## REKONSTRUKSI PERAN ORMAS DALAM MENCIPTAKAN KEAMANAN UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI DKI JAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2013 TENTANG ORMAS
Oleh : Megawati Barthos *)

## Abstrak
Keberadaan  Ormas  di  Negara  kesatuan  Republik  Indonesia  diatur  dalam  Undang-undang  No.  17 Tahun 2013 Tentang ORMAS. Secara mengejutkan, pemerintah pada 20 April 2012 mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran ORMAS di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Undang-undang Ormas tahun 2013 dimaksudkan  untuk  mengontrol  ketat  ORMAS,  termasuk  membubarkannya  jika  dianggap bertentangan  dengan  kemauan  pemerintah  dan  Negara.  Dalam  penelitian  ini,  penulis  melakukan kajian  penelitian  secara  menyeluruh,  terutama  dari  sudut  pandang  hukum.  Penelitian  yang  penulis lakukan termasuk dalam penelitian hukum normatif dan empiris yaitu penelitian yang dilakukan tidak hanya  menganalisis  dan  mengkaji  dari  bahan  hukum  kepustakaan,  tetapi  penulis  juga  melakukan penelitian  langsung  ke  lapangan  untuk  mengetahui  kondisi  hukum  yang  ada  di  masyarakat  dalam hubungannya dengan fungsi ormas Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan, pertama , Social  legal  research, yaitu:  perpaduan  antara legal  research dengan social  science research . Penelitian legal research adalah meneliti struktur dan upaya hukum, termasuk fasilitas dan pandangan masyarakat terhadap hokum, kedua, Legal social research, yang mengacu kepada fungsi ormas  dalam  menciptakan  keamanan  dan  kenyamanan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa keberadaan  ORMAS  yang  ada  dan  tersebar  di  DKI  Jakarta  tentunya  dipandang  sebagai  bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan menunjukkan semangat mempersatukan kelompok-kelompok masyarakat  dalam  keterikatannya  dengan  politik  hukum  yang  dibangun  guna  pembelajaran  dan kesadaran hukum masyarakat ibu kota.Disisi lain, kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh anggota ormas  untuk  mendukung  dan  mewujudkan  pemerintahan    yang  bersih  di  provinsi  DKI  Jakarta merupakan  aktifitas  yang  dinilai  keliru  atau  bahkan  salah  oleh  beberapa  tokoh  dan  masyarakat. Dengan  lemahnya  sistem  yang  dibangun  dalam  menjalankan  ORMAS,  maka  hal  tersebut  sangat mudah  untuk  dipengaruhi  oleh  beberapa  pihak  terkait  dengan  politik  hukum  yang  berjalan  di Indonesia.

## Kata Kunci: Peran ORMAS Mewujudkan Tujuan Pembangunan

## Abstract
The presence of ORMAS in the State Unitary Republic of Indonesia stipulated in Law No. 17 Year 2013 about the Social Organization. Surprisingly, the government on April 20, 2012 issued  Minister of Home Affairs Regulation No. 33 Year 2012 on Guidelines for Registration of Social Organizations in the Ministry of Home Affairs and Local Government. Organizations Act of 2013 was intended to strictly control community organizations, including dissolve it if it is considered contrary to the will of the government and the State. In This study, the researcher conducted a thorough research studies, especially from a legal standpoint. Research by the author included in the normative legal research and empirical research conducted not only analyze and study of
*) Dekan Fakultas Hukum Universitas Borobudur Jakarta
Rekonstruksi Peran Ormas Dalam Menciptakan Keamanan ...
material legal literature, but I also conduct research directly to the field to determine the condition of existing laws in the community in conjunction with the functions of organizations of DKI Jakarta Province.  This  study  used  two  approaches,  first,  Socio  legal  research,  namely  the  combination  of legal research with social science research legal research. The research is researching the structure and legal efforts, including public's view of the law and, secondly, Legal social research, which refers to organizations function in creating security and comfort. The results showed that the presence of community organizations that exist and spread in Jakarta must be viewed as a form of community service by showing the spirit of community groups to unite in a political attachment to the law that was built for learning and public awareness. In the other hand, lack of awareness owned by members of the organization to support and realize a clean government in the province of Jakarta is an activity considered erroneous or even one of the few leaders and the public. With the weakness in the system is built to run social organization, then it is very easy to be influenced by some political parties to run in Indonesian law.

## Key Word: Role ORMAS Achieve Development Goals

## A. Latar Belakang Masalah
Sejak digulirkannya reformasi di Indone- sia pada tahun 1998, Ormas berkembang secara signifikan.  Keberadaan  Ormas  sebagai  mitra pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah  sesuai amanah Undang-undang Nomor 17  Tahun 2013 Tentang ORMAS. Idealnya Organisasi Masyarakat merupakan mitra strategis yang ha- rus  diberdayakan  untuk  mengawal  dan  beker- jasama  dengan  Pemerintah  termasuk  mitra  Pe- merintah Daerah DKI Jakarta dalam melakukan pembangunan  di  Jakarta.  Hingga  tahun  2014, jumlah  1469  Ormas  yang  terdaftar  di  Badan Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Provinsi  DKI  Ja- karta. Hal tersebut terindikasi bahwa keberada- an  Ormas  sangat  diperlukan  sekaligus  bagian dari  kesadaran  masyarakat  guna  berpatisipasi terhadap pembangunan disegala bidang, terma- suk pembangunan hukum, serta penegakan hu- kum  agar  hukum  dapat  berfungsi,  menjaga  ke- tertiban  guna  terciptanya  kemanan  masyarakat di  wilayah  hukum  DKI  Jakarta.  Maraknya  de- monstrasi yang berlansung serta diikuti dengan cara-cara  anarkis  pada  lima  tahun  belakangan ini,  membuat  pemerintah  daerah  berupaya  un- tuk  menggandeng  dan  bersinergi  agar  ormas lebih  meningkatkan  kualitas  kesertaannya  da- lam terlaksananya pembangunan di DKI Jakar- ta.
Pembangunan  Nasional  yang  sedang  ber- langsung  dan  perlunya  suatu  kesinambungan yang  terus  menerus  adalah  untuk  mewujudkan cita-cita bangsa. Oleh karena itu diperlukan
sumber  daya  manusia  yang  berkemampuan  dan berkualitas serta memiliki tingkat kesadaran hu- kum  dan  ketaatan  yang  tinggi  terhadap  peratu- ran  perundang-undangan,  sebagai  wujud  daya dukung terhadap menyelenggarakan pembangu- nan  sehingga  tujuan  cita  negara  mewujudkan masyarakat adil dan makmur dapat tercapai.
Konstitusi  negara  yakni  melalui  penjela- san  Undang-undang  Dasar  1945,  menyebutkan "Indonesia  ialah  negara  yang  berdasarkan  atas hukum (rechtsstaat) tidak  berdasarkan  atas  ke- kuasaan  belaka (machtsstaat). Artinya  segala kegiatan  yang  berlangsung  di  Indonesia  berda- sarkan atas hukum. Berbagai problematika yang terjadi di tengah masyarakat dan dalam kehidu- pan  bernegara  seperti  Indonesia,  ini  sudah  se- mestinya dikaitkan dengan eksistensi hukum.
Keberadaan ORMAS untuk hadir mengisi pembangunan  di  Indonesia,  pada  dasarnya  me- rupakan  mitra  pemerintah  untuk  mengisi  pem- bangunan  guna mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat  Indonesia.  Ormas  adalah  organisasi yang  didirikan  dan  dibentuk  masyarakat  secara sukarela  berdasarkan  kesamaan  aspirasi,  kehen- dak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tuju- an untuk berpartisipasi dalam pembangunan de- mi  tercapainya  tujuan  Negara  Kesatuan  Repub- lik Indonesia yang didasari pancasila.
Elemen-elemen  di  masyarakat  makin  ba- nyak  yang  menggunakan  modus  kampanye  isu (pembentukan opini) publik hingga rekayasa dan pengguliran  aksi-aksi  massa  guna  pencapai-  an aspirasi atau kepentingannya, baik  berdimen-
Rekonstruksi Peran Ormas Dalam Menciptakan Keamanan ...
si  sosial,  ekonomi  maupun  politik,  meskipun acapkali  berujung  pada  terjadinya  tindak  keke- rasan  maupun  bentrok  massa.  Warga  masyara- kat  rentan  terseret  dalam  pusaran  pertarungan antar  pihak-pihak  dengan  dinamika  perubahan dan  pragmatisme  kepentingan  sesat,  sehingga memunculkan  ketegangan  bahkan  konflik  yang berkepanjangan antar warga masyarakat sehing- ga  menimbulkan  kondisi  terganggunya  keama- nan dan ketertiban masyarakat. Pada aspek yang lain, keamanan, ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban  masyarakat  merupakan  suatu  kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya  proses  pembangunan  nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional. Kare- nanya  kondisi  tersebut  harus  tetap  terjaga  dan menjadi  tanggung  jawab  bersama  antara  peme- rintah dan masyarakat. Tak terkecuali diwilayah hukum Pemprov.DKI Jakarta  yang memerlukan kemitraan  strategis  dengan  Ormas  guna  menja- ga  ketertiban  dan  keamanan,  serta  meningkat- nya  kesadaran  maupun  kualitas  masyarakat  ter- hadap  hukum  sekaligus  meningkatkan  kualitas kontrol  terhadap  penegakan  hukum,  sehingga pada  gilirannya  tujuan  pembangunan,  khusus- nya di DKI Jakarta dapat tercapai sesuai tujuan- nya.
Setiap pelaksanaan tugas untuk mencipta- kan  ketertiban  dan  keamanan  dalam  pelaksana- an pembangunan, perlu dilakukan dengan kema- uan politik yang kuat oleh pemegang kekuasaan melalui perangkat hukum. Dengan demikian Or- mas  dalam  partisipasinya  tidak  menyimpang, sekaligus guna memberikan jawaban bahwa hu- kum memiliki kepentingan atas hak dan kewaji- ban  masyarakat  hukum  termasuk  kepentingan negara.
Bahwa  untuk  lebih  meningkatkan  peran ormas untuk turut mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional maupun ditingkat daerah.Adanya hubungan yang cukup signifikan antara ormas dengan pemerintah dalam memba- ngun struktur sosial, budaya dan hubungan antar masyarakat  dalam  suatu  wilayah.  Peran  serta masyarakat  dalam  membangun  tata  kehidupan yang  demokratis  sudah  semakin  terbuka  lebar, dengan adanya kesempatan yang luas untuk me- nyampaikan  pendapat,  kebebasan  membentuk kelompok  masyarakat  yang  peduli  terhadap  ke- langsungan kehidupan berbangsa dan bernegara
serta pembentukan masyarakat sipil  yang mem- punyai  peran  yang  lebih  luas  dalam  penyeleng- garaan pemerintah, pembangunan dan kemasya- rakatan.
Ormas sebagai lembaga yang bersentu- han langsung  dengan  realita  masyarakat  di  le-  vel grass  root ,  dituntut  harus  mampu  melakukan pembacaan,  memberikan  pernahaman  serta  me- lakukan  pendampingan  dari  perilaku  dan  anca- man  yang  akan  menghegemoni  masyarakatnya, baik  secara  fisik  maupun  pernikiran.  Sebab  se- bagai sebuah lembaga yang berada di tengah-te- ngah antara penguasa (dalarn hal ini pemerintah dan lembaga public service lainnya) di satu sisi dan  rakyat  (masyarakat  ataupun  anggotanya)  di sisi lain, Ormas harus mampu menjadi lidah pe- nyambung  antara  dua  sisi  yang  sangat  rentan terjadi  konflik  kepentingan.  Sebagai  lembaga yang berada di tengah-tengah (penyeimbang da- ri  tindakan  penguasa  yang  lebih  superior  di  ha- dapan rakyat).
Organisasi  Kemasyarakat  yang  ada  di  In- donesia, khususnya  yang ada di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ketika organisasi tersebut men- jalankan  fungsinya,  termasuk  ketika  ORMAS diberi  dan  memerankan  sebagai  partisan  dalam pembangunan.
Karena  itu,  penulis  melakukan  penelitian berjudul;  Re-konstruksi  Peran  ORMAS  Dalam Menciptakan  Keamanan  Untuk  Mewujudkan Tujuan  Pemba-ngunan  Di  Provinsi  DKI  Jakarta berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang  ORMAS  sehingga  pembangunan  di Provinsi  DKI  Jakarta  dapat  berlangsung  sesuai dengan  harapan  masyarakat  dan  Pemerintah Daerah.

## B. Perumusan Masalah
1. Bagaimana  politik  hukum  terhadap  OR- MAS di Jakarta?
2. Bagaimana  peran  ormas  dalam  mencip- takan  keamanan  dan  pembangunan  hu- kum di Jakarta berdasarkan Undang-Un- dang  Nomor  17  Tahun  2013  tentang ORMAS?
3. Bagaimana peran pemerintah daerah da- lam  memperkuat  Peran  ORMAS  Dalam Menciptakan  Keamanan  Untuk  Mewu- judkan Tujuan Pembangunan Di Provin- si DKI Jakarta?
Rekonstruksi Peran Ormas Dalam Menciptakan Keamanan ...

## C. Tujuan Penelitian
Untuk  mengkaji  politik  hukum  terhadap ORMAS  di  Jakarta;  menelaah  peran  ormas  da- lam menciptakan keamanan di Jakarta berdasar- kan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013. Serta  mengkaji  peran  pemerintah  daerah  dalam memperkuat  Peran  ORMAS  Dalam  Mencipta- kan  Keamanan  Untuk  Mewujudkan  Tujuan Pembangunan Di Provinsi DKI Jakarta.

## D. Manfaat Penelitian
Manfaat  teoritis  untuk  memberikan  gam- baran  yang  jelas  tentang  Ormas  dalam  mencip- takan  keamanan  dan  kenyamanan  di  Provinsi DKI  Jakarta  dan  Manfaat  praktisnya  memberi- kan  pengetahuan  kepada  masyarakat  Indonesia khususnya masyarakat Jakarta mengenai ormas.

## E. Metodologi Penelitian

## 1. Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan social-legal research yaitu perpaduan antara le- gal  research dengan social  science  research, penelitian sosio-legal adalah  meneliti  struktur dan udaya hukum, termasuk fasilitas dan panda- ngan  masyarakat  terhadap  hukum.  masalah efektivitas  aturan  hukum,  kepatuhan  terhadap aturan-aturan hukum, peranan lembaga atau ins- tansi  hukum  dalam  penegakan  hukum,  imple- mentasi  aturan  hukum,  pengaruh  aturan  hukum terhadap  masalah  sosial  tertentu  atau  sebalik- nya,  pengaruh  masalah  sosial  tertentu  terhadap aturan hukum. Pendekatan legal social research mengacu pada Rekonstruksi Peran ORMAS Da- lam  Menciptakan  Keamanan  Untuk  Mewujud- kan  Tujuan  Pembangunan  Di  Provinsi  DKI  Ja- karta  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  17  Ta- hun 2013 Tentang ORMAS.

## 2. Spesifikasi Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis yaitu  bertujuan  untuk  memperoleh  suatu  uraian atau  gambaran  umum  yang  menyeluruh  serta menguraikan  keadaan  yang  sebenarnya  ataupun fakta  dari  objek  penelitian  yakni  terkait  Rekon- struksi  Peran  Ormas  dalam  menciptakan  Kea- manan dan Kenyamanan di Provinsi DKI Jakar- ta Berdasarkan Undang-undang No. 17 tahun

## 2013 Tentang ORMAS.

## 3. Sumber Data
Penelitian ini menggunakan sumber data :
a. Data  primer,  yaitu  data  yang  diperoleh langsung peneliti melalui wawancara de- ngan  narasumber,  yang  berpedoman  pa- da pertanyaan langsung yang telah diper- siapkan.  Narasumber  ditentukan  terlebih dahulu  secara  purposive  sampling  den- gan  mengikuti  prinsip snowball .  Nara- sumber  adalah  subyek  yang  dipilih  de- ngan keyakinan dapat merepresentasikan berbagai  ide  yang  mendalam  mengenai obyek penelitian.
b. Data  sekunder,  yaitu  data  yang  berasal dari  lilteratur  berupa  buku-buku,  lapo- ran,  dokumen-dokumen,  hasil  penelitian peneliti  lain,  serta  sumber  lain  termasuk studi media  yang memiliki relevansi de- ngan permasalahan penelitian.
4. Teknik Pengumpulan Data
a. Pengamatan ( observation )
Data  yang  diperoleh  dianalisis  secara kualitatif dengan penguraian secara deskrip- tif.  Penelitian  ini  tidak  hanya  mengungkap- kan dan menggambarkan data, melainkan di- ungkapkan realitas yang ada tentang Rekon- struksi Peran Ormas dalam menciptakan Ke- amanan  dan  Kenyamanan  di  Provinsi  DKI Jakarta  Berdasarkan  Undang-undang  No  17 tahun  2013  Tentang  Organisasi  Kemasyara- katan (ORMAS).
Sebagai kegiatan terakhir peneliti, yai- tu  melakukan  verifikasi  data  untuk  dapat melakukan  penyimpulan  melalui  suatu  pe- nuturan  deskriptif  tentan  apa  yang  berhasil dimengerti dari masalah penelitian.
b. Wawancara ( interview )
Wawancara  merupakan  cara  untuk memperoleh  data  pendukung  guna  meleng- kapi  informasi  yang  diperlukan  di  dalam menjawab  permasalahan  penelitian  dengan mengadakan  tanya  jawab  (wawancara)  ter- hadap  berbagai  pihak,  diantaranya  Badan Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Provinsi  DKI Jakarta.
Rekonstruksi Peran Ormas Dalam Menciptakan Keamanan ... Megawati Barthos
c. Studi  kepustakaan Studi  kepustakaan  dilakukan  oleh  pe- nulis  untuk  menemukan  konsep-kosnep, teori-teori  hukum,  pendapat-pendapat  yang berhubungan  erat  dengan  pokok  permasala- han.  Data  kepustakaan  ini  berupa  peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sar- jana dan sumber lainnya.

## 5. Teknik Analisis Data
Pada  intinya,  analisa  data  sekunder  dan data primer sebagaimana dalam penelitian  yang sifatnya  deskriptif  analisis  dengan  pendekatan yuridis sosiologis, maka analisis data dalam pe- nelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu ana- lisis data non deskriptif atau data textular. Jenis data  yang  digunakan  dalam  studi  baik  data  pri- mer maupun data sekunder umumnya berbentuk deskripsi  yang  terdiri  dari  teks  atau  tulisan,  ka- ta-kata  serta  gambar  bukannya  angka-angka. Kalaupun ditemui data berupa angka, fungsinya lebih bersifat sebagai penunjang. Data yang dia- nalisis untuk nantinya dirangkai sebagai naskah penulisan  disertasi  melalui  literatur  yang  berisi pendapat-pendapat  serta  pemikiran-pemikiran para  ahli,  peraturan  perundang-undangan  serta dokumen  yang  berhubungan  dengan  obyek  pe- nelitian.

## F. Kajian teori

## 1. Teori Negara Hukum
Konsep  “negara  hukum”  yang  seringkali diterjemahkan  sebagai “the  rule  of  law”, “Rechtsstaat”, “etat de droit”, atau “estado de derecho” merupakan  suatu  konsep  yang  diper- debatkan  atau  dipermasalahkan (disputed  or contested  concept) .  Konsep  ini  mempunyai  arti berbeda bagi setiap orang dan seringkali diguna- kan  untuk  kepentingan  politik  yang  berbeda. Hampir setiap pemerintahan, baik pemerintahan otoriter,  sosialis  maupun  demokratis,  menggu- nakan prinsip ini. Konsep modern the rule of law dalam  tradisi Anglo  Saxon dikemukakan  oleh A.v.  Dicey  pada  tahun  1885.  Menurut  Di-  cey terdapat tiga hal penting dalam konsep ter- sebut, yaitu:
We mean, in the first place , that no man is punishable or can be lawfully made to suffer in body or goods except for a distinct breach of
low  established  in  the  ordinary  legal  manner before the ordinary Courts of the land.
We mean in the second place . . . not only that with us no man is above the law, but (what is a different thing) that here every man, what- ever be  his  rank  or  condition,  is  subject to the ordinary  law  of  the  realm  and  amenable to the jurisdiction of the ordinary tribunals ... Thirdly , the constitution is pervaded by the rule  of  law  on  the  ground  that  the  general principles of the constitution (as for example the right to personal  liberty,  or  the  right  of  public meeting) are with us the result of judicial deci- sions determining the rights of private persons in particular cases brought before the Courts . Tiga  aspek  tersebut,  yang  meliputi  supre- masi  hukum,  persamaan  di  muka  hukum  dan pengadilan dikenal secara umum sebagai dasar- dasar pemahaman formal negara hukum.
Indonesia sebagai Negara Hukum menurut UUD 1945 Perubahan. Sebelum perubahan UUD 1945,  konsep  negara  hukum  terdapat  da-  lam Penjelasan UUD 1945. Dalam Perubahan Ketiga UUD  1945,  didalamnya  terdapat  keten-  tuan Pasal 1 ayat (3), bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
Bagir  Manan  berpendapat:  UUD  1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 - seperti dimuat Pasal 33 dan Pasal 34 - melukis- kan dengan tegas asas negara hukum kesejahte- raan. Dengan demikian, ada sumber asas negara hukum kesejahteraan dalam UUD 1945, yaitu:
Pertama ;  ajaran  demokrasi  yaitu  demok- rasi sosial atau disebut juga demokrasi ekonomi. Dari  segi  demokrasi,  asas  negara  kesejahteraan menjelma dalam bentuk:
a. penguasaan  oleh  negara  atau  rakyat  atas segala  sesuatu  yang  menyangkut  kepen- tingan rakyat banyak.
b. sistem  pengelolaan  usaha  melalui  kope- rasi.
Koperasi  adalah  pranata  demokrasi  di  bi- dang ekonomi.
Kedua ;  ajaran  negara  hukum  kesejahte- raan (soeiaal rechtsstaat).
Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Pasal 1  ayat (1) menyebutkan; “ Negara Indonesia negara hukum ”. Makna negara hukum disini adalah ne- gara  yang menegakan  supermasi  hukum  untuk
Rekonstruksi Peran Ormas Dalam Menciptakan Keamanan ...
menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawab- kan. Arti  lain  negara  hukum  ini  adalah  negara  yang berdiri di atas hukum yang menjamin ke- adilan kepada warga negaranya.
Secara  umum  dalam  setiap  negara  yang menganut  paham  negara  hukum  memiliki  prin- sip-prinsip  dasar,  yaitu  supermasi  hukum (sup- remacy of law) atau pemerintah berdasarkan hu- kum , kesetaraan  di  hadapan  hukum (equality before  the  law), dan  penegakan  hukum  dengan cara  tidak  bertentangan  dengan  hukum (due process of law).
Salah  satu  prinsip  dasar  penting  dalam negara  hukum  yakni  prinsip  supremasi  hukum. Menurut  Dicey  makna  dari  supremasi  hukum adalah sebagai berikut :
“La ley est la plus haute inheritance, que le roi had; car par la ley in meme et toutes ses sujets sont rules; et si la ley ne fuit,  nut roi  et  nui  inheritance  sera ”  (Terjema- hannya;  hukum  menduduki  tempat  ter- tinggi,  lebih  tinggi  dari  kedudukan  raja, terhadapnya raja dan pemerintahnya harus tunduk,  dan  tanpa  hukum  maka  tidak  ada raja  dan  tidak  ada  pula  kenyataan  hukum ini).
Sejak kelahirannya konsep rule of law atau negara hukum dimaksudkan sebagai usaha untuk membatasi  kekuasaan  penguasa  negara  agar tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas rakyatnya atau abuse of power, abus de droit .
Intinya, konsep negara hukum merupakan pembatasan  kekuasaan  negara.  Karena  itu  kon- sep rule of law mempunyai esensi dasar, dianta- ranya adalah:
a. Negara memiliki hukum yang adil
b. Berlakunya prinsip distribusi kekuasaan
c. Semua orang, termasuk penguasa negara harus tunduk kepada hukum
d. Semua orang mendapat perlakuan yang sama dalam hukum
e. Perlindungan hukum terhadap hak-hak rakyat.
Beberapa  konsekuensi  dari  penerapan konsep  hukum  tersebut,  menurut  Albert  Venn Dicey mengandung 3 (tiga) prinsip yang berlaku bagi suatu negara hukum, yaitu; prinsip sup-
remacy  of  law, prinsip equality  before  the  law , prinsip the  constitution  based  on  individual rights .
Pengertian  negara  hukum  dapat  dipahami dalam Ensiklopedia  Indonesia ,  yang  menyebut- kan  bahwa  negara  hukum  (bahasa  Belanda; rechtsstaat ), bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umum- nya berdasarkan hukum yang terdapat pada rak- yat.  Negara  hukum  menjaga  ketertiban  hukum supaya  jangan  terganggu  dan  agar  semuanya berjalan menurut hukum.
Rumusan  negara  hukum  tersebut,  dijabar- kan  oleh  R.  Supomo  dengan  memberikan  pe- ngertian  bahwa  Indonesia  dibentuk  sebagai  ne- gara  hukum  artinya  negara  akan  tunduk  pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan ne- gara. Ini berarti bahwa negara hukum menjamin adanya  tertib  hukum  dalam  masyarakat,  yang artinya memberi perlindungan hukum pada ma- syarakat.

## 2. Teori Hukum Pembangunan
Beberapa  argumentasi  krusial  Teori  Hu- kum  Pembangunan  banyak  mengundang  atensi. Pertama,  Teori  Hukum  Pembangunan  sampai saat  ini  adalah  teori  hukum  yang  eksis  di  Indo- nesia  karena  diciptakan  oleh  orang  Indonesia dengan  melihat  dimensi  dan  kultur  masyarakat Indonesia, lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia yang pluralistik.
Kedua,  secara  dimensional  maka  Teori Hukum Pembangunan memakai kerangka acuan pada pandangan hidup ( way of live ) masyarakat serta  bangsa  Indonesia  berdasarkan  asas  Pan- casila yang bersifat kekeluargaan maka terhadap norma,  asas,  lembaga  dan  kaidah  yang  terdapat dalam  Teori  Hukum  Pembangunan  tersebut  re- latif  sudah  merupakan  dimensi  yang  meliputi structure  (struktur),  culture  (kultur)  dan  subs- tance  (substansi)  sebagaimana  dikatakan  oleh Lawrence W. Friedman.
Ketiga,  Teori  Hukum  Pembangunan  me- nentukan pengertian struktur adalah, “ The struc- ture of a system is its skeleton framework; it is the permanent  shape,  the  institutional  body  of  the system,  the  though  rigid  nones  that  keep  the process  flowing  within  bounds ..”,  kemudian substansi dirumuskan sebagai, “ The substance is
Rekonstruksi Peran Ormas Dalam Menciptakan Keamanan ...
Megawati Barthos
composed  of  substantive  rules dua  dasar  fungsi hukum  sebagai  “sarana  pembaharuan  masyara- kat” and rules about how institutions should be- have ,”  dan  budaya  hukum  dirumuskan  sebagai, “ The  legal  culture,  system  their  beliefs,  values, ideas and expectation. Legal culture refers, then, to  those  ports  of  general  culture  customs, opinions  ways  of  doing  and  thinking  that  bend social forces toward from the law and in parti- cular ways.” ( law as a tool social engeneering ) dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlu- kan  bagi  bangsa  Indonesia  sebagai  negara  yang sedang berkembang.
Oleh karena itu maka Teori Hukum Pem- bangunan  dari  Mochtar  Kusumaatmadja,  mem- peragakan  pola  kerja  sama  dengan  melibatkan keseluruhan stakeholders yang ada dalam komu- nitas sosial tersebut. Dalam proses tersebut ma- ka Mochtar Kusumaatmadja menambahkan ada- nya  tujuan  pragmatis  (demi  pembangunan). Mochtar  Kusumaatmadja  secara  cemerlang  me- ngubah  pengertian  hukum  sebagai  alat  ( tool) menjadi hukum sebagai  sarana ( instrument ) un- tuk membangunan masyarakat. Pokok-pokok pi- kiran  yang  melandasi  konsep  tersebut  adalah bahwa  ketertiban  dan  keteraturan  dalam  usaha pembangunan  dan  pembaharuan  memang  dii- nginkan,  bahkan  mutlak  perlu,  dan  bahwa  hu- kum dalam arti norma diharapkan dapat menga- rahkan  kegiatan  manusia  kearah  yang  dikehen- daki oleh pembangunan dan pembaharuan itu.
Mochtar  Kusumaatmadja  mengatakan, bahwa: Hukum merupakan suatu alat untuk me- melihara  ketertiban  dalam  masyarakat.  Mengi- ngat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya ada- lah konservatif artinya, hukum bersifat memeli- hara dan mempertahankan yang telah tercapai.
Fungsi  demikian  diperlukan  dalam  setiap masyarakat,  termasuk  masyarakat  yang  sedang membangun,  karena  di  sini  pun  ada  hasil-hasil yang  harus  dipelihara,  dilindungi  dan  diaman- kan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang mem- bangun,  yang  dalam  difinisi  kita  berarti  masya- rakat  yang  sedang  berubah  cepat,  hukum  tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja.
Dalam  perkembangan  berikutnya,  konsep hukum  pembangunan  ini  akhirnya  diberi  nama oleh  para  murid-muridnya  dengan  "Teori  Hu- kum  Pembangunan"  atau  lebih  dikenal  dengan Madzhab UNPAD.
Ada  2  (dua)  aspek  yang  melatarbelakangi kemunculan teori hukum ini, yaitu: Pertama,  ada asumsi  bahwa  hukum  tidak  dapat  berperan bahkan  menghambat  perubahan  masyarakat. Kedua, dalam kenyataan di masyarakat  Indone- sia  telah  terjadi  perubahan  alam  pemikiran  ma- syarakat ke arah hukum modern.
Aksentuasi  tolok  ukur  konteks  menunjuk- kan  ada  2  (dua)  dimensi  sebagai  inti  Teori  Hu- kum Pembangunan yang diciptakan oleh Moch- tar Kusumaatmadja, yaitu :
a. Ketertiban  atau  keteraturan  dalam  rang- ka  pembaharuan  atau  pembangunan  me- rupakan  sesuatu  yang  diinginkan,  bah- kan dipandang mutlak adanya;
b. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat  pengatur  atau  sarana  pembangunan dalam  arti  penyalur  arah  kegiatan  ma- nusia  yang  dikehendaki  ke  arah  pemba- haruan.

## 3. Politik Hukum
Ada sejumlah ahli pernah mengemukakan definisi tentang politik hukum, diantaranya: Me- nurut Satjipto Rahardjo, politik hukum diartikan seagai aktivitas memilih dan cara yang  hen-  dak dipakai untuk  mencapai suatu tujuan so- sial dan hukum tertentu dalam masyarakat .
Padmo  Wahjono  mengatakan  bahwa  poli- tik  hukum  adalah  kebijakan  dasar  yang  menen- tukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan  dibentuk.  Dari  berbagai  pendapat  tentang definisi  politik  hukum,  dapat  disimpulkan  bah- wa politik hukum merupakan kebijakan yang di- tetapkan  oleh  lembaga  negara  yang  berwenang untuk mengarahkan peraturan perundangan yang akan dibangun yang diarahkan guna men- capai tujuan bangsa dan Negara.
Menurut Satjipto Rahardjo, politik hukum diartikan seagai aktivitas memilih dan cara yang hendak  dipakai  untuk  mencapai  suatu  tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat . Politik  hukum  negara  Indonesia  dilandas- kan pada Pancasila dan UUD 1945, karena me- rupakan  dasar  pembentukan  negara  Indonesia. Begitupun  juga  merupakan  dasar  penerapan, serta  pelaksanaan  politik  hukum  itu  sendiri. Peranan  politik  hukum  dalam  penyelenggaraan negara sangat diperlukan karena dalam menata
Rekonstruksi Peran Ormas Dalam Menciptakan Keamanan ...
sebuah  negara  yang  demokrasi  mestinya  mem- punyai berbagai tujuan tertentu.

## 4. Teori Penegakan Hukum
Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk  mewujudkan  ide-ide  keadilan,  kepastian hukum  dan  kemanfaatan  sosial  menjadi  kenya- taan.  Jadi  penegakan  hukum  pada  hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.
Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hu- kum  adalah:  “suatu  usaha  untuk  mewujudkan ide-ide dan konsep menjadi kenyataan. Penega- kan  hukum  adalah  suatu  proses  untuk  mewu- judkan keinginan-keinginan hukum menjadi ke- nyataan.  Yang  disebut  keinginan-keinginan  hu- kum  di  sini  adalah  pikiran-pikiran  pembuat  un- dang-undang yang dirumuskan dalam peraturan- peraturan hukum itu.”
Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu  melibatkan  semua  subjek  hukum  dalam  se- tiap  hubungan  hukum.  Siapa  saja  yang  menja- lankan  aturan  normatif  atau  melakukan  sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasar- kan  diri  pada  norma  aturan  hukum  yang  berla- ku,  berarti  dia  menjalankan  atau  menegakkan aturan hukum.
Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan  hukum  itu  hanya  diartikan  sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin  dan  memastikan  bahwa  suatu  aturan hukum  berjalan  sebagaimana  seharusnya.  Da- lam  memastikan  tegaknya  hukum  itu,  apabila diperlukan,  aparatur  penegak  hukum  itu  diper- kenankan untuk menggunakan daya paksa.
Karena  itu,  penerjemahan  perkataan „law enforcement‟ ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan „ penegakan hukum‟ da- lam  arti  luas  dan  dapat  pula  digunakan  istilah „penegakan peraturan‟ dalam arti sempit. Pem- bedaan antara formalitas aturan hukum yang ter- tulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikan- dungnya  ini  bahkan  juga  timbul  dalam  bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya  istilah „the  rule  of  law‟ versus  „ the  rule  of  just  law‟ atau  dalam  istilah  „ the  rule  of  law  and  not  of man‟ versus istilah „the rule by law‟ yang berar- ti „the rule of man by law‟ . Dalam istilah „the rule  of  law‟ terkandung  makna  pemerintahan oleh  hukum,  tetapi  bukan  dalam  artinya  yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai ke-
adilan yang terkandung di dalamnya.
Menurut  Soerjono  Soekanto,  penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai  yang  terjabarkan  didalam  kaidah-kai- dah/pandangan nilai  yang mantap dan mengeje- wantah dan sikap tindak sebagai rangkaian pen- jabaran  nilai  tahap  akhir  untuk  menciptakan, memelihara  dan  mempertahankan  kedamaian pergaulan hidup.
Hakikatnya  penegakan  hukum  mewujud- kan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan  dan  kebenaran,  penegakan  hukum  bu- kan hanya menjadi tugas dari para penegak hu- kum  yang  sudah  di  kenal  secara  konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya  dengan hukum pub- lik pemerintahlah yang bertanggung jawab.
Penegakan hukum merupakan proses dila- kukannya  upaya  tegaknya  atau  berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedo- man  pelaku  berkaitan  dengan  atau  hubungan- hubungan hukum dalam kehidupan bermasyara- kat dan bernegara.

## G. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

## 1. Politik  Hukum  Terhadap  ORMAS  di Jakarta
Politik  hukum  merupakan  aktivitas  untuk menentukan  suatu  pilihan  mengenai  tujuan  dan cara-cara  yang  hendak  dipakai  guna  mencapai tujuan  hukum  dalam  masyarakat,  dan  tentunya hal itu harus bisa diimplementasikan dalam tata- nan  hidup  bermasyarakat,  tak  terkecuali  dalam ORMAS di Indonesia umumnya dan khususnya di  ibu  kota  Jakarta.  Akan  tetapi  karena  dalam praktiknya  selalu  penuh  dengan  intrik  dan  me- libatkan  orang  banyak  secara  kolosal,  politik menjadi terlihat lebih menarik dan hingar bingar sehingga  seolah-olah  politik  merupakan  segala- galanya dalam kehidupan manusia.
Sistem  politik  Indonesia  pasca-kolonialis- me  mengalami  perubahan  yang  cukup  signifi- kan. Bahkan sejak kemerdekaan hingga saat ini telah terjadi perubahan penting yang menyebab- kan  konstelasi  sistemik  politik  Indonesia  terus berubah. Setelah era reformasi terjadi pula peru- bahan  konstelasi  politik  yang  penting  untuk  di- cermati.
Secara teori, politik hukum dalam ormas
Rekonstruksi Peran Ormas Dalam Menciptakan Keamanan ...

## Megawati Barthos
adalah segala hal  yang berkenaan dengan keku- asaan  dan  hiruk  pikuk  politik  bangsa  ini.  Pusat kekuasaan  di  suatu  komunitas  adalah  negara. Oleh sebab itu, ketika politik disebut secara ter- sendiri,  maka  yang  dimaksud  adalah  segala  hal yang  berkenaan  dengan  kekuasaan  negara  dan derivatnya.
Memasuki  era  Orde  Baru,  kekuasaan  ber- ubah menjadi presidensial. Kali ini presiden, se- lain bertindak sebagai kepala negara, juga men- jalankan  peran  sebagai  kepala  eksekutif  (peme- rintahan).  Dalam  sistem  ini  selama  Orde  Baru, eksekutif  dengan  posisinya  demikian  menjadi sangat powerfull dibandingkan pemegang keku- asaan rekannya,  yaitu DPR dan kehakiman. Se- masa  Suharto  berkuasa  sepanjang  Orde  Baru, kekuasaannya  dianggap  “otoriter”  hingga  perlu dikoreksi.
Kritik terhadap Orde Baru inilah yang ak- hirnya  melahirkan  Reformasi.  Secara  politik, gerakan  Reformasi  berhasil  merombak  pola pembagian  kekuasaan  yang  dianggap  otoriter semasa Suharto. Kekuasaan presiden dipangkas. Sekalipun  masih  tetap  kepala  negara  sekaligus kepala  pemerintahan,  namun  kekuasaannya  un- tuk mengeksekusi program-program harus dise- tujui oleh DPR. Bila sebelumnya DPR tidak ba- nyak memiliki kekuasaan, justru sejak Reforma- si  bergulir  DPR  memiliki  tambahan  kewena- ngan  yang membuatnya  bisa lebih berkuasa da- ripada  sebelumnya.  Bahkan,  dalam  hal-hal  ter- tentu DPR bisa lebih berkuasa dari kepala nega- ra (presiden).
Reformasi telah mengubah semua itu. Po- litik  biaya  tinggi  dan  keterbukaan  politik  yang hampir  tanpa  batas  telah  menyebabkan  politik hanya ramah bagi mereka yang memiliki modal. Mereka  yang  tidak  bermodal  besar,  sekalipun memiliki  segudang  prestasi  jangan  terlalu  ber- mimpi bisa berada di lingkaran kekuasaan. Me- reka  yang  berani  maju  dalam  pertarungan  poli- tik  dan  berpotensi  besar  memenangkannya  ada- lah “yang punya modal” atau “yang dimodali”.
Kelompok-kelompok  kepentingan  ini  pun boleh  mengorganisasi  diri  sebagaimana  halnya organisasi  negara.  Kelompok-kelompok  inilah yang disebut sebagai non-government organiza- tion (NGO)  atau  dikenal  pula  dengan  istilah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Organisasi massa pada dasarnya  adalah
bagian  dari civil  society dalam  sistem  politik modern  yang dianut  Indonesia saat ini. Kebera- daannya  diakui  oleh  negara  sebagai  kelompok kepentingan.  Kelompok  kepentingan  ini  seba- gaimana  NGO  lainnya  diperkenankan  memiliki aspirasi  politik  dan  menyuarakannya,  langsung ataupun  tidak.  Bedanya  kekuatan  kelompok NGO  ini  dibandingkan  dengan  aparat  politik adalah  tidak  memiliki  kewenangan  mengekse- kusi  langsung  aspirasi  politiknya  dengan  alat- alat  yang  dimiliki  oleh  negara.  Akan  tetapi,  di- bandingkan  negara,  NGO  bisa  langsung  berhu- bungan  dengan  masyarakat  untuk  memperju- angkan misinya tanpa harus melalui alat-alat ne- gara yang terkadang terlalu rigid.
Sebagai  kelompok  kepentingan  yang  me- miliki kekuatan politik di negara modern, ada dua hal yang bisa dilakukan melalui organisasi ini.
Pertama, secara  sah,  ormas  tertentu  seba- gai  organisasi  dapat  mengusulkan  apa  yang menjadi aspirasinya kepada negara melalui salu- ran-saluran  politik  negara  yang  diakui  seperti pemerintah,  birokrasi,  atau  anggota  legislatif. Sepanjang daya tawar politik yang dimiliki kuat, apa  yang  menjadi  aspirasinya  sangat  mungkin segera  akan  ditindaklanjuti  oleh  pemegang  ke- kuasaan di wilayah political society. Kalau daya tawar  politiknya  rendah,  memang  akan  menyu- litkan  untuk  dapat  secara  kuat  memaksakan  as- pirasinya.
Kedua, ormas  memiliki  akses  tanpa  batas kepada  publik  dan  anggotanya  secara  langsung. Aspirasi yang diembannya, sepanjang menyang- kut  kepentingan  publik  dan  anggotanya  dapat langsung  diterapkan  tanpa  harus  menunggu  ke- kuatan  negara  turut  membantunya.  Bahkan  dari sisi ini, kekuatan political society tidak lebih kuat dibandingkan  kekuatan  yang  dimiliki  or-  mas lain.
Ormas pada dasarnya akan dapat mengha- langi  masuknya  akses political  society kepada jamaah  dan  anggotanya,  bila  kekuatan  proteksi ormas  efektif  dan  besar.  Pada  bagian  inilah  ke- kuatan ormas lebih unggul dibandingkan organi- sasi  lain,  bahkan  dibandingkan  organisasi  poli- tik (orpol). Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila  ormas  (baca:  NGO)  tepat  juga  apabila disebut  sebagai  kekuatan  keempat  ( fourth  po- wer ) setelah kekuatan eksekutif, legislatif, dan
Rekonstruksi Peran Ormas Dalam Menciptakan Keamanan ...

## Megawati Barthos
yudikatif.
Dengan prinsip demokrasi partisipasi pub- lik/rakyat berjalan dengan baik dalam segala bi- dang,  baik  pada  proses  pengisian  jabatan-jaba- tan dalam struktur politik, maupun dalam proses penentuan  kebijakan-kebijakan  yang  diambil oleh berbagai struktur politik itu.
Keberadaan  ORMAS  yang  ada  dan  terse- bar  di  DKI  Jakarta  tentunya  dipandang  sebagai bentuk  pengabdian  kepada  masyarakat  dengan menunjukan  semangat  mempersatukan  kelom- pok-kelompok masyarakat dalam keterikatannya dengan politik hukum yang dibangun guna pem- belajaran  dan  kesadaran  hukum  masyarakat  ibu kota.  Disisi  lain,  kurangnya  kesadaran  yang  di- miliki oleh anggota ormas untuk mendukung dan mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih  di provinsi  DKI  Jakarta  merupakan  aktifitas  yang dinilai  keliru  atau  bahkan  salah  oleh  beberapa tokoh dan masyarakat. Dengan lemahnya sistem yang  dibangun  dalam  menjalankan  ORMAS, maka hal tersebut sangat mudah untuk dipenga- ruhi  oleh  beberapa  pihak  terkait  dengan  politik hukum yang berjalan di Indonesia.
Keberadaan  undang-undang  yang  menga- tur  pergerakan  ORMAS  dan  partai  politik,  su- dah  pasti  anggota  ORMAS  harus  menjalankan tugas  dan  perannya  sesuai  dengan  undang-un- dang yang telah mengaturnya masing-masing.
Politik  hukum  sebagai  faktor  determinan keberadaan  ormas  di  DKI  Jakarta  menjadi  hal yang  tak  terbantahkan  keberadaanya  dan  seba- gai  batu  pijakan  atas  kebijakan-kebijakan  me- nyangkut  sepak  terjang  ormas  saat  in  dan  masa yang  akan  datang.  Undang-Undang  No.  17  Ta- hun  2003  tentang  Ormas.  Dalam  undang-un- dang ini ditegaskan bahwa ormas adalah organi- sasi  yang  didirikan  dan  dibentuk  oleh  masyara- kat  secara  sukarela  berdasarkan  kesamaan  aspi- rasi,  kehendak,  kebutuhan,  kepentingan,  kegia- tan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pem- bangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesa- tuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pan- casila.
2. Rekonstruksi  Peran  Ormas  Dalam  Men- ciptakan  Keamanan  Dan  Pembangunan Hukum  Di  Jakarta  Berdasarkan  Un- dang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013 Tentang  Organisasi  Kemasyarakatan (ORMAS).
Ormas merupakan potensi kekuatan rakyat secara  berkelompok,  yang  didirikan  dan  diben- tuk oleh masyarakat secara sukarela tanpa pam- rih  dan  mandiri  untuk  bersama-sama  memba- ngun  masyarakat,  bangsa  dan  negara.  Hal  di- maksud,  peran  ormas  dalam  menciptakan  kea- manan dan pembangunan hukum di Jakarta ber- dasarkan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2013  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan  (OR- MAS)  adalah  sebagai  pengontrol  dalam  upaya menerapkan good corporate social dan commu- nity oleh pelaku ormas, pada saat yang sama, ada keinginan  untuk  mengimplementasikan good governance atau  tata  kelola  pemerintah  yang baik.
Keterlibatan  ORMAS  dalam  proses  pem- bangunan  baik  dalam  perencanaan,  implemen- tasi  sampai  dengan  monitoring  merupakan  wu- jud  partisipasi  publik  yang  menjadi  salah  satu elemen  penting  dalam  mewujudkan  tatakelola pemerintahan  yang  baik  ( good  governance ) khususnya dalam era otonomi dan desentralisasi saat  ini.  Partisipasi  tersebut  juga  memberikan peranan  yangpenting  dalam  pengambilan  kepu- tusan  yang  akan  mempengaruhi  mereka  dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan berne- gara.
Pembangunan  yang  berbasis  masyarakat khususnya masyarakat lokal merupakan pemba- ngunan  yang  melibatkan  segenap  sumber  daya lokal  secara  optimal.  Pembangunan  yang  dilak- sanakan harus berorientasi kepada kepada kese- jahteraan  masyarakat.  Pembangunan  diwujud- kan  secara  kemitraan  dan  membuka  akses  ma- syarakat lokal terhadap teknologi, pasar, penge- tahuan manajemen dan lain-lain.
Dalam  melaksanankan  program  atau  pro- yek pembangunan, diperlukan adanya peran ser- ta  atau  partisipasi  masyarakat  terutama  organi- sasi  masyarakat  sebagai  elemen  utama  pemba- ngunan yang berbasis masyarakat, sehingga pro- yek  ataupun program pembangunan tersebut te- pat  sasaran  yang  mencapai  target  sebagimana yang telah direncanakan sebelumnya.
Rekonstruksi Peran Ormas Dalam Menciptakan Keamanan ...

## Megawati Barthos
Dinamika perkembangan Ormas dan peru- bahan  sistem  pemerintahan  membawa  paradig- ma baru dalam tata kelola ORMAS dalam kehi- dupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila  merupakan  dasar  dan  falsafah  dalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  ber- negara.  Oleh  karena  itu,  setiap  warga  Negara, baik secara individu maupun kolektif, termasuk Ormas  wajib  menjadikan  Pancasila  sebagai  na- pas,  jiwa,  dan  semangat  dalam  mengelola  Or- mas.
Dalam undang-undang yang dimaksud de- ngan  ORMAS  yang  selanjutnya  disebut  Ormas adalah  organisasi  yang  didirikan  dan  dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan ke- samaan  aspirasi,  kehendak,  kebutuhan,  kepenti- ngan,  kegiatan,  dantujuan  untuk  berpartisipasi dalam  pembangunan  demi  tercapainya  tujuan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  ber- dasarkan Pancasila.
Dalam hal ini, di satu sisi Ormas bertujuan untuk:
1. Meningkatkan  partisipasi  dan  keberda- yaan masyarakat.
2. Memberikanpelayanan  kepada  masyara- kat.
3. Menjaga  nilai  agama  dan  kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Melestarikan dan memelihara norma, ni- lai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat.
5. Melestarikan  sumber  daya  alam  dan lingkungan hidup.
6. Mengembangkan  kesetiakawanan  sosial, gotong  royong,  dan  toleransi  dalam  ke- hidupan bermasyarakat.
7. Menjaga,  memelihara,  dan  memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
Di sisi lain, Ormas berfungsi :
1. Penyalur  kegiatan  sesuai  dengan  kepen- tingan anggotadan/atau tujuan organisasi
2. Pembinaan  dan  pengembangan  anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi.
3. Penyalur aspirasi masyarakat.
4. Pemberdayaan masyarakat.
5. Pemenuhan pelayanan sosial.
6. Partisipasi  masyarakat  untuk  memeli- hara, menjaga, dan memperkuat persatu- an dan kesatuan bangsa.
6. Pemelihara dan pelestari norma, nilai,
dan  etika  dalam  kehidupan  bermasyara- kat, berbangsa, dan bernegara.
Peran ormas akan sangat menentukan arah demokrasi di Indonesia. Ormas-ormas yang me- wakili  berbagai  kepentingan  dan  kelompok  ter- sebut bisa dikatakan sebagai miniatur dari kebe- ragaman  luas  dalam  masyarakat  Indonesia  dan merupakan  ujung  tombak  peran  masyarakat  da- lam  negara.  Bagaimana  ormas  beraktifitas  di dalam negara, akan menjadi model mikro inter- aksi  sosial  politik  masyarakat  Indonesia  yang amat majemuk dan beragam.
Dalam  konteks  pasca  reformasi  dan  kon- disi yang relatif stabil serta demokratis, kemaje- mukan yang luar biasa dalam berbagai masyara- kat sipil ( civil society ) ini justru menjadi aset, dan bisa  dilihat  sebagai  lahan  test/ujian  yang  amat penting.  Interaksi  ormas-ormas  sebagai  wakil berbagai  kepentingan  akan  menjadi  indi-  kator berhasil  atau  gagalnya  masyarakat  Indone-  sia yang  majemuk  untuk  hidup  berdampingan  dan bekerja sama dalam perbedaan.
Ormas secara spesifik sebagai bagian dari masyarakat  sipil  ( civil  society )  dikatakan  mem- punyai peran kritis dan penting dalam memben- tuk  fondasi  masyarakat  dan  negara  demokratis. Peran ini menjadi lebih penting lagi dalam kon- teks  negara  yang  sangat  majemuk  seperti  Indo- nesia. Peran penting ormas dalam kemajemukan sebagai berikut:
1. Ormas  secara  konkrit  dan  aplikatif  ber- fungsi sebagai sarana penting untuk me- laksanakan  dan  memajukan  hak  konsti- tusional  warga  negara  Indonesia  sesuai dengan  UUD  45  pasal  28  mengenai  hak kebebasan berserikat dan berkumpul serta berpendapat.
2. Ormas mempromosikan nilai-nilai plura- lisme,  yang  karena  kegiatan  dan  aktifi- tasnya  harus  mengakomodasi  berbagai pihak  dan  kepentingan  akan  mencipta- kan masyarakat yang lebih toleran.
3. Ormas  dapat  mempromosikan  stabilitas sosial dan kepastian hukum, dimana Un- dang-Undang yang mengaturnya mampu memberikan  eksistensi  secara  legal  dan perlindungan  hukum  selama  ormas  me- menuhi  aturan  hukum  dalam  kegiatan- kegiatannya secara bertanggung jawab.
Rekonstruksi Peran Ormas Dalam Menciptakan Keamanan ...

## Megawati Barthos
Peran ormas yang demikian penting dalam konsolidasi  demokrasi  Indonesia  masih  menga- lami  banyak  tantangan.  Ormas/LSM  yang  ter- daftar  di  Badan  Kesatuan  Bangsa  Dan  Politik (Bakesbangpol)  Provinsi  DKI  Jakarta  Provinsi DKI Jakarta hingga 2014 berjumlah 1.496, me- nunjukkan  bahwa  konsep  politik  hukum  yang berjalan  di  ibukota  telah  berjalan.  Tetapi  di  te- ngah pertumbuhan ormas tersebut terlihat masih banyak  permasalahan  peran  ormas  dalam  ke- rangka hukum yang ada.
Ormas  perlu  dibedakan  mana  yang  sah beraktifitas  dan  mana  yang  tidak  sesuai  dengan kehidupan  demokratis  di  Indonesia.  Kelompok masyarakat  apapun  yang  secara  aktif  berkecim- pung  dan  menyentuh  ranah  publik/negara,  oto- matis  merupakan  bagian  dari civil  society .  Hak partisipatif  kelompok  dalam  ranah  publik  tidak dapat  diberikan  tanpa  adanya  komitmen  untuk melaksanaan kewajibannya.
Ormas  dalam  alam  bebas  demokrasi  ren- tan  terhadap  penyalahgunaan (abuse) dan  pe- nyimpangan (misuse) .  Penyalahgunaan  ormas sebagai tempat praktik pencucian uang, dan pe- nyimpangan ormas sebagai wadah gerakan tero- risme  serta  gerakan-gerakan  radikal  yang  me- ngancam kesatuan negara terlihat meningkat da- lam kurun sepuluh tahun terakhir.
Ormas  yang  seharusnya  berperan  positif dalam  hubungan  antar  masyarakat  Indonesia yang  majemuk  malah  menjadi  sumber  opresi horizontal  dengan  melakukan  kekerasan,  antara lain  pelanggaran  hukum  berat  atas  nama  pene- gakkan  nilai  agama  (contohnya:  kasus  warga Ahmadiyah di Cikeusik, kekerasan pada kelom- pok  pendukung  kebebasan  beragama  di  Monas, dan sebagainya).
Ormas  biasa  juga  ditemukan  mendapat konotasi  negatif  dari  masyarakat  luas  karena ulah-ulah ormas yang  tidak  bertanggungja- wab dan  mengganggu  ketertiban  umum.  Aksi-  aksi kelompok-kelompok  “ormas”  tersebut  bah-  kan menciptakan persepsi publik bahwa demok- rasi dan  kebebasan  semenjak  reformasi  sudah “kebablasan”.
Aksi kekerasan dan anarkis organisasi-or- ganisasi  masyarakat  yang  mengatas-namakan agama  meningkat,  sedangkan  pemerintah  dan penegak  hukum  kewalahan  bertindak  tegas  se- suai hierarki hukum yang ada. Ketidakmam-
puan  aparat  negara  dalam  menjaga  keamanan/ ketertiban  serta  menindak  tegas  ormas  pelaku kekerasan  menciptakan  keresahan  masyarakat dan menurunnya kepercayaan terhadap negara.
Kurang  tegasnya  pemerintah  dan  penegak hukum  mungkin  saja  disebabkan  alasan  politis atau dikarenakan kepentingan dan alasan-alasan tertentu.Namun  pada  dasarnya  bisa  dilihat  dua alasan normatif dan mendasar yang menjadi ala- san  kebingungan  dan  kegamangan  pemerintah dalam bertindak tegas.
Pertama,  kontradiksi  yang  ada  di  antara Undang-Undang  yang  satu  dengan  yang  lain sering  menjadi  kebingungan  penegak  hukum yang belum terbiasa mengacu kepada konstitusi sebagai  hukum  yang  tertinggi.  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2013  tentang  Organisasi  Ke- masyarakatan (ORMAS) yang khusus mengatur ormas  juga  belum  mewakili  kondisi  demokratis Indonesia saat ini.
Kedua,  pemahaman  dan  konsep-konsep demokratis  dalam  perundang-undangan  dan  ap- likasinya masih merupakan paradigma baru. Pe- mahaman  dan  konsep  ini  selain  belum  tersirat dalam Undang-Undang tersebut, dan juga belum digunakan  dalam  cara  berpikir  pemerintah  da- lam  menanggapi  permasalahan-permasalahan yang ada.
Organisasi keagamaan yang hanya bersifat internal  bagi  anggota-anggotanya,  seperti  orga- nisasi gereja (misal: HKBP, Sinode gereja, dll), secara umum juga tidak merupakan ormas ( civil society  organization ).  Walaupun  sebaliknya  or- ganisasi  keagamaan  yang  merupakan  wajah publik  bagi  anggota-anggotanya  dan  berkecim- pung  dalam  ranah  publik/negara  (misal:  Mu- hammadiyah, MUI, PGI) merupakan bagian dari civil society.
Intinya  ormas  merupakan  wadah  konkrit masyarakat  sipil (civil  society) yang  berfungsi sebagai  perantara/penghubung  ranah  individual anggotanya  kepada  publik  dan  negara (state) . Organisasi  atau  kelompok  yang  beraktifitas  da- lam  ranah  negara  dan  publik  telah  menjadi  ba- gian civil  society ,  yang  artinya  harus  menghar- gai hak-hal konstitusional warga negara lainnya dan mengakui kesetaraan di hadapan hukum.
Saat ini Ormas tugasnya; pertama, membi- na  dan  membimbing  anggotanya  dan  masyara- kat sekelilingnya. Kedua, menyampaikan aspi-
Rekonstruksi Peran Ormas Dalam Menciptakan Keamanan ...

## Megawati Barthos
rasi dan kepentingan anggotannya dan masyara- kat  sekelilingnya  kepada  pemerintah  atau  pihak lainnya  yang  terkait.  Selanjutnya  Pemerintah membina dan membimbing Ormas, maka terda- pat  serangkaian  pembinaan  dan  pembimbingan yang  bertingkat,  yaitu  Pemerintah  terhadap  Or- mas  dan  Ormas  terhadap  anggotannya  dan  ma- syarakat  sekelilingnya.  Ormas  akhirnya  mem- peroleh tugasnya yang mulia, yaitu membina dan membimbing  anggota  dan  masyarakat  seke- lilingnya, meningkat dari tugasnya dimasyarakat sipil  yang tadinya ikut mengimbangi kekuasaan Pemerintah  dan  pasar.  Walaupun  Pemerintah membina  dan  membimbing  Ormas,  tetapi  Or- mas  tidak  harus  tunduk  dan  mengikuti  apa  saja kehendak  Pemerintah.  Ormas  harus  tetap  jadi penyeimbang kepada kekuasaan Pemerintah dan pasar. Oleh karena itu, Ormas yang menjadi or- ganisasi  sayap  parpol  tidak  layak  mendapat dukungan Pemerintah, karena kalau parpol yang bersangkutan  jadi  pemenang  Pemilu  (jadi  pe- nguasa),  tentu  saja  fungsi  Ormas  tersebut  tidak akan  dapat  melakukan  kontrol  sosial  kepada parpol yang sedang berkuasa yang induk Ormas tersebut.
Kemendagri  mencatat  jumlah  Ormas  di Indonesia sekarang ada 139.957 organisasi. Ke- beradaan  ormas-ormas  ini  akan  ditata  ulang. Kesbangpol  Kemendagri  menyatakan  saat  ini Kementrian  Dalam  Negeri  mempersiapkan  tu- juh  peraturan  pemerintah  (PP)  sebagai  turunan dari  UU  ORMAS  (Ormas).  Peraturan  pemerin- tah itu nantinya akan mengatur Ormas-ormas di Indonesia.  Sekarang,  jumlah  Ormas  tercatat  de- ngan  rincian;  65.577  Ormas  di  bawah  kendali Kemendagri,  25.  406  Ormas  di  bawah  Kemen- trian  Sosial,  48.866  Ormas  di  bawah  Kemen- trian Hukum dan HAM, dan 108 Ormas Asing di Kementrian Luar Negeri.
Ormas  dan  LSM  merupakan  kekuatan bangsa  dalam  menegakkan  proses  demokratisa- si. Namun akan disayangkan jika cara-cara yang digunakan  dalam  menjalankan  aktivitasnya  me- langgar  hukum  dan  merusak  infrastruktur  yang dibutuhkan masyarakat. Ekspresi kebebasan ma- nusia  dalam  bentuk  organisasi,  tersalurkan  da- lam  negara  demokrasi,  sehingga  terlahir  OR- MAS  (Ormas)  dan  lembaga  swadaya  masyara- kat  (LSM).  Dengan  demikian  Ormas  dan  LSM hanya tumbuh dalam negara demokratis. De-
mokrasi pada hakekatnya berada di antara kutub otoriter  dan  anarkhi,  karenanya  untuk  menjadi masyarakat yang benar-benar demokratis secara kualitatif perlu menjaga  keseimbangan itu, baik di ranah suprastruktur maupun infrastruktur.
Sebagai  Negara  yang  berdaulat  tidak  ada aktivitas  masyarakat,  kelompok  atau  organisasi apapun  yang  berhak  luput  dari  kontrol  negara, demi  ketenteraman  dan  kesejahteraan  masyara- katnya.  Untuk  itu  perlu  keterbukaan  informasi terkait  kegiatan/aktivitas  Ormas  dan  LSM  de- ngan dana bantuan luar negeri serta transparansi sumber  dan  penggunaan  dananya.  Jangan  sam- pai  kegiatan  Ormas/LSM  yang  dibiayai  dana asing  itu  mengganggu  roda  perekonomian, mengganggu  kehidupan  bermasyarakat,  ber- bangsa, bernegara serta stabilitas dan kedaulatan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI). Semua ini sebagai fenomena nasionalisme, yang implementasinya  bersifat  subjektifitas,  sebab  di negara  manapun  di  dunia  ini,  parameter  nasio- nalisme  bukan  objektifitas  maupun  universali- tas.
ORMAS  sebagai  organisasi  yang  diben- tuk  oleh  anggota  masyarakat  warga  Negara  In- donesia  secara  sukarela  berdasarkan  kesamaan tertentu  dan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu. Dalam  UU  Nomor  17  Tahun  2013  disebutkan bahwa  ORMAS  merupakan  organisasi  yang  di- bentuk  oleh  anggota  masyarakat  Warga  negara Indonesia  secara  sukarela  atas  dasar  kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercaya- an  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  untuk  ber- peran  serta  dalam  pembangunan  dalam  rangka mencapai  tujuan  nasional  dalam  wadah  Negara Kesaruan  Republik  Indonesia  yang  berdasarkan Pancasila.
Sebagai  organisasi  yang  anggotanya  ada- lah  masyarakat  warga  negara  serta  memiliki kultur  dan  struktur  yang  dekat  dengan  keseha- rian masyarakat, ORMAS memiliki peran besar dalam suatu konflik sosial, baik memicu konflik ataupun  menyelesaikan  konflik  sosial.  ORMAS mampu menggerakan anggotanya menjadi mas- sa  yang  tidak  rasional  dalam  suatu  konflik  so- sial. Sebaliknya, ORMAS juga memiliki kekua- tan  untuk  mencegah  terjadinya  konflikdan  me- nyelesaikan konflik dengan cara damai.
Sesuai  dengan  arah  revitalisasi  peran  or- mas untuk menegakkan nilai Bhinneka Tunggal
Rekonstruksi Peran Ormas Dalam Menciptakan Keamanan ...

## Megawati Barthos
Ika  serta  dalam  menciptakan  keamanan  dan pembangunan  hukum  di  Jakarta  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013  Ten- tang ORMAS, maka nampak jelas bahwa peran ormas  sesungguhnya  dalam  menciptakan  kea- manan  dan  pembangunan  hukum  di  Ibu  Kota adalah sebagai berikut:
a. Mampu  menjaga  hubungan  yang  dijalin tidak  bersifat  intervensi  dan  instruktif, melainkan  menempatkan  ormas  dalam posisi  yang  lebih  sejajar  melalui  proses dialogis  dan  partisipatif  dalam  pemben- tukan dan pelaksanaan kebijakan.
b. Mendorong  ormas  bersifat  inklusif  dan mandiri  serta  terbuka  untuk  melakukan dialog  dengan  anggota  atau  ormas  yang lain.
c. Mendorong  dan  memfasilitasi  pelaksa- naan  program  dan  kegiatan  ormas  yang mengarah pada peningkatan sikap saling menghormati ( mutual respect ) dan saling percaya ( mutual trust ) antar anggota ma- syarakat dan antar ormas.
d. Menjadikan ormas yang bersifat inklusif sebagai patner dalam perumusan dan pe- laksanaan  kebijakan  pemerintah  untuk menegakkan nilai Bhinneka Tunggal Ika dan mencegah terjadinya konflik sosial.
e. Mendorong  peran  ormas  sebagai  media bagi  anggota  masyarakat  untuk  menye- lesaikan konflik sosial secara damai.
f. Mendorong peningkatan komunikasi dan dialog antar ormas untuk mendiskusikan dan  menyelesaikan  permasalahan  kema- syarakatan.
g. Menumbuhkan  etika  berorganisasi  dan etika  politik  guna  mencegah  konflik  po- litik memasuki wilayah ormas.
3.  Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam  Mem- perkuat  Ormas  Untuk  Mewujudkan  Tu- juan  Pembangunan  Hukum  di  DKI  Ja- karta
Ormas  merupakan  organisasi  non  peme- rintah  yang  didirikan  oleh  masyarakat  untuk tujuan tertentu, terutama untuk ikut memberikan andil dalam pembangunan.
Untuk  itu,  ada  beberapa  catatan  yang penting  untuk  dikemukakan  dan  perlu  diatur dalam UU Ormas nanti, juga dalam rangka un-
tuk  mengupayakan  relasi  ang  baik  antara  Pe- merintah  dan  Ormas  yang  tak  lagi  dipenuhi  ke- curigaan dan ketidakpercayaan. Juga, supaya ju- ga ada sinergisitas yang baik di masa depan an- tara  Pemerintah  dan  Ormas  untuk  mewujudkan tujuan  pembangunan  nasional.  Catatan  tersebut adalah sebagai berikut :
Pertama ,  Pemerintah  seharusnya  bertin- dak  sebagai  fasilitator.Pemerintah  harus  menyi- apkan fasilitas bagi pertumbuhan dan perkemba- ngan  serta  keterlibatan  Ormas  dalam  kegiatan- kegiatan keseharian masyarakat.
Kedua ,  Ormas  harus  menjadi  lembaga yang mandiri dan independen. Ia tak boleh men- jadi  agen  yang  semata-mata  dikendalikan  oleh Pemerintah  atas  dasar  bantuan  yang  diberikan. Kerjasama  dengan  Pemerintah  tak  mesti  mem- buat  Ormas  kehilangan  daya  kritis  terhadap program pembangunan  yang tak berpihak kepa- da kepentingan rakyat banyak.
Peran Ormas sebagai mitra pemerintah da- lam  pembangunan  nasional  merupakan  kebutu- han  yang  tak  bisa  ditawar-tawar.  Dan  sebagai lembaga independen, Ormas harus menjadi mit- ra kritis Pemerintah.
Ketiga ,  kerjasama  Ormas  dengan  peme- rintah  harus  dipandang  sebagai  kewajiban  pe- merintah,  di  satu  sisi,  dan  merupakan  hak  Or- mas, di sisi lain. Hal ini perlu ditegaskan untuk menghindari  kesalah  pahaman  dalam  relasi  an- tara Pemerintah dan Ormas, seperti yang selama ini terjadi.
Dalam  Undang-Undang  No.  17  Tahun 2013,  ditegaskan  bahwa  ormas  mempunyai fungsi  sebagai  penyalur  kegiatan  sesuai  dengan kepentingan anggota dan atau tujuan organisasi; pembinaan  dan  pengembangan  anggota  untuk mewujudkan tujuan organisasi; penyalur aspira- si  masyarakat;  pemberdayaan  masyarakat;  pe- menuhan  pelayanan  sosial;  partisipasi  masyara- kat  untuk  memelihara  pelestarian  norma,  nilai dan  etika  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  ber- bangsa dan bernegara.
Pembinaan ormas yang seyogyanya dilak- sanakan  oleh  pemerintah  daerah  diera  otonomi daerah dan pembangunan demokrasi antara lain, kesatu , Adanya kesepakatan terhadap nilai nilai dasar, ideologi dan cita cita untuk bersatu men- jadi  suatu  bangsa  (integrasi  normatif), kedua , adanya rasa ketergantungan fungsional dan
Rekonstruksi Peran Ormas Dalam Menciptakan Keamanan ...
manfaat fungsional yang konkrit dari tiap ormas dengan  terintegrasi  dalam  satu  kesatuan  (integ- rasi fungsional), ketiga, adanya kekuatan dalam menjaga  komitmen  tiap  ormas  untuk  mencipta- kan  ke  stabilan  dan  keteraturan  (integrasi  koer- sif).
Dalam  situasi  sekarang,  kebijakan  peme- rintah  daerah  harus  lebih  banyak  bersifat  mem- fasilitasi  daripada  memaksakan  peraturan  pera- turan di masyarakat lokal.
Namun  pada  dasarnya  bisa  dilihat  dua alasan normatif dan mendasar yang menjadi ala- san kebingungan dan kegamangan pemerintah
mas yang tertuang dalam isi UU No. 17/ 2013.
c. Peran  Ormas  sebagai social  capital da- lam pengembangan civil society tidak la- gi  sekadar  sebagai  alat  untuk  melegiti- masi kebijakan-kebijakan pemerintah se- perti yang terjadi dulu.
d. Pemerintah  perlu  melakukan  harmoni- sasi  dan  sinkronisasi  dengan  UU  lain, khususnya UU yang lahir di era reforma- si,  agar  langgam  gerak  Ormas  seirama dengan  pembangunan  demokrasi  secara menyeluruh.
dalam bertindak tegas.
e.
Pertama ,  kontradiksi  yang  ada  di  antara Undang-Undang  yang  satu  dengan  yang  lain sering  menjadi  kebingungan  penegak  hukum yang belum terbiasa mengacu kepada konstitusi sebagai  hukum  yang  tertinggi.  Undang-Undang No. 8 tahun 1985 tentang ORMAS yang khusus mengatur ormas juga sudah tidak sesuai dengan kondisi demokratis Indonesia saat ini.
Kedua ,  pemahaman  dan  konsep-konsep demokratis  dalam  perundang-undangan  dan aplikasinya  masih  merupakan  paradigma  baru. Pemahaman dan konsep ini selain belum tersirat dalam  Undang-Undang  lama,  dan  juga  belum digunakan  dalam  cara  berpikir  pemerintah  da- lam  menanggapi  permasalahan-permasalahan yang  ada.  Misalnya  terlihat  adanya  kerancuan antara  melindungi  hak  kebebasan  menjalankan agama  dan  hak  kebebasan  berserikat  dan  ber- kumpul.
Peran  pemerintah  daerah  dalam  memper- kuat  ormas  untuk  pembangunan  hukum  di  Ja- karta sangat mutlak diperlukan, diantaranya :
a. Pemerintah  perlu  melakukan  perubahan paradigma dalam mengelola negara, dari orientasi elit political base berubah teka- nan  ke community  base .  Dan,  gaya  pe- merintahan  yang  otoritarianis  dan  rep- resif model Orde Baru tak lagi memiliki tempat  dalam  iklim  demokrasi  yang menjadi syarat utama pengelolaan peme- rintahan di zaman Orde Reformasi ini;
b. Pemerintah  perlu  melakukan  reformasi pengelolaan  negara  berdasarkan  prinsip- prinsip  akuntabilitas,  partisipatif  dan transparansi.  Nilai-nilai  ini  bertentangan dengan prinsip-prinsip pengaturan  Or-

## H. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan  seluruh  pembahasan  penuli- san  hasil  penelitian  disertasi  ini  maka  dapat  di- simpulkan dan saran sebagai berikut.

## 1. Kesimpulan
a. Politik hukum terhadap keberadaan  OR- MAS  di  Jakarta  dipandang  sebagai  ben- tuk  pengabdian  kepada  masyarakat  de- ngan  menunjukan  semangat  mempersa- tukan  kelompok-kelompok  masyarakat yang  dibangun  guna  pembelajaran  dan kesadaran hukum masyarakat ibu kota.
b. Rekonstruksi  peran  ormas  untuk  mena- namkan nilai Bhinneka Tunggal Ika ser- ta  dalam  menciptakan  keamanan  dan pembangunan  hukum  di  Jakarta  berda- sarkan  Undang-Undang  Nomor  17  Ta- hun  2013  Tentang  ORMAS,  maka  nam- pak jelas bahwa peran ormas sesungguh- nya  dalam  menciptakan  keamanan  dan pembangunan hukum di Ibu Kota.
c. Peran  pemerintah  daerah  dalam  mem- perkuat  ormas  untuk  pembangunan  di DKI  Jakarta  sangat  mutlak  diperlukan, diantaranya :
1).  Pemerintah  melakukan  perubahan paradigma  dalam  mengelola  negara, dari orientasi elit political base beru- bah  tekanan  ke community  base .  2). Pemerintah melakukan reformasi pe- ngelolaan  negara  berdasarkan  prin- sip-prinsip  akuntabilitas,  partisipatif dan transparansi.
3).  Peran  Ormas  sebagai social capital dalam pengembangan civil society ti-
Rekonstruksi Peran Ormas Dalam Menciptakan Keamanan ... Megawati Barthos
dak  lagi  sekadar  sebagai  alat  untuk melegitimasi kebijakan-kebijakan pemerintah seperti yang terjadi dulu.
4)  Dinamika  Ormas  saat  ini  memang memerlukan  bentuk  hukum  baru  se- bagai  landasan  untuk  menjalankan perannya  bagi  pembangunan  masya- rakat.

## 2. Saran
Adapun  saran  yang  dapat  penulis  sampai- kan  sebagai  alternatif  pemecahan  masalah  ada- lah sebagai berikut :
a. Diharapkan  ormas  untuk  dapat  mening- katkan kinerjanya dalam mengontrol ke- bijakan  pemerintah  provinsi  DKI  Jakar- ta,  meningkatkan  sumberdaya  manusia
(SDM) dalam proses organisasi, maupun
menjadi  penyambung  aspirasi  antara  pi- hak pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat  kota  Jakarta.  Sebagai  pe- nyalur aspirasi rakyat, ormas diharapkan lebih  peka  terhadap  berbagai  permasala- han yang di hadapi di kalangan masyara- kat.
b. ORMAS  di  Provinsi  DKI  Jakarta  diha- rapkan  memiliki  fungsi  sebagai  sarana penyalur  aspirasi  anggota,  dan  sebagai sarana komunikasi social timbal balik.
c. Terkait  dengan  beberapa  pelanggaran yang  dilakukan  beberapa  ormas  di  Pro- vinsi  DKI  Jakarta,  pemerintah  diharap- kan  memiliki  ketegasan  dan  menindak tegas  serta  memberi  sanksi  sesuai  pera- turan yang berlaku.

## Daftar Pustaka
Jimly  Asshiddiqie,  (2006), Kemerdekaan  Berserikat,  Pembubaran  Partai  Politik  dan  Mahkamah Konstiusi, Jakarta: Konstitusi Press.
--------, (2009), Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara  Universitas  Indonesia,  Ketua  Dewan  Penasihat  Asosiasi  Hukum  Tata  Negara  dan Administrasi Negara  Indonesia. Jakarta: Makalah Seminar, Universitas  Indonesia, Fakultas Hukum
Lawrence W. Friedman, (1984), American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives , W.W. Norton & Company, New York, dan pada Legal Culture and Social Development, Stanford Law Review, New York, p. 1002-1010 serta dalam Law in America: a Short History, Modern Library Chronicles Book, New York, 2002. Mochtar Kusumaatmadja, (2002), Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis) , Bandung: Alumni. Mochtar  Kusumaatmadja,  (1986). Pembinaan  Hukum  Dalam  Rangka  Pembangunan  Nasional , Bandung: Binacipta.
---------, (1995), Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasio-nal , Bandung: Binacipta. ---------, (2001), Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pemba-ngunan Nasional , Bandung: Bina Cipta.
Moh. Mahfudz MD, (1996), Perkembangan Politik Kebangsaan Dan Produk Hukum Otonomi Daerah dalam Naionalisme; refleksi kritis kaum ilmuwan , Yogyakarta: Pustaka Pelajar. --------, (1999) Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia , Yogya-karta: Gama Media.
--------, (2006) Politik hukum di Indonesia , Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
--------,  (2010) Membangun  Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi , Jakarta: Rajawali Pers.
Satjipto Rahardjo, (2000) Ilmu Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti.
Rekonstruksi Peran Ormas Dalam Menciptakan Keamanan ...