## JPLB
Vol. 6 No. 3 (2022) ISSN 2598-0017 | E-ISSN 2598-0025 Tersedia di http://www.bkpsl.org/ojswp/index.php/jplb

## Pengelolaan sempadan danau di kawasan pertanian: ulasan bandingan Polandia, Tiongkok dan Indonesia
Lakeshore management in agricultural areas: a comparative review of Poland, China and Indonesia
Prita Ayu Permatasari 1,2 * , Raldi Hendro Toro Seputro Koestoer 1
1 Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia
2 Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, IPB University , Bogor, Indonesia

## Abstrak.
Aktivitas  antropogenik  yang  tinggi  berdampak  terhadap  alih fungsi  lahan  yang  mengancam  ekosistem  danau  di  berbagai belahan  dunia.  Kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat  setempat menjadi  salah  satu  faktor  utama  yang  mempengaruhi penggunaan lahan di tepi danau. Kebijakan pemerintah terkait upaya perlindungan danau memegang peranan penting dalam pengelolaan ekosistem danau khususnya penggunaan lahan di sempadan  danau.  Artikel  ini  bertujuan  untuk  melihat pengelolaan danau di kawasan pertanian pada berbagai negara seperti Polandia, Tiongkok dan Indonesia. Dengan melakukan perbandingan tersebut, dapat diketahui pengelolaan ekosistem danau  termasuk  penggunaan  lahan  di  sekitarnya.  Melalui analisis studi kasus beberapa danau dan analisis kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, diketahui pengaruh positif dan negatif masing-masing kebijakan terkait upaya pengelolaan danau. Hasil menunjukkan bahwa pada beberapa negara Eropa, kecenderungan  penggunaan  danau  menjadi  kawasan  wisata semakin meningkat. Tiongkok, sebagai negara yang mengalami pertumbuhan  ekonomi  pesat,  mulai  mengonversi  lahan pertanian  dan  mengembalikan  fungsinya  sebagai  ekosistem danau. Sementara itu, tingginya kebutuhan pangan di Indonesia membuat  lahan  pertanian  di  sekitar  danau  sulit  untuk dikonversi.
Kata  kunci:  danau,  penggunaan  lahan,  kebijakan,  sempadan, pengelolaan
Abstract .
High anthropogenic activities have an impact on land use change that threatens lake ecosystems in various parts of the world. The socio-economic  condition  of  the  local  community  is  one  of  the main  factors  affecting  land  use  on  the  lakeshores.  Government policies  related  to  lake  protection  are  important  in  the  lake ecosystems  management,  especially  land  use  in  the  lakeshore zones.  This  paper  aimed  to  investigate  lake  management  in agricultural areas in various countries such as Poland, China, and Indonesia.  By  conducting  this  comparison,  management  of  the lake ecosystems including the land use of the surrounding area have  been  discovered.  Through  case  study  analysis  and  policy analysis  issued  by  the  central  government,  the  positive  and negative effects of each policy related to lake management could be  obtained.  The  results  showed  that  in  several  European countries,  the  trend  of  lakes  utilization  for  tourism  areas  is increasing.  China,  a  country  with  rapid  economic  growth,  has begun  to  restore  agricultural  land  into  wetlands  and  lake ecosystem.  Meanwhile,  the  high  demand  for  food  in  Indonesia causes  agricultural  areas  in  the  lakeshore  zones  difficult  to convert.
Keywords: lakes, land use, policies, lakeshores, management

## 1. PENDAHULUAN
Danau merupakan salah satu ekosistem lahan basah yang memiliki peran penting bagi kehidupan manusia. Danau memiliki fungsi sebagai sumber air, sumber makanan, pengontrol banjir, dan penyedia jasa wisata bagi masyarakat (Ho and Goethals 2019). Berbagai  penelitian  bahkan  menyebutkan  bahwa  danau  di  kawasan  perkotaan memiliki  fungsi  sebagai  pengatur  iklim  mikro  dan  penyedia  habitat  bagi  berbagai spesies dan keanekaragaman hayati (Wondie 2018).
* Korespondensi Penulis Email : pritapermatasari@gmail.com
Pada wilayah perdesaan, lahan di sekeliling danau sering dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Fungsi ini sangat terkait dengan tingginya potensi sumber air untuk kebutuhan irigasi (Fluet-Chouinard et al . 2016). Namun demikian, penggunaan lahan basah menjadi area pertanian menjadi salah satu faktor yang mendorong degradasi danau (Xie et al . 2018).
Ekosistem  danau  di  kawasan  perdesaan  memiliki  perbedaan  dengan  kawasan perkotaan  dari  sejarah  terbentuknya  dan  ukurannya  (Schueler  and  Simpson  2001). Jika  danau  kawasan  perkotaan  cenderung  berukuran  kecil  dan  dangkal,  danau  di kawasan  perdesaan  atau  pertanian  kebanyakan  memiliki  ukuran  luas  dan  sering dimanfaatkan sebagai kawasan wisata, sumber air bagi masyarakat sekitar, maupun sumber irigasi pertanian (Schmidt et al . 2021). Tingginya pemanfaatan lahan di sekitar danau sebagai kawasan pertanian membuat badan air berisiko menerima aliran unsur hara  konsentrasi  tinggi  yang  berasal  dari  penggunaan  pupuk  (Wei et  al .  2020). Tingginya  unsur  hara  di  badan  air  disertai dengan  kondisi  iklim  yang  hangat  dapat memicu berkembangnya alga (Spears et al . 2022) dan eceng gondok (Pin et al . 2021). Tanpa  pengelolaan  yang  layak,  akan  terjadi  penurunan  terhadap  kualitas  air  untuk konsumsi  masyarakat,  keindahan  panorama  tempat  wisata,  maupun  produksi  ikan akibat menurunnya oksigen (Jean-Philippe et al . 2020)
Berbagai  peran  pemangku  kepentingan  sangat  dibutuhkan  untuk  menjaga kelestarian  ekosistem  danau.  Masyarakat  sebagai  pengguna  jasa  wisata  sekaligus penduduk yang bertempat tinggal di sekitar kawasan danau memiliki peran penting dalam  fungsi  pengawasan  danau  (Chen et  al .  2017).  Pemangku  kepentingan  lain seperti pemerintah memegang peranan penting dalam proses pengendalian kebijakan terkait tata guna lahan di sekitar danau. Pada kawasan pertanian, kebijakan terkait pengendalian pencemaran danau yang berasal dari aliran nutrisi sangat diperlukan. Beberapa wilayah memberlakukan sistem penggunaan pupuk pertanian secara efisien untuk mencegah eutrofikasi (Chen et al . 2017; Wondie 2018). Di sisi lain, pengelolaan aspek lingkungan  harus dilakukan  tanpa  merugikan  perekonomian masyarakat  dan negara.
Peran  pemerintah  dalam  mengeluarkan  kebijakan  terkait  pemanfaatan sempadan  danau  di  setiap  negara  dapat  mempengaruhi  keberlanjutan  ekosistem tersebut  (Wen et  al .  2021).  Jarak  sempadan  danau  dapat  menentukan  potensi keanekaragaman  hayati,  fungsi  pengaturan  iklim  mikro,  serta  potensi  sedimentasi danau. Pengelolaan danau yang baik akan memperhatikan penggunaan lahan di sekitar danau  khususnya  yang  berada  di  sekitar  wilayah  sempadan  danau  (Keppeler et  al . 2018). Makalah ini bertujuan untuk membandingkan pengelolaan sempadan danau di kawasan pertanian pada berbagai negara termasuk Indonesia serta melihat pengaruh positif dan negatif dari peraturan tersebut.

## 2. METODOLOGI

## 2.1. Lokasi kajian dan waktu penelitian
Danau  Mazurian  (Polandia),  Danau  Dongting  (Tiongkok)  dan  Danau  Limboto (Indonesia)  merupakan  danau  yang  dipilih  untuk  studi  kasus  pada  ketiga  negara tersebut.  Ketiga  danau  ini  merupakan  danau  berukuran  besar  yang  terletak  pada kawasan pertanian dan terletak pada tiga negara dengan sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Selain itu, ketiga negara tersebut memiliki sistem perekonomian yang berbeda-beda (industri dan agraris). Penelitian ini membandingkan penggunaan dan pengelolaan  lahan  di  sekitar  danau  pada  beberapa  dekade  terakhir  dan  melihat dampaknya terhadap ekosistem danau.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  untuk mendeskripsikan pengelolaan sempadan danau pada beberapa negara yaitu Polandia, Tiongkok,  dan  Indonesia.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan, yaitu  metode  untuk  mencari  informasi  tentang  penggunaan  lahan  di  sekitar  danau khususnya danau yang berada di sekitar wilayah pertanian serta bagaimana dampak penggunaan lahan tersebut terhadap kondisi ekosistem danau.
Data  dalam  penelitian  ini  merupakan  data  sekunder  yang  berasal  dari  jurnal- jurnal ilmiah dan peraturan yang berlaku yang berasal instansi terkait. Beberapa data yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain: penggunaan lahan dan dinamika perubahannya,  pengaruh  penggunaan  lahan  terhadap  ekosistem  danau,  keterkaitan ekosistem danau dengan lingkungan alami, kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar danau, serta kebijakan pemerintah terkait dengan pengelolaan sempadan danau.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Danau Besar Mazurian (Polandia)
Kawasan  Danau  Besar  Mazurian  terletak  di  Utara  Polandia  dan  berbatasan dengan Rusia ( Gambar 1 ). Danau ini memiliki kawasan alami yang cukup tinggi dan 51%  areanya  termasuk  ke  dalam  Natura  2000,  yaitu  jaringan  kawasan  alami  yang dijadikan habitat berbagai spesies langka dan terancam punah yang dilindungi di Uni Eropa (UE). Pada periode 1989-2020, terdapat perubahan penggunaan lahan di sekitar Danau Besar Mazurian. Perubahan ini terjadi akibat meningkatnya kebutuhan lahan akan jasa pariwisata di sekitar danau ( Furgała -Selezniow et al . 2022).
Polandia  merupakan  salah  satu  negara  yang  melakukan  alih  fungsi  lahan pertanian menjadi kawasan alami. Selama 31 tahun (1989-2020), analisis perubahan lahan di sekitar Danau Besar Mazurian menunjukkan penurunan kawasan pertanian dan permukiman (masing-masing sebesar 42,6% dan 8,3%) menjadi peningkatan area pariwisata,  hutan,  dan  kawasan  semi  alami  ( Tabel  1 ).  Perubahan  lahan  tersebut terjadi akibat liberalisasi harga, internasionalisasi perdagangan, dan persaingan yang meningkat  pada  sektor  pertanian  ( Furgała -Selezniow et  al .  2020).  Selain  itu, penurunan  sektor  pertanian  didorong  oleh  keinginan  pemerintah  untuk memaksimalkan  keuntungan  dengan  menjadikan  danau  sebagai  kawasan  wisata sekaligus mengintensifkan program perlindungan lingkungan di sekitar danau.
Gambar 1 . Lokasi Danau Mazurian.
Sumber: Furgała -Selezniow et al . (2022).
Tabel 1. Perubahan penggunaan lahan sekitar Danau Mazurian 1989-2020 . Penggunaan lahan Luas perubahan (Ha) Persentase perubahan Permukiman -39,3 -8,3 Pariwisata 285,5 152,9 Hutan 313,5 12,0 Pertanian -626,7 -42,6 Kawasan semi alami 64,2 3,8 Sumber: Furgała -Selezniow et al . (2022).
Tingginya potensi wisata alam pada negara-negara di Eropa Tengah-Timur telah membuat kebutuhan jasa pariwisata di sekitar danau menjadi meningkat. Hal ini dapat memicu  konflik  antara  penggunaan  sempadan  danau  sebagai  kawasan  wisata  dan perlindungan ekosistem. Konflik penggunaan lahan dan masalah lingkungan di zona tepi danau sebagian besar dapat diselesaikan dengan membuat peraturan yang sesuai yang mencakup batas spasial dan temporal pada kegiatan rekreasi yang diizinkan di sempadan  danau.  Polandia  memiliki  peraturan  mengenai  batas  sempadan  danau minimal  100  meter  dari  badan  danau  yang  dimanfaatkan  sebagai  area  penyangga ( Furgała -Selezniow et al . 2020).
Meskipun memiliki potensi pariwisata yang cukup tinggi, kawasan permukiman di  sekitar  Danau  Mazurian  tidak  mengalami  peningkatan  kawasan  permukiman ( Gambar  2 ).  Danau  Mazurian  bukanlah  satu-satunya  lokasi  wisata  alam  utama  di Polandia.  Oleh  karena itu,  jasa  pariwisata di wilayah  ini  tidak memberikan  dampak signifikan  terhadap  kebutuhan  area  permukiman.  Selain  itu,  fasilitas  pariwisata banyak berlokasi pada kawasan permukiman eksisting. Hal ini menunjukkan adanya kebijakan tata ruang yang baik di Polandia untuk mengonversi kawasan alami menjadi area terbangun khususnya permukiman ( Furgała -Selezniow et al . 2021).
Gambar 2. Penggunaan lahan di sempadan Danau Mazurian tahun 2020.
Ekosistem  danau  di  Polandia  dikelola  oleh  administrasi  pusat  yang  disebut sebagai “ Polish Waters ”. Tidak hanya sendiri, pemerintah melaksanakan pengelolaan danau  dengan  melibatkan  banyak  pemangku  kepentingan  seperti  pengelola  wisata, peneliti, masyarakat lokal, asosiasi pemancing, asosiasi transportasi danau, termasuk kementerian  lain  yang  mengelola  lingkungan  dan  kualitas  air  danau.  Selain  itu, pemerintah  Polandia  juga  sudah  menerapkan  komunikasi  2  arah  berupa  konsultasi publik, pelibatan dan pemberdayaan masyarakat, serta  kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan (Turkowski 2017).
Seperti  negara-negara  pasca-Komunis  lainnya,  Polandia  mewarisi  beban kebijakan terpusat yang tidak ramah lingkungan. Masuknya Polandia menjadi anggota The  Organisation  for  Economic  Co-operation  and  Development (OECD)  dan  UE memberikan suatu perubahan besar. Kedua organisasi tersebut bekerja sama dengan Polandia  untuk  mengembangkan  politik  ramah  lingkungan  dan  menerima  undang- undang hijau baru yang akan mengurangi dampak pertumbuhan ekonomi yang cepat setelah  era  komunisme.  OECD  dan  UE  juga  telah  memberikan  Polandia  berbagai instrumen dan dana untuk membuat pengelolaan lingkungan lebih mudah dan efektif (Waisová 2018).
Sejalan dengan pola di masyarakat pasca-komunis lainnya di Eropa Tengah, nilai- nilai  sosial  telah  berubah  di  Polandia  seiring dengan  meningkatnya minat  terhadap kelestarian  lingkungan.  Berbeda  dengan  Hongaria  yang  memiliki  masalah  dengan demokrasi lingkungan, Polandia secara rutin melaporkan kondisi lingkungan sehingga informasi  terkait  lingkungan  dapat  diakses  oleh  masyarakat  meskipun  kondisi lingkungan  di  negara  ini  belum  sepenuhnya  baik.  Polandia  mengalami  tantangan berupa  efek  limpahan  polusi  dari  negara-negara  tetangga  akibat  banyaknya  jumlah sungai  yang  melintas  dari  negara  tetangga.  Inilah  sebabnya  mengapa  kerja  sama lingkungan dengan negara-negara tetangga dan negara-negara Eropa lainnya menjadi tujuan yang sangat penting (Waisová 2018).
Terlepas dari ideologi yang dianut oleh Polandia, saat ini pemerintah Polandia menjadi lebih terbuka terhadap sistem tata kelola pemerintahan. Hal ini dapat terlihat dari  keterlibatan  LSM  yang  semakin  meningkat  khususnya  dalam  pengelolaan lingkungan. Pemerintah memiliki prinsip bahwa ketika masyarakat, lembaga, maupun suatu  individu  membuat  keputusan  terkait  pengelolaan  maka  akan  berpengaruh terhadap ketersediaan air minum, kelestarian ekosistem, maupun potensi pariwisata. Hal ini sangat dibutuhkan khususnya ketika kawasan terbangun semakin meningkat dan pengelolaan ekosistem menjadi danau semakin krusial (Turkowski 2017).

## 3.2. Danau Dongting (Tiongkok)
Danau Dongting terletak di Provinsi Hunan dan Hubei yang merupakan danau air tawar terbesar kedua di Tiongkok ( Gambar 3 ). Danau ini merupakan sumber utama komoditas  pertanian  dan  perikanan  (Li et  al .  2022).  Seiring  dengan  peningkatan ekonomi masyarakat, pemerintah Wuhan (Ibukota Provinsi Hubei) membuat program pengembalian area pertanian menjadi danau. Setelah tahun 2000, dengan peningkatan kesadaran  perlindungan  danau,  serangkaian  rencana  dan  peraturan  perlindungan danau  diimplementasikan,  seperti  Peraturan  Perlindungan  Danau  Wuhan (diimplementasikan  pada  2002),  perlindungan  garis  pantai  utama  danau (diimplementasikan sejak 2014) (Wen et al . 2021).
Adanya rencana perlindungan terhadap 166 danau di Wuhan mengedepankan tindakan penanggulangan untuk perlindungan danau dari berbagai perspektif, seperti pengelolaan kawasan tepi danau, sumber daya danau dan perlindungan ekologi, dan pengendalian  pencemaran  danau.  Pelaksanaan  tindakan  perlindungan  tersebut menandai transformasi perlindungan danau dari perumusan sistem hukum ke tingkat implementasi perlindungan khusus. Delimitasi kawasan tepi danau yang ditentukan oleh  Peraturan  Provinsi  Hubei  tentang  perlindungan,  sempadan  danau  memiliki batasan lebar 500 m di setiap danau (Wen et al . 2021).
Gambar 3 . Lokasi Danau Dongting.
Sumber: Li et al. (2022)
Danau Dongting merupakan habitat bagi lumba-lumba tanpa sirip yang secara status dilindungi oleh WWF. Tingginya keanekaragaman hayati di danau ini membuat pemerintah melakukan upaya perlindungan terhadap ekosistem di sekitar danau. Pada tahun 1994, Danau Dongting diidentifikasi sebagai cagar alam nasional oleh  negara dan terdaftar sebagai cagar keanekaragaman hayati yang sangat penting di Tiongkok. Danau Dongting menjalankan fungsi penting, seperti menjaga keseimbangan ekologi regional, menjamin keamanan air dan ekologi di Daerah Aliran Sungai Yangtze, dan menjaga ketahanan pangan nasional (Li et al . 2022).
Pada Tabel  2 dapat  diketahui  derajat  dinamika  perubahan  lahan  di  sekitar Danau  Dongting  pada  tahun  2000-2018.  Nilai  negatif  menunjukkan  penurunan sedangkan positif menunjukkan kenaikan. Dalam 18 tahun terakhir diketahui bahwa lahan  pertanian  dan  padang  rumput  mengalami  penurunan.  Penurunan  lahan pertanian ini salah satunya digunakan untuk meningkatkan luas area danau sebagai konservasi  air. Gambar  4 menunjukkan  penggunaan  lahan  di  sempadan  Danau Dongting pada tahun 2018.
Tabel 2 . Derajat dinamika perubahan penggunaan lahan Danau Dongting.
Penggunaan lahan Derajat dinamika tahun 2000-2018 Pertanian -0,33 Hutan 0,01 Padang rumput -0,39 Badan air 0,26 Lahan terbangun 3,02 Lahan tidak digunakan 27,78 Lahan basah 1,58
Sumber: Li et al . (2022)
Pada musim dingin, beberapa danau di Provinsi Hubei menjadi lokasi penting yang  dikunjungi  oleh  burung  migran.  Tingginya  populasi  burung  migran  di  musim dingin ke area tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung seperti kondisi vegetasi dan tinggi muka air yang ideal untuk habitat dan sumber makanan burung. Gangguan  manusia  menjadi  faktor  penghalang  burung  migran  untuk  mengunjungi lokasi.  Semakin  tingi  gangguan  manusia  maupun  kedekatan  lokasi  dari  jalan  maka akan semakin sedikit populasi burung migran. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang  baik  dari  pemerintah  agar  kegiatan  wisata  di  danau  pada  musim  dingin  tidak mempengaruhi burung migran (Zou et al . 2019).
Kerugian  ekonomi  tahunan  Tiongkok  karena  pencemaran  lingkungan  dan perusakan ekologi mencapai sekitar 6% dari produk domestik bruto (PDB). Sadar akan keseriusan ini, pemerintah Tiongkok semakin mementingkan tata kelola lingkungan. Kondisi  perekonomian  Tiongkok  yang  semakin  meningkat  membuat  kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungan semakin tinggi. Hal ini sesuai dengan teori pada kurva lingkungan Kuznets yang berasumsi bahwa ketika perekonomian wilayah semakin maju, maka kerusakan lingkungan akan berhenti dan menurun (Wen et al . 2021).
Gambar 4 . Penggunaan lahan di sempadan Danau Dongting tahun 2018.
Sistem  pemerintahan  Tiongkok  yang  mempertahankan  sentralisasi  politik membuat  tata  kelola  lingkungan  menjadi  semakin  terpusat.  Pemerintah  provinsi diberi  insentif  baik  secara  politik  maupun  ekonomi  oleh  pemerintah  pusat  yang dicapai  melalui  kombinasi  sentralisasi  kekuasaan  dan  desentralisasi  pembangunan ekonomi  dan  fiskal  (Luo et  al .  2019).  Sentralisasi  politik  ini  mengakibatkan  adanya pengaruh yang tinggi dari pemerintah. Oleh karena itu, kinerja pemerintah provinsi dalam  pengelolaan  lingkungan  sangat  bergantung  dari  peningkatan  dan  penurunan kemauan politik pemerintah pusat dalam pengelolaan lingkungan.

## 3.3. Danau Limboto (Indonesia)
Danau Limboto merupakan salah satu danau penting di Indonesia yang terletak di Provinsi Gorontalo ( Gambar 5 ). Danau Limboto memperoleh air yang berasal dari 23 sungai. Potensi aliran air yang cukup tinggi membuat masyarakat memanfaatkan kawasan  di  sekitar  danau  sebagai  lahan  pertanian.  Terlebih  lagi,  sebagai  negara agraris,  masyarakat  Indonesia  di  kawasan  perdesaan  memiliki  mata  pencaharian utama  sebagai  petani.  Tingginya  penggunaan  lahan  pertanian  membuat  Danau Limboto  mengalami  ancaman  tinggi  terhadap  penyusutan.  Penggunaan  lahan  pada sempadan Danau Limboto dapat dilihat pada Gambar 6 .
Gambar 5 . Lokasi Danau Limboto.
Aliran unsur hara yang berasal dari lahan pertanian membuat status trofik danau termasuk ke dalam eutrofikasi. Akibatnya, pertumbuhan eceng gondok cukup tinggi di badan air. Tingginya curah hujan di wilayah tropis pun berakibat terhadap tingginya risiko  erosi  (Morlock et  al .  2019).  Sedimentasi  yang  mengalir  ke  danau  membuat badan air terancam mengalami pendangkalan. Adanya kebijakan pertanian sejak awal tahun 2000-an membuat aktivitas pertanian di wilayah ini meningkat. Hal ini berimbas terhadap peningkatan penggunaan irigasi sehingga aliran air sungai ke danau menjadi menurun.  Terbatasnya  air  yang  mengalir  ke  danau  turut  mendukung  penyusutan danau. Terlebih lagi, perluasan area pertanian menurunkan kawasan hutan di sekitar danau (Kimijima et al . 2020).
Gambar 6. Penggunaan lahan di sempadan Danau Limboto tahun 2017 .
Lemahnya  tata  kelola  pada  ekosistem  Danau  Limboto  membuat  masyarakat tidak  mengetahui  peraturan  yang  berlaku  mengenai  pengelolaan  danau.  Hal  ini membuat masyarakat bersikap apatis terhadap pengelolaan danau. Selain itu, terdapat dua kepemimpinan terkait pengelolaan danau baik dari sisi pemerintah lokal maupun ketua  adat.  Masyarakat  mengakui  bahwa  ketua  adat  memiliki  peranan  penting terhadap pengelolaan danau dan lebih dipatuhi dibandingkan pemerintah setempat (Rizal et al . 2019). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah setempat perlu berupaya keras untuk mewujudkan tata kelola yang baik serta melakukan pendekatan yang baik kepada masyarakat setempat.
Pemerintah  Indonesia  melalui  PerMenPUPR  Nomor  28/PRT/M/2015  Tahun 2015  tentang  Penetapan  Garis  Sempadan  Sungai  dan  Garis  Sempadan  Danau,  telah menetapkan  definisi  sempadan  danau  sebagai  luasan  lahan  yang  mengelilingi  dan berjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai kawasan pelindung danau.  Penetapan  garis  sempadan  danau  ini  bertujuan  untuk  membatasi  aktivitas manusia  khususnya  yang  terkait  dengan  pembangunan,  untuk  menjaga  kelestarian danau,  serta  untuk  melindungi  ekosistem  danau  dari  kerusakan.  Garis  sempadan danau  ditetapkan  paling  sedikit  berjarak  50  (lima  puluh)  meter  dari  tepi  muka  air tertinggi yang pernah terjadi ( Gambar 7 ). Tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi menjadi batas badan danau.
Gambar 7 . Penetapan sempadan danau .
Sumber: PerMenPUPR (2015)
Fungsi  sempadan  danau  sendiri  terbagi  menjadi  4  yaitu  sebagai  tempat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, olahraga, dan aktivitas budaya dan keagamaan. Beberapa bangunan yang memiliki keterkaitan erat dengan fungsi  danau  masih  diperbolehkan  untuk  diletakkan  pada  sempadan  danau  seperti prasarana sumber daya air; jalan akses, jembatan, dan dermaga; jalur pipa gas dan air minum; rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; prasarana pariwisata, olahraga, dan  keagamaan;  prasarana  dan  sanitasi;  serta  bangunan  ketenagalistrikan.  Di  luar bangunan-bangunan  tersebut  maka  secara  bertahap  seluruh  bangunan  harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan danau.
Pada beberapa danau besar di Indonesia, khususnya yang terletak di kawasan non-perkotaan,  kawasan  sekitar  danau  cenderung  dimanfaatkan  sebagai  kawasan pertanian (Yani et al . 2019). Adanya aliran sungai yang terhubung ke danau membuat area di sekitar danau memiliki akses yang tinggi terhadap penyediaan air. Aliran air dari  sungai  di  sekitar  danau  sering  dimanfaatkan  sebagai  sumber  air  untuk  irigasi pertanian.  Terlebih  lagi,  faktor  sosial  ekonomi  di  sekitar  kawasan  danau  sering menjadi penentu penggunaan lahan ( Furgała -Selezniow et al . 2020).

## 3.4. Pengaruh kebijakan penggunaan lahan di ketiga negara
Penurunan  lahan  pertanian  pada  kawasan  danau  di  Polandia  memberikan dampak positif berupa penurunan unsur hara yang mengalir ke ekosistem danau, Hal ini menurunkan risiko terjadinya eutrofikasi dan perkembangan alga di badan air. Di Indonesia,  eutrofikasi  sering  terjadi  akibat  penggunaan  pupuk  berlebihan  pada kawasan pertanian yang kemudian menjadi sumber pencemar nirtitik pada ekosistem perairan tawar seperti sungai, danau, dan waduk. Jika tidak dikelola dengan baik, tidak hanya berisiko menaikkan perkembangan alga tetapi juga pertumbuhan eceng gondok secara  masif.  Hal  ini  akan  berdampak  terhadap  penurunan  oksigen  di  badan  air sehingga spesies ikan menurun (Fluet-Chouinard et al . 2016). Perubahan ekosistem tersebut akan menimbulkan ketidakseimbangan pada rantai makanan.
Isu ini tidak hanya terjadi di negara berkembang. Pada beberapa negara maju yang  masih  memanfaatkan  lahan  sekitar  danau  sebagai  kawasan  pertanian  seperti Jepang, penggunaan pupuk, herbisida, dan pestisida mendapat pengawasan ketat agar tidak digunakan secara berlebihan dan menjadi pencemar nirtitik ( non point source ) pada ekosistem danau (Chen et al . 2017). Oleh karena itu, lahan pertanian sebaiknya tidak berbatasan langsung dengan badan air danau. Keberadaan hutan sebagai area penyangga di sempadan danau dapat memberikan manfaat penting untuk mencegah aliran limpasan dari lahan pertanian tidak langsung masuk ke badan air. Akar tanaman pada kawasan alami di sempadan danau juga memiliki kemampuan dalam menyerap nitrogen, fosfor, dan unsur hara lainnya yang berasal dari lahan pertanian sehingga badan air terlindung dari ancaman eutrofikasi (Wei et al . 2020)
Pengembangan kawasan danau menjadi kawasan pariwisata dapat memberikan dampak buruk jika tidak disertai dengan pengelolaan yang ketat. Kawasan pariwisata dapat memicu meningkatnya kebutuhan lahan terbangun untuk kawasan permukiman dan perdagangan yang dapat mengancam ekosistem di sekitar danau (Schmidt et al . 2021).  Pengembangan  ekosistem  danau  sebagai  lokasi  ekowisata  berpotensi meningkatkan jumlah wisma tamu, restoran, dan hotel di dalam daerah tangkapan air, yang  kemungkinan  akan  meningkatkan  beban  unsur  hara  ke  danau  (Spears et  al . 2022). Fasilitas pariwisata berupa bangunan tempat tinggal memberikan dampak lain berupa  timbulan  sampah  dari  permukiman  hingga  aliran  sanitasi  yang  mengalir  ke badan air yang menimbulkan pencemaran coliform (Abdusalam et al . 2019).
Untuk  mengatasi  pencemaran  limbah  domestik  diperlukan  aturan  yang  ketat bagi jasa pariwisata dan perdagangan terkait pengolahan limbah yang memadai serta pengaturan jarak lokasi dengan area danau (Jiang et al. 2018). Adanya peraturan batas sempadan  danau  selebar  500  meter  seperti  yang  diterapkan  di  Provinsi  Hubei, Tiongkok dapat memberikan dampak positif terhadap kelestarian ekosistem danau. Sempadan danau yang luas dapat dimanfaatkan sebagai kawasan alami seperti hutan konservasi. Dengan adanya ekosistem alami di sekitar danau maka keanekaragaman hayati baik pada ekosistem terestrial maupun akuatik dapat meningkat (Nikolaus et al . 2021). Selain itu, kawasan vegetasi di sekitar danau dapat mencegah air limpasan yang berasal  dari  area  terbangun  untuk  masuk  langsung  ke  dalam  badan  air  dan menimbulkan sedimentasi.
Konversi lahan pertanian di sekitar danau yang dimanfaatkan untuk perluasan area  hutan  atau  kawasan  semi-alami  dapat  menurunkan  risiko  sedimentasi  dan kandungan unsur hara seperti nitrogen dan fosfor yang dapat mengganggu kualitas air (Wei et  al .  2020).  Selain  itu,  penggunaan  lahan  untuk  kawasan  hutan  di  sekitar ekosistem  air  tawar  mampu  menjaga  habitat  satwa  dan  keanekaragaman  hayati  di sekitar  ekosistem  sungai  maupun  danau  (Jean-Philippe et  al .  2020).  Hal  ini  dapat menjaga konektivitas dan keberlanjutan ekosistem biotik dan abiotik di sekitar danau. Kawasan  alami  di  sekitar  danau  bahkan  dapat  menjadi  daya  tarik  tambahan  bagi pengunjung wisata. Adanya kegiatan berkemah, interpretasi alam, tracking , fotografi satwa dan birdwatching dapat menjadi alternatif wisata bagi danau-danau di negara 4 musim saat danau membeku (Aneseyee et al . 2022). Hal ini memungkinkan kawasan danau untuk mendapatkan kunjungan wisatawan sepanjang tahun.
Danau-danau di kawasan pertanian Indonesia memiliki jarak yang sangat dekat dengan badan air seperti halnya di Danau Limboto. Apabila tidak disertai dengan jalur vegetasi  sebagai  penyangga,  risiko  eutrofikasi  pada  badan  air  semakin  meningkat. Terlebih  lagi,  eceng  gondok  merupakan  tanaman  invasif  yang  tumbuh  subur  di ekosistem  air  tawar  Indonesia  (Prasetyo et  al .  2022).  Konversi  lahan  pertanian menjadi  kawasan  alami  seperti  halnya  di  Polandia  dan  Tiongkok  sulit  dilakukan  di Indonesia  mengingat  kebutuhan  masyarakat  akan  pangan  masih  cukup  tinggi. Pemanenan  eceng  gondok  untuk  digunakan  sebagai  pupuk  merupakan  salah  satu upaya  untuk  mengurangi  risiko  degradasi  danau  di  Indonesia  (Pin et  al .  2021). Pemanfaatan  biomassa  ini  diharapkan  juga  dapat  meningkatkan  perekonomian penduduk sekitar. Selain itu, pemanfaatan batas minimal sempadan danau seluas 50 meter  diharapkan  dapat  digunakan  sebagai  jalur  vegetasi  yang  dapat  mengurangi input polutan ke badan air.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Danau di kawasan pertanian menghadapi ancaman berupa penurunan kualitas air akibat aliran nutrisi yang berasal dari penggunaan pupuk. Alih fungsi lahan dan sedimentasi  juga  meningkatkan  risiko  terhadap  penyusutan  danau.  Berdasarkan ulasan  perbandingan  beberapa  negara  mengenai  kebijakan  terkait  perlindungan sempadan danau, Polandia mulai berfokus terhadap pengembangan sempadan danau menjadi jasa wisata dibandingkan dengan pemanfaatan kawasan pertanian.
Adanya  pertimbangan  ekonomi  membuat  masyarakat  melakukan  alih  fungsi lahan  pertanian  menjadi  wisata  dan  kawasan  alami  yang  dianggap  lebih menguntungkan. Kebijakan alih fungsi lahan ini memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan  ekosistem  danau  selama  kawasan  alami  tidak  mengalami  konversi lahan.  Pertumbuhan  ekonomi  di  Tiongkok  yang  semakin  meningkat  dan  disertai dengan  degradasi  lingkungan  mendorong  pemerintah  untuk  membuat  program pengembalian  ekosistem  danau  yang  sempat  mengalami  penyusutan.  Kebijakan  ini bermanfaat untuk mengembalikan kelestarian ekosistem dan mendukung perbaikan lingkungan.
Di  Indonesia,  kebijakan  terkait  penggunaan  lahan  sempadan  danau  sudah tersedia.  Namun,  kebijakan  tersebut  belum  sepenuhnya  direalisasikan  terutama  di kawasan pertanian. Pada kasus Danau Limboto, lahan pertanian semakin meningkat sebagai imbas dari kebutuhan pangan. Oleh karena itu, dibutuhkan implementasi yang baik  dari  pemangku  kepentingan  agar  lahan  di  sempadan  danau  dapat  digunakan sesuai dengan kebijakan. Selain itu, diperlukan strategi khusus agar peningkatan lahan pertanian tidak menimbulkan degradasi danau.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Abdusalam YH, Sujaul IM, Karim MD, Salah MG, Ali MI and Ramli NI. 2019. Assessment of  water  quality  in  the  Vicinity  of  Chini  Lake,  Malaysia.  Bangladesh  Journal  of Botany 48(4):1037 – 46. doi: 10.3329/bjb.v48i4.49052.
Aneseyee  AB,  Abebaw  A  and  Haile  BT.  2022.  Identification  of  suitable  sites  for  the community-based  ecotourism  developments  in  Abijiata-Shalla  Lakes  National Park,  Ethiopia.  Remote  Sensing  Applications:  Society  and  Environment 26:100750. doi: 10.1016/j.rsase.2022.100750.
Chen X, Chen Y, Shimizu T, Niu J, Nakagami K, Qian X, Jia B, Nakajima J, Han J and Li J. 2017. Water resources management in the urban agglomeration of the Lake Biwa Region, Japan: an ecosystem services-based sustainability assessment. Science of the Total Environment 586(1):174 – 187. doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.01.197.
Fluet-Chouinard E, Messager ML, Lehner B and Finlayson M. 2016. Freshwater lakes and reservoirs. Springer. Dordrecht.
Furgała -Selezniow  G,  Jankun- Woźnicka  M  and  Mika  M.  2020.  Lake  regions  under human pressure in the context of socio-economic transition in Central-Eastern Europe: the case study of Olsztyn Lakeland, Poland. Land Use Policy 90:104350. doi: 10.1016/j.landusepol.2019.104350.
Furgał a-Selezniow G, Jankun- Woźnicka M, Kruk M and Omelan A. 2021. Land use and land cover pattern as a measure of tourism impact on a lakeshore zone.  Land 10(8):787. doi: 10.3390/land10080787.
Furgała -Selezniow G, Jankun- Woźnicka M, Woźnicki P, Cai X, Erdei T a nd Boromisza Z.
2022.  Trends  in  lakeshore  zone  development:  a  comparison  of  polish  and Hungarian  Lakes  over  30-year  period.  International  Journal  of  Environmental Research and Public Health 19(4):2141. doi: 10.3390/ijerph19042141.
Ho L and Goethals P. 2019. Opportunities and challenges for the sustainability of lakes and reservoirs in relation to the sustainable development goals (SDGs).  Water 11(7):1 – 19. doi: 10.3390/w11071462.
Jean-Philippe J, Anneville O, Arnaud F, Baulaz B, Bouffard D, Domaizon I, Bocaniov SA,
Chèvre N, Dittrich M, Dorioz JM, Dunlop ES, Dur G, Guillard J, Guinaldo T, Jacquet S, Jamoneau A, Jawed Z, Jeppesen E, Krantzberg G, Lenters J, Leoni B, Meybeck M, Nava V, Nõges T, Nõges P, Patelli M, Pebbles V, Perga ME, Rasconi S, Ruetz CR, Rudstam  L,  Salmaso  N,  Sapna  S,  Straile  D,  Tammeorg  O,  Twiss  MR,  Uzarski  D, Ventelä AM, Vincent WF, Wilhelm SW, Wängberg SA and Weyhenmeyer G. 2020. Scientists’  warning  to  humanity:  rapid  degradation  of  the  world’s  large  lakes. Journal of Great Lakes Research 46(4):686 – 702. doi: 10.1016/j.jglr.2020.05.006.
Jiang  Y,  Dinar  and  Hellegers  P.  2018.  Economics  of  social  trade-off:  balancing wastewater  treatment  cost  and  ecosystem  damage.  Journal  of  Environmental Management 211:42 – 52. doi: 10.1016/j.jenvman.2018.01.047.
Keppeler FW, Souza AC, Hallwass G, Begossi A, Almeida MC, Isaac VJ and Silvano RAM.
2018.  Ecological  influences  of  human  population  size  and  distance  to  urban centres on fish communities in tropical lakes. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 28(5):1030 – 43. doi: 10.1002/aqc.2910.
Kimijima S, Sakakibara M, Amin AKM, Nagai M and Arifin YI. 2020. Mechanism of the rapid  shrinkage  of  Limboto  Lake  in  Gorontalo,  Indonesia.  Sustainability 12(22):1 – 14. doi: 10.3390/su12229598.
Li G, Chen W, Zhang X, Yang Z, Bi P and Wang Z. 2022. Ecosystem service values in the dongting lake eco-economic zone and the synergistic impact of its driving factors. International Journal of Environmental Research and Public Health 19(5):3121. doi: 10.3390/ijerph19053121.
Luo  Z,  Hu  X,  Li  M,  Yang  J  and  Wen  C.  2019.  Centralization  or  decentralization  of environmental  governance-evidence  from  China.  Sustainability  11(24):1 – 20. doi: 10.3390/SU11246938.
Morlock MA, Vogel H, Nigg V, Ordoñez L, Hasberg A, Melles M, Russell JM and Bijaksana S.  2019.  Climatic  and  tectonic  controls  on  source-to-sink  processes  in  the tropical,  ultramafic  catchment  of  Lake  Towuti,  Indonesia.  Journal  of Paleolimnology 61(3):279 – 95. doi: 10.1007/s10933-018-0059-3.
Nikolaus R, Schafft M, Maday A, Klefoth T, Wolter C and Arlinghaus R. 2021. Status of aquatic and riparian biodiversity in artificial lake ecosystems with and without management  for  recreational  fisheries:  implications  for  conservation.  Aquatic Conservation:  Marine  and  Freshwater  Ecosystems  31(1):153 – 72.  doi: 10.1002/aqc.3481.
PerMenPUPR  (Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum dan  Perumahan Rakyat) Nomor 28/PRT/M/2015  tahun  2015  tentang  penetapan  garis  sempadan  sungai  dan garis sempadan danau Republik Indonesia.
Pin  LA,  Pennink  BJW,  Balsters  H  and  Sianipar  CPM.  2021.  Technological appropriateness  of  biomass  production  in  rural  settings:  addressing  water hyacinths  ( E.  crassipes )  problem  in  Lake  Tondano,  Indonesia.  Technology  in Society 66:101658. doi: 10.1016/j.techsoc.2021.101658.
Prasetyo  S,  Anggoro  S  and  Soeprobowati  TR.  2022.  Water  hyacinth Eichhornia crassipes (Mart.)  Solms  management  in  Rawapening  Lake,  Central  Java. Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation - International Journal of the Bioflux Society 15(1).
Rizal A, Subiyanto, Juahir H and Lananan F. 2019. Freshwater governance on Limboto Lake in Gorontalo Province of Indonesia. Indian Journal of Public Health Research and Development 10(4):782. doi: 10.5958/0976-5506.2019.00798.8.
Schmidt M, Gonda R and Transiskus S. 2021. Environmental degradation at Lake Urmia (Iran): exploring the causes and their impacts on rural livelihoods.  GeoJournal 86(5):2149 – 2163. doi: 10.1007/s10708-020-10180-w.
Schueler T and Simpson J. 2001. Why urban lakes are different. Watershed Protection Techniques 3(4):747 – 750.
Spears BM, Hamilton DP, Pan Y, Zhaosheng C and May L. 2022. Lake management: is prevention  better  than  cure?.  Inland  Waters  12(1):173 – 186.  doi: 10.1080/20442041.2021.1895646.
Turkowski K. 2017. Governance of publicly owned lakes in poland - the current state and underlying conditions. Economics and Environment 1(60):92 – 102.
Waisová  Š.  2018.  The  environmental  situation  in  the  Visegrad  Region:  neglect  and insufficient cooperation in the face of serious environmental threats. Politics in Central Europe 14(2):57 – 73. doi: 10.2478/pce-2018-0009.
Wei W, Gao Y, Huang J and Gao J. 2020. Exploring the effect of basin land degradation on  lake  and  reservoir  water  quality  in  China.  Journal  of  Cleaner  Production 268:122249. doi: 10.1016/j.jclepro.2020.122249.
Wen C, Zhan Q, Zhan D, Zhao H and Yang C. 2021. Spatiotemporal evolution of lakes under rapid urbanization: a case study in Wuhan, China. Water 13(9):1171. doi: 10.3390/w13091171.
Wondie a. 2018. Ecological conditions and ecosystem services of wetlands in the Lake Tana  Area,  Ethiopia.  Ecohydrology  and  Hydrobiology  18(2):231 – 44.  doi: 10.1016/j.ecohyd.2018.02.002.
Xie C, Huang X, Wang L, Fang X and Liao W. 2018. Spatiotemporal change patterns of urban lakes in China’s major cities between 1990 and 2015. International Journal of Digital Earth 11(11):1085 – 1102. doi: 10.1080/17538947.2017.1374476.
Yani  A,  Amin  M,  Rohman  F,  Suarsini  E  and  Haerunnisa.  2019.  Water  quality  and pollution index of Lake Tempe in South Sulawesi, Indonesia. Pollution Research 38(3):568 – 574.
Zou YA, Zhang PY, Zhang SQ, Chen CS, Li F, Deng ZM, Yang S, Zhang H, Li FY and Xie YH. 2019.  Crucial  sites  and  environmental  variables  for  wintering  migratory waterbird  population  distributions  in  the  natural  wetlands  in  East  Dongting Lake,  China.  Science  of  the  Total  Environment  655:147 – 157.  doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.11.185.