## PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN PENGAWASAN FUNGSIONAL TERHADAP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH UTARA
Mukhlisul Muzahid *)
*) Dosen Politeknik Negeri Lhokseumawe
Abstract: This study aims to test empirically the effect of apparatus competence, performance-based budgeting and functional supervision  simultaneously or  partially  on the  performance  accountability reports  of  government  agencies  in  North  Aceh  Regency.  The  analytical  tool  used  is  multiple regression  analysis  techniques,  the  relationship  between  variables  in  the  study  is  correlative  and causality.  Respondents  in  this  study  were  heads  of  agencies  or  employees  involved  in  the accountability report, totaling 66 respondents, because it was believed that they had broad access to the  budget  process.  The  data  sources  used  in  this  study  are  primary  and  secondary  data,  namely through  questionnaires  and  interviews.  The  results  of  this  study  indicate  that  simultaneously  the influence of apparatus competence, performance-based budgeting and functional supervision has an effect on the performance accountability reports of government agencies, and partially the influence of competence, performance-based budgeting and functional supervision has a positive effect on the performance  accountability  reports  of  government  agencies  in  North  Aceh  district.  This  research is expected  to  become  a  guideline  and  consideration  for  local  governments,  especially  North  Aceh district, so that apparatus competence, performance-based budgeting and functional supervision can be applied in the process of preparing government agency performance accountability reports .
Keywords: Competence, Budget, Control and Performance Report.

## PENDAHULUAN
Pendelegasian wewenang pemerintah pusat ke pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan  peran  pemerintah  daerah  dalam mensejahterakan  masyarakat  di  daerah,  harus diikuti dengan serangkaian reformasi menyangkut perubahan seluruh alat-alat pemerintahan  di  daerah  baik  struktur  maupun infrastrukturnya.  Kunci  reformasi  kelembagaan ini  terletak  pada  pemberdayaan  elemen-elemen di  daerah  yang  meliputi  masyarakat  umum, dewan perwakilan rakyat daerah, serta pemerintah daerah .
Perubahan  pengelolaan  manajemen  publik menekankan pada penggunaan model manajemen yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Karena perubahan diharapkan bukanlah sekedar perubahan paradigma, akan tetapi juga merupakan perubahan manajemen.
Pengelolaan pemerintahan yang berorientasi kinerja, menimbulkan konsekuensi bagi pemerintah yang sebelumnya menggunakan pendekatan penganggaran tradisional yang kemudian bergeser pada penggunaan pendekatan penganggaran berbasis kinerja.
Pemerintah mulai tahun 2005 bersama dewan perwakilan rakyat menetapkan bahwa, penerapan  penganggaran  berbasis  kinerja,  yang
merupakan  upaya  perbaikan  sistem  anggaran terkait  dengan  sistem  pengelolaan  keuangan daerah,  yang  penerapannya  sesuai    dengan Permendagri  Nomor  13  Tahun  2006  dan kemudian diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun  2007  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah.
Hasil  penelitian  dan  evaluasi  nasional  atas laporan  akuntabilitas  kinerja  berkaitan  dengan penerapan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah yang  dilakukan  oleh  pusat  penelitian  dan pengawasan  BPKP  Tahun  2015,  menemukan permasalahan  berkaitan  dengan  aspek  teknis Peraturan  Pemerintah  Nomor  105  Tahun  2000 yang  mengharuskan  setiap  pemerintah  daerah untuk  menyusun  Neraca,  Laporan  Realisasi Anggaran  dan  Laporan  Arus  Kas.  Namun kenyataannya belum dilakukan karena kemampuan  sumber  daya  manusia  yang  masih rendah,  terutama  biro  keuangan  belum  memiliki kapasitas  dan  kompetensi  yang  memadai  dalam menyusun  laporan  keuangan.  Hal  ini  dibuktikan oleh komposisi aparatur pemerintah daerah yang sekitar  50  %  berpendidikan  SLTA,  dan  belum sesuainya  keahlian  bidang  ilmu  dengan  bidang pekerjaan pegawai.
Realitas  lainnya  menunjukkan  bahwa  sumber daya  manusia  aparatur  yang  berlatar  belakang pendidikan akuntansi pada satuan kerja pengelola
keuangan  baik  di  pusat  maupun  di  daerah, jumlahnya sangat terbatas. Kondisi ini berdampak pada tidak akuratnya proses pencatatan, keterbatasan dalam penyajian laporan dan penerapan sistem akuntansi yang benar. Jika hal  tersebut  dialami  oleh  semua  pemerintah daerah,  maka  dapat  dipastikan  bahwa  upaya dalam  menerbitkan  laporan  akuntabilitas  kinerja instansi  pemerintah  sebagai  media  akuntabilitas program  dan  penggunaan  anggaran  publik  akan sulit tercapai.
Dari  hasil  survei  awal  yang  dilakukan  terkait dengan  kondisi  satuan  kerja  perangkat  daerah (SKPD) dinas pemerintah Kabupaten Aceh Utara bahwa,  pada  dasarnya  pengelolaan  keuangan daerah  telah  dilaksanakan  dan  berorientasi  pada kinerja serta telah membuat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan aturan perundang-undangan.  Namun  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  memiliki  kesulitan  dalam menentukan  indikator-indikator  kinerja  terutama pada  program  yang  bersifat  non  fisik  yang diakibatkan  oleh  kualitas  sumber  daya  manusia yang  belum  memadai,  sehingga  akuntabilitas kinerjanya juga menjadi kurang efektif dilakukan.  Selain  itu  juga,  pengukuran  kinerja yang  meliputi input,  output  dan  outcome , belum dipahami  secara  menyeluruh  oleh  satuan  kerja perangkat  daerah.  Hal  tersebut  juga  menjadi kendala dalam memenuhi akuntabilitas kinerjanya kepada stakeholder .

## TINJAUAN KEPUSTAKAAN
Akuntabilitas Akuntabilitas dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban.  Mengutip  Douglas  dalam Ihyaul  Ulum  (2014:38)  dan  Ismail  Mohamad, et al (2014:17)    menguraikan  bahwa  fungsi accountability meliputi  tiga  unsur  yaitu  : (1) Providing  information  about  decisions  and action  taken  during  the  course  of  operating entity; (2) Having the external parties review the information,  and  (3)  Taking  corrective  actions where  necessary. (1)  Tersedianya  informasi tentang keputusan / kebijakan dan tindakan yang diambil  selama  masa  operasi  organisasi,  (2) Meminta  pihak  eksternal  untuk  mengkaji informasi  tersebut,  dan  (3)  Mengambil  tindakan koreksi jika dibutuhkan.
Suatu  entitas  yang  akuntabel  adalah  entitas yang  mampu  menyajikan  informasi  secara terbuka  mengenai  keputusan-keputusan  yang telah  diambil  selama  beroperasinya  entitas tersebut,    memungkinkan  pihak  luar–legislatif, auditor  atau  masyarakat  secara  luas—mengkaji
informasi  tersebut,  serta  bila  dibutuhkan  harus ada  kesediaan  untuk  mengambil  tindakan korektif.  Dengan  demikian  penggunaan  istilah akuntabilitas  publik  mengandung  makna  yang jelas bahwa hasil-hasil operasi termasuk keputusan-keputusan dan kebijakan yang diambil oleh  suatu  entitas  harus  dapat  dijelaskan  dan dipertanggungjawabkan  kepada  publik,  dan masyarakat harus pada posisi yang mudah untuk dapat mengakses informasi tersebut.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dalam  Instruksi  Presiden  Nomor  7  tahun 1999  tentang  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah termaktub bahwa, alat yang digunakan  untuk  melaksanakan  akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah  (AKIP)  adalah melalui  laporan  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah (LAKIP) dengan mekanisme penyampaian sebagai berikut :
1. Setiap  pemimpin  departemen,  pemerintah daerah,  satuan  kerja  atau  unit  kerja didalamnya  wajib  membuat  LAKIP  secara berjenjang  serta  berkala  untuk  disampaikan kepada atasannya;
2. LAKIP  tahunan  dari  tiap  departemen, masing-masing
menteri/pemimpin departemen menyampaikannya kepada presiden dan wakil presiden dengan tembusan kepada menko bidang wasbangpan dan kepala BPKP;
3. LAKIP  tahunan  dari  setiap  kabupaten/kota disampaikan  kepada  presiden  atau  wakil presiden  dengan  tembusan  kepada  menteri dalam negeri dan kepala BPKP;
4. LAKIP tahunan dari setiap propinsi disampaikan  kepada  gubernur/kepala  daerah yang terkait  dengan tembusan kepada kepala perwakilan BPKP.
Penyusunan LAKIP dilakukan dengan mengacu  pada  pedoman  penyusunan  pelaporan AKIP yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi  Negara,  sesuai  penugasan  dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.
Lebih  lanjut,  dijelaskan  dalam  pedoman penyusunan  LAKIP  oleh  LAN  (2000:20)  pada dasarnya,  ruang  lingkup  pelaporan  AKIP  yang dituangkan dalam LAKIP meliputi pengungkapan  mengenai  fakta/profil  instansi, perencanaan  strategik,  kinerja  instansi,  dan evaluasi  kinerja.  Dalam  perencanaan  strategik termasuk  di  dalam  penyajian  pernyataan  visi, misi,  tujuan,  sasaran,  cara  mencapai  tujuan  dan sasaran, dan program/kegiatan. Dalam
pengungkapan mengenai kinerja instansi, dipaparkan  mengenai  penggunaan  indikator kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasinya.
Kompetensi
aparatur, penerapan penganggaran  berbasis  kinerja  dan    laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Kualitas  sumber  daya  manusia  berperan dalam  menentukan  kemajuan  organisasi  karena merupakan salah satu unsur keunggulan bersaing suatu  organisasi.  Milkovich  dan  Boudreau (2004:26) mengatakan bahwa ”Human resources management  is  a  series  of  decision  about  the employment  relationship  that  influence  the effectiveness  of  employees  and  organizations”. Oleh  karena  itu,  upaya  pengembangan  sumber daya manusia perlu dilakukan.
Campbell  (2009:34)  menyatakan  bahwa hubungan  fungsional  antara  kinerja  dengan atribut  kinerja  dipengaruhi  oleh  tiga  faktor  yaitu faktor  pengetahuan,  faktor  keterampilan,  dan faktor  motivasi.  Pengetahuan  mengacu  pada kemampuan  yang  dimiliki  oleh  pegawai, sedangkan keterampilan mengacu pada kemampuan untuk melakukan pekerjaan, sementara  motivasi  adalah  merupakan  dorongan dan  semangat  untuk  melakukan  pekerjaan. Hilangnya  salah  satu  faktor  tersebut  akan mengganggu kinerja.
Bontis  et.  al  (2009:7)  menegaskan  bahwa kompetensi dapat mempengaruhi kinerja organisasi,  bahwa  dalam  perspektif  manusia, dimana  pekerja  yang  memiliki  pengetahuan, kemampuan,  dan  keterampilan  yang  tinggi  telah memberikan kontribusi secara signifikan terhadap  kinerja  organisasi  yang  bersangkutan. Pegawai  dengan  kompetensi  yang  tinggi  dalam organisasi  adalah  aset  yang  tak  ternilai,  karena merupakan  kekuatan  bagi  organisasi.  Kekuatan manusia  yang  berasal  dari nilai  kompetensi juga mampu meningkatkan akuntabilitas.
Nunuy  N.  Afiah  (2014:112)  pada  hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa, kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap prinsip- prinsip  tata  kelola  pemerintah  yang  baik.  Dalam rangka  menjalankan  semua  tanggungjawab aparatur  diperlukan  adanya  kompetensi  yang memadai, agar semua aktivitas yang dipercayakan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan  sebaik-baiknya.  Karena tanpa kompetensi yang memadai, maka akuntabilitanya menjadi rendah.

## Kerangka Pemikiran
Akuntabilitas  merupakan  suatu  mekanisme komunikasi  antara  pihak  manajemen  sebagai agent dengan  pihak capital  supplier sebagai principal . Pemenuhan akuntabilitas yang berwujud laporan akuntabilitas kinerja cenderung terjadi moral  hazard sehingga  dibutuhkan pengawasan dalam pelaksanaannya.
Tercapainya  akuntabilitas  yang  dituntut  oleh masyarakat  membutuhkan  sistem  penganggaran, pengukuran  kinerja,  dan  sistem  pelaporan  yang memadai.  Dengan  adanya  perubahan  paradigma dan  manajemen  pemerintahan  di  Indonesia, diharapkan pemerintah mampu mengimplementasikan  pengelolaan  keuangan daerah  yang  berorientasi  pada  kinerja,  sehingga efektivitas  dan  efisiensi  pembangunan    untuk mensejahterakan masyarakat dapat terwujud.
Terkait  dengan  penerapan  penganggaran berbasis kinerja yang  memiliki tiga unsur pokok yaitu  klasifikasi  anggaran  berdasarkan  program dan kegiatan, pengukuran kinerja, dan pelaporan program,  menunjukkan  bahwa  ketiga  unsur tersebut  membutuhkan  kompetensi  sumber  daya manusia yang memadai dalam mencapai tujuannya.
Berdasarkan  kerangka  pemikiran  yang diuraikan  diatas  maka  dapat  digambarkan struktur penelitian sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) Inpres No 7/ 1999, PP No 8/2006 Kompetensi  Aparatur  (X 1 )
Spencer L and Spencer S, 1993; Bontis, et.al, 1999
Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja  (X 2 ) Government Of Alberta 1994
Pengawasan Fungsional  (X 3 ) Baswir 1995

## Hipotesis
Berdasarkan  struktur  penelitian  diatas  maka dapat  diajukan  hipotesis  penelitian  sebagai berikut :
Hipotesis 1 :  Kompetensi Aparatur, Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan Pengawasan Fungsional secara simultan  berpengaruh  positif terhadap Laporan Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah. Hipotesis 2 :  Kompetensi Aparatur, Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan Pengawasan Fungsional secara parsial  berpengaruh  positif terhadap Laporan Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah.

## METODE PENELITIAN
Disain Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriftif analisis  melalui  survei  atas  populasi  yang datanya  dikumpulkan  dengan  menggunakan kuesioner.  Terkait  hipotesis  yang  diajukan, penelitian  ini  menggunakan  olahan  statistik untuk  menjelaskan  hubungan  antar  variabel eksogen (kompetensi aparatur, penerapan penganggaran  berbasis  kinerja  dan  pengawasan fungsional) serta pengaruhnya baik secara parsial maupun  secara  simultan  terhadap  variabel endogen  (laporan  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah)  guna  memperoleh  bukti  empiris dengan  menggunakan  model  analisis  regresi berganda ( multiple regression analysis ).
Unit  analisis  penelitian  ini  adalah  dinas  satuan kerja perangkat daerah dan respondennya adalah kepala  dinas  dan  atau  kepala  bidang,  sekretaris serta  aparat  pengawas  fungsional  pemerintah daerah.  Dilihat  dari  horizon  waktu,  data penelitian bersifat cross-sectional studies .

## Operasionalisasi Variabel
Berikut ini  menjelaskan  secara  rinci  variabel, dimensi,  indikator  dan  skala  yang  digunakan dalam penelitian.
\ Tabel. 1 :  Operasionalisasi Variabel VARIABEL DIMENSI INDIKATOR SKALA Variabel Independen
Kompetensi Aparatur (Variabel X 1 )
Acuan  :Spencer  L  and Spencer  S,    1993;  Bontis, et.al,  2009;  Hit.  et.at,
1999 Pengetahuan  Tingkat pendidikan yang memadai.  Pelatihan  dan  seminar  dibidang akuntansi dan dibidang anggaran. Ordinal Keterampilan  Tingkat  keterampilan  dibidang akuntansi dan dibidang anggaran. Ordinal Penerapan Penganggaran  Berbasis Kinerja (Variabel X 2 )
Acuan  :  Government  of Alberta, 1994; BPKP, 2015 Rencana Anggaran  Program  dan  kegiatan  sesuai dengan perencanaan strategis.
 Sinkronisasi program dan kegiatan dengan kinerja yang diharapkan
 Adanya  indikator  kinerja  yang
jelas.  Tolok ukur kinerja. Ordinal Implimentasi Anggaran  Pengeluaran dilakukan berdasarkan analisis standar belanja.  Menggunakan standar biaya. Ordinal
Pengawasan  Fungsional (Variabel X 3 )
Acuan :
Revrisond  Baswir,  1995;
Supriyono & Haryono Lingkungan pengendalian  Pemisahan fungsi
 Pengawasan fisik aset dan catatan
 Pencatatan  yang  akurat,  tepat waktu.
 Otorisasi setiap transaksi / aktivitas  Faktur/formulir bernomor urut
Ordinal
Yusuf, 2009. cetak Aktivitas pengendalian  Membandingkan  kinerja  dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan.  Memberikan saran perbaikan Ordinal

## Variabel Dependen
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Variabel Y) Acuan : Inpres  Nomor  7/1999;  PP Nomor 8/2006 Laporan Keuangan  Membandingkan rencana atau target dengan realisasi Rasio Laporan Kinerja  Ringkasan  tentang output dari masing-masing kegiatan dan outcome yang dicapai. Rasio

## Populasi dan Sensus
Populasi  dari  penelitian  ini  yang  sekaligus sebagai  unit  analisis  adalah  dinas  Kabupaten Aceh  Utara  yang  berjumlah  33  instansi. Sedangkan  responden  pada  setiap  unit  analisis adalah  kepala  dinas,  sekretaris  dinas  dan  kepala bidang, serta sejumlah aparat pengawas fungsional pemerintah daerah. Penelitian ini akan dilakukan dengan metode purposive sampling .

## Teknik Pengumpulan Data
Penelitian  ini  menggunakan  dua  metode dalam  pengumpulan  data  yaitu,  penelitian kepustakaan  dan  penelitian  lapangan.  Metode penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan  data  sekunder  dengan  cara membaca  dan  menelaah  hasil-hasil  penelitian terdahulu dan literatur-literatur yang berhubungan  dengan  penelitian  ini.  Sedangkan metode  penelitian  lapangan  dilakukan  untuk mengumpulkan data primer dengan menggunakan kuesioner.

## Metode Pengujian Data
Data hasil kuesioner akan diuji keandalan dan kesahihan,  untuk  itu  diperlukan  dua  macam pengujian  yaitu  uji  kesahihan  ( test  of  validity ) dan uji keandalan (test of reliability).
Nilai Cutt  Off (nilai  baku  minimal)  koefisien korelasi  (r)  yaitu  0,3.  yang  artinya  bahwa  jika koefisien korelasi spearman rho suatu data dalam sebuah  pertanyaan  kuesioner  sama  atau  lebih besar  dari  0,3  maka  data  kuesioner  tersebut dinyatakan memenuhi syarat kriteria atau disebut valid.
Uji reliabilitas data penelitian ini menggunakan metode (rumusan) koefisien Alpha Cronbach’s. koefisien Alpha  Cronbach’s merupakan  koefisien  reliabilitas  yang  paling sering  digunakan  dengan  alasan  koefisien  ini menggambarkan varians dari item-item sekaligus untuk mengevaluasi internal consistency, adapun ukuran  yang  disarankan  sebagai  dasar  secara keseluruhan pernyataan dinyatakan andal (reliabel)  adalah  apabila  koefisien  reliabilitas lebih besar dari 0.70.

## Metode Analisa Data
Untuk  mengukur  seberapa  besar  pengaruh kompetensi  aparatur,  penerapan  penganggaran berbasis  kinerja  dan  pengawasan  fungsional terhadap  laporan  akuntabilitas  kinerja,  maka dilakukan  pengujian  dengan  teknik  analisis regresi  berganda  ( multiple  regression  analysis ). Alasan  penggunaan  analisis  regresi  berganda dalam  penelitian  ini  karena  variabel  independen berjumlah lebih dari satu yaitu ada tiga variabel.
Dengan demikian, penelitian  ini akan diasumsi  model  regresi  yang  akan  diuji  adalah pengujian disturbance error (normalitas), heteroskedastisitas dan multikolinieritas.

## Pengujian Hipotesis
Berdasarkan  hipotesis  penelitian  yang  telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis statistik sebagai berikut :
Hipotesis Pertama:
Ho 1 :  i = 0, (i = 1,2)
Kompetensi
Aparatur (X 1 ) Penerapan  Penganggaran  Berbasis
Kinerja (X 2 ) dan Pengawasan Fungsional  (X 3 )  secara  simultan tidak  berpengaruh  positif  terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja (Y).
Y =  0 +  1 X 1 +  2 X 2 +  3 X 3 + 
H A1 :    Sekurang-kurangnya  ada  satu  i
 0, (i = 1,2)
Kompetensi Aparatur (X 1 ) Penerapan  Penganggaran  Berbasis Kinerja  (X 2 )  dan  Pengawasan Fungsional  (X 3 )  secara  simultan
berpengaruh positif terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja (Y).
Hipotesis tersebut diuji dengan menggunakan uji  statistik  F  dan  selanjutnya  untuk  pengujian hipotesis  digunakan  alat  analisis  varian,  untuk lebih jelas dapat kita lihat melalui tabel Analisis Varians (ANOVA) sebagai berikut : Tabel 2 : Analisis Varians (ANOVA) Sumber Varians Derajat bebas (db) JK RJK F hitung Regresi K JK regresi RJK regresi (*) Residu n –k –1 JK sisa RJK sisa Total n –1 JK total RJK total Hasil perhitungan (F hitung ) kemudian dibandingkan dengan nilai (F tabel ) dengan tingkat keyakinan  95%  (  =  0,05)  dengan  kriteria keputusan:
- Jika F hitung  F tabel : H 0 diterima atau H 1 ditolak - Jika F hitung > F tabel : H 1 diterima atau H 0 ditolak
Koefisien Determinasi (R 2 ) Koefisien determinasi menunjukkan besarnya  pengaruh  variabel  independen  secara bersama-sama  atau  simultan  terhadap  variabel dependen.  Koefisien  determinasi  diperoleh  dari tabel Anova.
Hipotesis Kedua : Ho 2 :  i  0, (i = 1,2)
Kompetensi Aparatur (X 1 ) Penerapan  Penganggaran  Berbasis
Kinerja (X 2 ) dan Pengawasan Fungsional  (X 3 )  secara parsial tidak  berpengaruh  positif  terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja (Y). H A2 :  i > 0, (i = 1,2)
Kompetensi Aparatur (X 1 ) Penerapan  Penganggaran  Berbasis
Kinerja (X 2 ) dan Pengawasan Fungsional  (X 3 )  secara parsial berpengaruh positif terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja (Y).
Hipotesis tersebut diuji dengan menggunakan  uji  statistik  t,  yaitu  dengan membandingkan t hitung dengan t tabel pada tingkat keyakinan  95%  (  =  0,05),  dengan    kriteria keputusan:
- Jika t hitung  t tabel : H 02 diterima atau H A2 ditolak - Jika t hitung > t tabel : H A2 diterima atau H 02 ditolak

## HASIL DAN PEMBAHASAN Data Responden
Responden  dalam  penelitian  ini  yaitu  kepala instansi  atau  sekretaris  atau  jabatan  lain  yang berhubungan  erat  dengan  penyusunan  laporan akuntabilitas kinerja pemerintah. Kuesioner yang disebarkan  kepada  responden  sebanyak  66 eksemplar dengan tingkat pengembalian sebanyak  62  eksemplar  atau  94  persen. Berdasarkan  data  hasil  pengolahan  kuesioner, dapat di uraian berikut ini:
Tabel 3 : Data Responden No Jumlah Responden Frekuensi Persentase 1 Jenis kelamin Laki-laki 45 73% Perempuan 17 27% Jumlah 62 100% 2 Latar Belakang Pendidikan Ekonomi /akuntansi 28 45% Hukum 11 18% Teknik 6 9% Sosial / Lainnya 17 27% Jumlah 62 100%
JURNAL EKONOMI DAN BISNIS                                                                 VOLUME 23, NO. 1, Feb  2021 p-ISSN 1693-8852        e-ISSN 2549-5003
3 Pendidikan Terakhir Diploma 17 27% Strata 1 38 61% Strata 2 7 11% Jumlah 62 100% 4 Jabatan Kepala Instansi 5 8% Sekretaris/ Kabid/ Kabag 29 47% Kasub/ Kasie/Jabatan lain 28 46% Jumlah 62 100% 5 Lama bekerja 01-05 tahun 8 13% 06-10 tahun 11 18% 11-15 tahun 23 37% 16-20 tahun 20 32% Jumlah 62 100% Hasil Uji Instrumen Penelitian Hasil Pengujian Validitas Uji validitas dilakukan mengunakan pendekatan  uji  statistika,  yaitu  melalui  nilai koefisien  korelasi  skor  butir  pernyataan  dengan skor  total  variabel  penelitian.  Ukuran  yang digunakan  untuk  menyatakan  pernyataan  valid apabila nilai korelasi skor butir pernyataan  lebih besar  variabelnya  >  0,30.  Hasil  pengujian validitas  untuk  semua  pertanyaan  variabel  X 1 , X 2 ,  X 3 dan  Y  adalah  valid,  karena  nilai  korelasi butir pertanyaan lebih besar 0,30.
Hasil Pengujian Reliabilitas
Pengujian reliabilitas untuk mengukur tingkat keandalan,  suatu  alat  ukur  dikatakan  andal  bila alat  ukur  tersebut  digunakan  berulangkali  akan memberikan  hasil  yang  relatif  sama.  Pendekatan secara  statistika  yang  dapat  digunakan  untuk melihat  tingkat  keandalan  adalah  koefisien reliabilitas.  Ukuran  yang  disarankan  sebagai dasar  secara  keseluruhan  pernyataan  dinyatakan andal (reliabel) adalah apabila koefisien reliabilitas lebih besar dari 0.70.
Berdasarkan  hasil  pengolahan  menggunakan metode Cronbach's  Alpha diperoleh  hasil  uji reliabilitas sebagai berikut: Tabel 4 : Koefesien Reliabilitas No Variabel Koefisien Reliabilitas Keterangan 1 Kompetensi Aparatur (X 1 ) 0,832 Reliabel 2 Penganggaran Berbasis Kinerja (X 2 ) 0,841 Reliabel 3 Pengawasan Fungsional (X 3 ) 0,775 Reliabel 4 Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Y) 0,867 Reliabel
Dari  tabel  di  atas,  diperoleh  kesimpulan bahwa  alat  ukur  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  memiliki  tingkat  keandalan  yang baik  (r  >  0.70)  sehingga  dapat  digunakan  dalam melakukan analisis guna menjawab permasalahan dalam penelitian.
Hasil Pengujian Hipotesis Statistik
Pengujian  Hipotesis  Secara  Simultan  (Uji  F- Statistik)
Uji  F-statistik  pada  dasarnya  menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukan  dalam  model  secara  bersama-sama (simultan)  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap  variabel  dependen.  Nilai  F  diturunkan dari tabel ANOVA (analysis of variance).
Hasil  perhitungan  nilai  F-hitung  model regresi dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 5: Hasil Uji-F
ANOVA b Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 34873.409 3 11624.470 48.570 .000 a Residual 12180.207 51 238.828 Total 47053.616 54
a.  Predictors:  (Constant),    (X1)  Kompetensi  aparatur  (X2)  penganggaran  berbasis  kinerja,  (X3) pengawasan fungsional
b. Dependent Variable: (Z) LAKIP

## Sumber : Hasil output SPSS 20.0
Dari  hasil  pengolahan  data  yang  ditunjukkan pada  tabel  5.13  dapat  dilihat  bahwa  nilai  F- hitung  sebesar  48,570  dengan p-value sebesar 0,000.  Oleh  karena p-value (0,000)  lebih  kecil dari  nilai  α  yang  telah  ditetapkan  (0,05),  maka dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  bebas  secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat pada tingkat kepercayaan 95%.
Pengujian  Hipotesis  Secara  Parsial  (Uji  t- Statistik)
Untuk  mengetahui  signifikan  atau  tidaknya suatu  pengaruh  dari  variabel-variabel  bebas
secara  parsial  atas  suatu  variabel  tidak  bebas digunakan  uji  t-statistik.  Pengujian  hipotesis secara parsial dilakukan dengan cara membandingkan  nilai  t-hitung  dengan  nilai  t- tabel.  Nilai  t-tabel  untuk  tingkat  kekeliruan  5% dan  derajat  bebas  (db)  =  n-k-1=  62-2-1  =  59 adalah 1,6674.
Hasil perhitungan nilai t-hitung untuk masing- masing variabel bebas dalam model regresi yang diteliti  dan  hasil  keputusan  uji  parsial  disajikan pada tabel berikut :
Tabel 6 : Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji-t)
Variabel t-hitung t-tabel P-value (Sig) Keputusan Uji Keterangan X 1 (Kompetensi aparatur) 3,284 1,6674 0,002 H 0 ditolak signifikan pada  α = 0,05 X 2 (Pengangggaran berbasis kinerja) 3,162 1,6674 0,015 H 0 ditolak signifikan pada  α = 0,05 X 3 (Pengawasan fungsional) 3,016 1,6674 0,005 H 0 ditolak signifikan pada  α = 0,05
Keterangan : Jika t hitung ≤ t tabel : H 0 diterima atau H a ditolak Jika t hitung > t tabel : H a diterima atau H 0 ditolak
Pengaruh  kompetensi  aparatur  terhadap  laporan akuntabilitas kinerja.
Dari  hasil  perhitungan,  diperoleh  nilai  hitung untuk variabel kompetensi aparatur (X 1 ) sebesar 3,284 dengan p-value sebesar  0,002.  Oleh  karena p-value (0,002) lebih kecil dari α yang telah ditetapkan (0,05), maka  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  parsial kompetensi  aparatur berpengaruh  positif  signifikan terhadap kinerja pemerintah pada tingkat kepercayaan 95  %.  Artinya  bahwa  hasil  penelitian  ini  berhasil menolak H 0 .
Pengaruh penganggaran berbasis kinerja terhadap laporan akuntabilitas kinerja.
Dari  hasil  perhitungan,  diperoleh  nilai  hitung untuk  variabel  penganggaran  berbasis  kinerja (X 2 ) sebesar  3,162  dengan p-value sebesar  0,015. Oleh karena p-value (0,015)  lebih  kecil  dari  α  yang  telah
ditetapkan  (0,05),  maka  dapat  disimpulkan  bahwa secara  parsial  kejelasan  sasaran  anggaran  juga berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  pemerintah pada  tingkat  kepercayaan  95  %.  Artinya  bahwa  hasil penelitian ini berhasil menolak H 0 .
Pengaruh pengawasan fungsional terhadap laporan akuntabilitas kinerja
Dari  hasil  perhitungan,  diperoleh  nilai  hitung untuk  variabel  pengawasan  fungsional (X 3 )  sebesar 3,016  dengan p-value sebesar  0,005.  Oleh  karena p- value (0,005) lebih kecil dari  α  yang telah  ditetapkan (0,05),  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  parsial pengawasan fungsional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah pada tingkat kepercayaan 95  %.  Artinya  bahwa  hasil  penelitian  ini  berhasil menolak H 0 .
Model Persamaan Regresi Untuk melihat pengaruh kompetensi aparatur  (X 1 )  penganggaran  berbasis  kinerja (X 2 ), pengawasan  fungsional (X 3 ) terhadap  laporan akuntabilitas  kinerja  instansi  (Y),  maka  digunakan
analisis  regresi  linier  berganda.  Perhitungan koefisien  regresi  dilakukan  dengan  menggunakan software SPSS 20.0 untuk analisis regresi berganda disajikan pada tabel berikut ini :
Tabel 7 : Hasil Perhitungan Koefisien Regresi Berganda
Berdasarkan  hasil  perhitungan  pada  tabel diatas, diperoleh bentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :
Y = 10,562+ 1,729 X 1 + 1,681 X 2 +1,521 X 3 + ε
Nilai  koefisien  regresi  pada  variabel- variabel  bebasnya  menggambarkan  apabila diperkirakan variabel bebasnya naik sebesar satu satuan  dan  nilai  variabel  bebas  lainnya diperkirakan  konstan  atau  sama  dengan  nol, maka nilai variabel terikat diperkirakan bisa naik atau  bisa  turun  sesuai  dengan  tanda  koefisien regresi variabel bebasnya.
Dari persamaan regresi linier berganda di atas  diperoleh  nilai  konstanta  sebesar    10,562 berarti bahwa dengan asumsi variabel kompetensi  aparatur,  penganggaran  berbasis kinerja  dan  pengawasan  fungsional,  maka besarnya  rata-rata  indeks  laporan  akuntabilitas kinerja instansi akan bernilai 10, 562.
Koefisien  regresi  untuk  variabel  X 1 positif,  menunjukkan  adanya  hubungan  yang searah  antara  kompetensi  aparatur  (X 1) dengan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah  (Y).  Koefisien  regresi  variabel  X 1 yang positif mengandung arti bahwa kompetensi aparatur akan meningkatkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y).
Koefisien  regresi  untuk  variabel  X 2 positif,  menunjukkan  adanya  hubungan  yang searah antara penganggaran berbasis kinerja (X 2 ) dengan  laporan  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah  (Y).  Koefisien  regresi  variabel  X 2 mengandung  arti  bahwa  penganggaran  berbasis kinerja  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  akan meningkatkan  laporan  akuntabilitas  kinerja instansi.
Koefisien  regresi  untuk  variabel  X 3 positif,  menunjukkan  adanya  hubungan  yang searah  antara  pengawasan  fungsional  (X 3 ) dengan  laporan  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah  (Y).  Koefisien  regresi  variabel  X 3 mengandung  arti  bahwa  pengawasan  fungsional yang dilakukan oleh pemerintah akan meningkatkan  laporan  akuntabilitas  kinerja instansi.
Koefisien Determinan (R 2 )
Besarnya pengaruh kompetensi aparatur, penerapan anggaran berbasis kinera dan pengawasan fungsional terhadap laporan akuntabilitas  kinerja  instansi  ditunjukkan  oleh nilai  koefisien  determinasi  untuk  model  regresi yang  diperoleh.  Hasil  perhitungan  koefisien determinasi  (R 2 )  dapat  dilihat  pada  tabel  5.16 berikut ini :
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 10,562 11.679 .872 .387 (X1) KA 1.729 .568 .582 3.284  .002 (X2) PBK 1.681 .680 .284 3.162  .015 (X3) PF 1.521 .440 .332 3.016  .005
a. Dependent Variable: (Y) LAKIP
Sumber : Hasil output SPSS 20.0
Tabel 8 :  Hasil Koefisien Determinasi (R 2 ) Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate dimension0 1 ,860 a ,823 ,726 15,454048
a.  Predictors:  (Constant),  (X3)  pengawasan  fungsional  (X2)  penganggaran  berbasis  kinerja,  (X1) kompetensi aparatur.
b. Dependent Variable: (Y) laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Sumber : Hasil output SPSS 20.0
Pada  tabel  di  atas  terlihat  nilai  koefisien determinasi  (R  Square)  sebesar  0,823,  artinya 82,3  %    laporan  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah  dapat  dipengaruhi  oleh  kompetensi aparatur,  penganggaran  berbasis  kinerja  dan pengawasan  fungsional.  Sedangkan  sisanya sebesar  (100%  -  82,3%)  =  17,7  %  dapat dipengaruhi  oleh  variabel-variabel  lain  yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## Pembahasan
Hasil koefisien determinasi (R-Square) sebesar  82.3%,  menunjukkan  bahwa  besar  nya pengaruh variabel independen terahadap variabel dependen, sedangkan faktor lain yang mempengaruhi  adalah  sebesar  17.7%.  Ini  berarti bahwa variabel kompetensi aparatur, penganggaran  berbasis  kinerja  dan  pengawasan fungsional secara simultan berpengaruh terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi. Sementara  pengaruh  variabel  lain  yang  tidak diteliti sebesar 17.7% seperti faktor sumber daya manusia,  kesenjangan  anggaran,  komitmen organisasi, desentralisasi, dan faktor lainnya.
Hasil  penelitian  bahwa  kompetensi  aparatur, penganggaran  berbasis  kinerja  dan  pengawasan fungsional berpengaruh terhadap laporan akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  di kabupaten  Aceh  Utara  baik  secara  simultan maupun  parsial.  Besarnya  koefisien  determinasi kompetensi  aparatur,  panganggaran  partisipatif dan pangawasan fungsional menunjukkan bersarnya pengaruh terhadap laporan akuntabilitas  kinerja  instansi.  artinya  semakin tinggi    kompetensi  aparatur,  maka  akan meningkatkan  laporan  akuntabilitas  kinerja instansi, semakin bagus penerapan penganggaran berbasis  kinerja  maka  akan  semakin  bagus laporan  akuntabilitas  kinerja  instansi  dan semakin  baik  pengawasan  fungsional  juga  akan meningkatkan  laporan  akuntabilitas  kinerja instansi pemerintah.
Kompetensi aparatur memiliki pengaruh yang signifikan  terhadap  laporan  akuntabilitas  kinerja instansi. Koefisien beta dari variabel
penganggaran  partisipatif  terhadap  laporan akuntabilitas  kinerja  instansi  sebesar  1.729. Selanjutnya  nilai  t hitung koefisien  regresi  dari variabel  kompetensi  aparatur  terhadap  laporan akuntabilitas  kinerja  instansi  sebesar  3.284. Karena  nilai  t hitung lebih  besar  dari    t tabel ,  maka disimpulkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kompetensi aparatur berpengaruh terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten  Aceh  Utara.  Artinya  semakin  tinggi tingkat keterlibatan mereka, maka akan meningkatkan  laporan  akuntabilitas  kinerja instansi. Mengacu pada tingkat besarnya koefisien beta antar variabel, pengaruh kompetensi terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi masuk pada kategori sedang. Hal tersebut  diduga  bahwa  esensi  dasar  dari kompetensi  aparatur  belum  dipahami  secara mendalam oleh aparat di daerah dengan indikator kerja yang terukur yang didasari prinsip value for money yang  dikenal  dengan  ekonomis,  efisiensi dan efektif.
Penerapan  penganggaran  berbasis  kinerja memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap laporan  akuntabilitas  kinerja  instansi.  Besarnya koefisien  beta  dari  variabel  penganggaran berbasis  kinerja  terhadap  laporan  akuntabilitas kinerja  instansi  sebesar  1.681.  Nilai  koefisien jalur bertanda positif menunjukkan penganggaran  berbasis  kinerja  yang  makin  jelas akan  membuat  laporan  akuntabilitas  kinerja instansi  semakin  tinggi.  Selanjutnya  nilai  t hitung koefisien  regresi  dari  variabel  kejelasan  sasaran anggaran  terhadap  kinerja  manajerial  sebesar 3.162.  Karena  nilai  t hitung lebih  besar  dari    t tabel maka disimpulkan bahwa penganggaran berbasis kinerja  berpengaruh  signifikan  terhadap  laporan akuntabilitas kinerja instansi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganggaran  berbasis  kinerja  berpengaruh terhadap  laporan  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah  kabupaten  Aceh  Utara.  Artinya
semakin jelas dan spesifik sasaran anggaran yang akan  dicapai  serta  dimengerti  oleh  pihak  yang bertanggung  jawab  terhadap  pencapaian  sasaran anggaran,  maka  akan  meningkatkan  laporan akuntabilitas kinerja instansi.
Pengawasan  fungsional  memiliki  pengaruh yang  signifikan  terhadap  laporan  akuntabilitas kinerja  instansi.  Besarnya  koefisien  beta  dari variabel pengawasan fungsional terhadap laporan  akuntabilitas  kinerja  instansi  sebesar 1.521.  Nilai  koefisien  jalur  bertanda  positif menunjukkan  penganggaran  berbasis  kinerja yang  makin  jelas  akan  membuat  laporan akuntabilitas  kinerja  instansi  semakin  tinggi. Selanjutnya  nilai  t hitung koefisien  regresi  dari variabel  kejelasan  sasaran  anggaran  terhadap kinerja  manajerial  sebesar  3.016.  Karena  nilai t hitung lebih  besar  dari    t tabel maka  disimpulkan bahwa  pengawasan  fungsional  berpengaruh signifikan  terhadap  laporan  akuntabilitas  kinerja instansi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan  fungsional  berpengaruh  terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten Aceh Utara. Artinya semakin jelas dan spesifik  pengawasan  ( control )  dan  pengendalian yang  akan  dicapai  serta  dimengerti  oleh  pihak yang  bertanggung  jawab  terhadap  sasaran pengawasan  baik  lingkungan  pengendalian  dan aktivitas pengendalian, maka akan meningkatkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, pengangaran berbasis  kinerja  dan  pengawasan  fungsional terhadap  laporan  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah  kabupaten  Aceh  Utara.  Artinya semakin tinggi tingkat keterlibatan mereka, maka akan meningkatkan laporan akuntabilitas kinerja instansi.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian Ismail  Mohammad  (2010)  yang  menyatakan bahwa  kompetensi  aparatur  dan  penganggaran partisipatif mempunyai pengaruh terhadap laporan akuntabilitas kinerja. Hasil penelitian ini juga  mendukung  penelitian  Muhammad  Yamin (2009)  yang  menyatakan  terdapat  hubungan positif dan signifikan antara kompetensi aparatur, penganggaran partisipatif dan pengawasan internal  terhadap  laporan  akuntabilitas  kinerja instansi  pemerintah  Kabupaten  Bone  Provinsi Sulawesi Selatan.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan serta  temuan  hasil  penelitian,  maka  dapat
dikemukakan  beberapa  kesimpulan  penelitian sebagai berikut:
1. Secara simultan kompetensi aparatur, penerapan  penganggaran  berbasis  kinerja dan  pengawasan  fungsional  berpengaruh positif  dan  signifikan    terhadap  laporan akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah kabupaten Aceh Utara.
2. Secara parsial kompetensi aparatur, penerapan  penganggaran  berbasis  kinerja dan  pengawasan  fungsional  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  laporan akuntabilitas  kinerja  instansi.  Hal  ini  dapat diartikan  bahwa  dengan  kompeten  sumber daya, keterlibatan dalam proses penganggaran,  dan  pengawasan  lebih  jelas memberikan  dampak  positive  terhadap kualitas laporan.
3. Peningkatan kompetensi aparatur, penerapan  penganggaran  berbasis  kinerja dan  pengawasan  fungsional  secara  baik, efektif  dan  efesien  akan  memberikan dampak  yang  signifikan  terhadap  laporan akuntabilitas kinerja pemerintah.

## Saran
1. Pemahaman  yang  lebih  baik  terhadap pentingnya  kompetensi  sumber  daya  dan kejelasan sasaran anggaran perlu ditingkatkan,  mengingat  belum  maksimal pemahaman tersebut pada level bawahan.
2. Bagi  peneliti  dan  pihak  lain  yang  tertarik melakukan  penelitian  tentang  penganggaran dan laporan akuntabilitas kinerja, disarankan untuk  dapat  menggali  faktor-faktor  lainnya yang  mempengaruhi  laporan  akuntabilitas kinerja instansi misalnya faktor sumber daya manusia,  komitmen  organisasi,  budaya organisasi,  motivasi  kerja,  dan  juga  konsep otonomi daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Bontis, Dragonetti, Jacobsen & Roos, 2009. The Knowledge  Toolbox  ;  A  Review  of  the Tool  Available  to  Measure  and  Manage
Intangible Resources European Management  Journal  17  (4),  pp.  391- 402. BPK,  2015.  Hasil  Pemeriksaan  Atas  Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jakarta.
BPKP,  2015.  Evaluasi  Atas  Laporan  Kinerja Instansi  Pemerintah.  Jakarta.  Pusat Penelitian dan Pengawasan.
Campbell, D. 2009. The Force of Prejudice,. The
Guardin. 31 Oktober.
Cheng,  Rita  H.,  john  H  Engstrom,  Susan  C
Kattelus, Fall. 2012. Educating Government  Financial  Managers.  The Journal of Government Financial Management.  University  Collaboration Between Business And Public Administration,  Alexandria  :  vol  51, Issues 3, pp.10. Hopwood, Anthony and Tomkins, Cyril
(Editors),  1984.  Issues  in  Public  Sector Accounting. Oxford : Philip Allan. Ihyaul  Ulum.  2014. Akuntansi  Sektor  Publik Sebuah  Pengantar. Malang.  Universitas
Muhammadiyah. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
_______,  Nomor  15  Tahun  1983.  Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
Ismail Mohamad, Sjahruddin Rasul dan Haryono Umar,  2014.  Konsep  dan  Pengukuran Akuntabilitas. Jakarta. Universitas
Trisakti.
Iwan  Triyuwono  dan  Roekhuddin,  2010.
Konsistensi Praktek Sistem Pengendalian Intern  dan  Akuntabilitas  Pada  LAZIS (Studi  Kasus  Pada  LAZIS  X  Jakarta),
Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol 3, No. 2. Kerlinger, 1992. Asas-asas Penelitian Behavioral. Yogyakarta. Universitas Gajah Mada Press. Lembaga  Administrasi  Negara  (LAN)  &  BPKP.
2000. Akuntabilitas
dan Good Government. Jakarta. Tim  Asistensi
Pelaporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah. Mardiasmo,  2012.  Otonomi  daerah  sebagai upaya memperkokoh
basis perekonomian  daerah.  Artikel  Melalui www.bappenas.go.id .
Masri  Singarimbun  &  Sofian  Effendi,  2009.
Metode  Penelitian  Survei. Edisi  ke-2. Jakarta. LP3ES. Milkovich,  George  T  and  John  W.  Boudreau, 2004.  Human  Resource  Management.
Boston. Irwin Homewood.
M. Yamin, 2009. Pengaruh Kompetensi Aparatur, Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Dan Pengawasan
Fungsional  Terhadap  Kinerja  SKPD Dinas Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Tesis, Universitas Padjadjaran Bandung.
Nunuy  Nur  Afiah,  2004.  Pengaruh  Kompetensi Anggota  DPRD,  kompetensi  Aparatur Pemerintah  Daerah,  Pelaksanaan  Sistem Informasi Akuntansi, Penganggaran, Serta  Kualitas  Informasi  Keuangan Terhadap  Prinsip-prinsip  Tata  Kelola Pemerintah Daerah Yang Baik. Disertasi. Bandung. Universitas Padjadjaran.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13
Tahun 2006. Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Negara.
_____,  Nomor  59  Tahun  2007.  Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara. Peraturan  Pemerintah  Nomor  108  Tahun  2000. Tentang  Tata  Cara  Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
_____,  Nomor  105  Tahun  2000.  Tentang Pengelolaan,
Pertanggungjawaban Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2000  Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4022).
______,    Nomor  24  Tahun  2005.  Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
______,  Nomor  8  Tahun  2006.  Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Sekaran,  Uma,  2003. Research  Method  for Business.. A Skill  Building  Approach. Four   Edition.  New  York.  John  Wiley
& Sons Inc.
Supriyono,  R.A,  dan  Haryono  Yusuf,  2009.
Pemeriksaan Manajemen dan Pengawasan  Pemerintahan  Indonesia.
Yogyakarta. BPFE.