## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 2, 2023 , pp. 79-94

## Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Kota Sorong Papua Barat Daya
Wahab Aznul Hidaya 1* , Riza Maulani Putri 2 , Muhammad Ali 3
1, 2, 3 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia *Corresponding Author: wahabaznulhidaya@um-sorong.ac.id Histori Artikel Abstrak Masuk: 7 Nov 2023 Review: 16 Nov 2023 Diterima: 20 Jan 2024 Terbit: 20 Jan 2024 Keadilan  Restoratif  tidak  berhasil  diterapkan  karena pihak  korban  merasa  sangat  tidak  puas  dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Korban ingin agar pelaku  benar-benar  merasakan  konsekuensi  dari perbuatannya  dan  menuntut  agar  perkara  tetap dilanjutkan.  Untuk  mengurangi  jumlah  tahanan  di penjara,  menghilangkan  stigma,  membantu  pelaku tindak pidana kembali ke masyarakat dengan cara yang lebih produktif, membantu pelaku menyadari kesalahan mereka  dan  mencegah  pengulangan  tindak  pidana, serta  mengurangi  beban  kerja  penegak  hukum, termasuk polisi, jaksa, pengadilan, lembaga pemasyarakatan,  dan  lembaga  rehabilitasi  sosial. Keadilan restoratif, terdapat perhatian yang signifikan terhadap  pemulihan  bagi  semua  pihak  yang  terlibat dalam  kasus  pidana.  Korban  memerlukan  pemulihan karena  mereka  adalah  pihak  yang  secara  nyata mengalami penderitaan akibat tindak pidana. Penelitian yang penulis gunakan yakni penelitian hukum normatif.
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode hukum  empiris,  Penyidik  yang  terlibat  dalam  proses Restorative  Justice harus  memiliki  kemauan  dan kesiapan secara individu. Mereka perlu memahami dan mendukung  pendekatan  ini,  serta  bersedia  untuk berperan  aktif  dalam  proses  restoratif.  Restorative Justice mendorong individu untuk mengambil tanggung jawab  atas  tindakan  mereka,  berupaya  memperbaiki kerugian  yang  telah  terjadi,  dan  bekerja  menuju pemulihan dan rekonsiliasi. Dalam konteks penyelesaian  perkara  tindak  pidana  penganiayaan, pendekatan  restorative  justice  telah  terbukti  sebagai mekanisme yang efektif dan bermanfaat. Kata  Kunci: Keadilan  Restoratif;  Tindak  Pidana; Penganiayaan. Article’s History Abstract Received: 7 Nov 2023 Reviewed: 16 Nov Restorative Justice was not successfully applied because the victim was very dissatisfied with the actions taken by

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 2, 2023, pp. 79-94
2023 Accepted: 20 Jan 2024 Published: 20 Jan 2024 the perpetrator. The victim wanted the offender to truly feel the consequences of his actions and demanded that the case continue. To reduce the number of prisoners in prison, eliminate stigma, help offenders return to society in  a  more  productive  way,  help  offenders  realize  their mistakes  and  prevent  reoffending,  and  reduce  the workload  of  law  enforcement,  including  police, prosecutors,  courts,  correctional  institutions,  and  social rehabilitation institutions. In restorative justice, there is significant attention to restoration for all parties involved in a criminal case. Victims need restoration because they are  the  party  who  actually  suffers  from  the  criminal offense.  The research  that  the author  uses  is  normative legal research. In this research the author uses empirical legal  methods,  Investigators  involved  in  Restorative Justice  processes  need  to  be  individually  willing  and prepared.  They  need  to  understand  and  support  this approach,  and  be  willing  to  take  an  active  role  in  the restorative  process.  Restorative  Justice  encourages individuals to take responsibility for their actions, seek to repair  the harm  that  has  been  done,  and  work  towards healing  and  reconciliation.  In  the  context  of  resolving maltreatment cases, the restorative justice approach has proven to be an effective and useful mechanism.
Keywords: Restorative Justice; Crime; Persecution
All articles are published online in http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/

## Pendahuluan
Tindak  kejahatan  atau  pidana  seringkali  terjadi  di  masyarakat,  contohnya penganiayaan.  Hal  ini  tidak  dapat  dilepaskan  dari  perilaku  individu  atau kelompok  dalam  masyarakat  yang  tidak  terkendali,  sehingga  menciptakan konflik sebagai faktor utama penyebab tindak pidana penganiayaan tersebut (Parasdika  et  al.,  2022). Hukum  diartikan  sebagai  seperangkat  norma  atau aturan yang berlaku di suatu negara. Sehingga hukum itu bersifat mengikat bagi  setiap  tindakan  yang  dilakukan  oleh  WNI  dari  tingkat  penyelenggara negara maupun rakyat. Perkembangan hukum pidana masih mengacu kepada ketentuan  umum  hukum  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Buku  I  KUHP. Pengembangan  asas-asas  hukum  pidana  dan  pemidanaan  dalam  peraturan perundang-undangan  dan  penegakan  hukum  pidana  masih  dapat dikendalikan  berdasarkan  asas-asas  hukum  pidana  dan  pemidanaan  dalam Buku  I  KUHP (Mudzakkir,  2018). Di  zaman  yang  lebih  mutakhir  ini,  tindak kejahatan  terhadap  masyarakat  di  Indonesia  telah  menjadi  kejadian  yang umum dan sering kali berujung pada proses peradilan melalui litigasi.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 2, 2023 , pp. 79-94
Restorative  justice tentang  penyelesaian  tindak  pidana  diluar pengadilan dengan  mengutamakan komunikasi  antara  pihak  pelaku,  korban, kemudian juga    keluarga    korban    dan    pelaku,    serta    pihak-pihak    lainnya    untuk mencapai  suatu  keseapakatan  damai  diamana  pelaku  turut  ambil  adil untuk  memperbaiki  keadaan  melalui  pemberian  ganti  rugi  serta  si  pelaku tidak  dijatuhi  pidana  ataupun  sanksi (Nia  &  Najemi,  2022). Pendekatan restorative  justice  perlu  dilakukan  dalam  penyelesaian  tindak  pidana kekerasan  dalam  rumah  tangga  dikarenakan  penggunaan  sarana  hukuman pidana menimbulkan masalah lebih buruk sehingga upaya restorative justice lebih baik dipakai sebagai upaya penyelesaian untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (Rosalin, 2023).
Keadilan  restoratif,  yang  dimulai  sebagai  model alternatif  peradilan  pidana, yang mengupayakan pemulihan dan rekonsiliasi bagi para pelaku, korban, dan masyarakat di mana mereka berada, telah bergerak ke arena reintegrasi yang lebih  besar  di  tingkat  nasional  dan  internasional  dalam  konflik  politik  dan etnis (Meadow,  2007) .  Banyak  orang  cenderung  mengandalkan  pengadilan sebagai  sarana  untuk  menyelesaikan  masalah  hukum,  dengan  keyakinan bahwa itu akan menciptakan keadilan secara konseptual dan teoritis. (Rosalin, 2023). Namun,  kenyataannya  seringkali  tidak  demikian,  karena  pengadilan seringkali  menghasilkan  keputusan  yang  hanya  menguntungkan  satu  pihak ( win-lose  solution ).  Hal  ini  dapat  menyebabkan  perasaan  ketidakpuasan, dendam, atau keinginan untuk membalas dari pihak yang kalah. Pihak yang kalah seringkali mencari bentuk "keadilan" lain karena perasaan tidak puas yang mendalam.
Dampak dari pendekatan ini adalah penumpukan kasus di sistem peradilan, yang  dapat  menghambat  proses  hukum,  terutama  di  Indonesia. Restorative justice , di sisi lain, memiliki tujuan akhir yang berbeda (Ginting et al., 2019). Pendekatan  ini  bertujuan  untuk  mengurangi  jumlah  tahanan  di  penjara, menghilangkan  stigma,  membantu  pelaku  tindak  pidana  kembali  ke masyarakat dengan cara yang lebih produktif, membantu pelaku menyadari kesalahan  mereka  dan  mencegah  pengulangan  tindak  pidana,  serta mengurangi beban kerja penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan lembaga rehabilitasi sosial. Restorative justice juga  mencoba  untuk  mencegah  dendam  dengan  memfasilitasi  proses  maaf- memaafkan  antara  pelaku  dan  korban,  sambil  memastikan  bahwa  korban mendapat ganti rugi atas kerugian yang telah mereka alami, dan restorative justice merupakan  pemulihan  kerusakan  yang  terjadi  di  masyarakat  ( social damage ) akibat dari perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 2, 2023, pp. 79-94
Dari fakta tersebut, benarlah apa yang dikemukakan oleh Joni Emirzon, bahwa meskipun sudah menjadi ketentuan, namun secara umum hal tersebut dapat dikategorikan sebagai salah satu kelemahan lembaga litigasi yang tidak dapat dihindari (Emirzon, 2001). Dalam perkembangannya, berbagai masalah yang telah  dijelaskan  di  atas  menunjukkan  bahwa  metode  penyelesaian  kasus melalui litigasi seringkali dianggap tidak memadai. Oleh karena itu, diperlukan inovasi baru untuk mencapai keadilan dalam memutuskan kasus, dan salah satu  pendekatan  yang  diusulkan  adalah  menerapkan  konsep restorative justice . Keadilan restoratif adalah alternatif yang semakin dikenal di berbagai negara  sebagai  cara  yang  efektif  dan  komprehensif  dalam  menangani  dan mencegah pelanggaran hukum formal. Pendekatan ini menawarkan berbagai solusi  yang  holistik  untuk  mencapai  keadilan. Restrorative  justice bertujuan untuk memperdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki  suatu  perbuatan  yang  melawan  hukum  dengan  menggunakan kesadaran  sebagai  landasan  untuk  memperbaiki  kehidupan  dalam bermasyarakat (Emirzon, 2001).
Dalam  praktik  hukum  pidana  di  Indonesia,  belum  ada  peraturan  undang- undang  yang  secara  spesifik  mengatur  tentang restorative  justice .  Namun, Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  No.  15  Tahun  2020  Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menjadi alternatif yang  dapat  digunakan  dalam  penyelesaian  tindak  pidana.  Pendekatan  ini menekankan prinsip win-win solution , di mana kerugian yang dialami korban dapat  tergantikan,  dan  korban  memiliki  kemampuan  untuk  memaafkan perbuatan  pelaku. Restorative Justice  diharapkan  dapat  membawa perdamaian antara pelaku kejahatan dan korbannya.
Sistem pemidanaan di Indonesia erat kaitannya dengan aturan hukum pidana peninggalan  kolonial  Belanda,  yaitu Wetboek  van  Strafrecht atau  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP  lama).  Jenis-jenis  pemidanaan  pada Pasal  10  KUHP  lama  menunjukan  bahwa  sistem  pemidanaan  di  Indonesia menganut paradigma retributif, yaitu memberikan pembalasan yang setimpal bagi pelaku tindak pidana (Wayan Santoso, 2023).
Dalam  sistem  pemidanaan  dengan  paradigma  retributif,  Negara  mewakili korban dengan menempatkan diri sebagai pihak yang dirugikan dalam tindak pidana  untuk  berhadapan  dengan  pelaku  dalam  proses  peradilan.  Peran korban dalam proses peradilan hanya sebatas menjadi saksi yang memberikan keterangan  atas  perbuatan  pelaku  yang  merugikannya,  berbeda  dengan pelaku dan aparat penegak hukum yang mempunyai peran lebih leluasa (Ni Putu  Rai  Yuliartini,  2015). Kenyataan  ini  menyebabkan  fokus  pada

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 2, 2023 , pp. 79-94
kepentingan  korban,  yang  sebenarnya  adalah  pihak  yang  paling  menderita akibat tindak pidana, terkadang terabaikan. Meskipun pelaku telah dihukum sebagai  bentuk  pembalasan  atas  perbuatannya,  penderitaan  yang  dialami korban  belum  tentu  dapat  sepenuhnya  pulih.  Inilah  yang  mendorong munculnya paradigma Restorative Justice dalam penyelesaian perkara pidana. Paradigma  ini  menempatkan  penekanan  pada  pemulihan  dan  rekonsiliasi, bukan  hanya  pada  hukuman  pelaku,  sehingga  korban  dapat  mendapatkan kesempatan  untuk  pulih  dan  memulai  kembali  kehidupan  mereka.  Model hukuman  restoratif  diperkenalkan  karena  sistem  peradilan  pidana  dan pemidanaan  yang  sekarang  berlaku  menimbulkan  masalah.  Dalam  sistem kepenjaraan  sekarang  tujuan  pemberian  hukuman  adalah  penjeraan, pembalasan  dendam,  dan  pemberian  derita  sebagai  konsekuensi perbuatannya (Rabbani, 2021).
Restorative  Justice pada  dasarnya  merupakan  pendekatan  untuk menyelesaikan  perkara  pidana  di  luar pengadilan.  Terdapat  banyak  definisi mengenai  keadilan  restoratif  dari  para  ahli,  beberapa  menekankan  proses pemecahan masalah yang melibatkan pengakuan, perbaikan, rekonsiliasi, dan integrasi para pihak yang mengalami kerugian pada perkara pidana (Masahiro Suzuki and Hennessey Hayes, 2016). Di sisi lain, beberapa pandangan tentang keadilan restoratif lebih menekankan pada hasil akhirnya, yaitu memperbaiki kerugian yang timbul akibat perkara pidana, tanpa harus terlalu menekankan pada  proses  yang  digunakan  untuk  mencapai  tujuan  tersebut.  Tujuan  dari keadilan  restoratif  adalah  untuk  memulihkan  para  pihak  yang  mengalami kerugian yang timbul dari terjadinya tindak pidana dan melibatkan mereka dalam prosesnya, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat (Henny Saida Flora, 2018).
Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada korban untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan dan pemulihan, yang dapat menghasilkan hasil  yang  lebih  memuaskan  dan  mendukung  pemulihan  bagi  semua  pihak yang terlibat. Melihat secara kultur budaya, masyarakat Indonesia sebenarnya mengutamakan pendekatan musyawarah dalam penyelesaian perkara (Adam Prima Mahendra, 2020).
Berdasarkan penilaian dari penuntut umum di Kejaksaan Negeri, dalam suatu perkara  pidana,  bisa  diputuskan  bahwa  perkara  tersebut  memenuhi  syarat untuk  dilakukan  penghentian  penuntutan  berdasarkan  prinsip Restorative Justice . Langkah ini mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam butir E4 dalam  Surat  Edaran  Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana  Umum  Nomor

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 2, 2023, pp. 79-94 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan
Berdasarkan Keadilan Restoratif (SE PPPBKR).
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  109  ayat  (2)  di  atas  menunjukkan  bahwa penyelesaian  perkara  pidana  dengan  cara  damai  atau  kekeluargaan  di  atas tidak bisa menghapus suatu perbuatan pidana, jadi seharusnya penyidik tetap berkewajiban  melanjutkan  proses  penyidikannya  ke  tingkat  Kejaksaan, namun dengan alasan mengedepankan asas keadilan dan asas kemanfaatan maka untuk perkara yang telah diselesaikan secara kekeluargaan selanjutnya oleh  penyidik  tidak  dilanjutkan  proses  penyidikannya  atau  penyidikan dihentikan  karena  para  pihak  telah  merasakan  keadilan  yang  sebenamya (Apriyanto, 2016) .
Dalam penelitian ini, banyak peneliti telah membahas pelaksanaan keadilan restoratif  di  tingkat  kepolisian  dan  kejaksaan.  Namun,  penelitian-penelitian tersebut  terbatas  pada  memberikan  pemahaman  mengenai  pelaksanaan keadilan restoratif. Dalam kajian yang, fokus penelitian lebih diarahkan pada implementasinya. Hal ini disebabkan oleh masih adanya sebagian masyarakat yang belum memahami sepenuhnya tentang keadilan restorative justice .
Dalam kasus tertentu, penghentian penuntutan demi hukum dapat dilakukan di  luar  pengadilan  dengan  pendekatan  keadilan  restoratif,  terutama  jika pelaku  tindak  pidana  tersebut  merupakan  pelaku  pertama  kali.  Sebagai contoh, berdasarkan pengaduan dari Sdri. DN, pada tanggal 18 Mei 2022, ia melaporkan peristiwa tindak pidana penganiayaan sesuai dengan Pasal 351 KUHP terhadap Sdri. RN. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 04.30 WIT, di mana Sdri. RN melakukan penganiayaan terhadap Sdri. DN dengan cara memukul wajahnya lebih dari 3 kali, menarik rambut korban, dan membenturkan  kepala  korban  ke  tembok  hingga  korban  terjatuh.  Akibat penganiayaan ini, korban mengalami beberapa luka memar.
Pada  contoh  kasus  di  atas,  Keadilan  Restoratif  tidak  berhasil  diterapkan karena  pihak  korban  merasa  sangat  tidak  puas  dengan  tindakan  yang dilakukan  oleh  pelaku.  Korban  ingin  agar  pelaku  benar-benar  merasakan konsekuensi dari perbuatannya dan menuntut agar perkara tetap dilanjutkan. Korban  menolak  menerima  bentuk  ganti  rugi  apa  pun  dari  pelaku,  karena mereka  menginginkan  agar  pelaku  mengalami  efek  jera  dan  menerima hukuman  yang  sebanding  dengan  perbuatannya.  Diperlukan  upaya  untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama kepada para korban tindak  pidana,  bahwa  penegak  hukum  memiliki  kemampuan  untuk

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 2, 2023 , pp. 79-94
menerapkan keadilan restoratif di lembaga kepolisian dan kejaksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Metode
Penelitian  yang  penulis  gunakan  yakni  penelitian  hukum  empiris.  Dalam penelitian hukum empiris, peneliti mengkaji dan menganalisis data yang telah diperoleh guna untuk menjawab permasalahan hukum tertentu (Eka N.A.M. Sihombing and Cynthia Hadita, 2022). Pendekatan ini sering digunakan dalam penelitian  hukum  untuk  memahami  dan  memberikan  pemahaman  teoritis tentang  bagaimana  hukum  berfungsi  dan  berlaku  dalam  suatu  konteks tertentu mengacu pada norma hukum, peneliti mencoba untuk memberikan solusi terhadap masalah hukum yang dihadapi. Penelitian ini didasarkan pada aturan  hukum  positif  atau  hukum  yang  berlaku,  yang  melibatkan  analisis peraturan  perundang-undangan  yang  relevan,  buku,  jurnal,  dan  dokumen perkara  dari  Kejaksaan  yang  berkaitan  dengan  Implementasi restorative Justice .  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  disebut  sebagai  data sekunder, yang diperoleh melalui studi pustaka. Dalam penelitian ini, penulis memeriksa  bagaimana  aturan  hukum  yang  ada di  Kota  Sorong  Papua  Barat Daya  diterapkan  dalam  konteks Restorative  Justice untuk  tindak  pidana penganiayaan.
Pendekatan yang khas dalam penelitian hukum positif, yang mencoba untuk memahami  dan  menganalisis  bagaimana  hukum  yang  berlaku  diterapkan dalam  situasi  konkret.  Kemudian  data  juga  didapat  dari  hasil  wawancara dengan  narasumber Besli  Alingga  S.SOS.  Selaku  Satuan  Reserse  Kriminal Polres Sorong Kota. Data yang terkumpul selanjutnya dilakukan analisis untuk menjawab  permasalahan  peneliti.  Penulis  melakukan  analisis  data  dengan metode analisis kualitatif, yaitu dilakukan analisis dengan meringkas data dan menyatukan  hasil  dalam  alur  analisis  untuk  dapat  menjawab  masalah penelitian (Eka  N.A.M.  Sihombing  and  Cynthia  Hadita,  2022) .    Kesimpulan untuk menjawab masalah penelitian ini ditarik secara deduktif, dari umum ke khusus.  Umumnya  adalah  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait implementasi restorative  justice dan  khususnya  adalah  perkara  yang dilakukan untuk mengimplementasi Restorative Justice di Kota Sorong Papua Barat Daya. Adapun metode dalam penelitian ini dijelaskan pada Gambar 1.
Penelitian Hukum Empiris Data Sekunder dan Data Primer Data Sekunder (mempelajari  bahan-bahan hukum)  dan  Data  Primer (Dokumen  yang  terkait dengan  penelitian  atau  isu hukum yang di teliti).

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 2, 2023, pp. 79-94

## Gambar 1. Metode
Hasil dan Pembahasan Mekanisme  Penyelesaiaan  Tindak  Pidana  Berdasarkan Restorative Justice di Polres Sorong Kota
Undang-undang  di  Indonesia  mulai  menyadari  kelemahan  pendekatan keadilan korektif, termasuk dalam aspek kepastian, keadilan, dan manfaatnya. Oleh  karena  itu,  mereka  mulai  secara  perlahan  menerapkan  konsep Restorative  Justice pada  beberapa  bentuk  tindak  pidana  tertentu,  seperti tindak  pidana  penganiayaan.  Salah  satu  instrumen  hukum  yang  secara eksplisit  menyebut  dan  menerapkan  konsep Restorative  Justice adalah Peraturan  Polri  Nomor  8  Tahun  2021  Tentang  Penanganan  Tindak  Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (Chandra, 2022).
Prosedur  pelaksanaan  ini  dapat  bervariasi  tergantung  pada  aturan  dan regulasi  yang  berlaku  di  masing-masing  lembaga  penegak  hukum  dan berdasarkan  hukum  yang  berlaku  di  suatu  wilayah.  Penyelesaian  melalui Restorative  Justice bertujuan  untuk  menciptakan  pemulihan  bagi  korban, menghindari penuntutan pidana formal, dan memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku (Denpasar, 2021).
Pendekatan Restorative  Justice bertujuan  untuk  menciptakan  perubahan positif  dengan  membangun  kembali  kepercayaan  dan  mengurangi ketegangan.  Pendekatan  ini  berbeda  dari  pendekatan  tradisional  yang cenderung  berorientasi  pada  hukuman  semata (Hidaya,  2019) . Restorative Justice mendorong individu untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan
Analisis data yang telah diperoleh Analisis dengan meringkas  data  dan menyatukan hasil dalam  alur  analisis untuk dapat menjawab  masalah penelitian.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 2, 2023 , pp. 79-94
mereka,  berupaya  memperbaiki  kerugian  yang  telah  terjadi,  dan  bekerja menuju pemulihan dan rekonsiliasi.
Proses  musyawarah  antara  korban,  pelaku,  dan  pihak  terlibat  lainnya  yang dipimpin  oleh  penuntut  umum  sebagai  fasilitator  merupakan  salah  satu pendekatan Restorative  Justice .  Proses  ini  melibatkan  berbagai  pihak  yang relevan,  termasuk  korban,  pelaku,  keluarga  korban,  keluarga  pelaku,  dan tokoh  masyarakat.  Fasilitator,  yang  dalam  hal  ini  adalah  penuntut  umum, memiliki peran penting dalam memandu proses ini (Chandra, 2022) .
Proses  Penerapan Restorative  Justice dalam  penanganan  perkara  tindak pidana  oleh  penyidik  Satreskrim  Polres  Sorong  Kota  memang  memerlukan beberapa faktor kunci yang sangat penting. Dari keterangan yang diberikan, dapat  disimpulkan  beberapa  faktor  yang  diperlukan  untuk  keberhasilan penerapan Restorative Justice :
1. Kemauan dan Kesiapan Penyidik: Penyidik yang terlibat dalam proses Restorative  Justice harus  memiliki  kemauan  dan  kesiapan  secara individu.  Mereka  perlu  memahami  dan  mendukung  pendekatan  ini, serta bersedia untuk berperan aktif dalam proses restoratif .
2. Dukungan dari Pimpinan Polres: Pimpinan Polres, sebagai pemimpin, memiliki  peran  penting  dalam  mendukung  penerapan Restorative Justice . Mereka perlu memberikan panduan, sumber daya, dan arahan yang diperlukan kepada penyidik untuk melaksanakan pendekatan ini.
3. Kesadaran  Masyarakat:  Kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya pendekatan Restorative  Justice dalam  menangani  perkara  tindak pidana  juga  sangat  diperlukan.  Masyarakat  perlu  memahami  tujuan dari  pendekatan  ini  dan  bersedia  untuk  merespons  kebijakan  yang dilakukan oleh Polres Sorong Kota.
4. Komunikasi  dan  Pendidikan:  Upaya  komunikasi  dan  pendidikan kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan manfaat Restorative Justice dapat membantu meningkatkan pemahaman dan dukungan dari masyarakat.
5. Kerja  Sama  dengan  Pihak  Terkait:  Kerja  sama  dengan  pihak-pihak terkait,  seperti  lembaga  penegak  hukum  lainnya,  organisasi  non- pemerintah,  dan  lembaga  sosial,  juga  dapat  membantu  memperkuat penerapan Restorative Justice .
Mekanisme penyelesaian Restorative Justice di Polres Sorong Kota melibatkan serangkaian  langkah-langkah  yang  bertujuan  untuk  memulihkan  hubungan

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 2, 2023, pp. 79-94
dan memecahkan masalah antara individu atau kelompok yang terlibat konflik :

## 1. Identifikasi Masalah atau Konflik:
Langkah  pertama  adalah  mengidentifikasi  masalah  atau  konflik  yang memerlukan  penyelesaian Restorative  Justice .  Ini  dapat  mencakup berbagai  jenis  masalah,  seperti  hubungan  interpersonal,  masalah dalam organisasi, tindak penganiayaan di komunitas, dan sebagainya.
2. Pembentukan Kesepakatan:
Para  pihak  yang  terlibat  dalam  konflik  atau  masalah  setuju  untuk menggunakan  pendekatan Restorative  Justice untuk  menyelesaikan permasalahan mereka. Kesepakatan bersama dibuat untuk mencapai pemulihan dan keadilan.

## 3. Diskusi Terbuka:
Para pihak diberi kesempatan untuk berbicara secara terbuka tentang masalah  yang  mereka  hadapi.  Ini  melibatkan  korban  dan  pelaku, memungkinkan keduanya untuk mendengarkan satu sama lain dengan penuh  perhatian.  Selama  diskusi  terbuka  ini,  mereka  berbagi pandangan, perasaan, dan pengalaman masing-masing.

## 4. Identifikasi Restorative Justice:
Dalam proses ini, ditentukan bagaimana pendekatan restorative justice dapat  diterapkan  secara  konkret  untuk  memulihkan  hubungan  dan menyelesaikan  masalah.  Ini  mungkin  melibatkan  langkah-langkah khusus yang didasarkan pada konteks dan sifat konflik yang terjadi.
Setiap  langkah  dalam  mekanisme  penyelesaian  restorative  justice  ini dirancang  untuk  menciptakan  lingkungan  di  mana  para  pihak  dapat berpartisipasi  aktif  dalam  mencari  solusi,  memahami  dampak  tindakan mereka,  dan  mencapai  pemulihan  serta  rekonsiliasi.  Keberhasilan Pelaksanaan Restorative  Justice dalam  penanganan  perkara  tindak  pidana sangat  tergantung  pada  kerja  sama  dan  dukungan  dari  berbagai  pihak. Pendekatan  ini  bertujuan  untuk  menciptakan  pemulihan,  rekonsiliasi,  dan keadilan yang lebih baik dalam masyarakat. Dengan dukungan semua pihak yang  terlibat,  penerapan Restorative  Justice dapat  menjadi  alternatif  yang efektif dalam menangani perkara tindak pidana.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 2, 2023 , pp. 79-94
Tabel 1.
Data Laporan Dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana di Polres Sorong Kota Tahun 2019-2023
No. Tahun Jumlah Laporan Jumlah Kasus P21 Restorative Justice 1 2019 156 136 24 2 2020 177 114 20 3 2021 107 88 22 4 2022 106 74 16 5 2023 70 31 17
Sumber : Polres Sorong Kota.
Kasus laporan tersebut dapat mencerminkan efek dari penerapan pendekatan Restorative Justice dalam penanganan kasus-kasus penganiayaan. Pendekatan ini  mungkin  telah  membantu  mengurangi  jumlah  kasus  yang  berakhir  di pengadilan dan memberikan alternatif penyelesaian yang lebih baik, seperti mediasi  dan  rekonsiliasi.  Namun,  perlu  diperhatikan  bahwa  perubahan  ini dapat  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor,  dan  analisis  yang  lebih  mendalam mungkin  diperlukan  untuk  memahami  secara  komprehensif  dampak  dari penerapan Restorative Justice .
Pendekatan Restorative Justice yang diterapkan oleh Kepolisian Resort Sorong Kota  menekankan  pada  upaya  perdamaian  di  luar  sistem  peradilan konvensional yang melibatkan korban dan pelaku tindak pidana penganiayaan (Hidaya,  2020) .  Dalam  pendekatan  ini,  penyelesaian  suatu  masalah  hukum antara  pelaku  dan  korban  penganiayaan  dapat  dicapai  melalui  kesepakatan atau persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Hal ini memberikan peluang bagi  pelaku  untuk  bertanggung  jawab  atas  perbuatannya  dan  mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang dilakukannya .

## Kendala  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Melalui
Restorative Justice di Polres Sorong Kota
Penting untuk diakui bahwa penerapan Restorative Justice dalam menangani perkara  tindak  pidana  penganiayaan  mungkin  tidak  selalu  berjalan  tanpa kendala.  Namun,  upaya  penyidik  Polres  Sorong  Kota  untuk  tetap mengedepankan  prinsip Restorative  Justice sebagai  penyelesaian  tindak pidana yang sesuai dengan nilai rasa keadilan adalah langkah yang penting.
Prinsip-prinsip Restorative  Justice ,  seperti  pemulihan,  pertanggungjawaban,

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 2, 2023, pp. 79-94
dan  rekonsiliasi,  dapat  membantu  menciptakan  lingkungan  yang  lebih mendukung pemulihan dan perdamaian (Iptu Besli Alingga, n.d.)
Menurut Teori yang dikemukakan oleh Lon Fuller yakni menyatakan “ I have insisted that law be viewed as purposeful enterprise, dependent for uts success on the energy, insight, intelligence and consciousness of those who conduct it ” (secara  tegas  saya  melihat  hukum  sebagai  sesuatu  upaya  dengan  maksud tertentu,  keberhasilannya  tergantung  pada  energy,  wawasan,  intelegensia, dan sesadaran dari para pelaku hukum). Fuller mendorong pandangan hukum sebagai suatu entitas yang memiliki tujuan, bukan hanya sebagai seperangkat aturan formal. Hukum dianggap berhasil ketika para pelaku hukum memiliki energi  dan  kesadaran  untuk  mewujudkan  tujuan-tujuan  tersebut,  serta memiliki pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai yang diakui dalam sistem  hukum.  Pendekatan  Fuller  menyoroti  pentingnya  peran  aktif  para pelaku hukum dalam mencapai tujuan hukum, memahami secara menyeluruh konsep  hukum,  dan  menjalankan  kebijakan  hukum  dengan  integritas  dan kecerdasan.  Dengan  demikian,  hukum  bukan  hanya  sekadar  seperangkat peraturan tetapi sebuah upaya yang terus-menerus untuk mencapai keadilan dan tujuan-tujuan sosial yang diinginkan.
Meskipun mungkin terdapat tantangan dan kendala yang perlu diatasi, upaya untuk  tetap  memprioritaskan  prinsip-prinsip Restorative  Justice merupakan langkah  yang  sangat  penting  dalam  penanganan  tindak  pidana.  Prinsip  ini memungkinkan  pelaku  untuk  memahami  konsekuensi  dari  perbuatannya, memberikan korban kesempatan untuk memulihkan diri, dan mengembalikan perdamaian  dalam  masyarakat (Rado,  Rudini  Hasyim,  Barda  Nawawi  Arief, 2016).
Kendala  yang  mana  sering  ditemui  oleh  penyidik  Polres  Sorong  Kota menggarisbawahi  beberapa  tantangan  yang  dihadapi  dalam  penerapan Restorative  Justice ,  terutama  dalam  konteks  penyelesaian  tindak  pidana penganiayaan. Tiga kendala yang mencolok adalah:
1. Korban mengajukan permintaan agar proses perkara tetap dilanjutkan. Penyidik  Polres  Sorong  Kota  menghadapi  kesulitan  dalam  mencapai rekonsiliasi  antara  pelaku  dan  korban,  karena  pihak  korban mengekspresikan  keinginan  agar  perkara  tersebut  ditingkatkan  ke tahap proses yang lebih lanjut. Upaya menuju keadilan restoratif masih dianggap  sebagai  hal  yang  tabu,  dan  korban  meminta  agar  perkara tersebut tetap dilanjutkan ke tahap pengadilan.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 2, 2023 , pp. 79-94
Pelaksanaan  keadilan  restoratif  sulit  ditangani  dalam  konteks  ini karena korban menginginkan agar perkara tetap dilanjutkan ke tahap pengadilan.  Hal  ini  disebabkan  oleh  persepsi  bahwa  proses  keadilan restoratif  masih  dianggap  tidak  diperbolehkan  atau  tidak  dapat diterima.
2. Adanya pihak yang memprovokasi. Penyidik mengalami kesulitan dalam meyakinkan pihak korban untuk menyelesaikan  kasus  secara  keadilan  restoratif.  Kendala  ini  muncul karena  adanya  pihak-pihak  lain  yang  memprovokasi  korban  untuk kepentingan pribadi mereka. (Iptu Besli Alingga, n.d.) menyampaikan bahwa  "Adanya  faktor-faktor  dari  pihak  lain  yang  memprovokasi pelapor untuk kepentingan pribadi sehingga membuat upaya keadilan restoratif  ini  menjadi  sangat  sulit  ditempuh."  Dalam  proses penyelesaian keadilan restoratif, pengaruh pihak yang memprovokasi, baik dari pihak korban maupun keluarga korban, sangat menyulitkan penyidik.
3. Memberikan efek jera kepada pelaku. Kendala  yang  dihadapi  oleh  penyidik  dalam  menerapkan  keadilan restoratif  adalah  ketika  korban  menolak  menyelesaikan  perkara tersebut melalui pendekatan tersebut. Penolakan ini disebabkan oleh keinginan  korban  untuk  memberikan  efek  jera  kepada  pelaku,  yang menunjukkan  bahwa  korban  tidak  menerima  perlakuan  yang dilakukan  oleh  pelaku.  Korban  ingin  memastikan  bahwa  pelaku merasakan efek jera atas tindakannya.
4. Terdapat konflik sebelumnya antara pelaku dan korban Hambatan lain yang dihadapi oleh penyidik adalah adanya konflik yang telah berlangsung lama antara pelaku dan korban, sehingga keduanya enggan  untuk  saling  memaafkan.  Dalam  konteks  ini,  penyidik menjelaskan  bahwa  perdamaian  tidak  dapat  dipaksakan  oleh  pihak penegak  hukum,  melainkan  harus  berasal  dari  inisiatif  pelaku  dan korban  sendiri.  Dalam  mengatasi  kendala  ini,  peran  serta  tokoh masyarakat  dan  tokoh  agama  menjadi  sangat  signifikan  dalam memfasilitasi proses perdamaian di antara kedua belah pihak.
5. Pelaku dan korban kurang kooperatif Kendala lain dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui asas restorative justice di Polres Sorong Kota adalah kurangnya kerjasama dari pelaku dan korban. Contohnya, para pihak tidak dapat hadir  setelah  mendapat  undangan  resmi  dari  penyidik  untuk memberikan  klarifikasi,  atau  salah  satu  pihak  menghilang  dan  tidak

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 2, 2023, pp. 79-94
dapat dihubungi. Situasi ini menyebabkan penanganan perkara tidak dapat  dilanjutkan  atau  bahkan  harus  dihentikan  karena  kurangnya kerjasama dari pelaku dan korban.
Dalam  mengatasi  kendala  ini,  kerja  sama  dan  pendekatan  lintas  sektoral menjadi  penting.  Diperlukan  upaya  bersama  dari  berbagai  pihak,  termasuk lembaga  penegak  hukum,  komunitas  lokal,  dan  pembuat  kebijakan,  untuk memastikan bahwa Restorative Justice dapat diterapkan dengan sukses dalam penyelesaian  kasus  tindak  pidana  penganiayaan.  Penyesuaian  dengan  nilai- nilai  lokal  dan  perubahan  hukum  yang  mendukung  pendekatan  ini  dapat membantu  menciptakan  lingkungan  yang  mendukung  pemulihan  dan perdamaian di masyarakat.
Penyidik  mencoba  untuk  berperan  sebagai  mediator  netral  dalam  proses restorative  justice dan  membantu  para  pihak  untuk  mencapai  kesepakatan yang  memadai.  Namun,  kendala  ini  menunjukkan  bahwa  pentingnya pendekatan yang berpusat pada kerjasama antara semua pihak yang terlibat dalam proses ini. Kesepakatan yang menciptakan pemulihan dan perdamaian harus  didasarkan  pada  kesanggupan  dan  keadilan  bagi  semua  pihak  yang terlibat.

## Kesimpulan
Pendekatan  ini  menempatkan  perhatian  pada  pemulihan  korban  dan rekonsiliasi  antara  korban  dan  pelaku.  Ini  memungkinkan  korban  untuk menyampaikan pengalaman mereka, mengungkapkan kebutuhan mereka, dan memiliki  kendali  dalam  proses  penyelesaian  perkara.  Selain  itu, restorative justice juga  menciptakan  kesempatan  bagi  semua  pihak  yang  terlibat  untuk berbicara  secara  terbuka,  mencapai  pemahaman  bersama  tentang  apa  yang dianggap  sebagai  keadilan,  dan  membangun  kembali  hubungan  yang  rusak. Hasilnya adalah solusi yang lebih memuaskan dan berkelanjutan, yang dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat.
Meskipun ada beberapa kendala dalam penerapan Restorative Justice , seperti tuntutan yang melebihi kemampuan terlapor, kerja sama lintas sektoral dan perubahan hukum mungkin diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini.  Kesimpulannya,  pendekatan  restorative  justice  merupakan  alat  yang efektif dalam mencapai pemulihan dan perdamaian dalam kasus tindak pidana penganiayaan,  dan  dapat  memberikan  hasil  yang  lebih  memuaskan  bagi semua pihak yang terlibat.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 2, 2023 , pp. 79-94

## Referensi
Adam  Prima  Mahendra.  (2020).  Mediasi  Penal  Pada  Tahap  Penyidikan Berlandaskan  Keadilan  Restoratif. Jurist-Diction , 3 (4),  153 – 178. https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20200
Apriyanto, E. (2016). Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  Penipuan  di Polrestabes Semarang. Jurnal Spektrum Hukum , 13 (1), hlm. 1.
Chandra, M. D. and T. Y. (2022). Kewenangan Penuntut Umum Selaku Dominus Litis  Dalam  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif. SALAM:  Jurnal  Sosial  Dan  Budaya  Syar-I , 9 (4),  175 – 186. https://doi.org/https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.26640
Denpasar,  D.  I.  K.  (2021). Optimalisasi  pelaksanaan  diversi  dalam  sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada . 394 – 404.
Eka N.A.M. Sihombing and Cynthia Hadita. (2022). Penelitian Hukum . Setara Press.
Emirzon,  J.  (2001). Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan . Gramedia Pustaka Utama.
Ginting, A. G., Simatupang, V. U., & Batubara, S. A. (2019). Restorative Justice Sebagai  Mekanisme  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga. JURNAL  RECTUM:  Tinjauan  Yuridis  Penanganan  Tindak Pidana , 1 (2), 180. https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v1i2.225 Henny  Saida  Flora.  (2018).  Keadilan  Restoratif  Sebagai  Alternatif  Dalam Penyelesaian  Tindak  Pidana  Dan  Pengaruhnya  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana Di Indonesia. UBELAJ , 3 (2), 148 – 158. https://doi.org/https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158
Hidaya, W. A. (2019). Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
Justisi , 5 (2), 84 – 96. https://doi.org/10.33506/js.v5i2.543
Hidaya,  W.  A.  (2020). Delik  Penganiayaan  Terhadap  Anak  di Kota  Makassar .
6 (1), 35 – 45. https://doi.org/10.33506/js.v6i1.778
Iptu Besli Alingga. (n.d.). Satuan Reserse Kriminal Polres Sorong Kota .
Masahiro  Suzuki  and  Hennessey  Hayes.  (2016).  Current  Debates  over Restorative  Justice:  Concept,  Definition  and  Practice. Prison  Service Journal , 228 , 4 – 8.
Meadow, C. M. (2007). Restorative justice: What is it and does it work. Annual Review of Law and Social Science , 3 , 161-187. https://doi.org/https://doi.org/10.1146/annurev.lawsocsci.2.081805.1 10005

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 2, 2023, pp. 79-94
Mudzakkir.  (2018). Kementerian  Hukum  Dan  Ham  RI  dan  Badan  Pembinaan Hukum Nasional .
Ni  Putu  Rai  Yuliartini.  (2015).  Kedudukan  Korban  Kejahatan  Dalam  Sistem Peradilan  Pidana  Di  Indonesia  Berdasarkan  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP). Jurnal  Komunikasi  Hukum , 1 (1),  81 – 94. https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5006
Nia,  T.,  &  Najemi,  A.  (2022). PAMPAS :  Journal  Of  Criminal  Law  Keadilan Restoratif  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Penganiayaan Ringan . 3 , 223 – 239.
Parasdika,  A.,  Najemi,  A.,  &  Wahyudhi,  D.  (2022).  Penerapan  Keadilan Restoratif  Terhadap  Tindak  Pidana  Penganiayaan. PAMPAS:  Journal  Of Criminal , 3 (1), 69 – 84.
Rabbani,  A.  (2021).  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga Dalam Perspektif Restorative Justice. Al- Adl : Jurnal Hukum , 12 (2),
358. https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i2.4322
Rado, Rudini Hasyim, Barda Nawawi Arief,  and E. S. (2016). Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik Sara Di Kepulauan Kei Dalam Upaya Pembaharuan  Hukum  Pidana  Nasional. Law  Reform , 12 (2),  266 – 276. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v12i2.15879
Rosalin, S. (2023). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam rumah Tangga Perspektif Kemanfaatan Hukum. PAMPAS : Journal Of Criminal Law , 4 (2), 174 – 183.
Wayan Santoso. (2023). Restorative Justice Dalam Sistem Pidana Di Indonesia.
Jurnal Yusthima , 3 (1), 10 – 20.
https://doi.org/https://doi.org/10.36733/yusthima.v3i1