## OPTIMALISASI PERAN KUA DALAM MENGATASI ILEGAL WEDDING

## Agustina Bilondatu

## Abstrak
Sebagai  sebuah  institusi  tertua  KUA  merupakan  lembaga  hukum  yang sangat  sentral  untuk  melaksanakan  perkawinan.  Dari  perkawinan  akan  lahir hubungan  hukum  privat  seperti  hubungan  hukum  nasab,  kewarisan,  status  harta (dalam  perkawinan  maupun  sasat  putusnya  perkawinan),  dan  lain  lain,  maupun hubungan  hukum  publik,  seperti    hubungan  dengan  masyarakat  dan  Negara. Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  5  ayat  1;  “agar  terjamin  ketertiban perkawinan  bagi  masyarakat  Islam  setiap  perkawinan  harus  dicatat”  dengan adanya keharusan mencatat perkawinan oleh UU, maka lahirlah istilah nikah siri untuk  menyebut  pernikahan  yang  dilakukan  tanpa  pencatatan.Pernikahan  siri sering  diartikan  oleh  masyarakat  umum  dengan  Pernikahan  tanpa  wali, Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan -pertimbangan tertentu
Bagi sebagian masyarakat Indonesia, pernikahan bahwa tangan atau yang lazim  dikenal  Kawin  Bawah  Tangan  (KBT)  memiliki  konotasi  yang  tidak  baik. Nikah  bawah  tangan mulai  dikenal   ketika  banyak fenomena para priyayi yang hendak beristri lagi.
Kata Kunci : Optimalisasi, KUA, Ilegal Wedding, KHI, Nikah Sirih

## Pendahuluan
Sebagai  sebuah  institusi  tertua,  KUA  merupakan  lembaga  hukum  yang  sangat sentral.  Dari  perkawinan  akan  lahir  hubungan  hukum  privat  seperti  hubungan  hukum nasab,  kewarisan,  status  harta  (dalam  perkawinan  maupun  sasat  putusnya  perkawinan), dan lain lain, maupun hubungan hukum publik, seperti  hubungan dengan masyarakat dan Negara.  Campur    tangan    (intervenes)  Negara  terhadap  lembaga  perkawinan  dapat pahami,  karena  dampak  hubungan  hukum  yang  dilahirkannya  sangat  luas.  Negara menginginkan  semua  hubungan  hukum  warganya  berjalan  teratur  dan  pasti.  Disinilah, percatatan perkawinan menjadi urgen bagi Negara.
Pasal  2  ayat  (2)  UU  No.  1  tahun  1974  menegaskan  :  “Tiap-tiap  perkawinan dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku”.  hal  senada  diatur  dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 5 ayat 1 : “Pencatatan perkawinan dari mereka yang  melangsungkan  perkawinannya  menurut  agama  Islam,  dilakukan  oleh  Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan  Nikah,  Talak  dan  Rujuk.  Dan  bagi  yang  diluar  agama  Islam,  Pencatatan Perkawinan dilakukan di Kantor Pencatatan Sipil.
Undang-Undang Nomor 1  tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa tujuan  perkawinan  adalah  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal,  karena
perkawinan sebagai didefenisikan dalam pasal 1, adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. Kemudian  pada  pasal  2  (ayat  1)  dikatakan  bahwa  :  Perkawinan  adalah  sah,  apabila dilakukan  menurut  hukum  masing  –  masing  agamanya  dan  Kepercayaannya  itu, kemudian  dilanjutkan  dengan  :  tiap  -  tiap  perkawinan  dicatat    menurut  peraturan  dan perundang-undangan yang berlaku (ayat 2).
Artinya  kita  harus  melihat  secara  menyeluruh  dari  isi  pasal  tersebut,  dengan kesatu-paduan pasal tersebut harus dilaksanakan secara pasti guna mendapatkan kepastian hukum. Ketika suatu perkawinan hanya dilaksanakan smpai kepada batas pasal 2 ayat (1) saja maka akibat hukumnya adalah  ketika terjadi persengketaan antara suami istri maka pasangan tersebut tidak bisa minta perlindungan secara konkrit Kepada Negara dalam ini minta  putusan  kepada  Pengadilan.  Hal  ini  terjadi  karena  perkawinan  yang  bersangkutan tidak  tercatat  secara  resmi  didalam  administrasi  Negara,  ketika  ini  tidak  tercatat  secara resmi  oleh  Negara  maka  segala  konsekuensi  hukum  apapun  yang  terjadi  selama  dalam perkawinan bagi Negara dianggap tidak pernah ada.
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  5  ayat  1;  “agar  terjamin  ketertiban perkawinan  bagi  masyarakat  Islam  setiap  perkawinan  harus  dicatat”.  Kemudian  pada pasal  2  disebutkan  bahwa;    “pencatatan  perkawinan  pada  ayat  (1),  dilakukan  oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang  No.  32  Tahun  1954.  Dengan  adanya  keharusan  mencatat  perkawinan oleh  UU,  maka  lahirlah  istilah  nikah  siri  untuk  menyebut  pernikahan  yang  dilakukan tanpa pencatatan.
Pernikahan  siri  sering  diartikan  oleh  masyarakat  umum  dengan  Pertama, Pernikahan  tanpa  wali.  Pernikahan  semacam  ini  dilakukan  secara  rahasia  (siri) dikarenakan  pihak  wali  perempuan  tidak  setuju;  atau  karena  menganggap  abash pernikahan  tanpa  wali;  atau  hanya  karena  ingin  memuaskan  nafsu  syahwat  belakang tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat. Kedua, Pernikahan yang sah secara agama  namun  tidak  dicatatkan  dalam  lembagapencatatan  Negara. Banyak  factor  yang menyebabkan  seseorang  tidak  mencatatkan  pernikahannya  dilembaga  pencatatan  Sipil Negara.  Ada  yang  karena  factor  biaya,  alias  tidak  mampu  membayar  administrasi pencatatan;  ada  pula  yang  disebabkan  karena  takun  ketahuan  melanggar  aturan  yang melarang  pegawai  negeri  n i kah  lebih  dari  satu;  dan  lain  sebagainya. Ketiga,  Pernikahan yang  dirahasiakan  karena  pertimbangan-pertimbangan  tertentu;misalnya  karena  takun
mendapatkan stigma negatif darimasyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri;  atau  karena  pertimbangan-pertimbangan  rumit  yang  memaksa  seseorang  untuk merahasiakan pernikahannya.
Problem hukum daripada perkawinan dibawah tangan adalah  mengenai bentuk perlindungan Negara kepada pasangan suami istri bila terjadi sengketa dalam perkawinan tersebut,  padahal  menurut  perundang-undangan,  perkawinan  tidak  memiliki  kekuatan hukum.  Bagaimana  tentang  kewarisan,perlindungan  hukum  hak-hak  waris  bidang kekayaan apabila anak-anak hasil nikah siri berhadapan dengan saudara-saudara mereka anak  dari  istri  yang  dinikahi  secara  resmi.  Bagaimana  perlakuan  pengadilan  terhadap mereka,  Apakah  mereka  harus  dikesampingkan  sehingga  tidak  mendapat  bagian  dari harta  warisan  padahal  mereka  secara  biologis,  mereka  juga  adalah    anak  pewaris, bagaimana  pengadilan  bersikap  kepada  mereka?  dalam  hal  kewarisan,  misalnya  telah melaksanakan  nikah  siri,  lalu  kemudian  dikaruniai  anak  (anak  hasil  nikah  siri),  tapi beberapa lama kemudian dia memperbarui pernikahannya, dengan menikah secara resmi dan mencatatkan diri ke PPN sehingga pernikahantersebut telah resmi secara kenegaraan.
Selain  problem  hukum,  problem  sosial  mungkin  juga  terjadi,  seperti kekhawatiran akan terjadinya perkawinan seayah karena di antara anak-anak hasil nikah siri tersebut sang at besar kemungkinan tidak saling mengenal antara satu dengan lainnya, sehingga  nikah  satu  darah  dapa  terjadi,  kalau  sempat  terjadi,maka  tentu  akan  sangat mengacaukan  tatanan  dan  aturan  kemasyarakatan  yang  telah  ada,  khususnya  dalam masalah perkawinan.

## Pengertian Perkawinan
Pasal  1  Undang-Undang  No.  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan (UUP),menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan adalah  ikatan lahir batin antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Undang-Undang  RI  No.  1  tahun  1974  Tentang  perkawinan  Dan  Kompilasi  Hukum Islam, Citra Umbara 2007).
Lain halnya pengertian perkawinan menurut hukum adat, Perkawinan dalam arti “perikatan adat” ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang  berlaku  dalam  masyarakat  bersangkutan.  Perkawinan  itu  menyangkut  persoalan kerabat,  keluarga,  masyarakat,  martabat  dan  pribadi  dan  begitu  pula  menyangkut persoalan  keagamaan  dengan  terjadinya  perkawinan,  maka  suami  istri  mempunyai
kewajiban  memperoleh  keturunan  yang  akan  menjadi  penerus  silsilah  orang  tua  dan kerabat. perkawinan menurut hukum Adat  tidak semata mata berarti suatu ikatan antara pria  dengan  wanita  sebagai  suami  istri  untuk  maksud  mendapatkan  keturunan  dan membangun  serta  membina  kehidupan  keluarga  menyangkut  para  anggota  kerabat  dari pihak  istri  dan  pihak  suami.  Bukan  itu  saja  menurut  hukum  adat,  perkawinan dilaksanakan  tidak  hanya  menyangkut  bagi  yang  masih  hidup  tapi  terkait  pula  dengan leluhur  mereka  yang  telah  meninggal  dunia.  Oleh  karena  itu  dalam  setiap  upacara perkawinan  yang  dilaksanakan  secara  Adat  mengunakan  sesaji-sesaji  meminta  restu kepada leluhur mereka (Sumiarni, 2004:4) .
Perkawinan  menurut  hukum  Islam  adalah   pernikahan,  yaitu akad  yang  sangat kuat  atau  miitsaaqon  gholiidhan  untuk  menaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya merupakan    ibadah  (Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  2).  Selanjutnya  pada  pasal  3 disebutkan  bahwa,perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan  berumah  tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

## Syarat-syarat dan Tata Cara Perkawinan
Syarat  Perkawinan  Menurut  UUP  No.  1/1974  adalah:  Pertama,  Perkawinan harus  didasarkan  atas  persetujuan  kedua  calon  mempelai.  Kedua,  Dilakukan  menurut hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya.  Ketiga,  Untuk  melangsungkan perkawinan,  seorang  yang  belum  mencapai  umur  21  tahun  harus  mendapat  izin  dari kedua  orangtuanya.  Keempat,  Dalam  hal  salah  seorang  orangtuanya  telah  meninggal dunia  atau  dalam  keadaan  tidak  mampu  menyatakan  kehendaknya,  maka  izin  cukup diperoleh  dari  orangtua  yang  masih  hidup  atau  dari  orangtua  yang  mampu  menyatakan kehendaknya.  Kelima,  Dalam  hal  kedua  orangtua  telah  meninggal  dunia  atau  dalam  hal tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara  atau  keluarga  yang  mempunyai  hubungan  darah  dalam  garis  lurus  keatas selama  mereka  masih  hidup  dan  dalam  keadaan  mampu  menyatakankehendaknya. Keenam,  Dalam  hal  perbedaan  pendapat  antar  orangtua,  wali  atau  salah  seorang  atau lebih  diantara  mereka  tidak  menyatakan  pendapatnya,  maka  pengadilan  dalam  daerah hukum  tempat  tinggal  orang  yang  akan  melangsungkan  perkawinan  atas  permintaan orang  tersebut  dapat  memberikan  izin  setelah  lebih  dahulu  mendengar  orang-orang tersebut.  Ketujuh,  Ketentuan  pasal  ini  berlaku  sepanjang  hukum  masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
Pasal  7  UU  Perkawinan  menyebutkan  bahwa  Perkawinan hanya  diizinkan jika pihak  pria  mencapai  umur  19  tahun  dan  pihak  wanita  telah  mencapai  umur  16  tahun. Dalam hal adanya penyimpangan, dapat meminta dispensasi oleh pengadilan atau pejabat lainnya  ditunjuk  oleh  kedua  orangtua  pihak  pria  maupun  pihak  wanita .(Libertus  Jehani, SH,M.H. 2008. Hal 28-29)

## Tatacara Perkawinan
Peraturan  Pemerintah  RI  No.  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Bab III  memuat tentang Tatacara Perkawinan, antara lain adalah:
Pasal 10 berbunyi
(1) Perkawinan  dilangsungkan  setelah  hari  kesepuluh  sejak  pengumuman  kehendak perkawinan  oleh  Pegawai  Pencatat  seperti  yang  dimaksud  dalam  pasal  8  Peraturan Pemerintah ini.
(2) Tatacara  perkawinan  dilaksanakan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya itu.
(3) Dengan  mengindahkan  tatacara  perkawinanmenurut  masing-masing  hukum agamanya  dan  kepercayaannya  itu,  perkawinan  dilaksanakan  dihadapan  Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.
Pasal 11 berbunyi
(1) Sesaat  sesudah  dilangsungkan  perkawinan sesuai dengan  ketentuan-ketentuan  pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
(2) Akta  perkawinan  yang  telah  di  tandatangani  oleh  mempelai  itu,  selanjutnya  di tandatangani  pula  oleh  kedua  saksi  dan  Pegawai  pencatat  yang  menghadiri perkawinan  dan  bagi  yang  melangsungkan  perkawinan  menurut  agama  Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
(3) Dengan  penandatanganan  akta  perkawinan,  maka  perkawinan  telah  tercatat  secara resmi.
Sebelum  melangsungkan  perkawinan  yang  harus  dipersiapkan  oleh  calon pasangan  suami  istri  adalah    dokumen-dokumen  dan  syarat-syarat  perkawinan.  Hal  ini sangat  penting  karena  akan  diteliti  oleh  pegawai  pencatat.  yang  selalu  diteliti  oleh pegawai  pencatat  antara  lain:  Pertama,  Apakah  syarat-syarat  perkawinan  telah  dipenuhi. Kedua,  Apakah  tidak  terdapat  halangan  perkawinan  menurut  undang-undang.  Ketiga,
Kutipan  akta  kelahiran  atau  surat  kenal  lahir  calon  mempelai.  Dalam  hal    ini  tidak  ada akta  kelahiran  atau  surat  kenal  lahir,  dapat  dipergunakan  seurat  keterangan  yang menyatakan  umur  dan  asal-usul  calon  mempelai  yang  diberikan  oleh  kepala  desa  atau yang  setingkat  dengan  itu.  Keempat,  Keterangan  mengenai  nama  agama/kepercayaan, pekerjaan  dan  tempat  tinggal  orangtua  calon  mempelai.  Kelima,  Izin  tertulis/Izin pengadilan, apabila sah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun.  Keenam,  Izin  pengadilan  dalam  hal  calon  mempelai  adalah    seorang  suami  yang masih  mempunyai  istri.  Ketujuh,  Dispensasi  pengadilan/pejabat.  Kedelapan,  surat kematian  suami  atau  istri  terdahulu  atau  dalam  hal  perceraian,  surat  keterangan perceraian,  bagi  perkawinan  untuk  yang  kedua  kalinya  atau  lebih.  Kesembilan,  Izin tertulis  dari  pejabat  yang  ditunjuk  apabila  salah  seorang  calon  mempelai  atau  keduanya anggota  angkatan  bersenjata.  Kesepuluh,  Surat  kuasa  otentik  atau  dibawah  tangan  yang disahkan  oleh  pegawai  pencatat,  apabila  salah  seorang  calo  mempelai  atau  keduanya tidak  dapat  hadir  sendiri  karena  sesuatu  alasan  yang  penting,  sehingga  mewakilkan kepada orang lain.
Apabila  hasil  penelitian  itu  terdapat  halangan  perkawinan,  maka  hal  tersebut harus  segera  diberitahukan  kepada  calon  mempelai  ataukepada  orang  tua  atau  kepada wakilnya.

## Pemberitahuan dan Pencatatan Perkawinan
MenurutPasal  50  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  semua  yang  hendak kawin harus memberitahukan kehendak itu kepada pegawai catatan sipil di tempat tinggal salah satu dari kedua belah pihak. Ada beberapa hal yang diatur mengenai pengumuman perkawinan, antara lain: Pertama, Pemberitahuan dilakukan baik sendiri maupun dengan surat-surat  yang  dengan  cukup  kepastian  memperlihatkan  kehendak  kedua  calon  suami istri. Dan tentang pemberitahuan itu oleh pegawai catatan sipil harus dibuat sebuah akta (pasal  51  KUH  perdata).  Kedua,  Sebelum  perkawinan  dilangsungkan  pegawai  catatan sipil  harus  mengumumkannya  dengan  jalan  menempelkan  sepucuk  surat  pengumuman pada pintu utama gedung register catatan sipil diselenggarakan (pasal 52 KUH Perdata). Ketiga,  Pengumuman  harus  tetap  tertempel  selama  10  hari.  Pengumuman  tak  boleh dilangsungkan pada hari minggu atau libur.
Nikah Siri ( Ilegal Wedding ) Dalam Pandangan UU
Dalam  kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Pernikahan  diartikan  sama  dengan perkawinan  yang  menurut bahasa  aslinya  „kawin”  yang  bermakna  membentuk  keluarga dengan  lawan  jenis  ;  melakukan  hubungan  kelamin  atau  bersetubuh (Depdikbud,  1994, hal 456). Sedangkan berdasarkan pengertian dalam kajian Islam, kata “nikah” berasal dari bahasa  Arab  yang  berarti  mengumpulkan,  saling  memasukkan  (dalam  artinya bersetubuh). Kata ini digunakan juga untuk menyebut perjanjian nikah. (Wahbah Zuhaili, 1989, hal 29).
Istilah siri dalam kekerabatan berumah tangga, sering disalah artikan. siri berarti sembunyi  atau  rahasia.  Lantas,  banyak  pasangan  yang  melakukan  pernikahan  secara diam-diam tanpa diketahui kedua keluarga. Inilah yang diartikan sebagai penyalahgunaan makna nikah siri. sejak zaman dahulu nikah siri sebenarnya sudah dikenal. pada saat itu pertumbuhan manusia begitu pesat, sehingga perlu dicatatkan secara resmi. Nikah siri itu secara  Agama  Islam,  bila  dikakukan  secara  sembunyi-sembunyi  tanpa  diumumkan kepada khalayak, ini juga tidak benar.
Kaitannya  dengan  nikah  siri  (dikenal  juga  nikah  di  bawah  tangan),  ada  dua pengertian  yang  terkait  dengan  istilah  ini.  pertama,  nikah  siri  yang  didefinisikan  dalam fiqh, yakni nikah yang dirahasiakan dan hanya diketahui oleh pihak yang terkait dengan akad.  pada  akad  ini  dua  saksi,  wli  dan  kedua  mempelai  diminta  untuk  merahasiakan pernikahan itu, dan tidak seorangpun dari merka diperolehkan menceritakan akad tersebut kepada orang lain. (al-figh al-Islam wa Adillatuh, juz VIII, 8i) dari definisi pertama ini, bisa  saja  orang  yang  mencatatkan  pernikahannya  ke  KUA  disebut  nikah  siri  dalam pengertian  fiqh  jika  semua  pihak  diminta  merahasiakan  pernikahan  tersebut,  Kedua, nikah siri yang dipersepsikan masyarakat, yakni pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi  ke  KUA.  Masyarakat  menggap  bahwa  pernikahan  yang  dilaksanakan  walaupun tidak dirahasiakan. Tetap dikatakan nikah siri selama belum didaftarkan secara resmi ke KUA.
Persoalan  nikah  siri  sering  memang  masih  menimbulkan  pro  dan  kontra.  satu pihak  ada  yang  beranggapan  pernikahan  seperti  itu  boleh  dilakukan,  di  pihak  lain meragukan  keabsahannya.  Nikah  siri  marak  terjadi  dimana-mana.  Biasanya  yang melakukan  adalah    mereka  yang  tahu  tentang  hukum  Islam.padahal  nikah  seperti  itu ilegal.  Karena  tidak  sesuai  dengan  UU  Perkawinan  (UU  No.  1  Tahun  1974,  PP  No.  9 Tahun 1975 maupun Kompilasi Hukum Islam).
Sesuai  Pasal  2  ayat  (2)  UU  No.  1  tahun  1974,  tiap-tiap  perkawinan  dicatat menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  selain  itu,  dalam  penjelasan  UU disebutkan  pencatatan  itu  sifatnya  harus.  pada  pasal  10  ayat  (3)  juga ditegaskan,perkawinan  dilaksanakan  di  hadapan  pegawai  pencatat  dan  dihadiri  oleh  dua orang  saksi  (UU  RI  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Dan  Kompilasi  Hukum Islam).
Seperti  halnya  yang  dikemukakan  psikiater  yang  juga  ulama,  Dadang  Hawari dengan  alasan  apapun,  menikah  siri  hanya  sebuah  kedok  untuk  mencapai  keinginan tertentu.  Menurutnya,  pernikahan  sah  yang  dianut  oleh  warga  Indonesia  yang  beragama Islam,  adalah    berdasarkan  Undang-Undang  Perkawinan  tahun  1974,  dimana  di dalamnyasudah termasuk syari‟at Islam.
Sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah nikah siri atau semacamnya dan tidak  mengatur  secara  khusus  dalam  sebuah  peraturan.  namun,  secara  sosiologis,  istilah ini  diberikan  bagi  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  dan  di  anggap  dilakukan  tanpa memenuhi  ketentuan  undang-undang  yang  berlaku,  Khususnya  tentang  pencatatan perkawinan yang di atur dalam UU perkawinan Pasal 2 ayat 2.
Nikah  siri  dilakukan  oleh  pasangan  dengan  berbagai  macam  alasan  ada  yang mengatakan  bahwa  mereka  melakukan  hal  tersebut  karena  tidak  di  restui  oleh  kedua orang  tua  dari  kedua  pasangan,  ada  juga  yang  berpendapat  bahwa  nikah  siri  dilakukan untuk  menutupi  aib  yang  telah  dilakukan  oleh  pasangan  tersebut.  Secara  hokum  agama maupun  hokum  positif  hal  ini  tidak  dapat  dibenarkan,  dalam  ketentuan  hokum  positif dalam  hal  ini  Undang-undang  No  1  tahun  1974  tentang  pokok-  pokok  perkawinan dinyatakan  bahwa  perkawinan  itu  sah  apa  bila  tercata  dalam  hal  ini  dicatat  pada  kantor urusan agama (KUA).
Kantor  Urusan  Agama  sebagai  lembaga  resmi  yang  di  bentuk  berdasarkan undang-undang  mempunyai  peran  penting  dalam  menekan  angka  nikah  siri    disetiap daerah  hukumnya,  hal  ini  untuk  menjalankan  amanat  undang-undang.  Tidak  dapat dipungkiri  bahwa  nikah  siri  banyak  dilakukan  didaerah-daerah    pedesaan  yang  apabila dilihat  secara  geografis  sulit  dijangkau  oleh  pegawai  Kantor  Urusan  Agama  maupun pihak  keluarga  untuk  melaksanakan  perkawinan  secara  resmi. Disisi  lain  kesadaran hukum  masyarakat  didaerah  pedesaan  masih  sangat  rendah  sehingga  mempengaruhi pemikiran  masyarakat  tentang  akibat  yang  ditimbulkan  dari  perkawinan  yang  tidak tercatat.  Hal  ini  dapat  kita  lihat  dimana  angka  perkawinan  yang  tidak  tercatat  disuatu daerah  (suatu  kecamatan)  dapat  kita  ukur  dari  kegiatan-gkegiatan  keagamaan  yang
dilakukan oleh pemerintah (kawin masal) dimana kegiatan keagamaan tersebut sangatlah diminati  dan  dirasangakan  bermanfaat  bagi  pasangan  suami  istri  yang  sudah  hidup berumah tangga tetapi perkawinannya tidak sah (tidak tercatat).

## Dampak (Ilegal Wedding) Nikah Siri
Pernikahan siri atau ilegal Wedding sering terjadi ditengah masyarakat, bahkan tidak  terkecuali  para  pejabat  kelas  atas,  seperti  yang  kita  nonton  diprogram  acara infotainment disejumlah televisi. Media massa, terutama untuk urusan gosip, pernikahan yang  tidak  sah  secara  hukum  ini  sering  menjadi  perdebatan,  banyak  pihak  perempuan yang dinikahkan dengan cara ini oleh laki-laki dan ternyata terkena dampak negatifnya.
Ada  tujuh  (7)  kerugian  pernikahan  siri  bagi  anak  dan  istri  yang terjadidilapangan  karena  dari  semua  sudut  evaluasi  istri  dan  anak  yang  paling  banyak menerima dampak negatif dari pernikahan siri. Apapun kerugian itu adalah: Pertama, Istri tidak bisa menggugat suami, apabila ditinggalkan oleh suami. Kedua, Penyelesaian kasus gugatan nikah siri, hanya bisa diselesaikan melalui hukum adat. Ketiga, Perniakahan siri tidak  termasuk  perjanjian  yang  kuat  (mitsaqon  ghalidho)  karena  tidak  tercatat  secara hukum. keempat, Apabila memilki anak, maka anak tersebut tidak memiliki status, seperti akta  kelahiran  atau  sejenisnya.  Karena  untuk  memperoleh  akta  kelahiran,  disyaratkan adanya  akta  nikah.  Kelima,  Dalam  hal  faraidz,  anak  tidak  menerima  warisan.  Keenam, Istri  tidak  memperolehkan  tunjangan  apabila  suami  meninggal,  seperti  tunjangan  jasa raharja. Ketujuh, Apabila suami sebagai pegawai, maka istri tidak memperoleh tunjangan perkawinan dan tunjungan pensiun suami.

## Tugas Pokok  Dan Fungsi KUA
Kantor  Urusan  Agama  (  KUA  )  adalah    unit  kerja  terdepan  Depag  yang melaksanakan  sebagian  tugas  pemerintah  di  bidang  agama  islam,  di  wilayah  kecamatan (KMA  No.517/2001  dan  PMA  No.  11/2007)  dikatakan  sebagai  unit  kerja  terdepan, karena  KUA  secara  langsung  berhadapan  dengan  masyarakat.  karena  itu  wajar  bila keberadaan  KUA  di  nilai  sangat  urgen  seiring  keberadaan  Depag.  Fakta  sejarah  juga menunjukan  kelahiran  KUA  hanya  berselang  sepuluh  bulan  dari  kelahiran  Depag, tepatnya  tanggal  21  Nopember  1946.  ini  sekali  lagi,  menunjukan  peran  KUA  sangat strategis , bila di lihat dari keberadaannya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama  yang  memerlukan  pelayanan  di  bidang  Urusan  Agama  Islam  (Urais). konsekuensi  peran  itu,  secara  otomatis  aparat  KUA  harus  mampu  mengurus  rumah
tangga  sendiri  dengan  menyelenggarakan  manajemen  kearsipan,  administrasi  surat- menyuratdan  statistik  serta  dokumentasi  yang  mandiri.  selain  itu,  KUA  juga  di  tuntut betul-betul mampu menjalankan tugas di bidang pencatatan nikah dan rujuk (NR) secara apik.
Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  sesuai  KMA  517  tahun  2001  pasal  2 mempunyai  tugas  melaksanakan  sebagai  tugas  Kantor  Departemen  Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan. Fungsi KUA berdasarkan  pasal  3  KMA  517  tahun  2001,  Kantor  Urusan  Agama  menyelenggarakan fungsi: Pertama, Menyelenggarakan Statistik dan Dokumentasi. Kedua, Menyelenggarakan  Surat  menyurat,  pengurusan  surat,  kearsipan  pengetikan  dan  rumah tangga  kantor  Urusan  Agama  Kecamatan;  Melaksanakan  pencatatan  nikah  dan  rujuk, mengurus  dan  membina  Masjid  Zakat,  Wakaf,  baitul  maal  dan  ibadah  sosial, kependudukan  dan  pengembangan  keluarga  sakinah  sesuai  dengan  kebijakan  yang ditetapkan  oleh  Direktur  Jenderal  Bimbingan  masyarakat  Islam  dasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KUA  adalah    satu-satunya  lembaga  pemerintah  yang  berwenang  melakukan pencatatan pernikahan dikalangan umat Islam.Artinya eksisten KUA tidak semata karena pemenuhan tuntutan birokrasi tetapi secara substansial bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan keabsahan sebuah pernikahan.
Di masyarakat masih sering dijumpai perkawinan yang belum sesuai ketentuan agama  dan  perundang-undangan,  terutama  UU  No.  1  tahun  1974  Tentang  Perkawinan serta  PP  No.  9  tahun  1975  tentang  pelaksanaan  UU  No.  1  tahun  1974  seperti perkawinan/pernikahan  yang  tanpa  dihadiri  petugas  resmi,  poligami  tanpa  izin  dari pengadilan,  perceraian/talak  yang  dilakukan  secara  sewenang-wenang  dan  tidak dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama  dll.  Kasus  seperti  ini  memerlukan penanganan  yang  serius  Kepala  KUA  selaku  PPN.  Karena  PPN  berkewajiban memberikan  bimbingan  dan  penyuluhan  kepada  masyarakat  untuk  membentuk  keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan peraturan yang berlaku.

## Kesimpulan
Nikah Siri adalah  perkawinan secara sembunyi-sembunyi. Nikah siri di banyak dilakukan  oeh  masyarakat  Indonesia  pada  umumnya  khususnya  di  daerah-daerah pedesaan.  Nikah  siri  pada  dasarnya  tidak  diakui  oleh  agama  maupun  oleh  aturan perundang-undangan  oleh  karenanya  akibat  yang  ditimbulakan  dari  nikah  siri  sulit
bahkan  tidak  dapat  diselesaiaan  dengan  hukum  positif.  Kantor  Urusan  Agama  (KUA) yang  menjadi  lembaga  resmi  yang  menangani  hal-hal  mengenai  perkawinan  sangatlah berperan dalam menekan angka perkawinan yang tidak tercatat yang terjadi dimasyarakat. Optimalisasi  peran  KUA  dalam  mengatasi  Ilegal  wedding  sangatlah  penting  dalam mewujudkan kemanfaatan bagi penerapan aturan hukum yang berlaku.

## Daftar Pustaka
Ad-Duraiswisy,  Yusuf,  2010, Nikah  Sirih,  Mutah  Dan  Kontrak:  Dalam  Timbangan  Al- Qur’an An Dan As-Sunnah . Cetakan Pertama Juni. Darul Haq.Jakarta.
Ahmad  Azhar  Basyir,  2004, Hukum  Perkawinan  Islam ,  Cetakan  Keempat  UII  Pres. Yogyakarta
Ahmad Azhar Basyir, 2007, Hukum Perkawinan Islam. Cetakan Kesebelas Oktober. UII Press Yogyakarta.Yogyakarta.
Djazuli,  Ahmad,  2006, Kaidah-Kaidah  Fikih,  kaidah-kaidah  hukum  Islam  dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis, Jakarta: Kencana.
Effendi M Zein, Satria, 2005, Problematika Hukum Keluarga Islam Islam Kontemporer: Analisis  Yurisprudensi  Dengan  Pendekatan  Ushuliyah. Cetakan  Kedua  Juli. Prenada Media.Jakarta.
Idris Ramulyo, Mohamad, 2006, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan  Agama  Dan  Zakat  Menurut  Hukum  Islam. Cetakan  Keempat Desember. Sinar Grafika.Jakarta.
Nurrudin  Amiur  dan  T.  A.  Azhari,  2004, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia. Prenada Media. Jakarta.
Prodjohamidjojo  M,  2002, Hukum  Perkawinan  Indonesia. Indonesia  Legal  Center Publishing. Jakarta.
Sudarsono, 1994, Hukum Perkawinan Nasional. PT. Rineke Cipta. Jakarta.
Safiudin Shidik, 2004. Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer. Cetakan pertama. Intimedia. Jakarta
Syarifuddin,  Amir,  2009, Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia. Cetakan  Ketiga, Agustus. Prenada Media Group.Jakarta.
Kompilasi Hukum Islam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Tentang Perkawinan