Pengaruh SiLPA dan PAD terhadap Serapan Anggaran di Provinsi  Lampung  (The  Influence  of  SiLPA  and  PAD  on

## Budget Absorption in Lampung Province)
Sekar Sitaresmi 1 , Heru Wahyudi 2*
Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Lampung, Bandar Lampung 1,2 heru.wahyudi@feb.unila.ac.id 2*

## Riwayat Artikel
Diterima pada30 Agustus 2022 Revisi 1 pada 5 September 2022 Revisi 2 pada 15 September 2022 Disetujui pada 25 September 2022

## Abstract
Purpose: This study aims to see the effect of SiLPA and PAD on budget  absorption  in  Lampung  Province  in  15  districts/cities  in 2018
Research methodology: The analytical method used in this study is  the  Panel  Data  Analysis  method  with  the  FEM  (Fixed  Effect Model) model with the independent variables being the remaining budget for the current year, the remaining budget for the previous yea,r and local revenue.
Results: The results of this study indicate that Local Revenue has a  positive  and  significant  effect  on  budget  absorption  in  15 districts/cities of Lampung Province, and the remaining budget for the  current  year  has  a  negative  and  significant  effect  on  budget absorption  in  15  districts/cities  of  Lampung  Province,  while  the remaining  budget  for  the  previous  year  has  a  negative  and insignificant  effect.  on  budget  absorption  in  15  districts/cities  of Lampung province.
Limitations: The  limitation  of  this  study  is  that  it  is  only  in  15 districts/cities in the province of Lampung and uses 2018 data Contribution: This  research  is  expected  to  provide  input  and contribute  information  in  budgeting  policy-making  and  APBD implementation to maximize budget absorption.
Keywords: Budget Absorption, Previous Year's Remaining Budget, Regional Original Revenue, Remaining Current Year's Budget How  to  cite: Sitaresmi,  S.,  &  Wahyudi,  H.  (2022).  Pengaruh SiLPA dan PAD terhadap Serapan Anggaran di Provinsi Lampung. Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen , 2(1), 29-44.

## 1. Pendahuluan
Lambatnya  penyerapan  anggaran  menjadi  fenomena  klasik  di  pemerintahan.    Penyerapan  anggaran secara umum hanya memiliki akselerasi tinggi pada akhir tahun namun rendah di awal tahun. Hal  ini berdampak  pada  lambatnya  realisasi  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  pemerintah.    Penyerapan anggaran  memiliki  arti  penting  dalam  pencapaian  tujuan  nasional,  yaitu  peningkatan  dan pemeliharaan kesejahteraan rakyat. Ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi target, berarti telah terjadi inefisiensi dan inefektivitas pengalokasian  anggaran (BPKP  2011) .  Minimnya  penyerapan anggaran  di  pemerintah  daerah  sebagai  buruknya  kinerja  birokrasi.  Penyerapan  anggaran  penting untuk mendorong terciptanya multiplier effect terhadapekonomi.
Penelitian yang dilakukan oleh Maini, Abdullah, and Zuraida (2020) Rendahnya penyerapan anggaran pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota  di  Aceh,    menyatakan  bahwa  sisa  anggaran  tahun  sebelumnya berpengaruh  negatif  terhadap  serapan  anggaran  dan    waktu  penetapan  anggaran  tidak  berpengaruh terhadap serapan anggaran. Namun, hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arif (2016) pada  kabupen/kota  di  Provinsi  Riau  yang  menyatakan  bahwa  lambatnya  pengesahan  APBD merupakan faktor yang paling mendominasi terjadinya minimnya penyerapan APBD.
Gambar 1. Serapan Anggaran Provinsi Lampung 15 Kabupaten/Kota Tahun 2018 (dalam persen). Sumber: Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2018. (Data diolah)
Pada  Tahun  2018,  15  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Lampung  memiliki  persentase  serapan  anggaran yang berbeda-beda dengan nilai serapan anggaran kabupaten paling tinggi adalah Kabupaten Tulang Bawang sebesar 120 persen, Kabupaten Pesisir Barat sebesar 118 persen, Kabupaten Lampung Timur sebesar  103  persen  dan  Kabupaten  Lampung  Barat  sebesar  102  persen.  Sedangkan  untuk  tingkat serapan anggaran paling rendah adalah Kabupaten Pringsewu sebesar 81 persen, Kabupaten Lampung Tengah dan Tulang Bawang Barat sebesar 83 persen, untuk 2 kota yang berada di Provinsi Lampung serapan  anggaran  paling  tinggi  adalah  Kota  Metro  sebesar  132,32  persen  lebih  tinggi  dari  Ibu  Kota Lampung  yaitu  Kota  Bandar  Lampung  dengan  serapan  anggaran  sebesar  97,02  persen.  Terdapat  10 kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang memiliki serapan anggaran kurang dari seratus persen.
APBD  merupakan  dasar  pengelolaan  keuangan  daerah  dalam  masa  1  (satu)  tahun  anggaran  yang terhitung  mulai  tanggal  1  Januari  sampai  dengan  tanggal  31  Desember  (Pemendagri  No.  13  Tahun 2006  pasal  21).  APBD  memiliki  fungsi  perencanaan  yang  berarti  bahwa  APBD  menjadi  pedoman bagi  pemerintah  daerah  dalam  merencanakan  kegiatan  pada  tahun  yang  bersangkutan.  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  adalah  rencana  keuangan  tahunan  pemerintah  daerah  yang dibahas  dan  disetujui  bersama  oleh  Pemerintah  Daerah  dan  DPRD (Halim  2012). Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) terdiri  dari tiga  komponen utama,  yaitu  unsur  penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Sumber penerimaan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
Struktur APBD Provinsi Lampung sampai dengan triwulan III 2018, perkembangan keuangan daerah Provinsi Lampung dalam data realisasi APBD menunjukkan penyerapan anggaran belanja mencapai Rp  4,69  triliun  atau  57,81%  dari  target  anggaran  belanja  2018.  Secara  nominal  dan  persentase, realisasi anggaran belanja di periode ini tercatat mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar 3,55 triliun atau sebesar 44,80%, terutama didorong oleh kenaikan  belanja  operasi,  khususnya  pada  komponen  belanja  barang  dan  jasa  dan  belanja  subsidi, yang  pada  tahun  2017  tidak  dianggarkan.  Kenaikan  juga  tercatat  pada  belanja  tidak  terduga  dan belanja transfer. Struktur APBD Provinsi Lampung tahun 2017-2018 Triwulan III:
Tabel 1. Struktur APBD Provinsi Lampung Tahun 2017-2018 dalam (Miliar Rupiah)
No  Uraian APBD 2017 Realisasi Tw III 2017 APBD 2018 Realisasi Tw III 2018 Rupiah % Rupiah % 1 Pendapatan 7,72512 3,948.6 51,1 7,507.9  4,909. 65,4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)  3,803.3 1,505.8 48,8 3,179.6  2,179. 68,5 Dana Perimbangan 4,601.1 2,435.2 52,9 4,292.5  2,726. 63,5 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 43.06 7.50 17,4 35.71 3.77 10,5 2 Belanja Daerah 7,914.4 3,545.4 44,8 8,112.6  4,689. 57,8 BelanjaOprasional 4,768.8 2,908.4 60,9 4,881.2  3,409. 69,8 Belanja Modal 1,678.4 443.54 26,4 1,769.0  718.9 40,6 BelanjaTidakTerduga 28.00 3.18 11,3 5.00 1.28 25,6 Transfer 1,439.0 190.27 13,2 1,457.4  560.1 38,4 Surplus/Defisit (189.31) 186.92 (604.8)  220.1
Sumber: KEKR Provinsi Lampung periodeTahun November 2017-2018
Sementara  itu,  realisasi  penyerapan  anggaran  pendapatan  APBD  Provinsi  Lampung  sampai  dengan triwulan III 2018 tercatat mencapai Rp 4,91 trilliun atau 65,40% dari target penerimaan tahun 2018. Pencapaian  ini  tercatat  lebih  tinggi  jika  dibandingkan  dengan  pencapaian  tahun  sebelumnya  yang mencapai  Rp  3,95  triliun  atau  51,11%  dari  target  APBD  tahun  2017  (Tabel  1).  Kenaikan  ini  antara lain disebabkan oleh peningkatan realisasi beberapa pos pendapatan pada komponen pendapatan asli daerah  yaitu  pajak  daerah,  retribusi  daerah  dan  lain-lain  PAD  yang  sah.  Kenaikan  juga  disumbang oleh  pos  dana  alokasi  umum  (DAU)  dan  dana  alokasi  khusus  (DAK)  pada  komponen  dana perimbangan dan pos pendapatan hibah pada komponen lain-lain PAD yang sah.
Selain  APBD  serapan  anggaran  daerah  dipengaruhi  oleh  variabel  SiLPA.  SiLPA  selalu  berkitan dengan  pembiayaan.  Ada  fenomena  menarik  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  belakangan  ini, yakni  seringnya  terjadi  sisa  anggaran  (SiLPA)  dalam  laporan  realisasi  anggaran  (LRA).  Padahal dalam  anggaran  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  Pemda  telah  menetapkan  prediksi  akan  terjadi defisit, yakni pendapatan daerah tidak dapat menutupi seluruh belanja daerah. Pada praktiknya, APBD yang deficit tidak selalu deficit dalam pertanggung jawabannya. Artinya, LRA bisa saja surplus, yakni pendapatan  yang  terealisasi  lebih  besar  daripada  belanja  yang  terealisasi.  Faktor  penyebab  SiLPA terjadi  sejak  proses  penganggaran  hingga  pelaksanaan  anggaran.  Dari  sisi  penganggaran,  SiLPA terjadi karena senggang ananggaran (budgetary slack) baik di sisi pendapatan maupun belanja.
Provinsi Lampung memiliki 15 kabupaten/kota anggaran dan realisasi dari setiap kabupaten dan kota berbeda-beda. Ketika SiLPA besar hal ini menunjukkan bahwa belanja atau kegiatan yang ditargetkan pada tahun anggaran berjalan tersebut tidak 100% tercapai, sehingga daya serapan anggaran semakin rendah. Semakin rendah serapan anggaran maka semakin buruk kinerja pemerintah daerah tersebut.
Tabel 2. Sisa Anggaran Tahun Berjalan dan SiLPA di Tahun sebelumnya  (t-1) 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2018. (Dalam Persen)
Kabupaten/Kota SiLPAt  (%) SiLPAt-1 (%) Kab Lampung Barat 0,783 0,771 Kab Lampung Selatan 1,713 0,853 Kab Lampung Tengah 1,524 1,414 Kab Lampung Timur 0,614 0,801 Kab Lampung Utara 1,213 0,981 Kab Mesuji 1,950 1,073 KabPesawaran 1,946 1,169 KabPringsewu 1,970 1,088 KabPesisir Barat 1,023 1,194 KabTanggamus 1,628 1,310 KabTulang Barat 0,537 0,802 KabTulangBawang Barat 0,988 0,683 KabWaykanan 0,974 0,642 Kota Metro 0,622 0,985 Kota Bandar Lampung 1,949 2,495
Sumber: Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018, data diolah
Tabel  2,  menunjukkan  sisa  anggaran  tahun  sebelumnya  (t-1)  menjadi  komponen  penerimaan pembiayaan  terbesar.  SiLPAt-1  tahun  2018  anggaran  sebelumnya  untuk  tingkat  kabupaten/kota  di Provinsi  Lampung  dengan  SiLPAt-1  terendah  adalah  Kabupaten  Way  Kanan  sebesar  0,642  persen, Kabupaten Lampung Barat sebesar 0,771 persen, Kabupaten Lampung Selatan sebesar 0,852 persen, Kabupaten  Lampung  Utara  sebesar  0,980  persen,  Kabupaten  Tulang  Bawang  sebesar  0,802  persen, dan  Kabupaten  Tulang  Bawang  Barat  sebesar  0,683  persen.  Sedangkan  untuk  besaran  SiLPAt-1 paling tinggi adalah Kota Bandar Lampung sebesar 2,494 persen dan Kabupaten Pesisir Barat sebesar 1,194 persen. Jumlah SiLPAt-1 yang ada di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung memiliki besaran yang berbeda anggaran dan realisasi yang berbeda di setiap wilayahnya.
Selain  faktor  SiLPA,  serapan  anggaran  dipengaruhi  oleh  pendapatan  asli  daerah.  Pengertian pendapatan  asli  daerah  (PAD).  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  pendapatan  daerah  yang bersumber  dari  hasil  pajak  daerah,  hasil  retribusi  daerah,  basil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan,  dan  lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah,  yang  bertujuan  untuk  memberikan keleluasaan  kepada  daerah  dalam  menggali  pendanaan  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  sebagai mewujudkan  asas  desentralisasi  (Penjelasan  UU  No.33  Tahun  2004).    Grafik  di  bawah  adalah gambaran  rasio  PAD  terhadap  pendapatanpemerintahProvinsi  Lampung  yang  mencakup  15 Kabupaten/Kota:
Gambar 2. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, 2018 (Dalam persen)
Sumber: Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2018
Dari 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah memiliki rasio PAD tertinggi yaitu 6,49 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Tengah memiliki rasio PAD yang paling baik disbanding kabupaten/kota lain.
Kemampuan  daerah  dalam  memajukan  perekonomian  daerahnya  salah  satunya  dapat  dilihat  dalam perkembangan  PAD.  Besaran  PAD  dapat  menjadi  salah  satu  indikator  dalam  menilai  peran  dan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan rumah tangganya sendiri (self-supporting).

## 2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

## 2.1 Tinjauan Teori

## 2.1.1 Peranan Pemerintah
Peran  pemerintah  dalam  ekonomi  sector  public  berkaitan  erat  dengan  pemerintah  yang  mempunyai kewenangan  dalam  menetapkan  kebijakan  publik.  Kebijakan  public  diperlukan  untuk  meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui penyediaan barang-barang publik dan barang-barang konsumsi lain. Dalam Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang menggantikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, di mana peran pemerintah daerah menjadi lebih besar untuk mengurus urusan pemerintahannya termasuk di dalamnya dalam hal pembangunan ekonomi.

## 2.1.2 Ekonomi Publik
Ekonomi  publik  adalah  cabang  ilmu  ekonomi  yang  menelaah  masalah-masalah  ekonomi  khalayak ramai  (publik/masyarakat,  pemerintah/negara)  seperti  kebijakan  subsidi/pajak,  regulasi/deregulasi, nasionalisasi/privatisasi,  sistem  jaminan  sosial,  ketahanan  pangan,  kebijakan  teknologi,  pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

## 2.1.3 Peran dan Campur Tangan Pemerintah dalam Perekonomian
Pada umumnya keberadaan pemerintah memiliki pengaruh perekonomian pada tingkat yang berbeda- beda. Ada pemerintahan yang mengatur perekonomiannya secara ketat atau intensif dan ada pula yang membatasi  sebagai  pendukung  saja  dalam  suatu  perekonomian.  Beberapa  peran  pemerintah  dalam perekonomian  adalah  pemerintah  membantu  perkembangan  bisnis  secara  umum,  mendorong persaingan usaha yang sehat, membantu kelompok ekonomi lemah dan sebagai stabilizer.

## 2.1.4 AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Berdasarkan  Undang-UndangNomor  32  Tahun  2004  dan  Nomor  33  Tahun  2004  yang  dimaksud dengan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  adalah  rencana  keuangan  tahunan
pemerintah  daerah  yang  ditetapkan  dengan  peraturan  daerah.  Anggaran  pendapatan  berasal  dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## 2.1.5 Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBD  adalah  rencana  anggaran  tahunan  daerah  dalam  bentuk  peraturan  daerah.  Penyusunan  APBD melibatkan  berbagai  pihak  yang      berkompeten.  Prinsip  penyusunan  APBD  harus  mengedepankan prinsip-prinsip good  governance ,  sebagaimana  dikemukakan (Saragih  2003) bahwa  prinsip-  prinsip dasar  pengelolaan  keuangan  public  adalah  akuntabilitas,  transparansi,  responsivitas,  efektif,  efisien dan  partisipatif.  Untuk  menerjemahkan  prinsip-prinsip  tersebut,  perlu  disusun  alur  perencanaan anggaran.

## 2.1.6 Konsep Penyusunan Anggaran
Mengacu pada pernyataan Sugijanto, dkk. (2012:22) dalam Abdul Halim (2016) anggaran pemerintah adalah rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial, yang meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu tertentu, beserta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut. Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan  anggaran,  penetapan  dan  pengesahan  anggaran  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR), penyerapan  anggaran,  pengawasan  anggaran  dan  pertanggung  jawaban  penyerapan  anggaran (Kuncoro 2001).

## 2.1.7 Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPAt-1)
Selisih  lebih  antara  realisasi  penerimaan  dan  pengeluaran  pemerintah  dalam  satu  tahun  anggaran disebut  sisa  anggaran  (SiLPA).  Sisa  anggaran  yang  belum  terpakai  sampai  denga  nakhir  tahun anggaran  akan  terbawa  ke  tahun  anggaran  berikutnya  dan  menjadi  sumber  penerimaan  pembiayaan yang  digunakan  untuk  menutupi  deficit  anggaran  apabila  realisasi  pendapatan  lebih  kecil  dari  pada realisasi belanja. SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan  pengeluaran  pembiayaan  dalam  APBD  selama  satu  periode  pelaporan (Siregar  2015). SiLPA tahun  anggaran  sebelumnya  (t-1)  dapat  digunakan  untuk  menutup  defisit  APBD  dan  atau  untuk pengeluaran pembiayaan (investasi dan dana cadangan) pada tahun berjalan (t).

## 2.1.8 Sisa Anggaran Tahun Berjalan (SiLPAt)
SiLPA  pada  akhir  tahun  anggaran n akan  menjadi  SiLPA  pada  tahun  anggaran n+1 atau  tahun anggaran  berikutnya.  Menurut Halim  and  Abdullah  (2006) Sisa  lebih  anggaran  tahun  sebelumnya yang  menjadi  penerimaan  pada  tahun  berjalan  (SiLPAt)  merupakan  sumber  penerimaan  internal pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan tahun berjalan. Besaran nilai  sisa  anggaran  tahun  sebelumnya  dapat  diketahui  secara  pasti  setelah  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun sebelumnya disahkan.

## 2.1.9 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Menurut Warsito (2001) Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang  sah.  Penyerapan  anggaran  belanja  pemerintah  daerah  tidak  terlepas  dari  target  pendapatan  asli daerah  yang  akan  dicapai oleh  pemerintah  daerah.  Dalam penyusunan  anggaran  belanja,  pemerintah daerah  selalu  memperhitungkan  pendapatan  asli  daerah  yang  akan  diperoleh  untuk  memenuhi kebutuhan belanjanya.

## 2.2 Pengembangan Hipotesis
Penyerapan  anggaran  merupakan  suatu  ukuran  yang  menyatakan  seberapa  jauh  target  rencana  yang telah dicapai oleh pemerintah dalam bentuk finansial. Penyerapan anggaran merupakan salah satu dari tahapan siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran rumusan  masalah  penelitian  inimelihatpengaruh  variable  bebas  yang  mencakup  SILPA,  SILPAt-1, PAD dan PerubahanAnggaranterhadapserapananggaran di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. landasan teori dapat dilihat pada gambar berikut ini:

## Gambar 3. Kerangka Pemikiran

## 3. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  digolongkan  sebagai  penelitian  deskriptif  kuantitatif,  karena  penelitian  ini disajikan  dengan  angka-angka  yang  diperoleh  dari  populasi  dan  sampel  dianalisis  dengan  metode statistik  yang  digunakan  kemudian  diinterprestasikan.  Jenisdata  yang  digunakan  adalah  data sekunderruntut  waktu  ( timeseries )  dari  periode  2014  –  2018  dan  data  silang  ( crosssection ).  Sumber data  15  Kabupaten  Kota  Provinsi  Lampung  yang  berasal  dari  hasil  publikasi  BPS DirektoralJenderalPerimbangan KeuanganKementerianRepublik Indonesia dan lain-lain.
Tabel 3. Variabel Penelitian, Simbol, Satuan Pengukuran, dan Sumber Data
No  Nama Variabel Simbol Variabel Satuan Pengukuran Sumber Data 1 Serapan Anggaran SA Persen DJPK Kemenkeu 2 SiLPAt SLPt Persen DJPK Kemenkeu 3 SiLPAt-1 SLPt-1 Persen DJPK Kemenkeu 4 Pendapatan Asli Daerah PADt Persen BPS Sumber: Olahan Peneliti, 2019
Untuk mengetahui pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen, maka digunakan model regresi data panel dengan persamaan sebagai berikut:
SA it = β 0 + β 1 SLP it + β 2 SLPt-1 it +β 3 PAD it + ε it                       (1)
Keterangan : SA t = Serapan Anggaran(%) SLP it = SiLPAt (%) SLP t-1 = SiLPA Tahun Sebelumnya (%) PAD it = Pendapatan Asli Daerah (%) β1, β2, β3 =Koefisien regresi dari masing-masing variabel yang mempengaruhi i = Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung t = Waktu penelitian 2014-2018 ß 0 = Konstanta
εit = Error term
SiLPAt SiLPAt-1 PAD SerapanAng garan
Metode analisis yang dilakukan menggunakan data runtut waktu ( time series ) dari Tahun 2014-2018 dan data Cross section yang terdiri dari 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1 Hasil

## 4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif  memberikan  gambaran  atau  deskripsi  suatu  data  yang  dilihat  dari  nilai  rata-rata ( mean ),  standar  deviasi,  maksimum,  minimum,  kurtosis,  dan  kemiringan  distribusi  ( skewness ). Variabel-variabel tersebut, dilakukan pengujian statistik deskriptif dengan hasil sebagai berikut:
Tabel 4. Statistik Deskriptif Serapan Anggaran (Persen) SiLPAt (Persen) SiLPAt-1 (Persen) PAD (Persen) Mean 99.64353 1.211403 1.198330 2.106661 Median 100.2090 1.087839 1.076115 0.956518 Maximum 132.3226 3.133237 3.133237 9.992547 Minimum 78.95832 0.371292 0.371292 0.159172 Std. Dev. 9.440523 0.533656 0.527311 2.434133 Skewness 0.330053 1.210889 1.291438 1.665981 Kurtosis 4.139643 4.614768 4.914265 4.978540 Sumber: Hasil Olahan Eviews 9
Berdasarkan  Tabel  4,  dapat  dilihat  bahwa  selama  periode  pengamatan  serapan  anggaran  selama periode  2014-2018  di  15  kabupaten/kota  di  Provinsi  Lampung  menunjukkan  nilai  rata-rata  sebesar 99,6%,   dengan  nilai  serapan  anggaran  di atas  rata-rata  sebesar  110,98%  di  Kota  Metro,  Kabupaten Pesisir  Barat  sebesar  106,63%,  Kabupaten  Lampung  Barat  sebesar  104,35%,  Kabupaten  Lampung Selatan  sebesar  101,63%  ,  Kabupaten  Pesawaran  sebesar  100,63%  dan  Kabupaten  Lampung  Timur sebesar 99,96%  sedangkan kabupaten/kota yang memiliki daya serapan anggaran di bawah rata-rata ada  di  kota  Bandar  Lampung  sebesar  88,2%.  Adanya  kesenjangan  ini  disebabkan  oleh  perbedaan jumlah APBD di setiap daerah.
Sisa  Anggaran  Tahun  Berjalan  (SiLPAt)  selama  periode  2014-2018     di  15  kabupaten/kota  Provinsi Lampung menunjukkan nilai rata-rata 1,211%, dengan nilai Sisa Anggaran Tahun Berjalan (SiLPAt) di  atas  rata-rata  sebesar  2,51%  ada  di  Kota  Bandar Lampung  sebesar  1,63%  dan  Kabupaten  Mesuji sebesar 1,58% sedangkan untuk nilai Sisa Anggaran Tahun Berjalan (SiLPAt) dibawah rata-rata ada di  Kabuapten  Lampung  Barat  sebesar  0,72%  dan  Kabupaten  Waykanan  sebesar  0,76%.  Adanya kesenjangan  ini  disebabkan  oleh  perbedaan  jumlah  APBD  di  setiap  daerah  dan  kemampuan  daerah dalam mengatur keuangannya terutama pada pembiayaan daerah.
Sisa  Anggaran  Tahun  Sebelumnya  (SiLPAt-1)  selama  periode  2014-2018    di  15  kabupaten/kota Provinsi  Lampung  dengan  nilai  rata-rata  Sisa  Anggaran  Tahun  Sebelumnya  (SiLPAt-1)  sebesar 1,19%,  dengan  nilai  Sisa  Anggaran  Tahun  Sebelumnya  (SiLPAt-1)  di  atas  rata-rata  sebesar  2,25% ada  di  kota  Bandar  Lampung,  Kabupaten  Lampung  Tengah  sebesar  1,52%    Kabupaten  Tanggamus sebesar 1,51%, Kabupaten Pesawaran sebesar 1,45% dan Kabupaten Mesuji sebesar 1,43% sedangkan untuk  nilai  Sisa  Anggaran  Tahun  Sebelumnya  (SiLPAt-1)  di  bawah  rata-rata  ada  di  Kabuapten Lampung  Barat  sebesar  0,75%  dan  Kabupaten  Waykanan  sebesar  0,77%.  Adanya  kesenjangan  ini disebabkan  oleh  perbedaan  jumlah  APBD  di  setiap  daerah  dan  kemampuan  daerah  dalam  mengatur keuangannya.
Pendapatan  Asli  Daerah  Tahun  Berjalan  (PADt)  selama  periode  2014-2018    di  15  kabupaten/kota provinsi  lampung  dengan  nilai  rata-rata  Pendapatan  Asli  Daerah  Tahun  Berjalan  (PADt)  sebesar 2,10%,  dengan  nilai  PAD  diatas  rata-rata  ada  di  Kabupaten  Lampung  Tengah  sebesar  6,66%, Kabupaten  Waykanan  sebesar  6,62%,  Kabupaten  Lampung  Selatan  sebesar  2,84%,  Kabupaten
Lampung Utara sebesar 2,51%, Kota Bandar Lampung sebesar 2,23% dan Kota Metro sebesar 2,84% sedangkan untuk nilai PAD di bawah rata-rata ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 0,29% dan  Kabupaten  Mesuji  sebesar  0,31%.  Adanya  kesenjangan  nilai  ini  disebabkan  oleh  perbedaan sumber daya setiap daerah dan kemampuan daerah dalam menggali potensi PAD yang ada.

## 4.1.2 Hasil Estimasi Regresi Data
1. Uji Asumsi Klasik
a. Hasil Uji Normalitas
Berdasarkan  Lampiran  5,  diperoleh  hasil  probabilitas  sebesar  0,987463  lebih  besar  dibandingkan dengan α = 5% (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.
b. Uji Multikolinearitas Tabel 5. Hasil Uji Multikolonieritas
SLPT SLPT_1 PAD SLPT 1.000000 0.527991 -0.150036 SLPT_1 0.527991 1.000000 -0.004455 PAD -0.150036 -0.004455 1.000000 Sumber: Hasil Olahan Eviews 9
Dari  uji  multikolinieritas  yang  telah  dilakukan  dihasilkan  bahwa  tidak  ada  variabel  yang  memiliki nilai  lebih  dari  0,85 Widarjono  (2018) maka  dari  itu  hal  ini  berarti  dapat  disimpulkan  bahwa  pada variabel  yang  digunakan  tidak  ada  multikolinieritas  atau  dengan  kata  lain  tidak  ada  hubungan  yang linier antar variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini.
2. Hasil Uji Heteroskedastisitas Tabel 6. Hasil Uji Heterokedastisitas
VariabelTerikat Chi Square Hitung Chi Square Tabel Kesimpulan 1 20,851 7,814 tidakadaheterokedastisitas Sumber: Hasil OlahanEviews 9
Pada  tabel  6  ditunjukkan  bahwa  Chi  Square  hitung  (20,851)  >  Chi  Square  Tabel  (7,814)  pada  df sebesar  variabel  bebas  =  4  dan  tingkat  signifikansi  5%.  Hal  ini  berarti  menerima  H 0 maka  tidak terdapat masalah heterokedastisitas dalam persamaan.

## 3. Hasil Uji Autokorelasi
Dari hasil pengujian diperoleh nilai Durbin-Watson stat sebesar 2.070373 sedangkan untuk nilai dL = 1,5709 dan dU = 1,6802 (n = 50, k = 4 dengan α = 5%). Sehingga dapat dituliskan dU (1,6802) < DW (2,070373) < 4-dU (2,3198) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah auto korelasi.

## 4. Uji Signifikansi Model
Pemilihan  model  penelitian  ditentukan  dengan  menggunakan  Uji  Chow,  Uji  Hausman  dan  Uji Lagrange  Multiplier (LM).  Uji  Chow  digunakan  untuk  membandingkan  metode Common  Effect Model (CEM) dengan metode Fixed Effect Model (FEM), kemudian dilanjutkan dengan Uji Hausman dengan  cara  membandingkan  metode Random  Effect  Model (REM)  dengan  metode Fixed  Effect Model (FEM), dan yang terakhir yaitu Uji Lagrange Multiplier (LM) dengan membandingkan metode Random Effect Model (REM) dengan metode Common Effect Model (CEM).

## 5. Hasil Uji Chow
Uji  Chow  merupakan  pengujian  yang  dilakukan  untuk  memilih  model  pendekatan  yang  paling  baik antara Common  Effect  Model dan Fixed  Effect  Model dengan  melihat  nilai  distribusi  F  statistik. Apabila nilai probabilitas distribusi F statistic lebih dari nilai tingkat signifikasi yang ditentukan maka model  yang  digunakan  adalah Common  Effect Model dan  jika  nilai  probabilitas distribusi  F  statistic
kurang  dari  tingkat  signifikasi  maka  model  yang  yang  digunakan  adalah Fixed  Effect  Model (Widarjono 2018).
Hipotesis pada Uji chow adalah sebagai berikut: H o : Common Effect H a : Fixed Effect
Kriteria : Chi-square hitung < Chi-square kritis = Terima H o Chi-square hitung > Chi-square kritis = Terima H a
Tabel 7. Hasil Uji Chow Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 2.514766 (14,57) 0.0073 Cross-section Chi-square 36.073638 14 0.0010 Sumber: Hasil OlahanEviews 9
Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai Prob. Cross-section F sebesar 0,0010 lebih kecil dari taraf nyata (α) 5  persen,  (0,0010  <  0,05)  maka  H 0 ditolak  dan  menerima  H a sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa metode Fixed Effect Model (FEM) lebih baik dari pada metode Common Effect Model (CEM) untuk menganalisis data dalam penelitian ini.

## 6. Hasil Uji Hausman
Uji  Hausman  merupakan  pengujian  yang  dilakukan  untuk  membandingkan  dan  memilih  antara Random  Effect (REM)  dan Fixed  Effect (FEM).    Uji  ini  menggunakan  nilai Chi-Squares dalam menentukan model terbaik yang digunakan dalam sebuah penelitian.
Hipotesis pada Uji chow adalah sebagai berikut: H o : Random Effect H a : Fixed Effect
Kriteria : Chi-square hitung < Chi-square kritis = Terima H o Chi-square hitung > Chi-square kritis = Terima H a
Tabel 8. Hasil Uji Hausman Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 11.251777 3 0.0104 Sumber: Hasil OlahanEviews 9
Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai p-value sebesar 0,0104 lebih kecil dari taraf signifikansi α sebesar 5% (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa metode fixed effect (FEM) lebih baik digunakan daripada metode random effect (REM) dalam penelitian ini.
Berdasarkan  hasil  Uji  Chow  yang  menghasilkan  bahwa Fixed  Effect  Model (FEM)  lebih  baik dibandingkan Common Effect Model (CEM) dan hasil Uji Hausman yang menghasilkan Fixed Effect Model (FEM)  lebih  baik  dibandingkan Random  Effect  Model (REM).  Maka Fixed  Effect  Model (FEM) yang terbaik untuk digunakan dalam penelitian ini.
7. Hasil Regresi Berdasarkan hasil regresi dengan model Fixed Effect Model seperti Lampiran 4, maka menghasilkan hasil regresi sebagai berikut.
Tabel 9. Hasil Fixed Effect Model (FEM) Dependent Variable: SA Method: Panel Least Squares Date: 02/28/20   Time: 14:34 Sample: 2014 2018 Periods included: 5 Cross-sections included: 15 Total panel (balanced) observations: 75
Variable Coefficient  Std. Error t-Statistic Prob. C 117.9973 5.227604 22.57197 0.0000 SLPT -15.73498  2.912745 -5.402115 0.0000 SLPT_1 -2.289031  2.202724 -1.039182 0.3031 PAD 1.637953 0.582889 2.810058 0.0068 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0.634067 Mean dependent var 99.64353 Adjusted R-squared 0.524929 S.D. dependent var 9.440523 S.E. of regression 6.506917 Akaike info criterion 6.789172 Sum squared resid 2413.379 Schwarz criterion 7.345369 Log likelihood -236.5939      Hannan-Quinn criter. 7.011255 F-statistic 5.809777 Durbin-Watson stat 2.070373 Prob(F-statistic) 0.000000 Sumber: Hasil OlahanEviews 9
Berdasarkan  Tabel  9,  menunjukkan  bahwa  variabel  SiLPAt  dan  PAD  yang  berpengaruh  signifikan terhadap  Serapan  Anggaran,  sedangkan  variabel  SiLPAt-1  berpengaruh  tetapi  tidak  signifikan. Dengan model regresis ebagai berikut:
SA it = 117,9973 – 15,7349SLPTit – 2,2890SLPT-1it +1,6379PADit
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut: Koefisien konstanta sebesar 117,9973, hal ini menujukkan bahwa jika tanpa adanya seluruh variabel bebas Sisa Anggaran Tahun Berjalan (SiLPAt), Sisa Angggaran Tahun Sebelumnya (SiLPAt-1) dan Pendapatan  Asli  Daerah  (PADt)  ,  maka  Serapan  Anggaran  di  15  kabupaten  kota  provinsi  Lampung mencapai 117,9973%.
Koefisien  Sisa  Anggaran  tahun  ini  (SLPt)  adalah  -15,7349,  Sisa  Anggaran  tahun  ini  berpengaruh negatif  dan  signifikan  pada  α  =  5%  (0,05).  Hasil  tersebut  bahwa  jika  terjadi  peningkatan  SiLPAt sebesar  1%  di  15  kabupaten/kota  di  Provinsi  Lampung,  maka  akan  mengasumsi  Serapan  Anggaran turun sebesar 15,73%
Koefisien  Sisa  Anggaran  Tahun  Sebelumnya  (SLPt-1)  adalah  -2.289031,  Sisa  Anggaran  Tahun Sebelumnya tidak berpengaruh negatif dan signifikan pada α = 5% (0,05). Hasil tersebut menujukkan bahwa Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya (SLPt-1) tidak mempengaruhi Serapan Anggaran.
Koefisien  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  pada  periode  tahun  berjalan  adalah  1.637953,  artinya Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh  dan  signifikan  terhadap  Serapan  Anggaran.  Hasil  tersebut menujukkan bahwa jika terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah 1% , maka meningkatan Serapan Anggaran sebesar 1,63% ceteris paribus .

## 4.1.3 Pengujian Hipotesis Statistik
Pengujian Hipotesis digunakan untuk menarik kesimpulan penelitian dan mengetahui keakuratan data dengan melakukan uji-t, uji F dan koefisien determinasi (R 2 ).
a. Uji-t Parsial
Uji-t  bertujuan  untuk  menguji  bagaimana  pengaruh  masing-masing  variabel  bebasnya  secara sendiri-sendiri  terhadap  variabel  terikatnya.  Pada  penelitian  ini  uji-t  dilakukan  pada  tingkat kepercayaan  95  persen  (α  =  0,05)  dengan  tingkat  kebebasan  n-k-1  (n=  jumlah  observasi,  k  = jumlah variabel bebas).
Tabel 10. Hasil Uji-t Statistik
Variable t-Statistic t-Tabel Keterangan SLPT -5.402.115 1,6666 H 0 ditolak SLPT_1 -1.039.182 1,6666 H 0 diterima PAD 2.810.058 1,6666 H 0 ditolak Sumber: Hasil Olahan Eviews 9
Pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap Serapan Anggaran di Provinsi Lampung. 1) Pengaruh SiLPAt terhadap Serapan Anggaran di Provinsi Lampung
Berdasarkan tabel menunjukkan nilai t-statistik variabel sebesar-5.402115 sedangkan nilai t-tabel sebesar  1,6666.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  nilai  t-statistik  lebih  besar  daripada  nilai  t-tabel. Dengan  demikian  H 0 ditolak  dan  H a diterima,  artinya  Sisa  Anggaran  Tahun  ini  (SiLPAt)  secara parsial  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  Serapan  Anggaran  di  15  kabupaten/kota Provinsi Lampung.
2) Pengaruh SiLPAt-1 terhadap Serapan Anggaran di Provinsi Lampung
Berdasarkan tabel menunjukkan nilai t-statistik variabel sebesar-1.039182 sedangkan nilai t-tabel sebesar  1,6666.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  nilai  t-statistik  lebih  kecil  daripada  nilai  t-tabel. Dengan demikian H 0 diterima dan H a ditolak, artinya Sisa Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPAt-1) secara  parsial  berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap  Serapan  Anggaran  di  15  kabupaten/kota Provinsi Lampung.
3) Pengaruh PAD terhadap Serapan Anggaran di Provinsi Lampung
Berdasarkan Tabel menunjukkan nilai t-statistik variabel sebesar 2.810058 sedangkan nilai t-tabel sebesar  1,666.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  nilai  t-statistik  lebih  besar  daripada  nilai  t-tabel. Dengan demikian H 0 ditolak dan H a diterima, artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada periode t  secara  parsial  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Serapan  Anggaran  di  15 kabupaten/kota Provinsi Lampung.
b. Uji F Statistik
Uji-F  betujuan  untuk  melihat  bagaimanakah  pengaruh  semua  variabel  bebas  secara  Bersama terhadap variabel terikat. Uji-F  ini  dilakukan  pada  tingkat  kepercayaan  95  persen  (α  =  0,05)  dan dengan  tingkat  kebebasan  df1  =  k  dan  df2  =  n-k-1  (n=  jumlah  observasi,  k  =  jumlah  variabel bebas).
Berdasrkan  hasil  perhitungan,  diperoleh  hasil  nilai  F-statistik  sebesar  5.809777  dan  nilai  F-tabel sebesar 3,12. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai F-statistik lebih besar dibandingkan dengan F-tabel, maka  H 0 ditolak  dan  H a diterima  artinya  SiLPAt,  SiLPAt-1  dan  PAD  secara  bersama-sama berpengaruh terhadap Serapan Anggaran di Provinsi Lampung.
c. Koefisien Determinan (R 2 ) Koefisien determinasi (R 2 ) digunakan untuk melihat seberapa baik garis regresi cocok dengan data nya  atau  atau  mengukur  persentase  total  variasi  Y  yang  dijelaskan  oleh  garis  regresi  dengan menggunakan  konsep  koefisien  determinasi  (R 2 ).  Nilai  koefisien  determinasi  0.634067  atau 63,40%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  SiLPAt,  SiLPAt-1  dan  PAD  mampu  menjelaskan  varian Serapan Anggaran sebesar 63,40% dan sisanya 36,60% disebabkan oleh faktor-faktor lain.

## 4.2 Pembahasan
Dari  hasil  pengujian  yang  telah  dilakukan  maka  didapatkan  hasil  bahwa  Sisa  Anggaran  Tahun Berjalan  (SiLPAt)  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  berpengaruh  signifikan  terhadap  serapan anggaran  sedangkan  variabel  Sisa  Anggaran  Tahun  Sebelumnya  (SiLPAt-1)  tidak  berpengaruh terhadap  serapan  anggaran,  ini  ditunjukkan  pada  nilai  probabilitas  yang  lebih  kecil  dari  α  =  5%. Koefisien  determinasi  0,638658  atau  63,86%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Sisa  Anngaran  Tahun Berjalan (SiLPAt), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPAt-1) mampu  menjelaskan  varian  serapan  anggaran  sebesar  63,86%  dan  sisanya  36,14%  adalah  faktor- faktor lain.
Penelitian  selanjutnya mengatakan  bahwa  PAD menggambarkan total  pendapatan  dari  suatu  daerah, semakin tinggi PAD maka potensi di suatu daerah semakin baik, hal ini mngindikasikan bahwa PAD yang  tinggi  akan  meningkatkan  total  pendapatan  suatu  daerah  sehingga  semakin  baik  serapan anggarannya.  Hal  ini sesuai  dengan  penelitian Halim and  Abdullah  (2006) , Arif (2016) menyatakan bahwa  pendapatan  asli  daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  penyerapan  anggaran. Penelitian  yang  dilakukan  oleh Rambe  (2018) menemukan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap serapan anggaran.
Namun jika data tersebut diperlihatkan dengan Cross-section Fixed Effect maka akan berbeda efeknya untuk setiap masing-masing Kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2014-2018. Berikut hasil dari Cross-section Fixed Effect.

## Tabel 11. Hasil Uji Individual effect
CROSSID Effect Individual Effect Kab Lampung Barat -1,68363 116,313668 Kab Lampung Selatan -1,3113 116,685998 Kab Lampung Tengah -5,96331 112,033993 Kab Lampung Timur -0,89756 117,009743 Kab Lampung Utara -2,64193 115,355373 Kab Mesuji 5,291438 123,288738 KabPesawaran 7,83488 125,83218 KabPringsewu 1,931328 119,928628 KabPesisir Barat 4,892698 122,889998 KabTanggamus 4,562023 122,559323 KabTulang Barat -6,73723 111,260069 KabTulangBawang Barat -5,29939 112,697913 KabWaykanan -16,0757 101,92161 Kota Metro 4,916004 122,913304 Kota Bandar Lampung 11,18167 129,17897 Sumber: Hasil Olahan Eviews 9
Tabel 11 menunjukkan bahwa nilai fixed effect dari setiap Kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang memiliki  nilai  masing-masing  yang  berbeda.  rata-rata  Kabupaten/kota  yang  memiliki  efek  terbesar dari  serapan  anggaran.  Nilai fixed  effect ini  menunjukkan  seberapa  besar  perbedaan  komponen
kesalahan fixed dengan intersep rata-rata dari seluruh Kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Berikut ini adalah persamaan regresi dari nilai fixed effect pada Kabupaten/kota dalam penelitian ini: Persamaan regresi Kota Bandar Lampung: SA = 129,1789 – 15,7349SLPit -2,2890SLPt-1it + 1,6379PADit
Dari 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung terdapat 6 Kabupaten/kota dengan nilai Fixed Effect yang  positif  atau  nilai  tertinggi  lebih  besar  dari  120  persen  yaitu  Kota  Bandar  Lampung memiliki  nilai Fixed  Effect sebesar  129,1789,  nilai  ini  dapat  diartikan  bahwa  Sisa  Anggaran  Tahun Berjalan (SiLPAt), Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPAt-1) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap serapan anggaran sebesar 129,17%, Kabupaten Pringsewu dengan effect sebesar 125,83218 persen,  Kabupaten  Mesuji  dengan effect sebesar  123,28887  persen,  Kabupaten  Pesisir  Barat  dengan effect sebesar  122,88999  persen,  Kabupaten  Tanggamus  dengan effect sebesar  122,5593  persen  dan Kota Metro dengan effect sebesar 122,91330 persen.
Hal  inimenunjukkan  bahwa  Sisa  Anggaran  Tahun  Berjalan  (SiLPAt),  Sisa  Anggaran  Tahun Sebelumnya  (SiLPAt-1)  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah  variabel  yang  dapat  membantu peningkatan daya serap anggaran di Kabupaten/kota Provinsi Lampung periode 2014-2018.
Persamaan nilai regresi KabupatenWaykanan: SA = 101,92161 – 15,7349SLPit -2,2890SLPt-1it + 1,6379PADit
Dari 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung terdapat 9 Kabupaten/kota dengan nilai Fixed Effect yang negative atau nilai terendah kurangdari 120 persen yaitu Kabupaten Waykanan memiliki nilai Fixed  Effect sebesar 101,92161,  nilai ini  dapat diartikan  bahwa  Sisa  Anggaran  Tahun  Berjalan (SiLPAt),  Sisa  Anggaran  Tahun  Sebelumnya  (SiLPAt-1)  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  akan menekan  Kabupaten  Waykanan  dalam  meningkatkan  daya  Serapan  Anggaran  sebesar  101,92%. Begitu  juga  dengan  Kabuapten/kota  lainnya  yang  memiliki  efek  nilai  negative  dari  hasil  uji Croos Section  Fixed  Effect yaitu  Kabupaten  Lampung  Barat  dengan effect sebesar  116,31366  persen, Kabupaten  Lampung  Selatan  dengan effect sebesar  116,68599  persen,  Kabupaten  Lampung  Tengah dengan effect sebesar 112,03399 persen, Kabupaten Lampung Timur dengan effect sebesar 117,00974 persen,  Kabupaten  Lampung  Utara  dengan effect sebesar  115,35537  persen,  Kabupaten  Pringsewu dengan effect sebesar 119,92862 persen, Kabupaten Tulang Bawang dengan effect sebesar 111,2600 persen dan Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan effect sebesar 112,6979 persen.

## 4.2.1 Pengaruh Sisa Anggaran Tahun Berjalan (SiLPAt) terhadap Serapan Anggaran
Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah Sisa Anggaran Tahun Berjalan berpengaruh signifikan terhadap Serapan Anggaran. Hasil uji statistik t atas pengaruh variabel SiLPAt terhadap penyerapan anggaran  menunjukan  bahwaSiLPAt  berpengaruh  signifikan  terhadap  penyerapan  anggaran  yang dapat  dilihat  dengan  nilai  sig  <α  maka  dapat  dinyatakan  bahwa  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima,  yang berarti  bahwa  secara  parsial,  SiLPAt  pada  periode  tahun  berjalan  berpengaruh  terhadap  penyerapan anggaran.  Nilai  koefisien  SiLPAt  -15.73498  bertanda  negatif  yang  berarti  bahwa  semakin  besar SiLPAt maka akan semakin menurunkan penyerapan anggaran pemerintah daerah.
Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa penyebab rendahnya serapan anggaran pemerintah daerah di kabupaten/kota  di  Provinsi  Lampung  disebabkan  kurang  baiknya  penganggaran  pendapatan  yang benar-benar  mungkin  direalisasikan  dan  belanja  yang  benar-benar  dapat  dilaksanakan  dalam  tahun anggaran  berkenaan,  sehingga  pada  akhir  tahun  anggaran  terjadi  varian  anggaran  atau  SiLPAt  yang cukup besar yang secara negative mempengaruhi serapan anggaran.

## 4.2.2 Pengaruh Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPAt-1) terhadap Serapan Anggaran
Hipotesis  kedua  dalam  penelitian  ini  adalah  sisa  anggaran  tahun  sebelumnya  tidak  berpengaruh terhadap  penyerapan  anggaran.  Hasil  uji  statistik  t  atas  pengaruh  variabel  sisa  anggaran  tahun sebelumnya terhadap penyerapan anggaran menunjukan bahwa sisa anggaran tahun sebelumnya tidak berpengaruh  terhadap  penyerapan  anggaran  yang  dapat  dilihat  dengan  nilai  sig  ≥  α  maka  dapat dinyatakan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti bahwa secara parsial, sisa anggaran tahun
sebelumnya  tidak  berpengaruh  terhadap  penyerapan  anggaran.  Namun  uji  koefisien  sisa  anggaran tahun  sebelumnya  -2.289031  bertanda  negatif  yang  berarti  bahwa  makin  besar  sisa  anggaran  tahun sebelumnya akan makin menurunkan penyerapan anggaran pemerintah daerah.
Untuk tahun anggaran 2018 dapat dilihat bahwa dari 15 Kabupaten/Kota yang menjadi sampel dalam penelitian  ini  hanya  beberapa  kabupaten/kota  yang  mampu  mencapai  target  anggaran  pendapatan yang ditetapkan atau memiliki daya serap anggaran yang rendah.
Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa penyebab rendahnya serapan anggaran pemerintah daerah di kabupaten/kota  di  Provinsi  Lampung  disebabkan  kurang  baiknya  penganggaran.  Di  mana  pemda kurang  cermat  dalam  menyusun  program  kegiatan  atau  tidak  adanya  program  cadangan  sehingga dengan  banyaknya  sisa  anggaran  dan  pencairan  dana  di  pertengahan  tahun  menyebabkan  pemda kewalahan  dalam  pengelolaan  anggarannya  atau  kurang  efektifnya  pemanfaatan  anggaran  yang menumpuk di akhir tahun. Pada hakikatnya dengan sisa anggaran di tahun sebelumnya pemda sudah harus  memiliki  rencana  atau  kegiatan  yang  pasti  terealisasikan  pada  periode  tahun  berjalan  tersebut karena  sisa  anggaran  tahun  sebelumnya  merupakan  uang  yang  pasti  dimiliki  oleh  setiap  pemda. Sehingga  diharapkan  lebih  efektifnya  pemanfaatan  anggaran  belanja  pemerintah  daerah.  Ketika penyerapan  anggaran  gagal  memenuhi  target  maka  pemerintah  daerah  tersebut  memiliki  kinerja birokrasi yang buruk.

## 4.3.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Serapan Anggaran
Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah PAD berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Hasil uji  statistik  t  atas  pengaruh  variabel  PAD  terhadap  penyerapan  anggaran  menunjukan  bahwa  PAD berpengaruh  signifikan  terhadap  penyerapan  anggaran  yang  dapat  dilihat  dengan  nilai  sig  <α  maka dapat  dinyatakan  bahwa  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima,  yang  berarti  bahwa  secara  parsial,  PAD berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Nilai koefisien PAD1.637953 bertanda positif di  mana  hasil  tersebut menujukkan  bahwa  jika terjadi  peningkatan  pendapatan  asli  daerah  1  persen, maka akan meningkatan serapan anggaran sebesar 1,63 persen ceteris paribus .
Untuk tahun anggaran 2018 dapat dilihat bahwa dari 15 Kabupaten/Kota yang menjadi sampel dalam penelitian ini hanya beberapa kabupaten/kota yang memiliki rasio PAD paling tinggi yaitu Kabupaten Lampung  Tengah  memiliki  rasio  PAD  tertinggi  yaitu  6,49  persen.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa Kabupaten  Lampung  Tengah  memiliki  rasio  PAD  yang  paling  baik  disbanding  kabupaten/kota  lain. Tinggi  nya  rasio  PAD  Kota  Bandar  Lampung  disebabkan  oleh  tingginya  sumber-sumber  PAD khususnya  dari  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah.  Sementara  itu,  Kabupaten  Mesuji  memiliki  rasio kemandirian paling rendah yaitu 0,16 persen.

## 5. Kesimpulan dan Saran

## 5.1 Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat  disimpulkan sebagai berikut:
1. Sisa Anggaran tahun berjalan (SiLPAt) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap serapan anggaran pada kabupaten kota di Provinsi Lampung tahun 2014-2018.
2. Sisa  Anggaran  tahun  sebelumnya  (SiLPAt-1)  berpengaruh  negatif  tetapi  tidak  signifikan terhadap serapan anggaran pada kabupaten kota di Provinsi Lampung tahun 2014-2018.
3. Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  berpengaruhpositif  dan  signifikanterhadapserapananggaran pada kabupatenkota di Provinsi Lampung tahun 2014-2018.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian
Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:
1. Penelitian  ini  hanya  menggunakan  tahun  amatan  penelitian  selama  5  (lima)  tahun  anggaran (2014-2018).
2. Populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  hanya  Kabupaten/Kota  yang  ada  di  Provinsi Lampung (15 Kabupaten/Kota).
3. Penelitian  ini  hanya  menggunakan  4  (empat)  variabel,  yaitu:  Sisa  Anggaran  Tahun Berjalan  (SiLPAt),  Sisa  Anggaran  Tahun  Sebelumnya  (SiLPAt-1),  Pendapatan  Asli Daerah, dan Serapan Anggaran.

## 5.3 Saran
Berdasarkan  kesimpulan  pada  penelitian  ini  maka  ada  beberapa  saran  dimana  Belanja  dan Pembiayaan  Daerah  memerlukan  sumber  pendapatan  daerah  yang  pasti  ( certainty ) , di  antaranya sebagai berikut:
1. SiLPA yang bertambah di tahun-tahun berjalan dan tidak diantisipasi oleh pengelola anggaran menyebabkan tidakefisien, sehingga perlu adanya kepastian anggaran.
2. Pengelola  anggaran  harus memiliki  berbagai  cadangan  rencana  belanja,  sehingga  ketika  ada tambahan  anggaran  yang  mendadak  dapat  diinformasikan  untuk  melaksanakan  rencana belanja yang tertunda tersebut.
3. Dari sisi pelaksanaan APBD pemerintah seharusnya dapat melakukan peningkatan monitoring dan  evaluasi  sehingga  dapat  mendorong  penyerapan  anggaran  sesuai  rencana.  Apabila terdapat perubahan peraturan dalam pengelolaan keuangan daerah, hendaknya diberikan masa transisi  untuk  mengimplementasikan  peraturan  baru  tersebut  (diberlakukan  pada  tahun berikutnya)  karena  penyesuaian  terhadap  peraturan  baru  berpotensi  menghambat pelaksanaan/penyerapan anggaran.

## Daftar Pustaka
Abdul  Halim,  Muhammad  Syam  Kusufi.  2016. Teori,  Konsep  Dan  Aplikasi  Dari,  Akuntansi  Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Pemerintah Hingga Tempat Ibadah. Jakarta: Salemba Empat.
Arif,  Emkhad.  2016.  “Identifikasi  Faktor-Fkator  Penyebab  Minimnya  Penyerapan  Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2011.” 1–23.
BPKP. 2011. Pedoman Penyusunan Anggaran Bebasis Kinerja . Jakarta.
Halim, Abdul. 2012. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
Halim,  Abdul,  and  Syukriy  Abdullah.  2006.  “Hubungan  Dan  Masalah  Keagenan  Di  Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran Dan AKuntansi.” Jurnal Akuntansi Pemerintahan 2(1):53–64.
Kuncoro, Mudrajad. 2001. Analisis Spasial Dan Regional . Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Maini,  Ruh,  Syukriy  Abdullah,  and  Zuraida  Zuraida.  2020.  “Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Serapan Anggaran Belanja Langsung Skpk Di Kabupaten Aceh Tengah.” Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan 8(1):54–65. doi: 10.22373/jep.v8i1.68.
Rambe,  Fadlina  Almi.  2018.  “Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penyerapan  Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara.” Universita Sumatera Utara.
Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentalisasi Fisknl Dan Keuangan Daerah Indonesia, Dalam Otonomi . Jakarta: Ghalia.
Siregar,  Syofian.  2015. Statistik  Parametrik  Untuk  Penelitian  Kuantitatif:  Dilengkapi  Dengan Perhitungan Manual Dan Aplikasi SPSS Versi 17 . Jakarta: Bumi Aksara.
Warsito. 2001. Pendapatan Asli Daerah . Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.
Widarjono, Agus. 2018. Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya Disertasi Panduan EViews . 5th ed. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.