EFEKTIVITAS KARTU BINTAN SEJAHTERA DALAM MENGURANGI

## KESENJANGAN KESEHATAN DAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2015

## Kohen Sofi
Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Kohensofi15@gmail.com

## ABSTRAK
Good governance merupakan tata kelola pemerintahan yang baik sudah lama menjadi  mimpi  buruk  banyak  orang  di  Indonesia.  Banyak  di  antara  mereka membayangkan bahwa dengan memiliki praktek good governance yang lebih baik,  maka  kualitas  pelayaan  publik  menjadi  semakin  baik,  angka  korupsi menjadi  semakin  rendah,  dan  pemerintah  mejadi  semakin  peduli  dengan kepentingan warga. Salah satu yang menarik untuk dibahas dari konsep good governance adalah konsep Kesetaraan semua warga masyarakat mempunyai kesempatan  memperbaiki  atau  mempertahankan  kesejahteraan  mereka. Maka sangat menarik ketika ini diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan untuk  mengurangi  angka  kesenjangan  dibidang  pendidikan  dan  menjamin pelayanan    kesehatan  bagi  masyarakat  di  Kabupaten  Bintan.  Arah  kebijakan perintah  Kabupaten  Bintan  sudah  cukup  tepat  menjadikan  Undangan- Udangan  Dasar  sebagai  pondasi  untuk  menjalankan  salah  satu  konsep  good governance yaitu konsep kesetaraan untuk mengurangi angka kemiskinan dan menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarkat yang membutuhkanya namun  untuk  mencapai  pemerintahan  yang  baik  tidak  cukup  hanyak  satu konsep saja yang dominan dijalanankan namun harus mencakup keseluruhan konsep itu dijalankan untuk mensejahterakan masyarakat. Selain itu kebijakan pemerintah  Kabupaten  Bintan  memang  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat secara  langsung  untuk  menikmati  pendidikan  secara  gratis  dan  pelayanan kesehatan  secara  gratis  itu  membuat  masyarakat  menerima  dengan  baik kebijkan yang telah di keluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bintan.
Kata Kunci : Good Governance , Efektifitas, Kesehatan, Pendidikan

## PENDAHULUAN
Good governance adalah tata kelola pemerintahan yang baik dimana saat ini negara  indonesia  tengah  memperjuangkan  konsep-konsep  good  governace dapat diimplementasikan. Namun saat ini kita menyadari bahwa keadaan saat
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018
ini jauh dari harapan.  Kepentingan politik, praktek KKN, peradilan yang tidak adil,    kesenjangan,  dan  kurangnya  integritas  dan  transparansi  adalah beberapa masalah yag membuat pemerintahan saat ini belum mencapai tata kelola  pemerintahan  yang  baik.  Untuk  mencapai  tata  kelola  pemerintahan yang baik maka konsep-konsep good governance ini harus ditegakkan dalam berbagai  institusi  penting  pemerintahan.  Maka  hendaklah  masyarakat  sipil harusnya  saling  menjaga  tidak  hanya  mengkritisi  arah  kebijakan  namun  juga memberi solusi bagi pemeritah, saling support dan berpartisipasi aktif dalam peneyelenggaraan pemerintahan yang sedang dilakukan.
Tata pemerintah yang baik sudah lama menjadi mimpi buruk banyak orang di Indonesia.  Kendati  pemahaman  mereka  tentang good  governance berbeda- beda, namun  setidaknya  sebagian  besar  dari  mereka  membayangkan bahwa good  governance    mereka  akan  dapat  memiliki  kualitas  pemerintahan  yang lebih baik. Banyak di antara mereka membayangkan bahwa dengan memiliki praktek good  governance yang  lebih  baik,  maka  kualitas  pelayaan  publik menjadi  semakin  baik,  angka  korupsi  menjadi  semakin  rendah,  dan pemerintah  mejadi  semakin  peduli  dengan  kepentingan  warga  (Dwiyanto, 2006).
Sebagaimana yang terkandung dalam UUD 1945 pada sila Kemanusiaan Yang Adil  dan  Beradab,  maksudnya  adalah  mengajak  masyarakat  untuk  mengakui dan  memperlakukan  setiap  orang  sebagai  sesama  manusia  yang  memiliki martabat mulia serta hak-hak dan kewajiban asasi. Dengan kata lain, ada sikap untuk  menjunjung  tinggi  martabat  dan  hak-hak  asasinya  atau  bertindak  adil dan beradap terhadapnya. Sila ini menjamin diakui dan diperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama haknya dan keawajiban-kewajiban azazinya, tanpa  mebeda-bedakan  suku,  keturunan,  agama,  dan  kepercayaan,  jenis kelamin,  kedudukan  sosial,  warna  kulit    dan  sebagainya.  Karena  itu
dikembangkanlah  sikap  saling,  mencintai  sesama  manusia,  sikap  tenggang rasa  serta  terhadap  orang  lain.  Kemanusian  yang  adil  dan  beradab  berarti menjunjung  tinggi  nilai  kemanusiaan,  melakukan  kegiatan-kegiatan kemanusiaan  dan  berani  membela  kebeneran  dan  keadian.  Manusia  adalah sederajat,  maka  bangsa  Indonesia  merasakan  dirinya  sebagai  bagian  dari seluruh  umat  manusia,  karena  itu  dikembangan  sikap  hormat  menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.
Salah satu yang menarik untuk dibahas dari konsep good governance adalah konsep  Kesetaraan  semua  warga  masyarakat  mempunyai  kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Agar tidak terjadi kesenjangan  yang  kaya  menjadi  kaya  dan  yang  miskin  menjadi  lebih  miskin maka  konsep  ini  harus  ditegakkan  untuk  menyetarakan  keadaan  sosial  yang terjadi baik secara ekonomi,pendidikan, dan mendapat pelayanan kesehatan agar tidak ada perbedaan yang begitu jauh yang terjadi saat ini. Maka sangat menarik  ketika  ini  diterapkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Bintan  untuk mengurangi angka kesenjangan dibidang pendidikan dan menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Bintan.
Berdasarkan uraian latar  belakang  diatas  maka  yang  menjadi  masalah  dalam paper  ini  adalah  bagaimana  kesenjangan  pendidikan  dan  kesehatan  di Kabupaten Bintan tahun 2015?

## METODE PENELITAN
Dilihat  dari  objek  dan  metode  analisis  yang  digunakan,  maka  penelitian  ini merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Tipe  dari  penelitian  ini  berusaha untuk  mendeskripsikan  gambaran  yang  senyatanya  dari  fenomena  yang terjadi pada pelaksanaan program Kartu Bintan Sejahtera Dalam memberikan program  bantuan  kesehatan  dan  pendidikan  di  Kabupaten  Bintan  Provinsi Kepulauan  Riau  Tahun  2014.  Mengacu  pada  pendapat  Moleong  (2005  :  5),
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018
yang  mengatakan  bahwa  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang menggunakan  pendekatan  naturalistik  untuk  mencari  dan  menemukan pengertian  atau  pemahaman  tentang  fenomena  dalam  suatu  latar  yang berkonteks  khusus.  Penelitian  kualitaitf  adalah  penelitian  dengan menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang  terjadi  dan  dilakukan  dengan  jalan  melibatkan  berbagai  metode  yang ada.

## PEMBAHASAN
Dalam konteks demokrasi, kesetaraan bisa dilihat dari adanya kebebesan dan kesamaan  hak  kepada  setiap  orang  untuk  berpendapat,  berkumpul  dan berekpresi dalam sebuah negera sementara dalam konteks sosial, kesetaraan adalah  tata  politik  sosial  dimana  semua  orang  yang  berada  dalam  suatu masyarakat  atau  kelompok  memiliki  status  yang  sama.Untuk  mencapai  tata kelola  pemerintahan  yang  baik,  pemerintahan  yang  amanah  dan bertanggungjawab  serta  pemerintahan  yang  bersih  maka  salah  satu  konsep yang  harus  diterapkan  adalah  konsep  kesenjangan  (kesetaraan)  yang  mana maksudnya  memberikan  kesempatan  untuk  setiap  orang  mendapatkan haknya  mulai  dari  mendapatkan  pendidikan  dan  mendapatkan  pelayanan kesehatan  bagi  masyarakat  yang  tidak  mampu  tetap  harus  dilayani,  jangan karna  ada  masyarakat  yang  tidak  mampu  maka  dapat  pelayanan  yang  tidak layak ini sangat tidak pantas dilakukan jika sampai terjadi sebagaimana yang dijelaskan oleh (Efendi, 2005).
Good  governance sebagai  upaya  untuk  mencapai  pemerintahan  yang  baik maka  harus  memiliki beberapa  bidang  yang  dilakukan agar  tujuan utamanya dapat  dicapai,  yang  meliputi  salah  satunya  adalah  sisi  Sosial  dimana masyarakat  yang  sejahtera  dengan  terwujudnya  setiap  kepentingan masyarakat  yang  tercover  dalam  kepentingan  umum  adalah  perwujudan
nyata good  governance .  Masyarakat  selain  menuntut  perealisasikan  haknya tetapi juga harus memikirkan kewajibannya dengan berpartisipasi aktif dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintahan. Hal ini sebagai langkah nyata menjalankan  fungsi  pengawasan  yang  efektif  dalam  pelaksanaan penyelenggaraan  pemerintahan.  Namun  keadaan  Indonesia  saat  ini  masih belum mampu memberikan kedudukan masyarakat yang berdaya di hadapan negara.  Persamaan  hak  memiliki  pengertian  pemeritah  harus  menjamin bahwa semua pihak, tanpa terkecuali, dilibatkan di dalam proses politik, tanpa ada satu pihak pun yang dikesampingkan (Sugeng, 2012).
Undang-undang Dasar 1945 (hasil amandemen) telah mengatur beberapa hak asasi  manusia  di  bidang  kesehatan.  Di  dalam  pasal  28H  dinyatakan:  Setiap orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak memperoleh  pelayanan  kesehatan.  Setiap  orang  berhak  mendapat kemudahan  dan  perlakuan  khusus  untuk  memperoleh  kesempatan  dan manfaat  yang  sama  guna  mencapai  persamaan  dan  keadilan.  Setiap  orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat
Kemudian  di  dalam  pasal  34  dijelaskan  tentang  kewajiban  negara,  sebagai berikut:  Fakir  miskin dan  anak-anak  terlantar  dipelihara  oleh negara.  Negara mengembangkan  sistem  jaminan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  dan memberdayakan  masyarakat  yang  lemah  dan  tidak  mampu  sesuai  dengan martabat  kemanusiaan.  Negara  bertanggung  jawab  atas  penyediaan  fasilitas pelayanan  kesehatan  dan  fasilitas  pelayanan  umum  yang  layak  ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
Karena  itulah,  pendidikan  menjadi  salah  satu  bidang  yang  paling  mendapat perhatian  pemerintah.  Pendidikan  pula  yang  kerap  menjadi  bahan
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018
perbincangan  publik,  karena  menyangkut  nasib  negara.  Secara  konstitusi, negara  ini  sesungguhnya  sudah  memiliki  pedoman  yang  jelas,  bahwa  setiap orang  berhak  mendapat  pendidikan.  Dapat  kita  lihat  Undang-Undang  Dasar (UUD)  1945  pasal  31  ayat  (1)  dan  (2) yang  menetapkan  bahwa  (1)  tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang. Pernyataan ini sesuai dengan salah satu tujuan negara  kita  sebagaimana  yang  diungkapkan  dalam  Pembukaan  UUD  1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dalam  konteks  global,  persamaan  hak  dalam  memperoleh  pendidikan ternyata  juga  diatur.  Dalam  Universal  Declaration  of  Human  Rights, persamaan hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh pengajaran atau pendidikan ini dapat  dijumpai pada pasal 26 ayat (1) menyatakan: (1) Setiap orang  berhak  mendapat  pengajaran.  Pengajaran  harus  dengan  percuma, setidak-tidaknya  dalam  tingkatan  yang  rendah  dan  tingkatan  dasar. Pengajaran  sekolah  rendah  (dasar)  harus  diwajibkan.  Pengajaran  teknis  dan kejuruan harus terbuka  bagi semua orang dan pengajaran tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kecerdasan.
Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang isinya adalah:
a. Bahwa  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  tahun  1945  mengamanatkan  Pemerintah  Negara Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
b. Bahwa  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  mengamanatkan  Pemerintah  mengusahakan  dan menyelenggarakan  satu  sistem  pendidikan  nasional  yang meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan  kepada  Tuhan  Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam bangsa yang diatur dengan undang-undang;
c. Bahwa  sistem  pendidikan  nasional  harus  mampu  menjamin pemerataan  kesempatan  pendidikan,  peningkatan  mutu  serta relevansi  dan  efisiensi  manajemen  pendidikan  untuk menghadapi  tantangan  sesuai  dengan  tuntutan  perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan  pendidikan  secara  terencana,  terarah,  dan berkesinambungan;
Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan,  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  42  Tahun  2010  tentang  Tim  Koordinasi  Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten atau Kota, serta Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Fasilitas Kartu Bintan Sejahtera (KBS) Kabupaten Bintan yang mana bunyinya adalah Siswa adalah siswa yang masih aktif mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar atau sederajat,  Sekolah  Menengah  Pertama  atau  sederajat,  Sekolah  Menengah Atas  atau  sederajat  dan  Sekolah  Menengah  Kejuruan  atau  sederajat  dan bertempat tinggal di Kabupaten Bintan dan Masyarakat Tidak mampu adalah masyarakat  yang  diluar  parameter  masyarakat  miskin  yang  tidak  mampu untuk  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  secara  optimal.  Untuk  program bantuan  pelayanan  kesehatan,  beasiswa  dan  jaminan  bersekolah  bagi keluarga miskin kini telah diwujudkan melalui program Kartu Bintan Sejahtera (KBS)  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Bintan.  Program  KBS  adalah  salah  satu
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018
program  penanggulangan  kemiskinan.yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan sejak tahun 2013 yaitu berupa kartu identitas atau tanda  pengenal  yang  diberikan  kepada  kepala  keluarga  miskin  dan  kepala keluarga tidak mampu di Kabupaten Bintan berdasarkan parameter yang telah ditetapkan  secara  nasional  tentang  indikator  keluarga  miskin  di  Kabupaten Bintan.
Kriteria  penerima  KBS  yaitu  penduduk  Kabupaten  Bintan  (memiliki  KTP Bintan),  minimal  telah berdomisili  di  Bintan  selama  3  tahun  secara berturut- turut,  kerja  serabutan  dengan  penghasilan  dibawah  1  juta  per  bulan,  kepala keluarga  menderita  penyakit  menahun  serta  tidak  memiliki  kartu  fasilitas kesehatan  maupun  pendidikan  lainnya.Untuk  itu  agar  memenuhi  hak  bagi seluruh  warga  negara  indonesia  khususnya  masyarakat  Kabupaten  Bintan maka pemerintah sendiri melakukan terobosan baru yang mana program dari pemerintah pusat perlu di inovasi agar mampu dirasakan oleh orang  banyak. Program  yang  diluncurkan  oleh  pemerintah  Kabupaten  Bintan  itu  cukup beralasan dimana tingkat pendidikan yang masih sangat rendah dan memang dengan  angka  kemiskinan  yang  cukup  besar  maka  pemerintah  daerah  perlu menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu.
Kartu  Bintan  Sejahtera  (KBS)  merupakan  salah  satu  program  pengentasan kemiskinan  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Bintan  untuk  menekan angka kemiskinan di Kabupaten Bintan. Program KBS ini berjalan sejak tahun 2013  berdasarkan  Peraturan  Bupati  No.  21  Tahun  2013  dan  telah  diganti dengan Peraturan Bupati No. 84 Tahun 2014. Namun permasalahannya masih ada  masyarakat  yang  mengeluh  karena  tidak  mendapat  KBS, pemberian  KBS yang  tidak  tepat  sasaran,  rendahnya  sosialisasi  sehingga  banyak  masyarakat yang tidak mengetahui program KBS dan mengabaikannya.
Kartu  Bintan  Sejahtera  (KBS)  berguna  untuk  pelayanan  atau  bantuan  dana bidang  kesehatan  dan  pendidikan  bagi  masyarakat  miskin.  Kartu  ini mempermudah  masyarakat  yang  kurang  mampu  mendapatkan  fasilitas pendidikan  dan  kesehatan  ,  juga  mempermudah  bagi  pemerintah  untuk melakukan  pengawasan  terhadap  warga  yang  kurang  mampu.  Kartu  Bintan Sejatera sebagai pengganti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang mana pada  saat  pembuatan  SKTM  ini  berbelit-belit  pengurusannya  maka  sebagai penggantinya  adalah  KBS.  Manfaat  yang  diterima  adalah  bagi  masyarakat yang tidak mampu yang mengalami sakit dilayanin oleh seluruh Rumah Sakit yang  ada  di  Kabupaten  Bintan  hingga  Rumah  Sakit  Provinsi  Kepulauan  Riau dan pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.
Dengan  adanya  Kartu  Bintan  Sejahtera  ini  secara  konsep  sudah  benar  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Bintan  dimana  pemerintah  sendiri melakukan terobosan baru untuk mengurangi angka kemiskina dan menjamin kesehatan  bagi  seluruh  masyarakat  di  Kabupaten  Bintan,  telah  terlihat bagaimana pemerintah mencoba untuk menyetarakan secara sosial ekomoni dengan adanya jaminan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu.
Program  ini  juga  harus  dilihat  dari  ke  efektivannya  sebagaimana  efektivitas memiliki  definisi  yang  sangat  beragam  tergantung  pada  konteks  apa pengertian  efektivitas  itu  digunakan.  Pada  umumnya  efektivitas  sering dihubungkan  dengan  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Meskipun  kata  efektivitas sering disandingkan dengan kata efisiensi, namun keduanya memiliki arti yang berbeda. Lebih jelasnya, jika sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya dapat dikatakan efektif sedangkan efisien mengandung pengertian antara biaya dan hasil. Menurut Arens and Lorlbecke yang  diterjemahkan  oleh  Amir  Abadi  Jusuf  dalam  Satries  (2011:32) mendefinisikan  efektivitas  sebagai  berikut:  “Efektivitas  mengacu  kepada
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018
pencapaian  suatu  tujuan,  sedangkan  efisiensi  mengacu  kepada  sumber  daya yang digunakan untuk mencapai tujuan itu”.
Selanjutnya Makmur (2011:6) mengatakan bahwa: “Kegiatan dilakukan secara efektif  apabila  dalam  proses  pelaksanaannya  senantiasa  menampakkan ketepatan antara harapan yang kita inginkan dengan hasil yang dicapai. Maka dengan  demikian  efektivitas  dapat  kita  katakan  sebagai  ketepatan  harapan, implementasi  dan  hasil  yang  dicapai.  Sedangkan  kegiatan  yang  tidak  efektif adalah  kegiatan  yang  selalu  mengalami  kesenjangan  antara  harapan, implementasi  dengan  hasil  yang  dicapai”.  Menurut  Sedarmayanti  (2009:59) “Efektivitas  merupakan  suatu  ukuran  yang  memberikan  gambaran  seberapa jauh target dapat tercapai”.
Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan pengertian efektivitas merupakan ukuran untuk menunjukkan seberapa jauh program atau kegiatan mencapai  hasil  dan  manfaat  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  ditetapkan sebelumnya. Efektif atau tidaknya suatu program itu dapat kita ukur dan kita lihat  dari  pencapaian  tujuannya.  Selain  itu  sesuatu  dapat  dikatakan  efektif apabila  ada  kesesuaian  antara  harapan  atau  rencana,  implementasi  dengan hasil yang telah dicapai.
Jika  dikaitkan  dengan  kebijakan  program  pemerintah  daerah  Kabupaten Bintan  dapat  dikatakan  efektif  apabila  tujuan  dalam  memberikan  pelayanan kesehatan  dan  pendidikan  kepada  masyarakat  miskin  telah  tercapai  dengan baik yakni dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang akan berdampak  pada  berkurangnya  rumah  tangga  miskin  di  Kabupaten  Bintan melalui pemanfaatan fasilitas KBS. Selanjutkanya dengan adanya KBS  ini bagi yang  telah  menggunakannya  mereka  pasti  menerima  kebijakan  yang dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Bintan  efek  yang  mereka  rasakan meringankan  beban  hidup  secara  tidak  langsung,  bagaimana  ketika
masyarakat  yang  kurang  mampu  tadinya  takut  untuk  mengunjungi  Rumah Sakit karena takut biayanya mahal namun setelah adanya KBS yang semuanya ditanggung  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Bintan  jika  sakit  mereka  pun  tidak segan  untuk  berobat  karena  sudah  adanya  jeminan  pelayanan  kesehatan tersebut.
Namun  yang  perlu  diperhatikan  saat  ini  bukan  hanya  memberikan  jaminan pendidikan  dan  pelayanan  kesehatan  kepada  seluruh  masyarakat  dengan program  pemerintah  tetapi  harus  dilihat  juga  sasaran  atau  penyerapan kepada masyarakat yang dimaksud adalah benar-benar memberikan jaminan ini  kepada  orang  yang  tepat  yang  membutuhkan  pendidikan  dan  jaminan kesehatan. Agar tidak menjadi salah sasaran yang membuat permasalahan di kemudian  hari  dimana  orang  mampu  diberikan  jaminan  namun  orang  yang tidak mampu terlantarkan pemerintah tentu  harus lebih kerja keras lagi agar program  ini  tepat  sasaran  dan  mampu  mengurangi  angka  kemisk  inan  dan menjamin  pelayanan  bagi  masyarakat  yang  kurang  mampu  di  Kabupaten Bintan

## PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Dari  penjabaran  di  atas  sangat  jelas  bahwa  secara  konstitusi,  negara  ini sesungguhnya  sudah  memiliki  pedoman  yang  jelas,  bahwa  setiap  orang berhak  mendapat  pendidikan.  Lihat  saja  Undang-Undang  Dasar  (UUD)  1945 pasal 31 ayat (1) dan (2) yang menetapkan bahwa (1) tiap-tiap warga negara berhak  mendapatkan  pengajaran  (2)  Pemerintah  mengusahakan  dan menyelenggarakan  suatu  sistem  pendidikan  nasional  yang  diatur  dengan undang-undang.  Pernyataan  ini  sesuai  dengan  salah  satu  tujuan  negara  kita sebagaimana  yang  diungkapkan  dalam  Pembukaan  UUD  1945,  yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018

## 138
Undang-undang Dasar 1945 (hasil amandemen) telah mengatur beberapa hak asasi  manusia  di  bidang  kesehatan.  Di  dalam  pasal  28H  dinyatakan:  Setiap orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak memperoleh  pelayanan  kesehatan  Setiap  orang  berhak  mendapat kemudahan  dan  perlakuan  khusus  untuk  memperoleh  kesempatan  dan manfaat  yang  sama  guna  mencapai  persamaan  dan  keadilan.  Setiap  orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat
Arah  kebijakan  perintah  Kabupaten  Bintan  sudah  cukup  tepat  menjadikan Undangan-Udangan  Dasar  sebagai  pondasi  untuk  menjalankan  salah  satu konsep good  governance yaitu  konsep  kesetaraan  untuk  mengurangi  angka kemiskinan dan menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarkat yang membutuhkanya namun untuk mencapai pemerintahan yang baik tidak cukup hanyak satu konsep saja yang dominan dijalanankan namun harus mencakup keseluruhan konsep itu dijalankan untuk mensejahterakan masyarakat.
Selain  itu  kebijakan  pemerintah  Kabupaten  Bintan  memang  dapat  dirasakan oleh  masyarakat  secara  langsung  untuk  menikmati  pendidikan  secara  gratis dan  pelayanan  kesehatan  secara  gratis  itu  membuat  masyarakat  menerima dengan  baik  kebijkan  yang  telah  di  keluarkan  oleh  pemerintah  daerah Kabupaten Bintan.

## 2. Saran
Banyaknya  pemasalahan  yang  terjadi  akibat  kesenjangan  sosial  maka  peran pemerintah diharapkan  mampu untuk  menekan angka  kesenjangan  tersebut salah  satu  yan  terlah  dilakukan  oleh  pemerintah  Kabupaten  Bintan  adalah dengan  mengeluarkan  kebijakan  untuk  mengurangi  angka  kemiskinan  dan jeminan  pelayanan  kepada  masyarakat  kurang  mampu.  Peningkatan  kinerja
pemerintah  daerah  harus  lebih  terlihat  lagi  dengan  benar-benar memperhatikan  kesengajangan  yang  terjadi  di  daerah  saat  ini.  Sebaliknya pemerintah  tidak  bisa  bekerja  sendiri  untuk  memberantas  kesenjangan  itu maka  perlu  partisipasi  masyarakat  agar  kesenjangan  itu  tidak  terjadi  lagi. Dalam  hal  ini  merupakan  tanggung  jawab  kita  bersama  yang  harus  di  mulai dari  diri  kita  sendiri  untuk  peduli  dengan  sesama  untuk  mencapai kesejahteraan yang dinginkan setiap orang.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Dwiyanto,  Agus.  2006. Mewujudkan  Good  Governance  Melayani  Publik . Yogyakarta: Gadjah Mada University.
Effendi, Sofian. 2005. Membangun Budaya Birokrasi Untuk Good Governance . Makalah Seminar Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi Diselenggarakan Kantor Menteri Negara PAN 22 September 2005.
Moleong, 2015. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung :Remaja Rosdakarya.
Santosa,  Pandji.  2012. Administrasi  Publik.  Teori  dan  Good  Governance.
Bandun g: PT Refika Aditama.

## Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Peraturan  Bupati  Nomor  84  Tahun  2014  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Fasilitas Kartu Bintan Sejahtera Kabuaten Bintan.
Website :
http://www.pusakaindonesia.org/makna-lima-sila-yang-terkandung-dalam pancasila/ (Diakses pada tanggal 22 maret 2016, 14.00 WIB).
http://ikhti.blogspot.co.id/2013/04/urgensi-kesetaraan-dan-persamaan- hak.html (Diakses pada tanggal 22 maret 2016, 14.00 WIB). www.kepri.bps.go.id (Diakses pada tanggal 22 maret 2016, 14.00 WIB).