## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DIMASA PANDEMI COVID-19

## ¹Fitrah Agung Sabda Pamungkas, ²Anang Dony Irawan
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya, Jawa Timur.
Correspondent email : anangdonyirawan@fh.um-surabaya.ac.id
| Article History :
| Submission
| Last Revissions | Accepted
| Copyedits Approved :
: : : 17 April 2021 27 Juni 2021 29 Juni 2021
30 Juni 2021

## Abstract
Covid-19  significantly  affected  nearly  all  companies  in  which  many  were  forced  to discontinue  the  working  relationship  against  excuse  of  force  majeure,  proper  action  was required to protect the rights of worker so that a center point could be avoided the decision of termination if the working relation ship. This assessment uses the nomadic yuidis method of judging where it will use law approaches and several sources such as books, journal and others.  According  to  public  opinion,  government  are  obligated  to  reserve  human  rights against  workers  in  order  to  keep  economy  in  society.It  is  vital  that  prevention  against layoffs  be  made  to  reduce  Indonesia’s unemployment  rate,  there  is  also  the  right  of  the workers  to  make  the  best  contributions to  boost productivity and turnover to  the company. The government is expected to provide better jobs as well as relevant competency programs for reducing Indonesia’s unemployment rates.
Keywords: Protection; termination of employment, Covid-19, Force Majeure.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2021. Hlm 99-108 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Awal  tahun  2020  banyak  negara  di       dunia  yang  mengalami  satu     problematika yang  sama  yakni  wabah  Covid-19  yang  menyebar  dihampir  seluruh  belahan  dunia termasuk  Indonesia.  Negara  harus  mengambil  tindakan  yang  tepat  guna  melindungi masyarakat dari virus mengerikan ini. Beberapa kebijakan diambil oleh  pemerintah guna menekan  angka penyebaran  Covid-19  ditengah  masyarakat,  salah  satunya  adalah  dengan adanya  pembatasan  sosial  berskala  besar.  Lantas  sudah  tepatkah  langkah  pemerintah dalam mengambil kebijakan ini.
Salah  satu  sektor  usaha  yang  terdampak  adalah  sektor  industri  dimana banyak pabrik gulung tikar serta mengalami kerugian dan pekerja/buruh mengalamai pemutusan hubungan kerja akibat  pendapatan perusahaan  yang   menurun dan tidak  cukup menutup biaya  produksi.  Pada  periode  pertama  bahkan  terhitung  per  1  Mei  2020  tercatat  5.348 pekerja/buruh  dari  210  perusahaan di  Jawa  Timur  terkena  pemutusan  hubungan  kerja akibat  kebijakan  PSBB  beberapa  waktu  lalu  yang  memaksa  banyak  pabrik  diliburkan aktivitasnya.  Adanya  pemberlakuan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  akan menambah  masalah  baru  pada  bidang  ketenagakerjaan  yang  muara  dari  efek  dari kebijakan  ini  adalah  adanya  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  dalam  jumlah  besar yang akan dialami oleh para pekerja/buruh.
Maka saat ini pemerintah   diharapkan memiliki ide  dan  inovasi  untuk membantu pekerja/buruh agar bisa  bertahan ditengah wabah Covid-19  sebagai wujud perlindungan pemenuhan  kebutuhan  pokok  yang  merupakan  bagian  dari  hak  asasi  manusia.  Setiap masyarakat wajib mendapatkan perlindungan hak asasi manusia yang sama, tidak sekadar mendapatkan  jaminan  sandang  pangan  namun  juga  pekerjaan  khususnya  bagi pekerja/buruh yang terkena PHK. Dengan demikian, keberadaan regulasi ketenagakerjaan sebagai  rujukan  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  hubungan  industrial  dalam pemutusan  hubungan  kerja  menjadi  suatu  kebutuhan  dan  jaminan  terhadap  dilemma kegagalan industri dan persoalan pandemic.
Berdasarkan  pernyataan  diatas,  maka  problematika  yang  dihadapi  para  pekerja adalah  bagaimana  bentuk  tanggungjawab  pemerintah  dalam  memberikan  perlindungan hukum  bagi  para  pekerja/buruh  yang  mendapatkan  pemutusan  hubungan  kerja  akibat dampak  langsung  pandemi  covid-19.  Persoalan  wabah/pandemic  yang  melanda  hamper seluruh wilayah Indonesia bahkan dunia, berdampak besar pada persoalan sosial ekonomi termasuk  salah  satunya  adalah  hilangnya  pekerjaan  akibat  pemutusan  hubungan  kerja. Oleh  karena  itu,  pemerintah  maupun  perusahaan  perlu  mengusahakan  pemenuhan kesehjahteraan  hidup  atau  dengan  kata  lain  adanya  perlindungan  hukum  yang  dapat diartikan  upaya  memberikan  suatu  keadilan  dengan  menjalankan  aturan/regulasi  sesuai dengan apa yang sudah dibuat untuk mendapatkan perlindunagn dan kepastian hukum.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  yang    bersifat kualitatif,  yaitu    penelitian    yang    mengacu    pada    norma  hukum  yang  terdapat    dalam peraturan  perundang-undangan dan putusan  pengadilan serta  norma-norma  yang hidup dan  berkembang  dalam  masyarakat.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analistis,  yang mengungkapkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  teori-teori hukum  yang  menjadi  objek  penelitian. 1 Metode  penelitian  yang  digunakan  untuk mengetahui  perlindungan  hukum  bagi  para  pekerja/buruh  dimasa  pandemi Covid-19 memakai  pendekatan  undang-undang  serta  sudut  pandang  teoritis  dari  buku  dan  jurnal ilmiah yang berfungsi untuk memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang ada sehingga  bukan  sekedar  pendekatan  undang-undang  yang  secara  terbatas.  Dengan maksud melakukan identifikasi dan analisis masalah hukum yang tengah diteliti saat ini. 2

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Force Majeure Sebagai Penyebab Pemutusan Hubungan Kerja
Hubungan  Kerja  adalah  hubungan  antara  pengusaha  dengan  pekerja/buruh berdasarkan  perjanjian  kerja,  yang  mempunyai  unsur  pekerjaan,  upah,  dan  perintah. Subjek  hukum  yang  terkait  dalam  perjanjian  kerja  pada  dasarnya  adalah  buruh  dan majikan. 3 Hubungan  kerja  didasarkan  pada  suatu  perjanjian  kerja,  secara  umum definisi  perjanjian  adalah  suatu  peristiwa dimana  seseorang  berjanji  kepada  seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. 4
Kitab  undang-undang  hukum  perdata  menyebutkan  bahwa  setiap perjanjian kerja  harus  dilaksanakan dengan  itikad  baik. 5 Suatu  perjanjian  kerja  didasarkan  pada kepercayaan  dimana  masing-masing  pihak  wajib  memenuhi  prestasi  yang  timbul akibat suatu  perjanjian  kerja  yang  dibuat.  Dalam  perkembangannya  pihak  dalam hubungan  kerja  tidak  sekadar  antara  pemberi  kerja  dengan  pekerja/buruh  saja melainkan ada peran  dari  pemerintah  didalamnya  sebagai  pengawas  yang  dilakukan oleh  dinas  ketenagakerjaan  yang  mempunyai  kompetensi  dan  independen  guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
Hubungan  industrial  adalah  suatu  sistem  hubungan  yang  terbentuk  antara pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh,  dan pemerintah  yang  didasarkan  pada  nilai  pancasila  dan  undang- undang dasar tahun 1945. Prinsip hubungan industrial pancasila yang dianut Indonesia
1 Rokilah Rokilah, “The Role of the Regulations in Indonesia State System,” Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2020): 29–38, https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2216.
2 Risma Fitri Amalia, “Perlindungan Pekerja/Buruh Yang Bekerja di Masa Darurat Covid- 19 Dalam Perspektif Keselamatan dan Kesehatan Kerja ,” Jurist-Diction , Vol. 4 No. 3,  (2021)
3 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, Cet ke 8, 2018, hlm 38
4 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, Cet ke 6, 1979, hlm 1
5 Suharnoko, Hukum  Perjanjian , Prenadamedia Group, Jakarta, Cet ke 2, 2004, hlm 4.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2021. Hlm 99-108 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
harus  dipergunakan  sebagai  acuan  dalam  mengatasi  atau  memecahkan  berbagai persoalan yang timbul dalam bidang ketenagakerjaan. 6
Dimasa  pandemi  Covid-19 perselisihan  yang  ada  didalam  hubungan industrial semakin  kompleks  salah  satunya  adalah  disebabkan  oleh  adanya  isu Force  Majeure yang digunakan sebagai alasan adanya pemutusan hubungan kerja, sebenarnya apakah penggunaan  istilah  ini  relevan  digunakan  sebagai  keadaan  memaksa.  Prof.  Subekti menyatakan untuk dapat dikatakan suatu keadaan  memaksa, selain keadaan itu, diluar kekuasannya  si berhutang  dan  memaksa,  keadaan  yang  telah  timbul  itu  juga  harus berupa  suatu  keadaan  yang  tidak  dapat  diketahui  pada waktu  perjanjian  itu  dibuat. 7 Penulis berpendapat bahwa  Covid-19 merupakan suatu Force Majeure karena wabah ini datang tanpa bisa diprediksikan, namun apakah Force Majeure bisa menjadi dasar hukum  untuk  melakukan  efisiensi  terhadap  karyawan.  Maka  jawabannya  adalah perusahaan dapat melakukan efisiensi yang diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak  diikuti  dengan  penutupan  yang  diakibatkan  perusahaan  mengalami  kerugian. Namun ada hal  yang harus kita perhatikan  bahwa, semua jenis perselisihan ini harus diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah bipartite. 8
Konsespsi  Negara  hukum  memberikan  jaminan  perlindungan  secara  preventif yaitu  terhadap  perbuatan-perbuatan  yang  bertentangan    dengan  peraturan  hukum formil  yang  ditetapkan  oleh  Negara.  Sedangkan  secara  represif,  bentuk  perlindungan hukum  berupa  penegakkan  hukum  terhadap  perbuatan-perbuatan  yang  bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 9

## 2. Musyawarah Sebagai Solusi Bagi Setiap Sengketa
Hak  asasi  manusia  adalah  seperangkat  hak  yang  melekat  pada hakikat  dan keberadaan  manusia  sebagai makhluk  ciptaan  Tuhan  yang  Maha  Esa  dan  merupakan anugerah  Nya  yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi,  dan  dilindungi  negara, pemerintah,  hukum, dan  setiap  orang  demi  kehormatan  serta  perlindungan  harkat martabat  manusia. Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  menjunjung  tinggi keadilan dan juga kepastian hukum bagi masyarakatnya. 10
Penerapan  PSBB  beserta  karantina mandiri  yang  beberapa  waktu  lalu  secara teknis  memberi  persoalan  baru  di  sektor  perekonomian,  sehingga  Pemerintah  pusat
6 Mustakim,  Syafrida,  “Pandemi  Covid-19  Sebagai  Alasan  Force  Majeure  Dalam  Melakukan  Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia, “ Jurnal Sosial & Budaya Syar-i , Vol. 7 No. 8, (2020).
7 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Intermasa, Jakarta, Cet ke 31, 2003, hlm 150
8 R. Joni Bambang S., Hukum Ketenagakerjaan , Pustaka Setia, Bandung, Cet ke 1, 2013, hlm 310
9 Fuqoha  Fuqoha, Indrianti  Azhar Firdausi, and  Arga Eka Sanjaya,  “Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan  Dalam  Kerangka  Kemerdekaan  Pers  Nasional,” Ajudikasi :  Jurnal  Ilmu  Hukum Vol.3,  No.  1 (2019): 75, https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.1436.
10 Lilis  Eka  Lestari,  Ridwan  Arifin,  “Penegakan  dan  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Di  Indonesia  Dalam Konteks Impelementasi Sila  Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab,“ Jurnal Komunikasi Hukum , Vol. 5 No. 2, (2019).
maupun  daerah  harus  bertanggung  jawab  memberikan  bantuan  sosial  kepada  warga miskin terdampak kebijakan PSBB tersebut. 11 Melindungi segenap bangsa Indonesia 12 demi menjaga kelangsungan kehidupan 13 Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) menyatakan  Tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang layak bagi kemanusiaan. Negara wajib hadir dalam memberikan perlindungan terhadap norma  kerja  yang  bertujuan  agar  hak  dari  pekerja/buruh  yang  berkaitan  dengan istirahat, jam kerja, dan semisal agar memiliki kepastian.
Penulis  beranggapan  bahwa  disini  penting  bagi  pemerintah  untuk  berusaha semaksimal mungkin dalam menerapkan kebijakan untuk menyelenggarakan negara di landaskan  pada  asa  kepentingan  umum  yang  mana  memprioritaskan  kesejahteraan banyak  orang. 14 Karena  tujuan  dari  suatu  negara  sendiri  adalah  melindungi masyarakat  umum,  sebagai  suatu  akibat  dari  suatu  faham Walfare  State dimana pemerintah  adalah  pihak  yang  memiliki  tanggung  jawab  untuk  mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 15 Organisasi Pemerintah dapat  menyusun serta mengimplementasikan  beragam  prosedur  yang  diharapkan. 16 Termasuk  dalam  hal  ini dilematis adanya social distancing yang dan work from home yang menyebabkan. 17
Dampak  yang  cukup  dirasakan bagi  masyarakat  khususnya  oleh  para  pekerja jelas adalah PHK. Karena memang alasan paling rasional dari adanya PHK untuk saat ini  adalah Retrenchment yang berarti  hubungan kerja berakhir  akibat  adanya  masalah ekonomi  sehingga  perusahaan  sulit membayar  upah  pekerja/buruh  akibat  penurunan omzet  secara  signifikan  sehingga  banyak  terjadi  efisiensi.  Berkaitan  dengan  adanya efisiensi karyawan akibat pandemi Covid-19 ada aspek hukum yang berkaitan dengan dengan  tenaga  kerja  pada  saat  purna  kerja  termasuk  pada  saat  pemutusan  hubungan kerja. 18 Apabila pemberi kerja ingin melakukan efisiensi langkah yang wajib ditempuh terlebih  dahulu  adalah  musyawarah  terlebih  dahulu  dengan  pekerja/buruh  yang bersangkutan.
11 Anang  Dony  Irawan,  Kaharudin  Putra  Samudra,  Aldiansah  Pratama, Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia oleh Pemerintah pada Masa Pandemi Covid-19 , Jurnal Citizenship Virtues, Vol. 1 No. 1, (2021).
12 Anang  Dony  Irawan, Status  Hukum  Outsourching  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Perkara  Nomor 27/PUU-IX/2011 , Jurnal Arena Hukum, Vol. 12 No. 2, (2019).
13 Muhammad  Ansori  Lubis, Perlindungan  Hak  Dasar  Anak  pada  Masa  Pandemi  Covid-19  di  Kota  Medan , Jurnal Mercatoria, Vol. 13 No. 2, (2020).
14 Dwi  Andayani  Budisetyowati, Prinsip- Prinsip  Good  Governance  Dalam  Pelayanan  Publik ,  Al  Qisth  Law Reveiw, Vol. 1 No. 1, (2017).
15 Abdul  Hamid  Tome, Reformasi  Birokrasi  Dalam  Rangka  Mewujudkan  Good  Governance  Ditinjau  Dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi  Nomor 20 Tahun 2010, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 20 No. 3, (2012).
16 Hendrik  Manossoh, Implementasi  Sistem  Akuntansi  Pemerintahan  Dalam  Mewujudkan  Good Government Governance Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Vol. 15 No. 5, (2015).
17 Anastasya  Chairunnisa  Wawondatu,  Maarthen  Y.  Tampanguma,  Dientje  Rumimpunu , Perlindungan  Pekerja Di  Masa  Pandemi  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan, Lex Privatum, Vol. IX No. 3, (2021).
18 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan , Rajawali Pers, Jakarta, Cet. Ke 14, 2016. hlm 174.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2021. Hlm 99-108 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Musyawarah  adalah  wujud  dari  demokrasi  yang  telah  berabad-abad  dipakai dan  dijalankan  di  Indonesia. 19 Setiap  orang  memiliki  kedudukan  yang  sama  dimata hukum,  kehendak  seseorang  tidak  boleh  dipaksakan  oleh  pihak  lain.  Setiap musyawarah  diharapkan  mencapai  mufakat  karena  inilah  semangat  kekeluargaan yang telah menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia. Konflik yang ada ditengah-tengah hubungan industrial antara  pekerja/buruh persistiwa Force Majeure , pemutusan  hubungan  kerja  dan  berbagai  perselisihan  hak  lainnya.  Penyelesaian konflik  khususnya  dimasa  pandemi  tidak cukup  hanya  dilakukan  melalui pendekatan hukum positif, karena langkah ini jelas memiliki kelemahan dimana penegakan hukum yang terkesan kaku karena  hanya mengacu kepada  kebenaran  yang  ada  pada undang- undang yang mana belum tentu sesuai dengan norma-norma yang hidup dimasyarakat. Keadilan  bagi  masyarakat tidak  hanya  ada  dan  diproduksi  di  ruang- ruang  sidang pengadilan  atau dalam setting hukum positif. 20 Disinilah pentingnya asas musyawarah dalam  setiap  penyelesaian  perkara  secara  sederhana  karena  setiap  perkara  adalah masalah  yang  dipikul  secara  bersama- sama  antar  masing-masing  pihak  dan  harus diselesaikan dengan itikad baik. 21
Pemutusan  hubungan  kerja menurut  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003 Tentang  Ketenagakerjaan  adalah  pengakhiran  hubungan  kerja  karena  suatu  hal tertentu  yang  mengakibatkan  berakhirnya  hak  dan  kewajiban  antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Pengusaha  yang melakukan PHK  karena efisiensi dan/atau akibat Force  Majeure yang  disebabkan  oleh  Pandemi  Covid-19  wajib  memperhatikan  uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak oleh seharusnya diterima oleh pekerja/buruh dengan status PKWTT. Ketentuan uang pesangon disini adalah :
1. Masa kerja dibawah 1 tahun mendapat 1 bulan upah;
2. Masa kerja 1 tahun atau lebih namun kurang dari 2 tahun, mendapat 2 bulan upah;
3. Masa kerja 2 tahun atau lebih namun kurang dari 3 tahun, mendapat 3 bulan upah;
4. Masa kerja 3 tahun atau lebih namun kurang dari 4 tahun, mendapat 4 bulan upah;
5. Masa kerja 4 tahun atau lebih namun kurang dari 5 tahun, mendapat 5 bulan upah;
6. Dan  seterusnya  hingga  tahun  ke- 9
Kemudian ketentuan uang penghargaan masa kerja adalah sebagai berikut :
1. Masa kerja 3 tahun atau lebih namun kurang dari 6 tahun, mendapat 2 bulan
19 H.A. Mukti Arto, Teori & Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan , Prenadamedia Group, Jakarta, cet ke 2, 2019, hlm 63
20 Umar Sholahudin, Hukum & Keadilan Masyarakat , Setara Press, Malang, cet ke 3, 2017, hlm 23
21 Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus , Prenadamedia Group, Jakarta, 2004, hlm 4
Masa kerja x 1 bulan upah 12 Masa kerja x 1 bulan upah 12 upah;
2. Masa kerja 6 tahun atau lebih namun kurang dari 9 tahun, mendapat 3 bulan upah;
3. Masa kerja 9 tahun atau lebih namun kurang dari 12 tahun, mendapat 4 bulan upah;
4. Masa  kerja  12  tahun  atau  lebih  namun  kurang  dari  15  tahun,  mendapat  5 bulan upah;
5. Dan seterusnya hingga tahun ke 24;
Ketentuan  uang  penggantian  hak  yang  wajib  diterima  pekerja  adalah  sebagai berikut :
1. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
2. Ongkos pulang dan pergi bagi pekerja  beserta  keluarganya  yang ke tempat kerja;
3. Berbagai  hal lain  yang  ditetapkan  didalam peraturan  perusahaan, perjanjian kerja bersama dan perjanjian kerja.
Terkait ketentuan pemutusan hubungan kerja untuk efisiensi pengusaha  wajib memperhatikan  ketentuan  pada  Peraturan  Pemerintah No.  35  Tahun  2021  tentang perjanjian  kerja  waktu  tertentu,  alih  daya,  waktu  kerja  dan  waktu  istirahat,  dan pemutusan  hubungan  kerja.  Untuk  efisiensi  dengan  sebab  mencegah kerugian  maka pekerja/buruh  wajib  mendapatkan  1x  uang  pesangon,  1x uang  penghargaan  masa kerja  dan  uang  penggantian  hak,  namun  apabila  efisiensi  dilakukan  dengan  sebab kerugian  yang  dialami  oleh  perusahaan  maka  khusus  untuk  pesangon pekerja/buruh mendapatkan 0,5 dari pesangon, serta dasar perhitungan uang pesangon untuk pekerja yang  mengalami pemutusan  hubungan  kerja  akibat Force  Majeure adalah  0,75  dari uang pesangon.
Bagi  pekerja/buruh  yang mengalami  pemutusan  hubungan  kerja dengan  status tidak tetap maka berhak mendapat uang kompensasi dengan ketentuan sebagai berikut :
1. PKWT  untuk  masa  kerja  12  bulan  secara  terus  menerus,  berhak  mendapat  1 bulan upah;
2. PKWT  untuk  masa  kerja  1  bulau  atau  lebih  namun  kurang  dari  12  bulan maka  perhitungannya adalah
3. PKWT untuk masa kerja lebih dari  12  bulan  maka perhitungannya adalah
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2021. Hlm 99-108 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## D. KESIMPULAN
Salah  satu  sektor  usaha  yang  terdampak  akibat  kebijakan  PSBB  adalah  sektor industri dimana pada per 1 Mei 2020 sebanyak 5.348 pekerja/buruh di PHK dari total 210 perusahaan  di Jawa Timur. Jelas perselisihan hubungan Industrial ditegah masa pandemi ini  wajib  disikapi  dengan  langkah  yang  bijak  tidak  hanya  oleh  pengusaha  dan pekerja/buruh saja namun instansi pemerintah juga.
Hak  asasi  manusia  adalah  seperangkat hak  melekat  pada  hakikat  dan  keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan anugerah Nya yang tertinggi dan dilindungi oleh negara serta hukum. Negara wajib memberikan perlindungan terhadap setiap  warga  negaranya, dengan  memberikan  kebijakan-  kebijakan  yang  bisa  membantu masyarakat untuk mendongkrak perekonomian mereka. Serta wajibnya negara untuk hadir ditengah-tengah  perselisihan  industrial  dan  mengupayakan  penyelesaian  secara musyawarah  sebagai  jalan  keluar  bagi pengusaha  dan  pekerja/buruh  dalam  mencegah PHK  akibat  pandemi  Covid-19  namun  apabila  PHK  tidak  dapat  dihindarkan maka pengusaha  wajib  memberikan  pesangon  uang  penghargaan  masa  kerja,  dan  uang penggantian hak sesuai  yang diatur oleh  peraturan  perundang-undangan  serta tidak lupa bagi pekerja dengan status tidak tetap wajib mendapat uang kompensasi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Jurnal :
Abdul  Hamid  Tome, Reformasi  Birokrasi  Dalam  Rangka  Mewujudkan  Good  Governance Ditinjau  Dari  Peraturan  Menteri  Pemberdayaan  Aparatur  Negara  Dan  Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 20 No. 3, (2012). Anang Dony Irawan, Kaharudin Putra Samudra, Aldiansah Pratama, Perlindungan  Hak Asasi Manusia  oleh  Pemerintah  pada  Masa  Pandemi  Covid-19 ,  Jurnal  Citizenship  Virtues, Vol. 1 No. 1, (2021).
Anang  Dony  Irawan, Status  Hukum  Outsourching  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Perkara Nomor 27/PUU-IX/2011 , Jurnal Arena Hukum, Vol. 12 No. 2, (2019). Anastasya  Chairunnisa  Wawondatu,  Maarthen  Y.  Tampanguma,  Dientje  Rumimpunu , Perlindungan  Pekerja  Di  Masa  Pandemi  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lex Privatum, Vol. IX No. 3, (2021). Asri Wijayanti, Hukum  Ketenagakerjaan Pasca  Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta,  Cet ke  8, 2018.
Dwi  Andayani  Budisetyowati, Prinsip- Prinsip  Good  Governance  Dalam  Pelayanan  Publik , Al Qisth Law Reveiw, Vol. 1 No. 1, (2017).
Fuqoha,  Fuqoha,  Indrianti  Azhar  Firdausi,  and  Arga  Eka  Sanjaya.  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Intervensi  Pemberitaan  Dalam  Kerangka  Kemerdekaan  Pers  Nasional.” Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1 (2019): 75. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.1436.
H.A. Mukti Arto, Teori & Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan , Prenadamedia Group, Jakarta, cet ke 2, 2019
Hendrik Manossoh, Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Good Government  Governance  Pada  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Utara,  Vol.  15  No.  5, (2015).
Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan , Rajawali Pers, Jakarta, Cet. Ke 14, 2016
Lilis  Eka  Lestari,  Ridwan  Arifin,  “Penegakan  dan  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Di Indonesia  Dalam  Konteks  Impelementasi  Sila  Kemanusiaan Yang  Adil  dan  Beradab,“ Jurnal Komunikasi Hukum , Vol. 5 No. 2, (2019). Muhammad  Ansori  Lubis, Perlindungan Hak Dasar Anak pada  Masa Pandemi Covid-19  di Kota Medan , Jurnal Mercatoria, Vol. 13 No. 2, (2020).
Mustakim,  Syafrida,  “Pandemi  Covid-19 Sebagai  Alasan  Force  Majeure  Dalam  Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia, “ Jurnal Sosial & Budaya Syar-i , Vol. 7 No. 8, (2020).
Risma  Fitri  Amalia,  “Perlindungan  Pekerja/Buruh  Yang  Bekerja  di  Masa  Darurat  Covid- 19 Dalam  Perspektif  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja ,”  Jurist-Diction ,  Vol.  4  No.  3,
(2021)
R. Joni Bambang S., Hukum Ketenagakerjaan , Pustaka Setia, Bandung, Cet ke 1, 2013. Rokilah, Rokilah. “The Role of the Regulations in Indonesia State System.” Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2020): 29–38. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2216. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, Cet ke 6, 1979.
______, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Intermasa, Jakarta, Cet ke 31, 2003
Suharnoko, Hukum  Perjanjian , Prenadamedia Group, Jakarta, Cet ke 2, 2004.
_________, Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus , Prenadamedia Group, Jakarta, 2004.
Umar Sholahudin, Hukum & Keadilan Masyarakat , Setara Press, Malang, cet ke 3, 2017.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2021. Hlm 99-108 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Dimasa Pandemi Covid-19