## IMPLEMENTATION OF DEMOCRATIC EDUCATION THROUGH LEARNING CIVIC EDUCATION TO ESTABLISH RESPONSIBLE CITIZEN

## IMPLEMENTASI PENDIDIKAN DEMOKRASI MELALUI PEMBELAJARAN PKn UNTUK MEMBENTUK WARGA NEGARA YANG BERTANGGUNG JAWAB
Siti Rahmi Anjani 1 , Dasim Budimansyah 2 , Abdul Azis Wahab 3
1 Mahasiswa Prodi Pendidikan Kewarganegaraan SPs UPI
2 Dosen Prodi Pendidikan Kewarganegaraan SPs UPI
3 Dosen Prodi Pendidikan Kewarganegaraan SPs UPI E-mail : sitirahmianjani@gmail.com

## ABSTRACT
This  research  is  aimed  by  the  occurrence  of  deterioration  of  the  learning  process  that  led  to  the Civics students are less concentrated in the learning process. The results of the study of democratic education  through  Civic  Education  learning  to  form  responsible  citizens  in  Junior  High  School  2 Soreang generate active student learning, creative and innovative to make the grade as a laboratory of  democracy,  the  educational  content  of  democracy  is  equal  rights  and  duties  in  school.  The emergence  of  active  students  in  school  attitudes  make  the  students  are  always  active  in  school activities and are taught to always be responsible for the act of doing as a form of education shape the success from the democratic process of responsible.

## Keywords: Democratic Education, Rights and Duties, Learning Civics, Responsibility Attitudes of Students

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  terjadinya  kemerosotan  proses  pembelajaran  PKn  yang menyebabkan  para  siswa  kurang  berkonsentrasi  dalam  proses  belajar  mengajar.  Hasil  penelitian pendidikan  demokrasi  melalui  pembelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan    untuk  membentuk warga  Negara  yang  bertanggung  jawab  di  SMP  Negeri  2  Soreang  menghasilkan  proses pembelajaran siswa yang aktif, kreatif dan inovatif dengan menjadikan kelas sebagai laboratorium demokrasi, dengan konten pendidikan demokrasi adalah persamaan hak dan kewajiban di sekolah. Munculnya sikap keaktifan siswa di sekolah membuat siswa selalu aktif dalam kegiatan sekolah dan dididik  untuk  selalu  bertanggung  jawab  atas  perbuatan  yang  dilakukannya  sebagai  wujud  bentuk keberhasilan dari proses pendidikan demokrasi yang bertanggung jawab.
Kata  Kunci  :  Pendidikan  Demokrasi,  Hak dan  Kewajiban,  Pembelajaran  PKn,  Sikap  Tanggung Jawab Siswa
Salah satu tujuan nasional yang termaktub  dalam  pembukaan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai  tujuan  tersebut  maka  pendidikan merupakan  salah  satu  yang  menjadi  jalan keluar.  Pendidikan  adalah  hal  yang  sangat penting bagi bangsa Indonesia karena menentukan  kualitas  manusia  dan  masyarakat Indonesia. Kualitas itulah yang akan
menentukan  apakah  bangsa  Indonesia  dapat mewujudkan tujuannya. Manusia yang berkualitas  baik  diperlukan  untuk  mengelola segenap potensi bangsa dan melestarikannya. Paradigma  demokrasi  yaitu  “ education about,  through,  and  for  democracy ”  yang mempunyai  konsep  Pendidikan  demokrasi. Pendidikan  demokrasi  yaitu  suatu  konsep pendidikan  yang  sistemik  dan  koheren  yang mencakup  pemahaman  tentang  cita-cita,  nilai,
konsep dan prinsip demokrasi melalui interaksi sosial  kultural  dan  psiko-pedagogis  yang demokratis,  dan  diorientasikan  pada  upaya sistematis  dan  sistemik  untuk  membangun kehidupan  demokrasi  yang  lebih  baik  pada masa yang akan datang. (CIVITAS Internasional,  1996,  CICED:  1999,  APCEC: 2000, Winatraputra: 2001, 2012 :70).
Paradigma demokrasi di atas menunjukkan  bahwa  pendidikan  demokrasi bukan  hanya  sebagai  pengetahuan  siswa  tetapi implementasi dari pemahaman tentang cita-cita, nilai,  konsep  dan  prinsip  demokrasi  yang seharusnya  dilakukan.  Menurut  Gandal  dan Finn  :  1992  (dalam  Winatraputra,  2012:  72) pendidikan  demokrasi  sering  dianggap  sebagai “....taken  for  granted  or  ignore”, yaitu demokrasi  akan  terjadi  dengan  sendirinya  atau malah  dilupakan.  Untuk    mengantisipasi pernyataan  tersebut  maka  diharuskan  adanya pembelajaran demokrasi yang nyata di persekolahan.  Secara  instrumental  pendidikan demokrasi  di  persekolahan  bertujuan  untuk berkembang-nya  potensi  peserta  didik  agar menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  mandiri,  dan menjadi  warga  negara  yang  demokratis  dan bertanggung jawab (UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3).
Peraturan  perundang-  undangan  tersebut menggariskan  bahwa  pendidikan  adalah  usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta didik  secara  aktif  mengembangkan  potensinya untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan, pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan negara  (UU  RI  No.  20  Tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1).
Pembelajaran pendidikan demokrasi menurut Winatraputra dapat dibagi menjadi dua yaitu school  based  democracy  education yakni pendidikan  demokrasi  dalam  konteks  formal atau  sekolah  dan society  based  democracy education yakni  pendidikan  demokrasi  dalam konteks kehidupan masyarakat. Kemudian yang lebih  ditekankan  pada  penelitian  ini  adalah pendidikan  demokrasi  yang  dibelajarkan  di sekolah atau school based democracy education melalui  mata  pelajaran  Pendidikan Kewarganegaraan.
Mata  pelajaran  PKn  sebagai  mata pelajaran wajib yang diajarkan sebagai wahana
pendidikan  demokrasi  Pancasila  menjadi-kan Pendidikan  Kewarganegaraan  sebagai  mata pelajaran yang sangat penting karena mempunyai  tujuan good  and  smart  citizen , maksudnya  adalah  warga  negara  Indonesia harus  baik  dan  cerdas  secara  ajeg  memelihara dan  mengembangkan  cita-cita  dan  nilai demokrasi  sesuai  perkembangan  jaman  dan secara  efektif  dan  langgeng  menangani  dan mengolah  krisis  yang  selalu  muncul  untuk kemaslahatan  masyarakat  Indonesia  sebagai bagian  integral  dari  masyarakat  global  yang damai dan sejahtera (Winatraputra :2012).
Pendidikan  demokrasi  yang  dibelajarkan di sekolah melalui mata pelajaran PKn dituntut dapat  memberikan  pemahaman  dan  dapat mengaplikasikannya dalam kegiatan pembelajaran  di  persekolahan,  seperti  yang diungkapkan  oleh  Somantri  (dalam  Pidato Penganugrahan  Doktor  Honoris  Causa)  2011 bahwa :
Pendidikan Kewarganegaraan di abad ke 21  ini  harus  menjawab  tuntutan  sebagai kebebasan  dan  berdemokrasi,  liberalisasi dalam  kehidupan,  ke-mandirian  dalam kelompok,  ber-kembangnya  IPTEK  dan dorongan ingin terus maju.
Spirit  dari  tuntutan  itu  pada  intinya adalah  sebagai  perubahan  dimana  dengan pembelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan diharapkan  pendidikan  demokrasi  yang  di dalamnya  terdapat  prinsip  demokrasi  dapat diterapkan dengan baik di persekolahan. Hal ini dilakukan  dengan  mengubah  gaya  mendidik Kewarganegaraan  ke  arah  abad  21  yang menfokuskan  pada  kajian  unsur-unsur,  isu-isu dan konteks yang berbeda secara berkelanjutan.
Kebijakan  PKn  di  masa  depan  harus berlandaskan  pada  suatu  konsep  kewarga- negaraan  multidimensional  sebagai  konteks yang cocok dengan kebutuhan dan keinginan di abad  21  (Cogan,1998  dalam  Wahab  dan Sapriya:  2011).  Maka  pembelajaran  PKn  tidak hanya  mencakup  pengetahuan  saja  tetapi  lebih menekankan  pada  keaktifan  siswa  yang  tidak terlepas  dari  budaya  demokrasi  yang  ada  di Indonesia yaitu budaya demokrasi Pancasila.
Adanya  pendidikan  demokrasi  melalui pembelajaran PKn diharapkan dapat menghasilkan  siswa  yang  demokratis  karena bahan-bahan  ajar,  metode  mengajar  yang digunakan adalah bahan metode mengajar yang demokratis  serta  berlandaskan  Pancasila  yang mengacu  kepada  lima  sila  Pancasila  yaitu  :
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia,
Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,  dan  Keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat Indonesia.
Oleh  karena  itu,  dapat  dikatakan  dengan jelas  bahwa  pendidikan  demokrasi  harus ditanamkan sedini mungkin supaya siswa dapat mengetahui  dan  memahami  arti  pentingnya demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila.
Penelitian ini mengkaji tentang implementasi  pendidikan  demokrasi  melalui pembelajaran  PKn  di  SMP  Negeri  2  Soreang Kabupaten  Bandung,  karena  sesuai  dengan hasil  observasi  di  lapangan  SMP  Negeri  2 Soreang masih terlihat kurang dalam implementasi  pendidikan  demokrasi  pada  mata pelajaran  PKn  khususnya  dan  sekolah  pada umumnya,  padahal  terdapat  fasilitas  yang memadai.
Implementasi pendidikan demokrasi yang  diterapkan  di  SMP  Negeri  2  Soreang  ini sebagai wujud dari pengimplementasian pendidikan  demokrasi  yang  diterapkan  di sekolah. Pendidikan demokrasi yang
dibelajarkan  kepada  siswa  untuk  memenuhi prinsip-prinsip demokrasi secara global sebenarnya  pembelajaran  yang  seharusnya dilakukan di setiap persekolahan sehingga mutu dari sekolah tersebut menjadi baik. Siswa dapat menggunakan  haknya  yaitu  kebebasan  dalam mengemukakan pendapat.

## METODE
Sesuai dengan permasalahan yang diteliti,  maka  pendekatan  yang  cocok  untuk digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  kualitatif.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  studi  kasus  dengan  tipe penelitian  eksploratoris,  metode  studi  kasus dimaksudkan untuk mengungkapkan dan memahami kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan  sebagaimana  adanya.  Secara  umum studi  kasus  merupakan  strategi  yang  lebih cocok apabila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan how atau why .
Sesuai  dengan  penelitian,  maka  uji keabsahan  data  atau  validitas  dalam  penelitian kualitatif  meliputi  triangulasi,  memperpanjang masa observasi, member check dan mendeskripsikan.
1. Triangulasi ( Triangulate )
Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Triangulasi dapat ditemukan perbedaan informasi yang justru dapat merangsang pemikiran secara mendalam.
Gambar 1. Triangulasi dengan Sumber Data Gambar 2. Triangulasi dengan Tiga Teknik Pengumpulan Data
Sumber : Sugiono (2008:374)
2. Memperpanjang Masa Observasi
Memperpanjang  masa  observasi  untuk memperoleh  data  yang  valid  dalam  sumber data dengan meningkatkan intensitas pertemuan  dan  melakukan  penelitian  dalam konteks yang wajar dan waktu yang tepat.
3. Menerapkan Member Checking. Member  checking ini  dapat  dilakukan dengan  membawa  kembali  laporan  akhir atau  deskripsi-deskripsi  atau  tema-tema spesifik kehadapan partisipan untuk mengecek  apakah  meereka  merasa  bahwa laporan  atau  deskripsi  atau  tema  tersebut sudah akurat.
4. Membuat  deskripsi  yang  kaya  dan  padat ( Rich  and  thick  description) tentang  hasil penelitian.
Kepala Sekolah Guru Siswa Komite Sekolah Observasi Dokumentasi Wawancara

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil

## Pengemasaan Pendidikan Demokrasi Melalui Pembelajaran PKn di SMP Negeri 2 Soreang
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari hasil  wawancara  dengan  guru  Pendidikan Kewarganegaraan
bahwa persiapan pengemasan  pendidikan  demokrasi  di  SMP Negeri 2 Soreang ini diawali dengan pembelajaran  pengenai  demokrasi,  siswa-siswi diberi  pembelajaran  dan  pemahaman  mengenai pendidikan  demokrasi  seperti  adanya  materi demokrasi,  bagaimana  melakukan  demokrasi yang  baik  dan  bagaimana  aplikasinya  dalam kehidupan sehari-hari di sekolah.
Peneliti  bersama  guru-guru  PKn  di  SMP Negeri  2  Soreang  bersama-sama  mencoba menggunakan  beberapa  metode  pembelajaran
secara  bervariasi  untuk  memberikan  stimulus kepada  siswa-siswi  supaya  memberikan  kesan senang dalam proses pembelajaran PKn. selama dua  bulan  peneliti  melakukan  penelitian ternyata  membuahkan  hasil,  siswa-siswi  SMP Negeri 2 Soreang setidaknya dengan pemberian materi  demokrasi  yang  menggunakan  metode oleh  guru  PKn  ternyata  dapat  mengubah  pola pikir siswa-siswi SMP Negeri 2 Soreang.
Dapat dipahami bahwa inti dari pengemasan  pendidikan  demokrasi  melalui pembelajaran  PKn  adalah  bagaimana  guru sebagai  tonggak  dalam  proses  pembelajara dapat  memberikan  pengajaran  dengan  baik sehingga siswa bersikap aktif dan kreatif dalam proses  pembelajaran  di  kelas,  sehingga  kelas dapat dijadikan sebagai laboratorium demokrasi pada saat mata pelajaran PKn.
Tabel 2. Pengemasaan Pendidikan

## Demokrasi Melalui Pembelajaran PKn
di SMP Negeri 2 Soreang

## Temuan Penelitian
Kegiatan pembelajaran PKn di kelas :
1. Metode  pembelajaran  yang  digunakan adalah ceramah bervariasi.
2. Guru  dijadikan  sebagai  fasilitator dalam proses belajar mengajar.
3. Adanya diskusi di kelas.
4. Adanya hak kebebasan mengemukakan dan menerima pendapat.
5. Terjalin  kerjasama  antara  guru  dengan siswa.
6. Terselenggaranya kelas sebagai laboratorium demokrasi Pembinaan demokrasi melalui pembelajaran PKn :
1. Memberikan pemahaman tentang pentingnya demokrasi pada siswa.
2. Menggunakan berbagai macam metode pembelajaran  yang  diterapkan  untuk menjadikan kelas sebagai laboratorium demokrasi.
3. Membina rasa kebersamaan di kelas.
4. Mendorong siswa  untuk berperan  aktif dalam proses pembelajaran.
Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2014
Berdasarkan  data  tabel  di  atas  yang diperoleh dari data hasil observasi, wawancara, dan  analisis  dokumentasi  yang  dilakukan  di
lapangan  dapat  dipahami  bahwa  pengemasan pendidikan  demokrasi  melalui  pembelajaran PKn  di  SMP  Negeri  2  Soreang  sepenuhnya  di lakukan, ini terbukti dengan proses pembelajaran  di  kelas  sudah  menggunakan ceramah  bervariasi  dengan  berbagai  macam metode.  Siswa  diberi  kesempatan  untuk melakukan  tanya  jawab  dengan  guru  atau teman sebayanya sehingga proses pembelajaran berjalan dengan aktif .
Pembinaan  demokrasi  yang  dilakukan atas kerjasama antara guru PKn yang didukung oleh  pihak  sekolah.  Guru  PKn  sedikit  demi sedikit  mengubah  pola  cara  proses  belajar pembelajaran  menjadi  pola  pembelajaran  yang aktif  dan  kreatif.  Selama  dua  bulan  ini  siswa dibiasakan pada mata pelajaran PKn khususnya untuk selalu menjadikan kelas sebagai laboratorium  demokrasi  sebagai  salah  satu penerapan nilai-nilai demokrasi melalui pembelajaran PKn, sehingga diharapkan kedepannya  guru  lebih  aktif  dalam  mengemas materi  PKn  dengan  menggunakan  kurikulum 2013,  sehingga  siswa  tidak  akan  merasa  jenuh dalam proses pembelajaran.
Pembinaan demokrasi ini sengaja dilakukan  untuk  menjadikan  siswa-siswi  SMP Negeri  2  Soreang  siswa-siswi  yang  kritis inovatif dan kreatif sehingga nilai-nilai demokrasi  yang  selama  ini  tenggelam  dapat muncul  kembali  dan  siswa  memahami  tentang demokrasi.

## Pembiasaan Pendidikan Demokrasi dan Sikap Tanggung Jawab Siswa di SMP Negeri 2 Soreang
Pada  awalnya  pembiasaan  pendidikan demokrasi di SMP Negeri 2 Soreang menghadapi kesulitan karena kurangnya pemahaman  tentang  proses  demokrasi  yang seharusnya berlangsung di persekolahan, faktor-  faktor  yang  menjadi  penunjang  adanya pembiasaan demokrasi adalah sikap keterbukaan  guru  dan  siswa  sehingga  dapat dengan mudah memberikan pengajaran tentang demokrasi  di  SMP  Negeri  2  Soreang.  Selain itu,  kotak  saran  dan  kritik  dapat  juga  dijadikan sebagai sarana dari penerapan sistem demokrasi di sekolah.
Demokrasi  yang  diterapkan  di  SMP Negeri  2  Soreang  berawal  ketika  sekolah melihat  siswa-siswi  SMP  Negeri  2  Soreang yang  sebagian  besar  berada  di  perkampungan dengan  memiliki  budaya  malu  sehingga  tidak terbiasa  dengan  pergaulan  orang  banyak. Dalam  hal  ini,  sekolah  secara  inisiatif  ingin mengubah  pola  tingkah  laku  siswa  supaya dapat  berinteraksi  dengan  baik  dan  keaktifan siswa  di  sekolah  dapat  terlaksana  dengan  baik. Sebagai  langkah  awal  siswa-siswi  diberikan pengajaran  tentang  pentingnya  demokrasi melalui pembelajaran PKn yang mengharuskan kelas  sebagai  laboratorium  demokrasi  dan aplikasi  dari  pembinaan  demokrasi  dalam kehidupan sehari-hari di sekolah adalah dengan membiasakan siswa untuk  membangun budaya demokrasi  seperti  pembiasaan  mendengarkan pendapat  teman  sebaya  dan    menerima pendapat  dari  teman  sebaya  sehingga  terjalin keakraban pada diri siswa.
Pembiasaan  pendidikan  demokrasi  yang diterapkan  di  lingkungan  keluarga  dapat dilakukan  dengan  cara  pembagian  tugas kegiatan  sehari-hari  siswa-siswi  di  rumah. Pembagian  tugas  dapat  dilakukan  dengan membagi  tugas  piket  bersih-bersih  rumah, sehingga bentuk kerjasama yang dilakukan oleh keluarga  siswa-siswi  SMP  Negeri  2  Soreang tersebut menerapkan sistem nilai-nilai demokrasi di rumah.
Pembiasaan  pendidikan  demokrasi  di SMP  Negeri  2  Soreang  terlihat  pada  proses pembelajaran yang bersikap demokratis, siswa- siswi oleh guru PKn diajak untuk aktif di kelas dengan  cara  diskusi,  mengemukakan  pendapat dan  menerima  saran  sehingga  kelas  tidak  sepi
tetapi  ramai  oleh  siswa-siswi  yang  aktif  dalam proses belajar mengajar.
Anggota OSIS sebenarnya sudah terbiasa dengan pembiasaan pendidikan demokrasi yang diterapkan  itu  terbukti  dengan  pemilihan  ketua OSIS secara langsung, dalam kegiatan keorganisasian  biasanya  koordinasi  antar  tim atau time  work selalu  harus  dilakukan  untuk menumbuhkan  rasa  kebersamaan  yang  baik, menerima  kritik  dan  saran  menjadi  hal  yang sangat  penting  dalam  organisasi  untuk  itu Pembina  ekstrakurikuler  selalu  mengajarkan tentang  pentingnya  nilai-nilai  demokrasi  yang diajarkan pada organisasi.
Pembiasaan  pendidikan  demokrasi  dan sikap  tanggung  jawab  siswa  di  SMP  Negeri  2 Soreang  dapat  dilakukan  dengan  bentuk kerjasama  antara  pihak  sekolah,  guru  serta siswa-siswi  SMP  Negeri  2  Soreang  dengan begitu  pembiasaan  demokrasi  dapat  terlaksana dengan  baik  dan  dapat  menjadikan  sekolah sebagai sekolah demokrasi.

## Tabel 3. Pembiasaan Pendidikan Demokrasi
dan Sikap Tanggung jawab Siswa SMP Negeri 2 Soreang
No Temuan Penelitian 1 Proses belajar mengajar di Kelas : Pembiasaan dilakukan dalam kelas pada mata pelajaran PKn sebagai laboratorium  demokrasi  dengan  selalu memberikan  kebebasan  seluas-luasnya kepada  siswa  untuk  mengemukakan pendapatnya  dan  bertanggung  jawab terhadap tugas yang dikerjakan
2 Pembiasaan  pendidikan  demokrasi  dan sikap  tanggung  jawab  siswa  yang  di lakukan  oleh  pihak  sekolah  sebagai berikut :
a. Ikutserta  dalam  kegiatan  di  luar sekolah seperti ekstrakurikuler.
b. Menerapkan  sikap  disiplin  kepada siswa.
c. Menyiapkan  kotak  kritik  dan  saran untuk siswa
d. Selalu  melakukan  pemilihan  secara langsung dalam memilih ketua OSIS
e. Memberikan kebebasan kepada siswa  untuk  memilih  ekstrakurikuler yang diminati.
3 Pembiasaan  sikap  tanggung  jawab siswa di sekolah :
a. Siswa diberikan
pemahaman
terhadap  hak  dan  kewajiban  dalam proses  pembelajaran,  hak  siswa adalah mendapatkan pengajaran sementara  kewajiban  siswa  adalah belajar  dan  bertanggung  jawab mengerjakan  tugas  sesuai  dengan yang diharapkan.
b. Siswa dididik untuk selalu
bertanggung  jawab  apabila  diberi amanah atau kepercayaan.
4 Pembiasaan di lingkungan keluarga: Di  lingkungan  keluarga  pendidikan demokrasi  dapat  dilakukan  dengan pembagian  tugas  di  antara  setiap  anak dan  harus  bertanggung  jawab  pada setiap pekerjaan yang sudah diamanatkan.
Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2014
Berdasarkan  data  tabel  di  atas  yang diperoleh  dari  data  observasi,  dan  wawancara yang  dilakukan  di  lapangan  dapat  dipahami bahwa  pembiasaan  pendidikan  demokrasi  dan sikap  tanggung  jawab  siswa  di  SMP  Negeri  2 Soreang  ini  dapat  diawali  dengan  pembiasaan kelas  yang  dijadikan  sebagai  laboratorium demokrasi,  siswa  diajak  untuk  berperan  aktif dalam  setiap  kegiatan  proses  pembelajaran, menanamkan  sikap  demokrasi  kepada  siswa  di kelas  dapat  dilakukan  dengan  melakukan diskusi  kelas,  mendengarkan  pendapat  dari teman,  menerima  saran  dari  teman  dan  selalu aktif dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas  dan  sebagai  bentuk  tanggung  jawab siswa-siswi  SMP  negeri  2  Soreang  adalah selalu mengerjakan tugas sekolah dengan baik.
Pembiasaan  pendidikan  demokrasi  dan tanggung  jawab  siswa  di  lingkungan  sekolah dapat  dilakukan  dengan  memberikan  ruang sebebas-bebasnya  kepada  siswa  untuk  selalu mengemukakan  pemikirannya  baik  pada  saat akan menyelenggarakan kegiatan atau pada saat proses  pembelajaran.  Selain  itu,  contoh  nyata pendidikan  demokrasi  yang  ada  di  lingkungan sekolah  adalah dengan adanya pemilihan OSIS secara  langsung  yang  diawali  dengan  masa kampanye  atau  orasi  sampai  kepada  pemilihan secara langsung oleh seluruh siswa. Siswa yang mengikuti  ekstrakurikuler  biasanya  lebih  peka terhadap  pembelajaran  demokrasi  di  sekolah dan lebih bertanggung jawab apabila mengerjakan sesuatu.
Rasa tanggung jawab siswa diperlihatkan dengan  selalu  mengerjakan  piket  kebersihan
kelas  sehingga  tidak  jarang  peneliti  merasa kagum  dengan  kelas  yang  bersih  dan  toilet yang bersih pula  sehingga  tidak mengherankan apabila  sekolah  SMP  Negeri  2  Soreang mendapat penghargaan Adipura dari pemerintah Kabupaten Bandung sebagai percontohan  sekolah  terbersih  se-Kabupaten Bandung.
Pembinaan  pendidikan  demokrasi  dan tanggung  jawab  dapat  juga  dilakukan  di lingkungan  rumah  dengan  pembagian  tugas kegiatan  rumah  seperti  mencuci,  menyetrika, mengepel sampai dengan memasak.
Sebenarnya  mereka  tidak  menyadari  bahwa  itu adalah  penerapan  nilai-nilai  demokrasi  yang ada  di  lingkungan  keluarga,  namun  mereka sudah  terbiasa  dan  melaksanakan  tugas  rumah tersebut  sebagai  rutinitas  dan  bertanggung jawab kepada setiap pekerjaannya.

## Metode dalam Pendidikan Demokrasi Melalui Pembelajaran PKn di SMP
Negeri 2 Soreang
Seorang guru yang profesional, seharusnya  dituntut  dapat  memahami  dan memiliki  keterampilan  yang  memadai  dalam mengembangkan
berbagai metode pembelajaran yang efektif, kreatif dan menyenangkan  dalam  proses  pembelajaran  di kelas. Seorang guru dapat menyajikan berbagai macam  media  yang  dapat  menunjang  proses pembelajaran  serta  dapat  membantu  proses pemahaman  siswa  terhadap  materi  yang disampaikan.
Metode dalam proses pendidikan demokrasi  melalui  pembelajaran  PKn  untuk mewujudkan  sikap  tanggung  jawab  siswa  di SMP  Negeri  2  Soreang  ini  adalah  hasil kesepakatan antara  guru PKn di SMP Negeri 2 Soreang  yang  harus  dibiasakan  pada  saat pembelajaran PKn
Fasilitas  di  SMP  Negeri  2  Soreang terbilang lengkap namun kemauan dan kemampuan setiap guru kurang dalam memanfaatkan  fasilitas  yang  ada.  Di  SMP Negeri  2  Soreang  sudah  memiliki  beberapa in focus dan  layar  yang  sebenarnya  dapat digunakan untuk presentasi.
Peneliti  bersama  guru  PKn  mencoba untuk  membuat  metode  pembelajaran  diskusi dengan  menggunakan  infokus  dan  media  yang lainnya  dan  hasilnya  dapat  terlihat  setelah  dua kali  menggunakan  media  pembelajaran  pada saat materi pembelajaran PKn.
Metode yang digunakan dalam pembelajaran  PKn  adalah Snowball  Trowing dimana  melemparkan  bola  salju.    Model pembelajaran Snowball  Trowing ini  bertujuan untuk  menggali  potensi  kepemimpinan  siswa dalam  kelompok  dan  keterampilan  membuat dan  menjawab  pertanyaan  yang  dipadukan melalui  suatu  permainan  yang  imajinatif membentuk dan melempar bola.
Pembiasaan  demokrasi  melahirkan  sikap tanggung  jawab  siswa  terhadap  tugas  yang harus  dikerjakannya.  Siswa  dididik  untuk mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya  sebagai  siswa  di  sekolah  dengan mempelajari  tentang  makna  demokrasi  serta membuat  sebuah  metode  pembelajaran  yang kreatif, inovatif dan menyenangkan maka siswa akan memahami pentingnya demokrasi melalui pembelajaran  PKn  yang  ditujukan  untuk mengetahui  hak  dan  kewajibannya  sebagai siswa di sekolah.
Penilaian  yang  dilakukan  oleh  guru terhadap  penilaian  sikap  siswa  adalah  dengan melihat  keaktifan  siswa  di  kelas  dan  sikap tanggung  jawab  siswa  terhadap  tugas  yang diberikan guru.

## Tabel 4. Metode dalam Pembinaan
Demokrasi Melalui Pembelajaran PKn di SMP Negeri 2 Soreang
No Temuan Penelitian 1 Kegiatan proses pembelajaran : a. Metode  yang  digunakan  diawali dengan  ceramah  yang  meningkatkan metode  pembelajaran  yang  kreatif, inovatif dan menyenangkan.
b. Pada  proses  pembelajaran  PKn disediakan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif.
2 Metode  pendidikan  demokrasi  melalui PKn :
a. Guru  mengajarkan  siswa  untuk bersikap demokratis dalam pembelajaran  PKn  dengan  metode
Snow  ball  throwing ,  debat,  simulasi dan lain-lain.
b. Hubungan  kekeluargaan  antara  guru dengan siswa SMP Negeri 2 Soreang.
3 Metode pembelajaran PKn yang menghasilkan  sikap  tanggung  jawab siswa :
a. Mengerjakan tugas dengan jujur.
b. Mampu  bertanggung  jawab  atas pekerjaan yang dikerjakannya.
c. Mampu  pertanggung  jawab  atas amanat yang diterimanya.
Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2014
Berdasarkan pada data tabel di atas yang diperoleh  dari  data  observasi,  dan  wawancara yang  dilakukan  di  lapangan  dapat  dipahami bahwa  metode  yang  dapat  digunakan  dalam proses pendidikan demokrasi melalui pembelajaran  PKn  untuk  mewujudkan  sikap tanggung  jawab  siswa  di  SMP  Negeri  2 Soreang adalah sebagai berikut:
Pertama,  dapat  berubahnya  metode  yang digunakan  dalam  proses  pembelajaran  dari metode  ceramah  yang  selama  ini  dilakukan, berubah menjadi metode-metode yang membuat  siswa  aktif,  kreatif  dan  inovatif  serta menyenangkan  dalam  proses  pembelajaran pada  mata  pelajaran  PKn.  Kedua,  dengan terwujudnya kelas sebagai laboratorium demokrasi,  siswa  diajak  untuk  dibiasakan bagaimana menerima dan memberikan pendapat  kepada  teman  sebaya  yang  akan melahirkan  sikap  kekeluargaan  antara  siswa dengan guru. Metode pembelajaran yang menyenangkan dan bersikap demokratis ditujukan agar mengetahui hak dan kewajibannya,  menumbuhkan  sikap  tanggung jawab  siswa  terhadap  kewajibannya  sebagai siswa di sekolah. Dengan metode pembelajaran yang  aktif,  kreatif  dan  inovatif  membuat  siswa semangat  untuk  belajar  dalam  mengerjakan tugas  sehingga  terjalin  keselarasan  antara pendidikan  demokrasi  yang  akan  berdampak pada sikap tanggung jawab siswa di sekolah.
Faktor Penunjang dan Penghambat dalam Proses Pendidikan Demokrasi di SMP Negeri 2 Soreang
Pendidikan demokrasi untuk membentuk warga  Negara  yang  bertanggung  jawab  yang diterapkan  di  SMP  Negeri  2  Soreang  terjadi karena  hasil  kesepakatan  antara  Kepala Sekolah,  Guru-guru  dan  tenaga  kependidikan yang  lain  di  SMP  Negeri  2  Soreang  dengan melihat  situasi  dan  kondisi  yang  terjadi  pada siswa-siswi  SMP  Negeri  2  Soreang.  Berawal ketika  terjadinya  kemerosotan  prestasi  siswa- siswi  di  SMP  Negeri  2  Soreang,  maka  dengan adanya  program  kurikulum  dan  kesiapan  para guru  untuk  mengubah  pola  pembelajaran
menjadi  pembelajaran  aktif  dan  kreatif  serta inovatif di kelas.
Pembelajaran  yang  baik  dimana  proses pembelajaran dapat diaplikasikan dalam kehidupan  sehari-hari  di  sekolah  pada  proses pembelajaran,  terutama  pada  mata  pelajaran PKn.  Siswa  dapat  diajak  untuk  memahami  dan menerapkan  sikap  demokrasi  di  kelas  dengan selalu menerima dan memberikan pendapat dari teman  sebaya  serta  tidak  membeda-bedakan berteman, itu bukti adanya pendidikan demokrasi  di  dalam  kelas  pada  proses pembelajaran  dan  kelas  dijadikan  sebagai laboratorium demokrasi.
Faktor penunjang dari pembiasaan pendidikan demokrasi di SMP negeri 2 Soreang ini adalah dengan adanya kotak kritik dan saran sebagai salah satu bentuk bebas mengemukakan  pendapat,  serta  banyaknya slogan-slogan  yang  ditempel  di  mading  yang menyuarakan  tentang  pentingnya  demokrasi  di lingkungan sekolah, selain itu sebagai perwujudan  pembiasaan  demokrasi  di  SMP Negeri  2  Soreang  adalah  dengan  pemilihan OSIS  secara  langsung  yang  dilakukan  sama dengan  pemilihan  umum  dan  diharuskannya siswa-siswi  SMP  Negeri  2  Soreang  untuk pemilihan  ekstrakulikuler  yang  diminati  oleh siswa.
Tabel 5. Faktor Penghambat dan Penunjang dalam Proses Pendidikan Demokrasi di SMP Negeri 2 Soreang
No Temuan Penelitian 1  Faktor-faktor  penghambat  dalam  proses pendidikan demokrasi di SMP Negeri 2
Soreang :
a. Kebiasaan malu bertanya.
b. Guru  kurang  menggunakan  metode pembelajaran
2  Faktor penunjang dalam proses pendidikan demokrasi di SMP Negeri 2 Soreang:
a. Pemberdayaan  sarana  dan  prasarana di  SMP  negeri  2  Soreang  untuk menunjang pendidikan demokrasi.
b. Adanya  kesepakatan  antara  pihak sekolah  dan  guru  untuk  mengubah pola pembelajaran menjadi demokratis.
c. Terjalinnya kerjasama dengan
sekolah  lain  untuk  membiasakan siswa menghilangkan rasa malu.
d. Diadakannya kegiatan-kegiatan yang
diadakan di sekolah yang melibatkan siswa.
e. Memberlakukan  proses  pemilihan secara langsung.
Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2014
Berdasarkan pada data tabel di atas yang diperoleh  dari  data  observasi,  dan  wawancara yang  dilakukan  di  lapangan.  Dapat  dipahami bahwa  yang  menjadi  faktor  penghambat  dalam proses pendidikan demokrasi untuk membentuk warga Negara yang bertanggung jawab di SMP Negeri 2 Soreang adalah sikap malas dan malu bertanya  yang  telah  ada  sebagian  besar  dalam diri  siswa-siswi  SMP  Negeri  2  Soreang.  Sikap malas  terjadi  karena  kebiasaan  di  rumah  yang dibawa  ke  sekolah  sedangkan  rasa  malu bertanya  karena  siswa  tidak  terbiasa  dengan selalu  bertanya  yang  baik  dan  benar.  Pada  saat pembelajaran  PKn  belum  terwujudnya  kelas sebagai  laboratorium  demokrasi  siswa  belum terbiasa dengan selalu mengemukakan pendapat  yang  baik  dan  benar  kepada  teman sebayanya.  Selain  itu  faktor  lain  adalah kurangnya  pemberdayaan  sarana  dan  prasarana yang  ada  di  sekolah  untuk  mewujudkan pembinaan  pendidikan  demokrasi  di  SMP Negeri 2 Soreang.
Namun adanya kesepakatan untuk merubah  itu  semua  dengan  merubah  sistem pembelajaran khususnya pembelajaran
Pendidikan  Kewarganegaraan  sebagai  mata pelajaran  yang  membelajarkan  pendidikan demokrasi untuk selalu dapat menjadikan kelas sebagai laboratorium demokrasi.
Selain  itu,  pembiasaan  yang  dilakukan dengan  memberikan  kebebasan  kepada  siswa untuk  memilih  ekstrakurikuler  sesuai  dengan keinginan  yang  diinginkan  oleh  setiap  siswa- siswi  SMP  Negeri  2  Soreang  dan  harus bertanggung  jawab  atas  keputusannya.  Selain itu, yang menjadi faktor penunjang lainnya dari proses  pembinaan  demokrasi  di  SMP  Negeri  2 Soreang  adalah  terlaksananya  pemilihan  OSIS secara langsung sebagai wujud dari pendidikan demokrasi  yang  nyata  sehingga  pendidikan demokrasi  dapat  berjalan  dengan  baik  dan dapat  menunjang  sikap  partisipasi  siswa  yang mempunyai  sikap  tanggung  jawab  siswa  bagi siswa-siswi  di  SMP  Negeri  2  Soreang  yang dapat  menjadikan  sebutan  dengan  sekolah demokrasi.
Peran dan Upaya Pihak Sekolah serta Komite Sekolah dalam Implementasi Pendidikan Demokrasi Melalui Pembelajaran PKn
Implementasi pendidikan demokrasi melalui  pembelajaran  PKn  bertujuan  untuk membiasakan sikap demokratis siswa pada saat proses  pembelajaran  PKn,  sesuai  dengan  hasil observasi lapangan bahwa kurangnya implementasi  pendidikan  demokrasi  pada  mata pelajaran  PKn,  jika  dilihat  dari  materi pembelajaran PKn di SMP sedang mempelajari materi tentang demokrasi namun yang dikhawatirkan  materi  tersebut  tidak  sampai kepada aplikasinya di lapangan.
Maka  peran  dan  upaya  dari  pihak  SMP Negeri  2  Soreang  bersama-sama  dengan  guru memberikan  pengajaran  mengenai  pentingnya demokrasi  di  lingkungan  sekolah  sebagai terwujudnya pendidikan demokratis di persekolahan.  Peran  dan  upaya  yang  dilakukan oleh  SMP  Negeri  2  Soreang  adalah  dengan memberikan  kebebasan  yang  seluas-luasnya kepada  siswa  untuk  bersikap  demokratis melalui  pemilihan  ekstrakurikuler,  aktif  dalam berbagai kegiatan di sekolah seperti perlombaan dan pertandingan baik antar pelajar maupun  antar  sekolah  dan  yang  paling  penting menumbuhkan  sikap  kekeluargaan  diantara sesama siswa di SMP Negeri 2 Soreang.
Peran  dan  upaya  yang  dilakukan  yang dilakukan oleh komite sekolah dalam implementasi  pendidikan  demokrasi  dapat dilakukan dengan cara memberitahukan kepada orang  tua  siswa  tentang  proses  kegiatan pembelajaran  yang  diajarkan  di  persekolahan dan  ikut  serta  dalam  kegiatan  yang  di  lakukan di  persekolahan.  Adanya  hubungan  yang  baik antara  orang  tua  dan  pihak  sekolah  sebagai bentuk  tanggung  jawab  antara  guru  dengan orang tua siswa.
Tabel 6. Peran dan Upaya Pihak Sekolah serta Komite Sekolah dalam Implementasi Pendidikan Demokrasi melalui
Pembelajaran PKn No Temuan Penelitian 1 Peran  yang  dilakukan  pihak  sekolah dalam implementasi pendidikan demokrasi  melalui  pembelajaran  PKn di SMP Negeri 2 Soreang:
a. Memotivasi  kepada  siswa  untuk bersikap  demokrasi  dalam  proses
pembelajaran.
b. Mengaktifkan  siswa  dalam  proses pembelajaran.
c. Selalu  mendengarkan  kritik  dan saran dari siswa.
d. Mengembangkan  hubungan  yang baik dengan siswa.
2 Upaya  yang  dilakukan  pihak  sekolah dalam implementasi pendidikan demokrasi  melalui  pembelajaran  PKn di SMP Negeri 2 Soreang:
a. Mengadakan  berbagai  kegiatan untuk  memacu  siswa  aktif  di sekolah.
b. Menyampaikan informasi di
sekolah melalui mading.
3 Hasil  dari  perwujudan  implementasi pendidikan demokrasi di SMP Negeri
2 Soreang adalah terciptanya pembinaan demokrasi melalui pembelajaran  PKn  di  SMP  Negeri  2 Soreang.
Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2014
Berdasarkan pada data tabel di atas yang diperoleh  dari  data  observasi,  dan  wawancara yang  dilakukan  dilapangan.  Dapat  dipahami bahwa  peran  dan  upaya  yang  dilakukan  oleh pihak  sekolah  dan  komite  sekolah  dalam implementasi  pendidikan  demokrasi  melalui pembelajar-an  PKn  untuk  membentuk  warga Negara yang bertanggung jawab.
Peran yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam proses implementasi pendidikan demokrasi  melalui  pembelajar-an  PKn  di  SMP Negeri  2  Soreang  dapat  dilakukan  dengan  cara memberikan motivasi dan pembiasaan pendidikan  demokrasi  yang  dilakukan  oleh setiap  guru  kepada  siswa,  terutama  pada  saat mata  pelajaran  PKn  diharapkan  untuk  selalu menjadikan kelas sebagai laboratorium demokrasi  dan  sebagai  penunjang  proses pembelajaran  yang  aktif  dan  kreatif  serta inovatif dan menyenangkan.
Siswa dibelajarkan dan dibiasakan  untuk mempunyai  hak  suaranya  melalui  proses mengemukakan pendapat sehingga akan terjalin bentuk  rasa  kekeluargaan  antara  guru  dengan siswa dan pihak sekolah.
Peran yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam  proses  pendidikan  demokrasi  melalui pembelajaran  PKn  di  SMP  Negeri  2  Soreang dapat dilakukan dengan cara membuat berbagai kegiatan baik antar kelas maupun antar sekolah supaya  siswa-siswi  dapat  bersosialisasi  dengan
teman  yang  lain  dan  adanya  pembagian  kelas yang  dilakukan  setiap  satu  tahun  sekali membuat  siswa  mengenal  siswa  yang  lainnya. Adanya  selogan  atau  catatan-catatan  yang terpampang  di  dalam  kelas  yang  menyuarakan pentingnya  rasa  tanggung  jawab  siswa  dan indahnya  mengemukakan  pendapat  menjadi salah  satu  pemicu  timbulnya  kesadaran  siswa dalam  proses  pendidikan  demokrasi  di  SMP Negeri 2 Soreang.
Hasil dari perwujudan pendidikan demokrasi  melalui  pembelajaran  PKn  adalah dengan terlihatnya perubahan dari segi pembelajaran  pada  mata  pelajaran  PKn,  kelas dapat dijadikan sebagai laboratorium demokrasi.  Adanya  sikap  keterbukaan  antara guru  dengan  siswa  dan  adanya  hubungan  yang baik dan rasa kekeluargaan antara guru dengan siswa  di  sekolah  sebagai  perwujudan  sikap demokratis di sekolah dan rasa tanggung jawab atas  perilaku  yang  di  lakukan  oleh  siswa-siswi SMP Negeri 2 Soreang.

## Pembahasan
Kurangnya Guru PKn Dalam Melakukan Pengemasan Materi Pelajaran PKn
Kurangnya
pengemasan materi demokrasi yang dilakukan oleh guru PKn dapat mengakibatkan  kurangnya  keaktifan  siswa  di dalam  kelas,  ini  terbukti  dengan  tidak terselenggaranya  kelas  sebagai  laboratorium demokrasi  di  SMP  Negeri  2  Soreang.  Selama ini  proses  pembelajaran  yang  berlangsung  di SMP Negeri 2 Soreang ini hanya menggunakan metode  ceramah  atau  mencatat  saja  sehingga penyampaian  materi  kurang  dipahami  oleh siswa SMP Negeri 2 Soreang.
Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  pemaparan dari buku
Pembelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan yang  dikemukakan  oleh
Winatraputra & Sapriya (2005) bahwa substansi  Pendidikan  Kewarganegaraan  di persekolahan dipilih dan diorganisasikan secara terorkestrasi ( Orchestrated )
dengan menekankan  pada  tumbuhkembangnya  lebih lanjut  tentang  kesadaran,  pengertian,  tentang pentingnya  kehidupan  bermasyakarat  secara tertib  dan  mulai  tumbuhnya  tanggung  jawab kewarganegaraan ( civic responsibility ).
Para  peserta  didik  dikondisikan  untuk selalu  bersikap  kritis  dan  berperilaku  kreatif sebagai  anggota  keluarga,  warga  sekolah,  dan
warga  masyarakat  di  lingkungannya  yang cerdas dan baik. Proses pembelajaran diorganisasikan  dalam  bentuk  belajar  sambil berbuat (learning by doing ), belajar memecahkan  masalah  sosial  ( social  problem solving  learning), belajar  melalui  keterlibatan sosial  ( social  participatory  learning )  dan belajar  melalui  interaksi  sosial  kultural  sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat.
Proses pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan mengajarkan bagaimana pendidikan  demokrasi  yang  diterapkan  di persekolahan,  pendidikan  demokrasi  adalah salah  satu  hal  yang  sangat  penting  bagi  siswa supaya memahami dan melaksanakan pendidikan demokrasi dalam kehidupan sehari- hari  di  lingkungan  sekolah  sehingga  mengenal dan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai siswa. Begitu pentinya pendidikan demokrasi di persekolahan  sehingga  CICED  mengadakan kerjasama dengan USIS dalam rangka Conference  on  Civic  Education  for  Civil Society.
Secara  konseptual  pendidikan  untuk kewarganegaraan  yang  demokratis  diterima sebagai  dasar  pertimbangan  utama  bagi pendidikan di Indonesia. Ikhtisar ke-pendidikan ini  pada  dasarnya  harus  ditujukan  untuk mengembangkan kecerdas-an spiritual, rasional,  emosional  dan  sosial  warga  negara bagi  sebagai  aktor  sosial  maupun  sebagai pemimpin atau khalifah pada hari ini dan esok.
Melalui  pembelajaran  PKn  diharapkan menjadikan  warga  negara  Indonesia  yang  baik dan  cerdas  yaitu  mereka  yang  secara  ajek memelihara  dan  mengembangkan  cita-cita  dan nilai  demokrasi  sesuai  perkembangan  jaman, dan secara efektif dan langgeng menangani dan mengolah  krisis  yang  selalu  muncul  untuk kemaslahatan  masyarakat  Indonesia  sebagai bagian  integral  dari  masyarakat  global  yang damai dan sejahtera.
Sesuai  dengan  teori  yang  dikemuka-kan oleh  para  ahli  maka  pembinaan  demokrasi melalui  mata  pelajaran civic dan  PKn  dapat berhasil  dengan  baik  dalam  menghasilkan warga  negara  yang  demokratis  dengan  bahan- bahan,  metode  mengajar  yang  digunakan adalah bahan metode mengajar yang demokratis.  Keberhasilan  tidak  hanya  karena bahan dan metode mengajarnya yang demokratis  namun  penilaian  dan  lingkungan serta seluruh perangkat hukum yang mendukungnya  pun  telah  mengandung  nilai- nilai demokratis.
Pembiasaan yang dilakukan dalam pendidikan  demokrasi  melalui  mata  pelajaran PKn adalah pemahaman siswa tentang pandangan  yang  baik  mengenai  pendidikan demokrasi yang dilakukan di kelas. Kelas dapat dijadikan sebagai laboratorium demokrasi yang mana  tempat  untuk  belajar  mendengarkan  dan menerima  pendapat  dari  teman  sebaya,  aktif ikut  serta  dalam  diskusi  serta  mengetahui  akan hak dan kewajiban siswa di sekolah.
Nilai demokrasi yang seharusnya diterapkan  belum  sepenuhnya  dengan  baik dengan  kurangnya  keaktifan  siswa  di  kelas. Seharusnya  guru  dapat  menerapka  pilar-pilar yang  terkandung  didalam  demokrasi,  seperti yang  dikemukakan  oleh  Sanusi  (1998:4-12) mengidentifikasi  sepuluh  pilar  demokrasi konstitusional menurut UUD 1945, yakni :
a. demokrasi  yang  ber-Ketuhanan  Yang Maha Esa;
b. demokrasi dengan kecerdasan;
c. demokrasi yang berkedaulatan rakyat;
d. demokrasi dengan “ Rule of law ”;
e. demokrasi dengan pembagian kekuasaan Negara;
f. demokrasi dengan hak asasi manusia;
g. demokrasi  denga  pengadilan  yang merdeka;
h. demokrasi dengan otonomi daerah;
i. demokrasi dengan kemakmuran dan
j. demokrasi yang Berkeadilan Sosial.
Dari  pemaparan  di  atas  dapat  dipahami bahwa  pilar-pilar  demokrasi  dapat  diwujudkan dengan  penerapan  pengemasan  pembinaan pendidikan  demokrasi  melalui  pembelajaran PKn di SMP Negeri 2 Soreang yang dilakukan menjadikan kelas sebagai laboratorium demokrasi.  Guru  dapat  senantiasa  memberikan materi  yang  disajikan  secara  menarik  kepada siswa sehingga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan.
Adapun  pengemasan  atau  metode  yang dapat  digunakan  dalam  proses  pembelajaran dapat dicontohkan dengan pembelajaran kontekstual.  Pembelajaran  kontekstual  muncul karena  dilatarbelakangi  oleh  rendahnya  hasil pembelajaran yang ditandai dengan ketidakmampuan sebagian besar siswa menghubungkan  apa  yang  telah  mereka dipelajari dengan cara pemanfaatan pengetahuan  tersebut  pada  saat  ini  dan  di kemudian hari dalam kehidupan siswa.
Guru juga harus mampu menilai kelompok  belajar  siswa  pada  usia  SMP  atau
masa  remaja  kematangan  kognitif  dapat  dilihat dari :
a. Menyenangi  prinsip-prinsip  umum  dan jawaban  yang  final  ke  arah  membutuhkan penjelasan tentang fakta dan teori.
b. Menerima  kebenaran  dari  sumber  otoritas kearah memerlukan bukti sebelum menerima.
c. Memiliki  banyak  minat  atau  perhatian kearah  memiliki  sedikit  minat/  perhatian terhadap  jenis  kelamin  yang  berbeda  dan bergaul dengannya.
d. Bersikap subjektif dalam menafsirkan sesuatu  kearah  bersikap  objektif  dalam menafsirkan sesuatu.
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  dipahami bahwa  jika  guru  dapat  memahami  sifat  siswa maka akan mempermudah proses pembelajaran di kelas dan dapat dijadikan sebagai laboratorium demokrasi.
Maka  dapat  ditarik  kesimpulan  dalam mengubah  kurangnya  pengemasan  pendidikan demokrasi  melalui  pembelajaran  PKn  di  SMP Negeri  2  Soreang  adalah  guru  dengan  siswa bersama-sama  dapat  menjadikan  kelas  sebagai laboratorium  demokrasi  dan  sama-sama  dapat berperan  aktif  didalam  proses  pembelajaran. Guru  harus  mendorong  siswa  untuk  belajar mandiri  dan  siswa  juga  harus  dilatih  untuk selalu  mandiri  dan  selalu  bertanggung  jawab atas  tugas  yang  seharusnya  di  kerjakan.  Di lingkungan sekolah dilakukan pemantauan oleh semua  pihak  sekolah  dengan  cara  ikut  aktif  di dalam pendidikan demokrasi dengan penyediaan kotak kritik dan saran.

## Pembelajaran PKn Dapat
Mengembangkan Sikap Siswa Sebagai
Warga Negara Yang Bertanggung Jawab
Proses pembiasaan
pendidikan demokrasi  melalui  Pembelajaran  PKn  akan melahirkan  sikap  siswa  sebagai  warga  Negara yang  bertanggung  jawab,  karena  tujuan  dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah menjadikan  warga  Negara  yang  baik  dan cerdas.  Mereka  yang  secara  ajek  memelihara dan  mengembangkan  cita-cita  dan  nilai demokrasi  sesuai  perkembangan  jaman,  dan secara  efektif  dan  langgeng  menangani  dan mengolah  krisis  yang  selalu  muncul  untuk kemaslahatan  masyarakat  Indonesia  sebagai bagian  integral  dari  masyarakat  global  yang damai dan sejahtera.
Pendidikan  Kewarganegaraan  yang  aktif dan  efektif  dapat  mengembangkan  sikap  siswa sebagai warga negara yang bertanggung jawab, ini  terbukti  dengan  materi  yang  disampaikan, kegiatan  pembelajaran  yang  diikuti  siswa  serta aplikasi  dalam  kehidupan  sehari-hari  pada pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
Dari segi pengetahuan Pendidikan Kewarganegaraan  tidak  terlepas  dari  posisi ilmu-ilmu sosial  khususnya  bidag-bidang disiplin  ilmu  politik,  sosiologi  dan  ekonomi termasuk  di  dalamnya  studi-studi  tentang hubungan  sosial,  analisis  terhadap  proses politik  dan  berbagai  kelembagaan  dalam kehidupan bermasyarakat.
Studi kemasyarakatan  pada  sebuah masyarakat  demokratis  akan  menempatkan prinsip  demokrasi  sebagai  karakteristik  dari sistem  sosial  dan  juga  tentunya  akan  dikaji berbagai  topik  di  antaranya  tentang  kondisi- kondisi yang diperlukan untuk sebuah masyarakat  dan  organisasi-organisasi  yang demokratis serta faktor-faktor yang mempengaruhi  partisipasi  seseorang  di  dalam politik khususnya yang menyangkut perilakunya  sebagai  pemilih  dan  sumber- sumber  pendukung  yang  menunjang  nilai-nilai dan gerakan yang menghambat atau mempertahankan lembaga demokratis. Menurut Cogan (1998) merekomendasikan bahwa Kebijakan  pendidikan  di  masa  depan harus  berdasarkan  pada  suatu  konsepsi kewarganegaraan multi-dimensional sebagai  konsepsi  yang  cocok  dengan kebutuhan dan keinginan umat pada awal abad  ke  21.  Konsepsi  ini  harus menembus  semua  aspek  pendidikan, termasuk  kurikulum  dan  pendidikan, pemerintahan dan organisasi, serta keterkaitan antara sekolah dengan masyarakat.
Penyelenggaraan pembelajaran PKn bertujuan  untuk  menghasilkan  warga  yang demokratis yaitu warga negara yang cerdas dan memanfaatkan  kecerdasannnya  sebagai  warga negara untuk kemajuan diri dan lingkungannya.
Untuk merealisasikan arah
perkembangan pendidikan
demokrasi,
selayaknya dilakukan analisis terhadap “ curriculum content ”, buku ajar PKn dan survei terhadap  konsep  pemikiran  para  pakar  dan praktisi  guna  menentukan  pangkal  tolak  dan arah pengembangan program pendidikan
kewarganegaraan  yang  sesuai  dengan  tuntutan era demokrasi dan hak asasi manusia.
PKn  pada  dasarnya  harus  ditujukan untuk  mengembangkan  kecerdasan  spiritual, rasional,  emosional  dan  sosial  warga  negara bagi  sebagai  aktor  sosial  maupun  sebagai pemimpin/ atau khalifah pada hari ini dan esok. Karakter  dari  pembelajaran  PKn  adalah  warga negara  Indonesia  yang  baik  dan  cerdas  yang secara  ajek  memelihara  dan  mengembangkan cita-cita dan nilai demokrasi sesuai perkembangan  jaman,  dan  secara  efektif  dan langgeng menangani dan mengolah krisis yang selalu  muncul  untuk  kemaslahatan  masyarakat Indonesia sebagai bagian integral dari masyarakat global yang damai dan sejahtera.
Sesuai dengan teori di atas maka di SMP Negeri  2  Soreang,  PKn  sebagai  mata  pelajaran yang  mengajarkan  tentang  dimensi  kecerdasan spiritual,  rasional,  emosional,  dan  sosial  dapat mengembangkan  sikap  siswa  sebagai  warga negara  yang  bertanggung  jawab.    Sikap tanggung  jawab  yang  dibelajarkan  adalah tanggung  jawab  akan  kewajiban  yang  harus dilakukan oleh siswa-siswi seperti mengerjakan tugas  piket,  mengerjakan  tugas  dengan  baik, tanggung  jawab  akan  kelas  yang  ditempatinya dan taggung jawab dalam proses pembelajarannya.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas  dapat dipahami bahwa penerapan pendidikan demokrasi  di  SMP  Negeri  2  Soreang  perlu dibiasakan  sehingga  cita-cita  SMP  Negeri  2 Soreang sebagai  sekolah penerapan pendidikan demokrasi dapat terlaksana dengan baik. Maka, pembahasan hasil penelitian dari guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 2 Soreang  dapat  dipahami  bahwa  Pendidikan Kewarganegaraa dapat menjadikan sikap siswa- siswi  SMP  negeri  2  Soreang  mempunyai  sikap yang  bertanggung  jawab,  semuanya  dapat dilakukan apabila dibelajarkan dan dibiasakan.
Dengan mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan  akan  melahirkan  Sikap demokratis  didalam  hal  cara  berfikir,  bersikap, dan  bertindak  yang  menilai  sama  hak  dan kewajiban  dirinya  dan  orang  lain.  Sikap demokratis di sekolah dan di kelas  yaitu :
a. Melibatkan  warga  sekolah  dalam  setiap pengambilan keputusan.
b. Menciptakan suasana sekolah yang menerima perbedaan.
c. Pemilihan kepengurusan OSIS secara terbuka.
d. Mengambil  keputusan  kelas  secara  bersama melalui musyawarah dan mufakat.
e. Pemilihan kepengurusan kelas secara terbuka.
f. Mengimplementasikan model-model
pembelajaran yang dialogis dan interaktif.
Sedangkan  tanggung  jawab  yang  ada  di lingkungan  sekolah  dan  kelas  adalah  sebagai berikut:
a. Membuat  laporan  setiap  kegiatan  yang  di lakukan dalam bentuk lisan maupun tulisan.
b. Melakukan tugas tanpa disuruh.
c. Menunjukan  prakarsa  untuk  mengatasi masalah dalam lingkup terdekat.
d. Menghindari  kecurangan  dalam  pelaksaan tugas.
e. Pelaksanaan tugas piket secara teratur.
f. Peran aktif dalam kegiatan sekolah.
g. Mengajukan usulan pemecahan masalah. Dari  pembahasan  di  atas  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  pembelajaran  PKn  dapat mengembangkan  sikap  siswa  sebagai  warga Negara  yang  bertanggung  jawab  dengan melihat  tujuan  dari  lahirnya  PKn  yaitu menjadikan  siswa  yang  baik  dan  cerdas  yang secara  ajek  memelihara  dan  mengembangkan cita-cita dan nilai demokrasi sesuai perkembangan  jaman,  dan  secara  efektif  dan langgeng menangani dan mengolah krisis yang selalu  muncul  untuk  kemaslahatan  masyarakat Indonesia sebagai bagian integral dari masyarakat global yang damai dan sejahtera.
Melalui  pembelajaran  PKn  yang  secara ajek memelihara dan mengembang-kan cita-cita nilai  demokrasi  akan  melahirkan  sikap  siswa sebagai warga negara yang bertanggung jawab, dengan memberikan kebebasan untuk mengemukakan  pendapat  oleh  siswa  SMP Negeri  2  Soreang  dan  bertanggung  jawab  atas segala perilaku yang diperbuat, yang terkandung didalam mata pelajaran PKn.

## Penerapan Sikap Demokratis dan Bertanggung Jawab dalam Kehidupan Sehari-hari
Sikap  demokratis  dan  sikap  tanggung jawab  harus  dibelajarkan  dan  dibiasakan  di dalam  kehidupan  sehari-hari.  Ini  terbukti dengan  sikap  dan  perilaku  siswa-siswi  SMP Negeri  2  Soreang  yang  secara  perlahan-lahan mulai  berubah  kebiasaannya  menjadi  lebih baik.  Perubahan  tersebut  dikarenakan    proses pembelajaran secara demokratis yang diterapkan  di  SMP  Negeri  2  Soreang.  Pihak
sekolah merasa berperan besar di dalam proses pembelajaran pendidikan demokrasi di lingkungan  sekolah.  Oleh  sebab  itu,  sekolah berusaha untuk bersama-sama mengajarkan dan membiasakan pembinaan demokrasi di lingkungan  sekolah  dengan  selalu  bersikap demokratis  kepada  siswa,  siswa  diajak  untuk selalu mengemukakan pendapatnya dan bersifat membuat suasana kekeluargaan antara guru dan siswa.
Untuk membelajarkan pendidikan demokrasi  ada  beberapa  hal  yang  harus terpenuhi  yaitu  paradigma  baru  pendidikan kewarganegaraan  adalah  pendidikan  demokrasi dan  HAM  yang  secara  metodologi  menuntut kebaikan dalam dimensinya, yakni : “ curriculum content and instructional strategies,  civic  education  classroom,  and learning environment” (CICED: 1999). Pertama ,  diyakini  bahwa  isi  kurikulum  dan strategi  pembelajarannya  ditekankan  bahwa “...for  all  levels  of  school  should  be  carefully selected and dynamically organized integratedly  upon  the  bases  of  democratic ideals, values, norm, and moral, psychologically relevant to individual development,  contectually  relevant  to  various learning, environment and scientifically sound” (CICED, 1999 a:6).
Berdasarkan  pemaparan  di  atas  bahwa implikasi  dari  semua  prinsip  tersebut  adalah bahwa  kurikulum  dan  strategi  pembelajaran pendidikan demokrasi seyogyanya dikembangkan  secara  sistemik  dengan  lintas jenjang, jalur, dan bidang dengan konsep dasar demokrasi  komprehensif  atau  secara  utuh bidang,  dengan  organisasi  kurikulum  yang berdiversifikasi merujuk pada “ life cycle ” anak antara  perkembangan  kognitif,  afektif,  sosial, moral  dan skill .  Serta  lingkungan  belajar setempat.
Dengan  kata  lain,  kurikulum  pendidikan demokrasi  seyogyanya  mengandung  aspek ideal yang bersifat nasional, aspek instrumental yang  bercorak  ragam,  dan  aspek  praktisi  yang adaptif  terhadap  lingkungan  setempat.  Oleh karena  itu,  dalam  pengembangan  kurikulum dan strategi pembelajaran pendidikan demokrasi seyogyanya melibatkan para praktisi.
Adapun  yang  perlu  dijadikan  muatan nasional adalah pilar-pilar demokrasi konstitusional  Indonesia  yakni  cita-cita,  nilai dan prinsip demokrasi Indonesia yang
berlandaskan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, memberikan jaminan HAM, berdasarkan kedaulatan  rakyat,  bertujuan  mencerdaskan bangsa, menerapkan prinsip pembagian kekuasaan  negara,  mengembangkan  otonomi daerah, menegakkan “ rule of law”, mengembangkan  sistem    peradilan  yang  bebas dan tidak memihak, mengutamakan kesejahteraan  rakyat  dan  melaksanakan  prinsip keadilan sosial.
Kelas Pendidikan kewarganegaraan seyogyanya  dilihat  dan  diperlakukan,  artinya dikembangkan  sebagai “......laboratorium  for democracy  where  the  spirit  of  citizenship  and humanity emanating from the ideals and values of  democracy  are  put  into  actual  practice  by learners  and  teachers  as  well.  In  such  a classrom learners and teacher should collaboratively  develop  and  share  democratic climate  where  decision  making  process  is acquired and learned ” (CICED, 1999a:6).
Profil konseptual kelas Pendidikan Kewarganegaraan  harus  dikembangkan  untuk menggantikan  kelas  PKn  atau  pendidikan demokrasi saat ini yang bersifat lebih dominatif dan indoktrinatif. Perwujudan semangat kewarganegaraan  dan  kemanusiaan  yakni civic virtue yang  menjadi  inti  nilai  demokrasi,  dan perilaku interaktif guru dengan siswa dan siswa dengan siswa, dan penciptaan iklim demokratis dalam  rangka  pengambilan  keputusan.  Untuk itu,  proses  pembelajaran  pendidikan  demokrasi perlu dikembangkan dengan menerapkan pendekatan  yang  bersifat  memberdayakan siswa.  Dengan  demikian,  kelas  pendidikan demokrasi  akan  berubah  dari  yang  selama  ini bersifat  dominatis  menjadi  integratif  yang berorientasi  kepada  proses  berfikir  kritis  dan pemecahan  masalah  atau critical  thingking oriented and problem solving oriented models.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas  dapat dipahami  bahwa  sikap  tanggung  jawab  adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya  yang seharusnya  dilakukan,  terhadap  diri  sendiri, masyarakat,  lingkungan  (alam,  sosial,  dan budaya),  negara,  Tuhan  Yang  Maha  Esa. Tanggung  jawab  yang  ada  di  lingkungan sekolah dan kelas adalah sebagai berikut:
a. Membuat  laporan  setiap  kegiatan  yang  di lakukan dalam bentuk lisan maupun tulisan.
b. Melakukan tugas tanpa disuruh.
c. Menunjukan  prakarsa  untuk  mengatasi masalah dalam lingkup terdekat.
d. Menghindari  kecurangan  dalam  pelaksanan tugas.
e. Pelaksanaan tugas piket secara teratur.
f. Peran aktif dalam kegiatan sekolah.
g. Mengajukan usulan pemecahan masalah. Kebebasan  yang  diajarkan  di  SMP Negeri  2  Soreang  ini  adalah  kebebasan mengemukakan  pendapat  secara  kritis  dan memberikan  kesempatan  seluas-luasnya  untuk memenuhi  kesamaan  hak  dan  kewajiban sebagai  siswa  dan  memberikan  kenyamanan  di dalam  pembelajaran,  serta  bertanggung  jawab di  dalam  mengerjakan  tugas  dan  bertanggung jawab dalam menentukan sikap.
Dalam prakteknya para pendidik hendaknya memposisikan peserta didik sebagai insan  yang  harus  dihargai  kemampuannya  dan diberi  kesempatan  untuk  mengembangkan potensinya.  Oleh  karena  itu  dalam  proses pembelajaran  perlu  adanya  suasana  yang terbuka, akrab dan saling menghargai (Budimansyah, 2003:7).
Sikap  warga  negara  yang  bertanggung jawab  seperti  tanggung  jawab  moral,  disiplin diri  dan  penghargaan  terhadap  harkat  dan martabat  manusia  dari  setiap  individu  adalah wajib  menjadi  anggota  masyarakat  yang independen,  karakter  ini  meliputi  kesadaran secara pribadi untuk bertanggung jawab.
Pembiasaan pendidikan demokrasi melalui  pembelajaran  PKn  untuk  membentuk warga Negara  yang bertanggung jawab dengan pertanyaan  penelitian  sikap  demokrasi  dan tanggung  jawab  siswa  harus  dibelajarkan  dan diterapkan  dalam  kehidupan  sehari-hari  di lingkungan  sekolah  dengan  pembiasaan  selalu membiasakan kelas sebagai laboratorium demokrasi,  selalu  menerima  dan  memberikan pendapat  kepada  teman  sebaya  dan  selalu membiasakan  aktif  dalam  kegiatan  sekolah sikap  demokratis  dan  sikap  tanggung  jawab siswa  dapat  tertanam  dalam  diri  siswa  di  SMP Negeri 2 Soreang dengan sendirinya. Selain itu, menjadikan  siswa  yang  memiliki  pengetahuan dan sikap yang baik di lingkungan sekolah.
Upaya Guru PKn dan Pihak Sekolah dalam Mengatasi Kendala Implementasi Pendidikan Demokrasi Melalui Pembelajaran PKn di SMP Negeri 2

## Soreang
Peran  sekolah  dalam  implementasi pendidikan  demokrasi  dapat  dilakukan  dengan adanya mata pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan yang memberikan
pengetahuan dan pemahaman tentang demokrasi,  selebihnya  dapat  dilihat  pada kehidupan  sehari-hari  dari  siswa,  siswa-siswi SMP  Negeri  2  Soreang    memahami  demokrasi dengan  melaksanakannya  dengan  baik,  jika diterapkan  di  lingkungan  keluarga  pendidikan demokrasi  dapat  diterapkan  dengan  pembagian tugas  disetiap  anak  sehingga  pekerjaan  rumah dapat  terselesaikan  dan  adaya  pembagian pekerjaan di rumah.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  guru Pendidikan  Kewarganegaraan  dalam  mengatasi kendala dalam pembinaan pendidikan demokrasi melalui Pendidikan
Kewarganegaraan  di  SMP  Negeri  2  Soreang adalah dengan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam setiap pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Nilai-nilai demokrasi  yang  terkandung  menurut  Henry  B Mayo  dalam  bukunya  “ Introduction to Demokratic  Theory ”  merinci  beberapa  nilai yang terdapat dalam demokrasi, yaitu:
a. Menyelesaikan persoalan secara damai dan melembaga.
b. Menjamin  terselenggaaranya  perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
c. Menyelenggarakan  pergantian  pemimpin secara teratur.
d. Membatasi  pemakaian  kekerasan  sampai taraf yang minimum.
e. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity ).
Dari teori tersebut dapat dipahami bahwa nilai-nilai pendidikan demokrasi yang diungkapkan  oleh  Henry  dapat  diterapkan  di SMP  Negeri  2  Soreang  dengan  mengajak seluruh  siswa-siswi  SMP  Negeri  2  Soreang untuk  berperan  aktif  dalam  proses  pembelajara di  kelas  dan  berperan  aktif  di  lingkungan sekolah.  Siswa  dibelajarkan  untuk  selalu menyelesaikan  tugas  yang  diberikan,  pada  saat pemilihan  ketua  kelas  dapat  dipilih  secara langsung  oleh  seluruh  siswa  dikelas  dan mengakui  adanya  keberagaman  pada  setiap orang  yang  harus  dihormati.  Untuk  menunjang lahirnya nilai-nilai demokrasi di SMP Negeri 2 Soreang ada ciri-ciri dari sekolah demokrasi.
Peran  dan  upaya  yang  dilakukan  guru PKn  dalam  pendidikan  demokrasi  melalui pembelajaran  PKn  untuk  membentuk  warga negara  yang  bertanggung  jawab  adalah  dengan memberikan  kebebasan  ber-pendapat  pada  saat proses  pembelajaran  di  kelas  dan  menerima
kritik  atau  saran  dari  teman  yang  lainnya. Sedangkan  dari  pihak  sekolah  memberikan kebebasan  yang  sebebas-bebasnya  kepada siswa  untuk  memilih  ekstrakurikuler  sesuai dengan  keinginan  yang  diinginkan  oleh  setiap siswa-siswi  SMP  Negeri  2  Soreang  dan  harus bertanggung  jawab  atas  keputusannya  serta berusaha  bersama-sama  untuk  membentuk sekolah yang demokartis.

## SIMPULAN
Pendidikan  demokrasi  merupakan  usaha atau  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  guru  dan sekolah  secara berdaya guna dan berhasil guna untuk  memperoleh  sikap  demokratis  yang memahami persamaan antara hak dan kewajiban.  Dalam  pendidikan  demokrasi  yang dilakukan lebih menggambarkan proses keaktifan  siswa  sebagai  bentuk  aktivitas  siswa di  sekolah.  Pendidikan  demokrasi  pada  mata pelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan  sangat penting  dilakukan  agar  keaktifan  siswa  baik  di kelas  maupun  di  lingkungan  sekolah  dapat terlaksana  dengan  baik  sehingga  sekolah  dapat dijadikan sebagai laboratorium demokrasi.
Selama  ini  proses  pembelajaran  yang diajarkan  pada  mata  pelajaran  Pendidikan Kewarganegaraan  diwarnai  dengan  kurangnya aktifitas  di  kelas  sehingga  siswa  merasa  jenuh dan  bosan  pada  saat  mata  pelajaran  PKn. Kondisi  seperti  ini  menimbulkan  keprihatinan dan  hal  tersebut  telah  terjadi  pengabaian terhadap  nilai-nilai  mendasar  dari  pendidikan demokrasi.
Faktor  yang  sangat  dirasakan  kurang menunjang  adanya  implementasi  pen-didikan demokrasi  adalah  kurangnya  aktifitas  siswa  di kelas  sehingga  tidak  terbentuk  kelas  sebagai laboratorium demokrasi dan kurangnya keaktifan  siswa  di  lingkungan  sekolah.  Pola pembelajaran,  penanaman  nilai  demokrasi diharapkan  dapat  meningkatkan  pembudayaan demokrasi di lingkungan sekolah.
Siswa  SMP  dipandang  sebagai  siswa yang  sudah  terbiasa  memperoleh      sifat-sifat tertentu  melalui  pengalaman  hidupnya  yang kritis.  Sekolah  tempat  mencari  ilmu  yang senantiasa  dapat  menjadikan  siswa  bersikap kritis  baik  di  kelas  maupun  di  lingkungan sekolah.  Oleh  karena  itu,  siswa  SMP  perlu dibimbing dan diberi pembiasaan yang baik dan terarah  agar  mampu  memahami  berbagai  hal tentang  materi  pembelajaran  di  sekolah khususnya  materi  demokrasi  pada  mata
pelajaran  PKn.  Pendidikan  demokrasi  yang dilakukan pada siswa selama proses pembelajaran  di  kelas  dan  di  lingkungan sekolah menjadi sangat penting.
Pembinaan  dengan  cara  pembiasaan aktivitas  demokrasi  pada  proses  belajar mengajar  di  sekolah  guna  mengoptimalkan penerapan  nilai-nilai  demokrasi  di  lingkungan sekolah. Salah satu pembiasaan yang diperlukan  dan  penting  untuk  siswa  di  SMP Negeri  2  Soreang  adalah  menjadikan  kelas sebagai laboratorium demokrasi.
Kelas yang dijadikan sebagai laboratorium  demokrasi  sangat  dibutuhkan untuk  menunjang  perkembangan  keaktifan siswa  di  sekolah.  Konsep  kelas  sebagai laboratorium demokrasi dapat memberi pemahaman  awal  bahwa  pembelajaran  harus melibatkan siswa dan aktivitas demokrasi harus dibiasakan  dalam  kehidupan  sehari-hari  di sekolah.  Siswa  dapat  ikut  serta  dalam  kegiatan ekstrakuri-kuler  sekolah,  dapat  menerapkan sikap disiplin kepada siswa. sekolah menyiapkan kotan kritik dan saran untuk siswa, siswa  dapat  ikut  serta  secara  langsung  dalam memilih ketua OSIS dan memberikan kebebasan  kepada  siswa  untuk  memilih ekstrakurikuler yang diminati.
Implementasi pendidikan demokrasi pada  siswa  SMP  juga  dapat  diterapkan  pada lingkungan  keluarga.  Pendidikan  demokrasi dapat  dilakukan  dengan  orang  tua  membagi tugas  kepada  seluruh  anggota  keluarga  di rumah.  Adanya  pembagian  tugas  tersebut merupakan  salah  satu  contoh  dari  penerap-an aktivitas  demokrasi  di  lingkungan  keluarga, selain  itu  adanya  kebebasan  mengemukakan pendapat melatih anggota keluarga untuk selalu menerima dan menerapkan aktivitas demokrasi di lingkungan keluarga.
Menanamkan pendidikan demokrasi kepada  siswa  yaitu  nilai-nilai  demokrasi  yang ditanamkan  harus  jelas,  konsisten,  adanya keteladanan dari siswa, adanya rasa kekeluargaan  antara  guru  dengan  siswa  di lingkungan sekolah. Oleh karena itu diperlukan adanya kesepakatan antara pihak sekolah, guru, siswa  dan  komite  sekolah  agar  adanya pembiasaan  demokrasi  pada  siswa,  dengan demikian  siswa  dapat  belajar  secara  kreatif, inovatif dan menyenangkan.
Pendidikan  demokrasi  bukan  hanya sekedar  untuk  mengejar  prestasi  akademik semata, melainkan terutama untuk mengaktifkan  siswa  dan  menumbuhkan  sikap
tanggung  jawab  siswa  di  sekolah.  Siswa  yang memiliki sikap tanggung jawab dapat dikatakan sebagai siswa yang cerdas secara akademik dan tingkah laku.
Kualitas  pendidikan  demokrasi  ber- kembang  melalui  proses  pembelajaran  yang terus menerus (berkelanjutan). Tanggung jawab dipengaruhi  oleh  faktor  kesadaaran  siswa. Faktor  yang  dimaksud  adalah  menyadari konten  dari  demokrasi  adalah  mengetahui  hak dan  kewajiban  sebagai  siswa  di  sekolah.  Hak siswa  adalah  mendapat  pengajaran  dari  guru yang  bersifat  kreatif,  inovatif  dan  menyenang- kan. Sedangkan kewajiban siswa adalah belajar dengan  sebaik-baiknya  dan  mengerjakan  tugas dengan rasa yang bertanggung jawab.
Meningkatnya  aktivitas  demokrasi  yang dilakukan  oleh  siswa  SMP  Negeri  2  Soreang didukung  dengan  lingkungan  yang  demokratis. Ketika  siswa  berhasil  dalam  pembinaan demokrasi dan sikap siswa yang sudah terbiasa bertanggung jawab maka terciptanya pembinaan  demokrasi  melalui  pembelajaran PKn  di  SMP  Negeri  2  Soreang  sesuai  dengan yang diharapkan.

## DAFTAR RUJUKAN
Affandi,I  (2012). Global  Citizen .  Bandung  :
Universitas Pendidikan Indonesia.
Budimansyah,D. (2012).
Perencanaan Pembelajaran Berbasis Karakter . Bandung : Widya Aksara Press.
Creswell, J. (2010). Research Design Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif  dan Mixed . Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Cholisin,  dkk.  (2007). Ilmu  Kewargaegaraan. Jakarta: Universitas Terbuka. Darmawan,C.  (2009). Memahami  Demokrasi Perspektif  Teoritis  dan  Empiris .  Bandung  : Pustaka Aulia Press.
Daryanto dan Darmiatun, S.(2013). Pendidikan Karakter  di  Sekolah. Yogyakarta  :  Gava Media.
Fachruddin. (2005). Educating for Democracy: Ideas and Practices of Islamic Civil Society Association  in  Indonesia. Dissertation  at University of Pittsburgh.
Fitriyah  (  Vol.  5  No.  1  Juli-Desember  2012  ) Jurnal Membangun Pembelajaran
Demokratis Berwawasan Multikultural . UIN Malang.
Hakam,  K.  (2007). Bunga  Rampai  Pendidikan Nilai.  Bandung :  Universitas  Pendidikan Indonesia.
Jurnal  Konstitusi. Volume  6  Nomor  2,  Juli 2009.  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia.
Kalidjernih,
F. (2010). Kamus Studi Kewarganegaraan  Perspektif  Sosiologikal dan  Politikal .  Bandung  :  Widya  Aksara Perss.
Kuswana,  W.  (2010). Taksonomi  Berfikir . Bandung : ROSDA Komalasari, K. (2011). Pembelajaran
Kontekstual. Bandung: Refika Aditama. Majid,  A  dan  Andayani  D.  (2012). Pendidikan Karakter  Perspektif  Islam .  Bandung  :  PT.
Remaja Rosdakarya.
Mariana,  D  dan  Paskarina,  C.  (2010).
Merancang Reformasi
Birokrasi di Indonesia . Bandung : AIPI
Matthew  Gandal  and  Chester  E.  Finn,  Jr. ( Democratic Teaching ) Freedom Papero. Nasution.
(2003). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung : Narsito. Rahmat, dkk. (2008). Pembelajaran Pendidikan  Kewarganegaraan. Bandung  :
Laboratorium  Pendidikan  Kewarganegaraan
UPI Raihani. (2007). Education reforms in
Indonesia  in  the  twenty-first  century . International Education Journal , 2007, 8(1), 172-183. Rosyada. (2014). Paradigma Pendidikan Demokratis . Tp.
Sihono  Teguh  (Volume  8  No  1,  April  2011).
Jurnal Upaya Menuju
Demokratisasi Pendidikan . Universitas Negeri Yogyakarta. Sundawa, D (2010). Disertasi Judul Membangun kecerdasan berdemokrasi warganegara  melalui  perwujudan  kelas sebagai laboratorium demokrasi . Pidato  Penganugrahan  Doktor  Honoris  Causa Prof.H. Muhammad Nu’man Soematri,M.sc.,Ed. Mengkokohkan Dan Memperluas Spirit Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Era Globalisasi .
Wahab,  A  dan  Sapriya.  (2011). Teori  dan landasan  Pendidikan  Kewarganegaraan . Bandung: Alfabeta. Winatraputra  dan  Budimansyah,  D  (2012).
Pendidikan Kewarganegaraan
Dalam
Perspektif  Internasional. Bandung  :  Widya Aksara Press. Winatraputra. (2012). Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Pendidikan Untuk Mencerdaskan Kehidupan  Bangsa .  Bandung  :  Widya Aksara Press.
Winataputra,  U.S.  1999a. Civic  Education
Classroom as A Laboratory for Democracy, Bandung: CICED Winataputra. (2001). . Disertasi, PPS Universitas Pendidikan Indonesia.
Ya’qub,H.  (1988). Etika  Islam  Pembinaan Akhlaqulkarimah . Bandung : Diponogoro. Yin,Robert,K.  (2013). Studi  Kasus  Desain  dan Metode. Jakarta : Grafindo Persada. Yusuf, Syamsu (2007). Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja . Bandung
: ROSDA
____________(2008). Pendidikan  Kesadaran Berkonstitusi .  Jakarta  :  Sekretariat  Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi