## STUDY OF ALTERNATIVE INSTITUTIONAL MODELS OF REPUBLIC INDONESIA CIVIL SERVANT COOPERATIVES IN PEKANBARU
Zulfadil 1 , Fakhri Rabialdy 2 , Ahmad Rifqi 3 , Layla Hafni 4
1&3 Universitas Riau, 2&3 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 4 Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia Email: zulfadil@unri.ac.id

## ABSTRACT
This research is to clarify two aspects of Kelembagaan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (The organization of Indonesian civil servent cooperative), which are what the profile  currently inplemented and what should the organisazation be designed in the future. The objek of the research is cooperative of Indonesian civil servent as shorted in KP-RI in Pekanbaru City. The research categories as qualitative research, where data were collected from the cooperative practist and academicients. The research have identified two altenratif model of the KP-RI organization, namedly “One for Each Model”, where in each government office and school is fasilited with one cooperative,  and  “One  for  some  Model”,  whare  some  government  offices  and  schools  are  facilited  with  one cooperative. This research recommended “One for Some Model”, sepecialy for the cooperative wihin the Instansi Vertical, which under centra government control. The conseguencies of “One for Some Model” would be a merger (amalgamasi) some of current cooperatives to become one cooperative.
Keywords: KP-RI Institutions and Coverage; One for Each Model; One for Some Model

## KAJIAN ALTERNATIF MODEL KELEMBAGAAN KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KP-RI) DI KOTA PEKANBARU

## ABSTRAK
Penelitian  ini  untuk  mengklarifikasi  dua  aspek  Kelembagaan  Koperasi  Pegawai  Republik  Indonesia  (Koperasi Pegawai  Negeri  Sipil  Indonesia),  yaitu  bagaimana  profil  yang  dijalankan  saat  ini  dan  organisasi  yang  akan dirancang  seperti  apa  selanjutnya.  Objek  penelitian  ini  adalah  Koperasi  Pegawai  Negeri  Sipil  Indonesia  yang disingkat KP-RI di Kota Pekanbaru. Kategori penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana data dikumpulkan dari praktisi koperasi dan akademisi. Penelitian ini mengidentifikasi dua model alternatif organisasi KP-RI, yaitu “ One for Each Model ”, dimana di setiap kantor pemerintah dan sekolah difasilitasi dengan satu koperasi, dan “ One for some Model ”, dimana beberapa kantor pemerintah dan sekolah berada difasilitasi oleh satu koperasi. Penelitian ini merekomendasikan “One for Some Model”, khususnya untuk koperasi di lingkungan  instansi vertikal yang berada  di  bawah  kendali  pemerintah  pusat.  Konsekuensi  dari  “ One  for  Some  Model ”  adalah  penggabungan (amalgamasi) beberapa koperasi yang ada menjadi satu koperasi.
Kata Kunci: Kelembagaan dan Cakupan KP-RI; One for Each Model; One for Some Model

## PENDAHULUAN
Penelitian  terkait  pengembangan  koperasi  menjadi  topik  penelitian  para  peneliti  koperasi.  Beberapa  penelitian seperti Zulfadil (2006), Suhartono (2011), Ermaya (2012),  Susilawetty dan Supena (2013), Nasution dan Hidayat (2014) Sukijo (2018), serta Afif dan Suwandari (2018), meneliti aspek manajemen stratejik dan kewirausahaan, pendidikan pengurus dan anggota koperasi, kemitraan/kerjasama usaha, sosialisasi nilai-nilai koperasi, jiwa dan semangat  kewirusahaan,  pengetahuan  pengurus  tentang  perkoperasian,  profesionalisme  pengelolaan  koperasi, kualitas sumberdaya manusia pengurus koperasi, dan kompetensi manajer koperasi.
Kendatipun  hasil  penelitian  sudah  menggunakan  kaedah-kaedah  dan  proses  ilmiah  dalam  kajian  dan hasilnya  memberikan  kontribusi  terhadap  pengembangan  ilmu  dan  penerapan  manajemen  koperasi,  namun terdapat celah (gap) mengembangkan penelitian dengan tema kelembagaan koperasi. Diperlukan penelitian asepek organisasi  Koperasi,  yaitu  hubungan  antara  satu  jenis  koperasi  dalam  berbagai  tingkatan,  serta  cakupan keanggotaan suatu jenis koperasi.
Menurut  Ismail  (laporan  tahunan  IK-RI  tahun  buku  2009),  kelembagaan  koperasi  masih  belum  dapat mengakomodasi kepentingan anggotanya,  serta  belum dapat mengeksploitasi peluang-peluang yang ditawarkan lingkangan  eksternal.  Hubungan  kelembagaan  antara  organisasi  KP-RI  pada  berbagai  tingkatan  masih  belum efisien dan terkesan tumpang tindih. Selain masalah organisasi KP-RI pada berbagai tingkatan, hal yang paling mendasar adalah penataan cakupan kelembagaan KP-RI, khususnya anggota koperasi primer.
Kelemahan  kelembagaan  KP-RI  terjadi  karena  beberapa  faktor. Pertama ,  otonomi  daerah  yang  sudah berjalan sejak tahun 2001 membawa konsekuensi kewenangan kepada daerah; gubernur dan bupati/walikota dalam penataan  organisasi  perangkat  daerah  (OPD)  di  wilayahnya.  Karena  alasan  efisiensi  dan  mempermudah koordinasi,  beberapa  OPD  disatukan  di  bawah  satu  atap  pengelolaan.  Namun  disisi  lain,  karena  tuntutan  dan kebutuhan masyarakat, beberapa OPD yang berada dalam satu atap pengelolaan, dipecah dibawah dua OPD yang berbeda. Dengan perubahan sistem dan perangkat organisasi tata kerja (SOTK) pemerintah daerah, menyebabkan beberapa koperasi yang sudah ada harus dibubarkan, karena OPD dimana KP-RI bernaung dilebur kedalam OPD yang berbeda.
Kedua , PNS pada OPD selain sektor moneter, agama, hukum, pertahanan dan keamanan serta hubungan luar  negeri,  berada  dibawah  kewenangan  gubernur  dan  bupati/kepala  daerah.  Kewenangan  gubernur  dan bupati/walikota  terhadap    karier  PNS  memungkinkan  terjadinya  mutasi,  rotasi,  dan    promosi  PNS  antara  OPD dalam dan antar wilayah kabuaten/kota dan bahkan antar provinsi.
Karena  kedua  alasan  ini,  maka  keberadaan  seorang  PNS  pada  satu  kantor  OPD  tidak  bertahan  lama. Akibatnya keanggotaan seorang pada suatu KP-RI tertentu juga tidak akan bertahan lama. Perpindahan PNS dari satu  OPD  kdepada  OPD  lainnya,  berpengaruh  dan  bahkan  dapat  memperlemah  keberadaan  KP-RI.  Data  pada Tabel 1 menggambarkan mutasi PNS dari luar daerah ke Kota Pekanbaru, demikian sebaliknya, serta mutasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

## Tabel 1 Data Mutasi PNS Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Tahun 2017-2019)
No Mutasi Jumlah PNS/Guru Jumlah 2017 2018 2019 (1) (2) (3) (4) (5) (6) =  (3) + (4) + (5) 1. Mutasi PNS dari Luar Daerah Kota Pekanbaru 91 159 180 430 2. Mutasi PNS Ke Luar Kota Pekanbaru 27 50 25 102
3. Mutasi PNS dari Satu OPD ke OPD Lainnya Di lingkungan Kota Pekanbaru 23 27 OPD Baru 374 + Mutasi Biasa  99  = total 473 523

## Sumber : Badan Kepegawaian Pemerintah Kota Pekanbaru, 2022
Mutasi PNS biasa terjadi baik yang masuk ke lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, maupun keluar dari pemerintah Kota Pekanbaru. Demikian juga hal sama terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Mutasi PNS juga terjadi sebagai kosekuensi dari mutasi dan promosi diantara OPD yang ada. Jumlah PNS yang pindah ke  lingkungan  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  sejak  3  tahun  terakhir  mencapai  430  orang,  yang  berpotensi mengurangi  keanggotaan  pada  satu  KP-RI.  Perpindahan  PNS  ke  luar  Kota  Pekanbaru  selama  3  tahun  terakhir mencapai 102 orang, yang berarti berkurangnya anggota KP-RI.
Mutasi biasa antara OPD (99 orang), dan mutasi serta promosi jabatan dari dan ke satu OPD selama tahun 2019 mencapai jumlah 374 orang. PNS/Guru yang pindah dari satu OPD/Sekolah dipastian keluar dari keanggota KP-RI, dan seharusnya mendaftar menjadi anggota KP-RI yang baru. Namun kenyataan tidak selalu demikian. Anggota yang keluar dari keanggotaan dari suatu KP-RI menarik semua simpanan dan hak lannya sebagai anggota. Di  OPD/Sekolah  yang  baru,  PNS/Guru  tersebut  tidak  otomatis  menjadi  anggota.  Kalaupun  menjadi  anggota,
e-ISSN 2527-8215
mereka memulai dari awal lagi, terutama dalam simpanannya di koperasi. Mutasi seperti yang dijelaskan di atas, membawa konsekuensi terhadap anggotaan PNS di suatu KP-RI.
Keberadaan  KP-RI,  seperti  tergambar  pada  Tabel  2,  di  Kota  Pekanbaru  dikelompokkan  menjadi  4 kondisi, yaitu (1) KP-RI pada organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Pekanbaru. (2) KP-RI pada satuan  pendidikan  (sekolah)  baik  yang  berada  dalam  kewenangan  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  maupun  dalam kewenangan  Pemerintah  Provinsi  Riau.  (3)  KP-RI  pada  OPD  Pemerintah  Provinsi  Riau,  dan  (4)  KP-RI  pada Instansi Vertikal, yaitu berada pada Kementrian keuangan, Kementrian Agama, Kementrian Hukum dan HAM, termasuk KP-RI pada unit kerja Kejaksanaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi.
Berdasarkan data pada Tabel 2, jumlah KP-RI di Kota Pekanbaru adalah sebanyak 96 unit, yang tersebar pada 4 wilayah/unit pemerintahan. Jumlah KP-RI 96 unit masih sangat kecil 26,17% yaitu atau 96 unit dengan 363 jumlah OPD dan sekolah di Kota Pekanbaru. Tabel 2 juga menggambarkan sebanyak 29 dari 96 unit atau 30,85% KP-RI  adalah  tidak  aktif,  yang  ditandai  tidak  dilaksanakannya  Rapat  Anggota  Tahunan  (RAT)  sejak  beberapa tahun terakhir.

## Tabel 2 Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan  KP-RI  Di Kota Pekanbaru Tahun 2020
No Wilayah Koperasi Jumlah KP-RI Potensial Aktif Tidak Aktif Total (4) + (5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. OPD Pemko Pekanbaru 37 6 2 8 (8,5%) 2. Sekolah (Kota) 232 24 10 34 (36,2%) 3. OPD Pemrop Riau 43 14 10 24 4. Sekolah (Provinsi) 26 19 3 22 5. Instansi Vertikal (termasuk 2 sekolah MAN) 25 25 7 30 (31,9%) Jumlah 363 67 29 96 (100%)
Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, 2022
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  penulis  melakukan  penelitian  terhadap  KP-RI,  dengan  mengangkat topik penelitian “Kajian Tentang Alternatif Model Kelembagaan KP-RI di Kota Pekanbaru”.
Secara  khusus  penelitian  ini  mencoba  mengungkapkan  hal  (1),  Bagaimana  potret  kelembagaan  KP-RI  di  Kota Pekanbaru,  (2),  Alternatif    kelembagaan  KP-RI  seperti  apa    yang  ideal  untuk  diterapkan  di  Kota  Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan secara empiris alternatif kelembagaan KP-RI di Kota Pekanbaru. Sedangkan  manfaat penelitian ini adalah diperolehnya gambaran tentang (1) Gambaran kelembagaan KP-RI di Kota  Pekanbaru,  dan    (2)  Alternatif    kelembagaan  KP-RI  seperti  apa  yang  ideal  untuk  diterapkan  di  Kota Pekanbaru.

## TINJAUAN PUSTAKA
Organisasi merupakan elemen yang diperlukan dalam kehidupan manusia. Organisasi membantu manusia dalam melaksanakan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik secara individu. Menurut Robbins (1994: 4), organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan  bersama  atau  sekelompok  tujuan.  Kesatuan  tujuan  berarti  bahwa  unit  organisasi  terdiri  dari  orang  atau kelompok  orang  yang  berinteraksi  satu  sama  lainnya.  Selanjutnya  sebuah  organisasi  mempunyai  batasan  yang dapat berubah dalam kurun waktu tertentu, namun sebuah batasan yang nyata harus ada agar dapat membedakan antara anggota dan bukan anggota suatu organisasi. Orang-orang di dalam sebuah organisasi mempunyai suatu keterikatan yang terus menerus. Akan tetapi sebaliknya, organisasi menghadapi perubahan yang konstan di dalam keanggotaan  mereka,  meskipun  pada  saat  mereka  menjadi  anggota,  orang-orang  dalam  organisasi  berpartipasi secara relatif teratur. Akhirnya, organisasi itu ada untuk mencapai tujuan. Sedangkan tujuan dapat dicapai melalui karya individu-individu yang bekerja sendiri, atau dicapai secara lebih efisien melalui usaha kelompok.
Menurut  Hicks  (dalam  Winardi,  2003:  3),  terdapat  banyak  alasan  mengapa  manusia  menciptakan organisasi-organisasi,  yaitu  alasan  sosial (social  reasons) dan  alasan  material (material  reasons) .  Banyak organisasi  dibentuk  untuk  memenuhi  kebutuhan  manusia  untuk  pergaulan.  Adakalanya  kebutuhan-kebutuhan sosial  seseorang  demikian  sempurna  terpenuhi  oleh  perusahaan  tempat  ia  bekerja.  Secara  umum  manusia berorganisasi karena membutuhkan dan menikmati kepuasan sosial yang diberikan oleh organisasi. Selanjutnya menurut Winardi, manusia dapat melakukan tiga hal yang tidak mungkin dilakukan sendiri, yakni memperbesar kemampuannya, menghemat waktu yang diperlukan untuk mencapai sesuatu sasaran, dan menarik manfaat dari pengetahuan generasi-generasi sebelumnya yang telah dihimpun.
Koperasi  sebagai  disebutkan  dalam  Undang-undang  Perkoperasian  nomor  25  tahun  1992  ”Koperasi adalah  badan  usaha,  yang  beranggotakan  orang  perorang  atau  badan  hukum  koperasi  yang  melandaskan kegiatannya  berdasarkan  prinsip-prinsip  koperasi,  sekaligus  sebagai  gerakan  ekonomi  rakyat  yang  berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Ini berarti koperasi adalah merupakan organisasi alat perjuangan anggota dalam mencapai tujuannya. Sebagai alat perjuangan anggotanya, organsisasi koperasi harus mampu mengakomodasi kepentingan internalnya,  dan  pengaruh  faktor-faktor  eksternal  yang  dapat  mendukung  koperasi  dal/am  memperjuangkan kepentingan anggotanya khusus dan masyarakat secara umum.
Zulfadil  (2006)  dalam  penelitian  menyimpulkan  “penerapan  manajemen  stratejik  dalam  koperasi sekunder  KP-RI  di  Indonesia  dapat  meningkatkan  intensitas  intrapreneuship  dalam koperasi,  selanjutnya  dapat mendorong  peningkatan  kinerja  koperasi.  Sedangkan  menurut  krisnamukti  (2007),  ada  beberapa  faktor fundamental  yang  mempengaruhi  eksistensi  koperasi,  yakni,  (1)  Koperasi  akan  eksis  jika  terdapat  kebutuhan kolektif  untuk  memperbaiki  ekonomi  secara  mandiri.  Setiap  orang  memiliki  kebutuhan  untuk  memperbaiki ekonominya  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan,  (2),  Koperasi  akan  berkembangkan  apabila  terdapat kebebasan ( independency ) dan otonomi untuk berorganisasi. Struktur organisasi, jenis kegiatan harus disesuaikan dengan  karakteristik  dan  kebutuhan  anggota,  (3),  Pendirian  koperasi  hendaknya  dikembangkan  berdasarkan pendekatan buttom-up, dari bawah, atas kesadaran diri, sehingga muncul sence of belonging dan buka bersifat top- down yang  ditentukan  oleh faktor  eksternal, (4)  Keberadaan  koperasi  akan  ditentukan oleh  proses  pemahaman nilai-nilai koperasi. Koperasi memiliki nilai-nilai atau prinsip yang tidak dimiliki oleh organisasi lain. (5) Adanya kesadaran dan kejelasan tentang keanggotaan. Setiap anggota koperasi maupun masyarakat perlu memahami dan mengetahui secara jelas tentang hak, kewajiban serta manfaat berkoperasi.
Sukidjo  (2008:  202)  menyimpulkan  dalam  penelitiannya  bahwa  untuk  mempertahankan  eksistensi koperasi,  maka  pengurus  koperasi  harus  senantiasa  memahami  dan  mengimplementasikan  jati  diri  koperasi, pembentukan  koperasi  atas  dasar  kesadaran  anggota  (buttom-up),  kegiatan  usaha  luwes  dan  sinergis  dengan kebutuhan  anggota,  dan  berorientasi  pada  pelayanan  anggota.  Selanjutnya  Ropke  (2003)  menyebutkan  bahwa anggota, calon anggota dan masyarakat akan sangat menarik bila koperasi dapat memberikan manfaat ekonomi ( econmy benefi ). Mulyo (2007) mengidentifikasi beberapa faktor kunci sukses dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan koperasi. Faktor-faktor tersebut adalah; (1) Pemahaman pengurus dan anggota terhadap jati diri koperasi, yang dicitrakan oleh pengetahuan mereka terhadap ‘tiga serangkai koperasi’ yang meliputi pengertian koperasi  ( definition  of  cooperative), nilai-nilai  koperasi  ( principles) dan  prinsip-prinsip  gerakan  koperasi ( principles  of  coorperative),  (2) Kemampuan  pengurus  utuk  mengidentifikasi  kebutuhan  kolektif  anggota.  (3) Adanya  kesungguhan  pengurus  dan  pengelola  dalam  pengelola  dalam  mengelola  koperasi.  (4)  Kegiatan  usaha koperasi harus berintegrasi dengan usaha anggota, sehingga koperasi akan mampu memfasilitasi dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya.

## METODOLOGI PENELITIAN Objek, Populasi dan sampel Penelitian
Objek  penelitian  ini  adalah  kelembagaan  KP-RI.  Populasi  dalam  Penelitian  ini  adalah  seluruh  KP-RI  di  Kota Pekanbaru. Di Kota Pekanbaru terdapat sebanyak 96 unit KP-RI dan 363 unit potensi berdirinya KP-RI. Jumlah teerbanyak potensi berdirinya KP-RI di satuan pendidikan (di lingkungan sekolah yang sudah menjalan kegiatan sejenis koperasi, namun belum memiliki badan hukum koperasi).

## Data dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan primer dan data sekunder. Data primer berupa persepsi dan tanggapan pengurus KP- RI  dan  pakar  koperasi  tentang  alternatif  model  kelembagaan  KP-RI,  sedangkan  data  sekunder  bersumber  dari berbagai informasi sekunder.

## Metode Analisis data
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dan  dianalisi  secara  deksriptif.  Data persepsi  dan  pendapat  baik  yang bersumber  dari  pengurus  KP-RI  dan  pakar  perkoperasian  dan  teori  organisasi  dioleh  secara  deskripsi  untuk mendapatkan model kelembagaan KP-RI di Kota Pekanbaru.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Model Kelembagaan “Satu OPD/Sekolah Satu KP-RI” Dalam Model ini digambarkan satu OPD/Sekolah satu KP-RI selanjutnya disebut “ One for Each Model ” disingkat OEM Model OEM mencerminkan kodisi terkini atau sudah diterapkan di Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kota Pekanbaru, dan Instansi Vertikal.  Kendatipun demikian berdasarkan data Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru, belum semua OPD/Sekolah memiliki KP-RI. Kelebihan dan kekuarangan dari OEM tergambar pada Tabel 3. Sedangkan gambar model terlihat pada Gambar 1.
e-ISSN 2527-8215
Tabel 3. Kebaikan dan Kelemahan Model Kelembagaan Satu OPD/Sekolah Satu KP-RI
Kebaikan Kelemahan 1. Kedekatan Koperasi dengan anggota menimbulkan rasa memiliki  (sense  of  belonging)  erhadap  koperasi, sehingga mendorong partisipasi.
2. Optimalisasi  peluang  usaha  sesuai  dengan  kebutuhan anggota
3. Pengawasan  melekat  (langsung)  anggota  terhadap Koperasi.
4. Memasyarakatkan Koperasi bagi anggota, karena KP-RI berada di tengah anggotanya.
1. Mobilisasi  modal  sendiri  anggota  kecil  dan sulit ditingkatkan.
2. Skala  usaha  sulit  berkembang,  akibatnya koperasi sulit bersaing.
3. Eksistensi  KP-RI  tidak  stabil,  (tergantung komitmen pimpinan daerah) terhadap keberadaan OPD
4. Keanggotaan PNS/Guru di suatu KP-RI tidak stabil, sebagai akibat dari kebijakan mutasi.
Sumber : Data Olahan, 2023
Sedangkan model gambar “Model Satu” sebagaimana terlihat pada Gambar 1.

## Gambar 1. Model Kelembagaan Satu OPD/Sekolah Satu KP-RI

## Model Kelembagaan “Beberapa OPD/Sekolah Satu KP-RI”
Model Beberapa OPD/Sekola saatu KP-RI dalam penelitian disebutkan “ One for Somes Model ” disingkat Model OSM . Dalam Model OSM ini digambarkan beberapa OPD/Sekolah hanya terdapat satu KP-RI bersama, Dengan mempertimbangkan  kelemahan-kelemahan  Model  Satu,  alternatif  Model  OSM  membawa  konsekuensi penggabungan atau amalgamasi KP-RI yang sudah ada.
Alternatif model kelembagaan ini lebih sesuai untuk KP-RI di lingkungan Provinsi Riau dan Pemerintah Kota  Pekanbaru  yang  memiliki  keterikatan  yang  kuat,  sehingga  beberapa  OPD/Sekolah  memiliki  satu  KP-RI sangat  dimungkinkan.  Demikian  juga  diantara  beberapa  sekolah  sesuai  dengan  tingkatannya,  misalnya  semua SMA, SMK, dan SMP masing-masing hanya memiliki satu KP-RI bersama. Namun berbeda untuk tingkat sekolah dasar (SD) berada dalam satu Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan atau satu/beberapa kecamatan hanya memiliki 1 KP-RI. Di wilayah Kota Pekanbaru terdapat 10 UPTD, dengan demikian terdapat 10 KP-RI.
Tabel 4 Jumlah OPD/Sekolah, Instansi Vertikal, Serta KP-RI (Berdasarkan Model Dua)
No OPD/Sekolah Kata Pekanbaru, Prov. Riau, dan Instansi Vertikal Jumlah OPD/Sekolah/ Instansi Vertikal KP-RI 1. OPD Pemko Pekanbaru 37 1 2. Sekolah (di Kota Pekanbaru) 235 SMP 41 1 SD di 10 UPTD Pendidikan) 194 10 3. OPD Pemrop Riau 43 1 4 Sekolah di Provinsi Riau di Kota Pekanbaru) 26 SMA 17 1 SMK 9 1 5. KP-RI Di Instansi Vertikal 23 23 Jumlah 358 43
Sumber: Data Olahan, 2023
Instansi Vertikal memiliki hierarki yang berbeda dengan OPD pada Pemerintah Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru. Kantor Kementrian Agama Kabupatan/Kota dan provinsi dibawah Kementrian Agama. Kejaksanaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi berada dibawah Kejaksaan Agung. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi berada dibawah  Mahkamah  Agung.  Oleh  karena  itu  kelembagaan  KP-RI  di  Instansi  Vertikal  menggunakan  OEM. Sekolah/Pesantren  seperti  Madrasyah  Aliyah  Negeri  (MAN),  Madrasyah  Tsanawiyah  Negeri  (MTsN)  dan Madrasyah  Ibtidaiyah  Negeri  (MIN),  masing-masing  tingkatan  direkomendasikan  1  KP-RI.  Selanjutnya, perguruan tinggi negeri, yaitu Universitas Riau dan Universitas Islam Negeri. Masing-masing perguruan tinggi direkomendasikan 1 KP-RI. Penerapan OSM menghasilkan sebanyak 43 jumlah KP-RI sebagai mana tergambar pada Tabel 4.
Model  OSM,  “Beberapa  OPD/Sekolah  Satu  KP-RI,  memiliki  kebaikan  dan  kelemahan  sebagaimana tergambar pada Tabel 5 berikut.
Tabel 5 Kebaikan dan Kelemahan Model Kelembagaan “Beberapa OPD/Sekolah Satu KP-RI”
Kebaikan Kelemahan
1. Gabungan beberapa OPD dan Sekolah membentuk
1  KP-RI  menghasilkan  KP-RI  yang  lebih  besar dalam  permodalan  dan  skala  usaha,  sehingga pelayanan serta efisiensi usaha dapat dicapai.
2. Keanggotaan  KP-RI  lebih  bersifat  permanen, (tidak terpengaruh oleh kebijakan mutasi pimpinan daerah).
1. Hubungan  KP-RI  dengan  anggota  relatif  berjarak, sehingga rasa memiliki (sense of belonging) anggota rendah, berakibat rendahnya partisipasi.
2. Keengganan  Pengurus  meleburkan  KP-RInya,  sebab menghilangkan kekuasaan.
3. Penggabungan, berakibatnya aktifitas KP-RI dimulai dari  awal,  (khususnya  dalam  permodalan),  anggota KP-RI yang ada berpotensi menarik simpanannya.
Sedangkan Model Dua dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.

## Gambar 2. Model Kelembagaan Satu OPD/Sekolah Satu KP-RI

## Pembahasan Hasil Penelitian
Penelitian ini menjelaskan dua model kelembagaan KP-RI, yaitu “ One for Each Model (OEM) “ atau “ Model Satu OPD/Sekolah Satu KP-RI ” dan “ One for Some Model (OSM) ” atau “ Model Beberapa OPD/Sekolah Satu KP-RI ”. Model OEM secara umum merupakan gambaran kelembagaan KP-RI saat ini. Sedangkan Model OSM merupakan model  yang  ideal  diterapkan  untuk  kelembagaan  KP-RI  saat  ini  dan  masa  medatang.  Masing-masing  model memiliki kelebihan dan kekurangan, dilihat dari aspek jumlah anggota, mobilisasi modal usaha dari anggota, skala usaha/efisiensi dan peluang usaha, stabilitas keanggotaan KP-RI, eksistensi KP-RI, dan kedekatan anggota dengan KP-RI. Untuk itu akan dibahas sebagai berikut.
Pertama , jumlah dan stabilitas anggota. Menurut International Labour Organization (Satio dan Tamba, 2001)  elemen  yang  terkandung  dalam  koperasi  adalah  a,  perkumpulan  orang,  b,  penggabungan  orang-orang tersebut berdasarkan kesukarelaan, c, terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai, d, koperasi yang dibentuk adalah organisasi bisnis (badan usaha) yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis, e, terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan, f, anggota koperasi menerima risiko dan manfaat yang seimbang. Dari dua model yang dibahas, dilihat aspek keanggotaan “OSM” lebih baik.
Tabel  6  menggambarkan  perbandingan  jumlah  anggota  dari  masing-masing  OPD  dan  sekolah  dengan menggunakan  dua  model  yang  dikemukakan.  Terlihat,  “OSM”  menghasilkan  jumlah  anggota  yang  jauh  lebih
e-ISSN 2527-8215
besar.  Jumlah  anggota  yang  jauh  lebih  besar  mampu  menghimpun  kekuatan  modal  yang  besar  dari  anggota, selanjutnya  menghasilkan  skala  usaha  yang  lebih  besar  pula,  serta  efisiensi  usaha  yang  tinggi,  sehingga kemampuan koperasi sebgai badan usaha dalam persaingan akan besar. Hal ini sejalan dengan hakikat koperasi menuurt International Labour Organization sebagaimana dijelaskan di atas.
Mulyo  (2007)  mengidentifikasi  beberapa  faktor  kunci  sukses  dalam  rangka  pengambangan  dan pemberdayaan  koperasi,  diantaranya  kemampuan  pengurus  mengidentifikasi  kebutuhan  kolektif  melalui penjaringan aspirasi anggota.
Tabel 6. Jumlah OPD/Sekolah, Instansi Vertikal, Serta KP-RI (Berdasarkan Model Oem dan OSM)
No OPD/Sekolah Kota Pekanbaru, Prov. Riau, dan Instansi Vertikal Jumlah PNS/Guru Jumlah KP-RI Rata-rata Anggota/ KP-RI OEM Model OSM Model OEM Model OSM Model 1. OPD Pemko Pekanbaru 3.436 37 1 93 3436 2. Sekolah (di Kota Pekanbaru) SMP 1.439 41 1 35 1439 SD di 10 UPTD Pendidikan) 2.328 194 10 12 233 3. OPD Pemrop Riau 7.882 43 1 183 7882 4. Sekolah (di Provinsi Riau) SMA 793 17 1 47 793 SMK 504 9 1 30 504 5. KP-RI Di Instansi Vertikal 6.241 23 23 271 271 Jumlah 358 43
Sumber: Data Olahan, 2023
Selanjutnya biaya transaksi antara koperasi dengan anggota lebih rendah jika dibandingkan dengan biaya transaksi  antara  anggota  terhadap  badan  usaha  nonkoperasi.  Kemampuan  koperasi  untuk  mewujudkan kesuksesannya sulit dicapai apabila koperasi merupahan badan usaha yang kecil. Model ESM merupakan solusi terhadap kelembagaan KP-RI dimasa mendatang.
Ismangil (1989) menyatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan koperasi ditentukan oleh keunggulan koparatif koperasi. Hal ini dapat dilihat dalam kemampuan koperasi berkompetisi memberikan pelayanan kepada anggota dan dalam usahanya tetap hidup (survive) dan berkembang.
Argumentasi terhadap alternatif “OSM” di perkuat dengan data mutasi PNS khususnya sebagai anggota suatu  KP-RI.  Mutasi  PNS  terjadi  karena  mutasi  atau  promosi  jabatan,  maupun  mutasi  biasa  PNS  untuk  tujuan penyegaran.

## PENUTUP
Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian, maka dirumuskan kesimpulan penelitian sebagai berikut, Jumlah  KP-RI  di  Kota  Pekanbaru  mencapai  96  unit  atau  26,45  %  dari  total  potensi  untuk  berdirinya  koperasi. Selanjutnya, dari 96 unit KP-RI masih terdapat 30 % atau 29 unit KP-RI yang tidak aktif, yang ditandai dengan tidak dilaksanakannya RAT sejak beberapa tahun terakhir. Jumlah mutasi PNS masuk dan pindah dari Pemerintah Kota Pekanbaru dan mutasi karyawan non staf, serta mutasi PNS antara OPD cukup besar, berdampak terhadap stabilitas keberadaan KP-RI. Perubahan Peraturan Daerah dalam kaitannya Satuan Organisasi dan Tata Laksana Kantor  (SOTK)  juga  berdampak  terhadap  keberadaan  KP-RI.  Penelitian  ini  menemukan  dua  alternatif  model lembagaan  KP-RI,  yaitu  “Model  OEM”,  dimana  satu  OPD/Sekolah  Satu  Koperasi  dan  Model  ESM,  yaitu Beberapa  OPD/Sekolah  satu  KP-RI.  Masing-masing  model  memiliki  kelebihan  dan  kekurangan  dislihat  dari perspektif jumlah anggota, kekuatan permodalan dan skala usaha, kemampuan bersaing dalam dunia persaingan. Sedangkan saran penelitian ini adalah, sebaiknya, Penerapan Model ESM, yaitu beberapa OPD/Sekolah Satu KP- RI.\Artinya,  beberapa  OPD/Sekolah  hanya  terdapat  satu  KP-RI,  serta  melakukan  penggabungan  KP-RI  yang dilakukan dengan langkah-langah tepat, termasuk sosialisasi kepada anggota sebelum dan sesudah penggabungan dilaksanakan.

## DAFTAR RUJUKAN
Ibone  Sarjono.  1997. Koperasi  dan  Pembangunan  Nasional, Pusat  Informasi  Perkoperasian  (PIP- Dekopin), Jakarta.
Muslim Nasution. 2002. Reposisi Koperasi Indonesia, Majalh Infokop, Vol. 20, Hal. 6-16, Jakarta.
M. Yahya. 2004. Manajemen Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI), IKP-Ri, Jakarta. IKP-RI. 2005. Mengenal Sejenak IKP-RI, Penerbit Induksi Koperasi Pegawai Republik Indonesi. Jakarta.
Pariaman Sinaga. 2004. Skenario Pengembangan Koperasi dan UKM 2005, Infokop, Vol. 24, Hal 19-35. Robbin Stephen P. 1994. Teori Organisasi: Struktur, Design  Aplikasi, Penerbit Archan. Jakarta.
Ropke, Jochen. 1989. The Economic Theory of Co-operative Entreprise, Universitas Padjajaran Bandung. _________________.  1995. Manajemen  Strategis.  Untuk  Koperasi  dan  Organisasi  Swadaya, UPT. Penerbitan IKOPIN, Bandung.
_________________. 2000. Ekonomi Koperasi: Teori dan Praktek, Salemba Empat, Jakarta. Rusidi,  H,  dan  Maman  Suratman.  2002. Pokok  Pikiran  Tentang  Pembangunan  Koperasi,  IKOPIN, Jatinangor Ujungberung, Bandung.
Srinarni  Endah.  1997. Kajian  Kinerja  Koperasi  Secara  Rasional (Makalah  Seminar),  Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Jakarta.
Tati Suhartati Joesron. 2005. Manajemen Stratejik Koperasi, Graha Ilmu, Yogyakarta. Thoby  Mutis.  1992. Pembangunan  Koperasi, Kumpulan  Karangan,  PT.  Gramedia  Widiasarana Indonesia, Jakarta.
Winardi. 2003. Teori Organisasi  Pengorganisasi , PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. Yuyun Wirasmita. 1996. Fungsi Objektif Koperasi, IKOPIN, Bandung ________________,  2000.  Koperasi,  Cooperative  Effect  dan  Kesejahteraan  Anggota,  Rangkuman Seminar, IKOPIN, Bandung.
Zulfadil.  2005. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Kinerja  KP-Ri  di  Provinsi  Riau, (Penelitian  yang belum dipublikasikan), Lembaga Penelitian Universitas Riau, Pekanbaru.
________________,  2006.  Pengaruh  Penerapan  Manajemen  Stratajik  Terhadap  Intensitas Intrapreneurship,  serta  Dampaknya  Terhadap  Kinerja  Koperasi  Sekunder  KP-RI  di  Indonesia,  Manajemen Usahawan Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta.

## Peraturan dan Perundang – undangan.
----------------------------------, Undang – undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasiaan, Penerbit PT. Penabur Ilmu, Jakarta. ----------------------------------, Undang  undang  No.  9  Tahun  1995,  Tentang  Usaha  Kecil, Penerbit  PT. Penabuh Ilmu, Jakarta.

## Tesis dan Disertasi (belum dipublikasi)
Edah  Subaedah.  1990. Peranan  Anggota  dan  Manajemen  Koperasi  dalam  Keberhasilan  KPN  di Bandung. Tesis Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, (belum dipublikasan). Bandung. Habibullah  Jimad.  2002. Pengaruh  Peranan  Pemerintah,  Motivasi  Pengurus,  Pemahaman  Fungsi Manajemen  Pengelola  dan  Partisipasi  Anggota  Terhadap  Keberhasilan  Usaha  Koperasi,  Tesis  (belum dipublikasikan) pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung. Maman Kusman. 2002. Manajemen Stratejik SDM Untik Koperasi Berdasarkan Konsep Kompetensi dan Portfolio  SDM, Makalah  Pada  Seminar  Sehari  Reinventing  Kaidah-kaidah  Manajemen  Stratejik  Koperasi, Bandung.
Misriati  Sinusi.  1990. Peranan  Promosi  Anggota  di  Bidang  Pinjaman  dalam  Pinjaman  Untuk Meningkatkan Partisipasi Anggota KPN di Kodya Tingkat II Bandung. Tesis Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, (belum dipublikasikan), Bandung. Zulkarnaini. 2003. Pengaruh Faktor-Faktor Keberhasilan KUD Mina Terhadap Usaha Nelayan Sebagai Anggota  (Survei  Pada  KUD  Mina  di  Provinsi  Riau), Disertasi  Program  Pascasarjana  Universitas  Padjadjaran Bandung (belum dipublikasikan).