## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Volume 8, Issue 1, April 2024 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/

## Penyidikan Tindak Pidana Penghasutan Dalam Unjuk Rasa Anarkis Oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang
Usi Zahara 1* , Ismansyah 2 , Yoserwan Hamzah 3 , 1,2,3 Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia
* Corresponding Author: usizahara15@gmail.com
Info Artikel Abstrak Direvisi, 16/03/2024 Aksi  unjuk  rasa  anarkis  kerap  kali  dipicu  oleh  tindakan  penghasutan  oleh oknum tertentu. Seperti kasus Demonstrasi yang terjadi di depan kantor DPRD Sumatera  Barat  kota  Padang  pada  tanggal  25  September  2019,  yang  berakhir anarkis  akibat  adanya  dugaan  penghasutan  yang  dilakukan  oleh  Ananda Harahap.  Pembuktian  tindak  pidana  ini,  sering  kali  menimbulkan  dilema  bagi aparat  penegak  hukum,  disebabkan  mudahnya  tindak  pidana  penghasutan berlindung  dibalik  hak  untuk  kemerdekaan  berserikat  dan  menyatakan pendapat.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis-sosiologis yang bersifat  deskriptif.    Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa hasil  wawancara  dan  data  sekunder  berupa  peraturan  perundang-undangan, studi dokumen dan bahan kepustakaan. Berdasarkan kasus yang menjadi objek penelitian  ini  ditemukan  fakta  bahwa,  perbuatan  Ananda  Harahap,  telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penghasutan. Selain itu, terdapat kendala yang  dihadapi  penyidik  Ditreskrimum  Polda  Sumbar  dalam  pemenuhan  unsur tindak  pidana  ini  pada  unjuk  rasa  anarkis,  yaitu:  tindak  pidana  penghasutan merupakan  delik  materiil,  tindak  pidana  penghasutan  dalam  Pasal  160  KUHP sebagai  konstitusional  bersyarat  ( conditionally  constitutional ),  dan  adanya Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  7/PUU-VII/2009  tentang  Pengujian terhadap Pasal 160 KUHP sebagai pasal yang melanggar Hak Asasi Manusia.
Diterima, 23/04/2024 Dipublikasi, 26/04/2024
Kata Kunci: Penyidikan; Tindak Pidana Penghasutan; Unjuk Rasa Anarkis;

## Abstract
Keywords: Investigation; Crime of Incitement; Anarchist Demonstration; Anarchist  demonstrations  are  often  triggered  by  acts  of  incitement  by  certain individuals.  Like  the  case  of  the  demonstration  that  took  place  in  front  of  the West Sumatra DPRD office in the city of Padang on September 25 2019, which ended  in  anarchy  due  to  alleged  incitement  carried  out  by  Ananda  Harahap. Proving this criminal act often creates a dilemma for law enforcement officials, because it is easy for the crime of sedition to hide behind the right to freedom of association and expression of opinion. This research method uses a descriptive juridical-sociological  approach.  The  type  of  data  used  is  primary  data  in  the form  of  interviews  and  secondary  data  in  the  form  of  statutory  regulations, document studies and library materials. Based on the case that was the object of this research, it was discovered that Ananda Harahap's actions fulfilled the elements of the crime of sedition. Apart from that, there are obstacles faced by investigators  from  the  Ditreskrimum  Polda  West  Sumatra  in  fulfilling  the elements  of  this  criminal  act  during  anarchist  demonstrations,  namely:  the criminal act of incitement is a material offense, the criminal act of incitement in Article 160 of the Criminal Code is conditionally constitutional, and there is a Court  Decision  Constitution  Number  7/PUU-VII/2009  concerning  Review  of Article 160 of the Criminal Code as an article that violates Human Rights.

## PENDAHULUAN
Hukum  merupakan  suatu  sistem  yang  sangat  kompleks  karena  memiliki  keterkaitan antara satu unsur dalam sebuah sistem yang tidak dapat dipisahkan. Sinkronisasi, koordinasi, dan  harmonisasi.  Suatu  sistem  tidak  akan  berjalan  jika  tidak  ada  keterkaitan  suatu  sistem dengan  unsur  yang  lainnya. 1 Merujuk  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945)  yang  menyatakan  Indonesia  sebagai  negara hukum, mengakibatkan setiap aspek tindakan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan.  Artinya  perintah  tidak  dapat  melakukan  tindakan  pemerintahan  tanpa dasar kewenangan yang jelas sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan.
Keadaan  pemerintahan  tersebut  menyiratkan  adanya  proporsionalitas  penyelenggaraan negara disegala bidang, kesetaraan dan ketersediaan saling kontrol inilah prinsip dari sebuah negara  demokrasi  dan  negara  hukum. 2 Saling  kontrol  itu  dimaksudkan  untuk  menciptakan produk hukum sebagai dasar dan batas bagi kegiatan pemerintahan, yang menjamin tuntutan- tuntutan  negara  berdasarkan  hukum  yang  menghendaki  dapat  diperkirakannya  akibat  suatu aturan hukum dan adanya kepastian dalam hukum. 3
Dalam  negara  hukum  yang  demokratis,  undang-undang  merupakan  bentuk  aturan hukum  yang  memberikan  dasar  legitimasi,  pedoman,  sekaligus  membatasi  penyelenggaraan negara  sebagai  pelaksanaan  konstitusi. 4 Pengaturan  tersebut  dimaksudkan  agar  proses pembentukan  maupun  undang  -  undang  yang  dihasilkan  benar-benar  mencerminkan  prinsip negara hukum dan demokrasi. 5 Hal itu mengharuskan adanya pengawasan dari badan-badan peradilan  yang  bebas  dan  mandiri,  dalam  arti  lembaga  peradilan  tersebut  benar-benar  tidak memihak  dan  tidak  berada  dibawah  pengaruh  eksekutif.  Adanya  peran  nyata  dari  anggota masyarakat  untuk  turut  mengawasi  pemerintahan  mengakibatkan  konsep  legalitas  menjadi jati diri penyelenggaraan negara hukum.
Satu  kaidah  utama  dalam  negara  hukum  ialah  keberadaan  jaminan  kedaulatan  rakyat melalui  konsep  Hak  Asasi  Manusia  (HAM).  Konsep  HAM  inilah  yang  kemudian  berkaitan erat  dengan  keberadaan  peraturan  perundang-undangan  sebagai  instrument  hukum  yang menjamin penegakannya bersama dengan institusi peradilan. Untuk itu, Pasal 28 UUD 1945 turut menopang konstruksi negara hukum dengan jaminan HAM tersebut melalui pengaturan yang  menjamin  kemerdekaan  berserikat  dan  menyatakan  pendapat.  Namun  demikian, konsepsi  HAM  pada  Pasal  28  UUD  1945  tidaklah  berdiri  tunggal  sebab  pengaturan  HAM dalam  UUD  1945  yang  merentang  dalam  11  pasal  masing-masing  mengandung  pengaturan konkret hingga membentuk jaring-jaring penopang konsep hak asasi.
UUD  1945  juga  turut  menentukan  pembatasan  dalam  penyelenggaraan  HAM  yang ketentuannya  diatur  dalam  Pasal  28j  ayat  (2)  yang  menyatakan  setiap  orang  wajib  tunduk
1 Ismansyah dan Henni Muchtar, “Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia Reformasi dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum”, Jurnal Demokrasi, (2010) 9:1, hlm. 167.
2 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 15.
3 Yuliandri,  Asas-Asas  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  Baik  Gagasan  Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 24.
4 Syafnil Effendi, “Konstitusionalisme dan Konstitusi Ditinjau dari  Perspektif  Sejarah”, Humanu s, Jurnal Ilmu Sosial Vol X no, 1  Tahun 2011  hlm. 76
5 Janedjri M. Gaffar, Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 153
kepada  pembatasan  yang  ditetapkan  dengan  undang-undang.  Hal  ini  semata  dimaksudkan untuk  menjamin  pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak  dan  kebebasan  orang  lain. Ketentuan membentuk HAM bukanlah sebagai konsepsi tanpa batas, karena dalam hak asasi juga  terdapat  kewajiban  asasi  yang  membentuk    kontrak  sosial  antara  warga  negara. 6 Dari landasan  inilah  ketentuan-ketentuan  yang  membatasi  HAM  dalam  peraturan  perundang- undangan  harus  diposisikan  sebagai  wujud  jaminan  atas  hak  asasi  orang  lain  dalam kehidupan bernegara.
Diantara  banyak  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  undang-  undang  yang berada  di  wilayah  hukum  pidana  adalah  yang  kerap  bersinggungan  dengan  konsepsi  HAM tersebut.  Pengaturan  yang  terdapat  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) adalah contohnya. Hal ini dikarenakan KUHP memuat banyak peraturan dalam menyalurkan hak  sipil  dan  politik,  terutama  hak  menyatakan  fikiran  dan  pendapat  secara  lisan  maupun tulisan. Hal ini dibutuhkan karena kerap terjadinya delik penghasutan yang berlindung dibalik HAM,  dan  pada  umumnya  terjadi  lewat  unjuk  rasa  yang  bertujuan  untuk  menciptakan  aksi anarkis.  KUHP  mengatur  secara  gamblang  ketentuan  menyangkut  penghasutan  yang ditempatkan  pada  Buku  Kedua  tentang  Kejahatan.  Secara  konteks,  kejahatan  adalah  suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh perbuatan itu dinilai membahayakan, sehingga KUHP menetapkan larangan untuk melakukan perbuatan tersebut dan  menyertainya  dengan  sanksi  pidana  bagi  pelaku. 7 Sehingga  penghasutan merupakan  salah  satu  jenis  tindak  pidana  merupakan  perbuatan  yang  ditujukan  pada ketertiban  umum.  Diaturnya  jenis  tindak  pidana  penghasutan  bertujuan  melindungi kepentingan hukum atas ketertiban masyarakat, sehingga disebut dengan kejahatan terhadap ketertiban umum. 8
Dalam  konteks  penghasutan  yang  dilakukan  pada  aksi  unjuk  rasa  anarkis  yang berlindung  dibalik  kemerdekaan  berserikat  dan  menyatakan  pendapat,  hal  ini  sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan:
“Barang siapa dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekuasaan atau supaya jangan mau menurut peraturan perundang-undangan atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang dihukum penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500;.
dan sebagaimana diatur juga dalam Pasal 161 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan:
(1) Barang  siapa  menyiarkan,  mempertontonkan  atau  menempelkan  tulisan,  yang isinya menghasut supaya perbuatan yang dapat dihukum dilakukan, melawan pada kekuasaan  umum  dengan  kekerasan  atau  tidak  mau  menurut  apa-apa  yang diterangkan dalam pasal diatas tadi, dengan maksud supaya  isi tulisan penghasut itu  diketahui  oleh  orang  banyak  dihukum  penjara  selama-lamanya  empat  tahun atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 4.500;
(2) Jika  sitersalah  melakukan  kejahatan  itu  dalam  jabatannya  dan  pada  waktu
6 Bacharuddin Jusuf Habibie, Detik-Detik yang Menentukan : Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi, THC Mandiri, Jakarta, 2006, hlm. 205
7 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum , PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2001, hlm.2
8 Ibid, hlm.4
melakukan kejahatan itu belum lagi lewat 5 tahun sejak keputusan hukumannya yang dahulu antara kejahatan serupa itu juga telah mendapatkan ketetapan, maka dapat dipecat dari jabatannya.
Selain  itu,  juga  terdapat  ketentuan  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 1998  tentang  Kemerdekaan  Menyampaikan  Pendapat  Dimuka  Umum  yang  mengharuskan warga  negara  menyampaikan  pendapat  secara  bertanggungjawab.  Ketentuan  ini  selanjutnya dipertegas lewat pengaturan Pasal 6 yang merinci kaidah tanggungjawab dalam kemerdekaan berpendapat tersebut, yang meliputi :
a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain.
b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum.
c. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum.
e. Menjaga kebutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
Disatu  sisi  dalam  pelaksanaan  penyampaian  pendapat  dimuka  umum  oleh  warga negara,  aparatur  pemerintah  berkewajiban  dan  bertanggungjawab  untuk  melindungi  Hak Asasi  Manusia  (HAM).  Dalam  kerangka  kerja  itu,  aparat  wajib  menyelenggarakan pengamanan,  sementara  masyarakat  berhak  berperan  secara  bertanggungjawab  untuk berupaya agar menyampaikan pendapat dimuka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai. Akan tetapi didalam praktiknya kadang kala terjadi dugaan penghasutan dimana penghasutan  itu  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  oleh  KUHP.  Untuk  dapat mengkualifikasikan  perbuatan  seseorang  dikategorikan  sebagai  perbuatan  menghasut  untuk melakukan  tindak pidana  maka  harus  memperhatikan hal-hal penting  yang dapat memenuhi unsur  tindak  pidana  perbuatan  tersebut,  yaitu  konstruksi  yuridis  dari  perbuatan  menghasut orang lain itu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 160 KUHP.
Secara  sempit,  kerusuhan  dapat  terbatas  melibatkan  satu  kelompok  yang  melakukan kekerasan  pada  orang  atau  barang  yang  dijadikan  sasaran  dapat  juga  berupa  dua  kelompok massa yang saling menyerang. Lebih lanjut lagi, istilah provokator ini juga ditujukan kepada orang-orang yang menggerakkan masa sekalipun gerakan massa itu tidak dimaksudkan untuk melakukan kegiatan melawan hukum. 9
Tindak pidana penghasutan dalam aksi unjuk rasa begitu menarik untuk dikaji, hal ini dikarenakan kejahatan tersebut berpeluang pesat menciptakan rentetan tindak pidana lainnya yang  mengakibatkan  unjuk  rasa  menjadi  anarkis.  Keadaan  inilah  yang  berbenturan  dengan konsepsi  HAM  dan  batasannya  yang  diatur  secara  sistematik  lewat  peraturan  perundang  - undangan.  Sehingga  penegakkan  hukum  atas  dugaan  penghasutan  dalam  unjuk  rasa  anarkis menjadi sorotan publik karena bersinggungan secara langsung dengan norma konstitusional.
Secara  kontemporer,  isu  ini  menjadi  menarik  untuk  dibahas  mengingat  kuatnya  arus trend  perkembangan  berkaitan  dengan  tindak  pidana  menghasut  orang  lain  dalam  bentuk kemerdekaan  menyampaikan  pendapat.  Berdasarkan  pada  fenomena  tersebut,  kebebasan berpendapat  kerap  dilakukan  sebebas-bebasnya  melampaui  batas.  Sehingga  menimbulkan dampak  yang  tidak  baik,  juga  dapat  merugikan  korban  secara  materiil  maupun  imateriil, misalnya  kerugian  harta  benda  hingga  nama  baik.  Sehingga  diperlukan  adanya  ketegasan
9 Bayu  Eka  Saputra,  “Provokator  Kerusuhan  Dari  Sudut  Penghasutan  dan  Penyertaan  Dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana”, Lex Crimen (2013) 2:4, hlm. 122
pada  tindak  pidana  tersebut  yang  harus  ditangani  dengan  baik  agar  tidak  terjadi kesalahpahaman yang merugikan masyarakat.
Sebagai  contoh  kasus  yang  kemudian  ditarik  menjadi  objek  penelitian  adalah  tindak pidana  penghasutan  untuk  melakukan  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  Ananda  Harahap, koordinator  unjuk  rasa  warga  kota  Padang  pada  tanggal  25  September  2019.  Pada demonstrasi  yang  didasari  penolakan  revisi  undang-undang  KPK,  pembatalan  rancangan undang-undang KUHP, pembatalan rancangan undang-undang pertanahan 10 dan beberapa isu lainnya  yang  berjumlah  12  tuntutan. 11 Dalam  aksi  tersebut,  Ananda  Harahap  melakukan tindakan  verbal  penghasutan  kepada  massa  untuk  melakukan  tindakan  yang  melanggar undang-undang dengan mengatakan :
“Silahkan mana yang menonton silahkan keluar, mana yang ikut demo silahkan masuk didalam pagar. Kalau ada yang menonton silahkan keluar, kalau ada yang tidak ikut demo angkat keluar sama-sama. Kito buek kantua DPRD Sumatera barat ko Hancua, awak ganti kantua ko dengan nan baru kan ndak susah do mah. Kita membayar Pajak terbesar, kito buek kantua DPRD baru. Hajar… Hajar…”. 12
Atas  perkataan  dan  kalimat  yang  dilontarkan  oleh  Ananda  Harahap  pada  saat berlangsungnya  unjuk  rasa  didepan  kantor  DPRD  Provinsi  Sumatera  Barat  itu,  massa  yang berumlah lebih kurang 500 orang yang umumnya mahasiswa dari berbagai kampus menjadi brutal dan anarkis dengan melempari kaca-kaca yang ada dikantor DPRD Provinsi Sumatera Barat  dengan  batu.  Bukan  hanya  itu,  ujaran  Ananda  Harahap  juga  memicu  perusakan sejumlah  barang  kantor 13 dan  aksivandalisme. 14 Akibat  dari  perbuatan  massa  yang  anarkis tersebut,  semua  kaca  bagian  depan  kantor  DPRD  Provinsi  Sumatera  Barat  pecah.  Atas kejadian  tersebut  pelaku  dilaporkan  kepada  Kepolisian  Resor  Kota  Padang  dengan  dugaan melanggar  Pasal  160  KUHP.  Sedangkan  berdasarkan  kejadian  tersebut,  Ananda  harahap sejatinya juga dapat dikenai Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang mengatur :
(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
1. Mereka  yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan  dan  yang  turut  serta melakukan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan  kekuasaan  atau  martabat,  dengan  kekerasan,  ancaman  atau penyesatan  atau  dengan  memberi  kesempatan,  sarana  atau  keterangan,  sengaja menganjurkan orang lain melakukan perbuatan.
10 David Oliver Purba, Demo Mahasiswa di Sumbar Ricuh, Massa Bakar Kursi dan Buku, Ruangandi DPRD Sumbar  Hancur  Berantakan dalam      https://regional.kompas.com/read/2019/09  /25/16261911/demo- mahasiswa-di-sumbar-ricuh-massa-bakar-kursi-dan-buku-ruangan-di-dprd?page=all (terakhir kali dikunjungi 1 September 2021)
11 Budi Sunandar, Ribuan Mahasiswa di  Padang  Demo ke Kantor DPRD  Sumbar, Tolak RKUHP  dan Revisi UU  KPK dalam  https://sumbar.inews.id/berita/ribuan-mahasiswa-di-padang-demo-ke-kantor-dprd-sumbar- tolak-rkuhp-dan-revisi-uu-kpk (terakhir kali dikunjungi 1 September 2021)
12 David  Oliver  Purba, Demo  mahasiswa  di  gedung  dprd  sumbar  ricuh,  polisi  tembakan  gas  air mata https://regional.kompas.com/read/2022/04/11/175148678/demo-mahasiswa-di-gedung-dprd-sumbar- ricuh-polisi-tembakan-gas-air-mata
13 Administrator, Demo Mahasiswa Ricuh Ruangan DPRD Sumbar Hancur Berantakan, dalamhttps://www.goriau.com/berita/baca/demo-mahasiswa-di-sumbar-ricuh-ruangan-dprd-sumbar-hancur- berantakan.html (terakhir kali dikunjungi 1 September 2021)
14 Amirullah, Demo di Sumbar Ricuh, Ruang Sidang Paripurna DPRD Rusak, Mahasiswa: Ke Mana Mereka?, dalam https://aceh.tribunnews.com/2019/09/26/demo-di-sumbar-ricuh-ruang-sidang-paripurna-dprd-rusak- mahasiswa-ke-mana-mereka (terakhir kali dikunjungi 1 September 2021)
Dalam kasus unjuk rasa anarkis di DPRD Provinsi Sumatera Barat tersebut, ketentuan Pasal  55  ayat  (1)  KUHP  diatas  perlu  dipersempit  penerapannya.  Sebab  ketentuan  angka  2 pada Pasal 55 ayat (1) KUHP tidak menjangkau Ananda Harahap yang tidak memenuhi unsur “menyalahgunakan  kekuasaan”.  Sementara  itu,  ketentuan  ini  juga  tidak  dapat  menjangkau aktor  intelektual  yang  menginisiasi  unjuk  rasa.  Hal  ini  dikarenakan  semula  unjuk  rasa berlangsung  damai  dan  kondusif.  Sementara  itu  ujaran  Ananda  Harahap  yang  menyulut emosi massa dilakukan setelah segala tuntutan massa terpenuhi ketika DPRD Provinsi setuju untuk  menyampaikan  aspirasi  dengan  mengirimkan  pernyataan  resmi  kepada  pemerintah pusat  atas  tuntutan  massa.  Sehingga  dari  Pasal  55  ayat  (1)  KUHP,  ketentuan  yang  dapat digunakan adalah pada angka 1.
Kasus  ini  menjadi  bukti  bahwa  tindak  pidana  penghasutan  yang  dilakukan  pada  saat terjadinya  unjuk  rasa  berpeluang  besar  memicu  aksi  anarkis  dan  melanggar  norma-norma sosial  berikut  norma  pembatasan  hak  asasi  yang  diatur  pada  Pasal  28j  ayat  (2)  UUD  1945. Sehingga penghasutan itu bermuara pada tindakan anarkis yang dilakukan dengan perusakan barang. Perihal perusakan ini sendiri merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Buku Kedua KUHP tentang Kejahatan dari Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP.
Dalam  pasal-pasal  tersebut  diatur  berbagai  macam  tindak  pidana  yang  secara  umum digolongkan  sebagai  tindak  pidana  perusakan  barang.  Salah  satu  diantaranya,  yaitu  tindak pidana yang pertama ditelusuri jika terjadi tindakan menghancurkan atau merusakkan barang, yaitu  tindak  delik  yang  diatur  dalam  Pasal  406  ayat  (1)  KUHP  yang  dapat  disebut  tindak pidana  perusakan  barang  biasa  atau  tindak  pidana  perusakan  barang  dalam  bentuk  pokok yang berbunyi:
Barang  siapa  dengan  sengaja  dan  melawan  hukum  menghancurkan,  merusakkan, membikin tak dapat  dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian  milik  orang  lain,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  dua  tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Namun  demikian,  ternyata  tingkat  kepolisian  penyidikan  terbilang  sulit  untuk menerapkan  pasal  ini  sebagai  efek  dari  tindak  pidana  penghasutan.  Sedangkan  dalam penggunaan tindakan tegas pada penanganan aksi anarkis, kepolisian telah dipayungi dengan berbagai  peraturan  perundang-undangan  sehingga  konvensi  internasional  yang  memberikan dasar hukum untuk bertindak, diantaranya:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Protokol  VII  PBB  tanggal  27  Agustus  -  2  September  1990  di  HavanaCuba  tentang Prinsip-prinsip  Dasar  Penggunaan  Kekerasan  dan  Senjata  Api  oleh  Aparat  Penegakan Hukum.
4. Resolusi PBB 34/169 Tanggal 07 Desember 1969 tentang Ketentuan Berprilaku ( Code of Conduct ) untuk Pejabat Penegakan Hukum.
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pejabat Penegakan Hukum.
6. Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  09  tentang  Cara Penyelenggaraan  Pelayanan,  Pengamanan  dan  Penanganan  Perkara  Penyampaian Pendapat Dimuka Umum.
7. Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2009  tentang Implementasi  Prinsip  dan  Standar  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Penyelenggaraan  Tugas
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Sehingga dalam upaya mengatasi tindakan anarkis dalam penyelenggaraan unjuk rasa, setiap anggota kepolisian wajib menerapkan urutan tindakan mulai dari penggunaan kekuatan yang  paling  lunak  atau  pendekatan  persuatif  sebelum  melakukan  penindakan  refresif  atau penegakan  hukum  berdasarkan  prinsip  legalitas,  nesessitas,  proporsionalitas,  dan akuntabilitas. 15 Tahap  penggunaan  kekuatan  dalam  tindakan  kepolisian  dari  pendekatan persuasive  sampai  dengan  penindakan  represif  untuk  menghentikan  tindakan  tersebut  harus sesuai  dengan  tindakan  bahaya  ancaman  dari  pelaku  anarkis  termasuk  sampai  dengan penggunaan  senjata  api  bila  tindakan  sipelaku  secara  nyata  dapat  menyebabkan  luka  parah atau kematian anggota kepolisian atau anggota masyarakat. 16
Penggunaan  kekuatan  dengan  senjata  api, 17 dalam  tugas  polisi  merupakan  tindakan kepolisian  yang  wajib  diambil  berdasarkan  penilaian  sendiri,  dalam  menghadapi  gangguan nyata pelaku anarki, bila tindakan kepolisian lainnya sudah dilakukan sesuai dengan ancaman bahaya. Pelaksanaan tindakan kepolisian tersebut diatas harus memperhatikan prinsip- prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang meliputi asas legalitas, nesessitas dan proporsionalitas,  seperti  yang  dikatakan  DPM  Sitompul  bahwa  penggunaan  dengan  senjata api oleh anggota polisi harus lebih dahulu memperhatikan asas-asas berikut :
1. Asas legalitas.
2. Asas plichtmatigheid (asas kewajiban).
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas,  maka  beberapa  permasalahan  yang  akan penulis telaah lebih jauh pada penelitian ini, yaitu :
1. Bagaimana  tindak  pidana  penghasutan  dalam  aksi  unjuk  rasa  warga  kota  Padang  di Sumatera  Barat  pada  tanggal  25  September  2019  yang  berlangsung  anarkis  di  DPRD Sumatera Barat oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota  Padang  didalam  melakukan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  penghasutan  aksi unjuk rasa kota Padang dikantor DPRD Provinsi Sumatera Barat ?

## METODE PENELITIAN
Metode  merupakan  proses  yang  berkaitan  dengan  prinsip-prinsip  tentang  tata  cara memecahkan permasalahan, sementara penelitian berarti pemeriksaan secara tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Dari pengertian dasar itu dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  metode  penelitian  adalah  proses  yang  bersifat  prinsipal menyangkut tata cara untuk melakukan pemecahan masalah yang menjadi objek penelitian.
Penelitian  sendiri  dilaksanakan  guna  memperoleh  data  yang  telah  teruji  kebenaran ilmiahnya.  Untuk  mencapai  kebenaran  ilmiah  tersebut,  penelitian  ini  menggunakan pendekatan  secara  rasional  dan  empiris  melalui  observasi.  Hal  ini  bertujuan  untuk memberikan kerangka pemikiran logis atas suatu gejala yang memberi kerangka pembuktian
15 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 01/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki
16 Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Protap/01/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki
17 Markas  Besar  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia, Buku  Panduan  tentang  Hak  Asasi  Manusia  untuk Anggota Polri , Jakarta, 2006, hlm. 88
suatu  kebenaran. 18 Guna  memperoleh  hasil  terbaik  penelitian  ini  menggunakan  metode sebagai  berikut:

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  tesis  ini  adalah  yuridis  sosiologis.  Penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan aspek hukum berupa peraturan  perundang-undangan  yang  dikaitkan  dengan  kenyataan  lapangan,  dimana pendekatan ini dilakukan pada pokok masalah yang akan dibahas.
Pendekatan  itu  kemudian  dikaitkan  dengan  kenyataan  dilapangan  untuk  mengamati peraturan hukum positif terhadap dan praktiknya dilapangan. 19

## Sifat Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  yang  menggambarkan  kondisi  atau  keadaan  yang sedang  terjadi.  Tujuannya  agar  dapat  memberikan  data  seteliti  mungkin  mengenai permasalahan  atau  objek  yang  diteliti.  Hal  itu  ditujukan  untuk  memaksimalkan  pengamatan yang  bersifat  ideal  untuk  kemudian  dilakukan  analisa  berdasarkan  teori  hukum  dan perundang- undangan yang berlaku. 20

## Jenis Data
Data  yang digunakan  dalam  penelitian ini  terdiri dari  dua jenis,  yaitu  data  primer  dan data sekunder. Berikut pengertian dari jenis data tersebut :
a. Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  langsung  melalui  penelitian  lapangan.  Data primer  yang  dikumpulkan  adalah  data  yang  berkenaan  dengan  pemenuhan  unsur-unsur tindak pidana menghasut orang lain yang dilakukan dengan cara wawancara secara bebas dengan  pihak  yang  terkait  dengan  permasalahan  dalam  penelitian,  yaitu  Kepala  Satuan Reserse  Kriminal  (Kasatreskrim)  dan  Penyidik  Satuan  Reserse  Kriminal  Kepolisian Resor  Kota  Padang  yang  memeriksa  perkara  tindak  pidana  penghasutan  pada  Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Padang.
b. Data  sekunder  merupakan  data  yang  diperoleh  dari  studi  dokumen  berupa  bahan kepustakaan, yang terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu:
1) Bahan hukum primer, antara lain:
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  tentang  Peraturan  Hukum  Pidana (KUHP).
c) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
d) Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998  tentang  Kemerdekaan  Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum.
e) Undang-Undnag Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
f) Undnag-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.
g) Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2010  tentang  perubahan  atas  Peraturan
18 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 36
19 Amiruddin  dan  Zainal  Asikin ,  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 2006, hlm. 3
20 Zainudin Ali , Metode Penelitian Hukum, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 223
Pemerintah Nomor  27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
h) Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2010  tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Rresor dan Sektor.
i) Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2012  tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
j) Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor: Skep/1567/X/1998  tanggal  31  Oktober  1998  tentang  Buku  Petunjuk  Lapangan Pengamanan Penyampaian Pendapat Dimuka Umum.
k) Prosedur  Tetap  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  Pol: Protap/01/X/1998  tentang  Tindakan  Tegas  Kepolisian  Dalam  Penanganan Kerusuhan Massa.
2) Bahan  hukum  sekunder,  terdiri  dari  buku  teks,  jurnal,  literatur-  literatur,  hasil penelitian  dan  dokumen  kepustakaan  lainnya  yang  berhubungan  dengan permasalahan dalam penelitian.
3) Bahan hukum tersier, berupa :
a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
b) Kamus Bahasa Inggris-Indonesia.
c) Kamus Hukum.

## Pengolahan dan Analisis Data

## 1. Pengelolahan Data
Pengelolahan  data  merupakan  kegiatan  merapikan  hasil  pengumpulan  data  dilapangan sehingga  siapuntuk  dianalisis. 21 Data  yang  didapat  dan  diolah  melalui  proses  editing yaitu  meneliti  kembali  terhadap  catatan-catatan,  informasi  yang  dikumpulkan  oleh  para peneliti dan dapat meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisis. 22

## 2. Analisis Data
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  penelitian  dilanjutkan  dengan  melakukan  analisa terhadap  data  tersebut  menggunakan  metode  kualitatif,  yaitu  dengan  mengelompokkan data  sesuai  dengan  aspek  yang  diteliti  sehingga  diperoleh  jawaban  atas  masalah  yang dirumuskan. 23

## Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  yang  menjadi  objek  peneliti  Penulis  adalah  aksi  unjuk  rasa  anarki yang  terjadi  didepan  gedung  DPRD  Provinsi  Sumatera  Barat  pada  tahun  2019.  Hal  ini menjadi menarik bagi Penulis dikarenakan pada tahun 2019 tersebut ketika terjadinya unjuk rasa  mahasiswa  yang  berjumlah  ribuan.  Setelah  dilakukannya  penelitian,  kasus  ini  di limpahkan oleh Direktorat Samapta Polda Sumatera Barat dikarenakan kasus ini bukan tugas dari  Kepolisian  Resor  Kota  Padang  lagi,  Direktorat  Samapta  Polda  Sumatera  Barat diturunkan  anggota  guna  mengantisipasi  tindakan-tindakan  yang  agresif  dari  massa.  Selain itu, Direktorat Samapta Polda Sumatera Barat didalam mengantisipasi tindakan hal-hal yang tidak  diinginkan  dilengkapi  oleh  alat  kelengkapan  didalam  penanganan  aksi  unjuk  rasa anarki.
21 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek , PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 72
22 Amiruddin dan Zainal Asikin , Pengantar… Op.Cit, hlm. 72
23 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif , Alfabeta, Jakarta, 2008, hlm. 125

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyidikan  Tindak  Pidana  Penghasutan  Oleh  Penyidik  Satuan  Reserse  Kriminal Kepolisian  Resor  Kota  Padang  Setelah  dilimpahkan  ke  Penyidik  Direktorat  Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Barat
Penghasutan  sebagai  salah  satu  jenis  tindak  pidana  yang  diatur  didalam  KUHP merupakan  suatu  perbuatan  yang  penyerangannya  ditujukan  pada  ketertiban  umum  dan diaturnya  jenis  tindak  pidana  penghasutan  ini  bertujuan  untuk  melindungi  kepentingan hukum  atas  ketertiban  masyarakat,  sehingga  disebut  juga  dengan  kejahatan  terhadap ketertiban umum. 24 Penghasutan sendiri, didalam Buku ke II dan Buku ke V Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur didalam Pasal 160.
Didalam Pasal 160 KUHP, dinyatakan bahwa:
“Barang  siapa,  dimuka  umum  dengan  lisan  atau  dengan  tulisan  menghasut  supaya melakukan  sesuatu  perbuatan  yang  dapat  dihukum,  melawan  pada  kekuasaan  umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan perundang-undangan atau perintah  yang  sah  yang  diberikan  menurut  peraturan  perundang-undangan  dihukum penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500;”.
Pada pembahasan ini, tindakan penghasutan yang dilakukan oleh seseorang atau orang yang  memprovokasi  kerusuhan  akan  dikaji  didalam  sudut  pasal-  pasal  penghasutan,  yaitu Pasal  160  KUHP,  dan  juga  dari  sudut  aturan-aturan  penyertaan,  khususnya  tentang menganjurkan/membujuk ( uitlokken ). Esensi dari tindakan atau perbuatan menghasut sendiri didefenisikan  sebagai  upaya  untuk  menggerakkan  orang  lain  agar  melakukan  perbuatan tertentu yang dikehendaki oleh penghasut. Dengan demikian didalam delik penghasutan ada dua subjek delik, yaitu orang yang melakukan penghasutan dan orang yang dihasut.
Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 7/PUU-VII/2009 telah mengubah rumusan delik penghasutan dalam Pasal 160 KUHP dari delik formil menjadi delik materiil. Artinya,  pelaku  penghasutan  akan  dapat  dipidana  apabila  timbul  akibat  dari  apa  yang  Ia lakukan misalnya seperti kerusuhan atau perbuatan anarki lainnya yang dilarang oleh undang- undang.  Dengan  adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut,  jelas  terlihat  bahwa perbuatan penghasutan tidak dapat dipidana jika orang yang dihasut tersebut tidak melakukan perbuatan yang ada  hubungannya dengan hasutan tersebut.  Oleh karenanya hubungan sebab akibat tersebut harus dapat dibuktikan sehingga orang yang menghasut dapat dipidana.
Mengutip dari buku R.Soesilo tentang isi Pasal 160 KUHP, dikatakan bahwa: “Barang siapa dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik  ketentuan  undang-undang  maupun  perintah  jabatan  yang  diberikan  berdasarkan ketentuan  undang-undang  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  enam  tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
Pada  pasal  tersebut,  dapat  dilihat  terdapat  beberapa  unsur-unsur  obyektif  antara  lain barang  siapa,  dimuka  umum,  menghasut,  dengan  lisan  atau  tulisan,  serta  untuk  melakukan perbuatan  pidana  melakukan  kekerasan  terhadap  penguasa  umum  atau  tidak  menuruti  baik dari  ketentuan  undang-  undang  maupun  perintah  jabatan  yang  diberikan  berdasarkan ketentuan  undang-undang.  Pengertian  dari  cakupan  masing-masing  unsur  tersebut  adalah
24 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001, hlm. 4
sebagai berikut : a. Barang siapa
Kata  barang  siapa  menunjuk  pada  pelaku  (orang  perseorangan)  yang  melakukan tindak  pidana.  Kata  barang  siapa  disini  diartikan  sebagai  setiap  orang  (subyek  hukum) yang  didakwakan  melakukan  tindak  pidana  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karenanya, barang siapa dapat diartikan sebagai semua orang yang menjadi pelaku tindak pidana.
b. Di Muka umum
Di muka umum atau di depan umum tidaklah terbatas pada di tempat umum. Kata di depan umum lebih luas cakupannya dari pada kata di tempat umum. Hoge Raad di dalam putusannya tanggal  22  Mei 1939,  memberikan pertimbangan  tentang pengertian  di  muka umum sebagai berikut:
“di  depan  umum  tidak  berarti  bahwa  kata-kata  menghasut  itu  diucapkan  di  depan umum  melainkan  bahwa  kata-kata  itu  telah  diucapkan  di  dalam  keadaan  atau  cara yang demikian, sehingga dapat didengar oleh khalayak ramai. 25
Jadi di muka umum  atau di depan umum dalam pasal ini berarti  apa yang dikatakan oleh  si  pelaku  itu  didengar  oleh  khalayak  ramai.  Jadi  sekalipun  perbuatan  tersebut dilakukan  bukan  di  tempat  umum  tetapi  dapat  dilihat  dari  jalan  umum,  maka  telah memenuhi unsur syarat untuk dikatakan sebagai dilakukan di depan umum.
c. Menghasut
Mengenai pengertian menghasut ( opruein ) harus dapat dibedakan dari menggerakkan, menganjurkan,  atau  berusaha  menggerakkan.  Menghasut  didefenisikan  sebagai  membuat orang  berminat,  bernafsu  atau  turut  mendendam,  sehingga  ia  melakukan  apa  yang dihasutkan itu. Dalam hal ini tidak dipersoalkan apakah ada upaya dari sipenghasut. Bagi penulis,  delik  ini  dipandang  sudah  sempurna  apabila  seseorang  mengeluarkan  kata-  kata penghasutan  dimuka  umum.  Oleh  karenanya,  tidak  harus  sudah  terjadi  suatu  tindak pidana,  perbuatan  kekerasan  kepada  penguasa  umum,  tindakan  tidak  mematuhi  suatu peraturan perundang-undangan atau tindakan tidak mematuhi suatu peraturan.
d. Dengan lisan atau tulisan
Cara lisan dapat diartikan dengan menggunakan suara. Cara lisan ini mencakup dapat didengar  secara  langsung  oleh  orang-orang  ataupun  juga  melalui  suatu  siaran  radio  dan lain sebagainya. 26 Cara tulisan,  berarti dilakukan dengan menggunakan tulisan yang dapat dibaca sehingga tulisan itu dapat dibaca oleh beberapa orang. 27
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  terhadap  kasus  unjuk  rasa  warga kota  Padang  di  DPRD  Sumatera  Barat  pada  tanggal  25  September  2019,  kasus  ini dilimpahkan  oleh  Polresta  Padang  ke  Mapolda  Sumbar  dikarenakan  bukan  lagi  tugas  dari Polresta Padang. Polresta Padang mengirim berkas ke Mapolda Sumbar dan dapat diperoleh penjelasan  dari  hasil  wawancara  dengan  Briptu  Ahda  Gautama Putra, S.Psi selaku  penyidik pada  Direktorat  Reserse  Kriminal  Umum  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat  tanggal  02 Desember  2021  bahwa  didalam  melakukan  penyidikan,  menemukan  unsur-unsur  tindak pidana  dalam  menghasut orang lain  untuk  melakukan unjuk  rasa yang anarkis  dihubungkan
25 P.A.F Lamintang dan C.D. Samosir, Hukum Pidana Indonesia , Sinar Baru, Bandung 1983, hlm. 77
26 S.R Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya , Alumni AHM-PTHM, Jakarta 1983, hlm. 308
27 Ibid
dengan Pasal 160 KUHPidana, yaitu sebagai berikut: 28

## 1. Unsur Barang Siapa
Kata barang siapa menunjuk pada pelaku tindak pidana ini. Dengan mencantumkan kata  barang  siapa  berarti  semua  orang  dapat  menjadi  pelaku  dari  tindak  pidana  yang dipasalkan  sesuai  dengan  pasal  160  KUHPidana.  Konstruksi  yuridis  yang  mendudukkan unsur barang siapa dalam tindak pidana menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan dalam aksi unjuk rasa yang anarkis ini adalah berdasarkan petunjuk yang didapatkan dari whatshapp  group  untuk  demo  dengan  inisiatif  sendiri,  keterangan  tersangka,  maupun keterangan  saksi.  Berdasarkan  keterangan  saksi  yang  diperiksa,  jika  dikaitkan  dengan Pasal  160  KUHP,  maka  unsur  barang  siapa  telah  terpenuhi,  karena  sesuai  dengan keterangan  saksi.  Pada  keterangan  tersebut  diperoleh  bahwa  semua  saksi  menerangkan bahwa  Ananda  Harahap  merupakan  orang  yang  tampil  berorasi  pada  saat  demo  dikantor DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019.
2. Unsur di muka umum.
Di  muka  umum  atau  di  tempat  umum  tidaklah  terbatas  pada  ditempat  umum.  Kata dimuka  umum  lebih  luas  cakupannya  dari  pada  kata  di  tempat  umum.  Menurut  Hoge Raad,  dalam  putusannya  tanggal  2  Mei  1939  memberikan  pertimbangan  tentang pengertian penghasutan dimuka umum tidak berarti kata-kata tersebut diucapkan ditempat umum,  melainkan  bahwa  kata-kata  tersebut  telah  diucapkan  didalam  keadaan  atau  cara yang demikian, sehingga dapat didengar oleh khalayak ramai. 29
Jadi di depan umum atau dimuka umum dalam pasal ini berarti apa yang dikatakan oleh  sipelaku  dapat  didengar  oleh  khalayak  ramai.  Oleh  karenanya,  sekalipun  perbuatan tersebut  bukan  dilakukan  di  tempat  umum  tetapi  dapat  dilihat  oleh  orang  lain,  maka terpenuhilah syarat untuk dikatakan sebagai dilakukan di tempat umum. S.R. Sianturi juga mengatakan bahwa tindakan dimuka umum tersebut berarti harus ada beberapa orang yang mendengarkannya  apabila  hal  ini  dilakukan  di  jalan  umum  tetapi  tidak  ada  seorang  pun disitu atau tidak mendengarkannya, maka pasal tersebut tidak dapat diterapkan. 30 Berdasarkan hasil wawancara penulis oleh Briptu Ahda Gautama Putra S.Psi selaku  penyidik  Polda  Sumbar  terkait  dengan  tindak  pidana  penghasutan  yang  dilakukan oleh  Ananda  Harahap  dalam  aksi  unjuk  rasa  dikantor  DPRD  Provinsi  Sumatera  Barat pada tahun 2009, Ia memakai Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 31 Konstruksi  yuridis  untuk  mendudukan  unsur  dimuka  umum  dalam  tindak  pidana menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan ini adalah berdasarkan keterangan saksi, petunjuk  whatshapp  gorup,  maupun  keterangan  tersangka.  Berdasarkan  keterangan  saksi yang  diperiksa,  maka  unsur  dimuka  umum  telah  terpenuhi.  Hal  ini  dikarenakan  semua saksi mengatakan bahwa Ananda Harahap merupakan orang yang berorasi pada saat demo dikantor DPRD Provinsi Sumatera Barat.
3. Unsur dengan lisan atau tulisan
Unsur  dengan  lisan  atau  tulisan  disini  mencakup  hal  yang  dapat  didengar  secara
28 Hasil  Wawancara  Dengan  Briptu  Ahda  Gautama  Putra,S.Psi  selaku  Penyidik  Direktorat  Reserse  Kriminal Umum Polda Sumbar, tanggal 02 Desember 2021
29 PA.A.F Lamintang dan C.D. Samosir, Hukum Pidana Indonesia , Sinar Baru, Bandung 1983, hlm. 77
30 S.R Sianturi, Tindakan Pidana di KUHP berikut Uraiannya , Alumni AHM-PTHM, Jakarta 1983, hlm 308
31 Hasil  Wawancara  Dengan  Briptu  Ahda  Gautama  Putra,  S.Psi  selaku penyidik  Direktorat  Reserse  Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Barat, tanggal 02 Desember 2021.
langsung  oleh  orang-orang  dan  sebagainya.  Sedangkan  cara  tulisan  misalnya  dengan menulis tulisan dengan tujuan menghasut lalu dikirimkan kepada beberapa orang. 32
Konstruksi yuridis untuk mendudukkan unsur dengan lisan atau tulisan dalam tindak pidana  menghasut  orang  lain  untuk  melakukan  kejahatan  ini  adalah  berdasarkan keterangan saksi.  Berdasarkan  keterangan  saksi yang diperiksa,  maka  unsur  dengan lisan atau  tulisan  sudah  terpenuhi,  karena  semua  saksi  menerangkan  bahwa  mereka  adalah orang yang tampil berorasi pada saat demo dikantor DPRD Provinsi Sumatera Barat.
Pada  saat  dilakukannya  demo  dikantor  DPRD  Provinsi  Sumatera  Barat,  salah  satu saksi  memberikan  keterangan  pada  saat  dilakukannya  Penyelidikan  bahwa  Ananda Harahap melakukan tindakan verbal dengan mengatakan:
“Silahkan  mana  yang  menonton  silahkan  keluar,  mana  yang  ikut  demo  silahkan masuk  didalam  pagar,  kalau  ada  yang  menonton  silahkan  keluar,  kalau  ada  yang tidak ikut demo angkat keluar sama-sama. Kito buek kantua DPRD Sumatera Barat ko  hancua,  awak  ganti  kantua  ko  dengan  nan  baru  kan  ndak  susah  do  mah. Kita membayar pajak terbesar, kita buek kantua DPRD baru . Hajar..Hajar..”. 33
4. Unsur  menghasut  supaya  melakukan  perbuatan  yang  dapat  dihukum  Mengenai  apa  yang dimaksud dengan menghasut ini, diberikan penjelasan oleh S.R. Sianturi bahwa : “Menghasut  merupakan  perbuatan  yang  membuat  orang  berminat,  bernafsu,  atau turut mendendam, sehingga orang yang mendengar hasutan itu melakukan sesuatu perbuatan apa yang dihasutkan tersebut “.
Cara  menghasut  sendiri,  menurut  S.R.  Sianturi  tidak  perlu  harus  bersemangat maupun  berapi-api.  Cukup  jika  umum  dapat  mendengarkannya. 34 Ia  menambahkan didalam tulisannya bahwa : 35
- Cara  menghasut  tersebut  tidak  harus  memenuhi  cara-cara  yang  disebutkan  di  dalam Pasal 55 KUHP tentang menganjurkan/membujuk/menggerakkan ( uitlokken ).
- Perbuatanyang dihasut tidak perlu telah dilakukan oleh orang-orang yang dihasut.
- Cara menghasut tidak perlu memakai perkataan yang bersifat membakar kemauan. Konstruksi  yuridis  untuk  mendudukan  unsur  menghasut  supaya  melakukan perbuatan  yang  dapat  dihukum  dalam  tindak  pidana  menghasut  orang  lain  untuk melakukan  kejahatan  ini  adalah  berdasarkan  keterangan  saksi,  petunjuk,  dan  keterangan tersangka.  Berdasarkan  keterangan  saksi  yang  diperiksa,  maka  unsur  menghasut  supaya melakukan  perbuatan  yang  dapat  dihukum  telah  terpenuhi  karena  semua  saksi menerangkan  bahwa  Ananda  Harahap  adalah  sebagai  koordinator  aksi  unjuk  rasa  warga kota  padang  pada  tanggal  25  September  2019.  Ananda  Harahap  pada  saat  berorasi mengatakan kepada massa dengan kata-kata sebagai berikut :
“ Silahkan  mana  yang  menonton  silahkan  keluar,mana  yang  ikut  demo  silahkan masuk didalam pagar. Kalau ada yang menonton silahkan keluar. Kalau ada yang tidak  ikut  demo  angkat  keluar  sama-sama.  Kito  buek  kantua  DPRD  Sumatera Barat ko hancua, awak ganti kantua ko dengan nan baru kan ndak susah do mah. Kita membayar pajak terbesar, kito buat kantua DPRD baru. Hajar......Hajar ”.
32 Ibid.
33 David  Oliver  Purba, Demo  mahasiswa  di  gedung  dprd  sumbar  ricuh,  polisi  tembakan  gas  air  mata https://regional.kompas.com/read/2022/04/11/175148678/demo-mahasiswa-di-gedung-dprd-sumbar-ricuh- polisi-tembakan-gas-air-mata
34 Ibid
35 Lamintang dan Samosir, Op.Cit , hlm. 77
Sehingga akibat yang muncul pada saat Ananda Haharap melakukan tindakan verbal tersebut situasi menjadi chaos tidak terkendali yang memicu para demostran lainnya untuk melakukan suatu perusakan sejumlah barang dikantor DPRD Provinsi Sumatera Barat.
5. Unsur melawan kekuasaan umum dengan kekerasan
Konstruksi  yuridis  untuk  mendudukkan  unsur  melawan  kekuasaan  umum  dengan kekerasan  dalam  tindak  pidana  menghasut  orang  lain  untuk  melakukan  kejahatan  ini adalah  berdasarkan  keterangan  saksi,  petunjuk,  dan  keterangan  tersangka.  Berdasarkan keterangan saksi yang diperiksa, maka unsur melawan kekuasaan umum dengan kekerasan telah  terpenuhi.  Hal  ini  dikarenakan  semua  saksi  menerangkan  bahwa  Ananda  Harahap saat  tampil  berorasi  diKantor  DPRD  Sumatera  Barat  mengeluarkan  kata-kata  menghasut orang  lain  untuk  melakukan  sesuatu.  Adapun  kata-kata  yang  diucapkan  oleh  Ananda Harahap adalah sebagai berikut :
“ Kito  buek  kantua  DPRD  Sumatera  Barat  ko  hancua,  awak  ganti  kantua  ko dengan  nan  baru  kan  ndak  susah  do  mah.  Kita  membayar  pajak  terbesar,  kito buat kantua DPRD baru. Hajar......Hajar ”.
6. Unsur supaya jangan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang sah.
Konstruksi  yuridis  untuk  mendudukkan  unsur  supaya  jangan  mau  tunduk  kepada peraturan perundang-undangan yang sah dalam tindak pidana menghasut orang lain untuk melakukan  kejahatan  ini  adalah  berdasarkan  keterangan  saksi,  petunjuk,  dan  keterangan tersangka.  Berdasarkan  keterangan  saksi  yang  diperiksa,  maka  unsur  supaya  jangan  mau tunduk  kepada  peraturan  perundang-undangan  yang  sah  telah  terpenuhi,  karena  semua saksi menerangkan bahwa setelah Ananda harahap menyampaikan orasi tersebut, barulah massa  terhasut  emosinya  dan  melempari  kaca-kaca  yang  ada  dikantor  DPRD  Provinsi Sumatera  Barat  dengan  Batu.  Akibat  dari  aksi  tersebut,  mengakibatkan  perusakan sejumlah  barang  kantor  yang  dapat  dilihat  dari  semua  kaca  bagian  depan  kantor  DPRD Provinsi Sumatera Barat pecah.
Dari  beberapa  uraian  yang  penulis  jabarkan  diatas,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa perbuatan  yang  dilakukan  oleh  Ananda  Harahap  dapat  dikaitkan  dengan  Pasal  160  KUHP yang merupakan delik materiil. Dimana dalam delik materiil ini memiliki hubungan yang erat antara hubungan sebab akibat atau ajaran kausalitas dalam pebuatan pidana. Ajaran kausalitas sendiri menunjukkan kepada perbuatan mana yang sebenarnya yang harus dianggap sebagai penyebab dari timbulnya akibat.
Namun,  pada  hakekatnya  sebagaimana  yang  diindikasikan  diatas,  penyidikan  dapat dihentikan secara formal maupun informal. Penghentian penyidikan secara formal dilakukan dengan  terbitnya  SP3  sesuai  dengan  yang  dibuat  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan beleidsregel yang ada. Sedangkan penghentian penyidikan secara informal dilakukan dengan tidak ada penerbitan surat secara khusus sehingga kasus akan didiamkan (atau sering disebut juga ice  box ). 36 Surat  (keputusan  tertulis)  juga  dianggap  tidak  perlu  bilamana  penghentian penyidikan  terjadi  karena  para  pihak  telah  melakukan  perdamaian  (dan  dilanjutkan  dengan pencabutan laporan untuk tindak pidana aduan. 37
36 Yoserwan, Pelaksanaan Penghentian Penyidikan Perkara Pidana Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana Di Wilayah Hukum Polresta Padang , Lembaga Penelitian Universitas Andalas, 1998.
37 Hasil  wawancara  oleh  Briptu  Ahda  Gautama  Putera  S.Psi,  selaku  penyidik  Satuan  Reserse  Kriminal Kepolisian Daerah Sumatera Barat, tanggal 02 Desember 2021.
Kendala  Yang  Dihadapi  Penyidik  Satuan  Reserse  Kriminal  Kepolisian  Resor  Kota Padang  Setelah  dilimpahkan  ke  Penyidik  Direktorat  Reserse  Kriminal  Umum Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat  Dalam  Pemenuhan  Unsur  Tindak  Pidana Menghasut  Orang  Lain  Pada  Aksi  Unjuk  Rasa  Dikantor  DPRD  Provinsi  Sumatera Barat
Salah  satu  fungsi  kepolisian  yang  sangat  penting  saat  ini  ialah  fungsi  penegakkan hukumnya.  Hal  ini  dikarenakan  pihak  kepolisian  merupakan  bagian  atau  sub  sistem  dari Sistem  Peradilan  Pidana  (SPP)  didalam  melakukan  fungsi  penegakkan  hukum. 38 Menurut Satjipto  Rahardjo,  polisi  merupakan  alat  negara  yang  bertugas  memelihara  keamanan  dan ketertiban  masyarakat,  memberikan  pengayoman,  dan  memberikan  perlindungan  kepada masyarakat. 39 Selanjutnya  Satjipto  Rahardjo  yang  mengutip  pada  pendapat  Bitner menyebutkan  apabila  hukum  bertujuan  untuk  menciptakan  ketertiban  didalam  masyarakat, diantaranya  melawan  kejahatan  yang  akhirnya  akan  menentukan  secara  konkret  apa  yang disebut sebagai penegakan ketertiban. 40
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam  Pasal  1  ayat  (1)  menjelaskan  bahwa  Kepolisian  merupakan  segala  hal-ihwal  yang berkaitan  dengan  fungsi  dan  lembaga  polisi  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan. Istilah kepolisian didalam undang-undang tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan juga lembaga polisi.
Didalam  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara Republik Indonesia juga menjelaskan bahwa fungsi dari kepolisian adalah sebagai salah satu fungsi  pemerintahan  negara  dibidang  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat, penegakan  hukum,  pelindung,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat.  sedangkan lembaga kepolisian merupakan organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:
1. Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  merupakan  alat  negara  yang  berperan  didalam memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum,  serta memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana yang dimaksud didalam ayat (1).
Dalam  Undang-Undang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Pasal  13,  Kepolisian
Negara Republik Indonesia memiliki tugas pokok, antara lain :
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
b. Menegakkan hukum.
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Mengamati  tugas  yuridis  kepolisian  yang  demikian  luas,  jelas  merupakan  beban  yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa didalam menjalankan tugasnya tersebut harus selalu
38 Yoserwan, Penanganan  Tindak  Pidana  Anak  oleh  Kepolisian  Melalui  Diversi  Sebagai  Perlindungan  Hak Anak , Journal Nagari Law Review Vol. 2, 2 April 2019
39 Stajipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis , Genta Publishing, Yogyakarta 2009, hlm. 111
40 Ibid ,hlm. 117
menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat  dan hukum negara,  khususnya dalam melaksanakan kewenangannya dibidang penyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma- norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan, dan kesusilaan. Beban tugas yang demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi. 41
Didalam  Pasal  1  KUHAP,  penyidik  diartikan  sebagai  pejabat  polisi  Negara  Republik Indonesia  atau  pejabat  pegawai  negeri  sipil  tertentu  yang  diberikan  wewenang  khusus  oleh undang-undang  untuk  melakukan  penyidikan. 42 Didalam  Undang-Undang  Kepolisian Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  1997  Pasal  12  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  Penyidik dapat digolongkan menjadi dua, antara lain:
1. Penyidik Kepolisian Negara Indonesia
2. Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  dan  Penyidik  Pembantu  yang  juga  merupakan pejabat kepolisian.
Dari kedua hal penggolongan penyidik tersebut diatas dapat diartikan bahwa Penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud adalah pejabat kepolisian negara yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  dikemukakan  bahwa  yang  dimaksud dengan  penyidikan  adalah  serangkaian  tindakan  penyidik  yang  diatur  oleh  undang-undang untuk  mencari  dan  mengumpulkan  bukti-  bukti  dalam  tindak  pidana.  Oleh  karenanya perbuatan  penyidikan  atau  pengusutan  merupakan  usaha  atau  tindakan  guna  mencari  dan menemukan  kebenaran-kebenaran  apakah  yang  telah  terjadi  didalam  sesuatu  tindak  pidana, siapa saja yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu,  serta  siapakah  yang terlibat  dalam  perbuatan  itu,  dan  suatu  penyidikan  atau  pengusutan  diakhiri  dengan  suatu kesimpulan bahwa atas perkara tersebut akan dilakukan penuntutan atau tidak. 43
Briptu  Ahda  Gautama  Putera,  S.Psi  selaku  Penyidik  sebelum  melakukan  penyidikan wajib  terlebih  dahulu  mengirikan  Surat  Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan  (SPDP) kepada jaksa dalam  lingkup wilayah hukumnya, tujuan penyampaian SPDP tersebut kepada kejaksaan adalah sebagai sarana fungsi pengawasan horizontal. Penyidikan merupakan suatu tugas dan wewenang penyidik didalam mengumpulkan alat bukti dan barang bukti. 44
Pada pembahasan ini, tindakan penghasutan yang dilakukan oleh seseorang atau orang yang  memprovokasi  kerusuhan  akan  dikaji  didalam  sudut  pasal-pasal  penghasutan,  yaitu Pasal  160  KUHP  dan  juga  dari  sudut  aturan-aturan  penyertaan,  khususnya  tentang menganjurkan/membujuk  ( uitlokken ).Didalam  pelaksanaan  pengamanan  aksi  demonstrasi yang terjadi diwilayah hukum Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar pihak yang bertanggungjawab  terhadap  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  menghadapi  kendala dilapangan.  Terkadang,  tidak  jarang  pula  bentrokan  terjadi  antara  massa  pendemo  dengan aparat  yang  bertugas  dilapangan.  Adapun  faktor-faktor  yang  menjadi  penghambat  yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam menangani unjuk rasa anarkis yang juga termasuk ke dalam kendala  dalam pemenuhan unsur-unsur pasal yang disangkalkan.
41 Banda Nabawi, Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung 1998, hlm. 4
42 Darwan Prints, Hukum Acara Pidana, Djambatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
43 Kuantik Shaleh, Tindak Pidana , Penerbit Ghalia Indah, Jakarta 1975, hlm. 27
44 Hasil Wawancara dengan Briptu Ahda Gautama Putera, S.Psi selaku Penyidik  Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar tanggal 02 Desember 2021
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  berkaitan  dengan  kendala-kendala yang dihadapi oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar pada aksi unjuk rasa di depan DPRD Provinsi Sumatera Barat diperoleh penjelasan sebagai berikut : 45
a. Tindak pidana penghasutan merupakan delik materiil
Sebagai delik materiil, maka pelaku penghasutan baru bisa dipidana bila berdampak pada tindak pidana lain seperti kerusuhan atau perbuatan anarkis lainnya. Artinya, pelaku penghasutan baru bisa dipidana bila berdampak pada tindak pidana lain, seperti kerusuhan atau perbuatan anarki lainnya.
Dengan diubahnya tindak pidana penghasutan menjadi delik materiil, tentunya pihak kepolisian  maupun  kejaksaan  harus  bekerja  lebih  keras  untuk  menjerat  pelaku  tindak pidana  penghasutan.  Sehingga  mengakibatkan  proses  penyelidikan  akan  menjadi  lebih rumit.  Karena  penyidik  dituntut  untuk  mendudukkan  terlebih  dahulu  unsur-unsur  yang terdapat  didalam  Pasal  160  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan mengaitkannya  dengan  akibat  hukum  apa  yang  ditimbulkan  didalam  aksi  unjuk  rasa tersebut.
Kepolisian  maupun  kejaksaan  juga  sangat  diharuskan  untuk  membuktikan  adanya kaitan antara penghasutan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penghasutan dengan kerusuhan yang ditimbulkan pada saat terjadinya demonstrasi yang terjadi didepan kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019.
b. Tindak  pidana  penghasutan  dalam  Pasal  160  KUHP  sebagai  konstitusional  bersyarat ( conditionaly constitutional ).
Pasal  160  KUHP  merupakan conditionaly  constitutional dalam  arti  konstitusional sepanjang  ditafsirkan  dengan  delik  materiil.  Tetapi,  sebelumnya  tindak  pidana penghasutan  termasuk  kedalam  delik  formil.  Artinya  perbuatan  penghasutan  itu  bisa langsung  dipidana  tanpa  melihat  ada  tidaknya  dampak  dari  penghasutan  tersebut. Perubahan  rumusan  ini  juga  menjadi  kendala  bagi  penyidik  didalam  pemenuhan  unsur tindak pidana penghasutan.
c. Adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  7/PUU-VII/2009  tentang  Pengujian terhadap Pasal 160 KUHP.
Penghasutan  merupakan  suatu  perbuatan  yang  telah  diatur  didalam  Kitab  Undang-
Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang  mana  Kitab  Undang-  Undang  Hukum  Pidana merupakan saduran dari Wetboek Van Strafrecht Nederland sehingga masih terdapat pasal- pasal yang bersifat kolonial dimana salah satunya adalah Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai penghasutan.
Berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  terhadap  Pasal  160  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersifat konstitusional sepanjang ditafsirkan sebagai delik  materiil  mengakibatkan  pembuktiannya  harus  memuat  unsur  dimana  sipenghasut harus terhubung dengan terhasut. Hal ini mengakibatkan para penegak hukum harus lebih bekerja  keras  didalam  melakukan  pembuktian  dimana  perbuatan  terhasut  merupakan akibat dari hasutan sipenghasut. Serta perubahan Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP)  dengan  berubahnya  sifat  delik  formil  menjadi  delik  materiil  maka otomatis  akan  merubah  juga  Pasal  161,  162,  dan  163  Kitab  Undang-Undang  Hukum
45 Hasil Wawancara dengan Briptu Ahda Gautama Putera, S.Psi  selaku Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar tanggal 02 Desember 2021
Pidana menjadi delik materiil.
Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ada keraguan bagi penyidik dalam  pemenuhan  unsur-unsur  Pasal  160  KUHP.  Hal  ini  dikarenakan  belum  adanya pedoman  dan  petunjuk  dari  Kapolri  tentang  penanganan  dan  penyidikan  terhadap  tindak pidana penghasutan.
d. Pasal  160  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  merupakan  pasal  yang  melanggar  Hak Asasi Manusia
Penyidik selalu dihadapkan pada posisi yang dilematis ketika melakukan penyidikan terhadap  tindak pidana penghasutan. Karena  disatu sisi tugas  kepolisian sebagai  penegak hukum  harus  melakukan  penyidikan  sebagai  bagian  dari  penegakan  hukum,  tetapi  disisi lain  masyarakat  menganggap  bahwa  penyidikan  tersebut  adalah  bentuk  pengekangan terhadap kebebasan seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dan melanggar Hak Asasi Manusia  (HAM).  Penyebabnya  adalah  Pasal  160  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP) merupakan warisan pemerintah  kolonial Belanda yang tidak sejalan lagi dengan semangat reformasi.
Apalagi yang kita ketahui bahwa didalam Pasal 28E ayat (3)  Undang-Undang Dasar (UUD)  1945  telah  menjamin  seorang  warga  negara  yang  ingin  menyampaikan  hak pendapatnya terhadap pemerintah. Didalam pasal tersebut dikatakan bahwa :
“Dimana  setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  berserikat,  berkumpul,  dan mengeluarkan  pendapat,  jadi  dapat  dengan  mudah  ditafsirkan  oleh  pemerintah bahwa  sedang  menghasut  untuk  melawan  pemerintah  sebagai  akibat  tidak  jelasnya rumusan dalam Pasal 160 KUHP yang dimaksud sebagai penghasut”.
Selain  kendala-kendala  tersebut  yang  telah  Penulis  jabarkan  diatas,  salah  satu persoalan yang dihadapi oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar adalah  mengenai  pihak  yang  ikut  terlibat  didalam  suatu  aksi  unjuk  rasa  tersebut. Mengingat  terdapat  pula  sebagian  pihak  yang  dikategorikan  sebagai  anak  yang  menjadi bahagian didalam berbagai perbuatan yang melanggar hukum atau yang berkaitan dengan tindak pidana didalam aksi unjuk rasa tersebut.
Didalam kedudukan inilah, pihak kepolisian selaku penyidik dan penyelidik didalam melaksanakan  tugas  dan  kewenangannya  harus  bisa  membedakan  antara  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  dan  anak  yang  merupakan  korban  dari  tindak  pidana  sehingga diharuskan  mengupayakan  penyelesaian  perkara  tanpa  harus  melalui  sistem  peradilan pidana.  Dalam  penyelesaian  perkara  dimana  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  atau anak  yang  merupakan  korban  dari  tindak  pidana  pada  aksi  unjuk  rasa  tersebut  harus menyelesaikannya  melalui  beberapa  pendekatan.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang dikemukakan oleh Yoserwan didalam artikel Nagari Law Journal yang menyatakan bahwa didalam  tahapan  penyidikan,  penyidik  wajib  mengupayakan  penyelesaian  perkara  tanpa harus  melalui  sistem  peradilan  pidana  seperti  melalui  penerapan  diskresi  kepolisian, melalui  keadilan  restoratif,  maupun  mediasi  penal  yang  pada  dasarnya  hal  tersebut merupakan  cara  penyelesaian  diluar  sistem  peradilan  pidana  sehingga  dapat  memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum maupun yang menjadi korban dari tindak pidana.
Selanjutnya,  terdapat  beberapa  peluang  sehingga  penyidikan  tersebut  dapat  dihentikan oleh penyidik, antara lain :
a. Terdapat  kemungkinan  tidak  cukup  bukti  untuk  menuntut  seorang  tersangka  untuk membuktikan  kesalahannya  dihadapan  persidangan  nantinya.  Didalam  Pasal  183  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  menegaskan  pinsip  batas  minimal  pembuktian adalah sekurang- kurangnya dua alat bukti. Selanjutnya didalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  alat  bukti  yang  sah  adalah  keterangan  saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta ketarangan terdakwa.
b. Jika  dari  hasil  penyidikan,  penyidik  berpendapat  bahwa  apa  yang  disangkakan  terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pidana seperti yang diatur didalam Kitab Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  atau  aturan  pidana  lainnya  (delik-delik  diluar  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) penyidik berwenang untuk menghentikan  penyidikan.
c. Pada  prakteknya,  alasan  tidak  cukup  bukti  maupun  bukan  perkara  pidana  sewaktu-waktu dapat  dibuka  kembali  apabila  muncul  atau  ditemukannya  bukti  baru  yang  mengindikasi sebaliknya.  Selain  itu,  kerap  juga  terdengar  istilah  dipolitisasi.  Dalam  hal  ini,  tindakan penegakan  hukum  pidana  termasuk  yang  dilakukan  oleh  kepolisian  dianggap  sekedar dilakukan  untuk  kepentingan  jangka  pendek,  yaitu  untuk  memajukan  kepentingan  politik dari sekelompok orang.
d. Putusan  untuk  menghentikan  atau  meneruskan  penyidikan  dipengaruhi  juga  oleh mekanisme  dan  prosedur  panjang  yang  mengikat  penyidik.  dalam  hal  ini  yang  berlaku adalah  aturan-aturan  internal  yang  dibuat  oleh  kepolisian  untuk  mengelola  dan mengendalikan  kewenangan  yang  diberikan  pada  penyelidik.  Prosedur  dan  mekanisme aturan  internal  ini  dapat  ditemukan  dalam  wujud  Peraturan  Kepala  Badan  Reserse Kriminal  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Standar Operasional  Prosedur  Pengorganisasian  Penyidikan  Tindak  Pidana  (Perkabareskrim  No. 2/2014).
Hal  ini  sesuai  dengan  yang  diasumsikan  oleh  Anne  Safrina, 46 dalam  Jurnal  Mimbar Hukum Volume 29, Nomor 1, Februari 2017.

## KESIMPULAN
1. Unsur tindak pidana menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan oleh Penyidik di Direktorat  Reserse  Kriminal  Umum  Polda  Sumbar  dilakukan  dengan  cara  penyidik merekonstruksikan  kembali  peristiwa  yang  terjadi  sehingga  gambaran  peristiwa  pidana, penyidik  melakukan  serangkaian  pemeriksaan  terhadap  saksi-saksi  sehingga  diperoleh fakta  bahwa  tersangka  mengeluarkan  kata-kata  dimuka  umum  yang  dapat  menghasut orang  lain  untuk  melakukan  perbuatan  yang  melanggar  peraturan.  Penyidik menyimpulkan  bahwa  akibat  dari  perkataan  tersangka  mengakibatkan  terprovokasinya massa melakukan pengrusakan dan penyidik meminta keterangan ahli bahwa untuk dapat mengkategorikan  bahwa  kata-kata  yang  diucapkan  tersangka  dapat  dikualifikasikan sebagai  perbuatan  menghasut,  serta  meminta  keterangan  ahli  pidana  bahwa  perbuatan tersangka sangat nyata-nyata atau senyatanya harus diminta pertanggungjawaban pidana. Menghasut  merupkan  upaya  untuk  membuat  orang  berminat,  bernafsu,  atau  turut mendendam.  Dalam  menghasut  tidak  dipersoalkan  apakah  digunakan  upaya  atau  cara seperti  halnya  pada  penganjuran/pembujukan  dalam  Pasal  55  KUHPidana.  Ketentuan mengenai penganjuran/pembujukan ( Uitlokken ) memiliki segi kelebihan dan kekurangan. 2. Kendala  yang  dihadapi  penyidik  Ditreskrimum  Polda  Sumbar  dalam  pemenuhan  unsur
46 Anne Safrina, dkk, Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 29, No. 1, Tahun 2017.
tindak  pidana  menghasut  orang  lain  pada  aksi  unjuk  rasa  yang  anarkis  adalah  tindak pidana  penghasutan  merupakan  delik  materiil.  Tindak  pidana  penghasutan  dalam  Pasal 160  KUHP  sebagai  konstitusional  bersyarat  ( conditionally  constitutional ),  adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 tentang Pengujian terhadap Pasal 160 KUHP sebagai pasal yang melanggar Hak Asasi Manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Aceh.TribunNews.  Amirullah, Demo  di  Sumbar  Ricuh,  Ruang  Sidang  Paripurna  DPRD
Rusak, Mahasiswa: Ke Mana Mereka?, dalam https://aceh.tribunnews.com/2019/09/26/demo-di-sumbar-ricuh-ruang-sidang- paripurna-dprd-rusak-mahasiswa-ke-mana-mereka (terakhir kali dikunjungi 1 September 2021)
Ali, Zainudin, (2011). Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
Anne Safrina, W.M. Herry Susilowati, dan Maria Ulfah. (2017). Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana, Jurnal Mimbar Hukum, 29(1).
Amirudin  dan  Zaenal  Asikin,  (2006). Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Bacharuddin Jusuf Habibie, (2006). Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi, Jakarta: THC Mandiri. Banda  Nabawi,  (1998) Beberapa  Aspek  Kebijaksanaan  Penegakan  dan  Pengembangan Hukum Pidana , Bandung: Citra Aditya Bakti. Chazawi, Adami, (2001). Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Darwan Prints, Hukum Acara Pidana, Djambatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum.
Effendi,  Syafnil  (2011).  “Konstitusionalisme  dan  Konstitusi  Ditinjau  dari    Perspektif Sejarah”, Humanus . 5(1). Gafar  Janedjri  M,  (2012). Demokrasi  Konstitusional  :  Praktik  Ketatanegaraan  Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 , Jakarta: Konstitusi Press. GoRiau.com. Administrator, Demo Mahasiswa Ricuh Ruangan DPRD Sumbar Hancur Berantakan, dalam https://www.goriau.com/berita/baca/demo-mahasiswa-di-sumbar- ricuh-ruangan-dprd- sumbar-hancur-berantakan.html (terakhir kali dikunjungi 1 September 2021)
Ismansyah & Henni Muchtar, (2010). Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia: Reformasi dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum, Jurnal Demokrasi 1(1).
Kuantik Shaleh, (1975). Tindak Pidana , Jakarta: Ghalia Indah.
Kompas.com.  David  Oliver Purba, Demo  Mahasiswa di  Sumbar  Ricuh, Massa  Bakar  Kursi dan Buku, Ruangandi DPRD Sumbar Hancur Berantakan dalam https://regional.kompas.com/read/2019/09/25/16261911/demo-mahasiswa-di-sumbar- ricuh-massa-bakar-kursi-dan-buku-ruangan-di-dprd?page=all (terakhir  kali  dikunjungi 1 September 2021)
Kompas.com.  Demo  Mahasiswa  di  Gedung  DPRD  Sumbar  Ricuh,  Polisis  Tembakkan  Gas Air  Mata. https://regional.kompas.com/read/2022/04/11/175148678/demo-mahasiswa- di-gedung-dprd-sumbar-ricuh-polisi-tembakan-gas-air-mata
Lamintang  PA.A.F  dan  C.D.  Samosir,  (1983) Hukum  Pidana  Indonesia ,  Bandung:  Sinar Baru.
Lamintang  P.A.F,  (1986) Delik-Delik  Khusus  Kejahatan-Kejahatan  Terhadap  Kepentingan Hukum Negara, Bandung: Sinar Baru.
Lamintang  P.A.F.,  (1997). Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia ,  Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti.
Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia,  (2004) Cetak  Biru  Membangun  Mahkamah Konstitusi  (Sebagai  Institusi  Peradilan  Konstitusi  Yang  Modern  dan  Terpercaya , Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
Markas  Besar  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia,  (2006). Buku  Panduan  tentang  Hak Asasi Manusia untuk Anggota Polri , Jakarta.
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2009  Tentang Implementasi  Prinsip  dan  Standar  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Penyelenggaraan  Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 01/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki.
Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Protap/01/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki
Saputra  Bayu,  Eka,  (2013).  Provokator  Kerusuhan  Dari  Sudut  Pandang  Penghasutan  dan Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lex Crime 2(4).
Soesilo,  R.,  (1991). Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP) Serta  Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia. Sianturi,  S.R.  (1983). Tindak  Pidana  di  KUHP  Berikut  Uraiannya ,  Jakarta:  Alumni  AHM- PTHM.
Sugiyono, (2008). Metode Kualitatif dan Kuantitatif , Jakarta: Alfabeta. SumbariNews.id.  Budi  Sunandar, Ribuan  Mahasiswa  di  Padang  Demo  ke  Kantor  DPRD Sumbar,
Tolak RKUHP dan Revisi UU KPK dalam https://sumbar.inews.id/berita/ribuan-mahasiswa-di-padang-demo-ke-kantor-dprd- sumbar-tolak-rkuhp-dan-revisi-uu-kpk (terakhir kali dikunjungi 1 September 2021)
Soemitro, Ronny Hanitijo, (1990). Metode Penelitian Hukum  dan Jurimetri , Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Stajipto Rahardjo, (2009). Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis , Yogyakarta: Genta Publishing.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Waluyo Bambang, (2008). Penelitian Hukum Dalam Praktek , Jakarta: Sinar Grafika. Wawancara Dengan Briptu Ahda Gautama Putra,S.Psi selaku Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar, tanggal 02 Desember 2021
Yoserwan, Pelaksanaan Penghentian Penyidikan Perkara Pidana Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana Di Wilayah Hukum Polresta Padang , Lembaga Penelitian Universitas Andalas, 1998.
Yoserwan,  (2019).  Penanganan  Tindak  Pidana  Anak  Oleh  Kepolisian  Melalui  Diversi Sebagai Perlindungan Hak Anak, Nagari Law Review, 2(2).
Yuliandri,  (2011). Asas-Asas  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  Yang  Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan , Jakarta: Rajawali Pers.