## PROBLEMATIKA DISKRESI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
(Studi terhadap Undang-Undang  No. 30 Tahon 2014)

## Despan Heryansyah
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Email:  despan.her@gmail.com

## Abstrak
Keberadaan diskresi disatu sisi memang memberikan manfaat bagi pejabat administrasi untuk mengatasi stagnasi pemerintahan. Dengan diskresi  memungkinkan  seorang pejabat pemerintahan untuk mengeluarkan kebijakan meskipun tidak ada peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum  dikeluarkannya  kebijakan  itu. Namun di sisi lain , diskresi apabila tidak digunakan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan , yang tentu saja akan merugikan warga negara sebagai korbannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, pertama, benarkah diskresi menjadi buah simalakama terhadap penyelenggaraan pemerintahan? Kedua , Bagaimana problematika penerapan diskresi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pasca UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan? Penelitian ini merupakan penelitian doctrinal yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa , pertama, diskresi telah menjadi buah simalakama penyelenggaraan pemerintahan karena di satu sisi  dapat  mengatasi  stagnasi pemerintahan namun di sisi lain membuka peluang terjadinya  penyalahgunaan wewenang. Kedua, ada banyak masalah yang ditimbulkan pasca disahkannya UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan  khususnya yang berkaitan dengan diskresi.
Kata kunci: Diskresi, Sistem Hukum Indonesia, Undang-Undang  No. 30 2014

## Abstract
The existence of discretion on the one hand it is beneficial for administration officials to overcome  the stagnation of government.  Discretion allow a government  official to issue a policy even though there is no legislation that became law umbrella issuance of the policy . But on the other hand, if the discretion is not used in accordance with the procedures and requirements specified will open up opportunities for abuse of power by government officials , which of course would be  detrimental  to the  citizens  as victims. The problem in this research are, first, what is the fruit simalakama discretion to governance? Secondly , how the problems of discretion in the application of laws and regulations in Indonesia after Law No. 30 Year 2014 on Government  Administration? This research is the use of doctrinal primary law and secondary law.  The method  used the normative approach. The study concluded that, tops, discretion has been the fruit o the  governance  dilemma  because  on  the  one  hand  can  overcome  the  stagnation
of government but on the other hand open the possibility of abuse of authority. Secondly, there are many problems arising after the enactment of Law No. 30 Year 2014 on Government Administration in particular  with regard to discretion
Keywords : Discretion,  Indonesian  Legal System,  Law No. 30, 2014.

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah
Konsepsi negara hukum mengalami perkembangan yang cukup pesat, pada mulanya seluruh kekuasaan negara diserahkan kepada seorang raja yang membentuk undang-undang, menjalankan pemerintahan serta menjalankan fungsi peradilan. Keputusan tertinggi berada di tangan raja, sehingga apapun yang menjadi keputusan raja harus dijalankan dengan berbagai konsekuensinya. Bahkan pada masa awal-awal abad pertengahan, kekuasaan raja disandingkan . dengan kekuasaan Tuhan, keputusan raja adalah kehendak Tuhan. Sadar bahwa konsep ini semakin menjadikan raja sewenang- wenang  terhadap   warga   negara  maka  kekuasaan  raja  mulai   dikurangi, 1 kemudian berkembanglah  model negara hukum formal.
Negara hukum formal pun hanya bertahan beberapa waktu dan dianggap sudah tidak relevan lagi karena hanya menjadikan negara sebagai penjaga malam saja, yang tidak   memiliki   kewenangan   mencampuri   semua   urusan   wama   negara. Kemudian munculah konsep negara hukum modern 2 , yang menempatkan  pemerintah sebagai  pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Ciri utama negara ini adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganegaranya . 3
Pesatnya perkembangan negara hukum menjadi negara hukum modem ini salah satunya disebabkan oleh tugas dan wewenang serta tanggung jawab pemerintah semakin berkembang dan bertambah luas, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Administrasi negara sebagai penyelenggara tugas servis publik telah memasuki berbagai aspek kehidupan masyarakat yang sangat kompleks dan rumit. Tugas-tugas baru bertambah sementara tugas-tugas lama semakin berkembang . 4
Dalam rangka melaksanakan tugas servis publik tersebut,  dibutuhkan lembaga- lembaga dan standar tertetu untuk  menjamin  terselenggaranya  keadilan  dan kesejahteraan rakyat melalui hukum,  khususnya hukum administrasi.  Namun    karena luas dan kompleksnya permasalahan masyarakat yang dihadapi, temyata  tidak  semua tindakan yang akan dilakukan oleh administrasi negara tersedia aturannya.  Karena  itu timbul  konsekuensi  khusus  dimana  administrasi  negara  memerlukan  kemerdekaan
1 Yaitu dengan lahirnya magnacharta, sebuah perjanjian antara Raja Thon lnggris dengan para Bangsawan yang pada pokoknya  berisi pemberian hak-hak kepada para bangsawan dan pengurangan kekuasaan yang dimiliki oleh Raja. Konsepsi tentang negara terus mengalami perkembangan hingga pada perjanjian Montevideo kemudian pembagian kekuasaan oleh Thon Locke yang dilanjutkan oleh Montesqiueu  dalam bukunya "L 'Esprit des Lois".
2 Konsepsi negara demikian memiliki berbagai macam istilah, antara lain: Walfare State, socal service state, bestuurzorg, social rechstaat. Lihat S.F. Marbun, Peradilan  Administrasi  Negara  dan Upaya Administratiffi Indonesia, Cetakan Kelima, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm.189. juga dikenal dengan istilah negara hukum material, dan Moh Hatta menyebutnya  dengan  negara pelayan.
3 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Cetakan Ke-6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011),  hlm. 14.
4 SF Marbun, Op.Cit. hlm. 189.
bertindak atas inisiatif sendiri, utamanya  dalam  menyelesaikan  masalah-masalah genting dan penting yang timbul dengan serta merta , sedangkan peraturan untuk menyelesaikannya belum ada atau samar-samat atau dirumuskan dengan sangat sumir , tidak  tegas , atau dengan kata-kata  yang  bersifat sangat  umum.  Hal inilah dalam hukum administrasi disebut discretionary power atau pouvair discretionaire atau Freies Ermessen, 5 yang dalam makalah ini istilah freies ermessen digunakan secara bergantian dengan istilah dikresi , karena memang  keduanya  memiliki makna yang sama.
Indonesia sebagai negara yang menjalankan prinsip kedaulatan  rakyat 6 berdasarkan atas hukum 7 , melegitimasi bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah segala tindakan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh  pemerintah  harus   sesuai   dengan   peraturan  perundang-undangan. Segala kebijakan yang dikeluarkan tidak berdasarkan pada peraturan  perundang- undangan dapat dikatakan sebagai perbuatan sewenang-wenang  atau perbuatan tidak berwenang dan dapat dibatalkan demi hukum . 8 Inilah konsepsi dasar pelaksanaan pemerintahan di Indonesia, namun karena keterbatasan dari asas ini atau karena adanya kelemahan dan kekurangan yang terdapat pada peraturan  perundang-undangan  itu sendiri, maka kepada pemerintah diberi kebebasan freies ermessen atau diskresi, yaitu kemerdekaan     pemerintah    untuk    dapat    bertindak    atas    inisiatif    sendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial. 9 Menurut Ridwan HR, dalam praktik freies ermessen ini memebuka peluang terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah dengan  warga negara. 10
Menurut Sjachran Basah, pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya terutama dalam mewujudkan tujuan-tujuan negara (atau mengupayakan bestuurszrog) melalui pembangunan, tidak berarti pemerintah dapat bertindak semena-mena, melainkan sikap tindak itu haruslah dipertanggung  jawabkan . 11 Artinya  meskipun  intervensi pemerintah dalam kehidupan warga negara merupakan kemestian dalam  konsepsi walfare  state , akan tetapi pertanggung jawaban setiap tindakan pemerintah juga merupakan kemestian dalam negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan  keadilan.
Berkaitan  dengan ini,  maka  pada tahun  2014 lalu  pemerintah  mengesahkan UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dimana salah satu materinya mengatur tentang diskresi, termasuk bagaimana pengujian terhadap  diskresi yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang dianggap tanpa kewenangan atau sewenang- wenang . Hal ini menjadi menarik karena sejak masa kemerdekaan belum pernah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai diskresi. Di samping itu masih banyak permasalahan  lain yang menurut  penulis menarik untuk dikaji dalam UU ini.

## 2. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang di atas, maka  rumusan  masalah  dalam  makalah ini adalah:
5 Ibid. hlm. 190.
6 Pasal  1 ayat 2  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (Pasca Amandemen)
7 Pasal  1 ayat  3  UUD Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (Pasca Amandemen)
8 Konsep ini dikenal dengan istilah asas legalitas, yaitu asas yang mengharuskan setiap perbuatan wajib berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
9 Utrecht, Pengantar  Hukum  administrasi  Negara  Indonesia, (Surabaya:  Pustaka  Tinta Mas, 1988), hlm . 30 10 Ridwan HR, Op.Cit . hlm. 230.
11 Syachran Basah, Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara, (Bandung : Alumni, 1992) , hlm. 68. Lihat Ridwan HR , Ibid.
a. Benarkah diskresi menjadi buah simalakama dalam penyelenggaraan pemerintahan  di Indonesia?
b. Bagaimana  problematika penerapan diskresi dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia pasca UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ?
3. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui benarkah diskresi menjadi buah simalakama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, dan jika benar mengapa hal itu bisa terjadi.
b. Untuk menganalisis problematika penerapan diskresi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya pasca UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

## 4. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum doctrinal. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan normatif. Bahan hukum yang telah penulis kumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## B. PEMBAHASAN
1. Ruang Lingkup dan Batasan Diskresi Kebijaksanaan atau  freies ermessen dalam bahasa Jerman  berasal  dari katafrei yang berarti bebas , merdeka, tidak terikat. Kata freis berarti  orang  bebas, sedangkan . kata ermessen berarti mempertimbangkan,  menilai,  menduga,  penilaian , pertimbangan atau keputusan. 12 Dalam bahasa Inggris disebut discretion yang berarti kebijaksanaan, keleluasaan, kehati-hatian atau discre'tionnaire (kata sifat), yang berarti menyerahkan kepada kebijaksanaan dengan kebebasan untuk menentukan atau memilih. 13 Sehingga secara terminology fries ermessen berarti  orang  yang  memiliki kebebasan  untuk menilai. Menduga dan mempertimbangkan  sesuatu. 14
Istilah itu kemudian  secara khas digunakan dalam bidang pemerintahan, sehingga freies ermessen (diskresionare power) diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negarau tuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. 15 Definisi lain yang hampir  senada diberikan oleh Nana Saputra,  yaitu suatu kebebasan  yang diberikan kepada alat administrasi, yaitu kebebasan yang pada asasnya memperkenankan alat administrasi negara mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan (doelmatifheid) dari  pada  berpegang  teguh  pada  ketentuan  hukum , atau kewenangan  yang sah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas menyelenggarakan kepentingan umum. 16
12 Adolf Heukken, Kamus Jerman-Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia, 1987), hlm . 148 dan 177 . 13 Surayin, Kamus Lengkap Inggris-Indonesia , (Bandung: Armico, 1992), hlm. 180.
14 Ridwan HR, Op.Cit . hlm. 169. 15  Marcus Lukman, Eksistensi peraturan kebijaksanaan dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Meteri  Hukum  Tertulis Nasional , (Bandung: Unpad, 1996), hlm, 205. Lihat Ridwan HR, Op.Cit., him. 170. 16 Lihat Ridwan HR, Ibid.
Syachran Basah , memberikan pengertian freies ermessen sebagai keleluasaan  dalam menentukan kebijakan-kebijakan selalui sikap tindak administrasi negara yang harus dapat dipertanggungjawabkan. 17 Dengan demikian freies ermessen adalah kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri menyelesaikan persoalan-persoalan penting dan mendesak yang muncul secara tiba- tiba dimana hukum tidak mengaturnya, serta harus dapat dipertanggung jawabkan baik secara hukum maupun moral.
Mengutip pendapat PJP Tak, Ridwan HR mengartikan peraturan kebijakan sebagai peraturan umum yang dikeluarkan  oleh  instansi  pemerintahan  berkenaan dengan pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga negara atau terhadap instansi pemerintahan lainnya  dan pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki dasar yang tegas dalam UUD dan UU formal baik secara langsung maupun tidak langsung. 18
Sedangkan  dalam  UU  No  30  Tahun 2014, diskresi diartikan sebagai Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan , tidak mengatur , tidak lengkap atau tidakjelas,  dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.
Diskresi atau freies ermessen diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat  atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang, atau tindakan yang dilakukan dengan mengutamakan pencapaian tujuan (doelmatigheid) daripada sesuai dengan hukum yang berlaku (rechtmatigheid). 19 Freies ermessen ini digunakan terutama  karena: pertama, kondisi darurat  yang tidak  mungkin  menetapkan peraturan tertulis , kedua, tidak ada atau belum ada peraturan yang mengaturnya, keti a , sudah ada peraturannya namun redaksinya samara tau  multitafsir  ( vogue  norm ) 20 . Sedangkan menurut  Bagir  Manan  ciri-ciri  dari peraturan  kebijakan adalah:
a. Peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan  perundang-undangan.
b. Asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundang- undangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan  kebijakan.
c. Peraturan kebijakan tidak dapat diuji secara welmatigheid, karena memang tidak  ada dasar peraturan perundang-undangan untuk membuat keputusan peraturan kebijakan tersebut.
d. Peraturan kebijakan dibuat berdasarkan freies ermessen dan  ketiadaan wewenang administrasi  bersangkutan membuat peraturan  perundang- undangan.
e. Pengujian  terhadap  peraturan  kebijakan  lebih  diserahkan  kepada doelmatigheid dan  karena itu batu ujinya adalah asas-asas umum pemerintahan  yang layak.
f. Dalam praktek diberi format berbagai bentuk dan jenis aturan, yakni
17 Syachran Basah, Op . Cit.,hlm. 3.
18 Ridwan HR , Tiga Dimensi Hukum Administra s i dan P e radilan Aministrasi, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 80.
19 Bachsan Mustafa, Pokok-Pokok  Hukum  Administrasi  Negara , dalam  Ridwan  HR, Ibid hlm . 81.
20 Ridwan HR, Ibid
keputusan, intruksi, surat edaran, pengumuman dan lain-lain, bahkan dapat dijumpai dalam peraturan. 21
Berdasarkan uraian di atas , menurut Bagir Manan batasan terhadap pelaksanaan diskresi adalah Asas-asas umum pemerintahan yang layak. Jika suatu kebijakan sesuai dengan asas-asas ini maka ia dapat terus dilanjutkan namun  jika tidak,  kebijakan  itu  dapat dibatalkan . Jadi berdasarkan pada frei e s ermes s en ini, pemerintah dapat mengeluarkan berbagai kebijakan baik dalam bentuk peraturan- peratuan, pengumuman-pengumuman , pedoman-pedoman , surat edaran, instruksi, dan lain sebagainya. 22 Philipus M Hadjon menambahkan  bahwa freies  ermessen harus dituangkan dalam bentuk tertulis agar menjadi peraturan kebijakan. 23
Meskipun kepada pemerintah diberikan kewenangan bebas atau freies ermessen , yang dengan itu pemerintah dapat mengeluarkan peraturan  kebijakan , namun  dalam suatu negara hukum penggunaan freies ermessen ini harus dalam batas- batas yang dimungkinkan   oleh  hukum   yang  berlaku . Penggunaan freies  ermessen tidak boleh  bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. 24 Menurut Muchsan pembatasan penggunaan freies ermessen adalah sebagai berikut:
a. Penggunaan  freies  ermessen  tidak    boleh  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku (kaidah hukum   positif).
b. Penggunaan  freies ermessen  hanya ditujukan demi kepentingan umum . 25

## 2. Dilema Penggunaan Diskresi
Telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa Indonesia adalah negara hukum yang termasuk dalam kategori negara hukum modem. Konsepsi negara hukum modem ini secarakonstitusional dapat dirujuk pada rumusan tujuan negara republik Indonesia yang berbunyi antara lain: melindungi segenap bangsan Indonesia dan seluruh tumpah darah  Indonesia , memajukan  kesejahteraan  umum , mencerdaskan  kehidupan bangsa, melaksanakan  ketertiban dunia serta mewujudkan  keadilan sosial. 26
Seiring dengan itu untuk memperlancar peran tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan tugas pembangunan serta servis publik  yang demikian luas dan berat , kepada pemerintah diberikan  pula  wewenang  berupa freies  ermessen atau diskresi. Selama ini, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya  pemerintah banyak sekali menuangkan berbagai tindakannya dalam bentuk freies ermessen seperti peraturan, surat edaran, pengumuman, pedoman dan lain sebagainya . Kesemua tindakan tersebut dilakukan dengan tidak didasari atribusi kewenangan peraturan perundang- undangan untuk membuat atau  mengeluarkannya. 27
Dengan berkembangnya konsep negara hukum menjadi negara hukum modem, akibatnya tugas administrasi negara menjadi semakin luas . Administrasi negara sbagai pelaksana tugas pelayanan publik akhimya memasuki berbagai aspek kehidupan
21 Bagir Manan, peraturan K e bijaksanaan, dalam Ridwan HR , Ibid, hlm. 85 .
22 Ridwan HR, Hukum Administrasi di  Daerahi , Cetakan  Pertama , (Yogyakarta:  UII  Press, 2009) , Wm . 100.
23 Philipus M. Hadjon, et.al.,Pengantar Hukum  Administrasi  Indonesia , (Yogyakarta : UGM Press, 1993) , Wm. 152.
24 Ridwan HR, Hukum Administrasi  Negara, Op . Cit.,hlm. 173.
25 Muchsan, Beberapa Catatan tentang  Hukum  Administrasi  Negara  dan Peradilan  Admiistrasi di Indonesia , (Yogyakarta:  Liberty,  1981) , hlm. 28.
26 SF. Marbun , Peradilan Administrasi Negara. .. Op . Cit ., hlm . 190-191.
27 Ibid
masyarakat untuk melayani kebutuhan hidup masyarakat yang semakin kompleks dan rumit. Namun konsekuensinya pada posisi ini semakin banyak pula ditemukannya tindakan administrasi yang dituangkan dalam bentuk freies ermessen , sehingga banyak menimbulkan kekhawatiran. Sebab tindakan demikian bila tidak dilakukan dengan hati- hati dan selektif, dapat menimbulkan ancaman serius bagi eksistensi dan perkembangan serta  perwujudan   cita-cita  negara  hukum   Indonesia.   negara  hukum  Indonesia akan  hanyut berlayar semakin jauh meninggalkan daratan cita-cita negara hukum. Idealita negara hukum  pancasila  akan semakinjauh  dari realita. 28
Apabila praktek-praktek tindakan freies ermessen dibiarkan terus tumbuh dan berkembang, maka pada akhimya negara hukum Indonesia akan tumbuh dan berkembang menjadi negara kebijaksanaan atau menurut istilah Nurhadiantomo adalah negara pejabat atau negara kekuasaan. 29 Oleh karena itu, menurut SF Marbun ada tiga ketentuan atau unsur utama pelaksanaan diskresi , yaitu:
a. Adanya kebebasan yang dimungkinkan oleh hukum kepada administrasi negara untuk bertindak atas inisiatif sendiri.
Kebijaksanaan merupakan pelengkap terhadap asas legalitas, artinya tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan hukum sama sekali. Bagaimanapun setiap sikap administrasi harus dapat diuji dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi dan hukum yang tidak tertulis, seperti asas-asas umum administrasi negara yang baik atau praktek penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertulis. 30 Maka kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus tetap dalam batas-batas  yang  dimungkinkan oleh hukum dan tidak boleh keluar dari hukum, apalagi bertentangan dengan  hukum, serta bukan perbuatan  yang sewenang-wenang atau menyalah  gunakan wewenang. 31
b. Terdapat persoalan penting dan mendesak urituk segera  diselesaikan Penggunaan diskresi oleh badan/pejabat tatausaha negara harus memperhatikan kedua unsur ini, yaitu terdapat persoalan yang penting dan mendesak dan muncul secara tiba-tiba. Perlunya kedua unsru ini dipenuhi karena adakalanya suatu ketika  muncul suatu persoalan penting aka tetapi persoalan tersebut tidak begitu  mendesak  untuk segera diselesaikan. Sebaliknya mungkin pula adakalanya timbul suatu persoalan yang mendesak, akan tetapi tidak begitu penting untuk segera diselesaikan. Suatu persoalan dapat dikatakan sebagai persoalan penting apabila menyangkut kepentingan umum menurut peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
c. Harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan  hukum
Menurut Ridwan HR, dalam penyelanggaraan negara  dan pemerintahan pertanggung jawaban  itu  melekat pada jabatan, yang secara yuridis dilekati dengan kewenangan. Dalam perspektif hukum publik adanya kewenangan inilah yang menimbulkan adanya pertanggung jawaban, sejalan dengan prinsip umum tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban. 32
28 Ibid him. 193 . 29 Nurhadiantomo  dan Lance Castles, Birokrasi Kepeminpinan  dan Revolusi Sosial di Indonesia, (Surakarta: Hapsara, 1983), hlm. 41.
30 Pendapat ini bertentangan dengan pemyataan Bagir Manan sebagaimana yang penulis catat sebelumnya, menurut Bagir Manan karena diskresi tidak berdasarkan pada atribusi dari peraturan  yang lebih tinggi maka tidak dapat diujikan kepada peraturan yang lebih tinggi.
31 SF.Marbun,PeradilanAdministrasiNegara, Op.Cit . hlm . 197-198.
32 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Op.Cit. hlm. 334.
Meskipun pejabat tatan  usaha negara diberikan kebebasan untu mengeluarkan kebijaksanaan, namun dalam kebijaksanaan itu tidak boleh dilakukan tanpa batas sewenang-wenang. Menurut Sjachran Basah kebebasan tersebut haruslah dapat dipertanggung jawabkan  baik secara moral maupun secara hukum. 33
Sejalan dengan pendapat SF Marbun di atas, menurut Saut P. Panjaitan, unsur pokok yang sekaligus menjadi batas toleransi sebagai tolak ukur dari  penggunaan diskresi  adalah  sebagai berikut:
a. Adanya kebebasan atau keluasan administrasi negara untuk  bertindak  atas inisiatif sendiri, artinya semua tindakan hendaklah tetap berada  dalarn batas-batas yang dimungkinkan oleh hukum, bukan yang dengan tegas dilarang oleh hukum.
b. Untuk  menyelesaikan persoalan-persoalan  mendesak yang belum  ada aturannya untuk itu.
c. Harus  dapat dipertanggungjawabkan 34
Sejak Indonesia merdeka, banyak sekali kebijakan yang diarnbil oleh pemerintah dengan menggunakan diskresi ini, bahkan tidak jarang  kebijakan  itu bertentangan dengan unsur-unsur diskresi seperti yang telah penulis jelaskan di atas. Namun karena sampai dengan tahun 2014 Indonesia tidak memiliki  peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang diskresi termasuk tidak memiliki wadah untuk mengajukan pengujian terhadap diskresi yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga menjadikan semua diskresi yang dikeluarkan itu dianggap sebagai kebijakan yang sah. Meskipun secara materil ataupun formil kebijakan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau  dengan AUPB.
Menurut  Ridwan  HR,  diskresi  dan  peraturan  kebijakan  sebagai  suatu instrument dalam  penyelenggaraan pemerintahan, dengan wewenang penggunaan dan pembentukan yang sepenuhnya berada di tangan pejabat pemerintah, telah menimbulkan kecurigaan. Dengan mengutip pendapat Cora Hoexter, ia mengatakan; "kekuasaan diskresi tidak selalu memiliki reputasi baik. Para ahli hukum  selama beberapa tahun cenderung curiga, lebih suka menempatkan kepercayaannya  terhadap netralitas, keumuman, dan kepastian hukum  yang dian gap benar. A.V. Dicey menyamakan diskresi dengan kekuasaan sewenang-wenang". 35 Perluasan kekuasaan pemerintah (administrasi negara) karena diskresi sudah barang tentu dapat menimbulkan kesewenang-wenangan yang merugikan  masyarakat. Sikap tindak dari administrasi negara yang merugikan tersebut dapat berupa perbuatan melanggar hukum  ( onrechtmaatige overheidsdaad), penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir), maupun juga kesewenang-wenangan (abus de droit). Meskipun demikian , keberadaan diskresi tetap menjadi kebutuhan yang dirasa penting bagi administrasi negara dalam  menyelenggarakan dan merealisasikan tingkat kesejahteraan umum  yang tinggi. Hal itu terkebih lagi pada  kelompok  negara berkembang sepertinya negara Indonesia dengan serangkaian program pembangunan untuk mewujudkan  masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual. 36
33 Syahran Basah, Perlindungan hukum .. . dalam SF, Marbun, Peradilan Administrasi . ...  Op.Cit. hlm. 200.
34 Saut  P.  Panjaitan, Dimensi-dimensi  Pemikiran  Hukum  Administrasi  Negara, Cetakan  Pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm.  115-117 .
35 Ridwan, Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah, Cetakan Pertama, (Yogyakarta : UII Press, 2014),  hlm. 150-152.
36 SF Marbun , dkk . (Penyunting) , Dimensi-Dimensi Pemikiran  Hukum Administrasi Negara , Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2001) , hlm . 75.
Berkaitan dengan hal ini, Bagir Manan dalam  dalam  bukunya teori dan politik Konstitusi mengatakan;
"perlu ditiadakan kesan seolah-olah peraturan kebijakan atas dasar .freies ermessen atau beleidsvrijheid adalah peraturan yang semata-mata berkaitan dengan doelmatigheid, bahkan  dapat menyimpangi rechtmatigheid. Kesan semacam ini tidak benar (keliru). Unsur doelmatigheid sebagai  alas freies   ermessen haruslah suatu  tujuan  atau  manfaat yang  dibenarkan oleh hukum. kebebasan bertindak adalah kebebasan dalam lingkup wewenang yang telah ditentukan berdasarkan hukum . setiap tindakan administrasi negara diluar wewenang yang telah ditetapkan berdasarkan hukum , termasuk tindakan berdasarkanfreies ermessen adalah tidak melampau wewenang (detoumement de pouvoir), bahkan dapat melawan hukum (onrechtmatig overheidsdaad), atau penyalahgunaan wewenang (misbruikvan recht)". 37
Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa di satu sisi, diskresi dan peraturan kebijakan merupakan kekuasaan dan instrument penyelenggaraan pemerintahan yang sangat diperlukan bahkan disebut "discretion is  at heart of agency power" untuk terselenggaranya tugas-tugas pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan terhadap warganegara secara efektif dan efisien, namun di sisi lain, diskresi  dan peraturan kebijakan telah menimbulkan  kecurigaan,  kekhawatiran,  dan  dianggap sebagai a ruthless master. Diskresi ibarat pedang  bermata dua: dapat digunakan  untuk kebaikan dan kemaslahatan  maupun untuk keburukan  dan kesewenang-wenangan. 38 Dalam kondisi seperti itulah, pada tahun  2014  pemerintah  mengeluarkan  UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atau  sering  disingkat  UU Adpem. UU ini mrupakan UU pertama di Indonesia sejak kemerdekaan yang mengatur tentang administrasi  pemerintah. Di satu sisi, UU ini merupakan kemajuan tersendiri dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia karena akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya, termasuk akan menghilangkan kekhawatiran atas penyalahgunaan diskresi karena UU ini mengatur diskresi dengan cukup lengkap. Namun di sisi lain, UU ini juga mengalami berbagai permasalahan, baik karena materinya yang menyimpang jauh dari teori yang selama ini dikenal  maupun dalam prakteknya yang justru kerap membingungkan  pejabat  administrasi  negara. Hal ini yang akan penulis bahas secara singkat dalam makalah ini, tetapi hanya terbatas pada pasal yang berkaitan dengan diskresi saja.

## 3. Problematika Penerapan Diskresi dalam UU Administrasi  Pemerintahan
Sejak awal kemunculannya UU No 30 Tahun 2014  telah  menimbulkan perdebatan dikalangan ahli hukum Administrasi, karena banyaknya pasal-pasal yang dinilai rancu dan akan menimbulkan masalah saat dipraktekkan di lapangan. Meskipun diakui keberadaan UU ini sebagai bentuk kemajuan tersendiri,  namun  analisis  kritis tetap diperlukan setidaknya sebagai pijakan untuk ius constitutum, agar  masalah- - masalah serupa tidak terjadi lagi dikemudian  hari.
Paling tidak, keberadaan UU ini telah memberikan ruang kepada  masyarakat untuk menguji suatu kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan diskresi oleh pejabat tatausaha negara. Jika pada masa sebelumnya, pengujian atas diskresi tidak: diatur di
37 Bagir Manan, Teori dan Praktik Konstitusi, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 16. Lihat fildwan, Diskresi dan Tanggung  Jawab... Op.Cit . hlm. 153.
38 Ridwan, Diskresi dan Tanggung  Jawab . . . Ibid.
Indonesia meskipun banyak diskresi yang dianggap menyimpang,maka dengan lahirnya UU ini memberikan kepastia hukum kepada warga negara yang dirugikan oleh diskresi pejabat tatausaha negara jika kebijakan yang  dikeluarkan itu merupakan penyalahgunaan wewenang. Dalam Pasal 17 UU ini mengatur tentang larangan penyalahgunaan wewenang, dirumuskan :
(1).  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  dilarang  menyalahgunakan Wewenang.
(2).  Larangan   penyalahgunaan  Wewenang  sebagaimana  dimaksud   pada ayat (1) meliputi:
a. larangan melampaui Wewenang;
b. larangan  mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
c. larangan  bertindak sewenang-wenang.
Dari uraian di atas, telah jelas apabila disk:resi pejabat tatausaha berpotensi berisi penyalahgunaan wewenang, dapat diajukan ke PTUN  untuk  diuji,  jika kebijakan tersebut memang mengandung penyalahgunaan wewenang, baik dalam bentuk  melampaui  wewenang , mencampuradukkan wewenang  atau  bertindak sewenang-wenang, maka kebijakan  dimaksud  dapat dibatalkan oleh hakim PTUN.
Pemberian kewenangan  kepada  PTUN  untuk menguji diskresi  pejabat tata usaha ini pada mulanya  juga  menimbulkan  kebingungan , 39 karena  dalam  hukum acaranya yaitu   UU  No   5  Tahun   1986,   Kompetensi   PTUN   hanya  terbatas   pada keputusan (beshicking) pejabat TUN saja, sehingga hukum acara pengujian atas diskresi menjadi  kosong. 40 Bagaimana mungkin PTUN akan melakukan pengujian tanpa  ada hukum acaranya. Sedangkan dalam UU No 30 Tahun 2014 ini sendiri tidak mengatur tentang hukum acara. Namun  kebingungan  ini terjawab sudah ketika MA mengeluarkan Hukum Acara atas UU ini, termasuk hukum acara atas pengujian diskresi pejabat tatausaha negara. 41
Ada beberapa problematika atas kehadiran undang-undang ini khususnya yang berkaitan dengan diskresi, yang penulis dapatkan dari diskusi dengan  beberapa  rekan dan analisis  tersenderi  terhadap UU No 30 Tahun 2014. Problematika itu antara lain:

## a. Pengaturan diskresi secara rinci
Sebagai mana telah dijelaskan sebelumnya bahwa UU ini mengatur tentang diskresi, bahkan pengaturan diskresi ditentukan secara rinci mulai dari prosedur , materi, dan pengujiannya. Menurut  sebagian ahli, pengaturan diskresi secara rinci ini  tidaklah tepat, mengingat diskresi sendiri merupakan suatu kebebasan yang dimiliki oleh
39 Dalam konsepsi pemisahan kekuasaan, sebenamya kekuasaan  legislatif,  eksekutif  dan yudikatif menjalankan kekuasaannya secara terpisah dan tidak boleh saling mencampuri. Dalam sejarah Madison vs Marburi di Amerika Serikat, hakim menyatakan tidak berhak mengabulkan permohonan pemohon karena itu merupakan urusan eksekutif yang tidak dapat dicampuri oleh  yudikatif , dan  begitupun sebaliknya eksekutif dilarang mengintervensi kekuasaan yudikatif. Namun dalam perkembangannya doktrin ini mengalami pergeseran , dimana sebagai bentuk pengawasan agar tidak menyimpang dari cita negara dan konstitusi , yudikatif dapat mengawasi eksekutif dalam menjalankan tugasnya . 40 Meskipun dalam disertasinya Ridwan HR menyatakan  bahwa sebaiknya pengujian atas  diskresi diberikan kepada PTUN, bukan Peradilan Umum. Namun keberadaan hukum acara tetap dibutuhkan , mengingat  ia sebagai acuan hakim dalam proses persidangan.
41 Dalam sistem hukum Indones i a, Mahkamah Agung (MA)  dapat  membuat  hukum  acara terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang belum memiliki hukum acara , karena ranah peradilan menjadi kompetensi absolut MA .
pemerintah administrasi untuk mengambil  kebijakan  tertentu.  Dengan  adanya pengaturan secara rinci ini, maka akan menghilangkan hakikat dari diskresi itu sendiri , ruang gerak pemerintah administrasi menjadi sangat sempit dan malah  menghilangkan fungsi dari diskresi itu sendiri.
Maka sebaiknya menurut sebagian ahli , diskresi tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan apalagi pengaturan secara rinci dan rigid seperti yang diterapkan dalam UU  adpem  ini. Meskipun  harus dinormakan  dalam  bentuk peraturan perundang-undangan, sebaiknya diatur mengenai hal-hal yang umumnya saja, misal terkait batasan dan pengujiannya saja.

## b. Pengertian Diskresi
Dalam ketentuan umum Pasal 1 Poin 9, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkandan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Ketentuan ini banyak mendapat kritikan dari ahli hukum administrasi. Frasa "keputusan dan/atau tindakan" memiliki makna rancu dan membingungkan, pasalnya secara teoritis tindakan adalah genus dari semua keputusan yang dikeluatkan oleh pejabat negara, baik dalam bentuk regelling, beshicking, izin, dan lain sebagainya. Maka apakah yang dimaksud dengan tindakan ini adalah termasuk semua keputusan itu atau tidak? Lalu mengapa menggunakan frasa "keputusan dan/atau tindakan", sementara keputusan adalah bagian dari tindakan itu sendiri?
c. Pengunaan Diskresi yang mengharuskan adanya persetujun dari atasan
Dalam Pasal 25 . Ayat (1) disebutkan bahwa, penggunaan diskresi  yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari Atasan Pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumusan pasal 25 ini menimbulkan banyak kesulitan, karena mengharuskan adanya persetujuan dari atasan pejabat sebelum dikeluarkannya diskresi. Padahal yang disebut dengan diskresi adalah kebebasan   pejabat  pemerintahan   dalam   mengambil   kebijakan   tertentu  dan dalam kondisi tertentu. Keharusan untuk mendapatkan persetujuan dari atasan ini dapat menghilangkan makna dari diskresi. 42 Lalu pertanyaan lainnya bagamana dengan presiden?   Kepada   siapa   dia   harus   meminta   persetujuan?   Apakah   jika  presiden mengeluarkan diskresi dianggap tidak sah karena tidak memenuhi unsur ini?
Kesulitan lain adalah kondisi geografis Indonesia yang begitu luas namun tekhnologi masih sangat terbatas, dapat dibayangkan misalnya suatu daerah yang jauh dari pusat terkena bencana alam, dan pejabat  pemerintah harus mendapat izin terlebih dahulu dari pusat untuk mengambil kebijakan sementara kebutuhan mendesak untuk segera mendapat bantuan.
d. Penolakan atas diskresi
Dalam Pasal 26Ayat 3 dinyatakan bahwa, dalam waktu lima hari kerja setelah
42 Dalam hal ini, Bupati adalah pemerintahan yang menjalankan fungsi otonomi yang memperoleh kepercayaan lansung dari rakyat, tentu menjadi tidak logis jika untuk mengeluarkan kebijakan hams mendapat persetujuan dari gubemur dulu. Begitu juga hal nya dengan gubemur yang hams mendapat persetujuan dari presiden sebagai atasannya.
berkas permohonan diterima, atasan pejabat menetapkan persetujuan, petunjuk perbaikan, atau penolakan. Pasal ini memungkinkan terjadinya penolakan atas diskresi yang akan dikeluarkan oleh pejabat tatausaha negara, hal ini dapat menghilangkan kewenangan yang melekat pada diri seorang pejabat yaitu kebebasan untuk mengeluarkan kebijakan, bahkan ketentuan ini seolah menjadikan Indonesia bukan negara berkedaulatan rakyat melainkan berkedaulatan negara. Padahal disisi lain, dalam konsepsi negara kesejahteraan (walfare state) pemerintah berkewajiban mengusahakan kesejahteraan  bagi warga negaranya.  Ditambah ketentuan dalam  Pasal  28 Ayat 2 yang mewajibkan pejabat PTUN menyampaikan laporan tertulis kepada  atasan  pejabat setelah penggunaan  diskresi.
e. Dalam Pasal 31 Ayat 2 dinyatakan bahwa akibat hukum  dari  penggunaan diskresi  yang  mencampuradukkan wewenang "dapat" dibatalkan.
UU ini Menggunakan frasa "dapat dibatalkan"  sehingga  menjadi  rancu maknanya, artinya bisa saja diskresi yang mencampuradukkan wewenang  tidak dibatalkan  karena frasa "dapat" ini.
f. Masalah Hukum Acara
Sebagaimana diketahui bahwa untuk melaksanakan pengujian atas . adanya kemungkinan penyalahgunaan wewenang dari pejabat tatausaha negara oleh PTUN, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Hukum Acaranya melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), mengingat dalam UU 5 Tahun 1986 tidak mengatur hukum acara pengenai pengujian atas penyalahgunaan wewenang ini. Namun dalam Pasal 2 PERMA ini, dinyatakan bahwa pemohon dalam penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang adalah badan dan/atau pejabat  pemerintahan.
Ketentuan ini sangat aneh, karena menghilangkan legal standing dari masyarakat biasa untuk melakukan pengujian, padahal masyarakatlah yang menjadi objek dari putusan pejabat tatausaha negara itu, dalam artian masyarakatlah yang menjadi korban atas pe:nyalahgunaan wewenang tersebut. Padahal dalam Pasal 20 UU No  30 Tahun 2014 telah dinyatakan bahwa warga masyarakat berhak menjadi pemohon di PTUN. Ketentuan PERMA ini meredusir norma yang tcrdapat di   dalam UU nya.
Demikianlah beberapa ketentuan terkait dengan problematika diskresi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara akademik, makalah ini digunakan sebagai analisis kritis terhadap UU No 30 Tahun 2014 terutama mengenai pasal-pasal yang mengatur tentang diskresi. Diskresi setelah dinormakan secara rinci dalam peraturan perundang-undangan temyata menimbulkan masalah-masalah baru, baik karena penyimpangan dari teori yang ada maupun karena sulitnya mengaplikasikan peraturan yang ada. Implikasi dari problematika yang terdapat dalam UU ini adalah semakin mengaburkan penggunaan dan pemaknaan diskresi dalam NKRI, dan bukan tidak mungkin dapat menimbulkan konflik vertikal  dan  horizontal  di  Indonesia.  Ditambah lagi akhir-akhir  ini muncul kekhawatiran dari pejabat negara untuk mengeluarkan diskresi karena maraknya kriminalisasi yang dilakukan  oleh  POLRI.  Keengganan pejabat tatausaha negara untuk menggunakan diskresi ini akan berdampak pada stagnasi pemerintahan serta kekosongan hukum yang jelas dapat merugikan Indonesia secara kolektif.

## C. SIMPULAN
Dari  uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka kesimpulan  dari makalah ini adalah:
1. Benar bahwa diskresi telah menjadi buah simalakama bagi pejabat tatausaha negara. Pasalnya, di satu sisi diskresi dibutuhkan  terhadap  suatu  peristiwa konkret yang muncul secara tiba-tiba dalam masyarakat sedangkan belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatumya,  maka  pejabat  tatausaha negara berwenang untuk mengambil kebijakan agar tidak terjadi kekosongan hukum dan kebingungan dalam masyarakat. Apalagi dalam konteks negara kesejahteraan (welfare state), pemerintah bertanggungjawab atas kesejahteraan warganegaranya. Namun di sisi lain, diskresi dapat menjadi sarana bagi pejabat tatausaha negara unmk melakukan penyalahgunaan wewenang lalu menindas rakyat. Dengan dalih diskresi, pejabat tatausaha negara dapat mengambil kebijakan yang merugikan masyarakat  dan menguntungkan dirinya sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan pengaturan tentang diskresi ini, utamanya mengenai pengujian atas kebijakan yang dikeluarkan apabila terdapat penyalahgunaan wewenang.
2. Pengaturan tentang diskresi dalam UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di Indonesia temyata menimbulkan banyak problematika, baik karena terjadi penyimpangan makna dari teori yang ada maupun kesulitan unmk menerapkan Pasal-pasal yang ada. Problematika itu diantaranya, pertama, pengaturan diskresi secara rinci dapat menghilangkan makna diskresi itu sendiri, mengingat diskresi adalah kebebasan yang dimiliki  oleh  pejabat tatausaha negara, namun jika diatur secara rinci maka kebebasannya menjadi hilang. Kedua, penggunaan diskresi yang mengharuskan adanya persetujuan dari atasan dapat menimbulkan kesulitan bagi pejabat tatausa nagara. Karena kondisi geografis Indonesia yang begitu luas, sehingga jika terjadi masalah yang segera membutuhkan penyelesaian akan menimbulkan masalah lain. Ketiga, ketentuan atasan unmk melakukan penolakan terhadap diskresi juga dapat menimbulkan masalah, karena mereduksi makna dari diskresi,  dalam artian  menjadikan pejabat negara tidak lagi bebas mangambil kebijakan. Keempat, hukum  acara dari UU tersebut yang menghilangkan legal  standing dari  masyarakat  biasa unmk melakukan pengujian jelas sangat merugikan, karena pada dasamya masyarakatlah yang merasakan dampat dari diskresi yang dikeluarkan  oleh pejabat tatausaha negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Adolf Heukken, Kamus Jerman-Indonesia, PT Gramedia, Jakarta, 1987.
Bagir Manan, Teori dan Praktik Konstitusi, UII Press, Yogyakarta,  2003.
Bachsan Mustafa, Pokok-Pokok  Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, 2009.
Marcus Lukman, Eksistensi peraturan kebijaksanaan dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap
Pembangunan Meteri Hukum Tertulis Nasional, Unpad, Bandung, 1996.
Muchsan, Beberapa Catalan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Admiistrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta,  1981.
Nurhadiantomo dan Lance Castles, Birokrasi Kepeminpinan dan Revolusi Sosial di Indonesia, Hapsara, Surakarta, 1983.
Philipus M. Hadjon, et.al.,Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, UGM Press, Yogyakarta, 1993.
Ridwan HR, Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Aministrasi, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2009.
,Hukum Administrasi  Negara, Cetakan  Ke-6, PT. Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta, 2011.
_______ , Hukum Administrasi di Daerah, Cetakan Pertama, UII Press Yogyakarta, 2009.
, Diskresi  dan  Tanggung  Jawab  Pemerintah, Cetakan  Pertama,  UII  Press, Yogyakarta, 2014.
Saut P. Panjaitan, Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta,  2001.
SF Marbun, dkk. (Penyunting), Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2001.
______, Peradilan  Administrasi  Negara  dan  Upaya  Administratif  fl  Indonesia, Cetakan Kelima, UII Press, Yogyakarta, 2011.
SF. Marbun dan Mahfud MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty: Yogyakarta, 1987.
Surayin, Kamus Lengkap lnggris-lndonesia, Armico, Bandung, 1992.
Syachran Basah, Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara, Alumni, Bandung,  1992.
Utrecht, Pengantar Hukum administrasi Negara Indonesia, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1988.
W. Riawan Tjandra, Peradilan Tata Usaha Negara; Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009.