Peningkatan Daya Saing Wilayah Berbasis Potensi Ekonomi Lokal
oleh:
*) Faradillah Herlin, S.E., M.E.

## **)Dosen Tetap STIE Muhammadiyah Jambi

## Abstrak
Region development policy must be oriented to increase competitiveness base on local economic potential. The policy purposed is support sustainable development process. So need to  identification  effort  for  potential  commodity  base  on  local  economic  potential  and agribusiness  development  policy  is  integrated  to  get  this  purpose,  must  be  used  industry cluster approach.
Keywords : Region, Development, Agribusiness

## PENDAHULUAN
Menurut Nasoetion (1992), bias kebijakan pembangunan yang hanya bertumpu pada kemampuan  sektoral,  bila  ditinjau  dari logical  frame  work ekonomi  wilayah  ( regional economie ) akan menimbulkan dua masalah. Pertama , kemungkinan terjadinya disintegrasi struktur perkonomian, dalam pengertian struktur perekonomian cenderung lebih berkembang dan terpusat hanya pada satu wilayah.  Bila hal itu berlangsung  dalam jangka panjang dapat menimbulkan  hubungan  yang  bersifat  eksploitatif  antara  satu  wilayah  dengan  wilayah lainnya. Kedua ,  dikhawatirkan  akan  terjadi  misalokasi  sumberdaya  nasional  yang disebabkan kurang dimanfaatkannya keunggulan komparatif wilayah ( regional competitive advantage ) , sehingga untuk jangka panjang akan melemahkan potensi suatu wilayah untuk berkembang.
Guna  mengeliminir  kemungkinan  yang  demikian  maka  dalam  kebijakan pembangunan  wilayah  harus  ada  perhatian  terhadap  potensi  ekonomi  lokal  ( local  spesific ) guna  meningkatkan  dan  mengoptimalkan  potensi  wilayah.  Pembangunan  wilayah    tidak hanya sekedar memanfaatkan keunggulan komparatif ( comparative advantage ) tetapi juga harus  menciptakan    keunggulan  kompetitif  ( competitive  advantage )  yang  tinggi. Porter (1990)  mengatakan  bahwa  faktor  keunggulan  komparatif  telah  dikalahkan  oleh  kemajuan teknologi.  Oleh sebab itu, setiap wilayah tidak seharusnya hanya mengandalkan keunggulan kompatatifnya yang didasarkan pada biaya produksi yang murah, tetapi lebih dari itu, yaitu
harus adanya inovasi ( innovation ) dalam mengembangkan potensi ekonomi khususnya yang berbasis potensi ekonomi lokal.
Bila perhatian terhadap  hal tersebut dilakukan secara sistimatis dan konsisten maka dalam  proses  pembangunan  wilayah,  sumberdaya  alam  dan  faktor  produksi  lainnya  yang murah bukanlah menjadi  andalan utama.
Bila logical frame work demikian diaplikasikan dalam kerangka pembangunan wilayah di Indonesia  maka  sesuai  dengan  karakteristik  potensi  wilayah,  perhatian  terhadap pengembangan agribisnis menjadi lebih urgen. Pada saat ini diperlukan suatu kebijakan yang sistimatis,  simultan  dan  komprehensif  dalam  pengembangan  agribisnis.  Terutama  yang terkait dengan pengidentifikasian secara tepat komoditas unggulan yang akan dikembangkan serta sistim dan kelembagaan pendukungnya. Kondisi ini pada akhirnya akn bermuara pada peningkatan  daya  saing  wilayah  yang  berbasis  pada  potensi  ekonomi  lokal.  Konsep pembangunan  wilayah  demikian  pada  dasarnya  akan  berorientasi  pada  upaya  menjaga keberlanjutan pembangunan wilayah ( sustainable development )

## Peningkatan Daya Saing Wilayah Konsepsional
Berbagai  konsep  daya  saing  wilayah  telah  dikemukakan  oleh  berbagai  ahli  dan institusi.  Menurut Porter (1990),  konsep  daya  saing  wilayah  merupakan  cerminan produktifitas yang didefinisikan sebagai nilai output yang dihasilkan seorang tenaga kerja. Pada  sisi  lain    konsep  daya  saing World  Bank mengacu  kepada  besaran  serta  laju perubahan nilai tambah per unit input yang dicapai oleh satuan wilayah pembangunan.  Ini berarti, kedua definisi di atas menyatakan bahwa daya saing tidak  hanya sebatas tingkat efisiensi  pada  satuan  wilayah  pembangunan  tetapi  juga  mencakup  aspek  di  luar  satuan wilayah  pembangunan  seperti business  environment,  firm-spesific , region-spesific country-spesific yang merupakan faktor di luar kendali.
Institute of Management Development (IMD), lbaga yang menerbitkan “ World Competitiveness  Yearbook ” mendefinisikan  daya  saing  wilayah  sebagai  kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan nilai tambah dalam rangka menambah kekayaan dengan cara mengelola aset dan proses, daya tarik dan agresivitas, globality dan proximity serta dengan  mengintegrasikan  hubungan-hubungan  tersebut  ke  dalam  suatu  model  ekonomi dan sosial. Melengkapi konsep daya saing wilayah IMD di atas, Departemen Perdagangan
dan  Industri  Inggris  (UK-DTI)  menyatakan  bahwa  daya  saing  wilayah  merupakan kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik dan internasional.
Konsep daya saing wilayah yang terkait dengan region development dinyatakan oleh World  Economic  Forum (WEF),  lembaga  yang  menerbitkan “ Global Competitiveness  Report ”, mendefinsikan  daya  saing  wilayah  sebagai  kemampuan perekonomian  wilayah mencapai  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  dan menjamin keberlanjutan  pembangunan (sustainability  development) .    Komponennya  meliputi kebijakan-kebijakan  yang  tepat,  institusi  yang  sesuai,  karakterisitik  ekonomi  yang mendukung  terwujudnya  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  dan  berkelanjutan  tersebut. Dalam  konsep  WEF  inilah,  khsususnya  yang  berkenaan  dengan  karakteristik  ekonomi, pengembangan  potensi  ekonomi  lokal  memegang  peranan  berarti  terutama  dalam kaitannya dengan keberlanjutan proses pembangunan.
Mengacu pada beberapa konsep daya saing wilayah di atas, maka  pemahaman atas daya saing wilayah perlu  memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :
1. Cakupan daya saing lebih luas dan tidak sebatas produktifitas atau efisiensi.
2. Pelaku ekonomi ( economic agent ) berada dalam sistem ekonomi yg bersinergi.
3. Hakikat daya saing adalah kompetisi.  Oleh karena itu daya saing tidak akan pernah ada pada suatu perkonomian yang tertutup
Sasaran  peningkatan  daya  saing  wilayah  dalam  perekonomian  adalah  bermuara pada  meningkatnya  tingkat  kesejahteraan  penduduk  dan  terjadinya  keberlanjutan  dalam proses pembangunan (sustainability development) .

## Faktor Yang Mempengaruhi Keunggulan Daya Saing Wilayah
Keunggulan  daya  saing  wilayah  menurut Porter (1990)  ditentukan  oleh  empat faktor pokok  dan  dua  faktor  penunjang.  Empat  faktor  pokok  yang  dimaksud  adalah kondisi  faktor  produksi  ( factor  condition ),  kondisi  permintaan  pasar  ( demand condition ),  industri-industri  terkait  dan  industri  pendukung  ( related  and  supporting industries )  serta  strategi  perusahaan,  struktur  dan  persaingan  ( firm  strategy,  structure and  rivalry ).    Sedangkan  faktor  penunjangnya  adalah  peluang  ( chance )  dan  peranan pemerintah ( role of government ).
Secara ringkas komponen tersebut akan diilustrasikan.

## 1. Kondisi Faktor Produksi
Faktor produksi yang diperlukan dalam menciptakan keunggulan daya saing :
a. Sumberdaya  manusia,  indikatornya  kuantitas,  kualitas,  gaji,  standar  jam  kerja dan etika kerja.
b. Sumberdaya  alam  yang  berupa  ketersediaan  lahan,  indikatornya  kuantitas, kualitas, aksesibilitas, harga tanah, air, mineral, serta iklim dan lokasi.
c. Sumberdaya pengetahuan, indikatornya jumlah ilmuwan dan teknokrat.
d. Sumberdaya  modal,  indikatornya  jumlah  dan  besarnya  investasi  yang disediakan untuk mendukung produk-produk unggulan suatu wilayah.
e. Infrastruktur  wilayah,  indikatornya  jenis,  kualitas  dan  biaya  penggunaannya, termasuk sistem jaringan transportasi, telekomunikasi dan energi.
Hirarki faktor produksi perlu dibuat untuk mengetahui peranan faktor produksi di  dalam  menciptakan  keunggulan  daya  saing  wilayah.    Hirarki  tersebut  dapat dikelompokkan  ke  dalam basic  factors dan advanced  factors .  Penciptaan  faktor produksi  ( factor  creation ) merupakan  hasil  diciptakan  melalui  investasi.  Dalam penciptaan  keunggulan  daya  saing  wilayah,  maka  jauh lebih  baik  dan  lebih  utama melalui  mekanisme  penciptaan  faktor-faktor  produksi  dibandingkan  dengan  faktor- faktor yang diwariskan ( basic factor ).
Suatu  wilayah  yang  sukses  dalam  industrinya  adalah  wilayah  yang  mampu menciptakan  dan  mengembangkan factor  creation .    Wilayah  itu  akan  memiliki keunggulan  daya  saing  bila  dapat  menciptakan  faktor-faktor  produksi  yang terspesialisasi ( specialized factors ).  Penentuan tipe dari faktor produksi yang akan diciptakan  dan  dikembangkan  dan  seberapa  besar  efektifitasnya  sangat  tergantung pada  kondisi  permintaan  lokal,  keberadaan  industri  pendukung  dan  industri  terkait, tujuan perusahaan dan karakteristik persaingan domestik.

## 2. Kondisi Permintaan Pasar
Karakteristik  kondisi  permintaan  pasar  adalah  hal  yang  penting  dalam menciptakan keunggulan daya saing wilayah, yaitu:
a. Komposisi  permintaan  pasar  domestik.  Makin  besar  segmentasi  pasar  suatu wilayah maka akan lebih mudah wilayah tersebut memperoleh keunggulan daya saing.
b. Ukuran  dan  pola  pertumbuhan  permintaan  pasar  domestik  meliputi  ukuran permintaan  pasar  domestik,  jumlah  pembeli  bebas,  laju  pertumbuhan permintaan  pasar  domestik,  permintaan  awal  pasar  domestik  dan  titik  jenuh awal.
c. Internasionalisasi  permintaan  pasar  domestik.    Komposisi  permintaan  pasar domestik merupakan akar keunggulan suatu wilayah, sementara ukuran dan pola pertumbuhan  permintaannya  dapat  memperkuat  keunggulan  dengan  cara mempengaruhi perilaku investasi, waktu dan motivasi atau melalui mekanisme internasionalisasi permintaan pasar domestik dan mendorong pemasaran produk ke luar negeri.

## 3. Industri-industri pendukung dan industri terkait.
Industri-industri  pemasok  yang  mempunyai  keunggulan  daya  saing  akan memberikan  potensi  keunggulan  bagi  industri  di  suatu  wilayah.  Kehadiran  industri yang  bersaing  secara  global  dalam  suatu  wilayah  pada  bidang  atau  sektor  yang berkaitan dengan industri lain dapat memberikan keunggulan daya saing bagi industri tersebut.

## 4. Strategi perusahaan, struktur dan persaingan.
Faktor  penentu  ini  meliputi  strategi  dan  sruktur  perusahaan domestik,  tujuan perusahaan dan individu serta persaingan domestik.

## 5. Peluang.
Suatu  sistem  akan  terbentuk  dari  resultante  faktor  penentu  keunggulan  daya saing  wilayah.    Sistem  tersebut  dapat  terganggu  oleh  sesuatu  sebab  baik  yang diharapkan  maupun  yang  tidak  diharapkan.    Misalnya,  tindakan  penemuan ( invention ),  perubahan  besar  dalam    bioteknologi  dan  mikroelektronik,    terjadinya perubahan besar dalam biaya input dan terjadinya perang serta bencana alam.
6. Peranan Pemerintah.
Pada dasarnya peranan pemerintah hanya sebatas mempengaruhi kondisi faktor produksi, kondisi permintaan pasar dan mengatur perdagangan. Pengaruh yang dapat diberikan pemerintah terhadap keempat faktor pokok penentu keunggulan daya saing adalah sebagai berikut:
a. Kondisi faktor produksi dipengaruhi melalui kebijakan-kebijakan publik seperti subsidi dan kebijakan pendidikan.
b. Kondisi permintaan pasar dipengaruhi melalui penentuan standar produk lokal.
c. Industri-industri  terkait  dan  pendukung  di  dalam  suatu  wilayah  dipengaruhi dengan melakukan pengontrolan terhadap media periklanan maupun melakukan regulasi yang diperlukan.
d. Strategi  perusahaan,  struktur  dan  persaingan  dipengaruhi  melalui  berbagai perangkat lunak seperti regulasi pasar modal, kebijakan pajak dan antitrust .

## Tahap Perkembangan Keunggulan Daya Saing Wilayah
Perkembangan keunggulan daya saing dapat dikelompokkan ke dalam empat tahap, yaitu factor-driven , investment-driven , innovation-driven dan wealth-driven .    Tiga tahapan yang pertama menggambarkan peningkatan keunggulan daya saing suatu wilayah, sedangkan  tahap  yang  terakhir  merupakan  tahap  di  mana  wilayah  sudah  mengalami penurunan keunggulan daya saingnya.
Pada  tahap factor-driven ,  keunggulan  daya  saing  suatu  wilayah  sebagian  besar bersumber dari basic factor , seperti sumberdaya alam berlimpah dan tenaga kerja murah. Sedangkan  pada  tahapan investment-driven ,  keunggulan  daya  saing  muncul  karena dipacu  oleh  investasi  yang  besar  dari  perusahaan  lokal  dan  transnasional  dalam  rangka membangun industri berteknologi tinggi, berskala besar, modern dan efisien.  Pada tahap ini belum sampai pada tahap state-of-the-art .
Pada tahap innovation-driven , sumber keunggulan daya saing suatu wilayah berasal dari  tingkat  produktifitas  tenaga  kerja  yang  terampil  dan  pemanfaatan  teknologi  tinggi yang  telah  mencapai  tahap state-of-the-art .    Pada  tahap  ini  suatu  wilayah  tidak  hanya mampu melakukan improvement terhadap teknologi yang sudah ada, tetapi juga sanggup menciptakan teknologi baru.  Tahap terkahir wealth-driven merupakan tahap keunggulan daya saing  mulai menurun karena tingkat kemakmuran masyarakatnya sudah tercapai.
Dalam upaya meningkatkan keunggulan daya saing maka suatu wilayah harus:
1. Mengupayakan  meningkatnya  penciptaan  faktor  produksi  yang  potensial  dan berspesifikasi lokal
2. Meningkatkan motivasi bekerja, keuntungan serta skala usaha
3. Meningkatkan persaingan domestik
4. Meningkatkan kualitas permintaan
5. Meningkatkan kemampuan menciptakan peluang-peluang usaha baru.

## Konsep Pembangunan Wilayah dan Komoditas Unggulan Konsep Pembangunan Wilayah
Konsep  pengembangan  wilayah  secara  umum  terbagi  atas  empat,  yaitu  ( Komet , 2000):
1. Pengembangan wilayah berbasis sumberdaya
Sumberdaya merupakan semua potensi yang dimiliki oleh alam dan manusia. Bentuk sumberdaya tersebut yaitu tanah, bahan mentah, modal, tenaga kerja, keahlian, keindahan alam maupun aspek sosial budaya.
2. Pengembangan wilayah berbasis komoditas unggulan Penekanan konsep ini pada motor penggerak pembangunan wilayah pada komoditas yang dinilai dapat menjadi unggulan atau andalan, baik di tingkat domestik dan internasional.
3. Pengembangan wilayah berbasis efisiensi
Penekanan pada konsep ini adalah pengembangan wilayah melalui pembangunan bidang ekonomi yang mempunyai porsi lebih besar   dibandingkan bidang-bidang lainnya.  Pembangunan ekonomi tersebut dijalankan dalam kerangka pasar bebas atau pasar persaingan sempurna ( free market mechanism ).
4. Pengembangan wilayah menurut pelaku pembangunan Strategi  pengembangan  wilayah  ini  mengutamakan  peranan  setiap  pelaku pembangunan  ekonomi  (rumah  tangga,  lembaga  sosial,  lembaga  keuangan  dan bukan keuangan, pemerintah maupun koperasi).

## Konsep Kompetensi Inti ( Core Competence )
Kompetensi inti dalam konteks pengembangan wilayah merupakan upaya dalam mengkoordinasikan  dan  mengintegrasikan  sektor-sektor  yang  berkembang  di  wilayah tertentu.    Semakin  baik  pengkoordinasian  dan  pengintegrasian  tersebut  maka  akan semakin  tinggi  upaya  penciptaan  kompetensi  inti,  yang  berimplikasi  pada  sulitnya wilayah lain untuk bersaing dengannya. Keunggulan  bersaing  atau  daya  saing  suatu wilayah tercipta jika kawasan tersebut memiliki kompetensi inti ( core competence ) yang dapat dibedakan dari wilayah lainnya.  Kompetensi inti dapat diraih melalui creation of factor ,  yaitu  upaya  menciptakan  berbagai  faktor  produksi  yang  jauh  lebih  baik dibandingkan para pesaingnya.
Kawasan  atau  wilayah  yang  telah  mencapai  tahapan  kompetensi  inti memiliki empat atribut, yaitu ( Board , 1993):
1. Kemampuan untuk memberikan akses pada variasi pasar yang lebih luas
2. Kemampuan memberikan kontribusi yang signifikan kepada persepsi pelanggan atas manfaat yang diperoleh dari barang dan jasa yang ditawarkan.
3. Kemampuan menghasilkan barang dan jasa unggulan yang sangat sulit ditiru akan menciptakan  hambatan  masuk  ( entry  barriers )  bagi  kawasan  lain  untuk memberikan layanan serupa.
4. Kemampuan  melakukan  koordinasi  yang  kompleks  dari  beragam  teknologi  dan keahlian terapan.
Suatu  wilayah  akan  mimiliki  daya  saing  jika  pengambil  keputusan  dan  dunia
usaha  dapat  mengkaji  bagaimana  suatu  kompetensi  inti  dan  peluang  ekonomi  suatu wilayah  dapat  disesuaikan  dengan  permintaan  pasar  lokal  dan  ekspor.    Untuk mengadakannya memerlukan dukungan market intelligence yang mampu memandang ke depan mengenai pasar serta mampu mengantisipasi adanya kecenderungan perubahan pola konsumsi dan ekspor.
Dengan  pemberian  otonomi  yang  besar  pada  daerah,  maka  di  masa  datang keberhasilan pengembangan wilayah sangat tergantung pada kebijaksanaan pemerintah daerah terutama dalam menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi. Setiap pemerintah daerah  harus  mampu mengembangkan  visi  pengembangan  wilayahnya  sesuai  dengan nilai, arah dan tujuan yang akan mengarahkan masa depan wilayah yang bersangkutan.
Porter (1990)  menyatakan  strategi  pengembangan  yang  didasarkan  pada  tenaga  kerja yang  murah  serta  besaran  skala  ekonomi  tertentu ( economic  of  scale ) merupakan paradigma  yang  sudah  usang.  Adapun  paradigma  terbaru  adalah  dengan  pendekatan inovasi dan pembaharuan.
Penguatan kapasitas pada tingkat lokal dapat dicapai dengan memaksimisasikan keunggulan  potensi  lokal  dan  masyarakat  sebagai  pelaku  kunci  dalam  mengkaitkan komponen-komponen  kunci  pembentuk  daya  saing  wilayah.  Dalam  rangka  penguatan keunggulan  potensi  lokal  ini  maka  pengembangan  kluster  industri (industry  cluster ) merupakan salah satu alternatif yang sangat efektif dikembangkan saat ini.

## Identifikasi Potensi Wilayah dan Komoditas Unggulan Berspesifikasi Lokal
Berbeda  dengan conventional  approach perencanaan  fisik  wilayah,  yang menekankan  pada  kepadatan  penduduk,  jumlah  penduduk  dan  struktur  kota-kota,, pendekatan baru yang popular digunakan saat ini lebih mengutamakan pada konsentrasi wilayah  produksi  dan  komoditas  unggulan  guna  mendukung  pembangunan berkelanjutan.    Berkenaan  dengan  hal  tersebut  maka  perlu  dipahami  beberapa  kriteria komoditas unggulan berikut ini ( Alkadri , 2001):
1. Harus  mampu  menjadi  penggerak  utama  ( prime  mover )  pembangunan  ekonomi wilayah.    Komoditas  unggulan  tersebut  harus  dapat  memberikan  kontribusi signifikan pada peningkatan produksi, pendapatan dan pengeluaran.
2. Mempunyai  keterkaitan  ke  depan  dan  ke  belakang  ( forward  and  backward linkages ) yang kuat, baik sesama komoditas unggulan maupun komoidtas lainnya.
3. Mampu  bersaing  dengan  produk  sejenis  dari  wilayah  lain  ( competitiveness )  di pasar  nasional  dan  pasar  internasional,  baik  dalam  harga  produk,  biaya  produksi dan kualitas pelayanan.
4. Memiliki  keterkaitan  dengan  wilayah  lain  ( regional  linkages ),  baik  dalam  hal pasar (konsumen) maupun pemasokan bahan baku.
5. Memiliki  status  teknologi  ( state-of-the-art )  yang  terus  meningkat,  terutama melalui inovasi teknologi.
6. Mampu  menyerap  tenaga  kerja  berkualitas  secara  optimal  sesuai  dengan  skala produksinya.
7. Dapat  bertahan  dalam  jangka  panjang,  mulai  dari  fase  kelahiran  ( increasing ), pertumbuhan  ( growth )  hingga  fase  kejenuhan  ( maturity )  atau  penurunan ( decreasing ).  Jika komoditas unggulan yang satu memasuki tahap kejenuhan atau penurunan maka komoditas unggulan lainnya harus mampu menggantikannya.
8. Tidak rentan terhadap gejolak eksernal dan internal.
9. Pengembangannya  berorientasi  pada  pembangunan  berkelanjutan melalui penjagaan kelestarian sumberdaya dan lingkungan.

## Agropolitan, Agribisnis dan Industri Kluster Agropolitan Dan Agribisnis
Konsep pengembangan agropolitan pertama kali diperkenalkan Mc.Douglass dan Friedmann (1974, dalam Pasaribu, 1999) sebagai siasat untuk pengembangan perdesaan. Konsep  ini  pada  dasarnya  memberikan  pelayanan  perkotaan  di  kawasan  perdesaan  atau dengan  istilah  lain  yang  digunakan  oleh Friedman adalah  "kota  di  ladang".    Dengan demikian petani atau masyarakat desa tidak perlu harus pergi ke kota untuk mendapatkan pelayanan,  baik  yang  berhubungan  dengan  masalah  produksi  dan  pemasaran  maupun masalah  kebutuhan sosial budaya dan kehidupan setiap hari. Pusat pelayanan diberikan pada setingkat desa, baik pelayanan mengenai teknik berbudidaya pertanian maupun kredit modal kerja dan informasi pasar.
Dalam konsep agropolitan juga diperkenalkan agropolitan district , suatu daerah perdesaan  dengan  radius  pelayanan  5-10  km  dan  dengan  jumlah  penduduk  50-150  ribu jiwa  serta  kepadatan  minimal  200  jiwa/km2.  Jasa-jasa  dan  pelayanan  yang  disediakan disesuaikan dengan tingkat perkembangan ekonomi dan sosial budaya setempat.
Konsep lainnya  yang  sangat  terkait  dengan  agropolitan  adalah  Agribisnis. Agribisnis merupakan suatu sistem yang terdiri atas subsistem hulu, usahatani, hilir, dan penunjang. Menurut Saragih (1998, dalam Pasaribu 1999), agribisnis adalah sistem yang utuh dan saling terkait di antara seluruh kegiatan ekonomi (yaitu subsistem agribisnis hulu, subsistem agribisnis budidaya,  subsistem agribisnis hilir,  susbistem  jasa  penunjang agribisnis)  yang  terkait  langsung  dengan  pertanian. Agribisnis diartikan  sebagai  sebuah sistem yang terdiri dari unsur-unsur kegiatan : (1) pra-panen, (2) panen, (3) pasca-panen dan (4) pemasaran. Sebagai sebuah sistem, kegiatan agribisnis tidak dapat dipisahkan satu sama  lainnya,  saling  menyatu  dan  saling  terkait.  Terputusnya  salah  satu  bagian  akan menyebabkan timpangnya sistem tersebut.
Kegiatan agribisnis melingkupi  sektor  pertanian,  termasuk  perikanan  dan kehutanan, serta bagian dari sektor industri. Sektor pertanian dan perpaduan antara kedua sektor  inilah  yang  akan  menciptakan  pertumbuhan  ekonomi  yang  baik  secara  nasional ( Sumodininggat ,  2000).  Perkembangan agribisnis di  Indonesia  sebagian  besar  telah mencakup subsistem  hulu,  subsistem  usahatani,  dan  subsistem  penunjang,  sedangkan subsistem hilir masih belum berkembang secara maksimal.
Agropolitan perlu  diposisikan  secara  sinergis  dalam sistem pengembangan wilayah.  Implementasi  konsep  agropolitan  dalam  pengembangan  wilayah  dilakukan melalui  penerapan sistem pemukiman  kota  dan  pedesaan  serta  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Propinsi  (RTRWP)  dan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten/Kota (RTRWK) yang terkait dengan kawasan budidaya dan sistem transportasi.

## Klaster Industri
Michael  Porter  dari Harvard University  merupakan  pemikir  terdepan  yang mengembangkan konsep kluster industri.  Keberhasilan ekonomi lokal dan regional sangat tergantung  kepada  investasi  yang  inovatif,  perusahaan-perusahaan  yang  memiliki keunggulan  dan dukungan  kualitas  infrastruktur  sosial  dan  ekonomi.  Istilah ‘industry cluster’ kerap digunakan secara bergantian dengan ‘ industry precinct ’ .  Konsep kluster industri  menyangkut  dimensi  spasial  yang  lebih  luas  dan  bukan  hanya  pengembangan properti semata.
Definisi kluster industri yang paling sederhana dikemukakan oleh Dorienger dan Terkla (1995) sebagai berikut “ geographical concentrations of industries that gain performance  advantages  through  co-location ” . Definisi  ini  serupa  dengan  ekonomi aglomerasi, namun  pada  kenyataannya  dalam  kluster  industri  yang  diamati  adalah aglomerasi  ekonomi  di  dalam  kluster  industri.  Porter  mempopulerkan  konsep  kluster industri  dalam  bukunya The  Competitive  Advantage  of  Nations (1990). Porter mengembangkan “ Diamond  of  Advantage ” seperti  yang  dikemukakan  terdahulu  untuk menentukan apakah perusahaan dan industri dalam suatu wilayah mempunyai keunggulan kompetitif.    Salah  satu  faktor  kunci  penentu  keberhasilan  kluster  industri  adalah keberhasilan  suatu  wilayah  dalam  mengidentifikasikan  keberadaan  kluster  industri  yang akan dikembangkan.
Pendekatan pengembangan  industri  dengan  klaster  merupakan  suatu  pendekatan yang relatif baru diaplikasikan dalam pengembangan industri dalam konteks pembangunan wilayah.  Selama  ini  pendekatan  yang  dilakukan    lebih  menekankan  pada  sentra.  Pada pendekatan  sentra  ada  kecendrungan  pemerintah  hanya  lebih  fokus  memperhatikan aktivitas  sentra  industri    tanpa    perhatian  terhadap  industri  terkait  lainnya,  baik  yang memiliki keterkaitan kebelakang ( backward linkage ) yang akan bersifat mendorong ( push
factor )  maupun  keterkaitan  kedepan  ( forward  linkage )  yang  bersifat  menarik  ( pull factor ).
Dalam pendekatan klaster ini orientasi kebijakan lebih ditekankan pada  kelompok industri unggulan yang berbasis potensi lokal dengan satu usaha inti ( core business ) yang saling berhubungan secara intensif dan membentuk kerjasama ( partnership ), baik dengan dukungan  ( supporting )  industri  maupun  yang  terkait  dengan  industri  lainnya  ( BPS- KPKM,2001 ).  Manfaat  yang  diperoleh  dengan  menggunakan  pendekatan  klaster  ini adalah  mendorong  spesialisasi  produksi  dan  mengubah  keunggulan  komparatif ( comparative  advantage )  menjadi  keunggulan  kompetitif  ( competitive  advantage ). Dengan demikian, dalam pendekatan klaster, industri yang dibina akan memiliki efisiensi yang tinggi dalam proses produksinya. Efisiensi tersebut tercipta dari berkurangnya  biaya transportasi ( transportation cost ) dan transaksi ( transaction cost ).
Secara  lebih  fokus,  ada  beberapa  persyaratan  yang  harus  diperhatikan  berkenaan dengan  pengembangan  dalam  konsep  klaster  industri    unggulan  yang  berbasis  potensi lokal dalam konteks pembangunan wilayah berkelanjutan ini:
1. Harus  dilakukan  pemilahan  kebijakan  antara  klaster  industri  yang  memiliki keunggulan alamiah ( natural advantage) yang berdasarkan sumber daya ( resources based) dengan  yang  memiliki  keunggulan  komparative  ( comperative  advantage) karena akan berkenaan dengan tingkatan nilai tambah ( vallue added) yang diciptakan dan kontinuitas usaha.
2. Klaster  industri  yang  dikembangkan  pada  setiap  pusat  pertumbuhan  ( growth  pole ) pada wilayah ekonomi harus bersifat cluster sehingga terjadi keterkaitan antar industri ( linkage  inter  industries) .  Sedangkan  hubungan  industri    pada  setiap  pusat pertumbuhan  ( growth  pole) harus  bersifat integrated  industries  plant .  Hal  ini bertujuan  untuk  mempercepat  terjadinya  proses  penciptaan  modal  baru  ( capital formation) .
3. Dalam  konteks  pembangunan  wilayah,  guna  mendorong  perkembangan  klaster industri, maka pemerintah daerah harus mampu menciptakan iklim kondusif sehingga tercipta  persaingan  ( perfect  competition )  guna  mengurangi  ekonomi  biaya  tinggi ( hight cost economy ).
4. Pada tahap lebih lanjut,  perlu dipersiapkan klaster industri  yang berorientasi ekspor khususnya klaster industri yang mempunyai daya saing pasar yang tinggi.
Ada beberapa alternatif  strategi  yang  dapat  diaplikasikan  dalam  rangka pengembangan klaster industri berbasis potensi lokal. Setiap strategi yang dikembangkan tentu saja telah memenuhi persyaratan konsep klaster yaitu adanya keterkaitan yang saling mempengaruhi antar industri.

## A. Integrated Model
Salah  satu  strategi  alternatif    yang  dapat  dipilih  dalam  pengembangan  industri klaster  dinamakan  dengan  integrated  model.  Dalam  model  ini  strategi  pengembangan difokuskan secara terintegrasi pada setiap klaster industri  yang ada. Pada setiap industri hulu,  industri  inti,  industri  hilir  dan  pada  level  konsumen  harus  teridentifikasi permasalahan  yang  disertai  solusinya.  Pemerintah  dalam  hal  ini  harus  mampu  berperan sebagai mediator dalam mengkoordinir institusi yang  berperan positif. Dalam model ini, pada setiap klaster akan ditemui institusi yang memberikan layanan dalam pengembangan usaha yang disebut dengan Business Development Service/BDS .
Dikarenakan pendekatan ini bersifat terintegrasi maka  kecenderungan timbulnya keterkaitan  yang  kuat  antar  industri  dimungkinkan  terjadi.  Untuk  itu  guna  menghindari timbulnya  hubungan  yang  tidak  kondusif  perlu  dibina  pola  hubungan kemitraan ( patnership ).  Melalui  pola  kemitraan  ini  diharapkan  adanya  kejelasan  sistim  tataniaga, kestabilan harga dan kontinuitas bahan baku.
Keunggulan dari pendekatan ini adalah semua klaster industri yang ada pada saat bersamaan mendapatkan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian antar  satu  klaster  industri  akan  bersifat  mendorong  kemajuan  klaster  lainnya.  Sehingga perkembangan klaster industri  akan menjadi lebih cepat secara bersamaan.
Kelemahan strategi ini adalah dibutuhkan dana, tenaga ahli (konsultan) dan sumber daya  lainnya  pada  saat  bersamaan  dalam  jumlah  besar  dalam  satu  paket  program.  Bila dalam  operasionalnya  terjadi  hambatan  (dana,  tenaga  ahli,  sumber  daya  lainnya)  maka tahapan operasional yang telah dilakukan akan menjadi sia-sia.

## B. Industries Growth Pole
Strategi alternatif  pengembangan industries growth pole merupakan suatu strategi pengembangan  klaster  industri  yang  memfokuskan  pengembangan  pada  pusat-pusat pertumbuhan industri yang terpilih.  Pusat pertumbuhan industri yang terpilih pada setiap
klaster akan distimulus dengan beberapa kebijakan berdasarkan identifkasi permasalahan yang dihadapi.
Perkembangan industri pada pusat-pusat pertumbuhan pada setiap klaster industri diharapkan  mampu  memberi  dampak  pada  industri  lainnya.  Bila  setiap  klaster    industri pada  tiap  pusat  pertumbu  han  telah  mampu  berkembang    maka  diharapkan    terjadi interaksi antar pusat pertumbuhan. Secara makro interaksi secara simultan pada tiap pusat pertumbuhan industri akan memberi perkembangan positif secara komprehensif terhadap pembangunan wilayah.
Tidak berbeda dengan pendekatn terdahulu, pada industries growth pole ini juga diharapkan  peranan busines  development  service .  Pada  sisi  lain,  peranan  pemerintah hanya bersifat mediator dan dinamisator. Bantuan pemerintah tidak boleh diberikan secara langsung pada klaster industri tapi hanya bersifat stimulus pada institusi yang diharapkan punya peranan langsung.
Keunggulan  pendekatan  ini  adalah    tidak  memerlukan  dana,  waktu  dan  sumber daya  yang  terlalu  besar.  Perkembangan  klaster  industri  terjadi  dengan  sendiri  melalui perkembangan  yang  terjadi  pada  pusat  pertumbuhan.  Adapun  yang  mungkin  dapat dikatakan  kelemahan  dalam  pendekatan  ini  adalah  tuntutan    ketepatan  mengidentifikasi pusat pertumbuhan. Kesalahan   penentuan pusat pertumbuhan industri  berdampak pada ketimpangan interaksi antar klaster industri yang ada pada pembangunan wilayah.

## C. Pilot Project
Strategi  pengembangan  lainnya    dinamakan  dengan pilot  project .    Pada  setiap klaster hanya dipilih satu industri yang dijadikan sebagai proyek percontohan. Pada satu industri tersebut  akan  diidentifikasi  permasalahan  dan  dicarikan  solusinya  secara komprehensif.  Kebijakan  yang  diambil  diasumsikan  sebagai  kebutuhan  yang  ada  secara umum pada tiap industri.
Keunggulan  model  ini  adalah  pemerintah  hanya  fokus  pada  satu  klaster  industri sehingga tingkat keberhasilan pada industri yang dijadikan pilot project relatif besar. Hal ini  dikarenakan  semua  sumber  daya  yang  ada  dicurahkan  demi  keberhasilan  proyek percontohan  tersebut  termasuk  memberikan  peranan  pada busines  development  service . Namun pertanyaan  yang muncul adalah sebarapa bisa industri lain dapat melakukan hal yang sama seperti pada proyek percontohan, dengan segala keterbatasan yang dimilikinya.
Ini  berarti,  pendekatan  ini  dapat  dilakukan  bila  diasumsikan  bahwa  setiap  industri  yang ada memiliki kemampuan untuk melakukan hal yang sama untuk mengembangkan klaster industri.

## KESIMPULAN
Dalam konteks pembangunan wilayah saat ini perlu dilakukan reorientasi kebijakan terutama  yang  berkenaan  dengan  pendekatan  yang  digunakan.  Selama ini  pembangunan wilayah  hanya  terfokus  pada  keunggulan  komparatif  ( comparative  advantage ) yang  lebih berbasis pada potensi sumber daya alam ( resources based ). Kelemahan pada pendekatan ini adalah  penciptaan  nilai  tambah  yang  rendah  dan  lemahnya  daya  saing produk  yang dihasilkan. Akumulasi dari kondisi ini berdampak terhadap proses pembangunan yang akan menjadi  stagnan.  Guna  mengarahkan  proses  pembangunan  yang  berkelanjutan (sustainability development) maka pengembangan daya saing wilayah yang berbasis potensi ekonomi lokal ( local spesification ) harus sudah menjadi perhatian. Penerapan pendekatan ini tentu saja harus dilakukan secara komprehensif. Dimulai dari pengidentifikasian komoditas unggulan  dalam  konteks  agribisnis,  pengembangan  kelembagaan  hingga  pada strategi pengembangan.  Melalui  pendekatan  ini  diharapkan  terciptanya  produk  unggulan  yang berspesifikasi  lokal  yang  memiliki competitive  advantage dan  memiliki vallue  added besar. Bila proses ini tercapai maka pembanguan berkelanjutan juga akan tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA
Alkadri,  2011.  Manajemen Teknologi untuk Pengembangan Wilayah.  Edisi Revisi.  Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.  Jakarta.
BPS KPKM, 2011. Bahan Work Shop Pelaksanaan Program LPB/BDS, BPS KPKM, Jakarta
Daryanto,  A.  and  J.B.  Morison.  1992.  “Structural  interdependence  in  the    Indonesian economy,  with  emphasis  on  the  agricultural  sector,  1971-1985:  An  input-output analysis”. Mimbar Sosek 6
Doeringer, P.B., and D.G. Terkla. 1995. “Business strategy and cross-industry clusters.” Economic Development Quarterly 9: 225-37.
Komet,  M.    2000.    Perencanaan  Terpadu  Pembangunan  Ekonomi  Daerah  Otonom,  BPS. Jakarta.
Nasoetion, L.I.  1992.  Beberapa Hasil Kajian Penerapan Konsep dan Metode Pengembangan Wilayah  dalam  Pembangunan  Indoesia.    Makalah  disampaikan  pada  Pentaloka Managemen Area, Kanwil Pertanian NTB, Mataram, 20-26 April 1992.
Porter, M.E. 2000.  The Competitive Advantage of Nations.  The Free Press.  New York.