## Problematika Perkawinan Anak
(Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)

## Child Marriage Problems
(Islamic Law And Positive Law Perspective)
Fadli Andi Natsif Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar E-mail: fadli.andi.natsif@uin-alauddin.ac.id Info Artikel Abstract Diterima 11 September 2018 Revisi I 03 Oktober 2018 Revisi II 17 Nopember 2018 Disetujui 11 Desember 2018
Fenomena maraknya perkawinan anak menimbulkan problematika, baik  dari  segi  perspektif  hukum  Islam  (fikih)  maupun  hukum positif.  Kajian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  studi peraturan  perundang-undangan  dan  pandangan  para  ahli  yang tercantum  dalam  berbagai  buku  (literatur).  Hasil  pembahasan dalam  kajian  ini  menyimpulkan  bahwa  problematika  perkawinan anak  menimbulkan  perbedaan  pemahaman  isi  atau  nash  dalam hukum  Islam  (fikih).  Selain  itu  dalam  hukum  positif,  yaitu  UU Perkawinan  dan  UU  Perlindungan  Anak,  ada  pertentangan  di dalamnya  terkait  usia  anak.  Problematika  ini  membawa  dampak negatif  berupa  psikis  dan  pikiran  terhadap  perkawinan  yang dilangsungkan oleh anak.

## Kata Kunci: Perkawinan Anak, Hukum Islam dan Hukum Positif
The  phenomenon  of  the  rise  of  child  marriage  raises  problems, both  in  terms  of perspective  Islamic  law  (fiqh)  and  positive  law. This study uses the statute study approach method and the views of  experts  listed  in  various  books  (literature).  The  results  of  the discussion  in  this  study  concluded  that  the  problem  of  child marriages  led  to  differences  in  understanding  content  or  texts  in Islamic law (fiqh). Also in addition to the positive law, namely the Marriage Law and the Child Protection Law, there are conflicts in it  regarding  the  age  of  the  child.  This  problem  has  a  negative impact  in  the  form  of psychology  and  thoughts on  marriage  that are carried out by children.
Keywords: Child Marriage, Islamic Law and Positive Law
(Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)
Fadli Andi Natsif

## A. PENDAHULUAN
Belum lama ini bahkan sampai sekarang perbincangan seputar perkawinan anak (pernikahan  di  usia  dini),  masih  menjadi  polemik.  Terutama  di  kalangan  masyarakat sipil  yang  peduli  terhadap  perlindungan  anak.  Berbagai  penelitian  sudah  dilakukan dampak dari perkawinan yang dilakukan di usia dini.
Dalam  penelitian  itu  ditemukan  paling  tidak  dampak  negatif  terkait  dengan kesehatan  reproduksi  dan  psikologis.  Ketidaksiapan  psikis  menyandang  status  istri apalagi menjadi ibu kalau sudah punya anak. Berdasarkan kekuatan data yang dimiliki inilah yang menjadi  pemicu massif untuk mengkampanyekan ketidaksetujuan mereka terhadap orang tua yang terlalu dini menikahkan anaknya.
Meskipun  anak  lahir  dari  keluarga  yang  memiliki  ayah  dan  ibu  serta  saudara, tidak  berarti  keluarga  dapat  sewenang-wenang  mengatur  kehidupan  anak.  Dalam perkembangan hukum dewasa ini, anak sebuah entitas yang memperoleh perlindungan hukum.  Anak  sudah  menjadi  milik  publik.  Bukan  lagi  hanya  milik  keluarga  kalau berada di rumah dan juga bukan hanya anak didikan guru kalau berada di sekolah.
Hukum  sudah  memberikan  perlindungan  yang  menjastifikasi  bahwa  anak adalah milik publik dengan lahirnya undang-undang yang terkait dengan perlindungan anak. 1 Konsekuensinya  bahwa  ketika  anak  berada  di  rumah,  maka  orang  tua  atau keluarga  harus  memberikan  perhatian  dan  pendidikan  dalam  perspektif  prinsip perlindungan anak. Begitupun ketika anak berada di lingkungan luar rumah, seperti di sekolah  para  guru  harus  melakukan  proses  pendidikan  yang  sesuai  dengan  prinsip- prinsip perlindungan anak.
Orang  tua  tidak  boleh  menganggap  anaknya  berada  dalam  kekuasaannya sehingga  dapat  melakukan  apa  saja  terhadap  anaknya.  Orang  tua  harus  mengetahui bahwa  ada  aturan  negara  (hukum  positif)  yang  membatasi  keleluasaan  melakukan tindakan  meskipun  itu  dengan  alasan  proses  mendidik.  Hukum  berupa  UU  No.  23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam  Rumah Tangga (PKDRT), harus menjadi  acuan  untuk  menghindari  jenis  kekerasan  fisik,  psikis,  seksual,  dan penelantaran.
Begitupun  ketika  anak  berada  di  sekolah.  Guru  dituntut  untuk  melakukan proses  pendidikan  berprespektif  perlindungan  anak  sesuai  dengan  UU  No.  23  Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak  (yang  telah  mengalami  beberapa  perubahan  dalam UU  No.  35  Tahun  2014). 2 Baik  orang  tua  maupun  guru  harus  memastikan  proses pendidikan  yang  dilakukan  terhadap  anak  tidak  boleh  bertentangan  dengan  prinsip- prinsip  perlindungan  anak,  yaitu  prinsip  hidup  dan  tumbuh  kembang,  prinsip  yang terbaik buat anak, prinsip partisipatif, dan prinsip non diskriminasi.
1 Beberapa undang-undang yang terkait perlindungan anak, seperti UU No.23 Tahun 2002 yang telah  mengalami  perubahan  melalui  UU  No.35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak.  UU  No.23 Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga.  Begitupun  hukum  juga memberikan perlindungan kepada anak yang melakukan tindak pidana melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
2 Terakhir dilakukan perubahan melalui UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
Termasuk  ketika  orang  tua  dalam  menentukan  perkawinan  anaknya  harus memerhatikan  prinsip-prinsip  perlindungan  anak  tersebut  yang  telah  diakui  bukan hanya dalam hukum nasional tetapi juga hukum internasional. Apalagi Indonesia sudah meratifikasi  Konvensi  tentang  Hak-Hak  Anak  melalui  Keputusan  Presiden  (Kepres) No. 36 Tahun 1990.
Terkait  dengan  fenomena  masih  maraknya  perkawinan  anak  dan  kontroversi terkait  dengan  hal  tersebut,  maka  dalam  artikel  ini  ingin  mengkaji  apakah problematika  yang  muncul  tentang  perkawinan  anak.  Fokus  masalah  problematika perkawinan  anak  dianalis  dalam  perspektif  hukum  Islam  (fikih)  dan  Hukum  Positif yang berlaku di  Indonesia.  Dalam kajian ini betujuan untuk memberikan pemahaman perkawinan anak baik  berdasarkan fikih  maupun hukum  positif, sehingga kontroversi dapat dihindari. Serta masyarakat terkhusus orang tua dapat mempertimbangkan untuk tidak  menikahkan  anaknya  dalam  usia  dini.  Juga  agar  kelak  dapat  menjadi  perhatian pemerintah terutama dalam memproduk kebijakan hukum terkait dengan perlindungan anak.

## B. METODE PENELITIAN
Adapun metode kajian yang digunakan menganalisis persoalan dalam artikel ini adalah melakukan penelusuran pustaka (buku-buku) dan dokumen hukum yang relevan dengan  pokok  persoalan.  Metode  seperti  oleh  Peter  Mahmud  Marzuki  disebut penelitian hukum dengan pendekatan undang-undang ( statute approach). 3 Lebih lanjut dengan  pendekatan  undang-undang,  maka  untuk  menjawab  isu  kajian  pokok  artikel yaitu  problematika  perkawinan  anak  adalah  menggunakan  sumber  hukum  primer berupa  perundang-undangan  dan  aturan  hukum  Islam  atau  Fikih.  Begitupun  sumber hukum  sekunder  berupa  publikasi  tentang  hukum  meliputi;  buku-buku  teks,  dan produk-produk hukum lainnya.
Metode kajian seperti ini biasa juga disebut metode penelitian hukum normatif. Metode yang menggunakan pendekatan perspektif internal yang objek penelitiaannya adalah  norma  hukum. 4 Norma  hukum  yang  dijadikan  objek  analisis  kajian  ini  adalah ketentuan  hukum  yang  terdapat  dalam  hukum  Islam  seperti  Fikih,  serta  UU Perkawinan dan UU tentang Perlindungan Anak.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Beberapa Pengertian Anak
Secara biologis anak adalah seseorang yang lahir dari buah perkawinan antara seorang laki-laki yang disebut bapak dengan seorang perempuan yang disebut ibu. Jadi secara  sederhana  pengertian  anak  adalah  seseorang  yang  memiliki  bapak  dan  ibu. Pengertian umum seperti ini belum memberikan gambaran tentang hakikat seseorang yang disebut anak yang dapat diberikan perlindungan oleh hukum.
Padahal  hakikat  istilah  anak  adalah  orang  yang  rentan  terhadap  perilaku  atau perlakuan tidak wajar (kekerasan dan diskriminatif) yang dilakukan oleh orang dewasa.
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 93.
4 I  Made  Pasek  Diantha, Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif (Jakarta:  Prenada  Media, 2016), h. 12.
(Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)
Fadli Andi Natsif
Oleh  karena  itu  diperlukan  pengertian  secara  hukum  agar  menjadi  tolok  ukur  dalam memberikan perlindungan. Hukum memberikan batasan usia yang dapat dikategorikan sebagai anak. Meskipun dari  berbagai  aturan belum ada keseragaman pengertian usia yang dikategorikan sebagai anak.
Hal  ini dapat kita temukan dari  berbagai  aturan terdapat perbedaan usia yang disebut sebagai anak. Beragamnya definisi usia anak dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang di bawah ini, misalnya: 5
1. UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
2. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
3. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah. 6
4. UU  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  menyebutkan  bahwa  anak adalah seseorang yang belum berusia18 tahun dan belum pernah kawin.
5. UU  No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  membolehkan  usia  bekerja  15 tahun.
6. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan Wajib Belajar 9 tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.
Beragamnya  usia  anak  di  berbagai  ketentuan  dapat  berdampak  terhadap penyelesaian  kasus  terkait  dengan  perlindungan  anak.  Sehingga  bisa  saja  muncul penafsiran  yang  berbeda  ketika  akan  menyelesaikan  kasus  yang  melibatkan  anak sebagai korban pelanggaran hukum.
Akan tetapi persoalan ini sebenarnya sudah bisa teratasi ketika Indonesia telah mengeluarkan  UU  yang  khusus  memberikan  perlindungan  anak,  yaitu  UU  No.  23 Tahun  2002.  Kemudian  berdasarkan  perkembangan,  maka  UU  ini  mengalami perubahan  menjadi  UU  No.  35  Tahun  2014,  dan  terakhir  diubah  lagi  melalui  UU  17 Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Meskipun undang-undang baru  tentang  perlindungan  anak  tidak  menghapuskan  undang-undang  sebelumnya, karena ada beberapa pasal saja yang diubah untuk menyesuaikan dengan perkembangan perlindungan anak.
5 Dapat dilihat dalam buku, M. Nasir Djamil, Anak Bukan untuk Dihukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 9.
6 Catatan  penulis,  buku  M.  Nasir  Djamil  ini  dibuat  sebelum  ada  putusan  Mahkamah  Konstitusi (MK)  terkait  dengan  batas  usia  anak  melakukan  tindak  pidana  yang  dapat  diproses  secara  hukum setelah  berusia  12  tahun.  Kemudian  Putusan  MK  ini  diadopsi  dalam  UU  No.  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menghapuskan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
Terkait dengan lahirnya UU Perlindungan anak oleh Hadi Supeno 7 , mengatakan bahwa semestinya setelah UU ini lahir, maka berdasarkan strata hukum dikategorikan sebagai lex specialist. Artinya semua ketentuan hukum lainnya tentang defenisi anak harus  disesuaikan  dengan  undang-undang  ini.  Termasuk  kebijakan  yang  dilahirkan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.
Dengan  demikian  seyogyanya  aparat  penegak  hukum  yang  menangani  kasus- kasus  terkait  dengan  anak  baik  sebagai  korban  maupun  pelaku  tindak  pidana  harus mengutamakan  dan  memperhatikan  prinsip-prinsip  perlindungan  anak  yang  terdapat dalam  UU  Perlindungan  Anak  tersebut.  Sesuai  dengan  prinsip  atau  asas  hukum lex specialist  derogat  legi  generali,  asas  yang  menyampingkan  keberlakuan  hukum  yang umum ketika sudah ada hukum yang mengatur secara khusus.
Selain    itu  usia  18  tahun  yang  tercantum  dalam  UU  Perlindungan  Anak mengadopsi  instrumen  internasional  yang  Indonesia  sudah  ratifikasi  atau  sahkan melalui  Keputusan  Presiden  No.  36  Tahun  1990,  yaitu  Konvensi  Hak  Anak ( Convention on the Rights of the The Child). Selain mengadopsi batas usia 18 tahun juga dalam UU Perlindungan Anak mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan anak yang terdapat  dalam  Konvensi  Hak  Anak  tersebut,  yaitu  prinsip  non  diskriminasi,  prinsip kepentingan terbaik buat anak, prinsip kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta prinsip partisipasi atau penghargaan terhadap pendapat anak.
2. Pengertian dan Tujuan Perkawinan
Dalam membahas sub pokok bahasan ini selain merujuk UU No. 1 Tahun !974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), juga membandingkan dengan ketentuan Hukum Keluarga  yang  sumbernya  dari  Hukum  Islam  atau  Hukum  Perkawinan  Islam,  serta Kompilasi Hukum Islam.
Berdasarkan  berbagai  mashab  yang  dikenal  dalam  hukum  Islam  baik  Imam Syafi’i maupun Imam Hanafi, pada dasarnya istilah kawin atau nikah diartikan adanya suatu hubungan seksual yang halal antara pria dengan wanita yang sebelumnya diawali oleh  sebuah  akad  atau  perjanjian.  Begitupun  dengan  Imam  Malik  yang  mengatakan bahwa  nikah  adalah  akad  yang  mengandung  ketentuan  hukum  untuk  membolehkan wathi’ (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang telah dinikahinya. 8
Perjanjian  inilah  yang  umum  disebut  dengan  akad  atau  ijab  qabul  antara seorang  pria  dengan  wanita  berdasarkan  syarat  dan  rukun  yang  ditentukan  baik menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  maupun  dalam  UU  Perkawinan.  Dalam  Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat  atau mitssaqan  ghalidzan  untuk  mentaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya merupakan  ibadah  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang
7 Dalam  bukunya  berjudul: Kriminalisasi  Anak  Tawaran  Gagasan  Radikal  Peradilan  Anak Tanpa Pemidanaan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 41.
8 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), h. 24.
(Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)
Fadli Andi Natsif
sakinah,  mawadah,  dan  rahmah. 9 Begitupun  dalam  UU  Perkawinan  mengartikan perkawinan  ialah  ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 10
Berbagai  pengertian  perkawinan  itu,  maka  ruang  lingkup  perkawinan  dapat dibagi berdasarkan tiga sudut pandang, yaitu: 11
1. Perkawinan dari  segi  hukum,  merupakan suatu perjanjian, seperti yang dinyatakan dalam  Q.S.  an- Nisaa  (4:21),  yang  artinya  “  dan  mereka  (isteri -isterimu)  telah mengambil  dari  kamu  perjanjian  yang  kuat”  (dari  kata -kata mitsaqan  ghalizhan).
Perkawinan  sebagai  perjanjian  ini  memiliki  dua  alasan,  yaitu:  pertama,  cara mengadakan ikatan telah diatur terlebih dahulu dengan sebuah akad nikah dan rukun serta  syarat  tertentu;  kedua,  cara  memutuskan  ikatan  perjanjian  telah  dengan prosedur talak, kemungkinan fasakh, syiqaq, dan sebagainya.
2. Perkawinan  dari  segi  sosial,  mengandung  arti  bahwa  orang  yang  berkeluarga mempunyai  kedudukan  yang  lebih  dihargai  dari  mereka  yang  belum  menikah (kawin).
3. Perkawinan dari segi agama, ini penting karena perkawinan dianggap suatu lembaga yang  suci  atau  upacara  yang  suci.  Kedua  mempelai  dijadikan  sebagai  suami  isteri atau saling meminta pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah. Hal ini sesuai  dengan  firman  Allah  dalam  Q.S.  an- Nisaa’  (4:1),  yang  artinya:  “...dan  dari padanya  Allah  menciptakan  isterinya;  dan  daripada  keduanya  Allah memperkembangbiakkan laki- laki dan perempuan yang banyak...”
Terkait  dengan  tujuan  perkawinan  sudah  secara  tersirat  tercantum  dari beberapa  uraian  pengertian  dari  perkawinan  tersebut.  Baik  yang  secara  tegas disebutkan dalam UU Perkawinan maupun hukum Islam atau Kompilasi Hukum Islam. Dalam  Pasal  1  UU  Perkawinan  disebutkan  bahwa  perkawinan  bertujuan  untuk membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Begitupun  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  3 disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah , mawaddah, dan rahmah.
Adapun tujuan perkawinan yang membentuk kelaurga sakinah, mawaddah, dan rahmah itu diartikan oleh Mardani sebagai berikut: 12
1. Sakinah adalah, suatu suasana kondisi hati dan pikiran (jiwa) yang tenang dan tenteram yang dirasakan para anggota keluarga.
2. Mawaddah  adalah,  kondisi  kehidupan  anggota  keluarga  yang  saling  cinta mencitai, hormat menghormati dan saling membutuhkan satu sama lain.
9 Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.
10 Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
11 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia , h. 25.
12 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia , h. 27.
3. Rahmah  adalah,  pergaulan  anggota  keluarga  yang  saling  menyayangi,  saling melindungi, dan mempunyai ikatan batin yang kuat satu sama lain.
Tujuan  perkawinan  yang  sangat  mulia  ini  membutuhkan  sebuah  suasana kondusif terkhusus mental (psikologis) dan intelektual bagi para pihak dalam keluarga khususnya  pihak  suami  dan  istri.  Tujuan  perkawinan  dapat  terwujud  bukan  hanya karena  memenuhi  persyaratan  secara  normatif  (yuridis)  semata,  seperti  yang ditentukan  dalam  sebuah  peraturan  hukum.  Akan  tetapi  dibutuhkan  berbagai pertimbangan  ketika  pihak  laki-laki  dan  perempuan  akan  melangsungkan  perkawinan atau pernikahan. Selain pertimbangan usia juga kematangan emosional atau psikologis, termasuk  fisik  biologis  atau  kesehatan.  Juga  kematangan  berpikir  dalam  rangka mengatasi persoalan yang sering dialami bagi mereka dalam membina rumah tangga.
Berkaitan  dengan  berbagai  pertimbangan  inilah  sehingga  fenomena  maraknya perkawinan anak, perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang masih dikategorikan sebagai  anak  mendapat  penolakan  bagi  para  pemerhati  perlindungan  anak  dan perempuan.  Problematika  terutama  dari  aspek  hukum  inilah  yang  menjadi  fokus analisis penulis dalam artikel ini.
3. Tinjauan Fikih Perkawinan Anak
Salah  satu  pemicu  munculnya  problema  atau  kontroversi  perkawinan  anak karena di satu sisi ada kalangan yang menggunakan pembenaran berdasarkan ketentuan fikih atau aturan hukum Islam. Mereka yang menggunakan pembenaran hukum Islam hanya  berdasarkan  pemahaman  tekstual  ayat  atau  hadist  yang  berhubungan  dengan persoalan  usia  perkawinan.  Kemudian  bagi  mereka  yang  berpandangan  lain  menolak perkawinan anak mengatakan bahwa konteks ayat atau hadist tentang usia perkawinan di masa itu (masa kehidupan Rasulullah) harus disesuaikan dengan kekinian. Di masa sekarang  berdasarkan  hasil  survei  atau  penelitian  yang  pernah  dilakukan  perkawinan anak lebih banyak dampak mudharatnya dari maslahatnya.
Menurut  Prof.  Nadirsyah  Hosen 13 Hukum  Islam  tidak  semata-mata  soal  teks, tetapi juga memamahi latar belakang ketentuan nash dan bagaimana penerapannya di dalam  konteks  yang  berbeda.  Dengan  mengutip  pendapat  murid  Imam  Abu  Hanifah, yaitu  Abu  Yusuf,  yang  mengatakan  tradisi  perkawinan  pada  usia  anak  masih  dini  di masa  Nabi  dahulu  itu  bisa  dibenarkan  untuk  kondisi  15  abad  lampau. Masa  itu  Nabi tidak  boleh  disalahkan  karena  menikahi  Siti  Aisyah  yang  masih  berusia  6  tahun  dan nanti berkumpul dengan nabi pada saat usia 9 tahun. Akan tetapi sekarang tradisi itu sudah  bergeser,  di  awal  abad  20  praktik  semacam  itu  digantikan  dengan  aturan pemerintah yang mulai membatasi usia perkawinan.
13 Penjelasan  ini  diuraikan  melalui  sebuah  Kata  Pengantar  dalam  buku  Fikih  Kawin  Anak Membaca  Ulang  Teks  Keagamaan  Perkawinan  Usia  Anak-Anak  (2016),  diterbitkan  oleh  Rumah  Kitab kerjasama Ford Foundation .
(Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)
Fadli Andi Natsif
Memang  perkawinan  anak  menurut  Fikih  atau  Hukum  Islam 14 ,  masih  sering terjadi perbedaan pendapat. Untuk menguraikan sub pokok bahasan ini penulis banyak merujuk  pada  buku  Fikih  kawin  Anak. 15 Di  dalam  buku  Fikih  Kawin  Anak  sangat lengkap  diuraikan  beberapa  pandangan  yang  berbeda  terkait  persoalan  perkawinan anak dalam perspektif hukum Islam.
Di  dalam  salah  satu  karya  Abu  Ammar  berjudul:  “ al-Zawaj  al-Mubakkir  fi Mizan  al- Syari’ah (Perkawinan  Dini  dalam  Timbangan  Syariat),  menguraikan  alasan dibolehkannya perkawinan anak usia dini dalam 4 bagian sebagai berikut:
1. Alasan  teologis,  yang  mengacu  pada  teks  al-quran.  Dalam  Q.S.  al-Thalaq:ayat  4, disebutkan:  “perempuan -perempuan  yang  tidak  haid  lagi  (monopause)  di  antara istri-istrimu jika kamu ragu- ragu (tentang masa ‘iddahnya, maka ‘iddahnya adalah tiga  bulan,  dan  begitu  pula  perempuan-perempuan  yang  tidak  haid.  Di  sini  ada penafsiran ‘iddah perempuan anak kecil, merupakan dalil bolehnya perempuan anak kecil dinikahi bahkan digauli oleh suaminya.
2. Alasan  moral,  sosial,  dan  budaya,  antara  lain  perkawinan  anak  usia  dini  akan meminimalisir terjadinya perbuatan asusila dan perbuatan menyimpang di kalangan muda-mudi.
3. Alasan kesehatan, antara lain berdasarkan penelelitian kanker payudara dan kanker rahim  lebih  sedikit  terjadi  pada  perempuan-perempuan  yang  sudah  mengalami kehamilan dan persalinan di usia muda.
4. Alasan ideologis, yang mengatakan perkawinan anak usia dini dapat meningkatkan jumlah populasi suatu umat.
Namun demikian meskipun ada pendapat dalam fikih atau syariat Islam yang tidak  mempersoalkan  perkawinan  anak,  tetapi  menurut  Abu  Ammar  tidak  berarti dibolehkan  secara  mutlak.  Oleh  karena  pada  sebagian  perempuan  terdapat  beberapa kondisi  yang  menunjukkan  bahwa  lebih  baik  ia  tidak  menikah  dalam  usia  dini.  Ada beberapa alasan agar ketentuan-ketentuan perlu disertakan terhadap perkawinan  anak untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu:
1. Perempuan  harus  sudah  siap  secara  fisik,  karena  berdasarkan  fakta  usia  9,  10,  15 tahun    tidak  siap  untuk  menikah  karena  tubuhnya  yang  lemah  atau  karena  suatu penyakit  yang  membuatnya  ringkih  sehingga  tidak  mampu  menjalankan  peran sebagai istri.
2. Perempuan  tersebut  harus  sudah  matang  secara  mental  dan  terdidik  untuk memenuhi tanggung jawab.
3. Pada perkawinan perempuan yang masih usia muda belia lebih utama kalau usia si calon suami tidak jauh dari usia si perempuan. Oleh karena kedekatan jarak usia ini
14 Salah satu sumber Hukum Islam, selain Al-quran dan Hadist (Sunnah Rasulullah), adalah Fikih atau pendapat para ahli hukum Islam yang telah diakui oleh ummat Islam. Dalam artikel ini penulis sering menggunakan istilah itu secara bergantian.
15 Buku  Fikih  Kawin  Anak  Membaca  Ulang  Teks  Keagamaan  Perkawinan  Usia  Anak-Anak (2016), ditulis oleh Mukti Ali, dkk, diterbitkan oleh Rumah Kitab kerjasama Ford Foundation .
akan  lebih  dapat  melahirkan  keserasian  di  antara  sepasang  suami  istri,  yang memungkinkan melanggengkan pernikahan mereka.
Bagi  kelompok  muslim  yang  sama  sekali  memberikan  penolakan  terhadap perkawinan anak juga memiliki dasar syariat, seperti fatwa Syaikh Yusuf al-Qardhawi, Syaikh Abdul Muhsin al-Abikan. Menurut ahli syariat ini bahwa membolehkan taqyid al-mubah (pembatasan hal yang boleh) untuk suatu kemaslahatan. Artinya pembatasan usia perkawinan boleh dilakukan selama untuk tujuan kemaslahatan umat.
Kalau  kelompok  yang  setuju  terhadap  perkawinan  anak  dengan mengemukakan  dalil-dalil  atau  tekstual  ayat  dan  hadist.  Sedangkan  pandangan  yang tidak  menyetujui  perkawinan  anak  lebih  banyak  menggunakan  kaidah-kaidah  logika, riwayat-riwayat  historis,  dan  ijtihad-ijtihad  klasik  sebagai  argumentasi  bahwa  apa yang dipandang kelompok pendukung sebagai dalil- dalil qath’iy itu pada kenyataannya adalah  dalil-dalil  yang  bersifat  kemungkinan  yang  tidak  serta  merta  menunjukkan bolehnya perkawinan anak.
Selain menguraikan berbagai pendapat yang berbeda juga mengemukakan data- data  dampak  negatif  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  anak  yang  masih  berusia  dini. Buku  Fikih  Kawin  Anak  merupakan  bagian  dari  studi  pengantar  penelitian  sosial tentang perkawinan anak di lima propinsi di Indonesia, yaitu banten, Jawa Barat, Jawa Timur  (khususnya  Madura),  NTB,  dan  Sulawesi  Selatan,  yang  secara  statistik menunjukkan tingginya praktik perkawinan anak.
Data  yang  menunjukkan  perkawinan  anak  dilaksanakan  karena  adanya  unsur pemaksaaan  terlarang  dan married  by  accident  (MBA).  Pemaksaan  yang  terlarang biasanya  dilandasi  dengan  motif  ingin  meraih  status  sosial  atau  prestise  sosial,  dan bahkan  tujuan  materi,  misalnya  menikahkan  anaknya  yang  masih  di  bawah  umur dengan  laki-laki  yang  status  sosial  di  masyarakat  tinggi  atau  dari  kalangan  keluarga kaya. Begitupun menikahkan anak di usia dini karena alasan MBA, perkawinan yang dilangsungkan karena sudah terjadi kehamilan di luar pernikahan resmi. Hal ini sering terjadi  karena  adanya  ikatan  asmara  dan  pergaulan  yang  sudah  sangat  bebas  di kalangan muda mudi. 16
Data-data adanya unsur pemaksaan dalam perkawinan di usia anak sangat jelas tergambar  dalam  buku:  Kesaksian  Pengantin  Bocah.  Dalam  buku  ini  oleh  Lies Marcoes,  yang  memberikan  Catatan  Penutup,  mengatakan  dari  lima  puluh  dua  studi kasus,  kecenderungan  menunjukkan  bahwa  kehamilan  yang  tidak  dikehendaki merupakan  penyebab  paling  banyak  dari  perkawinan  usia  anak.  Perkawinan  terpaksa ini dilakukan karena dua alasan, yaitu: pertama; untuk memberi status hukum kepada janin sebagai anak dari  perkawinan sah pasangan suami istri,  kedua;  untuk menutupi
16 Uraian tentang ini terdapat dalam Bagian 5 dan Bagian 6 Buku Fikih Kawin Anak tersebut.
(Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)
Fadli Andi Natsif
aib  anak  yang  hamil,  orang  tua,  kerabat,  dan  warga  masyarakat  untuk  kepentingan menjaga nama baik, karena dianggap nista dan mencoreng nama baik. 17
4. Perkawinan Anak Perspektif Hukum Perlindungan Anak
Memang mengenai persoalan perkawinan anak di satu sisi dianggap tidak bertentangan dengan  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Begitupun  di  dalam  Fikih  atau Hukum Islam, meskipun masih ada perbedaan seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Dalam UU Perkawinan Pasal 7 ayat (1), yang intinya memungkinkan perkawinan bagi pria  yang  berusia  19  tahun  dan  wanita  berusia  16  tahun.  Di  sisi  lain  dalam  UU Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan menjadi UU. No. 35 Tahun 201, Pasal  26  ayat  (1)  poin  (c),  sangat  tegas  menyatakan  orang  tua  berkewajiban  dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
Terhadap  kedua  UU  ini  dalam  perspektif  hukum  positif  oleh  John  Austin, seorang tokoh positifistik, belum terlalu dianggap sebagai hukum karena unsur sanksi (pidana)  tidak  ada  di  dalamnya,  khususnya  norma  yang  terkait  dengan  perkawinan anak. Akan tetapi kalau kita mengacu pada pengertian hukum secara luas, maka hukum tidak hanya sekedar berisi norma-norma apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, tetapi juga harus mengandung prinsip-prinsip.
Kandungan  norma-norma  dan  prinsip-prinsip  ini  sangat  jelas  tertera  dalam ketentuan  hukum  perlindungan  anak.  Sehingga  meskipun  perkawinan  anak  dianggap tidak  bertentangan  dengan  UU  Perkawinan,  tetapi  dengan  adanya  UU  Perlindungan Anak,  maka  perkawinan  anak  dapat  dianggap  melanggar  prinsip  perlindungan  anak. Adapun  prinsip  perlindungan  anak  adalah  prinsip  hidup  dan  tumbuh  kembang  serta prinsip yang terbaik buat anak.
Kalau  dikaitkan  dengan  prinsip-prinsip  perlindungan  anak,  maka  perkawinan anak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar prinsip hidup dan tumbung kembang  serta  prinsip  yang  terbaik  bagi  anak.  Anak  yang  belum  berusia  18  tahun secara psikologis dan intelektual belum siap menjalankan kehidupan rumah tangga.
Bukan  berarti  seorang  anak  yang  belum  berusia  18  tahun  tidak  bisa  berpikir, tetapi  di  usia  belum  mapan  dan  masih  labil  dianggap  belum  masanya  untuk memikirkan  sesuatu  yang  belum  saatnya.  Usia  anak  seharusnya  masih  dalam  tahap bagaimana belajar di sekolah dan usia untuk menikmati masa bermain. Tahapan masa seperti ini dulu  yang harus dinikmati oleh anak. Oleh karena itu kalau  mereka sudah dinikahkan,  maka  tidak  mungkin  lagi  anak  akan  menikmati  masa  tersebut.  Dengan demikian  perkawinan  anak  dapat  dikategorikan  melanggar  prinsip  hidup  dan  tumbuh kembang serta prinsip yang terbaik buat anak.
17 Buku yang merupakan hasil riset yang ditulis oleh tim Rumah Kitab. Lies Marcoes dan Fadilla Dwianti Putri, Ed. Buku Kesaksian Pengantin Bocah (Rumah Kitab kerjasama Four Foundation, 2016), hal. 242.
Ketidakmampuan  secara  psikis  dan  intelektual  ini,  dialami  oleh  seorang  anak yang  telah  nikah,  seperti  kasus  yang  dialami  oleh  Dina  dalam  buku  Kesaksian Pengantin Bocah. Menurut pengakuannya setelah menikah dan melahirkan Dina tidak bisa  mengurus  bayinya,  misalnya  mengganti  popok,  memakaikan  baju,  dan memandikan bayi. Semua itu dilakukan oleh mertunya. 18
Hal  yang  sama  juga  dialami  oleh  Lily  dan  Andi  ketika  menikah  masih  sama- sama berusia 15 tahun. Setelah menikah mereka berdua tidak merasa dewasa meskipun telah  memiliki  anak.  Lily  belum  pintar  mengurus  anak  bahkan  sering  mengacuhkan anaknya.  Begitupun  Andi  sehari-hari  masih  sering  menikmati  main  bola  bersama teman-temannya.  Secara  psikologis  keduanya  merasakan  sudah  malu  berinteraksi, berkomunikasi,  beradaptasi  di  lingkungan  sesamanya.  Begitupun  secara  ekonomi keduanya masih sangat tergantung kepada orang tuanya. 19
Apa yang penulis uraikan di atas hanya merupakan sampel dari sekian banyak data  yang  menjelaskan  bahwa  betapa  perkawinan  anak  sangat  bertentangan  dengan prinsip perlindungan anak yang tercantum dalam hukum perlindungan anak. Terutama prinsip yang terkait dengan hidup dan tumbuh kembang serta prinsip yang terbaik buat anak.  Jadi  sebenarnya  problematika  yang  fundamental  terhadap  perkawinan  anak adalah  adanya  pelanggaran  terhadap  prinsip-prinsip  perlindungan  seperti  yang  secara tegas diatur oleh hukum  perlindungan anak. Oleh karena itu dalam  UU  Perlindungan anak  mewajibkan  bagi  para  orang  tua  untuk  tidak  menikahkan  anaknya  sebelum memenuhi syarat usia yang telah ditentukan dalam UU tersebut.

## D. PENUTUP
Sebagai penutup dari uraian pembahasan pokok masalah artikel ini, maka dapat disimpulkan:
Problematika  perkawinan  anak  adalah  terkait  dengan  adanya  perbedaan pandangan substansi aturan tentang perkawinan anak baik dalam perspektif fikih atau hukum Islam dan hukum positif. Dalam perspektif fikih masing-masing ahli memiliki landasan  nash  yang  menjadi  pembenaran  pandangannya.  Kalau  dalam  perspektif hukum positif, yaitu UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, ada perbedaan norma pembatasan usia. Batas usia perempuan 16 tahun sedangkan laki-laki 19 tahun dalam UU  Perkawinan  inilah  yang  sebenarnya  bertentangan  dengan  usia  anak  menurut  UU Perlindungan  Anak,  yang  mengkategorikan  usia  anak  18  tahun.  Kemudian  selain problematika  usia  tersebut,  perkawinan  anak  menimbulkan  dampak  negatif sehubungan  dengan  ketidaksiapan  psikis  dan  intelektual  (pikiran)  anak  yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun.
18 Lies Marcoes dan Fadilla Dwianti Putri, Ed. Buku Kesaksian Pengantin Bocah (Rumah Kitab kerjasama Four Foundation, 2016), h. 53.
19 Lies Marcoes dan Fadilla Dwianti Putri, Ed. Buku Kesaksian Pengantin Bocah , h. 69.
(Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)
Fadli Andi Natsif
Sebagai  saran  untuk  melakukan  pencegahan  terhadap  perkawinan  anak dibutuhkan perhatian orang tua yang dalam UU Perlindungan Anak mewajibkan untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak. Serta sebaiknya harus ada political will pemerintah untuk melakukan perubahan ketentuan hukum terkait dengan kepentingan terbaik anak. Dengan melakukan penyesuaian aturan hukum agar mengikuti usia anak yang tercantum dalam UU Perlindungan Anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Mukti.  dkk. Fikih  Kawin  Anak  Membaca  Ulang  Teks  Keagamaan  Perkawinan Usia Anak-Anak. Jakarta: Rumah Kitab kerjasama Ford Foundation, 2016.
Diantha,  I  Made  Pasek. Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif.  Jakarta:  Prenada Media Group, 2016.
Djamil,  M.  Nasir. Anak  Bukan  untuk  Dihukum  Catatan  Pembahasan  UU  Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA). Jakarta: Timur Sinar Grafika, 2013.
Lies Marcoes dan Fadilla Dwianti Putri (editor), Kesaksian Pengantin Bocah. Jakarta: Rumah Kitab kerjasama Ford Foundation, 2016.
Mardani. Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media, 2005.
Supeno,  Hadi. Kriminalisasi  Anak  Tawaran  Gagasan  Radikal  Peradilan  Anak  Tanpa Pemidanaan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.