https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SAMPAH PADA PEMROSESAN AKHIR

## IMPLEMENTATION OF WASTE MANAGEMENT POLICY IN LANDFILL
Kartika Dwijayanti, Lukman Arif *
Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya *Koresponden email: lukman_arif.adneg@upnjatim.ac.id

## ABSTRAK
Kebijakan  pengelolaan  sampah  memberikan  konsekuensi  bagi  pemerintah  daerah  dalam  menyelenggarakan pengelolaan sampah yang salah satunya yaitu melalui penyediaan dan pengoperasian tempat pemrosesan akhir (TPA). Kabupaten Gresik dihadapkan pada permasalahan utama dalam pengelolaan sampah yakni keterbatasan TPA sehingga turut  mempengaruhi  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  penyelenggaraan  pengelolaan  sampah.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mendeskripsikan  implementasi  kebijakan  pengelolaan  sampah  di  TPA  Ngipik  Kabupaten  Gresik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan yaitu model interaktif menurut Miles dan  Huberman.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan pengelolaan  sampah  di  TPA  Ngipik Kabupaten Gresik ditinjau berdasarkan model implementasi Edward III yang meliputi empat fokus yakni komunikasi, sumber  daya, disposisi  dan  struktur  birokrasi  dapat  dikatakan  sudah  terimplementasikan namun  belum  optimal.  1) pada  fokus  komunikasi  telah  terlaksana  secara  efektif  diantara  implementor;  2)  pada  fokus  sumber  daya  belum optimal, hal ini dikarenakan pada sumber daya staff secara kuantitas dan kualitas belum mencukupi kebutuhan, selain itu sumber daya fasilitas yang terbatas berdampak pada ketidakefektifan implementasi kebijakan. Meskipun demikian, sumber  daya  informasi  telah  mencukupi  dan  kewenangan  telah    terdistribusikan  dengan  baik  sehingga  tidak  ada tumpang  tindih  atas  pelaksanaan  wewenang  dalam  mengimplementasikan  kebijakan;  3)  pada  dokus  disposisi menunjukkan  adanya  komitmen  implementor  dalam  mewujudkan  kebijakan;  4)  pada  fokus  struktur  birokrasi didukung dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan UPT TPA yang bertujuan untuk mengorganisir penyelenggaraan pengelolaan sampah di TPA sesuai dengan kebijakan.
Kata kunci : Implementasi kebijakan, pengelolaan sampah, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

## ABSTRACT
Waste management policies have consequences for local governments in implementing waste management, one of which  is  through  the  provision  and  operation  of  lndfill.  Gresik  Regency  is  faced  with  the  main  problem  in  waste management,  namely  the  limitations  of  TPA,  which  influences  the  local  government's  ability  to  implement  waste management. This study aims to describe the implementation of waste management policies at the Ngipik TPA, Gresik Regency. The research method used in this study is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The analysis technique used is an interactive model according to Miles and Huberman. The results of the study show that the implementation of waste management policies at Ngipik landfill Gresik  Regency  is  reviewed  based  on  the  Edward  III  implementation  model  which  includes  four  focuses  as communication, resources, disposition and bureaucratic structure can be said to have been implemented but not yet optimal. 1) on the focus of communication that has been carried out effectively between implementers; 2) the focus on resources is not yet optimal, this is because the quantity and quality of staff resources is not sufficient to meet needs, besides that limited facility resources have an impact on the ineffectiveness of policy implementation. Nonetheless, information resources are sufficient and authority is properly distributed so that there is no overlap in the exercise of authority in implementing policies; 3) the disposition document shows the implementor's commitment in realizing the policy; 4) on the focus on bureaucratic structure supported by Standard Operating Procedures (SOP) and UPT TPA which aims to organize the implementation of waste management at lanfill according to policy.
Keywords: Policy implementation, management waste policy, landfill

## PENDAHULUAN
Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola sampahnya sendiri tanpa kecuali, hal itu menjadi wilayah otonom pemerintah daerah untuk leluasa selama tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang menjadi urusan pemerintahan pusat  (Hadomuan  &  Retnowati,  2022).  Adapun dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sam-
pah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak  dan  kewajiban  masyarakat,  serta  tugas  dan wewenang pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk  Peraturan  Daerah  (Ekarishanti  &  Kismar- tini,  2019).  Atas  hal  ini,  Pemerintah  Kabupaten Gresik  menetapkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
Sampah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor  5  Tahun  2017  tentang  Perubahan  atas Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gresik  Nomor  9 Tahun  2010  tentang  Pengelolaan  Sampah.  Selain itu,  terdapat  juga  arah  kebijakan  dan  strategi pengurangan dan penanganan sampah yang dimuat dalam  Peraturan  Bupati  Gresik  Nomor  26  Tahun 2018  tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Kabupaten Gresik dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Hal ini  sebagaimana  pemerintah  daerah  memiliki  we- wenang menetapkan kebijakan dan strategi penge- lolaan  sampah  berdasarkan  kebijakan  nasional dalam  rangka  penyelenggaraan  pengelolaan  sam- pah (Iqbal et al., 2022).
Kabupaten Gresik yang merupakan sub wila- yah  pengembangan  di  Provinsi  Jawa  Timur  yaitu Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan Mojokerto, Surabaya,  Sidoarjo,  Lamongan),  tentunya  tidak terlepas  dari  permasalahan  sampah.  Berdasarkan data  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Gresik menunjukkan bahwa timbulan  timbulan sampah  di Kabupaten  cenderung  mengalami  kenaikan  dari tahun  ke  tahun  sebagaimana  yang  ditunjukkan sebagai berikut :
Gambar  1 .  Timbulan  dan  Pengelolaan  Sampah Kabupaten Gresik
Dari gambar 1. di atas dapat diketahui bahwa timbulan Sampah Kabupaten Gresik dalam rentang waktu  tahun  2019  hingga  tahun  2021  mengalami kenaikan  meskipun  tidak  signifikan.  Selaras peningkatan volume timbulan sampah, pengelolaan sampah dan pengurangan sampah turut mengalami peningkatan. Masalah persampahan telah sepenuh- nya  menjadi  tanggung  jawab  daerah  dan  diwajib- kan  untuk  menyelenggarakan  penanganan  per- sampahan  termasuk  Tempat  Pemrosesan  Akhir (TPA) secara lebih memadai (Ariyani et al., 2022).
Selaras dengan hal ini, Pemerintah Kabupaten Gresik  turut  menyelenggarakan  penanganan  sam- pah  melalui  operasional  TPA  Ngipik  yang  telah beroperasi  sejak  tahun  2002.  Sebagai  tempat pemrosesan  akhir,  di  TPA  Ngipik  menerapkan metode  lahan  urug  terkendali. Metode  lahan  urug terkendali  ( controlled  landfill ),  secara  konsep sebagaimana  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor 81 Tahun Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah
Rumah  Tangga  dan  Sampah  Sejenis  Sampah  Ru- mah  Tangga  dijelaskan  sebagai  metode  penguru- ngan  di  areal  pengurugan  sampah  dengan  cara dipadatkan  dan  ditutup  dengan  tanah  penutup sekurang-kurangnya tujuh hari. Namun, kondisi di lapangan  tidak  berjalan  sebagaimana  konsepnya dikarenakan ketersediaan tanah untuk layering atau pengurugan  terbatas  sehingga  tidak  dapat  di- lakukan efektif setiap tujuh hari.
Selain  sebagai  tempat  pemrosesan  akhir sampah,  di  TPA  Ngipik  turut  dilaksanakan  ke- giatan  penanganan  sampah  lainnya  yang  meliputi pemilahan dan pengolahan sampah. Sampah yang masuk  ke  TPA  Ngipik  dipilah  berdasarkan  ka- rakteristiknya  yakni  antara  sampah  organik  dan anorganik.  Untuk  sampah  organik  tertentu  diolah menjadi  kompos,  sedangkan  sampah  anorganik yang  memiliki  nilai  akan  disisihkan  untuk dihibahkan  ke  salah  satu  bank  sampah  yang telah bekerjasama  dengan  DLH  Kabupaten  Gresik. Sementara  itu,  sampah  yang  tidak  tidak  dapat dipilah akan langsung dilakukan pemrosesan akhir. Atas  berbagai  kegiatan  penanganan  sampah  yang dilakukan  di  TPA  Ngipik  ini  sejalan  dengan  pen- capaian  tujuan  pengelolaan  sampah  sebagaimana yang  termaktub  dalam  kebijakan  yaitu  untuk meningkatkan  kesehatan  masyarakat  dan  kualitas lingkungan  serta  menjadikan  sampah  sebagai sumber  daya.  Hal  ini  sejalan  dengan  fungsi implementasi kebijakan menurut Wati et al. (2021), yaitu  mentransformasikan  tujuan  kebijakan  ke dalam  bentuk-bentuk  kegiatan  operasional  yang dibutuhkan agar kebijakan mencapai tujuannya.
Penyelenggaraan penanganan sampah di TPA Ngipik merupakan bentuk penyelenggaraan penge- lolaan  sampah  yang  di  lakukan  oleh  Pemerintah Kabupaten  Gresik  sebagaimana  selaras  dengan pasal  22G  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gresik Nomor  5  Tahun  2017 tentang  Perubahan atas  Pe- raturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2010  tentang  Pengelolaan  Sampah,  menyebutkan bahwa  dalam  melakukan  pemrosesan  akhir  sam- pah,  Pemerintah  Daerah  wajib  menyediakan  dan mengoperasikan  TPA.  Akan  tetapi  timbul  sebuah permasalahan,  sebagaimana  dikutip  dari  (Radar- gresik.jawapos,  2021),  berdasarkan  studi  revita- lisasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Lingkungan Hidup  Kabupaten  Gresik  TPA  Ngipik  seharusnya ditutup pada tahun 2018 mengingat kapasitas yang sudah  melebihi  kapasitas  penggunaan  yang  se- harusnya.  Atas  hal  ini  tentunya  akan  mempe- ngaruhi capaian pengelolaan sampah di Kabupaten Gresik,  mengingat  sebagaimana  dalam  Peraturan Bupati  Gresik  Nomor  26  Tahun  2018,  terdapat target pengurangan dan penanganan, dimana target penanganan  memiliki  proporsi  yang  lebih  besar daripada  target  pengurangan.  Adapun  dalam  pe- ngukuran  capaian  penanganan  terdapat  dua  indi-
kator  yang  berkaitan  dengan  peran  TPA,  yakni besaran penurunan sampah yang diangkut ke TPA dan  besaran  penurunan  sampah  yang terproses di TPA.
Penelitian yang dilakukan oleh (Hastuti et al., 2021)  menunjukkan  bahwa  implementasi  kebija- kan  pengelolaan  sampah  di  Kabupaten  Bengkulu Selatan  masih  ada  ketidaksesuaian  yang  didapat dari  hasil  kebijakan  dikarenakan  beberapa  faktor penghambat  yang  meliputi  komunikasi,  sumber daya,  disposisi,  serta  struktur  birokrasi.  Pada  pe- nelitian (Zahara & Abubakar, 2021) yang meneliti tentang implementasi kebijakan pengelolaan sam- pah  di  Kota  Lhoksumawe  juga  menunjukkan  hal serupa  bahwa  pengelolaan sampah  di  Kota  Lhok- seumawe  belum  maksimal  apabila  dilihat  pada Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan sampah, yang didasarkan pada model  implementasi  menurut  George  Edward  III yakni  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  dan struktur  birokrasi.  Sebagaimana  dalam  penelitian terdahulu  ini  memiliki  kecenderungan  hasil  pe- nelitian  yang  sama  yaitu  implementasi  kebijakan pengelolaan  sampah  yang  dilakukan  di  daerah belum dapat terimplementasikan dengan maksimal karena faktor sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi. Adapun penelitian tersebut meneliti me- ngenai  implementasi  kebijakan  pengelolaan  sam- pah pada lingkup daerah kabupaten/kota dan belum ada  yang  meneliti  mengenai  implementasi  ke- bijakan  pengelolaan  sampah  secara  khusus  di Tempat  Pemrosesan  Akhir  (TPA).  Atas  hal  ini, implementasi  kebijakan  pengelolaan  sampah  di Tempat  Pemrosesan  Akhir  (TPA)  menjadi urgent untuk diamati.

## METODE
Peneliti  menggunakan  metode  kualitatif  des- kriptif dalam penelitian ini. Sebagaimana menurut Bogdan  dan  Taylor  (1982)  dalam  Abdussamad (2021:30),  menyebutkan  bahwa  penelitian  kuali- tatif  adalah  teknik  penelitian  yang  menghasilkan data  deskriptif  dari  kata-kata  atau  tindakan  yang dilihat  berdasarkan  perspektif  holistik  terhadap latar  belakang  dan  perilaku  individu,  sehingga dengan  metode  ini  diharapkan  mampu  meng- hasilkan  suatu  uraian  mengenai  implementasi kebijakan  pengelolaan  sampah  di  TPA  Ngipik Kabupaten  Gresik  dan  hasil  dari  penelitian  ini diharapkan dapat ditransferkan atau diterapkan ke situasi  sosial  (tempat)  lain,  jika  situasi  sosial  lain tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan dengan situasi  sosial  yang  diteliti.  Teknik  pengumpulan data  yang  digunakan  adalah  observasi,  doku- mentasi,  serta  wawancara  yang  dipilih  meng- gunakan  teknik purposive  sampling dan snowball sampling .  Teknik  analisis data  menggunakan mo- del interaktif menurut Miles dan Huberman dikutip dari  (Sugiyono,  2016),  yang  meliputi  beberapa
tahap  yaitu  pengumpulan  data  ( data  collection ), kondensasi  data  ( data  condensation ),  penyajian data ( data display ) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi ( conclusion drawing/ verifying ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  temuan- temuan  di  lapangan,  penulis  menguraikan  analisa data sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan  mengenai  implementasi  kebija- kan pengelolaan sampah di TPA Ngipik Kabupaten Gresik. Menurut  Nugroho  (2020:),  implementasi pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat  mencapai  tujuannya.  Tidak  lebih  dan  tidak kurang.Implementasi  merupakan  hal  yang  paling berat  dalam  proses  kebijakan  karena  di  tahap  ini masalah-masalah  yang  kadang  tidak  dijumpai dalam  konsep  dapat muncul  di lapangan . Adapun George  Edward  III  dalam  Anggara  (2018) menyebutkan bahwa terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi  yang  meliputi  komunikasi,  sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

## Komunikasi
Menurut  Agustino  (2006)  dikutip  dalam Ferianto (2023), komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan  publik,  implementasi  yang  efektif  akan terlaksana  jika  para  pembuat  keputusan  menge- tahui  mengenai  apa  yang  akan  mereka  kerjakan. Dalam  implementasi  kebijakan  pengelolaan  sam- pah  di  TPA  Ngipik  melibatkan  beberapa  imple- mentor atau pelaksana untuk mencapai hasil yang diharapkan maka para pelaksana ini harus mengerti apa yang akan dilaksanakan. Untuk itu diperlukan komunikasi  yang  efektif  agar  kebijakan  dapat tersalurkan  kepada  para  pelaksana  secara  jelas sehingga  dapat  mengimplementasikan  kebijakan pengelolaan  sampah  di  TPA  Ngipik  dengan  opti- mal.  Terdapat  tiga  indikator  keberhasilan  komu- nikasi  dalam  konteks  kebijakan  publik  sebagai- mana dalam Anggara (2018:251), yang meliputi :

## Transmisi
Transmisi  atau  penyaluran  dalam  implemen- tasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Ngipik telah  ditransmisikan  atau  disalurkan  dengan  baik kepada para pelaksana, yakni internal Dinas Ling- kungan Hidup Kabupaten Gresik selaku Organisasi Perangkat  Daerah  yang  memiliki  kewenangan dalam  mengimplementasikan  kebijakan  pengelo- laan sampah. Bentuk komunikasi dalam penyaluran kebijakan  ini meliputi disposisi, surat tugas, atau rapat evaluasi kinerja setiap satu bulan sekali, serta untuk  laporan  sehari-hari  dilakukan  melalui  grup whatsapp .  Adapun  dalam  penyaluran  kebijakan dilaksanakan  secara hierarkis ,  yakni  dari  arahan kepala dinas kepada kepala bidang, kemudian dari kepala  bidang  ke  kepala  UPT  TPA  untuk  dapat dilaksanakan  di  lapangan.  Meskipun  penyaluran
kebijakan  dilaksanakan  secara hierarkis ,  para  pe- laksana dapat memberikan masukan terkait rencana aksi  yang  akan  dilaksakan.  Upaya  penyaluran  ini sejalan dengan penyataan Anggara  (2018), sebuah kebijakan  yang  akan  diimplementasikan  harus  di- salurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya.

## Kejelasan
Dari  segi  kejelasan,  komunikasi  antar  para pelaksana  dalam  rangka  mengimplementasikan kebijakan  pengelolaan  sampah  di  TPA  telah  ter- sampaikan  dengan  jelas.  Pelaksana  kebijakan, yakni  Kepala  UPT  TPA  belum  menemukan  ken- dala  dalam  menerjemahkan  perintah  ataupun  ke- bijakan  yang  diberikan  atas  penyelenggaraan pengelolaan sampah di TPA. Adapun dalam meng- hadapi rintangan ketika mengaplikasikan kebijakan di lapangan diselesaikan bersama melalui tim atau melibatkan  bidang-bidang  lain  di  DLH.  Sebagai- mana dalam pengadaan mesin RDF dalam pengo- lahan sampah di TPA Ngipik, atas hal tersebut telah dikoordinasikan oleh para stakeholders yang meli- puti  kepala  DLH,  Bupati  Gresik  dan  pejabat-pe- jabat  terkait  sehingga  menghasilkan  suatu  ke- putusan. Adapun atas hasil keputusan tersebut telah tersampaikan  dengan  jelas  kepada  para  pelaksana sehingga  pelaksana  dapat  memahami  apa  yang akan dilaksanakan, hal ini berbanding lurus dengan pendapat  Iwan  &  Muhammad  (2020),  yang  me- nyatakan  bahwa  komunikasi  yang  diterima  oleh para  pelaksanaan  kebijakan    haruslah  jelas  dan tidak membingungkan.

## Konsistensi
Dari  segi  konsistensi,  komunikasi  atas  im- plementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Ngipik  telah  dilaksanakan  secara  konsisten. Sebagaimana  tujuan  pengelolaan  sampah  di  TPA yakni  mengurangi  timbulan  sampah  yang  akan  di landfill ,  terdapat  target  kinerja  dan  juga  perintah yang  diberikan  kepada  pelaksana  di  lapangan, yakni  UPT  TPA  beserta  petugas  lapangan  di dalamnya. Hal ini sejalan dengan upaya pencapaian salah  satu  indikator  dalam  pengukuran  capaian penanganan  sampah  rumah  tangga  dan  sampah sejenis  sampah  rumah  tangga  sebagaimana  yang termaktub  dalam  Pasal  9  Ayat  (3)  F  Peraturan Bupati  Gresik  Nomor  26  Tahun  2018  tentang Kebijakan  dan  Strategi  Kabupaten  Gresik  dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis  Sampah  Rumah  Tangga,  yaitu  besaran penurunan  jumlah  sampah  rumah  tangga  dan sampah  sejenis  sampah  rumah  tangga  yang terproses di tempat pemrosesan akhir. Adapun atas pelaksanaan  pengelolaan  sampah  di  lapangan  ter- dapat  evaluasi  kinerja  serta briefing yang  dilak- sanakan  secara  konsisten  untuk  mencapai  target yang  diharapkan.  Konsistensi  dalam  memberikan perintah  atas  implementasi  kebijakan  ini  sejalan dengan  pernyataan  Iwan  &  Muhammad  (2020) yang  menyatakan  bahwa  perintah  yang  diberikan
dalam  pelaksanaan  suatu  komunikasi  haruslah konsisten  dan  jelas,  karena  jika  perintah  yang  di- berikan  sering  berubah-ubah  maka  dapat  menim- bulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

## Sumber Daya
Sumber daya merupakan faktor yang penting dalam mengimplementasikan kebijakan dimana hal ini  menjadi  faktor  yang  paling  dominan,  tanpa adanya  sumber  daya  yang  memadai  keberhasilan dari kebijakan tidak mungkin terwujud  (Amjah et al., 2022).  Ketersediaan sumber daya berpengaruh terhadap pencapaian suatu kebijakan. Sebagaimana dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Ngipik berhubungan dengan kegiatan tek- nis operasional di lapangan maka dibutuhkan ber- bagai sumber daya yang dapat mendukung penca- paian  tujuan  pengelolaan  sampah.  Sumber  daya yang  diperlukan  dalam  implementasi  menurut Edwards III dalam Anggara (2018:252), meliputi: Staff
Menurut  Nugroho  (2020),  sumber  daya  ( re- sources )  berkenaan  dengan  ketersediaan  sumber- daya pendukung, khusunya sumber daya manusia, dimana  hal  ini  berkenaan  dengan  kecakapan  dari pelaksana  kebijakan  publik  untuk  melaksanakan kebijakan  publik  tersebut.  Adapun  atas  imple- mentasi  kebijakan  pengelolaan  sampah  di  TPA Ngipik terdapat dua jenis staff yang meliputi staff ASN dan staff non ASN. Staff ASN sebagaimana yang  terlibat  secara  langsung  dalam  pelaksanaan kebijakan  di  lapangan  merupakan  bagian  dari pegawai  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten Gresik yang terdistribusikan dalam unit pelaksana teknis  (UPT)  Tempat  Pengelolaan  Akhir  Sampah (TPA). Sedangkan, staff non ASN merupakan petu- gas lapangan yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan teknis pengelolaan sampah di TPA Ngipik.
Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan bahwa staff yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Ngipik ma- sih  belum  mencukupi.  Hal  ini  sebagaimana  yang ditunjukkan  dalam  analisis  jabatan  UPT  TPA, sebagai berikut:
Tabel 1. Analisis Jabatan Staff UPT TPAD
Nama Jabatan Kebutuhan Budgeting Kepala UPT TPA 1 1 Analisis  Data  dan Informasi 1 0 Pengolah Data 1 0 Pemeliharaan  Sarana dan Prasarana 2 2 Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana 1 0 Pengawas  Lapangan Angkutan Sampah 2 1 Teknisi Mesin 1 1 Pengadministrasian Umum 2 2 JUMLAH 11 7
Dari tabel 1. di atas dapat diketahui bahwa kebut- uhan staff UPT TPA adalah 11 orang, namun bud- geting atau kondisi yang ada saat ini hanya terdapat 7 orang. Terkait ketersediaan staff ASN ini berhu- bungan dengan rekruitmen Pegawai Negeri Sipil.
Adapun  sebagaimana  atas  implementasi  ke- bijakan pengelolaan sampah di TPA tidak terlepas dari  kegiatan-kegiatan  teknis  operasional  penge- lolaan  sampah  di  lapangan  maka  keberadaan  pe- tugas  di  lapangan  turut  menentukan  capaian pengelolaan sampah. Sebagaimana hasil penelitian petugas  lapangan  yang  terlibat  dalam  kegiatan pengelolaan  sampah  di  TPA  Ngipik  secara  kuan- titas  sudah  mencukupi,  namun  kemampuan  ope- rator  alat  berat  dan  teknisi  masih  perlu  diting- katkan.  Hal  ini  sangat  disayangkan  karena  dalam mewujudkan  implementasi  sebuah  kebijakan  di- perlukan  staff  yang  memadai,  sebagaimana  me- nurut  Edwards  III  dikutip  dalam  Anggara  (2018) menyebutkan  bahwa  dalam  implementasi  kebija- kan  dibutuhkan  staff  dengan  jumlah  dan  kemam- puannya sesuai dengan yang dibutuhkan.

## Informasi
Dari  segi  informasi,    dalam  implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Ngipik telah terdapat  SOP  serta  JAKSTRADA  yang  menjadi acuan  dalam  mengimplementasikan  kebijakan. Namun,  dari  kebijakan  pengelolaan  sampah  yang ada belum mengatur mengenai teknis pengelolaan sampah  di  TPA.  Adapun  sebagaimana  Pasal  22G Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No- mor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peratu- ran  Daerah  Kabupaten  Gresik  Nomor  9  Tahun 2010  tentang  Pengelolaan  Sampah  juga  menye- butkan bahwa dalam melakukan pemrosesan akhir sampah,  pemerintah  daerah  wajib  menyediakan dan mengoperasikan TPA. Dan pada Ayat (5) dal- am pasal yang sama menyebutkan bahwa ketentuan lebih  lanjut  tentang  pengoperasian  TPA  sebagai- mana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  22G  Ayat  (1) diatur dengan Peraturan Bupati, akan tetapi hingga saat  ini  belum  ada  Perbup  terkait  hal  tersebut. Menurut  Nugroho  (2020),  menjelaskan  bahwa  ti- dak setiap kebijakan perlu kebijakan penjelas untuk melaksanakannya, Perda-Perda yang sifatnya ope- rasional  dalam  arti  mudah  dipahami  dan  dilak- sanakan  tidak  perlu  diatur  lagi  dalam  keputusan- keputusan  eksekutif.  Sehingga  dalam  hal  ini, kebijakan yang ada saat ini, yakni Peraturan Daerah Kabupaten  Gresik  Nomor  9  Tahun  2010  tentang Pengelolaan  Sampah,  serta  Peraturan  Daerah  Ka- bupaten  Gresik  Nomor  5  Tahun  2017  Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah, tetap dapat diimplementasikan.
Adapun  data  terkait  pengelolaan  sampah  di TPA Ngipik dilaporkan kepada bidang pengelolaan kebersihan  untuk  pelaporan  ke  Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indo- nesia (KLHK). Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Pasal  38A  dan  38B  Peraturan  Daerah  Kabupaten Gresik  Nomor  5  Tahun  2017  tentang  Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun  2010  tentang  Pengelolaan  Sampah,    yang dapat  dimaknai  bahwa  informasi  terkait  penge- lolaan sampah harus dapat diakses oleh masyarakat dan  dunia  usaha  melalui  sistem  informasi  penge- lolaan  sampah  rumah  tangga  dan  sampah  sejenis sampah  rumah  tangga  yang  dikoordinasikan  oleh menteri  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerin- tahan  di  bidang  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup.  Selain  melaporkan  ke  KLHK, terdapat  juga  pelaporan  JAKSTRADA  terkait capaian dan target pengelolaan sampah  Kabupaten Gresik  yang  juga  disampaikan  ke  Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan kader lingkungan.

## Kewenangan
Dari segi kewenangan, atas implementasi ke- bijakan  pengelolaan  sampah  di  Kabupaten  Gresik berada  dalam  kewenangan  Dinas  Lingkungan Hidup  Kabupaten  Gresik.  Oleh  karena  itu,  dalam rangka mengimplementasikan kebijakan ini  berada di bawah arahan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan  Bidang  Pengelolaan  Kebersihan,  sedangkan untuk  melaksanakan  tugas  teknis  operasional  di TPA menjadi tugas UPT TPA selaku pelaksana di lapangan.  Adapun  sebelum  adanya  UPT  TPA  da- lam operasional TPA merupakan tugas dari Bidang Pengelolaan Kebersihan Dinas Lingkungan Kabu- paten  Gresik.  Pelimpahan  wewenang  atas  penge- lolaan  sampah  di  TPA  dari  Bidang  Pengelolaan Kebersihan  ke  UPT  TPA  ini  sejak  tahun  2017, sejalan  dengan  dibentuknya  UPT  TPA.  Adapun saat  ini,  terdapat  pembagian  wewenang  atas  pe- nyelenggaraan  pengelolaan  sampah  di  Kabupaten Gresik, yakni Bidang Pengelolaan Kebersihan ber- tanggungjawab  atas  pengangkutan  dan  edukasi pengelolaan  sampah  kepada  masyarakat,  sedan- gkan  UPT  TPA  bertanggung  jawab  atas  kegiatan teknis  operasional  pengelolaan  sampah  di  TPA. Pembagian  kewenangan  ini  didasarkan  atas  im- plementasi  kebijakan  pengelolaan  sampah  yang tidak terlepas dari berbagai kegiatan teknis opera- sional  sehingga  para  pelaksana memiliki  kewena- ngan  masing-masing,  sebagaimana  menurut  Ed- ward III dalam Anggara (2018), kewenangan yang dibutuhkan  bagi  implementor  sangat  bervariasi bergantung  pada  kebijakan  yang  harus  dilaksana- kan.

## Fasilitas
Menurut  Anggara  (2018:252),  fasilitas  fisik termasuk  hal  yang  penting  bagi  keberhasilan implementasi  kebijakan  oleh  para  implementor. Dalam  implementasi  kebijakan  pengelolaan  sam- pah yang dilakukan di TPA tentunya tidak terlepas dari  fasilitas  fisik  yang  meliputi  sarana  dan
prasarana  untuk  pengelolaan  sampah  yang  disele- nggarakan  di  TPA.  Berdasarkan  hasil  penelitian dapat diketahui bahwa terdapat kendala sarana dan prasarana atas pengelolaan sampah di TPA Ngipik yang  menyebabkan  penyelenggaraan  pengelolaan sampah  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabu- paten  Gresik  menjadi  kurang  maksimal.  Adapun kendala ini meliputi status lahan yang bukan milik pemerintah  daerah  melainkan  pinjam  pakai  dari PT.  Semen  Indonesia,  kapasitas  lahan  yang  ter- batas,  serta  kondisi  alat  berat  yang  sering  rusak. Atas hal ini sangat disayangkan karena sarana dan prasarana menjadi salah satu bagian yang ber- pengaruh dalam mewujudkan kemudahan dan kelancaran  pengelolaan  sampah  (Naziyah  & Arif, 2023).
Sebagaimana  atas  kondisi  alat  berat  yang sering mengalami kerusakan tersebut mengakibat- kan  ketidakefektifan  dalam  kegiatan  penataan sampah di zona pembuangan ( landfill ) TPA dikar- enakan  keterbatasan  alat  berat  yang  lebih  banyak yang  dilakukan  perbaikan  daripada  operasional. Selain  itu,  sebagaimana  atas  kondisi  keterbatasan lahan tentunya akan berdampak pada kemampuan pemerintah  dalam  melakukan  pemrosesan  akhir sehingga untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah pada  tahun  2023  di  TPA  Ngipik  telah  terdapat mesin RDF yang bertujuan untuk mengurangi jum- lah sampah yang akan di landfill, serta mendukung pengolahan  sampah  di  TPA.  Berikut  merupakan mesin RDF yang ada di TPA Ngipik :
Gambar 1. Mesin RDF di TPA Ngipik

## Disposisi
Menurut  Anggara  (2018),  disposisi  adalah sikap  dan  komitmen  dari  pelaksana  terhadap  ke- bijakan  atau  program  yang  harus  dilaksanakan karena  setiap  kebijakan  membutuhkan  pelaksana- pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Dalam pelaksanaan suatu kebija- kan  membutuhkan  para  pelaksana  atau  imple- mentor  maka  dibutuhkan  komitmen  dalam  me- wujudkan  kebijakan  karena  implementasi  kebija- kan  berangkat  dari  tindakan  para  implementor. Sebagaimana  menurut  (Mokodompis  et  al.,2019),
keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (implementor)  mengetahui  apa  yang  harus  di- lakukan  dan  mampu  melakukannya,  tetapi  juga ditentukan  oleh  kemauan  para  pelaku  kebijakan tadi  memiliki  disposisi  yang  kuat  terhadap  ke- bijakan yang sedang diimplementasikan.
Para pelaksana dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di  TPA  Ngipik memiliki  ko- mitmen  yang  kuat  dalam  mencapai  kebijakan pengelolaan  sampah  dengan  mengupayakan  agar penyelenggaraan  pengelolaan  sampah  dapat  terus berjalan  seiring  dengan  kapasitas  TPA  yang  se- makin terbatas. Komitmen ini diwujudkan melalui upaya  pengendalian  sampah  serta  penerapan  tek- nologi untuk mengolah sampah sebagaimana yang digunakan untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA Ngipik. Atas komitmen para pelaksana ini turut  mendukung  tercapainya  kebijakan  pengelo- laan sampah, hal ini sebagaimana menurut (Eka & Kriswibowo,  2023),  suatu  kegiatan  tidak  akan berhasil  apabila  para  pelakunya  tidak mempunyai komitmen yang kuat dalam proses pelaksanaannya.

## Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  dalam  suatu  kebijakan  sa- ngat  diperlukan  dalam  keberhasilan  suatu  kebija- kan. Dimana walaupun sumber daya untuk melak- sanakan kebijakan sudah memadai, para pelaksana sudah  mengetahui apa  yang  akan  dilakukan, serta adanya keinginan para pelaksana dalam melakukan kebijakan.  Meskipun  semua  itu  telah  terpenuhi, namun jika ada kelemahan dalam struktur birokrasi maka  kemungkinan  suatu  kebijakan  tidak  akan terlaksana  atau  terealisasi.  Sebagaimana  menurut Amjah et al. (2022), struktur birokrasi merupakan hal  yang  tidak  dapat  diremehkan  dalam  keber- hasilan  implementasi  kebijaka  karena  kebijakan yang  begitu  kompleks  dan  menuntut  adanya kerjasama  banyak  orang,  ketika  struktur  birokrasi tidak  kondusif  pada  kebijakan  yang  ditetapkan maka  hal  ini  akan  menyebabkan  sumber  daya menjadi tidak produktif.
Dalam  implementasi  kebijakan  pengelolaan sampah di TPA Ngipik telah terdapat Standar Ope- rasional Prosedur (SOP) yang mengatur mengenai mekanisme  pengelolaan  sampah  di  TPA  Ngipik. SOP  ini  menjadi  acuan  dalam  penyelenggaraan pengelolaan  sampah  dan  dalam  penyusunan  SOP ini didasarkan atas kebijakan pengelolaan sampah sehingga  diharapkan  pengelolaan  sampah  dapat terlaksana selaras dengan kebijakan. Sebagaimana menurut  (Wanda  &  Arif,  2022),  untuk  dapat  me- maksimalkan  strategi  dalam  sebuah  penyeleng- garaan  pengelolaan  sampah,  aspek  teknis  opera- sional  yang  berkaitan  dengan  tata  cara  atau  mek- anisme  pengelolaan  sampah,  seperti sarana  prasa- rana  pengelolaan  sampah,  teknis  dan  teknologi
yang  digunakan  dalam  menyelenggarakan  proses atau  kegiatan  pengelolaan  sampah,  serta  sistem pengelolaan  sampah  yang  digunakan  sampai  de- ngan  evaluasi  menjadi  komponen  paling  penting dalam menunjang tercapainya sebuah pengelolaan sampah  yang  optimal.  Adapun  atas  penyebaran tanggung  jawab  atas  kegiatan-kegiatan  teknis operasional  pengelolaan  sampah  di  TPA  telah  di- tegaskan  dalam  struktur  organisasi  UPT  TPA. Terdapat  juga  penyebaran  tanggung  jawab  untuk mengawasi  kinerja  petugas  di  lapangan  yang dilakukan oleh staff UPT TPA.

## KESIMPULAN
Empat  fokus  yang  mempengaruhi  imple- mentasi  kebijakan  pengelolaan  sampah  di  TPA Ngipik  Kabupaten  Gresik  yang  meliputi  komuni- kasi,  sumber  daya,  disposisi,  serta  struktur  birok- rasi  dapat  dikatakan  sudah  terimplementasikan namun belum optimal. Pertama, komunikasi dapat dikatakan  telah  terimplementasikan  dengan  baik. Hal ini sebagaimana kebijakan telah ditransmisikan kepada  para  pelaksana  dengan  jelas  sehingga  pe- laksana  memahami  apa  yang  akan  dilaksanakan, selain  itu  terdapat  konsistensi  perintah  antar pelaksana di lapangan untuk mendorong tercapai- nya kebijakan. Kedua , sumber daya belum optimal, hal ini dikarenakan pada sumber daya staff secara kuantitas  dan  kualitas  belum  mencukupi  kebutu- han, selain itu sumber daya fasilitas yang terbatas berdampak  pada  ketidakefektifan  implementasi kebijakan. Meskipun demikian, sumber daya infor- masi  telah  mencukupi  dan  kewenangan  telah terdistribusikan dengan baik kepada para pelaksana sehingga tidak ada tumpang tindih atas pelaksanaan wewenang  dalam  mengimplementasikan  kebija- kan. Ketiga ,  pada  fokus  disposisi  telah  terdapat komitmen dari para pelaksana dalam mewujudkan tujuan  kebijakan  melalui  melalui  upaya  pengen- dalian  sampah  serta  penerapan  teknologi  untuk mengolah  sampah  di  TPA.  Keempat,  struktur  bi- rokrasi  telah  terimplementasikan  dengan  adanya SOP  dalam  penyelenggaraan  pengelolaan  sampah di TPA, serta dengan keberadaan UPT TPA yang dapat  mengkoordinir  pelaksanaan  kebijakan  di TPA.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussamad,  Z.  (2021). Metode  Penelitian Kualitatif . Makassar: Syakir Media Press.
Amjah, Leo, A., & Arenawati. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan
Sampah  Berdasarkan  Peraturan  Daerah
Kabupaten  Lebak  Nomor  4  Tahun  2018
Tentang  Pengelolaan  Sampah. JIPAGS
(Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) , 6 , 55–60.
Andriani, D., & Atmaja, T. (2019). The potentials
of  landfill  gas  production:  a  review  on municipal  solid  waste  management  in Indonesia. Journal  of  Material  Cycles  and Waste  Management , 21 (6),  1572–1586. https://doi.org/10.1007/s10163-019-00895-5
Anggara,  S.  (2018). Kebijakan  Publik .  Bandung: Pustaka Setia.
Ariyani,  A.  E.,  Herawati,  R.  A.,  &  Hariani,  D.
(2022).  Manajemen  Pengelolaan  Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota
Surakarta. Journal  of  Public  Policy  and Management , 11 (2), 364–379.
Eka, N., & Kriswibowo, A. (2023). Collaborative governance  dalam  pengelolaan  sampah. Jurnal Kebijakan Publik , 14 (2), 149–155.
Ferianto, A. (2023). Analisis Efektivitas Implemetasi Kebijakan Sensus Pajak
Nasional  Pada  Direktorat  Jenderal  Pajak Surabaya. Jurnal  Ilmu  Dan  Riset  Akuntansi ,
12 (3).
Hadomuan,  M.  T.,  &  Retnowati,  T.  (2022). Evaluasi  Kebijakan  terhadap  Pengelolaan Sampah  Kawasan  dan  Timbulan  di  Kota Tangerang  Selatan. Kebijakan :  Jurnal  Ilmu Administrasi , 13 (1), 7–14.
Hastuti,  B.  D.,  Anwar,  F.,  &  Darmi,  T.  (2021).
Implementasi Kebijakan
Pengelolaan
Sampah  Di  Kabupaten  Bengkulu  Selatan. Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia , 2 (2).
Iqbal,  M.,  Mulyadin,  R.  M.,  Ariawan,  K.,  & Subarudi.  (2022).  Analisis  Implementasi Kebijakan  Pengelolaan  Sampah  di  Provinsi DKI  Jakarta. Jurnal  Analisa  Kebijakan Kehutanan , 19 (2), 129–140.
Iwan,  K.  H.,  &  Muhammad,  B.  R.  (2020). Implementasi  Kebijakan  Sistem  Online Single  Submission  (  OSS  )  Pada  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu Satu  Pintu  (  DPMPTSP  )  di  Kabupaten Subang. The World of Public Administration Journal , 2 (2), 126–150.
Mokodompis,  Y.,  Kaunang,  M.,  &  Kasenda,  V.
(2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah  Di  Kota  Manado. EKSEKUTIF Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan , 3 (3), 1–
10.
Naziyah,  A.  F.,  &  Arif,  L.  (2023).  Peran  Dinas
Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah  Masker. Jurnal  Kebijakan  Publik , 14 (1), 23–32.
Nugroho,  R.  (2020). Public  Policy (Edisi  6). Jakarta: Elex Media Komputindo.
Peraturan  Bupati  Gresik  Nomor  26  Tahun  2018 tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Kabupaten Gresik  dalam  Pengelolaan  Sampah  Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gresik  Nomor  5 Tahun  2017  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gresik  Nomor  9
Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah.
Sugiyono.  (2016). Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Wanda,  A.  B.,  &  Arif,  L.  (2022).  Strategi Pengelolaan  Sampah  di  Kota  Mojokerto dalam Perspektif Analisis Strengths, Opportunities, Aspirations, Results. Journalof Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) , 4 (4), 2623–2633.
https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1129
Wati, F. R., Rizqi, A., M. Iqbal, M. I., Langi, S. S., & Putri, D. N. (2021). Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu 3R di Indonesia. Perspektif , 10 (1), 195–203.
https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.42
96
Zahara,  A.,  &  Abubakar,  M.  Bin.  (2021).
Implementasi Kebijakan Qanun Kota Lhoksumawe Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhoksumawe. Jurnal Transparansi Publik , 1 (1), 1–10.