Bongaya Journal for Research in Accounting
Volume 1 Nomor 2 Oktober 2018. Hal 51-55. e-ISSN: 2615-8868 Homepage: https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/index.php/BJRA
Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan
Annas L. Mappiasse 1) Email: annas.lalo@stiem-bongaya.ac.id
1 Dosen Prodi Akuntansi, STIEM Bongaya Makassar
©2018 –Bongaya Journal for Research Accounting STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 ( https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ ).

## Abstract :
This  research  is  related  to  the  issue  performance  of  local  government  in  Indonesia,  which  needs  to  be improved after the introduction of regional autonomy. Each of local governments need to establish and manage their  own  public  financial  management  system.  Many  factors  may  affect  the  financial  performance  of  local government. This study aimed to examine whether the characteristics of the local governments and the results of the  audit  can  improve  the  financial  performance  of  local  government,  as  measured  by  the  efficiency  ratio.  By using  multiple regression  analysis on 94 samples of local  government financial  report for year 2011,  the  study was  able  to  prove  that  the  dependence  level  and  government  expenditures  have  positive  significant  effect  on financial  performance.  Legislative  and  the  audit  findings  have  negative  significant  effect  on  financial performance.  While  the  size,  wealth,  and  audit  opinions  do  not  affect  the  financial  performance  of  the government in the island of Java.
Keywords : Audit, characteristics of local governments, financial performance

## PENDAHULUAN
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah menyatakan  bahwa  efisiensi  dan  efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek- aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman  daerah,  peluang  dan  tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan  yang  seluas-luasnya  kepada  daerah disertai  dengan  pemberian  hak  dan  kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan  sistem  penyelenggaraan  pemerintah negara. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu      menyelenggarakan      pemerintahannya agar   tercipta   tata   kelola   pemerintahan   daerah
yang  baik.  Sistem  evaluasi,  monitoring,  dan pengukuran  kinerja  yang  sistematis  guna mengukur  kemajuan  yang  dicapai  pemerintah daerah  dalam  kurun  waktu  tertentu  juga  perlu diterapkan.
Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, Penelitian yang dilakukan Suhardjanto,  (2011)  meneliti  tentang  pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kepatuhan  pengungkapan  wajib  dalam  laporan keuangan  pemerintah  daerah.Penelitian  tersebut menggunakan  variabel  ukuran  daerah (size) , jumlah  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD), dan Status Daerah untuk memproksikan karakteristik pemerintah daerah.Penelitian Mustikarini  dan  Fitriasari  (2012)  menggunakan ukuran  daerah (size) ,  tingkat  kekayaan  daerah,
( Diterima : 1 Juli 2018; di revisi: 28 Agustus-2018; dipublikasikan : 31 Oktober-2018)
tingkat  ketergantungan  pada  pemerintah  pusat, dan belanja daerah dalam menjelaskan karakteristik pemerintah daerah.
Selain karakteristik pemerintah daerah, peneliti menggunakan variabel hasil pemeriksaan audit  BPK  dalam  mengukur  keterkaitan  dengan kinerja keuangan pemerintah  daerah.Hal tersebut diperlukan  untuk  menghindari  adanya  berbagai macam  tindak  kecurangan  dalam  pelaksanaan kegiatan  pemerintahan.  Berdasarkan  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun 2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan  bahwa  pemeriksaan  adalah  proses identifikasi  masalah,  analisis,  dan  evaluasi  yang dilakukan  secara  independen,  obyektif,  dan profesional  berdasarkan  standar  pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas,  dan  keandalan  informasi  mengenai pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan negara.  Hasil  pemeriksaan  keuangan  yang dilakukan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK)  dapat  berupa  temuan  audit,  opini  audit maupun  kesimpulan  audit.Penelitian  mengenai hasil audit BPK telah dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriasari (2012) yang menggunakan temuan audit  BPK  dalam  menjelaskan  hasil  audit. Penelitian  Virgasari  (2009)  dan  Indrarti  (2011) menggunakan  opini  audit  dalam  menjelaskan hasil audit BPK. Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti  menggunakan  variabel  temuan  audit BPK dan  opini  audit  BPK  dalam  memproksikan hasil pemeriksaan audit.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  maka  dilakukan penelitian  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  dan menganalisis  pengaruh  Ukuran    pemerintah daerah,  Ukuran    pemerintah    daerah,  Tingkat
ketergantungan  pada  pemerintah  pusat,  belanja modal, Ukuran legislatif, Temuan   audit dan opini audit  terhadap  kinerja        keuangan        pemerintah daerah.

## METODE

## Pendekatan Penelitian
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Santoso (2012) menjelaskan pendekatan  deskriptif  kuantitatif  merupakan penelitian dengan mendeskripsikan secara sistematis,  faktual  dan  akurat  terhadap  kondisi dan  fenomena  yang  terjadi  berdasarkan  data  dan informasi  yang  didapatkan  dalam  penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan metode kuantitatif karena angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran data tersebut, serta menampilkan  hasilnya.  Selain  itu  juga  akan digunakan tabel, grafik dan diagram.

## Populasi dan Sampel
Dalam  penelitian  ini  sampel  diambil dengan  cara purposive  sampling ,  yang  berarti sampel  diambil  berdasarkan  kriteria  tertentu sesuai  dengan  tujuan  penelitian  (Sekaran  dan Bougie,  2010).  Kriteria  tersebut  yaitu:  sampel adalah  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  yang memiliki  semua  data  laporan  keuangan  yang lengkap  meliputi  Neraca  dan  Laporan  Realisasi Anggaran  (LRA)  yang  telah  diaudit  oleh  BPK; sampel memiliki data laporan  hasil pemeriksaan audit  BPK  tahun  2014  untuk  mendapatkan jumlah  temuan  audit  dan  opini  audit  yang diambil  dari  Ikhtisar  Pemeriksaan  tahun  2014 dan  sampel  yang  terdapat  data-data  non- keuangan seperti jumlah anggota legislatif, yang didapatkan  dari  situs  resmi  masing-masing pemerintah daerah di Sulawesi Selatan sebanyak 24 Kabupaten.

## Metode Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini  data  dikumpulkan dengan  mengambil  data  pada  situs  resmi pemerintah daerah di Sulawesi Selatan.

## Definisi Operasional
Definisi operasional masing-masing variabel  secara  rinci  dapat  dilihat  dalam  tabel  1 sebagai berikut :
Tabel 1. Definisi Operasional
Independen (X): Karakte Ristik Pemerintah Daerah X1: Ukuran Pemerintah Daerah Total Aset Pemerintah Daerah X2: Tingkat Kekayaan Daerah Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Total Pendapatan Daerah X3: Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat Total Dana Alokasi Umum (DAU) Total Pendapatan Daerah X4: Belanja Daerah Total Realisasi Belanja Daerah X5: Ukuran Legislatif Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Hasil Pemeriksaan Audit Audit BPK X6: Temuan Audit BPK Temuan audit (dalam rupiah) X7: Opini Audit BPK Opini Audit Dependen (Y): Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Realisasi Pengeluaran ( output) terhadap
Realisasi Penerimaan (input)

## Metode Analisis Data
Untuk  menguji  hubungan  antara  variabel independen  dan  variabel  dependen  dalam penelitian  ini  maka  dilakukan  analisis  linier berganda  melalui  alat  analisis  program  SPSS. Model  Persamaan  regresi  linier  berganda  adalah sebagai berikut :
Y =α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7 + e
Keterangan :
Y : Kinerja Keuangan Pemda
X1 : Ukuran Pemerintah Daerah X2 : Tingkat kekayaan daerah
X3 : Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat X4 : Belanja daerah X5 : Ukuran legislatif X6 : Temuan audit BPK X7 : Opini audit BPK
α : Konstanta. β  : Koefisien Regresi. e  : Error.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  analisis  dalam  penelitian  ini  dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut :
Tabel 2. Hasil Uji Regresi
Variabel Koefisien Regresi T Sig. Konstanta 0,720 7,311 0,000 Ln_TA -0,014 -1,461 0,148 PAD -0,104 -1,303 0,196 DAU 0,158 3,431 0,001 Ln_BD 0,042 2,257 0,027 DPRD 0,000 -1,165 0,247 Ln_Temuan -0,004 -1,959 0,053 Opini -0,007 -1,634 0,106 Tipe_PemDa 0,025 2.043 0,044
Sumber : Output SPSS, 2018
Hasil  penelitian  menunjukkan  Ukuran pemerintah daerah; tingkat kekayaan daerah; dan opini  audit tidak  berpengaruh  signifikan terhadap     kinerja     keuangan    pemerintah daerah di  Sulsel.  Sedangkan    tingkatketergantungan  pada pemerintah  pusat  dan  jumlah  belanja  daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan  pemerintah  daerah,  serta  ukuran legislatif dan temuan audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Sulsel.
1. Pemerintah daerah dengan aset dan kekayaan (PAD)  yang  besar  seharusnya  mampu memberikan kinerja yang baik. Jika pemerintah daerah dengan aset dan kekayaan yang besar namun kinerja efisiensinya dinilai masih  buruk  maka  pemerintah  daerah tersebut  harus  instropeksi  dan  melakukan perbaikan  ke  depannya.  Karena  logikanya pemerintah daerah dengan aset dan kekayaan
yang besar pasti memiliki tekanan yang lebih besar  pula  dari  masyarakat  untuk  lebih  baik dalam  mengelola  dan  menggunakan  segala sumber  daya  yang  dimilikinya  itu  guna perbaikan kinerja.
2. Pemerintah daerah dengan tingkat ketergantungan  pada  pemerintah  pusat  rata- rata  masih  memiliki  persentase  yang  sangat besar. Hasil ini seharusnya mampu menjadikan  suatu  tekanan  bagi  pemerintah daerah bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan  mereka  akanselalu  diawasi oleh  pemerintah  pusat  sehingga  mampu memberikan kinerja yang baik pula. 3. Pemerintah daerah dengan total belanja yang besar seharusnya mampu memberikan kinerja  yang  baik.  Karena  belanja  daerah baik  itu  yang  sifatnya  rutin  maupun  belanja modal dan infrastruktur dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat.  Pemerintah  daerah  tentunya dituntut  harus  mampu  untuk  mengelola pengeluaran-pengeluaran yang dapat meningkatkan kinerjanya kepada publik.
4. Pemerintah  daerah  dengan  ukuran  legislatif yang banyak seharusnya mampu meningkatkan  kinerjanya.  Jika  pemerintah daerah  dengan  anggota  DPRD  yang  banyak namun  kinerjanya  semakin  menurun,  maka pemerintah daerah  tersebut harus melakukan evaluasi  terhadap  para  jajaran  legislatifnya guna  melakukan  perbaikan  kinerja  ke depannya.
5. Hasil pemeriksaan audit BPK terkait temuan audit menunjukkan bahwa pemerintah daerah  harus  lebih  mawas  diri  dalam mengelola  keuangan  daerahnya  karena
buruknya  kepatuhan  terhadap  peraturan perundangan-undangan  mempengaruhi  akan kinerja  keuangan  daerah.  Sedangkan  opini audit  belum  cukup  untuk  menjelaskan keterkaitannya  dengan  kinerja  keuangan pemerintah  daerah.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  opini  audit  suatu  pemerintah  daerah yang  baik  belum  tentu  menunjukkan  kinerja keuangan  pemerintah  daerah  tersebut  akan baik pula.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil penelitian ini menemukan bahwa Ukuran  pemerintah  daerah;  tingkat  kekayaan daerah;  dan  opini  audit tidak  berpengaruh signifikan terhadap          kinerja          keuangan pemerintah daerah di Sulsel. Sedangkan tingkatketergantungan pada pemerintah pusat dan jumlah  belanja  daerah berpengaruh  positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah  daerah,  serta  ukuran  legislatif  dan temuan  audit berpengaruh  negatif  signifikan terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  di Sulsel
Penelitian  ini  hanya  menggunakan  tujuh variabel  yang  mempengaruhi  kinerja  keuangan pemda,  disarankan  kepada  peneliti  selanjutnya untuk  menambah  varabel  lain  yang  dapat mempengaruhi  peningkatan  kinerja  keuangan pemda Sulawesi Selatan.

## DAFTAR RUJUKAN
Azhar,  Muhammad  Karya  Satya.  2008. Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  Sebelum  dan  Setelah Otonomi  Daerah .  Tesis.  Program Pascasarjana  Universitas  Sumatera Utara.
Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2012. http://www/bpk.go.id diakses pada 26 Mei 2013. Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan Semester 2 Tahun 2012. http://www/bpk.go.id
diakses pada 26 Mei 2013.
Bastian,  Indra.  2006. Akuntansi  Sektor  Publik . Jakarta: Erlangga.
Bisma,  I  Dewa  Gde.,  Susanto,  Hery.  2010. ‘Evaluasi  Kinerja  Keuangan  Daerah Pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat  Tahun  Anggaran  2003-2007. Jurnal  GaneC  Swara  Edisi  Khusus Vol.4  No.3,  Desember.  Universitas
Mataram. Faud,Mohamad  Ramly,2013,Analisis  Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon,Jurnal  Akmen  STIE  Nobel,Vol  10 Desember 2013
Dirjen    Perimbangan    Keuangan    Pemerintah Daerah. Laporan  Realisasi  APBD 2011. www.djpk.depkeu.go.id diakses pada  21 Juni 2013.
Hadi,  Abdul,  Hendri,  Sapto,  dan  Inapty,  Biana Adha. 2009. Analisa Pengaruh Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum, dan  Dana  Alokasi  Khusus  Terhadap Pengalokasian Belanja Modal . Penelitian  keuangan  akuntansi  sektor publik  II  Badan  Litbang  Departemen dalam  Negeri,  Bidakara,  2-3  Juni 2009.
Halim,  Abdul.  2001. Manajemen  Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN. Hamzah,  Ardi.  2008. Analisa Kinerja  Keuangan
terhadap Pertumbuhan Ekonomi,
Pengangguran, dan Kemiskinan:
Pendekatan Analisis Jalur (Studi pada 29  Kabupaten  dan  9  Kota  di  Propinsi
Jawa  Timur  Periode  2001-2006) . Jurnal. Universitas Trunojoyo Madura. Mustikarini,  Widya  Astuti.,  Fitriasari,  Debby. 2012. ‘Pengaruh Karakteristik
Pemerintah  Daerah  dan  Temuan  Audit BPK  terhadap  Kinerja  Pemerintah
Daerah  Kabupaen/Kota  di  Indonesia Tahun  Anggaran  2007’ .  Simposium Nasional Akuntansi XV : Banjarmasin.
Ningsih,  Ayu  Tutia.  2011. Analisis  Faktor
Keuangan  dan  Faktor  Lingkungan yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Universitas Sebelas Maret Surakarta. Patrick,  P.  A.  2007. The  Determinant  of Organizational Inovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local  Government.  Unpublished  Ph.D Dissertation .
Pennsylvania:ThePennsylvaniaStateUn iversity.
Prud’homme,  Remy.  1995.  ‘The  Dangers  of Decentralization’. The  World  Bank Research Observer 10(2): 201-220.
Sekaran,  Uma  dan  Bougie,  Roger.  2010.
Research Methods for Business-A Skill Building  Approach-5 th Edition. United Kingdom: John Wiley&Sons Ltd.
Suhardjanto, Djoko., Rusmin, Mandasari., Putriesti.,  dan  Brown,  Alistair.  2010. ‘Mandatory  Disclosure  Compliance and Local Government Charactheristics: Evidence From Indonesian  Municipalities’. Journal Public Policy January 2010 Suhardjanto, Djoko., Yulianingtyas, Rena Rukmita. 2011. ‘Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah
terhadap  Kepatuhan  Pengungkapan Wajib  dalam Laporan  Keuangan
Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris pada  Kabupaten/Kota  di  Indonesia). Jurnal  Akuntansi  &  Auditing.  Volume 8/No.1/November 20011: 1-194.
Sumarjo,  Hendro.  2010. Pengaruh  Karakteristik Pemerintah  Daerah  terhadap  Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi Empiris  pada  Pemerintah  Daerah
Kabupaten/Kota di Indonesia) .Skripsi.Universitas  Sebelas Maret Surakarta.
Undang-Undang  No.15  Tahun  2004  tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Undang-Undang  No.32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  No.33  Tahun  2004  tentang
Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah
Daerah.