Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
P-ISSN 2614-8692 | E-ISSN 2715-9124 | https://doi.org/10.36859/jap.v7i1.2046 VOLUME 7 NO 1 | https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-academia-praja

## OPTIMALISASI KINERJA: RENCANA DAN PROGRES REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

## Arief Prayitno
Universitas Jenderal Achmad Yani Jalan Terusan Jenderal Sudirman, Cimahi, Jawa Barat, Kota Cimahi, Jawa Barat
Alamat email Koresponden: ariefprayitno8668@gmail.com

## ABSTRACT
Bureaucratic reform has become an important agenda in efforts to improve the performance and effectiveness of government institutions in various countries, including Indonesia. The Ministry of  Transportation  (Kemenhub)  has  been  actively  carrying  out  various  organizational transformation efforts to improve its performance and responsiveness to community needs since 2010. This reform process is based on the theory of organizational change, which emphasizes the  importance  of  commitment  from  all  parties  involved,  support  from  organizational leadership,  and  change  that  carried  out  gradually  and  measurably.  Analysis  of  the implementation of bureaucratic reform at the Ministry of Transportation shows that the steps taken have provided positive results in improving operational efficiency and service quality in the transportation sector. Commitment from all levels of employees, led by visionary leaders, is the key to success in implementing these changes. However, there are still several challenges that need  to  be  overcome  in  continuing  bureaucratic  reform  at  the  Ministry  of  Transportation. Effective and efficient budget management remains a major concern, and a clear understanding of the benefits of bureaucratic reform needs to be disseminated more widely. Open and ongoing communication with stakeholders is essential to ensure continued support for the changes being made.  By  strengthening  commitment,  developing  human  resources,  and  using  information technology  more  effectively,  the  Ministry  of  Transportation  can  continue  to  improve  its performance  and  services  for  the  community  in  a  continuously  developing  transportation context.
Keywords : Bureaucratic Reform, Ministry of Transportation, Organizational Change Theory, Human Resource Development, and Information Technology Utilization
PENDAHULUAN  (Menggunakan  huruf  kapital  tebal,  jenis font  Calisto  MT

## ukuran 12)
Kementerian  Perhubungan  (Kemenhub)  Republik  Indonesia  memiliki peranan  yang  sangat  vital  dalam  memperkuat  pertumbuhan  ekonomi  dan meningkatkan  konektivitas  antarwilayah  di  Indonesia.  Sebagai  pihak  yang bertanggung  jawab  atas  infrastruktur  transportasi,  Kemenhub  turut  mengawasi pengembangan jaringan jalan, pelabuhan, bandara, dan jalur kereta api (Kemenhub, 2022).
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Volume 7 No 1 Februari 2024
Peran infrastruktur dalam kemajuan nasionalisme dan persatuan bangsa sangatlah penting.  Infrastruktur  dinilai  dapat  menjadi  penunjang  pembangunan  karena memiliki  peran  yang  vital  dalam  mewujudkan  pemenuhan  hak  dan  kebutuhan Masyarakat  (Nugroho,  2021).  Transportasi  adalah  salah  satu  infrastruktur  yang menjadi  tulang  punggung  dalam  mendukung  pertumbuhan  ekonomi,  integrasi regional,  dan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  Indonesia  (SMI,  2022). Transportasi yang efisien dan terjangkau memungkinkan mobilitas barang dan orang yang lancar, meningkatkan konektivitas antar wilayah, serta memfasilitasi distribusi produk-produk ekonomi (SMI, 2022).
Selain  itu,  infrastruktur  transportasi  yang  berkualitas  juga  berperan  dalam memperkuat  persatuan  bangsa  dengan  mengurangi  kesenjangan  antar  daerah  dan mempercepat  pembangunan  nasional  (Kemenhub,  2020).  Hal  ini  mencakup pengembangan  jaringan  jalan  raya,  rel  kereta  api,  pelabuhan,  dan  bandara  yang modern  dan  terintegrasi.  Dengan  infrastruktur  transportasi  yang  baik,  Indonesia dapat  meningkatkan  daya  saingnya  di  pasar  global,  mendorong  pertumbuhan ekonomi  yang  berkelanjutan,  serta  menciptakan  kondisi  yang  mendukung pembangunan  berkelanjutan  secara  keseluruhan.  Melalui  peran  ini,  Kemenhub memberikan  sumbangan  penting  dalam  memperkuat  ekonomi  nasional  dan memperluas konektivitas sosial serta ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.
Keselamatan  dalam  transportasi  menjadi  fokus  utama  Kemenhub  RI. Dengan  menerapkan  standar  keselamatan  yang  ketat  dan  mengawasi  operasi transportasi  secara  cermat,  kementerian  ini  bertujuan  untuk  mengurangi  risiko kecelakaan dan melindungi para pengguna jalan. Langkah-langkah seperti inspeksi berkala kendaraan, pemeliharaan infrastruktur, dan penegakan peraturan lalu lintas menjadi bagian dari upaya-upaya Kemenhub untuk memastikan sistem transportasi beroperasi dengan aman dan efisien (Medianti, 2019).
Kementerian  Perhubungan  juga  berperan  dalam  mendorong  inovasi  dan pembangunan  berkelanjutan  di  sektor  transportasi.  Pengadopsian  teknologi  dan praktik terbaik dalam manajemen transportasi adalah salah satu upaya Kemenhub untuk  meningkatkan  efisiensi  sistem  transportasi  serta  mengurangi  dampak negatifnya terhadap lingkungan (Yuliastuti, 2021). Langkah ini sejalan dengan visi
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
pemerintah  untuk  mencapai  pembangunan  berkelanjutan  yang  memperhatikan keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan Masyarakat.
Sayangnya,  beberapa  permasalahan  muncul  sehingga  mempengaruhi efektivitas  kinerja  Kemenhub.  Salah  satu  permasalahan  yang  dihadapi  oleh Kemenhub  adalah  kurangnya  alokasi  anggaran  yang  memadai.  Seperti  pagu  awal anggaran Kemenhub pada tahun 2021 yaitu sebesar 45,66 triliun rupiah. kemudian terdapat  kebijakan  pengurangan  anggaran  atau  refocusing  anggaran  untuk penanganan COVID-19 sebesar 14,27 triliun rupiah, sehingga anggaran yang didapat pada  tahun  itu  sebesar  34,24  triliun  rupiah.  (Situmorang,  2021).  Hal  ini  pun mempengaruhi  struktur  anggaran  dan  ruang  fiskal  Kemenhub  dalam  rangka memenuhi  program  prioritas  nasional  yang  diwajibkan  (Situmorang,  2021).  Pada akhirnya, hal ini menghambat upaya Kemenhub dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi  layanan  transportasi,  serta  dalam  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  akan akses transportasi yang lebih baik dan aman.
Inefisiensi  kinerja  angkutan  barang  di  Indonesia  pun  menjadi  salah  satu permasalahan yang dihadapi oleh Kemenhub. Permasalahan seperti over dimension overload  (ODOL),  tingginya  angka  kecelakaan  dan  kriminalitas,  kemacetan,  dan efisiensi perjalanan masih menjadi tantangan bagi Kemenhub. Salah satu penyebab inefisiensi kinerja angkutan barang tersebut adalah karena masih didominasi melalui jalan  atau  darat.  Data  dari  Badan  Pusat  Statistik  2019  menyatakan,  moda  share angkutan barang melalui angkutan jalan sebesar 87,57%, sedangkan angkutan laut sebesar  12,16%  dan  angkutan  perkertaapian  hanya  0,26%.  Sisanya  terbagi  dalam angkutan udara serta angkutan sungai dan penyebrangan (Suprihatno, 2023).
Dalam  artikel  berjudul  "Analisis  Rencana  Strategis  Kementerian Perhubungan dalam Tinjauan Pengarusutamaan Perubahan Iklim" yang ditulis oleh Umiyatun Hayati Triastuti, dibahas tentang integrasi pengarusutamaan perubahan iklim  ke  dalam  perencanaan  program  pembangunan  sektor  transportasi  di Kementerian  Perhubungan  (Kemenhub)  (Triastuti,  2023).  Melalui  metode triangulasi,  penelitian  ini  menganalisis  berbagai  aspek  terkait  pengarusutamaan perubahan  iklim  dalam  rencana  strategis  Kemenhub.  Rumusan  masalah  yang diambil  mencakup  inklusi  pengarusutamaan  perubahan  iklim  dalam  dokumen Renstra  Kemenhub,  konsistensi  kebijakan,  pembobotan  dalam  arah  kebijakan
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Volume 7 No 1 Februari 2024
program,  integrasi  sistem  pelaporan,  dan  pengembangan  kompetensi  SDM  terkait isu  perubahan  iklim.  Dari  hasil  penelitian,  disimpulkan  bahwa  meskipun pengarusutamaan  perubahan  iklim  sudah  dimasukkan  dalam  dokumen  Renstra Kemenhub, masih diperlukan peningkatan pada level unit kerja eselon 1. Terdapat juga kontradiksi dalam pola pikir kebijakan dan penetapan indikator kinerja terkait pengarusutamaan  perubahan  iklim.  Pembobotan  terhadap  pengarusutamaan perubahan iklim masih dalam bentuk narasi kualitatif dan perlu dikembangkan lebih detail.  Integrasi  sistem  pelaporan  dan  monitoring  sudah  dilakukan,  tetapi  perlu dukungan lebih lanjut dalam hal kelembagaan dan SOP yang terstandarisasi.
Triastuti menganalisis integrasi pengarusutamaan perubahan iklim ke dalam perencanaan  program  pembangunan  sektor  transportasi  di  Kementerian Perhubungan. Kontribusinya akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana aspek lingkungan dan perubahan iklim diintegrasikan ke dalam strategi dan rencana kerja Kemenhub, yang dapat memperkaya pembahasan tentang kinerja lembaga tersebut dalam konteks reformasi birokrasi. Triastuti menekankan integrasi pengarusutamaan perubahan iklim dalam rencana strategis Kemenhub. Sedangkan tulisan  ini  berfokus  untuk  mengevaluasi  kinerja  Kemenhub  selama  reformasi birokrasi.  Meskipun  kedua  topik  tersebut  berhubungan  dengan  manajemen  dan kinerja  lembaga  pemerintah,  fokus  yang  berbeda  tersebut  akan  memberikan  sudut pandang yang berbeda pula dalam analisis dan pembahasan.

## METODE PENELITIAN
Pemilihan metode penelitian yang tepat merupakan langkah penting dalam menjalankan  sebuah  penelitian.  Metode  penelitian  kualitatif  adalah  salah  satu pendekatan  yang  sering  digunakan  untuk  mendapatkan  pemahaman  yang mendalam  tentang  fenomena  sosial  dan  perilaku  manusia.  Dalam  metode  ini, analisis  data  dilakukan  dengan  mendalam  melalui  pengamatan,  wawancara,  dan analisis dokumen untuk memahami konteks dan makna di balik data yang diperoleh (Creswell & Poth, 2017).
Dengan menggabungkan analisis data dari berbagai sumber dan melakukan interpretasi yang kompleks, peneliti dapat mengungkap pola, tema, dan makna yang terkandung  di  dalamnya.  Dengan  demikian  maka  metode  ini  dapat  memberikan kontribusi  yang  berharga  dalam  pengembangan  pengetahuan  dan  pemahaman
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
tentang  bagaimana  kinerja  Kemenhub  selama  diterapkannya  reformasi  birokrasi serta  melihat  langkah-langkah  yang  dapat  dilakukan  kedepannya  demi meningkatkan kinerja Kemenhub.

## KERANGKA TEORI

## Teori Perubahan Organisasi
Pada dasarnya, teori perubahan  organisasi merujuk pada  rangkaian konsep dan prinsip yang digunakan untuk  memahami, merencanakan,  dan  melaksanakan perubahan  dalam  sebuah  organisasi.  Salah  satu  paradigma  yang  dominan  dalam teori perubahan organisasi adalah pendekatan John P. Kotter yang dikenal dengan "Delapan Tahapan Perubahan". Menurut Kotter, perubahan organisasi yang sukses melibatkan  serangkaian  langkah  yang  terstruktur  dan  terarah  (Kotter  &  Cohen, 2002).

## Konsep Reformasi Birokrasi
Reformasi  birokrasi  merupakan  salah  satu  agenda  penting  bagi  pemerintah Indonesia  dalam  upaya  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  dan  efisiensi penyelenggaraan  pemerintahan.  Konsep  ini  melibatkan  serangkaian  upaya  untuk melakukan  perubahan  mendasar  dalam  sistem  dan  proses  kerja  birokrasi  guna mencapai  tujuan-tujuan  tertentu,  seperti  transparansi,  akuntabilitas,  dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.
Reformasi  birokrasi  juga  mengedepankan  prinsip-prinsip  good  governance dalam  semua  aspek  penyelenggaraan  pemerintahan.  Ini  termasuk  transparansi, akuntabilitas,  partisipasi  publik,  dan  keadilan  dalam  pengambilan  keputusan. Dengan  menerapkan  prinsip-prinsip  ini,  diharapkan  birokrasi  dapat  menjadi  lebih responsif  terhadap  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat  serta  dapat  membangun hubungan yang lebih baik dengan stakeholders’ yang terlibat (LAN RI, 2020).

## PEMBAHASAN
Reformasi  birokrasi  merupakan  salah  satu  agenda  penting  dalam pembangunan sebuah negara. Hal ini juga berlaku di Indonesia, di mana reformasi birokrasi  telah  menjadi  fokus  utama  pemerintah  sejak  tahun  2010.  Kementerian Perhubungan  (Kemenhub)  sebagai  salah  satu  lembaga  pemerintah  yang  memiliki peran strategis dalam pengembangan sektor transportasi, turut terlibat dalam upaya- upaya reformasi ini. Sejak dimulainya reformasi pada tahun 2010, Kemenhub telah
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
mengalami  berbagai  dinamika  dan  perubahan  yang  mencerminkan  transformasi dalam tata kelola dan penyelenggaraan pelayanan publik.
Reformasi  birokrasi  di  Indonesia,  terutama  di  sektor  transportasi  yang dikelola  oleh  Kementerian  Perhubungan  (Kemenhub),  telah  menjadi  fokus  utama sejak  awal  dekade  2010-an.  Peraturan  Presiden  Nomor  81  Tahun  2010  tentang Grand  Design  Reformasi  Birokrasi  memperkuat  komitmen  pemerintah  untuk meningkatkan  kinerja  sektor  publik,  dengan  tujuan  utama  meningkatkan  efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan (Nur, 2020). Evaluasi  kinerja  Kemenhub  pada  tahun  2010  mengidentifikasi  sejumlah permasalahan krusial yang perlu segera ditangani, termasuk kasus kecelakaan yang menjadi sorotan publik.

## Permasalahan Dalam Pengelolaan Anggaran
Salah  satu  permasalahan  utama  yang  dihadapi  oleh  Kemenhub  adalah tantangan  dalam  penyerapan  anggaran.  Pada  tahun  2010,  Kemenhub  masih menghadapi kendala dalam menyerap anggaran yang telah dialokasikan. Menurut Menhub Freddy, penyerapan anggaran hingga Oktober masih rendah pada saat itu karena berbagai kendala, seperti proses administrasi yang rumit (Kemenhub, 2010). Hal ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem pengelolaan anggaran agar proses penyerapan dana publik dapat berjalan lebih efisien.
Permasalahan lain yang memengaruhi pengelolaan APBN Kemenhub adalah kendala  dalam  manajemen  aset.  Pada  tahun  2014,  manajemen  aset  menjadi  salah satu  faktor  penghambat  bagi  Kemenhub  dalam  meraih  opini  Wajar  Tanpa Pengecualian (WTP) dalam audit keuangan. Kurangnya pemahaman tentang audit keuangan  di  antara  sebagian  SDM  Kemenhub  juga  menjadi  masalah  yang  perlu ditangani secara serius (Kemenhub, 2014).
Sedangkan selama beberapa tahun terakhir, Kemenhub juga menghadapi tren penurunan pagu anggaran yang disediakan dalam APBN. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur transportasi yang terus berkembang. Pada tahun 2024, Komisi V DPR RI mengesahkan pagu anggaran Kemenhub  sebesar  Rp  38,47  triliun,  namun  tetap  menghadapi  tantangan  dalam memastikan penggunaan anggaran yang efektif (Kemenhub, 2023).

## Pengelolaan SDM Berkualitas
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Volume 7 No 1 Februari 2024
Sejak  awal  tahun  2010,  Kementerian  Perhubungan  (Kemenhub)  telah menghadapi  tantangan  yang  signifikan  dalam  dinamika  reformasi.  Reformasi birokrasi menjadi fokus utama untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang lebih profesional  dan  efisien.  Langkah-langkah  yang  diambil  sejak  saat  itu  mencakup restrukturisasi  organisasi,  peningkatan  kualitas  layanan,  dan  pengembangan  SDM yang berkualitas (Kemenhub, 2017).
Pengembangan  SDM  menjadi  aspek  krusial  dalam  dinamika  reformasi Kemenhub. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan pegawai menjadi prioritas untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di bidang transportasi (Armenakis, Harris, & Mossholder, 2007). Peningkatan  keterampilan  teknis  dan  manajerial  menjadi  fokus  utama  guna memastikan  Kemenhub  mampu  bersaing  dalam  skala  global  dan  memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
Dengan berbagai langkah dan inisiatif yang telah diambil sejak tahun 2010, Kemenhub terus berkomitmen untuk menghadapi dinamika reformasi dengan baik. Dengan  fokus  pada  profesionalisme,  transparansi,  inklusivitas,  dan  teknologi, Kemenhub bertujuan untuk menjadi pilar utama dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan transportasi yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

## Capaian Kemenhub Sejak Reformasi Birokrasi
Sejak  diberlakukannya  reformasi  birokrasi  pada  tahun  2010,  Kementerian Perhubungan  (Kemenhub)  telah  mengalami  transformasi  yang  signifikan  dalam upaya  meningkatkan  kualitas  layanan  publik  di  sektor  transportasi.  Reformasi  ini bertujuan  untuk  mengoptimalkan  kinerja  instansi  pemerintah,  meningkatkan efisiensi,  transparansi,  dan  akuntabilitas,  serta  memberikan  pelayanan  yang  lebih baik kepada masyarakat.
Salah  satu  aspek  penting  dari  reformasi  birokrasi  adalah  inovasi  dalam manajemen  sumber  daya  manusia  (SDM).  Kemenhub  telah  melakukan  berbagai langkah untuk meningkatkan kualitas SDM, termasuk peningkatan kapasitas melalui pelatihan  dan  pengembangan,  penerapan  sistem  merit  dalam  rekrutmen  dan promosi,  serta  peningkatan  kesejahteraan  pegawai.  Hal  ini  bertujuan  untuk memastikan bahwa SDM Kemenhub memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi
dalam  menjalankan  tugasnya  (Biro  Kepegawaian  dan  Organisasi  Kementerian Perhubungan, 2020).
Salah  satu  langkah  konkret  yang  diambil  oleh  Kemenhub  dalam meningkatkan  kualitas  SDM  adalah  dengan  merumuskan  Road  Map  Reformasi Birokrasi.  Road  Map  ini  menjadi  panduan  strategis  bagi  Kemenhub  dalam mengimplementasikan  berbagai  program  reformasi,  termasuk  dalam  pengelolaan SDM.  Dokumen  ini  mencakup  berbagai  aspek,  mulai  dari  manajemen  perubahan hingga penataan sistem manajemen. Implementasi Road Map Reformasi Birokrasi menunjukkan  komitmen  Kemenhub  untuk  terus  melakukan  perbaikan  dalam berbagai bidang, termasuk manajemen SDM (Kemenhub, 2022).
Lebih  lanjut,  Kemenhub  secara  teratur  menyelenggarakan  pertemuan  pers untuk  memaparkan  capaian  prestasi  selama  periode  tertentu.  Dalam  pertemuan tersebut,  Kemenhub  mengungkapkan  berbagai  upaya  yang  telah  dilakukan  untuk meningkatkan kualitas  layanan dan efektivitas birokrasi, termasuk inisiatif-inisiatif yang  berkaitan  dengan  manajemen  SDM.  Ini  mencerminkan  transparansi  dan akuntabilitas Kemenhub dalam melaksanakan reformasi birokrasi (Fadilah, 2023).
Kementerian  Perhubungan  (Kemenhub)  Indonesia  tidak  hanya  berfokus pada  penyediaan  layanan  transportasi,  tetapi  juga  telah  aktif  memperkuat mekanisme  keterbukaan  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  dan kebijakan  (Kemenhub,  2010).  Dengan  menerapkan  prinsip  good  governance, Kemenhub  telah  melakukan  langkah-langkah  konkret  untuk  meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran. Selain itu, mereka secara rutin melakukan audit internal dan eksternal,  menciptakan lapisan pengawasan yang kuat terhadap pengelolaan keuangan.
Pentingnya  partisipasi  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  juga menjadi  fokus  Kemenhub.  Mereka  telah  aktif  menggandeng  masyarakat  dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan dan proyek-proyek strategis (Dirjen Perhubungan Laut, 2019). Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan bahwa suara  masyarakat  didengar  dan  dipertimbangkan  dalam  setiap  kebijakan  yang diimplementasikan.
Selain  pencapaian  langsung  dalam  penyelenggaraan  layanan  publik, Kemenhub  juga  aktif  dalam  membangun  kolaborasi  dan  sinergi  dengan  berbagai
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Volume 7 No 1 Februari 2024
pihak,  termasuk  pemerintah  daerah,  sektor  swasta,  dan  masyarakat  sipil.  Hal  ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan sektor transportasi berkelanjutan dan  berorientasi  pada  kebutuhan  masyarakat.  Melalui  kerjasama  lintas  sektoral, Kemenhub  dapat  mengoptimalkan  penggunaan  sumber  daya  dan  menghadirkan solusi  yang  lebih  efektif  dalam  memecahkan  berbagai  masalah  transportasi  yang kompleks (Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan, 2020).
Terakhir,  Kemenhub  terus  mendorong  inovasi  dan  pemanfaatan  teknologi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui pengembangan aplikasi mobile, sistem  informasi  geografis  (SIG),  dan  platform  daring  lainnya,  Kemenhub  dapat memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, dan akurat kepada masyarakat. Hal ini  membantu  mempercepat  aksesibilitas  dan  efisiensi  dalam  sektor  transportasi, serta meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan (Kemenhub, 2013).

## Implementasi Teori Perubahan Organisasi dalam Praktik
Teori  perubahan  organisasi  memberikan  landasan  yang  kuat  bagi implementasi reformasi di Kemenhub. Konsep-konsep seperti komitmen dari semua pihak  terlibat,  dukungan  pimpinan  organisasi,  dan  perubahan  bertahap  menjadi pedoman utama. Dukungan dari seluruh jajaran pegawai, dipimpin oleh pemimpin yang  visioner,  menjadi  kunci  keberhasilan  dalam  menerapkan  perubahan  tersebut (Armenakis, Harris, & Mossholder, 2007).
Dalam  konteks  reformasi  birokrasi  di  Kementerian  Perhubungan (Kemenhub), teori perubahan organisasi menjadi sebuah landasan yang penting dan relevan.  Teori  ini  menyediakan  kerangka  kerja  yang  komprehensif  untuk memahami,  merencanakan,  dan  mengimplementasikan  perubahan  organisasional. Konsep-konsep  dalam  teori  perubahan  organisasi  memberikan  panduan  yang berharga bagi Kemenhub dalam menjalankan proses reformasi dengan lebih efektif.
Implementasi perubahan secara bertahap dan terukur juga merupakan prinsip yang  penting  dalam  teori  perubahan  organisasi.  Perubahan  yang  dilakukan  secara bertahap  dapat  membantu  mengurangi  resistensi  dari  pegawai  dan  memastikan keberhasilan  perubahan  dalam  jangka  panjang  (Cameron  &  Green,  2015). Kemenhub  harus  merencanakan  perubahan  mereka  dengan  cermat,  membaginya menjadi  langkah-langkah  yang  terukur,  dan  memberikan  waktu  yang  cukup  bagi pegawai untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Volume 7 No 1 Februari 2024
Pengembangan  kapasitas  SDM  juga  menjadi  fokus  utama  dalam  reformasi birokrasi Kemenhub. Pengembangan keterampilan dan peningkatan kapasitas SDM adalah faktor kunci dalam keberhasilan perubahan organisasi (Buchanan & Badham, 2008).  Kemenhub  harus  menyediakan  pelatihan  dan  pengembangan  keterampilan yang sesuai untuk pegawai mereka, sehingga mereka dapat menghadapi tantangan dan tuntutan baru yang muncul sebagai akibat dari perubahan organisasi.
Tantangan  dalam  pengelolaan  anggaran  juga  perlu  diatasi  dengan  cermat. Keuangan  yang  baik  merupakan  faktor  penentu  dalam  keberhasilan  perubahan organisasi. Kemenhub harus memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk reformasi birokrasi digunakan secara efisien dan efektif, dengan memperbaiki proses administrasi dan manajemen aset yang ada (Beer & Nohria, 2000).
Terakhir, penting bagi  Kemenhub untuk memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi  penerimaan  perubahan  oleh  pegawai  dan  stakeholders  lainnya. Pentingnya komunikasi yang efektif, keterlibatan pegawai dalam proses perubahan, dan  pemahaman  yang  jelas  tentang  alasan  dan  manfaat  perubahaan  demi memberikan pandangan yang jelas kepada para aktor yang bersangkutan (Kotter & Cohen,  2002).  Kemenhub  perlu  melakukan  komunikasi  yang  terbuka  dan  terus menerus dengan seluruh pihak terkait, serta melibatkan mereka secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi.
Dengan  memahami  dan  mengimplementasikan  prinsip-prinsip  teori perubahan  organisasi,  Kemenhub  dapat  meningkatkan  efektivitas  dan  kinerjanya dalam  menyelenggarakan  pelayanan  publik  di  sektor  transportasi.  Reformasi birokrasi yang berhasil dapat membawa dampak yang signifikan bagi kemajuan dan pembangunan negara secara keseluruhan.

## SIMPULAN
Dari  analisis  yang  mendalam  terhadap  implementasi  reformasi  birokrasi  di Kementerian  Perhubungan  (Kemenhub)  dengan  menggunakan  teori  perubahan organisasi,  dapat  disimpulkan  bahwa  langkah-langkah  reformasi  tersebut  telah memberikan  kontribusi  signifikan  dalam  meningkatkan  kinerja  dan  efektivitas lembaga  dalam  menyelenggarakan  pelayanan  publik  di  sektor  transportasi.  Sejak awal dekade 2010-an, Kemenhub telah berkomitmen untuk melakukan transformasi organisasional  yang  lebih  baik,  dan  pendekatan  ini  telah  terbukti  berhasil  dengan
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Volume 7 No 1 Februari 2024
sejumlah  prestasi  yang  telah  diraih,  termasuk  peningkatan  efisiensi  operasional, peningkatan  kualitas  layanan,  dan  penggunaan  teknologi  informasi  yang  lebih canggih.  Salah  satu  faktor  utama  yang  mendasari  kesuksesan  reformasi  ini  adalah penerapan prinsip-prinsip teori perubahan organisasi, yang menekankan pentingnya komitmen dari semua pihak yang terlibat, dukungan dari pemimpin organisasi, dan perubahan yang dilakukan secara bertahap dan terukur.
Selain itu, pengembangan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kinerja Kemenhub melalui reformasi birokrasi. Pelatihan  dan  pengembangan  keterampilan  telah  dilakukan  secara  terus-menerus untuk  memastikan  bahwa  pegawai  memiliki  kemampuan  yang  sesuai  dengan tuntutan perubahan zaman. Dengan meningkatkan kompetensi pegawai, Kemenhub dapat  lebih  siap  dalam  menghadapi  tantangan  dan  peluang  yang  muncul  dalam dunia  transportasi  yang  terus  berkembang.  Penerapan  teori  perubahan  organisasi juga  telah  memperkuat  penggunaan  teknologi  informasi  dalam  operasional Kemenhub.  Dengan  memanfaatkan  aplikasi  mobile,  sistem  informasi  geografis (SIG), dan platform daring lainnya, Kemenhub dapat mempercepat aksesibilitas dan efisiensi  dalam  penyelenggaraan  layanan  transportasi,  serta  memperkuat konektivitas antara berbagai pihak yang terlibat dalam sistem transportasi nasional.
Meskipun  telah  ada  kemajuan  yang  signifikan,  masih  terdapat  beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam melanjutkan reformasi birokrasi di Kemenhub. Pengelolaan  anggaran  yang  efektif  dan  efisien  tetap  menjadi  perhatian  utama, mengingat  sejumlah  besar  dana  yang  dialokasikan  untuk  mendukung  operasional Kemenhub.  Penting  bagi  Kemenhub  untuk  terus  memperbaiki  proses  administrasi dan  manajemen  aset  guna  memastikan  bahwa  anggaran  yang  tersedia  dapat digunakan secara optimal.

## REFERENSI
Armenakis, A. A., Harris, S. G., & Mossholder, K. W. (2007). Creating Readiness for Organizational Change. Human Relations, Vol. 60, No. 6, 681-703.
Beer, M., & Nohria, d. N. (2000). Cracking the Code of Change. Harvard Business Review.
Biro  Kepegawaian  dan  Organisasi  Kementerian  Perhubungan.  (2020,  November 20).  Reformasi  Birokrasi  Kementerian  Perhubungan.  Retrieved  from dephub.go.id:  https://birosdm.dephub.go.id/post/read/reformasi-birokrasi- kementerian-perhubungan
Buchanan, D., & Badham, d. R. (2008). Power, politics, and organizational change: Winning the turf game. Sage.
Cameron,  E.,  &  Green,  d.  M.  (2015).  Making  sense  of  change  management:  A complete guide to the models, tools and techniques of organizational change. Kogan Page Publisher.
Colin, C. (2007). Managing change in organizations. Prentice Hall.
Creswell,  J.  W.,  &  Poth,  C.  N.  (2017).  Qualitative  Inquiry  and  Research  Design:
Choosing Among Five Approaches. Sage publications.
Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). The Sage handbook of qualitative research.
Sage Publications.
Dirjen  Perhubungan  Laut.  (2019,  September  23).  Wujudkan  Pemerintahan  yang
Bersih dan Akuntabel Melalui Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan. Retrieved from dephub.go.id:
https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/5375/wujudkan- pemerintahan-yang-bersih-dan-akuntabel-melalui-peningkatan-kualitas-
pengelolaan-keuangan
Dirjen  Perhubungan  Laut.  (2020,  Desember  21).  Kurun  Waktu  2018-2020,  Tujuh UPT  Ditjen  Hubla  Sukses  Raih  Predikat  WBK/WBBM.  Retrieved  from dephub.go.id: https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/8906/kurun- waktu-2018-2020-enam-upt-ditjen-hubla-sukses-raih-predikat-wbk-wbbm Fadilah,  K.  (2023,  Desember  20).  Kemenhub  Paparkan  Capaian  10  Tahun:  5 Bandara,  10  Pelabuhan,  6  Jaringan  KA.  Retrieved  from  detik.com: https://news.detik.com/berita/d-7099773/kemenhub-paparkan-capaian-10- tahun-5-bandara-10-pelabuhan-6-jaringan-ka
H.S,  Y.  T.,  &  Kristian  ,  I.  (2021).  MODEL  COLLABORATIVE  DALAM PENANGGULANGAN  GELANDANGAN  DAN  PENGEMIS  DI KABUPATEN GARUT. Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, 19(3), 69–81. https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i3.18
Kemenag.  (2019,  September  2).  Reformasi  Birokrasi  Dalam  Pelayanan  Publik.
Retrieved from kemenag.go.id: https://bengkulu.kemenag.go.id/opini/reformasi-birokrasi-dalam- pelayanan-publik-5m02K
Kemenhub. (2010, Februari 11).  Good  Governance: Tansparency,  Accountability,
Participation. Retrieved from dephub.go.id:
https://dephub.go.id/post/read/prinsip-pelayanan-publik-yang-baik- transparansi-akuntabilitas-partisipatif-1981
Kemenhub.  (2010,  Oktober  17).  PENYERAPAN  ANGGARAN  KEMENHUB DITARGETKAN  CAPAI  MINIMAL  92  PERSEN.  Retrieved  from kemenhub.go.id:  https://kemenhub.go.id/post/read/penyerapan-anggaran- kemenhub-ditargetkan-capai-minimal-92-persen-2742#
Kemenhub. (2010). Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014.
Retrieved from dephub.go.id:
https://jdih.dephub.go.id/api/media?data=LuoeJon8BKBAhQ07qvgz1P4 TrWQcLsRpG8hdmMwN4pzM8W3xYnQ3L658gnBcoEGQVi8QqAFgNe yAd8Qjh3GnekyH4Tne0sGxtaw4OWCLUsi6u96pHbH5U1hw7H9kJyU6P ydm7nVKrCl3rkuCaWCMm4W2xrDwqBFF1BT8L9XZnbkd9CdrLkOC0q 1TWwzIGk6zF4VYUF4P09LtKWUJiK6RrJ
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Volume 7 No 1 Februari 2024
Kemenhub. (2011, April 27). Konsep Reformasi Birokrasi Kemenhub Harus Segera
Diselesaikan. Retrieved from dephub.go.id: https://dephub.go.id/post/read/konsep-reformasi-birokrasi-kemenhub- harus-segera-diselesaikan-4928 Kemenhub. (2013, April 10). Program Reformasi Birokrasi Agar Diperluas Sampai Ke Daerah. Retrieved from kemenhub.go.id: https://kemenhub.go.id/post/read/program-reformasi-birokrasi-agar- diperluas-sampai-ke-daerah-57536 Kemenhub. (2014, Maret 5). MASALAH ASET JADI KENDALA KEMENHUB RAIH WTP. Retrieved from dephub.go.id: https://dephub.go.id/post/read/masalah-aset-jadi-kendala-kemenhub-raih- wtp-60613
Kemenhub. (2017, November 20). Memahami Reformasi Birokrasi. Retrieved from dephub.go.id: https://dephub.go.id/post/read/memahami-reformasi- birokrasi
Kemenhub. (2020, Agustus 11). Pembangunan Infrastruktur Transportasi, Bangun Perekonomian  Merajut  Keberagaman.  Retrieved  from  dephub.go.id: https://dephub.go.id/post/read/pembangunan-infrastruktur-transportasi,- bangun-perekonomian-merajut-keberagaman
Kemenhub.  (2022).  Keputusan  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor KM  105  Tahun  2022  Tentang  Agen  Perubahan  Reformasi  Birokrasi  di Lingkungan  Kementerian  Perhubungan  Tahun  2022.  Retrieved  from dephub.go.id: https://jdih.dephub.go.id/api/media?data=K85HIj9jFkhDJ6rRPLjn1v4aD mHyByDyO4TnRGrQQMD54eUHqiNrBse8m4OsBh8o0C8QifQ88YU208 RhEma1jug04OdwHiokFy28bP2xoMqEFVATdl72zoHqg1eUlXfxyWX68 WHnzVmEA6N7nyKPJarYHc8ag3bL8c8omFHehBhz0OS7BFwuj7zfSY93 44U7jD7biQCo6eSLqzIOA3WelV
Kemenhub.  (2022,  September  13).  Tugas  Pokok  dan  Fungsi.  Retrieved  from dephub.go.id: https://dephub.go.id/post/read/tugas-pokok-dan- fungsi?cat=QmVyaXRhfHNlY3Rpb24tNjU
Kemenhub.  (2023,  September  7).  Komisi  V  DPR  RI  Sahkan  Pagu  Anggaran Kemenhub  Tahun  2024  Sebesar  Rp.  38,47  Triliun.  Retrieved  from dephub.go.id: https://dephub.go.id/post/read/komisi-v-dpr-ri-sahkan-pagu- anggaran-kemenhub-tahun-2024-sebesar-rp.-38,47-triliun.
Kemenhub.  (2023,  Desember  20).  Masuk  Enam  Besar,  Kemenhub  Sukses Pertahankan  Predikat  Informatif  Sejak  Tahun  2019.  Retrieved  from dephub.go.id:  https://www.dephub.go.id/post/read/%E2%80%8Bmasuk- enam-besar,-kemenhub-sukses-pertahankan-predikat-informatif-sejak-tahun- 2019
Kemenhub, I. J. (2014, Juli 14). Evaluasi Program Kerja Dan Kegiatan Inspektorat Jenderal  Semester  I  Tahun  2014.  Retrieved  from  itjen.kemenhub.go.id: https://itjen.kemenhub.go.id/2014/07/14/evaluasi-program-kerja-dan- kegiatan-inspektorat-jenderal-semester-i-tahun-2014/
Kotter, J. P., & Cohen, D. S. (2002). The heart of change: Real-life stories of how people change their organizations. Harvard Business Press.
Kristian,  I.,  &  Rochaeni,  A.  (2022).  STRATEGI  MILITER  MENGENAI  SIBER UNTUK  KEUNGGULAN  DUNIA  MAYA  DALAM  PERANG
ELEKTRONIK.  Caraka  Prabu  :  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan,  6(2),  207-216. https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jcp.v6i2.1176 LAN RI. (2020, Juli 2). Reformasi Birokrasi: Pondasi Wujudkan Good and Clean Government. Retrieved from lan.go.id: https://lan.go.id/?p=2913 Medianti,  U.  S.  (2019,  November  7).  Kemenhub  Siap  Dukung  Kemudahan Aksesibilitas  Destinasi  5  Bali  Baru.  Retrieved  from  detik.com: https://news.detik.com/berita/d-4776395/kemenhub-siap-dukung- kemudahan-aksesibilitas-destinasi-5-bali-baru
Merriam, S. B., & Tisdell, d. E. (2015). Qualitative research: A guide to design and implementation. John Wiley & Sons.
Nugroho,  A.  (2021,  Agustus  22).  Peran  Infrastruktur  dalam  Kemajuan, Nasionalisme,  dan  Persatuan  Bangsa.  Retrieved  from  detik.com: https://news.detik.com/kolom/d-5691676/peran-infrastruktur-dalam- kemajuan-nasionalisme-dan-persatuan-bangsa
Nuradhawati,  R.,  &  Kristian,  I.  (2022).  PELAKSANAAN  PEMBANGUNAN
EKONOMI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  DI  WILAYAH  PERBATASAN  INDONESIA-TIMOR LESTE  :  STUDI  KASUS  KABUPATEN  BELU  PROVINSI  NUSA TENGGARA TIMUR. Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik, 5(1), 29-42. https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v5i1.837
Nuradhawati, R., Gunawan, W., Yovinus, Y., Sufianto, D., Djatah, S., Permana, D.,  Rusfiana,  R.,  &  Rochaeni,  A.  (2022).  Pemberdayaan  Ormas  Pemuda Pancasila dalam Upaya Menjaga Kekondusifan dan Ketertiban Masyarakat di  Wilayah  Kecamatan  Cinambo  Kota  Bandung.  Jurnal  Abdimas  Kartika Wijayakusuma, 3(2), 140-150. https://doi.org/10.26874/jakw.v3i2.260
Nur,  S.  (2020,  Mei  26).  Reformasi  Birokrasi:  Tantangan  Menuju  World  Class Government 2025. Retrieved from timesindonesia.co.id: https://timesindonesia.co.id/kopi-times/273801/reformasi-birokrasi- tantangan-menuju-world-class-government-2025 Sambas.  (2024,  Januari  29).  Kemenhub  Tingkatkan  Digitalisasi  Pada  Layanan Perhubungan Darat. Retrieved from antaranews.com: https://www.antaranews.com/berita/3938121/kemenhub-tingkatkan- digitalisasi-pada-layanan-perhubungan-darat
Situmorang,  B.  (2021,  Agustus  26).  Kemenhub  optimis  capai  target  realisasi anggaran 95,87 persen. Retrieved from
antaranews.com:
https://www.antaranews.com/berita/2353138/kemenhub-optimis-capai- target-realisasi-anggaran-9587-persen
SMI.  (2022,  Juni  20).  Pentingnya  Pembangunan  Infrastruktur  di  Indonesia.
Retrieved from ptsmi.co.id: https://ptsmi.co.id/pembangunan-infrastruktur- di-indonesia
Suprihatno,  E.  (2023,  Agustus  1).  mediaindonesia.com.  Retrieved  from  Perlu
Kolaborasi Efisienkan Kinerja Angkutan Barang :
https://mediaindonesia.com/ekonomi/602382/perlu-kolaborasi-efisienkan- kinerja-angkutan-barang
Triastuti, U. H. (2023). Analisis Rencana Strategis KementerianPerhubungan dalam Tinjauan  Pengarusutamaan  Perubahan  Iklim.  Jurnal  Widyaiswara Indonesia, Vol. 4, No.2, 1-16.
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Volume 7 No 1 Februari 2024
Upbu Maratua Kemenhub. (2021, Juli 8). Progres Penyederhanaan Birokrasi Unit Pelayanan Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Retrieved from dephub.go.id: https://upbumaratua.dephub.go.id/post/read/progres- penyederhanaan-birokrasi-unit-pelayanan-teknis-di-lingkungan-kementerian- perhubungan?language=en
Yuliastuti, N. (2021, Juni 5). Menhub: Penggunaan teknologi dorong pembangunan berkelanjutan. Retrieved from antaranews.com:
https://www.antaranews.com/berita/2194378/menhub-penggunaan- teknologi-dorong-pembangunan-berkelanjutan. Yovinus,  Y.  (2018).  QUO  VADIS  HUBUNGAN  BILATERAL  INDONESIA  – MALAYSIA.  Academia  Praja  :  Jurnal  Ilmu  Politik,  Pemerintahan,  Dan Administrasi Publik, 1(02), 141-153. https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v1i02.70
Yovinus,  Y.  (2017).  MODEL  PEMBANGUNAN  KAWASAN  PERBATASAN INDONESIA  –  MALAYSIA  DALAM  RANGKA  MENANGGULANGI ANCAMAN KEAMANAN DAN PELANGGARAN HUKUM TRANS - NASIONAL.  Caraka  Prabu  :  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan,  1(01),  86-105. https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jcp.v1i01.53