## Element Sukses Pelaksanaan E-Government Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Diva Cantika 1 , Harapan Tua RFS 2
1,2 Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau
Email : divacantika19@gmail.com 1 , harapan.tua@lecturer.unri.ac.id 2
Dikirim : 16 April 2021 | Direvisi : 02 Juni 2021 | Diterima : 14 Juni 2021

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan e-government di Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian terdiri dari 3 informan dinas terkait dan 3 informan masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori elemen sukses pelaksanaan e-government oleh Indrajit dalam (Suaedi & Wardiyanto 2010)  yang  terdiri  dari Elemen  Support,  Capacity dan Value.  Support element  merupakan dukungan  dari  pejabat  politik  seperti  undang-undang,  visi-misi  serta  sosialisasi. Capacity element merupakan  ketersediaan  sumberdaya  infrastuktur,  sumberdaya  manusia  dan sumberdaya  finansial.  Value  element  merupakan  manfaat  yang  dirasakan  dengan  adanya aplikasi.  Hasil  penelitian  menunjukan  dalam  pelaksanaan e-government melalui  aplikasi Sitanjak  Makin  Mantap  di  Dinas  Sosial  Kota  Pekanbaru  dalam  rangka  percepatan penanggulangan  kemiskinan  masih  belum  berjalan  dengan  optimal.  Elemen  sukses  sudah dilaksanakan, namun masih terdapat kendala yang perlu di perbaiki yaitu kegiatan sosialisasi yang tidak berjalan secara berkelanjutan dan menyeluruh di setiap pemerintah kecamatan dan kelurahan serta jaringan internet yang belum maksimal.
Kata Kunci : Pelayanan Publik; E-government; Penanggulangan Kemiskinan

## ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan e-government di Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian terdiri dari 3 informan dinas terkait dan 3 informan masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu  teori  elemen  sukses  pelaksanaan  e-government  oleh  Indrajit  dalam  (Suaedi  & Wardiyanto  2010)  yang  terdiri  dari  Elemen  Support,  Capacity  dan  Value.  Support  element merupakan dukungan dari pejabat politik seperti undang-undang, visi-misi serta sosialisasi. Capacity element merupakan ketersediaan sumberdaya infrastuktur, sumberdaya manusia dan sumberdaya  finansial.  Value  element  merupakan  manfaat  yang  dirasakan  dengan  adanya aplikasi.  Hasil  penelitian  menunjukan  dalam  pelaksanaan  e-government  melalui  aplikasi Sitanjak  Makin  Mantap  di  Dinas  Sosial  Kota  Pekanbaru  dalam  rangka  percepatan penanggulangan  kemiskinan  masih  belum  berjalan  dengan  optimal.  Elemen  sukses  sudah
Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) ISSN  2354-5798 ( Print ), 2654-5020 ( Online ) Vol. 9 No. 1 Juni Tahun 2021, Halaman 43-52 Available Online at https://ojs.umrah.ac.id/index.php/juan DOI: https://doi.org/10.31629/juan.v9i1.3228
dilaksanakan, namun masih terdapat kendala yang perlu di perbaiki yaitu kegiatan sosialisasi yang tidak berjalan secara berkelanjutan dan menyeluruh di setiap pemerintah kecamatan dan kelurahan serta jaringan internet yang belum maksimal.

## Keywords : Public Service; E-government; Poverty Reduction

## PENDAHULUAN
Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, segala kegiatan sudah semakin maju termasuk  proses  pelayanan  publik  di  sektor  pemerintahan.  Pelayanan  publik  terus bertransformasi guna menciptakan pelayanan yang efeksien dan efektif dan terus berkembang seiring dengan perkambangan zaman. Pelayanan publik terus bertransformasi sesuai dengan kebutuhan  zaman  yang  semakin  modern.  Paradigma administrasi  publik  kelasik (old  public administration) 1887-1987  menurut  Thoha  dalam  Syafri  (2012:193)  inti  dari  administrasi public klasik yaitu jasa pelayanan terbatas hanya di instansi pemerintah saja, pelayanan secara tradisional, proses pelayanan yang diberikan sangat tertutup, pelayanan sangat memperhatikan garis hirarki dan diawasi oleh pejabat dari hirarki atas organisasi.
Paradigma New Publik Management (NPM) 1990-2000, Pasolong ( 2011:142) melihat NPM  sebagai  pelayanan  publik  yang  diberikan  kepada  masyarakat  yang  menggunakan mekanisme  pasar  yang  berorientasi  pada  pelanggan (customer) .  NPM  berorientasi  pada peningkatan pelayanan yang efektif, efesien dan produktivitas namun kurang memperhatikan keadilan sosial masyarakat. Paradigma New Publik Service (NPS) 2000-sekarang, pergeseran government menjadi governane manjadi langkah dalam mendemokrasikan administrasi publik. Dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat tidak hanya terbatas pada instansi pemerintah namun juga berkolaborasi dengan swasta dan masayrakat. Sehingga hasil dari kebijakan dan pelayanan publik merupakan dialog dari nilai-nilai yang disetujui bersama.
E-Government atau  pemerintahan  elektronik  merupakan  bentuk  penyelenggaraan pemerintahan  yang  memanfaatkan  teknologi  informasi  dalam  penyelenggaraan pemerintahannya.  Semua  sistem  sudah  terdigitalisasi  yang  memungkinkan  terintegrasinya pemerintah,  swasta  dan  masyarakat  sehingga  dapat  berpartisipasi  aktif  dalam  proses penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Indrajit dalam Pratiwi & Muslihudin  (2018:24), E- Government adalah  penggunaan  teknologi  informasi  yang  digunakan  untuk  memudahkan kepentingan publik yang bertujuan untuk menyelenggarakan kepentingan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.
E-Government mempermudahkan  pemberian  layanan  publik  dalam  penyampaian informasi dan pembangunan nasional dan diharapkan agar kita mampu menghadapi perubahan dan  mampu  memanfaatkan  teknologi  informasi  dengan  baik  sesuai  dengan  kebijakan  yang dibuat oleh Pemerintah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pratiwi &  Muslihudin,  2018:22).  Tidak  hanya  memberi  kemudahan  dalam  pelayanan  publik, pelaksanaan  konsep e-government dilakukan  dalam  rangka  optimalisasi  pelayanan  publik. Optimalisasi pelayanan publik menurut Indri dan Hayat dalam Buku Manajemen Pelayanan Publik  Hayat  (2017:49) adalah  memberikan  pelayanan  secara  professional  dan  berkualitas yang mempunyai implikasi positif terhadap kepuasan masyarakat. Profesionalitas pelayanan
publik ditunjang oleh sikap dan perilaku dalam pemberian pelayanan. Sumberdaya manusia menjadi indikator penting dalam pelayanan publik.
E-Government merupakan  perkembangan  baru  yang  meningkatkan  pelayanan  publik berdasarkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga menjadikan pelayanan publik lebih transparan, bertanggung jawab, efektif dan efisien, Haeruddin & Ikbal (2019:73). Namun, pelaksanaan e-government di Indonesia yang masih pada tahap interaksi belum dapat mentrasformasi  pelayanan  publik  menjadi  lebih  baik.  Walaupun  pemerintah  sudah menyediakan sarana komunikasi baik dalam bantuk grafis, chatting, word processor maupun mail yang  sudah  disediakan  di  setiap  website  pemerintahan,  namun  masih  belum  dapat dimanfaatkan dengan baik untuk sarana komunikasi eksternal. Masih terdapat hambatan atau tantangan  dalam  implementasi e-government di  Indonesia  diantaranya  yaitu  kapasitasi sumberdaya  manusia,  ketersediaan  sarana  teknologi  informasi  dan  organisasi,  Arifah (2020:33).
Tidak  hanya  memperbaiki  kualitas  pelayanan  publik, E-Government juga  mampu men support kinerja  pemerintahan  dalam    rangka  percepatan  penanggulangan  kemiskinan. Manurut  Kurnia  &  Pradana  (2016:1)  kemiskinan  adalah  kondisi  masyarakat  yang  memiliki ketidak  mampuan  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasarnya  yaitu  makanan,  pakaian,  tempat tinggal,  kesehatan  dan  pendidikan.  Kemiskinan  ini  dapat  disebabkan  karena  kelangkaan sumber pemenuh kebutuhan dasar atau sulitnya mendapatkan akses kesehatan dan pendidikan. Hal  ini  juga  telah  dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2013  tentang Penanganan  Fakir  Miskin.  Indonesia  sendiri  masih  berkutat  pada  penyelesaian  masalah kemiskinan dimana berdasarkan data yang di rilis oleh Badan Pusat Statistik pada bulan Maret 2020, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis  kemiskinan)  di  Indonesia mencapai  26,42  juta  jiwa atau  9,78%.  Banyak  inovasi  yang dilakukan  dalam  mendukung  percepatan  penanggulangan  kemiskinan  di  Indonesia  salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi atau e-government.
Dinas Sosial Kota Pekanbaru merupakan salah satu dinas yang menggunakan konsep e- government dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru  Nomor  107  Tahun  2016  bab  IV  bagian  keempat  tentang  Tugas  dan  Fungsi E- Government bahwa  pemerintah  memiliki  tugas  dalam  penyiapan  bahan  perumusan, pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  infrastruktur  dan  teknologi  informatika,  pengembangan aplikasi  dan  sistem  informasi  serta  tata  kelola E-Government. Pelaksanaan e-government dalam penanggulangan kemiskinan juga mengacu pada Peraturan Presiden nomor 166 tahun 2014,  pemerintah  mengeluarkan  program  Pemuktahiran  Basis  Data  Terpadu  (PBDT)  yang merupakan kegiatan nasional yang tujuannya untuk memastikan Basis Data Terpadu (BDT) sebagai komponen utama dalam penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan di Indonesia.
Menanggapi urgensi dari penyediaan basis data di daerah dan dalam menindak lanjuti program  tersebut,  Dinas  Sosial  Kota  Pekanbaru  membangun  suatu  sistem  aplikasi  berbasis website  yang  memberikan  layanan  pengaduan  kemiskinan  bertajuk  Sitanjak  Makin  Mantap (Sistem Terpadu Layanan Jangkauan Masyarakat Miskin yang Mudah, Aman, Nyaman, Tepat, Akuntabel  dan  Profesional).  Aplikasi  Sitanjak  Makin  Mantap  mengedepankan  masyarakat miskin  di  bidang  pendidikan,  kesehatan  dan  sosial  ekonomi.  Masyarakat  dapat  melakukan
pengaduan  melalui  aplikasi,  dan  data  tersebut  menjadi  bahan  acuan  dalam  pengambilan kebijakan  percepatan  penanggulangan  kemiskinan  di  Kota  Pekanbaru.  berikut  merupakan jumlah pengaduan dan penanganan di aplikasi Sitanjak Makin Mantap.
Tabel 1. Jumlah Pengaduan dan Penanganan di Aplikasi Sitanjak Makin Mantap
No  Tahun Jumlah Pengaduan Jumlah Penanganan Persentase (%) 1. 2018 45.832 25.995 57% 2. 2019 22.964 1.585 6.90% 3. 2020 19.281 3.213 16.66%
Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2020.
Dari data di atas menunjukkan jumlah penanganan yang lebih kecil dari pengaduan, hal ini karena orang-orang yang diberi penanganan merupakan masyarakat miskin yang namanya tercantum  dalam  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS).  Orang  yang  namanya  tidak tercantum DTKS tidak akan diberi penanganan. Apabila masyarakat tersebut dalam kondisi miskin  namun  belum  tercatat  dalam  DTKS  maka  dapat  mengajukan  permohonan  DTKS melalui mekanisme musyawarah kelurahan tempat tinggal setempat. Pengoperasian aplikasi Sitanjak Makin Mantap diharapkan dapat mengurangi jumlah kemiskinan di Kota Pekanbaru. Tercatat angka Kemiskinan di Kota Pekanbaru tahun 2019 tercatat sebanyak 2,25% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 28,60 ribu jiwa. Garis kemiskinan pada tahun 2019 sebesar 516.368 rupiah.
Pelaksanaan aplikasi Sitanjak Makin Mantap di Dinas Sosial Kota Pekanbaru tidak secara langsung  berpengaruh  pada  berkurangnya  angka  kemiskinan  di  Kota  Pekanbaru,  namun dengan adanya aplikasi tersebut dapat men support kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam penyediaan database kemiskinan yang terpadu serta diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat miskin di Kota Pekanbaru. agar pelaksanaan aplikasi Sitanjak Makin Mantap dapat berjalan dengan optimal, maka perlu tersedia sumberdaya-sumberdaya yang mendukung seperti sumberdaya manusia, infrastruktur teknologi, sumberdaya finansial, dukungan dari pejabat publik, sosialisasi dan lain-lain. Maka dari itu, untuk mengidentifikasi sumberdaya yang mendukung pelaksanaan aplikasi Sitanjak Makin Mantap, peneliti melihat menggunakan  teori  elemen  pelaksanaan e-government dimana  terdapat  tiga  elemen  yaitu support,  capacity dan value menurut  Indrajit  dalam  (Suaedi  dan  Wardiyanto,2010:81). Permasalahan dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana elemen sukses pelaksanaan e- government dalam  penanggulangan  kemiskinan  di  Dinas  Sosial  Kota  Pekanbaru  dan  faktor yang  mempengaruhi  pelayanan e-government dalam  penanggulangan  kemiskinan  di  Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan  deskriptif.  Sugiyono  (2016:4)  mengartikan  metode  penelitian  kualitatif,  yaitu metode penelitian yang didasarkan pada filosofi post-positive untuk mengkaji kondisi benda- benda  alam.  Dalam  hal  peneliti  adalah  instrumen  kunci,  teknologi  pengumpulan  data
didasarkan pada triangulasi / kombinasi, analisis datanya bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian  lebih  menekankan  pada  makna  daripada  generalisasi.Teknik  pengumpulan  data melalui  proses  Wawancara,  Observasi  dan  dokumentasi.  Dalam  hal  ini  informan  yang  di wawancarai adalah Kepala Seksi Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Kepala  Seksi  Data,  Pelaporan  dan  Pengaduan  Masyarakat,  Front  Office  dan Masyarakat.Sumber data di Peroleh melalui 2 sumber yaitu data Primer dan data sekunder. Data  primer  diperoleh  dari  hasil  wawancara  dengan  informan  penelitian,  sedangkan  data sekunder  diperoleh  dari  buku,  jurnal,  laporan  dan  sumber  lainnya.  teknik  analisis  data menggunakan model interaktif dari Hubberman dan Miles (1992) dalam Idrus (2009:147-148) dimana analisis data terdiri atas tiga hal utama, yaitu (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Elemen sukses pelaksanaan E-government
Untuk  mengetahui  Pelayanan E-government melalui  aplikasi  Sitanjak  Makin  Mantap maka penulis menggunakan beberapa indikator pelayanan E-government menurut Indrajit 2010 yaitu
Support Element
Dalam  pelaksanaan e-government dalam  penanggulangan  kemiskinan  di  Dinas  Sosial Kota Pekanbaru sangat dibutuhkan adanya dukungan atau political will dimana dalam hal imi yaitu adanya dukungan baik berupa kebijakan, disepakatinya kerangka e-government , dukunan finansial dan sosialisasi. Dalam pelaksanaan aplikasi Sitanjak Makin Mantap di Dinas Sosial Kota  Pekanbaru,  dukungan  yang  diberikan  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  yaitu  disepakatinya kerangka e-government dan disahkannya aplikasi tersebut oleh Walikota Pekanbaru kala itu yaitu Bapak H.Firdaus ST MT bersama pemerintah kecamatan dan kelurahan Kota Pekanbaru di Kecamatan Tenayan Raya.
Gambar 1. Launching Aplikasi Sitanjak oleh Walikota Pekanbaru dan OPD lainnya di Kecamatan Tenayan Raya
Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2020.
Dukungan  juga  berbentuk  kebijakan  yang  mengatur  pelaksanaan e-government dalam pelayanan publik yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang penanganan kemiskinan yang sudah berbasis aplikasi. Kemudian ada Peraturan Presiden nomor 166 tahun 2014 tentang program Pemuktahiran Basis Data Terpadu (PBDT) yang merupakan kegiatan nasional  yang  tujuannya  untuk  memastikan  Basis  Data  Terpadu  (BDT)  sebagai  komponen utama dalam penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan di Indonesia.
Adanya dukungan finansial diberikan oleh Kementerian Sosial pada tahun 2018 berupa bantuan  anggaran  kepada  Dinas  Sosial  Kota  Pekanbaru  untuk  memenuhi  kebutuhan  serta sarana  dan  prasarana  yang  menunjang  pelaksanaan aplikasi  Sitanjak  Makin  Mantap.  Untuk meningkatkan  efektivitas  aplikasi  Sitanjak  Makin  Mantap,  Dinas  Sosial  Kota  Pekanbaru bekerjasama dengan Kementerian Sosial, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Dinas Kesehatan Kota  Pekanbaru  dan  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Pekanbaru  guna menindak  lanjuti  kebutuhan  pengaduan  masyarakat  miskin  dan  pengecekan  serta  verifikasi data  kependudukan.  Sosialisasi  aplikasi  Sitanjak  Makin  Mantap  juga  telah  dilaksanakan  di setiap kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, namun pelaksanaannya hanya di awal tahun saja sehingga masih terdapat masyarakat tidak paham penggunaan aplikasi dan yang tidak tahu keberadaan aplikasi Sitanjak Makin Mantap.

## Capacity Element
Capacity  element terdiri  atas  tiga  bagian  yaitu  ketersediaan  sumberdaya  manusia, sumberdaya, sumberdaya finansial dan sumberdaya infrastruktur. Dalam pelaksanaan aplikasi Sitanjak Makin Mantap, sumberdaya manusia dibagi menjadi beberapa seksi dan petugas. Hal ini dimaksud untuk memperjelas tugas dan tanggung jawab masing-masing dan membentuk arah koordinasi antar bagian. Berikut merupakan pembagian pengelola aplikasi Sitanjak Makin Mantap di Dinas Sosial Kota Pekanbaru:
Tabel 2. Petugas Pengelola Aplikasi Sitanjak Makin Mantap
di Dinas Sosial Kota Pekanbaru No  Sertifikasi Jumlah Petugas 1. Seksi Data Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat  1 2. Seksi Pendidikan 1 3. Seksi Kesehatan 1 4. Seksi Sosial Ekonomi 1 5. Operator Aplikasi 1 6.   Relawan Pendamping 15 Jumlah 20 Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2021.
Untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusianya, sumberdaya manusia yang ada juga diberi bimbingan teknis (bimtek) oleh Kementerian Sosial dan diikuti oleh Kepala Dinas, beberapa Kepala Seksi dan Operator aplikasi di tahun 2017 dan kemudian ilmu yang didapat  dibagikan  kepada  sumberdaya  manusia  lainnya  yang  ada  di  Dinas  Sosial  Kota Pekanbaru.  Sumberdaya  infrastuktur  sangat  penting  dalam  pelaksanaan  aplikasi  Sitanjak
Makin Mantap. Sarana prasarana teknologi informasi sangat mendukung pelaksanaan aplikasi yang berbasis elektronik. Adapun sarana prasarana pengoperasial aplikasi Sitanjak antara lain.
Tabel 3. Sarana dan Prasarana aplikasi Sitanjak Makin Mantap
No  Jenis Sarana Prasarana  Unit 1. Komputer Asus 11 2. Printer 8 3. Wifi 2 4. Mobil Sitanjak 1 5. Ambulance 1 6. Genset besar 1 Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2021.
Komputer, printer dan Wifi digunakan  untuk  pengaksesan  aplikasi,  pengolahan  dan penginputan data, pengintegrasian data, penyimpanan data dan lain-lain. Mobil Sitanjak dan Ambulace  digunakan  untuk  kegiatan  penjangkauan  apabila  terdapat  peristiwa  mendesak. Genset  besar  disediakan  apabila  mati  listrik  yang  mengakibatkan  akses  masuk  aplikasi terhambat.

## Value Element
Value element berkaitan dengan nilai dan manfaat yang diberikan dengan adanya aplikasi Sitanjak Makin Mantap di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Bagi penyedia pelayanan, Aplikasi Sitanjak  Makin  Mantap  membantu  birokrat  dalam  pendataan  masyarakat  miskin  dan penyediaan  basis  data  terpadu.  Hal  ini  karena  pelaksanaan  pelayanan  secara  konvensional harus  dibuat  dalam  bentuk hardcopy,  softcopy, dan fotocopy ,  sedangkan  pelayanan  online hanya akan menghasilkan satu data terpadu dan dapat dicetak sewaktu-waktu bila diperlukan. Data pengaduan membantu birokrat dalam pengambilan kebijakan, dengan semakin mudahnya proses pengaduan atau permohonan bantuan masyarakat maka proses pengambilan keputusan semakin cepat pula dan membantu dalam percepatan penanggulangan kemiskinan yang ada di Kota Pekanbaru.
Sebagai  masyarakat  tentu  mendapatkan  kemudahan  karena  pelayanan  secara  online membuat kita tidak perlu datang ke Dinas untuk membuat permohonan PKH, KIS, dan KIP. Kita bisa membuka aplikasinya dimana saja dan kapan saja selagi ada handphone dan jaringan yang mendukung. Namun hal ini terkendala dengan masih kurang mendukungnya sarana bagi masyarakat  untuk  mengakses  aplikasi,  yaitu  tidak  tersedianya handphone ,  jaringan  yang mendukung ditempat tinggal tersebut serta pola pikir masyarakat yang masih tradisional dan memilih untuk melakukan pengaduan offline.
Faktor yang mempengaruhi pelayanan e-government Dalam  pelayanan e-government di  Dinas  Sosial  Kota  Pekanbaru  terdapat  faktor  yang mempengaruhi  pelayanan  untuk  mengetahui  apakah  pelayanan  berjalan  optimal  atau  tidak. Terdapat dua faktor yaitu.
a. Faktor Pendukung; Faktor yang sangat mendukung pelaksanaan aplikasi Sitanjak Makin Mantap di Dinas Sosial Kota Pekanbaru terdiri dari dua yaitu sumberdaya manusia dan sarana  prasana.  Sumberdaya  manusia  yang  tersedia memiliki  tugas  dan  tanggung  jawab yang jelas, hal itu didukung dengan adanya pembagian bagian berupa seksi dan petugas sehingga  memperjelas  tugas  dan  wewenang  masing-masing  dan  memperjelas  arah koordinasi. Dan yang terpenting adalah sumberdaya manusia yang ada di Dinas Sosial Kota Pekanbaru  mampu  dan  paham  menggunakan  sarana  prasana  teknologi  informasi  dan komunikasi  seperti  komputer  dan smartphone .  Sarana-prasana  merupakan  faktor  yang sangat  mendukung  pelaksanaan  aplikasi  Sitanjak  Makin  Mantap  setelah  sumberdaya manusia. Untuk merasakan perbedaan dari pelayanan penanggulangan kemiskinan secara tradisional  dan  modern  tentu  berkaitan  dengan  sarana  dan  prasarana  yang  disediakan. Dalam  pelaksanaan  aplikasi  Sitanjak  Makin  Mantap  di  Dinas  Sosial  Kota  Pekanbaru diantaranya komputer, printer, wifi, mobil Sitanjak Makin Mantap dan Ambulance.
b. Faktor  Penghambat;  Faktor  penghambat  pelaksanaan  aplikasi  Sitanjak  Makin  Mantap terdiri menjadi dua yaitu sosialisasi dan gangguan jaringan. Masih kurang maksimalnya sosialisasi  yang  diberikan  membuat  masih  banyak  masyarakat  yang  tidak  mengetahui keberadaan  dan  tidak  memahami  penggunaan  aplikasi  Sitanjak  Makin  Mantap  di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. gangguan jaringan juga sangat menghambat proses pelayanan yang berbasis  elektronik.  Gangguan  jaringan  yang  sewaktu-waktu  dapat  muncul  membuat pelayanan menjadi kurang maksimal.
Hasil  penelitian  sebelumnya  yang  mirip  terkait  pelaksanaan e-government (Suradi  & Irmayani,  2018)  menunjukan  bahwa  pelaksanaan e-government dalam  penanggulangan kemiskinan berbasis keterpaduan data di Kabupaten Serang belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan tidak adanya koordinasi yang baik dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang  menyelenggarakan  program  penanggulangan  kemiskinan.  Setiap  OPD  memiliki  data kemiskinannya  sendiri-sendiri,  sehingga  pelaksanaan e-government dalam  penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Serang  tidak optimal selama lima tahun terakhir. Penelitian berbeda yang dilakukan oleh (Santoso et al., 2016) menunjukkan bahwa dalam penerapan e-government melalui Sistem Informasi Keluarga Miskin (Simgakin)  di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  Kota  Semarang  belum  berjalan  optimal,  hal  ini  dikarenakan  kurang  terpenuhinya sumberdaya manusia yang profesional di bidang IT. Hal ini menghambat proses pengambilan keputusan dalam pemberian fasilitas SPP kepada siswa miskin di Kabupaten Semarang.
Penelitian  (Larasati,  2019)  menujukan  terdapat  8  elemen  sukses e-government dalam implementasi sistem informasi aplikasi mobile pajak daerah (Sampade) Kota Malang. Elemen sukses  tersebut  yaitu Political  Environment,  Leadership,  Planning.  Stakeholders. Transparancy, Budgets, Technology dan Innovation . Dari hasil analisis, pelaksanaan elemen sukses  tersebut  tidak  berjalan  dengan  baik  hal  ini  karena  beberapa  faktor  yaitu  dalam pelaksanaan  aplikasi  masih  terkesan  setengah  hati  karena  tidak  adanya  keberlanjutan perencanaan,  buruknya  koordinasi  dengan stakeholder ,  kurangnya  sosialisasi,  serta  tingkat keamanan  yang  rendah  masih  ditemui  peretasan  sistem.  Penelitian  (Safitri  et  al.,  2019) menunjukan  terdapat  10  faktor  sukses  implementasi e-government di  pemerintahan  Kota Malang  yaitu  keterlibatan stakeholder, perencanaan,  pengguna,  pelatihan, usabilitas sistem, kampanye, pembiayaan, kompetensi sdm, kepemimpinan, dan koordinasi. Namun pelaksaanya
belum  optimal  karena  terdapat  beberapa  hambatan  yaitu  kemampuan  sumberdaya  manusia yang  terbatas,  keterbatasan  jaringan  internet  di  Instansi  pemerintahan,  tidak  fleksibelnya Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), dan belum adanya regulasi yang tegas.
Penelitian ini berkontribusi pada literatur dimana menunjukkan elemen-elemen sukses yang  diperlukan  dalam  pelaksanaan e-government dalam  tata  kelola  pemerintahan  yang memberikan berbagai keuntungan baik peningkatan kualitas pelayanan publik, efesiensi dan efektivitas kinerja pelayanan serta mampu menyelesaikan permasalahan sosial salah satunya kemiskinan.  Dalam  implementasi e-government dibutuhkan  elemen-elemen  yang  bila  di sederhanakan  terdiri  dari  tiga  elemen  yaitu Support,  Capacity dan Value. Pada  indikator support merupakan dukungan yang diberikan oleh pejabat publik yaitu adanya kebijakan atau payung  hukum  yang  tegas,  visi-misi  yang  mendukung  implementasi e-government ,  serta sosialisasi guna meningkatkan keikut sertaan masyarakat terhadap konsep e-government yang dibangun. Capacity merupakan ketersediaan sumberdaya yang meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya  infrastuktur  dan  sumberdaya  finansial. Value merupakan  manfaat  atau keuntungan yang dirasakan dengan kehadiran e-government .
Pelaksanaan e-government di  Dinas  Sosial  Kota  Pekanbaru  berupa  aplikasi  Sitanjak Makin Mantap merupakan inovasi dalam rangka men support kinerja dinas dalam penyediaan database masyarakat  miskin  yang    menjadi  acuan  pengambilan  kebijakan  penanggulangan kemiskinan bagi stakeholder yang berkepentingan. Dilihat melalui teori tiga elemen sukses di atas, ditemukan bahwa dalam pelaksanaan e-government di Dinas Sosial Kota Pekanbaru sudah adanya payung hukum yang tegas dari pemerintah pusat maupun daerah yaitu Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016,  Peraturan  Presiden  nomor  166  tahun  2014  tentang  program Pemuktahiran  Basis  Data  Terpadu  (PBDT)  dan  Peraturan  Walikota  Pekanbaru  Nomor  107 Tahun 2016 bab IV bagian keempat tentang Tugas dan Fungsi E-Government. Sosialisasi sudah dilaksanakan  setiap  awal  tahun  di  setiap  Kecamatan  dan  Kelurahan.  Pelaksanaan  aplikasi Sitanjak Makin Mantap juga mendukung terwujudnya visi misi Kota Pekanbaru  yaitu Smart City yang  Madani.  Sumberdaya  manusia  memiliki  kompetensi  yang  baik  serta  terdapat pembagian  tugas  yang  jelas  yang  memudahkan  proses  koordinasi.  Tersedianya  sarana- prasarana baik software maupun hardware seperti komputer, wifi, internet, mobil Sitanjak dan Genset.  Adanya  bantuan  anggaran  yang  diberikan  Kementerian  Sosial  di  tahun  pertama pengoperasial aplikasi, kemudian ditahun selanjutnya Dinas Sosial mengganggarkan sendiri dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

## KESIMPULAN
Pelayanan  e-government  dalam  penanggulangan  kemiskinan  di  Dinas  Sosial  Kota Pekanbaru  dapat  disimpulkan  belum  berjalan  optimal.  Hal  ini  dapat  dilihat  dengan  masih adanya penghambat yang berupa sosialisasi dan gangguan jaringan yang membuat pelaksanaan aplikasi Sitanjak Makin Mantap di Dinas Sosial Kota Pekanbaru belum maksimal. Oleh sebab itu  saran  untuk  penelitian  ini  yaitu  perlu  adanya  konsistensi  dan  pemerataan  dalam  proses sosialisasi  serta  inovasi  proses  sosialisasi  yang  dapat  dilakukan  dalam  bentuk  tradisional seperti pemasangan banner di kantor atau dijalan umum maupun secara modern melalui media online. Dan untuk gangguan jaringan dapat melakukan perbaikan sistem jaringan atau server
dengan  menambah  kecepatan  jaringan internet/wifi atau menyediakan jaringan  internet  lain yang dapat digunakan bila jaringan utama terganggu.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifah, U. (2020). Transformasi Birokrasi Melalui E-Government. Jurnal Cakrawala: Studi Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi, 4 (2), 30 – 41.
Haeruddin,  &  Ikbal,  M.  (2019).  Optimalisasi  Pelayanan  Publik  Melalui  Pemanfaatan Teknologi Informasi di Desa Timoreng Panua Kabupaten Sidenreng Rappang. JURNAL OF GOVERNMENT - JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah), 5 , 69 – 88.
Hayat.  (2017).  Manajemen  Pelayanan  Publik  (R.  Nugroho  (ed.);  1st  ed.).  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada.
Kurnia, A., & Pradana, A. (2016). Pembuatan Aplikasi Berbasis Crowdsourcing dalam Upaya Penanggulangan  Penduduk  Miskin. Jurnal  Informatika  Dan  Multimedia,  08 (01),  1 – 9. http://ojs.poltek-kediri.ac.id/index.php/JIM/article/view/26
Larasati, D. C. (2019). Analisis Elemen Sukses E-Government Dalam Implementasi Sistem Informasi  Aplikasi  Mobile  Pajak  Daerah  (Sampade)  Kota  Malang.  Conference  on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2019, Ciastech, 93 – 100.
Pasolong, H. (2011). Teori Administrasi Publik (3rd ed.). Bandung: Alfabeta.
Pratiwi, E., & Muslihudin, M. (2018). Implementasi E-Goverment Sebagai Upaya Peningkatan Potensi  Desa  Di  Desa  Bumirejo  Menggunakan  Web  Mobile. Technology  Acceptance Model, 9 (1), 22 – 29. https://doi.org/10.1136/oem.52.9.587
Safitri,  N.,  Sugiarti,  Rachmawati,  Surani,  D.  N.,  Fahmadhani,  A.,  Wulandari,  S.,  Riza,  M., Kurniawan,  A.,  &  Nugraha,  J.  T.  (2019).  Kajian  Faktor  Sukses  Implementasi  E- Government Studi Kasus Di Pemerintah Kota Magelang. Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara, 03 (03), 22 – 32.
Santoso,  F.,  Djumiarti, T.,  &  Rihandoyo,  R.  (2016).  Analisis  Sistem  Informasi  Manajemen Keluarga Miskin (SIMGAKIN) dalam Proses Pengambilan Keputusan Kebijakan Dinas Pendidikan  dengan  Kegiatan  Pemberian  Fasilitasi  Sumbangan  Pembinaan  Pendidikan (SPP) Siswa Miskin yang Bersekolah Swasta di Kota Semarang. Journal of Public Policy and Management Review, 5 (2), 903 – 921.
Sugiyono.  (2016).  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D  (23rd  ed.).  Bandung: Alfabeta.
Suradi, S., & Irmayani, N. R. (2018). Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keterpaduan Data Di Kota Semarang. Sosio Konsepsia, 8 (1), 1 – 13. https://doi.org/10.33007/ska.v8i1.1568 Syafri,  W.  (2012).  Studi  tentang  Administrasi  Publik  (Y.  S.  Hayati  (ed.);  1st  ed.).  Jakarta: Erlangga.
Yunita,  N.  P.,  &  Aprianto,  R.  D.  (2018).  Kondisi  Terkini  Perkembangan  Pelaksanaan  E- Government  Di  Indonesia :  Analisis  Website. Seminar  Nasional  Teknologi  Informasi Dan Komunikasi, 2018(Sentika), 329 – 336.