Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 97 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense

## Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)
Volume 4, Nomor 1, (2023) hal. 97-107 pISSN 2721-5156 | eISSN 2721-5148 Terakreditasi Peringkat 4 - SK No. 225/E/KPT/2022 http://riset.unisma.ac.id/index.php/jp2m/article/view/19866 DOI: 10.33474/jp2m.v4i1.19866

## Pencegahan perkawinan anak menurut UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU perkawinan
Rahmad Satria, Anita Yuliastini, Yuko Fitrian, Agustinus Astono*,  Yenny Aman Serah
Universitas Panca Bhakti, Pontianak, Indonesia *email Koresponden Penulis: agustinusastono@upb.ac.id
Info Artikel

## ABSTRAK
Riwayat Artikel Diajukan: 2023-04-26
Diterima: 2023-06-01 Diterbitkan: 2023-06-12
Lisensi : cc-by-sa
Copyright © 2023 Penulis
Perkawinan  anak  merupakan  masalah  serius  yang  melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan berpotensi merusak masa depan generasi  muda.  UU  No.  16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan  telah menjadi  landasan  hukum  yang  penting  dalam  upaya  pencegahan perkawinan  anak  di  Indonesia.  Kegiatan  pengabdian  ini  bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum terkait dengan pencegahan perkawinan anak di Desa Seranggam. Pengabdian kepada masyarakat ini  menggunakan  metode  service  learning  dengan  teknisnya  yaitu penyuluhan hukum yang dilakukan di aula desa seranggam bersama tokoh masyarakat, masyarakat umum, dan aparatur desa seranggam. Program  penyuluhan  hukum  memainkan  peran  penting  dalam meningkatkan  kesadaran  masyarakat  mengenai  bahaya  perkawinan anak  dan  pentingnya  kepatuhan  terhadap  UU  No.  16  Tahun  2019 tentang Perkawinan serta dengan metode diskusi yang terarah dengan masyarakat melahirkan beberapa rencana aksi strategis.
Kata Kunci : desa seranggam; penyuluhan hukum; perkawinan anak Cara mensitasi artikel:
Satria, R., Yuliastini, A., Fitrian, Y., Astono, A., & Serah, Y. A. (2023). Pencegahan perkawinan anak menurut UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU perkawinan. Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M), 4 (1), 97–107. https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i1.19866

## PENDAHULUAN
Perkawinan anak yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu penyebab terjadinya  kemiskinan,  kurangnya  pendidikan,  meningkatnya  angka  perceraian hingga kasus kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh  organisasi  Dana  Anak-Anak  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (UNICEF)  pada tahun 2020, proporsi perkawinan anak yang paling tinggi di Indonesia tercatat di Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah kasus yang diperkirakan mencapai 273.300, menjadi angka absolut tertinggi (Arum Mustika & Tasylichul Adib, 2021). Adapun di  Provinsi  Kalimantan  Barat  berdasar  pada  data  Komisi  Perlindungan  dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat, mencatatkan bahwa pada tahun 2021 terjadi sebanyak 52 kasus, pada tahun 2022 terjadi sebanyak 29 kasus,
98 ~ 4(1), 97-107
Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
dan pada tahun 2023 sampai pada bulan februari telah terjadi 4 kasus perkawinan anak.
Adapun  beberapa  kasus  yang  terjadi  terkait  dengan  perkawinan  anak  di Kalimantan  Barat,  menjadi  perhatian  khusus  Sutarmidji  selaku  Gubernur Kalimantan Barat, menurutnya perkawinan anak yang terjadi di Kalimantan Barat tidak terlepas dari faktor geografis wilayahnya yang terletak dekat dengan daerah perbatasan (Antara, 2023). Berdasarkan faktor geografis tersebut banyak anak- anak yang mencoba mencari pekerjaan di Negara lain yaitu di Negara Malaysia, anak-anak tersebut masuk ke negara lain dengan jalur ilegal sehingga membuat mereka  menjadi  pekerja  migran  indonesia  secara  tidak  resmi.  Status  hukum imigran  yang  tidak  resmi  ini  kemudian  menjadi  permasalahan  terkait  dengan perlindungan  hukum,  sehingga  menyebabkan  sulit  untuk  melindungi  hak-hak pekerja  migran  ilegal  yang  bekerja  di  Negara  lain.  Hal  ini  akhirnya  membawa dampak lebih jauh, terkait dengan pekerja imigran ilegal khsususnya anak-anak tersebut misalnya ditipu oleh majikan atau gajinya tidak dibayarkan, dan menjadi korban  perdagangan  manusia  khususnya  anak-anak  perempuan,  dengan ditawarkan kawin kontrak hingga dipaksa melakukan tindakan prostitusi.
Maraknya  perkawinan  anak  yang  terjadi  di  Kalimantan  Barat  juga dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  lain  diantaranya  disebabkan  oleh  faktor ekonomi, lingkungan, dan pendidikan yang rendah sehingga menyebabkan pihak orang tua tidak memiliki pilihan lain, selain menikahkan anaknya pada usia yang masih  sangat  belia  (Yousriatin,  2018).  Adapun  kerentanan  ekonomi  dari  pihak keluarga  merupakan  salah  satu  faktor  yang  sangat  mempengaruhi  tingginya perkawinan  anak  di  Kalimantan  Barat.  Pengaruh  dari  faktor  ekonomi  menjadi sangat kompleks, hal ini karena faktor ekonomi mempengaruhi faktor-faktor lain seperti  terputusnya  pendidikan  anak,  anak  yang  terpaksa  bekerja  sehingga membuat  mereka  menjadi  pekerja  imigran  ilegal,  dan  dapat  menyebabkan munculnya prostitusi anak (Saputro, 2022).
Berbagai  elemen  yang  memicu  terjadinya  pernikahan  usia  anak  tersebut sering  kali  terjadi  di  wilayah  pedesaan.  Hal  ini  disebabkan  karena  di  wilayah pedesaan  masih  kekurangan  akses  terhadap  pemahaman  mengenai  hukum, kurangnya akses terhadap lapangan pekerjaan yang diakibatkan oleh pendidikan yang  rendah,  hingga  kesalahan  dalam  memahami  norma  agama.  Di  beberapa pedesaan,  norma  agama  yang  salah  diinterpretasikan  dapat  mempengaruhi persepsi tentang usia perkawinan yang tidak tepat. Hal ini mengakibatkan adanya pembenaran  budaya  yang  menyebabkan  perkawinan  anak  dianggap  wajar  dan diterima.  Hal  tersebut  selaras  dengan  permasalahan  perkawinan  anak  di  Desa Seranggam, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas.
Berdasarkan  kasus  perkawinan  anak  yang  terjadi  di  Desa  Seranggam, sebelum  dilakukan  penyuluhan  hukum  pada  tanggal  19  mei  tahun  2023  telah terjadi  1  kasus  perkawinan  anak  dan  menurut  Rahmat  selaku  Kepala  Desa Seranggam, beberapa minggu kedepan akan ada 3 kasus perkawinan anak yang terjadi kembali.
Dalam  rangka  mengatasi  masalah  perkawinan  anak  di  wilayah  pedesaan, langkah-langkah penting harus diambil. Peningkatan akses terhadap pendidikan
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 99 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
berkualitas dan informasi yang akurat mengenai hak-hak anak serta perlindungan hukum  perlu  menjadi  fokus  utama.  Selain  itu,  upaya  untuk  meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan kesempatan ekonomi yang setara bagi anak perlu dilakukan. Penguatan kerja sama antara akademisi, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga agama juga menjadi faktor penting dalam mengubah norma dan nilai yang menyokong perkawinan anak di wilayah pedesaan.
Berdasarkan  hal  tersebut  dan  atas  dasar  cita-cita  untuk  mengentaskan permasalahan perkawinan anak yang terjadi khususnya di Desa Seranggam serta agar  hak-hak  anak  terjamin  sesuai  dengan  UU  Perlindungan  Anak  dilakukan kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat menggunakan metode service  learning yang  mengarah  pada  pendekatan  teknisnya  yaitu  penyuluhan  hukum,  dengan judul “ PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK MENURUT UU NO. 16 TAHUN 2019

## TENTANG PERUBAHAN ATAS UU PERKAWINAN ”.
Tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  adalah  untuk  mencegah  serta mengurangi  perkawinan  anak  di  Desa  Seranggam,  Memberikan  pemahaman hukum  terkait  dengan  hak-hak  anak  sehingga  meningkatkan  kesadaran  hukum masyarakat  di  Desa  Seranggam,  dan  khususnya  untuk  merubah  pola  perilaku masyarakat desa agar tidak melangsungkan perkawinan dini terhadap anak-anak mereka.

## METODE
Metode  pengabdian  kepada  masyarakat  yang  dilakukan  adalah  metode service  learning . Service  learning merupakan  suatu  bentuk  pendidikan  yang menggabungkan antara visi misi akademik dengan upaya menumbuhkan hingga memecahkan problematika yang hadir di masyarakat secara langsung (Setyowati & Permata, 2018).  Dalam kata lain, service learning menggabungkan relasi teori yang  dipelajari  dalam  kegiatan  akademik  dan  mengaplikasikannya  secara langsung kepada masyarakat (Nusanti, 2014).
Adapun  untuk  menjadikan  metode service  learning mencapai  hasil  yang efektif  dalam  kajian  ini,  maka  digunakan  pendekatan  teknis  yang  berupa penyuluhan  hukum.    Penyuluhan  hukum  adalah  pendekatan  yang  digunakan untuk  menyampaikan  informasi  hukum  kepada  masyarakat  atau  kelompok tertentu  dengan  tujuan  meningkatkan  pemahaman  mereka  tentang  hukum  dan hak-hak mereka.
Dengan  mengintegrasikan  metode service  learning dengan  pendekatan teknis penyuluhan hukum, upaya pengabdian kepada masyarakat dapat menjadi lebih  holistik  dan  berdampak  nyata.  Berdasarkan  hal  tersebut,  metode service learning yang diintegrasikan dengan pendekatan penyuluhan hukum diharapkan dapat  mengembangkan  keterampilan  sosial,  kepemimpinan,  dan  penerapan pengetahuan akademisi dalam situasi nyata, sementara masyarakat mendapatkan manfaat  langsung  dari  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  hukum  dan pemecahan  masalah  yang  dihadapi.  Dalam  konteks  pendidikan  tinggi,  metode service learning dengan pendekatan penyuluhan hukum juga dapat memperkuat
100 ~ 4(1), 97-107
Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
hubungan antara perguruan tinggi dan masyarakat, menciptakan keterhubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.
Gambar 1 . Diskusi antara tim penyuluh dan peserta
Pendekatan  penyuluhan  hukum  dilakukan  dengan  diskusi  kelompok, sehingga melibatkan diskusi antara Narasumber yaitu tim penyuluh hukum serta fasilitator  yaitu  aparat  di  Desa  Seranggam  dan  peserta  penyuluhan  yaitu masyarakat serta tokoh adat di Desa Seranggam. Peserta diberikan kesempatan untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan pandangan mereka tentang hukum. Lokasi penyuluhan hukum dilakukan di Aula Kantor Desa Seranggam, pada tanggal 19  Mei  2023,  dengan  jumlah  peserta  28  orang.  Diskusi  kelompok  ini  dapat mendorong  interaksi  aktif  dan  pemahaman  yang  lebih  baik  terkait  dengan perkawinan anak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hak-hak  terhadap  anak  diatur  dalam  UU  No.  23  Tahun  2002,  kemudian dilakukan perubahan kembali dengan UU No. 35 Tahun 2014. Adapun dalam UU Perlindungan  anak,  hak-hak  terhadap  anak,  antara  lain  ialah  pendidikan, pengasuhan dari orang tua maupun wali, hak perlindungan, hak untuk hidup, hak kesehatan dan masih banyak hak-hak lain.
Di indonesia permasalahan terkait hak-hak anak yang hilang sering sekali ditemukan,  adapun  permasalahan  yang  terjadi  terkait  dengan  hak-hak  anak misalnya permasalahan kekerasan terhadap anak pada lingkungan sekolah yang sering menjadi pemberitaan pada media nasional. Selain hal tersebut, kasus-kasus yang banyak terjadi yaitu kekerasan seksual terhadap anak, pornografi anak, dan kasus  lainnya.  Menurut  data  dari  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI) sepanjang  tahun  2022,  mendata  beberapa  kasus  kekerasan  serta  kejahatan terhadap  anak,  kasus  tersebut  antara  lain  kasus  kekerasan  psikis  dan  fisik mencapai angka 1.138 kasus, anak korban kekerasan seksual mencapai 859 kasus, dan  pornografi  anak  mencapai  angka  345  kasus.  Hal  ini  belum  ditambah  lagi terkait kasus-kasus seperti penelantaran anak, dan anak yang terjerat hukum.
Anak merupakan masa depan sebuah bangsa, berdasarkan hal tersebut hak- hak  anak  perlu  dilindungi.  Perlindungan  terhadap  hak  anak  telah  diatur  oleh negara dengan ketentuan hukum UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 101 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak mencakup semua upaya yang dilakukan untuk memastikan dan menjaga agar anak-anak dan hak-hak  mereka  tetap  terlindungi,  memungkinkan  mereka  hidup,  berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat dan hak asasi manusia. Hal  ini  juga  mencakup  usaha  untuk  melindungi  anak-anak  dari  kekerasan  dan perlakuan tidak adil.
Hak-hak  anak  yang  dilindungi  oleh  negara  sesuai  dengan  ketentuan perlindungan anak di Indonesia serta di dunia internasional atau konvensi hak-hak anak yang dicetuskan oleh lembaga perserikatan bangsa-bangsa, antara lain anak wajib  diberikan  perlindungan  dari  diskriminasi  termasuk  keyakinan  yang diakibatkan  dari  paham  keluarga,  kerabat,  maupun  orang  sekitarnya,  semua keputusan yang melibatkan anak harus merupakan keputusan terbaik bagi anak tersebut,  anak  wajib  mendapatkan  pendidikan,  anak  haruslah  mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual, anak haruslah terbebas dari kepentingan dan konflik-konflik yang diakibatkan dari politik, kerusuhan, konflik bersenjata, serta seluruh  peristiwa  yang  mengandung  unsur  kekerasan,  anak  wajib  diasuh  dan dibesarkan oleh orang tua kandungnya terkecuali diatur lain oleh UU, anak wajib mendapatkan  kehidupan  yang  layak  dari  kedua  orang  tuanya,  kerabat,  orang sekitar, maupun pemerintah. Selain hal tersebut, peran besar pemerintah dalam pemenuhan hak-hak anak ialah wajib bertanggung jawab dan melindungi segala hak tersebut untuk mencapai tujuannya yaitu terpenuhinya hak-hak anak.
Pemenuhan hak-hak anak tersebut, dalam realitasnya mengalami berbagai kendala.  Kendala  yang  sering  dihadapi  dari  pihak  keluarga  ialah  permasalahan ekonomi  dan  pendidikan  yang  rendah  dari  kedua  orang  tua,  sehingga menyebabkan  hak-hak  anak  seperti  kurangnya  kesejahteraan  yang  membawa dampak lebih jauh pada pemutusan pendidikan bagi anak, maupun anak terpaksa bekerja  membantu  mencari  nafkah.  Pemutusan  pendidikan  bagi  anak menciptakan  sebuah  pola  baru  kemiskinan,  pola  baru  tersebut  membuat  anak- anak kesulitan mencari pekerjaan yang layak, sehingga menyebabkan munculnya beberapa  kasus-kasus  kejahatan  terhadap  anak.  Kurangnya  kesejahteraan seringkali memunculkan dilema bagi para orang tua yang terjebak dalam situasi sulit, sehingga mereka memilih jalur pintas dengan menikahkan anak-anak mereka yang masih belia, para orang tua berharap agar mereka bisa menggapai kehidupan yang berkecukupan.
Perkawinan merupakan ikatan yang meliputi hubungan jiwa dan fisik antara seorang pria dan seorang wanita, di mana kedua pasangan menjadi suami dan istri, dengan  tujuan  membentuk  sebuah  keluarga  yang  penuh  kebahagiaan  dan kebersamaan  hingga  akhir  hayat  dengan  berdasarkan  prinsip  Ketuhanan  Yang Mahaesa.  Permasalahan  yang  terjadi  terkait  dengan  perkawinan  tersebut  ialah banyak  perkawinan  yang  dilangsungkan  bertentangan  dengan  UU  Perkawinan, terkhususnya dalam umur anak yang belum mencapai 19 Tahun. Perkawinan yang belum  mencapai  umur  yang  telah  ditentukan  oleh  UU  tersebut,  disebut  juga dengan perkawinan anak. Perkawinan terkait anak telah diatur melalui Pasal 7 UU No.  16  Tahun  2019  terkait  dengan  batas  umur  minimal  perkawinan,  meskipun telah  diatur  didalam  UU,  perkawinan  anak  tetap  sering  terjadi  khususnya  di
102 ~ 4(1), 97-107
Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
lingkungan  pedesaan  yang  akses  pendidikan,  kesejahteraan,  maupun  informasi mengenai hukum sulit didapatkan.
Perkawinan anak merupakan salah satu permasalahan yang sangat esensial, hal  ini  karena  menyangkut  hak-hak  anak  yang  hilang  setelah  terjadinya perkawinan. Perkawinan terhadap anak secara otomatis menghilangkan hak-hak sebagaimana  yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  sebagai  contoh  yang terjadi  di Desa  Seranggam.  Menurut  Rahmat  selaku  Kepala  Desa  Seranggam,  kasus  yang banyak terjadi di desanya ialah perkawinan anak yang dilangsungkan berdasarkan keyakinan keluarga dan hamil pada usia anak-anak.
Perkawinan  anak  yang  dilangsungkan  berdasarkan  keyakinan  keluarga, dapat diartikan bahwa berlangsungnya perkawinan anak mengikuti budaya dan ketentuan warga setempat sehingga tidak menggunakan batas umur minimal 19 tahun,  keluarga  percaya  bahwa  perkawinan  anak  tidak  menimbulkan permasalahan  serius  karena  menurut  mereka  telah  sesuai  dengan  norma  dan budaya setempat. Berdasarkan hal tersebut, pengetahuan mengenai perkawinan anak  khususnya  terkait  dengan  aturan  hukumnya  perlu  selalu  untuk  diberikan kepada  masyarakat  desa,  pemahaman  yang  keliru  terkait  perkawinan menimbulkan berbagai macam salah penafsiran yang menimbulkan kerugian bagi anak-anak.
Permasalahan lain yang menyebabkan perkawinan anak di Desa Seranggam ialah hamil pada usia anak-anak, kehamilan yang terjadi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pergaulan bebas, lingkungan yang tidak sehat, kekerasan seksual, dan  sebagainya.  kasus  hamil  pada  usia  remaja  beberapa  kali  terjadi  di  Desa Seranggam,  faktor-faktor  yang  paling  mempengaruhi  adalah  media  sosial, kurangnya  pendidikan  terkait  dengan  kesehatan  seksual,  kurangnya  perhatian atau kedekatan antara orang tua dan anak serta faktor hukum yaitu Pasal 7 ayat (2)  UU  No.  16  Tahun  2019  terkait  dengan  pemberian  dispensasi  perkawinan. Dispenasi perkawinan adalah memungkinkan pengadilan agama memberikan izin istimewa bagi individu atau anak yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah  dengan  persyaratan  tertentu.  Aturan  terkait  dengan  pemberian dispensasi  perkawinan  selain  memberikan  dampak  yang  baik,  seperti  menjadi pasangan  suami-istri  yang  sah  meskipun  belum  mencapai  batas  usia  yang ditetapkan  dalam  UU  Perkawinan,  menghindari  perilaku  seks  bebas  dikalangan remaja, serta demi menegakan norma keagamaan.
Dispensasi  perkawinan  meskipun  banyak  membawa  dampak  yang  baik, akan tetapi membawa dampak yang buruk, seperti banyaknya praktik perkawinan anak yang disahkan dan disetujui oleh Hakim Pengadilan Negeri atau Agama yang mewakili  Negara.  Adapun  angka  tertinggi  perkawinan  anak  di  Indonesia  yang meminta dispensasi perkawinan terdapat di Provinsi Jawa Timur dan di ikuti oleh daerah-daerah  lain.  Angka  perkawinan  anak  yang  tinggi  di  Indonesia menyebabkan Indonesia masuk dalam darurat pernikahan anak.
Praktik  perkawinan  anak  yang  seolah  disahkan  dan  disetujui  oleh  aturan mengenai dispensasi perkawinan menyebabkan disfungsi dari aturan itu sendiri, misalnya  terkait  dengan  pangajuan  dispensasi  yang  diajukan  oleh  orang  tua haruslah dengan alasan yang sangat mendesak dan bukti pendukung yang cukup
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 103 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
(Suryanti  &  Gde  Rudy,  2021).  Adapun  alasan  mendesak  yang  dimaksud  adalah dalam situasi yang memaksa dan tanpa alternatif lain yang tersedia, pernikahan harus dijalankan. Salah satu contoh alasan mendesak yang menjadi alasan orang tua  meminta  dispensasi  perkawinan  ialah  kehamilan  yang  terjadi  diluar perkawinan,  hal  ini  menyebabkan  para  orang  tua  ingin  segera  menikahkan anaknya  demi  terhindar  dari  perasaan  malu  maupun  aib  yang  tercipta. Berdasarkan hal tersebut, maka jelas orang tua lebih memilih jalan pintas demi nama  dan  kehormatannya  tetap  terjaga,  lebih  jauh  Hakim  selaku  pihak  yang memutuskan terkait dengan dispensasi perkawinan juga kehabisan pilihan selain menerima  permohonan  dispensasi  perkawinan  anak  yang  diajukan  oleh  para orang tua. Selanjutnya maksud dari bukti pendukung yang cukup ialah bukti bahwa umur anak belum mencapai batas usia perkawinan yang telah ditetapkan dalam UU.
Permasalahan  terkait  dengan  perkawinan  anak  merupakan  isu  yang kompleks untuk dipecahkan, permasalahan ini menyebabkan terjadinya beberapa masalah  lain  seperti  terciptanya  rantai  kemiskinan  baru,  terciptanya  rantai kekerasan  dalam  rumah  tangga,  hingga  pada  isu  ketidaksetaraan  gender  yang mengakibatkan  salah  satu  pasangan  didominasi  oleh  pasangannya.  Perkawinan pada usia anak, seringkali membawa dampak yang buruk bagi anak perempuan yang  rentan  mendapatkan  perlakuan  dan  diskriminasi  dari  masyarakat  hingga keluarganya sendiri. Lebih jauh lagi, Anak yang telah melangsungkan perkawinan khususnya  anak  perempuan  akan  menghadapi  berbagai  permasalahan  seperti pendidikannya  terhenti  dan  terpaksa  memilih  mengurus  keluarga,  setelah terhentinya akses pendidikan akan berdampak pada permasalahan ekonomi yang mana  menciptakan  rantai  baru  masalah  kemiskinan  (Eleanora  &  Aidy,  2022). Selain  itu,  anak  yang  telah  melangsungkan  perkawinan  cenderung  mengalami kesulitan  dalam  melanjutkan  pendidikan  mereka,  karena  tanggung  jawab perkawinan  dan  peran  sebagai  orang  tua  muda.  Permasalahan  lain  yang ditimbulkan dari perkawinan anak ialah resiko kesehatan yang tinggi bagi anak perempuan  yang  mengalami  kehamilan  pada  usia  yang  sangat  muda.  Anak perempuan yang hamil pada usia muda lebih rentan mengalami komplikasi medis dan  memiliki  risiko  tinggi  terhadap  kematian  maternal.  Permasalahan  tersebut tidak  berakhir  hanya  pada  munculnya  masalah  kesehatan  saja,  tetapi  akan berdampak  pada  masalah  lain  yaitu  seperti  masalah  kekerasan  dalam  rumah tangga hingga perceraian. Adapun permasalahan perceraian di Kabupaten Sambas pada  tahun  2021  berdasarkan  kajian  (Munawara  et  al.,  2021).  Menghasilkan kesimpulan bahwa perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas dikarenakan perkawinan dini yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor yuridis, sosiologis, dan psikologis.
Faktor yuridis, merujuk pada elemen-elemen hukum yang mempengaruhi, mengatur,  dan  membentuk  suatu  situasi  atau  peristiwa  khususnya  yang menyebabkan  perceraian  pada  perkawinan  dini,  seperti    kurangnya  terpenuhi nafkah istri secara lahiriah hal ini diatur dalam Pasal 37 UU Perkawinan, pasangan melakukan kekerasan yang mana diatur dalam Pasal 5 UU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Fibrianti, 2021), pasangan pergi atau menghilang
104 ~ 4(1), 97-107
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
tanpa alasan hal ini diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, dan salah satu pasangan berselingkuh berdasarkan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975.
Faktor  sosiologis,  mengacu  pada  elemen-elemen  yang  terkait  dengan interaksi  sosial,  struktur  masyarakat,  dan  proses  sosial  secara  keseluruhan. Elemen-elemen  tersebut  mencakup  norma,  nilai-nilai,  peran  sosial,  institusi, stratifikasi  sosial,  dan  dinamika  kelompok.  Adapun  faktor  sosiologis  yang menyebabkan banyaknya angka perceraian yang disebabkan oleh perkawinan dini ialah salah satu pasangan tidak menghormati orang tua pasangannya, membawa permasalahan  keluarga  kepada  orang  tua,  membicarakan  aib  keluarga  kepada tetangga dan rekan, serta membatasi pasangan untuk bergaul (Melati & Parwata, 2022).
Faktor  psikologis,  merujuk  kepada  elemen-elemen  yang  terkait  dengan pikiran, perasaan, dan perilaku individu. Elemen-elemen tersebut meliputi proses kognitif,  emosi,  motivasi,  kepribadian,  dan  perkembangan  psikologis.  Faktor- faktor  psikologis  ini  berpengaruh  terhadap  pemahaman,  respons,  dan  interaksi individu  dengan  lingkungan  sekitarnya.  Ini  melibatkan  aspek-aspek  seperti persepsi,  pembelajaran,  ingatan,  konsep  diri,  dan  pola  pikir  individu.  Adapun faktor  psikologis  yang  menyebabkan  banyaknya  angka  perceraian  yang disebabkan  oleh  perkawinan  dini  ialah  disebabkan  emosi  yang  kurang  stabil seperti  halnya  marah-marah  kepada  pasangan  tanpa  alasan  yang  jelas,  sering berbohong, tidak menghargai pasangan dan sebagainya.
Permasalahan  yang  terjadi  akibat  dari  perkawinan  di  usia  belia,  dapat menyebabkan  berbagai  permasalahan  diatas  sehingga  banyak  menyebabkan banyak  pasangan  yang  menikah  di  usia  dini  di  Kabupaten  Sambas  yang mengajukan  perceraian.  Selain  permasalahan  perceraian,  khususnya  di  Desa Seranggam permasalahan perkawinan anak ialah terjadinya kehamilan sebelum menikah  sehingga  pihak  pengadilan  serta  aparatur  desa  terpaksa  memberikan dispensasi perkawinan (Harjanti et al., 2017).
Berdasarkan permasalahan tersebut, dan hasil dari diskusi terkait dengan penyuluhan pencegahan perkawinan anak di Desa Seranggam, maka tim penyuluh mengajukan beberapa rencana aksi strategis untuk mencegah perkawinan anak (Nurfirdayanti  et  al.,  2021).  Ada  lima  rencana  aksi,  antara  lain  ialah  program pengubahan  perilaku  hukum  masyarakat  dengan  program  desa  sadar  hukum, menggelar sosialisasi terkait dengan pendidikan seks dan kesehatan reproduksi, perluasan  akses  pendidikan  yang  terjangkau  bagi  seluruh  kalangan,  perbaikan manajemen  dan  administrasi  perkawinan,  dan  penguatan  peran  keluarga (Sulaiman dkk, 2020).
Masing-masing rencana aksi dari kelima program tersebut saling terikat dan  harus  dijalankan  secara  bersama-sama.  Adapun  sebagai  contoh  dalam program pengubahan perilaku hukum masyarakat diberikan pemahaman bahwa untuk  menikah  harus  sesuai  dengan  ketentuan  UU  Perkawinan  yaitu  minimal batas  usia  19  (sembilan  belas)  tahun.  Hal  ini  juga  akan  berdampak  terhadap perlindungan  hak-hak  anak  dalam  mengakses  pendidikan  yang  akhirnya bermuara  pada  naiknya  taraf  ekonomi  (Wildana  &  Hasba,  2016).  Program pendidikan pada rencana aksi ini juga diharapkan secara langsung menyasar pada
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 105 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
tahap  pendidikan  non-formal,  misalnya  desa  memfasilitasi  program-program untuk menumbuhkan ekonomi kreatif di Desa Seranggam, yaitu seperti membuat anyaman dan sebagainya.
Gambar 2 . Tim penyuluh hukum bersama aparatur desa seranggam
Selain program pendidikan, hal yang lebih penting adalah penguatan peran keluarga  terhadap  anak.  Hal  ini  dapat  menumbuhkan  motivasi  anak  untuk  giat mengejar  cita-cita  sehingga  tidak  memikirkan  pernikahan  terlebih  dahulu, memberikan  ruang  yang  nyaman  bagi  anak-anak  untuk  berdiskusi  serta membatasi anak untuk terjerumus dalam lingkungan pergaulan yang tidak sehat.

## SIMPULAN
Hak-hak terhadap anak diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 35 Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak.  Hak-hak  ini  meliputi  pendidikan, pengasuhan, perlindungan, hak untuk hidup, hak kesehatan, dan hak-hak lainnya. Meskipun  terdapat  peraturan  yang  melindungi  hak-hak  anak,  masih  banyak permasalahan terkait hilangnya hak-hak anak di Indonesia. Kekerasan terhadap anak di sekolah, kekerasan seksual, pornografi anak, penelantaran anak, dan anak yang  berhadapan  dengan  hukum  adalah  beberapa  masalah  yang  sering  terjadi. Anak-anak  adalah  masa  depan  bangsa  dan  penting  untuk  melindungi  hak-hak mereka.
UU  Perlindungan  Anak  mengatur  perlindungan  anak  agar  mereka  dapat hidup,  berkembang,  dan  berpartisipasi  sesuai  dengan  martabat  dan  hak  asasi manusia. Negara juga melindungi hak-hak anak sesuai dengan konvensi hak-hak anak  yang  ditetapkan  oleh  Perserikatan  Bangsa-Bangsa.  Hak-hak  ini  mencakup perlindungan  dari  diskriminasi,  hak  untuk  keputusan  terbaik,  pendidikan, perlindungan dari kejahatan seksual, pembebasan dari kepentingan dan konflik, asuhan oleh orang tua kandung, dan kehidupan yang layak. Namun, pemenuhan hak-hak anak menghadapi kendala. Kendala tersebut meliputi masalah ekonomi, rendahnya pendidikan orang tua, pemutusan pendidikan anak, anak yang bekerja, dan  perkawinan  anak.  Banyak  orang  tua  yang  mengambil  jalan  pintas  dengan menikahkan anak-anak mereka yang masih di bawah umur untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Perkawinan anak melibatkan masalah yang kompleks, termasuk hamil pada usia anak-anak.
106 ~ 4(1), 97-107
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Dispensasi  perkawinan,  yang  memungkinkan  pernikahan  anak  dengan persyaratan  tertentu,  dapat  menyebabkan  perkawinan  anak  yang  tidak  sesuai dengan  batas  usia  yang  ditentukan  oleh  undang-undang.  Perkawinan  anak memiliki  konsekuensi  serius  terhadap  hak-hak  anak  yang  hilang  setelah perkawinan. Hal ini juga menciptakan rantai kemiskinan baru, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidaksetaraan gender. Anak perempuan yang menikah pada usia  dini  seringkali  menghadapi  diskriminasi  dan  kekerasan.  Permasalahan  ini juga berdampak pada pendidikan anak yang terhenti, kemiskinan, kesehatan dan masalah perceraian.
Hasil  dari  kegiatan  pengabdian  masyarakat  dengan  teknis  penyuluhan hukum  adalah  diskusi  yang  mengarah  pada  pembentukan  kelima  rencana  aksi strategis  untuk  menuntaskan  masalah  perkawinan  anak  di  Desa  Seranggam. Kelima  rencana  aksi  tersebut  ialah  program  pengubahan  perilaku  hukum masyarakat  dengan  program  desa  sadar  hukum,  menggelar  sosialisasi  terkait dengan pendidikan seks dan kesehatan reproduksi, perluasan akses pendidikan yang terjangkau bagi seluruh kalangan, perbaikan manajemen dan administrasi perkawinan, dan penguatan peran keluarga.
Berikut  ini  beberapa  rekomendasi  yang  dapat  disarankan  terkait  dengan tantangan  yang  dihadapi  mengenai  perkawinan  anak  yang  terjadi  di  Desa Seranggam diperlukan keterlibatan seluruh pihak seperti pemerintah kabupaten, kecamatan,  desa  serta  didukung  oleh  masyarakat  maupun  tokoh-tokoh masyarakat sehingga beberapa program yang telah direncanakan terkait dengan hasil  diskusi  yang  disebut  dengan  rencana  aksi  strategis  untuk  pencegahan perkawinan anak dapat berlangsung secara efektif.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penghargaan dan apresiasi disampaikan oleh tim penyuluh hukum kepada Rektor Universitas Panca Bhakti, Dekan Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, serta  Kepala  LPPKM  UPB.  Secara  khusus,  tim  penyuluh  hukum  menyampaikan terima kasih kepada Bapak Rahmat sebagai Kepala Desa Seranggam, Bapak Uray Iskandar sebagai Camat Selakau Timur, seluruh organisasi kemasyarakatan yang berada  di  Desa  Seranggam,  dan  juga  kepada  masyarakat  dan  tokoh-tokoh  yang telah secara aktif berpartisipasi dalam diskusi mengenai isu perkawinan anak di Desa Seranggam.

## DAFTAR RUJUKAN
Antara. (2023, May 26). Sutarmidji Sebut Kalbar Rentan Perdagangan Orang Modus Kawin Kontrak hingga Prostitusi . https://kalbar.inews.id/berita/sutarmidji- sebut-kalbar-rentan-perdagangan-orang-modus-kawin-kontrak-hingga- prostitusi
Arum Mustika, D., & Tasylichul Adib, A. (2021). Determinan Perkawinan Anak pada Wanita Usia Muda di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020. Jurnal Forum Analisis Statistik , 1 (1), 58–67. https://doi.org/10.57059/formasi.v1i1.14 Eleanora, F. N., & Aidy, W. R. (2022). Perkawinan Anak (Bukan Kisah Romantisme Terlarang) Sebuah Analisis Pelanggaran Terhadap Hak Anak . Madza Media.
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 107 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Fibrianti.  (2021). Pernikahan  Dini  dan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (Studi Kasus di Lombok Timur NTB) . Ahlimedia Press.
Harjanti, S., Amin, M., Ali, B., & Kasim, A. (2017). Konflik Perkawinan di Kabupaten
Sambas. Jurnal Diskursus Islam , 5 (2), 161–183. https://doi.org/10.24252/jdi.v5i2.7285
Melati,  K.  D.  R.,  &  Parwata,  A.  A.  G.  O.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Atas Perkawinan  Anak  Di  Bawah  Umur  Dalam  Perspektif  Undang-Undang  Hak Asasi  Manusia. Kertha  Semaya :  Journal  Ilmu  Hukum , 10 (9),  1994–2002. https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i09.p03
Munawara,  N.,  Hasan,  M.,  &  Ardiansyah.  (2021).  Faktor-Faktor  Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Kelas I-B SAMBAS. AL-USROH , I (2), 107–131.
Nurfirdayanti,  Rohani,  &  Octavia,  E.  (2021).  Persepsi  Masyarakat  Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Sepadu Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas.
JPKN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan , 5 (2), 190–202. https://doi.org/10.31571/pkn.v5i2.2935
Nusanti, I. (2014). Strategi Service Learning Sebuah Kajian untuk Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran. Jurnal Pendidikan Dan Kebudyaan , 20 (2), 251–260. https://doi.org/10.24832/jpnk.v20i2.142
Saputro, A. (2022, January 13). 27 Orang Terjaring Kasus Prostitusi Online Libatkan Anak  di  Kalbar .  https://news.detik.com/berita/d-5896649/27-orang- terjaring-kasus-prostitusi-online-libatkan-anak-di-kalbar
Setyowati, E., & Permata, A. (2018).  Service Learning: Mengintegrasikan Tujuan Akademik  Dan  Pendidikan  Karakter  Peserta  Didik  Melalui  Pengabdian Kepada Masyarakat. Bakti Budaya , 1 (2), 143–192.
https://doi.org/10.22146/bb.41076 Sulaiman dkk. (2020). Pendidikan Masyarakat: Moderasi, Literasi dan Pernikahan Dini . DIVA Press.
Suryanti,  I.,  &  Gde  Rudy,  D.  (2021).  Disfungsi  Dispensasi  Kawin  dalam  Upaya Pencegahan Perkawinan Anak. Jurnal Magister Hukum Udayana , 10 (4), 782– 794. https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04
Wildana, D. T., & Hasba, I. B. (2016). Perkawinan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. LEGALITA: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender , 11 (1), 1–12.
Yousriatin, F. (2018). Analisis Kejadian Pernikahan Dini di Desa Kawat Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimamtan Barat. Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak , 5 (1), 22–30.
https://doi.org/10.24260/raheema.v5i1.1181