## POLEMICS 0F POWER IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE
Oleh: A. Hastriana 1 , Kurniati, Rahmiati 1 E-mail: hastrianaana12@gmail.com

## Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

## Abstrak
Polemik kekuasaan adalah perdebatan sengit yang terjadi karena adanya sebuah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi individu atau kelompok dalam hal ini pemerintah  dan  Masyarkat.  Dalam  kehidupan  bermasyarakat  di mana  pemerintah ada pasti ada masyarakat yang akan mengikuti aturannya. Dalam Prespektif hukum Islam yaitu mengena Aturan bagaimana cara mendamaikan sesuai undang-undang dan  prinsip-prinsip  Islam.  Dengan  demikian  sangat  penting  diperhatikan bagaimana penyebab, pencegahan, dan padangan hukum Islam. Metode penelitian ini  adalah  penelitian  lapangan  dengan  pendekatan  penelitian  adalah:  Pendekatan sosiologis,  pendekatan  syariah,  dan  pendekatan  yuridis.  Hasil  penelitian  ini menyimpulkan yaitu Polemik kekuasaan yang muncul karena adanya kesenjangan sosial  yang  terjadi  antara  pemerintah  dengan  masyarakat  sehingga  timbul  lah prilaku  yang  tak  sepantasnya  yang  berlaku  dalam  kehidupan  bermasyarakat. Tentang  sumber  kekuasaan,  harus  menegaskan  rakyat  adalah  sumber  kekuasaan bagi pemerintah. Rakyatlah yang mengangkat dan yang mempunyai hak memaksa pemerintah dalam pandangan Islam dalam lapangan politik, kekuaasaan tertinggi di sebut  kedaulatan)  ada  di  tangan  Allah  Swt;  manusia  hanya  sebagai  pelaksana kedaulatan  itu.  Implikasi  penelitian  adalah  diharapkan  kepada  Pemerintah  sering melakukan  sosialisasi  di  kecamatan  agar  mempunyai  hubungan  jalinan  antara masyarakat  membaik  dan  terbentuknya  kerja  sama  dalam  berbagai  aspek  dalam kehidupan bermasyarakat.

## Kata kunci : Kekuasaan; Polemik Masyarakat; hukum Islam

## Abstract
Power is a person's ability to influence individuals or groups. This is very prominent in social life where the government is certain that there are people who will follow the rules. In the perspective of Islamic law, it is about power how to reconcile according to  Islamic laws and  principles.  Thus,  it  is  very  important  to  pay  attention  to  the  causes,  prevention,  and views  of  Islamic  law.  This  research  method  is  field  research  with  research  approaches  are: sociological  approach,  sharia  approach,  and  juridical  approach.  The  results  of  this  study conclude  that  the  polemic  of  power  that  arises  because  of  the  social  inequality  that  occurs between the government and the community, resulting in inappropriate behavior that applies in social life. Regarding the source of power, it must be emphasized that the people are the source of power for the government. It is the people who raise and have the right to force the government in the view of Islam in the political field, the highest power is called sovereignty)
is  in  the  hands  of  Allah  SWT;  humans  only  as  the  executor  of  that  sovereignty.  The implication of this research is that it is hoped that the community and government will have a good relationship in working together in various aspects of social life.

## Keywords: Power; Community Polemic; Islamic Law

## PENDAHULUAN
Kekuasaan  yang  terjadi  di  dalam  ranah  Pemerintahan  ini  sangat  menjadi identitas yang tidak bisa terhindar dari perbincangan dari sekelompok masyarakat kewenangan yang dilakukan terkadang membawa dampak yang  merugikan orang lain atas hak yang dimiliki bahwasanya semua warga negara berhak mendapatkan hak sesuai dengan kemapuan dan martabatnya sebagai manusia. Pendelegasian dan uji  kekuasaan,    untuk  pertama  kalinya  dibeikan    dan  di  laksanakan  oleh  Nabi Muhammad  Saw. 1 Polemik  itu  muncul  karena  ulah  dari  penguasa  itu  sendiri menimbulkan  perampasan  hak  bagi  warga  masyarakat  yang  dapat  di  katakan melanggar  Hak  Asasi  Manusia  karena  setiap  orang  berhak  untuk  mendapat kenyamanan  hidup  sesuai  dengan  apa  yang  ia  peroleh.  Dapat  diketahui    bahwa kekuasaan  adalah  kemampuan  seseorang  untuk  mempengaruhi    individu  atau kelompok.    Hal  ini,  sangat  menonjol  dalam  kehidupan  bermasyarakat  di  mana pemerintah ada pasti ada masyarakat yang akan mengikuti aturannya,  biasanya apa pun  yang  menajdi  perintah  dari  penguasa  itu  juga  yang  akan  di  ikuti  oleh masyarakatnya  karena  adanya    faktor  pengaruh  dari  jabatan  penguasa  itu  sendiri sedangkan  masayarakat  hanya  mampu  patuh  atau  tunduk  pada  pemerintahnya. Akan  tetapi  ada  juga  masyarakat  yang  kurang  setuju  dengan  pemerintahnya  atau bertentangaan karena kekuasaan kurang efektif bagi masyarakat tersebut.
Polemik    ada    karena  timbulnya  perdebatan  suatu  masalah  yang  tersebar  luas sehingga memunculkan konflik yang kecil mau pun konflik besar, dimana polemik kekuasaan  ini  muncul  di  dalam  masyarakat  karena  pemerintah  yang  menjalankan roda pemerintahan yang ada tidak di setujui oleh masyarakat. Polemik kekuaasaan yang  muncul  di  dalam  konteks  daerah  karena  penyimpangan  yang  terjadi  pada pemimpin  daerah  itu  yang  tidak  masuk  di  dalam  jangkauan  fikiran  masyarakat setempat  sehingga  timbul  lah  prilaku  yang  tak  sepantasnya  yang  ada  bagi masyarakat  sehingga  mereka  tidak  mematuhi  aturan  dari  pemimpinnya  prilaku masyarakat  tergantung  bagaimana  pemerintah  itu  bersikap  baik  buruknya  prilaku masyarakat  itu  semua    karena  pemerintahnya  apabila  pemerintah  menjalankan tugas dengan baik maka masayarakat juga memberikan pandangannya dengan baik pula  karena  menjadi  seorang  pememipin  itu  bukan  lah  sikap  yang  muda  apabila tidak  memiliki  landasan  yang  siap  dan    adil  maka  belum  bisa  memegang  roda permerintahan  karena  jiak  hal  ini  terjadi  suda  jelas  musuh  terbesarnya  adalah masyarakat.  Karena  pada  dasarnya  Konflik/masalah  adalah  sesuatu  yang  tidak dapat  dihindari  tapi  juga  dibutuhkan  oleh  masayarakat,  karena  konflik mempertegas identitas-identitas dalam  kelompok dan membentuk dasar stratifikasi sosial.  Salah  satu  permasalahan  kenegaraan  yang  serimg  muncul  adalah
1 Usman Jafar, Kekuaasaan dalam Tradisi pemikiran politik Islam Refleksi atas pemikran Politik Islam, Jurnal Al daulah, Vol. 6. No.2. Desember 2017.
pertentangan  suatu  pribadi  atau  kelompok  terhadap  kekuaasan.  Karena  proses politik  tergantung  pada  dukungan  masyarakat    atau  konstituen  yang  tidak  hanya bersifat  relasi  temporal  tetapi  konstituen  yang  loyaltas. 2 Hal  ini    mungkin  terjadi karena pemegang kekuaasaan tidak mampu dan memuaskan aspirasi semua warga negaranya  atau  tidak  mampu  menjalankan  pemerintahan  dengan  baik  dan  adil. 3 Oleh  karena  itu  hal  ini  harus  menjadi  tugas  pokok  kepada  pemerintah  untuk menghindari sikap yang memunculkan sikap progresif kepada masyarakat.
Keberhasilan seorang pemimpin banyak ditentukan oleh kemampuannya dalam memahami  situasi  serta  keterampilan  dalam  menentukan  macam  kekuasaan  yang tepat untuk  merespon tuntutan situasi. Kekuasaan seperti di kemukakan oleh Gary A  Yuki  (1989)    adalah  potensi  agen  untuk  memengaruhi  sikap  dan  prilaku  orang lain,    sementara  David  dan  Newstroom  (1989)  membedakan  kekuasaan  dan kewenagan,  kekuasaan  adalah  kemampuan  untuk  memengaruhi  orang  lain sedangkan  wewenang  merupakan  pendelegiasan    dari  manajemen  yang  lebih tinggi. 4 Hal  ini  harus  di  dsarkan  dengan  aturan  yang  memiliki  aturan,    Sebagai mana  bahwa  hukum  dan  moral  adalah  bagiian  terpenting  dalam  Islam. 5 Tanpa disadari  kekuasaan  berjalan  tanpa  kesadaran  masyarakat.  Karena  kekuasaan  tidak datang dari luar tapi menentukan susunan, aturan-aturan, hubungan-hubungan itu dari  dalam.  Masyarakat  moderen,  semua  pengatahuan  memungkinkan  dan menjamin  jalannya  kekuasaan.  Keinginan  untuk  mengetahui    menjadi  proses dominasi terhadap objek-objek dan terhadap manusia. Dalam Konsep  civil society , Demokrasi    dalam  kehidupan  suatu    bangsa  merupakan  persyarat  tercapainya kebebasan rakyat dalam pencapaian hak-hak  politiknya. 6
Dari  pengetahuan  tersebut  seseorang  dapat  menguasai  terhadap  manusia lainnya. Hubungan kekuasaan menimbulkan saling ketergantungan antara berbagai pihak  mulai  dari  pihak  yang  memegang  kekuasaan  dengan  pihak  yang  menjadi obyek  kekuasaan.  Kekuasaan  dengan  keuntungan  sepihak  baik  untuk  diri  sendiri maupun  untuk  kelompok  yang  direkrut.  Penguasa  memiliki  kemampuan memainkan  peranan  sosial  yang  penting  dalam  suatu  masyarakat.  Terutama  pada kelimpahan materi yang tidak merata di dalam suatu masayarakat misalnya antara kelompok  pemilik  modal  dan  kelompok  yang  membutuhkan  modal. 7 Negara  kita memiliki  peran  penting  dalam  perlindungan  hidup  masyarakatnya,  yakni  negara yang mendahulukan kesejahteraan kelangsungan hidup rakyat dengan sebaik-baik mungkin. Maka dalam praktik kehidupan seahari-hari banyak yang kita dapati hak
2 Nila  Sastrawati, Personal  Branding  Dan  Kekuasaaan  Politik  di  Kabupaten  Luwu  Utara .  Jurnal  Al daulah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar.Vol.6. No.2. Desember 2017.
3 Muhammad  Iqbal, Fiqih  Siyasah    kontekstualisasi  Doktrin  Politik  Islam (  cet.  I;  Jakarta:  prenada Media Group, 2014), H. 247
4 Ahmad Ilyas Hidayat, Kekuasaan Perspektif Politik Hukum ,  Skripsi, (Gowa : Fak. Usuluddin  dan filsafat UIN Alauddin Makassar 2014). h 23.
5 Nur  Taufik, Syari’ah  Hukum  Dan  Moral ,  Jurnal  Al-Risalah  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  Uin Alauddin  Makassar.  Vol. No. 1 mei 2020.
6 Kurniati, Sistem  Politik  demokrasi  dalam  bias  hegemoni  Negara  telaah  Gagasan  Politik  Antonio Gramci, Jurnal Al daulah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar . Vol.No 2.Desember 2018
7 Zainun Akbar, Konsep Meraih Kekuasaan Menurut Machavelli ( Atudi Kasus Pilkada Aceh tenggara 2017) ) ( Sumatra uatara: Fak Syariiah dan Hukum UIN Sumatera  Utara 2018) h. 33.
yang di miliki oleh masyarakat itu tidak di peroleh sebagaimana mestinya sehingga banyaknya  kekuasaan yang mengakibatkan Pelanggaran hak yang terjadi di negara kita  ini,  hak  yang  melekat  pada  manusia  sejak  lahir  di  pandang  rendah  oleh sekelompok  kaum  yang  semena-mena  ini  akan  berdampak  fatal  dalam kelangsaungan hidup seseorang.
Negara kita adalah Negara hukum, tercantum dalam UUD 1945, dalam pasal 1 ayat  3.  Maka  dari  itu  setiap  pelanggaran  dan  kejahatan  yang  dilakukan  oleh manusia  harus  di  berikan  sanksi  sebagai  mestinya,  karna  melihat  fenomena  yang terjadi  marak  kejahatan  yang  dilakukan  dan  mengabaikan  atas  perbuatan  yang  di lakukan  karena  memiliki  pandangan  yang  berbeda,  dalam  artian  perbuatan  itu hanya  lah  tindakan  yang  menguntungkan  si  pelaku  dan  merugikan  yang  jadi korban  maka  pandangan  dalam  pengalaman  yang  terjadi  ternyata  tidak    mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Oleh sebab itu  politik dan simbol  menjadi entitas  yang  tidak  dapat  di  psahkan    dengan  standar-standar  motif  –motif kepentingan  politik  yang  beragam  dalam  suatu  masyarakat. 8 Apabila    legalitas kekuaasaan  diperoleh  secara  konstitusional    dan  di  gunakan    sesuai    dengan undang-undang  yang  berlaku,  maka  hukum  mempunyai  wewenang  tertinggi  dan penguasa  berada  di  bawa  hukum.  Unsur  pemegang  kekuasaan  merupakan  faktor penting  dalam  hal  digunakannya  kekuaasaan  yang  dimilikinya  itu  sesuai  dengan kehendak  masayarakat.  Artinya  hukum  harus  menjaga  kekuasaan  agar  tidak merusak sifat dasar harkat dan martabat kordati manusia. 9
Dalam  konteks  kenegaraan,  Amanah  dapat  berupa  kekuasaan  ataupun kepemimpinan.  Sebab  ,  pada  prinsipnya  kekuasaan  atau  kepemimpinan  adalah suatu  bentuk    pendelegasian  atau  pelimpahan  kewenagan    orang-orang  yang  di pimpinnya.  Berhubungan    bahwa  kekuasaan  adalah  amanat,  maka  Islam  secara tegas  melarang  terhadap  para  pemegang  kekuasan  melakukan  abuse  atauu penyalagunaan  kekuasaan yang diamanatkannya. Karena itu, pemegang kekuasaan atau  pemimpin  wajib  berlaku  adil  dalam  arti  yang  sesungguhnya.  Tidak terbantahkan  bahwa  konsepsi  hukum  Islam  dalam  al-quran    adalah  sesuatu  yang paripurna  dan  akomodatif. 10 Polemik  kekuasaan  yang  muncul  di  dalam  konteks daerah karena penyimpangan yang dilakukan pada pemimpin daerah itu yang tidak masuk di dalam jangkauan masyarakat setempat sehingga timbul lah prilaku yang tak  sepantasnya  yang  ada  bagi  masyarakat  sehingga  mereka  tidak  mematuhi perintah dari pemimpinnya. Tentang sumber kekuasaan , harus  menegaskan rakyat adalah sumber kekuasaan bagi pemerintah. Rakyatlah yang mengangkat dan yang mempunyai  hak  memaksa  pemerintah.  Karenanya  rakyat  harus  menjadi pertimbangan  utama  dalam  menetapkan  hukum  untuk  kemasalahatan  mereka, karena  sumber    kekuasaan  adalah  rakyat,  Islam  tidak  mengenal  kekuasaan  agama seperti yang terdapat  dalam Kristen Katolik pada abad pertengahan di Barat. Islam
8 Nila sastrawati, Simbolisme dalam pencitraan partai politik, Jurnal Al daulah . Fakultas syariah dab hukum uin Alauddin Makassar. Vol.4 no.1.juni 2015
9 Arif Wijaya, Hukum dan Kekuasaan dalam perspektif Islam dan Hukum positif, jurnal   hukum.vol 12. No 2 Desember 2009 . 10 Abdi  widjaja, Sejarah  Kehidupan  Hukum  Islam  dalam  konstitusi-konstitusi  Indonesia  (Sistem Ketatanegaraan di Indonesia). Jurnal  Al daulah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar , vol 7. No. Desember  2018.
tidak  memberi  kekuasaan  kekusaan  kepada  seorang  pun  selain  kepada  Allah  dan Rasulnya.  Islam  tidak  menghendaki  seseorang    mempunyai  kekusaan    terhadap aqidah  dan  keimanan  orang  lain.  Bahkan  seorang mufti,  qadhi atau syaikul Islam tidak  memiliki  Kekusaan  agama.  Islam  hanya  mengenal  satu  kekuasaan,  yaitu kekusaan  politik,  Kekuasaan  politik  itu  berhubungan  dengan  urusan  keduniaan yang tidak berlandaskan agama. 11 Salah satu informasi penting  antara lain manusia berfikir tentang  manusia merupakan usaha yang berat , meskipun pada masa kini sudah    muncul  Ilmu  seperti  biologi,  embiriologo,  psikologi,    antropologi,  dan sebagainya,  namun  belum  mampu  mengungkap  semua  misteri  yangada  pada manusia. 12
Dalam Hal ini kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin harus dipegang kuat dalam suatu negara atau daerah apapun yang telah menjadi kekurangan tidak di  setujui  oleh  masayarakat  seharusnya  menjadi  tolak  fikir  bagaimana  cara  untuk memperbaikinya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh  “ The prince” dalam karyanya, dimana    kekuasaan  seharusnya  merujuk  pada  kepentingan  kekuasaan  itu  sendiri, tidak  lain  untuk  mewujudkan  kekuasaan  yang  kuat.  Ia  menyarankan  penguasa, sebagai  pemilik  kekuasaan  negara  harus  mampu  mengejar  kepentingan  negara, demi  kejayaan  dan  kebesarannya.  Penguasa    harus  mampu  menjaga  kedaulatan negara  dari  berbagai  ancaman  yang  mungkin  terjadi,  untuk  itu  penguasa  harus prioritaskan  stabilitas  negara  dan  selalu  dalam  kondisi  siaga  dalam  menghadapi berbagai kemungkinan serangan musuh. Untuk itu penguasa haruslah memperkuat basis pertahanan dan keamanan wewenagnya serta kedaulatan dan kesatuan negara harus di prioritaskan. 13 Dalam hal ini  legistimasi kekuasaan  dan hubungan rakyat dengan pemerintah  adalah fenomena umum dalam setiap pemerintahan. 14
Dalam  Roda  pemerintahan  yang  harus  dipertanggungjawabkan  dari perbincangan  yang  ada  dalam  masyarakat  seharusnya  di  selesaikan  secara  formal yaitu sosilisasi karena seorang pemimpin bisa saja mengalahkan banyak masyarakat karena  dia  adalah  penguasa  walaupun  masyarakat  dalam  jumlah  massa,Konsep negara Hukum  dan demokrasi atau negara  demokrasi yang berdasar atas hukum itu  terkandung    prinsip-prinsip    onstitusionalisme  dan  asas  legalitas,  prinsip pembagian    kekuasaan  negara,  pengakuan    dan  perlindungan  hak  asasi  manusia, asas manusia, asas kedaulatan rakyat  yang dilaukan melalui sistem perwakilan atau demokrasi. 15 karena hati rakyat lah penentu majunya  penguasa tersebut, dalam hal ini  lah  yang  terkadang  menimbulkan  Polemik  kekuasaan  yang  berkepanjangan karena masyarakat merasa tidak  di perlakukan dengan baik  sebagai mana dengan aturan yang ada, karena penguasa itu harus mengenal situasi apa saja yang menjadi dominan  keinginan  rakyat,  bagaimana  sifat  rakyat  apa  lagi  dalam  kehidupan
11 Ahmad Ilyas Hidayat, Kekuasaan Perspektif Politik Hukum ,  Skripsi, (Gowa : Fak. Usuluddin  dan filsafat UIN Alauddin Makassar 2014) h. 55
12 Dudung  Abdullah, Konsep  Manusia  Dalam  Al-Quran  telaah  Kritis  tentang  makna  dan  eksitensi). Jurnal Al daulah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Aluddin Makassar. Vol.6.No. 2. Desember 2017.
13 Zainun Akbar, Konsep Kekuasaan menurut Machavelli (studi kasus pilkada aceh tenggara 2017 )
( Sumatra uatara: Fak Syariiah dan Hukum UIN Sumatera  Utara 2018) h. 36.
14 Subehank  Khalik, Ceminan  Legistimasi  Pemerintahan  Islam  di  masa  pandemi, Jurnal  Al  Risalah Fakultas Syariah dan hukum Uin Alauddin Makassar, VoL. 20. No.20. November 2020
15 Usman,  Pilkada  dan  konflik  Horizontal, Jurnal  Al  daulah  Fakultas  syariah  dan  Hukum  Uin Alauddin Makassar. Vol.7.N0.2.Desember 2018.
masyarakat  yang  lamban  dalam  artian  masih  kental  budaya  yang  ada  dalam kehidupan sehari-hari masyarakat seperti ini bisa menghadapi pemerintah dengan keras apabila mereka merasa kurang setuju dengan wewenang yang di berlakukan oleh  pemerintah  tersebut.  Karena  terkadang  orang  yang  kurang  menempuh pendidikan  sulit  untuk  diatur  dibandingkan  dengan  orang  yang  memiliki pendidikan  bisa  saja  yang  dilakukan  dianggap  baik  tetapi  sesuai  dengan pemahaman mereka tidak,  maka hal ini lah yang menimbulkan konflik, pemerintah yang  bijaksana  pasti  tahu  untuk  bersiaga  untuk  menyikapi  masyarakat  seperti  ini, tidak  menajadi  pemerintah  yang  kurang  pergerakan  yang  hanya  mengejar  materi atau  jabatan  saja  acuh  tak  acuh  pada  rakyatnya  sehingga  rakyat  menajdikan pemimpinnya  sendiri  adalah  musuh  mereka  dan  tak  ingin  mendengarkan perintahnya.  Biasanya  konflik  terjadi  antar  memperebutkan  hal  yang  sama,  tetapi konflik  akan  menuju  ke  arah  kesepakatan (consensus). Selain  itu  masyarakat  tak mungkin  terintegrasi  secara  permanen  dengan  mengandalkan  kekuasaan  dari paksaan  dari  kelompok  yang  dominan.  Sebaliknya,  masayarakat  yang  terintegrasi atas dasar konsensus merupakan gejala-gejala yang terletakkan dalam masyarakat. 16 Islam adalah  agama syumul (mengatur segala aspek), lengkap dengan petunjuk untuk  mengatur  semua  aspek  kehidupan.  Dalam  lapangan  politik,  kekuaasaan tertinggi  di  sebut  kedaulatan)  ada  di  tangan  Allah  Swt;  manusia  hanya  sebagai pelaksana  kedaulatan  itu.  Mengaitkan  Islam  dengan  kebangsaan  dapat  dijelaskan dalam dua perspektif, pertama dari persektif pluralisme dalam persatuan, Islam dan nasionalisme mempunyai hubungan positif. 17 Olehnya itu manusia disebut,  khalifa yang berarti wakil atau perwakilan Allah swt di bumi ini,  yang diberi tugas untuk memakmurkan  dan  mengatur  bumi  ini,  tentu  saja  hal-hal  yang  dilakukan  oleh manusia  harus  senantiasa  sesuai  dengan  kehendak  Allah  swt,  sebagai  amnah tersebut.  Orang  beriman  baik  perempuan  maupun  laki-laki    harus  selalu  kompak dalam menjalankan tugasnya  baik sebagi da’i atau pemimpin  maka  harus selalu mendukung hindari pecah belah. 18
Islam  memandang  kekuasaan  dalam  pengertian  yang  transenden,  kekuasaan dalam  pengertian  ini  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  sang  khalik. Manusia tidak semena-mena untuk menjalankan kekuasaan, karena manusia adalah perpanjangan tangan sang Khalik di muka bumi. 19
Di dalam agama Islam kita dianjurkan bersifat yang amanah dalam menjalankan tugas  kepentingan  masyarakat  lebih  penting  urusan  pribadi  atau  golongan  bisa ditempatkan  di  luar  pekerjaan,  sifat  diskriminasi  tidak  di  perbolehkan  karena seorang  pemimpin  adalah  panutan  dalam  negarahnya,  cerminan  bagi masyarakatnya  apabila  pemerintahan  itu  melenceng  dalam  mengerjakan  tugasnya
16 Ellya  Rosana, Konflik  pada  kehidupan  masyarakat  (Telaah  Mengenai  Teori  dan  Penyelesaian  konflik pada masayarakat moderen) Jurnal Pemikiran Politik Islam, Vo.X, No.2 Juli-Desember. Vo.X, No.2 juli-desember 2015.
17 Azman, Nasionalisme  Dalam  Islam,  Jurnal  Al  Daulah  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  UIN  Alauddin Makassar , Vol.6. No.2. Desember 2017.
18 Halimah.  B, Kepemimpinan  Politik  Perempuan  Dalam    pemikiran  Mufassir. Jurnal  Al  daulah fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar. Vol.7. No.1. Juni 2018.
19 Zainun  Akbar, Konsep  Kekuasaan  menurut  Machavelli  (studi  kasus  pilkada  aceh  tenggara  2017 )  ( Sumatra uatara: Fak Syariiah dan Hukum UIN Sumatera  Utara 2018) h. 43.
maka  tak  di  perbolehkan  karena  amanah  harus  di  pegang  teguh  dalam  konteks landasan  Islam,  dalam  menjalankan  tugas  harus  lah  selalu  berserah  kepada  Allah Swt  apa  pun  yang  terjadi  kemablikan  kepadanya,  Apabila  hati  nurani  bersih  dan selalu mengingat sang pencipta apa pun yang di kerjakan dalam menjalankan tugas pasti  tidak  melenceng,  dalam  landasan  hukum  Islam  ini  adalah  salah  satu  sikap untuk  menghindari  konflik,  karena  suatu  perbuatan  yang  membuat  diri  seseorang akan  baik  maupun  jatuh.Serta  mengganggu  kenyamanan  seseorang  dalam  hukum Islam  merupakan  suatu  perbuatan  yang  melanggar  syara’  dan  dapat  Mengingat seiring  dengan  menguatnya  kesadaran    akan    arti  penting  HAM  dewasa  ini, persoalan    berhubungan  dengan  berbagai  nilai  dan  tradisi  agama,  dalam  suatu perbuatan  yang  mengakibatkan  seseorang  terganggu  dapat  menimbulkan  hukum had  dan  hukuman  takzir,  karna    suatu  perbuatan  yang  melanggar  atau  mencabut hak  orang  lain  itu  berupa  perbuatan  yang  menentang  aturan  allah  yang  memiliki ketentuan tersendiri didalam kitab suci Al-Quran dan As-sunnah.
Dengan  demikian  segala  bentuk  ciptaan  Allah  tidak  dapat  di  ganggu  gugat termasuk dengan mengaggu ketentraman seseorang  karena untuk membuat orang lain  terganggu  termasuk  melanggar  haknya  karena  Allah  swt  tidak memperbolehkan, merampas kenyamanan umatnya karena segala sesuatu yang bisa terjadi  hanya  kehendak  Allah  swt  tidak  dengan  rekayasa  dalam  menyiksa  batin seseorang.Ketentuan  Hukum  yang  ada  di  dalam  Al-Quran  terutama  yang menyangkut  kemasyarakatan  seperti  kepidanaan  memiliki  akibat  ganda,  yaitu  di dunia  dalam  bentuk  hukuman  pidana  dan  di  akhirat  dalam  bentuk  siksa  atau pahala.  Dua  akibat  itu  mendapatkan  balasan  pada  tiap-tiap  tindak  pidana. Penjelasan  diatas  memberikan  gambaran  singkat  tentang  Kekuasaan  yang mengakibatkan  timbulnya  ketidak  nyamanan  dalam  bermasyarakat,    yang menimbulkan  perbincangan  di  kalangan  masyarakat  dan  pemerintah  setempat Penguasa yang melapaui batas kewenagannya kepada masyarakat yang  seharusnya mendapatkan  hak  yang  memang  melekat  pada  dirinya,  tidak  terdzolimi  oleh sesamanya terutama ketentraman yang di harapkan dapat terpenuhi sesuai dengan aturan hukum yang ada di Indonesia beserta sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam    sesuai  hak  yang  dimiliki  sebagai  mana  mestinya.  Karena  dalam  menganut agama Islam dan atau dalam berislam  diperlukan keseriusan  dan bukan sekedar penagkuan  lisan  tanpa  pembenaran    dan  atau  penerimaan  hati  selapang- lapangnya. 20

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengunakan  jenis  penelitian  kualitatif  yaitu  penulis  turun langsung ke lapangan untuk melihat fenomena yang terjadi dalam hal ini penelitian berupa  berupa  Penelitian  Lapangan  ( Field  research ).  Lokasi  dan  objek  penelitian dilakukan  di  Desa  waempubbu,  Taccipong,  Mampotu,Tassipi,  Wellulang  benteng telue,  Kecematan  Amali,  Kabupaten  Bone,  Provinsi  Sulawesi-Selatan.  Adapun pendekatan  penelitian  yang  di  gunakan  ialah  pendekatan  Sosiologis,  Pendekatan Syariah,dan pendekatan Yuridis. Pendekaran untuk mengambarkan fnomena sosial
20 Ahmad mujahid, Konsepsi Agama Islam dalam Al-Quran , Jurnal Al-Risalah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar. Vol. 20. No. 1, Mei 2020.
keagamaan  seperti  teks  dalam  Al-quran  dengan  masalah  yang  dibahas.  Data  yang digunakan  pada  penelitian  ini  ialah  data  primer  dan  data  sekunder.  Dalam memperoleh  data  pada  penelitian  ini  mengunakan  metode  pengumpulan  data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasikemudian disimpulkan.

## HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

## A. Latar Belakang Polemik Kekuasaan
Penyebab yang  menimbulkan Polemik  Kekuaasan karena sistem pemerintahan yang  masih  berpegang  erat  pada  adat  dan  budaya  sehingga  menimbulkan  sikap progresif terhadap masayarakat setempat, perilaku tersebut membuat masayarakat menimbul  sikap  yang  kurang  peduli  akan  pemerintah  itu,  Karena  sistem pemerinthan  ini  terkadang  menggunakan  Jabatan  semata  bukan  menggunakan Rasa  atau  perasaan  kepada  masyarakat  sebagai  contoh  pemimpinnya  tetap Keluarga turun temurun. Kekuasaan yang terjadi di dalam masayarakat terkadang menimbulkan  polemik,  tak  jarang  terjadi  ada  sedikit  simpang  siur  antara masyarakat  dengan  pemrtintahnya  sendiri  di  karenakan  ulah  penguasa  sendiri, sebagai contoh masayarakat di kecamatan Amali pekerjaan mereka rata-rata adalah petani akan  tetapi peduli yang dimilki oleh pemerintah akan pekerjaan itu untuk memberi  bantuankan  alat  ataupun  bahan  yang  akan  digunakan  bertani  kurang bahkan  ada  tetapi  terkadang  kebutuhan  itu  hanyalah  sebagai  angan  dan  petani tersebutlah yang mengeluarkan biaya , sedangkan pendapatan mereka tak seberapa mayoritas  penduduk  dikecamatan  Amali  itu  adalah  seorang  petani  kebutuhan mereka  pastinya  perkakas  pertanian,  terkadang  ada  tetapi  tak  keseluruhan  petani yang  kurang  mampu  mendapatkan  haknya  melainkan  banyak  yan  lebih  mampu mendapatkan.
Hal  ini  terjadi  karena    adanya  perubahan  sosial    secara  umum  menampakkan diri dalam bentuk perubahan yang menimbulkan akibat sosial yang sdemikian rupa sehingga terjadi  dalam bebtuk ,susunan serta hubungan yang bebeda dari semua yang  ada. 21 Dari  hasil  wawanacara  dengan  Ibu  Hasnawati  S.pd  Warga  desa Taccipong  selaku  ketua  PPK  Kecamatan  Amali  Kabupaten  Bone  (34  tahun) mengatakan:
“Atas dasar kesenjangan sosial, hal ini terjadi karena Pemerintah dengan masyarakat terkadang  tidak  memiliki  kecocokan  sehingga  menurut  saya  hal  ini  yang menimbulkan Polemik Kekuassan, serta sebagian masayarakat itu terkadang memiliki sikap yang memiliki kekuasaan itu sendiri tanpa mendengarkan aspirasi pemerintah, Mungkin saja penyebabnya karena mereka merasa pemerintah tersebut memiliki sikap diskriminasi    sebagai  contoh  bantuan-bantuan  yang  masuk  di  lihat  fenomena  di kecamatan Amali ini banyak yang berhak mendapatkan bantuan seperti bantuan yang perbulan  sembako  ada  masyarakat  yang  layak  mendapatkan  akan  tetapi  nama  tak terdapat didata sehingga orang yang tak layak mendapatkann sembako itu karena bisa disimpulkan  faktor  pendekatan  atau  keluaraga,    banyak  nya  bicara  hal  ini  salah
21 Fatimah Halim, Hukum Dan perubahan Sosial, Jurnal Al Daulah , Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin  Makassar, Vol. 4. No.1. Juni 2015.
satunya  yang  menimbulkan    perbincangan    di  kalangan  masyarakat  dan  sampai kepada pemerintah” 22
Dapat  dipahami  dari  wawancara  di  atas  bahwa  penyebab  terjadinya  Polemik kekuasaan  karena  adanya  kesenjangan  sosial  dan  sikap  progresif    pemerintah  dan mereka  merasakan  sikap  diskriminasi  sehingga  masyarakat  mengganggap  tidak mendapatkan  haknya  sebagai  mestinya  sehingga  pemerintah  dan  sebagian masayarakat  Amali  tidak  memiliki  kerjasama  yang  baik,  dalam  hal  ini  bertolak belakang di dalam kehidupan sosial. Hal ini dapat terjadi karena adanya Distribusi sebagai  berikut:  Distribusi  Melalui  pemberian,  adalah  saluran  kekuasaan  yang diwariskan kepada keluarga ataupun kerabat dekat seperti Anak, Istri dan cucu atau sahabat  yang  ingin  dibalas  jasanya  dalan  hal  ini  berhutang  budi,  sebagai  contoh dalam bentuk pemerintahan bagi kaum bangsawan kekuaasannya pasti di wariskan kepada keluaraga atau sahabat yang beradarah biru juga. Distribusi melalui usaha, dimana  saluran  yang  di  lakukan  dalam  bentuk  ikhtiar  seseorang  untuk mendapatkan  suatu  kursi  kekuasaan  tanpa  ada  penyerahab  langsung  seperti distribusi peberian, hal ini dilakukan sessuai aturan dalam pemilihan diri individu di pilih oleh rakyat melalui suara terbanyak. 23
Dalam  penjelasan  dua  distribusi  diatas  menjelaskan  adanya  suatu  kekuasaan yang  diamanahkan dalam pemberian dan usaha, apabila dalam  bentuk pemberian hal  ini  yang  biasa  terjadi  penyelewenangan  kekuasaan  yang  terkadang menimbulkan konflik terhadap masayarakat karena pemerintahnya bukan dari hati rakyat mealinkan garis keturunan, sedangkan Melalui usaha biasanya dapat bekerja sama  dengan  rakyatnya    karena  terpilihnya  karena  rakyat  kecuali  pemerintah  itu melenceng dari apa yang  dinginkan oleh rakyat itu sendiri.Dalam hal ini berbagai pendapat dari Warga Kecamatan Amali Kabupaten Bone yang memiliki pandangan yang  hampir  sama  terhadap  pemerintah  setempat  akan  dasar  kekuasaan  yang  di keluarkan  masih  beranggap  adanya  sikap  kurang  peduli  akan  masyarakatnya  dan sistemnya  masih  kekeluargaan.  Jumarni  Lompo  S.H    (25  tahun)  warga  Desa Wellulang dalam sebuah wawancara mengatakan;
“ Menurut  Pandangan  saya  penyebab  terjadinya  polemik  kekuasaan  yang  terjadi antara pemerintah dengan masayarakat yaitu pemarintah cenderung  mengganggap mayarakat sebagai objek  submitif yang tak memiliki kuasa untuk menentukan arah dan alur kebijakan daerah. Dan Pemerintah terkadang Lupa dia lahir dari siapa yang pasti  dari  masyarakat  oleh  karena  itu  pemerintah  sering  di  bicarakan  pahit  oleh masayarakat  karena  mereka  membuat  kebijakan  terkadang  tidak  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat.” 24
Dalam Hal ini dapat di pahami bahwa masayakat setempat ingin mendapatkan hak  yang  sepenuhnya  dalam  artian  pemerintah  mendapatkan    wewenang  karena
22 Hasnawati      (34  tahun)    Warga  Desa  taccipong  sekaligus  Ketua  PKK  Kecamatan  Amali wawanacara di Desa taccipong pada tanggal 27 Aguatus 2020.
23 Lisna Warliana ,Rivalitas politik yang berkelanjutan pra dan pasca Pilkades di Desa Taccipong Kecamatan Amali Kabupaten Bone Tahun 2016, Skripsi , (Gowa: Fak. Usuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, 2018), h 23.
24 Jumarni Lompo (25 tahun) Warga Desa Wellulang wawancara di Desa Wellulang pada tanggal 24 Agustustus 2020.
adanya  rakyat Sri  Wahyuni  S.pd,  (24  tahun)  Warga  Kelurahan  Mampotu  dalam  sebuah Wawancara
“Adanya  kubuh-kubuh  yang  ingin  menduduki  sebuah  kekuasaan  karena  memiliki kepentingan tertentu dan ketika salah satu kelompok telah berkuasa sehingga timbul kelompok  oposisi  sebagai  pengawal    atau  penantang  ketika  terjadi  penyelewengan atauran pemerintah, Intinya  lawan politik kemarin yang tidak terpilih mencari celah pemimpin    yang  terpilih  sehingga  timbul  perpecahan  masayaraktnya  tidak  bisa bersatu. Selain itu juga di kala kebijakan masayarakat tidak sesuai dengan keinginan masyarakat  atau  kebijakan  tersebut  menyebabkan  ketidakstabilan  tatanan dimasayarakatnya. ” 25
Dapat  dipahami  dari  hasil  Wawancara  Ketiga  ini  bahwa    masayarkat  masih memiliki  dendam  politik  akan  pemilihan  sehingga  terkadang  masayarakat  tidak mengikuti alur kebijakn yang di keluarkan oleh pemerintah.Pesekutuan atau masih adanya  sifat  dendam  juga  biasa  menjadi  salah  satu  penyebab  dalam  kehidupan masayarakat  dan  pemerintahnya  misalnya  berdasarkan  suara  dalam  pemilihan kubuh satu atau masayarakat tidak menyalurkan kepada pemerintah yang terpilih sekarang,  menyimpan  banyak  kesan  dan  salah  satunya  timbul  lah  sikap  tidak propesinal dalm menajalnakan tugasnya  semisal adanya bantuan tersebut terlebih dahulu  yang  mendapatkan  adalah  orang-orang  yang  telah  menyalurkan  suara kepadanya  padahal  bantuan  itu  harus  menyerata  kepada  orang  yang  kurang mampu,  di  dalm  roda  pemerintahn  jika  mengingat  sejarah  pemilihan  tak memandang  yang  mampu  tak  mampu  jika  itu  ada  lah  pendukung  setianya  maka itulah yang  mendapatkan kenyamanan.  Amiruddin S.E (45 tahun) Pegawai kantor Camat  Amali  Wawancara  pada  tanggal  21  Agustus  2020 . Dalam  wawancara mengatakan:
“Polemik  ini  datang  karena  adanya  suatu  kubuh  yang  menimbulkan  kekacauan antara      pemerintah  dan  masayarakat  seperti  adanya  ungkapan  tentang ketidkstabilanya  pembagian  bantuan  itu  datangnya  dari  manipulasi  data  yang  di lakukan  oleh  petugas  kami  dari  pihak  pemerintah  kecamatan  tinggal  menerimah bersih  hasi  dari  setiap desa” 26 Dalam  hal  ini  pemerintah setempat terkadang kurang memerhatikan  petugas  yang  di  tunjuk  dalam  pendataan  seharusnya  adanya penyeksian data atau mendata kembali jika ada laporan yang kurang efektif.”

## B. Prespektif Hukum Islam tentang polemik Kekuasaan
Dalam  sejarah  Islam  bahwa  diantara  persoalan-pesoalan  yang  diperselisihkan pada hari-hari pertama setelah Wafatnya Rasulullah Saw adalah persolan kekuasaan politik  atau yang disebut persoalan imamat (imamah). Meskipun  masalah tersebut berhasil diselesaikan dengan diangkatnya abu bakar sebagai khalifa. Dalam sejarah ini  kita  dapat  mempelajri  bahwa  suatu  persoalan  yang  menimbulkan  suatu perselisihan haruslah ada solusi untuk meredahkan masalah tersebut sehingga tidak terjadi  kekacauan  dalam  masyarakat,  walaupun  realitanya  dendam  masih  ada karena hati manusia tidak gampang untuk diluluhkan seketika.
25 Sri Wahuni S.Pd Warga Kelurahan Mampotu wawancar a  Online di WhatsAP pada tanggal 24 Agustus 2020.
26 Amiruddin S.E Pegawai Kantor Camat Amali Wawancara di Desa Taccipong pada tanggal 25 agustus 2020.
Dengan  Kekuasaan  itulah  kemudian  Islam  mentransformasikan  kehidupan masayarakat  dengan  tingkat  moral,  pendidikan,  ekonomi,  sosial,  budaya  yang rendah  (jahiliya)  menuju  masyarakat  berperadaban  tinggi  dan  maju  yang berbasiskan pada: nilai-nilai , noma, hukum, moral yang di topang oleh keimanan, menghormati, perbedaan, bersikap terbuka dan demokratis serta bergotong royong menjaga kedaulatan negara. Beberapa contoh sikap yang diajarkan oleh agama Islam untuk menjadi pemerintah yang amanah dan masayarakat yang patuh akan aturan sehinggah  suatu  polemik  pada  kekuasaan  itu  tidak  terjadi  di  pada  umat  Islam Yusran Syarif , S.Sos  Warga desa benteng tellue Alumni Institut PTIQ Jakarta dalam wawanacara mengatakan:
“ Contoh  perkara,  kepala  desa  salurkan  bantuan  sembako  kemasayarakat.  Dalam upaya  mensejaterakan  masayarakat,  pemerintah  daerah  melakukan  berbagai  macam hal  ini  untuk  memenuhi  kebutuhan  rakyat.  Dalam  upaya  ini  sering  kali  terjadi adanya  manipulasi  data  sehingga    yang  berhak  menerimah  tidak  mendapatkan haknya.  Dalam  perspektif  Hukum  Islam    Hal  sepeti    tidak  boleh  dilakukan,  Krena mengambil hak orang lain itu tidak dianjurkan . Seperti dijelaskan dalam surah An- nahl  Ayat 90, yang artinya: sesugguhnya  Allah menyuruh (kamu) berlaku Adil dan berbuat  kebajikan,  dan  Allah  melarang  dari  perbuatan  keji,  kemungkaran  dan permusuhan.  Dia  memberi  pengjaran  kepadamu  agar  kamu  dapat  mngambil pelajaran.” Dari  ayat ini kita bisa belajar bahwa hak dan kewajiban harus terpenuhi. Selain  itu  agama  Islam  juga  meyeimbangkan  anatara  kepentingan  individu  dan sosial.  Oleh  karenanya,  dalam  menuntut  hak  individu    manusia  dilarang  untuk merugikan  kepentingan  masayarakat.” 27 Sementara,  pandangan  Islam  mengenai kekuasaan yang menimbulkan polemik dalam Al Quran Allah Swt berfirman artinya Katakanlah  :“wahai  tuhan  yang  memiliki  kerajaan  kepada  orang  yang  engkau kehendaki  dan  engkau    cabut  dari  kerajaan    engkau  muliahkan  orang  yang  engkau kehendaki  dan  engkau  hinakan  orang  orang  yang  engkau  kehendaki.  Di  tangan engkaulah segala kebajikan sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu.”

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penjelasan  terkait  Polemik  Kekuasaan  Dalam  Perspektif  Hukum Islam,  maka  penulis  menyimpulkan  di  antaranya  sebagai  berikut:  1  Polemik kekuasaan  yang  muncul  karena  adanya  kesenjangan  sosial  yang  terjadi  antara pemerintah  dengan  masyarakat  sehingga  timbul  lah  prilaku  yang  tak  sepantasnya yang  berlaku  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Tentang  sumber  kekuasaan,  harus menegaskan  rakyat  adalah  sumber  kekuasaan  bagi  pemerintah.  2.  Dengan  dalam perspektif  hukum  Islam,  Kekuasaan  itulah  kemudian  Islam  mentransformasikan kehidupan masyarakat dengan tingkat moral, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya yang  rendah  (jahiliya)  menuju  masyarakat  berperadaban  tinggi  dan  maju  yang berbasiskan pada: nilai-nilai , noma, hukum, moral yang di topang oleh keimanan, menghormati, perbedaan, bersikap terbuka dan demokratis serta bergotong royong menjaga kedaulatan negara.
27 Yusran  Syarif  S.Sos,  Warga  desa  Benteng  tellue  sekaligus  Alumni  Institut  PTIQ  Jakarta Wawancara Online pada tanggal 24 agusus 2020.
Setelah penulis membaca serta menganalisa terkait referensi dan literature yang berkaitan maka penulis menyimpulkan yaitu penelitian adalah diharapakan kepada masayarakat  dan  pemerintah  memiliki  hubungan  yang  baik  dalam  berkerja  sama dalam berbagai aspek dalam kehidupan bermasayarakat   terutama bagi pemerintah untuk giat melakukan sosialisasi kecamatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Iqbal, Muhammad. Fiqih Siyasah  kontekstualisasi Doktrin Politik Islam ( cet. I; Jakarta: prenada Media Group,2014) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945 (Cet.XVI;  Sekretariat  Jendral  MPR  RI:  Jakarta, 2017)
Ilyas Hidayat Ahmad , Kekuasaan Perspektif Politik Hukum ,  Skripsi, (Gowa : Fak. Usuluddin  dan filsafat UINAlauddin Makassar 2014) Akbar Zainudin ,Konsep Meraih Kekuasaan Menurut Machavelli ( Atudi Kasus Pilkada Aceh tenggara 2017) ) (Sumatra uatara: Fak Syariiah dan Hukum UIN Sumatera Utara 2018)
Wijaya Arif , Hukum dan Kekuasaan dalam perspektif Islam dan Hukum positif, jurnal Hukum. Vol 12.no 2, desember 2009
Lisna Warliana ,Rivalitas politik yang berkelanjutan pra dan pasca Pilkades di Desa Taccipong  KecamatanAmali  Kabupaten  Bone  Tahun  2016, Skripsi ,  (Gowa:  Fak. Usuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, 2018) Rosana Ellya , Konflik pada kehidupan masyarakat (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian konflik padamasayarakat moderen) Jurnal Pemikiran Politik Islam, Vo.X, No.2 Juli-Desember. Vol.X, No.2 juli desember 2015.
Jafar Usman , Kekuaasaan dalam Tradisi pemikiran politik Islam Refleksi atas pemikran di Politik Islam, Jurnal Al daulah, Vol. 6. No.2. Desember 2017. Sastrawati Nila , Personal Branding Dan Kekuasaaan Politik di Kabupaten Luwu Utara . Jurnal Al daulah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar.Vol.6. No.2. Desember 2017.
Halim Fatimah , Hukum Dan perubahan Sosial, Jurnal Al Daulah , Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin  Makassar, Vol. 4. No.1. Juni 2015.
mujahid Ahmad , Konsepsi Agama Islam dalam Al-Quran , Jurnal Al-Risalah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar. Vol. 20. No. 1, Mei 2020.
B. Halimah , Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam  pemikiran Mufassir. Jurnal Al daulah fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar. Vol.7. No.1. Juni 2018.
Azman, Nasionalisme Dalam Islam, Jurnal Al Daulah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar , Vol.6. No.2. Desember 2017.
Subehank Khalik, Ceminan Legistimasi Pemerintahan Islam di masa pandemi, Jurnal Al Risalah  Fakultas Syariah dan hukum Uin Alauddin Makassar, VoL. 20. No.20. November 2020
Usman, Pilkada dan konflik Horizontal, Jurnal Al daulah Fakultas syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar. Vol.7.N0.2.Desember 2018. Abdullah Dudung , Konsep Manusia Dalam Al-Quran telaah Kritis tentang makna dan eksitensi). Jurnal Al daulah Fakultas Syariah. Vol. 6.no.2. Desember 201 7.
widjaja  Abdi , Sejarah Kehidupan Hukum Islam dalam konstitusi-konstitusi Indonesia (Sistem Ketatanegaraan di Indonesia). Jurnal  Al daulah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar , vol 7. No. Desember  2018. Taufik Nur , Syari’ah Hukum Dan Moral , Jurnal Al-Risalah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin  Makassar.  Vol. No. 1 mei 2020.
Wijaya Arif , Hukum dan Kekuasaan dalam perspektif Islam dan Hukum positif, jurnal Hukum. Vol 12.no 2, desember 2009

## Wawancara
Hasnawati      (34  tahun)    Warga  Desa  taccipong  sekaligus  Ketua  PKK  Kecamatan Amali wawanacara di Desa taccipong pada tanggal 27 Aguatus 2020 Jumarni  Lompo  (25  tahun)  Warga  Desa  Wellulang wawancara di  Desa  Wellulang pada tanggal 24 Agustustus2020. Sri Wahuni S.Pd Warga Kelurahan Mampotu wawancar a  Online di WhatsAP pada tanggal
24 Agustus 2020.
Amiruddin S.E Pegawai Kantor Camat Amali Wawancara di Desa Taccipong pada tanggal
25 agustus 2020.
Yusran  Syarif  S.Sos,  Warga  desa  Benteng  tellue  sekaligus  Alumni  Institut  PTIQ Jakarta
Wawancara Online pada tanggal  24 agusus 2020.
Ambo  Asse  Imam  masjid  Nurul  Ulia  Desa  Taccipong  Kecamatan  Amali, Wawancara Taccipong pada tanggal 20 Agustus 2020.