## DAMPAK KRISIS KEUANGAN GLOBAL TERHADAP
PERBANKAN DI INDONESIA

## Perbandingan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah
M. Zidny Nafi’ Hasbi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia vieq123@gmail.com
Abstact :
This article analyzes the impact of  global financial crisis to  Indonesian banking  condition,  a  comparison  between  shari’ah  and  conventional bank. It starts with description about the root of financial crisis and its impact  to  Indonesian  financial  sector.  Both  shari’ah  and  conventional bank face the effects of the crisis and react to Bank Indonesia policy. As Bank Indonesia raises BI rate,  conventional  bank increases its interest as response to policy which mean businessmen have to pay higher for money  they  borrow  from  bank.  Such  a  condition  makes  businessmen move  to  shari’ah  bank  in  which  its  profit  and  losing  share  financing system  make  them  pay  the  same  amount  as  they  borrow.  The  article concludes  that  sharia  banking  is  stronger  than  conventional  bank  in facing financial crisis.
Keyword: Krisis Keuangan, Syari’ah, Bank Konvensional

## A. Pendahuluan
Krisis  keuangaan  yang  terjadi  di  Amerika  Serikat  (AS)  ternyata telah  mempengaruhi  wajah  keuangan  global.  Negara-negara  di  wilayah Eropa seperti Islandia, Rusia, Belanda, Inggris, Perancis, Jerman, demikian juga  dengan  di  wilayah  Asia-Pasifik,  seperti  Cina,  Taiwan,  Singapura, Philipina, Jepang, dan Australia terkena dampak krisis. Dampak krisis yang dihadapi negara-negara tersebut pada umum adalah meningkatnya inflasi, turunnya  nilai  tukar,  turunnya  pertumbuhan  ekonomi,  runtuhnya  indeks bursa  dan  sejumlah  bank/institusi  keuangan/korporasi  mengalami kesulitan keuangan atau bangkrut.
Dampak  langsung  krisis  keuangan  ini  bagi  Indonesia  adalah kerugian beberapa perusahaan di Indonesia yang berinvestasi di institusi- institusi  keuangan  Amerika  Serikat.  Perusahaan  keuangan  ataupun  non bank  yang  mengalokasikan  dana  pada  sumber  pendapatan  alternatif, melalui  pembelian  saham  atau  obligasi  pada  instrumen  keuangan  asing, seperti  Citigroup,  UBS,  Merril  Lynch,  Morgan  Stanley,  Lehman  Brothers,
Fannie Mae, Freddie Mac, American International Group (AIG) dan lainnya. Sedangkan  dampak  tidak  langsung  dari  krisis  adalah  turunnya likuiditas,  melonjaknya  tingkat  suku  bunga,  turunnya  harga  komoditas, melemahnya  nilai  tukar  rupiah,  dan  melemahnya  pertumbuhan  sumber dana.  Demikian  juga,  menurunnya  tingkat  kepercayaan  konsumen, investor,  dan  pasar  terhadap  berbagai  institusi  keuangan  yang menyebabkan melemahnya pasar modal.
Krisis  keuangan  juga  mengurangi  pasokan  likuditas  sektor keuangan  karena  bangkrutnya  beberapa  institusi  keuangan  global khususnya  bank-bank  investasi  yang  berpengaruh  pada  aliran  kas perusahaan-perusahaan  di  Indonesia.  Keadaan  ini  akan  menyebabkan naiknya tingkat suku bunga dan turunnya pendanaan ke pasar modal dan perbankan global.
Sesungguhnya  turunnya  nilai  rupiah  ini  bisa  meningkatkan  nilai ekspor,  namun  krisis  keuangan  menyebabkan  turunnya  permintaan komoditas  dari  luar  negeri.  Turunnya  ekspor  mengurangi  pendapatan negara sehingga jika tidak diimbangi dengan turunnya pengeluaran dollar melalui penurunan tingkat impor akan menyebabkan defisit perdagangan. Defisit perdagangan mempersulit modal masuk seiring dengan keringnya likuiditas pasar keuangan global. Selain itu, kenaikan impor di saat pasar ekspor stagnan akan menekan kenaikan cadangan devisa dan berarti akan memunculkan  ekspektasi  gejolak  depresiasi  rupiah.  Juga,  kemerosotan akan  mengacaukan  dan  menurunkan  produksi  dalam  negeri  yang  juga berakibat pengurangan pekerja atau peningkatan pengangguran.
Untuk  mengatasi  dampak  krisis  ini,  BI  menempuh  beberapa langkah,  yaitu  memperkuat  likuiditas  sektor  perbankan,  menjaga pertumbuhan  kredit  pada  tingkat  yang  sesuai  untuk  mendukung  target pertumbuhan  ekonomi,  dan  kebijakan  terkait  neraca  pembayaran. Kebijakan  yang  dijalankan  adalah  memperkuat  sektor  perbankan  untuk mengantisipasi  dampak  pengeringan  likuiditas  global,  untuk  mendukung pertumbuhan ekonomi diupayakan pertumbuhan kredit dijaga pada level yang  tetap,  dan  mencari  pembiayaan  untuk  mengurangi  defisit  anggaran pendapatan  dan  belanja  negara  dari  sumber  non  pasar,  seperti  sumber- sumber bilateral maupun multilateral.
Bank  Indonesia  dan  Pemerintah,  termasuk  Lembaga  Penjaminan Simpanan memperkuat protokol implementasi jaring pengamanan sektor keuangan (JPSK) atau financial safety net dan peran lender ofthe last resort dengan  tetap  memperhatikan  aspek governance, sehingga  terdapat mekanisme yang lebih baik dalam menghadapi krisis likuiditas perbankan
dan  obligasi.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut  pemerintah  mendorong percepatan  pembahasan  UU  JPSK.  Selain  itu,  pemerintah  mengeluarkan Perpu tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang BI dan Perpu tentang Perubahan Atas UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang LPS.
Kebijakan  lain  yang  ditempuh  Bank  Indonesia  adalah menyederhanakan aturan Giro Wajib Minimum (GWM) untuk menambah kepercayaan  diri  bank  terhadap  kondisi  likuiditas  perbankan  yang melemah  akibat  krisis  keuangan  global.  Giro  Wajib  Minimum  ( statutory reserve ) adalah simpanan minimum yang harus. Krisis  keuangan  juga  mengurangi  pasokan  likuditas  sektor keuangan  karena  bangkrutnya  beberapa  institusi  keuangan  global khususnya  bank-bank  investasi  yang  berpengaruh  pada  aliran  kas perusahaan-perusahaan  di  Indonesia.  Keadaan  ini  akan  menyebabkan naiknya tingkat suku bunga dan turunnya pendanaan ke pasar modal dan perbankan global.
Sesungguhnya  turunnya  nilai  rupiah  ini  bisa  meningkatkan  nilai ekspor,  namun  krisis  keuangan  menyebabkan  turunnya  permintaan komoditas  dari  luar  negeri.  Turunnya  ekspor  mengurangi  pendapatan negara sehingga jika tidak diimbangi dengan turunnya pengeluaran dollar melalui penurunan tingkat impor akan menyebabkan defisit perdagangan. Defisit perdagangan mempersulit modal masuk seiring dengan keringnya likuiditas pasar keuangan global. Selain itu, kenaikan impor di saat pasar ekspor stagnan akan menekan kenaikan cadangan devisa dan berarti akan memunculkan  ekspektasi  gejolak  depresiasi  rupiah.  Juga,  kemerosotan akan  mengacaukan  dan  menurunkan  produksi  dalam  negeri  yang  juga berakibat pengurangan pekerja atau peningkatan pengangguran.
Untuk  mengatasi  dampak  krisis  ini,  BI  menempuh  beberapa langkah,  yaitu  memperkuat  likuiditas  sektor  perbankan,  menjaga pertumbuhan  kredit  pada  tingkat  yang  sesuai  untuk  mendukung  target pertumbuhan  ekonomi,  dan  kebijakan  terkait  neraca  pembayaran. Kebijakan  yang  dijalankan  adalah  memperkuat  sektor  perbankan  untuk mengantisipasi  dampak  pengeringan  likuiditas  global,  untuk  mendukung pertumbuhan ekonomi diupayakan pertumbuhan kredit dijaga pada level yang  tetap,  dan  mencari  pembiayaan  untuk  mengurangi  defisit  anggaran pendapatan  dan  belanja  negara  dari  sumber  non  pasar,  seperti  sumber- sumber bilateral maupun multilateral. 2
Bank  Indonesia  dan  Pemerintah,  termasuk  Lembaga  Penjaminan Simpanan memperkuat protokol implementasi jaring pengamanan sektor keuangan (JPSK) atau financial safety net dan peran lender ofthe last resort dengan  tetap  memperhatikan  aspek governance, sehingga  terdapat
mekanisme yang lebih baik dalam menghadapi krisis likuiditas perbankan dan  obligasi.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut  pemerintah  mendorong percepatan  pembahasan  UU  JPSK.  Selain  itu,  pemerintah  mengeluarkan Perpu tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang BI dan Perpu tentang Perubahan Atas UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang LPS.
Kebijakan  lain  yang  ditempuh  Bank  Indonesia  adalah menyederhanakan aturan Giro Wajib Minimum (GWM) untuk menambah kepercayaan  diri  bank  terhadap  kondisi  likuiditas  perbankan  yang melemah  akibat  krisis  keuangan  global.  Giro  Wajib  Minimum  ( statutory reserve )  adalah  simpanan  minimum  yang  harus  dipelihara  oleh  bank dalam  bentuk  saldo  rekening  giro  pada  Bank  Indonesia  yang  besarnya ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia  sebesar  persentase  tertentu  dari  Dana Pihak Ketiga (DPK) bank. Selain itu, Bank Indonesia juga membuka ruang untuk repo Surat  Utang  Negara  (SUN)  atau  SBI  yang  diperpanjang  masa berlakunya hingga tiga bulan.
Kebijakan pemerintah di  bidang  moneter  telah dikeluarkan  dalam rangka  mengantisipasi  dampak  krisis  keuangan  pada  sektor  perbankan. Bagaimana  dampak  krisis  keuangan  dan  dampak  kebijakan  moneter terhadap  perkembangan  bank  kovensional  dan  bank  syariah?  Dan,  apa perbedaan respon bank konvensional dan bank syariah dalam mengatasi krisis keuangan? Paper ini mengungkapkan secara deskriptif melalui data keuangan  Bank  Indonesia  (BI)  dengan  membandingkan  dampak  krisis keuangan  global  bagi  perbankan  konvensional  dan  perbankan  syariah Indonesia.

## B. Awal Terjadinya Krisis
Rekayasa instrumen keuangan yang berbentuk subprime mortgage menjadi  salah  satu  sebab  timbulnya  krisis  ekonomi  di  AS. Subprime mortgage atau  surat  kredit  perumahan  (KPR)  yang  berbunga  rendah  di tahun 2001-2005 menyebabkan meningkatnya permintaan rumah ( boom in  the  housing market ).  Rendahnya  tingkat  suku bunga  di  tahun  tersebut dikarenakan  Bank  Sentral  AS  mengantisipasi  kelesuan  investasi  karena dampak runtuhnya saham-saham teknologi ( burst of internet bubble ) pada Maret 2000.
Rezim suku bunga yang rendah pada tahun 2001-2005 mendorong masyarakat  AS  cenderung  menjadi  konsumtif  tetapi  dengan mengandalkan  pembiayaan  dari  pinjaman  yang  menjadi  utang  ke  bank- bank.  Rendahnya  tingkat  suku  bunga  ini  juga  mendorong  peningkatan ekspansi  perusahaan  dan  mendorong  terciptanya  instrumen  keuangan
yang  mempunyai  resiko  tinggi  dengan  pendapatan  tinggi  ( higher  risk higher return ) atas dasar salah satu prinsip investasi keuangan ( financial investments ) yaitu lower risk lower return dan higher risk higher return . Subprime  mortgage merupakan  surat  kredit  yang  bisa diperjualbelikan oleh pemberi mortgage ( mortgage lenders ) kepada pihak lain ( debt collateral swap ) dengan bunga tertentu, seperti bank komersial. 5 Bank  komersial  kemudian  menjual  sebagai portfolio mortgage tersebut kepada invesment  bank .  Oleh  pihak invesment  bank,  subprime  mortgage tersebut disekuritisasikan ( securitization ) dalam bentuk mortgage backed securities (MBS) Mortgage  backed  securities (MBS)  merupakan  aset  yang  memiliki pendapatan, yaitu  ketika  peminjam mortgage membayar  bunga.  MBS dapat  dipilah-pilah  menjadi  beberapa tranches dengan  tingkat  senioritas yang  berbeda.  MBS  bersama  instrumen  uang  lainnya  bisa  diturunkan ( derivative )  lagi  menjadi collateral  debt  obligations (CDO).  CDO  juga dipilah-pilah lagi menjadi beberapa tranches dengan senioritas berbeda. 7 Nilai CDO yang menguntungkan dengan bunga yang murah diminati oleh berbagai bank, asuransi, hedge fund , dan mutual fund . Nilai derivatif dari subprime mortgage bisa berlipat-lipat atau jauh dari  nilai  riil  perumahan  yang  digunakan  sebagai  jaminan.  Proses sekuritisasi  ini  menimbulkan bubble yang  rawan  terhadap  gejolak ekonomi  karena  nilainya  tidak ekuivalen  dengan jaminan  riil  ( underlying asset ).  Kerapuhan  sistem  keuangan  ini  terbukti  ketika  pada  tahun  2004 Bank  Sentral  AS  meningkatkan  target  suku  bunga  ( credit  tightening ) secara  berlahan.  Kenaikan  tingkat  bunga  membebani  pembayaran mortgage yang  mengunakan  tingkat  bunga  mengambang,  tingkat  bunga referensi + x%.
Kenaikan  tingkat  bunga  menjadikan  konsumen  mengalami kesulitan untuk membayar bunga mortgage . Apalagi untuk jenis subprime mortgage yang  memiliki  kualifikasi  sebagai  sebagai  surat  utang  beresiko dengan  tingkat  bunga  yang  lebih  tinggi  dibanding prime  mortgage . Kenaikan  tingkat  bunga  ini  menjadikan  nasabah  mulai  kesulitan membayar utang sehingga banyak rumah akhirnya disita oleh bank karena pemiliknya default .
Keadaan  ini  juga  digunakan  spekulan  untuk  menjual  rumah  yang memang  awal  mulanya  dibeli  dengan  harga  murah. 10 Ini  juga meningkatkan  resiko  kredit  macet  ( non  performing  loan )  bank  yang mempengaruhi  rendahnya  kesehatan  likuditas  bank  sehingga  tidak memenuhi rasio kecukupan modal, capital adequacy rasio (CAR). Kondisi ini  yang  menyebabkan  kepercayaan  nasabah  menurun  sehingga  menarik
dananya dengan jumlah yang besar.
Kebutuhan  likuiditas  ini  yang  menjadikan  pihak  bank  menjual rumah  sitaaan  dengan  harga  rendah.  Ketidakmampuan  pihak  perbankan untuk mendapatkan laba yang optimal menganggu pembayaran derivative dari subprime  mortgage sehingga  menganggu  kepercayaan  investor. 11 Akhirnya, supaya tidak meruntuhkan likuiditas yang lebih parah, investor yang terdiri dari perusahaan besar yang anak cabangnya Menjangkau seluruh dunia, ketika melihat gejala menurunnya nilai instrumen derivative ini  menjual  efeknya  dengan  harga  yang  rendah. Namun beberapa perusahaan yang terlambat mengantisipasi hal tersebut akhirnya  bangkrut  karena  hasil  penjualan derivative tidak  memenuhi kebutuhan  likuiditasnya  Keadaan  ini  mengoncang  pasar  bursa  AS  dan Eropa sampai akhirnya di kawasan Asia.

## C. Dampak bagi Sektor Keuangan Indonesia
Setelah  Lehman  Brothers  menyatakan  bangkrut  pada  September 2008, dampak krisis subprime mortgage pada perekonomian global mulai menyebar. Adapun dampak krisis tersebut bagi perekonomian Indonesia, ditandai dengan adanya penarikan dana dalam valas khususnya dolar AS oleh  lembaga-lembaga  keuangan  kreditor  dan  investor  di  AS.  Penarikan tersebut  dilakukan  dengan  menjual  sekuritas  saham  dan  surat  berharga utang  yang  dibeli  sebelumnya  dalam  rupiah  kemudian  dibelikan  dolar. Juga  penarikan  dana  dilakukan  dengan  mencairkan  dana  yang  telah ditempatkan pada bank-bank di Indonesia dan langsung dalam dolar.
Krisis keuangan ini menyebabkan dana yang direpatriasi berjumlah besar sehingga menimbulkan penjualan saham dan surat berharga  utang dalam jumlah yang besar. Keadaan ini menjadikan harga sekuritas saham dan surat berharga utang akan turun sehingga indeks harga saham turun tajam.  Hitungan  suku  bunga  bagi  surat  berharga  utang  yang  membayar pendapatan  tetap  ( fixed  income  securities )  akan  naik.  Penurunan  harga sekuritas  akan  menimbulkan  kerugian  ( capital  loss )  sehingga  modal perusahaan dan rasio kecukupan modal atau c apital adequacy ratio (CAR) menipis.
Turunnya  kepercayaan  terhadap  pasar  domestik  menyebabkan permintaan  terhadap  dolar  naik  signifikan,  yang  berarti  mengakibatkan nilai dolar terhadap rupiah naik. Depresiasi rupiah tidak saja disebabkan langsung  oleh  penarikan  dana  tersebut  di  atas,  tetapi  juga  berpotensi diperparah  karena  lebih  besar  dari  tingkat  depresiasi  mata  uang  di  luar dolar.  Depresiasi  hampir  semua  mata  uang  di  luar  dolar  karena  dolar
ditarik  kembali  untuk  mem back-up likuditas perusahaan  AS.  Keadaan  ini menjadikan  dolar  semakin  mahal  karena  dolar  semakin  langka  dan permintaan dolar pun akhirnya meningkat.
Gejolak  kurs  akan  berdampak  pada  kenaikan  harga  atau  inflasi menjadi  tinggi,  serta  sebagai  dasar  rasional  terus  timbulnya  ekspektasi inflasi tinggi ( the expectation of high inflation ) yang pada gilirannya akan direalisasikan  pada  kenaikan harga  atau  inflasi  terus  meninggi  dan timbulnya  gejolak  kurs.  Keadaan  ini  menimbulkan  keinginan  melakukan currency  substitution dari  rupiah  ke  dolar.  Apalagi  kecenderungan  ini dikaitkan dengan ekspektasi inflasi di Indonesia yang cukup tinggi dalam dua angka ( double digits ). Dalam kondisi seperti ini, semua kemungkinan ekonomi dapat berpotensi mengakibatkan gejolak rupiah terhadap dolar. Gejolak  kurs  dan  ekpektasi  gejolak  depresiasi  rupiah  yang  besar dapat  menyebabkan  dana  masyarakat  berpindah  atau  lari  ke  bank  yang berkualitas  tinggi  dan  bank  asing  di  dalam  negeri  dan  di  luar  negeri ( currency substitution ). Gejolak itu juga akan mengakibatkan debitur bank mengalami kesulitan usaha, dengan konsekuensi selanjutnya tidak mampu bayar pokok utang dan bunga ke bank.
Akibatnya, bank mengalami kesulitan likuiditas dan menyebabkan meningkatnya cost  of  fund sehingga  bank  tidak  bisa  memenuhi kewajibannya kepada Dana Pihak Ketiga (DPK).
Ekspor  non-migas  Indonesia  berpotensi  tertekan  dan  merosot. Potensi ini berkaitan dengan melemahnya ekonomi AS dan negara-negara industri,  sebagai  dampak  dari  krisis  keuangan  AS.  Di  AS,  dampak  lanjut dari krisis subprime mortgage telah dan akan terus membatasi pembiayan dari perbankan ke sektor riil dan usaha sektor keuangan, serta menekan pengeluaran belanja para konsumen.
Dampak bagi perbankan Indonesia dengan adanya penarikan dana oleh investor luar negeri di berbagai perusahaan Indonesa mengakibatkan bank  mengalami  krisis  likuiditas,  penurunan  nilai  aktiva  produktif ( earning assets ) dalam bentuk kredit dan surat berharga yang dibeli bank, penurunan  kecukupan  modal  (CAR)  terutama  karena  kerugian  berasal dari  pencadangan  atas  penurunan  kualitas  aktiva  produktif  dan  gagal bayar bunga kredit.
Pengalaman  krisis  keuangan  tahun  1998-2003  telah  membawa dunia  perbankan  Indonesia  mampu  bertahan  dalam  krisis  2008.  Hal  ini dikarenakan  krisis  1998  telah  mempengaruhi  perbaikan  pada  beberapa aspek,  antara  lain  transparansi  yang  memenuhi  akuntabilitas  dan efektifitas,  profesionalisme  dan  kompetensi,  pemenuhan  ketentuan perbankan  dan  prinsip  kehati-hatian.  Demikian  juga,  bank  tidak  lagi
berperanan sebagai kasir dari sejumlah perusahaan dan grup perusahaan tertentu,  terpeliharanya  posisi  eksposur  ( exposure )  valas  tanpa  resiko ( long or square foreign exchange net open position ) yang terkandung pada neraca  bank,  suasana persaingan  antar  bank  sehat  baik  yang  bercirikan oligopoli untuk antar bank besar dan monopolistic competition bagi bank menengah ke bawah.

## D. Pengaruh Krisis pada Bank Syariah dan Bank Konvensional
Krisis  keuangan  menyebabkan  Bank  Indonesia  meningkatkan  BI rate untuk  meredam  inflasi  yang  diakibatkan  oleh  turunnya  nilai  rupiah terhadap dolar. Kenaikan BI rate direspon dengan kenaikan tingkat bunga bank konvensional secara masif. Namun kenaikan tingkat bunga ini tidak mempengaruhi  bank  syariah  secara  langsung.  Sistem  jual  beli  ( bai’ )  di bank  syariah,  dimana  pembayaran  margin  didasarkan fixed  rate dimana ketetapan  didasarkan kontrak tidak bisa  berubah  sewaktu-waktu seperti hanya dengan bunga. 13 Namun bagi produk bagi hasil dimungkinkan krisis keuangan  ini  akan  mempengaruhi return bank  syariah  karena  krisis keuangaan  akan  mempengaruhi  bagi  hasil  pegusaha  untuk  mendapatkan laba optimal.
Kenaikan tingkat bunga menyebabkan daya tarik menyimpan dana di bank konvensional meningkat, namun kenaikan tingkat bunga ini tidak akan  menarik  bagi  investor  yang  akan  mendapatkan  beban  bunga  yang lebih  tinggi.  Sementara  itu,  kenaikan  tingkat  bunga  akan  menurunkan minat  masyarakat  yang  menyimpan  dana  di  bank  syariah  karena  tingkat marginnya lebih rendah di banding dengan tingkat bunga simpanan bank konvensional.  Namun,  bank  syariah  akan  lebih  menguntungkan  bagi investor dikarenakan margin yang dibebankan pada investor bank syariah lebih rendah dibanding dengan bank konvensional.
Dalam menjaga likuditas, tingkat bunga masih menjadi benchmark bagi bank syariah dalam penentuan tingkat margin dan nisbah bagi hasil bank  syariah.  Dengan  tingkat  margin  pembiayaan  yang  lebih  rendah dibanding  dengan  tingkat fee /bagi  hasil  pada  tabungan  dan  deposito, membuat pembiayaan bank syariah lebih menarik bagi investor dibanding bank  konvensional.  Keadaan  ini  akan  menyebabkan  meningkatnya  dana yang  keluar  untuk  pembiayan  dari  dana  pihak  ketiga  (DPK)  yang  masuk sehingga  konsekuensinya financing  deposit  rasio (FDR)  bank  syariah meningkat.  Kondisi  berbeda  ada  pada  pihak  penabung  yang  akan  lari  ke bank konvensional karena akan menikmati keuntungan bunga lebih tinggi dibanding  dengan  bank  syariah.  Meningkatnya  dana  keluar  akan
meningkatkan resiko likuditas bank syariah. Untuk mengatasi keadaan ini, bank  syariah  perlu  meningkatkan rate  bonus / fee /bagi  hasil  untuk  giro, tabungan, dan deposito.
Dari data pada tabel 1, dapat diketahui perbandingan tingkat bunga dari  dana  pihak  ketiga  dengan  pembiayaan  bank  konvensional  dengan bank  syariah.  Secara  umum  dapat  diketahui  bahwa  tingkat  bunga  bank konvensional lebih tinggi dibanding dengan tingkat imbalan, bagi hasil, fee bonus pada bank syariah. Tingginya bagi hasil/ fee / bonus untuk tabungan di  tahun  2008  dan  2009  menunjukkan  bahwa  dalam  mempertahankan likuidasi bank syariah masih mengandalkan tabungan. Sementara itu, bank konvensional lebih mempertahankan dana-dana berjangka melalui tingkat bunga yang tinggi.
Data pada bagian pembiayaan menunjukkan bahwa tingkat margin murabahah menepati posisi tertinggi di antara tingkat margin /bagihasil/ fee /bonus  produk  pembiayaan  yang  lain.  Sedangkan secara  berturut-turut istisna dan mudharabah pada  tingkat  kedua  dan ketiga.  Nilai  ini  lebih  rendah  dibanding  dengan tingkat  bunga  pinjaman modal  kerja,  investasi  dan  konsumsi.  Nilai equivalent  rate imbalan/bagi hasil/ fee /bonus  yang  lebih  rendah  dibanding  dengan  bank  konvensional tentu akan menjadikan bank syariah lebih kompetitif
Sebagai  bank  yang  tidak  mengunakan  bunga,  tingkat imbalan/margin/bagi  hasil/ fee bank  syariah  lebih  rendah  dibanding dengan  bank  konvensional.  Mayoritas  struktur  pembiayaan bank  syariah yang mengunakan skim murabahah, dimana tingkat margin ditetapkan di saat akad dilakukan, pada tahun 1998 marginnya adalah 14.92% atau naik dari  tahun  1997  yang  nilainya  sebesar  14.66%.  Di  lain  pihak,  tingkat ekuivalen  bagi  hasil  pada mudharabah meningkat  di  akhir  tahun  2008 menjadi  19.38%  dari  tahun  sebelumnya,  16.93%.  Kenaikan  margin  dan bagi  hasil  pada  produk  bank  syariah  ini  merupakan  usaha  untuk menghindari persoalan likuiditas diakibatkan dari krisis keuangan global yang memicu naiknya tingkat bunga perbankan nasional.
Tingkat  margin  dan  bagi  hasil  pembiayaan  bank  syariah  relatif lebih  tinggi  dibanding  dengan  rata-rata  tingkat  bunga  kredit  bank konvensional.  Hal  sama  terjadi  pada  tingkat  bonus/bagi  hasil  pada tabungan dan deposito bank syariah yang meningkat walaupun kenaikan pada  tahun  2009  masih  dibawah  tingkat  bunga  tabungan  dan  deposito bank  konvensional.  Rendahnya  tingkat  bagi  hasil  bank  syariah  ini menyebabkan  turunnya  minat  nasabah  untuk  menyimpan  dananya  pada bank syariah. Sementara itu, pada saat yang sama tingkat margin dan bagi hasil  pada  pembiayaan  bank  syariah  lebih  tinggi  daripada  bank
konvensional  sehingga  menyebabkan  nasabah  cenderung  lebih  tertarik untuk mengajukan pinjaman ke bank konvensional.
Tabel 1. Ekuivalen Tingkat Imbalan/Bagi hasil/Fee/Bonus
Bank Syariah dan Tingkat Bunga Bank Konvesional (Persen) Jenis 2005 2006 2007 2008 2009 BS BK BS BK BS BK BS BK BS BK Giro 1.1 6 - 1.2 7 - 1.0 7 - 1.1 8 2.9 0 0,9 3 2.9 5 Tabungan 3.9 6 4.8 5 3.7 2 4.3 8 3.3 2 3.4 8 3.6 1 3.3 3 3.3 2 3.2 3
D e p o s i t o 1 bulan 7.8 6 11. 98 8.9 6 8.9 6 7.6 3 7.1 9 8.2 2 10. 75 8.1 2 9.4 2 3 bulan 8.0 3 11. 73 9.8 1 9.7 1 7.9 3 7.4 2 9.1 0 11. 16 9.0 7 10. 65 6 bulan 8.8 2 10. 17 9.5 7 10. 7 8.2 5 7.6 5 8.3 6 10. 34 6.7 0 10. 45 12 bulan 9.3 5 10. 95 9.9
9 11. 63 8.3 4 8.2 4 8.3 4 10. 43 7.7 3 11. 31 Pe m bi ay aa n
Murabah a 13. 05 16. 83 3 12. 09 17. 58 3 14. 66 16. 13 3 14. 92 16. 4 3 15. 04 16. 46 3 Mudhara bah 12. 75 16. 23 1 13. 73 15.
07 1 16. 93 13 1 19. 38 15.
22 1 19. 17 14. 99 1 Musyara kah 8.4 6 15. 66 2 10. 25 15. 1 2 11. 23 13.
01 2 11. 06 14.
4 2 10. 93 14.
05 2 Istishna 13. 80 13. 46 14. 30 14. 73 14. 46 Ijarah 0.5 0.6 0.1
0.4 0.4
9 6
6 7 4 Qardh 5.2 5 5.3 3 2.8 9 3.4 1 3.4 8 Catatan : BS  adalah  Bank  Syariah  dan  BK  adalah  Bank  Konvensional;  (1) kredit  modal  kerja (2) kredit  investasi  (3)  kredit  konsumsi  pada  bank umum  konvesional;  tahun  2009  mengunakan  data  Maret  2009.  Sumber: Bank Indonesia, 2009.
Tabel  2  menunjukkan  bahwa  nilai  DPK  atau  deposit  bank  syariah naik  cukup  pesat  dari  tahun  2005  sampai  2009.  Sumbangan  terbesar pendanaan pada bank syariah dari deposito, sementara itu tabungan dan giro menempati urutan kedua dan ketiga. Tingginya minat nasabah untuk menyimpan  dalam  bentuk  simpanan  berjangka  dikarenakan  keamanan dana  dan  tingkat  bagi  hasil  yang  tinggi.  Sementara  itu,  jumlah  nilai  giro, tabungan  dan  deposito  bank  konvensional  lebih  banyak  jumlahnya dibanding bank syariah. Besarnya nilai DPK ini lebih banyak dipengaruhi oleh  bank  konvensioanl  yang  lebih  dahulu  dikenal  nasabah,  jumlah banknya lebih banyak dari bank syariah, dan tingkat bunga kreditnya lebih rendah di banding dengan bank syariah.
Tabel 2. Perbandingan Deposit Funds dan Financing antara Bank Syariah dan Bank Konvesional (Miliar Rupiah)
2005 2006 2007 2008 2009 Deposit Giro 2.048 3.416 3.750 4.238 4.753 Funds Tabungan 4.367 6.430 9.454 12.47 1 12.62 4 Deposito 9.169 10.82 6 14.80 7 20.14 3 21.27 4 Total 15.58 4 20.67 2 28.01 2 36.85 2 38.65 1 Financi ng Modal Kerja 7.988 10.40 5 15.65 6 20.55 4 20.42 1
Investasi 4.288 4.374 5.637 7.907 8.171 Konsumsi 2.956 5.666 6.652 9.734 10.25 1 Total 15.23 2 20.44 5 27.94 4 38.20 1 38.84 3 Jumlah Rekening Bank Umum Konvensional Deposit Giro 193.8 54 249.5 64 309.3 35 307.7 43 306.4 40 Funds Tabungan 281.2 68 333.8 73 434.4 80 476.7 17 459.4 59 Deposito 455.0 38 510.0 08 540.9 82 675.9 83 710.3 30 Total 930.1 60 1.093. 445 1.284. 797 1.460. 443 1.476. 229 Financi ng Modal Kerja 354.5 57 414.7 49 533.2 40 684.6 72 671.6 11 Investasi 134.4 00 151.2 09 196.2 18 255,9 00 262.0 91 Konsumsi 206.6 91 226.3 39 282.5 53 367,1 17 371.6 88 Total 695.6 48 792.2 97 1.036. 065 1.289. 839 1.305. 389
Catatan: tahun 2009 mengunakan data Maret
2009. Sumber: Bank
Tingginya  tingkat  margin  dan  bagi  hasil  pada  bank  syariah  lebih dikarenakan adanya sejumlah faktor. Faktor yang pertama adalah sebagai lembaga  keuangan  yang  keberadaannya  relatif  baru  membutuhkan  biaya ( overhead  cost )  yang  cukup  tinggi.  Biaya-biaya  itu  dikeluarkan  untuk membangun  kantor,  fasilitas  kantor,  penataan  sistem,  dan  pelatihan tenaga  kerja.  Faktor  kedua  adalah  tingginya  inflasi  yang  menjadi  faktor dalam  menentukan  tingkat  imbalan/ fee /bonus/  bagi  hasil.  Faktor  ketiga adalah tingkat bunga yang mempengaruhi
tingkat imbalan/ fee /bonus/bagi  hasil  sebagai  konsekuensi  supaya  tidak kehilangan  nasabah.  Dan  faktor  keempat  adalah secondary  market berprinsip  syariah  sebagai  sumber  pendapatan  alternatif  bank  syariah yang juga mempengaruhi nilai imbalan/ fee /bonus/bagi hasil. Sementara  dalam  Tabel  3.,  tingkat  rasio  bank  syairah  dan  bank konvensional  menunjukkan  nilai  yang  berbeda.  Tingkat  ROA,  ROE,  NPF, dan  BOPO  bank  konvensional  lebih  tinggi  dibanding  bank  syariah.  Rata- rata  rasio  laba  terhadap  asset  dan  modal  bank  syariah  lebih  rendah dibanding  dengan  bank  konvensional  dari  tahun  2005  sampai  2009.  Di tahun 2008, krisis keuangan menyebabkan ekspor menurun dan daya beli masyarakat  menurun  sehingga  pendapatan  pengusaha  turun.  Turunnya pendapatan  pengusaha  menyebabkan  turunnya  kemampuan  dalam membayar kewajiban kepada bank. Keadaan ini bisa dilihat dari turunnya prosentase ROA dan ROE bank syariah dan bank konvensional dibanding tahun sebelumnya . Tabel 3. Perbandingan Rasio Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional (Persen)
2005 2006 2007 2008 2009 BS BK BS BK BS BK BS BK BS BK ROA 1.3 5 2.3 3 1.5 5 2.6 4 2.0 7 2.7 8 1.42 2.3
3 2.15 2.7 6
ROE 26. 71 21. 18 36. 94 22.
11 53.
91 23.
61 37.9 4 20.
21 54.7 8 25. 15 NPF 2.8 7.5 4.7 6.0 4.0 4.0 3.95 3.3 4.61 4.1
2 6 5 7 5 7 2 7 FDR 97. 75 59. 66 98. 90 61. 56 99. 76 66. 32 103. 65 74. 58 100. 50 73. 08 BOP O 78. 91 89. 50 76. 54 86. 98 76. 54 84. 05 81.7 5 88. 59 74.6 1 90. 68
Catatan: tahun 2009 mengunakan data Maret 2009. Sumber: Bank Indonesia, 2009.
Di lain pihak, tingkat rasio pembiayaan terhadap deposit atau FDR bank  syariah  dan  bank  konvensional  meningkat  di  akhir  2008.  Tingkat FDR bank syariah lebih tinggi dibanding dengan konvensional. Keadaan ini menunjukkan  bahwa  tingkat  dana  yang  keluar  untuk  pembiayaan  lebih tinggi  dibanding  dengan  dana  yang  masuk  di  bank  syariah.  Artinya ekspektasi  keuntungan  lebih  tinggi  bank  syariah  dibanding  dengan  bank konvensional walaupun resiko likuiditas yang ditunjukkan dengan tingkat FDR bank syariah lebih tinggi walaupun masih dalam tingkat ideal antara 85% sampai 110%.
Krisis  keuangan  menjadikan  tingkat  pengembalian  pembiayaan meningkat.  Tingkat  kredit  macet  bank  syariah  turun  di  tahun  2008 dibanding tahun sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa krisis keuangan tidak  berdampak  pada  kemampuan  pengusaha  untuk  membayarkan kewajibannya  di  bank  syariah.  Hal  ini  disebabkan  tingkat  margin  pada pembiayaan  bank  syairah  tidak  berubah  selama  krisis  berlangsung, berbeda  dengan  bunga  yang  bisa  berubah  setiap  saat.  Meningkatnya tingkat  bunga  tidak  disertai  dengan  tingkat  margin  menjadikan  tingkat NPL bank syairah menurun di akhir tahun 2008. Di samping itu rata-rata NPL  bank  syariah  masih  di  bawah  5%,  artinya  bank  syariah  mampu mengatasi kesulitan likuiditas dibanding dengan bank konvensional.
Kondisi bank syariah dalam krisis keuangan global yang ditunjukan dalam perkembangan dari tahun 2005 sampai 2009 menunjukkan adanya kenaikan pada tingkat imbalan/ fee /bonus/bagi hasil di akhir tahun 2008. Seiring  dengan  kenaikan  tingkat  imbalan/ fee /bonus/bagi  hasil,  tingkat penyaluran  pembiayaan  semakin  tinggi  namun  masih  dalam  batas  yang aman.  Sementara  itu,  krisis  keuangan  membuat  bank  konvensional meningkatkan  tingkat  bunga  guna  mengurangi  jumlah  uang  beredar. Namun  tingkat  pengembalian  pinjaman  pada  bank  konvensional  yang terlihat dari NPL menunjukkan bahwa bank konvensional kurang berhati-
hati  dalam  menyalurkan  pinjaman.  Tingkat  NPL  bank  konvensional melebihi batas 5 % sebagai batas aman.
Sementara  itu,  tingkat  efisiensi  bank  yang  ditunjukkan  oleh  rasio operasional biaya dengan pendapatan operasional (BOPO)
memperlihatkan  bank  syariah  lebih  efisien  dibandingkan  dengan  bank konvensional. Tingkat BOPO bank konvensional dari tahun 2005 lebih dari 80%,  sementara  itu  bank  syariah  pada  tahun  2008  menunjukkan  nilai kurang  dari  80%.  Padahal  idealnya  nilai  BOPO  antara  60%  sampai  80%, tingginya biaya pada bank konvensional menunjukkan target pendapatan bank konvesional yang tidak terpenuhi. Apalagi pada saat krisis keuangan berlangsung,  beban cost  of  fund semakin  tinggi  dan  menurunnya kemampuan peminjam untuk mengembalikan pinjamannya.

## E. Simpulan
Krisis  keuangan  global  mempengaruhi  kondisi  perbankan  di Indonesia. Bank syariah yang mengunakan sistem jual beli dan bagi hasil menunjukkan  kondisi  yang  berbeda  dengan  bank  konvensional  yang mengunakan  bunga.  Dampak  krisis  keuangan  yang  menyebabkan kenaikan  tingkat  bunga  mempengaruhi  likuiditas  bank  konvensional. Sementara  itu,  tingkat  margin  dan  bagi  hasil  bank  syariah  tidak terpengaruh langsung dengan adanya kenaikan BI rate karena tidak akan berubah  selama  waktu  kontrak  belum  selesai  dan  untuk  mengubahnya harus melalui kontrak baru yang disepakati kedua belah pihak.
Krisis  keuangan  mempengaruhi  kenaikan  tingkat  bunga  simpanan dan  pinjaman  di  bank  konvensional  dan  bank  syariah.  Tingkat  rata-rata tingkat  bunga  bank  konvensional  lebih  tinggi  dibanding  dengan  tingkat margin  di  bank  syariah.  Sementara  itu  kinerja  keuangan  kedua  bank  ini berbeda.  Krisis  keuangan  2008  menjadikan  tingkat  pendapatan  yang diperoleh  berkurang.  Secara  umum  kenaikan  pendapatan  bank  syairah lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  bank  konvensional.  Sebaliknya,  nilai pendapatan  dibandingkan  aset  menunjukkan  bank  konvensional  lebih tinggi.
Tingkat kemampuan nasabah membayar kewajiban yang diperlihat dari  NPF  dalam  kondisi  krisis  menunjukkan  penurunan  di  bank  syariah, artinya tingkat resiko pinjaman/pembiayaan bermasalah di bank syariah menurun  di  saat  krisis  keuangan.  Di  saat  yang  sama  jumlah  FDR  bank syariah  meningkat.  Hal  ini  menindikasikan  bahwa  di  saat  krisis pembiayaan  bank  syariah  lebih  murah  dibandingkan  dengan  bank konvensional.
Secara  umum  bisa  disimpulkan  bahwa  sistem  perbankan  syariah
lebih  stabil  dibandingkan  dengan  bank  konvensional  dalam  menghadapi krisis  keuangan  global.  Sistem  keuangan  syariah  yang  tidak  mengenal bunga  menjadikan  bank  syariah  mampu  bertahan  dari  fluktuasi  tingkat bunga  yang  disebabkan  oleh  turunnya  nilai  rupiah  yang  disebabkan langkanya  dolar  di  pasar.  Selain  itu,  kinerja  keuangan  bank  syariah dibandingkan dengan bank konvensional menunjukkan kondisi keuangan yang konsisten dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
Chapra,  Umer Towards  a  Just  Monetary  System:  A  Discussion  of  Money, Banking, and  Monetary  Policy  in  the  Light  of  Islamic  Teachings , London: Islamic Foundation. 1985.
Demyanyk,  Yulita  dan  Otto  Van  Hemert, Understanding  the  Subprime Mortgage Crisis, Working  Paper  Series.  Social  Science  Electronic Publishing. 2008.
H.P  Minsky. Economist  Who  Decode  Lending  Trends ,  New  York  Times, www.nytimes.com. 2008.
Greenspan,  Alan, Greenspan  Sees  Signs  of  Credit  Crising  Easing,  Stock  &
Economy -MSNBC. 2008.
Lewis,  Holden, Moral  H azard  Helps  Shape  Mortgage  Mess ,  dikutip  dari www.bankrate.com. 2007.
Mian,  Atif,  dan  Amir  Sufi,  “The  Consequences  of  Mortgage  Credit Expansion: Evidence from the 2007 Mortgage Default Crisis”, dikutip dari http://ssrn.com/abstract=1072304, 2008.
Miskhin,  Frederic,  “The  Causes  and  Propagation  of  Financial  Instability:
Lessons  for  Policymakers”,  dalam  Federal  Reserve  Bank  of  Kansas City  (1937), Maintaining  Financial  Stability  in  a  Global  Economy,
Proceedings  of  a  Symposium  Sponsored  by  the  FRB  Kansas  City, Jackson Hole, Wyoming, August 28-30, 1997. Stigliz, E., Joseph ,The Roaring Nineties: A New History of the World’s Most . Prosperous Decade, New York: Norton. 2003.