Volume : 22, Nomor : 1 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Analisis Yuridis Akta Peralihan Kredit Pasca Berlakunya Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kuala Simpang)

## Oleh :
Bayu Iqbal lingga, Utary Maharany Barus, Zamakhsyari Hasballah Thaib, Yefrizawati Email: bayuiqbal95@gmail.com

## ABSTRAK
Pasca  diterbitkan  Qanun  Aceh  No.  11  Tahun 2018  Tentang  Lembaga  Keuangan  Syariah, yang  mana  berdasarkan  Pasal  65  Qanun Lembaga  Keuangan  Syariah  ini  mengatur bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh  wajib  melakukan  meimplementasikan atau melakukan  penyesuaian  paling lambat  3 tahun  sejak  Qanun  Lembaga  Keuangan Syariah diundangkan, Dengan adanya ketentuan  Qanun  ini,  Lembaga  Keuangan Non  Syariah  di  Aceh  melakukan  peralihan kredit  dari  Bank  Konvensional  kepada  Bank Syariah di Aceh. Untuk menganalisis implementasi  peraturan  daerah  tersebut, maka  dapat  dirumuskan  masalah  dalam penelitian  ini  yaitu,  bagaimana  pengaturan pengalihan  Kredit  dari  bank  konvensional  ke bank  syariah,  kemudian  bagaimana  proses pengalihan akta kredit dari bank konvensional ke  bank  syariah  pasca  berlakunya  Qanun Aceh  Nomor  11  tahun  2018  di  PT.  Bank Rakyat  Indonesia  Syariah,  dan  Bagaimana Perlindungan  Hukum  bagi  para  pihak  pasca peralihan  akta  kredit  Qanun  Aceh  Nomor  11 tahun  2018  di  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia Syariah.  Berdasarkan  penelitian  diperoleh hasil  bahwa.  Pengaturan  peralihan  kredit  dari bank  konvensional  ke  bank  syariah  mengacu ketentuan Subrogasi diatur dalam Pasal 1400 sampai  dengan  1403  dan  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  4  tahun  1996 tentang  Hak  tanggungan.  Dalam  proses pengalihan Kredit pada Bank Konvensional ke bank syariah pasca perlakunya Qanun Aceh
No  11  Tahun  2018  tentang  Lembaga Keuangan  Syariah  terdapat  perbedaan  tidak memakai  penghapusan  roya  dalam  hak tanggungan.  Perlindungan  Hukum  bagi  para pihak pasca peralihan akta kredit Qanun Aceh Nomor  11  tahun  2018  di  PT.  Bank  Rakyat Indonesia  Syariah  telah  diatur  dalam  Qanun Aceh  nomor  11  tahun  2018  pada  Bab  VII perlindungan  nasabah,  Mitra  pada  Pasal  55 menyebutkan  :  untuk  perlindungan  Nasabah, LKS  harus  Menyediakan  Informasi  terbuka yang  meliputi:  Hak  dan  Kewajiban  LKS  dan Nasabah,  Produk,  Mekanisme  pembiayaan dan  Manajemen  Resiko,  dan  Penguasaan Jaminan/ agunan dan eksekusinya.
Kata Kunci: Qanun Aceh Lembaga
Keuangan  Syariah,  Bank  Konvensional dan Bank Syariah, Peralihan Kredit.

## PENDAHULUAN
1.  Latar Belakang.
Provinsi Aceh dikenal dengan sebutan  (serambi  mekkah).  Agama  islam begitu  menyatu  dalam  adat  budaya  orang Aceh sehingga aktifitas budaya kerap
berazaskan Islam. Usaha menerapkan syariat islam  terus  dilakukan  oleh  berbagai  pihak melalui  berbagai  upaya.  Ini  menunjukan bahwa  terdapat  desakan  yang  begitu  kuat yang  muncul  dari  arus  bawah  (masyarakat) agar  pemerintah  memberikan  keluasan  bagi masyarakat  Aceh  menjalankan  Syariat  Islam secara Kaffah.
Usaha  pemberlakuan  syariat  Islam  di aceh  diawali  dengan  lahirnya  UU  No.  44 Tahun 1999 tentang penyelengaraan
Keistimewaan  Provinsi  Daerah  Keistimewa Aceh. Pemberian keistimewaan ini
merupakan pengakuan dari bangsa Indonesia yang  diberikan  kepada  daerah  Aceh  karena perjuangan  dan  nilai-nilai  hakiki  masyarakat yang  tetap  terpelihara  secara  turun  temurun
sebagai  landasan spiritual,  moral, dan kemanusiaan.    Keistimewaan  yang  diberikan kepada aceh ini mencakup: (a)
penyelenggaraan  kehidupan  beragama,  (b) penyeleggaraan kehidupan adat, (c) penyelenggaran  Pendidikan,  dan  (d)  peran ulama  dalam  penetapan  kebijakan  daerah
(Pasal 3 Bab III UU No. 44 tahun 1999). 1
Masyarakat  di  Provinsi  Aceh  telah menjalankan  nilai  -  nilai  syariat  Islam  sejak adanya  beberapa  peraturan  daerah  yang mengatur  diantaranya  Peraturan  Daerah Propinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  Nomor  5 Tahun  2000  Tentang  Pelaksanaan  Syariat Islam. Hadirnya Undang - undang Pemerintah  Aceh  Nomor  11  Tahun  2006 Tentang Pemerintah Aceh, ketentuan menjalankan  nilai  -  nilai  Syariah  Islam semakin  ditegaskan  sebagaimana  pada Pasal 16 ayat (2) yang berbunyi :
“Urusan  wajib lainnya  yang menjadi
kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan
Aceh yang antara lain meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama dalam  bentuk  pelaksanaan  syari’at  Islam bagi  pemeluknya  di  Aceh  dengan  tetap menjaga  kerukunan  hidup  antar  umat beragama”.
Ruang  lingkup  yang  lebih  spesifik mengenai  pelaksanaan  syariat  Islam  juga mencakup  bidang  perekonomian,  yang mana  diatur  pada  UU  No  11  Tahun  2006
1 Choiruddin  Shobari,  dkk,  “Penyerapan Nilai-nilai  Budaya  Lokal  dalam  Kehidupan Beragama  di  Aceh  (Studi  Tentang  Budaya  Lokal di Aceh)”, dalam Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia (2), ed. Afif dan Saiful Bahri (Jakarta
:  Balai  Penelitian  dan  Pengembangan  Agama, 2009, Hal. 354
bab  xxii  pada  pasal  155  ayat  (1)  dijelaskan bahwa:
“perekonomian  di  Aceh  diarahkan untuk  meningkatkan  produktifitas  dan  daya saing  demi  terwujudnya  kemakmuran  dan kesejahteraan  rakyat  dengan  menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi  rakyat  dan  efisiensi  dalam  pola pembangunan berkelanjutan”.
Qanun  Aceh  no  8  Tahun  2014 tentang  Pokok –  pokok  Syariat  Islam  pasal 21 ayat (1) lebih khusus mengatur lembaga keuangan  syariah. 2 Lembaga  Keuangan yang  akan  beroperasi  di  Aceh  harus berdasarkan prinsip  syariah”,  dan  Qanun
Aceh  no  8  Tahun  2014  tentang  Pokok – pokok  Syariat  Islam  Pasal  21  ayat  (4) berbunyi  “Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai Lembaga  Keuangan  Syariah  diatur  dalam Qanun  Aceh”  yang  kemudian  melahirkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Dalam
perjalanannya,  penerapan  syariat  Islam dalam ruang lingkup perekonomian diantaranya dengan diundangkannya
Qanun  Aceh  No  11  Tahun  2018  Tentang Lembaga  Keuangan  Syariah  yang  dengan regulasi  ini  memiliki  konsekuensi  seluruh Lembaga  Keuangan  yang  berdomisili  di Aceh  harus  menerapkan  prinsip  syariah dalam beroperasi. 3
2 Teuku  Abdul  Manan, Mahkamah Syar’iyah  Aceh  dalam  Politik  Hukum  Nasional ,
Edisi  Pertama,  (Jakarta  :  Prenadamedia  Group, 2018), Hal. 390
3 M Aditya Ananda, Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah Pada Himpunan Bank Milik Negara . AT-TASYRI’ Jurnal Ilmiah Prodi  Muamalah Vol. 12, No.2, Desember 2020
Pasca  berlaku  nya  Peraturan  Daerah Keistimewa  Aceh  atau  disebut  Qanun  Aceh nomor  11  tahun  2018  tentang  Lembaga keuangan  Syariah  berdampak  perubahan didunia  perbankan  terutama  daerah  aceh akan  diberlakukan  bank  berbasis  syariah  dan bank  konvensional  akan  ditiadakan  untuk daerah aceh, ini akan menimbulkan beberapa permasalahan terkait masih banyaknya masyarakat  aceh  yang  masih  mempunyai kredit di bank konvensional.
Munculnya berbagai perbuatan hukum  dari  Lembaga  Keuangan  di  Aceh, yakni  penutupan  Bank  Konvensional  di  Aceh dengan  mengkonversi  kegiatan  operasional perbankan menjadi berdasarkan prinsip syariah  merupakan  akibat  diberlakukannya dan  diimplementasikannya  Qanun  Lembaga Keuangan  Syariah,  karena  seluruh  lembaga keuangan  yang  beroperasi  di  Aceh  harus dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
Sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  2 Qanun  Aceh  Lembaga  Keuangan  Syariah yang menyatakan bahwa:
1)  Lembaga  Keuangan  yang  beroperasi  di
Aceh berdasarkan Prinsip Syariah.
2)  Aqad  keuangan  di  Aceh  menggunakan
Prinsip Syariah.
Dengan  adanya  penutupan  bank
Konvensional hasil implementasi berdasarkan
Pasal  2  Qanun  Aceh  Lembaga  Keuangan
Syariah dimaksud,
menimbulkan
permasalahan  baru  dan  kekhawatiran  bagi dunia  Lembaga  Keuangan  salah  satunya adalah  perbankan  yang  mempunyai  kegiatan utama  berupa  pemberian  kredit  kepada masyarakat dan menghimpun dana masyarakat.  Implementasi  Qanun  Lembaga Keuangan  Syariah  adalah  untuk  mewujudkan transaksi  keuangan  yang  berprinsip  syariah
selaras  dengan  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  No.  28/POJK.03/2019  tentang Sinergi  Perbankan  Dalam  Satu  Kepemilikan Untuk  Pengembangan  Perbankan  Syariah
(selanjutnya disebut “POJK Sinergi
Perbankan Syariah”).
Berdasarkan Pasal 65 Qanun
Lembaga  Keuangan  Syariah  ini  mengatur bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh  wajib  melakukan  meimplementasikan atau melakukan  penyesuaian  paling lambat  3 tahun  sejak  Qanun  Lembaga  Keuangan Syariah  diundangkan,  yaitu  pada  tanggal  4 Januari  2019.  Telah  dilakukan  Konversi Pinjaman  secara  bertahap  dari  Bank  BRI kepada  Bank  BRI  Syariah  dalam  rangka menerapkan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.
Salah  satu  hasil  implementasi  Qanun
Lembaga Keuangan
Syariah adalah penutupan Bank BRI di Aceh pada Desember tahun  2020  karena  baik  portofolio  kredit maupun  dana  pihak  ketiga  milik  Bank  BRI Konvensional di Aceh telah berhasil dilakukan konversi kepada Bank BRI Syariah. Bank BRI Konvensional  akan  menghadirkan  kantor fungsional BRI di Banda Aceh guna
menyelesaikan  hak  dan  kewajiban  nasabah pasca  konversi  dari  konvensional  ke  syariah. Kantor  fungsional  fungsinya  khusus  untuk menyelesaikan  hak  dan  kewajiban  nasabah yang  belum  terselesaikan.  Kantor  fungsional tidak  melayani  kegiatan  perbankan  seperti simpan  pinjam,  karena  semua  aktivitas  bank akan dijalankan sepenuhnya oleh BRI
Syariah.  Hal  ini  dilaksanakan  dalam  rangka
mengimplementasikan Qanun Lembaga
Keuangan Syariah guna mewujudkan transaksi keuangan yang berprinsip syariah. 4
Dalam dunia bisnis perbankan, peralihan  kredit  ( take  over) bukanlah  produk baru,  namun  sudah  lama  dikenal  dan  diatur implementasinya  disebut  dalam  Pasal  1400 sampai  dengan  Pasal  1403  Kitab  Undang- undang  Hukum  Perdata  yang  dikenal  dengan nama istilah “subrogasi”. Menurut Pasal 1400
KUHPerdata,  subrogasi  adalah  penggantian hak-hak  kreditur  oleh  seorang  pihak  ketiga yang  membayar  kreditur  itu  dan  pihak  ketiga itu dalam rangka pembahasan ini diberi nama kreditur baru, sedang kreditur yang menerima pembayaran  dari  pihak  ketiga  diberi  nama kreditur lama. 5
Salah  satu  bentuk  jasa  pelayanan keuangan  bank  syariah  adalah  membantu masyarakat  untuk  mengalihkan  transaksi nonsyariah  yang  telah  berjalan  menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah sebagaimana  diatur  pada  UU  No.  21  Tahun 2008  tentang  Perbankan  Syariah  pasal  19 ayat  1  huruf  G  disebutkan  “melakukan pengambilalihan  utang  berdasarkan  akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah”. Dalam hal ini, atas permintaan nasabah bank syariah melakukan pengambilalihan utang nasabah di bank  konvensional  dengan  cara  memberikan jasa  Hawalah  atau  dapat  juga  menggunakan qardh, disesuaikan dengan ada atau tidaknya unsur  bunga  dalam  hutang  nasabah  kepada bank konvensional.
Setelah nasabah 4 Muhammad  Ifdhal,  “BRI  akan  hadirkan kantor Fungsional di Aceh”,
https://aceh.antaranews.com/, diakses pada tanggal 20 Desember 2021.
5 Tan  Thong  Kie, Studi  Notariat Beberapa  Mata  Pelajaran  dan  Serba-Serbi Praktek  Notaris, PT.  Ichtiar  Baru  Van  Hoeve, Jakarta, 2000, hal. 337.
melunasi kewajibannya kepada bank konvensional,  transaksi  yang  terjadi  adalah transaksi antar nasabah dengan bank syariah. Dengan  demikian,  yang  dimaksud  dengan pembiayaan  berdasarkan  pengalihan  kredit adalah  pembiayaan  yang  timbul  sebagai akibat dari pengalihan kredit terhadap transaksi nonsyariah yang telah berjalan yang dilakukan  oleh  bank  syariah  atas  permintaan nasabah. 6
Secara  bahasa  Hawalah  diambil  dari kata  tahawwul  yang  artinya  berpindah. Dinamakan demikian karena akad ini memindahkan hutang dari tanggungan seseorang  menjadi  tanggungan  orang  lain. Secara  etimologi  pengalihan  hutang  dalam hukum  Islam  disebut  sebagai  hawalah  yang mempunyai  arti  lain  yaitu  al-intiqal  dan  at- tahwil,  artinya  adalah  memindahkan  atau mengalihkan. 7 Hawalah  berarti  pengalihan, pemindahan,  perubahan  kulit  dan  memikul sesuatu  diatas  pundak.  Sedangkan  secara terminologi,  hawalah  didefinisikan  sebagai memindahkan sebuah tanggungan atau hutang  menjadi  tanggungan  orang  lain. 8
Sebagaimana  tercantum  pada  Qanun  Aceh Nomor  11  tahun  2018  tentang  Lembaga Keuangan  Syariah  pasal  31  ayat    2 menyebutkan  dalam  Anjak  Utang  Syariah 9
6 Adiwarman  A.  Karim, Bank  Islam: Analisis  Fiqih  dan  Keuangan  Cet.  8, Raja Grafindo, Jakarta,  2011, hal.248.
7 Sayyid  Sabiq,  Fiqh  Sunnah  Jilid  3,Daar al Fikr,Lebanon, 1987, Jilid 3, hal.178.
8 Moh.  Rifa’i, Ilmu  Fiqh  Islam  Lengkap ,
Karya Toha Putra, Semarang, 1978), hal.415.
9 Anjak  piutang  syariah  merupakan pengalihan  penyelesaian  piutang  atau  tagihan jangka  pendek  dari  pihak  yang  berpiutang  kepada pihak  lain  yang  kemudian  menagih  piutang tersebut  kepada  pihak  yang  berutang  atau  pihak yang  ditunjuk  oleh  orang  yang  berutang  sesuai prinsip syariah
diwajibkan  menerapkan  Akad wakalah  bil ujrah . 10
Guna menjamin kepastian dan perlindungan secara hukum bagi pihak debitur maupun  kreditur, maka  dibutuhkan  suatu  alat bukti  tertulis  yang  bersifat  autentik  terhadap peristiwa dan perbuatan hukum yang dilakukan bank dan debiturnya. Menurut pasal 1868 KUHPerdata, akta yang bersifat autentik dibuat  dalam  suatu  bentuk  yang  sudah ditentukan  oleh  Undang-undang  dan  dibuat oleh  atau  dihadapan  Pejabat  Umum  dalam wilayah  kewenangannya.  Pejabat  Umum dalam  hal ini  adalah  Notaris  yang  berwenang membuat  akta  autentik  dan  kewenangan lainnya  sebagaimana  diamanatkan  Undang- undang  yang  bertujuan  untuk  memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum kepada masyarakat. 11
Pada umumnya dokumen yang
digunakan untuk menjamin legalitas perbuatan  hukum  antar  debitur  dan  kreditur berkaitan  dengan  pinjam-meminjam  disebut sebagai  Perjanjian  Kredit.  Perjanjian  Kredit dapat  dibuat  secara  dibawah  tangan  atau secara  autentik  dihadapan  Notaris. Perjanjian
Kredit yang dibuat secara autentik mempunyai  sifat  pembuktian  yang  sempurna, baik  dalam  bentuk  maupun  isinya  dapat mendukung terpenuhinya prinsip kehati-hatian dalam praktik perbankan. 12
Hak  Tanggungan  adalah  salah  satu jenis  dari  hak  jaminan  yang  dimaksudkan
10 Akad wakalah  bil  ujrah adalah  akad pelimpahan  kuasa  dari  satu  pihak  kepada  pihak lain dengan pemberian keuntungan yang diperoleh dari sebab tindakan pengalihan piutang.
11 Abdul  Wahid,  dkk, Penegakan  Kode Etik  Profesi  Notaris, Nirman  Media,  Tangerang, 2017, hal. 114.
12 Suharnoko  dan  Endah  Hartati, Doktrin Subrogasi,  Novasi,  &  Cessie, Kencana  Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal. 10.
untuk menjamin utang debitur yang memberikan  hak  utama  kepada  kreditur tertentu,  yaitu  pemegang  hak  jaminan  itu, untuk  didahulukan  terhadap  kreditur-kreditur lain  apabila  kreditur  cedera  janji. 13 Lembaga jaminan  hak  tanggungan  yang  digunakan untuk  mengikat  objek  jaminan  utang  berupa tanah  beserta  benda-benda  yang  berkaitan dengan  tanah  yang  pelaksanaannya  dibantu oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT) dalam membuat aktanya. 14
Proses  pengalihan  kredit  antar  bank konvensional  ke  bank  syariah  yang  dilakukan dengan cara peralihan kredit dapat menimbulkan  suatu  peristiwa  hukum  yang baru.    Peralihan  terjadi  karena  pembayaran oleh  pihak  ketiga.  Salah  satu  cara  untuk mengakhiri  suatu  perikatan  adalah  dengan cara  melakukan  pembayaran, 15 termasuk juga  perikatan  yang  timbul  akibat  perjanjian utang-piutang.  Dengan  berakhirnya  perjanjian utang-piutang  karena  pembayaran,  maka
berakhir pula
jaminan-jaminan
tambahan/ikutan yang melekat pada perjanjian pokok tersebut.
Secara  umum,  mekanisme  peralihan kredit dari bank konvensional ke bank syariah adalah  dimulai  dari  permohonan  kredit  oleh debitur, kemudian penyerahan semua kelengkapan data dan syarat-syarat
pengajuan kredit, dilanjutkan dengan dilakukannya  survey  oleh Credit  Officer (BI
13 Sutan Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan,  Asas-Asas,  Ketentuan  Pokok,  dan Masalah  yang  Dihadapi  Oleh  Perbankan  (Suatu Kajian Mengenai Undang-undang Hak Tanggungan), Alumni, Bandung, 1999, hal. 4.
14 Dadang  Agus  Setiawan, Keabsahan Surat  Kuasa  Membebbankan  Hak  Tanggungan Dalam Proses Peralihan Kredit Antar Bank, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang.
15 Pasal  1381  Kitab  Undang-undang Hukum Perdata.
checking, trade checking, wawancara debitur,
checking jaminan),  apabila  telah  memenuhi syarat  maka  dilanjutkan  dengan  pembuatan proposal  kredit  yang  diajukan  kepada  komite kredit.
Namun  ada  beberapa  perbedaan mekanisme  dalam  peralihan  kredit  dari  bank konvensional ke Bank Syariah pasca diterapkannya  Qanun  Aceh  Nomor  11  Tahun 2018  Tentang  Lembaga  Keuangan  Syariah dimana  dalam  peralihan  kredit  tidak  adanya lagi roya dalam jaminan dalam hal ini jaminan berupa  sertifikat  hak  milik  tetapi  dalam praktek  sertifikat tersebut  di  ketikan  peralihan ke  bank  syariah  dan  di  stempel    Badan Pertanahan Nasional.
Untuk  kepastian  hukum  terhadap setiap perikatan yang dilakukan oleh masyarakat, diperlukan pejabat umum Notaris yang  berperan  dalam  pembuatan  akta  otentik sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang  Jabatan  Notaris  (UUJN).  Kepastian hukum  tersebut merupakan  suatu  keharusan, yaitu  memberikan  kepastian  perikatan  dalam pemenuhan  hak  dan  kewajiban  para  pihak dalam  suatu  perikatan  ataupun  hal  lain  yang dianggap  perlu  atau  berharga,  seperti  dalam pembuatan akta jaminan.
Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang berwenang  membuat  akta  otentik  dapat dibebani  tanggung  jawab  atas  perbuatannya sehubungan dengan kewenangannya membuat  akta tersebut,  sesuai  dengan  Pasal 1  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2014 Tentang  Jabatan  Notaris:  “Notaris  adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat  akta  autentik  dan  kewenangan lainnya  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam
Undang-undang ini atau berdasarkan
Undang- undang lainnya.”
Ruang  lingkup  pertanggung  jawaban Notaris  meliputi  kebenaran  materiil  atas  akta yang dibuatnya, yaitu: 16
1.  Tanggungjawab  Notaris  secara  Perdata terhadap  kebenaran  materiil  terhadap akta yang dibuatnya.
2.  Tanggungjawab  Notaris  secara  Pidana terhadap  kebenaran  materiil  dalam  akta yang dibuatnya.
3.  Tanggungjawab Notaris berdasarkan
Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran  materiil  dalam  akta  yang dibuatnya. 4.  Tanggungjawab Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya berdasarkan kode etik Notaris. 17
Dalam  Pasal  15  ayat  (1)  UUJN disebutkan:  “Notaris  berwenang  membuat akta  autentik  mengenai  semua  perbuatan, perjanjian,  dan  penetapan  yang  diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin  kepastian tanggal  pembuatan  akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan  kutipan  akta,  semuanya  itu  sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan  kepada  pejabat  lain  atau  orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
Kewenangan  Notaris  ini  merupakan kewenangan atribusi, dimana berbeda dengan  kewenangan  mandat  dan  delegasi, yaitu Notaris bertanggungjawab mutlak terhadap  akibat-akibat  yang  timbul  dengan tindakannya
dalam mempergunakan wewenangnya tersebut. 18
Akta  otentik  sebagai  alat  bukti  yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna di depan pengadilan, harus memenuhi  syarat  formil  akta  mengenai kepastian  waktu  pembuatan  akta.  Apabila syarat  subjektif  dari  akta  tidak  terpenuhi, maka hal ini mengakibatkan tidak
16 Nico, Tanggungjawab  Notaris  Selaku Pejabat  Umum, Centre  for  Documentation  and Studies of Bussines Law, Yogyakarta, 2003.
17 Herlien  Budiono, Kumpulan  Tulisan Hukum  Perdata  di  Bidang  Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
18 Sudikno Mertokusumo, Arti Penemuan Hukum  Bagi  Notaris, Majalah  Renvoi  No.  12, Edisi Mei 2004, hal. 493.
terpenuhinya  syarat  sahnya  perjanjian  sesuai
Pasal  1320  KUHPerdata.  Akta  yang  dibuat atau  dihadapan  Notaris  memiliki  kekuatan pembuktian  yang  sempurna  sepanjang  tidak ada  yang  menggugat,  dan  penggugat  ini haruslah  dapat  membuktikan  sebaliknya bahwa  akta  yang  digugat  tersebut  terjadi pelanggaran  dalam  pembuatannya  sehingga tidak  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang sempurna.
Untuk  mengetahui  bagaimana  akibat hukum  akta  kredit  konvensional  pasca  di terapkan  Qanun  Aceh  Nomor  11 tahun  2018, bagaimana pengaturan pengalihan Kredit dari bank  konvensional  ke  bank  syariah  dan proses  akta  pengalihan kredit  dari  bank konvensional ke bank syariah pasca berlakunya  Qanun  Aceh  Nomor  11  tahun 2018, maka penulis tertarik memilih judul tesis “Analisis  Yuridis  Akta  Peralihan  Kredit  Pasca Berlakunya  Qanun  Aceh  No.  11  Tahun  2018
Tentang  Lembaga  Keuangan  Syariah.  (Studi Pada  Bank  Rakyat  Indonesia  Cabang  Kuala Simpang)”

## 2.  Rumusan Masalah.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat  dikemukakan  perumusan  masalah sebagai berikut :
1.  Bagaimana pengaturan pengalihan
Kredit  dari  bank  konvensional  ke  bank syariah ?
2.  Bagaimana proses pengalihan akta kredit dari  bank  konvensional  ke  bank  syariah pasca berlakunya Qanun Aceh Nomor 11 tahun  2018  di  PT.  Bank  Rakyat
Indonesia Syariah?
3.  Bagaimana  perlindungan  hukum  bagi
para  pihak  pasca  peralihan  akta  kredit
Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 di PT.
Bank Rakyat Indonesia Syariah ?

## 3.  Tujuan Penelitian.
Berdasarkan  rumusan  masalah  diatas, maka  tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam penelitian ini adalah:
1.  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis bagaimana  pengaturan  pengalihan  Kredit dari bank konvensional ke bank syariah.
2.  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis bagaimana proses  pengalihan akta kredit dari  bank  konvensional  ke  bank  syariah pasca berlakunya Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah
3.  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis bagaimana  perlindungan  hukum  akta kredit  bagi  para  pihak  pasca  di  terapkan Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 di PT.
Bank Rakyat Indonesia Syariah.
4.  Manfaat Penelitian.
Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan  manfaat  teoritis  dan  praktis
yaitu:
1.  Secara  Teoritis  hasil  penelitian  ini diharapkan dapat memberikan
informasi  dan  pengetahuan  bagi
perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam  bidang  kenotariatan  yakni
rumusan mengenai bagaimana
pengaturan dan proses peralihan akta kredit  pasca  Qanun  Aceh  nomor  11
tahun 2018 tentang Lembaga
Keuangan Syariah.
2.  Secara  Praktis  Diharapkan  hasil  dari penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai
bahan  masukan  bagi  semua  pihak, yakni  bagi  masyarakat  umum,  calon
Notaris, dan Notaris/PPAT khususnya, dalam mengimplementasikan prinsip tanggungjawab dalam pembuatan
akta autentik, khususnya akta perjanjian kredit.
5.  Keaslian Penelitian.
Berdasarkan penelusuran
kepustakaan yang ada dilingkungan
Universitas  Sumatera  Utara,  khususnya pada  Sekolah  Pasca  Sarjana  Universitas
Sumatera Utara menunjukan bahwa penelitian dengan judul “ANALISIS YURIDIS  AKTA  PERALIHAN  KREDIT PASCA  BERLAKUNYA  QANUN  ACEH NO.11 TAHUN 2018 TENTANG

## LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI
PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG  KUALA  SIMPANG)”.  belum
pernah dilakukan. Dengan demikian,
penelitian  ini  asli  baik  dari  segi  substansi maupun  dari  segi  permasalahan  sehingga dapat  dipertanggung  jawabkan  secara ilmiah. secara akademis.
Akan  tetapi  ada  beberapa  penelitian yang berkaitan dengan analisis yuridis akta peralihan kredit antara Bank Konvensional ke Bank Syariah, antara lain:
1. Penelitian  dengan  Judul,  “Analisis
Yuridis  Pengikatan  Jaminan  Dalam
Proses Take Over Credit Bank
Konvensional  ke  Bank  Syariah  (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang  Pembantu  Medan  Setia  Budi). Oleh  Andi  Tri  Utami  Hasjim,  NIM:
Magister Kenotariatan, Universitas
Sumatera  Utara,  adapun  rumusan masalahnya sebagai berikut:
a.  Factor-  factor  apa  saja  yang mempengaruhi terjadinya take over credit dari  bank  konvensional  ke
bank syariah? b.  Bagaimana proses pengikatan jaminan dalam take over credit dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah Cabang Setiabudi Medan?
c.  Bagaimana akibat hukum terhadap jaminan  dalam take  over  credit dari  bank  konvensional  ke  bank syariah?
2. penelitian dengan judul, “Pelaksanaan Take Over pembiayan  di  PT.Bank  Syariah mandiri  Cabang  Medan”,  oleh Muhammad Rizaldy, NIM: 117011156, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara. Adapun rumusan  masalahnya  sebagai berikut: a.  bagaimana pelaksanaan take over pembiayaan di Bank Syariah
Mandiri Cabang Medan? b.  Apa saja factor-faktor yang menyebabkan terjadinya take over? c.  Bagaimana akibat hukum
pelaksanaan take over?
6.  Kerangka Teori dan Konsepsi.
1.  Kerangka Teori.
Kerangka  teori  adalah  kerangka pemikiran  atau  butir-butir  pendapat,  teori, thesis  mengenai  suatu  kasus  atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis. 19 Dalam penelitian,  fungsi  teori  adalah  untuk memperjelas  ruang  lingkup  yang  diteliti, untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian dan menampilkan  hubungan  antar  variabel, konsep,  dan  menerangkan  fenomena sebagai  masukan  dalam  mengambil persoalan  dan  informasi  pembanding.
19 M. Solly Lubis , Filsafat Ilmu dan Penelitian , Mandar Maju, Bandung, 1994, Hlm. 80
Untuk  itu  kerangka  teori  dalam  penelitian tesis ini sangat diperlukan guna memperjelas  nilai-nilai,  azas-azas,  dalil- dalil,  dan  norma-norma,  serta  dasar
hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi. Pentingnya  kerangka  teori  menurut Ronny  Hanitijo  adalah  setiap  penelitian haruslah selalu disertai dengan
pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini, disebabkan adanya hubungan timbal balik antara  teori  dengan  kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi data,
pengolahan  data  dan  analisis  data 20 .
Secara  umum,  diartikan  bahwa  kerangka teori  merupakan  garis  besar  dari  suatu rancangan  atas  dasar  pendapat  yang
dikemukakan sebagai
keterangan
mengenai suatu peristiwa 21 .
Untuk  memperjelas  dan  memberikan
gambaran mengenai pembahasan permasalahan  dalam  tesis  ini,  maka  teori yang  akan  digunakan  adalah  Teori Kepastian Hukum, dan Teori Perlindungan Hukum. a.  Teori Kepastian Hukum. Menurut pendapat Radbruch: Pengertian  hukum  dapat  dibedakan dalam  tiga  aspek  yang  ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada perngertian  hukum  yang  menandai, aspek  pertama  ialah  keadilan  dalam  arti sempit, keadilan ini berarti kesamaan hak untuk  semua  orang  di  depan  peradilan, aspek  kedua  ialah  tujuan  keadilan  dan finalitas, aspek ini menentukan isi hukum, legalitas,  aspek  ini  menjamin  bahwa
20 Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Ghalia Indonesia, Jakarta , 2009 ,hal.41.
21 Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Edisi Kedua,  Balai  Pustaka,  Jakarta,  1995,  hal.  520  & 1041
hukum dapat berfungsi sebagai peraturan. 22 Tugas Hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum demi adanya ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat.  Menurut  Soejono  Soekanto kepastian hukum mengharuskan
diciptakan  peraturan-peraturan  umum atau kaedah-kaedah yang umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat. 23 Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu: 1.  Adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui  perbuatan  apa  yang boleh  dan  apa  yang  tidak  boleh dilakukan;
2.  Kepastian hukum bagi individu dari kesewenangan  pemerintah  karena dengan  adanya  aturan  hukum yang  bersifat  umum  maka  individu dapat  mengetahui  apa  saja  yang boleh  dibebankan  atau  dilakukan oleh Negara terhadap individu.
b.  Teori Perlindungan Hukum Perlindungan  Hukum  adalah  memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM)  yang  dirugikan  orang  lain  dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat  agar  dapat menikmati  semua hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan  perlindungan  yang  sifatnya tidak  sekedar  adaptif  dan  fleksibel, melainkan  juga  prediktif  dan  antisipasif. Hukum  dibutuhkan  untuk  mereka  yang lemah  dan  belum  kuat  secara  social, ekonomi  dan  politik  untuk  memperoleh keadilan sosial. 24
Menurut  pendapat  Phipus  M.  Hadjon bahwa  perlindungan  hukum  bagi  rakyat sebagian tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.
Perlindungan  hukum  preventif  bertujuan untuk  mencegah  terjadnya  sengketa, yang mengarahkan tindakan-tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan 22 Heo  Huijbers, Filsafat  Hukum  Dalam Lintas  Sejarah ,  Kasius,  Yogyakarta,  1982,  hal.
163.
23 Soejono Soekonto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan DI Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis) , cetakan keempat, Universitas Indonesia, Jakarta,1999, hal. 55
24 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.55.
diskresi,  dan  perlindungan  yang  represif bertujuan  untuk menyelesaikan  terjadinya sengketa, termasuk penanganannya dilembaga  peradilan. 25 Sesuai  dengan uraian  diatas  dapat  dinyatakan  bahwa fungsi  hukum  adalah  melindungi  rakyat dari  bahaya  dan  tindakan  yang  dapat dinyatakan  bahwa  fungsi  hukum  adalah melindungi  rakyat  dari  bahaya  dan tindakan  yang  dapat  merugikan  dan menderitakan  hidupnya  dari  orang  lain, masyarakat maupun  penguasa.  Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan  serta  menjadikan  saran  untuk mewujudkan  kesejahteraan  bagi  seluruh rakyat. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai  dengan  status  hukumnya  karena setiap  orang  memiliki  kedudukan  yang sama  dihadapan  hukum.  Aparat  penegak hukum  wajib  menegakan  hukum  dengan berfungsinya  aturan  hukum, maka  secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan  hukum  atau  segala  aspek dalam  kehidupan  masyarakat  yang  diatur oleh hukum. 26
Teori  perlindungan  hukum  diperlukan dalam  penelitian  ini  agar  perlindungan hukum  preventif  meliputi  tindakan  yang menuju kepada upaya pencegahan
terjadinya sengketa sedangkan perlindungan  represif  maksudnya  adalah perlindungan  yang  arahnya  lebih  kepada upaya penyelesaian sengketa. 27
c.  Teori Akad
Akad  menurut  bahasa  berarti  ikatan, lawan katanya pelepasan atau pembubaran. Mayoritas fuqaha mengartikannya gabungan ijab dan qabul , dan  penghubungan  antara  keduanya sedemikian  rupa  sehingga  terciptalah makna  atau  tujuan  yang  diinginkan dengan  akibat-akibat  nyatanya.  Dengan demikian  akad  adalah  sesuatu  perbuatan untuk  menciptakan  apa  yang  diinginkan
25 Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h.29. 26 Ibid.
27 Budi Agus Riswandi dan Sabhi Mahmashani, Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif , Total Media,
Yogjakarta, 2009, h.12.
oleh dua belah pihak yang melakukan ijab dan qabul . 28
Menurut  az  Zarqa  dalam  pandangan syarak,  suatu  akad  merupakan  ikatan secara  hukum  yang  dilakukan  oleh  dua atau  beberapa  pihak  yang  sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak  atau  keinginan  pihak-pihak  yang mengikatkan diri tersebut sifatnya tersembunyi  dalam  hati.  Oleh  sebab  itu untuk menyatakan kehendak masing- masing  harus  diungkapkan  dalam  suatu pernyataan.  Pernyataan  pihak-pihak  yang berakad  itu  disebut  dengan ijab dan kabul . Ijab adalah  pernyataan  pertama  yang dikemukakan  oleh  salah  satu  pihak,  yang mengandung  keinginan  secara  pasti  untuk mengikatkan  diri.  Adapun kabul adalah pernyataan  pihak  lain  setelah ijab yang menunjukkan
persetujuannya untuk mengikatkan diri. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian akad paling tidak mencakup :
a.  Perjanjian (al- ‘ahd).
b.  Persetujuan  dua  buah  perjanjian  atau lebih.
c.  Perikatan (al- ‘aqd)
Dalam  akad  pada  dasarnya  dititik beratkan  pada  kesepakatan  antara  kedua belah  pihak  yang  ditandai  dengan.  Dengan ijab-qabul demikian ijab-qabul adalah  suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad  yang  dilakukan  oleh  dua  orang atau  lebih,  sehingga  terhindar  atau  keluar dari  suatu  ikatan  yang  tidak  berdasarkan syara ’. Karena itu, dalam islam tidak semua bentuk  kesepakatan  atau  perjanjian  dapat di  kategorikan  sebagai  akad,  terutama kesepakatan  yang  tidak  didasarkan  pada keridhaan dan syari ’ah islam. 29

## 7.  Kerangka Konsepsi.
Konsepsi  berasal  dari  bahasa  latin,
Conceptus yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan  atau  proses  berfikir,  daya  berpikir khususnya  penalaran  dan  pertimbangan. Konsepsi  adalah  salah  satu  bagian  yang
28 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh al- Imam Ja’far ash-Shadiq Juz 3&4 , (Jakarta: Lentera, 2009), Hlm 34.
29 Qamarul Huda, Fiqh Muamalah , (Yogyakarta, Teras, 2011), Hlm 25-26
terpenting  dari  teori,  peranan  konsepsi dalam  penelitian  ini  untuk  menghubungkan teori  observasi,  antara  abstraksi  dan kenyataan.  Konsep  diartikan  sebagai  kata yang menyatukan abstraksi yang
digeneralisasikan  dari  hal-hal  khusus  yang disebut defenisi oprasional. 30
Perlu  diketahui  bahwa  konsepsi  adalah salah  satu  bagian  terpenting  dari  teori, karena  konsep  merupakan  penghubung yang menerangkan sesuatu yang sebelumnya  hanya  baru  ada  dalam  pikiran. Konsepsi  diterjemahkan  sebagai  usaha membawa  sesuatu  dari  abstrak  menjadi suatu  yang  konkrit,  yang  disebut  dengan "definisi operasional" 31 .
Kerangka konsepsi merupakan gambaran  bagaimana  hubungan  antara konsep-konsep  yang  akan  diteliti.  Salah satu  cara  untuk  menjelaskan  konsep- konsep  tersebut  adalah  dengan  membuat definisi. Definisi merupakan suatu pengertian  yang  relatif    lengkap  tentang suatu  istilah  dan  definisi  bertitik  tolak  pada referensi.  Berikut  ini  diuraikan  beberapa konsep/definisi/pengertian  yang  dijumpai dalam tesis ini yaitu:
1.  Notaris  adalah  Pejabat  Umum  yang berwenang untuk membuat Akta
Otentik  mengenai  semua  perbuatan, perjanjian, dan ketetapan
yang diharuskan  oleh  peraturan  perundang- undangan  dan/atau  yang  dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik,
menjamin kepastian tanggal pembuatan akta,  memberikan  grosse,  salinan  dan kutipan  akta,  semuanya  itu  sepanjang pembuatan  akta-akta  itu  tidak  juga ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada pejabat  lain  atau  orang  lain  yang ditetapkan oleh undang-undang. 32
30 Samadi Suryabrata, Metodologi Penelitian,  Jakarta ,  Raja  Grafindo  Persada,  1998 hal 3 31 Bambang Sunggono, Methode
Penelitian  Hukum ,  Harvarindo,  Jakarta,  2013, hal.59 32 Dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  30  tahun  2004  tentang Jabatan Notaris.
2.  Akta  Notaris  adalah  akta  otentik  yang dibuat oleh atau notaris menurut bentuk dan  tata  cara  yang  ditetapkan  dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004. 33
3.  Pengalihan  kredit  merupakan  suatu peristiwa  yang  terjadi  apabila  pihak ketiga  memberi  kredit  kepada  debitur yang bertujuan untuk melunasi hutang/kredit  debitur  kepada  kreditur awal  dan  memberikan  kredit  baru kepada  debitur  sehingga  kedudukan pihak ketiga ini menggantikan kedudukan kredit awal. 34
4.  Bank  Konvensional  adalah  bank  yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri  atas  bank  umum  konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. 35
5.  Bank  Syariah  adalah  bank  yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya  memberikan  jasa  dalam lalu lintas pembayaran. 36 6.  Qanun Aceh adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan
Daerah yang mengatur penyelengaraan pemerintah  dan  kehidupan  masyarakat Aceh. 37
7. Lembaga  keuangan  syari’ah  adalah lembaga  yang  melaksanakan  kegiatan di  sektor  perbankan,  sektor  keuangan syariah  non  perbankan  dan  sektor keuangan lainnya sesuai prinsip syariah. 38

## 8.  Metode Penelitian.
Metode  adalah  prosedur  atau  cara  untuk mengetahui sesuatu. Sementara itu metodologi  adalah  suatu  pengkajian  dalam
33 Undang-Undang  Nomor 2  Tahun  2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris , Pasal  1  angka
7.
34 Sudarnoko, Doktrin Subrogasi, Novasi
Dan  Cessie ,  Kencana  Predana  Media,  Jakarta, 2012,hlm.15
35 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan
Syariah. Pasal
36 Ibid.
37 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
38 Qanun Aceh nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah.
mempelajari peraturan-peraturan dalam metode  tersebut.  Penelitian merupakan  suatu sarana  pokok  dalam  pengembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  bertujuan  untuk
mengungkapkan
kebenaran secara sistematis, metodologis  dan  konsisten  karena melalui proses penelitian analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diperoleh. 39
1.  Jenis dan Sifat Penelitian
Menurut  Soerjono  Soekanto,  penelitian merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah  yang didasarkan  pada  metode,  sistematika  dan pemikiran  tertentu  yang  bertujuan  untuk mempelajari  satu  atau  beberapa  gejala hukum tertentu,
dengan jalan
menganalisanya.  Kecuali  itu,  maka  juga diadakan  pemeriksaan  mendalam  terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan  yang  timbul  di  dalam  gejala
yang bersangkutan 40 . Sesuai dengan karateristik perumusan masalah yang ditujukan yaitu peralihan kredit Bank
Konvensional  ke  bank  Syariah  (Studi  pada
Bank Rakyat Indonesia cabang Kuala
Simpang).  Dalam  penulisan  tesis  ini,  Penulis menggunakan jenis metode penelitian normatif,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder,dan  bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara  sistematis,  dikaji,  kemudian  ditarik
39 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,
Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat , Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003, hal.
1. 40 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar
Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press, hal.43.
suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.
Sifat  penelitian  yang  digunakan  dalam penulisan  ini  yaitu  bersifat  deskriptif  analitis, yaitu  suatu  metode  yang  digunakan  untuk menggambarkan  dan  menganalisis  mengenai situasi  atau  kejadian  dan  menerangkan hubungan  antara  kejadian  tersebut  dengan masalah  yang  akan  diteliti. 41 Deskriptif maksudnya  untuk  mengetahui  gambaran secara  menyeluruh  dan  sistematis  mengenai peraturan  yang  dipergunakan  yang  berkaitan dengan masalah yang akan dikaji. Sedangkan yang dimaksud dengan analitis yaitu mengungkapkan  karakteristik  objek  dengan cara  mengurangi  dan menfasirkan fakta-fakta tentang pokok persoalan yang diteliti.
Sehingga  penelitian  ini  diharapkan  mampu untuk  menghasilkan  gambaran  secara  rinci dan  sistematis  terkait  permasalahan  yang akan  diteliti.  Analisis  dilakukan  berdasarkan gambaran,  fakta  yang  diperoleh  dan  akan dilakukan secara cermat, bagaimana
menjawab permasalahan dalam
menyimpulkan  suatu  solusi  sebagai  jawaban dari permasalahan tersebut. 42
2.  Sumber Data. Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder:
a)  Data Primer dikumpulkan dengan melakukan  studi  lapangan  diperoleh secara langsung yaitu dengan dilakukannya  wawancara  (melalui  tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti terhadap narasumber) dan atau observasi.
b)  Data  Sekunder  dilakukan  dengan  studi kepustakaan  yaitu  pengkajian informasi tertulis  mengenai  hukum  yang  berasal dari berbagai sumber dan
41 Ronny Hamitijo,1990, Metodelogi
Penelitian Hukum dan Jurumetri , Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm. 9
42 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian Normatif, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006) hlm. 30
dipublikasikan secara luas yang relevan dengan  permasalahan  yang  dibahas dalam penelitian. Studi pustaka dilakukan  dengan  cara  mempelajari buku-buku, peraturan perundang-
undangan serta dokumen-dokumen
lainnya  yang  mendukung  terhadap rumusan  masalah  untuk  memperkuat dalil dan fakta penelitian. Data sekunder tersebut dapat dibagi
menjadi:
a.  Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan hukum  yang  terdiri  dari  peraturan perundang-undangan, terdiri dari: 1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek );
2)  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 30 Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris; 3)  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang  Hak  Tanggungan  Atas Tanah  Beserta  Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah. 4)  Undang-undang Republik Indonesia  Nomor  42  Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. 5)  Undang-undang Republik Indonesia,  Nomor  10  Tahun 1998  tentang  Perubahan  Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 6)  Undang-undang Republik Indonesia,  Nomor  21  Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 7)  Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor  :  19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh. 8)  Qanun  Aceh  nomor  11  Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah b.  Bahan Hukum Sekunder, yaitu yang memberikan  penjelasan  mengenai bahan  hukum  primer  dan  dapat membantu serta menganalisis.
Bahan  hukum ini terdiri  dari literatur yang  berkaitan  dengan  tesis  ini maupun yang diperoleh dari sumber lainnya  seperti  buku-buku  yang membahas
tentang
Notaris, makalah,  artikel,  jurnal,  internet,dan sebagainya. c.  Bahan  Hukum  Tersier,  yaitu  bahan hukum yang
memberikan penjelasan  terhadap  bahan  hukum
primer  dan  bahan  hukum  sekunder, yang  terdiri  dari  Kamus  Hukum  dan Kamus Umum Bahasa Indonesia.
3.  Teknik dan Alat Pengumpulan Data.
Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang dilakukan  melalui  penelitian  kepustakaan
( Library  Research )  dan  Penelitian  lapangan
( Field  Research ).  penelitian  kepustakaan
( Library Research ) dilakukan untuk
menghimpun  data  sekunder  berupa  bahan hukum  baik  primer  maupun  sekunder  yang berhubungan dengan materi penelitian.
Penelitian  lapangan  ( Field  Research )  yang dilakukan dalam rencana penelitian ini adalah upaya  untuk  mencari,  menemukan  dan mengumpulkan data-data yang bersifat primer.
Alat  pengumpulan  data  menggunakan studi  dokumen  atau  Pustaka  studi  dokumen mengumpulkan  informasi  dari  dokumen,buku majalah,Koran  dan  literature  lainnya  yang berkaitan.  Penelitian  ini  juga  menggunakan pedoman wawancara untuk melakukan
wawancara langsung kepada informan terkait.
Adapun informan yaitu Legal PT. Bank Rakyat Indonesia  Syariah  Kantor  Cabang  Kuala Simpang  dan  Notaris  Kuala  Simpang minimal 1 orang.
4.  Analisis Data.
Analisis merupakan suatu proses mengorganisasikan  dan  menggunakan  data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga  dapat  dirumuskan  suatu  hipotesa seperti yang disarankan oleh data. 43
Analisis  data  dilakukan  untuk  menjawab pertanyaan-pertanyaan  penelitian  yang  telah dinyatakan sebelumnya. Data yang dikumpulkan  baik  dari  penelitian kepustakaan
43 Bambang Sunggono, Op.Cit , hlm, 106.
yang didukung dengan wawancara selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif,  yaitu metode  analisis  yang  mengelompokkan  dan menyeleksi  data  yang  diperoleh  menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari kepustakaan, sehingga diperoleh  jawaban  atas  permasalahan  yang diajukan. 44
Adapun  analisis  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adaah  analisis  kualitatif,  yaitu dengan  cara  menyajikan  dan  menjelaskan data  dalam  bentuk  kalimat  yang  tersusun secara  sistematis  sehingga  memberikan penafsiran  dan  gambaran  yang  jelas  sesuai dengan pokok bahan untuk selanjutnya ditarik
kesimpulan
kesimpulan. 45 dengan
menggunakan metode  deduktif, yakni  berpikir dari hal yang umum menuju kepada hal yang khusus  atau  spesifik    dengan  menggunakan
perangkat normatif sehingga dapat memberikan jawaban yang jelas atas permasalahan dan tujuan penelitian.

## II. Hasil Penelitian

## A. Pengaturan  Pengalihan  Kredit  Dari

## Bank Konvensional Ke Bank Syariah
Menurut  Suharnoko,  Peralihan  Kredit merupakan  peristiwa  dalam  hal  pihak  ketiga memberi kredit kepada debitur yang bertujuan untuk  melunasi  utang/kredit  debitur  kepada kreditur  awal  dan  memberikan  kredit  baru kepada  debitur  sehingga  kedudukan  pihak
44 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, 2011, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat , Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 264.
45 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan Singkat , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal.
ketiga  ini  menggantikan  kedudukan  kreditur awal. 46
Dalam  hal  Peralihan  Kredit  tersebut, pihak  ketiga  yang  bertindak  sebagai  kreditur baru  untuk  membayar  sisa  utang  nasabah terhadap  kreditur  lama.  Utang  piutang  yang lama  dan  segala  kewajiban  antara  pihak kreditur  dan  debitur  dihapus,  untuk  kemudian dihidupkan  kembali  bagi  kepentingan  pihak ketiga. Melalui Peralihan Kredit , maka setelah itu  kedudukan  kreditur  baru  menjadi  pihak pertama, yaitu pihak yang memberi pembiayaan.  Debitur  tetap  menjadi  pihak yang  berutang,  dan  kreditur  lama  menjadi kepada kreditur yang baru. 47
Dalam dunia bisnis perbankan,
Peralihan Kredit merupakan suatu istilah yang dipakai dalam hal pihak ketiga memberi kredit kepada debitur yang bertujuan untuk melunasi utang  debitur  kepada  kreditur  awal  dan memberikan  kredit  baru  kepada  debitur, sehingga kedudukan pihak ketiga ini
menggantikan kedudukan kreditur awal.
Peristiwa  peralihan  kredit dalam  KUHPerdata dikenal juga dengan sebutan “subrogasi”.
Pengertian  subrogasi  terdapat  dalam Pasal  1400  KUHPerdata  yang  menyebutkan bahwa  subrogasi  a dalah  “penggantian  hak- hak  kreditur  oleh  seorang  pihak  ketiga  yang membayar kreditur itu dalam rangka pembahasan  ini  diberi  nama  kreditur  baru, sedangkan kreditur yang menerima pembayaran  dari  pihak  ketiga  diberi  nama
46 Suharnoko, Doktrin Subrogasi,
Novasi, dan Cessie , Kencana Prenada Media, Jakarta, 2012, Hlm. 15.
47 Ibid.
kreditur  lama.”. 48 lebih  lanjut  dijelaskan  pada
Pasal  1400  KUHPerdata  mengenai  cara terjadinya subrogasi, yaitu karena persetujuan (secara langsung) dan terjadi karena undang- undang (secara tidak langsung).
Peralihan  Kredit  termasuk  ke  dalam subrogasi  karena  perjanjian  dan  termasuk pula  subrogasi  atas  inisiatif  ke  debitur.
Menurut  Undang-Undang,  subrogasi  harus dilakukan  secara  tegas  (uitdrukkelijk)  dan pada saat yang sama (geliijktijdig), dan syarat tersebut  mutlak  harus  dipenuhi. 49 Terjadinya subrogasi  mengakibatkan  pula  beralihnya jaminan yang menjadi
perjanjian tambahannya  sehingga  dalam  hal  ini  benar adanya  bahwa  subrogasi  harus  dilakukan secara tegas.
Sampai  dengan  saat  ini  belum  ada peraturan  perundang-undangan  yang  secara khusus  mengatur  tentang  Peralihan  Kredit ,
sehingga  secara  umum  mengenai  Peralihan Kredit masih  tunduk  kepada  ketentuan didalam  KUHPerdata.  Untuk  melengkapi  hal- hal  yang  secara  general  tidak  diatur  dalam ketentuan mengenai subrogasi dalam
KUHPerdata,  maka  digunakanlah  klausul- klausul  tambahan  dalam  perjanjian  Peralihan Kredit yang selanjutnya
mengikat
berdasarkan  asas  kebebasan  berkontrak sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Pasal 1338  KUHPerdata.  Segala  klausul  yang digunakan untuk melengkapi ketentuan mengenai subrogasi mengikat sebagai
Undang-Undang  bagi  pihak  kreditur  baru maupun bagi pihak debitur baru.
Dasar  hukum  pelaksanaan  Peralihan
48 Tan Hong Kie, Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris, Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2002, hlm. 337 49 Ibid, hlm. 684
Kredit pada Bank Syariah antara lain sebagai berikut:
a. Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang  Perbankan  Syariah  (selanjutnya disebut  UU  Perbankan  Syariah)  beserta persetujuan  atau  kesepakatan  antara bank  syariah  dengan  pihak  yang  dibiayai dan/atau  akan  diberi  fasilitas  dana  untuk mengembalikan  dana  tersebut  setelah jangka  waktu  tertentu.  Setiap  transaksi yang dilakukan oleh Bank Syariah diwujudkan  dalam  bentuk  tertulis,  yaitu akad.  Pasal  19  ayat  (1)  huruf  e  UU Perbankan  Syariah,  menyatakan  bahwa kegiatan  Bank  Umum  Syariah  meliputi menyalurkan pembiayan berdasarkan Akad Qardh atau  akad  lain  yang  tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
b. Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan
Penghimpunan  Dana  dan  Penyaluran Dana  Serta  Pelayanan  Bank  Syariah, pada Pasal 1 angka 3 huruf d menentukan bahwa  pembiayaan  adalah  penyediaan dana  atau  tagihan/piutang  yang  dapat dipersamakan  dengan itu  dalam  transaksi pinjaman yang didasarkan antara lain atas akad Qardh.
c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan  Dana  Bagi  Bank  yang Melaksanakan Usaha Berdasarkan
Prinsip  Syariah,  pada  Pasal  1  angka  11 yang  menyebutkan  bahwa Qardh adalah pinjam  meminjam  dana  tanpa  imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan  pokok  pinjaman  secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
d. Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor: 12/DSN-MUI/IV/2000  Tentang  Hawalah , akad  ini  di  laksanakan  karena  nasabah tidak  dapat  membayar  utangnya  secara langsung, karena itu, ia boleh memindahkan  penagihan  kepada  pihak lain .
e. Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001  Tentang Al-  Qardh, akad  ini  di  laksanakan  karena  nasabah mempunyai pinjaman yang wajib dikembalikan  dengan  jumlah  yang  sama pada  waktu  yang  disepakati.  Secara teknis, pinjaman ini diberikan oleh seseorang atau lembaga keuangan syariah pada  orang  lain  yang  kemudian digunakan untuk kebutuhan yang mendesak.
f. Fatwa DSN-MUI Nomor 31/DSN-
MUI/VI/2002  tentang  Pengalihan  Utang pada  konsideran  fatwa  ini  menjelaskan bahwa  salah  satu  jasa  keuangan  yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengalihkan  transaksi  non-syariah  yang telah  berjalan  menjadi  transaksi  yang sesuai dengan Syariah. Lembaga keuangan Syariah perlu merespon kebutuhan  masyarakat  tersebut.  Maka oleh karena itu DSN-MUI perlu menetapkan  fatwa  tentang  pengalihan utang tersebut, agar dilakukan berdasarkan prinsip Syariah
B. Proses  Pengalihan  Akta Kredit  Dari
Bank  Konvensional  Ke  Bank  Syariah Pasca Berlakunya Qanun Aceh Nomor 11  Tahun  2018  Di  Pt.  Bank  Rakyat

## Indonesia Syariah
Secara  garis  besar  dimulai  dengan adanya  kesepakatan  antara  nasabah  dengan bagian  pemasaran  (marketing)  Bank  untuk melakukan  Peralihan  Kredit pembiayaan dimaksud,  dalam  hal  ini  apabila  penawaran datang  dari  pihak  Bank.  Namun  ada  kalanya juga  nasabah  sendiri  yang  datang  dan mengajukan  permohonan  Peralihan  Kredit.
Sebelum kesepakatan terjadi, bagian marketing  Bank  juga  menjelaskan  kepada calon nasabah beberapa syarat dan ketentuan-  ketentuan  yang  berlaku  dalam pelaksanaan  Peralihan  Kredit dimaksud,
seperti: 50
1.  Pembiayaan  hanya  dilakukan  dengan prinsip  Syariah
2.  Akad  yang  digunakan  dalam  pembiayaan tersebut dapat berbentuk akad
murabahah, istishna’, musyarakah,
mudharabah, dan ijarah.
50 Andi  Tri  Utami  Hasjim, Analisis  Yuridis Pengikatan  Jaminan  Hak  Tanggungan  Dalam  Proses Take  Over  Credit  Bank  Konvensional  ke  bank Syariah  (Studi  Pada  PT.  Bank  Syariah  Mandiri Kantor  Cabang  Pembantu  Medan  Setia  Budi, Tesis, Magister  Kenotariatan  Universitas  Sumatera  Utara, 2019
3.  Penetapan  margin,  nisbah  bagi  hasil dan/atau fee yang  diminta  oleh  Bank mengacu  kepada  ketentuan-ketentuan masing-masing akad dan ditetapkan pada saat akad tersebut dibuat. 51
Pada  umumnya  salah  satu  alternatif dalam  pembiayaan  Peralihan  Kredit di  Bank
Syariah, yaitu:
1. Bank  syariah  memberikan Qardh kepada
nasabah  sesuai  Fatwa  DSN-MUI  Nomor
19/DSN-MUI/IV/2001. Dengan Qardh tersebut  nasabah  melunasi  utangnya, maka  aset  yang  dibeli  dengan  kredit tersebut  menjadi  milik  nasabah  secara penuh;
2. Nasabah  menjual  asset  tersebut  kepada bank  syariah,  dengan  hasil  penjualan  itu nasabah  melunasi Qardh -nya  kepada bank;  dan
3. Bank  syariah  kemudian  menjual  aset secara murabahah, yang  telah  menjadi miliknya kepada nasabah dengan pembayaran secara cicilan.
Setelah  ada  kesepakatan,  maka  calon nasabah  mengajukan  surat  permohonan pembiayaan  kepada  Bank  Syariah  dengan menjelaskan  kondisi  pembiayaan  yang  akan di  Peralihan  Kredit . Setelah  itu  maka  Bank
Syariah    menerbitkan  Surat  Penegasan Persetujuan  Pembiayaan  (SP3),  dimana dalam surat tersebut dijelaskan beberapa hal, yaitu: 52
a. Struktur  pembiayaan,  menyangkut  jenis pembiayaan,  tujuan  pembiayaan,  harga beli, margin, harga jual, angsuran pendahuluan,  angsuran  ditangguhkan, pembiayaan bank, jangka waktu,
51 Fatwa DSN MUI No. 45/DSN-MUI/II/2005 tentang Line Facility (At-Tashilat).
52 Ibid
angsuran  per  bulan,  cara  pencairan, denda  keterlambatan,  serta  biaya-biaya (administrasi dan lain- lain).
b. Jaminan,  menjelaskan  jenis  dan  lokasi jaminan.
c. Syarat-syarat penandatanganan akad pembiayaan.
d. Syarat pencairan.
e. Lain-lain.
Syarat-syarat penandatanganan akad pembiayaan, yaitu:
a. Nasabah dan pasangan telah
mengembalikan  asli  Surat  Penegasan Persetujuan  Pembiayaan  (SP3)  yang telah ditandatangani diatas materai secukupnya.
b. Telah menyerahkan Surat Pernyataan dan Kuasa yang ditandatangani diatas materai secukupnya  dan  diketahui  suami  atau isteri  (jika  lebih  dari  satu  isteri,  harus diketahui semua isteri)  bahwa:
a) Nasabah  bersedia  membayar  biaya administrasi dan biaya lainnya sehubungan dengan penandatanganan  akad    pembiayaan Murabahah; b) Nasabah bersedia membayar angsuran  setiap  bulannya  dengan tertib sesuai jadwal;
c) Bila  nasabah  tidak  bekerja  lagi,  maka bank berhak untuk memperoleh prioritas  pertama  pembayaran  atas segala  hak  yang  diperoleh  nasabah dari  tempat  kerjanya,  kecuali  jika nasabah dapat melanjutkan dan membayar  angsuran  pembiayaan  dari sumber yang dapat diyakini oleh bank.
c. Telah menyelesaikan Surat Kuasa
Pendebatan  Rekening  di  Bank  Syariah untuk  melakukan  atas,  namun  tidak terbatas  pada:
a) Pembayaran  biaya  asuransi  jiwa  dan kerugian;
b) Pembayaran angsuran per bulannya;
c) Pembayaran biaya materai;
d) Pembayaran biaya notaris;
e) Pembayaran denda keterlambatan.
d. Telah menyerahkan surat pernyataan atas kesediaan  nasabah  antara  lain  untuk menandatangani  kuasa  menjual  secara notaril  apabila  nasabah  tidak  dapat memenuhi kewajiban kepada Bank.
e. Telah  menyerahkan  bukti  lunas  kartu kredit.
Setelah dilengkapi, maka dilakukan penandatanganan  akad Qardh, yaitu  akad pembiayaan  antara  Bank  Syariah    dengan
nasabah  untuk  mengambil  alih  pembiayaan dari  Bank  Konvensional  yang  sebelumnya  ke Bank Syariah. Setelah itu dilakukan pencairan pembiayaan  setelah  memenuhi    persyaratan sebagai berikut:
a. Telah  melakukan  penandatanganan  akad pembiayaan  dan    pengikatan  agunan dengan  Hak  Tanggungan  dan  telah didaftarkan ke Badan Pertanahan
Nasional  (BPN)  serta  dibuktikan  dengan cover note dari  notaris.
b. Telah membuka rekening di Bank Syariah dan  menyetor  biaya  cadangan  untuk pembayaran  biaya  yang  terkait  dengan perjanjian pembiayaan.
c. Telah  dilakukan  penutupan  asuransi  jiwa dan kerugian atas nama nasabah dengan banker clause Bank Syariah.
d. Telah  mencadangkan  satu  kali  angsuran di  rekening  Bank  Syariah  dan  diblokir sampai pembayaran selesai.
e. Telah  menyerahkan Outstanding terakhir dari  Bank Syariah.
f. Pencairan bertahap.
Nasabah  juga  menandatangani  Surat Sanggup  yang  menyatakan  kesanggupan nasabah untuk membayar angsuran per bulan kepada  Bank  Syariah.  Selanjutnya  dilakukan pengikatan akad Qardh, yaitu akad pembiayaan antara Bank Syariah dan nasabah  untuk  mengambil  alih  pembiayaan dari  Bank  Konvensional  yang  sebelumnya  ke Bank Syariah.
Salah  satu  klausul  dalam  perjanjian pembiayaan Qardh tersebut  adalah  perihal
tujuan  penggunaan  pembiayaan,  yang  ditulis dengan  jelas  bahwa  pemberian  pembiayaan digunakan  untuk  proes  peralihan  kredit (take over) dari kreditur awal.
Setelah penandatanganan akad Qardh, maka diantara
kedua  belah  pihak  telah  terjadi  kesepakatan bahwa  pihak  Bank  Syariah  menjadi  kreditur baru atas debitur tersebut menggantikan Bank Konvensional  sebagai  posisi  kreditur  awal. Fungsi dari ditulisnya klausul tujuan perjanjian adalah  untuk  melindungi  kepentingan  pihak Bank  Syariah  dalam  hal  adanya  kepastian
hukum bahwa uang yang dipakai oleh debitur untuk pelunasan berasal dari kreditur sebelumnya.
Setelah akad dan pengikatan jaminan ditandatangani,  maka  debitur  melakukan pelunasan kepada kreditur awal dan mengambil  asli  bukti  jaminan  yang  berada  di tangan kreditur awal  tersebut. Setelah pelunasan  dilakukan,  maka  debitur  wajib meminta asli sertifikat dan bukti slip pelunasan  yang  dicetak  validasi  tanda    lunas oleh  pihak  kreditur  awal.  Tujuannya  adalah agar  kreditur  awal  sudah  tidak  memiliki  alas hak  untuk  menerima  pembayaran  apapun terkait  dengan  kredit,  termasuk  angsuran, bunga, dan denda di masa mendatang karena telah adanya bukti lunas tersebut. 53
Pembiayaan take over dalam
muamalah disebut  pengalihan  utang,  di  Bank
Syariah  pembiayaan take  over menggunakan akad Qardh, dimana  utang  nasabah  yang  di
Peralihan  Kredit ini  terdiri  dari  utang  pokok plus  bunga.  Proses  penyelesaian  utang  yang dialihkan  secara take  over ini  diawali  dengan pelunasan  utang  nasabah  kepada  Lembaga
Keuangan Konvensional dengan
menggunakan akad Qardh. Qardh merupakan alah  satu  produk  Perbankan  Syariah  yang mengacu pada prinsip pinjam-meminjam yang tidak  dibolehkan  adanya  tambahan  sebesar apapun.
Dalam menjalankan kegiatannya,
bank  syariah  melakukan  kegiatan  berupa menghimpun  dana  dari  masyarakat  dan melakukan penyaluran dana kepada masyarakat.  Adapun  kegiatan  ini  dilakukan oleh bank kepada nasabah dengan
53 Muhammad Rizaldy, Pelaksanaan Take
Over Pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, 2014, hlm. 82
berdasarkan  atas  suatu  akad  yang  telah disepakati oleh kedua pihak.
Menurut  Pasal  1  butir  13  Undang- undang Perbankan Syariah, Akad merupakan kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit  Usaha  Syariah  dan  pihak  lain  yang memuat  adanya  hak  dan  kewajiban  bagi masing-masing  pihak  sesuai  dengan  prinsip syariah.  Akad  merupakan  keterkaitan  dan pertemuan  ijab  dan  Kabul  yang  berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran  yang  diajukan  oleh  salah  satu pihak, dan Kabul adalah jawaban persetujuan yang  diberikan  pihak  lain  yang  menjadi  mitra akad pihak pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan  kehendak  masing-masing  pihak tidak  terkait  satu  sama  lain  karena  akad adalah  keterkaitan  kehendak  kedua  pihak yang  tercermin  dalam  ijab  dan  Kabul.  Dalam akad  harus  ada  kesatuan  legal  di  antara  dua pernyataan  mengenai  subjek  kontrak  atau kewajiban  kontrak.  Oleh  karena  itu,  akad mengimplikasikan  kewajiban  yang  muncul dari perjanjian bersama 54
Berdasarkan wawancara dengan
Bapak  Muhammad  Haris  Wibowo,  selaku Kepala  Cabang  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia Syariah  Kantor  Cabang  Kuala  Simpang, pelaksanaan  Peralihan  kredit  dari  Bank Konvensional  dalam  Hal  ini  Bank  Rakyat Indonesia  Cabang  Kuala  Simpang  kepada PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah  Kantor Cabang  Kuala  Simpang,  selanjutnya  disebut BRIS,  dasar  pelaksanan  peralihan  kredit  ini ialah    Qanun  Aceh  Nomor  11  tahun  2018 dimana  Pihak  Bank  Konvensional  dalam  Hal ini  Bank  Rakyat  Indonesia  Cabang  Kuala
54 Agustianto, Perjanjian (Akad) dalam perbankan syariah , Iqtishad Publishing, Jakarta, 2015, hlm 12.
Simpang  Harus  menutup  semua  kegiatan Perbankan  di  seluruh  Wilayah  Aceh,  Maka
dari itu
Bank Konvensional harus mengalihkan  semua  kegiatan  ke  Bank Syariah  dalam  Hal ini  Bank  Rakyat  Indonesia Syariah  Kantor  Cabang  Kuala  Simpang  pada proses  peralihan  kredit  tersebut  yang    ada beberapa proses yaitu: 55
1.  Melakukan pemberitahuan dan mengedukasi  nasabah  bahwa  akan  di laksanakan  peralihan  kredit  berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018
2.  Pihak Bank Konvensional (BRI) menunjuk Bank  Syariah  (BRIS)  yang  menjadi debitur  baru.  Dan  membukaan  Rekening Tabungan nasabah di Bank Syariah.
3.  Pihak  BRIS  bertemu  dengan  nasabah untuk  membicarakan  pembuatan,  akad Qardh di  bawah  tangan,  akta  Addendum Perjanjian  yang  di  sesuaikan  ke  Syariah dalam  hal  ini  contoh  nya  akta  Addendum Akad  Musyarakah  Mutanaqisah  (MMQ), yang  akta  mana  kedua  belah  pihak sepakat  untuk  menandatanganinya  di kantor Notaris
4.  Setelah  penandatangan  Akta  addendum, maka  Pihak  bank  dalam  hal  ini  Kreditur lama  (BRI)  dan  Kreditur  baru  (BRIS) membuat  Akta  Subrogasi  yang  di  buat  di hadapan notaris
5.  Setelah  Akta  Subrogasi,  Pihak  Bank Konvensional (BRI) membuat Akta
Keterangan  Lunas  di  Kantor  Notaris dengan  dasar  bahwa  pelunasan  atas fasilitas  Kredit  dimaksud  telah  di  lakukan dengan  mengunakan  dana  pembiayaan yang diterima oleh Kreditur dari BRIS
6.  Setelah  itu  jaminan,  dalam  hal  ini Sertipikat  tanah  akan  di  bawa  ke  Badan Pertanahan  Nasional  untuk  di  Cross  atau di  Buat  keterangan  Bahwa  jaminan tersebut  sudah  berpindah  ke  Kreditur baru dalam hal ini BRIS berdasarkan Akta Subrogasi.
‘ Ada  pun  isi  perjanjian  Addendum  Akad Musyarakah  Mutanaqisah (MMQ)  yang  di sepakati para pihak dengan Syarat ketentuan ialah: 56
55 Hasil Wawancara dengan Bapak
Muhammad  Haris  Wibowo,  Kepala  Cabang  PT. Bank BRIsyariah Tbk Cabang Kuala Simpang.
1.  Bahwa  nasabah  memerlukan  barang melalui  pembiayaan  dari  bank  dengan pola Musyarakah  Mutanaqisah, dan  Bank setuju  untuk  memberikan  pembiayaan Musyarakah.
2.  Bahwa Para Pihak dengan ini bersepakat untuk  membeli  barang  modal  dengan porsi  kepemilikan  ( hishshah) masing- masing atas barang modal yang ditentukan diawal sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
3.  Bahwa  setelah  barang  modal  menjadi milik  bersama  para  pihak  (selanjutnya disebut “Barang”), Nasabah setuju membeli/mengambilalih  porsi  kepemilikan Bank  atas  Barang  dan  Bank  setuju menjual/  mengalihkan  porsi  kepemilikan Bank atas Barang kepada Nasabah ( Ba’i /
Jual-Beli)  Secara  bertahap  dalam  jangka waktu  yang  disepakati  para  pihak  hingga porsi  kepemilikan  Bank  atas  Barang beralih seluruhnya kepada Nasabah.
4.  Nasabah  setuju  menyewa  barang  dan Bank setuju menyewakan Barang kepada Nasabah  ( ijarah )  dengan  jangka  waktu sewa  sesuai  dengan  jadwal  pengambil alihan  porsi  kepemilikan  Bank  atas barang  oleh  nasabah  dan  nasabah  wajib membayar nilai/biaya sewa ( ujroh ) Kepada  Bank  sesuai  kesepakatan  Para Pihak.
5.  Pembayaran  nilai/biaya  sewa  (ujroh)  oleh Nasabah akan dibagi hasilkan antara para pihak  sesuai  dengan  nisbah  bagi  hasil yang disepakati para pihak.
Peristiwa peralihan kredit ini memenuhi  unsur-unsur  yang  terdapat  pada peristiwa subrogasi, yaitu adanya penggantian hak  kreditur  oleh  pihak  ketiga,  adanya pembayaran  yang  dilakukan  pihak  ketiga terhadap kreditur dan terjadi karena perjanjian yang dibuat antara pihak debitur dengan pihak ketiga. 57
Subrogasi terjadi dengan dipenuhinya kewajiban debitur oleh pihak ketiga Kewajiban yang  dipenuhi  oleh  pihak  ketiga  adalah pembayaran pelunasan kredit kepada kreditur
57 J. Satrio, Cessie, Subrogatie, Novatie,
Kompensatie, dan Percampuran Utang, Alumni, Bandung, hlm. 50.
awal  yang  untuk  selanjutnya  pihak  ketiga  ini menjadi  kreditur  baru  atas  debitur  tersebut berdasarkan akta perjanjian yang telah dibuat dan  disepakati  bersama  antara  debitur  dan pihak ketiga. 58
Atas  proses  peralihan  diatas  dapat kita  liat  perbedaan  bahwa  peralihan  pada umumnya  dari  bank  konvensional  memakai Penghapusan  roya  terlebih  dahulu.  Pada peralihan kredit  di  Aceh  dengan mengunakan Qanun  Aceh  Nomor  11  tahun  2018  pada  PT.
Bank Rakyat Indonesia Syariah tidak memakai Penghapusan Roya.

## C. Perlindungan  Hukum  Bagi  Para  Pihak
Pasca  Peralihan  Akta  Kredit  Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Di Pt. Bank
Rakyat Indonesia Syariah.
Setiap  perjanjian  atau  akad  akan menimbulkan  hak  dan  kewajiban  bagi  para pihak. Perjanjian atau akad pembiayaan yang dilakukan  antara  nasabah  dan  Bank  juga akan menimbulkan sejumlah hak dan kewajiban  yang  dituangkan  dalam  perjanjian atau  akad.  Oleh  karena  itu,  sebelum Peralihan  Kredit,  nasabah  mengikat  hak  dan kewajiban dengan kreditur baru, dalam hal ini yaitu BRI Syariah Cabang Kuala Simpang.
Setelah  Peralihan  Kredit , disetujui dan  selanjutnya  dituangkan  dalam  perjanjian, maka sisa kewajiban nasabah kepada kreditur awal  dilunaskan  oleh  BRI  Syariah  Cabang Kuala  Simpang.  Dana  pelunasan  inilah selanjutnya  yang  berpindah  didalam  skema pembiayaan  BRI  Syariah  Cabang  Kuala Simpang.. Dengan demikian sebenarnya tidak ada  perpindahan  hak  dan  kewajiban  dalam hal  ini  karena  nasabah  telah  menyelesaikan
58 Kartini Muljadi, Hak Tanggungan, Kencana, 2005, hlm. 152.
kewajibannya pada kreditur awal, dan selanjutnya  hak  dan  kewajiban  baru  nasabah tersebut  timbul  kembali  setelah  proses Peralihan Kredit ini. 59
Berikut  adalah  hak  dan  kewajiban para  pihak  dalam  perjanjian  pengalihan piutang  atas  kredit  di  BRI  Syariah  Cabang Kuala Simpang:
a.  Hak dan Kewajiban Bank
1) Hak
a) Menerima hak milik secara kepercayaan untuk barang yang dijaminkan;dan b)  Menerima  pembayaran  angsuran
setiap  bulan,  pelunasan  dan  biaya-
biaya yang timbul akibat dari perjanjian kredit ini.
2) Kewajiban
a)  Memberikan  fasilitas  kredit  berupa dana kepada debitur; dan
b) Memberikan penjelasan atau informasi  mengenai  fasilitas  kredit yang diberikan.
b.   Hak dan kewajiban debitur:
1) Hak
a) Mendapatkan fasilitas kredit berupa dana; dan
b)  Mendapatkan  informasi  mengenai
fasilitas yang diberikan.
2) Kewajiban
a) Menjaga keberadaan barang
jaminan;
b)  Mematuhi  segala  peraturan  yang
tertuang dalam perjanjian kredit;dan
c)  Membayar  angsuran  setiap  bulan, pokok,  bunga,  pelunasan  dan  biaya- biaya yang timbul akibat dari perjanjian kredit tersebut.
59 Muhammad Rizaldy, Op. Cit, hlm. 93
Untuk menjamin adanya perlindungan hukum  bagi  kreditur  dan  debitur,  maka dibutuhkan  suatu  alat  bukti  tertulis  yang bersifat  otentik  terhadap  peristiwa  dan perbuatan  hukum  yang  dilakukan  bank sebagai  kreditur  dan  nasabah  sebagai debitur,  atau  dalam  hal  ini  perjanjian pembiayaan atau perjanjian kreditnya, pembuatan  Akta  Addendum  Akad,  Akta Subrogasi  dan  Surat  Keterangan  Lunas. Menurut  Pasal  1868  KUHPerdata,  akta  yang bersifat  otentik  dibuat  dalam  suatu  bentuk yang  sudah  ditentukan  oleh  Undang-Undang dan  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  Pejabat Umum dalam wilayah kewenangannya.
Pejabat  Umum  dalam  hal  ini  adalah  Notaris yang  berwenang  membuat  akta  otentik  dan kewenangan  lainnya  sebagaimana  yang diamanatkan Undang-Undang. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian,
ketertiban,  dan  perlindungan  hukum  kepada masyarakat.
Dengan demikian perjanjian Peralihan Kredit  pembiayaan  pada  Bank  Syariah  ini merupakan  hubungan  hukum  antara  2  (dua) pihak,  yaitu  pihak  Bank  dengan  pihak nasabah, masing-masing sebagai mitra
pemilik modal untuk membiayai dan menjalankan  suatu  usaha  yang  halal  dan produktif. Hubungan hukum ini akan menimbulkan  akibat  hukum,  yaitu  hak  dan kewajiban  yang  timbal  balik  bagi  masing- masing pihak. 60

## 1.  Perlindungan  Hukum  Terhadap

## Bank Selaku Kreditur
Perlindungan  hukum  dalam  transaksi perbankan merupakan hal yang patut
60 Muhammad Rizaldy, Op. Cit, hlm. 93.
dikedepankan  agar  kepentingan  para  pihak dapat  terlindungi. Wujud  perlindungan  hukum pada  dasarnya  merupakan  upaya  penegakan hukum. 61
Mengingat  peralihan  kredit  sangat perlu  bagi  bank  untuk  melakukan  proteksi terhadap  kemungkinan  terjadinya  resiko, misalnya,  kredit  macet.  Dari  pihak  Bank Indonesia  telah  mengeluarkan  peraturannya dalam rangka perlindungan terhadap bank, di antaranya,  dengan  adanya  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  3/10/PBI/2001  yang  telah diubah  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  3/23/PBI/2001  Tentang  Penerapan Prinsip  Mengenal  Nasabah  (Know  Your Customer Principle).
Sebagaimana telah diamanatkan pada Pasal 2 PBI tersebut, bahwa bank wajib menerapkan  Prinsip  Mengenal  Nasabah, Bank  Rakyat  Indonesia  Cabang  Kuala Simpang  telah  menerapkan  prinsip  tersebut dengan adanya formulir Know Your Customer (KYC)/KYC Checklist .  Selain  itu,  BRI  juga
mengadakan  pelatihan  bagi  para  sales tentang  pengisian  form  yang  benar,  dan penerapannya secara keseluruhan.
Menurut  Bapak  Muhammad  Haris Wibowo  selaku  Kepala  Cabang  PT,  Bank Rakyat  Indonesia  Syariah  Kantor  Cabang Kuala  Simpang , tujuan  dari  KYC  tersebut diantaranya:
1.  mencegah  bank  dan  sales  terlibat  dalam praktik  tindak  pidana  pencucian  uang
( money laundering ) dan fraud
2.  agar  dapat  menawarkan  produk  dan  fitur
61 Johannes  Ibrahim, Dilematis  Penerapan UU  Nomor  24  Tahun  2004  Tentang  Lembaga Penjamin  Simpanan  antara  Perlindungan  Hukum dan  Kejahatan  Perbankan ,  Jurnal  Hukum  Bisnis,
Volume 24 Nomor 1 Tahun 2005: 43.
yang sesuai dengan kebutuhannya.
3.   mematuhi Peraturan bank Indonesia
4.   menjaga reputasi dan nama baik Bank
Pada  Bank  Rakyat  Indonesia  juga terdapat  divisi  khusus  yang  terkait  dengan Penerapan  Prinsip  Mengenal  Nasabah,  yaitu Service  Support  Unit  (SSU)  yang  bertugas mengecek  dan  menganalisis  calon  nasabah, apakah  layak  atau  tidak  untuk  menerima pinjaman.  Dari  informasi  dalam  form  KYC, dilakukan  verifikasi  ulang  untuk  mengecek kebenaran data dari calon nasabah.
Dalam  hal  perlindungan  hukum  terhadap nasabah  yang  tidak  mau  dialihkan  kredit  ke prinsip  syariah,  masih  belum  adanya  aturan yang  jelas  tentang  hal  ini,  ini  menjadi kelemahan  dalam  peralihan  kredit  pasca qanun  aceh  Lembaga  keuangan  syariah  di terapkan.    tetapi  adanya  ruang  bagi  nasabah yang  tidak  mau  dialihkan  kredit  ke  prinsip syariah,  maka  kredit  tersebut  akan  dialihkan diluar  Provinsi  Aceh.  Karena  mengingat aturan  qanun  tersebut  mengikat  kepada Lembaga  Keuangan  dalam  hal  ini  Bank, sebagai  mana  tercantum  dalam  pasal  2 Qanun  Aceh    tersebut  Lembaga  Keuangan yang  beroperasi  di  Aceh  Berdasrkan  Prinsip Syariah.

## III. Kesimpulan dan Saran

## A.  Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dijelaskan pada  bab-bab  sebelumnya,  maka  mengenai Analisis  Yuridis  Akta  Peralihan  Kredit  Pasca Berlakunya  Qanun  Aceh  No.  11  Tahun  2018 Tentang  Lembaga  Keuangan  Syariah,  maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1.  Pengaturan  Peralihan  Kredit  Dari  Bank
Konvensional  Ke  Bank  Syariah  mengacu dalam  Ketentuan  subrogasi  diatur  mulai
Pasal  1400  sampai  dengan  Pasal  1403 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata. Pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  memberikan  suatu  perumusan mengenai  subrogasi,  yaitu  penggantian hak  si  berpiutang  oleh  seorang  pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang  itu,  yang  terjadi  baik  karena persetujuan  maupun  karena  undang- undang. maka dengan terjadinya subrogasi,  hak  tanggungan  dari  kreditur juga  beralih  kepada  pihak  ketiga.  Hal  ini juga ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 16  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  4  Tahun  1996  tentang Hak  Tanggungan  atas  Tanah  beserta Benda-Benda  yang  Berkaitan  dengan Tanah  yang  menyatakan  bahwa  “Jika piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih karena cessie, subrogasi,  pewarisan,  atau  sebab-sebab lain,  Hak  Tanggungan  tersebut  ikut beralih  karena  hukum  kepada  kreditur baru.
2.  Pada  Proses  Pengalihan  Kredit  pada Bank  Konvensional  Ke  Bank  Syariah Pasca  Qanun  Aceh  11  Tahun  2018
Tentang  Lembaga  Keuangan  Syariah  di PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah  ada beberapa Tahapan seperti halnya peralihan  kredit  pada  umumnya,  seperti pembuatan  Akta  Addendum  Akad,  Akta Subrogasi  dan  Keterangan  Lunas  dari Pihak Kreditur Awal. Atas proses peralihan diatas dapat kita liat perbedaan bahwa  peralihan  pada  umumnya  dari
bank konvensional
memakai
Penghapusan  roya  terlebih  dahulu.  Pada peralihan kredit di Aceh dengan mengunakan  Qanun  Aceh  Nomor  11
tahun  2018  tentang  Lembaga  Keuangan Syariah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah  tidak  memakai  Penghapusan Roya.  Demi  mempercepat  semua  proses pelaksanaan  syari’at  yang  diharapkan oleh  pemerintah  Aceh,  agar  terwujudnya kehidupan perekonomian Aceh yang lebih baik  kedepannya.  Hal  ini  menjadi  tugas dari setiap lembaga keuangan yang berada di  bawah  pemerintahan  Aceh  untuk mengakuisisi sistemnya dari konvensional kedalam  sistem  dengan  menggunakan prinsip syari’ah.
3.  Perlindungan  hukum  bagi  kreditur  dan
debitur, dalam peralihan kredit telah diatur
dalam qanun aceh nomor 11 Tahun 2018 pada  Bab  VII  perlindungan  Nasabah, Mitra,  LKS  pada  Pasal  55 menyebutkan : untuk  perlindungan  Nasabah,  LKS  harus Menyediakan  Informasi  terbuka  yang meliputi:  Hak  dan  Kewajiban  LKS  dan
Nasabah, Produk, Mekanisme pembiayaan dan Manajemen Resiko, dan
Penguasaan Jaminan/ agunan dan
eksekusinya.  Perlindungan  hukum  Bank
Rakyat  Indonesia  Syariah  selaku  kreditur baru  pada  pelaksanaan  Peralihan  Kredit
adalah berupa perlindungan hukum
preventif.  Perlindungan  hukum  preventif diwujudkan  dengan  tindak  kehati-hatian Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah  dalam mengikuti  setiap  tahap  peralihan  kredit supaya  dipastikan  bahwa  para  pihak saling  melaksanakan  kewajiban  dan mendapatkan  hak  nya  masing-masing. Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah  dapat meningkatkan  perlindungan  hukum  atas peralihan  kredit  dengan  cara  membuat akta subrogasi.
akta subrogasi diharapkan dapat menjembatani peralihan
antara  nasabah  dengan  Bank  lama  dan Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah  selaku kreditur  baru  supaya  kepentingan  para pihak lebih terlindungi, karena sudah jelas adanya  pemindahan  piutang  dari  Bank lain  selaku  kreditur  lama  menjadi  Bank Rakyat  Indonesia  Syariah  selaku  kreditur baru.

## B.  Saran.
Sesuai  dengan  Kesimpulan  yang  telah disebutkan  diatas,  maka  dapat  diberikan saran-saran sebagai berikut:
1.  Terhadap  Pengaturan  Peralihan  Kredit
Dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah sudah  memenuhi  ketentuan  hukum  di
Indonesia, dalam dasar hukum pelaksanaan  Peralihan  Kredit pada  Bank
Syariah  sudah  seharus  ada  pengaturan baru atau pengkodifikasian didalam
Undang  -  Undang  tentang  Perbankan Syariah.
2.  Pada  Proses  Pengalihan  Kredit  pada Bank  Konvensional  Ke  Bank  Syariah Pasca  Qanun  Aceh  11  Tahun  2018
Tentang  Lembaga  Keuangan  Syariah  di PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah,
Debitur maupun
Kreditur (Bank)
seharusnya  tetap  memperhatikan  prinsip kehati-hatian  seperti  pengalihan  jaminan kredit  dan  melakukan  analisis  kredit secara  cermat  dan  mendalam  untuk
menghindari dan mengantisipasi munculnya masalah sebelum
memutuskan  untuk  melakukan  Peralihan
Kredit
3.  Sebaiknya  terkait  dengan  Perlindungan Hukum  Bagi  Para  Pihak  Pasca  Peralihan Akta Kredit Qanun Aceh Nomor 11 Tahun
2018  Di  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia Syariah,  agar  Perlindungan  hukum  dapat
dicapai maka harusnya dalam
Pelaksanaan  Peralihan  Tersebut  harus dengan  jaminan  hak  tanggungan  sesuai Undang-Undang  Nomor  4  tahun  1996 tentang hak tanggungan. Agar pengalihan kredit tidak bertentangan dengan peraturan  yang  ada.  Dan  dalam  aturan perlindungan  hukum  terhadap  nasabah sebaiknya  lebih  disempurnakan  karena masih  banyak  perlindungan  hukum  yang tidak terakomodir dalam peraturan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie,  Habib, Hukum  Notaris  di  Indonesia – Tafsiran Tematik Terhadap UU Nomor  30  Tahun2004      Tentang
Jabatan  Notaris ,  PT.  Refika  Aditama,
Bandung, 2008.
Arisaputra,  Muhammad  Ilham,  “ Kewajiban Notaris  Dalam  Menjaga  Kerahasiaan Akta  Dalam  Kaitannya  Dengan  Hak Ingkar  Notaris ”,  artikel  pada  Jurnal Prespektif Hukum, edisi no. 3 Vol XVIII, 2012.
Asiyah,  Binti  Nur,  Manajemen  Pembiayaan Bank  Syariah,  Yogyakarta:  Kalimedia,
2015
Abdul Manan, Teuku, Mahk amah Syar’iyah
Aceh dalam Politik Hukum Nasional ,
Edisi Pertama,   Prenadamedia Group,
Jakarta, 2018
Agustianto, Perjanjian (Akad) dalam perbankan syariah , Iqtishad Publishing, Jakarta,  2015.
A.  Karim,  Adiwarman, Bank  Islam:  Analisis Fiqih  dan  Keuangan  Cet.  8, Raja Grafindo, Jakarta,  2011.
Budiono,  Herlien, Kumpulan  Tulisan  Hukum Perdata  di  Bidang  Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
Basyir  ,  Ahmad  Azhar,  Asas-Asas  Hukum Muamalat  ,  Yogyakarta:  UII  Press, 2000.
Djumhana, Muhammad, Hukum Perbankan di
Indonesia, Bandung: Citra Aditya
Bhakti, 2000.
Departemen  Agama  RI,  Al- Qur’an  dan
Terjemahannya,  Bandung:  Diponegoro, 2010. Hamitijo, Ronny, Metodelogi Penelitian Hukum  dan  Jurumetri ,  Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1990 Hamzah, Andi, Kamus Hukum , Ghalia
Indonesia, 2005.
Huijbers,  Heo, Filsafat  Hukum  Dalam  Lintas Sejarah , Kasius, Yogyakarta, 1982. Hadjon, Philipus M, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat  Indonesia ,  PT.  Bina  Ilmu,
Surabaya, 1987.
Haroen, Nasrun dkk, Ensiklopedi Hukum Islam , Cet.1, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
Himpunan  Perundang-Undangan    Perbankan Syari’ah Jakarta:  Indonesia  Legal Center Publising, 2009.
Huda, Qamarul , Fiqh Muamalah , Yogyakarta, Teras, 2011. Ibnu Qudamah, Al- Mughni, Juz VI, Penerjemah: Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
Kamus Besar Bahasa Indonesia , Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
Kelsen,  Hans  (Alih  Bahasa  oleh  Somardi),
General Theory Of Law and State,Teori Umum  Hukum  dan  Negara,  Dasar- dasar  Ilmu  Hukum  Normatif  Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik , Jakarta, BEE Media Indonesia, 2007. Kie,  Tan  Thong, Studi  Notariat  Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi
Praktek  Notaris, PT.  Ichtiar  Baru  Van Hoeve, Jakarta, 2000.
Kie, Tan Hong, Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris, Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2002.
Lubis, Solly Muhammad, Filsafat Ilmu dan
Penelitian, Mandar Maju, Bandung,
2003. Mertokusumo, Sudikno, Arti Penemuan Hukum  Bagi  Notaris, Majalah  Renvoi No. 12, Edisi Mei 2004.
Muljadi, Kartini, Hak Tanggungan, Kencana, 2005. Nasution, AZ, Hukum Perlindungan Konsumen, cet.2, Diapit Media,
Jakarta, 2002.
Nico, Tanggung jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Centre  for  Documentation  and Studies of Bussines Law, Yogyakarta.
Notoatmojo,  Soekidjo, Etika  dan  Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010. Nugroho, Wahyudi Sulistia, “ Pembatalan Akta Notaris  Oleh  Hakim ”,  ADIL  Jurnal Hukum, Vol I, No.3, Desember 2010.
Naf’an, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah,  Yogyakarta:  Graha  Ilmu,
2014.
Mughniyah, Muhammad Jawad, Fiqh al-Imam Ja’far ash-Shadiq Juz 3&4 , Jakarta:
Lentera, 2009.
Muhammad Abdul Aziz Al-Kholidi, Sunan Abi Dawud, Juz III,  Beirut Lebanon: Dar al-kotob al-Ilmiyah, 1996.
Majelis  Ulama  Indonesia,  Himpunan  Fatwa
Keuangan Syariah, Semarang: Erlangga, 2014. Satrio,J, Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie, dan Percampuran Utang, Alumni, Bandung. Setiawan, Dadang Agus, Keabsahan Surat Kuasa Membebbankan Hak
Tanggungan Dalam Proses Peralihan
Kredit Antar Bank, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang.
Sjahdeini,  Sutan  Remy, Hak  Tanggungan, Asas-Asas,  Ketentuan  Pokok,  dan Masalah yang Dihadapi Oleh Perbankan  (Suatu  Kajian  Mengenai Undang-undang Hak Tanggungan), Alumni, Bandung, 1999. Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  Ghalia Indonesia, Jakarta , 2009. Shobari,  Choiruddin  .dkk.2009.“Penyerapan Nilai-nilai Budaya Lokal dalam
Kehidupan  Beragama  di  Aceh  (Studi Tentang Budaya Lokal di Aceh)”, dalam Harmonisasi  Agama  dan  Budaya  di Indonesia (2),  ed.  Afif  dan  Saiful  Bahri
(Jakarta : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama.
Sudarnoko, Doktrin  Subrogasi,  Novasi  Dan Cessie ,  Kencana  Predana  Media, Jakarta, 2012.
Suharnoko  dan  Hartati,  Endah, Doktrin Subrogasi,  Novasi,  &  Cessie, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
Sunggono, Bambang, Methode Penelitian Hukum , Harvarindo, Jakarta, 2013.
Soemitra, Andri, Bank dan Lembaga Keungan Syariah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
Purwaningsih,  “ Bentuk  Pelanggaran  Hukum Notaris Di Wilayah Propinsi Banten Dan
Penegakan Hukumnya ”, Mimbar
Hukum, Vol 27, No. 1, Februari 2015. Perwataatmaja,  Karnaen  A  dan  Hendri Tanjung, Bank Syari’ah:  Teori,  Praktik dan  Peranannya, Jakarta:  Clestial Publishing, 2007.
Rifa’i,  Moh., Ilmu  Fiqh  Islam  Lengkap ,  Karya Toha Putra, Semarang, 19 78. Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer Berdasarkan PAPSI 2013, (Jakarta: Salemba Empat, 2016)
Sabiq,  Sayyid,  Fiqh  Sunnah  Jilid  3,Daar  al Fikr, Lebanon, Jilid 3, 1987.
Riswandi, Budi Agus dan Sabhi Mahmashani,
Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif , Total
Media, Yogjakarta, 2009. Rizal  Yaya,  Aji  Erlangga  Martawireja,  Ahim Abdurahim, Akuntansi Perbankan Syariah Teori Dan Praktek Kontemporer, Jakarta: Salemba
Empat, 2014.
Sam,  M.  Ichwan,  dkk,  Himpunan  Fatwa Keuangan  Syariah  Dewan  Syariah Nasional MUI, Jakarta: Erlangga, 2014 Saeed, Abdullah, Menyoal Bank Syariah Kritik
Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis, Jakarta: Paramadina, 2004.
Salman, Kautsar Riza, Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah,
Jakarta: Akademia Permata, 2012.
Syafe’i, Rachmat, Fiqh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
Suryabrata, Samadi, Metodologi Penelitian, Jakarta , Raja Grafindo Persada, 1998. Soekonto, Soerjono, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan DI  Indonesia  (suatu  tinjauan  secara sosiologis) , cetakan keempat, Universitas Indonesia, Jakarta,1999.
Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri,
Penelitian Hukum Normatif: Suatu
Tinjauan Singkat , Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003. Soekanto, Soerjono, 2007, Pengantar Penelitian Hukum , Cet.3, Jakarta, UI Press. Soemitro,Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
Sunggono,  Bambang, Methode  Penelitian Hukum , Harvarindo, Jakarta, 2013.
Suryabrata,  Samadi, Metodologi  Penelitian, Jakarta , Raja Grafindo Persada. Setiawan, Dadang Agus, Keabsahan Surat Kuasa Membebbankan Hak Tanggungan Dalam Proses Peralihan Kredit Antar Bank, Tesis Magister
Kenotariatan Universitas Islam Malang. Sjahdeini,  Sutan  Remy, Hak  Tanggungan, Asas-Asas,  Ketentuan  Pokok,  dan Masalah yang Dihadapi Oleh Perbankan  (Suatu  Kajian  Mengenai Undang-undang Hak Tanggungan), Alumni, Bandung, 1999. Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi
Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  Ghalia Indonesia, Jakarta , 2009. Shobari,  Choiruddin  .dkk.2009.“Penyerapan Nilai-nilai Budaya Lokal dalam
Kehidupan  Beragama  di  Aceh  (Studi Tentang Budaya Lokal di Aceh)”, dalam
Harmonisasi  Agama  dan  Budaya  di Indonesia (2),  ed.  Afif  dan  Saiful  Bahri (Jakarta : Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama. Sudarnoko, Doktrin  Subrogasi,  Novasi  Dan
Cessie , Kencana Predana Media, Jakarta, 2012.
Suharnoko  dan  Hartati,  Endah, Doktrin Subrogasi,  Novasi,  &  Cessie, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005. Sunggono, Bambang, Methode Penelitian Hukum , Harvarindo, Jakarta, 2013. Wahid,  Abdul,  dkk, Penegakan  Kode  Etik Profesi Notaris, Nirman Media,
Tangerang, 2017.
Wangsawidjaja,  Pembiayaan  Bank  Syariah, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
2012.
Slamet Wiyono Slamet dan Taufan Maulamin, Memahami  Akuntansi  Syariah  Di Indonesia,  Jakarta:  Mitra  Wacana Media, 2013 Zuhaili, Wahbah,  Al-Muamalah  Al-Maliyah  Al-
Muasirah,  Beirut  Lebanon:  Dar  al- kotob al-Ilmiyah,
Skripsi, Tesis, Jurnal, dan Majalah
Andi  Tri  Utami  Hasjim, Analisis  Yuridis Pengikatan Jaminan Hak Tanggungan  Dalam  Proses  Take Over  Credit  Bank  Konvensional  ke bank  Syariah  (Studi  Pada  PT.  Bank
Syariah  Mandiri  Kantor  Cabang Pembantu Medan Setia Budi, Tesis, Magister  Kenotariatan  Universitas
Sumatera Utara, 2019. Muhammad  Rizaldy,  Pelaksanaan  Take  Over Pembiayaan  di  PT.  Bank  Syariah Mandiri Cabang Medan, Tesis,
Magister Kenotariatan Universitas
Sumatera Utara, 2014. Dadang  Agus  Setiawan, Keabsahan  Surat Kuasa Membebbankan Hak Tanggungan  Dalam  Proses  Peralihan
Kredit  Antar  Bank, Tesis  Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang
Johannes  Ibrahim, Dilematis  Penerapan  UU Nomor  24  Tahun  2004  Tentang Lembaga  Penjamin  Simpanan  antara Perlindungan  Hukum  dan  Kejahatan Perbankan ,  Jurnal  Hukum  Bisnis, Volume 24 Nomor 1 Tahun 2005
M  Aditya  Ananda, Implementasi  Qanun Lembaga  Keuangan  Syariah  Pada
Himpunan  Bank  Milik  Negara .  AT- TASYRI’ Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah  Vol.  12,  No.2,  Desember 2020 Synthia  Haya  Hakim, Prinsip  Kehati-Hatian Notaris  Pada  Proses  Take  Over Pembiayaan KPRS Perbankan Syariah Berdasarkan Prinsip Musyarakah  Mutanaqisah  (Studi  di Bank  Muamalat  Indonesia), Jurnal, Program Studi Magister Kenotariatan, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jayabaya. Kamal  Taufiq  Muhammad  Hathab,  Dirasat
Iqtisadiyyah  Islamiyyah,  Jilid  10,
Vol.II, (Jurnal, Muharram 1434)
Faisal  A.  Rani,  2009,  Kedudukan  Qanun Dalam  Sistem  Perundang-Undangan, Makalah  yang  disampaikan  pada Muzakarah  Majelis  Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.
Nurjanatul Fajriyah, 2006, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur (Bank) dan Debitur  (Nasabah)  dalam  Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Bank X
Iskandar dan Ilva Andira, 2015 Analisis aspek sharia  compliance  dari  pembiayaan take  over  pada  perbankan  syariah Jurnal  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Islam IAIN Lhokseumawe.
Alif  Ulfa,  Dampak  Penggabungan  Tiga  Bank Syariah  di  Indonesia,  Jurnal  Ilmiah Ekonomi  Islam,  7(02),  2021,  1101- 1106
Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Perdata (Burgerlijk Wetboek).
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  4 Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.
Undang-undang  Republik  Indonesia,  Nomor 10  Tahun  1998  tentang  Perubahan
Atas  Undang-undang  Nomor  7  Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor 42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan Fidusia. Undang-undang  Republik  Indonesia,  Nomor 21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah. Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Himpunan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Majelis Ulama Indonesia.
Qanun  Aceh  nomor  11  tahun  2018  tentang Lembaga Keuangan Syariah. Undang – undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh Fatwa  DSN  MUI  No.  45/DSN-MUI/II/2005 tentang Line Facility (At-Tashilat). Fatwa  DSN-MUI  Nomor  31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang