## MIZAN Journal of Islamic Law
P-ISSN: 2598-974X.  E-ISSN: 2598-6252 Vol. 5 No. 2 (2021), pp. 237-246 DOI: https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1048 https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index
Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dihubungkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Pasal 15 Ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris *
Bambang Arwanto, 1 Adillah Bahirah 2 . Universitas Narotama Surabaya https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1048

## Abstract
Notary is one of professions lawful services to public, which has responsibilities related with authentic attesting instruments, such as, letters, certificates, or documents made by him/her in  written  form  concerning  various  lawful  actions.  A  Notary  is  a  public  officer  having  an authority to compose authentic certificates and other authorities as long as it is not exluded or  appointed  to  other  officers  in  accordance  with  act  Number  30  year  2004  about  the profession of Notary. Besides having an authority to compose authentic certificate, a notary also has authorities to compose Legalization, Waarmerking (Validation Mark), regulated in Article  15 verse 2 of Act Number 30 Year 2004 about the Profession of Notary. This research examines  the  power  of  attesting  the  privately-made  certificates  that  have  accepted Legalization, Waarmerking (Validation Mark), as the attesting instruments in the court, and concerning  the  privately-made  certificates,  they  may  be  annulled  by  a judge.  The  research method  used  is  the  juridical-normative  approach,  the  research  specification  is  descriptive analytical,  the data  sources  used  are  primary  data  in  the  form  of  research  on written  legal norms and secondary data, namely the data needed to complete the primary data. The data analysis  method  used  is  qualitative  analysis  method.  The  research  result  show  that  the functions  of  Legalization,  Waarmerking,  concerning  the  privately-  made  certificates  give certainty to a judge about the date, signature, and identities of the parties conducting those agreements,  thus,  it  may  assist  the  judge  in  attesting.  The  privately-made  certificates  that have  accepted  Legalization,  Waarmerking,  made  by  the  notary  may  be  annulled  by  the judge although the function of a judge in attesting is only to distribute the task of attesting. However, ex officio, a judge is unable to annual a certificate if an annulment is not proposed because the judge may not determine what is not  proposed. Among them are, a certificate may be annulled if it does not fulfill the subjective and objective elements of an agreement and/or it does not fulfill the requirements and order of an agreement according to the Act of the Profession of Notary.
Keywords: The  privately-made  certificates;  Legalization;  Waarmerking;  The  power  of attesting
* Manuscript  received  date:  January  12,  2021,  revised:  May  17,  2021,  approved  for  publication: September 9, 2021.
1 Bambang Arwanto adalah dosen Universitas Narotama Surabaya. Email: bambang.arwanto@narotama.ac.id
2 Adillah  Bahirah adalah  peneliti  pada  Universitas  Narotama  Surabaya.  Email: adillahbahirah@gmail.com

## Abstrak
Notaris  merupakan  salah  satu  profesi  yang  menjalankan  pelayanan  hukum  kepada masyarakat  luas,  yang  memiliki  tanggung  jawab  berkenaan  dengan  alat  bukti  otentik berupa,  surat-surat,  akta-  akta  ataupun  dokumen  yang  dibuatnya  secara  tertulis  atas berbagai perbuatan hukum. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sepanjang tidak dikecualikan atau ditugaskan kepada pejabat  lain  menurut  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris, kewenangan  selain  membuat  akta  otentik  notaris  berwenang  pula  membuat  Legalisasi, Waarmerking  yang  diatur  dalam  Pasal  15  ayat  (2)  Undang-undang  Jabatan  Notaris. Penelitian  ini  menelaah  mengenai  kekuatan  pembuktian  akta  di  bawah  tangan  yang  telah memperoleh Legalisasi, Waarmerking sebagai alat bukti di sidang Pengadilan dan terhadap akta  di  bawah  tangan  tersebut  dapat  dibatalkan  oleh  hakim.  Metode  Penelitian  yang digunakan adalah Metode pendekatan yuridis-normatif, spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, sumber data yang dipakai adalah data primer berupa penelitian terhadap norma  hukum  tertulis  dan  data  sekunder  yaitu  data  yang  diperlukan  untuk  melengkapi data  primer.  Metode  analisis data  yang  digunakan  adalah metode  analisis  kualitatif.  Hasil penelitian  menunjukkan  fungsi  Legalisasi,  Waarmerking  atas  akta  yang  dibuat  dibawah tangan  memberikan  kepastian  bagi  hakim  mengenai  tanggal,  tandatangan,  identitas,  dari para  pihak  yang  mengadakan  perjanjian  tersebut,  sehingga  membantu  hakim  dalam  hal pembuktian. Akta di bawah tangan yang telah memperoleh  Legalisasi, Waarmerking, dari Notaris dapat dibatalkan oleh hakim meskipun tugas hakim dalam hal pembuktian hanya membagi  beban  membuktikan,  tetapi  hakim  tidak  dapat  membatalkan  suatu  akta  kalau tidak dimintakan pembatalan, karena hakim tidak boleh memutuskan yang tidak diminta, diantaranya  suatu  akta  dapat  dibatalkan  jika  tidak  memenuhi  unsur  subjektif  dan  unsur objektif suatu perjanjian dan/atau tidak memenuhi syarat dan tata cara untuk itu menurut Undang-undang Jabatan Notaris.
Kata Kunci: Akta di bawah tangan; Legalisasi; Waarmerking; Kekuatan Pembuktian

## A. PENDAHULUAN
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan  memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  atau  berdasarkan  undang-undang  lainnya. Demikian  pengertian notaris  yang  tercantum  dalam  Pasal  1  angka  1  UUJN  Nomor  2 Tahun 2014.
Notaris  sebagai  pejabat  umum  memiliki  kewenangan  dalam  menjalankan jabatannya. Kewenangan Notaris dapat dilihat dalam Pasal 15 UUJN Nomor 2 Tahun 2014.  Notaris  berwenang  membuat  Akta  autentik  mengenai  semua  perbuatan, perjanjian,  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse,  salinan  dan  kutipan  akta,  semuanya  itu  sepanjang  pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. 3
3 Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dihubungkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Pasal 15 Ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

## Selain itu, Notaris berwenang pula
1) mengesahkan  tanda  tangan  dan  menetapkan  kepastian  tanggal  surat  di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi);
2) membukukan  surat  di  bawah  tangan  dengan  mendaftar  dalam  buku khusus;
3) membuat  kopi  dari  asli  surat  di  bawah  tangan  berupa  salinan  yang memuat  uraian  sebagaimana  ditulis  dan  digambarkan  dalam  surat  yang bersangkutan;
4) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7) membuat akta risalah lelang.
Selain  kewenangan-kewenangan  tersebut,  Notaris  mempunyai  kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 4
Mengenai  tugas  dan  pekerjaan  notaris  tidak  terbatas  membuat  akta  otentik tetapi juga di tugaskan melakukan  pendaftaran dan  pengesahan surat-surat  di  bawah tangan yang biasa di sebut Legalisasi dan Waarmerking, dan membuat kopi dari surat dibawah  tangan  atau  di  sebut  juga Coppie  Colatione serta  mengesahkan  Kecocokan Fotocopi dengan surat aslinya.
Notaris adalah pejabat umum yang membat akta autentik. Akta itu dibedakan menjadi  2  (dua)  jenis,  yaitu  akta  otentik  dan  akta  di  bawah  tangan.  Akta  di  bawah tangan  bisa  dibuat  sedemikian  rupa  atas  dasar  kesepakatan  para  pihak  dan  yang penting tanggalnya bisa dibuat kapan saja, sedangkan akta otentik harus dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Sejak zaman Belanda, memang ada pejabat-pejabat tertentu  yang  ditugaskan  untuk membuat  pencatatan-pencatatan  serta  menerbitkan akta-akta  tertentu  mengenai  keperdataan  seseorang,  seperti  misalnya  kelahiran, perkawinan,  kematian,  wasiat  dan  perjanjian-perjanjian  diantara  para  pihak,  dimana hasil  atau  kutipan  dari  catatan-catatan  tersebut  dianggap  sebagai  akta  yang  otentik. Arti sesungguhnya dari akta otentik adalah: akta-akta tersebut harus selalu dianggap benar, kecuali jika dibuktikan sebaliknya di muka pengadilan. 5
Membahas  masalah  kekuatan  alat  bukti  surat,  karena  apabila  melihat ketentuan  pada  Pasal  1874,  1874a,  1880  dalam  buku  IV  KUH  Perdata  dimana dinyatakan  bahwa  surat  surat  dimaksud  perlu  ada  Legalisasi  dan Waarmerking dari Notaris,  walaupun  kewenangan  Notaris  tidak  hanya  melegalisasi  dan Waarmerking tetapi Notaris juga berwenang mengesahkan kecocokan Fotokopi dengan surat aslinya
4 Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
5 Herlien  Budiono, Kumpulan  Tulisan  Hukum  Perdata  di  Bidang  Kenotariatan ,  Bandung:  PT  Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 150.
dan  juga  membuat  kopi  dari  asli  surat-surat  di  bawah  tangan  berupa  salinan  yang memuat  uraian  sebagaimana  ditulis  dan  digambarkan  dalam  surat  yang bersangkutan.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  maka  maka  penulis  tertarik  untuk mengadakan  penelitian  untuk  penulisan  penelitian  ini  dan  akan  membahas  masalah kekuatan  alat  bukti  surat,  karena  apabila  melihat  ketentuan  dalam  buku  IV  KUH Perdata  dan  pada  Pasal  1874,  1874a,  1880  di  mana  dinyatakan  bahwa  surat-surat dimaksud perlu ada Legalisasi dan Waarmerking dari Notaris, walaupun kewenangan Notaris  tidak  hanya  melegalisasi  dan  Waarmerking  tetapi  Notaris  juga  berwenang mengesahkan kecocokan Fotokopi dengan surat aslinya dan juga membuat kopi dari asli  surat-surat  di  bawah  tangan  berupa  salinan  yang  memuat  uraian  sebagaimana ditulis  dan  digambarkan  dalam  surat  yang  bersangkutan  atau  yang  lebih  dikenal dengan Coppie  Collatione .  Hal  inilah  yang  menarik  bagi  penulis  untuk  mengadakan penelitian dan untuk selanjutnya melakukan pengkajian dan penganalisaan terutama seperti yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor.30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris.

## B. METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis normatif.  Pendekatan  yuridis  normatif  tidak  lain  adalah  pendekatan  dari  aturan perundang-undangan. 6 Penafsiran  atau  interpretasi  dalam  menerjemahkan  norma- norma  dalam  aturan  perundang-undangan  menjadi  titik  penting. 7 Pendekatan  ini digunakan  karena  dalam  pembahasan  dalam  ini  akan  mengacu  pada  Peraturan Perundang-Undangan.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Sementara dengan adanya permintaan pembatalan akta notaris oleh para pihak kepada  hakim,  maka  ada  beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan.  Sudikno Mertokusumo menjelaskan sebagai berikut 8 :
a. Notaris mungkin dapat berbuat salah mengenai isi akta karena informasi yang salah  (sengaja  atau  tidak)  dari  para  pihak.  Kiranya  kesalahan  ini  tidak  dapat dipertanggungjawabkan kepada  notaris karena isi akta  itu telah dikonfirmasikan  kepada  para  pihak  oleh  notaris  melalui  pembacaan  akta otentik. Mengingat akan hal ini, notaris pada dasarnya hanya mencatatkan apa yang  diutarakan  oleh  para  penghadap  kepadanya  dan  tidak  mempunyai kewajiban  untuk  menyelidiki  kebenaran  materiil  isinya.  Oleh  karena  itu, tidaklah tepat kalau hakim membatalkan akta notaris. Dengan kata lain, apabila akta  notaris  tidak  cacat  secara  yuridis,  maka  hanya  perbuatan  hukumnya
6 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta, h. 136
7 Ibid , h. 145
8 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara... Loc.Cit, h.158.
Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dihubungkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Pasal 15 Ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
sajalah yang dibatalkan.
b. Apabila notaris salah dalam menyalin akta yang dibuatnya, maka salinan itulah yang  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  sebagai  alat  pembuktian,  karena kekuatan akta otentik berada pada akta aslinya. (Pasal 1888 BW);
c. Apabila  akta  notaris  menjadi  persyaratan  untuk  sahnya  suatu  perbuatan hukum  dan  tidak  terpenuhinya  syarat  yuridis,  maka  isi  dan  aktanya  menjadi batal (Pasal 1682 BW). Jadi, dalam hal ini baik perbuatannya  maupun aktanya menjadi batal.
“Pembuktian”  menurut  Sudikno  Mertokusumo,  guru  besar  FH-UGM mengandung beberapa pengertian: 9
a. Membuktikan dalam Arti Logis atau Ilmiah Membuktikan berarti memberikan kepastian  mutlak,  karena  berlaku  bagi  setiap  orang  dan  tidak  memungkinkan adanya bukti lawan.
b. Membuktikan  dalam  arti  konvensionil  membuktikan  berarti  memberikan kepastian yang nisbi/relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:
- Kepastian  yang  didasarkan  atas  perasaan  belaka/bersifat  instuitif (conviction intime).
- Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (conviction raisonnee).
c. Membuktikan  dalam  Hukum  Acara  mempunyai  arti  yuridis  didalam  ilmu hukum tidak  dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku  bagi  setiap  orang  serta   menutup  segala  kemungkinan  adanya  bukti lawan.
Akan  tetapi  merupakan  pembuktian  konvensionil  yang  bersifat  khusus. Pembuktian  dalam  arti  yuridis  ini  hanya  berlaku  bagi  pihak-pihak  yang  beperkara atau  yang  memperoleh  hak  dari  mereka.  Dengan  demikian  pembuktian  dalam  arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak.
Dalam  hukum  acara  perdata  alat  bukti  tulisan/surat  tercantum  dalam  Pasal 138,165,167 HIR/Pasal 164, 285, 305 Rbg dan Pasal 1867-1894 KUH Perdata serta Pasal 138-147  RV,  pada  asasnya  didalam  persoalan  perdata,  alat  bukti  yang  berbentuk tulisan  itu  merupakan  alat  bukti  yang  diutamakan  atau  alat  bukti  yang  nomor  satu jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya.
Berdasarkan  pengertian  seperti  itu,  keberadaan  Pasal  65  Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang  Jabatan  Notaris  tersebut  tidak  sesuai  dengan  makna  bahwa  akta  Notaris sebagai  akta  otentik  yang  mempunyai  nilai  pembuktian  yang  sempurna.  Batas pertanggungjawaban  Notaris,  dapat  diminta  sepanjang  mereka  masih  berwenang
9 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ke-7 , Liberty, Yogyakarta, cetakan ke-1, 2006.
dalam  melaksanakan  tugas  jabatan  sebagai  Notaris,  atau  kesalahan-kesalahan  yang dilakukan  dalam  menjalankan tugas  jabatan  sebagai  Notaris  dan   sanksi-sanksi  yang dapat  dikenakan  terhadap  Notaris  dapat  dijatuhkan  sepanjang  Notaris  masih berwenang untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris.
Sehubungan  dengan  hal  di  atas,  di  antara  kewajiban  negara  untuk  bisa mewujudkan hal demikian itu adalah dengan cara menunjuk lembaga notaris dalam kedudukannya  sebagai  pejabat  publik  untuk  membuat  akta  otentik  yang  bersifat keperdataan  bagi  setiap  warga  negara  yang  membutuhkan  pelayanannya.  Lembaga itu  diperlukan  oleh  karena  untuk  menunjang  keberhasilan  penegakan  hukum, sangatlah dibutuhkan alat bukti otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum  yang  dilaksanakan  melalui  notaris  sebagai  pemangku  jabatan  di  bidang pembuatan akta otentik. 10
Dalam  hal  dimintakan  pembatalan  akta  oleh  pihak  yang  bersangkutan  pada dasarnya  akta  notaris  dapat  dibatalkan  oleh  hakim  apabila  ada  bukti  lawan, sebagaimana  telah  dikemukakan  diatas,  akta  notaris  adalah  akta  otentik  yang merupakan  alat  bukti  tertulis  yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sempurna (Pasal 1870 KUH Perdata), ini berarti masih memungkinkan dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan, sehingga hakim berwenang untuk membatalkannya.
Sebagai  pemangku  jabatan  publik, 11 notaris  memiliki  wewenang  untuk meresmikan  berbagai  akta  selama  bukan  menjadi  wewenang  pejabat  lainnya. Pembuatan  akta  itu  merupakan  dampak  langsung  dari  adanya berberapa  ketentuan di  dalam  perundang-undangan  nasional  yang  menegaskan  bahwa  untuk melaksanakan perbuatan hukum tertentu diwajibkan melalui pembuatan akta otentik sebagai  alat  pembuktiannya.  Kendati  demikian,  pembuatan  akta  otentik  itu  bukan hanya  dikehendaki  oleh  ketentuan hukum  positif  saja,  namun  juga  disebabkan  oleh kehendak  para  pihak  yang  berkepentingan  atas  suatu  perbuatan  hukum  tertentu untuk diresmikan dalam akta otentik sebagai alat pembuktiannya. 12
Mengingat  bahwa  notaris  pada  dasarnya  hanya  mencatat  apa  yang dikemukakan oleh para penghadap dan tidak menjadi kewajiban untuk menyelidiki kebenaran materill isinya, maka tidaklah tepat kalau hakim membatalkannya. Notaris mungkin dapat berbuat salah mengenai isi akta karena informasi yang salah (sengaja atau  tidak)  dari  para  pihak,  kesalahan  itu  tidak  dapat  dipertanggung  jawabkan kepada notaris karena isi akta itu telah diinformasikan demikian itu kepada notaris.
10 Endang Purwaningsih, “ Penegakan Hukum Jabatan Notaris dalam Pembuatan PerjanjianBerdasarkan Pancasila dalam Rangka Kepastian Hukum ” Jurnal Adil, Volume 2 Nomor 3, 2011. Hlm. 323-324.
11 Habib  Adji  menjelaskan  bahwa  notaris  disebut  sebagai  pejabat  publik  tidak  berarti  sama dengan  pejabat  publik  dalam bidang  Pemerintahan  yang  dikategorikan  sebagai  Badan atau  Pejabat  Tata Usaha Negara. Hal demikian itu dapat dibedakan dari produk masing masing pejabat public tersebut itu. Lihat  lebih  lanjut  terkait  notaris  sebagai  pejabat  publik  dalam  Habib  Adji,  Sanksi  Perdata  dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Cetakan II, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 3.  Lihat  juga  dalam  Philipus  M  Hadjon  dan  Titiek  Sri  Djatmiati,  Argumentasi  Hukum,  Cet  ke  IV, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009, hlm. 80
12 Fred  B.G  Tumbuan,  “ Beberapa  Catatan  Mengenai  Pembuktian  Akta  Otentik ”,  Jurnal  Hukum  dan Pembangunan, Volume 6 Nomor 2, 1976, hlm. 123.
Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dihubungkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Pasal 15 Ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Akta  di  bawah  tangan  yang  telah  mendapat  Legalisasi, waarmerking , coppie collatione dan  pengesahan  fotokopi  dari  Notaris  dapat  dibatalkan  oleh  hakim meskipun tugas hakim dalam hal pembuktian hanya membagi beban membuktikan, tetapi  secara ex  officio hakim  tidak  dapat  membatalkan  suatu  akta  kalau  tidak dimintakan pembatalan karena hakim tidak boleh memutuskan yang tidak diminta.
Dalam  hal  akta  di  bawah tangan  yang  diakui  dimintakan  pembatalan,  maka hakim  dapat  membatalkan akta  tersebut  apabila  terdapat  bukti  lawan. 13 Suatu  akta juga dapat menjadi batal demi hukum apabila tidak dipenuhinya suatu syarat objektif suatu  perjanjian  dan  suatu  akta  dapat  dibatalkan  dengan  tidak  dipenuhinya  syarat subjektif  suatu  perjanjian,  selain  itu  dapat  juga  pembatalan  akta  dibawah  tangan mengenai  kewenangan  notaris  pada  pasal  15  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan  Notaris,  jika  tidak  dipenuhinya  syarat  dan  tata  cara  yang  diatur  menurut ketentuan  Undang-undang  Jabatan  Notaris  tentang  Legalisasi, Waarmerking,  Coppie Collatione dan Pengesahan Kecocokan Fotokopi dengan surat Aslinya.
Kekuatan hukum sebuah akta di bawah tangan tidak sekuat akta otentik. Ada beberapa  alasan  sebuah  akta  otentik  lebih  kuat  posisinya  di  mata  hukum  jika dibandingkan  dengan  akta  di  bawah  tangan. Akta  di  bawah  tangan  tidak  memiliki kepastian  pada  tanggal  berlakunya  perjanjian  dan  tidak  dapat  dipastikan  atau dijamin keaslian tanda tangan para pihak yang terlibat (kecuali akta dibawah tangan yang  dilegalisasi).  Hakim  pada  suatu  persidangan  sangat  memerlukan  adanya  alat- alat bukti untuk dapat memberikan penyelesaian (putusan) berdasarkan pembuktian yang diajukan. Dalam proses pembuktian akan dapat ditentukan kebenaran menurut hukum  serta  dapat  menjamin  perlindungan  terhadap  hak-hak  para  pihak  yang berperkara secara seimbang.
Akta demikian ada yang sifatnya akta otentik dan ada yang sifatnya di bawah tangan.  Akta  otentik  adalah  suatu  akta  yang  dibuat  oleh  atau  dimuka  seorang pegawai  umum,  oleh  siapa  di  dalam  akta  itu  dicatat  pernyataan  pihak  yang menyuruh  membuat  akta  itu.  Pegawai  umum  yang  dimaksud  disini  ialah  pegawai- pegawai  yang  dinyatakan  dengan  undang-undang  mempunyai  wewenang  untuk membuat akta otentik, misalnya notaris. 14
Akta  otentik  tidak  dapat  disangkal  kebenarannya  kecuali  jika  dapat dibuktikan sebaliknya misalnya ada kepalsuan dalam akta otentik tersebut. Sehingga bagi  hakim  akan  sangat  mudah  dan  tidak  ragu-ragu  mengabulkan  gugatan penggugat yang telah didukung dengan alat bukti akta otentik.
Memperhatikan beberapa hal mengenai pembatalan akta notaris sebagaimana telah  dikemukakan  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa  pada  dasarnya  kedudukan  akta notaris  sangatlah  penting  dalam  hukum  pembuktian  di  Indonesia.  Hal  itu  ditandai dengan  pemahaman  bahwa  akta  notaris  tidak  dengan  serta-merta  bisa  dibatalkan oleh sebab akta notaris itu merupakan produk pejabat publik yang merupakan bagian
13 Soegondo Notodirejo, R, Hukum Notariat Di Indonesia, Rajawali, Jakarta, 2009, hlm.4
14 Soegondo Notodirejo, R, Hukum Notariat Di Indonesia.
dari lembaga negara dalam arti luas 15 dan aktanya merupakan arsip negara. 16
Sedangkan,  Akta  di  bawah  tangan  yang  diakui  merupakan  suatu  bukti terhadap  siapapun  juga,  atas  kebenaran  pernyataan  dari  pihak-pihak  yang membuatnya  di  dalam  akta  itu  dalam  bentuk  yang  dapat  diraba  dan  dapat  dilihat, akan tetapi bahwa pernyataan itu diberikan pada tanggal yang tertulis dalam akta itu, hanya  merupakan  suatu  kepastian  untuk  pihak-pihak  yang  menandatangani  akta tersebut dan ahli waris para pihak serta orang-orang yang menerima haknya.
Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa pihak-pihak yang menandatangani akta  tersebut  sudah  tentu  dapat  mengetahui  dengan  pasti  kapan  membubuhkan tandatangannya  dalam  akta.  Semua  perkara  di  persidangan  semata-mata  adalah kekuasaan dan kewenangan hakim atau pengadilan untuk memutusnya. Hakim atau pengadilan  merupakan  alat  perlengkapan  dalam  suatu  negara  hukum  yang ditugaskan menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya antara para pihak yang terlibat  dalam  perselisihan  atau  sengketa.  Di  dalam  persidangan  bila  yang  diajukan hanya  berupa  akta  di  bawah  tangan  mengingat  kekuatan  pembuktiannya  yang terbatas,  sehingga  masih  diupayakan  alat  bukti  lain  yang  mendukungnya  sehingga diperoleh  bukti  lain  yang  dianggap  cukup  untuk  mencapai  kebenaran  menurut hukum. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka akta otentik dan akta di bawah tangan yang  diakui,  terhadap  siapapun  merupakan  bukti  yang tidak  dapat  disangkal  lagi, bahwa  pihak-  pihak  yang  bersangkutan  telah  meletakkan  penyataan  seperti  yang tertulis dalam akta akta itu. 17
Terlepas dari pada perbedaan terminologi tersebut di atas, sebagai akibat akta yang  dikeluarkan  oleh  notaris  itu  memiliki  nilai  kepastian  hukum  yang  kental  dan merupakan alat bukti yang sempurna di Pengadilan, maka kehadiran akta notaris itu telah mengikat para pihak yang berkepentingan atas isi akta tersebut. Dalam hal ini, terhadap  kebenaran  dari  hal-hal  yang  termuat  di  dalam  akta  tersebut  harus  diakui oleh hakim sebagaimana adanya, artinya akta tersebut harus dianggap benar selama kebenarannya  itu  tidak  ada  pihak  lain  yang  dapat  membuktikan  sebaliknya. 18 Mengenai  adanya  bukti  lawan,  maka  harus  diperhatikan  bahwa  pada  dasarnya hakim  secara  ex  officio  tidak  dapat  membatalkan  akta  notaris  jika  tidak  dimintakan pembatalan  oleh  para  pihak,  karena  hakim  tidak  boleh  memutuskan  yang  tidak dimintakan untuk dibatalkan. 19
15 Baca  lebih  lanjut  dalam  Mahfud  MD,  Konstitusionalisme  dan  Pelembagaannya  dalam Ketatanegaraan  di  Indonesia,  Makalah  disampaikan  dalam  Pelatihan  Hakim  dan  Jaksa  yang diselenggarakan dalam bentuk kerja sama antara Komisi Yudisial Republik Indonesia, PUSHAM UII dan NCHR
16 Baca lebih lanjut dalam Freddy Harris dan Leny Helena, Notaris Indonesia, Jakarta: PT Lintas Cetak Djaja, 2017, hlM. 115-118.
17 Freddy Harris dan Leny Helena, Notaris Indonesia.
18 Wiratni  Ahmadi,  dkk, Teknik  Pembuatan  Akta  Notaris ,  Bandung:  Logoz  Publishing,  2016,  hlm.
10-11.
19 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara ... Loc.Cit, hlm.158.
Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dihubungkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Pasal 15 Ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

## D. KESIMPULAN
Fungsi Legalisasi, Waarmerking , atas akta yang dibuat di bawah tangan, bahwa Legalisasi,  memberikan  kepastian  tandatangan,  tanggal  dan  isi  akta. Waarmerking , memberikan  kepastian  mengenai  tanggal  pendaftaran  di  hadapan  Notaris, merupakan  salinan  yang  dibuat  oleh  notaris.  Sehingga  akta  di  bawah  tangan  yang telah  memperoleh  Legalisasi, Waarmerking ,  memberikan  kepastian  bagi  hakim mengenai  tanggal,  tandatanagan,  identitas,  dari  para  pihak  yang  mengadakan perjanjian tersebut, sehingga membantu hakim dalam hal pembuktian karena dengan diakuinya  tandatangan  dan  tanggal  akta,  maka  isi  akta  itupun  dianggap  sebagai kesepakatan para pihak yang mempunyai bukti sempurna.
Akta  di  bawah  tangan  yang  telah  memperoleh  Legalisasi, Waarmerking ,  dari Notaris dapat dibatalkan oleh hakim, meskipun tugas hakim dalam  hal  pembuktian hanya  membagi  beban  membuktikan,  tetapi  secara ex  officio hakim  tidak  dapat membatalkan  suatu  akta  kalau  tidak  dimintakan  pembatalan,  karena  hakim  tidak boleh  memutuskan yang tidak diminta, diantaranya  suatu akta dapat dibatalkan jika tidak memenuhi  unsur  subjektif  dan  unsur  objektif  suatu  perjanjian  dan/atau  tidak memenuhi syarat dan tata cara untuk itu menurut  Undang-undang Jabatan Notaris. Dalam hal akta  di  bawah tangan tersebut, maka hakim  dapat membatalkan akta itu apabila  dimintakan  dan terdapat bukti lawan.  Dalam  hal  pembuatan  Legalisasi  dan Waarmerking  diharapkan  kepada  para  Notaris  dapat  dengan  sungguh-sungguh memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang terkait untuk menghindari  munculnya  permasalahan  hukum  di  kemudian hari dan  kepada  para pihak  yang  hendak  melegalisasi,  maka  Waarmerking  hendaknya  lebih  dahulu dijelaskan fungsi serta akibat hukumnya.
Para pihak yang menghadap notaris hendaknya senantiasa membantu notaris untuk  mengutarakan  hal  yang  sesungguhnya  berdasarkan  dengan  iktikad  baik  dan kejujuran,  agar  akta  tersebut  sempurna  dan  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang berlaku, sehingga tidak merugikan pihak manapun.

## REFERENSI
Adji,  Habib.  Sanksi  Perdata  dan  Administratif  Terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat Publik, Cetakan II, Bandung, Refika Aditama, 2009.
Ahmadi,  Wiratni.  dkk, Teknik  Pembuatan  Akta  Notaris,  Bandung,  Logoz  Publishing, 2016.
Budiono,  Herlien.  Kumpulan  Tulisan  Hukum  Perdata  di  Bidang  Kenotariatan,
Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
Harris,  Freddy;  dan  Leny  Helena,  Notaris  Indonesia,  Jakarta:  PT  Lintas  Cetak  Djaja,
2017
MD, Mahfud. 2001, Konstitusionalisme dan Pelembagaannya dalam Ketatanegaraan di Indonesia,  Makalah  disampaikan  dalam  Pelatihan  Hakim  dan  Jaksa  yang diselenggarakan  dalam  bentuk  kerja  sama  antara  Komisi  Yudisial  Republik
Indonesia, PUSHAM UII dan NCHR Oslo University, Jakarta, 2 - 5 November.
Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2006.
Notodisoerjo, R Soegondo. Hukum Notariat Di Indonesia, Rajawali, Jakarta, 2009.
Purwaningsih,  Endang.  “Penegakan  Hukum  Jabatan  Notaris  dalam  Pembuatan Perjanjian  Berdasarkan  Pancasila  dalam  Rangka  Kepastian  Hukum”  Jurnal Adil, Volume 2 Nomor 3, 2011.
Tumbuan, Fred B.G. “Beberapa Catatan Mengenai Pembuktian Akta Otentik”, 1976.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  30  Tahun  2004  Pasal  15  Ayat  (2)  tentang Jabatan  Notaris  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Republik Indonesia  No.  2 tahun  2014  tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  No.  30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  30  Tahun  2004  Pasal  15  Ayat  (2)  tentang Jabatan  Notaris  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Republik Indonesia  No.  2 tahun  2014  tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  No.  30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.