## Jurnal Restorative Justice
Vol. 6 No. 2, November 2022 E-ISSN: 2622-2051 , P-ISSN: 2580-4200

## PERAN  DAN  LANGKAH  MITIGASI  PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA

## THE  ROLE  AND  STEPS  OF  CLIMATE  CHANGE MITIGATION IN INDONESIA
Andi Nurul Ulum 1 , Muhammad Yunus 2 , Irwansyah 3 1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. E-mail: andinurululum23@gmail.com

## Abstrak
Permasalahan  perubahan  iklim  yang  dirasakan  oleh  semua  negara  termasuk  Indonesia menjadi  salah  satu  isu  lingkungan  yang  dapat  mengancam  kehidupan.  Peratifikasian Perjanjian Paris menjadi undang-undang menunjukkan bukti komitmen Indonesia terhadap isu perubahan iklim. Penelitian ini menganalisis peran dan langkah yang dilakukan Indonesia khususnya  pada  mitigasi  perubahan  iklim.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normative dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  historis,  dan pendekatan  konseptual.  Dari  permasalahan  tersubut  ditarik  kesimpulan  bahwa  peran  dan langkah  kebijakan  hukum  dalam  mitigasi  perubahan  iklim  di  Indonesia  merupakan  hasil transformasi nilai dari perjanjian internasional ke tataran lokal.
Kata kunci: mitigasi, perjanjian paris, perubahan iklim

## Abstract
The problem of climate change that is felt by all countries including Indonesia is one of the environmental issues  that  can  threaten  life.  The  ratification  of  the  Paris  Agreement  into  law  shows  evidence  of Indonesia's commitment to the issue of climate change. This study will discuss the role and steps taken by Indonesia, especially in mitigating climate change. This research is a normative research using a statutory approach, a historical approach, and a conceptual approach. From these problems, it can be concluded that the role and steps of legal policy in mitigating climate change in Indonesia are the result of the transformation of values from international agreements to the local level.
Keywords: mitigation, paris agreement, climate change.

## Pendahuluan
Lingkungan  hidup  adalah  semua  bentuk  kegiatan  dan/atau  upaya melestarikan fungsi lingkungan hidup yang tertuju pada sumber-sumber daya (sumber  daya  alam/sumber  daya  buatan)  sebagai  aspek  fisik  lingkungan hidup dan dilaksanakan secara integral dengan pemanfaatan sumber-sumber daya tersebut. Pelestarian fungsi lingkungan hidup hanya bisa terwujud jika interaksi  manusia  dengan  lingkungan  hidupnya  berlangsung  dalam  batas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 1
1 A.M. Yunus Wahid, Pengantar Hukum Lingkungan, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2018, h.167
Sejak  tahun  1972,  penegakan  hukum  lingkungan  di  Indonesia mengalami  perkembangan  yang  cukup  signifikan.  Konferensi  Stockholm tahun  1972  yang  merupakan  konferensi  lingkungan  hidup  yang  pertama kemudian  menghasilkan  dokumen  Deklarasi  tentang  Lingkungan  Hidup Manusia  yang  sering  disebut  juga  Deklarasi  Stockholm  menjadi  salah  satu pemicu berkembangannya hukum lingkungan di Indonesia. Pada Konferensi Stockholm  berfokus  pada  pembahasan  tentang  lingkungan  hidup  yang kemudian menghasilkan Rencana Tindak (Action Plan) yang terdiri atas 109 rekomendasi.  Kemudian,  pada  tahun  1983,  Majelis  Umum  Perserikatan Bangsa-Bangsa  membentuk  Komisi  Dunia  untuk  Lingkungan  (WCED), sebuah organisasi yang diketuai oleh Perdana Menteri Norwegia Gro Harlem Bruntland,  yang  kemudian  dikenal  sebagai  Komisi  Bruntland 2 .  Pada  tahun 1987,  Komisi  Bruntland  ini  menghasilkan  sebuah  laporan  yang menitikberatkan  terhadap  masalah-masalah  lingkungan  dan  pembangunan. Dalam  laporan  tersebut,  istilah  pembangunan  berkelanjutan  (sustainable development)  mulai  digunakan  dan  dipopulerkan  serta  merumuskan  definisi dari pembangunan berkelanjutan. Ditulis dalam laporan The World Commission on Environment and Development berjudul “Report of the  World  Commission on Environment  and  Development:  Our  Common  Future”,  dijelaskan  bahwa pembangunan  berkelanjutan  adalah  pembangunan  yang  memenuhi kebutuhan pada masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka 3 .
Di  Indonesia  sendiri,  pengaturan  tentang  lingkungan  hidup telah  tercantum  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  yang  kemudian  disingkat  menjadi  UUD  NKRI  1945  Pasal  28H Ayat  1.  Pada  pasal  tersebut  mengamanatkan  bahwa  setiap  orang  berhak memperoleh  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  yang  kemudian merupakan  hak  asasi  dan  hak  konstitusional  bagi  setiap  warga  negara Indonesia. Kemudian pada Pasal 33 ayat 3 mengamanatkan pula bahwa bumi, air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  negara
2 Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 12
3 The  World  Commission  on  Environment  and  Development,  "Report  of  the  World Commission on Environment and Development:  Our Common Future." 19 December 1983. Sustainable
Development Goals
Knowledge
Pltform. 8 July 2020
<https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common- future.pdf>
dan  diperuntukkan    sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat.  Dari  dua pasal  tersebut,  jelas  bahwa  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  lingkungan hidup  adalah  perintah  mutlak  yang  harus  dijalankan  dan  diwujudkan bersama. 4 Oleh  karena  itu,  negara,  pemerintah,  dan  semua  pemangku kepentingan  memiliki  kewajiban  untuk  melindungi  dan  mengelola lingkungan  hidup  dalam  melaksanakan  amanat  undang-undang  dan menerapkan  prinsip-prinsip  pembangunan  berkelanjutan  agar  lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. 5
Instrumen  hukum  lingkungan  lain  yang  saat  ini  berlaku  sekaligus berada  pada  hierarki  perundang-undangan  setelah  Ketetapan  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  yakni  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 Tentang  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang  kemudian disingkat  UUPPLH. 6 Dalam  undang-undang  ini  menjabarkan  dengan  jelas tujuan  lingkungan  yang  ingin  dicapai.  Pada  konsideran  menimbang  poin  b menyebutkan  bahwa  pembangunan  ekonomi  nasional  sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  diselenggarakan berdasarkan  prinsip  pembangunan  berkelanjutan  dan berwawasan lingkungan. Kemudian dijelaskan kembali pada Pasal 1 bahwa pembangunan  berkelanjutan  adalah  upaya  sadar  dan  terencana  yang memadukan aspek lingkungan hidup, social, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan  untuk  menjamin  keutuhan  lingkungan  hidup  serta
4 Kedua pasal tersebut kemudian dimasukkan dalam konsideran “mengingat” dan dijadikan dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan diatur bahwa dasar hukum diawali dengan kata “mengingat” dan dasar hukum haruslah  memuat:  dasar  kewenangan  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dan peraturan  perundang-undangan  yang  memerintahkan  pembentukan  peraturan  perundang- undangan.
5 I  Putu  Sastra  Wibawa,  Politik  Hukum  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Menuju  Ekokrasi Indonesia, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 18 No 1, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2016, h. 52
6 Sebelum  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  berlaku  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1982  tentang Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang  kemudian  diganti  dan disempurnakan  dalan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang  Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berbeda dari undang-undang sebelumnya, pada UUPPLH ditambahkan terminology  “perlindungan”  untuk  lebih  memaknai  pentingnya  perlindungan  terhadap lingkungan hidup.
keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi mendatang.
Pengelolaan  lingkungan  hidup  dengan  memanfaatkan  sumber  daya alam dan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan adalah tujuan akhir lingkungan yang ingin dicapai. Dengan lahirnya UUPPLH dimaksudkan agar undang-undang ini dapat menjawab dan memenuhi cita-cita lingkungan. Pada UUPPLH poin kedua dan kelima konsiderans menimbang, menyatakan bahwa pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan  berkelanjutan  dan  berwawasan  lingkungan  dan  membahas pemanasan global yang semakin meningkat yang mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup. Poin ini sejalan dengan komitmen Indonesia sebagai negara pihak dari United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) terhadap Perjanjian Paris 2015. 7 Dimana dikatakan bahwa Indonesia bersedia berkomitmen untuk ambil bagian mengatasi dampak perubahan iklim global dengan melakukan mitigasi emisi  Gas  Rumah  Kaca  (GRK)  sebesar  26%  bila  dilakukan  dengan  usaha sendiri, atau 41% dengan bantuan dunia internasional.
Pada  pasal  4,  Perjanjian  Paris  memberikan  tanggung  jawab  kepada negara  yang  terlibat  untuk  menyusun  Nationally  Determined  Contribution (NDC) yaitu kewajiban negara pihak untuk menyusun penurunan emisi yang terstruktur, menyampaikan progress yang ingin dicapai dalam rentang waktu tertentu,  dan  memantau  refleksi  perkembangannya  dalam  5  tahun  sekali kepada sekertariat UNFCCC. Pada tahun 2020, Perjanjian Paris mengundang negara  pihak  untuk  menyampaikan  aksi  yang  akan  mereka  ambil  untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui Nationally Determined Contribution (NDC)  yang  telah  disusun  yang  kemudian  akan  menjadi  strategi  jangka panjang  (long-term  low  greenhouse  gas  emission  development  strategies  (LT- LEDS)). 8 Tidak seperti NDC, strategi LT-LEDS ini tidaklah wajib namun dapat membantu memberikan gambaran lebih luas, menempatkan NDC ke dalam
7 Perjanjian    Paris  2015  ditandatangani  oleh  Indonesia  pada  tanggal  22  April  2016  yang kemudian  diratifikasi  pada  tanggal  31  Oktober  2016  melalui  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).
8 Konvensi Rangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim, The Paris Agreement, https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris- agreement , diakses pada 28 Mei 2021.
konteks perencanaan jangka panjang dan prioritas pembangunan negara, dan memberikan visi dan arah pembangunan di masa depan.
Meratifikasi Perjanjian Paris dan menyusun dan menyampaikan NDC pertamannya pada November 2016 ternyata tidak cukup kuat untuk melihat komitmen  Indonesia  dalam  mengurangi  dampak  perubahan  iklim. Diperlukan  strategi  pengimplementasian  langkah  khususnya  pada  mitigasi perubahan iklim agar tujuan bersama yang ingin dicapai dapat dilaksanakan pada tartan lokal.

## Permasalahan
Dari  permasalahan  tersebut,  penulisan  ini  ingin  melihat  lebih  jauh bagaimana  peran  dan  langkah  Indonesia  dalam  menjalankan  komitmen Perjanjian Paris dalam mitigasi perubahan iklim.

## Metode Penelitian
Tipe  penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif  dengan  menggunakan pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  historis,  dan  pendekatan konseptual.  Penelitian  ini  menggunakan  sumber  penelitian  berupa  bahan- bahan  hukum  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder.  Penelitian  normative  dipahami  sebagai  penelitian  untuk  menguji suatu  norma  atau  ketentuan  yang  berlaku.  Juga  dapat  dikatakan  sebagai penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder. Dikarenakan penelitian ini fokus pada bahan pustaka maka sering kali  penelitian  normative  disebut  juga  penelitian  doktriner  atau  penelitian pustakaan. 9

## Pembahasan
Sejak  meratifikasi  Perjanjian  Paris,  secara  tindak  langsung  Indonesia wajib  melakukan  tindakan  penyesuaian  dalam  peraturan  pada  tingkat nasional. Hal ini merupakan salah satu bentuk kewajiban dan prinsip hukum perjanjian  internasional  dimana  kebijakan  nasional  memberikan  jaminan hukum dan kepastian hukum dalam hubungan internasional.
Perjanjian  Paris  bersifat  mengikat  sehingga  pemerintah  Indonesia memiliki peran untuk memastikan materi-materi pokok pada Perjanjian Paris
9 Irwansyah,  Penelitian  Hukum  Pilihan  Metode  &  Praktik  Penulisan  Artikel,  Mirra  Buana Media, Yogyakarta, 2020, h.42
terpenuhi  dan  terlaksana  pada  tataran  nasional  sesuai  denga  kemanpuan bangsa  Indonesia.  Untuk  mewujudkan  hal  tersebut,  melalui    Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  yang  kemudian  diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Menteri Lingkungan  HIdup  dan  Kehutanan  Nomor  18  Tahun  2015  diamanatkanlah DIrektorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (DJPPI) untuk menangani perubahan iklim dan kebakaran hutan di Indonesia.
Sama  halnya  dengan  isu  perubahan  iklim,  selain  untuk  memenuhi aspek  yuridis,  tujuan  perjanjian  paris  yang  telah  diratifikasi  akan  tercapai dengan  maksimal  jika  tindakannya  juga  bergerak  pada  tatanan  lokal. Indonesia sendiri telah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam menangani isu perubahan iklim. Kebijakan ini kemudian yang diterapkan sebagai bentuk komitmen  terhadap  Perjanjian  Paris.  Selain  itu,  untuk  dapat mengimplementasikan  NDC,  pemerintah  Indonesia  kemudian  mengambil langkah dengan mengeluarkan roadmap atau peta jalan dengan rincian langkah dan tahapan program dan aktivitas serta penanggung-jawab yang jelas dan strategi pelaksanaannya.

## Kebijakan mitigasi perubahan iklim di Indonesia
Langkah ratifikasi yang dilakukan Indonesia terhadap Perjanjian Paris tidaklah  cukup  jika  hanya  ingin  memenuhi  pengesahan  perjanjian internasional. Dalam keberlakuan perjanjian internasional dalam tataran lokal, diperlukan  adanya  proses  transformasi  nilai  dalam  pengaturan  perundang- undangan  baik  dari  tingkatan  teratas  seperti  undang-undang  maupun tingkatan  dibawahnya.  Di  Indonesia,  untuk  menentukan  prioritas  mitigasi pada  NDC  diarahkan  kepada  kebijakan  potensial  yang  dapat  berpengaruh besar  pada  penurunan  emisi,  salah  satunya  di  sektor  pertanian,  lahan,  dan kehutanan.  Salah  satu  instrument  kebijakan  dan  peraturan  pelaksanaan kegiatan  mitigasi  perubahan  iklim  sektor  pertania,  lahan,  dan  kehutanan adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan.  Pelaksanaan  undang-undang  ini memandatkan  pemerintah  daerah  untuk  menjaga  lahan  pertanian  dan mendukung  aksi  mitigasi  penurunan  deforestasi  dan  degradasi  hutan. 10 Walaupun  undang-undang  ini  dikeluarkan  jauh  sebelum  Perjanjian  Paris
10 Peta Jalan Implementasi NDC, h. 15
diratifiikasi tetapi pelaksanaan undang-undang ini mendukung aksi mitigasi perubahan iklim di Indonesia.
Berikut  merupakan  daftar  kebijakan  hukum  dalam  mitigasi perubahakan  iklim  di  Indonesia.  Kebijakan  ini  banyak  dikeluarkan  dan dillaksanakan  oleh  Direktorat  Jendral  Pengendalian  Perubahan  Iklim- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## Tabel 1. Daftar Kebijakan Hukum Lingkungan
Daftar Kebijakan Hukum Lingkungan Dalam Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.13/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.84/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.71/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.72/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Aksi dan Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2018 tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Resiko, dan Dampak Perubahan Iklim Peraturan Direktur Jendral Pengendalian Perubahan Iklim Peraturan Direktur Jendral Pengendalian Perubahan Iklim  Nomor P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim Peraturan Direktur Jendral Pengendalian Perubahan Iklim  Nomor P.7/PPI/API/KUM.1/9/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim No. P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim Peraturan Direktur Jendral Pengendalian Perubahan Iklim  Nomor P.4/PPI/API/PPI.6/3/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim Instruksi Direktur Jendral Pengendalian Perubahan Iklim Instruksi Direktur Jendral Pengendalian Perubahan Iklim Nomor INS.1/PPI/SET/SET.0/7/2019 tentang Instruksi Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Tentang Larangan Penggunaan Kemasan Air Minum dan Makanan Berbahan Plastik atau Styrofoam dan Kantong Plastik Sekali Pakai Lingkup Direktorat Jenderal Pengandalian Perubahan Iklim Sumber: Bahan Hukum Primer, diolah, 2021
Dari  tabel  diatas,  dapat  dilihat  dengan  jelas  bahwa  pemerintah Indonesia  telah  mentransformasi  nilai-nilai  dari  Perjanjian  Paris  ke  dalam
tataran  lokal  melalui  lembaga  kementerian  lingkungan  hidup.  Hal  tersebut kemudian  dijabarkan  lebih  lanjut  melalui  program  yang  mendukung  aksi mitigasi maupun berupa instruksi yang lebih teknis.
Untuk  melaksanakan  baik  program  maupun  kebijakan  pengendalian perubahan  iklim  tentu  juga  harus  merujuk  pada  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  2020-2024.  Sesuai  arahan  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  2005-2025,  sasaran  RPJM  adalah mewujudkan  masyarakat  Indonesia  yang  mandiri,  maju,  adil,  dan  makmur melalui  percepatan  pembangunan  di  berbagai  bidang  dengn  menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif  di  berbagai  wilayah  yang  didukung  oleh  sumber  daya  manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini kemudian dituangkan kedalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan. Agenda pembangunan Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 1. Agenda Pembangunan Indonesia
Sumber: Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024
Dari  gambar  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  salah  satu  agenda  RPJMN 2020-2024  adalah  membangun  lingkungan  hidup,  meningkatkan  ketahanan bencana,  dan  perubahan  iklim.  Ini  menjelaskan  posisi  isu  perubahan  iklim dalam  pembangunan  nasional  Indonesia.  Pembangunan  nasional  perlu memperhatikan  daya  dukung  sumber  daya  alam  dan  daya  tampung lingkungan  hidup,  kerentanan  bencana,  dan  perubahan  iklim  melalui:
peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan pembangunan rendah karbon. 11
Dari ketiga kelompok kebijakan diatas, semuanya memiliki peran dan saling  berkaitan  satu  sama  lain.  Pada  kelompok  kebijakan  peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang  menjadi fokus adalah deplesi (penyusutan pada  asset  karena  adanya  pengurangan  biaya)  sumber  daya  alam  dan degradasi kualitas lingkungan hidup baik dari segi tutupan hutan, kelangkaan air,  maupun  luas  habitat  ideal.  Meningkatnya  tindak  pelanggaran  hukum sumber daya alam dan lingkungan seperti illegal logging, pembakaran hutan dan lahan, penambangan tanpa ijin, tumpahan minyak di laut dan sebagainya juga menjadi isu strategis pada kelompok kebijakan ini.
Pada kelompok kebijakan peningkatan ketahanan bencana dan iklim, isu  strategi  berfokus  pada  tingginya  resiko  bencana  di  Indonesia,  resiko bencana terkait karakteristik geologi, peningkatan potensi dampak dan resiko bencana hidrometerologis akibat perubahan iklim, dan masih lemahnya tata kelola dan pembiayaan (investasi) penanggulanan bencana di daerah.. 12 Selain karena  faktor  kenaikan  temperatur  dari  perubahan  iklim  yang  juga mempengaruhi intensitas curah hujan di Indonesia, kondisi geologis Indonesia menyebabkan  tingginya  resiko  bencana  seperti  gempa  bumi  dan  tsunami. Kondisi  ini  mengharuskan  Indonesia  menjadikan  perubahan  iklim  sebagai salah satu isu prioritas pada RPJMN dengan mempertimbangkan kondisi di Indonesia.
Kelompok  kebijakan  terakhir  adalah  pembangunan  rendah  karbon. kelompok kebijakan ini berfokus pada penurunan emisi dan intensitas emisi GRK  melalui  pembangunan  rendah  karbon  dan  dukungan  terhadap pembangunan  rendah  karbon. 13 Penerapan  pembangunan  rendah  karbon membutuhkan dukungan yang bersifat lintas sektor dan multipihak, baik dari dalam  dan  luar  negeri.  Pelibatan  actor  non-pemerintah  perlu  ditingkatkan guna mendukung keberhasilan pencapaian target pembangunan. 14 Perlunya peran  dari  berbagai  sektor  ini  menunjukkan  bahwa  adanya  kecenderungan untuk  melibatkan  beberapa  actor  yang  tidak  hanya  pemerintah  saja  untuk
11 Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 h.VII.2
12 Ibid., h. VII 16
13 Ibid., h. VII. 19 14 Ibid., h. VII. 22
mencapai  tujuan  bersama  dalam  hal  ini  terkait  dengan  perubahan  iklim. Adanya  keterlibatan  pihak  ketiga  diluar  pemerintah  yang  akan  bertindak sebagai regulator pendukung akan memaksimalkan tujuan yang akan dicapai dan  dapat  menekan  biaya  yang  lebih  rendah  dari  sektor  pemerintah. Pemerintah  tidak  hanya  berperan  regulator  utama  dengan  menggunakan pendekatan  instrumen atur  dan  awasi  akan  tetapi  ada  dukungan  dari  pihak ketiga  yang  akan  mendukung  tercapainya  tujuan  melalui  pendekatan kesukarelaan.

## Strategi penerapan kebijakan mitigasi dalam perubahan iklim di Indonesia
Melalui  dokumen  Nationally  Detemined  Contribution  (selanjutnya disebut  NDC),  Indonesia  menunjukkan  komitmennya  dalam  mendukung tujuan Perjanjian Paris. Dokumen NDC memuat elemen-elemen yang dapat diukur  dalam  mewujudkan  tujuan  Perjanjian  Paris  salah  satunya  upaya mitigasi  perubahan  iklim.  Dalam  mendukung  mitigasi  perubahan  iklim, pemerintah  Indonesia  berkomitmen  melaksanakan  pembangunan  rendah emisi GRK dan berketahanan iklim dengan target penurunan emisi GRK pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya kemampuan sendiri dan 41% dengan bantuan internasional. Dokumen NDC yang pertama kali disampaikan pada 2016  kemudian  disempurnakan  dan  diperbaharui  kembali  yang  kemudian disampaikan pada Conference of Party 2021 di Glasgow.
Dokumen NDC ini kemudian dijabarkan kembali melalui roadmap atau peta jalan dengan rincian langkah dan tahapan program dan aktivitas serta penanggung jawab yang jelas dan strategi pelaksanaanya. Hal ini dimaksud agar  tersedianya  pedoman  dalam  upaya  pencapaian  target  NDC  baik  bagi para  pemangku  kepentingan  seperti  pemerintah  dan  pemerintah  daerah maupun  masyarakat.  Roadmap  atau  peta  jalan  ini  menyediakan  informasi tentang perencanaan, tata waktu dan penetapan target penurunan emisi GRK secara rinci per  subsector serta identifikasi seluruh aspek yang  mendukung pencapaian target yang dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk mencapai target NDC. 15
Pada sektor energi, pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan dan  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  aksi  mitigasi  pada penggunaan  energi  baru  dan  terbarukan,  salah  satunya  pada  Peraturan
15 Ibid., h. 4
Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional. Pada kebijakan ini pemerintah menetapkan rencana bauran energy termasuk porsi energi baru terbarukan sebanyak 23% di tahun 2025 dan 31% di tahun 2050 untuk  mendukung  pencapaian  target  pada  NDC.Untuk  mendukung  dan sebagai  bentuk  implementasi  dari  CoP  26,  Indonesia  bergabung  dalam  The Clean Ebergy Demand Initiative yang merupakan bantuan internasioanal yang mendukung percepatan langkah dalam mencapai target NDC dan mencapai Net Zero Emmissions sebelum tahun 2060.
Penyusunan  Dokumen  Peta  Jalan  NDC  dilakukan  melalui  berbagai tahapan proses yang mencakup beberapa kegiatan seperti analisis, review, dan evaluasi. Hasil evaluasi dan analisis yang dilakukan dan diterjemahkan dalam strategi dan rekomendasi pelaksanaan NDC dikonsultasikan kepada berbagai pemangku  kepentingan.  Adapun  alur  penyusunan  peta  jalan  NDC  adalah sebagai berikut:
Gambar 2. Alur Penyusunan Peta Jalan NDC

## Sumber: Peta Jalan Implementasi Nationally Determined Contribution Mitigasi
Adapun strategi penerapan kebijakan mitigasi dalam perubahan iklim di  Indonesia  banyak  difokuskan  pada  sektor  energi  dan  sektor  lahan  dan kehutanan.  Secara  berurut,  dalam  memenuhi  target  penurunan  emisi  GRK 29%, sektor lahan dan kehutanan akan menyumbangkan sebanyak 17.2% dan
sektor  energy  sebanyak  11%. 16 Untuk  aksi  mitigasi  terkait  sektor  pertanian, lahan dan kehutanan dapat dilihat pada tabel 6 dan aksi mitigasi untuk sektor energi dapat dilihat pada tabel 7.
Salah satu aksi mitigasi pada sektor energy adalah efisiensi energy. Para pihak yang  akan terlibat dalam implementasi aksi  mitigasi melalui efisiensi energy adalah Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian PUPR,  Kementerian  Perhubungan,  Pemerintah  Daerah,  pihak  swasta  dan masyarakat. 17 Jika  dikaitkan  dengan  konsep  “smart  regulation”  milik  Neil Gunningham, aksi mitigasi efisiensi energi telah memenuhi salah satu prinsip desain  “smart  regulation”  yaitu  melibatkan  tidak  hanya  pemerintah  sebagai pihak yang mengatur dan pihak swasta sebagai pihak yang diatur. Tetapi juga memberdayakan  pihak  ketiga  dalam  hal  ini  masyarakat  sebagai  regulator pengganti atau regulator pendukung. Pihak ketiga dalam hal ini tidak hanya dapat memacu tercapainya aksi mitigasi melalui efisiensi energi dengan biaya yang lebih rendah tetapi juga dapat digunakan dalam kondisi tertentu dimana tidak ada alternative atau kesempatan bagi pemerintah untuk mengintervensi langsung pihak yang diatur.
Salah  satu  kombinasi  instrumen  yang  direkomendasikan  oleh  Neil Gunningham adalah  instrumen atur-dan-awasi dan instrumen kesukarelaan. Pada subsector efisiensi energy, kombinasi instrumen ini tercermin jelas. Salah satu  upaya  pemerintah  mendorong  pelaksanaan  peningkatan  efisiensi penggunaan  energy  di  industry  adalah  akan  dilakukan  dengan  diseminasi informasi  dan  pelatihan  dan  penyediaan  insentif    pendanaan  awal  (audit energy)  dan  pemberian  penghargaan  (award). 18 Adanya  aturan  oleh  pihak pemerintah terkait standar efisien yang merupakan instrumen atur-dan-awasi kemudian  didukung  dengan  instrumen  kesukarelaan  yang  mendorong industry sebagai pihak yang diatur untuk melampaui standar yang diberikan. Salah satu kata kunci untuk instrumen kesukarelaan adalah dorongan untuk melampaui standar bukan karena adanya sanksi. Tetapi untuk medapatkan keuntungan untuk industry dalam hal ini pemberian reward dimana hal ini juga  berpengaruh  pada  percepatan  dalam  mencapai  tujuan  dari  subsector efisiensi energy. Hal ini memenuhi prinsip kelima dari prinsip desain regulasi “smart  regulation”  dimana  para  pihak  yang  terlibat  benar-benar
16 Ibid, h.9 17 Ibid., h.31 18 Ibid., h.31
mamaksimalkan  peluang  yang  dapat  menguntungkan  kedua  belah  pihak. Dimana pihak pemerintah dapat menurunkan tingkat intervensi pengawasan mereka  dengan  memancing  pihak  industry  untuk  melampaui  standar  dari persyaratan yang diberikan.
Hal  ini  juga  sejalan  dengan  prinsip  pembangunan  berkelanjutan. Prinsip pembangunan berkelanjutan hadir untuk mendukung keadilan antar generasi. Secara tidak langsung, prinsip pembangunan berkelanjutan adalah “aksi mitigasi” dengan mengelola sumber daya alam dengan baik sehingga sumber  daya  alam  tersebut  dapat  tetap  dimanfaatkan  oleh  generasi mendatang.  Prinsip  ini  kemudian  melahirkan  tujuan  pembangunan berkelanjutan atau lebih dikenal dengan istilah “sustainable development goals”. Persatuan  bangsa-bangsa  yang  dalam  hal  ini  berperan  sebagai  pihak  yang mengatur  memberikan  framework  atau  kerangka  kerja  yang  detail  sebagai standar untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Tetapi PBB juga memberikan “kebebasan” untuk negara-negara yang terlibat yang dalam hal ini sebagai pihak yang diatur untuk menyesuaikan cara yang digunakan untuk mencapai  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  sesuai  dengan  kemampuan negara mereka selama masih dalam koridor kerangka kerja yang diberikan. Kebebasan  ini  diharapkan  akan  memicu  negara  untuk  mencari  alternative yang  kreatif dengan  menyesuaikan kondisi keuangan dan kemampuan tiap negara.  Dalam  mencapai  tujuan  pembangunan  berkelanjutan,  diperlukan peran  tidak  hanya  dari  pihak  pemerintah  saja.  Tetapi  dukungan  dari  dunia usaha dan institusi pun dapat  mempercepat pencapai target. Pembangunan berkelanjutan. Untuk mengajak  dunia  usaha dan insitusi  untuk terlibat dan mendukung  tanpa  adanya  paksaan,  pihak  pemerintah  Indonesia melaksanakan  Indonesia  SDGs  award  untuk  pelaku  usaha  yang  turut berkontribusi dalam pencapai SDGs. Cara ini tidak menekankan pada sanksi tetapi  tetap  dapat  memacu  percepatan  dalam  memenuhi  tujuan  SDGs.  Ini merupakan  contoh  “smart  regulation”  yang  mengkombinasikan  instrumen atur-dan-awasi  dan  instrumen  kesukarelaan.  Dimana  jika  instrumen  ini dikombinasikan  tidak  saling  tumpang  tindih  dan  akan  saling  melengkapi sehinggan menghasilkan kebijakan lingkungan yang efisien dan efektif.

## Kesimpulan
Peran  dan  langkah  kebijakan  hukum  lingkungan  dalam  mitigasi perubahan  iklim  di  Indonesia  merupakan  hasil  dari  transformasi  nilai  dari
perjanjian  internasional  ke  tataran  lokal  melalui  peraturan  perundang- undangan.  Dalam  penerapannya,  menggunakan  kombinasi  instrumen  yang tepat  dan  didukung  dengan  keterlibatan  pihak  ketiga  akan  mempercepat tercapainya tujuan mitigasi.

## Daftar Pustaka
A.M. Yunus Wahid, 2018, Pengantar Hukum Lingkungan, Prenadamedia Grup,
Jakarta.
Abdul Manan, 2018, Dinamika Politik Hukum Di Indonesia, Kencana, Jakarta.
Andri  G  Wibisana,  2019,  Instrumen  Ekonomi,  Command  and  Control,  dan Instrumen Lainnya: Kawan Atau Lawan? Suatu Tinjauan Berdasarkan Smart regulation, Bina Hukum Lingkungan, Volume 4 Nomor 1, Perkumpulan Pembina Hukum Lingkungan.
Dani  Amran  Hakim,  Politik  Hukum  Lingkungan  Hidup  di  Indonesia Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9 Nomor 2, Universitas Diponegoro Semarang, 2015.
Deni Bram, 2016, Hukum Perubahan Iklim Perspektif Global dan Nasional, Setara Press, Malang.
Deni  Bram,  2014  Politik  Hukum  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  Setara  Press, Malang Jawa Timur.
I  Putu  Sastra  Wibawa,  2016,  Politik  Hukum  Perlindungan  dan  Pengelolaan Menuju Ekokrasi Indonesia, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 18 No 1, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
Indonesian Center for Environmental Law, Pudarnya Ambisi Perubahan Iklim Indonesia, https://icel.or.id/isu/lain-lain/pudarnya-ambisi- perubahan-iklim-indonesia/ , diakses pada 25 April 2021.
Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers of IPCC  Special  Report  on  Global  Warming  of  1,5 o C  approved  by governments,
https://www.ipcc.ch/2018/10/08/summary-for- policymakers-of-ipcc-special-report-on-global-warming-of-1-5c- approved-by-governments/ , diakses pada 28 Mei 2021.
Irwansyah, 2020, Kajian Ilmu Hukum, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
Irwansyah,  2020,  Penelitian  Hukum  Pilihan  Metode  &  Praktik  Penulisan Artikel, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
Imam  Syaukani  dan  A.Ahsin  Thohari,  2015Dasar-dasar  Politik  Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Konvensi Rangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim, The  Paris  Agreement, https://unfccc.int/process-and-meetings/the- paris-agreement/the-paris-agreement , diakses pada 28 Mei 2021.
Mada Apriandi Zuhir et al. , 2017 Indonesia Pasca Ratifikasi Perjanjian Paris 2015; Antara  Komitmen  dan  Realitas,  Bina  Hukum  Lingkungan,  Volume  1 Nomor 2, Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia.
Takdir  Rahmadi,  2011,    Hukum  Lingkungan  di  Indonesia,  PT  Rajagrafindo Persada, Jakarta.
The  World  Commission  on  Environment  and  Development,  "Report  of  the World  Commission  on  Environment  and  Development:  Our  Common Future." 19 December 1983. Sustainable Development Goals Knowledge Pltform. 8 July 2020 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our- common-future.pdf Update  Komitmen  Target  Penurunan  Emisi  Indonesia,  Siaran  Pers Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2324 ,  diakses pada  27 Mei 2021.