## Pengajuan Kasasi Tindak Pidana Ringan (Studi Relaas Pemberitahuan Putusan Banding Nomor 164/Pid/2019/PT Smr)
Ulfah Norhani 1 , Ivan Zairani Lisi 2 , Orin Gusta Andini 3
1 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: ulfahnorhani99@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: ivanzairani@fh.unmul.ac.id
3 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: oringusta@fh.unmul.ac.id

## ABSTRACT
Cassation Law is the right of the defendant or public prosecutor not to accept the court's decision. Cases categorized as minor crimes are cases where the threat of a criminal verdict is a maximum of 3 months of confinement/imprisonment and a fine, one of which is a criminal act of using land without permission. The purpose of this study is to review and analyze, first, the legal arrangements for filing appeals according to SEMA No. 8 of 2011 against cases of minor criminal acts of using land without permission Decision Number 164 / Pid / 2019 / PT Smr and legal considerations of the Bailiff of the Samarinda District Court in issuing a notice of appeal decision No. 164 / Pid / 2019 / PT Smr which explains that the defendant can apply for cassation. The results showed that the legal arrangement for filing an appeal according to SEMA No. 8 of 2011 against cases of minor criminal acts of using land without permission Decision Number 164 / Pid / 2019 / PT Smr is a case that is not eligible to be appealed because the criminal verdict falls on qualifications that are threatened with imprisonment under 1 (one) year. Legal considerations for the issuance of a notice of appeal decision No. 164/Pid/2019/PT Smr, which explains that the defendant can apply for an appeal based on the Bailiff being obliged to convey the Right of a Defendant because the defendant has the right to file an appeal and in Article 205 of the Criminal Procedure Code regarding the examination of minor crimes there is no specific mention of the prohibition of filing appeals.

## Keywords : Submission; Cassation; Misdemeanor Crime

## ABSTRAK
Upaya Hukum Kasasi merupakan hak terdakwa atau jaksa penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan.  Perkara  yang  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  ringan  adalah  perkara  yang  ancaman putusan pidananya paling lama 3 bulan kurungan/penjara dan atau denda salah satunya adalah tindak pidana  pemakaian  tanah  tanpa  izin.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  dan  menganalisis, pertama pengaturan hukum pengajuan kasasi menurut SEMA No. 8 Tahun 2011 terhadap perkara tindak pidana  ringan  pemakaian  tanah  tanpa  izin  Nomor  putusan  164/Pid/2019/PT  Smr  dan  pertimbangan hukum Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda dalam menerbitkan relaas pemberitahuan putusan banding Nomor 164/Pid/2019/PT Smr yang menerangkan terdakwa dapat mengajukan permohonan kasasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa, pengaturan hukum pengajuan kasasi menurut SEMA No. 8 Tahun 2011 terhadap perkara tindak pidana ringan pemakaian tanah tanpa izin Nomor putusan 164/Pid/2019/PT Smr merupakan perkara yang tidak memenuhi syarat untuk diajukan kasasi karena Putusan pidananya masuk pada  kualifikasi  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  dibawah  1  (satu)  tahun.  Pertimbangan  hukum diterbitkannya relaas pemberitahuan putusan banding Nomor 164/Pid/2019/PT Smr yang menerangkan terdakwa  dapat  mengajukan  permohonan  kasasi  didasarkan  pada  Jurusita  berkewajiban  untuk menyampaikan Hak seorang Terdakwa karena terdakwa mempunyai hak untuk  mengajukan kasasi dan dalam  Pasal  205  KUHAP  mengenai  acara  pemeriksaan  tindak  pidana  ringan  tidak  disebutkan  secara spesifik mengenai larangan pengajuan kasasi.
Kata Kunci: Pengajuan; Kasasi; Tindak Pidana Ringan

## PENDAHULUAN
Upaya hukum Kasasi adalah upaya hukum atas ketidakpuasan terhadap putusan tingkat pertama  atau  tingkat  banding. 1 Akan  tetapi  tidak  semua  putusan  pengadilan  dapat diajukan  upaya  hukum  kasasi  sebagaimana  diatur  dalam  SEMA  No.  8  Tahun  2011 tentang Perkara Yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Butir 2  (dua)  menyatakan  “bahwa  perkara  menurut  Pasal  45A  huruf  b  Undang -Undang tentang  Mahkamah  Agung,  dikecualikan  tidak  boleh  diajukan  kasasi  yaitu  perkara pidana  dengan  putusan  yang  diancam  pidana  penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun dan/atau diancam denda”. Upaya  hukum  merupakan  hak  yang penting  bagi  terdakwa dalam  pembuktianbahwa      dirinya      tidak      bersalah,      sekaligus  untuk  memberikan jaminan bagi masyarakat  bahwa  hukum  di  Negara  kita adalah  benar. 2
Perkara pemakaian  tanah  tanpa  izin  ditangani  LKBH Fakultas  Hukum Unmul  diperiksa dengan  prosedur  Acara  Pemeriksaan  Tindak  Pidana  Ringan  dalam  peradilan  tingkat pertama  diputus  oleh  Hakim  Tunggal  menjatuhkan  pidana    kurungan  1  (satu)  bulan, telah  dilakukan  upaya  hukum  banding  nomor  putusan:  164/PID/2019/PT.SMR  amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda, atas putusan tersebut Jurusita  Pengadilan  Negeri  Samarinda  menerbitkan  Relaas  Pemberitahuan  Putusan Banding menerangkan bahwa terdakwa dapat mengajukan permohonan kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini. Dasar hukum Relaas tertuang  dalam  Herzien  Indlandsch  Reglement  atau  disingkat  dengan  HIR  dan Rechtsreglement  voor  de  Buitengewesten  (Reglement  untuk  daerah  seberang), merupakan Hukum Acara Perdata bagi daerah-daerah luar pulau Jawa dan Madura. atau disingkat dengan RBg. 3
Berdasarkan  SEMA No.  8  Tahun  2011  tentang  perkara  pidana  tidak  memenuhi syarat diajukan kasasi belum sesuai penerapannya terhadap perkara pidana nomor putusan: 164/PID/2019/PT.SMR yang pada relaas pemberitahuan putusan banding menerangkan terdakwa  dapat  mengajukan  permohonan  kasasi,  dengan  demikian  menimbulkan permasalahan  apakah  terdapat  pengecualian  terhadap  perkara  tindak  pidana  ringan pemakaian tanah tanpa izin ini sehingga dapat diajukan upaya hukum kasasi.
Penulisan  ini  bertujun  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  ;  (1)  Bagaimana  pengaturan hukum  pengajuan  kasasi  menurut  SEMA  No.  8  Tahun  2011  terhadap  perkara  tindak pidana ringan pemakaian tanah tanpa izin Nomor putusan 164/Pid/2019/PT Smr?, (2) Bagaimana  pertimbangan  hukum  Jurusita  Pengadilan  Negeri  Samarinda  dalam menerbitkan relaas pemberitahuan putusan banding Nomor 164/Pid/2019/PT Smr yang menerangkan terdakwa dapat mengajukan permohonan kasasi?
1 Bilryan Lumempouw, “Hak Terdakwa Melakukan Upaya Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana,” Lex Crimen , 2.3 (2013).
2 Lumempouw.
3 Fitriani  Lundeto,  “Efektifitas  Relaas  Panggilan  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Perceraian  Di  Pengadilan Agama Bitung,” I’tisham: Journal of Islamic Law and Economics , 1.2 (2021).

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan doctrinal, pendekatan yang diarahkan  pada sekumpulan  norma  sebagai  sasaran  penelitian  yang  dihubungkan  dengan  peristiwa hukum tertentu. 4 Menggunakan teori dan konsep hukum berupa tindak pidana, sistem peradilan pidana dan upaya hukum dengan 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu, pertama bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  dan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  8  Tahun  2011 tentang  Perkara  yang  tidak  memenuhi  syarat  kasasi  dan  peninjauan  kembali,  Relaas Pembertitahuan Putusan banding Nomor 164/Pid/2019/PT Smr,  ke dua bahan hukum sekuder berupa hasil penelitian sebelumnya berupa buku, skripsi dan jurnal hukum serta dilengkapi dengan hasil wawancara kepada Jurusita PengadilanNegeri Samarinda, bahan hukum ke tiga berupa kamus istilah hukum dan kamus besar bahasa indonesia (KBBI).

## PEMBAHASAN
Pengaturan  Hukum  Pengajuan  Kasasi  Menurut  SEMA  No.  8  Tahun  2011  Terhadap Perkara  Tindak  Pidana  Ringan  Pemakaian  Tanah  Tanpa  Izin  Nomor  Putusan 164/Pid/2019/PT TSmr

## Pengaturan Tindak Pidana Ringan
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  membedakan  antara  kejahatan  biasa dengan  kejahatan  ringan.  Kejahatan-kejahatan  ringan  ini  tidak  merupakan  kejahatan- kejahatan  tersendiri.  Pokok  perbuatannya  tetap  kejahatan  biasa,  hanya  mengenai tarafnya  saja  yang  dibedakan. 5 Yang  dimaksud  dengan  tindak  pidana  ringan  adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500; (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan penghinaan  ringan,  kecuali  yang  ditentukan  dalam  acara  pemeriksaan  perkara pelanggaran lalulintas,  menurut  KUHP. 6 Peneliti  temukan  terdapat bunyi  pasal  dalam kitab  undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  menyebutkan  secara  khusus  mengenai kata “ringan” yang hanya terdapat dalam buku dua tentang kejahatan. Jumlah kejahatan ringan  ada  9  buah,  7  diantaranya  diberi  kualifikasi  dan  2  buahnya  hanya  dilukiskan dengan  pasal-pasalnya.  Adapun  Kejahatan-kejahatan  ringan  yang  terdapat  di  dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu;
1. Penganiayaan hewan ringan (Pasal 302 KUHP)
2. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)
3. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP)
4. Pencucian Ringan (Pasal 364 KUHP)
5. Penggelapan Ringan (Pasal 373 KUHP)
6. Penipuan ringan (Pasal 379 KUHP)
4 Muhammad Muhdar, “Penelitian Doctrinal Dan  Non -Doctrinal Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum” (Mulawarman University Press, Samarinda, 2019), p. 11.
5 Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana (Malang: Setara Press, 2015), p. 77.
6 Sri Mulyani, “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang -Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication Of Misde meanor Based On Legislation In Current Perspectives),” Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 16.3 (2017), 337 – 51.
7. Penadahan ringan (Pasal 482 KUHP)
8. Penyerahan barang lain dari yang telah ditunjuk untuk dibeli (Pasal 384 KUHP)
9. Merusak barang orang lain ringan (Pasal 407 KUHP)
Definisi tindak pidana ringan tidak ditemukan pada Kitab Undang-Undang hukum pidana yang kedudukannya sebagai hukum materil hanya berisi buku ke satu tentang ketentuan umum buku ke dua tentang kejahatan dan buku Ke tiga tentang pelanggaran tidak ada frasa yang mendefinisikan mengenai tindak pidana ringan.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  No.  8  Tahun  1981  terdapat penjelasan  mengenai  tindak  pidana  ringan.  Namun  demikian  dalam  penjelasan  yang terdapat dalam KUHAP tidak menjelaskan definisi umum tentang tindak pidana ringan menurut KUHP.
Menurut Pasal 205 ayat (1) KUHAP yang diperiksa menurut acara pemeriksaan Tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama  3  (tiga)  bulan  dan/atau  denda  sebanyak-banyaknya  Rp.  7.500. 7 Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pemahaman mengenai tindak pidana ringan adalah suatu perkara pidana yang ancaman  hukumannya  berupa  penjara  atau  kurungan  paling  lama  3  (tiga)  bulan dan/atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah dalam KUHP.
Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  8  Tahun  2012  tentang  Penyesuaian  Batasan  Tindak Pidana  ringan  dan  Jumlah  Denda  Dalam  KUHP.  Pemahaman  tentang  tindak  pidana ringan  didasarkan  pada  Pasal  205-210  KUHAP  yaitu  kategori  tindak  pidana  ringan didasarkan  atas  ancaman  hukuman  penjara  atau  kurungan  paling  lama  tiga  bulan diperiksa, diadili dan diputus oleh Hakim tunggal sesuai dengan ketentuan pada pasal 205-2010 KUHAP. 8
Pada  perkara  pidana  ringan  dengan  adanya  Perma  Nomor  02  Tahun  2012  dilipat gandakan besaran jumlah denda didalam KUHP menjadi 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat adapun klasifikasi pidana ringan menurut Perma terdapat enam pasal yang tergolong dalam tindak pidana ringan, yaitu Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP. Bentuk kejahatan ringan tersebut berupa pencurian, penipuan, penggelapan, dan penadahan perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.

## Perkara Pemakaian Tanah Tanpa Izin Menurut Perpu No. 51 Tahun 1960
Dalam catatan pada kasus Posisi Perkara Pemakaian Tanah Tanpa Izin Nomor Putusan 164/Pid/2019/PT  Smr.  Pada  tahun  2003  La  Lelo,  La  hadiri,  La  Muhadi  dan  La  Haru membeli  tanah secara  kredit dan  selesai  pembayaran  pada  tahun  2005,  tanah  seluas 408M 2 dengan ukuran Panjang 24 M dan Lebar 17 M yang dijual oleh M. Tajuddin yang berlokasi di Jl. Anggur RT.55 jual beli tanah dibuktikan dengan 18 (delapan belas) lembar kwitansi. Kemudian ahli waris Marshinta Panjaitan juga mengklaim memiliki tanah yang diduduki La Muhaddi dkk dengan dasar Sertipikat Nomor: 3771 tertanggal 28 September 1994,  selanjutnya  melaporkan  La  Muhadi  dkk  ke  Polresta  Samarinda  yang  ditindak
7 S H Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan Dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Dan Eksekusi) (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
8 Leden Marpaung.
lanjuti dengan pemanggilannya untuk hadir di Pengadilan Negeri Samarinda pada Hari Rabu  10  Juli  2019  untuk  mengikuti  sidang  sebagai  terdakwa  dalam  perkara  Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 51/PRP/1960.
Disidangkan di Pengadilan Negeri Samarinda dengan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, diputus pada tanggal 17 Juli 2019 dengan nomor perkara 10/Pid.C/2019/PN Smr yang  amar  putusannya  menyatakan  bahwa  terdakwa  la  Muhadi  dkk  telah  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “turut  serta  memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya” dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing 1 (satu) bulan.
Upaya hukum banding dilakukan oleh terdakwa yang pada tanggal 17 September 2019 dengan  Nomor  Putusan  164/Pid/2019/PT  Smr  diputus  Oleh  Pengadilan  Tinggi Kalimantan  Timur  yang  amar  putusannya  menguatkan  putusan  Pengadilan  Negeri Samarinda yang pada Relaas Pemberitahuan Putusan Banding Nomor 164/Pid/2019/PT Smr  yang  diterbitkan  oleh  Jurusita  Pengadilan  Negeri  Samarinda  menerangkan Terdakwa dapat mengajukan permohonan kasasi.
Analisa Hukum Perkara Pemakaian Tanah Tanpa Izin. Tindak Pidana Pemakaian tanah tanpa izin oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain dapat diartikan sebagai  perbuatan  menguasai, menduduki, atau  mengambil alih  tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak atau melanggar peraturan hukum yang berlaku.  Karena  itu  perbuatan  tersebut  dapat  digugat  menurut  hukum  perdata  atau menurut hukum pidana. 9
PERPU Nomor 51 Tahun 1960 menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin kuasanya yang  sah  adalah perbuatan  yang dilarang  dan  diancam  pula  dengan  hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a PERPU Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin. Kedua Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6 ayat 1 huruf (a) berbunyi;
“Dengan  tidak  mengurangi  berlakunya  ketentuan  dalam  pasal -pasal  3,4,  dan  5  dapat dipidana  dengan  hukuman  kurungan  selama-lamanya  3(tiga)  bulan  dan/atau  denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
a. Barang  siapa  memakai  tanah  tanpa  izin  yang  berhak  atau  kuasanya  yang  sah, dengan  ketentuan,  bahwa  jika  mengenai  tanah-tanah  perkebunan  dan  hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1);”
Dengan demikian dapat diuraikan unsur-unsur pasal 6 ayat (1) huruf a PERPU Nomor 51 Tahun  1960  yang  digunakan  hakim  Pengadilan  Negeri  memutus  perkara  pemakaian tanah tanpa izin yang dimuat dalam catatan putusan Nomor 10/Pid.C/2019/PN Smr yang telah dikuatkan dengan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur putusan Nomor 164/Pid/2019/PT Smr. Adapun Pertimbangan Hakim;
9 Tri Andrisman, Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia (Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2009), p. 12.
1. Barang siapa merujuk pada terdakwa 1 La Muhadi Bin La Sunti, 2. La Hadiri Bin La Uke, 3. La Haru Alias Harun Bin La Wado, 4. La Lelo Bin La Bobo, baik dalam kapasitas melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;
2. Memakai  tanah  menimbang  berdasarkan  fakta  yang  terungkap  di  persidangan, bahwa para terdakwa secara bersama-sama telah menduduki, menguasai sebidang tanah  atau  bangunan  diatasnya.  Menimbang,  dengan  demikian  unsur  “memakai tanah” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan para terdakwa.
3. Tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah Menimbang, dimaksud yang berhak adalah  orang  atau  badan  hukum  yang  berhak  atas  tanah  itu.  Menimbang,  fakta terungkap  di  persidangan  bahwa  menurut  Para  Terdakwa  dalam    memakai  tanah tersebut  mendasar  pada  kwitansi  pembayaran  sejumlah  uang    sejak  tahun  2005 dengan  menunjukan  lembar  kwitansi.  Menimbang,  menurut  keterangan  saksi  Drs. Limber Simanjuntak bahwa tanah tersebut adalah milik Alm Istri saksi yang bernama Marsinta  Panjaitan  dengan  alas  hak  berupa  Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  3771  Kel. Sidodadi atas nama Marsinta Panjaitan yang diterbitkan 28 September 1994.
Pengaturan Pengajuan Kasasi Tindak Pidana Ringan Menurut SEMA No. 8 Tahun 2011 Pengajuan  kasasi  merupakan  salah  satu  upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh  oleh seorang  terdakwa  atau  penasehat  hukum  dan  penuntut  umum.  Berdasarkan  Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perkara yang tidak memenuhi syarat  kasasi  dan  peninjauan  kembali  memberikan  penegasan  dan  petunjuk  kepada pengadilan  yang  berada  dibawah  Mahkamah  Agung.  Adapun  Perkara  yang  tidak memenuhi  syarat  diajukan  kasasi  berdasarkan  SEMA  No.  8  tahun  2011  dibedakan menjadi dua yaitu:
1. Perkara-perkara  yang  menurut  undang-undang  tidak  memenuhi  syarat  untuk diajukan kasasi:
a. Perkara perdata (Umum, Agama dan Tata Usaha Negara) Kasasi  Melampaui  tenggang  waktu  mengajukan  permohonan  kasasi  dan Penyerahan memori kasasi, sesuai yang ditentukan oleh Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung
b. Perkara pidana (umum, khusus, dan militer) Melampaui  tenggang  waktu  permohonan  kasasi  dengan  Pasal  245  ayat  (1) KUHAP  dan  Melampaui  tenggang  waktu  pengajuan  memori  kasasi  sesuai dengan ketentuan Pasal 248 ayat (1) KUHAP.
2. Perkara-perkara  yang  menurut  Pasal  45A  Undang-Undang  Mahkamah  Agung dikecualikan tidak boleh diajukan Kasasi
Bahwa perkara pidana yang dibatasi oleh undang-undang ini pengajuannya terdiri atas :
a. Putusan Praperadilan
Sidang  praperadilan  dipimpin  oleh  Hakim  Tunggal  Pemeriksaan  dilakukan secara cepat keputusan praperadilan bersifat final pada tingkat pertama kecuali
dalam hal sah tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan. Dalam hal dua tersebut dapat dimintakan putusan akhir di pengadilan tinggi. 10
b. Putusan yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda;
Jenis  perkara  yang  ditentukan  berdasarkan  pada  berat  ringannya  hukuman yang  dijatuhkan  oleh  Judex  Facti  ialah  perkara  pidana  yang  putusannya diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun.  Perkara  yang ancamannya  berpredikat  ringan  dapat  diperiksa  dengan  acara  pemeriksaan tindak pidana ringan pada Pasal 205 -210 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tindak pidana ringan ialah perkara pidana yang diancam dengan pidana kurungan/penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda. Putusan pidana yang  ancamannya  dibawah  satu  tahun    yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini ialah  perkara  pemakaian  tanah  tanpa  izin  yang  diatur  dalam  Perpu  No.  51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang dapat dijatuhi pidana paling lama 3  (tiga) bulan kurungan.
Pada  Perkara  Nomor  164/Pid/2019/PT  Smr  yang  menguatkan  Putusan Pengadilan  Negeri  Nomor  10/Pid.C/2019/PN  Smr  perkara  pemakaian  tanah tanpa  izin  dijatuhi  pidana  1  (satu)  bulan  kurungan,  berdasarkan  analisis terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2011 tentang Perkara yang  tidak  memenuhi  syarat  kasasi  dan  Peninjauan  Kembali  bahwa  perkara tindak  pidana  ringan  pemakaian  tanah  tanpa  izin  putusan  nomor 164/Pid/2019/  Pt  Smr  tidak  memenuhi  syarat  untuk  diajukan  kasasi.Surat Edaran Mahkamah Agung yang dibuat dan dikeluarkan atas dasar kewenangan Mahkamah  Agung  ialah  bersifat  peraturan  kebijakan.  SEMA  sering  kali berkaitan dengan peringatan, menegur, petunjuk yang diperlukan, dan berguna bagi pengadilan dibawah Mahkamah Agung yang lebih bersifat administrasi. 11 Dengan  demikian  SEMA  No.  8  Tahun  2011  tentang  Perkara  Yang  Tidak Memenuhi  Syarat  Pengajuan  Kasasi  dan  Peninjauan  Kembali  merupakan produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat secara hukum.
Bahwa titik tolak suatu perkara dapat diajukan upaya hukum kasasi didasarkan pada ancaman putusan pidananya, oleh karena itu dapat peneliti klasifikasikan bahwa  perkara  tindak  pidana  ringan  pemakaian  tanah  tanpa  izin  Nomor Putusan 164/Pid/2019/PT Smr merupakan jenis perkara yang tidak memenuhi syarat untuk diajukan upaya hukum kasasi.

## Pertimbangan Hukum Jurusita Menerbitkan Relaas Pemberitahuan Putusan Banding Nomor 164/Pid/2019/Pt Smr
Jurusita adalah salah satu pejabat yang bertugas di Pengadilan, selain hakim, panitera dan sekretaris pengadilan. sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Umum  sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
10 M. Rosid Kusnan, Hukum Pidana (Klaten: Cempaka Putih, 2018), p. 62.
11 Agung Dwi Wi caksono and Edy Herdyanto, “Efektifitas Sema Nomor 8 Tahun 2011 Sebagai Perangkat Penyeleksi Perkara Pidana Dan Pembatas Pemenuhan Hak –Hak Terdakwa,” Verstek , 9.1.
Nomor  2  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Umum.  Peraturan  tersebut  sebagai  dasar kewenangan  seorang  Jurusita  dan  Jurusita  Pengganti  dalam  melaksanakan  tugasnya dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan.
Seorang  Jurusita  dan  Jurusita  Pengganti  berkedudukan  sebagai  pejabat  umum  yang diangkat atas usul Ketua Pengadilan Negeri. Jurusita dan Jurusita Pengganti termasuk pejabat  fungsional  di  Pengadilan  Negeri  karena  tugasnya  sesuai  fungsinya  untuk membantu tugas-tugas administrasi pengadilan dan bagian dari fungsi pengadilan yang bertanggung jawab kepada Panitera.
Fungsi  Jurusita  dalam  sistem  peradilan  pidana  merupakan  bagian  dari  lembaga pengadilan  yang  berfungsi  dalam  menyelenggarakan  peradilan,  jarang  telihat  bahwa jurusita  juga  memiliki  peran  dan  fungsi  penting  dalam  peradilan  bukan  hanya  dalam perdata saja akan tetapi juga berfungsi pada sistem peradilan pidana fungsinya dalam pemberitahuan  putusan,  disinilah  jurusita  bekerja  untuk  menyampaikan  relaas pemberitahuan  putusan  tersebut  kepada  terdakwa.  Dalam  sistem  Peradilan  Pidana mengenal tiga bentuk pendekatan, yaitu pendekatan normatif yang memandang unsur aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Permasyarakatan, dan Advokat) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pendekatan administratif memandang para aparat penegak hukum sebagai suatu  organisasi  manajemen  yang  memiliki  mekanisme  kerja,  baik  hubungan  yang bersifat  horizontal  maupun  yang  bersifat  vertikal  sesuai  dengan  struktur  organisasi tersebut, sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.
Sistem  peradilan  pidana  menuntut  adanya  keselarasan  hubungan  antara  subsistem serta  administrasi  dan  implementasinya.  Jurusita  yang  merupakan  bagian  dari pengadilan  yang  melaksanakan  administrasi  peradilan  pidana  yang  menjadi  faktor terlaksananya keselarasan dalam melaksanakan tugasnya mengenai kejurusitaan, sebab hasil  kerja  seorang  Jurusita  menjadi  sebuah  produk  ( out  put )  yang  dapat  menjadi masukan ( in put) pada subsistem dalam sistem peradilan pidana, seperti produk yang dikeluarkan jurusita ialah relaas pemberitahuan putusan yang pada isinya memberikan keterangan serta menjelaskan perkara dapat dilakukan upaya hukum atau tidak, hal ini sangat  krusial  sebab  apabila  produk  yang  dikeluarkan  tidak  sesuai  dan  tidak  sejalan dengan  sistem  normatifnya  yang  mana  setiap  aparatur  penegak  hukum  sebagai pelaksana  peraturan  perundang-undangan  maka  akan  berpengaruh  pada  subsistem yang  lainnya,  sehingga  tujuan  dari  sistem  peradilan  pidana  untuk  melindungi masyarakat dan menegakkan hukum tidak akan terwujud.

## Pertimbangan Hukum Jurusita Menerbitkan Relaas Pemberitahuan Putusan Banding Nomor 164/Pid/2019/PT Smr
Pertimbangan  hukum  jurusita  menerbitkan  relaas  pemberitahuan  Putusan  Banding. Dapat dipahami bahwa Relaas Pemberitahuan Putusan Banding adalah surat resmi yang berfungsi untuk memberitahukan amar putusan perkara agar dapat diketahui oleh pihak yang  berperkara,  jadi  sebelum  terdakwa  menerima  putusan  secara  lengkap  terlebih dahulu  terdakwa  menerima  relaas  pemberitahuan  putusan  yang  berisi  amar  dan langkah hukum yang dapat dilakukan. Dalam hukum acara perdata relaas dikategorikan sebagai  akta  autentik,  pada  Pasal  1868  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Perdata disebutkan  bahwa  akta  autentik  adalah  suatu  akta  yang  dibuat  dihadapan  pegawai umum  dalam  bentuk  yang  telah  ditentukan  undang-undang.  Demikian  juga  dengan relaas pemberitahuan putusan, dengan demikian apa yang termuat dalam relaas harus dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. 12
Pada Relaas Pemberitahuan Putusan Banding perkara tindak pidana ringan pemakaian tanah tanpa izin Nomor 164/Pid/2019/PT Smr yang diterbitkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda, pada judul relaas dicantumkan nomor putusan perkara tindak pidana ringan pemakaian tanah tanpa izin pada tingkat pertama yaitu nomor 10/Pid.C/2019/PN Smr.  Kemudian  tertera  Hari  dan  tanggal  diserahkannya  relaas  pemberitahuan  yaitu Rabu,  25  September  2019.  Pada  bagian  isi  relaas  pemberitahuan  putusan  juga menerangkan  hak  terdakwa  atas  putusan  tersebut  dapat  mengajukan  permohonan kasasi  dalam  tenggang  waktu  14  (empat  belas)  hari  setelah  pemberitahuan  ini disampaikan. Relaas pemberitahuan putusan banding dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda dan Penasehat Hukum Terdakwa.
Menurut  Jurusita  Pengadilan  Negeri  Samarinda  dasar  diterbitkannya  Relaas Pemberitahuan  Putusan  Nomor  164/Pid/2019/PT  Smr  yang  menerangkan  terdakwa dapat  mengajukan  permohonan  kasasi  ialah  tugas  Jurusita untuk  menyampaikan Hak seorang  Terdakwa.  Dengan  pertimbangan  bahwa  meskipun  perkara  ini  diselesaikan dengan hukum acara pemeriksaan tindak pidana ringan akan tetapi sebelumnya masih dapat  diajukan  banding  karena  putusan  yang  diancamkan  merampas  kemerdekaan terdakwa,  demikian  juga  dalam  pasal  205-210  KUHAP  tidak  ada  larangan  dalam ketentuan tersebut yang menjadi acuan bahwa perkara yang diselesaikan dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan untuk tidak dapat diajukan kasasi. Berdasarkan Hasil Wawancara  peneliti  dengan  Jurusita  di  Pengadilan  Negeri  Samarinda  pada  tanggal  8 Maret  2021,  bahwa  Jurusita  berkewajiban  untuk  menyampaikan  kepada  terdakwa terkait hak untuk mengajukan upaya hukum akan tetapi hak tersebut dikembalikan lagi kepada para pihak untuk mempergunakan hak tersebut atau tidak.
12 Robert  Weku,  “Kajian  Terhadap  Kasus  Penyerobotan  Tanah  Ditinjau  Dari  Aspek  Hukum  Pidana  Dan Hukum Perdata,” Lex Privatum , 1.2 (2013).
Menurut Peneliti dengan adanya SEMA Nomor 8 Tahun 2011 tentang perkara yang tidak memenuhi  syarat  diajukan  kasasi  dan  peninjauan  kembali,  seharusnya  perkara  yang masuk pada kategori tidak memenuhi syarat untuk diajukan kasasi dalam hal ini perkara pidana yang putusannya diancam dengan pidana penjara dibawah satu tahun tidak lagi disebutkan didalam relaas pemberitahuan putusan banding sebagai perkara yang dapat diajukan permohonan kasasi. Jika berlandaskan pada ketentuan KUHAP, didalam KUHAP sendiri tidak ada ketentuan yang secara spesifik melarang perkara tindak pidana ringan untuk tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.  Berdasarkan pada Pasal 244 KUHAP, Upaya  hukum  kasasi  bahwa  terdapat  putusan  perkara  pidana  yang  diberikan  pada tingkat  akhir  oleh  pengadilan  lain  selain  dari  Mahkamah  Agung  dapat  mengajukan permintaan kasasi kecuali terhadap putusan bebas.
Upaya  hukum  terhadap  perkara  pemakaian  tanah  tanpa  izin  Nomor  Putusan 164/Pid/2019/PT  Smr  ini  sama  halnya  dengan  tindak  pidana  ringan  lainnya  yang diperiksa  dengan  acara  pemeriksaan  cepat,  terhadap  perkara  tindak  pidana  ringan pemakaian  tanah  tanpa  izin  pada  dasarnya  tidak  dapat  dimintakan  banding.  Hal  ini sesuai dengan  Pasal  205  Ayat  (3)  KUHAP  mengenai  acara  pemeriksaan  tindak  pidana ringan  yang  menentukan  bahwa  hanya  terhadap  putusan  pengadilan  negeri  yang menjatuhkan  pidana  berupa  perampasan  kemerdekaan  saja,  dapat  dilakukan  upaya hukum  banding  oleh  terdakwa.  Melihat  ketentuan  tersebut  seharusnya  putusan- putusan  perkara  tindak  pidana  ringan  dapat  diajukan  upaya  hukum  kasasi.  Namun ketentuan  tersebut  telah  dibatasi  dengan  adanya  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung Nomor 8 tahun 2011 tentang Perkara yang tidak memenuhi syarat kasasi yang secara langsung membatasi terdakwa tidak dapat mengajukan upaya hukum kasasi  meskipun telah  diterbitkannya  relaas  pemberitahuan  putusan  banding  yang  menerangkan terdakwa dapat mengajukan permohonan kasasi.

## SIMPULAN
Pengaturan hukum pengajuan kasasi menurut SEMA No. 8 Tahun 2011 terhadap perkara tindak pidana ringan pemakaian tanah tanpa izin Nomor putusan 164/Pid/2019/PT Smr merupakan perkara pidana yang tidak memenuhi syarat diajukan kasasi.  SEMA No. 8 Tahun  2011  sebagai  penegasan  Undang-Undang  Mahkamah  Agung  atas  ancaman putusan perkara pidana yang tidak dapat diajukan kasasi. Pertimbangan hukum Jurusita Pengadilan  Negeri  Samarinda  dalam  menerbitkan  relaas  pemberitahuan  putusan banding Nomor 164/Pid/2019/PT Smr yang menerangkan terdakwa dapat mengajukan permohonan  kasasi.  Relaas  pemberitahuan  putusan  tersebut  didasarkan  pada kewajiban Jurusita untuk menyampaikan Hak seorang Terdakwa dan dalam KUHAP tidak ada larangan perkara yang yang diselesaikan dengan tindak pidana ringan tidak dapat dijaukan upaya hukum kasasi.

## REFERENSI
Andrisman, Tri, Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana
Indonesia (Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2009)
Kusnan, M. Rosid, Hukum Pidana (Klaten: Cempaka Putih, 2018)
Leden Marpaung, S H, Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan Dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Dan Eksekusi) (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
Lumempouw, Bilryan, “ Hak Terdakwa Melakukan Upaya Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana, ” Lex Crimen , 2.3 (2013)
Lundeto, Fitriani, “ Efektifitas Relaas Panggilan Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bitung, ” I ’ tisham: Journal of Islamic Law and Economics , 1.2 (2021)
Muhdar, Muhammad, “ Penelitian Doctrinal Dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum ” (Mulawarman University Press, Samarinda, 2019)
Mulyani, Sri, “ Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives), ” Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 16.3 (2017), 337 – 51
Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana (Malang: Setara Press, 2015)
Weku, Robert, “ Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, ” Lex Privatum , 1.2 (2013)
Wicaksono, Agung Dwi, and Edy Herdyanto, “ Efektifitas Sema Nomor 8 Tahun 2011 Sebagai Perangkat Penyeleksi Perkara Pidana Dan Pembatas Pemenuhan Hak – Hak Terdakwa, ” Verstek , 9.1