Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PROSES PEMILU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU
Adam Sani 1 , Ilka Sandela 2 , Nila Trisna 3
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
1 adam@utu.ac.id
2 ilkasandela@utu.ac.id
3 nilatrisna@utu.ac.id

## Abstract
The purpose of this study is to determine the authority of the Regency/City General Election Supervisory Body (Bawaslu) in resolving electoral process disputes based on Law Number 7 of 2017 concerning Elections. The research method used is normative juridical through a statutory approach. The main data sources in this study consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data analysis  was  carried  out  qualitatively  through  analytical  and  prescriptive  methods. The conclusions drawn by the researcher from the results of this study were carried out using a qualitative descriptive normative method. The results of the research are that  the  Regency/Municipal  General  Election  Supervisory  Body  (Bawaslu)  has  the authority to resolve electoral process disputes that occur in regencies/municipalities, both  among  election  participants  or  election  participants  with  the  KPU  due  to  the issuance  of  a  Decree  or  Official  Report.  The  process  of  implementing  electoral process disputes is carried out through mediation and adjudication. Election process dispute decisions made by Bawaslu are final and binding, except for election process disputes relating to the verification of Election Political Parties, determination of DCT members of DPR, DPD, Provincial DPRD, and Regency/Municipal DPRD as well as the determination  of  Candidate  Pairs  that  can  be  sued  to  the  Election  Commission. Administrative  Court  (PTUN).  It  is  recommended  to  Bawaslu  to  strengthen  the human  resources  of  Bawaslu  members  at  the  Regency/City  level,  especially  the ability of Bawaslu members to resolve disputes in the election process.
Keywords: Authority, Regency/City, Dispute, Election

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara demokrasi yang artinya bahwa kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan salah satu bentuk atau mekanisme  sistem  pemerintahan  suatu  negara  sebagai  upaya  perwujudan
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
kedaulatan  rakyat  atau  negara  yang  dijalankan  oleh  pemerintah.  Semua  warga negara  memiliki  hak  yang  setara  dalam  pengambilan  keputusan  yang  dapat mengubah hidup mereka  melalui pemilihan umum. 1
Pemilihan  umum  merupakan  salah  satu  proses  untuk  memperjuangkan kepentingan politik dalam bentuk proses seleksi terhadap lahirnya wakil rakyat dan pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi. Pemilihan umum merupakan suatu rangkaian  kegiatan  politik  untuk  menampung  kepentingan  rakyat,  yang  kemudian dirumuskan  dalam  berbagai  bentuk  kebijakan.  Pemilihan  umum  adalah  sarana demokrasi  untuk  membentuk  sistem  kekuasaan  negara  yang  berkedaulatan  rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan  yang  lahir  melalui  pemilihan  umum  adalah  kekuasaan  yang    lahir  dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai keinginan rakyat. 2
Salah  satu  hal  baru  pada  Pemilu  di  Indonesia  adalah  dalam  hal  mekanisme gugatan keberatan terhadap penyelesaian  sengketa proses pemilu. Mekanisme ini tidak dikenal dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  (Pemilu)  memuat  terobosan  penguatan kewenangan hukum pemilu. Selain tentang tindak pidana pemilu, kewenangan kuat yang paling mencolok adalah menindak dan memutus pelanggaran administrasi dan penyelesaian  sengketa  proses  pemilu  oleh  Bawaslu.  Bawaslu  hingga  tingkat Kabupaten/Kota  berwenang  mengeluarkan  putusan  terhadap  pelanggaran administrasi  dan  sengketa  proses  pemilu.  Hal  inilah  yang  menjadi  ambigu  di kalangan  masyarakat  dalam  kewenangan  penanganan  pelanggaran  pemilu  yang berdampak pada diskualifikasi calon atau partai politik.
Persoalan  penyelesaian  sengketa  pemilu  merupakan  masalah  hukum  yang kerap  terjadi.  Masalah  ini  merupakan  suatu  sengketa  dalam  tahapan  pemilu  yang semestinya  ada  mekanisme  yang  jelas  dan  konkrit  dalam  proses  penyelesaiannya. Banyak  kalangan  yang  menilai,  perkembangan  pemilu  di  Indonesia  masih  terdapat kekurangan dari berbagai macam sisi, sehingga yang perlu diperbaiki berasama oleh segenap elemen bangsa. 3
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  akan  ditinjau  lebih  lanjut  terkait kewenangan  Bawaslu  dalam  menyelesaikan  sengketa  proses  pemilu  menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, serta bagaimana mekanisme penyelesaiannya.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif,  yaitu  kajian  berupa  perundang- undangan,  asas  hukum,  norma,  dan  lain-lain.  Penelitian  hukum  normatif  adalah
1 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2013,  hlm.105.
2 Fahmi dan Khairul, Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat , Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011,  hlm. 8
3 Triono.” Menakar Efektifitas Pemilu serentak 2019 ”. Jurnal wacana politik , vol.2, Oktober, 2017, hlm. 157 .
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
suatu  prosedur  penelitian  ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran  berdasarkan  logika keilmuan  dipandang  dari  sisi  normatifnya. 4 Dalam  pembahasan  ini  metode  yang digunakan adalah deskriptif normatif, yakni menggambarkan dan menganalisis data.
Sumber  data  utama  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  bahan  hukum  primer, antara  lain  terdiri  dari  aturan  hukum,  bahan  hukum  sekunder,  antara  lain  berupa tulisan-tulisan dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun  yang  berkaitan  dengan  bahan  hukum  primer,  meliputi  literatur-literatur yang  berupa  buku,  makalah,  jurnal,  dan  bahan  hukum  tersier,  antara  lain  berupa bahan-bahan  yang  bersifat  menunjang  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  seperti kamus  hukum,  kamus  bahasa,  artikel-artikel  pada  koran/surat  kabar  dan  majalah- majalah.
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan  melalui  penelusuran bahan  pustaka,  yang  meliputi  bahan  hukum  primer  berupa  ketentuan  yang disebutkan  dalam  peraturan  perundang-undangan,  bahan  hukum  sekunder  berupa buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, katagori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat  dirumuskan  hipotesis  kerja  seperti  yang  disarankan  data. 5 Analisa  data sekunder  dan  data  primer  yang  diperoleh  dari  penelitian  yang  sifatnya  deskriptif analitis  dengan  pendekatan  yuridis  normatif  dilakukan  secara  kualitatif  melalui metode  analisis  dan  preskriptis.  Kesimpulan  yang  ditarik  oleh  peneliti  dari  hasil penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  normatif  deskriptif  yang bersifat kualitatif.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada  sistem  pemerintahan  demokrasi,  pemilu  sering  di  anggap  sebagai penghubung  antar  prinsip  kedaulatan  rakyat  dan  politik  pemerintahan  oleh sejumlah  elit  politik.  Setiap  warga  negara  yang  telah  di  anggap  dewasa  dan memenuhi persyaratan menurut undang-undang, dapat memilih wakil-wakil mereka di  parlemen,  termasuk  para  pimpinan  pemerintahan.  Kepastian  bahwa  hasil pemilihan  itu  mencerminkan  kehendak  rakyat  diberikan  oleh  seperangkat  jaminan yang  tercantum  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan pemilu. 6
Indria  Samego  menyakan  pemilu  dapat  disebut  juga  sebagai  pasar  politik (politik  Market), lebih  jelasnya  beliau  menegaskan  bahwa  pemilu  adalah  pasar politik tanpa individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak social (perjanjian masyarakat) antar peserta pemilu (partai politik-parpol) dengan memilih
4 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Surabaya, Bayu Media Publishing, 2005, hlm. 46.
5 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat, Jakarta,  Rajawali  Press, 1990, hlm.41.
6 Efrizal, Political Explore, Bandung, Alfabeta, 2012,  hlm. .358.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
(rakyat)  yang  memiliki  hak  pilih  setelah  terlebih  dahulu  melakukan  serangkaian aktivitas  politik  yang  meliputi  kampanye  dan  lain  sebagainya  guna  meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat melakukan pilihannya terhadap salah satu parpol  yang  menjadi  peserta  pemilu  untuk  mewakilinya  dalam  badan  legislatif maupun eksekutif. 7
Samuel  P.  Huntington  menyatakan  bahwa  sistem  politik  sudah  dapat dikatakan demokratis bila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilhan umum yang adil, jujur dan berkala, dan di dalam sistem  itu  para  calon  bebas  bersaing  untuk  memperoleh  suara  dan  hampir  semua penduduk dewasa berhak memberikan suara. 8
Menurut  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu,  bahwa pemilihan  umum  merupakan  sarana  kedaulatan  rakyat  untuk  memilih  anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat,  anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Presiden  dan  Wakil Presiden,  dan  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  yang dilaksanakan  secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  dalam  Negara Kesaturan  Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 9
Pemilu  merupakan  salah  satu  sarana  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  yang berdasarkan  pada  demokrasi  perwakilan.  Rakyat  tidak  dilibatkan  langsung  dalam proses  pengambilan  keputusan  akan  tetapi  diwakilkan  kepada  wakil  yang  telah mereka pilih melalui suatu ajang pemilihan. Pelaksanaan demokrasi melalui pemilu dirancang untuk menggantikan sistem pengangkatan dalam bentuk negara Monarki yang dinilai cenderung memunculkan pemimpin yang otoriter. Walaupun demikian, harus  diakui  bahwa  pelaksanaan  demokrasi  melalui  pemilu  bukanlah  sistem  yang sempurna  yang  tidak  mempunyai  kelemahan-kelemahan.    Pemilu  akan  mencapai tujuan  utamanya,  yaitu  melahirkan  para  pemimpin  amanah  yang  mensejahterakan rakyat, apabila negara yang akan menerapkan demokrasi tersebut benar-benar telah siap untuk hidup berdemokrasi.
Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri  atas  Komisi  Pemilihan  Umum,  Badan  Pengawas  Pemilu,  dan  Dewan Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  sebagai  satu  kesatuan  fungsi  penyelenggaraan pemilu  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  anggota  Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.
Melalui  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu,  disebutkan bahwa  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  dan  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)
7 Andrianus Pito, Toni Dkk, Mengenal Teori-Teori Politik, Bandung, Nuansa cendekin, 2013, hlm. 298-299.
8 Muhadam Labolo, Teguh Ilham, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia ., Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 46.
9 Andrew  Heywood, POLITIK  edisi  ke-4 ,  diterjemahkan  oleh  Ahmad  Lintang  Lazuardi.,  Yogyakarta,  Pustaka Belajar, 2014, hlm. 345.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
merupakan  lembaga  penyelenggara  Pemilu. 10 Kedua  lembaga  ini  melaksanakan tugasnya  sebagai  satu  kesatuan  fungsi  penyelenggaraan  pemilu  untuk  mencapai pemilu yang demokratis sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil.
Keberadaan KPU dan Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu dapat diartikan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak saja akan ditentukan oleh kemampuan KPU dalam melaksanakan semua tahap pemilu, tetapi juga oleh Bawaslu. Melalui tugas pengawasan dari Bawaslu, diharapkan Pemilu bisa terlaksana  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  asasnya,  yaitu  langsung,  umum,  bebas, rahasia,  serta  jujur  dan  adil.  Masing-masing  tugas  dan  kewenangan  yang  dimiliki oleh  kedua  lembaga  ini  menunjukkan  dua  hal  yang  saling  melengkapi  dan  saling menguatkan demi terselenggaranya Pemilu yang berkualitas.
Tugas  wewenang  dan  kewajiban  pengawas  pemilu  berdasarkan  amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu adalah sebagai berikut :
a. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawasan pemilu di setiap tingkatan.
b. Melakukan  pencegahan  dan  penindakan  terhadap  pelanggaran  pemilu  dan sengketa proses pemilu.
c. Mengawasi  persiapan  penyelenggaraan  pemilu,  yang  terdiri  atas perencanaan  dan  penetapan  jadwal  terhadap  pemilih,  perencanaan pengadaan  logistik  oleh  KPU,  sosialisasi  penyelenggaraan  pemilu,  dan pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Mengawasi pelaksanaan terhadap penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas pemutakhiran  data  pemilih  dan  penetapan  daftar  pemilih  sementara  serta daftar  pemilih  tetap,  menetapkan  dan  penetapan  daerah  pemilihan  DPRD kabupaten/kota,  penetapan  peserta  pemilu,  pencalonan  sampai  dengan penetapan  pasangan  calon  dengan  ketentuan  peraturan  perudang- undangan, pelaksanaan dan dana kampanye, pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya, pelaksanaan pengumutan suara dan penghitungan suara hasil  pemilu  di  TPS,  pengerakan  surat  suara  berita  acara  dan  sertifikat hasil penghitungan  suara  dari  tingkat  TPS  sampai  ke  PPK,  rekapitulasi  hasil perhitungan perolehan  suara  di PPK  dari  KPU  Kabupaten/kota dan provinsi, pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang dari pemilu lanjutan dan pemilu susulan,dan penetapan hasil pemilu.
e. Mencegah terjadinya praktik politik uang.
f. Mengawasi  netralitas  Aparatur  Sipil  Negara,  netralitas  anggota  Tentara Nasional dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
10 Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 2017 Tentang  Pemilihan Umum.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas putusan DKPP, putusan  pengadilan  mengenai  pelanggaran  dan  sengketa  pemilu, putusan/keputusan Bawaslu, bawaslu provinsi dan bawaslu Kabupaten/kota, putusan KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota, dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas anggota  Tentara  Nasional  dan  netralitas  anggota  Kepolisian  Republik Indonesia.
h. Dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP.
i. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu.
j. Mengelola,  memelihara,  dan  merawat  arsip  serta  melaksanakan penyusutannya  berdasarkan  jadwal  retensi  arsip  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
k. Mengevaluasi pengawas pemilu.
l. Mengawasi pelaksanaa peraturan KPU
m. Melaksanakan  tuga  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Sedangkan kewenangan Bawaslu yaitu :
a. Menerima  dan  menindaklanjuti  laporan  yang  berkaitan  dengan  dugaan adanya  pelanggaran  terhadap  pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu.
b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, adminitrasi pemilu.
c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang.
d. Menerima,memeriksa,  memediasi atau mengadjudikasi,  dan memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu.
e. Merekomendasikan  kepada  instansi  yang  bersangkutan  mengenai  hasil pengawas  terhadap  netralitas  Aparatur  Sipil  Negara,  netralisasi  anggota Tentara  Nasional  Indonesia,  dan  netralisasi  anggota  Kepolisiaan  Republik Indonesia.
f. Mengambil  alih  sementara  tugas,  wewenang,  dan  kewajiban  Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota secara berjenjang jika Bawaslu provinsi dan  Bawaslu  Kabupaten/kota  berhalangan  sementara  akibat  dikenai  sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
g. Meminta  bahan  keterangan  yang  dibutuhkan  kepada  pihak  terkait  dalam rangka  pencegahan  dan  penindakan  pelanggaran  administrasi,  pelanggaran kode etik, dugaan pidana pemilu,dan sengketa proses pemilu.
h. Mengoreksi  putusan  dan  rekomendasi  Bawaslu  provinsi  dan  Bawaslu Kabupaten/kota  apabila  terdapat  hal  yang  bertentangan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
i. Membentuk Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota, dan Pawaslu LN.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
j. Mengangkat,  membina,  dan  memberhentikan  anggota  Bawaslu  Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/kota, dan anggota panwaslu LN.
k. Melaksanakan  wewenang  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Bawaslu memiliki kewajiban sebagai berikut.
a. Bersikap adil dalam tugas dan wewenang.
b. Melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  tugas pengawas pemilu pada semua tingkat.
c. Menyampaikan  laporan  hasil  pengawas  kepada  Presiden  dan  DPR  sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dari/atau berdasarkan kebutuhan.
d. Mengawasi  pemutakhiran  dan  pemeliharaan  data  pemilih  secara berkelanjutan  oleh  KPU  dengan  memperhatikan  data  kependudukan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Melaksanakan  kewajiban  lain  sesuai  dengan  ketentuan  Perundang- undangan.
Adapun terkait sengketa, tentunya tidak lepas dari suatu konflik. Dimana ada sengketa pasti disitu ada konflik. Begitu banyak konflik dalam kehidupan sehari-hari. Entah konflik kecil ringan bahkan konflik yang besar dan berat. Hal ini dialami oleh semua  kalangan,  karena  hidup  ini  tidak  lepas  dari  permasalahan.  Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kenapa harus mempelajari tentang sengketa. Karena untuk  mengetahui  lebih  dalam  bagaimana  suatu  sengketa  itu  dan  bagaimana penyelesaiannya. 11
Menurut  pendapat  Ali  Achmad,  bahwa  pada  awalnya  bentuk-bentuk penyelesaian  sengketa  yang  dipergunakan  selalu  berorientasi  pada  bagaimana supaya memperoleh kemenangan (seperti peperangan, perkelahian bahkan lembaga pengadilan).  Oleh  karena  kemenangan  yang  menjadi  tujuan  utama,  para  Sengketa adalah  pertentangan  antara  dua  pihak  atau  lebih  yang  berawal  dari  persepsi  yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. 12
Dari  kedua  pendapat  di  atas  maka  dapat  dikatakan  bahwa  sengketa  adalah perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat  hukum  dan  karenanya  dapat  diberi  sanksi  hukum  bagi  salah  satu  diantara keduanya.
Sengketa proses pemilu yaitu perselisihan yang terjadi di antara para peserta pemilu  dan  antara  peserta  pemilu  dengan  KPU  sebagai  akibat  dikeluarkannya
11 http://yuarta.blogspot.com/2011/03/definisi-sengketa.html, diakses tanggal 29 Agustus 2021.
12 Ali.  Achmad  Chomzah, Seri  Hukum  Pertanahan  III  Penyelesaian  Sengketa  Hak  Atas  Tanah  dan  Seri  Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah , Jakarta, Prestasi Pustaka, 2003, hlm. 14
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
keputusan  atau  berita  acara  KPU,  KPU  Provinsi  dan/atau  KPU  Kabupaten/Kota. Berdasarkan  Pasal  93  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu, penindakan sengketa dalam proses pemilihan umum dilakukan oleh Bawaslu.
Badan  Pengawas   Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  memiliki  tugas utama   mengawasi  pelaksaanan  Pemilihan  Umum  di  Negara  Indonesia.  Menurut Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017  tentang  Pemilu,  Bawaslu  adalah  lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pengawas  pemilu  ditingkat  pusat,  Provinsi  dan  kabupaten/kota  memiliki kewenangan  dalam  penyelesaian  sengketa  proses  pemilu  akibat  dikeluarkannya Surat Keputusan atau berita acara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan tingkatannya masing-masing.
Berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang  Pemilu memberikan  Bawaslu  kewenangan  untuk  menerima,  memeriksa  dan  memutus penyelesaian  sengketa  pemilu.  Undang-undang  inilah  yang  menjadi  dasar  hukum Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa penyelenggaraan pemilu.
Pada  Pasal  466  Undang-undang  a  quo,  sengketa  yang  dimaksud  adalah sengketa  yang  terjadi  antar  peserta Pemilu  maupun  dengan  penyelenggara  Pemilu sebagai  akibat  dikeluarkannya  keputusan  KPU.  Putusan  Bawaslu  mengenai penyelesaian sengketapun bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap; (1) verifikasi  partai  politik  peserta  pemilu,  (2)  penetapan  daftar  calon  tetap  anggota legislatif di semua tingkatan, dan (3) penetapan Pasangan Calon, dimana ketiga hal tersebut  apabila  putusan  dirasa  tidak  memuaskan  salah  satu  pihak,  maka  dapat mengajukan upaya hukum selanjutnya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
Berdasarkan  Pasal  468  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang  Pemilu  menyatakan  bahwa  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  Bawaslu Kabupaten/Kota  berwenang  menyelesaikan  sengketa  proses  Pemilu.   Selanjutnya dalam  ayat  (4)  menyebutkan: “Dalam  hal  tidak  tercapai  kesepakatan  antara  pihak yang  bersengketa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  huruf  b,  Bawaslu,  Bawaslu Provinsi,  Bawaslu  Kabupaten/Kota  menyelesaikan  sengketa  proses  Pemilu  melalui adjudikasi”.
Sesuai  ketentuan  pasal  468  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilu, bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan.  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  Bawaslu  Kabupaten/Kota  melakukan penyelesaian  sengketa  proses  pemilu  melalui  tahapan  menerima,  mengkaji,  dan mempertemukan  pihak  yang  bersengketa,  untuk  mencapai  kesepakatan  melalui mediasi  atau  musyawarah,  dan  mufakat.  Apabila  para  pihak  tidak  mencapai kesepakatan,  maka  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  Bawaslu  Kabupaten/Kota menyelesaikan  sengketa  proses  pemilu  melalui  adjudikasi.  Adjudikasi  yang
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
dijalankan  Bawaslu  dalam  sengketa  proses  pemilu  sama  persis  dengan  proses persidangan  oleh  badan  peradilan  yang  menjalankan  kekuasaan  kehakiman,  yaitu dimulai dengan agenda pembacaan permohonan,  jawaban termohon,  pembuktian, kesimpulan, dan putusan.
Penyelesaian  sengketa  penyelenggaraan  pemilu  di  Bawaslu  selanjutnya  di atur  dalam  Peraturan  Bawaslu  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan  tata  cara  maupun  mekanisme  penyelesaian  sengketa  penyelenggaraan Pemilu  di  Bawaslu.  Dalam  Pasal  2  Peraturan  Bawaslu  a  quo,  dijelaskan  tentang prinsip,  ruang  lingkup  dan  wewenang  Bawaslu  dalam  menyelesaikan  sengketa penyelenggaraan  Pemilu.  Penyelesaian  sengketa  penyelenggaran  Pemilu berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, keterbukaan, professional, akuntabel, efisien, efektif dan integritas. 13
Mediasi  merupakan  proses  mencari  kesepakatan  antar  kedua  belah  pihak yang  bersengketa  dan  Adjudikasi  dalam  Undang-Undang  a  quo  merupakan  proses persidangan  penyelesaian  sengketa  proses  Pemilu.  Andreas  Soeroso  menyebutkan bahwa adjudikasi merupakan suatu upaya untuk mencapai kesepakatan melalui jalur peradilan  apabila  ada  dua  pihak  yang  silang  pendapat  dan  masing-masing  pihak tersebut bersikukuh bahwa dialah yang paling benar, kesepakatan ini bisa ditempuh lewat lembaga peradilan dan kemudian akan diputuskan dengan berbagai bukti dan alasan  tertentu  yang  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku. 14 Bawaslu  akan membentuk majelis adjudikasi yang terdiri dari 3 (tiga) anggota Bawaslu, dimana 1 (satu)  anggota  Bawaslu  sebagai  ketua  majelis  dan  2  (dua)  lainnya  sebagai  anggota sidang majelis.
Sifat  dari  Putusan  Bawaslu  merupakan  final dan  mengikat,  kecuali terhadap sengketa  proses  Pemilu  yang  berkaitan  dengan  verifikasi  Partai  Politik  Pemilu, penetapan DCT anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta dan penetapan Pasangan Calon yang bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha (PTUN).

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilu,  Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu yang terjadi di tingkat kabupaten/kota baik yang  terjadi  sesama  peserta  pemilu  atau  peserta  pemilu  dengan  KPU  akibat dikeluarkannya Surat Keputusan atau Berita Acara. Proses pelaksanaan penanganan sengketa  proses  pemilu  tersebut  dilakukan  melalui  mediasi  dan  adjudikasi  oleh Bawaslu dengan mekanisme yang diatur pada Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun
13 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
14 Andreas Soeroso, Sosiologi 1 , Jakarta, Yudhistira,2008, hlm. 5.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
2017  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilihan  Umum.  Putusan sengketa  proses  pemilu  yang  dilakukan  oleh  Bawaslu  bersifat  final  dan  mengikat, kecuali  terhadap  sengketa  proses  Pemilu  yang  berkaitan  dengan  verifikasi  Partai Politik  Pemilu,  penetapan  DCT  anggota  DPR,  DPD,  DPRD  Provinsi,  dan  DPRD Kabupaten/Kota  serta  dan  penetapan  Pasangan  Calon  yang  bisa  digugat  ke Pengadilan Tata Usaha (PTUN).
Disarankan  kepada  Bawaslu  untuk  memperkuat  SDM  anggota  Bawaslu  di tingkat  Kabupaten/Kota  terutama  kemampuan  anggota  Bawaslu  dalam menyelesaikan  sengketa  proses  pemilu  karena  ada  sebagian  anggota  Bawalsu kabupaten/kota bukan berlatarbelakang pendidikan hukum.

## 5. REFERENSI
Ali. Achmad Chomzah. 2003. Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas  Tanah  dan  Seri  Hukum  Pertanahan  IV  Pengadaan  Tanah  Instansi Pemerintah . Prestasi Pustaka. Jakarta.
Andreas Soeroso. 2008. Sosiologi 1 .Yudhistira. Jakarta. Andrew  Heywood.  2014. POLITIK  edisi  ke-4 ,  diterjemahkan  oleh  Ahmad  Lintang Lazuardi. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
Andrianus  Pito,  Toni  Dkk.  2013. Mengenal  Teori-Teori  Politik. Nuansa  cendekin. Bandung.
Efrizal. 2012. Political Explore . Alfabeta. Bandung.
Fahmi  dan  Khairul.  2011. Pemilihan  Umum  dan  Kedaulatan  Rakyat .  Raja  Grafindo Persada. Jakarta. http://yuarta.blogspot.com/2011/03/definisi-sengketa.html, diakses tanggal 29 Juni 2021.
Johny Ibrahim, 2005. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif . Bayu Media Publishing, Surabaya.
Miriam Budiardjo. 2013. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Muhadam Labolo, Teguh Ilham. 2015. Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia . RajaGrafindo Persada. Jakarta.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 1990. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Press. Jakarta. Triono.” Menakar  Efektifitas  Pemilu  serentak  2019 ”. Jurnal  wacana  politik ,  vol.2, Oktober, 2017.
Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 2017 Tentang  Pemilihan Umum.
Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.