## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.2, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Penerapan Kebijakan E-Government dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik di UPTD Pelatihan Kerja Kabupaten Bandung
Acep Sumarna Program Pascasarjana, Universitas Langlangbuana E-mail: focus.pro99@gmail.com
Article History:
Received: 18 Januari 2024 Revised: 25 Januari 2024
Accepted: 28 Januari 2024
Abstract: Penerapan kebijakan e-Government dalam peningkatan mutu pelayanan publik di UPTD Pelatihan Kerja Kab. Bandung merupakan tindakan pemerintah dalam pelaksanaan suatu peraturan dalam hal pemberian suatu pelayanan publik melalui penggunaan media teknologi informasi secara elektronik untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara. Hal itu juga mendukung terwujudnya salah satu misi
Kabupaten Bandung yakni Mengoptimalkan tata Kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional. Hal itu ditujukan untuk mewujudkan pelayanan prima serta membangun partisipasi masyarakat yang mandiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan kebijakan e-government dalam peningkatan mutu pelayanan publik di UPTD Pelatihan Kerja Kabupaten Bandung, serta mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi UPTD Pelatihan Kerja Kabupaten Bandung berdasarkan indikator pengembangan e- government yaitu, Support, Capacity, dan Value.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan kebijakan e-Government dalam peningkatan mutu pelayanan publik di UPTD Pelatihan Kerja Kabupaten Bandung mulai mengalami perubahan pada pelayanan prima walaupun masih ada terdapat beberapa kekurangan yakni terbatasnya sumber daya yang dimiliki, kurangnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat, dan miskomunikasi antara pimpinan dan pegawai.
Keywords: Kebijakan, e- government, pelayanan publik .
PENDAHULUAN Perkembangan teknologi informasi diterapkan dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan guna publik mengetahui dan mengawasi kinerja pemerintah dalam rangka mewujudkan good governance. Salah satu bentuk dari penyelenggaran pemerintahan dengan
penggunaan suatu sistem manajemen yang berbasis teknologi, yang populer disebut dengan E- Government . E-Government merupakan bentuk penerapan pelayanan yang dapat meningkatkan mutu pelayanan publik dengan berbasis teknologi dan komunikasi demi menjawab tuntutan dan kebutuhan publik yang menginginkan proses pengolahan data yang cepat dan informasi yang tepat. E-Government diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan maksud agar tumbuh peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap citra pelayanan pemerintah khususnya birokrasi.
E-Government mulai diperkenalkan dalam institusi publik menjelang akhir abad 20 persisnya pada dekade akhir 1990-an. Teknologi informasi berkembang di Indonesia namun pengimplementasiannya di instansi – instansi pemerintahan dimulai sejak dikeluarkannya kebijakan pada tahun 2001 melalui Instruksi Presiden No. 6 tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. Selanjutnya dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government yang merupakan bukti nyata pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui e-government. Keberadaan E-Government telah sampai ke seluruh provinsi di Indonesia khususnya Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat khususnya Kabupaten Bandung telah menerapkan Teknologi Informasi berupa pemerintahan berbasis E-Government di 1 dekade terakhir. Tahap awal dari pengembangan E-Government yang paling mendasar dilakukan adalah pengoperasian situs web (website). Penyediaan informasi pemerintah Kabupaten Bandung melalui internet masih belum ditunjang oleh sistem manajemen yang efektif karena kurangnya dukungan terutama berupa persamaan persepsi oleh setiap instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung tentang pentingnya penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi, serta kurangnya kesiapan dan keterbatasan sumber daya manusia dalam komputerisasi.
Penerapan E-Government dalam lini UPTD selama ini penerapannya baru dilakukan di UPTD Pelatihan Kerja Disnaker Kabupaten Bandung. Namun dari hasil observasi awal menunjukkan pada tahap persiapan hal ini ditandai dengan adanya situs website yang telah tersedia namun tidak dapat diakses, penyiapan sarana akses seperti koneksi wifi yang masih terbatas, serta kurangnya sosialisasi situs informasi kepada masyarakat. Hasil observasi berikutnya diketahui bahwa masih belum optimalnya pelaksanaan E-Government ini disebabkan kurangnya fungsi kontrol dan pembinaan dari stakeholder terkait, kurangnya komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan, masih minimnya otoritas oleh pusat dalam pengelolaan data. Hal ini berakibat pada ketersediaan sumber daya alat dan properti IT yang masih belum mencukupi serta lemahnya tingkat koneksi jaringan sebagai akibat terbatasnya anggaran dana pelaksanaan E- Government serta masih adanya beberapa masalah dalam disposisi pelaksana yang mempunyai implikasi pada ketersediaan sumber daya pendukung dalam pelaksanaan kebijakan E- Government .

## LANDASAN TEORI
Sistem Informasi Manajemen Sistem informasi manajemen dalam bahasa Inggris Management Information System (MIS) adalah bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen dan teknologi dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah. Sistem informasi manajemen menurut Gordon B. Davis (2014) adalah sistem manusia/mesin yang terpadukan untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.2, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 938
pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Sejalan dengan itu Joseph F. Kelly (2014), menyatakan bahwa sistem informasi manajemen adalah perpaduan sumber manusia dan sumber yang berlandaskan komputer yang menghasilkan kumpulan penyimpanan, perolehan kembali, komunikasi dan penggunaan data untuk tujuan operasi manajemen yang efisien dan bagi perencanaan bisnis.
Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen merupakan sekumpulan komponen yang memadukan antara sumber daya manusia dan mesin untuk mengelola dan menyajikan informasi guna merencanakan, mengoperasikan dan mengawasi proses manajemen yang ada dalam organisasi.
Sistem Informasi Manajemen lingkup Pemerintahan Pemanfaatan teknologi informasi pada pemerintahan bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola organisasi yang lebih baik, sehingga mampu menyediakan layanan informasi tepat guna bagi stakeholder . Layanan digitalisasi pemerintah dapat dilaksanakan melalui pemanfaatan internet. Misalnya layanan pengaduan masyarakat berbasis pesan elektronik, absensi online (e-absensi), laporan kinerja SKPD (e-laporan), persuratan (e-office) yang kesemua layanan tersebut terpublish pada web induk pemerintah daerah, sekaligus bisa digunakan sebagai alat untuk monitoring dan evaluasi kinerja dilingkup Pemerintah tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Dasar Hukum Pelaksanaan E-Government Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003. Kebijakan tentang penataan E-Government diatur dalam instruksi presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi pengembangan E-Government . Untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam mengembangkan pelayanan publik yang transparan, pengembangan E-Government pada setiap instansi harus berorientasi pada kerangka arsitektur.
Dalam instruksi presiden nomor 3 tahun 2003 terdapat tujuan strategis E-Government yang perlu dilaksanakan melalui 6 (enam) strategi. Poin tersebut diantaranya:
1. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas.
2. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik.
3. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.
4. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.
5. Mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat.
6. Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan-tahapan yang realistik dan terukur.

## Electronic Government
Definisi E-Government Definisi E-Government memiliki berbagai macam definisi dari beragam lembaga dan pemerintahan. The World Bank Group mendefinisikan E-Government sebagai berikut: “e- Government berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti Wide Area Network, Internet dan mobile computing) oleh organisasi pemerintahan yang mempunyai kemampuan membentuk hubungan dengan warga Negara, bisnis dan organisasi lain dalam pemerintahan.”
(The World Bank Group, 2001).
Setelah mengetahui bagaimana lembaga-lembaga memberikan definisi akan E-Government, para ahli pun turut mendefinisikan E-Government. Zweers and Planque (dalam Indrajit, 2004) memberikan definisi: “E-Government berhubungan dengan penyedia informasi, layanan atau produk yang disiapkan secara elektronis, dengan dan oleh pemerintah, tidak terbatas tempat dan waktu, menawarkan nilai lebih untuk partisipasi pada semua kalangan”.
Singkatnya, dari berbagai definisi E-Government di atas, maka dapat disimpulkan bahwa E- Government adalah sebuah penggunaan teknologi informasi secara elektronis melalui Wide Area Network, Internet dan mobile computing dalam ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan yang tidak terbatas tempat dan waktu guna mengoptimalisasikan proses pelayanan publik yang efisien, transparan, dan efektif.
Klasifikasi e-Government E-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru, yaitu:
1. Government to Citizens (G-to-C) Tipe G-to-C ini merupakan aplikasi E-Government yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat). G-to-C merupakan sektor pelayanan yang fokus padakemampuan pemerintah dan warga negara untuk bertukar informasi satu sama lain dalam sebuah bentuk elektronik yang efisien.
2. Government to Business (G-to-B) Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, entiti bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Disamping itu, yang bersangkutan juga harus berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasinya sebagai sebuah entiti berorientasi profit. G-to-B mengacu pada penyediaan pelayanan informasi bagi kalangan bisnis.
3. Government to Government (G-to-G) Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar entiti-entiti negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya.
4. Government to Employees (G-to-E) Aplikasi E-Government juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat.
Tahapan E-Government Menurut Nugroho (2007) tahapan perkembangan implementasi E-Government di Indonesia, dibagi menjadi empat :
1. Web Presence , yaitu memunculkan website daerah di internet. Dalam tahap ini, informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat ditampilkan dalam website pemerintah.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.2, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
2. Interaction , yaitu web daerah yang menyediakan fasilitas interaksi antara masyarakat dan Pemerintah Daerah. Dalam tahap ini, informasi yang ditampilkan lebih bervariasi, seperti fasilitas download dan komunikasi E- mail dalam website pemerintah.
3. Transaction , yaitu web daerah yang selain memiliki fasilitas interaksi juga dilengkapi dengan fasilitas transaksi pelayanan publik dari pemerintah.
4. Transformation , yaitu dalam hal ini pelayanan pemerintah meningkat secara terintegrasi.
Indikator Pengembangan E-Government
Menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government (Indrajit, 2004), untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Masing-masing elemen sukses tersebut adalah:
1) Support
Elemen support adalah elemen paling penting dalam pengembangan E-Government perlu dukungan atau yang disebut political will dari pejabat publik. Hal ini agar konsep E- Government dapat diterapkan, tanpa adanya itu berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan E-Government dapat terlaksana.
2) Capacity a. Elemen capacity merupakan sumber daya yang diperlukan dalam pembangunan dan pengembangan E-Government agar konsep yang telah diciptakan dapat menjadi kenyataan. Terdapat tiga sumber daya yang harus dimiliki, yaitu:
b. Ketersediaan sumber daya finansial yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif E-Government .
c. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan E-Government .
d. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan E-Government dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan
3) Value Elemen value berdasarkan pada manfaat yang didapat oleh pemerintah sebagai pemberi pelayanan dan juga masyarakat sebagai penerima pelayanan e-government. Dalam elemen value yang menentukan besar tidaknya manfaat e-government adalah masyarakat sebagai penerima pelayanan.

## Perspektif Pelayanan Publik
Definisi Pelayanan Publik
Pelayanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani. Selanjutnya Sampara (dalam Sinambela, 2010) pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antarseseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.
Sementara itu, istilah publik berasal dari Bahasa Inggris “public” yang berarti umum, masyarakat, negara. Dalam bahasa Indonesia publik berarti umum, orang banyak, ramai. Selanjutnya pelayanan publik dapat diartikan, menurut Rohman dkk (2010) “Pelayanan publik ( public service ) adalah suatu pelayanan atau pemberian terhadap masyarakat yang berupa penggunaan fasilitas-fasilitas umum, baik jasa maupun non jasa, yang dilakukan oleh organisasi publik yaitu pemerintahan”. Dalam hal pemerintahan pihak yang memberikan pelayanan adalah aparatur pemerintahan beserta segenap kelengkapan dan kelembagaannya.
Prinsip Pelayanan Publik Pelayanan publik memiliki prinsip dalam penyelenggaraan pelayanan menurut PERMENPAN nomor 36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan yaitu: (1) Konsistensi, (2) Partisipatif, (3) Akuntabel, (4) Berkesinambungan, (5) Transparansi, (6) Keadilan.
METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat mengenai masalah yang dihadapi. Arikunto (2006) mengungkapkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status atau gejala yang ada, yaitu gejala yang dikumpulkan di lapangan memuat apa adanya saat penelitian dilakukan.
Untuk memperoleh data yang relevan dan lengkap, penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa teknik antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya penulis menganalisis data-data tersebut. Seperti halnya pengumpulan data, dalam analisis data juga diperlukan teknik. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu analisis data deskriptif kualitatif yang mencakup pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan Kebijakan E-Government dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik a. Support Dalam pengembangan E-Government diperlukan aspek penting yang menjadi salah satu awal dari inisiatif pembangunan E-Government yaitu kebijakan yang telah disepakati oleh pejabat publik yang diselenggarakan secara mudah untuk dipahami, mudah dilaksanakan dan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ada. Dalam pengembangan E-Government , kebijakan diatur dalam instruksi presiden nomor 3 tahun 2003 yang menyatakan bahwa “Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik ( good governance ) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan E- Government . ” Standard Operational Procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas” (Winarno, 2005).
Pemerintah melakukan sosialisasi secara langsung mengenai adanya pelaksanaan digitalisasi kepada masyarakat pada setiap pertemuan yang rutin dilaksanakan Bersama Bupati serta Para Kadis serta Kepala UPTD dalam rangkaian acara “Rembug Bedas” hal tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengetahui tata laksana program pemerintah yang salah satunya yaitu program pelatihan baik yang dilaksanakan di desa-desa maupun kantor UPTD langsung dalam program Pelatihan Berbasis Kompetensi.
Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan bahwa kejelasan SOP dan aturan dapat dipahami dengan mudah baik untuk pegawai sebagai pemberi layanan maupun untuk masyarakat dan masih kurangnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder .
b. Capacity Keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan tidak bisa lepas dari adanya Capacity yakni

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.2, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan yang dapat mendukung proses kelancaraan suatu pelaksanaan program. Hal ini menurut Darumurti (2012) menyatakan bahwa “Aspek penting yang harus dipersiapkan adalah sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana serta organisasi dan manajemennya.” Pertama, staf atau pegawai, sumberdaya manusia memegang peranan penting dalam menjalankan konsep E-Government . Pegawai yang dimaksudkan ialah pegawai yang mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat secara baik, serta dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan benar. Namun selama ini permasalahan yang terjadi pada back-office adalah, jika salah satu petugas pelayanan tidak hadir maka akan di back up oleh petugas lainnya, dimana petugas yang menggantikan tersebut juga memiliki tugasnya sendiri. Hal ini akan berakibat adanya penumpukan pekerjaan sehingga akan menjadi tidak efisien.
Kedua, sumber daya keuangan. Anggaran menjadi faktor pendukung yang penting dalam proses pelaksanaan E-Government . Untuk dapat melaksanakannya, dibutuhkan anggaran yang cukup besar, baik pada tahap persiapan maupun pada tahap pelaksanaan. Anggaran untuk maintenance UPTD Pelatihan diperoleh dari APBD Kabupaten Bandung. Namun dalam kenyataanya anggaran pembaharuan tersebut tidak memenuhi kebutuhan anggaran yang diperlukan oleh UPTD untuk penambahan dan perawatan alat-alat teknologi.
Ketiga, faktor pendukung yang lainnya adalah sumber daya peralatan. Suatu program kebijakan tidak dapat berjalan tanpa adanya peralatan yang tersedia. Kondisi peralatan teknologi di kantor UPTD Pelatihan Kerja Kabupaten Bandung dapat dikatakan masih minim. Hal ini terlihat dari kurangnya kecepatan jaringan internet, komputer yang sebagian memerlukan perawatan, serta sarana penunjang lainnya sehingga sering terjadi gangguan dalam proses pemberian pelayanan.
Dilihat dari faktor penentu keberhasilan implementasi E-Government yang ada, maka dapat dianalisis bahwa sumber daya manusia, anggaran serta peralatan memiliki pengaruh terhadap jalannya suatu kebijakan. Sumber daya manusia yang cukup mampu dalam menjalankan kebijakan tidak diimbangi dengan tersedianya anggaran dan sarana prasarana yang memadai serta jumlah sumber daya manusia yang perlu ditambah.
c. Value Pelaksanaan suatu kebijakan tidak terlepas dari nilai atau besaran manfaat yang didapat. Kebijakan E-Government tentu akan memiliki manfaat yang akan diperoleh masyarakat sebagai penerima layanan dan petugas sebagai pelaksana. Hakikat keberadaan pemerintah yaitu untuk memberikan pelayanan kepada warga negaranya. Dalam hal pelayanan tidak bicara mengenai kuantitas melainkan juga kualitas yang diberikan.
d. Kendala – kendala Yang Menjadi Penghambat dalam Penerapan E-Government Secara umum, institusi pemerintah yang melakukan E-Government , besaran dan layanannya secara online masih terbatas dan dilakukan secara terpisah serta belum terintegrasi. Sebagian besar institusi pemerintahan baru pada tahapan emerging presence atau “tahap persiapan berupa penyediaan situs pemerintah independen dengan memberikan beberapa informasi formal tetapi terbatas dan statis.” (Ronaghan, 2001). Ada beberapa hal yang menjadi hambatan atau tantangan dalam mengimplementasikan E- Government di UPTD Pelatihan Kerja Kabupaten Bandung. Hambatan tersebut antara lain:
1. Terbatasnya sumber daya yang dimiliki R. Eko Indrajit (2002) menyatakan bahwa ketersediaan sumber daya manusia yang
memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan E-Government dapat disesuaikan dengan asas manfaat yang diharapkan. Selain sumber daya manusia, fasilitas pendukung yakni komputer dan printer yang masih kurang sehingga harus bergantian saat melaksanakan tugas, Permasalahan jaringan yang tidak stabil dan seringnya padam listrik membuat sebagian petugas harus mengulangi proses dari awal listrik.
Adanya defisit anggarann untuk maintanence Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Pelatihan Kerja Kabupaten Bandung serta kebijakan dalam pengadaan barang umum yang masih diselenggarakan di BPKD atau badan aset daerah. Adanya keterbatasan anggaran tersebut akan mengakibatkan sumber daya peralatan menjadi terbatas pula. Hal tersebut tentu menjadi hambatan tersendiri bagi petugas untuk memberikan pelayanan secara optimal.
2. Kurangnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat
Sosialisasi bagi masyarakat sangat penting dilakukan agar kebijakan dapat berjalan, menurut pengamatan masih kurangnya sosialisasi adanya kebijakan E-Government yang dilakukan. Pihak yang melakukan sosialisasi hanya sampai pada tataran kepada para tokoh masyarakat, Lurah dan RT. Terlihat banyak sebagian masyarakat yang belum mengetahui adanya pelayanan berbasis online dan adanya website karena memang pengetahuan masyarakat tentang tersebut masih sangat terbatas. Selain itu, dalam hal program-program berbasis E-Government juga masih kurang misalnya saja ketika website diakses, masih terdapat kesalahan dan terbatasnya informasi yang diberikan, sehingga sasaran yang diharapkan sulit dicapai.
3. Miskomunikasi antara pimpinan dan pegawai
Bupati Kabupaten Bandung telah memberikan dukungan kepada dinas-dinas untuk menyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung untuk menjalankan E-Government . Namun menurut beberapa stakeholder belum sepenuhnya memberikan dukungan berupa supply database yang menurutnya akan memakan waktu yang cukup lama jika harus meminta database terlebih dahulu ditambah lagi dengan kebijakan yang masih setengah hati dalam hal pelimpahan wewenang dari Disnaker itu sendiri. Tetapi terkait hambatan ini, peneliti tidak menemukan pertentangan antara pelaksana kebijakan dengan perintah yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan.
KESIMPULAN Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan berdasarkan tujuan penelitian dan fokus penelitian yang ada menunjukkan bahwa penerapan kebijakan E- Government dalam peningkatan mutu pelayanan publik di UPTD Pelatihan Kerja Kabupaten Bandung dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut : a. Pada indikator support menunjukan bahwa kebijakan E-Government telah jelas dan dipahami oleh pegawai kantor UPTD Pelatihan Kerja yang dapat dengan mudah dilaksanakan melalui SOP yang ada. Adanya papan informasi, dan prosedur pelayanan yang telah diletakkan ditempat yang strategis yaitu di depan pintu masuk ruang pelayanan agar mudah dibaca oleh masyarakat. Namun pelaksanaan sosialisasi tentang adanya pelayanan berbasis online dan website yang tersedia masih kurang diketahui oleh masyarakat luas.
b. Indikator Capacity atau Sumber daya di Kantor UPTD Pelatihan Kerja Kabupaten Bandung dapat diketahui bahwa sumber daya manusia di Kantor UPTD Pelatihan Kerja Kabupaten Bandung telah mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, namun hal ini tidak diimbangi dengan sumber daya peralatan dan minimnya anggaran yang tersedia yang membuat proses

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.2, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
pelaksanaan E-Government menjadi terhambat. c. Serta adapun indikator value atau manfaat yang akan diperoleh masyarakat sebagai penerima layanan dan petugas sebagai pelaksana dapat ditunjukan bahwa peranan fungsi website masih sangat terbatas yang ditandai oleh kurangnya fungsi sarana penyebaran informasi, fungsi sosialisasi kebijakan, dan penghubung interaksi antara pemerintah dengan masyarakat yang menyebabkan keterbukaan informasi pelayanan sebagian besar masih bersifat offline, Namun nilai manfaat yang didapat dengan adanya pengelolaan informasi yang terhubung secara online atau E-Government yakni, hemat biaya, waktu, dan tenaga sehingga dapat meningkatkan mutu produk pelayanan di Kantor UPTD Pelatihan Kerja Kabupaten Bandung.
d. Di dalam proses pelaksanaan kebijakan E-Government di Kantor UPTD Pelatihan Kerja Kabupaten Bandung terdapat kendala-kendala yang dihadapi yaitu, terbatasnya sumber daya yang dimiliki, kurangnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat, miskomunikasi antara pimpinan dan pegawai.

## DAFTAR REFERENSI
Arikunto, Suharsini. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta: Rineka Cipta Indrajit, Richardus Eko. 2002. Electronic Government (strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital). Yogyakarta: ANDI. Hartono, Bambang. 2013. Sistem Informasi Manajemen berbasis Komputer . Jakarta: Rineka Cipta Kadir, Abdul. 2003. Pengenalan Sistem Informasi . Yograkarta: ANDI Kumorotomo, Wahyudi dan Subando Agus. 2004. Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Miles, Matthew B. dkk. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook. Edisi Ketiga. Sage Publications, Inc Pasolong Harbani, 2012, Metode Penelitian Administrasi , Bandung: Alfabeta. Santosa, Pandji. 2009. Administrasi Publik (teori dan aplikasi good governance). Bandung: Refika Aditama. Serdamayanti, dkk, 2002, Metodologi Penelitian , Bandung: Mandar Maju Siagian, Sondang P. 2014. Sistem Informasi Manajemen . Jakarta: Bumi Aksara Sinambela, Lijan Poltak. 2010. Reformasi Pelayanan Publik (teori, kebijakan, implementasi) . Jakarta: Bumi Aksara Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta Sunyoto, Danang. 2014. Sistem Informasi Manajemen (Persepektif Organisasi ). Jakarta: Buku Seru Surjadi. 2012. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik . Bandung: Refika Aditama Sutabri, Tata. 2005. Sistem Informasi Manajemen . Yogyakarta: ANDI

## Sumber Lainnya
Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
PERMENPAN Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan
Peraturan Bupati Bandung Nomor 69 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik