EFEKTIFITAS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) DALAM MENJALANKAN FUNGSINYA DI INDONESIA
Dian Kartika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 953diankartika@gmail.com

## Abstract
Based  on  Law  Number  24  of  2004  concerning  the  Deposit  Insurance  Corporation (LPS)  whose  function  is  to  guarantee  the  deposits  of  depositing  customers  and  to actively participate in maintaining the stability of the banking system in accordance with  their  authority.  The  enactment  of  this  act  indicates  that  the  importance  of customer  confidence  in  the  banking  industry  is  very  influential  on  the  economy  in Indonesia  to  maintain  the  balance  of  progress  and  national  economic  unity.  The purpose  of  this  research  is  to  find  out  and  understand  the  effectiveness  of  LPS  in carrying  out  its  function  as  an  institution  that  guarantees  depositors'  savings  and actively  participates  in  maintaining  the  banking  system  in  accordance  with  their authority. The research method used by the researcher is normative legal research by collecting data in library research. The results of this study are the LPS always carry out a  process  of  transformation from  year  to  year  to  improve  the  effectiveness  of its functions in carrying out bank guarantees and resolutions, especially the ability in the resolution of medium and large scale commercial banks. However, LPS also needs to tighten supervision of BPRs not only to focus on commercial banks so that BPRs will not be liquidated anymore.
Keywords: Effectiveness, Functions, Deposit Insurance Corporation.

## Abstrak
Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan  (LPS)  yang  berfungsi  menjamin  dana  tabungan  masyarakat/ nasabah  suatu  bank  serta  menjaga  stabilitas  sistem  perbankan  di  Indonesia sesuai  dengan  wewenangnya.  Lahirnya  peraturan  tersebut  menandakan bahwa pentingnya kepercayaan nasabah terhadap industri perbankan sangat berpengaruh  terhadap  perekonomian  di  Indonesia  dalam  menjaga keseimbangan,  memanjukan  serta  mempersatukan  sistem  perekonomian nasional.  Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  serta  memahami efektifitas LPS dalam menjalankan fungsinya. Metode yang digunakan adalah penelitian  hukum  normatif  yaitu  dengan  mengumpulkan  data  dengan
sumbernya  dari  kepustakaan.  Hasil  dari  penelitian  ini  yaitu  LPS  senantiasa melakukan  proses  transformasi  dari  tahun  ke  tahun  untuk  meningkatkan efektifitas  fungsinya  dalam  melaksanakan  penjaminan  dan  resolusi  bank, terutama kemampuan dalam resolusi bank umum skala menengah dan besar. Namun, LPS juga perlu memperketat pengawasan terhadap BPR tidak hanya fokus kepada bank umum agar tidak bertambah lagi BPR yang di likuidasi.
Kata Kunci : Efektivitas, Fungsi, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

## A. Pendahuluan
Bank adalah suatu lembaga keuangan yang fungsinya menghimpun dana dari masyarakat  dalam  bentuk  simpanan,  menyalurkannya  kembali  kepada  masyarakat dalam bentuk pinjaman/ kredit serta memberikan jasa pada fasilitas keuangan dalam rangka  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  serta  perekonomian  nasional.  Dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat berupa giro, tabungan dan deposito, dana ini kemudian oleh bank dikelola untuk disalurkan kembali kepada masyarakat untuk pinjaman/  kredit  bagi  masyarakat  yang  membutuhkan.Berdasarkan  Ketentuan Undang-undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana  Telah  Diubah  dengan  UU  Nomor  10  Tahun  1998  Pasal  1  ayat  (2)  dan Pasal  4  menyebutkan  bahwa  tujuan  didirikannya  bank  di  Indonesia  adalah  untuk melaksanakan  pembangunan  nasional,  meningkatkan  pertumbuhan  dan  pemerataan ekonomi  serta  untuk  menjaga  stabilitas  nasional  dalam  menciptakan  kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Untuk  menciptakan  kesejahteraan  masyarakat  Indonesia,  maka  bank  sebagai lembaga  keuangan/  tempat  yang  dipercaya  oleh  masyarakat  dalam  menyimpan uangnya harus benar-benar menjaga kepercayaan tersebut. Karena apabila masyarakat sudah  tidak  lagi  percaya  kepada  bank,  akan  sangat  berpengaruh  terhadap perekonomian.  Seperti  yang  terjadi  pada  krisis  moneter  tahun  1997-1998  lalu, terjadinya penarikan uang secara serentak ( money rush ) oleh nasabah/ masyarakat di hampir seluruh bank wilayah Indonesia karena munculnya perasaan tidak aman serta hilangnya kepercayaan masyarakat dalam menyimpan uangnya di bank. Sumber dana dari  masyarakat  atau  simpanan  masyarakat  ini  merupakan  bagian  yang  terpenting bagi  bank  untuk  kegiatan  operasionalnya.  Namun  jika  yang  terjadi money  rush maka akan berpegaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri.
Untuk  itu,  pemerintah  menerbitkan  peraturan  untuk  mendirikan  suatu lembaga  dalam  menjamin  dana  masyarakat  yang  dititipkan  kepada  bank  yaitu Lembaga  Penjamin  Simpanan  (LPS).  LPS  merupakan  lembaga  yang  dibentuk berdasarkan  UU  Nomor  24  Tahun  2004  dan  ditetapkan  pada  tanggal  22  September 2004  kemudian  pendirian  serta  pelaksanaan  operasionalnya  dimulai  pada  22 September  2005.  Tujuan  didirikannya  lembaga  ini  adalah  untuk  melindungi  dan menjamin dana nasabah yang simpanannya kurang dari Rp. 100.000.000, namun yang dijaminkan  oleh  LPS  berdasarkan  peraturan  pemerintah  adalah  sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Semua jenis produk simpanan yang dimiliki oleh bank  dijamin  oleh  LPS yakni  tabungan, giro  dan  deposito  serta  bentuk  lainnya  yang dipersamakan dengan itu.
Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang akan  dikaji  pada  penelitian  ini  adalah  mengenai  bagaimana  efektivitas  Lembaga Penjamin  Simpanan  (LPS)  dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai  lembaga  penjamin simpanan nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia ? apakah LPS sudah menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku ?

## B. Hasil Dan Pembahasan

## Lembaga Penjamin Simpanan
Lembaga  Penjamin  Simpanan  (LPS)  merupakan  lembaga  yang  didirikan  oleh pemerintah namun dalam menjalankan operasionalnya pemerintah tidak ikut campur tangan  didalamnya.  Setiap  bank  dan  seluruh  bank  umum,  Bank  Perkreditan  Rakyat baik bank yang beroperasi secara konvensional maupun bank yang beroperasi dengan prinsip  syariah  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  di  wilayah  Negara  Republik Indonesia  termasuk  bank  cabang  luar  negeri  yang  berkegiatan  di  wilayah  RI, diwajibkan untuk menjadi peserta penjaminan pada LPS. Untuk mendapatkan jaminan dari LPS bank peserta penjaminan harus membayar iuran dua kali dalam satu tahun sebesar 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan. Namun, berdasarkan Pasal 15  UU  tentang  LPS  besarnya  iuran  tersebut  bisa  berubah  sesuai  dengan  skala  risiko kegagalan  masing-masing  bank.  Besaran  jaminan  yang  didapatkan  perbank pernasabah  sudah  beberapa  kali  mengalami  penyesuaian.  Yang  berlaku  sekarang adalah sejumlah Rp.2.000.000.000,- atau dua miliyar rupiah.
LPS  memiliki  fungsi  yang  amat  penting  bagi  perbankan  di  Indonesia,  yakni menjamin simpanan nasabah dalam bentuk tabungan, giro, deposito dan yang setara dengan  itu.  LPS  juga  berfungsi  untuk  menjaga  stabilitas  sistem  keuangan  negara bersama  dengan  Menteri  Keuangan,  Bank  Indonesia  dan  Lembaga  Pengawas Perbankan  (LPP)  sesuai  dengan peran  dan  tugas  masing-masing.Dalam  menjalankan fungsinya sebagai penjamin, LPS memiliki beberapa hal yang wajib dikerjakan yaitu, ketika  terjadinya  likuidasi  bank  LPS  harus  melakukan  pembayaran  klaim  kepada nasabah yang memiliki dana simpanan di bank tersebut dengan membentuk tim untuk menyelesaikan  permasalahan  aset  dan  kewajiban  bank.  Namun,  pembayaran  klaim harus sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan seperti: data nasabah tentang transaksi  yang  pernah  terjadi  tercatat  dalam  pembukuan  bank,  tingkat  bunga  yang dimiliki bank tidak melebihi tingkat suku bunga yang telah ditetapkan oleh LPS serta tidak  adanya  riwayat  kredit  macet.  LPS  melakukan  pembayaran  klaim  ini  dengan tunai atau dengan non tunai dengan mata uang rupiah. Apabila nasabah menyimpan dalambentuk  mata  uang  asing  maka  akan  dibayarkan  sesuai  dengan  kurs  Bank Indonesia saat itu. Sedangkan apabila nasabah memiliki pinjaman/ kredit yang belum dilunasi  maka  nasabah  diwajibkan  melunasinya  terlebih  dahulu  dengan  bank  baru kemudian  apabila  masih  tersisa  dari  simpanan  tersebut  maka  akan  dibayarkan  oleh LPS.
Selain menjalankan fungsinya sebagai penjamin dana simpanan nasabah bank LPS juga memiliki fungsi menjaga stabilitas sistem perbankan di Indonesia. Tanggung jawabnya  sebagai  penjaga  stabilitas  sistem  perbankan  adalah  membuat,  menetapkan serta  melaksanakan kebijakan  terkait  penyelesaian  bank gagal  atau  bank yang  harus dilikuidasi.
Dalam  rangka  melaksanakan  tanggungjawabnya  sebagai  lembaga  penjamin dana  simpanan  masyarakat  serta  menjaga  stabilitas  sistem  keuangan  nasional  diatur pada UU tentang LPS, kewenangannya adalah sebagai berikut:
a. Menentukan  dan  mengambil  jumlah  uang yang harus  dibayarkan kepada bank peserta LPS;
b. Menentukan  dan  mengambil  iuran  pada  saat  bank  pertama  kali  menjadi peserta;
c. Melaksanakan pengelolaan aset dan kewajiban LPS;
d. Memperoleh  data  simpanan  nasabah,  data  kesehatan  bank,  laporan keuangan  bank  dan  laporan  hasil  pemeriksaan  bank  tanpa  melanggar kerahasiaan bank;
e. Melaksanakan pemulihan, pemeriksaan dan konfirmasi atas data simpanan nasabah;
f. Menentukan  syarat,  tata  cara  dan  ketentuan  pembayaran  klaim  kepada nasabah;
g. Membentuk tim tertentu untuk melaksanakan sebagian tugas tertentu atas nama LPS;
h. Melaksanakan sosialisasi kepada bank dan masyarakat mengenai LPS; dan
i. Mengatur serta memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran.
Kemudian  LPS juga  dapat melaksanakan penyelesaian  dan  penanganan  bank gagal  dengan  wewenang  sebagaimana  diatur  pada  Pasal  6  UU  tentang  LPS,  sebagai berikut:
1. Mengambil  alih  dan  menjalankan  segala  hak  dan  kewenangan  pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Menguasai  dan  mengelola  aset  dan  kewajiban  bank  gagal  yang diselamatkan;
3. Mengatur  kembali  setiap  kontrak  antara  bank  gagal  yang  diselamatkan dengan nasabah peminjam atau nasabah penyimpan yang merugikan bank; dan
4. Menjual  atau  mengalihkanaset  bank  tanpa  persetujuan  nasabah  maupun bank itu sendiri.

## Peran  Lembaga  Penjamin  Simpanan  dalam  Menjaga  Stabilitas  Sistem  Keuangan (SSK)
Stabilitas  Sistem  Keuangan  (SSK)  merupakan  kemampuan  bertahan  dalam menghadapi kerentanan terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional yang memungkinkan  sistem  keuangan  nasional  berfungsi  secara  efektif  dan  efisien. Sedangkan  sistem  keuangan  merupakan  suatu  perangkat  yang  terdiri  atas  lembaga keuangan, pasar keuangan, prasarana keuangan, perusahaan yang non keuangan dan
yang  sejenis  lainnya  yang  saling  berhubungan  dalam  penyedia  dana  untuk pertumbuhan ekonomi nasional.
Kesetabilan  sistem  keuangan  dapat  mencegah  adanya  krisis  moneter  seperti yang  terjadi  pada  tahun  1997-1998  di  Asia,  yang  berdampak  pada  runtuhnya perekonomian  dunia  yang  menimbulkan  turunnya  kepercayaan  masyarakat  dan investor  seluruh  Asia  yang  menyebabkan  turunnya  nilai  mata  uang.  Jikalau  krisis moneterpun  tidak  dapat  dihindari,  masyarakat  akan  lebih  menerima  terhadap  apa yang terjadi karena proses pemulihan yang lebih cepat jika sistem keuangan kita stabil. Beberapa alas an  SSK begitu penting yaitu:
1. Stabilitas moneter tercipta dengan adanya stabilitas keuangan.
2. Perkembangan  berikut  berpotensi  pada  meningkatnya  risiko  bagi perekonomian nasional:
a) Perkembangan  sektor  keuangan  yang  sangat  signifikan  dibandingkan perkembangan sektor ekonomi.
b) Ukuran  rasio  kekayaan  suatu  negara,  semakin  tinggi  pendapatan nasionalnya menunjukkan bahwa sektor keuangan semakin dalam yang biasa  disebut  dengan financial  deepening ,  menyebabkan  berubahnya susunan sistem keuangan suatunegara.
c) Globalisasi  dan cross  border  integration yang  terlihat  dari  semakin bertambahnya keutuhan yang terjadi daribermacam-macam unsur.
d) Sistem keuangan semakin terorganisis dalam suatu kelompok terutama instrumen keuangan, produk dan aktivitas akibat peoses penghapusan pembatasan  peraturan  dan  penerapan  paham  liberal  pada  tata  negara dan ekonomi.
3. Suatu sistem keuangan yang stabil akan:
a) Mewujudkan kepercayaan masyarakat dan investor untuk menyimpan dananya pada lembaga keuangan.
b) Mendorong  fungsi  efisiensi  intermediasi  lembaga  keuangan  dengan terciptanya pertumbuhan ekonomi serta meningkatnya investasi.
c) Mendorong  kegiatan  usaha  pasar  dan  memulihkan  sumber  daya ekonomi.
Pada dasarnya, fungsi stabilitas sistem keuangan ditujukan untuk menganalisis perkembangan  dan  menilai  risiko-risiko  serta  merekomendasikan  kebijakan  yang diperlukan  untuk  memelihara  stabilitas  keuangan.  Untuk  mewujudkan  sistem keuangan  yang  stabil,  diperlukan  pemantauan  terhadap  tanda-tanda  yang  dapat menyebabkan  potensi  risiko  yang  membahayakan  perekonomian.  Risiko  tersebut dapat tibul dari dalam maupun dari luar sektor keuangan. Risiko yang timbul dari luar yakni  kejadian  yang  tidak  dapat  kita  duga  sebelumnya  seperti  bencana  alam. Sedangkan risiko yang timbul dari dalam yakni seperti risiko yang terjadi pada bank meliputi,  risiko  kredit,  risiko  pasar  dan  risiko  operasional.  Untuk  menjaga  stabilitas keuangan,  Departemen  Keuangan  selaku  pemilik  kekuasaan  finansial,  BI  selaku pengawas  dan  pengatur  sistem  lembaga  keuangan  dan  LPS  selaku  penjamin simpananan masyarakat harus bersama-sama dalam mencegah dan menangani risiko finansial  yang  mungkin  terjadi  dengan  menentukan  prosedur  pengamanan  sistem keuangan.

## Peran Lembaga Penjamin Simpanan sebagai Penjamin Dana Nasabah
Pemerintah  menetapkan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  mengatur tentang perlindungan hukum bagi masyarakat/ nasabah yang menyimpan dananya di bank,  yaitu  UU  Tentang  Perbankan.  Alasan  mendasar  pemerintah  mendirikan  LPS adalah  agar  terciptanya  kepercayaan  masyarakatkepada  industri  perbankan  yang sangat  penting  bagi  pertumbuhan  perekonomian  dan  pada  sistem  perbankan Indonesia  yang  dimonitoring  secara  tepat  dapat  meminimalkan  terjadinya kebangkrutan bank, karena kebangkrutan dapat diprediksi dari gejala yang timbul dan dapat dicegah sebelum terjadinya.
Pembentukan  LPS  diharapkan  dapat  lebih  menjamin  dana  nasabah  yang dipercayakan  mekera  simpan  di  bank.  Dengan  hadirnya  LPS  yang  berperan  sebagai penjamin  terhadap  dana  simpanan  nasabah  bank,  maka  apabila  terdapat  bank  yang mengalami  kesulitan  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya,  kemudian  dicabut  izin usahanya dan dilikuidasi, kedudukan dan dana simpanan nasabah tetap terjamin tidak akan hilang. Sesuai dengan fungsi LPS yaitu menjamin simpanan nasabah pihak ketiga yang  terdapat  pada  UU  Tentang  LPS,  maka  LPS  merupakan  salah  satu  upaya pemerintah  dalam  melindungi  dana  simpanan  nasabah  yang memiliki peran  sebagai berikut:
a) Tahap Penyehatan Bank
Bank  bisa  dinyatakan  dalam  status  bank  dalam  penyehatanapabila, bank tersebut dinilai masih memiliki potensi untuk dapat diperbaiki terutama dari aspek permodalan. Selama proses penyehatan bank yang dilakukan oleh Badan  Penyehatan  Perbankan  Nasional  (BPPN)  dan  BI  berkaitan  dengan perkembangan indikator utama kinerja bank, antara lain kinerja permodalan, rasio  likuiditas  (Giro  Wajib  Minimum)  dan  lain-lain.  Apabila  kondisi membaik  dan  program  penyehatan  selesai  dilakukan  kemudian  dinyatakan berhasil, maka status bank diserahkan kembali kepada BI untuk dilaksanakan pengawasan.
Sebagaimana  telah  ditentukan  pada  Pasal  37  ayat  (1)  UU  Perbankan, apabila suatu bank yang mengalami kesulitan pada kegiatan usahanya maka akan  dilakukan  penyehatan  bank,  yaitu  menyerahkan  pengelolaan  kepada pihak  lain.  BI  dapat  mengalihkan  pengelolaan  bank  yang  mengalami kesulitan  dalam  kegiatan  usahanya  sehingga  meimbulkan  bahaya  kepada LPS, karena LPS memiliki fungsi untuk melindungi dana simpanan nasabah. LPS  mengambil  alih  pegelolaan  bank  atas  perintah  dari  BI.  Pengelolaan tersebut dapat dilaksanakan dengan cara melakukan rekapitulasi. LPS dapat mengambil alih fungsi direksi bank tersebut sesuai dengan kewenangan LPS yang diatur dalam UU tentang LPS. Apabila hasil dari pengelolaan LPS, bank tersebut tidak dapat pulih seperti sedia kala, maka LPS akan menyampaikan kepada BI untuk mencabut izin usaha bank tersebut.
b) Tahap Likuidasi Bank
Likuidasi bank adalah menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban suatu bank dengan yang izin usahanya dicabut dan badan hukumnya dibubarkan. Prosesnya dimulai dari pencabutan izin usaha kemudian dilanjutkan dengan pembubaran  badan  hukum  kemudian  diselesaikannya  seluruh  hak  dan kewajiban bank tersebut.
Dalam  rangka  melaksanakan  tugas  pembinaan  dan  pengawasan  yang diatur  dalam UU  Tentang  Perbankan,  BI menetapkan  langkah-langkah yang dapat  dilakukan  yaitu:(1)  BI  melaporkan  kepada  Menteri  Keuangan  bahwa terdapat suatu bank yang mengalami kesulitan hingga membahayakan dalam menjalankan  kegiatan  usahanya,  sebelum  dicabut  izin  usahanya  atau
dilikuidasi,  ditetapkan  dahulu  untuk upaya  penyelamatan  bank  tersebut,  BI juga dapat memberikan usul kepada Menteri Keuangan untuk mencabut izin usaha bank bersangkutan.
Dalam ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU Tentang Perbankan serta dalam Peraturan Pemerintah  No.  25  Tahun  1999,  terdapat  dua  alasan  hukum yang memungkinkan suatu bank dicabut izin usahanya oleh BI yakni:
1) Bank  tersebut  dalam  keadaan  mengalami  kesuitan  dalam  kegiatan usahanya serta membahayakan sistem perbakan, seperti: bank tidak dapat  membayarkan  kewajibannya  pada  bank  lain  sehingga  bank lain ikut terkena dampaknya.
2) Bank  tersebut  dalam keadaan mengalami kesulitan  dalam  kegiatan usahanya  hingga  membahayakan  dan  setelah  dilakukan  tindakan penyelamatanbank  tersebut  tidak  membaik.  Berdasarkan  penilaian BI  bank yang seperti  itu memiliki kriteria sebagai  berikut: semakin memburuknya  kegiatan  usaha  bank  yang  dapat  dilihat  dari menurunnya  kualitas  permodalan,  aset,  likuiditas  dan  rentabilitas. Bank  juga  dianggap  tidak  menerapkan  prinsip  ketidak  hati-hatian dalam mengelola tingkat kesehatan bank.
Alasan  likuidasi  yang  terdapat  pada  UU  Tentang  Perbankan  tersebut erat kaitannya dengan kepentingan umum yang merupakan sanksi bagi bank tersebut karena tidak menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan yang berlaku.
Analisis  Efektivitas  Lembaga  Penjamin  Simpanan  dalam  Menjalankan  Fungsinya sebagai  Penjamin  Simpanan  Nasabah  Penyimpan  dan  Menjaga  Stabilitas  Sistem Keuangan di Indonesia
Menurut penelitian  yang  dilakukan  oleh Andriyanto Adhi  Nugroho  Sugiarto, pada umumnya para peneliti sepakat bahwa keberadaan  LPS yang dikaitkan dengan peranannya  dalam  menjaga  stabilitas  perbankan  masih  menjadi  kajian  yang menimbulkan  pro  dan  kontra.  Timbulnya  pro  dan  kontra  pada  umumnya  tidak terlepas dari sudut pandang bahwa adanya penjaminan simpanan bisa menimbulkan gangguan  pada  disiplin  pasar  dan  adanya moral  hazard .  Sejalan  dengan  apa  yang dikemukakan,maka  disiplin  pasar  sangat  penting  berkaitan  dengan  probabilitas
kegagalan  bank  dan  kemampuan  LPS  dalam  menanganinya.  Untuk  itu  bank  harus dapat  memberikan  informasi  secara  jelas  dan  terbuka  berkaitan  dengan  stasus keuangan  bank  kepada  masyarakat  agar  pasar  dapat  merespon  dengan  tepat  dan disamping  itu,  untuk  memperkecil  terjadinya moral  hazard Andriyanto  menyarankan untuk  mengatasinya  dengan  pelaksanaan Good  Corporate  Governance (GCG)  yang efektif serta tebentuknya disiplin pengawasan melalui berbagai regulasi.
Sejalan  dengan  hasil  dari  penelitian  Andriyanto,  penelitian  Jeanette  Stephani, Sah  Tobing  Saputra  dan  Michel  P.  R.  Silaban  juga  menyarankan  bahwa  hendaknya peran  aktif  dari  pemerintah  melalui  BI  dan  Departemen  Keuangan  lebih  diperketat terhadap  industri  perbankan  nasional  dengan  membuat  aturan  yang  lebih  mengikat terhadap LPS agar keputusan untuk menyelamatkan atau menutup suatu bank gagal benar-benar  dianggap  langkah  yang  terbaik  dan  tepat.  LPS  juga  diharapkanperlu meningkatkan sosialisasi mengenai keberadaan dan fungsinya kepada masyarakat luas untuk  mendorong  meningkatnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  industri perbankan nasional.
Kajian  yang  sama  juga  dilakukan  oleh  Triyogo  Nur  Permadi,  menurutnya pemberlakuan  LPS  terbukti  sangat  efektif  dalam  mengembalikan  kepercayaan masyarakat  dan  kreditur  pada  perbankan  nasional.  Kembalinya  kepercayaan  ini terlihat  dari  mengalirnya  dana  ke  dalam  sistem  perbankan  dan  lancarnya  proses pembayaran  sejumlah  bank  yang  dilakukan  pada  tahun  1998  dan1999,  yang  disertai dengan  penyelesaian  semua  kewajiban  Dana  Pihak  Ketiga  (DPK)  dari  bank  secara tepat  dan  teratur.  Implikasi  positif  lain  yang  menunjukkaan  efektifnya  program  ini adalah  semakin  membaiknya  beberapa  indikator  kinerja  dan  kegiatan  usaha perbankan  nasional.  Namun  ternyata  keberhasilan  itu  juga  menimbulkan permasalahan  baru  khususnya  ditinjau  dari  kepentingan  kebijakan  moneter  yaitu moral  hazard .  Dari  analisisnya  diketahui  bahwa  perilaku  bermasalah  berupa moral hazard terjadi  baik  bagi  pemegang  peran  (Bank  Umum/  Bank  Perkreditan  Rakyat) yang  seringkali  kurang  mematuhi prudential  banking  principle (prinsip  kehati-hatian bank) dalam pengelolaannya maupun lembaga pelaksananya yaitu Badan Penyehatan Perbankan  Nasional  (BPPN)  yang  seringkali  mengalami  kesulitan  dalam  melakukan penjamin  dana  nasabah  karena  semakin  beratnya  biaya  yang  harus  ditanggung pemerintah, status, fungsi dan kedudukan BPPN sendiri.
Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Triyadi penulis juga menemukan data  dari website resmi  LPS  tentang  beberapa  bank  yang  dilikuidasi  oleh  LPS  dari tahun 2006 hingga 2019 yaitu sebagai berikut:
1. Pada tahun 2006 sebanyak 5 BPR telah selesai dilikuidasi.
2. Pada tahun 2007 sebanyak 5 BPR telah selesai dilikuidasi.
3. Pada tahun 2008 sebanyak 4 BPR telah selesai dilikuidasi.
4. Pada tahun 2009 sebanyak 6 BPR telah selesai dilikuidasi.
5. Pada tahun 2010 sebanyak 10 BPR telah selesai dilikuidasi.
6. Pada tahun 2011 sebanyak 14 BPR telah selesai dilikuidasi.
7. Pada tahun 2012 hanya 1 BPR yang telah selesai dilikuidasi.
8. Pada tahun 2013 sebanyak 9 BPR telah selesai dilikuidasi.
9. Pada tahun 2014 sebanyak 6 BPR telah selesai dilikuidasi.
10. Pada tahun 2015 sebanyak 3 BPR dan 1 BPRS yang telah selesai dilikuidasi.
11. Pada tahun 2016 sebanyak 8 BPR dan 2 BPRS telah selesai dilikuidasi.
12. Pada tahun 2017 sebanyak 9 BPR, 4 diantaranya telah selesai dilikuidasi dan 5 lainnya sedang dalam proses likuidasi.
13. Pada tahun 2018 sebanyak 7 BPR sedang dalam proses likuidasi.
14. Pada  tahun  2019  sebanyak  5  BPR  dan  sebanyak  4  BPRS  sedang  dalam proses likuidasi.
Dari  data yang  penulis  dapatkan  diatas sebagian  besar  bank yang  dilikuidasi adalah  BPR.  Selama  14  tahun  terakhir,  LPS  telah  melikuidasi  sebanyak  99  BPR  dan BPRS.  Dari  data  tersebut  tidak  ditemukan  Bank  Umum  yang  dilikuidasi  yang menandakan  bahwa  kurangnya  pengawasan  bagi  BPR  dan  BPRS  sehingga menimbulkan moral  hazard yang  terjadi  karena  kurangnya  perlakuan  prinsip  kehati- hatian  dan  pengawasan  oleh  lembaga  terkait.  Penulis  juga  mengharapkan  kepada pemerintah  dan  lembaga  terkait  untuk  memperketat,  mengawasi  dan  menegakkan ketentuan hukum secara teliti baik pada Bank Umum maupun pada BPR agar terjadi keseimbangan  guna  mencapai  perbankan  nasional  yang  baik  serta  menghilangkan sikap kewaspadaan bagi masyarakat selaku nasabah penyimpan.

## C. Simpulan
Industri  perbankan  merupakan  salah  satu  komponen  yang  sangat  penting dalam  perekonomian  nasional  demi  menjaga  keseimbangan  kemajuandan  kesatuan
ekonomi  nasional.  Stabilitas  industri  perbankan  sangat  mempengaruhi  stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Maka, untuk menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, pemerintah mengeluarkan UU No.10  Tahun  1998  tentang  Perbankanyang  mengamanatkan  pembentukan  suatu Lembaga  Penjamin  Simpanan  (LPS),  sebagai    pelaksana  penjamin  dana  masyarakat. Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang- Undang  Republik  Indonesia  No.  24  Tentang  Lembaga  Penjamin  Simpanan  (LPS). Berdasarkan  Undang-Undang  tersebut,  LPS  merupakan  suatu  lembaga  independen yang  berfungsi  menjamin  simpanan  nasabah  penyimpan  dan  turut  aktif  dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.
LPS di bidang penjamin nasabah perbankan dengan fungsinya untuk menjaga Stabilitas  Sistem  Keuangan  (SSK)  berkoordinasi  dengan  Kementerian  Keuangan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, di bidang moneter(Bank Indonesia/ BI), di bidang fiskal  APBN,  di  sektor  jasa  keuangan  (Otoritas  Jasa  Keuangan/  OJK)  senantiasa melakukan  proses  transformasi  dari  tahun  ke  tahun  untuk  meningkatkan  efektifitas fungsi LPS dalam melaksanakan penjaminan dan resolusi bank, terutama kemampuan dalam resolusi bank umum skala menengah dan besar. Transformasi yang dilakukan LPS  merupakan  cerminan  komitmen  LPS  untuk  secara  terus  menerus  melakukan inovasi untuk meningkatkan kemampuan LPS dalam menjalankan fungsinya sebagai otoritas  resolusi yang pada  akhirnya akan menjadi  salah satu pendorong  terciptanya stabilitas sistem keuangan nasional.
Dengan  terjaganya  stabilitas  sistem  keuangan  suatu  negara  maka  masyarakat selaku nasabah penyimpan tidak perlu lagi merasa khawatir akan dana yang mereka simpan  di  bank.  Dengan  adanya  rasa  aman  dan  percaya  pada  masyarakat  selaku nasabah  penyimpan  maka  akan  semakin  banyak  nasabah  yang  akan  menyimpan dananya  di  bank  dengan  begitu  peran  perbankan  nasional  dalam  membangun ekonomi nasional atau regional akan tercipta dengan baik. Semua pihak dalam hal ini pemerintah,  masyarakat,  lembaga  terkait  semuanya  harus  ikut  andil  dalam mewujudkan perekonomian Indonesia yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Jayadi,  Hendri  &  Prof.  Dr.  Huala  Adolf,  S.H.,  L.L.M.,  “Fungsi  Lembaga  Penjamin Simpanan  dalam  Hukum  Perbankan  Indonesia,” Jurnal  Komunikasi  Hukum ,
Vol. 4 No. 2 Agustus 2018. (www.neliti.com)
Permadi, Triyogo Nur. “Tinjauan Yuridis Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Perlindungan Simpanan Nasabah Studi Kasus Pada PT. Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk,” Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2018.
Saputra,  Sah  Tobing.  “Tinjauan  Yuridis  Mengenai  Peranan  Lembaga  Penjamin Simpanan  dalam  Perlindungannya  Terhadap  Dana  Simpanan  Nasabah
Bank,” Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. (www.eprints.ums.ac.id) Sugianto,  Andriyanto  Adhi  Nugroho.  “Kajian  Hukum  Mengenai  Peran  dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Menjamin Simpanan  Nasabah Perbankan,” Jurnal Yuridis Vol. 2 No. 2 Desember, 2015.
(www.media.neliti.com)
Stephani,  Jeanette.  “Analisis  Hukum  Peranan  Lembaga  Penjamin  Simpanan dalam Melindungi Nasabah Bank,” Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion , Edisi 4 Vol. 1, 2013.
Silaban,  Michel  P.  R.  “Lembaga  Penjamin  Simpanan  Sebagai  Salah  Satu  Sarana untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat ( Public Confidence )  dalam
Menggunakan Jasa Perbankan,” Skripsi Universitas Indonesia, 2009.
(www.digilib.uin-suka.ac.id)
Haryono,  Ruddy  P.  “Peran  Lembaga  Penjamin  Simpanan  dalam  Melindungi
Simpanan Nasabah Akibat Likuidasi Bank,” Lex et Societatis , Vol. III No. 4, Mei 2015. (www.docplayer.info) Undang-Undang  No.  7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan  sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.
(www.eprints.ums.ac.id)
Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
Peraturan  Pemerintah  No.  25  Tahun  1999  Tentang  Pencabutan  Izin  Usaha,
Pembubaran dan Likuidasi Bank.(www.docplayer.info)
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.
Lembaga Penjamin Simpanan, “Laporan Triwulan Analisis Stabilitas dan Sistem Perbankan Tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018.”
www.bi.go.id,  Trihadmini,  Nuning.  “Stabilitas  Sistem  Keuangan,”  diakses  31 Januari 2020. (www.es.scribd.com) www.lps.go.id, diakses 31 Januari 2020.