## Mulawarman LawReview
Volume 4 Issue 1, June 2019 ISSN Print: 2527-3485, ISSN Online: 2527-3477
Publisher: Faculty of Law, Mulawarman University, Indonesia.
Nationally Accredited Journal, Decree No. 32a/E/KPT/2017.

## Problematika Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat

## Rezki Robiatul Aisyiah Ismail
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Mulawarman kyaisyah@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Indonesia is a democratic constitutional state set forth in article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, as a legal state for running a state and protection of human rights under the law. One of them is in Article 28 E Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia which states that everyone has the right to freedom of association, assembly, and expression. The regulation concerning the Organization of the Community is in fact set out in Law No. 17 of 2013 on Community Organizations. Community organization is an organization founded and formed  by  the  community  voluntarily  based  on  the  similarity  of  aspirations,  wills,  needs,  interests, activities and objectives to participate in development in order to achieve the objectives of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila. Community organizations may be in the form of two, incorporated and non-legal entities.
The Government issued a Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 2 Year 2017 on the amendment to Law No. 17 of 2013 on Social Organization and then with the Regulation of Lieu of the Law the government made a policy that the Government in this case gave authority to the Ministry of Justice and Human Rights Asasi Manusia dissolved social organization which contradict with principle of Pancasila  one  of  them  is  Hizbut  Tahrir  Indonesia  discussion  Government  Regulation  of  society organization  still  has  weakness  substantially.  Government  regulation  in  lieu  of  laws  of  community organizations  in  order  to  reinforce  the  principle  of  contrarius  actus  is  not  appropriate  because  it  has actually attached to government officials without the need to be affirmed in the legislation Keywords: Government regulation in lieu of law, Community Organization, Contrarius actus
Citation: “Problematika Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat” Mulawarman Law Review 4, no. 1 (2019)

## PENDAHULUAN
Pengaturan mengenai Organisasi Masyarakat  diatur Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan.  Organisasi  masyarakat  adalah  organisasi yang  didirikan  dan  dibentuk  oleh  masyarakat  secara  sukarela  berdasarkan  kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam  pembangunan  demi  tercapainya  tujuan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia
yang  berdasarkan  Pancasila.  Organisasi  masyarakat  dapat  berbentuk  dua,  berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. 1
Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) sebagai pengganti undang- undang  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  1945. 2 Di  Indonesia,  kriteria  untuk mengeluarkan perppu dalam hal ihwal kegentingan memaksa yang diberlakukan belum diatur  dengan  jelas.  Perppu  merupakan  hak  istimewa  yang  sepenuhnya  merupakan subjektivitas dari Presiden namun ketika menetapkan Perppu tersebut harus memiliki dasar  objektivitas  agar  tidak  terdapat  unsur  penyalahgunaan  wewenang  dan kekuasaan.  Perppu  pada  dasarnya  dibutuhkan  oleh  penyelenggara  negara  dan Pemerintah  agar  negara  dapat  berjalan  dengan  baik  guna  mengatasi  permasalahan yang sewaktu-waktu dapat muncul, dan untuk itu diperlukan solusi yang segera dapat dilaksanakan  untuk  mengisi  keadaan  yang  genting  dan  memaksa  serta  perlu diselesaikan  seketika  itu  juga.  Perppu  bukan  suatu  alat  kekuasaan  politik,  Perppu merupakan “escape  clause” kepada  Presiden  sebagai  pemegang  hak  subjektif  yang dibatasi  oleh  konstitusi.  Presiden  tidak  boleh  mengeluarkan  Perppu  yang  hanya menguntungkan golongannya sendiri atau partai politiknya.
Dinamika  sejarah  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  menunjukkan  bahwa latar  belakang  penetapan  Perppu  oleh  Presiden  umumnya  berbeda-beda.  Hal  ini disebabkan  karena  kriteria  kegentingan  yang  memaksa  selalu  bersifat  multitafsir  dan besarnya subyektivitas Presiden dalam menafsirkan frase kegentingan yang memaksa sebagai  dasar  untuk  menetapkan  Perppu.  Penulis  menilai  sangat  sulit  untuk memberikan tolok ukur yang pasti mengenai kegentingan yang memaksa sebagai dasar penetapan  Perppu  karena  hal  itu  merupakan  hak  subyektif  Presiden  yang  memang diamanatkan  secara  tegas  dalam  konstitusi,  meskipun  nantinya  diperlukan  penilaian obyektif  yang  dilakukan  bersama-sama  oleh  DPR  dan  Pemerintah.  Menurut  Jimly Asshiddiqie,  terdapat  3  (tiga)  unsur  penting  yang  dapat  menimbulkan  suatu kegentingan  yang  memaksa,  yakni,  (1)Unsur  ancaman  yang  membahayakan (dangerous  threat); (2)  Unsur  kebutuhan  yang  mengharuskan (reasonable  necessity); dan/atau  (3)Unsur  keterbatasan  waktu (limited  time) yang  tersedia.  Unsur  ancaman yang  membahayakan  ( dangerous  threat )  lebih  berorientasi  pada  Pasal  12  UUD  NKRI 1945,  khususnya  mengenai  frasa  keadaan  bahaya,  meskipun  ada  Perppu  yang dilatarbelakangi  oleh  unsur  ancaman  yang  membahayakan  ( dangerous  threat ),  yakni Perppu  Nomor  1  Tahun  2002  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  yang dalam penjelasan Umumnya menegaskan bahwa penggunaan Perppu untuk mengatur pemberantasan  tindak  pidana  terorisme  didasarkan  pertimbangan  bahwa  terjadinya terorisme  di  berbagai  tempat  telah  menimbulkan  kerugian  baik  materiil  maupun immateriil  serta  menimbulkan  ketidakamanan  bagi  masyarakat,  sehingga  mendesak untuk dikeluarkan perppu supaya segera dapat diciptakan suasana yang kondusif bagi pemeliharaan  ketertiban  dan  keamanan  tanpa  meninggalkan  prinsip-prinsip  hukum. Perppu pada dasarnya dibutuhkan pemerintah agar negara dapat berjalan dengan baik guna  mengatasi  permasalahan  yang  sewaktu-waktu  dapat  muncul,  dan  untuk  itu
1 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan.
2 P asal 22 ayat (1) UUD 1945 menyatakahn bahwa dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
diperlukan solusi yang segera dapat dilaksanakan untuk mengisi keadaan yang genting dan  memaksa  serta  perlu  diselesaikan  seketika  itu  juga.  Perppu  merupakan  suatu bentuk penghargaan negara kepada pemerintah, bukanlah suatu alat kekuasaan politik tetapi  merupakan  “ escape  clause” kepada  Presiden  sebagai  pemegang  hak  subjektif yang dibatasi oleh konstitusi.
Pada  tanggal  10  Juli  2017  pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Pengganti  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  17  tahun  2013  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan,  dan  kemudian dengan  Peraturan  Pengganti  Undang-Undang  tersebut  pemerintah  melakukan kebijakan  yakni  Pemerintah  ingin  membubarkan  organisasi  kemasyarakatan  yang bertentangan  dengan  asas  Pancasila  salah  satunya  ialah  Hizbut  Tahrir  Indonesia. Landasan  yuridis  dari  lahirnya  peraturan  pengganti  undang-undang  Nomor  2  Tahun 2017  menggunakan Asas  Contrarius  Actus yang  dalam  hukum  administrasi  negara dapat  disebut  juga  sebagai consensus  contrarius (tindakan  sebaliknya,  hukum  yang bertentangan)  merupakan  istilah  yuridis,  dimana  menunjukkan  terhadap  tindakan sebelumnya ( actus primus ) yang dibatalkan atau dihapuskan. Contrarius actus memiliki kekuatan  hukum  yang  sama  dengan actus  primus . 3 Sebagai  contoh,  undang-undang hanya dapat diubah atau dicabut dengan tindakan hukum lain, tindakan administratif hanya  dapat  dibatalkan  oleh  tindakan  administratif  lain,  dan  transaksi  hukum  hanya dapat diubah dengan transaksi legal lainnya, misalnya perjanjian kontrak dapat dicabut melalui  kontrak  pencabutan.  ketika  suatu  badan  atau  pejabat  tata  usaha  Negara menerbitkan  keputusan  tata  usaha  negara  dengan  sendirinya  juga  (otomatis), badan/pejabat  tata  usaha  yang  bersangkutan  yang  berwenang  membatalkannya, dengan  adanya Asas  Contrarius  Actus dalam  Perppu  Ormas  ini,  pihak  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (Kemenkumham)  memiliki  kewenangan  tak  terbatas dalam memberi izin dan mencabut status badan hukum ormas. 4
Mekanisme  pencabutan  hak  dan  kewajiban  melekat  pada  subjek  hukum  harus dilakukan  melalui  putusan  pengadilan.  Contohnya,  pencabutan  hak  dan  kewajiban badan hukum lain yang melibatkan lembaga peradilan, seperti pernyataan pailit suatu perseroan  terbatas  (PT)  mesti  diajukan  ke  pengadilan  niaga  atau  pembubaran  partai politik  melalui  putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK).  Konsekuensi  perubahan  status badan  hukum  tersebut  berimplikasi  organisasi  masyarakat  tidak  diizinkan  melakukan kegiatan  apapun  secara  sepihak.  Sebab,  pengambilan  keputusan  penghentian  segala aktivitas kegiatan organisasi masyarakat dilakukan tidak secara objektif dan diimbangi dengan  otoritas  lembaga  yudikatif.  Sehingga  potensi  diskresi  yang  sewenang-wenang dalam melakukan penghentian kegiatan organisasi masyarakat. Kemudian, pada Pasal 62  ayat  (3)  Perppu  Ormas  meniadakan  prosedur  hukum  pencabutan  status  badan hukum  suatu  ormas  melalui  pengadilan.    Secara  garis  besar,  penerapan Asas Contrarius Actus ini di gunakan dalam konteks rezim izin, yang dimaksud dari rezim izin ini  sendiri  adalah  sesuatu  yang  dilarang  atau  illegal  dapat  menjadi  legal  apabila mendaptkan  izin dari  pejabat  yang  memiliki  wewenang.  Sementara  dalam  kehidupan
3 M.Lutfhi Chakim, http://www.lutfichakim.com/2017/09/contrarius-actus.html, Diakses tanggal 13 Desember 2017, Pukul. 18.00  WITA.
4 Ibid.
berdemokrasi rakyat indonesia dijamin oleh konstitusi atas kebebasan.  Kajian ini akan membahas  frasa  kegentingan  yang  memaksa  dlam  sistem  demokrasi  dan  penerapan asas Contrarius Actus berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017.

## Perspektif Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
Di  indonesia  aspek  keadaan  darurat  merupakan  salah  satu  syarat  dikeluarkannya Perppu  sehingga  terdapat  kegentingan  yang  memaksa  presiden  untuk  mengeluarkan suatu aturan hukum yang berfungsi mencegah terjadinya kekacauan yang diakibatkan oleh kekosongan hukum yang mengatur restriksi mengenai suatu penyimpangan yang dikhawatirkan akan berdampak kerusakan secara luas di masyarakat. Hal ini mengacu kepada konstirusi Pasal 22 ayat (1). Jika  merujuk pada Risalah Sidang Badan Penyidik Usaha-Usaha  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (BPUPKI),  maka  tidak  ditemukan adanya  pembahasan  yang  mendalam  mengenai  konsep  perppu.  Pengaturan  Perppu Pasal  22  UUD  hanya  sempat  di  singgung  dalam  Sidang  Pertama  Panitia  Persiapan Kemerdekaan  Indonesia  (PPKI)  pada  18  Agustus  1945. 5 Walaupun  bagian  Penjelasan UUD  1945  telah  mencoba  mengurai  frasa  kegentingan  yang  memaksa,  akan  tetapi sebenarnya  indikator  dari  kegentingan  yang  memaksa  tidak  cukup  jelas.  UUD  1945 hanya  menunjukan  ciri  kegentingan  tersebut  melalui  ketentuan  di  ayat  (2)  yang menyatakan  bahwa  perppu  harus  mendapat  persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR)  dalam  persidangan  yang  berikut.  Kegentingan  yang  memaksa  secara  harafiah hanya  dapat  didefinisikan  sebagai  kondisi  yang  tidak  normal,  tetapi  tidak  mampu menjelaskan  kondisi  kegentingan  yang  memaksa  dalam  indikator  yang  terukur. 6 Lemahnya  kegentingan  karena  tanpa  indikator  yang  jelas  dapat  dilihat  pada  jumlah perppu  pada  tahu  1960  (pasca-dekrit  presiden)  yang  mencapai  56  judul.  Jumlah perppu  tersebut  dapat  menyiratkan  adanya  keadaan  genting  atau  justru  kondisi sebaliknya,  yaitu  kriteria  yang  kabur  sehingga  pemerintah  dapat  menafsirkannya
5 Pada  Sidang  Tersebut,  Otto  Iskandardinata  mengklarifikasi  pengaturan  perppu  “jadi peraturan  Pemerintah  itu  harus  mendapat  persetujuan  Dewan  Perwakilan  akyat  dalam  sidangnya. Dalam  prakteknya  presiden  akan  ditunjuk.  Nanti  persiden  harus  mengadakan  peraturan  yang  harus disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang belum kita bentuk. Bagaimana dalam hal ini?”. Terhadap pertanyaan tersebut, soepomo memberikan jawaban singkat bahwa hal tersebut sudah termasuk dalam peraturan  peralihan. 5 Tidak  adanya  dinamika  pembahasan  konsep  perppu  dalam  sidang  BPUPKI  dan PPKI menunjukkan bahwa tidak ada elaborasi yang mendalam terhadap konsep tersebut. Pemahaman terhadap konsep perppu dapat dilihat pada bagian Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen. Pasal 22 yang  mengatur  konsep  perppu  merupakan  salah  satu  pasal  dalam  UUD  1945  yang  tidak  mengalami amandemen. Oleh karena itu, walaupun bagian Penjelasan UUD 1945 telah dihapus dalam amandemen tetapi  penjelasan  frasa  kegentingan  yang  memaka  masih  dapat  ditelusuri  pada  bagian  penjelasan tersebut  maupun  gagasan  yang  melatarbelakanginya.  Penjelasan  pasal  22  UUD  1945  (sebelum amandemen), menjelaskan sebagai berikut: Pasal ini mengenai noodverordeningsrecht Presiden. Aturan sebagai  ini  memang  perlu  diadakan  agar  supaya  keselamatan  negara  dapat  dijamin  oleh  pemerintah dalam  keadaan  yang  genting,  yang  memaksa  pemerintah  untuk  bertindak  lekas  dan  tepat.  Meskipun demikian, pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, peraturan  dalam  pasal  ini,  yang  kekuatannya  sama  dengan  undang-undang  yang  harus  disahkan  pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
6 Reza Fikri Febriansyah, Eksistensi dan prospek pengaturan perppu dalam sistem norma hukum negara republic indonesi,  jurnal legislasi indonesia, vol 8, No.4. 2012, hlm 670
secara  luas. 7 Presiden  di  dalam  proses  pengusulan  perppu  tidak  halnya  sesuai kehendaknya,  namun  harus  sesuai  dengan  prosedur  yang  sesuai  dengan  undang- undang,  karena  perppu  pada  hakikatnya  hanya  dibentuk  oleh  DPR  yang  seyogyanya memperhatikan  prasyarat  yang  tertulis  dalam  peraturan  perundang-undangan, sehingga perppu yang dikeluarkan ini nantinya akan sah secara konstistusional. Perppu disebutkan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) selain itu penetapan perppu yang dilakukan oleh Presiden ini juga tertulis dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan  namun  tidak  berarti  bahwa  secara absolute tergantung  kepada  penilaian subjektif  Presiden  karena  sebagai  parameter  adanya  kegentingan  yang  memaksa. 8 Indikator kegentingan yang memaksa kemudian dirumusankan  Mahkamah Konstitusi (MK)  tentang  tentang  permohonan  pengujian  perppu  no  4  Tahun  2009  tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak  pidana  terhadap  UUD  1945  yang  diucapkan  dalam  sidang  pleno  terbuka  pada hari  senin,  8  februari  2010  (putusan  sidang  MK  No  138/PUU-VII/2009)  menjelaskan persyaratan  keadaan  kegentingan  yang  memaksa  dalam  tiga  hal,  yaitu,  (1)  Adanya keadaan  yaitu  kebutuhan  mendesak  untuk  menyelesaikan  masalah  hukum  secara cepat  berdasarkan  undang-undang;    (2)Undang-undang  yang  dibutuhkan  tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai;  (3)  Kekosongan hukum  tersebut  tidak dapat diatasi dengan  cara  membuat undang-undang  secara  prosedur  biasa  karena  akan  memerlukan  waktu  yang  cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Pendapat  Mahkamah  Konstitusi  tidak  berbeda  dengan  pendapat  jimmly  Asshiddiqie mengenai  unsur  penting  kegentingan  yang  memaksa.  Menurut  Jimmly  Asshiddiqie, kegentingan yang memaksa sebagai syarat perppu memiliki tiga syarat yaitu ancaman yang membahayakan, kebutuhan yang mengharuskan, dan/atau keterbatasan waktu. 9 Menurut Jimly Asshiddiqie, kedudukan perppu sebagai norma subjektif dalam Pasal 22 memberikan  kewenangan  kepada  presiden  untuk  secara  subjektif  menilai  keadaan negara  atau  hal  ihwal  yang  terkait  dengan  negara  yang  menyebabkan  suatu  undang- undang tidak dapat dibentuk segera, sedangkan kebutuhan akan pengaturan materiil mengenai hal yang perlu diatur sudah sangat mendesak sehingga Pasal 22 UUD 1945 memberikan kewenangan kepada presiden untuk menetapkan Perppu. Binsar Gultom memiliki  pendapat  berbeda  dengan  Jimmly  Asshiddiqie,  menurut  Binsar  Gultom perppu  tidak  menyaratkan  adanya  ancaman  yang  membahayakan.  Kriteria kegentingan  yang  memaksa  dalam  pembentukan  perppu  lebih  menekankan  aspek kebutuhan  yang  mengharuskan  ( reasonable  necessity ),  dan/atau  keterbatasan  waktu ( limited  time ).  Oleh  karena  itu,  pembentukan  perppu  menurut  gultom  tidak menyaratkan  adanya  keadaan  bahaya  ( dangerous  threats ),  baik  yang  diumumkan
7 Relativitas  kegentingan  dalam  perspektif  pemerintah  dapat  ditemukan  pada  peraturan pemerintah  pengganti  undang-undag  nomor  5  tahun  1963  tentang  surat  hutang  landreform.  Perppu tidak  pernah  efektif  dilaksanakan  saat  itu  dan  juga  sekarang  karena  undang-undang  tersebut  belum pernah dicabut atau diganti oleh undang-undang lain
8 Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138/PUU-VII/2009
9 Jimmly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat, PT. Rajagrafindo Persada, 2007, hlm. 207- 208
secara  resmi  maupun  tidak  diumumkan. 10 Hal  ikhwal  kegentingan  yang  memaksa, presiden  harus  sigap  dan  bertindak  cepat  untuk  mengatasi  keadaan,  karena  apabila dilakukan  pembahasan  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  dengan  DPR  untuk mengatasi keadaan yang memaksa akan membutuhkan waktu yang cukup lama.
Kegentingan  yang  memaksa  merupakan  keadaan  darurat  yang  tidak  hanya  terbatas pada ancaman bahaya atas keamanan, keutuhan negara, atau ketertiban umum. Tapi juga  hal-hal  yang  dapat  mengganggu  stabilitas  negara  misalnya  krisis  ekonomi, bencana  alam.  Dalam  Perppu  Nomor  2  Tahun  2017  ada  dua  hal  pokok  yang  diklaim sebagai kegentingan yang memaksa diterbitkannya perppu. Pertama, bahwa Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2013  tentang  organisasi  kemasyarakatan  mendesak  untuk segera  dilakukan  perubahan  karena  belum  mengatur  secara  komperhensif  mengenai keormasan  yang  bertentangan  dengan  pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  sehingga  terjadi  kekosongan  hukum  dalam  hal penerapan sanksi yang efektif. 11 Kedua , bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang  Organisasi  kemasyarakatan  belum  menganut  asas  contrarius  actus  sehingga tidak  efektif  untuk  menerapkan  sanksi  terhadap  organisasi  kemasyarakatan  yang menganut,  mengembangkan,  serta  menyebarkan  ajaran  atau  paham  yang bertentangan dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945 12 Terhadap  alasan  yang  pertama  bahwa  yang  dimaksud  frasa  belum mengatur  secara  komperhensif  adalah  ketentuan  Pasal  59  ayat  (4)  Undang  -undang ormas  yang  mengatur  pengertian  tentang  pelarangan  menganut,  mengembangkan, serta  pengertian  ajaran  yang  bertentangan  dengan  pancasila  karenanya  tidak  dapat dikatakan  sanksi.  Latar  Belakang  ini  lah  dianggap  kegentingan  yang  memaksa  oleh presiden,  sehingga  perlu  perppu  untuk  meredefinisikan  terhadap  ajaran  yang bertentangan  pancasila.  Pasal  59  Huruf  c  Perppu  nomor  2  Tahun  2017  menyatakan, yang dimaksud dengan ajaran atau paham yang bertetangan dengan pancasila, antara lain ajaran atheism, komunisme, marxisme, leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti,  mengubah  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Tahun  1945. Perluasan  makna  melalui  perppu  terhadap  defnisi  ajaran  atau  paham  yang bertentangan  dengan  pancasila,  pada  intensinya  adalah  untuk  mengisi  kekosongan hukum  guna  kepastian  hukum.  Apabila  kita  perhatikan  bersama  dengan  teliti  frasa atau  paham  lain  yang bertujuan  mengganti,  mengubah  Undang-Undang  Dasar  Tahun 1945,  maka  sulit  kepastian  hukum  akan  tercapai.  Alasannya  adalah  frasa  tersebut memiliki definisi yang sangat luas dan multitafsir, karena frasa tersebut jika dibaca dari sudut  pandang  apapun  akan  menyebar  kecemasan  karena  akan  bermakna  siapapun ormas yang menganut paham yang bertujuan untuk mengubah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka dapat dikenakan sanksi. 13 Jika kita dapat mengambil contoh ormas pusat  studi  konstitusi  yang  tujuan  di  bentuknya  adalah  untuk  melakukan  kajian
10 Binsar Gultom, Pelanggaran HAM  dalam hukum keadaan darurat di indonesia; mengapa pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia kurang efektif?, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010. Hlm. 116-117
11 Konsideran huruf c Perppu Nomor 2 tahun 2017
12 Konisderan huruf e Perppu Nomor 2 tahun 2017
13 Pendapat Ahli dalam Pemohonan Perkara Nomor 39/PUU-XV/2017 , Irman Putera Sidin.
konstitusi  yang  kemudian  juga  bertujuan  memperbaiki  kelemahan  di  dalam  Undang- Undang  Dasar  Tahun  1945.  Pada  umumnya,  Pusat  studi  konstitusi  membuat rekomendasi  untuk  mengganti  atau  mengubah  konstitusi  yang  pasti  di  dalam  ormas tersebut  ada  yang  menganut  paham  federaisme,  unitarisme,  utilitarianisme, republikanisme  dan  paham  konstitusionalisme  hingga  absolutism. 14 Substansi  Perppu dalam kaitannya dengan argumentasi ini menambahkan dua materi larangan terhadap ormas,  yaitu,  (1)  Larangan  menggunakan  nama,  lambang,  bendera,  atau  simbol organisasi yang sama (pada pokok atau keseluruhan) dengan nama, lambang, bendera ,  atau  simbol  organisasi  gerakan  separatis  atau  terlarang;  (2)  Larangan  melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan NKRI.
Dalam substansinya Perppu tersebut menambahkan bagian penjelasan Pasal 59 untuk memperjelas ruang lingkup larangan melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama,  ras,  atau  golongan  dan  menganut,  mengembangkan,  serta  menyebarkan ajaran  atau  paham  perppu  mencakup  ucapan,  pernyataan,  sikap  atau  aspirasi  (lisan dan tertulis) melalui media ektronik atau non-elektronik yang menimbulkan kebencian terhadap  kelompok  tertentu,  setiap  orang,  dan  penyelenggara  negara.  Larangan terhadap paham yang bertentangan dengan Pancasila juga diperluas, sehingga bukan hanya  mencakup ajaran ateisme,  komunisme/  Marxism-Leninisme,  tetap  juga  paham lain  yang  bertujuan  mengganti/  mengubah  Pancasila  dan  UUD  1945.  Perluasan larangan  permusuhan  sehingga  mencakup  pula permusuhan  terhadap  penyelenggara negara  menuai  keritik  karena  berpotensi  mengkriminalisasi  pihak-pihak  yang mengkritik  pemerintah.  Pandangan  kontra  tersebut  sebenarnya  terbuka  untuk diperdebatkan karena aspek materiil dalam unsur ‘menimbulkan kebencian’ dan sikap anti-pemerintah  yang  sebenarnya  menjadi  sasaran  dari  perppu  ini.  Kelemahan  dari perluasan  larangan  permusuhan  terebut  justru  pada  aspek  perancangan  drafting bagian  penjelasan.  Padahal,  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  membatasi  materi  muatan  yang dapat dicantumkan  dalam  bagian  penjelasan.  Penjelasan  seharusnya  tidak  boleh mencantumkan  rumusan  yang  berisi  norma  dan  rumusan  yang  isinya  memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 59 ayat  (3)  sebenarnya  merumuskan  sasaran  dari  tindakan  permusuhan  adalah  suku, agama, ras, atau golongan. Oleh karena itu, bagian penjelasan seharusnya memberikan tafsiran  terhadap  istilah  tindakan  permusuhan  suku,  agama,  ras,  gologan  namun substansi  penjelasan  justru  memperluas  makna  dari  norma  Pasal  59  ayat  (3)  yang menjelaskan  bahwa  Yang  dimaksud  dengan  ‘tindakan  permusuhan'  adalah  ucapan, pernyataan, sikap atau aspirasi, baik secara lisan maupun tertulis, baik melalui media elektronik maupun tidak melalui media elektronik yang menimbulkan kebencian, baik terhadap  kelompok  tertentu  maupun  terhadap  setiap  orang  termasuk  ke penyelenggara negara. Sehingga dapat kita lihat bahwa penyelenggara negara menjadi bagian dari sasaran tindakan permusuhan.
Penerapan Asas Contrarius Actus Sebagai Landasan Yuridis di Terbitkannya Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2017 Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara
Pada  tanggal  10  Juli  2017  Pemerintah  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  (Perppu)  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarkatan (Ormas). Landasan yuridis dalam menerbitkan Perppu ini adalah penggunaan asas contrarius actus , norma hukum  perppu  ormas  didasarkan  pada  faktor  sosial,  politik  dan  yuridis  yang  dapat ditemukan  pada  bagian  konsideran.  Salah  satu  yang  menjadi  landasan  yuridis  adalah Undang-Undang  Organisasi  Masyarakat  belum  menganut  asas contrarius  actus sehingga  tidak  efektif  untuk  menerapkan  sanksi  terhadap  ormas  yang  menganut, mengembangkan,  serta  menyebarkan  ajaran  atau  paham  yang  bertentangan  dengan pancasila  dan  UUD  1945.  Sebagaimana  yang  telah  tercantum  dalam  konsideran menimbang  huruf  e  Perppu  yang  menyatakan: 15 Bahwa  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2013  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan  belum  menganut  asas  contrarius actus  sehingga  tidak  efektif  untuk  menerapkan  sanksi  terhadap  organisasi kemasyarakatan  yang  menganut,  mengembangkan,  serta  menyebarkan  ajaran  atau paham  yang  bertentangan  dengan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Asas contrarius actus atau dapat disebut juga sebagai consensus  contrarius (tindakan  sebaliknya,  hukum  yang  bertentangan)  merupakan istilah  yuridis,  dimana  menunjukkan  terhadap  tindakan  sebelumnya (actus  primus) yang dibatalkan atau dihapusan. Contrarius actus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan actus  primus .  Sebagai  contoh,  undang-undang  hanya  dapat  dibatalkan  oleh tindakan administrasi lain, dan transaksi hukum hanya dapat di ubah dengan transaksi legal  lainnya.  Misalnya,  perjanjian  kontrak  dapat  dicabut  melalui  kontrak pencabutan. 16
Asas contrarius actus dalam hukum administrasi negara adalah asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan  sendirinya  juga  berwenang  untuk  membatalkannya. 17 Asas contrarius  actus sebenarnya melekat pada pejabat pemerintah tanpa perlu ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan.  Sebenarnya  setiap  pejabat  pemerintah  dapat  menarik  kembali keputusan  yang  dibuatnya  walaupun  wewenang  tersebut  tidak  disebutkan  secara ekplisit  dalam  peraturan perundang-undangan  yang  terkait, dalam  konteks  ini  adalah Perppu  Ormas.  Secara  umum,  asas contrarius  actus telah  tercantum  secara  eksplisit dalam  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan. 18 Pencabutan  kembali  suatu  keputusan  juga  harus  mengacu  pada
15 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Oeganisasi Kemasyarakatan
16 Luthfi Chakim, Contrarius Actus, Rubrik Kamus Hukum Majalah Konstitusi edisi No.126 Agustus 2017.
17 Philipus. M. Hadjon, Titiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Gajah Mada University Press, 2005, hlm 83
18 Pencabutan  Keputusan  atas  penghentian  Tindakan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) wajib dilakukan oleh (a)Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan Keputusan dan/atau
kriteria  atau  batasan  yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Administrasi Pemeritahan, yaitu apabila ada cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi (Pasal 64  UU  Administrasi  Pemerintahan).  Alasan  pencabutan  status  badan  hukum  ormas dalam  konteks  ormas  radikal  dapat  digolongkan  dalam  kriteria  cacat  substansi,  salah satunya,  salah  satunya,  jika  keputusan  yang  dikeluarkan  ternyata  dapat membahayakan  dan  merugikan  kepentingan  umum.  Berdasarkan  hal  itu  maka keududkan  Perppu  Ormas  dalam  rangka  mempertegas  asas contrarius  actus secara normatif tidak tepat. Perppu tersebut secara substansial justru lebih di tunjukan untuk memperjelas ruang lingkup membahayakan dan merugikan kepentingan umum dalam konteks  keormasan.  Salah  satu  bentuknya  adalah  memberikan  definisi-definisi  yang lebih tegas terhadap ruang lingkup larangan bagi ormas.
Asas contrarius  actus yang  menjadikan  landasan  yuridis  lahirnya  Perppu  Nomor  2 tahun  2017  tentang  perubahan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013  tentang organisasi kemasyarakatan, telah dianut oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang  organisasi  kemasyarakatan,  karena  seperti  yang  telah  di  atur  dalam  pasal tersebut,  pemerintah  c.q  menteri  urusan  pemerintahan  di  bidang  hukum  dan  HAM, dapat  melakukan  sanksi  pencabutan.  Kemudian  yang  membedakan  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2013  dengan  Perppu  Nomor  2  Tahun  2017  dalam  konteks pencabutan  keputusan  adalah  dihilangkannya  peran  kekuasaan  kehakiman,  Melihat Perppu  ormas  dalam  aspek  hukum,  terjadi  kejanggalan  supremasi  hukum  dimana pemerintah  melucuti  proses  hukum  yang  telah  ditetapkannya  sendiri  sehingga pemerintah terkesan mengabaikan supremasi hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam UU  No.  17  Tahun  2013  disebutkan  bahwa  proses  pembubaran  ormas  harus  melalui putusan  pengadilan,  dan  dengan  proses  hukum  tertentu.  Namun  pasal-pasal  yang mengatur  jalannya  supremasi  hukum  terhadap  ormas  yang  dianggap  melakukan pelanggaran  kemudian  dihapus  oleh  pemerintah  melalui  Perppu  ormas.  Hal  ini mengakibatkan  supremasi  hukum  terhadap  ormas  yang  melanggar  terkesan  pincang. Secara  tidak  langsung,  pemerintah  mengambil  kewenangan  lembaga  yudikatif  yang dalam  hal  ini  adalah  Mahkamah  Agung  yang  sebelumnya  memiliki  wewenang  untuk memutuskan  perkara  terhadap  ormas  yang  dianggap  melakukan  pelanggaran. Sehingga  pemerintah  terkesan  menjadi  rezim  yang  diktator  karena  melakukan pembubaran ormas secara sepihak dengan tidak disertai bukti-bukti yang seharusnya dapat  dipaparkan  di  pengadilan.  Pemerintah  juga  mengabaikan  asas  praduga  tak bersalah, sehingga ormas yang dianggap melakukan pelanggaran tidak mempunyai hak untuk  melakukan  pembelaan  di  depan  pengadilan.  Hal  ini  dapat  dilihat  sebagai penyimpangan  terhadap  konsep  pemisahan  kekuasaan  di  negara  yang  demokratis, dimana  masing-masing  lembaga  mempunyai  kontrol  dan  kewenangannya  masing- masing. Secara tidak langsung keputusan pemerintah tersebut mencederai demokrasi. Kewenangan  yang  dimiliki  pemerintah  saat  ini  dapat  dikatakan  melangkahi  lembaga yudikatif,  sehingga  ini  merupakan  bentuk  penyimpangan  demokrasi  dimana pemerintah  melemahkan  kekuasaan  lembaga  yudikatif  yang  dalam  hal  ini  adalah Mahkamah  Agung  yang  padahal  kewenangan  lembaga  yudikatif  merupakan
Tindakan  atau;(b)  Atasan  Badan  dan/atau  atasan  Pejabat  yang  mengeluarkan  Keputusan  dan/atau tindakan pabila pada tahap penyelesaian dengan upaya administrasi.
keniscayaan  konstitusi  sehingga  Perppu  ini  membuka  peluang  untuk  pemerintah berbuat  sewenang-wenang  untuk  membubarkan  ormas  yang  secara  subyektif dianggap pemerintah bertentangan dengan Pancasila tanpa melalui proses pengadilan maka lahirnya perppu ormas bukan dalam rangka injeksi asas contrarius actus , tetapi dalam  rangka  menyederhanakan  proses  pembubaran  ormas  dengan  menegasikan peran kekuasaan kehakiman c.q negara hukum Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun  1945  Pasal  24  dan  24A  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945. 19 Seandainya dikatakan bahwa Undang-Undang Ormas belum terinjeksi asas contrarius actus , maka pada umumnya  asas  hukum  tidak  di  tuangkan  dalam  bentuk peraturan  yang  konkret atau pasal-pasal, akan tetapi tidak jarang asas hukum itu dituangkan dalam peraturan konkret. 20 Jika sepaham dengan ini, maka tidak dianutnya asas contrarius actus tidak bisa  dijadikan  alasan  kegentingan  yang  memaksa,  dengan  begitu  seharusnya pemerintah harus mengikuti proses formal legislasi bersama DPR karena tidak semua asas  dapat  dijadikan  kegentingan  yang  memaksa  untuk  segera  mutlak  dituangkan dalam peraturan konkret.
Ddalam pertimbangannya, pemerintah menerapkan asas contarius actus dalam perppu nomor  2  tahun  2017,  asas  tersebut  secara  singkat  menjelaskan  bahwa  lembaga yang mengeluarkan  izin  atau  memberikan  pengesahan  terhadap  ormas  juga  berwenang membatalkannya,  penerapan  asas  tersebut  menunjukkan  bahwa  pemerintah  tidak paham  mengenai  perbedaan  antara  izin  dan  pengesahan.  Menurut  Mustafa  Fakhri, Pusat  Studi  Tata Negara Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesi,  dalam  penerbitan izin, pemberi izin dapat serta merta mencabut izin dengan syarat tertentu. Namun, khusus untuk  pengesahan,  kecuali  ada  syarat  formil  yang  dapat  membatalkan  pengesahan tidak  dapat  serta  merta  mencabutnya,  apalagi  menggunakan  tafsir  subjektif pemerintah. 21 Kemudian,  logika  yang  digunakan  pemerintah  dengan  menggunakan asas contrarius  actus tersebut  sangat  berpotensi  juga  di  gunakan  untuk  jenis  badan hukum lainnya yang membutuhkan pengesahan dari pemerintah seperti Yayasan dan Perseroan Terbatas, sehingga kewenangan presiden dalam membentuk perppu ormas ini dapat disalahgunakan untuk menghidupkan kembali rezim otoritarianisme baru dan mengancam  kehidupan  berdemokrasi  di  Indonesia.  Apabila  kita  meneliti  melalui pendekatan kasus, pembubaran ormas HTI ini memiliki kemiripan dengan situasi pada tahun  1959.  Pada  waktu  itu  pemerintah  memiliki  target  membubarkan  dua  partai salah satunya ialah Partai Masyumi. Pemerintah pada saat itu melakukan segala cara untuk  membubarkan  Masyumi  termasuk  dengan  menafsirkan  Pancasila  secara monolitik  yakni  harus  sejalan  dengan  konsep  Nasakom  (nasionalis,  agama  dan komunisme). Hal tersebut berlanjut dengan ditetapkannya Penetapan Presiden nomor 7  tahun  1959  tentang  syarat-syarat  penyederhanaan  kepartaian  yang  mengatur
19 Pendapat  Ahli  Irman  Putra  Sidin  dalam  pengujian  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang- Undang  Nomor  2  tahun  2017  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2013  tentang Organisasi Kemasyarakatan, pengujian materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2017  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013  tentang  Organisasi Kemasyarakatan, pengujian formil dan materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2017  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013  tentang  Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, liberty, Yogyakarta 2005, hlm 67
tentang  syarat-syarat  pembubaran  partai  politik namun  yang  menjadi  perbedaan antara pembubaran ormas terdahulu yakni masyumi dengan pembubaran ormas yang sekarang  dilakukan  pemerintah  terhadap  HTI  memiliki  perbedaan  dalam  mekanisme pembubarannya,  seperti  yang  sudah  di  jelaskan  bahwasanya  dalam  mekanisme pembubaran  ormas  HTI  dengan  menggunakan  perppu,  pemerintah  mengambil kewenangan  lembaga  yudikatif  dalam  hal  ini  adalah  Mahkamah  Agung  yang sebelumnya    memiliki  wewenang  untuk  memutuskan  perkara  terhadap  ormas  yang dianggap melakukan pelanggaran. Berbeda dengan mekanisme pembubaran masyumi, saat  itu  dengan  ditetapkannya  Penetapan  Presiden  nomor  7  tahun  1959  yang kemudian  berlanjut  dengan  di  keluarkannya  keputusan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  200  Tahun  1960  pemerintah  tidak  menghilangkan  peran  lembaga yudikatif,yakni,  Mahkamah  Agung,  hal  tersebut  dapat  kita  lihat  pada  Penetapan Presiden  dan  Keputusan  Presiden  dalam  hal  mendengar  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia.

## PENUTUP
Dalam  sistem  demookrasi  Inodnesia  maka  Perppu  Ormas  justru  memberikan pembatasan  terhadap  kebebasan.  Hal  ini  akan  berakibat  pada  minimnya  diskursus deliberative di  ruang  publik.  Pembuatan  Perppu  tidak  boleh  sewenang-wenang    agar tidak  terjadi  konflik  antar  lembaga  tinggi  negara,  sehingga  parameter  penerbitan Perppu dalam hal ihwal kegentingan memaksa harus benar-benar diterapkan dengan baik  dengan  memperhatikan  syarat  umum  dan  syarat  khusus.  Presiden  dalam subyektifitasnya  menentukan  hal  ikhwal  kegentingan  memaksa  untuk  menerbitkan Perppu  hendaknya  juga  mematuhi  konstitusi  normatif  pada  pasal-pasal  UUD  Tahun 1945  yang  mengatur  mengenai  HAM.Dalam  substansinya  Perppu  ini  juga menambahkan bagian penjelasan Pasal 59 yang memberikan perluasan  ruang lingkup larangan.  Padahal,  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  membatasi  materi  muatan  yang dapat dicantumkan  dalam  bagian  penjelasan.  Penjelasan  seharusnya  tidak  boleh mencantumkan  rumusan  yang  berisi  norma  dan  rumusan  yang  isinya  memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.  Perppu ormas  dalam  rangka  mempertegas  asas contrarius  actus tidak  tepat  karena  asas hukum  (dalam  konteks  ini  adalah contrarius  actus )  sebenarnya  telah  melekat  pada pejabat  pemerintah  tanpa  perlu  di  tegaskan  dalam  peraturan  perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas sesungguhnya telah menganut asas contrarius actus, dalam pasal 67 ayat (1) dan 68 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013  tentang  ormas.  Asas contrarius  actus tidak  bisa  diterapkan  untuk  ormas,  asas tersebut hanya berlaku untuk hal yang bersifat administratif.

## DAFTAR PUSTAKA
Binsar Gultom, Pelanggaran HAM  dalam hukum keadaan darurat di indonesia; mengapa pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia kurang efektif?, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
Jimmly  Asshiddiqie,  Hukum  Tata  Negara  Darurat,  PT.  Rajagrafindo  Persada, 2007
Luthfi Chakim, Contrarius Actus, Rubrik Kamus Hukum Majalah Konstitusi edisi No.126 Agustus 2017
Penetapan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1959  tentang  syarat- syarat dan Penyederhanaan kepartaian
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Oeganisasi Kemasyarakatan
Philipus.  M.  Hadjon,  Titiek  Sri  Djatmiati,  Argumentasi  Hukum,  Gajah  Mada University Press, 2005,
Reza Fikri Febriansyah, Eksistensi dan prospek pengaturan perppu dalam sistem norma hukum negara republic indonesi,  jurnal legislasi indonesia, vol 8, No.4. 2012
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , liberty, Yogyakarta 2005,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.