IDJ , Volume 02, Issue 1 (2021), pp.1-27 doi: 10.19184/ijl.v12i1.21975 © University of Jember, 2021 Published online May 2021

## Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh Berdasarkan Asas Kebebasan Berserikat
Charina Lucky Pratiwi Universitas Jember
Aries Harianto Universitas Jember

## Abstrak
Pekerja/buruh merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang berhak dalam keberlangsungan hidupnya dengan melakukan pekerjaan. Kedudukan pekerja/buruh lebih lemah  dibanding dengan pengusaha, maka dalam melindungi kepentingan serta hak-hak pekerja/buruh salah satunya dengan bergabung  kepada  serikat  pekerja/serikat  buruh.  Serikat  Pekerja/Serikat  Buruh  merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik dalam perusahaan maupun diluar perusahaan yang bersifat mandiri, bebas, demokratis dan bertanggung jawab guna mempertahankan, meningkatkan,  memperjuangkan  dan  melindungi  hak  serta  kepentingan  untuk  kesejahteraan pekerja  dan  keluarganya.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normative.  Beberapa peraturan  yang  melandasi  kewajiban  serikat  pekerja/serikat  buruh  untuk  mendaftarkan  dan mencatatkan dirinya kepada pihak yang bewenang dibidang ketenagakerjaan diantaranya Pasal 18 ayat  (1)  UU  Nomor  21  Tahun  2000  tentang  Serikat  Pekerja/Serikat  Buruh,  Keputusan  Menteri Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  16  Tahun  2001  tentang  Tata  Cara  Pencatatan  Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Pasal 1 ayat (21) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pencatatan  serikat  pekerja/serikat  buruh  tidak  bertentangan  dengan  asas  kebebasan  berserikat karena  hal  tersebut  tidak  ada  keterangan  yang  jelas  mengenai  asas  yang  dianut  oleh  serikat pekerja/serikat buruh, namun kebebasan berserikat dijadikan dasar atau landasan dalam organisasi serikat pekerja/serikat buruh.

## Kata Kunci: Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Asas, Kebebasan Berserikat

## Abstract
Workers / laborers are part of Indonesian citizens who have the right to survive by doing work. The position of workers / laborers is weaker than that of entrepreneurs, so in protecting the interests and rights of workers / labor, one of the way is by joining a trade / labor union. A Worker / Labor Union is an organization formed from, by and for workers / laborers both within and outside the company that is independent, free, democratic and responsible for maintaining, enhancing, fighting for and protecting the rights and interests for the welfare of workers and their families. This research uses normative legal research. Several regulations that underlie the obligation of a trade union / labor union to register and register themselves with the authorities in the manpower sector, including Article 18 paragraph (1) of Law Number 21 of 2000 concerning Trade Unions / Labor Unions, Decree of the Minister of Manpower and Transmigration Number 16 of 2001 concerning Procedures for Recording of Trade Unions / Labor Unions, and Article 1 paragraph (21) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The registration of a trade union / labor union does not contradict the principle of freedom of association because there is no clear information regarding the principles adhered to by the trade
union / labor union, but freedom of association is used as the basis or foundation in the trade union / labor union organization.
Keywords: Trade Unions / Labor Unions, Principles, Freedom of Association

## I. PENDAHULUAN
Banyak  perusahaan  di  Indonesia  yang  mempekerjakan  ratusan  bahkan  ribuan pekerja/buruh. 1 Salah satu komponen yang paling berpengaruh pada bidang perekonomian ialah  tenaga  kerja.  Arti  dari  tenaga  kerja  tersebut  merupakan  tiap  orang  yang  sedang melakukan  pekerjaan  atau  orang  yang  mampu  untuk  bekerja  guna  menghasilkan  barang atau jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun menurut Payaman Simanjuntak, tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain, seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. 2 Dari pengertian diatas maka tenaga kerja menjadi aktor utama dan pelaku utama yang  sangat  penting  peranannya  dalam  mencapai  tujuan  pembangunan  nasional. Pembangunan  nasional  merupakan  suatu  rangkaian  upaya  dalam  segala  aspek  untuk perubahan  kehidupan  masyarakat  yang  adil  dan  makmur,  dengan  adanya  pembangunan nasional dapat merealisasikan tujuan suatu negara terutama pada bidang ekonomi.
Penyediaan  lapangan  pekerjaan  merupakan  salah  satu  cara  untuk  meraih kesejahteraan kehidupan masyarakat. Dengan demikian seseorang yang sedang melakukan pekerjaan  atau  sedang  bekerja  sering  disebut  dengan  pekerja/buruh.  Pekerja/buruh merupakan bagian dari warga negara yang berhak untuk melanjutkan kehidupannya dengan mencari  dan  melakukan  pekerjaan.  Pekerja/buruh  yang  sedang  melakukan  pekerjaan  di sebuah perusahaan memiliki kedudukan yang lemah apabila dibanding dengan pengusaha. Pengusaha  yang  berhak  atas  kedudukan  kepemimpinannya  yang  terkadang  bertindak kesewenang-wenangan tanpa melihat akibat yang dialami oleh pekerja. 3 Perilaku pengusaha yang  sewenang-wenang  terhadap  pekerjanya  terkadang  membuat  pekerja/buruh  merasa dirugikan, dan hak-hak para pekerja seolah tidak terpenuhi.
Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang telah melekat dan dilindungi oleh Konstitusi sebagaimana sudah diatur pada  Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun 1945  yang  berbunyi  “Tiap -tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, Pasal 33  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa ”Perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  atas
1 Arief  Nurrahman  Sejati  &  Mahendra  Wijaya,  “Peran  Buruh  Dalam  Kesejahteraan  Sosial Perusahaan Pt. Senang Kharisma Textile (Studi Kasus Kewajiban, Upah, Jaminan Sosial, dan Fasilitas Kesejahteraan Buruh d i Pt. Senang Kharisma Textile, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Solo)” (2015) 30:1 Dilema 17– 26.
2 Agusmidah, Hukum ketenagakerjaan Indonesia: Dinamika dan Kajian Teori (Ciawi, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) at 6.
3 M Nurdin Singadimedja & M Holyone N Singadimedja, “Kepastian Perlindungan Hukum bagi Pengurus Serikat Pekerja dari Tindakan Union Busting” (2018) 3:1 J Huk Positum 104– 116 at 104.
kekeluargaan”. Perlindungan dimaksudkan untuk melindungi dan menjamin hak-hak dasar pekerja serta menjamin kesempatan kesamaan perlakuan tanpa diskriminasi apapun untuk mewujudkan  kesejahteraan  pekerja  dan  keluarganya. 4 Dalam  upaya  mendapatkan perlindungan hak-haknya, pekerja atau buruh diberikan hak untuk berserikat. Kebebasan hak  untuk  berserikat  telah  disebutkan  dalam  Pasal  28E  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan tentang kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya telah ditetapkan oleh  undang-undang.  Memiliki  hak  atas berserikat, memberikan  ketenangan  yang  cukup dan  perlindungan  yang  ada  karena  memiliki  kekuatan  yang  besar  untuk  menyalurkan aspirasi/pendapat  yang  apabila  terdapat  pelanggaran  atau  ketidaksesuaian  terjadi  antara kenyataan dan apa yang pekerja/buruh harapkan.
Pengusaha  sangat  mengkhawatirkan  tentang  keberadaan  organisasi  serikat pekerja/serikat  buruh,  dengan  kegiatan-kegiatan  para  pengurus  serikat  pekerja  yang terkadang merugikan pihak perusahaan. Salah satu kegiatan yang terjadi ialah aksi mogok kerja.  Aksi  tersebut  tidak  dilarang  melainkan  diperbolehkan  dalam  undang-undang. 5 Kekhawatiran  pengusaha  sangat  dimengerti  karena  tindakan  mogok  kerja  ini mengakibatkan kerugian yang besar, dan dalam banyak kasus serikat pekerja/serikat buruh sering  menggunakan  aksi  mogok  kerja  sebagai  alat  penekan  dalam  melakukan  tuntutan. Keberadaan serikat pekerja/buruh meskipun secara hukum merupakan hal yang legal bagi setiap pekerja/buruh, namun pada kenyataannya keberadaannya di lingkungan perusahaan kurang mendapat tanggapan positif dari pihak perusahaan. Hal ini disebabkan karena pihak perusahaan  tidak  ingin ada  campur  tangan  pihak  lain  yang  memaksa  kehendak  sehingga tidak  sesuai  dengan  keputusan  dari  kebijakan  perusahan. 6 Kebebasan  dalam  berserikat menjadi suatu bentuk ancaman untuk pengusaha, yang dimana terkadang dianggap sebagai pengganggu jalannya usaha. Pada akhirnyapun pengusaha akan memberikan ancaman balik untuk  pekerja/buruh  dengan mengurangi  upah  pekerja/buruh,  perlindungan  keselamatan kerja tidak berjalan baik, dan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. 7 Salah satu bentuk perlindungan  bagi  pekerja  ialah  serikat  pekerja/serikat  buruh.  Serikat  pekerja  muncul karena  disebabkan  adanya  ketidakadilan  atau  kesewenang-wenangan  pihak  perusahaan
4 Barzah Latupono, “ Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) di Kota Ambon ” (20 11) 17:3 SASI 59 at 59.
5 Singadimedja & Singadimedja, supra note 3.
6 Suhartoyo Suhartoyo, “Orientasi Pengaturan Organisasi Serikat Buruh atau Serikat Pekerja Dalam Konteks Hukum Nasional” (2019) 2:4 Adm Law Gov J 661– 671 Company: Administrative Law Department,  Faculty of Law, Universitas DiponegoroDistributor: Administrative Law Department,  Faculty of Law, Universitas DiponegoroInstitution: Administrative Law Department,  Faculty of Law, Universitas DiponegoroLabel: Administrative  Law  Department,    Faculty  of  Law,  Universitas  Diponegoronumber:  4publisher: Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro.
7 Abdillah Hakki, “Kewenangan Direksi dan Dinas Ketenagakerjaan dalam Prosedur Pembentukan Serikat Pekerja” (2019) 2:5 Jurist -Diction 1519 – 1540 at 22.
terhadap pekerja. Adanya serikat pekerja/serikat buruh memberikan jaminan perlindungan bagi pekerja/buruh apabila terjadi suatu tindakan diskriminasi kepada pekerja.
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2000  tentang  Serikat  Pekerja/Serikat  Buruh mengatur  aturan  segala  hak-hak  dan  kepentingan  serikat  pekerja/serikat  buruh  yang mampu  menjamin  perlindungannya. 8 Berdasarkan  jaminan  perlindungan  tersebut  yang semestinya para pekerja/buruh mempunyai hak untuk membentuk serikat yang fungsinya sebagai wadah untuk beraspirasi. Namun pada kenyataannya pekerja/buruh masih sering mendapatkan batasan-batasan dan sekaligus masih ada yang menghalang-halangi, mengikut campurkan yang bukan urusannya. Pihak yang sering membatasi dan menghalang-halangi urusan pekerjanya untuk membentuk suatu perserikatan ialah perusahaan.
Tujuan  dibentuknya  serikat  pekerja  pada  umumnya  untuk  mempromosikan kepentingan-kepentingan  pekerja/buruh  dan  keberlangsungan  hidup  dari  anggota  serta mempertahankan  dan  meningkatkan  dengan  memberikan  kebutuhan  yang  diperlukan pekerja  seperti  memberikan  perlindungan,  pembelaan  hak-hak  dan  kepentingan  pekerja serta  juga  menciptakan  kesejahteraan  pekerja  dan  juga  keluarganya.  Dalam  menegakkan hak-hak  pekerja,  serikat  pekerja/buruh  memiliki  peranan  yaitu  sebagai  salah  satu  pihak yang dapat menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dengan upaya yang diberikan secara  konstitusional  oleh  undang-undang  ketenagakerjaan  dan  juga  sarana  untuk menyalurkan  komunikasi  informasi. 9 Bentuk  perselisihan  hubungan  industrial  tersebut yang  dimana  seharusnya  diselesaikan  sesuai  nilai-nilai  Pancasila,  dengan  kata  lain penyelesaiannya menggunakan cara musyawarah untuk mencapai suatu mufakat. Salah satu cara  untuk  mengatasi  persoalan-persoalan  permasalahan  industrial  antara  pekerja/buruh dengan pemberi kerja/pengusaha yaitu dengan terbentuknya serikat pekerja/buruh. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang pada intinya menyebutkan bahwa dibentuknya serikat pekerja/serikat buruh dengan tujuan memberikan  perlindungan,  pembelaan  hak  dan  kepentingan,  dalam  undang-undang tersebut telah menegaskan juga tentang tujuan serikat pekerja/serikat buruh yaitu untuk mensejahterakan bagi setiap pekerja/buruh dengan meliputi kesejahteraan anggota pekerja maupun  keluarga  anggota  pekerja/buruh. 10 Begitu  pentingnya  dibentuk  serikat pekerja/serikat buruh dengan keberadaannya sebagai perlindungan kepentingan dan hak- hak pekerja yang tidak boleh dilarang ataupun dihalangi oleh siapapun.
Adanya kebebasan hak untuk berserikat terbentuk karena setiap orang mempunyai hak asasi manusia yang dimana pengertian hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang sudah ada keberadaannya pada saat manusia itu lahir ke dunia sebagai makhluk
8 Zulkarnain Ibrahim, “ Eksistensi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dalam Upaya Mensejahterakan Pekerja ” (2016) 23:2 Jurnal Media Hukum 150 – 161.
9 Ayu Ernita, Pengaruh Serikat Pekerja Dan Hubungan Industrial Terhadap Kesejahteraan Karyawan Tetap Pada Pt Bogatama Marinusa (Bomar), Makassar Uin Alauddin, at 10.
10 Putri Ekaresty Haes & Putu Irma Yunita, “Kontribusi Serikat Pekerja Indonesia pada Organisasi Pariwisata di Kabupaten Badung d alam Perspektif Konflik” (2019) 3:1 J Ilm Din Sos 114– 125.
Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  melekat  dan  pada  hakekatnya  merupakan  suatu  bentuk keanugerahan dari Sang Pencipta yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan bagi tiap orang demi kehormatan serta melindungi harkat dan martabat manusia. Dengan demikian maka jika pekerja mengintegrasikan diri menjadi anggota  serikat  pekerja  maka  konsekuensi  di  dalamnya  dapat  dimaknai  bahwa  siapapun yang menjadi anggota serikat pekerja juga secara serta merta tidak dilarang oleh undang- undang untuk menjadi pengurus serikat pekerja. Namun Pasal 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja ini dapat dikatakan self contradictory terhadap hak asasi manusia sebagai hak konstitusional yang dijabarkan lebih lanjut menjadi hak hukum dalam kontek hak berserikat bagi pekerja. 11
Secara  umum  tujuan  dibentuknya  serikat  pekerja  yaitu  melindungi  hak  dan kepentingan  pekerja  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  yang  layak  bagi  pekerja  dan keluarganya  maka  dalam  pelaksanaannya  perlu  adanya  pemberitahuan  dan  pencatatan organisasi serikat pekerja. 12 Sesuai dengan Pasal 104 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 5 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menegaskan bahwa setiap pekerja/buruh memiliki hak untuk membentuk dan menjadikan  dirinya  sebagai  anggota  serikat  pekerja/serikat  buruh  yang  dimana pembentukan  tersebut  dibentuk  oleh  sekurang-kurangnya  10  (sepuluh)  orang pekerja/buruh  (Pasal  5  ayat  (2)  UU  No.  21  Tahun  2000  tentang  Serikat  Pekerja/Serikat Buruh).
Prosedur  pembentukan  serikat  pekerja/buruh  jika  telah  terpenuhi  maka  langkah selanjutnya  ialah  harus  memberitahukan  secara  tertulis  kepada  pihak  instansi  yang berwenang dan yang bertanggung jawab pada bidang ketenagakerjaan (Dinas Tenaga Kerja dan  Pemerintah  Kabupaten  atau  Walikota  sesuai  dengan  domisili  perusahaan)  untuk dilakukannya pencatatan atas pembentukan tersebut tujuan ini agar dapat dipastikan atau dibuktikan  jika  telah  membentuk  atau  bergabung  dengan  organisasi  serikat  pekerja  dan bersifat  sah  secara  hukum.  Hal  tersebut  telah  memiliki  aturan  sendiri  yang  berdasarkan dalam Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. 13
Pemberitahuan dan pencatatan serikat pekerja perlu dilakukan karena fungsinya yang sebagai:  (a)  tempat  pusatnya  informasi  perkembangan  serikat  pekerja,  untuk  setiap  saat dapat  dipergunakan  mitra  kerja  dalam  masyarakat;  (b)  penyedia  alamat  serikat  pekerja secara jelas supaya mudah dihubungi oleh semua unsur-unsur masyarakat yang terkait; (c) bukti  keberadaan  serikat  pekerja  untuk  secara  formal  diterima  pengusaha  dalam merundingkan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) dan secara proporsional mewakili pekerja di
11 Latupono, supra note 4 at 26 – 28.
12 Dr Payaman J Simanjuntak, “Undang - undang yang Baru tentang Ketenagakerjaan” 54 at 15.
13 Agusmidah,  G  Heerma  van  Voss  &  Surya  Tjandra,  eds, Bab-bab  tentang  hukum  perburuhan  Indonesia ,  edisi pertama ed, Seri unsur-unsur penyusun bangunan negara hukum (Denpasar Bali: Pustaka Larasan bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012).
lembaga-lembaga  ketenagakerjaan. 14 Disinilah  pemerintah  tetap  memiliki  aturan  sendiri yang  tidak  memberikan  kebebasan  sepenuhnya  bagi  serikat  pekerja/buruh  yang  dimana masih memberikan batasan seperti mengenai fungsi dan tujuan serikat pekerja dan harus tetap ditaati. Walaupun demikian pemerintah memberikan kebebasan untuk melaksanakan administrasi  dan  membuat  aturan  serikat  pekerja  agar  dapat  dinilai  sah  untuk melaksanakan kegiatannya. 15
Penjelasan diatas yang masih berhubungan dengan hak untuk berserikat pada hukum ketenagakerjaan tetap memiliki kebebasan untuk membentuknya. Pembentukan tersebut dalam  kegiatannya  mencakup  nasional  dan  internasional  yang  dapat  dilihat  dari peraturannya  yaitu  hukum  ketenagakerjaan  dan  juga  konvensi  organisasi  perburuhan internasional atau yang biasanya dikenal sebagai ILO (International Labour Organization). 16 Dilihat  dari  beberapa  hal  yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya,  bahwa  apabila pekerja/buruh  yang  ingin  membentuk  atau  mendirikan  sebuah  organisasi  namun  tidak mengikuti  prosedur  yang  ada  atau  tidak  mendaftarkan  dirinya  dan  tidak  mencatatkan dirinya kepada pihak berwenang setempat maka tidak adanya juga kekuatan hukum dan tidak  memiliki  nomor  bukti  pencatatan  serikat  pekerja/serikat  buruh  jika  terjadinya perselisihan  terhadap  perusahaan.  Pada  dasarnya  tiap  orang  memiliki  hak  yang  melekat pada  saat  ia  lahir  dan  salah  satu  bentuk  haknya  tersebut  ialah  bekerja  untuk  memenuhi kebutuhan  hidupnya  dan  juga  hak  untuk  memiliki  dan  atau  tidaknya  mendirikan  suatu organisasi.  Namun  jika  mendirikan  organisasi  tersebut  dengan  semena-mena  dan  tidak mencatatkan  dirinya  yang  tujuannya  agar  mendapatkan  kelegalitasan  dan  meminimalisir suatu bentuk permasalahan, dan secara tidak langsung akan menjatuhkan dirinya didepan perusahaan yang tidak bisa dibandingkan dengan para pekerja/buruh. Selain mencatatkan dirinya  kepada  pihak  yang  berwenang  di  bidang  ketenagakerjaan  maka  dicatatkan  pula kepada  perusahaan  setempat  pada  saat  bekerja  agar  terlihat  jelas  bahwa  serikat pekerja/serikat  buruh merupakan  organisasi  yang  dibentuk  dari,  dan,  oleh  pekerja/buruh tanpa paksaan dan tanpa campur tangan perusahaan dan juga memiliki dasar hukum.

## II. PEMBAHASAN
A. Pertimbangan Hukum yang Melandasi Adanya Peraturan Kewajiban Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk Mencatatkan Kepada Pejabat yang Berwenang di Bidang Ketenagakerjaan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh menegaskan  bahwa  pekerja/buruh  sebagai  warga  negara  memiliki  persamaan  kedudukan dalam  hukum  untuk  mendapatkan  perlindungan  haknya,  hak  untuk  mendapatkan
14 Simanjuntak, supra note 12 at 25.
15 andanti Tyagita, “Prinsip Kebebasan Berserikat dalam Serikat Buruh Sebagai Upaya Perlindungan dan Penegakan Hak Normatif Pekerja ” (2011) 26:1 Yuridika 1– 16.
16 Philipus M Hadjon, “Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip- prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi N egara”, (1987), online: Univ Indones Libr <http://lib.ui.ac.id> at 25.
penghidupan  yang  layak  serta  mengeluarkan  pendapat  dan  juga  memiliki  hak  untuk membentuk  dan  juga  mengikutsertakan  dirinya  sebagai  anggota  serikat  pekerja/serikat buruh. 17
Dalam  konteks  memperjuangkan  hak-hak  pekerja/buruh  ada  beberapa  pilar  yang sangat  berperan  dalam  menegakkan  serta  melindungi  kepentingan  dan  hak-hak pekerja/buruh  dalam  mensejahterakan  kehidupannya.  Salah  satu  pilar  tersebut  ialah organisasi serikat pekerja/serikat buruh. Pada eksistensinya bertujuan untuk melindungi, memperjuangkan, pembelaan hak dan kepentingan serta mensejahterakan kehidupan yang layak  bagi  pekerja/buruh  dengan  sesuai  undang-undang  serikat  pekerja/serikat  buruh. Sejarah  telah  membuktikan  bahwa  peranan  serikat  pekerja/serikat  buruh  dalam memperjuangkan hak-hak anggota yang sangat besar, sehingga banyak para pekerja/buruh telah  merasakaan  manfaat  adanya  organisasi  serikat  pekerja/serikat  buruh  yang  begitu mandiri dan konsisten dalam memperjuangkan hak-haknya. Namun perkembangan serikat pekerja/serikat  buruh  pada  masa  lalu  tidak  sebebas  dengan  yang  saat  ini.  Pekerja/buruh mendapatkan  kebebasan  beraspirasi  setelah  runtuhnya  masa  orde  baru. 18 Pada  saat berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh membuka  peluang  bagi  serikat  pekerja/serikat  buruh  berperan  lebih  aktif  dalam memperjuangkan kepentingan hak-hak pekerja/buruh. Dengan banyaknya pilihan serikat pekerja/serikat buruh membuat pekerja/buruh mempunyai pilihan untuk bergabung pada organisasi serikat pekerja/serikat buruh sesuai dengan harapan-harapan yang ingin dicapai oleh  pekerja/buruh.  Kehadiran  serikat  pekerja/serikat  buruh  secara  signifikan  mengubah beberapa  persoalan  sumber  daya  manusia.  Tanpa  adanya  serikat  pekerja/serikat  buruh perusahaan-perusahaan akan lebih leluasa dalam membuat suatu peraturan tanpa negosiasi dari  pihak  pekerja/buruh.  Keputusan-keputusan  yang  dibuat  oleh  pemberi  kerja  atau pengusaha  tanpa  masukan  atau  saran  dari  pekerja/buruh  apabila  hal  tersebut  dapat merugikan  pekerja/buruh  maka  yang  bisa  dilakukan  oleh  pekerja/buruh  hanya  bisa menerimanya saja atau sebagai jalan terakhir ialah keluar dari pekerjaan tersebut. Maka dari itu  dalam  mengurangi  tingkat  kesalahan  atau  perselisihan  antar  pekerja/buruh  dengan pemberi kerja dengan adanya perwakilan dari suara-suara atau pendapat para pekerja/buruh agar tidak adanya tindakan mengintimidasi.
Bentuk perwujudan perlindungan dari kepentingan para pekerja/buruh ialah dengan cara membentuk suatu organisasi atau perserikatan yaitu serikat pekerja/serikat buruh. Hal ini tercantum pada definisi tentang serikat pekerja/serikat buruh dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa serikat pekerja/serikat buruh merupakan suatu organisasi. 19 Mengapa harus  dengan  adanya  organisasi  serikat  pekerja/serikat  buruh?  Organisasi  dalam  hal  ini
17 Latupono, supra note 4 at 59.
18 Suhartoyo, supra note 6.
19 Donny  Sigit  Pamungkas,  “ Keberlakukan  Perjanjian  Kerja  Bersama  Bagi  Pekerja  yang  Tidak  Menjadi Anggota Serikat Pekerja ” (2018) DiH J Ilmu Huk, online: <http://jurnal.untag- sby.ac.id/index.php/dih/article/view/1586>.
merupakan  suatu  perkumpulan  dari  pekerja  yang  sekurang-kurangnya  terdiri  dari  10 pekerja  untuk  dapat  membentuk  suatu  serikat  pekerja/serikat  buruh  seperti  yang  diatur pada  Pasal  5 ayat  (2).   Organisasi  serikat  pekerja/serikat  buruh  tersebut memiliki  fungsi sebagai  wadah  aspirasi  dari  pekerja/buruh  yang  jika  terjadinya  permasalahan  maka pekerja/buruh akan melakukan protes atau mengeluarkan keberatannya/keluhannya namun sebelumnya  akan  berdiskusi  terlebih  dahulu  kepada  organisasinya  tersebut  yaitu  serikat pekerja/serikat buruh karena pekerja/buruh menjadi naungan serikat pekerja/serikat buruh, maka dari situlah serikat  pekerja/serikat buruh akan membantu kepentingan anggotanya yaitu para pekerja/buruh. Dari sinilah tujuan dibentuknya organisasi serikat pekerja atau serikat  buruh  yaitu  membantu  dan  melindungi  kepentingan  anggotanya,  apabila pekerja/buruh  tidak  mengikutsertakan  dirinya  kepada  serikat  pekerja  maka  adanya kemungkinan  kecil  suara  mereka  didengar  oleh  pihak  perusahaan  namun  sebaliknya  jika terdaftar pada serikat pekerja maka adanya perwakilan serikat pekerja yang akan membantu permasalahan yang terjadi pada pekerja/buruh. 20
Menurut undang-undang serikat pekerja/serikat buruh telah mendefinisikan bahwa serikat  pekerja/serikat  buruh  sebagai  organisasi  dibentuk  oleh,  dari  dan  untuk pekerja/buruh baik dari dalam perusahaan maupun luar perusahaan yang bersifat mandiri, demokratis,  bebas  dan  bertanggung  jawab  guna  mempertahankan,  meningkatkan, memperjuangkan dan melindungi hak serta kepentingan untuk kesejahteraan pekerja dan keluarganya. 21 Dengan  mensyaratkan  bahwa  serikat  pekerja/serikat  buruh  hanya  dapat menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh dari satu organisasi dalam suatu perusahaan sesuai dalam aturan pada Pasal 14. Serikat pekerja/serikat buruh yang merupakan organisasi, maka  serikat  pekerja/serikat  buruh  harus  memiliki  anggaran  dasar  dan  anggaran  rumah tangga sebagai landasan atau dasar pelaksanaan organisasinya tersebut. 22 Adapun anggaran dasar tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari: a. nama dan lambang; b. dasar negara, asas dan tujuan; c. tanggal pendirian; d. tempat kedudukan; e. keanggotaan dan kepengurusan; f. sumber dan pertanggung jawaban keuangan; dan g. ketentuan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga. Ketujuh hal tersebut merupakan syarat kumulatif serikat pekerja/serikat buruh yang artinya bahwa anggaran dasar harus memuat sekurangnya tujuh (7) hal syarat yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Keberlangsungan  bisnis  perusahaan  tidak  lepas  dari  peran  pekerja/buruh,  bukan berarti  perusahaan  mengeksploitasi  kaum  pekerja,  pekerja  diperuntukkan  untuk melakukan kegiatan kerja yang bersifat ekonomis yaitu dengan bekerja pada orang lain atau bekerja pada yang memberi kerja dengan mendapatkan imbalan upah berupa uang ataupun
20 Suhartoyo, supra note 6.
21 Ari Hernawan & Murti Pramuwardhani D ewi, “ Pemberangusan Serikat Pekerja di Daerah Istimewa
Yogyakarta” (2013) 2:2 Yust J Huk, online: <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10178>.
22 Pamungkas, supra note 19.
barang dan bekerja dibawah perintah pimpinan. 23 Lain dengan halnya tentang pengusaha atau pemberi kerja ialah yang memerintahkan segala bentuk kegiatan pekerjaan yang akan dilakukan pekerja dan pekerja ialah sebagai pelaku pendorong dan pendukung keberhasilan dari tujuan perusahaan itu sendiri. Pekerja/buruh bisa disebut sebagai faktor utama bentuk kelancaran  pekerjaan  dengan  disamping  itu  pekerja/buruh  juga  akan  dapat  hasil  dari bekerjanya tersebut ialah berupa upah dan imbalan yang lainnya.
Perusahaan dan pekerja merupakan pelaku yang saling membutuhkan yang dimana perusahaan  membutuhkan  beberapa  pekerja/buruh  untuk  menjalankan  dan  melanjutkan visi dan misi pengusaha dan juga merupakan pelaku pekerja yang dapat menjalankan target- target  perusahaan,  sebaliknya  juga  pekerja/buruh  membutuhkan  perusahaan  untuk keberlangsungan hidupnya, mensejahterahkan kehidupan keluarganya dengan memperoleh berupa  upah  dari  hasil  pekerjaannya. 24 Tenaga  kerja  dan  pemberi  kerja  atau  pengusaha mempunyai hubungan yang dimana bisa disebut dengan hubungan kerja. Hubungsn kerja diartikan sebagai suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh minimal dua subyek hukum mengenai hubungan pekerjaan, subyek hukum yang mengadakan hubungan hukum ialah pemberi kerja atau pengusaha dengan pekerja/buruh.
Dengan terjadinya hubungan kerja tersebut dapat membuat hubungan kedua belah pihak  menjadi  hubungan  yang  baik,  akan  tetapi  tidak  semua  hubungan  atau  perjalanan bentuk kerja sama akan mengalami hubungan yang baik-baik saja melainkan pasti adanya timbul permasalahan antara kedua belah pihak, dan bentuk permasalahannya perselisihan hubungan  industrial.  Disaat  menjalin  suatu  hubungan  kerja  pasti  terjadinya  perbedaan pendapat, namun cara penyelesaiannya tetap pada peraturan dan kesepakatan kerja. Dalam hal ini hubungan antara pekerja/buruh dengan pemberi kerja atau pengusaha secara yuridis pekerja yang berarti bebas, karena dalam prinsip di negara Indonesia tidak ada seorangpun yang  boleh  diperbudak,  namun  secara  sosiologis  pekerja  ini  tidak  memiliki  kebebasan karena  hanya  bisa  mengandalkan  tenaganya  untuk  mencukupi  kehidupannya.  Demikian halnya pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi pihak yang lemah yaitu para pekerja/buruh dari kekuasaan pengusaha supaya kedudukan para pekerja/buruh seimbang dan layak sesuai harkat dan martabat manusia. Pemerintah sedikit  diperlukan  sebagai  pengatur  dan  penengah    antara  hubungan  pekerja  dengan pengusaha. Dalam ketentuan pasal 28 I UUD 1845 menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan juga berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminatif tersebut.
Pada dasarnya membentuk serikat pekerja merupakan hak dari semua pekerja atau buruh. Pekerja memiliki hak untuk membentuk dan menjadikan dirinya ke dalam bagian
23 sri Ndaru Arthawati, “Peran Serikat Pekerja dalam Mendorong Produktivitas dan Peningkatan Kesejahteraan Para Pekerja pada Pt Nippon Shokubai Indonesia- Cilegon” (2018) 13:1 Tirtayasa Ekon 100 – 106.
24 Absori Absori, “ Kebijakan Perizinan, Sengketa Lingkungan Hidup dan Kepentingan Investasi ” (2018) 7:2 J Jurisprud 97 – 104.
organisasi serikat pekerja atau serikat buruh yang dimana diatur juga pada Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2002  tentang  Serikat  Pekerja  atau  Serikat  Buruh.  Keberadaan serikat  pekerja/serikat  buruh  dianggap  sebagai  pengaruh  negatif  bagi  perusahaan  karena selalu  menjadi  penghambat  dan  penghalang  kemajuan  perusahaan.  Keberadaan  serikat pekerja/serikat  buruh  dimaksudkan  untuk  kepentingan  pekerjanya,  maka  dalam  sepak terjangnya  sering  dihadapkan  atau  bersinggungan  dengan  kepentingan  perusahaan.  Jika dibandingkan  kedudukannya  dengan  pihak  perusahaan  dan  pekerja  sangatlah  jauh,  yang dimana  kedudukan  pengusaha  lebih  mapan  dan  lebih  tinggi  dibanding  dengan pekerja/buruh  yang  lemah.  Maka  dari  itu  pekerja/buruh  membutuhkan  posisi  yang  bisa disejajarkan dengan pengusaha agar aspirasinya dapat lebih didengar oleh perusahaan yaitu dengan adanya organisasi serikat pekerja/serikat buruh. 25
Tujuan  dari  serikat  pekerja/serikat  buruh  bersifat  ekonomis  terutama  berupa kelayakan  dalam  hal-hal  seperti  upah,  syarat  dan  kondisi  kerja,  hubungan  industrial, kesepakatan  kerja  bersama,  kesejahteraan  dan  jaminan  sosial.  Untuk  mencapai  tujuan tersebut serikat pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi salah satunya ialah sebagai pihak dalam  pembuatan  perjanjian  kerja  bersama  dan  penyelesaian  perselisihan  hubungan industrial. 26
Perjanjian  Kerja  Bersama  merupakan  perjanjian  antara  perusahaan  atau  beberapa perusahaan  dengan  serikat  pekerja  atau  beberarap  serikat  pekerja,  namun  fungsi  dari perjanjian  kerja  bersama  tersebut  ialah  untuk  kepentingan  pekerja. 27 Menurut  Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian  yang  merupakan  hasil  perundingan  antara  serikat  pekerja/serikat  buruh    atau beberapa  serikat    pekerja/serikat  buruh  yang  telah  terdaftar  dan  tercatat  pada  instansi pemerintah  yang  berwenang  dibidang  ketenagakerjaan  dengan  pengusaha  atau  beberapa pengusaha  atau  perkumpulan  pengusaha  yang  memuat  syarat-syarat  kerja,  hak  dan kewajiban kedua belah pihak. 28
Syarat sahnya dalam pembuatan perjanjian kerja bersama ialah apabila dilihat dari penjelasan  pada  Pasal  1  ayat  (21)  Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan jika didefinisikan terdapat tiga (3) klausula inti yang dapat memberikan pandangan tentang perjanjian kerja bersama diantaranya adalah sumber perikatan, subyek, dan  isi  dari  perjanjian  tersebut.  Penjabaran  dari  setiap  arti  klausula  tersebut  ialah  yang pertama ada sumber perikatan yang berarti sumbernya ada pada perikatannya tersebut yaitu serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh, yang kedua ada subyek atau pihak-pihak yang membuat perjanjian kerja bersama tersebut. Penetapan dari
25 Singadimedja & Singadimedja, supra note 3.
26 Ari Hernawan, “F aktor-Faktor Penyebab Belum Terbentuknya Serikat Pekerja Unit Kerja Perusahaan di Kabupaten Sleman ” 14.
27 Pamungkas, supra note 19.
28 Republik Indonesia, UU Nomor 13 Tahun 2003 .
perjanjian  tersebut  pihak-pihaknya  minimal  ada  dua  (2)  pihak  dan  tidak  dapat mengatasnamakan  orang  lain  dalam  pembuatan  perjanjian,  harus  pada  pihak  yang bersangkutan,  dalam  arti  yang  menanggung  kewajiban  dan  yang  memperoleh  hak  dari perjanjian hanya pada pihak yang melakukan perjanjian tersebut.
Pada Pasal 1 ayat (21) menjelaskan bahwa pihak yang bersangkutan dapat variasi yaitu perjanjian dapat dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh dengan seorang pengusaha, dapat juga lebih misalkan beberapa serikat pekerja/serikat buruh dengan seorang pengusaha atau bisa juga serikat pekerja/serikat buruh dengan beberapa pengusaha. Namun tidak serta merta  semua  serikat  pekerja/serikat  buruh  dapat  melakukan  perjanjian  kerja  bersama dengan  pengusaha. 29 Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  ialah  serikat  pekerja/serikat  buruh  yang  dapat  mengadakan  perjanjian kerja  bersama  yaitu  yang  sudah  terdaftar  dan  tercatat  di  instansi  pemerintah  yang berwenang dibidang ketenagakerjaan. Walaupun memiliki hak untuk melakukan perjanjian apapun  itu  apabila  belum  terdaftar  dan  tidak  memiliki  nomor  bukti  pencatatan  serikat pekerja/serikat  buruh  maka  perjanjian  tersebut  bersifat  tidak  sah  atau  tidak  memiliki keabsahan  sebagai  suatu  pihak  yang  dapat  melakukan  perjanjian  kerja  bersama  dengan pengusaha.  Klausula  yang  ketiga  yaitu  isi  dari  perjanjian  kerja  bersama  yaitu  berbicara tentang  syarat-syarat  kerja,  hak  dan  kewajiban  serikat  pekerja/serikat  buruh  dengan pengusaha.  Dalam  hal  ini  sebenarnya  ada  tiga  (3)  pihak  yang  diatur  dalam  hak  dan kewajibannya yaitu ada pada serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha dan pekerja/buruh karena disamping hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh sebagai suatu organisasi yang mandiri juga mewakili merundingkan hak dan kewajiban pekerja/buruh dalam suatu perjanjian kerja bersama.
Pertimbangan  hukum  yang  melandasi  adanya  peraturan  yang  mewajibkan  serikat pekerja/serikat buruh untuk mencatatkan dirinya kepada pihak instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan terletak pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 tahun 2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Pemberitahuan dan pencatatan  oleh  serikat  pekerja  atau  serikat  buruh  menurut  aturan  Keputusan  Menteri Tenaga  Kerja  Nomor  Kep-16/MEN/2001  memerintahkan  kepada  serikat  pekerja/serikat buruh harus memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang di bidang ketenagakerjaan setempat sebagai syarat pencatatan. 30 Serikat pekerja/serikat buruh harus mencatatkan diri dan sesuai aturan dengan mencantumkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga, daftar nama pengurus, susunan pengurus dan anggota serikat pekerja serta nama  serikat  pekerja/serikat  buruh.  Tujuan  dari  pemberitahuan  dan  pencatatan  tersebut
29 Pamungkas, supra note 19.
30 Republik Indonesia Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasu, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerjaan/Serikat Buruh .
membantu adanya perlindungan dari pemerintah untuk serikat pekerja/serikat buruh jika terjadinya  perselisihan  hubungan  industrial. 31 Berdasarkan  aturan  tersebut  yang menjelaskan  bahwa  serikat  pekerja/serikat  buruh  harus  dan  diwajibkan  untuk mendaftarkan  dan  mencatatkan  dirinya  kepada  pejabat  yang  berwenang  di  bidang ketenagakerjaan setempat selain itu juga serikat pekerja diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan yang menaunginya dengan tujuan bahwa sebagai bentuk kelegalitasan dan adanya keabsahan pada perusahaan tersebut.
Penjelasan  dari  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2000  tentang  Serikat Pekerja/Serikat  Buruh  yang  dimana  dalam  undang-undang  tersebut  pada  bab  v  tentang pemberitahuan dan pencatatan jika dijabarkan lagi terdapat beberapa macam pasal. Pada Pasal 18 ayat (1) yang menjelaskan bahwa: 32
Serikat  pekerja/serikat  buruh,  federasi  dan  konfederasi  serikat  pekerja/serikat  buruh  yang  telah terbentuk  memberitahukan  secara  tertulis  kepada  instansi  pemerintah  yang  bertanggungjawab  di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat.
Dan  pada  Pasal  18  ayat  (2)  menjelaskan  tentang  pemberitahuan  pada  ayat  (1) sebelumnya ialah harus dilampiri dengan daftar nama anggota pembentuk, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan susunan dan nama pengurus.
Setelah  adanya  pemberitahuan  secara  tertulis  pada  instansi  pemerintah  yang berwenang  dibidang  ketenagakerjaan  maka  langkah  selanjutnya  yang  dilakukan  instansi tersebut ada pada Pasal 20 ayat (1) yang menerangkan bahwa:
Instansi pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), wajib mencatat dan memberikan nomor  bukti  pencatatan  terhadap  serikat  pekerja/serikat  buruh,  federasi  dan  konfederasi  serikat pekerja/serikat buruh yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat  (2),  Pasal  6  ayat  (2),  Pasal  7  ayat  (2),  Pasal  11,  Pasal  18  ayat  (2),  dan  Pasal  19,  selambat- lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan.
Dan 2 pasal terakhir yang ada pada BAB V itu ada Pasal 23 dan Pasal 24 yang diantaranya menjelaskan  bahwa  pada  pasal  23  yaitu    serikat  pekerja/serikat  buruh,  federasi  serikat pekerja/serikat  buruh,  dan  konfederasi  serikat  pekerja/serikat  buruh  yang  telah  terdaftar dan  mempunyai  nomor  bukti  pencatatan  harus  memberitahukan  secara  tertulis  kepada mitra  kerjanya  setempat.  Dan  terakhir  pada  Pasal  24  ialah  menjelaskan  bahwa  tata  cara pencatatan serikat pekerja/serikat buruh ada pada peraturan Keputusan Menteri Tenaga
31 Simanjuntak, supra note 12.
32 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  16  tahun  2001  tentang  Tata  Cara  Pencatatan  Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
Pasal  yang  menjadi  acuan  dalam  kewajibannya  untuk  mencatatkan  serikat pekerja/serikat  buruh  kepada  instansi  yang  berwenang  dan  dapat  melakukan  perjanjian kerja bersama dengan pengusaha ialah dilihat dari Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa:
Perjanjian  Kerja  Bersama  adalah  perjanjian  yang  merupakan  hasil  perundingan  antara  serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung  jawab  di  bidang  ketenagakerjaan  dengan  pengusaha,  atau  beberapa  pengusaha  atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
Disamping  itu,  maksud  dari  kalimat  tercatat  pada  instansi  yang  bertanggung  jawab dibidang  ketenagakerjaan  ialah  bahwasanya  serikat  pekerja/serikat  buruh  untuk mengadakan suatu perjanjian kerja bersama dengan pengusaha, harus terdaftar dan tercatat dan  juga  memiliki  nomor  bukti  pencatatan  di  instansi  yang  berwenang  dibidang ketenagakerjaan. Jika tidak melakukan prosedur sesuai dengan aturan yang sudah berlaku tidak akan bisa bergabung atau mengadakan perjanjian kerja bersama tersebut.
Serikat  pekerja/serikat  buruh  jika  sudah  terdaftar  dan  tercatat  pada  instansi  yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan akan mendapatkan banyak manfaat, fungsi, hak dan kewajibannya sebagai organisasi yang jelas keberadaannya dibandingkan dengan serikat pekerja/serikat buruh yang tidak tercatat, hanya dilihat sebagai tempat atau wadah perkumpulan biasa, hanya tempat yang menyuarakan aspirasinya saja namun hanya konteks perkumpulan tidak bisa menjadi wadah sebagai pelindungan kepentingan para pekerja.
Fungsi serikat pekerja/serikat buruh yang dilaksanakan dengan baik dapat memberikan manfaat baik juga terhadap para anggotanya/pekerja maupun pengusaha. Manfaat tersebut antara lain: 33
a. serikat  pekerja/serikat  buruh  dapat  berfungsi  sebagai  kanalisasi  yaitu melaksanakan  peran  sebagai  penyalur  aspirasi,  berpendapat,  pandangan  dalam pikiran, keluhan bahkan tuntutan setiap pekerja kepada pengusaha. Dan disamping itu  fungsi  lain  serikat  pekerja/serikat  buruh  ialah  sebagai  saluran  efektif  bagi pekerja/buruh dari pengusaha.
b. pengusaha dapat menghemat waktu dengan memanfaatkan mekanisme organisasi pada  serikat  pekerja/serikat  buruh  dalam  menangani  suatu  permasalahan  atau perselisihan  ketenagakerjaan,  menjadi  tempat  perkumpulan  saran-saran  para pekerja/buruh dan mengakomodasikannya dalam memberikan perintah, daripada
33 Hernawan, supra note 26.
dilakukannya  secara  individu  setiap  pekerja/buruh  sangat  tidak  efisien  dan membuang-buang waktu pengusaha maka hasilnya yang terkadang didengar dan ada yang juga sebaliknya.
c. penyampaian  saran  pekerja/buruh  kepada  pimpinan  perusahaan  dan  perintah pimpinan  kepada  para  pekerja/buruh  akan  lebih  efektif  melalui  pengurus  serikat pekerja/serikat buruh yang dimana dipercaya akan memperjuangkan kepentingan para pekerja/buruh.
d. dalam  rangka  manejemen  yang  sudah  berkembang  dan  lebih  ke  arah  yang modernisasi  lebih  kepada  tekanan  pendekatan  hubungan  antara  manusia,  maka bahwa hubungan yang mengarah kepada non formal atau semi formal lebih efektif dan sangat diperlukan untuk mendukung hubungan kerja yang formal dan menjadi lebih  hubungan  yang  harmonis.  Dalam  hal  ini  serikat  pekerja/serikat  buruh berperan  sebagai  mitra  pengusaha  dalam  mengembangkan  hubungan  tersebut. Dengan terjalinnya hubungan ini maka kemungkinan kecil terjadinya perselisihan.
e. serikat  pekerja/serikat  sebagai mitra  pengusaha  harus  bisa  memobilisasikan atau mengontrol  dan/atau  memonitoring  seluruh  pekerja  sebagai  anggota  serikat pekerja/serikat buruh untuk bekerja dengan disiplin, dapat bertanggung jawab dan semangat  untuk  membantu  dalam  pelaksanaan  kegiatan  social  atau  apapun  itu kegiatannya.
f. serikat  pekerja/serikat  buruh  yang  berfungsi  dan  berperan  baik  dalam  menjaga keamanan dan ketentraman kerja di perusahaan dan menghindari adanya gangguan dari luar yang ingin merusak atau mengganggu jalannya kinerja di perusahaan.
g. keberadaaan serikat pekerja/serikat buruh sebagai wakil pekerja dapat membantu penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan pengusaha melalui lembaga bipartit.
Menurut aturan undang-undang serikat pekerja/serikat buruh dalam penjelasannya, menyatakan  bahwa  pekerja/buruh  merupakan  mitra  kerja  pengusaha  yang  sangat berpengaruh dan penting dalam proses produksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh  dan  juga  telah  memberikan  kebebasan  mengenai  keanggotaan  serta kepengurusan  serikat  pekerja. 34 Serikat  pekerja/serikat  buruh  diwajibkan  untuk didaftarkan dan dicatatkan pada pihak yang bertanggungjawab pada tiap domisili jika ingin membentuk  suatu  perjanjian  kerja  bersama  agar  memiliki  kekuatan  hukum  yang mengikatnya apabila tidak didaftarkan maka tidak memiliki pegangan untuk menguatkan keberadaannya dan tidak bisa membentuk atau bergabung kedalam sebuah perjanjian kerja bersama dengan perusahaan atau beberapa perusahaan karena tidak memiliki nomor bukti pencatatan,  namun  tidak  ada  aturan  yang  mewajibkan  kepada  seluruh  organisasi  untuk mendaftarkan  dan  mencatatkan  dirinya  kepada  instansi  yang  berwenang  dibidang
34 Suhartoyo, supra note 6.
ketenagakerjaan.  Jadi  dengan  belum  adanya  aturan  yang  khusus  mengenai  kewajiban organisasi atau perserikatan untuk mendaftarkan atau mencatatkan dirinya kepada instansi yang  berwenang  di  bidang  ketenagakerjaan  maka  tidak  ada  pula  sanksi  yang  harus ditanggung  kepada  organisasi  tersebut  hanya  saja  resiko  yang  dialaminya  berupa  tidak memiliki  kekuatan  hukum  dalam  melindungi  anggotanya.  Demikian  penjelasan  diatas bukan  berarti  organisasi  tersebut  merupakan  organisasi  yang  tidak  sah,  tetap  memiliki keabsahan  namun  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikatnya  karena  dalam membentuk  organisasi  tidak  sesuai  dengan  prosedur  yang  diterapkan  pada  hukum ketenagakerjaan. Pencatatan serikat pekerja/serikat buruh tersebut telah diatur dalam Pasal 18  sampai  dengan  Pasal  24  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan juga terdapat dalam aturan Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 35
Disamping  itu,  serikat  pekerja/serikat  buruh  dapat  dibentuk  berdasarkan  sector usaha, jenis pekerjaan, atau bentuk yang lainnya sesuai kehendak para pekerja/buruh. Hal ini berlaku juga pada federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh. Dalam hal ini menyatakan  bahwa  ketentuan  tersebut  merupakan  bukan  keharusan,  yang  artinya  baik serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dapat saja  dibentuk  berdasarkan  alasan-alasan  atau  dasar-dasar  yang  lain  sesuai  dengan kepentingan para pekerja/buruh. 36 Serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh mendaftarkan dirinya menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh lebih dari satu dalam satu perusahaan. Jika ternyata seorang pekerja/buruh tercatat lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh, maka  yang  bersangkutan  harus  memberitahukan  secara  tertulis  dengan  satu  serikat pekerja/serikat  buruh  yang  dipilihnya.  Untuk  menghindari  adanya  paksaan  dari  pihak manapun,  maka  terdapat  peraturan  perundang-undangan  yang  menjamin  bahwa seorang pekerja/buruh  dapat  memilih  dan  untuk  tidak  memilih  diantara  serikat  pekerja/serikat buruh yang ada.
Pembentukan serikat pekerja/serikat buruh adalah dengan membuat Anggaran Dasar dan  Anggaran  Rumah  Tangga.  Pada  dasarnya  serikat  pekerja/serikat  buruh  terbentuk karena  adanya  rumusan  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan. 37 Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Nomor  KEP.16/MEN/2001  tentang  Tata  Cara  Pencatatan  Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk segera ada proses pemberitahuan secara tertulis kepada instansi yang berwenang dibidang ketenagakerjaan
35 Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, supra note 30 at 2 – 4.
36 Abdul Rachmad Budiono, “Hak Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Sebagai Hak Konstitusional” (2016) 13:4 J Konstitusi 788 – 808.
37 Hernawan, supra note 26.
kabupaten/kota  berdasarkan  domisili  para  pekerja/buruh  untuk  dicatat.  Pemberitahuan tersebut harus dilampiri dengan; a. daftar nama anggota pembentuk; b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; c. dan susunan pengurus.
Demikian  kebanyakan  pekerja/buruh  menginginkan  upah  tinggi  dan  perlindungan kerja yang baik, artinya pekerja/buruh dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan dapat terlindungi dari kemungkinan resiko tinggi kecelakaan maupun keadaan kerja yang tidak  baik  maka  harus  memiliki  hubungan  yang  harmonis  antara  pekerja/buruh  dengan pemberi  kerja  atau  pengusaha.    Untuk  mendapatkan  hubungan  sesuai  dengan  yang diinginkan pekerja/buruh, karena kedudukannya yang kurang seimbang dengan pengusaha jadinya  pekerja/buruh  sangat  sulit  bahkan  tidak  memiliki  kemampuan  tawar  menawar dengan  perusahaan  dalam  menuntut  upah  yang  tinggi  dan  perlindungan  dalam  kerja. Partisipasi dalam terciptanya kedudukan yang sama dengan pengusaha dan pekerja/buruh dapat meningkatkan kemampuan dalam tawar menawar dengan pengusaha. Cara yang tepat dalam mengantisipasinya ialah dengan membentuk serikat pekerja/serikat buruh. 38

## B. Pencatatan Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Oleh Pejabat Berwenang di Bidang Ketenagakerjaan Tidak Bertentangan dengan Asas Kebebasan Berserikat
Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada Pasal 27 ayat (2) menjelaskan bahwa tiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 39
Demikian pula ketentuan pada Pasal 28 D ayat (2) UUD tahun 1945 yang menjelaskan bahwa:

## Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
Penyediaan  lapangan  pekerja  merupakan  salah  satu  bentuk  kesejahteraan masyarakat  sehingga  diperlukan  pula  sistem  hukum  khusus  yang  mengatur  tentang ketenagakerjaan  mengingat  banyak  orang  yang  terlibat  dalam  sebuah  pekerjaan.  Hukum ketenagakerjaan tidak hanya mementingkan pelaku usahanya melainkan memberikan suatu bentuk perlindungan kepada pekerja yang secara sosial kedudukannya lebih lemah daripada pengusaha yang cukup mapan sehingga mempekerjakan seorang pekerja/buruh. 40
38 Suhartoyo, supra note 6.
39 Agusmidah, Heerma van Voss, & Surya Tjandra, supra note 13.
40 Singadimedja & Singadimedja, supra note 3.
Pancasila yang merupakan landasan positif atau merupakan ideologi bangsa Indonesia yang  didalamnya  terkandung  nilai-nilai  dari  kelima  Sila  Pancasila. 41 Berawal  dari  Sila pertama yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” ialah landasan spiritualitas dalam kebebasan hak berserikat bagi serikat pekerja/serikat buruh. Sila kedua yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” ialah landasan kemanusiaan dalam kebebasan berserikat bagi pekerja/buruh yang dimana pekerja/buruh dalam membentuk serikat pekerja/serikat buruh tidak memilih siapa yang bisa atau boleh untuk membentuk perserikatan dengan sifatnya yang adil dan beradab maka semua derajat pada pekerja/buruh itu sama jadi tidak bisa menunjuk siapa yang berhak untuk  menjadi  anggota  serikat  pekerja/serikat  buruh,  jadi  semua  pekerja/buruh  bisa membentuk  atau  bergabung  pada  serikat  pekerja/serikat  buruh  dengan  sendirinya  tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Sila ketiga yaitu “Persatuan Indonesia” ialah landasan persatuan  pengusaha,  pemerintah  dan  pekerja  dalam  kebebasan  hak  berserikat  dengan ketiga  pelaku  ekonomi  tersebut  hubungannya  saling  keterkaitan  karena  dimana  suatu perusahaan  pasti  membutuhkan  pekerja/buruh  untuk  melancarkan  usahanya  dan pekerja/buruh  membutuhkan  perusahaan  untuk  keberlangsungan  hidupnya  dan pemerintah seb agai pengawas dalam kehidupan keduanya. Sila keempat yaitu “Kerakyatan yang  Dipimpin  Oleh  Hikmat  Kebijaksanaan  dalam  Permusyawaratan/Perwakilan”  ialah landasan demokrasi dalam kebebasan hak berserikat bagi pekerja/buruh dan yang terakhir ialah  Sila  kelima yaitu  “Keadilan  Sosial  Bagi  Seluruh  Rakyat  Indonesia”  yang  dimana merupakan  landasan  perwujudan  keadilan  sosial  yang  juga  tetap  berkaitan  dengan kebebasan hak berserikat.
Secara historis perkembangan hubungan industrial di negara Indonesia ini tidak dapat dipisahkan  dari  perjuangan  terdahulu,  karena  perjuangan  bangsa  ketika  pada  saat  itu merupakan  tahap-tahap  perjuangan  bangsa  Indonesia  yang  turut  mempengaruhi perkembangan hubungan industrial. Di era pergerakan kemerdekaan yang bersudut pada politik  maka  berpengaruh  pada  hubungan  industrial  yang  lebih  banyak  kepada  masalah politiknya  daripada  dengan  masalah  ekonomi. 42 Secara  umum,  masalah-masalah  pokok hubungan  industrial  di  Indonesia  ini  telah  mendapat  pengaturan  perundang-undangan yaitu  hukum  ketenagakerjaan.  Peraturan  tersebut  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan kualitas  perlindungan  kerja  sesuai  harkat  dan  martabat  manusia,  serta  sebagai  landasan untuk  menciptakan  kedamaian  kerja  yang  berkeadilan  sosial  dan  perlindungan  hak-hak pekerja/buruh seperti hak berserikat bagi pekerja/buruh.
Masyarakat  pekerja/buruh,  serikat  pekerja/serikat  buruh,  dan  pemberi  kerja  atau pengusaha  di  Indonesia  merupakan  bagian  dari  masyarakat  dunia  yang  menjadi  pelaku sebagai proses menuju era pasar bebas. Untuk menghadapi hal tersebut, semua pelaku yang
41 Gunart o  Gunarto,  “REKONSTRUKSI  KONSEP  KEBEBASAN  HAK  BERSERIKAT  BAGI  SERIKAT PEKERJA PADA HUBUNGAN INDUSTRIAL BERBASIS NILAI KEADILAN” (2010) 10:3 J Din Huk 265– 276.
42 Bahder Johan Nasution, “Fungsi Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja dalam Hubungan Industrial Pancasila” (2015) 8:1 Inov J Ilmu Huk, online: <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2190>.
mengikuti  proses  tersebut  perlu  adanya  pemersatuan  dan  menumbuhkembangkan  sikap profesionalitas. Disamping itu juga, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh perlu menyadari  pentingnya  tanggung  jawab  yang  sama  dengan  kelompok  masyarakat  lainnya dalam  membangun  bangsa  dan  negara.  Oleh  karena  itu,  serikat  pekerja/serikat  buruh dibentuk  secara  bebas,  terbuka,  mandiri,  demokrasi  dan  bertanggung  jawab  oleh pekerja/buruh.  Pemerintah  sangat  menaruh  perhatian  kepada  perangkat  ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan kerja, peningkatan upah, dan memberikan kebebasan dalam berserikat  dengan  tujuan  untuk  mencapai  peningkatan  kehidupan  kesejahteraan  yang layak. 43
Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2000  tentang  Serikat Pekerja/Serikat Buruh, menjelaskan bahwa : 44
Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di  perusahaan  maupun  di  luar  perusahaan,  yang  bersifat  bebas,  terbuka,  mandiri,  demokratis,  dan bertanggung  jawab  guna  memperjuangkan,  membela  serta  melindungi  hak  dan  kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
Berdasarkan penjelasan dari Pasal 1 ayat (1) dapat dikaitkan dengan Pasal 3 dengan undang-undang  yang  sama  berarti  serikat  pekerja/serikat  buruh,  federasi  serikat pekerja/serikat  buruh,  dan  konfederasi  serikat  pekerja/serikat  buruh  mempunyai  sifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab. Dalam artiannya bebas yaitu serikat  pekerja/serikat  buruh  dalam  menjalankan  hak  dan  kewajibannya  tanpa  ada pengaruh  tekanan  dari  pihak  manapun,  tanpa  adanya  pemaksaan  termasuk  dari  pihak perusahaan.  Serikat  pekerja/serikat  buruh  memiliki  sifat  yang  mandiri,  artinya  serikat pekerja/serikat buruh dalam mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan organisasinya tersebut  dengan  kekuatan  sendirinya  (mandiri)  tanpa  dikendalikan  oleh  siapapun  diluar anggota  organisasi  tersebut.  Dan  untuk  sifat  selanjutnya  yang  dimiliki  oleh  serikat pekerja/serikat buruh ialah demokratis yang berarti dalam pembentukan dan mendirikan organisasinya  tersebut,  pemilihan  pengurus,  memperjuangkan  dan  menjalankan  hak  dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh berlandaskan dengan prinsip demokratis. Berbagai macam prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut yaitu; kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan  persetujuan  dari  yang  diperintah,  kekuasaan  mayoritas,  hak-hak  minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di  depan hukum, proses  hukum  yang  wajar,  pembatasan  pemerintahan  secara  konstitusional,    pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama serta mufakat. 45
43 ujang Charda, “Hak Asasi Pekerja a tas Kebebasan Berserikat” (2017) 8:1 Law Enforc J Ilmu Huk 13 – 28.
44 Indonesia, supra note 32.
45 Budiono, supra note 36.
Keberadaan  serikat  pekerja/serikat  buruh  merupakan  implementasi  hak  kebebasan berserikat yang dijamin oleh hukum. Kebebasan berserikat merupakan hak asasi manusia yang  bersifat  eksistensial  karena  menyatu  dengan  manusia. 46 Pada  dasarnya  makna  dari kebebasan  berserikat  yaitu  dapat  diciptakannya  suatu  kebebasan  untuk  mengeluarkan pendapat, dan bebas dalam membentuk suatu perkumpulan agar bisa mendiskusikan suatu permasalahan dan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara mufakat. Kebebasan berserikat adalah salah satu hak warga negara Indonesia yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara, dan dengan kebebasan-kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak dikarenakan masih  dibatasi  oleh  pemerintah  dan  peraturan  perundang-undangan. 47 Jadi  meskipun memiliki dan diberi kebebasan dalam melakukan hal apapun termasuk dengan membentuk dan mendirikan serikat pekerja/serikat buruh namun tetap dibawah naungan pemerintah atau  peraturan  perundang-undangan  walaupun  dalam  organisasi  serikat  pekerja/serikat buruh tidak boleh ada campur tangan dari pihak lain termasuk dengan pemerintah maka dengan diijinkannya membentuk sebuah organisasi namun tetap mengikuti prosedur dan peraturan yang ada. Pengakuan kebebasan berserikat diatur dan dijelaskan juga pada Pasal 28E ayat (3) Amandemen ke 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang pada intinya bahwa setiap orang  memiliki  hak  untuk  membentuk  suatu  perserikatan/kelompok,  berhak  untuk berkumpul  dengan  siapapun  dan  juga  memiliki  hak  berpendapat  atau  berdiskusi. Kebebasan berserikat dan berkumpul serta menyampaikan pendapat merupakan hak dasar yang dimiliki oleh warga negara dari suatu negara hukum demokratis yang berkedaulatan rakyat.
Adanya  serikat  pekerja/serikat  buruh  sangat  membantu  dalam  proses  penyelesaian perselisihan  hubungan  industrial    dan  juga  membantu  pekerja/buruh  dalam memperjuangkan  hak-hak  para  pekerja/buruh.  Demikian  juga  keberadaan  serikat pekerja/serikat  buruh  lebih  mudah  dan  efisien  dalam  menjadi  perwakilan  menyelesaikan perselisihan  hubungan  industrial,  apabila  terjadi  kasus  yang  melibatkan  sejumlah pekerja/buruh yang emosional dan tidak dapat dikendalikan maka dengan kondisi tersebut akan  lebih  baik  jika  persoalan  perselisihan  hubungan  industrial  diwakili  oleh  serikat pekerja/serikat  buruh  supaya  kondisi  tetap  tentram  dan  tertib. 48 Kekacauan  yang  terjadi biasanya  ada  pada  pekerja/buruh  yang  sulit  untuk  mengontrol  emosinya,  sehingga  solusi terbaiknya  adalah  menjadi  anggota  serikat  pekerja/serikat  buruh  supaya  ada  yang mewakilkan  dari  setiap  kepentingan-kepentingan  para  anggotanya.  Dalam  praktik pengusaha memang sering diwakilkan oleh serikat pekerja/serikat buruh. Jarang pengusaha dalam  berbagai  hal  kepentingan  berhadapan  langsung  atau  bersosialisasi  langsung  pada pekerja/buruh.
46 Hernawan, supra note 26.
47 Hakki, supra note 7.
48 Hernawan, supra note 26.
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2000  tentang  Serikat  Pekerja/Serikat  Buruh disusun  berdasarkan  atas;  a.  pertimbangan  penghargaan  terhadap  kebebasan  dalam berserikat, kemerdekaan untuk berkumpul, serta mengeluarkan pikiran atau pendapatnya, memperoleh  pekerjaan  dan  kehidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan  dan  memiliki kedudukan  yang  sama  dalam hukum,  b. perlunya  pembentukan  dan  perkembangan  pada serikat  pekerja/serikat  buruh  yang  bersifat  bebas,  terbuka,  mandiri,  demokratis  dan bertanggung jawab, c. menegaskan bahwa serikat pekerja/serikat buruh merupakan sarana pelaksanaan dalam memperjuangkan, melindungi, membela kepentingan dan kesejahteraan hidup para pekerja/buruh dan keluarganya. 49
Eksistensi serikat pekerja/serikat buruh, terkadang masih menghadapi kendala umum dalam melaksanakan kewajiban mensejahterakan pekerja/buruh, disebabkan diantaranya: 1). Tidak memperjuangkan kepentingan anggotanya, tapi cenderung sibuk dengan kegiatan politik, 2). Kepentingan pribadi/golongan pengurus, menjadi alasan perpecahan dari waktu ke  waktu,  3).  Kualitas  dan  kuantitas  kepemimpinan,  4).  Kurangnya  kesadaran  menjadi serikat pekerja/serikat buruh, termasuk berkewajiban dalam membayar iuran tiap anggota, 5)  visi  dan  misi  kurang  dijalankan  secara  bijak.  Serikat  pekerja/serikat  buruh  sebagai pendorong dan pengayom tenaga kerja pekerja/buruh, harus mengupayakan sesuatu hal agar anggotanya  memiliki  keterampilan  atau  ahli  dalam  bidangnya.  Organisasi  serikat pekerja/serikat buruh yang didukung oleh para anggotanya, membuat posisi tawar menawar serikat  pekerja/serikat  buruh  dengan  pengusaha  menjadi  berwibawa  dalam memperjuangkan  upah  yang  layak  dan  sangat  diperhatikan  oleh  pengusaha. 50 Sejalan dengan fungsi serikat pekerja/serikat buruh dalam kesejahteraan anggotanya, keadaan yang terkadang  melemah  dan  menjadi  kuat  jika  serikat  pekerja/serikat  buruh  dan  anggotanya bersatu dan rukun dengan kepemimpinannya yang amanah.
Asas hukum merupakan sebuah aturan dasar yang merupakan prinsip hukum yang bersifat abstrak. Asas hukum bisa dikatakan merupakan dasar atau landasan aturan yang melatarbelakangi sebuah peraturan yang bersifat konkrit dengan kata lain sebuah pedoman yang  mendasari  suatu  aturan  dalam  hukum.  Asas  hukum  merupakan  pikiran  dasar  yang bersifat umum dan abstrak serta bukan merupakan hukum yang bersifat konkrit. Namun asas hukum ada pada setiap system hukum dan menjelma kedalam hukum positif sehingga dapat  ditemukan  dengan  mencari  dan  menelusuri  dari  sifat-sifat  umum  dalam  peraturan umum. Jadi terdapat aturan yang sangat mendasar atau bisa disebut juga asas hukum yang merupakan suatu pedoman yang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. 51
Asas  kebebasan  berserikat  tidak  hanya  diatur  dalam  hukum  nasional  Indonesia melainkan  aturan  lain  yang  menjamin  perlindungan  hak-hak  pekerja  dan  serikat  pekerja
49 Budiono, supra note 36.
50 Ibrahim, supra note 8.
51 Heru  Suyanto  &  Andriyanto  Adhi  Nugroho,  “ Perlindungan  Hukum  terhadap  Hak-Hak  Pekerja Outsourcing Berdasarkan Asas Keadilan ” 14.
yaitu  tercantum  juga  pada  hukum  internasional  yang  menjelaskan  dan  mengatur  juga kebijakan tentang kebebasan berserikat yaitu Konvensi International Labour Organization Nomor  87  Tahun  1948  tentang  Kebebasan  Berserikat  dan  Perlindungan  atas  Hak Berorganisasi yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 1998 menjelaskan bahwa pihak pekerja maupun pemberi kerja/pengusaha dengan tidak dibedakan apapun itu yaitu memiliki kesamaan tentang kebebasan untuk mendirikan atau  mengikutsertakan  dirinya  kedalam  organisasi,  baik  organisasi  pekerja  maupun pengusaha atas keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain. 52 Pasal 2 Konvensi ILO Nomor  87  menegaskan, ” Pekerja  dan  pengusaha,  tanpa  distorsi  apa  pun,  berhak  untuk menetapkan  dan  tunduk  hanya  pada  aturan  organisasi  yang  mereka  pilih  sendiri  tanpa otorisasi sebelumnya ”
Konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948 diikuti oleh Konvensi ILO Nomor 98 Tahun 1949 tentang  Penerapan  Asas-Asas  Hak  untuk  Berorganisasi  dan  Berunding  Bersama  yang diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 mengenai berlakunya Dasar-Dasar dari pada Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama (Lembaran Negara No. 42 tahun 1956). Berdasarkan Pasal 2 Konvensi ILO Nomor 98 Tahun 1949 yang menegaskan  bahwa,  ”Organisasi  pekerja  dan  pengusaha  harus  menikmati  perlindungan yang memadai terhadap segala tindakan campur tangan oleh agen anggota satu sama lain dalam pendirian, fungsi atau administrasi mereka”. Pada dua konvensi ILO tersebut yang telah menguatkan bahwa hak pekerja untuk berserikat atau berorganisasi dan pentingnya pekerja  berserikat  telah  diupayakan  oleh  ILO  dan  diharapkan  mampu  memperjuangkan kepentingannya. 53
Bertolak  pada  konsep  hak-hak  kebebasan  berserikat  yang  diatur  dalam  konstitusi ILO, secara teoritis upaya yang harus dilakukan pada hukum ketenagakerjaan adalah dengan mencabut  berbagai  macam  undang-undang  yang  dianggap  menjadi  penghambat perkembangan serikat pekerja/serikat buruh yang kuat dan representatif, kebebasan untuk mengontrol  dirinya  dalam  berorganisasi  sesuai  yang  dikehendaki,  terlepas  dari  campur tangan pemerintah. Dalam pendirian serikat pekerja/serikat buruh adalah sepenuhnya hak pekerja/buruh  dan  tidak  dapat  dipaksakan  baik  dari  pengusaha  maupun  pemerintah/ negara. 54 Hal tersebut memang secara eksplisit sudah diatur dalam  peraturan perundang- undangan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang- Undang  Nomor  21  tahun  2000  tentang  Serikat  Pekerja/Serikat  Buruh  yang  intinya menjelaskan  mengenai  bahwa  membentuk,  mendirikan  dan/atau  masuk  menjadi  anggota serikat  pekerja/serikat  buruh  adalah  hak  dari  pekerja/buruh  dan  bukan  merupakan kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh  pekerja/buruh.  Mengingat  hal  tersebut  merupakan
52 Hakki, supra note 7.
53 Budiono, supra note 36.
54 Hernawan, supra note 26.
sepenuhnya  hak  kepada  pekerja/buruh,  maka  dipersilahkan  untuk  menggunakan  hak tersebut  atau  melepaskan  guna  tidak  adanya  kesalahpahaman  yang  terjadi  karena ditakutkan adanya paksaan untuk mengikutsertakan dirinya bergabung kedalam organisasi serikat pekerja/serikat buruh.
Hak berserikat dalam hukum ketenagakerjaan secara penuh memberikan kebebasan kepada pekerja/buruh untuk membentuk perserikatan atau serikat pekerja/serikat buruh dan  kebebasan  dalam  berorganisasi.  Pembentukan  dan  kegiatan  serikat  pekerja/serikat buruh  dalam hubungan  industrial  telah  tersedia  adanya  pengaturan  mengenai  kebebasan dalam berserikat secara nasional maupun internasional, baik dari hukum ketenagakerjaan maupun  berbagai  konvensi  perburuhan  internasional.  Pekerja/buruh  secara  individual berada  dalam  posisi  lemah  dalam  memperjuangkan  haknya  apabila  disandingkan  pada perusahaan,  dengan  pelaksanaan  kebebasaan  berserikat  dapat  diwujudkan  dengan mendaftar dan mengikutsertakan diri kepada serikat pekerja/serikat buruh. Berada dalam posisi  bersama  serikat  pekerja,  dapat  meningkatkan  posisi  tawar  pekerja. 55 Didirikannya suatu  organisasi  atau  berserikat  sebagai  bentuk  perlindungan  hak  mereka  yang  apabila nantinya  hak  tersebut  dilanggar  dan  mereka  dapat  menyalurkan  pendapatnya  kepada organisasi tersebut dan tujuannya dapat membantu dan melindunginya namun hal tersebut tetap  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  sejalan  dengan peraturan  yang  ada.  Hak  berserikat  bagi  pekerja/buruh  juga  diatur  pada  Konvensi International  Labour  Organization  (ILO)  Nomor  87  tentang  Kebebasan  Berserikat  dan Perlindungan Hak dalam Berorganisasi dan Konvenis ILO Nomor 98 mengenai berlakunya dasar-dasar daripada Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama.
Hukum positif Indonesia memberikan iklim permisif terhadap pembentukan serikat pekerja/serikat buruh. Menurut Pasal 104 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa serikat pekerja/serikat buruh berhak membentuk dan  menjadi  anggota  serikat  pekerja/serikat  buruh.  Dan  pada  pasal  3  Undang-Undang Nomor  21  tahun  2000  tentang  Serikat  Pekerja/Serikat  Buruh  yang  menegaskan  bahwa pembentukan  serikat  pekerja/serikat  buruh  minimal  terdiri  dari  10  orang  pekerja. Pembentukan  serikat  pekerja/serikat  buruh  tersebut  berdasarkan  pada  kehendak kebebasan  pekerja  untuk  bergabung  dalam  serikat  pekerja atau  tidak  ikut  serta  menjadi anggota serikat pekerja, jadi sistemnya bebas tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun. 56
Pencatatan serikat pekerja/serikat buruh tidak bertentangan dengan asas kebebasan berserikat  melainkan  pencatatan  tersebut  sedikit  banyaknya  menerapkan  dari  asas kebebasan  berserikat  yang  dimana  pekerja/buruh  memiliki  hak  untuk  membentuk  atau mengikutsertakan dirinya kedalam suatu perserikatan atau organisasi yang bertujuan untuk melindungi atau membantu hak pekerja/buruh jika adanya pelanggaran hak yang dilakukan
55 Singadimedja & Singadimedja, supra note 3.
56 Hernawan, supra note 26.
oleh suatu perusahaan. Demikian halnya dalam membentuk dan melaksanakan perserikatan atau  organisasi  serikat  pekerja/serikat  buruh  tetap  berlandaskan  pada  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terkait dengan asas yang dianut  oleh  serikat  pekerja/serikat  buruh,  dilihat  pada  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menegaskan bahwa; 57
Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai asas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Namun  dari  peraturan  tersebut  tidak  terdapat  penjelasan  tentang  asas-asas  yang dianut  oleh  serikat  pekerja/serikat  buruh.  Serikat  pekerja/serikat  buruh,  federasi  dan konfederasi  serikat  pekerja/serikat  buruh  bebas  dalam  menentukan  asas  untuk organisasinya, namun kebebasan tersebut dibatasi yaitu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam bebasnya menentukan asas merupakan hal yang logis, karena aturan tersebut juga berkaitan dengan adanya hak pekerja sebagai warga negara untuk membentuk serikat pekerja dan hal itu akan menjadi logis dan saling keterkaitan. 58
Kebebasan  berserikat  bagi  pekerja/buruh  merupakan  hak  dasar  yang  diatur  dalam undang-undang,  oleh  karena  itu  wajar  jika  hak  tersebut  dijamin  dan  dilindungi pelaksanaannya  oleh  negara/hukum.  Dalam  hubungan  industrial  Pancasila,  kebebasan berserikat bagi pekerja/buruh selain berfungsi sebagai instrument tawar menawar dengan pengusaha  juga  berfungsi  sebagai  sarana  perjuangan  hak-hak  pekerja/buruh.  Secara sosiologisnyapun, pekerja/buruh tidak bebas dari pengaruh pemberi kerja atau pengusaha karena pekerja/buruh sangat  menggantungkan kehidupannya dengan menghasilkan suatu imbalan  yang  sering  disebut  upah/gaji.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  pekerja/buruh berada posisi yang lemah secara sosial dan ekonomi daripada pemberi kerja atau pengusaha. Oleh karena itulah, para penegak hukum yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan, khususnya pada perlindungan bagi pengurus serikat pekerja/serikat buruh harus menjadi prioritas  utama. 59 Walaupun  disini  garis  besarnya  terletak  pada  pekerja/buruh  yang kedudukannya  lebih  lemah  dibandingkan  dengan  pengusaha,  namun  tidak  semua pengusaha  bertindak  sesuka  hatinya,  pasti  ada  beberapa  perusahaan  masih  menerapkan tentang kesejahteraan bagi para pekerja/buruh. Pekerja/buruh tidak bisa memandang semua sama,  namun  permasalahan  terkadang  terjadi  tanpa  diketahui  maka  pekerja/buruh  tetap berhati-hati.
Secara  umum,  konsep  kebebasan  berserikat  sudah  adanya  dan  selalu  tertuang  dan dijadikan  landasan  oleh  serikat  pekerja,  yang  dimana  diterapkan  pada  anggota  serikat
57 Indonesia, supra note 32.
58 Budiono, supra note 36.
59 Singadimedja & Singadimedja, supra note 3.
pekerja  sebagai  dasar  atau  pedoman  dan  juga  landasan  bagi  dirinya  agar  mendapatkan haknya  dalam  berserikat.  Hak  pekerja  untuk  berkumpul  dan  menyelenggarakan  rapat merupakan hak dasar dan aspek penting dari tujuan didirikannya organisasi serikat pekerja sebab  jika  tidak  adanya  kebebasan  untuk  berserikat,  berkumpul  dan  menyelenggarakan forum diskusi maka pembentukan serikat pekerja/serikat buruh tidak akan ada artinya. Dari hal  tersebut  arti  kebebasan  yang  sebenarnya  ialah  bukan  tentang  bebas  melakukan  hal apapun yang tidak berdasarkan kepada aturan, jadi kebebasan dimaksudkan adalah bebas dalam  jalan  yang  sudah  memiliki  peraturan  dan  masih  mengikuti  peraturan  perundang- undangan.  Apabila  kebebasan  berserikat  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan  maka  secara  otomatis  serikat  pekerja/serikat  buruh  yang  bersangkutan  akan dikenakan sanksi. 60 Asas kebebasan berserikat tidak dapat berdiri sendiri tanpa pengakuan dari  peraturan  perundang-undangan.  Namun  asas  kebebasan  berserikat  ini  dijadikan sebagai salah satu landasan dalam penegak hukum hak normatif bagi pekerja/buruh.
Konsep dari kebebasan berserikat ini memberikan banyak hal yang dapat dicapai dan sangat berguna bagi kepentingan perburuhan dalam hukum nasional maupun internasional. Hak  dalam  berserikat  merupakan  hak  yang  sangat  penting  dan  sangat  dihormati  karena berlandaskan juga kepada hak asasi manusia. 61 Hukum internasional bahkan mendukung adanya  kebebasan  berserikat  karenanya  dapat  memberikan  kesejahteraan  bagi  para pekerja/buruh.  Pekerja/buruh  dengan  keberadaannya  yang  selalu  terlihat  lemah  dan dijadikan  sebagai  pekerja  yang  hanya  akan  mengikuti  aturan  dari  pengusaha menjadikan pekerja/buruh seperti seolah tidak memiliki hak dalam campur tangan visi misi perusahaan, padahal  keberlangsungan  perusahaan  didalamnya  terdapat  pekerja/buruh  yang manakala memiliki pemikiran yang dapat berkembangnya suatu perusahaan. Jika adanya kebebasan dalam berserikat dan adanya perwakilan yang bisa menyampaikan aspirasi dari keluhan- keluhan  para  pekerja.  Dan  mengurangi  adanya  permasalahan  yang  terjadi  antara pekerja/buruh dengan pengusaha jika keduanya menjalin hubungan industrial yang damai dan sejahtera. Jadi hal tersebut tidak dianggap sebagai ancaman bagi pengusaha yang selalu beranggapan  bahwasanya  jika  adanya  serikat  pekerja/serikat  buruh  maka  akan  ada penghambat jalannya usaha.

## III. KESIMPULAN
Pertama,  pertimbangan  hukum  yang  melandasi  adanya  peraturan  yang  mengatur  serikat pekerja atau serikat buruh untuk mencatatkan organisasinya tersebut kepada pejabat yang berwenang  dibidang  ketenagakerjaan  ialah  dilandasi  dengan  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Pasal 18 ayat (1) yang menjelaskan bahwa serikat pekerj/serikat buruh, federasi, konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang
60 Hakki, supra note 7.
61 Budiono, supra note 36.
telah  terbentuk  memberitahukan  secara  tertulis  kepada  instansi  pemerintah  yang berwenang dibidang ketenagakerjaan sesuai tempat mitra kerjanya setempat untuk dicatat. Dan  aturan  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  16  Tahun  2001 tentang  Tata  Cara  Pencatatan  Serikat  Pekerja/Serikat  Buruh  yang  dimana  sudah  adanya peraturan  yang  menjelaskan  tata  cara  pencatatan  yang  mengartikan  bahwa  serikat pekerja/serikat buruh membutuhkan adanya pemberitahuan dan pencatatan supaya terlihat keberadaannya  dan  adanya  kelegalitasan.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 ayat (21) menjelaskan bahwa yang pada intinya serikat pekerja/serikat  buruh  atau  beberapa  serikat  pekerja/serikat  buruh  apabila  ingin mengadakan perjanjian kerja bersama dengan seorang pengusaha atau beberapa pengusaha yang  sudah  terdaftar  dan  tercatat  pada  instansi  yang  bertanggung  jawab  dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha. Jika sudah tercatat maka organisasi tersebut memiliki keterikatan pada hukum dan memiliki keabsahan. Namun karena belum adanya aturan yang mengharuskan  atau  mewajibkan  serikat  pekerja/serikat  buruh  untuk  mendaftarkan  dan mencatatkan dirinya kepada pihak yang berwenang dibidang ketenagakerjaan maka tidak ada sanksi yang harus ditanggung oleh organisasi tersebut tetapi organisasi tersebut tetap memiliki keabsahan namun tidak dengan kekuatan hukumnya karena tidak mendaftar dan mencatatkan dirinya sesuai dengan aturan yang diatur dalam hukum ketenagakerjaan.
Kedua,  pencatatan  serikat  pekerja/serikat  buruh  oleh  pejabat  berwenang  di  bidang ketenagakerjaan  tidak  bertentangan  dengan  asas  kebebasan  berserikat  yang  dimana dijelaskan  dalam  aturan  pada  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2000 tentang  Serikat  Pekerja/Serikat  Buruh  yang  menjelaskan  bahwa  serikat  pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai asas yang tidak bertentangan  dengan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia tahun 1945. Dari penjelasan tersebut juga tidak ada keterangan yang mutlak tentang asas yang  dianut  oleh  serikat  pekerja/serikat  buruh,  namun  kemungkinan  asas  kebebasan berserikat  bisa  dijadikan  sebagai  dasar  atau  landasan  untuk  serikat  pekerja,  karena kebebasan  berserikat  sudah  diterapkan  bagi  pekerja/buruh  yang  merupakan  bagian  dari warga negara Indonesia yang memiliki hak dalam berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

## IV. DAFTAR PUSTAKA
Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Dinamika dan Kajian Teori (Ciawi, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).
Agusmidah, G Heerma Van Voss & Surya Tjandra, Eds, Bab-Bab Tentang Hukum Perburuhan Indonesia ,  Edisi  Pertama  Ed,  Seri  Unsur-Unsur  Penyusun  Bangunan  Negara  Hukum (Denpasar  Bali:  Pustaka  Larasan  Bekerja  Sama  dengan  Universitas  Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012).
Ernita,  Ayu, Pengaruh  Serikat  Pekerja  dan  Hubungan  Industrial  terhadap  Kesejahteraan  Karyawan Tetap pada Pt Bogatama Marinusa (Bomar) Makassar Uin Alauddin,.
Absori,  Absori,  “Kebijakan  Perizinan,  Sengketa  Lingkungan  Hidup dan  Kepentingan Investasi” [2018] 7:2 J Jurisprud 97– 104. Arthawati,  Sri  Ndaru,  “Peran  Serikat  Pekerja dalam  Mendorong  Produktivitas  dan Peningkatan Kesejahteraan Para Pekerja pada Pt Nippon Shokubai Indonesia- Cilegon” [2018] 13:1 Tirtayasa Ekon 100 – 106. Budio no,  Abdul  Rachmad,  “Hak  Kebebasan  Berserikat  Bagi  Pekerja  Sebagai  Hak Konstitusional” [2016] 13:4 J Konstitusi 788– 808. Charda, Ujang, “Hak Asasi Pekerja a tas Kebebasan Berserikat” [2017] 8:1 Law Enforc J Ilmu Huk 13 – 28.
Gunarto, Gunarto, “Rekonstruksi Kon sep Kebebasan Hak Berserikat Bagi Serikat Pekerja p ada Hubungan Industrial Berbasis Nilai Keadilan” [2010] 10:3 J Din Huk 265– 276.
Haes,  Putri  Ekaresty  &  Putu  Irma  Yunita,  “Kontribusi  Serikat  Pekerja  Indonesia pada Organisasi Pariwisata di Kabupaten Badung d alam Perspektif Konflik” [2019] 3:1 J Ilm Din Sos 114 – 125.
Hakki,  Abdillah,  “Kewenangan  Direksi dan  Dinas  Ketenagakerjaan  dalam  Prosedur Pembentukan Serikat Pekerja” [2019] 2:5 Jurist -Diction 1519 – 1540. Hernawan, Ari, “Faktor -Faktor Penyebab Belum Terbentuknya Serikat Pekerja Unit Kerja Perusahaan d i Kabupaten Sleman” 14.
Hernawan, Ari & Murti Pramuwardhani Dewi, “Pemberangusan Serikat Pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta” [2013] 2:2 Yust J Huk, Online:
<Https://Jurnal.Uns.Ac.Id/Yustisia/Article/View/10178>. Ibrahim,  Zulkarnain,  “Eksistensi  Serikat  Pekerja/Serikat  Buruh dalam  Upaya Mensejahterakan Pekerja” [2016] 23:2 J Media Huk 150– 161. Latupono, Barzah, “Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) Di Kota Ambon” [2011] 17:3 Sasi 59. Nasution,  Bahder  Johan,  “Fungsi  Kebebasan  Berserikat  Bagi  Pekerja dalam  Hubungan Industrial  Pancasila”  [2015]  8:1  Inov  J  Ilmu  Huk,  Online:  <Https://Online - Journal.Unja.Ac.Id/Jimih/Article/View/2190>. Pamungkas, Donny Sigit, “Keberlakukan Perjanjian Kerja Bersama Bagi Pekerja yang Tidak Menjadi Anggota Serikat Pekerja” [2018] Dih J Ilmu Huk, Online: <Http://Jurnal.Untag - Sby.Ac.Id/Index.Php/Dih/Article/View/1586>.
Sejati,  Arief  Nurrahman  &  Ma hendra  Wijaya,  “Peran  Buruh dalam  Kesejahteraan  Sosial Perusahaan Pt. Senang Kharisma Textile (Studi Kasus Kewajiban, Upah, Jaminan Sosial, dan  Fasilitas  Kesejahteraan  Buruh  di  Pt. Senang  Kharisma  Textile,  Kecamatan  Jaten, Kabupaten Karanganyar, Solo)” [20 15] 30:1 Dilema 17 – 26. Simanjuntak, Dr Payaman J, “Undang -Undang yang Baru t entang Ketenagakerjaan” 54. Singadimedja, M Nurdin & M Holyone N Singadimedja, “Kepastian Perlindungan Hukum Bagi Pengurus Serikat Pekerja d ari Tindakan Union Busting” [2018] 3:1 J Huk Positum 104 – 116.
Suhartoyo, Suhartoyo, “Orientasi Pengaturan Organisasi Serikat Buruh atau Serikat Pekerja d alam Konteks Hukum Nasional” [2019] 2:4 Adm Law Gov J 661– 671. Suyanto,  Heru  &  Andriyanto  Adhi  Nugroho,  “Perlindungan  Hukum terhadap  Hak-Hak Pe kerja Outsourcing Berdasarkan Asas Keadilan” 14. Tyagita,  Andanti,  “Prinsip  Kebebasan  Berserikat dalam  Serikat  Buruh  sebagai  Upaya Perlindungan d an Penegakan Hak Normatif Pekerja” [2011] 26:1 Yuridika 1– 16.
Indonesia, Republik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. ——— , Uu Nomor 13 Tahun 2003 .
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Republik Indonesia, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  tentang  Tata  Cara  Pencatatan  Serikat  Pekerjaan/Serikat Buruh .
Philipus M Hadjon, Author, “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang  Prinsip-Prinsipnya,  Penanganannya  oleh  Pengadilan  dalam  Lingkungan Peradilan  Umum  d an  Pembentukan  Peradilan  Administrasi  Negara”,  [1987], Online: Univ Indones Libr <Http://Lib.Ui.Ac.Id>.