Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021, Hal. 291-296| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3429.291-296

## SANKSI PIDANA TERHADAP PENIMBUNAN MASKER MEDIS DAN HAND SANITIZER PADA MASA PANDEMI COVID-19
I Gede Aditya Triyana, l Nyoman Gede Sugiartha, Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia Adityasadega570@gmail.com, nyomansugiarthal4@gmail.com, madesukaryatikarma@gmail.com

## Abstrak
Terkait  proteksi  warga  dalam  pandemi  covid-19  yaitu  adanya  penimbunan  masker  dan  hand  sanitizer  oleh oknum  pelaku  bisnis.  Saat  ini  terjadi  kelangkaan  barang  seperti  masker  dan  hand  sanitizer.  Kejanggalan  ini menciptakan  kondisi  dimana  pemerintah  dan  segenap  aparat  bersama-sarna  memeriksa  penyebab  terjadinya penimbunan  yang  mengakibatkan  ketersediaan  menjadi  langka  dan  harganya  melonjak  mahal.  Penelitian  ini menganalisis  pengaturan  tentang  penimbunan  barang  pada  saat  terjadi  kelangkaan  barang  menurut  UU  No.7 tahun 2014 di masa pandemi Covid-19 dan  mengkaji sanksi pidana terhadap pelaku penimbunan masker medis dan  hand  sanitizer  dalam  UU  No.  7  tahun  2014  di  masa  pandemi  Covid-19.  Penelitian  ini  didesain  dengan hukum  normatif  dengan  pendekatan  Perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.    Adapun  data  yang digunakan  yaitu  data  primer  dan  sekunder  yang  diperoleh  dengan  cara  pencatatan  dan  wawancara.  Hasil penelitian  menerangkan  bahwa  Pengaturan  Penimbunan  dan  pelipatgandaan  harga  masker  dan  hand  sanitizer dalam  hukum  pidana  Indonesia  diatur  dalam  Pasal  107  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang Perdagangan,  undang-undang  tersebut  dapat  menjadi  payung  hukum  untuk  menjerat  para  pelaku  penimbunan dan pelipatgandaan harga masker dan Hand Sanitizer di masa pandemic covid-19. Sanksi pidana tentang tindak pidana penimbunan dan pelipatgandaan harga masker dan hand sanitizer pada masa pandemic covid-19 terdapat pada Pasal 107 Undang-undang nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
Kata Kunci: Masker, Handsanitizer, Pandemi Covid-19, Sanksi Pidana

## Abstract
Regarding  the  protection  of  citizens  in  the  COVID-19  pandemic,  namely  the  hoarding  of  masks  and  hand sanitizers  by  business  people.  There  is currently  a  shortage  of items  such  as  masks and  hand  sanitizers.  This discrepancy creates conditions in which the government and all officials jointly examine the causes of hoarding, which  results  in  availability  becoming  scarce  and  prices  soaring.  This  study  analyzes  the  regulation  of stockpiling  goods  when  there  is  a  shortage  of  goods  according  to  Law  No.  7  of  2014  during  the  Covid-19 pandemic and examines criminal sanctions against perpetrators of hoarding medical masks and hand sanitizers in  Law  no.  7  of  2014  during  the  Covid-19  pandemic.  This  research  is  designed  with  normative  law  with legislation  approach  and  conceptual  approach.  The  data  used  are  primary  and  secondary  data  obtained  by recording and interviewing. The results of the study explain that the arrangement for hoarding and doubling the price of masks and hand sanitizers in Indonesian criminal law is regulated in Article 107 of Law Number 7 of 2014 concerning Trade, this law can be a legal umbrella to ensnare the perpetrators of hoarding and doubling the prices of masks and hand sanitizers. Sanitizer during the covid-19 pandemic. Criminal sanctions regarding the crime of hoarding and doubling the price of masks and hand sanitizers during the COVID-19 pandemic are contained in Article 107 of Law Number 7 of 2014 concerning Trade.
Keywords: Masks, Handsanitizer, Covid-19 Pandemic, Criminal Sanctions

## I. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  merupakan  negara  hukum.  Negara  hukum  lahir  menjadi  gagasan  atau  upaya  dan usaha  terhadap  hak  asasi  manusia.  Negara  wajib  melindungi  dan  menghormati  Hak  Dasar  yang bersifat  inheren  dan  kodrati  yang  dikenal  dengan  Hak  Asasi  Manusia (Widodo,  2015) .  Hak  Asasi Manusia  merupakan  agunan  yang  harus  ditegakkan  di  Negara  Hukum (Arifin  &  Lestari,  2019) . Sehingga setiap masyarakat memiliki hak yang sama di depan hukum karena terdapat peradilan yang bebas.  Setiap  individu  dapat  mengklaim  keadilan  bagi  setiap  orang  terhadap  penyalahgunaan kewenangan dari pihak yang berkuasa. Masyarakat harus patuh terhadap hukum yang terdapat dalam Undang-Undang  karena  lndonesia  adalah  negara  hukum.  Sehingga  aturan  pidana  dapat  ditegakkan sebagai  upaya  penegakkan  hukum  untuk  membangun  keamanan  dan  keadilan  di  lingkungan rnasyarakat (Sulistyawati, 2018) .
Hukum pidana bagian dari aturan yang berlaku pada tempat tertentu yang rnenjelaskan dasar- dasar dan mengatur ketentuan mengenai perbuatan yang tak boleh dilakukan, dihentikan yang disertai ancaman pidana bagi barangsiapa yang  melakukan. pada hal bagaimana pada yang sudah rnelanggar aturan itu bisa dikenakan sanksi pidana serta cara bagaimana pidana itu bisa terapkan (Hiariej, 2016) . Tubuh  manusia  dapat  diserang  oleh  virus  Covid-19  melalui  konsumsi  kuliner  yang  berasal  menurut satua  liar  rnisalnya  tikus,  kelelawar,  dan  primata.  Pada  tahun  1960  sampai  2019,  ternyata  Corona mempunyai  poly  macam  jenisnya,  misalnya  Alpha  Coronavirus,  Beta  Coronavirus,  Gamma Coronavirus,  dan  Delta  Coronavirus.  Beberapa  menurut  genus  virus  yang  hanya  bisa  menyerang tubuh manusia sampai mengakibatkan meninggal yaitu genus Alpha dan genus Beta.
Tingginya  jumlah  pasien  yang  terserang  virus  covid-19  menciptakan  kondisi  dimana pemerintah Indonesia menghimbau supaya warga tidak panik dan waspada serta mematuhi kebijakan yang  sudah  dibentuk  misalnya  restriksi  akses  daerah,  bekerja  di  rumah,  dan  belajardi  rumah. Kemenkes RI menciptakan panduan pencegahan dan pengendal ian virus covid-19 dan mempublikasi pada warga 16 Maret 2020 supaya warga bisa mengetahui langkah-langkah pencegahan  virus covid- 19. Berikut beberapa upaya mencegah  virus covid-19  yang paling  efektif berdasarkan Kemenkes RI antara lai:
1. Melakukan kebersihan tangan memakai Hand Sanitizer apabila tangan tak terlihat kotor atau cuci tangan menggunakan sabun apabila tangan terlihat kotor
2. Menghindari menyentuh hidung, mata, dan ekspresi muka
3. Terapkan  etika  batuk  atau  bersin  menggunakan  menutup  hidung  dan  menggunakan  lengan  atas atau tisu, kemudian buanglah ke tempat sampah
4. Pakailah  masker  med  is  apabila  mempunyai  tanda-tanda  pernapasan  dan  melakukan  kebersihan tangan sesudah membuang masker
5. Menjagajarak (minimal I meter) menurut orang yang mengalami tanda-tanda gangguan pernapasan (Kemenkes, 2020)
Dari  beberapa  langkah  pencegahan  virus  covid-19  di  atas,  diketahui  fakta  bahwa  terjadi  kelangkaan barang  eksklusif  misalnya  masker  dan  hand  sanitizer,  di  tengah  menyebarnya  virus  covid-19  di Indonesia.  Kejanggalan  tentang  langkanya  barang  tadi  menciptakan  kondisi  dimana  pemerintah  dan segenap aparat negara bersama-sama memeriksa penyebab terjadinya barang yang biasanya gampang didapat  sekarang  sulit  buat  ditemukan.  Selain  masker  yang  sulit  ditemukan,  Hand  Sanitizer  yang mempunyai  kiprah  yang  sangat  krusial  dalam  menjaga  tangan  supaya  permanen  steril  juga  sebagai problem lantaran disamping langka juga masih ada beberapa pelaku bisnis yang sengaja meraup laba melalui pelipatgandaan harga dan penimbunan masker dan hand sanitizer.
Penelitian  sebelumnya  mengungkapkan  penetapan  harga,  penguasaan  pasar,  atau  pemasaran barang  yang  mengakibatkan  praktik  monopoli  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat  sansiknya  diatur dalam UU Persaingan Usaha (Soleh, 2020) . Sekalipun belum ada yang mengatur tentang masker dan hand sanitizizer, namun hakim tetap memeriksa jika kedapatan oknum bisnis yang sengaja melakukan penimbunan barang (Mahendra, 2020) ; & (Rahayu, 2020) .
Berdasarkan  kenyataan  lapangan  diketahui  bahwa  Pelaku  bisnis  yang  tidak  mengerti  bahwa melipat  gandakan  harga  Hand  Sanitizer  disaat  terjadinya  kelangkaan  barang  yang  diakibatkan  suatu wabah  akan  terancam  hukuman.  Seperti  pepatah  Ubi  Societas  Ibi  lus,  yang  adalah  dimana  terdapat warga  disitu  terdapat  aturan.  Dengan  demikian  segala  bentuk  aktivitas  yang  merugikan  orang  lain, merogoh  kesempatan  ketika  terjadi  bencana,  dan  menciptakan  kepanikan  maka  aturan  pidana  akan berlaku.  Maka Penelitian  ini   menganalisis pengaturan tentang penimbunan barang pada saat terjadi kelangkaan  barang  menurut  UU  No.7  tahun  2014  di  masa  pandemi  Covid-19  dan    mengkaji  sanksi pidana terhadap pelaku penimbunan masker medis dan hand sanitizer  dalam UU No. 7 tahun 2014 di masa pandemi Covid-19

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif    yaitu  meletakan  aturan  menjadi  bangunan sistem norma sebagai metode penelitian dalam studi ini mengkaji mengenai asas-asas hukum, doktrin, norrna-norma,  kaidah-kaidah  terhadap  suatu  peratuan  perundang-undangan.  Sumber  bahan  hukum sekunder  dan  primer  digunakan  sebagai  sumber  bahan  hukum  dalam  studi  ini.  Data  dikumulkan melalui  pencatatan  dan  dokumentasi,  Bahan  hukum  yang  telah  berhubungan  dengan  permasalahan
telah terkumpul selanjutnya dianalisis  menggunakan analisa interpretasi hukum agar dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

## III. HASIL  DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Tentang  Penimbunan  Barang  pada  Saat  Terjadi  Kelangkaan  Barang  Menurut  UU  No.7 Tahun 2014 pada Masa Pandemi Covid-19
Perdagangan merupakan bagian dari transaksi barang dan jasa di seluruh dunia melalui peralihan hak kepemilikan  terhadap  suatu  barang  untuk  mendapatkan  keuntungan.  Transaksi  yang  berhubungan dengan  masker  dan  hand  sanitizer  diatur  dalam  UU  tersebut. Tersedianya  barang-barang  publik  dan terhindarnya kegagalan pasar berada dalam pengawasan pemerintah. Sehingga aktivitas perdagangan dan  perekonomian  diterangkan  dalam  UU  No  7  tahun  2014  tersebut.  Lantaran  itu,  hegemoni pemerintah  pada  soal  ini  rnenjadi  sangat  krusial.  hegemoni  pemerintah  secara  pribadi  pada penyediaan  masker  dan  hand  sanitizer,  pengaturan  aturan  pidana  bisa  dipakai  buat  menjerat  pihak- pihak  yang  mengakibatkan  kelangkaan  barang-barang  ini.  Oleh  karenanya,  aktivitas-aktivitas  yang memang  dimaksudkan  rnengganggu  ketersediaan  perdagangan  Masker  dan  hand  sanitizer,  perlu dipandang lebih pada Undang-Undang Perdagangan. Pasal 107 dalam  UU Perdagangan  menjelaskan bahwa  terdapat  peraturan  yang  mengawasi  kegiatan  yang  dapat  menyebabkan  kelangkaan  barang yang dibutuhkan dalam masa pandemi.
Saat  masyarakat  mengalami  kendala  perdagangan  yang  menyebabkan  kenaikan  harga  dan kelangkaan  dalam  jumlah  dan  kurun  waktu tertentu, penyimpanan barang utarna yang  krusial  diarur dalam  ketentuan tersebut. Sehingga pelaku bisnis  harus  mematuhi peraturan yang berlaku. Larangan menimbun barang  hams  ditegakkan  karena  merugikan orang banyak. Terdapat perdebatan  mengenai hukuman  terhadap  masyarakat  yang  rnenimbun  Hand  Sanitizer  dan  Masker  berdasarkan  Pasal  107 UU  Perdagangan.  Status  larangan  barang  penting  atau  pokok  yang  ditimbun  atau  disimpan  tertuang dalam ketenruan tersebut. Perpres No 71 Tahun 2015 mengatur lebih Ianjut mengenai barang penting atau pokok tersebut.
Dalam Perpres  ini, barang kebutuhan utama  dimaknai  menjadi barang yang  menyangkut hajat hayati  orang  menggunakan  skala  pernenuhan  kebutuhan  yang  tinggi  dan  sebagai  faktor  pendukung kesejahteraan  warga,  sedangkan  barang  krusial  dimaknai  menjadi  barang  strategis  yang  berperan krusial  pada  memilih  kelancaran  pembangunan  nasional.  Ketentuan  barang  pokok  dijelaskan  dalam Perpres tersebut  yaitu  hasil perikanan  dan peternakan, hasil  industri, dan  hasil pertanian. Sedangkan secara limitatif terdapat contoh barang penting yairu baja ringan, besi baja konstruksi, semen, triplek, gas elpiji 3 kilogram, pupuk, kedelai, jagung, dan benih padi. Berdasarkan contoh barang penting dan barang pokok  di atas, tidak ada penyebutan  masker dan  hand sanitizer  dalam  kedua batasan limitatif di  atas.  Meskipun  keberadaan  kedua  jenis  barang  tersebut  sangat  penting  dan  pokok  pada  masa Pandemi  Covid-19.  Sehingga  tenaga  medis  dan  masyarakat  terancam  keselamatannya  karena kelangkaan  yang  terjadi.  Namun  demikian,  Perpres  No.  71  Tahun  2015  sebenarnya  masih  memberi peluang bagi perluasan barang pokok dan penting. Sebab, ketentuan Pasal 2 ayat (7) mengatur, Jenis barang  kebutuhan  pokok  dan  penting  yang  telah  ditetapkan  secara  limitatif  itu  dapat  diubah berdasarkan  usulan  menteri  setelah  berkoordinasi  dengan  menteri  atau  kepala  lembaga  pemerintah nonkementerian terkait. Sehingga kategori barang penting sangat mungkin dikaitkan pada masker dan hand sanitizer berdasarkan perubahan tersebut. Program pemerintah dapat mendukung pembangunan nasional yang bersifat strategis, sehingga berpeluang untuk  menetapkan berbagai jenis barang  dalam kategori penting, berdasarkan Perpres di atas. Sudah sepatutnya terdapat perubahan dalam klasifikasi barang  penting  demi  keselamatan  tenaga  med  is  dan  masyarakat.  Untuk  menjaga  kesehatan  dan terhindar  dari  jeratan  Virus  Covid-19,  keberadaan  Hand  Sanitizer  dan  Masker  sangat  diburuhkan. Dalam  menurunkan  dan  mencegah  penyebaran  virus  yang  belum  ada  obatnya,  Pemerintah  harus melakukan  berbagai  cara  agar  situasi  pandemi  ini  tidak  meresahkan  masyarakat.  Untuk  mencapai rujuan  tersebut,  masyarakat  sangat  membutuhkan  keberadaan  Hand  Sanitizer  dan  Masker. Penggunaan  kedua  barang  tersebut  sangat  dianjurkan  oleh  pemerintah  ketika  masyarakat  berada dalam ruang publik. Sehingga salah satu jenis barang penting dapat dikaitkan pada Hand Sanitizer dan Masker berdasarkan kondisi di atas.
Aparat penegak hukum dapat menafsirkan penemuan hukum (rechtsvinding) berdasarkan kasus penimbunan Masker dan Hand Sanitizer unruk  menindak pelaku. Menurut Purusan Hoge Raad pada 31  Januari  1919,  terdapat  pemahaman  perbuatan  melawan  hukum  sebagaimana  dikenal  dalam  Pasal
1365  (KUHPerdata)  tidak  hanya  ditafsirkan  sebagai  perbuatan  melawan  hukum  dalam  bentuk  yang telah tertulis (written) saja,  melainkan  juga  yang tidak tertulis (unwritten) . Asas legalitas tercanrum pada  prinsip  hukum  pidana  dalam  purusan  kasus  tersebut (Haveman,  2002). Terdapat  larangan menggunakan  analogi  sehingga  menjadikan  asas  tersebut  dikenal  sangat  fundamental.  Penafsiran yang  di  luar  konteks  dari  pembuat  undang-undang  sangat  dilarang  saat  menegakkan  hukum  pidana bagi penegak hukum. Selain itu, terdapat larangan lain agar tidak menyamakan dengan suatu keadaan yang tidak sama dalam konteks yang ingin dikaji.
Apabila  masih  terdapat  upaya  melawan  hukum  yang  berkaitan  dengan  pelanggaran  tersebut, inovasi peraturan secara permanen masih dapat diterapkan. Sifat melawan aturan ini pada suatu tindak pidana diartikan menggunakan merujuk dalam argumentasi bahwa suatu tindakan bisa diklaim tindak pidana  apabila  sifat  tindakan  (wesen)  tadi  (dem  Wesen  nach)  sejalan  menggunakan  maksud  sesuai ketentuan aturan pidana  yang  dimaksudkan (Utrecht, 1986). Jalan tengah  dalam peristiwa ini adalah penggunaan  tafsir  sistematik  sebagai  pertimbangan  aparat  penegak  hukum,  yaitu  sebuah  penafsiran yang  fokus pada kesamaan peraturan undang-undang lain  yang  membahas  hal  yang sama. Landasan ini  juga  yang  sepertinya  sebagai  dasar  terbitnya  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  34  Tahun 2020  mengenai  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  23  Tahun  2020 mengenai  Larangan  Sementara  Ekspor  Antiseptik,  Bahan  Baku  Masker,  Alat  Pelindung  Diri  dan Masker,  yang  telah  membahas  larangan  pengiriman  APD  ke  luar  negeri  karena  kelangkaan  barang penting  saat  pandemi  Covid-19.  Bukanlah  suatu  analogi  ketika  UU  Perdagangan  dikaitkan  dengan Hand  Sanitizer  dan  Masker  menjadi  barang  penting,  berdasarkan  penafsiran  peraturan  tersebut. Sehingga  peraturan  Perundang-undangan  yang  membahas  hal  yang  sama  dapat  menggunakan  tafsir sistematis.  Hal  tersebut  juga  selaras  dengan  pengakomodasian  Peraruran  dalam  Penetapan  Barang Penting pada Perpres No. 71 Tahun 2015, Penetapan barang krusial didasarkan atas sifat barang yang dipercaya strategis pada pembangunan nasional . Persamaan tersebut yang memberi penegasan bahwa Masker  dan  Hand  Sanitizer  memang  layak  dimaknai  menjadi  satu  barang  krusial  ketika  pandemi Covid-19.
Prioritas  dalam  penetapan  hand  sanitizer  dan  masker  sebagai  barang  krusial  berkaitan  dengan kebijakan dalam ketentuan perundang-undangan. Kebutuhan warga dan kepentingan negara terhadap APD  membuat  barang  ini  dilarang  untuk  dikirim  ke  luar  negeri  berdasarkan  Peraturan  Menteri Perdagangan.  Sehingga  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pelaku  bisnis  dalam  menimbun  Hand Sanitizer dan Masker akan memberikan banyak gejolak dan pertimbangan bagi aparat hukum. Ketua forum  pemerintah  non-kementerian  terkait  dan  Menteri  dapat  berkoordinasi  untuk  melakukan  revisi tentang  jenis  barang  utarna  dan  krusial  berdasarkan  permasalahan  di  atas.  Pergantian  peraturan mengenai  jenis  barang  krusial  akan  mendorong  perubahan  status  hand  sanitizer  dan  masker  oleh Menteri  Perdagangan.  Sehingga  abstrak  dalarn  penegakan  aturan  pidana  perlindungan  konsumen dapat diterapkan melalui klasifikasi hand sanitizer dan masker sebagai barang penting.

## 2. Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Penimbunan  Masker  Medis  dan  Hand  Sanitizer  dalam Undang-undang no. 7 tahun 2014 pada Pandemi Covid-19
Politik hukum merupakan legal policy tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk  mencapai  tujuan  negara (Moh,  2011) .  Untuk  mencapai  cita-cita  bangsa  dan  tujuan  negara, terdapat  langkah  dan  sarana  untuk  menggunakan  hukum  sebagai  alat (Hartono,  1991) .  Sedangkan Hukum  pidana  bukan  tujuan  pada  diri  sendiri  tetapi  ditujukan  untuk  menegakkan  tertib  hukum, melindungi  masyarakat  hukum.  Penjagaan  tertib  sosial  untuk  sebagian  besar  sangat  tergantung  pada paksaan (Remmelink,  2003) .  Daya  paksa  memang  sangat  dibutuhkan  buat  menertibkan  warga lantaran masih banyaknya warga yang tidak menaati aturan. Misalnya kejahatan yang dilakukan para pelaku bisnis  ketika wabah  virus covid-19 terjadi. Kejahatan penimbunan  masker dan  hand sanitizer yang  dilakukan  oleh  para  pelaku  bisnis  didasari  tidak  adanya  dasar  aturan  yang  mengatur  barang berupa  masker  dan  hand  sanitizer  serta  adanya  kesempatan  buat  mendapatkan  laba  lebih  tinggi. Secara normatif, masker dan hand sanitizer tidak mempunyai dasar aturan, namun hal ini tidak dapat dibiarkan  karena  aturan  diciptakan  buat  menciptakan  ketertiban,  kemanfaatan  dan  keadilan  buat warga. Pelaku bisnis yang menimbun barang dan melipatgandakan harga masker dan Hand Sanitizer bisa  dikenakan  hukuman  pidana  memakai  instrumen  aturan  yaitu  UU  No.  7  Tahun  2014  mengenai Perdagangan  Undang-undang  tadi  sangat  efektif  buat  menjerat  kejahatan  misalnya  pelipatgandaan harga masker dan hand sanitizer. Adapun pasal-pasal mengenai kejahatan pelipatgandaan harga hand
sanitizer yang diatur pada Undang-undang tersebut yakni Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun  2014  tentang  Perdagangan  .  Mengacu  pada  pasal  ini,  pembisnis  yang  melakukan  tindak kejahatan penimbunan dan melipatgandakan harga barang penting dapat dipidana. Terpenuhinya dua unsur  yang  terdapat  dalam  pasal  tersebut  seperti  kelangkaan  barang  dan  gejolak  harga  maka  pelaku usaha dapat dipidana. Masker dan Hand Sanitizer pada saat ini  menjadi barang penting  yang  langka akibat  peningkatan  tingkat  ekonomi  masyarakat.  Sehingga  membuat  para  pelaku  usaha  mengambil kesempatan  untuk  meraup  keuntungan  dengan  harga  tinggi  yang  melanggar  ketenruan  pada  pasal tersebut.
Penimbunan  dan  pelipatgandaan  harga  masker  dan  hand  sanitizer  dapat  diberikan  hukuman sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku.  Kejanggalan  pada  saat  pihak  kepolisian  menentukan  bahwa pelaku usaha yang menimbun atau melipatgandakan harga masker dan hand sanitizer dapat dipidana. Kejanggalan tersebut terlihat pada klausa barang pokok/barang penting yang ada dalam Pasal 29 ayat (1)  U  ndang-undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan  .  Mengingat  masker  dan  hand sanitizer bukan tergolong barang penting maka timbul permasalahan hukum yang harus dihadapi oleh penegak  hukum.  Beberapa  barang  yang  tergolong  dalam  barang  penting  berdasarkan  Peraruran Presiden  Nomor  59  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun  2015 tentang  Penetapan  dan  Penyimpanan  Barang  Kebutuhan  Pokok  dan  Barang  Penting  terdapat  dalam Pasal  2  ayat  (6)  huruf  b  yaitu  benih  (benih  padi,  jagung,  dan  kedelai),  pupuk,  gas  elpiji  3  (tiga) kilogram, triplek, semen, besi baja konstruksi, dan baja ringan
Jika  terdapat  tindakan  melanggar  hukum,  penemuan  hukum  tersebut  tetap  dapat  diterapkan. Sehingga  terdapat  pendapat  suatu  tindakan  dapat  disebut  tindak  pidana  jika  sifat  tindakan  (wesen) tersebut sejalan  dengan  maksud dari ketentuan hukum pidana yang  dimaksudkan . Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya pada kasus ini menggunakan tafsiran sistematik, yaitu penafsiran yang fokus pada kesamaan peraturan undang-undang dalam membahas permasalahan yang sama.
Sanksi  pidana  yang  tertera  pada  Pasal  107  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang Perdagangan dalam hal Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memiliki kendala pada objek yang dituju tidak ada dalam Undang-undang. Semua hakim dianggap mengetahui hukum sehingga  pengadilan  tidak  diijinkan  untuk  menolak  mengadili  dan  memeriksa  suatu  kasus  meskipun kasus  tersebut  tidak  memiliki  dasar  hukum.  Hal  tersebut  berdasarkan  asas  ius  curia  novit  yang menjelaskan bahwa ketertiban dan keamanan masyarakat dapat tercapai melalui penegakan hukum.
Berdasarkan  hal  itu  hakim  berwenang  untuk  menentukan  hukum  objektif  mana  yang  harus diterapkan  baik  berasal  dari  hukum  positif  atau  yurisprudensi  atau  berdasarkan  kebiasaan.  Melihat ketenruan  tersebut,  sudah  dapat  dipastikan  bahwa  kejahatan  penimbunan  dan  pelipatgandaan  harga masker  dan  hand  sanitizer  dapat  dikenai  sanksi  pidana  dengan  catatan  hakim  beritikad  baik  untuk mempertimbangkan  bahwa  perbuatan  tersebut  termasuk  tindak  pidana  dengan  pertimbangan yurisprudensi dan kebiasaan yang ada di masyarakat. Yurisprudensi merupakan putusan hakim (judge made  law)  yang  diikuti  hakim  lain  dalam  perkara  serupa  (asas  similia  similibus),  kemudian  putusan hakim itu menjadi tetap sehingga menjadi sumber hukum. Yurisprudensi dalam prakteknya berfungsi untuk mengubah, mengukuhkan, menciptakan, menghapus, dan memperjelas hukum yang telah hidup dalam masyarakat. Perlunya aturan hukum baru untuk memberikan rasa aman dalam masyarakat serta terwujudnya  hukum  yang  dicita-citakan.  Apabila  kejahatan  penimbunan  dan  pelipatgandaan  harga masker dan Hand Sanitizer tidak dapat dipidana, maka terdapat kesempatan di masa yang akan datang terjadi hal yang sama disaat keadaan tertentu. Terdapat beberapa kasus tindak pidana pelipatgandaan harga hand sanitizer yang terjadi.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dari  jasil  analisis  data,  dapat  disimpulkan  bahwa  pengaturan  penimbunan  dan  pelipatgandaan  harga masker  dan  hand  sanitizer  dalam  hukum  pidana  Indonesia  diatur  dalam  Pasal  107  Undang-undang Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan,  undang-undang  tersebut  dapat  menjadi  payung  hukum untuk menjerat para pelaku penimbunan dan pelipatgandaan harga masker dan Hand Sanitizer di masa pandemic  covid-19.  Sanksi  pidana  tentang  tindak  pidana  penimbunan  dan  pelipatgandaan  harga masker  dan  hand  sanitizer  pada  masa  pandemic  covid-19  terdapat  pada  Pasal  107  Undang-undang nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

## 2. Saran.
Adapun saran dari peneliti terkait simpulan pada penelitian ini yaitu Kepada pemerintah dan penegak hukum,  seharusnya  dapat  melihat  bahwa  suatu  kejahatan  yang  nyata  walaupun  tidak  adanya  dasar hukum  harus  tetap  ditindak  guna  menciptakan  ketertiban  masyarakat.  Mengingat  bencana  covid-19 tidak tahu kapan selesainya. Kepada pelaku alangkah baiknya agar tidak melakukan hal-hal demikian karena  meskipun  bukan  sebagai  barang  penting  atau  kebutuhan  pokok  selama  ini  namun  pada  saat bencana  covid-19  ini  melanda  Indonesia  maka  masker  medis  dan  hand  sanitizer  berubah  menjadi barang penting atau kebutuhan pokok masyarakat di maas panemi ini sebagai perlindung diri.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  R.,  &  Lestari,  L.  E.  (2019).  Penegakan  dan  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia dalam  Konteks  Implementasi  Sila  Kemanusiaan  yang  Adil  dan  Beradab. Jurnal  Komunikasi Hukum , 5 (2), 12–25. Hartono, S. (1991). Politik Hukum Menuju Satu Sistem HukumnNasional . Bandung. Alumni. Haveman, R. H. (2002). The Legality of Adat Criminal Law in Modem Indonesia . Jakarta. Tata Nusa. Hiariej, E. O. . (2016). Prinsip-prinsip Hukum Pidana . Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka.
Mahendra,  F.  (2020).  Urgensi  Penemuan  Hukum  oleh  Hakim  Sebagai  Upaya  Untuk  Mewujudkan Keadilan  dan  Kepastian  Hukum  dalam  Penanganan  Kasus  Penimbunan  Masker  dan  Hand Sanitizer di Masa Wabah Covid-19. Jurnal Hukum Adigama , 3 (2), 1019–1043 . Moh, M. M. (2011). Politik Hukum di Indonesia . Jakarta. Rajawali Pers.
Rahayu,  P.  (2020).  Penerapan  Etika  Bisnis  Islam  yang  Menimbun  Masker  saat  Ditengah  Wabah Covid-19. Journal of Enterprise and Development , 2 (2), 57–66. Remmelink, J. (2003). Hukum Pidana . Jakarta. Grarnedia Pustaka Utama.
Soleh, M. F. (2020). Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen. Undang: Jurnal Hukum , 3 (1), 1–31.
Sulistyawati, S. (2018). Penegakkan Hukum Lingkungan Environtment Enforcement) Berbasis Nilai- nilai Karakter. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 2 (1), 122–132. Widodo, E. T. (2015). Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi . University Press. Jember.