DOI: https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6
Received: 8 April 2021 ,   Revised: 15 Juni 2021, Publish: 22 Juli 2021

## ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI
Fanisyah Fazri 1 , Lili Kurniawan 2
1) Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana, fanisyah11@gmail.com
2) Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana Jakarta, lilikurniawan89@gmail.com

## Corresponding Author: Fanisyah Fazri
Abstrak :  Tujuan  dilakukan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  aspek hukum dalam pelaksanaan perjanjian asuransi dan apa saja asas-asas dan prinsip-prinsip yang  berlaku  dalam  perjanjian  asuransi.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penulis  mengunakan  metode  pengumpulan  data  secara  studi kepustakaan  atau  library  resecrh.  Dalam  studi  kepustakaan  ini  penulis  mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan dengan jalan mempelajari buku-buku, tulisan-tulisan dan produk-produk  undang-undang  yang  ada  kaitannya  dengan  pokok  permasalahan sehingga  dapat  disimpulkan,  bahwa:  Pelaksanaan  perjanjian  asuransi  belum  bisa dilakukan  atau  dilaksanakan  apabila belum  terjadi  risiko  pada  sitertanggung,  namun baru dapat dilaksanankan pada saat terjadi sesuatu hal yang menimbulkan kerugian aatu risiko  yang  terjadi  suatu  peristiwa  yang  menimbulkan  kerugian  pada  sitertanggung. Prinsip  yang  berlaku  dalam  perjanjian  asuransi  yang  terpenting  adalah  iktikad  baik kedua belah pihak antara penanggung dan tertanggung serta keseimbangan yang artinya penanggung dapat menggantikan ganti rugi kepada si tertanggung sesuai apa yang telah diperjanjikan antara kedua belah pihak.
Kata kunci : Perjanjian, Asuransi.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah.
Asuransi  atan  pertanggungan  merupakan  sesuatu  yang  sudah  tidak  asing  lagi bagi  masyarakat  Indonesia,  dimana  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  sudah melakukan  perjanjian  asuransi  dengaii  perusahaan  asuransi,  baik  perusahaan  asuransi milik negara maupun milik swasta nasional.
Menurut  H.M.N  Purwosutjipto:  “Pertanggungan  adalah  perjanjian  timbal  balik antara  penanggung  dengan  penutup  asuransi,  dimana  penanggung  mengikatkan  diri
untuk  mengganti  kerugian,  dan  atau  membayar  sejumlah  uang  (santunan)  yang ditetapkan  pada  waktu  penutupan  perjanjian,  kepada  penutup asuransi  atau  orang  lain yang  ditunjuk,  pada  waktu  terjadinya  evenement,  sedangkan  penutup  asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang premi”.
Sementara  itu,  dalam  KUHD  Pasal  246  menyatakan  bahwa:  Asuransi  atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertaggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya  karena  suatu  kerugian,  kerusakan  atau  kehilangan  keuntungan  yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.
Dalam  masyarakat  yang  sudah  maju  dan  sadar  akan  nilai  kegunaan  lembaga asuransi  atau  pertanggungan  sebagai  lembaga  pelimpahan  risiko,  setiap  kemungkinan terhadap  bahaya  menderita  kerugian  itu  pasti  diasuransikan  atau  dipertanggungkan. Hampir  setiap  gerak  dan  aktivitas  baik  pribadi  atau  badan-  badan  usaha  itu  selalu dilindungi  oleh  suatu  peganjian  pertanggungan  yang  mereka  adakan,  atau  dengan perkataan  lain  setiap  kemungkinan  risiko  itu  selalu  dipertanggungkan;  jadi  semakin orang merasa makin tidak aman, semakin pula orang selalu berusaha mengasuransikan segala kemungkinan risiko yang mungkin timbul makin banyak yang merasa tidak aman makin  banyak  yang  mengalihkan  risiko  kepada  pihak  lain,  berarti  makin  banyak peganjian  asuransi  ditutup.  Selanjutnya  makin  banyak  pula  dana  yang  diserap  oleh perusahaan  sebagai  pembayaran  atas  kesedianya  mengambil  alih  risiko  pihak tertanggung.
Rumusan Masalah.
1. Bagaimana aspek hukum dalam pelaksanaan perjanjian asuransi ?
2. Apa saja asas-asas dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam perjanjian asuransi ?

## KAJIAN PUSTAKA

## Asuransi
Dalam  setiap  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  masyarakat,  khususnya  aktivitas yang berkaitan dengan finansial, resiko merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Salah  satu  hal  yang  dapat  meminimalisir  resiko  tersebut  adalah  dengan  asuransi. Asuransi  menguntungkan  kehidupan  masyarakat  dengan  mengurangi  kekayaan  yang harus disisihkan untuk menutupi kerugian akibat berbagai resiko yang didapat. Terdapat beberapa definisi mengenai asuransi yang dikemukakan oleh beberapa ahli.
Menurut  M.  Nur  Rianto  (2012:212)  asuransi  merupakan  sebuah  mekanisme perlindungan terhadap pihak tertanggung apabila mengalami resiko di masa yang akan datang  dimana  pihak  tertanggung  akan  membayar  premi  guna  mendapatkan  ganti  rugi dari pihak penanggung.
Julius  R.  Latumaerissa  (2011:447)  mendefinisikan  asuransi  sebagai  suatu perjanjian  dimana  terdapat  pihak  tertanggung  yang  membayar  premi  kepada  pihak penanggung  guna  mendapatkan  penggantian  karena  suatu  keinginan,  kerusakanm  atau kehilangan keuntungan  yang telah diharapkan yang  kemungkinannnya tidak pasti akan terjadi di masa yang akan datang.
Sementara  menurut  Ktut  Silvanita  (2009:40)  asuransi  merupakan  suatu permintaan  dimana  satu  pihak  memiliki  intensif  untuk  mentrasfer  resiko  dengan membayar  sejumlah  dana  untuk  menjauhi  resiko  kehilangan  sejumlah  harta  yang dimilikinya.
Dari  beberapa  definisi  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  asuransi  merupakan suatu  mekanisme  perlindungan  terhadap  harta  yang  dimiliki  dimana  didalamnya terdapat  pihak  tertanggung  yang  membayar  sejumlah  dana  kepada  pihak  penanggung guna  mendapatkan  penggantian  rugi  atas  resiko  yang  mungkin  akan  terjadi  di  masa yang akan datang.

## METODE PENULISAN
Dalam  mengumpulkan  data-data  yang  akan  disusun  dalam  skripsi,  penulis mempergunakan  metode  pengumpulan  data  secara  studi  kepustakaan  atau  library resecrh.  Dalam  studi  kepustakaan  ini  penulis  mendapatkan  bahan-bahan  yang dibutuhkan  dengan  jalan  mempelajari  buku-buku,  tulisan-tulisan  dan  produkproduk undang-undang yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan.

## PEMBAHASAN

## A. Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi
Diadakannya  perjanjian  asuransi  bukan  berarti  bahwa  penanggung  harus melaksanakan  prestasi  yang  diperjanjikan,  dengan  membayar  ganti  rugi  kepada  pihak tertanggung.  Pelaksanaan  prestasi  tertanggung  hanya  akan  direalisasikan  apabila peristiwa  tertentu  yang  diperjanjikan  itu  terjadi  dan  menimbulkan  kerugian  kepada tertanggung.  Adapun  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  agar  penanggung  itu melaksanakan prestasinya adalah:
1. Adanya peristiwa yang tidak tertentu
2. Hubungan sebab akibat
3. Cacat atau kebusukan benda
4. Kesalahan sendiri dari tertanggung
5. Azas indemnity (keseimbangan)
6. Nilai benda yang dipertanggungkan
7. Hal-hal yang memberatkan risiko
8. Subrograsi
9. Persekutuan dari penanggung
10. Restorno
Di Indonesia saat ini, pengertian asuransi tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan diatur secara khusus di dalam Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  1992  tentang  Usaha  Perasuransian.  Pasal 246  KUHD  memberikan  pengertian dari asuransi atau pertanggungan sebagai berikut:
“Asuransi  atau  pertanggungan  adalah  suatu  perjanjian,dengan  mana  seorang penanggung  mengikatkan  diri  kepada  seorang  tertanggung,  dengan  menerima  suatu premi,  untuk  memberikan  penggantian  kepadanya  karena  suatu  kerugian,  kerusakan atau  kehilangan  keuntungan  yang  diharapkan,  yang  mungkin  akan  dideritanya  karena suatu  peristiwa  yang  tidak  tentu.”  4  Dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1992 tentang  usaha  Perasuransian,  dicantumkan  secara  lebih  jelas  dan  lebih  lengkap mengenai pengertian dari asuransi atau pertanggungan yang dinyatakan bahwa :
“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak  atau lebih dengan mana pihak penganggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi  untuk  memberikan  penggantian  kepada  tertanggung  karena  kerugian, kerusakan,  atau  kehilangan  keuntungan  yang  diharapkan,  atau  tanggung  jawab  hukum kepada  pihak  ketiga  yang  mungkin  akan  diderita  tertanggung  yang  timbul  dari  suatu peristiwa yang tidak pasti,
atau  untuk  memberikan  suatu  pembayaran  yang  didasarkan  atas  meninngal  atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”
Pengertian  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  dalam  asuransi  terdapat  empat  unsur yang harus ada, yaitu:
1. Perjanjian  yang  mendasari  terbenutuknya  perikatan  antara  dua  pihak  (tertanggung  dan penanggung) yang sekaligus terjadinya hubungan keperdataan;
2. Premi  berupa  sejumlah  uang  yang  sanggup  dibayarkan  oleh  tertanggung  kepada penanggung;
3. Adanya  ganti  kerugian  dari  penanggung  kepada  tertanggung  jika  terjadi  klaim  atau masa perjanjian selesai;
4. Adanya suatu peristiwa (evenemen/accident) yang belum tentu terjadi, yang disebutkan karena adanya suatu risiko yang mungkin datang atau tidak dialami.
Pengertian  asuransi  berdasarkan  kedua  aturan  diatas,  yaitu  Pasal  246  KUHD  dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, sangat jelas dinyatakan bahwa, asuransi adalah perjanjian. Hubungan hukum dalam perjanjian asuransi  melahirkan  hak  dan  kewajiban  para  pihak.  Dengan  demikian,  perikatannya bersumber dari perjanjian. Sehubungan dengan ketentuan perjanjian tidak diatur dalam KUHD maupun UndangUndang No.2 Tahun 1992, maka seluruh ketentuan yang terkait dengan ketentuan perjanjian pada umunya berlaku KUH Perdata.
Ketentuan tersebut didasari keberlakuannya berdasarkan atas lex specialis derogate lege  generalis,  bahwa  apabila  ketentuan  khusus  (KUHD)  tidak  mengatur  tentang perjanjian,  maka  akan  berlaku  ketentuan  hukum  (KUH  Perdata).  Dalam  KUH  Perdata tidak  diatur  secara  khusus  mengenai  asuransi  ini,  dan  perjanjian  tidak  diatur  dalam KUH  Dagang,  maka  untuk  perjanjian  asuransi  pun  akan  berlaku  ketentuan  KUH Perdata  berdasarkan  Pasal  1  KUHD  bahwa  ketentuan  umum  perjanjian  dalam  KUH Perdata  dapat  berlaku  bagi  perjanjian  asuransi.  Pasal  1  KUHD  tersebut  merupakan cerminan atas  asa lex  specialis  derogate lege  generalis.  Berdasarkan  Pasal 246  KUHD terdapat juga unsur-unsur:
1.
Pihak  pertama  ialah  penanngung,  yang  pada  umumnya  adalah perusahan asuransi
2. Tertanggung  atau  perorangan,  kelompok  orang  atau  lembaga,
badan hukum atau siapapun yang dapat mendewrita kerugian.
Pengertian  perjanjian  menurut  Pasal  1313  KUH  Perdata  dinyatakanbahwa, “Suatu  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  atau  lebih.”  Rumusan  tersebut  selain  tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja.
Sangat  luas  karena  dengan  dipergunakannya  perkataan  “perbuatan” mencakup juga  perwakilan  sukarela  dan  perbuatan  melawan  hukum.  Dikatakan  tidak  lengkap, karena  hanya  meyebutkan  perjanjian  sepihak.  Sehubungan  dengan  itu  perlu  kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu:
1. Perbuatan  harus  diartikan  sebagai  perbuatan  hukum,  yaitu  perbuatan  yang  bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
2. Menambahkan  perkataan  “atau  saling  mengikatkan  dirinya”  dalam  Pasal  1313  KUH Perdata.
Perumusannya menjadi  perjanjian adalah suatu perbuatan (hukum), dimana satu orang  atau  lebih  (saling)  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  atau  lebih.  Apabila diperhatikan  dari  rumusan  Pasal  246  KUHD  dan  Undang-Undang  No.2  Tahun  1992, ruang  lingkup  perlindungan  memiliki  perbedaan  yang  menyolok.  Ruang  lingkup perlindungan  yang  diatur  dalam Pasal  246  KUHD  lebih  sempit  dibandingkan  dengan Pasal  1  Angka  1  Undang-undang  No.2  Tahun  1992  yang  ruang  lingkup perlindungannya lebih luas.
Dalam Pasal 246 KUHD dinyatakan bahwa:
“Asuransi  atau  pertanggungan  adalah  suatu  perjanjian,  dengan  mana  seseorang penanggung  mengikatkan  diri  kepada  sesorang  tertanggung,  dengan  menerima  suatu premi,  untuk  memberikan  penggantian  kepadanya  karena  suatu  kerugian,  kerusakan atau  kehilangan  keuntungan  yang  diharapkan,  yang  mungkin  akan  dideritanya  karena suatu peristiwa yang tidak tentu.”
Ruang  lingkup  perlindungan  asuransi  yang  diatur  dalam  Pasal  246  KUH meliputi  (1)  kerugian,  (2)  kerusakan,  dan  (3)  kehilangan  keuntungan. Ketiga  lingkup produk  perlindungan  tersebut  digolongkan  kepadaasuransi  kerugian,  yaitu  golongan asuransi  yang pada umumnya mempunyai objek  yang bersifat  materiil.  Ruang lingkup perlindungan  asuransi  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No.2  Tahun  1992  meliputi (1)  kerugian,  (2)  kerusakan,  (3)  kehilangan  keuntungan,  (4)  Tanggung  jawab  Hukum terhadap  pihak  ketiga,  (5)  atas  meninggalnya  seseorang,  dan  (6)  atas  hidupnya seseorang (bunga cagak hidup). Dengan demikian ruang lingkup perlindungan meliputi asuransi yang dapat digolongkan sebagai asuransi
kerugian sebagaimana yang sama diatur dalam KUHD, dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat, yaitu ditambah asuransi tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang sekarang ini sangat berkembang, serta asuransi sejumlah uang, dan bunga cagak hidup.
Memperhatikan  ruang  lingkup  perlindungan  yang  diatur  dalam  KUHD  Pasal 246  dapat  dinyatakan  hanya  mengatur  asuransi  kerugian,  tidak  mengatur  asuransi sejumlah  uang  misalnya,  asuransi  jiwa.  Selanjutnya  asuransi  jiwa  disebutkan  dalam Pasal 247 KUHD menyatakan bahwa:
“Pertanggungan-pertanggungan  itu  antara  lain  dapat  mengenai:  bahaya kebakaran;  bahaya  yang  mengancam  hasilhasil  pertanian  yang  belum  dipanen;  jiwa; satu  atau  beberapa  orang;  bahaya  laut  dan pembudakan:  bahaya  yang  mengancam pengangkutan di daratan, di sungai-sungai, dan perairan darat.”
Dari  ketentuan  Pasal  tersebut  diatas  pada  prinsipnya  ada  dua  jenis  asuransi,
yaitu:
1. Asuransi kerugian, yang meliputi asuransi kebakaran, asuransi hasil pertanian, asuransi laut, serta asuransi pengangkutan.
2. Asuransi Jiwa.
Perbedaan dari dua jenis asuransi tersebut adalah:
1. Pada  asuransi  jiwa  “peristiwa  yang  tak  tertentu”  terjadi,  bila  terjadi kematian  dalam  tenggang  waktu  yang  lebih  singkat  daripada  waktu  yang  disebutkan dalam polis. Pada asuransi “peristiwa yang tak tertentu” terjadi bila masa pada tenggang waktu yang tersebut dalam polis terjadi hal-hal yang mengakibatkan kerugian, misalnya pada asuransi kebakaran gudang yang diasuransikan terbakar.
2. Pada asuransi jiwa jumlah uang ganti kerugian telah ditetapkan terlebih dahulu  (Pasal  305  KUHD).  Pada  asuransi  kerugian,  jumlah  ganti  kerugian  dihitung dengan  membandingkan  harga  barang  yang  rusak  sebagai  akibat  hilang  atau  terbakar dengan harga barang sebelum timbul kehilangan atau kebakaran.
Pasal  247  KUHD  itu  secara  yuridis  memberikan  peluang  terhadap  tumbuh  dan berkembangnya  asuransi  yang  tidak  diatur  dalam  KUHD. Pasal  247  KUHD  tidak membatasi  atau  menghalangi  timbulnya  jenis-jenis  pertanggungan  lain  menurut kebutuhan  masyarakat.  Hal  ini  didasarkan pada  kata-kata  “antara  lain”  yang  terdapat dalam  Pasal  247  KUHD  itu.  Sifat  dari  Pasal  247  KUHD  itu  hanyalah  mengatur  dan menyebutkan  beberapa  contoh  saja.  Dengan  demikian,  para  pihak  dapat  juga memperjanjikan adanya pertanggungan bentuk lain. Jadi tumbuhnya jenis-
jenis baru dibidang  asuransi  memang tidak dilarang oleh undang-undang.  Berdasarkan Pasal 247 KUHD tersebut diatas, dibuka kemungkinan untuk lahirnya asuransiasuransi baru  selain  disebutkan  diatas.  Selain  itu, sehubungan  asuransi  adalah  perjanjian,  maka ketentuan  dan  asas-asas  umum  yang  terdapat  dalam  KUH  Perdata  berlaku  pula  dalam perjanjian asuransi.
Asas kebebasan berkontrak sebagaimana daitur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata,  menjadi  dasar  hukum  untuk  pembentukan  asuransi  yang  tumbuh  dalam perkemabangan masyarakat ( asuransi  varia). Tentunya perjanjian asuransi varia, akan mempunyai  kekuatan  hukum  yang  mengikat  apabila  memenuhi  ketentuan  syarat sahnya perjanjian sebagaiman yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.
Menurut  doktrin  (teori  lama),  yang  disebut  perjanjian  adalah  perbuatan  hokum berdasarkan  kata  sepakat  untuk  menimbulkan  akibat hokum.  Dari  definisi  di  atas  telah tampak  adanya  asas  konsesualisme  dan  timbulnya  akibat  hokum  (tumbuh  atau lenyapnya hak dan kewajiban).
Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan  dengan perjanjian,  “Suatu  hubungan  hukum  antara  dua  pihak atau  lebih  berdasarkan  kata sepakat  untuk  menimbulkan  akibat  hokum.”  Teori  baru  tersebut  tidak  hanya  melihat perjanjian  semata-mata,  tetapi  juga harus  dibuat  perbuatan-perbuatan  sebelumnya  atau mendahuluinya.

## B. Asas dan Prinsip Dasar Asuransi
1. Asas
hukum perjanjian  pada  umumnya  yang  menguasai perjanjian asuransi.
Perjanjian asuramsi atau pertanggungan merupaqkan suatu perjanjian yang mempunyai sifat yang khusus dan unik, sehingga perjanjian  ini
mempunyai  karakteristik  tertentu  yang   sangat tegas dibandingkan dengan jenis perjanjian lain. Secara
umum perjanjian asuransi harus memenuhi syarat-syarat umum perjanjian dan disamping itu perjanjian ini masih harus memenuhi asas-asas tertentu yang mewujudkan sifat atau ciri khusus dari perjanjian asuransi itu sendiri.
Berdasarkan  Pasal  KUHD,  ketentuan  umum  perjanjian  dalam  KUH Perdata dapat  berlaku  pula  dalam  perjanjian  asuransi  sebagai  perjanjian  khusus.  Dengan demikian, para pihak tunduk pula pada  beberapa ketentuan dalam KUH Perdata. Asas- asas  yang  terdapat  dalam  hukum perjanjian  sebagaimana  diatur  KUH  Perdata  perlu diperhatikan. Adapun asas-asas  yang lahir dari ketentuan KUH Perdata tersebut adalah sebagai berikut:
a. Asas Konsensual.
Dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa syarat sahnya perjanjian, yaitu:
1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3) Suatu hal tertentu;
4) Suatu sebab yang halal.
Asas  konsensual  diambil  dari  salah  satu  syarat  perjanjian  yaitu  adanya kesepakatan  kedua  belah  pihak.  Orang  tidak  dapat  dipaksa  untuk  memberikan sepakatnya.  Sepakat  yang  diberikan  dengan  paksa  adalah  Contradictio  interminis. Adanya  paksaan  menunjukkan  tidak  adanya  sepakat  yang  mungkin  dilakukan  oleh pihak lain.  Kesepakatan memberikan pilihan kepada para pihak, untuk setuju atau tidak setuju mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat hukumnya.
Pasal  1320 ayat  (1) menentukan bahwa, perjanjian atau kontrak  yang tidak sah jika  dibuat  tanpa  adanya  kesepakatan  (consensus)  dari  para  pihak  yang  membuatnya. Selain paksaan, cacatnya kesepakatan dapat terjadi karena kekeliruan, dan kesalahan.
b. Asas Kebebasan Berkontrak
Dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahawa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang- undang bagi mereka yang membuatnya.”
Dalam hukum perjanjian Indonesia ruang lingkup asas kebebasan berkontrak meliputi:
1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian; 3)
Kebebasan untuk menentukan atau memilih isi (causa) dari perjanjian yang dibuatnya ;
4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
6)
Kebebasan  untuk  menerima  atau  menyimpangi  ketentuan  Undang- undang yang bersifat opsional (aanvullend, optional).
Sumber  dari  kebebasan  berkontrak  adalah  kebebasan  individu,  sehingga  titik tolaknya  adalah  kepentingan  individu  pula.  Dengan  demikian  dapat  dipahami  bahwa, kebebasan  individu  memberikan  kepadanya  kebebasan  untuk  berkontrak.  Berlakunya asas  konsesualisme  menurut  hukum  perjanjian  Indonesia  memantapkan  adanya  asas kebebasan berkontrak.  Tanpa  sepakat  dari  salah  satu  pihak  yang  membuat  perjanjian, maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan.
Kebebasan berkontrak  sebagaimana diketahui  dalam  ketentuan Pasal  1338 ayat (1) KUH Perdata, menyatakan bahwa, “semua kontrak (perjanjian)  yang dibuat secara sah  (  Pasal  1320  KUH  Perdata)  berlaku  sebagai  Undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya.”
Orang  tidak  dapat  dipaksa  untuk  memberikan  sepakatnya.  Sepakat  yang diberikan  secara  paksa  adalah  contradiction  interminis.  Adanya  paksaan  menunjukkan tidak  adanya  sepakat  yang  mungkin  dilakukan  oleh  pihak  lain.  Kesepakatan memberikan pilihan kepada para pihak, untuk setuju atau tidak setuju mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat hukum.
c. Asas Ketentuan Mengikat
Asas  ketentuan  mengikat  dari  Pasal  1338  (1)  KUH  Perdata,  apabila dihubungkan dengan  perjanjian  asuransi  berarti  bahwa  pihak  penanggung  dan  tertanggung  atau pemegang  polis  terikat  untuk  melaksanakan  ketentuan  perjanjian  yang  telah disepakatinya.  Sebab,  perjanjian  yang  telah  dibuat  oleh  para  pihak  memiliki  kekuatan mengikat sebagaimana undangundang yang memiliki akibat hukum, hanya saja berlaku bagi mereka yang membuatnya.
d. Asas Kepercayaan
Asas  kepercayaan  mengandung  arti  bahwa,  mereka  yang  mengadakan  perjanjian melahirkan  kepercayaan  di  antara  kedua  belah  pihak,  bahwa  satu  sama  lain  akan memenuhi  janjinya  untuk  melaksanakan  prestasi  seperti  yang  dijanjikan.  Ketentuan tersebut  berlaku  pula  bagi  perjanjian  asuransi,  sehingga  pemegang  polis  dan penagnggung terikat untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuatnya.
e. Asas Persamaan Hukum
Asas  persamaan  hukum  adalah  bahwa  subjek  hukum  yang  mengadakan  perjanjian mempunyai  kedudukan,  hak  dan  kewajiban  yang  sama  dalam  hukum,  dan  tidak dibedabedakan antara satu sama lain.
f. Asas Keseimbangan / Prorata
Asas  keseimbangan  adalah  suatu  asas  yang  menghendaki  kedua  belah  pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Dalam perjanjian asuransi, hak dan kewajiban tertanggung  adalah  membayar  premi  dan  menerima  pembayaran  ganti  kerugian, sedangkan  hak  dan  kewajiban  penaggung  adalah  menerima  premi  dan  memberikan ganti  kerugian  atas  objek  yang  dipertanggungkan.  Prinsip  keseimbangan  mempunyai arti penting apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Kerugian yang harus diganti itu seimbang dengan risiko yang ditanggung oleh penaggung.
g. Asas Kepastian Hukum
Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap  dari  kekuatan  mengikatnya  perjanjian, yaitu  sebagai  Undang-undang  bagi mereka  yang  membuatnya.  Selain  itu,  dalam  Pasal  1338  ayat  (2)  KUH  Perdata  yang menyatakan bahwa,  “perjanjianperjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat  kedua  belah  pihak  atau  karena  alasan-alasan  yang  oleh  undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”
h. Asas Iktikad Baik
Pasal  1338  Ayat  (3)  yang  menyatakan  bahwa,  “perjanjian-  perjanjian  harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” Asas iktikad baik ini berlaku untuk semua perjanjian termasuk  perjanjian  asuaransi  yang  diartikan  pula  secara  menyeluruh  bahwa,  dalam pelaksanaan perjanjian tersebut para pihak harus mengindahkan kenalaran dan kepatutan Pasal 1339 KUH Perdata. Iktikad baik yang dikehendaki undang-undang ialah objektif.

## 2. Prinsip dasar dalam perjanjian asuransi
Perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Sebagai perjanjian  khusus,  maka  selain  asas-asas  hukum  perjanjian  pada  umunya,  dalam perjanjian  asuransi  mengharuskan  diterapkannya  prinsip-prinsip  perjanjian  asuransi sebagai berikut :
a. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (Insurable Interest)
b. Prinsip iktikad baik (Utmost Goodfaith)
c. Prinsip kesimbangan (Idemniteit Priciple)
d. Prinsip subrogasi (Subrogation Principle)
e. Prinsip sebab akibat (Causaliteit Principle)
f. Prinsip kontribusi (Contribution Principle)
g. Prinsip kausa proksimal (cause Priciple)
i.

## Prinsip follow of fortune dalam reasuransi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Pelaksanaan perjanjian asuransi belum bisa dilakukan atau dilaksanakan apabila belum  terjadi  risiko  pada  sitertanggung,  namun  baru  dapat  dilaksanankan  pada  saat terjad  sesuatu  hal  yang  menimbulkan  kerugian  aatu  risiko  yang  terjadi  suatu  peristiwa yang  menimbulkan  kerugian  pada  sitertanggung.  Dengan  demikian  pelaksanaan perjanjian  asuransi  tidak  terlepas  dari  ketentuan  yang  berlaku  pada  Pasal  1320  KUH Perdata  karena  terjadi  kesepakatan  para  pihak,  memenuhi  syarat  kedewasaan  untuk melakukan  perjanjian,  apa  yang  diperjanjikan adalah  sesuatu  hal  tertentu  dan  tidak bertentangan ketentuan yang berlaku.
Asas  dan prinsip  yang berlaku dalam perjanjian  asuransi  yaitu berdasarkan asas kosensual,  kebebasan  berkontrak,  mengikat,  asas  kepercayaan,  asas  persamaan, keseimbangan,  serta  asas  kepastian  hukum  dan  iktikad  baik.  Sedangkan  prinsip  yang berlaku dalam perjanjian asuransi yang terpenting adalah iktikad baik kedua belah pihak antara penanggung dan tertanggung serta keseimbangan yang artinya penanggung dapat menggantikan  ganti  rugi  kepada  si  tertanggung  sesuai  apa  yang  telah  diperjanjikan antara kedua belah pihak.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran pada artikel ini diperlukannya kajian lebih lanjut serta mendalam agar pembaca dapat memperoleh informasi yang disampaikan secara lengkap.

## Bibliography/Daftar Pustaka:
Genie AJunaedy, Hukum Asuransi Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. Hartono Sri Rejeki, Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika,
Jakarta, 1995.
Mashudi H dan Moch. Chidir Ali (Alm),Hukum Asuransi¸CV Mandar Maju, Bandung, 1995.
Muhammad Abdulkadir, Pengantar Hukum Pertanggungan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
1994.
Prakoso Djoko dan I Ketut Murtika, Hukum Asuransi Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
Prawoto Agus, Hukum Asuransi Dan Kesehatan Perusahaan Asuransi, BBFE, Yogyakarta,
1995.
Rastuti Tuti, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
Salim A. Abbas, Dasar-dasar Asuransi (Principles of Insurance), Rajawali Pers, Jakarta, 1989.
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata Cetakan XX, PT Intermasa, Jakarta, 1985.

## SUMBER – SUMBER LAIN
Teaching Material HukumAsuransi, Program pencangkokan Hukum Ekonomi Fakultas Hukum
UI danElips Project, September - Desember,Depok, 1996
Subekti R dan Tjitrosudibio, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, PT Pradnya Paramita,
Jakarta, 2009.
Hartono  Siti  Soemarti,  Kitab  UndangUndang  Hukum  Dagang  (KUHD)  Cetakan ke  VI,  Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1983.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian.