## PENDIDIKAN PEMILIH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019
Anang Dony Irawan
Universitas Muhammadiyah Surabaya Email : anangdonyirawan@fh.um-surabaya.ac.id

## Abstrak
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam perkara pengujian atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan  Wakil  Presiden  yang  putusannya  bersifat  final  menyatakan  bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 dan Pemilihan Umum seterusnya dilaksanakan secara serentak. Penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak tahun 2019  tentu  membawa  dampak  politik,  baik  secara  nasional  maupun  daerah. Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum membawa  dampak  dan  tantangan  yang  besar  bagi  bangsa  Indonesia  dalam memperbaiki  sistem  pemilu  dan  penerapan  demokrasi  yang  lebih  baik.  Tujuan studi  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  mewujudkan  pendidikan  politik bagi  pemilih  menjelang  Pemilu  serentak 2019.  Studi  ini  adalah  yuridis  normatif dengan  pendekatan  perundang-undangan.  Dari  hasil  penelitian  terdapat kekosongan  hukum  yang  mewajibkan  Komisi  Pemilihan  Umum  untuk  melakukan Sosialisasi,  Pendidikan  Pemilih,  dan  Partisipasi  Masyarakat  pada  Pemilu  2019. Namun  tidak  mencantumkan  ancaman  sanksi  apabila  tidak  melaksanakan kegiatan  dimaksud.  Kesimpulan  yang  dihasilkan  adalah  pendidikan  politik  bagi pemilih  menjelang  pemilu  serentak  2019  sangat  penting  untuk  dilaksanakan, sebagai  upaya  mewujudkan  Pemilih  Berdaulat  Negara  Kuat.  Rekomendasi  yang dihasilkan  adalah  dibuatnya  aturan  hukum  tentang  kewajiban  dilaksanakannya pendidikan  politik  bagi  pemilih  menjelang  Pemilu  serentak  2019  sebagai  upaya mewujudkan  Pemilih  Berdaulat  Negara  Kuat  di  Pemilu  2019  beserta  ancaman sanksi bagi penyelenggara pemilu dalam suatu Undang-Undang mengintensifkan pendidikan  politik  bagi  pemilih  menjelang  Pemilu  sebagai  upaya  mewujudkan pemilih  yang  berdaulat  di  Pemilu  selanjutnya  beserta  adanya  aturan  teknis tentang  sanksi  bagi  penyelenggara  pemilu  dalam  suatu  Undang-Undang. Masyarakat perlu didorong untuk terlibat aktif dalam melakukan pembaruan data kependudukannya  kepada  dinas  terkait  yang  menangani  administrasi kependudukan.
Kata  Kunci  :  Pemilu  2019,  Pendidikan  Pemilih,  Pemilih  Berdaulat  Negara Kuat, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum.

## Abstract
Decision of the Constitutional Court Number 14 / PUU-XI / 2013 in the test case of  Law  Number  42  of  2008  concerning  General  Elections  of  the  President  and Vice  President  whose  decisions  are  final  states  that  the  holding  of  the  2019 General Elections and subsequent General Elections shall be held simultaneously. The  holding  of  a  simultaneous  General  Election  in  2019  will  certainly  bring political impacts, both nationally and regionally. The birth of Law No. 7 of 2017 concerning  General  Elections  has  had  a  major  impact  and  challenge  for  the Indonesian  people  in  improving  the  electoral  system  and  the  implementation  of better democracy. The purpose of this study is to find out how to realize political education  for  voters  ahead  of  the  2019  simultaneous  elections.  This  study  is  a juridical normative approach to legislation. From the results of the study there is a  legal  vacuum  that  requires  the  General  Election  Commission  to  conduct Socialization,  Voter  Education,  and  Community  Participation  in  the  2019 Elections. The resulting conclusion is that political education for voters ahead of the 2019 concurrent elections is very important to carry out, as an effort to realize the  Sovereignty  of  a  Strong  State.  The  resulting  recommendation  is  to  make  a legal  rule  regarding  the  obligation  to  carry  out  political  education  for  voters ahead  of  the  2019  simultaneous  elections  in  an  effort  to  realize  the  Strong Sovereign State Voters in the 2019 Election along with the threat of sanctions for election administrators in an Act intensifying political education for voters ahead of  the  Election  in  an  effort  to  realize  voters  sovereignty  in  the  next  general election  along  with  the  existence  of  technical  rules  regarding  sanctions  for election  administrators  in  a  law.  Communities  need  to  be  encouraged  to  be actively  involved  in  updating  their  population  data  to  the  relevant  offices  that handle population administration.
Keywords  :  2019  Election,  Voter  Education,  Strong  Sovereign  State  Voters, Constitutional Court, General Election Commission.

## I. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN
Pemilihan Umum yang biasa disebut Pemilu merupakan bagian dari proses perwujudan bagi negara yang menganut sistem demokrasi. Proses penyelenggaraan  pemilu  dimulai  dari  persiapan,  pelaksanaan,  dan  pelaporan. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu sangatlah diperlukan, mengingat masyarakat mempunyai  hak  pilih  yang  tidak  bisa  diwakilkan  kepada  orang  lain.  Hak  pilih diberikan kepada setiap warganegara yang dijamin oleh Undang-Undang. Hak ini merupakan  hak  konstitusional  setiap  warganegara  yang  telah  memenuhi  syarat untuk  kemudian  namanya  masuk  dalam  Daftar  Pemilih.  Dari  data  pemilih  yang akurat dan berkualitas inilah diharapkan bisa terwujud Pemilu 2019 yang  Pemilih Berdaulat Negara Kuat.
Fakta  menunjukkan  bahwa  untuk  penetapan  perolehan  jumlah  kursi  Calon Anggota  Legislatif  dan  pasangan  Calon  Presiden  dan  Calon  Wakil  Presiden ditentukan  berdasarkan  banyaknya  suara  sah  dari  warganegara  yang  terdaftar sebagai  pemilih.  Suara  sah  didapatkan  dari  jumlah  pemilih  yang  menggunakan hak pilihnya dengan benar pada saat hari pemungutan suara dilaksanakan. Namun tidak  menutup  kemungkinan  juga  ada  pemilih  yang  tidak  mennggunakan  hak plihnya  secara  benar  atau  bahkan  tidak  menggunakan  hak  pilihnya,  dengan  kata lain  tidak  hadir  di  Tempat  Pemungutan  Suara  walaupun  namanya  sudah  ada  di Daftar  Pemilih  Tetap.  Para  pemilih  akan  memberikan  suara  tidak  hanya berdasarkan  penilaian  atas  kinerja  partai  dan  calon  pada  Pemilu  Nasional  tetapi juga  berdasarkan  hasil  penilaian  mereka  terhadap  kinerja  penyelenggara  negara hasil Pemilu Lokal dari partai politik yang sama (Syamsudin Haris, et.al., 2014 : 66).
Bila data kependudukan tidak akurat, maka bisa terjadi tidak akurat pula data pemilih  dalam  Pemilu  2019.  Bila  hal  ini  terjadi,  bisa  jadi  ada  indikasi  akan lemahnya  sistem  administrasi  kependudukan  Pemerintah.  Tidak  menutup kemungkinan bisa terjadi kegaduhan dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019 yang adil dan berintegritas. Proses demokrasi akan terancam dengan data pemilih yang tidak akurat. Maka diperlukan adanya pemutakhiran data pemilih.
Selain  itu  diperlukan  juga  pendidikan  pemilih  menjelang  Pemilu  serentak 2019.  Hal  ini  bertujuan  agar  setiap  warganegara  yang  memiliki  hak  pilih  secara sadar dan senang hati untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara menggunakan hak  pilihnya  secara  tepat  dan  benar.  Karena  apabila  pemilih  sudah  berdaulat dalam menggunakan hak pilihnya, maka dengan harapan bisa membuat bangsa ini menjadi kuat. Dalam lima tahun seorang pemilih dengan efektif dapat menyatakan hasil  penilaiannya  terhadap  kinerja  partai  politik  atau  calon  berdasarkan  prinsip stick  and  carrot atau punishment  and  reward :  memilih  lagi  partai  atau  calon tersebut  bila  kinerja  sesuai  dengan  yang  dijanjikan  ( reward ),  dan  meninggalkan partai  atau  calon  tersebut  bila  kinerjanya  tidak  sesuai  dengan  yang  dijanjikan ( punishment ) (Syamsudin Haris, et.al., 2014: 66).
Pemilihan  Umum  merupakan  salah  satu sendi  untuk  tegaknya  sistem  politik demokrasi.  Oleh  karena  itu  tujuan  dari  adanya  pemilihan  umum  adalah  untuk mengimplementasikan  prinsip-prinsip  demokrasi  dengan  cara  memilih  wakil rakyat di Badan Perwakilan Rakyat, dalam rangka mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan (Heru Cipto Handoyo, 2003 : 208). Pemutakhiran Data Pemilih  merupakan  kegiatan  untuk  memperbaharui  data  pemilih  berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan  DP4  dengan  cara  melakukan  verifikasi  secara  faktual  data pemilih  dan  selanjutnya  digunakan  sebagai  bahan  penyusunan  DPS  yang dilaksanakan  oleh  KPU/KIP  Kabupaten/Kota  dengan  dibantu  PPK  dan  PPS (Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2017 tentang  Pemutakhiran  Data  dan  Penyusunan  Data  Pemilih  Dalam  Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 1 angka 23).
Pemutakhiran  data  pemilih  dilakukan  setelah  adanya  Daftar  Penduduk Potensial  Pemilih  Pemilihan  (DP4).  DP4  adalah  data  yang  disediakan  oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada  saat  Pemilihan  diselenggarakan  (Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Pemutakhiran  Data  dan
Penyusunan  Data  Pemilih  Dalam  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur, Bupati  dan  Wakil  Bupati,  dan/atau  Walikota  dan  Wakil  Walikota  Pasal  1  angka 19).  Masalah  partisipasi  politk  masyarakat  sangat  menarik  untuk  ditelaah  dalam artian  partisipasi  politik  yang  dimaksudkan  bukanlah  dilihat  dari  hasil  jumlah suara  semata  yang  telah  dimenangkan  oleh  partai  politik-partai  politik  peserta pemilihan  umum,  akan  tetapi  dilihat  dari  kemampuan  masyarakat  dan  tingkat kesadaran  dalam  menentukan  pilihannya  yang  terbaik  sesuai  dengan  hati  nurani tanpa ada tekanan dari pihak lain (Andriyus, 2013 : 20).
Keengganan  masyarakat  ini  bukan  tanpa  dasar,  keterlibatan  para  pimpinan politik yang juga menjadi wakil rakyat dalam tindak pidana korupsi yang disertai dengan demoralisasi perilaku. Untuk menutupi kekurangan mereka terus mencoba meyakinkan rakyat agar tetap memilih pada pemilu yang akan datang, para politisi mencoba  membangun  citra  hampa  dengan  mengumbar  retorika  politik  di  media masa dan juga spanduk-spanduk yang menambah kesemrawutan lingkungan (Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri dan Alona Dwinata, 2017 : 171).

## II. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  pada  latar  belakang  diatas  dan  banyaknya  permasalahan  yang ada mengenai pendidikan pemilih, maka tujuan studi ini adalah untuk mengetahui bagaimana  mewujudkan  pendidikan  politik  bagi  pemilih  menjelang  Pemilu Serentak 2019 untuk menjadikan pemilih berdaulat menuju negara kuat.

## III. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  merupakan  penelitian  hukum  normatif  ( legal research ),  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  memelajari  dan  menelaah sejumlah  bahan  yang  membahas  mengenai  sebuah  permasalahan  hukum. Penelitian  hukum  normatif  mencakup  beberapa  bagian,  diantaranya  :  pertama, penelitian  terhadap  asas-asas  hukum;  kedua,  penelitian  terhadap  sistematik hukum;  ketiga,  penelitian  terhadap  taraf  sinkronisasi  vertical  dan  horizontal; keempat,  perbandingan  hukum  dan  terakhir  adalah  sejarah  hukum  (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007 : 14).
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum  primer  berupa  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  dan  putusan  Mahkamah Konstitusi. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal  hukum,  dan  internet  yang  berkaitan  latar  belakang  permasalahan.  Selain bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder,  juga  menggunakan  bahan hukum  tersier  sebagai  pelengkap  bahan  hukum  yang  berkaitan  dengan permasalahan yang ada.
Teknik  yang  digunakan  dalam  pengumpulan  bahan  hukum  yang  diperoleh disusun  secara  jelas  dan  terstruktur  sehingga  mendapatkan  gambaran permasalahan  di  dalam  penelitian.  Sedangkan  analisa  yang  digunakan  terhadap bahan-bahan  hukum  yang  terkumpul  menggunakan  analisis  secara  preskriptif, yakni merumuskan dan mengajukan pedoman-pedoman dan kaedah-kaedah yang harus dipatuhi oleh praktik hukum dan dogmatik hukum, dan bersifat kritis yang selanjutnya  digunakan  untuk  memecahkan  permasalahan  yang  dihadapi.  Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum tersier, kemudian mengklasifikasi sumber bahan dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis.

## IV. PEMBAHASAN
Sesuai amanat konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 22E tentang Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen, 2006 : 17).
Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  anggota  Dewan Perwakilan  Daerah,  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  dan  untuk  memilih  anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  yang  dilaksanakan  secara  langsung,  umum, bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 1945 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 2017 : 3).
Indonesia  melakukan  proses  demokrasi  Pemilu  untuk  pertama  kalinya setelah  merdeka  pada  tahun  1955  sebagai  wujud  kedaulatan  rakyat  yang berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945.  Pemilu  berfungsi  sebagai  alat  penyaring bagi  ”politikus-politikus”  yang  akan  mewakili  dan  membawa  suara  rakyat  di dalam  lembaga  perwakilan.  Mereka  yang  terpilih  dianggap  sebagai  orang  atau kelompok  yang  mempunyai  kemampuan  atau  kewajiban  untuk  bicara  dan bertindak  atas  nama  suatu  kelompok  yang  lebih  besar  melalui  partai  politik (parpol) (Moh. Mahfud MD, 2011 : 60).
Macam pemilu secara teori ada 2, yaitu pemilihan secara langsung dan tidak langsung.  Dalam  hal  pemilihan  secara  tidak  langsung,  pemilihan  pemimpin melalui  orang  atau  lembaga  yang  berwenang.  Sebelum  tahun  2004,  untuk pemilihan pemimpin dilakukan oleh Legislatif. Lembaga Tertinggi Negara, MPR yang  terdiri  dari  anggota  DPR,  Utusan  Golongan,  Utusan  Daerah,  dan  Utusan ABRI  melaksanakan  pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Di  daerah  untuk pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilakukan oleh DPRD.
Dalam  pemilihan  langsung  masyarakat  yang  memiliki  hak  pilih  diberi kesempatan  secara  langsung  untuk  menentukan  pemimpin  pilihannya.  Proses pemilihan inilah yang dianggap oleh sebagian masyarakat sekarang sebagai proses pemilihan  yang  mencerminkan  demokrasi.  Kedaulatan  rakyat  diartikan  sebagai kekuasaan  tertinggi  yang  memberikan  legitimasi  terhadap  negara  dalam menerapkan  dan  menjalankan  kebijakan  ( policy )  (I  Dewa  Gede  Atmadja,  dkk, 2015 : 90).
Pemilu  di  Indonesia  diselenggarakan  oleh  suatu  Komisi  Pemilihan  Umum yang  bersifat  nasional,  tetap  dan  mandiri.  KPU  bersama-sama  dengan  Badan Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  dan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu (DKPP)  merupakan  satu  kesatuan  fungsi  penyelenggaraan  pemilu  yang  memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden
dan  Wakil  Presiden,  dan  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.
Tugas  KPU  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  12  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 2017 diantaranya :
a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;merryusun tata  kerja  KPU,  KPU  Provinsi,  KPU  Kabupaten/Kota,  PPK,  PPS,  KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
b. menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
c. mengoordinasikan,  menyelenggarakan,  mengendalikan,  dan  memantau semua tahapan pemilu;
d. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
e. memutakhirkan  data  pemilih  berdasarkan  data  pemilu  terakhir  dengan memperhatikan  data  kependudukan  yang  disiapkan  dan  diserahkan  oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
f. membuat  berita  acara  dan  sertifikat  rekapitulasi  penghitungan  hasil  suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawalu;
g. mengumumkan  calon  anggota  DPR,  calon  anggota  DPD,  dan  Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
h. menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
i. menyosialisasikan  penyelenggaraan  pemilu  dan/atau  yang  berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
j. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan pemilu; dan
k. melaksanakan  tugas  lain  dalam  penyelenggaraan  pemilu  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wewenang  KPU  diatur  dalam  Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2017 diantaranya :
a. menetapkan  tata  kerja  KPU,  KPU  Provinsi,  KPU  Kabupaten/Kota,  PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
b. menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
c. menetapkan peserta pemilu;
d. menetapkan  dan  mengumumkan  hasil  rekapitulasi  penghitungan  suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi  untuk  Pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dan  untuk  pemilu anggota  DPR  serta  hasil  rekapitulasi  penghitungan  suara  di  setiap  KPU Provinsi  untuk  pemilu  anggota  DPD  dengan  membuat  berita  acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara;
e. menerbitkan  keputusan  KPU  untuk  mengesahkan  hasil  Pemilu  dan mengumurnkannya;
f. menetapkan  dan  mengumumkan  perolehan  jumlah  kursi  anggota  DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap partai  politik  peserta  pemilu  anggota  DPR,  anggota  DPRD  Provinsi,  dan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
g. menetapkan  standar  serta  kebutuhan  pengadaan  dan  pendistribusian perlengkapan;
h. membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
i. mengangkat,  membina,  dan  memberhentikan  anggota  KPU  Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
j. menjatuhkan  sanksi  administratif  dan/atau  menonaktifkan  sementara anggota  KPU  Provinsi,  anggota  KPU  Kabupaten/Kota,  anggota  PPLN, anggota  KPPSLN,  dan  Sekretaris  Jenderal  KPU  yang  terbukti melakukan tindakan  yang  mengakibatkan  terganggunya  tahapan  penyelenggaraan
Pemilu  yang  sedang  berlangsung  berdasarkan  putusan  Bawaslu  dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. menetapkan  kantor  akuntan  publik  untuk  mengaudit  dana  kampanye Pemilu  dan  mengumumkan  laporan  sumbangan  dana  Kampanye  Pemilu; dan
l. melaksanakan  wewenang  lain  dalam  penyelenggaraan  Pemilu  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  mengatur  tentang Kewajiban KPU, yaitu :
a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu;
b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
c. menyampaikan  semua  informasi  penyelenggaraan  pemilu  kepada masyarakat;
d. melaporkan  pertanggungjawaban  penggunaan  anggaran  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. mengelola,  memelihara,  dan  merawat  arsip/dokumen  serta  melaksanakan penyusutannya  berdasarkan  jadwal  retensi  arsip  yang  disusun  oleh  KPU dan  lembaga  Pemerintah  yang  menyelenggarakan  urusan  arsip  nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia;
f. mengelola  barang  inventaris  KPU  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan;
g. menyampaikan  laporan  periodik  mengenai  Penyelenggaraan  Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu;
h. membuat  berita  acara  pada  setiap  rapat  pleno  ditandatangani  oleh  ketua dan anggota KPU;
i. menyampaikan  laporan  Penyelenggaraan  Pemilu  kepada  Presiden  dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
j. melaksanakan  putusan  Bawaslu  mengenai  sanksi  atas  pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu;
k. menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
l. melakukan  pemutakhiran  dan  memelihara  data  pemilih  secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
m. melaksanakan putusan DKPP; dan
n. melaksanakan  kewajiban  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Setiap pelaksanaan pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  memenuhi  prinsip- prinsip  penyelenggarannya  yang  mandiri,  jujur,  adil,  berkepastian  hukum,  tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Dengan harapan Pemilu 2019 menjadi pemilu yang menempatkan Pemilih Berdaulat Negara Kuat, adil dan berintegritas. Adil yang berarti merata dan tidak memihak. Berintegritas dalam  melaksanakan  setiap  tahapan  penyelenggaraan  pemilu,  taat  asas,  dan  taat aturan.
Untuk  menyokong  keberhasilan  penyelenggaraan  pemilu  2019,  maka diperlukan  data  pemilih  yang  akurat  dengan  pendidikan  politik  bagi  pemilih. Tahapan  ini  seringkali  menjadi  tolak  ukur  akan  keberhasilan  penyelenggaraan pemilu maupun untuk penghitungan jumlah suara yang harus diperoleh untuk bisa menjadi anggota legislatif maupun Presiden dan Wakil Presiden, termasuk jumlah kursi  bagi  partai  politik.  KPU  hanya  bisa  menerima  data  pemilih  dari  data kependudukan yang diperoleh dari Pemerintah.
Pemutakhiran  data  pemilih  sangat  penting  sebagai  upaya  mewujudkan pemilu 2019 yang adil dan berintegritas. Hal ini bisa dilihat atas amanat Undang-
Undang yang mewajibkan KPU dan KPU Kabupaten/Kota dalam memelihara dan memutakhirkan  data  pemilih  yang  dapat  terintegrasi  dengan  sistem  administrasi kependudukan. Dapat dilihat disini bahwa data kependudukan yang diperoleh dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah haruslah data yang akurat sebagai acuan untuk menghasilkan  daftar  pemilih  yang  akurat  pula.  Disinilah  diperlukan  pendidikan politik  kepada  pemilih  untuk  juga  aktif  dalam  tahapan  penyelenggaraan  Pemilu Serentak 2019.
Apalagi  dengan  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  14/PUU- XI/2013  dalam  perkara  pengujian  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang putusannya bersifat final  menyatakan  bahwa  penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  tahun  2019  dan Pemilihan  Umum  seterusnya  dilaksanakan  secara  serentak.  Ide  penyelenggaraan Pemilihan  Umum  serentak  tahun  2019  tentu  membawa  dampak  politik,  baik secara nasional maupun daerah.
Putusan Mahkamah Konstitusi itu telah melahirkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini membawa dampak dan tantangan yang  besar  bagi  bangsa  Indonesia  dalam  memperbaiki  sistem  pemilu  dan penerapan  demokrasi  yang  lebih  baik.  Pemilihan  Umum  untuk  memilih  Calon Anggota  Legislatif  dan  Pasangan  Calon  Presiden  dan  Calon  Wakil  Presiden dilaksanakan  secara  serentak  di  tahun  2019.  Sudah  tentu  surat  suara  yang digunakan bertambah.
Pendidikan  politik  merupakan  usaha  yang  sadar  untuk  mengubah  proses sosialisasi  politik  masyarakat  sehingga  mereka  memahami  dan  benar-benar menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun (Alfian, 1986 : 235).
Pendidikan politik ialah suatu proses yang mengajarkan kepada masyarakat mengenai  nilai-nilai,  norma-norma,  serta  simbol-simbol  politik  melalui  media berupa sekolah, pemerintah, dan juga partai politik (Muhadam Labolo dan Teguh Ilham,  2017  :  20-21).  Hal  ini  perlu  segera  dilakukan  pendidikan  politik  kepada pemilih tentang proses penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 yang berbeda bila
dibandingkan  saat  pelaksanaan  Pemilu  2014.  Pendidikan  pemilih  diperlukan untuk memberikan edukasi akan setiap proses penyelenggaraan pemilihan umum. Kadangkala  masyarakat  kita  tidak  mau  peduli  setiap  tahapan  penyelenggaraan pemilu, mungkin karena sudah merasa jenuh atas perilaku para anggota legislatif yang telah terpilih dan ulah para pejabat negara yang bersikap koruptif.
Memberikan  pendidikan  pemilih  memang  tidaklah  seperti  pada  peserta didik  di  sekolah.  Di  masyarakat  ada  beberapa  perbedaan  pola  pikir  maupun pilihan  politiknya.  Namun  semua  itu  bisa  diantisipasi  apabila  seluruh  elemen pemerintahan  ikut  membangun  stigma  positif  atas  penyelenggaraan  pemilu. Penyelenggaraan  pemilu  yang  bersih,  jujur,  adil,  dan  berintegritas  menjadi harapan  dari  masyarakat.  Dengan  begitu,  akan  tercipta  pula  sistem  pemerintahan yang  bersih,  jujur,  adil,  dan  berintegritas  untuk  Keadilan  Sosial  Bagi  Seluruh Rakyat  Indonesia.  Partisipasi  masyarakat  untuk  turut  serta  dalam  mensukseskan penyelenggaraan  pemilu  merupakan  bagian  dari  cerminan  dalam  menerapkan kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Apalagi  Komisi  Pemilihan  Umum mempunyai tagline Pemilih  Berdaulat  Negara  Kuat  untuk  Pemilu  2019  yang dilaksanakan pada hari Rabu, 17 April 2019.
Dari  hasil  penelitian,  terdapat  kurang  meratanya  Komisi  Pemilihan  Umum untuk  melakukan  Sosialisasi,  Pendidikan  Pemilih,  dan  Partisipasi  Masyarakat pada  Pemilu  2019.  Walau  dalam  proses  Pemilihan  Umum  tahun  2019  terdapat aturan  teknis  yang  mengatur  adanya  Sosialisasi,  Pendidikan  Pemilih,  dan Partisipasi  Masyarakat,  namun  tidak  mencantumkan  sanksi  apabila  tidak melaksanakan kegiatan dimaksud.

## V. PENUTUP

## A. KESIMPULAN
Dari  pembahasan  diatas  diperoleh  kesimpulan  bahwa  data  kependudukan yang  diperoleh  dari  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  dilakukan  pemutakhiran data  pemilih  yang  dilakukan  oleh  KPU  Kabupaten/Kota  yang  dibantu  oleh Pantarlih,  PPK,  dan  PPS.  Pemutakhiran  data  pemilih  ini  dilakukan  secara
berjenjang  mulai  tingkat  kelurahan,  kecamatan,  kabupaten/kota,  provinsi  hingga tingkat nasional. Pendidikan politik bagi pemilih menjelang pemilu serentak 2019 sangat penting untuk dilaksanakan, sebagai upaya mewujudkan Pemilih Berdaulat Negara  Kuat.  Namun  petunjuk  teknis  Sosialisasi,  Pendidikan  Pemilih,  dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu 2019 untuk pemilihan anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD belum efisien.

## B. SARAN
Saran  yang  bisa  disampaikan  adalah  mengintensifkan  pendidikan  politik bagi  pemilih  menjelang  Pemilu  sebagai  upaya  mewujudkan  pemilih  yang berdaulat  di  Pemilu  selanjutnya  beserta  adanya  aturan teknis  tentang  sanksi  bagi penyelenggara pemilu dalam suatu Undang-Undang.
Selain itu, masyarakat perlu didorong untuk terlibat aktif dalam melakukan update data kependudukannya kepada dinas terkait yang menangani administrasi kependudukan.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Alfian,  1986, Pemikiran  dan  Perubahan  Politik  Indonesia, Liberty,
Bandung.
Cipto Handoyo, Hestu, 2003, Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan Dan Hak Asasi Manusia , Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
Gede  Atmadja,  I  Dewa,  dkk,  2015, Teori  Konstitusi  &  Konsep  Negara Hukum, Setara Press, Malang.
Labolo,  Muhadam  dan  Teguh  Ilham,  2017, Partai  Politik  dan  Sistem Pemilihan  Umum  di  Indonesia  :  Teori,  Konsep  dan  Isu  Strategis, RajaGrafindo Persada, Cet. 2, Jakarta.
Mahfud,  Moh.  MD,  2011, Politik  Hukum  di  Indonesia, Rajawali  Pers,  Ed. Revisi, Cet. 4, Jakarta.
Haris,  Syamsudin, et.al ,  2014, Position  Paper,  Pemilu  Nasional  Serentak 2019 , Electoral Research Institute, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji,  2007. Penelitian  Hukum  Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## 2. Jurnal/Artikel
Andriyus, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat  pada  Pemilihan  Umum  Legislatif  2009  di  Kecamatan  Singingi Kabupaten  Kuantan  Singingi ,  Jurnal  Kajian  Ilmu  Pemerintahan,  Vo.  2  No.  2, September 2013.
Nur  Aslamaturrahmah  Dwi  Putri  dan  Alona  Dwinata, Analisis  Partisipasi Politik  Masyarakat  Kelurahan  Tanjungpinang  Kota  Dalam  Pemilihan  Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 , Kemudi Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2, Februari 2017.
3. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945  Hasil  Amandemen,  2006, Asa Mandiri, Jakarta.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang Pemilihan Umum, 2017, Citra Umbara, Bandung.
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Data Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun 2017  tentang  Sosialisasi,  Pendidikan  Pemilih,  dan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun 2018  tentang  Sosialisasi,  Pendidikan  Pemilih,  dan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.