## Penarikan Retribusi Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam

## Hidayatullah
Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta hidayatullah@amayogyakarta.ac.id
Received: 30 th June 2023 Revised: 26 th July Accepted: 30 th July 2023

## Abstract
This  study  discusses  the  collection  of  garbage  retribution  at  the  Yogyakarta  Environment Service (DLH) from the perspective of Islamic law. Regional retribution in question is general service retribution, namely garbage retribution. The levy is an effort by the Yogyakarta city government in dealing with environmental hygiene. This research is a field research approach to legislation and Islamic law. Sources of data in the form of primary data and secondary data obtained  from  observations,  interviews,  and  literature.  From  the  results  of  the  research conducted, it can be concluded that the Yogyakarta City Environment Service (DLH) garbage retribution revenue is in accordance with Law No. 28 of 2009. And in accordance with Islamic law using an ijarah benefit contract. While the inhibiting factors in the garbage levy at the Yogyakarta  City  Environment  Service  (DLH)  consist  of  two  factors,  the  first  is  the  lack  of awareness of the community members in paying the garbage retribution. And second, the lack of discipline of field workers in collecting garbage retribution.

## Keywords: Retribution, Garbage, Islamic law, Environment

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  penarikan  retribusi  sampah  di  Dinas  Lingkungan  Hidup (DLH) Yogyakarta  dilihat  dalam  perspektif  hukum  Islam.  Retribusi  daerah  yang  dimaksud adalah retribusi jasa umum yaitu pelayanan kebersihan. Retribusi tersebut merupakan usaha pemerintah  kota  Yogyakarta  dalam  menangani  kebersihan  lingkungan.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  lapangan  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan  hukum  Islam. Sumber  data  berupa  data  primer  dan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  hasil  observasi, wawancara, dan studi pustaka. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendapatan retribusi sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2009. Dan sesuai dengan hukum Islam menggunakan akad ijarah  manfaat .  Sedangkan  faktor  penghambat  dalam  retribusi  sampah  di  Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Yogyakarta terdiri atas dua  faktor, yang pertama kurangnya kesadaran warga masyarakat dalam membayar retribusi sampah. Dan yang kedua, kurangnya kedisiplinan pekerja lapangan dalam menarik retribusi sampah.
Kata kunci: Retribusi, Sampah, Hukum Islam, Lingkungan Hidup

## Pendahuluan
Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin  tertentu  yang  khusus  disediakan  dan/atau  diberikan  oleh  pemerintah  daerah  untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek retribusi daerah terdiri dari jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu 1 . Rendahnya kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan adalah bukti nyata masih minimnya pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah  pendapatan  yang  bersumber  dan  dipungut sendiri  oleh  pemerintah  daerah.  Sumber  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  terdiri  dari,  pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.
Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat  dan  Daerah  Pasal  1  Angka  18  menyatakan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  yang selanjutnya disebut PAD adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan. 2 Setiap  daerah  baik  itu kabupaten ataupun kota, diberi kesempatan untuk menggali potensi sumber-sumber keuangan yang ada di daerahnya masing-masing dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi.
Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam Bab VI Pasal 108 ayat 1 menetapkan bahwa objek retribusi terbagi atas berbagai jenis jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah antara lain sebagai berikut 3 :
1. Retribusi jasa umum
2. Retribusi jasa usaha
3. Retribusi perizinan tertentu
Saat  ini,  daerah-daerah  sudah  banyak  yang  berkembang  mengikuti  perkembangan zaman, oleh karena itu kebutuhan masyarakat juga semakin tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tingginya tingkat kebutuhan masyarakat menjadi peluang untuk pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber pendapatannya. Salah satu peluang yang sangat berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah jasa umum.
1 Marihot P. Siahaan, Pajak Daerah & Retribusi Daerah , 4th ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
2 BPK,  “Undang-Undang  RI  No.  33  Tentang  Perimbangan  Keuangan Antara  Pemerintah  Pusat  Dan  Daerah” (Jakarta, 2004), https://peraturan.bpk.go.id.
3 BPK,  “Undang-Undang  RI  No.28  Tentang  Pajak  Dan  Retribusi  Daerah”  (Jakarta,  2009), https://peraturan.bpk.go.id.
Jasa  umum  yang  dimaksud  di  sini  adalah  pelayanan  kebersihan.  Oleh  sebab  itu diperlukan  usaha  dari  pemerintah  kota  dalam  menangani  kebersihan  lingkungan  khususnya pada sampah. Jasa umum merupakan salah satu yang menjadi objek retribusi. Retribusi daerah merupakan  salah  satu  jenis  penerimaan  daerah  yang  dipungut  sebagai  pembayaran  atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Retribusi  daerah  merupakan  sumber  pendapatan  yang  paling  memungkinkan  untuk dikembangkan  sesuai  dengan  pemerintah  daerah  masing-masing,  karena  pemerintah memperoleh kebebasan dalam memungut retribusi akan tetapi harus sesuai dengan undang- undang yang telah ditetapkan.
Skema  wajib  retribusi  sampah  ini  dilatar  belakangi  oleh  bertambahnya  jumlah penduduk,  perubahan  pola  konsumsi,  serta  gaya  hidup  Masyarakat.  Hal  tersebut  telah meningkatkan jumlah timbunan sampah, baik jenis ataupun karakeristiknya. Permasalahan ini muncul  setiap  tahun  dan  terus  berlangsung  tanpa  ada  solusi  yang  tepat  untuk menanggulanginya.  Oleh  karena  itu,  kewajiban  dalam  retribusi  sampah  sangat  dibutuhkan dalam  penanganan  masalah  tersebut  agar  dapat  meningkatkan  kebersihan  di  suatu  daerah. Maka dari itu, masyarakat diharuskan untuk bersama-sama menjaga lingkungan alam sekitar, karena  kebersihan  lingkungan  merupakan  salah  satu  indikator  yang  sangat  mempengaruhi kesehatan masyarakat.
Penerimaan  retribusi  sampah  sebagai  sumber  pendapatan  sangat  penting  bagi pemerintah, dalam hal ini diperlukan sistem pengelolaan sampah yang baik. Namun, pelayanan retribusi sampah tidak selalu berjalan efektif dan efisien, sehingga sering terjadi masalah dalam penerimaan  dan  pembayaran  retribusi  sampah.  Oleh  karena  itu  dibutuhkan  terobosan  baru untuk  mengefektifkan  pelaksanaan  penerimaan  dan  pembayaran  retribusi  sampah  melalui prosedur yang jelas dan efisien.
Undang-undang  otonomi  daerah  memberikan  kekuasaan  penuh  bagi  setiap  daerah untuk  mengatur,  mengelola  dan  mengurus  wilayahnya  masing-masing  untuk  kepentingan masyarakat.  Dan  untuk  segala  bentuk  kebijakan  pemerintah  yang  dilakukan  harus  selalu mengutamakan kepentingan rakyat serta melibatkan masyarakat dalam setiap pelaksanaannya. Pemerintah  dituntut  untuk  melakukan  pemungutan  baik  itu  berupa  pajak  ataupun  retribusi secara  bijak  dan  transparan.  Keberhasilan  otonomi  daerah  bisa  dapat  dilihat  dari  hasil pendapatannya.
Dalam kajian Islam, pendapatan pemerintah hanya berasal dari sumbangan publik. Di awal  penyebaran  agama  Islam,  pembayaran  zakat  pada  saat  itu  belum  diwajibkan,  namun
seiring perkembangan Islam dan zaman, Nabi mulai membuat beberapa kebijakan. Salah satu kebijakan yang diambil adalah membangun masjid. Selain sebagai tempat untuk ibadah, masjid pada masa itu dijadikan juga sebagai tempat pemerintahan. Selain itu, Baitul mal pada masa awal pemerintahan merupakan sebuah lembaga keuangan negara yang mengatur pemasukan dan pengeluaran pemerintah bagi rakyatnya agar pemerintahan dapat terus berjalan 4 . Pada masa itu, Islam mengatur masalah perpajakan yang lebih dikenal dengan zakat. Zakat diperuntukkan bagi umat muslim yang dikelola dalam Baitul Mal dan jizyah atau pajak dibebankan kepada umat selain Islam yang dibayarkan kepada pemerintah Islam.
Dalam ajaran Islam, telah diatur bahwa sebagai seorang muslim, selain harus mematuhi aturan-aturan  hukum  yang  telah  Allah  dan  Rasul  tetapkan  maka  diharuskan  juga  untuk mematuhi  aturan  pemerintah  atau  pemimpin  yang  biasa  disebut  dengan ulil  amri . Apabila menyalahi  aturan  yang  telah  ditentukan  dari  suatu  pemimpin,  maka  hal  tersebut  jelas  telah melalaikan aturan sebagaimana yang telah Allah tetapkan. Hal ini sesuai dengan surat An-Nisa ayat 59 5 :
ْوُسَّرلا اوُعْ يِطَاَو َٰٓللّا اوُعْ يِطَا ااْوُ نَمٓا َنْيِذَّلا اَهُّ يَآيٰ
ْمُتْ نُك ْنِا  ِلْوُسَّرلاَو ِٰٓللّا  َلِِا ُهْوُّدُرَ ف ٍءْيَش ِْفِ ْمُتْعَزاَنَ ت ْنِاَف ْۚ ْمُكْنِم ِرْمَْلْا  ِلِوُاَو  َل
ًلْيِوَْتَ ُنَسْحَاَّو ٌْيَْخ َكِلٓذ  ِِۗرِخْٓلْا ِمْوَ يْلاَو ِٰٓللِّبِ َنْوُ نِمْؤُ ت

## ࣖ
Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).
Segala sesuatu harus berdasarkan peraturan yang telah ditentukan bukan karena atas dasar  suka  sama  suka.  Dalam  menjalankan  suatu  perjanjian  baiknya  dilakukan  dengan kejujuran dan atas  kerelaan bagi  kedua belah pihak yang bersepakat. Hal  ini sesuai  dengan surat An-Nisa ayat ayat 29 6 :
ْنَع ًةَراَِتِ َنْوُكَت ْنَا اَّلِْا ِلِطاَبْلِبِ ْمُكَنْ يَ ب ْمُكَلاَوْمَا ااْوُلُكَْتَ  َلْ اْوُ نَمٓا َنْيِذَّلا اَهُّ يَآيٰ َسُفْ نَا ااْوُلُ تْقَ ت  َلَْو ِۗ ْمُكْنِٰم ٍضاَرَ ت َٰٓللّا َّنِا ِۗ ْمُك
اًمْيِحَر ْمُكِب َناَك
4 Nurul Huda, Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis Dan Sejarah Publik Islami (Jakarta: (Prenada Media Group, 2012).
5 Tim  Penyempurnaan  Terjemahan  Al-Qur’an, Al-Qur’an  Dan  Terjemahannya (Jakarta:  Lajnah  Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).
6 Al-Qur’an.
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu .
Dari uraian di atas apabila dikaitkan dengan retribusi dapat diambil kesimpulan bahwa peran  aktif  masyarakat  dalam  pembayaran  retribusi  daerah  merupakan  salah  satu  bentuk pengamalan mentaati ulil amri . Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam suarat An Nisa ayat 59 dan dikuatkan lagi dengan ayat 29.
Beberapa  penelitian  yang  membahas  tentang  retribusi  sebagaimana  yang  dilakukan oleh Busrah pada tahun 2017 menjelaskan bahwa mekanisme praktek pemungutan retribusi yaitu tahap awal berupa perencanaan dalam hal ini yaitu penentuan sistem yang akan digunakan dalam perparkiran guna meningkatkan capaian target dalam tiap tahunnya 7 . Selanjutnya, dalam penelitian  ini  menyebutkan  bahwa  sistem  pemungutan  retribusi  yang  digunakan  yaitu  lebih mengedepankan  untuk  menghindari  kemungkinan  terburuk  yang  akan  terjadi  dari  pada memungut biaya retribusi jika terjadi perdebatan dengan masyarakat selaku pengguna jasa. Hal tersebut sesuai dengan kaidah ushul fiqih yang mengatakan bahwa menghindari kemudharatan lebih baik dari pada mengambil manfaat 8 . Hal yang sama juga dinyatakan Feriyanto dalam penelitiannya yang menjelaskan bahwa dalam kajian normatif, praktik sewa menyewa ( ijārah ) lahan  parkir  tidak  sah  menurut syara’ ,  karena  akad ijārah yang  digunakan  dalam  transaksi parkir  tersebut  bertentangan  dengan  salah  satu  prinsip muamalah .  Prinsip muamalah yang dimaksud yaitu; muamalah yang dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur  penganiayaan,  dan  unsur-unsur  pengambilan  kesempatan  dalam  kesempitan. Selain itu, hal tersebut juga telah melanggar salah satu asas akad yaitu asas amanah. Dalam kajian yuridis, penggunaan klausul baku dalam penarikan retribusi tarif parkir di taman parkir plaza Sriwedani kota Yogyakarta ini tidak sah menurut hukum 9 .
Untuk Strategi optimal untuk meningkatkan penerimaan retribusi sampah rumah tangga yaitu pemberian pemahaman kepada masyarakat/sosialisasi, revisiregulasi yang mudah untuk diterapkan,  perbaikan  sarana  dan  prasarana  persampahan,peningkatan  kinerja  Sumber  Daya Manusia (SDM) dan pelayanan, penyuluhan dan penegakan hukum,  insentif  dan disinsentif
7 Busrah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Pemungutan Retribusi Parkiran Pada Pasar Sentral Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar,” J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam 2, no. 2 (2017): 51, https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/jalif/article/view/442.
8 Busrah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam….
9 Feriyanto, “Penarikan Retribusi Parkir Dalam Prespektif Normatif, Yuridis, Dan Sosiologi Hukum Islam,” Az Zarqa’ 9, no. 2 (2017): 237, https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1465.
pengurangan  sampah 10 .  Berbeda  dengan  yang  lain,  metode  pengelolaan  sampah  yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Subulussalam adalah Metode Sanitary Landfill . Metode ini  dilakukan  oleh  Dinas  Kebersihan  Kota  untuk  mengelola  sampah  dengan  melakukan pelapisan  geotekstil  yang  tahan  karat  pada  permukaan  tanah  sebelum  ditimbuni  sampah. Geoteksti berfungsi mengalirkan air lindi ke bak penampungan agar tidak mencemari tanah. Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Subulussalam secara keseluruhan sudah  baik  hanya  saja  belum  berwawasan  lingkungan,  karena  pengelolaan  baru  sebatas menjalankan sistem pengumpulan, pengangkutan, dan pemusnahan, belum menjalankan aspek keberlanjutan  misalnya  belum  melakukan  pemisahan  sampah  dari  sumbernya  dan  belum adanya tindakan pengelolaan sampah menjadi barang yang lebih berguna 11 .
Sementara itu Khamim Al Ahkof menyatakan dalam penelitiannya bahwa jika dilihat dari sisi hukum Islam secara maslahah mursalah penarikan retribusi pada spot foto di Wisata Watu  Bale,  Desa  Pasir,  Kecamatan  Ayah,  Kabupaten  Kebumen  ini  mendatangkan  suatu kemaslahatan  yang  cukup  besar  untuk  umat,  walaupun  ada  beberapa  orang  yang  merasa dirugikan dengan adanya penarikan retribusi ini. Kemaslahatan yang terlihat yaitu dari segi pembagian hasil dan beberapa wisatawan 12 . Berbeda dengan Hartono, ia menyatakan bahwa retribusi  parkir  yang  tidak  resmi  akan  dikatakan  halal  dan  bukan  merupakan  pungli  dalam hukum Islam, apabila telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak (petugas parkir dan pemilik area parkir). Karena tidak  ada pihak manapun yang diberatkan dan itu telah sesuai dengan kaidah hukum Islam yang berlaku 13 .
Dari  beberapa  penelitian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  penarikan  retribusi  yang diterapkan di beberapa pemerintah daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang diatur dalam undang-undang pemerintah no. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat  dan  Daerah. Akan  tetapi  beberapa  kasus  ada  yang  tidak  sesuai  dengan  hukum  islam, dikarena tidak sesuai dengan akad dan norma-norma yang ada dalam hukum islam.

## Tinjauan Pustaka
10 Ahmad Firman Nurhikmrah, Muh Said, “Strategi Peningkatan Penerimaan Retribusi Sampah Rumah Tangga Sebagai  Sumber  Pad  Di  Wilayah  Kecamatan  Manggala  Kota  Makassar,” Jurnal  Magister  ManajemenNobel Indonesia 3, no. 5 (2022): 817, https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/JMMNI/article/view/3232.
11 Hasbullah, Taufik Ashar, and Nurmaini, “Analisis Pengelolaan Sampah Di Kota Subulussalam, Tahun 2017,” Jurnal JUMANTIK 4, no. 2 (2019): 135, http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/kesmas/article/view/4147.
12 Khamim Al Ahkof, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Retribusi Pada Spot Foto Wisata (Studi Kasus Di Wisata Watu Bale, Desa  Pasir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen),” Az Zarqa’ 11, no. 1 (2019): 197, https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/2082.
13 Hartono  dan  Sufia  Widi  Kasetyaningsih,  “Retribusi  Jasa  Parkir  Dalam  Pandangan  Islam  (Studi  Tentang Retribusi Daerah Di
Kota Surakarta),”
SUHUF 30,
no. 2 (2018): 221, https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/download/7644/4372.

## Pendapatan Asli Daerah
Menurut  undang-undang  No.  28  Tahun  2009  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah 14 .
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah yang berasal dari  sumber-sumber  daerah  dalam  wilayahnya  sendiri.  Proses  pemungutan  dilakukan berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang  berlaku.  Sektor  pendapatan  daerah  memegang  peran  penting  bagi  pemerintah,  karena sektor  ini  dapat  menunjukkan  sejauh  mana  suatu  daerah  dapat  membiayai  kegiatan pemerintahannya dan pembangunan daerahnya 15 . Sementara itu, menurut Triana, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari laba perusahaan daerah dan lain - lain pendapatan yang sah.

## Retribusi
Menurut Pasal 1 Angka 54 Undang-Undang No.28 tahun 2009 Perubahan atas Undang- Undang  Nomor  34  Tahun  2000,  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan:
Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu  yang  khusus  disediakan  dan/atau  diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk kepentingan pribadi atau badan 16 .
Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh  pemerintah  daerah  untuk  kepentingan  pribadi  atau  umum.  Masih  menurut  Undang- Undang No. 34 Tahun 2000, retribusi adalah pungutan daerah seabagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan 17 . Jadi, retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh mereka  yang  menikmati  jasa  negara  secara  langsung  seperti  kebersihan  lingkungan  di
14 BPK,  “Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  28  Tentang  Pajak  Dan  Retribusi  Daerah”  (Jakarta:  BPK Repuplik Indonesia, 2009), https://peraturan.bpk.go.id.
15 Sonny  Reydinor,  Mesalia  Krise;  Elim,  Inggriani ;  Pangerapan,  “Evaluasi  Penerimaan  Retribusi  Pelayanan Persampahan/Kebersihan,” GJurnal  LPPM  Bidang  EkoSosBudKum 5,  no.  2  (2021):  113, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/download/37131/34532.
16 Russel Butarbutar, Hukum Pajak Indonesia Dan Internasional (Bekasi: Gramata Publishing, 2017).
17 BPK,  “UU Tentang  Perubahan Atas  Uu  Republik Indonesia  No 18 Tahun 1997 Tentang  Pajak  Daerah  Dan Retribusi Daerah” (Jakarta: BPK Repuplik Indonesia, 2000), https://peraturan.bpk.go.id.
sekitarnya. Sedangkan menurut Rohmat Sumitro, retribusi daerah adalah pembayaran kepada negara  yang  dilakukan  kepada  mereka  yang  menggunakan  jasa-jasa  negara. Artinya  adalah retribusi  daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  karena  mendapat  pekerjaan  atau  usaha  yang merupakan bagian dari kepemilikan daerah. Atau juga, jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, setiap pungutan yang dilakukan oleh Pemda senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keleluasaan  retribusi  daerah  terletak  pada  apa  yang  dapat  dinikmati  oleh  masyarakat.  Jadi, retribusi  sangat  berhubungan  erat  dengan  jasa  layanan  yang  diberikan  pemerintah  daerah kepada yang masyarakat yang membutuhkan 18
Pengertian  retribusi  menurut  para  ahli  diungkapkan  sebagaimana  berikut;  menurut Windhu 19 , restribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung. Sedang menurut Marihot 20 , retribusi  daerah  adalah  pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian  izin tertentu  yang  khusus  disediakan  atau  diberikan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa restribusi daerah adalah daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber- sumber  keuangannya  dengan  menetapkan  jenis  restribusi  selain  yang  telah  ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Retribusi sampah di sini termasuk pada jenis retribusi jasa umum yang objeknya adalah pelayanan  yang  disediakan  atau  diberikan  pemerintah  untuk  tujuan  kepentingan  dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sedangkan subjeknya adalah orang pribadi  atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan 21 .

## Ijarah
Dalam kajian hukum Islam terdapat istilah ijarah atas pekerjaan atau diartikan sebagai upah mengupah. Secara etimologi, al-ijarah berasal dari kata al-Ajru yang berarti al-‘iwadh yang dapat diartikan dalam Bahasa Indonesia dengan penggantian. Oleh sebab itulah dalam Islam,  istilah ats-Tsawabu dalam  konteks  pahala  dinamai  juga  dengan al-Ajru yang  artinya adalah upah.
18 Adrian Sutedi, Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008).
19 Windhu Putra, Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah , 1st ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018).
20 Siahaan, Pajak Daerah & Retribusi Daerah .
21 Fauza Ahmad Yunas, “Manajemen Retribusi Sampah Dalam Meningkatkan Kebersihan,” Publish Or Perish 2, no. 1 (2021): 39.
Menurut Sayyid Sabiq, al-ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian. Sedangkan menurut Ulama Syafi’iyah al-ijarah adalah suatu  jenis akad  atau transaksi  terhadap suatu  manfaat  yang dituju,  tertentu, bersifat mubah atau  boleh  dimanfaatkan,  dengan  cara  memberi  imbalan  tertentu.  Menurut  Amir Syarifuddin, al-ijarah secara  sederhana  dapat  diartikan  dengan  akad  atau  transaksi  manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Apabila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda, maka hal tersebut disebut dengan Ijarah al-Ain . Contohnya adalah seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Apaila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang maka disebut dengan Ijarah ad-Dzimah atau upah mengupah, seperti upah dalam menjahit baju. Sekalipun objeknya berbeda, keduanya dalam konteks fiqh disebut dengan al-Ijarah 22 .
Al-ijarah dalam  bentuk  sewa  menyewa  maupun  dalam  bentuk  upah  mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh. Tentunya, apabila hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan  yang  ditetapkan  oleh syara’ berdasarkan  ayat  al-Qur’an,  hadis-hadis  Nabi,  dan ketetapan Ijma Ulama’ 23 .
Para fuqaha sepakat bahwa ijarah merupakan akad yang dibolehkan oleh syara’ , kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan ijarah , karena ijarah adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahterimakan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan. Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada ghalib nya ia (manfaat) akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan syara’ . Alasan Jumhur ulama tentang dibolehkannya ijarah adalah 24 adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam Al Qur’an surat Ath-Thalaq (65) ayat 6:
َّْۚنُهَرْوُجُا َّنُهْوُ تٓاَف ْمُكَل َنْعَضْرَا ْنِاَف
Artinya:  …  kemudian  jika  mereka  menyusukan  (anak-anak)-mu  maka  berikanlah imbalannya kepada mereka 25 ;
22 Abdul Rahman Ghazaly Dkk, Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
23 Abdul Rahman Ghazaly Dkk.
24 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: AMZAH, 2015).
25 Al-Qur’an, Al-Qur’an Dan Terjemahannya .
Ayat  di  atas  menyatakan  bahwa  ketika  kita  memerintahkan  atau  mempekerjakan seseorang hendaknya memberikan upah/gaji seseuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

## Metode
Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan ( field research ) atau kualitatif. Penelitian lapangan ( field Research ) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah 26 .  Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perundang- undangan dan hukum Islam. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh penulis di lapangan atau didapatkan dari sumbernya  yaitu  melalui  informasi  langsung  masyarakat  setempat  atau  wawancara  dan observasi 27 . Sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan dari referensi berupa buku, jurnal,  makalah, geogle  book ,  atau  data  yang  diperoleh  dari  penelusuran  dari  berbagai referensi 28 .  Metode  pengumpulan  data  yang  dilakukan  yaitu  observasi,  wawancara, dokumentasi.

## Hasil Dan Pembahasan Penelitian
Realisasi Retribusi Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta
Retribusi  daerah  Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH)  Kota  Yogyakarta  terbagi  dari  3 bagian yaitu, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Dalam penelitian ini yang diambil adalah salah satu dari retribusi jasa umum, yaitu retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
Wawancara  dilakukan  ke  beberapa  narasumber  yang  terkait  dengan  pelaksanaan retribusi  sampah.  Salah  satu  narasumber  yang  diambil  merupakan  pegawai  di  Dinas Lingkungan  Hidup  Kota  Yogyakarta.  Hal  utama  yang  ditanyakan  adalah  bagaimana pelaksanaan retribusi sampah di kota Yogyakarta. Seperti yang dipaparkan Ibu Nada Mutiara selaku  Kepala  Sub  Bidang  Retribusi  Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH)  Kota  Yogyakarta mengatakan bahwa
Pendapatan  retribusi  sampah  tidak  mencapai  target  dan  tidak  terealisasikan  dengan baik.  Tidak  ada  progress  yang  signifikan.  Hal  ini  dikarenakan  banyak  masyarakat khususnya warga pasar yang membayar retribusi di akhir tahun 29 .
26 Gunawan  Widjaja  dan Ahmad Yani, Hukum  Tentang  Perlindungan  Konsumen (Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama, 2000).
27 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005).
28 Sugiono, Metode Penelitian Kombinasi(Mixed Methods) (Bandung: Alfabeta, 2013).
29 Nada  Mutiara  Putri,  “Wawancara  Dengan  Kepala  Sub  Bidang  Retribusi  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota Yogyakarta” (Yogyakarta, 2023).
Senada dengan Sambudi, bendahara retribusi sampah Dinas Lingkungan (DLH) Hidup Kota Yogyakarta menyebutkan bahwa;
Target retribusi setiap bulan tidak teralisasikan akan tetapi pendapatan khususnya tahun 2022 terealisasikan, karena ditutup  atau dilunasi  dulu  bulan–bulan ke belakang bagi para warga pasar yang masih memiliki piutang 30 .
Begitu juga yang disampaikan Suwondo, selaku juru pungut retribusi sampah  Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Ia menjelaskan bahwa
Target dan realisasi pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta di setiap bulan pada belum mencapai target yang ditentukan, akan tetapi target tahunan khususnya tahun 2022 sudah mencapai target 31 .
Beberapa  ungkapan  dari  narasumber  terkait  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pada tahun 2022, target dan realisasi retribusi sampah di kota Yogyakarta belum memenuhi target yang dimaksud. Maka, diperlukan evaluasi terkait program yang telah dilaksanakan tersebut.
Metode pemungutan retribusi sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dilaksanakan secara langsung, yakni oleh petugas pemungut retribusi sampah. Waktu penarikan  retribusi  sampah  ini  dilaksanakan  setiap  jam  kerja.  Kelemahan  dari  metode  ini adalah masih adanya beberapa masyarakat yang menghindari petugas saat jam-jam kerja, agar tidak  membayar  kewajiban  retribusi  sampah.  Hal  tersebut  terungkap  sebagaimana  yang dipaparkan Suwondo selaku petugas penarik retribusi sampah di lapangan 32 . Selain tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam kewajiban pembayaran retribusi sampah, hal lain  yang  peril  diperhatikan  adalah  tidak  adanya  sangsi  yang  tegas  bagi  mereka  yang  telat dalam membayar retribusi sampah 33 . Sehingga ketidakpastian hukum tersebut menimbulkan keengganan Masyarakat dalam membayar retribusi sampah. Padahal dalam pandangan Islam, mentaati pemerintah atau ulil amri adalah kewajiban bagi setiab warga negara. Sebagaimana yang tercantum dalam Al Qur’an Suarat An Nisa ayat 56:
اَهُّ يَآيٰ ْيَ ش ِْفِ ْمُتْعَزاَنَ ت ْنِاَف ْۚ ْمُكْنِم ِرْمَْلْا  ِلِوُاَو  َلْوُ سَّرلا اوُعْ يِطَاَو َٰٓللّا اوُعْ يِطَا ااْوُ نَمٓا َنْيِذَّلا
ْمُتْ نُك ْنِا  ِلْوُ سَّرلاَو ِٰٓللّا  َلِِا ُهْوُّدُرَ ف ٍء
َْتَ ُنَسْحَاَّو ٌْيَْخ َكِلٓذ  ِِۗرِخْٓلْا ِمْوَ يْلاَو ِٰٓللِّبِ َنْوُ نِمْؤُ ت ًلْيِو

## ࣖ
Artinya:   Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda
30 Sambudi,  “Wawancara  Dengan  Bendahara  Retribusi  Sampah  Dinas  Lingkunagn  Hidup  Kota  Yogyakarta” (Yogyakarta, n.d.).
31 Suwondo, “Wawancara  Dengan Juru Pungut Retribusi Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta” (Yogyakarta, 2023).
32 Suwondo.
33 Sambudi, “Wawancara Dengan Bendahara Retribusi Sampah Dinas Lingkunagn Hidup Kota Yogyakarta.”
pendapat  tentang  sesuatu,  kembalikanlah  kepada  Allah  (Al-Qur’an)  dan  Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat) 34 .
Akad  yang  dipakai  dalam  penarikan  retribusi  sampah  di  Dinas  Lingkungan  Hidup Yogyakarta menurut hukum Islam adalah akad ijarah .
Akad ijarah adalah akad sewa-menyewa untuk pengambilan suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan adanya pengganti atau upah, secara umum terdapat dua jenis akad ijarah yaitu ijarah manfaat ( al-ijārah ‘ala al-manfa’ah ) dan ijarah yang bersifat pekerjaan ( al-ijārah ‘ala al-a’mal ) 35 .
Dengan  memperhatikan  macam-macam ijarah ,  praktik  penarikan  retribusi  sampah yang dimaksud termasuk ke dalam ijarah manfaat ( al-ijārah ‘ala al-manfa’ah ). Di mana mu’jir adalah  pihak  yang  mempunyai  usaha  penampungan  sampah  atau  Dinas  Lingkungan  Hidup (DLH)  kota Yogyakarta  dan musta’jir adalah  pihak  yang  membutuhkan  tempat  atau  warga pengguna jasa pengambil sampah untuk dapat membuang sampahnya dengan baik. Dalam akad ini, mu’jir mendapatkan imbalan sesuai aturan yang berlaku sementara musta’jir mendapatkan manfaat  atas  kebersihan  tempat  usahanya  tersebut.  Seiring  perkembangan  zaman,  praktik ijarah menggunakan klausul baku atau perjanjian baku digunakan untuk menaikkan penarikan tarif. Dikatakan bersifat baku karena perjanjian maupun klausulnya tersebut tidak dapat dan tidak  mungkin  dinegosiasikan  atau  ditawar  menawar  oleh  pihak  lain 36 .  Dari  perjanjian  ini berakibat kepada kerugian pada salah satu pihak yang melakukan perjanjian akad ini.

## Kendala Dalam Realisasi Retribusi Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
Faktor penghambat penarikan realisasi retribusi sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta  adalah  sebagai  berikut,  yang  pertama,  adanya  beberapa  warga  yang  terlambat membayar  dan  yang  kedua,  adanya  beberapa  warga  yang  menghindar  ketika  ditagih.    Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Putri,
Penghambatnya adalah adanya beberapa warga yang terlambat membayar tidak tepat bulan  dan  penunggakkan  pembayaran  retribusi  oleh  para  wajib  retribusi  sehingga terpaksa mengeluarkan surat teguran, namun tetap belum juga ada pemasukan. selain itu  hambatan  lainnya  masyarakat  masih  menghindar  pada  saat  akan  di  lakukan penagihan 37 .
34 Al-Qur’an, Al-Qur’an Dan Terjemahannya . 35 M.  Yazid  Afandi, Fiqh  Muamalah  Dan  Implementasinya  Dalam  Lembaga  Keuangan  Syari’ah, cet.  1 (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).
36 Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen .
37 Putri, “Wawancara Dengan Kepala Sub Bidang Retribusi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.”
Hal yang sama juga disampaikan oleh Sambudi bahwa,
adanya keterlambatan membayar atau tidak membayar tepat bulan karena masyarakat masih  menggunakan  prilaku  lama  dan  belum  mengetahui  bahwa  mulai  tahun  2020 masyarakat harus bayar tepat bulan. Dan faktor yang ke dua dari petugas lapangan yang kurang  kooperatif  dengan  wilayah  dan  kurang  komunikasi  antara  mitra  kerja  di lapangan dengan PKK Rt/Rw jadi petugas kurang efekif dalam memanfaatkan waktu. Karena  kadang-kadang  petugas  sendiri  yang  malas-malasan,  dan  mereka  masih menggunakan gaya lama. Bahkan ada kejadian masyarakat sudah siap membayar dan uang  sudah  ada  tetapi  petugas  nya  sendiri  tidak  datang  dan  ada  juga  petugas  yang terlambat memberikan kuitansi nya dan malah di simpan di ruang sebelah 38 .
Pendapat di atas dikuatkan lagi oleh Suwondo, salah satu petugas juru pungut retribusi. Ia mengatakan bahwa,
Faktor penghambat pendapatan retribusi sampah tidak mencapai target murni karena pihak penagih  RT/RW terlambat  dalam menagih  iuran kepada masyarakat,  sehingga pada  saat  ditagih  uang  tersebut  belum  terkumpul  semuanya.  Yang  mengakibatkan pendapatan  pada  bulan  tersebut  kurang  optimal  dan  tidak  mencapai  target  sehingga uang setoran ke kantor juga kurang. Dan apabila hal ini terus berlanjut masyarakat tidak membayar tepat bulan maka akan menjadi piutang di RT/RW tersebut 39 .
Dari  hasil  wawancara  oleh  ketiga  narasumber,  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor penghambat dalam pendapatan penarikan retribusi sampah di sebabkan oleh beberapa faktor di antaranya  adalah  warga  tidak  membayar  tepat  bulan,  dan  keterlambatan  pengurus  RT/RW dalam  melakukan  penagihan  kepada  warga  hal  tersebut  adalah  faktor  utama  penyebab terhambatnya pendapatan retribusi sampah. Selain itu faktor penghambat lainnya disebabkan oleh petugas lapangan yang kurang kooperatif dengan wilayah dan kurang mensosialisasikan betapa pentingnya bayar wajib retribusi kepada warga.
Dalam paradigma hukum Islam, fungsi hukum adalah sebagai sosial kontrol dan juga alat  untuk  mengubah  masyarakat.  Alat  pengubah  masyarakat  yang  dimaksud  dapat dianalogikan  sebagai  suatu  proses  mekanik.  Hal  ini  terlihat  dengan  perkembangan  dan transaksi bisnis yang memperkenalkan nilai dan norma baru. Peran pengubah tersebut dipegang oleh  hakim  melalui  interprestasi  dalam  mengadili  kasus  yang  dihadapinya  secara  seimbang ( balance ) 40 .  Hukum  sebagai  sosial  kontrol  dan  alat  pengubah  masyarakat  tampaknya  tidak terjadi di taman parkir ini, karena setelah adanya Perda yang mengatur tentang retribusi tempat khusus  parkir  maupun  Undang-Undang  perlindungan  konsumen  dan  anggaran  dasar paguyuban khususnya yang mengatur tentang kewajiban pengguna tenaga pemungut sampah.
38 Sambudi, “Wawancara Dengan Bendahara Retribusi Sampah Dinas Lingkunagn Hidup Kota Yogyakarta.”
39 Suwondo, “Wawancara Dengan Juru Pungut Retribusi Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.”
40 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam , Cet ke-10 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011).
Aturan-aturan tersebut tidak dilaksanakan. Tidak dilaksanakannya Perda kota Yogyakarta No. 20  tahun  2009  dikarenakan  beberapa  alasan  yaitu;  kurangnya  kesadaran  hukum  dalam masyarakat,  kurangnya  pengetahuan  masyarakat,  kurangnya  pengawasan  dan  kontrol  dari dinas  lingkungan  hidup  kota  Yogyakarta,  dan  tidak  adanya  sanksi  yang  tegas  bagi  para penunggak retribusi sampah yang sering terlambat dalam membayar retribusi sampah.
Untuk  mengatasi  masalah  di  atas  pihak  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Yogyakarta mengadakan sosialisasi. Sebagaimana yang dituturkan oleh Ibu Nada Mutiara,
Bahwa pogram sosialisasi kinerja divisi retribusi sampah kepada masyarakat. Dalam sosialisasi tersebut pihak dinas lingkungan hidup kota yogyakarta menyampaikan hasil evaluasi setoran retribusi tersebut sekaligus menegur warga yang masih menunggak. apabila  secara  lisan  masih  tidak  ada  tanggapan  maka  akan  dibuatkan  surat  secara tertulis (Surat Teguran) 41 .
Hal yang berbeda disampaikan Suwondo,
Pentingnya  komunikasi  pelan-pelan  kepada  warga  dan  menjelaskan  mengenai pentingnya membayar retribusi tepat bulan, dan dibenahi sedikit-sedikit yang dulunya 3 bulan atau 4 bulan sekali membayar retribusi sekarang menjadi 2 bulan sekali, dan yang sudah bayar 2 bulan sekali ditekankan untuk membayar tepat bulan 42
Paparan  di  atas  menunjukkan  bahwa  perlu  adanya  sosialisasi  yang  jelas  dan berkelanjutan sehingga dapat meyakinkan masyarakat atas aturan yang diterapkan. Selain itu, komunikasi  yang  intensif  dengan  strategi door  to  door atau person  to  person harus  selalu digunakan untuk mengambil hati masyarakat. Sehingga, nantinya masyarakat akan percaya dan melaksanakan aturan retribusi tersebut.

## Simpulan
Penarikan  retribusi  sampah  di  Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH)  kota  Yogyakarta dilaksanakan  berpijak  pada  Undang-Undang  No  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah.  Dalam  pandangan  hukum  Islam  retribusi  sampah  ini  termasuk  ke  dalam transaksi ijarah manfaat atau dalam Bahasa Arab disebut dengan al-ijārah ‘ala al-manfa’ah . Maksudnya adalah di mana mu’jir adalah pihak yang mempunyai usaha penampungan sampah atau  dalam  hali  ini  Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH)  kota Yogyakarta  dan musta’jir adalah pihak yang membutuhkan tempat atau warga pengguna jasa pengambil sampah untuk dapat membuang sampahnya dengan baik.
41 Putri, “Wawancara Dengan Kepala Sub Bidang Retribusi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.”
42 Suwondo, “Wawancara Dengan Juru Pungut Retribusi Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.”
Faktor penghambat dalam retribusi sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Yogyakarta  terdiri  atas  dua  faktor.  Pertama  kurangnya  kesadaran  warga  masyarakat  akan tanggung  jawab  dan  kewajiban  dalam  membayar  retribusi  sampah.  Kedua,  kurangnya kedisiplinan pekerja lapangan dalam menarik retribusi sampah.

## Saran
Sebagai solusinya sudah saatnya pemerintah dalam hal ini  Dinas Lingkungan Hidup kota Yogyakarta memberikan pengetahuan akan bahaya yang disebabkan oleh sampah. Selain itu juga pentingnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang kewajiban membayar retribusi sampah. Hal ini juga sebagai bentuk pengamalan norma-norma agama khususnya Al Qur’an Suarat An Nisa’ ayat 56, kewajiban mentaati peraturan pemerintah selama peraturan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dan memberikan sangsi kepada petugas yang lalai dalam menjalankan tugasnya.

## Daftar Rujukan
Abdul Rahman Ghazaly Dkk. Fiqh Muamalah . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010. Afandi,  M.  Yazid. Fiqh  Muamalah  Dan  Implementasinya  Dalam  Lembaga  Keuangan Syari’ah, . Cet. 1. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
Ahkof, Khamim Al. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Retribusi Pada Spot Foto Wisata  (Studi  Kasus  Di  Wisata  Watu  Bale,  Desa  Pasir,  Kecamatan  Ayah,  Kabupaten Kebumen).” Az Zarqa’ 11, no. 1 (2019): 197. https://ejournal.uin- suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/2082.
Al-Qur’an, Tim Penyempurnaan Terjemahan. Al-Qur’an Dan Terjemahannya . Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.
BPK.  “Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  28  Tentang  Pajak  Dan  Retribusi  Daerah.” Jakarta: BPK Repuplik Indonesia, 2009. https://peraturan.bpk.go.id.
———.  “Undang-Undang  RI  No.  33  Tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah Pusat Dan Daerah.” Jakarta, 2004. https://peraturan.bpk.go.id.
———.  “Undang-Undang  RI  No.28  Tentang  Pajak  Dan  Retribusi  Daerah.”  Jakarta,  2009. https://peraturan.bpk.go.id.
———. “UU Tentang Perubahan  Atas Uu Republik Indonesia No 18 Tahun 1997 Tentang Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah.”  Jakarta:  BPK  Repuplik  Indonesia,  2000. https://peraturan.bpk.go.id.
Busrah. “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Pemungutan Retribusi Parkiran Pada  Pasar  Sentral  Pekkabata  Kabupaten  Polewali  Mandar.” J-ALIF  Jurnal  Penelitian Hukum  Ekonomi  Syariah  Dan  Sosial  Budaya  Islam 2,  no.  2  (2017):  51. https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/jalif/article/view/442.
Butarbutar, Russel. Hukum Pajak Indonesia Dan Internasional . Bekasi: Gramata Publishing, 2017.
Feriyanto.  “Penarikan  Retribusi  Parkir  Dalam  Prespektif  Normatif,  Yuridis,  Dan  Sosiologi Hukum  Islam.” Az  Zarqa’ 9,  no.  2  (2017):  237.  https://ejournal.uin- suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1465.
Hariri, Wawan Muhwan. Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam . Cet ke-10. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
Hasbullah, Taufik Ashar, and Nurmaini. “Analisis Pengelolaan Sampah Di Kota Subulussalam,
Tahun 2017.” Jurnal JUMANTIK 4, no. 2 (2019): 135.
http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/kesmas/article/view/4147.
Hidayatullah, Syayidatul Munawaroh. “Penanganan Rusaknya Bagasi Penumpang Di Bandar
Udara Adisutjipto Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam.” Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam 6, no. 2 (2021): 192.
https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/259.
Kasetyaningsih, Hartono dan Sufia Widi. “Retribusi Jasa Parkir Dalam Pandangan Islam (Studi Tentang  Retribusi  Daerah  Di  Kota  Surakarta).” SUHUF 30,  no.  2  (2018):  221. https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/download/7644/4372.
Muslich, Ahmad Wardi. Fiqh Muamalat . Jakarta: AMZAH, 2015.
Nurhikmrah, Muh Said, Ahmad Firman. “Strategi Peningkatan Penerimaan Retribusi Sampah Rumah Tangga Sebagai Sumber Pad Di Wilayah Kecamatan Manggala Kota Makassar.” Jurnal  Magister  ManajemenNobel  Indonesia 3,  no.  5  (2022):  817.  https://e- jurnal.nobel.ac.id/index.php/JMMNI/article/view/3232.
Nurul Huda, Dkk. Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis Dan Sejarah Publik Islami . Jakarta: (Prenada Media Group, 2012.
Putra, Windhu. Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah . 1st ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
Putri, Nada Mutiara. “Wawancara Dengan Kepala Sub Bidang Retribusi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.” Yogyakarta, 2023.
Reydinor, Mesalia Krise; Elim, Inggriani ; Pangerapan, Sonny. “Evaluasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.” GJurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum 5, no. 2 (2021):113.https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/download/ 37131/34532.
Sambudi. “Wawancara Dengan Bendahara Retribusi Sampah Dinas Lingkunagn Hidup Kota Yogyakarta.” Yogyakarta, n.d.
Siahaan, Marihot P. Pajak Daerah & Retribusi Daerah . 4th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
Sugiono. Metode Penelitian Kombinasi(Mixed Methods) . Bandung: Alfabeta, 2013. Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta, 2005. Sutedi, Adrian. Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah . Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
Suwondo. “Wawancara Dengan Juru Pungut Retribusi Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.” Yogyakarta, 2023.
Yani,  Gunawan  Widjaja  dan  Ahmad. Hukum  Tentang  Perlindungan  Konsumen .  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
Yunas,  Fauza  Ahmad.  “Manajemen  Retribusi  Sampah  Dalam  Meningkatkan  Kebersihan.” Publish Or Perish 2, no. 1 (2021): 39.