## JURNAL RESTORATIVE JUSTICE

## EKSISTENSI PARTAI POLITIK LOKAL DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 21  TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA

## EXISTENCE OF LOCAL POLITICAL PARTIES IN LAW NUMBER 21 OF 2001 CONCERNING SPECIAL AUTONOMY FOR PAPUA PROVINCE
Paskalina Wessyau
Fakultas Hukum Universitas Musamus Jl. Kamizaun – Mopah Lama, Merauke Papua, 99600
E-mail : paskalinawessyau@gmail.com
Ruloff F. Y. Waas Fakultas Hukum Universitas Musamus Jl. Kamizaun – Mopah Lama, Merauke Papua, 99600
E-mail : ruloffwaas@unmus.ac.id
Naskah diterima: 2 April 2018 direvisi: 10 april 2018 disetujui: 26 Mei 2018

## Abstrak
Konsentrasi  Hukum  Tata  Negara.  Program  Studi  Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum  Universitas Musamus  (UNMUS)  Merauke.Skripsi  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  eksistensi  atau  kedudukan dari  partai  politik lokal  di  Provinsi Papua dalam  sistem  ketatanegaraan Republik Indonesia,  yang melatarbelakangi  penelitian  ini  adalah  Negara  Indonesia  adalah  negara  yang  berbentuk  kesatuan sesuai tertulis dalam Undang –  Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang mana seharusnya hanya  terdapat  partai  politik  nasional  saja,  namun  pada  kenyataannya  di  Provinsi  Papua  terdapat partai  politik  yang  bersifat  lokal.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif (penelitian  hukum  normatif).  Pendekatan  yang  penulis  lakukan  menggunakan  pendekatan perundang-undangan, pendekatan  konseptual, pendekatan historis (sejarah). Adapun bahan hukum yang  dipakai adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,  dan  bahan  hukum  tertier  yang dianalisis  dengan  menggunakan  analisis  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa partai  politik  lokal  di  Papua  telah  mendapat  tempat  dalam  sistem  ketatanegaraan  Republik Indonesia  dan  tidakbertentangan  dengan  undang  -  undang  lainnya  sebab  partai  lokal  di  Provinsi Papua  bersifat  lex  specialis  derograt  lex  generale.  Partai  politik  lokal  sesuai  dengan  asas demokrasi, keinginan dari masyarakat Papua sendiri untuk memperoleh kekuasaan dan kedudukan dalam politik serta hak dipilih, rangkap jabatan, afiliasi atau kerjasama dalam tingkat nasional telah sesuai dengan asas demokrasi. Adapun pengelolaan bahan hukum dilakukan dengan cara  deduktif yaitu  menarik  kesimpulan  dari  suatu  permasalahan  yang  bersifat  umum  terhadap  permasalahan yang konkret yang dihadapi.
Kata Kunci: Eksistensi; Partai Politik Lokal; Demokrasi.

## Abstract
Concentration  of  Constitutional  Law.  Program  of  Legal  Study,  Faculty  of  Law,  University  of Musamus  (UNMUS) Merauke. This study aims to find out the existence or position of local political parties  in  Papua  Province  in  the  constitutional  system  of  the  Republic  of  Indonesia,  which underlies this research is the State of Indonesia is a unitary state as written in  the  Constitution of the  Republic of Indonesia,  which  should  only  be  a  national  political  party, but  in  fact  in  Papua Province there  is  a  local  political  party.  This  research  used  normative juridical research  method (normative  legal  research).  The  author's  approaches  used  are  the  legislation  approach, conceptual approach, historical  approach  (history).  The  legal  materials  used  are  primary  legal materials,  secondary  legal  materials,  and  tertiary  legal  materials  that  are  analyzed  by  using normative juridical analysis. The results show that local political parties in Papua have a place in the  constitutional  system  of  the  Republic  of  Indonesia  and  are  not  contradictory  to  other  laws because  local  parties  in  the  Papua  Province  are  lex  specialis  derograt  lex  generale.  The  local political parties in accordance with the principle of democracy, the wishes of the people of  Papua itself  to  gain  power  and  position  in  politics  and  the  right  elected,  double  position,  affiliation  or cooperation in the national level has been in accordance with the principle of democracy. The legal material  management  was  done  in  a  deductive  way  that  is  drawing  the  conclusions  of  a  problem that is general to the concrete problems encountered .
Keywords : Existence; Local Political Parties; Democracy.
copyrights©2018 Jurnal Restorative Justice. All rights reserved

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Secara Berdasarkan  Undang  – Undang,  corak  dan  struktur  organisasi  negara  di Indonesia juga  mengalami  dinamika  perkembangan  yang  sangat  pesat  ditingkat  pusat  maupun  ditingkat daerah atau lokal misalnya dengan perubahan Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana penulis jabarkan  diatas.  Secara konstitusi pemerintah Indonesia telah mengakui dan menghormati keberadaan  Majelis  Rakyat  Papua  di  Provinsi  Papua.  Bentuk  satuan  pemerintah  daerah  yang bersifat  khusus  atau  istimewa  itu  dinyakan  diakui  dan  dihormati  keberdanya  secara  tegas  oleh Undang-Undang  Dasar  1945.  Satuan  pemerintah  daerah  yang  bersifat  khusus  atau  istimewa  itu harus  pula  dipahami  sebagai  bagian  dari  pengertian  lembaga  daerah  dalam  arti  yang  lebih  luas. Selain  Provinsi  Papua,  Aceh  adalah  daerah  salah  satu  provinsi  yang  merupakan  kesatuan masyarakat  hukum  yang  bersifat  istimewa  dan  diberi  kewenangan  khusus  untuk  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia
Partai  yang  tidak  memenuhi  ini  tidak  di  ijinkan  ikut  serta  dalam  pemilu,  hal  ini  telah  jelas bahwa  kriteria  diatas  menghalangi  semua  partai  politik  lokal  untuk  ikut  serta  dalam  pemilihan umum  karena  partai  politik  tidak  akan  memiliki  pengurus  tingkat  daerah  dan  pengurus  cabang sesuai dengan perbandingan provinsi dan kabupaten  yang diselerakan karena pelihan DPRD  yang akan datang dijadwalkan  bersamaan  dengan  pemilihan  DPR (RI) partai  politik  lokal  Papua tidak akan mengikuti bukan hanya pemilihan anggota DPR melainkan juga pemilihan  anggota  DPRD provinsi. Masalah pemerintahan  domestik telah menjadi  lingkup  hukum  hak  asasi  manusia  pada tingkat  internasional  dengan  memulainya  hak  untuk  partisipasi  politik  dan  hak atas  pemerintahan yang  demokratis  pembentukan  partai  politik  lokal  di  lindungi  berdasarkan  hukum  internasional asalkan  partai  itu  demokratis  dan  damai  kebebasan  berserikat (  freedoom  of  association  ) dilindungi  oleh  pasal  20  Deklarasi  Universal  Tentang  Hak-Hak  Manusia  dan  Kovenan Internasional  Hak-Hak  Sipil  Dan  Politik dan mencukupi  hak  bergabung dengan satu  partai politik atau  untuk  membentuk partai politik.
Tujuan di bentuknya partai politik lokal di provinsi papua banyak negara demokrasi memiliki partai  politik  yang mengandalkan dukungannya semata-mata pada suatu wilayah atau daerah saja dari  negara  itu  partai  politik  lokal  ini  memiliki  tujuan  yang  berbeda-beda  tetapi  pada  umumnya dapat di kategorikan menjadi tiga:
a. Hak minoritas partai politik lokal yang melindungi dan menunjukkan hak ekonomi, sosial, budaya, bahasa dan pendidikan dari kelompok minoritas tertentu.
b. Memperoleh otonomi partai politik lokal yang menginginkan otonomi untuk daerah mereka  atau  untuk  meningkatkan  otonomi yang  telah dimiliki oleh daerah ini.
c. Mencapai  kemerdekaan  partai  politik  lokal  yang  secara  ekprisip  memerlukan kemerdekaan  wilayah  mereka  dan  pembentukan  negara  baru  meskipun  negara dibenerkan  melarang  partai  separatis  dan  pro  kemerdekaan  yang  anti  demokrasi  fasis atau  menimbulkan  kekerasan  timbul  masalah  tentang  sikap  apa  yang  harus  diambil terhadap  partai politik separatis atau partai politik lokal.
Di provinsi Papua terdapat dua partai politik lokal papua yaitu:
a. Partai Papua Sejahtera dan
b. Partai Papua Bersatu
Dengan  visi  untuk  mensejahterakan  rakyat  Papua  serta  bertekad  menjaga  persatuan  dan kesatuan bangsa, menurut hemat penulis terdapat kekaburan norma dalam hal ini sikap pemerintah dalam  mengesahkan  partai  politik  lokal  di  provinsi  papua  bertentangan  dengan  peraturan
perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  karena  pemerintah  menganggap  bahwa  dengan  di bentuknya  partai  politik  lokal  di  Provinsi  Papua  masyarakat  Papua  yang  menginkan  pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menutut  hemat  penulis  hal  tersebut  tidak  akan  terjadi  karena  visi  partai  politik  lokal  di Provinsi Papua sudah sangat jelas bahwa untuk  mensejahterakan orang  asli  Papua  serta bertekad menjaga  persatuan  dan  kesatuan  bangsa,  dan  menutupi  pahaman  masyarakat  luar  Papua  dan pemerintah bahwa dengan terbentuknya partai politik lokal Papua bukan berarti bahwa masyarakat Papua  ingin  memisahkan  diri  dari  NKRI  dengan  terbentuknya  partai  tersebut  setidaknya  akan membawa  aspirasi  dari  pada  masyarakat  Papua  yang  selama  ini  mereka  harapkan  dan  selalu merindukan  kesejahteraan,  kemakmuran,  dan  merasa  hak- hak nya terpenuhi sebagai bagian dari Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Papua  sebagai  salah  satu  Daerah  yang  memiliki  Otonomi Khusus  sudah  seharusnya  dan  sudah  selayaknya  segala  sesuatu  yang  mengenai  ke  khususan  itu selalu harus di perhatikan, di pertimbangkan dan di realisasikan.
Seharusnya partai politik lokal Papua di sahkan dengan begitu aspirasi masyarakat Papua yang selama ini belum tersalurkan dengan baik bisa tersalurkan. Menutut hemat penulis atau padangan penulis bahwa partai politik lokal hadir bukan untuk ada diskriminasi tetapi sudah seharusnya ada dan  untuk  melayani  aspirasi  masyarakat  papua  pada  khhususnya  itu  sudah  seharusnya  dilakukan oleh pemeritah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, yang menjadi pertanyaan penulias adalah mengapa  di  daerah  Nangroe  Aceh  Darusalam  terdapat  partai  politik  lokal  dan  disahkan  oleh Kemendagri mengapa Provinsi Papua tidak di sahkan dan tidak mendapat persetujuan Kemendagri.
Dalam  ini  terjadi  kesenjangan  dan  terjadi  pilih  kasih  seharusnya  kalau  memang  ingin partai  politik  lokal  ditiadakan  atau  tidak  di  bentuk  di  daerah-  daerah  yang  mempunyai kekhususan, di Aceh juga sudah harusnya tidak di bentuk, karena akan menimbukan kecemburuan bagi daerah lain bahwa mengapa hanya  di  daerah Nagroe  Aceh  saja  yang  boleh  membetik  partai politik lokal sedangkan sudah sangat jelas dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Nomor 21  Tahun  2001  telah  memberikan  pelung  adanya  partai  politik  lokal  untuk  Propinsi  Papua  dan Papua  Barat.  Secara  khusus  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001  Tentang  Otonomi  Khusus Bagi  Propinsi Papua  yang kemudian diperbaharui oleh pemerintah pusat dengan Undang-Undang 35  Tahun  2008  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perpu) Nomor  1  Tahun  2001 Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2001  Tentang Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi  Papua Menjadi  Undang-Undang Pasal 28Ayat(1):
“pemilihan  umum  sesuai  dengan  peraturan  prundang-undangan,  A  meminta pertimbangan  kepada  MRP/MRPB  dalam  hal  seleksi  dan  rekrutmen  politik partainya,masing-masing.”
Berdasarkan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945 Bab VI  tentang pemerintahan Daerah pasal 18 ayat (1) mengatakan bahwa Negara  kesatuan  Republik  Indonesia  di bagi  atas  daerah-daerah  provinsi  dan  daerah  kabupaten  dan  kota  itu  mempunyai  pemerintahan daerah  yang  di  atur  Undang-Undang  dan  sesuai  dengan  ayat  (2)  bahwa  pemerintah  daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan.
Otonomi  daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan peraturan  perundangundangan.  Daerah  otonom,  selanjutnya  disebut  daerah,  adalah  kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan aspirasi  masyarakat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Desentralisasi  adalah penyerahan  wewenang  pemerintahan  oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah  tertentu. Tugas  pembantuan adalah  penugasan  dari  Pemerintah  kepada  daerah  dan/atau  desa  dari  pemerintah  provinsi kepada  kabupaten/kota  dan/atau  desa  serta  dari  pemerintah  kabupaten/kota  kepada  desa  untuk melaksanakan  tugas  tertentu.  Partai  poitik  yang  selanjutnya  disebut  parpol merupakan  keharusan dalam  kehidupan  partai  politik  modern  yang  demokratis.  Sebagai  suatu  organisasi,  parpol  secara ideal  dimaksudkan  untuk  mengaktifkan  dan  memobilisasi  rakyat,  mewakili  kepentingan  tertentu, memberikan  jalan  kompromi  bagi  pendapat  yang  saling  bersaing,  serta  menyediakan  secara maksimal kepemimpinan politik secara sah ( legitimate ). 1
Setelah  dibaca  dan  di  cermati  Undang-Undang  Dasar  1945  secara  tidak  langsung  Negara telah menyatakan dalam pasal 28
“ bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang ”.
1 Prof.H.A. Mukthie fedjar.partai politik dalam perkembangan sistem ketata negaraan indonesia ,in-TRANS Publising,Tlogomas Malang Jatim,2008,hal.15-16
Salah  satu  sarana  untuk  mewujudkan  kebebasan  berserikat  dan  berkumpul  itu adalah  dengan membentuk partai politik. Dengan membaca Pasal 28, tidak cukup kuat alasan untuk mengatakan bahwa UUD 1945 menutup ruang bagi kehadiran partai politik lokal.
“Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik pasal 1 Ayat (1) Partai politik adalah  organisasi  politik  yang  di  bentuk  oleh  sekelompok  warga  negara  republik  indonesia secara  suka  rela  atas  dasar  persamaan  kehendak  dan  cita-cita  untuk  memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat,bangsa,dan  negara  melalui  pemilihan  umum. ”
Ketentuan  tersebut  mengandung  makna  bahwa  partai  politik  dapat  dikatakan  sebagai representation of ideal. Dengan demikian parpol merupakan peralatan besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan  yang  mengkaitakannya  dengan  aksi  politik  di  dalam  masyarakat  lebih  luas.  Partai  politik Lokal  adalah  partai  politik  yang  hanya  ada  di  tingkat  daerah  (Provinsi,  Kabupaten,  atau  kota). Partai  politik  lokal  tidak  mempunyai  pengurus  di  tingkat  Nasional  lokal  ruang  lingkupnya  hanya terbatas  pada  satu  atau  beberapa  daerah.  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2002  Tentang  Partai Politik  hanya  mengakui  adanya  partai  politik  nasional  dan  tidak  mengakui  partai  politik  lokal. Tidak  hanya  itu,  Undang-Undang  tersebut  menghapuskan  setiap  partai  politik  lokal  untuk mempunyai pengurus tingkat Nasional yang berkedudukan di ibu kota Negara.
Jadi  partai  politik  lokal  tidak  boleh  mempunyai  Dewan  Pimpinan  Pusat  (DPP  atau Sejenisnya ). Penetapan jumlah parpol lokal untuk tahun 2019, Jumlah parpol lokal Aceh berjumlah 3 parpol lokal untuk pemilihan 2019, Jumlah parpol lokal Papua berjumalah 1 Partai Papua Bersatu ( PPB ) 15 .
Penetapan  partai  politik  lokal  Provinsi  Papua  searah  mencatat  partai  politik  lokal  bernama Partai Papua Bersatu (PPB) menjadi yang pertama di Papua mendaftar ke komisi pemilihan umum (  KPU)  Papua.  Partai  ini  resmi  mendaftar  untuk  ikut  pemilu  legislatif  (  pileg)  DPRD kabupaten/kota DPRPapua, DPR RI dan DPD 2019 mendatang. Rombongan ini partai politik lokal diterima  secara  langsung  oleh  komisioner  KPU  komisioner  KPU  Papua  Divisi  Hukum  di  kantor KPU DOK II Jayapura. Yang pasti KPU berpegang pada UU No.7 Tahun 2017 tentang  pemilihan umum  bagi  parpol  nasional  dan  PKPU  terkait  tahapan  dan  verifikasi  parpol  pileg  2019. Sehingga untuk keikut sertaan patai lokal pun ada landasan hukumnya.
Ketua DPP  PPB,  Kris  Fonataba “Pendaftaran tersebut merupakan komitmen  untuk  berbakti dan  membangun  papua.  Partai  papua  bersatu  telah  memiliki  29  kantor  DPD  d  29 kabupaten/kota  sehiga  dalam  waktu  dekat  pihik  DPD  PPB  akan  menyerahkan  SK
kepengurusan  tersebut.  Berdasarkan  Undang-  undang  otonomi  khusus  papua  Nomor  21  tahun 2001 pada  ayat ayat(1) v ’’ Dengan  alasan  ini
penduduk  Provinsi  Papua  berhak  membentuk  partai  politik  lokal  karena  sudah jelas bahwa masyarakat  Provinsi  Papua  di  perbolehkan  membentuk  partai  politik  lokal,  namun  dalam  hal pendirian partai politik lokal tidak diperbolehkan  untuk dibentuk  ini  menjadi  suatu  masalah  yang perlu dan ditangani oleh pemerintah pusat.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  inti  dari  permasalahan yang menjadi titik tolak penelitian adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah perkembangan partai politik lokal di provinsi papua ?
2. Apakah pembentukan partai politik lokal di provinsi papua sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ?

## C. Metode Penelitian
Metode Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi  pembentukan partai politik khususnya partai politik lokal dan bisa dijadikan suatu bahan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya ilmu Hukum dan khususnya Hukum Tata Negara serta memberikan  sumbangan  pemikiran  bagi  perkembangan  teori  Hukum  Tata  Negara  dalam perkembangan  dan  Eksistensi  partai  politik  lokal  di  Provinsi  Papua.  Untuk  memberikan  masukan tentang  bagaimana  eksitensi  dan  peran  partai  politik  lokal  dalam  menyerap  aspirasi-aspirasi masyarakat lokal dalam menyampaikan segala masukan tentang partai politik di Provinsi Papua.

## PEMBAHASAN

## A. Perkembangan Partai Politik Di Indonesia
Menurut  Partai  politik  mempunyai  posisi  ( status) dan  peranan (  Role) yang  sangat  penting dalam  setiap  sistem  demokrasi.  Partai  memainkan  peran  penghubung  yang  sangat  strategis  anra proses-proses  pemerintahan  dengan  warga  negara.bahkan  banyak  yang  berpendapat  bahwa  partai politiklah  yang  sebetulnya  menentukan  demokrasi,seperti  di  katakan  oleh  Schattscheider Oleh karena  itu  partai  politik  merupakan  pilar  yang  sangat  penting  untuk  di  perkuat  derajat kelembagaannya  dalam  setiap  sistem  politik  yang  demokratis.  Bahkan  oleh  Schattscheider  di katakan pula, Modern Democracy is untingkable save in trems of de parties .
Partai  politik  hanyalah  berfungsi  sebagai  alat  bagi  segelintir  orang  yang  kebetulan  beruntung berhasil  memenangkan  suara  rakyat  yang  mudah  di  kelabuhi,untuk  memaksakan  berlakunya kebijakan-kebijakan  publik  tertentu at the xpens of de general will atau kepentingan umum.
Oleh  karena  itu,  sistem  kepartaiaan  yang  baik  sangat  menentukan  bekerjanya  sistem  ketata negaraan berdasarkan prinsip checsks balences dalam arti yang luar.
Tentu saja partai politik merupakan salah satu bentuk pelembagaan sebagai wujud ekspresi ide- ide,  pikiran-pikiran,pandangan,dan  keyakinan  bebas  dalam  masyarakat  demokratis  di  samping partai  politik  bentuk  ekspresi  lainnya  terjelma  juga  dalam  wujud  kebebasaan  pers,kebebasaan berkumpul  atau  pun  kebebasaan  berserikat  melalui  organisasi-organisasi  nonpartai  politik  seperti lembaga  suadaya  masyarakat  (LSM)  organisasi-organisasi  kemasyarakatan  (ORMAS)  organisasi non pemerintah (NGO) dan lain sebagainya. 2
Kemerdekaan  berserikat  ( freedom  of  association )  dapat  dipahami  sebagai  kebebasan  yang dimiliki  oleh  setiap  orang  untuk  membentuk  suatu  perkumpulan  atau  perserikatan  bersama-sama dengan orang lain.  Bentuk perserikatan itu sendiri banyak macamnya, salah  satu di antaranya dan yang akan menjadi fokus dari penulisan ini, adalah partai politik khususnya partai politik lokal.
Dihubungkan  dengan  undang-undang  dasar  sebuah  negara,  maka  menurut  Soedarsono,  partai politik merupakan pelembagaan dari kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul yang telah  dijamin  oleh  undang-undang  dasar.  Hal  itu  berarti,  partai  politik  berfungsi  sebagai  pemberi wadah  dari  hak  yang  dimiliki  oleh  setiap  warga  negara  untuk  berserikat  atau berkumpul.  Dengan wadah  itu,  maka  apa  yang  menjadi  nilai,  keyakinan  atau tujuan  sekelompok  warga  negara  dapat mereka perjuangkan secara lebih sistematis dan dijamin oleh hukum.
Dengan  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2002,  sesungguhnya  diharapkan, selain  untuk  lebih  membuka  kesempatan  bagi  setiap  warga  negara  untuk  mewujudkan  keyakinan atau cita-cita politiknya melalui partai politik, juga membuka kesempatan bagi warga negara untuk memilih saluran aspirasi mereka. Dalam sistem kepartaian sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  2002,  telah  terdapat  268  (dua  ratus  enam  puluh  delapan)  partai  politik, dan  dari  jumlah  itu,  hanya  24  (dua  puluh  empat)  yang berhasil  ikut  serta  dalam  pemilihan  umum tahun 2004.
Banyaknya partai politik yang telah berdiri, di sisi lain ternyata masih menimbulkan rasa tidak puas  bagi  sebagian  masyarakat  di  daerah-daerah.  Sebagian  masyarakat  di  daerah  masih menganggap  aspirasi  mereka  belum  bisa  diperjuangkan  oleh  partai  politik  yang  ada  sekarang. Dalam jajak pendapat yang dilakukan oleh sebuah surat kabar, bahkan menunjukkan, bahwa tingkat kepuasan  masyarakat  terhadap  kinerja  partai  politik  dalam  menangkap  aspirasi  yang  ada  di masyarakat terus mengalami penurunan. Berdasarkan hasil jajak pendapat itu, terhitung sejak bulan
2 Jimly  Asshiddiqie, 2017pengatar  ilmu Hukum Tata Negara,Raja wali pers, jakarta,2017,hal 401/402
Februari  sampai  dengan  bulan  April  2006,  terdapat  sekitar  72,4%  (tujuh  puluh  dua  koma  empat persen)  suara  yang  menyatakan  ketidakpuasannya  terhadap  kinerja  partai  politik  dalam menangkap  aspirasi  yang  ada  di  masyarakat.  Di  lain  pihak,  yang  menyatakan  puas,  hanya sekitar 24,4% (dua puluh empat koma empat persen).
Secara garis besar, partai politik lokal dapat dipahami sebagai partai politik yang basis aktivitas politiknya  berada  di  suatu  wilayah  provinsi  tertentu.  Kepentingan  yang  menjadi  program  utama partai itupun adalah kepentingan yang bersifat lokal. Sebagai contoh, dalam praktik yang terjadi di Aceh,  maka  PRA  sebagai  partai  politik  lokal  Aceh  akan  menjalankan  aktivitas  politiknya  hanya untuk kepentingan politik lokal Aceh. Begitupun bila  dilihat  dari  keanggotaan  para  pengurusnya yang  berasal  dari  kalangan  rakyat  Aceh,  juga  dari  keberadaan  kantor  PRA  yang  bertempat  di wilayah- wilayah yang ada di Provinsi Aceh.
Keberadaan  partai  politik  lokal  di  Indonesia,  sebenarnya  bukan  merupakan  hal  yang  baru. Dalam perjalanan sejarah sistem kepartaian di Indonesia,  pernah  diwarnai  oleh  partai  politik  lokal, dan  partai  politik  lokal itu telah pula menjadi peserta dalam pemilihan umum tahun 1955.
Melihat  pada  hasil  pemilihan  umum  tahun  1955,  Herbert  Feith  telah  membagi  4  (empat) kelompok  partai  politik  yang  berhasil  mendapatkan  suara  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan Konstituante,  yaitu  partai  besar,  partai  menengah,  kelompok  kecil  yang  bercakupan  nasional,  dan kelompok  kecil  yang  bercakupan  daerah.  Kelompok  terakhir  itulah,  menurut  Feith,  bisa dikategorikan  sebagai  partai  yang  bersifat  kedaerahan  dan  kesukuan.  Beberapa  partai  politik  yang bersifat  kedaerahan  dan  kesukuan,  sebagai  contohnya  adalah  Partai  Rakyat  Desa,  Partai  Rakyat Indonesia  Merdeka,  Gerakan  Pilihan  Sunda,  Partai  Tani  Indonesia,  dan  Gerakan Banteng  di  Jawa Barat.  Selain  itu,  terdapat  pula  Grinda  di  Yogyakarta  dan  Partai  Persatuan  Daya  di  Kalimantan Barat.
Di  antara  beberapa  contoh  partai  politik  yang  dapat  dianggap  sebagai  partai  politik  lokal tersebut, bahkan ada sebuah partai politik yang menjadi sangat populer di daerah asalnya. Partai itu adalah  Partai  Persatuan  Daya  di  Kalimantan  Barat.  Hasil  pemilihan  umum  untuk  Dewan Perwakilan Rakyat tahun 1955 menunjukkan bahwa Partai Persatuan Daya, untuk daerah pemilihan Kalimantan  Barat,  berhasil  menempati  urutan  ke  dua  di  bawah  Masyumi  yang  menempati  urutan pertama.
Mengenai  keberadaan partai  politik  lokal  pada  sistem  kepartaian  di  Indonesia  masa  sekarang, beberapa pendapat telah mengemuka. Beberapa pendapat itu, sebagian telah memahami kebutuhan munculnya partai politik lokal. Secara umum, tujuan dibentuknya partai politik lokal adalah untuk
melindungi,  memperjuangkan  hak  ekonomi,  sosial,  budaya,  dan  bahasa  kelompok  masyarakat tertentu.  Dengan  partai  politik  lokal,  maka  akan  memberikan  kesempatan  yang  besar  bagi terciptanya partisipasi politik masyarakat daerah dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Menurut J. Kristiadi, timbulnya partai politik lokal setidaknya  berkaitan erat dengan 2 (dua)  alasan  pokok Pertama,  masyarakat Indonesia yang  beragam  dengan wilayah  yang amat luas  harus mempunyai instrumen  politik  yang  benar-benar  dapat  menampung  seluruh  aspirasi  masyarakat  daerah.  Partai politik  berskala  nasional  tidak  akan  dapat  menampung  dan  mengagregasikan  kepentingan masyarakat  di  daerah  yang  beragam.  Kedua,  dengan  diselenggarakannya  pemilihan  kepala  daerah langsung, seharusnya masyarakat di daerah diberi kesempatan membentuk partai lokal agar calon- calon kepala daerah benar- benar kandidat yang mereka kehendaki, dan dianggap merupakan sosok yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat daerah.
Sebagian  pihak  memang  ada  yang  mengkhawatirkan  munculnya  partai  politik  lokal  dapat mendorong  munculnya  atau  menguatnya  aspirasi  separatisme,  yang  salah  satunya  seperti  pernah diungkapkan  oleh  Megawati  Soekarnoputri  dari  Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  (PDIP). Jika dicermati lebih lanjut,  maka pendapat  yang mengaitkan antara keberadaan partai politik lokal dengan  aspirasi  separatisme,  dapatlah  dikatakan  terlalu  terburu-buru.  Menurut  pendapat  Kristiadi, separatisme  akan  timbul  bukan  karena  keberadaan  partai  lokal,  tetapi  karena  ketidakadilan, kesewenang- wenangan, tersumbatnya aspirasi di suatu daerah, dan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan lainnya.
sangatlah tidak tepat untuk mengatakan bahwa partai politik lokal dapat menjadi sumber bagi disintegrasi. Partai politik lokal malah dapat menjadi sarana kritik atas praktik ketidakadilan dalam sebuah  negara.  Dengan  demikian,  kehadiran  partai  politik  lokal  justru  dapat  dijadikan  instrumen bagi masyarakat di daerah untuk menyalurkan aspirasi mereka. Karena itu, keberadaan partai politik lokal  dalam  perspektif transformasi  politik  yang saat ini  sedang  berlangsung  merupakan  sesuatu yang  tidak  dapat  ditawar-tawar  lagi  dan  juga  merupakan  bagian  dari  proses  demokratisasi  yang berintikan adanya proses partisipasi seluruh masyarakat dalam proses pembangunan.
Partai  Papua  Bersatu  yang  merupakan  salah  satu  partai  lokal  (parlok)  di  Bumi  Cendrawasih dibekukan  sementara  oleh  Kementerian  Hukum  dan  HAM  (Kemenkumham),  dimana  alasan  dari pembekuan  ini  dilakukan  adalah  disebabkan  adanya  gugatan  yudisial  review  terhadap  Pasal  28 Undang-  Undang  Otonomi  Khusus  atau  UU  Otsus  Nomor  21  Tahun  2001  yang  kemudian diperbaharui  dengan  UU  Nomor  35  Tahun  2008  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang  Undang  (Perpu)  Nomor  1  Tahun. 2008  tentang  Perubahan Atas  UU  Nomor
21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua menjadi UU Nomor 35 Tahun 2008 (Otsus) yang berkaitan dengan pembentukan partai oleh masyarakat Papua.
Sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  28  Ayat  (1)  yang  menyatakan,  bahwa  “Penduduk Provinsi  Papua  dapat  membentuk  Partai  Politik”,  dan  selanjutnya  pada  Ayat  (2)  dinyatakan, bahwa  “Tata  cara  pembentukan  partai  politik  dan  keikutsertaan  dalam  pemilihan  umum  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan”.  Selanjutnya  dalam  Ayat  (3)  disebutkan,  bahwa “Rekruitment  politik  oleh  partai  politik  di  Provinsi  Papua  dilakukan  dengan  memprioritaskan masyarakat  asli  Papua”  dan  Ayat  (4)  menyatakan  “Partai  politik  (lokal)  wajib  meminta pertimbangan  kepada  MRP/MRPB  dalam  hal  seleksi  dan  rekrutment  politik  partainya  masing- masing”. Melihat ketentuan pada Ayat 1 hingga Ayat 4 dari Pasal 28 diatas, sedikit banyaknya saat ini menimbulkan polemik tentang apakah bisa rakyat Papua membentuk partai politik yang bersifat partai  lokal. Terjadinya  polemik  ini  disebabkan  ketentuan  dalam  Pasal 28  tidak  ada  menyebutkan secara tegas tentang kata “partai politik lokal”, tetapi penduduk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat  dapat  membentuk  parpol  lokal.  Namun  terkait  polemik  dan  perdebatan  tentang  partai  lokal Papua  Bersatu  ini,  KPU  Provinsi  Papua  juga  telah  menerima  surat  dari  Kemenkumham  untuk pembekuan sementara, disebabkan menurut Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) perlu dilakukan  yudisial  review  agar  statusnya  jelas  dan  sesuai  dengan  undang-  undang,  serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

## B. Perkembangan Partai Politik Di Papua
UndangSejarah  singkat  pembentukkan  partai  politik  lokal  papua  salah  satu  putra  asli  papua Kris  Fonataba  pendiri  partai  politik  lokal  papua(  parpol)  Papua  Bersatu  menututnya  dengan terbentuknya  partai  papua  bersatu  merupakan  pengikat  orang  asli  papua(OAP)  akan  amanat Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus(Otsus) Papua.menurut Kris Fonataba berjuang orang tahu dalam  Undang-Undang  Otonomi  Khusus  Papua  mengamanatkan  orang  asli  Papua  dapat mendirikan  parpol  Lokal,seperti  Aceh.  Supaya  orang  asli  papua  sadar,kalau  Negara memerintahkan  dapat  membuat  parpol  Lokal  upayah  yang  di  lakukan  tidak  di  dukung  maksimal semua  orang  Papua,maupun  pejabat  yang  ada  ini  sehingga  prosesnya  sedikit  mengalami  kendala kalau saja semua orang papua mendukung sudah ada parpol lokal di papua
Awal  oktober  2017  pengurus  parpol  lokal  papua  Bersatu  mendaftar  ke  KPU  Papua  guna mengikuti  pemilu  Legislatif  (Pileg)  2019  Untuk  anggota  DPRD  Kabupaten,Kota  DPR  Papua, DPR-RI  dan  DPD-RI.sejarah  mencatat ini pertama kalinya Parpol lokal Papua terdaftar ke KPU.
Ini merupakan Implementasi Undang-Undang Otsus Papua, dalam Bab VII pasal 28 Ayat 1, orang asli papua berhak mendirikan Parpol Lokal”.
Sejak  di  bukanya  pendaftaran  bagi  parpol  yang  ikut  dalam  kompetisi  pilkada  2019  beberapa waktu lalu di KPUD Mimika. Salah satu parpol lokal yang resmi terdaftar sebagai peserta pemilu adalah  partai  papua  Bersatu(PPB).  Selain  ini  partai  tersebut  tinggal  menunggu  verifikasi  parpol dari KPUD Mimika.
“Setelah  lama  di  nanti-nanti  rakyat  Papua  akhirnya  Partai  Papua  Bersatu  resmi  terdaftar  di KPUD  Mimika,pada  selasa(17/10)  malam  dengan  menerima  tanda  terima  pendaftaran.Dengan resmi  terdaftar  maka  kami  selaku  pimpinan  partai  siap  menunggu  proses  verifikasi  faktual  dari KPUD  Mimika,  tegas  ketua  partai  “PPB”(  Peanus  Uamang  saat  bertandang  ke  redaksi  harian Papua,  Rabu  (18/10)  siang.  Peanus  berharap,KPUD  Mimika  dapat  mengakomodir  keberadaan partai  lokal sebagai  imlementasi  dari Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus  Bagi  Provinsi  Papua.  “  kami  tau  bahwa  partai  ini  merupakan  partai  politik  partama yang  patut  dicatat  dalam  sejarah  di  papua  dalam  persiapan  keikut  sertaan  dalam  pemilu  daerah pada tahun 2019 mendatang” ungkap (peanus Uamang).
Peanus  mengatakan,keterlibatan  partai  lokal  tertuang  dalam  Amandemen  UUD  1945  dan implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus(Otsus) dalam Bab VII  pasal  28  Ayat(1)  dimana  orang  asli  Papua  berhak  mendirikan  partai  politik.  Setelah  resmi terdaftar,PPB  dan  nantinya  lolos  sebagai  salah  satu  peserta  dalam  pemilu  maka  terget  kmi adalah  mengejar  dan  siap  merebut  kursi di  parlemen  dan  provinsi  di  tahun  2019 mendatang”,kata ketua PPB wilayah Mimika.
Seperti  di  ketahui  KPUD  Mimika menyatakan,  dari  hasil  verifikasi pendaftaran partai politk sebanyak  17  salah  satu  di  antaranya  adalah  Partai  Lokal  Resmi  terdaftar.  Salah  satu  daerah  di wilayah papua yang akan melaksanakan pesta Demokrasi pada Tahun 2019 yaitu Mimika menurut penuturan  KPUD  Mimika  partai  yang  mendaftar  di  KPUD  Mimika  adalah  Partai  Solidaritas Indonesia(PSI).Partai Persatuan Indonesia (Perindo).
Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sedahtra (PKS), Partai Bulan Bintang(PBB),Partai Kebangkitan Bangsa(PKB),partai Berkarya,Partai Garuda,Partai Demokrasi Inesia Perjuangan(PDIP),  Partai  Persatuan  Pembangunan(PPP),  partai  Amanat  Nasional  (PAN),Partai Gerakan Indonesia Raya(Gerindra),dan Partai Nasional Demokrat,dan Partai Papua Bersatu(Partai Lokal). 18 Dari  data  yang  di  peroleh  membuktikan  bahwa  Partai  Politk  Lokal  Papua  bersatu Mampu  bersangi  dengan  Partai  Nasional  Sebagai  Implementasi  dari  Undang-Undang  Nomor  21
Tahun  2001  Tentang  Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi  Papua  Segabai  wajah  aspirasi  masyarakat Papua.
Otonomi  khusus(otsus)  Papua  akan  berakhir  Tahun  2021,tetapi  salah  satu  amanat  Undang- undang  Otsus  yaitu  pembentukan  partai  politik  lokal,belum  dilaksanakan.  Bebearapa  tahun  lalu masyarakat  asli  papua  membentuk  partai  politik  lokal.DPR  Papua  kemudian  mengeluarkan peraturan  Daerah  Khusus( perdasus  ) parpol lokal.Namun  upaya  itu  kandas  di tangan pemerintah pusat di jakarta.Menteri Hukum dan HAM membatalkan SK parpol lokal papua Bersatu. Menteri dalam  Negeri  juga  menolak  perdasus  parpol  lokal  tanpa  alasan  yang  jelas.  Dengan  adanya pembatalan  perdasus  partai  lokal  tersebut  salah  satu  perwakilan  masyarakat  papua  yang menginginkan  pendirian  parpol  lokal  di  papua  yaitu  Natan  Pahabol  meluapkan  kekesalannya dengan  berkata”  kalau  memang  ada  hal  yang  perlu  diperbaiki  dalam  perdasus  itu  disampaikan kepada  kami.dengan  duduk  membahasnya  secara  bersama.Papau  akan  mengajak  Majelis  Rakyat Papua  (MRP)  sebagai  lembaga  kultural  berupayah  bersama  mendorong  pengakuan  perdasus  dan keberadaan parpol lokal di papua sebelum era otsus berakhir. “Parpol Lokal perlu segerah dibentuk untuk  mengakomodasi  hak  asli  orang  papua.Tak  ada  alasan  pemerintah  pusat  Tidak  setujuah karena ini amanat Undang-Undang Otsus.
Ditengah  carut  marutnya  pencalonan  kepala  daerah  di  papua  ,ketika  mahar  politik  yang menguntungkan  kandidat  berduit  takakan  di  hindari  keberadaan  parpol  lokal  di  angkap perlu.parpol  lokal  disebut  dapat  menjadi  solusi  pemutus  mata  rantai  politik  transaksional,yang dilakukan oknum- oknum pengurus partai nasional di tingkat pengurus pusat.”jika hanya berharap pada  parpol  nasional  yang  keputusannya  ada  pada  pengurus  partai  di  pusat,sulit  memunculkan figur yang benar-benar di dukung masyarakat karena rekomendasi dukungan parpol akan bermaura pada mahar politik. Keberdaan parpol lokal dan perdasusnya tidak nya di tolak pemerintah  pusat. Di  papua  ini  masih  menjadi  perdebatan  ada  pihak  yang  menyetujui  pembentukan  partai  politik lokal.
Namun ada juga  yang menilai tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.Amanat bab VII pasal 28  Ayat  (1)  dalam  Undang-undang  Otsus  Papua  yang  menyebut,orang  asli  papua  berhak mendirikan  partai  politik,  bukan  partai  politik  lokal  ,sehingga  tidak  cukup  kuat  dijadikan  acuan hukum  pendirian  partai  politik  lokal.maka  perlu  petujuk  hukum  lebih  lanjut  atau judicial review ke  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  untuk  dapat  kepestian  hukum  makna  pasal  28  ayat  (1) dalam  Undang-undang  Otsus  Papua  supaya  tidak terjadi multi tafsir. Pembentukan partai politik Lokal  di  Papua  sudah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Kemerdekaan  berserikat
( freedom  of  association )  dapat  dipahami  sebagai  kebebarasan  yang  dimiliki  oleh  setiap  orang untuk  membentuk  suatu  perkumpulan  atau  perserikatan  bersama-sama  dengan  orang  lain.Bentuk perserikatan  itu  banyak  macamnya,salah  satu  diantaranya,dan  yang  akan  menjadi  fokus  dari penulisan  ini  adalah  partai politik lokal papua.
Dalam  hukum  positif  Indonesia  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2002  tentang  partai politik,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua dapat dijadikan  pasal  untuk  menganalisis  keberadaan  partai  politik  lokal.  Menurut  Undang  –Undang Nomor  31  Tahun2002  tentang  partai  politik  pasal  2  ayat(1)  menegaskan  bahwa’’partai  politik didirikan dan di bentuk oleh sekurang-kurangnya  50 (lima puluh) orang  warga  Negara  Republik Indonesia yang  telah  berusia  21(dua  puluh satu)  tahun dengan  akta  notaris”.  Apabila  persyaratan pembentukan  partai  politk  hanya  sebatas  ketentuan  itu,maka  dapat  dipastikan  tidak  sulit membentuk partai politik lokal.
Akan menjadi menarik apa bila selanjutnya memperhatikan Undang- Undang Nomor 21 tahun 2001  tentang  otonomi  khusus  bagi  provinsi  papua.sekilas  mungkin  inilah  satu-satunya  Undang- Undang  yang  lebih  dapat  merakomodasi  berdirinya  partai  politik  lokal  papua.pada  Undang- Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua,Bab VII tentang partai politik,pasal  28  ayat(1)-nya  menjelaskan  bahwa:’’penduduk  provinsi  papua  dapat  membentuk partai  politik’’.  Meskipun  tidak  secara  eksplisit,ketentuan  pasal  28  ayat(1)  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2001  itu  sering  dianggap  sebgai  pelung  untuk  membentuk  partai  politik  lokal. Apa lagi dalam ayat (3) nya menegaskan bahwa:’’ Rekrutmen oleh partai politik di provinsi papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli papua’’.
Dengan  adanya  Undang-Undang  Otonomi  Khusus  Provinsi  Papua  sudah  sangat  jelas  bahwa Negara  Indoneasia  memberikan  peluang  untuk  orang  asli  papua  dapat  membentuk  partai politiknya.  Dengan  demikian,undang-Undang  Nomor  21  tahun  2001  sebenarnya  dapat  dianggap sebagai  produk  hukum  yang  memiiki  kontraksi  didalamnya.  Disatu  sisi,  Undang-Undang  Nomor 21  tahun  2001  telah  mengakomodir  keinginan  masyarakat  papua  unuk  mendirikan  partai  politik lokal  yang  diharapkan  dapat  menjadi  saran  untuk  memperjuangkan  perwujudan  aspirasi masyarakat  papua.  Namun  di  sisi  lain  upaya  mengakomodir  keinginan  untuk  mendirikan  partai politik lokal itu di kembalikan kepada” sesuai dengan peraturan PerUndang- Undangan”.
Artinya,tetap  saja,keinginan  untuk  mendirikan  partai  politik  lokal  itu  dihambat  melalui mekanisme  hukum  yang  mengatur  sistem  kepartaian  Indonesia.keadaan  itu  memang
disayangkan,karena  untuk  melakukan  desentralisasi  politik.  Kehadiran  partai  politk  lokal  papua merupakan kenescayaan.
Perbandingan  Antara  partai  politik  Lokal  Aceh  dan  partai  politik  Lokal  Papua,  Empat  partai lokal Aceh yang mengikuti pengundingan dan penetapan nomor urut.sebagai partai politik perserta pemilu  2019.  Otonomi  Khusus  (Otsus)  Papua  akan  berakhir  tahun  2021,  tetapi  salah  satu  amanat Undang- Undang Otsus, yaitu pembentukan partai lokal, belum dilaksanakan. Beberapa tahun lalu, masyarakat  asli  Papua  membentuk  parpol  lokal.  DPR  Papua  kemudian  mengeluarkan  peraturan daerah  khusus  (perdasus)  parpol  lokal.  Namun,  upaya  itu  kandas  di  tangan  Pemerintah  pusat  di Jakarta.  Menteri  Hukum  dan  HAM  membatalkan  SK  parpol  lokal,  Partai  Papua  Bersatu.  Menteri Dalam  Negeri  juga  menolak  perdasus  parpol  lokal,  tanpa  alasan  jelas.  “Kalau  memang  ada  hal yang  perlu  diperbaiki  dalam  perdasus  itu,  mestinya  disampaikan  kepada  kami. Sumber:  tabloit djobi. Com
Partai  Papua  Bersatu  adalah  satu-satunya  Partai  politik  lokal  papua  sudah  terdaftar  di  KPU Provinsi  sebagai  salah  satu  parpol  peserta  pemilu tahun  2019,salah  satu kota  di  provinsi  papua yaitu  Mimika  sudah partai lokal Papua Bersatu telah terdaftar di KPUD Mimika,dengan kehadiran partai  lokal  di  provinsi  papua  diharapakan  dapat  mengakomodir  segala  aspirasi  dan  harapan masyarakat  papua  dan  dengan  terbentuknya  partai  undang-undang otonomi khusus.

## KESIMPULAN
Ternyata sampai dengan saat ini perkembangan partai politik lokal Papua mengalami kendala karena  partai  Raperdasusnya  di  batalkan  Oleh  Kemenkum  HAM  dan  pembetalan  pembentukan partai  politik  lokal  oleh  Kementerian  Dalam  Negeri,  dengan  alasan  akan  diajukan  Revisi  pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua  pada Bab VII  Tentang  Partai  Politik  Lokal.  Sudah  sesuai  dengan  dengan  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2001 Tentang  Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi  Papua  karena  amanat  undang  -  undang  ini mengamanatkan  masyarakat  Papua  untuk  membentuk  partai  Politik  Lokal  Papua  sesuai  dengan amat undang-undang Otsus, tetapi sampai saat ini amat itu belum di laksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA
H.A. Mukthie Fedjar, 2008, Partai Politik Dalam Perkembangan Sistem Ketata Negaraan Indonesia ,in-TRANS Publising,Tlogomas Malang Jatim.
Jimly  Asshiddiqie, ,2017, Pengatar  ilmu Hukum Tata Negara , Raja wali pers, jakarta.