## Perbandingan SiStem Civil law dan Hukum iSlam Serta interakSinya dalam SiStem Hukum indoneSia
lukman Santoso Stain Ponorogo Email: cak_luk2005@yahoo.co.id

## Abstract
This  study  efforts  to  explore  the  comparation  two  legal  systems, that  are  Islamic  law  and  civil  law  that  color  historical  system legal of Indonesia. Civil law system more emphasizes the written tradition  of  law,  while  Islamic  legality  system  which  tends  the moral-religious values. This study also examines how civil law and Islamic law synergy each other and also interact in implementating legal  system  in  Indonesia.  From  the  comparison  of  the  two  legal system  above,  it  can  be  concluded.  First,  there  is  a  distinction between  civil  law  system  and  islamic  legal  system,  in  the  legal principles  and  characteristic.  Some  of  that  distinction  includes, basicly civil law emphasizes the written law that is the an heritage of Roman tradition, while Islamic law more emphasizes the moral- religious  values  which  is  sourced  from  revelation.  Moreover, civil  law  system  tends  rigid  and  textual  meanwhile  Islamic  law system  looks  more  dynamic  and  flexible  or  electric.  Second,  in development of Indonesian legal system, even though initially it is more characteristic of Civil law, but Islamic legal System can also synergy,  besides  of  course  common  law  system  and  custom  law. Interaction of Islamic law in Indonesian legal system which is in any regulation, in particular of Islmaic privat law, for example the marriage and heritage. In variety of legal system that synergies and completes each other, surely shows that Indonesian legal system is
efforting  to  realise  an  Indonesian  legal  system  that  characterized of  Indonesia.
Keywords : Islamic law, civil law, system legal of Indonesia

## abstrak
Kajian  ini  berupaya  mengeksplorasi  perbandingan  dua sistem  hukum,  yakni islamic  law dan civil  law  system yang mewarnai  perjalanan  sejarah  sistem  hukum  Indonesia. Sistem civil law lebih mengedepankan tradisi hukum tertulis, sementara sistem hukum Islam ( Islamic legality system ) yang mengedepankan  nilai-nilai  moral  kegamaan.  Kajian  ini juga akan mengupas bagaimana civil law dan hukum Islam bersinergi  serta  berinteraksi  dalam  implementasi  sistem hukum  di  Indonesia.  Dari  kajian  perbandingan  dua  sistem hukum diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, Terdapat  perbedaan  antara civil  law system  dengan islamic law  system ,  dalam  hal  prinsip-prinisp  dan  karakteristik berhukum.  Beberapa  perbedaan  itu  diantaranya,  secara mendasar civil  law lebih  mengedepankan  hukum  tertulis yang merupakan warisan tradisi Romawi, sementara hukum Islam  lebih  mengedepankan  nilai-nilai  moral  kegamaan yang bersumber dari wahyu. Selain itu, sistem hukum sipil cenderung kaku dan tekstual sementara sistem hukum Islam tampak  lebih  dinamis  dan  fleksibel  atau  eklektik.  Kedua, dalam  perkembangan  sistem  hukum  Indonesia,  meski awalnya  lebih  berkarakter Civil  law ,  namun  sistem  hukum Islam  juga  dapat  bersinergi,  selain  juga  tentunya common law  system dan  hukum  adat.  Interaksi  hukum  Islam  dalam sistem  hukum  Indonesia  terlihat  dalam  berbagai  regulasi, khususnya  hukum  perdata  Islam,  semisal  perkawinan  dan warisan. Dalam keaneka ragaman sistem hukum yang saling bersinergi dan melengkapi, tentu menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tengah mewujudkan suatu sistem hukum Indonesia yang berkarakteristik ke-Indonesia-an.
kata kunci : Hukum Islam, civil law, sistem hukum Indonesia

## Pendahuluan
Dalam  konteks  perkembangan  negara  modern,  sistem hukum merupakan fondasi utama bernegara. Namun demikian, hadirnya sistem hukum dalam sebuah negara (ius constitutum) tentu  tidak  terlepas  dari  sejarah  berhukum  dan  berbudaya bangsa tersebut. Karena bagaimanapun sejarah sebuah bangsa merupakan  pijakan  berhukum  dimasa  kini  dan  masa  depan yang membentuk sistem hukum bernegara. 1
Sistem  digunakan  untuk  menunjuk  suatu  bentuk  atau pola pengaturan, pelaksanaan atau pemrosesan dan juga dalam pengertian  metode  pengkodifikasian. 2 Sistem  juga  dimaknai susunan  pandangan,  teori,  asas  yang  teratur. 3 Namun  bagi kebanyakan  pemikir,  sistem  terkadang  digambarkan  dalam dua hal. Pertama , yaitu sebagai suatu wujud atau entitas, yakni suatu himpunan yang saling berkaitan, yang membentuk satu keseluruhan  yang  rumit  atau  kompleks  tetapi  merupakan satu  kesatuan. Kedua ,  mempunyai  makna  metodologis sebagai  pendekatan  sistem,  yakni  metode  ilmiah  dalam  usaha memecahkan masalah. 4
Secara  umum  sistem  memiliki  ciri  yang  sangat  luas dan  bervariasi.  Menurut  William  A.  Shrode  serta  Dan  Voich, menjelaskan  tentang  ciri-ciri  pokok  sistem,  yaitu:  1)  sistem memiliki tujuan sehingga perilaku kegiatannya mengarah pada tujuan, 2) Sistem merupakan suatu keseluruhan yang bulat dan utuh,  3)  sistem  memiliki  sifat  terbuka,  4)  sistem  melakukan kegiatan  transformasi,  5)  sistem  saling  berkaitan,  6)  sistem memiliki mekanisme kontrol. 5
Wiener  mendefinisikan  hukum  sebagai  suatu  sistem sebagai  pengawasan  perilaku  ( ethical  control )  yang  diterapkan
1 Martitah, “Reformasi Paradigma Hukum Di Indonesia Dalam perspektif Sejarah,” dalam Jurnal Paramita , Vol. 23, No. 2, Juli 2013, h. 180.
2 Otje Salman & Anthon F. Susanto, Teori Hukum; Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka kembali, Cet-7 (Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 83.
3 Amrullah Ahmad, dkk. Dimensi hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
4 Otje Salman & Anthon F. Susanto, Teori Hukum..., h. 84.
5 ibid. , h. 86.
terhadap sistem komunikasi. Wujud hukum adalah norma yang merupakan produk dari suatu pusat kekuasaan yang memiliki kewenangan  untuk  mencipta  kan  dan  menerapkan  hukum. Hukum  sebagai  suatu  sistem  kontrol  searah  yang  dilakukan oleh  suatu central  organ yang  memiliki  kekuasaan  terhadap sistem komunikasi. Kontrol searah itu mengandung pengertian bahwa kontrol itu hanya berlangsung dari suatu organ tertentu yang  diberi  kapasitas  dan  fungsi  untuk  itu. 6 Oleh  karena  itu, sistem hukum tentu merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum. 7
Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri lepas satu sama lain tetapi kait mengait. Arti pentingnya tiap bagian terletak justru dalam ikatan sistem, dalam kesatuan karena hubungannya yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum lain.
Dalam  konteks  ini  Lawrence  Friedmann  menyebut sistem hukum mencakup tiga komponen atau sub-sistem, yaitu; Pertama, komponen struktur hukum, meliputi unsur operasional atau struktural yang mencakup keseluruhan lembaga-lembaga. Kedua, substansi  hukum,  meliputi  keseluruhan  aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas hukum yang disebut sistem makna yuridik. Ketiga, budaya hukum, meliputi unsur aktual meliputi tindakan pejabat dan warga masyarakat. 8
Sementara  menurut  H.L.A  Hart,  sistem  hukum  adalah perpaduan  dari  aturan  primer  dan  sekunder.  Inti  dari  suatu sistem hukum terletak pada adanya kesatuan antara apa yang disebut peraturan-peraturan primer (yaitu peraturan-peraturan yang menimbulkan tugas kewajiban, seperti peraturan-peraturan dalam  hukum  kriminal  atau  hukum  tentang  ingkar  janji)  dan peraturan-peraturan sekunder (yaitu peraturan-peraturan yang memberikan  kekuatan  atau  kewenangan,  seperti  hukum  yang mempermudah  pembuatan  kontrak,  wasiat,  perkawinan  dan
6 Netty Endrawati, “Sistem Hukum dan Pembangunan Hukum,” dalam Jurnal Wastu, Volume Khusus, Desember 2007 , h. 43. 7 Muzayyin  Mahbub,  dkk  (ed.), Dialektika  pembaharuan  Sistem  Hukum Indonesia (Jakarta: Setjen Komisi Yudisial, 2012), h. 22.
8 ibid. , 22-23 .
sebagainya  atau  dengan  kata  lain  kaidah  yang  memastikan syarat-syarat bagi berlakunya kaidah/peraturan primer. 9 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya sistem hukum merupakan himpunan aturan ( a set of rules ) yang dalam peraturan itu mengandung nilai dan struktur. Artinya bahwa suatu sistem hukum mengandung aspek substansi ( rules ), aspek struktur dan aspek kultur.
Pada kajian ini, penulis akan membahas 2 sistem hukum yang  pada  aspek-aspek  tertentu  memiliki  karakteristik  unik, sekaligus mewarnai perjalanan sistem hukum Indonesia. Kedua sistem hukum tersebut adalah sistem civil law atau hukum sipil yang mengedepankan tradisi hukum tertulis, dan sistem hukum Islam  ( Islamic  legality  system )  yang  mengedepankan  nilai-nilai moral kegamaan.
Sistem  hukum  civil  atau  disebut  juga  sistem  Eropa Kontinental  merupakan  sistem  hukum  derivasi  dari  ajaran- ajaran bangsa Romawi klasik. Titik tekan pada sistem hukum ini adalah, penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis. Sistem  hukum  ini  berkembang  di  daratan  Eropa  sehingga dikenal  juga  dengan  sistem  Eropa  Kontinental. 10 Sementara, sistem hukum Islam pada dasarnya merupakan sistem hukum yang  diderivasikan  dari  nilai-nilai  ajaran  Islam.  Karakteristik mendasar  dari  sistem  hukum  adalah  adaptif,  artinya  dapat menerima  nilai-nilai  baru  yang  berkembang  sesuai  dengan tuntutan kebutuhan dan perubahan zaman. Konsepsi ini terjadi karena selain bersumber dari wahyu dan sunnah, sistem hukum
9 Otje Salman & Anthon F. Susanto, Teori Hukum..., h. 90. Lihat pula Noor Aziz  Said,  “Aspek-Aspek  Sosiologik  Sistem  Hukum  Nasional,”  dalam Jurnal Dinamika Hukum , Vol 10. No. 3 September 2010, h. 227.
10 Sistem Civil  law mempunyai  tiga  karakteristik  utama,  yaitu  adanya kodifikasi hukum, hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi  sumber  hukum  utama,  dan  sistem  peradilan  bersifat  inkuisitorial. Inkuisitorial  maksudnya,  bahwa  dalam  sistem  itu,  hakim  mempunyai  peranan besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara. Negara penganut Civil law menempatkan  konsitusi  tertulis  pada  urutan  tertinggi  dalam  hirarki  peraturan perundangan  dan  diikuti  UU  dan  peraturan  lain  di  bawahnya.  Lihat  Pontang Moerad, Pembentukan  Hukum  Melalui  Putusan  Pengadilan  Dalam  Perkara  Pidana (Bandung: Alumni, 2005), h. 215. Lihat pula Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 261-351.
Islam  juga  memungkinkan  peran  akal  dalam  menterjemahkan realitas sosial. 11
Menariknya adalah, kedua sistem hukum tersebut dalam perkembangan  negara  modern  di  berbagai  belahan  dunia, tumbuh  beriringan  atau  bahkan  saling  melengkapi,  termasuk juga  di  Indonesia.  Dari  latar  belakang  diatas,  maka  kajian  ini akan mengupas bagaimana konsepsi perbandingan civil law dan hukum Islam bersinergi serta bagaimana kedua sistem hukum tersebut  berinteraksi  dalam  implementasi  sistem  hukum  di Indonesia?

## Pembahasan
konsep a. Civil law vs Islamic Law
konsep 1. Civil law System
Berpijak  pada  aspek  historis,  sejatinya  sistem  hukum tertulis atau yang lebih populer disebut hukum Eropa kontinental memiliki sejarah panjang. Hal ini dapat dilihat dari sejarah dan politik hukumnya, sistem sumber-sumber hukumnya maupun dalam sistem penegakan hukumnya.
Sistem hukum tertulis dalam berbagai literatur memiliki beberapa padanan istilah, yakni sistem hukum roman law sistem , civil law, eropa kontinental dan sistem hukum romawi. 12 Namun, untuk  mempermudah  pembahasan,  penulis  lebih  sepakat menggunakan  penyebutan civil  law  system sebagai  akar  dari sistem hukum tertulis.
Istilah civil  law berasal  dari  bahasa  latin jus  cevile ,  yang berarti  hukum  yang  berlaku  pada  rakyat  Romawi. 13 Istilah  ini dibedakan  dengan jus  gentium untuk  menyebut  hukum  bagi
11 Hal ini juga menjadikan hukum Islam praktis dan aplikatif, bukan suatu hukum yang teoritis-idealistis. Lihat Amrullah ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Internasional , (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
12 Abdul  Ghofur  Ansori, Hukum  Islam;  Dinamika  dan  pelaksanaannya  Di Indonesia (Yogyakarta: Total Media, 2008), h. 37.
13 Ratno Lukito, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler (Jakarta: Alvaber, 2010), h. 116.
warga  asing.  Namun  beberapa  pakar  memberdakan  antara kurun roman  law  system dengan civil  law system dengan  garis tengah  peristiwa  kodifikasi  hukum  oleh  kaisar  Justinian  I. Sistem hukum sipil ( civil law system) merupakan sebuah sistem hukum yang didasarkan pada seperangkat aturan hukum dan perundang-undangan  yang  tertulis  rinci. 14 Kekhasan  sistem civil law memang terletak pada tekanannya dalam penggunaan aturan-aturan  hukum  yang  sifatnya  tertulis  dalam  sistematika hukumnya. Awal perkembangannya dimulai dari daratan Eropa Timur  sehingga  dikenal  sebagai  sistem  Eropa  Kontinental. Prinsip utama dalam civil law system , adalah hukum dituangkan dalam bentuk undang-undang. 15
Berawal sekitar abad 450 SM, Kerajaan Romawi membuat kumpulan  peraturan  tertulis  pertama  yang  disebut  sebagai “Twelve Tables of Rome”. Sistem hukum Romawi ini menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk di negara-negara jajahannya seiring  meluasnya  Kerajaan  Romawi,  termasuk  Jerman  dan Prancis.  Pergeseran  sistem  hukum  di  Eropa  ini,  dari  hukum kebiasaan (customary  law) menuju  unifikasi  hukum  Romawi karena adanya anggapan bahwa hukum Romawi, yang saat itu menjajah  Eropa,  dianggap  lebih  sempurna  daripada  hukum asli  negara  mereka  sendiri,  sehingga  diadakanlah  resepsi (percampuran) hukum. 16
Sepuluh abad kemudian, atau pada akhir abad V M, oleh kaisar  Romawi  Justinianus  kumpulan-kumpulan  peraturan ini  dikodifikasikan  sebagai Corpus  Juris  Civilis (hukum  yang terkodifikasi),  yang  penulisannya  selesai  pada  tahun  534  M. 17
14 “Sistem  Hukum  Sipil,”  dalam  www.  Kamus-Bisnis.com,  akses  11 Februari 2013.
15 Mustaghfirin, “Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, dan Sistem Hukum  Islam  Menuju  Sebagai  Sistem  Hukum  Nasional;  Sebuah  Ide  Yang Harmoni,” dalam Jurnal Dinamika Hukum , Vol. 11, Edisi Februari 2011, h. 90.
16 “Sejarah  Perkembangan  Hukum  Romawi  Germania,”  dalam  http:// basisme1484. wordpress. com, akses pada 10 Februari 2014.
17 Ada empat hal yang dimuat dalam Corpus Juris Civilis, yaitu: 1). Caudex , yakni aturan-aturan dan putusan-putusan yang dibuat oleh para kaisar sebelum Justinianus;  2). Novellae ,  yakni  aturan-aturan  hukum  yang  diundangkan  pada masa kekaisaran Justinianus sendiri; 3). Institutie, yakni suatu buku ajar kecil yang dimaksudkan sebagai pengantar bagi mereka yang baru belajar hukum; 4). Digesta,
Civil law dalam perkembangnnya dikenal juga sebagai Romano- Germanic Legal System atau sistem hukum Romawi-Jerman. Ini dikarenakan  dalam  perkembangannya  di  Eropa, civil  law juga bersinggungan  dengan  hukum  negara-negara  Eropa,  seperti hukum  Napoleon  ( Napoleonis  Code )  di  Perancis,  hukum  sipil Jerman  ( German  Civil  Code ),  hukum  Belanda  dan  hukum  sipil Italia ( Italian Civil Code ). 18
Dalam  perbandingan  sistem  hukum  di  dunia, Civil  law dianggap  sistem  hukum  tertua  sekaligus  paling  berpengaruh di  dunia. 19 Ciri  utama  dari civil  law adalah  terbaginya  hukum ke  dalam  dua  kelompok  hukum,  yaitu: Pertama, hukum  yang mengatur  kesejahteraan  masyarakat  dan  kepentingan  umum. Kedua, hukum  yang  mengatur  hubungan  perdata  (hubungan antar  perorangan).  Pembagian  kelompok  ini  berasal  dari pemikiran ahli hukum Yunani Gajus Ulpanus yang menyatakan “hukum  publik  adalah  hukum  yang  berhubungan  dengan kesejahteraan  negara  Romawi,  hukum  perdata  adalah  hukum yang mengatur orang secara khusus; karena sesungguhnya ada hal  yang  merupakan  kepentingan  umum,  ada  pula  hal  yang merupakan kepentingan perdata.” 20
Para pakar hukum menyebut bahwa sistem civil law tidak sepenuhnya  merupakan  adopsi  dari  hukum  Romawi.  Alan Watson lebih cenderung sepakat dengan asumsi bahwa civil law merupakan karya besar Justinian I, melalui Kode Justinian, Corpus Juris  Civilis , 21 yang  diterbitkan  pada  529  M  saat  ia  memimpin Byzantium. Kemudian, penemuan Justinianus semakin mendapat tempat pada masa pencerahan dan rasionalisme (abad XV-XVII M). Menurut sistem civil law ini, hukum haruslah dikodifikasi sebagai  dasar  berlakunya  hukum  dalam  suatu  negara.  Ketika
yakni sekumpulan besar pendapat para yuris romawi ketika itu mengenai ribuan proposisi  hukum  yang  berkaitan  dengan  semua  hukum  yang  mengatur  warga Negara Romawi. Lihat Samuel M.P Hutabarat, Penawaran dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian (Jakarta; Grasindo, , 2010), h. 16.
18 Abdul Ghofur Ansori, Hukum Islam..., h. 39.
19 Satjibto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cet. VIII (Bandung: Citra Aditya Bahkti,
2012), h. 246.
20 R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
21 Ratno Lukito, Hukum.., h. 117.
wilayah  Eropa  merdeka  dan  memiliki  pemerintahan  sendiri, hukum Romawi digunakan sebagai dasar dari hukum nasional masing-masing negara.
Pandangan-pandangan para filsuf masa itu, seperti Hugo Grotius  (1583-1645)  yang  menekankan  pendekatan  rasional dalam  struktur  hukum  dan  perlunya  penyusunan  materi hukum secara sistematis, atau Christoper Wolff (1679-1754) yang berkebangsaan  Jerman  dengan  usahanya  membangun  sebuah sistem  hukum  yang  menyeluruh  dan  rasional  berdasarkan metode  ilmiah,  menyadarkan  dan  memunculkan  semangat kodifikasi di berbagai negara Eropa.
Semangat  rasionalisme  yang  menyebabkan  revolusi Perancis,  membawa  spirit  pembaharuan  hukum  di  Prancis. Napolen  Bonaparte  membentuk  suatu  panitia  yang  bertugas membuat  kodifikasi  hukum  yang  terdiri  dari  Portalis, Trouchet, Bigot de Preameneu, dan Malleville. Dalam konteks pembangunan  sistem  hukum,  Revolusi  Prancis  juga  dipahami sebagai  fase  munculnya  aliran  pemikiran  hukum  liberal,  yang berpokok  pada  paham,  bahwa  manusia  itu  dilahirkan  bebas dan masing-masing mempunyai hak yang sama. Aliran pikiran Liberalisme  ini  sangat  besar  pengaruhnya  di  Eropa,  dengan semboyannya laissez faire, laissez passer .
Sumber  hukum  kodifikasi  yang  dijadikan  rujukan panitia  hukum  tersebut  merupakan  campuran  asas-asas hukum Romawi-Jerman, hukum Gereja ( Cannonic law ), hukum kebiasaan  ( coutumes ),  terutama  kebiasaan  Paris  ( coutume  de Paris ),  ordonansi-ordonansi  Daguesseau,  tulisan-tulisan  dari pakar hukum seperti Poithier, Domat, dan Bourjon, serta hukum yang dibentuk sepanjang revolusi Perancis. 22
Akhirnya,  pada  21  Maret  1804  panitia  kodifikasi menyelesaikan  tugasnya.  Perancis  kemudian  menjadi  peletak tata hukum baru melalui diterbitkannya Code Civil des Francais , yang  memiliki  nama  lain Code  Napoleon ,  yang  terkodifikasi
22 Sunaryati  Hartono, Kapita  Selekta  Perbandingan  Hukum (Bandung: Alumni, 1986), h. 107-109.
dalam 3 buku; code penal, code civil, dan code de commerce . Produk kodifikasi ini sejak tahun 1807 resmi diundangkan secara resmi dan  tersebar  di  wilayah-wilayah  Eropa. 23 Spirit  pembaharuan hukum  ini  setengah  abad  kemudian  di  wujudkan  di  Jerman dengan terbentuk code civil Jerman pada tahun 1896.
Dalam sistem civil law , hakim tidak memiliki keleluasaan untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat masyarakat, dan hanya boleh menafsirkan peraturan-peraturan yang telah ada berdasarkan wewenang yang melekat. Putusan hakim  atau  yurisprudensi  dalam  suatu  perkara  hanyalah mengikat  pihak  yang  berperkara  saja (Doktrins  Res  Ajudicata) . Selain itu, yurisprudensi hanya menjadi pelengkap ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam kodifikasi hukum. 24
Sistem hukum ini memiliki segi positif dan negatif. Segi positifnya  adalah  hampir  semua  aspek  kehidupan  masyarakat serta  sengketa-sengketa  yang  terjadi  telah  tersedia  undang- undang/hukum  tertulis.  Sedang  segi  negatifnya,  banyak  kasus yang timbul sebagai akibat dari kemajuan zaman, tidak tersedia undang-undangnya. Sehingga kasus ini tidak dapat diselesaikan di pengadilan dengan mudah. Oleh karena itu, sistem hukum ini tidak menjadi dinamis dan penerapannya cenderung kaku karena tugas hakim hanya sekedar sebagai alat undang- undang.
Sistem civil  law cenderung  menganut  mazhab  legisme dan positivisme. 25 Mazhab legisme menganggap bahwa semua hukum  terdapat  dalam  Undang-Undang  tertulis.  Hakim dalam  melakukan  tugasnya  terikat  pada  Undang-Undang, sehingga pekerjaannya hanya melakukan pelaksanaan Undang- Undang  belaka  ( wetstoepassing ).  Sedangkan Aliran  Positivisme ( rechtspositivisme ) mengharuskan hukum positif sebagai hukum
23 Ibid., h. 106. 24 Yura Pratama, & Elsa Marliana,”Penggunaan Data Putusan Pengadilan dalam  Diskursus  Ilmu  Hukum  di  Fakultas  Hukum,”  dalam Buletin  Fiat  Justitia , Vol. 1 No. 4, November 2013, h. 16.
25 Yahyanto  &  Lukman  Santoso Az, Pengantar  Ilmu  Hukum (Yogyakarta: Trussmedia, 2014), h. 30-132.
tertulis.  Semua  persoalan  masyarakat  diatur  dalam  hukum tertulis, dan undang-undang harus ditaati oleh masyarakat.
Hal  ini  tentu  sangat  bertolak  belakang  dengan perkembangan  sistem common  law di  AS  atau  negara-negara persemakmuran Inggris yang lebih mengedepankan peran para hakim,  praktisi  dan  administrator. 26 Kondisi  inilah  yang  juga menjadi  alasan  mengapa  realitas  hukum  Indonesia  memiliki karakter hukum yang positivistik dan kaku. Hukum Indonesia tertransformasikan dari sistem hukum Belanda yang bersumber dari Perancis yang berabad-abad menjajah Indonesia.
Civil  law  system memiliki  kelemahan  karena  sifatnya yang  tertulis  sehingga  menjadi  tidak  fleksibel,  kaku  dan statis.  Kepastian  hukum  menjadi  tujuan  utama  dengan mengesampingkan  kemanfaatan  dan  keadilan.  Dalam  konteks Indonesia  implementasi  hukum  yang  positivistik  ini  terlihat setidaknya dengan kinerja hukum yang justru menjerat rakyat kecil. 27 Dengan  demikian  fenomena legal  gab (keterpisahan nilai-nilai  masyarakat  Indonesia  dengan  nilai-nilai  peraturan perundang-undangan)  merupakan  persoalan  yang  mendasar hukum Indonesia, sehingga hukum tidak memiliki keterkaitan erat dengan jiwa bangsanya yang humanis .
Kelemahan civil  law lainnya  menurut  beberapa  pakar dilatari oleh proses legislasi yang bersinggungan dengan proses pergulatan  berbagai  kepentingan  politik,  ekonomi,  sosial budaya  dan  lain  sebagainya,  sehingga civil  law  system adalah undang-undang  yang  penuh  berbagai  unsur  kepentingan,  hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Roberto Mangabera Unger, bahkan civil  law  system sebagai  media  kaum  kapitalisme  dan kaum  politik  liberal  dengan  cara  memasukkan  kepentingan-
26 Satjibto Rahardjo, Ilmu Hukum..., h. 247-249. 27 Misalkan  kodifikasi  hukum  yang  di  adopsi  Indonesia  dari  Belanda, diantaranya  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Kitab  Undang- undang  Hukum  Perdata  (KUHPer),  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang (KUHD), dll.
kepentingan  dalam  peraturan  perundang-undangan  untuk mencapai tujuan-tujuan kapital dan kekuasaan. 28
Dengan  perkembangan  dunia  modern  saat  ini,  hukum sipil ( civil lay system ), yang sejak awal menjadi sumber hukum utama di Eropa dna negara-negara maju kemudian mengalami persinggungan yang beragam. Ada yang disingkirkan, diresepsi, diadopsi  atau  diambil  sebagian  untuk  kemudian  disesuaikan dengan  kondisi  negara  masing-masing. 29 Bahkan  beberapa negara yang awalnya banyak dipengaruhi civil law system, justru mulai  membuka  diri  untuk  mengkombinasi  dengan  dengan berbagai  sistem  hukum  yang  ada,  semisal  mengambil  unsur- unsur common law dan islamic law . 30 konsep

## 2. Islamic law system
Sistem hukum di setiap bangsa memiliki sifat, karakter, dan  ruang  lingkupnya  sendiri.  Begitu  halnya  dengan  sistem hukum  dalam  Islam.  Islam  memiliki  sistem  hukum  sendiri yang  dikenal  dengan  sebutan  hukum  Islam.  Sementara hukum  dalam  sebuah  sistem  berfungsi  sebagai  aturan  dalam mengelola sistem.
Istilah  hukum  Islam  dalam  literatur  Islam  tidak ditemukan, dan pada prinsipnya para pakar hukum Islam tidak mempergunakan kata “hukum Islam,” untuk menterjemahkan sistem  hukum  yang  bersumber  dari  ajaran  Islam.  Para  pakar lebih  cenderung  menggunakan  istilah   Syari’ah , Fikih , dan Qanun , untuk menyebut hukum yang diderivasikan dari ajaran Islam. 31 Kata  hukum  Islam baru  muncul  ketika  para  orientalis Barat  mulai  mengadakan  penelitian  terhadap  ajaran  Islam
28 Mustaghfirin, Sistem Hukum..., h. 91 .
29 Ratno Lukito , Hukum..., h. 117-121. 30 Negara-negara dengan konsep dominan civil law yaitu: Austria, Belanda,
Belgia,  Bulgaria,  Brasil,  Chili,  Republik  Ceko,  Denmark,  Finlandia,  Guatemala, Indonesia, Italia, Jepang, Jerman, Kolombia, Kroasia, Latvia, Lituania, Luxemburg, Makau,  Meksiko,  Norwegia,  Panama,  Perancis,  Peru,  Polandia,  Portugal,  Rusia, Slovakia,  Spanyol,  Swedia,  Swiss,  Thailand,  Taiwan,  Vietnam,  Yunani,  dan beberapa  negara  bekas  jajahan  Belanda,  Prancis  dan  Portugis.  Lihat  “Sistem Hukum di Dunia,” dalam http:// id.wikipedia.org, akses 9 Februari 2013.
31 Mardani, “Kedudukan Hukum Islam dalam Hukum Nasional,” dalam Jurnal Hukum , Vol. 2, 16 April 2009, h. 270.
termasuk sistem hukumnya dengan menggunakan terma islamic Law yang  secara  harfiah  dapat  diterjemahkan  dalam  bahasa Indonesia dengan hukum Islam.
Perlu  juga  dipahami  bahwa,  menurut  Abdul  Ghofur Anshori,  pada  mulanya  para  orientalis  berpendapat  bahwa pengertian ‘syari’ah’ dan ‘fikih’ itu adalah sama, juga pengertian syari’ah (dalam artian luas) dengan dinul Islam memiliki makna yang  sama,  yaitu  paham  tentang  ajaran-ajaran  Islam  secara keseluruhan.  Namun  pendapat  ini  dalam  perkembangannya kemudian  mengalami  perubahan,  para  ahli  hukum  Islam kemudian  memberikan  pengertian  yang  berbeda  dan  spesifik antara syari’ah dan fikih, yakni syariah merupakan hukum Allah yang bersifat qath’i (absolut) , sedangkan fikih, merupakan bagian (turunan) dari syariah yang bersifat dzanni (relatif). 32
Istilah  Islam  sendiri  mempunyai  arti  penyerahan  diri ( submission ),  dan  aktor  yang  beserah  diri  disebut  muslim. Seorang Muslim adalah orang yang menyerah kepada kehendak Allah swt, dengan menjalankan perintah dan larangannya yang tertuang  dalam  kitab  suci  al-Qur’an.  Disini  jelas  betapa  sejak awal karakter normatif telah melekat dalam ajaran-ajaran Islam. Dengan  demikian  esensi  memeluk  Islam  adalah  ketundukan kepada Allah, dan mengikuti dengan sdar hukum-hukum-Nya. Dalam  ajaran  Islam,  hukum  tidak  sekadar  bangunan  sekular untuk  mengatur  kehidupan  manusia  di  dunia,  tetapi  juga sebagai jalan lurus menuju akhirat. 33
Elemen  di  atas  menguatkan  karakter  Islam  sebagai “agama hukum.” Hukum dan teologi pada dasarnya merupakan sesuatu  yang  integral.  Secara  teologis,  setiap  orang  Islam diperintahkan untuk tidak mengambil dari luar Islam jawaban hukum terhadap permasalahan yang ada, karena secara teoritik semua  permasalahan  tersebut  sudah  ada  solusinya  dalam tuntutan agama. Wahyu Allah diturunkan untuk memecahkan permasalahan  manusia,  artinya  hukum  Islam  memberikan
32 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Islam..., h. 15-18. 33 Ratno Lukito, Hukum Sakral..., h. 73-74.
perhatian  secara  khusus  terhadap  tanggung  jawab  manusia, karena dari tanggung jawab itulah hak-hak pesonal dan komunal seseorang akan dapat diberikan. 34
Hukum Islam diturunkan sebagai wahyu dari Allah, tetapi dalam  proses  transformasinya  diperlukan  ‘agen’  penyampai untuk menjadi mediator antara sumber sakral dari langit dengan kehidupan  manusia.  Dalam  konteks  inilah,  Muhammad  saw. dipercaya  sebagai  Nabi  untuk  menjadi  agen  penyampai  yang mampu  membahasan  ajaran  Islam  dalam  bahasa  masyarakat awam. 35 Dengan  demikian  peran  nabi  dalam  Islam  sangatlah besar. Ia tidak hanya sebagai utusan Tuhan tetapi juga teladan manusia dalam menjalankan hukum Tuhan. Pada aspek inilah kemudian perilaku dan sabda nabi juga menjadi bagian penting dalam sistem hukum Islam, atau yang disebut sunnah atau hadist. Sehingga juga menjadi sumber hukum kedua setelah al-Qur’an.
Dari  kedua  sumber  itulah  para  ahli  hukum  Islam mengembangkan  sistem  hukum  yang  dalam  literatur  Islam disebut syari’ah . 36 Diambil  dari  istilah  bahasa  Arab  yang bermakna  jalan.  Syari’ah  merepresentasikan  jalan  hidup  yang telah didesain oleh Allah dan rasul-Nya untuk kehidupan umat Islam. 37 Syari’ah didefinisikan  sebagai  apa  yang  disyariatkan oleh  Allah  kepada  hamba-Nya  baik  berupa  akidah,  ibadah, akhlak,  muamalah,  maupun  aturan-aturan  hidup  manusia dalam berbagai aspek kehidupannya untuk mengatur hubungan umat manusia dengan Tuhan mereka dan mengatur hubungan mereka  dengan  sesama  mereka  serta  untuk  mewujudkan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. 38 Di samping itu, syari’ah  juga  mencakup  hukum-hukum  Allah  bagi  tiap-tiap perbuatan  manusia,  yakni  halal,  haram,  makruh,  sunnah,  dan
34 Ibid., h. 75 35 ibid.
36 Kata  syari’ah  dan  derivasinya  di  gunakan  lima  kali  dalam  al-Qur’an yakni  (Surat Al-Syurā,  42  :13,  21. Al-A’raf,  (7)  :163, Al-  Maidah  (5)  :48,  dan Al- Jasiyah (45) :18).
37 Ratno Lukito, Hukum ..., h. 76. 38 Marzuki, Hukum  islam (Yogyakarta:  FIS  UNY,  2011).  Lihat  pula Muhammad Yusuf Musa, Islam; Suatu Kajian Komprehensif (Jakarta: Rajawali, 1988), h. 131.
mubah.  Derivasi  dari  syariah  dalam  berbagai  konsep  hukum teknis dan aplikatif ini kemudian disebut fiqh atau fikih. 39
Jadi, semula syari’ah mempunyai arti luas yang mencakup akidah (teologi, prinsip-prinsip moral (etika dan karakter Islam, akhlak),  dan  peraturan-peraturan  hukum  (fikih).  Pada  abad kedua  hijriah  (abad  ke-9  Masehi),  ketika  formulasi  teologi dikristalkan untuk pertama kali dan kata syariah mulai dipakai dalam pengertian yang sistematis, syariah dibatasi pemakaiannya untuk  menyebut  hukum  (peraturan-peraturan  hukum)  saja, sedang  teologi  dikeluarkan  dari  cakupannya.  Jadi,  syariah menjadi konsep integratif tertinggi dalam Islam. Pengkhususan syari’ah pada hukum ‘amaliyyah saja atau dibedakannya dari dīn (agama), karena agama pada dasarnya adalah satu dan berlaku secara universal, sedang syariah berlaku untuk masing-masing umat dan berbeda dengan umat-umat sebelumnya. 40
Dengan demikian, syari’ah lebih khusus dari agama, atau dengan  kata  lain  agama  mempunyai  cakupan  yang  lebih  luas dari syari’ah, bahkan bisa dikatakan bahwa syari’ah merupakan bagian  kecil  dari  agama.  Hal  ini  selaras  dengan  definisi  yang diberikan para pakar hukum Islam semisal Wahbah al-Zuhaili, 41
Muhammad  Yusuf  Musa, 42 dan  al-Tahanwy,  terkait  syari’ah sebagai  setiap  hukum  yang  disyariatkan  oleh  Allah  kepada hamba-Nya  baik  melalui  al-Qur’an  maupun  Sunnah.  Artinya, syari’ah  lebih  khusus  dari  agama.  Definisi  inilah  yang  juga diberikan Mahmud Syaltout terhadap syari’ah. Namun, Syaltout menambahkan  bahwa  syariah  merupakan  cabang  dari  aqidah
39 Kata fikih dalam al-Qur’an digunakan dalam bentuk kerja (fi’il) dan disebut sebanyak 20 kali. Kata fikih bermakna memahami, sebagaimana tercantum dalam Surat Al-An’am ayat 65 yang artinya “Perhatikanlah, betapa kami mendatangkan tanda-tanda  kebesaran,  kami  silih  berganti,  agar  mereka  memahaminya”.  Fikih secara  etimologis,  bermakna  paham.  Namun  berbeda  dengan ‘ilm yang  artinya mengerti. Ilmu bisa diperoleh secara nalar atau wahyu, fikih menekankan pada penalaran, meski penggunaannya terikat kepada wahyu. Lihat Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006), h. 3-4. 40 Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam (Padang: Angkasa Raya, 1993), h. 14.
41 Wahbah al-Zuhaili, Usul Fiqh al Islam (Beirut: Dar al Fikr, 1985), h. 18.
42 Muhammad Yusuf Musa, Islam..., h. 131-132.
yang  merupakan  pokoknya.  Keduanya  mempunyai  hubungan yang sangat erat, integral dan tidak bisa dipisahkan. 43
Syari’ah  Islam  dalam  perjalanan  sejarahnya  memiliki kedudukannya  yang  amat  penting.  Hukum  Islam  tidak kehilangan fungsinya dalam kehidupan masyarakat yang terus menerus  berkembang  dengan  terus  bertransformasi  dalam sesuai  kultur  dan  budaya,  sehingga  dengan  sendirinya  dapat memenuhi  kebutuhan  masyarakat  Islam.  Karakteristik  hukum Islam  memang  sangat  fleksibel  dalam  segala  aspek  dan  dapat mengikuti  perkembangan  jaman,  walaupun  didasarkan  pada al-Qur’an  yang  sudah  dibuat  beribu-ribu  tahun  yang  lalu  dan tidak dapat diubah. Persebaran negara-negara yang menganut sistem hukum Islam banyak dijumpai di negara-negara jazirah Arab. Tidak hanya itu, negara-negara di Asia dan Afrika Timur banyak  yang  menganut  sistem  Hukum  Islam  baik  secara langsung  maupun  mengalami  proses  resepsi  dengan  sistem hukum  lainnya.
Sumber hukum utama dan tertinggi hukum Islam adalah al-Qur’an,  kitab  suci  umat  muslim  yang  berasal  dari  Tuhan. Berikutnya  dalam  hierarki  sumber  hukum  Islam  terdapat Sunnah, yang merupakan penjelasan tentang ucapan, perbuatan, dan  tingkah  laku  Nabi  (termasuk  sikap  diam  beliau  terhadap pertanyaan-pertanyaan  tertentu).  Sunnah  kerap  dijadikan aturan untuk persoalan-persoalan yang tidak disebutkan dalam al-Qur’an.  Sumber  hukum  selanjutnya  adalah  Ijma’,  yaitu pendapat-pendapat  yang  diterima  secara  umum  di  kalangan ulama, terutama cendekiawan hukum dalam menafsirkan dua sumber  hukum  utama  tadi. 44 Selain  itu  juga  terdapat  terdapat sumber  hukum  yang  disebut  Qiyas,  yaitu  penalaran  dengan logika, terutama terkait persoalan-persoalan kontemporer untuk
43 Mahmud  Syaltut, Al-Islam  Aqidah  wa  Syari’ah ,  Cet.  III  (Mesir:  Dar  al- Qalam, 1966), h. 12-13.
44 Michael  Bogdan, Pengantar  Perbandingan  Sistem  Hukum, terj.  Derta  Sri Widowatie (Bandung: Nusa Media, 2010), h. 289-300.
menghasilkan regulasi untuk situasi yang tidak secara langsung dicakup sumber-sumber dasar. 45
Oleh karenanya hukum Islam dipahami sebagai institusi yang  tidak  berakar  maupun  dicangkokkan  pada  sosiologi. Hukum Islam merupakan sarana mengabdi kepada Tuhan, dan bukan  kepada  masyarakat.  meskipun  pada  aspek  teknisnya sangat  memahami  kondisi  masyarakat.  Prinsip  yang  bekerja disini adalah manusialah yang harus menaati hukum dan bukan hukum yang harus diciptakan sesuai dengan keinginan manusia. Oleh karena itu hukum Islam didesain sangat konprehensif dan berlaku  sepanjang  zaman. 46 Ide  hukum  sebagai  entitas  yang mencakup segalanya menjadi karakter utama bagaimana Islam memandang  kehidupan  ini. 47 Termasuk  persoalan  hubungan dengan  Tuhan  ( h } abl  min  Allāh), hubungan  sesama  manusia ( h } abl min an-nās ), termasuk refleksi hubungan manusia dengan Tuhan. 48 Konsep inilah yang sulit dipahami oleh sebagian besar orang Barat.
Dengan kondisi demikian, Hukum Islam adalah hukum yang  berkarakter,  Ia  mempunyai  ciri-ciri  khas.  Beberapa karakter yang umum misalnya, takamul (utuh), kamīl (sempurna), universal,  dinamis,  sistematis,  humanis,  dll.  Berbagai  karakter itulah yang kemudian membentuk Islam dalam sebuah sistem hukum yang komprehensif dengan titik tekan pada implementasi nilai dan moral agama, karena untuk membentuk suatu interaksi sosial kemanusiaan dalam sebuah sistem hukum negara, tentu manusia harus memiliki aspek moral (akhlak) yang baik.
45 Selain  sumber  hukum  yang  disepakati,  dalam  Islam  juga  dikenal sumber hukum yang tidak disepakati, diantara, Istihsan (kebaikan), ‘Urf (tradisi), Istishab, Maslahah al-Mursalah, Syadd al-Dzara’i , Syar’u man Qablana (Syari’at umat sebelumnya),  dan Qaul  Shahabi (perkataan  sahabat).  Lihat  “Sumber-Sumber Hukum Islam,” dalam http:// id.wikipedia.org, akses pada 11 Februari 2014. Lihat pula  Fathurrahman  Djamil, Filsafat  Hukum  Islam (Jakarta:  Logos  Wacana  Ilmu, 1999), h. 82.
46 Ibid., h. 79.
47 Ratno Lukito, Hukum..., h. 76. 48 ibid. , h. 77.

## analisis Perbandingan Sistem Hukum b.
Sebuah Sistem hukum pada prinsipnya memiliki konsep- konsep  fundamental  yang  khas  hukum,  sehingga  memenuhi syarat sebagai suatu sistem. Keseluruhan kaidah-kaidah hukum dan bentuk penampilannya dalam aturan-aturan hukum itulah kategori suatu sistem. Hadirnya sistem bertujuan mewujudkan eksistensinya,  yakni  menciptakan  ketertiban,  keadilan,  dan perdamaian yang sejati dalam masyarakat. 49
Meskipun  beberapa  literatur  menyebut  bahwa  sistem hukum  yang  paling  dominan  di  dunia  hanya  ada  dua,  yakni sistem eropa kontinental atau biasa disebut civil law dan sistem hukum  anglo-saxon  atau  biasa  disebut common  law .  Namun, sejatinya  terdapat  sistem  hukum  yang  beragam  di  berbagai negara  serta  setiap  bangsa  memiliki  sistem  hukum  masing- masing. Artinya, setiap sistem hukum memiliki karakter khas, misalnya,  ada  sistem  hukum  agama  dibelahan  Timur  Tengah, sitem hukum bangsa timur di Asia, sistem hukum sosialis, dan sistem hukum adat. 50
Kajian  ini  akan  memfokuskan  pada  implikasi  sekaligus eksistensi sistem civil law atau yang biasa disebut juga dengan sistem  hukum  eropa  kontinental  yang  mengedepankan  tradisi hukum  tertulis,  dan  sistem  hukum  Islam  ( Islamic  legality system ) yang mengedepankan nilai-nilai moral kegamaan, serta perbandingannya dalam implementasi sistem hukum Indonesia. Dua sistem hukum yang memiliki karakteristis berbeda sejarah dan  implementasi  tersebut,  menarik  untuk  diperbandingkan. Apalagi  jika  ditarik  dalam  konteks  perkembangan  hukum  di Indonesia yang keduanya juga memiliki pengaruh yang cukup kuat.  Sehingga  kajian  perbandingan  hukum (comparatif  law) memiliki posisi sentral dalam memberikan kontribusi khusus bagi para ahli hukum dalam bingkai formulasi dan pengembangan
49 A. Mukthie Fajar, Teori-Teori Hukum Kontemporer (Malang: Setara Press, 2013), h. 7.
50 Pramoto Iskandar & Yudi Junaidi, Memahami Hukum di Indonesia (Bogor: IMR Press, Bogor, 2011), h. 101.
konsep  maupun  gagasan,  serta  memberikan  pengetahuan terhadap  tipe-tipe  kelembagaan  yang  terlibat  di  dalamnya. Termasuk dalam hal pelaksanaan suatu sistem hukum terhadap pola atau struktur tertentu dari model kelembagaannya. 51
Lebih  jauh,  studi  perbandingan  hukum  akan  membuka pemahaman mendalam terhadap dua sistem hukum yang berbeda tidak hanya pada aspek-aspek perbedaannya yang kontradiktif, tetapi juga pada aspek-aspek persamaan atau kemiripannya juga kesesuaiannya. Artinya “perbandingan hukum” (rechtsvegelijking) itu tidak hanya sebatas aspek perbandingan hukum saja, tetapi telaah seputar berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.
Menurut  van Apeldoorn,  sebagaimana  dikutip  Sudikno menyatakan  bahwa  memperbandingkan  hukum  memang bukanlah  sekedar  mengumpulkan  peraturan  perundang- undangan  dan  mencari  perbedaan  serta  persamaannya  saja. Perhatian  akan  perbandingan  hukum  ditujukan  kepada pertanyaan sampai berapa jauh peraturan perundang-undangan dalam sebuah sistem hukum dilaksanakan di dalam masyarakat. Ketika  dalam  proses  memperbandingkan  disinyalir  adanya kesamaan  atau  kemiripan  hukum  dari  pelbagai  bangsa,  tentu dimungkinkan  mempunyai  akar  sejarah  yang  sama,  sehingga dalam perkembangnnya terkadang memiliki arah pembangunan hukum  yang  sama.  Namun  terkadang  juga  terjadifakta kontradiktif  dimana  sebuah  sistem  hukum  memiliki  sejarah sistem hukum yang sama, namun dalam proses pembangunan hukum  memiliki  arah  yang  berbeda  dikarenakan  realitas masyarakat  menghendaki  arah  berbeda.  dalam  konteks  inilah kajian  perbandingan  sistem  hukum  ini  meleaah  aspek-aspek terjadinya  deferensiasi  dalam  sebuah  sistem  hukum.  Sampai sejauh  mana,  masyarakat,  perang,  revolusi,  pengaruh  dari
51 Sebagai  contoh,  permasalahan  yang  menjadi  kendala  utama  dalam suatu  sistem  hukum  dan  bagaimana  cara  menghindarinya  ketika  suatu  sistem mempunyai struktur prosedur dan institusi dari tipe umum yang dijalankan di negara-negara Eropa guna menangani kasus-kasus perdata.
tokoh-tokoh tertentu, keadaan ekonomi, pandangan agama dan sebagainya berperan. 52
Terjadinya  kesamaan  hukum  antara  pelbagai  negara pada umumnya disebabkan karena adanya pertukaran budaya, resepsi, atau asimilasi sebagai imbas dari era kolonialisme dan imperialisme,  seperti  pada  beberapa  negara  Eropa.  Sehingga pertukaran atau penerimaan itu dapat terjadi seluruhnya seperti resepsi. Tetapi ada pula yang hanya mengadopsi sebagian dari sistem hukum tersebut. 53
Di  samping  adanya  adopsi/resepsi  dikenal  juga  adanya infiltrasi  pikiran-pikiran  tentang  hukum  asing,  peraturan- peraturan, lembaga-lembaga hukum yang sangat mempengaruhi sistem hukum suatu negara. Tetapi ada juga kesamaan hukum, lembaga-lembaga  hukum,  perkembangan  hukum  di  pelbagai negara yang tidak disebabkan oleh pertukaran budaya, seperti perkembangan  tentang  hak  milik,  yaitu  bahwa  secara  historis hak  milik  atas  benda  bergerak  ada  lebih  dulu  dari  pada  hak milik atas benda tetap.
Lebih  konkritnya  dalam  memperbandingkan  sistem hukum  yang  dikaji  bukan  hanya  hukum  yang  hidup (the  law in action) , dan bukan semata-mata hanya hukum yang dimuat dalam  peraturan  perundang-undangan  atau  yang  diuraikan dalam  buku-buku (the  law  in  the  books) ,  tetapi  juga  penafsiran undang-undang atau penemuan hukum dalam peradilan. Aspek memperbandingkan  sistem  hukum  secara  spesifik  ini  oleh Sudikno Mertokusumo disebut sebagai “tertium comparatum” . 54
Karena  bagaimanapun  implementasi  sistem  hukum  dalam sebuah negara memiliki karakternya masing-masing.
52 Sudikno Mertokusumo, “Perbandingan Sistem Hukum,” dalam http:// sudikno artikel. blogspot.com, pdf, akses pada 12 Februari 2014.
53 Dapat disebutkan beberapa contoh misalnya, resepsi kodifikasi hukum perdata Swiss oleh Turki. Pada tahun 1898 Jepang memberlakukan kitab undang- undang perdata dan dagang yang sebagian besar didasarkan pada kitab undang- undang  hukum  Jerman.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Perdata  Jepang dari  1890  sampai  1928  merupakan  terjemahan Zivilprozeszordning Jerman.  Juga Code Civil Prancis yang mempunyai pengaruh yang sangat besar di seluruh dunia hingga saat ini.
54 Sudikno Mertokusumo, “Perbandingan Sistem.., ibid .
Sebagaimana  dikatakan  John  Austin,  bahwa  hukum sebagai  suatu  sistem  yang  logis,  tetap  dan  bersifat  tertutup. Bagi  Austin  aturan  hukum  memastikan  kenyataan  juga dipertanggungjawabkan secara yuridis.
Cara  terbaik  untuk  mengupas  perbandingan  sekaligus aspek-aspek  yang  melekat  pada  setiap  sistem  hukum tentu  dengan  menelaahnya  mulai  dari  aspek  historis  serta perkembangan  hingga  era  modern.  Sebagaimana  dikatakan Benjamin  N.  Cordozo  bahwa  sejarah  dalam  menerangi  masa lalu menerangi masa sekarang, sehingga dalam menerangi masa sekarang ia menerangi masa depan. 55
Tradisi hukum civil law secara historis merupakan sistem hukum paling tua, yakni ketika Corpus Juris Civilis of Justinian diterbitkan  di  Constatinopel  pada  tahun  533  M,  yang  sangat dipengaruhi oleh hukum Romawi. Jika diperbandingkan dengan hukum Islam yang lahir di semenanjung Arabia tentu memiliki perbedaan pada banyak aspek, termasuk realitas sosio-kultural dan  sumber  hukumnya.  Artinya  pertumbuhan  kedua  sistem hukum tersebut, memiliki dimensi kesejarahan yang berbeda.
Pada  saat  hukum  Romawi  direvitalisasi  sebagai  elemen dasar  tradisi civil  law ,  pada  saat  yang  sama  sistem  hukum Islam  mulai  ditransformasikan  kewilayah  Mediterania  dan Spanyol oleh para pemikir Muslim. Karena itu, lahirnya tradisi hukum modern tidak dapat dipisahkan dari sejumlah kekuatan intelektual yang mendorong munculnya pemikiran hukum baru ditengah proses reformulasi berbagai nilai. 56
Roman  law  system atau civil  law memiliki  ciri  bahwa hukum itu dibuat dalam bentuk tertulis, tersusun dalam kitab secara  bulat  dan  sistematis  serta  menggunakan  pembagian dasar  ke  dalam  hukum  perdata  dan  hukum  publik.  Dalam sistem civil  law ini  hakim  terikat  dengan  peraturan-peraturan
55 Bismar  Nasution,  “Reformasi  Pendidikan  Hukum,”  Makalah  Dies Natalis  ke-51 Fakultas Hukum USU, dalam http:// bismar.wordpress.com, akses pada Februari 2014.
56 Ratno Lukito, Hukum Sakral...,, h. 117.
tertulis sehingga seringkali yang disebut sebagai hukum adalah identik  dengan  peraturan  yang  ditulis  (peraturan  perundang- undangan). Adapun sistem Hukum Islam, terbagi dalam sumber hukum  utama  dan  turunan,  yakni  syari’ah  dan  fikih.  Aspek syariah,  bersumber  pada  wahyu  yang  (terkodifikasi)  tertulis, yakni al-Qur’an dan Sunnah . Sedangkan aspek fikih bersumber, pada ijtihad (pemikiran akal) ulama’ dan dalam perjalanannya hukum Islam lebih didominasi oleh hukum yang berupa fikih ini. Selain itu, dalam Islam sumber hukum juga dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu dalil na > s } (tesktual) dan ghairu nāsh (paratekstual).  Sumber nash (tekstual)  yaitu  al-Qur’an  dan  As –  sunnah,  sedangkan  sumber ghairu  na > s } (paratekstual)  berupa qiyas, istihsan, istishlah dan sebagainya.
Artinya, hasil ijtihad ulama’ yang disebut hukum Islam itu kemudian dijadikan sumber untuk tersusunnya aturan atau undang-undang ( rules ) dan dalam waktu bersamaan juga berupa ketentuan  prinsip  (di  dalamnya  termasuk qawā’idul  fiqhiyyah ) yang dijadikan landasan para hakim ( qad } i ) untuk membuat suatu keputusan terhadap kasus-kasus di pengadilan. Sumber utama yakni  wahyu  dan  ijtihad  inilah  yang  merupakan  perbedaan mendasar  antara  hukum  Islam  dengan  sistem  hukum  sipil. 57
Artinya, dalam tradisi sistem civil law , menggunakan kodifikasi hukum  tertulis  buatan  manusia  sebagai  sumber  hukum, sedangkan  sistem  hukum  Islam  sumber  hukum  utama  yaitu, al-Qur’an,  Sunnah,  meskipun  terkodifikasi  tetapi  bersumber dari  wahyu.
Sumber hukum sipil yang terbagi dalam hukum material dan formal juga memiliki aspek perbedaan dengan islamic law system .  Sumber  hukum  material  merupakan  materi-materi hukum  berupa  perilaku  dan  realitas  yang  ada  di  masyarakat. Sedangkan  sumber  hukum  formil  adalah  undang-undang, kebiasaan,  Yurisprudensi,  traktat  dan  doktrin.  Sementara Hukum  islam  juga  mempunyai  sumber  hukum  material, namun memiliki substansi berbeda dengan hukum sipil. Yaitu
57 Abdul Ghofur Ansori, Hukum Islam..., h. 39.
bahwa  sumber  hukum  Islam  berasal  dari  wahyu,  sedangkan hukum  positif  bersumber  kepada  perilaku  dan  realitas  dalam masyarakat. Adapun Urf sebagai kebiasaan yang dapat disebut juga perilaku masyarakat, masih harus dipilah menjadi ‘urf S } ahih (yang  sesuai  dengan  nash  atau  sumber  hukum  tekstual)  dan ‘urf bat } il (yang tidak sesuai dengan nash), sehingga yang dapat dijadikan sumber hukum hanyalah ‘urf shahih.
Meskipun  jika  dicermati  hukum  Islam  lebih  condong kepada  sistem common  law namun,  menurut  Abdul  Ghofur Anshori, dalam hukum Islam terdapat pula unsur-unsur yang memiliki  kesamaan  dengan  sistem civil  law meskipun  lebih sedikit.  al-Quran  dan  Sunnah  sebagai  sumber  hukum  dalam hukum Islam senyatanya saat ini telah dituliskan dan dikodifikasi dalam  satu  kitab.  Inilah  yang  menjadi  sumber  hukum  tertulis bagi  muslim  mana  saja  yang  hendak  mengemukakan  hukum, meskipun ketertulisan ini tidak menjadikan apa yang dikandung dalam  al-Qur’an  dan  Sunnah  tersebut  sebagai  hukum.  Inilah yang menjadi titik pertemuan antara sistem hukum Islam dengan sistem civil law yang menyatakan bahwa apa yang disebut sebagai hukum  adalah  apa  yang  ditulis  dalam  peraturan  perundang- undangan dan disahkan oleh lembaga yang berwenang . 58
Hukum  Islam  jika  dipersamakan  justru  lebih  dominan atau  lebih  memiliki  banyak  karakter  persamaan  dengan common  law  system dalam  artian  bahwa  hukum  Islam  sangat mengedepankan  logika  ( ijtihad )  dan  juga  terbuka  terhadap perkembangan  tuntutan.  Hal  ini  juga  erat  sekali  kaitannya dengan  kebiasaan  atau  adat  istiadat  kedaerahan  atau  negara, sehingga  tidak  aneh  jika  ada  kejadian  bahwa  hukum  Islam menampakkan perbedaan antara yang ada di satu negara dan yang ada di negara lain, khususnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan muamalah (aspek ekonomi) .
Dalam  formulasi  hukum  pun,  menurut  Abdul  Ghofur Anshori,  hukum  Islam  condong  kepada  sistem common  law
58 Abdul Ghofur Ansori, Hukum Islam..., h. 40-41.
meskipun  memiliki  perbedaan  yang  nyata,  misalnya  dalam aspek kerja fikih. Dalam hukum Islam, fikih bukan merupakan suatu  bentuk  peraturan  perundang-undangan  namun  lebih kepada  hasil  penemuan  hukum  ( man  made  law ),  karena  itulah memiliki persamaan dengan penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim ( judge made law ) dalam sistem common law . Persamaan tersebut juga nampak pada terikatnya hakim atas suatu putusan pengadilan  atau  yurisprudensi  ( the  binding  force  of  precedent ). Dalam hukum Islam dikenal dengan istilah mazhab. Ada sebagian ulama yang terikat dengan mazhab besar yang ada dan bahkan adapula yang mewajibkan umat muslim untuk taat pada salah satu  mazhab  tersebut  dengan  atau  tanpa  harus  mengetahui alasan-alasan hukum. 59
interaksi  dua  Sistem  Hukum  dalam  Sistem  Hukum

## C. indonesia
Telah  sejak  berabad-abad  lalu  terjadi  perdebatan  sengit antara  para  ahli  hukum,  mana  yang  terbaik  antara  berbagai sistem  hukum  di  dunia,  apakah Civil  law dan Common  Law atau sistem hukum yang lain. Jeremy Bentham yang kemudian didukung  oleh  John  Austin,  menganggap  bahwa civil  law lebih  baik  karena  tertulis  dan  terkodifikasi,  dan  menganggap sistem common  law mengandung  ketidakpastian  hukum. Sebaliknya salah satu pendukung sistem common law , F.V Hayek mengatakan bahwa sistem common law lebih baik dari pada civil law karena jaminannya pada kebebasan individu dan membatasi kekuasaan  pemerintah.
Eksistensi  hukum  pada  prinsipnya  merupakan  tatanan sistem nilai. Dalam konteks eksistensi hukum civil law ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia selaku anggota masyarakat ( odening van het sociale leven ). Artinya adanya masyarakat adalah yang menjadikannya adanya hukum ( ubi societas ibi ius ) sehingga hukum  itu  ada  ( raison  d’etre )  karena  adanya conflicts  of  human interest. Tentu eksistensi ini berbeda dalam sistem hukum Islam,
59 ibid. h. 41.
hukum hadir dalam Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik  selaku  pribadi  maupun  selaku  anggota  masyarakat  agar dapat  bertingkah  laku  yang  sesuai  dengan  kehendak  Sang Iencipta.  Dari  hal  ini  terlihat  bahwa  konsepsi  hukum  civil cenderung  melihat  hukum  karena  adanya  interaksi  antara manusia yang satu dengan yang lainnya, adapun aturan yang hanya  berkaitan  dengan  kehidupan  pribadi  tidak  dinamakan hukum tetapi disebut norma. 60
Perhatikan  bagaimana  hukum  Islam  melalui  al-Qur’an menggunakan  kata-kata  ‘jangan  melakukan  zina’  dalam melarang perbuatan tersebut. Tentu ini berbeda dengan konsep larangan  zina  dalam  hukum civil  law, pengertian  dan  sanksi zina.  Hukum  sipil  memandang  hubungan  seks  diluar  nikah yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  sama-sama  tidak  terikat perkawinan  dengan  orang  lain  bukan  merupakan  zina,  jadi bukan  delik,  tidak  dapat  dihukum  selama  tanpa  paksaan  dan tidak  mengganggu  ketertiban  umum.  Menurut  hukum  sipil Eropa,  yang  dikatakan  zina  adalah  hubungan  seksual  diluar nikah yang dilakukakn oleh mereka (atau salah satu dari mereka) yang sedang terikat perkawinan dengan orang lain. Perbuatan zina tersebut termasuk delik aduan ( klachtendelik ), artinya tidak secara otomatis bisa dituntut, apabilla ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, yaitu suami atau istrinya.
Sementara  dalam  sistem  hukum  Islam  memandang aspek  ini  sangat  berbeda.  Bagi  Islam  bahwa  setiap  hubungan seks  di  luar  nikah  secara  mutlak  adalah  terlarang.  Hubungan seks di luar nikah, apakah dilakukan oleh mereka yang sedang terikat  perkawinan  dengan  orang  lain  atau  tidak,  apakah dilakukan  secara  sukarela  atau  tidak,  perbuatan  tersebut secara mutlak merupakan tindak pidana ( zarimah h } udūd ) yang diancam  hukuman.
Pada  aspek  lain,  dalam  mendefinisikan  makna  hukum dalam  kaitannya  dengan  agama  pun  sangat  berbeda  antara
60 Abdul Ghofur Ansori, Hukum Islam..., h. 31.
sistem civil  law dan islamic  law .  Sebut  saja  misalnya  pendapat Imam  Syafi’i  yang  mendudukkan  hukum  harus  dicocokkan dengan ketentuan agama karena hukum berhubungan dengan wahyu  secara  langsung,  sehingga  hukum  dipandang  sebagai bagian dari wahyu. Pendapat berbeda terkait hukum diberikan Agustinus  dan  Thomas  Aquinas  yang  bermazhab civil  law , menurutnya  hukum  dan  wahyu  terpisah  dan  berhubungan dengan wahyu secara tidak langsung, yaitu hukum tetap dibuat manusia, namun disusun di bawah inspirasi agama dan wahyu. Tentu  dalam  definisi  ini  hukum  dalam  pengertian  sistem civil law cenderung lebih pada makna fikih dalam Islam. 61
Dalam  Islam,  tidak  ada  perbedaan  antara  hukum  alam dengan hukum Tuhan (syari’at), karena syariat yang ditetapkan Allah dalam al-Qur’an sesuai dengan hukum alam itu sendiri, yang  dalam  Islam  disebut fitrah. Namun  pemaknaan  fitrah dalam Islam jauh lebih tinggi daripada pemaknaan hukum alam sebagaimana dipahami dalam konteks civil law . Jika hukum alam (lex naturale) dipahami sebagai segala yang ada berjalan sesuai dengan aturan semesta alam, seperti manusia dalam bertindak mengikuti  kecenderungan-kecenderungan  dalam  jasmaninya, maka fitrah berarti  pembebasan  manusia  dari  keterjajahan terhadap  kemauan  jasmaninya  yang  serba  tidak  terbatas  pada kemauan ruhani yang mendekat pada Tuhan.
Dalam  konteks  sistem  hukum  Indonesia,  ditinjau dari  aspek  historisnya  memang  lebih  menunjukkan  pada rumpun  sistem  hukum Civil  law. Hal  ini  tidak  lain  sebagai akibat  kolonialisme  Belanda  ke  kepulauan  Nusantara  yang membawa  datangnya  hukum  sipil  Belanda  yang  berasal  dari Code  Napoleon.  Hukum  Eropa  Kontinental (civil  law) berlaku sebagai hukum nasional berdasarkan asas konkordansi melalui Pasal  II  Aturan  Peralihan  yang  telah  diamandemen  menjadi Pasal  I  Aturan  Peralihan  UUD  1945.  Namun  seiring  dengan perkembangan situasi, kondisi, dan kebutuhan dalam kehidupan
61 Abdul  Gofur  Ansori, Filsafat  Hukum,  Sejarah,  Aliran  Dan  Pemaknaan (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2006), h. 18.
bernegara,  implementasi  kaidah-kaidah  sistem  hukum civil law sudah tidak secara utuh, terlebih di era reformasi saat ini. Akomodasi  dan  interaksi  terhadap  keberlakuan  hukum  Islam dan hukum adat, atau bahkan kaidah sistem Common Law sudah banyak mempengaruhi pembangunan hukum di Indonesia.
Meskipun  demikian,  karakteristik  dari Civil  law bahwa hukum  itu  adalah  undang-undang  yang  terkodifikasi  hingga kini  masih  melekat  kuat.  Hal  ini  dapat  dilihat  dengan  masih berlakunya  kodifikasi  hukum  Eropa  sebagai  kitab  hukum  di Indonesia,  khusus  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata/ Burgerlijk  Wetboek ),  Kitab  Undang-undang Hukum  Dagang  (KUHDagang),  dan  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana  (KUHPidana/ Wetboek  van  Strafrecht ).  Serta pinsip-prinsip  hukum  lain  semisal,  Undang-Undang  Pokok Agraria,  Undang-Undang  Tenaga  Kerja,  Undang-Undang Perseroan  Terbatas,  Undang-Undang  Merk,  atau  Undang- undang Rahasia Dagang, dll. Pada aspek lain, karakter civil law juga muncul dalam konstitusi Indonesia yang menganut hirarki peraturan  perundang-undangan  dengan  berbagai  undang- undang yang telah terkodifikasi maupun parsial. Ini adalah ciri bahwa Indonesia merupakan penganut civil law .
Sementara  Interaksi  hukum  Islam  dalam  sistem  hukum Indonesia  terlihat  sejak  lama  dari  perhatian  pemerintah  yang memberikan  regulasi  khusus  terhadap  hukum  perdata  Islam, khususnya  yang  mengatur  masalah  perkawinan  dan  warisan. Hal ini terbukti dengan terbitnya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  serta  UU tentang Pengadilan Agama.
Era  reformasi  kemudian  menjadi  wujud  nyata transformasi hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan ( Takhrīj  al-Ah } kām  fî  al-Nās } al-Qanūn )  yang  merupakan  produk interaksi  antar  elite  politik  Islam  dengan  elite  kekuasaan  ( the rulling  elite ).  Kebijakan  pemerintah  di  bidang  hukum  pada era  ini,  menurut  Arif  Sidharta,  memiliki  ciri-ciri:  berwawasan kebangsaan dan nusantara; mampu mengakomodasi kesadaran
hukum kelompok etnis kedaerahan dan keyakinan keagamaan; berbentuk  tertulis  dan  terunifikasi;  bersifat  rasional  baik  segi efisiensi, kewajaran, kaidah dan nilai; transparansi dan responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. 62
Meskipun terjadi persinggungan antara politik dan hukum yang kuat di era reformasi, muatan hukum yang berlaku mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang bukan  hanya  yang  bersifat  kekinian,  melainkan  juga  sebagai acuan  dalam  mengantisipasi  perkembangan  sosial,  ekonomi, dan politik di masa depan. Pluralitas agama, sosial dan budaya di  Indonesia  tentu  menjadi  aspek  petimbangan  implementasi hukum  Islam  hanya  pada  aspek  tertentu  saja,  tetapi  dalam format yang lebih kontekstual dengan dimensi keindonesiaan. 63
Beberapa  aspek  perkembangan  itu  diantara  seperti perbankan,  asuransi  dan  pasar  modal.  Undang-Undang Perbankan Indonesia, misalnya, telah menetapkan bahwa bank tidak  saja  menjalankan  usahanya  berdasarkan  bunga  tetapi juga dengan cara lainnya. Cara lain tersebut misalnya bagi hasil yang  dijalankan  oleh  Bank  Syari’ah.  Di  bidang  Tata  Negara, perkembangan politik dalam negeri yang melahirkan otonomi daerah, memberlakukan Syariat Islam untuk daerah Aceh yang dituangkan dalam Undang-undang Otonomi Khusus Aceh dan Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan Aceh,  yang  semakin  menegaskan  legalitas  penerapan  syari’at Islam di Aceh.
Beberapa  produk  perundang-undangan  yang  semakin memperkokoh  hukum  Islam  dalam  sistem  hukum  nasional ditunjukkan dengan lahirnya diantara: Pertama, Undang-undang Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 3 Mei 1999. Undang- undang ini hadir sebagai upaya mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang efektif, efisien dan terlaksana dengan sukses.
62 Masruhan,  “Positivisasi  Hukum  Islam  di  Indonesia  Era  Reformasi,” Jurnal Islamica , Vol 6, No. 1, September 2011, h. 121. 63 Suhartono, “Dinamika Politik Hukum Kompetensi Peradilan Agama,” pdf, dalam www.badilag.net, akses pada 19 September 2013.
Produk hukum ini kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 224 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. 64
Kedua, Undang-Undang  Nomor  38  tahun  1999  tentang Pengelolaan  Zakat.  Kemudian  direvisi  melalui  UU  Nomor  23 tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat.  Untuk  melaksanakan UU  tersebut  muncul  Keputusan  Presiden  tentang  Badan Amil Zakat Nasional, yang di dalamnya mencantumkan perlunya tiga komponen untuk melaksanakan pengelolaan zakat, yaitu Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas. 65
Ketiga, Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang Wakaf.  Produk  hukum  ini  sejatinya  hadir  dalam  rangka memperkuat  beberapa  Peraturan  Perundang-undangan tentang wakaf yang sudah ada sebbelumnya, antara lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang perwakafan tanah  milik. 66
Keempat, Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang  Perbankan  yang  menguatkan  kedudukan  hukum Islam  dalam  implementasi  perbankan  berdasar  syari’ah  Islam, seperti  pada  pasal  1,  6,  7,  8,  11  dan  13.  Pasal-  pasal  tersebut menjelaskan tentang dual system perbankan (konvensional dan syariah). Produk hukum ini kemudian disempurnakan dengan lahirnya  UU  No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syari’ah, yang semakin memberikan ruang luas bagi eksistensi lembaga keuangan  syari’ah.
Kelima, Undang-Undang  No.  3  Tahun  2006  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  7  tahun  1989  tentang Peradilan Agama. Melalui produk hukum ini, pengadilan agama kemudian diberikan kewenangan semakin luas untuk menangi sengketa dalam bidang ekonomi syari’ah.
64 Suparman Usman, Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Gaya Mediapratama, 2001), h. 187.
65 Muchsin, Masa  Depan  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  (Jakarta:  STIH  Iblam, 2004), h. 41.
66 Farida Prihantini, dkk, Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia, (Jakarta: Papan Sinar Sinanti & FHUI, 2005), h. 135.
Dalam  perkembangannya,  tampanya  kecenderungan kemiripan  implemetasi  hukum  Islam  dengan civil  law dalam sistem hukum Indonesia adalah hadirnya berbagai kopendium kitab  hukum.  Misalnya  saja  KHI  dan  KHES  (Kitab  Hukum Ekonomi Syari’ah) melaui PERMA No 2 Tahun 2008, yang berisi 4 buku, 43 bab, 796 Pasal. 67
Realitas  ini  menunjukkan  bahwa  hukum  Islam  sebagai bagian  dari  tatanan  sistem  hukum  dunia,  sejatinya  memiliki karakteristik  dan  watak  yang  universal  dan  dinamis  yang mampu diadaptasi dalam kondisi dan waktu yang beragam di berbagai belahan dunia. Sehingga tidak heran jika hukum Islam meskipun  tidak  secara  formal  tumbuh  sebagai  sistem  hukum dalam sebuah negara secara mayoritas, namun secara substantif mampu masuk dalam sistem hukum berbagai negara, misalnya saja  dalam  sistem  hukum civil  law yang  di  adopsi  Indonesia, yang  didalamnya  secara  formal  juga  memuat  hukum  Islam, atau dalam sistem common law yang diterapkan di Pakistan dan Malaysia yang secara substansif juga memuat hukum Islam.
Dalam  keaneka  ragaman  sistem  hukum  yang  saling bersinergi dalam sistem hukum Indonesia tersebut, tentu sulit untuk menciptakan suatu unifikasi hukum di Indonesia secara keseluruhan.  Unifikasi  bisa  dilakukan  pada  bidang-bidang hukum yang netral, seperti ekonomi, perdagangan; perburuhan, pidana.  Sebaliknya,  unifikasi  tidak  dapat  dilakukan  pada bidang-bidang  yang  bersangkutan  dengan  agama  dan  adat, seperti  perkawinan  dan  warisan,  hak  untuk  mati,  dan  aspek- aspek  keperdataan  lainnya.  Meskipun  tidak  dapat  dibantah, bahwa  hukum  sebagai  sistim  dari  norma,  dan  sebagai  bentuk
67 Gejala  yang  mengiringi  arus  legislasi  hukum  Islam  adalah  lahirnya institusi-institusi seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), dan sebagainya. Gerakan dan perjuangan ekonomi syariah ini kemudian melahirkan lembaga-lembaga teknis di lingkungan pemerintah, seperti Direktorat Perbankan Syari’ah  di  Bank  Indonesia,  Direktorat  Pembiayaan  Syari’ah  di  Departemen Keuangan,  dan  berbagai  biro  di  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  (BAPEPAM). Lihat  M.Rusydi  “  Formalisasi  Hukum  Ekonomi  Islam:  Peluang  dan  Tantangan (Menyikapi  UU  No.3  Tahun  2006)  dalam Jurnal  Hukum  Islam  Al-Mawarid ,  Edisi XVII Tahun 2007, h. 10.
kontrol  sosial  yang  berdasarkan  pola  tertentu  dari  tingkah laku manusia.

## Simpulan
Dari kajian perbandingan dua sistem hukum diatas, dapat ditarik  beberapa  kesimpulan. Pertama, dalam  konteks  negara hukum modern, sistem hukum merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang tediri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain untuk mewujudkan sistem normatif bernegara. Memang terdapat aspek perbedaan antara civil  law system dengan islamic  law  system ,  dalam  hal  prinsip- prinisp  dan  karakteristik  berhukum.  Beberapa  perbedaan  itu diantaranya,  secara  mendasar civil  law lebih  mengedepankan hukum  tertulis  yang  merupakan  warisan  tradisi  Romawi, sementara  hukum  Islam  lebih  mengedepankan  nilai-nilai moral  kegamaan  yang  bersumber  dari  wahyu  sebagai  fondasi dalam  berhukum.  Selain  itu,  sistem  hukum  sipil  cenderung kaku dan tekstual sementara sistem hukum Islam tampak lebih dinamis  dan  fleksibel  atau  eklektik.  Meski  demikian,  pada dasarnya  kedua  sistem  tersebut  dapat  saling  melengkapi  dan berjalan  beriringan  selama  aspek  implementasi  hukumnya mengedepankan  kemaslahatan  rakyat  banyak. Kedua ,  dalam konteks sistem hukum Indonesia, ditinjau dari aspek historisnya memang lebih menunjukkan pada rumpun sistem hukum Civil law. Hal  ini  terlihat  dengan  eksistensi  KUHPerdata/ Burgerlijk wetboek ,  KUHDagang,  dan  KUHPidana/ Wetboek  van  Strafrecht dalam sistem hukum Indonesia. Pada aspek lain, karakter civil law juga muncul dalam konstitusi Indonesia yang menganut hirarki peraturan  perundang-undangan  dengan  berbagai  undang- undang yang telah terkodifikasi. Namun, dalam perkembangan sistem hukum Indonesia modern, sistem hukum Islam juga dapat bersinergi, selain juga tentunya common law system dan hukum adat.  Interaksi  hukum  Islam  dalam  sistem  hukum  Indonesia terlihat  dalam  berbagai  regulasi,  khususnya  hukum  perdata Islam,  semisal  perkawinan  dan  warisan.  Beberapa  produk
hukum  tersebut  diantaranya:  UU  No.  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, UU No. 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU No. 38 tahun 1999 jo UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. UU No. 41 Tahun 2004 tentang  Wakaf,  UU  No.  No.  3  Tahun  2006  tentang  Peradilan Agama. KHES (Kitab Hukum Ekonomi Syari’ah), dan berbagai produk hukum lainnya. Dalam keaneka ragaman sistem hukum yang  saling  bersinergi  ini  tentu  menunjukkan  bahwa  sistem hukum  Indonesia  tengah  menciptakan  suatu  unifikasi  hukum di  Indonesia  yang  berkarakteristik  ke-Indonesia-an  dengan mengambil nilai-nilai hukum dari sistem hukum yang ada.

## daFtar PuStaka
Abu Zahrah, Muhammad, Ushul Fiqh, Jakarta: Pustaka Firdaus,
2006.
Ahmad,  Amrullah,  dkk., Dimensi  hukum  Islam  dalam  Sistem Hukum Nasional , Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
Ansori, Abdul Ghofur, Hukum Islam; Dinamika dan Pelaksanaannya di Indonesia, Yogyakarta: Total Media, 2008.
Ansori,  Abdul  Ghofur, Filsafat  Hukum,  Sejarah,  Aliran  dan Pemaknaan , Yogyakarta: Gajah Mada University, 2006. Bogdan,  Michael, Pengantar  Perbandingan  Sistem  Hukum, terj. Derta Sri Widowatie, Bandung: Nusa Media, 2010.
Djamil,  Fathurrahman, Filsafat  Hukum  Islam ,  Jakarta:  Logos Wacana Ilmu, 1999.
Endrawati, Netty, “Sistem Hukum dan Pembangunan Hukum,”
dalam Jurnal Wastu, Volume Khusus, Desember 2007.
Fajar, A. Mukthie, Teori-Teori Hukum Kontemporer, Malang: Setara Press, 2013.
Hartono, Sunaryati, Kapita Selekta Perbandingan Hukum , Bandung:
Alumni, 1986.
Iskandar, Pramoto & Yudi Junaidi, Memahami Hukum di Indonesia , (Bogor: IMR Press, Bogor, 2011), hlm. 101.
Hutabarat,  Samuel  M.P,  Penawaran  dan  Penerimaan  Dalam Hukum Perjanjian, Jakarta; Grasindo, , 2010.
Lukito, Ratno, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler, Jakarta: Alvaber,
2010.
Mahbub,  Muzayyin,  dkk  (ed.), Dialektika  pembaharuan  Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: Setjen Komisi Yudisial, 2012. Mardani, “Kedudukan Hukum Islam dalam Hukum Nasional,” dalam Jurnal Hukum , Vol. 2, 16 April 2009.
Martitah,  “Reformasi  Paradigma  Hukum  di  Indonesia  dalam Perspektif Sejarah,” dalam Jurnal Paramita , Vol. 23, No. 2, Juli 2013.
Marzuki,  Peter  Mahmud, Pengantar  Ilmu  Hukum, Jakarta:
Kencana, 2009.
Marzuki, Hukum Islam, Yogyakarta: FIS UNY, 2011
Masruhan,  “Positivisasi  Hukum  Islam  di  Indonesia  Era Reformasi,” Jurnal Islamica , Vol 6, No. 1, September 2011.
Mertokusumo, Sudikno, “Perbandingan Sistem Hukum,” dalam http:// sudikno artikel. blogspot.com, pdf, akses pada 12 Februari 2014.
Moerad, Pontang, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana, Bandung: Alumni, 2005.
Musa,  Muhammad  Yusuf, Islam;  Suatu  Kajian  Komprehensif , Jakarta: Rajawali, 1988.
Muchsin, Masa  Depan  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta:  STIH Iblam, 2004.
Mustaghfirin, “Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, dan Sistem  Hukum  Islam  Menuju  Sebagai  Sistem  Hukum Nasional;  Sebuah  Ide  Yang  Harmoni,”  dalam Jurnal Dinamika Hukum , Vol. 11, Edisi Februari 2011.
Nasution,  Bismar,  “Reformasi  Pendidikan  Hukum,” Makalah Dies Natalis  ke-51 Fakultas Hukum USU, dalam http:// bismar.wordpress.com, akses pada Februari 2014.
Pratama,  Yura,  &  Elsa  Marliana,”Penggunaan  Data  Putusan Pengadilan  dalam  Diskursus  Ilmu  Hukum  di  Fakultas
Hukum,”  dalam Buletin  Fiat  Justitia ,  Vol.  1  No.  4, November 2013. Prihantini, Farida, dkk., Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya  di  Indonesia, Jakarta:  Papan  Sinar  Sinanti  & FHUI, 2005.
Rahardjo, Satjibto, Ilmu Hukum, Cet. VIII, Bandung: Citra Aditya Bahkti, 2012.
Rusydi, M., “Formalisasi Hukum Ekonomi Islam: Peluang dan Tantangan   (Menyikapi  UU  No.3  Tahun  2006)  dalam Jurnal Hukum Islam Al-Mawarid , Edisi XVII Tahun 2007.
Said,  Noor  Aziz,  “Aspek-Aspek  Sosiologik  Sistem  Hukum Nasional,” dalam Jurnal Dinamika Hukum , Vol 10. No. 3 September 2010.
Salman,  Otje  &  Susanto,  Anthon  F., Teori  Hukum;  Mengingat, Mengumpulkan  dan  Membuka  kembali, Cet-7,  Bandung: Refika Aditama, 2013.
Soeroso, R., Perbandingan Hukum Perdata , Jakarta: Sinar Grafika,
2005.
Suhartono,  “Dinamika  Politik  Hukum  Kompetensi  Peradilan Agama,”  makalah  pdf,  dalam  www.badilag.net,  akses pada 19 September 2013.
Syaltut, Mahmud, Al-Islam Aqidah wa Syari’ah , Cet. III, Mesir: Dar al-Qalam, 1966.
Syarifuddin, Amir, Pembaharuan  Pemikiran  dalam  Hukum  Islam, Padang: Angkasa Raya, 1993.
Usman, Suparman, Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum  Islam  dan  Tata  Hukum  Indonesia, Jakarta:  Gaya
Mediapratama, 2001.
Yahyanto  &  Lukman  Santoso  Az, Pengantar  Ilmu  Hukum, Yogyakarta: Trussmedia, 2014.
Zuhaili, Wahbah al-, Usul Fiqh al Islam, Beirut: Dar al Fikr, 1985. www. Kamus-Bisnis.com, akses 11 Februari 2014.
http://  basisme1484.  wordpress.  com,  akses  pada  10  Februari 2014.
http:// id.wikipedia.org, akses 9 Februari 2014.