## Orientasi Politik Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019
Fathullah Syahrul 1, * Caroline Paskarina 2, dan

## R Widya Setiabudi Sumadinata 3
1 Mahasiswa Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, 45363, Provinsi Jawa Barat, Indonesia
2 Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Padjadjaran, 45363, Provinsi Jawa Barat, Indonesia
3 Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, 45363, Provinsi Jawa Barat, Indonesia
* Korespondensi: fathullah18001@mail.unpad.ac.id

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Info Publikasi: Artikel Hasil Penelitian
Sitasi Cantuman: Syahrul, F., Caroline, P., & Sumadinata, R. W. S. (2020). The Political Orientation of Extra- Campus Student Organizations in the 2019 Presidential Election. Society, 8(2), 486-505.
DOI: 10.33019/society.v8i2.201
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society
Artikel dengan akses terbuka.
Lisensi: Atribusi- NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  orientasi  politik organisasi  kemahasiswaan  ekstra  kampus  dalam  pemilihan presiden  tahun  2019  di  kota  Makassar  dengan  menggunakan pendekatan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Metode pengumpulan  data  menggunakan  wawancara  mendalam  dan studi  pustaka.  Pemilihan  informan  menggunakan  teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya faktor  internal  yang  berhubungan  dengan  kondisi  internal organisasi kemahasiswaan ekstra kampus pada Pilpres 2019 di kota  Makassar.  Kondisi  internal  tersebut  antara  lain mendorong  kadernya  agar  matang  secara  politik  dan demokratis,  menjaga  netralitas  dan  idealisme  kader,  serta menjaga  keutuhan  bangsa  dan  negara.  Selain  itu,  mereka mengawasi pemerintah dengan melakukan dialog dan diskusi. Pada saat yang sama, mereka mengimplikasikan bahwa agenda politik  Pilpres  2019  adalah  ajang  pembelajaran  dan  menolak politik  praktis  serta  mengawasi  visi  misi  dan  setiap  kebijakan pemerintah  dengan  melakukan  kajian.  Faktor  eksternal berkaitan dengan pengaruh dari luar organisasi kemahasiswaan  ekstra  kampus  yaitu  organisasi  alumni. Kedelapan  organisasi  kemahasiswaan  ekstra  kampus  yang terdiri  dari  HMI,  PMKRI,  GMKI,  GMNI,  PMII,  IMM, KAMMI,  dan  GEMA  Pembebasan  menyatakan  tidak  ada intervensi  untuk  memilih  satu  pasangan  calon  pada  Pilpres 2019 di kota Makassar berdasarkan arahan organisasi alumni. Terdapat tiga orientasi politik dalam organisasi kemahasiswaan

## Society, 8 (2), 512-531, 2020
P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id
Dikirim: 17 Juni, 2020;
Diterima: 19 Agustus, 2020;
Dipublikasi: 30 November, 2020;
ekstra  kampus  di  kota  Makassar:  pertama,  orientasi  politik kognitif,  kedua,  orientasi  politik  afektif,  dan  ketiga,  orientasi politik evaluatif.
Kata Kunci: Lembaga  Penyelenggara  Pemilu,  Organisasi Mahasiswa  Ekstra  Kampus;  Orientasi  Politik, Pemilihan Umum; Pemilihan Umum Presiden

## 1. Pendahuluan
Menurut  tinjauan  sejarah,  ada  empat  periode/fase  utama  pergerakan  mahasiswa  di Indonesia, yaitu 1) periode pergerakan nasional (1900-1945); 2) periode orde lama (1945-1965), 3)  periode  orde  baru  (1965-1998);  dan  periode  reformasi  (1998-sekarang).  Pada  periode  orde baru 1965-1998, gerakan mahasiswa dan tatanan politik di Indonesia bergerak dinamis dalam beberapa fase besar. Salah satu organisasi kemahasiswaan saat itu adalah Consentrasi Gerakan Mahasiswa  Indonesia (CGMI),  yang  menonjol  setelah  kemenangan  Partai  Komunis  Indonesia (PKI) pada tahun 1955. Dampak dari demokrasi liberal pada tahun 1950-1959 adalah berdirinya organisasi  mahasiswa  ekstra  kampus  seperti  Himpunan  Mahasiswa  Islam  (HMI),  Gerakan Mahasiswa  Nasional  Indonesia  (GMNI),  Pergerakan  Mahasiswa  Islam  Indonesia  (PMII), Gerakan  Mahasiswa  Kristen  Indonesia  (GMKI),  Perhimpunan  Mahasiswa  Katolik  Republik Indonesia  (PMKRI),  Gerakan  Mahasiswa  Sosialis  (GeMSos),  dan  lain-lain  ( Berita  Bojonegoro, 2015 ).
HMI,  GMNI,  PMII,  GMKI,  PMKRI,  Ikatan  Mahasiswa  Muhammadiyah  (IMM),  Kesatuan Aksi  Mahasiswa  Muslim  Indonesia  (KAMMI),  dan  Gerakan  Mahasiswa  Pembebasan  (GEMA Pembebasan)  merupakan  organisasi  mahasiswa  ekstra  kampus  yang  terlibat  aktif  dalam pemilihan presiden 2019. Organisasi mahasiswa ekstra kampus merupakan salah satu elemen masyarakat yang merespon secara masif isu-isu dinamika politik.
Momentum  pemilihan  presiden  tahun  2019  di  kota  Makassar  memunculkan  fenomena soliditas antar organisasi kemahasiswaan ekstra kampus. Organisasi mahasiswa ekstra kampus bersinergi  dengan  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Kota  Makassar  dan  Badan  Pengawas Pemilihan  Umum  (Bawaslu)  Kota  Makassar  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  serta menolak keberadaan para aktor politik yang dianggap memecah belah persatuan.
Organisasi  kemahasiswaan  ekstra  kampus  dalam  pemilihan  presiden  2019  tidak  terlibat dalam  politik  praktis.  Tidak  ada  aturan  dan  dasar  hukum  yang  melarang  mahasiswa  ekstra kampus  dalam  politik  praktis.  Aturan  untuk  melarang  organisasi  mahasiswa  ekstra  kampus dari  politik  praktis  hanya  ditemukan  di  peraturan  internal  masing-masing,  yang  dikenal sebagai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

## Tabel 1. Aturan Pelarangan pada Organisasi dalam Politik Praktis
No. Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus Aturan 1 HMI Pasal  6,  Bab  III:  Tujuan,  Usaha,  dan  Sifat,  menyatakan bahwa Himpunan Mahasiswa Islam bersifat independen.
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.201
No. Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus Aturan 2 PMKRI Ketetapan MPA Nomor 13/TAP/MPA12/1998 pada butir 7 menyebutkan bahwa untuk organisasi politik, perangkapan fungsionaris  anggota  PMKRI  tidak  diperbolehkan  untuk menjamin independensi organisasi. 3 GMKI Butir  1  Pasal  5:  Status  dan  Bentuk  Organisasi,  menyatakan bahwa organisasi ini adalah organisasi gerejawi dan bukan bagian dari organisasi politik. 4 GMNI Pasal 4 butir 2 pada Bab III: Tujuan dan Sifat, menyebutkan bahwa  GMNI  adalah  organisasi  yang  bersifat  Independen, bebas aktif, serta bersifat kerakyatan. 5 PMII Pasal 3 butir E menyebutkan bahwa PMII adalah organisasi independen.  Hal  itu  juga  dipertegas  dengan  pernyataan independen PMII pada tanggal 14 Juli 1972, pada Konferensi PMII  ke-2  di  Murnajati,  Malang,  Jawa  Timur  yang  dikenal dengan Deklarasi Murnajati.
6 IMM Khittah Muhammadiyah  di  Denpasar  pada  tahun  2002 menyatakan  bahwa  IMM  bersifat  independen  terhadap kepentingan politik praktis. 7 KAMMI Pasal  6,  Bab  III:  Asas,  Sifat,  Visi,  dan  Misi,  menyatakan bahwa KAMMI bersifat terbuka dan independen.

## Sumber: Data Primer (2020)
Gerakan  Mahasiswa  (GEMA)  Pembebasan  adalah  organisasi  mahasiswa  ekstra  kampus yang  relatif  baru.  Organisasi  yang  didirikan  pada  tahun  2002  di  kota  Makassar  untuk membantu  Hizbut  Tahrir  Indonesia  (HTI)  dalam  melakuukan  inflitrasi    ke  mahasiswa  tanpa secara langsung menggunakan nama HTI ( Chaidherrahman, 2015 ).
GEMA Pembebasan mengarusutamakan ideologi Islam di Indonesia. Gerakan ini muncul terkait erat dengan berbagai isu, seperti tidak adanya proses penegakan hukum yang adil dan sungguh-sungguh, serta ketidakadilan di bidang sosial, ekonomi,  dan politik ( Sumtaki, 2003 ). Organisasi  ini  masih  tergolong  baru,  sehingga  eksistensinya  dalam  politik  elektoral  belum begitu terlihat. Dengan kata lain, organisasi lebih fokus pada penguatan  pola rekrutmen baik dalam studi/seminar maupun melakukan kampanye melalui media sosial.
Terdapat  beberapa  pertimbangan  dalam  pemilihan  delapan  organisasi  kemahasiswaan ekstra  kampus  di  kota  Makassar  sebagai  berikut:  pertama,  organisasi  kemahasiswaan  ekstra kampus yang aktif mengembangkan ideologi melalui sistem kader internal organisasi; kedua, organisasi  kemahasiswaan  ekstra  kampus  yang  aktif  menyikapi  dinamika  politik  dalam momentum  pemilihan  presiden  tahun  2019  di  kota  Makassar;  dan  yang  ketiga,  organisasi mahasiswa ekstra kampus memiliki anggota yang tersebar di berbagai universitas/perguruan tinggi.
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.201

## Tabel 2. Sebaran Kader Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus Tahun 2019
No. Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus Jumlah Kader Afiliasi 1 GEMA Pembebasan 60 Universitas Hassanuddin, Universitas Negeri Makassar,  UIN  Alauddin  Makassar,  Universitas Muhammadiyah  Makassar,  Universitas  Muslim Indonesia (UMI) Makassar 2 GMKI 80 Universitas  Hassanuddin,  Universitas  Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Universitas Bosowa 3 PMKRI 90 Universitas  Atmajaya,  Universitas  Pancasakti, Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) 4 KAMMI 350 Universitas Hassanuddin, Universitas Negeri Makassar, UIN Alauddin Makassar 5 GMNI 470 Universitas Hassanuddin, Universitas Negeri Makassar, Universitas Pancasakti 6 IMM 500 Universitas Hassanuddin, Universitas Negeri Makassar,  UIN  Alauddin  Makassar,  Universitas Muhammadiyah  Makassar,  Universitas  Muslim Indonesia (UMI) Makassar 7 HMI 900 Universitas Hassanuddin, Universitas Negeri Makassar,  UIN  Alauddin  Makassar,  Universitas Muhammadiyah  Makassar,  Universitas  Muslim Indonesia  (UMI)  Makassar,  Universitas  Bosowa, Universitas Islam Makassar (UIM) 8 PMII 1.100 Universitas Hassanuddin, Universitas Negeri Makassar,  UIN  Alauddin  Makassar,  Universitas Bosowa,  Universitas  Islam  Makassar  (UIM), Universitas  Muhammadiyah  Makassar,  STMIK Handayani, STMIK Dipanegara Total 3.550

## Sumber: Data Primer (2020)
Enam  organisasi  mahasiswa  ekstra  kampus  menggelar  jumpa  pers  pada  Kamis,  3 November  2016,  terkait  aksi  masif  ribuan  masyarakat  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dalam  aksi demo menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diproses secara hukum. PMII, GMKI,  PMKRI,  KMHDI  (Kesatuan  Mahasiswa  Hindu  Dharma  Indonesia),  GEMA  INTI (Generasi Muda Tionghoa Indonesia), dan GMNI se-Sulawesi Selatan tidak akan ambil bagian dalam aksi tersebut karena mereka tahu pasti langkah tersebut hanya akan membawa isu yang sengaja mengarah pada politik praktis ( Tribun Makassar, 2016 ).
Selain  itu,  organisasi  kemahasiswaan  ekstra kampus  juga  terlibat  dalam  membantu  tugas dan  fungsi  penyelenggara  pemilihan  umum.  Mahasiswa  yang  tergabung  dalam  Himpunan Mahasiswa  Islam  (HMI)  mengajak  elemen  masyarakat  lain  untuk  mengawal  pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang akan digelar serentak pada 17 April  2019,  ditegaskan  melalui  gerakan  literasi  #2019HMIMengawalDemokrasi  ( Berita  Kota Makassar, 2018 ).
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.201
Beberapa organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Makassar mengadakan  pertemuan  dan  jumpa  pers  di  Kota  Makassar,  Selasa,  28  Mei  2019.  Pertemuan tersebut  sebagai  wujud  komitmen  dan  eksistensi  organisasi  kemahasiswaan  ekstra  kampus dalam  menjaga  persatuan  dan  kesatuan  usai  pemilihan  presiden  tahun  2019  ( Serikat  News, 2019 ).
Organisasi  kemahasiswaan  di  luar  kampus  seringkali  menghadapi  politik  praktis  karena dianggap  cukup  berpengaruh  dalam  mengubah  suatu  bangsa.  Aktor  yang  memiliki kepentingan  politik  dalam  Pilpres  2019  di  Makassar  terus  melirik  organisasi  kemahasiswaan ekstra  kampus  sebagai  sarana  untuk  mendapatkan  suara,  apalagi  aktor  politik  tersebut  juga mantan aktivis di organisasi kemahasiswaan ekstra kampus.
Dalam pemilihan umum tahun 2019 di kota Makassar, Muhammadiyah (organisasi Islam di Indonesia),  yang  memiliki  hubungan  struktural  yang  erat  dengan  Ikatan  Mahasiswa Muhammadiyah,  pernah  merekomendasikan  salah  satu  kandidat  Dewan  Perwakilan  Daerah (Al-Fatih,  A,  komunikasi  personal,  2  Maret  2020).  Selain  itu,  organisasi  mahasiswa  ekstra kampus  dianggap  sebagai  afiliasi  dari  partai  politik.  Mayoritas  kader  GMNI  terlibat  dalam politik  melalui  Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  (PDI-P).  Mayoritas  kader  PMII berpolitik  melalui  Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB).  Mayoritas  kader  IMM  terlibat  dalam politik  melalui  Partai  Amanat  Nasional  (PAN).  Sebagian  besar  kader  KAMMI  terlibat  dalam politik  melalui  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS).  Tentunya  hal  ini  tidak  disengaja,  namun  ada pengaruh dan kedekatan emosional dan struktural.
Dorongan mahasiswa untuk aktif di partai politik tidak lepas dari pengalaman mahasiswa yang  berkecimpung  di  organisasi  ( Akbar  &  Khairulyadi,  2018 ).  Selain  faktor-faktor  tersebut, kecenderungan  mahasiswa  yang  aktif  di  organisasi  kemahasiswaan  ekstra  kampus  untuk terlibat dalam partai politik adalah kesamaan ideologi, visi dan misi. Dalam pemilihan presiden tahun 2019, delapan organisasi kemahasiswaan ekstra kampus yang terdiri dari HMI, PMKRI, GMKI,  GMNI,  PMII,  IMM,  KAMMI,  dan  GEMA  Pembebasan  di  kota  Makassar,  menyatakan bahwa  secara  struktural  organisasi  ekstra  kampus  tidak  berafiliasi  atau  berpihak  pada  partai politik.  Kader  menjalankan  keberpihakan  dalam  partai  politik  sebagai  tindakan  individu, bukan tindakan organisasi.
Penting  untuk  menganalisis  sejauh  mana  keterlibatan  organisasi  kemahasiswaan  ekstra kampus dalam pemilihan presiden tahun 2019 di kota Makassar dengan menggunakan konsep orientasi  politik  untuk  mengetahui  keberpihakan  politik  delapan  organisasi  kemahasiswaan ekstra  kampus.  Penelitian  ini  akan  mendeskripsikan  beberapa  penelitian  sebelumnya  yang relevan.
Di Battista et al. (2018) , dalam penelitiannya menggunakan konsep moralitas. Ide tersebut digunakan untuk mengeksplorasi asumsi dasar moral Italia dengan menghubungkan wawasan yang  jujur  dan  orientasi  politik.  Sebagai  perbandingan,  argumen  yang  digunakan  dalam penelitian  saat  ini  adalah  konsep  orientasi  politik  yang  dianalisis  menggunakan  komponen orientasi  politik,  yaitu  orientasi  kognitif,  afektif,  dan  evaluatif.  Penelitian  ini  sejalan  dengan eksplorasi orientasi politik.
Yunita & Stanislaus (2014) menjelaskan bahwa dasar orientasi kognitif pemilih adalah visi, misi,  dan  program  kerja.  Berdasarkan  orientasi  afektif,  pemilih  memiliki  tingkat  orientasi terhadap citra sosial seorang kandidat. Berdasarkan orientasi evaluatif, pemilih memiliki level orientasi pada identifikasi partai politik.
Farzianto & Rafni (2020) menjelaskan bahwa orientasi kognitif santri masih kurang. Santri kurang  pengetahuan  tentang  pemilu.  Orientasi  afektif  santri  juga  sangat  kurang.  Sikap  santri yang  kurang  pada  pemilihan  umum  akan  menimbulkan  sikap  apatis  santri.  Dalam  bentuk
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.201
penilaian  santri  terhadap  pemilu,  orientasi  evaluatif  terlihat  baik,  baik  dalam  pelaksanaan maupun kelembagaan penyelenggara.
Kedua penelitian di atas mengkaji orientasi politik yang menjadikan pemilih pemula dan santri  sebagai  sasaran  penelitian.  Sebagai  perbandingan,  target  penelitian  saat  ini  adalah organisasi kemahasiswaan ekstra kampus. Namun terdapat persamaan antara kedua penelitian di  atas  dengan  penelitian  saat  ini  yaitu  menganalisis  orientasi  politik  kognitif,  afektif,  dan evaluatif.
Fadli  (2018) menjelaskan  perbedaan  orientasi  politik  sebelum  dan  sesudah  pembubaran Hizbut  Tahrir  Indonesia  (HTI).  Perbedaan  hanya  terletak  pada  nama dan  organisasi  kegiatan para  pegiatnya.  Sebelum  HTI dibubarkan,  aktivisnya  melakukan  aksi  atas  nama  HTI,  namun setelah  HTI  dibubarkan,  mereka  tidak  lagi  menggunakan  nama  HTI.  Pembubaran  HTI  oleh pemerintah semakin memperkuat solidaritas dan kolektivitas HTI. Mantan aktivis HTI masih memiliki pandangan, gagasan, dan aspirasi dalam menegakkan kekhalifahan Islam.
Kurniawan  (2017) menjelaskan  bahwa  orientasi  kognitif  adalah  pengetahuan  tentang pemilihan  kepala  daerah  dan  figur  pemimpin  calon.  Orientasi  afektif  yaitu  perasaan  yang berkaitan  dengan  masalah  ikatan  emosional  yang  dimiliki  individu  dengan  calon  pemimpin yaitu suku, ras, persamaan agama, persamaan dalam pilihan politik (partai), dan lain-lain yang memuat  perasaan  atau  ikatan  emosional.  Orientasi  evaluatif  adalah  gabungan  antara pengetahuan calon dan kesamaan tempat tinggal, suku, agama, ras, dan persamaan lainnya.

## 2. Tinjauan Pustaka
Orientasi  politik  adalah  sikap  yang  dimiliki  individu  atau  kelompok  dalam  interaksinya dengan kehidupan politik, yang meliputi sikap, nilai, dan perilaku politik. Dalam kajian sistem politik Indonesia, orientasi politik merupakan salah satu aspek  partisipasi politik masyarakat. Meski berbeda, namun orientasi dan partisipasi politik terkait satu sama lain ( Surbakti, 1992 ). Orientasi  politik  adalah  aspek  penting  dari  negara  demokrasi.  Unsur-unsur  aktor  dan pendukung demokrasi seperti individu, organisasi, partai politik, kelompok kepentingan, kelas menengah,  pekerja,  aktivis,  masyarakat  sipil,  cendekiawan,  pemuka  agama,  dan  elit  politik memiliki orientasi politik berupa keterlibatannya dalam proses politik ( Fadli, 2018 ).
Orientasi  seseorang  dapat  berubah  sesuai  dengan  pengetahuan  dan  nilainya.  Nilai-nilai tersebut  akan  mempengaruhi  dan  terkadang  dapat  membentuk  sikap  masyarakat  secara keseluruhan  terhadap  suatu  orientasi.  Hal  itulah  yang  muncul  atau  menjadi  pola  sebagai orientasi  politik  masyarakat.  Faktor  internal dan  eksternal  mempengaruhi  nilai-nilai  tersebut. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu, dalam pendidikan, keluarga, dan  lain-lain.  Sedangkan  faktor  eksternal  yaitu  faktor  yang  berasal  dari  luar  individu  dapat berupa  informasi,  pengetahuan,  lingkungan,  teman  bermain,  dan  sebagainya  ( Sjamsuddin, 1993 ).
Setiap  elemen  masyarakat  di  Indonesia  memiliki  orientasi  politik  baik  individu  maupun kelompok.  Kesadaran  akan  faktor  internal  yang  dipengaruhi  dari  dalam  diri  individu  dalam pendidikan,  keluarga,  dan  lain-lain  untuk  membentuk  orientasi  politik  atau  kelompok  suatu organisasi;  sedangkan  faktor  lingkungan,  sistem  politik,  dan  sistem  pemerintahan mempengaruhi faktor eksternal.
Berdasarkan  pernyataan  di  atas,  faktor  orientasi  politik  individu  dan  kelompok  sangat mempengaruhi  organisasi  kemahasiswaan  ekstra  kampus  untuk  membentuk  orientasi politiknya sesuai dengan siklus politik yang sedang berlangsung.
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.201

## 2.1. Komponen Orientasi Politik
Menurut Almond & Verba (1984) , orientasi politik seseorang terhadap sistem politik dapat dilihat  dari  tiga  komponen  diantaranya  (1)  Orientasi  politik  kognitif,  yaitu  pengetahuan seseorang  atau  masyarakat  tentang  kepercayaan  terhadap  politik,  perannya  dan  segala kewajibannya,  serta  masukan  dan  keluarannya  serta  menilai  tingkat  pengetahuan  seseorang tentang  jalannya  sistem  politik,  tokoh  pemerintahan,  kebijakan  yang  diambil,  atau  tentang simbol-simbol  yang  dimiliki  oleh  suatu  sistem  politik;  (2)  Orientasi  politik  afektif,  yaitu perasaan  terhadap  sistem  politik,  perannya,  aktor  dan  penampilannya  yang  membuat seseorang  menerima  atau  menolak  suatu  sistem  politik;  (3)  Orientasi  politik  evaluatif,  yaitu keputusan dan pendapat tentang  objek politik yang biasanya melibatkan kombinasi nilai dan kriteria  bersama  dengan  informasi  dan  perasaan.  Evaluasi  moral  menentukan  orientasi  yang dimiliki seseorang dan berkaitan dengan evolusi normatif, moral politik, dan etika politik.
Orientasi  kognitif  terkait  dengan  keyakinan  politik  organisasi  kemahasiswaan  ekstra kampus  pada  pemilihan  presiden  tahun  2019  di  kota  Makassar.  Orientasi  afektif  berkaitan dengan  perasaan  organisasi  terhadap  sistem  politik  dan  respon  organisasi  mahasiswa  ekstra kampus  terhadap  aktor  politik.  Sedangkan  orientasi  evaluatif  terkait  dengan  hal-hal  yang dievaluasi oleh organisasi kemahasiswaan ekstra kampus pada momentum pemilihan presiden tahun 2019 di kota Makassar.

## 2.2. Organisasi Kemahasiswaan
Organisasi kemahasiswaan merupakan wadah yang diharapkan dapat menampung segala aktivitas  kemahasiswaan  dan  juga  sebagai  sarana  untuk  meningkatkan  kemampuan  berfikir atau  bernalar  secara  rutin  di  luar  perkuliahan  formal  serta  menyelenggarakan  dan  membina kepemimpinan.  Pembentukan  lembaga  atau  organisasi  kemahasiswaan  ini  bertujuan  untuk membantu  mahasiswa  merealisasikan  kekuatan  penalaran  yang  menguntungkan  mahasiswa ketika  mereka  terlibat  aktif  dalam  masyarakat  setelah  menyelesaikan  studi  perguruan  tinggi mereka ( Joesoef, 1978 ).
Organisasi  kemahasiswaan  kampus  adalah  organisasi  yang  bergerak  di  bidang kemahasiswaan  yang  dilengkapi  dengan  perangkat  teknis  yang  jelas  dan  terencana  dengan baik  seperti  struktur,  mekanisme,  fungsi,  prosedur,  program  kerja,  dan  unsur  lainnya,  yang berfungsi  untuk  mengarahkan  semua  potensi  yang  ada  dalam  organisasi  tersebut  menuju tujuan atau cita-cita akhir yang ingin dicapai ( Launa, 2000, sebagaimana dikutip dalam Leny & Suyasa, 2010 ).
Organisasi  kemahasiswaan  dapat  diklasifikasikan  sebagai  pendidikan  nonformal  dan informal karena dalam organisasi kemahasiswaan terdapat perencanaan kegiatan tahunan yang disebut rapat kerja tahunan, dan kegiatan diklasifikasikan sebagai pendidikan informal. Karena dalam menjalankan aktivitas di sebuah organisasi kemahasiswaan, pengalaman beraktifitas di lapangan memberikan banyak pendidikan yang baik. Suatu organisasi mempunyai titik kontak dengan lingkungan sosialnya, yaitu kondisi politik, ekonomi, dan budaya yang ada pada waktu tertentu  dalam  masyarakat  tersebut.  Proses  utama  dalam  dimensi  ini  adalah  pengaruh  siapa yang  lebih  berpengaruh;  organisasi  mempengaruhi  lingkungan  atau  lingkungan mempengaruhi  organisasi,  suatu  proses  penting  untuk  pembangunan  kelembagaan.  Proses pengaruh  juga  menyangkut  otonomi  organisasi,  sejauh  mana  organisasi  dapat  membentengi dirinya  sendiri  terhadap  pengaruh  yang  tidak  semestinya  dari  luar,  selain  membuka  diri terhadap pengaruh yang sehat ( Pareek, 1996 ).
Lingkungan  sosial  adalah  arena  utama  tempat  semua  organisasi  bekerja.  Perhatian organisasi  terhadap  proses  sosial  adalah  penting.  Proses  sosial  yang  paling  relevan  untuk
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.201
organisasi  kemahasiswaan  adalah  nilai  dan  kekuatan.  Demikian  pula,  nilai-nilai  apa  yang berlaku  dalam  masyarakat  itu  penting.  Pemahaman  nilai  dianggap  lebih  penting  dalam masyarakat  dan  menyangkut  karakter  apa  yang  dianggap  perlu  dalam  masyarakat  ( Pareek, 1996 ).
Salah  satu  cara  untuk  menganalisis  lingkungan  organisasi  adalah  dengan  meninjau hubungannya  dengan  organisasi  lain  di  lingkungannya.  Setiap  organisasi  menunjukkan kumpulan  organisasi  lain  yang  memiliki  hubungan  dengan  suatu  organisasi.  Pesaing, konsumen,  pemerintah,  perkembangan  teknologi,  sumber  bahan  baku,  sumber  keuangan seringkali  harus  dihadapi  dalam  bentuk  organisasi.  Oleh  karena  itu,  suatu  organisasi  dapat memiliki hubungan dengan ratusan organisasi lain di lingkungannya ( Lubis, 2008 ).

## 2.3. Karakteristik Organisasi Mahasiswa
Menurut Muhammad  (2000) ,  setiap  organisasi  memiliki  karakteristik  yang  berbeda-beda. Ciri-ciri  tersebut  bersifat  dinamis,  membutuhkan  informasi,  mempunyai  tujuan  dan  struktur. Terdapat  pula  pengelompokan  karakteristik  yang  meliputi  (1)  Dinamis,  organisasi  yang memiliki  sistem  terbuka  terus  berubah  karena  selalu  menghadapi  tantangan  baru  dari lingkungannya  dan  perlu  beradaptasi  dengan  kondisi  lingkungan  yang  selalu  berubah;  (2) Membutuhkan  informasi,  tanpa  informasi  organisasi  tidak  dapat  berjalan.  Oleh  karena  itu komunikasi memegang peranan penting dalam organisasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan  bagi  organisasi.  Informasi  ini  diperlukan  baik  dari  dalam  organisasi  itu  sendiri maupun dari luar organisasi; (3) Mempunyai tujuan, organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Semua anggota organisasi harus berbagi tujuan organisasi  dengan  harapan  setiap  anggota  dapat  mendukung  tujuan  organisasi  melalui partisipasi  mereka;  (4)  Terstruktur,  pencapaian  tujuan  organisasi  biasanya  membuat  aturan, hukum,  dan  hierarki  hubungan.  Suatu  organisasi  mengembangkan  struktur  yang  membantu organisasi mengendalikan dirinya sendiri.

## 3. Metodologi Penelitian
Metode  penelitian  ini  adalah  kualitatif.  Metode  pengumpulan  data  menggunakan wawancara  mendalam  dan  studi  pustaka.  Mengikuti  metode  yang  digunakan,  analisis  data yang digunakan adalah kualitatif. Informan penelitian berjumlah 24 orang yang terdiri dari tiga unsur  yaitu  ketua,  sekretaris,  dan  alumni.  Ketua  dan  sekretaris  organisasi  kemahasiswaan ekstra  kampus  (HMI,  PMKRI,  GMKI,  GMNI,  PMII,  IMM,  KAMMI,  dan  Pembebasan  GEMA) menjabat  pada  periode  2019.  Alumni  yang  menjadi  pengurus  organisasi  alumni  yang  terdiri dari Korps Alumni HMI (KAHMI), Forum Komunikasi Alumni PMKRI,  Perkumpulan Senior GMKI,  Persatuan  Alumni  GMNI,  Ikatan  Alumni  PMII,  Forum  Keluarga  Alumni  IMM,  dan Keluarga  Alumni  KAMMI.  GEMA  Pembebasan  tidak  memiliki  organisasi  alumni,  maka informan yang dipilih adalah informan yang merupakan alumni GEMA Pembebasan Cabang Kota Makassar yang saat ini menjabat sebagai Ketua GEMA Pembebasan Sulawesi Selatan dan Barat. Penelitian ini dilakukan di kota Makassar selama tiga bulan yaitu pada bulan Februari sampai dengan April 2020.
Pemilihan  metode  penelitian  kualitatif  ini  dikarenakan  karakteristik  dan  permasalahan serta tujuan yaitu untuk memperoleh data analisis deskriptif tentang orientasi politik organisasi kemahasiswaan ekstra kampus dalam Pilpres 2019 di kota Makassar. Selanjutnya penelitian ini merupakan  jenis  penelitian  deskriptif,  yang  bertujuan  untuk  memecahkan  masalah  dan mencari jawaban atau pertanyaan penelitian ( Afrizal, 2014 ). Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data penelitian berdasarkan pertanyaan penelitian.
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.201
Pemilihan  informan  penelitian  mengikuti  tujuan  penelitian  ini.  Pemilihan  informan menggunakan  teknik  purposive  sampling.  Informan  tidak  didasarkan  pada  strata,  posisi, pedoman,  atau  bidang  tetapi  berdasarkan  tujuan  dan  pertimbangan  tertentu  terkait  dengan masalah penelitian ( Sugiyono, 2013 ).
Pemilihan  dilakukan  secara  sengaja  berdasarkan  kriteria  yang  telah  ditentukan  dan ditentukan  berdasarkan  tujuan  penelitian.  Kriteria  dan  informan  yang  ditunjuk  atau  dipilih dalam penelitian ini adalah informan yang aktif pada organisasi kemahasiswaan ekstra kampus di kota Makassar yang saat ini menjabat sebagai ketua dan sekretaris periode tahun 2019 dan alumni yang aktif di organisasi alumni masing-masing.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pembahasan  ini  mengacu  pada  konsep  Sjamsuddin  yang  menyatakan  bahwa  nilai  dan sikap seseorang dalam menentukan orientasinya ditinjau dari dua faktor, yaitu faktor internal dan  faktor  eksternal.  Faktor  internal  yaitu  faktor  yang  berasal  dari  dalam  diri  individu, pendidikan,  keluarga,  dan  lain-lain.  Faktor  eksternal  yaitu,  faktor  yang  berasal  dari  luar individu,  dapat  berupa  informasi,  pengetahuan,  lingkungan,  teman  bermain,  dan  lain-lain ( Sjamsuddin, 1993 ).
Faktor  internal  terkait  dengan  kondisi  internal  organisasi  kemahasiswaan  ekstra  kampus pada  pemilihan  presiden  tahun  2019  di  kota  Makassar.  Kondisi  internal  ini  merupakan  sikap internal  organisasi  dalam  menyikapi  momentum  pemilihan  presiden  tahun  2019  di  kota Makassar.  Faktor  eksternal  organisasi  kemahasiswaan  ekstra  kampus  adalah  faktor  diluar struktur tetapi masih memiliki keterkaitan emosional, misalnya organisasi alumni.
Faktor  internal  berkaitan  dengan  kondisi  internal  dimana  seseorang  atau  kelompok menghadapi  situasi  politik  yang  ada.  Pemilihan  presiden  tahun  2019  di  kota  Makassar merupakan  salah  satu  situasi  politik  yang  mengakibatkan  kondisi  internal  organisasi kemahasiswaan  ekstra  kampus  berbeda.  Kondisi  internal  berkaitan  erat  dengan  keberadaan organisasi  kemahasiswaan  ekstra  kampus  dalam  menyikapi  dan  melihat  dinamika  politik nasional dalam pemilihan umum pada lingkup daerah.
Setiap  elemen  masyarakat  dituntut  untuk  terlibat  aktif  dalam  setiap  proses  perubahan bangsa ini. Mahasiswa yang menjadi agent of change dituntut untuk dapat beradaptasi dengan setiap  perubahan  zaman.  Organisasi  mahasiswa  ekstra  kampus  tentunya  memiliki  pengaruh yang cukup besar terhadap perubahan tersebut, ditambah keterlibatan mereka dalam merespon dan menyoroti agenda politik apapun dalam proses pemilihan calon pemimpin negara.
Di  negara  dunia  ketiga  seperti  Indonesia,  status  dan  gerakan  mahasiswa  sangat  penting sebagai  agen  perubahan  karena  tekanan  politik  ekstra  parlementer  merupakan  mekanisme yang  efektif  untuk  mengontrol  pemimpin  ( Akbar,  2016 ).  Kontrol  atas  pemimpin  dapat dilakukan  melalui  agenda  politik  apa  pun.  Nantinya,  rakyat  akan  memilih  pemimpinnya sehingga kader-kader organisasi kemahasiswaan ekstra kampus sebagai penerus bangsa harus konsisten dalam menjalankan pendewasaannya dalam berpolitik dan berdemokrasi.
Selain  demonstrasi  jalanan,  momen  politik  elektoral  menjadi  peluang  kontrol  politik dengan  menelaah  setiap  visi  dan  misi,  dan  kebijakan  yang  telah  direncanakan  oleh  calon pemimpin. Kontrol politik merupakan bagian esensial dari negara demokrasi untuk mengawal setiap kebijakan pemerintahan agar tidak bersifat absolut.
Bentuk  kontrol  politik  merupakan  implementasi  dari  wacana  partisipasi  politik.  Kontrol politik  yang  dilakukan  oleh  organisasi  kemahasiswaan  ekstra  kampus  dalam  pemilihan presiden  tahun  2019 di kota  Makassar  bervariasi.  Pada  agenda  politik  pemilu,  proses  kontrol meninjau  visi  dan  misi  kandidat,  diskusi,  dialog,  kajian,  dan  kontrol  langsung.  Menurut
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.201
Almond,  sebagaimana  dikutip  dalam  Mas’oed  (2008) ,  diskusi  merupakan  bagian  dari partisipasi politik konvensional.
Selain  diskusi  politik,  komunikasi  seseorang  juga  merupakan  partisipasi  politik konvensional.  Komunikasi  individu  merupakan  hubungan  antara  organisasi  kemahasiswaan ekstra  kampus  dengan  beberapa  individu  dalam  lingkup  internal  organisasi  yang  disebut dengan faktor eksternal.
Namun  fenomena  yang  terlihat  pada  momentum  pemilihan  presiden  tahun  2019  di  kota Makassar adalah tidak adanya intervensi, apalagi jika intervensi tersebut merupakan intervensi politik. Organisasi alumni tidak berhak mencampuri pilihan politik organisasi kemahasiswaan ekstra  kampus.  Secara  umum  organisasi  alumni  hanya  mendorong  kader  aktif  untuk melaksanakan  setiap  program  kerja  dan  mendampingi  serta  mendukung  secara  moril  dan materil.

## 4.1. Orientasi Politik Kognitif Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus
Orientasi politik kognitif adalah pengetahuan individu dan kelompok tentang kepercayaan dalam  sistem  politik  ( Almond  &  Verba,  1984 ).  Orientasi  politik  kognitif  adalah  pengetahuan organisasi  kemahasiswaan  di  luar  kampus  tentang  menjalankan  sistem  politik.  Kepercayaan dalam  politik  merupakan  sikap  yang  ditanamkan  oleh  individu  atau  kelompok  dalam mengikuti dan terlibat dalam pemilihan umum.
Kepercayaan  politik  terkait  dengan  partisipasi  politik  ( Bourne,  2010 ).  Individu  yang memiliki  keyakinan  sosial  cenderung  memiliki  partisipasi  yang  tinggi.  Kepercayaan  adalah kesiapan untuk menerima risiko berdasarkan ekspektasi positif ( Rousseau et al., 1998 ). Begitupun  dengan  pengetahuan  dan  kepercayaan  organisasi  kemahasiswaan  ekstra kampus terhadap penerapan sistem politik pada Pemilu 2019 di Kota Makassar, kepercayaan politik  sangat  erat  kaitannya  dengan  partisipasi  politik  yaitu  niat  seseorang  untuk  memilih. Kepercayaan politik tidak hanya didasarkan pada keterlibatan seseorang atau kelompok dalam suatu sistem politik tetapi juga pada kedudukan organisasi yang mempercayai penyelenggara pemilu,  dalam  hal  ini  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Kota  Makassar  dan  Badan  Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota makassar.
Sinergi  antar  pemangku  kepentingan  sangat  penting  dalam  mencapai  tujuan  organisasi. Sinergi juga merupakan kombinasi/elemen bagian yang dapat menghasilkan output yang lebih baik  dan  lebih  besar  jika  dibangun  secara  tepat  dengan  stakeholders  ( Rahmawati,  2014 ). Lembaga penyelenggara pemilu adalah organisasi yang di dalamnya para aktor yang memiliki kepentingan.  Kepentingannya  adalah  menegakkan  demokrasi  dalam  mewujudkan  pemilihan umum yang berkualitas. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan setiap elemen masyarakat yang terlibat dalam pemilihan umum, termasuk organisasi kemahasiswaan ekstra kampus.
Lembaga  penyelenggara  pemilu  memiliki  kewenangan  konstitusional  untuk  mengatur penyelenggaraan  pemilu.  Adil  atau  tidaknya  proses  pemilu  bergantung  pada  kredibilitas lembaga  penyelenggara  pemilu.  Sehingga  dalam  menjalankan  tugasnya,  lembaga penyelenggara  pemilu  harus  didukung.  Selain  itu,  kontrol  terhadap  lembaga  penyelenggara pemilu  juga  penting  karena  masih  banyak  kendala  yang  dihadapi  setiap  proses  pemilu, misalnya  politik  uang,  ketidaknetralan  Aparatur  Sipil  Negara,  dan  beberapa  pelanggaran pemilu  lainnya.  Oleh  karena  itu,  sangat  penting  mendorong  lembaga  penyelenggara  pemilu untuk  tetap  independen  sehingga  demokrasi  tidak  hanya  bersifat  prosedural  tetapi  juga substansinya.
Adapun  perannya  yaitu  membangun  lembaga  demokrasi  yang  kokoh  dan  andal.  Oleh karena  itu,  pilar  KPU  sebagai  lembaga  penyelenggara  publik  yaitu  kemandirian  struktural,
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.201
kemandirian  fungsional,  dan  kemandirian  pribadi,  harus  konsisten  dan  dipertahankan ( Marzuki, 2008 ).
Pemilu  2019  merupakan  proses  dalam  sistem  demokrasi  untuk  memilih  calon  pemimpin. Salah satu bagian penting dari sistem tersebut adalah aktor politik. Pelanggaran moral politik dalam praktik kehidupan politik berbangsa dan bernegara telah membawa para pemimpin, elit politik, dan pembuat kebijakan pada krisis moral dan krisis legitimasi moral. Krisis legitimasi moral  menyebabkan  ketidakpercayaan  masyarakat  karena  elit  politik  dan  pembuat  kebijakan melakukan  tindakan  yang  melanggar  moral.  Masyarakat  tidak  lagi  mendengarkan  himbauan moral  pemimpin  karena  pemimpin  sering  mencontohkan  tindakan  yang  melanggar  moral (Habermas, 1973 ).
Salah  satu  organisasi  kemahasiswaan  ekstra  kampus  yang  bertumpu  pada  keyakinan politik  pada  penguatan  moral  politik  adalah  PMKRI  cabang  Makassar.  Ada  beberapa  alasan mengapa  PMKRI  mendorong  moral  politik  dalam  agenda  politik,  seperti  pemilihan  umum. Pertama,  pendidikan  moral  dan  politik  merupakan  aspek  baru  yang  belum  diterapkan  di PKMRI untuk menumbuhkan moralitas mahasiswa. Kedua, ada kesenjangan antara pendidikan moral dan politik sebagai imperative kategorikal dan obligation moral di satu sisi dan praktik dan praksis  politik  di  sisi  lain.  Akibatnya,  politisi  dan  birokrat  pemerintah  mengangkangi  nilai moral dan prinsip moral. Pragmatisme dan irasionalitas telah mengkooptasi politik ( Sayangan, 2015 ).
Moral politik memiliki hubungan yang signifikan dengan etika politik. Menurut Muchson (2004), tuntutan etika politik untuk menuntut hak masyarakat untuk mengatur atau mengatur masyarakat  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  moral. Etika  politik  merupakan anak perusahaan,  yaitu  membantu  membahas  masalah  ideologis  secara  objektif,  berdasarkan argumen  yang  dapat  diterima  oleh  semua  yang  memahami  masalah  tersebut.  Etika  politik hanya memberikan tolak ukur orientasi dan pedoman normatif untuk menilai kualitas tatanan kehidupan politik ( Suseno, 1986 ).
Moral politik memiliki hubungan yang signifikan dengan etika politik. Menurut Muchson (2004) , tuntutan etika politik untuk menuntut hak masyarakat untuk mengatur atau mengatur masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Tugas etika politik merupakan subsider,  yaitu  membantu  pembahasan  masalah  ideologis  secara  objektif,  berdasarkan argumentasi yang dapat diterima oleh semua yang memahami masalah tersebut. Etika politik hanya memberikan tolak ukur orientasi dan pedoman normatif untuk menilai kualitas tatanan kehidupan politik ( Suseno, 1986 ). Pengetahuan dan kepercayaan pada lembaga penyelenggara pemilu  dan  penguatan  moral  aktor  politik;  titik  kontaknya  adalah  masyarakat.  Masyarakat sebagai pemilih bagi pemimpin merupakan salah satu kunci proses pemilihan umum.
Setelah Perang Dunia II, banyak negara menerapkan sistem demokrasi melalui pemilihan umum. Pemilihan umum selain pemilihan kepala daerah juga merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan kebebasan berpendapat bagi masyarakat dalam memilih pemimpin, dan juga dapat  bermanfaat  sebagai  wadah  penilaian  langsung  masyarakat  kepada  pemimpin  yaitu dengan  memberikan  kembali  suara  mereka  jika  pemimpin  tersebut  benar-benar  berkualitas. Pada titik ini, pemilu menjadi suatu gagasan tentang demokrasi dan kedaulatan rakyat ( Arrsa, 2014 ).
Pilpres  2019  di  kota  Makassar  bukan  hanya  momentum  temporal  yang  berakhir  di  bilik suara. Namun, pemilihan umum 2019 menjadi agenda rakyat. Agenda masyarakat yang durasi pemilihannya  kurang  lebih  5  hingga  10  menit  ada  di  TPS,  namun  pengaruhnya  hingga  lima tahun ke depan. Calon pemimpin yang terpilih di TPS, baik atau tidak, tergantung masyarakat.
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.201
Oleh  karena  itu,  sangat  penting  untuk  mendorong  perspektif  bahwa  agenda  pemilu  2019 adalah agenda masyarakat, bukan aktor politik, kelompok, atau partai politik.
Setiap  elemen  masyarakat  pasti  memiliki  pengetahuan  dan  keyakinan  yang  berbeda tentang  pemilu.  Pengetahuan  dan  keyakinan  ini  bisa  berasal  dari  penyelenggara  pemilu, penguatan  moral  politik  dan  masyarakat.  Namun,  ada  juga  elemen  masyarakat  yang pengetahuan  dan  keyakinannya  bertumpu  pada  suatu  sistem.  Sistem  yang  dimaksud  saat  ini belum  diterapkan  di  Indonesia  yaitu  sistem  demokrasi  melainkan  sistem  negara  Islam. Organisasi  mahasiswa  ekstra  kampus  yang  mendorong  penerapan  sistem  negara  Islam  di Indonesia adalah Gema Pembebasan. GEMA Pembebasan meyakini bahwa menerapkan sistem negara Islam adalah jalan menuju kebaikan.
GEMA  Pembebasan  memahami  bahwa  dakwah  adalah  mengajak  orang  lain  ke  jalan kebaikan dan menjalani hidup berdasarkan ideologi dan kaidah Islam. Dakwah juga bertujuan mengajak  kembali  secara  total  ke  Islam  dan  meninggalkan  aturan  kufur  yang  membelenggu umat, seperti aturan demokratis, kapitalis, dan non-Islam ( Lufaefi, 2018 ).
GEMA  Pembebasan  konsisten  dengan  perjuangan  keyakinan  politik  dalam  sistem  dan ideologi  Islam.  Meski  pemilihan  presiden  tahun  2019  menjadikan  demokrasi  sebagai  sistem, namun  sistem  tersebut  tidak  mengikuti  ajaran  Islam.  GEMA  Pembebasan  tidak  akan  pernah berpartisipasi atau dengan kata lain tidak memilih di TPS. Partisipasi adalah hak semua lapisan masyarakat. Bentuk partisipasi ini untuk mengawal setiap kebijakan pemerintah, namun untuk pemilihan  calon  presiden  dan  calon  wakil  presiden  tahun  2019  di  TPS,  kader  GEMA diinstruksikan untuk tidak ikut serta.
Sebagai  organisasi  dakwah,  GEMA  Pembebasan  dengan  tegas  menjadikan  Islam  sebagai ideologi; itu baru dalam gerakan mahasiswa. Apalagi, gerakan tersebut disandingkan dengan politik elektoral, seperti Pilpres 2019. Terkait politik elektoral, GEMA Pembebasan menjalankan amanat  dakwah  dengan  mengarusutamakan  Islam.  Dalam  momentum  Pilpres  2019  di Makassar, GEMA Pembebasan membagi politik menjadi dua komponen: (1) politik praktis; (2) politik partisipatif.
Politik  praktis  adalah  aktor  politik  yang  merupakan  partai  politik  dan  ikut  serta  dalam politik elektoral pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Politik partisipatif menurut GEMA Pembebasan adalah dalam rangka pengawasan kebijakan negara. Secara umum, pada momentum pemilihan presiden tahun 2019 di kota Makassar, GEMA Pembebasan menempuh jalur  politik  partisipatif  untuk  mengawal  segala  kebijakan  negara  atau  memperbaiki permasalahan yang ada di sekitar masyarakat kota Makassar.

## 4.2. Orientasi Politik Afektif Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus
Orientasi  politik  afektif  berkaitan  dengan  perasaan  dan  peran  seseorang  atau  kelompok terhadap  sistem  politik  dan  aktor  politik  yang  dapat  memutuskan  untuk  menerima  atau menolak  sistem  ( Almond  &  Verba,  1984 ).  Pemilu  2019  merepresentasikan  struktur  politik  di mana  sebagian  orang  bekerja  berdasarkan  kesepakatan  politik.  Peran  organisasi kemahasiswaan ekstra kampus dalam pemilihan presiden 2019 bervariasi.
Salah satu peran organisasi kemahasiswaan ekstra kampus dalam pemilihan presiden 2019 di  kota  Makassar  adalah  mengikuti  kegiatan  demokrasi  sukarela.  Salah  satunya  adalah organisasi  kemahasiswaan  ekstra  kampus  yaitu  HMI  cabang  Makassar.  Peran  HMI  cabang Makassar  dalam  proses  pemilihan  umum  mengikuti  arahan  Pengurus  Besar  HMI. Implementasi  keterlibatan  melalui  program  pengembangan  aplikasi  yang  disebut  i-Pantau. HMI  menjalankan  program  ini  untuk  mengawasi  dan  memantau  setiap  pelanggaran  pemilu yang sering terjadi.
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.201
Pelanggaran  ini  seringkali  datang  dari  aktor  politik  lokal.  Aktor  politik  merupakan  salah satu  kunci  sukses  sebuah  agenda  politik.  Peran  aktor  sangat  penting  bagi  keberhasilan demokrasi karena perilaku aktor dan kebijakan yang dihasilkan memiliki makna esensial dan mempengaruhi konsolidasi demokrasi ( Zuhro, 2009 ).
Namun  berbeda  dengan  kota  Makassar.  Meskipun  keterlibatan  beberapa  aktor  politik dalam  pemilu  memiliki  pengaruh  yang  cukup  besar  terhadap  pemerintahan,  namun  aktor politik  tersebut  perlu  diseleksi  dan  dievaluasi.  Dalam  politik,  itu  adalah  bagian  dari pertempuran perang strategis yang bergantung pada kepentingan politik.
Fanatisme politik para aktor politik cenderung memutus rantai demokrasi yang lebih baik. Penting untuk memperkuat literasi politik untuk memerangi fenomena ini. Penggunaan literasi politik  mengontrol  pergerakan  para  aktor  politik  dalam  membuat  kebijakan  yang  tidak berpihak pada masyarakat.
Literasi politik merupakan wujud dari tindakan politik yang dapat dilakukan oleh elemen masyarakat untuk mengontrol setiap kebijakan pemerintah melalui media sosial, media cetak, dan media online. Berbeda dengan masa transisi menuju era reformasi, yang menonjol adalah gerakan  pengawasan  kebijakan  pemerintah  melalui  demonstrasi,  namun  saat  ini  instrumen paling produktif untuk mengawal kebijakan adalah literasi politik.
Penguatan literasi politik merupakan salah satu cara untuk menjaga semangat kebangsaan. Menjaga semangat kebangsaan adalah sesuatu yang dilakukan menjelang dan pasca pemilihan umum  tahun  2019.  Cara  untuk  mencapai  hal  tersebut  adalah  dengan  membina  dan membangun kembali hubungan baik antar anak bangsa, seperti yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan ekstra kampus seperti GMKI cabang Makassar dan GMNI cabang Makassar.
Penguatan literasi politik merupakan salah satu cara untuk menjaga semangat kebangsaan. Menjaga semangat kebangsaan adalah sesuatu yang dilakukan menjelang dan pasca pemilihan umum  tahun  2019.  Cara  untuk  mencapai  hal  tersebut  adalah  dengan  membina  dan  menjalin kembali  hubungan  baik  antarwarga,  seperti  yang  dilakukan  oleh  organisasi  kemahasiswaan ekstra kampus seperti GMKI cabang Makassar dan GMNI cabang Makassar.
Semangat  yang  dibangun  oleh  GMKI  cabang  Makassar  dan  GMNI  cabang  Makassar  ini merupakan  bagian  dari  tugas  dan  fungsi  organisasi  kemahasiswaan  ekstra  kampus  sebagai agent  of  change ,  dilaksanakan  untuk  menjaga  dan  menjalankan  makna  Bhinneka  Tunggal  Ika. Bahkan  di  momentum  pemilihan  presiden  tahun  2019,  interpretasi  makna  Bhinneka  Tunggal Ika dilakukan secara terbuka. Sikap yang diangkat oleh GMNI Cabang Makassar dalam Pilpres 2019  di  kota  Makassar  adalah  sikap  terbuka  dalam  kegiatannya  dengan  membawa  langsung nama GMNI cabang Makassar kepada masyarakat untuk memperkuat identitas organisasinya.
Keterlibatan  organisasi  kemahasiswaan  ekstra  kampus  dalam  Pilpres  2019  di  Makassar tidak  hanya bisa dilihat dari  sisi keinginan  organisasi  untuk  membangun  sistem  politik  yang kokoh,  namun  identitas  organisasi  juga  kerap  diartikan  sebagai  isu  keberpihakan  politik. Identitas  organisasi  kemahasiswaan  ekstra  kampus  sebagai  perpanjangan  tangan  ormas Muhammadiyah di tingkat kampus yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).
Sebelumnya, Muhammadiyah Wilayah Sulawesi Selatan telah merekomendasikan kandidat Dewan  Perwakilan  Daerah  Republik  Indonesia  pada  pemilihan  umum  2019.  Kesamaan  visi misi  kandidat  dengan  ormas  Muhamadiyah  menjadi  alasan  untuk  membuat  rekomendasi. Pimpinan  Wilayah  Muhammadiyah  Sulawesi  Selatan  pernah  merekomendasikan  dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2018. Rekomendasi ini adalah sikap yang gegabah dan salah. Untuk IMM cabang Makassar, jika mendukung penuh tentunya juga dengan cara yang egaliter,  memberikan  rekomendasi  tanpa  ada  pengukuran.  Artinya,  Muhammadiyah  dan beberapa turunannya tidak bisa diukur dari segi keberpihakan politik.
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.201
Orientasi  politik  afektif  meliputi  perasaan  tentang  sistem  politik,  peran,  aktor,  dan penampilan yang membuat seseorang menerima atau menolak suatu sistem politik ( Almond & Verba,  1984 ).  Indonesia  menerapkan  sistem  politik  demokrasi  dalam  penyelenggaraan pemilihan  umum.  GEMA  Pembebasan  Cabang  Makassar  menolak  sistem  yang  diterapkan dalam  pemilihan  umum  yaitu  sistem  demokrasi.  Sistem  demokrasi  yang  dianggap  liberal, sistem  kapitalis,  bukan  sistem  Islam  yang  berasal  dari  negara  barat  kemudian  digunakan  di Indonesia.
Di  Indonesia,  GEMA  Pembebasan  muncul  karena  tidak  ada  organisasi  kemahasiswaan yang  memiliki  aspirasi  untuk  mengedepankan  ideologi  Islam  dan  menjadikan  Islam  sebagai solusi dari permasalahannya. Selama ini hanya gerakan yang fokus pada masyarakat, politik, dan perjuangan lainnya dengan mengesampingkan ideologi Islam ( Lufaefi, 2018 ).
Proses mengkampanyekan Islam sebagai ideologi yang dijalankan oleh GEMA Pembebasan berupaya  menerapkan  sistem  negara  Islam  melalui  jihad.  Indonesia  termasuk  negara  yang gagal menjalankan ideologi Islam. Dengan sistem demokrasinya, Indonesia banyak mengalami masalah,  sehingga  solusinya  hanya  satu,  yaitu  kekhalifahan.  Munculnya  gerakan  mahasiswa yang  mengedepankan  ideologi  Islam  dikarenakan  permasalahan  bangsa  yang  belum terselesaikan hingga saat ini.
Kemunculan  GEMA  Pembebasan  di  Indonesia  saat  ini  merupakan  bentuk  kekecewaan mereka terhadap rezim sebelumnya. Dalam konteks ini, GEMA Pembebasan merasa terpanggil dan  berkewajiban  untuk  melanjutkan  perjuangan  politik  Islam  dengan  merumuskan  politik Islam  ideologis  dengan  melaksanakan  penerapan  hukum  Islam  dalam  mewujudkan  ide kekhalifahan Islam ( Chaidherrahman, 2015 ).
Hizbut  Tahrir  Indonesia  pernah  melontarkan  gagasan  kekhalifahan  Islam,  namun  pada akhirnya  pemerintah  membubarkan  organisasi  tersebut.  Namun  ide  tersebut  tetap  konsisten dijalankan dan dilanjutkan oleh organisasi kemahasiswaan ekstra kampus GEMA Pembebasan. Menurut GEMA Pembebasan, Pilpres 2019 di kota Makassar merupakan momentum pembuka untuk  memulihkan  kehidupan  Islam  di  masyarakat.  Kesadaran  masyarakat  bahwa  Islam adalah rahmat bagi alam semesta, meski sebagian masyarakat tidak memahami dan membenci kekhalifahan,  GEMA  Pembebasan  cabang  Makassar  akan  terus  menyebarkan  dakwah  tanpa kekerasan secara konsisten.
Orientasi  politik  afektif  organisasi  mahasiswa  ekstra  kampus  pada  Pilpres  2019  di  Kota Makassar  berbeda.  Perbedaan  tersebut  muncul  berdasarkan  latar  belakang,  visi,  misi,  dan perjuangan ideologis masing-masing organisasi kemahasiswaan ekstra kampus.

## 4.3. Orientasi Politik Evaluatif Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus
Orientasi  politik  evaluatif  adalah  keputusan  dan  pendapat  tentang  objek  politik  yang biasanya  melibatkan  nilai  dan  kriteria  bersama  dengan  informasi  dan  perasaan.  Penentuan orientasi ini melalui evaluasi moral seseorang atau kelompok dan juga terkait dengan evolusi normatif, moralitas politik, dan etika politik ( Almond & Verba, 1984 ).
Organisasi mahasiswa ekstra kampus perlu  mengevaluasi setiap proses pemilihan umum untuk  memelihara  sistem  demokrasi  yang  lebih  baik.  Pilpres  2019  di  kota  Makassar menyimpan  banyak  fenomena  yang  diidentifikasikan  sebagai  permasalahan  yang  sering muncul dalam proses politik pemilu, yaitu independensi media, netralitas pegawai negeri sipil, politik identitas, dan politik uang.
Membahas  hubungan  media  dengan  ranah  politik  merupakan  dilema  karena  sikap pemberitaan  media  tidak  sepenuhnya  netral  dari  intervensi  politik  dan  patronase  kapital ( Dhakidae, 1992 ). Ketidaknetralan media dalam menyajikan berita tidak diragukan lagi menjadi
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.201
masalah  karena  akan  membuat  masyarakat  gegabah  dalam  memahami  berita  tersebut, ditambah lagi jika media menyajikan berita hoax . Diskursus keberpihakan media kepada pelaku politik  atau  entrepreneur  bukanlah  hal  baru  di  Indonesia,  namun  diskursus  ini  selalu  hadir dalam setiap agenda politik.
Media  sangat  rentan  terhadap  intervensi  politik  karena  kepentingan  pemilik  media  ( Jati, 2013 ).  Menurut Chomsky  (2011) ,  politisasi  media  terjadi  ketika  pemiliknya  melakukan penetrasi politik praktis. Dalam agenda politik di kota Makassar, ada dua politisi yang menjadi pemegang  saham  media  di  Kota  Makassar:  1)  Munafri  Arifuddin,  menantu  Aksa  Mahmud, pengusaha pemilik koran Tribun Timur dan makassar.tribunnews.com. Kedua media tersebut berada di bawah jaringan Bosowa Group. 2) Moh. Ramdhan Pomanto, pemegang saham Koran Sindo  (Seputar  Indonesia),  Makassar  ( edunews.com,  2018 ).  Media  perlu  dievaluasi  sebagai dasar  penguatan  informasi  kepada  publik. Jika  kandidat  pada  pemilu  2019  memiliki jaringan media, kecil kemungkinan media di kota Makassar akan memproduksi berita independen.
Selain  itu,  fenomena  yang  terjadi  di  kota  Makassar  pada  momentum  Pilpres  2019  adalah fenomena tidak netral Aparatur Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara tidak boleh berpihak pada kepentingan  politik  siapapun.  Aparatur  Sipil  Negara  harus  menjaga  sikap  netral  dalam pemilihan umum.
Perlu  dilakukan  evaluasi  terhadap  fenomena  keterlibatan  Aparatur  Sipil  Negara  dalam Pilpres  2019  agar  sistem  demokrasi  berjalan  dengan  baik.  Menurut  data  Badan  Pengawas Pemilu Kota Makassar, keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam mendukung salah satu calon ada 15 orang ( Tribun Makassar, 2019 ).
HMI  Cabang  Makassar  dan  PMKRI  Cabang  Makassar  mendorong  agenda  politik  krusial berikutnya  untuk  mendorong  netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  dan  independensi  media. Aparatur  Sipil  Negara  tidak  boleh  berpihak  pada  kelompok  manapun,  apalagi  ikut memperebutkan  kursi  kekuasaan  ( Fatkhuri  &  Syarbaini,  2019 ).  Alasan  utama  keterlibatan Aparatur  Sipil  Negara  dalam  politik  praktis adalah  bagian  dari  kontrak  politik  dengan  aktor atau  kandidat  politik  tertentu  karena  jika  tidak,  maka  posisi  yang  akan  dipertaruhkan  dan ancaman  mutasi  bisa  terjadi.  Aparatur  Sipil  Negara  akan  berpikir  logis  daripada  kehilangan jabatan, mutasi, atau tidak diberi ruang oleh pimpinan yang terlibat dalam politik praktis; satu- satunya cara adalah mendukung salah satu kandidat.
Dinamika politik Pilpres 2019 di kota Makassar tampak sedang berada pada suhu politik yang tinggi. Munculnya fenomena ini dikarenakan agenda pemilihan presiden yang bertepatan dengan  pemilihan  legislatif  yang  memecah  belah  masyarakat  Kota  Makassar.  Aktor  politik yang terlalu fanatik terhadap calon masing-masing memberi kesan bahwa aktor politik sedang menuju proses pendewasaan politik. Tidak jelas apakah gagasan dan wacana para aktor politik, perdebatan di ruang maya hanya berkisar pada “Cebong” dan “Kampret”.
Unsur  penting  dalam  sistem  politik  adalah mahasiswa  yang dapat  memberikan  masukan dan  kritik  untuk  membangun  sistem  politik  yang  lebih  baik.  Penguatan  aksi  politik  praktis dalam agenda politik merupakan tantangan bagi sistem yang disebut demokrasi. Dibutuhkan keterlibatan  aktif  setiap  elemen  masyarakat,  termasuk  organisasi  kemahasiswaan  ekstra kampus.  Selain  politik  praktis,  masalah  masyarakat  adalah  penguatan  suku,  ras,  agama,  dan politik uang. Isu ini tampaknya menarik bagi para aktor politik yang tidak bertanggung jawab atas suatu kelompok atau kepentingan pribadi.
Organisasi  mahasiswa  ekstra  kampus  tersebut  menilai  bahwa  politik  praktis  hanya  akan merusak persatuan bangsa karena perbedaan pilihan politik. Ada ancaman terhadap keutuhan bangsa  dalam  setiap  agenda  politik  yang  bersumber  dari  penguatan  politik  identitas  melalui
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.201
isu Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan atau disebut SARA dan mudah diangkat oleh aktor atau kelompok kepentingan tertentu dalam politik.
Operasionalisasi politik identitas yang bersifat kultural akan menempati tiga ranah publik yang menjadi sumber konflik berbagai kepentingan budaya:
1) Peran operasionalisasi politik identitas dijalankan secara optimal melalui pemerintahan.
2) Bidang agama.
3) Politik  identitas  beroperasi  melalui  pembagian  kekuasaan,  di  mana  identitas  kelompok akan memasukkan kepentingan identitasnya dengan cara tertentu.
Komunikasi politik dalam negeri menentukan dinamika arus politik ( Lestari, 2018 ). Aktor politik  sering  membuat  isu  SARA  untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Misalnya  penolakan kedatangan  Prabowo  Subianto-Sandiaga  Salahuddin  Uno  dan  tim  Neno  Warisman  di  kota Makassar oleh PMKRI, GMKI, PMKRI, dan PMII ( merdeka.com, 2018 ).
Masalah  yang  sering  terjadi  dalam  setiap  agenda  politik  pemilu  adalah  politik  uang. Menurut Aspinall  &  Berenschot  (2019) ,  peningkatan  politik  uang  menghambat  peningkatan integritas  politik  elektoral.  Pada  Pilpres  2019  di  kota  Makassar,  fenomena  politik  uang merupakan perilaku keliru yang ditolak oleh organisasi kemahasiswaan ekstra kampus seperti PMII dan GMNI. Berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu Kota Makassar, seorang politikus dari  Partai  Persatuan  Pembangunan  melakukan  kasus  politik  uang.  Partai  Persatuan Pembangunan  merupakan  koalisi  partai  pendukung  pasangan  calon  Joko  Widodo-Ma'ruf Amin. Setiap agenda politik pasti selalu menghadapi masalah politik uang ( kompas.com, 2019 ). Jalan  menuju  sistem  demokrasi  yang  lebih  baik  menuntut  semua  elemen  masyarakat, termasuk organisasi mahasiswa ekstra kampus, penyelenggara pemilu, dan masyarakat, untuk membangun  semangat  solidaritas.  Salah  satu  cara  untuk  menumbuhkan  semangat  solidaritas adalah  dengan  bersinergi  antar  sesama  organisasi  kemahasiswaan  ekstra  kampus  untuk meminimalisir  kecurangan  dalam  proses  Pilpres  2019  di  kota  Makassar.  Dibutuhkan  sinergi antara organisasi kemahasiswaan dan lembaga penyelenggara publik. Sinergi antara organisasi kemahasiswaan dan lembaga penyelenggara merupakan salah satu cara untuk meminimalisir tindakan yang dapat merugikan masyarakat.
Momentum  Pilpres  2019  di  kota  Makassar  memiliki  banyak  fenomena.  Perlu  dilakukan evaluasi terhadap fenomena kasuistik seperti kotak suara yang terbuat dari karton dan kasus kematian  petugas  TPS.  Proses  evaluasi  tidak  hanya  pada  mekanisme  pemilihan  umum  tetapi juga pada sistem pemilihan umum.
Organisasi  mahasiswa  ekstra  kampus  yang  lebih  menekankan  pada  orientasi  politik evaluatif  kasuistik  adalah  GEMA  Pembebasan.  Organisasi  mahasiswa  ekstra  kampus  ini cenderung  berbeda  dengan  organisasi  lain.  Konsep  dasar  orientasi  politik  evaluatif  adalah fenomena kotak suara yang terbuat dari karton, gangguan jiwa, dan surat suara yang dicoblos dianggap  dapat  mempengaruhi  masyarakat  untuk  kehilangan  kepercayaan  politiknya.  Selain itu,  GEMA  Pembebasan  mengangkat  masalah  evaluasi  mekanisme  pemilihan  umum  yang menggunakan  sistem  kekhalifahan  Islam  daripada  sistem  demokrasi.  Munculnya  beberapa aktor politik yang didorong oleh para ulama menunjukkan bahwa kesadaran publik semakin vital untuk perubahan yang lebih baik.
Pilpres  2019  merepresentasikan  sistem  demokrasi  yang  di  dalamnya  terdapat  unsur kebebasan.  Kebebasan  sering  kali  diterjemahkan  ke  dalam  hal-hal  tanpa  batas  atau  kendali. Salah  satu  cara  mengendalikan  sistem  demokrasi  adalah  dengan  aktif  dalam  organisasi kemahasiswaan  ekstra  kampus  untuk  mengawal  setiap  agenda  politik  di  Indonesia  sehingga melahirkan  pandangan  bersama  bahwa  sistem  demokrasi  itu  tidak  sempurna.  Studi  tentang orientasi  politik  organisasi  mahasiswa  ekstra  kampus  dapat  menguji  pandangan  bersama  ini.
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.201
Kajian tentang orientasi politik mencapai bentuk keterlibatan, sikap, dan pandangan seseorang atau kelompok dan memberikan catatan penting untuk agenda politik masa depan yang lebih baik.

## 5. Kesimpulan
Faktor internal berkaitan dengan kondisi internal organisasi kemahasiswaan ekstra kampus dalam pemilihan presiden 2019 di kota Makassar. Kondisi internal organisasi kemahasiswaan ekstra  kampus  di  kota  Makassar  ini  antara  lain:  HMI  mendorong  kadernya  untuk  matang secara  politik  dan  demokratis.  PMKRI  menjaga  netralitas  dan  idealisme  kader,  dan  GMKI menjaga  keutuhan  bangsa  dan  negara.  Selain  itu,  GMNI  melakukan  pengawasan  terhadap pemerintah  dengan  melakukan  dialog  dan  diskusi.  Sementara  itu,  PMII  menyiratkan  bahwa agenda  politik  pilpres  2019  adalah  ajang  pembelajaran  dan  menolak  politik  praktis.  IMM mengawal  visi  dan  misi  calon  dengan  melakukan  kajian.  KAMMI  dan  GEMA  Pembebasan mengawasi setiap kebijakan pemerintah.
Faktor  eksternal  berkaitan  dengan  pengaruh  dari  luar  organisasi  kemahasiswaan  ekstra kampus  yaitu  organisasi  alumni.  Kedelapan  ormas  tersebut  menyatakan  tidak  ada  intervensi untuk  memilih  satu  pasangan  calon  pada  Pilpres  2019  di  Kota  Makassar  berdasarkan  arahan organisasi  alumni.  Ada  intervensi  tetapi  dengan  cakupan  individual  di  organisasi kemahasiswaan  ekstra  kampus,  seperti  yang  dialami  oleh  PMKRI,  GMKI,  PMII,  IMM,  dan KAMMI.  Organisasi  alumni  hanya  mendukung  program  kerja  masing-masing,  berupa dukungan baik moril maupun materil.
Orientasi politik kognitif organisasi kemahasiswaan ekstra kampus yang terdiri dari HMI, GMKI,  GMNI,  IMM, dan  KAMMI  adalah  kepercayaan  politik bertumpu  pada  penyelenggara pemilu,  dalam  hal  ini  KPU,  Badan  Pengawas  Pemilu,  dan  PMII.  mengandalkan  kepercayaan politik  mereka  pada  masyarakat.  Berbeda  dengan  PMKRI  yang  bertumpu  pada  keyakinan politik  pada  penguatan  moral  politik  sebagai  wujud  pengetahuan  dalam  sistem  politik,  dan GEMA Pembebasan secara konsisten menempatkan kepercayaan politiknya pada sistem negara Islam. GEMA Pembebasan menginstruksikan kepada kadernya untuk tidak mencoblos di TPS karena Pilpres 2019 menggunakan sistem demokrasi.
Orientasi  politik  afektif  berkaitan  dengan  perasaan  dan  peran  seseorang  atau  kelompok terhadap  sistem  politik  dan  aktor  politik  yang  dapat  memutuskan  untuk  menerima  atau menolak  sistem  tersebut.  Orientasi  politik  afektif  organisasi  kemahasiswaan  ekstra  kampus pada  Pilpres  2019  di  kota  Makassar  antara  lain:  1)  sejalan  dengan  visi  dan  misi  organisasi, keberadaan  senior  yang  terlibat  sebagai  aktor  politik,  pemilihan  umum  sebagai  sarana penguatan pengetahuan di bidang politik dan demokrasi. 2) aktor politik sedang dalam proses kematangan politik. 3) bersinergi dengan organisasi kepemudaan lainnya. 4) menjadi relawan Badan Pengawas Pemilu dalam rangka penguatan pendidikan politik. 5) menyukseskan agenda politik  dengan  memberikan  pendampingan  dan  pencerahan  bagi  masyarakat  untuk  menjadi pemilih  yang  baik.  6)  Pilpres  2019  membawa  fenomena  polarisasi  komunitas.  7)  Pilpres  2019 terkait pertukaran berbagai kepentingan.
Orientasi  politik  evaluatif  berkaitan  dengan  keputusan  dan  pendapat  seseorang  atau kelompok tentang objek politik. Penetapan orientasi ini melalui evaluasi moral seseorang atau kelompok  dan  juga  terkait  dengan  evaluasi  normatif,  moralitas  politik,  dan  etika  politik. Orientasi politik evaluatif organisasi kemahasiswaan ekstra kampus dalam Pilpres 2019 di kota Makassar  terdiri  dari  masalah  media,  moral  politik,  etika  politik,  netralitas  Aparatur  Sipil Negara,  isu  SARA,  politik  uang,  rekrutmen  penyelenggara  pemilu,  dan  mekanisme  pemilu 2019.
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.201

## 6. Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu selama penelitian ini dilakukan.

## 7. Pernyataan Conflicts of Interest
Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

## Daftar Pustaka
Afrizal. (2014). Metode Penelitian Kualitatif . Jakarta: Rajagrafindo.
Akbar,  I.  (2016).  Demokrasi  dan  Gerakan  Sosial  (Bagaimana  Gerakan  Mahasiswa  Terhadap Dinamika Perubahan Sosial). Jurnal Wacana Politik , 1 (2), 107–115.
https://doi.org/10.24198/jwp.v1i2.11052
Akbar,  S.  I.,  &  Khairulyadi.  (2018).  Sosialisaasi  dan  Afiliasi  Partai  Politik:  Analisa Kecenderungan Mahasiswa Terhadap Partai Politik. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , 3 (1), 75–85. Retrieved from
https://jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/6034
Almond, G., & Verba, S. (1984). Budaya Politik (Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara . Jakarta: PT Bumi Aksara Group.
Arrsa, R. C. (2014). Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi. Jurnal Konstitusi ,
11 (3), 516–573. Retrieved from
https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/38
Aspinall,  E.,  &  Berenschot,  W.  (2019). Democracy  for  Sale:  Elections,  Clientalism  and  the  State  in Indonesia . Ithaca: Cornell University Press.
Berita  Bojonegoro.  (2015,  September  21).  Sejarah  Gerakan  Mahasiswa  dari  Masa  ke  Masa. Retrieved from https://beritabojonegoro.com/read/960-sejarah-gerakan-mahasiswa-dari- masa-ke-masa.html
Berita  Kota  Makassar.  (2018,  September  15).  HMI  Ajak  Mahasiswa  Kawal  Pileg  dan  Pilpres.
Retrieved from https://beritakotamakassar.com/berita/2018/09/15/hmi-ajak- mahasiswa-kawal-pileg-dan-pilpres/
Bourne, P. A. (2010). Modelling Political Trust in a Developing Country. Current Research Journal of Social Science , 2 (2), 84–98. Retrieved from https://maxwellsci.com/jp/abstract.php?jid=CRJSS&no=38&abs=06 Chaidherrahman,  M.  (2015). Gerakan  Mahasiswa  Pembebasan  di  Kota  Makassar  (2002-2013) (Diploma Thesis). Universitas Negeri Makassar. Retrieved from http://eprints.unm.ac.id/1914/
Chomsky, N. (2011). Media Control: The Spectacular Achievement of Propaganda . Toronto, Canada: Open Media Books. Dhakidae, D. (1992). The State, the rise of capital and the fall of political journalism: Political economy of Indonesian new industry . Madison: University of Wisconsin-Madison Press. Di  Battista,  S.,  Pivetti,  M.,  &  Berti,  C.  (2018).  Moral  Foundations,  Political  Orientation  and
Religiosity In Italy. The Open Psychology Journal , 11 (1), 46–58.
https://doi.org/10.2174/1874350101811010046
Edunews.id. (2018, January 26). Pemilik Media dalam Arena Pilkada Makassar. Retrieved from https://www.edunews.id/literasi/opini/pemilik-media-dalam-arena-pilkada-makassar
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.201
Fadli,  Z.  (2018).  Orientasi  Politik  Aktivis  Eks  Hizbut  Tahrir  Indonesia  Pasca  Dibubarkan.
Kontekstualita , 33 (02), 169–189. https://doi.org/10.30631/kontekstualita.v35i02.133 Farzianto,  R.,  &  Rafni,  A.  (2020).  Orientasi  Politik  Santri  Pada  Pemilihan  Umum  Tahun  2019.
Journal of Civic Education , 3 (1), 101–109. https://doi.org/10.24036/jce.v3i1.338 Fatkhuri  &  Syarbaini,  S.  (2019). Netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  dalam  Pilkada:  Studi  Kasus Pilkada Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018. JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan  Dan  Politik  Daerah , 4 (2),  104–118. https://doi.org/10.24905/jip.4.2.2019.104- 118
Habermas, J. (1973). Legitimation Crisis . Boston: Beacon Press.
Jati, W. R. (2013). Politik Persuasif Media: Peran Media Dalam Pemilu Presiden Indonesia 2001-
2009. Jurnal Penelitian Politik , 10 (2), 15–30. https://doi.org/10.14203/jpp.v10i2.432 Joesoef, D. (1978). Normalisasi Kehidupan Kampus dan Bentuk Penataan Kembali Kehidupan Kampus . Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Kompas.com. (2019, May 27). Caleg PPP di Makassar Terbukti Lakukan Politik Uang. Retrieved from https://regional.kompas.com/read/2019/05/27/18522631/caleg-ppp-di-makassar- terbukti-lakukan-politik-uang
Kurniawan,  M.  W.  (2017).  Orientasi  Politik  dan  Bentuk  Keterlibatan  Paguyuban  Mahasiswa Bengkalis  di  Pekanbaru  Pada  Pilkada  Bengkalis  Tahun  2015. Jurnal  online  mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau (e-journal) , 4 (2), 1–12. Retrieved from https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/15090
Leny,  L.,  &  Suyasa,  T.  Y.  S.  (2010).  Keaktifan  Berorganisasi  dan  Kompetensi  interpersonal. Phronesis , 8 (1), 71-99. Retrieved from https://philpapers.org/rec/LENKBD
Lestari,  F.  (2018).  Isu  SARA  (Suku,  Agama,  Ras  Antar  Golongan)  Dalam  Pemilu/Pilkada.
INTERAKTIF Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial , 10 (2), 154–170. Retrieved from https://interaktif.ub.ac.id/index.php/interaktif/article/view/155
Lubis, S. B. H. (2008). Pengantar Teori Organisasi . Bandung, Indonesia: PPS Uninus Bandung. Lufaefi.  (2018).  Membaca  Gerak  Dakwah  Gerakan  Mahasiswa  Pembebasan:  Sisi  Politis  dan Efeknya. HAYULA:  Indonesian  Journal  of  Multidisciplinary  Islamic  Studies , 2 (2),  103–116. https://doi.org/10.21009/hayula.002.2.01
Marzuki, S. (2008). Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang
Demokratis. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 15 (3), 493–412.
https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art8
Mas’oed, M. (2008). Perbandingan Sistem Politik . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Merdeka.com.  (2018,  August  6).  PMII  tolak  Neno  Warisman  ke  Makassar:  Jika  nekat  datang, kami  adang  di  bandara.  Retrieved  from https://www.merdeka.com/peristiwa/pmii- tolak-neno-warisman-ke-makassar-jika-nekat-datang-kami-adang-di-bandara.html Muchson,  A.  R.  (2004).  Dimensi  Moral  Dalam  Kekuasaan  Politik. Jurnal  Civics , 1 (2),  130–140. Retrieved from https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/5711/4933 Muhammad, A. (2000). Komunikasi Organisasi . Jakarta, Indonesia: PT Bumi Aksara. Pareek, U. (1996). Perilaku Keorganisasian . Jakarta, Indonesia: PT Ikrar Mandiri Abadi. Rahmawati,  T.  (2014).  Sinergitas  Stakeholders  Dalam  Inovasi  Daerah  (Studi  Pada  Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)). Jurnal Administrasi Publik (JAP) , 2 (4), 641–647. Retrieved
from
http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/435
Rousseau, D. M., Sitkin, S. B., Burt, R. S., & Camerer, C. (1998). Not so different after all: A cross- discipline  view  of  trust. Academy  of  Management  Review , 23 (3),  393–404.
https://doi.org/10.5465/AMR.1998.926617
Sayangan,  Y.  V.  (2015).  Pengembangan  Model  Pelatihan  Moral  Politik  Bagi  Ormas  PMKRI dengan  Pendekatan Deduktif Berbasiskan  Refleksi. Jurnal  Teknologi Pendidikan , 17 (1),  37– 49. Retrieved from http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jtp/article/view/5391 Serikat  News.  (2019,  May  28).  Pasca  Kerusuhan  21-22  Mei,  Cipayung  Plus  Kota  Makassar Berikan  Dukungan  Moril  ke  Kapolri.  Retrieved  from https://serikatnews.com/pasca- kerusuhan-21-22-mei-cipayung-plus-kota-makassar-berikan-dukungan-moril-ke-kapolri/ Sjamsuddin,  N.  (1993). Dinamika  Sistem  Politik  Indonesia .  Jakarta,  Indonesia:  PT  Gramedia Pustaka Utama.
Sugiyono. (2013). Penelitian Kualitatif dan R & D . Bandung, Indonesia: Alfabeta. Sumtaki,  E.  (2003). Syari’at  Urgensi  dan  Konsekuensinya  Islam:  Sebuah  Bunga  Rampai .  Jakarta: Komunitas Nisita.
Surbakti,  R.  (1992). Memahami  Ilmu  Politik .  Jakarta,  Indonesia:  PT  Gramedia  Widiasarana Indonesia.
Suseno, F. M. (1986). Kuasa dan Moral . Jakarta, Indonesia: PT Gramedia Pustaka Utama. Tribun  Makassar.  (2016,  November  3).  Enam  Organisasi  Kemahasiswaan  di  Makassar  Tolak Demo  Ahok.  Retrieved  from https://makassar.tribunnews.com/2016/11/03/enam- organisasi-kemahasiswaan-di-makassar-tolak-demo-ahok
Tribun  Makassar.  (2019,  August  30).  Terkait  Video  Dukungan  Capres,  Ini  Daftar  Nama  Eks
Camat di Makassar Kena Sanksi Berat KASN. Retrieved
from https://makassar.tribunnews.com/2019/08/30/terkait-video-dukungan-capres-ini- daftar-nama-eks-camat-di-makassar-kena-sanksi-berat-kasn
Yunita,  R.  P.,  &  Stanislaus,  S.  (2014).  Orientasi  Politik  Pemilih  Pada  Pemilu  Legislatif  Tahun 2014. Journal  of  Social  and  Industrial  Psychology , 3 (1),  69–76.  Retrieved  from https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/sip/article/view/3747
Zuhro, R. S. (2009). Demokrasi Lokal: Peran Aktor Dalam Demokratisasi . Jakarta, Indonesia: Ombak.
__________________________

## Tentang Penulis
1. Fathullah Syahrul, mahasiswa pascasarjana Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia.
E-Mail: fathullah18001@mail.unpad.ac.id
2. Caroline  Paskarina, memperoleh  gelar  Doktor  dari  Universitas  Gadjah  Mada,  Indonesia, pada  tahun  2016.  Penulis  adalah  dosen  pada  Program  Studi  Ilmu  Politik,  Fakultas  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia.
E-Mail: caroline.paskarina@unpad.ac.id
3. R  Widya  Setiabudi  Sumadinata, memperoleh  gelar  Doktor  dari  Universitas  Padjadjaran,
Indonesia, pada tahun 2012. Penulis adalah dosen pada Program Studi Doktor Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia. E-Mail: wsetiabudi@unpad.ac.id