## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan Korektif Kepada Mitra Usaha Lainnya Dalam Penggabungan Perseroan Terbatas

## Muhammad Kasanda, Ngadino
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email: muhammadkasanda@gmail.com

## Abstract
The article entitled, "legal protection  with  corrective  justice  to other bussiness partners  in a merger of limited  liability  companies",  will  disscuss:  how  is  regulation  of  legal  protection  to  other  bussiness partners in a merger of limited liability companies. The results of this research are first : regulation of legal protection to other bussiness partners in a merger of limited liability companies has been regulated in limited liability companies law which has provided protectiob to other business partners, as well as in the implementing  regulation which  can be  distinguished into  structural  protection,  financial with  silent majority and super majority systems, and protection with the localization systems. Second: the merger of limited liability companies gives corrective legal protection for other bussiness partners by applying the principle of  appraisal  rights,  as form of  the  protection  for  weak  parties in  a  merger.  So the corrective justice is  in charge to  rebuilding  the equality.  Third:  the concept of  legal protection to  other  bussiness partners in a merger of limited liability companies based on corrective justice in the future is to apply, justice, tranparency, accountability, responsibility.

## Keywords: Limited Liability Company; Business Partners; Merged Limited Liability Company

## Abstrak
Artikel  ini  berjudul,  “Perlindungan  Hukum  yang  Berkeadilan  Korektif  terhadap  Mitra  usaha  lainnya dalam  Penggabungan  Perseroan  Terbatas”  ini  akan  membahas  mengenai:  Bagaimana  pengaturan perlindungan  hukum  terhadap  mitra  usaha  lainnya  dalam  penggabungan  Perseroan  Terbatas.  Metode penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  tesis  ini  adalah  metode  penelitian  preskriptif,  penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum,  nilai-nilai keadilan,  validasi aturan hukum,  konsep- konsep hukum, dan norma-norma hukum. Hasil penelitian terkait dengan jawaban dari permasalahan di atas adalah pertama : Pengaturan perlindungan hukum terhadap mitra usaha lainnya dalam penggabungan Perseroan  Terbatas    telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  yang  dimana  telah memberikan perlindungan kepada mitra usaha lainnya, begitu juga dalam peraturan pelaksanaannya, yang dapat  dibedakan  ke  dalam  perlindungan  secara  structural,  financial  dengan  sistem  silent  majority  dan super  majority ,  serta  perlindungan dengan  sistem  lokalisasi. Kedua : Penggabungan perseroaan  terbatas memberikan perlindungan hukum korektif bagi mitra usaha lainnya dengan menerapkan prinsip appraisal rights,  sebagai  salah  satu  bentuk  perlindungan  kepada  pihak  yang  lemah  dalam  merger.  Sehingga keadilan  korektif  bertugas  membangun  kembali  kesetaraan  tersebut. Ketiga :  Konsep  perlindungan hukum  terhadap  mitra  usaha  lainnya  dalam  penggabungan  perseroan  terbatas  yang  berbasis  keadilan hukum  korektif  di  masa  yang  akan  datang  yaitu  dengan  menerapkan  Keadilan,  Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas.
Kata kunci : Perseroan Terbatas; Mitra Usaha; Penggabungan Perseroan Terbatas

## A. PENDAHULUAN g

## 1. Latar Belakang
Sebagai  negara  yang  sedang  berkembang,  Indonesia  mempunyai  keinginan  yang  kuat melaksanakan  pembangunan  terutama  di  bidang  perekonomian,  akan  tetapi  keinginan  ini  sering tidak  didukung  oleh  kecukupan  tersedianya  sumber-sumber  pembiayaan  dalam  negeri  sehingga ketidakmampuan  menyediakan  sumber pembiayaan harus dicarikan dari sumber yang  berasal dari luar negara.
Dalam  mengupayakan  sumber-sumber  dana  tersebut,  pemerintah  Indonesia  banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi dan bisnis sebagai usaha untuk mengurangi dan  menghapus  berbagai  jenis  peraturan  yang  menghambat    dan  membatasi  serta  memperkecil campur tangan pemerintah yang berlebihan di bidang ekonomi bisnis (amirizal, 1999).
Tanpa  terasa  norma  hukum  maupun  karakteristik  dari  perusahaan  yang  akan  melakukan kegiatannya di  suatu negara  sedikit banyak juga akan dipengaruhi oleh  sistem  hukum negara  asal perusahaan  yang  bersangkutan.  Di  sisi  lain,  bagi  pembisnis  yang  hendak  melakukan  kegiatan bisnisnya  diluar  negeri  harus  memahami  bagaimana  ketentuan  hukum  yang  berlaku  di  negara tersebut, khususnya yang berkaitan dengan bentuk badan usaha yang akan didirikan dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas.
“Dengan demikian, bisnis merupakan proses sosial yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok  melalui  proses  penciptaan  dan  penukaran  kebutuhan  dan  keinginan  akan  suatu  produk tertetu yang memiliki nilai atau manfaat keuntungan” (Riffely, 2010).
Bentuk-bentuk  badan  usaha  dapat  dibedakan  menjadi  beberapa,  antara  lain  Perusahaan Perseorangan,  Perusahaan  Perkongsian,  dan  Perusahaan  Perseroan  Terbatas.  Bentuk  perusahaan yang paling banyak di dengar adalah Perusahaan Perseroan Terbatas. Perusahaan yang di golongkan pada  Perseroan  Terbatas  adalah  suatu  unit  kegiatan  usaha  yang  didirikan  sebagai  suatu  institusi badan  hukum  yang  pendiriannya  dilakukan  melalui  akta  notaris,  dimana  suatu  dokumen dikemukakan  yang  pada  dasarnya  mencantumkan  tujuan  pendirian,  saham  yang  dikeluarkan,  dan nama-nama pimpinan yang akan menjalankan usaha.
Perseroan  Terbatas  adalah  Badan  hukum  yang  didirikan  berdasarkan  perjanjian,  melakukan kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam  saham  dan  memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang- Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Adapun  pengertian  menurut  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas,  PT  adalah  badan  hukum  yang  merupakan  persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam  saham dan  memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  ini  serta  peraturan pelaksanaannya (Saliman, 2005).
“Untuk  mendirikan  Perseroan  Terbatas  paling  tidak  harus  ada  dua  orang  atau  lebih. Mengingat  ketentuan  khusus  dalam  pendirian  Badan  Usaha  Milik  Negara,  maka  syaratnya  harus ada dua orang atau lebih, dapat disimpangi” (Sentosa, 2006).
Pasal  7  ayat  (1)  UU  PT  mensyaratkan  secara  eksplisit bahwa pendirian perseroan dilakukan oleh  dua  orang  atau  lebih  dengan  akta  notaris.  Selain  terkait  pendirian,  beberapa  hal  lain  juga disyaratkan  oleh  UU  PT  wajib  dibuat  dalam  bentuk  akta  notaris.  Misalnya  perubahan  anggaran dasar yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4), dan akta penggabungan, pelebran, pengambilalihan, atau pemisahan yang diatur dalam Pasal 128 ayat (1) (Sriwati, 2020).
Perseroan terbatas yaitu suatu entitas yang tercatat di sebuah negara bagian dan membayarkan pajak serta secara hukum dapat dibedakan dari pada pemiliknya. Meskipun hanya sekitar 20 persen dari  seluruh  perusahaan  berbentuk  perseroan  terbatas,  namun  perseroan  terbatas  menghasilkan hampir 90 persen dari seluruh pendapatan bisnis (Jeff, 2011).
Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha berbadan hukum yang sekarang banyak menjadi pilihan bagi pelaku bisnis di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Perseroan Terbatas mempunyai keunggulan  jika  dibandingkan  dengan  bentuk  badan  usaha  lain.  Dalam  menjalankan  usaha, Perseroan  Terbatas  harus  memikirkan  cara  mengembangkan  usahanya.  Pengembangan  usaha didalam  Perseroan  Terbatas  dapat  dilakukan  dengan  mengadakan  penggabungan  atau  yang  biasa disebut dengan Merger .
Yang  dimaksud  penggabungan  atau yang  dalam kepustakaan disebut  dengan Merger adalah suatu perbuatan hukum dimana orang menggabungkan satu atau beberapa perseroan yang telah ada kedalam satu Perseroan yang telah ada hingga dari beberapa Perseroan itu menjadi satu perseroan yang  telah  ada.  Status  Badan  hukum  dari  Perseroan  yang  menggabungkan  diri  menjadi  berakhir karena hukum.
“Dapat  diartikan  bahwa  sebagai  perseroan-perseroan  yang  menggabungkan  diri  maka Perseroan tersebut menjadi bubar demi hukum (terlikuidasi) karena itu tidak membutuhkan proses likuidasi tersendiri” (Rudhi, 2011).

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
“Pada  dasarnya  penggabungan  atau merger suatu  badan  usaha  yang  berbentuk  PT,  hanya dapat  dilakukan  apabila  rancangan  penggabungan  telah  mendapat  persetujuan  Rapat  Umum Pemegang Saham masing-masing yang terlibat” (Zaeni, 2014).
Aktivitas  penggabungan  semakin  meningkat  seiring  dengan  intensitas  perkembangan ekonomi  yang  semakin  mengglobal.  Di  Amerika  serikat,  aktivitas  penggabungan  merupakan  hal yang biasa terjadi kira-kira 55.000 aktivitas. Sementara di Indonesia aktivitas penggabungan mulai marak dilakukan seiring dengan majunya pasar modal di Indonesia. Beberapa contoh perusahaan di Bursa Efek  Indonesia (BEI)  yang melakukan penggabungan adalah PT. Semen gresik, dengan PT. Semen Padang, PT. Gudang garam dengan PT. Surya pemenang dan PT. Nutricia (Mardiana, 2004).
Sebuah  perusahaan  yang  merencanakan  pertumbuhan  akan  memilih  untuk  meraih  tujuan dengan cepat melalui penggabungan ( merger) . Sebuah perusahaan yang kapasitas produksinya tidak dapat  memenuhi  permintaan  akan  produknya.  Perusahaan  tersebut  akan  memerlukan  waktu  dua tahun  untuk  mendirikan  tambahan  fasilitas  produksi,  untuk  mencapai  peningkatan  produksi  yang cepat, maka perusahaan akan mencari sebuah perusahaan yang memliki fasilitas yang dibutuhkan. Dengan mengakuisisi baik sebagian maupun keseluruhan perusahaan yang sama, maka perusahaan tersebut dapat mencapai pertumbuhan yang cepat pada kapasitas produksinya, yang memungkinkan pertumbuhan pada penjualannya.
Pertumbuhan  juga  akan  dimaksudkan  untuk  menurunkan  biaya  produksi  per  unit.  Produksi yang menampilkan skala ekonomis dapat diproduksi. Dengan biaya per unit yang jauh lebih rendah jika  produksi  dalam  jumlah  yang  besar.  Suatu  penggabungan  ( merger) dapat  memungkinkan kombinasi  dua  fasilitas  produksi  yang  dapat  mencapai  penurunan  biaya  produksi  per  unit.  Selain menurunkan biaya produksi penggabungan juga berpotensi dalam hal keuntungan pajak. Kerugian terdahulu  yang  terjadi  dari  perusahaan  sebelum  melakukan  penggabungan,  dapat  dipergunakan untuk  menutupi  keuntungan  positif  perusahaan  pengakuisisi.  Meskipun  kerugian  terjadi  sebelum perusahaan  diakuisisi,  namun  tetap  dapat  mengurangi  pajak  atas  keuntungan  perusahaan penggabungan yang baru.
“Mengenai  Mitra  usaha  dari  Perseroan  Terbatas  yang  belum  banyak  dibahas,  mitra  usaha yang  dimaksud  adalah  sebagai  perusahaan  produsen/distributor  barang  berbasis  distribusi  yang telah menandatangani perjanjian kerjasama” (Pantouw, 2008).

## 2. Permasalahan
Dari latar belakang tersebut adapun permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
1. Apakah  pengaturan  penggabungan  Perseroan  Terbatas  memberikan  perlindungan  hukum korektif bagi mitra usaha lainnya?
2. Bagaimana  konsep  perlindungan  hukum  terhadap  mitra  usaha  lainnya  dalam penggabungan  Perseroan  Terbatas  yang  berbasis  keadilan  korektif  di  masa  yang  akan datang?

## 3. Tujuan
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  tentang  pengaturan  penggabungan  Perseroan Terbatas  memberikan  perlindungan  hukum  korektif  bagi  mitra  usaha  lainnya  dan  konsep perlindungan  hukum  terhadap  mitra  usaha  lainnya  dalam  penggabungan  Perseroan Terbatas  yang berbasis keadilan korektif di masa yang akan dating.

## 4. Orisinalitas Hasil Penelitian
Penelitian  tentang  Perlindungan  Hukum  Yang  Berkeadilan  Korektif  Terhadap  Mitra  Usaha Lainnya  Dalam  Penggabungan  Perseroan  Terbatas  merupakan  penelitian  yang  asli  dan  dapat dipertanggung  jawabkan,  peneliti  telah  membandingkan  dengan  beberapa  penelitian  sebelumnya yang juga membahas tentang perlindungan hukum dalam penggabungan perseroan terbatas. Adapun penelitian  yang  sama  dengan  penelitian  ini  yang  dilakukan oleh  peneliti  yang  bernama  Rahayana Wongso dengan judul Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Para Pihak Dalam Merger Perusahaan (Rahayana, 2019).
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang bernama Endro Rodrigo Mahulette dengan judul penelitiannya  Analisis  Yuridis  Terhadap  Penggabungan,  Peleburan,  Pengambilalihan  Dan Pemisahan  Perusahaan  Berdasarkan  Undang–  Undang  No  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas (Endro, 2018).
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang bernama Teresa Karolina Tumober dengan judul penelitiannya  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang  Saham  Minoritas  Pada  Perusahaan  Yang Merger  Menurut  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas  (Teresa, 2018).
Terdapat  perbedaan  di  dalam  Jurnal  yang  ditulis  oleh  penulis  ini  dengan  jurnal  atau penelitian-penelitian  diatas.  Jurnal  yang  ditulis  oleh  penulis  ini  membahas  mengenai  tentang perlindungan hukum terhadap mitra usaha di dalam pengaturan penggabungan perseroan terbatas.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  tesis  ini  adalah  preskriptif,  yang  menurut  Peter  Mahmud  Marzuki  penelitian hukum  bertujuan  untuk  mempelajari  tujuan  hukum,  nilai-nilai  keadilan,  validasi  aturan  hukum, konsep-konsep  hukum,  dan  norma-norma  hukum  (Peter,  2010).  Penelitian  hukum  dilakukan  untuk menghasilkan  argumentasi,  teori,  atau  konsep baru  sebagai  preskripsi dalam  menyelesaikan  masalah yang  dihadapinya.  Dengan  demikian  penelitian  ini  tergolong  penelitian  hukum  yang  bersifat preskriptif  karena  permasalahan  yang  diteliti  tentang  bagaimana  perlindungan  hukum  yang berkeadilan korektif terhadap mitra usaha lainnya dalam penggabugan perseroan terbatas.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Penggabungan  Perseroan  Terbatas  memberikan  Perlindungan  Hukum  Korektif  bagi Mitra Usaha Lainnya.
Pandangan  Aristoteles  tentang  keadilan  terdapat  dalam  karyanya nichomachean  ethics, politics, dan rethoric .  Lebih  khususnya,  dalam  buku nicomachean  ethics ,  buku  itu  sepenuhnya ditujukan  bagi  keadilan  yang  berdasarkan  filsafat  umum  Aristoteles,  mesti  dianggap  sebagai  inti dari  filsafat  hukumnya,  karena  hukum  hanya  bisa  ditetapkan  dalam  kaitannya  dengan  keadilan (Carl, 2004).
Dari pandangan Aristoteles diatas yang sangat penting bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian  kesamaan.  Namun  Aristoteles  membuat  pembedaan  penting  antara  kesamaan  numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah  yang  sekarang  lazim  di  pahami  tentang  kesamaan  dan  yang  dimaksudkan  ketika  dikatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan  keadilan  menjadi  jenis  keadilan  distributif  dan  keadilan  korektif.  Yang  pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif  sama-sama  rentan terhadap problema  kesamaan  atau kesetaraan dan hanya bisa  dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata  diberikan  atas  pencapaian  yang  sama  rata.  Pada  yang  kedua,  yang  menjadi  persoalan ialah  bahwa  ketidaksetaraan  yang  disebabkan  oleh,  misalnya,  pelanggaran  kesepakatan,  dikoreksi dan dihilangkan.

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Keadilan  distributif  menurut  Aristoteles  berfokus  pada  distribusi,  honor,  kekayaan,  dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan  barang  berharga  lain  berdasarkan  nilai  yang  berlaku  dikalangan  warga.  Distribusi  yang  adil boleh  jadi  merupakan  distribusi  yang  sesuai  degan  nilai  kebaikannya,  yakni  nilainya  bagi masyarakat.
Di  sisi  lain,  keadilan  korektif  berfokus  pada  pembetulan  sesuatu  yang  salah.  Jika  suatu pelanggaran  dilanggar  atau  kesalahan  dilakukan,  maka  keadilan  korektif  berusaha  memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman  yang  sepantasnya  perlu  diberikan  kepada  si  pelaku.  Bagaimanapun,  ketidakadilan  akan mengakibatkan  terganggunya  “kesetaraan”  yang  sudah  mapan  atau  telah  terbentuk.  Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif  merupakan  wilayah  peradilan  sedangkan  keadilan  distributif  merupakan  bidangnya pemerintah.
Sedangkan Rawls dalam bukunya a theory of justice menjelaskan teori keadilan sosial sebagai the  difference  principle dan the  principle  of  fair  equality  of  opportunity .  Inti the  difference principle ,  adalah  bahwa  perbedaan  sosial  dan  ekonomis  harus  diatur  agar  memberikan  manfaat yang  paling  besar  bagi  mereka  yang  paling  kurang  beruntung.  Istilah  perbedaan  sosial-ekonomis dalam prinsip  perbedaan  menuju  pada  ketidaksamaan  dalam  prospek  seorang untuk  mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, the principle of fair equality of opportunity menunjukkan  pada  mereka  yang  paling  kurang  mempunyai  peluang  untuk  mencapai prospek  kesejahteraan,  pendapat  dan  otoritas.  Mereka  inilah  yang  harus  di  beri  perlindungan khusus.
Rawls  mengerjakan  teori  mengenai prinsip-prinsip  keadilan  terutama  sebagai  alternatif  bagi teori utilitarisme  sebagaimana dikemukakan  Hume,  Bentham dan  Mill.  Rawls berpendapat bahwa dalam  masyarakat  yang  diatur  menurut  prinsip-prinsip  utilitarisme,  orang-orang  akan  kehilangan harga  diri,  lagi  pula  bahwa  pelayanan  demi  perkembangan  bersama  akan  lenyap.  Rawls  juga berpendapat  bahwa  sebenarnya  teori  ini  lebih  keras  dari  apa  yang  dianggap  normal  oleh masyarakat. Memang boleh  jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi  tidak dapat dibenarkan  bahwa  pengorbanan  ini  pertama-tama  diminta  dari  orang-orang  yang  sudah  kurang beruntung dalam masyarakat.

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Selanjutnya  Rawls  menegaskan,  Program  penegakan  keadilan  yang  berdimensi  kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip  keadilan,  yaitu, pertama, memberi  hak dan  kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu  mengatur  kembali  kesenjangan  sosial  ekonomi  yang  terjadi  sehingga  dapat  memberi keuntungan  yang  bersifat  timbal  balik (reciprocal  benefits) bagi  setiap  orang,  baik  mereka  yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung (Uzair & Heru, 2006).
Penerapan  Appraisal  Rights  Apabila  ada  pihak  pemegang  saham  yang  tidak  setuju  dengan merger,  padahal  RUPS  dengan  suara  mayoritas  tertentu  telah  memutuskan  untuk  merger,  maka kepada pihak yang kalah suara ini oleh hukum diberikan suatu hak khusus yang disebut appraisal rights. Yang  dimaksud  dengan appraisal  rights adalah  hak  dari  pemegang  saham  minoritas  yang tidak setuju dengan merger atau tindakan korporat lainnya, untuk menjual saham yang dipegangnya itu  kepada  perusahaan  yang  bersangkutan,  di  mana  pihak  perusahaan  yang  mengisukan  saham tersebut wajib membeli kembali saham-sahamnya itu dengan harga yang pantas.
Pelaksanaan appraisal  rights ini  merupakan  salah  satu  keistimewaan  yang  diberikan  oleh hukum kepada transaksi merger ini. Keistimewaan yang lain adalah penerapan prinsip yang disebut dengan super majority . Prinsip super majority berarti bahwa untuk dapat menyetujui merger, yang diperlukan  bukan  hanya simple  majority (lebih  dari  50%)  pemegang  saham  yang  seharusnya menyetujui,  tetapi  lebih  dari  itu,  Undang-undang  PT  menyebutkan  angka  ¾  atau  lebih  pemegang saham  yang  menyetujuinya  (Pasal  89  Undang-undang  PT).  Undang-undang  PT  mengakui prinsip appraisal rigahts ini melalui Pasal 102 juncto Pasal 125 Undang-undang PT. Oleh Undang-undang PT tersebut appraisal rights ini diberikan terhadap tindakan-tindakan korporat sebagai berikut:
(1) Perubahan anggaran dasar;
(2) Pejualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan;
(3) Merger, akuisisi dan konsolidasi Perseroan.
Dengan  demikian,  mengingat  ketentuan  Pasal  76  Undang-undang  PT  maka  suatu  merger harus disetujui oleh RUPS di mana dalam RUPS tersebut harus dihadiri paling sedikit ¾ bagian dari seluruh  saham  yang  mempunyai  hak  suara,  dengan  persetujuan  paling  sedikit  ¾  dari  suara  yang hadir.
Bahwa Undang-Undang PT telah memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah, begitu juga  dalam  peraturan  pelaksanaannya,  yang  dapat  dibedakan  ke  dalam  perlindungan  secara struktural,  finansial dengan  sistem silent  majority dan super  majority .  Bahwa  Undang-Undang  PT

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
juga  telah  menerapkan  prinsip appraisal  rights ,  sebagai  salah  satu  bentuk  perlindungan  kepada pihak  yang  lemah  dalam  merger,  yang  terdapat  dalam  Pasal  102 juncto 123  Undang-Undang  PT. Perlindungan Secara Struktural Dalam hal ini dimaksudkan bahwa kedudukan pihak tersebut dalam strukturpembagian wewenang dari suatu perusahaan sangat lemah dibandingkan dengan kedudukan pihak  lainnya.  Sebagai  contoh  menurut  sistem  hukum  positif  kita,  dari  segi corporate  law , kedudukan  para  pekerja  di  perusahaan  lebih  lemah  dari  kedudukan  pihak  lain  seperti  pemegang saham,  direktur  atau  komisaris.  Para  pekerja  tidak  dilibatkan  dalam  penentuan policy maupun operasional  perusahaan.  Para  pekerja  dalam  perusahaan  yang  akan  merger  merupakan  salah  satu pihak yang mesti sangat diperhatikan dan dipertimbangkan sebelum merger dilakukan.
Perlindungan  pemegang  saham  minoritas  ini  diperlukan  mengingat  apabila  mereka  tidak setuju  dengan  merger,  maka  merger  tetap  dilaksanakan,  dan  pemegang  saham  minoritas  tersebut dipaksakan  untuk  menerima  merger  tersebut.  Karena  itu,  hukum  memandang  bahwa  kepada merekadiperlukan perhatian dan perlakuan khusus. Perlakuan khusus tersebut diwujudkan lewat apa yang disebut dengan appraisal rights .
2. Konsep  Perlindungan  Hukum  terhadap  Mitra  Usaha  Lainnya  dalam  Penggabungan  Perseroan Terbatas yang berbasis Keadilan Hukum Korektif di masa yang akan datang.
Menghadapi era globalisasi dunia, pakar hukum modern telah meninggalkan tiga pendekatan hukum  klasik  yang  cenderung  ekstrem  sempit  hanya  menggunakan  salah  satu  jenis  pendekatan, apakah yang normatif  (positivistik), empiris (sosiologis, antropologis, psikologis dan lainnya)  atau pendekatan nilai dan moral (filosofis), teori triangular concept of legal pluralism (konsep segitiga menghadapi pluralisme hukum di era globalisasi dunia) menggunakan ketiga pendekatan tersebut.
Pemegang saham mempunyai hak suara sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki, Sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  UUPT  ini  tidak  membatasi  kekuatan  Pemegang  saham  dalam  jumlah yang besar dalam perolehan hak suara yang didapat. Seperti yang tercantum dalam Pasal 54 KUHD.
Pengaturan  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  pemegang  saham  minoritas  Perseroan terbatas terbuka lebih ditekankan dalam UUPT yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007  dimana  dalam  Undang-undang  ini  posisi  tawar  pemegang  saham  minoritas  dalam pengambilan  kebijakan  suatu  perusahaan  lebih  terperinci  dengan  hak-hak  yang  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT, 2007) yaitu antara lain :
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
1. Pasal  61  ayat  (1),  Setiap  pemegang  saham  berhak  mengajukan  gugatan  terhadap  perseroan  ke Pengadilan  Negeri  apabila  dirugikan  karena  tindakan  perseroan  yang  dianggap  tidak  adil  dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
2. Pasal  62,  Setiap  pemegang  saham  berhak  meminta  kepada  Perseroan  agar  sahamnya  dibeli dengan harga  yang  wajar apabila yang bersangkutan  tidak menyetujui  tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa: Perubahan anggaran dasar, Pengalihan atau penjaminan  kekayaan  perseroan  yang  mempunyai  nilai  lebih  dari  50  %  (lima  puluh  persen) kekayaan bersih perseroan; atau Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.
3. Pasal  79  ayat  (2),  Pemegang  Saham  perseroan  meminta  diselenggarakannya  Rapat  Umum Pemegang  Saham,  pemegang  saham  minoritas  hanya  sekedar  mengusulkan  tanpa  ada kewenangan untuk memutuskan diadakannya RUPS.
4. Pasal 97 ayat (6), mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap perseroan.
5. Pasal  114  ayat  (6),  mewakili  perseroan  untuk  mengajukan  gugatan  terhadap  anggota  dewan komisaris  yang  karena  kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap perseroan, diatur dalam.
6. Pasal  138  ayat  (3),  meminta  diadakannya  pemeriksaan  terhadap  perseroan,  dalam  hal  terdapat dugaan  bahwa  perseroan,  anggota  direksi  atau  komisaris  perseroan  melakukan  perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.
7. Pasal 144 ayat (1), mengajukan permohonan pembubaran perseroan.
Hak–hak  pemegang  saham  minoritas  diatas  merupakan  terobosan  baru  dalam  peraturan perundang-undangan di  Indonesia dengan  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007,  akan tetapi  dari  hak-hak  diatas  belum  merupakan  cerminan  perlindungan  hukum  terhadap  pemegang saham  minoritas  yang  sempurna  karena  aturan  mengenai  perlindungan  hukum  pemegang  saham minoritas  sesuai  dengan  prinsip good  corporate  governance masih  sulit  untuk  diterapkan  di Indonesia.
Minority  shareholders atau pemegang saham minoritas  tidak  jarang hanya dijadikan  sebagai pelengkap  dalam  sebuah  perusahaan.  Dalam  mekanisme  pengambilan  keputusan  di  perusahaan dapat  dipastikan  pemegang  saham  minoritas  ini  akan  selalu  kalah  dibanding  pemegang  saham mayoritas,  sebab  pola  pengambilan  keputusan  didasarkan  atas  besarnya  prosentase  saham  yang dimiliki.  Keadaan  demikian  akan  semakin  parah,  jika  ternyata  pemegang  saham  mayoritas

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
menggunakan  peluang  ini  untuk  mengendalikan  perusahaan  berdasarkan  kepentingannya  saja  dan tidak mengindahkan kepentingan pemegang saham minoritas (Indra & Irsan, 2004).
Seperti  yang  telah  dijelaskan  di atas, pemegang saham  minoritas kurang  mendapatkan porsi perlindungan  hukum  dalam  pengambilan  keputusan  di  suatu  perusahaan,  maka  ada  berbagai kepentingan  yang  oleh  hukum  mesti  dijaga,  antara  lain  kepentingan-kepentingan  seperti  kutipan berikut : (Rachmadi, 2004).
1. Pihak  pemegang  saham  minoritas  sama  sekali  tidak  berdaya  dalam  suatu  perusahaan  karena selalu  kalah  suara  dengan  pemegang  saham  mayoritas  dalam  rapat  umum  pemegang  saham selaku pemegang kekuasaaan tertinggi.
2. Pihak  pemegang  saham  minoritas  tidak  mempunyai  kewenangan  untuk  mengurus  perusahaan karena  tidak mempunyai  cukup  suara  untuk menunjuk direktur  atau  komisarisnya sendiri,  atau kalaupun  ada  kesempatan  untuk  menunjuk  direktur  atau  komisaris,  biasanya  direktur  atau komisaris  tersebut  juga  tidak  berdaya  karena  kalah  suara  dalam  rapat-rapat  direksi  atau komisaris.
3. Pihak  pemegang  saham  minoritas  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  hal-hal  yang penting  baginya,  seperti  kewenangan  untuk  mengangkat  pegawai  perusahaan,  menandatangani cek, mereview kontrak perusahaan, dan melakukan tindakan-tindakan penting lainnya.
4. Jika perusahaan berbisnis secara kurang baik, pihak pemegang saham minoritas umumnya tidak dapat  berbuat  banyak,  kecuali  membiarkan  perusahaan  tersebut  terus-menerus  merugi  sambil mempertaruhkan sahamnya disana.
5. Terutama dalam suatu perusahaan  tertutup,  saham  pihak minoritas umumnya tidak marketable , sehingga sangat sulit dijual ke pihak luar.
6. Prinsip personan  in  judicio atau capacity  standing  in  court  or  in  judgement ,  yakni  hak  untuk mewakili  perseroan,  yang  hanya  boleh  dilakukan  oleh  organ  perseroan.  Pemegang  saham minoritas tidak boleh melakukan tindakan.
Untuk itu, agar terpenuhinya unsur keadilan, diperlukan suatu keseimbangan sehingga pihak pemegang  saham  minoritas  tetap  dapat  menikmati  haknya  selaku  mayoritas,  termasuk  mengatur perseroan. Di lain  pihak, pihak pemegang  saham minoritaspun perlu diperhatikan kepentingannya dan  tidak  bisa  begitu  saja  diabaikan  haknya.  Untuk  menjaga  kepentingan  di  kedua  belah  pihak, dalam  ilmu  hukum  perseroan  dikenal  prinsip  “ Mayority  Rule  minority  Protection ”,  yaitu  yang memerintah ( the ruler ) di dalam perseroan tetap pihak mayoritas, tetapi kekuasaan pihak mayoritas

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
tersebut  haruslah  dijalankan  dengan  selalu  melindungi  ( to  protect )  pihak  minoritas.  Hal  ini  jika tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah di khawatirkan akan mengganggu iklim investasi dan mematikan investor-investor kecil.
Dalam  rangka  menjalankan  prinsip Good  Corporate  Governance ,  direksi  suatu  perusahaan pada  prinsipnya  haruslah  bertanggung  jawab  secara  pribadi  tidak  hanya  terhadap  perbuatan  yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pribadi, tetapi juga dalam hal-hal tertentu terhadap perbuatan yang dia lakukan dalam kedudukannya sebagai direktur perusahaan. Apabila melakukan secara sah suatu  perbuatan  tertentu  dalam  kedudukannya  sebagai  direksi  perusahaan  tersebut,  dalam  artian bukan  dalam  kapasitasnya  sebagai  pribadi,  maka  direksi  tersebut  telah  melakukan  tindakan perseroan,  baik  atau  buruk  akan  dipikul  oleh  perseroan.  Namun  dalam  hal-hal  tertentu  terdapat pengecualian  dimana  sungguhpun  itu  merupakan  tindakan  perseroan,  dibuka  kemungkinan  bukan perusahaan  yang  bertanggungjawab  tapi  pihak  lainnya,  dimana  dalam  hal  tersebut  sesuai  dengan prinsip piercing the corporate veil, ultra vires dan fiduciary duty yang pada dasarnya melegitimasi pemindahan kewajiban hukum dari pundak perusahaan kepada pihak lain seperti pemegang saham mayoritas, direksi atau komisaris.
Dari  sinilah  tampak  peranan  responsibilitas  dalam  perseroan  terbatas  terbuka  untuk melindungi stakeholder termasuk  juga  pemegang  saham  minoritas  dari  tindakan  salah  atau  tidak terpuji  yang  dilakukan  oleh  mereka,  manakala  kewajiban  tersebut  dipikulkan  ke  pundak perusahaan,  sama  saja  dengan  membebankan  kepada  seluruh stakeholder mengingat  kerugian perusahaan akan menyebabkan bagian yang diterima stakeholder akan berkurang atau terancam.
Secara  umum  yang  dimaksud  dengan  asas  keadilan  adalah  kesetaraan  di  dalam  memenuhi hak-hak  stakeholder yang  timbul  berdasarkan  perjanjian  dan  peraturan  perundang undangan  yang berlaku.  Namun  bila  dikaitkan  dengan  upaya  perlindungan  terhadap  pemegang  saham  minoritas maka asas keadilan yang dimaksud adalah perlakuan yang adil terhadap pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Dalam bidang hukum perusahaan nilai keadilan merupakan tujuan yang  paling  utama  sehingga  perangkat  hukum  tentang  perlindungan  hukum  terhadap  pemegang saham minoritas juga harus dititikberatkan kepada usaha pencapaian keadilan.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dari  pada  bab-bab  sebelumnya  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut :

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Penggabungan  perseroaan  terbatas  memberikan perlindungan  hukum  korektif  bagi  mitra  usaha lainnya  dengan  menerapkan  prinsip  appraisal  rights,  sebagai  salah  satu  bentuk  perlindungan  kepada pihak yang lemah dalam merger. Sehingga keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut.
Konsep  perlindungan  hukum  terhadap  mitra  usaha  lainnya  dalam  penggabungan  perseroan terbatas yang berbasis keadilan hukum korektif di masa  yang akan datang yaitu dengan menerapkan, Keadilan,  Transparansi,  Akuntabilitas,  Responsibilitas  agar  dalam  perusahaan  nilai  keadilan merupakan tujuan yang paling utama sehingga perangkat hukum tentang perlindungan hukum terhadap mitra usaha lainnya juga harus dititikberatkan kepada usaha pencapaian keadilan.

## DA FTAR PUSTAKA
Buku:
Amirizal. (1999). hukum bisnis Risahlah Teori dan Praktek . jakarta: djambatan.
Carl, J. F. (2004). Filsafat Hukum: Perspektif dan Historis . bandung: Bandung Nuansa.
Indra & Irsan, N. (2004). Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia . jakarta: kencana.
Jeff, M. (2011). Introduction To Business Pengantar Bisnis . jakarta: salemba empat.
Mardiana,  L.  (2004). Perbedaan  Analisis  Kinerja  Keuangan  Sebelum  Dan  Sesudah  Merger  (Studi Empiris Pada Perusahaan Real Estate & Property Yang Go Public Dibursa Efek Indonesia Tahun 2004 – 2008 . Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Pantouw, E. (2008). 230+ Sumber Pinjaman Untuk Usaha Anda . jakarta: Gradien Mediatama.
Peter, M. M. (2010). Penelitian Hukum . jakarta: kencana.
Rachmadi, U. (2004). Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas . bandung: Alumni.
Riffely, D. A. (2010). pengantar bisnis . jakarta: universitas terbuka.
Rudhi, P. (2011). Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik . jakarta: Sinar Grafika.
Saliman, A. R. (2005). Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus . jakarta: kencana. Sentosa, S. (2006). Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas . bandung: nuansa aulia.
Uzair  &  Heru,  P.  (2006). A  theory  of  Justice :  Teori  Keadilan  Dasar -Dasar  Filsafat  Politik  Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara . yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Zaeni, A. (2014). Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia . jakarta: Rajawali Pers.
Artikel Jurnal:
Endro, R. M. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Dan Pemisahan Perusahaan Berdasarkan Undang– Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas . VI , 12.
Rahayana, W. (2019). Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Para Pihak Dalam Merger Perusahaan . VII , 9.
Sriwati. (2020). Pengalihan Kekayaan Perseroan Yang Lebih Dari Lima Puluh Persen Jumlah Kekayaan Bersih Perseroan Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Tidak Mencapai Kuorum Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas . 5.
Teresa, K. P. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Yang Merger Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. LEX PRIVATUM , 6 (4). Retrieved from https://id.wikipedia.org/wiki/Merger,
Peraturan Perundang-Undangan:
UUPT. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas .