## Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Hari Ulta Nusantara Fakultas Hukum Univeritas Bandar Lampung, Indonesia e-mail konfirmasi: hariultanusantara@gmail.com

## Abstrak
Salah satu bentuk tindak pidana yang  banyak terjadi di  dalam masyarakat adalah tindak  pidana  penggelapan  yang  berhubungan  dengan  masalah  moral  ataupun mental  dan  suatu  kepercayaan  atas  kejujuran  seseorang  sebagaimana  diatur  dalam ketentuan  Pasal  372  KUHP.  Faktor  penyebab  pelaku  melakukan  tindak  pidana penggelapan  Pasal  372  KUHP  tentang  Penggelapan  karena  terdesak  masalah kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dikarenakan perbuatan pelaku  tindak  pidana  penggelapan  mampu  membuat  orang  bertindak  diluar  batas yakni  seseorang  mampu  berbuat  kejahatan  hanya  untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya.  Selain  itu  pula  faktor  kesempatan  karena  niat  jahat  lebih  besar. Pertanggungjawaban  Pidana  terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penggelapan adalah  perbuatan  terdakwa  secara  sah  dan  meyakinkan  telah  melakukan  tindak dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP.

## Kata Kunci :  Pertanggungjawaban; Tindak Pidana;  Penggelapan.

## Pendahuluan
Salah satu perbuatan melawan hukum yang sering muncul dalam masyarakat adalah  perbuatan  penggelapan.  Penggelapan  berasal  dari  kata  gelap  atau  juga disebut  kelam  artinya  tidak  terang,  atau  dalam  arti  belum  jelas,  atau  dalam  arti rahasia,  sesuatu  yang  tidak  terangterangan  atau  juga  dalam  arti  tidak  halal  atau tidak  sah,  menggelapkan  artinya  menjadikan  gelap  atau  dalam  arti  mencuri  atau memakai  barang  yang  dipercayakan  kepadanya.  Penerapan  hukum  terhadap seseorang  yang  melakukan  satu  kali  tidak  pidana  penggelapan  adalah  hal  yang umum.  Dalam  penggelapan  secara  berlanjut  seseorang  melakukan  delik penggelapan lebih dari satu kali dan adanya beberapa perbuatan dalam penggelapan secara berlanjut akan menimbulkan masalah tentang penerapan hukumnya.

## Metode Penelitian
Penulisan  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  atau  perpustakaan yang merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data yang ada dengan
kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Dalam penelitian ini penulis memperoleh  sumber  data  dari  bahan  sumber  data  primer  dan  sumber  data sekunder.  Teknik  pengambilan  data  ini  dengan  membaca  buku-buku/  jurnal maupun situs internet yang berkaitan dengan tema penulisan ini. Analisis data yang digunakan penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif.

## Pembahasan dan hasil
Pidana  berasal  dari  bahasa  Belanda  kata  straf,  yang  adakalanya  disebut dengan istilah hukuman, walaupun istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht.
Pidana  lebih  tepat  didefinisikan  sebagai  suatu  penderitaan  yang  sengaja dijatuhkan  atau  diberikan  oleh  negara  kepada  seseorang  atau  beberapa  orang sebagai  akibat  hukum  (sanksi)  baginya  atas  perbuatan-perbuatan  yang  telah melanggar  larangan  hukum  pidana.  Secara  khusus  larangan  dalam  hukum  pidana ini disebut sebagai tindak pidana (strafbaar feit) (Adami Chazawi, 2002: 23).
Wirjono  Projodikoro    menyatakan  bahwa  tindak  pidana  itu  adalah  suatu perbuatan  yang  pelakunya  dapat  dikenakan  hukuman  pidana  (Wirjono Prodjodikoro,  2004:  50).  Simons  merumuskan  strafbaar  feit  adalah  suatu  tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum. J.E  Jonkers,  merumuskan  peristiwa  pidana  ialah  perbuatan  yang  melawan  hukum (wederrechttelijk)  yang  berhubungan  dengan  kesengajaan  atau  kesalahan  yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (Simons, 1992: 63).
Mengetahui  unsur-unsur  tindak  pidana  sangat  penting  untuk  dibuktikan melalui  suatu  proses  sistem  peradilan  pidana,  merupakan  hal  pemeriksaan  di persidangan,  apabila  unsur-unsur  itu  salah  satu  di  antaranya  tidak  terbukti,  maka perbuatan  itu  bukanlah  suatu  tindak  pidana  atau  kejahatan  dan  tersangka  harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum.
Menurut  Moeljatno  unsur-unsur  atau  elemen  perbuatan  pidana  adalah (Moeljatno, 2008: 63) :
1. kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. unsur melawan hukum yang objektif;
5. unsur melawan hukum yang subjektif.
Menurut  Leden  Marpaung  mengatakan  bahwa  pertanggungjawaban  pidana adalah  kesalahan  dalam  hukum  pidana.  Dalam  hukum  pidana  ada  2  (dua) kesalahan, yaitu :
1. Sengaja
Pengertian  sengaja  dalam  hukum  pidana  adalah  kemauan  untuk  melakukan atau  tidak  melakukan  perbuatan-perbuatan  yang  dilarang  atau  diperintahkan oleh undang-undang. Pengertian sengaja, dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori sebagai berikut (Leden Marpaung, 2008: 14):
a. Teori Kehendak (Wilstheorie)
Menurut  Von  Hippel,  sengaja  adalah  kehendak  membuat  suatu  tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu.
b. Teori Membayangkan (Voorstellingstheorie) Menurut  Frank  dalam  bukunya  Festschrift  Gieszen  Tahun  1907,  bahwa manusia  tidak  mungkin  dapat  menghendaki  suatu  akibat;  manusia  hanya dapat  mengingini,  mengharapkan  atau  membayangkan  (voorstellen) kemungkinan  adanya  sebab  akibat.  Adalah  ”sengaja”  apabila  suatu  akibat yang  ditimbulkan  dari  suatu  tindakan  dibayangkan  sebagai  maksud  dari tindakan itu.
Berdasarkan 2 (dua) jenis teori tersebut dalam hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) teori jenis kesengajaan, yaitu (Leden Marpaung, 2008: 15):
a. Kesengajaan dengan maksud (opzet als oogmerk);
b. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);
c. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (dolus eventualis).
2. Culpa
Culpa  atau  kealpaan  adalah  tidak  dikehendaki.  Itulah  sebabnya,  sanksi  dan hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan kealpaan lebih  ringan  hukumannya.  Simons  menerangkan  kealpaan  adalah  :  ”umumnya kealpaan itu terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu  perbuatan  dilakukan  dengan  hati-hati,  masih  mungkin  juga  terjadi kealpaan jika yang berbuat itu tidak mengetahui bahwa perbuatan itu mungkin akan  timbul  suatu  akibat  yang  dilarang  undang-undang.  Kealpaan  terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduganya akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. Tentu dalam hal  mempertimbangkan  ada  atau  tidaknya  ”dapat  diduga  lebih  dahulu”  itu, harus  diperhatikan  pribadi  si  pelaku.  Kealpaan  tentang  keadaan-keadaan yang menjadikan  suatu  perbuatan  itu  suatu  perbuatan  yang  dapat  diancam  dengan hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu  tidak  ada”  (Leden  Marpaung,  2008:  25).  Pada  umumnya  kealpaan  (culpa) dibedakan atas:
a. Kealpaan  dengan  kesadaran  (bewuste  schuld).  Dalam  hal  ini,  si  pelaku  telah membayangkan  atau  menduga  akan  timbulnya  suatu  akibat,  tetapi walaupun ia mencegah, tetapi timbul juga akibat tersebut.
b. Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan  atau  menduga  akan  timbulnya  suatu  akibat  yang  dilarang dan  diancam  hukuman  oleh  undang-undang,  sedang  ia  seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.
Unsur  kesalahan  ini,  perlu  dicermati  perbedaan  antara  ”kealpaan  yang disadari”  dengan  dolus  eventualis  yang  hampir  memiliki  persamaan.  Hazewinkel- Suringa  mengutarakan  perbedaan  antara  kedua  hal  tersebut,  kealpaan  dengan kesadaran  ini  ada,  kalau  yang  melakukan  perbuatan  itu  ingat  akan  akibat  yang berbahaya itu. Tetapi, ia berani melakukan tindakan itu karena ia tidak yakin bahwa akibat  itu  benar  akan  terjadi  dan  ia  tidak  akan  bertindak  demikian  kalau  ia  yakin bahwa akibat itu akan timbul (Leden Marpaung, 2008: 27).
Pada  umumnya  hukum  pidana  materiil  diatur  dalam  KUHP  dan  Hukum pidana  formil  diatur  oleh  KUHAP,  namun  adakalanya  dalam  suatu  perundang- undangan diatur sekaligus antara hukum materiil dan formalnya yang lazim disebut hukum pidana khusus atau ada yang menyebutnya peraturan perundang-undangan pidana  khusus.  Pada  dasarnya  pidana  dan  tindakan  adalah  sama  ialah  berupa penderitaan.  Perbedaannya  hanya  terletak,  penderitaan  pada  tindakan  lebih  kecil atau ringan daripada penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhan pidana.
Hukum  Pidana  adalah  sanksi  definisi  Hukum  Pidana  ini  diberikan  dengan lapangan  hukum  yang  lain  yaitu  bahwa  hukum  pidana  sebenarnya  tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak dalam lapangan hukum lain, dan  sanksi  pidana  yang  diadakan  untuk  menguatkan  ditaatinya  norma-norma  di luar Hukum Pidana (Bambang Poernomo, 1993: 19).
Fungsionalisasi  Hukum  Pidana  terhadap  tindak  pidana  menurut  Barda Nawawi  Arief,  menyamakan  antara  pengertian  penegakan  hukum  dengan fungsionalisasi,  beliau  mengatakan  fungsionalisasi  hukum  pidana  dapat  diartikan sebagai upaya untuk membuat Hukum Pidana dapat terwujud secara konkrit. Jadi istilah  fungsionalisasi  Hukum  Pidana  dapat  diidentikkan  dengan  istilah operasionalisasi  atau  konkritisasi  Hukum  Pidana  yang  pada  hakikatnya  sama dengan pengertian penegakan hukum (Barda Nawawi Arief, 2008: 157).
Menurut  Soedarto  mengatakan  membicarakan  penegakan  hukum  tidak membicarakan bagaimana hukumnya, melainkan apa yang dilakukan oleh aparatur penegak  hukum  dalam  menghadapi  masalah-masalah  dalam  penegakan  hukum (Soedarto, 1996: 113).
Penegakan  hukum  adalah  proses  dilakukannya  upaya  tegaknya  atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas  atau  hubungan-hubungan  hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan
bernegara.  Penegakan  hukum  merupakan  usaha  untuk  mewujudkan  ide-ide  dan konsep-konsep  hukum  yang  diharapkan  rakyat  menjadi  kenyataan.  Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal (Shant Dellyana, 1998: 32).
Menurut  Soerjono  Soekanto,  penegakan  hukum  adalah  kegiatan menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  yang  terjabarkan  didalam  kaidah- kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian  penjabaran  nilai  tahap  akhir  untuk  menciptakan,  memelihara  dan mempertahankan  kedamaian  pergaulan  hidup  (Soerjono  Soekanto,  2004:  42). Menurut Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa karakteristik negara hukum terlihat jelas  karena  adanya  ketegasan  pemisahan  kekuasaan  sehingga  terlihat  bahwa pemerintahan  dijalankan  dengan  hukum  dan  bukan  oleh  perorangan  penguasa. Negara  berkewajiban  untuk  dapat  mewujudkan  terselenggaranya  peradilan  yang adil dengan menjamin terciptanya suatu keadaan dimana setiap orang memiliki hak untuk  mendapatkan  keadilan  (justice  for  all),  hal  ini  menciptakan  konstitusi  yang melindungi  kepentingan  individu  dan  pembatasan  kekuasaan  negara  (Jimly Asshiddiqie, 2005: 21).
Salah  satu  kejahatan  yang  cukup  banyak  terjadi  di  lingkungan  masyarakat adalah  kejahatan  penggelapan.  penggelapan  merupakan  salah  satu  bentuk perbuatan  yang  disebut  sebagai  kejahatan,  yaitu  sebagai  suatu  perbuatan  yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum.  Sebab dan akibat perbuatan itu menjadi  perhatian  dari  berbagai  pihak,  dengan  mengadakan  penelitian-penelitian berdasarkan metode ilmiah agar dapat diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia umumnya  dan  krisis  moral  masyarakat  khususnya  membawa  dampak  dalam kehidupan masyarakat.
Tindak  pidana  penggelapan  dapat  dijumpai  dalam  ketentuan  Pasal  372 KUHP, yang menentukan sebagai berikut: Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang  lain  tetapi  yang  ada  dalam  kekuasaannya  bukan  karena  kejahatan  diancam karena  penggelapan,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  atau pidana denda paling banyak Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah).
Ketentuan  Pasal  372  KUHP  diawali  dengan  kata  “barangsiapa”  yang ditujukan  kepada  pelaku  tindak  pidana  penggelapan.  Pelaku  tindak  pidana  diatur dalam Pasal 55 KUHP, yang menentukan: Pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 55 KUHP, yang menentukan:
1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
b. mereka  yang  dengan  memberi  atau  menjanjikan  sesuatu  dengan menyalahgunakan  kekuasaan  atas  martabat  dengan  kekerasan,  ancaman atau penyesatan, atau dengan member kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Penganjur  hanya  perbuatan  yang  sengaja  dianjurkan  sajalah  yang diperhitungkan,  beserta  akibat-akibatnya.  Tindak  pidana  penggelapan sebagaimana Pasal 372 KUHP tersebut di atas di dalamnya mengandung unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut (P.A.F. Lamintang, 2009: 105):
a. unsur subyektif : dengan sengaja;
b. unsur obyektif :
1) menguasai secara melawan hukum;
2) suatu benda;
3) sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4) berada padanya bukan karena kejahatan.
Tindak pidana penggelapan dengan segala macam bentuknya, baik itu tindak pidana  penggelapan  biasa  maupun  tindak  pidana  penggelapan  bentuk  dalam lainnya adalah merupakan suatu jenis tindak pidana yang sangat berat, apabila kita lihat  dari  sudut  akibat  yang  timbul  dan  pengaruh  atau  dampak  yang  timbul terhadap masyarakat, yang bukan saja merugikan pihak yang menjadi korban dari tindak  pidana  tersebut,  tetapi  juga  dirasakan  sangat  menganggu  ketertiban  dan ketenteraman masyarakat.
Tindak pidana penggelapan adalah suatu tindak pidana yang erat kaitannya dengan  harta  kekayaan  atau  harta  benda,  yang  sering  terjadi  di  dalam  kehidupam masyarakat,  disamping  tindak  pidana  lainnya  seperti  pencurian  dalam  Pasal  362 KUHP, pemerasan dalam Pasal 268 KUHP, dan juga perbuatan curang dalam Pasal 378 KUHP. Pelaku tindak pidana penggelapan dapat diancam dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, Pasal 375 dan 376 KUHP.
Adanya  ketentuan  tersebut  dapat  dijadikan  acuan  bagi  hakim  dalam menjatuhkan  sanksi  pidana  bagi  pelaku  tindak  pidana  penggelapan.  Agar penjatuhan  sanksi  pidana  tersebut  tepat  dan  proporsional  dalam  rangka  upaya penanggulangan kejahatan, maka hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku  harus  mempertimbangkan  berbagai  aspek  substansi  sanksi  pidana  dan peraturan  tersebut.  Disini  dapat  dilihat  adanya  suatu  kebebasan  seorang  hakim untuk dapat menjatuhkan  sanksi pidana yang terdapat dalam setiap keputusannya (Zainudin Hasan, 2020: 2).
Menurut  P.A.F.  Lamintang  mengatakan  bahwa  tindak  pidana  penggelapan dalam  jabatan  sama  halnya  seperti  korupsi  karna  perbuatan  ini  melawan  hukum yang  dilakukan  oleh  seseorang  dengan  tujuan  untuk  menguntungkan  diri  sendiri dengan  cara  menyalahgunakan  wewenang,  kesempatan  atau  sarana  yang  melekat
pada  jabatannya  dan  berdampak  pada  kerugian  keuangan  perusahaan  ataupun negara.  Pada  dasarnya  perbuatan  penggelapan  adalah  perbuatan  pidana  sehingga termasuk  dalam  ranah  hukum  pidana.  Pelaku  penggelapan  dalam  jabatan  dengan diancam  pidana  penjara  maksimal  5  (lima)  tahun  sesuai  Pasal  374  KUHP  yang berbunyi:
“Penggelapan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  penguasaannya  terhadap barang  disebabkan  karena  ada  hubungan  kerja  atau  karena  pencarian  atau  karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.” (P.A.F. Lamintang, 2009: 105).
Menurut  P.A.F.  Lamintang  mengatakan  bahwa  pelaku  tindak  pidana penggelapan  dalam  jabatan  bagi  mereka  yang  bukan  menjalankan  jabatan  umum dapat  dipidana  penjara  maksimal  5  (lima)  tahun.  Sedangkan,  bagi  pelaku  Tindak Pidana  Penggelapan  dalam  jabatan  bagi  mereka  yang  menjalankan  jabatan  umum dapat dipidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp.150.000.000,-  (seratus  lima  puluh  juta  rupiah) dan  paling  banyak  Rp.750.000.000,-  (tujuh  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  (P.A.F. Lamintang, 2009: 106).
Tindak  pidana  penggelapan  merupakan  suatu  suatu  tindak  pidana  yang berhubungan  dengan  masalah  moral  ataupun  mental  dan  suatu  kepercayaan  atas kejujuran  seseorang.  Oleh  karena  itu  tindak  pidana  ini  bermula  dari  adanya  suatu kepercayaan  pihak  yang  dilakukan  oleh  pelaku  tindak  pidana  penggelapan tersebut.Tindak  pidana  penggelapan  adalah  salah  satu  jenis  kejahatan  terhadap kekayaan  manusia  yang  diatur  di  dalam  KUHP.  Tindak  Pidana  Pengelapan  itu sendiri diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan di dalam ketentuan Pasal 372 - Pasal 377 KUHP.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  tindak  pidana penggelapan  meruapakan  suatu  perbuatan  yang  termasuk  perbuatan  melawan hukum dikarenakan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp.  900,- (sembilan ratus rupiah).

## Kesimpulan
Faktor  penyebab  pelaku  melakukan  tindak  pidana  penggelapan  Pasal  372 KUHP  tentang  Penggelapan  karena  terdesak  masalah  kebutuhan  ekonomi  untuk memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  dikarenakan  perbuatan  pelaku  tindak  pidana penggelapan  mampu  membuat  orang  bertindak  diluar  batas  yakni  seseorang mampu berbuat kejahatan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu pula faktor kesempatan karena niat jahat lebih besar.
Pertanggungjawaban  Pidana  terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penggelapan adalah  perbuatan  terdakwa  secara  sah  dan  meyakinkan  telah  melakukan  tindak dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana I. Rajawali Pers, Jakarta.
Barda Nawawi Arief. 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Alumni, Bandung.
-----------. 2013. Perbandingan Hukum Pidana Edisi Revisi. Rajawali Pers, Jakarta.
Bambang Poernomo. 1993. Asas-Asas Hukum Pidana. Ghalia Indonesia, Jakarta.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  2000.Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.  Balai Pustaka, Jakarta.
Jimly Asshiddiqie. 2005. Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum
Nasional. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
Leden Marpaung. 2008. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta.
Moeljatno.  2008.  Asas-Asas Hukum Pidana-Edisi Revisi. Rineka Cipta, Jakarta.
P.A.F.  Lamintang.  2009.  Delik-Delik  Khusus  Kejahatan-Kejahatan  terhadap  Harta Kekayaan. Sinar Baru, Bandung.
Shant Dellyana. 1998. Konsep Penegakan Hukum. Liberty, Yogyakarta.
Simons. 1992. Kitab Pelajaran Hukum Pidana. Pioner Jaya, Bandung.
Soedarto. 1996. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni, Bandung.
Soerjono Soekanto.  2004. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum-Cetakan Kelima. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Wirjono Prodjodikoro. 2004. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Eresco, Jakarta.
Yan  Pramadya  Puspa.  2008.  Kamus  Hukum  Belanda-Indonesia-Inggris.  Aneka  Ilmu, Semarang.
Zainudin  Hasan.  2020.  Pertanggungjawaban  Pelaku  Tindak  Pidana  Penggelapan  dalam Jabatan di Perseroan Terbatas. Keadilan Progresif Volume 11 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.