INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 6158-6170 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Teorema Ekosentris: Konstitusi Hijau
Rangga Hotman Hasibuan Universitas Sam Ratulangi Email: ranggahasibuan25@gmail.com

## Abstrak
Meskipun banyak konstitusi nasional mengandung unsur-unsur konstitusionalisme lingkungan hidup, tidak adanya pasal-pasal semacam itu di masing-masing negara bagian menyiratkan bahwa tidak ada jaminan dukungan universal terhadap pasal-pasal tersebut. Artikel ini menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan suatu negara untuk  mengadopsi konstitusionalisme  lingkungan. Penilaian historis terhadap negara-negara yang telah mengubah konstitusi mereka dalam situasi ini menekankan latar belakang kontekstual sebagai aspek penting dalam proses reformasi konstitusi. Akibatnya, keadaan ini  mempengaruhi  proses  amandemen  dan  memaparkannya  pada  berbagai  keadaan  yang mempengaruhinya. Esai ini diakhiri dengan menguraikan empat jawaban penting yang penting untuk proses  amandemen  yang  efektif:  memanfaatkan  krisis,  menangani  faktor  ekonomi  secara  tepat, memenangkan dukungan publik dan politik, dan mengintegrasikan pelestarian lingkungan dengan cita- cita nasional.
Kata Kunci: Konstitusi, Konstitusionalisme Lingkungan, Hak Alam

## Abstract
While many national constitutions contain elements of environmental constitutionalism, the absence of such articles in individual states implies that their universal support is not assured. This article investigates the factors affecting a state's decision to adopt environmental constitutionalism. A historical assessment of nations that have changed their constitutions in this setting emphasizes the contextual backdrop as a critical aspect in the constitutional reform process. As a result, this setting influences the amendment process, exposing it to a wide range of affecting circumstances. The essay finishes by outlining four important  answers  critical  for  effective  amendment  processes:  capitalizing  on  crises,  appropriately addressing  economic  factors,  winning  public  and  political  support,  and  integrating  environmental preservation with national ideals.
Keywords: Constitution, Environmental Constitutionalism, Environmental Rights

## PENDAHULUAN
Selama 30 tahun terakhir, telah terjadi lonjakan luar biasa dalam kegiatan pembuatan konstitusi  global,  dengan  mayoritas  negara  di  seluruh  dunia  merevisi,  mengubah,  atau sepenuhnya menyusun teks konstitusi baru selama periode ini (Bannon, 2007; Wahiu et al., 2011; Williams & Nystedt, 2013). Dinamisme konstitusional ini telah disertai dengan apa yang Boyd gambarkan dengan tepat sebagai 'revolusi hak lingkungan,' di mana respons kolektif terhadap degradasi ekologis telah bergeser ke arah membingkai isu-isu lingkungan dalam wacana hak asasi manusia dan memasukkannya ke dalam kerangka konstitusiona (Boyd, 2012). Berasal dari dimasukkannya ketentuan Italia untuk perlindungan lanskap alam dalam Konstitusi 1947, lintasan konstitusionalisme lingkungan telah berkembang, awalnya dengan kecepatan bertahap tetapi mendapatkan momentum substansial dalam beberapa dekade terakhir (“Costituzione Della Repubblica Italiana,” 1947) . Saat ini, dari 193 konstitusi nasional yang  diteliti,  145  menunjukkan  beberapa  tingkat  komitmen  terhadap  konstitusionalisme lingkungan, melampaui sistem politik yang mencakup demokrasi, negara-negara dengan monarki  absolut,  dan  yang  diperintah  oleh  partai  tunggal  atau  pemerintahan  otoriter. Meskipun  integrasi  referensi  lingkungan  ke  dalam  teks-teks  konstitusi  meluas,  konstitusi tertentu masih kekurangan ketentuan tersebut. Menariknya, ketidakhadiran ini tidak dapat semata-mata  dikaitkan  dengan  kegagalan  negara  untuk  terlibat  dalam  amandemen konstitusi. Khususnya, dua negara, disajikan dengan kesempatan untuk reformasi konstitusi selama  dekade  terakhir,  lalai  untuk  memasukkan  ketentuan  konstitusional  lingkungan, menunjukkan  bahwa  proses  konstitusionalisasi  lingkungan  tidak  dapat  dihindari  tetapi bergantung  pada  keadaan  tertentu.  Menyadari  pentingnya  memahami  faktor-faktor penentu yang mempengaruhi keberhasilan adopsi konstitusionalisme lingkungan, artikel ini menggambarkan  empat  faktor  menyeluruh  yang  harus  dipertimbangkan  oleh  para
pendukung  lingkungan  sebelum  memperjuangkan  pembentukan  atau  penguatan konstitusionalisme  lingkungan  di  negara-negara  di  mana  ia  tidak  ada  atau  di  mana ketentuan yang ada lemah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  normative  dengan  pendekatan  utama  ialah pendekatan perbandingan. Adapun pendekatan lain yang digunakan adalah pendekatan statuta dan pendekatan literatur. Bahan yang dikaji merupakan bahan hukum primer dan sekunder serta bahan non-hukum yang memiliki orientasi argumen terhadap hukum. Data yang telah diperoleh dianalisa dengan teknik triangulasi data sehingga ditemukan suatu titik temu antar sekian variasi data. Studi ini sepenuhnya mengakui bahwa ada atau tidak adanya konstitusionalisme lingkungan tidak secara inheren menunjukkan sejauh mana suatu negara secara  efektif  melindungi  lingkungan.  Selain  itu,  penelitian  ini  tidak  mencakup  negara- negara yang tidak memiliki ketentuan konstitusional khusus tetapi di mana pengadilan telah menafsirkan  dan  menerapkan  hak-hak  konstitusional  lainnya,  seperti  hak  untuk  hidup, integritas tubuh, atau akses ke informasi, untuk tujuan lingkungan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sekilas Tentang Konstitusionalisme Lingkungan
Pemeriksaan konstitusi 193 negara mengungkapkan keragaman yang luar biasa dalam perlakuan terhadap masalah lingkungan. Secara tradisional, wacana ilmiah telah terpaku pada kategori sempit 'hak lingkungan ’ (Gellers, 2015; Jeffords & Minkler, 2016; O’Gorman, 2013) . Namun, Kotzé memperluas perspektif ini dengan memperkenalkan konsep yang lebih komprehensif: konstitusionalisme lingkungan. Menurut Kotzé, ekspresi 'peduli' lingkungan dalam bahasa konstitusional mewujudkan konstitusionalisme lingkungan (Kotzé, 2012) . Dia mendefinisikan 'konstitusionalisme' sebagai landasan yang melegitimasi dan mengarahkan pemerintahan, baik di sektor swasta maupun publik. Konstitusionalisme menetapkan nilai- nilai universal fundamental yang dihargai oleh komunitas hukum dan dijaga oleh tatanan hukum. Selain itu, menetapkan checks and balances untuk pelaksanaan otoritas eksekutif, legislatif,  dan  yudikatif  dalam  pelaksanaan  pemerintahan  sehari- hari.  Kotzé  memandang ketentuan lingkungan dalam konstitusi tidak hanya sebagai sarana untuk membentuk isi undang-undang tetapi juga sebagai mekanisme untuk menetapkan kewajiban moral dan etika mengenai lingkungan (Kotzé, 2012) .
Ketentuan-ketentuan  ini  berfungsi  sebagai  landasan  dan  otoritas  hukum,  yang memaksa  pemenuhan  aktual  dari  kewajiban-kewajiban  ini.  Penafsiran  konstitusionalisme
lingkungan ini melampaui fokus sempit pada hak-hak tertentu; Sebaliknya, ia mengakui nilai mengartikulasikan  masalah  lingkungan  dalam  dokumen  konstitusional,  mempengaruhi spektrum  interaksi  publik  dan  swasta  yang  lebih  luas.  Ini  mencakup  definisi konstitusionalisme lingkungan yang luas berdasarkan 'perawatan lingkungan.' Ini mencakup penyebutan  lingkungan,  ekologi,  lanskap  alam,  atau  hak  atau  kewajiban  terkait  dalam konstitusi  nasional,  undang-undang  hak,  atau  dokumen  lain  dengan  kedudukan  hukum serupa.  Bagian  ini  menjelaskan  komponen  multifaset  konstitusionalisme  lingkungan sementara  juga  menggambarkan  aspek-aspek  tertentu  yang  dikecualikan  dari pertimbangan.

## 1. Hak Lingkungan
Hak-hak  lingkungan  dapat  didefinisikan  sebagai  serangkaian  tanggapan  yang ditujukan untuk mengatasi masalah yang timbul dari interaksi manusia dengan unsur-unsur alam  non-manusia.  Menurut  Rodriguez-Rivera,  istilah  'hak  lingkungan'  mencakup  tiga elemen berbeda, masing-masing ditargetkan pada tujuan yang berbeda: hak prosedural lingkungan pertama; kedua, hak lingkungan hidup; dan ketiga, hak atas lingkungan.
Hak  prosedural  lingkungan  melibatkan  aspek-aspek  seperti  partisipasi  dalam pengambilan  keputusan,  akses  terhadap  informasi,  dan  akses  terhadap  keadilan.  Dalam bidang hukum internasional, hak-hak ini bisa dibilang merupakan prinsip hak lingkungan yang  paling  banyak  diterima,  yang  telah  diformalkan  oleh  Konvensi  Aarhus  (Aarhus Convention, 2001). Konvensi ini, yang dikenal sebagai Konvensi Akses terhadap Informasi, Partisipasi  Publik  dalam  Pengambilan  Keputusan  dan  Akses  terhadap  Keadilan  dalam Masalah Lingkungan, menetapkan kerangka kerja untuk hak-hak prosedural ini. Di tingkat nasional, hak atas informasi lingkungan sering tertanam dalam konstitusi, dengan banyak referensi  untuk  partisipasi  publik  dalam  pengambilan  keputusan  lingkungan.  Namun, komponen ketiga dari Konvensi Aarhus, akses terhadap keadilan, tidak seperti yang biasa dibahas  dalam  ketentuan  konstitusional,  meskipun  Konstitusi  Kenya  memang  membuat referensi penting untuk itu (Kenya Constituion 2010). Yang paling revolusioner di antara hak- hak  lingkungan  adalah  hak  lingkungan,  mengusulkan  bahwa  lingkungan  harus  diakui memiliki  nilai  intrinsik  di  luar  kegunaannya  untuk  tujuan  manusia.  Perspektif  ini menganjurkan pemberian hak dan perlindungan independen lingkungan berdasarkan nilai yang melekat.
Argumen tersebut menegaskan bahwa tidak adil untuk membatasi keadilan dan hak semata-mata  untuk  hubungan  manusia,  sehingga  merampas  pihak-pihak  yang berkepentingan dari nilai-nilai penting dalam proses distribusi semata-mata karena mereka
bukan manusia. Ekuador mengambil langkah terobosan dengan memasukkan bab tentang alam (atau Pachamama) dalam revisi konstitusi 2008, menjadikannya negara pertama dan satu-satunya yang secara konstitusional melindungi hak ini (Ecuador Constitution ; Kotzé & Villavicencio  Calzadilla, 2017). Ekspresi  internasional tentang hak atas lingkungan berasal dari Prinsip 1 Deklarasi Stockholm dari Konferensi PBB tentang Lingkungan Manusia. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak dasar atas kebebasan, kesetaraan, dan kondisi kehidupan yang memadai dalam lingkungan yang berkualitas yang memungkinkan kehidupan  yang  bermartabat  dan  sejahtera.  Patut  dicatat  bahwa  hak  atas  lingkungan dikonseptualisasikan sebagai hak individu, dengan lingkungan dihargai tidak semata-mata karena  nilai  intrinsiknya  tetapi  sebagai  pengakuan  atas  signifikansinya  bagi  keberadaan manusia..

## 2. Tanggung Jawab Ekologis
Dalam kerangka konstitusional tertentu, hubungan antara warga negara, negara, dan lingkungan digambarkan dalam hal tanggung jawab daripada hak. Sifat dan keberlakuan tanggung jawab ini menunjukkan variasi di seluruh negara. Dalam kasus di mana tanggung jawab lingkungan berada di tangan negara, mereka sering mengadopsi ruang lingkup yang luas.  Seringkali,  kewajiban  ini  diartikulasikan  secara  mendasar,  seperti  yang  dicontohkan dalam Konstitusi Myanmar, di mana ia menetapkan bahwa "Uni Eropa harus melindungi dan melestarikan lingkungan alam" (Myanmar Constitution).
Beberapa  yurisdiksi  mengambil  tugas  lingkungan  selangkah  lebih  maju,  mencakup kewajiban  tidak  hanya  untuk  melestarikan  tetapi  juga  untuk  meningkatkan  keadaan lingkungan  saat  ini.  Dalam  kasus-kasus  tertentu,  ada  mandat  untuk  meningkatkan kesadaran  tentang  masalah  lingkungan  di  kalangan  masyarakat.  Tugas  yang  diberikan kepada warga negara dapat dicirikan sebagai mandat umum bagi semua individu untuk menjunjung tinggi integritas lingkungan. Atau, mereka mungkin lebih spesifik, menangani perilaku tindakan individu. Dalam beberapa kasus, warga negara mungkin diwajibkan untuk memberikan restitusi dalam kasus-kasus di mana kerusakan lingkungan ditimbulkan. Luas dan dalamnya tugas-tugas lingkungan ini dengan demikian menunjukkan keragaman yang cukup besar di berbagai sistem hukum.

## 3. Prinsip Ekologis
Prinsip-prinsip  ekologis  digambarkan  secara  terpisah  dari  tanggung  jawab  yang dibebankan  pada  negara.  Dalam  konteks  ini,  konstitusi  secara  eksplisit  mengarahkan
pertimbangan-pertimbangan tersebut  agar lingkungan hidup harus diekspresikan dalam prinsip-prinsip  tata  kelola  menyeluruh  yang  wajib  ditegakkan  oleh  negara.  Misalnya, Konstitusi Slovakia mengartikulasikan bahwa fondasi ekonomi Republik Slovakia bertumpu pada  prinsip-prinsip  ekonomi  pasar  yang  berorientasi  sosial  dan  ekologis  (Slovakia Constitution).  Demikian  pula,  Konstitusi  Bhutan  menetapkan  bahwa  negara  ditugaskan dengan tanggung jawab untuk memastikan pembangunan berkelanjutan yang seimbang secara ekologis bersamaan dengan promosi kemajuan ekonomi dan sosial yang adil (Bhutan Constitution).  Ini  menggarisbawahi  integrasi  yang  disengaja  dari  masalah  lingkungan  ke dalam prinsip-prinsip dasar yang memandu pemerintahan negara-negara ini..

## 4. Pembatasan Hak: Pembenaran Atas Nama Lingkungan
Hak-hak konstitusional, meskipun fundamental, jarang absolut dan dapat tunduk pada batasan  yang  diuraikan  baik  secara  eksplisit  maupun  implisit.  Pertimbangan  lingkungan, misalnya,  dapat  berfungsi  sebagai  faktor  pembatas,  dicontohkan  oleh  Konstitusi Madagaskar.  Konstitusi ini menegaskan bahwa negara menjamin perusahaan bebas "dalam batas  penghormatan  terhadap  kepentingan  umum,  ketertiban  umum,  moralitas,  dan lingkungan.". Sikap yang sebanding diambil oleh Konstitusi Makedonia, yang menekankan bahwa  "kebebasan  pasar  dan  kewirausahaan  harus  dibatasi  oleh  hukum  hanya  karena alasan ... perlindungan lingkungan alam dan kehidupan." Dalam konteks ini, pertimbangan lingkungan  dapat  digunakan  untuk  merasionalisasi  kendala,  seperti  memberlakukan larangan iklan komersial, membatasi hak properti, dan membatasi kebebasan bergerak.

## Dinamika Transformasi Konstitusi
Berbagai  modifikasi  konstitusional  individu  yang  mengarah  pada  penggabungan ketentuan  lingkungan  membentang  dari  penambahan  amandemen  tunggal  yang didedikasikan untuk konstitusionalisme lingkungan hingga perombakan komprehensif yang melibatkan pencabutan dan penggantian beberapa pasal dalam konstitusi. Motivasi di balik perubahan  konstitusi  beragam,  dan  keadaan  khusus  lebih  cenderung  memicu penggabungan prinsip-prinsip konstitusional lingkungan. Oleh karena itu, menjadi penting untuk memeriksa secara menyeluruh dan mengkategorikan konteks di mana amandemen konstitusi  terjadi.  Dalam  konteks  kerangka  analitis  ini,  penekanannya  ditempatkan  pada perubahan tekstual nyata dalam konstitusi, berbeda dari contoh reinterpretasi yudisial atau eksekutif.  145  konstitusi  yang  menampilkan  ketentuan  lingkungan  secara  sistematis diklasifikasikan ke dalam tiga kategori menyeluruh berdasarkan keadaan di mana ketentuan ini awalnya diperkenalkan: (i) Pergeseran transformatif di tengah krisis, (ii) Konsolidasi rezim, dan (iii) Evolusi non-krisis.
Kategorisasi  ini  berasal  dari  analisis  historis  yang  cermat  tentang  kondisi  domestik yang berlaku pada saat dimulainya konstitusionalisme lingkungan. Penting untuk dicatat bahwa klasifikasi ini tidak memperhitungkan modifikasi selanjutnya yang mungkin dialami oleh setiap konstitusi, menekankan perspektif retrospektif pada lanskap konstitusional pada saat penggabungan ketentuan lingkungan.

## 1. Pergeseran Transformatif Mid-crisis
Tubuh  literatur  yang  membahas  pembuatan  konstitusi  menggarisbawahi  peran penting  yang  dimainkan  saat-saat  krisis  dalam  menghasut  perubahan  konstitusi  yang substansial  (Blount  et  al.,  2012).  Salah  satu  contoh  ilustratif  dari  episode  transformatif semacam  itu  adalah  pembentukan  negara  yang  baru  merdeka,  yang  ditandai  dengan keributan hukum yang menuntut penyusunan konstitusi baru dengan cermat (Brown, 2008; Walker,  2007).  Skenario  yang  sebanding  terungkap  dengan  penarikan  pasukan pendudukan,  di  mana  perbedaan  yang  melekat  dalam  nilai-nilai  atau  persyaratan kelembagaan  antara  rezim  yang  berkuasa  dan  penggantinya  memerlukan  perombakan komprehensif dari kerangka konstitusional yang ada. Evolusi konstitusional, bagaimanapun, tidak hanya terbatas pada skenario yang berpuncak pada pergolakan total tatanan politik dan  hukum  yang  berlaku.  Krisis  internal,  yang  gagal  mempercepat  penghapusan  total sistem  yang  ada,  juga  dapat  berfungsi  sebagai  katalis  untuk  modifikasi  konstitusi.  Krisis semacam itu mungkin timbul dari upaya untuk mengajukan petisi kepada pemerintah untuk perubahan konstitusi atau protes massa terhadap kebijakan pemerintah. Dalam situasi ini, keharusan  amandemen  atau  penggantian  konstitusi  muncul  karena  risiko  yang  terkait dengan kegagalan untuk merespons secara efektif.
Di  antara  145  konstitusi  yang  menunjukkan  konstitusionalisme  lingkungan,  65,5% substansial  memperkenalkan  ketentuan  lingkungan  selama  perubahan  yang  disebabkan krisis.  Sebagian  besar  pembuatan  konstitusi  di  era  pasca-Perang  Dunia  Kedua  sejalan dengan paradigma perubahan krisis, yang berlangsung di tiga fase penting: periode setelah dekolonisasi  pada  1950-an-1970-an,  runtuhnya  kediktatoran  militer  Eropa  pada  1980-an, dan pembubaran Uni Soviet dan negara-negara komunis lainnya pada 1990-an (Goderis & Versteeg,  2013).  Khususnya,  fase-fase  terakhir  ini  menyaksikan  dimasukkannya konstitusionalisme  lingkungan  di  sebagian  besar  negara  demokratis  atau  merdeka  yang baru  setelah  mencapai  otonomi.  Dalam  kasus  di  mana  dorongan  untuk  perubahan konstitusi muncul secara internal, ketentuan lingkungan dapat menemukan jalan mereka ke dalam  konstitusi  meskipun  koneksi  periferal  mereka  ke  penyebab  ketidakpuasan  yang mendasarinya. Salah satu contohnya adalah amandemen Konstitusi India tahun 1976, yang
dilaksanakan selama keadaan darurat yang sangat kontroversial dari Juni 1975 hingga Maret 1977.  Modifikasi  termasuk  pengenalan  Pasal  48A  tentang  perlindungan  lingkungan  dan Pasal  51A  tentang  tugas-tugas  dasar  warga  negara,  sebagian  besar  berasal  dari rekomendasi  komite  yang  dibentuk  oleh  Indira  Gandhi  untuk  meninjau  Konstitusi. Khususnya,  meskipun  laporan  komite  memicu  perubahan  besar  dalam  pemisahan kekuasaan dan keseimbangan antara hak-hak dasar dan prinsip-prinsip direktif, itu tidak menyentuh  perlindungan  lingkungan.  Demikian  pula,  Kenya  menyaksikan  dimulainya konstitusionalisme  lingkungan  pada  tahun 2010 di tengah proses amandemen  konstitusi yang bertujuan untuk mengurangi kekerasan internal.
Perubahan konstitusi transformatif ini adalah bagian dari inisiatif yang lebih luas untuk mengkonsolidasikan  demokrasi  dan  menyelesaikan  ketegangan  etnis  yang  sebelumnya mengakibatkan pertumpahan darah yang signifikan antara 2007 dan 2008, menyusul upaya reformasi konstitusi yang sebelumnya gagal. Kasus-kasus India dan Kenya menggarisbawahi bagaimana saat-saat krisis dapat dimanfaatkan secara oportunistik untuk memperkenalkan reformasi konstitusi yang komprehensif, menunjukkan sifat multifaset evolusi konstitusional.

## 2. Konsolidasi Rezim
Setelah  krisis  yang  mempercepat  proses  menuju  demokratisasi,  kerangka konstitusional tertentu selalu muncul. Selain itu, para pemimpin yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip  demokrasi  dapat  secara  aktif  memulai  modifikasi  pada  struktur pemerintahan, yang berpuncak pada artikulasi konstitusi yang sama sekali baru. Di antara 14  negara  yang  menjadi  sasaran  pengawasan,  25  negara  bagian  (merupakan  16,9%) memasukkan ketentuan lingkungan yang eksplisit ke dalam struktur konstitusional mereka selama periode  yang  ditandai dengan konsolidasi rezim konstitusional. Tren yang  dapat dilihat ini memperluas jangkauannya ke banyak negara Teluk, di mana negara-negara yang diperintah oleh kemiripan monarki absolut telah mengalami pemberlakuan konstitusi yang disengaja.  Undang-undang  konstitusional  semacam  itu  melayani  tujuan  ganda  untuk melegitimasi kerangka hukum yang masih ada sambil memberikan dasar terstruktur untuk pemerintahan.  Strategi  paralel  mudah  dilihat  di  negara-negara  satu  partai,  dicontohkan oleh pelukan konstitusionalisme lingkungan Tiongkok pada tahun 1978 dan langkah paralel Vietnam pada tahun 1992.(China Constitution; Vietnam Constitution)
Di luar fungsi langsung mereka untuk memperkuat otoritas politik, konstitusi dapat dianut dalam konteks konsolidasi rezim yang lebih luas, secara strategis digunakan dengan tujuan  maju  menuju  prinsip-prinsip  demokrasi,  atau,  paling  tidak,  memproyeksikan penampilan perjalanan transformatif semacam itu. Sebuah ilustrasi penting dari interaksi
bernuansa ini terbukti dalam penyusunan Konstitusi Myanmar 2008. Dalam kasus tertentu, konstitusi  yang  diadopsi  selama  fase  evolusi  politik  ini  menunjukkan  ketahanan  yang melampaui masa jabatan rezim yang berperan penting dalam permulaannya. Dokumen- dokumen abadi seperti itu bertahan, seringkali dalam bentuk yang dimodifikasi, hingga fase pasca-diktatorial, bahkan setelah proses demokratisasi seolah-olah mencapai puncaknya. Sebuah ilustrasi menarik dari fenomena ini terungkap dalam kasus Chili, di mana konstitusi yang  dibuat  selama  titik  penting  terus  mengerahkan  pengaruhnya  dalam  lanskap  yang berubah dari negara demokratis (Chile Constitution; Landau, 2012).

## 3. Evaluasi Non-krisis
Selain kecenderungan yang berlaku terhadap pembuatan konstitusi yang didorong oleh perubahan yang disebabkan oleh krisis, sebagian besar penyesuaian konstitusi terjadi dalam skenario non-krisis. Perubahan dalam nilai-nilai dasar suatu negara atau perspektif mengenai  efektivitas  pengaturan  kelembagaan  dapat  menyebabkan  situasi  di  mana kerangka konstitusional yang ada gagal memenuhi harapan warga negara (Congleton & Swedenborg, 2006). Di antara 145 negara yang diperiksa, 26 (sebesar 17,6%) telah memilih untuk  mengintegrasikan  prinsip-prinsip  konstitusionalisme  lingkungan  ke  dalam  piagam nasional  mereka  di  luar  konteks  krisis.  Bahkan  dalam  keadaan  yang  bebas  dari  krisis, tindakan  memodifikasi  konstitusi  berpotensi  menimbulkan  kontroversi.  Kontroversi  ini, kadang-kadang, berfungsi sebagai gangguan, mengalihkan perhatian dari ketentuan yang baru diperkenalkan mengenai konstitusionalisme lingkungan. Sebuah ilustrasi yang relevan dapat  ditemukan dalam amandemen  komprehensif Konstitusi Belanda  pada tahun 1983. Dalam hal ini, Pasal 21 diperkenalkan, membebankan tanggung jawab pada negara untuk memastikan kelayakhunian negara dan untuk melindungi dan meningkatkan lingkungan. Secara signifikan, amandemen konstitusi ini bertepatan dengan penggabungan beberapa ketentuan sosial baru, yang mencakup hak-hak buruh, hak-hak kesejahteraan, dan hak-hak kesehatan,  yang  semuanya  diantisipasi  untuk  menimbulkan  implikasi  keuangan  di  masa depan bagi negara Belanda.
Dapat diperdebatkan bahwa antisipasi konsekuensi keuangan ini memainkan peran dalam perhatian minimal yang diberikan pada Pasal 21 dalam perdebatan tentang Konstitusi di Parlemen. Selain itu, persepsi bahwa Pasal 21 terutama menegaskan kembali posisi hukum yang  ada  tentang  lingkungan  kemungkinan  berkontribusi  pada  sedikit  penekanan  yang diberikan padanya selama musyawarah ini.

## SIMPULAN
Perluasan  konstitusionalisme  lingkungan  telah  mengikuti  beragam  lintasan.  Di beberapa  negara,  hal  ini  muncul  sebagai  hasil  dari  kampanye  masyarakat  sipil  yang komprehensif,  memanfaatkan  kekhawatiran  publik  mengenai  keadaan  lingkungan domestik  atau  kepemimpinan  tegas  tokoh-tokoh  politik.  Di  negara-negara  lain, dimasukkannya sebagai fitur konstitusional telah  terjadi  dengan  perhatian  publik yang minimal.  Penerimaan  yang  tidak  kontroversial  dari  ketentuan  baru  ini  tidak  selalu menunjukkan hasil yang positif. Dikemukakan di sini bahwa perdebatan energik tentang ketentuan  yang  diusulkan  sangat  penting  karena  akan  mengurangi  kebingungan mengenai  makna  dan  dampak  yang  dimaksudkan.  Jika  proliferasi  konstitusionalisme lingkungan  yang  sedang  berlangsung  dan  substansial  dianggap  sebagai  tujuan  yang terpuji, langkah penting gerakan lingkungan adalah untuk mengartikulasikan secara lebih efektif manfaat yang melekat pada perlindungan lingkungan. Ini, pada gilirannya, akan memperkuat alasan untuk memasukkan dan memperkuat ketentuan-ketentuan ini dalam konstitusi nasional.
DAFTAR PUSTAKA Aarhus Convention (2001).
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVII-
13&chapter=27
Bannon, A. L. (2007). Designing a Constitution-Drafting Process: Lessons from Kenya. The Yale Law Journal, 116(8), 1824. https://doi.org/10.2307/20455777
Blount,  J.,  Elkins,  Z.,  &  Ginsburg,  T.  (2012).  Does  the  Process  of  Constitution-Making Matter? In T. Ginsburg (Ed.), Comparative Constitutional Design (1st ed., pp. 31 – 66). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139105712.004
Boyd, D. R. (2012). The environmental rights revolution: A global study of constitutions, human rights, and the environment. UBC Press.
Brown, N.  J. (2008). Reason, Interest,  Rationality, and Passion in Constitution Drafting. Perspectives on Politics, 6(4), 675 – 689. https://doi.org/10.1017/S1537592708081851
Cholewinski, R. (1998). The Protection of Human Rights in the New Polish Constitution. FLASH: The Fordham Law Archive of Scholarship and History, 22(2).
Congleton, R. D., & Swedenborg, B. (2006). Democratic constitutional design and public policy: Analysis and evidence. MIT Press.
Constitute. Bhutan  2008  Constitution.  Retrieved  November  25,  2023,  from https://constituteproject.org/constitution/Bhutan_2008
Constitute. Chile  2022  Constitution.  Retrieved  November  30,  2023,  from https://constituteproject.org/constitution/Chile_2022D
Constitute. China  (People’s  Republic  of)  1982  (Rev.  2018)  Constitution .  Retrieved November 27, 2023, from https://constituteproject.org/constitution/China_2018
Constitute. Ecuador 2008 (Rev. 2021) Constitution. Retrieved November 23, 2023, from https://constituteproject.org/constitution/Ecuador_2021
Constitute. Kenya  2010  Constitution.  Retrieved  November  23,  2023,  from https://constituteproject.org/constitution/Kenya_2010
Constitute. Myanmar 2008 (Rev. 2015) Constitution. Retrieved November 23, 2023, from https://constituteproject.org/constitution/Myanmar_2015
Constitute. Saint Vincent and the Grenadines 1979 Constitution. Retrieved November 30,
2023, from https://constituteproject.org/constitution/St_Vincent_and_the_Grenadines_1979
Constitute. Slovakia 1992 (Rev. 2017) Constitution. Retrieved November 25, 2023, from https://constituteproject.org/constitution/Slovakia_2017
Constitute. Viet Nam 1992 (Rev. 2013) Constitution. Retrieved November 29, 2023, from https://constituteproject.org/constitution/Socialist_Republic_of_Vietnam_2013
Costituzione della Repubblica Italiana. (1947). La-Costituzione. http://www.senato.it/istituzione/la-costituzione
Evans, E. (2010). Constitutional Inclusion of Animal Rights in Germany and Switzerland: How Did Animal Protection Become  an Issue of National Importance? Society & Animals, 18(3), 231 – 250. https://doi.org/10.1163/156853010X510762
Feldman,  N.  (2006).  IMPOSED  CONSTITUTIONS  AND  ESTABLISHED  RELIGION. The Review of Faith & International Affairs, 4(3), 3 – 12. https://doi.org/10.1080/15570274.2006.9523256
Frank,  D.  J.,  Hironaka,  A.,  &  Schofer,  E.  (2000).  The  Nation-State  and  the  Natural Environment over the Twentieth Century. American Sociological Review, 65(1), 96. https://doi.org/10.2307/2657291
Gellers, J. C. (2015). Explaining the emergence of constitutional environmental rights: A global quantitative analysis. Journal of Human Rights and the Environment, 6(1), 75 – 97. https://doi.org/10.4337/jhre.2015.01.04
Goderis,  B.,  &  Versteeg,  M.  (2013).  Transnational  Constitutionalism:  A  Conceptual Framework. In D. J. Galligan & M. Versteeg (Eds.), Social and Political Foundations of Constitutions  (1st  ed.,  pp.  103 – 133).  Cambridge  University  Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139507509.007
Jeffords, C., & Minkler, L. (2016). Do Constitutions Matter? The Effects of Constitutional Environmental Rights Provisions on Environmental Outcomes. Kyklos, 69(2), 294 –
335. https://doi.org/10.1111/kykl.12112
Kotzé,  L.  J.  (2012).  Arguing  Global  Environmental  Constitutio nalism. Transnational Environmental Law, 1(1), 199 – 233. https://doi.org/10.1017/S2047102511000094
Kotzé, L. J., & Villavicencio Calzadilla, P. (2017). Somewhere between Rhetoric and Reality:
Environmental Constitutionalism and the Rights of Nature in Ecuador. Transnational Environmental Law, 6(3), 401 – 433. https://doi.org/10.1017/S2047102517000061
Landau, D. (2012). The Importance of Constitution-Making. Denver Law Review, 89(3), 611 –
633.
Landemore, H. (2015). Inclusive Constitution‐Making: The Icelandic Ex periment. Journal of Political Philosophy, 23(2), 166 – 191. https://doi.org/10.1111/jopp.12032
Magnette,  P.  (2006).  Comparing  Constitutional  Change  in  the  United  States  and  the European Union. In A. Menon & M. Schain, Comparative Federalism: The European Union  and  the  United  States  in  Comparative  Perspective  (pp.  149 – 176).  Oxford University PressOxford. https://doi.org/10.1093/oso/9780199291106.003.0007
Marrani,  D.  (2008).  The  Second  Anniversary  of  the  Constitutionalisation  of  the  French Charter  for  the  Environment:  Constitutional  and  Environmental  Implications. Environmental Law Review, 10(1), 9 – 27. https://doi.org/10.1350/enlr.2008.10.1.002 Matthiasson, T. (2008). Spinning out of control, Iceland in crisis. Nordic Journal of Political Economy, 34, 1 – 3.
Nicol, D. (2014). Progressive Eras, Periods of Reaction, and Constitutional Change. German Law Journal, 15(3), 437 – 459. https://doi.org/10.1017/S2071832200018988
O’Brien,  D.,  &  Wheatle,  S.  (2012). Post-Independence  Constitutional  Reform  In  The Commonwealth  Caribbean  And  A  New  Charter  Of  Fundamental  Rights  And
Freedoms For Jamaica. Public Law. https://durham- repository.worktribe.com/output/1472339
O’Gorman,  R.  (2013).  The  Case  for  Enshrining  a  Right  to  Environment  within  EU  Law.
European Public Law, 19(Issue 3), 583 – 604. https://doi.org/10.54648/EURO2013035 Rachel, M. (2019). The African Charter on Human and Peoples’ Rights: A Commentary .
Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/law/9780198810582.001.0001
Simmons, B. A., Dobbin, F., & Garrett, G. (2006). Introduction: The International Diffusion
of Liberalism. International Organization, 60(04).
https://doi.org/10.1017/S0020818306060267
Sprinz,  D.,  &  Vaahtoranta,  T.  (2017).  The  interest-based  explanation  of  international
environmental policy. In P. M. Haas (Ed.), International Environmental Governance (1st ed., pp. 131 – 159). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315092546-9
Wahiu,  W .,  Hedling,  N.,  Böckenförde,  M.,  &  International  Institute  for  Democracy  and Electoral  Assistance  (Eds.).  (2011). A  practical  guide  to  constitution  building. International IDEA.
Walker,  N.  (2007).  The  migration  of  constitutional  ideas  and  the  migration  of the constitutional  idea:  The  case  of  the  EU.  In  S.  Choudhry  (Ed.), The  Migration  of Constitutional  Ideas  (1st  ed.,  pp.  316 – 344).  Cambridge  University  Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511493683.012
Williams, R. C., & Nystedt, Ed. M. (2013). Constitutional Assistance and the Rule of Law in Post-Conflict  Transitions:  An  Overview  of  Key  Trends  and  Actors. https://fba.se/en/about-fba/publications/constitutional-assistance-and-the-rule- of-law-in-post-conflict-transitions-an-overview-of-key-trends-and-actors/.