## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 2 Maret 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.3039/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Sanksi Bagi Notaris Yang Mempromosikan Nama Dan Jabatannya Pada Media Elektronik
Robyanto Kandarani
Mahasiswa Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Surabaya
Article Info Abstract Article history: Received : 21 Febuari 2022 Publish: 14 Maret 2022 At  this  time  the  use  of  the  internet  is  very  important  in  improving  human  life, including improving performance in government  and other professions. One of them  is  the  notary  profession.  Although  promotional  activities  have  been regulated  in  the  notary  code  of  ethics,  there  are  still  notaries  who  violate  the promotion  article.  This  research  uses  an  approach/type  of  research,  namely literature  study.  The  results  of  this  study  explain  that  the  sanctions  given  to notaries who promote their names and positions in electronic media have been regulated in Article 6 (1) and (2) in the KEN (Notary Code of Ethics) and Article 17  paragraph  2  in  the  UUJN.  namely  the  notary  will  receive  a  warning, reprimand,  temporary  dismissal,  dismissal,  dishonorable  discharge  from  its membership. Sanctions imposed on a notary are based on the quality and quantity of  the  violation  committed.  So  a  notary  must  understand  the  prohibitions  and obligations that must be in accordance with the regulations and laws that explain the obligations of a notary contained in Article 16 and Article 17 of the UUJN and Article 3 and Article 4 of the KEN..
Keywords: Sanctions, Notary, Position Promotion
Info Artikel ABSTRAK Article history: Diterima : 21 Febuari 2022 Publis : 14 Maret 2022 Pada  saat  ini  pemanfaatan  internet  sangat  penting  dalam  meningkatkan kehidupan  manusia  termasuk  juga  meningkatkan  kinerja  dalam  bidang pemerintah  maupun  profesi  lainnya.  Salah  satunya  yaitu  profesi  Notaris. Meskipun  kegiatan  promosi  telah  diatur  dalam  kode  etik  notaris  tetapi  masih terdapat notaris yang melakukan pelanggaran tentang pasal promosi. Penelitian ini  menggunkan  pendekatan/  jenis  penelitian  yaitu  studi  kepustakaan.  Hasil penelitian ini menjelaskan Sanksi yang diberikan kepada notaris yang melakukan promosi  nama  dan  jabatannya  dalam  media  elektronik  telah  diatur  dalam  pada Pasal 6 (1) dan (2) dalam KEN (Kode Etik Notaris) dan Pasal 17 ayat 2 dalam UUJN.    yaitu  notaris  akan  mendapatkan  peringatan,  teguran,  pemecatan sementara, pemecatan, pemberhentian secara tidak hormat dari keanggotaannya. Sanksi  yang  dijatuhakan  kepada  notaris  berdasarkan  kualitas  dan  kuantitaas pelanggran  yang  dilakukan.  Jadi  notaris  wajib  memahami  larangan  maupun kewajiban  yang  harus  sesuai  dengan  peraturan  maupun  undang-undang  yang menjelaskan  kewajiban  notaris  yang  terkandung  dalam  Pasal    16  dan  Pasal  17 UUJN  dan  Pasal  3 dan Pasal 4  KEN.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Robyanto Kandarani
Mahasiswa Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Surabaya Email : roby12422025@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Saat  ini  teknologi  berkembang  sangat  pesat  dan terjadi  di  kehidupan  masyarakat. Hal  ini disebabkan adanya revolusi teknologi yang dapat berakibat terhadap perubahan cara pikir manusia,
baik  dalam  pemecahan  masalah  hingga  pengambilan  keputusan  (Kementrian  Komunikasi  dan Informasi, 2019). Perubahan tersebut akan berpengaruh terhadap pelaksanaan dan cara pandangan masyarakat terhadap etika  maupun norma-norma. Perkembangan teknologi informasi berpengaruh terhadap penurunan komunikasi secara langsung pada masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi/media dapat mengubah perilaku manusia maupun peradaban manusia (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2019).
Menurut  Kementerian  komunikasi  dan  infromatika  mengungkapkan  bahwa  jumlah seseorang pengguna internet di seluruh dunia pada awal tahun 2018 sebesar 3,6 miliar (51%) dari total populasi di dunia, pada tahun 2019 naik sebesar 6,6%  yang menjadi 4,21 miliar. Pada tahun 2020 naik 4,9% menjadi 4,42 miliar hingga pada tahun 2021 memiliki peningkatan 4% dari 4,6 miliar orang (Databoks, 2022). Saat ini pemanfaatan internet sangat penting dalam meningkatkan kehidupan manusia  termasuk  meningkatkan  kinerja dalam  bidang  pemerintah  maupun  profesi  lainnya.  Salah satunya yaitu profesi Notaris (Choiri, 2022).
Pengertian  dari  notaris  yaitu  profesi  seseorang  yang  telah  menyelesaikan  program pendidikan  hukum,  kemudian  diberikan  wewenang  oleh  pemerintah  yang  bertugas  dalam  bidang hukum  (SULISTYA,  2021).  Hal  ini  berkaitan  dengan  landasan  hukum  atas  harta  benda  pribadi seseorang. Tetapi jika notaris tersebut melakukan kesalahan, maka notaris akan mendapatkan sanksi. Dalam menjalankan tugasnya, seorang notaris wajib mematuhi kode etik notaris (Annisa Aisya Putri, 2017).
Kode  Etik  Notaris  yang  menjelaskan  tentang  kaidah  moral  yang  telah  ditentukan perkumpulan INI (Ikatan Notaris Indonesia)  yang tertuang dalam Kode Etik notaris Bab 1 Pasal 2. Kode etik wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan INI maupun seseorang yang saat ini sedang mengemban tugas sebagai notais termasuk juga pejabat sementara notaris, notaris pengganti maupun notaris pengganti khusus (Ikatan Notaris Indonesia, 2015).
Terdapat juga peraturan yang menjelaskan tentang pengertian disiplin organisasi. Disiplin organisasi merupakan kepatuhan seorang notaris terhadap suatu peraturan maupun keputusan yang terdapat dalam Kode Etik Bab 1 Pasal 3. Seorang notaris wajib menaati peraturan Kode Etik Notaris dan UUJN pada saat menjalankan jabatannya maupun kehidupan sehari-hari (Amiruddin, 2012). Jadi, notaris wajib mengetahui dan memaahami tentang kode etik dan undang-undang untuk notaris. Jika terjadi pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh notaris maka akan dikenakan sanksi. Notaris juga wajib menaati peraturan undang-undang karena seorang notaris merupakan pejabat negara. Didalam Kode Etik Notaris telah  mengatur suatu hal yang berkaitan dengan promosi yang dilakukan notaris.
Meskipun  kegiatan  promosi  telah  diatur  dalam  kode  etik  notaris,  tetapi  masih  terdapat notaris  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  pasal  tersebut  (HERAWATI,  2019).  Hal  ini dikarenakan  beberapa  notaris  belum  mengetahui  tentang  perkembangan  yang  berkaitan  dengan kegiatan  promosi.  Seperti  contohnya  pada  akhir-akhir  ini  banyaknya  notaris  yang  melakukan pelanggaran dengan mencantumkan jabatan dalam media sosial, membuat postingan serta foto kantor dari  seorang  notaris,  dan  penyebaran  kegiatan  kantor  dalam  postingan  di  media  sosial  (Fahri Ramadhan, Sutiarnoto, Jelly Leviza, 2022).
Notaris yang terindikasi melakukan pelanggaran dapat menjatuhkan nama baik dari notaris tersebut  hingga  organisasi  perkumpulan  INI  (Ikatan  Notaris  Indonesia,  2015).  Tetapi  dalam perkembangan teknologi saat ini, banyak hal yang dapat menimbulkan kontradiksi dengan  kondisi saat  ini  dan  memandang  pembuatan  promosi  jabatan  di  media  sosial  dikategorikan  sebagai pelanggaran/ tidak.
.
2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan/ jenis penelitian yaitu studi kepustakaan. Pengertian dari studi kepustakaan yaitu studi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan suatu informasi serta data  dari  dalam  dokumen-dokumen,  buku,  jurnal  dan  penelitian  sebelumnya  (Sari  &  Asmendri,
2018). Studi kepustakaan ini juga merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara menelaah buku, catatan, literatur, hingga laporan – laporan yang memiliki hubungan dengan masalah masalah yang akan diteliti (Notoatmodjo, 2012).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Di  era  kemajuan  teknologi,  membuat  pelaku  usaha  lebih  semangat  dan  sadar  akan pentingnya  informasi.  Dengan  adanya  kemajuan  teknologi  yang  membuat  pelaku  usaha  sangat bekerja keras serta memperluas pengembangan bisnisnya agar mencapai keuntungan yang optimal. Tak terkecuali juga dengan jabatan notaris yang harus mengikuti perkembangan jaman seperti saat ini  agar  dapat  memperluas  peluang.  Dengan  melihat  adanya  peluang  yang  besar  notaris  akan mendapatkan  keuntungan  sehingga  secara  sengaja  notaris  tersebut  menggunakan  metode  promosi dengan media elektronik (Sugianto & Handoko, 2020).
Pada saat notaris melakukan promosi di media elektronik secara tidak sadar notaris tersebut telah melakukan  suatu  pelanggaran  kode  etik  yang  terdapat  pada  pasal  4  (3)  yang  terdapat  dalam Kode Etika Notaris (Sinaga, 2020). Contoh dari media elektronik yang digunakan  yaitu facebook, twitter, Instagram terkadang juga terdapat dalam blogspot dan lain-lain. Saat ini banyaknya tindakan notaris yang melakukan promosi dengan mencantumkan nama dan jabatannya melalui pemanfaatan media  elektronik  yang  dapat  menguntungkan  masyarakat  dalam  menemukan  informasi.  Seperti contohnya  jika  masyarakat  mencari  nama  notaris  yang  bersangkutan  di  media  sosial  maka informasinya akan dengan mudah muncul  informasi tersebut dapat berupa foto dari notaris tersebut, foto kantor notaris, penyebaran kegiatan yang dijalankan pada saat di kantor (Memah, 2020).
Melihat  dari  kasus  notaris  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  peraturan  yang  mengatur tenang  promosi  di  media  elektronik  masih  sangat  minim  dan  tidak  dikhususkan  dalam  mengatur promosi  yang  dilakukan  seorang  notaris.  Tetapi  dalam  peraturan  UUJN  dan  Kode  Etik  Notaris terdapat  pasal-pasal  yang  menjadi  acuan  jika  terjadi  pelanggaran  seperti  kasus  tersebut  (NUR ALFIAH HAMZAH, 2021).
Pasal-pasal  yang  mengatur  tentang  promosi  jabatan  notaris  pada  saat  melakukan pelanggaran promosi di media elektronik (Indonesia, 2004), antara lain :
a. Pasal 2 UUJN berisi notaris tidak boleh melakukan suatu kegiatan yang memiliki tujuan dalam memberikan keuntungan kepada dirinya sendiri
b. Pasal 7 ayat (2) berisi notaris yang melakukan pelanggaran yang dimaksudkan pada ayat 1 akan diberikan  sanksi  yang  dapat  berupa  sanksi  tertulis,  pemberhentian  sementara,  pemberhentian secara terhormat hingga dapat juga  Notaris akan diberhentikan secara tidak hormat tergantung kasus-kasus yang dialami oleh notaris.
c. Pasal  9  ayat  (1)  UUJN  yang  berisi  pemberhentian  sementara  jabatan  notaris  tersebut. Pemberhentian sementara disebabkan adanya penundaan kewajiban pembayaran hutang, notaris yang berada dibawah pengampuan, notaris  yang  melakukan perbuatan tercela serta melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.
d. Pasal  12  huruf  (c)  berisi  tentang  notaris  yang  merendahkan  kehormatan  dan  martabat  jabatan seorang notaris.
e. Pasal 16 huruf (a) berisi tentang tindakan yang wajib dilakukan oleh notaris tersebut diantaranya yaitu harus jujur, amanah, saksama, tidak berpihak, mandiri dan yang terpenting yaitu menjaga kepentingan pihak yang berkaitan dengan perbuatan hukum.
Kemudian  terdapat  juga  pasal-pasal  yang  mengatur  tentang  pelanggaran  terhadap pemasangan iklan di media  elektronik yaitu pasal 4 angka 3. Meskipun pemasaran iklan di media elektronik  tersebut  dilakukan  secara  bersama-sama  dengan  pencantuman  nama  serta  jabatannya (Syaiful Bakhri et al., 2019). Terdapat beberapa bentuk  promosi yang dilarang yaitu iklan, ucapan terimakasih,  ucapan  selamat,  kegiatan  promosi,  kegiatan  sponsor  dibidang  sosial,  agama  ataupun olahraga. Kemudian dalam pasal 4 angka 4 juga dijelaskan seorang notaris tidak boleh melakukan
kerjasama  dengan  biro  jasa/badan  hukum  yang  hakekatnya  melakukan  tindakan  sebagai  perantara dalam  mencari/pmendapatkan  klien  untuk  notaris  tersebut.  Pada  pasal  4  angka  15  huruf  a  juga dijelaskan notaris dilarang keras dalam melakukan perbuatan lain yang melanggar Kode Etik Notaris (Nanda nadia, Rizanizarli, 2021).
Peraturan  kode  etik  masih  menimbulkan  ketidakpastian.  Hal  ini  disebabkan    oleh  tidak terdapat batasan aturan yang melakukan penjelasan secara khusus seperti bentuk kegiatan promosi /pulikasi, (Eka Ermala, Elita Rahmi, 2021). Jika peraturan Kode Etik tersebut masih berlaku saat ini dan  tetap  tidak  ada  penjelasan  tentang  batasan-batasannya  secara  jelas,  maka  para  notaris  selaku pejabat  tidak  ikut  serta  dalam  melakukan  pengembangan  teknologi  (Aprita,  2019).  Hal  ini dikarenakan  kebutuhan  media  elektronik  yang  semakin  meningkat  dan  dapat  berdampak  kepada seorang notaris.
Larangan  promosi pada peraturan kode etik ini muncul karena notaris bukan sebagai badan usaha  maupun  pengusaha  ataupun  kantor  badan  usaha  sehingga  promosi  tidak  dapat  dibenarkan dalam  perilaku  hukum  notaris.  Sekretaris  Dewan  Kehormatan  Pusat  mengemukakan  bahwa pemasangan promosi yang dilakukan notaris tersebut bertujuan agar   seorang notaris lebih dikenal dan diminati oleh masyarakat luas, Hal ini terdapat dalam Pasal 4 Kode etik notaris yang menjelaskan bahwa didalam suatu iklan tersebut yang tidak diperbolehkan yaitu ada kalimat/ kata ataupun niatan dari notaris untuk memancing masyarakat agar menggunakan jasanya (Sulistiyono, 2009).
Pada Pasal 6 (1) dan (2) dalam KEN juga menjelaskan tentang sanksi yang diberikan kepada notaris  ketika  notaris  melakukan  suatu  pelanggaran  hukum.  Salah  satunya  yaitu  mempromosikan nama  dan  jabatannya  yang  dapat  berupa  :  peringatan,  teguram,  pemecatan  yang  bersifat  sesaat, pemecatan, pemberhentian secara tidak hormat dari keanggotaannya. Sanksi yang dijatuhakn kepada notaris  menyesuaikan  dengan  kualitas  serta  kuantitaas  pelanggaran.  Jadi  notaris  wajib  memahami larangan maupun kewajiban yang harus sesuai dengan praturan maupun undang-undang pada saat menjalankan dan mengemban tugas sebagai notaris agar tidak terkena sanksi hukum (Latifah, 2021).
Pada pasal 17 ayat 2 dalam UUJN menjelaskan tentang sanksi yang didapatkan oleh seorang notaris pada saat melanggar UUJN. Sanksi tersebut yaitu berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhenian secara hormat maupun pemberhentian tidak hormat. Dalam UUJN sanksi yang  diberikan  terkandung  dalam  pasal  6  (1)  dan  (2)  KEN.  Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa peraturan  tersebut  searah  (Iskandar,  2018).    Terdapat  pasal  yang  mengatur  tentang  kewajiban  dan larangan bagi notaris yang diatur pada peraturan UUJN  Pasal  16 dan Pasal 17 dan Kode Etik Notaris pada Pasal  3 dan Pasal 4  yang menjelaskan sebagai berikut (Rahman, 2014).
Pada Pasal 16 (1) UUJN menjelaskan tentang kewajiban seorang notaris diantaranya yaitu (Indonesia, 2004):
a. Notaris  wajib  jujur,  amanah,  mandiri,  saksama,  tidak  berpidak  pada  siapapun,  serya  menjaga kepentingan dari pihak yang bersangkutan
b. Notaris  mekakukan  pembuatan  suatu  akta  yang  berbentuk  Manuta  Akta  kemudian  disimpan sebagai bagian dari protokol notaris
c. Notaris melakukan pelekatan dokumen dan surat serta sidik jari penghadap pada minuta akta
d. Notaris melakukan pengeluaran grosse akta, kutipan, Salinan akta  yang mengacu pada minuta akta
e. Dalam  pemberian  layanan,  notaris  wajib  menyesuaikan  pada  undang-undang  yang  berlaku, kecuali terdapat alas an untuk melakukan penolakan
f. Notaris wajib menjaga rahasia yang berkaitan dengan akta sesuai dengan sumpah jabatan notaris kecuali penentuan dari undang-undang.
g. Akta yan dibuat tersebut akan dijilid oleh notaris yang nantinya dijadikan sebuah buku yang tidak memuat lebih dari 50 akta dan jika melehbih dari 50 makan notaris akan membuat beberapa buku, melakukan oencatatan jumalh minuta akta, bulan maupun tahun dalam pembuatan sampul pada setiap bukunya.
h. Notaris wajib membuat daftar akta protes terhadap tidak diterimanya surat berharga
i. Notaris  membuatkan  daftar  akta  yang  berkaitan  dengan  wasiat  yang  diurutkan  dengan  waktu pembuatan akta setiap bulan
j. Notaris melakukan pengiriman daftar akta sebagaimana yang dimaksudkan dalam huruf I yang berkaitan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan  di  bidang  hukum  dalam  waktu  5  (lima)  hari  pada  minggu  pertama  setiap  bulan berikutnya;
k. Notaris melakukan pencatatan dalam repertorium tanggal  pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan
l. Notaris  wajib  memiliki  stempel/  cap  menyesuaikan  dengan  peraturan  yang  ada  yaitu  terdapat lambang RI, jabatan, nama, kedudukan dari notaris tersebut
m. Notaris melakukan pembacaan akta dihadapan saksi minimal 2 orang dan saksi khusus 4 orang yang digunakan untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan serta tandatangan pada saat itu juga disaksikan oleh saksi, notaris, penghadap
n. Notaris juga wajib mmenerima anak magang Notaris.
Pada  UUJN  Pasal  17  ayat  (1)  menjelaskan  larangan  yang  harus  dihindari  oleh  seorang notaris  pada  saatr  menjalankan tugas  dan  wewenangnya  ssebagai  notaris.  Larangan  yang  terdapat dalam  pasal  tersebut  yaitu  dilarang  memanfaatkan  jabatan  diluar  kedudukannya,  dilarang meninggalkan  wilayah  kedudukan  aslinya  lebih  dari  7  hari  secara  berturut-turut,  notaris  dilarang merangkap menjadi PNS, notaris dilarang menjadi pejabat negara, notaris dilarang menjadi advokat, notaris  dilarang  menjadi  pegawai  BUMN,  badan  usaha  swasta  maupun  daerah,  notaris  dilarang menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di  luar wilayahnya, notaris dilarang  menjadi  notaris  pengganti,  atau  notaris  dilarang  melakukan  pelanggaran  terhadap  norma kesusilaan, agama, dan  kepatuhan  yang  dapat  berpengaruh terhadap kehormatan  dan  martabat jabatan seorang Notaris.

## 4. KESIMPULAN
Sanksi yang diberikan kepada notaris yang melakukan pelanggaran mempromosikan nama dan jabatannya dalam media sosial telah diatur dalam pada Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 KEN (Kode Etik Notaris) dan Pasal 17 ayat 2 dalam UUJN. Dalam pasal tersebut berisi tentang peringatan, teguran, pemecatan  yang  bersifat  sementara,  pemecatan,  pemberhentian  secara  tidak  hormat.  Sanksi  yang dijatuhakn  menyesuaikan  dengan  kualitas  serta  kuantitaas  pelanggran  yang  dilakukan  notaris tersebut.  Jadi  notaris  wajib  memahami  larangan  maupun  kewajiban  yang  harus  sesuai  dengan praturan maupun undang-undang pada saat menjalankan dan mengemban tugas sebagai notaris agar tidak terkena sanksi hukum.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang berkecimpung membantu menyelesaikan penelitian ini. Terimakasih kepada Universitas Surabaya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin, R. S. (2012). Kode Etik Dan Hukum Kesehatan (Patawari (Ed.)). Kedai Aksara.
Annisa Aisya Putri, S. H. H. (2017). Tanggung Jawab Notaris Atas Hilangnya Sertipikat Hak Milik Pada  Proses  Balik  Nama  (Putusan  Majelis  Pengawas  Pusat  Notaris  Nomor 11/B/Mppn/Xii/2017) . 93 (I), 259. Http://Notary.Ui.Ac.Id/Index.Php/Home/Article/Viewfile/37/36 Aprita, S. (2019). Etika Profesi Hukum . Refika.
Choiri, E. O. (2022). 10 Manfaat Internet Untuk Kehidupan Sehari-Hari. Https://Qwords.Com/Blog/Manfaat-Internet/ .
Databoks.  (2022).  Pengguna  Internet  Di  Dunia  Capai  4,95  Miliar  Orang  Per  Januari  2022.
Https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2022/02/07/Pengguna-Internet-Di-Dunia- Capai-495-Miliar-Orang-Per-Januari- 2022#:~:Text=Jumlah%20pengguna%20internet%20di%20dunia%20(2012%20%2d%202 022)&Text=Jumlah%20ini%20meningkat%204%25%20dari,4%2c21%20miliar%2 . Eka Ermala, Elita Rahmi, Y. (2021). Publikasi Dan Promosi Notaris Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Kode Etik Dan Peraturan Perundang-Undangan. Pjs Journal Of Politics And Law , 1 (1), 2013–2015.
Fahri Ramadhan, Sutiarnoto, Jelly Leviza, K. D. A. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Notaris Yang Publikasi Dan Promosi Diri Ditinjau Dari Kode Etik Di Kota Medan. Urnal Ilmiah Indonesia P–Issn: 2541-0849 , 7 (1), 2013–2015. Herawati, A. P. (2019). Larangan Notaris Mempromosikan Diri Melalui Internet Berdasar Undang- Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik. In Universitas Islam Indonesia (Vol. 8,  Issue 5). Universitas Islam Indonesia.
Ikatan Notaris Indonesia. (2015). Keputusan Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) tentang Kode Etik (p. 9).
Indonesia, R. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang , 2. Iskandar,  C.  A.  (2018). Penandatanganan  Akta  Di  Luar  Wilayah  Jabatan  (  Studi  Kasus  Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 11 / B / MPPN / XII / 2018 ) . Kementrian  Komunikasi  dan  Informasi.  (2019). Perkembangan  Ekonomi  Digital  di  Indonesia: Strategi dan Sektor Potensial . 1–68.
Latifah, L. (2021). Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris. Jurnal Officium Notarium , 1 (1), 144–154. https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss1.art15
Memah,  G.  H.  (2020).  Jabatan  Notaris  Dalam  Era  Perkembangan  Teknologi  Informasi  Dan Komunikasi. Acta Comitas , 5 (1), 186. https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i01.p16 Nanda nadia, Rizanizarli, Y. R. (2021). Faktor-Faktor Yang MeMpersulit proses penegakan HukuM terHadap notaris Yang Melakukan pelanggaran kode etik notaris Factors that DiFFicult the law  enForcement  Process  to  notaries  that  inFringeD  notices  coDe  oF  ethics  nanda  nadia Yanis rinaldi. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan , 9 (2). http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUSDOI:http://dx.doi.org/10.29303/ius.v9i2.786
Notoatmodjo,  S.  (2012).  Metodelogi  Penelitian.  In Metodelogi  penelitian  kesehatan .  PT.Rineka Cipta.
Nur Alfiah Hamzah. (2021). Problematika Penerapan Asas  Kehati-Hatian Dalam Pembuatan Akta Oleh  Notaris  Yang  Melebihi  Batas  Kewajaran  Di  Kabupaten  Klaten  [Universitas  Islam Indonesia]. In Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan (Vol. 4, Issue 1). http://www.ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/view/10544%0Ahttps://scholar.go ogle.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=tawuran+antar+pelajar&btnG=%0Ahttps://doi .org/10.1016/j.jfca.2019.103237
Pusat  Penelitian  Badan  Keahlian  DPR  RI.  (2019).  REVOLUSI  INDUSTRI  4.0  DAN PEMBANGUNAN  EKONOMI  BERKELANJUTAN.  In  S.  Carunia  Mulya  Firdausy, Achmad  Suryana  Riant  Nugroho  (Ed.), Ecology  and  Society (Vol.  22,  Issue  1).  Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. https://doi.org/10.5751/ES-08867-220123
Rahman,  M.  D.  F.  (2014).  Kewenangan,  Kewajiban  Notaris  Dan  Calon  Notaris  Dalam  Membuat Akta Autentik Mokhamad Dafirul Fajar Rahman. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum , 0341 , 1–21.
Sari,  M.,  &  Asmendri.  (2018).  Penelitian  Kepustakaan  (Library  Research)  dalam  Penelitian
Pendidikan IPA. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan
IPA , 2 (1), 15.
https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555/1159
Sinaga, N. A. (2020). Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik. Ilmiah Hukum Dirgantara , 10 (2), 1–34.
Sugianto, Q. F., & Handoko, W. (2020). Peluang Dan Tantangan Calon Notaris Dalam Menghadapi
Perkembangan Disrupsi Era Digital. Notarius , 12 (2), 656–668.
https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29004
Sulistiyono.  (2009).  Pelaksanaan  Sanksi  Pelanggaran  Kode  Etik  Profesi  Notaris  Oleh  Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Di Kabupaten Tangerang. Notarius , 1 (1), 75-100–100. https://doi.org/10.14710/nts.v1i1.1127
Sulistya, E. (2021). Sanksi Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris Dan Perilaku Notaris Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15  Tahun  2020  Tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan  Majelis  Pengawas  Terhadap  Notaris [Universitas  Islam  Indonesia].  In Universitas  Islam  Indonesia (Vol.  3,  Issue  1). http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/hand le/123456789/1288
Syaiful Bakhri, S. M., Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH. MH. Dr. H. Rantawan Djanim, S. M., Dr. Muhammad Ali Taher Parasong, SH. MH. Dr. Dwi Putri Cahyawati, SH. MH. Dr. Sodikin, SH.  MH.  MSi.  Dr.  Bahria  Prentha,  S.  M.,  Dr.  Ibnu  Sina  Chandranegara,  SH.  MH.  Dr.  A Kahar Maranjaya, SH. MH. Dr.  Aby  Maulana, SH.  MH.  Pathorang  Halim, S. M., Sawitri Yuli Hartati. SH. MH. Edi Suhaedi, S. M., Roosdiana Harahap, S. M., Tubagus Heru Dharma Wijaya, SH. MH. Surohmat, S. M., & Dra. Budi Astuti, SH. MSi. M. Rusdi Daud, S. M. M. (2019). HUKUM DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT (A. MAULANA (ed.); Cetakan Pe). P3IH FH UMJ.