Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Jumlah Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang
Nurul Susanti 1
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Andi 2 andiplg69@gmail.com Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## ABSTRACT
This research aims to determine the effect that occurs with the rise of non taxable income rate, and the number of effective taxpayers to the income tax revenue Article 21. This study was conducted in KPP  Pratama Serang, the population used is the acceptance of Income Tax (PPh) Article 21 in KPP Pratama Serang and the sample use saturated sample or all population  that  is  income  tax  (PPh)  Article  21  in  KPP  Pratama  Serang  every  month  for period 2014-2016. The analytical method used is Statistical Product and Service Solutions (SPSS)  version  2.0.  The  results  of  this  study  reveal  that  the  non-taxable  income  (PTKP) has a significant effect on the income tax revenue article 21 and has a negative beta value, indicating  that  the  higher  rate  of  non-taxable  income,  the  income  tax  of  Article  21  will decrease.  Likewise  with  the  number  of  effective  taxpayers  who  significantly  influence  the income  tax  revenue  article  21  and  have  a  positive  beta  value,  indicating  that  the  more effective taxpayers the income tax revenue article 21 will increase.
Keywords  :  Non-taxable  income  (PTKP),  taxpayers  effective,  income  tax  receipts  (PPh) article 21

## PENDAHULUAN
Realisasi  penerimaan  Pajak  Penghasilan  yang  diterima  oleh  DJP  Kanwil  Banten dari tahun 2014-2016 mengalami  penurunan dari tahun 2015 sebesar Rp. 5.508.725.000,- menjadi  Rp.5.427.010.000,-  pada  tahun  2016.  Kebijakan  penyesuaian  besarnya  Kenaikan Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP)  mempertimbangkan  pula  kebutuhan  harga  pokok masyarakat, yang merupakan instrument indikator penetapan penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten (UMK). Jika  kenaikan UMP atau UMK tidak diimbangi dengan kenaikan PTKP maka pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi akan semakin besar, karena jumlah penghasilan meningkat tetapi nilai PTKP tidak mengalami  perubahan.  Tetapi  sebaliknya  jika  penetapan  UMP  atau  UMK  diikuti  dengan kenaikan PTKP maka akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh orang pribadi sehingga dapat memiliki daya beli atau meningkatkan disposable income untuk mendorong
tingkat  konsumsi  masyarakat  yang  berarti  juga  akan  meningkatkan  basis  objek  Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN)  lebih  lanjut  juga  akan  berpotensi  terhadap  peningkatan  Pajak Penghasilan Badan (Apriliawati, Setiawan 2017).
K enaikan Upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berlaku di  kabupaten dan kota  Serang  dari  tahun  2014-2016.  Untuk  seluruh  Wajib  Pajak  PPh  Pasal  21  yang menerima  gaji  sesuai  dengan  UMK  yang  berlaku  dikenakan  PTKP,  karena  tarif  yang berlaku pada tahun 2014 sebesar Rp.24.300.000,-/thn atau Rp.2.025.000,-/bln. Selanjutnya di  tahun 2015 dan 2016 gaji  yang sesuai dengan UMK pada Kabupaten dan Kota Serang dibawah  dari  tarif  PTKP  yang  berlaku,  pada  tahun  2015  tarif  PTKP  sebesar Rp.34.000.000,- dalam setahun atau Rp.2.833.333,- untuk setiap bulanya dan ditahun 2016 tarif  PTKP  yang  berlaku  sebesar  Rp.54.000.000,-  setiap  tahun  atau  Rp.4.500.000,-  untuk setiap  bulanya.  Hal  ini  besar  kemungkinan  akan  berdampak  pada  penerimaan  Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Serang yang akan menurun dari tahun sebelumnya, seperti yang dapat kita lihat dari tabel sebagai berikut:
Tabel  Penerimaan PPh Pasal 21 dan Jumlah Wajib Pajak Efektif
Keterangan Tahun 2014 2015 2016 Target Penerimaan PPh 21 Rp.428.081.208.000,- Rp.490.886.916.000,- Rp.607.236.103.000,- Realisasi Peneriman PPh 21 Rp 485.196.033.250,-  Rp530.790.261.367,- Rp. 473.271.413.085,- Jumlah Wajib Pajak Efektif 235.531 jiwa 286.826 jiwa 312.581 jiwa
Sumber : KPP Pratama Serang (2018)
Dalam  meningkatkan  penerimaan  pajak,  Wajib  Pajak  merupakan  salah  satu  aspek penting  dan  merupakan  tulang  pungung  penerimaan  pajak,  semua  kegiatan  Wajb  Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakanya telah diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), hal tersebut tentunya sebagai upaya dari Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pemahaman  kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khusunya  tentang  pajak  dan  betapa  pentingnya  pajak  bagi  suatu  negara  dan  juga  semua masyarakatnya,  atas  hal  tersebutlah  diharapkan  masyarakat  sadar  akan  pajak (Fermana,2013).
Penelitian  ini merupakan  extensi  replikasi  atau  bisa  disebut  juga  dengan  replikasi pengembangan  dari  penelitian  yang  telah  dilakukan  Juariah,Siti  (2017)  dan Rahmawati,Lusy  (2016)  menjadi  pengaruh  kenaikan  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak (PTKP) dan jumlah Wajib Pajak efektif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan PPh Pasal
21.  Hal  ini  dilakukan  karena  terdapat  fenomena  yang  menarik  untuk  diteliti  dalam  hal terkait kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Jumlah Wajib Pajak Efektif, dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Andiyanto,  Dimas  dan Malia,Qoyyimah menyatakan bahwa pengaruh penerapan kenaikan penghasilan tidak kena pajak  (PTKP)  terhadap  penerimaan  PPh  pasal  21  orang  pribadi  terdapat  hasil  yang berbeda.  Andiyanto,Dimas  (2014)  melakukan  penelitian  pada  dua  KPP  dan  mendapatkan hasil  yang  berbeda,  pada  KPP  Malang  Selatan  menghasilkan  penurunan  realisasi penerimaan  PPh  pasal  21  dan  pada  KPP  Pratama  Banyuwangi  tidak  mengakibatkan penurunan  realisasi  penerimaan  PPh  pasal  21.  Kemudian  penelitian  yang  dilakukan  oleh Malia,Qoyyimah  (2016)  menyatakan  untuk  tahun  2013  tidak  mampu  meningkatkan penerimaan  pajak,  namun  pada  tahun  berikutnya  (2014-2015)  mampu    meningkatkan penerimaan  pajak.  Untuk  penelitian  terdahulu  mengenai  Wajib  Pajak  efektif  berdasarkan hasil  penelitian  dari  Rahmawati,Lusy  (2016)  menghasilkan  bahwa  secara  parsial  jumlah Wajib  Pajak  Efektif  berpengaruh  signifikan  terhadap  penerimaan  pajak  dan  dapat dikatakan bahwa jumlah Wajib Pajak Efektif berbanding searah dengan penerimaan Pajak yang dilaporkan.
Penelitian  ini  memiliki  perbedaan  dengan  peneliti  sebelumnya,  penelitian  yang dilakukan oleh Juariah Sitti (2017) dimana pada penelitian terdahulu sampel penelitiannya adalah Pengaruh Jumlah  Wajib Pajak dan Batas Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap  penerimaan  pajak  penghasilan  orang  pribadi  periode  2011  sampai  2015, sedangkan pada penelitian ini sampelnya adalah pengaruh kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada KPP Pratama Serang, kemudian untuk variabel jumlah Wajib Pajak Efektif melihat referensi dari penelitian yang dilakukan  oleh  Rahmawati,Lusy  (2016)  yang  berjudul  Pengaruh  Jumlah  Wajib  Pajak Efektif dan Penagihan dengan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak  pada KPP Pratama Purwakarta dari tahun 2011-2015, untuk penagihan dengan surat paksa dalam penelitian ini tidak digunakan karena dalam penelitian ini berfokus pada Wajib Pajak PPh 21 karyawan yang pada dasarnya system pemungutan pajaknya menggunakan withholding system kecil kemungkinan untuk dilakukan penagihan melalui surat paksa.
Berdasarkan  pemasalahan  yang  diuraikan  diatas,  maka  yang  menjadi  rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah terdapat pengaruh Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di KPP Pratama Serang; 2)
Apakah  terdapat  pengaruh  jumlah  Wajib  Pajak  Efektif  terhadap  penerimaan  Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di KPP Pratama Serang.

## TINJAUAN PUSTAKA
Menurut  Resmi,Siti  (2013:96)  penghasilan  tidak  kena  pajak  (PTKP)  merupakan jumlah  penghasilan  tertentu  yang  tidak  kena  pajak.  Untuk  menghitung  besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak. Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan  bruto  adalah  biaya  yang  mempunyai  hubungan  langsung  dan  tidak  langsung dengan  usaha  atau  kegiatan  untuk  mendapatkan,  menagih,  dan  memelihara  penghasilan yang  merupakan  objek  pajak  yang  pembebanannya  dapat  dilakukan  dalam  tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut.
Undang-Undang  Pajak  Penghasilnan  Nomor  36  Tahun  2008  menerapkan  PTKP terbaru  yang  mulai  berlaku  sejak  1  Januari  2009,  dan  pada  tahun  2012  telah  muncul Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 yang menerapkan PTKP terbaru, kemudian  disusul  di  tahun  2015  dikeluarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 122/PMK.010/2015,  dan  terakhir  pada  tahun  2016  ini  pemerintah  kembali  mengoreksi besarnya  PTKP  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 101/PMK.010/2016. Jadi  selama  7  Tahun  saja  PTKP  sudah  diubah  sebanyak  empat  kali. Perubahan terbaru yang kembali dilakukan oleh pemerintah dengan dilakukanya Peraturan Menteri Keuangan PMK No.101/PMK.010/2016 Pada tanggal 22 Juni 2016 berlaku sejak 1 Januari 2016 yaitu besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sampai dengan tahun 2017 adalah Rp 54.000.000,-, sebagai berikut:
Tabel PTKP tahun 2016-2017
PTKP Pria/Wanita Lajang PTKP Pria Kawin PTKP Suami Istri Gabung TK/0 Rp54.000.000 ,-  K/0 Rp58.500.000,-   K/I/0 Rp112.500.000 ,- TK/1 Rp58.500.000,-   K/1 Rp63.000.000,-   K/I/1 Rp117.000.000,- TK/2 Rp63.000.000,-   K/2 Rp67.500.000,-   K/I/2 Rp121.500.000,- TK/3 Rp67.500.000,-   K/3 Rp72.000.000 ,-  K/I/3 Rp126.000.000,-
Sumber : PMK No. 101/PMK.010/2016 ( pajak.go.id)
Usulan  kenaikan  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP)  Tahun  2016  untuk  Wajib Pajak  yang  semula  Rp.36.000.000,-  berubah  menjadi  Rp.54.000.000,-  pertahun  (setara
dengan  Rp.  4.500.000,-  per  bulan)  telah  disetujui  DPR.  Jika  dianalisa  kenaikan  PTKP 2016 ini lebih kurang 50% dari PTKP 2015, dan kenaikan PTKP 2015 juga demikian lebih kurang  50%  dari  PTKP  2014.  Dengan  adanya  penyesuaian  batasan  PTKP,  harapan pemerintah adalah kenaikan ini dapat memberikan efek baik untuk pertumbuhan, sehingga konsumsi  rumah  tangga  bisa  semakin  besar  dan  investasi  juga  besar  sehingga  daya  beli masyarakat juga semakin besar (Handoko,2016)
Berdasarkan  teori  dan  penjelasan  diatas  indikator  pada  variabel  Penghasilan  Tidak Kena Pajak adalah besarnya tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak berdasarkan peraturan dari pemerintah dan dalam penelitian ini menggunakan tahun 2014-2016.

## Wajib Pajak Efektif dan Non Efektif
Berdasarkan  Surat  Edaran  Dirjen  Pajak  Nomor  SE-26/PJ.2/1988  yang  telah diperbaharui dengan Surat Edaran Dijen Pajak Nomor SE-89/PJ/2009 Wajib Pajak efektif dan Wajib Pajak non efektif dengan pengertian sebagai berikut:
1. Wajib pajak  efektif adalah wajib pajak  yang memenuhi  kewajiban  perpajakannya berupa memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan atau Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagaimana mestinya.
2. Wajib  pajak  non  efektif  adalah  Wajib  Pajak  yang  tidak  melakukan  pemenuhan kewajiban  perpajakannya  baik  berupa  pembayaran  maupun  penyampaian  SPT Masa  dan  atau  SPT  Tahunan  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang– Undangan  Perpajakan  yang  nantinya  dapat  diaktifkan  kembali.  Sebagaimana  telah ditegaskan  dalam  surat  edaran  Direktorat  Jendral  Pajak  Nomor  SE-89/PJ/2009, wajib pajak non efektif sebagai berikut :
a.   Selama tiga tahun berturut–turut tidak pernah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan  baik  berupa  pembayaran  pajak  maupun  penyampaian  SPT  Masa dan atau SPT Tahunan.
b.    Wajib  pajak  yang  sudah  meninggal  dunia/bubar  tetapi  belum  ada  surat keterangan resminya.
c.    Tidak diketahui atau ditemukan lagi alamatnya.
d.   Wajib pajak secara nyata tidak menunjukan kegiatan usahanya.
Indikator  yang  digunakan  dalam  variabel  ini  yaitu  banyaknya  Wajib  Pajak  Orang Pribadi Karyawan (PPh Pasal 21) yang efektif bayar pada KPP Pratama Serang dari tahun 2014-2016.
Wajib Pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan  tidak  kena  pajak.  Wajib  pajak  meliputi  pembayaran  pajak,  pemotong  pajak, dan pemungut pajak  yang mempunyai  hak dan  kewajiban perpajakan  yang sesuai dengan Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan.  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  menurut  Suandy,Erly  (2016:105)  yaitu  Orang Pribadi  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  ditentukan  untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
Menurut  Mardiasmo  (2013:135),  pajak  penghasilan  adalah  pajak  yang  dikenakan terhadap  subjek  pajak  atau  penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh  dalam  satu  tahun pajak.  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  (PPh)  mengatur  pengenaan  pajak  penghasilan terhadap  subjek  pajak  berkenaan  dengan  penghasilan  yang  diterima  atau  diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang  - Undang PPh disebut Wajib Pajak.
Menurut PER-31/PJ/2012 Pasal 1 ayat 2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pungutan  resmi  yang  ditujukan  kepada  masyarakat  atas  penghasilan  berupa  gaji,  upah, honor,  tunjangan,  serta  pembayaran  lain  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun sehubungan  dengan  pekerjaan  atau  jabatan,  jasa  dan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Berikut tarif PPh Pasal 21 yang dikenakan atas Orang Pribadi, sehingga besarnya tarif PPh Pasal 21 yang digunakan terdiri dari :
a. Sampai dengan Rp 50.000.000,- (5%)
b. Diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000,- (15%) c. Diatas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000,- (25%) d. Diatas Rp 500.000.000,- (30%)
Pemotong  Pajak  Penghasilan   Pasal  21  merupakan  pihak  yang  berkewajiban memotong  pajak  atas  penghasilan  yang  dibayarkan  dan  menyetorkan  Pajak Penghasilan   Pasal  21  yang  dipotong  ke  kas  negara  paling  lambat  tanggal  10  bulan berikutnya  setelah  hutang  pajak.  Menurut  Mardiasmo  (2013:170)  para  pemotong  Pajak Penghasilan  Pasal 21, yang selanjutnya disingkat Pemotong Pajak adalah:
1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pibadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang,  perwakilan  atau  unit,  bentuk  usaha  tetap,  yang  membayar  gaji,  upah,
honorarium,  tunjangan,  dan  pembayaran  lain  dengan  nama  apapun,  sebagai  imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai/ bukan pegawai.
2. Bendaharawan  pemerintah  termasuk  bendaharawan  pada  Pemerintah  Pusat/  Daerah, instansi  atau  lembaga  pemerintah,  lembaga-lembaga  negara  lainnya,  dan  Kedutaan Besar  Republik  Indonesia  di  luar  negeri  yang  membayarkan  gaji,  upah,  honorarium, tunjangan,  dan  pembayaran  lain  dengan  nama  apapun  sehubungan  dengan  pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
3. Dana  pensiun,  badan  penyelenggara  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja,  dan  badan-badan lain yang membayar uang pension serta Tabungan Hari Tua/ Jaminan Hari Tua.
4. Perusahaan,  badan,  dan  bentuk  usaha  tetap,  yang  membayar  honorarium/pembayaran lain  sebagai  imbalan  sehubungan  dengan  kegiatan,  jasa,  termasuk  jasa  tenaga  ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
5. Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olah raga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan  organisasi  lainnya dalam bentuk apapun di segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah,  honorarium,  atau  imbalan dengan  nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
6. Perusahaan,  badan,  dan  bentuk  usaha  tetap,  yang  membayarkan  honorarium/imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.
7. Penyelenggara  kegiatan  (termasuk  badan  pemerintah,  organisasi  internasional, perkumpulan,  orang  pribadi,  serta  lembaga  lainnya  yang  menyelenggarakan  kegiatan) yang  membayar  honorarium,  hadiah,  atau  penghargaan  dalam  bentuk  apapun  kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan sesuatu kegiatan. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 (Resmi,Siti 2013:171) yaitu :
1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan  yang diterima atau diperoleh penerima  pensius secara  teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan  sehubungan  dengan  pemutusan  hubungan  kerja  dan  penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.
4. Penghasilan  pegawai  tidak  tetap  atau  tenaga  kerja  lepas,  berupa  upah  harian,  upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan bulanan.
5. Imbalan  kepada  bukan  pegawai,  antara  lain  berupa  honorarium,  komisi,  fee,  dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat,  honorarium,  hadiah  atau  penghargaan  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apa pun.
Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21 adalah :
1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh  Wajib  Pajak  atau  Pemerintah,  kecuali  diberikan  oleh  bukan  Wajib  Pajak  selain Pemerintah, atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus.
3. Iuran pensiun  yang dibayarkan  kepada dana pensiun  yang pendiriannya telah disahkan oleh  Menteri  Keuangan  dan  iuran  Jaminan  Hari  Tua  kepada  badan  penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Zakat  yang  diterima  oleh  orang  pribadi  yang  berhak  dari  badan    atau  lembaga  amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, dan
5. Beasiswa  yang  memenuhi  persyaratan  tertentu  (Pasal  3  ayat  1  Undang-Undang  PPh). Ketentuannya  di  atur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  No. 246/PMK.03/2008.
Peghasilan pegawai tetap berdasarkan periode diterimanya penghasian yaitu:
1. Penghasilan Teratur
Penghasilan  Pegawai  Tetap  yang  bersifat  Teratur  adalah  penghasilan  bagi pegawai  tetatp  berupa  gaji  atau  upah,  segala  macam  tunjangan,  dan  imbalan dengan nama  apapun  yang diberikan secara periodic berdasarkan  ketentuan  yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.
2. Penghasilan Tidak Teratur
Penghasilan  Pegawai  Tetap  yang  bersifat  Tidak  Teratur  adalah  penghasilan  bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu  tahun  atau  periode  lainnya,  antara  lain  berupa  bonus,  tunjangan  hari  raya
(THR),  jasa  produksi,  gratifikasi,  atau  imbalan  sejenis  lainnya  dengan  nama apapun.
Pengenaan  atas  pajak  penghasilan  teratur  dilakukan  dengan  melakukan  perhitungan atas :
a. Penghasilan Bruto
Penghasilan  bruto  pegawai  tetap  merupakan  jumlah  dari  gaji  pokok  beserta dengan  tunjangan.  Berbagai  macam  tunjangan  yang  perhitungan  PPh  Pasal  21 digabung  dengan  gaji  bulanan  seperti  :  uang  sokongan,  uang  tunggu,  uang  ganti rugi,  tunjangan  istri,  tunjangan  anak,  tunjangan  jabatan,  tunjangan  khusus, tunjangan  transport,  tunjangan  pajak,  tunjangan  iuran  pensiun,  tunjangan pendidikan  anak,  tunjangan  premi  asuransi  yang  dibayar  pemberi  kerja,  dan  lain sebagainya.
b. Penghasilan Netto
Besarnya  penghasilan  netto  pegawai  tetap  ditentukan  berdasarkan  penghasilan bruto penghasilan dikurangi dengan:
1.  Biaya  Jabatan  adalah  biaya  untuk  mendapatkan,  menagih  dan  memelihara penghasilan  yang  dapat  dikurangkan  dari  penghasilan  setiap  orang  yang  bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang jabatan atau tidak, besarnya jabatan yang ditetapkan yaitu 5% dari penghasilan bruto, dan maksimum adalah Rp 6.000.000,- setahun atau Rp 500.000,- perbulan.
2.  Iuran  yang  terkait  dengan  gaji  yang  dibayar  oleh  pegawai  kepada  dana  pensiun yang  pendiriannya  telah  disahkan  oleh  Menteri  Keuangan  atau  badan penyelenggara  Tabungan  Hari  Tua  (THT)  atau  Jaminan  Hari  Tua  yang dipersamakan dengan dana pensiun.
3. Pengurangan berupa biaya jabatan dan iuran pensiun serta iuran THT tidak berlaku pada penghasilan-penghasilan seperti berikut :
a.  Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.
b.  Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan pembayaran lain yang sejenis.
c.  Honorarium, uang saku, hadiah, atau penghargaan dengan nama dalam bentuk apapun,  komisi,  beasiswa,  dan  pembayaran  lain  sebagai  imbalan  sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan oleh wajib pajak dalam negeri.
Pengertian  penerimaan  pajak  adalah  semua  penerimaan  negara  yang  terdiri  atas pajak  dalam  negeri  dan  pajak  perdagangan  internasional.  Penerimaan  negara  Indonesia sebagian  besar  berasal  dari  pajak,  tetapi  upaya  mengumpulkan  dana  dari  pajak  bukan berarti  harus  semaksimal  mungkin.  Hal  ini  bertentangan  dengan  hak  warga  negara  untuk tetap  dapat  menjalankan  kehidupannya  yang  layak.  Tetapi  pengumpulan  dana  dari  pajak diharapkan  adalah  seoptimal  mungkin,  karena  memasukan  dana  secara  optimal  bukan berarti memasukan dana secara maksimal, atau sebesar-besarnya, tetapi usaha memasukan dana  jangan  sampai  ada  yang  terlewatkan,  baik  subjek  pajaknya  maupun  objek  pajaknya (Lainutu,  2013).  Indikator  dalam  variabel  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21yaitu realisasi  penerimaan  pajak  penghasilan  pasal  21  setiap  bulan  untuk  periode  2014  sampai 2016 pada KPP Pratama Serang.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  yang  menguji  hubungan  kausalitas (sebab-akibat)  antara  X1,  X2  dan  Y.  Pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  di  analisis dengan  alat  bantu Statistical  Product  and  Service  Solutions (SPSS)  versi  20.  Populasi dalam  penelitian  ini  adalah  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal  21  pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Serang.  Penelitian  ini  menggunakan  sampel  jenuh  atau  semua populasi digunakan sebagai sampel yaitu penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di KPP  Pratama  Serang  setiap  bulan  untuk  periode  2014  sampai  2016.  Teknik  dalam penelitian  ini  adalah penelitian dengan mengumpulkan data-data sekunder. Data sekunder yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jumlah  Wajib  Pajak  Efektif,  realisasi penerimaan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21,  dan  target  penerimaan  Pajak  Penghasilan  Pasal 21. Data tersebut di peroleh KPP Pratama Serang setiap bulanya dari tahun 2014-2016.
Untuk itu penelitian ini melakukan 2 metode dalam pengumpulan data, yaitu: 1) Observasi Langsung dan 2) Studi Kepustakaan ( library research ).
Satatistik  deksriptif  digunakan  untuk  memberikan  deskripsi  suatu  data  yang  dilihat dari rata-rata ( mean) , standar deviasi ( standard deviation) dan maksimum-minimum.  Ada beberapa  pengujian  yang  harus  dijalankan  terlebih  dahulu  untuk  menguji  apakah  model yang dipergunakan tersebut mewakili atau mendekati kenyataan yang ada. Untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan, maka harus terlebih dahulu memenuhi uji asumsi klasik yang terdiri dari : Uji Normalitas, Uji Multikolonieritas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi.
Analisis  Regresi  linier  berganda  merupakan  analisis  yang  mengukur  pengaruh variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat.  Pengukuran  pengaruh  ini  melibatkan  beberapa variabel bebas (X) dan  variabel terikat (Y). Adapun rumus analisis regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ii sebagai berikut:
Y = 𝜶 + 𝜷 𝟏 𝑿 𝟏 + 𝜷 𝟐 𝑿 𝟐 + ε
Ketetapan  fungsi  regresi  sampel  dalam  menaksir  nilai  aktual  dapat  diukur  dari Goodness of Fit nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai-nilai koefisien determinasi  dan  nilai  statistik  F.  Perhitungam  statistik  disebut  signifikan  secara  statistik apabila  nilai  uji  statistiknya  berada  dalam  daerah  kritis  (daerah  dimana  Ho  ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila  nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana Ho  diterima  (Ghozali,2013:97).  Koefisien  determinasi  (R 2 )  pada  intinya  mengukur seberapa  jauh  kemampuan  model  dalam  menerangkan  variasi  variabel  independen (Ghazali,2013:97).  Nilai adjusted  R 2 yang  mendekati  satu  berarti  kemampuan  variabel- variabel  independen  memberikan  hampir  semua  informasi  yang  dibutuhkan  untuk memprediksi  variasi  variabel  independen. Nilai adjusted R 2 yang  kecil  atau di bawah 0,5 berarti  kemampuan  variabel-variabel  independen  dalam  menjelaskan  variabel  dependen sangat  terbatas.  Nilai  yang  mendekati  satu  berarti  variabel-variabel  independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.
Pengujian  hipotesis  pada  penelitian  ini  menggunakan  model  analisis  regresi  linier berganda  dan  uji  t  ( t-test ).  Uji  signifikansi  secara  parsial  atau  sering  kali  disebut  uji  t digunakan  untuk  melihat  pengaruh  variabel-variabel  independen  secara  individu  terhadap variabel  dependen  (Ghazali,2013:101).  Dasar  pengambilan  keputusan  dalam  uji  t  sebagai berikut :
a. Jika nilai signifikansi t < 0,05 maka hipotesis diterima. Ini berarti bahwa secara parsial variabel  independen  tersebut  mepunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  variabel dependen.
b.  Jika  nilai  signifikansi  t  >  0,05  maka  hipotesis  ditolak.  Ini  berarti  bahwa  secara  parsial variabel  independen  tersebut  tidak  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap variabel dependen.
Uji t dapat pula dilihat dengan cara sebagai berikut :
a. Jika t hitung > t tabel, maka hipotesis diterima. Ini berarti bahwa secara  parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
b.  Jika  t  hitung  <  t  tabel,  maka  hipotesis  ditolak.  Ini  berarti  bahwa  secara  parsial  variael independen tersebut tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  gambar  1.2  menunjukkan  kenaikan  tarif  Penghasilan  Tidak  Kena Pajak (PTKP) yang terjadi pada tahun 2014-2016, sebagi berikut:
Gambar Grafik kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak
Dalam  gambar  diatas  Jumlah  Wajib  Pajak  Efektif  dan  gambar  1.4  Realisasi Penerimaan  PPh  Pasal  21  pada  penelitian  ini  menggunakan  data  Wajib  Pajak  PPh  21 karyawan, sebagai berikut:
Gambar Grafik Jumlah Wajib Pajak Efektif 2014 2015 2016 24,300,000 36,000,000 54,000,000 0 10000000 20000000 30000000 40000000 50000000 60000000 1 2 3 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak 17,341 18,673 19,490 21,210 21,975 23,431 24,115 24,661 25,148 26,971 26,231 25,981 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 Ja nu ar i Apr il Jul i O ktobe r Ja nu ar i Apr il Jul i O ktobe r Ja nu ar i Apr il Jul i O ktobe r 2014
2015 2016

## Grafik Jumlah Wajib Pajak Efektif

## Gambar Grafik Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21
Hasil perhitungan analisis deskriptif menggunakan SPSS 20 ditampilkan pada tabel sebagai berikut :
Tabel Statistik Deskriptif Variabel Penelitian Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation PTKP 36 24300000 54000000 38100000 12388842,90 Wajib Pajak Efektif 36 17341 27689 23192,72 3021,61 Penerimaan PPh 21 36 24404230466,0 68532749829,0 41368269658,38 11698561566,58 Valid N (listwise) 36
Sumber :Output SPSS yang diolah, 2018
Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 36 yang didapati dari periode penelitian tahun 2014-2016, hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel X1 Penghasilan Tidak Kena  Pajak  menunjukkan  nilai  minimum  sebesar  Rp.24.300.000,-  yang  terjadi  sepanjang tahun 2014 dan nilai maksimum sebesar Rp.54.000.000,- pada tahun 2016, kemudian nilai rata-rata (mean) Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP)  dari  tahun  2014-2016  diperoleh sebesar Rp.38.100.000,- dengan standar deviasi sebesar Rp.12.388.842,90,-. Hasil analisis statistik  deskriptif  terhadap  variabel  X2  yaitu  jumlah  Wajib  Pajak  Efektif  PPh  Pasal  21 menunjukkan  nilai  minimum  sebesar  17.341  Wajib  Pajak  pada  bulan  Januari  tahun  2014 dan nilai maksimum sebesar 27.689 Wajib Pajak yang terjadi pada bulan Desember 2016, kemudian  nilai  rata-rata  ( mean )  dari  jumlah  Wajib  Pajak  efektif  sebesar  23192,722 yang diperoleh dari Januari 2014 sampai dengan Desember 2016, dengan standar deviasi sebesar 3.021,61.
28,136,853,688 32,058,487,467 37,840,470,678 53,161,123,277 25,688,664,624 37,327,195,029 55,971,720,045 44,330,992,370 31,517,540,622 40,210,076,635 24,668,529,132 51,171,421,445 53,686,255,683 - 10,000,000,000 20,000,000,000 30,000,000,000 40,000,000,000 50,000,000,000 60,000,000,000 Ja nu ar i Apr il Jul i O ktobe r Ja nu ar i Apr il Jul i O ktobe r Ja nu ar i Apr il Jul i O ktobe r D esem be r 2014 2015 2016

## Realisasi Penerimaan PPh 21
Untuk  hasil  analisis  dari  variabel  Y  yaitu  penerimaan  PPh  Pasal  21  pada  karyawan menghasilkan  nilai  minimum  sebesar  Rp.  24.404.230.466 ,- yang  terjadi  pada  bulan  Juni 2016  dan  nilai  maksimum  sebesar  Rp.  68.532.749.829,-  pada  bulan  Desember  2015, kemudian  nilai  rata-rata  ( mean )  dari  penerimaan  PPh  Pasal  21  sebesar  Rp. 41.368.269.658,38,- yang  diperoleh  dari  Januari  2014  sampai  dengan  Desember  2016, dengan standar deviasi sebesar Rp. 11.698.561.566,58,-.
Sebelum dilakukan analisis regresis linier untuk pengujian hipotesis, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian pengabsahan persamaan regresi asumsi klasik. Secara teoritis, model  yang  digunakan  akan  menghasilkan  nilai  parameter  penduga  yang  sesuai  bila memenuhi asumsi normalitas, tidak terjadi multikolonearitas, tidak terjadi heteroskidatisitas,  dan  tidak  terjadi  autokorelasi.  Normalitas  residual  diharuskan  untuk mendapatkan  kesimpulan  yang  valid.  Untuk  memeriksa  asumsi  kenormalan,  digunakan Kolmogorov-Smirnov  Test ,  dengan  kaidah  keputusan  jika Asym.  Sig  (2-tailed) lebih  dari 0,05 (taraf kesalahan 5%), maka dapat dikatakan residual model berdistribusi normal. Hasil pemeriksaan  asumsi  normalitas  residual,  berdasarkan  hasil  pengujian  berikut  nilai Asyim. Sig  (2-tailed) adalah  0,904  lebih  besar  dari  0,05.  Artinya  dapat  dikatakan  bahwa  residual model berdistribusi normal sebagai berikut :
Tabel Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 36 Normal Parameters a,b Mean ,0000106 Std. Deviation 7622514215,74647200 Most Extreme Differences Absolute ,095 Positive ,095 Negative -,072 Kolmogorov-Smirnov Z ,568 Asymp. Sig. (2-tailed) ,904 a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data
Sumber :Output SPSS yang diolah, 2018
Untuk  mendeteksi  ada  atau  tidaknya  multikolonieritas  di  dalam  model  regresi berganda  dapat  dilihat  dari Tolerance dan Variance  Inflation  Factor (VIF),  jika  nilai tolerance di  atas  0,1  dan  nilai  VIF  di  bawah  10,  maka  tidak  terjadi  masalah multikolinieritas,  artinya  model  regresi  tersebut  baik  (Ghozali,  2013:105).  Untuk  lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel  sebagai berikut :

## Tebel Uji Multikolinieritas
Sumber :Output SPSS yang diolah, 2018
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan tidak ada satupun variabel independen yang saling bekorelasi secara statistik. Hal ini dapat dilihat dari Tolerance dan Variance Infation Factor (VIF)  masing-masing  variabel.  Untuk  nilai Tolerance masing-masing  variabel  di atas 0,1 dan untuk nilai VIF masing-masing variabel di bawah 10 sehingga semua variabel independent dapat dapat dinyatakan tidak terjadi masalah Multikolinieritas.
Untuk  mengetahui  ada  tidaknya  heteroskedastisitas  dapat  digunakan  Uji Gleijser , untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melakukan uji glejser , jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013:143), sebagai berikut :

## Tabel  Uji Heteroskedastisitas
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -6603866786,077 8154293209,713 -,810 ,424 PTKP -41,282 129,413 -,122 -,319 ,752 WP efektif 623264,818 530602,538 ,449 1,175 ,249
a. Dependent Variable : RES2 Sumber :Output SPSS yang diolah, 2018
Tabel di atas menunjukkan tidak ada satupun  variabel  independen  yang signifikan secara statistik. Hal ini dapat terlihat dari tingkat Signifikasi untuk Penghasilan Tidak Kena pajak  dan  Jumlah  Wajib  Pajak  Efektif  lebih  besar  dari  0,05  sehingga  H0  diterima  atau semua variabel independent dapat dinyatakan bebas heteroskedastisitas.
Cara  yang  digunakan  untuk  mendeteksi  ada  atau  tidaknya  autokorelasi  adalah dengan  uji Durbin-Watson (DW)  yaitu  dengan  membandingkan  nilai  DW  hitung  dengan DW tabel. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel  sebagai berikut :
Coefficients a Model
Collinearity Statistics
Tolerance VIF 1 ( Constant) PTKP ,183 5,476 Wajib Pajak Efektif ,183 5,476 a. Dependent Variable:  Penerimaan PPh 21 Karyawan
Tabel Hasil Uji Autokorelasi – Durbin-Watson Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 ,759 a ,575 ,550 7850101917,7403 1,036 a. Predictors: (Constant ),  WP efektif , PTKP b. Dependent Variable:  Penerimaan PPh 21
Sumber :Output SPSS yang diolah, 2018
Berdasarkan  tabel  diatas  hasil  uji  Autokorelasi  – Durbin  Watson diatas,  diketahui nilai Durbin  Watson sebesar  1,036  .  Nilai  ini  terletak  antara  nilai  dL  =  1,353  dan  dU  = 1,587  sehingga  tidak  ada  kesimpulan  yang  pastu  tentang  ada  atau  tidaknya  gejala autokorelasi  dari  data  tersebut.  Oleh  karena  itu,  dilakukan  uji  autokorelasi  tambahan dengan  menggunakan  uji Runs  Test. Uji Runs  Test adalah  bagian  dari  statistik non- parametrik yang digunakan untuk melihat apakah residual terjadi secara random atau tidak. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak  atau  random  dengan  nilai  sig  >  0,05  yang  berarti  tidak  terjadi  autokorelasi.  Hasil Autokorelasi dapat dilihat pada tabel  sebagai beikut :
Tabel Hasil Uji Autokorelasi - Runs Test
Runs Test Unstandardized Residual Test Value a 169676605,51521 Cases < Test Value 18 Cases >= Test Value 18 Total Cases 36 Number of Runs 13 Z -1,860 Asymp. Sig. (2-tailed) ,063 a.Median Sumber :Output SPSS yang diolah, 2018
Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel  tersebut dapat diketahui bahwa nilai Signifikansi  0,063  lebih  dari  taraf  signifikansi  α  =  0,05  atau  5%  yang  telah  ditetapkan.
Dapat  disimpulkan  hasil  Uji  Autokorelasi  – Runs  Test menyatakan  bahwa  model  regresi pada penelitian ini bebas dari Autokorelasi.
Pengujian  persamaan  regresi  linier  berganda  merupakan  analisis  yang  mengukur pengaruh  variabel  bebas  terhadap  variabel  terkait.  Hasil  Regresi  Liniear  Berganda  dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel Hasil Regresi Liniear Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 ( Constant ) -57986659122,215 15792755953,823 -3,672 ,001 PTKP -1564,451 250,639 -1,657 -6,242 ,000 WP Efektif 6853896,153 1027639,819 1,770 6,670 ,000
a. Dependent Variable :  Penerimaan PPh 21 Sumber: Output SPSS yang diolah, 2018
Berdasarkan output diatas  bisa  kita  lihat  hasil  persamaan  regresi  linier  berganda dalam sebuah model sebagai berikut : Y = α + β 1 X 1 +β 2 X 2 + e
Penerimaan PPh 21 = α + β 1 Ptkp + β 2 WP Efektif + ε
Nilai-nilai  pada output pun  kemudian  dimasukkan  ke  dalam  model  maka  didapat persamaan regresi sebagai berikut :
Peneriman PPh 21 = 57.986.659.122,215 + (-1564,451) PTKP+6.853.896,153 WP Efektif + ε
Berdasarkan persamaan diatas, dapat disimpulkan bahwa :
1. Konstanta  sebesar  Rp.57.986.659.122,215  menunjukkan  bahwa  apabila  variabel independen  (Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak/PTKP  dan  jumlah  Wajib  Pajak  Efektif) konstan  atau  dianggap  nol,  maka  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  sebesar Rp.57.986.659.122,215,-
2. Nilai  koefisien  regresi 𝛽 1 PTKP  sebesar  -1564,451  menunjukkan  bahwa  setiap kenaikkan  penghasilan  tidak  kena  pajak  (PTKP)  sebesar  1%,  maka  akan  diikuti  oleh penurunan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.
3. Nilai  koefisien  regresi 𝛽 2 Wajib  Pajak  efektif  PPh  Pasal  21  sebanyak  6.853.896,153 menunjukkan  bahwa  setiap  kenaikkan  jumlah  Wajib  Pajak  Efektif  sebesar  1%,  maka akan diikuti oleh kenaikkan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.
Nilai  koefisien  determinasi  ditunjukkan  dengan  nilai adjusted R-Square ,  nilai  ini pada  intinya  mengukur  seberapa  jauh  kemampuan  model  dalam  menerangkan  variasi variabel  dependen  atau  terikat.  Selain  itu,  pengujian  ini  bertujuan  untuk  menguji  tingkat keeratan  hubungan  antara  variabel-variabel  independen  terhadap  variabel  dependen. Adapun  hasil  dari  uji  koefisien  determinasi  dari  penelitian  ini  dapat  kita  lihat  pada  tabel sebagai berikut :
Tabel Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 ,759 a ,575 ,550 7850101917,7403 1,036 a. Predictors: (Constant ),  WP efektif , PTKP
b. Dependent Variable :  Penerimaan PPh 21 Karyawan Sumber: Output SPSS yang diolah, 2018
Dari  hasil  perhitungan  didapat  nilai adjusted R-Square sebesar  0,55.  Hal  tersebut menyatakan  variasi  variabel  dependen  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  dapat
dijelaskan  oleh  variasi  variabel  independen  (Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  dan  Jumlah Wajib Pajak Efektif) sebesar 55%, sedangkan sisanya yaitu 45% dijelaskan oleh faktor lain atau variabel lain yang tidak tercakup dalam model penelitian ini.
Adapun hasil dari uji statistik F dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel Hasil Uji F ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 2,756E+21 2 1,378E+21 22,364 ,000 b Residual 2,034E+21 33 6,162E+19 Total 4,790E+21 35 a. Dependent Variable:  Penerimaan PPh 21 Karyawan b. Predictors: (Constant),  WP efektif , PTKP
Sumber: Output SPSS yang diolah, 2018
F tabel = ( k ; n – k )
= ( 2 ; 36 – 2 ) = ( 2 ; 34 ) → 3,29
Dari uji ANOVA didapat nilai hitung sebesar 22,364 dengan signifikansi 0,000 dan nilai  F  tabel  dengan  menggunakan  derajat  kepercayaan  95%  atau  α  =  0,05  sebesar  3,29, karena nilai F hitung > F tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H 0 ditolak atau terdapat pengaruh  yang cukup signifikan secara simultan  atau antara  variabel  independen terhadap variabel dependen, atau dengan kata lain variabel Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Efektif berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.
Hasil Uji t dapat dilihat pada table sebagai beikut : Tabel Hasil Uji t
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant ) -57986659122,215 15792755953,823 -3,672 ,001 PTKP -1564,451 250,639 -1,657 -6,242 ,000 WP Efektif 6853896,153 1027639,819 1,770 6,670 ,000
a. Dependent Variable :  Penerimaan PPh 21 Karyawan Sumber: Output SPSS yang diolah, 2018
T tabel = ( a/2 ; n – k – 1 ) = (0,05/2 ; 2 – 36 – 1 ) = ( 0,025 ; 33 ) → 2,034
Hipotesis 1
Diketahui  nilai  konstanta  sebesar  57.986.659.122,125  (α).  Variabel  ukuran Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP)  memiliki  arah  koefisien  negatif - 1564,451  (β1) dengan  signifikansi  0,000  dan  memiliki  T Hitung sebesar  -6,242  serta  T Tabel sebesar  2,034, yang berarti T Hitung > T Tabel . Hasil tersebut menunjukkan bahwa ukuran Penghasilan Tidak Kena  Pajak  (PTKP)  berpengaruh  negatif  terhadap  penerimaan  PPh  Pasal  21  pada  KPP Pratama Serang tahun 2014-2016.
Hipotesis 2
Diketahui nilai  konstanta sebesar 57.986.659.122,215 (α). Variabel ukuran Jumlah Wajib Pajak Efektif memiliki arah koefisien positif 6.853.896,153 (β2) dengan signifikansi 0,000  dan  memiliki  T Hitung sebesar  6,670 serta  T Tabel sebesar  2,034,  yang  berarti  T Hitung > T Tabel . Hasil tersebut menunjukkan bahwa ukuran jumlah Wajib Pajak Efektif berpengaruh positif terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Serang tahun 2014-2016.
Uji  hipotesis  pertama  dalam  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  Penghasilan  Tidak Kena Pajak (PTKP) berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Hasil  pengujian  yang  dilakukan  menggunakan  metode  analisis  regresi  berganda  dengan penerimaan  PPh  Pasal  21 software SPSS  versi  20 menunjukan  bahwa  nilai  hipotesis pertama diterima .  Begitu  juga  dengan  nilai  signifikasi  memiliki  nilai  0,000  yang  lebih kecil  dari  0,05  sehingga  hipotesis  dinyatakan  signifikan.  Selain  itu  penelitian  ini menemukan  bahwa  nilai  beta - 1564,451  sehingga  penelitian  ini  berpengaruh  negatif. Berdasarkan  hasil  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak (PTKP)  berpengaruh  negatif  tehadap  tarif  PPh  Pasal  21,  hal  ini  menjelaskan  bahwa semakin tinggi tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) akan menurunkan penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Serang.
Perubahan  tarif  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP)  yang  telah  disahkan melalaui  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  162/PMK.011/2012,  kemudian  Nomor 122/PMK.010/2015  dan  101/PMK.010/2016  dapat  mempengaruhi  penerimaan  Pajak Penghasilan Pasal 21. Seperti hal nya yang terjadi pada KPP Pratama Serang, untuk tahun 2014  realisasi  penerimaan  Pajak  Penghasilan  21  karyawan  sebesar  Rp.485.196.033.250,- kemudian  pada  tahun  2015  penerimaan  meningkat  menjadi  Rp.530.790.261.367,-  namun untuk  tahun  2016  realisasi  penerimaan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  pada  KPP  Pratama Serang  turun menjadi Rp.473.271.413.085,-. Hasil  penelitian  ini sesuai dengan pemikiran
secara sistematis atau logika bahwa semakin besar perubahan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka semakin kecil Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diperoleh.
Menurut  Resmi,Siti  (2013:96)  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP)  merupakan jumlah  penghasilan  tertentu  yang  tidak  kena  pajak.  Untuk  menghitung  besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) Wajib Pajak dalam  negeri, penghasilan  netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak. Hasil penelitian ini selaras dengan teori dari Etty  Musyaroh  (2012:42)  yaitu  kenaikan  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP) mempengaruhi  penerimaan  pajak  penghasilan  karena  dengan  kenaikan  besaran  PTKP mempersulit  perolehan  pajak  penghasilan,  dan  penelitian  terdahulu  yang  telah  dilakukan oleh  Nuritomo  (2011)  dan  Sitti  Juariah  (2017)  yang  menghasilkan  bahwa  peningkatan PTKP dapat menyebabkan menurunya penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Sedangkan penelitian  ini  berlainan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rahmawati  (2013)  yang menyatakan  kenaikan  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP)  justru  menambah penerimaan negara dari PPh Pasal 21.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nuritomo  (2011)  menyatakan  bahwa  perubahan peraturan  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP)  dapat  menimbulkan potensial  loss pada pendapatan  pajak  PPh  Pasal  21  yang  diterima  oleh  KPP  Yogyakarta  Satu,  maka  dari  itu perubahan  PTKP  ini  memberikan  pengaruh  yang  besar  terhadap  Penerimaan  Pajak Penghasilan  Pasal  21.  Kemudian  senada  dengan  penelitian  dari  Sitti  Juariah  (2017)  yang dilakukan pada 10 KPP yang terdaftar pada Kanwil DJP Jawa Barat I menyatakan bahwa penerimaan  pajak  penghasilan  Orang  Pribadi  tidak  mencapai  target. Menurut Hendrian selaku Kabid Dukungan Teknis dan Konsultasi Kanwil DJP Jabar I (2015), dari tahun  ke tahun  selama  lima  tahun  terakhir  terjadi  fluktuasi realisasi  penerimaan  pajak  dan  tidak pernah  mencapai  target  realisasi  100%,  pada  2011  pajak  terealisasi  89%,  pada  2012 penerimaan pajak terealisasi 97%, pada 2013 penerimaan pajak terealisasi 94%, kemudian 2014 sebesar 79%, dan pada tahun 2015 sekitar 84,13 % dari target yang ditetapkan.
Uji  hipotesis  kedua  dalam  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  Jumlah  Wajib  Pajak Efektif  berpengaruh  terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal  21.  Hasil pengujian  yang  dilakukan  menggunakan  metode  analisis  regresi  berganda  dengan penerimaan PPh Pasal 21 software SPSS versi 20 menunjukan bahwa nilai hipotesis kedua diterima .  Begitu  juga  dengan  nilai  signifikasi  memiliki  nilai  0,000  yang  lebih  kecil  dari 0,05 sehingga hipotesis dinyatakan signifikan. Selain itu penelitian ini menemukan bahwa nilai  beta 6,670 sehingga  penelitian  ini  berpengaruh  positif.  Berdasarkan  hasil  tersebut
dapat  disimpulkan  bahwa  Jumlah  Wajib  Pajak  Efektif  berpengaruh  positif  tehadap penerimaan PPh Pasal 21, hal ini menjelaskan bahwa semakin banyak jumlah Wajib Pajak Efektif maka akan menaikan penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Serang.
Wajib  Pajak  sangatlah  memegang  peranan  yang  sangat  penting  bagi  kelancaran sistem  dan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan.  Berdasarkan  Pasal  1  Ayat  2 Undang-Undang  No.28  Tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan bahwa  yang  dimaksud  dengan  Wajib  Pajak (tax  payer) yaitu  Orang  Pribadi  atau  badan yang  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  ditentukan  untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Dengan demikian Wajib Pajak dituntut untuk melakukan  kewajiban perpajakan, termasuk pemungut  pajak  atau  pemotong  pajak  tertentu.  Oleh  karena  itu  pemerintah  terus mengupayakan  agar  Wajib  Pajak  memahami  sepenuhnya  kewajibannya  terhadap  negara dan  mau  melaksanakannya  kewajiban  perpajakannya.  Saat  ini  banyak  Wajib  Pajak  yang terdaftar  yang  tidak  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Oleh  karena  itu  ada  beberapa istilah seperti Wajib Pajak Efektif  dan Wajib Pajak Non Efektif.
Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor  SE-26/PJ.2/1988 pengertian Wajib Pajak  Efektif  itu  sendiri  yaitu  Wajib  Pajak  yang  memenuhi  kewajiban  perpajakannya berupa  memenuhi  kewajiban  menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  Masa  dan  atau Surat  Pemberitahuan  (SPT)  Tahunan  sebagaimana  mestinya,  atau  dengan  singkat  kita dapat mengatakan Wajib Pajak efektif yaitu Wajib Pajak yang masih memenuhi kewajiban perpajakanya. Dalam penelitian ini Wajib Pajak Efektif yang dimaksud yaitu Wajib Pajak Efektif PPh Pasal 21 yang berstatus karyawan.
Dari  hasil  Uji  Statistik  yang  telah  dilakukan,  variabel  Wajib  Pajak  Efektif  PPh Pasal  21  karyawan  di  KPP  Pratama  Serang  tahun  2014-2016  menghasilkan  jumlah  yang meningkat.  Bisa  kita  lihat  jumlah  Wajib  Pajak  Efektif  PPh  Pasal  21  untuk  tahun  2014 sebesar  234.533  Wajib  Pajak,  tahun  2015  jumlahnya  meningkat  menjadi  284.741  Wajib Pajak, dan 2016 sebesar 315.664 Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan  oleh  Rochmat  Soemitro  yang  dikutip  oleh  Rahayu,Siti  (2010:90)  yang menyatakan  bahwa  untuk  menunjang  penerimaan  negara  dalam  bidang  perpajakan  dapat ditempuh salah satunya dengan cara perluasan dan peningkatan Wajib Pajak.
Hasil peneitian  ini selaras dengan penelitian  yang dilakukan  oleh  Amina Lainutu (2013)  yang  dilakukan  pada  KPP  Pratama  Manado,  dan  penelitian  dari  Andiyanto  dkk (2013) yang dilakukan pada KPP Pratama Banyuwangi dan KPP Pratama Malang Selatan
menyatakan  jumlah  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  berpengaruh  positif  terhadap  Penerimaan Pajak  Penghasilan  Pasal  21.  Kemudian  penelitian  yang  dilakukan  Wati  dan  Heru  (2014) pada  KPP  yang  berada  di  wilayah  lingkungan  DJP  Jawa  Barat  I,  menyatakan  bahwa jumlah  Wajib  Pajak  Efektif  berpengaruh  positif  terhadap  penerimaan  Pajak  Penghasilan Pasal 21.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Adapun simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:
1. Hasil  Uji  Analisis  Regresi  menunjukkan  bahwa  secara  statistik  terbukti  Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada KPP Pratama Serang periode 2014-2016, serta menghasilkan angka t hitung dan beta  yang  menunjukan  arah  negatif.  Oleh  karena  itu,  ketika  peraturan  tentang  tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mengalami  kenaikan maka penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada KPP Pratama Serang akan mengalami penurunan.
2. Hasil Uji Analisis Regresi menunjukkan bahwa secara statistik terbukti bahwa jumlah Wajib Pajak Efektif PPh Pasal 21 berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di KPP Pratama Serang periode 2014-2016, serta menghasilkan angka t hiitung  dan  beta  yang  menunjukan  arah  positif.  Oleh  karena  itu,  pada  saat  terjadi petumbuhan jumlah Wajib Pajak Efektif maka penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Serang akan mengalami kenaikan.

## Saran
Berdasarkan hasil dari penelitian, saran yang dapat diberikan sabagai berikut:
Bagi instansi
1. Untuk KPP Pratama Serang, diperbanyak kembali penyuluhan mengenai perubahan- perubahan  peraturan  yang  telah  disahkan  oleh  pemerintah  khususnya  untuk penelitian  ini  terkait  dengan  kenaikan  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP)  dan upaya  KPP  Pratama  Serang  agar  tetap  meningkatkan  jumlah  Wajib  Pajak  efektif, karena dengan bertambahnya jumlah Wajib Pajak efektif terutama untuk Wajib Pajak yang  berstatus  membayar  pajak  atau  memiliki  penghasilan  diatas  PTKP  akan memberikan dampak positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.
2. Untuk pemeritah, agar melakukan pertimbangan yang sebenar benarnya ketika akan melakukan  kembali  perubahan  tarif  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP)  karena ini akan berdampak pada pendapatan negara untuk kedepanya.
Bagi peneliti selanjutnya :
1. Untuk  penelitian  selanjutnya  dapat  menambahkan  ruang  lingkup  yang  dapat dijadikan  sebagai  objek  penelitian.  Hal  ini  dapat  dilakukan  agar  peneliti  memiliki berbagai  macam  hasil  penelitian  untuk  dibandingkan  satu  sama  lain  dan  tidak berpatokan dalam satu objek atau satu tempat saja.
2. Peneliti  selanjutnya  diharapkan  dapat  memperluas  atau  memperbanyak  jangkauan penelitian,  yaitu  dengan  menggunakan  variable  yang  lebih  banyak,  agar  hasil penelitian dapat di generalisasikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aisyah.  2013.  Pengaruh  Jumlah  Wajib  Efektif  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Tanjungpinang  Periode  2009-2012.  Jurnal  Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH).
Andiyanto, Susilo, dan Kurniawan.2014.Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap  Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Penerimaan Pajak Penghasilan. Jurnal Universitas Brawijaya.
Apriliawati1,Yeti  dan  Setiawan.2017.  Analisa  Kenaikan  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak Pada Penerimaan Pajak Penghasilan. Jurnal Ecodemica, Vol. 1 No. 1 April.
Ari  Akbar  Irawan.2016.  Pengaruh  Perubahan  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  Dan  Tarif Pajak  Penghasilan  Orang  Pribadi  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan. Universitas Komputer Indonesia.
Astuti,Rusdianto.2013.Pengaruh  Jumlah  Wajib  Pajak  Efektif  Dan  Pemeriksaan  Pajak Terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21.  Universitas  Komputer Indonesia.
Farnika,Novita.2013 . Analisis  Penerimaan  Pajak  Pada  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jendral Pajak Wajib Pajak Besar Setelah Pemberlakuan Kenikan Penghasilan Tidak  Kena Pajak . Universitas Negeri Surabaya.
Fermana, Mulya. 2014. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Efektif terhadap Penerimaan Pajak . Jurnal Universitas Komputer Indonesia
Ghozali,  Imam.  2013.  Aplikasi  Analisis  Mutivariate  dengan  program  IBM  SPSS  20. Semarang: Universitas Diponogoro.

## Harian Kontan pada tanggal 26 Juli 2016 dalam ortax.org diakses pada tanggal 15
September 2017.
Juariah,  Sitti.  2017.  Pengaruh  Jumlah  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dan  Batas  Kenaikan Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  Terhada  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Orang Pribadi. Jurnal Universitas Komputer Indonesia.
Lainutu, Amina.2013.Pengaruh Jumlah Wajib Pajak PPh 21 Terhadap Penerimaan PPh 21
Pada KPP Pratama Manado ,ISSN 2303-1174 .
Malia,Evi  dan  Qoyyimah.  2016.  Analisis  Kenaikan  PTKP  Sebagai  Upaya  Peningkatan Pertumbuhan  Wajib  Pajak  Dan  Penerimaan  Pajak    Penghasilan  Di  KPP  Pratama Pamekasa n. Jurnal  “PERFORMANCE” Bisnis  &  Akuntansi  Volume  VI,  No.2, September 2016
Michel  Salim,  Lily  Syafitri.2008.  Analisis  Pengaruh  Kenaikan  PTKP  Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Hilir Barat. Jurnal Perpajakan.
Mardiasmo, 2013. Perpajakan . Yogyakarta : Andi Newsmedia.co.id/kesedaran/masyarakat/masih/rendah diakses pada 10 Desember 2017
Nuritomo.2011. Pengaruh  Peningkatan  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  Terhadap Penerimaan  Pajak  Studi  Pada  KPP  Yogyakarta  Satu.Jurnal  Ilmiah  Akuntansi Bisnis Vol.6 No.1 Januari.
Rahmawati.2013 . Perubahan Tingkat Inflasi Dan Pendapatan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Negara . Jurnal Signifikan Vol. 2 No. 1 April.
Rahawati,Lusy.2016. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak . Universitas Komputer. Rahayu,Siti 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal. Jakarta : Graha Ilmu Resmi,Siti. 2013. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta. Salemba Empat Ridzky,  Firmandha  Pradityo.  2016.  Pengaruh  Jumlah  Wajib  Pajak  dan  Self    Assesment System Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi . Jurnal Universitas Komputer Indonesia.
Suandy,Erly. 2016. Hukum Pajak, Edisi tujuh. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Sumarsan,Thomas.  2010.  Perpajakan  Indonesia  Pedoman  Perpajakan  yang  Lengkap Berdasarkan UU Terbaru. Jakarta. Indeks.
Suparmono,  dan  Damayati  Theresia  Woro,  2010.  Perpajakan  Indonesia  Mekanisme  dan Perhitungan . Yogyakarta: Andi.
Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomer SE-26/PJ.2/1988 Tentang Kriteria Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif
Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomer SE-89/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif
Timbul  H.  Simanjuntak  dan  Imam  Mukhlis.  2012.  Dimensi  Perpajakan  dalam Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Raih asa Sukses.
Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta Peraturan Menteri Keuangan PMK Republik Indonesia Nomor 103/pmk.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
Peraturan Menteri Keuangan PMK Republik Indonesia Nomor 122/pmk.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan tidak Kena Pajak.
Peraturan Menteri Keuangan PMK Republik Indonesia Nomor 101/pmk.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
Website :
http://www.online-pajak.com.id/ptkp-terbaru diakses pada tanggal 10 mei 2017
http://www.pemeriksaan.com diakses pada tanggal 11 Mei 2017
http://www.ortax.org diakses pada tanggal 15 juli 2017 http://banten.bps.go.id diakses pada 30 november 2017 http://www.kemenkeu.go.id/Berita/mulai-januari-2016-ptkp-naik-jadi-rp54-juta-tahun diakses pada tanggal 10 Mei 2017 http://www.pajakbro.com/2016/10/ptkp-tahun-2001-hingga-2016-lengkap diakses pada tanggal 10 Mei 2017 http://www.disnakertas.bantenprov.go.id diakses pada tanggal 30 Maret 2018