## MODEL KEBIJAKAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR LAMPUNG BERBASIS MASYARAKAT

## Policy Model For Community-Based Lampung Coastal Management Policy
* Maya Shafira dan Mashuril Anwar
Fakultas Hupkum, Universitas Lampung Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145, Indonesia Diterima tanggal: 8 Agustus 2020; Diterima setelah perbaikan: 21 Juli 2021; Disetujui terbit: 1 Desember 2021

## ABSTRAK
Kebijakan dekonsentrasi pengelolaan wilayah pesisir memberikan pekerjaan cukup berat bagi pemerintah Provinsi Lampung yang memiliki 7 (tujuh) kabupaten/kota pesisir dan 132 pulau. Terbatasnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan jarak Ibu kota provinsi dengan wilayah- wilayah pesisir cukup jauh menimbulkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan wilayah pesisir Lampung, terutama dalam hal pengawasan. Oleh karena itu, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan guna memaksimalkan pengelolaan wilayah pesisir propinsi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pemanfaatan pesisir Lampung, mengkaji dan menganalisis kebijakan pengelolaan wilayah pesisir Provinsi Lampung saat ini, dan merumuskan model kebijakan pengelolaan wilayah pesisir Lampung yang berbasis masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kebijakan pemerintah Provinsi Lampung dalam pengelolaan wilayah pesisir yang direpresentasikan dalam Perda Prov. Lampung No. 1/2018 masih belum memberikan cukup ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Adapun model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat yakni menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan kearifan lokalnya.

## Kata Kunci: Lampung; kewenangan; pengelolaan; pesisir; masyarakat

## ABSTRACT
The shift in the management of coastal areas from decentralization to a policy of deconcentration provides quite heavy work, especially for the Lampung provincial government which has 7 (seven) coastal districts/cities and 132 islands. The limited human resources, facilities, and infrastructure, and the far distance between the provincial capital and coastal areas create challenges in the management of the Lampung coastal areas, especially in terms of supervision. Therefore, community participation is urgently required to maximize the management of the coastal areas of Lampung. This study aims to describe the utilization of the Lampung coastal areas, to analyze the current coastal management policies of Lampung province. In addition, this study also aims to provide and formulate a community-based model of Lampung coastal area management policies. This research is normative legal research with a qualitative descriptive analysis method. Based on the research results, it is known that the Lampung provincial government policy in the management of coastal areas that is represented in the Provincial Regulation of Lampung No. 1/2018 still does not provide enough space for community participation. Meanwhile, the community-based coastal area management model emphasizes community empowerment and local wisdom.
Keywords: Lampung; authority; management; coastal; public
* Korespondensi Penulis: email: maya.shafira@fh.unila.ac.id DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v11i2.9233

## PENDAHULUAN
Luasnya lautan dan panjangnya garis pantai membuat wilayah pesisir Indonesia menjadi basis utama pendapatan masyarakat (Fabianto & Berhitu, 2004). Diperkirakan    150    juta    penduduk Indonesia bermukim di wilayah pesisir, dan 80% lokasi industri Indonesia terletak di wilayah pesisir
yang di dominasi oleh pabrik batubara (ICEL, 2019). Indonesian Centre For Environmental Law mencatat dari total 53.717 pabrik batubara di Indonesia, 53.717 atau 82% terletak di wilayah pesisir (ICEL, 2019).
Wilayah pesisir memiliki potensi yang kaya dan unik serta bernilai ekonomi tinggi. Saat ini
telah muncul gejala buruk di wilayah pesisir, yakni pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir yang membahayakan keberlanjutan sumber daya pesisir seperti pencemaran, penangkapan ikan dengan peledak, ekploitasi, kerusakan ekosistem  pesisir,  konflik  pemanfaatan  ruang dan sebagainya (Fitriansyah, 2012). Kondisi ini mengancam kelestarian sumber daya pesisir sekaligus mengancam kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir yang menggantungkan kehidupannya pada sumber daya pesisir.
Pembukaan UUD 1945 telah mengamanatkan kepada pemerintah tentang kewajiban melindungi dan menjamin kesejahteraan segenap bangsa Indonesia termasuk masyarakat pesisir. Selanjutnya untuk mewujudkan pengelolaan dan perlindungan wilayah pesisir yang optimal dan berkelanjutan, UU No. 23/2014 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola wilayah laut dan pulau-pulau kecil yang ada di wilayahnya sejauh 12 mil di luar minyak dan gas bumi Berdasarkan ketentuan UU No. 23/2014 tersebut, pemerintah daerah kabupaten/kota tidak mempunyai kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir. Ketentuan ini memperlihatkan betapa luasnya wilayah pesisir yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Luasnya kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan wilayah pesisir perlu diimbangi dengan peran masyarakat. Peran masyarakat ini diperlukan agar pengelolaan wilayah pesisir optimal, mengingat terbatasnya sumber daya manusia dalam hal ini aparat pemerintah dan sarana yang ada di pemerintah daerah provinsi. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU No. 1/2014). UU No. 1/2014 memberikan legalitas kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir. Selanjutnya Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, (Permen KP No. 40/Permen-KP/2014) menentukan bahwa peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir merupakan kesadaran masyarakat dan keterlibatannya dalam pengelolaan wilayah pesisir. Lebih lanjut Permen KP No. 40/Permen- KP/2014 mempertegas pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir
mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
Tahap perencanaan, masyarakat berperan dalam mengusulkan penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K. Sedangkan, pada tahap pelaksanaan, masyarakat berperan dalam menjaga konsistensi pada perencanaan PWP-3-K yang telah disepakati, melakukan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil memperhatikan keberadaan masyarakat hukum adat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjaga,  memelihara  dan  meningkatkan  efisiensi dan efektivitas serta kelestarian fungsi lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, memantau pelaksanaan rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, dan memberikan informasi atau laporan dalam pelaksanaan pemanfaatan terhadap PWP-3-K.
Selanjutnya pada tahap pengawasan, masyarakat berperan dalam melaporkan kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, melaporkan dugaan pencemaran,  dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya, dan melaporkan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Masyarakat harus berperan aktif dan optimal sesuai peraturan perundang-undangan, agar pengelolaan wilayah pesisir terlaksana dengan tepat dan berdaya guna. Selain itu pemerintah berkewajiban untuk memberdayakan masyarakat pesisir berdasarkan potensi, karakteristik, dan kebutuhannya. Pemberdayaan masyarakat pesisir diperlukan untuk mendorong mereka menentukan pilihan terbaik  dalam memanfaatkan sumber daya pesisir, yakni pengelolaan yang berkelanjutan dan menyejahterahkan.
Provinsi Lampung merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera dan penghubung dengan Pulau Jawa. Lampung memiliki kawasan pesisir laut yang luas, tersebar di 7 (tujuh) wilayah kabupaten/ kota. Wilayah-wilayah pesisir membutuhkan rencana pembangunan terintegrasi lintas sektor, administrasi hulu dan hilir termasuk kawasan pesisir. Kebutuhan ini tercermin pada adanya  Perda Prov. Lampung No. 1/2018,  yang mengatur
keterlibatan  masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Pasal 1 angka 57 Peraturan Daerah ini menentukan bahwa masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional. Selanjutnya Pasal 3 huruf i menentukan bahwa ruang lingkup peraturan daerah ini yakni hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat. Kemudian di pertegas oleh ketentuan Pasal 4 huruf g bahwa Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (RZWP-3-K) berdasarkan asas peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung 2018-2038 di atur dalam Bab X yang memuat hak, kewajiban, dan peran masyarakat, dan tata cara peran masyarakat dalam perencanaan RZWP-3-K, peran masyarakat dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan tata cara peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Peran serta masyarakat memiliki arti penting dalam pengelolaan wilayah pesisir, yakni untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir yang tepat, berhasilguna, dan berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, pertanyaan-pertanyaan berikut menjadi relevan: (i) bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir Provinsi Lampung saat ini?, (ii) bagaimana model kebijakan yang tepat untuk pengelolaan wilayah pesisir Lampung berbasis masyarakat? Terkait itu, tujuan penelitian dalam makalah ini adalah untuk menggambarkan pemanfaatan pesisir Lampung, mengkaji dan menganalisis kebijakan pengelolaan wilayah pesisir Provinsi Lampung saat ini, dan merumuskan model kebijakan pengelolaan wilayah pesisir Lampung yang berbasis masyarakat.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni penelitian yang mengkaji aspek- aspek internal dalam hukum positif (Benuf & Muhamad, 2020). Metodologi ini dipilih untuk mendapatkan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif (Jamilah & Hari, 2020). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020, didasarkan pada data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer
berupa peraturan perundang-undangan yakni UU No. 23/2014, UU No. 1/2014, Permen KP No. 40/Permen-KP/2014, Perda Prov. Lampung No. 1/2018. Selanjutnya dilakukan penelitian terhadap bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, hasil penelitian, dan artikel ilmiah yang relevan dengan kedua permasalahan yang di bahas. Bahan hukum tersier berupa kamus besar bahasa Indonesia. Selanjutnya data sekunder yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Seluruh data yang terkumpul diolah dan dianalisis sehingga dapat menjawab permasalahan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yang meliputi tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Gambar 1. Teknis Analisis Data (Sutopo, 2002)

## Figure 1. Technical Data Analysis

## KONDISI SUMBER DAYA PESISIR LAMPUNG DAN PEMANFATANNYA
Panjang garis pantai provinsi Lampung sekitar 1.105 km, yang terdiri dari empat wilayah pesisir,  yaitu  Pantai  Barat  dengan  panjang  garis  pantai  210  km,  Teluk Semangka  dengan panjang garis pantai 200 km, Teluk Lampung dan Selat Sunda panjang garis pantai 160 km, dan Pantai Timur panjang garis pantainya 270 km. Provinsi Lampung memiliki satu pulau yang merupakan  batas  terluar  bagian  Barat  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yaitu  pulau Betuah yang berada di Kabupaten Pesisir Barat (Pratiwi, 2010).
Luas  wilayah  Provinsi  Lampung  tersebut  merupakan  potensi  yang  menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan sumberdaya kelautan dan perikanan yang besar, termasuk didalamnya  terkandung  keanekaragaman  hayati  dan  nonhayati  bernilai  ekonomi  tinggi.
Potensi kelautan  dan  perikanan  tersebut  pada  umumnya  dibedakan menjadi  sumber daya terbarukan ( renewable resources ), seperti sumber daya perikanan (perikanan tangkap dengan potensi  luas  24.820  km 2 ,  dan  perikanan  budidaya  dengan  potensi  lahan  103.564  ha), mangrove, terumbu karang, padang lamun, energi gelombang, pasang surut, angin dan sinar matahari; dan sumber daya tidak terbaharukan ( non-renewable resources ), seperti sumber daya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral (Kertas Posisi Isu Pengelolaan Wilayah Pesisir  Lampung,  2019).  Selain  itu  terdapat  potensi  dan  peluang  pengembangan  meliputi perikanan tangkap, budidaya perikanan laut, pengembangan pulau-pulau kecil, pemanfaatan air laut dalam ( deep sea water ), Kandungan minyak dan gas, dan keanekaragaman hayati laut. Pengembangan usaha kelautan berkaitan dengan budidaya dan perikanan tangkap di
Gambar 1. Teknis Analisis Data. Figure 1. Technical Data Analysis.
Sumber: Sutopo, 2002/ Source: Sutopo, 2002

## KONDISI SUMBER DAYA PESISIR LAMPUNG DAN PEMANFATANNYA
Panjang  garis  pantai  Provinsi Lampung adalah 1.105 km, terdiri dari empat wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat dengan panjang garis pantai 210 km, Teluk Semangka dengan panjang garis pantai 200 km, Teluk Lampung dan Selat Sunda dengan garis pantai sepanjang 160 km, dan Pantai Timur yang panjang garis pantainya adalah 270 km. Provinsi Lampung memiliki satu pulau yang merupakan batas terluar bagian barat Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pulau Betuah yang berada di Kabupaten Pesisir Barat (Pratiwi, 2010).
Kondisi alam tersebut di atas  menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan sumberdaya kelautan dan perikanan yang besar, di mana di dalamnya terkandung keanekaragaman hayati dan nonhayati bernilai ekonomi tinggi. Potensi kelautan dan perikanan tersebut pada umumnya dibedakan menjadi sumber daya terbarukan ( renewable resources ), seperti sumber daya perikanan (perikanan tangkap dengan potensi
luas 24.820 km 2 , dan perikanan budidaya dengan potensi lahan 103.564 ha), mangrove, terumbu karang, padang lamun, energi gelombang, pasang surut, angin dan sinar matahari; dan sumber daya tidak terbarukan ( non-renewable resources ), seperti sumber daya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral (Kertas Posisi Isu Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung, 2019). Selain itu terdapat potensi dan peluang pengembangan meliputi perikanan tangkap, budidaya perikanan laut, pengembangan pulau- pulau kecil, pemanfaatan air laut dalam ( deep sea water ), kandungan minyak dan gas, dan keanekaragaman hayati laut. Pengembangan usaha kelautan berkaitan dengan budidaya dan perikanan tangkap di wilayah perairan Provinsi Lampung masih cukup potensial walaupun terjadi penurunan produktivitas perikanan budidaya dan perikanan tangkap (Yonvitner et al., 2020).
Seiring dengan semakin meningkatnya berbagai kegiatan pembangunan, muncul bebagai jenis kegiatan ekonomi berbasis sumber daya di wilayah pesisir Provinsi Lampung, termasuk kuliner produk olahan seafood dan pembuatan kerajinan kerang. Data terakhir menunjukkan bahwa saat ini kegiatan-kegiatan ekonomi berbasis sumber daya pesisir telah melibatkan lebih dari satu juta kepala keluarga di Lampung (Walhi Lampung, 2019). Didorong oleh semakin pesatnya pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan di wilayah pesisir, terjadi peningkatan tekanan terhadap ekosistem dan sumber daya pesisir. Data tahun 2016 menunjukkan lebih dari 136.00 ha hutan bakau di pesisir rusak parah (Widodo, 2016). Pada Tahun 2020, hutan bakau Lampung hanya tersisa 2.013 hektar (Putra Jaya, 2020). Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan tersebut, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat
pesisir termasuk para nelayan. Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi hasil yang diperoleh serta mengurangi dampak negatif yang terjadi di wilayah pesisir perlu dilakukan sinkronisasi program antar lembaga.
Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya pesisir yang tinggi, namun pemanfaatan belum optimal (Arkham et al. , 2018). Wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil di Provinsi Lampung memiliki sumber daya sangat potensial, seperti: ikan, udang, molusca, terumbu karang, lobster, kepiting dan ranjungan, bahan tambang dan mineral, wisata serta jasa lingkungan. Kekayaan dan sumberdaya laut lain memiliki nilai ekonomi penting dan strategis dalam perekonomian lokal, regional, nasional, dan internasional. Potensi pesisir lainnya yang tersebar di beberapa kabupaten/kota antara lain mangrove, padang lamun, dan rumput laut. Daerah pesisir Lampung seluas 440.010 hektar dengan garis pantai sepanjang 950 km. Provinsi Lampung memiliki 132 pulau-pulau kecil dan memiliki 2 (dua) teluk besar yaitu Teluk Semangka dan Teluk Lampung. Potensi alam lainnya adalah 6 (enam) sungai besar, yaitu:
a. Way Sekampung: 256 km;
b. Way Semangka: 90 km;
c. Way Seputih: 190 km;
d. Way Jepara: 50 km;
e. Way Tulang Bawang: 136 km; dan
f. Way Mesuji: 220 km (Renstra DKP Lampung 2019-2024).
Luas daerah tangkapan perairan air tawar di seluruh Provinsi Lampung 17.807 km 2 . Gambaran cakupan pengelolaan pesisir, dan pulau-pulau Kecil di Provinsi Lampung tersebar 8 (delapan) kabupaten/kota, dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Potensi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Lampung. Table 1. Potential of Coastal and Small Islands of Lampung.
No Kabupaten/Kota/ Regency/City Jumlah Pulau/ Number of Islands Jumlah Desa Pesisir/ Number of Coastal Villages Panjang Pantai (km)/ Beach Length (km) 1. Lampung Selatan 41 26 247.76 2. Bandar Lampung 2 26 27.01 3. Lampung Timur 5 17 108 4. Pesawaran 38 18 96 5. Lampung Tengah - 9 - 6. Pesisir Barat 3 99 210 7. Tulang Bawang - 22 51.9 8. Tanggamus 43 46 210 Jumlah/ Total 132 263 950.67
Provinsi Lampung memiliki potensi sumberdaya pesisir dan laut yang besar, tetapi pemanfaatannya belum optimal. Setidaknya ada 4 (empat) permasalahan pokok dalam pemanfaatan sumber daya pesisir Lampung. Pertama, masalah lingkungan dan sumber daya alam, yakni perubahan  kondisi  fisik  wilayah  seperti  hilangnya kemunculan lumba-lumba, reklamasi, dan abrasi. Kedua, masalah sosial dan kelembagaan yakni adanya  potensi  konflik  kepemilikan  pulau-pulau kecil (privatisasi), Ketiga, masalah ekonomi yakni keterbatasan modal dan sarana prasarana (Arkham et al ., 2018). Keempat, ancaman kerusakan wilayah pesisir karena pengembangan wisata bahari secara masif dan tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung wilayah pesisir (Renstra DKP Lampung 2019-2024). Dalam tataran pembangunan tentunya diperlukan sinergisitas dan keterpaduan, karena melibatkan banyak pemangku kepentingan. Keterpaduaan ini mutlak harus dilakukan sehingga pemanfaatan sumber daya pesisir Lampung dapat dikelola dengan baik.

## KEBIJAKAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR PROVINSI LAMPUNG SAAT INI
Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan- tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan- tujuan itu (Budiharjo, 1992). Sehubungan dengan artikel ini, penulis menggunakan defisini kebijakan yang dikemukakan David Easton. Menurut Easton, kebijakan sebagai keputusan yang diambil oleh pemerintah atau pemimpin kelompok/ organisasi yang berkaitan dengan kekuasaan untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat atau anggota kelompoknya secara keseluruhan (Zainal, 2004). Sedangkan menurut Lasswell dan Kaplan kebijakan adalah alat untuk mengapai tujuan dimana kebijakan adalah program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek. Henz Eulau dan Kenneth Previt merumuskan kebijakan sebagai keputusan yang tetap, ditandai oleh kelakuan yang berkesinambungan dan berulang-ulang pada mereka yang membuat kebijakan dan yang yang melaksanakan kebijakan yang telah dibuat (Nogi & Tangkilisan, 2003).
Secara umum pengelolaan wilayah pesisir diatur dalam UU No. 1/2014 jo UU No. 27/2007, yang merupakan salah satu instrumen hukum dalam rangka optimalisasi pengelolaan sumber daya wilayah pesisir. Dalam Pasal 9 ayat (5) undang-
undang tersebut dinyatakan bahwa Rencana Kawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Atas dasar itu maka Pemerintah Daerah Provinsi Lampung menetapkan Perda Prov. Lampung No. 1/2018. tentang. Rencana tata ruang wilayah Provinsi Lampung, yang  merupakan acuan dari segala aspek perencanaan pembangunan di provinsi Lampung. Peraturan Daerah ini memuat arah kebijakan lintas sektor dalam pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Perda Prov. Lampung No. 1/2018 pada umumnya telah memuat ketentuan mengenai partsipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Apabila diamati lebih lanjut, Perda Prov. Lampung No. 1/2018 masih mempunyai kekurangan dalam mengatur peran serta masyarakat untuk terlibat pada pengelolaan wilayah pesisir Lampung. Beberapa kekurangan Perda Prov. Lampung No. 1/2018 yakni:
a) Belum mengatur mengenai kewajiban peran masyarakat dalam memberikan usulan RZWP-3-K
Berdasarkan Pasal 82 ayat (2) huruf a Perda Prov. Lampung No. 1/2018 menentukan bahwa peran masyarakat dalam zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diantaranya adalah berpartisipasi dalam penyusunan RZWP-3-K. Berdasarkan Pasal 83, partisipasi masyarakat dalam penyusunan RZWP-3-K berupa persiapan penyusunan RZWP-3-K, penentuan arah pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,  pengidentifikasian  potensi  dan  masalah, perumusan konsepsi RZWP-3-K, dan penetapan RZWP-3-K. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir diatur lebih lanjut dalam Pasal 84 yang menentukan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam perencanaan RZWP-3-K dapat secara aktif melibatkan masyarakat. Memang melalui Pasal 84 masyarakat memiliki ruang untuk terlibat dalam perencanaan tata ruang. Akan tetapi peran masyarakat yang diatur dalam Pasal 84 Perda Prov. Lampung No. 1/2018 bukan merupakan kewajiban karena menggunakan frasa “dapat”.
Perda Prov. Lampung No. 1/2018 belum mencantumkan secara tegas tata cara dan bentuk partsipasi masyarakat dalam memberikan usulan
RZWP-3-K. Sebagaimana hak masyarakat yang diamanatkan oleh Pasal 60 UU No. 1/2014. Pasal 60 UU No. 1/2014 mengatur mengenai hak masyarakat untuk mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K, dan mengusulkan wilayah masyarakat hukum adat dalam RZWP-3-K. Selanjutnya Pasal  5 huruf a Permen KP No. 40/PERMEN- KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil menentukan bahwa peran serta masyarakat dalam perencanan PWP-3-K dilakukan melalui usulan penyusunan RZWP-3-K. Usulan RZWP-3-K dari masyarakat menjadi sangat penting agar RZWP-3-K sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka (Stanis, 2005).
Sampai dengan saat ini kesejahteraan masyarakat pesisir mengalami peningkatan, sebagaimana yang dirilis oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dapat dilihat pada Gambar 1.
bukan sekedar formalitas semata, namun dapat diterima sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam penyusunan RZWP-3-K. Dengan kata lain masyarakat menjadi subjek dalam penyusunan RZWP-3-K, sehingga RZWP-3-K yang ditetapkan tidak bertolak belakang dengan kebutuhan masyarakat. RZWP-3-K yang ditetapkan tidak hanya mengkotak-kotakan wilayah pesisir, namun juga mengedepankan kesejahteraan masyarakat.
b)  Belum mengatur kewajiban pemerintah untuk mendorong kegiatan usaha masyarakat pesisir dalam RZWP-3-K
Pilar utama dalam pengelolaan wilayah pesisir yakni memperbaiki tingkat kemakmuran masyarakat pesisir (Chikmawati, 2019). Selama ini masyarakat pesisir akrab dengan kemiskinan (Fadli & Nurlukman, 2018). Pembangunan wilayah pesisir Lampung setidaknya dapat berpedoman pada tiga pilar sebagaimana Gambar 2.
Gambar 2. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Pesisir.
Figure 2. Coastal Community Welfare Index.
Sumber: KKP, 2019/ Source: MMF, 2019
Gambar  3.  Pilar  Pembangunan  Ekonomi  Wilayah Berbasis Sumber Daya. Figure .. 3. ..... Pillars of Regional Economic Development Based on Resources.
Sumber: Adrianto, 2007/ Source: Adrianto, 2007
Kendati perekonomian masyarakat pesisir mengalami pertumbuhan setiap tahun, namun kesejahteraan masyarakat pesisir masih menjadi persoalan. Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masih menjadi persoalan masyarakat pesisir. Pada tahun 2015, indeks kesejahteraan masyarakat pesisir 40,5. Selanjutnya pada tahun 2019 indeks kesejahteraan masyarakat pesisir sebesar 51, artinya dalam kurun waktu 4 tahun kesejahteraan masyarakat pesisir mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan.
Selanjutnya dalam konteks peningkatan kesejahteraan, bentuk partisipasi masyarakat dalam memberikan usulan RZWP-3-K perlu diperjelas. Hal ini diperlukan agar partisipasi masyarakat

## Gambar 2. Indeks kesejahteraan masyarakat pesisir Figure 2. Coastal community welfare index

## Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, tahun 2019
Kendati  perekonomian  masyarakat  pesisir  mengalami  pertumbuhan  setiap  tahun, namun  kesejahteraan  masyarakat  pesisir  masih  menjadi  persoalan.  Kemiskinan  dan ketimpangan  pendapatan  masih  menjadi  persoalan  masyarakat  pesisir.  Pada  tahun  2015, indeks  kesejahteraan  masyarakat  pesisir  40,5.  Selanjutnya  pada  tahun  2019  indeks kesejahteraan  masyarakat  pesisir  sebesar  51,  artinya  dalam  kurun  waktu  4  tahun kesejahteraan masyarakat pesisir mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan.
Selanjutnya dalam konteks peningkatan kesejahteraan, bentuk partisipasi masyarakat dalam  memberikan  usulan  RZWP-3-K  perlu  diperjelas.  Hal  ini  diperlukan  agar  partisipasi masyarakat bukan sekedar formalitas semata, namun dapat diterima sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam penyusunan RZWP-3-K. Dengan kata lain masyarakat menjadi subjek dalam  penyusunan  RZWP-3-K,  sehingga  RZWP-3-K  yang  ditetapkan  tidak  bertolak belakang dengan kebutuhan masyarakat. RZWP-3-K yang ditetapkan tidak hanya mengkotak- kotakan wilayah pesisir, namun juga mengedepankan kesejahteraan masyarakat.
b) Belum  mengatur  kewajiban  pemerintah  untuk  mendorong  kegiatan  usaha  masyarakat pesisir dalam RZWP-3-K
Pilar utama dalam pengelolaan wilayah pesisir yakni memperbaiki tingkat kemakmuran masyarakat pesisir (Chikmawati, 2019). Selama ini masyarakat pengelolaan wilayah pesisir akrab  dengan  kemiskinan  masyarakat  pesisir  (Fadli  &Nurlukman,  2018).  Pembangunan wilayah pesisir Lampung setidaknya dapat berpedoman pada tiga pilar sebagaimana gambar di bawah ini:
Gambar3. Pilar Pembangunan ekonomi wilayah berbasis sumber daya
Commented [u2]: Perlu diperjelas konteksnya dengan belum dicantumkannya secara tegas tata cara dan bentuk partsipasi masyarakat dalam memberikan usulan RZWP-3-K.
Bagian penjelasan umum Perda Prov. Lampung No. 1/2018 menjelaskan bahwa perda ini tidak hanya mengatur perencanaan ruang, melainkan juga memuat arah kebijakan lintas sektor pembangunan pesisir sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yakni dengan mendorong kegiatan usahanya sebagai bagian pemberdayaan masyarakat pesisir. Pemberdayaan masyarakat pesisir umumnya menyangkut pemberian keterampilan, kesempatan, dan pengetahuan (Sopyan, 2014). Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menentukan bahwa pemerintah dan pemerintah
daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha masyarakat melalui pemberian akses teknologi dan informasi, peningkatan kapasitas, permodalan, jaminan pasar, infrastruktur, dan sebagainya. Ketentuan ini diikuti oleh ketentuan Pasal 11 Permen KP No. 40/PERMEN-KP/2014 yang menentukan bahwa kementerian dan pemerintah daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha masyarakat dalam PWP-3-K. Namun Perda Prov. Lampung No. 1/2018 belum mengatur sama sekali mengenai kewajiban pemerintah daerah untuk mendorong kegiatan usaha masyarakat pesisir Lampung seperti usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, produk olahan perikanan, dan kerajinan berbahan dasar kerang.
c) .... Belum mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembinaan dalam rangka peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir
Guna mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan dan menyejahterahkan, pengelolaan wilayah pesisir harus didasarkan pada prinsip keseimbangan pembangunan, konservasi, dan peran aktif masyarakat.  (Hiariey & Romeon, 2013). Hal ini selaras dengan salah satu tujuan dibentuknya UU No. 1/2014 yakni memperkuat peran serta masyarakat dan mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir (Tinambunan, 2016). Selanjutnya mengenai kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pembinaan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir telah diatur dalam Pasal 19 Permen KP No. 40/PERMEN- KP/2014 yang intinya mendorong kementerian dan pemerintah daerah menyelenggarakan pembinaan masyarakat melalui bimbingan, bantuan hukum, sosialisasi, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Sebagaimana dijelaskan pada paragraf sebelumnya, Perda Prov. Lampung No. 1/2018 tidak hanya mengatur rencana tata ruang wilayah. Perda Prov. Lampung No. 1/2018 juga memuat arah kebijakan lintas sektor dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga materi pembinaan yang diatur dalam Permen KP No. 40/PERMEN-KP/2014 idealnya menjadi bagian dalam substansi perda ini. Ketentuan Permen KP No. 40/PERMEN-KP/2014 ini belum diadopsi oleh Perda Prov. Lampung No. 1/2018. Padahal peran serta masyarakat sangat penting, mengingat masyarakat merupakan ujung
tombak pembangunan di wilayah pesisir. Selain meningkatkan partisipasi masyarakat, pembinaan diperlukan guna memberikan pemahaman kepada masyarakat pesisir untuk menjaga lingkungan pesisir, memanfaatkan sumber daya pesisir secara rasional, dan menyeimbangkan pembangunan dengan pelestarian sumber daya pesisir (Kusumastanto & Wahyudin, 2012).
d) Belum mengatur lebih lanjut mengenai kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi pengurusan izin oleh masyarakat lokal dan tradisional
Pengelolaan wilayah pesisir mengenal dua bentuk izin, yakni izin lokasi dan izin pengelolaan. Izin lokasi merupakan dasar untuk memperoleh izin pengelolaan. Izin lokasi diberikan dengan mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai kapal asing. Selanjutnya izin pengelolaan wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya pesisir dan perairan pulau-pulau kecil. Pasal 20 ayat (1) UU No. 1/2014 menentukan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional. Pasal 63 ayat (1) Perda Prov. Lampung No. 1/2018 telah mengatur mengenai kewajiban Gubernur, Bupati/Wali Kota untuk memfasilitasi pemberian izin lokasi perairan pesisir dan izin pengelolan. Sayangnya Prov. Lampung No. 1/2018 belum memuat lebih lanjut mengenai bentuk dan mekanisme fasilitasi izin tersebut. Bentuk dan mekanisme fasilitas izin yang perlu diatur dalam Perda Prov. Lampung No. 1/2018 meliputi kemudahan izin pemanfaatan ruang dan sumber daya pesisir untuk kebutuhan sehari-hari. Fasilitas izin tersebut tentu diberikan kepada masyarakat lokal dan tradisional yang memenuhi syarat yang ditentukan.
Pemberian fasilitas dalam perizinan lokasi dan perizinan pengelolaan wilayah pesisir menjadi suatu keharusan sebagai salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat pesisir khususnya nelayan dan petani ikan (Bengen, 2001). Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Ketentuan ini dipertegas oleh Pasal 2 Permen KP No. 23/PERMEN- KP/2016 yang pada intinya menyatakan bahwa
kewenangan pengelolaan wilayah pesisir khususnya perizinan adalah kewenangan pemerintah provinsi (Aspan, Ariani, Anshory, & Ahsan, 2019).
Berdasarkan uraian di atas, Perda Prov. Lampung No. 1/2018 sebagai representasi kebijakan pemerintah daerah Provinsi Lampung, secara umum telah memberikan legalitas kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan wilayah pesisir. Namun apabila dicermati lebih lanjut, Perda Prov. Lampung No. 1/2018 belum seutuhnya mengakomodir hak-hak masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir.  Perda Prov. Lampung No. 1/2018belum masih memiliki berbagai kelemahan yakni belum mengatur mengenai peran masyarakat dalam memberikan usulan RZWP-3-K, belum mengatur kewajiban pemerintah untuk mendorong kegiatan usaha masyarakat pesisir dalam RZWP-3-K, belum mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembinaan dalam rangka peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir, belum mengatur lebih lanjut mengenai kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi pengurusan izin oleh masyarakat lokal dan masyarakat tradisional. Berbagai kelemahan tersebut disebabkan karena peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan wilayah pesisir belum diakomodir semua dalam Perda Prov. Lampung No. 1/2018. Selain itu minimnya ketentuan yang memuat keterlibatan masyarakat dalam Perda Prov. Lampung No. 1/2018 disebabkan karena Permen KP No. 40/PERMEN-KP/2014 sebagai peraturan yang lebih tinggi hierarkinya belum dijadikan pedoman dalam penyusunannya. Hal ini dapat dilihat pada bagian konsideran yang tidak mencantumkan Permen KP No. 40/PERMEN- KP/2014 sebagai dasar mengingatnya.

## MODEL KEBIJAKAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR LAMPUNG BERBASIS MASYARAKAT
Wilayah pesisir dan kekayaan sumber daya menjadi alternatif pendukung pembangunan nasional. Selain itu sumber daya daratan semakin terbatas, hal ini pula yang menyebabkan jumlah penduduk di wilayah pesisir semakin meningkat (Pramudyanto, 2014). Secara bentang alam wilayah pesisir memiliki keunikan tersendiri, yakni pesisir merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan (Kay & Alder, 1999). Konsekuensi yang timbul dari kekayaan sumberdaya pesisir yakni munculnya berbagai persoalan pengelolaan
akibat dari berbagai kepentingan yang ada di wilayah pesisir. Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, pemerintah menetapkan beberapa peraturan terkait pengelolaan wilayah pesisir. Salah satu aturan yang membawa banyak perubahan dalam pengelolaan wilayah pesisir yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah provinsi mempunyai kewenangan untuk mengelola wilayah pesisir sejauh 12 mil, artinya kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengelola wilayah pesisir dihilangkan. Dengan demikian, pengelolaan wilayah pesisir yang tadinya secara desentralisasi berubah menjadi dekonsentrasi.
Bergesernya kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dari desentralisasi menjadi dekonsentrasi merupakan pekerjaan yang cukup berat bagi pemerintah provinsi. Seperti halnya Provinsi Lampung yang memiliki 7 (tujuh) Kabupaten/Kota pesisir yakni Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus, Lampung Timur, dan Pesisir Barat. Selain itu Provinsi memiliki 132 pulau yang tersebar di 7 (tujuh) wilayah pesisir tersebut. Kondisi yang demikian menyebabkan pemerintah provinsi kesulitan dalam pengelolaan wilayah pesisir terutama dalam hal pengawasan. Selain terbatasnya sumber daya manusia dan sarana yang dimiliki pemerintah provinsi, jarak dari ibu kota provinsi ke wilayah-wilayah pesisir tersebut cukup jauh. Lebih lanjut berdasarkan hasil identifikasi dua isu dan permasalahan dalam pemanfaatan wilayah pesisir Lampung. Pertama, terkait dengan degradasi lingkungan dan sumber daya alam di pesisir Lampung yang semakin memprihatinkan karena abrasi pantai, reklamasi, pencemaran oleh limbah, penggunaan alat tangka terlarang dan merusak, dan hilangnya keberadaan satwa langka seperti lumba-lumba. Kedua, terkait dengan isu dan permasalahan sosial kelembagaan yakni adanya privatisasi pulau yang rentan konflik, kualitas sumber daya manusia masih rendah, tidak berfungsinya  kelembagaan koperasi, dan posisi tawar nelayan lebih rendah karena adanya dominasi juragan bakul. Banyak nelayan terpaksa berhutang untuk mencukupi kebutuhan sebelum musim penangkapan. Secara kelembagaan sektoral, belum ada sinkronisasi dan keterpaduan

## Tabel 2. Permasalahan Wilayah Pesisir Lampung, Table 2. Problems in the Coastal Areas of Lampung.
No Permasalahan Lingkungan dan Sumber Daya Alam
1. Abrasi pantai 2. Reklamasi 3. Pencemaran oleh limbah pabrik dan rumah tangga 4. Penggunaan alat tangkap terlarang dan merusak 5. Hilangkan keberadaan lumba-lumba 6. Sumber daya ikan masih bergantung dengan musim 7. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pelestarian wilayah pesisir 8. Kerusakan terumbu karang akibat destructive fishing No Permasalahan Sosial dan Kelembagaan 1. Privatisasi pulau 2. Dominasi pengaruh juragan bakul dan kaum kapitalis lainnya 3. Rendahnya ketaatan terhadap hukum 4. Kualitas sumber daya manusia masih kurang 5. Belum ada keterpaduan antar sektor dalam pemanfaatan wilayah pesisir 6. Kelembagaan koperasi belum berfungsi 7. Lemahnya pasar dalam mendukung perekonomian masyarakat pesisir
antar sektor dalam pemanfaatan wilayah pesisir (Arkham et al., 2018). Isu dan permasalahan pada pemanfaatan wilayah pesisir Lampung secara singkat dapat dilihat pada Tabel 2.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/ kota untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir termasuk para nelayan. Akan tetapi sinkronisasi antar aturan daerah perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi hasil yang diperoleh serta mengurangi dampak negatif yang terjadi di wilayah pesisir. Sejauh ini peraturan pemerintah daerah provinsi
yang dituangkan dalam Perda Prov. Lampung No. 1/2018 belum sepenuhnya selaras (disharmoni horizontal) dengan perda kabupaten/kota pesisir dalam hal pemanfaatan ruang wilayah pesisir.
Mengingat berbagai kelemahan dari aturan yang ada, maka peran serta masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan wilayah pesisir mulai dari perencanaan hingga pengawasan, sangat diperlukan guna mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir Lampung yang berkelanjutan (Anwar & Maya, 2020). Pengelolaan wilayah pesisir Lampung pada dasarnya sudah di atur dalam Perda Prov. Lampung No. 1/2018. Namun Perda Prov. Lampung No. 1/2018 belum mengakomodir sepenuhnya partisipasi
Tabel 3. Disharmoni Kebijakan Pengelolaan Pesisir Lampung.
Table 3. Disharmony of Lampung Coastal Management Policy. No Peraturan Daerah Ketentuan Keterangan 1. Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung 2018-2038
Pasal 12 ayat (4):
Sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau- pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Kota Bandar Lampung meliputi Pantai Duta Wisata (KPU-W-P3K-2)… Disharmoni horizontal dalam hal pengaturan zona wisata alam di wilayah pesisir Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030

## Pasal 56 ayat (2);
Zona wisata bahari sepanjang pesisir Kota Bandar Lampung, yaitu di BWK E di kawasan Gunung Kunyit, dan di Pantai Puri Gading, Duta Wisata, dan Pulau Kubur di Kecamatan Teluk Betung Barat; 2. Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung 2018-2038 Pasal 17 ayat (3) Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Pasir Sakti di Kabupaten Lampung Timur Disharmoni horizontal dalam pengaturan peruntukan kawasan minapolitan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur 2011-2031 Pasal 35 ayat (5) Kawasan peruntukan minapolitan meliputi kawasan Labuhan Maringgai, Way Penet, Kuala Seputih,
dan Pasir Sakti.
masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan wilayah pesisir. Pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat merupakan pilihan yang tepat mengingat beberapa keterbatasan baik perangkat hukum, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang dimiliki provinsi Lampung saat ini. Pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat merupakan strategi komprehensif untuk menangani berbagai persoalan pengelolaan wilayah pesisir melalui partisipasi aktif dan nyata dari masyarakat pesisir (Nurdin, 2010). Pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat semakin urgen sifatnya karena pengelolaan kawasan pesisir ( coastal management ) dengan sendirinya merupakan alat yang penting untuk mengetahui dinamika masyarakat pesisir terkait dengan pola pemanfaatan dan apresiasi terhadap sumber daya pesisir dan lautan. Lebih lanjut pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat selaras dengan salah satu prinsip dasar pengelolaan kawasan pesisir adalah prinsip keterpaduan dan prinsip aspiratif. Terpadu dalam konteks pendekatan komprehensif yang memadukan antara dinamika sistem alam ( ecosystem ) dan sistem manusia ( human system ), sedangkan aspiratif lebih pada pendekatan dari bawah di mana proses perencanaan wilayah pesisir dan laut dilakukan dengan melibatkan masyarakat pesisir sebagai subjek sekaligus objek dari perencanaan itu sendiri.
Berdasarkan hasil kajian  karakteristik dan keunikan wilayah pesisir serta heterogenitas penduduknya, setidaknya terdapat 3 (tiga) komponen yang mempunyai peran masing-masing dalam pengelolaan wilayah pesisir Lampung, sebagaimana bagan berikut ini.
Gambar 4. Komponen Pengelolaan Wilayah Pesisir. Figure 4. Components of Coastal Area Management.
Berdasarkan bagan di atas,ketiga komponen yang dalam pengelolaan wilayah pesisir Lampung yakni masyarakat selaku inisiator dan eksekutor, yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan wilayah
pesisir, pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, yang berperan dalam memberikan dukungan regulasi dan infrastruktur. Sedangkan pihak swasta sebagai investor dan promotor yang berperan dalam investasi dan promosi.
Lebih lanjut, model kebijakan pengelolaan wilayah pesisir Lampung berbasis masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi juga diatur dalam Pasal 62 UU No. 27/2007 jo UU No. 1/2014, pada intinya menentukan bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ketentuan ini ditegaskan pula dalam Pasal 4 huruf a Permen KP No. 40/PERMEN-KP/2014, bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selanjutnya Pasal 82 ayat (1) Perda Prov. Lampung No. 1/2018 memuat ketentuan bahwa penyelenggaraan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
Menurut teori bekerjanya hukum Robert B. Siedman, basis bekerjanya hukum (kebijakan) adalah masyarakat. Maka hukum akan dipengaruhi oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan pemberlakuan. Dalam konteks ini, keberhasilan pengelolaan wilayah pesisir sangat bergantung pada masyarakat yang menjadi sasaran pemberlakuan kebijakan.Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir Lampung akan terlaksana dengan baik apabila mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu guna mewujudkan keberhasilan pengelolaan wilayah pesisir yang terpadu, berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterahkan, penelitian ini menawarkan beberapa model sebagai satu kesatuan yang utuh dalam pengelolaan wilayah pesisir Lampung yang berbasis masyarakat sebagaimana digambarkan sebagai berikut:
Gambar 5. Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat.
Figure 5. . Community-Based Coastal Area Management Model.
a. Pengusulan RZWP-3-K pada proses perencanaan
Peran serta masyarakat dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir Lampung dilakukan melalui usulan RZWP-3-K. Pada model ini, pemerintah provinsi Lampung dituntut untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat pesisir guna memicu pemikiran kreatif dan inovatif mereka dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir. Model ini mempunyai keunggulan dalam memberikan kemampuan kepada masyarakat pesisir untuk menggali potensi wilayah pesisir, sehingga kebijakan yang dihasilkan pun berpihak pada lingkungan pesisir dan masyarakatnya.
b. Pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir berbasis kearifan lokal
Masyarakat harus diposisikan sebagai pengelola sumberdaya utama dalam pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir. Pada tahap pelaksanaan diperlukan kerjasama berbagai pihak dalam hal ini pemerintah daerah, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan masyarakat pesisir Lampung. Model ini menghendaki kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat pesisir. Pemberdayaan masyarakat pesisir dapat berupa pengembangan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya alam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya di Lampung. Selanjutnya pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir Lampung dilakukan dengan peningkatan aksesibilitas masyarakat pesisir dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat pesisir sangat diperlukan agar menghasilkan keputusan yang sesuai dengan aspirasi, potensi, dan kepentingan masyarakat pesisir. Adapun sasaran pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat pesisir yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat pesisir, tersedianya sarana dan prasarana yang baik, meningkatkan peran kelembagaan masyarakat, terciptanya kegiatan-kegiatan ekonomi produktif, dan terciptanya kegiatan ekonomi yang berbasis pada wilayah pesisir (Nikijuluw, 2001).
Kemudian yang tidak kalah penting dalam proses pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir yaitu pemberdayaan kearifan lokal. Selain memiliki sumber daya pesisir yang kaya, provinsi Lampung juga mempunyai nilai kearifan lokal yang unik disebut Piil Pesenggiri . Kearifan lokal tersebut mengandung nilai kebaikan dan pedoman berperilaku dalam bermasyarakat (Ruslan, 2018). Kearifan lokal merupakan bagian dari
masyarakat untuk bertahan hidup sesuai dengan kondisi lingkungan, kebutuhan dan kepercayaan (Sufia,  Sumarmi,  &  Amirudin,  2016).  Berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir, kearifan lokal masyarakat Lampung dapat digunakan untuk menjaga kelestarian wilayah pesisir sesuai nilai- nilai luhur masyarakatnya. Salah satu kearifan lokal Lampung dalam pengelolaan wilayah pesisir ialah sistem rumpon sebagai hak ulayat laut. Akan tetapi eksistensi kearifan lokal rumpon laut ini terancam keberadannya karena tidak didukung tindakan aktual pemerintah (Redi et al., 2017). Padahal kearifan lokal telah ditempatkan dalam peraturan perundang-udangan terkait pengelolaan wilayah pesisir seperti UU No. 27/2007 jo UU No. 1/2014, Permen KP No. 40/PERMEN-KP/2014, Permen KP No. 23/PERMEN-KP/2016, dan Perda Prov. Lampung No. 1/2018. Kearifan lokal perlu diberdayakan untuk menjamin pengelolaan wilayah pesisir tanpa merusak lingkungan dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
c.  Pengawasan berbasis masyarakat
Pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dilakukan sejak dimulainya proses pelaksanaan. Pengawasan wilayah pesisir berbasis masyarakat dilakukan dengan pendistribusian tanggung jawab dari pemerintah kepada masyarakat (Waluyo, 2014). Salah satu bentuk pendistribusian kewenangan pengawasan kepada masyarakat yakni hak masyarakat untuk melapor apabila terdapat indikasi pelanggaran dalam pengelolaan wilayah pesisir. Selain memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengawasi kegiatan pengelolaan lingkungan, pengawasan berbasis masyarakat dapat memperkuat kebersamaan masyarakat dalam melindungi potensi daerahnya (Nurmalasari, 2013).
Gambar 6. Skema Pengawasan Berbasis Masyarakat. Figure 6. Community-Based Supervision Scheme. Sumber: Sulaiman Tripa, 2001/ Source: Sulaiman Tripa, 2001
Pengawasan dengan memberdayakan masyarakat dapat membantu dalam menyelesaikan berbagai persoalan pengelolaan wilayah pesisir.
d. Keterlibatan masyarakat pada proses evaluasi
Evaluasi dilakukan setelah proses pengawasan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan pengelolaan wilayah pesisir Lampung. Evaluasi berbasis masyarakat merupakan kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat pesisir Lampung untuk memberikan penilaian terhadap proses pengelolaan wilayah pesisir. Keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi ini menjadi penting untuk perbaikan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir, mengingat masyarakat terutama yang hidup di pesisir merasakan langsung dampak pengelolaan wilayah pesisir karena mereka selalu hidup berdampingan dengan lingkungan pesisir.
Rasa tanggung jawab masyarakat terhadap wilayah pesisir perlu dikembangkan untuk mendukung model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat. Model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat mempunyai keunggulan antara lain menjaga fungsi dan kelestarian lingkungan pesisir, meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, meningkatkan partisipasi masyarakat yang di dasarkan pada nilai kearifan lokal, pembangunan wilayah pesisir terpusat pada masyarakat pesisir, membuka akses sumber daya bagi masyarakat pesisir, pengelolaan wilayah pesisir sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir, dan masyarakat pesisir dapat langsung menikmati sumber daya pesisir. Berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir Lampung, model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat dapat dijadikan pedoman dalam perumusan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir yang akan datang. Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir pemerintah provinsi Lampung yang berbasis masyarakat akan lebih memberikan jaminan bagi pengelolaan wilayah pesisir tanpa merusaknya. Penerapan model ini mungkin tidak akan sulit, mengingat Provinsi Lampung saat ini memiliki kelompok-kelompok nelayan tradisional, kelompok konservasi, masyarakat pelestari hutan mangrove dan lembaga swadaya masyarakat yang berkonsentrasi terhadap pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan kawasan wilayah pesisir, menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan pesisir Lampung yang terpadu dan berkelanjutan.
Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir Lampung yang direpresentasikan dalam Perda Prov. Lampung No. 1/2018, masih memilik beberapa kelemahan terkait peran serta masyarakat. Perda tersebut belum mengakomodasi  peran masyarakat dalam memberikan usulan RZWP-3-K, belum mengatur kewajiban pemerintah untuk mendorong kegiatan usaha masyarakat pesisir dalam RZWP-3-K (Idealnya harus diatur dalam Perda), belum mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembinaan dalam rangka peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam RZWP-3-K, dan belum ada pengaturan lebih lanjut terkait kewajiban pemerintah daerah untuk memfasilitasi pengurusan izin pengelolaan oleh masyarakat lokal dan tradisional dan tidak memuat sanksi apabila kewajiban pemerintah tersebut tidak dilaksanakan. Selain itu Perda Prov. Lampung No. 1/2018 masih berpotensi disharmoni secara horizontal dengan peraturan sektoral.
Pengelolaan wilayah pesisir Lampung terdiri dari tiga komponen utama yang mempunyai peran masing-masing, yakni masyarakat, pemerintah, dan swasta. Dalam tataran pembangunan, ketiga komponen tersebut harus saling bersinergitas sehingga pengelolaan wilayah pesisir terlaksana secara optimal. Selain itu, keberhasilan pengelolaan wilayah pesisir dipengaruhi oleh masyarakat sebagai basis utama. Dalam konteks pengelolaan berbasis masyarakat, kebijakan pengelolaan wilayah pesisir menempatkan masyarakat sebagai inisiator dan eksekutor. Masyarakat diberikan ruang seluas-luasnya untuk terlibat dalam pengelolaan wilayah pesisir, sejak perencanaan hingga evaluasi.

## IMPLIKASI KEBIJAKAN
Perda Prov. Lampung No. 1/2018 secara umum telah memberikan legalitas kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan wilayah pesisir. Namun Perda Prov. Lampung No. 1/2018 belum seutuhnya mengakomodir hak-hak masyarakat Lampung dalam pengelolaan wilayah pesisir. Perda Prov. Lampung No. 1/2018 belum memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengusulkan RZWP-3-K, minimnya penyelenggaraan pembinaan dan dukungan terhadap kegiatan usaha masyarakat, serta masyarakat lokal dan tradisional belum mendapatkan kemudahan izin pemanfaatan wilayah pesisir. Oleh karena itu, Perda Prov. Lampung No. 1/2018 perlu disempurnakan. Penyempurnaan ini pada intinya menjadikan masyarakat sebagai basis utama
dalam pengelolaan wilayah pesisir. Masyarakat sebagai subyek dalam pengelolaan wilayah pesisir Lampung, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawsan, dan evaluasi. Apabila Perda Prov. Lampung No. 1/2018  tidak disempurnakan, maka akan mempersempit ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan wilayah pesisir Lampung. Selain itu pengelolaan wilayah pesisir Lampung berpotensi kontradiktif dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga potensi sumber daya pesisir Lampung sulit untuk mendongkrak kesejahteraan.
Manfaat positif dari model kebijakan berbasis masyarakat yang diusulkan dalam penelitian ini antara lain, memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan wilayah pesisir Lampung. keterlibatan masyarakat tersebut meliputi pengusulan RZWP-3-K pada proses perencanaan, pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir berbasis kearifan lokal, pengawasan berbasis masyarakat, serta keterlibatan masyarakat pada proses evaluasi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kami mengucapkan terima kasih kepada Program Pascasarjana Universitas Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan sebagian hasil penelitian kami, dalam Seminar Nasional Ilmu Lingkungan (SNAIL) Tahun 2019.

## PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS
Maya Shafira merupakan kontributor utama dalam penulisan artikel ini, yang mengkaji dan menganalisis model pengelolaan wilayah pesisir Lampung berbasis masyarakat. Sedangkan Mashuril Anwar merupakan kontributor anggota yang mengkaji dan menganalisis aspek kebijakan pengelolaan wilayah pesisir Lampung.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar, M dan Maya S. (2020). Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Dalam Rezim Pengelolaan Berbasis Masyarakat. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 6 (2), 266-287. doi: http:// dx.doi.org/10.38011/jhli.v6i2.
Arkham, M. Nur. (2018). Identifikasi Isu dan Permasalahan Dalam Pembangunan Pesisir Di Kawasan Teluk Lampung (Sebuah Pendekatan Sistem Sosial Ekologi). Coastal and Ocean Journal, 4 (2), 57-68.
Aspan. Z, Ariani A, Anshory I, dan Ahsan. (2019). Perizinan Pengelolaan Wilayah Pesisir Sebagai
Kewenangan yang Diderivasi dari Hak Menguasai Negara. Al-Azhar Islamic Law Review, 1 (1), 9-25. doi: https://doi.org/10.37146/ailrev.v1i1.5.
Bengen, D. G. (2001). Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu . Bogor: Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir Dan Lautan Institut Pertanian Bogor.
Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan, 7 (1), 20-33. https://doi. org/10.14710/gk.7.1.20-33.
Budiharjo, Mirriam. (1992). Dasar-dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Chikmawati, F.N. (2013). Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Hak-hak Ekonomi Masyarakat Tradisional). ADIL:
Jurnal Hukum , 4 (2), 396-417. doi: https://doi. org/10.33476/ajl.v4i2.808.
Dewi, A. A. I. A. A. (2018). Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat. Jurnal Penelitian
Hukum De Jure , 18 (2),163-182. doi: http://dx.doi. org/10.30641/dejure.2018.V18.163-182.
Effendy,  M.  (2009).  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir Secara Terpadu: Solusi Pemanfaatan Ruang, Pemanfaatan Sumberdaya dan Pemanfaatan Kapasitas Asimilasi Wilayah Pesisir Yang Optimal dan Berkelanjutan. Jurnal Kelautan , 2 (1), 81-86. doi: https://doi.org/10.21107/jk.v2i1.906.
Fabianto, M. D., & Berhitu, P. T. (2004). Model pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis masyarakat. Jurnal Teknologi , 11 (2), 2054-2058. Retrieved from file:///C:/Users/ User/Downloads/teknologi_2014_11_2_5_ fabianto.pdf.
Fadli, Y., & Nurlukman, A. D. (2018). Government Collaboration in Empowerment? A Collaborative Framework for the Government in Empowering Coastal Communities. Journal of Government and Civil Society ,  2 (2), 145-161 doi: https://doi. org/10.31000/jgcs.v2i2.1022.
Fitriansyah, H. (2012). Keberlanjutan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kwala Lama Kabupaten Serdang Bedagai. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 8 (4), 360-370. https://doi. org/10.14710/pwk.v8i4.6492.
Hiarieyi, L. Sarah dan Romeon, N.R. (2013). Peran Serta
Mayarakat Pemanfaat Pesisir Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Teluk Ambon Dalam. Jurnal Matematika, Sains, dan Teknologi, 14 (1), 48-61, doi: https://doi.org/10.33830/jmst.v14i1.
Putra Jaya, Didik Tri. (2020). Hutan Bakau di Lampung Tersisa 2.013 Hektare. Retrieved from https:// kupastuntas.co/2020/07/27/hutan-bakau-di-lam- pung-tersisa-2013-hektare.
Indonesian Centre For Environmental LawICEL.
(2019). Narasi Yang Hilang Dari Proyeksi Kebijakan Lingkungan Hidup Capres-Cawapres. Catatan Awal Tahun 2019 ICEL: Retrieved from https://icel.or.id/berita/narasi-yang-hilang-da- lam-proyeksi-kebijakan-lingkungan-hidup-ca- pres-cawapres/.
Jamilah, Asiyah. (2020). COMMUNITY SERVICE ORDER: PRISON OVERCROWDING PREVENTION POLICY. Jurnal IUS, 8 (1), 27-38. http://dx.doi. org/10.29303/ius.v8i1.726.
Kay, Robert, dan Jaqueline Alder. (1999). Coastal Managemen and Planning. New York: E and FN SPON.
Walhi Lampung. (2019). Kertas Posisi Isu Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung. Bandar Lampung: Walhi.
Kusumastanto, T & Yudi., W., (2012). Pembinaan Nelayan Sebagai Ujung Tombak Pembangunan
Perikanan Nasional (Fishermen Capacity Building as a Spearhead of the National Fisheries Development) (August 17, 2012). Wawasan TRIDHARMA Majalah Ilmiah Bulanan Kopertis Wilayah IV No.mor 1 Tahun XXV Agustus 2012,;
STT No.2009/SK/DITJEN PPG/STT/1994); ISSN
0215-8256, Available at SSRN: https://ssrn.com/ abstract=2167875.1-16.
Nikijuluw, V. P. H. (2001). Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Serta Stategi Pemberdayaan Mereka Dalam Konteks Pengelolaan sumberdaya Pesisir Secara Terpadu. Makalah Pelatihan Pengelolaan Pesisir Terpadu, Institut Pertanian Bogor . doi: https://doi.org/10.1017/ CBO9781107415324.004.
Nogi S, Hesel dan Tangkilisan. (2003). Kebijakan Publik Yang Membumi. Yogyakarta, ID: YPAPI dan Lukman Offset.
Nurdin.  N  (2010).  Kajian  Efektifitas  Kebijakan  Pada Kasus Destructive Fishing Menuju Pengelolaan Wilaya Pesisir Berbasis Masyarakat Pada Pulau-Pulau Kecil. Jurnal Bumi Lestari, 10 (2), 242-255. Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/ index.php/blje/article/view/127.
Nurmalasari,.Y. (2013). Analisis Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat. Retrieved from www. Stmikim.ac.id/userfiles/jurnal%20yessi.pdf.
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018  tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/ PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta Dan
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
Pramudyanto, B. (2014). Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan di Wilayah Pesisir. Jurnal Lingkar
Widyaiswara , 1 (4), 21-40. Retrieved from https:// juliwi.com/published/E0104/Paper0104_21-40. pdf.
Pratiwi, Rianta. (2010). Asosiasi Krustasea di Ekosistem
Padang Lamun Perairan Teluk Lampung. Jurnal Ilmu Kelautan, 15 (2), 66-76.
Redi, Ahmad, Yuwono Prianto, Tundjung Herning Sitabuana dan Ade Adhari. (2017). Konstitu- sionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat atas Hak Ulayat Rumpon di Provinsi Lampung. Jurnal Konstitusi ,  14 (3), 464-488.
Ruslan, I. (2018). Dimensi Kearifan Lokal Masyarakat Lampung  Sebagai  Media  Resolusi  Konflik. KALAM ,  12 (1), 105-126. doi: https://doi. org/10.24042/klm.v12i1.2347.
Sopyan, Y. (2014). Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Implementasi Fikih Sosial Untuk Pemberdayaan Masyarakat. AHKAM :  Jurnal Ilmu Syariah ,  14 (1), 53-62. doi: https://doi. org/10.15408/ajis.v17i1.1253.
Stanis, S. (2005). Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Laut Melalui Kearifan Lokal Di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tesis. Universitas Diponegoro.
Sufia,  R.,  Sumarmi,  &  Amirudin,  A.  (2016).  Kearifan Lokal Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Masyarakat Adat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi). Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan , 14 (1), 726-731. doi: https://doi. org/10.17977/JP.V1I4.6234.
Sutopo, HB. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Praktek Dalam Penelitian. Surakarta, UNS Press,
Tinambunan, H. S. R. (2016). Model Pemberdayaan Wilayah Pesisir Dalam Menghadapi Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi Asean. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 28 (2), 250-262. doi: https://doi.org/10.22146/ jmh.16728.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Waluyo, A. (2014). Permodelan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Secara Terpadu
Yang Berbasis Masyarakat  (Studi Kasus Di Pulau Raas Kabupaten Sumenep Madura). Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology ,  6 (1), 72-87. doi: https://doi. org/10.21107/JK.V7I2.800.
Yonvitner, Irsyam, N., Fahrudin, A., dan Kurnia, R. (2020). Pendekatan Agent Based Model (AMB) pada Perikanan Skala Kecil di Daerah Penangkapan Selat Sunda . Jurnal Pengelolaan Perikanan Tropis (Journal of Tropical Fisheries Management) , 4 (1), 56-62. https://doi.org/10.29244/jppt.v4i1.31885 .
Zainal Abidin, Said. (2004). Kebijakan Publik. Jakarta, ID: Yayasan Pancur Siwa.