## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.175-192 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.344

## HUBUNGAN GOVERNMENT SIZE DENGAN KESEJAHTERAAN DI INDONESIA: Peran Moderasi Bonus Demografi
Reny Maselati Margaretha 1 , Khoirunurrofik 2
1,2 Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia
Correspondet author : renymargaretha83@gmail.com Jakarta, 10430, Indonesia

## Abstract
People's  welfare  is  one  of  the  important  goals  in  the  RPJMN  2020-2045  and  the  Golden Indonesia  Vision  2045.  One  of  the  governm ent’s  roles  in  realizing  welfare  is  through  fiscal policy  in  the  form  of  government  spending,  which  is  assessed  by  the  ratio  of  government spending to GDP or government size. This study aims to determine the relationship between government size and welfare, especially the role of demographic dividend in moderating the relationship  between  government  size  and  welfare  using  panel  data  of  34  provinces  in Indonesia in 2012-2021 and the Fixed Effect Model (FEM). The results show that an increase in government  size  reduces  GRDP  per  capita,  but  the  existence  of  a  demographic  dividend through a low dependency ratio is able to reduce the negative relationship of non-optimal government spending on GRDP per capita. As for poverty, government size is able to reduce poverty, but the presence of the demographic dividend has not been able to play a role in increasing  government  spending  that  is  more  efficient  and  targeted  for  the  purpose  of poverty  alleviation.  Furthermore,  the  diversity  of  regression  results  obtained  based  on Indonesia's  sub-regions  indicates  that  there  are  still  inequalities  in  budget  planning,  the quantity  and  quality  of  human  resources  especially  productive  age  population,  and  the availability of jobs.

## Keywords:  demographic  dividend;  dependency  ratio;  government  size;  government spending; welfare

## Abstrak
Indonesia  Emas  2045. Salah  satu  peran  pemerintah  dalam  mewujudkannya  adalah  melalui kebijakan  fiskal  berupa  belanja  pemerintah  yang  dinilai  dari rasio  pengeluaran  pemerintah dengan  PDB  atau government  size .  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  hubungan government  size terhadap  kesejahteraan,  khususnya  peran  bonus  demografi  dalam memoderasi  hubungan  antara government  size terhadap  kesejahteraan  dengan menggunakan data panel 34 provinsi di Indonesia Tahun 2012-2021 dan Fixed Effect Model (FEM)  .  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kenaikan government  size menurunkan  PDRB per kapita, namun  dengan  adanya  bonus  demografi melalui  rasio  ketergantungan  rendah mampu  mengurangi  hubungan  negatif  belanja  pemerintah  yang  tidak  optimal  tersebut terhadap  PDRB  per  kapita.  Sedangkan  terhadap  kemiskinan, government  size mampu menurunkan  kemiskinan,  akan  tetapi  kehadiran  bonus  demografi  justru  belum  mampu berperan  dalam  meningkatkan  belanja  pemerintah  yang  efisien  dan  tepat  sasaran  bagi tujuan  pengentasan  kemiskinan.  Selanjutnya,  keberagaman  hasil  regresi  yang  diperoleh berdasarkan  sub  wilayah  Indonesia  mengindikasikan  masih  terdapat  ketidakmerataan dalam  perencanaan  anggaran,  kuantitas  dan  kualitas  sumber  daya  manusia  khususnya penduduk usia produktif, serta ketersediaan lapangan pekerjaan.
Kata  Kunci:  belanja  pemerintah;  bonus  demografi;  government  size;  rasio  ketergantungan; kesejahteraan
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.175-192                              Reny Maselati Margaretha.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.344 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2045 merupakan tahapan akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, yang  juga  menjadi  dasar  dalam  penetapan  Visi  Indonesia  2045  yaitu  Indonesia  Maju. Adapun  beberapa  hal  yang  ingin  dicapai  adalah  peningkatan  terhadap  penyediaan infrastruktur,  layanan  publik,  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  serta  kesejahteraan rakyat.  RPJMN  ini  juga  telah  merujuk  kepada  target-target  yang  ada  di  dalam  17  Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan  (SDGs)  sebagai  bagian  dalam  7  agenda  pembangunan.  Hal ini  mengindikasikan  bahwa  kesejahteraan  masih  menjadi  tantangan  dalam  pembangunan di  Indonesia,  terutama  kemiskinan  struktural  masih  terjadi  dimana  rendahnya  akses  yang dimiliki  masyarakat  akan  sumber  daya  akibat  sistem  sosial,  budaya  dan  politik  yang mengakibatkan masyarakat sulit keluar dari kemiskinan sehingga menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kesejahteraan masyarakat menunjukkan kemakmuran yang diperoleh oleh penduduk suatu  negara  akibat  dari  pembangunan  yang  terjadi  di  suatu  negara  dimana  mampu meningkatkan  pendapatan  dan  mengurangi  kemiskinan  yang  ada.  Pertumbuhan    yang diharapkan terjadi adalah ketika pertumbuhan tersebut mampu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin sehingga mengurangi tingkat kemiskinan, atau peningkatan pendapatan masyarakat  miskin  lebih  tinggi  daripada  tingkat  pertumbuhan    yang  terjadi  yang  dikenal dengan pertumbuhan ekonomi yang pro poor/ pro-poor growth (Ravallion, 2004).
Government size merupakan rasio pengeluaran pemerintah dengan Produk Domestik Bruto/  PDB  (Kim,  et  al.,  2018;  Santika  dan  Qibthiyyah,  2020).  Beberapa  hasil  penelitian menunjukkan government size umumnya berpengaruh positif terhadap PDRB per kapita atau akan  berdampak  positif  bagi  PDRB  per  kapita  hingga  mencapai  titik  optimal  tertentu  dan kemudian  akan  menjadi  negatif  setelah  titik  optimal  tersebut  (Colombier,  2009; Asimakopoulos & Karavias, 2016; Kim et al., 2018; Santika dan Qibthiyyah, 2020) berpengaruh negatif  (Landau,  1983;  Miller  dan  Russek,  1990;  Olaoye  et  al.,  2020)  atau  tidak  memiliki pengaruh  terhadap  petumbuhan  (Agell  et  al.,  2006).  Sedangkan  menurut  Udayana  et  al. (2022) hubungan negatif namun tidak signifikan antara government size dan pertumbuhan di Provinsi Maluku antara lain disebabkan oleh tingginya rasio belanja pegawai terhadap total belanja  pemerintah  dibandingkan  rasio  belanja  modal  terhadap  total  belanja  pemerintah yang  mengurangi multiplier  effect yang  diperoleh  karena  belanja  pegawai  relatif  tidak berpengaruh untuk memberi nilai tambah dalam perekonomian.
Selain  itu, government  size berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  kemiskinan (Iradian,  G.,  2005).  Dalam  penelitian  Anderson  et  al.  (2018),  pengaruh  pengeluaran pemerintah  terhadap  kemiskinan  tidak  menemukan  bukti  yang  kuat  bahwa  pengeluaran pemerintah  mampu  mengurangi  kemiskinan  yang  ada.  Untuk  pengeluaran/  belanja

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.175-192 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.344
pemerintah  berdasarkan  fungsinya,  ditemukan  bahwa  pengeluaran  pada  pendidikan  dan kesehatan  berpengaruh  signifikan  bagi  pengurangan  kemiskinan,  namun  pengeluaran perlindungan sosial tidak signifikan berdampak bagi kemiskinan. (Taruno, H. T., 2019).
Kesejahteraan  berkaitan  erat  dengan  pendapatan  (PDB  per  kapita)  dan  kemiskinan. Peran  pemerintah  dalam  pengelolaan  anggaran  dapat  menjadi  jembatan  untuk meningkatkan  kesejahteraan,  salah  satunya  dengan government  size .  Gambar  1 menunjukkan  terdapat  hubungan  negatif  antara  rata-rata government  size provinsi  di Indonesia  Tahun  2012-2021  dengan  PDRB  per  kapita  di  tahun  2021,  yang  mengindikasikan peningkatan  pengeluaran  pemerintah  justru  menurunkan  pertumbuhan  ekonomi. Sedangkan  terhadap  kemiskinan,  kenaikan government  size mampu  meningkatkan persentase  jumlah  penduduk  miskin.  Hal  ini  menjadi  salah  satu  fokus  penelitian  dalam mengkaji lebih lanjut terkait hubungan government size dan kesejahteraan.
Gambar 1. Hubungan government size terhadap pertumbuhan dan kemiskinan pemerintah daerah Tahun 2012-2021 ( Sumber : Badan Pusat Statitik, diolah 2023)
Selanjutnya,  penelitian  ini  juga  mengkaji  sejauh  mana  faktor  penduduk  berperan  dalam hubungan government  size terhadap  kesejahteraan.    Berdasarkan  hasil interrupted  time series  analysis tidak  terdapat  dampak  bonus  demografi  mampu  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  selama  2014-2021.  Begitu  juga  dengan  tingkat  kemiskinan,  dimana tidak  terdapat  perbaikan  tren  penurunan  tingkat  kemiskinan  selama  bonus  demografi (Sujoko,  Arif,  2022).  Ketika  sumber  daya  manusia  yang  berlimpah    tidak  didukung ketrampilan,  pelatihan  dan  pendidi kan  yang  memadai  maka  justru  menjadi  “Beban Demografi” yaitu meningkatkan pengangguran, kriminalitas, kemiskinan, serta menghambat pertumbuhan  ekonomi  (Mustafa,  Nur,  2022).  Gambar  2  menunjukkan  pada  tahun  2021 jumlah  penduduk  usia  produktif  lebih  tinggi  dibandingkan  usia  non  produktif.  Berdasarkan jenis  kelamin,  baik  laki-laki  maupun  perempuan,  jumlah  populasi  terbesar  adalah  berada pada  rentang  umur  15-34  tahun.  Namun  hal  ini  tidak  didukung  dengan  ketersediaan lapangan  pekerjaan,  dimana  tingginya  angka  pengangguran  justru  berada  pada  rentang
umur  tersebut  (Gambar  2),  mengakibatkan  penurunan  pendapatan,  menghambat pertumbuhan  ekonomi  serta  meningkatkan  kemiskinan.  Penurunan  terhadap    pasokan tenaga kerja akan memperlambat pertumbuhan (Facchini et al., 2017).
Gambar 2. Populasi Penduduk Indonesia Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021 (Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023
Perubahan  demografi  juga  dapat  memengaruhi  pengeluaran/belanja  sosial  pemerintah secara  signifikan.  Dalam  penelitiannya,  Rifa’i  A.  (2019)  menemukan  bahwa  usia  produktif berhubungan  negatif  dan  signifikan  terhadap  belanja  sosial.  Dengan  kata  lain,  semakin tinggi jumlah usia produktif maka belanja sosial yang dialokasikan oleh pemerintah semakin kecil. Hal ini sejalan dengan hasil scatter plot pada gambar di bawah ini yang menunjukkan terdapat  hubungan  positif  antara  rasio  ketergantungan  dengan government  size .  Semakin tinggi rasio ketergantungan maka akan meningkatkan belanja pemerintah dalam mencapai kesejahteraan  masyarakat  melalui  belanja  kesehatan,  pendidikan,  dana  pensiun  dan lainnya.
Gambar 3. Hubungan rasio ketergantungan terhadap government size daerah Tahun 2012- 2021 ( Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah 2023)
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  disimpulkan  bahwa  kesejahteraan  di  Indonesia  masih menjadi tujuan utama pemerintah yang salah satunya dapat dicapai dengan government

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.175-192 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.344
size .  Demografi  merupakan  faktor  yang  berpengaruh  terhadap  belanja  pemerintah terutama  dengan  transisi  demografi  yang  terjadi  saat  ini.  Untuk  itu,  pertanyaan  pada penelitian adalah apakah government size berpengaruh terhadap kesejahteraan, khususnya apakah  bonus  demografi  yang  terjadi  saat  ini  melalui  rasio  ketergantungan  yang  rendah dapat  dijadikan  peluang  untuk  memoderasi  (memperkuat  atau  memperlemah)  dampak government  size terhadap  PDRB  per  kapaita  serta  kemiskinan  akibat  dari  pengeluaran pemerintah yang menjadi lebih optimal, efisien serta tepat sasaran.

## Review Kosnseptual

## PDRB per kapita dan Kemiskinan
PDRB per kapita merupakan pembagian antara suatu daerah dengan penduduk yang tinggal  di  wilayah  tersebut,  yang  menggambarkan  pendapatan  rata-rata  yang  dimiliki setiap  orang  dan  tingkat  kesejahteraan  masyarakatnya  pada  tahun  tersebut.  PDRB merupakan  hasil  dari  pertumbuhan  PDRB  yang  terjadi.  Beberapa  teori  pertumbuhan  yang terakit dalam penelitian ini adalah teori pertumbuhan baru ( New Growth Theory ) atau teori pertumbuhan  endogen  yang  dipelopori oleh    Romer  (1986)  menyatakan  produktivitas  dan pertumbuhan  ekonomi  berkaitan  dengan  keinginan  dan  kebutuhan    penduduk.  Teori  ini menjadikan  faktor  penduduk  sebagai  faktor endogeneous mempengaruhi  proses pertubuhan  ekonomi  dari  dalam  dan  selalu  mengalami  perubahan/  dinamis  karena pengetahuan,  inovasi,  dan  teknologi  (Adioetomo,  S.  M.,  2005).  Selain  itu, Jones  (2001) menyatakan  bahwa  angka  pertumbuhan  ekonomi  adalah  proporsional  terhadap  ukuran penduduk,  dimana  melalui  pengaruhnya  pada  fertilitas  maka  angka  pertumbuhan penduduk  dan  perubahan  kebijakan  politik,  permintaan  terhadap  anak  serta  persepsi terhadap  kepuasan  merupakan  determinan  angka  pertumbuhan  ekonomi  dalam  jangka panjang.
Selanjutnya,  di  dalam  kemiskinan  secara  umum  dapat  dinyatakan  sebagai  suatu kondisi  dimana  tidak  terpenuhinya  standar  hidup  secara  layak.  Akan  tetapi,  seiring perkembangannya maka kemiskinan bukan hanya terkait kekurangan basic need (pangan, sandang,  papan)  melainkan  juga basic  right (hak  untuk  mendapatkan  pendidikan  dasar, hak  untuk  pekerjaan  yang  layak,  hak  atas  tanah  bagi  para  petani,  dan  sebagainya). Kemiskinan  itu  sendiri  akan  terus  berada  pada  satu  lingkaran  setan  kemiskinan  yang  tidak putus  ( vicious  circle  of  poverty ).  Hal  ini  diungkapkan  oleh  Ragnar  Nurkse    (1953)  dimana kemiskinan  yang  terjadi  pada  suatu  generasi  akan  menciptakan  kemiskinan  di  generasi selanj utnya atau “ A poor country is poor because its poor ”.  Ketidaksempurnaan pasar dan keterbekalangan  akan  menyebabkan  rendahnya  produktivitas.  Produktivitas  yang  rendah mengakibatkan  pendapatan  yang  diterima  menjadi  rendah  juga.  Hal  ini  berimbas  pada
rendahnya tabungan yang dimiliki dan investasi yang dilakukan yang akan mengakibatkan ketertinggalan/ keterbelakangan dan seterusnya.

## Government size
Teori  pengeluaran  publik  yang  dikemukakan  oleh  Samuelson  (1986)  mengungkapkan bahwa  keberadaan  barang  publik  dengan  karakteristik  non-exclusionary  dan  non-rivalry tidak  menjamin  perekonomian  yang  ada  tidak  dapat  mencapai  kondisi  Pareto  Optimal atau  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  yang  optimal.  Kondisi  perekonomian  yang  terjadi akan menyebabkan keuntungan di salah satu pihak dan kerugian di pihak lainnya. Untuk itu, keterbatasan  sumber  daya  yang  dimiliki  suatu  negara  harus  mampu  digunakan  seefisien mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh pihak secara bersama-sama.
Pengeluaran  pemerintah  yang  ditujukan  untuk  infrastruktur  dan  pembentukan  modal manusia  dapat  meningkatkan  produktivitas  serta  kinerja  perekonomian.  Pengeluaran pemerintah juga dapat ditujukan guna peningkatan lapangan usaha dan kesempatan kerja yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan yang ada. Pemberian  fasilitas  bagi  dunia  usaha  melalui  pengeluaran  pemerintah  juga  dapat  menarik minat investor untuk meningkatkan pembangunan suatu negara.

## Bonus Demografi
Perubahan demografi atau transisi demografi merupakan perubahan kependudukan yang  terjadi  akibat  kelahiran,  kematian    dan  perpindahan  penduduk  yang  ada  di  suatu negara,  yang  memengaruhi  jumlah  pertumbuhan  penduduk  dan  struktur  umur  penduduk. Transisi  demografi  dalam  jangka  panjang  akan  memberikan  tenaga  kerja  yang  tinggi  dan dapat meningkatkan total output, akumulasi kekayaan yang lebih besar jika tabungan yang dimiliki  oleh  masyarakat  dapat  diinvestasikan  untuk  kegiatan  yang  menghasilkan/produktif serta  modal  manusia  yang  melimpah  apabila  terdapat  kebijakan  khusus  untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Adioetomo, S. M., 2005).
Salah  satu  bentuk  transisi  demografi  yaitu  ketika  penduduk  yang  ada  di  negara tersebut  memiliki  populasi  usia  produktif  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  usia  non produktif  atau  yang  dikenal  dengan  bonus  demografi.  Terdapat  dua  tahap  bonus demografi  yaitu  bonus  demografi  pertama  dan  bonus  demografi  kedua.  Bonus  demografi pertama adalah ketika usia produktif yang lebih banyak tersebut berada pada rentang usia muda sedangkan ketika yang produktif berada pada rentang usia tua maka disebut bonus demografi  kedua.  Penelitian  ini  akan  membahas  bonus  demografi  pertama  dan dampaknya bagi pertumbuhan dan kemiskinan.
Menurut Bank Dunia (2016), di dalam tipologi bonus demografi terdapat dua indikator yang  digunakan  sebagai  klasifikasi  bonus  demografi  yaitu  pertumbuhan  persentase penduduk usia produktif periode 2015-2030 dan angka fertilitas total ( Total Fertility Rate / TFR) pada  1985  dan  2015.  TFR  merupakan  rata-rata  banyak  anak  yang  dimiliki  oleh  seorang

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.175-192 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.344
perempuan  di  akhir  masa  reproduksinya.  Untuk  pertumbuhan  persentase  penduduk  usia produktif  dikelompokkan  menjadi  dua  yaitu,  negatif  atau  nol  dan  positif.  Sedangkan  TFR dibagi ke dalam empat kelompok yaitu lebih kecil dari 2,1 anak per perempuan pada 1985, lebih besar atau sama dengan 2,1 pada 1985, lebih kecil dari 4 pada 2015 dan lebih besar atau sama dengan 4 pada tahun 2015.
Oleh karena itu, tipologi bonus demografi dibagi ke dalam empat klasifikasi yaitu:
1. Pascabonus demografi, apabila pertumbuhan penduduk usia produktif negatif atau nol serta TFR lebih kecil dari 2,1 pada tahun 1985.
2. Akhir bonus demografi, apabila pertumbuhan penduduk usia produktif negatif atau nol serta TFR lebih besar atau sama dengan 2,1 pada tahun 1985.
3. Awal bonus demografi, apabila pertumbuhan penduduk usia produktif positif serta TFR lebih kecil dari empat pada tahun 2015.
4. Prabonus  demografi,  apabila  pertumbuhan  penduduk  usia  produktif  positif  serta  TFR empat atau lebih kecil pada tahun 2015.
Penelitian ini hanya menggunakan rasio ketergantungan ( dependency ratio ) sebagai proksi bonus  demografi  yang  menunjukkan  rasio/perbandingan  antara  jumlah  penduduk  tidak produktif/  bukan  merupakan  usia  kerja  dengan  jumlah  penduduk  usia  produktif.  Semakin rendah rasio ketergantungan maka semakin kecil jumlah penduduk usia non produktif yang ditanggung  oleh  usia  produktif.  Ketika  bonus  demografi  terjadi  dan  disertai  dengan kebijakan-kebijakan  yang  tepat,    maka  bonus  demografi  dipercaya  dapat  memberikan dampak  positif  yaitu  berupa  peningkatan  ekonomi  dengan  peningkatan  Produk  Domestik Bruto (PDB) serta terbukanya pasokan tenaga kerja yang melimpah sehingga dapat menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk mendapatkan kriteria pekerja yang diinginkan

## METODE
Penelitian  menggunakan  data  panel unbalance tahun  2012-2021  pada  34  provinsi  di Indonesia fixed  effect  model (FEM)  dengan fixed  effect  model (FEM)  untuk  mengetahui hubungan government  size terhadap  pertumbuhan  dan  kemiskinan,  dimana  model penelitian:
Hipotesis 1 : PDRB it = α + β 1 UP it +  β 2 ED it + β 3 PMA it +  β 4 TPT it + ε it
Pov it = α + γ 1 UP it + γ 2 ED it + γ 3 PMA it +  γ 4 TPT it + ε it Kemudian  dilakukan  analisis  regresi  moderasi/ Moderating  Regression  Analysis untuk mengetahui peran moderasi bonus demografi dalam hubungan government size terhadap pertumbuhan  dan  kemiskinan  melalui  interaksi  antara government  size dan  rasio ketergantungan (UPRK), dengan model penelitian:
Hipotesis 2 : PDRB it = α + β 1 UP it + β 2 RK it + β 3 UP it RK it + β 4 ED it + β 5 PMA it +  β6TPT it + ε it
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.175-192                              Reny Maselati Margaretha.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.344 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Pov it = α + γ 1 UP it + γ 2 RK it + γ 3 UP it RK it + γ 4 ED it + γ 5 PMA it +  γ 6 TPT it + ε it
Untuk  regresi  terhadap  PDRB  akan  menggunakan  model  log-lin  sedangkan  terhadap kemiskinan akan menggunakan model lin-lin.
Tabel 1. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian No. Variabel (Label) Definisi Sumber Data Satuan 1. PDRB  per  kapita (LogPDRB) PDRB  provinsi  dibagi  dengan jumlah penduduk yang tinggal di provinis tersebut BPS Juta rupiah 2. Kemiskinan (Pov) Jumlah penduduk miskin BPS Persentase 3. Government  size (UP) Realisasi belanja pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota dalam satu provinsi)  terhadap  PDRB  harga berlaku DJPK Kementerian Keuangan  dan BPS Persentase 4. Rasio ketergantungan (RK) Perbandingan  penduduk  usia non  produktif  terhadap  usia produktif, atau RK= Proyeksi Penduduk Indonesia  2010- 2035 Bappenas,  BPS dan United Nations Population Fund (2013) Persentase 5. Share ekonomi digital (ED) Rasio  PDRB  lapangan  usaha informasi dan komunikasi terhadap  total  PDRB  menurut harga konstan 2010 BPS Persentase 6. Penanaman Modal Asing (LogPMA) Penanaman modal untuk melakukan usaha baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun berpatungan  dengan  penanam modal dalam negeri. BPS Juta US$ 7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Persentase jumlah pengangguran  terhadap  jumlah angkatan kerja BPS Persentase Sumber: data diolah, 2023

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  melakukan  2  (dua)  regresi  dalam  menganalisa  hubungan government size terhadap  pertumbuhan  dan  kemiskinan  dan  regresi  antara  variabel  moderasi  rasio ketergantungan  terhadap  hubungan government  size dan  variabel  dependen (pertumbuhan dan kemiskinan).
Tabel 2. Hasil Estimasi dengan Variabel Dependen PDRB per kapita VARIABEL LogPDRB LogPDRB LogPDRB LogPDRB UP -0.0129*** -0.00834** -0.00949*** -0.0109*** (0.00401) (0.00337) (0.00316) (0.00309) ED 0.0996*** 0.0972*** 0.104*** (0.00861) (0.00808) (0.00803) logPMA 0.0452*** 0.0447*** (0.00690) (0.00671)

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.175-192 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.344
TPT -0.0221*** (0.00516) Constant 3.668*** 3.170*** 2.941*** 3.048*** (0.0549) (0.0629) (0.0685) (0.0712) R-squared 0.033 0.329 0.413 0.447 Adj R-squared -0,08 0,252 0,343 0,378 Number of id Observations 34 339 34 339 34 339 34 339 Standard errors in parentheses : *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 Tabel 3. Hasil Estimasi dengan Variabel Dependen PDRB per kapita VARIABEL Pov Pov Pov Pov UP -0.0859** -0.110*** -0.0990*** -0.0715** (0.0387) (0.0373) (0.0360) (0.0332) ED -0.510*** -0.525*** -0.662*** (0.0953) (0.0919) (0.0861) logPMA -0.0677 -0.0583 (0.0784) (0.0719) TPT 0.422*** (0.0553) Constant 12.29*** 14.84*** 15.18*** 13.12*** (0.529) (0.696) (0.779) (0.763) R-squared Adj R-squared 0.016 -0.09 0.101 -0.003 0.113 0,008 0.257 0,166 Number of id Observations 34 340 34 340 34 339 34 339 Standard errors in parentheses : *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 Tabel 4. Hasil Estimasi dengan Variabel Moderasi Rasio Ketergantungan VARIABEL LogPDRB Pov UP -0.0211*** -0.610*** (0.00749) (0.0716) RK -0.0422*** 0.266*** (0.00465) (0.0444) UPRK 0.000253* 0.0110*** (0.000148) (0.00141) ED 0.0769*** -0.365*** (0.00758) (0.0725) logPMA 0.0305*** 0.108* (0.00606) (0.0579) TPT -0.0213*** 0.325*** (0.00462) (0.0441) Constant 5.267*** -1.805 (0.249) (2.380) R-squared Adj R-squared Number of id Observations 0.579 0.578 34 339 0.550 0.492 34 339
Standard errors in parentheses : *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.175-192                              Reny Maselati Margaretha.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.344 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Tabel 5. Hasil Estimasi dengan Dummy Variabel Moderasi Rasio Ketergantungan VARIABEL LogPDRB Pov UP -0.0216*** -0.559*** (0.00693) (0.0796) RK -0.0412*** 0.217*** (1= rendah, 0 = tinggi) (0.00692) (0.0795) UPRK 0.000537*** 0.0106*** (0.000176) (0.00202) ED 0.0857*** -0.366*** (0.00745) (0.0856) logPMA 0.0371*** -0.0510 (0.00885) (0.102) TPT -0.0233*** 0.367*** (0.00550) (0.0632) Constant 4.967*** 1.178 (0.285) (3.269) R-squared Adj R-squared 0.591 0.516 0.516 0.428 Number of id 21 21 Observations 169 169
Standard errors in parentheses : *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Pengujian tambahan dilakukan untuk melihat dampak hubungan variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan 3 wilayah, yaitu wilayah Indonesia Barat, wilayah Indonesia Tengah dan wilayah Indonesia Timur.
Tabel 6. Hasil Estimasi Menurut Wilayah VARIABEL LogPDRB Pov LogPDRB Pov LogPDRB Pov UP 0.128*** -0.556 -0.0323***  -0.455*** 0.0810** -0.757* (0.0396) (0.461) (0.00919) (0.0773) (0.0337) (0.406) RK Barat -0.0228*** 0.338*** (0.00743) (0.0867) UPRK Barat -0.00246*** 0.00937 (0.000752) (0.00878) RK Tengah -0.0823*** 0.0806 (0.0122) (0.103) UPRK Tengah 2.68e-05 0.0115*** (0.000206)  (0.00173) RK Timur -0.0175 0.347 (0.0188) (0.226) UPRK Timur -0.00145** 0.0124 (0.000625)  (0.00752) Variabel kontrol Yes Yes Yes Yes Yes Yes Constant 4.282*** -5.105 7.933*** 3.965 5.031*** 4.001 (0.384) (4.477) (0.715) (6.013) (1.093) (13.16) R-squared Adj R-squared 0.746 0.709 0.514 0.442 0.636 0.575 0.655 0.597 0.765 0.694 0.809 0.752 Number of id 18 18 12 12 4 4 Observations 180 180 119 119 40 40 Standard errors in parentheses : *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Catatan : variabel kontrol yang digunakan adalah share ekonomi digital, PMA dan TPT

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.175-192 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.344

## Pembahasan
Berdasarkan  uji  empiris  Tabel  2  -  Tabel  5,  kenaikan government  size berdampak signifikan pada penurunan PDRB per kapita dan kemiskinan. Hubungan negatif government size dan PDRB per kapita disebabkan beberapa faktor seperti pengeluaran pemerintah yang tidak efisien, biaya penetapan peraturan yang tinggi, regulasi yang belum jelas,  kebijakan moneter dan fiskal yang berdampak pada insentif ekonomi sehingga produktivitas menurun serta  besarnya  utang  yang  diperlukan  untuk  menutupi  pengeluaran  pemerintah  tersebut (Landau, 1983; Miller dan Russek, 1990; Alfonso et al., 2005; Olaoye et al., 2020). Rasio belanja pengawai terhadap total belanja pemerintah yang lebih tinggi dibandingkan rasio belanja modal  terhadap  total  belanja  pemerintah  menjadi  penyebab  hubungan  negatif government  size dan  pertumbuhan  di  Provinsi  Maluku  (Udayana  et  al.,  2022).  Selain  itu, penelitian  lainnya  juga  menemukan  bahwa  ketika government  size telah  mencapai  titik optimal  maka  pengaruh government  size terhadap  pertumbuhan  ekonomi  akan  menjadi negatif atau berbentuk U terbalik yang dikenal dengan kurva Armey (Armey, 1995; Kim et al., 2018;  Asimakopoulos  &  Karavias,  2016).  Artinya  penggunaan  sumber  daya  terlalu  tinggi  di dalam  perekonomian  justru  akan  menurunkan  produktivitas  marginal  dari  sumber  daya tersebut  dan  akibatnya  peningkatan government  size justru  menurunkan  pertumbuhan ekonomi  (Santika  dan  Qibthiyyah,  2020).  Selain  itu,  juga  terdapat  ketidakefisienan  belanja pemerintah  pada  belanja  yang  dinilai  tidak  mendesak/  perlu  dilakukan  serta  tidak memberikan nilai tambah yang besar bagi perekonomian.
Permasalahan  belanja  yang  belum  optimal  dalam  meningkatkan  PDRB  per  kapita  di Indonesia  salah  satunya  disebabkan  ketidakefisienan  belanja  pemerintah.  Tidak  sedikit belanja  pemerintah  yang  dinilai  tidak  mendesak  atau  perlu  dilakukan  serta  tidak memberikan  nilai  tambah  yang  besar  dan  mampu  meningkatkan  perekonomian.  Hal  ini perlu diminimalisir sehingga tidak terjadi pemborosan belanja dan dapat lebih tepat sasaran sehingga mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Perencanaan yang matang dalam  penyusunan  anggaran  hingga  pelaksanaan  belanja  sangat  penting  agar  efisiensi belanja  dapat  tercapai.  Pengalokasian  input  yang  tepat,  peningkatan  kapasitas  fiskal  di masing-masing  provinsi  dengan  strategi  yang  tepat  dapat  menjadi  peluang  untuk meningkatkan  output  yang  efisien  (Rambe,  R.,  2020).  Terhadap  kemiskinan,  belanja pemerintah  melalui  berbagai  bantuan  sosial  cukup  efektif  bagi  penurunan  persentase jumlah masyarakat miskin seperti bantuan pendidikan, penyediaan layanan kesehatan BPJS, serta  Program  Beras  Sejahtera  (Rastra)  membantu  masyarakat  miskin  dalam  mengurangi beban  pengeluaran  dan  meningkatkan  akses  mereka  terhadap  terpenuhinya  kebutuhan pangan pokok yang menjadi hak dasar masyarakat.
Untuk  rasio  ketergantungan,  berhubungan  negatif  terhadap  PDRB  per  kapita  dan berhubungan positif terhadap kemiskinan. Perubahan demografis dengan peningkatan usia produktif  dibandingkan  usia  muda  dan  lansia  (rasio  ketergantungan  rendah)  yang  saat  ini terjadi  di  Indonesia  dapat  memberikan  bonus  demografi  yang  diharapkan  yaitu  berupa peningkatan  PDRB  per  kapita  dan  penurunan  tingkat  kemiskinan.  Peningkatan  jumlah penduduk usia produktif dapat meningkatkan pertumbuhan maupun penurunan kemiskinan (Birdsall & Sinding, 2001; Lee, Mason dan Miller, 2003;  Samosir, O. dan Rajagukguk, W., 2017 serta  Cruz,  M.  dan  Ahmed,  A.,  2018).  Tabel  2.4  menunjukkan  provinsi  dengan  rasio ketergantungan  rendah  akan  menyebabkan  pertumbuhan  lebih  baik  sebesar  0,04  poin dibandingkan  provinsi  dengan  rasio  ketergantungan  tinggi.  Sejalan  dengan  itu,  provinsi dengan rasio ketergantungan rendah akan menurunkan kemiskinan sebesar 0.22 poin lebih baik dibandingkan provinsi dengan rasio ketergantungan tinggi.
Rasio  ketergantungan  yang  lebih  tinggi  atau  bonus  demografi  yang  lebih  rendah akan  menyebabkan  peningkatan  pertumbuhan  menjadi  lebih  lambat.  Hal  ini  dikarenakan pendapatan  yang  diperoleh  oleh  usia  produktif  digunakan  untuk  mencukupi  kebutuhan penduduk  usia  muda  dan  lansia  (non  produktif)  yang  akhirnya  akan  berdampak  pada penurunan tabungan serta investasi. Sedangkan ketika rasio ketergantungan rendah disertai dengan  tersedianya  lapangan  pekerjaan  dan  pendapatan  yang  layak,  maka  dapat meningkatkan  tabungan  dan  mendorong  investasi  pada  sumber  daya  manusia  tersebut (Adioetomo,  2004).  Bonus  demografi  ketika  dapat  dimanfaatkan  dengan  baik  maka  akan menjadi  jendela  peluang  bagi  pertumbuhan ekonomi  melalui  tabungan  dan  investasi  (Lee et al. 1997; Bloom and Williamson 1998; Mason, 2003; Pool et al. 2006; Pool 2007). Sedangkan bonus demografi yang disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan  dan  pelatihan,  memperluas  pasar  tenaga  kerja  yang  ada,  mengelola  dengan baik  pertumbuhan  populasi  yang  terjadi  serta  memperbaiki  kesehatan  penduduk  akan mampu menurunkan kemiskinan (Setiawan, 2019; Kurniawan, 2022).
Bonus  demografi  tidak  dapat  terjadi  secara  langsung  namun  memerlukan  kebijakan ekonomi dan sosial agar para pekerja usia produktif tersebut mendapatkan pekerjaan dan pendapatan  yang  dapat  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  dan  menstimulus perekonomian  daerah.  Perubahan-perubahan  demografi  yang  terjadi  akan  menciptakan upaya  bersama  dalam  menyediakan  pekerjaan  yang  layak  dan  perlindungan  sosial  yang tepat sasaran, meningkatkan perekonomian dinamis dan melindungi lingkungan, menjamin pembiayaan  pembangunan  yang  memadai,  mengentaskan  kemiskinan  dan  kesenjangan, menghadapi krisis, menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan dasar dan menengah, memberdayakan perempuan dan penduduk muda serta melindungi hak-hak penduduk usia lanjut (Samosir, O. B., 2023).

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.175-192 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.344
Kebijakan  lainnya  yang  perlu  ditingkatkan  adalah  upaya  pemerintah  dalam  investasi sumber  daya  manusia  khususnya  penduduk  usia  produktif.  Penduduk  usia  produktif  yang bekerja  memang  mampu  meningkatkan  PDRB  per  kapita,  namun  apabila  tidak  didukung dengan  kualitas  yang  memadai  khususnya  pendidikan  maka  hal  ini  dapat  menyumbang kemiskinan seperti pada Gambar 5 dimana pendidikan tertinggi yang dimiliki oleh penduduk usia  di  atas  15  tahun  adalah  pada  tingkat  SD  dan  SLTP.  Akibatnya,  terdapat  keterbatasan dalam inovasi, kreativitas, kemampuan menguasai teknologi yang ada sehingga pekerjaan yang  ditawarkan  kepada  penduduk  usia  produktif  sebagian  besar  adalah  sebagai  buruh/ tenaga kerja kasar dengan upah rendah atau memilih untuk mengurus rumah tangga bagi kaum  perempuan.  Hal  ini  sejalan  dengan  identifikasi  penyebab  kemiskinan  antara  lain adanya  perbedaan  kualitas  angkatan  kerja,  tingginya  pertumbuhan  penduduk  serta kurangnya penguasaan teknologi (Sharp et al. 2000).
Rendahnya  pendapatan  yang  diterima  oleh  penduduk  usia  produktif  akan menurunkan  tabungan  dan  investasi,  meningkatkan  belanja  bantuan  sosial  pemerintah untuk  pendidikan  dan  kesehatan  bagi  usia  muda  serta  bantuan  kesehatan  dan kesejahteraan  hari  tua  bagi  usia  lansia.  Untuk  meningkatkan  daya  saing  tenaga  kerja  usia produktif tersebut, maka pemerintah memberikan bantuan berupa Program Kartu Pra Kerja. Program ini diberikan oleh pemerintah kepada penduduk usia 18 tahun ke atas  yang tidak sedang  dalam  pendidikan  formal  maupun  pekerja  yang  terkena  pemutusan  kerja  untuk meningkatkan  kompetensinya  melalui  pelatihan  vokasi  sehingga  memiliki  daya  saing  yang lebih  baik.  Karena,  ketika  suatu  negara  mampu  meningkatkan  kualitas  pendidikan  serta membangun dengan lebih baik maka pada tahun 2030 bonus demografi akan mengurangi jumlah penduduk miskin (Ahmed dan Cruz, 2016). Selain itu, kualitas SDM yang sehat, terdidik, produktif dan berinvestasi dapat menyumbang bonus demografi kedua saat pertumbuhan penduduk usia lanjut mengalami peningkatan (Samosir, O. B., 2019).
Gambar 4. Pendidikan yang Ditamatkan oleh Penduduk Usia >15 Tahun pada Tahun 2021
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah 2023
Peningkatan  pembangunan  di Papua  melalui  infrastruktur dan  sumber daya  manusia serta  penunjukan  Papua  sebagai  tuan  rumah  pelaksana  Pekan  Olahraga  Nasional  (PON) 2021  mampu  menggerakkan  roda  perekonomian  daerah  tersebut.  Peningkatan  jumlah tenaga  kerja,  lapangan  usaha  dan  investasi  yang  meningkat    sejak  dari  perencanaan Tahun  2016  hingga  pelaksanaan  PON  telah  memberikan  dampak  yang  besar  bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Pembangunan yang terjadi di wilayah Indonesia Timur seperti  Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK)  Morotai  yang  terletak  di  Provinsi  Maluku  Utara, pembangunan  dan  pengembangan  sarana  transportasi  (jalan,  pelabuhan,  terminal, dermaga  penyeberangan),  percepatan  penguatan  konektivitas,  pengembangan pariwisata  serta  peningkatan  layanan  kesehatan,  pendidikan  dan  sosial  budaya  untuk mencegah  konflik  mampu  menstimulus  pertumbuhan  ekonomi.  Sealin  itu,  belanja pemerintah yang efisien dan tepat sasaran berdampak bagi penurunan masyarakat miskin di  wilayah  Indonesia  Timur.  Keberagaman  hasil  berdasarkan  wilayah  menunjukkan  masih terdapat  ketidakmampuan  pemerintah  daerah  untuk  melakukan  perencanaan  anggaran dengan  tepat,  tersedianya  lapangan  pekerjaan,  serta  kuantitas  dan  kualitas  SDM  usia produktif yang tidak merata di Indonesia.
Selanjutnya,  variabel  kontrol  menunjujkkan  bahwa  ekonomi  digital  berdampak  positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita serta berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.  Kenaikan  lapangan  usaha  pada  sektor  informasi  dan  komunikasi  mampu meningkatkan  PDRB  per  kapita  dan  menurunkan  kemiskinan.  Dalam  teori  yang dikembangkan  oleh  Todaro  (2006)  perubahan  struktur  ekonomi  dari  pangsa  pasar  primer atau  pertanian  bergerak  ke  pasar  skunder  dan  tersier  akan  sejalan  dengan  peningkatan pertumbuhan  ekonomi.  McMillan  dan  Rodrik  (2011)  menyatakan  negara  yang  mampu keluar  dari  kemiskinan  adalah  ketika  mampu  melakukan  diversifikasi  dari  sektor  pertanian serta  produk  tradisional  lainnya  ke  sektor  modern.  Karena  produktivitas  secara  keseluruhan akan  meningkat  akibat  perpindahan  tenaga  kerja  dan  sumber  daya  lain    ke  sektor  yang lebih modern maka pendapatan meningkat.
Untuk variabel investasi melalui PMA pada pengujian pertama, kedua dan kategorikal dummy menunjukkan  arah hubungan  positif  dan  signifikan  terhadap PDRB  per  kapita.  Hasil ini  berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Olaoye  et  al.,  2020    dimana Foreign Direct  Investment berhubungan  positif  namun  tidak  signifikan  terhadap  PDB  per  kapita. Sedangkan  terhadap  kemiskinan,  pada  pengujian  pertama  dan  kategorikal dummy ditemukan  bahwa  PMA  berpengaruh  negatif  namun  tidak  signifikan  sedangkan  pada pengujian  kedua  ditemukan  PMA  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kemiskinan. Investasi  yang  dilakukan  lebih  berdampak  terhadap  PDRB  per  kapita  karena  investasi terbesar  dilakukan  pada  sektor  listik,  gas  dan  air  serta  pertambangan  bukan  terhadap tanaman  pangan,  perkebunan  dan  peternakan  maupun  industri-industri  kecil  yang  lebih

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.175-192 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.344
mampu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinannya.  Sedangkan  untuk  tingkat  pengangguran,  diperoleh  pada  setiap  pengujian pengangguran  akan  menurunkan  PDRB  per  kapita  dan  meningkatkan  kemiskinan  di masyarakat  dengan  pengaruh  yang  signifikan  pada  level  1%.  Hal  ini  bersesuaian  dengan Hukum  Okun  (Mankiw,  2019)  pertumbuhan  ekonomi  dan  pengangguran  mempunyai hubungan  negatif  dimana  semakin  tinggi  tingkat  pengangguran  akan  menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah yang akan meningkatkan kemiskinan.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa meningkatnya share ekonomi digital dan  penanaman modal  asing  akan  memberikan  akses  bagi  tersedianya  lapangan  usaha  serta  lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Begitu juga dengan tingkat pengangguran yang lebih rendah akan  meningkatkan  kesejahteraan.  Kondisi  ini  secara  menyeluruh  akan  menyokong peningkatan  PDRB  per  kapita  dan  penurunan  jumlah  penduduk  miskin.  Perubahan demografi  yang  terjadi  mampu  mengurangi  dampak  negatif  antara government  size dengan  kesejahteraan  jika  usia  produktif  tersebut  bekerja  dan  memiliki  kualitas  pendidikan yang baik sehingga mampu meningkatkan tabungan, investasi dan daya saing yang dimiliki. Akibatnya  pemerintah  akan  fokus  kepada  belanja  yang  lebih  produktif  dan  tepat  sasaran khususnya  bagi  peningkatan  pemerataan  ekonomi  dan  kesejahteraan  masyarakat  miskin. Karena pengeluaran pemerintah merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam membiayai  pembangunan  nasional  seperti  infrastruktur,  investasi  modal  manusia  dan perlindungan sosial (Mankiw, 2019).

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa  kenaikan  government  size  dapat menyebabkan  penurunan  PDRB  per  kapita  dan  tingkat  kemiskinan.  Faktor-faktor  seperti efisiensi  belanja  pemerintah,  bonus  demografi,  dan  rasio  ketergantungan  memiliki  peran penting  dalam  memoderasi  hubungan  antara  government  size  dengan  PDRB  per  kapita dan kemiskinan. Provinsi dengan rasio ketergantungan rendah cenderung memiliki dampak positif  terhadap  PDRB  per  kapita  dan  penurunan  kemiskinan,  sementara  rasio ketergantungan  yang  tinggi  memperlemah  hubungan  negatif  antara  government  size dengan PDRB per kapita. Selain itu, terdapat perbedaan hasil antar wilayah di Indonesia, di mana kenaikan government size memiliki dampak yang berbeda terhadap PDRB per kapita dan kemiskinan tergantung pada kondisi ekonomi dan demografi setempat.
Rekomendasi  kebijakan  yang  dapat  diterapkan  untuk meningkatkan  dampak government size terhadap PDRB per kapita dan pengentasan kemiskinan antara lain:
1. Pemerintah  perlu  meningkatkan  efisiensi  belanja  dengan  regulasi  yang  jelas  dan sederhana,  serta  meningkatkan  kapasitas  fiskal  di  daerah  untuk  mengurangi
ketergantungan terhadap utang.
2. Diperlukan  peningkatan  belanja  yang  lebih  berdampak  dengan  memberikan multiplier  effect  bagi  provinsi  tersebut,  sehingga  dapat  mendorong  pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
3. Bonus  demografi  perlu  didukung  dengan  peningkatan  investasi  sumber  daya manusia,  seperti  peningkatan  lapangan  pekerjaan,  investasi  sektor  informasi  dan komunikasi,  peningkatan  kualitas  pendidikan  dan  kesehatan,  serta  peningkatan keterampilan dan pelatihan untuk mencegah "Beban Demografi".
Saran  untuk  penelitian  selanjutnya  adalah  memperhitungkan  pengeluaran  pemerintah pusat  yang  dialokasikan  pada  satuan  kerja  di  daerah,  serta  menggunakan  jeda  waktu (lagged  time)  untuk  melihat  dampak  dari  belanja  pemerintah  terhadap  PDRB  per  kapita dan  kemiskinan.  Selain  itu,  penelitian  dapat  mempertimbangkan  penggunaan  regresi dengan  persamaan  kuadrat  untuk  melihat  hubungan  tidak  linier  antara  government  size dengan pertumbuhan ekonomi, serta menambahkan Total Fertility Rate (TFR) sebagai salah satu komponen dalam mengukur bonus demografi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adioetomo, S. M. (2004). Age Structural Transitions and its Implication The case of Indonesia over a Century, 1950-2050. Seminar on ‘Age Structural Transitions: Demographic Bonuses, But Emerging Challenges for Population and Sustainable Development . Paris: CICRED. Adioetomo,  S.  M.  (2005).  Bonus  Demografi:  Menjelaskan  Hubungan  antara  Pertumbuhan Penduduk dengan Pertumbuhan Ekonomi. Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ekonomi Kependudukan .
Ahmed, S. A., Cruz, M., Go, D. S., Maliszewska, M., & Osorio-Rodarte, I. (2014). How Significant is  Africa’s  Demographic  Dividend  for  its  Future  Growth  and  Poverty  Reduction? World Bank Policy Research Working Paper , WPS7134
Ahmed, S. A., & Cruz, M. (2016). Making the Most of Demographic Change in Southern Africa. Making  the  Most  of  Demographic  Change  in  Southern  Africa , August . https://doi.org/10.1596/1813-9450-7798
Anderson, E.,  d’Orey,  M.  A.  J.,  Duvendack,  M.,  &  Esposito,  L.  (2018).  Does  Government Spending Affect Income Poverty? A Meta-regression Analysis. World Development , 103 , 60 – 71. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.10.006 Armey, R. (1995). The freedom revolution. Regnery. Asimakopoulos, S., & Karavias, Y. (2016). The impact of government size on economic growth:
A threshold analysis. Economics Letters, 139, 65 – 68.
https://doi.org/10.1016/j.econlet.2015.12.010
Birdsall, N., & Sinding, S. W. (2001). How and why population matters: New findings, new issues.
In  N.  Birdsall,  A.  C.  Kelley,  &  S.  W.  Sinding  (Eds.),  Population  matters:  Demographic change,  economic  growth,  and  poverty  in  the  developing  world  (pp.  3-23).  Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/0199244073.003.0001.
Bloom,  D.  E.,  &  Williamson,  J.  G.  (1998).  Demographic  transitions  and  economic  miracles  in emerging Asia. World Bank Economic Review, 12, 419 – 456.
Colombier,  C.  (2009). Growth effects  of fiscal  policies:  an  application  of  robust  modified  M- estimator. Applied Economics, Taylor & Francis Journals , 41(7), 899-912.
Cruz,  M.,  &  Ahmed,  S.  A.  (2018).  On  the  impact  of  demographic  change  on  economic growth and poverty. World Development , 105 , 95 – 106.
https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.12.018

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.175-192 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.344
Damanpour, F. (1991). Organizational innovation : A meta-analysis of effect of determinants and moderators. Academy of Management Journal , 34(3). https://doi.org/10.2307/256406
Facchini,  F.,  Melki,  M.,  &  Pickering,  A.  (2017).  Labour  Costs  and  the  Size  of  Government.  In
Oxford Bulletin of Economics and Statistics (Vol. 79, Issue 2).
https://doi.org/10.1111/obes.12140
Iradian,  G.  (2005).  Inequality,  Poverty,  and  Growth:  Cross-Country  Evidence. IMF  Working Papers , 05 (28), 1. https://doi.org/10.5089/9781451860474.001 Jain, M., Nagpal, A., & Jain, A. (2021). Government size and Economic Growth: An Empirical Examination of Selected Emerging Economies. South Asian Journal of Macroeconomics and Public Finance , 10 (1), 7 – 39. https://doi.org/10.1177/2277978720979889 Kim, D. H., Wu, Y. C., & Lin, S. C. (2018). Heterogeneity in the effects of government size and governance  on  economic  growth. Economic  Modelling , 68 (October  2016),  205 – 216. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2017.07.014
Kurniawan,  K.,  &  Roberto,  R.  E.  (2022).  Keterkaitan  bonus  demografi  dan  kemiskinan  di
Kalimantan Utara. Jurnal Ekonomi dan Manajemen , 19 (2), 248 – 256.
https://doi.org/10.30872/jkin.v19i2.11060
Landau,  D.  (1983).  Government  expenditure  and  economic  growth:  a  cross-country  study.
Southern Economic Journal. 49(3). 783-792
Lee, R. D., Mason, A., & Miller, T. (2003). Saving, Wealth, and Population. In Population Matters (Issue January). https://doi.org/10.1093/0199244073.003.0006
Mankiw, Gregory, N. (2008). Makroekonomi. Edisi Keenam Mankiw, Gregory, N. (2018). Macroconomics.10 th edition. New York : Worth Publishers. Mason, A. (2001). Population Change and Economic Development in East Asia. Challenges Met, Opportunities Seized. Stanford, California: Stanfford University Press
Mason,  A.  (2003).  Population  change  and  economic  development:  what  we  have  learned from the East Asia experience. Applied Population and Policy, 1(1)
Miller,  S.  M.  &  Russek,  F.  S.  (1990).  Co-Integration  and  error-correction  models:  the  temporal causality  between  government taxes  and  spending. Southern  Economic  Journal , 57(1), 221-229
Musgrave. (1980). Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek. Jakarta : Erlangga. Nurkse, Ragnar. (1953) Problems of capital fomation in underdeveloped countries. New York : Oxford University Press.
Olaoye, O. O., Eluwole, O. O., Ayesha, A., & Afolabi, O. O. (2020). Government spending and economic  growth  in  ECOWAS:  An  asymmetric  analysis. The  Journal  of  Economic Asymmetries , 22, 1 – 15. https://doi.org/10.1016/j.jeca.2020.e00180
Othman, N., Yusop, Z., Andaman, G., & Mansor, M. (2018). Impact of government spending on  FDI  inflows:  The  case  of  ASEAN-5,  China  and  India.  International Journal  of  Business and Society , 19(2), 401 – 414. Patrick  Flavin,  A.  C.  P.  and  B.  R.  (2014). Assessing  the  Impact  of  the  Size  and  Scope  of Government on Human Well-Being Author ( s ): Patrick Flavin , Alexander C . Pacek and Benjamin Radcliff Published by : Oxford University Press Stable URL : https://www.jstor.org/stable/43287568 Assessing the I . 92 (4), 1241 – 1258.
Pool, I. (2007). Demographic dividends: determinants of development or merely windows of opportunity? Ageing Horizons, 7, 28 – 35.
Pool,  I.,  Wong,  I.  R.,  &  Vilquin,  E.  (Eds.).  (2006).  Age  structural  transition:  Challenges  for development. Paris: CICRED.
Rambe, R. (2020). Inefisiensi Belanja Pemerintah Daerah di Indonesia: Pendekatan DEA dan Regresi  Logit. Indonesian  Treasury  Review:  Jurnal  Perbendaharaan,  Keuangan  Negara Dan Kebijakan Publik , 5 (4), 311 - 324. https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v5i4.175 Ravallion,  M.(2004).  Pro-poor  growth:  A  primer.  Working  paper, World  Bank Policy  Research
3242-2004
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.175-192                              Reny Maselati Margaretha.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.344 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Saez, Emmanuel. (2022). Understanding The Social State. Diakses dari
https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2022/03/Understanding-the-social- state-Saez
Samosir, O., & Rajagukguk, W. (2017). Demographic and Competitiveness Acceleration and Government  Sustainable  Advantage  in  Indonesia. International  Journal  of  Economics and Financial Issues , 7 (4), 113 – 118. Samosir,  O.  B.  (2023). Demografi  sebagai  ilmu  untuk  kesejahteraan  umat  manusia . https://feb.ui.ac.id/2019/06/14/omas-bulan-samosir-tipologi-bonus-demografi/
Samosir,  O.  B.  (2023).  Demografi  sebagai  ilmu  untuk  kesejahteraan  umat  manusia. Pidato Pengukuhan  Guru  Besar  Tetap  Dalam  Bidang  Ekonomi  Kependudukan .  Universitas Indonesia.
Samuelson,  Paul  A.,  dan  Nordhaus,  William (2001).    Macro  Economis,  Edisi  Terjemahan,  Edisi 14. Jakarta : Erlangga.
Santika,  A.  R.,  &  Qibthiyyah,  R.  M.  (2020). Government  size dan  Pertumbuhan  Ekonomi  di
Indonesia. Jurnal  Ekonomi  Dan  Pembangunan  Indonesia , 20 (2),  212 – 230. https://doi.org/10.21002/jepi.v20i2.975
Setiawan,  S.  A.  (2019).  Mengoptimalkan  Bonus  Demografi  Untuk  Mengurangi  Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. Jurnal Analis Kebijakan , 2 (2). https://doi.org/10.37145/jak.v2i2.34 Siregar, O. K. (2022). Kebijakan Fiskal Dan Fertilitas Di Indonesia . CV. Pena Persada. Suryawati, C. (2005). Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. Sujoko, Aris. (2022). Bonus Demografi, Penduduk Menua, dan Kemiskinan Lansia. Diakses dari https://news.detik.com/kolom/d-6021260/bonus-demografi-penduduk-menua-dan- kemiskinan-lansia
Taruno,  H.  T.  (2019).  Public  Spending  and  Poverty  Reduction  in  Indonesia:  The  Effects  of Economic Growth and Public Spending on Poverty Reduction in Indonesia 2009-2018. The Indonesian Journal of Planning and Development, 4 (2), 49-56.
Todaro, M.P., dan Stephen, C. Smith. (2006). Pembangunan ekonomi (edisi kesembilan, jilid I), Jakarta : Erlangga.
Udayana,  K.  A.,  Hidayat,  A.  S.,  &  Yuniati,  S.  A.  (2022).  Relevansi  Skala  Optimum  Belanja Pemerintah  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Financial  Distress  Kabupaten/Kota  di Provinsi Maluku. Jurnal Manajemen Perbendaharaan , 3 (1), 71 – 89.
https://doi.org/10.33105/jmp.v3i1.426
World Bank. (2016). Demographic change and development : a global typology. World Bank Policy Research Working Paper, (7893).