## PRODUK MAKANAN TIDAK SESUAI SPESIFIKASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Saefullah Yamin Sari Arta Uli Sihaloho
Universitas Wiralodra
Email: ifoel_medit@yahoo.com , sariartasihaoho@gmail.com

## ABSTRACT
Consumer Protection is a form of legal protection given to consumers in their efforts to meet their needs from things that can harm the consumers themselves. Therefore, talking about consumer protection means questioning guarantees or assurances about the fulfillment of consumer rights. In the legal field, this term is still relatively new, especially in Indonesia, while in developed countries consumer protection is discussed along with the development of industry and technology. In this study formulate the problem of how the legal protection of consumers for defective food products and how the responsibility of business actors for defective food products. The research method used is a normative juridical approach with data collection techniques through library research, both primary legal materials, namely reference books and regulations related to consumer protection, secondary legal materials, and  tertiary  legal  regulations.  The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  how  the  legal protection of consumers for defective food products and describe how the responsibility of business actors for defective food products. The theory used in this study uses the rule of law theory and the theory of legal protection. In this study, it can be concluded that consumers' rights are protected against products that are not in accordance with what they should be. In the case of sausages containing maggots, it is hoped that business actors or PT. So Good Food compensates for losses and improves quality control in producing its products.
Keywords: Consumer Protection, Defective Food Products, Tertiary legal regulations.

## I. PENDAHULUAN
Pembangunan dan perkembangan perekonomian khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang atau jasa yang dapat dikonsumsi.  Selain  itu  globalisasi  dan  perdagangan  bebas  yang  didukung  oleh  kemajuan teknologi telekomunikasi informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi dalam negeri maupun produksi luar negeri.
Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi kosnumen, karena kebutuhan  konsumen  akan  barang  dana  tau  jasa  yang  diinginkan  dapat  terpenuhi  serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kuantitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.
Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut diatas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar- besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen.
Oleh  karena  itu  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat abgi pemerintah dan lembaga konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan  dan  pendidikan  konsumen.  Upaya  pemberdayaan  penting  karena  tidak  mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah  untuk  mendapatkan  keuntungan  semaksimal  mungkin  dengan  modal  seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Disiplin hukum sebagai suatu teori tentang norma-norma tidak berhubungan dengan efektifitas norma-norma hukum. Suatu teori hukum adalah formal, suatu teori tentang cara- cara  penertiban  dan mengubah  isi  hukum  dengan  cara  yang  khusus.  Tujuan  teori hukum, seperti  tiap  ilmu  pengetahuan  adalah  untukmengurangi  kekacauan  dan  kemajemukan menjadi  kesatuan.  Hukum  perlindungan  konsumen  selalu  berhubungan  dan  berinteraksi dengan berbagai bidang dan cabang hukum lain karena ada tiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang berpredikat “konsumen”.
Karena posisi konsumen yang lemah, ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat sekaligus  tujuan  hukum  itu  adalah  memberikan  erlindungan  (penganyoman)  kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipidahkan dan ditarik batasnya.
Perlindungan konsumen tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan  perdagangan  diperlukan  keseimbangan  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen.  Saat
ini,  di  Indonesia  perlindungan  konsumen  mendapat  perhatian  yang  cukup  baik  karena menyangkut aturan dan menciptakan kesejahteraan antara pelaku usaha dengan konsumen.
Dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen maka rakyat akan makmur dan sejahtera. Dalam Pasal 28 J ayat (1) perubahan kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mengenai “Setia orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Sebagaimana diketahui dengan adanya globalisasi dan perkembangan perekonomian yang terjadi secara pesat dalam era perekonomian modern telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi barang dana tau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Produk barang dan jasa yang  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  manusia  yang  semakin  lama  semakin canggih,  sehingga  timbul  kesenjangan  terhadap  kebenaran  informasi  dan  daya  tanggap konsumen.  Dengan  posisi  konsumen  yang  lemah  ini,  produsen  atau  pelaku  usaha  akan dengan mudah memasarkan setiap barang dan jasa tanpa memperhatikan hak-hak konsumen.
Perlindungan  konsumen  mutlak  dilakukan  oleh  negara  sesuai  dengan  Resolusi Majelis  Umum  PBB.  Di  Indonesia,  signifikansi  pengaturan  hak-hak  konsumen  melalui Undang-Undang merupakan bagian dari implementasi sebagai suatu negara kesejahteraan, karena Undang-Undang Dasar 1945 disamping sebagai konstitusi ekonomi, yaitu konstitusi yang  mengandung  ide  negara  kesejahteraan  yang  tumbuh  berkembang  karena  pengaruh sosialisme sejak abad 19, melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menetapkan 9 (Sembilan) hak konsumen.
Pentingnya  hak-hak  konsumen,  sehingga  melahirkan  pemikiran  yang  berpendapat bahwa hak-hak konsumen merupakan “generasi keempat hak asasi manusia”, yang dalam perkembangan  di  masa-masa  yang  akan  datang.  Kehadiran  Undang-Undang  No.8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  menjadi  tonggak  sejarah  perkembangan  hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Diakui, bahwa undang-undang tersebut bukanlah yang pertama  dan  terakhir,  karena  sebelumnya  telah  ada  beberapa  rumusan  yang  melindungi konsumen  yang  tersebar  dalam  beberapa peraturan  perundang-undangan.  Undang-undang ini mengatur tentang kebijakan perlindungan konsumen, baik menyangkut hukum materiil maupun hukum formil.
Pengertian  konsumen  menurut  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  adalah setiap pemakai barang dan/ jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain mauun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  diatas  maka  penulis  dapat  mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  dihubungkan  dengan  kasus produk makanan cacat?
2. Bagaimana pertanggungjawaban akan produk yang Terdapat Kecacatan?

## III. METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan  yuridis normative,  atau  penelitian  hukum  kepustakaan,  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder.  Dalam  hal  ini  dengan  mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 serta dari pustaka yang relevan dengan pokok bahasan.

## IV. LANDASAN TEORITIS
Teori  merupakan  pengetahuan  ilmiah  yang  mencaku  penjelasan  mengenai  suatu faktor dari sebuah disiplin ilmiah. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukaan sangat penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri dapat disatukan dan ditunjukan kaitannya satu sama lain secara lebih bermakna. Pada suatu penelitian teori memiliki fungsi sebagai pemberi arahan kepada penelitian dalam melakukan penelitan.  Untuk  mengkaji  suatu  permasalahan  hukum  secara lebih mendalam  diperlukan teori-teori  yang  berupa  serangkaian  asumsi,  konsep,  definisi  dan  proposisi  untuk menerangkan suatu fonemena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep teori ini juga sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah dalam tatanan hukum positif konkrit.
Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkan  atas  hukum  menurut  Pasal  1  ayat  (3) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Pasal  ini  menghendaki bahwa  penyelenggaraan  pemerintahan  didasarkan  atas  prinsip-prinsip  hukum  untuk membatasi  kekuasaan  pemerintah  dan  ini  artinya  kekuasaan  negara  melalui  aparatnya dibatasi oleh hukum (Rechtsstaat), bukan didasar atas kekuasaan ( Machtsstaat ).
Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut :
a. Adanya atas pengakuan hak-hak dasar manusia.
b. Adanya pembagian kekuasaan.
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan.
d. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.
Disamping  Julius  Stahl,  konsep  negara  hukum  di  Eropa  Kontinental  juga dikembangkan  oleh  Immanuel  Kant,  Paul  Laband,  Fichte  dan  lain  sebagainya  dengan menggunakan istilah Jerman “Rechtstaat”. Dalam tradisi Anglo Saxon pengembangan konse negara  hukum  dipelopori  oleh  A.V  Dicey  dengan  istilah  “the  rule  of  law”.  A.V  Dicey mengemukakan unsur-unsur the rule of law sebagai berikut:
a. Supremacy of law
b. Equality before the law
c. Constitution on human right
Terdapat  dalam  catatan  sejarah  diungkapkan  bahwa  konsep  negara  hukum  dapat dibedakan  menurut  konsep  Eropa  Kontinental  yang  biasa  dikenal  dengan rechstaat dan dalam konsep Anglo Saxon dikenal Rule of Law . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Rechstaat tersebut direduksi dalam sistem hukum yang dinamakan Civil Law atau yang biasa kita  sebut  dengan  Modern  Roman  Law.  Konsep Rechstaat itu  telah  secara  historis merupakan  penentangan  secara  tujuan  atas  pemikiran  kaum  Hegelianisme  yang mengembangkan absolutism, jadi dapat dikatakan sebagai revolusioner. Berbeda denan Rule of Law yang berkembang dengan evolusioner yang direduksi dengan sistem hukum Common Law 1 .
Menurut  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sejalan dengan maksud dan tujuan gerakan perlindungan konsumen yang dilakukan negara-negara maju dan berkembang di dunia ini. Seperti halnya di Indonesia, kehadiran Undang-Undang
1 Philipus.  M.  Hadjon, Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia:  Sebuah  Studi  Tentang  Prinsip- Prinsipnya,  Penerapannya  oleh  Pengadilan  dalam  Lingkungan  Peradilan  Umum  dan  Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bima Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 90.
No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjadi tonggak sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia, walaupun undang-undang ini bukanlah aturan yang  pertama  dan  terakhir  karena  sebelumnya  ada  beberapa  rumusan  hukum  yang melindungi  konsumen  tersebar  dalam  beberapa  aturan  perundang-undangan  yang  ada. Namun, tetap saja memiliki tujuan yang tersirat. Tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:
a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi diri.
b. Mengangkat  hartaka  dan  martabat  konsumen  dengan  cara  menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang dan/atau jasa.
c. Meningkatkan  pemberdayaan  konsumen  dalam  memilih,  menentukan  dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
d. Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian
e. Menumbuhkan  kesadaran  pelaku  usaha  mengenai  pentingnya  perlindungan konsumen  sehingga  tumbuh  sikap  yang  jujur  dan  bertanggung  jawab  dalam berusaha
f. Meningkatkan  kualitaas  barang  dan/atau  jasa  yang  menjamin  kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keselamatan, dan keamanan konsumen.
Menurut  Fitzgerald,  dia  menjelaskan  teori  perlindungan  hukum  salmond  bahwa hukum bertujuan mengintegrasi dan mengkoordinasi berbagai kepentingan di masyarakat, karena  dalam  suatu  lalu  lintas  kepentingan,  perlindungan  terhadap  kepentingan  tertentu hanya  dapat  dilakukan  dengan  cara  membatasi  berbagai  kepentingan  di  pihak  lain. Perlindungan  hukum  harus  melihat  tahapan  yakni  perlindungan  hukum  lahir  dari  suatu ketentuan  hukum  dan  segala  peraturan  hukum  yang  diberikan  oleh  masyarakat  tersebut untuk  mengatur  hubungan  perilaku  antara  anggota-anggota  masyarakat  dan  antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.
Menurut  Satjipto  Raharjo,  Perlindungan  Hukum  adalah  memberikan  pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar menikmati suatu hak-hak yang diberikan oleh hukum 2 . Patut dicacat bahwa  upaya  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  tentunya  yang  diinginkan  oleh
2 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , Cita Aditia Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.
manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara lain nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum meskipun pada umumnya dalam praktek  ketiga  nilai  dasar  tersebut  bersitegang,  namun  haruslah  diusahakan  untuk  ketiga dasar tersebut haruslah bersamaan.

## V. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dihubungkan dengan kasus produk makanan cacat?
Penegasan  dari  pembuat  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  ini  sebagai  mana  dimuat  dalam  bagian  penjelasan  bahwa Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Terbuka kemungkinan  terbentuknya  undang-undang  baru  yang  pada  dasarnya  memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Dari isinya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini memuat garis-garis besar, sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
Pada  Bab  I  Pasal  1  memuat  pengertian-pengertian  tentang  beberapa  kata  dan istilah yang dipakai di dalam undang-undang ini, misalnya, tentang pengertian perlindungan  konsumen,  konsumen,  pelaku  usaha,  barang,  jasa,  promosi,  dan sebagainya. Ketentuan ini adalah tafsiran yuridis/resmi tentang kata atau istilah yang dimaksud tersebut.
2. Asas dan tujuan
Pada  Bab  II  Pasal  2  memuat  lima  asas  perlindungan  konsumen,  yaitu  asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian  hukum.  Pada  Pasal  3  dimuat  tentang  tujuan  yang  diharapkan  akan tercapai  melalui  pemberlakuan  undang-undang  ini,  yang  pada  intinya  adalah meningkatkan  kesadaran  konsumen  untuk  melindungi  diri,  mengangkat  harkat dan  martabat  konsumen,  menciptakan  sistem  perlindungan  konsumen  yang mengandung  unsur  kepastian  hukum,  dan  menumbuhkan  kesadaran  pelaku usaha.

## 3. Hak dan Kewajiban
Pada Bab III Pasal 4 dan 5 mengatur hak dan kewajiban kosnumen, sedangkan Pasal 6 dan 7 mengatur hak dan kewajiban produsen sebagai pelaku usaha.
4. Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha
Pada  Bab  IV  Pasal  8-17,  yaitu  sejumlah  perbuatan  yang  terlarang  untuk dilakukan oleh pengusaha dalam menjalankan usahanya, yaitu berkaitan dengan memproduksi dana atau mengedarkan produk, promosi dan periklanan, penjualan dengan  cara  obral  dan  sejenisnya,  dan  penjualan  dengan  memberikan  hadiah, menjual melalui pesanan, dan dalam hal memproduksi iklan.
5. Ketentuan Pencantuman Klausula Baku
Pada Bab V Pasal 18 mengatur batasan-batasan penggunaan klausula baku dalam transaksi  konsumen  untuk  menghindari  kesewenang-wenangan  pelaku  usaa sekaligus melindungi konsumen.
6. Tanggung Jawab Pelaku Usaha
Pada  Bab  VI  Pasal  19-28  mengatur  tentang  tanggung  jawab  pelaku  usaha  di dalam  mennjalankan  usahanya,  baik  tanggung  jawab  publik  maupun  tanggung jawab  privat,  baik  dalam  berproduksi  dan  mengedarkan,  mengimpor,  atau memasukkan  barang  dari  luar  negeri  maupun  mempromosikan  dan mengiklankan.
7. Pembinaan dan Pengawasan
Pada  Bab  VII  Pasal  29-30  memuat  ketentuan-ketentuan  tentang  pelaksanaan pembinaan  dan  pengawasan  usaha  dalam  rangka  meningkatkan  perlindungan konsumen sehingga tujuan undang-undang ini tercapai
8. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
Pada  Bab  VIII  Pasal  31-43  memuat  ketentuan  tentang  BPKN  sebagai  badan khudud  di  bidang  perlindungan  konsumen  yang  meliputi  ketentuan  tentang fungsi,  tugas,  susunan  organisasi,  dan  keanggotaannya  sebagai  sebuah  badan yang  bertanggung  jawab  dalam  meningkatkan  perlindungan  kepada  konsumen secara nasional.
9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (lpksm)
Pada Bab IX Pasal 44 memuat ketentuan-ketentuan tentang pengakuan LPKSM dalam menguayakan peningkatan perlindungan konsumen serta aturan mengenai eksistensi dan tugas lembaga konsumen swadaya masyarakat.
10. Penyelesaian Sengketa
Pada  Bab  X  Pasal  45-48  memuat  ketentuan-ketentuan  tentang  penyelesaian sengketa konsumen, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Pada Bab XI Pasal 49-58 memuat ketentuan-ketentuan tentang eksistensi, tugas, dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
12. Penyidikan
Pada Bab XII Pasal 59 memuat ketentuan-ketentuan tentang penyidikan perkara konsumen yang diduga memenuhi unsur-unsur pidana.
13. Sanksi
Pada  Bab  XIII  Pasal  60-63  memuat  ketentuan  tentang  jenis  dan penjatuhan/pemberian sanksi, baik sanksi administrative maupun sanksi pidana kepada pelaku pelanggaran undang-undang ini.
14. Ketentuan Peralihan
Pada Bab XIV Pasal 64 memuat ketentuan tetang peralihan dari keadaan yang lalu ke keadaan pada masa berlakunya undnag-undang ini.
15. Ketentuan Penutup
Pada  Bab  XV  Pasal  65  memuat  ketentuan  tentang  mulai  berlakunya  undang- undang ini, yaitu satu tahun setelah diundangkannya (20 April 2000) 3 .
Perlindungan hukum kepada konsumen dimuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999,  signifikansi  pengaturan  hak-hak  konsumen  melalui  Undang- Undang merupakan bagian dari implementasi sebagai suatu negara kesejahteraan, karena Undang-Undang  Dasar  1945  di  samping  sebagai  konstitusi  politik  juga  dapat  disebut konstitusi ekonomi, yaitu konstitusi, yang mengandung ide negara kesejahteraan yang tumbuh  berkembang  karena  pengaruh  sosialisme  sejak  abad  sembilan  belas.  Melalui
3 Janus  Sidabalok, Hukum  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,  2014, hlm. 44
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menetapkan 9 (Sembilan) hak konsumen, yaitu: 4
1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;
2. Hak  untuk  memilih  barang  dan/  atau  jasa  serta  mendapatkan  barang  dan/  atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi  yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
4. Hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan/  atau  jasa  yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur tidak diskriminatif;
8. Hak  untuk  mendapatkan  konpensasi,  ganti  rugi  dan/  atau  penggantian,  apabila barang  dan/  atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Sembilan  butir  hak  konsumen  yang  diberikan  di  atas,  terlihat  bahwa  masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/ atau jasa yang penggunaannya tidak memberi kenyamanan, terlebih yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen  jelas  tidak  layak  untuk  diedarkan  dalam  masyarakat.  Selanjutnya,  untuk menjamin bahwa suatu barang dan/ atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunanya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/ atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur.  Jika  terdapat  penyimpangan  yang  merugikan, konsumen  berhak  untuk  didengar,  memperoleh  advokasi,  pembinaan,  perlakuan  yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.
4 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Hak-hak  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  di  atas  merupakan penjabaran dari pasal-pasal yang bercirikan negara kesejahteraan, yaitu Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

## 1. Bagaimana pertanggungjawaban akan produk yang Terdapat Kecacatan
Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu, kepada produsen-pelaku usaha di  bebankan  tanggungjawab  atas  pelaksaan  tugas  dan  kewajiban  itu,  yaitu  melalui penerapan  norma-norma  hukum,  kepatutan,  dan  menjunjung  tinggi  kebiasaan  yang berlaku di kalangan dunia usaha. Etika bisnis merupakan salah satu pedoman bagi setiap pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Prinsip business is business, tidak  dapat  diterapkan,  tetapi  harus  dengan  pemahaman  atas  prinsip  bisnis  untuk pembangunan.  Jadi,  sejauh  mungkin,  pembangunan  perekonomian  nasional  secara keseluruhan.  Karena  itu,  kepada  produsen  pelaku  usaha  harus  bekerja  keras  untuk menjadikan usaha memberi kontribusi pada peningkatan pembangunan nasional secara keseluruhan.  Kewajiban  produsen-pelaku  untuk  senantiasa  beritikad  baik  dalam melakukan kegiatan usahanya (vide Pasal 7 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen)  berarti  pelaku  usaha  ikut  bertanggungjawab untuk menciptakan iklim berusaha yang sehat demi menunjang pembangunan nasional. Jelas ini adalah tanggungjawab punlik yang di emban oleh produsen-pelaku usaha.
Banyak  ketentuan  didalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  ini  yang  bermaksud  mengarahkan  produsen-elaku  untuk berprilaku  sedemikian  rupa  dalam  rangka  menyukseskan  pembangunan  ekonomi nasional, khusunya di bidang usaha.
Atas  setiap  pelanggaranyang  dilakukan  oleh  produsen-pelaku  usaha  maka kepadanya di kenakan sanksi-sanksi hukum, baik sanksi administrative maupun sanksi pidana. Beberapa pertbuatan yang bertentangan dengan tujuan untuk meciptakan iklim usaha yang sehat dapat dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan.
Pemberian sanksi ini penting mengingat bahwa menciptakan iklim berusaha yang sehat membutuhkan keseriusan dan ketegasan. Untuk ini sanksi merupakan salah satu alat mengembalikan keadaan pada keadaan semula manakala telah terjadi pelanggaran
(rehabilitasi)  sekaligus  sebagai  alat  preventif  bagi  produsen-pelaku  lainnya  sehingga tidak terulang lagi perbuatan yang sama.
Bentuk  pertanggungjawaban  administratif  yang  dapat  dituntut  dari  produsen sebagai pelaku usaha diatur di dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  perlindungan  Konsumen,  Yaitu  pembayaran  ganti  kerugian  paling  banyak Rp200.000.000.00 terhadap pelanggaran atas ketentuan tentang:
1. Kelalaian membayar ganti rugi kepada konsumen [Pasal 19 ayat (2) dan (3)];
2. Periklanan yang tidak memenuhi syarat (Pasal 20);
3. Kelalaian dalam menyediakan suku cadang (Pasal 25);dan
4. Kelalaian memenuhi garansi/jaminan yang dijanjikan.
Sedangkan  pertanggung  jawaban  pidana  yang  dibebankan  kepada  produsen- pelaku adalah:
1. Pidana penjara paling lama 5 tahun atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c, dan e, ayat (2) dan Pasal 18.
2. Pidana enjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 terhadap pelanggaran atas ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan f.
3. Terhadap  sanksi  pidana  di  atas  dapat  dikenakan  hukuman  tambahan  berupa tindakan:
a. Perampasan barang tertentu;
b. Pengumuman keputusan hakim;
c. Perintah  penghentian  kegiatan  tertentu  yang  menyebabkan  timbulnya kerugian konsumen.
d. Pembayaran ganti rugi
e. Kewajiban menarik barang dari peredaran; atau
f. Pencabutan izin usaha.
Selain  pertanggungjawaban  publik  juga  terdapat  pertanggungjawaban  privat, dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  diatur mengenai pertanggungjawaban produsen, yang disebut dengan pelaku usaha, pada Bab VI dengan judul Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Pasal 19-28.
1. Tanggung jawab pelaku usaha pada umumnya
Pasal 19 menentukan:
a. Pelaku  usaha  bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
b. Ganti rugi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berua pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa sejenis atau setara nilainya, atau perawatan  kesehatan  dana  tau  pemberian  santunan  yang  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Pemberian  ganti  rugi  dilaksanakan  dalam  tenggang  waktu  7  (tujuh)  hari setlah tanggal transaksi.
d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak meghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
e. Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  tidak  berlaku apabila  pelaku  usaha  dapat  membuktikan  bahwa  kesalahan  tersebut merupakan kesalahan konsumen.
Yang  dimaksud  dengan  asal  19  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  ini adalah  jika  konsumen  menderita  kerugian  berupa  terjadinya  kerusakan,  pencemaran, atau  kerugian  finansial  dan  kesehatan  karena  mengonsumsi  produk  yang diperdagangkan,  produsne  sebagai  pelaku  usaha  wajib  memberi  ganti  kerugian  baik dalam  bentuk  pengembalian  uang,  enggantian  barang  perawatan,  maupun  dengan pemberian santunan. Penggantian kerugian itu dilakukan dalam waktu paling lama 7 hari setelah tanggal transaksi.
Dengan  demikian,  ketentuan  ini  tidak  memaksudkan  supaya  persoalan diselesaikan melalui pengadilan, tetapi merupakan kewajiban mutlak bagi produsen yang memberi  penggantian  kepada  konsumen,  kewajiban  yang  harus  di  penuhi  seketika. Namun  demikian,  dengan  memperhatikan  pasal  19  ayat  (5)  maka  dapat  disimpulkan bahwa  yang  di  maksud  di  sini  adalah  kalau  kesalahan  tidak  pada  konsumen.  Jika sebaliknya kesalahan ada pada konsumen, produsen dibebaskan dari kewajiban tersebut.
2. Pembuktian unsur kesalahan
Pasal 22 menentukan:
“Pembuktian  terhadap  ada  tidaknya  unsur  kesalahan  dalam  kasus  pidana sebagaimana  di  maksud  dalam  pasal  19  ayat  (4),  pasal  20,  dan  pasal  21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tana menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan mebuktian”
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini mempersoalkan tentang segi pidana dari masalah pelanggaran atas pasal 19, 20, dan 21  dimana  pembuktian  unsur  kesalahan  pada  perkara  pidana  itu  dibebankan  pada produsen dan/atau jaksa.
3. Jika pelaku usaha menolak bertanggung jawab
Pasal 23 menentukan:
“Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi  ganti  rugi  atas  tuntutan  konsumen  sebagai  mana  dimaksud  dalam pasal  19  ayat  (1),  ayat  (2),  ayat(3),  dan  ayat  (4),  dapat  digugat  melalui  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.
Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ini merupakan lanjutan dari ketentuan pasal 19 yang mengatakan bahwa kalau produsen- pelaku  usaha  menolak  membayar  ganti  kerugian  kepada  konsumen,  produsen-pelaku dapat di gugat ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ataupun ke pengadilan.

## VI. PENUTUP

## A. Simpulan
Berdasarkan permasalahan  yang  telah  dikemukakan  penulis  setelah  diadakan pembahasan  tentang  tinjauan  yuridis  normatif  tentang  perlindungan  hukum  terhadap konsumen pengonsumsi  sosis berbelatung di Sidoardjo dan kota lainnya dihubungkan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Konsumen dilindungi hak-hak nya dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan apabila dirugikan dapat mengajukan ganti kerugian  langsung  ke  pengadilan  atau  di  luar  pengadilan  melalui  Lembaga Perlindungan  Konsumen  Swadaya  Masyarakat.  Gugatan  yang  dilakukan  oleh
sekelompok  konsumen,  lembaga  konsumen  swadaya  masyarakat  maupun pemerintah atau instansi terkait hanya dapat diajukan ke pengadilan.
2. Perlindungan  hukum  bagi  konsumen  dapat  melalui  perlindungan  hukum  represif dimana merupakan perlindungan akhir berupa sanksi bagi PT. So Good Food berupa denda dan anti kerugian karena terjadi kecacatan produk yang di produksi.

## B. Saran
1. Perlu  pengawasan  lebih  lagi  terhadap  produsen-pelaku  usaha  dalam  memproduksi dan  mengedarkan  produk  makanannya  karena  produk  makanan  rentan  akan  cacat produksi dan tidak dapat dianggap sepele karena dapat mempengaruhi kenyamanan, keamanan,  dan  kesehatan  konsumen  sebelum  dan/atau  sesudah  mengkonsumsi produk makanan tersebut.
2. Perlu implementasi yang lebih tegas dan adil untuk konsumen yang dirugikan hak- haknya sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku :
Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
Philipus.  M.  Hadjon, Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia:  Sebuah  Studi Tentang  Prinsip-Prinsipnya,  Penerapannya  oleh  Pengadilan  dalam Lingkungan  Peradilan  Umum  dan  Pembentukan  Peradilan  Administrasi Negara, Bima Ilmu, Surabaya, 1987
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , Cita Aditia Bakti, Bandung, 2000.
B. Peraturan Perundang-Undangan
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.