KEBIIAKAN PENGETOTAAN DANA PENDIDIKA]\I  TINGKAT SEKOLAH

## DAI,AM KONTEKS OTONOMI DAERAH
Oleh : Ujang  Cepi Barlianr

## ABSTRAK
Kesadaran  tentang  pentingn-va  pendidikan ltang  bermutu  dapat membertkan harapan dan kemungkinan  yang lebih  baik  di masa mendatang,  hal ini telah  mendorong berbagai ujaya dan perhatian seluruh  lapisan maqrarakat untuk bisa meningkatkan kualitaipendidikan. Sekolah sebagai institusi (embaga)pendidikan,  merupakan  wadah tempatprosespndidikan dilakukan, memiliki sistem-t'angkompleks  dan dinamis. Dalam  kegiatann-va,  sekolah  adalah tempat _yang bukan han-r'a sekedar tempat berkumpul gunt dan murid, melainkan berada dalam  satu taianait sistem -t/ang rumit dan saling berkaitan, oleh karena itu sekolah  dipandang  sebagai suatu organisasi -vang membutuhkan  pengelolaan,  termasuk didalamnlra  pengelolaan  dana. Otonomi  daerah dan desentralisasi pendidikan nenuntutpmerataan pelalzanan pendidikan vang berkeadilan,  antara lain  mengenai  pengelolaan dana pendidikan _vang adil  dan t r*prrro. Ini perlu ditekankan dan diprioritaskan, karena  dana merupakan ntai satu kktor  pinentu kualitas  pendidikan -vang secara  langsung  berkaitan  dengan tujuan  pendidikan.
Kata kunci : kebijakan,  pengelolaan,  dana pendidikan, otonomi daerah

## A Latar belakang Masalah
Pembangunan pendidikan dan pembangunan  ekonomi sama pentingnya, karena  ekonomi  akan sulit digerakkan jika sumber daya manusia (SDM) tidak mempunyai kemampuan untuk menggerakkan  roda ekonomi. Untul< mendapatkan  sumber  daya manusia (SDM) yang berkemampuan dan berketerampilan tentu sejak dini harus dipersiapkan.  Lembaga  yang  paling  munghin menyiapkan  sumber daya manusia (SDM) yang handal dan bermoral  adalah  pendidikan pada semua jenis dan jenjang  (Rusmana, 2000:36).
Negara-negiua  maju seperti fepang,  Korea, dan sebagainya tidak memiliki sumber  daya alam yang memadai,  tetapi mereka merniliki sumberdaya  manusia (SDM) yang handal, oleh karena itu mereka dapat menikmati hehidupan yang  layak karena daya  dukung ekonomi negaranya cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan
rakyatn5za. Bagi  Negara  Indonesia  modal sumber  daya alam sudah terbentang secara luas, tinggal meningkatkan kualitas sumber daya manusia  (SDM-nya).
Kewenangan  yang terlalu  terpusat di masa lalu telah menjadi  bagian dari sebab kualitas dan  kemandirian bangsa yang rentan, kesuksesan yang dicapai ternyata bagaikan fatamorgana karena kenyataannya Negara Indonesia  mengalami krisis yang berkepan- jangan, maka  di era sekarang ini kewenangan yang terpusat  secara lambat  laun telah dilimpahhan pada pemerintahan di bawahnya (otonomi daerah)  sebagai upaya pemberda- yaan  daerah  secara optimal.
Kebijakan  pemberian  otonomi daerah dan desentralisasi yang luas,  nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam  dua hal. pertama, otonomi  daerah dan desentralisasi merupakan iawaban  atas permasalahan lolial bangsa
1) Penulis adalah  Dosen Llniversitas Garut (Uniga) dan [Iniuersitas Al-Ghifari @nfari) Bandung,  serta Kandidat Diktor di universitas  Pendidikan  Indonesia  @p0  Bandung
68
MANAIERIAL  Vol.  5, No. 10, fanuari 2OO7 :6g - ZZ
berupa  ancaman disintegrasi bangsa, kemishinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas  hidup masyarakat,  dan masalah pembangunan sumber  daya manusia.
Kedua, otonomi  daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong  era globalisasi el<onomi dengan memperkuat basis perekonomian  daerah (Mardiasm  o, 2OO2:9  6). Upaya peningkatan kualitas pendidikan terus menerus dilakukan baik secara konvensional  maupun inovatif, dan lebih ter{okus  lagi setelah diamanatkan  bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan  pada  setiap jenis dan jenjang  pendidikan.  Diantara upaya peningl<atan kualitas pendidikan antara lain dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999  tentang otonomi  daerah, yang  secara langsung berpengaruh terhadap perencanaan,  pelalrsanaan dan evaluasi pendidikan. fika sebelumnya pengelolaan pendidikan merupakan wewenang  pusat, maka dengan berlakunya  undang-undang  tersebut kewenangannya  bergeser pada pemerintah daerah, dan sekolah itu sendiri.

## B. Perumusan  Masalah
Pengelolaan  pendidikan yang efektif dan efisien  perlu ditunjang oleh  dana  yang  memadai.
Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pendidil<an, sumber dana merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakaan bagian yang  tah terpisahkan dalam  kajian pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam  implementasi  otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan,  yang menuntut kemampuan  sekolah  untuk merencanakan, melahsanakan, dan meng- evaluasi  serta mempertanggungjawabkan pengelolaan  dana secara transparan.
Pentingnya  dana  dalam penyelenggaraan pendidikan  menuntut  perencanaan yang tepat dan transparan.  Sehubungan dengan  itu, masalah yang  akan dijadikan bahan kajian dalam mahalah ini adalah:  "Bagaimanakah
hebijakan pengelolaan  dana pendidikan  tingkat sekolah dalam konteks otonomi daerah?".

## C. Prosedur Pemecahan  Masalah
Untuk  memecahkan masalah yang dirumushan  dalam  pembahasan  mahalah ini dilakul<an berbagai kegiatan sebagai berikut: 1. Mengadakan kajian  konseptual dari berbagai sumber yang relevan;
2. Mendeskripsikan  hasil kajian  konseptual;
3. Membahas,  menganalisis, serta mengada- kan penafsiran, dan; 4. Menarik  kesimpulan.

## D. PendanaanPendidikan
Pentingnya  pendanaan  pendidikan bukan hanya untuk kesejahteraan gum semata tetapi lebih dari itu, karena komponen  pembiayaan paling  tidak menyangkut  sarana dan prasarana,  kebutuhan  guru, kebutuhan siswa, kebutuhan kantor  pendidikan,  tenaga ahli pendidikan,  dan lainnya sebagai daya duhung peningkatan kualitas pendidikan  (Rusmana,
2000:39).  Pemerintah  Indonesia  bukan  hanya mengontrol pendidikan  di berbagai pulau,  tetapi juga merupakan  sumber  dana utama untuk seluruh  jenis persekolahan.
Pendidikan merupakan sumber kunci outcome  proses pembangunan. Para pengambil  kebijakan pendidihan  perlu menggambarkan  sebuah  snapshot  mengenai pemakaian dana pendidikan selama  satu tahun (1995-1996) dengan data yang bersumber dari pemerintah,  persekolahan,  dan keluarga- heluarga di berbagai tingkat dan jenis persekolahan. Data  mengenai pembiayaan dipresentasikan  dalam  tiga hal yaitu:  Pertama, keseluruhan biaya pendidikan di Indonesia yang terdiri atas: (a) dana pemerintah di luar anggaran pemerintah  pusat, yaitu anggaran rutin dan anggaran pembangunan; (b) pembayaran atau kontribusi dari siswa/ keluarga; (c) sumber-sumber  pembiayaan lain yang tidak selalu  disediakan oleh sekolah seperti biaya  transportasi, seragam, buku- buku penunjang, dan lain sebagainya.
Kebijakan  Pengelolaan  Dana  Pendidikan  Tingkat  Sekolah  ... (Ujang Cepi Barlian) 69
Kedua,  Bia5rx sisteur pendidikan,  vaitu suatn kombinasi  dana-dalla  pernerintah  dan ketersedialllryra untuk rnemenuhi kontribusi bagi pengeluaran sekolah ]'aug bersurtrber dari pemerintah  pusat dau daerah.  masyarakat, keluarga  siswa atau  surnber-surnber  lain. Dan Ketiga,  Dana ]rang dibelanjakan untuk proses pengajaran, termasuk pengeluaran  sekolah untuk  gaji, barang-barang lain. dan berbagai pelal'anan  di SD, SLTP, dan SN{A.
Perluul,a daua peudiclikan. baik pacla ialur sekolah lnauprur luar sekolah terutama untuk uteuunj ang pen]rediaall sal?na dan prasarala, seperti: tanah. baugnnan.  laboratoriurn. pe rpustakaau, rnedia belajar, operasi pembelajaran.  serta  pelavanan  administratif. Dana  pendidikan tidak  selalu identik dengarr uang (red cost). tetapi mencakup sernua pengorbanan )'ang diberikau  dalam rangka mencapai  tuiuan  penyelengllaraalt pendidikan.

## E. Klasifikasi Dana Pendidikan
Pendidikan mernpunlni nilai ntone taqvba* langsung maupur tidak langsung (direct  and indirect cost), sehiugga  sekolah tidak lrebas dari dana. Keselnruhan  dana  pendidikan ],ang digurakan peserta didik turhrk mengikuti  kegiatan penrbelajarau di sekolah  selanta  satu periocle arrggaran disebut  total student  education cost, Tlromas (1971) mengklasifikasikan daua pendidikan  ke dalarn dan langsturg dan dan tidak langsnng, dana  masyarakat dan pribadi, monetary And non monetary,  cost. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:
l. Dana Langsung dan Dana  Tidak Langsung
Dana langsung  (direct  cost)  adalah dana yang langsung digunakan untuk operasional. sekolah,  yang rnencakup  dana pembangirnan (capital cost), dan dana rutin (recurrent cost), Sedangkan dana tidak langsung  (indirect cost) adalah  dana ],ang menunjang peserta  didik untuk dapat  hadir  di sekolah, yang  mencakup biava hidup, transportasi,  dan dana lainnya. Dana tidak langsung sulit  dihitung karena tidak ada catatan resrni,  sehingga  dana ini tidak turut
IVIANAJIIRIAI,  Vol.  5, No.
dihitung, dalam perencanaan oleh para administrator.  perencana, atau pembuat keptrtnsan. Dana pembangunan  (capita! c:ost) aclalah  dana ]'ang digunnkaarn untuk pentbelian tanah pernbangunan ruang kelas, perpustakaan,  dan lapangan olah raga, dana kon truksi bangturan,  pengadaan  perlengkapaan rnebelair, darra  penggantian dan perbaikan.
Penetuan  dana pernbanguan  cligunakan  konsep c:apital c:ost per student place, ]rang tenliri atas tiga kel<lmpok  -vaitu uutuk pescrta didik di sekolah,  asrama  peserta didik, dan tempat tinggal guru,
Dana rutin (rec:utent cost) adalah dana ]rang  digunakan untuk  membiayai kegiatan operasional pendidikan selama satu tahun anggaran.  Dana rutin digunalian untuk. menunj ang  pelaksanaan progra rrl pembelajaran,  pembal.aran gaji  guru rlan personil  sekolah, administrasi  kantor, perneliharaall  dan perarvatan  sarana dan prasarana. l,enghitungan  dana rutin ],ang diperlukan  seorflng peserta didik  per tahun  di sekolalr  digunakan  analisis uait cost.
Nitai unit cost merupakan nilai satuan bia-va yang dilieluarkan untuk memberihan pelal,anan kepada  seorang  peserta ditlik per talrun dalam suatu jenjang pentlidikan. [.htit cas'f rneurberikan  gambaran  tentang besarnva tlana -\rang tlikeluarkan  dan tingkat pelayanan ]:ang diberikan.  [rerhitungan unit cost per peserta didik menurut Fattah (2002:26) adalah membagi jumlah dana ],ang tersedier dalant program  anggaran dengan jumlah krerlityang diambil  peserta didik per tahun clari program tersebut. Bia-r,a program  pengaiaran  per jam mennrut'I'homas (1971); dan  Correa (1989) ditentukan  oleh gaji guru dan tenaga aclministrasi, dana ruang:  dana perlengkapan dan alat; serta  dana bahan  pelajaran. Pembayaran gaji setiap pegarvai ditentukan berdasarkan pangkat, jabatan. penclidikan.  dan  masa kerja !,ang diterima oleh seorang pegawai minimal besarnl'a dapat memenuhi  biaya hiclup. Biaya  tridup rnerujuk patla  daya  beli dari penghasilan  yang  diterima tuntuk memennhi  kebutuhan  keluarga.
10. fanuari 2OO7 : (tB - ZZ 70
Dana ruang, menurut  Thomas (1974:44)
mencakup  unsur-unsur sebagai  beril<ut:
The lirst is the interest on unpaid  debt; the second is the economic cost ol'the equitlt; the third is depreciation the annual decrease in value due to the anging of the building. Fourth is the overhead associated with space'heat, light, and power Fifth the cost of maintenance.
Kutipan tersebut  menunjuld<an  bahwa  dana ruang belajar  yang  digunakan seorang  peserta didil( per tahun secara garis  besar dihitung dari dana penyusutan; dan overhead,  dana perawatan,  yang  berlaku pada tahun tersebut.
Dana perlenghapan dan alat pelaiaran, menghitung  dana perlengkapan dan alat pelajaran menurut Thomas  didasarkan atas harga  barang  dan  besarnya  penyusunan per tahun. Besarnl,n  dana  perlengkapan  dan alat pelajaran  per tahun  diperhitungkan satiap tahun anggaran  )/ang  berlaku.
2, Dana Masyarakat  dan Dana Pribadi
Dana masyarak at (social  cost) adalah dana yang diheluarhan  oleh  masyarahat secara langsung  dan tidak langsung,  baik berupa uang, sekolah, uang buku, maupun dana lainnya. Dana tidak langsung yang dikeluarkan  masyarakat  seperti paiak dan restribusi, di dalam  social  cost termasuh private  cost,  yaitu  dana yang berasal dari rumah  tangga termasuk hesempatan  yang hilang.  Private cost adalah dana langsung yang  dikeluarkan dalam  bentuk  uang sekolah, uang  kuliah,  pembelian  buku, dan  dana hidup setiap peserta didik. Sedangkan dana tidah langsung merupakan  income forgone setelah dikenai pajah.
3, Monetary  and Non MonetarY Cost Monetaqv  cost  diartikan sebagai  dana langsung dan tidalc langsung yang dibayar  oleh masyarakat dan individu, sedangkar  llon ntonetaty costialah  kesempatan  yang hilang karena digunakan untuk membaca  buku  dan hegiatan belaiar.  Fattah (2000:26) mengemuhakan  bahwa  di dalam  menentuhan
dana satuan pendidikan terdapat dua pendehatan, yaitu pendehatan mahro dan pendekatan milcro. Pendekatan  mahro didasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah  pengeluaran  pendidikan  yang diterima dari berbagai  sumber  danh kemudian  dibagi iumlah peserta didik. Pendekatan mikro didasarkan perhitungan dana alokasi pengeluaran  per komponen  pendidikan  yang digunahan peserta didik.
H Pengelolaan dana di Se[olah
Ada beberapa faktor  dalam manajemen pembiayaan pendidikan sebagaimana dikemukakan  oleh  Gaffar  (1991:10)  yaitu sistem  manajemen pembiayaan  harus diikuti oleh  pengelolaan  keuangan,  pengelolaannya tergantung apakah sistem itu cukup efisien atau tidak. Pada pemerintahan sistem terpusat sistem pendanaan  sangat sentralistis,  dalam arti pedoman  anggaran yang sudah ada diatur secara sentral. Dengan sistem ini maka pengelolaan dan tidak  mudah  untuk  difahami.
Pendidikan memerlukan sej umlah investasi dari anggaran pemerintah dan dana masyarakat. Agar investasi di bidang pendidikan  mencapai sasaran yang diharapkan diperlukan pengelolaan yang efektif dan efisisen.  Kegiatan  mengatur  penerimaan, pengalokasian,  dan mempertanggungj awabkan keuangan untuk menunjang pelaksanaan program  pengajaran  merupakan  manajemen heuangan. Tugas pengelolaan keuangan  dapat dibagi tiga fase yaitu: linancial planning,
i mplementa  tion, a nd eva I u a ti on. fones (198 5:73) mengemukakan:
" financial planning is called  budgeting", merupakan kegiatan mengkoordinir semua sumber  daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara  sistematis tanpa terjadi  akibat efek sampingan yang merugikan. Pelaksanaan  anggaran ialah kegiatan berdasarkan rencana  yang  telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian bila diperlukan. Evalua tionmerupakaan proses evaluasi  terhadap  pencapaian sasaran.
Komponen  utama  manaiemen keuangan meliputi, (1) prosedur  anggaran,  (2)  prosedur
Kebijakan  Pengelolaan  Dana  Pendidikan Tingkat  Sekolah  ... (Uiang Cepi Barlian) 7l
akuntansi keuangan; (3) pembelajaran. pergudangan,  dan prosedur pendistribusian;  (4) prosedur  investasi; dan (5) prosedur pemeriksaan. Bertolak dari pengertian manajemen  keuangan,  tahapan (fungsi),  dan komponen  manajemen lceuangan, mal<a proses manajemen l<euangan perlu ada  strategi pengelolaan.

## 1. Startegi  sekolah
dalam Pengeloalaan  Dana Sekolah merupahan suatu sistem, yang memiliki serangkaian komponen saling terhait, dan membutuhkan  masukan  dari linghungan untuk mentransferkan serta mengeluarkan hasil. Kebutuhan akan masukan dan keluaran merupakan realitas dari ketergantungan sekolah terhadap lingkungan. Masukan terhadap  sistem sekolah mencakup  perangkat lunak dan perangkat keras,  selaras  dengan perkembangan yang terjadinya pada lingkungan. Hal tersebut memberikan konsekuensi  terhadap tranformasi  dalam sistem sesuai dengan tuntutan keluaran.
Strategi pada hakekatnya  merupakan  cara berlikir manusia yang sistematis,  yang akhir- akhir ini telah berkembang menjadi suatu landasan konseptual manajemen. Primozic (1991:163) mengidentifilcasikan berfikir manusia yakni "secara  mekanik, intuisi dan strategik". Cara berfikir tersebut,  salah satunya yang kreatif dan dinamis  selaras dengan perkembangan yang terjadi dalam kondisi tertenfu.
Agustinus (1995:49) mengungkapkan bahwa karakteristik  masalah strategi menyangkut  orientasi ke masa depan, berhubungan  dengan unit-unit kegiatan  yang kompleks,  perhatian  manajemen puncak, pengaruh jangka  panjang, dan alokasi sumber- sumber  daya. Sehubungan  dengan pendapat tersebut, berikir  strategic berkenan  dengan banyak pilihan sebagai alternatif  pemecahan masalah.
Pemecahan  masalah memerlukan seperangkat kemampuan  analisis  yang  tepat dan cermat untuk memerkecil  tingkat kesalahan  yang timbul di masa  depan. Rowe
(1990)  mengungkapkan  tiga langkah utama pendekatan strategis  dalam konteks manajemen, yaitu: (f ) strategic  planning sebagai dokumen formal, (2) strategic m a n agem en t sebagai upaya untuk mengelola proses perubahan,  dan (3) strategic  thinking, sebagai kerangka  dasar untuk merumuskan tujuan dan hasil yang dicapai ssecara berkesinambungan.
Strategic planning mengacu kepada keterhaitan antara tehanan internal yang datang dari dalam  dan kebutuhan ehsternal yang datang dari luar.  Disini strategi mengandung unsur  analisis kebutuhan, proyeksi, peramalan,  pertimbangan  ekonomis, dan tinancial, serta  analisis terhadaap rencana jangka  panjang dan rencana operasional dalam  bentuh  tindakan  yang  lebih rinci.
Kerangka manajemen strategik seperti dihemukakan  Rowe (1990:87) mencakup
s tra tegic  plan ning, orga niza tion al stru c ture, strategic control,  and resources req uirement.
Stuategic managemen t merupakan pengelolaan terhadap  keempat  gugus komponen  tersebut. Keempat  gugus tersebut aktivitas  kuncinya bertumpu pada strategicplanning, sebab pada fase ini dilakukan analisis terhadap  tantangan dan peluang  eksternal, serta kekuatan dan kelemahan internal organisasi.  Strategic m a n a gem e n t berfungsi men garahkan operasi internal organisasi berupa  alokasi sumber daya manusia, sarana fisik  dan keuangan, untuk mewujudkan  interaksi  optimal  dengan lingkungan sekitarnya.
Dalam kaitannya  dengan strategi  sekolah dalam menggali dana pendidikan, secara administratif  strategi tersebut  sangat  tepat, karena berkaitan dengan  bagaimana seorang pengelola  seholah melakul<an  upaya-upaya pengelolaan  sumber  daya, jenis  sumber dana yang terdapat di dalam lingkungan seholah.
Strategi  tersebut  dapat  direalisasikan melalui penyelenggara  berbagai  kegiatan sebagai berikut.
1) Melakukan analisis internal dan eksternal sekolah berkenaan dengan potensi sumber-sumber dana  yang ada.
T2
MANAJERIAL Vol.  5, No. 10, |anuari 2OA7  : 68 - 27
2) Mengidentifikasi dan memperkirahan sumber-sumber dana yang  dapat  digali.
3) Menetaphan  sumber-sumber  dana  yang jelas dapat ditarik sebagai  sumber perolehan  seperti:
a) Musyawarah dengan orang tua peserta didik baru,  pada awal tahun ajaran;
b) Mus5rnvlnrah dengan dewan guru untuk mengembangkan koPerasi seholah:  dan c) Menyelenggarakan  kegiatan olah raga dan kesenian  peserta didih  untuk mengumpulkan dana dengan memanfaatkan  fasilitas  sekolah.
2, Perencanaan  Pengelolaan  Dana Perencanaan dalam manajemen keuangan (Iinancial planning) ialah kegiatan merencallakan  sumber dana untuk menuniang kegiatan  pendidikan  dan tercapainJza tuiuan sekolah. Perencanaan ini juga biasa disebut pengang g ar an ( b udge ti n g).
Perencanaan  menghimpun  sejumlah sumber daya J'/ang diarahkan untuk  mencapai suatu tujuan " Budgeting  bilngs liscal  resources demanded in planning and programning into sharper focus" (Knezevich, 19 8 9 :64). Anggaran  atau budget merupakan alat penjabaran suatu rencana  ke dalam bentuk dana untuk setiap komponen  kegiatan.  Dalam hal  ini Richard Cordon (1976:125) mengemukakan pendekatan dalam  menyusun anggaran pendidikan  dalam  dua pendekatan yang umum digunakan yaitu pendekatan tradisional dan Planning Programming
B udge ti ng S-vstem  (PPBS).
The Traditional  Approach Stages: (l).As certain teacher needs in the areas of supplies,  book,  etc; (2) Determine the merits of teacher budget requests  on the basis of perceived  need;  (3) Estimate the cost  categories of need, e.g. instruction supplies,  books, etc. PPBS Stages: (1)
Asseses educational needs; (2) Deline educational objectives and criteria  and methods to be used in evaluating the obiectives; (3) Determine programs and
cost-estimate  the resource needed to carry out programs; (5) Organize the budget arround program areas  and objectives.
Ada  dua bagian  dalam  penganggaran yaitu perkiraan tentang  pendapatan  dan pengeluaran.
Pral<iraan dan penyaiian pendapatan  harus dapat  dipertanggung-iawabkan sehingga pendapatan itu dapat direalisasikan secara realistis.
Dalam kaitannya  dengan pengelolaan dana pendidikan tingkat seleolah,  seialan dengan  napas  desentralisasi; Lipham (1985) mengemukakan tiga cara pandang l'aitu: 1) Comparative Approach: penganggaran  yang dilakukan  dengan  membandingkan  besarnya penerimaan  dan pengeluaran unhrk setiap mata anggaran untuk setiap tahuu 2) The Planning Programming Budgeting Evaluation System (PPBN), penganggaran yang berorientasi pada rencana dan sasaran program  secara khusus dan umum. Pendekatan ini analisis dana pelaksanaan,  serta penilaiap PPBES didasarkan atas  zero-based budgeting; 3) Functional Approach: penganggaran dalam bentuk gabungan antara unsur PPBES dengan
Comparative  Approach.
3. Prosedur Penyusunan  Anggaran Prosedur  perencanaan anggaran pendidikan pada umumnya dilakukan secara sederhana dan administrator dapat melaporkan secara sederhana pula.  Perencanaan anggaran tersebut biasanya  menggunakan format dari
Rencana  Anggaran  Pendapatan dan Belanja
Sekolah (RAPBS) yaitu; (1) Sumber pendapatan terdiri dari UYHD,  DPB  OPF dan  BP3,  dan lain- lain; (2) Pengeluaran untuk kegiatan belajar mengajar,  pengadaan  dan pemeliharaan sarana prasarana,  bahan-bahan dan alat pelajaran,
honorarium dan keseiahteraan.
Lipham  (1935) mengungkapkan  empat fase kegiatan pokok penyusunan anggaran
sebagai berikut.
1) Perencanaan  anggaran;  merupakan
hegiatan  mengidentifikasi  tujuan, menentukan prioritas, meni abarkan tujuan
Kebijakan  Pengelolaan  Dana  Pendidikan Tingkat  Sekolah  ... (Uiang Cepi Barlian)
73
ke dalam penampilan operasional  yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis  cost- efectiveness, membuat rekomendasi alternatif  pendekatan untuk mencapai sasaran.
2) Mempersiapkan  anggaran; antara lain menyesuaikan  kegiatan  dengan mekanisme anggaran yang  berlaku, bentuknya, distribusi, dan sasaran program  pengajaran perlu dirumuskan dengan jelas. Melakukan inventarisasi kelengkapan  peralatan, dan bahan-bahan  yang telah tersedia.
3) Mengelola  pelaksanaan  anggaran;  antara
lain mempersiapkan  pembukaan, melakukan pembelanjaan dan membuat transaksi, membuat perhitungan, mengawasi pelaksanaan  sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku, serta membuat  laporan  dan pertanggung-j awaban keuangan.
4) Menilai pelaksanaan anggaran; antara lain menilai pelaksanaan  proses  belajar- mengajar,  menilai bagaimana  pencapaian sasaran program, serta membuat rekomendasi untuk perbaikan  anggaran yang ahan datang.
Penyusunan  anggaran  memerlul<an  data yang al<urat dan lengkap sehingga semua perencanaan kebutuhan untuk masa  datang dapat diantisipasi  dalam  rancangan  anggaran. Beberapa faktor yang turut mempengaruhi anggaran dana  pendidikan di sekolah  antara lain: laju pertumbuhan peserta didik, inflasi, pengembangan  program,  dan perbaikan  serta peningkatan pendekatan  belajar  mengaiar.
Mengenai perencanaan  dan pembia5rzn,, pendidikan Morphet (L975) mengajukan beberapa  saran  sebagai berikut.
1) Perencanaan  Pendidikan  harus dapat mengganti beberapa peraturan dan prosedur  yang tidak efektif sesuai dengan perkembangan  kebutuhan pendidil<an.
2) Merevisi peraturan dan input  lain yang relevan,  dengan merancang  pengembangan sistem secara efektif.
3) Memonitor dan menilai keluaran pendidikan secara terus menerus dan
berkesinambungan  sebagai bahan perencanaan  tahap  berikutnya.
Kutipan tersebut menunjul<kan bahwa pengelolaan  dana pendidikan tingkat sekolah dalam honteks otonomi daerah dapat diimplementasikan secara efektif  dan berj alan efektif apabila didukung  oleh beberapa sumber yang essensial, seperti: a) sumber daya manusia  yang kompoten  dan mempunyai wawasan luas serta tepat waktu  dinamika sosial masyarakat; b) tersedianya  informasi yang akurat dan tepat wakfu untuk menunjang pembuatan  keputusan; c) menggunahan manajemen  dan teknologi yang tepat  dalam perencanaan; d) tersedianya  dana  yang memadai  untuk  menunjang pelaksanaan.
lL  Penyusunan  pendapatan dan Pengeluaran  Anggaran Belanja Sekolah
Penyusunan pendapatan dan pengeluaran anggaran belanja  seholah di lingkungan Departemen  Pendidikan menganut pola paduan antara pengaturan  pemerintah pusat dan sekolah. Artinya ada beberapa anggaran yang telah ditetapkan  oleh peraturan pemerintah yang intinya pihak sekolah tidak dapat mengubah dari petunjuk penggunaan  atau pengeluarannya,  dan sekolah hanya sebagai pelaksana pengguna dalam tingkat mikro helembagaan. Dengan  demihian, pola pengelolaan  anggaran betanja sekolah, terbatas  pada mengelola  pada tingkat operasional.  Dalam hal ini. sekolah  tidak mempunyai kebiiakan  pengelolaan secara operasional.  Salah satu kebijakan tingkat sekolah adalah adanya pencarian  tambahan dana dari partisipasi  masyarakat, selanj utn-rza cara pengelolaannya dipadukan sesuai tatanan yang lajim sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun demikian, sesuai  dengan semangat  otonomi  daerah maka sekolah memiliki kewenaugan  dan  keleluasaan  yang cukup lebar dalam  pengelolaan dana untuk mencapai  efektilitas  pencapaian tujuan seholah.
Dalam  pembuatan  anggaran belanja sekolah  yang  sangat bertanggung jawab
74
MANAJERIAL Vol.  5, No. I0, |anuari 2OOZ : 6g - 7Z
sebagai pelaksana  adalah  kepala sekolah.
Kepala sekolah harus mampu  mengembangkan sejumlah  dimensi  perbuatan  administratif. Kemampuan untuk menerjemahkan  program pendidikan ke dalam ekuivalensi  keuangan merupakan hal penting  dalam penyusunan anggaran belanja. Pembuatan  anggaran belanja bukan pel<erjaan rutin atau mekanis, melibatkan  pertimbangan tentang maksud- maksud  dasar  dari pendidikan  dan  program. Dari perspektif  tersebut pembuatalt atlggaran  belanja dapat membuka  jalan bagi  pengembangan dan penjelasan  konsep-konsep tentang tujuan- tujuan pendidikan yang diinginhan, dan merancang  cara-cara bagi pencapaiannya.
Pengelolaan  dana pendidikan  tingkat sekolah dalam konteks otonomi daerah dilaksanakan oleh  kepala  sekolah dibantu  para wakilnya  yang  ditetapkan oleh kebiiakan sekolah, serta dewan  sekolah di bawah pengawasan pemerintah.

## 5. Prosedur Pengaturan
Dalam garis besarnya pengaturan  dana pendidikan di sekolah meliputi penerimaan, penggunaan, dan pertanggungfawaban (auditing).
a. Penerimaan  Keuangan  Sekolah Penerimaan  keuangan  sekolah  dari sumber-sumber dana perlu dilakukan berdasarkan  prosedur  pengelolaan yang selaras dengan ketetapan yang disepal<ati, baik berupa
konsep  teoretis maupun  peraturan  pemerintah.
Banyak pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan dana pendidikan di sekolah, terutama  berkaitan dengan penerimaan keuangan,  namun  dalam penyelenggaraannya ada beberapa karakteristik yang identik.
Berdasarkan buku pedoman rencana, program dan penganggaran (Depdiknas, 2000) sumber  dana  pendidikan meliputi anggaran rutin (DIK); anggaran  pembangunan  (DIP);
dana penunjang  pendidikan  (DPP);Dana BP3; donatur; dan lainJain  yang dianggap  syah  oleh semua pihak  terkait.
Pendanaan pendidikan  pada dasarn5ra bersumber dari pemerintah, orang tua dan masyarakat. Di samping itu dapat  pula digali
sumber-sumber yang mungkin dari pihak masyarakat dalam  bentulc saling menguntungkan.
b. Penggunaan Keuangan Seholah
Dana yang diperoleh dari berbagai sumber perlu digunakan secara efektif  dan efisien. Artinya, setiap perolehan  dana dalam pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhanJ<ebutuhan  yang  telah  disesuaikan dengan perencanaan  pembiayaan di sekolah.
Pengeluaran  sekolah berhubungan dengan pembayaran  heuangan  sekolah  untuk pembelian  beberapa  sumber atau input dari proses sekolah  seperti tenaga administrasi, guru, bahan-bahan, perlengkapan,  dan fasilitas.
Ongkos menggambarkan  seluruh  sumber yang digunakan dalam proses sekolah, apakah digambarkan  dalam  anggaran sekolah  dan pengeluaran atau tidak. Ongkos dari sumber sekolah termasulc nilai setiap input yang digunakan, sekalpun sekolah menyumbangkan atau tidak terlihat secara akurat. Dalam SKB Mendiknas dan Menkeu
No.05 8 5/K/1 997 dan No. 590/kmk.03/03/
1987,  tanggal 24-9-1987 tentang  peraturan
SPP dan DPP meliputi:  pelaksanaan pelajaran, pengadaan prasarana/sarana,  pemeliharaan
sarana  dan prasarana, kesejahteraan  pegawai, kegiatan  belajar,  penyelenggaraan EBTA/ EBTANAS dan pengiriman/penulisan STTB/ NEM, perjalanan dinas supervisi,  pengelolaan pelaksanaan pendidikan, dan pendataan.
Sesuai  dengan  semangat  otonomi pendidikan, maka  kepala sekolah berwewenang penuh untuk mengatur  masalah  pendanaan pendidikan  di seholahnya. Meskipun  demikian, ia harus tetap memperhatikan perangkat peraturan  yang ada dan  selaras dengan rincian pengeluaran.
c. Pertanggungjawaban Keuangan Seholah Pertanggungiawaban atau evaluasi keuangan  sekolah ditakukan  terhadap apa yang telah  dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut  Cormark (797 O) " auditing is verilication, auditing is determining tltat what is intended  is whatis bingpr{ormed and, lhrther that what is being performed is appropriate for
Kebijakan Pengelolaan  Dana  Pendidikan Tingkat  Sekolah  ,.. (Ujang Cepi Barlian) 75
the task." Auditing  merupakan pembuktian dan penentuan bahwa  apa yang dimaksud sesuai dengan  yang  dilahsanakan,  sedang apa yang dilaksanakan  sesuai dengan  tugas. Proses ini menyangkut  pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan dana hepada pihak-pihak yang berhak  secara proporsional.

## G. Kesimpulan
Kebijakan  pemberian  otonomi daerah dan desentralisasi yang [uas, nyata, dan bertanggung  jawab kepada daerah merupahan langkah strategis dalam  dua hal. Pertama, otonomi  daerah dan  desentralisasi merupakan jawaban  atas permasalahan lokal bangsa berupa  ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan,  ketidakmerataan  pembangunan, rendahnya kualitas  hidup masyarakat,  dan masalah pembangunan sumber  daya manusia. Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan  langkah strategis  bangsa Indonesia untuk menyongsong  era  globalisasi  ekonomi dengan memperkuat basis  perekonomian daerah.
Kesadaran tentang  pentingnya  pendidikan yang bermutu dapat memberikan  harapan dan kemungkinan yang lebih baik di masa mendatang,  hal ini telah  mendorong  berbagai upaya dan perhatian seluruh lapisan masyarakat  untuk bisa meningkatkan  kualitas pendidikan. Sekolah  sebagai institusi (lembaga) pendidikan, merupakan wadah  tempat proses pendidikan dilakukan, memiliki sistem yang l<ompleks dan dinamis. Dalam  kegiatannya, sekolah  adalah tempat yang bukan hanya sekedar tempat berkumpul guru dan  murid, melainkan berada dalam satu tatanan sistem )rang rumit dan saling berkaitan, oleh karena itu sekotah  dipandang  sebagai suatu organisasi yang membutuhkan  pengelolaan, termasuk didalamnya pengelolaan dana. Pendidikan merupakan  proses interaksi sosial yang  melibatkan sumber daya manusia, sarana, dan dana  dalam  merealisasikan tujuannya.  Ketiga sumber daya tersebut perlu dikelola secara efektif dan  efisien  untuk
mencapai tingkat produktivitas pendidikan yang tinggi, baik secara l<uantitas maupun hualitas. Peningkatan produktivitas  pendidikan memerlukan  pengelolaan yang baik dari tinghat nasional sampai tingkat operasional, karena  manajemen  pendididkan  merupakan faktor kunci  untuk menunjang  keberhasilan pelaksanaan  program  pendidikan.  Dalam  hal ini untuk meningkatkan  produktivitas pendidil<an  dapat dilakukan melalui perbaihan sistem  pengelolaan  dana pendidikan di sekolah. Hal ini penting  terutama  dalam  kaitannya dengan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan yang  sedang bergulir.
Pendidikan memiliki  nilai monetary (direct and indirect cosQ, sehingga tidak bebas'dari dana. Dalam  hal ini, dana yang  diinvestasikan ke dalam  sistem pendidikan  diharapkan memberikan kembalian secara individual  dan sosial. Dana langsung (direct cost) digunakan untuk menunjang  proses  pembelajaran,
sedang dana tidak langsung  (indirect cost) merupakan  biaya hidup seorang  peserta didilr, dan kebutuhan lainyang menyebabkan  ia dapat hadir di sekolah.
Pengelolaan dana. pendidikan  tingkat sekolah yang efektif  dan efisien dapat mengantisipasi  upaya peningkatan  mutu pendidikan  di masa  depan. Implikasi lebih lanjut dari kajian tentang biaya pendidikan dapat dijadikan landasan dalam menganalisis pengelolaan dana pendidikan  di sekolah
H  Daftar Pustaka
Anderson, L and Douglas M, W. (1982). Education  and Development.  Toronto: Lexington Books  D.C. Heath and Company Lexington, Massachusetts.
Becker,  Gary, S. (1993). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis  with Special eference to Education (Third Edition).  USA: The University of Chicago Press Cohn, Elchanan. (1979). The Economic of Education:  An Introduction.
Massachussets: Ballinger  Pub. Company.
10, fanuari2OOT :68 - 77
76
MANAIERIAL  Vol. 5, No.
Djatmiko, Y H. (2005). Bahan  Perkuliahan Teori dan Proses  Kebiiakan  Pendidikan. Bandung: PPs Upi. Engkoswara. (1987). Dasar-dasar Administrasi Pendidikan  |a[<arta: Dirien DiktiDepdikbud.
Fiske, Edward, B. (1996).  Decentralilization of Education:  Politics  and Concensus.
London:  Collier  Macmillan Pub. Fattah, Nanang. (2000). Ekonomi dan Pem bi ayaan Pendidikan Bandung:  Remaj  a
Rosdakarya.
Gaffar, M, F. (1989).  Perencanaan Pendidikan:
Tbori dan Metodologi.  ]aharta:  P2LPTK Hansen,  Don, R and Mowen, M, M. (2000). Manajemen  Biaya: Akuntansi dan Pengendalian fakarta: Penerbit Salemba
Empat.
Iaditris, Demetrius. (1994). Social Polic-v "Institusional  Context of Social Development and Human  Services".  New York, London: Collier  Macmillan fones. (1985). School Finance: Technique and
Social  Policlz London:  Collier  Macmillan
Pub.
Mardiasmo. (2002). Otonomi & Manaiemen Keuangan  Daerah,  Yogyakarta:  Andi. Mattulada.  (1990) . Desentralisasi  Pendidikan Dalam Pelaksanaan Manaiemen
Pembangunan. |akarta: Pustaka Sinar Harapan.
Nurhadi, M, A. (1999). Pokok-pokok Pikiran
Mengen  ai Pengelolaan Bidang  Pendidikan 'dan Kebudayaan Dalam Rangka Pelaksanaan  Undang-Undang RI No. 22.
|akarta:  Makalah Seminar. Pidarta, M. (1988). Manajemen  Pendidikan
Indonesia.  |akarta:  Bumi  Aksara. Rae,  Duncan, Mac, and ]ames  A.Wilde.
(1985). Policy  Analysis For Public
Decisions. New York:  University Press of
America.
Rowe (1989). Strategic  Management, A Methodological Approach. New York an
Co: Addison - Wesley Publishing Company.
Rusmana, Maman. (2000). Formasi: Jurnal Kajian  Manajemen  Pendidikan  Bandung:
PPs UPI.
Sallies,  E. (1994). Total  Quality Management in Education  London: Kogan  Page Limited
Sergoivanni,  Thomas, I. (1987). Educational Governance and Administration. New
|ersey:  Prentice  Hall  Inc. Undang-Undang  No. 20 tahun 2003  Tentang
Sistem Pendidikan  Nasional.
Yaizey, Iohn. (1962). The Economic of Education  London: Feber Limited.
Kebiiakan  Pengelolaan  Dana  Pendidikan Tingkat  Sekolah  .,. (Uiang Cepi Barlian)