Volume 7 Nomor 4, Tahun 2024 e-ISSN : 2597-5234

## KEPATUHAN PAJAK DI ERA DIGITAL : STUDI KOMPARASI UMKM BERBASIS KONVENSIONAL DAN DIGITAL

## TAX COMPLIANCE IN THE DIGITAL AGE: A COMPARATIVE STUDY OF CONVENTIONAL AND DIGITAL-BASED MSMES
Hanan Rana Putri Zaidi 1 , Pancawati Hardiningsih 2
Fakultas Ekonomika dan Bisnis 1
Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang 2
hananranaputrizaidi@mhs.unisbank.ac.id 2

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  the  influence  of  tax  socialization,  tax  awareness,  and  tax penalties on compliance of conventional-based MSMEs and digital-based MSMEs. The research population consists of traders and service providers in both conventional and digital-based  businesses  in  Semarang  City.  The  sample  was  selected  using  purposive sampling,  resulting  in  132  respondents.  The  analysis  method  used  was  Smart  Partial Least  Square  (PLS)  4.0.  The  results  of  this  study  indicate  that  tax  socialization,  tax awareness, and tax penalties have a significant positive effect on tax compliance of both conventional-based  and  digital-based  MSMEs.  The  research  findings  explain  that  tax compliance continues to increase due to tax understanding and taxpayers' awareness of their  responsibilities  to  comply  with  applicable  laws  and  regulations.  Therefore,  the Directorate  General  of  Taxes  needs  to  enhance  tax  socialization  among  both conventional and digital business actors.
Keywords: Tax Socialization, Tax Awareness, Tax Sanctions, MSMEs Tax Compliance

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  pengaruh  sosialisi  pajak,  kesadaran  pajak,  dan sanksi  pajak  terhadap  kepatuhan  pelaku  UMKM  berbasis  konvensional  dan  UMKM berbasis  digital.  Populasi  penelitian  ini  adalah  pelaku  usaha  bidang  dagang  dan  jasa berbasis  konvensional  maupun  digital  di  Kota  Semarang.  Pemilihan  sampel  dengan purposive  sampling, diperoleh  sebanyak  132.  Metode  analisis  yang  digunakan Smart Partial Least Square (PLS) 4.0. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak, kesadaran  pajak,  dan  sanksi  pajak  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kepatuhan pajak  pelaku  UMKM  berbasis  konvensional  maupun  UMKM  berbasis  digital.  Hasil penelitian ini mampu menjelaskan bahwa kepatuhan pajak terus meningkat karena adanya pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap tanggung jawab pelaku UMKM untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Direktorat Dirjen Pajak harus meningkatkan sosialisi pajak pada pelaku usaha konvensional maupun digital.
Kata Kunci: Sosialisasi Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Pajak UMKM

## PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi  saat ini membuat pembelian dan penjualan yang awalnya menggunakan cara konvensional  berangsur-angsur  beralih ke  cara  digital.  Metode  tradisional  saat ini nampaknya kalah bersaing dibandingkan metode digital. Memasuki era  digital  yang  segala  sesuatunya  bisa dilakukan,  kita  bisa  mengendalikannya dari jarak jauh berkat perangkat internet yang  terhubung  dengan  perangkat  kita. Teknologi digital tidak hanya digunakan untuk  mengumpulkan  informasi  atau sebagai  alat  komunikasi  jarak  jauh, tetapi  juga  digunakan  untuk  ekonomi digital. Teknologi digital dapat menjadi sumber keuntungan utama perekonomian di era digital ( Kemenkeu , n.d.). Teknologi digital juga mendukung perekonomian dengan munculnya berbagai platform jual beli online . Salah satu platform jual beli online yang biasa kita  kenal  dengan e-commerce ini memudahkan  segala  bentuk  jual  beli yang ada. E-commerce juga membamtu mengembalikkan  ekonomi  yang  jatuh akibat  pandemi covid-19 .  Di  tengah pandemi,  bisnis    berbasis  digital  ini bahkan  diprediksi  tumbuh  sebesar 33,2%  dibandingkan  tahun  2020, mencapai  Rp253  triliun  hingga  Rp337 triliun  pada  tahun  2021.  Membuktikan bahwa  bisnis  digital  merupakan  salah satu cara yang efektif untuk melakukan jual  beli  tanpa  harus  membuang  waktu untuk datang ke tempat.
Peluang  dan  kemudahan  yang ditawarkan e-commerce juga didukung oleh berbagai kalangan yang kini dekat dengan teknologi sehingga memudahkan dalam  strategi  bisnis. E-commerce merupakan  salah  satu  aktivitas  digital yang booming saat ini karna mempermudah untuk menjalankan bisnis.  Kemudahan  akses e-commerce mendorong  sejumlah  pelaku  usaha
tradisional  beralih  ke  metode  digital. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, sekitar 20,5  juta  UMKM  telah  bergabung dengan platform digital dalam dua tahun pandemi,  meningkat  lebih  dari  dua  kali lipat  dibandingkan  sebelum  pandemi. Sebelum pandemi, jumlah UMKM yang mengakses platform digital sekitar 8 juta. Dari  total  64  juta  unit  UMKM    di Indonesia, pemerintah menargetkan  30 juta  UMKM  sudah  bergabung  dengan platform  digital  pada  tahun  2024  atau satu  tahun  ke  depan.  Sebanyak  21  juta atau sekitar 32 dari total 64 juta UMKM di  Indonesia  kini  sudah  menggunakan teknologi digital. Tetapi  masih ada 68%
UMKM yang masih belum memanfaatkan  ruang  digital  untuk pembangunan ekonomi.
Usaha  Mikro  Kecil  Menengah (UMKM)  yang  belum  memanfaatkan ruang  digital  tersebut,  tetap  bertahan karena adanya beberapa faktor. Dilansir dari  beberapa  artikel,  faktor  yang pertama  yang  memengaruhi  UMKM masih  bertahan  di  metode  lama  yaitu keterbatasan  akses  teknologi.  Beberapa UMKM masih kesulitan dalam mengakses  teknologi  digital,  seperti internet  dan  perangkat  lunak.  Faktor selanjutnya  yaitu  ketidaknyamanan dengan  perubahan  juga  menjadi  alasan UMKM  tetap  bertahan  di  metode konvensional. Beberapa pemilik UMKM mungkin  merasa  tidak  nyaman  dengan perubahan dan lebih memilih untuk tetap menggunakan  metode  konvensional yang sudah dikenal dan familiar.
Kegiatan yang terjadi di UMKM konvensional  dan e-commerce yang semakin meningkat dari tahun ke tahun ini mampu menarik perhatian pemerintah terhadap kepatuhan perpajakannya. E-commerce maupun UMKM konvensional, pemerintah memastikan kepatuhan perpajak keduanya. Pernyataan yang tertera dalam
Surat  Direktur  Jendral  Pajak  Nomor  S- 702/PJ.332/2006  dan  Surat  Edaran Nomor  62  Tahun  2013  menjelaskan keaslian data serta penegasan ketentuan perpajakan  bahwa  perpajakan  antara transaksi e-commerce dan  transaksi barang  ataupun  jasa  komersial  lainnya yang  menunjukkan  tidak  adanya perbedaan.  Melihat  adanya  ketentuan tersebut,  pelaku  UMKM  konvensional dan e-commerce tidak ada alasan apapun untuk  tidak  mematuhi  kewajiban perpajakan  (Aprilia,  2014).    Namun faktanya,  pada  tahun  2020  hanya terdapat  sekitar  2  juta  UMKM  yang terdaftar sebagai wajib pajak, sedangkan banyaknya  UMKM  di  Indonesia mencapai  60  juta.  Ini  membuktikan bahwasannya  pelaku  usaha  UMKM masih  belum  patuh  membayar  pajak pada negara.
Kepatuhan  Wajib  Pajak  ini merupakan  perilaku  patuh  dan  sadar dalam  melakukan  pembayaran  dan pelaporan  berkala  dan  tahunan  sesuai peraturan  perpajakan  yang  berlaku..
Apabila  Wajib  Pajak  tidak  mematuhi peraturan perpajakan tersebut maka akan berdampak pada berkurangnya penerimaan  negara,  oleh  karena  itu peningkatan  kepatuhan  Wajib  Pajak harus menjadi tujuan utama dari Majelis Umum  Direktur  Pajak.  Menurut  Siti
Kurnia  (2017),  kepatuhan  pajak  adalah kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan  peraturan  perpajakan yang berlaku. Meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak  diharapkan  bisa  dimulai  dari sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan  penting  dilakukan  agar berguna dalam menyampaikan
pengertian,  informasi,  dan  pembinaan kepada  masyarakat  sekitar.  Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh instansi terkait seperti petugas pajak diharapkan mampu  membagikan  dampak  positif kepada setiap wajib pajak, taat dan patuh
dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya.  (Marlinah  dalam  Zakia &  Sugiarti  Siddiq,  2022)  Namun berbanding  terbalik  dengan  penelitian yang dilakukan oleh Indriyani & Jayanto (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Setelah sosialisasi pajak UMKM konvensional  dan e-commerce telah tersampaikan  dengan  baik,  diharapkan pengetahuan yang ada dapat meningkatkan  kesadaran  pajak  UMKM konvensional dan e-commerce . Kesadaran  mempengaruhi  Kepatuhan Wajib Pajak pengusaha online marketplace dalam  perpajakan,  karena kesadaran  yang  sebenarnya  adalah  dari dalam  diri  sendiri,  ketika  wajib  pajak menyadari  akan  kewajiban  nya  untuk membayar pajak, maka wajib pajak akan melaksanakan nya tanpa suatu paksaan. Jihan & Purwaningrum (2020). Berbeda dengan  penilitian  yang  dilakukan  oleh Widyanti  et  al.  (2022)  menyatakan bahwa  kesadaran  wajib  pajak  tidak berpengaruh  signifikan  pada  kepatuhan wajib pajak.
Adanya  sosialisasi  pajak  dan wajib  pajak  yang  telah  sadar  akan kewajibannya  dalam  membayar  pajak, harus  dipertegas  lagi  dengan  adanya sanksi perpajakan. Menurut Amelia et al. (2022)  dan  Gita  Cahyani  &  Noviar (2019) semakin wajib pajak mengetahui sanksi  pajak  yang  berlaku,  baik  sanksi pidana,  administrasi  maupun  bunga, maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.  Sedangkan  menurut  Maxuel  & Primastiwi (2021), Jihan & Purwaningrum  (2020),  dan  Indriyani  & Jayanto  (2020)  sanksi  pajak  tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti melakukan  studi  komparasi  antara kepatuhan  pajak e-commerce dengan kepatuhan  pajak  UMKM.  Dimana
keduanya merupakan pelaku usaha yang wajib untuk membayar pajak. Fenomena research gap yang sebagaimana tercantum diatas, menjadi latar belakang penelitian  ini.  Penelitian  ini  bermaksud untuk  menguji  pengaruh  sosialisasi pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap  kepatuhan  pajak e-commerce maupun  UMKM.  Objek  penelitian  ini adalah market  place dan  UMKM  yang beroperasi di Kota Semarang.
Subjek  penelitian  ini  adalah wajib pajak orang pribadi pelaku usaha e-commerce di  Kota  Semarang  pada platform  online  marketplace dan UMKM yang berada di Kota Semarang.
Kemudahan teknologi yang ada diharapkan dapat membantu perkembangan  usaha  yang  dilakukan tanpa harus mengesampingkan
kewajiban  dalam  membayar  pajak. Berdasarkan  apa  yang  sudah  dijelaskan diatas,  diharapkan  penelitian  ini  dapat mengetahui  pengaruh  sosialisasi  pajak, kesadaran  pajak,  dan  sanksi  pajak terhadap  kepatuhan  wajib  pajak e- commerce dan UMKM. Bedasarkan uraian latar belakang diatas, maka diperoleh kerangka pemikiran seperti berikut : Gambar 1 Model Penelitian H1 :  Sosialisasi  pajak  berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak e- commerce dan UMKM.
H2 :  Kesadaran  pajak  berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak e- commerce dan UMKM.
H3
:  Sanksi  pajak  berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak e- commerce dan UMKM. H4 :  Terdapat  perbedaan  tingkat kepatuhan  pajak  pada  pelaku  usaha berbasis elektronik dan berbasis konvensional.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan  kuantitatif  dengan  desain penelitian  hubungan  kausal  ( causal effect ).  Populasi  dari  penelitian  ini adalah  wajib  pajak  orang  pribadi  yang melakukan  bisnis  digital  (pelaku e- commerce ) yang memasarkan produknya  melalui platform  online marketplace dan  pelaku  bisnis  UMKM konvensional  di  Kota  Semarang  yang bergerak  pada  sektor  jasa  dan perdagangan.
Sampel  merupakan  sebagian  dari populasi yang akan diteliti, atau sebagian sampel  yang  represenatif.  Ketika penelitian  dilakukan  sebagai  sampel masyarakat  umum,  maka  ini  disebut sebagai survei. Rumus slovin menjelaskan  ukuran  sampel  untuk penyelidikan  ini  ditentukan  dengan menggunakan  pendekatan probability sampling .  Sampel  yang  telah  dihitung menggunakan  rumus  slovin  yaitu sebanyak 100 responden.

## Jenis Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  primer.  Data atau  sumber  informasi  yang  diperoleh langsung  dari  sumber  yang  berupa pendapat  dan  persepsi  yang  datanya diperoleh melalui pengumpulan kuisioner.  Kuisioner  yang  disebar melaui google  form langsung  kepada wajib  pajak  pelaku  bisnis e-commerce dan pelaku bisinis UMKM konvensional.

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data yang digunakan pada  penelitian  ini  adalah  penyebaran
kuisioner. Data ini didapatkan langsung dari  responden  sebagai  wajib  pajak e- commerce dan  UMKM  bidang  dagang maupun  jasa  di  Kota  Semarang  yang bergerak  dalam  kegiatan  usaha  dan masih  aktif  memenuhi  kewajiban perpajakannya  di  Kota  Semarang. Kuisioner  diisi  langsung  oleh    wajib pajak e-commerce dan  UMKM  yang menjadi responden.

## Metode Pengelolaan Data
Metode  pengolahan  data  pada penelitian  ini  menggunakan  metode Structural  Equation  Model (SEM) berbasis Partial  Least  Square (PLS) dengan  menggunakan  alat  analisis SmartPLS  4.0.  Analisis  SEM-PLS menguji model eksternal atau pengukuran untuk menunjukkan seberapa kuat indikator yang digunakan untuk  mengukur  variabel  laten. Outer model meliputi  uji  reliabilitas  dan validitas. Analisis SEM-PLS  dilakukan dengan  menggunakan  uji inner  model atau  model  struktural  untuk  menguji pengaruh variabel laten.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  penelitian  ini,  jumlah responden  yang  dijadikan  sebagai sampel  ialah  sebesar  132  Wajib  Pajak. Identitas  responden  dikelompokkan berdasarkan  pendidikan  terakhir,  jenis usaha,  lama  usaha,  omzet  pertahun, kepemilikan NPWP, dan usaha berbasis.

## Deskripsi Responden
1. Pendidikan Terakhir Tabel 1
Berdasarkan Pendidikan Terakhir Responden No.  Pendidikan Terakhir Frekuensi  Presentase(%) 1. SMA/SMK  44 33,3 2. D3 35 26,5
3. S1 53 40,2 Total 132 100,0 Sumber:Hasil olah data (2024) Berdasarkan  tabel  1  yang  telah tertera  diatas,  dapat  diketahui  bahwa mayoritas  responden  yaitu  Strata  satu (S1)  dengan  presentase  40,2%  atau sebesar 53 responden. Sedangkan untuk yang  lain  yaitu  SMA/SMK  dengan presentase  33,3%  atau  sebesar  44 responden  dan  D3  dengan  presentase 26,5% atau sebesar 35 responden. Data tersebut menunjukkan bahwa kebanyakan pengusaha konvensional maupun digital di Semarang  memiliki  pendidikan  yang tinggi.  Ini  dapat  berpengaruh  pada peningkatan  pemahaman  pelaku  usaha tentang  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Semakin tinggi pendidikan  seorang  pelaku  usaha, semakin tinggi juga pemahaman tentang perundang-undangan  yang  nantinya dapat  berpengaruh  pada  kepatuhan pajaknya.
2. Jenis Usaha
Tabel 2

## Berdasarkan Jenis Usaha Responden
No.  Jenis Usaha  Frekuensi  Presentase(%) 1. Dagang 107 81,1 2. Jasa 25 18,9 Total 132 70 Sumber:Hasil olah data (2024) Berdasarkan  tabel  2  yang  telah tertera diatas, dapat diketahu bahwa mayoritas  responden  yang  bergerak  di sektor  perdagangan  dengan  presentase 81,1%  atau  sebesar  107  responden. Sedangkan sisanya bergerak pada sektor jasa  dengan  presentase  18,9%  atau sebesar 25 responden.
Dapat  dilihat  bahwa  kebanyakan pelaku  usaha  sekarang  lebih  cenderung bergerak di sektor perdagangan, dimana maraknya online shop merupakan salah satu faktor utama. Keinginan pasar yang terus  menerus  meningkat  membuat pelaku  usaha  juga  berlomba-lomba memenuhi  pasar  yang  ada.  Selain
memenuhi  target  pasar,  pelaku  usaha juga harus memunculkan suatu ide yang baru  agar  tidak  mudah  tersaingi  oleh pelaku usaha yang lainnya.
3. Lama Usaha
Tabel 3 Berdasarkan Lama Usaha Responden No.  Pendidikan Terakhir Frekuensi  Presentase(%) 1. 1-5 Tahun 70 53,0 2. 6-10 Tahun  51 38,6 3. > 10 Tahun  11 8,3 Total 132 70 Sumber:Hasil olah data (2024) Berdasarkan tabel 3 yang telah tertera diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden memiliki lama usaha yaitu 1- 5  tahun  dengan  presentase  53,0%  atau sebesar 70 responden. Sedangkan untuk lama  usaha  yang  lain  yaitu  6-10  Tahun dengan presentase 38,6% atau sebesar 51 responden  dan  >  10  tahun  dengan presentase  8,3%  atau  sebesar  11 responden.
Usaha  dalam  era  sekarang  memiliki masa  hidup  yang  lebih  pendek  karena persaingan  menjadi  semakin  ketat  dan tren  serta  teknologi  berubah  semakin cepat. Agar tetap bertahan di pasar yang ada, perusahaan harus mampu beradaptasi dengan cepat dan mengikuti tren  terkini.  Perusahaan  juga  harus mempunyai  pemahaman  yang  baik mengenai  kebutuhan  dan  keinginan konsumen  serta  mampu  menyediakan produk  dan  jasa  yang  memenuhi kebutuhan  tersebut.  Perusahaan  juga harus mampu mengelola bauran pemasarannya  dengan  baik,  termasuk produk,  harga,  promosi,  dan  strategi distribusi,  agar  tetap  bisa  bersaing  di pasar.  Selain  itu,  perusahaan    harus mampu mengelola keuangan dan sumber daya  manusianya  dengan  baik  untuk menjamin keberlangsungan usahanya.
4. Omzet Pertahun Tabel 4 Berdasarkan Omzet Pertahun
Responden No . Pendidikan Terakhir  Frekuens i Presentas e (%) 1. <Rp.300.000.000,00 54 40.9 2. Rp.300.000.000,00- Rp.2.500.000.000,00 62 47.0 3. Rp.2.500.000.000,00 - Rp.4.800.000.000,00 10 7.6
4. >Rp.4.800.000.000,0
0 6 4.5 Total 132 100,0 Sumber:Hasil olah data (2024) Berdasarkan  tabel  4  yang  telah tertera  diatas,  dapat  diketahui  bahwa mayoritas  responden  memiliki  omzet pertahun yaitu Rp. 300.000.000,00 - Rp. 2.500.000.000,00  dengan  presentase 47,0%  atau  sebesar  62  responden. Sedangkan  untuk  omzet  pertahun  yang lain yaitu < Rp. 300.000.000,00 dengan presentase  40,9%  atau  sebesar  54 responden, Rp. 2.500.000.000,00– Rp.4.800.000.000,00  dengan  presentase 7,6% atau sebesar 10 responden, dan >
Rp. 4.800.000.000,00 dengan presentase 4,5% atau sebesar 6 responden.
Omzet  pertahun  dari  suatu  usaha dapat  mengalami  kenaikan  maupun penurunan,  namun  untuk  menjaga kestablian  dari  omzet  tersebut  pelaku usaha  harus  memerhatikan  beberapa faktor.  Salah  satunya  yaitu  pasar  dan konsumen,  usaha  yang  berada  di  pasar yang  kurang  berkembang  dan  memiliki konsumen  yang  kurang  banyak  akan memiliki  omzet  yang  lebih  rendah. Pelaku  usaha  harus  paham  bagaimana pasar dan konsumen sangat memengaruhi omzet agar omzet yang di dapat  bisa  stabil  atau  bisa  naik  dari omzet sebelumnya.
5. Kepemilikan NPWP Tabel 5
Berdasarkan Kepemilikan NPWP

## Responden
No.  Pendidikan Terakhir Frekuensi  Presentase(%) 1. Ya 117 88,6 2. Tidak 15 11,4 Total 132 100,0 Sumber:Hasil olah data (2024)
Berdasarkan  tabel  5  yang  telah tertera  diatas,  dapat  diketahui  bahwa mayoritas  responden  memiliki  NPWP dengan  presentase  88,6%  atau  sebesar 117 responden. Sedangkan sisanya tidak memiliki  NPWP  dengan  presentase 11,4% atau sebesar 15 responden.
Presentase  tersebut  membuktikan bahwa sebagian besar wajib pajak sudah memiliki  kesadaran  untuk  memiliki
NPWP. Dengan memiliki NPWP, pelaku usaha dapat memperjelas status pajaknya dan memudahkan transaksi, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan.
Selain  itu,  memiliki  NPWP  juga memperjelas  kewajiban  pajak  yang harus  dibayar,  sehingga  pelaku  usaha dapat melakukan pemeriksaan keuangan dan pajak dengan lebih mudah.
6. UMKM Berbasis
a. Pendidikan  Terakhir  berdasarkan UMKM  Berbasis  Konvensional dan Digital Tabel 6 Pendidikan Terakhir berdasarkan UMKM Berbasis Konvensional dan Digital Konvensional  Digital SMA/SMK 25 18 D3 13 22 S1 29 25 Total 67 65 Sumber:Hasil olah data (2024) Tabel  6  menjelaskan  bahwa tingkat pendidikan pada pelaku usaha konvensional maupun digital mayoritas  memiliki  pendidikan  yang tinggi, yaitu Strata 1 (S1). b. Jenis Usaha Berdasarkan UMKMBerbasis Konvensional dan Digital Tabel 7 Pendidikan Terakhir berdasarkan UMKM Berbasis Konvensional dan Digital Konvensional  Digital Dagang  58 49 Jasa 9 16 Total 67 65
Sumber:Hasil olah data (2024) Hasil  dari  tabel  7  menjelaskan bahwa pelaku usaha berbasis konvensional  dan  digital  didominasi pada sektor dagang. c. Lama  Usaha  Berdasarkan  UMKM
Berbasis Konvensional dan Digital
Tabel 8
Pendidikan Terakhir berdasarkan UMKM  Berbasis  Konvensional  dan Digital Konvensional  Digital 1-5 Tahun 34 36 6-10 Tahun 27 26 >10 Tahun 6 3 Total 67 65 Sumber:Hasil olah data (2024) Berdasarkan tabel 8 menjelaskan bahwa  lama  usaha  pada  usaha berbasis konvensional maupun digital mayoritas  masih  memiliki  umur usaha yang pendek. d. Omzet Pertahun Berdasarkan UMKM  Berbasis  Konvensional dan Digital Tabel 9 Pendidikan Terakhir berdasarkan UMKM Berbasis Konvensional dan Digital Konvensio nal Digital <Rp.300.000.000, 00 27 2 7 Rp.300.000.000,0 0 – Rp.2.500.000.000,
00
29 3 4 Rp.2.500.000.000, 00 – Rp.4.800.000.000, 00 6 3 >Rp.4.800.000.00 0,00
5 1 Total 67 65 Sumber:Hasil olah data (2024) Tabel  9  menunjukkan  bahwa omzet  pertahun  pada  pelaku  usaha konvensional maupun digital mayoritas sebesar
Rp.300.000.000,00 – Rp. 2.500.000.000,00. e. Kepemilikan NPWP Berdasarkan  UMKM  Berbasis Konvensional dan Digital Tabel 10 Kepemilikan NPWP berdasarkan UMKM Berbasis Konvensional dan Digital Konvensional  Digital Ya 58 59 Tidak  9 6 Total  67 65 Sumber:Hasil olah data (2024) Berdasarkan  hasil  dari  tabel
10  pelaku  usaha  konvensional maupun  digital  mayoritas  sudah memiliki NPWP.

## Uji Validitas Konvergen
Hasil  uji  validitas  konvergen terdapat di tabel 11 berikut. Tabel 11 Cross Loading
Sumber:Hasil olah data (2024) Berdasarkan  tabel  11  dapat dilihat  bahwa  nilai Cross  Loading memiliki  nilai  yang  baik  atau  sangat diharapkan  yaitu diatas > 0.70, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel laten mampu memprediksi indikator pada tiap variabelnya  lebih  baik  dari  pada indikator variabel laten lainnya.

## Uji Validitas Diskriminan

## Tabel 12
Discriminant Validity Kepatuhan Wajib Pajak Kesadaran Pajak Sanksi Pajak Kesadaran Pajak 0.725 Sanksi Pajak 0.747 0.659 Sosialisasi Pajak 0.659 0.475 0.737 Sumber: Hasil pengolahan data (2024) Dari  table  12  diatas  diketahui bahwa nilai HTMT < 0.90. Namun ada nilai korelasi tertinggi yang valid  0.747 pada variable sanksi pajak, tetapi dengan begitu  indikator  dari  penelitian  ini dinyatakan valid (tepat).

## Uji Konsisten Internal
Tabel 13 Composite Realibility
Tabel  13  diatas  menjunjukkan bahwa  composite  reaibility  dari  masing masing indikator >0,6. Ini menunjukkan bahwa  indikator  pada  variabel  ini memiliki realibitas yang baik.
Uji R-Square Hasil uji R-Square terdapat pada tabel 14 berikut. Tabel 14 Nilai R-Square R- square Adjusted R-square Kepatuhan Wajib Pajak 0.588 0.579 Sumber : Hasil olah data (2024) Tabel  14  diatas  menunjukkan nilai  sebesar  0.588  yang  menandakan bahwa  pengaruh  variabel  eksogen terhadap variabel endogen pada
penelitian  ini  memperoleh  nilai  yang berada  pada  kategori  moderat  atau sedang.
Uji Hipotesis Hasil uji path coefficients terdapat pada tabel 15 berikut. Tabel 15 Path Coefficients
Sumber : Hasil olah data (2024) Tabel  15  menunjukkan  bahwa pengaruh  Kesadaran  pajak  terhadap Kepatuhan  Pajak  sebesar  0,000  dan signifikan pada 0,05 (0.000<0,5), maka H2  penelitian  ini  terdukung.  Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak sebesar  0,008  dan  signifikan  pada  0,05 (0.008<0,05),  maka  H3  penelitian  ini terdukung.  Pengaruh  Sosialisasi  Pajak terhadap Kepatuhan Pajak sebesar 0,006 dan  signifikan  pada  0,05  (0.006<0,05), maka H1 pada penelitian ini terdukung.

## Diskusi
Hasil uji hipotesis 1 menunjukkan bahwa  sosialisasi  pajak  berpengaruh positif  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak.  Sosialisasi  pajak  yang semakin  baik  akan  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak.  Sosialisasi perpajakan  ini  berkaitan  dengan  teori perilaku  terencana  dan  teori  atribusi yang  diciptakan  untuk  mengetahui seberapa  baik  pengaruh  dari  suatu lingkup  masyarakat,  atau  lingkup eksternal.  Sosialisasi  pajak  mampu membuktikan bahwa teori ini tepat untuk dijadikan  sebagai  landasan  teori  karena pengaruh  dari  Dirktorat  Dirjen  Pajak dapat  diterima  dengan  baik  oleh  para pelaku usaha digital maupun konvensional,  hal  ini  dikarenakan pengetahuan yang didapat serta berbagai manfaat  yang  dirasakan  oleh  para pengguna  sehingga  mereka  memiliki minat yang lebih tinggi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
Hasil ini sejalan dengan penelitian yang  dilakukan  oleh  (Suhono  et  al. (2023), Marlinah dalam Zakia & Sugiarti Siddiq  (2022),  Septianingrum  et  al. (2022),  Maxuel  &  Primastiwi  (2021), dan (Widyanti et al., 2022), menyatakan bahwa  sosialisasi  pajak  berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak pelaku bisnis digital maupun konvensional. Hasil uji hipotesis 2 menunjukkan bahwa  kesadaran  pajak  berpengaruh positif  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang semakin sadar  akan  kewajiban  perpajakannya, akan  meningkatkan  kepatuhan  pada pajaknya.
Pengungkapan  dari  pembelajaran teori  perilaku  terencana  ( theory  of planned  behavior )  dan  teori  atribusi, menjelaskan  bahwa  kesadaran  wajib pajak  dapat  dimunculkan  oleh  masing- masing  individu.  Hal  ini  dapat diterapkan  dengan  melihat  perlakuan
orang-orang  di  sekitar  dan  pengalaman pribadi.  Oleh  karena  itu,  wajib  pajak yang menyadari bahwa pajak mempunyai arti yang sangat penting bagi negara, akan mampu membayar pajaknya tepat waktu sesuai  aturan yang telah  ditetapkan,  dan  akan  menyadari bahwa  pemanfaatan  pajak  itu  sendiri dapat  menunjang  berfungsinya  pajak negara itu sendiri.
Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jihan & Purwaningrum  (2020),  Marlinah  dalam Zakia & Sugiarti Siddiq (2022), Chanita
&  Sitinjak  (2021),  dan  Indriyani  & Jayanto  (2020)  menyatakan  bahwa kesadaran  pajak  berpengaruh  positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  pelaku bisnis elektronik maupun konvensional.
Hasil uji hipotesis 3 menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak. Wajib pajak yang semakin paham akan sanksi yang akan di dapat saat tidak membayar  kewajiban  pajaknya,  akan meningkatkan kepatuhan pada pajaknya.
Sanksi  perpajakan  merupakan variabel yang berhubungan dengan sikap terhadap  perilaku  dalam  teori  perilaku terencana ( theory of planned behavior ). Sikap  terhadap  perilaku  merupakan kepercayaan  normatif  yang  dihasilkan dari  pengaruh  atau  dorongan  individu untuk  menyesuaikan  diri  dengan  apa yang  diinginkan.  Sanksi  merupakan salah satu sarana pengendalian pajak.Semua  peraturan    perpajakan terkait  dengan  sanksi  perpajakan. Sekalipun  wajib  pajak  mempunyai pemahaman yang baik terhadap undang- undang  perpajakan,  sanksi  dalam laporan  Surat  Pemberitahuan  Pajak (SPT),  sanksi  pidana  dan  administrasi, serta  peraturan    lainnya  mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  baik kovensional  maupun  digital.  Penelitian ini  membuktikan  bahwa  adanya  sanksi perpajakan  juga  mempengaruhi  wajib
pajak  untuk  memenuhi  peraturan perpajakannya.
Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Amelia et al. (2022) dan
Cahyani  &  Noviar  (2019)  yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  pelaku  bisnis  elektronik maupun konvensional.
Hasil  uji  hipotesis  4  yang dilakukan  dengan  metode  sample t-test menunjukkan  bahwa  tingkat  kepatuhan pajak  pada  pelaku  usaha  berbasis elektronik  dan  berbasis  konvensional tidak memiliki perbedaan yang
signifikan, dapat dilihat dari nilai Sig.(2- tailed).  Nilai  Sig.(2-tailed)  yang  ada pada  tabel  menunjukkan  angka  0,229 dan 0,227 (>0,05), yang berarti hipotesis keempat  ini  menunjukkan  tidak  adanya perbedaan yang signifikan antara pelaku usaha  berbasis  elektronik  maupun berbasis konvensional. Walaupun terdapat sedikit perbedaan angka, namun perbedaan tersebut tidak signifikan. Perbedaan  yang  tidak  signifikan ini  dikarenakan  baik  pelaku  usaha elektronik maupun konvensional memiliki perlakuan yang sama, baik dari tarif  pajak  yang  sama  antara  pelaku usaha  eletronik  maupun  konvensional, kemudahan  dalam  pembayaran  pajak, sanksi pajak yang sama antara keduanya, dan adanya transaparansi dari Direktorat Jendral  Pajak  (DJP)  itu  sendiri.  Alasan tersebut  menjadi  faktor  utama  pelaku usaha  elektronik  maupun  konvensional menjadi  paham  bahwa  segala  sesuatu tentang  peraturan  perpajakan  tidak memiliki perbedaan dan tidak memihak di salah satu bidang usaha.

## Tabel 16

## T-test for Equality of Means
Sumber : Hasil olah data (2024)

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  analisis  yang telah  dilakukan  maka  tujuan  penelitian terbukti atau terjawab dalam mengetahui pengaruh  sosialisasi  pajak,  kesadaran pajak  dan  sanksi  pajak  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Berdasarkan hasil  penelitian  di  atas,  maka  diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  kepatuhan  pajak UMKM  konvensional  maupun  digital. Hal  ini  membuktikan  bahwa  sosialisasi yang  dilakukan  oleh  Dirktorat  Dirjen Pajak  (DJP)  dapat  membuat  pelaku usaha  patuh  terhadap  kepatuhan  wajib pajaknya. (2) Kesadaran pajak berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kepatuhan  pajak  UMKM konvensional  dan  digital.  Hal  ini membuktikan  bahwa  semakin  wajib pajak sadar akan pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakannya dan  mengetahui  manfaat  dari  pajak, semakin  patuh  wajib  pajak  terhadap peraturan  pajaknya.  (3)  Sanksi  pajak berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kepatuhan  pajak  UMKM konvensional  maupun  digital.  Semakin Wajib  Pajak  memahami  dengan  baik mengenai  peraturan  perpajakan,  sanksi dalam  laporan  surat  pemberitahuan (SPT),  sanksi  pidana  dan  administrasi, serta  peraturan  yang  lainnya,  memiliki pengaruh  pada  kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM.  Penelitian  ini  membuktikan bahwa  adanya  sanksi  perpajakan memberi  pengaruh  kepada  Wajib  Pajak untuk memenuhi peraturan
perpajakannya. (4) Tidak ada perbedaan yang signifikan antara tingkat kepatuhan pajak  pelaku  usaha  konvensional maupun pelaku usaha digital. Dalam hal ini, pelaku usaha konvensional maupun digital  tidak  ada  perbedaan  yang signifikan dalam kepatuhan pajaknya.
Impilikasi manajerial pada penelitian, menjadikan peran Direktorat Dirjen  Pajak  (DJP)  dalam  melakukan penyuluhan tentang kewajiban pepajakan.  Hal  ini  dapat  dilakukan dengan memberikan pengetahuan tentang  pajak  dengan  baik,  yang  bisa dilakukan  di  berbagai  media  yang  ada maupun  secara  langsung.  Ini  bertujuan agar  dapat  menjangkau  seluruh  lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Saat wajib pajak UMKM telah memiliki pengetahuan yang baik tentang kewjiban pajak, DJP harus meningkatkan pembangunan kepentingan negara maupun masyarakat dengan baik.
Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya memiliki satu sumber data yaitu  kuisioner.  Dimana  kuisioner  di sebar  melaui  media  online  yang  tidak bisa  dipantau  langsung  oleh  peneliti, oleh  karena  itu  mungkin  terdapat jawaban  yang  tidak  sama  seperti keadaansebenarnya.
Berdasrakan  keterbatasan  tersebut, terdapat  beberapa  saran  berikut  :  (1) Pengambilan  data  kuisioner  bisa dilakukan  secara  langsung  supaya peneliti  dapat  mengetahui  apakah responden  memahami  pertanyaan  yang ada  pada  kuisioner.  (2)  Penelitian  ini hanya  di  sebarkan  di  kota  Semarang, peneliti selanjutnya bisa menambah luas obyek  penelitian,  seperti  kota  Salatiga, Magelang, dan lainnya. (3) Penambahan variabel  yang  masih  jarang  digunakan yang  dapat  memperluas  populasi  dan mengetahui lebih dalam lagi pemahaman pelaku  usaha  terhadap  kewajiban
pajaknya,  seperti  variabel  niat  dalam melakukan kewajiban pajaknya.

## DAFTAR PUSTAKA
Amelia,  Y.,  Panji,  V.,  Angiza,  M., Akuntansi, P. S., Tinggi, S., Ekonomi, I.,  &  Bangsa,  K.  (2022). Pengaruh Pemahaman  Peratura  Pajak,  Tarif Pajak,  Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap Kepatuhan  Pembayaran  Pajak  Seller Online Shopping . 20 , 124–145.
Chanita,  O.  A.,  &  Sitinjak,  N.  D.  (2021). Peranan  Pengetahuan  Pajak  dan Kesadaran Pajak bagi Kepatuhan Pajak Pelaku  Usaha  E-Commerce. Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan , 9 (2), 233–238. https://doi.org/10.26905/jmdk.v9i2.62 03 Gita  Cahyani,  L.  P.,  &  Noviar,  N.  (2019). Pengaruh  Tarif  Pajak,  Pemahaman Perpajakan,  dan  Sanksi  Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 26 (4), 1885–1911.
https://doi.org/10.1111/j.1744- 540X.2008.00542.x
Indriyani,  P.  D.,  &  Jayanto,  P.  Y.  (2020). Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Kepatuhan WPOP Pelaku E- Commerce  di  Kota  Semarang  pada Platform Online Marketplace Blibli.com. Moneter - Jurnal Akuntansi  Dan  Keuangan , 7 (1),  113– 122. https://doi.org/10.31294/moneter.v7i1. 7703 Jihan,  M.,  &  Purwaningrum,  S.  (2020). Pengaruh  Pengetahuan  Pajak,  Sanksi Pajak,  Lingkungan  Dan  Kesadaran Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Pengguna  E-Commerce. Jurnal Akuntansi , 1–26. kemenkeu . (n.d.). https://bppk.kemenkeu.go.id/pusdiklat -keuangan-umum/berita/e-commerce- untuk-umkm-dan-pertumbuhan- ekonomi-indonesia-237095 Marlinah  dalam  Zakia,  F.  A.,  &  Sugiarti Siddiq,  F.  R.  (2022).  Analysis  Of
Understanding Level Of Tax Regulation, Taxpayer Awareness, Tax Socialization  And  Tax  Provisions  Of E-Commerce UMKM Towards Taxpayer Compliance (Case Study On UMKM E-Commerce Business Owners  In  Kudus  City). Jurnal
Ekonomi  Dan  Perbankan , 7 (2),  208– 218. http://e-journal.stie- aub.ac.id/index.php/probank Maxuel,  A.,  &  Primastiwi,  A.  (2021). Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan  Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Umkm  E- Commerce. Jurnal  Riset  Manajemen Dan Bisnis , 16 (1), 21. https://doi.org/10.21460/jrmb.2021.16 1.369 Septianingrum,  S.,  Diana,  N.,  &  Afifudin.
(2022).  Pengaruh  Sosialisasi  Pajak, Pengetahuan  Pajak,  Dan  Kesadaran Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Pelaku  E-Commerce (Studi  Kasus  Pada  Pengusaha  Online Shopping  di  Kota  Malang). Jurnal Ilmiah  Riset  Akuntansi , 11 (9),  46–56. http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/ article/view/15798/11980 Suhono, Rizal, A., Batu, R. L., & Madjid, S. (2023). Analisis  Kesadaran  Wajib Pajak  dalam  Kepatuhan  Pembayaran Pajak  UMKM  Jawa  Barat  Pada Pengguna  Platfrom  E-Commerce . 9 (June), 564–583. Widyanti, Y., Erlansyah, D., Butar Butar, S. D.  R.,  &  Maulidya,  Y.  N.  (2022). Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi,
Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM. Mbia , 20 (3), 285–294. https://doi.org/10.33557/mbia.v20i3.1 614