## Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 23, No 3 (2023): Oktober, 3363-3369 DOI: 10.33087/jiubj.v23i3.4067

## Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, dan Sektor Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Probolinggo

## Wildan Arya Wicaksana, Wiwin Priana Primandhana
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Correspondence: aryawicaks10@gmail.com, wiwinpriana10@gmail.com
Abstrak. Kemiskinan adalah status masyarakat dimana masyarakat tak mampu menggenapkan keperluan pokok hariannya.  Kabupaten  Probolinggo  menyandang  jumlah  penduduk  miskin  yang  tinggi  dan  tertingi  keempat Provinsi Jawa Timur. Untuk itu, diperlukannya peranan pemerintah dalam membasmi persoalan kemiskinan itu. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk melihat kaitan pendapatan perkapita, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan,  dan  pengeluaran  pemerintah  sektor  kesehatan  terhadap  jumlah  penduduk  miskin  di  Kabupaten Probolinggo. Data time series dari tahun 2011-2021 adalah data yang digunakan di penelitian ini yang didapat dari  situs  web  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Timur  dan  Kabupaten  Probolinggo,  Dinas  Pendidikan Kabupaten Probolinggo dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, serta Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Probolinggo. Pendekatan kuantitatif menggunakan analisis regresi linear berganda model ialah  metode  dalam  penelitian  ini . Hasil  yang  diperoleh  menunjukkan  pendapatan  perkapita  dan  pengeluaran pemerintah  sektor  pendidikan  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  jumlah  penduduk  miskin  di Kabupaten Probolinggo. Sementara itu, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo.
Kata kunci : kemiskinan, pendapatan perkapita, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, sektor pendidikan.
Abstract.  Poverty  is  a  social  status  where  people  are  unable  to  fulfill  their  basic  daily  needs.  Probolinggo Regency has the highest number of poor people and is the fourth highest in East Java Province. For this reason, the role of the government is needed in eradicating the problem of poverty. The aim of this research was to see the  relationship  between  per  capita  income,  government  spending  in  the  education  sector,  and  government spending  in  the  health  sector  on  the  number  of  poor  people  in  Probolinggo  Regency.  Time  series  data  from 2011-2021 is the data used in this study which was obtained from the website of the Central Bureau of Statistics for  East  Java  Province  and  Probolinggo  Regency,  the  Probolinggo  Regency  Education  Office  and  the Indonesian  Ministry  of  Education  and  Culture,  as  well  as  the  Health  Office  for  East  Java  Province  and Probolinggo Regency. A quantitative approach using multiple linear regression analysis models is the method in  this  study.  The  results  obtained  show  that  per  capita  income  and  government  spending  on  the  education sector have a negative and significant effect on the number of poor people in Probolinggo Regency. Meanwhile, government  expenditure  in  the  health  sector  has  a  negative  and  insignificant  effect  on  the  number  of  poor people in Probolinggo District.
Keywords : education sector, health sector government spending, poverty, per capita income.

## PENDAHULUAN
Permasalahan  yang  dihadapi  negara berkembang  yaitu  terkait  kemiskinan.  Negara Indonesia adalah negara berkembang dan masih termasuk ke dalam negara yang masih diselimuti kemiskinan  (Arifin,  2019).  Kemiskinan  adalah keadaan  seseorang  yang  tidak  dapat  menikmati berbagai  pilihan  untuk  mencukupi  kebutuhan dasar, seperti kesehatan yang rendah, kehidupan yang  baik,  kebebasan,  dan  penghormatan  antar sesama (World Bank, 2019). Suatu negara harus memenuhi  hak-hak  pembangunan  di  seluruh lapisan masyrakat. Pro-poor development adalah suatu  kebijakan  pemerintah  untuk  mendukung
masyarakat  miskin  yang  bertujuan  untuk menekan  angka  kemiskinan  melalui  visi pembangunan nasional (Wardana, 2016).
Pengeluaran seseorang
menunjukkan
kemampuan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi  mereka  (Annisa  &  Anwar,  2021). Sedangkan,  berdasarkan  Perpres  No  7  tahun 2005  tentang  RPJMN,  kemiskinan  itu  bisa dilihat  dari  segi  kekurangan  mereka  yang mencakup sandang, pangan, dan papan.
Kebijakan  menyeluruh dan teratur sangat  diperlukan  untuk  membuat  kebijakan guna  memberantas  kemiskinan  yang  terjadi karena  kemiskinan  adalah  problem  universal
Wildan  Arya  Wicaksana  dan  Wiwin  Priana  Primandhana,  Analisis  Pengaruh  Pendapatan  Perkapita, Pengeluaran  Pemerintah  Sektor  Pendidikan,  dan  Sektor  Kesehatan  Terhadap  Jumlah  Penduduk  Miskin  di Kabupaten Probolinggo
(Endrayani  &  Dewi,  2016).  Badan  Pusat
Statistik menyebutkan sebanyak 52,96% penduduk  miskin  terletak  pada  pulau  jawa. Provinsi  Jawa  Timur  adalah  penyumbang terbanyak kedua penduduk miskin di pulau jawa yaitu  dengan  4.572,73ribu  jiwa.  Jawa  Timur sendiri,  kontributor  terbanyak  penduduk  miskin adalah berada pada Kabupaten Sampang dengan 23,7%, Kabupaten Sumenep 20,51%, Kabupaten Probolinggo dengan 18,91%. Kabupaten Probolinggo  adalah  kabupaten  keempat  dalam banyaknya  jumlah  penduduk  miskin  di  Provinsi Jawa  Timur.  Ini  mengindikasikan  bahwa kemiskinan  di  Kabupaten  Probolinggo  harus diatasi  oleh  pemerintah  daerah.  Probolinggo terletak  pada  daerah timur Provinsi Jawa  Timur atau  lebih  dikenal  dengan  Daerah  Tapal  Kuda. Dalam daerah ini, dianggap wilayah terbelakang karena mempunyai Indeks Pembangunan Manusia  (IPM)  yang  cukup  tertinggal  dari wilayah  lainnya.  Ini  menyebabkan  kemiskinan di  Kabupaten  Probolinggo  menjadi  terbanyak keempat di Provinsi Jawa Timur.
Kemiskinan yakni reaksi sebuah korelasi antar variasi persoalan yang mencakup, lambatnya progres perekonomian hingga berakibat  pada  sedikitnya pendapatan  perkapita, kesenjangan  ekonomi,  serta  masalah  sumber daya  yang  meliputi  kesehatan  dan  pendidikan (Ariansyah,  2017).  Pendapatan  perkapita  adalah suatu  alat  untuk  mengukur  kesejahteraan. Menurut  sukirno  dalam  (Septiani  et.  al.,  2019) menyebutkan  imbas  kotor  dari  turunnya  tingkat pendapatan penduduk yakni menurunkan tingkat kesejahteraan.  Ini  dikarenakan  penduduk  yang menganggur  tidak  memiliki  penghasilan  dan akan memperbesar peluang untuk terjerat dalam kemiskinan.  Kesenjangan  adalah  tantangan dalam  proses  pembangunan  yang  merata, sedangkan ketimpangan hanya dapat diturunkan saja  sehingga  bisa  memenuhi  tergapainya keselarasan  dalam  pertumbuhan  pembangunan daerah.
Sumber  daya  termasuk  dalam  faktor yang  mempengaruhi  terjadinya  kemiskinan. Sumber  daya  tersebut  meliputi  pendidikan  dan kesehatan.  Pendidikan  adalah  kebutuhan  dasar untuk  mengubah  nasib  seseorang.  Tingginya pendidikan  bisa  menekan  angka  kemiskinan sehingga  pendidikan  adalah  indikator  yang berguna  untuk  melihat  kesejahteraan  penduduk (Sudiharta  &  Sutrisna,  2013).  Kesejahteraan sosial  merupakan  salah  satu  tujuan  dari pembangunan dan didalamnya terdapat
kesehatan.  Kesehatan  ialah  prasayarat  guna meningkatkan  produktivitas  seseorang  untuk menghasilkan sebuah pendapatan yang maksimal (Fatimah & Sa’roni, 2020). Penduduk yang mempunyai kesehatan baik akan menghasilkan  produktivitas  tinggi  untuk  bisa mendapatkan  penghasilan  yang  maksimal. Untuk  mendukung  proses  pendidikan  dan kesehatan tersebut, maka diperlukannya peranan pemerintah. Peranan pemerintah yang dimaksud adalah  kebijakan-kebijakan  dalam  menggiatkan kesejahteraan  penduduk  dan  efeknya  terhadap pembangunan perekonomian serta pemberantasan  kemiskinan,  dan  kebijakan  itu adalah  pengeluaran  pemerintah  (Palaneven, 2018). Dalam penerapan kebijakannya, pemerintah  telah  mengeluarkan  bermacam- macam  program  melalui  instansi  sekolah  dan pelayanan  kesehatan  gratis  untuk  orang  miskin. Dalam  pengalokasian  dana  tersebut  sangat diperlukan  mengingat  banyaknya  penduduk  di Kabupaten  Probolinggo  hidup  dibawah  garis kemiskinan  dan  kesulitan  dalam  memperoleh kesehatan  dan  pendidikan  yang  memadai. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui pengaruh  pendapatan  perkapita,  pengeluaran pemerintah  sektor  pendidikan,  dan  pengeluaran pemerintah  sektor  kesehatan  terhadap  jumlah penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo.

## Tinjauan Pustaka Kemiskinan
Kemiskinan  adalah  suatu  keadaan  pada penduduk  yang  mempunyai  sumber  daya rendah,  oleh  karena  itu  mereka  tidak  bisa memenuhi  kebutuhan  utama  dan  hidup  dalam tingkatan  yang  minim  (Susanto  &  Pangesti, 2020).  BPS  mengartikan  penduduk  miskin  itu menyandang rataan pengeluaran perkapita dalam sebulannya  lebih  rendah  dari  garis  kemiskinan. Kemiskinan  mempunyai  banyak  aspek,  hal  ini dikarenakan  bervariasinya  kebutuhan  manusia (Putri  &  Yuliarmi,  2013).  Umumnya  ada  dwi pihak  kemiskinan  yakni,  kemiskinan  absolut yang  dapat  diketahui  dari  tingkatan  pendapatan dan keperluan pokok minimnya serta kemiskinan  relatif  yang  dapat  terjadi  karena adanya  sebuah  ketimpangan  sosial  dimana penduduk  mampu  mencukupi  kebutuhan  pokok akan  tetapi  masih  berada  dibawah  kondisi penduduk yang terdapat di sekitar lingkungannya (Susanto & Pangesti, 2020).
Wildan  Arya  Wicaksana  dan  Wiwin  Priana  Primandhana,  Analisis  Pengaruh  Pendapatan  Perkapita, Pengeluaran  Pemerintah  Sektor  Pendidikan,  dan  Sektor  Kesehatan  Terhadap  Jumlah  Penduduk  Miskin  di Kabupaten Probolinggo

## Pendapatan Perkapita
Pendapatan  perkapita  yaitu  keseluruhan dari PDRB dibagi dengan jumlah penduduk dari suatu  daerah  itu.  Menurut  todaro  dalam (Mahendra, 2017) tolak ukur sebuah pembangunan  adalah  pendapatan  perkapita.  Ini dikarenakan  tujuan  dari  pembangunan  adalah menaikkan  pendapatan  di  masyarakatnya  dan kesejaahteraan akan terjaga.

## Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan
Tenaga kependidikan, masyarakat, dana, dan  fasilitas  pendidikan  baik  dalam  bentuk barang  ataupun  uang  yang  digunakan  untuk penyelenggaraan pendidikan adalah pengeluaran pemerintah  sektor  pendidikan.  Pemerintah mengalokasikan  anggaran  biaya  pendidikan sedikitnya  20persen  dari  APBN  dan  20persen dari APBD.

## Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan
Tenaga  kesehatan,  masyarakat,  dana, dan fasilitas kesehatan baik dalam bentuk barang ataupun uang yang digunakan untuk penyelenggaraan  kesehatan  adalah  pengeluaran pemerintah sektor kesehatan. Pemerintah mengalokasikan  biaya  kesehatan  sedikitnya  5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD.

## METODE
Data  sekunder time  series periode  11 tahun terakhir mulai tahun 2011-2021
merupakan  jenis  data  untuk  penelitian  ini. Sedangkan  sumber  data  dalam  penelitian bersumber  dari  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi Jawa  Timur  dan  Kabupaten  Probolinggo  untuk data  jumlah  penduduk  miskin  dan  data pendapatan perkapita, data pengeluaran pemerintah  sektor  pendidikan  bersumber  dari data  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Probolinggo dan  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan RI,  sedangkan  data  pengeluaran  pemerintah sektor  kesehatan  dari  Dinas  Kesehatan  Provinsi Jawa  Timur  dan  Kabupaten  Probolinggo. Regresi  linear  berganda  model ordinary  least square (OLS) adalah Metode Analisis penelitian ini,  dijalankan  bantuan  IBM  SPSS  ( statistics tool  for  social  science )  yang  mempunyai  tujuan memprediksi  ada  tidaknya  pengaruh  antar variabel  bebas  yaitu  pendapatan  perkapita  (X1), pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X2), dan  pengeluaran  pemerintah  sektor  kesehatan (X3)  terhadap  variabel  tetikatnya  yakni  jumlah penduduk  miskin  (Y).  Adapaun  persamaanya adalah: Ү = β0 + β1.X1 + β2.X2 + β3.X3 + e Keterangan  :  Y  :  variabel  terikat  (jumlah penduduk  miskin);  β0:  konstanta;  β1  β2  β3  : koefisien  regresi;  X1  X2  X3  :  variabel  bebas (pendapatan  perkapita,  pengeluaran  pemerintah sektor  pendidikan,  pengeluaran  pemerintah sektor kesehatan); e : variabel pengganggu

## HASIL

## Tabel 1
Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R 2 ) Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .921 .847 .782 8892.24131 Sumber: data olahan
Tabel 1 adalah uji koefisien determinasi yaitu dimana  menguji besaran pengaruh kekuatan  model  dalam  menjelaskan  variasi variabel  terikat.  Tabel  diatas  menunjukkan bahwa  nilai  koefisien R-square 0,847.  Artinya, 84,7 % seluruh  variabel  bebas  yaitu  pendapatan perkapita  (X1),  Pengeluaran  Pemerintah  Sektor Pendidikan (X2), Pengeluaran Pemerintah Sektor  Kesehatan  (X3)  mempegaruhi  Jumlah Penduduk  Miskin  (Y)  dan  sisanya  15,3% dipegaruhi  variabel  lain  yang  tidak  dipakai dipenelitian saat ini. Tabel 2 adalah uji simultan (F)  dimana  mempunyai  tujuannya  berguna
dalam mendapati apakahh seluruh variabel bebas yang  dipakai  di  penelitian  ini  berpengaruh bersama-sama  terhadap  variabel  terikatnya. Dalam  tabel  diatas,  memperlihatkan  nilai signifikansi 0,003 < α 0,05 atau F hitung 12,965 >  F  tabel  4,120  menyimpulkan  H1  diterima. Artinya, pendapatan perkapita (X1), pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X2), dan pengeluaran  pemerintah  sektor  kesehatan  (X3) bersama-sama  berpengaruh  signifikan  terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo.
Wildan  Arya  Wicaksana  dan  Wiwin  Priana  Primandhana,  Analisis  Pengaruh  Pendapatan  Perkapita, Pengeluaran  Pemerintah  Sektor  Pendidikan,  dan  Sektor  Kesehatan  Terhadap  Jumlah  Penduduk  Miskin  di Kabupaten Probolinggo
Tabel 2 Hasil Uji Simultan (Uji F) Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1  Regression 3075447474.768 3 1025149158.256  12.965 .003 b Residual 553503688.868 7 79071955.553 Total 3628951163.636  10 Sumber: data olahan Tabel 3 Hasil Uji Parsial (Uji t) Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 288188.411 16175.480 17.816  .000 X1 -.002 .001 -.624 -2.736  .029 X2 -3.874 1.518 -.432 -2.552  .038 X3 -2.020 .000 -.013 -.064  .951
Sumber: data olahan
Tabel  3  adalah  hasil  pengujian  parsial  t dimana  mempunyai  tujuan  mengukur  pengaruh parsial  t  disetiap  variabel  bebasnya  dan  dapat dilihat nilai signifikan harus < α= 0,05. Tabel 3 juga  menunjukkan  bahwa  nilai  signifikan variabel Pendapatan Perkapita (X1) dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (X2) berpengaruh  terhadap  jumlah  penduduk  miskin di  Kabupaten  Probolinggo.  Sementara  itu, pengeluaran  pemerintah  Sektor  kesehatan  (X3) tidak  berpengaruh  terhadap  jumlah  penduduk miskin  di  Kabupaten  Probolinggo.  Persamaan model  dalam  penelitian  ini  adalah:  Ү  = 288188,411 – 0,002 X1 - 3,874 X2 – 2,020 X3 Berdasarkan  persamaan  regresi  yang didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa 1. β0=  nilai  sebesar  288188,411  artinya, apabila pendapatan perkapita (X1), Pengeluaran  Pemerintah  Sektor  Pendidikan (X2), Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan  (X3)  konstan,  maka  jumlah penduduk miskin (Y) di Kabupaten Probolinggo  akan  naik  sebesar  288188,411 jiwa
2. β1=  nilai  sebesar  -0,002  menandakan Pendapatan  Perkapita  (X1)  berpengaruh secara  negatif  terhadap  jumlah  penduduk miskin  (Y).  Artinya,  apabila  pendapatan perkapita  naik  tiap  1  rupiah  maka  jumlah penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo turun 0,002 jiwa.
3. β2=  nilai  sebesar  -3,874  menandakan Pengeluaran  Pemerintah  Sektor  Pendidikan (X2)  berpengaruh  secara  negatif  terhadap jumlah  penduduk  miskin  (Y).  Memiliki  arti jika pengeluaran pemerintah sektor
pendidikan  naik  tiap  1 rupiah, maka jumlah penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo
turun 3,874 jiwa
4. β3=  nilai  sebesar  -2,020  menandakan Pengeluaran  Pemerintah  Sektor  Kesehatan (X3)  berpengaruh  negatif  terhadap  jumlah penduduk  miskin  (Y).  Berarti  jikalau pengeluaran  pemerintah  sektor  pendidikan naik  tiap  1  rupiah  maka  jumlah  penduduk miskin  di  Kabupaten  Probolinggo  turun 2,020 jiwa.
Pengaruh  Pendapatan  Perkapita  terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Probolinggo
Pengujian  ditunjukkan  oleh  hasil  t- hitung  -2,376  >  t-tabel  -1,895  oleh  nilai signifikansi  0,029  <  0,05,  berarti  H1  diterima. Berarti pendapatan perkapita berpengaruh signifikan  terhadap  jumlah  penduduk  miskin. Hasil  tersebut  sejalan  dengan  penelitian  Azizah &  Kusuma  (2018)  dan  Thesia  &  Karmini (2022).  Hasil  dari  penelitian  ini  menghasilkan bahwa  pendapatan  perkapita  berdampak  negatif dan  signifikan  terhadap  kemiskinan  dimana pendapatan perkapita penduduk bisa menurunkan  jumlah  penduduk  miskin  di Kabupaten  Probolinggo.  Hasil  yang  diperoleh juga  selaras  dengan  teori  Norton  bahwa kemiskinan  dengan  pendapatan  perkapita  itu berbanding  terbalik,  jika  pendapatan  perkapita naik  maka  penduduk  miskin  berkurang.  Dalam pendapatan perkapita yang tinggi, pasti pertumbuhan PDRB tinggi juga. Ini mengartikan bahwa terdapat banyak pekerjaan yang menciptakan  penghasilan  maksimal,  sehingga
Wildan  Arya  Wicaksana  dan  Wiwin  Priana  Primandhana,  Analisis  Pengaruh  Pendapatan  Perkapita, Pengeluaran  Pemerintah  Sektor  Pendidikan,  dan  Sektor  Kesehatan  Terhadap  Jumlah  Penduduk  Miskin  di Kabupaten Probolinggo
menyebabkan  banyaknya  sumber  penghasil pajak  guna  pemerintah  untuk  menjalankan kebijakan  yang  lebih  banyak  lagi  bagi masyarakat  miskin.  ini  menyiratkan  besarnya pendapatan perkapita menyebabkan kesejahteraan  penduduk  dalam  wilayah  itu. Dalam  konteks  makro,  pendapatan  perkapita yang  tinggi  akan  mempengaruhi  pertumbuhan ekonomi sehingga menyebabkan aktivitas perekonomian  berjalan  dengan  baik  sehingga berpengaruh  terhadap  pengurangan  kemiskinan yang  terjadi.  Selain  itu,  dalam  perkembangan pendapatan  perkapita  Kabupaten  Probolinggo tahun  2011  sampai  dengan  tahun  2021  selalu menunjukkan  kenaikan  ditiap  tahunnya.  Maka bisa disimpulkan bahwa pendapatan perkapita di Kabupaten  Probolinggo  berpengaruh  dalam menurunkan  jumlah  penduduk  miskin  yang terjadi.

## Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  Sektor
Pendidikan  terhadap  Jumlah  Penduduk  Miskin di Kabupaten Probolinggo
Pengujian  ditunjukkan  oleh  hasil  t- hitung  -2,552  >  t-tabel  -1,895  oleh  nilai signifikansi  0,038  <  0,05,  berarti  H1  diterima. Mengartikan  pengeluaran  pemerintah  sektor pendidikan  berpengaruh  signifikan  terhadap jumlah  penduduk  miskin.  Hasil  ini  sesuai penelitian  Idris et  al. ,  (2022)  serta  Hidayat  & Azhar (2022) menunjukkan pengeluaran pemerintah  sektor  pendidikan  berpengaruh negatif  dan  signifikan  terhadap  kemiskinan  dan mampu berkontribusi mengentaskan kemiskinan.  Ini  mengindikasikan  pengalokasian anggaran  di  sektor  pendidikan  dari  pemerintah sudah  tepat  sasaran.  Modal  penting  dalam pembangunan  adalah  human  capital  yang didalamnya  termasuk  pendidikan.  Pemerintah mengeluarkan  biaya  pendidikan  minimal  20% dari  APBN  serta  APBD.  Kebijakan  pemerintah untuk  rakyat  miskin  atau  pro  poor  expenditure salah satunya diterapkan dalam sektor pendidikan, untuk itu pemerintah harus memenuhi  pelayanan  masyarakat  dalam  hal pendidikan  khususnya  bagi  masyarakat  miskin guna  mencapai  tingkat  pendidikan  yang  tinggi dalam masyarakat. Tingginya tingkatan pendidikan  di  orang  miskin,  efeknya  untuk menaikkan  kompetensi  dan  diharapkan  mereka bisa  masuk  ke  lapangan  pekerjaan  dan  dapat menambah  kesejahteraan.  Ini  juga  menyiratkan pengalokasian  belanja  pemerintah  di  sektor pendidikan  sudah  tepat  sasaran  guna  membantu
penduduk  miskin.  Teori  Supriyadi  menjelaskan bahwa  biaya  pendidikan  berperan  sentral  dalam pembangunan human  capital di  suatu  daerah. Hal ini mengindikasikan anggaran yang ditetapkan  pemerintah  menunjang  pendidikan masyarakat  yang  meliputi  pembangunan  sarana dan  prasarana  sekolah  ataupun  lainnya  yang terkait dengan pendidikan. Dari anggaran bidang pendidikan  itulah  bisa  meringankan  biaya masyarakat dan demikian meningkatkan kesempatan masyarakat untuk merasakan pendidikan  serta  minat  sekolah  pun  akan meningkat  dan  juga  penduduk  miskin  dalam suatu  wilayah  pun  akan  menurun.  Sektor pendidikan adalah sektor mendasar dan mempunyai  peran  yang  sangat  penting  guna mendorong  proses  produksi  serta  aktivitas perekonomian.  Dengan  menekankan  kebijakan perhatian pada sektor pendidikan, akan membantu  masyarakat  menjadi  lebih  kompeten dan bisa meningkatkan produktivitasnya sehingga berpengaruh juga terhadap perekonomian daerah tersebut.

## Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  Sektor Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Probolinggo
Pengujian  ditunjukkan  oleh  hasil  t- hitung  -0,064  <  t-tabel  -1,895  atau  nilai signifikansi  0,951  >  0,05,  berarti  H0  diterima. Artinya, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan  berpengaruh  negatif  dan  tidak signifikan  terhadap  jumlah  penduduk  miskin  di Kabupaten  Probolinggo.  Hasilnya  serupa  pada penelitian  Hidayat  &  Azhar  (2022)  diperoleh pengeluaran  pemerintah  sektor  kesehatan  naik, jumlah penduduk miskin turun. Namun, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan ini tak selalu  signifikan  untuk  mengurangi  jumlah penduduk  miskin.  Pemerintah  mengalokasikan anggaran  minimal  sebesar  10%  dari  APBD diluar  gaji  di  sektor  kesehatan.  Itu  diharapkan pengeluaran  pemerintah  dalam  sektor  kesehatan mampu meningkatkan kesehatan masyarakat dan berpengaruh terhadap  peningkatan  produktivitas dalam  bekerja  sehingga  pendapatan  yang diperoleh maksimal. Namun, pengeluaran pemerintah  sektor  kesehatan  tidak  selalu signifikan  untuk  mengatasi  kemiskinan  yang terjadi.  Ini  menyiratkan  ada  aspek  lain  yang mengakibatkan  anggaran  dana  yang  telah dialokasikan pemerintah dalam sektor kesehatan tersebut  tidak  tepat  sasaran.  Alokasi  anggaran
Wildan  Arya  Wicaksana  dan  Wiwin  Priana  Primandhana,  Analisis  Pengaruh  Pendapatan  Perkapita, Pengeluaran  Pemerintah  Sektor  Pendidikan,  dan  Sektor  Kesehatan  Terhadap  Jumlah  Penduduk  Miskin  di Kabupaten Probolinggo
yang dikeluarkan tidak terserap kepada masyarakat yang membutuhkan.
Upaya pemerintah untuk
memproporsionalkan  dalam  menerapkan  dan mengelola pembelanjaan untuk bidang kesehatan  meliputi  semua  kalangan,  bukan dikhususkan untuk masyarakat miskin atau tidak mampu saja. Kenyataanya, masih ada penduduk miskin  di  Kabupaten  Probolinggo  tidak  pernah merasakan  jasa  fasilitas  kesehatan  seperti pelayanan  rumah  sakit  secara  maksimal.  Dalam konteks  makro,  baiknya  kesehatan  penduduk akan  bisa  meningkatkan  produktifitas  dalam bekerja  sehingga  sangat  berpengaruh  dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Namun permasalahannya, alokasi dana yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  untuk  sektor kesehatan  tidak  tepat  sasaran,  sehingga  tidak semua masyarakat tidak bisa menikmati layanan fasilitas  kesehatan  dari  pemerintah.  Faktornya meliputi  kurangnya  tenaga  kesehatan,  fasilitas kesehatan,  dan  akses  menuju  fasilitas  kesehatan menjadi  penyebab  masyarakat  tidak  mampu meningkatkan  kesehatannya  yang  berdampak terhadap kualitas hidup mereka. Dalam peningkatan  pengeluaran  pemerintahan  sektor kesehatan  bertujuan  untuk  meningkatkan  angka harapan hidup penduduk dan mampu menjadikan  sumber  daya  manusia  yang  lebih produktif,  akan  tetapi  kenyataannya  layanan kesehatan lebih banyak dinikmati oleh kalangan masyarakat  menengah  dan  keatas.  Karena terbatasnya  biaya  yang  digunakan  habis  untuk mencukupi  keperluan  pokoknya  beserta  faktor jarak  tempat  tinggal  penduduk  ke  rumah  sakit yang  jauh  menyebabkan  penduduk  miskin  yang ada di Kabupaten Probolinggo hanya merasakan fasilitas kesehatan terdekat saja seperti puskesmas  dan  poskedes  yang  umumnya  hanya memiliki  fasilitas  seadanya  dan  tidak  selengkap fasilitas  yang  ada  di  rumah  sakit,  itu menyebabkan  pengeluaran  pemerintah  sektor kesehatan  tidak  signifikan  terhadap  jumlah penduduk miskin.

## SIMPULAN
Merujuk terhadap perolehan hasil penelitian, diperoleh bahwa pendapatan perkapita  dan  pengeluaran  pemerintah  sektor pendidikan  berpengaruh  negatif  dan  signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo. Sementara itu, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh negatif  serta  tidak  signifikan  terhadap  jumlah
penduduk  miskin  di  Kabupeten  Probolinggo. Untuk  itu,  pemerintah  daerah  harus  melakukan kebijakan  dalam  mengatasi  persoalan  penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo yakni diperlukannya  kebijakan  untuk  mendukung masyarakat miskin seperti pengembangan industri rumah tangga melalui program pelatihan.  Selain  itu,  diharapkan  pemerintah mampu  mengoptimalkan  anggaran  pada  sektor pendidikan  dan  kesehatan  guna  lebih  baik kedepannya serta diperlukannya program prioritas  dan  tepat  sasaran  guna  anggaran terserap secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Annisa,  N.  &  Anwar,  K.  2021.  Pengaruh Tingkat  Pendidikan  Dan  Kesehatan Terhadap  Kemiskinan  (Studi  Kasus
Provinsi Aceh), Jurnal Ekonomi
Regional Unimal , 4(3), 1–6.
Ariansyah, T.S. 2017, Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk,  PDRB  per  Kapita,  Tingkat Pendidikan,  dan  Tingkat  Kesehatan Terhadap  Jumlah  Penduduk  Miskin  di Kabupaten  Malang  Tahun  2001-2015, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB , 5(2), 1–
9.
Arifin,  A.  2019,  Analisis  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Kemiskinandi Indonesia, Jurnal  Administrasi  Publik  dan  Bisnis , 1(2), 1–15.
Endrayani,  N.K.E.  &  Dewi,  M.H.U.  2016, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan
Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Bali, E- Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Undayana , 5(1), 63–88.
Fatimah,  S.  &  Sa’roni,  C.  2020,  Pengaruh
Tingkat  Pendidikan,  Kesehatan,  dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap
Jumlah  Penduduk  Miskin  di  Kabupaten Tanah  Laut, Jurnal  Ilmu  Ekonomi  dan Pembangunan , 3(1), 1–9.
Hidayat,  A.Y.  &  Azhar,  Z.  2022,  Analisis Pengeluaran  Pemerintah  Di  Sektor Kesehatan, Pendidikan, Dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia, Jurnal Kajian
Ekonomi  dan  Pembangunan ,  4(1),  65– 74.
Idris,  M.P.A. et  al. 2022,  Analisis  Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan  dan  Kesehatan  terhadap Pengentasan  Kemiskinan  di  Daerah
Wildan  Arya  Wicaksana  dan  Wiwin  Priana  Primandhana,  Analisis  Pengaruh  Pendapatan  Perkapita, Pengeluaran  Pemerintah  Sektor  Pendidikan,  dan  Sektor  Kesehatan  Terhadap  Jumlah  Penduduk  Miskin  di Kabupaten Probolinggo
Istimewa Yogyakarta, Seminar Nasional Hasil Riset , 9(1), 45–53.
Mahendra, A. 2017, Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita,  Inflasi,  dan  Pengangguran Terhadap  Jumlah  Penduduk  Miskin  di Provinsi Sumatera
Utara, JRAK , 3(1),113–138. Palaneven, T.O.M. 2018, Pengaruh Pengeluaran Pemerintah  Sektor  Pendidikan  Dan Sektor  Kesehatan  Terhadap  Ipm  Dan Dampaknya  Terhadap  Kemiskinan  di Sulawesi  Utara, Jurnal  Berkala  Ilmiah Efisiensi , 18(4), 52–61.
Putri,  I.A.M.  &Yuliarmi,  N.N.  2013,  Beberapa
Faktor  Yang  Memengaruhi  Tingkat Kemiskinan  Di  Provinsi  Bali, E-Jurnal
Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana , 2(10), 441–448. Septiani,  W.T.,  Zamzami  &  Mustika,  C.  2019, Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita dan  belanja  modal  Terhadap  tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera, e-Jurnal Perspektif  Ekonomi  dan  Pembangunan Daerah , 8(3), 135–148. Sudiharta, P.S.P. & Sutrisna, K. 2013, Pengaruh PDRB  Per  Kapita,  Pendidikan,  dan Produktivitas  Tenaga  Kerja  Terhadap Kemiskinan  di  Provinsi  Bali, E-Jurnal EP Unud , 3(10), 431–439.
Susanto,  R.  &  Indah  Pangesti.  2020,  Pengaruh Inflasi  dan  Pertumbuhan  Ekonomi terhadap  Kemiskinan  di  Indonesia, Journal  of  Applied  Business  and Economics (JABE) , 7(2), 271–278. Thesia,  D.Y.  &  Karmini,  N.L.  2022,  Pengaruh
Pendapatan  Per  Kapita,  Pertumbuhan
Umkm  dan  Tingkat  Pengangguran
Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi  Bali, E-Jurnal  Ekonomi  dan
Bisnis  Universitas  Udayana ,  11(3), 271–280. Wahyu  Azizah,  E.  &  Kusuma,  H.  2018,
Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap  Kemiskinan  Di  Provinsi  Jawa
Timur, Jurnal  Ilmu  Ekonomi ,  2,  167– 180. Wardana,  D.P.  2016,  Pengaruh  Pembangunan
Ekonomi Terhadap Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur,
INOVASI :  Jurnal  Ekonomi  Keuangan, dan Manajemen, 12(2), 179–191.
World  Bank.  2019. The  World  Bank  Annual Report  2019:  Ending  Poverty, Investing in Opportunity . Washington, DC: World Bank.