## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx

## Hak Ekonomi Perempuan dalam Keluarga Perspektif Islam
Mu'amaroh
Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban E-mail: Muamaroh281@gmail.com

## Pendahuluan
Gender  merupakan  perbedaan  dan  persamaan  non  biologis  antara perempuan    dan  laki-laki.  Dalam  istilah    gender,  kesetaraan  antara  laki- laki  dan  perempuan  sering  dibandingkan.  Keseteraan  yang  dimaksud adalah kesetaraan hak sebagai makhluk  hidup. Hak perempuan dan laki- laki itu sama dalam sektor suatu negara. Di dalam Islam, perempuan dan laki-laki  itu  sama,  yang  membedakan  hanyalah  dalam  hal  ketaatan kepada Allah SWT, diluar itu perempuan dan laki-laki setara baik dalam pendidikan, politik, ekonomi dan lainnya. Islam  tidak pernah  melarang perempuan    untuk  berkiprah  dalam  pembangunan  ekonomi,  bahkan
Abstrak: Hak Ekonomi Perempuan dalam Perspektif Islam. Ketimpangan  gender  di  bidang  ekonomi  membuat perempuan  cenderung  sulit  untuk  mengakses  hak ekonominya. Komnas Perempuan sebagai salah satu lembaga HAM  Nasional  dalam  kerjanya  selalu  menyisir  dari kelompok  rentan  dan  mengalami  lapis-lapis  diskriminasi terhadap perempuan. Dalam proses pemantauan, mendapati berbagai  persoalan  baik  publik  maupun  domestik,  baik  hak sipil  politik  maupun  hak  ekonomi,sosial,  dan  budaya,  baik pelakunya  negara  maupun  anggota  keluarga.  Akses perempuan  untuk  mendapatkan  kehidupan  yang  layak masih  sangat  sempit.  Dari  diskriminasi  mengenai  hak perempuan  juga  berdampak  pada  hak  politiknya.  Sulitnya dalam  pengaksesan  hak  politik  yang  didapati  perempuan karena marginalisasi perempuan asli tanpa tindakan afirmasi. Maksudnya  adalah  suatu  proses  peminggiran  dengan  cara asumsi  gender  tanpa  adanya  pernyataan.  Akan  tetapi  Islam memberikan  kesamaan  hak  antara  laki-laki  dan  perempuan termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam hal ini, perempuan memiliki  arti  untuk  mendapatkan  hak  untuk  ikut  andil dalam  pembangunan  ekonomi.  Kesetaraan  dan  keadilan untuk  memiliki  martabat  kemanusiaan  yang  sama  dengan laki-laki,  termasuk  tanggung  jawab  yang  sama  dalam pembangunan ekonomi masyarakat.
Kata kunci: Hak ekonomi, diskriminasi, perempuan, Islam.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
untuk  jadi  pemimpin  suatu  negara.
Hanya    saja,    tradisi    dari  masyarakat  Islam  itu  sendiri  yang menghasilkan  pemikiran  bahwa    perempuan  hanya  bertugas  mengurus rumah tangga. Karena keberadaan  dan posisi  perempuan  di  dunia  ini menimbulkan    kontroversi.  Sebagai  akibat  dari  keadaan  tersebut, perempuan    membutuhkan  aturan  yang  melegitimasi  keadaannya,  baik aturan perundang-undangan maupun aturan yang lebih mendasar, yaitu agama.  Pada  titik  inilah  urgensi  dari  hak  ekonomi  perempuan  dalam perspektif  islam.  Kesetaraan  dan  keadilan  bagi  kaum  perempuan  secara komprehensif  yang  memposisikan  perempuan  sebagai  makhluk  yang memiliki  martabat  kemanusiaan  yang  sama  dengan  laki-laki  serta tanggung jawab yang sama di segala bidang.
Hak-hak  perempuan  tanpa  diskriminasi  berlaku  secara  universal berdasarkan  Hak  Asasi  Manusia.  Pemenuhan  hak  ekonomi  perempuan harus  dirasakan  dengan  porsi  yang  sama  terhadap  perempuan.  Peran perempuan  dalam  perekonomian  nasional  telah  tertuang  baik  di  dalam UUD  1945,  maupun  di  beberapa  regulasi  lainnya  seperti  UU,  PP, Peraturan  Menteri,  dan  lain  sebagainya.  Secara  Internasional,  hak ekonomi  perempuan  diakui  dalam  konvensi  anti  diskriminasi  CEDAW dan ILO. 1

## Metode Penelitian
Tulisan  ini  menerapkan  pendekatan  analisis  kualitatif.  Data didapatkan dari dokumen berupa Alquran, buku-buku, artikel jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan hal-hal yang dikaji. Berdasarkan  data  yang  didapatkan  dilakukan  analisis  dengan menerapkan QDA (Qualitatif Data Analisis). QDA dilakukan dengan cara: mengidentifikasi  dan  mereduksi  data  mentah  terhadap  data  yang  bias, kemudian  data  yang  relevan  dikumpulkan  dan  dikategorikan berdasarkan hal-hal yang dikaji berdasarkan teori dan temuan penelitian sebelumnya sampai didapatkan jawaban terhadap hal-hal yang dikaji dan langkah terakhir adalah mengidentifikasi kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
Dalam hal ekonomi, hak milik dan wilayah kerja perempuan dibatasi, sehingga menjadikan perempuan sulit mengakses sumber daya ekonomi. Sebagai  akibatnya,  perempuan  menjadi  sangat  tergantung  kepada  laki-
1 UU  NO.7  Tahun  1984  Tentang  Konvensi  Mengenai  Penghapusan  Segala  Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW).

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
laki  dalam  hal  ekonomi.  Implikasi  lebih  jauh  akibat  ketergantungan tersebut  perempuan  kehilangan  kemandirian  yang  menjadikan  mereka rentan  terhadap  berbagai  diskriminasi,  subordinasi,  marjinalisasi  dan bahkan kekerasan baik dalam keluarga maupun di wilayah publik. 2
Dalam  UU  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  HAM  yang  berbunyi “...seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan  anugerah-Nya yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh  negara, hukum,  Pemerintah,  dan  setiap  orang  demi  kehormatan  serta perlindungan  harkat  dan  martabat  manusia”  (Pasal  1  ayat  1).  Dengan adanya  UU  HAM,  semua  peraturan  perundang-undangan  harus  sejalan dengan  prinsip-prinsip  perlindungan  HAM.  Diantaranya  penghapusan diskriminasi  berdasarkan  agama,  suku,  ras,  etnik,  kelompok,  golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Pelarangan  diskriminasi  diatur  dalam  Pasal  3  ayat  (3),  yang  berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”.  Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) menjelaskan bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh  hukum.  Aturan  hukum  lainnya  harus  meniadakan  diskriminasi dalam  setiap  aspek  kehidupan,  sosial,  politik,  ekonomi,  budaya  dan hukum.
Pasal-pasalnya  dalam  UU  HAM  ini  selalu  ditujukan  kepada  setiap orang.  Hal  ini  berarti  semua  hal  yang  diatur  dalam UU HAM  ditujukan bagi semua orang dari semua golongan dan jenis kelamin apapun. Inpres Nomor  9  Tahun  2000  tentang  Pengarustamaan  Gender  (PUG) memberikan petunjuk adanya keseriusan pemerintah dalam upaya untuk menghilangkan  bentuk  diskriminasi  dalam    seluruh  sendi  kehidupan bernegara. Dalam konsideran Inpres ini disebutkan dua hal, yaitu:
1. Dalam  rangka  meningkatkan  kedudukan,  peran,  dan  kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dipandang  perlu  melakukan  strategi  pengarusutamaan  gender  ke dalam seluruh proses pembangunan  nasional.
2. Bahwa  pengarusutamaan  gender  ke  dalam  seluruh  proses pembangunan  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari kegiatan  fungsional  semua  instansi  dan  lembaga  pemerintah  di tingkat pusat dan daerah. Inpres ini menjadi dasar adanya perspektif
2 Muhammad Husein. Islam Agama Ramah Perempuan , (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 23

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
gender  bagi  seluruh  kebijakan  dan  program  pembangunan  nasional, tanpa terkecuali. Baik kebijakan di pusat maupun di daerah haruslah berperspektif  gender,  apabila  tidak  maka  kebijakan  tersebut  harus diganti.
Perjuangan  perempuan  dalam  mengakhiri  sistem  yang  tidak  adil (ketidakadilan  gender)  tidaklah  merupakan  perjuangan  perempuan melawan  laki-laki,  melainkan  perjuangan  melawan  sistem  dan  struktur ketidakadilan  masyarakat,  berupa  ketidak  adilan    gender.  Komnas Perempuan  sebagai  salah  satu  lembaga  HAM  Nasional  dalam  kerjanya selalu  menyisir  dari  kelompok  rentan  dan  mengalami  lapis-lapis diskriminasi terhadap perempuan. Dalam proses pemantauan, mendapati berbagai  persoalan  baik  publik  maupun  domestik,  baik  hak  sipil  politik maupun hak ekonomi,sosial, dan budaya, baik pelakunya negara maupun anggota keluarga. Akses perempuan untuk mendapatkan kehidupan yang layak  masih  sangat  sempit.  Dari  diskriminasi  mengenai  hak  perempuan juga  berdampak  pada  hak  politiknya.  Sulitnya  dalam  pengaksesan  hak politik  yang  didapati  perempuan  karena  marginalisasi  perempuan  asli tanpa  tindakan  afirmasi.  Maksudnya  adalah  suatu  proses  peminggiran dengan cara asumsi gender tanpa adanya pernyataan.
Beban  reproduksi  perempuan  (mengandung,  melahirkan,  menyusui dan  mengasuh  anak)  dijadikan  justifikasi  untuk  membatasi  akses perempuan  ke  wilayah  publik  termasuk  hak  bekerja.  Fenomena ketimpangan  struktural  berupa  keterbatasan  kaum  perempuan  untuk memperoleh  pendidikan,  memperoleh  akses  ekonomi  (misalnya  bekerja untuk  memperoleh  penghasilan  dan  bukan  sebatas  menjalankan  peran sebagai ibu rumah tangga), berorganisasi, dan lain sebagainya masih tetap marak. 3 Prinsip dan ketentuan dalam CEDAW diperkuat oleh Deklarasi Wina  1993  yang  mengakui  dan  menyatakan  bahwa  sebagai  manusia, perempuan  terlahir  dengan  hak  asasi  yang  melekat,  menyatu  dan  tidak terpisahkan  dari  hak  asasi  manusia  yang  universal.  Bahwa  hak perempuan  adalah  Hak  Asasi  Manusia,  karenanya  perempuan  memiliki hak penuh dan sama dengan yang lain dalam bidang kehidupan ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik. Indonesia khususnya negara yang terikat pada konstitusi. Negara  yang dimana dalam pasal 27 dan 28 pada UUD
3 Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi, Kebijakan dan Strategi Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2012) hlm. 1

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
Republik  Indonesia  1945  yang  mengatur  tentang  Hak  Asasi  Manusia warga  negaranya.  Pemerintah  sebagai  pemegang  utama  mandat konstitusi, wajib mengakui, memajukan, melindungi dan memenuhi Hak Asasi Manusia  sebagai warga negara tanpa pengecualian. Namun hal ini tidak  mengurangi  atau  menghilangkan  kewajiban  yang  sama  dari  pihak masyarakat.  Sebab  dalam  banyak  kasus  mengenai  pengabaian  dan pelanggaran terhadap hak-hak manusia, khususnya diskriminasi terhadap perempuan.
Sejarah  awal  Islam  mencatat  partisipasi  aktif  perempuan  di  ruang publik  dalam  upaya  Nabi  Muhammad  Saw  dan  generasi  awal  Muslim membangun  peradaban  Islam  yang  egaliter. 4 Bahkan  di  Madinah, perempuan berpartisipasi aktif di ruang publik baik dalam hal intelektual dengan terlibat dalam transmisi wahyu al-Qu’ran dan Sunah/Hadis Nabi maupun dalam berbagai perdebatan ketika beberapa perkara menyangkut hak-hak  mereka  diputuskan.  Dalam  hal  politik,  mereka  terlibat  dalam pengambilan  keputusan  publik  serta terlibat  aktif  dalam  memimpin  dan peperangan.
Sebagai  bukti  bahwa  islam  adalah  agama  yang  tidak  membatasi perempuan  dalam  hak  ekonominya  adalah  ketika  beberapa  sahabat perempuan menunjukkan ketokohan mereka dalam partisipasi di bidang ekonomi.  Istri  Nabi,  Khadijah  r.a.,  merupakan  tokoh  pengusaha perempuan  sukses  yang  kaya  raya  di  Makkah.  Rafidhah  Aslamiyyah tercatat sebagai manager rumah sakit Islam pertama. Samrâ’ binti Nuhyak Al-Asadiyyah  juga  tercatat  sebagai  petugas  wilayah  hisbah  yang mengawasi  aktifitas  perdagangan  di  pasar.  Sepeninggal  Nabi,  para  istri beliau tidak diperkenankan untuk menikah dengan laki-laki lain. Khalifah ‘Umar  menyadari  perlunya  memberikan  dukungan  finansial  dengan memberikan pensiun kepada setiap janda Nabi. Ia menawarkan pensiun sebesar  12.000  dirham  setahun  untuk  Aisyah  dan  tunjangan  yang  lebih kecil  untuk  janda  lainnya  dengan  skala  yang  berbeda-beda  hingga  yang paling kecil 5.000 dirham. Tawaran ini dipandang oleh para janda kurang mencukupi  sehingga  mereka  komplain  dan  meminta  ‘Umar  untuk mempertimbangkan kembali nilai nominalnya. Tuntutan mereka akhirnya dikabulkan.  ‘Umar  menaikkan  nilai  pensiun  hingga  10.000  dirham sedangkan  Aisyah  tetap  memperoleh  12.000  dirham  per  tahun.  Catatan sejarah  mengenai  transaksi  properti  juga  mengilustrasikan  kemampuan
4 Nadia Abbot, Aishah: The Beloved of Muhammad , (London: Saqi Books, 1985), hlm.95

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
berjual  beli  para  janda  Nabi,  misalnya  Sawdah  yang  menghibahkan apartemennya  kepada  Aisyah  dan  Aisyah  menjualnya  dengan  harga 180.000 dirham. Aisyah juga mengembangkan penghasilan pensiun yang ia  terima  dengan  terlibat  dalam  perdagangan.  Contoh-contoh  ini menunjukkan  bagaimana  perempuan  muslimah  cukup  asertif  dalam memperjuangkan kepentingan finansial mereka.
Pada masa Islam selanjutnya, sejarah mencatat perempuan Muslimah memiliki  kemampuan  mengelola  aset-aset  ekonominya  dengan  baik. Misalnya  pada  abad  ke-16  tercatat  sepertiga  pendiri  yayasan  wakaf  di Istanbul  merupakan  perempuan.  Demikian  pula  di  pengadilan, perempuan  secara  mandiri  mampu  mengurus  berbagai  sengketa  yang melibatkan  hak-hak  properti  mereka. 5 Namun  demikian,  bukti-bukti dokumenter  ini  pun  perlu  disikapi  dengan  kritis.  Demikian  pula pengaruh  budaya  setempat  ketika  hukum  Islam  diformulasikan  telah menyebabkan  bias-bias  patriarki  ikut  mewarnai  penafsiran  teks-teks Islam.
Masih banyak lagi perempuan Islam yang mampu membuktikan diri sebagai manusia yang memiliki potensi tak kalah dengan laki-laki. Sejarah Islam  Nusantara  juga  menjelaskan  betapa  perempuan  memiliki kemampuan  yang  sama  dengan  laki-laki  dalam  hal  berpolitik.  Tercatat ada  empat  sultanah  (ratu)  yang  sempat  memerintah  Kerajaan  Aceh Darussalam. Mereka adalah Sri Ratu Safi al-Din Taj al-Alam yang bergelar Paduka Sri  Sultanah Ratu Safiatuddin Tajul-‘Alam Shah Johan Berdaulat Zillullahi  fil-‘Alam  binti  al-Marhum  Sri  Sultan  Iskandar  Muda  Mahkota Alam  Shah  (1641-1675  M  ),  Sri  Ratu  Naqi  al-Din  Nur  al-Alam  yang bergelar Sultanah Nurul Alam Naqiyatuddin Syah (1675-1678 M), Sri Ratu Zaqi al-Din Inayat Syah yang bergelar Sultanah Zakiatuddin Inayat Syah (1678-1688  M)  dan  Sri  Ratu  Kamalat  Syah  Zinat  al-Din  yang  bergelar Sultanah  Zinatuddin  Kamalat  Syah  (1688-1699  M).  Begitu  mulia  dan terhormatnya kedudukan perempuan dalam Islam.
Seorang  ulama  kontemporer  dari  Al-Azhar  Mesir,  Muhammad  al-
Ghazali  menuturkan  seperti  yang  dikutip  Quraish  Syihab:  “Kalau  kita mengembalikan  pandangan  ke  masa  sebelum  seribu  tahun,  maka  kita akan  menemukan  perempua  menikmati  keistimewaan  dalam  bidang materi dan sosial yang tidak dikenal oleh perempuan-perempuan di lima
5 Sugiarti  Handayani. Konsep  dan  Teknik  Penelitian  Gender ,  (Malang:  UMM  Press,  2002) hlm. 15

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
benua.  Keadaan  mereka  ketika  itu  lebih  baik  dibandingkan  dengan keadaan  perempuan-perempuan  Barat  dewasa  ini,  asal  saja  kebebasan dalam  berpakaian  serta  pergaulan  tidak  dijadikan  sebagai  bahan perbandingan”.
Menurut ahli tafsir Indonesia, Quraish Syihab, munculnya pandangan miring  yang  seakan-akan  membatasi  peran  perempuan  serta mengaburkan  keistimewaan  dan  memerosotkan  kedudukan  perempuan antara lain disebabkan karena kedangkalan pengetahuan keagamaan  dan kesalahan  penafsiran  teks  atau  nash  keagamaan, 6 sehingga  sering  kali agama  dijadikan  alat  untuk  membenarkan  pandangan  yang  salah  ini (Syihab,  1993,  hal.  4).  Jadi,  agama  Islam  yang  semula  lahir  dengan membawa missi liberasi, membebaskan perempuan dari keterkungkungan  dan  ketertindasan  dan  mendudukannya  pada  posisi terhormat,  lambat  laun  berubah  justru  menjadi  alat  justifikasi  bagi terulangnya  pemasungan  hak-hak  perempuan  akibat  dari  keterbatasan pengetahuan agama dan misinterpretasi terhadap teks-teks kitab sucinya. Maka,  yang  terjadi  adalah  apa  yang  kemudian  kita  bisa  lihat  dalam kehidupan  masyarakat  tradisional.  Perempuan  hanya  diperbolehkan berkiprah  dalam  wilayah  privat  dan  sangat  dibatasi  berkiprah  dalam ranah  publik.
Hak ekonomi perempuan adalah pemberdayaan ekonomi yang dapat mendorong  kesetaraan  gender  yang  adil  dan  inklusif.  Perempuan  yang berdaya secara ekonomi, memiliki akses lebih luas terhadap aset ekonomi dan kontrol besar atas pendapatan.
Pemberdayaan  hasil  terjemahaan  dari  kata  empowerment,  arti  kata empower menurut Webster dan OED (Oxford English Disctionary) adalah to  give  power  or  outhority  to,  artinya  sebagai  memberi  kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau delegasi otoritas ke pihak lain. 7
Pranarko dan Prijono mendefinisikan pemberdayaan sebagai “ proses kepada  masyarakat  agar  menjadi  berdaya,  mendorong  atau  memotivasi individu  agar  mempunyai  kemampuan  atau  keberdayaan  untuk menentukan  pilihan  hidupnya,  dan  memberdayakan  harus  ditujukan pada  kelompok  atau  lapisan  masyarakat  yang  tertinggal.  Konsep pemberdayaan perempuan ini pada dasarnya merupakan paradigma baru
6 Quraish Shihab, Perempuan , (Banten : Lentera Hati, 2015), hlm. 35
7 Yeni  Huriani,  Encep  Dulwahab,  Nablurrahman  Annibras, Strategi  Penguatan  Ekonomi Perempuan Berbasis Keluarga . 2021, hlm. 6

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
dalam  perkembangan  pembangunan  yang  lebih  mengasentuasikan  sifat- sifat people centered, participatory emproving sustainable . 8
Perempuan mempunyai kemampuan sama halnya kemampuan yang dimiliki  seorang  lelaki  dalam  berbagai  bidang.  Prosentase  jumlah penduduk perempuan adalah setengah dari jumlah penduduk dunia, jadi tak  heran  jika  perempuan  juga  turut  andil  menjadi  agen  pembangunan sebagaimana laki-laki. Fakta menarik bahwa di Indonesia sendiri pernah dipimpin  oleh  seorang  presiden  perempuan,  yaitu  Megawati  Soekarno Putri. Dan ini menjadi realitas yang tak bisa dibantah bahwa perempuan bisa turut berkiprah dalam pembangunan.
Selain itu, banyak perempuan yang berada pada pengaruh yang besar terhadap  Indonesia  sendiri  yaitu  salah  satunya  adalah  Najwa  Shihab, putri  dari  ahli  tafsir  Quraish  Shihab.  Perempuan  yang  satu  ini  sangat besar  perannya  karena  selain  sebagai  perempuan  yang  berkecimpung  di dunia jurnalis, beliau juga sering menyuarakan hak-hak perempuan.  Mari kita  lihat  betapa  revolusioner  Al-quran  serta  Nabi  Muhammad  SAW dalam  memuliakan  perempuan.  Dalam  Alquran  surat  An-Nahl  97 dijelaskan:  “Barangsiapa  yang  mengerjakan  amal  shaleh  baik  laki-laki maupun  perempuan  sedangkan  ia  beriman,  maka  sungguh  akan  Kami berikan  kepadanya  kehidupan  yang  lebih  baik,  dan  sesungguhnya  akan Kami beri balasan atas apa yang telah mereka kerjakan”. 9
Demikian  juga  dengan  surat  At-Taubah  ayat  31,  “Dan  orang-orang yang  beriman,  laki-laki  dan  perempuan,  sebagian  mereka  menjadi penolong  bagi  sebagian  yang  lain.  Mereka  menganjurkan  yang  ma’ruf, mencegah  kemungkaran,  mendirikan  sholat,  menunaikan  zakat,  dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh  Allah.  Sesungguhnya  Allah  Maha  Perkasa  lagi  Maha  Bijaksana”. 10 Ayat-ayat ini, dan banyak ayat lain yang serupa menegaskan betapa Allah SWT memberikan porsi yang sama antara perempuan dan laki-laki, baik dalam  potensi  maupun  dalam  berkompetisi  menjadi  insan  terbaik. Apalagi Alquran juga menjelaskan bahwa keduanya diciptakan juga dari jiwa  yang  satu  (min  nafsiwwahidah)  QS.  An-Nisa  1.  Dalam  Islam,  relasi antara  perempuan  dan  laki-laki  adalah  partnership,  “sebagian  kamu
8 Yeni  Huriani,  Encep  Dulwahab,  Nablurrahman  Annibras, Strategi  Penguatan  Ekonomi Perempuan Berbasis Keluarga , hlm. 10
9 Q.S. An-Nahl : 97

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
adalah  bagian  dari  sebagian  yang  lain”.  (QS  Ali  Imran  195).  Atau “sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain”.
Islam  sesungguhnya  telah  memberikan  landasan  bagi  upaya peningkatan hak-hak ekonomi dan kesetaraan gender dalam masyarakat Muslim.  Namun  karena  pengaruh  budaya  dan  struktur  politik  serta keagamaan  yang  masih  merefleksikan  bias-bias  patriarki  maka  perlu upaya  revitalisasi  hak-hak  perempuan  termasuk  hak-hak  ekonomi  dan kesetaraan  perempuan  dengan  laki-laki  baik  di  wilayah  privat  maupun publik.  Selain  perubahan  paradigma  melalui  penafsiran  ulang  tersebut upaya ini perlu diperkuat melalui upaya-upaya pemberdayaan.
Dalam Islam, ajaran pemberdayaan ini termaktub dalam QS. Al-Ra’d ayat  11:  “Sesungguhnya  Allah  tidak  akan  merubah  nasib  suatu  kaum hingga kaum tersebut merubahnya”. Pemberdayaan ekonomi perempuan Muslimah 11 melalui  peningkatan  partisipasi  ekonomi  memiliki  urgensi signifikan  karena  perempuan  membentuk  setengah  populasi  dunia. Cukup  banyak  perempuan  Indonesia  yang  menunjukkan  bahwa  dirinya mampu  bersaing  sekaligus  memberikan  kontribusi  yang  tidak  kalah besarnya  dalam  berbagai  bidang  pembangunan,  mulai  dari  ilmu pengetahuan, teknologi, politik, ekonomi, sosial, dan bahkan pertahanan dan keamanan. Apabila setengah populasi ini tidak aktif secara ekonomi maka  perekonomian  negara  mengalami  penurunan  dari  segi produktifitas.  Bertolak  dari  paparan  di  atas,  sepantasnya  timbul pertanyaan,  seberapa  jauh  sebenarnya  perempuan  telah  mendapatkan hak-haknya dari proses pembangunan yang berlangsung.
Sebagaimana  diketahui  perlindungan  atas  hak-hak  hidup  manusia secara umum termuat dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia. Isi kandungan deklarasi  tersebut  terbagi  atas  empat  tonggak  utama.  Tonggak  pertama adalah  hak-hak  pribadi,  termasuk  di  dalamnya  adalah  hak  persamaan, hak  hidup,  kebebasan,  keamanan  dan  sebagainya.  Kedua,  hak-hak  yang dimiliki  oleh  individu  dalam  hubungannya  dengan  kelompok-kelompok sosial  di  mana  dia  ikut  serta,  termasuk  di  dalamnya  adalah  hak kerahasiaan  kehidupan  keluarga  dan  hak  untuk  kawin,  kebebasan bergerak  di  dalam  atau  di  luar  negara  nasional,  untuk  memiliki kewarganegaraan  dan  suaka  dalam  keadaan  penindasan  dan  lain-lain. Ketiga,  hak  kebebasan  sipil  dan  hak  politik  yang  dilaksanakan  untuk
11 Ahmad Rifa’i, The Perfect Muslimah , (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 126.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
memberikan  andil  bagi  pembentukan  instansi-instansi  pemerintah  dan ikut  serta  dalam  proses  pembuatan  keputusan.  Hak  berserikat,  hak menyatakan  pendapat,  hak  untuk  memilih  dan  dipilih  termasuk  dalam kategori ini. Keempat, hak yang dilaksanakan dalam bidang ekonomi dan sosial. Dalam bidang ini termasuk perlindungan dalam hak untuk bekerja, mendapatkan jaminan sosial, hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan dan lain-lain.
Setiap manusia yang sehat harus bisa mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya. Untuk mencapai itu, maka tersedia berbagai fasilitas untuk menjadikan seseorang baik laki-laki maupun perempuan itu bisa menjadi produkif.  Melalui  pengembangan  kemampuanya  perempuan  bisa diberikan  kesempatan  untuk  berwirausaha  dan  bekerja  untuk mendapatkan gaji. 12
Islam memiliki misi pemberdayaan, yaitu;
1) Misi  membangun  ekonomi  dan  bisnis  yang  berpedoman  pada ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis Islam.
2) Pelaksanaan etika dan ketentuan hukum syariah yang harus menjadi ciri kegiatan umat Islam.
3) Membangun kekuatan ekonomi Islam sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah.
Dalam  implementasinya  sangat  dirasa  kurang,  karena  masih  ada pemenuhan  gaji  yang  masih  belum  layak.  Implikasinya  adalah  terjadi peningkatan pekerja laki-laki dalam industri lapangan kerja. Hal semacam ini perlu adanya pemerhati sekala makro. Bahwa keberadaan tenaga kerja perempuan  bisa  mendorong  perekonomian  negara  dalam  semua  aspek. Seperti pada era Orde Baru yang lebih membuka kesempatan kerja untuk perempuan  di  sektor  manufaktur.  Hal  ini  ditandai  dengan  banyak berdirinya  pabrik-pabrik  dengan  produk  massal,  seperti  garmen,  tekstil, sepatu,  dan  mainan  anak-anak  untuk  pasar  dunia.  Naiknya  Tingkat Partisipasi  Angkatan  Kerja  (TPAK)  perempuan  saat  itu  di  sektor manufaktur  menyebabkan  naiknya  sumbangan  mereka  terhadap pertumbuhan ekonomi Orde Baru yang rata-rata enam persen.
Namun,  hal  itu  ternyata  tidak  diikuti  oleh  perbaikan  kesejahteraan mereka.  Hal  ini  terbukti  dengan  masih  adanya  diskriminasi  upah, diskriminasi karier maupun terjadinya eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap buruh perempuan. Segala kekurangan itu masih ditambah oleh
12 M. umer chapra, Islam dan pembangunan ekonomi , (Tazkia institute: Jakarta, 2000), hlm.9.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
pengabaian  pemerintah  terhadap  masalah  perlindungan  terhadap  buruh perempuan  migran  yang  telah  berjasa  mendatangkan  devisa.  Dari kekurangan-kekurangan itu,diskriminasi merupakan realitas yang paling nyata  dalam  persoalan  buruh  perempuan  Indonesia.  Selama pemerintahan Orde Baru, diskriminasi itu setidaknya dapat digolongkan dalam dua kategori: (a) dari segi standar penentuan besarnya nilai upah dan (b) dari segi besar dan mekanisme penentuan upah.
Standar  penentuan  besarnya  nilai  upah  sejak  awal  sudah  tidak  adil bagi buruh perempuan, karena penentuan besarnya nilai upah didasarkan pada  konsep  KFM,  dengan  perinciannya  yang  didasarkan  pada  standar hidup buruh pada tahun 1950-an, bukan menggunakan konsep kebutuhan hidup  minimum  (KHM).  Penetapan  dengan  dasar  KFM,  selain  tidak sesuai  dengan  tingkat    kebutuhan  saat  ini,  standar  ini  juga  bias  gender, karena komponen KFM sangat mendasarkan kebutuhan fisik laki-laki dan tidak menghitung berbagai kebutuhan fisik minimun seorang perempuan, paling  tidak  yang  berhubungan  dengan  perµndungan  terhadap  organ- organ  reproduksi.  Perbedaan  kebutuhan  gizi  antara  perempuan  dengan laki-laki  pun  tidak  dimasukkan  dalam  perhitungan  standar  upah.  Dari segi  konsentrasi,  perubahan  juga  terjadi  seiring  dengan  pembangunan yang  dilaksanakan.  Secara  umum,  terlihat  pergeseran  (shifting)  pekerja anak  dari  sektor  pertanian  menuju  sektor  jasa  dan  industri.  Terdapat indikasi  bahwa  para  pemilik  modal  lebih  suka  menggunakan  anak  dan wanita sebagai pekerja. Alasannya, pekerja anak dan wanita tidak banyak melakukan tuntutan dan bersedia dibayar murah.
Ini  berbeda  dengan  pemenuhan  hak  dan  kebebasan  dasar  yang menekankan  bahwa  pemerintah  tidak  boleh  melakukan  apa  pun (abstention)  berkenaan  dengan  hak  individu,  termasuk  hak  perempuan. Sebagai  contoh,  pemerintah  tidak  boleh  mencampuri  hak  rakyat  (dalam artian  perempuan  juga  termasuk  hak  rakyat,  karena  perempuan  juga mengisi peran dalam bermasyarakat).
Melihat  kondisi  saat  ini,  penting  bagi  perempuan  untuk  berdaya  di sektor  ekonomi.  Meski  sampai  saat  ini  belum  ada  definisi  tunggal mengenai  Pemberdayaan  Ekonomi  Perempuan.  Pemberdayaan  ekonomi perempuan  sebagai  proses  yang  meningkatkan  kekuatan  nyata perempuan atas keputusan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan dan prioritas mereka dalam masyarakat. Pemberdayaan ekonomi perempuan dapat dicapai melalui akses dan kontrol yang sama atas sumber daya dan

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
peluang ekonomi kritis, penghapusan struktur ketidaksetaraan gender di pasar  tenaga  kerja,  termasuk  pembagian  pekerjaan  perawatan  tidak berbayar yang lebih baik.
Strategi  pemberdayaan  dalam  Islam  telah  difikirkan,  yaitu  dengan cara melalui kebijakan fiscal, diantaranya;
a. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
b. Mengembangkan kebutuhan dasar manusia
c. Mengratiskan fasilitas kesehatan
d. Memberantas kemiskinan dan kepincangan pendapatan masyarakat. 13
Sementara  dalam  dokumen  Oxfam’s  Conceptual  Framework  on Women’s Economic Empowerment (2017) disebutkan bahwa pemberdayaan  ekonomi  yang  efektif  bagi  perempuan  terjadi  ketika perempuan  menikmati  hak  mereka  untuk  mengontrol  dan  mengambil manfaat dari sumber daya, aset, pendapatan, dan waktu mereka sendiri, dan  ketika  mereka  memiliki  kemampuan  untuk  mengelola  risiko  dan meningkatkan status ekonomi dan kesejahteraan mereka.14 Untuk dapat berdaya perempuan harus memiliki otonomi dan kepercayaan diri untuk membuat perubahan dalam hidup mereka sendiri, termasuk memiliki hak pilihan dan kekuasaan untuk mengatur dan mempengaruhi pengambilan keputusan, sambil menikmati hak yang sama dengan laki-laki dan bebas dari diskriminasi.
Perempuan  memberikan  kontribusi  yang  sangat  besar  pada perekonomian,  baik  dalam  bisnis,  di  pertanian,  sebagai  pengusaha  atau karyawan, atau dengan melakukan pekerjaan perawatan tidak berbayar di rumah.  Pemberdayaan  ekonomi  perempuan  hadir  sebagai  salah  satu upaya  untuk  menuju  kesetaraan  gender,  pengentasan  kemiskinan  dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Pertanyaan  yang  kemudian  hadir,  apa  yang  diperlukan  agar Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dapat tercapai? Oxfam merangkum, setidaknya  terdapat  enam  faktor  yang  dapat  mendukung  realisasi Pemberdayaan  Ekonomi  Perempuan.  Keenam  faktor  tersebut  adalah sebagai  berikut:  Kemampuan  perempuan  untuk  berpartisipasi  dan memimpin  dalam  pengambilan  keputusan  dan  tindakan  kolektif; Kemampuan perempuan untuk mempertahankan pekerjaan dengan upah layak,  berpartisipasi  dalam  atau  memimpin  perusahaan,  atau  pensiun
13 M. Dawan Rahardjo, Islam dan pembangunan ekonomi , (Jakarta: Tazkia institud, 2000), hlm. 70-72.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
dengan  tabungan  yang  cukup;  Pengurangan  dan  pembagian  tanggung jawab  kerja  perawatan;  Kontrol  perempuan  atas  pendapatan,  aset,  dan sumber daya alam dalam rumah tangga dan berhadapan dengan lembaga formal dan tradisional; Kemampuan perempuan untuk hidup bebas dari kekerasan  dengan  percaya  diri,  mobilitas,  keamanan  (tanpa  pelecehan), agen,  dan  organisasi  untuk  mengakses  pasar;  Kemampuan  perempuan untuk  membangun  ketahanan  mereka  terhadap  guncangan  eksternal, perubahan iklim dan risiko terkait.
Oleh  karena  itu  berbagai  upaya  dilakukan  untuk  meningkatkan kesetaraan laki-laki dan perempuan termasuk di bidang ekonomi. MDGs mengamanatkan tiga bidang utama upaya peningkatan kesetaraan gender yaitu peningkatan partisipasi perempuan di bidang pendidikan, ekonomi (akses  pada  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  baik)  dan  representasi politik.  Akses  perempuan  terhadap  pendapatan  dapat  meningkatkan otonomi, status ekonomi dan sosial mereka. Ia juga dapat merubah relasi kuasa  antara  perempuan  dan  laki-laki,  termasuk  di  level  rumah  tangga, misalnya  dengan  meningkatnya  kontrol  perempuan  terhadap  budget rumah  tangga  yang  akan  dibelanjakan.  Memperbaiki  kesempatan ekonomi  perempuan  juga  merupakan  kunci  untuk  mengurangi kemiskinan  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Partisipasi  angkatan  kerja perempuan  dan  pendapatannya  yang  meningkat  diasosiasikan  dengan kemiskinan yang berkurang dan pertumbuhan yang lebih cepat. Sumber daya  perempuan  dapat  diharapkan  menjadi  salah  satu  penggerak  vital ekonomi  melalui  kemampuan  mereka  untuk  menciptakan  lapangan pekerjaan,  meningkatkan  kesejahteraan  baik  di  tingkat  keluarga, komunitas dan dalam International Management bahkan negara. Melalui partisipasi  ekonomi  perempuan  ini  diharapkan  terwujud  keadilan  sosial ekonomi berperspektif gender di negara-negara Muslim.

## Penutup
Islam  telah  memberikan  landasan  bagi  pembangunan  masyarakat yang  berkeadilan  termasuk  dalam  hal  kesetaraan  laki-laki  dan perempuan.  Namun  penafsiran  yang  bias  patriarki  telah  berkontribusi terhadap marjinalisasi perempuan, tidak terkecuali rendahnya partisipasi ekonomi  perempuan  di  dunia  Muslim.  Menyikapi  hal  ini  para  ulama progresif  berupaya  melakukan  penafsiran  ulang  terhadap  teks-teks Alquran dan juga ketentuan-ketentuan syariat untuk menyuarakan Islam yang lebih berkeadilan. Dalam bidang ekonomi, penafsiran ulang ini juga

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
diikuti  dengan  upaya  peningkatan  partisipasi  ekonomi  perempuan Muslimah dengan memberdayakan mereka untuk dapat mengakses hak- hak ekonomi mereka seperti hak bekerja dan memperoleh pendapatan. Daftar Pustaka
UU  NO.7  Tahun  1984  Tentang  Konvensi  Mengenai  Penghapusan  Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW).
Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara  Tahun  1999-2004  tentang  Kedudukan dan Peranan Perempuan.
Ahmad Rifa’i. The Perfect Muslimah . Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012.
M.  Dawan  Rahardjo. Islam  dan  pembangunan  ekonomi .  Jakarta:  Tazkia Institud, 2000.
M.  Umer  Chapra. Islam  dan  Pembangunan  Ekonomi .  Jakarta:  Tazkia Institute, 2000.
Muhammad  Husein. Islam  Agama  Ramah  Perempuan .  Yogyakarta:  LkiS, 2004.
Nadia Abbot. Aishah: The Beloved of Muhammad . London: Saqi Books, 1985. Peter  R.  Baehr. Hak-Hak  Asasi  Manusia  dalam  Politik  Luar  Negeri .  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
Quraish Shihab. Perempuan . Banten: Lentera Hati, 2015.
Revrisond  Baswir,  dkk. Pembangunan  Tanpa  Perasaan .  Jakarta:  ELSAM, 2003.
Sugiarti  Handayani. Konsep  dan  Teknik  Penelitian  Gender. Malang:  UMM Press, 2002.
Yeni  Huriani,  Encep  Dulwahab,  Nablurrahman  Annibras. Strategi Penguatan Ekonomi Perempuan Berbasis Keluarga. 2021.
Bidang  Pengarusutamaan  Gender  Bidang  Ekonomi,  Kebijakan  dan Strategi  Peningkatan  Produktifitas  Ekonomi  Perempuan,  Jakarta: Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  &  Perlindungan  Anak Republik Indonesia, 2012.
Suwarno  Joyo  Menggolo. Pemberdayaan  Ekonomi  Perempuan:  Upaya Alternatif  Membebaskan  Perempuan  dari  Kesenjangan  Ekonomi, https://www.infid.org/news/read/pemberdayaan-ekonomi- perempuan-upaya-alternatif-membebaskan-perempuan-dari- kesenjangan-ekonomi. 2021.