Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 1-6| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4591.1-6

## EFEKTIVITAS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH TERJADINYA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PT. BALI MAYA PERMAI KABUPATEN JEMBRANA
Dewa Ketut Swanjaya Tirta, I Nyoman Putu Budiartha, Ida Ayu Putu Widiati Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia swanjayatirta@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, widiati_dayu@yahoo.co.id

## Abstrak
Keberadaan  Pandemi  Covid-19  selain  memakan  banyak  korban  jiwa  juga  berdampak  luas  terhadap perekonomian.  Banyak  perusahaan  mengalami  kebangkrutan  dan  pemutusan  hubungan  kerja.  Hanya perusahaan  yang  cepat  melakukan  kebijakan  efisiensi  dapat  bertahan  dan  tidak  memberi  kerugian  besar- besaran  terhadap  tenaga  kerja.  PT.  Bali  Maya  Permai  dalam  situasi  pandemi  ini,  mengakibatkan  terjadinya permasalahan  ketenagakerjaan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  efektivitas  pelaksanaan  hubungan industrial  pada  masa  Pandemi  Covid-19  di  PT.  Bali  Maya  Permai  dan  mengungkapkan  peranan  Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam  mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi Covid-19 di PT.  Bali  Maya  Permai.  Penelitian  ini  didesain  menggunakan  penelitian  hukum  empiris  dengan  pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui teknik wawancara,  observasi  dan  kuisioner,  dan  arsip.  Selanjutnya  data  dianalisis  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian menujukkan  bahwa  hubungan  industrial  pada  masa  Pandemi  Covid-19  di  PT.  Bali  Maya  Permai  tidak sepenuhnya  berjalan  dengan  baik  karena  masih  terdapat  permasalahan  ketenagakerjaan.  Langkah  yuridis preventif  dan  sosial  ekonomi  yang  dilakukan  pemerintah  kabupaten  Jembrana  untuk  mencegah  terjadinya pemutusan  hubungan  kerja  ternyata tidak  sepenuhnya  berhasil,  karena  masih  terjadinya  pemutusan  hubungan kerja.  Terhadap  hal  tersebut  disarankan  pengusaha  lebih  menghargai  hak  pekerja  agar  hubungan  industrial dapat berjalan dengan baik serta harmonis.
Kata Kunci: Pengusaha, Pekerja, Pemutusan Hubungan Kerja, Peran Pemerintah

## Abstract
The  existence  of  the  Covid-19  Pandemic,  in  addition  to  taking  many  lives,  also  has  a  broad  impact  on  the economy.  Many  companies  experience  bankruptcy  and  layoffs.  Only  companies  that  are  quick  to  implement efficiency  policies  can  survive  and  not  give  massive  losses  to  the  workforce.  PT.  Bali  Maya  Permai  in  this pandemic  situation,  resulted  in  employment  problems.  This  study  aims  to  examine  the  effectiveness  of  the implementation of industrial relations during the Covid-19 pandemic at PT. Bali Maya Permai and reveals the role  of  the  Jembrana  Regency  Government  in  preventing  layoffs  during  the  Covid-19  pandemic  at  PT.  Bali Maya Permai. This study is designed using empirical legal research with a sociological juridical approach. The data  used  are  primary  and  secondary  legal  data  obtained  through  interview  techniques,  observation  and questionnaires,  and  archives.  Furthermore,  the  data  are  analyzed  qualitatively.  The  result  of  the  study  shows that industrial relations during the Covid-19 pandemic at PT. Bali Maya Permai is not completely running well because  there  are  still  labor  problems.  The  preventive  juridical  and  socio-economic  steps  taken  by  the Jembrana  district  government  to  prevent  termination  of  employment  were  not  entirely  successful,  because layoffs  were  still occurring. In this regard, it is recommended that employers respect  the  rights of  workers so that industrial relations can run well and harmoniously.
Keywords: Employers, Workers, Termination of Employment, Government Role

## I. PENDAHULUAN
Hampir seluruh negara di dunia saat ini, mengeluh menghadapi wabah virus corona yang lebih dikenal dengan Covid-19. Virus tersebut muncul pertama kali dan mewabah di kota Wuhan, Provinsi Hebei, Republik Rakyat Cina pada bulan November 2019 kemudian menyebar ke berbagai negara di dunia. Penderita virus ini di Indonesia ditemukan pertama kali pada bulan Maret 2020.
Karakter  virus  ini  adalah  sangat  mudah  menyebar  dan  menginfeksi  dari  satu  orang  ke  orang lain  dan  sangat  mematikan (Amil  dkk.,  2020) .  Sehingga  karena  penyebaran  penularannya  telah
meliputi hampir seluruh negara di dunia, maka WHO ( World Health Organization ) telah menetapkan dan mengkonfirmasi wabah virus corona tersebut sebagai Pandemi Covid-19.
Mengingat  luasnya  spektrum  penyebaran  dan  karakteristik  Covid-19  yang  sedemikian pemerintah  masing-masing  negara  menerapkan  protokol  kesehatan  dan  pada  kondisi  tertentu beberapa  negara  menerapkan lockdown .  Penerapan lockdown di  Indonesia,  belum  pernah dilaksanakan,  akan  tetapi  pemerintah  mengambil  kebijakan  untuk  menerapkan  PSBB  (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang bersifat lebih ringan dibandingkan dengan lockdown. Pelaksanaan PSBB tersebut  kemudian  diikuti  dengan  kebijakan  PPKM  (Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat)  yang  diterapkan  diberbagai  daerah  dengan  koordinasi  oleh  pemerintah  daerah  masing masing  daerah  di  Indonesia.  Dengan  adanya  kebijakan  pemerintah  tersebut  gerak  masyarakat menjadi sangat terbatas. Masyarakat tidak dapat lagi melaksanakan pekerjaan dan kehidupan sehari- hari dengan bebas dan leluasa seperti saat sebelum terjadinya wabah Pandemi Covid-19.
Keadaan yang sama juga terjadi terhadap PT. Bali Maya Permai, dimana sejak wabah Pandemi Covid-19  terjadi  dan  penerapan  protokol  kesehatan  termasuk  PSBB  dan  PPKM  diterapkan  menjadi sangat terdampak karena produktivitas kerja menjadi sangat menurun dan terganggu. sehingga secara keseluruhan PT. Bali Maya Permai mengalami kesulitan keuangan dan  kerugian yang tidak sedikit. Untuk  menyelamatkan  perusahaan,  pengusaha  PT.  Bali  Maya  Permai  mengambil  langkah-langkah efisiensi berupa pengurangan shift kerja, pembatasan kerja lembur, merumahkan pekerja yang  tidak produktif  dan  mutasi  pekerja.  Bahkan  pelaksanaan  hubungan  industrial  secara  keseluruhan  antara pengusaha  dan  pekerja  di  PT.  Bali  Maya  Permai  karena  dianggap  bertentangan  dan  melanggar Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  dan  Kesepakatan  Kerja  Bersama (KKB).  Dalam  hal  pencegahan  ini  pemerintah  daerah  Jembrana  harus  mengambil  langkah-langka yang berdasarkan ketentuan yang ada, supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
Terkait  penelitian  ini,  ada  beberapa  peneliti  terdahulu  yang  kajiannya  relevan  dengan penelitian  ini,  yaitu (Sidabutar,  2007) mengungkapkan  pemutusan  hubungan  kerja  suatu permasalahan  yang  sangat  mengganggu  keharmonisan  pelaksanaan  hubungan  kerja.  Penelitian  lain, Djumadi,  (1988) mengungkapkan  bahwa  mengingat  permasalahan  pemutusan  hubungan  kerja  di beberapa perusahaan, maka harusnya pemerintah mengawal supaya tidak terdapat oknum perusahaan uang  sewenang-wenang  dalam  pemutusan  hubungan  kerja  karyawan.  Sangat  diperlukan  perhatian dan  peranan  pemerintah  agar  mengambil  langkah-langkah  yang  dibutuhkan  demi  menanggulangi permasalahan  yang  terjadi  sehingga  tidak  berkembang  menjadi  perselisihan  dalam  hubungan industrial dan guna menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja (Ramlan & Fitri, 2020) .
Kasus pemutusan hubungan kerja, telah dibahasa jauh sebelum ada pandemi, namun diketahui sampai saat ini, kasus ini terus berkembang dibeberapa perusahaan terutama pada  era pandemi yang memaksakan  kondisi  perusahaan  untuk  memberhentikan  tenaga  kerja.  Oleh  karena  itu,  dalam penelitian  ini  mengkaji  kembali  efektivitas  pelaksanaan  hubungan  industrial  pada  masa  Pandemi Covid-19  di  PT.  Bali  Maya  Permai  dan  mengungkapkan  peranan  Pemerintah  Kabupaten  Jembrana dalam  mencegah  terjadinya  pemutusan  hubungan  kerja  pada  masa  Pandemi  Covid-19  di  PT.  Bali Maya Permai.

## II. METODOLOGI
Metodologi  penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian  hukum  empiris.  Penelitian  dilakukan  untuk mendapatkan fakta-fakta atau kenyataan yang sebenarnya di lapangan, sedangkan pendekatan masalah yang  diterapkan  adalah  pendekatan  dan  kajian  secara  yuridis  sosiologis,  artinya  permasalahan  tidak dilihat  dari  segi  yuridis  saja  melainkan  juga  dilihat  dari  segi  sosiologis. Data  primer  diperoleh  dari sumber pertama yaitu dari informan atau responden sebagai sumber yang memberikan informasi data yang  dibutuhkan  secara  langsung.  Sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari  sumber-sumber  hukum berupa  Perundang-undangan,  buku-buku  literatur  yang  dapat  membantu  analisis  data  dalam memperoleh  hasil  penelitian  berdasarkan  tujuan  enelitian. Data  primer  yang  diperoleh  dikumpulkan melalui teknik  wawancara, observasi dan kuisioner  kepada para informan dan responden,  sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan teknik pencatatan berupa kartu  catatan. Penelitian  dilakukan  di  PT.  Bali  Maya  Permai  yang  berlokasi  di  Jalan  Raya Pengambengan,  Desa  Tegal  Badeng  Barat,  Kecamatan  Negara,  Kabupaten  Jembrana,  Provinsi  Bali.
Setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisis secara kualitatif berdasarkan kualitas data yang didapat dan dibutuhkan untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan yang kaji (Waluyo, 2002) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Efektivitas Pelaksanaan Hubungan Industrial pada Masa Pandemi Covid 19 di PT Bali Maya Permai
PT.  Bali  Maya  Permai  merupakan  sebuah  perusahaan  dengan  badan  hukum  berbentuk  perseroan terbatas  sehingga  kepemilikan  modal  terdiri  atas  saham-saham (Yani  &  Wijaya,  2003) .  Pada  masa sebelum  Pandemi  Covid-19,  kondisi  pengusaha  maupun  kondisi  pekerja  di  PT.  Bali  Maya  Permai berada  dalam  kondisi  yang  sangat  baik  dan  sangat  kondusif.  Hubungan  kerja  antara  pengusaha dengan  pekerja  berjalan  dengan  baik  dan  harmonis,  karena  baik  pengusaha  maupun  pekerja  telah melaksanakan  kewajiban  masing-masing  dan  memberikan  apa  yang  menjadi  hak  satu  sama  lain. Kondisi  ini  menjadikan  pengusaha  maupun  pekerja  secara  saling  mendukung  satu  sama  lain memberikan  kontribusi  atau  pengaruh  yang  positif  terhadap  kelancaran  proses  produksi  dan pemenuhan  target-target  perusahaan,  yang  memberikan  pengaruh  sangat  besar  terhadap  kelancaran dan  kemajuan  perusahaan.  Hal  termasuk  sangat  nyata  terlihat  dari  tidak  adanya  perselisihan hubungan  industrial  dan  atau  pemutusan  hubungan  kerja  yang  dilakukan  oleh  pengusaha  terhadap pekerja sebagai akibat perselisihan hubungan industrial di PT. Bali Maya Permai dalam jangka waktu 5  (lima)  tahun  terakhir.  Adapun  pemutusan  hubungan  kerja  yang  terjadi  ialah  pemutusan  hubungan kerja  bukan  disebabkan  terjadinya  perselisihan  hubungan  industrial  atau  dilakukan  oleh  pengusaha terhadap  pekerja  melainkan  disebabkan  oleh  sebab  lain  seperti  pekerja  telah  memasuki  masa purnabakti,  pekerja  meninggal  dunia,  serta  berakhirnya  masa  waktu  perjanjian  kerja  waktu  tertentu bagi pekerja kontrak (Sang Ayu Putu Rahayu, 2017) .
Sejak  penerapan  PSBB  dan  PPKM  pekerja  di  PT.Bali  Maya  Permai  tidak  dapat  lagi melaksanakan  pekerjaan  secara  normal  pekerja  harus  mematuhi  dan  melaksanakan  protokol kesehatan dengan membudayakan 5M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan mempergunakan sabun,  menjaga  jarak  ( social  distancing )  minimal  satu  setengah,  menghindari  kerumunan  dan menghindari keluar rumah atau bepergian jika tidak diperlukan. Pola baru ini sebuah keharusan yang harus  dilaksanakan,  protokol  kesehatan  termasuk  mengakibatkan  kinerja  dan  produktivitas  pekerja menjadi  sangat  menurun,  keadaan  ini  juga  berakibat  menurunnya  hasil  produksi.  Untuk  melakukan efisiensi agar terhindar dari kerugian lebih besar pengusaha melakukan langkah-langkah mengurangi shift kerja,  merumahkan  pekerja  yang  dianggap  tidak  produktif  dan  melakukan  mutasi  terhadap pekerja  yang  tidak  sesuai  dengan  keahlian  dan  kemampuan  kerja  yang  seharusnya  dijalankan (Sapoetra & Indraningsih, 1987) .
Situasi dan kondisi hubungan kerja yang sedemikian sudah tentu menimbulkan keresahan dan ketidak  harmonisan  dalam  hubungan  kerja,  bahkan  berpotensi  menimbulkan  sikap  pekerja  untuk tidak bersedia menjalankan tugas dan kewajiban mereka terhadap pengusaha sebagaimana mestinya (Ridwan Halim, 1985) . Melaporkan tindakan pengusaha termasuk  ke instansi pemerintah  yang lain, termasuk  mengadu  ke  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kabupaten  Jembrana.  Sehingga dengan  demikian  diharapkan  pengusaha  merasa  tertekan  dan  membatalkan  langkah  dan  kebijakan yang  dilakukannya  terhadap  sebagian  pekerja  pada  masa  Pandemi  Covid-19  ini,  yang  pada  intinya rencana  tindakan  tersebut  bertujuan  agar  tuntutan  pekerja  dipenuhi  oleh  pengusaha (Kartasapoetra, 1992) . .
Tindakan  pengusaha  seperti  ini,  pekerja  melalui  Serikat  Pekerja  Seluruh  Indonesia  (SPSI) sudah pernah melaporkan pada Kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga  Kerja  Kabupaten  Jembrana  agar  mendapatkan  tanggapan  yang  sepatutnya  dan  ditindak lanjuti  dengan  sebagaimana  mestinya,  baik  melalui  perundingan  secara  bipartit  atau  tripartit mengenai  pokok  permasalahan  yang  dipermasalahkan.  Apabila  permasalahan  tersebut  tidak  dapat diselesaikan  dan  tidak  dapat  tercapai  perdamaian  maka  pekerja  berencana  mengusahakan penyelesaian  secara  litigasi  melalui  lembaga  penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial  baik Pengadilan Hubungan Industrial maupun melalui Arbitrase dimana kedua pihak pengusaha bersama- sama  dengan  pekerja  menyerahkan  penyelesaian  perselisihan  yang  terjadi  untuk  diputus  oleh  wasit tanpa  melalui  proses  pengadilan  terhadap  permasalahan  tersebut  secara  hukum  tidak  pernah berkembang sampai menjadi perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Hubungan  Industrial maupun  pada  lembaga  Arbitrase,  akan  tetapi  dengan  kesadaran  kedua  belah  pihak  pengusaha  dan
pengurus  SPSI  PT.  Bali  Maya  Permai  yang  mewakili  pekerja,  permasalahan  ketenagakerjaan  yang terjadi diredam dan diselesaikan secara bipartit antara pengusaha dan pekerja maupun secara tripartit antara  pengusaha,  pekerja  dengan  bantuan  pendampingan  dari  pegawai  pengawas  ketenagakerjaan Kantor  Dinas  Penanaman  Modal,  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  dan  Tenaga  Kerja  Kabupaten Jembrana.
Walaupun demikian tindakan pengusaha tersebut tetap tidak dapat diterima oleh pekerja yang terdampak  dan  berakibat  terjadinya  pemutusan  hubungan  kerja  yang  dilakukan  oleh  pekerja  sendiri dengan  jalan  mengajukan  permohonan  pensiun  dini  oleh  8  (delapan  orang  pekerja)  atas  nama: Dharma Yasa , Rosimun , Wawan, Bambang Permadi, Sin Hong, Imron Rosadi, Wateman, Bambang Achmadi  dan  pengunduran  diri  oleh  5  (lima)  orang  pekerja  tetap  atas  nama:  Emy,  Bambang,  Yopi, Lina, dan Andriano.
Berdasarkan  Undang-undang  No  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  jenis-jenis pemutusan  hubungan  kerja  dapat  berupa  pemutusan  hubungan  kerja  demi  hukum,  pemutusan hubungan  kerja  oleh  putusan  pengadilan,  pemutusan  hubungan  kerja  oleh  pekerja  atau  buruh, pemutusan  hubungan  kerja  oleh  pengusaha (Wahyudi  et  al.,  2016) .  Sehingga  pemutusan  hubungan kerja di PT. Bali Maya Permai pada masa Pandemi Covid-19 tetap harus dinyatakan ada dan terjadi.

## 2. Peranan  Pemerintah  Kabupaten  Jembrana  dalam  Mencegah  Terjadinya  Pemutusan Hubungan Kerja pada Masa Pandemi Covid 19 di PT Bali Maya Permai
Dalam  pelaksanaan  hubungan  industrial  sebagaimana  termaksud  pada  Pasal  1  angka  16  Undang- undang  No.13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  hubungan industrial  tidak  saja  para  pelaku  dalam  proses  produksi  barang  dan  atau  jasa  yang  terdiri  dari pengusaha  dan  pekerja,  melainkan  pula  pemerintah  dengan  berdasarkan  nilai-nilai  Pancasila  dan Undang-undang Dasar 1945.
Peranan  pemerintah  dalam  pelaksanaan  hubungan  industrial  sangat  penting,  karena  dalam setiap  hubungan  industrial  yang  terjadi  diharapkan  dapat  menguntungkan  kedua  pihak  baik pengusaha  maupun  pekerja.  Secara  kelembagaan  keikutsertaan  pemerintah  tersebut  diwujudkan dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit atau disingkat LKS Tripartit. Lembaga ini dibentuk berasaskan Pancasila  dengan  dasar  pertimbangan  dan  tujuan  untuk  mewujudkan  keharmonisan  bekerja, peningkatan  produksi  dan  produktivitas,  perbaikan  pendapatan  dan  kesejahteraan  pekerja  serta kelangsungan  dan  kelancaran  perusahaan  dengan  meningkatkan  dan  sebagai  bentuk  sarana mengimplementasikan hubungan industrial Pancasila.
Setelah  berlakunya  Undang-undang  Nomor:  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  pada tanggal  25  Maret  2003  membawa  pengaruh  yang  besar  terhadap  pengaturan  LKS  Tripartit  karena pemerintah  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor:  8  Tahun  2005  tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit yang mulai berlaku sejak tanggal 2  Maret  2005  dan  peraturan  pemerintah  perubahannya.  Berdasarkan  Pasal  1  Angka  1  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2005 yang dimaksud dengan LKS Tripartit adalah, “Forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh”.
Secara kelembagaan LKS Tripartit terdiri  atas LKS Tripartit Nasional, LKS Tripartit Provinsi dan LKS Tripartit Kabupaten/Kota. Pada sektor kegiatan usaha tertentu dapat dibentuk LKS Tripartit Sektoral,  baik  pada  tingkat  nasional,  provinsi  maupun  kabupaten  /  kota  dengan  wewenang memberikan  pertimbangan,  saran  serta  pendapat  kepada  Pemerintah  dan  pihak  terkait  dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan yang terjadi.
Lembaga  Kerja  Sama  Tripartit  (LKS  Tripartit)  Kabupaten  Jembrana  pertama  kali  dibentuk pada Tahun 2000. Berdasarkan Keputusan Bupati Jembrana Nomor: 78/DPMPTSPTK/2021 tanggal 18  Januari  2021  tentang  Pembentukan  Lembaga  Kerja  Sama  Tripartit  Kabupaten  Jembrana  Periode 2021-2024 ditetapkan Susunan Kepengurusan dan Keanggotaan  LKS Tripartit Kabupaten Jembrana Periode  2021-2024 dengan  sekretariat  berkedudukan  di  Jalan  Surapati  Nomor  1  Negara,  Jembrana, Bali.  Pejabat  yang  ditunjuk  sebagai  koordinator  Sekretariat  LKS  Tripartit  Kabupaten  Jembrana adalah  Sekretaris  LKS  Tripartit  Kabupaten  Jembrana.  Dalam  menjalankan  tugasnya  LKS  Tripartit Kabupaten  Jembrana  membuat  program  kerja  dengan  biaya  pelaksanaan  program  kerja  yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana. Program Kerja  LKS  Tripartit  Kabupaten  Jembrana  pada  kepengurusan  periode  tahun  2021-2024  adalah
menjalankan  kegiatan  sebagai  forum  komunikasi,  konsultasi  dan  musyawarah  tentang  masalah ketenagakerjaan  dan  memberikan  pertimbangan,  saran  serta  pendapat  kepada  Bupati  Jembrana  dan pihak  terkait  dalam  penyusunan  kebijakan  dan  penyelesaian  masalah  ketenagakerjaan  di  wilayah Kabupaten Jembrana.
Pemerintah  Kabupaten  Jembrana  sebagai  pemerintah  daerah  yang  mewilayahi  Kabupaten Jembrana  pada  masa  Pandemi  Covid-19  ini  melalui  Kantor  Dinas  Penanaman  Modal,  Pelayanan Terpadu  Satu Pintu dan  Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana bersama-sama dengan  unsur pengusaha dan  pekerja  yang  tergabung  dalam  LKS  Tripartit  Kabupaten  Jembrana  secara  rutin  minimal  tiga bulan sekali melaksanakan kunjungan pada perusahaan-perusahaan tertentu yang dianggap memiliki potensi  untuk  terjadinya  masalah  ketenagakerjaan.  Kunjungan  tersebut  ditujukan  untuk  melakukan pemantauan,  pengawasan  dan  pembinaan  terhadap  pengusaha  dan  pekerja  pada  perusahaan  yang bersangkutan  sekaligus  mendata  dan  menginventarisir  masalah-  masalah  ketenagakerjaan  yang terjadi, sebagai suatu langkah yang bersifat yuridis preventif dalam rangka mengetahui permasalahan yang ada secara dini dan  segera dapat dicairkan atau ditemukan jalan pemecahan  yang  terbaik bagi kedua  pihak  baik  pengusaha  maupun  pekerja.  Masalah  ketenagakerjaan  yang  terjadi  dapat diselesaikan secara bipartit antara pengusaha dan pekerja atau secara tripartit karena telah melibatkan pegawai  pengawas  ketenagakerjaan  dan  pemerantaraan  oleh  pegawai  perantara  Kantor  Dinas Penanaman  Modal,  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  dan  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Jembrana.Dengan Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  yang  masih  diberlakukan  sampai  saat  ini Pemerintah  Kabupaten  Jembrana  atas  inisiatif  sendiri  bertindak  cepat  dalam  menyelesaikan permasalahan  yang  terjadi  guna  kepentingan  kesejahteraan  masyarakat  (Mustofa,  1990).  Sebagai wakil  pemerintah  pusat  di  daerah  Pemerintah  Kabupaten  Jembrana  juga  mengambil  peranan  dan langkah-langkah yang bersifat sosial ekonomis. PT. Bali Maya Permai  langkah- langkah yang  telah diambil  dalam  rangka  membantu  mengurangi  beban  hidup  para  pekerja  yang  terdampak  adalah dengan  cara  membantu  dan  memfasilitasi  kepentingan  pekerja  dalam  mengajukan  permohonan pemberian  tunjangan  subsidi  upah  dari  pemerintah  pusat  sebesar  Rp.  500.000,  setiap  bulan  selama pemberlakuan  PKM  bagi  pekerja  yang  berada  di  wilayah  PPKM  level  3  dan  4  dengan  penerimaan upah dibawah Rp. 3.500.000, perbulan, memberikan sumbangan sembako kepada 200 orang pekerja dengan  besaran  paket  sembako  sebesar  Rp.  100.000.  Sumbangan  telah  diberikan  sebanyak  5  kali yaitu pada bulan Juni,  Augustus, December  2020, dan Maret, Juli 2021 serta dengan melaksanakan program vaksinasi Covid-19 secara massal untuk seluruh pekerja PT. Bali Maya Permai. Pelaksanaan vaksinasi  pertama  dilakukan  pada  tanggal  7  Agustus  2020  dan  pelaksanaan  vaksinasi  kedua dilakukan pada tanggal 10 Desember 2020.
Kebijakan-kebijakan  ini,  merupakan  langkah  yang  bersifat  yuridis  preventif  dan  sosial ekonomis termasuk diharapkan seluruh permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di PT. Bali Maya Permai  dapat  ditemukan  jalan  pemecahan  permasalahan  yang  terbaik  bagi  pengusaha  dan  pekerja sehingga  hubungan  industrial  tetap  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  harmonis,  tidak  ada  terjadi perselisihan hubungan industrial apalagi pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha terhadap pekerja pada  masa  Pandemi  Covid-19  ini  di  PT.  Bali  Maya  Permai  karena  pekerja  telah  diberikan  dan mendapatkan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan (Aryadana, 2003) .

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data,  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  hubungan  industrial  pada masa  Pandemi  Covid-19  di  PT.  Bali  Maya  Permai  tidak  sepenuhnya  dapat  berjalan  dengan  efektif dan  harmonis  karena  masih  terdapat  permasalahan-permasalahan  ketenagakerjaan  yang  potensial dapat  menimbulkan  perselisihan,  seperti  pengurangan  shift  kerja,  perumahan  pekerja  dan  mutasi yang  tidak  sepantasnya  terhadap  sebagian  pekerja.  Pemerintah  Kabupaten  Jembrana  telah  berupaya secara  maksimal  mencegah  terjadinya  pemutusan  hubungan  kerja  terutama  yang  dilakukan  oleh pengusaha  kepada  pekerja  di  PT.  Bali  Maya  Permai  dengan  melaksanakan  langkah-langkah  yang bersifat  yuridis  preventif  dan  sosial  ekonomis.  Namun  ternyata  langkah-langkah  tersebut  tidak sepenuhnya efektif mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja secara keseluruhan karena masih terdapat ketidak puasan pekerja yang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan menempuh jalan mengajukan  pensiun  dini  dan  atau  pengunduran  diri  sebagai  pekerja  di  PT.  Bali  Maya  Permai  di masa Pandemi Covid-19 ini.

## 2. Saran
Berkaitan  dengan  simpulan  penelitian  di  atas,  peneliti  menyampaikan  saran  guna  menghindari terjadinya  permasalahan  yang  serupa  dikemudian  har,  yaitu  diharapkan  kepada  pengusaha  dan pekerja  supaya  mengambil  kebijakan  yang  lebih  etis  atau  pantas  dan  lebih  memperhatikan  bidang keahlian  atau  martabat  pekerja  oleh  pengusaha.  Hendaknya  konsultasi,  pembinaan  dan pendampingan  yang  sangat  rutin  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Jembrana  melalui  Kantor  Dinas Penanaman  Modal,  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  dan  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Jembrana  terhadap pengusaha dan pekerja sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial.

## DAFTAR PUSTAKA
Aryadana, I. M. (2003). Norma Kesejahteraan Pekerja . Pemerintahan Setda Provinsi Bali: Denpasar. Djumadi. (1988). Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja . Sinar Grafika: Jakarta. Kartasapoetra,  G.  (1992). Hukum  Perburuhan  di  Indonesia  Berdasarkan  Pancasila .  Sinar  Grafika: Jakarta.
Mustofa,  B.  (1990). Pokok-pokok  Hukum  Administrasi  Negara  Indonesia .  Citra  Aditya  Bakti: Bandung.
Ramlan,  &  Fitri,  R.  R.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Tenaga  Kerja  Dari  Tindakan  PHK Perusahaan di Masa Covid-19. Jurnal Ilmu Hukum , 8 (2), 58–73 . Ridwan Halim, A. (1985). Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab . Ghalia Indonesia": Jakarta . Sang  Ayu  Putu  Rahayu.  (2017).  Prinsip  Hukum  dalam  Kontrak  Kerjasama  Kegiatan  Usaha  Hulu Minyak dan Gas Bumi. Yuridika , 32 (2), 336–354. Sapoetra, G. K., & Indraningsih, R. (1987). Pokok-pokok Hukum Perburuhan . Armico: Bandung . Sidabutar, E. S. (2007). Pedoman Penyelesaian PHK . Express: Tangerang . Wahyudi,  E.,  Yulianingsih,  W.,  &  Solihin,  F.  (2016). Hukum  Ketenagakerjaan .  Sinar  Grafika: Jakarta.
Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum Praktek . Sinar Grafika. Yani, A., & Wijaya, G. (2003). Perseroan Terbatas . Raja Grafindo Persada: Jakarta .