## Restorasi Kelembagaan melalui Integrated Society Institution System  sebagai Upaya Menuju Kota Ramah HAM di Kota Malang
Mochammad Abizar Yusro, Muhammad Irfan Hilmy dan Rama Halim Nur Azmi
abizar.yusro@gmail.com Universitas Brawijaya

## Abstrak
Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memanifestasikan bahwa anak sebagai kelompok rentan telah diakomodasi hak fundamentalnya di dalam konstitusi. Hal ini juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak yang sangat komprehensif mengatur tentang tata cara perlindungan anak hingga pemidanaan terhadap orang yang menciderai hak-hak anak sebagai wujud konsekuensi logis Indonesia yang telah menandatangani Covention the right of Child (Konvensi Tentang Hak Anak) yang disahkan melalui Keppres Republik Indonesia Tahun 1996. Akan tetapi menurut data dari Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dari tahun 2014 hingga tahun 2017 tercatat sebanyak 21.869.797 kasus kekerasan seksual terhadap anak, yang tersebar di 34 provinsi, dan 179 kabupaten dan kota. Sebesar 42-58% dari pelanggaran hak anak itu, merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Dan pada tahun 2019 KPAI menerima 1.192 laporan kekerasan,
termasuk  kekerasan  fisik,  psikologis  maupun  seksual.  Sehingga menjadi suatu refleksi terhadap bangsa ini bahwa terdapat urgensi untuk melindungi hak-hak anak terutama untuk terhindar dalam kejahatan dan kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu mekanisme optimasi penegakan hukum dan rehabilitasi yang terintegrasi terhadap korban kekerasan seksual anak sebagai upaya perlindungan hak anak sekaligus menuju kota ramah Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Kesimpulannya adalah bahwa problematika perlindungan hak asasi manusia di daerah terutama Kota Malang menjadi suatu keniscayaan. Sehingga dalam rangka pemenuhan hal tersebut penulis memberikan inovasi yang bernama integrated society institution system.
Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Hak Asasi Anak; I ntegrated Society Institution System ; Kota Ramah Hak Asasi Manusia.

## Pendahuluan
Konsep negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filѕuf dari zaman Уunani Kuno. Plato dalam karya termasyhurnya the Republic berpendapat bahwa
Jurist-Diction Vol. 3 (1) 2020
225

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 1, Januari 2020
How to cite: Mochammad Abizar Yusro, Muhammad Irfan Hilmy dan Rama Halim Nur Azmi, ‘Restorasi Kelembagaan melalui Integrated Society Institution System  sebagai Upaya Menuju Kota Ramah HAM di Kota Malang’ (2020) Vol. 3 No. 1 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 6 Desember 2019; Diterima 12 Desember 2019; Diterbitkan 1 Januari 2020.
DOI:
10.20473/jd.v3i1.17634

## 226 Mochammad Abizar: Restorasi Kelembagaan Melalui
adanya  keinginan  mewujudkan  negara  ideal  untuk  mencapai  kebaikan  уang berdasarkan kebijaksanaan. Untuk itu kekuaѕaan haruѕ dipegang oleh orang уang mengetahui kebaikan уaitu ѕeorang filoѕof ( the philoѕopher king ). Namun dalam bukunуa the  Ѕtateѕmen dan the Law ,  Plato  menуatakan  bahwa  уang  mungkin diwujudkan adalah bentuk yang kedua ( the  ѕecond  beѕt )  уang  menempatkan ѕupremaѕi hukum. Pemerintahan уang mampu mencegah kemeroѕotan kekuaѕaan ѕeѕeorang  adalah  pemerintahan  oleh  hukum.  oleh  karena  itu  terdapat  sebuah adagium yang menyatakan bahwa Inde Datae Leges Bifortior Omnia Posset “ Hukum diciptakan untuk membatasi kekuasaan agar orang kuat tidak memiliki kekuatan yang tidak terbatas ”. Ѕenada dengan Plato, tujuan negara menurut Ariѕtoteleѕ untuk mencapai kehidupan уang paling baik ( the beѕt life poѕѕible ) уang dapat dicapai adalah melalui ѕupremaѕi hukum. 1
Sejalan dengan konstitusi Republik Indonesia ( Staatgrundgezets ) dalam Paѕal 1 aуat (3) Undang-Undang Daѕar Negara Republik Indoneѕia menegaѕkan bahwa “Indoneѕia  adalah  negara  hukum” 2 yang menuntut  adanуa  pembaruan  hukum dan  berbagai  optimaѕi  di  bidang  penegakan  hukum (law enforcement) sebagai upaya melindungi hak asasi manusia ( human right). Yang mana dalam ini negara sebagai pelindung hak asasi manusia ( guardian of human right) haruslah mampu menegakkan hukum secara rigid untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya terutama kepada anak sebagai subjek yang sangat rentan. Menjadi suatu konsekuensi logis manakala negara Indonesia yang merupakan negara berbasis kesejahteraan ( socio-welfare state ) memberikan perlindungan dan penegakan hukum sebagai bentuk manifestasi untuk mencapai kesejahteraan itu sendiri.
Akan tetapi, meninjau realitas hari ini pelanggaran terhadap hak-hak anak menjadi permasalahan serius yang harus diselesaikan.
Di Indonesia sendiri kasus kekerasan seksual anak mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Menurut data dari Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dari tahun 2014 hingga tahun 2017 tercatat sebanyak
1 Jimlу Aѕѕhiddiqie , HTN dan Pilar-Pilar Demokraѕi (Konѕtituѕi Preѕѕ 2006).[147].
2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21.869.797 kasus kekerasan seksual terhadap anak, yang tersebar di 34 provinsi, dan 179 kabupaten dan kota. Sebesar 42-58% dari pelanggaran hak anak itu, merupakan kejahatan seksual terhadap anak. 3 Dan menurut Wakil Komisi Perlindungan Anak (KPAI) Rita  Pranawati bahwa KPAI menerima 1.192 laporan kekerasan, termasuk kekerasan fisik, psikologis maupun seksual. 4 Hal ini menjadi suatu refleksi terhadap bangsa ini bahwa terdapat urgensi untuk melindungi hak-hak anal terutama untuk terhindar dalam kejahatan dan kekerasan seksual. Selain itu, di kota Malang juga terdapat tindak kekerasan seksual yang serupa di SDN Kauman 3 Malang bahwa terdapat oknum guru yang melakukan kekerasan seksual kepada 20 siswa. Hal tersebut menimbulkan trauma psikis yang dialami oleh siswa yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut. 5 Menurut ketua Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Arist Merdeka Sirait bahwa “ Oknum guru tersebut telah menjadi predator seksual yang harus dijatuhkan hukuman yang berat dan siswa-siswi yang menjadi korban kekerasan tersebut harus dipulihkan dari kondisi traumatisnya terhadap kejadian tersebut ”. 6 Mirisnya hingga sampai saat ini tidak ada upaya rehabilitasi korban pasca kejadian tersebut.
Sejatinya dengan berbagai macam kasus dan permasalahan diatas menjadi suatu keharusan negara untuk dapat menjamin hak asasi anak dalam penegakan hukum ( law enforcement) yang optimal. Karena ketika kita berkaca di dalam konstitusi Republik Indonesia ( Staatgundgezets) dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa “Setiap anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  serta  berhak
3 Admin, http/www.kemenkopmk.go.id dalam survei kementerian koordinator bidang kese- jahteraan rakyat diakses pada tanggal 11 November 2019.
4 Admin, https://www.voaindonesia.com/a/kasus-kekerasan-fisik-dan-seksual-pada-anak- meningkat-di-ri/5029008.html diakses pada tanggal 22 November 2019.
5 Wilda Fizriyani, 20 Siswa SD Jadi Korban Pelecehan Seksual di Malang, https://www. republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/02/18/pn49m7335-20-siswa-sd-jadi-korban-pelecehan- seksual-di-malang diakses pada tanggal 11 November 2019.
6 Aminatus Sofya, Arist Merdeka Sirait Sebut Pelaku Kekerasan Seksual Siswa SDN Kau- man 3 Malang Sebagai Predator, https://jatim.tribunnews.com/2019/02/18/arist-merdeka-sirait-se- but-pelaku kekerasan-seksual-siswa-sdn-kauman-3-malang-sebagai-predator diakses pada tanggal 11 November 2019.

## Mochammad Abizar: Restorasi Kelembagaan Melalui
atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. 7 Selain itu Indonesia juga mempunyai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak yang sangat komprehensif mengatur tentang tata cara perlindungan anak hingga pemidanaan yang menciderai hak-hak anak8 dan Indonesia pun telah menandatangani Covention the right of Child (Konvensi Tentang Hak Anak) yang disahkan melalui Keppres Republik Indonesia Tahun 1996. Sehingga dalam hal ini payung hukum dalam perlindungan hak asasi anak sudah diatur secara komprehensif dan tak ada alasan lain untuk tidak menegakkannya dengan optimal sebagai upaya melindungi segenap hak asasi manusia bagi anak . Upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak sangat penting dengan cara memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan non diskriminatif oleh negara. 9
Perlu kita ketahui bahwa anak sering dijadikan obyek kekerasan seksual oleh orang lain, karena keterbatasan yang dimilikinya ditambah lagi belum adanya upaya perlindungan dan rehabilitasi yang maksimal baik oleh pemerintah, masyarakat dan penegak hukum. Tindakan kekerasan seksual terhadap anak yang sering kurang optimal. 10 Serangkaian kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak dapat merusak masa depan anak, atau setidak-tidaknya hal tersebut akan membekas dalam jiwa kanak-kanaknya hingga ia beranjak dewasa. Sehingga dikemudian hari jangan salahkan mereka, apabila mereka cenderung melakukan hal-hal yang menyimpang, karena apa yang mereka rasakan atau apa yang mereka saksikan dahulu akan mereka terapkan ketika mereka dewasa kelak. Termasuk juga tindakan kekerasan secara seksual yang dialami oleh anak-anak pun akan juga memberikan dampak negatif kepada masa depan mereka. 11
7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109).
9 Komnas Ham, Anak-anak Indonesia Yang Teraniaya (Buletin Wacana, Edisi VII, Tahun 2016).[36].
10 Syukron Mahbub, 'Kekerasan Terhadap Anak Perspektif HAM dan Hukum Islam serta Upaya Perlindungannya' (2015)  1 Jurnal Studi Keislaman.[219].
11 Zuraidah dan Muhamad Sadi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Yang Men- jadi Korban Kekerasan' (2018) 18 NURANI.[161].
Akan tetapi, permasalahan yang terjadi saat ini adalah mengenai kurangnya optimasi proses penegakan hukum ( law enforcement) dan kurangnya intensifitas rehabilitasi korban kekerasan seksual terhadap anak sebagai upaya pengembalian kondisi fisik dan psikis korban. Permasalahan penegakan hukum ( law enforcement ) selalu bertendensi pada ketimpangan interaksi dinamis antara aspek hukum dalam harapan atau das sollen , dengan aspek penerapan hukum dalam kenyataan das sein. 12 Selain itu, rehabilitasi yang intensif terhadap korban kekerasan seksual juga merupakan suatu proses yang sangat penting. Karena korban kekerasan seksual terutama yang terjadi di kalangan anak dapat menyebabkan dampak psikis yang berat yang mampu memengaruhi kondisi jangka panjang si anak.
Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu mekanisme optimasi penegakan hukum dan rehabilitasi yang terintegrasi terhadap korban kekerasan seksual anak sebagai upaya perlindungan hak anak sekaligus menuju kota ramah Hak Asasi Manusia (HAM). Integrasi sistem ini nantinya berujung pada sistem pelayanan terpadu yang menciptakan integrasi dan koordinasi antar instansi atau lembaga yang keterkaitan guna mewujudkan perlindungan dan penegakan hukum ( law enforcement) yang optimal serta mampu merestorasi hak-hak korban (restorative justice).

## Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Negara Hukum
HAM merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 13
Pengertian HAM menurut Jan Materson dalam ungkapan yaitu Human rights could be generally defines as those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human being (HAM adalah hak-hak yang secara inheren
12 Agus Raharjo, 'Hukum dan Dilema Pencitraannya : Transisi Paradigmatis Ilmu Hukum dalam Teori dan Praktek' (2006) 24 Jurnal Hukum Pro Justitia.[13].
13 Pasal 1 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 ).

## 230 Mochammad Abizar: Restorasi Kelembagaan Melalui
melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia). Oleh sebab sifatnya yang dasar dan pokok HAM sering dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun, bahkan tidak ada kekuasaan apapun yang memiliki keabsahan untuk memperkosanya . Dengan kata lain, HAM perlu mendapat jaminan oleh Negara atau Pemerintah, maka siapa saja yang melanggarnya harus mendapat sangsi yang tegas. 14
Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hak Asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Selain dari pada itu, Indonesia wajib melaksanakan perlindungan dan penegakan HAM untuk warga negaranya karena Indonesia telah pelakukan perjanjian- perjanjian Internasional dalam masalah penegakan HAM. Karena sebelum Indonesia melakukan perjanjian tersebut, Indonesia pernah mendapat embargo dalam segala bidang dari negara lain. Karena mereka menilai, jika pemerintah Indonesia sering melakukan pelanggaran HAM kepada masyarakatnya. Persoalan yang timbul dalam negara hukum Indonesia yaitu, belum terimplementasikan secara menyeluruh dan komprehensif perlindungan Hak Asasi Manusia untuk masyarakat Indonesia. Terbukti masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran HAM berat maupun ringan yang terjadi di Indonesia. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata, jika pada era reformasi ini penegakan HAM di Indonesia sudah menunjukan peningkatan. 15
14 Eko Hidayat, Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia (2016) 8 ejournal radenintan. [81].

## Tinjauan Umum tentang Kota Ramah HAM
Kabupaten dan Kota Peduli HAM secara formal dicanangkan oleh Pemerintah sejak 2013 melalui pemberlakuan Permenkumham No. 25 tahun 2013. Selanjutnya, berdasarkan kriteria yang diatur dalam Permenkumham tersebut, sampai tahun lalu, ratusan Kabupaten dan Kota telah mendapatkan predikat sebagai Kabupaten dan Kota Peduli HAM. Menurut hukum internasional, negara, yang diwakili Pemerintah Pusat, bertanggungjawab atas semua tindakan seluruh organ dan badan-badannya. Berdasarkan hukum internasional, tindakan setiap organ negara harus dianggap sebagai tindakan negara itu sendiri, baik yang dilakukan oleh legislatif, eksekutif, yudikatif atau fungsi lain apapun, apapun kedudukannya dalam organisasi negara, dan apapun karakternya sebagai organ Pemerintah Pusat atau unit wilayah negara tersebut.
Tindakan ilegal otoritas publik yang mana pun, termasuk Pemerintah Daerah, adalah tanggung-jawab negara, bahkan jika tindakan tersebut berada di luar kewenangan hukumnya atau bertentangan dengan undang-undang dan instruksi-instruksi dalam negerinya. Ini adalah konsekuensi langsung dari prinsip yang terkandung dalam Pasal 27 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian, yang menyebutkan bahwa negara tidak dapat menggunakan ketentuan hukum dalam negeri, sebagai pembenar atas kegagalannya melaksanakan suatu perjanjian.
Menurut Progress report of the Advisory Committee on the role of local government  in  the  promotion  and  protection  of  human  rights,  including  human rights mainstreaming in local administration and public services , yang disampaikan pada sidang kesepuluh Dewan Hak Asasi Manusia PBB, pada bulan September 2014 butir ke-34 tugas – tugas pemerintah daerah terkait HAM yaitu:
a. Tugas untuk menghormati berarti para pejabat daerah tidak boleh melanggar hak asasi manusia dengan tindakan mereka. Tugas ini menghendaki agar Pemerintah Daerah menahan diri dari menghalangi dinikmatinya hak dan kebebasan semua orang dalam yurisdiksinya. Misalnya, sehubungan dengan kebebasan beragama, Pemerintah Daerah tidak boleh melarang umat beragama, di luar batasbatas yang diperbolehkan, menggunakan lapangan umum atau bangunan kota untuk perayaan keagamaan. Mengenai hak atas kesehatan, Pemerintah Daerah tidak boleh menutup akses masyarakat atau kelompok tertentu terhadap fasilitas pelayanan kesehatan.
b. Kewajiban melindungi menghendaki langkah-langkah untuk memastikan

## 232 Mochammad Abizar: Restorasi Kelembagaan Melalui
agar pihak ketiga tidak melanggar hakhak dan kebebasan individu. Misalnya, otoritas daerah wajib mengambil tindakan untuk memastikan, bahwa anak- anak tidak dihalangi oleh orang lain untuk datang ke sekolah. Kewajiban untuk melindungi mengharuskan diciptakannya lingkungan perkotaan lebih aman, guna mengurangi risiko kekerasan, misalnya kekerasan terhadap perempuan.
c. Tugas untuk memenuhi berarti Pemerintah Daerah harus mengambil tindakan positif, untuk memfasilitasi dinikmatinya hak dan kebebasan. Misalnya, otoritas daerah wajib memenuhi hak atas pendidikan, dengan mempertahankan sistem pendidikan yang baik. Guna melaksanakan kewajiban untuk memenuhi hak individu agar tidak didiskriminasi, mekanisme hak asasi manusia lokal, seperti ombudsman atau badan-badan khusus anti-diskriminasi bisa dibentuk.
Pemerintah Daerah pada dasarnya merupakan jenjang yang paling dekat dengan kebutuhan sehari-hari warga negara. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang jelas dan kuat antara hak asasi manusia dan Pemerintah Daerah. Ketika menjalankan fungsinya, otoritas daerah mengambil keputusan yang terutama berkaitan dengan pendidikan, perumahan, kesehatan, lingkungan serta hukum dan ketertiban, yang terkait langsung dengan pelaksanaan hak asasi manusia dan yang dapat mendukung atau melemahkan kemungkinan warga masyarakat untuk menikmati hak asasi manusia mereka.
Gagasan tentang human rights city , “kota hak asasi manusia”, adalah salah satu inisiatif yang dikembangkan secara global, dengan tujuan melokalkan hak asasi manusia. Gagasan ini didasarkan pada pengakuan terhadap kota sebagai pemain kunci dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi dan umumnya mengacu pada sebuah kota yang pemerintahan dan penduduknya secara moral dan hukum diatur dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Inisiatif tersebut berangkat dari gagasan, agar norma dan standar hak asasi manusia internasional berlaku efektif, semua warga kota harus mengerti dan memahami hak asasi manusia, sebagai kerangka bagi pembangunan berkelanjutan dalam komunitas mereka. Konsep tersebut diluncurkan pada tahun 1997 oleh Gerakan Rakyat untuk Pendidikan HAM, sebuah organisasi  internasional  nonprofit,  yang  bergerak  di  bidang  pelayanan.  Konsep ini dikembangkan lebih lanjut, terutama sebagai sebuah konsep normatif, oleh Forum Kota Hak Asasi Manusia Dunia ( World Human Rights Cities Forum ), yang berlangsung setiap tahun di kota Gwangju (Republik Korea).
Deklarasi Gwangju tentang Kota Hak Asasi Manusia, yang disahkan pada tanggal  17  Mei  2011,  mendefinisikan  kota  hak  asasi  manusia  sebagai  sebuah komunitas lokal, maupun proes sosial-politik dalam konteks lokal, di mana hak asasi manusia memainkan peran kunci, sebagai nilai-nilai fundamental dan prinsip- prinsip panduan. Sebuah kota hak asasi manusia menghendaki tata kelola hak asasi manusia secara bersama dalam konteks lokal, di mana Pemerintah Daerah, Parlemen Daerah (DPRD), masyarakat sipil, sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya bekerjasama meningkatkan kualitas hidup bagi semua orang, dalam semangat kemitraan, berdasarkan standar dan norma-norma hak asasi manusia. Pendekatan hak asasi manusia terhadap tata pemerintahan lokal meliputi prinsip demokrasi, partisipasi, kepemimpinan yang bertanggungjawab, transparansi, akuntabilitas, non-diskriminasi, pemberdayaan dan supremasi hukum. Konsep kota hak asasi manusia juga menekankan pentingnya memastikan partisipasi luas dari semua aktor dan pemangku kepentingan, terutama kelompok marginal dan rentan, dan pentingnya perlindungan hak asasi manusia yang efektif dan independen, serta mekanisme pemantauan yang melibatkan semua orang.

## Problematika Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Terhadap Hak Asasi Anak
Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi United Nations Convention on the Rights of the Child 16 ( CRC) atau apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa sejak 5 September 1990. Hal tersebut merupakan komitmen Indonesia dalam menjalankan Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi bahwa “ Setiap  anak berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  serta  berhak  atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hak anak atas perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi merupakan hak yang lahir sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat dari bencana peperangan terutama yang dialami oleh
16 Rudi Subiyakto, 'Membangun Kota Layak Anak : Studi Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah' (2012) 10 Sosio-Religia.[62].

## Mochammad Abizar: Restorasi Kelembagaan Melalui
kaum perempuan dan anak – anak. 17 Menurut Ricard J. Gelles dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, psikologis, seksual dan sosial. 18 Kekerasan secara seksual merupakan salah satu yang memberikan efek traumatis berlebihan kepada anak – anak yang menjadi korban kekerasan tersebut.
Dalam Pasal 34 CRC telah disampaikan bahwa “ Negara-negara peserta berusaha  untuk  melindungi  anak  dari  semua  bentuk  ekspolitasi  seks  dan penyalahgunaan  seksual”. Hal tersebut menegaskan bahwa ada permasalahan bersama  dari  negara-negara  yang  meratifikasi  CRC  untuk  mencegah  bentuk eksploitasi dan penyalahgunaan seksual terhadap anak. Indonesia sendiri telah memiliki Undang-Undang mengenai operasional perlindungan anak seperti yang terbentuk dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam UU tersebut pun dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15 bahwa bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual maka diberikan perlindungan khusus. Namun, walau secara yuridis normatif telah diundangkan, permasalahan mengenai kekerasan seksual pada anak masih saja terjadi.
Sepanjang Januari hingga Mei tahun 2019  tercatat oleh Markas Besar Polri ada 236 kasus kekerasan seksual pada anak, namun menurut Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri hanya 50 persen dari keseluruhan kasus yang dapat ditangani tuntas oleh institusinya. 19 Hal tersebut menunjukkan angka yang cukup signifikan terhadap kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Menurut Gelles Richard, faktor penyebab kekerasan terhadap anak adalah: 20
1) Pewarisan kekerasan antar generasi yaitu saat seseorang mengalami kekerasan pada masa kecilnya, cenderung akan menjadi pelaku kekerasan;
2) Stress sosial mencakup pengangguran, penyakit, kondisi perumahan yang buruk, orang cacat, dan kematian anggota keluarga;
17 Supriyadi W. Eddyono, Pengantar Konvensi Hak Anak, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk pengacara XI (2007).[1].
18 Ivo Noviana, 'Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya' (2015) 01 Sosio Informa.[15].
19 Andita Rahma dan  Syailendra Persada, “Ada 236 Kasus Pelecehan Seksual Anak Sepan- jang 2019 ”, (Tempo.Co, 2019) https://nasional.tempo.co/read/1231780/ada-236-kasus-pelecehan- seksual-anak-sepanjang-2019/full&view=ok diakses pada tanggal 21 November 2019.
20 Ratih P. dan Daud B., 'Pedofilia dan Kekerasan Seksual : Masalah dan Perlindungan Terh - adap Anak' (2015) 1 Sosio Informa.[31].
3) Isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah; dan
4) Struktur keluarga, misalnya orangtua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindak kekerasan dibandingkan keluarga utuh.
Salah satu faktor mengindikasikan adanya pewarisan kekerasan antar generasi yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat menular kepada anak yang menjadi korban dari kekerasan tersebut. Maka dengan indikasi seperti itu, berarti setiap tahunnya akan meningkat pelaku kekerasan seksual pada anak seiring dengan bertambahnya jumlah anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Menurut LPSK, ada peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi sejak 2016 sejumlah 25 kasus, lalu meningkat pada 2017 menjadi 81 kasus, lalu meningkat di tahun 2018 menjadi 206 kasus, 21 dan terakhir antara bulan Januari hingga Mei tahun 2019 ada kenaikan yang sangat signifikan.
Pada awal tahun 2019 di Kota Malang, terjadi kasus kekerasan seksual yang cukup menggemparkan. Kekerasan seksual tersebut terjadi di SDN Kauman 3 Kota Malang dengan korban berjumlah 20 orang anak yang mengaku bahwa guru olahraganya telah melakukan pelecehan seksual dengan meraba - raba tubuh korban dan saat bersamaan juga membuka baju serta memegang alat genetalia. Berdasarkan hasil visum bahwa ditemukan  keradangan akut pada liang kemaluan beberapa korban kekerasan seksual. Kasus tersebut menunjukkan dalam lingkungan pendidikan sekalipun, masih dapat terjadi tindak kekerasan maupun pelecehan seksual pada anak. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak kasus kekerasan maupun pelecehan seksual dalam kegiatan yang sangat dekat dengan anak.
Hal yang menjadi sorotan lainnya dari kasus yang terjadi di SDN 3 Kauman adalah hanya tercatat 3 orangtua atau wali murid yang melaporkan kasus tersebut kepada kepolisian, sedangkan jumlah anak yang menjadi korban adalah sebanyak 20 orang. Menurut Faulkner, ada beberapa hambatan yang mengakibatkan seorang anak enggan untuk menceritakan kasus kekerasan seksualnya pada orang lain yaitu, bahwa anak sebagai korban belum menyadari apa yang dialaminya adalah
21 Matius Alfons, “LPSK : Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Meningkat Tiap Tahun”, (Detik News, 2019) https://news.detik.com/berita/d-4637744/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-pa- da-anak-meningkat-tiap-tahun diakses pada tanggal 22 November 2019.

## 236 Mochammad Abizar: Restorasi Kelembagaan Melalui
tindak kekerasan ataupun pelecehan seksual sehingga mereka menutup diri untuk tidak menceritakannya pada orang lain. 22 Orangtua atau wali anak yang menjadi korban pun cenderung takut melapor karena mereka merasa jiwanya terancam, akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor. Bahkan anak sebagai korban merasa malu menceritakan peristiwa kekerasan karena beranggapan bahwa terjadinya kekerasan seksual atas kesalahan korban sendiri sehingga dirinya akan mempermalukan nama keluarga. 23 Hal tersebutlah yang menjadi alasan tidak terungkapnya beberapa peristiwa kekerasan seksual pada anak.
Dalam tinjauan kondisi psikologis korban, ketakutan akan ada konsekuensi yang lebih buruk apabila melapor, pada akhirnya hanya memberikan dampak buruk bagi penanganan kasus kekerasan maupun pelecehan seksual pada anak. Problematika penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan kekerasan maupun pelecehan seksual pada anak menjadi semakin kompleks. Diantara beberapa kasus hanya berakhir pada mediasi tanpa ada sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku kekerasan maupun pelecehan seksual sehingga tidak memberikan efek jera bagi para pelakunya. Hal tersebutlah yang terjadi pada SDN 3 Kauman Kota Malang, orangtua atau wali murid memilih untuk mencabut laporan dan menyelesaikan secara damai karena adanya ketakutan dari pihak korban maupun pihak sekolah apabila hal ini dilanjutkan kedalam ranah penegakan hukum.
Ketakutan tersebut diperkuat karena belum optimalnya rehabilitasi terhadap korban secara psikis maupun sosial oleh lembaga yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak. Di Kota Malang sendiri sudah ada dinas yang menangani permasalahan ini, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Padahal hal tersebut penting untuk dilakukan mengingat bahwa dalam kasus kekerasan maupun pelecehan seksual sangat berdampak pada mental anak yang menjadi korban. Dampak dari rehabilitasi terhadap kekerasan seksual pada anak akan membebaskan seorang
22 Tateki Yoga Tursilarini, 'Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keber- langsungan Hidup Anak' , (2017), 41 Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial.[80].
23 ibid.
anak dari trauma yang ditinggalkan akibat adanya kekerasan seksual yang terjadi padanya. Melalui rehabilitasi tersebut pun diharapkan seorang anak dapat menjadi pelopor untuk menjaga lingkungannya dari terjadinya kekerasan seksual tersebut.
Mekanisme Restorasi Kelembagaan Melalui Integrated Society Institution System Sebagai upaya Menuju Kota Ramah Hak Asasi Manusia di Kota Malang
Berdasarkan paparan sebagaimana yang telah diuraikan di atas dalam hal ini diperlukan suatu mekanisme restorasi baik dari segi materiil maupun formil sehingga terciptanya suatu sistem kota ramah HAM terutama di Kota Malang. Adapun struktur dari mekanisme tersebut adalah sebagai berikut:
Gambar 1. Mekanisme Restorasi Integrated Society Institution System
(Sumber: Kreasi Penulis)
Langkah pertama adalah dengan membuat suatu regulasi dalam hal ini peraturan daerah Kota Malang tentang perlindungan hak asasi manusia terutama terhadap anak. Hal tersebut dikarenakan semata-mata untuk menjamin keberlangsungan generasi muda ke depannya. Regulasi tersebut penting sebagai langkah awal restorasi kelembagaan dalam rangka perlindungan hak asasi manusia di daerah. Regulasi tersebut tentunya harus selaras dan sinkron dengan Undang- Undang Hak Asasi Manusia karena dalam pembuatan suatu peraturan perundang-

## 238 Mochammad Abizar: Restorasi Kelembagaan Melalui
undangan haruslah mengikuti hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi Undang – Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Sebagaimana dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang mana kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berada di urutan ketujuh sehingga perlu sinkronisasi dengan undang-undang selaku peraturan di atasnya. Kemudian dalam suatu peraturan daerah haruslah memuat hal-hal yang teknis sehingga dapat dilakukan eksekusi di daerah tersebut. Hal ini tentunya memiliki korelasi dengan langkah kedua yang harus dilakukan adalah dengan mensinergikan pihak-pihak terkait dalam rangka restorasi perlindungan hak asasi manusia guna mewujudkan Kota Malang sebagai kota ramah HAM.
Dalam upaya restorasi tersebut pihak terkait yang perlu disinergikan adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dinas Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), dan penegak hukum yakni kepolisian dan kejaksaan. Adapun hal – hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), selaku lembaga yang bersifat independen perlu mendapatkan porsi dalam rangka advokasi dan edukasi terkait perlindungan hak asasi manusia di Kota Malang. Advokasi dalam hal ini bermaksud untuk mendampingi korban misalnya korban pelecehan seksual yang terjadi di Kota Malang beberapa waktu silam sehingga adanya suatu penegakan hukum yang berkeadilan. Dengan adanya advokasi tersebut akan memberikan rasa kepercayaan bagi korban dan keluarga untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwajib. Selain advokasi LSM juga perlu memberikan suatu edukasi kepada masyarakat sehingga adanya pengetahuan di masyarakat terkait pentingnya untuk melaporkan apabila ada keluarga atau orang – orang di sekitarnya yang menjadi korban pelecehan seksual kepada pihak berwajib demi penegakan HAM di masyarakat. Dengan adanya edukasi tersebut diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penegakan HAM menjadi meningkat.
b. Dinas Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), sebagai lembaga pemerintahan di daerah yang memiliki tugas dan kewenangan dalam hal perlindungan anak. Sejatinya peran yang diperlukan dari DP3AP2KB adalah dalam hal rehabilitasi korban baik secara fisik maupun psikis. Hal tersebut tentunya berangkat dari fakta bahwa ketika seorang anak menjadi korban pelecehan seksual tentunya ada trauma yang dideritanya. Kemudian apabila perlakuan tersebut diiringi dengan kekerasan akan menimbulkan luka fisik di korban. Sehingga diperlukan suatu lembaga untuk membantu pemulihan korban agar mampu untuk berinteraksi kembali di masyarakat. Apabila tidak adanya suatu lembaga yang memegang kendali dalam rangka rehabilitas korban maka akan menyebabkan trauma berkepanjangan oleh anak yang menjadi korban tersebut.
c. Penegak hukum yakni kepolisian dan kejaksaan, kedua institusi tersebut merupakan pemegang peran penting dari segi formilnya sehingga diperlukan suatu optimalisasi kedua institusi tersebut sehingga adanya penegakan hukum yang berkeadilan. Pengoptimalisasian kedua lembaga tersebut diperlukan adanya penegakan hukum yang berkeadilan dengan tujuan semata-mata untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat.
Langkah tersebut diperlukan semata-mata karena dalam mewujudkan kota ramah HAM tersebut dibutuhkan suatu sinergi antarpihak terkait sehingga terwujudnya mekanisme yang utuh dan masif sehingga perlindungan HAM di daerah berjalan sepenuh hati. Dengan adanya suatu mekanisme tersebut diharapkan perlindungan HAM di Kota Malang menjadi lebih baik lagi kedepannya. Gagasan restorasi tersebut diperlukan baik dari segi materiil dan formil karena dalam pembangunan suatu sistem yang utuh maka harus adanya keutuhan dari substansi, struktur, dan kultur agar terciptanya perlindungan HAM yang terstruktur, sistematis, dan masif.

## 240 Mochammad Abizar: Restorasi Kelembagaan Melalui

## Kesimpulan
Berdasarkan sebagaimana paparan penulis di atas terkait problematika perlindungan hak asasi manusia di daerah terutama Kota Malang menjadi suatu keniscayaan bahwa perlu adanya mekanisme restorasi perlindungan HAM di Kota Malang. Hal ini semata – mata untuk menjamin perlindungan HAM bagi seluruh rakyat Indonesia terutama kepada anak selaku generasi penerus bangsa. Dalam rangka pemenuhan hal tersebut dibutuhkan suatu mekanisme yang dalam hal ini penulis namakan integrated society institution system . Dalam sistem yang penulis gagas tersebut merupakan suatu langkah perlindungan HAM baik segi materiil maupun formil di daerah khususnya Kota Malang. Dalam pelaksanaan mekanisme tersebut dibutuhkan kerja sama para pihak terkait sehingga terciptanya suatu perlindungan HAM yang terstruktur, sistematis, dan masif.

## Daftar Bacaan

## Buku
Jimlу A ѕѕhiddiqie, HT N dan Pilar-Pilar Demokraѕi (Konѕtituѕi Preѕѕ 2006).

## Jurnal
Agus Raharjo, 'Hukum dan Dilema Pencitraannya : Transisi Paradigmatis Ilmu Hukum dalam Teori dan Praktek' (2006) 26  Jurnal Hukum Pro Justitia .
Eko Hidayat, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia' (2016) 8 ejournal radenintan.
Komnas Ham, 'Anak-anak Indonesia Yang Teraniaya' (2006) VII Buletin Wacana.
Ivo Noviana, 'Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya'
(2015) 1 Sosio Informa.
Ratih P. dan Daud B., 'Pedofilia dan Kekerasan Seksual : Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak' (2015) 01 Sosio Informa.
Rudi Subiyakto, 'Membangun Kota Layak Anak : Studi Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah' (2012) 10 Sosio-Religia
Syukron Mahbub, 'Kekerasan Terhadap Anak Perspektif HAM dan Hukum Islam
serta Upaya Perlindungannya' (2015) 1 Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman.
Tateki Yoga Tursilarini, 'Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak' (2017) 41 Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial
Zuraidah dan Muhamad Sadi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan' (2018) 18 NURANI.

## Laman
Admin, http/www.kemenkopmk.go.id dalam survei kementerian koordinator bidang kesejahteraan rakyat. Diakses pada tanggal 11 November 2019.
Admin, https://www.voaindonesia.com/a/kasus-kekerasan-fisik-dan-seksual-pada- anak meningkat-di-ri/5029008.html. Diakses pada tanggal 22 November 2019.
Aminatus Sofya, Arist Merdeka Sirait Sebut Pelaku Kekerasan Seksual Siswa SDN Kauman 3 Malang Sebagai Predator, https://jatim.tribunnews.com/2019/02/18/ arist-merdeka-sirait-sebut-pelaku kekerasan-seksual-siswa-sdn-kauman-3- malang-sebagai-predator. Diakses pada tanggal 11 November 2019.
Andita Rahma dan  Syailendra Persada, “Ada 236 Kasus Pelecehan Seksual Anak Sepanjang 2019 ”, (Tempo.Co, 2019) https://nasional.tempo.co/read/1231780/ ada-236-kasus-pelecehan-seksual-anak-sepanjang-2019/full&view=ok diakses pada tanggal 21 November 2019.
Matius Alfons, “LPSK : Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Meningkat Tiap Tahun”, (Detik News, 2019) https://news.detik.com/berita/d-4637744/lpsk- kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-tiap-tahun diakses pada tanggal 22 November 2019.
Wilda Fizriyani, 20 Siswa SD Jadi Korban Pelecehan Seksual di Malang, https://www. republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/02/18/pn49m7335-20-siswa-sd-jadi- korban-pelecehan-seksual-di-malang. Diakses pada tanggal 11 November 2019.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Repubulik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.
Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--