhkan rasa  cinta  dalam  setiap  perkembanganya [12]. Jika seorang guru melandasi pekerjaanya dengan profesional maka guru tersebut  lebih  mendasarkan  kepada  hasrat dalam mendapatkan upah yang layak. Oleh karena itu, pemberian label guru profeisonal tidak  diperlukan  dalam  peningkatan  mutu pendidikan  dikarenakan  aktivitas  guru dalam  pembelajaran  harus  menjauhkan hasrat  profit,  melainkan  didasari  pada kesadaran  kritis  untuk  perubahan  social, kecintaan pada peserta didik [13].
Jika  dilihat  secara  seksama,  Program  PPG baik  prajabatan  maupun  dalam  jabatan terkandung konstelasi kekuasaan di dalamnya.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari beberapa  catatan pertama tidak  ada  tindak lanjut dari program PPG. Guru yang sudah mendapatkan  sertifikat  pendidik  tidak  lagi dipantau,  jadi  secara  tidak  langsung program  ini  hanya  sekedar  pengakuan secara  formal  bahwa  guru  tersebut  telah memenuhi indikator-indikator yang
ditetapkan  dalam  program  tersebut. Kedua dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan penulis  didapati  bahwa  materi  yang diberikan dalam program ini tidak berbeda dengan meteri yang diberikan di universitas,  jadi  keefektifan  dari  program tersebut  oleh  penulis  dirasa  kurang  karena mengulangi hal  yang sama dalam program baru. Ketiga adalah PPG prajabatan, tujuan dari ppg prajabatan tidak lain adalah untuk meningkatkan  kualitas  calon  guru  sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan dalam  program  tersebut.  Yang  menadi pertanyaan  adalah  apakah  selama  ini universitas  keguruan  dan  ilmu  pendidikan tidak  membekali  mahasiswanya  untuk menjadi  guru  yang  berkualitas?  jika memang  universitas  keguruan  dan  ilmu pendidikan tidak membekali masiswa untuk menjadi  guru  berkualitas,  kenapa  tidak memperbaiki  konsep  dan  pembelajaran dalam  perkuliahan  disetiap  universitas tersebut, namun malah menambah program baru.  Selain  itu,  jika  memang  program tersebut  efektif  dalam  menciptakan  dan menambah  kualitas  lulusan  guru  kenapa program  tersebut  diterapkan  dalam  setiap universitas  keguruan. Keempat tidak  ada program  sejenis  di  negara-negara  yang maju pendidikanya seperti Finlandia, Korea Selatan, Jepang dan seterusnya. ) Kelima tes yang digunakan dalam seleksi masuk hanya menggunakan  tes  yang  secara  tidak langsung  hanya  mengukur  tingkat  kognitif saja. Keenam sama  halnya  dengan  seleksi masuk,  dalam  menentukan  kelulusan program  PPG  ini  menggunakan  tes  Uji Kompetensi terdiri dari UTL, UTN, dan UK melalui  tes  CBT.  Penggunaan  tes  tersebut menjadi sebuah pertanyaan besar, bagaimana  mengukur  profesionalitas  guru menggunakan tes yang mayoritas mengukur tingkat kognitif saja, hanya satu kali diukur berdasarkan kinerja praktik. Ketujuh dengan  adanya  program  tersebut  secara tidak  langsung  perguruan  tinggi  yang menyelenggarakanya  akan  mendapatkan pendapatan lebih dari mahasiswa yang turut
serta  dalam  program  tersebut,  sehingga nampak  jelas  bahwa  program  tersebut mempunyai  kepentingan  ekonomi.  Hal tersebut  dibuktikan  dengan  adanya  begitu mahalnya  program  tersebut.  Mahasiswa harus mengeluarkan tujuh setengah juta per semester untuk mengikuti program tersebut. Jadi  dari  kesemua  catatan  tersebut  penulis menyimpulkan bahwa program PPG  Tidak dapat  digunakan  sebagai  patokan  dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di  Indonesia.  Selain  itu,  program  PPG  ini dirasa  masih  banyak  kepentingan  serta konstelasi  baik  politk  dan  ekonomi  dari penetapan  program  tersebut.  Seperti  yang dijelaskan  pada  bab  sebelumnya  bahwa kebijakan-kebijakan yang ada dalam pendidikan di Indonesia termasuk pendidikan  profesi  guru  ini  tidak  dapat dilepaskan  dari  konstelasi  politik  dan kepentingan pengampu kekuasaan.

## SIMPULAN
Melihat  banyaknya  problematika  dalam pendidikan  yang  ada  di  Indoensia  terkait pada  perubahan  kurikulum  khususnya Program  Pendidikan Profesi  Guru, kiranya kita  dapat  melihat  bahwa  kebijakan  yang dikeluarkan  pemerintah  masih  penuh dengan adanya konstelasi kekuasan. Memang,  diera  modern  perlu  adanya kebijakan-kebijakan  yang  mengarahkan kepada  peningkatan  mutu  pendidikan, namun perlu diperhatikan bahwa kebijakan- kebijakan  tersebut  harus  dilakukan  secara sistematis,  terencana,  terstruktur,  dan bertujuan untuk mencapai kemajuan pendidikan  nasional.  Kebijakan-kebijakan yang  dilakukan  harusnya  menghindarkan dari  kepentingan  kekuasaan  apalagi  motif ekonomi  ataupun  politik  semata.  Melihat kenyataan seperti ini, hendaknya pemerintah sebagai stakeholder pendidikan dan pengampu kebijakan atas pendidikan di Indonesia  perlu  menyamakan  persepsi dengan  semua  elemen  antara  lain  pakar pendidikan,  perguruan  tinggi,  LSM,  PGRI dan  aktivis  pendidikan  lain  yang  ada  di
Indonesia  agar  konstelasi  kekuasaan  atas pendidikan dapat dihindari serta pengawasan  terhadap  pendidikan  dapat dilakukan.  Bukan  tidak  mungkin  dengan adanya hal  tersebut  iklim  pendidikan ideal bagi masyarakat Indonesia dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Arifin,  Zainal. Konsep  &  Model Pengembangan  Kurikulum .  Bandung: Remaja Rosdakarya. 2011.
[2] Nasution. Asas-asas Kurikulum , Jakarta: Bumi Aksara. 2009.
[3] Pora,  Y. Selamat  Tinggal  Sekolah . Yogyakarta: MedPress. 2007.
[4] Damai.  A,  Rusmawan. Kendala  Guru Sekolah  Dasar  Dalam  Implementasi Kurikulum 2013. Th. XXXIV, Nomor.
3. 2015.
[5] Cuttence, P. School Innovation,
Pathway  to  The  Knowledge  Society . Australia. Dept. of Education, Training and Youth Affairs Innovation and Best Practice Project Consortium. 2001.
[6] Damit,  J. Problematik  Pembelajaran Sastra Indonesia Kelas Viii Smp Negeri
4 Mallusetasi Kabupaten Barru (Skripsi). Makasar: Universitas Negeri Makasar. 2016.
[7] Folcault. The  History  of  Sexuality : An
Introduction , Vol . 1 .  New  York:
Vintage Books. 1990.
[8] Sanjaya,  W. Pembelajaran  dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi .  Jakarta: Prenada  Media.
2005.
[9] Susilo,  M.  Joko. Pembodohan  Siswa Tersistematis .  Jakarta: Perpustakaan Nasional. 2007.
[10] Nuryatno, M. Agus. Mazhab Pendidikan  Kritis  Menyingkap  Relasi Pengetahuan  Politik  dan  Kekuasaan . Yogyakarta: Resist Book. 2008.
[11] Burhan,  Yazir. Problem  Bahasa  dan Pengajaran
Bahasa Indonesia. Bandung: Percetakan Ganaco. 1971. [12] Edward  W.  Representations  of  the Intelleectual. New York:Vintage Book. 1996.
[13] Giroux,  H. Cultural  Workers  and  The Politics  of  Educations. New  York:
Rotledge. 1992.