Volume 7, Nomor 1, Juni 2024 (1-12) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Adaptive Governance Pemerintahan Nurdin Abdullah dalam Peningkatan Investasi Asing

## di Sulawesi Selatan
Muhammad Fathurahman Pratama, Sangkala, Suryadi Lambali Universitas Hasanuddin e-mail: fathurahmanpratama00@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  strategi  pemerintahan  Nurdin Abdullah dalam menarik investor asing dan hambatan serta tantangannya di  Sulawesi  Selatan.  Penelitian  ini  dijelaskan  secara  kualitatif  deskriptif. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penanaman  modal  atau  investasi asing  di  Sulawesi  Selatan  selama  tahun  2019-2020  mengalami pertumbuhan di bawah kepemimpinan Nurdin Abdullah dengan beberapa strategi-strategi  yang  disusun  yakni  ramah  terhadap  investor  melalui proses pengembangan potensi daerah dalam beberapa event, mempermudah  perizinan  dengan  merilis  Peraturan  Gubernur  Sulawesi Selatan  Nomor  35  Tahun  2020  dan  pengimplementasiannya  melalui Peraturan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  Nomor  3  Tahun  2021  serta pengembangan  kawasan  industri  di  beberapa  daerah.  Hambatan  utama yang  dihadapi  yaitu  minimnya  integrasi  dengan  pelabuhan  di  beberapa kawasan  industri,  komitmen  pimpinan  yang  kurang,  namun  dukungan serta  kerja  sama  pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  masih  berjalan. Implikasi dalam penelitian ini adalah sikap ramah terhadap para investor asing  dapat  membuka  lapangan  kerja  yang  luas  dan  juga  penanaman modal  yang  harus  diperhatikan  dengan  baik  guna  mewujudkan pertumbuhan ekonomi agar kesejahteraan daerah dapat meningkat.
Kata Kunci : Strategi Kerja Sama, Penanaman Modal Asing

## PENDAHULUAN
Berbagai  potensi  yang  dimiliki  pada  tiap daerah  haruslah  dikelola  dengan  baik sebagai upaya perbaikan kehidupan masyarakat  di  daerah.  Daerah  harus  lebih diperhatikan  kebutuhannya  karena  daerah yang  akan  menunjang  negara  untuk  dapat tetap eksis sehingga mereka tidak terisolir
dari  dunia  luar    (Permatasari,  2014).  Ke- senjangan  yang  terjadi  di  daerah  seperti Sulawesi  Selatan  akibat  tidak  meratanya pembangunan infrastruktur di daerah pelo- sok,  kualitas  sumber  daya  manusia  yang tidak  mahir  dalam  pengelolaan  teknologi sehingga mengakibatkan laju pertumbuhan melambat.  Otonomi  dipandang  sebagai penyelesaian  alternatif  atas  kesenjangan
Adaptive Governance Pemerintahan... | 2
yang  terjadi  di  daerah.  Daerah  memiliki hak  otonom  memberikan  peluang  bagi mereka  untuk  membuka  peluang  investasi asing dalam membantu perkembangan dan pertumbuhan di wilayahnya.
Di  Indonesia  sempat  muncul  gagasan federalisme  sebagai  bentuk  perlawanan atas  kesenjangan  pemerintahan  yang terjadi.  Perlakuan  yang  tidak  merata  oleh pemerintah  pusat  terhadap  daerah  selama ini,  menimbulkan  sikap  pro  (dukungan) dan  kontra  (tidak  mendukung)  di  masya- rakat.  Ada  beberapa  masyarakat  yang berpandangan  bahwa  negara  kesatuan sudah  tidak  lagi  relevan  untuk  diterapkan karena Indonesia yang memiliki penduduk sesuai  data  tahun  1999  kurang  lebih  210 juta jiwa sudah tidak memadai lagi apabila diwadahi dalam negara kesatuan, sehingga federal  dipandang  sebagai  jalan  tengah dari sejumlah tuntutan daerah untuk memi- sahkan  diri  yang  akhir-akhir  ini  menguat. Sebagian  masyarakat  pula  menolak  gaga- san federalisme karena menganggap bahwa  penerapan  federalisme  akan  mem- ecah  belah  masyarakat  Indonesia  dan negara  kesatuan  masih  sangat  relevan dengan  menerapkan  UU  22/  1999  tentang Pemerintahan  Daerah  dan  UU  25/1999 tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pusat dan Daerah secara konsisten  (Huda, 2017).
UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan  perihal  distribusi  kekuasaan dalam  otonomi  daerah  yang  diberikan kepada  pemerintah  daerah.  Pertama  ialah penyerahan  tiap-tiap  urusan  dari  pemerin- tahan  pusat  kepada  badan-badan  yang
terdapat  di  wilayah  otonomi  atau  bisa dikatakan  sebagai  pelimpahan  kewenang- an  dari  pemerintah  pusat  kepada  kepala daerah,  seperti  gubernur  sebagai  wakil pemerintah  tertinggi  di  suatu  wilayah dengan  tetap  melaporkan  hasil  kinerjanya kepada  pemerintah  pusat.  Pemberian kewenangan  ini  hanya  beberapa  bagian, seperti  mengelola  jalannya  pemerintahan daerahnya, dan sebagainya. Kedua konsep desentralisasi  ialah  penyerahan  atau  pem- berian  wewenang  dari  pemerintah  pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan yang ada di daerahnya. Ketiga ialah tugas pembantuan dimana penugasan yang dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  kepada pemerintah  provinsi,  kabupaten/kota  atau desa,  pemerintah  provinsi  kepada  peme- rintah  kabupaten/kota  dan  desa  dan  atau pemerintah  daerah  kabupaten/kota  kepada wilayah  desa  dalam  pelaksanaan  tugas tertentu,  hal  ini  dilakukan  sebagai  adanya ketidakmerataan  pembangunan  yang  ter- jadi  dari  suatu  wilayah  tersebut  padahal potensi  dari  wilayah  atau  daerah  tersebut sangat  strategis,  misalnya  banyaknya  des- tinasi  wisata  di  wilayahnya  tetapi  dalam pengelolaannya sangat nihil.
Lebih  rincinya  mengenai  pemerintahan daerah  telah  dijabarkan  melalui  UU  23/ 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  dalam pasal  9  menjelaskan  bahwa  urusan  peme- rintahan  terdiri  atas  urusan  pemerintahan absolut,  urusan  pemerintahan  konkuren dan  urusan  pemerintahan  umum.  Urusan pemerintahan  absolut  ialah  urusan  yang sepenuhnya  menjadi  kewenangan  pemeri- ntah  pusat,  salah  satunya  pada  sektor keamanan  negara.  Urusan  pemerintahan
Volume 7, Nomor 1, Juni 2024 (1-12) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
konkuren  ialah  urusan  pemerintahan  yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota seperti pada  bidang  urusan  sosial,  kemudian  uru- san  pemerintahan  konkuren  yang  diserah- kan  ke  daerah  menjadi  dasar  pelaksanaan otonomi  daerah.  Sedangkan  urusan  peme- rintahan  umum  adalah  kewenangan  pre- siden sebagai kepala pemerintahan.
Pentingnya  pemerintahan  yang  adaptif agar  masyarakat  mendapatkan  program atau layanan sesuai yang mereka butuhkan atas  masalah  yang  sedang  dihadapi  saat ini. Adaptive  governance memiliki  peran sebagai street  level birokrasi,  regulasi, serta  manajemen  yang  diharapkan  dapat merangkum secara  keseluruhan  pola pemerintah  dalam  memberikan  definisi mengenai  peran  mereka  dan  memfasilitasi visi  pemerintah  dalam  kebijakan  sumber daya organisasi dan alam. Ronald D. Bru- nner,  dkk.  (2005)  menyebut  bahwa adaptive  governance mengacu  pada  prin- sip  dan  praktek  yang  mendorong  keta- hanan  dan  kemampuan  beradaptasi  dalam menghadapi  tantangan  lingkungan  dan sosial  yang  kompleks  dan  dinamis  yang mengacu pada collaboration, learning, fle- xibility, hingga resilience.
Indonesia  sebagai  negara  yang  berkem- bang, tentunya akan selalu  mengupayakan dan berkepentingan untuk menarik investor asing sebagai upaya pertumbuhan perekonomian, baik skala domestik hingga nasional.  Banyak  hal  yang  dapat  mendo- rong  keberlangsungan  peningkatan  pere- konomian,  seperti  pembukaan  lowongan kerja  yang  luas,  peningkatan  kemampuan
teknologi,  hingga  upaya  penarikan  inve- stor asing  sebagai  langkah membuka taraf kesejahteraan  masyarakat.  Dalam  menarik investasi  asing,  daerah  haruslah  diberikan wewenang  untuk  bagaimana  mengelola sumber  daya  alamnya  sendiri,  karena merekalah  yang  tau  karakteristik  suatu wilayahnya  sendiri.  Otonomi  dirasa  perlu untuk  diberikan  agar  pemerintah  daerah dapat  melakukan  suatu  kerjasama  dengan pihak lainnya.
Provinsi  Sulawesi  Selatan  merupakan  sa- lah satu dari 38 provinsi di Indonesia yang memiliki segala potensi sumber daya alam dan  secara  geografis  wilayahnya  strategis hingga dijuluki sebagai pintu ekonomi dari kawasan  timur  Indonesia  karena  Sulawesi Selatan  terus  berbenah  guna  membangun daerah  tersebut  sebagai  daerah  yang  pro- duktif  secara  ekonomi,  sosial  maupun kehidupan  masyarakat  sehari-hari.  Prov- insi  Sulawesi  Selatan  telah  didukung berbagai  kelengkapan  sarana  dan  prasa- rana  serta  infrastruktur  pendukung  yang baik  seperti  banyaknya  pembangunan  ja- lan yang menghubungkan antar kabupaten serta  tersedianya  potensi  peluang  yang siap  dikembangkan.  Namun  kesemuanya itu  ketika  tidak  dibarengi  dengan  modal maka  kesuksesan  untuk  membawa  per- tumbuhan  ekonomi  tidak  akan  didapatkan dengan baik.
Adaptive  governance mengedepankan  pri- nsip  kepentingan  masyarakat  sebagai  hal utama  dengan  memberikan  respon  yang cepat  terhadap  tantangan  perubahan  yang terjadi  di  lingkungan  masyarakat  agar  pe- mangku kepentingan bekerja atas kebutuh-
Adaptive Governance Pemerintahan... | 4
an  masyarakat  guna  mendapat  hasil  yang puas dan sesuai.
Kerja  sama  adalah  bagian  dari  proses penjalinan  hubungan  yang  lebih  menda- lam. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat disebut sebagai aktor diplomasi yang aktif  dalam  melaksanakan  kerjasama  luar negeri. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki ragam  potensi,  baik  dari  segi  pertanian, perikanan serta pariwisata yang mumpuni. Gubernur Nurdin Abdullah usai pelantikan kepala daerah, mengatakan Sulawesi Sela- tan  dikaruniai  oleh  Tuhan    berupa  alam yang sangat indah dan tentunya ini adalah potensi  yang  harus  dikembangkan  demi menumbuhkan perekonomian.
Banyaknya  potensi  di  Sulawesi  Selatan belum berkembang, salah satu sektor yang dapat  menjadi  peluang  di  dalam  menum- buhkan  perekonomian  yakni  pertanian. Nurdin  Abdullah  mengungkapkan  bahwa berbagai  potensi  di  Sulsel  belum  diopti- malkan dengan baik, salah satunya adanya wilayah yang telah ditanami talas satoimo di  Enrekang  namun  tidak  adanya  pihak asing yang mau melakukan investasi terha- dap  produk  talas  di  Sulsel  padahal  dapat dijadikan  daya  jual  di  Jepang  karena  talas satoimo  merupakan  salah  satu  makanan pokok  disana.  Sehingga  potensi-potensi tersebut  haruslah  dikelola  dengan  baik oleh  pemerintah  di  dalam  menumbuhkan pembangunan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan.
Dengan  berbagai  potensi  yang  dimiliki, tentunya  pemerintah  menghadapi  sebuah tantangan  yang  cukup  mempengaruhi  dal-
am  mengurus  urusan  suatu  daerah  yang diakibatkan oleh keterbatasan sebuah ang- garan dalam mengelola sumber daya alam yang  dimiliki  maupun  pertumbuhan  pem- bangunan  daerah  tentunya  akan  berakibat kepada  rendahnya  kualitas  pelayanan masyarakat.  Kegiatan  investasi  yang  dila- kukan  dalam  bentuk  penanaman  modal baik  skala  investasi  dalam  negeri  hingga luar negeri, memiliki harapan dapat meng- atasi perekonomian di Indonesia.
Provinsi  Sulawesi  Selatan  di  bawah kepemimpinan  Nurdin  Abdullah  menya- dari serta melihat bahwa kewenangan yang dimiliki  oleh  daerah  guna  pengembangan daerahnya  sendiri  haruslah  dilakukan.  Ba- nyaknya investor yang gagal menanamkan modalnya  di  Sulawesi  Selatan  merupakan sebuah  tantangan  yang  harus  diselesaikan sebagai  upaya  menekan  melambatnya  pe- mbangunan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan  mengeluarkan  regulasi  berupa peraturan  daerah  untuk  memberikan  izin kemudahan bagi investor  (Ristyaningrum, 2019).
Pemerintahan  yang  adaptif  akan  memban- tu meningkatkan investasi asing, sebab pe- merintah  Sulawesi  Selatan  haruslah  betul- betul memperhatikan kebutuhan daerahnya serta  mengatasi  kendala-kendala  para  in- vestor  untuk  menanamkan  modal  di  Su- lawesi Selatan.

## TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian yang dilakukan oleh Nurathirah Aprillah  Norman,  Andi  Rosdianti  Razak, Rulin yang berjudul Adaptive Governance
Volume 7, Nomor 1, Juni 2024 (1-12) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
dalam Pengembangan Kapasitas Pemerint- ah Daerah dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki  Lima  (PKL)  di  Kabupaten  Mamuju. Dalam  tulisan  tersebut  menggu-nakan penelitian  kualitatif  deskriptif  dalam  men- jelaskan  tata  kelola  pemerintah  adaptif dalam  pemberdayaan  pedagang  kaki  lima di  Kabupaten  Mamuju.  Hasil  dalam  pen- elitian  ini  menunjukkan  bahwa adaptive governance dalam  pengembangan  kapasi- tas  pemerintah  daerah  dalam  pemberday- aan  PKL  sudah  berjalan  dengan  baik,  hal tersebut  terbukti  dengan  perkembangan PKL  tidak  lagi  menggunakan  bahu  jalan sebagai  lapak  jual  mereka.  Faktor  yang mempengaruhinya  ialah  adanya  keterse- diaan  lapak  jual  yang  baru  sesuai  dengan spesifikasi pedagang inginkan. Dalam pen- elitian yang dilakukan oleh peneliti tujuan akhirnya memiliki kesamaan yakni kepua- saan  kepada  publik  atas  layanan  inovasi yang  diberikan  oleh  pemerintah  namun memiliki  perbedaan  yakni  tidak  adanya keterlibatan  pihak  swasta  di  dalamnya  se- hingga  indikator adaptive  governance be- lum  secara  maksimal  terlaksana  dengan baik (Norman, Razak, & Kasmad, 2020).
Selanjutnya  penelitian  yang  dilakukan oleh  Muh.  Firyal  Akbar,  Alwi,  Nur  In- drayati,  Muhammad  Tang  Abdullah yang berjudul Adaptive Governance in Terms of The  Limboto  Lake  Management  Network . Dalam  tulisan  tersebut  menggunakan  pen- elitian  kualitatif  deduktif  dalam  men- jelaskan adaptive  governance pengelolaan danau  Limboto.  Hasil  penelitian  men- unjukkan  bahwa  tata  kelola  adaptif  dalam pengelolaan  danau  Limboto  di  Kabupaten Gorontalo  belum  maksimal  hal  tersebut
karena masih belum terlaksananya dengan baik  koordinasi  dan  sinergi  terkait  prog- ram  pengelolaan  danau  terutama  pada sektor  sipil  dan networking yang  tidak jelas,  perlunya  suatu  badan  yang  teri- ntegrasi  dan  juga  terpadu  secara  langsung dengan  pihak  yang  tertuju.  Dalam  pe- nelitian  tersebut  memiliki  kesamaan  indi- kator  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh  peneliti  yakni collaboration namun dalam  implementasinya  belum  maksimal, sehingga  penelitian  yang  dilakukan  oleh peneliti  akan  komprehensif  menjelaskan keberhasilan  kolaborasi  antar  sektor  yang dilakukan  (Alwi,  Indar,  &  Abdullah, 2021).
Penelitian  ini  memiliki  perbedaan  dengan penelitian  sebelumnya  dimana  penelitian ini  menganalisis  kemampuan  kepemimpi- nan  kepala  daerah  di  dalam  mengambil tindakan  yang  cepat  dan  tepat  guna  mela- hirkan  suatu  kebijakan  yang  dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal ini peningkatan investasi asing di Sulawesi Selatan sebagai salah satu faktor sumber peningkatan pere- konomian dan pendapatan daerah.
Adaptive governance yang optimal apabila pemerintah telah melaksanakan suatu stra- tegi  yang  sesuai  kebutuhan  wilayah  atau masyarakatnya,  sehingga  dalam  penelitian ini  akan  membahas  pemerintah  kepemim- pinan Gubernur Nurdin Abdullah guna pe- ningkatan  investasi  asing  harus  memperh- atikan kebutuhan aktor yang akan menjalin hubungan  dengan  pemerintah  Sulawesi Selatan  agar  mereka  nyaman  dan  mau menanamkan modalnya.
Adaptive Governance Pemerintahan... | 6

## TINJAUAN TEORETIS
Penerapan adaptive  governance menjadi sesuatu yang baik bagi menghadapi situasi lingkungan yang berubah secara cepat. Pe- merintah  daerah  di  Indonesia  harus  mem- iliki  komitmen  untuk  dapat  beradaptasi dengan  situasi  lingkungan  yang  dihadapi dengan  mengutamakan  prinsip  pelayanan publik  yang  prima,  demi  terwujudnya kepuasan  pelayanan  yang  disediakan  oleh pemerintah kepada masyarakat.
Pendekatan adaptive governance mendala- mi tiga hal aspek, yakni konsep tata kelola pemerintahan,  manajemen,  hingga  adapt- asi. Pengaturan suatu lembaga yang terbe- ntuk  sebagai  upaya  dari  tata  kelola  peme- rintah  yang  keputusan  dan  perilakunya berdasar hal  baik,  sesuai dengan apa yang masyarakat  butuhkan. Begitu pun manaje- men yang menekankan pada proses penga- mbilan  keputusan  serta  pemerataan  sum- ber  daya  manusia  di  dalam  suatu  organi- sasi  agar  memberikan  pengaruh  positif atau  baik  dalam  mengembangkan  penge- tahuan,  keterampilan  hingga  penerapan teknologi. Pemahaman terakhir ialah adap- tasi menekankan pada kelangsungan hidup makhluk dalam bertahan dari kondisi ling- kungan  yang  berubah. Adaptive  governa- nce pada  akhirnya  merupakan  penggam- baran dari suatu aturan yang terpacu kepa- da  kepuasan  manusia  atau  kebutuhannya yang  berdasar  pada  perubahan  pemaha- man,  tujuan,  sosial,  ekonomi  hingga  ling- kungan  (Hatfield-Dodds, Nelson, & Cook , 2007).
Pada  akhirnya  menurut  Ronald  D.  Brun- ner, dkk. (2005) adaptive governance ada- lah  model  tata  kelola  pemerintahan  yang mengutamakan  suatu  kepentingan  publik dengan  merespon  cepat  terhadap  peruba- han  lingkungan  yang  terjadi.  Kehadiran konsep adaptive  governance dari  ketidak- sesuaian  antara  karakteristik  lingkungan dan  cara  organisasi  dalam  melaksanakan perannya.
Pada dasarnya tata kelola pemerintah ada- ptif  hadir  sebagai  bentuk continuous atau pengembangan  dalam  memahami  suatu ilmu  pemerintahan  dan  juga  manajemen publik  modern.  Dalam  pendekatan  adaptif akan membantu suatu organisasi menyele- saikan  masalah  layanan  publiknya  di tengah  situasi  lingkungan  yang  berubah secara instan.
Dalam  implementasi  tata  kelola  pemer- intah  adaptif,  kepemimpinan  di  dalamnya perlunya  melakukan  pertimbangan  dalam mengelola  keberlangsungan  pemerintahan dalam  menghadapi  ketidakpastian  di  dal- am  memimpin  suatu  institusi.  Ketidak- pastian terhadap perubahan yang tidak ter- duga  menciptakan  suatu  tuntutan  yang baru terhadap struktur tata kelola, terutama pada akomodasi terhadap pengetahuan ba- ru  dalam  mengambil  tindakan  guna  mere- spon persoalan yang sedang dihadapi.
Implementasi adaptive  governance tidak terjadi  dengan  sendirinya  melainkan  per- lunya  komitmen  dari  seorang  pemimpin atau  atasan  guna  terselenggaranya  kese- jahteraan masyarakat secara luas. Tata kel- ola pemerintahan adaptif  memiliki sebuah
Volume 7, Nomor 1, Juni 2024 (1-12) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
pemikiran  yang  luas,  terbuka  dan  visioner ke  depan  secara  baik  dari  kepemimpinan lainnya  agar  mendapat  apresiasi  yang  ke- mudian  akan  dijadikan  pedoman  oleh  se- mua  pihak,  khususnya  bawahannya  dalam penyelenggaraan  organisasi  atau  institusi. Hal tersebut dapat terlaksana jikalau pemi- mpin  memiliki  sikap  yang  ambis  dalam mendukung  keberlangsungan  organisasi atau  institusi  dalam  memberikan  kesejah- teraan  terhadap  lingkungan  masyarakat- nya.
Adaptive governance atau tata kelola pem- erintah adaptif yang disebutkan Ronald D. Brunner,  dkk.  (2005)  memperkenalkan beberapa  faktor  dalam  membantu  menen- tukan adaptive  governance suatu  organi- sasi,  diantaranya  yakni collaboration, lea- rning,  flexibility, dan resilience .  Kolab- orasi dalam adaptive governance mengacu pada  kemitraan  atau  kerja  sama  antara berbagai  pihak, termasuk di  dalamnya ial- ah masyarakat, sektor swasta, hingga pem- erintah  dan  organisasi  non  pemerintah. Kolaborasi  memiliki  tujuan  sebagai sha- ring pengetahuan,  keahlian  dalam  meng- hadapi  perubahan  lingkungan,  sumber daya hingga mengatasi masalah yang kom- pleks  (Brunner, et al., 2005).
Pentingnya pembelajaran akan mendukung pengambilan  keputusan  dan  pengembang- an  kapasitas  secara  adaptif.  Pembelajaran dalam mendukung terselenggaranya adap- tive  governance sebagai  bahan  refleksi atau  evaluasi  terhadap  kebijakan  dan  tin- dakan  yang  diambil,  yang  tentunya  mem- ungkinkan  pemerintah  untuk  dapat  belajar dari  pengalaman  dalam  melakukan  perub-
ahan  yang  diperlukan  sebagai  perwujudan tingkat  efektivitas  kebijakan  atas  tindakan yang mereka lakukan.
Proses  pembelajaran  dan  perbaikan  secara terus  menerus  yang  dimana  para  pem- angku kepentingan harus tetap belajar dari pengalaman  yang  telah  dilaluinya  dalam menyesuaikan  strategi  pengelolaan  yang akan  mereka  lakukan  sesuai  dengan kondisi  lingkungan  yang  ada    (Webster, 2009).
Prinsip fleksibilitas dalam adaptive governance menekankan  pada  pentingnya menghadapi  perubahan  lingkungan  dan mengatasi  permasalahan  yang  kompleks. Fleksibilitas yang dimaksudkan ialah resp- on  yang  cepat  terhadap  perubahan  ling- kungan  dan  permasalahan  yang  hadir  di permukaan dengan adanya tata kelola yang tepat.  Fleksibilitas  pula  terjalin  apabila keputusan  atau  kebijakan  yang  dibuat sesuai  dengan  perubahan  lingkungan  dan masalah yang sedang dihadapinya. Dengan fleksibilitas  dalam adaptive  governance akan memungkinkan lahirnya inovasi yang sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat terhadap  situasi  lingkungan  yang  sering berubah  (Brunner, et al., 2005).
Dalam resilience guna terwujudnya adapt- ive governance atau tata kelola pemerintah adaptif  dapat  diartikan  sebagai  kemam- puan  suatu  organisasi  atau  sistem  dalam beradaptasi,  bertahan  hingga  pulih  atas gangguan atau perubahan lingkungan yang tidak  terduga.  Dalam  indikator  ini  Ronald D. Brunner, dkk. (2005) menekankan pada aspek bahwa organisasi publik harus mem-
Adaptive Governance Pemerintahan... | 8
iliki  kemampuan  untuk  dapat  mengatasi masalah dan pulih terhadap gangguan atau perubahan  yang  terjadi  pada  lingkungan sekitar.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif dalam menjelaskan fenomena in- vestasi  asing  di  Sulawesi Selatan. Adapun sumber primer yang digunakan ialah hasil wawancara  serta  adanya  sumber  sekunder melalui  kepustakaan  yang  digunakan  seb- agai rujukan tambahan pengumpulan data. Peneliti melakukan analisis deskriptif guna memaparkan  strategi  Pemerintah  Provinsi Sulawesi  Selatan  dalam  menarik  investor masuk ke daerahnya dengan melihat kebu- tuhan  masyarakat  dan  swasta  melalui  ka- camata adaptive governance .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Strategi Kerja Sama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kebijakannya
1. Collaboration
Jika  ditinjau  dari  peran  Pemerintah  Prov- insi  Sulawesi  Selatan  telah  sesuai  dengan salah  satu  indikator adaptive  governance yakni adanya kolaborasi, dimana Gubernur Nurdin  Abdullah  telah  banyak  melakukan kerja  sama  luar  negeri,  misalnya  dengan Ehime  Jepang  mereka  telah  melakukan memorandum of understanding (MoU) se- bagai  bentuk  keseriusan  melakukan  pem- bangunan daerah kedua belah pihak karena memiliki  kemiripan  wilayah  disebabkan adanya  pengakuan  yang  saling  mengun- tungkan  antara  kedua  belah  pihak  dalam prinsip-prinsip  kesetaraan,  serta  adanya
niat  membangun  pernyataan  kehendak mengenai  penguatan  SDA,  perdagangan, kepariwisataan,  pertanian,  perikanan  dan peternakan,  pendidikan,  budaya  dan  juga olahraga    (Website  Pemerintah  Provinsi Sulawesi Selatan, 2019).
2. Learning
Pembelajaran bagian dari adaptive govern- ance dimana Pemerintah Provinsi Sulawe- si  Selatan  melalui  Nurdin  Abdullah  men- yelesaikan  studi  S2  dan  S3nya  di  Jepang sehingga  mengambil  konsep  pentingnya menghadirkan  kawasan  industri  agar  pro- duk  yang  dihasilkan  dan  yang  diekspor tidak  jauh  lagi  transit  sehingga  para  in- vestor betah menanamkan modalnya (Arif, 2022).  Sektor  industri  menjadi  penggerak perekonomian di suatu wilayah. Tidak bisa dipungkiri keberadaan industri akan mem- bawa  pertumbuhan  ekonomi  tanpa  henti dikarenakan industri salah satu motor pen- ggerak  lahirnya  lapangan  kerja  yang  luas. Sulawesi Selatan sampai sekarang ini telah memiliki  beberapa  kawasan  industri  dan sementara  dilakukan  pengembangan  indu- stri  berikutnya.  Adapun  kawasan  industri yang  telah  ada  di  Sulawesi  Selatan  ialah Kawasan  Industri  Bantaeng  (KIBA)  dan Kawasan  Industri  Makassar  (KIMA)  serta pengembangan  kawasan  industri  Takalar dan  Maros.  Guna  membuka  lowongan kerja yang baru, dibutuhkan investasi yang masuk.  Nurdin  Abdullah  telah  berhasil menghadirkan  KIBA  sebagai  perwujudan pertumbuhan  ekonomi  di  Bantaeng,  apa yang  dilakukannya  berhasil  menghantar- kan Bantaeng yang dulunya daerah terting- gal  menjadi  daerah yang dilirik atau dika- takan  maju.  Keberadaan  kawasan  industri
Volume 7, Nomor 1, Juni 2024 (1-12) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
akan  memudahkan  ekspor  barang  lebih mudah  dan  menjadi  satu  kesatuan  tanpa harus  melalui  lagi  transit  di  kota  lain, seperti  KIBA  merupakan  sebuah  kawasan yang strategis dimana kawasan industrinya berbatasan langsung dan berhadapan deng- an laut yang memudahkan secara langsung kegiatan  ekspor  yang  ditunjang  dengan proses direct all dengan keberadaan Maka- ssar New Port sebagai sarana integrasi de- ngan  kawasan  industri  tanpa  melalui  lagi Surabaya.
3. Flexibility
Kepala  Dinas  DMPTSP  Sulawesi  Selatan, AM. Yamin (2019) mengatakan bahwa pe- merintah  Sulawesi  Selatan  terus  berupaya untuk  melakukan  sebuah  strategi  maupun perbaikan  untuk  mendorong  hadirnya  ik- lim  investasi.  Di  bawah  kepemimpinan Nurdin  Abdullah,  Sulawesi  Selatan  makin ramah  terhadap  investasi,  hal  ini  menjadi sebuah komitmen untuk memberikan kem- udahan  kepada  dunia  usaha  dan  industri, perizinan  yang  disederhanakan  dan  tentu- nya memberikan sinyal bahwasanya indus- tri  jauh  akan  lebih  mudah  masuk  di  Sula- wesi  Selatan.  Komitmen  ini  bukan  hanya sekedar  janji,  Gubernur  Nurdin  Abdullah merealisasikannya melalui Peraturan Gub- ernur  Sulawesi  Selatan  35/2020  tentang Forum  Percepatan  Investasi,  Perdagangan dan  Pariwisata  Sulawesi  Selatan  dimana dilakukan  pembentukan  forum  percepatan investasi sebagai upaya memberikan saran dan masukan terhadap pemerintah Sulawe- si  Selatan  dalam  upaya  peningkatan  eko-
nomi melalui investasi maupun pariwisata. Setelah  adanya  komitmen  Nurdin  Abdul- lah mengenai keseriusannya dalam memp- ermudah  izin  masuk,  Pelaksana  Tugas Gubernur  Sulawesi  Selatan, Andi Sudirm- an  Sulaiman  mendapat  persetujuan  DPRD Provinsi  Sulawesi  Selatan  mengeluarkan Peraturan Daerah 3/2021 tentang Pemberi- an Insentif dan atau Pemberian Kemudah- an  Investasi  berupa  penyediaan  data  dan informasi peluang investasi, fasilitas lahan atau  lokasi,  penyediaan  sarana  dan  pra- sarana,  pemberian  bantuan  teknis,  penye- derhanaan  dan  percepatan  pemberian  per- izinan  melalui  layanan  terpadu  satu  pintu, kemudahan akses hasil produksi dan seba- gainya.  Hal  ini  lah  diharapkan  dapat mendorong para investor untuk melakukan penanaman  modal  di  Sulawesi  Selatan. Sehingga  fleksibilitas  pemerintah  provinsi Sulsel  yakni  memberikan  kemudahan  inv- estasi  melalui  pembuatan  regulasi  yang memungkinkan  para  investor  dalam  me- ngajukan  izin  investasi  tidak  lagi  bertele- tele  (Yolanda, 2019).
4. Resilience
Terakhir  ialah resilience dalam adaptive governance ialah  ketahanan  terhadap kondisi  lingkungan,  dimana  pemerintah provinsi Sulawesi Selatan melalui strategi- strategi  yang  telah  diuraikan  sebelumnya telah berhasil menumbuhkan perkembang- an  investasi  di  Sulawesi  Selatan  meski  di tengah  pandemi  Covid-19  dengan  rincian sebagai berikut:
Volume 7, Nomor 1, Juni 2024 (1-12) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Adaptive Governance Pemerintahan... | 10

## Grafik 1. Perkembangan Penanaman
Modal Asing Tahun 2019-2020

## Sumber : DPMPTSP Sulsel 2022
Data  di  atas  menunjukkan  dari  rentang waktu  2019-2020,  dimana  tahun  2019 negara-negara  Asia  yang  menanamkan modalnya  180  proyek  naik  di  tahun  2020 menjadi  350  proyek,  Amerika  di  tahun 2019  dari  70  proyek  mengalami  kemund- uran  menjadi  50  proyek  di  tahun  2020, kemudian  Australia  di  tahun  2019  dari  20 proyek  menjadi  30  proyek  di  tahun  2020, dan Eropa di tahun 2019 dan 2020 tetap di angka  60  proyek.  Pertumbuhan  investasi asing  di  Sulawesi  Selatan  mengalami perkembangan di negara Asia dan Austra- lia. Tentunya hal ini tidak lepas dari upaya pemerintah Sulawesi Selatan dan keserius- annya  untuk  mengundang  investor  asing masuk.  Adapun  investasi  asing  terbesar yang  masuk  ke  Sulawesi  Selatan  ialah Jepang dengan berbagai bidang, mulai dari perikanan,  pertanian  hingga  otomotif. Seperti Sumitomo  Group yang  condong banyak  melakukan  pengelolaan  hasil  pert- anian  Sulawesi  Selatan  dan  juga  Toyota Motor Corporation yang senantiasa mem-
bantu  sarana  dan  prasarana  Pemerintah Provinsi Sulawesi  Selatan. Strategi ramah terhadap  investor  yang  dicanangkan  oleh Nurdin Abdullah dan latar belakang pendi- dikannya  yang  berasal  dari  Jepang  mem- bawa  dampak  positif  berhasil  membawa investor  untuk  menanamkan  modalnya. Sesuai  dengan  cita-cita  Nurdin  Abdullah yang  menginginkan  banyaknya  lapangan kerja  yang  terbuka,  maka  diperlukan investasi yang masuk. Hal ini memberikan pula  gambaran  bahwa  di  tengah  pandemi Covid-19  pemerintah  provinsi  Sulawesi Selatan  dapat  melakukan  peningkatan investasi  asing  meski  kondisi  lingkungan yang tidak pasti kala itu.

## Hambatan dan Tantangan dalam Menarik Investor
Faktor  yang  menjadi  penghambat  serta menjadi  tantangan  bagi  pemerintah  prov- insi  Sulawesi  Selatan  ialah  masih  minim integrasi  kawasan  industri  dengan  pela- buhan, sebab dengan minim integrasi akan menambah  harga  produk  yang  dipasarkan yang  dikarenakan  jauhnya  tempat  peng- iriman produk (Arif, 2022).
Disamping  itu  pasca  penangkapan  Nurdin Abdullah  yang  dilakukan  oleh  KPK memberikan  banyaknya  program-program di Sulawesi Selatan tidak berjalan sebagai- mana  mestinya.  Pelaksana  Tugas  Gubern- ur  yakni  wakilnya  sendiri  Andi  Sudirman Sulaiman  harusnya  melanjutkan  program tersebut.  Salah  satu  program  yang  tidak berjalan ialah rest  area michi  no eki, beb- erapa  kawasan  industri  yang  belum  ter- bangun seperti di Takalar, dan sebagainya.
Volume 7, Nomor 1, Juni 2024 (1-12) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657

## KESIMPULAN
Kepemimpinan  Nurdin  Abdullah  cukup efektif  dalam  menarik  investor  masuk  ke Sulawesi  Selatan.  Hal  ini  dapat  dilihat pertumbuhan  penanaman  modal  asing yang masuk dari rentang waktu 2019-2020 mengalami  pertumbuhan.  Adapun  kebija- kan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah provinsi  Sulawesi  Selatan  di  bawah  kepe- mimpinan  Nurdin  Abdullah  dalam  mena- rik  investor  asing  yakni  menjalin  kola- borasi  atau  kerja  sama  seperti  pihak  Jepa- ng  melalui  beberapa  perusahaan,  menga- dopsi konsep kawasan industri yang terint- egrasi dengan pelabuhan, serta adanya ke- mudahan investasi melalui adanya regulasi yang jelas.
***

## DAFTAR PUSTAKA
Alwi,  M.  F.,  Indar,  N.  I.,  &  Abdullah,  M.
T. (2021). Adaptive Governance In Terms  Of  The  Limboto  Lake Management Network. Nat.Volatiles&Essent.Oils, 8(5) , 11368-11388.
Brunner,  R.  D.,  Steelman,  T.  A.,  Coe- Juell, L., Cromley, C. M., Edwards,  C.  M.,  &  Tucker,  D.  W. (2005). Adaptive Governance: Integrating  Science,  Policy,  and Decision  Making. New  York: Columbia University Press.
Hatfield-Dodds,  S.,  Nelson,  R.,  &  Cook,
D.  (2007).  Adaptive  Governance:
An  Introduction,  and  Implications
for  Public  Policy. the  51st  Annual
Conference  of the  Australian Agricultural and Resource Economics  Society (pp.  1-13).
Queenstown NZ: AgEcon Search.
Huda,  N.  (2017). Otonomi  Daerah: Filosofi,  Sejarah  Perkembangan dan  Problematika. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Norman, N. A., Razak,  A. R., &  Kasmad, R.  (2020).  Adaptive  Governance dalam  Pengembangan  Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Mamuju. KIMAP:  Kajian  Ilmiah Mahasiswa  Administrasi  Publik, 1(1) , 145-161.
Permatasari,  A.  (2014).  Otonomi  Khusus Daerah Perbatasan, Alternatif Solusi Penyelesaian Masalah Perbatasan  di  Indonesia. Jurnal Media Hukum, 21(2) , 225-240.
Webster, D. G. (2009). Adaptive Governance:  The  Dynamics  of Atlantic  Fisheries  Management. US: MIT Press.

## Website
Ristyaningrum,  A.  (2019,  Januari  16). sulawesi.bisnis.com . Retrieved from  Ehime  Jepang  Jajaki  Kerja Sama Akuakultur di Sulsel: https://sulawesi.bisnis.com/read/20 190116/540/879135/ehime-jepang- jajaki-kerja-sama-akuakultur-di- sulsel

## Website  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi
Selatan. (2019, Januari 15).
sulselprov.go.id .  Retrieved  from Pemprov  Sulsel  dan  Provinsi Ehime  Jepang  Teken  Kerjasama Penguatan Berbagai Bidang: https://sulselprov.go.id/post/pempr
ov-sulsel-dan-provinsi-ehime- jepang-teken-kerjasama- penguatan-berbagai-bidang
Yolanda,  F.  (2019,  November  11). republika.co.id . Retrieved from  Ini
Faktor Penghambat Investasi Asing di Indonesia:
https://ekonomi.republika.co.id/ber ita/q0sl6u370/ini-faktor- penghambat-investasi-asing-di- indonesia

## Wawancara
Arif,  S.  K.  (2022,  Januari  30).  Strategi Gubernur  Nurdin  Abdullah  dalam menarik  investor.  (M.  F.  Pratama, Pewawancara)