Volume 2 Issue 2 (2021) 167-180
Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran
ISSN:  2721-1169 (Online), 2721-1150 (Print)

## OPTIMALISASI MANAJEMEN PESANTREN DALAM UU NO. 18 TAHUN 2019

## Zayyini Rusyda Mustarsyidah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Email: zayyinimustarsyidah@gmail.com
Abstract:  P esantren  education  is  education  that  has  been  going  on  long  before  Indonesia's independence and has become an inseparable part of the life of its people. This is evidenced by  the  emergence  of  pesantren  with  all  its  variants  that  have  survived  to  this  day.  The struggle of pesantren to maintain its existence is a long journey until it is finally recognized by  the  government  as  a  whole  as  stipulated  in  Law  no.  18  of  2019  concerning  pesantren policies. Pesantren is recognized as a sub-part of the national education system and is given financial  attention  and  is  aligned  with  other  educational  institutions.  The  existence  of  Law no. 18 of 2019 concerning pesantren is a foothold in the management of education as well as a legal umbrella for the existence of Islamic boarding schools that take part in the continuity of education in Indonesia.
Abstrak:  Pendidikan  pesantren  merupakan  pendidikan    yang  sudah  berlangsung  jauh sebelum  Indonesia  merdeka  dan  menjadi  bagian  tak  terpisahkan  dari  kehidupan masyarakatnya. Hal ini terbukti dengan bermunculannya pesantren dengan segala variannya yang  bertahan  hingga  saat  ini.  Perjuangan  pesantren  dalam  mempertahankan  eksistensinya merupakan  perjalanan  panjang  hingga  akhirnya  diakui  oleh  pemerintah  secara  utuh  yang tertuang dalam UU No. 18 tahun 2019 tentang kebijakan pesantren. Pesantren diakui sebagai sub  bagian  dari  sistem  pendidikan  nasional  dan  diperhatikan  secara  finansial  serta disejajarkan dengan lembaga pendidikan yang lain. Eksistensi UU No. 18 tahun 2019 tentang pesantren  menjadi  sebuah  pijakan  dalam  pengelolaan  pendidikan  sekaligus  payung  hukum bagi  keberadaan  pesantren  yang  ikut  ambil  bagian  dalam  keberlangsungan  pendidikan  di Indonesia.
Keywords: Optimalisasi, pendidikan pesantren, kebijakan

## Copyright (c) 2021 Zayyini Rusyda Mustarsyidah
Received 5 Mei 2021,  Accepted 30 Juli 2021, Published 11 Agustus 2021

## PENDAHULUAN
Sejarah  perjalanan  pendidikan  pesantren  di  nusantara  ini  telah  dimulai  jauh  sebelum masa  kemerdekaan  Negara  Indonesia.  Sejak  masuknya  Islam  ke  nusantara,  para  ulama  dan kyai  getol  dalam  mengadakan  kegiatan  dakwah  di  masyarakat.  Begitu  juga  pada  masa penjajahan, perjuangan kemerdekaan juga dibarengi dengan perjuangan dalam mempertahankan  kegiatan  keagamaan.  Jiwa,  hubbul  wathan  min  al  iman  dan  dengan semangat  nasionlaisme  yang  tertanam  dalam  diri  kaum  santri  mejadi  tergugah  dan  bangkit untuk  membela  dan  merebut  kemerdekaan  Indonesia.  Dari  sejarah  ini,  pesantren  semakin menunjukkan  eksistensinya  dalam  kancah  kebangsaan.  Selain  berperang  dengan  bambu runcing  dan  senjata  seadanya,  santri  juga  terlibat  dalam  perpolitikan  yang  terlihat  dengan munculnya partai-partai Islam di awal kemerdekaan yang dipimpin oleh seorang kyai.
Pada  perkembangan  selanjutnya,  Pesantren  menjelma  menjadi  lembaga  pendidikan yang  memiliki  kekhasan  dan  tradisi  yang  sangat  kental.  Keberadaan  pesantren  yang  sudah megakar  menjadi  bagian  tak  terpisahkan  dari  masyarakat.  Selain  sebagai  sarana  dakwah, pesantren juga turut mengambil peranan dalam pondasi pembangunan bangsa, terutama dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dalam hal ilmu agama.
Fungsi  pesantren  yang  tidak  hanya  sebagai  tempat  belajar  bagi  para  santri,  juga berfungsi sebagai pendidik dan pencetak karakter yang berbasis akhlak serta pembentuk jiwa dan  kepribadian  yang  berlandaskan  al-Quran  dan  sunah  nabi.  Generasi  yang  merupakan produk  pesantren  inilah  yang  diharapkan  menjadi  garda  terdepan  dalam  pembangunan sehingga  kehidupan  bangsa  menjadi  lebih  terarah  dan  religius.  Hal  ini  sejalan  dengan  apa yang  dirintis  oleh  para  pejuang  keerdekaan  Indonesia  melalui  founding  father  perumus kemerdekaan Indonesia, nilai-nilai yang diajarkan pesantren masuk pada substansi bernegara. Misalnya peletakan dasar sila-sila dalam Pancasila. Terlepas dari perdebatan butir dalam sila pada tanggal 29 Mei, 22 Juni hingga dicapai ksepakatan pada tanggal 18 Agustus 1945, yang pasti  nilai  pesantren  diadopsi  dan  disepakati  oleh  pendiri  bangsa  untuk  memasukkan  nilai ketuhanan  dalam  Pancasila.  Tidak  berhenti  pada  Pancasila  sebagai  staat  fundamental  norm atau philosophische  grondslag dalam  bernegara,  nilai  pendidikan  dalam  pesantren  juga menjadi  rujukan  dalam  pendidikan  nasional. 1 Mengingat  begitu  pentingnya  keberadaan Pesantren  sebagai  salah  satu  pondasi  karakter  bangsa,  maka  pendidikan  di  pesantren  perlu
dirancang  dan  dilaksanakan  sebaik  mungkin  dengan  berdasar  nilai-nilai  perubahan,  dan kemajuan  serta  mengikuti  moderninisasi.  Maka  dari  itu,  berbagai  aspek  semisal  kurikulum, sarana prasarana, manajemen, sumber daya manusia dan sebagainya harus diperhatikan oleh Pesantren.  Selain  itu,  negara  maupun  pemerintah  juga  harus  ikut  serta  dalam  mewujudkan Pesantren  sebagai  lembaga  yang  mempunyai  daya  saing.  Sehingga  masalah  diskriminasi seperti  dalam  hal  regulasi,  manajerial,  anggaran,  dan  mutu  tidak  terjadi  lagi  dalam  sistem Pendidikan  Pesantren. 2 Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  suatu  undang-undang  yang  dijadikan sebagai  pijakan maupun  landasan  hukum  bagi  penyelenggaraan  dan  pengelolaan  pendidikan di  pesantren.  Setelah  perjuangan  panjang  para  ulama  dan  kiai  dalam  mengembangkan pesantren,  akhirnya  pemerintah  mengesahkan  UU  No  18  Tahun  2019  tentang  Pesantren. Dengan adanya undang-undang yang pasti ini diharapkan pesantren memiliki kedudukan yang sejajar  dengan  lembaga  pendidikan  lain.  Kajian  dalam  tulisan  ini  akan  memfokuskan pembahasan pada optimalisasi pendidikan pesantren yang ada dalam UU No. 18 Tahun 2019.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian library  research .  Sumber  data  dalam penelitian ini berupa sumber data tertulis dan sumber media internet yang berupa buku, jurnal, tesis,  berita  online  dan  lain-lain  tentang  kebijakan  pesantren.  Analisis  data  dalam  penelitian ini menggunakan analisis konten. Analisis konten atau analisis isi merupakan jenis penelitian yang bersifat pembahasan yang mendalam terhadap isi dari suatu informasi yang tertulis atau tercetak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Latar Belakang UU No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren
Keberadaan  pesantren  yang  sudah  dimulai  sebelum  kemerdekaan  Indonesia menjadikan  pesantren  sebagai  lembaga  yang  sudah  menjadi  bagian  tak  terpisahkan  dalam masyarakat  Indonesia  sejak  dahulu.  Hubungan  pesantren  dengan  masyarakat  sangatlah  erat. selain  sebagai  pusat  dakwah  bagi  masyarakat,  juga  termasuk  wadah  untuk  bersosialisasi terutama  dalam  pendidikan  dan  pengembangan  kesejahteraan  masyarakat  sekitar.  Hal  ini
1 Erfandi,  “Konstitusionalitas  Pesantren  Paska  Disahkannya  UU  18  Tahun  2019”, Al  Wasath  Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 1 No. 2, Oktober 2020, hlm. 88
dijelaskan  oleh  Ma’shum  dalam  Muhammad  Rusdi  Rasyid  bahwa  pesantren  semula mempunyai fungsi yang mencakup tiga aspek yaitu fungsi religius atau diniyyah, fungsi sosial atau  ijtimaiyyah,  dan  fungsi  edukasi  atau  tarbawiyyah. 3 Selain  itu,  menurut  Ismail  dalam Adnan  Mahdi  menyatakan  bahwa  pesantren  bertujuan  untuk  mencetak  pribadi  muslim  yang taat  kepada  Allah  SWT.  Yang  selanjutnya,  ketaatan  ini,  diharapkan  dapat  memancarkan kewajiban  moral  dalam  menyebarkan  ajaran  agama  dan  spirit  Islam  di  antara  sesama manusia. 4 Dalam  kenyataannya,  pesantren  sangat  berkontribusi  dalam  upaya  peningkatan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. Pesantren dengan kekhasannya yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat berfungsi sebagai pembenar bagi ajaran Islam. Terbukti dengan produk  yang  dihasilkan  oleh  pesantren  yaitu  terwujudnya  insan-insan  beriman  dan  memiliki peran yang nyata dalam perjuangan meraih kemerdekaan  Indonesia dan dalam pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5 Hal ini semakin menguatkan bahwa pesantren mempunyai  peran  yang  besar  dalam  mencerdaskan  anak  bangsa  dan  melahirkan  cendekia- cendekia muslim yang memiliki andil besar dalam pembangunan.
Pada  perkembangannya,  meskipun  belum  mempunyai  payung  hukum  yang  kuat, pesantren  semakin  berkembang  dan  mempunyai  banyak  inovasi  yang  melahirkan  berbagai model sebagaimana model pesantren yang diklasifikasikan oleh Muttaqien dalam Mustofa: 1) pesantren  tradisional  sistem  asrama  yang  hanya  mengajarkan  kitab-kitab  berbahasa  Arab karangan  ulama  abad  pertengahan;  2)  pesantren  tradisional  non  asrama  dengan  sistem pengajaran weton , yang santrinya adalah santri kalong, yaitu tinggal di rumah masing-masing atau  di  rumah-rumah  sekitar  pesantren;  dan  3)  pesantren  kombinasi,  yaitu  pesantren  yang menyelenggarakan  dua  sistem  pendidikan  yaitu  selain  menyelenggarakan  pengajaran  non klasikal  juga  menyelenggarakan  pendidikan  formal  yang  berbentuk  madrasah,  atau  bahkan sekolah umum.  Para santri dari model pesantren ini ada yang tinggal di asrama atau  pondok dan  ada  santri  pulang  pergi  atau kalong . Hal  ini  menyebabkan  klasifikasi  pesantren  menjadi
2 Rz.  Ricky  Satria  Wiranata,  “Progresivisme:  Titik  Temu  Keabsahan  UU  Pesantren  No.  18  Tahun 2019”, Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam, Vol. 8 No. 2, (Desember, 2019), 105.
3 Muhammad  Rusdi  Rasyid,  “Eksistensi  Pesantren  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional”, Jurnal Kependidikan , Vol. 7 No.1, (2015),  130.
4 Adnan  Mahdi,  “Sejarah  dan  Peran  Pesantren  dalam  Pendidikan  di  Indonesia”, Jie  Jurnal  Islamic Review , Vol. 2 No. 1, April 2013, 8.
5 Idam  Mustofa,  “Formulasi  Pendidikan  Pesantren  dalam  UU  Nomor  18  Tahun  2019  Tentang Pesantren  (Tinjauan  Kebijakan  Pendidikan)”, Intizam:  Jurnal  Manajemen  Pendidikan  Islam ,  Vol.  4  No.  1, (Oktober 2020), 29-30.
beberapa model, yaitu pesantren salaf, pesantren modern, pesantren kombinasi salaf-modern. 6 Inilah yang kemudian memunculkan inisiasi bagi legalitas pesantren dan diakui oleh Negara.
Di  sisi  lain,  eksistensi  Pesantren  dalam  perkembangan  pendidikan  Nasional  tampak pada  sub  sistem  Pendidikan  Nasional.  “Pendidikan  nasional  adalah  pendidikan  yang berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, yang  berakar  pada  nilai-nilai  agama,  kebudayaan  nasional  Indonesia  dan  tanggap  terhadap tuntutan  perubahan  zaman”  .  Eksistensi  pesantren  semakin  kuat  dalam  sistem  pendidikan nasional  setelah  lahirnya  “UU  No.2  Tahun  1989”.  Begitu  pula  “Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  Bagian  Kesembilan (Pendidikan  Keagamaan)  Pasal  30  ayat  (4)  menyebutkan  bahwa  pendidikan  keagamaan berbentuk diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis”. 7
Namun dengan kemunculan  UU  No  20  tahun  2003  tentang  Sisdiknas  dan  PP  Nomor  55 Tahun  2007,  menjadikan  pesantren  sebagai  bagian  dari  pendidikan  keagamaan  Islam  jalur pendidikan  nonformal.  Secara  tidak  langsung,  fakta  ini  menunjukkan  bahwa  belum  ada pengakuan  secara  utuh  terhadap  pesantren  dengan  penyelenggaraan  pendidikan  yang dilaksanakan  secara  terstruktur  dan  berjenjang  serta  beban  belajar  yang  sama  dengan pendidikan umum jalur pendidikan formal.
Dalam  upaya  memberikan  perhatian  kepada  pesantren  ini,  perlu  dibuat  aturan  yang jelas  dan  baku  bagi  penyelenggaraan  pesantren.  Perumusan    RUU  tentang  Pendidikan Keagamaan  ini  menjadi  sangat  urgen  dan  harapannya  pemerintah  memiliki  pedoman  yang berkekuatan  hukum  dalam  memberikan  perhatian  dan  mengayomi  pendidikan  keagamaan termasuk  pendidikan  pesantren.  Adapun  landasan  hukum  yang  dijadikan  pijakan  selama  ini belum  menyentuh  secara  konkrit  pada  ranah  pendidikan  keagamaan  secara  spesifik  yang dalam hal ini adalah  UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UU nomor  12  tahun  2012  tentang  Pendidikan  Tinggi.  Dari  dua  UU  tersebut  belum  terlihat  jelas secara spesifik pengaturan tentang pendidikan keagamaan. Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  hanya  membahas  tentang  pendidikan  secara  formal. 8 Dalam  hal ini legalitas  hanya  menyentuh    pendidikan  keagamaan,  tetapi  belum ada  undang-
6 Ibid, 22.
7 Muhammad Rusdi Rasyid, Eksistensi Pesantren dalam Sistem...., 137.
8 Erfandi, Konstitusionalitas Pesantren Paska Disahkannya UU,..... 92.
undang  yang  secara  spesifik  mengatur  kelembagaan  pesantren.  Selain  itu  peraturan  yang sudah ada hanya diatur pada tingkatan peraturan menteri atau Dirjen.
Dari sejarah UU tentang pendidikan keagamaan inilah, yang kemudian memunculkan semangat  memperjuangkan  legalitas  pesantren  dan  pengelolaan  pendidikan  di  pesantren  dan akhirnya  lahirlah  UU  pesantren.  Sebelum  pengesahan  UU  No.  18  tahun  2019  ini,  Pada awalnya inisiasi naskah RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ini digagas oleh DPR pada tanggal 16 Oktober 2018. Setelah itu Presiden menunjuk Menteri Agama sebagai koordinator untuk mengadakan penyusunan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) bersama-sama dengan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Menteri  Riset  Teknologi  dan  Pendidikan Tinggi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Panitia penyusunan RUU Tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang terdiri dari berbagai  Kementerian ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2019 dan telah melakukan langkah-langkah  strategis  untuk  melakukan  berbagai  kajian  dalam  rangka  penyusunan  DIM RUU  tentang  Pesantren  dan  Pendidikan  Keagamaan  bersama  Kementerian  dan  lembaga terkait,  organisasi  kemasyarakatan,  tokoh  lintas  agama,  pakar,  pengasuh  pondok  pesantren, dan lainnya pada tanggal 18 Januari 2019. Setelah melalui beberapa tahap kajian, pembahasan mengenai  RUU  tersebut  akhirnya  mengerucut  hanya  kepada  pembahasan  RUU  tentang Pesantren.  DIM  dan  naskah  RUU  tentang  Pesantren  yang  merupakan  hasil  kajian  yang dilakukan  pemerintah  secara  resmi  telah  diserahkan  kepada  DPR  RI  pada  tanggal  25  Maret 2019.  Setelah  itu  Tim  Penyusun  (Timus)  dan  Tim  Sinkronisasi  (Timsin)  DPR  RI  dan Pemerintah secara bersama-sama melakukan berbagai penyempurnaan berdasarkan masukan- masukan dari berbagai unsur masyarakat. 9 Akhirnya UU No. 18 tahun 2019 tentang pesantren ini disahkan oleh pemerintah pada tanggal 15 Oktober 2019.
Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2019  tentang  pesantren  ini  disusun  tidak  untuk membatasi  ruang  gerak  penyelenggaraan  pesantren  tetapi  justru  akan  menguntungkan  bagi pesantren  karena  mendapatkan  rekognisi  atau  pengakuan  dari  pemerintah  dengan  tetap mempertahankan  kekhasan  yang  telah  dimiliki  pesantren  sejak  dulu.  Selain  itu  pemerintah diharapkan  akan  memperhatikan  pesantren  dan  pendidikan  keagamaan  dalam  hal  fasilitas dengan porsi yang berkeadilan dalam rangka pengembangan dan kemajuan pesantren di masa
9 https://diy.kemenag.go.id/2772-uu-nomor-18-tahun-2019-tentang-pesantren-untuk-siapa.html
yang akan datang.  Sehingga diharapkan pesantren semakin eksis di tengah-tengah persaingan dalam dunia pendidikan.

## Manajemen Pesantren dalam UU No. 18 Tahun 2019
Setelah  disahkannya  UU  No.  18  Tahun  2019,  bisa  dikatakan  pesantren  mempunyai pijakan  jelas  dalam menjalankan  pengelolaan  pendidikan.  Secara  rinci  keberadaan  pesantren diatur    dalam  undang-undang  tersebut,  mulai  dari  batasan  pengertian  pesantren  sampai pengelolaan dan pendanaan.  Ada beberapa hal mendasar  yang tercantum dalam UU No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren ini. di antaranya:
Pertama, dalam BAB I pasal 1 ayat (2) mengenai definisi pesantren disebutkan bahwa Pendidikan  pesantren  merupakan  pendidikan  yang  diselenggarakan  dan  dilaksanakan  oleh pesantren  dengan  mengembangkan  kurikulum  yang  sesuai  dengan  cirri  khas  pesantren  yaitu berbasis kitab kuning atau dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu’allimin dan berada di lingkungan pesantren. 10
Selanjutnya pada BAB II disebutkan mengenai asas, tujuan, dan ruang lingkup fungsi pesantren.  Asas  dalam  penyelenggaraan  pesantren  dalam  ayat  (1)  adalah:  ketuhanan  YME, kebangsaan,  kemandirian,  keberdayaan,  kemaslahatan,  multikultural,  profesionalitas, akuntabilitas,  keberlajutan,  dan  kepastian  hukum.  Sedangkan  tujuan  penyelenggaraan pesantren  menurut  pasal  3  adalah  membentuk  idividu  yang  unggul  di  berbagai  bidang, membentuk  pemahaman  agama  dan  keberagamaan,  serta  meningkatkan  kualitas  hidup masyarakat.  Dilanjutkan  dengan  ruang  lingkup  fungsi  pesantren  pada  pasal  4,  yaitu:  fungsi pendidikan, fungsi dakwah, serta fungsi pemberdayaan masyarakat. 11
BAB III pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa dalam menyelenggarakan pendidikannya, pesantren  terbagi  menjadi:  (1)  pesantren  yang  menyelenggarakan  pendidikan  dalam  bentuk pengkajian  kitab  kuning;  (2)  pesantren  yang  menyelenggarakan  pendidikan  dalam  bentuk dirasah  islamiah;  (3)  pesantren  yang  menyelenggarakan  pendidikan  dalam  bentuk  yang terintegrasi  dengan  pendidikan  umum.  Sedangkan  mengenai  pendirian  pesantren  dijelaskan dalam pasal 6 bahwa pesantren didirikan oleh perseorangan,  yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat. 12
Kualifikasi  kiai  juga  dijelaskan  dalam  pasal  9  yaitu  bahwa  dalam  penyelenggaraan
10 UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (2019).
11 Ibid., BAB II pasal 2,3, dan 4.
pesantren,  kiai  harus  berpendidikan  pesantren,  bependidikan  tinggi  keagamaan  Islam, dan/atau  memiliki  kompetensi  ilmu  agama  Islam.  selain  itu,  dalam  penyelenggaraan pesantren,  kiai  dapat  dibantu  oleh  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  serta  pengelola pesantren. 13
Pada pasal 11, dijelaskan bahwa untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan,  kesehatan  dan  keamanan,  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  dapat memfasilitasi  pondok  atau  asrama  pesantren.  Senada  dengan  hal  itu  dalam  pasal  12,  bahwa untuk  memenuhi  aspek  daya  tampung,  kenyamanan,  kebersihan,  kesehatan  dan  keamanan, pemerintah pusat atau  pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi masjid atau musala pesantren. 14
Pasal  13  ayat  (2)  menjelaskan  bahwa  proses  pembelajaran  di  pesantren  dilaksanakan dengan  menggunakan  berbagai  metode,  di  antaranya  dengan  metode  sorogan,  metode bandongan,  metode  klasikal,  metode  terstruktur,  metode  berjenjang,  atau  metode pembelajaran lain. 15
Pada  pasal  15  dijelaskan  fungsi  pendidikan  pesantren  sebagai  bagian  dari penyelenggaraan  pendidikan  nasional.  Lebih  lanjut,  dijelaskan  dalam  pasal  17  bahwa pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren  bisa berbentuk pendidikan formal, dan/atau nonformal.  Pendidikan  formal  yang  dimaksud  adalah  pendidikan  pesantren  yang  berenjang mulai jenjang pendidikan dasar, menengah, sampai pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan nonformal pesantren yaitu berbentuk pengkajian kitab kuning. 16
Pendidikan  nonformal  yang  diselenggarakan  oleh  pesantren  dapat  menerbitkan  tanda kelulusan yang berupa syahadah atau ijazah. Begitu juga dengan lulusannya, dapat diakui dan sama dengan lulusan pendidikan formal sesuai jenjang tertentu dengan syarat dinyatakan telah lulus ujian dan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal selanjutnya yang lebih tinggi baik  sejenis  maupun  tidak  sejenis  serta  mempunyai  kesempatan  kerja  yang  sama.  Hal  ini ditegaskan dalam pasal 23. 17
Dalam  menyelenggarakan  fungsi  pemberdayaan  masyarakat,  pasal  46  menjelaskan
12 Ibid., BAB III pasal 5 dan 6.
13 Ibid., BAB III pasal 9.
14 Ibid., BAB III  pasal 11 dan 12.
15 Ibid., BAB III pasal 13.
16 Ibid., BAB III pasal 15 dan 17.
17 Ibid., BAB III pasal 23.
bahwa  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  dapat  memberikan  berbagai  dukungan  dan fasilitas kepada pesantren berupa bantuan pendanaan atau keuangan, bantuan sarpras, bantuan fasilitas  teknologi  serta  bantuan  yang  berupa  pelatihan  atau  keterampilan  yang  dapat meningkatkan mutu pesantren. 18
Pada  pasal  47  dijelaskan  bahwa  dalam  pengembangan  pesantren,  menteri  berupaya mengembangkan  sistem  informasi  dan  manajemen  pesantren  sebagai  pengelola  data  dan informasi pesantren. 19
BAB  V  UU  pesantren  ini  menjelaskan  tentang  sumber  pembiayaan  bagi  pesantren, yaitu  berasal  dari  bantuan  masyarakat,  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  melalui APBN  dan  APBD,  sumber  lain  yang  tidak  mengikat,  serta  hibah  luar  negeri.  Selain  itu, disebutkan bahwa  pemerintah  juga menyediakan dan mengelola dana abadi pendidikan yang diperuntukkan bagi pendidikan pesantren. 20
Berbagai  bentuk  kerja  sama  dapat  dilakukan  dalam  rangka  peningkatan  mutu pesantren.  Kerja  sama  tersebut  bisa  bersifat  nasional  atau  internasional.  misalnya  dengan mengadakan pertukaran pelajar, berbagai olimpiade, kerja sama dalam sistem pendidikan dan kurikulum,  kerja  sama  dalam  pembiayaan  atau  pendanaan  pendidikan,  penyelenggaraan berbagai keterampilan dan pelatihan atau dalam bentuk kerja sama yang lain. 21
Dan  masih  banyak  lagi  ketentuan  yang  diatur  dalam  UU  No.  18  tahun  2019  tentang pesantren  yang  terdiri  dari  lima  bab  dan 55  pasal  ini.  Pengesahan  UU  pesantren merupakan upaya  menciptakan  keadilan  dalam  pendidikan.  Hal  ini    dijadikan  sebagai  landasan  hukum bagi terbentuknya instrumen pendanaan dan perencanaan anggaran dalam pengembangan dan penyelenggaraan  pesantren.    Sehingga  pesantren  dapat  memperkuat  diri  untuk  berperan  dan ikut serta dalam pembangunan nasional.

## Optimalisasi Manajemen Pesantren dalam UU No 18 Tahun 2019
Penyelenggaraan  pendidikan  pesantren  tidak  lepas  dari  berbagai  kendala,  maka pengembangan  pesantren  harus  terus  didorong.  Hal  ini  mengingat  bahwa  pesantren merupakan  sebuah  lembaga  yang  bergerak  dalam  bidang  pendidikan  dan  sosial  keagamaan. Terlebih  dengan  adanya  perkembangan  dunia  yang  sangat  cepat  dan  dinamis  dan  secara
18 Ibid., BAB III pasal 46.
19 Ibid., BAB IV pasal 47.
20 Ibid., BAB V pasal 48 dan 49.
21 Ibid., BAB VI pasal 50.
langsung maupun tidak langsung juga berpengaruh terhadap pesantren. 22
Realisasi  Undang-undang  pesantren  ini  merupakan  angin  segar  bagi  kemajuan  dan perkembangan  pesantren.  UU  pesantren  mengatur  tentang  penyelenggaraan  pesantren  dan pengelolaannya,  sehingga  pesantren  diberi  kesempatan  untuk  berkembang,  mendapatkan fasilitas  serta  peningkatan  mutu  yang  dilakukan  oleh  seluruh  komponen  yang  ada  di  negara ini. Melalui kebijakan pendidikan, negara dan pemerintah harus mengakui independensi bagi penyelenggaraan pesantren dan model maupun kekhasan yang dimiliki oleh pesantren. Begitu juga  yang  tak  kalah  pentingnya  adalah  tentang  pengakuan  bahwa  pendidikan  pesantren merupakan bagian dari penyelenggaran pendidikan nasional. 23
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  substansi  yang  ada  dalam  UU  No  18  tahun  2019  ini memunculkan berbagai isu  yang  sampai saat  ini menjadi perbincangan hangat. Di antara isu tersebut adalah:

## 1. Kitab Kuning dan Definisi Pesantren
Pesantren  berasal  dari  kata  “santri”  yang  berawalan  pe-  dan  berakhiran  -an  yang artinya  tempat  tinggal  santri. 24 Menurut  Mastuhu  dalam  Nuraeni,  Pesantren  merupakan lembaga  pendidikan  Islam  tradisonal  yang  bertujuan  untuk  mempelajari,  memahami, mendalami,  menghayati,  dan  megamalkan  ajaran  Islam  dengan  mengutamakan  moral keagaman  sebagai  pedoman  perilaku  dalam  kehidupan  sehari-hari. 25 Sedangkan  Prasodjo mendefinisikan pesantren sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran agama, yang umumnya dilaksanakan  secara  nonklasikal,  yang  mana  kyai  mengajarkan  ilmu  agama  kepada  santri- santri  yang  bersumber  dari  kitab-kitab  ulama  pada  abad  pertengahan,  dan  santri-santri umumnya tinggal di pondok atau asrama yang ada dalam pesantren tersebut. 26
Ketika menilik definisi dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional atau non klasikal yang menyelenggarakan pendidikan dengan pengkajian kitab kuning. Sedangkan dalam UU No 18 tahun 2019, pesantren disebutkan dengan berbagai istilah. Hal ini terlihat dalam BAB 1 pasal
22 Ahmad  Damanhuri,  Endin  Mujahidin  dan  Didin  Hafidhuddin, Inovasi  Pengelolaan  Pesantren dalam Menghadapi Persaingan di Era Globalisasi , Ta’dibuna, Vol. 2 No. 1, April 2013, 23
23 Idam Mustofa, Formulasi Pendidikan Pesantren dalam UU......., . 30 .
24 Wahjoetimo, Perguruan  tinggi  Pesantren  Pendidikan  Alternative  Masa  Depan (Jakarta:  Gema Insani Press, 1997), 70.
25 Nuraeni, Eksistensi  Pesantren  dan  Analisis  Kebijakan  Undang-undang  Pesantren ,  Jurnal  Al- Hikmah, Vol. 3 No. 1, 2021, 4.
26 Sudjoko Prasodjo,  et.al. Profil Pesantren. (Jakarta: LP3ES, 1974), 6
1 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud pesantren adalah pondok pesantren, dayah, surau, meunasah,  atau  sebutan  lain  merupakan  lembaga  berbasis  masyarakat  yang  didirikan  oleh yayasan,  masyarakat,  atau  organisasi  masyarakat.  Pesantren  menyelenggarakan  pendidikan dengan  mengembangkan  kurikulum  sesuai  ciri  khas  pesantren  berbasis  kitab  kuning  atau dirasah  Islamiyah  dengan  pola  pendidikan  mu’allimin  seperti  yang  dijelaskan  dalam  pasal  5 bahwa  pesantren  setidaknya  harus  memenuhi  beberapa  unsur,  yaitu:  kiai,  santri, pondok/asrama, dan kitab kuning atau dirasah Islamiyah. 27 Pola dirasah Islamiyah inilah yang memberi  celah  bagi  pesantren  untuk  bermutasi  menjadi  beberapa  model  sehingga kurikulumnya juga mengalami perubahan dengan meniadakan pengkajian kitab kuning  yang diajarkan secara sorogan, bandongan dan weton.
Salah  satu  bentuk  model  pondok  pesantren  adalah  munculnya  pondok  modern  yang merupakan model dirasah Islamiyah yang tidak mengajarkan kitab-kitab kuning sebagaimana mayoritas  pesantren  yang  menempatkan  kitab  kuning  sebagai  ciri  khas  utama  dalam pembelajarannya. Bukan tanpa alasan, pesantren yang tidak memasukkan pembelajaran kitab kuning  ke  dalam  kurikulumnya  ini  mempunyai  jurus  tersendiri  dalam  membekali  santrinya, yaitu  dengan  pembelajaran  yang  berpusat  pada  penguasaan  bahasa  Arab,  dengan  asumsi bahwa modal bahasa Arab yang dimiliki santri sudah dianggap cukup untuk dapat memahami, mengambil  inti  sari,  dan  menerangkan  kembali  bacaan  dalam  kitab-kitab  klasik  atau  kitab pesantren  salaf,  meskipun  tidak  menggunakan  sistem  pemaknaan  atau  qowaid  terjemah dengan  makna  mu’allaq.  Dengan  munculnya  pesantren  model  ini,  maka  keberadaan  kitab kuning sebagai salah satu unsur pesantren menjadi tidak lengkap, namun keberadaan lembaga pesantren modern ini justru menjadi corak yang dapat mewarnai dunia pesantren di nusantara.
Meskipun  kurikulum  pesantren  berbeda  dengan  lembaga  pendidikan  lain,  dengan kekhasannya yaitu kajian kitab kuning, namun kebijakan ini menyejajarkan pesantren dengan lembaga  pendidikan  lain  dan  menjadikannya  sebagai  sub  bagian  dari  sistem  pendidikan nasional  serta  mengakui  lulusan  pesantren  yang  juga  dapat  melanjutkan  ke  lembaga pendidikan sejenis maupun tidak sejenis serta mendapat kesempatan kerja bagi lulusannya

## 2. Kualifikasi dan Peran Kiai di pesantren
Menurut Siraj dalam Damanhuri, setidaknya ada tiga hal yang perlu penguatan dalam pesantren, yaitu: 1) Tamaddun yang berarti memajukan pesantren.  Pada kenyataannya,  tidak
27 UU No. 18 Tahun 2019, BAB III pasal 5.
sedikit pesantren yang masih dikelola secara sederhana dan ditangani langsung oleh kyainya sendiri.  Hal  ini  berarti  manajemennya  masih  bersifat  sederhana.  Untuk  itu  diperlukan  suatu pembenahan dalam rangka pengembangan dan kemajuan pesantren; 2) Tsaqafah yang berarti memberikan  pencerahan  kepada  pesantren  agar  kreatif  dan  produktif,  dengan  tetap mempertahankan  kekhasan  dan  orisinalitas  pesantren.  Misalnya  para  santri  dibekali  dengan berbagai  macam  ilmu  pengetahuan  termasuk  keterampilan  memanfaatkan  teknologi  dengan tetap mempertahankan kepesantrenannya; 3) Hadharah yang berarti membangun budaya yang tentu  saja  budaya  ini  diwarnai  oleh  tradisi  dan  jiwa  pesantren  sebagai  banteng  di  zaman globalisasi  yang  sangat  bepengaruh  melalui  produk-produk  dari  kemajuan    teknologi. 28 UU No.  18  tahun  2019  ini  kiranya  memberi  jalan terang  dalam  hal  manajemen  dan  pengelolaan pesantren seperti halnya yang dijelaskan oleh Siraj di atas, bahwa pengelolaan pesantren tidak hanya  berada  di  tangan  kiainya  secara  absolut,  tetapi  dibantu  oleh  tenaga  pendidik  dan kependidikan  serta  pengelola  pesantren.  Namun  lagi-lagi  masih  banyak  pesantren  yang pengelolaannya  masih  berpusat  pada  figur  tunggal  kiai.  Hal  inilah  yang  kiranya  perlu mendapatkan  pencerahan  sehingga  manajemen  dan  administrasi  pesantren  dapat  tertata dengan rapi.
Perhatian  terhadap  mutu  pendidikan  pesantren  ini  juga  terlihat  dari  kualifikasi  bagi kiai dan tenaga pendidikan yang diatur sesuai standar yang ditetapkan, yaitu bahwa kiai harus mempunyai  latar  belakang  pendidikan  pesantren,  atau  pendidikan  tinggi  keagamaan  Islam atau  mempunyai  kompetensi  ilmu  agama  Islam.  Meskipun  mayoritas  kiai  adalah  keturunan kiai  yang  juga  berpendidikan  pesantren,  namun  masih  ada  kiai  yang  hanya  berdasar  garis keturunan dan bukan dilihat dari kesesuaian pendidikan dengan harapan pengelolaan peantren bisa dijalankan secara maksimal.

## 3. Dana Abadi Pesantren
Pesantren  sebagai  bagian  dari  lembaga  pendidikan  nasional,  tidak  bisa  luput  dari pengaruh kemajuan zaman yang dibarengi dengan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini menuntut pesantren untuk mampu mengikutinya, salah satunya dengan pembarahuan  dalam  alat  pembelajaran  dengan  sistem  digitalisasi.  Hal  inilah  yang  juga menjadi  perhatian  pemerintah  dengan  memberikan  dukungan  dan  fasilitas  kepada  pesantren berupa  bantuan  pendanaan  atau  keuangan,  sarana  dan  prasarana,  teknologi  dan  pelatihan
keterampilan  termasuk  fasilitas  sarana  prasarana  digitalisasi  sekaligus  pelatihan  bagi pengelola  pendidikan  yang  terjun  secara  langsung  di  pesantren.  Inilah  yang  kemudian diistilahkan  oleh  Siraj    di  atas  sebagai tsaqafah yang  perlu  dikembangkan  dan  menjadi perhatian dalam pengelolaan pesantren.
Dukungan  pemerintah  juga  direalisasikan  dengan pemerataan  anggaran  terhadap Pesantren  sebagai  salah  satu  institusi  yang  sah  dalam  dunia  Pendidikan.  Komitmen  negara dalam memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional juga harus diberlakukan secara proporsional  terhadap  Pesantren  yang  merupakan  bagian  dari  dunia  pendidikan.  Sehingga pemerintah  harus  mengalokasikan  secara  merata  anggaran  20%  yang  diperuntukkan  bagi pendidikan  kepada  semua  subsistem  pendidikan,  termasuk  di  dalamnyalembaga  pendidikan pesantren. Sebagaimana halnya ditegaskan dalam 48 UU 18 Tahun 2019 yang mensyaratkan pendanaan  Pesantren  dapat  berasal  dari  pemerintah,  baik  pemerintah  pusat  maupun pemerintah daerah dan sumbangan dari masyarakat, bahkan dapat berupa hibah dan kerjasama pesantren  dengan  luar  negeri. 29 Masalah  pendanaan  yang  secara  resmi  disahkan  dalam  UU No. 18 tahun 2019 ini menjadi motivasi tersendiri bagi pesantren dan lebih percaya diri dalam menyenggarakan  pendidikannya.  Usaha  pemerintah  dengan  mengesahkan  UU  No.  18  tahun 2019 tentang pesantren ini merupakan salah satu wujud optimalisasi pengelolaan pendidikan pesantren dalam keikutsertaannya menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional.

## PENUTUP
Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang banyak andil dalam upaya mencerdasakan  kehidupan  bangsa,  meskipun  pada  awalnya  belum  mendapatkan  tempat  dan dinomor duakan oleh pemerintah. Kenyataannya, Secara de jure, pemerintah belum mengakui keberadaan  pesantren  dan  menganggap  pesantren  merupakan  lembaga  non  formal  yang berada  di  bawah  lembaga-lembaga  pendidikan  formal  yang  dikelola  pemerintah.  Selain  itu secara  de  facto  pesantren juga  belum  merasakan  dana  pemerintah  yang  dianggarkan  sebagai dana  pendidikan  yaitu  20%  dana  pendidikan.  Selain  masalah  dana  pendidikan,  UU  ini  juga menjamin  kesetaraan  pesantren  dan  lulusannya  dengan  lembaga  pendidikan  lain,  sehingga lulusan pesantren dapat melanjutkan pendidikan di lembaga pendidikan sejenis maupun tidak
29 Erfandi, Konstitusionalitas Pesantren Paska Disahkannya UU..., 94-95.
sejenis  dan  mendapatkan  kesempatan  kerja  yang  sama.  Kualifikasi  pengelola  termasuk  kiai dan  tenaga  pendidikan  juga  mendapat  perhatian  tersendiri  dari  pemerintah,  terbukti  dengan penetapan  standar  kompetensi  bagi  kiai  dan  pendidik  di  pondok  pesantren  sebagai  upaya meningkatkan  mutu  pondok  pesantren.  Dengan  disahkannya  UU  No.  18  Tahun  2019  ini menjadi hawa baru bagi eksistensi dan pengembangan pengelolaan pesantren ke depan.

## DAFTAR PUSTAKA
Damanhuri,  Ahmad,  Endin  Mujahidin  dan  Didin  Hafidhuddin,  “Inovasi  Pengelolaan Pesantren dalam Menghadapi Persaingan di Era Globalisasi”, Ta’dibuna , Vol. 2 No.
1, April 2013
Erfandi,  “Konstitusionalitas  Pesantren  Paska  Disahkannya  UU  18  Tahun  2019”, Al  Wasath Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 1 No. 2, Oktober 2020
Mustofa, Idam, “Formulasi Pendidikan Pesantren dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren  (Tinjauan  Kebijakan  Pendidikan)”, Intizam:  Jurnal  Manajemen Pendidikan Islam , Vol. 4 No. 1, Oktober 2020
Nuraeni, “Eksistensi Pesantren dan Analisis Kebijakan Undang-undang Pesantren”, Jurnal Al- Hikmah , Vol. 3 No. 1, 2021
Prasodjo, Sudjoko,  et.al. Profil Pesantren . Jakarta: LP3ES, 1974.
Rasyid, Muhammad Rusdi, “Eksistensi Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional”, Jurnal Kependidikan , Vol. 7 No.1, 2015 Wahjoetimo, Perguruan tinggi Pesantren Pendidikan Alternative Masa Depan , Jakarta: Gema Insani Press, 1997
Wiranata,  Rz.  Ricky  Satria,  “Progresivisme:  Titik  Temu  Keabsahan  UU  Pesantren  No.  18 Tahun  2019”, Jurnal  Komunikasi  dan  Pendidikan  Islam, Vol.  8  No.  2,  Desember 2019
Kemenag RI. UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren https://diy.kemenag.go.id/2772-uu-nomor-18-tahun-2019-tentang-pesantren-untuk-siapa.html