Avissa  Yufen  Fabrianne,  Yugih  Setyanto:  Upaya  Humas  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual dalam Membangun Kesadaran Hak Cipta

## Upaya Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam Membangun Kesadaran Hak Cipta
Avissa Yufen Fabrianne, Yugih Setyanto avissayff@gmail.com , yugihs@fikom.untar.ac.id
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara

## Abstract
Cases of Infringement Copyright which is very common in Indonesia, one of which is piracy. Cite the work of part or all of the creation of another person without including sources that are intentionally included in his own creation so as to make the impression of his work as if his property is called plagiarism. Plagiarism can also be said if other people's creations are reproduced  without  changing  the  form  or  content  to  be  announced, and  reproducing  other people's  creations  intentionally  and  containing  commercially.  Copyright  infringement  in Indonesia can cause a bad image for law enforcement in Indonesia. Indonesia gets negative attention from other countries due to severe copyright violations. The Directorate General of Intellectual Property (DJKI) is an Echelon I organizational unit within the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, which is tasked with managing and serving the  protection  of  Intellectual  Property  Rights  in  Indonesia,  one  of  which  is  Copyright.  The author  is  interested  in  knowing  the  public  relations  strategy  of  the  Directorate  General  of Intellectual  Property  in  building  awareness  of  copyright,  especially  for  the  people  of Indonesia.  The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  the  public  relations  efforts  of  the Directorate  General  of  Intellectual  Property  in  building  awareness  of  copyright.  The theoretical  basis  used  in  this  study  covers  the  theory  of  mass  communication,  public relations,  government  public  relations,  public  relations  strategies,  intellectual  property rights  and  copyright.  The  research  method  used  in  this  study  was  qualitative  with  a descriptive case study approach. In this study the authors want to know the public relations strategy of the Directorate General of Intellectual Property in building copyright awareness through  interviews,  observations  and  other  matters  related  to  this  research.  It  can  be concluded,  the  DJKI  public  relations  strategy  is  by  educating  the  public  about  the importance  of  respecting  someone's  copyright  and  the  importance  of  registering  a  work  so that it can be protected by the state legally in the event of a copyright infringement.
Keywords: Public Relations, PR Efforts, copyright.

## Abstrak
Kasus  pelanggaran  hak  cipta  yang  sangat  sering  terjadi  di  Indonesia  salah  satunya  adalah pembajakan.  Mengutip karya sebagian atau seluruh ciptaan orang lain tanpa mencantumkan sumber  yang  sengaja  dimasukkan  kedalam  ciptaannya  sendiri  agar  membuat  kesan  karya miliknya seolah-olah miliknya disebut plagiarisme. Plagiarisme juga bisa dikatakan apabila ciptaan milik orang lain diperbanyak tanpa mengubah bentuk ataupun isi untuk diumumkan, dan  memperbanyak  ciptaan  orang  lain  tanpa  izin  dengan  sengaja  dan  mengandung komersial.  Pelanggaran  hak  cipta  di  Indonesia  dapat  menyebabkan  citra  buruk  bagi penegakan  hukum  di  Indonesia.  Indonesia  mendapat  sorotan  negatif  dari  negara  lain diakibatkan oleh pelanggaran hak cipta yang parah. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) adalah sebuah unit organisasi Eselon  I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia,  yang  bertugas  melaksanakan  pengelolaan  dan  pelayan perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  di  Indonesia,  salah  satunya  adalah  Hak  Cipta.
Vol. 2, No. 2, Desember 2018, Hal 257 – 262
Penulis  tertarik  untuk  mengetahui  strategi  humas  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual dalam  membangun  kesadaran  terhadap  hak  cipta  terutama  untuk  masyarakat  Indonesia. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  Upaya  humas  Direktorat  Jenderal Kekayaan  Intelektual  dalam  membangun  kesadaran  terhadap  hak  cipta.  Dasar  teoritik  yang digunakan dalam penelitian ini mencangkup teori komunikasi massa, hubungan masyarakat, humas  pemerintah,  strategi  humas,  hak  kekayaan  intelektual  dan  hak  cipta.  Metode penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan  pendekatan  studi kasus  deskriptif.  Dalam  penelitian  ini  penulis  ingin  mengetahui  strategi  humas  Direktorat Jenderal  Kekayaan  Intelektual  dalam  membangun  kesadaran  hak  cipta  melalui  wawancara, observasi  dan  hal-hal  lain  yang  terkait  dengan  penelitian  ini.  Dapat  disimpulkan,  strategi humas  DJKI  adalah  dengan  mengedukasi  masyarakat  tentang  pentingnya  menghargai  hak cipta  milik  seseorang  dan  pentingnya  mendaftarkan  suatu  karya  agar  bisa  dilindungi  oleh negara secara hukum jika terjadi suatu pelanggaran hak cipta.
Kata Kunci : humas, upaya humas, hak cipta

## 1. Pendahuluan
Kasus pelanggaran hak cipta yang ada merupakan kasus yang sudah sejak lama menjadi  masalah  rumit  baik  di  Indonesia  maupun  negara  lainnya.  Pelanggaran  hak cipta  memiliki  dampak  baik  dari  segi  kerugian  material  bagi  pencipta.  Hak  cipta terbagi  menjadi  hak  ekonomi  dan  hak  moral.  Pemilik  hak  yang  merasakan  dampak dari pelanggaran hak cipta yaitu menurunnya motivasi untuk berkreasi. Jika  kondisi ini  terjadi  terus  menerus,  maka  besar  kesempatan  menurunnya  potensi  kreativitas milik negara yang akan berefek pada ekonomi nasional.
Indonesia  sekarang    ini  tercatat  sebagai  negara  peringkat  keempat  pelanggar hak  cipta  di  dunia.  Kondisi  yang  memprihatinkan  bahkan  menjadi  sorotan  dunia internasional.  Menurut  data  dari  US  Trade  Representative  (dikutip  dari https://ustr.gov/sites/ diakses pada tanggal 26 Agustus 2018), pelanggaran hak cipta di Indonesia dari tahun ke tahun bukannya menurun, tetapi malah meningkat. Angka pembajakan  pada  tahun  2018  jumlah  pembajakan  meningkat  hingga  mencapai  500 %, membuat Indonesia masuk dalam kategori Priority Watch List.
Kasus  pelanggaran  hak  cipta  yang  sangat  sering  terjadi  di  Indonesia  salah satunya  adalah  pembajakan.    Mengutip  karya  sebagian  atau  seluruh  ciptaan  orang lain  tanpa  mencantumkan  sumber  yang  sengaja  dimasukkan  kedalam  ciptaannya sendiri agar membuat kesan karya miliknya seolah-olah miliknya disebut plagiarism. Plagiarisme  juga  bisa  dikatakan apabila  ciptaan milik  orang  lain  diperbanyak  tanpa mengubah  bentuk  ataupun  isi  untuk  diumumkan,  dan memperbanyak  ciptaan  orang lain tanpa izin dengan sengaja dan mengandung komersial.
Peraturan Perundang Undangan  yang mengatur permasalahan hak cipta diatur dalam  UU  Hak  Cipta  No.  19  tahun  2002  yang  mengatur  aturan  dan  sanksi  hukum yang akan diberikan untuk para pelanggar hak cipta baik perdata maupun pidana.
Pelanggaran  hak  cipta  di  Indonesia  dapat  menyebabkan  citra  buruk  bagi penegakan hukum di Indonesia. Indonesia mendapat sorotan negatif dari negara lain diakibatkan oleh pelanggaran hak cipta yang parah. Peran dari pemerintah, penegak hukum dan lapisan masyarakat perlu ditingkatkan guna mengikis pelaku pembajakan hak cipta.
Alasan  dari  pihak  yang  melanggar  hak  cipta  adalah  mencari  keuntungan finansial dan faktor ekonomi. Sehingga mengabaikan kepentingan para pencipta dan pemegang izin hak cipta.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) adalah sebuah unit organisasi Eselon  I  di  lingkungan  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia,  yang  bertugas  melaksanakan  pengelolaan  dan  pelayan  perlindungan  Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, salah satunya adalah Hak Cipta.
Oleh  karena  itu,  penulis  tertarik  untuk  melihat  bagaimana  Upaya  humas Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  Kementerian  Hukum  dan  HAM Membangun Kesadaran Hak Cipta.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  mengarahkan  penulis  dalam  menetapkan judul  skripsi  ini,  yaitu  :  “Upaya  Humas  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dalam Membangun Kesadaran Hak Cipta”.

## 2. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan penulis untuk menganalisa upaya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah berupa metode penelitian kualitatif. Deniz dan Lincoln  (dalam  Moleong,  2009:  5)  menyatakan  bahwa  penelitian  kualitatif  adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang  terjadi  dan  dilakukan  dengan  jalan  melibatkan  berbagai  metode  yang  ada. Metode  yang  biasanya  dimanfaatkan  adalah  wawancara,  pengamatan,  dan pemanfaatan  dokumen.  Sedangkan  menurut  Bodgan  dan  Taylor  (1975:  5) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  subjek  penelitian  adalah  Kepala  Sub  Bag Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Irma Mariana  dan Meirina Alwie, sebagai narasumber kedua dalam penelitian ini.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  beberapa  metode  pengumpulan data untuk  dapat mengumpulkan data dan juga informasi yang lebih dalam dengan berbagai cara, yaitu wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan penelusuran data online.
Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah tenik analisis data  kualitatif  Miler  dan  Huberman.  Menurut  Miler  dan  Huberman  (1992)  dalam Gunawan  (2014:  210)  terdapat  3  teknik  analisis  data  yaitu  reduksi  data,  penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi.

## 3. Hasil Temuan dan Diskusi
Upaya  Humas  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual:  sesuai  dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011, menjelaskan bahwa, Humas Pemerintah merupakan  lembaga  milik  pemerintah  yang  melakukan  fungsi  di  bidang  informasi dan komunikasi, agar tercipta hubungan yang baik dengan publik agar menciptakan citra dan reputasi  yang baik. Sesuai dengan teori  yang dijelaskan diatas bisa dilihat bahwa tugas humas, yaitu:
Publikasi:  Praktisi  humas  harus  mendukung  program  pemerintah  untuk “berbicara baik”. Praktisi humas harus terlibat dalam mengedukasi masyarakat agar informasi  yang  layak  konsumsi  lah  yang  patut  untuk  disebarluaskan,  bukan  berita bohong atau menebar kebencian. Peran humas memberikan informasi kepada publik terkait kinerja pemerintah dan departemennya sendiri.
Vol. 2, No. 2, Desember 2018, Hal 257 – 262
Di  era  banyaknya  informasi,  humas  juga  harus  bisa  selektif  dan  memahami peta  media  saat  ini.  Media  massa  berkembang  pesat  di  Indonesia,  terutama  media- media massa berbasis digital. Sebagai PR yang merepresentasikan suatu perusahaan, harus bisa memanfaatkan berbagai siaran komunikasi dan informasi secara efektif.
Humas  pemerintah  diharuskan  mengenali  tugas  humas  sebagai  penyebar informasi  dengan  mengembangkan  konten  informasi  terhadap  publik,  terutama mengenai  kinerja  lembaganya.  Seperti  apa  yang  dikatakan  oleh  Ibu  Irma  Mariana selaku Kab Sub Bag Humas DJKI yaitu,
“Kalau secara tugas pokok dan fungsi humas itu adalah suatu sub bagian yang berada  dibawah  sekertariat  yang  berada  dibawah  Jenderal  Kekayaan  Intelektual sebagai  layanan  informasi  ataupun  pemberi  informasi  ke  masyarakat,  baik  itu informasi berupa kebijakan, produk-produk kekayaan intelektual, sosialiasi, ataupun pengaduan masyarakat dll.”
Berdasarkan penjelasan diatas disebutkan bahwa Humas DJKI sebagai layanan informasi  dan  pemberi  informasi  yaitu  memberikan  dengan  cara  publikasi  kepada masyarakat. yaitu memberikan dengan cara publikasi kepada masyarakat.
Inform: Humas pemerintah harus mampu membangun sinergi agar komunikasi yang  dilakukan  mampu  membangun  kepercayaan  publik  yang  lebih  baik. Komunikasi publik yang efektif menjadi tantangan yang dihadapi humas pemerintah.
Hal  ini  juga  tidak  terlepas  dari  fakta  bahwa  saat  ini  berbagai  informasi membanjir  dari  segala  arah.  Masyarakat  tidak  lagi  dihadapkan  pada  persoalan mencari  informasi,  tetapi  lebih  disibukkan  untuk  memilih  informasi.  Humas  juga harus  mampu  memilih  informasi  yang  tepat.  Humas  harus  mendukung  program pemerintah  untuk  “berbicara  baik”  di  publik.  Praktisi  humas  juga  harus  terlibat dalam mengedukasi masyarakat agar informasi yang layak konsumsi lah yang patut untuk disebarluaskan, bukan berita yang tidak jelas dan tidak dapat dibuktikan.
Publikasi: Publikasi yaitu setiap fungsi dan tugas PR adalah menyelenggarakan publikasi  atau  menyebarluaskan  informasi  melalui  berbagai  media  tentang  aktivitas atau kegiatan perusahaan atau organisasi yang pantas untuk diketahui oleh publik.
Perkembangan dunia kehumasan bergerak cepat di era reformasi dan teknologi. Peluang besar bahwa PR harus bisa menempatkan PR sebagai peran strategis dalam fungsi  manajemen.  PR  harus  bertransformasi  dan  berevolusi.  Humas  semakin dituntut  tidak  hanya  sebagai  mulut  dari  sebuah  organisasi,  tapi  juga  menjadi  mata dan telinga bagi perusahaan.
Media  Sosial  menjadi  salah  satu  hal  yang  harus  dipahami  oleh  praktisi  PR. Jumlah  pengguna  media  sosial  yang  begitu  banyak  dan  berkembang,  berbagi  dan bersosialisasi. Esensinya adalah PR dan media sosial sudah menjadi perangkat yang saling  berkaitan  dan  punya  peran  yang  besar.  Praktisi  PR  terus  berkembang  karena mau tidak mau praktisi humas harus berkembang di luar bidang Komunikasi dan PR semata. Di era banyaknya informasi, humas juga harus  bisa selektif dan memahami media saat ini. Media massa berkembang pesat di Indonesia, terutama media-media massa berbasis digital. Sebagai PR yang merepresentasikan suatu instansi, harus bisa memanfaatkan berbagai siaran komunikasi dan informasi secara efektif.
Kehumasan  juga  harus  mampu  memilah  dan  memilih  informasi  yang  tepat. Praktisi  humas  harus  mendukung  program  pemerintah  untuk  “berbicara  baik”. Praktisi  humas  harus  terlibat  dalam  mengedukasi  masyarakat  agar  informasi  yang layak  konsumsi  lah  yang  patut  untuk  disebarluaskan,  bukan  berita  bohong  atau menebar  kebencian.  Peran  humas  memberikan  informasi  kepada  publik  terkait kinerja pemerintah dan departemennya sendiri.
Avissa  Yufen  Fabrianne,  Yugih  Setyanto:  Upaya  Humas  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual dalam Membangun Kesadaran Hak Cipta
Berdasarkan penjelasan di atas disebutkan bahwa Humas DJKI sebagai layanan informasi  dan  pemberi  informasi  yaitu  memberikan  dengan  cara  publikasi  kepada masyarakat.
Image: Seiring berkembangnya tantangan yang dihadapi oleh kehumasan yang semakin  kompleks.  Oleh  karena  itu,  para  praktisi  PR  harus  paham  dalam membangun  reputasi,  mensosialisasikan  hal  yang  positif  kepada  publik  dan stakeholder -nya.
Humas  di  pemerintahan  sama  halnya  dengan  kehumasan  di  sektor  swasta, perannya  sangat  krusial  dan  kritikal.  Humas  harus  membangun  kepercayaan  publik dan  reputasi.  Salah  satunya,  peran  mereka  memberikan  informasi  kepada  publik terkait  kinerja  pemerintah  dan  departemennya  sendiri.  Termasuk  juga  bagaimana memberikan informasi yang tepat sasaran. Komunikasi yang baik diharapkan mampu membangun  ruang  publik  serta  memberikan  jalan  untuk  proses  komunikasi  dan informasi seimbang antara publik dengan pemerintah dan sebaliknya.
Dari  analisa  dan  pembahasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  Humas  DJKI sedang  berjuang  untuk  membangun  kesadaran  hak  cipta  bagi  masyarakat  dengan upaya untuk menginformasikan, mengedukasi, menyebarkan, dan meningkatkan citra yang  baik  di  masyarakat.  Walaupun  dampaknya  mungkin  belum  dirasakan  oleh pihak  pemilik  hak cipta  dan  masyarakat  umum  yang  masih  belum  sadar  dan  masih melakukan  pelanggaran  hak  cipta.  Humas  DJKI  sebaiknya  merealisasikan  strategi yang  sudah  mereka  miliki  agar  dampaknya  dapat  dirasakan  oleh  pihak  pemilik  hak cipta  yang  merasa  dirugikan  dan  masyarakat  umum  yang  belum  tahu  pentingnya menghargai hak cipta.

## 4. Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisa  upaya  humas  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual dalam membangun kesadaran hak cipta, peneliti menyimpulkan beberapa hal, antara lain:
Upaya  humas  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  dalam  membangun kesadaran  hak  cipta  yang  pertama  adalah  dengan  cara    menginformasikan  segala kebijakan  dan  informasi  yang  harus  diketahui  oleh  publik.  Terutama  informasi mengenai  kekayaan  intelektual  yang  didalamnya  terdapat  hak  cipta.  Dengan  cara mengedukasi  publik  dengan  membangun  kesadaran  hak  cipta.  Humas  perlu mengembangkan  konten-konten  untuk  masyarakat  yang  berbasis  edukatif, pencerahan,  dan  pemberdayaan.  Komunikasi  yang  dimanfaatkan  menjadi  wahana edukasi  di  ruang  publik.  Humas  berperan  sebagai  tenaga  profesional  yang mempersiapkan  masyarakat  melalui  program-program  edukasi  di  ruang  publik. Humas  DJKI  melakukan  publikasi  atau  edukasi  ke  masyarakat  secara  masif. Melakukan  sosialisasi  baik  itu  secara interface maupun  secara online . Interface itu berarti  mengedukasi  masyarakat  melalui  sosialisasi-sosialisasi  yang  dilakukan misalnya  ke  mahasiswa,  perguruan  tinggi,  dan  masyarakat  umum.  Sedangkan  jika melalui  online  dilakukan    melalui media sosial.  Menurut  ahli,  strategi  Humas  yang digunakan  adalah  mengedukasi  masyarakat  melalui  sosialisasi  secara  langsung maupun melalui media sosial.
Kedua,  dengan  cara  menyebarkan  informasi  tersebut  secara  benar  oleh  DJKI. Sebagai  humas  DJKI  yang  merepresentasikan  lembaga/instansi/perusahaan,  harus bisa memanfaatkan berbagai siaran komunikasi dan informasi secara efektif.  Humas DJKI  juga  harus  mampu  memilah  dan  memilih  informasi  yang  tepat.  Humas  DJKI
Vol. 2, No. 2, Desember 2018, Hal 257 – 262
sebagai  layanan  informasi  dan  pemberi  informasi  yaitu  memberikan  dengan  cara publikasi dan menyebarkan kepada masyarakat.
Terakhir  Humas  DJKI  memiliki  strategi  yaitu  membangun  public  trust  dan reputasi.  Salah  satunya,  peran  mereka  memberikan  informasi  kepada  publik  terkait kinerja  pemerintah  dan  departemennya  sendiri.  Termasuk  juga  bagaimana memberikan  informasi  yang  tepat  sasaran.  Manajemen  komunikasi  yang  baik diharapkan  mampu  membangun  ruang  publik  yang  memberikan  kanal  bagi  proses komunikasi dan interaksi seimbang antara pemerintah dengan publik dan sebaliknya.
Humas  DJKI  sedang  berjuang  untuk  membangun  kesadaran  hak  cipta  bagi masyarakat  dengan  strategi  untuk  menginformasikan,  mengedukasi,  menyebarkan, dan  meningkatkan  citra  yang  baik  di  masyarakat.  Walaupun  dampaknya  mungkin belum  dirasakan  oleh  pihak  pemilik  hak  cipta  dan  masyarakat  umum  yang  masih belum  sadar  dan  masih  melakukan  pelanggaran  hak  cipta.  Humas  DJKI  sebaiknya merealisasikan  strategi  yang  sudah  mereka  miliki  agar  dampaknya  dapat  dirasakan oleh  pihak  pemilik  hak  cipta  yang  merasa  dirugikan  dan  masyarakat  umum  yang belum tahu pentingnya menghargai hak cipta.

## 5. Ucapan Terima Kasih
Penelitian  ini  dapat  dibuat  oleh  saya  tidak  lain  karena  berkat  rahmat  Tuhan Yang Maha Esa,  sehingga saya dapat menyelesaikan laporan penelitian dalam mata kuliah skripsi.
Saya  menyadari  bahwa  penyusunan  skripsi  ini  tidak  akan  terwujud  tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini  saya  ingin  menyampaikan  ucapan  terima  kasih  kepada  orang-orang  yang  telah membatu saya dalam penyusunan penelitian skripsi ini :
1) Bapak Yugih Setyanto S.sos.,M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi.
2) Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara.
3) Ibu  Irma  Marina  selaku  Kepala  Sub  Bag  Humas  Direktorat  Jenderal Kekayaan Intelektual dan Saudari Meirina selaku pihak industri film.
4) Kedua orang tua dan keluarga.
5) Kepada sahabat penulis, Shera Aske C, Helen.
6) Serta para narasumber yang telah meluangkan waktunya.

## 6. Daftar Pustaka
Bogdan dan Taylor, 1975 dalam J. Moleong, Lexy. (1989). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remadja Karya. Denis McQuail. (1987). Mass Communication Theory (Teori Komunikasi Massa). Jakarta: Erlangga.
Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael.  (1992). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru . Jakarta:UI Press. Moleong, L.J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Sunarto. (2003). Humas Pemerintahan dan Komunikasi Persuasif. Wacana. http://ifpi.org/