BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No 1,  2023, pp. 579-584 DOI: https://doi.org/10.31949/jb.v4i1.3554

## PENYULUHAN HUKUM TENTANG URGENSI PERLINDUNGAN KONSUMEN DI MASA COVID-19 DI SMAN 1 PALU
Asri Lasatu 1 , Manga’ Patila 2 , Irzha Friskanov. S 3*
1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, Indonesia *e-mail korespondensi: irzhafriskanov@untad.ac.id

## Abstract
Consumers and business actors are the main actors in the transaction process of goods and/or services. In addition to consumers and business actors, the Government acts as a regulator in regulating patterns of legal relations. The majority of people, especially students, apparently do not know much about regulations related to protection and consumer rights. So with that this service activity is carried out to be able to increase students' knowledge and understanding of consumer law protection. By using the lecture and discussion method with the target students at SMAN 1 Palu. With the aim, that today's youth can understand the rights and  obligations  as  consumers.  The  conclusion  is  the  lack  of  information  and  socialization  of  students regarding consumers and their protection. For students, they only know about purchasing goods without realizing that everything that is used must be protected. Especially if there are goods that are not suitable even to the detriment of consumers.
Keywords: Covid-19; Consumer; Legal Counseling

## Abstrak
Konsumen dan pelaku usaha merupakan pelaku utama dalam proses transaksi barang dan/atau jasa. Selain pihak konsumen dan pelaku usaha, Pemerintah bertindak sebagai regulator dalam mengatur pola hubungan hukum.  Mayoritas  masyarakat  terkhususnya  pelajar  ternyata  belum  banyak  mengetahui  adanya  regulasi terkait perlindungan dan hak konsumen. Maka dengan itu kegiatan pengabdian ini dilaksanakan untuk dapat meningkatkan  pengetahuan  dan  pemahaman  pelajar  tentang  perlindungan  hukum  konsumen.  Dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi dengan sasaran pelajar di SMAN 1 Palu. Dengan tujuan, agar remaja saat ini dapat memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen. Kesimpulannya adalah kurangnya informasi dan sosialisasi siswa-siswi terkait konsumen dan perlindungannya. Bagi siswa-siswi, mereka hanya mengetahui pembelian barang tanpa menyadari bahwa setiap apa yang digunakan harus dilindungi. Terlebih jika ada barang yang tidak sesuai bahkan hingga merugikan konsumen.
Kata Kunci: Covid-19; Konsumen; Penyuluhan Hukum
Accepted: 2023-01-12 Published: 2023-01-18

## PENDAHULUAN
Konsumen  dan  pelaku  usaha  merupakan  pelaku  utama  dalam  proses  transaksi  barang dan/atau  jasa,  maka  inilah  yang  berlaku  pada  hubungan  hukum  dalam  perlindungan  konsumen. Hubungan  ini  berada  dalam  hukum  privat,  di  mana  baik  konsumen  dan  pelaku  usaha  memiliki kedudukan yang sama. Hubungan hukum terjadi dilandaskan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualitas. Selain pihak konsumen dan pelaku usaha, terdapat pihak ketiga yakni pemerintah yang  bertindak  sebagai  regulator  dalam  mengatur  pola  hubungan  hukum  antara  konsumen  dan pelaku usaha. Olehnya, kedudukan pemerintah bersifat sub-ordinat terhadap konsumen dan pelaku usaha.  Eksistensi  sebagai  regulator  tunduk  pada  hukum  publik,  sehingga  dapat  memaksakan kehendaknya kepada para pihak demi mewujudkan kesejahteraan umum.
Siswa-siswi Menengah Atas merupakan masyarakat yang mayoritas sebagai konsumen. Hal ini didukung dari sifat konsumtif dalam melakukan transaksi baik secara langsung maupun online . Fenomena penggunaan barang/jasa dalam dunia maya tidak dapat dipungkiri menjadi hal lumrah untuk dapat memenuhi kebutuhan pribadi. Bahkan kebanyakan pelajar saat ini dalam melakukan transaksi  barang/jasa  tak  ragu  membagikan  informasi  identitas  diri  dalam  melakukan  pesanan. Dengan kegiatan tersebut, maka seharusnya pelajar sebagai konsumen baiknya memahami hal-hal
yang  berkaitan  dengan  perlindungan  dalam  bertransaksi.  Pemahaman  akan  hak  dan  kewajiban konsumen juga menjadi perhatian khusus. Bukan hanya pemahaman bahwa ketika membeli barang, maka orang tersebut harus membayar tetapi pemahaman akan sebab akibat yang akan diterima saat melakukan transaksi barang/jasa.
Pandemi COVID-19 telah merubah tatanan kehidupan manusia, maka termasuk pula tatanan berhukumnya,  khususnya  dalam  bidang  perlindungan  konsumen.  Merujuk  pada  hasil  Penelitian Tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan oleh Asri Lasatu, Sahrul, dan Insarullah menujukkan  hasil  bahwa  dari  498  responden  yang  mengisi  kuisioner  terdapat  172  responden (34,5%)  yang  belum  mengetahui  adanya  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen. Fakta ini dapat dimaknai bahwa masyarakat (konsumen) Provinsi Sulawesi Tengah  selama  ini  masih  banyak  yang  belum  mengetahui  adanya  regulasi  yang  mengatur  dan melindungi hak-haknya sebagai konsumen. Olehnya, perlu upaya kongkrit dari pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait termasuk perguruan tinggi untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga ke depan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap undang-undang tersebut lebih baik, dan pada  akhirnya  dapat  meminimalisir  tindakan-tindakan  pelaku  usaha  yang  dapat  merugikan konsumen.
Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan remaja yang sedang dalam pencarian jati diri dan informasi. Selain minimnya pengetahuan, pelajar SMA merupakan konsumen aktif dalam transaksi barang dan/jasa. Apalagi di zaman serba digital dengan menggunakan aplikasi transaksi online  ( e-commerce ),  pelajar  mayoritas  adalah  konsumen  aktif  dalam  penggunaannya.  Dengan meningkatnya kebutuhan  untuk para pelajar, maka  sebaiknya pelajar  sebagai konsumen  dibekali pengetahuan  dan  pemahaman  dalam  perlindungan  hukum  konsumen.  Juga  sebagai  bentuk partisipasi dalam meningkatkan peran pengawasan di kalangan milenial.
Berdasarkan hal tersebut, tim pengabdi melakukan kegiatan dalam bentuk penyuluhan hukum dengan  metode  ceramah  dan  diskusi  tentang  urgensi  perlindungan  konsumen  dengan  target memberikan  motivasi  kepada  sasaran  agar  menjadi  memahami  urgensi  perlindungan  konsumen dalam masyarakat. Berdasarkan analisis situasi di atas, permasalahannya adalah “Upaya apa saja yang  harus  dilakukan  dalam  rangka  meningkatkan  pengetahuan  dan  pemahaman  masyarakat tentang perlindungan konsumen kepada siswa menengah”?.

## METODE
Metode  pelaksanaan  pengabdian  yang  digunakan  dalam  penyuluhan  hukum  ini  adalah dengan metode materi dan diskusi tentang urgensi perlindungan konsumen. Dengan menggunakan teknik demikian dapat mengetahui tingkat pemahaman pelajar di SMA Negeri 1 Palu. Metode materi yakni metode ini diberikan dalam penyampaian materi pokok yang bersifat teoritis, di mana materi dibawakan oleh pemateri, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan para siswa. Dengan  diskusi,  maka  akan  ditemukan  tingkat  pemahaman  pelajar  dalam  melakukan  transaksi barang/jasa baik langsung maupun online . Kemudian peserta akan diberikan dengan contoh-contoh kasus kongkrit yang sederhana agar siswa-siswa dapat memahami dengan baik. Sasarannya adalah pelajar memahami hak dan kewajiban konsumen dalam melakukan transaksi baik untuk diri sendiri maupun  pelaku  usaha.  Kemudian  pelajar  akan  memahami  bahwa  setiap  warga  negara  berhak mendapat  perlindungan  dari  Pemerintah  apabila  mengalami  kerugian.  Lokasi  pengabdian  akan dilaksanakan  di  SMAN  Negeri  1  Palu  dengan  sasaran  siswa-siswi  pelajar.  Aspek  yang  dinilai  dari kegiatan  pengabdian  ini  mencakup  keterlibatan  dan  pemahaman  mahasiswa  terhadap  urgensi perlindungan konsumen di Masa Covid-19.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem  Hukum  Nasional  Indonesia  merupakan  perpaduan  3  (tiga)  sistem  hukum  yaitu: sistem hukum Eropa Kontinental (Barat), sistem hukum adat, dan sistem hukum agama (khususnya Islam).
Membangun  sistem  hukum  nasional,  pemerintah  menetapkan  kebijakan  untuk memanfaatkan 3 (tiga) sistem hukum yang eksis ( living law) di Indonesia  yaitu sistem hukum adat, Islam, dan barat sebagai bahan bakunya. Kalau ada pertemuan antara dua atau lebih  sistem nilai yang asing bagi suatu masyarakat, akan  selalu selesai dengan wajar. Karena setiap masyarakat memounyai daya serap dan daya penyesuaian terhadap konflik-konflik sistem nilai tersebut.
Dalam kaitannya dengan pembangunan hukum, Pancasila dapat disebut sebagai bingkai dari Sistem Hukum Pancasila, sebuah sistem yang  khas di Indonesia dan berbeda dari  sistem hukum negara-negara  lain.  Meski  belakangan  banyak  pihak  yang  merasa  tidak  efektif  untuk  menyebut Sistem Hukum Pancasila sebagai sebuah sistem hukum yang khas, namun harus ada keberanian untuk mengangkatnya kembali sebagain paradigma dalam pembangunan hukum Indonesia. Satjipto Rahardjo, menyebut bahwa hukum Pancasila mencerminkan kekhasan bangsa Indonesia yang penuh dengan sikap kekeluargaan dan gotong royong yang karenanya memang berbeda dengan sistem hukum yang lain.
Gambar 1. Materi tentang konsumen yang harus dilindungi dalam pemahaman agama Islam, Negara dan hukum itu sendiri.
Tujuan  pembentukan  Negara  Indonesia  adalah  melindungi  dan  mensejahteraan  seluruh rakyat. Olehnya, negara terutama pemerintah bertanggungjawab atas pemenuhan hak konstitusinal setiap  warga  negara  untuk  mendapatkan  perlindungan  dan  kepastian  hukum    yang  adil  sebagai amanat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.  Perlindungan hukum merupakan manifestasi negara hukum Indonesia yang dalam catatan sejarah meliputi serangkaian catatan kejadian penting dan jejak peristiwa mengenai hukum yang berlaku di masa lalu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan perjalanan hukum Indonesia hingga saat ini. Sejarah hukum Indonesia  membentang jauh sebelum Proklamasi kemerdekaan. Setiap sistem hukum memiliki ciri menonjol dan karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan sistem hukum berimplikasi positif pada tersedianya alternatif untuk penguatan sistem hukum yang dipraktikkan dan dikembangkan  disetiap negara.
Perlindungan hukum merupakan konsep universal yang berlaku pada semua negara yang menganut paham atau kedaulatan hukum. sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon membagi dua perlindungan hukum bagi rakyat yaitu  perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum  yang  bersifat represif .  Perlindungan  hukum  preventif  mencegah  terjadinya  sengketa sedangkan perlindungan hukum represif  bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.
Gambar 2. Materi untuk pemahaman Undang-Undang Perlindingan Konsumen tentang Konsumen dan Pelaku Usaha.
Hak dan Kewajiban merupakan hal penting bagi para pihak yang memiliki hubungan hukum. Para pihak akan dapat memahami hal-hal apa saja yang bisa atau tidak bisa dilakukan. Konsumen dan Pelaku usaha dapat bertindak bijak jika kedua belah pihak memhami hak dan kewabannya. Pasal 1 angka 1 UUPK menjelaskan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada  konsumen”  sedangkan  Konsumen adalah  setiap  orang  pemakai  barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain  maupun  makhluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk diperdagangkan (Pasal 1 angka  2).  Selanjutnya, Pelaku usaha adalah setiap  orang  perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama  melalui  perjanjian  menyelenggarakan  kegiatan  usaha  dalam  berbagai  bidang ekonomi (Pasal 1 angka 3).
Gambar 3 dan 4. Tim pengabdi melaksanakan penyuluhan hukum kepada siswa-siswi kelas XII di SMAN 1 Palu.
Pelajar  SMA  yang  menjadi  sasaran  dari  kegiatan  penyuluhan  hukum  ini  bertujuan  untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang perlindungan konsumen, baik  melalui obrolan  maupun  dalam  penggunaan  media  sosial.  Pelajar  yang  dapat  memahami  perlindungan konsumen, dapat mengaplikasikan langsung pada diri sendiri dan orang terdekatnya. Misalnya dalam transaksi online yang menjadi salah satu transaksi yang digandrungi pemuda pada masa pandemi Covid-19. Dengan semakin pahamnya pelajar tentang perlindungan hukum konsumen, maka pelajar mendapatkan output sebagai pribadi yang bijak dalam memposisikan diri sebagai konsumen. Juga dapat  membaca  dan  mengikuti  petunjuk  informasi  terkait  penggunaan  dan  pemanfaatan  barang dan/atau jasa untuk keselamatan dan keamanan penggunaannya.
Perlindungan  konsumen  dilaksanakan  berasaskan  manfaat,  keadilan,  keseimbangan, keamanan  dan  keselamatan  konsumen,  serta  kepastian  hukum.  Tujuannya,  antara  lain meningkatkan  kesadaran,  kemampuan  dan  kemandirian  konsumen  untuk  melindungi  diri, mengangkat  harkat dan martabat, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, serta meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa.
Berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah sebagai pengejawantahan betapa concern terhadap  perlindungan  konsumen.  Namun  seperti  kita  ketahui,  maraknya  perdagangan on  line dewasa  ini  menjadikan  semakin  terbukanya  pangsa  pasar  di  Indonesia,  mudahnya offering dan acceptance terhadap  sebuah  produk  barang  yang  dijual  lewat e-commerce menjadikan  oknum pelaku  usaha  yang  tidak  bertanggungjawab  menggunakan  sarana e-commerce ini  dalam memperdagangkan produknya tidak memenuhi syarat untuk diperdagangkan di Indonesia.
Gambar 5 dan 6. Antusias pelajar kelas XII di SMAN 1 Palu terkait materi perlindungan hukum konsumen.
Perlindungan hukum secara preventif dilakukan untuk mencegah agar kejahatan/pelanggaran atau  sengketa  itu  tidak  terjadi.  Hal  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  cara moralistik dan  cara obolionistik . Moralistik adalah  meningkatkan  kekuatan  mental  dan  moral  masyarakat  agar  tidak mudah  melakukan  tindak  kekerasan  (pelanggaran  hukum).  Sedangkan  cara obolionistik yaitu mencegah  atau  mengurangi    faktor-faktor  penyebab  timbulnya  pelanggaran  hukum  agar  tidak terulang lagi. Cara moralistik dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen berarti pemerintah melakukan  upaya-upaya  yang  dapat  meningkatkan  pemahaman  pelaku  usaha  dan  konsumen terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat merugikan  pihak  lain.    Kegiatan  ini  dapat  dilakukan  melalui  sosialisasi,  penyuluhan,  pembinaan agama, pembinaan etika dan lain-lain.
Untuk mengimbangi posisi pelaku usaha dalam hubungan hukum tersebut, maka pemerintah hadir  sebagai  pengawas.    Pengawasan  oleh  pemerintah  terhadap  pelaksanaan  klausula  baku merupakan  tindakan  dalam  lapangan  hukum  administrasi,  yang  bernuansa  pencegahan penyalagunaan keadaan oleh pelaku usaha (tindakan preventif ).

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian, maka tim pengabdi dapat menyimpulkan bahwa siswa-siswi kelas XII IPA 1 belum memahami tentang perlindungan konsumen baik yang digunakan maupun klasifikasi konsumen. Hal tersebut dipengaruhi karena kurangnya informasi dan sosialisasi siswa-siswi terkait konsumen  dan  perlindungannya.  Bagi  siswa-siswi,  mereka  hanya  mengetahui  pembelian  barang tanpa menyadari bahwa setiap apa yang digunakan harus dilindungi. Terlebih jika ada barang yang tidak sesuai bahkan hingga merugikan konsumen. Adapun saran yang dapat tim pengabdi harapkan adalah  pemerintah  seharusnya  memberikan  pemahaman  baik  dalam  penyuluhan,  sosialisasi, maupun  seminar  tentang  perlindungan  konsumen  agar  masyarakat  dapat  memahami  dan mengetahui  tentang  apa  saja  yang  menjadi  aturan  dalam  perlindungan  konsumen  yang  disertai dukungan pembiayaan agar pelaksanaan. Mulai dari pendidikan dasar, menengah hingga perguruan tinggi agar kalangan milenial yang lekat dengan dunia digital lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA
Aad  Rusyad  Nurdin,  Kajian  Peraturan  Perlindungan  Konsumen  di  Sektor  Perbankan,  Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 48 No. 2 Tahun 2018.
Deky  Pariadi,  Pengawasan  e-commers  dalam  Undang-Undang  Perdagangan  dan  Undang- Undang Perlindungan Konsumen, Jurnal Hukum dan Pembangunan volume 48,  Nomor 3, September 2018.
I  Gde  Pantja  Astawa  dan  Suprin  Na’a,  Dinamika  Hukum  dan  Ilmu  Perundang-Undangan  di Indonesia, Alumni, Bandung.
Imam  Syaukani  dan  A.Ahsin  Thohari,  Daras-Dasar  Politik  Hukum,  PT.  Rajagrafindo  Persada, Jakarta, 2011.
Irwansyah, Kajian Ilmu Hukum, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020. Irwansyah, Refleksi Hukum Indonesia, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020. Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2007.
Oki Wahju Budijanto, “Peningkatan   Akses Bantuan  Hukum  Kepada  Masyarakat  Miskin,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 16 Nomor 4, 2017.
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (edisi khusus), Peradaban, 2007.
Yudhi  Setiawan,  dkk,  Hukum  Administrasi  Pemerintahan,  Teori  dan  Praktik,  Rajagrafindo Persada,  Jakarta, 2017.