P-ISSN : 2686-0279 --- E-ISSN : 2685-8096

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1439

## Elektabilitas Calon Kepala Desa Wayame Dalam Pemelihan Kepala Desa Wayame Kota Ambon
Rukoyah 1 *
1 Ilmu Pemerintahan, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia
rukoyah@yahoo.com * * corresponding author

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Article history Received Desember 2023 Revised Desember 2023 Accepted Januari 2024 Research  carried  out  in  Wayame  Village  to  measure  the eligibility of candidates for the village chief in the election to the  homogeneous village in Ambon City. The problem at the site of the research is the low public participation as well as the  weak  public  accountability  in  the  village  of  Wayame. Open-ended  information  on  budgetary  aspects  as  well  as empowerment  programmes  should  be  publicly  available  to the public either through information boards or through the media.  The  research  method  is  qualitatively  descriptive  by conducting in-depth interviews with the informant in person. The  research  informants  consist  of  (1)  the  candidate  for Wayame village head, (2) the public figure, (3) the electorate. As  far  as  the  research  is  concerned,  the  Wayame  village community's political participation rate is very good to have seven  candidates  for  the  village  chief.  High  political participation  because  the  community  wants  a  village  leader who  has  integrity  and  a  good  leadership  record.  Research findings  that  people  are  very  rational  in  determining  the choice  of  wayame  village  heads  who  have  experience  and level of  education can affect the selection of  candidates who advance the election to wayame. Keywords Village head electability; Political Participation;
Leadership Record; Wayame Village .

## PENDAHULUAN
Berbicara tentang desa merupakan sebuah hal yang mendapat perhatian serius dari banyak  kalangan  karena  sebagaian  besar  masyarakat  Indonesia  berada  dalam  wilayah pedesaan,  sehingga  untuk  mengetahui  lebih  jauh  tentang  desa  maka  sebagaimana dikemukakan  oleh  Kortohadikoesoemo  (1953),  dalam  bukunya  yang  berjudul  “Desa”, mengemukakan  pengertian  desa  merupakan  kewenangan  suatu  daerah  hukum  yang memiliki hak otonomi atau hak mengatur dan mengurus rumah tangga desa sebagai daerah hukum yang berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat, sehingga hak-hak, asal-usul, adat istiadat ini harus dihormati sebagai modal pembangunan desa. Lebih lanjut Suhartono (2001)  mengemukakan  bahwa  pemerintahan  desa  merupakan  sub  sistem  Pemerintahan
P-ISSN : 2686-0279 --- E-ISSN : 2685-8096

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1439
Republik  Indonesia  yang  terrendah,  walaupun  begitu  desa  mempunyai  kedudukan  yang cukup  strategis,  karena  sebagian  besar  penduduk  ada  di  pedesaan,  sehingga  pemerintah sangat memperhatikan terhadap perkembangan maupun pembangunan desa, karena orang kebanyakan (umum) memahami desa sebagai tempat dimana bermukim penduduk dengan “peradaban” yang lebih terbelakang ketimbang kota. Biasanya dicirikan dengan bahasa ibu yang  kental,  tingkat  pendidikan  yang  relatif  rendah,  mata  pencaharian  yang  umumnya disektor  pertanian.  Bahkan  terdapat  rakyat,  bahwa  pemahaman  umum  memandang  desa sebagai  tempat  bermukim  para  petani.  Sehubungan  dengan  desa  dapat  dilihat  lebih  jelas dalam  ketentuan  hukum  yang  mengatur  tentang  desa  yakni  Undang-Uandang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  memberikan  pengertian  pokok  tentang  desa antara lain: 1) desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten; 2) Pemerintahan Desa adalah terdiri atas kepala desa dan perangkat desa; 3) Pemerintahan  Desa  adalah  merupakan  sub  sistem  dari  sistem  pemerintahan  sehingga masyarakat  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakatnya.  Pemerintahan  desa  terdiri  dari  Pemerintahan  Desa  dan  Badan Permusyawaratan Desa.
Menurut  UU  Nomor  32  Tahun  2004  dapat  dilihat  bahwa  desa  merupakan  sebuah wilayah  pemerintahan  terendah  di  Indonesia  yang  memiliki  hak  untuk  mengurus  diri sendiri  sesuai  keanekaragamannya  baik  dari  sisi  budaya  maupun  kondisi  geografisnya. Dengan  demikian  dalam  menjalankan  pemerintahan  di  desa  tersebut  mutlak  dibutuhkan seorang pemimpin di desa tersebut yang dalam istilah umum lebih dikenal sebagai kepala desa  atau  dalam  sebutan  lain  sesuai  daerah  masing-masing.  Sedangkan  dalam  UU  Desa yang  baru  yaitu  UU  No.  6  Tahun  2014  mempunyai  semangat  yang  berbeda  dengan  UU sebelumnya  (No.32  tahun  2004).  Lahirnya  UU  Desa  yang  baru  ini  tentu  memberikan harapan  yang  jauh  lebih  baik  bagi  Pemerintahan  Desa  secara  umum  maupun  terkhusus bagi kepala desa. Hal ini ditegaskan oleh Sutoro Eko, dkk (2014) tentang Perspektif Desa Lama dan Desa Baru sebagai berikut: Pertama , UU No.32 Tahun 2004 dan PP No.72 Tahun 2005 adalah : 1) Asas utama: Desentralisasi-residualitas; 2) Kedudukan: Sebagai organisasi pemerintahan  yang  berada  dalam  sistem  pemerintahan  kabupaten/kota (local  state government); 3)  Posisi  dan  peran  kabupaten/kota:  Kabupaten/kota  mempunyai kewenangan  yang  besar  dan  luas  dalam  mengatur  dan  mengurus  desa;  4) Delivery kewenangan dan program: Target; 5) Politik tempat: Lokal: Desa sebagai lokasi proyek dari atas;  6)  Posisi  dan  pembangunan:  Objek;  7)  Model  pembangunan: Government  driven development atau community  driven  development; 8)  Pendekatan  dan  tindakan:  Imposisi dan  mutilasi  sektoral. Kedua ,  UU  No.6  Tahun  2014  adalah  :  1)  Asas  utama:  Rekongnisi- subsidiaritas;  2)  Kedudukan:  Sebagai  pemerintahan  masyarakat, hybrid antara self governing  community dan local  self  governmant; 3)  Posisi  dan  peran  kabupaten/kota: Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang terbatas dan strategi dalam mengatur dan mengurus desa;  termasuk mengatur dan mengurus bidang urusan desa yang tidak perlu ditangani langsung pusat; 4) Delivery kewenangan dan program: Mandat; 5) Politik tempat: Arena:  Desa  sebagai  arena  bagi  orang  desa  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan, pembangunan,  pemberdayaan  dan  kemasyarakatan;  6)  Posisi  dan  pembangunan:  Subjek;
P-ISSN : 2686-0279 --- E-ISSN : 2685-8096

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1439
7) Model pembangunan: village driven development; 8) Pendekatan dan tindakan: Fasilitas, emansipasi dan konsolidasi.
Sehubungan dengan keberadaan kepala desa dapat dijelaskan lebih rinci oleh Hanif Nurcholis (2011) bahwa Petinggi/kepala desa dipilih oleh warganya sendiri tanpa campur tangan  dari  siapa  pun.  Pemyelenggaraan  pemerintahan  desa  dilakukan  oleh  pemerintah desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Pemerintah  desa  adalah  organisasi pemerintahan  desa  yang  terdiri  atas:  a)  Unsur  pimpinan,  yaitu  kepala  desa;  b)  Unsur pembantu  kepala  desa,  yaitu  terdiri  atas:  (1)  Sekretasis  desa,  yaitu  unsur  staf  atau pelayanan  yang  diketahui  oleh  sekretaris  desa;  (2)  Unsur  pelaksana  teknis,  yaitu  unsur pembantu  kepala  desa  yang  melaksanakan  urusan  teknis  di  lapangan  seperti  urusan pengairan,  keagamaan,  dan  lain-lain;  (3)  Unsur  wilayah,  yaitu  pembantu  kepala  desa  di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.
Lebih  lanjut,  Ndraha  (1991)  menyatakan  bahwa  Kepala  Desa  sebagai  wakil pemerintah di desa yang bersangkutan adalah penguasa tunggal dalam arti (1) Memimpin pemerintahan  desa;  (2) Mengkoordinasikan  pembangunan  desa;  (3) Membina  kehidupan masyarakat  di  asegala  bidang.  Kepala  Desa  sebagai  bagian  integral  pembangunan  desa, memang  tugas  yang  lebih  besar  termasuk  tanggungjawab  kepala  masyarakat  desa dibanding pemerintah atasan yang memberi tugas dan wewenang. Sebagai bagian integral dari  pembangunan  desa,  kepala  desa  tak  terlepas  dari  pemerintahan  desa  sebagai organisasi tempat ia bekerja dan menjalankan perannya. Berdasarkan pendapat-pendapat ahli  tentang  kepala  desa  maka  dapat  dipahami  bahwa  peran  kepala  desa  sangat  penting dalam  upaya  membangun  dan  memajukan  desa  tersebut,  sehingga  sangat  dibutuhkan seorang kepala desa yang mempunyai kemampuan dan keberpihakan kepada masyarakat des yang dipimpinnya.
Dalam  proses  untuk  mendapat  seseorang  yang  tepat  untuk  menduduki  posisi sebagai  kepala  desa  maka  dibutuhkan  sebuah  proses  politik  di  tingkat  desa,  sehubungan dengan itu maka berlakunya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa, telah menciptakan  suasana  baru  dalam  proses  pilkades,  dan  tak  dapat  dipungkiri  bahwa keterlibatah masyarakat dalam sistem pemilihan kepala desa ini telah menambah semarak masyarakat  dalam  berdemokrasi.  Tanpa  mengecilkan  arti  penting  dari  semangat berdemokrasi  masyarakat  melalui  pilkades,  berbagai  dampak negatif pun  muncul seperti ambisi  yang  berlebihan  terhadap  jabatan  sehingga  cenderung  menghalalkan  segala  cara, melalui  uang  politik (money  politic) dan  kampanye  negatif (negative  campaign). Saat  ini sudah lazim bahwa untuk memenangkan pilkades seseorang memerlukan dana yang tidak sedikit, baik untuk membiayai kegiatan yang legal maupun yang ilegal seperti money politic untuk mempengaruhi masyarakat dalam memilih.
Dimaklumi  bersama,  pilkades  tidak  sesederhana  apa  yang  kita  bayangkan.  Di dalamnya  banyak  hal  mengenai  hajat  hidup  dan  kepentingan  orang  banyak.  Mulai  dari proses,  hasil  hingga  pasca  kegiatan  Pilkades  adalah  satu  kesatuan  yang  utuh  dan  erat terkait  di  dalam  menentukan  arah  dan  agenda  enam  tahun  kedepan  kemana.  Dalam memahami  demokrasi  di  tingkat  lokal  ini,  kita  tidak  boleh  terjebak  pada  seremonial, prosedur dan lembaga yang tampak di permukaan. Prosedur dan lembaga memang sangat penting,  tetapi  tidak  mencukupi.  Yang  lebih  penting  dalam  demokrasi  adalah  proses  dan hubungan  antara  rakyat  secara  substantif.  Temuan  riset  Wance  (2019)  pemilihan
P-ISSN : 2686-0279 --- E-ISSN : 2685-8096

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1439
membutuhkan  modalitas  politik  (Wance,  2019),  sistem  pemilihan  yang  ditentukan  mata rumah  perintah  (Touwe,  dkk,  2020),  partsispasi  politik  (Wance,  Suhu,  2019),  konflik pemilihan  kepala  desa  (Wance,  2019),  penerapan  transparansi  dan  akuntabilitas  (Pellu, dkk, 2023).
Pelaksanaan  Pilkades  sampai  saat  ini  masih  banyak  menyimpan  permasalahan, masalah-masalah yang sering muncul misalnya tentang elektabilitas calon kepala desanya, ketidak  beresan  penyelenggaraan  pilkades  yang  dilakukan  oleh  panitia  desa.  Intervensi kepentingan elite desa/parpol  ditingkat  bawah,  juga  terkait  dengan  politik  uang,  kasus perjudian (bobotoh), Kepala Desa yang tidak mampu dan kurang aspiratif, persaingan yang tidak sehat.
Dari uraian di atas tentang pemilihan kepala desa, maka hal ini di tegaskan oleh Nico L Kana (2001) bahwa sebenarnya seseorang ingin mencalonkan diri menjadi Kepala Desa tentunya  karena  ada  dorongan  keinginan  tertentu,  yakni  1)  Dorongan  karena  adanya peluang untuk memenangkan Pilkades; 2) Karena dorongan keinginan untuk melanjutkan kepemimpinan kelompok trah; 3) Karena merasa mendapatkan dukungan atau restu dari tokoh  masyarakat  desa,  termasuk  dorongan  dari  pihak-pihak  lain  seperti  guru  spiritual atau  dukun.  Pendapat  Nicio  L  Kana  memberikan  sebuah  pemahaman  bahwa  proses pemilihan  kepala  desa  sarat  dengan  kepentingan  kelompok  masyarakat  desa  tersebut sehingga akan terjadi benturan kepentingan politik dalam proses pemilihan kepala desa.
Akan  semakin  buruk  permasalahan  seputar  pilkades  apabila  dikaitkan  dengan kedewasaan  dan  kesadaran  serta  tingkat  pengetahuan  masyarakat  yang  sangat  terbatas. Gejala masyarakat yang sering muncul misalnya figur Kepala Desa yang kurang mempunyai kemampuan  mengelola  desa  namun  mendapatkan  dukungan  dari elite desa,  sehingga setelah menjadi Kepala Desa sering mengecewakan masyarakat, tidak mampu memberikan pelayanan yang baik, tidak aspiratif dan tidak kreatif, tidak mempunyai prakarsa agar desa yang  dipimpim  berkembang  lebih  maju.  Seseorang  Kepala  Desa  dapat  dikatakan  berhasil memimpin desanya menuju kearah kemajuan apabila setiap kebijakan yang diambil untuk memajukan  desanya  mendapat  dukungan  masyarakat  banyak  dan  tidak  sibuk  dengan kepentingan pribadinya.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Wayame  Kecamatan  Teluk  Ambon  Kota  Ambon, peneliti sangat tertarik mengadakan penelitian di desa tersebut karena kondisi desa yang unik. Pada waktu penelitian terdapat pemilihan Kepala Desa yang bukan asli kelahiran desa tersebut dan kesadaran masyarakat dalam pencalonan itu sangat rendah. Kondisi wilayah yang sangat mempengaruhi seperti, banyaknya penduduk pendatang yang menempati desa tersebut,  minimnya  masyarakat  yang  asli  Desa  tersebut,  rendahnya  informasi  tentang pilkades, dan minimnya akses yang diterima masyarakat.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif,  penelitian  mempelajari secara  intensif  tentang  pemilihan  kepala  desa  yang  hanya  diikiti  oleh  satu  orang  calon kepala  desa,  sehingga  dapat  mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  elektabilitas pencalonan  kepala  desa  kepada  desa  tersebut.  Hal  ini  melandasi  kenyataan  bahwa penelitian ini tidak menentukan jumlah informan penelitian. Penelitian terus berlangsung dan berhenti ketika peneliti memandang bahwa data yang tersedia telah mencukupi untuk
P-ISSN : 2686-0279 --- E-ISSN : 2685-8096

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1439
dapat  dideskripsikan,  dianalisis  dan  disimpulkan  menjadi  hasil  penelitian  tentang  calon tunggal dalam pemilihan Kepala Desa di desa Wayame pada Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pemerintahan Desa
Menurut  UU  No.  32  Tahun  2004  bahwa  desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum yang  memiliki  batas-batas  yurisdiktif,  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui  dan/atau  di  bentuk  dalam  sistem  Pemerintahan  Nasional  dan  berada  di kabupaten/kota,  sebagaimana  dimaksud  dalam  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945. Widjaja (2003) mengatakan bahwa pengesahan Bupati hanya bersifat administratif saja,  sedangkan  penetapan  calon  terpilih  ditentukan  rakyat  desa  sendiri  melalui  BPD. Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  masyarakat  dan  Pemerintah  Desa  diberi kesempatan  untuk  membentuk  lembaga  lain  seperti  lembaga  adat  dalam  upaya pemberdayaan,  pelestarian  dan  pengembangan  adat-istiadat  yang  sesuai  dengan pembangunan,  juga  pembentukan  lembaga  kemasyarakatan  dalam  pemerintahan  sesuai dengan  kebutuhan  desa  seperti  Posyandu,  LPMD,  PKK,  Desa  Wisma  dan  lain  sebagainya. Ketentuan  ini  mempertegas  bahwa  desa  merupakan  daerah  istimewa  yang  bersifat mandiri,  dan  warga  desa  berhak  untuk  mengembangkan  dan  berpartisipasi  dalam pembangunan  desanya  sesuai  kondisi  sosial  budaya  yang  hidup  dan  berkembang  dalam masyarakat.  Selain  menurut  Undang-undang  No.  32  Tahun  2004  tentanga  Pemerintahan Daerah,  kita  ketahui  bahwa  pengertian  desa  banyak  macamnya,  hal  ini  sesuai  dengan pandangan dari masing- masing para ahli. Menurut Widjaja, dalam bukunya “Pemerintahan Desa  dan  Ma rga”,  desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  kewenangan untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten (Widjaja, 2001).
Pada  dasarnya  masyarakat  desa  memiliki  kewenangan  dalam  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat.  Dalam  Pemerintahan  Desa  yang  bersifat khusus dan istimewa seperti penyebutan desa memang terasa akrab ditelinga suku jawa. Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo (Suhartono, 2000) menyebutkan bahwa perkataan desa,  dusun,  desi,  seperti  juga  perkataan  nagari,  nagaro,  nagory  (negarom)  asalnya  dari kata sanskrit (sansekerta), yang artinya adalah tanah air, tanah asal, tanah kelahiran, desa merupakan  sebutan  lawa  dari  negara  (nagari0,  dan  memiliki  arti  daerah  pedalaman “daerah yang diperintah”. Sebutan desa dapat berupa konsep tanpa makna politik, namun juga  berarti  suatu  posisi  politik  dan  sekaligus  kualitas  posisi  dihadapan  pihak  atau kekuatan  lain.  Sedangkan,  desa  menurut  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1979  adalah suatu  wilayah  yang  ditempati  oleh  sejumlah  penduduk  sebagai  kesatuan  masyarakat termasuk  didalamnya  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  mempunyai  organisasi pemerintahan  terrendah  langsung  dibawah  camat  dan  berhak  menyelenggarakan  rumah tangganya  sendiri  dalam  ikatan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Dilema  dalam kebijakan  tentang  pemerintahan  desa  dapat  dilihat  bahwa  disatu  sisi  memuat  konsep bahwa  desa  punya  hak  untuk  menyelenggarakan  rumah  tangganya  sendiri,  namun
P-ISSN : 2686-0279 --- E-ISSN : 2685-8096

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1439
bersama  dengan  itu  pula  dinyatakan  bahwa  desa  merupakan  organisasi  pemerintahan terrendah.

## Partisipasi Politik
Secara harfiah partisipasi berarti keikutsertaan, untuk memaknai partisipasi dalam konteks  politik  dapat  dikatakan  sebagai  bentuk  keikutsertaan  warga  dalam  berbagai proses politik, Keikutsertaan warga yang dimaksud adalah kemauan warga untuk melihat, mengkritisi  serta  ikut  terlibat  secara  aktif  dalam  setiap  proses  politik  (baca  pilkada  atau pemilu).  Keterlibatan  tersebut  bukan  berarti  warga  akan  mendukung  seluruh  keputusan, kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan, keputusan yang akan dan telah ditetapkan oleh pemimpinnya,  jika  terjadi  sebaliknya  maka  kondisi  ini  tidak  bisa  dikatakan  sebagai partisipasi, namun yang lebih tepat adalah mobilisasi politik (Huntington & Nelson, 1994).
Menurut Gatara Sahid AA dan Dzulkiah Said, partisipasi politik adalah keterlibatan warga  dalam  segala  tahapan  kebijakan,  mulai  dari  sejak  perencanaan,  pembuatan keputusan  sampai  dengan  penilaian  keputusan  termasuk  juga  peluang  untuk  ikut  serta dalam pelaksanaan keputusan. Peran warga dalam partisipasi politik tersebut, selama ini bisa  dikatakan  masih  sangat  kurang  (Gatara  &  Dzulkiah  Said  2007).  Budiardjo  (2009) menyatakan  partisipasi  politik  adalah  kegiatan  seorang  atau  kelompok  orang  untuk  ikut serta  secara  aktif  dalam  kehidupan  politik,  antara  lain  dengan  jalan  memilih  pimpinan Negara  dan  secara  langsung  atau  tidak  langsung,  mempengaruhi  kebijakan  pemerintah (public  policy) .  Dengan  demikian  partisipasi  politik  erat  kaitannya  dengan  kesadaran politik,  karena  semakin  sadar  bahwa  dirinya  diperintah,  orang  kemudian  menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah.
Sedangkan menurut McClosky (Budiardjo, 2007) bahwa partisipasi adalah kegiatan- kegiatan sukarela dari masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan  umum.  Budiardjo  (1996)  menyatakan  dalam  negara-negara  demokratis umumnya  diangap  bahwa  lebih  banyak  partisipasi  masyarakat  lebih  baik.  Dalam  alam pemikiran  ini  tingginya  tingkat  partisipasi  menunjukkan  bahwa  warga  negara  mengikuti dan  memahami  masalah  politik  dan  ingin  melibatkan  diri  dalam  kegiatan  itu.  Sebagai pelaksana  nilai  demokrasi,  partisipasi  masyarakat  dalam  politik  memiliki  peran  penting. Karena dalam Negara demokrasi semua sumber pada rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehubungan dengan partisipasi politik masyarakat di atas dalam konteks Pemilihan Kepala Desa  dengan  Elektabilitas  calon  kepala  desa  di  desa  Wayame  maka  dalam  hal  ini  sangat diperlukan  partisipasi  politik  masyarakat  desa  untuk  kepentingan  bersama,  sehingga dalam  penelitian  ini  akan  dilihat  seberapa  besar  elektabilitas  calon  kepala  desa  yang mencalonkan diri dimata masyarakat.

## Pemilihan Umum
Pemilu  merupakan  salah  satu usaha  untuk  mempengaruhi  rakyat  secara  persuasif (tidak  memaksa)  dengan  melakukan  kegiatan  retorika  (bujuk  rayu),  publik  relations, komunikasi massa, loby dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi (hasutan) dan propaganda di  negara  demokrasi  sangat  dikecam,  namun  dalam  kampanye  pemilihan  umum,  teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selalu
P-ISSN : 2686-0279 --- E-ISSN : 2685-8096

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1439
komunikator politik (Arifin, 2006). Pemilihan umum adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan  kenegaraan.  Pemilihan  umum  adalah  pengenjawantahan  (penjelmaan0  sistem demokrasi. Melalui pemilihan umum, rakyat memilih para wakil rakyat untuk duduk dalam parlemen  dan  dalam  struktur  pemerintahan.  Ada  negara  yang  menyelenggarakan pemilihan  umum  hanya  apabila  memilih  wakil  rakyat  untuk  duduk  dalam  parlemen, namun  adapaula  negara  yang  juga  menyelenggarakan  pemilihan  umum  untuk  memilih para pejabat tinggi negara (pangreh) (Teuku, 1993).
Semua  sistem  politi  dengan  pemilihan,  baik  kompetitif  maupun  tidak,  harus mempunyai sistem pemilihan. Sebagai warga negar, baik ia hidup di bawah pemerintahan otoriter  maupun  demokrasi,  dapat  mengenali  dengan  benar  sistem  pemilihan  yang sebetulnya  mempunyai  pengaruh  besar  pada  pilihan  politik  yang  ada.  Sistem  pemilihan dibagi  menjadi  2  (dua)  alternatif  pokok  (Rode,  1993). Pertama ,  sistem  pemilihan  sistem distrik (single-member constituency, single member district mayority sistem, districy system) , dalam sistem pemilihan distrik, geografi politik negara itu dibagi dalam beberapa wilayah pemilih.  Hanya  satu  wakil  dapat  dipilih  dari  setiap  wilayah.  Meski  suara  rakyat  dalam wilayah  itu  sangat  terbagi-bagi  dan  banyak  calon  atau  partai  yang  mungkin  terdapat  di kartu suara, hanya satu calon atau partai yang bila menang memperoleh semuanya. Atau, lebih  resmi  lagi,  inilah  wilayah  yang  beranggota  tunggal,  sistem  pemilihan  kemajemukan sederhana. Dalam pemilu yang menggunakan sistem distrik, daerah pemilihan dibagi atas distrik-distrik  tertentu.  Pada  masing-masing  distrik  pemilihan,  tiap-tiap  parpol mengajukan satu calon. Katakanlah, 2 atau 3 kecamatan merupakan satu distrik. Partai X mencalonkan A untuk bersaing pada distrik tersebut. Partai Y mencalonkan B, dan partai Z mencalonkan  C  (Teuku,1993). Kedua ,  sistem  pemilihan  PR (proportional  representation system) , seperti didalam pemilihan distrik geografi politik negara dibagi menjadi beberapa wilayah pemilih. Akan tetapi, dalam sistem pemilihan PR, setiap wilayah memilih beberapa wakil. Biasanya antara tiga sampai tujuh, menurut banyaknya jumlah penduduk di wilayah itu. Pembagian wakil dalam setiap wilayah sebanding banyaknya dengan distribusi jumlah suara rakyat di wilayah yang bersangkutan. Sistem pemilihan ini lazimnya dikenal sebagai sistem  pemilihan  perwakilan  sebanding, proportional-representation  system .  Sistem  ini yang  dianut  di  Indonesia.  Pemilihan  tidaklah  langsung  memilih  calon  yang  didukungnya, karena  para  calon  ditentukan  berdasarkan  nomer  urut  calon-calon  dari  masing-masing parpol atau organisasi social politik (orsospol)(Teuku,1993:65).
Menurut UUD 1945 Pasal 22e ayat 1 menyatakan, pemilu sebagai instrumen dalam berdemokrasi di Indonesia, dalam penyelenggaraannya harus senantiasa didasarkan pada asas langsung, umum, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan umum (Pemilu) yang dilaksanakan oleh  Negara-negara  demokrasi  merupakan  salah  satu  sarana  demokrasi  terpenting  di Negara-negara  demokrasi,  Pemilu  dianggap  sebagai  tolak  ukur  dari  demokrasi  Negara tersebut.  Pemilu  tidak  hanya  suatu  proses  implementasi  Negara  demokrasi  terhadap kedaulatan rakyat, tetapi Pemilu juga sebagai sarana atau alat perubahan sosial dan politik dari  suatu  Negara  yang  berlangsung  secara  berkala.  Pemilihan  Umum (general  election) tidak  selalu  mampu  menghasilkan  perubahan  sosial  politik  yang  berarti,  ataupun  suatu transisi kearah demokrasi dan sebaliknya, lebih merupakan suatu usaha mencari legitimasi baru  dan  mempunyai  kecenderungan  untuk  mempertahankan “statusquo” (Anthonius Sitepu, 2012).
P-ISSN : 2686-0279 --- E-ISSN : 2685-8096

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1439
Sejak Negara Indonesia merdeka pada tahun 1945, sampai saat ini Negara Indonesia masih melakukan sepuluh kali pemilihan umum, dimana pemilu pertama dilakukan pada tahun  1955,  1971,  1977,  1982,  1987,  1992,  1997,  1999,2004,  dan  terakhir  pada  Pemilu tahun 2009 kemarin. Tetapi jika dilihat dari demokrasi atau tidaknya, Indonesia baru tiga kali  melaksanakan  Pemilu  sejak  kembalinya  asas  demokrasi,  yaitu  pemilu  pada  tahun 1999,  2004,  dan  2009.  Sebenarnya  sejak  pemilu  tahun1955  Indonesia  menganut  sistem proporsional  di  dalam  Pemilu.  Dimana  alokasi  jumlah  kursi  di  lembaga  perwakilan berdasarkan  pada  perolehan  suara  masing-masing  peserta  pemilu  secara  proporsional, dengan  alokasi  dan  distribusi  kursi  berdasarkan  pada  jumlah  penduduk  yang  ada.  Akan tetapi melihat hal tersebut, pada tiga kali pemilu kemarin, yaitu Pemilu pada era reformasi yang  diantaranya  Pemilu  tahun  1999,  2004,  dan  2009  terdapat  perubahan-perubahan variasi di dalam sistem Pemilu yang dipakai (Kuncung, 2010).
Hal itu dapat dilihat dari daerah pemilih, dimana terdapat perubahan antara Pemilu 1999 dengan Pemilu-pemilu sepanjang masa orde baru. Dimana pada masa orde baru yang menjadi  pemilih  adalah  provinsi.  Alokasi  kursi  pada  saat  itu  murni  berdasarkan  pada jumlah perolehan suara didalam suatu provinsi. Dan pada Pemilu 1999 daerah pemilihan tetap  berada  di  provinsi  masing-masing,  tetapi  sudah  mulai  adanya  pertimbangan kabupaten/kota  untuk  menjadi  daerah  pemilihan  juga.  Dimana  suara  perolehan  dari calon/peserta  pemilu  mulai  dipertimbangkan  melalui  masing-masing  kabupaten/kota. Kemudian  Pemilu  pada  tahun  2004,  Provinsi  tidak  lagi  menjadi  daerah  pemilihan,  tetapi daerah yang lebih kecil, meskipun ada juga daerah pemilihan yang mencakup satu Provinsi seperti, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, dll. (Kuncung, 2010).

## Elektabilitas
Elektabilitas merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, diturunkan dari kata elect (memilih).  Bentuk-bentuk  turunan  dari  kata elect antara  lain election , electable,  elected, electiveiness, electability dan lain sebagainya. Elektabilitas dalam pemaknaan politik adalah tingkat  keterpilihan  suatu  partai  atau  kandidat  yang  terkait  dengan  proses  pemilihan umum (pemilu) (Arvinda, 2015). Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan  kriteria  pilihan.  Elektablitas  bisa  diterapkan  kepada  barang,  jasa  maupun  orang, badan  atau  partai.  Elektabilitas  sering  dibicarakan  menjelang  pemilihan  umum. Elektabilitas  calon  kepala  desa  berarti  tingkat  keterpilihan  calon  kepala  desa  di  publik. Elektabilitas  calon  tinggi  berarti  calon  tersebut  memiliki  daya  pilih  tinggi.  Untuk meningkatkan elektabilitas maka objek elektabilitas harus memenuhi kriteria keterpilihan dan juga popular (Jasmariyadi, 2011).
Istilah  popularitas  dan  elektabilitas  dalam  masyarakat  memang  sering disamaartikan, padahal keduanya mempunyai makna dan konotasi yang berbeda meskipun keduanya  mempunyai  kedekatan  dan  korelasi  yang  besar.  Popularitas  lebih  banyak berhubungan  dengan  dikenalnya  seseorang,  baik  dalam  arti  positif  ataupun  negatif. Sementara  elektabilitas  berarti  kesediaan  orang  memilihnya  untuk  jabatan  tertentu. Artinya, elektabilitas berkaitan dengan jenis jabatan yang ingin diraih (Hapsari, 2010).
Citra yang baik dengan sendirinya akan meningkatkan popularitas dan elektabilitas kandidat  atau  sebuah  partai  politik,  begitupun  sebaliknya.  Menurut  Sondakh  bahwa popularitas  merupakan  faktor  penting  yang  mempengaruhi  elektabilitas  kandidat  yang
P-ISSN : 2686-0279 --- E-ISSN : 2685-8096

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1439
belum  populer.  Akan  tetapi,  pada  kandidat  yang  telah  populer,  kompetensi  menjadi variabel  yang  memiliki  konstribusi  besar  yang  mempengaruhi  elektabilitas  kandidat (Ahmad, 2012).  Menurut (Putra, 2020) beberapa faktor elektabilitas yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih calon, yaitu 1) popularitas disini adalah tingkat tingginya calon dikenal  masyarakat;  2)  elektabilitas  adalah  tingkat  kesukaan  masyarakat  terhadap  calon yang  akan  dipilih;  3)  dukungan  terhadap  calon  adalah  masyarakat  mendukung  dan membantu calon untuk dimenangkan.

## Pemilihan Kepala Desa
Menurut  Widjaja  (2001)  persyaratan  yang  berhak  dipilih,  memilih,  tatacara pelantikan, tugas dan kewajiban, larangan dan penyidikan dan pemberhentian kepala desa. Syarat menjadi kepala desa yang dapat dipilih menjadi kepala desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat: (1) Bertakwa kepada Tuhan YME; (2) Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945; (3) Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dengan kegiatan mengkhianati Pancasila dan UUD 1945; (4) Berpendidikan sekurang-kurangnya  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Pertama/atau  berpengetahuan  yang sederajat;  (5)  Berumur  sekurang-kurangnya  25  tahun;  (6)  Sehat  jasmani  dan  rohani;  (7) Nyata-nyata  tidak  tergangu  jiwa/ingatan;  (8)  Berkelakuan  bsik,  jujur  dan  adil;  (9)  Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana; (10) Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan  keputusan  pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap;  (11) Mengenal  daerahnya  dan  dikenal  oleh  masyarakay  desa  setempat.  Bersedia  dicalonkan menjadi  kepala  desa;  (12)  Memenuhi  syarat-syarat  lain  yang  sesuai  dengan  adat  istiadat setempat.
Pilkades  dilakukan  dengan  mencoblos  tanda  gambar  Calon  Kepala  Desa.    Pilkades telah ada jauh sebelum era pilkada langsung. Akhir-akhir ini ada kecenderungan pilkades dilakukan secara serentak dalam satu kabupaten, yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Hal  ini  dilakukan  agar  pelaksanaannya  lebih  efektif,  efesien,  dan  lebih  terkoordinasi  dari sisi  keamanan  (Widjaja,  2003).  Menurut  Jimly  Asshiddiqie  dalam  buku “Konstitusi  & Konstitusionalisme Indonesia” (2005) keberadaan desa sebagai “self governing community” bersifat  otonom  atau  mandiri.  Bahkan  dapat  dikatakan  bahwa  daya  jangkau  organisasi Negara  secara  struktural  hanya  sampai  pada  tingkat  kecamatan,  sedangkan  di  bawah kecamatan  dianggap  sebagai  wilayah  otonom  yang  diserahkan  pengaturan  dan pembinaannya  kepada  dinamika  yang  hidup  dalam  masyarakat  sendiri  secara  otonom. Semangat  demikian  ini  telah  dikukuhkan  pula  dalam  perubahan  UUD  1945  yang memberikan  peluang  untuk  tumbuh  dan  berkembangnya  hukum  adat  yang  hidup  dalam masyarakat. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara  mengakui  dan  menghormati  satuan -satuan  pemerintahan  daerah  yang  bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang- undang”.
Pada  analisis  ini  penulis  menggunakan  4  (empat)  aspek  dalam  menjelaskan permasalah penelitian tentang Elektabilitas calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa dan  faktor  yang  menpengaruhi  Elektabilitas  calon  kepala  desa  dalam  pemilihan  kepala desa  di  Desa  Wayame,  Kecamatan  Teluk  Ambon,  Kota  Ambon.  Aspek  tersebut  yakni elektabilitas kontestasi (kompetisi), partisipasi politik, partisipasi sosial, partisipasi warga (masyarakat). Pertama ,  pemilihan  kepala  desa  merupakan  sebuah  pesta  demokrasi
P-ISSN : 2686-0279 --- E-ISSN : 2685-8096

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1439
masyarakat pedesaan yang dimana mereka diberi hak secara langsung untuk menentukan suaranya  dan  memilih  pilihannya  supaya  menjadi  pemimpin  yang  mengatur  desa dikemudian hari, kegiatan pemilihan ini biasanya dilangsungkan 6 tahun sekali, tetapi tidak dimungkinkan ada perbedaan waktu dikarenakan ada kebijakan-kebijakan tertentu dalam melaksanakan  pemilihan  kepala  desa.  Pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa  tentu  sesuai jadwal  pelaksanaan  (Hari/tanggal)  desa  masing-masing,  namun  jam  pelaksanaan pemilihan kepala desa pada keempat desa yang menjadi obyek penelitian pelaksanaan, jam pencoblosannya  rata-rata  sama.  Pemilihan  kepala  desa  dimulai  07.00,  setelah  panitia pemilihan  mempersiapkan  segalanya  dan  juga  calon  kepala  desa  hadir  di  balai  desa, selanjutnya calon mengambil nomor urut sebagai pemilih dan menggunakan hak pilihnya, karena  sebagai  bagian  dari  penduduk  desa  tersebut  mereke  juga  berhak  memilih  dan dipilih.  Pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa  dimulai  pada  saat  jarum  jam  menunjukkan pukul  08.00  panitia  PPS  mempersilahkan  untuk  mencoblos  dibilik  suara  yang  telah disediakan, ada beberapa bilik suara yang telah disediakan oleh panitia, setelah mencoblos penduduk  diharuskan  memasukkan  kedalam  kotak  suara  yang  sudah  disetiakan, selanjutnya diharuskan mencelupkan jari kedalam tinta, untuk menandakan bahwa sudah mencoblos.  Langkah-langkah  ini  berlanjut  sampai  semua  penduduk  menggunakan  hak pilihnya. Pencoblosan diakhiri jan 14.00 sore hari, para tim panitia dari pemungutan suara segera membuka segel yang mengunci kotak suara, mereka membacakan dengan lantang dan  juga  sangat  berhati-hati  agar  tidak  ada  kesalahan  dalam  menghitungnya,  ada dibenarkan oleh saksi. Pada akhirnya pembacaan hasil suara selasai, hasil dari pemilihan banyak  selisih  jumlah  dari  calon  kepala  desa  dengan  calon  lainnya  begitu  juga  dengan suara  yang  rusak  pun  tidak  banyak.  Untuk  mengetahui  lebih  jelas  tentang  pelaksanaan pemilihan kepala dalam penelitian ini, dapat jelaskan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Wayame dilalui dengan tahapan resmi dalam pemilihan kepala desa yaitu 1) Pembentukan  panitia  pelaksanaan  pilkades  oleh  BPD  desa  Wayame  dengan  menerbitkan SK  tentang  panitia  pelaksanaan  pilkades  Desa  Wayame;  2)  Panitia  yang  terbentuk mengumumkan  jadwal  pelaksanaan  pilkades  dari  pencalonan  sampai  pemilihan  kepala desa.  Untuk  mengetahui  lebih  jauh  tentang  pencalonan  pemilihan  kepala  desa  tersebut dapat  diketahui  melalui  wawancara  yang  dilakukan  pada  saat  penelitian.  Dalam wawancara  dengan  Bapak  Jeneman  Talaperu  yang  merupakan  perangkat  desa  wayame, menyatakan  bahwa  proses  pencalona  Kepala  Desa  Wayame  sudah  berjalan  dengan  baik. Panitia pemilihan kepala desa sudah melaksanakan semua tahapan dengan benar, namun pada tahap pencalonan terdapat 5 (lima) pasang calon dalam berkompetisi dan satu calon dari  marga  luar  yang  telah  berdomisili  di  desa  wayame.  Lebih  lanjut  Bapak  Erwin, menyatakan  bahwa  sudah  dilakukan  semua  pentahapan  dalam  pemilihan  pencalonan kepala  desa,  baik  dari  tahap  pengumuman  atau  pemberitahuan  kepada  semua  warga tentang lowongan pencalonan kepala desa dan kami yakin bahwa seluruh masyarakat desa Wayame  tahu  hal  ini  yang  pada  ahirnya  terdapat  7  (tujuh)  pasang calon  yang  mendaftar hanya  5  (lima)  pasang  calon  yang  lolos  seleksi  untuk  berkompetisi.  Hal  senada disampaikan oleh Syahril bahwa sudah dibentuk panitia pemilihan kepala desa dan mereka sudah bekerja dengan benar. Saya lihat pengumuman tahapan pencalonan kepala desa di tempel di papan pengumuman kantor desa, ada di papan informasi tiap RT/RW selalu kita sampaikan informasi pencalonan kepala desa kepada masyarakat. Dan pada waktu terakhir
P-ISSN : 2686-0279 --- E-ISSN : 2685-8096

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1439
informasi  yang  kami  dapat  bahwa  terdapat  7  (tujuh)  pasang  calon  yang  mendaftra  dan hanya 5 (lima) pasang yang lolos seleksi untuk maju dalam pencalonan. Tentu sudah sesuai aturan  yang  berlaku  hingga  bisa  diproses  lebih  lanjut.  Dari  uraian  tentang  pencalonan kepala  desa  dan  hasil  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  proses  pencalonan kepala  desa  di  adsa  Wayame  sudah  berjalan  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Dan masyarakatnya sangat antusias dalam mencalonkan diri untuk menjadi kepala desa di desa Wayame  bisa  dilihat  dari  wawancara  diatas  yang  terdapat  7  (tujuh)  pasang  calon  akan tetapi  hanya  5  (lima)  pasang  calon  yang  bisa  lolos  ikut  berkompetisi  dalam  pelimihan kepala  desa  di  desa  Wayame.  Masyarakat  sangat  berantusias  dalam  proses  pencalonan kepala desa karena masyarakat tahu hanwa dalam pencalonan kepala desa kali ini mereka merasa  mempunyai  elektabilitas  yang  baik  dalam  pencalonan  kepala  desa  dan  dalam memimpin  desa  Wayame  nanti  kalua  sudah  terpilih  menjadi  kepala  desa.  Walau kenyataannya dalam akhir masa pendaftaran terdapat 7 (tujuh) pasang calon dan hanya 5 (lima) yang lolos untuk berkompetisi dalam pemilihan, kaarena 2 (dua) pasang calon masih terkendala syarat administrasi.
Kedua , masyarakat pedesaan tidak dapat dipisahkan dari pengaruh politik nasional, namun  pengaruh  politik  nasional  tersebut  tidak  secara  langsung  ikut  menentukan  posisi politik masyarakat desa pada pelaksanaan Pilkades. Untuk mengetahui lebih jauh tentang pengaruh  Elektabilitas  politik  pada  tingkat  desa  dalam  pemilihan  kepala  desa  bahwa pengaruh  politik  nasional  yang  tidak  terasa  di  desa  Wayame.  Dalam  pelaksanaan  politik tingkat  desa  Wayame  pengaruh  partai  politik  tidak  terasa  karena  masyarakat  lebih mengutamakan  faktor  ketokohan  seorang  calon  yang  ada  di  desa  Wayame.  Untuk mengetahui  lebih  lanjut  akan  terungkap  melalui  wawancara  yang  dilakukan  pada  saat penelitian dengan Bapak Sukur bahwa pilkades sangat jauh dari pengaruh politik nasional, karena  tidak  ada  campur  tangan  partai  politik.  Dalam  pilkades  calon  kepala  desa  sudah dikenal  dengan  baik  oleh  calon  pemilih  baik  karakter  maupun  latar  belakangnya.  Dalam menentukan  pilihannya  pemilih  lebih  melihat  pada  kedekatan  hubungan  baik,  hubungan kekerabatan maupun hubungan pertemanan, tidak melihat visi dan misi serta kemampuan kepemimpinannya calon kepala desa. Hal tersebut juga disampaikan oleh ibu Santi bahwa dalam  pemilihan  kepala  desa  tidak  pernah  ada  gejolak  politik  apapun,  semua  berjalan sangat  kondusif  dan  jauh  dari  partai  politik.  Menurut  pengamatan  penulis  memang pendapat  kedua  informan  diatas  tidak  pernah  ada  gejolak  politik  apapun  dan  berjalan kondusif dalam pencalonan kepala desa. Lain halnya wawancara dengan ibu Prapti bahwa pengaruh  politik  lokal  dalam  pencalonan  kepala  desa  itu  ada  dan  sangat  menentukan dalam pencalonan Pilkades, misalnya seperti antara warga asli desa maupun dari luar yang sudah  menetap  di  desa  tersebut.  Selanjutnya,  wawancara  dengan  bapak  Usman  bahwa pengaruh politik lokal  dalam pencalonan Pilkades itu ada, karena itu sangat menentukan dalam  pencalonan  Pilkades.  Dalam  Pilkadesa  kali  ini  yang  maju  terdapat  5  pasang  calon kepala  desa.  Dari  uraian  dan  hasil  wawancara  tentang  pengaruh  politik  lokal  dapat disimpulkan  bahwa  pengaruh  politik  nasional/daerah  oleh  dua  informan  tidaklah berpengaruh  karena  berjalan  dengan  baik  dan  kondusif.  Akan  tetapi  dari  5  pasang  calon ada salah satu calon yang bukan asli kelahiran desa tersebut dan sepertinya pendukungnya banyak karena di desa wayame banyak yang warga desanya warga pendatang.
P-ISSN : 2686-0279 --- E-ISSN : 2685-8096

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1439
Ketiga ,  partisipasi  sosial  masyarakat  desa  Wayame  dalam pencalonan  kepala  desa pendaftaran  terbuka  untuk  umum  bagi  siapa  saja  yang  mau  mencalonkan,  karena  dalam pencalonan haruslah siap mental dan siap juga materi untuk mengimbangi calon yang lain. Dalam hal ini pencalonan kepala desa harus persiapan mental dan materi pun ada karena dalam  pencalonan  kali  ini  tihak  hanya  satu  dua  pasang,  akan  tetapi  terdapat  5  (lima) pasang  calon  kepala  desa  yang  lolos  untuk  ikut  dalam  berkompeteisi.  Dalam  pencalonan kepala desa terdapat 5 (lima) pasang calon ada acara lek-lekan (begadang) dimalam hari sebelum  pemilihan  untuk  bisa  lebih  dekat  dengan  masyarakat  dan  bisa  untuk  melihat seberapa  besar  partisipasi  masyarakat  dalam  Pilkades.  Hal  ini  sesuai  dengan  wawancara dari  Bapak  Jeneman  bahwa  dalam  pencalonan  kepala  desa  kali  ini  calonnya  terdapat  5 (lima)  pasang  calon  untuk  berkompetisi,  dan  budaya  masyarakat  bagi  yang  mau  maju mencalonkan diri harus siap mental dan materi karena materi untuk lek-lekan (begadang) dimalam  hari  sebelum  pemiliahn.  Apalagi  kalau  banyak  masyarakatnya  yang  tidak menyukai dalam pencalonan dirinya. Masyarakat dapat menilai mana yang baik dan mana yang tidak baik dalam memimpin desanya, karena calon yang maju sudah banyak dikenal masyarakat  sebelum  mencalonkan  diri.  Jadi  menurut  peneliti  banyak  masyarakat  yang sudah mengetahui bagaimana kinerja calon yang maju mencalonkan diri, dan dalam hal ini desa  Wayame  terdapat  5  (lima)  pasang  calon  yakni  bapak  Samsudin  Menur  diurutan pertama  yang  memperoleh  suara  886  suara,  diurutan  kedua  ibu  Imelda  Marthinus  yang memperoleh 689 suara, diurutan ketiga bapak Gustaf C. Hunihua dengan jumlah suara 604 suara, diurutan ke emapat bapak Semy Talaperu yang memperoleh suara 490 suara,  dan diurutan ke lima ibu Inge Marlyn Laurensia de Jong dengan jumlah suara 222 suara. Jadi total  suara  yang  Sah  sebanyak  2.891  suara  dari  9  TPS  yang  ada.  Menurut  kesimpulan penulis budaya dalam pencalonan yang harus siap mental kalau tidak jadi harus menerima dengan lapang itu perlu dan siap materi untuk biaya lek-lekan (begadang) malam sebelum pemilihan kepala desa dilaksanakan.
Keempat ,  partisipasi  masyarakat  dalam pemilihan  kepala  desa,  merupakan  bentuk keikutsertaan warga dalam demokrasi rakyat kecil yakni pemilihan kepala desa. Pemberian suara dalam pemilihan kepala desa merupakan wujud partisipasi masyarakat, kegiatan ini tidak  sekedar  hanya  pemilih  memberikan  suaranya  namun  sebelum  terdapat  rangkaian proses  mengapa  seseorang  memutuskan  untuk  berangkat  ke  TPS  atau  tidak,  karena masyarakat  harus  berpartisipasi  dalam  menentukan  pilihannya  untuk  menentukan  calon kepala  desa  yang  mana  yang  akan  terpilih,  dalam  hal  pemilihan  kepala  desa  di  desa wayame  terdapat  5  (lima)  pasang  calon  yang  maju  dalam  berkompetisi  jadi  partisipasi masyarakat  sangat  menentukan  dalam  pemilihan  tersebut.  Partisipasi  warga  dalam pencalonan itu sangat bagus karena sampai terdapat 7 (tujuh) pasan calon yang mendaftar walaupun  hanya  5  (lima)  yang  lolos  untuk  ikut  berkompetisi  dikarenakan  banyak  yang berminat  dan  keberanian  untuk  mencalonkan  diri.  Adapun  partisipasi  masyarakat  dalam pemilihan  kepala  desa  terbilang  baik  karena  dari  masyarakat  yang  terdaftar  pada  DPT 2.891 orang, ikut memilih dan Sah dalam perhitungan suara yang didapatkan di tiap TPS dari  9  (Sembilan)  TPS  yang  ada.  Untuk  mengetahui  lebih  jauh  tentang  partisipasi masyarakat  dalam  pemilihan  kepala  desa  tersebut  dapat  diketahui  melalui  wawancara yang  dilakukan  pada  saat  penelitian.  Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Jeneman  T  yang menyatakan  bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam  pencalonan  sangat  baik  untuk  ikut
P-ISSN : 2686-0279 --- E-ISSN : 2685-8096

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1439
berkompetisi  karena  sampai  terdapat  5  (lima)  pasang  calon  yang  lolos  untuk  ikut berkompetisi  dari  7  (tujuh)  pasang  calon  yang  mendaftarkan  diri,  akan  tetapi  dalam pemilihan masyarakat tetap berpartisipasi dengan positif untuk memilih calon kepala desa yang  sudah  terdaftar.  Selanjutnya  wawancara  dengan  Bapak  Ahmad  yang  merupakan menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pencalonan itu sangat baik karena warga yang berminat mencalokan diri banyak yang berani maju mencalonkan diri karena merasa meraka  mampu  dan  layak  untuk  memenangkan  Pilkades  dan  merasa  mampu  dalam segalanya untuk menghadapi calon-calon yang lainnya. Partisipasi pemilih dalam Pilkades cukup  bagus.  Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Erwin,  menyatakan  bahwa  partisipasi masyarakat  dalam  mencalonkan  disi  dalam  Pilkades  itu  sangat  baik,  dan  masyarakat merasa bangga apabila ada warga yang mau mencalonkan diri dan dalam pemilihan kepala desa  dan  warga  berantusias  untuk  menggunakan  hak  pilihnya.  Selanjutnya,  hasil wawancara  dengan  bapak  Syahril,  menyatakan  bahwa  dalam  pencalonan  banyak  warga yang  berkeinginan  untuk  mencalonkan  diri  karena  ikut  mencalonkan  diri  pun  tentu berharap  akan  menang,  jadi  warga  berpikir  harus  ikut  dalam  berkompetisi.  Dan masyarakat  mau  tidak  mau  harus  ikut  partisipasi  dalam  ajang  pemilihan  kepala  desa. Menurut  pengamatan  peneliti,  masyarakat  desa  Wayame  dalam  pencalonan  kepala  desa masyarakat  desa  wayame  begitu  berpartisipasi  karena  itu  bisa  dilihat  terdapatnya  7 (tujuh) pasang calon yang mendaftar walau hanya 5 (lima) pasang calon yang lolos dalam berkompetisi  dalam  ajang  pemilihan  kepala  desa  tahun  2022.  Masyarakat  sangat berpartisipasi  dalam  mencalonkan  diri  karena  telah  mendengar  dibukanya  pendaftaran calon kepala desa untuk mengantikan kepala desa yang sudah purna. Karena kepala desa sebelumnya sudah berakhir masa jabatannya. Dan partisipasi dalam pemilihan masyarakat juga  sangat  berpartisipasi  karena  mengingingan  kandidat  yang  mereka  inginkan  bisa menang dan bisa memimpin desanya 6 tahun kedepan.

## KESIMPULAN
Proses pencalonan kepala desa Wayame sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.  Dan  masyarakatnya  sangat  antusias  dalam  mencalonkan  diri  untuk  menjadi kepala  desa  di  desa  Wayame  bisa  dilihat  dari  wawancara  diatas  yang  terdapat  7  (tujuh) pasang  calon  akan  tetapi  hanya  5  (lima)  pasang  calon  yang  bisa  lolos  ikut  berkompetisi dalam  pelimihan  kepala  desa  di  desa  Wayame.  Masyarakat  sangat  berantusias  dalam proses pencalonan kepala desa karena masyarakat tahu hanwa dalam pencalonan kepala desa kali ini mereka merasa mempunyai elektabilitas yang baik dalam pencalonan kepala desa dan dalam memimpin desa Wayame nanti kalua sudah terpilih menjadi kepala desa. Walau  kenyataannya  dalam akhir  masa  pendaftaran  terdapat  7  (tujuh) pasang calon  dan hanya  5  (lima)  yang  lolos  untuk  berkompetisi  dalam  pemilihan,  kaarena  2  (dua)  pasang calon masih terkendala syarat administrasi.
Pengaruh politik nasional/daerah oleh dua informan tidaklah berpengaruh karena berjalan  dengan  baik  dan  kondusif.  Akan  tetapi  dari  5  pasang calon  ada  salah  satu  calon yang  bukan  asli  kelahiran  desa  tersebut  dan  sepertinya  pendukungnya  banyak karena  di desa  wayame  banyak  yang  warga  desanya  warga  pendatang.  Masyarakat  dapat  menilai mana  yang  baik  dan  mana  yang  tidak baik  dalam memimpin  desanya,  karena  calon  yang maju sudah banyak dikenal masyarakat  sebelum mencalonkan diri. Jadi menurut peneliti
P-ISSN : 2686-0279 --- E-ISSN : 2685-8096

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1439
banyak  masyarakat  yang  sudah  mengetahui  bagaimana  kinerja  calon  yang  maju mencalonkan  diri,  dan  dalam  hal  ini  desa  Wayame  terdapat  5  (lima)  pasang  calon  yakni bapak  Samsudin    pada  diurutan  pertama  yang  memperoleh  suara  886  suara,  diurutan kedua ibu Imelda Marthinus yang memperoleh 689 suara, diurutan ketiga bapak Gustaf C. Hunihua dengan jumlah suara 604 suara, diurutan ke emapat bapak Semy Talaperu yang memperoleh  suara  490  suara,  dan  diurutan  ke  lima  ibu  Inge  Marlyn  Laurensia  de  Jong dengan jumlah suara 222 suara. Jadi total suara yang Sah sebanyak 2.891 suara dari 9 TPS yang ada.
Masyarakat desa Wayame dalam pencalonan kepala desa masyarakat desa wayame begitu  berpartisipasi  karena  itu  bisa  dilihat  terdapatnya  7  (tujuh)  pasang  calon  yang mendaftar walau hanya 5 (lima) pasang calon yang lolos dalam berkompetisi dalam ajang pemilihan kepala desa tahun 2022. Masyarakat sangat berpartisipasi dalam mencalonkan diri karena telah mendengar dibukanya pendaftaran calon kepala desa untuk mengantikan kepala  desa  yang  sudah  purna.  Karena  kepala  desa  sebelumnya  sudah  berakhir  masa jabatannya. Dan partisipasi dalam pemilihan masyarakat juga sangat berpartisipasi karena mengingingan kandidat yang mereka inginkan bisa menang dan bisa memimpin desanya 6 tahun kedepan.

## REFERENSI
Arifin, Anwar. 2006. Pencitraan dalam Politik, Pustaka Indonesia. Jakarta. Aristo.  D.  A.  2004.  Rejuvinasi  Peran  Perencanaan  dalam  Menghadapi  Era  Perencanaan Partisipatif  “Sebuah  Tahapan  Awal  dalam  Pembentukan  Kultur  Masyarakat Partisipatif”.  Disampaikan  dalam:  Seminar  Tahunan ASPI  (Asosiasi  Sekolah Perencanaan  Indonesia)  Universitas  Brawijaya,  Malang.  Teknik  Planologi  ITB. http://www.mirror.depsos.go.id/ . Diakses tanggal 1 September 2014.
Asshiddiqi  Jimly.  2005. Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia. Konstitusi  Press, Jakarta.
Budiardjo, Miriam. 1982. Masalah Kenegaraan. Jakarta: PT Gramedia. Budiardjo,  Miriam.  1996. Bemokrasi  di  Indonesia,  Demokrasi  Parlementer  dan  Demokrasi Pancasila. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Budiardjo, Miriam. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Dian Rakyat, Jakarta. Budiardjo, Miriam. 2009. Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Dahl,  Robert.  1971. Polyarchy:  Participation  and  Opposition. Yale  University  Press.  New Haven.
Eko  Sutoro,  dkk.  2014. Desa  Membangun  Indonesia. Forum  Pengembangan  Pembaharuan Desa (FPPD). Yogyakarta.
Gatara Sahid. AA & Said Dzulkiah. Muh. 2007. Sosiologi Politik, CV Pustaka Setia, Jakarta. Huntington  Samuel  P.  &  Nelson  John.  1994. Partisipasi  Politik  di  Negara  Berkembang, PT Rineka Cipta, Jakarta.
Kana, Nico L. 2001. Dinamika Politik Lokal di Indonesia. Pustaka Percik. Salatiga. Kartohadikoesoemo, Sutardja. 1953. Desa. Yogyakatra. Kuncung, Marijan. 2010. Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru. Kencana. Jakarta.
Milles, Matthew dan Huberman, A. Michae. 1992. Analisis Data Kualitatif. UI Press, Jakarta.
P-ISSN : 2686-0279 --- E-ISSN : 2685-8096

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1439
Rukoyah,  Elektabilitas  Calon  Kepala  Desa  Wayame  Dalam  Pemelihan  Kepala  Desa  Wayame  Kota  Ambon (2023)
Moleong,  L.  J.  2000. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Penerbit  PT  Remaja  Rosadakarya, Bandung. Moleong, L. J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Penerbit PT Remaja Rosadakarya, Bandung.
Moleong,  L.  J.  2005. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Penerbit  PT  Remaja  Rosadakarya, Bandung.
Nurcholis,  Hanif.  2011. Pertumbuhan  dan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa. Erlangga, Jakarta.
Pelu, A., Madubun, J., & Wance, M. 2023. Peran Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Good Governance  Pada  Pemerintah  Negeri  Hila  Kabupaten  Maluku  Tengah. Journal  of Government Science Studies , 2 (2), 124-139.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Peraturan  Daerah  Kota  Ambon  Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Tatacara  Pencalonan,
Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhebtian Kepala Desa.
Prastowo, Andi. 2012. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar 1945
Republik Indonesia. 1979. Uandang-Uandang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56.
Republik Indonesia.  1999.  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60.
Republik  Indonesia.  2004.  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125.
Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7.
Rode, CC. 1993. Pengantar Ilmu Politik. Rajawali Press. Jakarta. Sitepu, Anthonius. 2012. Teori-Teori Politik. Graha Ilmu. Yogyakarta. Smith,  Brian  C.  1985. Decentralization:  The  Territorial  Demension  of  the  state, London: George Allen and Un Win.
Soehartono, Irawan. 2002. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Suhartono, et al. 2001. Politik Lokal. Lapera Pustaka Utama. Yogyakarta. Taliziduhu, Ndraha. 1991. Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa. Bumi Aksara. Jakarta. Teuku, May Rudi. 1993. Pengantar Ilmu Politik. PT ERESCO. Bandung.
Touwe,  M.  A.,  Tuanaya,  W.,  &  Wance,  M.  (2020).  Sistem  Pemilihan  Raja  Negeri  Munarten Kecamatan  Taniwel  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat. Jurnal  Studi  Ilmu Pemerintahan , 1 (2), 1-15.
Wance,  M.,  &  Djae,  R.  M.  2019.  Modalitas  Dinasti  Ahmad  Hidayat  Mus  Pada  Pemilihan Kepala Daerah Di Maluku Utara 2018. Sosiohumaniora , 21 (3), 256-268. Wance,  M.,  &  La  Suhu,  B.  2019.  Partisipasi  Pemilih  Pemula  Dalam  Menentukan  Pilihan Politik  Pada  Pemilihan  Kepala  Daerah  Maluku  Utara. JOURNAL  OF  GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) , 4 (2), 91-115.
Wance, M. 2019. Faktor Penyebab Konflik Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Halmahera Selatan. Journal of Governance and Local Politics (JGLP) , 1 (2), 157-174. Widjaja, HAW. 2001. Pemerintah Desa dan Marga. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.