How to cite: Dilla Hariyanti, Mugiati (2023) Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, (8) 8, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 8, Agustus 2023

## PENEGAKAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI
Dilla Hariyanti, Mugiati Universitas Borobudur Emai: dilla.htarigan03@gmail.com, mugiati1@gmail.com

## Abstrak
Terjadinya suatu pelanggaran kode etik profesi Kepolisian sebagai suatu cerminan perilaku dan sikap anggota Polri dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok sebagai penegak  hukum,  tidak  profesional,  hal  ini  akan  berdampak  pada  citra  Institusi Kepolisian Republik Indonesia kurang baik di mata masyarakat. Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, harus melakukan tindakan penegakan hukum terhadap kasus-kasus  terjadinya  pelanggaran  kode  etik  profesi  Kepolisian  yang  dilakukan oleh  anggota  Polri  melalui  Komisi  Kode  Etik  Polri.  Penelitian  ini  merumuskan masalah  tentang  apa  penyebab  terjadinya  pelanggaran  kode  etik  profesi  yang dilakukan  oleh  anggota  Polri?  dan  bagaimana  tindakan  penegakan  hukum  bagi anggota  Polri  yang  melakukan  pelanggaran  kode  etik  profesi  Kepolisian?. Penelitian  ini  menggunakan  metode  normatif.  Hasil  penelitian  bahwa  penyebab terjadinya  pelanggaran  kode  etik  profesi  yang  dilakukan  oleh  anggota  polri dikarenakan adanya tindakan diskresi yang tidak sesuai dengan norma hukum dan etik  profesi  Kepolisian.  Bagi  setiap  anggota  Polri  yang  melakukan  pelanggaran kode etik profesi akan dikenakan sanksi etika dan sanksi administrasi.
Kata Kunci: Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian.

## Abstract
The occurrence of a violation of the police professional code of ethics asa reflection of the behavior and attitudes of Polri members in carrying out their main functions and  duties  as  law  enforcement,  unprofessional,  this  will  have  an  impact  on  the image of the Republic of Indonesia National Police Institute in the eyes of the public. The  National  Police  Institute  of  the  Republic  of  Indonesia,  must  take  law enforcement  action  against  cases  of  violations  of  the  police  professional  code  of ethics  committed  by  members  of  the  Indonesian  National  Police  through  Police Code of Ethics Commission. This study formulates the problem of a  what are the causes of violations of the professional code of ethics by members of the Police? and what are the law enforcement actions for members of the Police who violate the Police's professional code of ethics? This research uses normative method. The results of the research show that the cause of violations of the professional code of ethics  committed  by  members  of  the  Indonesian  National  Police  is  due  to discretionary  actions  that  are  not  in  accordance  with  the  legal  norms  and professional ethics of the Police. Any member of the National Police who violates
the  professional  code  of  ethics  will  be  subject  to  ethical  and  administrative sanctions.
Keywords: Violation of the Police Professional Code of Ethics.

## Pendahuluan
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Polri)  sebagai  penegak  hukum,  untuk menjaga  keamanan  dan  ketertiban  serta  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat sebagai  fungsi  dan  tugas  Polri  sesuai  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  memberikan  pengayoman  kepada  masyarakat, dapat memberikan contoh berperilaku yang baik dengan sikap menjaga moral dan etika profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercemin dalam Tribrata dan Catur Prasetya sebagai pedoman norma berperilaku yang patut dan tidak patut untuk dilakukan.
Etis  Polri  sebagai  penegak  hukum  menjadi  tolok  ukur  dalam  mewujudkan penegakan hukum dapat terlaksana. Secara sosiologis Polri mempunyai kedudukan dan peran  penting  dalam masyarakat,  sehingga  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan Polri menjadi  sorotan  masyarakat  baik  dalam  kehidupan  sehari-hari  maupun  dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya  sebagai  penegak  hukum  harus  menjunjung  kaidah hukum yaitu memberikan keteladanan kepatuhan hukum, sikap yang lugas, beretika dan berperilaku  sesuai  dengan  pedoman etika  profesi  Kepolisian  dalam  menjalankan  tugas dan tanggungjawabnya.
Apabila terjadi suatu pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri, maka Atasan yang karena jabatannya diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan  yang  dipimpinnya  (Saharuddin,  2017).  Atasan  harus  melakukan  penegakan disiplin bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin demi terpemeliharannya tata tertib kehidupan di lingkungan Polri. Begitu juga bila terjadi suatu pelanggaran etik profesi kepolisian atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Terjadinya suatu pelanggaran kode etik profesi Kepolisian sebagai suatu cerminan perilaku  dan  sikap  anggota  Polri  dalam  menjalankan  fungsi  dan  tugas  pokok  sebagai penegak hukum, tidak profesional, hal ini akan berdampak pada citra Institusi Kepolisian Republik Indonesia kurang baik di mata masyarakat (Fitriani, 2020). Institusi Kepolisian Republik  Indonesia  akhir-akhir  ini  telah  menjadi  sorotan  diberbagai  media  televisi dengan  pemberitaan  yang  dinilai  kurang  profesional  dalam  menjalankan  fungsi  dan tugasnya sebagai penegak hukum, seperti “terhadap sebanyak 31 personel Polri diduga melakukan  pelanggaran  kode  etik  profesi  dalam  penanganan  perkara  pembunuhan Brigadir  Nofriansyah  Yoshua  Hutabarat  atau  brigadir  J”.  Tindakan  perintangan penyidikan (obstruction of justice) sampai dengan dugaan pelanggaran etik terhadap Irjen Teddy Minahasa, setelah terjerat kasus dugaan narkoba.
Institusi  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  harus  melakukan  tindakan penegakan  hukum  terhadap  kasus-kasus  terjadinya  pelanggaran  kode  etik  profesi Kepolisian  yang  dilakukan  oleh  anggota  Polri  melalui  Komisi  Kode  Etik  Polri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  yang  dalam  pelaksanannya  mengacu  pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pedoman sikap,  perilaku  dan  perbuatan  Polri  dalam  melaksanakan  tugas,  wewenang,  tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari.
Guna mewujudkan good governance dan clean government di internal Kepolisian dalam rangka memantapkan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya sebagai cerminan jati diri setiap anggota Polri yang dilandasi oleh jiwa Pancasila, maka perlu adanya tindakan penegakan  hukum  kode etik  profesi  bagi  Polri  yang  melakukan  pelanggaran  kode  etik melalui Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga citra institusi baik. Anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik dapat dipertanggungjawabkan  atas  perbuatannya  dan  diproses  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Komisi  Kode  Etik  Kepolisian  melakukan  penegakan  disiplin  Kode  Etik  Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan laporan atau pengaduan masyarakat tentang  adanya  dugaan  pelanggaran  disiplin.  Hal  ini  dilakukan  dengan  maksud  untuk lebih  memantapkan  profesionalisme  Polri  dibidang  penegakan  hukum  terutama  yang berkaitan  dengan  integritas  moral,  sikap  perilaku  dan  etika  profesi  serta  disiplin  dan tanggung jawab yang tinggi pada setiap personil Polri.
Kualitas  penegakan  hukum  yang  dituntut  masyarakat  dewasa  ini  bukan  sekedar kualitas formal, tetapi terutama kualitas penegakan hukum secara materiel atau penegak hukum  secara  substansial  (Sinaga,  2019).  Moralitas  penegakan  hukum  yang  harus dibenahi  sehingga  tidak  terjadinya  penyimpangan-penyimpangan  dalam  menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
Penegakan hukum merupakan salah satu fungsi dari sistem hukum sebagai sarana social  control  (Diab,  2014).  Hukum  itu  sendiri  sebagai  sarana  pengintegritas  berbagai kepentingan. Menurut Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa: “Penegakan hukum dapat  dirumuskan  sebagai  usaha  melaksanakan  hukum  sebagaimana  mestinya  dan  jika terjadi  pelanggaran,  maka  hal  yang  harus  dilakukan  adalah  memulihkan  hukum  yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali” (Abdulkadir, 2006).
Menurut  Satjipto  Rahardjo,  menyatakan  bahwa:  “Penegakan  hukum  pada hakikatnya merupakan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat  diatur  oleh  undang-undang  melainkan  juga  berdasarkan  kebijaksanaan  antara hukum dan etika. Oleh karena itu, pertimbangan secara nyata hanya diterapkan selektif dalam masalah penanggulangan kejahatan” (Rahardjo, 2010).
Menurut Hadisapoetro dalam Abintoro Prakoso, bahwa “Diskresi kepolisian yang dilakukan  oleh  seorang  terhadap  masalah  yang  hadapinya  secara  nyata,  berdasarkan keyakinan, kebenaran dan pertimbangan-pertimbangan pribadinya yang terbaik pada saat itu” (Prakoso, 2019).
Menurut Abintoro Prakoso (2019), wewenang diskresi tidak boleh digunakan secara sembarangan tanpa alasan yang rasional dan logis, akan tetapi selektif dan proposional yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum”.
Pada  hakikatnya  diskresi  berada  di  antara  hukum,  moral  dan  etika  sebagai perwujudan penegakan hukum dan gangguan penegakan hukum itu pun terjadi apabila terjadinya  penyimpangan  kaidah  hukum,  moral  dan  etika  (Salle,  2020).  Penegakan hukum  dalam  kenyataannya  mengandung  suatu  pilihan  dan  kemungkinan,  karena dihadapkan  pada  kenyataan  yang  kompleks.  Menurut  pandangan  ilmu  empirik, kompleksitas  tidak  dapat  diabaikan,  bahwa:  “Penegakan  hukum  tidak  bersifat  logis- universal namun merupakan variabel.
Penegakan  hukum  sarat  dengan  dimensi  perilaku  dengan  semua  faktor  yang menyertainya. Penegakan hukum buan lagi merupakan hasil dedukasi logis, melainkan lebih  merupakan  hasil  dari  pilihan-pilihan.  Dengan  demikian  output  dari  penegakan hukum tidak dapat hanya didasarkan pada ramalan logika semata, melainkan juga hal-hal
yang tidak menurut logis”. Oliver Wendell Holmes menyebutkan sebagai “the life of the law has not been logic, it has been experince”.
Menurut  Bambang  Waluyo  pada  umumnya  masyarakat  memandang  penegakan hukum  secara  sempit  yaitu:  “terkait  penegak  hukum  dalam  menegakkan  hukum  atau undang-undang.  Dalam  hal  ini  sikap  dan  tindakan  penegak  hukum  melaksanakan  atau menerapkan  hukum  tersebut.  Apabila  telah  sesuai  dengan  undang-undang  maka penegakan  hukum  dianggap  berhasil.  Pendapat  demikian  dikatakan  sempit,  karena keberhasilan  penegakan  hukum  dipengaruhi  bukan  saja  faktor  penegak  hukum,  dan undang-undang  namun  juga  terpenuhinya  sarana  dan  prasarana  penegak  hukum  serta kesadaran hukum masyarakat” (Waluyo, 2017).
Menurut  Satjipto  Raharjo  (2010),  mengidentifikasi  ciri-ciri  yang  sebaiknya  ada pada  penegakan  hukum  untuk  pembangunan  yakni  sebagai  berikut:  a)  Mempunyai kesadaran  hukum  lingkungan,  artina  tindakan-tindakan  dalam  penegakan  hukum hendaknya  mengait  kepada  proses-proses  yang  berlangsung  dalam  masyarakat,  seperti ekonomi, politik, dan sebagainya. b) Menyadari kedudukan dan kualifikasinya sebagai suatu badan yang harus ikut menggerakkan perubahan-perubahan. c) Penegakan hukum akan  banyak  terlibat  kepada  masalah  perbuatan-perbuatan  keputusan  daripada  sekedar menjadi badan yang melaksanakan saja (Rahardjo, 2010).
Apabila ciri-ciri di atas tercermin dalam penegakan hukum, maka dapat dikatakan bahwa penegakan hukum telah memberikan sumbangsih dalam pembangunan nasional yang  bertumpuh  pada  penegakan  hukum  yang  berkeadilan  sebagai  citra  hukum  yang harus dijadikan arah dan pedoman dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.
Etika  sebagai  pedoman  hidup  dalam  bermasyarakat,  setiap  institusi  membentuk anggota dengan moral etik yang baik, begitu pula dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berpedoman pada nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dan Kode Etik  Profesi  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  sebagai  tolok  ukur  dalam mewujudkan penegakan hukum, sebab melalui manusia itulah penegakan hukum dapat dijalankan.
Menurut Sudikno Mertokusumo (2019), “Etik adalah usaha manusia untuk mencari norma baik dan buruk. Etik diartikan juga sebagai “the principles of morality” atau “the field of study or morals or right conduct”. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa etik adalah filsafat tingkah laku atau filsafat mencari pedoman untuk mengetahui bagaimana manusia bertindak yang baik atau etis”.
Menurut Prajudi Atmosudirjo, (1981) menyatakan bahwa: “Moralitas adalah salah satu  syarat  yang  paling  diperhatikan  oleh  masyarakat,  moral  dan  ethic  umum  maupun kedinasan wajib dijunjung tinggi, perbuatan tidak senonoh, sikap kasar, kurang ajar, tidak sopan, kata-kata yang tidak pantas dan sebagainya wajib dihindarkan”.
Etik pada hakikatnya merupakan pandangan hidup dan pedoman tentang bagaimana orang itu seyogianya berperilaku. Etik yang berasal dari kesadaran manusia merupakan petunjuk tentang perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Etik juga merupakan penilaian atau kualifikasi terhadap perbuatan seseorang.
Kesadaran etik bukan hanya berarti sadar akan adanya baik dan buruk, tetapi juga sadar pula bahwa orang harus berbuat baik. Pencerminan karakter yang baik anggota Polri seperti  apa  yang  diamanatkan  dalam  Pasal  34  dan  Pasal  35  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terkait dengan etika profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Menurut  teori  Lawrence  Kohlberg  tentang  kesadaran  etis  (moral)  itu  bertumbuh dengan studi budaya hukum dalam Bachsan Mustaf yaitu: “pertama kesadaran moral dan
kedua tentang pembiasaan berperilaku yang diakui oleh masyarakat sebagai perilaku yang baik dan benar” (Mustafa, 2016).
Teori kesadaran moral, moralitas konvensional melukiskan adanya kesadaran moral orang  dewasa  melakukan  pembiasaan  perilaku  yang  baik  dan  benar  yaitu  pembiasaan menaati norma-norma hukum yang berlaku sebab norma hukum itu dibentuk sebagai hasil kesepakatan masyarakat di mana orang dewasa itu hidup. Maka untuk tidak dikatakan, orang dewasa yang tidak tahu adat, tidak beradab, atau orang yang tidak tahu diri, ia harus menaati norma-norma hukum yang telah disepakati bersama.
Proses pembinaan menaati norma-norma hukum positif, mustahil dilakukan tanpa kesadaran moral, jadi harus berdasarkan kesadaran moral. Sedangkan kesadaran moral itu menjadi sumber dari segala kesadaran manusia, misalnya kesadaran hukum. Di mana ada kesadaran hukum, di situ ada pembiasaan menaati norma-norma hukum, di situ ada kebiasaan  menaati  norma-norma  hukum  dan  akhirnya  di  mana  ada  kebiasaan  menaati norma-norma hukum disitu ada budaya hukum. Demikian juga, sama halnya dalam proses pembiasaan menaati norma-norma hukum untuk pembudayaan hukum sehingga menjadi budaya hukum.
Dalam institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, ada yang namanya kode etik profesi kepolisian sebagai pedoman bagi Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022  tentang  Kode  Etik  Profesi  Dan  Komisi  Kode  Etik  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia,  bahwa:  “Kode  Etik  Profesi  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik  Indonesia  dalam  melaksanakan  tugas,  wewenang,  tanggung  jawab  serta kehidupan sehari-hari.”
Kode  etik  profesi  Polri  pedoman  sikap  dan  perilaku  anggota  Polri  ketika menjalankan tugas dan tanggungjawabkan. Guna mewujudkan sifat etik yang baik, setiap anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam  melaksanakan  tugas  dan tanggungjawabnya  senantiasa  untuk  menghayati  dan  menjiwai  etika  profesi  kepolisian yang tercermin pada sikap dan perilakunya, sehingga terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.
Wujud  komitmen  moral  anggota  Polri  yang  meliputi  etika  kenegaraan  terdapat dalam  Pasal  1  angka  9  dan  Pasal  4,  kelembagaan  pada  Pasal  1  angka  10  dan  Pasal  5, kemasyarakatan pada Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6, dan kepribadian pada Pasal 1 angka 12 dan Pasal 7 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dibekali pula dengan etika kepolisian sebagai aspek dalam Kepolisian. Menurut  Rabbani (2021) menyebutkan bahwa: “Etika kepolisian  adalah  norma  tentang  perilaku  polisi  untuk  dijadikan  pedoman  dalam mewujudkan  pelaksanaan  tugas  yang  baik  bagi  penegak  hukum,  ketertiban  umum  dan keamanan masyarakat”.
Polri dalam menjalankan tugas disamping perpedoman pada hukum atau peraturan perundang-undangan  juga  harus  mempunyai  moral  yang  baik  sesaui  dengan  kode  etik profesi  Kepolisian  sebagai  pedoman  kode  etik  profesi  Kepolisian  yang  diatur  dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Berdasarkan  persoalan  terjadinya  pelanggaran  kode  etik  di  internal  Kepolisian, maka  dalam  penelitian  ini  merumuskan  masalah  tentang:  1)  Apa  penyebab  terjadinya
pelanggaran  kode  etik  profesi  yang  dilakukan  oleh  anggota  Polri  dan  2)  Bagaimana tindakan  penegakan  hukum  bagi  anggota  Polri  yang melakukan  pelanggaran  kode  etik profesi Kepolisian?
Berdasarkan  rumusan  masalah  ini  maka  dapat  mengimplementasikan  penegakan pelanggaran kode etik profesi Polri yang berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  normatif  adalah  “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka” (Soekanto, 1985). Sedangkan yang dimaksud data sekunder adalah data yang sumbernya diperoleh  dari  kajian  kepustakaan  dan  dilaksanakan  dengan  menginventaris  seluruh peraturan dan data yang ada kaitannya dengan objek penelitian yang diperoleh dari bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan  yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus dan ensiklopedia.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Penyebab  Terjadinya  Pelanggaran  Kode  Etik  Profesi  Yang  Dilakukan  Oleh Anggota Polri
Anggota  Polri  dalam  mengambil  tindakan-tindakan  diperlukan  ukuran kewajibannya  dalam  batas-batas  undang-undang  yang  berlaku  artinya  bahwa  anggota Polri tidak dibenarnya apabila menjalankan tugas dan wewenang didasarkan pada kriteria mau  atau  tidak  mau,  tetapi  harus  menekankan  pada  aturan  hukum  yang  ada.  Hal  ini sejalan apa yang dikatakan oleh Sadjijono, bahwa: “Wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya suatu wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan,  asas  legalitas  menjadi  salah  satu  prinsip  utama  yang  dijadikan dasar  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  terutama  setiap  penyelenggaraan  pemerintah harus  memiliki  legitimasi  wewenang  yang  diberikan  oleh  perundang-undangan” (Sadjijono & Santoso, 2017).
Disamping  menjalankan  tugas  dan  wewenang  berlandaskan  pada  peraturan perundang-undangan  Polri  juga  harus  mempunyai  moral  etik  yang  baik  dengan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya. Moralitas sesuai dengan kode etik profesi kepolisian, hal ini guna menghindari terjadinya penyimpangan tindakan diskresi, sebab pada hakekatnya terjadinya pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh anggota Polri, hal ini disebabkan oleh tindakan diskresi yang tidak sesuai dengan norma hukum dan etik profesi Kepolisian.
Sebagaimana  ditegaskan  dalam  teori  hukum  Satjipto  Rahardjo  bahwa  diskresi (kebijakan)  yang  membuat  keputusan  hukum  tidak  secara  ketat  diatur  oleh  undang- undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika. Diskresi yang mengabaikan hukum dan etika disinilah timbulnya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh  anggota  Polri  seperti  pada  kasus  pembunuhan  Brigadir  Nofriansyah  Yoshua Hutabarat  atau  brigadir  J”.  Tindakan  perintangan  penyidikan  (obstruction  of  justice)
sampai dengan dugaan pelanggaran etik terhadap Irjen Teddy Minahasa, setelah terjerat kasus dugaan narkoba.
Tindakan diskresi yang dilakukan oleh anggota Polri tersebut disebabkan timbulnya penilaian yang diyakini untuk bertindak bagi setiap anggota Polri sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang konkrit yang mengharuskan untuk bertindak, dan penilaian dan keyakinan  setiap  individu  anggota  Polri  sangatlah  berbeda-beda  tergantung  pada pengalaman,  pengetahuan,  kecerdasan  dan  moralitas  masing-masing.  Oleh  karena  itu bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri tersebut dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang wajib berpegang pada norma hukum dan moral.
Moralitas ini mempunyai peran penting dalam suatu tindakan dalam menggunakan wewenang  diskresi,  sehingga  dalam  menilai  situasi  konkrit  diperlukan  persyaratan- persyaratan  seperti  tindakan  anggota  Polri  tidak  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan  dan  tindakan  itu  untuk  melindungi  hak-hak  seseorang,  untuk mempertahankan ketertiban, ketentraman dan keamanan umum (Pratama, 2012).
Tindakan  diskresi  anggota  Polri  mengabaikan  atau  tidak  patuh  terhadap  norma hukum dan tidak menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya serta kode etik profesi kepolisian,  seperti  pada  kasus  pembunuhan  Brigadir  Nofriansyah  Yoshua  Hutabarat sebanyak  31  personel  Polri.  Para  pelaku  melakukan  tindakan  diskresi  berdasarkan perintah  Atasan  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan  hukum,  standar  operasional  dan melanggar kode etik profesi kepolisian yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yaitu adanya  tekanan  yang  tidak  dari  Atasan  yang  tidak  bisa  dibantah  atau  adanya  struktur komando yang tidak boleh membantah perintah Atasan, padahal Bawahan dapat menolak perintah Atasan apabila melanggar norma hukum dan kode etik profesi kepolisian, hal ini ditegaskan  dalam  Pasal  6  ayat  (2)  huruf  b  Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  2022  tentang  Kode  Etik  Profesi  Dan  Komisi  Kode  Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa: “Setiap Pejabat Polri yang berkedudukan sebagai  Bawahan  wajib:  menolak  perintah  Atasan  yang  bertentangan  dengan  norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan”.
Begitu  juga  dengan  Atasan  dilarang  memberikan  perintah  bertentangan  dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan dan menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab serta menghalangi atau menghambat proses penegakan hukum  terhadap  bawahannya  yang  dilaksanakan  oleh  fungsi  penegakan  hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  2022  tentang  Kode  Etik  Profesi  Dan  Komisi  Kode  Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  anggota  Polri  tersebut  telah  melanggar norma  hukum  dan  pelanggar  kode  etik  profesi  kepolisian  yaitu  bertindak  atas  dasar perintah Atasan yang tidak sesuai dengan aturan hukum dan etik profesi kepolisian atau Atasan  tersebut  memerintahkan  tidak  sesuai  dengan  aturan  hukum,  maka  hal  ini bertentangan dengan etika profesi kepolisian yang termuat dalam etika pribadi Pasal 8 huruf c angka 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia,
bahwa: “Setiap Pejabat Polri dalam Etika Keperibadian, wajib menaati dan menghormati norma hukum, norma agama, norma kesusilaan; dan nilai-nilai kearifan lokal”.
Berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf c angkat 1 di atas, setiap pejabat Polri tidak mentaati dan menghormat norma hukum, agama, kesusilaan yang ada dan menjalankan penegakan  hukum  tidak  sesuai  dengan  standar  operasional  serta  larangan  bagi  Atasan memberikan  perintah  bertentangan  dengan  norma  agama,  kesusilaan,  menggunakan kewenangannya  secara  tidak  bertanggung  jawab  dan  menghalangi  atau  menghambat proses penegakan hukum terhadap bawahannya yang dilaksanakan oleh fungsi penegakan hukum,  maka  anggota  Polri  tersebut  telah  melakukan  pelanggaran  kode  etik  profesi kepolisian.

## B. Tindakan Penegakan Hukum Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian
Konsep pelanggaran yang dilakukan pada nilai-nilai etik tersebut tentu saja bersifat abstrak dan sulit untuk diterapkan pembuktian, maka dari itu institusi Kepolisian Negara Republik  Indonesia,  untuk  menjaga  sikap  dan  perilaku  anggotanya  Tribrata  dan  Catur Prasetya  yang  dilandasi  dan  dijiwai  oleh  Pancasila  dan  memberikan  pedoman  dalam berperilaku  bersikap  dan  terjadinya  perubahan  etika,  budaya  dan  berperilaku  dalam masyarakat, maka dari itu tugas dan wewenang Polri sebagai penegak hukum, tidak boleh melanggar  ketentuan  hukum  yang  diamanatkan  dalam  Pasal  34  dan  Pasal  35  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan apabila anggota Polri pelanggaran kode etik profesi kepolisian.
Maka perlu adanya tindakan penegakan hukum bagi anggota polri yang melakukan pelanggaran  kode  etik  profesi  kepolisian.  Dalam  hal  penegakan  hukum  mengacu pada teori hukum Satjipto Rahardjo bahwa: “Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan diskresi  (kebijakan)  yang  membuat  keputusan  hukum  tidak  secara  ketat  diatur  oleh undang-undang  melainkan  juga  berdasarkan  kebijaksanaan  antara  hukum  dan  etika” (Rahardjo, 2010).
Pelaksanaan penegakan hukum bagi pelanggaran kode etik profesi Kepolisian, demi memberikan kepastian hukum dibentuk Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penegakan bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode  Etik  Profesi  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  berlandaskan  pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pelaksanaan penegakan pelanggaran kode etik kepolisian melalui sidang Kode Etik Profesi  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Adapun  sistem  persidangan  kode  etik dilaksanakan sama seperti apa yang termuat dalam tata cara dalam sistem peradilan yang diatur  dalam  hukum  acara  seperti  adanya  laporan  atau  pengaduan,  pemeriksaan,  berita acara  pemeriksaan,  penuntutan  serta  adanya  upaya  banding  dan  Peninjauan  Kembali. Bagi setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik profesi akan dikenakan sanksi etika dan sanksi administrasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 107 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi
Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemberian sanksi etika dijelaskan dalam Pasal 108, bahwa:
(1) Sanksi etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a, meliputi: a) Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela; b) Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak  yang  dirugikan;  c)  Kewajiban  Pelanggar  untuk  mengikuti  pembinaan  rohani, mental dan pengetahuan profesi selama 1 (satu) bulan.
(2) Sanksi etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan terhadap Pelanggar yang melakukan Pelanggaran dengan kategori ringan.
Penjatuhan  sanksi  etik  bagi  anggota  Polri  yang  pelanggaran  kode  etik  profesi kepolisian  berkewajiban  untuk  mengikuti  pembinaan  rohani,  mental  dan  pengetahuan profesi  selama  1  bulan  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  108  ayat  (1)  huruf  c Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi  Dan  Komisi  Kode  Etik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Kewajiban mengikuti pembinaan tersebut dengan tujuan sebagai berikut:

## a) Pembinaan rohani
Pembinaan rohani bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik profesi yang  bertujuan  untuk  memupuk  keimanan  dan  ketakwaan.  Memotivasi  anggota  Polri supaya ketakwaan dan keimana kepada Allah SWT bagi umat beragama Islam dan Tuhan Yang  Maha  Esa  bagi  nonmuslim  yang  beribadah  menurut  agama  dan  kepercayaannya masing-masing, hal ini dapat menumbuhkan keimanan yang kuat, sehingga anggota Polri dapat mengimplementasikan pada tugas dan wewenangnya selalu berpegang teguh pada agama, moral yang baik dan berbudi luhur.

## b) Pembinaan mental
Pembinaan  mental  bagi  anggota  Polri  yang  melakukan  pelanggaran  kode  etik profesi, sangat dibutuhkan guna membentuk sikap mental yang berbudi luhur yang dapat diharapkan  peningkatkan  sikap  seorang  pejabat  penegak  hukum  memiliki  moral  yang tinggi seperti tunduk pada aturan hukum yang ada dan bertindak sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan dan tidak melanggar kode etik profesi kepolisian serta menjunjung tinggi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya.
Peningkatan  pembinaan  mental  yang  berbudi  luhur  dan  terpuji  yang  dapat membentuk perilaku dan penampilan sikap bersih dan jujur, tanggap akan rasa keadilan, memikul rasa tanggung jawab, mendudukan dirinya sebagai pengemban pelayanan dan bukan sebagai instrument of power atau alat kekuasaan yang rakus.

## c) Pembinaan pengetahuan profesi
Pembinaan  pengetahun  profesi,  dimana  anggota  Polri  sebagai  penegak  hukum, diharapkan  dapat  memahami  dan  memaknai  apa  yang  diperoleh  dari  pembinaan pengetahun  profesi  dalam  membentuk  sikap  moral  dan  etika  yang  baik  yang  dapat diimplementasikan  melalui  tugas  dan  wewenangnya  sebagaimana  mestinya,  bekerja secara  profesional  dan  mempunyai  integritas  yang tinggi,  dan  bertindak  sesuai  dengan norma  hukum  dan  standar  operasinal  prosedur,  nilai-nilai  Tribrata  dan  Catur  Prasetya serta kode etik profesi kepolisian.
Sedangkan yang dimaksud dengan pemberian sanski administratif, diatur dalam Pasal 109 bahwa sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b, meliputi: a) Mutasi Bersifat Demosi paling singkat 1 (satu) tahun; b) Penundaan kenaikan pangkat  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  3  (tiga  tahun);  c)  Penundaan pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga tahun); d) Penempatan pada Tempat Khusus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan e)  PTDH.
(2)  Sanksi  administratif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  dapat  dikenakan terhadap Terduga Pelanggar yang melakukan Pelanggaran dengan kategori sedang dan kategori berat.
Pemberian  sanksi  adminsitrasi  kategori  berat  yaitu  dengan  dikenakannya  sanksi PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (1) huruf e. yang dimaksud dengan PTHD, menurut ketentuan Pasal 1 angka 29 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa: “Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang selanjutnya disingkat PTDH adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian  oleh  pejabat  yang  berwenang  terhadap  Pejabat  Polri  karena  sebab-sebab tertentu”.
Terhadap Terduga yang melakukan pelanggaran kode eteik profesi kepolisian yang diancam  sanksi  pemberhentian  tidak  dengan  hormat  diberikan  kesempatan  untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kebijakan ini semata-mata diatur untuk diberikan kepada anggota Polri didengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 111 ayat (2) bahwa:
Pertimbangan  tertentu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  meliputi  Terduga Pelanggar:  a)  Memiliki  masa  dinas  paling  sedikit  20  (dua  puluh)  tahun;  b)  Memiliki prestasi,  kinerja  yang  baik,  dan  berjasa  kepada  Polri,  bangsa  dan  negara  sebelum melakukan  Pelanggaran;  dan  c)  Tidak  melakukan tindak  pidana  yang  diancam  dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
Penjatuhan  sanksi  etika  dan  sanksi  administrasi  bersifat  kumulatif  atau  alternatif sesuai dengan penilaian dan pertimbangan dalam sidang kode etik profesi kepolisian dan penjatuhan sanksi tidak menghapuskan tuntutan pidana atau perdata. Penjatuhan sanksi kode etik profesi kepolisian gugur apabila Terduga Pelanggar kode etik profesi meninggal dunia.
Pelaksanaan  penegakan  hukum  bukanlah  semata-mata  pelaksanaan  peraturan perundang-undangan tetapi perlu adanya kebijakan bagi para pemangku penegak hukum antara  hukum  dan  etika.  Menurut  Bambang  Waluyo  (2017),  bahwa:  “Keberhasilan penegakan  hukum  dipengaruhi  bukan  saja  faktor  penegak  hukum,  dan  undang-undang namun juga terpenuhinya sarana dan prasarana penegak hukum serta kesadaran hukum masyarakat”.
Berdasarkan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  penegakan  hukum tersebut maka perlu adanya tindakan-tindakan sebagai berikut:

## a) Penegak hukum
Penegak  hukum  (Pejabat  Polri)  dalam  ini  Komisi  Kode  Etik  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  bukan  saja  dituntut profesionalitas dan mempunyai integritas yang tinggi tetapi harus disiplin dan etik moral yang baik yang berpedoman pada nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
b) Undang-Undang
Tindakan penegakan hukum didasari pada undang-undang sebagai landasan hukum bagi para penegak hukum dalam menentukan sanksi apa yang harus diberikan oleh para pelaku  pelanggaran  kode  etik  profesi,  seperti  Pasal  34  dan  Pasal  35  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dan  Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan  Komisi  Kode  Etik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  serta  pelaksanaan peraturan lainnya.
c) Fasilitas atau sarana dan prasarana
Keberadaan  Komisi  Kode  Etik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang dibentuk  di  lingkungan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  sebagai  fasilitas  atau sarana  dan  prasarana  dalam  mewujudkan  penegakan  hukum,  perlu  adanya  fasilitas pendukung  seperti  akomodasi,  transportasi,  dan  lain-lain  yang  diperlukan  demi terselenggaranya pemeriksaan, penuntutan, persidangan dan eksekusi.
d) Kesadaran hukum masyarakat
Kesadaran hukum masyarakat disini yaitu tidak saja untuk para terduga pelanggar kode etik profesi tetapi bagi para pejabat pemangku penegak hukum di sidang Kode Etik Profesi Kepolisian dan juga bagi seluruh anggota Polri. Kesadaran hukum para penegak hukum  sangat  dipenting  dalam  mewujudkan  penegakan  hukum  antara  lain:  1)  Adanya kesadaran profesi sebagai penegak hukum yang diembannya oleh seluruh anggota Polri. 2) Dalam melaksanakan penegakan hukum adanya kesadaran dimana penegakan hukum yang sesuai dengan ukuran-ukuran tentang hukum yang ada. 3) Kepatuhan dari anggota Polri terhadap kaidah-kaidah hukum yang ada selaras dengan kode etik profesi kepolisian. 4) Bekerja secara profesional dan berintegritas tinggi.
Disamping ke empat (4) faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum, pihal yang sangat menentukan adalah etik yang baik bagi para penegak hukum, sebagaimana  ditegaskan  dalah  teori  Sudikno  Mertokusumo  (2019),  etik  adalah  filsafat tingkah  laku  atau  filsafat  mencari  pedoman  untuk  mengetahui  bagaimana  manusia bertindak  yang  baik  atau  etis”.  Tindakan  penegakan  hukum  bagi  anggota  polri  yang melakukan pelanggaran kode etik profesi kepolisian, sangat dipengaruhi oleh bagaimana tindakan manusia sebagai pemangku penegak hukum itu sendiri.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  pembahasan,  penulis  memberikan  kesimpulan sebagai berikut:
Penyebab  terjadinya  pelanggaran  kode  etik  profesi  yang  dilakukan  oleh  anggota polri dikarenakan adanya tindakan diskresi yang tidak sesuai dengan norma hukum dan etik  profesi  Kepolisian  yaitu  bertindak  atas  dasar  perintah  Atasan  yang  tidak  sesuai dengan  aturan  hukum  dan  etik  profesi  kepolisian  atau  Atasan  tersebut  memerintahkan tidak sesuai dengan aturan hukum.
Bagi  setiap  anggota  Polri  yang  melakukan  pelanggaran  kode  etik  profesi  akan dikenakan sanksi etika dan sanksi administrasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 107 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penjatuhan sanksi etik bagi anggota Polri yang pelanggaran kode etik profesi kepolisian berkewajiban untuk mengikuti pembinaan rohani, mental dan pengetahuan profesi selama 1 bulan. Pemberian sanksi  adminsitrasi  kategori  berat  yaitu  sanksi  PTDH  (Pemberhentian  Tidak  Dengan Hormat) diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri..

## BIBLIOGRAPHY
Abdulkadir, M. (2006). Etika Profesi Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti .
Atmosudirdjo, S. P. (1981). Hukum administrasi negara . Ghalia Indonesia.
Diab, A. L. (2014). Peranan hukum sebagai social control, social engineering dan Social welfare. Al-’Adl , 7 (2), 53–66.
Fitriani,  A.  P.  (2020). Penegakan  Hukum  terhadap  Penyalahgunaan  Narkotika  oleh Anggota  Kepolisian  Ditinjau  dari  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia .
Mertokusumo,  S.  (2019).  Mengenal  Hukum:  Suatu  Pengantar,  Yogyakarta:  CV. Maha Karya Pustaka .
Mustafa, B. (2016). Sistem Hukum Indonesia Terpadu, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti .
Prakoso, A. (2019). Diskresi kewenangan polisi pada tahap penyidikan .
Pratama, D. P. (2012). Tindakan Diskresi Polisi Dalam Melaksanakan Tugas Penyidikan Di POLDA DIY .
Rabbani,  N.  (2021).  Penegakan  Hukum  Peraturan  Kedinasan  Kepolisian  Dalam Menangani Pelanggaran Etika Kepolisian. Widya Yuridika: Jurnal Hukum , 4 (1), 65– 80.
Rahardjo, S. (2010). Penegakan hukum progresif . Penerbit Buku Kompas.
Sadjijono, S., & Santoso, B. T. (2017). Hukum Kepolisian Di Indonesia: Studi Kekuasaan Dan Rekontruksi Fungsi Polri Dalam Fungsi Pemerintahan . Laksbang Pressindo.
Saharuddin,  S.  (2017).  Strategi  Penegakan  Hukum  Disiplin  Anggota  Polri  sebagai Perwujudan  untuk  Mencapai  Pemerintahan  yang  Baik  dan  Bersih. Al  Hikam , 1 (2), 75–91.
Salle, S. (2020). Sistem Hukum dan Penegakan Hukum . CV. Social Politic Genius (SIGn).
Sinaga,  J.  (2019).  Kebijakan  Penegakan  Hukum  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi Berdasarkan Pendekatan Non-Penal. Law Pro Justitia , 2 (2).
Soekanto, S. (1985). Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Cet.
Waluyo,  B.  (2017). Penegakan  Hukum  Di  Indonesia,  Cetakan  Kedua .  Jakarta:  Sinar Grafika.
Copyright holder: Dilla Hariyanti, Mugiati (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: