## Wajah Hukum

## Efektifitas Ketentuan Bebas Visa Kunjungan dalam Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing

## Ria Regger Effendi
Magister Ilmu Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang Correspondence: riaregger.effendi@yahoo.com
Abstrak. Indonesia merupakan negara yang mempunyai sumber daya alam yang beragam dengan keunikan dan menjadi  daya  Tarik  bagi  wisatawan  mancanegara  maupun  lokal.  Era  globalisasi  di  segala  bidang  meliputi  : industri,  investasi,  perdagangan,  jasa,  transportasi,  telekomunikasi,  pariwisata  dan  keuangan.  Maka  untuk memperluas kesempatan kerja untuk tenaga kerja Indonesia dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan serta memperluas di segala bidang lainnya maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 21  Tahun  2016  tentang  Bebas  Visa  Kunjungan.  Permasalahan  yang  akan  timbul  dari  ketentuan  bebas  visa kunjungan ialah bagaimana efektifitas pengawasan izin bebas visa kunjungan menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun  2011  dan  apa  dampak  izin  bebas visa  kunjungan  terhadap  warga  negara  asing.  Metode  penelitian  yang digunakan  ialah  yuridis  normatif  yang  hanya  mengkaji  dari  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  21 Tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011, tehnik pengumpulan data yang dipergunakan ialah data sekunder berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan.
Kata kunci : Izin bebas visa kunjungan, Izin Tinggal, Pengawasan, Tenaga kerja asing illegal.
Abstract . Indonesia is a country that has diverse natural resources with a uniqueness that is an attraction for local  and  foreign  tourists.  The  era  of  globalization  in  all  fields  includes  industry,  investment,  trade,  services, transportation,  telecommunications,  tourism,  finance.  So  to  create  an  expansion  of  job  opportunities  for Indonesian workers and increase the number of tourist visits and expand in all other fields, the Government issued Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 21 of 2016 concerning Free Visit Visa. The problem that will arise from the visit visa-free provisions is how effective is the supervision of visit visa-free permits based on Law Number 6 of 2011 and what is the impact of visit visa-free permits on the abuse of residence permits for foreign  citizens.  The  research  method  used  is  normative  juridical  which  only  studies  from  the  Presidential Regulation  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  21  of  2016  and  Law  Number  6  of  2011,  the  data  collection technique used is secondary data in the form of data obtained based on literature studies
Keywords: Visit visa-free permits, residence permits, supervision, illegal foreign employee.

## PENDAHULUAN
Hukum  internasional  menghormati  peran  penting  dari  wilayah  negara  sebagaimana  yang tercermin  pada  prinsip  penghormatan  terkait  kedaulatan  dan  integritas  sebuah  wilayah  negara (territorial  integrity  and  sovereignity)  yang  dimuat  dalam  berbagai  produk  hukum  internasional. Pengakuan integritas dan kedaulatan wilayah sebuah negara yakni diindikasikan melalui terdapatnya larangan  campur  tangan  pada  permasalahan  internal  sebuah  negara. 1 Dinamika  global  sekarang  ini memacu  peningkatan  pergerakan  masyarakat  dunia  yang  mengakibatkan  berbagai  akibat,  baik  yang memberikan  keuntungan  serta  yang  memberikan  kerugian  terhadap  kepentingan  dan  bernegara Republik Indonesia. 2
Etty R. Agoes dan Mochtar Kusumaatmadja memberi pengertian “Hukum Internasional adalah seluruh  asas  dan  kaidah  yang  mengatur  persoalan  atau  hubungan  yang  melewati  batas-batas  negara yakni antara : (1) negara dengan negara; (2) negara dengan subjek hukum lainnya bukan negara atau subyek  hukum  bukan  negara  satu  sama  lain”. 3 Mochtar  Kusumatatmadja  menyebutkan  perubahan- perubahan  pada masyarakat  internasional  yang mempunyai akibat besar  pada  perkembangan  hukum
1 Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, PT. Alumni, Bandung, 2003.
2 Ade Daud Iqbal, Entitas Fungsi Penegakan Hukum Keimigrasian dengan Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian , PT. Dewangga Energi Internasional, Tangerang, 2022
3 Dedi Supriyadi, M.Ag, Hukum Internasional (dari konsepsi sampai aplikasi ), Pustaka Setia Bandung, Bandung, 2011.
internasional diakibatkan kemajuan teknologi, perubahan pada peta bumi politik, dan perubahan dalam struktur organisasi masyarakat internasional. 4
Kedaulatan  sebuah  negara  bisa  terlaksana  berdasarkan  tujuan  apabila  mampu  bekerjasama dengan negara lainnya. Jalinan kerja sama Indonesia dan negara lain baik secara multilateral maupun bilateral untuk melaksanakan hubungan politik luar negeri sejak beberapa dekade ini meningkat dengan cara  signifikan. 5 Peningkatan  kerja  sama  dan  hubungan  itu  membutuhkan  terdapatnya  kebijakan- kebijakan  terkait  aktivitas  hubungan  luar  negeri  yang  jelas,  terpadu,  terkoordinasi,  dan  memiliki kepastian  hukum.  Negara  merdeka,  mempunyai  hak  yang  setara  dengan  negara  merdeka  yang  lain. Untuk menjalankan politik bebas aktif, negara harus memerhatikan prinsip kedaulatan negara. 6
Unsur negara yang membuat negara tersebut ada atau hal-hal yang dibutuhkan dalam membentuk sebuah negara ialah wilayah tertentu, rakyat dan pemerintahan yang berdaulat. wilayah tertentu meliputi udara, darat dan laut. 7
Negara yang berdaulat mempunyai hak eksklusif dalam bentuk kekuasaan yakni : 1. Kekuasaan untuk mengusir maupun menerima Orang Asing
2. Kekuasaan untuk mengendalikan masalah domestik
3. Yurisdiksi penuh atas kejahatan yang dilakukan dalam wilayahnya
4. Hak-hak istimewa dalam membuka perwakilan diplomatik di negara lain 8
Sehingga  Georg  Jellinek  menyebutkan  bahwa  dalam  Kedaulatan  Negara  yang  menciptakan hukum bukanlah Raja atau Tuhan, tapi Negara. Terdapatnya hukum dikarenakan terdapatnya Negara, Jellinek menyebutkan bahwa hukum adalah wujud dari kehendak negara. Negara adalah satu-satunya sumber hukum. Oleh sebab itu kekuasaan tertinggi harus dimiliki oleh Negara. 9 Untuk menjalin kerja sama antara Indonesia dan negara lain, maka harus dipermudah untuk orang asing warga negara dari negara,  pemerintah  wilayah  administratif  khusus  sebuah  negara,  dan  sebuah  entitas  tertentu  untuk memasuki  wilayah  negara  Republik  Indonesia  yang  dilakukan  berupa  pembebasan  dari  kewajiban mempunyai visa kunjungan melalui memerhatikan asas manfaat dan timbal balik.
Menurut alasan tersebut Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Selain itu, kebijakan itu pun dibuat untuk memberi manfaat untuk meningkatkan ekonomi, dengan demikian diperlukan jumlah Negara yang banyak, pemerintah wilayah administratif  khusus  sebuah  negara,  dan  suatu  entitas  yang  diberi  layanan  pembebasan  dari berkewajiban  mempunyai  visa  kunjungan. 10 Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian  mennyatakan  bahwa  “Kebijakan  bebas  visa  diberi  untuk  negara  lain  melalui memerhatikan asas timbal balik yakni pembebasan visa hanya diberikan pada orang asing dari negara yang juga membebaskan visa terhadap warga negara Indonesia dan asas manfaatnya yakni hanya orang asing yang bisa memberi kebermanfaatan untuk kemakmuran masyarakat, bangsa, dan negara Republik Indonesia tanpa mengancam ketertiban dan keamanan umum. 11
Terjadinya peningkatan wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia mengakibatkan Imigrasi mempunyai  pertanggungjawaban  yang  lebih  besar  untuk  memelihara  penegakan  kedaulatan  negara. Imigrasi  memiliki  peran  penting  dalam  mengatur  perlintasan  masuk  dan  keluar  orang  asing. Peningkatan  wisatawan  asing  yang  berkunjung  ke  Indonesia  mengakibatkan  Imigrasi  mempunyai tanggung  jawab  yang  lebih  besar  untuk  memelihara  tegaknya  kedaulatan  negara.  Imigrasi  memiliki peran penting dalam mengatur perlintasan masuk dan keluar orang asing. Namun, dari mulai berlakunya kebijakan  bebas  visa  prakteknya  sudah  banyak  memunculkan  kerawanan  keamanan,  hukum,  dan politik. 12
4 Prof. Dr. Hatta, SH.,MH Hukum Internasional , Setara Stress, Malang, 2017.
5 Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H.,M.H, Ilmu Negara , PT. Raja Grafindi Persada, Jakarta, 2017
6 Prof. Imam Soepomo, S.H, Pengantar Hukum Perburuhan , Djambatan, Jakarta, 1999
7 Prof. H. Abu Daud Busroh, S.H, Ilmu Negara , Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
8 Dr. Jazim Hamidi, S.H.,M.H & Charles Christian,S.H., M.H, Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
9 Prof. H. Abu Daud Busroh, S.H, Ilmu Negara , Bumi Aksara, Palembang, 1989.
10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan
11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
12 M  Alvi  Syahrin,  S.H,M.H.,  C.L.A Refleksi  Hukum  Implementasi  Kebijakan  Bebas  Visa  Kunjungan Dalam Perspektif Keimigrasian , Jurnal Fiat Justicia, 2018.
Di samping itu, pemberlakuan aturan bebas visa pun memunculkan terdapatnya penyelundupan hukum, contohnya tindaah menyalahgunakan izin kerja terhadap warga negara asing, tidak sedikit TKA (tenaga kerja asing) ilegal yang masuk ke Indonesia dengan hanya mempergunakan visa kunjungan. Dampaknya tidak sedikit lowongan pekerjaan di Indonesia diambil oleh TKA dan rata-rata dari mereka bersifat  ilegal,  dan  dapat  memunculkan  masalah  di  masyarakat  dan  kebijakan  bebas  visa  juga  bisa memunculkan  sejumlah  permasalahan  pada  berbagai  sektor  seperti  keimigrasan,  pertahanan,  dan keamanan. 13
Orang  asing  yang  diizinkan  masuk  ke  suatu  negara  harus  menaati  hukum  nasional  negara setempat,  apabila  yang  bersangkutan  terbukti  melanggar  hukum  bias  dilakukan  pengusiran (deportasi). 14 Maka dari itu perlunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor  14  Tahun  2015  Tentang  Jabatan  yang  diduduki  Tenaga  Kerja  Asing  Pada  Kategori  Industri Pengolahan, Subgolongan Industri Furnitur, guna menghindari adanya tenaga kerja (TKA) ilegal. 15

## METODE
1. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif  melalui  penggunaan  metode  penelitian  kualitatif, penelitian  ini  cenderung  mendahulukan  penelitian  terhadap  jurnal  hukum,  buku,  dan  peraturan perundang-undangan. 16 Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  yuridis normatif dengan data utama yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan, dan data primer berupa hasil wawancara sebagai data penunjang 17 . 2. Spesifikasi Penelitian
Sesuai  dengan  masalah  dan  judul  yang  ditetapkan,  maka  agar  bisa  memberi  hasil  yang berguna,  dengan  demikian  digunakan  penelitian  yuridis  normatif  (metode  penelitian  hukum normatif). Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar memperoleh bahan-bahan dalam bentuk : konsep-konsep,  teori-teori,  peraturan  hukum,  dan  asas-asas  hukum  yang  berkaitan  terhadap pembahasan. 18
3. Jenis dan Sumber Data
Pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui : Sumber Bahan Hukum Primer, yakni:
a. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan
b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
c. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Jabatan yang  Diduduki  oleh  Tenaga  Kerja  Asing  pada  Kategori  Industri  Pengolahan,  Subgolongan Industri Furnitur
d. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Sumber Bahan Sekunder, yakni :
a. Buku, Artikel, Jurnal Ilmiah
b. Pendapat para pakar dan berbagai jenis referensi yang berhubungan terhadap aturan bebas visa. Sumber Bahan Hukum Tersier, yaitu :
a. Kamus-kamus hukum,
b. Media Internet dan Ensiklopedia
4. Teknik Pengumpulan Data
13 Ale Alfero Deputra & Muh. Alif Jamil Pratama, Kajian Yuridis Dalam Penegakan Hukum Keiimigrasian Dalam Menanggapi Isu Global Di Indonesia , PT. Dewangga Energi International, Jakarta, 2022.
14 Dr. FX. Adji Samekto, S.H.,M.H, Negara dalam Dimensi Hukum Internasional , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing & Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Jabatan yang diduduki oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Industri Pengolahan, Subgolongan Industri Furnitur
16 A. Chaedar Alwasilah, Pokoknya Kualitatif , PT. Dunia Pustaka Jaya, Bandung, 2000.
17 Prof. Dr. Suteki, S.H.,M.H, Metodologi Penelitian Hkum , PT. Raja Grafindo Persada, Semarang, 2017
18 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
Penelitian  ini  dilaksanakan  melalui  penggunaan  teknik  pengumpulan  data  yakni  :  studi dokumen  (documentary  study)  atau  studi  kepustakaan  guna  menghimpun  data  sekunder  yang berkaitan  terhadap  masalah  yang  dibahas  melalui  menelaah  dokumen-dokumen  peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, jurnal hukum, dan buku-buku, yang relevan. 19 5. Teknik Analis Data
Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui library research (penelitian kepustakaan) yakni penelitian yang dilaksanakan melalui pengumpulan literature yang sumber  datanya  dalam  bentuk  bahan  hukum  sekunder  maupun  bahan  hukum  primer  yang berhubungan terhadap masalah di atas. 20
6. Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  yaitu  di  Kabupaten  Bekasi,  penulis  memilih  lokasi  penelitian  di  Bekasi karena Bekasi merupakan wilayah dengan area industri yang luas, dan hampir sebagai besar adalah perusahaan penanaman modal asing (PMA) sehingga memiliki banyak fenomena khusunya dibidang izin tinggal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Efektifitas  Pengawasan  Izin  Bebas  Visa  Kunjungan  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  6 Tahun 2011
Sesuai  dengan  pendapat  Sjachran  Basah  mengatakan  bahwa  izin  merupakan  tinadkan  hukum administrasi negara bersegi satu yang  menerapkan kebijakan pada hal konkrit menurut prosedur dan persyaratan seperti halnya yang ditetapkan oleh kebijakan peraturan perundang-undangan. 21
Pengertian  Visa  menurut  Pasal  1  angka  18  Undang-undang  Nomor  6  Than  2011  tentang Keimigrasian  nerupakan  keterangan  tertulis  dari  pihak  yang  berwenang  pada  Perwakilan  Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditentukan Pemerintah Republik Indonesia dan berisi persetujuan untukorang  asing  dalam  melaksanakan  perjalanan  ke  Indonesia  dan  menjadi  landasan  dalam memberikan izin tinggal. 22
Dengan cara normatif diberikannya Visa untuk WNA adalah sebuah manifestasi dari kedaulatan negara yang bermanfaat dan memberikan manfaat untuk negara dan guna menjadi hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lainnya. 23 Maka pemerintah mengeluarkan aturan terkait kebijakan bebas visa kunjungan yang tercantum pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan :
Ketentuan pemberian izin kunjungan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Lamanya Izin Bebas Visa Kunjungan 30 (tigapuluh) hari
2. Tidak bisa diubah atau dialihkan menjadi izin keimigrasian lain
3. Tidak bisa dilakukan perpanjangan terkecuali pada hal terjadinya kecelakaan, sakit, atau bencana alam. Bisa dilakukan perpanjangan sesudah disetujui oleh Menteri.
Victor M. Situmorang, SH  dan Jusuf Juhir, SH mengatakan bahwa pengawasan adalah wujud tindakan dan upaya guna melihat seberapa jauh implementasi tugas yang dilakukan berdasarkan sasaran dan ketentuan yang hendak dicapai. Newman menyatakan bahwa pengawasan merupakan sebuah upaya dalam menjamin supaya implementasi sebuah tugas bisa sejalan dengan perencanaan. 24
Pengawasan pemberian izin bebas visa kunjungan berdasarkan Hukum Keimigrasian dan Hukum Ketenagakerjaan.

## Pengawasan berdasarkan Hukum Keimigrasian
1. Pengawasan Keimigrasian
19 Abdulkadir  Muhammad, Hukum  dan  Penelitian  Hukum ,  Cetakan.  III,  (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2004)
20 A. Chaedar Alwasilah, Pokoknya Kualitatif , Pusaka Jaya, Bandung, 2002
21 Dr. Jazim Hamidi,S.H.,M.H & Charles Christian,S.H.,M.H, Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
22 Bayu Dwi Anggono, dkk Hukum Keimigrasian , PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2022
23 Dr. Jazim Hamidi,S.H.,M.H & Charles Christian,S.H.,M.H, Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman 2
24 Prof. Dr. Hata, S.H.,M.H Hukum Internasional , Setara Press, Malang, 2017
Dalam  hal  keimigrasian,  pengawasan  adalah  suatu  instrument  yang  sangat  diperlukan. Pengawasan berguna dalam memastikan agar semua pihak terkait mematuhi ketentuan perundang- undangan dibidang keimigrasian dalam hal-ihwal lalu lintas orang yang keluar atau masuk wilayah Indonesia dan pengawasanya untuk memelihara kedaulatan negara. 25
Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilakukan ketika antara lain :
a. Permohonan Visa
Ketika permohonan visa, tiap-tiap pejabat dinas luar negeri atau pejabat imigrasi diinginkan bisa menilai layak tidaknya WNA untuk masuk ke Indonesia melalui memerhatikan : tujuan datang ke  Indonesia,  kelengkapan  syarat,  kejelasan  maksud,  seluruh  informasi  terkait  orang  asing sebelum mendapatkan visa apakah pihak terkait pernah berbuat tindak pidana, terutama kejahatan yang sifatnya transnational.
b. Masuk atau keluar wilayah Indonesia Bagi  sejumlah  negara  yang  tergolong  pada  kategori  bebas  visa  kunjungan  (dikecualikan mempunyai visa), hal-hal yang harus menjadi perhatian Pejabat Imigrasi yakni memeriksa dan mengawasi  orang  asing  yang  akan  masuk  ke  Indonesia  dan  bisa  menolak  orang  asing  dalam beberapa hal :
• Namanya tercantum dalam daftar penangkalan
• Tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku
• Memiliki dokumen keimigrasian yang palsu
• Tidak memiliki visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa
• Telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh visa
• Menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum
• Terlibat kejahatan internasional
• Termasuk dalam daftar pencarian orang
• Terlibat dalam kegiatan makar terhadap pemerintah Republik Indonesia
• Termasuk  dalam  jaringan  praktik  atau  kegiatan  prostitusi,  perdagangan  orang,  dan penyelundupan manusia
Jenis  pengawasan  meliputi  dua  yaitu  pengawasan  administratif  dan  pengawasan  lapangan.
Pengawasan administratif kepada orang asing dilaksanakan dalam bentuk :
a. Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi maupun data mengenai orang asing
b. Menyusun daftar nama orang asing yang dikenakan pencegahan atau penangkalan
c. Mengambil sidik jari atau foto Pengawasan lapangan kepada warga negara asing dilakukan berupa :
a. Pengecakan keberadaan orang asing
b. Pengecekan kelengkapan dokumen izin tinggal atau perjalanan yang dimiliki
c. Pengecekan aktivitas orang asing
2. Tim Pengawasan Orang Asing
Kewenangan  pengawasan  merupakan  wewenang  Menteri  Hukum  dan  HAM  yang didelegasikan terhadap :
a. Direktur Jenderal, guna mengawasi Keimigrasian di Pusat;
b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mengawasi keimigrasian di Provinsi;
c. Kepala Kantor Imigrasi, mengawasi Keimigrasian di kecamatan maupun Kota/Kabupaten;
d. Pejabat Dinas Luar Negeri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, mengawasi Keimigrasian diluar Wilayah Indonesia.
3. Intelijen Keimigrasian
Untuk  menjalankan  fungsi  intelijen  keimigrasian,  pejabat  imigrasi  melaksanakan pengamanan dan penyelidikan keimigrasian dan memiliki wewenang :
a. Mendapat keterangan dari lembaga pemerintahan atau masyarakat
b. Mengunjungi bangunan atau tempat yang dianggap bisa ditemui pada bahan keterangan terkait kegiatan dan keberadaan orang asing
c. Melakukan operasi intelijen keimigrasian
25 Bayu Dwi Anggono, dkk Hukum Keimigrasian , PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2022, halaman 89
d. Mengamankan  informasi  dan  data  keimigrasian  dan  mengamankan  implementasi  tugas keimigrasian 26

## Pengawasan berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan
1. Pengendalian dan Pengawasan
Berdasarkan  Rencana  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  yang  telah  disahkan  oleh Pemerintah/Instansi yang berwenang dibidang Ketenagakerjaan, maka dalam persetujuan tersebut tentu tidak terlepas dengan jangka waktu dan lokasi penggunaannya. Dengan kondisi daerah yang cukup luas, maka untuk efektivitas dan kemudahan dalam pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan  yang  dilakukan  oleh  tenaga  kerja  asing  sesuai  dengan  kualifikasi  yang  dimohon  oleh pengguna perlu ditetapkan bahwa kewenangan Pemerintah Daerah adalah melakukan pengawasan dan sekaligus pengendalian pada penggunaan tenaga kerja asing sesuai rencana penggunaannya.
2. Optimalisasi Pengawasan Tenaga Kerja Asing
Kebijakan  pada  bidang  ketenagakerjaan  terutama  pada  pemanfaatan  TKA  yang  merujuk terhadap one gate policy dan selective policy, yang secara umum melindungi tenaga kerja dengan tidak  mengesampingkan  adanya  prinsip  globalisasi  dan  penyelenggaraa  otonomi  daerah.  Sumber daya manusa di Indonesia pun belum dapat secara penuh menyediakan skill atau tenaga kerja ahli baik dalam segi kuantitas maupun kualitas, dengan demikian peraturan dalam menggunakan TKA harus selaras terhadap perlindungan tenaga kerja Indonesia dengan menyediakan peluang kerja.
Digunakannya TKA diinginkan dapat bermanfaat secara maksimal bago kepentingan tenaga kerja  Indonesia  dengan  usaha-usaha  yang  bisa  berpengaruh  positif  terhadap  penambahan  dan penciptaan  kesempatan  kerja  dan  timbulnya  alih  teknologi  dari  TKA  ke  tenaga  kerja  Indonesia. Target  pemberian  IMTA  yakni  guna  melindungi  tenaga  kerja  Indonesia  melalui  mengendalikan penggunaan  TKA  berdasarkan  yang  dibutuhkan.  Sehingga  untuk  mempekerjakan  TKA  harus melalui pertimbangan  2 aspek yakni :
a. Aspek keamanan, bahwa aturan dalam menggunakan TKA berkaita terhadap peaturan lalu lintas orang  asing,  dengan  demikian  TKA  atau  orang  asing  yang  masuk  harus  diseleksi  (selectve policiy) dengan one gate policy (satu pintu) yang bertujuan supaya dalam mempekerjakan TKA selalu memperhatikan kepentingan keamanan NKRI
b. Aspek manfaat (prosperity), bahwa dalam mempekerjakan TKA harus memberi manfaat untuk meningkatkan  kualitas  tenaga  kerja  Indonesia  dengan  alih  keahlian  dan  alih  tekonlogi, meningkatkan  investasi,  memperluas  peluang  bisnis  usaha,  dan  menyediakan  lowongan  kerja untuki tenaga kerja Indonesia
Walaupun  Indonesia  terbukan  dalam  menggunakanTKA,  pemerintah  harusnya  selalu berusaha  untuk  memberi  perlindungan  tenaga  kerja  Indonesia  melalui  penerapan  kebijakan  yang memuat kualifikasi dan syarat yang ketat untuk Tenaga Kerja Asing seperti halnya yang tercantum pada kebijakan tentang penggunaan TKA. erkait  data TKA pada praktek terjadinya perbedaan antara data  pada  Kementerian  Ketenagakerjaan  dan  data  pada  Direktorat  Jendral  Imigrasi.  Hal  tersebut dikarenakan  terdapatnya  perbedaan  data  yang  dipergunakan,  pihak  Imigrasi  esuai  dengan  data masuknya orang asing, degan demikian data itu berdasarkan jumlah orang asing yang masuk akan mengalami peningkatan setiap waktu.
Sedangkan Kementerian Ketenagakerjaan menggunakan data berdasarkan warga negara asing yang memiliki surat izin bekerja. Hingga sekarang masih belum ada sistem data base terkait TKA di Indonesia yang bisa diakses secara umum. Sehingga dibutuhkan sistem data base yang terpadu dan terintegrasi untuk mengawasi orang asing.

## Dampak Izin Bebas Visa Kunjungan Terhadap Warga Negara Asing
Pemberian  kebijakan  bebas  visa  kunjungan  merupakan  hal  yang  keliru  menurut  penulis, mengingat bahwa daya tarik suatu wisata lebih pada infrastruktur, keamanan, dan kebudayaan suatu negara  dengan  kata  lain  adanya  kebijakan  bebas  visa  kunjungan  menimbulkan  pelanggaran  hukum (penyalahgunaan izin tinggal) dan kejahatan lintas negara. Berbeda dengan negara Eropa dan Amerika
26 Dr. Jazim Hamidi,S.H.,M.H & Charles Christian,S.H.,M.H, Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman 83-90
Serikat  yang  memberlakukan  pemberian  visa  yang  sangat  ketat  tetapi  tidak  pernah  kehilangan  daya tarik wisatanya karena infrastuktur, jaminan keamanan, sarana, dan prasarana. 27
Mobilitas atau lalu lintas merupakan pergerakan penduduk dari sebuah negara ke negara lainnya. Pergerakan itu sifatnya bisa menetap maupun sementara, contohnya migrasi dan mobilitas ulang-alik. 28 Maka pemerintah Republik Indonesia harus lebih dikaji kembali terhadap pemberian kebijakan bebas visa kunjungan, contohnya kasus TKA illegal di proyek mega Meikarta Cikarang Bekasi. Para pekerja TKA berasal dari jasa kontruksi “China Construction” hanya memiliki izin tinggal kunjungan / visa kunjungan yang dipergunakan untuk wisata yang menyalahgunakannya demi kepentingan lainnya, yakni bekerja.
Kasus tersebut pada tahun 2020 di lingkungan kerja daerah Meikarta yang mana pekerja lokal banyak terinfeksi virus covid-19, sehingga Dinas Tenaga kerja dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi melalui Puskesmas setempat melakukan cek massal terhadap beberapa pekerja proyek mega Meikarta dan sekitar untuk virus covid-19. Setelah dilakukan pengecekan khususnya secara administrasi sehingga ditemukan ratusan pekerja TKA tidak memilik izin bekerja. Sehingga kasus ini dilaporkan kepada pihak Imigrasi untuk ditindak lebih lanjut. 29

## SIMPULAN
1. Efektifitas  pengawasan  izin  bebas  visa  kunjungans  esuai  dengan  undang-undang  nomor  6  tahun 2011 yakni belum efektif dengan baik maka pemerintah harus lebih ditingkatkan kembali dalam hal pengawasan pelaksanaan ijin bebas visa kunjungan.
2. Dampak  izin  bebas  visa  kunjungan  pada  warga  negara  asing  adalah  menimbulkan  pelanggaran hukum (penyalahgunaan izin tinggal) dan kejahatan lintas negara maka pemerintah harus mengkaji kembali dalam segala aspek.

## DAFTAR PUSAKA

## Buku
A. Chaedar Alwasilah, Pokoknya Kualitatif, Pusaka Jaya, Bandung, 2002. Bayu Dwi Anggono, dkk Hukum Keimigrasian, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2022. Dedi Supriyadi, M.Ag, Hukum Internasional (dari konsepsi sampai aplikasi) , Pustaka Setia Bandung, Bandung, 2011.
Dr. FX. Adji Samekto, S.H.,M.H Negara dalam dimensi Hukum Internasional, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
Dr. Jazim Hamidi, S.H.,M.H & Charles Christian,S.H., M.H, Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. Dra.  C.  Sumarprihatiningrum,  M.Si, Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  di  Indonesia, Himpunan Pembina Sumberdaya Manusia Indonesia, Jakarta, 2006.
Prof. Dr. Hata, S.H.,M.H Hukum Internasional, Setara Press, Malang, 2017. Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H.,M.H, Ilmu Negara, PT. Raja Grafindi Persada, Jakarta, 2017. Prof. Dr. Suteki, S.H.,M.H, Metodologi Penelitian Hkum, PT. Raja Grafindo Persada, Semarang, 2017. Prof. H. Abu Daud Busroh, S.H, Ilmu Negara, Bumi Aksara, Palembang, 1989.

## Surat Kabar
Bekasi, Kompas.com, 2020

## Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
27 Dr. Jazim Hamidi,S.H.,M.H & Charles Christian,S.H.,M.H, Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman 76
28 Dr. FX. Adji Samekto, S.H.,M.H Negara dalam dimensi Hukum Internasional, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, halaman 78
29 Bekasi, Kompas.com, 2020