Volume 4 Issue 1, March 2020: pp. 72-94. Copyright © 2020 Halu Oleo Law Review. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754. Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu Oleo Law Review is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Kekuatan Hukum Irah-Irah Eksekutorial Pada Grosse Akta Sebagai Dasar Eksekusi Jaminan
The Legal Strength of the Executive Execution in the Grosse Deed as the Basis for Execution of Collateral
Mohammad Amri Gede 1 , Nurfaidah Said 2 , Muhammad Ilham Arisaputra 3
1. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: mamrygede@gmail.com
2. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: nurfaidahsaid@unhas.ac.id
3. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: ilhamarisaputra@gmail.com

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Deed; Irah-Irah; Executorial; Grosse; Guarantee This  research  is  to  find  out  and  analyze  the  authority  and  nature  of  the position of notary in making a grosse deed of acknowledgment of debt that has an executorial prominence associated with the position of a notary public officer.  This  research  is  a  normative  legal  research  using  a  statutory approach, conceptual approach, and historical approach. The results showed that the authority of a notary in making a debt recognition certificate which has an executorial role is associated with the position of the notary public as an  attribute.  Grosse  deed  of  recognition  of  debt  as  a  legal  product  from  a notary that is part of the executive does have the same characteristics as a judicial  product,  so  that  in  execution  it  is necessary  to  determine  from  the court  as  a  form  of  legality  for  the  execution  of  the  grosse  deed  of  debt recognition. The executives in the grosse deed of recognition of debt do not have direct executive power, but must be determined by the court as a form of legality  of  the  execution.  However,  the  position  of  the  grosse  deed  of recognition of debt which has an executorial decree as a copy of one million deed is different from copies of other deeds that do not have an executorial decree. The legal strength of a grosse deed of recognition of debt that has an executorial purpose is only to provide legal certainty regarding the existence of  a  legal  relationship  of  debt  and  also  provide  legal  certainty  to  creditors regarding  the  execution  of  which  is  no  longer  necessary  through  filing  a lawsuit, but only based on the request of the creditor. INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Kata kunci: Akta; Irah-Irah;
Eksekutorial; Grosse;
Jaminan
Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan dan hakikat kedudukan  notaris  dalam  membuat  grosse  akta  pengakuan  hutang  yang memiliki irah-irah eksekutorial dikaitkan dengan kedudukan notaris sebagai pejabat  umum.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normative dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan konseptual,  dan  pendekatan  sejarah.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa kewenangan  notaris dalam  membuat  grosse  akta  pengakuan  hutang yang memiliki irah-irah eksekutorial dikaitkan dengan kedudukan notaris sebagai pejabat  umum  adalah  bersifat  atributif.  Grosse  akta  pengakuan  hutang
sebagai  produk  hukum  dari  notaris  yang  notabene  bagian  dari  eksekutif memang memiliki karakteristik yang sama dengan produk hukum yudikatif, sehingga dalam eksekusinya diperlukan penetapan dari pengadilan sebagai bentuk legalitas dari pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan hutang. Irah-irah eksekutorial pada grosse akta pengakuan hutang pada hakikatnya tidak  mempunyai  kekuatan  eksekutorial  langsung,  tetapi  harus  melalui penetapan  dari  pengadilan  sebagai  bentuk  legalitas pelaksanaan  eksekusi. Namun demikian, kedudukan grosse akta pengakuan hutang yang memiliki irah-irah  eksekutorial  sebagai  salinan  dari  suatu  minuta  akta  berbeda dengan  salinan  dari  akta-akta  lainnya  yang  tidak  memiliki  irah-irah eksekutorial.  Kekuatan  hukum  dari  suatu  grosse  akta  pengakuan  hutang yang  memiliki  irah-irah  eksekutorial  hanya  untuk  memberikan  kepastian hukum mengenai adanya suatu hubungan hukum utang piutang saja serta memberikan  kepastian  hukum  kepada  kreditor  perihal  eksekusinya  yang tidak perlu lagi melalui pengajuan gugatan, namun hanya didasarkan atas permohonan kreditor.

## 1. Pendahuluan
Faktor  permodalan  merupakan  syarat  yang  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting ketika  melaksanakan  pembangunan  di  bidang  ekonomi  ini.  Dalam  rangka  memelihara kesinambungan  pembangunan  tersebut  yang  para  pelakunya  meliputi  Pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perseorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana  dalam  jumlah  yang  sangat  besar.  Dengan  meningkatnya  kegiatan  pembangunan, meningkat juga keperluan akan tersedianya dana yang sebagian besar diperoleh melalui kegiatan perkreditan.
Pada setiap pemberian kredit oleh bank pasti akan dihadapkan pada suatu risiko, yaitu risiko  kredit  bermasalah  atau  kredit  macet. 1 Untuk  itu,  maka  kehadiran  notaris  dalam pemberian  kredit  oleh  Bank  sebagai  pejabat  umum  yang  berwenang  membuat  akta otentik sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan kepastian hukum.
Selain memerlukan jasa notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta perjanjian kredit  sebagai  perjanjian  pokoknya,  Bank  juga  memerlukan  peran  Notaris  dalam pengikatan agunan kredit. Seperti diketahui bahwa bank dalam menyalurkan kredit selalu mengedepankan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Apabila Bank telah memperoleh keyakinan  atas  kemampuan  calon  debiturnya  untuk  mengembalikan  kredit  yang disalurkan, maka sebetulnya bank tidak perlu meminta jaminan tambahan. Namun, untuk menerapkan  prinsip  kehati-hatian  bank,  maka  untuk  setiap  penyaluran  kredit  kepada masyarakat, bank akan meminta adanya jaminan tambahan berupa jaminan perorangan atau jaminan kebendaan untuk lebih menambah keyakinan Bank bahwa nantinya debitur akan mampu melunasi kreditnya tepat waktu. Jaminan yang dimaksudkan di sini pada praktiknya lebih sering berupa jaminan kebendaan, baik yang dibebankan fidusia (untuk benda  bergerak)  ataupun  dibebankan  hak  tanggungan  (untuk  jaminan  berupa  tanah). Adanya jaminan ini dapat menambah keyakinan Bank apabila debitur wanprestasi, maka
1 Riyo Wuryanto dan Noor Saptanti, “Efektivitas Grosse Akta Pengakuan Hutang dalam Praktik Pemberian Kredit Perbankan di Surakarta,” Jurnal Repertorium 5, no. 1 (2018): 205.
Bank  dapat  mengeksekusi  jaminan  yang  diserahkan  oleh  debitur  untuk  memperoleh pelunasan atas kredit yang disalurkan.
Konteks inilah diperlukan peran Notaris sebagai pejabat umum yang dapat membuat akta- akta yang terkait dengan pengikatan jaminan/agunan tersebut, seperti pembuatan Akta Jaminan  Fidusia,  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan,  Akta  Cessie,  dan  lain sebagainya yang nantinya akan dilanjutkan dengan pendaftaran pada lembaga-lembaga terkait  seperti  pada  Kementerian  Hukum  dan  HAM  untuk  fidusia  dan  pendaftaran  hak tanggungan pada Kantor Pertanahan setempat untuk agunan yang berupa hak atas tanah. 2 Setelah  didaftarkan  pada  lembaga-  lembaga  tersebut,  maka  akan  lahir  sertipikat pengikatan jaminan seperti Sertipikat Jaminan Fidusia atau Sertipikat Hak Tanggungan yang memiliki kekuatan eksekutorial.
Grosse akta pengakuan hutang merupakan salah satu produk hukum dari Notaris yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku perbankan. 3 Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) ditentukan bahwa  “ Grosse  Akta  adalah  salah  satu  salinan  Akta  untuk  pengakuan  hutang  dengan kepala  Akta  "DEMI  KEADILAN  BERDASARKAN  KETUHANAN  YANG  MAHA  ESA",  yang mempunyai kekuatan e ksekutorial”.
Salah satu akta yang biasanya dibuat dalam bentuk Grosse Akta adalah Akta Pengakuan Hutang. Akta pengakuan hutang merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum sepihak yang  secara  sukarela  yang  dibuat  oleh  debitur  dalam  rangka  menjamin  dan/atau menambah keyakinan kreditor dalam perjanjian utang piutang. Grosse akta pengakuan hutang ini biasanya dibuat debitur dalam bentuk akta otentik. Keberadaan grosse akta pengakuan  hutang  ini  dalam  hukum  jaminan  mempunyai  peran  besar,  khususnya  di bidang  perkreditan.  Keberadaan  grosse  akta  pengakuan  hutang  memberikan  hak-hak istimewa kepada kreditor untuk melakukan tindakan hukum (eksekusi) terhadap suatu benda tertentu yang secara khusus disebutkan dalam grosse akta tersebut. 4
Kekuatan  eksekutorial  terhadap  grosse  akta  mengandung  arti  bahwa  pelaksanaan (eksekusi)  dari  grosse  akta  tersebut  dipersamakan  dengan  putusan  hakim  yang  telah memiliki  kekuatan  hukum  tetap,  sehingga  eksekusi  dari  grosse  akta  tersebut  dapat langsung dilakukan tanpa melalui gugatan biasa. Dengan demikian, penyelesaian perkara melalui  eksekusi  grosse  akta  ini  merupakan  pengecualian  ( exceptional )  dari  asas peradilan  umum,  yaitu  bahwa  seseorang  dapat  menyelesaikan  sengketa  berdasarkan gugatan atau legal proceedings . 5
2 D.  O.  Setia budhi  et  al.,  “Collective  land  certification  policy  for  improving  good  land  governance,” IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 343, no. 1 (2019): 1 – 5.
3 Elza Sylvania Pittaloka dan Pranoto , “Permasalahan dalam Pelaksanaan Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang,” Jurnal Privat Law 4, no. 1 (2016): 79 – 86. 4 M.  Yahya  Harahap, Ruang  Lingkup  Permasalahan  Eksekusi  Bidang  Perdata ,  5  ed.  (Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 1996), 18.
5 Ibid., 37.
Grosse akta pada prinsipnya dibuat dengan tujuan untuk memudahkan kreditor dalam menagih piutangnya. Namun dalam praktiknya tujuan ini tidak semudah itu, kreditor tidak dapat  serta  merta  melakukan  eksekusi  terhadap  barang  jaminan  yang  dijaminkan kepadanya.  Di  konteks  inilah  biasanya  untuk  mengeksekusi  barang  jaminan  tersebut, kreditor  harus  mengajukan  permohonan  kepada  Pengadilan  untuk  kemudian  dapat dieksekusi. 6
Pada dasarnya fungsi adanya suatu grosse akta dimaksudkan untuk kemudahan dalam hal eksekusi apabila terjadi wanprestasi. Dengan grosse akta, maka kreditor dapat langsung menggunakan  hak  eksekusinya  tanpa  melalui  proses  gugatan  sehingga  kreditor  dapat langsung  mengajukan  permohonan  eksekusi  ke  pengadilan.  Jadi,  dengan  grosse  akta harusnya kreditor dapat melakukan parate eksekusi terhadap barang jaminan ataupun terhadap harta kekayaan debitur tanpa melalui fiat pengadilan.
Pada  tataran  praktis,  masih  banyak  permasalahan  yang  dapat  menghambat  jalannya eksekusi  grosse  akta  pengakuan  hutang  yang  ditujukan  kepada  pengadilan  sehingga sering kali permohonan eksekusi grosse akta pengakuan hutang ditolak oleh pengadilan yang berwenang meskipun grosse akta tersebut telah memenuhi syarat  formil. Alasan- alasan tersebut antara lain: 7
a. Isinya tidak merupakan pengakuan hutang sepihak;
b. Jumlahnya  tidak  pasti  karena  dalam  akta  pengakuan  hutang  tersebut  ditentukan bunga dan/atau denda;
c. Berdasarkan  keberatan  secara  tertulis  dari  debitur  terhadap  eksekusi  grosse  akta dengan alasan:
1) Bahwa jumlahnya tidak pasti karena dari jumlah yang tertera pada grosse akta pengakuan hutang sebagian telah dibayar dengan menunjukkan kuitansi tanda terima pembayaran dari kreditor permohonan eksekusi.
2) Meskipun  judulnya  grosse  akta  pengakuan  hutang,  isinya  bukan  pengakuan hutang  sepihak  karena  dalam  grosse  akta  tersebut  disebutkan/dimasukkan perjanjian yang menjadi sumber hutang tersebut seperti perjanjian jual beli dan lain-lain yang menimbulkan kewajiban pada debitur untuk membayar sejumlah uang tertentu sehingga menurut ketua pengadilan yang menangani permohonan eksekusi  tersebut,  grosse  akta  tersebut  tidak  memenuhi  syarat  materiil  untuk dikabulkan karena isinya bukan pengakuan hutang murni/sepihak.
Pada  Tahun  1985,  Mahkamah  Agung  RI  mengeluarkan  Fatwa  Nomor 213/229/85/II/Um.Tu/Pdt tertanggal 16 April 1985 yang menyatakan bahwa: 8
6 Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 3.
7 Shendy  Vianni  Rangian,  “Pelaksanaan  Eksekusi  Grosse  Akta  Pengakuan  Hut ang  Dalam  Penyelesaian Sengketa  Kredit  Macet  Perbankan,” Calyptra:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Universitas  Surabaya 4,  no.  1 (2015): 5.
8 Ibid., 11.
Dalam  suatu  grosse  akta  tidak  dapat  ditambah  persyaratan-persyaratan  lain tersebut  berbentuk  perjanjian  menimbulkan  kegelisahan  di  kalangan  perbankan terutama yang menyangkut perjanjian kredit yang begitu banyak persyaratannya. Isi  suatu  perjanjian,  kecuali  para  pihak  yang  mengadakan  perjanjian  tersebut minimal  memuat:  (a)  Jumlah  hutang;  (b)  Bunga;  (c)  Jangka  Waktu;  (d)  Keadaan mana kredit dapat ditagih ( opeisbaarheid atau keadaan default); (e) Jaminan.
Dapat  atau  tidaknya  dilaksanakan  eksekusi  atas  suatu  grosse akta sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBg merupakan wewenang sepenuhnya dari hakim yang bersangkutan. Sejak dekade 1980-an pengadilan di Indonesia mengambil sikap berbeda, antara lain dapat dilihat dari surat-surat yang pada waktu itu dikeluarkan oleh  Ketua  Muda  Perdata  Tertulis  Asikin  Kusumah  Atmadja  (Catatan  No. VII/1988/Perdata,  Pebruari  1988  yang  diselipkan  di  bawah  Putusan  No. 1520K/Pdt/1984, tertanggal 31 Mei 1986) yang pada intinya memuat pernyataan yang berisi keberatan (perlawanan) terhadap pelaksanaan eksekusi grosse akta tersebut, dan untuk pelaksanaan eksekusinya harus tunduk pada putusan hakim. 9
Dengan  ketidakmampuan  seorang  debitur  membayar  hutangnya,  terkadang  kreditor ingin segera melakukan penyelesaian atas hutang tersebut melalui eksekusi dengan tetap mengindahkan tahapan-tahapan yang ada sampai pada tahap eksekusi. Namun demikian, terkadang terjadi penolakan dalam eksekusi tersebut karena diperlukan suatu penetapan pengadilan ( fiat pengadilan) sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditor dan tidak tercapainya kemudahan dalam hal eksekusi grosse akta. Terlebih lagi dengan adanya  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  VII/1988  semakin  menimbulkan ketidakpastian  atas  kedudukan  grosse  akta  dengan  irah-irah  eksekutorialnya  ataupun kedudukan kreditor pemegang grosse akta sebagai kreditor preferen .

## 2. Metode
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif.  Pendekatan  yang  dipergunakan dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach ),  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ),  dan  pendekatan  sejarah ( historical  approach ). 10 Dengan  menggunakan  ketiga  pendekatan  tersebut  diharapkan menjadi  suatu  kesatuan  yang  saling  melengkapi  dan  nantinya  dapat  memperoleh  hasil penelitian yang komprehensif.

## 3. Kewenangan dan Kedudukan Notaris dalam Membuat Grosse Akta Pengakuan
Hutang yang Memiliki Irah-Irah Eksekutorial
Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat segala jenis akta yang dikehendaki  oleh  masyarakat  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Pada situasi seperti sekarang ini,
9 Mochammad Taufiq Arifin, “Eksekusi Grosse Akta Me rujuk Pada Pasal 224 HIR dan Putusan Mahkamah Agung,” Jurnal Hukum dan Kenotariatan 3, no. 1 (2019): 101 – 102.
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 93.
peran seorang Notaris semakin diperlukan dalam segala lini kehidupan, termasuk dalam dunia perbankan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris  (untuk  selanjutnya  disebut  dengan  UUJN)  Notaris  adalah  “Pejabat  umum  yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang- undang ini”.
Akta merupakan produk hukum yang dibuat oleh seorang Notaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata akta otentik adalah suatu tulisan yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Terdapat begitu banyak jenis akta yang dapat dibuat oleh seorang Notaris, salah satunya adalah akta pengakuan hutang. Ketentuan Pasal 1 angka 11 UUJN yang mengatur mengenai akta pengakuan h utang menentukan bahwa “ Grosse akta adalah  salah  satu  akta  untuk  pengakuan  utang  dengan  kepala  akta  “Demi  Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan eksekutorial.
Grosse  akta  pengakuan  hutang  merupakan  suatu  kelanjutan  dari  perjanjian  hutang piutang antara kreditor dengan debitur yang merupakan perjanjian tersendiri dan lepas dari  perjanjian  utang  piutang,  sehingga  kehadirannya  dapat  dianggap  sebagai  suatu perjanjian yang mengikuti atau sebagai tambahan pada perjanjian hutang piutang atau perjanjian  pokok.  Praktik  pemberian  kredit  pada  lembaga  perbankan  sering mempraktikkan  seorang  debitur  diikat  dengan  suatu  jaminan  pokok  dan  jaminan tambahan yang kadang diformulasikan dalam bentuk akta pengakuan hutang, baik dalam bentuk akta otentik (notaril) maupun dalam bentuk akta di bawah tangan. Kedua bentuk akta  pengakuan  hutang,  baik  pengakuan  hutang  dalam  bentuk  akta  di  bawah  tangan maupun dalam bentuk akta notaril, merupakan akta pengakuan hutang sepihak. Artinya bahwa  pengakuan  hutang  tersebut  dibuat  oleh  pihak  debitur  saja  sebagai  pihak  yang berhutang yang di dalamnya mengandung janji-janji yang intinya adalah manakala debitur lalai  melaksanakan  prestasi  yang  diperjanjikan,  maka  kreditor  dapat  melaksanakan eksekusi terhadap benda yang secara khusus disebutkan dalam akta tersebut.
Terhadap akta pengakuan hutang yang dibuat debitur di hadapan seorang notaris, maka kekuatan  hukumnya  adalah  sempurna  dalam  arti  mempunyai  kekuatan  sama  dengan putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap. 11 Kekuatan ekskutorial grosse akta memberikan kedudukan istimewa bagi pihak kreditor dalam hal pelaksanaan  eksekusinya  bilamana  debitur  wanprestasi  dalam  melaksanakan  prestasi yang  diperjanjikannya.  Dikatakan  mempunyai  kedudukan  istimewa  dibanding  dengan kreditor-kreditor lain oleh karena selain mempunyai hak untuk didahulukan, grosse akta juga menjadi satu-satunya akta otentik yang bukan putusan pengadilan yang mempunyai titel eksekutorial. Jadi keistimewaan grosse akta pengakuan hutang disebabkan adanya frasa “ Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa” karena dengan kata-kata ini, maka mempunyai kekuatan sama dengan kekuatan pengadilan yang telah berkekuatan
11 Muhammad Ilham Arisaputra et al., “Akuntabilitas Administrasi Pertanahan dalam Penerbitan Sertifikat,” Mimbar Hukum 29, no. 2 (2017): 276 – 291.
hukum  tetap. Hal  yang  demikian  menurut  hukum  dapat  dilakukan  sita  eksekusi  dalam rangka  pemenuhan  hutang-hutang  debitur  tanpa  harus  terlebih  dahulu  melakukan gugatan ke pengadilan.
Apa  yang  dikemukakan  di  atas  menarik  untuk  penulis  analisa.  Ada  beberapa  hal  yang menarik perhatian penulis untuk menganalisis mengenai grosse akta ini, yakni:

## 3.1. Grosse akta memiliki kekuatan eksekutorial
Sebagaimana diketahui bahwa dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris ditentukan bahwa Grosse Akta adalah salah satu salinan Akta untuk pengakuan hutang dengan kepala Akta "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA",  yang  mempunyai  kekuatan  eksekutorial.  Berdasarkan  Surat  Edaran  Mahkamah Agung Nomor 213/229/85/Um-TU/Pdt menjelaskan pengertian grosse akta seperti yang dimaksud  Pasal  224  HIR  atau  Pasal  258  RBg  adalah  suatu  akta  autentik  yang  berisi pengakuan  hutang  dengan  perumusan  semata-mata  suatu  kewajiban  untuk membayar/melunaskan sejumlah uang tertentu. Hal ini berarti dalam suatu grosse akta tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan tersebut berbentuk perjanjian.
Dari  penjelasan  di  atas,  maka  suatu  grosse  akta  merupakan  akta  otentik  yang  pada prinsipnya  merupakan  kewenangan  notaris  untuk  membuatnya.  Pasal  55  UUJN menentukan bahwa:
(1) Notaris  yang  mengeluarkan  Grosse  Akta  membuat  catatan  pada  minuta  akta mengenai  penerima  Grosse  Akta  dan  tanggal  pengeluaran  dan  catatan  tersebut ditandatangani oleh Notaris.
(2) Grosse  Akta  pengakuan  utang  yang  dibuat  di  hadapan  Notaris  adalah  Salinan  Akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial.
(3) Grosse Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada bagian kepala akta memuat frasa “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, dan pada bagian  akhir  atau  penutup  akta  memuat  frasa  “diberikan  sebagai grosse  pertama”, dengan  menyebutkan  nama  orang  yang  memintanya  dan  untuk  siapa  grosse dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya.
(4) Grosse Akta kedua dan selanjutnya hanya dapat diberikan kepada orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berdasarkan penetapan pengadilan.
Terdapat syarat bentuk dan syarat isi dari suatu grosse akta, yakni sebagai berikut: 12
a. Kepala grosse akta Pengakuan Hutang. Pada bagian kepala membuat kata- kata: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (pasal 224 HIR jo. Pasal 38 ayat 2 UUJN). Apabila pada bagian kepala grosse akta pengakuan hutang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Bila Notaris lupa atau lalai mencantumkan kata-kata tersebut
dalam  kepala  grosse  akta pengakuan  hutang  maka  Notaris  akan  dikenakan  sanksi denda.
b. Nomor grosse akta pengakuan hutang. Nomor grosse akta pengakuan hutang sama dengan  akta  autentiknya.  Walaupun  tidak  ada  ketentuan  dalam  UUJN  yang menerapkan  sanksi  bagi  Notaris  yang  mencantumkan  nomor  pada  setiap  aktanya, namun  dengan  pemberian  nomor  pada  setiap  akta  tentunya  dapat  membantu administrasi dan menguntungkan bagi notaris sendiri untuk arsipnya.
c. Judul  akta.  Dalam  peraturan  jabatan  notaris  tidak  ada  ketentuan  notaris  harus mencantumkan  judul.  Walaupun  demikian  apabila  suatu  akta  dibuat  tanpa  judul tentunya akan membingungkan notaris dan para pihak yang memuat akta tersebut.
d. Awal  akta  grosse  akta Pengakuan  Hutang.  Pada  awal  akta grosse  akta pengakuan hutang harus dimuat hari dan tanggal dibuatnya akta, nama lengkap para pihak dan tempat  kedudukan  notaris  serta  sanksi-sanksi  intrumentair.  Apabila  Notaris  tidak memuat  syarat  ini  maka  notaris  akan  dikenakan  denda  atau  akta  notaris  hanya sebagai akta di bawah tangan.
e. Komparisi. Komparisi adalah kewenangan menghadap dari masing-masing pihak di depan  pejabat  yang  berwenang  untuk  bertindak  hukum  untuk  mana  akta  tersebut dibuat.
f. Premis.  Dalam  peraturan  jabatan  notaris  tidak  ada  ketentuan  yang  mengharuskan pemuatan  premis  dalam  akta  autentik.  Pada  bagian  premis grosse  akta pengakuan hutan dapat disebutkan perjanjian yang menjadi dasar dilakukannya utang. Bila dasar pengakuan  hutang  terdapat  bunga  atau  denda  maka  perhitungan  jumlah  seluruh hutang dicantumkan pada bagian premis akta.
g. Isi grosse akta Pengakuan hutang:
1) Pengakuan hutang sepihak oleh debitur.
2) Kewajiban membayar sejumlah uang tertentu.
3) Dalam jangka waktu tertentu.
4) Tempat pembayaran.
5) Opeisbaarheid (dapat ditagih)
Dari  penjelasan  di  atas,  maka  dapat  dipertegas  oleh  penulis  bahwa  suatu  grosse  akta pengakuan  hutang  merupakan  suatu  akta  otentik  yang  wewenang  pembuatannya diberikan kepada notaris sebagai pejabat umum. Ghansam Anand 13 menjelaskan bahwa:
Notaris merupakan suatu profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat, yang bertugas untuk membuat alat bukti berupa akta otentik yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sempurna  dan  oleh  karena  itu,  profesi notaris  juga  merupakan  suatu  profesi  dan  jabatan  kepercayaan,  maka  seorang notaris  harus  mempunyai  perilaku  yang  baik  dan  menjaga  keluhuran  harkat  dan martabat profesinya.
13 Ghansam Anand, Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia (Surabaya: Zifatama Publisher, 2014), 159.
Lola  Rosalina 14 juga  menjelaskan  bahwa  notaris  adalah  pejabat  umum  yang  diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta yang dapat dijadikan alat bukti oleh para pihak atas perbuatan hukum yang dilakukannya. Notaris berhak menggunakan lambang  negara  dalam  menerbitkan  produk  hukumnya  sehingga  dengan  penggunaan lambang negara tersebut notaris dipandang sebagai jabatan yang menjalankan sebagian kekuasaan negara.
Jadi,  notaris  merupakan  suatu  jabatan  yang  diberikan  kewenangan  oleh  negara  untuk menjalankan sebagian tugas dan fungsi pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, dalam hal ini notaris diberikan kewenangan untuk membuat alat bukti berupa akta otentik yang karakteristiknya juga sesuai dengan karakteristik atau ciri-ciri dari suatu profesi. 15 Dari penjelasan ini, maka penulis berpendapat bahwa notaris sebagai suatu  jabatan  pada  hakikatnya  menjalankan  fungsi  pelayanan  publik 16 ,  sehingga  jika dikategorikan  dalam  konteks  Trias  Politika,  maka  notaris  pada  hakikatnya  menempati cabang kekuasaan eksekutif.
Kedudukan  notaris  dalam  pembagian  kekuasaan  sebagaimana  diuraikan  di  atas menempati  cabang  kekuasaan  eksekutif,  yakni  cabang  kekuasaan  untuk  melaksanakan undang-undang. Kekuasaan melaksanakan undang-undang dipegang oleh Kepala Negara. Kepala Negara tentu tidak dapat dengan sendirinya menjalankan segala undang-undang ini sehingga kekuasaan dari kepala Negara dilimpahkan (didelegasikan) kepada pejabat- pejabat  pemerintah/Negara  yang  bersama-sama  merupakan  suatu  badan  pelaksana undang-undang (Badan Eksekutif).
Meskipun UUD 1945 memang secara tegas tidak menyebutkan mengenai  Trias Politika , tapi secara implisit bisa ditelaah bahwa Indonesia menghendaki pembagian kekuasaan. Hal  ini  jelas  dari  pembagian  bab  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945.  Misalnya  Bab  II tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Bab  III  tentang  Kekuasaan  Pemerintahan Negara,  Bab  VII  tentang  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Bab  IX  tentang  Kekuasaan Kehakiman.  Kekuasaan  legislatif  dijalankan  oleh  Presiden  bersama-sama  dengan  DPR. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden dibantu oleh menteri-menteri, sedangkan kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan.
Pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia merupakan sebuah konsekuensi dasar dari pemberlakuan sistem demokrasi. Dengan sistem pemerintahannya adalah Presidensial, maka kabinet tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan oleh karena itu  tidak  dapat  dijatuhkan/diberhentikan  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dalam  masa jabatannya.  Sebaliknya,  Presiden  juga  tidak  dapat  membubarkan  Dewan  Perwakilan Rakyat. Jadi, pada garis besarnya, ciri-ciri Trias Politika dalam arti pembagian kekuasaan terlihat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
14 Lola Rosalina, Notaris/PPAT Kota Makassar. Wawancara Tanggal 20 Oktober 2019
15 Ibid.
16 Anshori Ilyas, Muhammad Ilham Arisaputra, dan Mustafa Bola, Kontrak Publik (Makassar: UPT Unhas Press, 2017).
Konsep  Trias  Politika  dalam  pandangan  penulis  pada  hakikatnya  untuk  memberikan pembatasan terhadap kekuasaan negara. Sistem desentralisasi yang dianut dalam sistem ketatanegaraan  Indonesia  menunjukkan  adanya  pembagian  kekuasaan  secara  vertikal, sedangkan  secara  horizontal  pembagian  kekuasaan  terlihat  pada  pelaksanaan  fungsi lembaga-lembaga negara. Menurut Edie Toet Hendratno 17 bahwa di Indonesia, pembagian kekuasaan secara vertikal tercermin dalam hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah  sebagaimana  ditentukan  dalam  UUD  NRI  1945  bahwa  Pemerintah  Daerah menjalankan  otonomi  seluas-luasnya,  kecuali  urusan  pemerintahan  yang  oleh  undang- undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
Secara teoretis, pembagian kekuasaan menjadi 3 (tiga) cabang kekuasaan, yakni eksekutif, yudikatif, dan legislatif, maka ada 3 teori yang sering ditawarkan. Pertama, separation of powers yang  berciri  tidak  menerima  kehadiran  lembaga-lembaga  penunjang.  Kedua, separation of function yang berciri masih bisa menerima kehadiran lembaga penunjang lainnya  sepanjang  berhubungan  dengan  fungsi  eksekutif,  legislatif,  atau  yudikatif. Sedangkan  yang  ketiga  adalah check  and  balances yang  berciri  menerima  sepenuhnya kehadiran lembaga penunjang lain sebagai bagian prinsip kekuasaan ke-4 atau ke-5 dan seterusnya dari cabang kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif.
Merujuk  penjelasan  tersebut  di  atas,  maka  dalam  sistem  pembagian  kekuasaan  ini, kedudukan  notaris  sebagai  pejabat  umum  ditempatkan  sebagai  bagian  dari  cabang kekuasaan  eksekutif  dengan  tugas  dan  wewenangnya  memberikan  pelayanan  publik kepada  masyarakat  dalam  hal  pembuatan  akta  otentik  dan  kewenangan  lainnya  yang ditentukan  dalam  undang-undang,  dalam  hal  ini  adalah  UUJN.  Salah  satu  kewenangan yang diberikan oleh UUJN adalah membuat grosse akta pengakuan hutang.
Pada prinsipnya pekerjaan yang dilakukan oleh Notaris mempunyai keterikatan dengan kekuasaan yudikatif, terlebih lagi dengan diberikannya kewenangan pembuatan grosse akta pengakuan hutang yang memiliki irah-irah eksekutorial yang dipersamakan dengan keputusan  pengadilan  yang  telah  memiliki  kekuatan  hukum  yang  tetap.  Grosse  akta pengakuan hutang memiliki irah-irah eksekutorial yang dipersamakan dengan keputusan pengadilan,  namun  sejatinya  irah-irah  pada  grosse  akta  pengakuan  tersebut  tidak  bisa dimaknai memiliki kekuatan eksekusi langsung sesaat setelah debitur dinilai melakukan wanprestasi.  Untuk  itu,  tetap  diperlukan  putusan  pengadilan  yang  sebenarnya  untuk melakukan eksekusi.

## 3.2. Grosse akta berbeda dengan akta-akta lainnya yang dibuat oleh notaris
Notaris  merupakan  pejabat  umum  yang  diberikan  kewenangan  oleh  undang-undang untuk membuat akta otentik. Pasal 15 ayat (1) UUJN menentukan bahwa:
Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan/atau
17 Edie Toet Hendratno, Negara Kesatuan, Desentralisasi ,dan Federalisme (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 83.
yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
Dari  kewenangan  notaris  tersebut,  terlihat  bahwa  akta-akta  yang  mengenai  perbuatan hukum atau perjanjian atau penetapan dibedakan dengan grosse akta. Grosse akta, salinan akta, dan kutipan Akta dibuat berdasarkan minuta akta notaris. Perbedaan antara grosse akta,  salinan  akta,  dan  kutipan  akta  dapat  dilihat  pada  Pasal  1  UUJN.  Salinan  Akta merupakan salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum  frasa  “diberikan  sebagai  SALINAN  yang  sama  bunyinya”  (Pasal  1  angka  9 UUJN).  Kemudian  Kutipan  Akta  merupakan  kutipan  kata  demi  kata  dari  satu  atau beberapa  bagian  dari  akta  dan  pada  bagian  bawah  kutipan  akta  tercantum  frasa “diberikan sebagai KUTIPAN” (pasal  1  angka 10 UUJN). Sedangkan Grosse Akta  adalah salah  satu  salinan  akta  untuk pengakuan  utang dengan  kepala  akta “ Demi  Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ” yang mempunyai kekuatan eksekutorial (Pasal 1 angka 11 UUJN).
Tampak perbedaan mendasar antara grosse akta dengan salinan akta dan kutipan akta terletak pada adanya kekuatan eksekutorial pada suatu grosse akta yang ditandai dengan pencantuman irah-irah eksekutorial pada bagian kepala akta. 18 Di samping itu, Pasal 55 ayat (1) UUJN juga menentukan bahwa notaris yang mengeluarkan Grosse Akta membuat catatan pada minuta akta mengenai penerima Grosse Akta dan tanggal pengeluaran dan catatan tersebut ditandatangani oleh Notaris.
Menurut pandangan penulis, jika merujuk pada kedudukan notaris sebagai bagian dari kekuasaan  eksekutif,  maka  harusnya  grosse  akta  tidak  lagi  memiliki  irah-irah eksekutorial. Terlebih lagi jika melihat praktiknya bahwa grosse akta pengakuan hutang, meskipun  memiliki  kekuatan  eksekutorial,  namun  dalam  praktik  eksekusinya  tetap dibutuhkan penetapan oleh pengadilan negeri setempat sehingga irah-irah eksekutorial yang ada pada bagian kepala akta dari suatu grosse akta menjadi kehilangan makna. Pada konteks ini, grosse akta tetap menjadi kewenangan notaris untuk membuatnya, namun irah-irah eksekutorialnya yang ada pada bagian kepala akta dihilangkan. Di samping itu, perlu  pula  untuk  ditegaskan  dalam  UUJN  atau  peraturan  perundang-undangan  lainnya bahwa pelaksanaan eksekusi grosse akta harus dilakukan melalui fiat pengadilan sebagai bentuk check and balances eksekutif dan yudikatif.
3.3. Eksekusi grosse akta dilakukan dengan mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan
Pada dasarnya seseorang hanya dapat menyelesaikan suatu sengketa yang diawali dengan suatu gugatan. Akan tetapi dalam beberapa hal undang-undang menentukan pengecualian
18 Ananda Fitki Ayu Saraswati, “Dilematis Eksekusi Hak Tanggungan melalui Parate Executie dan Eksekusi melalui Grosse Akta,” Repertorium 2, no. 2 (2015): 56.
terhadap asas tersebut. Artinya bahwa dalam hal yang ditentukan dengan undang-undang, suatu  sengketa  langsung  dapat  dilaksanakan  seperti  putusan  hakim  yang  telah berkekuatan hukum tetap. Termasuk dalam hal ini adalah grosse akta pengakuan hutang. Eksekusi grosse akta ini merupakan pengecualian dari prinsip eksekusi yang menyatakan bahwa  eksekusi  hanya  dapat  dijalankan  terhadap  putusan  Pengadilan  yang  telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ( inkracht van geweisjde ). Dalam Pasal 224 HIR atau 258 RBg memperkenalkan eksekusi terhadap bentuk grosse akta yang di dalamnya memuat irah-irah eksekutorial.
Permasalahan  mengenai  grosse  akta  dan  eksekusi  ini  sangat  erat  karena  eksekusi terhadap  grosse  akta  pada  prinsipnya  dapat  langsung  dieksekusi  karena  dalam  suatu grosse akta sudah terdapat kekuatan eksekutorial sehingga dipersamakan kekuatannya dengan  suatu  keputusan  hakim  yang  berkekuatan  hukum  tetap.  Logikanya,  jika  grosse akta  mempunyai  kekuatan  eksekutorial,  maka  sejatinya  kreditor  dapat  melakukan eksekusi secara langsung tanpa melalui pengadilan. Namun dalam praktiknya, eksekusi terhadap grosse akta pengakuan hutang tetap harus meminta penetapan dari pengadilan. Bahkan terdapat pula grosse akta yang tidak dapat dieksekusi dengan berbagai alasan dan pertimbangan dari hakim.
M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa grosse akta memiliki beberapa asas, yakni: 19

## a. Grosse akta bersifat assesoir.
Grosse akta merupakan ikatan lanjutan yang lahir dari perjanjian pokok. Terkait hal ini  perjanjian  pokoknya  adalah  hubungan  hukum  perjanjian  hutang  antara  debitur dan kreditur. Dari perjanjian hutang piutang ini, bila para pihak menghendaki, mereka dapat  melekatkan  perjanjian  dalam  bentuk  grosse  akta  dengan  tujuan  memberi jaminan yang lebih pasti bagi pihak kreditur tentang pemenuhan pembayaran hutang serta sekaligus memberi hak kepada kreditur untuk meminta executorial verkoop atas harta kekayaan debitur atau atas barang jaminan sesaat setelah debitur wanprestasi tanpa  melalui  gugatan  perdata  biasa.  Antara  grosse  akta  dengan  perjanjian  pokok saling berkaitan.
b. Grosse akta tidak dapat dibagi-bagi. Bahwa pembayaran atas sebagian jumlah hutang tidak menggugurkan keabsahan dan nilai kekuatan eksekusi ( executorial kracht ) grosse akta. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 1163 KUHPerdata, berlaku juga  secara  analogis terhadap semua bentuk akta sekalipun Pasal tersebut ditujukan dan diatur dalam pasal-pasal aturan hipotek. Asas ini berlaku pula secara analogis terhadap grosse akta pengakuan hutang.
c. Grosse akta mempunyai nilai kekuatan eksekusi seperti putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Apabila semua syarat grosse akta dipenuhi, maka dengan sendirinya menurut hukum grosse akta mempunyai kekuatan eksekusi. Nilai kekuatan eksekusi grosse akta sama
19 Lihat  pendapat  M.  Yahya  Harahap  dalam Pittaloka  dan  Pranoto,  “Perm asalahan  dalam  Pelaksanaan Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang,” 82– 83.
dengan  nilai  kekuatan  eksekusi  yang  melekat  pada  putusan  Pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
d. Perdamaian satu-satunya yang dapat menunda kekuatan eksekusi grosse akta. Asas  ini  diatur  di  dalam  Pasal  224  HIR  bahwa  hanya  perdamaian  yang  dapat menangguhkan eksekusi grosse akta.
e. Eksekusi grosse akta dijalankan atas perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. Berdasarkan  asas  ini executorial  verkoop berdasarkan  grosse  akta  dijalankan  atas perintah  dan  di  bawah  pimpinan  Ketua  Pengadilan  Negeri  yang  dalam  daerah hukumnya orang yang berhutang (debitur bertempat tinggal atau berdiam).
Dari  penjelasan  M.  Yahya  Harahap  tersebut  di  atas,  maka  jelas  bahwa  setiap  eksekusi grosse akta haruslah melalui pengadilan yang berwenang. Eksekusi terhadap grosse akta pengakuan  hutang  tidak  dapat  dilakukan  secara  langsung  sesaat  setelah  debitur melakukan wanprestasi, namun harus dimintakan penetapan eksekusi pada pengadilan negeri  setempat.  Permohonan  penetapan  eksekusi  ini  dapat  dimintakan  oleh  kreditor kepada pengadilan sesaat setelah debitur dianggap melakukan wanprestasi.
Meskipun suatu grosse akta pengakuan hutang dianggap sama kekuatan eksekutorialnya dengan putusan pengadilan, namun kreditor tidak dapat serta merta melakukan eksekusi terhadap harta kekayaan debitur. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa kedudukan notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  menjalankan  atau  ditempatkan  pada  bidang kekuasaan  eksekutif,  sementara  dalam Trias  Politica yang  dapat  memutus  dan mengeksekusi suatu perkara hanyalah cabang kekuasaan yudikatif. Untuk itu, meskipun produk  hukum  notaris  yang  berupa  grosse  akta  dianggap  sama  dengan  putusan pengadilan,  namun  grosse  akta  bukanlah  murni  putusan  pengadilan  sehingga  tetap dibutuhkan suatu penetapan dari pengadilan. Di samping itu, eksekusi terhadap grosse akta  harus  tetap  dalam  pengawasan  pengadilan  sebagai  lembaga  yang  menjalankan cabang  kekuasaan  yudikatif  sebagai  wujud  implementasi  prinsip check  and  balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Semua permohonan eksekusi grosse akta pengakuan hutang belum pasti akan diterima, walaupun  telah  memiliki  irah- irah  “Demi  Keadilan  Berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha esa”  yang  mana  memiliki  kekuatan  ekse kutorial  sama  dengan  putusan  Pengadilan berkekuatan  hukum  tetap  ( inkracht ).  Terdapat  satu  pengecualian  suatu  grosse  akta pengakuan hutang tidak dapat diterima, yaitu bilamana debitur tidak mengakui besaran jumlah hutang yang valid. Apabila debitur tidak mengakui, maka permohonan eksekusi grosse akta pengakuan hutang tidak diterima oleh Ketua Pengadilan dan dibuatkan Berita Acara  serta  Ketua  Pengadilan  memerintahkan  untuk  membuat  gugatan  baru,  yaitu gugatan perdata.
Suatu grosse akta diberikan kepada akta hipotek dan akta utang piutang atau biasa disebut akta pengakuan hutang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBg. Grosse akta selalu diberikan atas permintaan dari kreditor. Akta pengakuan hutang yang dibuat oleh Notaris pada bagian kepala aktanya memuat irah-irah yang sama bunyinya dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu “Demi Keadilan
Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  dan  bagian  akhir  aktanya  ditulis  “Diberikan sebagai  grosse pertama  atas  permintaan    (kre ditor)”  sehingga grosse akta  tersebut memiliki kekuatan eksekutorial. 20
Salinan dari akta hutang piutang atau akta pengakuan hutang notaril inilah yang memiliki kekuatan  eksekutorial  dan  dinamakan  dengan  Grosse Akta  Pengakuan  Hutang  Notaril. Notaris  dalam  hal  ini  diberi  wewenang  oleh  UUJN  sehingga  kewenangan  dari  notaris dalam membuat grosse akta merupakan wewenang yang bersifat atributif 21 .
Lola Rosalina 22 menjelaskan bahwa Notaris diberi kewenangan oleh UUJN untuk membuat grosse akta pengakuan hutang. Grosse akta ini jika merujuk pada Pasal 224 HIR atau Pasal 258  RBg  memiliki  kekuatan  eksekutorial  yang  ditandai  dengan  adanya  irah-irah eksekutorial pada bagian kepala akta sehingga dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.
Dilihat dari karakteristiknya, grosse akta yang dibuat oleh notaris tidak hanya berfungsi sebagai  alat  pembuktian  di  pengadilan  jika  terjadi  sengketa  atau  perselisihan  antara kreditor dan debitur, tapi juga dapat dijadikan alat untuk melakukan eksekusi terhadap harta  benda  debitur  apabila  debitur  melakukan  wanprestasi.  Sebagaimana  telah dijelaskan  sebelumnya  pada  Bab  II  bahwa  suatu  akta  yang  dibuat  oleh  pejabat  yang berwenang  memiliki  fungsi  pembuktian  yang  kekuatan  pembuktiannya  dibedakan menjadi 3 (tiga), yakni kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil, dan kekuatan  pembuktian  materil.  Terkait  konteks  ini,  maka  grosse  akta  yang  dibuat  oleh notaris mengandung ketiga kekuatan pembuktian tersebut. Secara lahiriah, grosse akta sebagai suatu salinan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kedudukannya sama dengan minuta akta di hadapan persidangan sehingga hakim yang memeriksa perkara tidak perlu lagi  meminta  kepada  para  pihak  untuk  menghadirkan  minuta  akta  di  pengadilan. Kemudian secara formil, grosse akta yang dibuat oleh notaris dapat memberi kepastian tentang  peristiwa  bahwa  para  pihak  melakukan  apa  yang  dimuat  dalam  grosse  akta. Sedangkan secara materil, grosse akta  yang dibuat oleh notaris memberikan kepastian tentang materi dan peristiwa yang dimuat dalam akta bahwa para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta.
Kemudian sebagai alat bukti, grosse akta yang dibuat oleh notaris juga memiliki 3 (tiga) fungsi, yakni fungsi formil ( formalitas causa ), fungsi alat bukti ( probationis causa ), dan fungsi solemnie  tatis  causa .  Secara  formil,  grosse  akta  yang  dibuat  oleh  notaris
20 Situmorang dan Sitanggang, Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi , 18.
21 Sumber kewenangan ada 3, yakni Atribusi, Delegasi, dan Mandat. Atribusi artinya pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Delegasi artinya pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Sedangkan Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.  Wewenang  Notaris  sebagai  pejabat  umum  didapatkan  dari  UUJN  sehingga  sumber kewenangannya  dikategorikan  Atribusi.  Meskipun  Notaris  bukanlah  organ  pemerintahan,  namun kedudukan  notaris  dalam  sistem  ketatanegaraan  adalah  menjalankan  sebagian  kekuasaan  negara  di bidang hukum privat.
22 Lola Rosalina, Notaris/PPAT Kota Makassar. Wawancara Tanggal 20 Oktober 2019.
memberikan keabsahan dan legalitas pada pengakuan seorang debitur atas adanya suatu hutang kepada kreditor. Atas dasar pengakuan ini, maka grosse akta memberikan pula keabsahan dan legalitas kepada kreditur untuk dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi  kepada  pengadilan  apabila  debitur  wanprestasi  tanpa  mengajukan  gugatan terlebih dahulu. Dari sini, maka tampaklah fungsi grosse akta sebagai alat bukti yang dapat diajukan di hadapan hakim dalam hal kreditor mengajukan pemohon eksekusi. Dari sini tampak pula fungsi grosse akta sebagai solemnie tatis causa yang artinya merupakan satu- satunya alat yang dapat dan sah membuktikan suatu hal atau peristiwa. Isi grosse akta yang memuat pengakuan debitur atas hutangnya kepada kreditor menjadi satu-satunya bukti  yang  otentik  sehingga  jika  ada  pihak  yang  menyangkalinya,  maka  ia  harus membuktikan sebaliknya.
Kedudukan  notaris  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  ditempatkan  pada  cabang kekuasaan  eksekutif  oleh  karena  notaris  memberikan  pelayanan  umum  kepada masyarakat dalam hal membantu pemerintah dalam menyediakan suatu surat atau akta yang  berisi  keterangan  mengenai  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  masyarakat secara  privat.  Sebagai  bagian  dari  cabang  kekuasaan  eksekutif,  kewenangan  yang diberikan kepada Notaris adalah wewenang yang bersifat atributif sehingga notaris dapat menerbitkan  grosse  akta  pengakuan  hutang.  Grosse  akta  pengakuan  hutang  sebagai produk  hukum  dari  notaris  yang  notabene  bagian  dari  eksekutif  memang  memiliki karakteristik  yang  sama  dengan  produk  hukum  yudikatif  sehingga  dalam  eksekusinya diperlukan penetapan dari pengadilan sebagai bentuk legalitas dari pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan hutang.
Adanya kewajiban untuk memperoleh penetapan pengadilan dalam eksekusi grosse akta pengakuan hutang adalah sebagai bentuk penegasan bahwa kekuasaan kehakiman yang salah  satunya  berisi  penetapan  dan  pelaksanaan  eksekusi  adalah  wewenang  dan merupakan tugas dari lembaga peradilan yang menjalankan cabang kekuasaan yudikatif. Kekuasaan  kehakiman  di  Indonesia  merupakan  kekuasaan  yang  independen  sehingga untuk menjaga independensi kekuasaan kehakiman tersebut diterbitkan Ketetapan MPR- RI  Nomor  X/MPR/1998  tentang  Pokok-Pokok  Reformasi  Pembangunan  Dalam  Rangka Penyelamatan  dan  Normalisasi  Kehidupan  Nasional  sebagai  salah  satu  haluan  negara. Ketetapan  MPR-RI  Nomor  X/MPR/1998  ini  menginginkan  terwujudnya  kekuasaan kehakiman  yang  merdeka  dan  supremasi  hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada Ketetapan MPR-RI Nomor X/MPR/1998 ini, khususnya Bab  C  mengenai  Hukum,  ditegaskan  perlunya  reformasi  di  bidang  hukum  untuk mendukung penanggulangan krisis di bidang hukum. Salah satu amanat dalam Ketetapan MPR-RI  Nomor  X/MPR/1998  ini  yang  harus  dijalankan  adalah  pemisahan  yang  tegas antara  fungsi  kekuasaan  eksekutif  dan  fungsi  kekuasaan  yudikatif. Pemisahan  ini dilaksanakan  dengan  mengalihkan  organisasi,  administratif,  dan  finansial  badan-badan peradilan yang semula di bawah departemen-departemen yang bersangkutan menjadi di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
Untuk  itu,  dalam  konteks  eksekusi  grosse  akta  pengakuan  hutang,  maka  penegasan kemerdekaan dan independensi badan peradilan serta penegasan pemisahan yang tegas antara fungsi kekuasaan eksekutif dan fungsi kekuasaan yudikatif dilakukan dalam bentuk kewajiban  adanya  penetapan  dari  pengadilan  jika  kreditor  ingin  mengeksekusi  grosse akta  pengakuan  hutang.  Penegasan  ini  sekaligus  pula  menegaskan  kedudukan  notaris sebagai  pejabat  umum  yang  menjalankan  fungsi  pelayanan  umum  kepada  masyarakat yang merupakan bagian dari tugas dan fungsi cabang kekuasaan eksekutif.

## 4. Hakikat  Kedudukan  Irah-Irah  Eksekutorial  Pada  Grosse  Akta  Pengakuan Hutang Dalam Memberi Kepastian Hukum Bagi Kreditur
Grosse  akta  pengakuan  hutang  mempunyai  kekuatan  eksekutorial,  tetapi  untuk melakukan  eksekusi  harus  berdasarkan  putusan  hakim  Pengadilan  Negeri  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Permohonan  untuk  dilakukannya  eksekusi  dapat berdasarkan Akta Pengakuan Hutang tersebut, namun pihak debitur sebagai termohon dapat melakukan perlawanan. 23 Meskipun memakai irah-irah eksekutorial, eksekusi tidak dapat  dilakukan  hanya  dengan  berdasar  pada  akta  pengakuan  hutang  terhadap  harta debitur  yang  dijadikan  sebagai  jaminan,  eksekusi  dilakukan  harus  melalui  Pengadilan Negeri  sehingga  dengan  ini  dapat  dikatakan  bahwa  kekuatan  hukum  akta  pengakuan hutang hanya sebatas mengikat debitur dan kreditor.
Atas  dasar  penjelasan  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  maka  kedudukan  irah-irah eksekutorial  pada  suatu  grosse  akta  pengakuan  hutang  tidak  mempunyai  kekuatan eksekutorial langsung, tetapi harus melalui penetapan dari pengadilan. Namun demikian, kedudukan grosse akta pengakuan hutang yang memiliki irah-irah eksekutorial sebagai salinan dari suatu minuta akta berbeda dengan salinan dari akta-akta lainnya yang tidak memiliki irah-irah eksekutorial, yakni memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan minuta  atau  aslinya  sehingga  dalam  proses  pembuktian  di  pengadilan  tidak  lagi dibutuhkan  minuta  akta  sebagai  sumber  terbitnya  grosse  akta  pengakuan  hutang tersebut.  Berbeda  dengan  salinan  akta-akta  lainnya,  dalam  pembuktian  di  pengadilan dibutuhkan untuk dihadirkan minuta aktanya untuk dicocokkan dengan salinan akta yang dijadikan sebagai alat bukti oleh pihak-pihak yang bersengketa.
Selanjutnya  jika  disandingkan  dengan  putusan  pengadilan,  maka  penulis  dapat menjelaskan  bahwa  kekuatan  hukum  dari  suatu  grosse  akta  pengakuan  hutang  yang memiliki  irah-irah  eksekutorial  hanya  untuk  memberikan  kepastian  hukum  mengenai adanya suatu hubungan hukum utang piutang saja beserta dengan besaran utang debitur terhadap kreditor. Berbeda dengan putusan pengadilan, kepastian hukum yang diberikan oleh  suatu  putusan  pengadilan  adalah  kepastian  hukum  yang  bukan  hanya  mengenai kedudukan  suatu  hubungan  hukum,  tetapi  termasuk  pula  kepastian  hukum  akan  hak seseorang serta kepastian hukum atas pelaksanaan suatu eksekusi. Dalam konteks utang piutang,  suatu  putusan  pengadilan  akan  memberikan  kepastian  hukum  atas  hubungan
23 Bambang Nurcahyo, Hakim Pengadilan Negeri Makassar. Wawancara Tanggal 29 Oktober 2019.
hukum  utang  piutang  antara  kreditor  dan  debitur,  kepastian  hukum  mengenai  hak kreditor atas harta benda milik debitur, serta kepastian hukum atas pelaksanaan eksekusi harta benda milik debitur.
Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  tujuan  hukum  yang  paling  realistis adalah kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan hak konstitusional setiap Warga Negara Indonesia sebagaim ana ditentukan dalam Pasal 28D UUD NRI 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan  yang  sama  di  hadapan  hukum”.  Untuk  itu,  maka  negara  berkewajiban memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 bahwa “ Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.
Permasalahan grosse akta pengakuan hutang yang sampai saat ini masih terjadi adalah adanya penafsiran yang berbeda-beda mengenai substansi dari Pasal 224 HIR atau Pasal 258  RBg.  Hal  ini  menyebabkan  pelaksanaan  eksekusi  menggunakan  grosse  akta pengakuan  hutang  menjadi  berbeda-beda  pula  di  setiap  Pengadilan  Negeri.  Tidak terpenuhinya syarat formil dan syarat materiil juga menyebabkan grosse akta pengakuan hutang  tidak  diterima  oleh  Pengadilan  Negeri.  Perlu  diketahui  oleh  pihak-pihak  yang berkepentingan baik debitur maupun kreditor bahwa permohonan eksekusi grosse akta pengakuan  dapat  tidak  diterima  karena  ketika  dilakukan aanmaning oleh  Ketua Pengadilan  Negeri,  debitur  tidak  mengakui  jumlah  hutang  yang  pasti  sehingga permohonan  tidak  dapat  diterima  dan  kepada  kreditur  dimohon  agar  mengajukan gugatan baru, yaitu gugatan perdata biasa.
Bambang  Nurcahyo 24 juga  mengungkapkan  bahwa  permasalahan  dalam  pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan hutang juga muncul ketika adanya perlawanan eksekusi yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan barang yang menjadi objek eksekusi tersebut. Pihak  ketiga  mengaku  bahwa  barang  yang  dijadikan  objek  eksekusi  tersebut  adalah miliknya dan peristiwa seperti ini tidak jarang terjadi ketika pelaksanaan eksekusi sedang berlangsung. 25 Namun demikian, Pengadilan memperjelas bahwa pelaksanaan eksekusi tidak boleh dihalang-halangi oleh siapa pun. Apabila dihalangi, maka pihak tersebut harus mengajukan perlawanan sita sendiri kepada pengadilan.
Problematika  eksekusi  grosse  akta  yang  terjadi  sampai  saat  ini  pada  prinsipnya disebabkan oleh karena pemahaman yang berbeda mengenai grosse akta itu sendiri. Tidak sedikit  pihak  yang  beranggapan  bahwa  eksekusi  terhadap  suatu  grosse  akta  dapat dilakukan secara langsung oleh karena grosse akta memiliki irah-irah eksekutorial. Tidak
24 Bambang Nurcahyo, Hakim Pengadilan Negeri Makassar. Wawancara Tanggal 29 Oktober 2019.
25 Ni Putu Teresa Giovana, “Stand ing Commitment of Sale and Purchase Agreement (PPJB) in Purchasing Flats Unit as Legal Protection for Consumers,” Substantive Justice International Journal of Law (2019): 23.
sedikit pula pihak yang beranggapan bahwa sudah sepatutnya eksekusi terhadap suatu grosse akta harus dilakukan dengan fiat pengadilan ataupun melalui parate eksekusi 26 .
Sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya bahwa sesungguhnya eksekusi terhadap suatu  grosse  akta  harus  dilakukan  dengan  mendapatkan  penetapan  dari  pengadilan terlebih  dahulu.  Hal  ini  sebagai  bentuk  pengawasan  pengadilan  terhadap  pelaksanaan grosse  akta  pengakuan  hutang  oleh  karena  grosse  akta  pengakuan  hutang  merupakan produk hukum notaris yang memiliki irah-irah eksekutorial. Oleh karena eksekusi grosse akta dilakukan dengan mendapatkan penetapan dari pengadilan terlebih dahulu, maka jelas  bahwa  hakim  memiliki  kewenangan  untuk  menilai  suatu  grosse  akta  pengakuan hutang apakah dapat dilakukan eksekusi atau tidak.
Dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  kekuasaan kehakiman  ditentukan  bahwa  “Hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan yang  hidup  dalam  masyarakat”. Kemudian  dalam  Pasal  11  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang kekuasaan  kehakiman  ditentukan  pula  bahwa  “Pengadilan  memeriksa,  mengadili,  dan memutus  perkara  dengan  susunan  majelis  sekurang-kurangnya  3  (tiga)  orang  hakim, kecuali  undang- undang  menentukan  lain”.  Dari  ketentuan  ini  dapat  dilihat  bahwa pengadilan  melalui  hakim-hakimnya  berwenang  untuk  memeriksa,  mengadili,  dan memutus suatu perkara.
Hakim  dalam  menerima  permohonan  mengenai  eksekusi  terhadap  suatu  grosse  akta pengakuan hutang juga perlu untuk memeriksa kembali permohonan yang diajukan oleh kreditor. Memang dalam hukum acara perdata, tuntutan hak yang berupa permohonan tidak mengandung sengketa di dalamnya. Namun dalam konteks permohonan eksekusi grosse  akta  pengakuan  hutang,  sejatinya  terdapat  sengketa  atau  perselisihan  antara kreditur dengan debitur, paling minimal bentuk perselisihan tersebut adalah keberatan dari kreditor atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Untuk itu, maka hakim perlu memeriksa kembali kebenaran isi permohonan dari kreditor atas eksekusi grosse akta pengakuan hutang. 27
Pelaksanaan eksekusi terhadap grosse akta pengakuan hutang dilakukan apabila debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan. Persoalan yang menjadi akar persoalan atas perbedaan pandangan dalam eksekusi terhadap grosse akta pengakuan hutang lebih disebabkan  tafsiran  terhadap  Pasal  224  HIR  atau  Pasal  258  RBg.  Sehubungan  dengan eksekusi grosse pengakuan hutang yang masih sering bermasalah, M. Yahya Harahap 28
26 Fiat Pengadilan  atau  dengan  nama  lain Fiat Eksekusi  diartikan  sebagai  penetapan  pengadilan  untuk melaksanakan  putusan  pengadilan  jika  pihak  yang  dikalahkan  dalam  putusan  menolak  untuk melaksanakannya secara sukarela. Sedangkan Parate eksekusi atau eksekusi langsung adalah Eksekusi terhadap  objek  jaminan  dengan  menjual  langsung  objek  tersebut  oleh  kreditur  melalui  lembaga pelelangan umum tanpa melalui ijin atau perintah eksekusi dari ketua pengadilan. Berdasakan definisi tersebut, maka Parate Eksekusi menurut penulis dapat dilakukan tanpa melakukan Fiat Pengadilan.
27 Bambang Nurcahyo, Hakim Pengadilan Negeri Makassar. Wawancara Tanggal 29 Oktober 2019.
28 M.  Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata  Tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan,  Pembuktian,  dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 305.
menjelaskan  bahwa  hal  terpenting  yang  harus  diperhatikan  agar  eksekusi  grosse  akta pengakuan hutang berjalan lancar, yakni syarat sahnya grosse akta  pengakuan hutang, yakni:
a. Syarat formal. Syarat formal yang dimaksud di sini adalah grosse akta harus dibuat dalam  bentuk  akta  notaril  (otentik).  Grosse  akta  selain  dibuat  dalam  bentuk  akta notaris, juga harus memuat frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” (sebab hanya dengan irah-irah tersebut grosse akta dapat dilaksanakan eksekusi karena  kekuatannya  sama  dengan  putusan  pengadilan  yang  telah inkracht  van gewijsde ).
b. Syarat  materil,  merupakan  syarat  yang  menyangkut  rumusan  dan  isi  yang  harus dipenuhi oleh grosse akta tersebut. Syarat-syarat materil suatu akta harus memuat:
- Merupakan pernyataan sepihak dari debitur yang meliputi (a) adanya pengakuan berhutang dari debitur; (b) wajib membayar pada waktu yang ditentukan; dan (c) merupakan akta pengakuan hutang, artinya tidak bercampur aduk dengan akta hak tanggungan (sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No. 1313 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987).
- Jumlah hutang sudah pasti ( fixed loan ) tidak boleh berupa kredit plapond . Artinya pada saat grosse akta itu dibuat jumlah hutang sudah terealisasi (yang terdiri dari hutang  pokok  ditambah  bunga)  sesuai  dengan  putusan  Mahkamah  Agung  No. 1313 K/Pdt/1985.
Lebih lanjut lagi M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang menjadi patokan sebagai dasar hukum untuk melakukan eksekusi terhadap grosse akta pengakuan hutang, yakni:
1. Harus dibuat di Indonesia;
2. Tidak berupa legalisir notaris terhadap akta di bawah tangan. Hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 3992 K/Pdt/1986 tanggal 28 September 1988;
3. Memenuhi syarat formal grosse akta pengakuan hutang:
- Berbentuk akta notaris;
- Memuat titel eksekutorial.
4. Memenuhi syarat materil:
- Pengakuan hutang sepihak dari debitur;
- Berupa fixet loan ;
- Jumlah hutang pokok + bunga sudah pasti. 29
Grosse  akta  pengakuan  hutang  telah  memberikan  perlindungan  hukum  yang  cukup apabila grosse akta pengakuan hutang tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil dari suatu grosse akta. Apabila tidak dipenuhinya apa yang menjadi syarat formil dan  materil  dari  grosse  akta,  maka  grosse  akta  itu  akan  kehilangan  kekuatan
eksekutorialnya  sehingga  kekuatan  akta  itu  hanya  dapat  dilakukan  dengan  gugatan perdata biasa.
Suatu  grosse  akta  pengakuan  hutang  harus  ditandatangani  oleh  debitur  beserta suami/istrinya apabila ia telah menikah. Pasal 119 KUHPerdata telah menentukan bahwa sejak dilangsungkannya perkawinan, maka demi hukum terjadi  persatuan harta secara bulat kecuali ditentukan lain oleh  para pihak dalam suatu  perjanjian kawin. Ketentuan Pasal 119 KUHPerdata ini memaksa seorang debitur yang akan mengakui suatu hutang dalam  suatu  akta  pengakuan  hutang  wajib  menyertakan  pasangannya  untuk  ikut menandatangani  akta  pengakuan  hutang  tersebut,  kecuali  jika  debitur  itu  memiliki perjanjian kawin.
Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya  pada  latar  belakang  masalah  bahwa  pada Tahun 1985, Mahkamah Agung RI
mengeluarkan Fatwa Nomor 213/229/85/II/Um.Tu/Pdt  tertanggal  16  April  1985  yang  menyatakan  bahwa  suatu grosse akta tidak dapat ditambah persyaratan-persyaratan lain selain berisi pengakuan hutang  saja  dari  debitur  dengan  perumusan  semata-mata  suatu  kewajiban  untuk membayar atau melunaskan sejumlah uang tertentu. Hal ini berarti dalam suatu grosse akta  tidak  dapat  ditambahkan  persyaratan-persyaratan  atau  klausul-klausul  lain  yang sifatnya  berbentuk  perjanjian.  Persyaratan  yang  berbentuk  perjanjian  sebagaimana dimaksud antara lain: 30
a. Diperjanjikan bahwa selama perjanjian berjalan atau berlaku, pihak debitur selaku pemberi jaminan diwajibkan mengasuransikan apa yang dijaminkan tersebut pada perusahaan asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh pihak kreditur atau bank.
b. Diperjanjikan  bahwa  biaya  pembuatan  akta  dan  segala  biaya  lainnya  yang berhubungan  dengan  perjanjian  penambahan  kredit  pengakuan  hutang,  menjadi tanggungan dari dan harus dibayar oleh pihak debitur.
c. Diperjanjikan bahwa jika debitur lalai membayar, maka segala biaya-biaya pengacara atau  kuasa  dari  pihak  kreditor  untuk  menagih  kepada  pihak  debitur  menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh pihak debitur.
d. Diperjanjikan  bahwa  kreditur  sebelum  waktunya  pelunasan  dapat  menagih hutangnya  atau  sewaktu-waktu  berhak  mengakhiri  perjanjian  atau  jumlah  hutang yang berhutang tersebut dapat ditagih dan harus dibayar seketika dan sekaligus jika debitur pailit, barang jaminan dikenakan suatu sitaan penjualan, atau barang jaminan berkurang sehingga tidak mencukupi sebagai jaminan hutang.
Grosse akta pengakuan hutang mempunyai nilai eksekutorial, sehingga apabila debitur wanprestasi, maka dapat dilakukan eksekusi setelah memperoleh fiat pengadilan negeri. Dapat  ditegaskan  bahwa  perlunya  fiat  pengadilan  karena  kedudukan  grosse  akta pengakuan  hutang  dipersamakan  dengan  suatu  putusan  pengadilan  yang  mempunyai kekuatan  hukum  tetap  ( inkracht  van  gewijsde ).  Dengan  grosse  akta  pengakuan  hutang yang  kedudukannya  sama  dengan  putusan  pengadilan,  maka  untuk  pelaksanaan
eksekusinya  diperlukan  fiat  eksekusi  dari  ketua  pengadilan  negeri.  Eksekusi  terhadap jaminan kredit berdasarkan grosse akta pengakuan hutang yang dibuat oleh Notaris tidak dapat dilakukan secara serta merta oleh kreditor meskipun grosse akta pengakuan hutang tersebut  memakai  irah- irah  ”Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa” seperti halnya putusan pengadilan.
Makna dari mempunyai kekuatan sama dengan putusan pengadilan yang telah inkracht van  gewijsde ini  artinya  bahwa  pelaksanaan  eksekusinya  harus  dengan  fiat  pengadilan karena  dipersamakan  dengan  suatu  putusan.  Kedudukan  istimewa  dari  grosse  akta pengakuan hutang tidak boleh menghapus kewenangan pengadilan dalam hal wewenang untuk  melaksanakan  eksekusi,  termasuk  eksekusi  terhadap  grosse  akta  pengakuan hutang.  Suatu  putusan  hakim  saja  yang  sudah  jelas  melalui  proses  dan  tahapan  yang panjang  untuk  dapat  menjadi  putusan,  pelaksanaan  eksekusinya  diperlukan  izin  dari pengadilan.  Apalagi  grosse  akta  pengakuan  hutang  yang  pada  hakikatnya  bukan merupakan suatu putusan pengadilan, namun hanya karena kedudukan grosse akta yang oleh undang-undang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah inkracht van gewijsde sehingga grosse akta tetap membutuhkan penetapan dari pengadilan.
Dengan  demikian  untuk  pelaksanaan  eksekusi  suatu  grosse  akta  pengakuan  hutang diperlukan  suatu  fiat  pengadilan.  Hal  ini  sebagaimana  dinyatakan  pula  oleh  Herowati Pusoko 31 bahwa  pengaturan  eksekusi  menurut  Pasal  224  HIR  adalah  eksekusi  yang ditujukan kepada grosse akta hipotek dan grosse akta pengakuan hutang. Kedua grosse akta  tersebut  memang  dimaksudkan  untuk  mempunyai  hak  eksekutorial  yang  berarti bahwa kedua grosse akta tersebut mempunyai kekuatan sebagai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Untuk itu, maka eksekusinya tunduk dan patuh sebagaimana  pelaksanaan  suatu  putusan  pengadilan  yang  harus  dilaksanakan  atas perintah ketua pengadilan negeri.

## 5. Kesimpulan
Kewenangan notaris dalam membuat grosse akta pengakuan hutang yang memiliki irah- irah  eksekutorial  dikaitkan  dengan  kedudukan  notaris  sebagai  pejabat  umum  adalah bersifat atributif. Grosse akta pengakuan hutang sebagai produk hukum dari notaris yang notabene bagian dari eksekutif memiliki karakteristik yang sama dengan produk hukum yudikatif  sehingga  dalam  eksekusinya  diperlukan  penetapan  dari  pengadilan  sebagai bentuk  legalitas  dari  pelaksanaan  eksekusi  grosse  akta  pengakuan  hutang.  Irah-irah eksekutorial  pada  grosse  akta  pengakuan  hutang  pada  hakikatnya  tidak  mempunyai kekuatan eksekutorial langsung, tetapi harus melalui penetapan dari pengadilan sebagai bentuk  legalitas  pelaksanaan  eksekusi.  Namun  demikian,  kedudukan  grosse  akta pengakuan hutang yang memiliki irah-irah eksekutorial sebagai salinan dari suatu minuta akta  berbeda  dengan  salinan  dari  akta-akta  lainnya  yang  tidak  memiliki  irah-irah eksekutorial, yakni memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan minuta atau aslinya
31 Herowati Poesoko, Parate Executir Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Pealaran dalam UUHT) (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2007), 9 – 10.
sehingga  dalam  proses  pembuktian  di  pengadilan  tidak  lagi  dibutuhkan  minuta  akta sebagai sumber terbitnya grosse akta pengakuan hutang tersebut. Kekuatan hukum dari suatu grosse akta pengakuan hutang yang memiliki irah-irah eksekutorial hanya untuk memberikan kepastian hukum mengenai adanya suatu hubungan hukum utang piutang saja serta memberikan kepastian hukum kepada kreditor perihal eksekusinya yang tidak perlu  lagi  melalui  pengajuan  gugatan,  namun  hanya  didasarkan  atas  permohonan kreditor.
Sebagai  rekomendasi  penelitian,  diperlukan  penegasan  dalam  suatu  peraturan perundang-undangan, termasuk dalam UUJN bahwa suatu grosse akta pengakuan hutang tidak  memiliki  kekuatan  eksekutorial  langsung,  namun  memerlukan  penetapan  dari pengadilan terlebih dahulu, sehingga memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusinya. Selain itu, diharapkan kepada Mahkamah Agung RI sebagai lembaga yang bersinggungan  dengan  masalah  pelaksanaan  eksekusi  terhadap  akta-akta  otentik khususnya  grosse  akta  pengakuan  hutang  dapat  memberikan  pedoman  baku  tata  cara pelaksanaan eksekusinya grosse akta pengakuan hutang dalam hukum acara perdata di Indonesia  sehingga  pihak  yang  berkepentingan  tidak  memberikan  penafsiran  sendiri sesuai kepentingannya.

## Daftar Pustaka
Anand, Ghansam. Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia . Surabaya: Zifatama Publisher, 2014.
Arifin,  Mochammad  Taufiq.  “Eksekusi  Grosse  Akta  Merujuk  Pada  Pasal  224  HIR  dan Putusan Mahkamah Agung.” Jurnal Hukum dan Kenotariatan 3, no. 1 (2019).
Arisaputra, Muhammad Ilham, Muhammad Ashri, Kasman Abdullah, dan Dian Utami Mas Bakar. “Akuntabilitas Administrasi Pertanahan dalam Penerbitan Sertifikat.” Mimbar Hukum 29, no. 2 (2017).
Giovana, Ni Putu Teresa. “Standing Commitment of Sale and Purchase Agreement (PPJB) in  Purchasing  Flats  Unit  as  Legal  Protection  for  Consumers.” Substantive  Justice International Journal of Law (2019).
Harahap,  M.  Yahya. Hukum  Acara  Perdata  Tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan . Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
——— . Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata . 5 ed.  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
Hendratno,  Edie  Toet. Negara  Kesatuan,  Desentralisasi  ,dan  Federalisme .  Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
Ilyas, Anshori, Muhammad Ilham Arisaputra, dan Mustafa Bola. Kontrak Publik . Makassar: UPT Unhas Press, 2017.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
Pittaloka, Elza Sylvania, dan Pranoto. “Permasalahan dalam Pelaksanaan Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang.” Jurnal Privat Law 4, no. 1 (2016).
Poesoko, Herowati. Parate Executir Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Pealaran dalam UUHT) . Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2007.
Rangian,  Shendy  Vianni.  “Pelaksanaan  Eksekusi  Grosse  Akta  Pengakuan  Hutang  Dalam Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Perbankan.” Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya 4, no. 1 (2015).
Saraswati, Ananda Fitki Ayu. “Dilematis Eksekusi Hak Tanggungan melalui Parate Executie dan Eksekusi melalui Grosse Akta.” Repertorium 2, no. 2 (2015): 51 – 59.
Setiabudhi, D. O., T. N. Palilingan, Irwan syah, F. Maramis, dan Ahsan Yunus. “Collective land certification policy for improving good land governance.” IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 343, no. 1 (2019).
Situmorang, Victor M., dan Cormentyna Sitanggang. Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi . Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
Wuryanto,  Riyo,  dan  Noor  Saptanti.  “Efektivitas  Grosse  Akta  Pengakuan  Hutang  dalam Praktik  Pemberian  Kredit  Perbankan  di  Surakarta.” Jurnal  Repertorium 5,  no.  1 (2018).