## KONSEP PENJAGAAN TERHADAP HARTA DALAM WISATA SYARIAH
Haerul Akmal 1 , Tesa Mellina 2 , Mulyono Jamal 3 , Hamid Fahmy Zarkasyi 4 haerulakmal8511@gmail.com, tesa.eca31@gmail.com, mulyonojamal@unida.gontor.ac.id, hfzark@unida.gontor.ac.id

## Abstract
Property is a mandate that must be developed in a planned manner for the purpose of eliminating poverty, meeting the basic needs of every individual, making life comfortable and encouraging the creation of an equitable distribution of income and wealth, this can be achieved by safeguarding assets, and this applies not only to individuals , but also institutions, agencies and even industry. This research is a type of research that is descriptive analysis, the method of data collection is done by interview and observation, this study took 5 respondents to answer the variables studied. This research shows that the preservation of assets in sharia maqoshid is carried out through business or business and is distributed according to the guidance of sharia. The concept of safeguarding assets in Lombok’s sharia tourism of assets includes two aspects, namely iktisab done by establishing beautifying tourist objects, hotels or lodging, and restaurants. The aspect of distribution (in- come) is done by donation, alms, namely by building poor houses on Friday, building mosques or places of worship in the area of tourist attractions, channeling funds for Po- syandu, Koran teachers and marbots. the mosque.
1 Dosen Fakultas Syariah Prodi Perbandingan Madzhab Universitas Darussalam Gontor 2 Mahasiswi Pascasarjana Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Darussalam Gontor 3 Dosen Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah Universitas Darussaalam Gontor
4 Dosen Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah Universitas Darussaalam Gontor
Keywords: Safeguarding property, Sharia Tourism, Maqashid Syariah, Distribution

## Abstrak
Harta adalah amanah yang harus dikembangkan secara terencana untuk tujuan menghilangkan kemiskinan, memenuhi kebutuhan dasar setiap individu, membuat kehidupan terasa nyaman dan mendorong terciptanya distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, hal tersebut dapat dicapai dengan penjagaan harta, dan hal ini tidak hanya berlaku untuk individu saja, tapi juga lem- baga, instansi dan industri. Penelitian ini merupakan jenis penelitian ini deskriptif analisis, metode pengumpulan data dilakukan dengan interview dan observasi, Penelitian ini mengambil 5 responden untuk menjawab variabel yang diteliti. Penelitian ini menunjukkan bahwa Penjagaan harta pada maqoshid syariah dilakukan dengan iktisab atau usaha dan didistribusikan sesuai dnegan tuntunan syariat. Ada- pun konsep penjagaan harta pada wisata syariah Lombok terhadap harta meliputi dua aspek yaitu iktisab dilakukan dengan mendirikan memperindah obyek-obyek wisata, hotel atau penginapan, dan restoran. Adapun aspek distri- busi (pendapatan) dilakukan dengan infak, sedekah yaitu dengan cara membangun rumah-rumah fakir miskin pada setiap hari Jum’at, pembangunan masjid atau tempat ibadah di area obyek wisata, menyalurkan dana untuk posyandu, guru-guru ngaji dan marbot-marbot masjid.
Kata Kunci : Penjagaan harta, Wisata Syariah, Maqoshid Syariah, Distribusi

## PENDAHULUAN
Secara etimologi (bahasa) harta memiliki arti cenderung atau senang, 5 hal yang demikian dikarenakan kecenderungan dan atau besarnya tingkat kesenangan setiap manusia terhadap harta. 6 Karena adanya kecenderungan inilah kemudian seseorang berbondong-bondong untuk mendapatkannya dengan berbagai macam cara, namun Islam telah mengatur secara jelas dan padat, langkah apa saja yang harus ditempuh oleh seseorang untuk memeperolehnya melalui Qur’an dan Sunnah, agar cara untuk memperolehnya tidak keluar dari koridor-koridor yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, begitu juga dengan pemanfaatan atau pengembangannya. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Yusuf Qordhowy akan makna harta, harta merupakan segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk disimpan dan dimilikinya, 7 yang diantaranya adalah properti atau barang-barang, tanah, bangunan, uang dan hewan-hewan yang dimiliki oleh seseorang, juga dapat disebut sebagai harta. 8
Dalam Islam segala jenis harta yang dimiliki oleh seseorang harus dinisbatkan kepada Allah Swt, dengan kata lain bahwa hakikat harta yang dimiliki oleh manusia merupakan kepunyaan Allah Swt. Sehingga pada sebagian harta yang dimiliki manusia terdapat hak untuk diinfakkan, disedekahkan, dizakatkan kepada orang lain, hal tersebut ditegaskan dalam Al-Qur’an:

## ِۗضۡرَأۡلٱ يِف اَمَو  ِتَٰوَٰم َّسلٱ يِف اَم ِهَّلِّل
Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.
Secara jelas, ayat ini menegaskan bahwa keseluruhan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah Swt. semata.
ِنۡبٱَو ِنيِكَٰسَمۡلٱَو ٰ ىَمَٰتَيۡلٱَو َنيِبَرۡقَأۡلٱَو ِنۡيَدِلَٰوۡلِلَف ٖرۡيَخ  ۡنِّم مُتۡقَفنَأ ٓاَم ۡلُق َۖنوُقِفنُي اَذاَم َكَنْوُلَئْسَي
ِۗليِب َّسلٱ
5 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), hlm.
409. 6 Dahlia Haliah Ma’u, Harta Dalam Perspektif Al-Qur’an, Jurnal Khatulistiwa- Journal of Islmaic Stadies, Vol 3, No. 1, Maret 2013, hlm. 88.
7 Yusuf Qordhowy, Fiqih Zakat, (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), hlm. 126.
8 Jumhuriyyatul Mishro, Mu’jamu al Fazdi al Qur’an al Karim, Fi Bab al Mim, (al- Qohiroh: al Idaroh al-‘ammah lil mujtama’at wa Ihya’ atTurast, 1988), hlm. 1068.
Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan”. 9
Secara tidak langsung, ayat ini menegaskan bahwa seorang pemegang harta memiliki kewajiban untuk menafkahkan sebagian hartanya bagi orang lain, yaitu kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya seperti orang tua, kerabat, anak yatim, orang-orang miskin dan Ibnu Sabil. 10 Dan di dalam Qur’an surah At-Taubah dikatakan bahwa zakat itu untuk orang-orang fakir dan miskin, pengurusnya, Muallaf, hamba yang dimerdekakan, orang yang berhutang, orang yang berjihad di jalan Allah dan Ibnu Sabil. 11
Infak dan zakat merupakan salah satu strategi distribusi harta dalam Islam, yang dimaksudkan agar harta yang dimiliki oleh seseorang tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Lain dari pada itu, infak juga merupakan salah satu cara untuk menjaga harta, agar harta yang didapatkan dengan cara yang halal dan baik, harus dikeluarkan untuk sesuatu yang halal dan baik juga, agar kemaslahatan bersamapun dapat tercapai.
Penjagaan terhadap harta merupakan salah satu diantara lima aspek penjagaan dhoruriyyat yang lazim dicapai untuk menghindari mafsadah dan mencapai maslahah, yaitu setelah penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, dan keturunan. Hal ini mengisyaratkan bahwa, apabila penjagaan terhadap harta tidak dapat dicapai, maka seseorang tidak dapat mencapai kesempurnaan dalam penjagaan lima aspek dhoruriyyat, dan juga dapat berarti merusak kesempurnaan pencapaian empat aspek lainnya, maka kemaslahatan yang menjadi barometer tercapainya tujuan syariat tidak dapat terwujud. Hal ini kemudian yang menyebabkan penjagaan terhadap harta menjadi satu hal yang sangat penting dan tidak boleh dipandang sebelah mata. Selain itu, harta juga memiliki pengaruh yang sangat dominan dalam asepk ibadah, keluarga dan aspek sosial, 12 hal
9 Al Qur’an, Surah al Baqarah, ayat 215.
10 Jalaluddin Ibn Muhammad ibn Ahmad al Mahlla dan Jalaluddin, Tafsir Jalalain, Cet 1, ( Mesir: Daar al Hadist), Tafsir Surah al-Bawarah ayat 215.
11 Al Qur’an Surah At-Taubah, Ayat 60.
12 Muhammad Ibn Sa’di al Maqrun, Maqoshid Sharih Fi Hifdhil Mall Wa
ini mengindikasikan akan besarnya kewajiban seseorang dalam menjaga hartanya.
Sejalan dengan perkembangan zaman, penjagaan terhadap harta tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban pribadi seseorang saja, namun hal ini juga berlaku pada koperasi, instansi, lembaga dan bahkan pada industri besar lainnya, tentunya dengan pola dan konsep yang berbeda- beda. Pada koperasi, Zainil Ghulam menegaskan agar pengelolaan koperasi syariah harus mengacu kepada Lima aspek kulliyat al khoms yang diantaranya adalah penjagaan terhadap harta demi terwujudnya sebuah maslahah. 13 Dalam industri perbankan, Sandy Rezki menekankan agar maqoshid syariah yang terbagi ke dalam tiga bagian penting (Dhoruriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyyat) ini harus menjadi acuan dalam pengembangan operasional dan produk-produk yang ada di bank syariah. 14 Begitu pula dengan industri-industri besar lainnya, seperti industi pariwisata yang saat ini mengalami perkembangan dan perluasan nama menjadi pariwisata syariah.
Pariwisata syariah merupakan pariwisata yang dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, 15 tidak hanya pada produk-produk yang ditawarkannya saja, juga pada pelayanan yang diberikan serta pada pengelolaan obyek-obyek wisata. Dengan dikeluarkannya fatwa DSN- MUI No. 108 tentang pedoman pariwisata syariah, menunjukkan bahwa perkembangan wisata syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Hal tersebut terlihat dari usaha dan jasa (perhotelan, restoran, biro perjalanan wisata, dan SPA) yang dikembangkan dan dipromosikan oleh Kemenparekraf RI di Dua Belas destinasi wisata syariah di Indonesia, yaitu di kota Aceh, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, NTB (Lombok), dan Sulawesi Selatan. 16
Di antara banyaknya jumlah wisata syariah yang ada di Indonesia,
Tanmiyatuhu, (Mamlakah Al ‘Arabiyyah As Sau’diyyah: Jami’ah Ummul Quro’, 1420), hlm. 86.
13 Zainil Ghulam, Implementasi Maqoshid Syariah dalam Koperasi Syariah, Iqtishoduna Vol 7, No. 1 April 2016, hlm. 90.
14 Sandy Rizki Febriadi, Aplikasi Maqoshid Syariah dalam Bidang Perbankan Syariah, Amwaluna, Vol 1, No. 2, Juli 2017, hlm. 243.
15 Fatwa DSN-MUI No. 108, 2016, Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Shari’ah. Ditetapkan di Jakarta.
16 Saepudin dan Sutomo, Analisi Perbandingan Hotel dan Pariwisata Syariah dengan Konvensional Bogor, (Bogor: Magister Manajemen Syariah IPB).
penelitian ini mengambil salah satu obyek wisata syariah yaitu wisata syariah Lombok, hal tersbut diekarenakan wisata syariah Lombok merupakan salah satu wisata syariah yang mendapatkan penghargaan sebagai World Best Halal Honeymoon Destination dan World Best Halal Tourism Destination pada tahun 2015 lalu. 17 Hal yang serupa juga nampak pada Peraturan Gubernur NTB tentang Pariwisata Halal pada 2016 lalu. 18
Terdapat banyak aspek yang tersimpan di dalam penerapan wisata syariah Lombok yang dapat menjadi contoh bagi wisata-wisata syariah lainnya, seperti konsep dalam meningkatkan keamanan para wisatawan, 19 Konsep pembangunan konstruksi halal pada wisata, 20 dan konsep lainnya seperti konsep penjagaan terhadap harta.
Penelitiam ini akan fokus membahas tentang konsep penjagaan harta dalam Maqoshid Syariah dan selanjutnya akan menganalisis konsep penjagaan terhadap harta pada wisata syariah Lombok.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai, yaitu memperoleh suatu gambaran yang jelas mengenai konsep penjagaan terhadap harta pada wisata syariah Lombok. Identifikasi tersebut menjadi pedoman atau landasan awal bagi peneliti untuk menerapkan konsep penjagaan harta pada wisata syariah Lombok, demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu, serta meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan wisata yang baik dan Islami.
Data penelitian ini, didapatkan dari kepala dinas pariwisata Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Mataram dan Dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pengelola pariwisata, seperti Gili Terawangan di Lombok Utara, Senggigi di
17 Ade Ela Pratiwi, Analisis Pasar Wisata Shari’ah di Kota Yogyakarta, Jurnal Media Wisata, Volume 14, Nomer 1, Mei 2016, hlm 345.
18 Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Wisata Halal, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi NTB.
19 Bayu Wirajuna dan Bambang, Peran Kelompok Sadar Wisata Untuk meningkatkan Keamanan Wisata, PESONA, Vol. 2 No. 02, Desember 2017.
20 Nurul Izzati, Konstruksi Halal Dalam Pariwisata Syariah Di Lombok Tengah, Kajian Komunikasi dan masyarakat Islam, Magister UIN Sunan Kalijaga, 2017.
Lombok Barat, Sembalun di Lombok Timur dan lain sebagainya. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan skunder. Primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama yaitu kepala dinas pariwisata, pengelola wisata yang berupa hasil wawancara, hal itu dilakukan dengan memilih lima sumber data yang memiliki hubungan erat terkait variabel yang ingin diteliti. Skunder merupakan data yang diperoleh dari literatur-literatur yang membahas tentang konsep penjagaan terhadap harta dalam perspektif maqoshid syariah.
Teknik pengumpulan data dalam kajian pustaka dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan data melalui teks-teks tertulis, maupun soft copy edition seperti buku, ebook, artikel, majalah, surat kabar buletin, jurnal, makalah, media internet dan lain-lain, yang menerangkan tentang konsep penjagaan harta dalam perspektif maqoshid syariah.
Metode analisis data deskriptif adalah sebuah metode analisis data atau cara memecahkan masalah yang diteliti peneliti dengan melakukan interview atau wawancara langsung dengan responden yang menjadi sumber data pada penelitian ini. Analisis data pada penelitian ini juga dilakukan dengan observasi, hal tersebut ditujukan untuk menggambarkan secara transparan fenomena yang terjadi di lapangan, sesuai dengan fakta dan bukti yang riil dan kredibel.
Penelitian ini bersifat mendalam dan hanya fokus pada sasaran penelitian, yang demikian dikarenakan format deskriptif kualitatif pada umumnya dilakukan pada penelitian studi kasus, 21 Sebagaimana penelitian ini. Penelitian ini akan berlangsung pada Wisata Syariah Lombok.

## KONSEP DAN URGENSI PENJAGAAN PADA HARTA
Dalam Islam harta merupakan fasilitas yang dianugerahkan Allah SWT kepada manusia untuk menunjang fungsi utamanya sebagai khalifah di bumi. Harta adalah amanah yang harus dikembangkan secara terencana untuk tujuan menghilangkan kemiskinan, memenuhi kebutuhan dasar setiap individu, membuat kehidupan terasa nyaman dan mendorong terciptanya distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Dimana dalam memperoleh, mengembangkan serta menggunakan harta
21 Bungin, Penelitian Kualitatif, komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 68

## harus didasarkan pada nilai-nilai Islam. 22
Berdasarkan maqashid syariah yang terdiri dari penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, formula Islam dalam menjaga harta adalah dengan memprioritaskan perihal yang primer dan menjaganya dengan perihal yang dapat mendukung keutuhannya. Maka dalam penjagaan harta tentunya segala sesuatu yang bersifat primer tetap menjadi prioritas utama. Dalam hal ini, penjagaan terhadap harta tidak dapat menggantikan atau bahkan menggeser perihal primer. Dinyatakan demikian, karena posisi penjagaan harta tidak lain merupakan perihal pendukung dalam menjaga keutuhan dari perihal yang diprioritaskan yaitu penjagaan agama. Namun penjagaan terhadap harta merupakan sesuatu yang penting dalam mewujudkan terjaganya keutuhan perihal primer, karena rusaknya harta dapat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap keutuhan agama. 23
Menurut Al-Syatibi, teori dalam menjaga harta berdasarkan maqashid syariah diantaranya adalah, pertama, adanya ketetapan hukum yang bersumber dari Allah tentang haramnya mencuri dan sanksi atas perbuatan tersebut, diharamkannya riba, berbuat curang dan khianat dalam berbisnis serta memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil, larangan untuk menggunakan harta dengan berlebihan/boros, larangan untuk menimbun harta, diwajibkannya mengeluarkan infak dan sedekah. Maka jika yang demikian dilaksanakan, penjagaan terhadap harta akan dapat terpenuhi. Karena pada dasarnya suatu maslahah akan dapat diwujudkan dengan jalan menolak mafsadat. 24
Yusuf Hamid berpendapat bahwa harta itu merupakan saraf dari sebuah kehidupan dan bukti kemajuan suatu golongan, maka dari pada itu Allah Swt mensyariatkan jalan untuk mencarinya, mendistribusikannya dan mengembangkannya. Dan Allah mengharamkan berbagai macam permusuhan yang disebabkan oleh harta seperti mencuri, mengambil hak orang lain, menipu, dan Allah mengharamkan seseorang yang memakan harta saudaranya dengan cara yang bathil. 25 Hal yang demikian ditujukan
22 Muhammad Zaki dan Bayu Tri Cahya,”Aplikasi Maqashid syari’ah Pada Sistem Keuangan Syariah”, Jurnal BISNIS, (Vol. 3, No. 2, 2015) hlm. 6-11
23 Andi Iswandi,”Maslahat Memelihara Harta dalam Sistem Ekonomi Islam”, Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, PTIQ 2014, hlm. 23
24 Naerul Edwin, Kiky Aprianto,”Konsep Harta dalam Tinjauan Maqashid Syariah”, Journal of Islamic Economics Lariba, (Vol. 3, No. 2, 2017) hlm. 70
25 Yusuf Hamid al ‘Alamiy, al Maqoshid Ash Shariah al Islamiyyah, cet 2, (Riyadh:
untuk mencapai maslahah dan mengindari mafsadah.
Jamaluddin al ‘Athiyyah dalam bukunya menyatakan, bahwa seseorang yang memiliki harta mempunyai kewajiban sosial dan kewajibannya bukan hanya dalam mencari harta semata, namun ia juga harus menjaganya. Dalam Islam, harta yang baik yang didapatkan oleh seseorang adalah dengan bekerja, pengalihan kepemilikan harta, warisan, memproduktifkan tanah yang mati, dan semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang halal dan mengeluarkan infak serta melaksanakan hak Allah Swt. Menjauhi penimbunan harta, mengurangi hak orang lain, memakan harta haram, membahayakan orang lain, sombong atasnya dan menipu dengannya, serta mejadikannya lalai mengingat dan lalai bersyukur kepada Allah Swt. 26
Dalam hal ini, Ibnu Taimiyyah memandang bahwa penjagaan terhadap harta dapat dilakukan dengan tiga cara, yang pertama dengan iktisab atau usaha mencari harta untuk melengkapi kebutuhan agama, yang kedua dengan tidak memendam harta untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau atas dasar sombong, riya’, bakhil dan malas, dan yang ketiga adalah dengan bersedekah, hal tersebut dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang fakir-miskin dan orang-orang yang membutuhkan. 27 Dan bukan dikeluarkan untuk kepentingan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yaitu untuk mencegah ibadah kepada Allah, untuk merusak fasilitas ibadah umat Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir, mereka menginfakkan hartanya untuk mencegah peribadatan kepada Allah. Gambaran infak yang dilakukan oleh orang Islam dan orang kafir sudah termaktub di dalam Qur’an, yaitu sebagai berikut:
َنيِنِسۡحُمۡلٱ  ُّبِحُي َهَّللٱ  َّنِإ ۚآوُنِسۡحَأَو ِةَكُللۡه َّتلٱ ىَلِإ ۡمُكيِدۡيَأِب ْاوُقۡلُت اَلَو ِهَّللٱ ِليِبَس يِف ْاوُقِفنَأَو
Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. 28
Darul ‘Alamiyah lil Kutub al Islamiyy, 1994), hlm. 163.
26 Jamaladdin ‘Athiyyah, Nahwu Taf’iil Maqoshid Ash Shariah, (Damaskus: al Ma’had al ‘Alamiy lil Fikri al Islamiy, 2001), hlm. 147.
27 Yusuf Ahmad Muhammad Badwi, Maqoshid Syari’ah ‘inda Ibn Tamimiyyah, (Ardan: Daar an Nafais, 2000), hlm. 482-489.
28 Al Qur’an Surah Al Baqara, Ayat: 195.
ٗةَرۡسَح ۡمِهۡيَلَع ُنوُكَت َّمُث اَهَنوُقِفنُيَسَف ِۚهَّللٱ ِليِبَس نَع ْاو ُّدُصَيِل ۡمُهَلَٰوۡمَأ َنوُقِفنُي ْاوُرَفَك َنيِذَّلٱ  َّنِإ
. َنوُرَشۡحُي َمَّنَهَج ٰىَلِإ ْا ٓوُرَفَك َنيِذَّلٱَو َۗنوُبَلۡغُي َّمُث Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan. 29
Dalam surah Al-Baqarah ayat 282: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah, apabila kamu bermua’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaanya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (siantarmu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi- saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; Dan janganlah kamu jenuh menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mua’malah itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; Dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. 30
Berdasarkan firman Allah diatas telah dijelaskan bahwasanya
29 Al Qur’an Surah Al-Anfal, Ayat: 36.
30 Al Qur’an Surah Al-Baqarah, Ayat: 282
terdapat tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam penjagaan harta yaitu: pencatatan, persaksian dan penyertaan dokumentasi. Dalam pemeliharaan harta, pencatatan dimaksudkan untuk menghilangkan segala bentuk keraguan dalam bertransaksi. Dengan adanya pencatatan akan memberikan kejelasan dalam bermuamalah sehingga terhindar dari sengketa ataupun perselisihan karena ketidak jelasan. Selain itu hal ini dapat menghindari adanya penipuan karena kelalaian salah satu pihak, sehingga dengan adanya pencatatan akan mengikat kedua belah pihak dalam mempertanggungjawabkan kewajibannya. Selanjutnya dalam penjagaan harta, selain melalui pencatatan hal ini diperkuat dengan adanya persaksian dan pernyertaan dokumentasi. Dimana persaksian ditujukan untuk menguatkan transaksi antara kedua belah pihak. Sedangkan penyertaan dokumentasi dijadikan sebagai penguat bukti. Maka dalam penjagaan harta tidak cukup hanya dengan pencatatan namun juga dibutuhkan persaksian dan penyertaan dokumentasi. 31
Pada umumnya, penjagaan terhadap harta dapat dilihat dari dua sisi, yang pertama sisi keberadaan harta ( al-Wujud ) dan yang kedua adalah sisi ketiadaan harta ( al-‘adam ). Adapun konsep penjagaan harta pada sisi keberadaannya adalah dengan cara al Iktisab atau dengan berusaha mencarinya dengan cara yang telah ditentukan oleh syariat, tidak diperbolehkan untuk menyimpannya demi kepentingan pribadi dan meninggalkan kepentingan untuk orang banyak, didistirbusikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkannya. Adapun konsep penjagaan harta pada sisi ketidakberadaan harta adalah dengan meninggalkan segala jenis transaksi yang diharamkan oleh syariat, seperti mencuri harta sehingga syariat mengajarkan untuk memotong tangan pencuri. 32
Sebagaimana diketahui bahwa penjagaan akan harta merupakan salah satu poin terpenting dalam maqoshid syariah yaitu pada aspek dhoruriyyat. Dimana penjagaan harta sebagai poin terakhir dalam dhoruriyyat al khoms, akan tetapi perlu diketahui bahwa terlaksananya penjagaan terhadap agama, jiwa, akal dan keturunan memiliki kaitan yang sangat erat dengan penjagaan terhadap harta apalagi pada era
31 Andi Iswandi,”Maslahat Memelihara Harta dalam Sistem Ekonomi Islam”, Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, PTIQ 2014, hlm. 30
32 Muhammad Bakr Ismail Habib, Maqoshid ash Sharia’ah al Islamiyyah Ta’shilan wa Taf’ilan. (Idaratu da’wah wa ta’lim, 1427), hlm. 329-344.
globalisasi saat ini. Dengan ketiadaan harta, agama seseorang bisa tergadaikan dikarenakan mendatangi seorang dukun dan meminta sesuatu yang seharusnya diminta kepada Allah Swt. Demikian halnya dengan penjagaan jiwa, berapa banyak orang yang rela melukai dan bahkan membunuh saudarnya sendiri demi mendapatkan harta dari majikannya. Akalpun dapat dicidrai apabila harta yang seharusnya ia gunakan untuk bersekolah dan menuntut ilmu di waktu kecilnya, tidak berada digenggamannya. Begitu pula dengan keturunan, begitu banyak wanita Muslim yang berprofesi sebagai wanita panggilan dan rela merusak kesucian nasab (keturunan) mereka demi meraih harta. Sehingga penjagaan terhadap harta menjadi sebuah kewajiban demi mencapai kesempurnaan penjagaan kulliyyat al khoms.
Perlu diketahui pula bahwa kepemlikan atas harta itu bukanlah tujuan dalam hidup seseorang, ia hanyalah sarana seseorang untuk menikmati karunia Allah Swt. serta sebagai perantara seseorang untuk mewujudkan kemaslahatan bagi orang banyak dan pemilik harta hanyalah sebagai mustakhlaf. Dalam kitab tafsirnya, Zamaksyari mengartikan arti kata “Mustakhlaf Fihi” bahwa harta yang ada pada tanganmu merupakan harta milik Allah Swt. Ia menjadikamu sebagai wakilNya memegang harta tersebut, menikmatinya dan untuk menjadi khalifah Allah Swt di bumi. Maka kewajiban pemilik harta adalah menafkahkan harta tersebut di jalan Allah dan meringankan tangan untuk menafkahkannya. Imam ar-Razi berpendapat bahwa sesungguhnya fakir miskin itu adalah asuhan Allah Swt. Sedangkan orang kaya adalah sebagai bendaharaNya, harta yang ada pada orang kaya merupakan harta Allah, maka tidak ada salahnya, apabila Allah memrintahkan kepada bendaharaNya untuk mengeluarkan sebagian harta tersebut untuk memenuhi kebutuhan asuhanNya. 33

## GAMBARAN UMUM WISATA SYARIAH LOMBOK
Lombok merupakan salah satu pulau yang terletak di provinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas mencapai 4,736,70 Km, 34 yang terbagi menjadi lima kabupaten, kabupaten Lombok Barat, Kabupaten
33 Ika Yunia, Abdul Kadir, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqoshid Syariah, (Jakarta: KENCANA, 2014), hlm. 225-230.
34 Kajian Analisa Pasar Potensial Nusa Tenggara Barat Tahun 2017, Dinas Pariwisata Provionsi NTB, hlm. 9.
Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara dan Mataram. Setiap kabupaten memliki daya tarik wisata yang dapat memukau para pengunjung yang berasal dari dalam dan luar negeri setiap berkunjung ke Lombok. Pada sebelah utara Lombok para pengunjung dapat melihat keindahan gunung Rinjani yang tingginya mencapai 3726 m, di Lombok tengah merupakan dataran rendah dan memiliki ladang-ladang yang subur, dan di sebelah selatan Lombok terdapat bukit-bukit tinggi yang dapat didaki sewaktu-waktu oleh para pengunjung. 35
Pada tiap-tiap obyek wisata, pengelola wisata dalam hal ini dinas pariwisata yang ada pada setiap kabupaten menyediakan restoran dan hotel atau penginapan untuk demi terciptanya kemudahan akses pelayanan serta keamanan bagi para pengnjung. Berikut adalah data jumlah obyek wisata, restoran dan hotel yang terdapat pada wisata syariah Lombok:
Tabel I: Data Jumlah Obyek Wisata pada setiap Kabupaten.
No Kabupaten Objek Wisata Restoran Hotel 1 Lombok Barat 10 115 111 2 Lombok Tengah 29 99 97 3 Lombok Timur 37 139 55 4 Lombok Utara 44 281 379 5 Mataram 13 272 153
Sumber: Data Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat 2017 .
Lain dari pada itu pengunjung yang berpelancong ke pulau Lombok mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, berikut adalah data peningkatan jumlah pengunjung yang berkunjung ke Lombok.
35 Ibid, Kajian Analisa Pasar Potensial ….., hlm. 11.
Tabel II: Data Peningkatan Jumlah Penduduk tahun 2013-2017.
Tahun Pengunjung Lokal Pengunjung Mancanegara Jumlah Prosentase 2013 565,944 791,658 1,357,658 16,72 2014 752,306 876,816 1,629,122 20,00 2015 1,061,292 1,149,235 2,210,527 35,69 2016 1,404,326 1,690,109 3,094,437 39,99 2017 1,430,249 2,078,654 3,508,903 13,39
Sumber: Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat 2017
Dengan meningkatnya jumlah pengunjung yang berwisata ke Lombok, maka jumlah permintaan penginapan/hotel akan semakin banyak. Dengan meningkatnya permintaan tersebut para investor berlomba-lomba untuk mendirikan hotel di tempat-tempat strategis, baik itu hotel melati dan hotel berbintang. Data statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan adanya peningkatan jumlah penginapan atau hotel di Lombok selama 5 tahun.
Tabel III: Data peningkatan jumlah hotel per 5 tahun
No Tahun Hotel Melati Hotel Berbintang Jumlah 1 2013 672 49 721 2 2014 826 55 884 3 2015 882 65 947 4 2016 882 65 947 5 2017 848 79 927 Sumber: Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat 2017
Secara langsung, tabel-tabel di atas menjelaskan tentang peningkatan jumlah pengunjung dan fasilitas pengunjung yang di sediakan oleh para pengelola wisata untuk menunjang terlaksananya wisata yang sesuai dengan sapta pesona. Dan secara tidak langsung, data peningkatan jumlah pengunjung dan fasilitas pengunjung yang berupa hotel tersebut merupakan sebuah cerminan atas iktisab atau usaha yang dilakukan oleh pengelola wisata untuk mendapatkan hasil
yang tidak hanya berupa non Materi saja seperti kepuasan, keamanan, kesan pengunjung dan lainnya, juga berupa materi yang nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan, kemajuan dan perkembangan daerah Lombok pada umumnya.

## APLIKASI PENJAGAAN HARTA PADA WISATA SYARIAH LOMBOK
Aplikasi penjagaan harta pada wisata syariah ini, tidak berhenti pada usaha dalam meperbanyak hotel atau penginapan, restoran yang menyajikan berbagai macam makanan halal juga terus diperbanyak, hal ini terlihat pada peningkatan jumlah restoran pada setiap tahunnya yang terdapat di seluiruh kabupaten yang ada di Lombok.

## Tabel IV: Peningkatan jumlah restoran pada wisata syariah Lombok
Tahun Jumlah Hotel Jumlah Meja 2013 1.238 27.603 2014 1.379 30.366 2015 1.379 30.366 2016 1.350 38.065 2017 1.350 38.065 Sumber: Statistik Pariwisata NTB 2017 .
Dan apabila pembangunan hotel dan restoran terus meningkat, maka meingkatlah kebutuhan wisata ini untuk memanfaatkan buruh bangunan yang notabenenya berasal dari daerah itu sendiri. Sehingga wisata ini bukan hanya berusaha untuk mendapatkan pendapatan bagi dirinya sendiri, namun wisata ini juga dapat menciptakan iktisab bagi masyarakat Lombok. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kepala dinas parwisata Lombok Barat “Pariwisata ini sifatnya multi dimensi, multisektor dan memiliki multiplayer yaitu dampak pengganda yang sangat besar. Ketika kita bangun hotel dan restaurant sebagai kor bisnis pariwisata seperti ini maka wajib disana ada akses yang memadai”. 36 Setelah proses iktisab ini dilakukan, maka terkumpullah
36 Hasil wawancara Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat, Kantor Kepala Dinas, (Senin, 22 Juli 2019).
pendapatan dari pada wisata tersebut, yang nantinya akan didistribusikan kepada lembaga sosial dan instansi lainnya. Dalam hal ini, kepala dinas pariwisata Lombok Barat membagi distribusi pendapatan tersebut ke dalam dua bagian direct dan Indirect. Direct PAD (pendapatan asli daerah) langsung diterima 10% atau 20% tergantung dan akumulasinya banyak (intinya pendapatan atas jasa) dan itu besar, dalam kondisi stabil hampir 80 Milyar dari sektor jasa, hotel restoran di senggigi ini langsung didapatkan oleh pemerintah, dan langsung dapat didistribusikan ke pembangunan, dan juga masuk ke dalam APBD, dinas social sekian % pendidikan sekian % dan pendapatan sudah dibagi bagi sektor-sektor tersebut. Inderct banyak tak terhitung, gaji karyawan, penyerapan tenaga kerja masyarkatat Lombok, supplier makanan, buah, sayur-sayur daging telur, souvenir, jasa perahu yg mengantarkan ke gili, market yg didekat dekat tempat pariwisata, ini dikatakan Indirect tidak langsung atau tidak dikumpulkan langsung oleh pemerintah tapi terdistribusi menjadi income atau pendapatan masyarakat, namanya indirect karena meskipun tidak langsung dari pemerintah tapi langsung dapat dinikmati masyarakat. Maka multipliyer pengganda itu besar sekali, dan mempengaruhi semua sektor. 37
Lain dari pada itu, di Lombok Utara sebagian dari pada hasil pendapatan dari obyek-obyek wisata dimanfaatkan untuk membangun masjid, membangun rumah-rumah fakir miskin pada setiap hari jum’at. Salah satu penjaga penyewaan alat-alat wisata di Gili terawangan menyatakan bahwa penghasilan dari pada penyewaan alat-alat perlengkapan ini (Sepeda, Snorkling, Ban) adalah 100% untuk pembangunan masjid. 38 Dan kepala dinas pariwisata Lombok Utara menerangkan bahwa, di kabupaten tersebut terdapat salah satu program pemerintah yang disebut dengan JUBAH (Jum’ah Bedah Rumah), bedah rumah fakir miskin yang dilakukan pada setiap hari Jum’at untuk dua sampai tiga rumah pada setiap jum’atnya. Adapun dananya didapatkan dari sumbangan stakeholder-stakeholder hotel, penghasilan obyek wisata, staf-staf kantor, BAZNAS, Bank-Bank, dan bahkan dari POLRI. Dan adapun pengerjaannya yaitu secara gotong royong oleh masyarakat
37 Hasil wawancara Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat, Kantor Kepala Dinas, (Senin, 22 Juli 2019).
38 Hasil wawancara Penjaga Penyewaan alat-alat wisata, Gili Trawangan, (Selasa,
6 Maret 2018)
setempat. 39 Hal yang sama juga dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Lombok Timur, yaitu dengan mengalokasikan pendapatan dari pada obyek wisata untuk membenahi obyek wisata dan pembangunan masjid di daerah-daerah obyek wisata. 40
Beda halnya dengan Lombok tengah, Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran kabupaten Lombok Tengah menyatakan bahwa hasil dari pendapatan obyek obyek wisata syariah Lombok didistribusikan untuk pembayaran posyandu bagi masyarakat, untuk insentif guru- guru ngaji dan marbot-marbot masjid digaji dengan sebagian hasil dari pendapatan obeyk-obyek wisata, yaitu dengan konsep menyisihkan 10% dari penginapan dan makan para wisatawan yang berkunjung ke obyek- obyek wisata yang ada di Lombok Tengah. 41
Secara umum aplikasi penjagaan terhadap harta pada wisata syariah Lombok bertujuan untuk mnsejahterakan masyarakat setempat, yaitu dengan memperbanyak obyek wisata, hotel atau penginapan dan restoran, yang nantinya akan menyerap tenaga kerja atau kuli bangunan yang tidak seditkit. Dan setelah terbangunnya berbagai macam fasilitas tersebut, pengelola membutuhkan ratusan karyawan untuk ditempatkan di tempat-tempat yang membutuhkan, inilah yang dimaksudkan dengan proses iktisab pada aplikasi penjagaan harta. Setelah terpenuhinya kebutuhan akan karyawan, semua fasilitas wisata berjalan sesuai dengan perarturan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah. Hingga pada akhirnya, wisata syariah Lombok mendapatkan pemasukan dari fasilitas- fasilitas wisata tersebut. Pemasukan atau pendapatan tersebut kemudian dikumpulkan oleh pemerintah kabupaten dan kemudian didistribusikan untuk kepentingan masyarakat setempat, yaitu dengan menginfakkan, mensedekahkan dan menzkatkannya. Adapun bentuknya adalah dengan membangun masjid atau sarana ibadah, membangun rumah untuk fakir miskin, melengkapi kebutuhan posyandu, upah bagi para guru mengaji dan marbot masjid. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema berikut:
39 Hasil wawancara Kepala Dinas Pariwisata Lombok Utara, Kantor Kepala Dinas, (Selasa, 6 Maret 2018).
40 Hasil wawancara Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Dinas Pariwisata Lombok Timur, Kantor Dinas Pariwisata Lombok Timur, (Senin, 12 Maret 2018).
41 Hasil wawancara Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Dinas Pariwisata Lombok Tengah, Kantor Dinas Pariwisata Lombok Tengah, (Kamis, 8 Maret 2018).

## KESIMPULAN
Fokus penelitian ini adalah konsep penjagaan harta pada wisata syariah Lombok. Harta merupakan alat yang menjadi penopang hidup seseorang, kesejahteraan dan kebahagian seseorang, sehingga menjaga harta menjadi suatu hal yang lazim untuk dilakukan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt: “ Dan janganlah kamu serahkan kepada orang- oramng yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kuasamu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan ” 42
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa penjagaan terhadap harta dapat dilakukan dengan cara Iktisab, yaitu dengan bekerja atau beramal. Bekerja dengan cara yang halal, yang sesuai dengan tuntuanan syariat, dan tidak menghalalkan cara untuk bekerja seperti mencuri, merampok, menipu, dan perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Mendistribusikannya dengan cara infak, sedekah, zakat demi keberlangsungan hidup bersama, dan bukan dengan cara dikumpulkan dan ditimbun untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi seorang saja, dan juga tidak diinfakkan untuk mencegah Ibadah
42 Qur’an Surah An-Nisa ayat: 5.
kepada Allah. Adapun konsep penjagaan harta pada wisata syariah Lombok terdiri atas dua aspek yaitu iktisab dan distribusi, iktisab dilakukan dengan mendirikan memperindah obyek-obyek wisata, hotel atau penginapan, dan restoran. Adapun aspek distribusi (pendapatan) dilakukan dengan infak, sedekah yaitu dengan cara membangun rumah- rumah fakir miskin pada setiap hari Jum’at, pembangunan masjid atau tempat ibadah di area obyek wisata, menyalurkan dana untuk posyandu, guru-guru ngaji dan marbot-marbot masjid.

## REFERENSI
Al Qur’an Al-Karim Ade Ela Pratiwi, Analisis Pasar Wisata Shari’ah di Kota Yogyakarta, Jurnal Media Wisata , Volume 14, Nomer 1, Mei 2016.
Andi Iswandi,”Maslahat Memelihara Harta dalam Sistem Ekonomi Islam”, Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, PTIQ 2014. Bungin, Penelitian Kualitatif, komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya , Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2007. Dahlia Haliah Ma’u, Harta Dalam Perspektif Al-Qur’an, Jurnal Khatulistiwa- Journal of Islmaic Stadies , Vol 3, No. 1, Maret 2013.
Fatwa DSN-MUI No. 108, 2016, Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Shari’ah . Ditetapkan di Jakarta.
Ika Yunia, Abdul Kadir, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqoshid Syariah , Jakarta: KENCANA, 2014.
J a l a l u d d i n   I b n   M u h a m m a d   i b n   A h m a d   a l   M a h l l a d a n   J a l a l u d d i n ,   T a f s i r   J a l a l a i n ,   C e t   1 ,   ( Mesir: Daar al Hadist), Tafsir Surah al-Bawarah ayat 215.
Jamaladdin ‘Athiyyah, Nahwu Taf’iil Maqoshid Ash Shariah, Damaskus: al Ma’had al ‘Alamiy lil Fikri al Islamiy, 2001.
Jumhuriyyatul Mishro, Mu’jamu al Fazdi al Qur’an al Karim, Fi Bab al
Mim, al-Qohiroh: al Idaroh al-‘ammah lil mujtama’at wa Ihya’ atTurast, 1988.
Kajian Analisa Pasar Potensial Nusa Tenggara Barat Tahun 2017, Dinas
Pariwisata Provionsi NTB.
Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, Jakarta: Hidakarya Agung,
1990.
Muhammad Bakr Ismail Habib, Maqoshid ash Sharia’ah al Islamiyyah
Ta’shilan wa Taf’ilan. Idaratu da’wah wa ta’lim, 1427. Muhammad Ibn Sa’di al Maqrun, Maqoshid Sharih Fi Hifdhil Mall Wa Tanmiyatuhu, Mamlakah Al ‘Arabiyyah As Sau’diyyah: Jami’ah Ummul Quro’, 1420.
Muhammad Zaki dan Bayu Tri Cahya,”Aplikasi Maqashid syari’ah Pada Sistem Keuangan Syariah”, Jurnal BISNIS , Vol. 3, No. 2, 2015.
Naerul Edwin, Kiky Aprianto,”Konsep Harta dalam Tinjauan Maqashid Syariah”, Journal of Islamic Economics Lariba, Vol. 3, No. 2, 2017.
Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Wisata Halal, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi NTB.
Sandy Rizki Febriadi, Aplikasi Maqoshid Syariah dalam Bidang Perbankan Syariah, Jurnal Amwaluna , Vol 1, No. 2, Juli 2017.
Yusuf Ahmad Muhammad Badwi, Maqoshid Syari’ah ‘inda Ibn Tamimiyyah, Ardan: Daar an Nafais, 2000.
Yusuf Hamid al ‘Alamiy, al Maqoshid Ash Shariah al Islamiyyah, cet 2, Riyadh: Darul ‘Alamiyah lil Kutub al Islamiyy, 1994. Yusuf Qordhowy, Fiqih Zakat, Beirut: Muassasah Risalah, 1991. Zainil Ghulam, Implementasi Maqoshid Syariah dalam Koperasi Syariah,
Jurnal Iqtishoduna Vol 7, No. 1 April 2016.