## Jurnal Pewarta Indonesia
Volume 1 No 1 – 2019, page 1-14 Available online at http://pewarta.org

## Kepemilikan Media dan Isi Pemberitaan Koran Tempo
Lestari Nurhajati 1 dan Xenia Angelica Wijayanto 2
Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi LSPR Jakarta Jl. KH Mas Mansyur No. 35, Jakarta – Indonesia
1 Lestari.n@lspr.edu, 2 Xenia.aw@lspr.edu
DOI: https://doi.org/10.25008/jpi.v1i1.1
Subimitted : 06 Februay 2019, Revised : 12  February 2019, Published : 30 Maret 2019
Abstrak  -  Kepemilikan  media,  khususnya  surat  kabar  di  Indonesia  saat  ini  menunjukkan  pemusatan kepemilikan, terpusat pada beberapa nama pemilik modal seperti Kompas Group, Jawa Pos Grup, Globe Media Grop, Media Indonesia grup, dan Tempo Inti Media. Situasi ini menjadikan keberagaman isi media (diversity content) tidak terjadi karena tidak ada keberagaman pemilik (diversity ownership). Akibatnya terjadi  proses  industri  budaya  bersifat  massal.  Dari  kondisi  tersebut  kepentingan  dan  pemilik  media harusnya diabaikan, namun dalam prakteknya di Indonesia sulit dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  bagaimana  media,  khususnya  Koran  Tempo  bisa  bersikap  berimbang  menyiarkan pemberitaan  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  para  pemiliknya.  Masalah  penelitian  ini  adalah bagaimana  kepemilikan  dan  isi  pemberitaan  Koran  Tempo  dilihat  dari  perspektif  strukturasi  Giddens. Hasil  penelitian  ini  menunjukan,  isi  Koran  Tempo  tidak  semata-mata  mempublikasi  apa-apa  yang diharapkan  oleh  pemilik  modal.  Namun  tetap  berkiblat  dari  rapat  redaksi,  ide  dan  gagasan  dari  para anggota redaksi.  Kesimpulan penelitian  ini adalah isi pemberitaan Koran Tempo   yang disajikan tidak semata-mata  mengikuti  kebutuhan  pemilik  modal  yang  dianggap  menjadi  penentu  isi  dari  surat  kabar sebagai bagian dari industri budaya.
Kata Kunci: Keberagaman Isi, Kepemilikan Media, Regulasi, Industri Budaya, Koran Tempo

## Pendahuluan
Ketika  tahun  1998  Orde  Baru berakhir, pemerintahan reformasi di bawah Presiden  BJ  Habibie  menerbitkan  Undang Undang  Pers  No.  40  tahun  1999  yang merupakan pintu masuk kebebasan bermedia  di  Indonesia.  Kebebasan  pers , bisnis  pers,  dewan  pers,  fungsi  pers,  dan segala  hal  yang  berkaitan  dengan  pers dipayungi  oleh  undang-undang  tersebut. Kondisi  itu  seolah  menjadi  euforia  bagi pers  Indonesia.  Media  baru  bermunculan dengan cepat. Selama 32 tahun Orde Baru, hanya  ada  289  media  cetak,  enam  stasiun televisi dan 740 radio.
Pada  tahun  2000,  jumlah  media cetak  melonjak  enam  kali  lipat,  menjadi 1.687  penerbitan.  Jika  dihitung  dengan skala waktu, berarti setahun pasca terbitnya Undang  Undang  Pers,  telah  lahir  1.389
media cetak,140 per bulan atau hampir lima media  per  hari.  Pada  tahun  2008,  jumlah media  cetak  itu  tinggal  830,  televisi  60 stasiun, radio berizin 2.000, dan radio tanpa izin  mencapai  10  ribu.  Jumlah  wartawan mencapai
40 ribuan
(http://korandigital.com/?pg=articles&artic le=10722).
Menurut  data  Serikat  Perusahaan
Suratkabar  (SPS)  Pusat,  jumlah  media cetak  di  Indonesia  hingga  Juni  2009 mencapai  951 title atau  jenis,  turun  dari 1.008 title pada  tahun  2008  lalu  (SPS, 2009). Jika  dilihat  dari readership  share, industri  surat  kabar  nasional  dalam  kurun waktu 1997-2007 menunjukkan kecenderungan  menurunnya share koran- koran besar. Misalnya, Kompas mengalami penurunan  sebesar  4%  dari  awalnya  22%
menjadi 18% dan Pikiran Rakyat menurun dari 8% menjadi 4% (Nastiti, 2011).
Hasil  survei  Nielsen  menunjukkan, angka  pembaca  koran  menurun  secara signifikan,  dari  28  persen  pada  kuartal pertama  tahun  2005  menjadi  19%  pada kuartal kedua tahun
2009
( http://kesehatan.kompas.com/read/2009/07/16
/16015757/survei.nielsen.pembaca.media.ceta k.makin.turun). Sejalan dengan kecenderungan  menurunnya readership share koran-koran  besar  sebelum  dan setelah  reformasi,  dapat  diketahui  oplah penjualan  surat  kabar  besar  cenderung mengalami  penurunan  ketika  sebelum reformasi  (1998)  dan  setelah  reformasi (Nastiti, 2011).
Walaupun  jumlah  surat  kabar menurun dan ruang pasar semakin sempit, tetap  ada  sejumlah  surat  kabar  Indonesia yang  dapat  bertahan  dan  sukses.  Namun yang disayangkan, jumlah tersebut apabila dilihat dari kepemilikannya, terpusat hanya pada beberapa pemilik modal.
Surat  kabar  dengan  jumlah  tiras lima  besar  di  Indonesia,  yakni  Kompas (509.000),  Jawa  Pos  (433.000),  Suara Pembaharuan  (239.000),  Media  Indonesia (200.000),  dan  Koran  Tempo  (200.000), empat di antaranya merupakan grup media dengan kepemilikan modal terpusat (Nainggolan, 2017).
Kelima kelompok terbesar media di
Indonesia  itu  adaah: Pertama ,  Surat  kabar Kompas,  merupakan  bagian  dari  Kompas Gramedia  Group  (Jakob  Oetama)  yang turut  memiliki  The  Jakarta  Post,  Kontan, Tribun,  Majalah  Hai,  Kawanku,  Nakita, Intisari, Kompas TV, dan Sonora FM.
Kedua, Surat  kabar  Jawa  Pos  dari Jawa  Pos  Group  (Dahlan  Iskan)  dengan Radar  di  beberapa  daerah,  Lombok  Post, Rakyat  Merdeka,  Satelit  News,  Indopos, Radar TV, dan JTV Surabaya.
Ketiga adalah  Media  Indonesia dengan  Media  Indonesia  Group  (Surya Paloh) yang memiliki Metro TV, Lampung Post , Borneo News dan
mediaindonesia.com .
Keempat, adalah BeritaSatu Media Holdings  (di  bawah  Lippo  Group    milik John  Ryadi)  yang    memiliki  The  Jakarta Globe , Globe  Asia , The  Peak , Investor Daily , Kemang  Buzz , Campus  Asia , Student Globe , The Straits Times , Investor , Suara  Pembaruan , stasiun  televisi QTV , BeritaSatu  TV,  First  Media  dan  portal berita beritasatu.com .
Kelima :  Koran  Tempo  dari  grup Tempo  Inti  Media  (Gunawan  Mohamad, Fikri  Jufri  dan  Ciputra)  yang  memiliki media  online  Tempo  Interaktif,  Koran Tempo,  majalah  berita  mingguan  Tempo, majalah  U  Magazine  dan    majalah Travelounge.
Kebebasan  pers  dan  sekaligus perkembangan teknologi kemudian menjadi  salah  satu  penyebab  utama perkembangan  media  sebagai  bagian  dari industri  budaya.  Tidak  hanya  jumlah  dan jenis  media  yang  makin  berkembang,  isi media seharusnya juga makin beragam.
Namun  dalam  prakteknya,  hal  ini tidak  terjadi.  Bahkan,  terlihat  trend  yang makin  jelas,  seorang  pemilik  media menggunakan  medianya  sebagai  sarana untuk  menyuarakan  kepentingan  politik, ekonomi, maupun kepentingan individunya.
Penelitian  yang  dilakukan  Fasta (2006),  mengeksplorasi  kontestasi  antara kepemilikan  silang  Hary  Tanoesoedibjo dengan  pemberitaan  di  RCTI,  Trijaya  FM dan Trust. Ternyata isi medianya mengandung  pemberitaan  yang  dikemas untuk kepentingan pemiliknya.
Kondisi  yang  makin  nyata  bisa diamati langsung saat ini. Sangat dimungkinkan para pemilik saham mencampuri  isi  berita  di  medianya. Misalnya  Ciputra  sebagai  salah  seorang pemilik  PT.  Tempo  Inti  Media  (Temp Interaktif.com,  Majalah  Tempo  Edisi Indonesia  dan  Inggris,  Koran  Tempo, Majalah  U,  Majalah  Travelounge,  Tempo TV),  kemudian  Surya  Paloh  sebagai pemilik  Media  Group  (Koran  Media Indonesi, MediaIndonesia.com, Metro TV, MetroTVnews.com),  dan Aburizal Bakrie,
pemilik  Viva  Media  Group  (ANTV,  TV One, VivaNews.com). Gambaran  tersebut  makin  tampak jelas ketika melihat beberapa perbandingan tersebut di bawah ini.

## Tabel 1. Korelasi antara Kepemilikan dan Isi Media
Media dengan isu berkaitan dengan sang pemilik  Media lain sebagai pembanding
Tempo Interaktif (17 Maret 2003),
Judul: Tentang Kekerasan Terhadap Kami Isi: Ciputra sebagai salah satu owner Tempo mendatangi Tommy, tetapi tidak ada kesepakatan apapun karena Ciputra tidak bisa mempengaruhi Redaksi Tempo Gatra.com (11 Maret 2003), Judul: Ciputra Siap Jadi Jembatan Tempo-Tomy Winata Isi:  Ciputra, yang tahu bahwa sebagai owner tidak bisa mencampuri urusan redaksi Tempo, tapi dia siap menjadi jembatan bagi upaya penyelesaian perselisihan antara Tempo dan pengusaha Tomy Winata.
MediaIndonesia.com (24 Desmber 2010), Judul: Jusuf Kalla: Surya Paloh tidak Langgar AD/ART Golkar
Isi: Mantan ketua umum Parta Golkar, Jusuf Kalla membantah isu-isu yang beredar kalau partainya akan memecat Surya
Paloh. Menurutnya posisi Surya di Nasional Demokrat itu tidak melanggar Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/ART).
Primaonline.com (24 Juni 2010),
Judul: Sekjen Golkar: Nasdem bentuk sakit hati Surya Paloh Isi: Nasdem disebutkan oleh Sekjen Golkar Idrus Marham,  berdiri karena adanya sakit hati dari Surya Paloh yang kalah dalam pemilihan ketua umum di Munas VIII Golkar di Pekanbaru.
VivaNews.com (9 Februari 2009),
Judul: Buka-bukaan Soal Lapindo Aburizal Bakrie: Saya Pikir Bakal Dimusuhin Di luar perkiraan, Aburizal merasa sangat terkejut atas penerimaan warga Sidoarjo. Isi: "Saya datang kesana, saya pikir bakal dimusuhin tetapi mereka malah cium tangan. Saya juga dipeluk-peluk. Saya sangat mengucapkan banyak terima kasih," ujar Aburizal.
TempoInteraktif (15 Maret 2009),
Judul: Korban Lapindo Akan Datangi Rumah Ibu Aburizal Bakrie Isi: Sekitar 15 orang perwakilan korban lumpur Lapindo, Porong,
Sidoarjo, Jawa Timur akan bertamu ke rumah ibu dari  Aburizal Bakrie. "Kami mau bertamu, memberitahu kepada ibunda Ical bahwa kami ingin pembayaran ganti rugi 80 persen seperti yang dijanjikan, bukan membayar angsuran 15 juta," ujar wakil warga, Paring Waluyo Utomo.

## Sumber: Data olahan peneliti
Seringkali  otoritas  kepemilikan media  tidak  terlalu  diperhatikan  oleh banyak pihak. Termasuk juga di Indonesia. Hal  ini  dikarenakan  ada  anggapan,  sudah seharusnya kepemilikan tidak berpengaruh terhadap isi media tersebut. Bahkan dalam UU  Pers  No  40  tahun  1999,  pada  Bab  VI yang  mengatur  tentang  Perusahaan  Pers (dengan  poin  enam  pasal  dari  pasal  9-14), tidak satupun  berisikan aturan pembatasan hubungan antara isi media dengan kepemilikan.
Sementara  itu  pada  UU  Penyiaran No  32  tahun  2002  hanya  terdapat  1  pasal yang  mengatur  tentang  larangan  monopoli kepemilikan  media  (Pasal  18),  sementara yang mengatur tentang pelarangan monopoli  isi  siaran  hanya  diatur  dengan Pasal  36  Ayat  4,  yakni:  Isi  siaran  wajib dijaga  netralitasnya  dan  tidak  boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.  Tidak  terdapat  satu  pun  pasal maupun ayat yang secara eksplisit
mengatur  dan  membatasi  antara  isi  media dengan ikut campurnya sang pemilik.
Selama ini media menilai keberadaan  kedua  UU  Pers  dan  UU Penyiaran  tersebut  sudah  cukup  untuk mengontrol  keberadaan  pers  di  Indonesia. Tentu  saja  dengan  asumsi  bahwa  masing- masing  media  memiliki self  regulation untuk  mengontrol  isi  medianya,  tanpa campur  tangan owner .  Tetapi  dalam kenyataannya  hal  ini  tidak  terjadi  begitu saja. Barangkali bisa dikatakan hingga saat ini, kondisi ideal menjaga keberagaman isi media  dan  memisahkan  kepemilikan dengan  isi  media,  bisa  dilakukan  oleh Koran  Tempo  di  bawah  PT.  Tempo  Inti Media. Dengan latar belakang di atas maka permasalahan yang muncul adalah: bagaimana kepemilikan dan isi pemberitaan  Koran  Tempo  dilihat  dari perspektif strukturasi Giddens?

## Kerangka Teori
1. Pemilik  Media,  Pekerja  Media  dan Isi Media dalam Pemikiran Marxis
Pada  intinya,  pemikiran  Marxis bersumber  pada  pemikiran  Karl  Marx, terutama dari pemikiran mengenai masyarakat,  di  mana  gagasan  dalam masyarakat  sangat  berhubungan  dengan kepentingan  kelompok  yang  berkuasa. Gagasan  menyembunyikan  kepentingan dan kekuasaan adalah fungsi dari kegiatan ekonomi  (Adian,  2011).  Pemikiran  Marx mengenai  masyarakat  mencatat  dua  hal penting. Pertama ,  pemikiran  mengenai basis dan superstruktur.
Menurut  Marx,  yang  menjadi pondasi sebuah masyarakat adalah kegiatan ekonomi,  yaitu  mode  produksi.  Proses produksi dalam masyarakat adalah hal yang menjadi  dasar  dalam  sebuah  masyarakat. Hal-hal lain seperti budaya, agama, hukum, dan  lain-lain  adalah  suprastruktur  dalam masyarakat,  yang  kesemuanya  ditopang oleh  basis  ekonomi/infrastruktur,  yaitu mode produksi  (Smelser, 1973). Pemikiran ini  kemudian  berkaitan  dengan  pemikiran yang kedua ,  mengenai  kelas  dalam masyarakat.  Menurut  Marx,  sejarah  dalam perkembangan  masyarakat  pada  dasarnya adalah sejarah pertentangan atau perjuangan  kelas.  Ada  dua  kelas  dalam masyarakat,  yaitu  kelas  pemilik  sarana produksi/modal  dan  kelas  tanpa  modal. Dalam sejarah masyarakat, kedua kelas ini selalu  berada  dalam  pertentangan/konflik. Konflik    ini  muncul  sebagai  bagian  dari relasi produksi dalam masyarakat.
Dari  penjelasan  di  atas,  diketahui bahwa  kelas  adalah  sebuah  konsep  yang sangat  penting  dalam  pemikiran  Marx karena kelas menjadi kategori analisis bagi Marx  dalam  melihat  masyarakat.  Kelas- kelas  ini  selalu  ada  dalam  sejarah perkembangan masyarakat. Menurut Marx, sebuah  masyarakat  pada  awalnya  adalah masyarakat komunis primitif, yaitu sebuah masyarakat  tanpa  kelas.  Kemudian  masa setelah  itu,  dalam  pemikiran  Marx,  selalu ada  dua  kelas  yang  selalu  bertentangan sejak  masa  kuno/perbudakan  (pemilik
budak vs budak), masa feodalisme (pemilik tanah  vs serf /pelayan),  masa  kapitalisme (borjuis  vs  proletar),  masa  sosialisme (pengelola  negara  vs  buruh).  Marx meramalkan buruh akan melakukan revolusi hingga tercipta kembali masyarakat tanpa kelas (Jones, 2003).
Pemikiran  Marxis  didasarkan  pada pemikiran  Marx  di  atas.  Dalam  pemikiran Marxis,  kelas  terbagi  menjadi  tiga  bagian, yaitu  pemilik  modal  (kapital),  kelas pekerja,  dan  muncul  sebuah  kelas  baru, yaitu  kelas  menengah,  atau  dalam  bahasa Bourdieu  dikenal  dengan  nama  borjuis kecil  ( petit  bourgeoisie ).  Kapital  ditandai dengan  kepemilikan  modal  dalam  skala besar  dan  mendapatkan  keuntungan  dari hasil  dari  relasi  produksi  antara  pemilik modal  dan  kelas  pekerja.  Kelas  pekerja sendiri  dapat  didefinisi  sebagai  pekerja yang bukan profesional, tidak berpendidikan  tinggi  dan  bergantung  pada kerja  fisik.  Dalam  kerangka  pemikiran Marx,  tidak  ada  yang  dinamakan  kelas menengah  karena  pada  dasarnya  kelas menengah  masuk  ke  dalam  kategori  kelas pekerja.  Mereka  juga  bergantung  pada kapital dari pemilik modal.
Berdasar  atas  pemikiran  Marxis, maka  pemilik  media  memiliki  posisi sebagai  pemilik  kapital,  yang  ditandai dengan  kepemilikan  modal  dalam  skala besar dan kemudia mendapatkan keuntungan dari hasil relasi produksi antara pemilik  modal  dan  kelas  pekerja  (non- profesional/masyarakat).
Pekerja media sendiri di lain pihak,
masuk ke dalam kategori kelas menengah. Pekerja  media  adalah  kaum  profesional yang memiliki kapital kecil, yaitu pengetahuan  yang  pada  dasarnya  dapat menjadi  penentu  dalam  perjuangan  kelas. Namun,  dalam  pemikiran  Marx,  pekerja media  juga  bergantung  pada  kapital  dari pemilik media. Kelas pekerja sendiri, dalam hubungan  antara  pemilik  media  dan  kelas pekerja, diduduki oleh masyarakat konsumen media.
Seperti telah dikatakan sebelumnya, dalam relasi produksi, terdapat konflik dan
pertentangan  di  antara  kelas-kelas  yang ada. Konflik adalah hal yang dihindari oleh kelompok pemilik sarana produksi, karena konflik dapat memutus mode produksi dan menciptakan kesadaran kelas. Oleh karenanya  dibutuhkan  sebuah  cara  agar kelas pekerja merasa bahwa memang sudah takdir mereka untuk dikuasai dan dieksploitasi  dalam  hidup.  Kelas  pekerja harus direifikasi (istilah Lukacs) - menjadi sebuah benda.
Pemikiran  reifikasi  dari  Lukacs (Ritzer, 2012) berawal dari pemikiran Marx tentang komoditas barang, di mana barang- barang  diproduksi  berdasarkan  kebutuhan akan barang tersebut. Komoditas mengacu pada  nilai  guna  dan  nilai  tukar.  Roti misalnya  memiliki  nilai  guna  untuk mengenyangkan  perut  yang  lapar,  namun kemudian  roti  yang  sama  memiliki  nilai tukar  empat  batang  kayu  misalnya,  inilah yang  menunjukkan  bahwa  roti  pada akhirnya menjadi komoditas. Tenaga kerja adalah  komoditas  memiliki  nilai  guna  dan nilai  tukar.  Pemain  sepakbola  sebagai komoditas  misalnya,  awalnya  memiliki nilai  guna  untuk  menggenapi  jumlah pemain  di  lapangan  sesuai  aturan,  namun kemudian  nilai  ini  berubah  menjadi  nilai tukar  ketika  pemain  sepakbola  telah diperjualbelikan.  Kelas  pekerja  tidak memiliki  modal,  sehingga  kelas  pekerja mengandalkan  tenaganya  untuk  menjadi komoditas (Ritzer, 2012).
Pemikiran  harus  disebarkan  dan dikondisikan pada kelas pekerja. Pengondisian tersebut menghasilkan konsep  ideologi.  Ideologi  bagi  Marx mengacu  pada  pemikiran  kelas  yang dikondisikan  (Adian,  2003).  Ideologi bahwa  kelas  pekerja  (dalam  hal  ini masyarakat konsumen media) harus dipertahankan sebagai kelas yang ditakdirkan untuk melakukan mode
produksi harus
disebarkan dan disosialisasikan.  Konflik  antar  kelas  harus diredam karena akan menciptakan kesadaran,  oleh  karena  itu  peran  ideologi menjadi  penting  untuk  mempertahankan kesadaran palsu kelas pekerja.
Ideologi yang mendukung kesadaran palsu harus disosialisasikan oleh agen-agen  sosialisasi  yang  sangat  dekat dengan kelas pekerja. Agen-agen sosialisasi seperti  keluarga,  institusi  pendidikan  dan media  massa  sangat  erat  berkaitan  dengan tujuan tersebut (Jones, 2003). Keluarga dan institusi pendidikan misalnya menyosialisasikan  aturan  kepatuhan  pada orangtua  dan  pengajar  yang  merupakan analogi  dalam  mode  produksi,  yaitu mematuhi pimpinan/pemilik modal.
Pendidikan  juga  memiliki  sistem  aturan- aturan  dan  menjadi  institusi  transisi  bagi calon  tenaga  kerja  untuk  menjadi  kelas pekerja. Kaum akademisi dan borjuis kecil lainnya,  seperti  pekerja media,  seharusnya bisa sangat berperan dalam sosialisasi ini.
Dalam  kerangka  berpikir  kapitalis, industri hiburan dan media massa menampilkan isi media, berupa hiburan dan trivial  yang  menjaga  kelas  pekerja  untuk tidak  terlalu  memikirkan  realitas  yang sebenarnya,  bahkan  melupakan  bahwa mereka  pada  dasarnya  sedang  mengalami eksploitasi dari kelas pemilik modal. Media massa menampilkan tayangan dan program-program seperti film, musik, kuis, tabloid gosip dan lain-lain yang menghibur kelas  pekerja.  Tak  hanya  menghibur, namun  juga    mensosialisasikan  nilai-nilai kepatuhan  dan  ideologi  kelas  pekerja  agar kelas pekerja secara sukarela dieksploitasi. Tidak  hanya  itu,  media  massa  juga menampilkan  produk-produk  hasil  kelas pekerja  lainnya,  sehingga  bagian  mode produksi  seperti  konsumsi  dan  pertukaran produk  dapat  berjalan.  Jadi  kelas  pekerja menghasilkan  produk  dan  mengonsumsi produksi,  dan  pemilik  modal  adalah  pihak yang menikmati surplus dari mode produksi tersebut.  Ideologi  inilah  yang  kemudian dipertahankan  untuk  menjaga  eksistensi kesadaran palsu.
Pemilik  media,  denga  begitu, merupakan  rekan  dan  ujung  tombak  bagi sesama  kapitalis  pemilik  modal  untuk saling  membantu  dalam  mempertahankan kesadaran  palsu  dalam  masyarakat.  Oleh
karenanya,  posisi  pemilik  media  sangat krusial dalam mempengaruhi isi media.

## 2. Pengaruh Pemilik pada Isi Media
Meskipun  banyak  kalangan  selalu melihat bahwa kepemilikan sebagai sekadar latar belakang dalam hubungannya dengan  perkembangan  media,  namun sesungguhnya posisi pemilik media samasekali tidak bisa dipisahkan begitu saja dengan  kecenderungan  ingin  mengatur  isi media.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  kajian Shoemaker (1996) yang memetakan pengaruh  kebijakan  pemilik  terhadap  isi media.  Hubungan  antara  isi  media, khususnya  pemberitaan  sangat  berkaitan dengan  awak  media  (jurnalis,  editor, pimpinan redaksi), tekanan media dari luar, dan juga dengan ideologi media itu sendiri.
Gambar  1: Hierarchy  of  Media  Relation  in Media Content (Shoemaker, 1996).
Isu mengenai Media Ownership and Control juga terjadi di Inggris, Amerika dan Australia,  yang  menyebabkan  pemerintah masing-masing negara berupaya mengaturnya dengan regulasi.
Keberagaman  isi  media  dan  pluralitas narasumber  adalah  tujuan  dari  upaya regulasi tersebut. Salah satu yang mendasar adalah  kebijakan  pemerintah  Inggris,  The White Paper yang mendorong dikeluarkannya Communications Act 2003. The White Paper berisi seperangkat aturan pemerintah  mengenai  kepemilikan  media
untuk melindungi kebebasan media, mengatur  kebebasan  berpendapat  dan berekspresi (Hitchens, 2006).
Sementara  itu,  Australia  sampai sekarang masih belum berhasil melakukan hal  tersebut.  Padahal  isu  mengenai kepemilikan  dan  pengawasan  media  ini telah  dibawa  untuk  digodok  di  tingkat parlemen  pada  tahun  2006.  Di  Amerika, aturan kepemilikan media baru dan kontrol, mempengaruhi  perubahan  yang  mendasar terhadap  rezim  yang  ada.  Aturan  tersebut diperkenalkan pada Juni 2003 oleh Federal Communications Commission(FCC), badan  pengawas  yang  bertanggung  jawab untuk  komunikasi  di  Amerika  Serikat. Namun,  aturan  baru  FCC  ditantang  oleh kelompok-kelompok  kepentingan  umum, sehingga aturan itu belum bisa dijalankan. Pada Juli 2006, FCC mengumumkan proses pembuatan  aturan  baru.  Namun    upaya membuat aturan yang jelas antara kepemilikan  media  dan  kontrol  media belum  berhasil  dilakukan.  Upaya  regulasi yang dilakukan banyak negara membuktikan adanya kekhawatiran banyak pihak  bahwa  kepemilikan  media  sangat memungkinkan  terjadinya  bias  pada  isi berita.

## 3. Strukturasi,  Kepemilikan  Media,  dan Pekerja Media
Teori  strukturasi  adalah  hasil pemikiran Anthony Giddens yang berdasar pada tindakan sosial. Menarik mencermati hal  ini  karena  tindakan  sosial  merupakan pokok  bahasan  utama  dalam  paradigma interpretif.  Salah  satu  perspektif  yang membahas mengenai tindakan sosial adalah symbolic interactionism . Umumnya perspektif  ini  memusatkan  perhatian  pada proses  dalam  lingkup  mikro,  yang  artinya fokus  perspektif ini adalah interaksi  sosial yang terjadi antara individu-individu dalam level paling rendah. Interaksi sosial dalam lingkup  mikro  inilah  yang  kemudian membentuk struktur makro dalam masyarakat. Hanya saja, perspektif ini tidak mumpuni menjelaskan bagaimana hubungan  di  antara  keduanya  secara
lengkap. Walaupun perspektif ini menyadari bahwa struktur makro memiliki hubungan  dengan  proses  mikro,  namun efeknya  tidak  dijelaskan  secara  detail.  Di sinilah  posisi  teori  strukturasi  berperan memberikan  penjelasan  hubungan  mikro- makro tersebut (Littlejohn, 2002: 152).
Dalam pemikiran Giddens, kehidupan  sosial  harus  dipandang  sebagai hubungan  antara  struktur  dan  agensi. Struktur adalah seperangkat aturan, norma, dan  kepercayaan  yang  menjadi  ciri kehidupan  sosial.  Agensi  sendiri  merujuk pada  perilaku  dan  interaksi  manusia  di dalam kehidupan sosial tersebut. Hubungan antara  struktur  dan  agensi  ini  disebut dualitas  struktur.  Konsep  dualitas  struktur menjelaskan bahwa struktur pada dasarnya tidak  hanya  diproduksi  oleh  manusia, namun  sekaligus  juga  menjadi  tempat dimana  agensi  beroperasi  (Miller,  2002: 65). Dengan kata lain, salah satu proposisi utama dalam teori strukturasi adalah, aturan yang  digunakan  dalam  kegiatan  produksi dan  reproduksi  tindakan  sosial  adalah sekaligus  juga  merupakan  alat  reproduksi sistem itu sendiri (Giddens, 2011: 24-25).
Melalui  argumen  ini,  Giddens menolak  pandangan  dualisme  struktur, yaitu  adanya  keterpisahan  antara  struktur dan  agensi.  Giddens  lebih  menekankan adanya dualitas struktur, yaitu struktur dan agensisi sesungguhnya tidak dapat dipisahkan  dan  hubungan  yang  terjadi  di antara keduanya bersifat dialektis.
Konsep dualitas struktur menunjukkan bahwa hubungan agensi dan struktur  terjadi  melalui  interaksi  sosial. Struktur  yang  berisis  seperangakat  aturan, norma  dan  kepercayaan,  terjadi  melalui interaksi  sosial  berulang.  Implikasi  dari fakta bahwa struktur terbentuk secara sosial melalui  interaksi  adalah:  (1)  dualitas struktur menunjukkan bahwa variasi struktur dapat diproduksi dan direproduksi dalam  interaksi  manusia,  dan  (2)  dualitas struktur  menunjukkan  bahwa  struktur sendiri pada dasarnya dapat diubah melalui interaksi manusia.
Namun demikian, walaupun struktur mengarahkan interaksi dan seringkali  direproduksi  melalui  interaksi, manusia  dapat  menciptakan  struktur  baru yang memiliki beberapa pengaruh terhadap diri sendiri dengan bantuan interaksi sosial yang tepat (Miller, 2002: 66).
Lalu siapakah agensi? Inti dari teori strukturasi  adalah  konsep  agensi-agensi yang  aktif  berinteraksi  dalam  kehidupan sosial.  Kehidupan  sosial  dibentuk  melalui perilaku  para  agensi-agensi  aktif  ini (Miller, 2002: 202). Misalnya saja, manusia seringkali bertukar bahasa, aturan interaksi dan  pengetahuan  tentang  konteks  tempat dan  manusia  yang  membentuk  interaksi tersebut. Selain agensi, konsep inti lainnya dalam  teori  ini  adalah  dialektika  kontrol. Konsep  ini  menyatakan  bahwa  setiap individu  memiliki  kemampuan  untuk menciptakan perubahan. Giddens menekankan  bahwa  individu  bukanlah boneka  yang  dapat  dikontrol/dikendalikan dengan  kekuatan  sosial,  namun  individu memiliki kekuatan untuk mengubah struktur yang ada dan struktur baru tersebut adalah  struktur  yang  akan  mengatur kehidupan mereka sendiri.
Dalam pemikiran Giddens,
strukturasi  selalu  melibatkan  tiga  dimensi utama  (Littlejohn,  2008:  236)  yakni:  (1) Interpretasi atau pemahaman, (2) Kehadiran moralitas atau aturan dasar, dan (3) Kehadiran kuasa dalam tindakan sosial. Aturan-aturan  yang  menjadi  pegangan dalam  melakukan  interaksi  sosial,  dengan kata  lain,  mencoba  menjelaskan  tentang bagaimana sesuatu harus dimengerti (interpretif),  sesuatu  harus  diselesaikan (moralitas),  dan  bagaimana  sesuatu  dapat diraih (kuasa).
Walaupun strukturasi berpijak pada pemikiran  dalam  paradigma  interpretif, pada  dasarnya  yang  diungkapkan  Giddens melalui pemikiran ini adalah menggunakan paradigma kritis. Hal ini terasa sekali ketika Giddens  menyatakan  bahwa  hubungan struktur  dan  agensi  pada  dasarnya  bersifat dialektis  dan  selain  interpretasi, ada  kuasa yang  yang  hadir  dalam  tindakan  sosial.
Pengaruh  Marx  dalam  melihat  dua  kelas dalam  masyarakat  dan  dialektika  sangat kental mewarnai pemikiran Giddens mengenai teori strukturasi. Dalam hubungannya
dengan kepemilikan  media  dan  pekerja  media, maka  strukturasi  dapat  dilihat  sebagai berikut.  Dalam  pemikiran  Marx,  pekerja media akan dipandang bukan sebagai kelas menengah,  namun  sebagai  kelas  pekerja yang  menjadi  perpanjangan  tangan  dari pemilik  media.  Artinya,  berlandaskan pemikiran  Marx,  pekerja  media  harus memiliki  kepatuhan  pada  pemilik  media dan tidak diharapkan menjatuhkan ataupun melawan pemilik media. Dengan kata lain, pemilik  media  berhak  mengintervensi  isi media karena pekerja media adalah bagian dari  kelas  pekerja  yang  tidak  memiliki modal.  Dalam  pemikiran  Giddens  ini disebut dualisme struktur, dimana hubungan  pekerja  media  sebagai  agen, hanyalah  sebagai  penopang  struktur  dan tidak  memiliki  andil  apapun  terhadap struktur.  Pemilik  media  dapat  dengan semena-mena  mengatur  dan  menciptakan struktur dalam media yang dimilikinya dan mengatur isi media.
Giddens  menolak  hal  ini  dan menekankan  dualitas  struktur.  Dalam dualitas  struktur,  struktur  dan agensi  tidak dapat  dipisahkan.  Pekerja  media  adalah agensi  yang  juga  menentukan  kehidupan struktur. Artinya, isi media ditentukan oleh pekerja  media  dan  tidak  diintervensi  oleh pemilik  media.  Agensi  memiliki  kekuatan untuk  mengatur  hubungan  antara  pemilik media  dan  pekerja  media.  Artinya  ada hubungan yang dialektis di antara keduanya.  Inilah  yang  disebut  sebagai strukturasi oleh Giddens.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan paradigma  kualitatif  dengan  pendekatan konstruktivis. Meskipun jenis penelitian ini deskriptif,  namun  karena  pendekatannya konstruktivis, maka penelitian ini berusaha memahami  tentang  fenomena  apa  yang dialami  oleh  subyek  penelitian,  dari  sudut
pandang yang bersangkutan, terutama yang berkaitan  dengan  proses  perkembangan media yang dikelola oleh informan.

## Hasil Penelitian
Surat  Kabar  Tempo  pertama  kali diterbitkan    2  April  2001  dengan  40 halaman. Saat ini koran itu bertiras sekitar 240.000.  Surat  kabar  Tempo  atau  yang lebih dikenal dengan sebutan Koran Tempo merupakan  perkembangan  dari  Majalah Berita  Mingguan  Tempo  yang  diterbitkan oleh  PT.Tempo  Inti  Media  Harian.  Jika dilihat,  Koran  Tempo  sebenarnya  tidak banyak  berbeda  dari  kebanyakan  koran  di Indonesia,  yakni  berita  aktual,  isu  seputar ekonomi, politik, sosial, budaya.
Perbedaannya  terletak  dari  akar munculnya koran tersebut. Gaya penulisan wartawan,  kepribadian,  pengalaman,  sifat redaksi  menjadikan  Tempo  kerap  kali mengambil  sudut  pandang  yang  berbeda dari  koran  lain.  Prinsip-prinsip  seperti  itu datangnya dari Majalah Tempo yang sudah terbit  sejak  Maret  1987  dan  sebagai ‘turunannya’  Koran  Tempo  juga  memiliki nada  bicara  yang  hampir  sama  di  setiap pemberitaan.  Meskipun  demikian,  berita yang disajikan oleh Koran Tempo cenderung  ringan  seputar  isu  harian dibanding  Majalah  Tempo  yang  mengkaji secara detail suatu pemberitaan.
Dari  strata  sosial,  pendidikan, ekonomi,  usia,  dan  gender,  segementasi pembaca Koran Tempo saling melapisi dan melengkapi. Lapisan teratas adalah kalangan  mapan  dan  matang  dan  lapisan berikutnya  adalah  kalangan  profesional muda perkotaan yang mapan dan berwawasan.  Dari  sisi  sebaran,  Koran Tempo  menjangkau  lebih  dari  sembilan provinsi di  Indonesia,  dengan konsentrasi terbesar di Jabodetabek, distribusinya juga sampai  ke  luar  negeri,  seperti  Singapura, Kuala  Lumpur,  Sdyney,  dan  Amerika Serikat.
Tempo merupakan institusi pertama yang menerapkan konsep integrated multimedia di  Indonesia.  Diawali  dengan lahirnya  Tempo  Interaktif  (1996)  melalui
situs www.tempo.co.id  sebagai pionir situs berita  di  Indonesia,  yang  pada  tahun  2008 muncul  dengan  wajah  baru  dengan  nama situs  www.tempointeraktif.com.  Saat  ini, nama  situs  tersebut  telah  berganti  menjadi www.tempo.co.  Untuk  menjangkau  lebih banyak  pembaca  (terutama  kalangan muda),  Koran  Tempo  hadir  dalam  bentuk online  pdf melalui  android  atau  iPad  dan kebebasan  akses  web  yang  memudahkan pembaca  mengakses  informasi.  Semua kemudahan  itu  dapat  diakses  melalui www.tempo.co  yang  merupakan  bentuk digital dari Koran Tempo cetak. www.tempo.co  berbeda  dengan  blog Tempo (http://blog.tempointeraktif.com) yang  dijadikan  sarana  komunikasi  dan interaksi massal pada dunia informasi. Oleh karena  itu,  Tempo  menggunakan  blog untuk menghubungkan para redaksi dengan pembaca.  Sehingga,  situs  web  berita  lebih mengacu  pada  arsip  digital  Tempo, sedangkan  situs  blog  kepada  arena interaksi.
Dengan  adanya  Majalah  Tempo, Koran  Tempo,  dan  Tempo  Interaktif, manajemen  Tempo  kemudian  mendirikan Tempo News Room pada tahun 2001, yakni kantor berita yang berfungsi  sebagai pusat berita  media-media  produksi  Tempo. Tempo News Room (TNR) menjadi jantung produksi  berita  untuk  seluruh  pemberitaan Tempo (dalam bentuk web, koran, majalah, TV, dan KBR68H) yang turut menandakan era  konvergensi  yang  dilakukan  oleh  PT. Tempo  Inti  Media.  Tentunya,  TNR  turut menjadikan Koran Tempo memiliki beberapa  ciri  khas  yang  sesuai  dengan logika medianya, yakni netral, independen, tidak  berafiliasi  ketika  pemilu,  lugas,  dan berani.
Semangat  redaksi  untuk  “ go investigative ”  pada  dasarnya  ditujukan untuk menguatkan kembali apa yang sejak dulu  sudah  menjadi  ciri  khas  majalah Tempo .  Itu  sebabnya  prinsip  liputan investigasi  tidak  hanya  diterapkan  pada rubrik Investigasi, tapi juga di semua rubrik lain. Didukung oleh lebih 80 tenaga redaksi mulai  reporter  hingga  pemimpin  redaksi,
juga  oleh  80  koresponden  dalam  dan  luar negeri,  Tempo  News-room  adalah  motor dari  seluruh  pergerakan  berita  terbaru maupun  berita-berita  investigatif  yang dikembangkan oleh para redaksi.

## 1. Self Regulation
Salah  satu  upaya  mendasar  yang dilakukan  oleh  Tempo  Newsroom  untuk menjaga  objektivitas  isi  media,  tanpa melibatkan  campur  tangan  sang  pemilik media, adalah dengan cara melakukan self regulation .  Meskipun  pengelola  Tempo Newsroom  mengakui  bahwa  secara tradisi pihak  pemilik  tidak  pernah  ikut  campur dalam proses kreatif dan isi media, namun mereka sendiri tidak mau begitu saja take it for  granted .  Salah  seorang  pendiri  Tempo Interaktif  (1994),  Toriq  Hadad,  yang  juga pernah  menjadi  pemimpin  redaksi  Tempo Newsroom,  dan  saat  ini  menjadi  salah seorang  direktur  PT.  Tempo  Inti  Media, menuangkan platform perusahaan  media Tempo menjadi lebih terukur yakni dengan poin: Kebebasan Pers yang transparan, anti korupsi,  dan  menjunjung  tinggi  nilai keberagaman.
Toriq  juga  yang  sangat  yakin  akan keberhasilan  Tempo  dalam  melakukan konvergensi:
“Tempo akan melakukan konvergensi. Tempo cetak,
online,  dan  TV  akan  menyatu.
Itu dilakukan untuk efisiensi dan kemudahan  koordinasi.    Yang tak  kalah  penting,  struktur organisasi  pemberitaan  juga akan  dibenahi  menjadi  lebih efisien dan terpusat.”
Pada saat platform tersebut kemudian  dijadikan  salah  satu  pedoman kerja bagi Tempo Newsroom, maka sistem kerja  baru pun mengikutinya.Termasuk di antaranya  adanya  proses  rekruitmen  dan training yang  berkelanjutan  bagi  para jurnalisnya.  Di  Tempo  Newsroom  dan keredaksian  media  Tempo lainnya  dikenal dengan istilah M1, M2, dan M3. M1 adalah singkatan untuk Magang 1, yakni
diperuntukkan  bagi  para  reporter  untuk masuk  jajaran  redaksi.  Kemudian  M2 adalah  magang  yang  diperlukan  bagi anggota  staf  redaksi  untuk  masuk  dalam jajaran  redaktur  bidang,  sementara  M3 adalah  magang  yang  diperlukan  bagi  para redaktur  bidang  untuk  bisa  menjadi redaktur pelaksana.
Proses  magang  itu  diukur  dengan karya    dalam  jumlah  tertentu  yang  diberi nilai  A,  B,  C,  dan  seterusnya.  Ukuran penilaiannya sendiri dilakukan secara rutin, misalnya saja untuk reporter, setiap minggu ada  rapat  evaluasi  untuk  para  reporter tersebut.  Namun  proses  pencapaian  masa magang  tersebut  tidak  sama  pada  masing- masing orang.
Burhan Solihin, Redaktur Pelaksana Tempo Newsroom menjelaskan:
“Masing-masing orang berbeda masa  pencapaiannya,  jangka waktunya tidak sama, bisa cepat ataupun tidak. Namun indikator magang  ini  bisa  kami  ukur secara kuantitatif, seperti hitungan  SKS  (Satuan  Kredit Semester)  yang  memiliki  nilai. Misalnya saja untuk menjadikan seorang  reporter  yang  bisa menduduki  posisi  redaksi  dia membutuhkan 40 tulisan dengan nilai rata-rata A”
Prosedur  yang  ketat  dalam  proses pendidikan/ training yang  dilakukan  oleh Tempo Newsroom yang demikian ketat dan berjenjang  memang  dirasakan  sangat bermanfaat  oleh  para  awak  Tempo Newsroom  itu  sendiri,  seperti  yang disampaikan  Endri  Kurniawati,  salah seorang  redaksi  Tempo  Newsroom,  yang telah lebih dari 14 tahun berkarir di Tempo Newsroom:
“Proses  kenaikan  berjenjang  ini berlangsung  sangat  fair,  semua orang  bisa  mengukur  sendiri kemampuannya.  Di  samping  itu ketika  proses  perekrutan  jurnalis juga  sangat  terbuka  dan  bisa mengantisipasi  pelanggaran kode etik  yang  terjadi  di  lapangan
karena  adanya  rapat  evaluasi rutin mingguan”
Bahkan dalam mencegah terjadinya pelanggaran  kode  etik  di  lapangan,  sangat mungkin  bagi  para  redaksi  melakukan recheck wawancara  ke  narasumber  yang telah  dihubungi  oleh  reporter  sebelumnya. Sehingga  tidak  mungkin  sebuah  berita ditulis  tanpa  wawancara  sebelumnya, menghindarkan  sebuah  berita  berasal  dari copy  paste dari  berita  lainnya.  Selain memiliki platform yang  jelas  dan  selalu ditekankan  dalam  setiap  rapat  redaksi, proses self  regulation itu  juga  dilakukan dengan  membentuk  Pengawas  Internal yang  terdiri  dari  para  dewan  penasehat redaksi  serta  anggota  pengacara  yang memiliki  nilai  idealisme  sama  dengan nilai-nilai redaksi Tempo.
Selain itu ada penerapan sanksi bagi pelanggaran kode etik jurnalistik, pelanggaran platform Tempo dan peraturan mengikat  lainnya.  Tingkatan  sanksi  yang diterapkan tersebut bergantung dari tingkat/kadar  kesalahan  yang  dilakukan para jurnalisnya. Tingkatan sanksi tersebut: (1) Teguran lisan, (2) Surat Peringatan, (3) Skorsing dan pemotongan gaji, (4) Dipecat Menariknya, dari proses pemberian sanksi  skorsing,  jurnalis  yang  dianggap melanggar  aturan  harus  terus  masuk bekerja,  dan  membuat  berita,  namun gajinya  akan  dipotong  sesuai  dengan kesalahan  yang  dilakukannya.  Hal  ini menarik  karena  dalam  proses  skorsing tersebut,  sang  jurnalis  akan  belajar    dari kesalahan dan memperbaiki kesalahan yang dia  buat.  Sebuah  konsep  penerapan  sanksi yang  berbeda  dari  sanksi  yang  dilakukan oleh  media  lainnya.  Namun  tentu  saja apabila kesalahan yang dilakukan dianggap tidak terlalu berat, maka tidak perlu sampai tahapan pemecatan.
Di  samping  adanya  sanksi,  maka reward pun  diterapkan  oleh  Tempo Newsroom  dengan  pelaksanaan  sistem jenjang karir yang terbuka dan bisa diikuti oleh  seluruh  jajaran  jurnalis  Tempo. Sebagai gambaran untuk menempati posisi
level  menengah,  yakni  dari    staf  redaksi menjadi redaktur bidang, dibutuhkan waktu sekitar  empat  tahun  (bisa  lebih  cepat ataupun  lebih  lama  tergantung  dari  nilai yang  diperoleh  masing-masing  redaksi). Demikian  juga  untuk  menapaki  jenjang yang  lebih  tinggi  setelah  menjadi  redaktur bidang,  sangat  dimungkinkan  bagi  semua pihak yang berada di jajaran redaksi Tempo Newsroom.  Hal  ini  ditekankan  juga  oleh Solihin  dalam  wawancaranya  dengan peneliti:
“Di  sini  kesempatan  berkarir  sangat terbuka,  semua  bisa  mengisi  posisi yang diharapkannya dengan cara yang terbuka  dan  fair.  Seperti  yang  kita sudah  lihat  dari  sebelum-sebelumnya, tidak  ada  yang  menjadi  pimpinan redaksi  seumur hidup  di Tempo.  Para pimpinan  redaksi  setelah  4-5  tahun memimpin akan menduduki posisi lain, misalnya  menjadi  direktur    di  media lain  atau  di  perusahaan  Tempo  Inti Media.  Jadi  sejauh  ini  regenerasi dijajaran  redaksi  yang  mengelola  isi media berjalan dengan seharusnya”
Meskipun Tempo
Newsroom memungkinkan  meng- hire jajaran  redaksi menengah  dan atas  dari  perusahaan  media lainnya,  namun  semua  dilakukan  secara terbuka  dan  dengan  penilaian  yang  adil. Apabila  penerapan  sistem  karir  berjenjang secara  terbuka  ini  terus  diterapkan  oleh Tempo Newsroom, maka jajaran Tempo di setiap  level  akan  terbebas  dari  perasaan frustasi,  karena  tidak  adanya  hambatan untuk terus mengembangkan karirnya.

## 2. Pasar Terbuka atau Regulasi?
Sebagai  sebuah  media  keberadaan Tempo  dengan  segala  jenis  medianya sampai  saat  ini  membuktikan  bahwa mereka  hadir  karena  keterbukaan  pasar. Kebutuhan  pasar  dalam  hal  ini  kebutuhan khalayak  atas  media  yang  sesuai  dengan keinginan mereka membuat Tempo mampu berkembang  sedemikian  pesatnya.  Dari semua  informan  yang  ditemui  peneliti selalu  mengakui  bahwa  kehadiran  Tempo Inti  Media,  termasuk  Tempo  Newsroom
karena sesuai dengan kebutuhan khalayaknya.  Seperti  yang  diungkapkan Kurniawati:
“Tempo menjadi besar dan berkembang karena keinginan pasar, pembaca mengharapkan kami tumbuh.  Rasanya  keberadaan  pasar bebas ini harus dihormati. Jadi kalau ditanyakan  perlu  tidaknya  regulasi,
regulasi  yang  seperti  apa  lagi? Indonesia  sudah  memiliki  UUP  Pers dan  Kode  Etik  Jurnalistik  kalau  kita berbicara  soal  regulasi  isi  media. Regulasi  perusahaan  media  sebagai usaha  bisnis  juga  sudah  aturan  dan regulasinya  secara  jelas  dalam  UU yang  mengatur  tentang  perusahaan terbuka/perusahaan public”
Open  market  sebagai  bagian  pasar bebas  tentu  tidak  terhindarkan  dari keberadaan  media  di  Indonesia  saat  ini. Sehingga kompetisi pun menjadi bagian tak terpisahkan  dari  situasi  pasar  terbuka  ini. Kompetisi  yang  berbasis  kepentingan khalayak  kemudian  harus  ditawarkan  oleh perusahaan  media,  terutama  media  harus menawarkan  keberagaman  isi  media. Khalayak  biasanya  mengharapkan  sebuah peristiwa diberitakan dengan sudut pandang  yang  berbeda  ketika  ditampilkan oleh dua media yang berbeda (Shoemaker, 1996).    Hal  ini  pun  sudah  diterapkan  oleh Tempo Newsroom ketika mereka menyajikan  pemberitaan  yang  berbeda pada  media  online  (Tempo  Interaktif)  dan pada  majalah  Tempo.  Seperti  yang dijelaskan oleh Solihin:
“Sejak  awal  sesuai  dengan kecepatan    proses  penyajian berita,  maka  biasanya  Tempo Interaktif disajikan dengan berita pendek,  fakta  singkat  dan  harus akurat.  Kemudian  untuk  Koran Tempo  kami menyajikannya lebih detil. Kemudian saat kami menyajikan  berita  yang  sama pada  majalah  Tempo,  kami  akan menyajikankan dengan
pendekatan  yang  berita,  dan dengan  kedalaman  yang  berbeda pula, indepth interview”.
Diskusi  tentang  keberagaman  isi media  yang  dihubungkan  dengan  pasar terbuka dan regulasi terus saja akan hadir. Hal  ini  dikarenakan  kedua  hal  tersebut dipercaya sebagai metode untuk pengembangan isi media. Pendukung pasar bebas percaya pada efisiensi kekuatan pasar untuk menciptakan luasnya suara beragam dalam masyarakat. Berdasarkan  pemikiran aliran  ini,  maka  perusahaan    media dibiarkan bebas bersaing, dan mereka akan membuat  pemrograman  sebanyak  yang diharapkan  dan  inginkan  pasar  (Mara, 2004).  Pada  kondisi  yang  yang  demikian tentu saja para pendukung metode ini yakin bahwa pihak pemilik pun akan patuh pada kepentingan  pasar,  sehingga  tidak  akan mencampuri proses kreatif maupun penciptaan isi media miliknya.
Sementara  itu  ilmuwan  sosial  dan pihak  kritikus  media  percaya  bahwa program pro-sosial tidak akan tercipta tanpa regulas,i  dan  keragaman  akan  terancam karena  pihak  perusahaan  hanya  mengejar keuntungan di atas kepentingan publik. Di dalam  konteks  perkembangan  media  di Indonesia  maka  regulasi  isi  media  dan kepemilikan media sebenarnya sudah diatur sedemikian  rupa  dengan  berbagai  aturan dan UU.
Meskipun  demikian  tidak  bisa dipungkiri  juga  bahwa  dalam  prakteknya UU dan aturan yang menjadi regulasi bagi konten  media  mapun  kepemilikan  media masih  belum  diterapkan  dengan  maksimal oleh media di Indonesia secara umum. Hal ini  terbukti  dari  indikasi  masih  banyaknya pelanggaran yang berkaitan dengan isi dan kepemilikan media.
Meskipun  Tempo  Newsroom  tidak memiliki  masalah  dengan  sikap  campur tangan  sang  pemilik,  namun  manajemen redaksi Tempo mengakui bahwa persoalan tersebut  terjadi  di  media-media  lainnya  di Indonesia.  Ketika  peneliti  menanyakan seperti  apa  yang  ideal  pengelolaan  media konvergen di Indonesia? Dan apakah masih diperlukan regulasi lainnya yang berkaitan dengan  isi  media  dan  ownership,  maka Solohin menjabarkan:
“Sebenarnya  yang  paling  ideal tentu saja perkembangan media konvergen  itu  dimulai  dari kebutuhan pasar, lalu pengelolaanya  dilakukan  tanpa campur  tangan  pemilik.  Namun memang itu tidak mudah, karena seringkali  pemilik  tidak  bisa membebaskan  diri  dari  campur tangannya  soal  isi  media.  Soal regulasi,  sudah  terlalu  banyak regulasi  yang  kita  miliki,  justru yang penting adalah bagaimana memaksimalkan pengawas regulasi tersebut. Misalnya fungsi  Dewan  Pers,  Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan berbagai  kelompok  penekan lainnya,  baik  itu  dari  kelompok masyarakat  yang  sadar  media, agar  selalu  aktif  melakukan pengawasan,  dan  mencegah terjadinya pelanggaran terhadap regulasi yang ada” . Meskipun harapan terhadap penegakan  regulasi  media  di  Indonesia demikian besar, namun harus diakui bahwa regulasi  yang  ada  itu  sendiri  tidaklah diturunkan  dalam  tata  aturan  yang  lebih detil merinci hubungan antara kepemilikan media  dan  isi  media.  Terutama  tidak  ada aturan pembatasan ataupun pelarangan atas campur tangan  pemilik  media  pada  proses pembuatan dan penyajian isi medianya.

## Kesimpulan
Koran Tempo berhasil menerapkan self-regulation, lepas dari intervensi kepemilikan  media.  Proses  ini  dinamakan strukturasi oleh Giddens, dimana kepemilikan  media  yang  ada  tidak  hanya bergantung  pada  pemilik  media  untuk mengatur  dan  menentukan  isi  media, melainkan  pekerja  media  pada  akhirnya menjadi  agensi  dan  menentukan  isi  media sendiri.  Pekerja  media  Koran  Tempo  ikut berpartisipasi  dalam  menentukan  struktur dari  Koran  Tempo  sendiri,  tidak  hanya menerima  atau  diatur  oleh  pemilik  media. Koran  Tempo  sebagai  media  massa  yang turut  mengalami  logika  industri,  ternyata tidak sepenuhnya tunduk pada kepentingan
ekonomi  dan  politik.  Koran  Tempo memiliki  posisi  tawar  politik  yang  cukup signifikan dibanding media massa lain.
Sebagai  sebuah  penelitian  awal, penelitian  ini  secara  umum  mendapatkan gambaran  bahwa  terdapat  tarik  menarik antara pasar terbuka dan regulasi. Harapan media  untuk  membebaskan  dirinya  sesuai kebutuhan  pasar  terbuka,  sejalan  dengan keinginan  khalayaknya,  harus  berhadapan dengan  kemungkinan  sikap owner media yang ingin mempengaruhi isi media.
Proses  tarik  menarik  antara  pasar terbuka  dan  regulasi  bisa  disiasati  apabila pihak  media  memiliki  cukup  kuat self regulation yang  mandiri  dan  sesuai  kode etik yang berlaku, dan itu akan menjadikan media  mampu  mengontrol  dirinya  sendiri. Aapabila self  regulation tidak  berhasil dijalankan,  maka  sikap  tegas  Dewan  Pers, KPI  dan  berbagai  lembaga  terkait  lainnya dengan media sangat diperlukan. Selain itu juga  masih  dibutuhkan  kelompok  penekan dari  masyarakat  yang  memiliki  kesadaran untuk  mempertahankan  keberagaman  isi media. Jika semua proponent ini berfungsi dengan  sebagaimana  mestinya,  maka tambahan  regulasi  lainnya  pun  tidak diperlukan.

## Daftar Pustaka
Adian,  Donny  Gahral.  (2011). Setelah Marxisme . Depok: Penerbit Koekoesan
Einstein,  Mara.  (2004). Media  Diversity: Economics,  Ownership,  and  the  FCC . Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Fasta,  Feni.  (2006). Kontestasi  antara kepemilikan silang
media
dengan isi pemberitaan media massa : Studi tentang kasus negotiable certificate of deposit (NCD) fiktif terkait Hary Tanoesoedibjo dalam pemberitaan  RCTI,  TRIJAYA  FM,  dan TRUST. Program  Studi  Komunikasi Media,  Departemen  Ilmu  Komunikasi , Universitas Indonesia.
Giddens, Anthony. (2011). The Constitution of Society : Teori Strukturasi untuk Analisa Sosial . Yogyakarta: Pedati
Hassan, Robert and Julian Thomas. (2006). The New Media Theory Reader . USA: Open University Press McGraw-Hill. Hendricks, John Allen . (2010). The twenty- first-century media industry : economic and managerial    implications  in  the  age  of new media. London : Lexington Books.
Hitchens,  Lesley.  (2006). Broadcasting Pluralism and Diversity: A
Comparative  Study  of  Policy  and Regulation. USA: Hart Publishing. Jenkins,  Henry.  (2006). Convergence Culture:  Where  Old  and  New  Media Collide . New York: University Press. Jones,  Pip.  (2009). Pengantar  Teori-teori
Sosial . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
Littlejohn, Stephen W. (2002). Theories of Human  Communication ,  7th  ed.  USA:
Thomson Wadsworth
Littlejohn,  Stephen  W  &  Karen  A.  Foss.
(2008). Theories of Human Communication , 9th ed. USA:
Thomson Wadsworth
Miller,  Katherine.  (2002). Communication
Theories . USA: McGraw-Hills Nainggolan,  Bestian.  (2017).  Market Typology, Concentration, and Competition of National Media
Conglomerate  in  Indonesia. Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. Vol 2(1): 27-32. Nastiti, Aulia Dwi. (2011). Potret Industri Media  Massa  di  Indonesia  dalam Kerangka  Analisis  Ekonomi  Media . Program  Studi  Komunikasi  Media,
Departemen Ilmu Komunikasi,
Universitas Indonesia
Ritzer,  George.  (2012). Teori  Sosiologi .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Smelser,  Neil  J.  (1973). Karl  Marx  on Society  and  Social  Change .  London: University of Chicago
Shoemaker,  Pamela.  J.,  and  Stephen  D. Reese. (1996). Mediating The Message: Theories  of  Influences  of  Mass  Media Concent. Second Edition. USA:
Longman Publisher.
Wayne, Mike. (2003). Marxism and Media Studies . Virginia, USA: Pluto Press.