## PRO KONTRA KOMPARASI HUKUMAN MATI UNTUK PENGEDAR NARKOTIKA
Candra Tri Mardhani Kantor DPRD Blitar Email : candra.tri@gmail.com

## Abstrak
Pro  kontra  soal  hukuman  mati  bagi  pengedar  narkotika  adalah  logis.  elaksanaan hukuman  mati  terhadap  pengedar  narkoba  atau  tindak  pidana  pengedaran narkotika  di  sejumlah  Negara  juga  mempunyai  kesamaan  dan  perbedaan. Persamaannya,  bahwa  tidak  setiap  pengedar  bisa  dijatuhi  hukuman  mati.  Hanya pengedar dengan jumlah tertentu yang bisa dijatuhi dengan sanksi hukuman mati. Mereka (masing-masing Negara) tetap dalam suatu kesepakatan untuk menjadikan pengedar  narkoba  sebagai  ancaman  serius  bagi  kelangsungan  hidup bermasyarakat  dan  bernegara,  khususnya  dalam  merusak  dan  menghancurkan generasi muda
Kata kunci: narkotika, hukuman mati, pengedar

## Abstract
The  pros  and  cons  of  the  death  penalty  for  narcotics  dealers  are  logical.  the implementation  of  the  death  penalty  for  drug  dealers  or  criminal  acts  of  drug trafficking  in  a  number  of  countries  also  have  similarities  and  differences. Similarly, not every dealer can be sentenced to death. Only dealers with a certain amount  can  be  sentenced  to  death  penalty.  They  (each  country)  remain  in  an agreement to make drug dealers a serious threat to the survival of society and the state, especially in destroying and destroying the younger generation Keywords: narcotics, death penalty, dealer

## PENDAHULUAN
Kasus  penyalahgunaan  narkotika  menjadi  salah  satu  kasus  yang  mengisi perkembangan  kejahatan  serius  di  dunia.  Kejahatan  seirius  ini  dikaitakn  dengan dampaknya  yang  mengerikan  terhadap  generasi  muda.  Karena  itu  wajar  kalau aspek hukuman yang berkaitan dengannya menjdi perbincangan, khususnya ketika diterapkan hukuman mati.
Kembali ke soal pengedaran narkoba, ibarat rayap yang menggerogoti dari celah  mana  pun,  begitulah  serbuan  sindikat  narkoba  internasional  ke  Indonesia. Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  baru-baru  ini  mengungkapkan  setidaknya  ada tujuh negara raksasa narkoba menjadikan negara ini sebagai pasar favorit. Mereka ialah  Kolombia,  Peru,  Bolivia,  Meksiko,  India,  Nigeria,  dan  Afghanistan.  Pasar narkoba di Tanah Air pun kian sesak dengan pasokan barang haram dari Malaysia, Iran, Pakistan, dan negara-negara Afrika. Padahal, beberapa tahun lalu, Indonesia cuma  dijadikan  negara  transit  oleh  sindikat  internasional.    Namun,  keuntungan besar  yang  didapat  di  Indonesia  menjadi  magnet  bagi  para  gembong  narkoba.
Mereka pun lihai mencari celah untuk memasukkan barang haram itu. Para kurir narkoba akan singgah ke beberapa negara sebelum masuk ke Indonesia. 1
Mereka itupun mengubah rute penerbangan dari internasional ke domestik. Pemeriksaan  yang  longgar  di  penerbangan  domestik  memuluskan  masuknya narkoba. Sindikat narkoba juga memanfaatkan jalur laut untuk melebarkan sayap. Contohnya  penemuan  ratusan  ribu  ekstasi  bernilai  Rp24  miliar  di  Daan  Mogot, Jakarta  Barat,  awal  bulan  ini.  Pil  setan  itu  dikirim  dari  Malaysia  melalui  75 pelabuhan  tikus  di  Kepulauan  Riau.  Bukan  hanya  lihai  dalam  jalur,  sindikat perdagangan narkoba juga lihai  dalam kamuflase. Awal Juni, BNN  mengungkap penyelundupan sabu di dalam cakram mobil. Paket sabu asal India itu dimasukkan ke  Indonesia  melalui  jasa  penitipan  barang.  Ada  pula  penyelundupan  sabu  asal Malaysia  dengan  menggunakan  jasa  nelayan  melalui  perairan  di  Kota  Tanjung Balai, Sumatra Utara. 2
Kalangan  bandar  narkoba  juga  menjadikan  keluarga  polisi  dan  tentara sebagai  pengguna.  Ketika  keluarga  aparat  sudah  terjerat,  mereka  berharap  para penegak  hukum  pun  akan  mau  berkompromi.  Bahkan  jika  polisi  dan  tentara tersebut  masih  terus  berperang  melawan  narkoba,  para  bandar  pun  ikut menjadikan  mereka  sasaran  pemasaran  dengan  diiming-imingi  narkoba  gratis. Akibatnya, jaringan narkoba bisa bertahan bahkan makin berkembang.
Dengan  gempuran  narkoba  yang  kian  luas,  perang  pun  seharusnya  kian giat  dilancarkan.  Pemeriksaan  di  berbagai  jalur  masuk,  baik  udara  maupun  laut, internasional  maupun  domestik,  harus  sama  ketatnya.  Berbagai  instansi  terkait juga harus sama-sama mengamankan pagar depan negara ini.
Pelabuhan-pelabuhan  tikus  yang  menjadi  celah  masuknya  narkoba  sudah saatnya diberantas. Penegakan hukum yang kuat juga tak bisa ditawar-tawar lagi. Sudah banyak kasus sangkaan terhadap bandar narkoba bisa diubah dengan uang pelicin. 3

## METODE PENELITIAN
Penulisan  karya  ilmiah  ini  ini,  penulis  menggunakan  jenis penelitian bersifat deskriptif . Suatu  penelitian deskriptif, sebagaimana ditulis oleh Soerjono Soekanto 4 dimaksudkan untuk memberikan dan menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainya. Berdasar pengertian tersebut,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  tentang kedudukan hukuman mati bagi pengedar narkotika di Indonesia dan perbandingan hukuman mati bagi pengedar narktika di sejumlah Negara ini juga menggunakan pendekatan  yang  bersifat  yuridis  normatif.  Penelitian  hukum  dengan  pendekatan yuridis  normatif  ini  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder. 5 Sumber  bahan  hukumnya  menggunakan  bahan  hukum  primer,
1 http://metrotvnews.com/videoprogram/detail/2013/06/15/17739/121/Menghadang-Gempuran- Narkoba/Editorial%20Media%20Indonesia , akses 30 Agustus 2018.
2 Ibid 3 Ibid . 4 Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum ,  (Jakarta: Sinar Grafika, 1986), hal.  9.
5 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif ,  (Jakarta: Rajagrafindo Persada (Rajawali Grup), 2003), hal. 13-14.
sekunder,  dan  tersiser.  Teknik  pengambilan  bahan  hukumnya  menggunakan teknik dokumentasi.

## PEMBAHASAN
Hukuman  mati  untuk  pengedar  narkotika  Masih  menimbulkan  pro  dan kontra.  Ada  kelompok  yang    menolak  hukuman  mati  dikenakan  pada  pengedar nakotika dengan alasan hak asasi manusia atau hak keberlanjutan hidup terpidana, sedangkan ada kelompok yang menyetujui pelaksanaan hukuman mati yang juga dengan alasan demi kepentingan hak asasi manusia. 6
Kelompok  yang  menyetujui  hukuman  untuk  pengedar  ini  menilai,  bahwa sanksi  yang  dikenakan  berupa  hukuman  mati  dapat  membuat  jera  calon-calon pelaku  yang  bermaksud  mengedarkan  narkotika  atau  hak  hidup  banyak  generasi muda ikut diselamatkan menjadi korban kecanduan narkotika akibat ketakutan di kalangan calon-calon penjahat yang bermaksud mengedarkan narkotika.
Status bandar diubah menjadi pengedar dan para pengedar disebut sebagai pemakai.  Sebaliknya,  pemakai  kadang  dianggap  sebagai  pelaku,  bukan  korban yang mesti mendapat rehabilitasi. Itulah yang membuat keluarga enggan melapor ke  polisi  bila  ada  anggota  mereka  kedapatan  memakai  narkoba  karena  khawatir berurusan dengan hukum.
Di  sisi  lain,  ironisnya,  ada  bandar  yang  divonis  mati  dan  mengendalikan bisnis  narkoba  dari  balik  jeruji  justru  mendapat  grasi.  'Perang  Bubat'  melawan narkoba  harus  dilakukan  secara  komprehensif,  dari  hulu  ke  hilir,  dengan melibatkan seluruh instansi terkait, juga menggalang partisipasi masyarakat. 7
Dalam beberapa tahun lalu, Indonesia memang cuma menjadi negara transit atau  “surga  sementara”  oleh  sindikat  internasional.  Namun,  label  itu  telah  lama luntur  dan  mengubah  wajah  Indonesia  menjadi  destinasi  penjualan  (pasar transaksi dan produksi).
Indonesia  semakin  dipopulerkan  sebagai  sentra  produksi  narkoba,  yang kondisi ini berkaitan dengan wajah hukum Indonesia yang lebih “menguntungkan”  para  pebisnis  narkoba  daripada  mengubah  Indonesia  menjadi surga yang menyelamatkan dan mendamaikan keberlanjutan hidup generasi muda.
Selain  itu,  sudah  demikian  sering  aparat  kepolisian  membongkar  jaringan produksi narkoba. Mereka tidak jera-jeranya mendirikan pabrik barang laknat ini. Di berbagai daerah di Indonesia, kepolisian nyaris tidak mengalami atmosfir sepi dari membongkar pabrik narkoba. 8
Selain jaringan produksi narkoba itu, para pebisnis global juga mendapatkan angin  segar  untuk  mewujudkan  kesempatan  melakukan  pembunuhan  generasi muda  Indonesia.  Mereka  semakin  pemberani    memasuki  dan  mengacak-acak keadaban  dan  keberlangsungan  konstruksi  negeri.  Belum  lepas  dari  ingatan  kita, Polda  Metro  Jaya  menyita  351  kg  sabu  asal  China,  Mei  silam.  Dua  pekan
6 Ahmad  Supeno, Setiap  Saat  berjihad  Menyelamatkan  Generasi  dari  Para  Bandar  Narkoba, LIngkar Pengkajian dan Penelitian Bangsa (LP2B), 2016, hal. 2,,
7 Ibid.
8 Afrina Susiani, Narkoba: Neraka Dini , (Jakarta: Lypo-press, 2012), hal. 5.
berikutnya,  aparat  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  mengamankan  1,5  juta  pil ekstasi yang juga asal China. 9
Agak tiarap beberapa saat, gembong narkoba kembali menggila belakangan ini.  Pada  Kamis  11  Oktober,  sebanyak  2,6  kg  sabu  mencoba  diselundupkan  di Bandara  Internasional  Lombok,  namun  digagalkan  aparat.  Beberapa  hari berselang, di tempat yang sama ini, giliran 3,7 kg hasyis atau olahan ganja dapat disita.  Dari  Bandara  Ahmad  Yani,  Semarang,  Jawa  Tengah,  5  kg  sabu  juga hendak diselundupkan.
Memang  dalam  beberapa  kasus,  aparat  berhasil  membongkar  jaringan produksi dan pengedaran narkoba, akan tetapi seperti teori gunung es, masih lebih banyak  lagi  jaringan  yang  tidak  terbongkar  akibat  kelihaian  para  produsen  dan pebisnisnya.    Terbukti,  data  BNN  menunjukkan  49,5  ton  sabu,  147  juta  ekstasi, 242 ton ganja, dan hampir 2 ton heroin lepas dari jerat petugas sepanjang 2011.
Berdasarkan  kondisi  tersebut,    tidak  salah  jika  kita  menstigmatisasi Indonesia  sebagai  negeri  darurat  narkoba.  Di  samping  jaringan  produksi  dan pengedaran  yang  kian  berani,  mereka  sudah  menghabisi  15  ribu  warga  setiap tahunnya,  yang  sebagian  besar  berasal  dari  kalangan  generasi  muda.  Banyaknya generasi muda yang terbunuh ini logis, pasalnya mereka merupakan pasar empuk para pengedar.
Para  produsen  dan  pebisnis  narkoba  yang  sudah  divonis  dengan  hukuman mati,  ternyata  mendapatkan  grasi.  Hukuman  yang  semula  sudah  memberikan vonis  mati  bagi  perusak  dan  penghancur  generasi  muda  ini,  telah  diubah  oleh aparat  penegak  hukum  (hakim)  dengan  hukuman  yang  bercorak  memberi kesempatan  hidup  lebih  lama,  yang  antara  lain  terhamin  secara  bertahap  melalui upaya permintaan remisi dari momen-momen tertentu.
Kinetja  aparat  penegak  hukum  kita  itu  dinilai  oleh  banyak  pihak  belum beridealisme  tinggi  dalam  membongkar  atau  mempengaruhi  dunia  produksi  dan pasar  distribusi  narkoba,  dari    liberalisme  (kebebasan)  menuju  keterbatasan, ketidaknyamanan,  dan ketakutan. Mereka secara tidak langsung diberi keleluasan dan  keberanian  untuk  terus  menerus  menjalankan  aksinya,  baik  dengan jaringannya di luar penjara maupun pasar baru yang terbentuk di penjara.
Beberapa  bulan  lalu,  hakim  agung  Imron  Anwari  menganulir  vonis  mati gembong  narkotika  Hanky  Gunawan.    Putusan  hakim  MA  ini  secara  tidak langsung memberikan kesempatan bagi pebisnis narkoba dimanapun berada untuk menjadikan negeri ini sebagai “surga” transaksinya secara lebih leluasa.
Hakim  itu  barangkali  berkaca  pada  saat  Susilo  Bambang  Yudhoyono menjabat  sebagai  Presiden  yang  dinilai  public  “tidak  setia”  pada  janjinya  yang dilontarkan  pada  2006,  yang  dalam  janjinya  ini  tidak  akan  memberikan  grasi kepada  terpidana  narkoba  tanpa  terkecuali,  namun  kenyataannya  pengurangan
9 Mudhofar, Pengedar Narkoba sebagai Teroris Anak Muda, makalah, FGD-LPPN, Jakarta, 2012, hal. 2.
hukuman  mati  menjadi  seumur  hidup  ia  berikan  kepada  Meirika  Franola  pada 2011 dan Deni Satia Maharwan pada 2012. 10
Terlepas  apapun  alasan  yuridis  atau  politis  yang  dikedepankan  dalam pemberian  “dispensasi”  hukuman  pada  narapidana  narkoba,  jelas  ini  berdampak besar bagi keberlanjutan hidup generasi sekarang dan mendatang. Mereka ini akan kian  dijadikan  lahan  empuk  pembantaian  para  produsen  dan  pebisnis  narkoba, karena  para  aparat  penegak  hukum  yang  seharusnya  melindungi,  telah memberikan “lisensi” pembunuhan untuknya. 11
Akhir-akhir  ini  kejahatan  narkotika  dan  obat-obatan  terlarang  (narkoba) telah  bersifat  transnasional  yang  dilakukan  dengan  modus  operandi  yang  tinggi dan  teknologi  yang  canggih.  Aparat  penegak  hukum  di  harapkan  mampu mencegah  dan  menanggulangi  kejahatan  tersebut  guna  meningkatkan  moralitas dan kualitas sumber daya manusia di  Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.  Meski  demikian,  kejahatan  penyalahgunaan  narkoba  ini  masih  marak terjadi  di  masyarakat.  Bahkan  di  beberapa  kelompok  masyarakat,  khususnya  di kalangan  usia  muda,  ada  kecenderungan  terjadi  peningkatan  atau  perkembangan modus penyalahgunaannya.
Penyalahgunaan  narkoba  seperti  di  kalangan  remaja  atau  mahasiswa, termasuk bentuk penyalahgunaan yang memprihatinkan, karena  bukan hanya dari segi  kuantitas, tetapi  juga dari segi  kualitas penyalahgunaannya yang berdampak meluas,    seperti  akibatnya  pada  diri  sendiri  hingga  penularannya  pada  anggota masyarakat lain..
Penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika,  psikotropika,  dan  bahan berbahaya lainnya merupakan suatu  kajian yang menjadi  masalah dalam lingkup nasional  maupun  secara  internasional.  Pada  kenyataanya,  kejahatan  narkotika memang  telah  menjadi  sebuah  kejahatan  transnasional  yang  dilakukan  oleh kelompok  kejahatan  terorganisir  ( organized  crime ).  Masalah  ini  melibatkan sebuah sistem kompleks yang berpengaruh secara global dan akan berkaitan erat dengan  Ketahanan  Nasional  sebuah  bangsa.  Baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung,  dalam  perkembangannya  hingga  saat  ini  penyalahgunaan  penggunaan narkoba  tersebar  secara  luas  pada  berbagai  jenjang  usia  dan  berbagai  lapisan masyarakat.  Mulai  dari  jenjang  usia  muda  hingga  tua,  kelas  ekonomi  bawah sampai  dengan  menengah  ke  atas.  Namun  yang  patut  mendapat  perhatian  lebih adalah adanya kecenderungan peningkatan angka yang signifikan pada lapis usia produktif. 12
Narkotika  dan  obat-obat  terlarang  lainnya  merupakan  bentuk  zat  yang berbeda  bahan  dan  penggunaannya  dalam  ilmu  kesehatan,  kemudian  untuk mempermudah  penyebutannya,  memudahkan  orang  berkomunikasi  dan  tidak menyebutkan  istilah  yang  tergolong  panjang,  dengan  demikian  dapat  disingkat dengan istilah ”narkoba” yaitu narkotika dan obat-obatan adiktif yang berbahaya. Namun  pada  umumnya  orang  belum  tahu  tentang  narkotika  dan  psikotropika
10 Ahmad Supeno, Op.Cit , hal. 3.
11 Afrina Susiani, Op.Cit, hal. 3.
12 http://ferli1982.wordpress.com/2011/01/04/trend-perkembangan-narkotika-di-indonesia/ ,  diakses 30 Agustus 2018.
karena  memang  dua  zat  tersebut  dalam  penyebutannya  baik  di  media  cetak maupun  elektronika  lebih  sering  diucapkan  dengan  istilah  narkoba,  meskipun mereka  hanya  tahu  macam  dan  jenis  dari  narkoba  tersebut,  di  antaranya  ganja, kokain, heroin, pil koplo, sabu-sabu dan lain sebagainya.
Pengesahan  Konvensi  Wina  Tahun  1971  yang  mengatur  kerjasama internasional  dalam  pengendalian,  pengawasan  produksi,  peredaran  dan penggunaan  narkotika  dan  psikotropika  serta  mencegah  dalam  upaya pemberantasan  penyalahgunaan  narkotika  dan  psikotropika,  dengan  membatasi penggunaannya  hanya  bagi  kepentingan  pengobatan  dan  ilmu  pengetahuan.  Hal ini  merupakan  upaya  pemerintah  dengan  penyelenggaraan  kerjasama  antara negara-negara  lain  dalam  rangka  suatu  usaha  pengawasan,  peredaran  dan penyalahgunaan  psikotropika  dan  narkotika  yang  memberikan  arahan  tentang prinsip-prinsip yuridis kriminal dan aturan-aturan tentang ekstradisi.
Ditinjau  dari  aspek  kepentingan  nasional,  konvensi  ini  dapat  menjamin kepastian  dan  keadilan  hukum  dalam  upaya  penegakan  hukum  peredaran  gelap narkotika  dan  psikotropika  yang  melibatkan  para  pelaku  kejahatan  lintas  batas teritorial Indonesia. Di samping itu untuk kepentingan nasional, khususnya untuk kepentingan  didalam  negeri,  akan  diperoleh  suatu  kepastian  dan  kemanfaatan dalam rangka pengaturan peredaran narkotika dan psikotropika untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. 13
Pada  dasarnya  peredaran  narkotika  dan  obat-obat  terlarang  lainnya  di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang- Undang  Narkotika  dan  Undang-Undang  Psikotropika  hanya  melarang  terhadap penggunaan  psikotropika  dan  narkotika  tanpa  izin  oleh  undang-undang  yang dimaksud.  Keadaan  yang  demikian  ini  dalam  tataran  empirisnya,  penggunaan narkotika  dan  psikotropika  sering  disalahgunakan  bukan  untuk  kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada  rusaknya  mental  baik  fisik  maupun  psikis  pemakai  narkoba  khususnya generasi muda.
Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  narkotika,  telah  banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan  demikian,  penegakan  hukum  ini  diharapkan  mampu  menjadi  faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika dan psikotropika,  tapi  dalam  kenyataannya  justru  semakin  intensif  dilakukan penegakan  hukum,  semakin  meningkat  pula  peredaran  serta  perdagangan  gelap narkotika dan psikotropika tersebut.
Ketentuan  perundang-undangan  yang  mengatur  masalah  narkotika  dan psikotropika  telah  disusun  dan  diberlakukan,  namun  demikian  kejahatan  yang menyangkut narkotika dan psikotropika ini belum dapat diredakan. Dalam kasus- kasus  terakhir  telah  banyak  bandar-bandar  dan  pengedar  narkoba  tertangkap  dan
13 Siswantoro Sunarso. Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.). Hhal. 1.
mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya. 14
Penegakan  hukum  terhadap  kejahatan  di  Indonesia,  khususnya  dalam  hal pemidanaan,  seharusnya  merujuk  pada  pendekatan  norma  hukum  yang  bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan di lembaga pemasyarakatan,  dengan  demikian  dapat  memperbaiki  terpidana  di  lembaga pemasyarakatan tersebut. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para  hakim  dalam  merumuskan  vonis  penjatuhan  pidana  kepada  para  pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat, khususnya dalam soal  vonis  hukuman  mati.  Sementara  itu,  dalam  kenyataan  empiris  di  bidang pemidanaan  secara  umum  masih  menganut  konsep  hanya  menghukum  terpidana di  lembaga  pemasyarakatan,  dengan  demikian  dapat  memberikan  gambaran bahwa  kejahatan  tersebut  hanya  terhenti  sesaat  dan  akan  muncul  kembali  dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat. Hukuman mati dapat menjadi alternative untuk pengedar.

## PENUTUP
Kedududkan  hukuman  mati  terhadap  pengedar  narkotika    secara  yuridis sudah jelas,  meskipun  kalau dikaitkan dengan  aspek hak asasi  manusia  masihlah menimbulkan pro dan kontra. Dalam kajian hukum positip Indonesia sudah diatur dalam  Undang-Undang  Nomor.  35  tahun  2009  tentang  Narkotika.  Dalam Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 terdapat sanksi pidana mati sebagaimana terurmus  dalam  pasal  113,  114,  118,  119,  121,  144.  Pasal-pasal  ini  sudah  jelas- jelas  mengatur  tentang  kedudukan  pengedar  narkotika  yang  bisa  dijerat  atau dikenai  sanksi  dengan  hukuman  mati.  Sanksi  hukuman  mati  ini  selain  menjadi tugas dan kewenangan hakim untuk memutuskan saat terdakwanya diperiksa dan terbukti melakukan tindak pidana pengedaran narkoba, juga ditentukan oleh peran jaksa  penuntut  umum  yang  mengajukan  tuntutan  hukuman  mati  terhadap pengedar.  Selain  vonis  ini  ditentukan  oleh  aparat  penegak  hukum  ini,  presiden yang  mempunyai  hak  prerogatif  berupa  grasi  dapat  menentukan    atau mempengaruhi vonis pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Makalah
Afrina Susiani, 2012, Narkoba: Neraka Dini , Jakarta: Lypo-press. Ahmad  Supeno,  2016, Setiap  Saat  berjihad  Menyelamatkan  Generasi  dari  Para Bandar  Narkoba, LIngkar  Pengkajian  dan  Penelitian  Bangsa  (LP2B), Malang.
14 O.C. Kaligis & Associates. Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan . (Bandung: Alumni. 2002),  hal. 260.
Mudhofar, 2012, Pengedar Narkoba sebagai Teroris Anak Muda, makalah, FGD- LPPN, Jakarta.
Soerjono Soekanto,  1986, Metode Penelitian Hukum ,  Jakarta: Sinar Grafika. Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji,  2003, Penelitian  Hukum  Normatif ,    Jakarta: Rajagrafindo Persada (Rajawali Grup).
Siswantoro Sunarso. 2004, Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
O.C.  Kaligis  &  Associates.  2002, Narkoba  dan  Peradilannya  di  Indonesia, Reformasi  Hukum  Pidana  Melalui  Perundangan  dan  Peradilan .  Bandung: Alumni.

## Internet
http://metrotvnews.com/videoprogram/detail/2013/06/15/17739/121/Menghadang -Gempuran-Narkoba/Editorial%20Media%20Indonesia,  akses  30  Agustus 2018.
http://ferli1982.wordpress.com/2011/01/04/trend-perkembangan-narkotika-di- indonesia/ , diakses 30 Agustus 2018.