How to cite: Hutasoit, et al. (2024). Peran Kelembangaan Pelayanan dan Pengawasan Beacukai Teluk Nibung dalam  Program  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  Bidang  Ekspor  dan  Impor. Syntax  Literate . (9)5. http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i5
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 9, No. 5, Mei 2024

## PERAN  KELEMBANGAAN  PELAYANAN  DAN  PENGAWASAN  BEACUKAI TELUK  NIBUNG  DALAM  PROGRAM  PEMULIHAN  EKONOMI  NASIONAL BIDANG EKSPOR DAN IMPOR
Berri Daniel Hutasoit 1* , Desita Rahayu 2 , Muhammad Husni Arifin 3
Universitas Terbuka, Indonesia 1,2,3
Email: berridanielhustasoit@kemenkeu.go.id 1* , desitanashattar@gmail.com 2 , muhammadhusniarifin@ecampus.ut.ac.id 3

## Abstrak
Arus ekspor dan impor yang mengalami perubahan terbukti diiringi dengan tindak pidana seperti  yang  terjadi  di  Teluk  Nibung  ada  beberapa  tindak  pidana  yang  terjadi  seperti penyelundupan  narkotika sebanyak 23 kg meth dan 30.000 butir MDMA di tahun 2019, peyelundupan 1000 karung bawang di 2020, penyelundupan kulit ular dan biawak melalui sebanyak 18 karung di tahun 2021. Oleh sebab itu salah satu program reformasi DJBC untuk pemulihan  ekonomi  dengan  metode  pengawasan  dari  udara,  air  dan  daratan.    Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengamati peran kelembagaan bea cukai dalam  pelayanan dan  pengawasan  pada  Program  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  Dalam  Bidang  Ekspor  dan Impor.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif,  dengan  desain  studi kasus.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  antara  lain  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi. Teknik analisis interaktif dan keabsahan data menggunakan metode triagulasi. Penelitian  ini  menggunakan  teori  kelembagaan  dari  Scott,  dengan  melihat  3  pilar.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Kelembagaan Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Teluk Nibung dalam program pemulihan ekonomi nasional di bidang ekspor dan impor telah terlaksana dilihat dari  unsur  regulatif, unsur normatif, dan unsur kultural-kognitif. Dalam unsur  regulatif,  Bea  dan  Cukai  memainkan  peran  penting  dalam  penerapan  sanksi, pengembangan aturan, serta penerapan hukum kepabeanan dan cukai yang berlaku. Dalam unsur  normatif,  mereka  memastikan  pengesahan  dan  akreditasi  yang  sesuai  untuk menciptakan  standar  dan  kualitas  kinerja  yang  baik.  Dalam  unsur  kultural-kognitif,  Bea cukai    membangun  keyakinan  dan  tindakan  logika  bersama  untuk  mendukung  program pemulihan ekonomi.
Kata Kunci: peran kelembagaan, bea dan cukai, pelayanan dan pengawasan, pemulihan ekonomi

## Abstract
The changing flow of exports and imports has been proven to be accompanied by criminal acts such as what occurred in Nibung Bay, there were several criminal acts that occurred such as narcotics smuggling of 23 kg of meth and 30,000 MDMA pills in 2019, smuggling of 1000 sacks of onions in 2020, smuggling of snake skins and monitor lizards through 18 sacks in 2021. Therefore, one of DJBC's reform programs for economic recovery uses monitoring methods  from  the  air,  water  and  land.  So  this  research  examines  the  role  of  customs institutions in service and supervision in the National Economic Recovery Program in the Export and Import Sector. This research uses a qualitative research approach, with a case study  design.  Data  collection  techniques  used  include  observation,  interviews  and
documentation.  Interactive  analysis  techniques  and  data  validity  using  the  triagulation method. This research uses Scott's institutional theory, by looking at 3 pillars. The research results show that the institutional role of Nibung Bay Customs Services and Supervision in the  national  economic  recovery  program  in  the  export  and  import  sector  has  been implemented  in  terms  of  regulative  elements,  normative  elements  and  cultural-cognitive elements.  In  the  regulatory  element,  Customs  and  Excise  plays  an  important  role  in implementing sanctions, developing regulations, and implementing applicable customs and excise laws. In the normative element, they ensure appropriate validation and accreditation to  create  good  performance  standards  and  quality.  In  the  cultural-cognitive  element, Customs  builds  collective  beliefs  and  logical  actions  to  support  the  economic  recovery program.
Keywords: Customs and Excises; Institutional Role, Services, Supervision, Economic Recovery

## Pendahuluan
Virus Corona  pertama diidentifikasi di kota Wuhan China akhir tahun 2019 telah menyebar ke 185 negara dan wilayah yang menginfeksi lebih dari 4.254.800 orang dan membunuh lebih dari 287.293 orang secara global. Untuk membendung penyebaran virus lebih  lanjut,  pihak  berwenang  di  seluruh  dunia  menerapkan  langkah-langkah  untuk mengunci  negara  dan  kota  pada  tingkat  yang  berbeda-beda.  Itu  termasuk  menutup perbatasan,  menutup  sekolah  dan  tempat  kerja,  dan  membatasi  pertemuan  besar (Mulyana,  2007).  Pembatasan-  pembatasan  tersebut  dikenal  dengan  istilah  "Great Lockdown," . Kemudian, seiring adanya aturan terkait Work From Home (WFH) baik untuk sektor pemerintah maupun sektor swasta, maka mulai terjadi perlambatan kegiatan usaha di akhir bulan Maret 2020 yang berpotensi menurunkan penyerahan dalam negeri yang kemudian akan menekan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN)  di  bulan  April  2020.  Kondisi  tersebut  kemungkinan  akan  berlanjut  dan  semakin terkontraksi di bulan Mei, mengingat di bulan April sebagian daerah sudah melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala  Besar  (PSBB)  di beberapa wilayah  terdampak (Kartono, 1990).  Sejalan  dengan  penerapan  WFH dan  PSBB tersebut, Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan berupa relaksasi pembayaran  PPh  Pasal  29  OP dan  pelaporan  SPT PPh  OP,  yang  mana berimbas pada belum optimalnya realisasi penerimaan PPh Pasal 29 OP.
Pada awal Ekspor dan Impor Seperti Domba, Kambing, dan lainnya menggunakan Pesawat, Setelah terjadi Pandemi Covid 19 Merubah alur mekanisme ekspor dan Impor sebelum  Pademi  Covid  Ekspor  seperti  Domba,  Kambing  dan  Tumbuh  Menggunakan Pesat  Terbang  /Airplane  setelah  Pademi  Covid  19  Ekspor  dan  Impor  beralih  ke  arah perairaan  sumatera  pesisir  timursalah  satunya  berangkat  dari  pelabuhan  teluk  nibung dengan menggunakan kapal kayu dengan tujuan pelabuhan portklang (Malaysia) , Proses ini  mengalami  mekanisme  yang  panjang  dalam  proses  ekspor  dan  impor  melalui pelabuhan  pesisir  timur  sumatera  salah  satu  pelabuhan  teluk  nibung  (Triastuti,  2001). Tata  Laksana  Ekspor  dimulai  dengan  Eksportir/  Kuasanya  menyampaikan  dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ke Kantor Bea Cukai tempat pemuatan, setelah itu Barang  Ekspor  yang  diberitahukan  dalam  PEB  dilakukan  penelitian  dokumen  setelah dokumen  pemberitahuan  disampaikan.  Jika  terhadap  penelitian  dokumen  PEB menunjukkan pengisian atas data PEB tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, diterbitkan respon Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP). Jika dalam penelitian larangan dan/atau pembatasan menunjukkan dokumen persyaratan belum dipenuhi maka diterbitkan Nota Pemberitahuan  Persyaratan  Dokumen  (NPPD).  Pada  awal  Ekspor  dan  Impor  Seperti
Domba, Kambing, dan lainnya menggunakan Pesawat, Setelah terjadi Pandemi Covid 19 Merubah  alur  mekanisme  ekspor  dan  Impor  sebelum  Pademi  Covid  Ekspor  seperti Domba, Kambing dan Tumbuh Menggunakan Pesat Terbang /Airplane setelah Pademi Covid 19 Ekspor dan Impor beralih ke arah perairaan sumatera pesisir timursalah satunya berangkat dari pelabuhan teluk nibung dengan menggunakan kapal kayu dengan tujuan pelabuhan portklang (Malaysia) , Proses ini mengalami mekanisme yang panjang dalam proses ekspor dan impor melalui pelabuhan pesisir timur sumatera salah satu pelabuhan teluk nibung (Bea dan Cukai KPPBC TMP C Teluk Nibung 2022) (Moleong, 2007).

## Gambar 1. Jumlah Dokumen PE (Pemberitahuan Ekspor Barang)
Sumber: Aplikasi Ceisa Ekspor Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai KPPBC TMP C Teluk Nibung Tahun 2021
Dari uraian di atas, Jenis Komiditas mendominiasi adalah Ikan/ Hasil Laut sebesar 50 % serta nilai transaksi sebesar $8,161,067 Sedangkan Ekpor tertingginya ditahun 2019 Hal menunjukan bahwa Bea dan cukai juga memfasilitasi  perdagangan  internasional untuk  meningkatkan    pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia.Secara  geografis  letak  kota Tanjungpalai  sangat  strategis  karena  keberadaan  Sungai  Asahan  di  kecamatan  Teluk Nibung  dimana  terdapat  kegiatan  ekonomi  masyarakat  yang  berkaitan  dengan  ekspor impor dan terminal ferry pelabuhan internasional dari  Malaysia (Handoko, 2008).
Tabel 1. Tindak Pidana yang di Eksekusi oleh Bea Cukai Teluk Nibung
No   Tindakan Pidana Tahun 1 Penyelundupan narkotika sebanyak 23 kg meth dan 30.000 butir MDMA   2019 2 Peyelundupan bawang sebanyak 1000 karung 2020 2020 3 Penyelundupan  Kulit  Ular  dan  biawak  melalui  pelabuhan  teluk  nibung sebanyak 18 karung 2021 4 Penyelundupan    ratusan    karung  pakaian    bekas  dari    Malaysia    di perairan Asahan 850 karung pakaian bekas 2022

## Sumber: Bea Cukai Teluk Nibung
Dalam Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Teluk Nibung dalam menangani tindak pidana penyelundupan dibidang ekspor ialah masih terdapat aksi Penyelundupan narkotika sebanyak 23 kg meth dan 30.000 butir MDMA 2019, Peyelundupan bawang sebanyak 1000 karung 2020, penyelundupan Kulit Ular dan biawak melalui pelabuhan teluk  nibung  sebanyak  18  karung  Tahun  2021.  Terdapat  Penindakan  dilakukan  oleh kastam diraja malaysia terhadap satu kapal KM Camar I yang mengangkut 18 karung kulit ular dan biawak.Satu orang nahkoda dan lima anak buah kapal diamankan, Kapal
yang  mengangkut  barang  bukti  langsung  digiring  ke  pelabuhan  klang.  Selain  itu  Bea Cukai  Kanwil  Sumatra  Utara  dan  Bea  Cukai  Kepulauan  Riau  menggagalkan  aksi penyelundupan    ratusan    karung  pakaian    bekas  dari    Malaysia    di    perairan  Asahan. Penindakan dilakukan terhadap satu kapal yang mengangkut 850 karung pakaian bekas Tahun 2022.
Peran Kepabean terkait   ekspor   impor untuk   mendukung   pertumbuhan   ekonomi dalam menjalankan tugasnya sebagai institusi untuk mengawasi dan melayani aktivitas didalam    perdagangan  internasional  dengan  memberikan  pelayanan  kepada      para pengguna   jasa  eksportir-importir (Sitompul & Nawawi, 2022). Yang menjadi rumusan masalah  dalam  penelitian  ini  adalah:  Bagaimana  Peran  Kelembagaan  Pelayanan  Dan Pengawasan  Beacukai  Teluk  Nibung  dalam    Program  Pemulihan  Ekonomi  Nasional Bidang  Ekspor  Dan  Impor?  Faktor  Apakah  yang  menjadi  Penghambat    Peran Kelembagaan  Pelayanan  Dan  Pengawasan  Beacukai  Teluk  Nibung  Terhadap  Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Bidang Ekspor Dan Impor?
Intitusionalism  melihat  bahwa  proses  pembentukan  dari  sebuah  institusi  dapat dipandang dari segi historis seperti yang dijelaskan oleh Hegel dan dipandnag dari aspek rasional  yang  dikemukakan  oleh  Hobbes  dan  Locke.  Menurut  Gemeinschaft,  teori  ini negara  merupakan  hasil  dari  sebuah  proses  institusionalisasi  dari  komunitas  moral, kemudian  menurut  Gesselschaft  dari  proses    tersebut    menjadi  masyarakat    yang terstruktur  dan  berkembangg  menjadi  sebuah  negara.  Bagi  institutionalism, institusionalisasi  membutuhkan  legitimasi  agar  dapat  fokus    pada    lembaga    formal. (Scott, 2008) menjelaskan tentang menjelaskan tentang adanya 3 pilar dalam perspektif kelembagaan baru. Pertama, pilar regulatif (regulative pillar), yang bekerja pada konteks aturan (rule setting), monitoring, dan sanksi. Hal ini berkaitan dengan kapasitas untuk menegakkan aturan, serta memberikan reward dan pusnishment. Meskipun pilar tersebut bekerja melalui represi dan pembatasan (constraint), namun disadari bahwa kelembagaan dapat  memberikan  Batasan  sekaligus  kesempatan  (empower)  terhadap  individu  di dalamnya.  Individu  tersebut  yang  berada  dalam  konteks  ini  dipandang  akan memaksimalkan  keuntungan.  Karena  itulah  kelembagaan  ini  disebut  pula  dengan kelembagaan regulatif (regulative institution) dan kelembagaan pilihan rasional (rational choice institution).Kedua, pilar normatif (normative pillar). Dalam pandangan ini, norma menghasilkan  preskripsi,  bersifat  evaluatif,  dan  menegaskan  tanggung  jawab  dalam kehidupan sosial (Chadwick et al., 1991). Dalam pilar ini dicakup nilai (value) dan norma. Norma berguna untuk memberi pedoman pada individu apa tujuan yang ingin dicapai (goal  and  objectives),  serta  bagaimana  cara  mencapainya.  Karena  itu,  bagian  ini seringkali  disebut  dengan  kelembagaan  normatif  (normative  institution)  dan kelembagaan historis (historical institutionalism). Inilah yang sering disebut sebagai teori “ kelembagaan yang asli”.Ketiga, pilar kultural-kognitif (cultural- cognitive pillar). Inti dari  pilar  ini  adalah  bahwa  manusia  berperilaku  sangat  ditentukan  oleh  bagaimana  ia memaknai  (meaning)  dunia  dan  lingkungannya  (Poerwandari,  2007).  Tentunya,  nilai- nilai normatif organisasi seperti: efesiensi, efektivitas, dan ekonomis sebagai landasan dalam  pencapaian  tujuan  organisasi  perlu  menjadi  perhatian  untuk  meningkatkan kemampuan kompetisinya agar mampu bertahan hidup dalam era globalisasi ini.
Seperti yang diketahui bahwa Bea Cukai Merupakan Institusi memiliki tiga pilar dalam  tatanan  sebuah  kelembagaan,  yaitu  regulatif,  normatif,  dan  kognitif.  Peran pengawasan Bea dan Cukai serta Kepatuhan pengguna jasa pabean sangat berpengaruh terhadap  impor  dan  ekspor  barang  yang  ada.  Namun  tanpa  disadari  seringkali  banyak pengguna jasa yang tidak mematuhi peraturan yang sudah dibuat oleh DJBC. Pengguna
jasa sering acuh dan melakukan hal yang tidak seharusnya dialkukan. Sehingga bea cukai yang dalam tugasnya untuk melakukan pengawasan terhadap barang yang masuk maupun yang keluar daerah pabean mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang besar dalam lalu lintas impor dan ekpor barang yang keluar dari daerah pabean maupun barang yang masuk ke daerah pabean.

## Gambar 2. Kerangka Pemikiran
Konsep   new   public   management   pada   awalnya   dikenalkan   oleh Christopher Hood pada tahun 1991.New Public Management telah mempengaruhi proses perubahan organisasi  sektor  publik  secara  komprehensif  di  hampir  seluruh  dunia.  New  Public Management  merupakan  gerakan  perampingan  pada  sektor  publik  yang  membuatnya lebih  kompetitif,  lebih  responsif  terhadap  kebutuhan  masyarakat  dengan  menawarkan pengukuran  ekonomi,  efisiensi,  efektivitas  (Value  for  Money)  dan  transparansi. Pemisahan aktivitas implementasi kebijakan dan pembuatan kebijakan merupakan salah satu  bentuk  reformasi  sektor  publik  berdasarkan  prinsip  desentralisasi  dalam  NPM (Yamamoto  et  al.,  2003)  dalam  (Fatemi  &  Behmanesh,  2012).  NPM  memberikan kontribusi  positif  dalam  perbaikan  kinerja  melalui  mekanisme  pengukuran  yang diorientasikan  pada  pengukuran  ekonomi,  efisiensi,  dan  efektivitas  meskipun penerapannya tidak bebas dari kendala dan masalah (Sutopo, 1988). Jika Old Perspective Managemen  dianggap  tidak  efektif  karena  hanya  mengukur  input  seperti  anggaran, banyaknya  sumber  daya  saja,  tidak  halnya  NPM  yang  harus  mengukur  output  dan outcome (hasil dan dampak) seperti tingkat kesejahteraan masyarakat dll (Denhardt & Denhardt, 2015). Akuntabilitas menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (2010) adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan  kepada  entitas  pelaporan  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan secara  periodik.  Akuntabilitas  menjadi  konsep  filosofis  inti  dalam  manajemen  sektor publik. Dengan adanya peraturan dan standar yang jelas dapat meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas pada organisasi pemerintah. (Saputra & Mahmudi, 2012).

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif    yaitu  data  yang dikumpulkan  berbentuk  kata-kata,  gambar,  bukan  angka-angka  (Sugiyono,  2019). Desain  Penelitian    kualitatif,    Menurut  (Sukmadinata,  2019)  strategi  dalam  penelitian kualitatif  yaitu  interaktif  merupakan  studi  mendalam  yang  menggunakan  teknik
pengumpulan data langsung dari orang dalam lingkungan alamiahnya mengunakan Studi Kasus (Creswell, 1994). Studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan terhadap suatu kesatuan  sistem.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  antara  lain,  wawancara, observasi,  dan  studi  dokumenter,  tetapi  semuanya  difokuskan  kearah  mendapatkan kesatuan dan kesimpulan. Kualitatif non-interaktif (Herdiansyah, 2013). kualitatif non- interaktif  merupakan  pemikiran  analisis,  mengadakan  kajian  berdasarkan  analisis dokumen  (Emzir  &  Pd,  2012).  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  berupa  dokumen- dokumen.      Untuk  analisa  data  penulis  menggunakan  teknik  interaktif  dimulai  dari mengumpulkan data,  reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi) menurut  Miles  dan  Huberman.  Penelitian  dilakukan  secara  kasuistik  dengan  melihat fenomena atau gejala yang terjadi di dalam suatu organisasi publik dan menarik untuk diketahui secara luas, maka dalam hal ini penulis menetapkan lokus penelitian adalah, Teluk  Nibung,  sedangkan  situs  penelitiannya  adalah  Peran  Kelembagaan  Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Pekanbaru yang beralamat di Jl. Besar Pelabuhan, Teluk Nibung  Sumatera Utara Indonesia (Sumaryono, 1995).

## Hasil dan Pembahasan
Peneliti menemukan bahwa terdapat 3 (Tiga Unsur ) yang mempengaruhi terhadap Peran  Kelembangaan  Pelayanan  Dan  Pengawasan  Beacukai  Teluk  Nibung  Dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional Bidang Ekspor Dan Impor :

## Unsur Regulatif Sebagai Peran Kelembagaan Pelayanan Dan Pengawasan Beacukai Teluk  Nibung  Dalam  Program  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  Bidang  Ekspor  Dan Impor
Peran  Kelembagaan  Bea  cukai  dalam  pelayanan  dan  pengasawan  Teluk  Nibung dalam  program  pemulihan  ekonomi  nasional  di  bidang  ekspor  dan  impor  merupakan salah satu unsur regulatif yang mencakup aspek sanksi, aturan, dan hukum. Berikut peran kelembagaan KPPBC Teluk Nibung dalam masing- masing komponen unsur regulatif:
1) Sanksi
Berikut adalah unsur regulatif (sanksi) menurut teori Scott:
a) Legibilitas Aturan (Legibility of Rules) Unsur  ini  berkaitan  dengan  sejauh  mana  aturan  atau  peraturan  yang  dibuat  oleh pihak  berwenang  dapat  dipahami  dan  dimengerti  oleh  masyarakat  yang dikenainya.Aturan  yang  rumit  atau  ambigu  cenderung  kurang  efektif  karena masyarakat sulit untuk memahami persis apa yang dilarang atau diwajibkan.
b) Ketegasan Aturan (Clarity of Rules) Unsur  ini  mencerminkan  sejauh  mana  aturan  tersebut  jelas  dan  tegas  dalam menyatakan  konsekuensi  atau  sanksi  yang  akan  diberlakukan  jika  aturan dilanggar.Aturan  yang  tidak  tegas  mengenai  sanksi  yang  akan  diterima  oleh pelanggar cenderung kurang efektif dalam mencegah pelanggaran.
c) Ketidakpastian Sanksi (Uncertainty of Sanctions) Unsur  ini  mengacu  pada  sejauh  mana  masyarakat  tidak  yakin  atau  tidak  dapat memprediksi  dengan  pasti  sanksi  yang  akan  diterima  jika  aturan dilanggar.Ketidakpastian sanksi dapat menyebabkan perilaku ilegal karena pelaku berharap bisa menghindari sanksi atau tidak yakin tentang konsekuensinya.
d) Kepatuhan Terhadap Aturan (Compliance to Rules): Unsur  ini  menggambarkan  sejauh  mana  masyarakat  atau  individu  bersedia  dan mampu  untuk  mematuhi  aturan  yang  ditetapkan.Faktor  seperti  kepercayaan
terhadap otoritas, keyakinan tentang keadilan aturan, dan ketakutan terhadap sanksi mempengaruhi tingkat kepatuhan.
e) Ketidakefisienan Aturan (Inefficiency of Rules): Unsur ini berkaitan dengan sejauh mana aturan tersebut dianggap tidak efisien atau merugikan oleh masyarakat atau individu tertentu.Aturan yang dianggap tidak adil atau membebani dapat menurunkan tingkat kepatuhan.
f) Konsistensi Sanksi (Consistency of Sanctions): Unsur  ini  mencerminkan  sejauh  mana  sanksi  yang  diterapkan  konsisten  dalam situasi  yang  serupa.Jika  sanksi  tidak  konsisten,  hal  ini  dapat  menyebabkan ketidakpercayaan  terhadap  aturan  dan  menurunkan  efektivitasnya.Dalam  teori Scott, efektivitas sanksi dipengaruhi oleh interaksi kompleks dari faktor-faktor di atas.  Kekuatan    dan    kelemahan  dari    aturan    dan    sanksi    tersebut    akan mempengaruhi tingkat kepatuhan dan tingkat pelanggaran dalam masyarakat. Peran kelembagaan  KPPBC  Teluk  Nibung  dalam  hal  ini  adalah  melakukan  penegakan hukum dan memberlakukan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar aturan dan regulasi kepabeanan dan cukai. Jika terdapat pelanggaran dalam kegiatan ekspor dan  impor,  kelembagaan  KPPBC  dapat  memberikan  sanksi  sesuai  dengan ketentuan  hukum  yang  berlaku,  seperti  denda,  penyitaan  barang  ilegal,  atau pencabutan izin. Sanksi ini bertujuan untuk mendorong pelaku usaha untuk patuh terhadap peraturan dan menciptakan lingkungan bisnis yang fair dan teratur.
2) Aturan
KPPBC  Teluk  Nibung  memiliki  peran  dalam  merumuskan  dan mengimplementasikan  aturan-aturan  kepabeanan  dan  cukai  yang  relevan  dengan program  pemulihan  ekonomi  nasional  di  bidang  ekspor  dan  impor.  Mereka  terlibat dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur proses ekspor dan  impor  serta  mengatur  mekanisme  pemeriksaan  dan  pengawasan  barang  yang masuk dan keluar wilayah pabean. Aturan ini diharapkan dapat memperlancar proses bisnis dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
3) Hukum
KPPBC Teluk Nibung berperan dalam penerapan hukum kepabeanan dan cukai yang  berlaku  di  Indonesia.  Mereka  memahami  dan  mengikuti  ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai, serta peraturan perundang-undangan terkait  lainnya.  Dengan  pemahaman  yang  baik  terhadap  hukum,  KPPBC  dapat memberikan arahan dan penjelasan kepada pelaku usaha terkait kewajiban dan hak mereka dalam kegiatan ekspor dan impor, serta memberlakukan tindakan hukum jika diperlukan.Tindak lanjut temuan pelanggaran sesuai dengan Pasal 84 huruf a sampai dengan  h  Peraturan  Direktur  Jenderal  Bea  dan  Cukai  Nomor:  P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan, yang dapat berupa :
a) pengenaan sanksi andministrasi berupa denda,
b) penyidikan,
c) penetapan  barang  sebagai  Barang  Dikuasai  Negara  (BDN)  atau  Barang  Milik Negara (BMN), pemblokiran,
d) rekomendasi audit,
e) reekspor,
f) rekomendasi tidak dilayani pemesanan pita cukai,
g) pelimpahan ke Instansi terkait;
Dengan  demikian,  peran  kelembagaan  KPPBC  Teluk  Nibung  dalam  program pemulihan  ekonomi  nasional  di  bidang  ekspor  dan  impor  meliputi  penerapan  sanksi,
merumuskan aturan, dan mematuhi ketentuan hukum kepabeanan dan cukai. Keterlibatan kelembagaan  dalam  unsur  regulatif  ini  penting  untuk  menciptakan  lingkungan  bisnis yang  tertib,  adil,  dan  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  melalui  kegiatan  ekspor  dan impor.

## Unsur    Normatif    Sebagai    Peran    Kelembagaan  Pelayanan    Dan  Pengawasan Beacukai     Teluk  Nibung  Dalam  Program  Pemulihan Ekonomi Nasional Bidang Ekspor Dan Impor.
Peran  Kelembagaan  Pelayanan  dan  Pengawasan  Bea  Cukai  (KPPBC)  Teluk Nibung  dalam  program  pemulihan  ekonomi  nasional  di  bidang  ekspor  dan  impor merupakan salah satu unsur normatif. Unsur normatif mencakup aspek pengesahan dan akreditasi  yang  mengatur  standar  dan  kualitas  kinerja  lembaga  pemerintah,  termasuk KPPBC Teluk Nibung. Berikut penjelasan mengenai peran kelembagaan KPPBC Teluk Nibung dalam masing-masing komponen unsur normatif:
1) Pengesahan
Peran kelembagaan KPPBC Teluk Nibung dalam hal ini adalah memastikan bahwa kegiatan  dan  proses  yang  dilakukan  oleh  Kelembagaan  tersebut  telah  mendapatkan pengesahan  atau  persetujuan  dari  pihak  yang  berwenang.  Pengesahan  ini  dapat berkaitan dengan berbagai hal, seperti kebijakan internal, standar operasional prosedur (SOP), atau anggaran. Dengan mendapatkan pengesahan yang sesuai, KPPBC Teluk Nibung  dapat  memastikan  bahwa  seluruh  kegiatan  yang  dilakukan  sesuai  dengan ketentuan dan standar yang berlaku.
2) Akreditasi
Peran  kelembagaan  KPPBC  Teluk  Nibung  dalam  hal  akreditasi  melibatkan  proses evaluasi dan penilaian terhadap kualitas dan kinerja Kelembagaan tersebut oleh pihak eksternal  yang  berwenang.  Akreditasi  ini  bertujuan  untuk  menilai  apakah  KPPBC Teluk Nibung telah memenuhi standar kualitas tertentu yang ditetapkan. Jika KPPBC Teluk Nibung berhasil mendapatkan akreditasi, hal ini menunjukkan bahwa lembaga tersebut telah  menjalankan  tugas dan  fungsi dengan baik dan sesuai dengan standar yang  ditetapkan.  Dalam  konteks  program  pemulihan  ekonomi  nasional  di  bidang ekspor  dan  impor,  pengesahan  dan  akreditasi  menjadi  penting  untuk  memastikan bahwa KPPBC Teluk Nibung beroperasi secara efektif dan efisien dalam mendukung pemulihan  ekonomi  melalui  kegiatan  ekspor  dan  impor.  Dengan  mendapatkan pengesahan  dan  akreditasi  yang  sesuai,  KPPBC  Teluk  Nibung  dapat  menjamin pelayanan  yang  baik  kepada  pelaku  usaha,  menciptakan  lingkungan  bisnis  yang kondusif,  dan  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  serta  pemangku  kepentingan terhadap kinerja lembaga tersebut dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.

## Unsur Kultural – Kognitif  Sebagai Peran Kelembagaan Pelayanan Dan Pengawasan Beacukai      Teluk  Nibung  Dalam  Program  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  Bidang Ekspor Dan Impor
Peran  kelembagaan  (Aparatur  Sipil  Negara)  di  Kelembagaan  Pelayanan  dan Pengawasan  Bea  Cukai  (KPPBC)  Teluk  Nibung  dalam  program  pemulihan  ekonomi nasional di bidang ekspor dan impor merupakan salah satu unsur kultural-kognitif. Unsur kultural-kognitif mencakup aspek-aspek budaya, keyakinan, dan tindakan bersama yang melibatkan  cara  berpikir  dan  perilaku  dari  individu  atau  kelompok  dalam  lembaga tersebut.
1) Keyakinan
Keyakinan adalah salah satu aspek dalam unsur kultural-kognitif yang mencerminkan sikap dan pandangan yang diyakini oleh para kelembagaan di KPPBC Teluk  Nibung terkait peran  lembaga dalam program pemulihan  ekonomi nasional di bidang ekspor dan impor. Keyakinan ini melibatkan pemahaman tentang pentingnya peran KPPBC Teluk Nibung dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional melalui kegiatan ekspor  dan  impor.  Keyakinan  ini  dapat  mempengaruhi  motivasi  dan  dedikasi kelembagaan untuk bekerja secara efektif dalam mencapai tujuan pemulihan ekonomi nasional.
2) Tindak Logika Bersama Tindak  logika  bersama  adalah  aspek  lain  dalam  unsur  kultural-kognitif  yang menggambarkan bagaimana peran  KPPBC Teluk Nibung melakukan tindakan atau keputusan bersama berdasarkan kesepakatan dan pemahaman  yang  sama terkait peran lembaga dalam program pemulihan ekonomi nasional. Tindakan logika bersama ini mencakup cara berpikir dan memecahkan masalah secara kolaboratif untuk mencapai tujuan pemulihan ekonomi nasional melalui kegiatan ekspor dan impor.Melalui unsur kultural-kognitif seperti keyakinan dan tindak logika bersama, kelembagaan KPPBC Teluk Nibung dapat memiliki pandangan yang positif dan komitmen yang kuat dalam menjalankan peran lembaga dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional di bidang ekspor dan impor. Hal ini penting untuk  menciptakan  lingkungan kerja yang solid  dan sinergis, sehingga upaya pemulihan ekonomi nasional dapat berjalan lebih efektif dan berhasil.

## Kesimpulan
Peran  Kelembagaan  Pelayanan  dan  Pengawasan  Bea  Cukai  (KPPBC)  Teluk Nibung dalam program pemulihan ekonomi nasional di bidang ekspor dan impor telah terlaksana  dalam  pemulihan  ekonomi  nasional.  Penelitian  ini  menjelaskan  peran Lembaga KPPBC Teluk Nibung terkait dengan unsur regulatif, unsur normatif, dan unsur kultural-kognitif.  Dalam  unsur  regulatif,  Lembaga  KPPBC  Teluk  Nibung  memainkan peran  penting  dalam  penerapan  sanksi,  pengembangan  aturan,  serta  penerapan  hukum kepabeanan  dan  cukai  yang  berlaku.  Dalam  unsur  normatif,  mereka  memastikan pengesahan dan akreditasi yang sesuai untuk menciptakan standar dan kualitas kinerja yang baik. Dalam unsur kultural-kognitif, Lembaga KPPBC Teluk Nibung membangun keyakinan dan tindakan logika bersama untuk mendukung program pemulihan ekonomi.

## BIBLIOGRAFI
Chadwick,  B.  A.,  Bahr,  H.  M.,  &  Albrecht,  S.  L.  (1991).  Metode  penelitian  ilmu pengetahuan  sosial. Sulistia  ML,  Mujianto  Y,  Sofwan  A,  Suharjito,  Penerjemah. Semarang (ID): IKIP . Creswell, J. W. (1994). Research design: Qualitative and quantitaive approaches, sape publication, thousand Oaks . CA. Denhardt, J. V, & Denhardt, R. B. (2015). The new public service: Serving, not steering . Routledge.
Emzir, M., & Pd, M. (2012). Metodologi penelitian kualitatif analisis data. Jakarta: Raja Grafindo .
Fatemi,  M.,  &  Behmanesh,  M.  R.  (2012).  New  public  management  approach  and
accountability. International  Journal  of  Management,  Economics  and  Social
Sciences (IJMESS) , 1 (2), 42–49. Handoko, T. H. (2008). Manajemen personalia dan sumberdaya manusia . Herdiansyah, H. (2013). Wawancara, observasi, dan focus groups: Sebagai instrumen penggalian data kualitatif . Kartono, K. (1990). Pengantar metodologi riset sosial . Moleong, L. J. (2007). Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi . Mulyana, D. (2007). Metode penelitian komunikasi. Contoh-Contoh Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Praktis. Bandung. Rosdakarya . Poerwandari,  E.  K.  (2007). Pendekatan  kualitatif  untuk  penelitian  perilaku  manusia . LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
Roy J. Howard, Hermeneutika, 2000, Pengantar Teori-Teori Pemahaman Kontemporer: Wacana Analitis, Psikososial, & Ontologis. (terj. ed), Nuansa, Bandung.
Saputra,  B.,  &  Mahmudi,  M.  (2012).  Pengaruh  desentralisasi  fiskal  terhadap pertumbuhan  ekonomi  dan  kesejahteraan  masyarakat. Jurnal  Akuntansi  Dan Auditing Indonesia , 16 (2). Scott, W. R. (2008). Institutions and organizations: Ideas and interests . Sage. Sitompul, N., & Nawawi, Z. M. (2022). Peran Bea Cukai dalam Efektivitas Pelayanan Ekspor  Impor  (Studi  pada  KPPBC  TMP  C  Teluk  Nibung). Jurnal  Kolaboratif Sains , 5 (6), 290–296. Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta. Sukmadinata, N. S. (2019). Metode penelitian pendidikan . Sumaryono, E. (1995). Hermeneutik: sebuah metode filsafat . Penerbit Kanisius.
Sutopo,  H.  (1988).  Pengantar  Penelitian  Kualitatif:  dasar-dasar  teoritis  dan  praktis.
Surakarta: Pusat Penelitian UNS . Triastuti, E. (2001). Metode Penelitian Sosial Modul Intern UI. Depok: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia .
Yamamoto, M., Sato, S., Hemmi, H., Hoshino, K., Kaisho, T., Sanjo, H., Takeuchi, O., Sugiyama,  M.,  Okabe,  M.,  &  Takeda,  K.  (2003).  Role  of  adaptor  TRIF  in  the MyD88-independent  toll-like  receptor  signaling  pathway. Science , 301 (5633),
640–643.

## Copyright holder:
Berri Daniel Hutasoit, Desita Rahayu, Muhammad Husni Arifin (2024)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: