Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## KEBIJAKAN TERHADAP PELAKU ANAK TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
Indah Juwita 1* , Nurunnisa 2 1,2 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia indahjuwitata@gmail.com 1* , nurunnisa@ulm.ac.id 2
Naskah diterima: 30 April 2024; revisi: 30 Mei 2024; disetujui: 29 Juni 2024

## Abstract
Technological advances have had a changing impact on social life, especially the use of the internet which makes everything limitless so that anyone can access things easily, including children. Several things that are on the internet are then accessed by children without parental supervision, which is one of the factors that makes a child a perpetrator of a crime. Various criminal acts are committed by children, including children as perpetrators of premeditated murder. In cases of premeditated murder committed by children, there are several provisions that differentiate those committed by adults, all of this  is  related  to  the  judge's  decision  in  the  end.  Law  Number  23  of  2002  concerning  Children becomes the legal basis in addition to the Criminal Code and Criminal Procedure Code when a child is  the  perpetrator  of  a  criminal  act  of  premeditated  murder.  This  research  focuses  on  discussing policies  regarding  the  crime  of  children  as  perpetrators  of  premeditated  murder.  The  research method  used  is  normative  legal  research  and  uses  a  statutory  approach  (statue  approach)  and conceptual approach (conceptual approach).
Keywords : Policy: Juvenile Crime: Premeditated Murder
* Alamat korespondensi:
Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Indahjuwitata@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Tindak  pidana  bisa  dilakukan  oleh  siapa  saja  sehingga  pelaku  tindak  pidana  juga  bisa  oleh siapa  saja,  tidak  terlepas  juga  pelaku  tindak  pidana  dimungkinkan  dilakukan  oleh  anak. Perkembangan  era  globalisasi  yang  membuat  segala  hal  menjadi  tanpa  batas  sehingga  membuat pergesaran  perilaku  dalam  masyarakat,  anak  pun  merasakan  dampak  tersebut.  Pelaku  tindak  pidana pembunuhan bisa dilakukan oleh anak, hal ini tentu sangat tidak diharapkan. Kenyataan yang terjadi memang  benar  adanya  seorang  anak  menjadi  pelaku  tindak  pidana  pembunuhan.  Beberapa  kasus, salah  satu  yang  mempengaruhi  adalah  kemajuan  teknologi  yang  dimanfaatkan  anak  tanpa  adanya pengawasan dari orang tua.
Anak yang terlibat dalam tindak pidana sudah tidak asing lagi terdengar di Negara Indonesia. Sebagai contoh kasus nyata di Indonesia tepatnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Pembunuhan yang dilakukan  dua  remaja  AR  yang  berusia  17  tahun  dan  MF  berusia  14  tahun  terhadap  seorang  anak berusia  11  tahun.  Kedua  pelaku  disebut  telah  merencanakan  pembunuhan  tersebut  satu  tahun. Terlebih, keduanya mengawali aksinya dengan melakukan penculikan terhadap korban. Dua anak di bawah  umur  tersebut  sudah  satu  setahun  belakangan  terobsesi  untuk  menjual  organ  tubuh  manusia, setelah  mereka  melihat  website  yang  terkait  dengan  penjualan  organ  tubuh  manusia.  AR  diduga mengetahu situs jual beli organ tubuh manusia itu secara tidak sengaja. Setelah membunuh korban, pelaku  justru  kebingungan  karena  tidak  mengetahui  di  mana  letak  ginjal.  Tawaran  pelaku  di  situs tersebut  juga  ternyata  tidak  ada  yang  merespons  atau  berniat  beli.  Alhasil,  kedua  remaja  itu  gagal mendapatkan  uang  dengan  menjual  organ.  Dalam  kasus  tersebut  pelaku  terjerat  pasal  pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Selain itu, kedua pelaku juga dijerat UU Perlindungan anak, sehingga ancaman  hukumannya  dikurangi  setengah  karena  masih  di  bawah  umur  (Indriani,  2023).  Hal  ini mencerminkan  kurangnya  pengawasan  orang  tua  terhadap  aktivitas  anak  dalam  menggunakan teknologi, hingga berujung pada penghilangan nyawa.
Negara  Indonesia  menjunjung  sepenuhnya  Hak  Asasi  Manusia  termasuk  Hak  Anak  yang tercantum pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pada Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak.    Instrumen  Hukum  dan  HAM  sejatinya  sudah  diatur  secara  menyeluruh  dalam Konvensi  Hak-Hak  Anak  guna  melakukan  promosi  serta  melindungi  segala  hak  anak.  Indonesia merupakan peserta yang sudah melakukan ratifikasi tentang Konvensi tersebut tahun 1990 dan sudah disepakati  oleh  Majelis  PBB  tanggal  20  November  1989.  Aturan  yang  mengatur  mengenai  anak  di Indonesia, dimulai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, UU No 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  (UU Perlindungan Anak) dan terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
Pengesahan  Konvensi  Hak  Anak  dimana  prinsip  dasar  yang  digunakan  adalah  prinsip perlindungan anak, membeda-bedakan. terhadap setiap anak, serta keberlangsungan hidup yang saling menghormati dan terus berkembang.  Pada UU Perlindungan Anak tercantum di dalam redaksi Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa:
“Perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak- haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi,  secara  optimal  sesuai  dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Perlindungan pada bidang hukum bagi anak di Indonesia mempunyai sistem peradilan yang berbeda  dengan  system  peradilan  pada  umumnya,  yaitu  sistem  peradilan  pidana  anak  yang  sangat memperhatikan  perlindungan  serta  rehabilitasi  pada  pelaku  anak  yang  seyogyanya  masih  memiliki berbagai kekurangan dan kelemahan dibandingkan dengan orang yang sudah dewasa. Seorang anak pada umumnya membutuhkan perlindungan baik oleh negara serta masyarakat sampai dianggap telah dewasa  dan  mampu  berdiri  sendiri.  Anak  ialah  generasi  penerus  bangsa,  dan  anak  merupakan golongan masyarakat yang secara kodrati masih lemah yang merupakan faktor mengapa anak harus dilindungi.
Penyelesaian  masalah  anak  yang  sedang  berhadapan  atau  berurusan  dengan  hukum menggunakan  tahapan  proses  peradilan  pidana  pada  umumnya  sejauh  ini  membawa  efek  negatif terhadap  tumbuh  dan  berkembangnya  anak,  baik  secara  fisik  dan  psikis.  Pada  tahap  proses
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pemeriksaan  perkara  sampai  dengan  putusan  terhadap  anak,  terkadang  pihak  penegak  hukum mengebaikan hak anak (Cahyo, 2021).
Kebijakan tertulis dalam seluruh ketentuan peraturan diharapkan bisa menyelesaikan masalah yang ada, dengan membawa pelaku beserta keluarganya, korban beserta keluarganya, dan para pihak terkait  agar  mencari  penyelesaian  bersama  guna  mendapat  keadilan  dengan  menitikkan  pada pemulihan kembali dalam keadaan awal, dan bukan merupakan suatu pembalasan, supaya anak yang terlibat  dalam  suatu  perkara  bisa  meneruskan  kehidupannya  agar  lebih  baik  dan  bisa  menghindari stigma  pelaku  tindak  pidana,  karena  sejatinya  anak  merupakan  generasi  masa  depan  bangsa.  Akan tetapi pada redaksi Pasal 7 ayat (2) UU SPPA tersebut, menyebutkan bahwa:
“Penyelesaian  perkara  menggunakan  jalur  diversi  tidak  dapat  dilaksanakan  jika  perbuatan yang dilakukan merupakan pengulangan dari tindak pidana ( recidive )”.
Dari  redaksi  dalam  pasal  tersebut  dapat  di  tarik  kesimpulan  bahwa  jika  terdapat  anak  yang melaksanakan tindak pidana berupa pengulangan walaupun pada saat melakukan pengulangan tindak pidana ( recidive ) diketahui anak yang bersangkutan berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun, maka dengan  kata  lain  adanya  peraturan  tersebut  membuat  anak  yang  sedang  berurusan  dengan  hukum harus  menyelesaikannya  melalui  jalur  hukum/peradilan  dan  berpotensi  masuk  ke  lembaga pemasyarakatan (Cahyo, 2021).
Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik melakukan pembahasan lebih mendalam mengenai  kebijakan  terhadap  pelaku  anak  tindak  pidana  pembunuhan  berencana,  yang  akan membahas kebijakan criminalnya dan perlindungan hukum berdasarkan perspektif hukum pidana dan hukum pidana formil.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat perspektif  analisis.  Pendekatan  penelitian  yang  dipergunakan  adalah  Pendekatan  Perundang- undangan ( statue approach ) dan Pendekatan konseptual ( conceptual approach ).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kebijakan Kriminal Terkait Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
Terjadinya tindak pidana yang mengakibatkan adanya pelaku dan korban, akan tetapi dalam pembahasan ini akan berfokus pada pembahasan mengenai pelaku yang merupakan anak dalam tindak pidana  pembunuhan.  Tindak  pidana  pembunuhan  memiliki  beberapa  bentuk  atau  kualifikasi (penamaan),  diantaranya  adalah  tindak  pidana  pembunuhan  dan  tindak  pidana  pembunuhan berencana.  Tindak  pidana  pembunuhan  diatur  dalam  Pasal  338  KUHP,  yaitu:  “Barangsiapa  sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yaitu: “Barangsiapa  sengaja  dan  dengan  rencana  terlebih  dahulu  merampas  nyawa  orang  lain,  diancam, karena pembunuhan dengan rencana ( moord ), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.
Perbedaan antara kedua tindak pidana di atas terletak pada unsur “dengan rencana terlebih dahulu  (berencana)”.  Tindak  pidana  pembunuhan  terwujud/terjadi  oleh  adanya  kehendak  atau  niat membunuh  dan  pelaksanaannya  secara  bersama.  Dengan  kata  lain,  antara  timbulnya  kehendak membunuh  dengan  pelaksanaannya  menjadi  satu  kesatuan.  Sedangkan  tindak  pidana  pembunuhan berencana  terwujud/terjadi  diawali  dengan  rencana  terlebih  dahulu  sebelum  pelaksanaan pembunuhan, seperti pelaku memikirkan perbuatan yang akan dilakukan dengan tenang, adanya jarak waktu  antara  timbulnya  kehendak  sampai  pelaksanaan  kehendak.  Anwar  menyatakan  bahwa  antara tindak pidana pembunuhan berencana dengan tindak pidana pembunuhan perbedaannya terletak pada apa  yang  terjadi  dalam  diri  pelaku  sebelum  pelaksanaan  pembunuhan.  Pada  tindak  pidana pembunuhan berencana, pelaku membutuhkan waktu untuk berpikir secara tenang. Sementara dalam tindak  pidana  pembunuhan  biasa,  antara  kehendak  membunuh  dengan  pelaksanaan  pembunuhan merupakan satu kesatuan (Iriyanto, dkk, 2021).
Unsur  berencana  memiliki  tiga  syarat:  (1)  memutuskan  kehendak  dengan  tenang;  (2)  ada ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; dan (3) pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang. Unsur berencana dinyatakan terpenuhi
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
jika  telah  terpenuhi  tiga  syarat  ini.  Satu  syarat  Unsur  Rencana  dalam  Tindak  Pidana  Pembunuhan Berencana  tidak  terpenuhi  maka  unsur  berencana  tidak  dapat  terpenuhi,  karena  tiga  unsur  tersebut bersifat kumulatif, seluruhnya harus terpenuhi (Cahyo, 2021).
Tabel 1. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Beberapa Perspektif Hukum
Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana KUHP Lama KUHP Baru Hukum Islam Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan sanksi pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana. Setiap anak pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana kejahatan yang merugikan orang lain harus diberikan sanksi sesuai dengan undang-undang tindak pidana apa yang di lakukannya. Seperti pelaku tindak pidana pembunuhan berencana terdapat di dalam Pasal 340 KUHP bahwa barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan, dengan hukum mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.
Tidak berbeda jauh dengan pengaturan tindak pidana pembunuhan berencana yang tercantum dalam KUHP lama, tindak pidana pembunuhan berencana dalam KUHP baru diatur dalam Pasal 459. Pasal tersebut menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan berencana. Pelaku pembunuhan berencana tersebut dapat diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Sehingga, dapat dilihat bahwa Pasal 459 KUHP baru masih sama dan tidak ada perubahan dengan Pasal 340 KUHP lama. Sebagai perbandingan, tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam KUHP lama dengan yang baru hanyalah terletak pada ancaman pidana matinya.
Dalam KUHP baru pidana mati tidak lagi dimasukkan dalam kelompok pidana pokok, melainkan sebagai pidana khusus (eksepsional). Pasal 100 KUHP baru menyatakan bahwa pidana mati juga bersifat alternatif. KUHP baru memberikan masa percobaan 10 tahun bagi terpidana untuk berbuat baik di penjara. Alasan mendasar ialah meyakini bahwa terpidana mati masih memiliki kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri dari kesalahan yang terpidana lakukan. Masa percobaan tersebut harus dicantumkan pada saat putusan pengadilan. Lama waktu masa percobaan sepuluh tahun terhitung sejak satu hari setelah putusan inkracht . Maka, jika terpidana menujukan sikap terpuji, kepadanya pidana mati dapat diubah dengan berdasarkan pada Keputusan Presiden atas pertimbangan Mahkamah Agung (Januario, 2023).
Hukum Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum baligh, sedang menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap baligh apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun. Kata baligh berasal dari fiil madi balagha, yablughu, bulughan yang berarti sampai, menyampaikan, mendapat, balligh, masak.
Menurut hukum Islam, anak yang melakukan tindak pidana maka tidak akan dikenakan pertanggungjawaban pidana, baik hukuman hudud, qishas/diyat ataupun ta’zir. Pidana bagi anak- anak yang bersalah dalam Islam dibebankan kepada orang tuanya, karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tualah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelalaiannya (Harun, dkk, 2021).

## Sumber: Diolah dari beberapa literatur
Berdasarkan  uraian  dalam  table  diatas  maka  kesimpulannya  sanksi  pidana  bagi  anak  yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yaitu sesuai dengan Pasal 340 KUHP “Barangsiapa sengaja  dan  dengan  rencana  terlebih  dahulu  merampas  nyawa  orang  lain,  diancam,  karena pembunuhan  dengan  rencana  ( moord ),  dengan  pidana  mati  atau  pidana  penjara  seumur  hidup  atau
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
selama  waktu  tertentu,  paling  lama  dua  puluh  tahun”  dengan  ketentuan  jika  perbuatannya  diancam hukuman  mati  atau  seumur  hidup  dapat  dijatuhi  pidana  selama-lamanya  15  (lima  belas)  tahun. Dikembalikan  lagi  kepada  hakim  yang  menangani  perkara  tersebut  sesuai  dengan  pertimbangan- pertimbangan  seperti  faktor  usia,  terpenuhi  atau  tidaknya  unsur-unsur  pidana,  pembuktian  di persidangan berdasarkan kesesuaian alat bukti yang sah, keyakinan hakim, melihat hal-hal yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa.
Menurut  pasal  2  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor  7  Tahun  2022,  setiap  Narapidana  dan  Anak  berhak  mendapatkan  Remisi,  Asimilasi,  Cuti Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti  Bersyarat.  Berikut penjelasan lebih lanjut:
1. Remisi
Meskipun  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  174  Tahun  1999  tidak  secara  jelas menyebutkan  pengertian  remisi,  tetapi  setiap  narapidana  dan  narapidana  anak  yang  menjalani pidana penjara dan kurungan sementara dapat diberikan remisi apabila terpidana berperilaku baik selama menjalani hukuman. Pengertian remisi diatur dalam Pasal 1 (satu) ayat 6 (enam) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32  Tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak-Hak  Narapidana,  yang menyatakan  bahwa  remisi  adalah  pengurangan  masa  menjalani  pidana  yang  diberikan  kepada terpidana  dan  anak  pidana  yangmemenuhi  syarat.  Remisi  adalah  kata  yang  berasal  dari  bahasa Belanda,  yaitu remissie (lihat  juga; gratie )  ( vermindering  duur  vanstraf ),  yang  berarti pengurangan masa pidana. Dalam bahasa Belanda, remisi berarti pengurangan atau pengurangan jumlah utang yang harus dibayar.
Pemberian  remisi  bagi  anak  akan  mendepankan  asimilasi  kepada  anak  untuk  kembali  ke masyarakat. Pengurangan masa pidana anak akan sesuai dengan konvensi hak anak yang sudah di sahkan  oleh  Indonesia.  Convention  Of  The  Rights  Of  the  Child  pada  tahun  1989,  pemerintah diseluruh  dunia  mengesahkan  konvensi  PBB  dimana  menjanjikan  hak  yang  sama  untuk  semua anak. Konvensi tersebut menetapkan langkah-langkah yang harus diambil negara agar setiap anak dapat tumbuh sehat, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan secara adil. Pasal  3  pada  Konvensi  Hak  Anak  menyebutkan  bahwa  “Semua  tindakan  dan  keputusan menyangkut  seorang  anak  harus  dilakukan  atas  dasar  kepentingan  terbaik  sang  anak”.  Jika mengacu  pada  Konvensi  Hak  Anak,  pemberian  remisi  bagi  anak  dilakukan  untuk  kepentingan terbaik  anak.  Percepatan  pemberian  pengurangan  masa  pidana  anak  akan  mempercepat  proses asimilasi  anak  untuk  kembali  ke  masyarakat.  Hak-hak  anak  harus  terpenuhi,  dan  negara  wajib menjamin pemenuhannya. Pemberian remisi, pemerintah telah melakukan tindakan dan keputusan yang terbaik untuk anak. Pada dasarnya jika anak dalam proses menjalani peradilan pidana, hal utama  dan  yang  pertama  dilakukan  dan  diupayakan  adalah  diversi.  Diversi  adalah  pengubahan penyelesaian perkara anak agar tidak sampai ke proses peradilan pidana. Hal ini dilakukan demi kepentingan  terbaik  anak.Namun,  jika  pada  putusan  proses  peradilam  anak  yang  berhadapan dengan hukum, mendapati masa pidana di LPKA, maka remisi harus diberikan ke anak, agar ia dapat kembali ke masyarakat (Hardiansyah, 2021).
2. Pembebasan Bersyarat
Menteri  Kehakiman  membuat  pilihan  untuk  memberikan  pembebasan  bersyarat  setelah mendengar  pendapat  jaksa  dan,  tentu  saja,  petugas  pemasyarakatan  sebagai  pihak  yang  lebih mengetahui  perilaku  terpidana  selama  menjalani  hukuman  penjara.Pembebasan  bersyarat memiliki  tujuan  yang  sama  dengan  hukuman  bersyarat  yang  memungkinkan  penjahat  untuk kembali  kemasyarakat  dan  menjadi  anggota  masyarakat  yang  produktif.  Hal  inilah  yang mendasari  pembebasan  bersyarat  terpidana  harus  dinilai  secara  cermat  demi  kepentingan  pihak yang  menerima  berkas  terpidana.  Narapidana  harus  dipersiapkan  untuk  pekerjaan  berdasarkan bakat dan keterampilan yang diperoleh selama dipenjara.
Terpidana  harus  mematuhi  larangan-larangan  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan yang  mengatur  tentang  pembebasan  bersyarat,  yang  meliputi  syarat-syarat  umum  dan  khusus, seperti:
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
a. Pelaku  kejahatan  harus  memenuhi  syarat  minimum  tertentu.  Seorang  terpidana  tidak  boleh melakukan  tindak  pidana  atau  perbuatan  yang  memalukan  lainnya  selama  masa percobaannya (Pasal 15a ayat (1) KUHP). Situasi umum ini sangat kritis.
b. Syarat-syarat  khusus  adalah  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  narapidana  sehubungan dengan  perilakunya,  sepanjang  syarat-syarat  itu  tidak  membatasi  kebebasan  beragama  atau politiknya (Pasal 15a ayat (2) KUHP) (Shafira; dkk, 2022).
Perlu  dipahami  bahwa  terkait  dengan  penanganan  anak  yang  berhadapan  hukum  tersebut tentunya didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus yakni antara lain sebagai berikut:
a. Undang-Undang  RI  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, sebelumnya Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
b. Undang-Undang  RI  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  RI Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
c. Undang-Undang  RI  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentangP erlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
d. Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2015  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
f. Peraturan Jaksa Agung No.06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanan Diversi.
Sistem  peradilan  pidana  anak  adalah  keseluruhan  proses  penyelesaian  perkara  anak  yang berhadapan  hukum  mulai  tahap  penyidikan  sampai  dengan  tahap  pembimbingan  setelah  menjalani proses  pidana  yang  berdasarkan  perlindungan,  keadilan,  nondiskriminasi,  kepentingan  terbaik  bagi anak,  penghargaan  terhadap  anak,  kelangsungan  hidup  dan  tumbuh  kembang  anak,  proporsional, perampasan  kemerdekaan  dan  pemidanaan  sebagai  upaya  terakhir  dan  penghindaran  balasan  (vide Pasal  1angka  1  dan  Pasal  2  Undang-Undang  RI  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak (Prabudy, 2021).
Batasan  umur  anak  tergolong  sangat  penting  dalam  perkara  pidana  anak,  karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman diberbagai Negara yang mengatur  tentang  usia  anak  yang  dapat  di  hukum.  Beberapa  negara  juga  memberikan  definisi seseorang  dikatakan  anak  atau  dewasa  dilihat  dari  umur  dan  aktifitas  atau  kemampuan  berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 conventionon the rights of the child , anak diartikan sebagai setiap  orang  dibawah  usia  18  tahun,  kecuali  berdasarkan  hukum  yang  berlaku  terhadap  anak, kedewasaan  telah  diperoleh  sebelumnya.  Adapun  pengertian  sistem  peradilan  pidana  anak sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  1angka  1  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat diketahui bahwa sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.
Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud oleh UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri atas:
a. Pasal  1  angka  3  menyatakan  bahwa  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  yang  selanjutnya disebut  anak  adalah  anak  yang  telah  berumur  12  (dua  belas)  tahun,  tetapi  belum  berumur  18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
b. Pasal  1  angka  4  menyatakan  anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  selanjutnya  disebut  anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
c. Pasal 1 angka 5 menyatakan anak yang anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut  anak  saksi  adalah  anak  yang  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang  dapat memberikan  keterangan  guna  kepentingan  penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  di  sidang pengadilan tentang suatau perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3, yang dimaksud dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun
b. Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.
Sedangkan  membicarakan  sampai  batas  usia  berapa  seseorang  dapat  dikatakan  tergolong  anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut :
a. Menurut  Bismar  Siregar,  dalam  bukunya  menyatakan  bahwa  :  dalam  masyarakat  yang  sudah mempunyai  hukum  tertulis  diterapkan  batasan  umur  yaitu  16  tahun  atau  18  tahun  ataupun  usia tertentu  yang  menurut  perhitungan  pada  usia  itulah  si  anak  bukan  lagi  termasuk  atau  tergolong anak tetapi sudah dewasa.
b. Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa : "selama  di  tubuhnya  masih  berjalan  proses  pertumbuhan  dan  perkembangan,  anak  itu  masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi  batas  umur  anak-anak  adalah  sama  dengan  permulaan  menjadi  dewasa,  yaitu  18  (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki."
c. Menurut  Hilman  Hadikusuma  dalam  buku  yang  sama  merumuskannya  dengan  "Menarik  batas antara  sudah  dewasa  dengan  belum  dewasa,  tidak  perlu  di  permasalahkan  karena  pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya  anak  yang  belum  dewasa  telah  melakukan  jual  beli,berdagang,  dam  sebagainya, walaupun ia belum pernah kawin.”
Berdasarkan beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup  bervariasi  tersebut,  kiranya  menjadi  perlu  untuk  menentukan  dan  menyepakati  batasan  umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak  itu  sendiri  (Rosidah,  2019).  Undang-undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dijelaskan  bahwa hukuman  yang  bisa  dijatuhkan  pada  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  bisa  berupa  pidana  atau tindakan. Hal ini jika anak tersebut telah berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun. Sedangkan untuk anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  namun  usianya  belum  14  (empat  belas)  tahun  hanyalah  bisa dijatuhi hukuman tindakan saja, bukan hukuman pidana. Hukuman tindakan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:
a. Pengembalian kepada orang tua.
b. Penyerahan kepada seseorang.
c. Perawatan di rumah sakit jiwa.
d. Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).
e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
f. Pencabutan Surat Ijin Mengemudi (SIM).
g. Perbaikan akibat dari tindak pidananya.
Sedangkan  hukuman  pidana  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  sebagaimana  ketentuan  dalam Pasal 71 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah sebagai berikut:
1. Pidana pokok yang terdiri dari:
a. Pidana peringatan.
b. Pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan).
c. Pelatihan kerja.
d. Pembinaan dalam Lembaga.
e. Penjara.
2. Pidana tambahan berupa:
a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
b. Pemenuhan kewajiban adat.
Apabila  hakim  menjatuhkan  putusan  pada  terdakwa  anak  berupa  pidana  penjara,  maka pidana penjara yang bisa dijatuhkan maksimal setengah dari ancaman pidana pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 79 Ayat (2) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya, ketentuan minimal khusus pada pidana penjara tidaklah berlaku pada terdakwa anak, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 79 (Mubarok, 2022).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Jika terdakwa anak melakukan suatu tindak pidana yang ancamannya adalah pidana mati atau pidana penjara  seumur  hidup,  maka  hakim  hanya  bisa  menjatuhkan  pidana  penjara  maksimal  10  (sepuluh) tahun,  sebagaimana  ketentuan  dalam  Pasal  81  Ayat  (6).  Kemudian,  jika  ternyata  terdakwa  anak terbukti  melakukan  tindak  pidana  yang  ancaman  pidananya  adalah  pidana  kumulatif  berupa  pidana penjara dan denda, maka pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 1 (satu) tahun (Mubarok, 2022).
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pertanggungjawaban terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dapat dijatuhi pidana  perampasan  kemerdekaan  (penjara),  dan  tidak  dapat  dilakukan  diversi  (diatas  7  tahun).  Jika anak belum 14 tahun, tidak dapat dijatuhi pidana, hanya tindakan (Pasal 69 Ayat 2) (Fitri, dkk).
Beberapa  tahun  belakangan  ini  juga  terjadi  fenomena-fenomena  sosial  yang  muncul  di dalam  masyarakat,  dimana  kejahatan-kejahatan  tindak  pidana  pembunuhan  tidak  hanya  dilakukan oleh  orang  dewasa  akan  tetapi  juga  dilakukan  oleh  anak-anak  baik  secara  sendiri-sendiri,  maupun secara  bersama-sama.  Terdapat  beberapa  kasus  yang  mengakibatkan  anak  sebagai  pelaku pembunuhan berencana dalam kurun waktu 2023 sampai 2024, yaitu a. Dua anak remaja berumur 17 tahun dan 14 tahun membunuh anak berumur 11 tahun di Makassar, perbuatannya mereka sudah direncanakan selama satu tahun dikarenakan mereka terobsesi dengan situs jual organ melalui internet. Terdakwa mengakui bahwa dengan sengaja mengajak korban ke rumah  terdakwa  yang  dalam  keadaan  sepi,  setiba  di  rumah  tersangka  korban  dicekik  dan dibanting  ke  lantai.  Setelah  membunuh  korban  tersangka  menawarkan  organ  di  website  namun tidak ada yang merespon.
b. Anak remaja berumur 17 tahun membunuh anggota polisi di Lampung Tengah dikarenakan anak tersebut  ingin  menguasai  barang-barang  milik  korban.  Anak  remaja  tersebut  merencanakan pembunuhan  dengan  mengajak  korban  ke  sebuah  tempat  karaoke  dan  memberikan  minuman keras kepada korban, kemudian melakukan aksinya disaat korban dalam keadaan mabuk.
c. Anak remaja berusia 17 tahun di Kalimantan Timur membunuh satu keluarga yang berjumlah 5 orang  menggunakan  parang  dan  dalam  keadaan  mabuk.  Anak  remaja  tersebut  memang  sudah merencanakan  perbuatannya  lantaran  dendam  karena  keluarganya  kerap  diejek  oleh  keluarga korban dan kesal hewan peliharaannya juga sering diracun oleh korban.
d. Anak  berusia  13  tahun  di  Sambas  membunuh  temannya  karena  game  online.  Korban  membeli akun game online dan juga menggunakan jasa joki kepada anak tersebut akan tetapi belum juga dibayar, saat ditagih korban selalu beralasan dan berawal dari situ anak tersebut mulai berencana melakukan  pembunuhan.  Terdakwa  dan  korban  berjanjian  bertemu  dikebun  jeruk,  kemudia terdakwa membunuh korban dan membuangnya ke semak-semak
e. Anak  berusia  12  tahun  di  Garut  membunuh  temannya  karena  sakit  hati.  anak  tersebut  terkena pukulan bola dari korban ke wajahnya saat bermain bola voli, karena tidak terima anak tersebut mendatangi  korban  sore  hari  setelah  pertandingan  bola  voli.  Anak  tersebut  membalas  sakit hatinya menggunakan cutter saat korban mandi di sungai dan membuat korban hanyut di sungai dengan beberapa bagian luka sayatan.
Sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak  yang  menjadi  korban  dan  anak  yang  menjadi  saksi  dalam  tindak  pidana.  Anak  yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur  18  (delapan  belas  tahun)  yang  mengalami  penderitaan  fisik,  mental  dan  atau  kerugian ekonomi  yang  disebabkan  tindak  pidana;  Anak  yang  menjadi  saksi  adalah  anak  yang  belum berumur  18  (delapan  belas  tahun)  yang  dapat  memberikan  keterangan  guna  kepentingan  proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.
Tindak  pidana  dilakukan  oleh  anak  sebelum  genap  berumur  18  tahun  dan  diajukan  ke  sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
Selanjutnya  dalam  hal  anak  belum  berumur  12  tahun  melakukan  atau  diduga  melakukan tindak  pidana,  maka  penyidik,  pembimbing  kemasyarakatan,  mengambil  keputusan  untuk
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
menyerahkanan  kepada  orangtua/wali  atau  mengikut  sertakannya  dalam  program  pendidikan, pembinaan  pada  instansi  pemerintah  atau  lembaga  penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial  yang menangani  bidang  kesejateraan  sosial  (Pasal  21  Undang  Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan  Diversi  dan  Penanganan  Anak  yang  Belum  Berumur  12  (Dua  Belas)  Tahun).  Kalau dalam  perkara  dewasa  (usia  18  tahun  ke  atas)  setiap  tingkatan  pemeriksaan  tidak  perlu  didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/wali.
Dalam  melakukan  penyelidikan  terhadap  perkara  anak,  penyidik  wajib  meminta pertimbangan  atau  saran-saran  dari  pembimbing  kemasyarakatan  setelah  tindak  pidana  dilaporkan atau  diadukan  kemudian  Balai  Penelitian  Kemasyarakatan  wajib  menyerahkan  hasil  penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik (Prabudy).
Jadi  kesimpulannya  sanksi  yang  dijatuhkan  Hakim  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak pidana berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam proses persidangan hingga putusan hakim pun juga dibedakan dengan orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana di bawah umur 14 tahun, hanya dijatuhi tindakan saja. Sedangkan yang dijatuhi pidana, sanksi, dan tindakan  yaitu  anak  yang  berusia  14  tahun  keatas.  Selain  itu,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  ini termasuk  dalam  Delik Dolus /  Pidana  Sengaja  dengan  ketentuan  Pasal  340  KUHP  tentang Pembunuhan  berencana  dengan  ancaman  pidana  mati  atau  pidana  seumur  hidup  maka  pidana  yang yang  dijatuhkan  adalah  pidana  penjara  paling  lama  10  tahun  menurut  Pasal  81  Ayat  (6)  karena ancaman  pidana  yang  diberikan  kepada  anak  yang  sedang  bermasalah  dengan  hukum  tidak  boleh dikenakan pidana mati atau pidana seumur hidup.

## Perlindungan Hukum Terkait Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan Berencana
Perlindungan hukum terhadap anak dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  (selanjutnya  disebut  UU Perlindungan  Anak),  kemudian  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak (disebut UU SPPA). Perlindungan Hukum tidak hanya mencakup tentang kesejahteraan akan  tetapi  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  yaitu  anak  sebagai  pelaku  dan  anak sebagai korban serta anak sebagai saksi (Nurunnisa, 2021).
Perlindungan  anak  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabat  kemanusiaan  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Mendapatkan perlindungan  merupakan  hak  dari  setiap  anak,  dan  diwujudkannya  perlindungan  bagi  anak  berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat.
Perlindungan anak dalam hukum pidana, selain diatur dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47  KUHP  (telah  dicabut  dengan  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  3Tahun  1997  tentang Peradilan  Anak).  Kemudian  terdapat  juga  beberapa  Pasal  yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung berkaitan dengan perlindungan anak yaitu antara lain Pasal 278, Pasal 283, Pasal 287, Pasal 290, Pasal 301,  Pasal  305,  Pasal  308,  Pasal  341,dan  Pasal  365  KUHP.  Selanjutnya,  dalam  Undang-Undang Nomor  35  tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  yang  pada  prinsipnya  mengatur  mengenai perlindungan hak-hak anak.
Selanjutnya  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak mengatur bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Ariani, 2020).
Adapun  yang  dimaksud  akan  dengan  perlindungan  anak,  menurut  Pasal  1  dan  2  UU Perlindungan Anak, adalah sebagai rangkaian kegiatan yang memiliki tujuan agar terjaminnya serta terlaksananya  perlindungan  anak  seperti  hak  hidup,  hak  tumbuh  dan  berkembang,  serta  dapat
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
berpartisipasi secara penuh dan konsisten yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia. Selain itu seorang anak juga mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan tindakan diskriminasi.
Secara nasional perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam perundang-undangan Republik Indonesia, yaitu :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 tentang "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara".
2. Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak.  Menurut  UU  No.  23  Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak,  yang  dimaksud  dengan  perlindungan  anak  adalah  segala kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan, serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Pihak  yang  memberikan perlindungan  kepada  anak  adalah  negara,  pemerintah,  masyarakat,  keluarga  dan  orang  tua. Berikut  beberapa  hak  anak  yang  termuat  dalam  ketentuan  UU  No.  23  tahun  2002  tentang Perlindungan Anak yaitu :
a. Setiap  anak  berhak  mendapatkan  perlindungan  dari  penganiayaan,  penyiksaan  atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
b. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
c. Penangkapan, penahanan atau tindakan pidana penjara terhadap anak hanya boleh dilakukan apabila tidak ada upaya terakhir lagi dan harus sesuai dengan hukum yang berlaku.
d. Anak yang terpaksa harus dipidana penjara tetap berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan harus dipisahkan dari orang dewasa.
e. Anak yang terlibat tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum untuk setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
f. Negara  dan  pemerintah  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  menghormati  dan  menjamin hak asasi anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etrik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental.
g. Negara  dan  pemerintah  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  memberikan  dukungan  dan prasarana  dalam  penyelenggaraan  perlindungan  anak,  dan  menjamin  perlindungan, pemeliharaan  dan  kesejahteraan  anak  dan  negara  juga  menjadi  pengawas  dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
h. Perlindungan  khusus  bagi  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  merupakan  kewajiban  dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan tersebut meliputi perlakuan secara manusiawi  sesuai  dengan  martabat  dan  hak-hak  anak,  tersedianya  petugas  pendamping khusus  anak,  penjatuhan  sanksi  yang  tepat  sesuai  dengan  kepentingan  terbaik  buat  anak, pemantauan dan pencatatan tentang perkembangan anak (Marlina, 2009).
3. Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menentukan:
a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik  dalam  keluarganya  maupun  di  dalam  asuhan  khusus  untuk  tumbuh  dan  berkembang dengan  wajar  dan  mendapatkan  perlindungan  dari  lingkungan  hidup  yang  membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
b. Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat (Marlina, 2009).
Menegakkan  perlindungan  hukum  kepada  anak  yang  bermasalah  dengan  hukum  bila merujuk  pendapat  Abdul  Hakim  Garuda  Nusantara,  harus  dilakukan  dengan  pendekatan  untuk melindungi  anak-anak  di  Indonesia  dengan  pendekatan  yang  lebih  luas  dengan  memasukan pertimbangan  aspek  ekonomi,  aspek  sosial,  dan  aspek  budaya  di  dalamnya  sehingga  perlindungan tersebut dapat memberikan keadilan dan memenuhi hak-hak anak. Sedangkan berdasarkan pendapat Arif  Gosita  bahwa  perlindungan  anak  merupakan  suatu  bentuk  usaha  yang  dilakukan  untuk mewujudkan  kondisi  yang  mendukung  pelaksanaan  hak  serta  kewajiban  setiap  anak  demi  proses tumbuh  dan  kembangnya  yang  meliputi  aspek  fisik,  dan  mental,serta  aspek  sosial.  Sehingga  pada akhirnya  perlindungan  terhadap  anak  dilakukan  tidak  hanya  untuk  melindungi  fisik  si  anak,  namun mencakup  perlindungan  yang  lebih  luas  meliputi  mental  dan  sosial  yang  dilakukan  dengan memperhatikan  aspek  ekonomi,  sosial  serta  budaya  dengan  harapan  anak  tidak  memiliki  hambatan dalam  melaksanakan  hak  serta  kewajibannya  untuk  bertumbuh  serta  berkembang  menjadi  sosok manusia  yang  utuh  berdasarkan  potensi  yang  ia  miliki  dan  tidak  ada  satupun  hal  yang  akan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
menghambat  pertumbuhan  dan  perkembangan  tersebut,  termasuk  ketika  anak  berhadapan  dengan hukum (Irawan, 2021).
Perlindungan anak sangat penting diberikan terutama apabila seorang anak sedang menjalani proses  hukum.  Selama  proses  hukum  berlangsung  hak  dan  kewajiban  yang  dimiliki  seorang  anak haruslah terpenuhi. Apabila anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan maka dikhawatirkan dapat merusak psikologis anak tersebut. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan Lembaga negara lainnya berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk  memberikan  Perlindungan  khusus  kepada  anak. Perlindungan khusus kepada anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi  dan  kondisi  tertentu  untuk  mendapatkan  jaminan  rasa  aman  terhadap  ancaman  yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
Berdasarkan  teori  perlindungan  hukum  yang  fokus  kajiannya  terletak  pada  perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat terutama masyarakat yang berada pada posisi yang lemah baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis dapat diketahui bahwa terhadap anak sebagai pihak  yang  lemah  maka  sudah  sewajibnya  diberikan  perlindungan  hukum  oleh  negara.  Oleh  karena itu, perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan.  Perlindungan terhadap anak dapat juga diartikan sebagai upaya pencegahan, rehabilitasi dan memberdayakan anak agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang merupakan proses  yang  dinamik  sepanjang  kehidupan  manusia.  Perubahan  yang  terjadi  pada  satu  fase  menjadi dasar perkembangan pada fase berikutnya. Sigmund Freud seorang ahli saraf dan ilmuwan psikologi asal Austria dengan teorinya yaitu teori tumbuh kembang menyatakan bahwa berbagai problem yang dihadapi  penderita  dewasa  ternyata  disebabkan  oleh  gangguan  atau  hambatan  yang  dialami perkembangan psikososial penderita pada saat jauh ke masa anak bahkan ke masa bayi (Kaban, 2023).
Kasus  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  menurut  data  dari  Direktorat  Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan tren peningkatan pada periode  2020  hingga  2023.  Per  26  Agustus  2023,  tercatat  hampir  2.000  anak  berkonflik  dengan hukum.  Sebanyak  1.467  anak  di  antaranya  berstatus  tahanan  dan  masih  menjalani  proses  peradilan, sementara  526  anak  sedang  menjalani  hukuman  sebagai  narapidana.  Apabila  dibandingkan  dengan data  tiga  tahun  yang  lalu,  jumlah  anak  yang  terjerat  hukum  belum  pernah  menembus  angka  2.000. Menilik  keadaan  pada  2020  dan  2021,  angka  anak  tersandung  kasus  hukum  1.700-an  orang. Kemudian  meningkat  di  tahun  berikutnya  menjadi  1800-an  anak.  Tren  yang  cenderung  meningkat menjadi alarm bahwa anak-anak Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan cenderung menuju pada kondisi yang problematis (Krisdamarjati, 2023).
Menurut Toni Fiser dari Komnas Perlindungan Anak Provinsi Lampung mengatakan bahwa KPAI  pada  tahun  2018  mengadakan  riset  terkait  anak  sebagai  pelaku  kejahatan  yang  mana  dalam kurun waktu 7 tujuh tahun terakhir kasus anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun  sebagai  korban  menjadi  kasus  tertinggi  dengan  jumlah  mencapai  9.266  (sembilan  ribu  dua ratusenam  puluh  enam)  kasus,  yang  mana  sebagian  besar  kasus  kejahatan  oleh  anak  terutama pembunuhan,  korbannya  adalah  teman  akrab  dan  teman  main  pelaku.  Menurutnya  salah  satu penyebab peristiwa ini terjadi tidak terlepas dari pengaruh media yang memberikan contoh tidak baik melalui  tayangan  dan  juga  dalam  bentuk  games  bernuansa  kekerasan  yang  kemudian  berpengaruh terhadap  perilaku  anak.  Selain  itu  faktor  lingkungan  yang  tidak  bersahabat,  pengaruh  teman  serta kebebasan yang berlebihan juga merupakan faktor-faktor yang mendorong anak melakukan kejahatan (Aranda, 2020).
Faktor  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  pembunuhan  berencana  oleh  pelaku  anak  yaitu: faktor  ekonomi,  faktor  rendahnya  tingkat  Pendidikan,  factor  dendam,  factor  pengaruh  alcohol, perkembangan  teknologi,  dan  factor  pergaulan  anak.  Upaya  penanggulangan  tindak  pidana pembunuhan  berencana  yang  dilakukan  oleh  anak  terhadap  anak  dalam  konteks  kriminologis, menggunakan teori penanggulangan tindak pidana menurut Barda Nawawi Arief, yaitu:

## 1. Upaya Preventif
Yaitu  upaya  penanggulangan  non  penal  (pencegahan)  misalnya  penyantunan  dan  pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan jiwa
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
masyarakat  melalui  pendidikan  moral,  agama  dan  sebagainya.  Usaha-usaha  non  penal  ini  dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial.
Upaya  ini  meliputi  bidang-bidang  yang  sangat  luas  diseluruh  sektor  kebijakan  sosial.  Yang bertujuan  untuk  memperbaiki  kondisi  sosial  tertentu  yang  secara  tidak  langsung  mempengaruhi preventif terhadap kejahatan. Pembekalan agama, rasa kasih sayang dan perhatian oleh keluarga serta  peran  aktif  masyarakat  serta  pendidik  sekolah  dalam  mengawasi,  mencegah  timbulnya perilaku  menyimpang  dikalangan  anak  khususnya,  serta  memberikan  pendidikan  hukum  atau penyuluhan terhadap anak tentang pengaturan hukum yang relevan dengan perbuatan-perbuatan nakal yang sering kali mereka lakukan. Sehingga anak-anak akan memahami perilaku yang baik, yang bertujuan agar anak dapat bertindak mengarah ke hal-hal yang positif.
2. Upaya Represif
Selain  upaya  preventif  di  atas,  juga  diperlukan  upaya  represif  sebagai  bentuk  dari  upaya penanggulangan  tindak  pidana  pembunuhan  yang  dilakukan  oleh  anak  terhadap  anak. Penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga permasyarakatan. Upaya represif penanggulangan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap anak  dengan  cara  penjatuhan  sanksi  pidana.  Penerapan  pidana  kepada  anak  pelaku  kejahatan diharapkan dapat memberikan pencegahan kepada anak-anak lain dan masyarakat secara umum untuk tidak berbuat kejahatan.Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantiikan UndangUndang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diharapkan bisa  memberikan  dampak  positif  lebih  banyak  bagi  anak.  Dengan  mengedapankan  pendekatan keadilan Restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan. akan tetapi perlu diketahui tidak semua pelaku kejahatan anak dapat dilakukan diversi, adapun syarat diversi dalam hal ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
Hak-hak  tersangka/terdakwa  anak  dalam  Undang-Undang  Pengadilan  Anak  diatur  dalam Pasal 45 ayat (4), dan Pasal 51 ayat (1) dan (3). Selain itu hak-haknya juga diatur dalam Bab IV Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, kecuali Pasal 64. Ini menunjukkan bahwa hak-hak anak selain mengacu  pada  hukum  yang  umum  (KUHAP),  tetapi  juga  diatur  dalam  hukum  pidana  anak  (UU Pengadilan  Anak),  karena  UU  Pengadilan  Anak  tidak  mencabut  hak-hak  tersangka/terdakwa  dalam KUHAP,  tetapi  melengkapi  apa  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Pengadilan  Anak  (Nashriana, 2012).
Terdapat  beberapa  hak  tersangka  atau  terdakwa  yang  bersumber  dari  pengaturan  Undang- Undang Pengadilan Anak. Hak-hak yang dapat diinventarisasi antara lain sebagai berikut:
1) Hak anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun untuk diserahkan kembali kepada orang tua,  wali,  atau  orang  tua  asuhnya  untuk  dibina.  Jika  tidak  dapat  dibina  lagi  oleh  orang  tuanya maka  diserahkan  kepada  Departemen  Sosial  setelah  mendengar  pertimbangan  dari  pembimbing kemasyarakatan (vide Pasal 5 ayat (2) dan (3));
2) Hak  untuk  tetap  diajukan  ke  sidang  anak,  meskipun  melakukan  tindak  pidana  bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota ABRI (vide Pasal 7))
3) Hak untuk diperiksa dalam sidang tertutup, kecuali dalam hal tertentu dan dipandang perlu dapat dilakukan dalam sidang terbuka (vide Pasal 8 ayat (1) dan (2))
4) Hak untuk disingkat namanya, nama orang tua, wali, atau orang tua pengasuhnya, jika dilakukan pemberitaan  proses  perkara  sejak  penyidikan  sampai  saat  sebelum  pengucapan  putusan pengadilan (vide Pasal 8 ayat (5))
5) Hak  untuk  diperiksa  oleh  penyidik  dalam  suasana  kekeluargaan,  misalnya  penyidik  tidak memakai pakaian dinas dan pendekatan yang simpatik (vide Pasal 42 ayat (1))
6) Hak untuk dirahasiakan selama proses penyidikan (vide Pasal 42 ayat (3))
7) Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa (vide Pasal 45 ayat (3))
8) Hak untuk tetap dipenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak selama ditahan (vide Pasal 45 ayat (4))
9) Hak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum sejak ditangkap atau ditahan dan selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (vide Pasal 51 ayat (1))
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
10) Hak berhubungan langsung dengan Penasihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang, apabila ditangkap atau ditahan (vide Pasal 51 ayat (3)) ( Waluyo , 2004) Apabila  dilihat  dari  perspektif  hukum  pidana  formil,  proses  peradilan  pidana  anak  dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tingkatan, yaitu: (1) Tingkat penyidikan, (2) Tingkat penuntutan, dan (3) Tingkat persidangan (Nashriana).
1. Tingkat Penyidikan
Pelaku  anak  pembunuhan  berencana  harus  mendapatkan  perlindungan  hukum  selama  proses penyelidikan  karena  mereka  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  dan memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi. Selain itu, perlindungan hukum juga diperlukan untuk memastikan bahwa proses penyelidikan adil dan tidak diskriminatif. Perlindungan hukum juga  diperlukan  untuk  memastikan  bahwa  pelaku  anak  pembunuhan  berencana  memiliki kesempatan  untuk  memberikan  alasan  dan  membela  diri  mereka  sendiri  selama  proses penyelidikan. Ini membantu memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan untuk memberikan alasan  mereka  sendiri  dan  membela  diri  mereka  sendiri,  yang  dapat  membantu  mereka memperoleh hasil yang adil.
Hak-hak tersangka meliputi : Hak untuk mendapatkan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim (Pasal 21 ayat [2] KUHAP), Hak untuk menerima tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan Hakim (Pasal 21 ayat [3] KUHAP), Hak untuk mengajukan keberatan terhadap perpanjangan penahanan (Pasal 29 ayat [7] KUHAP), Hak untuk menerima ganti kerugian (Pasal 30 KUHAP), Hak segera mendapatkan pemeriksaan penyidik  (Pasal  50  ayat  [1]  jo  Pasal  122  KUHAP),  Hak  agar  perkaranya  segera  dimajukan  ke pengadilan  dan  diadili  (Pasal  50  ayat  [2]  dan  ayat  [3]  KUHAP),  Hak  meminta  penjelasan  yang disangkakan  (Pasal  51  huruf  a),  Hak  untuk  memberikan  keterangan  secara  bebas  (Pasal  52  dan Pasal  117  KUHAP),  Hak  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  (Pasal  54  KUHAP),  Hak  untuk menghubungi  dan  meminta  kunjungan  dokter  pribadi  (Pasal  58  KUHAP),  Hak  untuk diberitahukan tentang penahanan terhadap dirinya (Pasal 59 KUHAP), Hak untuk menghubungi atau  menerima  kunjungan  sanak  keluarga/yang  mempunyai  hubungan  kekeluargaan  (Pasal  60 KUHAP),  Hak  untuk  menerima  atau  mengirim  surat  kepada  penasihat  hukum  atau  sanak keluarganya  (Pasal  62  ayat  [1]  KUHAP),  Hak  untuk  menghubungi  dan  menerima  kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHAP), Hak untuk meminta turunan Berita Acara Pemeriksaan (Pasal 72 KUHAP),  Hak  untuk  meminta  pemeriksaan  tentang  sah  atau  tidaknya  penangkapan  atau penahanan (Pasal 79 dan Pasal 124 KUHAP), Hak untuk mengajukan keberatan atas penahanan dan jenis penahanan (Pasal 123 ayat [1] KUHAP).
Hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini, sebagai berikut: sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis  dan  kekerasan),  hak  untuk  didampingi  pengacara,  hak  untuk  mendapat  fasilitas (Gultom, 2010).
2. Tingkat Penuntutan
Hak-hak anak dalam proses penuntutan, meliputi sebagai berikut: menetapkan masa tahanan anak cuma  pada  sudut  urgensi  pemeriksaan,  membuat  dakwaan  yang  dimengerti  anak,  secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan, melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan  atau  mengadakan  rehabilitasi.  Hak-hak  anak  pada  saat  pemeriksaan  di  Kejaksaan sebagai  berikut:  hak  untuk  mendapat  keringanan  masa/waktu  penahanan;  hak  untuk  mengganti status penahanan dari penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) menjadi berada dalam tahanan rumah  atau  tahanan  kota;  hak  untuk  mendapat  perlindungan  dari  ancaman,  penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara; hak untuk mendapat fasilitas dalam rangka pemeriksaan dan penuntutan; hak untuk didampingi oleh penasihat hukum (Gultom, 2010).
3. Tingkat Persidangan
Hak-hak anak dalam proses pemeriksaan persidangan antara lain adalah: hak untuk memperoleh pemberitahuan  datang  ke  sidang  pengadilan  (Pasal  145  KUHAP),  hak  untuk  menerima  surat panggilan  guna  menghadiri  sidang  pengadilan  (Pasal  146  ayat  [1]  KUHAP),  hak  untuk memperoleh  penjelasan  tentang  apa  yang  didakwakan  (Pasal  51  huruf  b  KUHAP),  hak  untuk memberikan keterangan secara bebas kepada hakim (Pasal 52 KUHAP), hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal 177, Pasal 178 KUHAP), hak untuk mengusahakan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
atau  mengajukan  saksi  (Pasal  65  dan  Pasal  165  ayat  [4]  KUHAP),  hak  untuk  mendapatkan turunan surat penetapan yang berkaitan dengan wewenang suatu pengadilan (Pasal 148 ayat [3] KUHAP), hak untuk mengajukan keberatan terhadap kewenangan pengadilan atau dakwaan tidak dapat  diterima  atau  surat  dakwaan  harus  dibatalkan  (Pasal  156  ayat  [1]  dan  [4]  KUHAP),  hak untuk  mengajukan  pertanyaan  kepada  saksi  (Pasal  165  ayat  [2]  KUHAP,  hak  untuk  saling menghadapkan  saksi  (Pasal  165  ayat  [4]  KUHAP),  hak  untuk  mengajukan  pembelaan  atas tuntutan  pidana  (Pasal  182  ayat  [1]  huruf  b  KUHAP),  hak  untuk  hadir  pada  saat  dibacakan putusan  hakim  (Pasal  196  ayat  [1]  KUHAP),  hak  untuk  mendapatkan  penjelasan  hak-haknya setelah putusan dibacakan, yang meliputi :
a) hak segera menerima atau menolak putusan
b) hak  mempelajari  putusan  sebelum  menyatakan  menerima  atau  menolak  putusan  dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang
c) hak  untuk  meminta  penangguhan  pelaksaanaan  putusan  dalam  tenggang  waktu  yang ditentukan  oleh  undang-Undang  untuk  dapat  mengajukan  grasi,  dalam  hal  ia  menerima putusan
d) hak untuk meminta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini, dalam hal ia menolak putusan
e) hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini (Pasal 196 ayat [3] KUHAP),
Hak  untuk  meminta  penundaan  pemeriksaan  sidang  guna  pembelaan  (Pasal  203  ayat  [3] KUHAP),  hak  untuk  menunjuk  wakil  (Pasal  213  KUHAP),  hak  untuk  meminta  penjelasan tentang  hukum  yang  berlaku  (Pasal  221  KUHAP),  hak  untuk  menerima  petikan  surat  putusan pengadilan (Pasal 226 KUHAP), di samping hak-hak ini hak-hak anak lainnya adalah:
a) hak atas persidangan yang tertutup untuk umum
b) hak  atas  adanya  laporan  hasil  penelitian  kemasyarakatan  dari  Balai  Pemasyarakatan  yang memaparkan  tentang  kehidupan  anak  (pada  umumnya  laporan  tersebut  menguntungkan anak)
c) hak untuk didampingi oleh penasihat hukumnya
d) hak atas penasihat hukum di pengadilan dalam kasus-kasusnya
e) hak atas suasana kekeluargaan selama proses sidang
f) hak atas hukuman yang bijaksana dan mendidik
g) hak untuk mengajukan upaya hukum
h) hak untuk mendapat pembinaan dari petugas sosial (Gultom, 2010).
Selama dalam proses peradilan, hak-hak anak harus dilindungi, seperti asas praduga tak bersalah, hak  untuk  memahami  dakwaan,  hak  untuk  diam,  hak  untuk  menghadirkan  orangtua/atau wali/orangtua  asuh,  hak  untuk  berhadapan  dan  menguji  silang  kesaksian  atas  dirinya  dan  hak untuk banding.
Hak anak sebelum persidangan dalam kedudukannya sebagai pelaku meliputi:
1) hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah
2) hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  terhadap  tindakan-tindakan  yang  merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan)
3) hak  untuk  mendapatkan  pendamping/penasihat  hukum  dalam  rangka  mempersiapkan  diri berpartisipasi dalam persidangan secara prodeo
4) hak  untuk  mendapat  fasilitas  ikut  serta  untuk  memperlancar  pemeriksaan  terhadap  dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib) (Gultom, 2010).
Hak anak selama persidangan dalam kedudukannya sebagai pelaku:
1) hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya
2) hak untuk mendapatkan pendamping dan penasihat selama persidangan
3) hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya
4) hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja
5) hak untuk menyatakan pendapat
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
6) hak  untuk  memohon  ganti  kerugian  atas  perlakuan  yang  menimbulkan  penderitaan  karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Uundang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan
7) hak  untuk  mendapatkan  perlakukan  pembinaan/penghukuman  yang  positif,  yang  masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya
8) hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya (Gultom, 2010)
Hak anak setelah persidangan dalam kedudukannya sebagai pelaku meliputi:
1) hak  untuk  mendapatkan  pembinaan  atau  penghukuman  yang  manusiawi  sesuai  dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai kemasyarakatan
2) hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan, dan menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja
3) hak  untuk  tetap  untuk  dapat  berhubungan  dengan  orangtuanya  atau  keluarganya  (Gultom, 2010)
Dengan diaturnya hak-hak di atas walaupun tersangka atau terdakwanya adalah anak-anak, petugas  pemeriksa  tidak  boleh  untuk  menghalangi  dipenuhinya  hak-hak  tersebut,  bahkan  sebaiknya sejak awal pemeriksaan hak-hak tersebut diberitahukan kepada si anak (Nashriana).

## IV.  KESIMPULAN
Kewenangan  dikembalikan  lagi  kepada  hakim  yang  menangani  perkara  tersebut  sesuai dengan  pertimbangan-pertimbangan  seperti  faktor  usia,  terpenuhi  atau  tidaknya  unsur-unsur  pidana, pembuktian di persidangan berdasarkan kesesuaian alat bukti yang sah, keyakinan hakim, melihat hal- hal  yang  dapat  memberatkan  atau  meringankan  terdakwa.  Karena  sanksi  yang  dijatuhkan  Hakim terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  berbeda  dengan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana di bawah umur 14 tahun, hanya dijatuhi tindakan saja. Sedangkan yang dijatuhi pidana, sanksi, dan tindakan yaitu anak yang berusia 14 tahun keatas. Pembunuhan  berencana  dengan  ancaman  pidana  mati  atau  pidana  seumur  hidup  maka  pidana  yang yang  dijatuhkan  adalah  pidana  penjara  paling  lama  10  tahun  menurut  Pasal  81  Ayat  (6)  karena ancaman  pidana  yang  diberikan  kepada  anak  yang  sedang  bermasalah  dengan  hukum  tidak  boleh dikenakan  pidana  mati  atau  pidana  seumur  hidup.  Aspek  yuridis  terhadap  anak  sebagai  pihak  yang lemah  maka  sudah  sewajibnya  diberikan  perlindungan  hukum  oleh  negara.  Oleh  karena  itu, perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan sehingga anak tetap dapat hidup, tumbuh, berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.  Ketentuan Pasal 18 Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak menyebutkan bahwa, dalam menangani perkara Anak Pelaku, Pembimbing Kemasyarakatan; Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau  pemberi  bantuan  hukum  lainnya  wajib  memperhatikan  kepentingan  terbaik  bagi  Anak  dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

## REFERENSI
Aranda,  Yogi, Faktor-Faktor  Kejahatan  Pembunuhan  Berencana  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak Terhadap Anak , IUS POENALE Volume 1 Issue 2, July-December 2020. Ariani, Djesi, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh  Anak  (Studi  Putusan  Pengadilan  Negeri  Nomor  16/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Cbn) ,  Jurnal Hukum  Kaidah:  Media  Komunikasi  Dan  Informasi  Hukum  Dan  Masyarakat,  Vol.  19,  No.  2, 2020, Hal. 125
Cahyo, Rico Nur, Irma Cahyaningtyas. Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku  Recidive  Guna  Mencapai  Restorative  Justice. Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021..
Gultom,  Maidin, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2010). Hardiansyah,  Fery;  Mitro  Subroto;  Rian  Sacipto, Pengaturan  Dalam  Pemberian  Remisi  Terhadap Narapidana  Anak  Berlandaskan  Nilai  Keadilan  &  Kepastian  Hukum ,  JSEH  (Jurnal  Sosial Ekonomi dan Humaniora) Volume 7 Nomor 2 Desember 2021.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Harun,  Muhammad;  Briliyan  Erna  Wati, Hukum  Pidana  Anak, (Semarang:  Rafi  Sarana  Perkasa, 2021).
Irawan,  Chandra  Noviardy, Penanganan  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak Berdasarkan Restorative Justice , Jurnal USM Law Review  Vol 4 No 2 Tahun 2021, Hal. 680 Iriyantom  Echwan  &  Halif, Unsur  Rencana  dalam  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Berencana ,  Jurnal Yudisial Vol 14 No. 1 April 2021.
Januario, Gregorius Eka CAB; Fareh Prameswari; Adelia Trisna Juniar, Keberlakuan Pasal 100 Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  Nomor  1  Tahun  2023  dalam  Studi  Kasus  Pembunuhan Berencana Brigadir Norfriansyah Yosua Hutabarat, Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi No. 1 Vol. 1 Tahun 2023.
Kaban,  Gheanina  Prisilia;  Madiasa  Ablisar;  Suhaidi;  Rosmalinda, Perlindungan  Hukum  Terhadap Anak  Sebagai  Pelaku  Penyalahgunaan  Narkotika ,  Locus  Journal  of  Academic  Literature Review Volume 2 Issue 3, March 2023.
Marlina, Peradilan  Pidana  Anak  Di  Indonesia  Pengembangan  Konsep  Diversi ,  (Bandung:  Refika Aditama, 2009).
Mubarok, Nafi’, Sistem Peradilan Pidana Anak , (Mojokerto; Insight Mediatama, 2022). Nashriana, Perlindungan  Hukum  Pidana  Bagi  Anak  Di  Indonesia ,  (Jakarta:  Rajagrafindo  Persada, 2012), Hal. 97
Nurunnisa, Mentuning  Anak  Mencegah  Kejahatan  (Perspektif  Hukum  Perlindungan  Anak) ,  (DI Yogyakarta: Samudra Biru, 2021).
Prabudy,  Edy,  Kebijakan  Hukum  Sistem  Peradilan  Anak  Dalam  Penjatuhan  Pidana  Anak  Sebagai Pelaku Pembunuhan, Jurnal Ilmiah Publika Volume 9, Nomor 1 | Edisi Januari – Juni 2021.
Rosidah, Nikmah, Sistem Peradilan Pidana Anak , (Bandar Lampung: Aura Publishing, 2019). Ruth Meliana Dwi Indriani. Setahun Rencanakan Bunuh Bocah dan Jual Organ, Remaja di Makassar Dijerat
Pasal Pembunuhan Berencana . Suara.com 12 Januari 2023.
https://www.suara.com/news/2023/01/12/124406/setahun-rencanakan-bunuh-bocah-dan-jual- organ-remaja-di-makassar-dijerat-pasal-pembunuhan-berencana.  (diakses  pada  29  september 2023, pukul 17.40)
Shafira,  Maya;  dkk, Hukum  Pemasyarakatan  Dan  Penitensier, (Bandar  Lampung:  Pusaka  Media, 2022) .
Waluyo, Bambang, Pidana dan Pemidaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). Yohanes  Advent  Krisdamarjati, Meningkatnya  Kasus  Anak  Berkonflik  Hukum,  Alarm  bagi Masyarakat
dan Negara , kompas 29 Agustus 2023,
https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum- alarm-bagi-masyarakat-dan-negara, (diakses pada 5 juni 2024, pukul 12.20 )