## ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN PINJAMAN DANA PERKUATAN MODAL DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN UKM PADA UPTD PERKUATAN MODAL KUMKM PROVINSI LAMPUNG
(Studi di Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)
Oleh:
Suradi 1
Sukoyo 2
Jurusan Administrasi Bisnis, Universitas Tulang Bawang Lampung e-Mail: suradi0469@gmail.com

## ABSTRAK
Berdasarkan tugas dan fungsi dinas koperasi UMKM perindustrian dan perdagangan dalambidang koperasi dan UKM salah satunya yaitu pelaksanaan kebijakan teknis, pemberianbimbingan serta fasilitasi pembiayaan bagi UKM di provinsi lampung. Untuk mendukungprogram pengembangan UKM khususnya bidang pembiayaan, maka pemerintah provinsilampung melalui dinas koperasi UMKM  perindustrian  dan  perdagangan  provinsi  lampungsejak  tahun  anggaran  2003  sampai dengan  2006  telah  melaksanakan  dana  APBD  provinsilampung  sebagai  dana  perkuatan  modal bagi UKM sebesar Rp 12 milyar.
Sejak tahun 2007 pemerintah provinsi lampung berdasarkan peraturan gubernur lampungNomor 14  tahun  2008  tentang  pembentukan  organisasi  dan  tata  Kerja  Unit  PelaksanaanTeknis  Dinas (UPTD)  pada  dinas  Daerah  Provinsi  Lampung  maka  sejak  dikeluarkannyaperaturan  gubernur tersebut pengelolaan dana perkuatan modal UKM dikelola oleh UnitPelaksanaan Teknis Daerah Perkuatan  Modal  Koperasi  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah(UPTD  PM-KUMKM)  Provinsi lampung, Yang berkedudukan dibawah Dinas Koperasi UMKMPerindustrian dan Peradagangan Provinsi  Lampung  merupakan  salah  satu  domain  organisasipemerintah  yang  memiliki  peran strategis  didalam  pemberdayaan  UKM  di  Provinsi  LampungDengan  terbentuknya  UPTD  PM- KUMKM  yang  mempunyai  tugas  pokok  melaksanakanpemberdayaan  UKM  melalui  program perkuatan modal usaha dalam rangka Peningkatanperan UKM dalam perekonomian daerah dan fungsi  (1)  Pemberian  layanan  perkuatan  modal  usaha  kepada  UKM  baik  usaha  perorangan maupun  kelompok  atau  Lembaga  KeuanganMikro  (LKM),  (2)  Peningkatan  produktivitas  dan skala usaha UKM, (3) peningkatan mutuSumber Daya Manusia UKM penerima dan perkuatan modal usaha, (4) Peningkatan aktivitasperekonomian daerah sektor riel dan pendapatan daerah, Maka pengelolaan danaperkuatan modal UKM menjadi kewenangan UPTD PM-KUMKM. Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, Maka penulis mengajukan saransebagai berikut  (1)  Hendaknya  UPTD  perkuatan  modal  PM-KUMKM  Provinsi  Lampungmenambah sosialisasi  terhadap  UKM  yang  ada  di  lampung  (2)  Hendaknya  UPTD  perkuatan  modal  PM- KUMKM Provinsi Lampung menambah batas maksimal pinjaman sampai Rp 100juta . Karena saat ini baru batas maksimal Rp 50 juta.
Kata kunci: dana perkuatan modal, perekonomian UKM, dinas KUMKM provinsi Lampung

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Menghadapi  era  globalisasi  dan AFTA,  serta  fase  APEC  sampai  pada tahun2020, selain merupakan tantangan juga merupakan  peluang  yang  sangat  strategis untukmemberdayakan  Usaha  Kecil  dan Menengah (UKM). Adanya kemauan politik yangtinggi dari pemerintah juga merupakan peluang yang sangat besar untukmenumbuhkembangkan
ekonomi rakyat, khususnya UKM. Melalui paradigma barupembangunan  diharapkan  tidak  lagi terjadi  pemusatan  aset  ekonomi  produktif padasegelintir orang atau golongan, melainkan  justru  sebaliknya  memperluas aset  produktifditangan  rakyat.  Hal  ini sebagai  bukti  bahwa  keberadaan  UKM sebagai  pelaku  ekonomirakyat  mempunyai kedudukan  yang  sangat  penting  dalam rangka  untuk  meningkatkandan  menjaga kesetabilan perekonomian regional maupun nasional.
Peranan  UKM  dalam  menopang perekonomian  nasional  maupun  regional daritahun ke tahun baik eksistensi, ketangguhan  maupun  kontribusinya  terus meningkat.Keberhasilan
UKM ini dikarenakan, pertama, UKM tidak memiliki utang luar negeridan tidak banyak utang ke perbankan.  Kedua,  sektor-sektor  kegiatan UKM, sepertipertanian, perdagangan, industri rumah tangga, dan lain-lainnya tidak bergantungsumber  bahan  baku  dari  luar negeri.  UKM  menggunakan  bahan  baku lokal.  Ketiga,walaupun  belum  semuanya, UKM  berorientasi  ekspor.  Dapat  dikatakan UKMmerupakan  soko  guru  perekonomian nasional. SumbanganUKM terhadap
produkdomestic  bruto  (PDB)  mencapai 54%-57%,
dan
kontribusinyaterhadappenyerapan tenaga kerja  sekitar  96%  (KementerianKoperasi dan UKM, 2012).
Usaha  Kecil  dan  Menengah  (UKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian  di    Indonesia  UKM  memili proporsi sebesar 99.99%. dari
totalkeseluruhan  pelaku  usaha  di  Indonesia atau  sebanyak  52,76  juta  unit  (BPS  2011) Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011 tersebut juga menunjukkan bahwa
UKMterbukti berkontribusi sebesar 56.92% dari  total  Produk  Domestik  Bruto  (PDB) Indonesia  atau  setara  dengan  Rp1.213,25 Triliun. Selain
itu, UKM
memilikikemampuanmenyeraptenaga  kerja (menyerap  97,3%  dari  total  angkatan  kerja yang  bekerja)  dan  memiliki  jumlah  yang besar  dari  total  unit  usaha  di  Indonesia sertakontribusi  yang  cukup  besar  terhadap investasi  di  Indonesia  yaitu  sebesar  Rp 222,74  Triliun  atau  51,80%  daritotal investasipada  tahun2011  (Bank  Indonesia, 2011).
UKM merupakan kegiatan usaha yang mampu
memperluas lapangan kerja,memberikanpelayanan ekonomi secara luas  kepada  masyarakat,  berperan  dalam prosespemerataan dan
peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhanekonomi,  dan  berperandalam mewujudkan  stabilitas  nasional  (Iman  dan Adi, 2009)
Mengingat  besarnya  peran  UKM tersebut,  maka  pemerintah  melalui  instansi terkaitterutamaKementerian  Koperasi  dan UKM telah meluncurkan berbagai programbantuan.Kebijakan
pemerintahuntuk  mendorong  usaha  kecil dan menengah cukupserius.Undang-Undang No  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro, Kecil  dan  Menengah  menegaskanbahwa, usaha  ini  perlu  diselenggarakan  secara menyeluruh,
optimal, dan berkesinambunganmelaluipengembanganikl im yang
kondusif, pemberian kesempatanberusaha,dukungan,perlindunga n,dan  pengembangan  usaha  seluas-luasnya
(Haryadi,2010).  Usaha  mikro  merupakan kelompok  pelaku  usaha  terbesar  (9676)  di
Indonesia dengan
karakteristik berpenghasilan  rendah,  bergerak  di  sektor informal dan sebagian besar termasuk dalam kelompok  keluarga  miskin.  Bahkan  dalam sebagian besar kasus, kelompok usaha mikro masih  belum  dapat  memenuhi  kebutuhan dasar untuk hidup, seperti: gizi, pendidikan, kesehatan  dan  lain-lain.  Usaha  mikro memiliki karakteristik yang unik dan belum tentu  dapat  diberdayakan  socara  optimal melalui  mekanisme  pasar  yang  bersaing untuk  itu,  pemberdaya  usaha  mikro  perlu ditetapkan  sebagai  suatu  strategi  yang tersendiri,  melalui  pengembangan  pranata kelembagaan  usaha  mikro,  pengembangan lembaga  keuangan  mikro  dan  mendorong pengembangan industri pedesaan
(Kementerian Koperasi dan UKM, 2012).
Salah satu
kendala dalam perkembangan usaha mikro adalah keterbatasan  modal  yang  dimiliki  dan sulitnya  mengakses  sumber  permodalan, Mengutip  laporan  BPS,  Dibyo  Prabowo (2011:25) menegaskan bahwa 35,10% UKM menyatakan kesulitan permodalan kemudian diikuti  oleh  kepastian  pasar  25,9%  dan kesulitan bahan baku1 5,4%.Dalam kondisi yang  demikian  kelompok  ini  akan  sangat sulit keluar dari permasalahan yang biasanya sudah  berjalan  lama  tersebut,  kecuali  bila ada intervensi dari pihak lain, Kim (1994:45) lebih  lanjut  mengatakan  bahwa  intervensi untuk  memutus rantai  permasalah ini  dapat saja dilakukan jika ada komitmen yang kuat dari  pemerintah  dan  masyarakat  melalui pemberian pinjaman modal. Hal inilahyang menjadi  dasar  pemikiran  pemerintah  untuk melaksanakan perkuatan di bidang permodalan.  Belum  terlihatnya  pengaruh nyata  dari  intervensi  pemerintah  tersebut diduga  dikarenakan  sangat  kecilnya  dana- dana pemerintah yang disalurkan dibandingkan  dengan  besarnya  jumlah
UKM  yang  membutuhkannya,  Di  Provinsi Lampung mempunyai potensi industri yang cukup  tinggi,  sektor  industri  mempunyai kontribusi  terbesar  kedua  setelah  sektor perdagangan  dan  jasa  dalam  perolehan produk domestik regional bruto (PDB). Pada tahun  2011  konstribusi  masing-masing- masing sektor usaha tersebut adalah sebagai berikut  :  Perdagangan  dan  jasa  sebesar 29,86%, industri pengolahan sebesar 24,52%,  dan  sektor  bangunan  sebesar
19,27%, Hal tersebutmenggambarkanbahwa aktivitas  ekonomi  masyarakat  di  Provinsi Lampung didominasi oleh sektor perdagangan  dan  jasa,  sektor  industri pengolahan  dan  sektor  bangunan  (Dinas Kop.UMKM dan Indag Prov.Lampung).
Jumlah  UKM  di  Provinsi  Lampung tiap tahunnya mengalami kenaikan, sehingga  hal  tersebut  menunjukkan  adanya pertumbuhan  ekonomi  yang  produktif, karena adanya pertumbuhan dan iklim UKM yang  membaik  dan  kondusif.  Kenyataan menunjukkan bahwa pada saat terjadi krisis ekonomi,  UKM  lebih  resisten  dibanding perusahaan-perusahaan  yang  lebih  besar. Hal  inilah  yang  akan  terus  dijaga  dan ditingkatkan  melalui  rencana  fasilitasi permodalan  yang  mampu  mengembalikan koperasi  sebagai  soko  guru  perekonomian masyarakat  yang  tidak  hanya  aktif  namun juga  benar  sehat  sehingga  mampu  menjaga pertumbuhan ekonomi terutama dari pengembangan UKM.
Berdasarkan  tugas  dan  fungsi  Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan  dalam  bidang  Koperasi  dan UKM  salah  satunya  yaitu  pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan serta fasilitasi pembiayaan bagi UKM diProvinsi Lampung.  Untuk  mendukung  program pengembangan UKM khususnyabidang pembiayaan,  maka  Pemerintah  Provinsi Lampung  melalui  Dinas  Koperasi,  UMKM Perindustrian  dan  Perdagangan  Provinsi
Lampung sejak Tahun Anggaran 2003sampai dengan 2006 telah
mengalokasikan  dana  APBD  Provinsi Lampung  sebagai  dana  perkuatan  modal bagi  UKM  sebesar  Rp.  12  miliar  yang disalurkan  kepada  807  UKM  di  14 Kabupaten/Kota,  dengan  perincian  sebagai berikut,  tahun  anggaran  2003  sebesar  Rp 4,550.000.000,- yang disalurkan kepada 232 UKM,  tahun  anggaran  2004  sebesar  Rp. 5,450.000.000,-  disalurkan  kepada  342 UKM dan tahun anggaran 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,- yang disalurkan kepada 233
UKM.  Pengunaan  jasa  pinjaman  dana perkautan modal UKM sebesar 6% per tahun secara  flat  dengan  jangka  waktu  pinjaman selama 2 (dua) tahun. (UPTD PM-KUMKM Provinsi Lampung, 2012).
Dalam  rangka  untuk  meningkatkan kinerja  pengelolaan  dana  perkuatan  modal UKM, sejak tahun 2007 Pemerintah Provinsi Lampung  berdasarkan  PeraturanGubernur Lampung  Nomor  14  tahun  2008  tentang Pembentukan,  Organisasi  dan  TataKerja Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas (UPTD)  pada Dinas  Daerah  Provinsi  Lampung,  maka sejak  dikeluarkanya  Peraturan  Gubernur tersebut  pengelolaan  dana  perkuatan  modal UKM  dikelola  oleh  Unit  Pelaksana  Teknis Daerah  Perkuatan  Modal  KoperasiUsaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UPTD  PM- KUMKM) Provinsi Lampung, yang berkedudukan  dibawah  Dinas  Koperasi,
UMKM,  Perindustrian  dan  Perdagangan
Provinsi  Lampung  merupakan  salah  satu domain organisasi pemerintah yang memiliki peran strategis didalam pemberdayaan UKM di Provinsi Lampung. UPTD  PM-KUMKM  adalah  merupakan Satuan  Unit  Kerja  pada  Satuan  Kerja Perangkat Daerah(SKPD) yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyaluran dana perkuatan modal UKM.
Sejak dibentuknya UPTD PM-
KUMKM yang mempunyai tugas pokokMelaksanakan  pemberdayaan  UKM, melalui  Program  Perkuatan  Modal  Usaha dalamrangka  Peningkatan  peran  UKM dalam  perekonomian  daerah  dan  fungsi  (1) Pemberianlayanan  perkuatan  modal  usaha kepada  UKM  baik  usaha  perorangan maupun kelompok atau Lembaga Keuangan
Mikro (LKM), (2) Peningkatan
produktivitas  dan  skala  usahaUKM,  (3) Peningkatan  mutu  Sumber  Daya  Manusia UKM  penerima  dana  perkuatan  modal usaha,(3)
Peningkatanaktivitasperekonomiandaerahse ktor  riel  dan  pendapatandaerah,  maka pengelolaandana  perkuatan  modal  UKM menjadi  kewenangan  UPTDPM-KUMKM. Kinerja  pengelolaan  dana  perkuatan  modal UKM  berdasarkan  data  padaoleh  UPTD PM-KUMKM  Provinsi  Lampung  dapat dilihat  bahwa  pengelolaan  dana  perkuatan modal  UKM  sejak  tahun2008  sampai dengan  2012  mengalami  peningkatanyaitu omset  penyaluran  per  30  November  2012 mancapai Rp.32.265.000.000,- dengan jumlah  UKM  peminjam  sebanyak  1.720 UKM,  sedangkan  pengembalian  pinjaman dana perkuatan modal UKM kepada UPTD PM-KUMKM yang disetorkan Bank
Lampung telah mencapai Rp.
26.855.000.000,-  dan  jumlah  UKM  yang telahmelunasi pinjaman sebanyak 764 UKM,
Walaupun tingkat pengembalian angsuran  tersebut  masih  sangat  rendah apabila  dibandingkan  dengan  perbankan akan  tetapi  setiap  tahun  UKM  banyak yangmengajukan  usulan  proposal  dansa bergulir  tersebut  kepada  UPTD  PM- KUMKM,  Artinya  program  perkuatan permodalan  yang  berupa  dana  perkuatan modal UKM tetapdiminati dan dilaksanakan.
Upaya  menyeleksi  unit  usaha  UKM  yang
layak  mendapatbantuan  dana  perkuatan modal  dilakukan  oleh  tim  dari  UPTD  PM- KUMKM  melalui  proses  analisa kelayakan dengan  berbagai  persyaratan  yang  telah ditentukan sebelumnya.
Berdasarkan petunjuk teknis pengelolaan dana perkuatan modal  ini,  makaUKM  yang  mendapat bantuan, tentunya unit usaha yang dipandang mampu meningkatkan usaha dan mampu  mengembalikan  angsuran,  Namun rendahnya  tingkat  pengembalian  angsuran menimbulkan  pertanyaan  yang  perlu  dikaji untuk  dicarikan  penyebab,  kendala  dan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya  tingkat  pengembalian  angsuran pinjaman  dana  perkuatan  modal,  Khusus untuk  penyaluran  pinjaman  dana  bergulir bagi UKM, Program perkuatan permodalan UKM tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan  kemampuan  usaha  UKM dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian  UKM,  namun  jika  adanya data-data  tunggakan  di  atas,  maka  bisa ditarik kesimpulan bahwa program bantuan modal  tidak  bisa  bergulir  secara  lancar, Program  ini  mengalam  ihambatan  dan kendala  dalam  upaya  mengembalikan angsuran secara rutin dan tepat waktu jatuh tempo angsuran,
Mengingat
luasnya wilayah penyalurandanperkuatan  modal  bagi  UKM yang  mencakup  14  Kabupaten/Kota  maka dalam penelitian ini, obyek penilitan adalah UKM peminjam yang berada di Kota Bandar Lampung, dengan melihat penjelasan di atas, dengan  permasalahan  yang  dihadapi  dalam penyaluran dan pemanfaatan dan perkuatan bagi UKM, maka dalam penelitian ini akan dibahas  mengenai  strategi  pengembangan pinjaman dan perkuatan serta perkembangan usaha  UKM,  omzet  penjualan,  dan  laba setelah  mendapat  pinjaman  dana  perkuatan dari UPTD PM-KUMKM.
B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam penelitian ini adalah :
1. Untuk  mengetahui  perkembangan penyaluran  dana  perkuatan  modal UKM olehUPTD PM-KUMKM,
2. Untuk  mengetahui  perkembangan usaha UKM penerima dana perkuatan modalUKM. 3. Untuk mengetahui tingkat pengembalian pinjaman dana perkuatan modal UKM.
4. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan oleh UPTD PM-
KUMKM terhadap
5. UKM penerima dana.

## C. Hipotesis
Berdasarkan  rumusan  masalah  maka hipotesis  yang dirumuskan  sebagai  berikut: “Jika strategi pengembangan pinjaman dana perkuatan  modal  tepat  sasaran  akan berpengaruh pada peningkatan perekonomian UKM”.

## D. Kerangka Pemikiran
Untuk  mengarahkan  penelitian  agar sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang ditetapkan,  maka  perlu  disusun  kerangka pemikiran  dalam  melaksanakan  penelitian ini.
Penelitian  ini  lebih  ditujukan  untuk menganalisis strategi pengembangan pinjaman dana perkuatan modal UPTD PM- KUMKM  kepada  UKM  dengan  melihat perkembangan  usaha  UKM  antara  sebelum dan  setelah  memperoleh  dana  perkuatan modal UKM.
Adapun  kerangka  berpikir  disusun sebagai berikut:
Gambar.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

## II. METODOLOGI PENELITIAN

## A. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan adalah penclitian  deskriptif  (descriptiveresearch). Menurut  Ronny  Kountur  (2003),  penelitian deskriptif adalah jenis penelitianyang
memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa adaperlakuan terhadap obyek yang diteliti.
Bertolak  dari  berbagai  pendapat tersebut  di  atas,  maka  dalam  penelitian  ini akanmenggunakan metode penelitian kualitatif,  dimana  kondisi  suatu  obyek bersifatalamiah, kemudian data dan informasi  berdasarkan  fakta-fakta  yang tampak dan akandianalisis lebih lanjut oleh penulis  dengan  menggambarkan  hasil-hasil temuandilapangan  dengan sistematis secara langsung.  Jenis  penelitian  deskriptif  dipilih karenasesuai  dengan  tujuan-tujuan  yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk melihatstrategi  pengembangan  pinjaman dana perkuatan modal dalam peningkatanperekonomian UKM.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  di  gunakan metode survey. Menurut MasriSingarimbun dan  Sofyan  Effendy  (2002),  penelitian survey  adalah  penelitian  yangmengambil
sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alatpengumpulan data yang pokok. III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil Penelitian
Pemerintah  Provinsi  Lampung  dalam rangka untuk menunjang programpemberdayaan Koperasi Usaha
Mikro  Kecil  dan  Menengah  (KUMKM) melaluiperkuatan modal usaha Koperasi dan UMKM  merupakan  salah  satu  strategi pemulihanekonomi  yang  dilakukan  oleh
Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengantisipasiterjadinya
stagnasi
pertumbuhan  ekonomi  daerah  sebagai dampak krisis ekonominasional tahun 1998. Penyelenggarakan kegiatan perkuatan modal usaha KUMKMdilakukan sejak tahun 2003.  Pemerintah  Provinsi  Lampung  telah mengalokasikan danaAPBD untuk disalurkan  kepada  KUMKM  sebagai  dana bergulir perkuatan modal usaha. Total dana APBD Provinsi Lampung yang dialokasikan untuk  perkuatan  modal  usaha  KUMKM sebesar Rp.12 miliar dengan tahapan sebagai berikut (1) TA. 2003sebesar Rp. 4,55 miliar, (2) TA.2004 sebesar Rp. 5,45 miliar, dan (3) TA.2006 sebesarRp.2,0 miliar. Dana perkuatan  modal  usaha  KUMKM  tersebut dikelola  oleh  DinasKoperasi,  UMKM, Perindustrian  dan  Perdagangan  Provinsi Lampung  yangdiperuntukkan  bagi  unit usaha KUMKM yang membutuhkan perkuatan  dana/modal  bagi  pengembangan usahanya. Diharapkan upaya tersebut menghasilkan dampakpositif bagi penambahan  pendapatan  dan  kesempatan kerja bagi KUMKM.
Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan  penyaluran  dana  perkuatan usahaKUMKM,  setiap  tahun  dibentuk  Tim Pelaksana Program Perkuatan Modal UsahaKUMKM  Provinsi  Lampung  yang
ditetapkan  dengan  keputusan  Gubernur. Pada tahun2007 penyaluran dana perkuatan modal  usaha  KUMKM  tersebut  dihentikan untuk sementara berdasarkan surat Gubernur
Lampung nomor 700/118/1V.05/2007 tanggal  30Januari  2007  hal  ini  dikarenakan adanya  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri
Nomor  61Tahun  2007  tentang  Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan  UmumDaerah  (BLUD)  pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit  Kerja  SKPDharus  mengacu  pada Rencana  Strategi  Bisnis,  Pola  Tata  Kelola dan  Standar  PelayananMinimal.  Dengan adanya peraturan tersebut maka Pemerintah Provinsi  Lampungmenerbitkan  Peraturan Gubernur  Lampung  nomor  30  Tahun  2007 dengan dibentuknya Badan Layanan Umum Daerah  Koperasi  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  (BLUDKUMKM)pada  Dinas
Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan ProvinsiLampung.
Setelah  berjalan  selama  lima  tahun, program  pinjaman  dana  perkuatan  modal usaha  KUMKM  menunjukkan  hasil  yang belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan dan sasaran  kegiatan.  Hal  itu  terlihat  dari  data pengembalian  angsuran  yang  masih  sangat rendah.  Adanya  tunggakan  menunjukkan bahwa  penerima  pinjaman  dana  bergulir belum  berhasil  mengembangkan  usahanya sehingga tidak mampu membayar pinjaman dana.  Ataukah  ada  sebab-sebab  lain, sehingga  mereka  enggan  mengangsur pinjamanyang  telah  diterima  sebelumnya. Penelitian ini berusaha memperoleh masukan  penyebab  rendahnya  tingkat pengembalian  angsuran  pinjaman  dana perkuatan modal usaha KUMKM.
Berhasil  tidaknya  suatu  program pembangunan  yang  digagas  Pemerintah Daerah,  pengukuran  kinerjanya  masih cenderung dibuat pada tataran input, proses dan  Output,  sedangkan  outcome  belum sepenuhnya diperhatikan (Muhammad,
2008).  Seperti  halnya  kegiatan  pinjaman dana  perkuatan  modal  usaha  KUMKM belum  memperhatikan  hasil  akhir  yang diperoleh  setelah  kegiatan  penyaluran  dana dilakukan.  Hal  ini  mungkin  terjadi  karena masih terdapat kesulitan untuk menentukan indikator  Outcome,  benefit  dan  impak. Disamping itu, pengukuran terhadap indikator  kinerja  tidak  difokuskan  pada sektor-sektor  yang  vital  dalam  arti  sektor- sektor  yang  berkaitan  langsung  dengan peningkatan  kesejahteraan  seperti  bidang pendidikan,  kesehatan,  dan  kesempatan kerja. Seyogyanya indikator kinerja pemerintah dari sisi outcome atau hasil akhir dari  pelbagai  kegiatan  yang  berhubungan langsung  dengan  kesejahteraan  masyarakat yaitu  Human  Development  Index  (HDI). Indikator  ini  layak  digunakan  untuk menggambarkan  keberhasilan  pemerintah dalam  memperbaiki  tingkat  kesejahteraan dalam  bidang  kesehatan,  pendidikan  dan perekonomian masyarakat. Indikator keberhasilan kegiatan pinjaman dana perkuatan  modal  usaha  KUMKMmenurut mekanisme  penyaluran  dana  perkuatan modal  usaha  KUMKM  sejak  tahuntahun 2003 adalah :
1. Penyaluran pinjaman dana bergulir
2. Pengembalianpinjaman danabergulir
3. Penagihan pinjaman dana bergulir
4. Peningkatan sumber daya manusia KUMKM
5. Layanan lainnya seperti pemberian informasi yang terkait dengan pembiayaanpembangunan usaha.
Apabila  pelaksanaan  pekerjaan  telah sesuai  sebagaimana  mekanisme  penyaluran dana  yang  ditetapkan,  maka  kegiatan- kegiatan  di  atas  baru  memenuhi  siklus manajemen  input,  proses  dan  output.  Hasil akhir, benefit dan impak terhadap peningkatan  kesejahteraan  penerima  belum terpenuhi.  Kinerja  pemerintah  Provinsi
Lampung dapat dinilai dari sampai seberapa jauh  masalah  sosial  ekonomi  masyarakat telah teratasi oleh penyaluran dana perkuatan  modal  usaha  KUMKM  tersebut. Secara umum, indikator keberhasilan pemerintah  daerah  antara  lain  :  Indikator pertama  adalah  efektivitas  yaitu  tingkat ketercapaian tujuan,atau memenuhi kebutuhan  atau  masalah  Sosial  ekonomi yang  dihadapi,  baik  dalamarti  ketepatan pencapaian  output,  maupun  pencapaian outcome.  Indikator  kedua  adalah  efisiensi yaitu  apakah  rasio  antara  outputatau outcome  dengan  biaya  yang  dikeluarkan. Indikator  ketiga  adalah  relevansi,  yaitu apakah  program  yang  diusulkan  untuk diimplementasikan benar-benar sesuai dengantujuan,  kebutuhan,  atau  masalah sosial  ekonomi  yang  dihadapi.  Indikator keempat  adalah  keekonomian  (economy) yaitu apakah pelbagai input yang dibutuhkan dalam  program  atau  organisasi  diperoleh dengan  harga  yang  wajar  dan  dengan kualitas  yang  memadai.  Indikator  kelima adalah keberlanjutan dari hasil yang dicapai yaitu  apakah  kebutuhan  masyarakat  (sosial ekonomi) dicapai secara berkelanjutan.
1. Penyaluran Dana Perkuatan Modal Usaha KUMKM

## a. Penyaluran Dana Oleh Tim Perkuatan Permodalan KUMKM
Kepedulian Pemerintah Provinsi Lampung untuk memberi perkuatan permodalan  bagi  KUMKM  sudah  digagas sejak  tahun  2003  melalui  surat  Keputusan Gubernur Lampung Nomor 30 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penyaluran Dana Bergilir  UKM  yang  bersifat  revolving  atau bergulir  di  Provinsi  Lampung.  Gagasan tersebut  akhirnya  diwujudkan  ke  dalam Kegiatan  Pinjaman  Dana  Perkuatan  Modal Usaha  KUMKM  dengan  sumber  dana  dari APBD Provinsi Lampung dilaksanakan pada tahun  anggaran  2003.  Selanjutnya  kegiatan
serupa dilakukan pada tahun 2004 dan 2006. Kegiatan Pinjaman Dana Bergulir bertujuan mengembangkan  dukungan  permodalan usaha Koperasi dan UMKM yang potensial untuk  mengembangkan  usahanya  namun belum tersedia pembiayaan secara memadai dari lembaga keuangan yang ada.
Berdasarkan  data  dan informasi  yang telah  diterima  dari  UPTD  Perkuatan Permodalan  KUMKM  bahwa  volume penyaluran  dana  perkuatan  modal  usaha KUMKM dari tahun 2003 s/d 2012 sampai dengan  31  Desember  2012  mencapaiRp. 27,500  miliar  dengan  jumlah  KUMKM penerima dana nerjumlah 1.750 unit.Setelah dilakukan  monitoring  dan  evaluasi  oleh UPTD  Perkuatan  PermodalanKUMKM, diketahui  bahwa  terjadi  perbedaan  data pelaku usaha yang mendapat pinjaman dana perkuatan modal usaha KUMKM. Perbedaan data setelah dicocokkan dilapangan ternyata tidak sama sebagaimana data yang diperoleh dari Tim Penyalur Dana Perkuatan  Modal  Usaha  KUMKM  sejak tahun  2003  s/d  2007.  Perbedaan  data  itu antara lain sebagian kecil dari penerima dana perkuatan modal usaha KUMKM menyatakan mereka tidak pernah menerima dana  sama  sekali.  Nama  mereka  hanya digunakan  untuk  menutupi  orang  yang sebenarnya menerima dana perkuatan modal usaha  tersebut.  Biasanya  hal  ini  dilakukan oleh seseorang yang mempunyai usaha akan tetapi  tidak  mempunyai  agunan  sebagai salah  satu  syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh setiap  peminjam  disamping  syarat  tertentu lainnya.  Perbedaan data  juga  sudah  banyak terjadi,  sebagian  penerima  menyatakan usaha mereka sudah mengalami kebangkrutan  dan  sudah  berubah  jenis usahanya.
Sumber : UPTD PP-KUMKM tahun 2012
Tabel 1 menunjukkan jumlah KUMKM  penerima  alokasi  dana  APBD dalam  program  pinjaman  dana  perkuatan modal usaha KUMKM oleh Tim Pelaksana Program Perkuatan Modal Usaha KUMKM Dinas  Koperasi  UMKM  Perindustrian  dan Perdagangan Provinsi Lampung.
Tabel 1 : penerima pinjaman dana perkuatan modal usaha KUMKM di Provinsi Lampung tahun 2003-2007
No . Tahun penyaluran Jumlah KUMKM (Unit) Alokasi Dana 1 Tahun 2003 360 4.550.000.000 2 Tahun 2004 275 4.000.000.000 3 Tahun 2005 130 1.450.000.000 4 Tahun 2006 120 1.500.000.000 5 Tahun 2007 40 500.000.000 JUMLAH 925 12.000.000.000
Sumber : UPTD PP-KUMKIM Tahun 2012
Sumber: UPTD PP-KUMKM Tahun 2012
Tabel 2 : Penerima pinjaman dana perkuatan modal  usaha  KUMKM  di  Kota  Lampung Tahun 2003-2007
No . Tahun penyaluran Jumlah KUMKM (Unit) Alokasi Dana 1 Tahun 2003 40 550.000.000 2 Tahun 2004 30 375.000.000 3 Tahun 2005 15 240.000.000 4 Tahun 2006 30 380.000.000 5 Tahun 2007 5 75.000.000 JUMLAH 120 1.620.000.000
Sumber : UPTD PP-KUMKIM Tahun 2012
Penyaluran  dana  perkuatan  modal usaha KUMKM yang telah diberikan kepada KUMKM  juga  telah  diberikan  kepada KUMKM  yang  berada  di  Kota  Bandar Lampung sejak tahun 2003. Penyaluran dana perkuatan modal usaha KUMKM dilakukan oleh  Tim  Pelaksana  Program  Perkuatan Modal  Usaha  KUMKM  dari  tahun2003  s/d 2007  dapat  digambarkan  pada  tabel  2 sebagai berikut.
Sumber: UPTD PP-KUMKM Tahun 2012
Tabel 2 : Penerima pinjaman dana perkuatan modal  usaha  KUMKM  di  Kota  Lampung Tahun 2003-2007
No . Tahun penyaluran Jumlah KUMK M (Unit) Alokasi Dana 1 Tahun 2003 40 550.000.000 2 Tahun 2004 30 375.000.000 3 Tahun 2005 15 240.000.000 4 Tahun 2006 30 380.000.000 5 Tahun 2007 5 75.000.000 JUMLAH 120 1.620.000.000
Sumber : UPTD PP-KUMKIM Tahun 2012
Penyaluran  pinjaman  dana  perkuatan modal  usaha  KUMKM  oleh  TimPelaksana Program Perkuatan Modal Usaha KUMKM Dinas  Koperasi  UMKM  Perindustrian  dan Perdagangan  Provinsi  Lampung,  dari  sejak penyaluran tahun 2003 s/d 2007 dana pokok perkuatan  modal  usaha  KUMKM  yang disalurkan pada KUMKMyang berada Kota Bandar Lampung sebesar Rp. 1.620.000.000,-  yang  diberikan  kepada120 KUMKM. Perkuatan modal usaha KUMKM tersebut  diberikan  kepada  KUMKMsecara perorangan maupun kepada kelompok yang berbentuk Koperasi maupunLembaga Keuangan  Mikro  (LKM),  contohnya  UKM pengrajin meubelair di KecamatanRajabasa, UKM perdagangan di Kecamatan Sukarame, UKM sulaman usus dan tapis diKecamatan Tanjung  Karamg  Pusat,  adapun  UKM penghasil  produk  makanan,  baikmakanan kecil  (kerupuk  dan  keripik),  pengrajin  kue, rata-rata  bersifat  perseorangan  berada  di Kecamatan  Kedaton  Selain  itu,  jenis  usaha perseorangan adalah usaha warung makanan, bengkel  las,  percetakan  dan  lain-lain.  Dan untuk penyaluran pinjaman kepada lembaga usaha  diberikan  kepada  Koperasi  Mitra Usaha  Madani  di  Kecamatan  Kemiling, KJKS  Lampung  Sai  Madani  di  Kecamatan Tanjung KarangTimur.
Hasil identifikasi
terhadap tunggakan  berjalan  penerima  kredit  dana perkuatan  modal  usaha,  jenis  usaha perdagangan paling tinggi apabila dibanding dengan  jenis  usaha  lainnya.  Sedangkan untuk  UKM  Industri  dan  untuk  koperasi tidak  mengalami  tunggakan  pinjaman.
Terjadinya tunggakan pada usaha perdagangan ini sesuai dengan permasalahan  yang  dihadapi  UKM  pada umumnya menyatakan bahwa dana perkuatan  modal  usaha  tersebut  adalah merupakan  dana  permerintah  yang  tidak
harus dikembalikan atau hibah,
permasalahan ini salah satunya dikarenakan kurangnya  pembinaan  dan  monitoring  dan evaluasi  yang  di  laksanakan  oleh  Dinas Koperasi  UMKM  dan  Perindag  Provinsi Lampung, dan disamping itu juga terjadinya pailit yang ditandai dengan tidak operasionalnya  usaha  KUMKM  penerima pinjaman tersebut.
b. Penyaluran Dana Perkuatan Permodalan KUMKM oleh UPTD

## PerkuatanPermodalan KUMKM
UPTD Perkuatan
Permodalan
KUMKM  dibentuk  berdasarkan  Peraturan Gubernur  Lampung  No.  30  tahun  2007 tentang  Pembentukan  Badan  Layanan Umum  Daerah  pada  Dinas  Koperasi Perindustrian  dan  Perdagangan  Provinsi Lampung  dan  Peraturan  Gubernur  No.  14 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Organisasi  dan  Tata  Kerja  Unit  Pelaksana Teknis  Dinas  (UPTD)  pada  Dinas  Daerah Provinsi  Lampung.  Berdasarkan  Peraturan Gubernur tersebut UPTD Perkuatan Permodalan  KUMKM  mempunyai  fungsi sebagai  lembaga  pengelola  dana  perkuatan modal  usaha  KUMKM  di  bawah  Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan  Provinsi  sejak  tahun  2008. Perkembangaan pengelolaan dana perkuatan modal  usaha  sebagai  hasil  Revolving  sejak tahun 2008 s/d 2012 untuk KUMKM  dapat disajikan data sebagai berikut :
Tabel 3 : Penerima Pinjaman Dana Perkuatan Modal Usaha KUMKM di Provinsi Lampung Hasil Revolving Fund Tahun 2008-2012
No . Tahun penyaluran Jumlah KUMK M (Unit) Alokasi Dana (Rp.000) 1 Tahun 2003 130 2.500.000.000 2 Tahun 2004 135 2.750.000.000 3 Tahun 2005 185 3.500.000.000
4 Tahun 2006 210 3.750.000.000 5 Tahun 2007 165 3.000.000.000 JUMLAH 825 15.500.000.000 Sumber : UPTD PP-KUMKIM Tahun 2012 Berdasarkan identifikasi data penyaluran dapat disimpulkan bahwa penyaluran  dana  perkuatan  modal  usaha KUMKM yang berada wilayah Kota Bandar Lampungadalah morupakan penyaluran dana yang paling tinggi apabila dibandingkan denganKUMKM yang berada di wilayah Kabupaten/Kota lainnya. Tingginya penyaluran dana di Kota Bandar Lampung  disebabkan  adanya  beberapa  hal seperti  (1)  Jarak  tempuh  KUMKM  dengan UPTD  Perkuatan  Permodalan  KUMKM yang  lebih  dekat,  (2)  Tingginya  jumlah KUMKM  (3)  Informasi  yang  diterima KUMKM  sehingga  banyak  KUMKM  yang mengajukan  permohonan  pinjaman  dan  (4) Bayaknya  KUMKM  yang  layak  untuk menerima  pinjaman.  Sedangkan  untuk penyaluran  dana  perkuatan  modal  usaha untuk  KUMKM  yang  berada  di  wilayah Kota  Bandar  Lampung  dapat  disajikan sebagai berikut:
Tabel 3 : Penerima Pinjaman Dana Perkuatan Modal Usaha KUMKM di Kota
Lampung Hasil Revolving Fund Tahun 2008-2012 No . Tahun penyaluran Jumlah KUMKM (Unit) Alokasi Dana (Rp.000) 1 Tahun 2003 23 410.000 2 Tahun 2004 15 320.000 3 Tahun 2005 20 270.000 4 Tahun 2006 25 450.000 5 Tahun 2007 30 712.000 JUMLAH 113 2.162.000 Sumber : UPTD PP-KUMKIM Tahun 2012
Perkembangan penyaluran dana perkuatan  modal  usaha  yang  berupa Revolving Fund yang disalurkan oleh UPTD Perkuatan  PermodalanKUMKM  periode tahun 2008 s/d 2012 dana pokok perkuatan modal usaha KUMKM yang disalurkan pada KUMKM  yang  berada  Kota  Bandar Lampung  pada  posisi  31  Desember  2012 sebesar  Rp  2.162.000.000,-  yang  diberikan kepada  113  KUMKM.  Penyaluran  dana perkuatan  modal  usaha  KUMKM  di  Kota Bandar  Lampung  seperti  pada  penyaluran dana  yang  telah  dilaksanakan  oleh  Tim Pelaksana  Program  Dana  Perkuatan  modal KUMKM padaperiode tahun 2003 s/d 2007. Penerima  dana  perkuatan  ini  diberikan kepada KUMKM secara perorangan maupun  kepada  kelompok  yang  berbentuk Koperasi  atau  Lembaga  Keuangan  Mikro (LKM)  seperti  pengrajin  meubelair/kusen, di  Kecamatan  Tanjung  Karang  Timur, pengrajin  kripik  di  Kecamatan  Rajabasa, pengrajin sulam usus di Kecamatan Tanjung Karang  Pusat,  adapun  UKM  penghasil produk  makanan,  baik  makanan  kecil (kerupuk  dan  keripik),  pengrajin  kue,  rata- rata  bersifat  perseorangan  berada  di Kecamatan  Kedaton,  Kecamatan,  Teluk Betung Selatan serta di berbagai kecamatan yang  ada  di  Kota  Bandar  Lampung  seperti pedagang sembako, usaha warung makanan, dan  lain-lain.  Dan  untuk  penyaluran pinjaman  kepada  lembaga  usaha  diberikan kepada  6  unit  Koperasi  yang  berada  di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kecamatan Kemiling dan Kecamatan Sukarame.
Hasil  identifikasi terhadap tunggakan berjalan  penerima  kredit  dana  perkuatan modal usaha, jenis usaha perdagangan tetap menempati  urutan  paling  tinggi  dibanding dengan usaha lainnya. Permsalahan ini salah satunya  dikarenakan  kurangnya  pembinaan dan  monitoring  dan  evaluasi  yang  di laksanakan oleh UPTD Perkuatan
Permodalan  KUMKM,  dan  disamping  itu juga  terjadinya  pailit  yang  ditandai  dengan tidak  operasionalnya  usaha  KUMKM penerima pinjaman tersebut.
Karakteristik responden dari penelitian  ini  dapat  digambarkan  sebagai berikut :Jenis kelamin 102 responden terdiri dari 25% penerima kredit adalah perempuan, sedangkan  75%  adalah  laki-laki.  Latar belakang  pendidikan  para  penerima  kredit adalah  sebanyak  49%  tidak  pernah  lulus pendidikan  dasar,  30%  menyelesaikan pendidikan dasar, selanjutnya 16% menyelesaikan  pendidikan  menengah  di sekolah  menengah  pertama.  Sebanyak  6% memiliki ijazah sekolah menengah atas dan hanya 1% atau 1 orang yang menyelesaikan pendidikan sarjana.
Gambar 1: Karakteristik Responden (dalam orang)

## 2. Usaha yang Dibiayai
Usaha  yang  dibiayai  dalam  kegiatan ini mencakup sektor perindustrian, perdagangan  dan  jasa  baik  yang  tergabung dalam  koperasi,  LKM  maupun  perorangan (UMKM). Penentuan jenis usaha yang layak mendapat  bantuan  dana  bergulir  mengacu pada  kriteria  dan  persyaratan  yang  telah ditetapkan oleh UPTD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM
sebagaimana  tercantum  dalam  Peraturan Gubenur  LampungNomor  39  Tahun  2008 tentang Rencana Strategis Bisnis, Pola Tata Kelola,  dan  Standar  Pelayanan  Minimal Badan  Layanan  Umum  Daerah  (BLUD) UPTD  Perkuatan  Permodalan  KUMKM. Mengingat  sifat kegiatan ini adalah
mendukung permodalan usaha maka syarat- syarat  yang  harus  dipenuhi  penerima  dana antara lain: (1) Memiliki usaha produktif (2) Mengelola  usaha  minimal  1  tahun  (3) Memiliki tempat usaha tetap yang dijelaskan dg  surat  izin  usaha  (4)  Tidak  sedang memperoleh  pinjaman  dana  lembaga  lain untuk  usaha  yang  sama  (5)  Memiliki jaminan berupa sertifikat tanah.
Besar kecilnya alokasi anggaran untuk Kegiatan  Pinjaman  Dana  Perkuatan  modal Usaha KUMKM tidak sama setiap tahunnya, tergantung  dari  ketersediaan  dana  hasil revolving  atau  angsuran  pokok  yang  telah dibayarkan  oleh  KUMKM  penerima  dana kepada UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM melalui Bank Lampung. Besarnya jumlah yang disalurkan pada masing-masing UKM  juga  dipengaruhi  oleh  hasil  seleksi kelayakan  usaha  yang  telah  dilakukan  oleh tim survey dari UPTD PerkuatanPermodalan KUMKM. Besarnya pinjaman dana bergulir yang  diberikan  kepada  masing-masing  unit usaha UKM pada tahun 2003 s/d 2012, rata- rata sebesar Rp.15.000.000,-. Dana tersebut, mereka  terima  secara  langsung  dari  Bank Lampung. Lama pembayaran melalui angsuran  atau  cicilan  selama  2  (dua)  tahun dengan  tingkat  jasa/bunga  sebesar  6%  per tahun  secara  flat  dari  pokok  pinjaman  dan tenggang waktu 3 bulan setelah diterimanya kredit  bagi  KUMKM  peminjam  baru sedangkan untuk KUMKM peminjan lanjutan  tidak  dikenakan  tenggang  waktu  3 bulan  atau  langsung  membayar  angsuran pinjaman pada bulan berikutnya setelah dana diterima.

## 3. Evaluasi Pelaksanaan Pinjaman Dana Perkuatan Permodalan KUMKM Tahun
2008 s/d 2012
Untuk  mengetahui  sejauh  mana keberhasilan  pelaksanaan  pinjaman  dana perkuatan  modal  usaha,  maka  digunakan indikator  kinerja  organisasi  pemerintah
berdasarkan pada siklus manajemen terhadap  input,  proses  dan  output  dari kegiatan  (Muhammad,  2008).  Hasil  yang diharapkan  dari  penelitian  ini  adalah  dapat menggambarkan  keberhasilan  dan  faktor- faktor yang  mempengaruhi,  termasuk kendala  dan  hambatan  selama  pelaksanaan kegiatan dimaksud. Dari hasil jawaban para responden  penelitian,diperolehsecararinci, informasi  dan  data  pada  setiap  tahapan pelaksanaan kegiatan.

## a. Evaluasi Input
Evaluasi  terhadap  input  dari kegiatan pinjaman  dana  perkuatan  modal  usaha adalah  nilai  pinjaman  yang  diterima  UKM dan  lembaga  pendamping  dan  Pembina bagiKUMKM
1) Nilai Pinjaman
Hasil  rekap  pengembalian  pinjaman dana  perkuatan  modal  usaha  KUMKM diKota Bandar Lampung seperti pada tabel 4 di  bawah  ini  menunjukkan  setiap  unit usaharata-rata menerima kredit dana bergulir untuk perorangan memperoleh dana dibawahrata-rata  antara  Rp.5.000.000  s/d 15.000.000  Hanya  30  unit  usaha  yang menerima  dana  rata-rata  yaitu  antara Rp.15.000.000,- s/d Rp.20.000.000,-
sebanyak  60  unitusaha  dan  yang  menerima dana di atas rata-rata mencapai 23 unit usaha. Berdasarkan informasi yang telah
disampaikan oleh UPTD Perkuatan Permodalan  KUMKM,  bahwaKUMKM yang  menerima  dana  pinjaman  lebih  besar adalah  merupakan  pinjaman  lanjutan  dan menunjukan  perkembangan  usahanya  yang lebih  meningkat.  Kinerja  pengembalian pinjaman dana perkuatan madal usaha yang ada diwilayah Kota Bandar Lampung dapat disajikan sebagai berikut:
Tabel  4  :  Persentasi  Pengembalian  pinjaman  dana  perkuatan  modal  usaha  KUMKM  di  Kota Bandar Lampung 2008 s/d 2012
No Kecamatan Jml UKM Realisasi Jumlah angsuran seharusnya Jumlah tunggakan Tunggakan pokok % Angsuran pokok % Pokok Jasa Pokok Jasa I Tahun 2008 1 Sukarame 8 150,000 150,00 0 18,000 52,560 6,300 35 65 2 Tanjung senang 5 85,000 85,000 10,200 24,340 3,680 29 71 3 Kedaton 7 120,000 120,00 0 14,400 33,520 5,201 28 72 4 Rajabasa 3 55,000 55,000 6,000 22,250 2,301 40 60 Jumlah 23 140,000 140,00 0 49,200 132,67 0 17,482 32 68 II Tahun 2009 1 Tj. Karang timur 6 130,000 130,00 0 15,600 47,500 7,660 37 63 2 Tj. Karang Pusat 3 105,000 105,00 0 12,600 34,720 4,950 33 67 3 Rajabasa 4 85,000 85,000 10,200 29,800 6,630 35 65
Jumlah 15 320,000 320,00 0 38,400 112,02 0 19,240 35 65 III Tahun 2010 1 Kemiling 6 87,000 87,000 10,440 24,580 4,786 28 72 2 Sukarame 4 43,000 43,000 5,160 12,620 2,354 29 71 3 Panjang 7 105,000 105,00 0 12,600 31,700 7,190 30 70 4 Tb. Selatan 3 35,000 35,000 4,200 8,900 2,730 25 75 Jumlah 20 270,000 270,00 0 32,400 77,800 17,060 29 71 IV Tahun 2011 1 Tb. Utara 4 55,000 35,000 4,600 11,500 4,786 21 79 2 Kedaton 7 150,000 85,000 12,400 26,500 3,750 24 76 3 Panjang 5 75,000 45,000 7,600 13,750 2,350 18 82 4 Way Halim 8 115,000 95,000 10,400 27,800 3,250 24 76 5 Kemiling 6 95,000 50,000 7,600 17,500 2,280 18 82 Jumlah 30 450,000 310,00 0 42,600 97,050 12,980 22 78 V Tahun 2012 1 Sukarame 3 45,000 11,250 1,500 3,700 300 33 67 2 Kemiling 7 155,000 25,833 2,8000 6,166 570 24 76 3 Tj. Karang timur 4 90,000 15,000 2,325 3,500 465 23 77 4 Tj. Karang Pusat 3 87,000 10,875 2,700 2,175 540 20 80 5 Way Halim 3 130,000 16,250 2,610 3,245 342 20 80 6 Panjang 2 35,000 8,750 3,900 1,750 780 20 80 7 Langkapura 1 30,000 6,000 1,400 5,000 450 83 17 8 Kedaton 3 65,000 16,250 900 3,250 180 20 80 9 Tb. Selatan 1 15,000 1,875 1,950 2,450 225 114 (14) 10 Tb. Utara 1 20,000 5,000 450 1,250 90 25 75 11 Tanjung senang 1 15,000 3,750 800 2,450 225 57 43 12 Rajabasa 1 25,000 6,252 600 3,102 375 50 50
Sumber : UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM Tahun 2012
Berdasarkan perhitungan hasil
penilitian  sebagaimana  tabel  4,  bahwa pengembalian  pinjaman  dana  perkuatan modal usahaKUMK di wilayah Kota Bandar Lampung dari tahun 2006 s/d 2012, dengan beban  bunga  sebesar  6  persen  pertahun (24bulan)  ternyata  secara  rata-rata  pada setiap tahun penyaluran terdapat tunggakan sebesar  29,4%.  Dari  total  pokok  pinjaman yang  harus  dibayarkan  oleh  peminjam sebesar  Rp  1.437.  085.000,-  yang  diterima oleh 113 KUMKM masih terjadi
penunggakan pokok sebesar Rp.
456.968.000.-.  Hal  ini  berarti  bahwa pelaksanaan  program  penyaluaran  dana perkuatan  modal  usaha  KUMKM  yang diselenggarakan olehUPTD Perkaatan Permodalan  KUMKM  masih  terdapat beberapa kelemahan  yang perkuatan  modal usaha tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah  dana  yang  diberikan  kepada KUMKM,  namun  sangat  dipengaruhi  oleh penyalur  (UPTD  Perkuatan  Permodalan KUMKM)  dan  KUMKM  penerima  kredit. Peran  dan  tugas  para  Pihak  tersebut  sangat menentukan
keberhasilan program.
Tersalurkannya  dana  kegiatan  seluruhnya bukanlah indikasi keberhasilan suatu kegiatan  pembangunan,  tapi  juga  harus memperhatikan keberhasilan tingkat pengembalian.
Berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner, walaupun memakan waktu paling lama  6  (enam)  bulan  dari  pengajuan proposal  hingga  danakreditcair,  proses pengajuan dan pencairan dana kredit adalah mudah. Namuntingginya kemacetan angsuran  pinjaman  pada  tahun  2008  s/d 2012, berdasarkan hasil wawancara, disebabkan adanya salah anggapan
mengenai  dana  tersebut.  Sebagian  besar responden  beranggapan  pinjaman  dana bergulir  tersebut  tidak  dikenakan  bunga (70%),  bahkan  tidak  perlu  dikembalikan apabila  usahanya  bangkrut  atau  tidak berkembang.

## 2) Lembaga Pendamping dan Pembina
Sebagaimana  model  penyaluran  dana bergulir yang dilakukan Grameen Bank,maka peran pendamping dan pembina memegang posisi penting untuk mendukungkeberhasilan program. Lembaga pendamping dan pembina dapat melakukan kunjunganrutin dan berkomunikasi, membahas  berbagai  kendala  dan  hambatan usaha  yangdihadapi  KUMKM.  Lembaga pendamping  dan  pembina  juga  harus mengetahui aspekteknis produksi, pemasaran,  pembukuan,  keuangan  yang dihadapi KUMKM tersebut.Lembaga pendamping  dan  pembina  membantu  para wirausaha dalam mengembangkanunit usahanya  sehingga  dana  yang  diterima tersebut tidak disalahgunakan.
Mekanisme penyaluran pinjaman dana perkuatan modal usaha KUMKM yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Lampung melalui UPTD Perkuatan Permodalan  KUMKM,  tidak  memiliki struktur organisasi lembaga pendamping dan lembaga  Pembina  bagi  para  penerima  dana perkuatan  modal  usaha.  Merujuk  Petunjuk Teknis  (Juknis)  Perkuatan  Modal  Usaha KUMKM sejak Tahun 2003 s/d 2012, tidak tercantum lembaga pendamping dan pembina  yang  bertugas  mendampingi KUMKM penerima pinjaman. Juknis tersebut menyatakan bahwa UPTD
PerkuatanPermodalanKUMKMselakuorgan
Jumlah 30 712,000 127,08 5 21,935 37,428 4,542 29 71 Total 113 2.162.00 0 1.437. 085 184.53 5 456.96 8 71.304 29,4 70,6
isasi dan pelaksanakegiatanmelakukan koordinasi denganDinas/Instansi terkait, dan Bank  Lampung  untuk  mempersiapkan program, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. Namun tidak ada  Dinas/Instansi  lain  yang  terlibat dalangprogram pendampingan.
Kegiatan  monitoring  dan  evaluasi dilakukan oleh UPTD Perkuatan Permodalan  KUMKM  itu  sendiri.  Selama masa  pengembalian  angsuran  pinjaman, memiliki tugas untuk memberikan pembinaan,  konsultasi  teknis  mengenai pengelolaan  administrasi  pada  KUMKM. Selain itu juga UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM memiliki tugas melakukan pemantauan dan pengawasan atas pemanfaatan modal secara berkala,
sekurang-kurangnya  3  (tiga)  kali  dalam  1 (satu)  tahun.  Artinya,  UPTD  Perkuatan Permodalan KUMKM seharusnya melakukan peran pendampingan dan pembinaan bagi KUMKM dalam mengelola administrasi  sehingga  penggunaan  dana efektif  dan  optimal  untuk  meningkatkan usahanya.
Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, untuk penyaluran tahun2003 s/d 2007 oleh Tim Pelaksana Program Penyaluran Dana Perkuatan Modal KUMKM  dan  penyaluran  dana  tahun  2008 s/d 2012 oleh UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM, setelah kredit dicairkan, tidak ada tenaga  pendamping  atau  konsultan  teknis bagi  KUMKM  dalam  memanfaatkan  dana pinjaman untuk mengembangkan usahanya, Pada  saat  mereka  menghadapi  masalah, mereka  tidak  tahu  harus  berkonsultasi dengan siapa.  Ada  sebagian  penerima  dana bersikap  pasrah  saat  menghadapi  masalah atau mengalami kebangkrutan. Akibat tidak adanya  tenaga  pendamping,  maka  banyak pelaku yang menunggak angsuran pinjaman, tidak  menerima  teguran  atau  sanksi.  Pihak Bank Lampung juga tidak melakukan tugas
konsultasi teknis sebagaimana yang diharapkan  dalam  Juknis  kegiatan  dana bergulir. Setelah terbentuknya UPTD Perkuatan permodalan KUMKM pemberian pendampingan dan pembinaan dapat dilakukan  oleh  tim  yang  berasal  dari  staf pada UPTD Perkuatan Permodalan
KUMKM  untuk  memberikan  pembinaan, pendampingan  serta  sekaligus  mengadakan monitoring  dari  evaluasi  pemanfaatan  dan pengembalian  pinjaman  oleh  KUMKM penerima  dana  Frekuensi  pelaksanaan kegiatan  pendampingan  dan  pembinaan yang  dilaksanakan  olehUPTD  Perkuatan Permodalan  KUMKM  belum  menunjukan kinerja  yang  optimal  hal  ini  dikarenakan adanya berbagai keterbatasan yang dihadapi oleh UPTD Perkuatan permodalan KUMKM seperti kurangnya sarana mobilisasi,  pendanaan  dan  staf  yangada  di UPTD  padahal  disisi  lain  tugas  pokok  dan fungsi UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM  sebagai  lembaga  pengelola  dana perkuatan  modal  usaha  mencakup  wilayah kerja  pada  14  Kabupaten/Kota  dengan jumlah KUMKM pernerima dana
mencapai1.750 KUMKM.
Hasil  survey  di  lapangan  yang menunjukkan tidak adanya tenaga pendamping  dan  pembina  (dalam  hal frekuensi dan kualitas) merupakan salah satu kelemahan  dari  mekanisme  penyaluran pinjaman  dana  perkuatan  modal  usaha KUMKM.  UPTDPerkuatan  Permodalan KUMKM  maupun  Bank  Lampung  tidak mengadopsi  model  perkuatan  permodalan seperti  yang  dilakukan  Grameen  Bank, dimana  setiap  minggu  pihak  Bank  bertemu dengan  sentra  atau  kelompok  peminjam. Pertemuan  rutin  tersebut  sangat  membantu peminjam  apabila  menghadapi  masalah. Berbagai permasalahan dibidang manajemen  pemasaran  maupun  teknis produksi dapat langsung disampaikan dalam pertemuan  rutin  tersebut  dan  dicarikan
alternatif  penyelesaian  masalah  dan  jalan keluarnya.  Adanya  bantuan  pendamping dapat  mengatasi  kendala  peminjam  dalam mengembangkan usaha dan untuk membayar angsuran pinjaman.

## b. Evaluasi Proses
Evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan  pinjaman  dana  perkuatan  modal usaha KUMKM dilakukan pada tahap-tahap sosialisasi,  penyusunan  proposal,  seleksi, perjanjian,  pelayanan  dan  pencairan  kredit serta  tanggung  jawab  dan  pengawasan pemanfaatan dana kredit.

## 1) Sosialisasi
Kegiatan sosialisasi pada awal pelaksanaan  program  merupakan  langkah penting  untuk  dilakukan  sebaik  mungkin kepada  seluruh  calon  penerima  program,
agar terbentuk pemahaman masyarakat yang baik dan benar mengenai tujuan dan manfaat program.  Berdasarkan  Tabel  5  disajikan informasi bahwa sosialisasi dalam penyelenggaraan  program  dana  bergulir yang dilakukan Pelaksana Teknis Kegiatanpada  tahun  2003  s/d  2012  pada Dinas  Koperasi,  UMKM  Perindustrian  dan Perdagangan  Provinsi  Lampung  maupun oleh  UPTD  Perkuatan  Permodal  KUMKM kurang  baik.  Kegiatan  sosialisasi  yang seharusnya  dilaksanakan  sebelum  program penyaluran, untuk memberikan pemahaman kepada pihak-pihak terkait dan KUMKMcalon  penerima  pinjaman  agar dapat sama-sama dan atau setiap unsur yang terlibat  dalam  pelaksanaan  program  dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing- masing Sehingga tujuan pelaksanaan
program dapat tercapai secara optimal.
Tabel  5  :  Sosialisasi  Dalam  Penyelenggaraan  Pinjaman  Dana  Modal  Usaha  di  Kota  Bandar Lampung Tahun 2003 s/d 2012
No Aspek Sangat baik Baik Cukup Kurang Sangat kurang 1 Pelaksanaan Sosialisai 23,5 67,6 2,9 2,9 2,9 2 Petugas Yang Ditunjuk 2,9 81,4 4,9 7,8 2,9 3 Kondisi Tempat Sosialisasi 2,9 65,7 18, 6 9,8 2,9 4 Pemahaman Sosialisasi 15,7 67,6 13,7 0 2,9 5 Keikutsertaan Aparat Lain 0 26,5 7,8 12,7 52,9 Jumlah 45,1 308,8 48 33,3 64,7 Rata-rata 9 61,8 9,6 6,7 12,9 Sumber : Dana Primer
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa kegiatan sosialisasi hanya diberikan kepada dinas yang membidangi koperasi dan UKM pada  14  Kabupaten/Kota  termasuk  dinas yang membidangi koperasi dan UKM Kota Bandar  Lampungdengan  harapan  petugas atau  dinas  yang  membidangi  koperasi  dan UKM  kabupaten/kota  dapat  melanjutkan memberikan sosialisasi di tingkat kabupaten/kota  oleh  petugas  yang  telah mengikuti  kegiatan  sosialisasi  ditingkat
provinsi.  Data  ini  mendukung  informasi mengenai tidakadanya lembaga instansi lain yang  berfungsi  sebagai  tenaga  pendamping dan  pembina  dalam  program  ini.  Sebagian besar  responden  menyatakan  pelaksanaan kegiatansosialisasi  belum  dapat  di  pahami dengan  baik  karena  pemberian  sosialisasi disampaikan  oleh  dinas  yang  membidangi koperasi  dan  UKM  Kota  Bandar  Lampung tidak  dapat  dilaksanakan  secara  rutin  atau berkala.  Hanya  sebagian  kecil  saja  yang
menyatakan mereka tidak pernah mengikuti sosialisasi sebelum menerima dana bergulir tersebut.

## 2) Penyusunan Proposal
Setelah kegiatan sosialisasi mengenai program  pinjaman  dana  perkuatan  modal usaha KUMKM dilakukan, maka bagi warga yang berminat diminta mengajukan permohonan pinjaman dengan melampirkan proposal kelayakan usaha. Untuk pemberian pemahaman  dan  keterampilan  kepada KUMKM  yang  akan  mengajukan  proposal ternyata  tidak  dilakukan  kegiatan  pelatihan penyusunan proposalyang diikutioleh KUMKM  .  Tata  cara  penyusunan  proposal diberikan  secara  sepintas  pada  waktu kegiatan  sosialisasi  sehingga  KUMKM
kurang  memahami  tata  cara  penyusunan proposal.  Pemberian  materi  penyusunan proposal banyakdiberikanoleh petugas pada dinas yang membidangi Koperasi dan UKM kabupaten/kotakepada KUMKM yang datang untuk konsultasi penyusunan proposal  dan  bagi  KUMKM  yang  tidak mempunyai  kesempatan  untuk  datang  ke dinas maka mereka akan meminta penjelasan  kepada  sesama  KUMKM  yang akan  mengusulkan  pinjaman.  Hal  ini menunjukan  bahwa  pemberian  pembinaan penyusunan proposal belum dapat dilakukan secaraOptimal oleh UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM, Tabel 6
menunjukkan  sikap  peserta  yang  menilai kurang atau lebihnya pendampingan penyusunan proposal oleh petugas.
Tabel 6 : Penyusunan Proposal Dalam Penyelenggaraan Pinjaman Dana Perkuatan Modal Usaha KUMKM di Kota Lampung Tahun 2003 s/d 2012
No Aspek Sangat baik Baik Cukup Kurang Sangat kurang 1 Ptugas terampil 2,9 39,9 7,8 26,5 23,5 2 Petugas melayani dengan sabar 2,9 39,2 15,7 18,6 23,5 3 Petugas melayani dengan baik 2,9 28,4 18,5 23,8 26,5 4 Peserta menjadi terampil 2,9 54,9 4,9 10,8 26,5 5 Peserta mampu menyusun proposal 0 7,8 7,8 36,3 48 Jumlah 11,8 169,6 54,9 115,7 148 Rata-rata 2,4 33,9 11 23,1 29,6 Sumber : Data Primer Pelatihan penyusunan proposal merupakan  salah  satu  cars  agar  KUMKM memiliki kemampuan menyiapkan dokumen-dokumen spebila Ingin mengajukan permohonan kredit ke lembaga perbankan  atau  bank-able,  Salah  satu kelemahan  dari  KUMKM  di  Indonesia adalah tidak memiliki posisi tawar yang baik terhadap lembaga perbankan untuk
mengajukan bantuan permodalan. Pelatihan penyusunan proposaladalah pelatihan
peningkatan kapasitas kelembagaan
KUMKM.
Separuh responden menyatakan mereka menjadi terampil  setelah  mengikuti pelatihan  penyusunan  proposal  kelayakan usaha.
Namun jawaban tersebut tidakkonsisten dengan pertanyaan
selanjutnya  untuk  memastikan  jawaban mengenai tingkatkemampuan mereka dalam menyusun  proposal-proposal  usaha  lain secara  mandiri.Secara  rata-rata,  responden
menyatakan  kegiatan  penyusunan  proposal adalah  baik  namun  tingkat  kemampuan KUMKM  dalam  menyusun  proposal  usaha sebenarnya masih sangat kurang atau belum mampu menyusun proposal kelayakan usaha secaramandiri. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pelatihan penyusunan proposal yang dilakukan  UPTD  Perkuatan  Permodalan KUMKM secara langsung diberikan kepada KUMKM  dan  disisi  lain  dinas  yang membidangi  koperasi  dan  UKM  Kota Bandar  Lampung  yang  diharapkan  dapat memberikan  pelatihan  secara  baik  kepada KUMKMdi  wilayah  kerjanya  akan  tetapi dalam  kenyataannya  kegiatan  pelatihan penyusunan  proposal  tersebut  tidak  dapat dilaksanakan secara baik.

## 3) Seleksi Kelayakan Usaha
Sesuai  Petunjuk  Teknis  Perkuatan Modal Usaha KUMKM, Pelaksana kegiatan(Tim  Survey)  melakukan  seleksi
KUMKM  yang  mengajukan  permohonan modal pinjaman untuk mengajukan permohonan  pinjaman  dana  perkuatan modal  usaha  perludilengkapi  rekomendasi dari  dinas  yang  membidangi  koperasi  dan UKM kabupaten/kota setempat.
Berdasarkan  hasil  analisis  data  terhadap seleksi  kelayakan  usaha  yang  dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Program tahun 2003 s/d 2008 maupun UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM tahun 2008 s/d 2012, dalam hal ini TimSurveydi  KotaBandar  Lampung.  Maka hasilnya adalah separuh (50%) dari responden menyatakan baik. Separuh responden  menyatakan  pelaksanaan  seleksi kurang  karena  mereka  menyatakan  tidak pernah didatangi oleh aparat ke lokasi usaha dan dinilai kelayakan usaha yang
bersangkutan. Namun sebagian lain
menyatakan  bahwa  petugas  yang  datang dinilai menyampaikan dengan baik manfaat seleksi  dan  membahas  hasil  seleksi  dengan calon penerima pinjaman.
Oleh  karena  itu,  untuk  selanjutnya, penyeleksian terhadap calon penerima kredit harus  dilakukan  lebih  cermat.  Pelaksanaan seleksiyang kurang baik membentuk persepsi calon penerima program yang tidak tepat tentang program yang akan digulirkan. Jika  kegiatan  pinjaman  dana  bergulir dipaksakan  dapat  menimbulkan  banyaknya kredit  macet  dan  menghambat  perguliran dana  tersebut  bagi  pelaku  usahayang  lebih bertanggung  jawab.  Pelaksanaan  pinjaman dana bergulir pada tahun 2003s/d 2007 yang memegang prinsip pemerataan harus dihindari  karena  ternyata  menghasilkan tunggakan berjalan yang sangat besar.
Temuan  dari  penelitian  ini  yang disampaikan  dalam  Tabel  7  menunjukkan bahwa sebanyak 63% responden menyatakan  mereka  tidak  pernah  diminta menyediakan  agunan  atau  jaminan  untuk disita  apabila  mereka  menunggak  atau tidakmelunasi pengembalian pinjaman modal  tersebut.  Merujuk  Petunjuk  Teknis kegiatan  dana  bergulir  ini,  memang penerima pinjaman tidak diminta menyediakan  jaminan  atau  agunan  apabila menunggak sebagaimana mekanisme penyaluran lembaga perbankan pada umumnya.  Dalam  hal  ini,  penerima  akan mendapat  sanksi  berupa  pengalihan  hak pengelolaan  dana  apabila  ada  indikasi penyimpangan  atau  kelalaian.Tidak  ada sanksi  berupa  penyitaan  atas  agunan biasanya disediakan peminjam apabila tidak mampu melunasi pinjaman.
Tabel  7  :  Seleksi  Kelayakan  Usaha  Dalam  Penyelenggaraan  Pinjaman  Dana  Perkuatan  Modal Usaha KUMKM di Kota Bandar Lampung Tahun 2003 s/d 2012 (dalam %)
No Aspek Sangat baik Baik Cukup Kurang Sangat kurang
1 Petugas menyeleksi tepat sasaran 2,9 39,2 13,7 39,2 4,9 2 Petugas terampil menyeleksi 2,9 57,8 15,7 18,6 4,9 3 Petugas menjelaskan manfaat seleksi 0 47,1 9,8 40,2 2,9 4 Bersama petugas membahas hasil seleksi 0 28,4 13,7 54,9 2,9 5 Petugas mampu menilai kelayakan usaha 0 34,4 225 34,3 5,9 6 Peserta mampu menyediakanagunan 0 0 5,9 31,4 62,7 Jumlah 5,9 206,9 84,3 218,6 84,3 Rata-rata 1 34,5 14,1 36,4 14,1 Sumber : Data Primer

## 4) Perjanjian
Setelah melalui proses seleksi, UPTD Perkuatan  Permodalan  KUMKM  melalui
Tim Survey menetapkan nama-nama penerima  pinjaman  dana  bergulir  melalui surat  Keputusan  Kepala  UPTD  Perkuatan Permodalan  KUMKM.  Surat  keputusan tersebut menyatakan KUMKM yang ditetapkan  sebagai  penerima  itu  layak usahanya  dan  penerima  bersedia  melunasi pengembalian angsuran pinjaman.
Selanjutnya dilaksanakan penanda tanganan perjanjian  antara2  pihak  yang  sepakat melakukan  kerjasama  dan  mentaati  isi perjanjian. Dalam perjanjian tersebut, dalam hal ini, pihak kesatu adalah UPTD Perkuatan Permodalan  KUMKM,  dan  pihak  kedua
adalah  penerima  pinjaman  menandatangani Berita Acara Penerimaan Dana Bergulir.
Sebagian besar responden menyatakan  tidak  ada  perjanjian  sanksi kredit yang dilakukan dalam penyelenggaraan  penyaluran  kredit  dana bergulir.  Demikian  pula  seleksi  terhadap agunan tidak dilakukan. Tabel 8 menunjukkan prosentase jawaban responden mengenai  perjanjian  sanksi  kredit  dan seleksi  terhadap  agunan.  Apabilaterjadi kredit  macet,  hampir  95%  responden menyatakan tidak ada sanksi atau hukuman apabila  mereka  tidak  menepati  perjanjian kredit  untuk  melunasi  angsuran  pinjaman. Hanya  5%  memberikan  pernyataan  ada sanksi  apabila  pembayaran  angsuran  tidak dilakukan.
Tabel 8 : Perjanjian Sanksi Kredit dan Seleksi Terhadap Agunan Dalam Penyelenggaraan Kredit Dana Perkuatan Modal Usaha KUMKM Tahun 2003-2013 (dalam %)
No Aspek 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 Perjanjian sanksi kredit Ada 2 5 9 7 8 10 6 5 8 7 Tidak ada 98 95 91 93 92 90 94 95 92 93 2 Seleksi terhadap agunan Ada 0 0 0 0 0 10 10 15 12 13 TIdak ada 100 100 100 100 100 90 90 85 88 87
Sumber : Data Primer

## 5) Pencairan Kredit
Pencairan kredit dana bergulir dilaksanakan  oleh  Bank  Pelaksana,  dalam hal  ini,  yaitu  Bank  Lampung  pada  cabang- cabang di kabupaten/kota yang
bersangkutan.Penrima pinjaman dapat mengambil pencairan kredit secara langsung dikantor  Bank  Lampung  setempat  dan selanjutnya  melakukan  pelunasan  atau pembayaran  angsuran  pinjaman  Bank Lampung  tersebut.  Mengingat  masyarakat
belum  mengetahui  prosedur  pencairan  dan pembayaran  angsuran  kredit  yang  harus dibayar setiap bulannya, sebelum menerima pencairan kredit, maka dinas yang membidangi  Koperasi  dan  UMKM  Kota Bandar  Lampung  dan  petugas  pada  Bank Lampung  seharusnya  memberi  penjelasan tentang  hal  tersebut  secara  jelas  dan  rinci. Tabel 9 menjelaskan proses pencairan kredit yang dilaksanakan oleh lembaga perbankan Bank Lampung.
Tabel  9  :  Pencairan  Kredit  Dalam  Penyelenggaraan  Pinjaman  Dana  Perkuatan  Modal  Usaha KUMKM di Kota Bandar Lampung Tahun 2003 s/d 2012 (dalam %)
No Aspek Sangat baik Baik Cukup Kurang Sangat kurang 1 Petugas membimbing tentang aturan kredit 7,8 50 21,6 14,7 5,9 2 Prosedur pengajuan kredit sudah berjalan baik 2 34,3 42,2 7,8 13,7 3 Petugas kredit melayani dengan baik 34,3 54,9 4,9 5,9 0 4 Pelayanan petugas pencairan kredit baik 36,3 63,7 0 0 0 5 petugas pencairan kredit memberi jumlah uang dengan depat 46,1 34,3 5,9 7,8 5,9 Jumlah 126,5 237,3 74,5 36,3 25,5 Rata-rata 24,3 47,5 14,9 7,3 5,1 Sumber : Dana Primer 6) Pelayanan Kredit Setelah  menerima  dana  perkuatan modul
usaha KUMKMseharusnya
menerima  langsung  penjelasan  dari  Bank Pelaksana  mengenai  kredit  dana  perkuatan tersebut, mereka menjadi memahami berapa nilai  angsuran  yang  harus  dibayar  setiap bulannya. Sehingga pihak penerima pinjaman  dalam  hal  ini  KUMKM  dapat memahami  hak  dan  kewajibanya  terhadap dana pinjaman tersebut. Pemberian informasi  yang  tidak  dilakukan  oleh  pihak perbankan menunjukkan bahwa tidak adanya  suatu  kerjasama  penyaluran  dana perkuatan  modal  usaha  yang  lebih  baik.
Namun pelayanan kredit perlu ditingkatkan agar unit usaha lebih menyadari kewajibannya  untuk  melunasi  pinjaman. Diperlukan  bantuan  semua  pihak  termasuk pihak Bank untuk mengingatkan kewajiban dan  sanksi apabila mereka tidak memenuhi kewajibannya.  Tabel  10  menjelaskan  ada tidaknya pemotongan uang dalam pelayanan kredit.
Tabel  10  :  Pelayanan  kredit  dalam penyelenggaraan  pinjaman  dana  perkuatan modal  usaha  KUMKM  di  Kota  Bandar Lampung Tahun 2003 s/d 2012 (dalam %)
No Aspek Ya Tida k
1 Petugas pencairan kredit memeotong atau meminta uang 17,9 81,3 2 Pungutan lain 17,9 81,3 Jumlah 35,8 162, 6 Rara-rata 17,9 81,3 Sumber : Data Primer

## 7) Bimbingan dan Pembinaan
Setelah  mendapat  pencairan  kredit dana  perkuatan  modal  usaha  KUMM  dari Bank  Pelaksana,  setiap  penerima  perlu mendapat  bimbingan  dan  pembinaan  agar
pelaksanaan pencairan kredit sesuai dengan tujuan  dan  hasil  yang  diharapkan.  Tugas membimbing  dan  membina  UKM  dalam kegiatan  ini  adalah  tugas  Tim  Pelaksana Kegiatan atau UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM  dan  dinas  yang  membidangi koperasi  dan  UKM  kabupaten/kota.  Tugas bimbingan dan pembinaan tersebut sebagaimana  dicantumkan  dalam  Petunjuk Teknis  (Juknis)  kegiatan.  Dalam  Tabel  11, responden  yang  mendapat  bimbingan  baik secara  langsung  maupun  melalui  kegiatan pelatihan.
Tabel 11 : Bimbingan dan Pembinaan Dalam Penyelenggaraan Pinjaman Dana Perkuatan Modal Usaha di Kota Bandar Lmapung tahun 2003 s/d 2012
No Aspek Sangat baik Baik Cukup Kurang Sangat kurang 1 Petugas membimbing bidang manajemen 10,8 52 15,7 18,6 2,9 2 Petugas membimbing bidang pemasaran 2,9 36,3 5,9 47,1 7,8 3 Petugas membimbing bidang produksi 10,8 36,3 10,8 36,3 5,9 4 Petugas membimbing bidang pengembangan usaha 7,9 28,4 10,8 47,1 5,9 5 Petugas membina usaha tepat sasaran 2,9 26,5 42,2 20,6 7,8 6 Petugas melakukan penelitian usaha 0 10,8 10,8 44,1 34,3 7 Petugas melakukan promisi usaha 0 18,6 7,8 47,1 26,5 8 Petugas membimbing dan membina 5,9 18,6 23,5 44,1 7,8 9 Petugas memberikan perhatian terhadap masalah yang dihadapi 0 7,8 7,8 76,5 7,8 10 Petugas memberi jalan keluar dari permaslahan 0 5,9 2,9 73,5 17,6 Jumlah 41,2 241,2 138,2 454,9 124,5 Rata-rata 4,1 24,1 13,8 45,5 12,5 Sumber: Data Primer Berdasarkan table di atas dapat dilihat bahwa  pemberian  bimbingan  mendapat bimbingan bidang administrasi pembukuan.
Terdapat 47% responden mereka
menyatakan  belum  mendapat  bimbingan bidang  administrasi  pembukuan  secara
intensif. Hal ini menimbulkan kekhawatiran penerima dana tidak melakukan pembukuan dengan  baik  maka  akan  mempengaruhi kinerja  atau  perputaran  roda  usaha  mereka dan  dikuatirkan  adanya  pengunaan  modal usaha untuk keperluan konsumtif.

## 8) Pengawasan
Pengawasan  dilakukan  oleh  UPTD
Perkuatan  Permodalan  KUMKM  untuk mencegah terjadinya penyimpangan pemanfaatan dana perkuatan atau pelanggaran  mekanisme  penyaliran  dana perkuatan modal usaha KUMKM. Langkah strategis  yang  ditempuh  untuk  mengawasi pelaksanaan  kegiatan,  Pelaksana  Teknis Kegiatan dari UPTD perkuatan permodalan KUMKM  melakukan  kegiatan  monitoring dan evaluasi. Kegiatan pemantauan tersebut berupa  melakukan  pengawasan  secara langsung.  Tim  monitoring  mendatangi rumah-rumah penerima program dan bertemu langsung dengan penerima pinjaman.
Berdasarkan  Tabel  12,  pengawasan terhadap pemberian pinjaman dana perkuatan  modal  usaha  KUMKM  adalah kurang baik. UPTD Perkuatan PermodalanKUMKM tidak pernah mendatangi penerima pinjaman dan
memantau perkembangan usaha para penerima  pinjaman.  Aspek  pengawasan yang dilakukan UPTD Perkuatan
Permodalan  KUMKM  tidak  dilaksanakan sebagai  bagian  dari  tanggung  jawab  agar tidak  terjadi  kemacetan  pembayaran  atau terjadi  penyimpangan/kelalaian  para  pihak dalam  pelaksanaan.  Tingginya  tunggakan pengembalian angsuran yang terjadi merupakan  indikasi  bahwa  dana  yang diberikan  pemerintah  tersebut,  dianggap sebagai  hibah  belaka,  terdistorsi  oleh bantuan-bantuan pemerintah lainnya.
Apabila  kegiatan  monitoring  dan  evaluasi dilakukan  dengan  baik,  tunggakan  atau kredit  macet  dapat  dicegah  dan  di  kurangi. Penunggak  angsuran  semestinya  dapat didatangi oleh Pelaksana. Kegiatan,
selanjutnya  melakukan  musyawarah  untuk mengetahui penyebab mereka tidak membayar angsuran dan selanjutnya membahas  permasalah  yang  dihadapi  dan mencari alternatif pemecahannya.
Tabel  12  :  Pengawasan  Dalam  Penyelenggaraan  Pinjaman  Dana  Perkuatan  Modal  Usaha KUMKM di Kota Bandar Lampung tahun 2003 s/d 2012
No Aspek Sangat baik Baik Cukup Kurang Sangat kurang 1 Petugas memonitoring dana usaha 0 34,3 7,8 45,1 12,7 2 Petugas mengevaluasi usaha 0 7,8 28,4 52,9 10,8 3 Sistem pengawasan sudah berjalan dengan baik 2,9 18,6 15,7 50 12,7 4 Petugas teratur mengunjungi kegiatan usaha 0 10,8 2,9 60,8 25,5 5 Petugas memmbahas permasalahan yang dihadapi 0 2,9 7,8 63,7 25,5 6 Apabila menunggak dapat bermusyawarah dengan petugas 0 18,6 0 70,6 10,8 Jumlah 2,9 93,2 62,7 343,1 98 Rata-rata 0,5 15,5 10,5 57,2 16,3 Sumber : Dana Primer Hasil  monitoring  dan  evaluasi  yang dilakukan  secara  baik  dan  terus  menerus dapat  merupakan  bahan  masukan  untuk
memperbaiki system penyelenggaraan pinjaman  dana  perkuatan  modal  usaha KUMKM tersebut. Pengawasan yang
dilakukan dengan baik dapat mencegah lebih dini kemungkinan penyimpangan, sehingga kegiatan  yang  dibiayai  dari  anggaran pemerintah  tidak  mengalami  kerugian  bagi Negara dan menghilangkan atau mengurangi manfaat  positif  yang  sebenarnya  bisa diperoleh dari kegiatan
tersebut.
Pengawasan yang baik
dapat mengoptimalkan  penggunaan  kredit  dan dapat  menimbulkan  rasa  tanggung  jawab untuk  memanfaatkan  bantuan  pemerintah dan melunasi pinjaman secara disiplin

## 9) Penggunaan Perkuatan Modal Usaha KUMKM
Penggunaan  dana  perkuatan  modal usaha  KUMKM  dimanfaatkan  penerima
dana untuk memperkuat permodalan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kapasitas usaha. Penggunaan dana  perkuatan  modal  usaha  KUMKM secara efektif dan optimal dapat meningkatkan  pendapatan  dan  taraf  hidup masyarakat  untuk  itu,  bagi  unit  usaha KUMKM yang telah memperoleh pinjaman dana perkuatan modal usaha KUMKM dapat memanfaatkan  dana  yang  disediakan  untuk kelangsungan  dan  pengembangan  usaha yang sudah mereka rintis sebelumnya. Tabel 13  menunjukkan  sikap  responden  terhadap kegunaan  pinjaman  dana  perkuatan  modal usaha KUMKM tersebut dan hasil pemberian pinjaman terhadap kelangsungan usaha.
Tabel 13 : Penggunaan dana perkuatan modal usaha dalam penyenggaraan pinjaman bagi KUMKM di Kota Bandar Lampung  tahun 2003 s/d 2012 (dalam %)
No Aspek Sangat baik Baik Cukup Kurang Sangat kurang 1 Dana dipengaruhi untuk mengembangkan usaha 44,1 52,9 0 0 2,9 2 Kondisi perkembangan usaha setelah mendapatkan dana bergulir 0 21,6 28,4 18,6 31,4 3 Dana bergulir dapat digunakan untuk kegiatan usaha lain 0 0 7,8 5,9 86,3 4 Dana bergulir yang diterima dapat meningkatkan kerja usaha 0 17,6 21,6 7,8 52,9 5 Dana bergulir dapat memperkuat modal usaha 2,9 36,3 15,7 5,9 39,2 Jumlah 47,1 128,4 73,5 38,2 212,7 Rata-rata 9,4 25,7 14,7 7,6 42,5
Sumber : Dana Primer
Berdasarkan  wawancara  mendalam, penyebab  kegagalan  UKM  penerima  dana perkuatan  modal  usaha  KUMKM  dalam meningkatkan  usahanya  antara  lain  :(2) Persaingan  usaha  dimana  pelaku  usaha KUMKM kalah bersaing dengan industriatau  pengusaha  bermodal  besar,  (2) Rendahnya  produksi  dan  kualitas  produk mengakibatkan tidak ada penmintaanbarang
dan  jasa,  (3)  Harga  bahan-bahan  baku mengalami  kenaikan,  (4)  Adanya  kenaikan harga  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM), terutama  minyak  tanah  dan  bensin,  dll. Kegagalan  usaha  membuat  pelaku  usaha tidak  lagi  membayar  angsuran  cicilannya. Dampak  lanjutan  adalah  tidak  lancarnya perguliran  dana  kegiatan  tersebut  sehingga mengurangi kesempatan bagi unit usaha lain
untuk  memperoleh  dana  pinjaman  modal serupa.

## 10) Tanggungjawab
Aspek  tanggungjawab  dan  kesadaran penerima kredit dana perkuatan modal usaha untuk memanfaatkan  dana pinjaman  sebaik mungkin  untuk  mengembangkan  usaha,
mengembalikan
pinjaman secara mengangsur, dan sebagainya adalah baik.Tanggung jawab dan kesadaran tersebut  merupakan  kemampuan  kognisi pelaku  usaha  yang  menyadari  pentingnya memanfaatkan dana tersebut untuk pengembangan  usaha  dan  mengembalikan pinjaman  agar  dapat  memberi  kesempatan bagi orang lain memperoleh akses permodalan  seperti  yang  lainnya.  Namun data pengembalian pinjaman yang menunjukkan tingginya tunggakan pengembalian  angsuran  dana  perkuatan modal  usaha  merupakan  fakta  yang berbicara  lain.  Antara  kesadaran  kognisi akan  manfaat  penggunaan  dana  perkuatan modal  usaha,  berbeda  dengan  sikap  dan perilaku  mereka  yang  tidak  mekmasi pinjaman  adalah  merupakan  hal  yang bertolak  belakang.  Masalah  kredit  macet merupakan  kenyataan  atau  fakta  dari perilaku KUMKM yang terjadi di lapangan yang tidak bisa dielakkan.
UPTD Perkuatan Permidalan KUMKM Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian  dan  Perdagangan  Provinsi
Lampung  sebagian  instansi  pemerintah daerah  yang  bertanggung  jawab  terhadap kemajuan  pelaksanaan  program  perkuatan permodalan,  menurut  pelaku  usaha,  turut bertanggung jawab terhadap perkembangan usaha  yang  mereka  jalankan,  Sebagai instansi yang  menjadi  leading sector  dalam kegiatan  pinjaman  dana  perkuatan  modal usaha  KUMKM,  maka  UPTD  Perkuatan Permodalan KUMKM memiliki kepentingan  terhadap  keberhasilan  usaha KUMKM.  Apabila  program  perkuatan modal  ini  berjalan  lancar,  maka  kinerja UPTD  Perkuatan  Permodalan  KUMKM menjadi  baik,  dan  apabila  tidak  berjalan seabagaimana  mestinya,  maka  kinerja instansi pemerintah tersebut menjadi buruk. Tabel  14  menunjukkan  sikap  responden bahwa  tugas  pokok  dan  fungsi  UPTD Perkuatan  Permodalan  KUMKM  adalah terus memantau dan mengawasi kelancaran pelaksanaan program perkuatan permodalan tersebut.  UPTD  Perkuatan  Permodalan KUMKM bertanggung jawab untuk menata mekanisme  penyaluran  pinjaman  dana bergulir  agar  supaya  berjalan  lancar  dan berhasil  dan  mencapai  tujuan  dan  sasaran kegiatan yang diharapkan. Penggunaan dana APBD sebaik mungkin merupakan kewajiban  yang  harus  dilakukan  UPTD Perkuatan  Permodalan  KUMKM  sebagai tuntutan  good  governance  pemerintah daerah kepada masyarakat Provinsi
Lampung secara keseluruhan.
Tabel  14  :  Tanggung  Jawab  Pengguna  Dana  Perkuatan  Modal  Usaha  Dalam  Penyelenggaraan Dana Perkuatan di Kota Bandar Lampung tahun 2003 s/d 2012
No Aspek Sangat baik Baik Cukup Kurang Sangat kurang 1 Membuka dan memberi kesempatan bagi usaha ekonomi lemah untuk meningkatkan taraf hidup 6,9 39,2 23,5 17,6 12,7 2 Menciptakan lapangan kerja 10,8 39,2 21,6 22,5 5,9 3 Mengembangkan kehidupan ekonomi 2,9 47,1 28,4 18,6 2,9
4 Meningkatkan dan menghidupkan ekonomi 5,9 42,2 23,5 25,5 2,9 5 Memperkuat aspek permodalan 5,9 23,5 34,3 36,3 0 Jumlah 32,4 191,2 131,4 131,4 24,5 Rata-rata 6,5 38,2 26,3 24,1 4,9 Sumber : Dana Primer

## 11) Manfaat Dana Bergulir
Sesuai tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan  pinjaman  dana  perkuatan  modal usaha adalah untuk meningkatkan permodalan dan pengembangan usaha, maka manfaat  yang  diperoleh  dari  dana  bergulir merupakan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan  taraf  hidup dan menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu, manfaatdana perkuatan modal usaha
dapat
mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakatdan  memperkuat  permodalan pelaku usaha.Berdasarkan Tabel 15
diketahui  bahwa  pelaku  usaha  mengetahui bahwa mereka dapat memanfaatkan pinjaman  dana  perkuatan  modal  usaha dengan baik. Penerima kredit juga menyadari  bahwa  mereka  harus  mengelola
manajemen usaha secara lebih baik sehingga pergerakan  dana  usaha  terus  meningkat karena adanya bantuan perkuatan permodalan. Namun pengetahuan mengenai manfaat  dana  perkuatan  modal  usaha  tidak sesuai  dengan  realita  yang  mereka  alami. Tidak  semua  pelaku  usaha  setuju  dengan manfaat  dana  perkuatan  modal  usaha  yang mereka terima karena ternyata dalam realita sebenarnya,  dana  pinjaman  tersebut  tidak mengakibatkan peningkatan usaha, peningkatan  taraf  hidup  dan  kehidupan ekonomi  masyarakat,  ketidak  mampuan mengelola  usaha,  kenaikan  harga-harga bahan  baku  dan  transportasi  merupakan kendala  dalam  upaya  mengembangkan usahanya.  Apa  yang  dicita-citakan  semula, ternyata tidak terwujud dalam kenyataan.
Tabel  15 :  Manfaat  Dana Perkuatan  Modal  Usaha  Dalam  Penyelenggaraan  Dana  Perkuatan  di Kota Bandar Lampung tahun 2003 s/d 2012 (dalam %)
No Aspek Sangat baik Baik Cukup Kurang Sangat kurang 1 Membuka dan memberi kesempatan bagi usaha ekonomi lemah untuk meningkatkan taraf hidup 6,9 39,2 23,5 17,6 12,7 2 Menciptakan lapangan kerja 10,8 39,2 21,6 22,5 5,9 3 Mengembangkan kehidupan ekonomi 2,9 47,1 28,4 18,6 2,9 4 Meningkatkan dan menghidupkan ekonomi 5,9 42,2 23,5 25,5 2,9 5 Memperkuat aspek permodalan 5,9 23,5 34,3 36,3 0 Jumlah 32,4 191,2 131,4 131,4 24,5 Rata-rata 6,5 38,2 26,3 24,1 4,9 Sumber : Dana Primer Pelaksanaan  kegiatan  pinjaman  dana perkuatan modal usaha tahun 2003 s/d 2012 memiliki beberapa kelemahan terutama pada
tahapan input dan proses. Padatahapan input, diketahui bahwa nilai pinjaman menunjukkan bahwa besaran plafon
pinjaman tidak didasarkan proses identifikasi  kebutuhan  modal  KUMKM dimiliki.Tidak ada penetapan nilai pinjaman sebagai  standar  pinjaman  sehingga  bisa diukurtingkat  keberhasilan  program.  Salah satu  indikator  keberhasilan  program  dana perkuatan  modal  usaha  KUMKM  adalah lancarnya  pengembalian  pinjaman  (tidak kurang dari 80%) dan terjadinya
peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar  (Teguh,  2008).  Untuk  mendukung keberhasilan tersebut, kegiatan pendampingan dan bimbingan intensif pada penerima kredit harus dilakukan.
Dari  wawancara  mendalam  dengan Pelaksana kegiatan, diketahui bahwa mereka tidak  pernah  memiliki  data  keberhasilan kegiatan  dana  perkuatan  modal  usaha KUMKM  sehingga  sulit  mengukur  tingkat keberhasilan program perkuatan permodalan tersebut. Untuk tahapan proses,
menunjukkan  kelemahan  pada  kegiatan bimbingan dan pembinaan serta pengawasan. Penerima  kredit menyatakan  bahwa selama masa  pinjaman  kredit,  baik  secara  kualitas maupun frekuensi pertemuan dengan UPTD Perkuatan  Permodalan  KUMKM,  sangat rendah.Hal  itu  menyebabkan  :  (1)  Tidak memiliki  saluran  atau  forum  konsultasi apabila mengalami masalah dalam
pengembangan usahanya, (2) Tidak
memiliki  kesadaran  dan  tanggung  jawab untuk mengembalikan pinjaman tepat waktu.
Kelemahan pelaksanaan kegiatan dana  perkuatan  modal  usahatahun2006 s/d2012  melahirkan  hasil  yang  cukup  baik, dimana  tunggakan  pengembalian  pinjaman sebesar 45%. Artinya, dana perguliran yang semestinya  dapat  diterimaoleh  KUMKM lainnya pada periode berikutnya, mengalami hambatan.  Prinsip  perguliran  tidak  berjalan sebagaimana prinsip dan tujuan kegiatan itu sendiri.
b. Pembahasan
Setelah  melakukan  analisis  terhadap proses pelaksanaanpinjaman dana perkuatan modal usaha KUMKM, selanjutnya dilakukan analisis hubungan antar variabel- variabel  di  atas  untuk  mempertajam  hasil penelitian.Setiap tahapan yang dilaksanakan diduga  memiliki  keterkaitan  satu  samalain. Kegiatan  sosialisasi  sebagai  langkah  awal pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan sebaik mungkin  agar  supaya  penerima  kredit memahami  tujuan  dan  sasaran  program, Sosialisasi  yang  efektif  niscaya  dapat menghasilkan  produktivitas  dans  perkuatan modal  usaha  KUMKM  bagi  peningkatan usaha  penerima.  Demikian  pula  variabel seleksi  kelayakan  usaha  harus  dilakukan secara  cermat,  agar  penerima  pinjaman adalah KUMKM yang benar-benar membutuhkan bantuan permodalan dan siap memanfaatkan dana perkuatan modal usaha KUMKM untuk mengembangkan usahanya serta  memiliki  tanggung  jawab  untuk, mengembalikan pinjaman. Untuk itu dilakukan  pengujian  statistik  deskriptif tabulasi  silang  (crosstab)  menggunakan sofware  SPSS  versi  16  terhadap  aspek sosialisasi, seleksi kelayakan usaha, bimbingan  dan  pembinaan,  pengawasan, tanggung  jawab  mengembalikan  pinjaman.
Hasil  pengujian  tabulasi  silang  di  atas menunjukkan beberapa hal, yaitu:
1) Aspek seleksi kelayakan usaha memiliki hubungan dengan tanggung jawab penerima kredit  untuk  mengembalikan  pinjaman  dan memanfaatkan  dan  perkuatan  modal  usaha KUMKM untuk mengembangkan usaha.
2)  Aspek  bimbingan  dan  pembinaan  usaha diyakini  responden  memiliki  hubungan dengan pengawasan terhadap usaha, Apabila bimbingan  dan  pembinaan  dilaksanakan maka sekaligus penerima pinjaman mendapat  pengawasan  selama  pemanfaatan danaperkuatan modal usaha KUMKM yang diterima.
3) Aspek seleksi kelayakan usaha memiliki hubungan  dengan  aspek  pengembangan usaha,  Penerima  pinjaman  yang  telah diseleksi  dengan  baik  dan  benar  sesuai kriteria  dan  persyaratan  dapat  berhasil mengembangkan usaha. Unit usaha tersebut dipastikan memang memiliki
kecenderungan  potensi  menjadi  unit  usaha yang  sukses  meningkatkan  usaha  dan pendapatan.
4)  Dampak  program  terhadap  peningkatan pendapatan  diuji  hubungannya  dengan variabel  seleksi  kelayakan  usaha  dengan bimbingan dan pembinaan. Hasilnya menunjukkan  pendapatan  penerima  dana perkuatan  modal  usaha  KUMKM  dapat meningkat  apabila  seleksi  kelayakan  usaha dilakukan  secara  baik  dan  benar  sebagai mana  kriteria  dan  persyaratan  kelayakan usaha.  Artinya,  responden  memahami bahwa terjadinya kenaikan tingkat pendapatan  KUMKM  penerima  karena seleksi  yang  dilakukan  dengan  baik  dan benar serta memenuhi kriteria dan persyaratan untuk menerima kredit. Adanya pengungkit  berupa  bantuan  permodalan, seharusnya  sudah  dapat  menaikkan  tingkat pendapatan  usaha  penerima  pinjaman.  Hal tersebut  karena  sebelumnya  si  penerima pinjaman  dana  perkuatan  modal  usaha KUMKM  sudah  memiliki  usaha  yang bersifat  mandiri,  produktivitas  lancar  dan sudah melakukan penjualan ke luar wilayahnya.
Aspek-aspek  lainnya  seperti  aspek sosialisasi tidak memiliki hubungan dengan pengembalian  angsuran,  pengembangan usaha  seleksi  kelayakan  usaha.  Demikian pula aspek  peningkatan  pendapatan  dengan seleksi kelayakan usaha, diyakini responden tidak memiliki hubungan. Hasil uji tabulasi silang  ini  menunjukkan  beberapa  faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kegiatan dana perkuatan modal usahaKUMKM  yang  dirasakan  penerima
pinjaman.  Proses  seleksi  yang  baik  akan menentukan siapa  penerima  pinjaman  yang bertanggung jawab mengembalikan pinjaman.  Demikian  pula  bimbingan  dan pembinaan  yang  baik  sekaligus  pula berfungsi sebagai upaya mengawasi penggunaan dana pinjaman.
Penyaluran  kredit  dana  perkuatan modal  usaha  KUMKM  dimaksudkan  dapat meningkatkan  pendapatan  pelaku  usaha. Setelah  menerima  pinjaman  diharapkan usaha KUMKM berkembang menghasilkan output peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Apabila pendapatan  pelaku  usaha  setelah  menerima bantun permodalan mengalami peningkatan atau kebih besar dari tingkat daya beli, maka terdapat  peningkatan  pendapatan  pelaku usaha setelah menerima pinjaman.
Demikian  pula  sebaliknya.  Tidak  semua penerima  kredit  berhasil  memanfaatkan dana  perkuatan  sehingga  pendapatannya meningkat.  Ada  sebagian  kecil  penerima kredit gagal memanfaatkan bantuan permodalan  untuk  meningkatkan  usaha, pinjaman  tersebut  habis  dikonsumsi  untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau habis modal karena usahanya mengalami kegagalan.
Maka  dari  hasil  penelitian  dapat diketahui  bahwa  strategi  penyaluran  dana perkuatan  modal  usaha  KUMKM  oleh UPTD  Perkuatan  Permodalan    KUMKM yang  meliputi  kegiatan  sosialisasi,  seleksi kelayakan usaha, bimbingan dan pembinaan dan pengawasan maka pemberian pinjaman dana  perkuatan  tepat  sasaran  sehingga program  penyaluran  dana  perkuatan  modal usaha  KUMKM  yang  dilaksanakan  oleh UPTD  Perkuatan  Permodalan  KUMKM dapat  meningkatkan  pendapatan  usaha KUMKM penerima pinjaman.
Berdasarkan hasil pembahasan di atas hipotesis  yang  diajukan  dapat  terbukti,  ini
berarti  strategi  pengembangan  pinjaman dana perkuatan modal oleh UPTD Perkuatan
Permodalan KUMKM dengan tepat sasaran berpengaruh
pada peningkatan perekonomian KUMKN.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Program pola perkuatan dana perkuatan  modal  usaha  KUMKM  melalui pola  perguliran pada  dasarnya  adalah suatu upaya  kelembagaan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  dalam  rangka  meningkatkan kinerja usaha Kopersai dan UMKM. Dalam kerangka  yang  lebih  luas,  program  ini diharapkan  menjadi  inisiasi  dan  pemicu untuk mengembangkan perekonomian wilayah melalui aktivitas ekonomi produktif sesuai  dengan  keunggulan  komparatif  dan kompetitif wilayah bersangkutan. Penelitian ini berusaha mengevaluasi kinerja pengelola kegiatan,  dalam  hal  ini  UPTD  Perkutan Permodalan  KUMKM  dalam  mengelola kegiatan  pinjaman  dana  perkuatan  modal usaha KUMKM. Merujuk siklus manajemen pengelolaan  dana  perkuatan  maka  hasil evaluasi  terhadap  kinerja  penyelenggaraan pinjaman  dana  perkuatan  modal  usaha KUMKM disampaikan di bawah ini.
Pertama,  efektivitas  program  belum memenuhi  tingkat  ketercapaian  tujuan, ataumemenuhi  kebutuhan  atau  masalah sosial  ekonomi  yang  dihadapi  KUMKM penerimakredit,  baik  dalam  arti  ketepatan pencapaian  output,  maupun  pencapaian outcome.Besaran pinjaman yang disalurkan kepada KUMKM hampir sama rata nilainya, tanpamelalui  pengujian  mendalam  berapa sebenarnya bantuan modal yang dibutuhkan masing-masing KUMKM.
Kedua,  efisiensi  atau  rasio  antara output atau outcome dengan biaya yangdikeluarkan,  yaitu  dana  APBD  yang dialokasikan  pada  tahun  2003,  2004  dan
2006  jumlahnya  semakin mengecil.  Hal  ini dikarenakan  besarnya  tunggakan  para peminjam sehingga perguliran dana tersebut tidak berjalan lancar dan berimbang.
Ketiga,  relevansi  program  pinjaman dana perkuatan modal usaha KUMKMtelah sesuai  dongan  tujuan,  kebutuhan,  atau masalah  sosial  ekonomi  yang  dihadapi. HalIni  sejalan  dengan  tujuan  kegiatan pinjaman  dana  perkuatan  modal  usaha KUMKM  berupaya  antara  lain  :  a) Mengembangkan  dukungan  permodalan usaha  KUMKM  untuk  mengembangkan usahanya namun belum tersedia pembiayaan secara  memadai  dari  lembaga  keuangan yang  ada;  b)  Menggalang  partisipasi berbagai  pihak  dalam  pengembangan  basis permodalan  KUMKM.  Relevansi  kegiatan Ini  sangat  erat  dengan  visi  dan  misi  UPTD Perkuatan  Permodalan  KUMKM  tahun 2009-2014.
Keempat, secara keekonomian (economy), pelbagai input yang dibutuhkan dalam  program  pinjaman  dana  perkuatan modal usaha KUMKM, dalam hal ini UPTD Perkuatan  Permodalan  KUMKM  diperoleh dengan  harga  yang  wajar  dan  dengan kualitas  yang  memadai.  Hanya  saja,  hasil akhir berupa tingginya tunggakan mengurangi kondisi kualitas hasil akhirnya.
Kelima, keberlanjutan dari hasil yang dicapai  yaitu  apakah  dapat  mencapai kebutuhan  masyarakat  (sosial  ekonomi) secara berkelanjutan.  Hasil  penelitian menunjukkan belum terjadi proses keberlanjutan melalui peningkatan pendapatan  dan  penyerapan  tenaga  kerja yang signifikan sebagai penanda peningkatan kesejahteraanmasyarakat. Efektivitas  keberhasilan  dan  keberlanjutan upaya  pemberdayaan  masyarakat  dengan menggunakan  instrumen  dana  perkuatan modal  usaha  KUMKM  belum  cukup. Pertama efektivitas pendampingan
kelompok belum maksimal dilakukan UPTD
Perkuatan Permodalan KUMKM dan lembaga-lembaga  terkait  lainnya.:  dan Kedua, kesiapan lembaga pelayanan (dalam hal  ini  Bank  Lampung)  belum  melakukan perannya  sebagai  konsultan  teknis  yang secara  intensif  menjadi mitra usaha KUMKM.

## B. Saran
Dari  analisis  dan  kesimpulan  yang diuraikan di atas, maka dapat disarankan hal- hal sebagai berikut :
1. Pemerintah Provinsi Lampung melalui UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM perlu melanjutkan  program  perkuatan modal usaha KUMKM yang bersifat bergulir (revolving). Hal ini mengingat tingginya minat KUMKM yang memerlukan aksespermodalan usaha dan potensi peluang  usaha  KUMKM  yang  ada. InvestasiPemerintah Provinsi Lampung  dalam  program  kredit mikro menunjukkankeberpihakan Pemerintah  daerah  terhadap  upaya menghilangkan kelemahanstruktural  dan  kultural KUMKM di Provinsi Lampung. 2. UPTD Perkuatan Permodalan
KUMKM perlu meningkatkan
koordinasi  dan  sinergisitas  antar program di tingkat Kabupaten/Kota melalui  pertemuan  rutin  yang melibatkan  dinas/instansi  terkait, pihak  swasta  maupun  organisasi kemasyarakatan.
Diharapkan partisipasi  seluruh  stake  holder menjadi  pengungkit  keberhasilan program peningkatan akses pembiayaan KUMKM. 3. Untuk mengatasi tingginya tunggakan pinjaman dana perkuatan modal  usaha  KUMKM,  maka
UPTD Perkuatan Permodalan dapat mengadakan  pembinaan  yang  lebih intensif  kepada  KUMKM  yang mengalami  permasalahan  usaha sehingga  menyebabkan  tidak  dapat mambayar angsursn pinjaman.
Selain pemberiaan pembinaan yanag lebih intensif UPTD Perkuatan  Permodalan  KUMKM dapat mengadakan kerjasama pendampingan penyelesaian pinjaman bermasalah melalui lembaga hukum secara berkelanjutan  dalam  rangka  untuk mengamankan  asset  pemerintah daerah.
4. Perlu  dipikirkan  untuk  membuat alternatif  kegiatan  dari  program peningkatan akses pembiayaan KUMKM, selain melakukan kegiatan  pemberian  pinjaman  dana perkuatan  modal  usaha  KUMKM.
Seperti melakukan kegiatan memberi subsidi bunga pada lembaga
perbankan yang menyediakan  kredit  mikro  bagi
KUMKM.

## DAFTAR PUSTAKA
AhmadNd,  (2003), Strategi Bertahan Industri  Kecil,  Ekonomi  dan  Bisnis ,
Vol.9No.2,Juni 2007,hal.127—146
Andang,  (2002), Masalah  Pengembangan UKM  di  Indonesia , Sebuah  Upaya Mencari  Jalan  Alternatif ,  Makalah, diakses  dari  http://www  kadim- indonesia.or id.
Arikunto, Suharsimi, 2004, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik .
Rineka Cipta Jakarta
Diskop.  UMKM  dan  Indag  Provinsi Lampung,  (2009), Rencana  Sratejik Dinas  Koperasi  UMKM  dan  Indag
Provinsi  Lampung  Tahum  2009  — 2914 ,Lampung.
Dwiwinarno, (2008), Masalah dan Dinamika Usaha Kecil , Jurnal
Ekonomi, Vol. 12 No. 01 Maret 2007, hal. 64 - 77
Dibyo,  Prabowo  (2011), Perkembangan Industri  Skala  Kecil  di  Indonesia ,
Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya.
Iman dan Adi, (2009), Usaha Kecil Sebagai Strategi  Pembangunan  Ekonomi  : Berkaca  Dari  Pengalaman  Taiwan , dalam Jurnal Analisis Sosial Vohume
9 No. 2 Agustus 2009.
Joko dan Sri, (2006), Masalah dan Kinerja Industri  Kecil,  Jurnal  Akuntansi Bisnis dan Manajemen , Vol. 15 No. 2, Agustus 2008, hal. 271 - 280
Kementrian  Koperasi  dan  UKM,  (2010),
Rencana Stratejik
Kementrian
Koperasi  dan  UKM  Tahun  2010  — 2014 , Jakarta.
Mariah,  2008, Analisis  Dampak  Krisis Moneter  Terhadap  Kinerja  UKM  di Subsektor  Industri  Pengolah  Hasil Hutan, Kajian Ekonomi dan Keuangan, Tahun IV No.3
Peraturan  Pemerintah  Nomor  53,  2010,
Disiplin Pegawai Negeri Sipil . Jakarta : Badan Administrasi Kepegawaian Nasional.
Semeru, Lembaga Penelitian (2003), Masalah  dan  Kinerja  Industri  Kecil ,
Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen,
Vol.  8  No.  2,  Mei  2003,  hal.  188  — 199
Sutrisno dan Sri, (2000), Economic Development , Sevent Edition, Massachusetts
Sutrisno Hadi, (1992), Metodologi Research , Fakultas  Psikologi,  Yogyakarta,  hal 21
Tambunan,  Tulus  (2002), Perkembangan UKM  dalam  Era  AFTA:  Peluang, Tantangan, Permasalahan dan Alternatif  Solusinya .  Paper  Diskusi pada Yayasan indonesia Forum UU  No.  20  Tahun  2008  Tentang  Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah www.depkop.go.id