Andreas Victor Baringin P, Inayati (2022) Analisis Implementasi Kebijakan Pajak Air Tanah di Kota Bekasi, (7) 10, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6 E-ISSN: 2548-1398
Published by:
Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 10, Oktober 2022

## ANALISIS  IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  PAJAK  AIR  TANAH  DI  KOTA BEKASI

## Andreas Victor Baringin P, Inayati
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Indonesia Email: avbcc01@gmail.com, inayati.hifni01@gmail.com

## Abstrak
Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak air tanah merupakan jenis pajak daerah kabupaten/kota. Pada tahun 2014, dengan diterbitkannya Undang-Undang 23 tentang Pemerintahan Daerah, dilakukan pembagian urusan pemerintahan konkuren urusan bidang energi dan  sumber  daya  mineral  menjadi  kewenangan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah provinsi. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan dengan menggunakan teori kebijakan Grindlle untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan dari isi kebijakan dan konteks. Penelitian ini menggunakan pendekatan post postitivis dengan metode kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  kepentingan  pemungutan  pajak  air tanah pada wilayah Kota terpengaruhi oleh kepentingan penerintah provinsi dalam pengendalian  air  tanah.    Kebijakan  pemungutan  pajak  air  tanah  pada  tingkat  Kota tidak  mendapat  dukungan  memadai  oleh  pemerintah  provinsi.  Penggunaan kewenangan menggabungan kegiatan perizinan dalam rangkaian pemungutan pajak tanpa  berjalannya  fungsi  pengendalian  serta  penerapan  regulasi  yang  tidak  sesuai dengan  konsep  pembuatan  kebijakannya  memberikan  dampak  terhadap implementasi kebijakan pajak air tanah di Kota Bekasi. Tidak terwujudnya kepastian hukum bagi fiskus dalam memungut pajak dan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban  pajak  merupakan  dampak  yang  timbul  selain  lemahnya  kepastian mekanisme pemungutan dan penegakan hukum atas pengendalian pemanfaatan air tanah.
Kata kunci : kebijakan pajak, pajak air tanah, pajak.

## Abstract
Since  the  promulgation  of  Law  Number  28  of  2009  concerning  Regional  Tax  and Regional Retribution, groundwater tax is a type of district/city regional tax. In 2014, with  the  issuance  of  Law  23  on  Regional  Government,  a  concurrent  division  of government affairs in the field of energy and mineral resources into the authority of the  central  government  and  provincial  government  was  carried  out.  This  study analyzes policy implementation using Grindlle policy theory to see the success of a policy from policy content and context. This research uses a post-postitivist approach with  qualitative  methods.  The  results  showed  that  the  importance  of  collecting groundwater  tax  in  the  City  area  was  influenced  by  the  interest  of  the  provincial government in groundwater control.  The policy of collecting groundwater tax at the municipal level did not receive adequate support by the provincial government. The use of authority to combine licensing activities in a series of tax collection without
the running of the control function and the application of regulations that are not in accordance with the concept of policy making have an impact on the implementation of groundwater tax policy in Bekasi City. The lack of legal certainty for the fiscus in collecting taxes and for taxpayers in fulfilling tax obligations is an impact arising in addition to the lack of certainty of collection mechanisms and law enforcement on controlling groundwater utilization.
Keywords: tax policy, groundwater tax, tax.

## Pendahuluan
Air merupakan sumber daya alam yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Undang-Undang Dasar 1945 sendiri memberikan jaminan untuk warga negara Indonesia  untuk  mendapatkan  air  bersih.  Pengelolaan  air  tanah  yang  esensial  dan karakternya sebagai barang publik perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah guna memperhatikan faktor pengendalian atas pemanfaatan air tanah. Ketentuan perundangan juga  mengatur  tentang  pemberian  izin  secara  ketat  berdasarkan  prioritas  bagi pemanfaatan  sumber  daya  air  untuk  kebutuhan  usaha.  Ketentuan  UU  23  Tahun  2014 mengatur  ketentuan  baru  dengan  memberikan  kewenangan  pemerintah  daerah  pada tingkat provinsi untuk melaksanakan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA).  Hal ini menjadi tidak sesuai dengan ketentuan mengenai NPA yang tercantun dalam UU 28 Tahun  2009  yang  mengatur  bahwa  penetapan  besaran  NPA  ditetapkan  oleh  Peraturan Bupati/Walikota.
Hubungan dari penyusunan ketentuan perundangan dan pelaksaaan administrasi tidak  selalu  tuntas,  hal  ini  karena  dalam  pelaksanaan  administrasi  perpajakan  banyak melibatkan  faktor  diskresi  dalam  mengintrepretasi  undang-undang  yang  sudah  dibuat. Thuronyi  (1998)  menyebutkan  bahwa administrative  rulings merupakan  instrumen penting dalam melaksanakan implementasi ketetentuan perpajakan. Hal ini mengacu pada kewenangan  pemerintah  kota  dalam  melaksanakan  pemungutan  pajak  atas  air  tanah berkaitan  dengan  kewenangan  penetapan  NPA  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah provinsi.  Dengan  demikian  dalam  penetapan  ketentuan  perundangan  seharusnya  juga menerbitkan  pedoman  pelaksanaan  yang  sesuai  dengan  hal-hal  yang  relevan  terjadi  di lapangan.  Thuronyi  (1998)  membagi  pembagian  kewenangan  dalam  penetapan  pajak menjadi  tiga  yaitu  berdasar  jenis  pajaknya,  berdasarkan  elemen  dasar  atau  struktur pajaknya, dan ketiga berdasarkan tingkat implementasinya. Akan tetapi perbedaan antara pembagian kewenangan dan pelaksanaan implementasi dapat terjadi juga pada tingkatan pemerintahan yang berbeda seperti pemerintah pusat dan daerah. Dalam kasus ini perlu secara  spesifik  ditentukan  tingkat  pemerintahan  apa  yang  membuat  ketetentuan  umum perundangan,  dan  tingkat  pemerintah  apa  yang  melaksanakan  impelmentasi  ketentuan administrasi.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahaan  Daerah,  telah mengatur  pembagian  kewenangan  urusan  sumber  daya  air,  khususnya  penetapan  Nilai Perolehan  Air  Tanah  yang  menjadi  kewenangan  Pemerintah  Provinsi.  Ketentuan  ini memberikan  ketidakpastian  hukum  dalam  pemungutan  pajak  atas  air  tanah  yang
merupakan pajak daerah yang dipungut oleh Kepala Daerah pada tingkat kabupaten/kota. Permasalahan juga timbul dalam hal jumlah surat ketetapan pajak daerah yang ditetapkan sebagai  dasar  pemungutan  pajak  air  tanah  tidak  sesuai  dengan  jumlah  objek  pajak terdaftar. Hal ini disebabkan pemerintah provinsi selaku pemilik kewenangan penetapan NPA tidak akan menetapkan NPA atas perusahaan yang masa berlaku izinya sudah habis dan  belum  diperpanjang.  Sementara  pemanfaatan  air  tanah  tetap  dilaksanakan  oleh perusahaan.
Konsep pemungutan pajak sejatinya mengacu pada keadaan terpenuhinya kondisi subjek pajak, objek pajak, dan saat terutangnya pajak. Terkait pajak atas air tanah dimana fiskus  tidak  dapat  menetapkan  pajak  atas  pemungutan  air  tanah  walaupun  ada  subjek pajak dan wajib pajaknya yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau  pemanfaatan  Air  Tanah,  terdapat  objek  pajaknya  yaitu  pengambilan  dan/atau pemanfaatan  dan  diketahui  ada  dasar  pengenaannya  yakni  dilaksanakannya  pencatatan volume  meter  air  atas  pengunaan  air  tanah  untuk  dilakukan  penghitungan  dengan formulasi  penghitungan  air  baku  untuk  memperoleh  nilai  perolehan  Air  Tanahnya. Penelitian  ini  hendak  melihat  lebih  dalam  terhadap  fenomena  ini  dimana  berdasarkan analisa awal fungsi reguleren dalam implementasi kebijakan pajak air tanah seolah-olah menjadi  tidak  berjalan  dan  menimbulkan  ketidakpastian  bagi  wajib  pajak  dan  bagi pemungut pajak.
Dampak tidak ditetapkannya pajak air tanah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi  wajib  pajak,  karena  dalam  hal  ini  fiskus  melakukan  pencatatan  meteran  air  atas penggunaan air tanah wajib pajak setiap bulan atau setiap masa pajak namun dapat tidak dilakukan  penerbitan  surat  ketetapan  pajak  dalam  hal  tidak  dilakukan  penetapan  NPA oleh pemerintah provinsi. Keadaan ini menyebabkan juga tidak adanya kepastian hukum bagi  fiskus  untuk  memungut  pajak  air  tanah  secara  optimal,  dan  tidak  adanya pengendalian pemanfaatan air tanah oleh pemerintah kota, sehingga peran pajak sebagai instrumen  pengatur/reguleren  menjadi  tidak  terwujud.  Pemerintah  seyogyanya menjalankan  tugas  dan  fungsinya  menjalankan  pemerintahan  yang  baik.  Karakteristik pemerintah yang baik merupakan sebuah kondisi yang harus dimiliki guna melaksanakan tata  kelola  pajak  yang  baik  (Alink  dan  Kommer  ,2011).  Berangkat  dari  hal  tersebut peneliti akan meneliti implementasi kebijakan pajak air tanah di Kota Bekasi ini dalam melihat fenomena didalamnya serta bagaimana dampak implementasi kebijakan pajak air tanah di Kota Bekasi.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  post-positivsme  dengan  metode kualitatif. Berbeda dengan pardigma positivisme, paradigma ini lebih menekankan pada penjelasan-penjelasan  atau  deskripsi  kualitatif.  Pendekatan  post-positivisme  juga beranggapan bahwa realitas bersifat subyektif dan jamak serta pengetahuan bersifat tidak bebas  nilai.  (Neuman,  2007).  Pendekatan  post-positivisme  menentang  gagasan  tentang kebenaran  mutlak  atas  pengetahuan  dan  mengakui  tidak  adanya  kebenaran  yang  pasti. (Creswel dan Creswell, 2018).  Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif untuk
mendapatkan analisis data komprehensif dan mendapatkan pemahaman menyeluruh yang menjelaskan  implementasi  kebijakan  pajak  air  tanah  di  Kota  Bekasi.  Melalui  metode kualitatif peneliti menarik makna yang mendalam dari kumpulan data yang diperoleh dan menguraikan dan menganalisis mendalam implementasi kebijakan air tanah.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Implementasi Kebijakan Pajak Air Tanah di Kota Bekasi
Implementasi kebijakan adalah proses penting dalam pelaksanaan kebijakan yang memiliki  dampak  pada  pencapaian  tujuan  yang  ditetapkan.  Proses  ini  kompleks  dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kepentingan berbagai pihak, interpretasi yang beragam,  dan  strategi  yang  dilakukan  oleh  pelaksana  kebijakan.  Konsep  implementasi kebijakan yang diusulkan oleh Merilee Grindle (1980) membaginya menjadi dua aspek, yaitu  konten  (content)  dan  konteks  (context).  Pendekatan  ini  membantu  peneliti  untuk melihat implementasi kebijakan secara menyeluruh, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan pajak air tanah di Kota Bekasi, apakah telah sesuai  dengan  tujuan  kebijakannya  dan  dilaksanakan  dengan  optimal.  Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari proses pelaksanaannya.

## B. Isi Kebijakan (Content Policy) Kepentingan Yang Terpengaruhi
Undang-Undang  23  Tahun  2014  membagi  kewenangan  terkait  sumber  daya  air tanah antara pemerintah pusat dan provinsi. Penetapan nilai perolehan air tanah dilakukan oleh  pemerintah  provinsi  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2016. Sebelumnya, ketentuan dalam Undang-Undang 28 menetapkan bahwa nilai perolehan air tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Hal ini membuat Pemerintah Provinsi memiliki kepentingan  tambahan  terhadap  izin  dan  nilai  perolehan  air  tanah.  Dr.  Machfud  Sidik, seorang  praktisi  dan  akademisi,  mengemukakan  bahwa  kewenangan  dalam  pajak  air tanah berada di Pemerintah Provinsi dengan pertimbangan terhadap lingkungan. Dengan demikian,  pemerintah  kota,  pemerintah  provinsi,  pemerintah  pusat,  dan  masyarakat pelaku usaha merupakan kelompok  yang memiliki kepentingan terkait kebijakan pajak air tanah, dengan tingkat kepentingan yang berbeda-beda.

## Gambar 1

## Alur Mekanisme Pengelolaan Pajak Air Tanah
Alur pengelolaan pajak air tanah melibatkan beberapa instansi dengan peran dan kewenangan  masing-masing.  DPMPTSP  berkoordinasi  dengan  BPLH  untuk  mengatur perizinan,  sementara  Bapenda  bertanggung  jawab  dalam  pemungutan  pajak.  Proses perizinan  dan  pendaftaran  pajak  saling  terkait,  namun  tidak  bertentangan.  Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi sebagai pemungut pajak air tanah melakukan pendataan dan pencatatan volume pemakaian air tanah wajib pajak oleh petugas di setiap kecamatan. Hasil perhitungan volume pemakaian air digunakan untuk menghitung nilai perolehan air tanah, yang kemudian dikirim ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat untuk penetapan nilai perolehan air.

## Gambar 2

## Alur Mekanisme Pengelolaan Pajak Air Tanah Pasca Pergub 50 Tahun 2017
Mekanisme  pengelolaan  air  tanah  mengalami  perubahan  dengan  adanya persetujuan  penetapan  nilai  perolehan  air  oleh  pemerintah  provinsi  sebagai  dasar pemungutan  pajak  air  tanah.  Kepentingan  Bapenda  dalam  pemungutan  pajak  terkait dengan  kepentingan  pemerintah  provinsi  dalam  menetapkan  nilai  perolehan  air,  yang mempengaruhi proses pemungutan pajak. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 tahun 2017 menyatakan bahwa nilai perolehan air ditetapkan untuk setiap titik pengambilan air tanah dengan izin. Sebagai daerah otonom, pemerintah kota mengikuti kebijakan  pemerintah  provinsi,  meskipun  kebijakan  tersebut  bisa  menghambat  fungsi pemerintah kota. Pemerintah provinsi memiliki kepentingan dalam menjalankan fungsi pemerintahan  konkuren  terkait  pengendalian  air  tanah  dan  menetapkan  izin  serta  nilai perolehan air. Namun, di tingkat pemerintah kota masih terdapat  wajib pajak air tanah yang masa berlaku izin pemanfaatannya telah habis.
Tabel 1.
Jumlah wajib pajak air tanah terdaftar yang habis masa berlaku SIPA (Surat Izin
Pengusahaan Air) No  Kecamatan Jumlah Wajib Pajak Air Tanah Terdaftar Jumlah SIPA Habis Masa Berlaku
1 Bekasi Timur 29 7 2 Bekasi Barat 19 16 3 Bekasi Utara 38 26 4 Bekasi Selatan 29 26 5 Jati Asih 23 3 6 Pondok Gede 20 1 7 Bantar Gebang 65 14 8 Jati Sampurna 18 10 9 Rawalumbu  80 37 10 Medan Satria 46 22 11 Pondok Melati 8 3 12 Mustika Jaya 22 14 397 179
Sumber: Bapenda Kota Bekasi (diolah peneliti)
Wajib pajak air tanah di kota Bekasi terkonsentrasi pada wilayah Bantar Gebang, Rawalumbu,  dan  Medan  Satria.  Berdasarkan  data  pada  tabel  5.1  dapat  dilihat  bahwa masih  terdapat  banyak  wajib  pajak  air  tanah  terdaftar  di  Kota  Bekasi  yang  telah  habis masa berlaku izinnya. Sekitar 45% dari wajib pajak terdaftar telah habis  masa berlaku izinnya dengan jumlah terbanyak pada wilayah Rawalumbu. Kewenangan penerbitan izin pemanfaatan  air  atau  SIPA  merupakan  kewenangan  pemerintah  provinsi  dalam  hal  ini Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP).  Proses pelayanan  perizinan  dilakukan  secara online dimana  DPMPTSP  hanya  melakukan penerbitan izin sementara Dinas Teknis melakukan rekomendasi.

## C. Manfaat Yang Diinginkan
Implementasi  kebijakan  pajak  air  tanah  bertujuan  untuk  mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah, mengendalikan pemanfaatan air tanah, dan melindungi lingkungan.  Namun,  penyelarasan  kebijakan  nasional  yang  mendorong  desentralisasi fiskal  dengan karakteristik legal  dari pajak air tanah menjadi  tantangan.  Penting untuk mengimplementasikan  kebijakan  sesuai  dengan  konsep  yang  ditetapkan.  Meskipun pendapatan  pajak  air  tanah  di  Kota  Bekasi  mengalami  penurunan,  diharapkan  tetap memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Tabel 2. Komposisi Penerimaan Pajak Air Tanah di Kota Bekasi No Tahun Target Realisasi Capaian (%) 1 2018 16,100,500,300 10,456,499,200 64.95% 2 2019 16,100,500,300 7,504,472,450 46.61% 3 2020 4,544,103,402 5,270,880,229 115.99% 4 2021 5,365,064,369 5,473,755,681 102.03% 5 2022 10,088,640,646 4,613,961,190 45.73%
Kemampuan  daerah  dalam  membiayai  dirinya  sendiri  melalui  pendapatan  asli daerah  masih  minim  dengan  rata-rata  sekitar  15%.  Pajak  menjadi  instrumen  utama pembiayaan yang efektif, terutama dalam kebijakan pajak air tanah untuk meningkatkan pendapatan  daerah  dan  mengendalikan  pemanfaatan  yang  berlebihan.  Namun, implementasi  kebijakan  ini  kompleks,  dan  penerimaan  pajak  air  tanah  di  Kota  Bekasi mengalami  penurunan.  Kebijakan  pajak  air  tanah  belum  mengatur  alokasi  pendapatan untuk  membiayai  dampak  pemanfaatan  air  tanah.  Undang-Undang  Hak  Keuangan  dan Perimbangan Keuangan  Daerah  (HKPD) memberikan kejelasan mengenai  penggunaan pendapatan  pajak  air  tanah,  tetapi  besaran  alokasi  masih  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah.  Dalam  jangka  pendek,  diperlukan  kejelasan  regulasi  dan  harmonisasi peraturan  untuk  pemungutan  pajak  di  tingkat  kabupaten/kota.  Bagi  Badan  Pendapatan Daerah  (Bapenda),  tujuan  utamanya  adalah  melaksanakan  pemungutan  pajak  air  tanah dengan  jelas.  Dalam  jangka  panjang,  perubahan  yang  diinginkan  adalah  tersedianya layanan air minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

## D. Derajat Perubahan Yang Diinginkan
Menurut  Grindle,  perubahan  kebijakan  yang  berhasil  umumnya  terjadi  dalam jangka  pendek,  sementara  perubahan  jangka  panjang  bisa  sulit.  Bagi  Bapenda,  tujuan perubahan  adalah  memastikan  pemungutan  pajak  sesuai  persyaratan  subjektif  dan objektif. Diharapkan ada kejelasan regulasi dan harmonisasi peraturan untuk pemungutan pajak di tingkat kabupaten/kota. Dalam implementasi kebijakan pajak air tanah, konsep memberikan  taxing  power  kepada  pemerintah  daerah  dan  pengendalian  pada  tingkat provinsi dan pusat belum berjalan optimal. Perubahan jangka pendek adalah pemungutan pajak  air  tanah  di  tingkat  kabupaten/kota  dan  fungsi  pengendalian  yang  efektif.  Bagi wajib pajak dan pelaku usaha, perubahan yang diinginkan adalah kemudahan birokrasi dalam  perpajakan  dan  perizinan.  Namun,  proses  perizinan  yang  dilakukan  di  tingkat provinsi dan pemungutan pajak yang berhenti saat izin pemanfaatan air tanah habis masa berlaku menjadi kendala. Pelaku usaha membutuhkan kemudahan dalam memanfaatkan air  tanah  sesuai  kapasitasnya,  terutama  ketika  PDAM  belum  dapat  menyediakan  air secara  menyeluruh.  Dalam  jangka  panjang,  perubahan  yang  diharapkan  adalah tersedianya  layanan  PDAM  di  seluruh  wilayah  Kota  Bekasi  untuk  mendukung pengendalian pemanfaatan air tanah secara menyeluruh.
E. Letak Pengambilan Keputusan
Dalam  kebijakan  pajak  air  tanah,  kewenangan  terbagi  di  berbagai  tingkat pemerintahan.  Pemerintah  pusat  memainkan  peran  pemimpin  dalam  perumusan  dan perancangan  pajak  air  tanah.  Kementerian  Energi  Sumber  Daya  Mineral  bertanggung jawab  dalam  urusan  air  tanah.  Di  tingkat  provinsi,  pembuatan  keputusan  terkait  nilai perolehan air berada di tangan pemerintah provinsi. Pemerintah kota, melalui Bapenda, mengambil  keputusan  terkait  perhitungan  nilai  perolehan  air  dan  penetapan  pajak  air tanah. Klaritas dalam pembuatan keputusan pada setiap level pemerintahan penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan pajak air tanah.

## F. Pelaksana Program
Pelaksanaan kebijakan pajak air tanah di Kota Bekasi melibatkan beberapa bidang yang memiliki tugas dan fungsi yang melekat. Tidak ada unit khusus untuk pelaksanaan program  pajak  air  tanah,  melainkan  setiap  unit  dan  bidang  menjalankan  tugas  sesuai dengan  perannya.  Terdapat  empat  bagian  pelaksana  program  yang  terlibat,  yaitu pendataan, penilaian, penerbitan ketetapan pajak, dan penyusunan regulasi. Selain itu, ada juga  instansi  di  tingkat  provinsi  dan  pusat  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  kebijakan, seperti  Dinas  ESDM  Provinsi  Jawa  Barat,  DPMPTSP  Provinsi  Jawa  Barat,  dan Kementerian  ESDM.  Dalam  hal  koordinasi,  Bapenda  bertanggung  jawab  sebagai pembuat keputusan dalam pemungutan pajak, sedangkan Dinas ESDM Provinsi berperan dalam penetapan nilai perolehan air. Namun, koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah  kota  tidak  berjalan  optimal  terkait  pemungutan  pajak  dan  langkah-langkah pengendalian.

## G. Sumber Daya Yang Dipakai
Dalam implementasi kebijakan pajak air tanah, dukungan sumber daya manusia dan  fasilitas  yang  memadai  sangat  penting.  Bapenda  Kota  Bekasi  dibantu  oleh  Unit Teknis  di  12  wilayah  kecamatan  dalam  pemungutan  pajak.  Unit  teknis  tersebut melakukan  pencatatan  volume  meter  air  tanah,  pendataan  jumlah  sumur,  dan  potensi pelaku usaha yang menggunakan air tanah. Perhitungan nilai perolehan air dilakukan oleh Sub Bidang Pendataan dan Penilaian, dengan mengacu pada Peraturan Gubernur. Data perhitungan tersebut disampaikan kepada pemerintah provinsi. Operator pengelola pajak air tanah bertanggung jawab atas penerbitan SKPD Pajak Air Tanah dan distribusi kepada wajib pajak, serta tagihan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran. Meskipun sarana  yang  ada  cukup  memadai,  Bapenda  tidak  memiliki  peralatan  khusus  seperti pencatatan meter air tanah, pendeteksi sumur, dan alat-alat pendukung pengendalian.

## H. Hubungan Implementasi (Context of Implementation) Kekuatan, Kepentingan dan Strategi Aktor Yang Terlibat
Kebijakan pajak air tanah melibatkan aktor-aktor dengan kepentingan berbeda di tingkat  pemerintahan.  Perbedaan  kepentingan  ini  dapat  menyebabkan  hambatan  dalam implementasi kebijakan. Diperlukan fungsi koordinasi dan intervensi dari aktor dengan kekuatan  paling  tinggi  untuk  menjaga  kelancaran  implementasi  kebijakan  tersebut. Strategi diperlukan untuk mengatasi perbedaan kepentingan agar implementasi kebijakan pajak air tanah dapat berjalan lancar. Bapenda telah mengambil beberapa langkah, seperti mengirim surat kepada Gubernur Jawa Barat terkait pengendalian pemanfaatan air tanah
dan memberikan himbauan kepada wajib pajak untuk memperpanjang izin. Bapenda juga mendukung  kepentingan  pemerintah  provinsi  dengan  melakukan  pengawasan  terhadap perusahaan  yang  menggunakan  air  tanah.  Namun,  keterbatasan  kewenangan  Bapenda mengakibatkan tidak dapat melakukan penindakan, sehingga hanya dilakukan pelaporan kepada pemerintah provinsi.

## I. Lembaga dan Karakteristik Rezim yang Berkuasa
Dukungan  politik  berperan  penting  dalam  implementasi  kebijakan.  Undang- undang  memberi  kewenangan  kepada  pemerintah  kabupaten/kota  untuk  pemungutan pajak air tanah. Pemerintah Kota Bekasi mengacu pada Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota terkait kebijakan ini. Dukungan pemerintah provinsi belum maksimal dalam pemungutan  pajak  air  tanah.  Pemerintah  kota  lebih  banyak  membantu  provinsi  dalam pengawasan air tanah dan menginformasikan perusahaan mengenai izin air tanah.

## J. Kepatuhan dan Daya Tanggap
Implementasi  kebijakan  pajak  air  tanah  di  Kota  Bekasi  dilaksanakan  sesuai dengan ketentuan perundangan. Penetapan wajib pajak air tanah di Kota Bekasi dilakukan hanya  terhadap  subjek  pajak  yang  sudah  memiliki  izin  pemanfaatan  air  dan  masih berlaku. Persyaratan izin pemanfaatan air tanah / SIPA dalam pendaftaran subjek pajak air  tanah  dituangkan  di  dalam  SOP  Pendaftaran  dan  Penerbitan  Nomor  Pokok  Wajib Pajak  Daerah.  Dalam  hal  penerbitan  ketetapan  pajak  daerah,  SKPD  Pajak  Air  Tanah hanya ditetapkan berdasarkan nilai perolehan air yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Dinas ESDM Provinsi dalam setiap masa pajak. Terhadap nilai perolehan air yang tidak ditetapkan  oleh  provinsi,  Bapenda  tidak  menerbitkan  SKPDnya.  Sementara  bagi  wajib pajak air tanah yang memiliki kewajiban dalam.
Tabel 3. Tunggakan Pajak Air Tanah Per Tahun Pajak Tahun SKP Jumlah (Rp) Tunggakan Jumlah (Rp) 2018 4456 10,449,641,700 213 370,863,100 2019 2616 7,316,163,000 111 180,960,200 2020 1756 5,218,612,900 47 135,507,600 2021 1983 5,456,117,500 45 137,939,500 2022 1723 4,863,640,000 123 390,453,600
Melihat  tabel  diatas  dalam  pemungutan  pajak  air  tanah  jumlah  tunggakan pembayaran pajak air tanah setiap tahun tidak melebihi 10% dari total jumlah SKPD yang diterbitkan. Tingkat kepatuhan wajib pajak air tanah tidak bisa diakatakan buruk namun tidak  berarti  kepatuhan  telah  terlaksana  dengan  baik.  Hal  ini  dilihat  dengan  kembali meningkatnya  jumlah  tunggakan  di  tahun  2022  dan  berada  pada  persentase  tertinggi dalam  5  tahun  terakhir,  yakni  123  tunggakan  dari  1723  ketetapan  pajak  air  tanah  atau sebesar 7%. Angka ini adalah juga yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir.
K. Dampak Implementasi Kebijakan Pajak Air Tanah di Kota Bekasi Kepastian Hukum Bagi Fiskus dan Wajib Pajak Air Tanah
Kebijakan pajak air tanah dalam desentralisasi fiskal memberi wewenang kepada pemerintah  daerah.  Bupati/Wali  Kota  bertanggung  jawab  menetapkan  dan mengumpulkan  pajak  air  tanah.  Air  tanah  merupakan  urusan  konkuren,  melibatkan pemerintah dalam bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Pemungutan pajak di Kota Bekasi  dilakukan  oleh  Bapenda,  sementara  nilai  perolehan  air  tanah  diatur  oleh  Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dan Kementerian ESDM. Pengambilan dan penggunaan air tanah  menjadi  objek  pajak,  dengan  pengecualian  untuk  keperluan  rumah  tangga, pertanian,  perikanan,  dan  peribadatan.  Subjek  dan  wajib  pajak  air  tanah  adalah  orang pribadi  atau  badan  yang  menggunakan  air  tanah.  Pajak  terutang  saat  pengambilan  dan penggunaan  air  tanah.  Namun,  pajak  tidak  dapat  ditetapkan  jika  izin  pemanfaatan  air habis masa berlakunya atau sedang dalam proses perpanjangan. Kepastian pemungutan pajak terhambat oleh undang-undang dan ketentuan izin. Perlu pedoman yang rinci untuk menjaga  kepastian  hukum.  Peraturan  Gubernur  Jawa  Barat  Nomor  50  Tahun  2017 mengatur  penetapan  nilai  perolehan  air  tanah,  tetapi  pembagian  kewenangan  air  tanah tumpang tindih.  Hal  ini  berdampak pada penurunan pemungutan pajak air tanah. Pada tahun 2022, terdapat 139 SKPD Pajak Air Tanah diterbitkan dari 399 wajib pajak terdaftar di Kota Bekasi.

## Tabel 4
Daftar Perkembangan Rata-rata Penerbitan SKPD Pajak Air Tanah No  Tahun Jumlah Wajib Pajak Jumlah rata-rata Penerbitan SKPD per bulan*) 1 2018 348 323 2 2019 359 208 3 2020 379 141 4 2021 390 157 5 2022 399 139
Dalam Tabel 4 dapat dilihat bahwa sejak 5 tahun terakhir terus terjadi penurunan rata-rata penerbitan SKPD Pajak Air Tanah per bulan.  Pemungutan pajak  di  Indonesia sulit,  meski  persyaratan  terpenuhi.  Kepastian  hukum  terkait  pajak  air  tanah  terganggu oleh  otoritas  provinsi  yang  lebih  tinggi  daripada  kota.  Otoritas  yang  berlebihan menghambat kebijakan. UU HKPD mengatur bahwa penetapan nilai air tanah dilakukan oleh gubernur dengan pedoman dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Peraturan gubernur harus dibuat dengan bijaksana  agar tidak menghambat  pemungutan pajak air tanah. Pemerintah provinsi Bekasi menerapkan persyaratan izin dalam menentukan nilai air tanah, menghambat pemungutan pajak. Permasalahan terletak pada persyaratan izin, bukan  pada  kewenangan  penetapan  nilai.  Persyaratan  izin  tidak  boleh  menghambat pemungutan jika penggunaan air telah terjadi. Ini berdampak negatif pada pemungutan pajak air tanah.
Penempatan  izin  sebagai  persyaratan  menghambat  perencanaan  penerimaan daerah.  Pemerintah  provinsi  Jawa  Barat  harus  mempertimbangkan  hambatan  ini  saat mengevaluasi  Peraturan  Gubernur  Nomor  50  tahun  2017.  Pemerintah  provinsi  harus mendukung kepastian hukum  pemungutan pajak  air tanah di  Bekasi.  Wajib pajak juga menghadapi  ketidakpastian  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakan.  Jika  proses  izin memakan  waktu  lama,  pembayaran  pajak  air  tanah  akan  bertambah.  Ini  memberatkan wajib  pajak  karena  terjadi  akumulasi  pembayaran  yang  signifikan  dengan  beberapa periode pajak sekaligus.

## L. Kepastian Mekanisme Pemungutan Pajak Air Tanah
Undang-Undang  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah menyebutkan bahwa nilai  perolehan air tanah sebagai  dasar pengenaan pajak air tanah dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jenis sumber air, lokasi sumber air,  tujuan  pengambilan  dan/atau  pemanfaatan  air,  volume  air  yang  diambil  dan/atau dimanfaatkan,  kualitas  air,  dan  tingkat  kerusakan  lingkungan  yang  diakibatkan  oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. Besarnya nilai perolehan air tanah ditetapkan oleh peraturan  Bupati/Walikota,  yang  dapat  berbeda  antar  wilayah  kabupaten/kota  sesuai dengan  kondisi  masing-masing.  Rumus  perhitungan  nilai  perolehan  air  menggunakan perkalian antara harga air baku dan bobot air tanah. Perubahan dalam Undang-Undang HKPD  menghapus  pasal  yang  mengatur  penyesuaian  dengan  kondisi  masing-masing daerah dan menetapkan bahwa penetapan nilai perolehan air tanah diatur oleh peraturan gubernur dengan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

## Tabel 5
Perbandingan Undang-Undang Perbandingan Pasal Undang-Undang 28 Tahun 2009 Undang-Undang 1 2022 Nilai Perolehan Air Nilai  Perolehan  Air  Tanah dinyatakan  dalam  rupiah  yang dihitung dengan mempertimbangkan  sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut: jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; kualitas air,  dan  tingkat  kerusakan lingkungan  yang  diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
Nilai  perolehan  Air  Tanah adalah  hasil  perkalian  antara harga  air  baku  dengan  bobot Air Tanah. Harga  air  baku  ditetapkan berdasarkan biaya pe meliharaan  dan  pengendalian sumber daya Air Tanah. Harga  air  baku  ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
Penggunaan faktor-faktor tersebut  disesuaikan  dengan kondisi masing-masing Daerah, dan besarnya nilai perolehan air tanah ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota Besarnya  nilai  perolehan  air tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada nilai  perolehan  air  tanah  yang ditetapkan oleh Gubernur Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan nilai perolehan  Air  Tanah  diatur dengan  Peraturan  Gubernur dengan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
Undang-Undang  HKPD  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2023 mengatur  bahwa  kewenangan  penetapan  nilai  perolehan  air  tanah  berada  di  tangan gubernur. Konsep kebijakan air tanah ini mengacu pada formula nilai perolehan air yang didasarkan pada nilai air dan mengikuti Peraturan Menteri ESDM. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 menggunakan frasa yang berbeda, yaitu nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## Tabel 6.
Perbandingan PP 55 Tahun 2016 dan PP 35 Tahun 2023 Perbandingan Pasal PP 55 Tahun 2016 PP 35 Tahun 2023 Nilai Perolehan Air  Nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi ditetapkan dengan peraturan Gubernur Nilai perolehan  air  tanah dalam Daerah  provinsi  diatur  dengan peraturan Gubernur. Besarnya  nilai  perolehan  air tanah ditetapkan dengan Peraturan  Bupati  /  Walikota dengan  berpedoman  pada  nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Besarnya  nilai  perolehan  Air Tanah  Daerah  kabupaten  /kota diatur  dengan  peraturan  bupati/ wali  kota  dengan  berpedoman pada  nilai  perolehan  Air  Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.
Pada  tabel  diatas  mengenai  nilai  perolehan  air  terdapat  perbedaan  penggunaan kata  ditetapkan  dan  diatur  baik  terhadap  nilai  perolehan  air  tanah  dan  terhadap besarannya. PP 55 Tahun 2016 merupakan petunjuk pelaksana yang terbit 7 tahun setelah diundangkannya  Undang-Undang  Pajak  dan  Retribusi  Daerah.  PP  ini  terbit  setelah diundangkannya  Undang-Undang  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang membagi kewenangan konkuren urusan air tanah.  Ketentuan UU HKPD dan PP 35
Tabel 7 Perbandingan PP 55 2016 dan Pergub Jawa Barat No. 50 Tahun 2017 Perbandingan Pasal PP 55 Tahun 2016 Pergub Jawa Barat 50  Tahun 2017 Nilai Perolehan Air  Nilai  perolehan  air  tanah  dalam daerah provinsi ditetapkan dengan peraturan Gubernur Besarnya  nilai  perolehan  air tanah ditetapkan dengan Peraturan  Bupati  /  Walikota dengan  berpedoman  pada  nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Penetapan besarnya nilai perolehan  air  dilakukan  dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.
Nilai  Perolehan  Air  ditetapkan untuk  setiap  titik  pengambilan air  tanah  yang  sudah  memiliki ljin Pengusahaan Air Tanah.
Nilai  Perolehan  Air  sebagai dasar  pengenaan  pajak  Air Tanah  diperoleh  dengan  cara mengalikan  volume  air  yang diambil dan dimanfaatkan (dalam  ukuran  m3)  dengan Harga Dasar Air.
Ketentuan PP 55 Tahun 2016 dan Permen ESDM Nomor 20 Tahun 2018 mengatur penetapan  nilai  perolehan  air  tanah  berdasarkan  pedoman  Kementerian  Energi  dan Sumber  Daya  Mineral.  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  mengikuti  pedoman  tersebut, namun  menambahkan  persyaratan  izin  pemanfaatan  air  tanah  dalam  penetapan  nilai perolehan  air.  Mekanisme  pemungutan  pajak  air  tanah  membutuhkan  persetujuan Pemerintah Provinsi sebelum penetapan pajak dilakukan,  yang berbeda dengan konsep PP  55  Tahun  2016.  Perhitungan  nilai  perolehan  air  tanah  menggunakan  rumus  yang kompleks dan membutuhkan sumber daya yang memadai. Kesalahan dalam mekanisme perhitungan dapat  menyebabkan kesalahan perhitungan nilai  perolehan air tanah wajib pajak.
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  melalui  Peraturan  Gubernur  Nomor  50  Tahun 2017  tentang  Pedoman  Penetapan  Nilai  Perolahan  Air  Tanah  memberikan  pedoman tentang tata cara perhitungan nilai perolehan air tanah sebagai berikut:
Table 7 Pedoman Penetapan Nilai Perolahan Air Tanah NPA = Volume Progresif x HDA (Harga Dasar Air) HDA = HAB (Harga Air Baku) x FNA (Faktor Nilai Air) FNA = (60%  x  nilai  Komponen  Sumber  Daya  Alam)  +  (40%  x  nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan) NPA = Volume Progresif x HAB x FNA = Volume Progresif x HAB x [(60% x nilai Komponen Sumber Daya
Alam) + (40% x Nilai Komponen peruntukan dan Pengelolaan)
Ketentuan  dalam  UU  HKPD  dan  peraturan  turunannya  menunjukkan  bahwa kebijakan pajak air tanah seharusnya berkaitan dengan nilai perolehan air tanah, bukan memasukkan unsur perizinan dalam proses pemungutan pajak. Pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota harus jelas. Penetapan nilai perolehan air diatur  untuk  mencegah  ketidakseimbangan  antar  daerah.  Namun,  penentuan  izin pemanfaatan air tanah sebagai dasar pemungutan pajak air tanah oleh Pemerintah Jawa Barat  dianggap  tidak  tepat.  Hal  ini  menghambat  pemungutan  pajak  air  tanah  di  Kota Bekasi. Mekanisme pemungutan pajak air tanah melibatkan Bapenda dan Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, tetapi keterlambatan dalam persetujuan penetapan nilai perolehan air berdampak pada penundaan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air  Tanah.  Keterlambatan  ini  menyebabkan  ketidakpastian  dalam  perencanaan penerimaan pajak air tanah dan wajib pajak menerima SKPD yang tidak tepat.

## Kepastian Penegakan Hukum Dalam Pengendalian Pajak Air Tanah
Pengendalian dalam kebijakan pajak air tanah yang dapat dilakukan oleh Bapenda Kota Bekasi terbatas pada pengelolaan pajak air tanah, bahkan semakin terbatas  hanya pada  pengendalian  administratif  pada  pengenaan  sanksi  pajak  daerah.  Sanksi  pajak diberikan terhadap wajib pajak daerah yang terlambat melakukan pembayaran pajak air tanah.  Pengaturan  pengendalian  dalam  perhitunahn  pajak  air  tanah  yang  diatur  dalam ketentuan  regulasi  dalam  Peraturan  Gubernur  Nomor  50  Tahun  2017  mengenai perhitungan  pajak  air  tanah  atas  kelebihan  debit  air.  Denda  yang  dikenakan  terhadap kelebihan debit air atas pemanfaatan air tanah yang telah memiliki izin pemanfaatan air tanah adalah sebesar 100%. Cara perhitungan denda kelebihan debit dalam pajak air tanah dirumuskan sebagai berikut:
Pajak  Air  Tanah  dengan
kelebihan debit =  Pajak Air Tanah + Denda Kelebihan Debit Denda Kelebihan Debit =  100% x Tarif Pajak x NPA x (Volume Pemakaian – Volume yang diizinkan)
Pengendalian  pemanfaatan  air  tanah  dalam  kebijakan  pajak  memiliki  beberapa kendala. Perusahaan yang tidak memiliki izin dan wajib pajak air tanah yang telah habis masa berlaku izinnya tidak dapat langsung dikendalikan oleh Bapenda. Bapenda hanya dapat memberikan himbauan dan melaporkan kepada pemerintah provinsi. Kewenangan
pengendalian air tanah berada di tangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Pada perusahaan yang telah memanfaatkan air tanah namun belum menjadi wajib pajak daerah, Bapenda  hanya  dapat  memberikan  himbauan  dan  melaporkan  kepada  pemerintah provinsi. Tindakan pengendalian tidak dapat dilakukan oleh Bapenda karena perusahaan tersebut belum menjadi wajib pajak daerah. Selain itu, perusahaan yang tidak memiliki nilai  perolehan  air  tanah  karena  izin  pemanfaatannya  telah  habis  juga  tidak  dapat dikendalikan  oleh  Bapenda.  Pengendalian  terhadap  pemanfaatan  air  tanah  oleh perusahaan ini menjadi sulit karena tidak dapat ditetapkan nilai perolehan air tanahnya. Kendala  pengendalian  ini  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  pajak  air  tanah  oleh Bapenda. Sulitnya mengenakan pajak pada perusahaan-perusahaan ini disebabkan oleh keterbatasan  kewenangan  penindakan.  Untuk  meningkatkan  pengendalian,  penindakan seperti  penutupan  sumur  atau  penyegelan  titik  sumur  dapat  dilakukan.  Dengan  tidak adanya pemanfaatan air tanah, tidak ada pajak yang harus dibayar, sehingga memberikan kepastian hukum bagi fiskus.
Namun,  hingga saat  ini pemerintah provinsi  belum melaksanakan pengendalian pemanfaatan air tanah. Tidak ada pembentukan tim pengawasan bersama atau koordinasi pengendalian  antara  pemerintah  provinsi  dan  pemerintah  kota.  Pengawasan  lebih difokuskan  pada  perizinan,  namun  tidak  dilakukan  pengawasan  dan  pengendalian terhadap perusahaan yang telah memanfaatkan air tanah tanpa izin. Meskipun Bapenda telah  melakukan  pendataan  dan  melaporkan  perusahaan  yang  memanfaatkan  air  tanah tanpa izin, belum ada tindakan penindakan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Hal ini  menyebabkan  kepastian  hukum  terkait  penindakan  pengendalian  air  tanah  menjadi lemah. Secara keseluruhan, pengendalian pemanfaatan air tanah dalam kebijakan pajak memiliki  kendala  dalam  implementasinya.  Kewenangan  penindakan  yang  terbatas  dan kurangnya  koordinasi  antara  pemerintah  provinsi  dan  pemerintah  kota  mempengaruhi pengendalian  yang  efektif.  Untuk  meningkatkan  pengendalian,  perlu  dilakukan  upaya penegakan hukum yang lebih kuat dan koordinasi yang lebih baik antara pihak terkait.

## Kesimpulan
Implementasi  kebijakan  pajak  air  tanah  di  Kota  Bekasi  dipengaruhi  oleh kepentingan kelompok sasaran yang terlibat, menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pemungutan  pajak  air  tanah.  Optimalisasi  penerimaan  asli  daerah  dan  pengendalian pemanfaatan air tanah belum berjalan optimal. PP 35 Tahun 2023 memberikan kepastian alokasi penerimaan pajak air tanah untuk pencegahan kerusakan lingkungan. Perbedaan keputusan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota menyebabkan kendala dalam pelaksanaan  kebijakan.  Bapenda  memiliki  sumber  daya  yang  memadai,  namun kepentingan aktor yang berbeda menyebabkan hambatan. Dukungan pemerintah provinsi terhadap  pemungutan  pajak  air  tanah  masih  lemah.  Meskipun  tingkat  kepatuhan  wajib pajak cukup tinggi, penegakan hukum terhadap pelanggaran izin masih lemah.

## BIBLIOGRAFI
Alink,  M  dan  Victor  van  Kommer.  (2011). Handbook  on  Tax  Administration .
Amsterdam: IBFD.
Bird, Richard M.& Milka Casanegra de Jantscher. (1997) Improving Tax Administration in Developing Countries. Washington D.C: International Monetary Fund.
Binsarjono, Tugiman. Grey Area Perpajakan . Jakarta: Gigih Publishing. 2007.
Bungin, B. (2015). Analisis data Penelitian Kualitatif . PT Raja Grafindo Persada.
Afifah, Nuha Amiratul,  dan Notodarmojo, S. (2018).Identifikasi  Sebaran Logam  Berat Arsen dari Sistem Panas Bumi Pada Air Tanah Dangkal Dengan Metode Kriging. Jurnal Teknik Lingkungan Volume 24 Nomor 1 .
Chen, Zi-Rui, Yuan, Y., Xiao, X. (2021). Analysis of the Fee-to-Tax Reform on Water Resources in China. Frontiers in Energy Research, 9 (752592).
Creswell, J.W. (2010). Research design: pendekatan penelitian kualitatif, kuantitatif, dan mixed . Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
Cornelia,  Piciu  Gabriela  &  Lenuta,  Trica  Carmen.  (2012).Assessing  the  Impact  and Effectiveness of Enviromental Taxes. Elsevier, Procidia Economics and Finance 3, (728-733).
Demin,  Alexander  V.  (2020).    Certainty  and  Uncertainty  in  Tax  Law:  Do  Opposites Attract?. Law Institure Siberian Federal University, MDPI , 9(30).
Davey,  Kennerth  J.  (1988). Pembiayaan  Pemerintah  Daerah .  Jakarta:  Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).
Esterhuyse,  S.,  Vermeulen,  D.,  &  Glazewski,  J.  (2022).  Developing  and  enforcing fracking  regulations  to  protect  groundwater  resources.  King  Fahd  University  of Petroleum & Minerals, 3
Grindle, M.S. (ed). (1980). Politics and Policy Implementation in the Third World . New Jersey: Princeton University Press.
Grubb, H. W. (1968). Groundwater Utilization and Tax Policy. Oxford University Press, American Journal of Agricultural Economics , 50 (5), 1621-1630
Irianto, Edi Slamet, Rosdiana, H., Tambunan, M. R. (2018). On Quest of evironmental tax implementation in Indonesia . E3S Web of Conferences 52 .
Irianto,  Edi  Slamet,  Rosdiana,  H.,  Sardjono,  L.S.,  Tambunan  M.R.  (2018).  Fiscal legitimacy of environmental taxation: challenges for green growth policy . E3S Web of Conferences 52.
Indonesia,  R.  (2022).  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah.  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor, 6757.
Indonesia, P. (2019). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Lembaran RI Tahun, (17).
Keuangan, K. (2009). Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. KEMENKEU, Jakarta.
Koraag, Engeline Talitha Rachael & Fadila Cahyaningtyas. (2021). Analysis of Potential and  Effectiveness  of  Groundwater  Tax  as  a  Contribution  to  Locally-Generated Revenue  of  Malang  City  in  Pandemic  Era. International  Journal  of  Educational Research and Social Sciences.
Mankiw, Gregory. (2004). Principle of Microeconomics. Cengage Learning.
Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta: Andi.
Marsuni,  Lauddin.   (2006). Hukum dan Kebijakan  Perpajakan Indonesia . Yogyakarta: UII Press.
Musgrave,  Richard  A  and  Peggy  B.  Musgrave.  (1989). Public  Finance  in  Theory  and Practice . McGraw-Hill Book Company.
Mulyanti,  Dewi,  Indra  Perwira,  Zainal  Muttaqin,  Dewi  Kania  Sugiharti.  (2022).  The Legal  Policy  Role  of  Groundwater  Tax  on  Water  Resources  Conservation  in Indonesia. Journal of Positive School Psychology, 6(8), 2654-2661.
Miller,  C.  T.,  Rabiedeau,  A.  J.,  Mayer,  A.  S.  (1991).  Groundwater. Willey  Research Journal of The Water Pollution Control Federation , 63(4), 552-593.
Nurhasanah, N.,Pancasilawan, R., Munajat, E M D. (2021). Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah di Kecamatan Bandung Wetan Oleh Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung. Jurnal Administrasi Negara Volume 13 Nomor 1
Neuman,  Lawrence  W.  2007. Basics  of  Social  Research:  Quantitative  and  Qualitative Approaches . Boston: Allyn and Bacon.
Nowak, Norman. (1970 ). Tax Administration: Theory and Practice . Washington: Prager Publisher Inc.
Nurmantu, Safri. (2005). Pengantar Perpajakan . Jakarta: Granit.
Nugraha, Hendra Akbar , Fikri Adiyasa Rosidin, Wimba Roofi Hutama and Muhammad Gaidy Wiratama. (2020). The Authority Concerning the Collection of Groundwater Taxes After Law No. 23 Year 2014 in the City of Surabaya. Yuridika, 35(3).
OECD.  (2011).  Environmental  Taxation  A  Guide  for  Policy  Makers.  Paris:  OECD Publishing.
Pigou, AC. (1920). The Economics of Welfare . London: Macmillan and Co, Ltd.
Pistone,  P.,  Roeleveld,  K.,  Hatttingh,  J.,  Pinto  Nogueira,  J.F.,  &  West,  C.  (2019) Fundamentals  of  Taxation:  An  Introduction  to  Tax  Policy,  Tax  Law  and  Tax Administration . Amsterdam: IBFD.
Porwandari, K. (2007). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi . Jakarta: PSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
R. Mansury. (1999). Kebijakan Fiskal .  Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan (YP4).
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah
Rosdiana, H. & Irianto, E. S. (2014). Pengantar Ilmu Pajak:  Kebijakan dan Implementasi di Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers.
Rejekiningrum, Popi. (2009). Capturing the Benefit of Groundwater for Water Resources Sustainability. Jurnal Sumberdaya Lahan, 3(2) .
Smith,  Ryan,  Rosemary,  K.  &  Fendorf,  S.  (2018)  Overpumping  leads  to  California Groundwater Arsenic Threat . Nature Communications , 9, 2089.Schiffler, Manuel. (1998). The Economics of Groundwater Management in Arid Countries: Theory, International Experience, and A Case Study of Jordan . New York: Routledge
Siahaan,  Marihot  P.  (2005). Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah .  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo.
Stiglitz,  J.E.,  &  Rosengard,  J.K.  (2015). Economics  of  The  Public  Sector:  Fourth International Student Edition . WW Norton & Company.
Suandy, Erly. (2014). Hukum Pajak . Jakarta: Salemba 4.
Tietenberg, Tom. (1992). Environmental and Natural Resources Economics 3 rd ed . New York : HarperCollins Publishers Inc.
Theodoulou,  Stella  Z  &  Matthew  Alan  Cahn.  (1995). Public  Policy:  The  Essential Readings . Englewood Cliffs: Prentice Hall.
Thuronyi V. (1998). Tax law design and drafting . International Monetary Fund.
Wahyudi,  F.R.,  Moersidik,  S.  S.  (2016).  The  analysis  of  groundwater  availability  and utility  in  DKI  Jakarta. Elsevier,  Procedia  Social  and  Behavioral  Sciences ,  227 (799-807).
Yandle, Bruce. (1984). Environmental Control Growth. Growth and Change , 15 (3).
Ziolo, M., Iwona, Bak., Cheba, K.(2019) Environmental taxes-how public policy makers use then in  the descision-making process?. Elsevier, Procedia  Computer Science 159, 2216-2223.

## Copyright holder:
Andreas Victor Baringin P, Inayati (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: