Hafizh Syah Reza Pahlevi 1 , Nasihun Amin 2 1 UIN Walisongo Semarang | hafizh_syah_reza_pahlevi_1904028003@student.walisongo.ac.id 2 UIN Walisongo Semarang | nasihun_amin@walisongo.ac.id

## Abstrak
Awal mula konflik internal umat Islam dalam urusan politik dimulai setelah wafatnya Nabi  Muhammad  SAW,  dimana  umat  menghadapi  perselisihan  ketika  hendak menentukan  pemimpin  umat  Islam  sebagai  suksesi  kepemimpinan  dari  Nabi Muhammad  SAW.  Kaum  Ansar  dan  Muhajirin  merasa  pantas  dan  berhak  menjadi penerus Nabi Muhammad, mereka berkumpul di Saqifah Bani Saidah untuk membahas masalah  tersebut.  Saqifah  Bani  Saidah  adalah  balai  pertemuan  di  Madinah  yang digunakan untuk membahas suatu masalah umum. Kaum Ansar, Abu Bakar, dan Umar berkumpul  untuk  menyelesaikan  persoalan  pemimpin  berikutnya,  karena  terjadi perselisihan  tentang  siapa  yang  lebih  cocok  menjadi  pemimpin  menggantikan  Nabi Muhammad. Peristiwa di Saqifah menjadi peristiwa yang menandai lahirnya rasyidun dengan kedudukan Abu Bakar sebagai khalifah pertama bagi umat Islam yang dipilih secara  demokratis  berdasarkan  kesepakatan  mayoritas  rakyat  di  tempat  itu.  kisah suksesi  kepemimpinan pasca  wafatnya  Nabi Muhammad  ini akan  lebih baik  apabila dipahami  bukan  sebagai  sebuah  konflik  semata,  akan  tetapi  juga  sebagai  sebuah pendidikan dalam dinamika berdemokrasi. Kesimpulan dari peristiwa di Saqifah Bani Saidah yang tercantum dalam makalah ini adalah; (1) Acara di Saqifah menjadi forum diskusi politik demokrasi modern, dengan kesepakatan mayoritas masyarakat setempat untuk  memilih  Abu  Bakar.  (2)  Model  pemerintahan  pada  era  Khulafa'ar  –  Rasyidin cenderung model republik. (3) Peristiwa di Saqifah Bani Saidah menghasilkan revolusi politik  terhadap  perkembangan  politik  dan  sistem  ketatanegaraan  umat  Islam.  Kata kunci: Saqifah Bani Saidah, pemimpin, demokrasi, politik.
Kata Kunci: Pendidikan, Pemimpin, Demokrasi, Politik
Volume 06 No. 02, Julu - Desember 2021 p-ISSN : 2527-4082,  e-ISSN : 2622-920X
Pendidikan Dinamika Demokrasi dalam Peristiwa Suksesi di Saqifah Bani Saidah dan Peralihan Kepemimpinan Khulafa’ Ar-Rasyidin

## Abstract
The beginning of the internal conflict of Muslims in political matters began after the death of the Prophet Muhammad, where the people faced conflict when they wanted to determine the leaders of the Muslims as a succession of leadership from the Prophet Muhammad. The Ansar and Muhajirin felt appropriate and entitled to be the successors of  the  Prophet  Muhammad,  they  gathered  at  Saqifah  Bani  Saidah  to  discuss  the problem. Saqifah Bani saidah was a meeting hall in Medina that was used to deliberate on a general problem.The Ansar, Abu Bakar, and Umar gathered to settle the question of the next leader, because there was a dispute about who would be more suitable to be the leader to replace the Prophet Muhammad. The incident at Saqifah became the event that marked the birth of the rashidun with the position of Abu Bakr being the first caliph  for  Muslims  who  were  democratically  chosen  based  on  the  agreement  of  the majority of the people in that place. The story of the succession of leadership after the death of the Prophet Muhammad would be better if understood not only as a conflict, but  also  as  an  education  in  democratic  dynamics.  The  conclusions  of  the  events  at Saqifah Bani Saidah listed in this paper are; (1) The event at Saqifah became a forum for modern democratic political discussion, with the agreement of the majority of local people to vote for Abu Bakar. (2) The model of government in the Khulafa'ar - Rashidin era tended to be a republican model. (3) The events at Saqifah Bani Saidah produced a political revolution towards the development of politics and the state administration system in the Islamic ummah.
Keywords: Education, leader, democracy, politic
PENDAHULUAN
iang  itu  sekitar  waktu dzhuhur pada hari Senin  12  Rabiul  Awal  11  H,  umat Islam  dilanda  kesedihan  yang  amat luar  biasa.  Nabi  Muhammad  SAW. yang  merupakan  Rasul  akhir  zaman wafat.  Beliau  menarik  nafas  terakhir di  pangkuan  Aisyah,  istri  beliau, tanpa  memberi  wasiat  apa-apa. Menurut Ummu Salamah, Nabi wafat sementara bersandar ke dada Ali bin Abi  Thalib  sepupu  dan  menantu beliau. Ali pun mengatakan demikian, begitu pula dengan  ‘Umar
bin  Khattab.  Nabi  telah  memberi wasiat,  sekurang-kurangnya  dalam hal  orang  yang  akan  memandikan jenazah  dan  hutang-hutang  beliau, yang kemudian dipenuhi oleh Ali bin Abi  Thalib.  Akhirnya,  dalam  sebuah petak kamar tempat tinggal Aisyah di sisi  sebelah  timur  masjid  Nabi, berakhirlah  hidup  sang  Rasul  dalam usia 63 tahun, 53 tahun di Mekah, dan 10  tahun  di  Madinah.  (Hashem, 1994).
Hari  tersebut  menjadi  hari yang amat kelabu. Keluarga dan para sahabat  merasa  sangat  terpukul. Di
S
saat  yang  bersamaan,  kaum  Ansar yang  mengunggulkan  Sa’ad  bin Ubadah  berkumpul  di  Saqifah  Bani Saidah guna mengangkatnya sebagai pengganti kepemimpinan umat setelah  Nabi.  Ali  bin  Abi  Thalib bersama  Zubair  bin  Awwam,  dan Thalhah  bin  Ubaidilah,  mengisolasi diri  di  rumah  Fathimah,  sedangkan kaum  Muhajirin  yang  umumnya mengunggulkan  Abu  Bakar,  ‘Umar bin Khaththab, dan Usaid bin Hudhair berada  di  Bani  Abdul  Asyhal.  Tiba- tiba  seseorang  datang  kepada  Abu Bakar dan ‘Umar bin Khaththab lalu berkata: "Sesungguhnya kaum Anshar  lebih  memilih  Sa'ad  bin Ubadah di Saqifah (hall) Bani Saidah. Jika  kalian  berdua  ada  keperluan, segeralah  pergi  ke  tempat  mereka, sebelum perkara ini tak bisa dibendung." Padahal saat itu, jenazah Rasulullah  SAW  belum  diurus  dan pintu  rumah  beliau  ditutup  oleh keluarga beliau. ‘Umar bin Khaththab berkata kepada Abu Bakar: "Marilah kita  pergi  kepada  saudara-saudara kita  dari  kaum  Anshar  sebelum  hal- hal yang tak diinginkan terjadi." (Ibnu Hisyam, 2000)
Inilah awal terjadinya konflik internal umat Islam dalam hal politik, dimana  umat menghadapi  masalah suksesi  kepemimpinan  setelah  Nabi wafat.  D i  tangan  siapakah  pimpinan umat  Islam  setelah  ini?  Siapakah yang  layak  menjadi  pengganti  Nabi untuk  memimpin  umat?  Sebab  Nabi tidak  pernah  menunjuk  secara  resmi siapa  yang  menjadi  penggantinya kelak. Persoalan inilah yang kemudian menimbulkan konflik antara kelompok Anshar dan Muhajirin.  Masing-masing  merasa berhak  dan  telah  memiliki  calon. Kelompok  Anshar  adalah  penduduk asli Madinah, mereka terdiri dari suku Aus  dan  Khazraj.  Anshar  berarti penolong,  sebutan  ini  diberikan karena merekalah kaum muslim yang menolong  muslim  penduduk  Mekah yang hijrah ke Madinah, yang disebut kelompok  Muhajirin  (yakni  orang- orang  yang  berhijrah).  Maka  wajar jika  kemudian  kaum  Anshar  akan cepat-cepat  berpikir  mengenai  kota mereka  sesudah  Rasulullah  wafat. Beberapa orang dari kalangan Anshar membicarakan  masalah  ini  lalu berkumpul  di  Saqifah  Bani  Saidah. (Hashem, 2004
Munculnya  khilafah  yang berarti  penggantian  atau  suksesi kepemimpinan, dimaksudkan sebagai penggantian  kepemimpinan  selepas Rasulullah SAW wafat, bukan dalam kedudukannya  sebagai  Nabi,  namun sebagai pemimpin umat. Orang yang memegang  jabatan  khilafah  disebut khalifah.  (Moch.  Fahrurozi,  2004) Tidak adanya pesan khusus Rasulullah  tentang  calon  pengganti kepemimpinan  negara  mendorong kaum  Anshar  dan  Muhajirin  untuk secepatnya  mencari  penggantinya. Pertemuan  kaum  Anshar  di  Saqifah Bani  Saidah  mengunggulkan  Sa’ad bin  Ubadah  sebagai  pemuka  suku Khajraj yang sekiranya pantas
menduduki  kursi  kepemimpinan. Sedangkan
kaum Muhajirin mengunggulkan  Abu  Bakar  Ash- Shiddiq. (Zakki Fuad, 2011)
Berangkat  dari  peristiwa  ini, penulis  tertarik  untuk  meneliti  apa sebenarnya  Saqifah  Bani  Saidah  dan peristiwa  yang  terjadi  di  sana? Bagaimana  kronologi  dan  hasil  dari peristiwa  disana?  Serta  bagaimana Implikasi  dan  relevansi  yang  dapat dirasakan  dari  peristiwa  tersebut? Sebab menurut hemat penulis,
peristiwa  ini  tidak  hanya  dapat dipahami  sebagai  konflik  politik semata  namun  juga  dapat  dijadikan bahan ajar dalam memberikan pendidikan mengenai dinamika dalam berdemokrasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan ( library research ) dimana penulis melakukan penelitian dengan
cara mengumpulkan  data  dan  informasi melalui berbagai literatur sepeti buku, catatan,  penelitian  terdahulu  yang relevan,  serta  referensi  lainnya, sebagai  landasan  teori  dan  analisa untuk  mendapatkan  jawaban  atas permasalahan yang diteliti. (M. Iqbal Hasan,  2002)  Adapun  sumber  data antara  lain  sumber  primer,  yaitu literatur  yang  membahas  terkait peristiwa  Saqifah  Bani  Saidah. Kemudian  sumber  sekunder  berupa literatur-literatur  lain  yang  dapat mendukung penelitian ini.

## PEMBAHASAN DAN HASIL
1. Definisi Politik, Demokrasi, Dan
Suksesi Kepemimpinan
Sebelum lebih jauh
membahas mengenai bagaimana peristiwa yang terjadi di Saqifah Bani Saidah  beserta  berbagai  dinamika yang  ada  dan  implikasinya,  penulis mencoba memaparkan dahulu apa itu definisi  politik,  demokrasi,  dan suksesi  dalam  Islam  sebagai  dasar dalam memahami makalah ini.
a. Politik
Kata “politik”, berasal dari bahasa Yunani “ politikos ” atau bahasa Latin “ politica ”  yang  pemakaian  kata  itu pertama  kali  dalam  abad  ke  5  SM. Jika ditinjau asal katanya, berasal dari kata  “ polis ”,  berarti  “negara  kota  ”.
Dalam bahasa Arab, politik diartikan sebagai “ siyasah ”, yang mengandung isi “kenegaraan” sebagai halnya kata politik  (yang  berasal  dari  bahasa Yunani, politikos) . Sebelumnya, siyasah berarti  muslihat  dan  segala macam  usaha  serta  ikhtiar  untuk mencapai sesuatu atau menyelesaikan suatu perkara. (Abidin Zainal Ahmad, 1977)  Sedangkan  dalam  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  (2001), “politik”  diartikan  dengan  (1)
(pengetahuan) yang berkenaan dengan ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti sistem
pemerintahan dan
dasar pemerintahan); (2) Segala urusan dan tindakan  (kebijakan,  siasat  dsb.) mengenai  pemerintahan  negara  atau terhadap  negara  lain;  (3).  Cara bertindak  (dalam  menghadapi  dan menangani suatu masalah).
Dengan  demikian,  secara  umum politik dapat diartikan sebagai kebijakan yang digunakan dan dipakai  dalam  setiap  urusan  dan tindakan.  Dalam  kosa  kata  bahasa Indonesia terdapat kata ‘ siasat’ , yang berasal dari kata bahasa Arab siyasah , karena  itu  kata politik/siasat sangat luas  jangkauannya.  Maka  muncul pula  ilmu  fiqih  yang  membahas politik atau biasa disebut fiqh siyasah.
Abdul  Mu’in  Salim  (2002) mengemukakan  beberapa  cita-cita politik  seperti  yang  dijanjikan  Allah kepada  orang-orang beriman dan beramal  saleh  dalam  al-Qur’an, adalah (1) terwujudnya sebuah sistem politik,  (2)  berlakunya  hukum  Islam dalam masyarakat secara mantap, dan (3)  terwujudnya  ketentraman  dalam kehidupan masyarakat.
b. Demokrasi
Secara  etimologis  "demokrasi" terdiri dari dua kata yang berasal dari
bahasa  yunani,  yaitu demos yang berarti  rakyat  atau  penduduk  suatu tempat, dan cratein atau cratos yang berarti  kekuasaan  atau  kedaulatan. Ada banyak definisi tentang demokrasi,  namun  menurut  Rahman Yasin, yang paling populer untuk saat ini adalah apa yang telah dirumuskan oleh  Abraham  Lincoln,  presiden Amerika Serikat yang ke-16. Menurut Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Intinya, demokrasi adalah  suatu  tata  pemerintahan dimana  rakyat,  baik  secara  langsung maupun tidak langsung berkuasa dan berdaulat penuh.(Rahman Yasin, 2006)
Aristoteles  menyebut  demokrasi sebagai  ‘politeia  atau  republik’.
(Diane Revitch, 1997) Politeia dipandang  sebagai  bentuk  negara paling  baik  dalam  politik.  Adapun yang  dimaksud  dengan  politeia adalah  ‘demokrasi  moderat’,  yaitu demokrasi  dengan  undang-undang dasar  atau  demokrasi  konstitusional. Tiga  sumbangan  Aristoteles  yang tertanam di jantung demokrasi adalah “kebebasan  pribadi,  pemerintahan berdasarkan  undang-undang  dasar
(konstitusi),  dan  pentingnya  kelas menengah yang besar sebagai pemegang  tampuk  kekuasaan” . Bisa dipahami  bahwa  pemerintah  oleh rakyat yang dimaksud adalah pemerintah  oleh  rakyat  melalui mekanisme  perwakilan  (demokrasi delegatif) sebab tidak mungkin semua orang  menjadi  pemerintah  dalam waktu  bersamaan.  Kemungkinan,  ia hanya  bisa  menduduki  satu  posisi tertentu  dalam  waktu  yang  tertentu (terbatas)  pula.  Sebab,  bila  semua orang berhak untuk menjadi pemerintah  maka  diperlukan  adanya pembatasan  masa  jabatan  sehingga memungkinkan  bagi  setiap  orang menjadi pemerintah. Aristoteles memandang  bahwa  orang  yang berasal dari kelas menengahlah yang paling  tepat  untuk  menduduki  posisi penting  dalam  pemerintah.  Sebab, menurutnya  orang-orang  dari  kelas menengah  mempunyai  kecakapan lebih  dibanding  kelas-kelas  lain. (Diane Revitch, 1997)
Apabila politik sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya
memiliki jangkauan yang luas, maka dari  beberapa  pengertian  di  atas,
demokrasi ini menjadi lebih
terkhusus  lagi  pemaknaannya  yaitu
bertitik pada sebuah ‘sistem’
bagaimana
pemerintahan itu dijalankan.  Atau  secara  sederhana, penulis  menyebut  demokrasi  ini adalah sebuah sistem pemerintahan.
c. Suksesi Kepemimpinan
Istilah suksesi diambil  dari  kata Bahasa  Inggris succession atau Bahasa  latin succeio ,  yang  berarti penggantian, urutan, pewarisan.(Andi Hamzah, 1986) Dalam suatu kehidupan bermasyarakat yang mengenal  peradaban,  mereka  akan membentuk suatu komunitas yang di dalamnya terdapat pemimpin. Ketika pemimpin  terdahulu  sudah  selesai masa jabatannya ataupun wafat, maka akan terjadi proses
alih kepemimpinan  yang  disebut  dengan suksesi  kepemimpinan.  (Ragil  Sapto
Wibowo, 2011)
Titik kritis dalam suksesi
kepemimpinan ini  di  antaranya adalah bagaimana mendapatkan seorang  calon  pemimpin  yang  sadar akan  posisinya  sebagai  pemimpin yang memiliki makna bahwa ‘pemimpin  itu  pelayan’.  Persepsi sebuah  suksesi  selalu  ditanggapi dengan  sebuah  kontroversi.  Hal  ini
sangat wajar sebagai dinamika kehidupan  yang  selalu  ada  dua  sisi bertolak belakang. Ada yang menanggapi  dengan  dukungan,  dan ada  pula  yang  menolaknya.  Suksesi akan menjadi hal yang mutlak terjadi baik  itu  di  dalam  organisasi maupun negara. (Ragil Sapto Wibowo, 2011) Ada beberapa pola dalam suksesi kepemimpinan, antara lain; Pertama , dinastik,  yaitu  suksesi  kepala  negara yang dilakukan dengan cara penunjukan  atau  pewarisan  dari kepala  negara  yang  mendahuluinya. (Munawir  Syadzali,  1999) Kedua , pemilihan umum, yaitu pengangkatan kepala negara berdasarkan pemilihan. Semua  warga  negara  yang  memiliki hak pilih, akan memilih calon kepala negara  secara  langsung,  atau  secara tidak langsung melalui dewan
perwakilan. (Rumidah Rabi’ah, 2009) Ketiga , kudeta, dalam
memahami  hal  ini,  ada  dua  posisi yang  nampak.  Satu  sisi,  orang  yang ‘terdepak’  dari  kekuasaannya  sudah tidak memiliki pendukung, ditinggalkan  kekuatan,  dan  tidak berkuasa  melawan.  Sisi  lain,  orang yang  mengambil  alih  kekuasaan, yang  biasanya  didukung  kekuatan,
loyalitas, dan keberuntungan. (Arwan Tuti  Artha,  2007) Keempat , people power, adalah suksesi yang dilakukan dengan penggunaan kekuatan
keamanan  (fisik)  untuk  menegakkan kekuasaan  politik.  Suksesi  semacam
ini bisa berbentuk revolusi (menggunakan kekuatan seluruh rakyat), coup  d’etat (perebutan
kekuasaan  menggunakan  kekuatan pemerintah lama untuk menggulingkan dan menggantikannya) atau
pronunciamiento (semacam coup d’etat, tetapi menggunakan kekuatan militer). (Peter Calvert, 1993)
2. Saqifah  Bani  Saidah  dan
Kronologi Suksesi Kepemimpinan  Pasca  Nabi Muhammad Wafat Saqifah Bani Saidah adalah balai
pertemuan  di  Madinah,  seperti Dar al-Nadwah di Mekah, balai pertemuan  orang  Quraisy.  Sudah kebiasaan kaum Ansar berkumpul di balai  itu  untuk  memusyawarahkan masalah- masalah
umum,
sebagaimana kebiasaan kaum
Quraisy  berkumpul  di Dar  al- Nadwah . Saqifah ini terletak di suatu
tempat  sekitar  lima  ratus  meter sebelah  Barat  Masjid  Nabi.  Di  sini terdapat  sebuah  sumber  air  yang bernama  Bi’r  Budha’ah  dan  sebuah masjid. Marga Saidah yang mendiami ‘desa’  ini  memiliki  sebuah  balai (Saqifah) tempat  bermusyawarah, yang  terkenal  dengan  nama  Saqifah Bani Saidah. Di sinilah kaum Anshar berkumpul  pada  saat  Rasul  wafat, untuk mengangkat Sa’ad bin Ubadah, pemimpin  kaum  Anshar,  menjadi pemimpin umat. (Hashem, 2004)
Rasulullah SAW. wafat pada hari Senin  tanggal  12  Rabi’ul  Awwal  11 H,  dalam  usia  63  tahun lebih  4  hari.
(Safiyurrahman, 2008) Setelah
Rasulullah  SAW.  wafat,  sedangkan jenazah beliau belum diurus dan pintu rumah  beliau  ditutup  oleh  keluarga beliau,  kaum  Anshar  berkumpul  di Saqifah  Bani  Saidah  untuk  memilih khalifah dari kalangan mereka. Berita pertemuan tersebut sampai pada Abu Bakar  dan  ‘Umar.  Kemudian  segera keduanya menuju Saqifah.  Informasi tersebut diduga dari seorang suku Aus yang  kurang  setuju  bila  Sa’ad  bin Ubadah terpilih dalam pertemuan itu. Bila  dia  terpilih  maka  kebijakan kebijakan negara lebih banyak
menguntungkan  suku  Khajrat  dari pada  suku  Aus.  (M.  Hussin  Haikal’ 1979)
Sesampainya  disana,  ‘Umar  dan Abu  Bakar  menemukan  seseorang yang  berselimut  di  antara  kaum Ansar.  Beliau  bertanya,  “Siapakah orang ini?” Kaum Anshar menjawab, "Dia  Sa'ad  bin  Ubadah."  ‘Umar bertanya kembali, "Kenapa ia mengenakan selimut?" Kaum Anshar menjawab, "Karena ia sedang sakit." Kemudian  tatkala  ‘Umar  dan  Abu Bakar  duduk,  salah  seorang  dari pembicara kaum Ansar berdiri setelah memuji  Allah  dia  berkata,  “ 'Amma ba'du, kami adalah kaum Anshar para penolong  Allah  dan  pionir-pionir Islam,  dan  kalian  wahai  kaum Muhajirin adalah dari kalangan Nabi kami, dan sesungguhnya telah muncul  tanda-tanda  dari  kalian bahwa kalian akan turut mendominasi kami  di  sini,  di  tempat  tinggal  kami ini  dan  akan  mengambil  alih kekuasaan  dari  kami.”  (Ibnu  Katsir, 2004)
Setelah  orang  tersebut  diam, sebenarnya ‘Umar hendak berbiara, ia telah  menyiapkan  redaksi  yang  ia anggap  menakjubkan.  Namun  ia
mencoba  menyembunyikan  sikap kerasnya  karena  menghormati  Abu Bakar. Abu Bakar berkata, “Tahanlah dirimu,  wahai  ‘Umar.”  Setelah  itu, Abu Bakar berbicara dan ia jauh lebih mengerti  dan  lebih  tenang  daripada ‘Umar.  Abu  Bakar  mengucapkan semua  perkataan  indah  yang  telah lebih  baik  dari  yang  ‘Umar  siapkan. Abu Bakar diam sejenak lalu berkata lagi:  "Adapun  kebaikan  memang berada pada kalian sebagaimana yang kalian  katakan,  dan  kalian  memang berhak  memilikinya.  Tapi,  orang- orang Arab hanya tahu bahwa perkara (memilih  pengganti  Nabi)  ini  adalah hak  orang-orang  Quraisy,  karena mereka  orang-orang  Arab  yang paling  baik  nasab  dan  negerinya. Sungguh  aku  menerima  dengan  hati terbuka  dan  lapang  dada  untuk menjadi  pemimpin  kalian  salah seorang dari dua orang ini (‘Umar dan Abu  Ubaidah).  Maka  baiatlah  di antara  keduanya  yang  mana  yang kalian sukai." Abu Bakar memegang tangan  ‘Umar  dan  tangan  Abu Ubaidah bin Al-Jarrah.(Ibnu Hisyam, 2000)
Seorang  laki-laki  dari  kaum Anshar berkata:  "Akulah orang  yang
diambil  pendapatnya  oleh  kaum Anshar,  tempat  pohon  kurma  yang menjadi  tempat  berlindung  kaum Anshar dan tokoh terpenting mereka. Wahai orang-orang
Quraisy,
hendaknya  ada  satu  pemimpin  yang harus  berasal  dari  kami  dan  satu peminpin dari kalian." Maka
terjadilah kerusuhan gara-gara
ucapannya tersebut, suara-suara semakin meninggi, dan ‘Umar khawatir sekali terjadi konflik. ‘Umar segera  berkata:  "Wahai  Abu  Bakar, ulurkan  tanganmu."  Abu  Bakar  lalu mengulurkan  tangannya,  kemudian ‘Umar  membaiatnya  diikuti  kaum Muhajirin, dan kaum Anshar.
Kemudian  mereka  tinggalkan Sa’ad  bin  Ubadah,  hingga  ada  yang berkomentar dari mereka tentangnya, “Kalian  telah  membinasakan  Sa'ad,” maka ‘Umar sambut, “Allah-lah yang telah membinasakan Sa'ad.” Kemudian
‘Umar melanjutkan pidatonya dan berkata, “Demi Allah, kami  tidak  pernah  menemui  perkara yang  paling  besar  dari  perkara  baiat terhadap  Abu  Bakar.  Kami  sangat takut  jika  kami  tinggalkan  mereka tanpa ada yang dibaiat, maka mereka kembali  membuat  baiat.  Jika  seperti
itu  kondisinya  kami  harus  memilih antara mematuhi baiat mereka padahal  kami  tidak  merelakannya, atau  menentang  baiat  yang  mereka buat  yang  pasti  akan  menimbulkan kehancuran,  maka  barang  siapa membaiat seorang amir tanpa musyawarah terlebih dahulu, baiatnya  dianggap  tidak  sah.  Dan tidak  ada  baiat  terhadap  orang  yang mengangkat baiat terhadapnya, keduanya  harus  dibunuh'."  (Ibnu Katsir, 2004)
Peristiwa  di  Saqifah  yang  telah dibahas  menjadi  peristiwa  yang menandai kelahiran rasyidun dengan kedudukan  Abu  Bakar  menjadi seorang  khalifah  pertama  bagi  umat Islam yang dipilih secara demokratis berdasarkan  kesepakatan  mayoritas masyarakat  yang  ada  di  tempat tersebut. Penulis berpendapat, apabila melihat dari rangkaian kisah tersebut, sepertinya  tidak  semudah  itu  ‘Umar melakukan baiat terhadap Abu Bakar. Terlebih  pencalonan  Ubaidah  dan Abu  Bakar  bukan  semata-mata pencalonan  diri  sendiri,  melainkan atas pengajuan dua kubu berdasarkan kapabilitas  mereka  berdua  yang dipandang masyarakat mampu
menggantikan  posisi  kepemimpinan setelah  Nabi  wafat.  Bahkan  Abu Bakar sebelumnya mencalonkan
‘Umar  dan  Abu  Ubaidah,  namun mayoritas justru terkesan dengan Abu Bakar.
Secara  logis  tentu  ada  sebuah musyawarah  dan  dialog  panjang terlebih  dahulu  antara  dua  pihak, yaitu kubu yang mencalonkan
Ubaidah dan kubu yang mencalonkan
Abu Bakar, sampai akhirnya diambilah voting dengan
kemenangan  suara  terbanyak  Abu Bakar.  Selain  itu,  terlepas  dari  etis tidaknya  Abu  Bakar  dan  ‘Umar menuju ke saqifah sementara keluarga  Nabi  sedang  berkabung, merupakan  salah  satu  insting  politik yang tepat, guna mencegah timbulnya masalah  yang  lebih  besar  lagi  yaitu perpecahan  umat  tanpa  harus  saling menghunuskan pedang terhadap sesama muslim. Pemaparan mengenai  sejarah  ini  tentunya  harus disampaikan  secara  edukatif  kepada pelajar agar dipahami sebagai sebuah ilmu  pengetahuan  bukan  sekedar sebagai kisah semata.
3. Implikasi Peristiwa Saqifah dan Model  Kepemimpinan masa

## Khulafa’ Ar-Rasyidin
Peristiwa di Saqifah Bani Saidah, yang menghasilkan kesepakatan pengangkatan  Abu  Bakar,  menjadi salah satu pintu gerbang perkembangan  politik  dalam  Islam. Nabi  Muhammad  SAW.  sebagai pemimpin  agama  dan  negara  Islam pertama  di  Madinah  tentunya  telah memberikan  banyak  contoh  kepada para  sahabat  bagaimana  berpolitik yang  baik  dan  benar.  Perjanjian Aqabah  I,  Aqabah  II,  serta  Piagam Madinah,  menjadi  sebuah  produk hukum  yang  sangat  baik  pada  masa itu,  dan  menjadi  bukti  bahwa  Nabi benar-benar  telah  meletakkan  Islam bukan hanya sebagai jalan beragama, namun juga sebagai pedoman bermasyarakat  dan  dasar  negara. Berbagai kebijakan dan sistem politik yang  dibangun  pada  masa Khulafa’ ar-Rasyidin pun akan selalu berpedoman  pada  apa  yang  telah dicontohkan Nabi, selain juga memiliki  ciri  khas  masing-masing dari tiap pemimpin.
a. Abu Bakar
Masa  kekhalifahan  Abu  bakar berlangsung selama 2 tahun, 11-13 H (632-634  M),  diawali  dengan  pidato yang  memberi  komitmen  bahwa dirinya  diangkat  menjadi  pemimpin Islam  sebagai  khalifah  Rasulullah,
yaitu menggantikan Rasulullah melanjutkan tugas-tugas kepemimpinan agama dan kepemimpinan pemerintahan. Pengangkatan  Abu  Bakar  sebagai
khalifah,  pada  satu  sisi  memberikan keuntungan
tersendiri bagi berlanjutnya  pemerintahan  negara Madinah,  namun  pada  sisi  lain munculnya  penolakan  orang-orang arab, terutama orang-orang yang baru masuk  Islam.  Penentangan  terhadap negara Madinah yang dilakukan oleh suku-suku  arab  merupakan  sebuah realitas  bangsa  arab  sangat  sulit menerima  kebenaran,  sangat  sulit untuk tunduk pada ajaran yang baru, yang  tidak  umum  berkembang  pada lingkungan mereka. (Katimin, 2017)
Munculnya gerakan murtad, golongan orang-orang  yang menolak membayar  zakat,  dan  pengangkatan nabi  palsu  Musailamah  al-Kadzab, mendorong  Abu  Bakar  melakukan konsolidasi  terhadap  bangsa-bangsa
Arab untuk bersatu mempertahankan Islam  serta  menunjuk  Khalid  bin Walid  untuk  menjadi  komandan dalam  upaya  penumpasan  gerakan murtad. Abu Bakar wafat dalam usia 62 tahun, pada 2 Jumadil Akhir 13H, setelah  menderita  sakit  selama  15 hari. (Katimin, 2017)
b. ‘Umar bin Khattab
Pemilihan  ‘Umar  bin  Khattab sebagai  khalifah  dilakukan  dengan cara agak berbeda. Ia diusulkan oleh Abu  Bakar  mengingat  kemampuan yang dimilikinya. Meskipun demikian,  tidak  serta  merta  Abu
Bakar melakukan penunjukan. Proses itu  terjadi  ketika  Abu  Bakar  sakit, dimana sebelum wafat, dia memanggil  sahabat  senior  untuk konsultasi dan diminta pendapat siapa yang paling tepat untuk menggantikannya  sebagai  khalifah. Hal  ini  dilakukan  oleh  Abu  Bakar karena  ketakutan  dia  akan  timbul perpecahan  di  antara  umat  Islam. Maka  Abu  Bakar  bermusyawarah dengan  para  sahabat  senior  seperti Utsman Bin Affan, Abdurrahman Bin Auf, dari kaum Muhajirin dan As’ad Bin  Khudair  dari  Anshar.  (Katimin, 2017)
Keinginan Abu Bakar menjadikan ‘Umar sebagai penggantinya adalah
sebuah
keputusan yang bebas dari intervensi dan kepentingan politik pribadi. Abu Bakar  tidak  memiliki  hubungan kerabat dengan ‘Umar  apalagi
hubungan bisnis. Apa yang dilakukannya  adalah  sebuah  pilihan berdasarkan  kualitas  dan  kapabilitas ‘Umar  sebagai  pemimpin  umat. Khalifah  ‘Umar  menjabat  sebagai khalifah selama 10 Tahun, dari tahun
13-23 H (634-644 M). Masa pemerintahan ‘Umar  melakukan
beberapa  langkah  politik.  Langkah politik  ekspansi  merupakan  langkah yang paling populer selama pemerintahan  ‘Umar.  Langkah  ini dilakukan  karena  pasukan  Islam sudah menyebar ke beberapa wilayah yang dikirim oleh pemerintahan Abu Bakar,  mau  tidak  mau  dia  harus meneruskan langkah tersebut.
(Katimin, 2017)
Meskipun melakukan penaklukan ke  beberapa  wilayah,  ‘Umar  tetap berpegang  pada  aturan  tidak  ada paksaan  bagi  warga  pribumi  untuk masuk  Islam.  Setelah  wilayah  Islam semakin  meluas,  atas  dasar  itu
mulailah dibangun lembaga-lembaga dan  dewan-dewan  yang  mengurus berbagai kegiatan administrasi kenegaraan  seperti  perbendaharaan negara, pengadilan, perpajakan, kepolisian, dsb. Selanjutnya membuat aturan-aturan yang
membahas  gaji  guru,  tentara,  dan pemungutan  pajak.  ‘Umar  juga meletakkan prinsip-prinsip demokrasi  dalam  pemerintahannya dengan  jalan  membangun  jaringan pemerintahan  sipil.  Juga  bersifat egaliter dengan menjamin persamaan hak dalam bernegara, tidak membedakan  atasan  dan  bawahan, penguasa  dan  rakyat.  Ia  meninggal pada  bulan  Dzulhijjah  23  H/644  M disebabkan  oleh  luka  yang  diderita akibat  tikaman  yang  dilakukan  Abu Lu’lu’ah, orang Persia yang
mendendam karena penaklukan yang dilakukan  pasukan  Islam  pada  masa kepemimpinan ‘Umar.  (Syalabi,
1979)
c. Utsman bin Affan
Naiknya  Utsman  bin  Affan sebagai  khalifah  ketiga  melalui proses  yang  lain  lagi.  Utsman  bin Affan dipilih oleh sekelompok sahabat  yang  nama-namanya  telah
ditentukan oleh Umar bin al-Khattab sebelum wafat, antara lain Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Sa’ad bin Abi  Waqash,  Abdurrahman  bin  Auf, Zubair bin Awwam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Abdullah bin Umar (putra ‘Umar)  juga  diikutsertakan  dengan ketentuan  memiliki  hak  memilih namun tanpa hak untuk dipilih. Dasar pertimbangan  Umar  bin  al-Khattab menunjuk  enam  orang  sahabat  ini adalah  karena  keenam  orang  ini dinyatakan  oleh  Nabi  sebagai  calon- calon penghuni surga, bukan mewakili  kelompok  atau  suku. Keenam  orang  ini  bermusyawarah untuk menentukan siapa yang paling pantas  di  antara  mereka  untuk menggantikan  Umar.  Dari  proses tersebut  berakhir  dengan  terpilihnya Utsman  bin  Affan  sebagai  khalifah ketiga. Ketika Utsman dibaiat
menjadi khalifah, ia berusia 70 tahun.
(Katimin, 2017)
Mengenai kebijakan yang diterapkan,  Utsman  pada  dasarnya masih melanjutkan apa yang dilakukan pendahulunya, yaitu
mengadakan perluasan wilayah. Pada awal  pemerintahan,  Pemerintahan Khalifah Utsman masih dapat
dikatakan demokratis, karena
khalifah  tidak  pernah  menunjukkan sikap represif. Namun seiring berjalannya  waktu,  karena  Utsman semakin menua,
perilaku bawahannya sulit terawasi. Salah satu hal  yang  menjadi  sorotan  dan dituding menjadi wujud kemerosotan demokrasi dalam masa pemerintahan Utsman  adalah  adanya  perilaku nepotisme  yang  menempatkan  Bani Umayah pada
posisi-posisi penting.(Ahmad Amin, 1987)
Akibatnya  muncul  kekecewaan dan  gejolak  politik  di  berbagai daerah.  Hal  ini  dimanfaatkan  oleh pihak-pihak yang menentang khalifah untuk  melakukan  propaganda,  salah satunya Abdullah bin Saba’. Puncaknya ketika para pembangkang dari berbagai daerah tersebut menyerbu rumah Utsman dan berhasil membunuhnya. Utsman wafat  setelah  memimpin  selama  12 tahun.  Peristiwa  ini  dalam  sejarah Islam  dikenal  dengan Al-Fitnah  al- Kubra . Pembunuhan terhadap Utsman ini merupakan tragedi politik kedua dalam Islam, setelah terbunuhnya  ‘Umar.  Perbedaannya, ‘Umar  terbunuh  karena  dendam
kesukuan, sedangkan Utsman dibunuh oleh para pemberontak yang tidak puas dengan kebijakan- kebijakannya.
d. Ali bin Abi Thalib
Pemilihan Ali bin Abi Thalib juga berbeda dari khalifah sebelumnya. Ia dipilih  dan  dibaiat  oleh  kaum pemberontak  yang  menggulingkan Utsman  karena  tuduhan  melakukan nepotisme dalam pemerintahan.
Meski  terkesan  melakukan coup d’etat ,  kaum  pemberontak  yang membaiat Ali juga melakukan musyawarah dengan penduduk Madinah  perihal  pengangkatan  Ali sebagai  khalifah.  Hanya  saja,  dalam proses  baiat  Ali  ini  tidak  tampak sahabat-sahabat  yang  ikut  perang Badar.  Faktor  ketiadaan  dukungan dari  sahabat-sahabat  senior  inilah yang menyebabkan Ali pada awalnya menolak permintaan kaum
pemberontak untuk menjadi khalifah. Namun karena desakan yang
demikian kuat
dari kaum pemberontak yang ketika itu memang menguasai Madinah, Ali pun menerima baiat mereka. Dari sini bisa dilihat  bahwa  pada  dasarnya  Ali
masih  menghargai  pendapat  para sahabat utama. (Katimin, 2017)
Terjadi perkembangan yang berbeda  dalam  kasus  naiknya  Abu Bakar  dan  Utsman  dengan  Ali  bin Abi  Thalib.  Kalau  pada  dua  orang sahabat yang disebut pertama, sekalipun  semula  hanya  dipilih  oleh beberapa orang saja, tetapi pada tahap selanjutnya  diakui  dan  diterima  oleh umat  secara  keseluruhan.  Penetapan Ali sebagai khalifah, ternyata berakhiran  lain.  Ali  hanya  diterima dan  diakui  oleh  sebagian  saja  dari umat Islam. Ada kelompok lain yang tidak  mengakuinya,  yaitu  Muawiyah bin Abi Sofyan, gubernur Suria yang juga keluarga Utsman. Alasan penolakannya  adalah:  (1)  Ali  harus mempertanggungjawabkan terbunuhnya  Utsman;  (2)  karena semakin  luasnya  wilayah  kekuasaan politik  Islam,  maka  yang  berhak menentukan  jabatan  khalifah  tidak semata  hak  orang  Madinah  saja. Pendapat  ini  mendapat  dukungan sejumlah  sahabat  dan  kemudian bergabung  di  Suria.  Inilah  pangkal tolak  yang  akan  memberikan  warna politik
Islam selanjutnya.
(Syamruddin Nasution, 2013)
Gejolak politik yang  sebelumnya muncul  di  masa  Utsman  semakin nampak pada pemerintahan Ali, yaitu terjadinya perang Jamal dimana para penentang  Ali  menuntut  pembunuh Utsman agar segera dihukum. Sebenarnya  Ali  sudah  mencoba mengambil  langkah  damai  dengan jalur  kompromi  dalam  menghadapi persoalan tersebut, namun situasi dan kondisi yang tidak kondusif menyebabkan peperangan tidak dapat terelakkan.  Kemudian  puncaknya muncul  pertempuran  di  Siffin  antara tentara  Ali  dan  Muawiyah  bin  Abi Sofyan yang berakhir dengan Tahkim . Peristiwa  ini  melahirkan  tiga  kubu dalam  tubuh  umat  Islam:  (1) kelompok  yang  setia  kepada  Ali  bin Abi  Thalib,  yang  kemudian  dikenal dengan  nama  Syi’ah,  (2)  kelompok khawarij (keluar dari keputusan Ali), dan  (3)  kelompok  yang  setia  kepada Muawiyah bin Abi Sofyan.
Pertentangan  segi  tiga  ini  berlanjut dengan  terbunuhnya  Ali  bin  Abi Thalib pada tahun kelima kekhalifahannya  oleh  Bin  Muljam, seorang pengikut khawarij. (Syamruddin Nasution, 2013)
Wafatnya Ali bin Abi Thalib dan diangkatnya Muawiyah menjadi khalifah menandai berakhirnya
periode  pemerintahan Kulafa’  ar- Rasyidin. Menganalisa dari apa yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa model
pemerintahan pada masa Khulafa’ ar- Rasyidin cenderung  pada  model republik. Hal ini disebabkan
pemerintahan mereka, terutama dalam  proses  pergantian  kepala negara  tidak  bersifat  turun-temurun dalam  satu  garis  keluarga,  mulai penunjukan  Abu  Bakar  as-Shiddiq sampai  pengangkatan  Ali  bin  Abi Thalib tidak terdapat kesamaan pola. Masing-masing dengan polanya sendiri.
Abu  Bakar  as-Shiddiq  dengan model  pilihan  melalui  suatu  forum kecil,  tetapi  akhirnya  diakui  dan disepakati oleh umat Islam. Meskipun Umar  bin  Khattab  naik  sebagai khalifah  karena  wasiat  dari  Abu Bakar,  akan  tetapi  Abu  Bakar  sudah menyiapkan tim formatur sebelumnya,  selanjutnya  diakui  dan disepakati  oleh  umat.  Utsman  bin Affan dipilih oleh sekelompok sahabat  utama  yang  ditentukan
sebelumnya  oleh  Umar  bin  Khattab, juga kemudian diakui dan disepakati oleh umat secara keseluruhan. Kekhalifahan  Ali  bin  Abi  Thalib, sekalipun  sebelumnya  telah  diakui oleh  sejumlah  sahabat  utama,  tetapi belakangan tidak ada kebulatan suara untuk  mendukung  kekhalifahan  Ali. Bahkan  kemudian  telah  melahirkan polarisasi kepemimpinan di lingkungan  umat  Islam.  Setelah Muawiyah  menjadi  khalifah,  sistem pemerintahan  di  bawahnya  barulah berubah  menjadi  politik  monarki dinasti  yang  dikenal  dengan  dinasti Umayyah.

## PENUTUP
Berdasarkan pemaparan mengenai  Saqifah  dan  berbagai peristiwa  tersebut,  maka  penulis dapat  menarik  kesimpulan  sebagai berikut;
1. Peristiwa  di  Saqifah  Bani Saidah (sebuah balai pertemuan di  Madinah)  menjadi  forum diskusi  politik  yang  modern dimana  hasilnya  Abu  Bakar terpilih secara demokratis
berdasarkan kesepakatan
mayoritas masyarakat di tempat tersebut  sehingga  ia  diangkat menjadi  seorang  khalifah  bagi umat Islam menggantikan Nabi Muhammad SAW.
2. Model pemerintahan pada masa Khulafa’ ar-Rasyidin cenderung pada model
republik.  Hal  ini  disebabkan pemerintahan mereka, terutama dalam proses pergantian kepala negara  tidak  bersifat  turun- temurun  dalam  satu  garis keluarga,  mulai  penunjukan Abu  Bakar  as-Shiddiq  sampai pengangkatan  Ali  bin  Abi Thalib tidak terdapat kesamaan pola.
3. Terlepas dari konflik yang ada, peristiwa  di  Saqifah  Bani Saidah menghasilkan satu resolusi  politik  yang  memiliki dampak  luar  biasa  terhadap perkembangan politik dan
sistem  ketatanegaraan  di tubuh Umat Islam. Dinamika
demokrasi yang terdapat dalam peristiwa  ini  dapat  dijadikan sebagai  bahan  edukasi  kepada para pelajar.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  Abidin  Zainal.  1977. Ilmu Politik Islam I, Jakarta :  PT
Bulan Bintang
Amin,  Ahmad.  1987. Islam  dari Masa  ke  Masa ,  Bandung, Rosyada
Artha, Arwan Tuti. 2007. Kudeta Mei
’98  Perseteruan  Habibie-
Prabowo, Yogyakarta:
Galangpress
Calvert,  Peter.  1993. Proses  Suksesi
Politik, Yogyakarta:  Tiara Wacana Fachrurozi, Moch. “ Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis  Teoritik  Terhadap Konsep  Khilafah,  Imamah, Dan Imarah” Ilmu Dakwah: Academic Journal for Hemilotic  Studies, 4,  no.  12 (July, 2008) Fuad, Zakki. 2011. Sejarah Peradaban Islam: Paradigma  Teks,  Refleksi,
Filosofis ,  Surabaya:  IAIN Sunan Ampel Haikal,  Muhammad  Husin.  1979.
Hayyah
Muhammad,
Jakarta: Pustaka Jaya
Hamzah, Andi. 1986. Kamus Hukum, Jakarta: Ghaliya Indonesia Hashem. 1994. Saqifah : Awal Perselisihan  Umat ,  Jakarta:
Al-Muntazhar
Hashem. 2004. Wafat Rasulullah dan Suksesi  sepeninggal  beliau di Saqifah , Bekasi: YAPI Hisyam,  Ibnu.  2000. As-Sirah  An- Nabawiyah  li  Bin  Hisyam terj.  Fadli  Bahri,  Jakarta: Darul Falah
Iqbal,  M  Hasan.  2002. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Jakarta:  Ghalia Indonesia
Katimin.  2017. Politik  Islam:  Study Tentang,  Pemikiran,  dan
Praktik dalam Sejarah Politik  Umat  Islam, Medan:
Perdana Publishing
Katsir,  Binu.  2004. Al-  Bidayah  wa An-Nihayah terj. Abu Ihsan,
Jakarta: Darul Haq
Rabi’ah, Rumidah. 2009. Lebih Dekat dengan Pemilu di Indonesia, Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada
Revitch, Diane dan Abigail Themstrom  (eds.).  1997.
Demokrasi: Klasik dan Modern, terj. Hermoyo,
Jakarta: Yayasan Obor
Safiyurrahman.  2008. Al-Rahiq  al- Makhtum, terj. Kathur
Suhardi, Jakarta: Pustaka al- Kautsar
Salim, Abdul Mu’in. 2002. Konsepsi
Kekuasaan  Politik  Dalam Al-Qur’an , Jakarta; PT. Raja
Grafindo Persada
Syadzali,  Munawir.  1999. Islam  dan
Tata  Negara, Jakarta:  UI
Press
Syalabi,  Ahmad.  1979. Sejarah
Kebuyaan  Islam Jakarta  :
Pustaka Al Husna
Tim  Penyusun  kamus  Besar  Bahasa
Indonesia.  2001. Kamus
Besar  Bahasa  Indonesia ,
Jakarta: Balai Pustaka
Wibowo,  Ragil  Sapto.  2011. Suksesi
Kepemimpinan dalam Pandangan Partai Keadilan Sejahtera  (PKS), Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
Yasin, Rahman. 2006. Gagasan Islam
tentang Demokrasi,
Yogyakarta: AK Group