## Intizar
Vol. 29, 2, 2023, hlm. 152-158 p-ISSN: 1412-1697 e-ISSN: 2477-3816, DOI: 10.19109/intizar.v29i2.20375 Copyright © Sayyidina Mufakkar
Penyelesaian  Kasus Catcalling Menggunakan  Cara  Restoratif  Justice Perspektif  Asas  Kepastian,  Keadilan  dan  Kemanfaatan  Hukum  serta
Hukum Islam
Sayyidina Mufakkar 1 , Rr. Rina Antasari 2
1 UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia; sayyidmufakkar67@gmail.com
2 UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia: rinaantasari_uin@radenfatah.ac.id

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pelecehan Seksual Nonfisik; Catcalling ;
Restorative Justice.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  penyelesaian  kasus Catcalling menggunakan cara  restoratif  justice  perspektif hukum.  Jenis  penelitian  ini  adalah kualitatif dengan pendekatan normatif. Penelitian ini menemukan bahwa menurut Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2001,  penyelesaian  tindak  pidana  dengan  yang tidak  meninbulkan  keresahan  dan  atau  penolakan  dari  masyarakat,  tidak berdampak  konfik  sosial,  tidak  berpotensi  memecah  belah  bangsa,  tidak  bersifat radikalisme  dan  separatism  dan  bukan  pelaku  pengulangan  tindak  pidana berdasarkan putusan pengadilan sera bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan Negara, tindak pidana korupsi maupun tindak pidana terhadap nyawa orang dapar diselesaikan dengan cara restorative justice. Akan tetapi dengan pendekatan asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan, maka jika kasus Catcalling di selesaikan  dengan  cara restorative  justice maka  ketiga  unsur  tersebut  sulit  untuk ditegakkan. Selain itu penyelesaian tersebut  terkesan hanya memberikan peluang bebas  bagi  pelaku,  sementara  korban  yang  telah  mengalami  kerugian  immaterial dan menderita trauma kecil kurang mendapat perhatian.
This is an open access article under the CC BY-SA license.

## Korespondensi:
Sayyidina Mufakkar UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia; sayyidmufakkar67@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Salah  satu  isu  gender  yang  mencuat  ke  permukaan  sekarang  ini  antara  lain  tentang  kasus perlakukan  kekerasan  seksual  dalam  berbagai  bentuk.  Kekerasan  seksual  merupakan  perilaku  yang merujuk  pada  komentar-komentar  seksual  yang  tidak  diinginkan  dan  tidak  pantas/  berorientasi seksualdengan sasaran fisik maupun non fisik yang dilakukan di tempat atau situasi kerja, profesional, lembaga  pendidikan  atau  di  tempat  lainnya.Penjelasan  lain  tentang  kekerasan  seksual  sebagaimana tertera  pada  Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual merupakan  segala  perbuatan  yang  memenuhi  unsur  tindak  pidana,  yang  mana  perbuatan  tersebut dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang yang pada dasarnya dapat berwujud tiga  dimensi  yaitu: sexual  coercion  gender  harassment;  unwanted  sexual  attention, dan gender  harassment (Gelfand et al., 1995) .
Menurut  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2022,  yang  termasuk  tindak  pidana kekerasan  seksual  yakni:  pelecehan  seksual  fisik,  pelecehan  seksual  non  fiasik,  pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksplotasi seksual,
perbudakan  seksual  dan  kekerasan  seksual  berbasis  elektronik.  Disamping  itu  termasuk  j uga perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksplotasi  seksual  terhadap  anak,  perbutan  melanggar  kesusilaan  yang  bertentangan  dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan  dan  eksplotasi  seksual,  pemaksaan  pelacuran,  tindak  pidana  perdagangan  orang  yang ditujukan  untuk  eksplotasi  seksual,  kekerasan  seksual  dalam  lingkup  rumah  tangga,  dan  tindak pidana  lain  yang  dinyatakan  secara  tegas  sebagai  tindak  pidana  kekerasan  seksual  sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang dikenal yaitu Catcalling karena ini yang paling banyak terjadi di tengah masyarakat. Menurut Pasal 5 UU Nomor 12 tahun 2019, bagi pelaku Catcalling diancam  dengan  sanksi/hukuman  9  bulan  dan  atau  denda  Rp  10.000.000-  (sepuluh  juta rupiah). Namun dalam beberapa kasus yang terjadi, terhadap pelaku Catcalling sanksi tersebut tidak diberlakukan/diterapkan,  bahkan  penyelesaian  kasusnya  dilakukan  dengan  cara restorative  justice yakni  penyelesaian  tindak  pidana  dengan  melibatkan  korban,  pelaku,  tokoh  adat,  pemangku kepentingan,  tokoh  masyarakat  dan  tokoh  agama  untuk  mencarikan  solusi  yang  bernafaskan  rasa keadilan  kedua  pihak    sehingga  keadaan  dijadikan  pulih  kembali.Ini  terlihat  dari  beberapa  kasus, pertama,  kasus  yang  terjadi  di  Jakarta  Timur  dimana  seorang  perempuan  yang  sedang  berada  di Warteg kawasan Condet telah menerima perlakuan Catcalling yang dilakukan oleh enam (6) prajurit TNI  pada  hari  Rabu  tanggal  15  Juni  2022.  Kasus  diselesaikan  dengan  cara  mediasi  (Naomi,  2022) Kejadian  lainnya  yakni  seorang  sopir  taksi  melakukan  tindakan Catcalling yang  ditujukan  kepada seorang  Perempuan  WNA  berkebangsaan  Rusia  di  jalanan  kawasan  Mega  Kuningan  tepatnya  di Kedutaan  Besar  RRC  pada  hari  Senin  tanggal  7  November  2022.  Kasus  diselesaikan  secara  damai (Bustomi, 2022).
Perilaku Catcalling yang sedang berkembang di tengah masyarakat merupakan sebuah fenomena nyata  yang  dapat  ditangkap  oleh  pancaindera.  Terhadap  kasus  ini  banyak  masyarakat  yang  belum memahminya sehingga tidak mudah untuk dimaknai mana yang candaan dan mana yang Catcalling . Jenis-jenis  pesan  verbal  yang  disampaikan  oleh  pelaku Catcalling kepada  korbannya  ada  beberapa macam  diantaranya  pertama,  dalam  bentuk  nada  misalkan  suara  kecupan,  suara  ciuman  dari  jauh, atau  siulan,  kedua  komentar,  biasanya  mengomentari  bentuk  tubuh,  atau  secara  kalimat  tidak melecehkan tetapi dikatakan dengan tujuannya melecehkan, misalnya salam. Ada juga yang terang- terangan mengatakan hal yang vulgar mengenai korban. Selain itu, pandangan mata yang berlebihan juga termasuk pelecehan karena membuat yang dipandang merasa tidak nyaman. Misalnya, seseorang yang memandangi orang lain dari ujung kaki hingga ujung kepala.
Dalam  kaitannya  dengan  pemikiran  Islam  tentang  memelihara  agama,  jiwa,  harta  akal,  dan keturunan menjadai kewajiban Catcalling termasuk perbuatan yang dapat merusak akal, jiwa seseorang dan sebagainya. Al- Ghazali mengungkapkan “ maslahah merupakan menjunjung dan memenuhi syariat seperti  memelihara  agama  ( hifz  ad-din ),  memelihara  jiwa  ( hifz  an-nafs ),  memelihara  akal( hifz  al-aql ), memelihara  keturunan  ( hifz  an-nasl ),  dan  memelihara  harta  ( hifz  al-mal ) ” (Marsaid,  2020) .” Sehingga menjadi  perhatian  untuk  dikaji  dengan  permasalahan:  Bagaimanakah  ditinjau  dari  asas  kepastian, keadilan  dan  kemanfaatan  penyelesaian  terhadap  kasus Catcalling yang  dilakukan  dengan  cara restorative  justice ?  Kemudian,  bagaimanakah  tinjauan  hukum  pidana  Islam  terhadap  penyelesaian kasus Catcalling dengan  cara  Restorative  Justice  tersebut?.  Mengingat  kasus Catcalling tidak  saja bersentuhan  dengan  perasaan  diri  korban  akan  tetapi  bersentuhan  dengan  rasa  kemanusiaan  dan kehidupan bermasyarakat.

## 2. METODE
Tulisan ini berawal dari penelitian normatif yang menggunakan data sekunder bersifat kulitatif. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer berupa al-Qur ’ an, undang-undang, dan beberapa tulisan dari jurnal. Sedangkan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier diambil dari referensi pustaka, dokumentasi dan berita online yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan filosofi. Sedang teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Penyelesaian Kasus Catcalling dengan Cara Restorative Juctice Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum, Keadilan Hukum dan Kemanfaatan Hukum
Catcalling merupakan  sebuah  tabiat  yang  tergolong  kepada  perilaku  pelecehan  seksuall  dapat terjadi  dimana  saja.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Hollaback.org sekitar  71% perempuan di penjuru bumi pernah mengalami street harassment sejak remaja (usia 11 samapai dengan 17 tahun) hingga dewasa, dan lebih dari 50% terdiri dari pelecehan fisik dan sisanya secara verbal dan visual (Sumera, 2013).
Perilaku Pelecehan Seksual tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan ada faktor-faktor pemicunya dan  yang  paling  utama  yakni  adanya  hajat  ( opzet )  si  pelaku  untuk  melancarkan  perbuatan  tercela tersebut. Dalam pendekatan gender tergolong ke dalam perbuatan diskriminasi gender yang lahir dari praktik-praktik budaya yang menunjukan relasi kuasa yang timpang, misalnya memberikan streriotipe / stigma, marginalisasi bahkan kekerasan pada korban (Hidayat & Setyanto, 2020). Ironisnya korban dianggap  sebagai  penyebab  atau  pemicu  terjadinya  tindak  kekerasan  seksual  dan  tidak  mampu menjaga  kehormatannya.  Akibatnya  korban  kekerasan  seksual Catcalling ,  seringkali  berada  dalam situasi sulit untuk mendapat pengakuan sebagai korban. Hal tersebut dapat membuat korban bahkan keluarga korban mengalami trauma, takut dan malu. Kondisi tersebut tidak mudah untuk dilupakan atau dihapus dari diri korban dan keluarganya. Akibat yang lain dapat berdampak pada pembatasan ruang kebebasan seseorang bergerak, menimbulkan rasa takut pada para korban dan membuat mereka merasa bahwa mereka harus waspada ketika mereka sedang berada di luar dan sekitarnya (Hidayat & Setyanto,  2020).  Dengan  demikian  perlu  dipahami  bahwa Catcalling berarti  juga  kejahatan  yang berbasis gender dimana permasalahan komples, sehingga penanganannya pun harus kompleks pula. Fokus penanganan ada pada kepentingan korban. Memberikan perlindungan hukum terhadap korban Catcalling merupakan  sebuah  hal  yang  patut  dilakukan  dengan  tujuan  akhir  untuk  menegakan  Hak Asasi Manusia.
Indonesia sebagai Negara hukum yang menjunjung tinggi tegaknya hukum secara adil. Terhadap permasalahan kekerasan seksual diwujudkan dengan  diterbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan terbitnya UU nomor 12 tahun 2019 diharapkan dapat  menjawab  semua  persoalan  yang  menyangkut  berbagai  bentuk  perilaku  kekerasan  seksual. Mengingat sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 peraturan yang mengatur kekerasan  seksual  belum  optimal  dalam  memberikan  pencegahan,  perlindungan,  akses  keadilan, pemulihan  dan  beracara.  Sehingga  belum  memenuhi  hak-hak  korban  dan  hak-hak  keluarga  korban yang adil.
Sebagaimana diketahui dalam hal penyelesaian suatu kejahatan dapat dilakukan melalui proses hukum di pengadilan atau dilakukan melalui proses hukum di luar pengadilan. Untuk penyelesaian
kasus hukum di luar pengadilan telah ada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun  2021  tentang  Penanganan  Tindak  Pidana  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  yang  mana  cara penyelesaian perkara /kasus ini tidak melalui pengadilan melainkan melibatkan pelaku, korban, tokoh agama tokoh masyarakat, tokoh adat, pemangku adat atau pihak lain yang berkompeten. Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 2021, menjelaskan persyaratan untuk diproses berdasarkan keadilan  restorative  perkara-perkara  kecuali:  a).tidak  menimbulkan  keresahan  dan/atau  penolakan dari  masyarakat,b).tidak  berdampak  konflik,c).tidak  berpotensi  memecah  belah  bangsa,  d).tidak bersifat  radikalisme  dan  separatism,e).bukan  pelaku  pengulangan  tindak  pidana  beradasarkan putusan pengadilan dan f).bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan Negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana nyawa orang. Berarti Catcalling dapat diselesaikan melalui cara resporatif  justice .  Akan  tetapi  perlu  dikaji  lebih  mendalam  karena Catcalling dapat  digolongkan sebagai kejahatan yang menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat.
Catcalling yang  diselesaikan  dengan  cara restorative  justice jika  dikaji  lebih  lanjut  dengan menggunakan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan konsep gender, pendekatan filosofi, dan pendekatan sosiologi hukum maka masih menimbulkan beberapa permasalahan yang disebabkan oleh masih adanya pemikiran yang sangat pragmatis diantaranya:
a. Korban atau keluarga korban umumnya ingin cepat diputus perkaranya dengan cara damai agar tidak diketahui orang lebih banyak akan kasus yang menimpa korban, sekaligus menutupi rasa malu keluarga.
b. Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2021 (terkesan kerugian yang diderita korban dapat terukur dan berbentuk materiil) yakni berupa: a) mengembalikan barang, b) mengganti kerugian, c)  menggantikan  biaya  yang  ditimbulkan  dari  akibat  Tindak  Pidana  dan  atau  d)  mengganti kerusakan  yang  ditimbukan  akibat  tindak  pidana.  Jika  hasil  kesepakatan  antara  pelaku  dan korban,  yang  mana  korban  atau  keluarga  korban  menerima  uang  ganti  rugi  biasanya  hanya dengan  pertimbangan  kebutuhan  tanpa  memikirkan  dampak  lanjut.  Bukankah  kerugian  yang sesungguhnya diderita korban pelecehan seksual non fisik/ Catcalling bukan merupakan kerugian yang bersifat materiil melainkan kerugian immaterial.
c. Jaminan  terhadap  pemenuhan  hak  korban  dan  tanggung  jawab  atas  pemulihan  hak  korban sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 ayat 3.b undang-undang nomor 8 tahun 2021 khawatir sulit terwujud, karena sulit diukur apakah memang sudah ada pemulihan atau belum.
Berpijak  pada  penjelasan  di  atas,  maka  analisis  terhadap  penyelesaian  kasus Catcalling jika diselesaikan dengan cara restorative juctive dapat dijelskan sebagai berikut:
a. Dari asas kepastian hukum
Masyarakat dan hukum adalah dua unsur yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hukum mempunyai  tugas  pokok  dalam  menciptakan  ketertiban,  mengingat  ketertiban  merupakan  suatu syarat pokok dari adanya masyarakat yang teratur.  Unsur terpenting  untuk mewujudkan ketertiban diperlukan  kepastian.  Kepastian  diartikan  sebagai  kepastian  hukum  dalam  hukum  dan  kepastian karena hukum. Hal ini disebabkan pengertian hukum mempunyai dua segi. Segi yang pertama adalah bahwa  ada  hukum  yang  pasti  bagi  peristiwa  yang  konkret.  Segi  kedua  adalah  adanya  suatu perlindungan  hukum  terhadap  kesewenang-wenangan.  Kepastian  hukum  hakikatnya  adalah  suatu kepastian  tentang  bagaimana  para  warga  masyarakat  menyelesaikan  masalah  hukum,  bagaimana peranan  dan  kegunaan  lembaga  hukum  bagi  masyarakat  dan  seterusnya  (Swantoro,  2017).  Aspek teoritis  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  yaitu  apabila  tujuan  hukum  untuk  mencari kepastian  hukum  menjadi  terlaksana  dan  juga  merupakan  perlindungan  hukum  bagi  mereka  yang
mendapatkan hak dari putusan perkara tersebut untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pada eksekusi.
Selanjutnya berbicara tentang kepastian hukum dapat dikaji dari dua arah. yaitu kepastian dalam hukum  itu  sendiri  dan  kepastian  karena  hukum.  Kepastian  dalam  hukum  menghendaki  kalimat- kalimat yang dipakai dalam norma hukum tidak multi tafsir, karena berakibat pada kepatuhan dalam berperilaku.  Dalam  praktik  banyak  timbul  peristiwa-peristiwa  hukum,  ketika  dihadapkan  dengan substansi  norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidak pastian hukum.
Jika terjadi suatu keadaan dimana pelaku Catcalling ingkar janji dari apa yang sudah disepakati dalam  beberapa  hal  termasuk  jaminan  pemulihan  kesehatan,  korban  atau  keluarga  korban  sudah dalam keadaan pulih trauma dan rasa takut sebagaimana tercantum pada pasal 13 ayat 3.b Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2021 kepada siapa dapat dituntut pertanggungjawaban lebih lanjut.
b. Dari asas keadilan hukum
Keadilan  untuk  semua  pihak  merupakan  dasar  pertimbangan  utama  dalam  menyelesaikan sengketa atau kasus menggunakan cara restorative Justice menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2021.  Keadilan  yang  diharapkan  adalah  keadilan  yang  diakomodir  dari  norma  dan  nilai-nilai  dari masyarakat.  Cara restorative  justice jika  ditempuh  dalam  penyelesaian  kasus Catcalling jika  hanya berdasarkan  pertimbangan  korban  atau  keluarga  korban  umumnya  ingin  cepat  diputus  perkaranya dengan  cara  damai  agar  tidak  diketahui  orang  lebih  banyak  akan  kasus  yang  menimpa  korban, sekaligus menutupi rasa malu keluarga jauh dari rasa keadilan yang sebenarnya. Kemudian jika hasil kesepakatan antara pelaku dan korban, yang mana korban atau keluarga korban menerima uang ganti rugi  hanya  dengan  pertimbangan  kebutuhan  tanpa  memikirkan  dampak  lanjut,  maka  hak  tersebut sangat tidak manusiawi. Mengingat kerugian yang sesungguhnya diderita korban pelecehan seksual non fisik/ Catcalling bukan merupakan kerugian yang bersifat materiil melainkan kerugian immaterial. Berarti “adil pada hakekatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, belum terwujud.
c. Dari asas kemanfaatan hukum
Sebagaimana  diketahui  asas  kemanfaatan  yang  diterapkan  dalam  penyelesaian  perkara  yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2021 yakni memberikan terutama untuk kemanfaatan masyarakat. Maksudnya hasil penyelesaian kasus yang ditetapkan  memang bermanfaat bagi korban maupun pelaku.
Hukum yang mempunyai kepastian dan adil sudah pasti bermanfaat. Berdasarkan uraian di atas terhadap penyelesaian kasus Catcalling dengan cata restorative justice belum ada jaminan kepastian dan keadilan  dari beberapa permasalahan yang  mungkin terjadi, maka otomotis dapat dikatakan bahwa belum juga dapat bermanfaat bagi masyarakat terutama korban atau keluarga korban.
Dengan demikian dari analisis terhadap penyelesaian kasus Catcalling jika ditempuh dengan cara restorative Justice ditinjau dari asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan belum sepenuhnya terjamin terhadap perlindungan hukum kepada korban atau keluarga korban (keberpihakan kepada korban). Tidak menutup kemungkinan korban atau keluarga korban akan terluka kedua kali. Oleh karena itu yang paling tepat adalah memberlakukan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman kurungan dan denda.
3.2. Model Restoratif Justice untuk Penyelesaian Kasus Catcalling menurut Hukum Pidana Islam Sudah  menjadi  steriotipe  ditengah  masyarakat  laki-laki  mempunyai  kekuatan  fisik  lebih  besar dari perempuan, oleh karena itu laki-laki selalu mempertahankan steriotipe ini dengan berbagai cara. Laki-laki terpanggil menjadi  kepala keluarga dan menafkahinya baik dalam bentuk sandang, papan dan  pangan  serta  yang  utama  menjadi  pelindung  bagi  perempuan  dalam  hal  ini  seperti  istri,  atau ibunya  atau  saudara  perempuan  dan  anaknya.  Sedangkan,  steriotipe  perempuan  yang  diciptakan masyarakat bahwa perempuan sebagai makhluk yang lebih lemah dibanding laki-laki dan harus lemah lembut.
Dengan adanya perbedaan steriotipe yang dikonstruksi oleh masyakakat seperti itu menjadi salah satu faktor munculnya perbuatan pelecehan seksual  termasuk Catcalling . Perempuan yang dianggap kaum yang lemah dan mudah sekali untuk diperdaya membuat hasrat hawa nafsu dalam diri laki-laki memiliki ketertarikan terhadap perempuan. Namun bukan berarti boleh menyalurkan hawa nafsunya dalam aktivitas sesuka hati. Bila aktivitas seksual tersebut tidak terkontrol dan dilakukan di jalur yang salah,  maka  dapat  menimbulkan  kekacauan  dan  ketidaknyamanan  terhadap  orang  lain.  Hingga menimbulkan suatu perbuatan pelecehan seksual yang berujung kepada perbuatan zina. Agar manusia dapat  menjauh  dari  perbuatan  yang  dapat  mendekati  zina  maka  Allah  SWT  telah  menurunkan firmannya di dalam Q.S. Al-Isra ayat 32.
Perlindungan hukum terhadap korban Catcalling menurut hukum positip di Indonesia berpegang pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sedangkan dalam  hukum  pidana  Islam  sendiri,  bentuk  perlindungan  yang  diberikan  ialah  memberikan  aturan batasan dalam pergaulan sosial masyarakat seperti sopan santun, etika berpakaian yang baik, menjaga pandangan  dari  hal-hal  yang  dapat  menjerumuskan  kepada  hal  yang  bersifat  zina.  Seperti  yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam firmannya Q.S. An-Nur ayat 31.
Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsirnya  Al-Misbah menyatakan, bahwa pada ayat ini juga memberi  ultimatum  kepada  perempuan  mukminah  untuk  menjaga  pandangannya  dan  memelihara kemaluannya.  Sebab  salah  satu  hiasan  perempuan  terutama  bagian  dadanya,  maka  ayat  ini menegaskan dilarang memunculkan keindahan mereka selain kepada suami mereka atau mahramnya. Selain itu, para perempuan mukmin juga dilarang melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian laki-laki (Shihab, 2000).
Catcalling sendiri  termasuk  ke  dalam  perihal  yang  baru  dan  tidak  dijelaskan  secara  terperinci mengenai sanksi yang digunakan untuk menghukum para pelakunya. Dikarenakan belum dijabarkan secara  terperinci  di  dalam  nash  Al- Qur’an  maupun  Hadits,  oleh  karenanya  para  pelaku  pelecehan seksual Catcalling ini divonis dengan sanksi hukuman ta’zir. Penentuan vonis hukuman ta’zir diberikan atas  dasar  QS.  Al- Isra’  ayat  32  yang  menyebutkan  bahwa  terdapat  larangan  untuk  mendekati perbuatan yang mengarah ke perzinahan yang dapat diartikan pelecehan seksual Catcalling ini sendiri belum  termasuk  kepada  unsur-unsur  perzinahan  dan  tidak  akan  mendapatkan  sanksi  hukuman cambuk seperti yang diisyaratkan dalam QS. An-Nur ayat 2. Adapun hukuman ta’zir itu sendiri ialah hukuman  yang  pelaksanaannya  dan  pengaturannya  diserahkan  kembali  kepada  Ulil  Amri  atau pemangku kuasa atau pihak-pihak yang berwenang di negara atau daerah tersebut yang berhak untuk mengadili masyarakatnya yang melakukan perbuatan pelecehan seksual  / Catcalling atau sejenisnya. Dimana apabila merujuk pada bentuk-bentu k hukuman ta’zir itu sendiri maka perbuatan pelecehan seksual Catcalling ini  akan  dikenakan  sanksi  hukuman  ta’zir  berupa  kurungan  penjara  atau  denda sesuai dengan aturan yang berlaku seperti di Indonesia yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  dengan  ancaman  pidana  penjara
paling  banyak  9  (sembilan)  bulan  dan  atau  denda  paling  banyak  Rp.  10.000.000,00  (sepuluh  juta rupiah).

## 4. KESIMPULAN
Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001, penyelesaian tindak pidana dengan yang tidak meninbulkan  keresahan  dan  atau  penolakan  dari  masyarakat,  tidak  berdampak  konfik  sosial,  tidak berpotensi  memecah  belah  bangsa,  tidak  bersifat  radikalisme  dan  separatism  dan  bukan  pelaku pengulangan  tindak  pidana  berdasarkan  putusan  pengadilan  sera  bukan  tindak  pidana  terorisme, tindak  pidana  terhadap  keamanan  Negara,  tindak  pidana  korupsi  maupun  tindak  pidana  terhadap nyawa orang dapar diselesaikan dengan cara restorative justice. Akan tetapi dengan pendekatan asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan, maka jika kasus Catcalling di selesaikan dengan cara restorative justice maka  ketiga  unsur  tersebut  sulit  untuk  ditegakkan.  Selain  itu  penyelesaian  tersebut  terkesan hanya  memberikan  peluang  bebas  bagi  pelaku,  sementara  korban  yang  telah  mengalami  kerugian immaterial dan menderita trauma kecil kurang mendapat perhatian.
Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku Catcalling sebagaimana diatur di  dalam  undang- undang  nomor  12  tahun  2022  sudah  dapat  memberikan  kepastian,  keadilan  dan  kemanfaatan  bagi korban atau keluarga korban. Ultimum remedium yang diberikan dalam bentuk kurungan dan denda cocok  baginya,  mengingat  kejahatan  ini  merupakan  kejahatan  yang  dapat  meresahkan  masyarakat lainnya. Pandangan ini sesuai juga dengan perspektif ukum Islam yakni memberikan hukuman ta’zir berupa kurungan atau denda.

## DAFTAR PUSTAKA
Bustomi, M. I. (2022). Sederet Fakta Kasus “ Catcalling ” Sopir Taksi terhadap WN Rusia di Kuningan, Kini Berakhir Damai . Kompas. https://megapolitan.kompas.com
Gelfand,  M.  J.,  Fitzgerald,  L.  F.,  &  Drasgow,  F.  (1995).  The  Structure  of  Sexual  Harassment:  A Confirmatory Analysis across Cultures and Settings. Journal of Vocational Behavior , 47 (2), 164 – 177. https://doi.org/10.1006/jvbe.1995.1033
Hidayat, A., & Setyanto, Y. (2020). Fenomena Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta. Koneksi , 3 (2), 485. https://doi.org/10.24912/kn.v3i2.6487 Marsaid, A.-F. A.-J. (2020). Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam . Rafah Press.
Naomi, S. P. (2022). Buntut Kasus Catcalling Perempuan di Condet, 6 Prajurit TNI Minta Maaf . IDN Times. https://www.idntimes.com
Shihab, M. Q. (2000). Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran . Lenteng Hati.
Sumera,  M.  (2013).  Perbuatan  Kekerasan/  Pelecehan  Seksual  Terhadap  Perempuan ” . Jurnal  Lex  et Societatis , 1 (2).
Swantoro, H. (2017). Harmonisasi Keadilan dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali . Prenadamedia.