## Ekonomis: Journal of Economics and Business, 4(1), Maret 2020: 82-87
Publisher by Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Batanghari Jambi Address: Jl. Slamet Ryadi, Broni-Jambi Kodepos: 36122 Website: http://ekonomis.unbari.ac.id, email: ekonomis.unbari@gmail.com ISSN 2597-8829 (Online), DOI 10.33087/ekonomis.v4i1.127

## Analisis Potensi Penerimaan Pajak Reklame di Kota Jambi Periode 2014-2016

## Muhammad Syukri
Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi Correspondence email: msukri126@gmail.com
Abstract. Billboard tax is one of the many taxes in the city of Pekanbaru where its existence is very important as a source of Local Revenue  (PAD).  The  existence  of  this  advertisement  tax  is  expected  to  be  the  main  source  of  revenue  given  the  conditions  and potential of the area owned by the city of Pekanbaru. However, in  its realization, the existence of this advertisement  tax is less than  optimal,  where  the  value  and  growth  from  2007  to  2011  decreased  significantly  even  with  a  value  that  did  not  reach  the specified target. In addition, the difference between the target set by the government and the realization of the advertisement tax obtained by the Pekanabru city Dispenda indicates the possibility that the potential of the existing advertisement tax has not been optimally  explored.  The  results  showed  that  the  advertisement  tax  potential  was  very  large,  far  above  the  realization  value  of advertisement tax revenue from 2007 to 2012. The research results also showed that the advertisement tax potential that had not been optimally explored, there were still potential tax unreached and there were several things that were need to be a correction related  to  advertisement  tax  in  the  city  of  Pekanbaru,  such  as  a  strict  management  and  supervision  system  in  the  field  so  that fraud does not occur in the future.

## Keywords: Advertisement Tax and PAD (Local Original Revenue)

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  merupakan  negara  yang  menganut  sistem  otonomi  daerah  dalam  menjalankan pemerintahannya.  Otonomi  daerah  sendiri  merupakan  salah  satu  wujud  reformasi  terhadap  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  provinsi/kabupaten/kota  demi  mengantisipasi  berbagai  tuntutan  perubahan  ketatanegaraan  baik secara  sosial  maupun  politik  yang  berasal  dari  dalam  negeri  maupun  luar  negeri.  Undang-undang  Nomor  22  Tahun 1999  tentang  pemerintahan  daerah  menyatakan  dalam  penyelenggaraan  otonomi  daerah  dipandang  perlu  untuk menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi,  peran  serta masyarakat, pemerataan dan  keadilan,  serta memperhatikan potensi  dan  keanekaragaman  daerah.  Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat  dan  kemandirian  daerah,  perlu  dilakukan  perluasan  objek  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  dan pemberian  diskresi  dalam  penetapan  tarif.  Berbagai  macam  jenis  pungutan  pajak  daerah  yang  menjadi  sumber pendapatan  negara,  seperti  Pajak  Penghasilan,  Pajak Pertambahan  Nilai,  Pajak  Penjualan  Atas  Barang  Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan  lain-lain.  Pentingnya  pajak  sebagai  sumber  pembiayaan  pembangunan  telah  ditetapkan  dalam  berbagai produk  perundang-undangan  pemerintah.  Pajak  sebagai  penerimaan  daerah  tampaknya  sudah  jelas  bahwa apabila pajak ditingkatkan maka penerimaan daerah pun meningkat, sehingga daerah dapat berbuat lebih banyak untuk  kepentingan  masyarakat.  Sebagai  pemerataan  pendapatan  masyarakat,  kenyataan  menunjukkan  bahwa dikalangan  masyarakat  masih  banyak  terdapat  kesenjangan  antara  warga  negara  yang  kaya  dan  yang  miskin. Pajak adalah salah satu alat untuk dapat meredistribusi pendapatan dengan cara memungut pajak yang lebih besar bagi warga yang berpendapatan tinggi dan  memungut pajak yang lebih  rendah bagi  warga yang berpendapatan lebih kecil.
Kota  Jambi  merupakan  Ibukota  dari  Provinsi  Jambi  yang  menjadi  pusat  pembangunan  di  Provinsi  Jambi. Dengan  perkembangan  tersebut,  banyak  investor  atau  pengusaha  yang  tertarik  untuk  menanamkan  modal  sehingga semakin banyak usaha-usaha atau perindustrian yang ada di Kota jambi. secara tidak langsung hal ini berakibat pada penerimaan  pajak  reklame,  karena  semakin  banyak  jumlah  usaha,  atau  jumlah  industri  maka  semakin  banyak  juga konsumen  yang  menggunakan  jasa  reklame.  Jumlah  Perusahaan  berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak  reklame sehingga  perusahaan  dapat  berkembang  mempromosikan  produknya  baik  itu  usaha  kecil,  menengah,  maupun  besar yang  ada  di  Kota  Jambi.  Bertambahnya  jumlah  Perusahaan  yang  memasang  reklame  meningkatkan  objek  pajak, sehingga penerimaan daerah juga meningkat.

## Pengertian Reklame
Menurut  kamus  umum  Bahasa  Indonesia  reklame  adalah  pemberitahuan  kepada  umum  tentang  barang dagangan,  dengan  pujian  atau  gambar  dan  sebagainya,  dengan  tujuan  agar  dagangan  tersebut  lebih  laku.  Pengertian
reklame menurut Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan Reklame menyatakan bahwa, reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan  untuk  memperkenalkan,  menganjurkan  atau  memujikan  suatu  barang,  jasa  atau  orang,  ataupun  untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang  yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar  dari  suatu  tempat  oleh  umum  kecuali  yang  dilakukan  oleh  pemerintahan.  Dari  pengertian  reklame  diatas, maka definisi izin reklame secara sederhana  adalah izin yang dikeluarkan pemerintah daerah  untuk penyelenggaraan reklame. Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No 05 Tahun 2011 pasal 1 tentang reklame dijelaskan bahwa :  “Pajak  reklame  adalah  benda,  alat,  perbuatan  atau  media  yang  menurut  bentuk  dan  corak  ragamnnya  untuk  tujuan komersial  memperkenalkan,  menganjurkan,  mempromosikan,  atau  untuk  menarik  perhatian  umum  terhadap  barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan atau dinikmati oleh umum.

## Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame
Menurut  Peraturan  Daerah  (Perda)  No  2  Tahun  2005  pasal  27  ayat  1  menjelaskan  besarnya  pajak  reklame dihitung  dengan  cara  mengalihkan  tarif  pajak  sebesar  20  %  (dua  puluh  persen),  khusus  untuk  reklame  rokok  dan minuman  beralkohol  dikenakan  tarif  khusus  sebesar  25%  dengan  dasar  pengenaan  pajak.  menjelaskan  Nilai  Sewa Reklame  Sebagaimana  dimaksud  dengan  memperhatikan  faktor  jenis,  bahan  yang  digunakan,  lokasi  penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
Nilai  Sewa  Reklame  sebagai  dasar  pengenaan  pajak  dari  masing  –  masing  jenis  reklame  dihitung  dengan menggunakan  rumus  :  Jenis  Reklame  x  Luas  Reklame  x  Jumlah  Sisi  Reklame  x  Indeks  Lokasi  (Nilai  Strategis)  x Jangka Waktu Pemasangan x Tarif pajak Reklame.

## METODE
Dalam  penelitian  ini  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang  merupakan  data  berkala  yang  sudah tersedia,  yang  telah  dikumpukan  oleh  instansi  terkait  terlebih  dahulu.  Data  sekunder  tersebut  meliputi:  Penerimaan Pajak Reklame Kota Jambi, berdasarkan jenisnya; penerimaan Pajak daerah kota Jambi; data-data lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Data-data sekunder tersebut diperoleh dari : BPPRD Kota Jambi dan BPS Provinsi, Kota Jambi dan Disperindag Prov. Jambi

## Metode Analisis
Data  yang  digunakan  dalam  mencari  potensi  yaitu  data  kuantitatif.  Analisis  untuk  menjawab  permasalahan pertama cara menganalisis potensi pajak reklame digunakan rumus sebagai berikut:
Potensi Reklame (PPrk) = R X S X D X Pr
Keterangan : R : Jumlah Papan Reklame; S : Jumlah Ukuran Potensi; D : Kurun Waktu; Pr : Tarif Pajak Reklame Perhitungan dilakukan dari tahun 2014 hingga 2016. Tarif yang digunakan pada tahun 2014-2016 yaitu sebesar 20% dengan  menggunakan  Perda  nomor  2  tahun  2005  tentang  pajak  reklame,  Sedangkan  untuk  reklame  rokok  dan minuman beralkohol dikenakan tarif khusus sebesar 25%.  Perhitungan yang dilakukan penulis dengan memperhatikan jumlah papan reklame yang ada di Kota jambi.

## HASIL
Analisis Potensi Pajak Reklame di Kota Jambi
Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak reklame Tahun 2010-2016 No Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) 1 2010 3.752.500.000 4.152.927.493 110,67 2 2011 4.277.500.000 4.396.409.040 102,77 3 2012 4.400.000.000 5.306.793.041 120,60 4 2013 5.500.000.000 5.566.425.497 101,20 5 2014 7.500.000.000 5.270.552.970 70,27 6 2015 10.000.000.000 6.000.440.224 60,00 7 2016 10.000.000.000 8.475.131.873 84,75 Rata-Rata 92,89

## Sumber: BPPRD Kota Jambi
Dapat  dilihat  dari  Tabel  1  diatas  bahwa  penerimaan  pajak  reklame  kota  Jambi  nilainya  cukup  besar,  akan tetapi dari tabel tersebut bahwa nilainya tidak stabil. Dapat dilihat tahun 2014 hanya mencapai Rp.5.270.552.970 atau sekitar 70,27 persen jauh dari target yang diharapkan sedangkan pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan dari target  yang  ditetapkan  Rp.10.000.000.000tapi  hanya  tercapai  Rp.6.000.440.224  atau  sekitar  60  persen  sampai  pada
tahun  2016  apa  yang  telah  ditargetkan  pemerintah  realisasinya  belum  dapat  tercapai  secara  optimal  meskipun  ada kenaikan realisasinya menjadi Rp.8.475.131.873atau sekitar 84,75 persen.

## Tabel 2
Jumlah Wajib Pajak Reklame Pada Tahun 2010-2016 No Jenis Reklame Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 Megatron 1 1 1 2 2 3 5 2 Bando 42 64 62 73 85 87 96 3 Bilboard 924 1.065 1.412 1432 1.586 1.809 2.645 4 Neon Box 134 238 243 267 295 320 378 5 Spanduk 540 797 819 812 821 970 986 6 Baliho 109 241 232 245 240 560 821 Jumlah 1.749 2.406 2.769 2.831 3.029 3.749 4.931
Sumber: BPPRD Kota Jambi
Dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  2  Tahun  2005  Tentang  Pajak  Reklame  menyebutkan  bahwa perhitungan besaran pokok pajak reklame yang terutang dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak atau nilai sewa reklame dengan rumus: Sewa Pajak Reklame = Jenis Reklame x Luas reklame x Jumlah sisi reklame x Nilai strategis lokasi x Jangka waktu x Tarif reklame
Tabel 3 Rata-Rata Nilai Sewa Objek Pajak Reklame Tahun 2014-2016 Jenis Reklame Harga (Rp) P(M) L(M) Jml Sisi NSL Waktu Trf Pjk (%) Jumlah (Rp) Megatron/ Videotron 750.000 6 3 1 6 1 tahun 20 16.200.000 Reklame Bando 400.000 8 3 2 6 1 tahun 20 23.040.000 Reklame Bilboard 300.000 7 3 2 6 1 tahun 20 15.120.000 Reklame Neon Box 250.000 2 2 2 6 1 tahun 20 2.400.000 Reklame Spanduk 1.500 3 1 1 6 1 hari 20 5.400 Reklame Baliho 2.250 4 2 1 6 1 hari 20 21.600
Sumber: Data diolah BPPRD Kota Jambi
Setelah  diketahui  masing-masing  jenis  besaran  nilai  sewa  pajak  reklame , barulah  dimasukan  rumus menghitung potensi pajak reklame menurut Kesit Bambang Prakosa (2005) bahwa potensi pajak reklame yang dapat diraih adalah dengan rumus : Potensi Reklame (PPrk) = R X S X D X Pr Keterangan: R: Jumlah PapanReklame (Unit); S: Jumlah UkuranPotensi (Rp); D: KurunWaktu (hari/minggu/bulan/tahun); Pr : Tarif PajakReklame (persen)
Tabel 4 Hasil Perhitungan Potensi Pajak Reklame Tahun 2014 Jenis Reklame R (Jmlh) S (Rp) D (Wkt) Pr (%) Jumlah (Rp) Megatron/Videotron 2 16.200.000 1 tahun 20 6.480.000 Reklame Bando 85 23.040.000 1 tahun 20 391.680.000 Reklame Bilboard 1586 15.120.000 1 tahun 20 4.796.064.000 Reklame Neon Box 295 2.400.000 1 tahun 20 141.600.000 Reklame Spanduk 821 5.400 1 hari 20 886.680 Reklame Baliho 240 21.600 1 hari 20 1.036.800 Total Reklame 3.029 Total Potensi 5.337.747.480
Sumber: Data diolah
Tabel 4 dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 BPPRD Kota Jambi menerima sebanyak 3.029unit reklame yang terdiri dari reklame megatron sebanyak 2unit, reklame bando sebanyak 85unit, reklame billboard sebanyak 1.586 unit, reklame neon box 295 unit,reklame spanduk sebanyak 821 unit sedangkan reklame baliho sebanyak 240 unit. Adanya jumlah  reklame  tersebut  menggambarkan  jumlah  potensi  yang  dapat  dijadikan  sebagai  sumber  pendapatan  pajak reklame oleh BPPRD Kota Jambi untuk tahun 2014 sebesar Rp.5.337.747.480.

## Tabel 5
Hasil Perhitungan Potensi Pajak Reklame Tahun 2015 Jenis Reklame R (Jmlh) S (Rp) D (Wkt) Pr (%) Jumlah (Rp) Megatron/Videotron 3 16.200.000 1 tahun 20 9.720.000 Reklame Bando 87 23.040.000 1 tahun 20 400.896.000 Reklame Bilboard 1.809 15.120.000 1 tahun 20 5.470.416.000 Reklame Neon Box 320 2.400.000 1tahun 20 153.600.000 Reklame Spanduk 970 5.400 1 hari 20 1.047.600 Reklame Baliho 560 21.600 1 hari 20 2.419.200 Total Reklame 3.749 Total Potensi 6.038.098.800

## Sumber: Data diolah
Tabel 5 dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 BPPRD Kota Jambi menerima sebanyak 3.749unit reklame yang terdiri dari reklame megatron sebanyak 3 unit, reklame bando sebanyak 87unit, reklame billboard sebanyak 1.809 unit, reklame neon box 320 unit, reklame spanduk sebanyak 970 unit sedangkan reklame baliho sebanyak 560 unit. Adanya jumlah  reklame  tersebut  menggambarkan  jumlah  potensi  yang  dapat  dijadikan  sebagai  sumber  pendapatan  pajak reklame oleh BPPRD Kota Jambi untuk tahun 2015 sebesar Rp.6.038.098.800,-
Tabel 6 Hasil Perhitungan Potensi Pajak Reklame Tahun 2016 Jenis Reklame R (Jmlh) S (Rp) D (Wkt) Pr (%) Jumlah (Rp) Megatron/Videotron 5 16.200.000 1 tahun 20 16.200.000 Reklame Bando 96 23.040.000 1 tahun 20 442.368.000 Reklame Bilboard 2.645 15.120.000 1 tahun 20 7.998.480.000 Reklame Neon Box 378 2.400.000 1 tahun 20 181.440.000 Reklame Spanduk 986 5.400 1 hari 20 1.064.880 Reklame Baliho 821 21.600 1 hari 20 3.546.720 Total Reklame 4.931 Total Potensi 8.643.099.600
Sumber: Data diolah BPPRD Kota Jambi
Tabel  6  dapat  dilihat  bahwa  pada  tahun  2016  BPPRD  Kota  Jambi  menerima  sebanyak  4.931  unit  reklame yang  terdiri  dari  reklame  megatron  sebanyak  5  unit,  reklame  bando  sebanyak  96  unit,  reklame  billboard  sebanyak 2.645  unit,  reklame  neon  box  378,    reklame  spanduk  sebanyak  986  unit  dan  reklame  baliho  sebanyak  821  unit  . Adanya  jumlah  reklame  tersebut  menggambarkan  jumlah  potensi  yang  dapat  dijadikan  sebagai  sumber  pendapatan pajak  reklame  oleh  BPPRD  Kota  Jambi  untuk  tahun  2016  sebesar  Rp  Rp.8.643.099.600.  Setelah  diketahui  realisasi yang  diterima  BPPRD  kota  Jambi  tahun  2014  hingga  2016  dengan  hasil  perhitungan  potensi  pajak  reklame  yang dihitung  penulis,  selanjutnya  dilakukan  perbandingan  antara  keduanya  hasil  manakah  yang  lebih  besar.  Untuk  itu dapat dilihat dari tabel 5.7
Tabel 7 Perbandingan Potensi dan Realisasi Pajak Reklame di Kota Jambi Tahun 2014-2016 No Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persen (%) Potensi (Rp) Persen (%) 1 2014 7.500.000.000 5.270.552.970 70,27 5.337.747.480 71,16 2 2015 10.000.000.000 6.000.440.224 60,00 6.038.098.800 60,38 3 2016 10.000.000.000 8.475.131.873 84,75 8.643.099.600 86,43 Jumlah 19.746.125.067 71,67 20.018.945.880 72,65
Sumber: Data diolah BPPRD Kota Jambi
Gambar 1
Grafik Perbandingan Realisasi, Target, dan Potensi Pajak Reklame Kota Jambi Tahun 2014-2016
Sumber: Data diolah BPPRD Kota Jambi - 2,000,000,000.00 4,000,000,000.00 6,000,000,000.00 8,000,000,000.00 10,000,000,000.00 12,000,000,000.00 2014 2015
2016 TARGET REALISASI POTENSI
Tabel  7  dan  Gambar  1  perbandingan  diatas,  disebutkan  bahwa  nilai  potensi  pajak  reklame  dari  tahun  2014 hingga  2016  yang  dihitung  penulis  selalu  lebih  tinggi  jumlahnya  dari  realisasi  yang  diterima  BPPRD  kota  Jambi. Selisih  yang  terjadi  cukup  jauh  dari  hasil  perbandingan  tersebut,  dapat  dilihat  dari  tabel  tahun  2014  BPPRD memperoleh  realisasi  pajak  reklame  sebesar  Rp.5.270.552.970  sedangkan  perhitungan  potensi  pajak  reklame  tahun 2014 sebesar Rp.5.337.747.480. Potensi pajak reklame di Kota Jambi ternyata belum dapat digali secara optimal oleh BPPRD  Kota  Jambi.  Jika  dibandingkan  antara  potensi  pajak  reklame  dengan  target  yang  ditetapkan  pemerintah ternyata  hasilnya  berbeda.  Pemerintah  terlalu  tinggi  menetapkan  target  pajak  reklame  tahun  2014  hingga  2016, sebenarnya potensi  pajak reklame masih dibawah target  yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam menetapkan target pajak  reklame,  pemerintah  diharapkan  memperhatikan  potensi  pajak  reklame  yang  ada  setelah  itu  disinkronkan dengan  target  yang  ditetapkan,  tujuannya  adalah  supaya  BPPRD  menjadi  terpacu  untuk  meningkatkan  penerimaan pajak  reklame.  BPPRD  Kota  Jambi  ternyata  belum  menggali  potensi  pajak  reklame  secara  keseluruhan,  masih  ada potensi  pajak  yang  belum  tersentuh  oleh  pemerintah  hal  ini  menyebabkan  penerimaan  pajak  reklame  yang  diterima BPPRD belum optimal. Seperti yang diketahui dari data perbandingan diatas sebenarnya potensi pajak reklame Kota Jambi jauh lebih besar nilainya dibandingkan dengan realisasi yang diperoleh BPPRD Kota Jambi. Ketika disinggung tentang  permasalahan-  permasalahan  yang  ada  yang  menyebabkan  potensi  pajak  belum  tercapai,  hal  ini  disebabkan: (1) masih ada wajib pajak yang belum terdaftar di kantor BPPRD Kota Jambi, tetapi mereka sudah mendirikan papan reklame  tanpa  izin;  (2)  reklame  yang  sudah  habis  masa  pajaknya  seharusnya  sudah  dilepas,  tetapi  masih  ada  juga kasus ditemukan bahwa reklame tersebut masih berdiri. Hal ini tentu saja merugikan pemerintah kota Jambi dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD), seandainya  saja papan  reklame  tersebut  yang  habis masa  pajaknya langsung dilepas atau kalau seandainya mau diperpanjang kembali urus izinnya dan bayar pajaknya kembali tentu tidak akan merugikan pemerintah  dan  pemasukan  pun  bertambah;  (3)  kasus  dilapangan  juga  ditemukan  kecurangan-  kecurangan  yang dilakukan biro reklame, seperti yang sering terjadi bahwa biro reklame sering mengganti- ganti iklan dilapangan tanpa sepengetahuan  BPPRD,  akibat  ulah  biro  reklame  inilah  pemerintah  menjadi  rugi  dari  segi  PAD  demi  keuntungan pribadi; (4) masih kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah untuk terjun kelapangan memantau kecurangan- kecurangan yang terjadi mengenai pajak reklame, sehingga potensi yang  diperoleh BPPRD belum maksimal; dan (5) sumber  daya  manusia  sebenarnya  masih  kurang  di  BPPRD  kota  Jambi  untuk  selalu  memantau  ke  lapangan,  karena jumlah  reklame  yang  begitu  banyak  jumlahnya  mencapai  puluh  ribuan  tidak  sebanding  dengan  petugas  yang  ada. Ternyata pemerintah kewalahan menghadapi hal ini dan menyebabkan banyak yang berbuat curang.

## SIMPULAN
Hasil penelitian analisis potensi pajak reklame di Kota Jambi adalah sebagai berikut: a. Bahwa  setelah  dilakukan  perhitungan,  perbandingan  antara  realisasi  yang  diterima  BPPRD  Kota  Jambi  dengan potensi  pajak  reklame  yang  ada,  ternyata  potensi  pajak  reklame  yang  ada  masih  diatas  realisasi  yang  diterima BPPRD, nilainya pun dari tahun 2014 hingga 2016 selalu lebih tinggi dibandingkan realisasi yang diterima BPPRD Kota Jambi. Hal ini terjadi karena masih ada potensi pajak yang belum tersentuh oleh BPPRD, masih ada potensi pajak yang belum terjangkau disebabkan banyaknya kendala.
b. Pada  saat  potensi  pajak  reklame  dibandingkan  dengan  target  yang  ditetapkan  pemerintah  hasilnya  ternyata  dari tahun  2014  hingga  2016  pemerintah  terlalu  tinggi  menetapkan  target  pajak  reklame  sebenarnya  potensi  pajaknya tidak sampai sebesar target yang ditetapkan pemerintah tersebut,

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Tjahjono. 2009. Akuntansi Suatu Pengantar 2, Cetakan 1. Yogyakarya: Ganbika. Abdul, Halim.2003. Analisis Investasi. Edisi Kedua. Jakarta : Salemba Empat. Devas, Nick, 1989, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, UI, Press, Jakarta Dumairi. 1998. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga.
Ghozali,  Imam.  2006.  Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  SPSS.  Cetakan  Keempat.  Semarang:  Badan
Penerbit Universitas Diponegoro.
Gujarati, Damodar, 1999, Ekonometrika Dasar, Erlangga, Jakarta. Jhingan M.L. 1999; Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Raja Grafindo Persada Jakarata. Jakarta. Marihot. 2005. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Jakarta. Pantialon Lestari Raya Grafindo.
Mankiw, N. Gregory (2003). Teori Makroe konomi Edisi Kelima. Terjemahan. Jakarta: Penerbit Erlangga. Moh. Nazir, 1999 , Metode Penelitian, Jakarta; Ghalia Indonesia. Musgrave, 1993. Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek, edisi V ,Erlangga, Jakarta. Prakosa, Bambang Kesit. 2005. Pajak dan Retribusi Daerah edisi revisi . Yogyakarta. UII Press. Peraturan Daerah Kota jambi No. 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Peraturan Daerah Kota jambi No. 2 Tahun 2005 Tentang Pajak Reklame.
Sutrisno. 2002. Studi Manajemen Laba (Earnings Management) Evaluasi Pandangan Profesi Akuntansi, Pembentukan dan Motivasinya.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis . Bandung: Alfabeta. Sudjana, Nana.(1999). Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Sadono Sukirno, 2003, Pengantar Teori Makro Ekonomi, Edisi Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Syuhada  Sofian,  1997,  Prospek  dan  Alternatif  “Action  Plan”  Perpajakan  Reklame  dalam  Mendongkrak  Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Kodya Semarang, Gema Stikubank, Semarang.
Sutrisno P.H, 1983, Dasar – Dasar Kebijakan Ekonomi dan Kebijakan Fiskal, BPFE, Yogyakarta.
Umi, Narimawati. (2010) Metodologi Penelitian: Dasar Penyusun Penelitian Ekonomi.Jakarta:penerbit Genesis. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dearah. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perizinan Reklame.