## LITERASI BENCANA DI SEKOLAH GUNUNG MERAPI TENTANG MITIGASI BENCANA DAN KEWARGANEGARAAN TRANSFORMATIF

## Ali Minanto, Ida Nuraini Dewi Kodrat Ningsih
Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Indonesia minanto.ali@gmail.com
Diajukan: 01-11-2018; Direview: 09-12-2018; Diterima: 18-12-2018;

## Abstract
Gunung Merapi School (SGM) takes the initiative to conduct disaster literacy and mitigation education. This research aims to find out how the community uses such as SGM in building disaster literacy, conducting disaster mitigation education. This research uses a media literacy approach and transformative citizenship. It found out disaster literacy is not only given to people who (choose) to live in the ‘red zone’, but also to tourists and tourist visitors through integrating disaster literacy with key subjects: creativity, environment, and diversity. In addition SGM makes three important activities: independent evacuation, mitigation scenarios, and designing a disaster SOP. Utilization of new media is also carried out in order to introduce participatory literacy activities and address certain critical issues. This is not only beneficial in terms of disaster literacy, but also seeks the most effective formulation to look back at regulations related to the status of the Merapi region.
Keywords : gunung merapi school, transformative citizenship, disaster mitigation, media literacy
Abstrak
Sekolah Gunung Merapi (SGM) mengambil inisiatif untuk melakukan literasi bencana dan pendidikan mitigasi bencana. Riset ini berpretensi untuk mengetahui bagaimana cara yang digunakan komunitas seperti SGM dalam membangun literasi bencana dan melakukan pendidikan mitigasi bencana. Riset ini menggunakan pendekatan literasi bencana, literasi media dan transformative citizenship. Hasil dari literasi kebencanaan SGM tidak hanya diberikan kepada masyarakat yang (memilih) tinggal di ‘zona merah’, tapi juga kepada pelaku wisata dan para pengunjung wisata melalui mengintegerasikan literasi kebencanaan dengan mata pelajaran utama: kreativitas, environment, dan diversity. Selain itu SGM membuat tiga aktivitas penting:evakuasi mandiri, skenario mitigasi, dan merancang SOP kebencanaan. Pemanfaatkan media baru, juga dilakukan guna mengenalkan aktivitas literasi kemitigasian dan pengangkatan isu kritis terentu. Hal ini tidak hanya bermanfaat dalam hal literasi kebencanaan, tapi juga mencari formulasi paling efektif untuk melihat kembali regulasi terkait status kawasan Merapi.
Kata Kunci: sekolah gunung merapi, transformative citizenship, mitigasi bencana, literasi media.
PENDAHULUAN P asca  erupsi  Merapi  tahun  2010,  beberapa kawasan di sekitar gunung Merapi ditetapkan sebagai KRB (Kawasan Rawan Bencana) III. Status ini menyebabkan kawasan tersebut menjadi steril  dari  segala  bentuk  aktivitas  kehidupan. Status KRB III ditetapkan dengan mengacu pada UU nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.  Kebijakan  ini  mengafirmasi  kawasan sekitar Merapi menjadi “zona merah” yang tidak dapat  dihuni  ataupun  sebagai  ruang  aktivitas sosial. Konsekuensinya, kawasan ini tidak menjadi
target  pembangunan  infrastruktur  dan  fasilitas publik lain, seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya karena dianggap tidak ada kehidupan. Regulasi ini juga tidak memberi peluang cairnya Alokasi Dana Desa di lereng Merapi.
Kebijakan KRB III menyimpan ambiguitas. Di satu sisi, daerah ini harus dinihilkan dari seluruh aktivitas kehidupan, tapi di sisi lain warga masih memiliki ketergantungan dengan Merapi, terutama untuk aktivitas pertanian dan peternakan. Memulai kehidupan  baru  dengan  tinggal  di  hunian  tetap (huntap),  tempat  relokasi  warga  yang  disediakan
oleh pemerintah daerah, tidak cukup memberi solusi bagi kebutuhan warga. Sebagian besar warga yang berprofesi  sebagai  petani  dan  peternak  memilih kembali ke lereng Merapi untuk menggarap lahan pertanian  dan  mencari  sumber  makanan  ternak. Aktivitas penambangan pasir juga semakin intensif pasca erupsi. Limpahan pasir yang masif  memicu semakin  banyak  perusahaan  penambang  pasir yang beroperasi di lereng Merapi. Selain itu, jejak erupsi  Merapi  juga  memiliki  dayatarik  wisata. Setiap harinya, kawasan Merapi menjadi destinasi wisata yang mengundang banyak pelancong. Ada beberapa  paket  wisata  yang  ditawarkan  kawasan ini,  seperti  lava  tour,  kuliner  khas  Merapi,  kastil Merapi,  dan  sebagainya.  Kawasan  Merapi  yang divonis  sebagai  zona  merah  bagi  aktivitas  hidup pada  kenyataannya  justru  menjadi  medan  hidup baru yang lebih ramai.
Ambiguitas  status  kawasan  ini  menimbulkan banyak  polemik.  Dari  dimensi  pembangunan, kawasan ini mustahil menjadi target pengembangan infrastruktur karena label sebagai zona merah yang meniscayakan  nirkehidupan.  Sementara  sebagai daerah tujuan wisata, kawasan ini akan dikunjungi oleh  banyak  pelancong  yang  harus  dijamin keselamatannya  saat  Merapi  kembali  mengalami erupsi  dalam  situasi  yang  tak  terprediksi.  Dalam hitungan kasar, setidaknya ada ribuan wisatawan yang menikmati kawasan ini di setiap akhir pekan. Jumlahnya akan semakin bertambah di hari libur. Jika  tidak  ada  upaya  antisipasi  bahaya  bencana, tidak  menutup  kemungkinan  akan  jatuh  korban dalam  skala  yang  lebih  massif.  Pembangunan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas lain penting dalam  konteks  mitigasi  bencana.  Evakuasi masyarakat  yang  masih  memilih  tetap  tinggal di  lereng  Merapi  dan  para  penikmat  wisata membutuhkan  sarana  jalan  yang  layak.  Saat ini,  jalur  transportasi  yang  ada  merupakan  hasil swadaya  masyarakat  dengan  kondisi  yang  masih jauh dari ideal.
Mitigasi  bencana  tidak  hanya  memerlukan sarana  evakuasi  yang  baik,  seperti  infrastruktur fisik,  tapi  juga  membutuhkan  kesadaran  kolektif warga  terhadap  bencana.  Sayangnya,  literasi bencana  masih  sangat  minim  dilakukan  di kawasan Merapi. Beberapa komunitas cukup giat merespons situasi tersebut.  Salah satunya adalah Sekolah Gunung Merapi (SGM). Sekolah Gunung
Merapi didirikan oleh sepasang suami istri, Fajar Radite dan Jasmine. Fajar adalah seorang aktivis yang  peduli  pada  isu  sosial,  lingkungan,  dan kebencanaan. Sementara Jasmine berasal dari Kota London  Inggris  dan  merupakan  seorang  aktivis pendidikan. Sekolah Gunung Merapi didedikasikan sebagai lembaga pendidikan informal bebas biaya untuk masyarakat di kawasan lereng Merapi.
Tulisan  ini  akan  mengulas  upaya  yang dilakukan  oleh  Sekolah  Gunung  Merapi  (SGM) dalam  melakukan  gerakan  pedagogic  sekaligus mengenalkan  dan  menanamkan  kesadaran tentang  kebencanaan.  Kesadaran  voluntaristik SGM  menjawab  persoalan  krusial  yang  jamak dialami  warga  di  kawasan  Merapi.  Secara  aktif, SGM  menyuarakan  sikap-sikapnya  melalui  blog ‘sekolahgunungmerapi.wordpress.com’ dan media sosial  lain.  Gagasan  SGM  yang  tertuang  dalam beberapa  tulisan  berkait  dengan  kebijakan  KRB 3,  mekanisme  pendidikan,  pengetahuan  mitigasi bencana,  kesadaran  lingkungan  dan  pelbagai kreativitas  lain  yang  dibutuhkan  masyarakat  di lereng Merapi. Tawaran gagasan yang diproduksi SGM  melalui  media  baru  dapat  bertransformasi menjadi kesadaran mitigasi kebencanaan warga.

## LITERATUR DAN METODOLOGI
Beberapa  pendekatan  digunakan  untuk menopang  riset  ini. Pertama ,  Literasi  bencana atau  literasi  penanggulangan  bencana  (Disaster Risk-Reduction  (DRR)    Literacy).  UNISDR (United Nations Strategy for Disaster Reduction) mendefinisikan DRR sebagai konsep dan aktivisme mengurangi risiko bencana melalui cara sistematis untuk  menganalisis  dan  mereduksi  faktor-faktor penyebab bencana (UNISDR, 2007).
‘The  conceptual  framework  of  elements considered  with  the  purpose  of  minimizing vulnerabilities  and  disaster  risks  thought  a society  in  order  to  avoid  (prevention)  or  to limit (mitigation and preparedness) the adverse impacts  of  hazards,  and  facilitate  sustainable development’ (UNISDR, 2007).
Kedua,  konsep  literasi  media.  Pendekatan ini  untuk  melihat  bagaimana  komunitas  dan warga  memanfaatkan  media  informasi  (digital) sebagai  kanal  untuk  membangun  kesadaran
mitigasi bencana; ketiga , kewargaan transformatif ( transformtive  citizenship ).  Pendekatan  ini menelisik  peran  aktif  warga  dalam  menjalankan perannya  sebagai  warga  negara  yang  proaktif. Dalam  hal  ini,  warga  tidak  hanya  menjadi penonton,  tapi  secara  aktif  memperjuangkan hak  dan  kepentingan  mereka  meskipun  negara tidak  hadir  ( absent ).  Konsep  kewargaan  melihat eksistensi warga dalam ruang sosial yang menjadi basis  status  formal  beserta  hak-haknya  (Stoke, 2018:25).  Mengacu  pada  pemikiran  tentang hak  kewargaan  yang  diintroduksi  oleh  Marshall (1992), ada tiga tipologi hak yang dimiliki setiap warga negara: sipil, politik, dan sosial. Hak sipil meliputi perlindungan keamanan, akses keadilan, kebebasan  berpikir,  kebebasan  beragama,  dll; hak  politik  meliputi  hak  yang  berkaitan    dengan partisipasi dalam arena publik dan proses politik; dan  Hak  sosial  mencakup  hak  kesejahteraan, jaminan kesehatan, dsb.
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  riset  ini  adalah  pemanfaatan  literature (dokumen)  dan field  research (observasi)  dan indepth  interview  ( wawancara  mendalam) terhadap  pihak  Sekolah  Gunung  Merapi  (SGM) yang diwakili oleh pemilik dan pimpinan sekolah ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sekolah Gunung Merapi SGM  berdiri  pada  Desember  2015.  Di  awal keberadaannya,  SGM  menyelenggarakan  kelas bahasa Inggris untuk masyarakat yang berprofesi sebagai pramuwisata di Desa Kinahrejo di lereng Merapi.  Kemampuan  berbahasa  Inggris  dirasa penting bagi masyarakat, terutama pelaku wisata, karena  mereka  berpapasan  langsung  dengan para pelancong dari berbagai penjuru dunia yang tertarik  untuk  “menikmati”  jejak  erupsi  Merapi. Di  sini,  SGM  berperan  sebagai  katalisator  untuk memfasilitasi  kebutuhan  masyarakat  di  area wisata, terutama dalam penguasaan bahasa Inggris. SGM  memberi  pelatihan  bahasa  Inggris  kepada masyarakat,  terutama  para  pengemudi  jeep  yang menggerakkan wisata jeep lava tour. Saat ini SGM memiliki 35 murid yang terdiri dari anak kelas 2 SD  hingga  SMU  dengan  durasi  tiga  jam  dalam seminggu.  Materi  pembelajaran  yang  ditawarkan
meliputi: Bahasa Inggris, kreativitas, literasi, dan kesadaran lingkungan.
Status  kawasan  Merapi  sebagai  KRB  3 menyebabkan  SGM  merasa  terpanggil  untuk terlibat  secara  aktif  dalam  proses  perbaikan ekonomi,  sosial,  dan  budaya  masyarakat  di kawasan Merapi. Dalam dinamikanya, SGM juga berkomitmen untuk melayani dan memberdayakan masyarakat dalam melestarikan nilai-nilai kearifan dan budaya lokal melalui pendidikan dan seni. Hal itu tercemin dari kurikulum yang dirancang.
“Kami  adalah  sekolah  ‘non-profit’,  yang bertujuan untuk melayani dan memberdayakan masyarakat  di  sekitar  lereng  Gunung  Merapi serta  melestarikan  kearifan  dan  budaya  lokal melalui pendidikan dan seni. Kami tidak terkait dengan  organisasi  manapun  atau  pemerintah, dan  semua  yang  terlibat  di  sekolah  adalah relawan yang tidak dibayar.”
Keterlibatan para relawan menjadi aspek penting dalam keberadaan dan aktivitas SGM. Para relawan berperan sebagai guru yang mendukung beragam materi yang dikenalkan SGM, seperti seni, budaya, bahasa Inggris, dan sebagainya. Selain itu, SGM juga  memberikan  literasi  kebencanaan  (mitigasi bencana).  Mitigasi  bencana  penting  dikenalkan karena  masyarakat  Merapi  hidup  dalam  ruang yang  sangat  rentan  dengan  ancaman  bencana. Merapi  memiliki  karakter  yang  tak  terprediksi. Pemahaman terhadap kebencanaan menjadi salah satu muatan dalam proses pembelajaran di SGM. Literasi  kebencanaan  bagi  warga  penting  karena tidak  hanya  menghasilkan  potensi  destruktif  tapi karena  sering  dibarengi  oleh  erupsi  informasi palsu (hoaks).
Sementara  itu,  mekanisme  pembiayaaan SGM  menggunaan  model  pendanaan  komunitas. Kebutuhan  ruang  kelas,  ongkos  listrik,  dan akomodasi  relawan  disediakan  oleh  komunitas lokal  Desa  Pangukrejo.  Selain  itu,  pembiayaan operasional juga menggunakan donasi pribadi.
“Our  main  operational  costs  are  secured through a community funding model; our school space, electricity usage and accomodation for our  volunteers  are  all  provided  by  the  local community  of  Pangukrejo.  It  is  only  because
of  this  high  level  of  support  from  the  local community that we are able to exist and offer all  our  services  for  free. Apart  from  that,  our other operational costs originate from private donations.”
Status  zona  merah  untuk  kawasan  Merapi menyebabkan SGM cukup susah untuk mengakses bantuan  dari  luar.  Sistem  administrative  yang berlaku  tidak  memungkinkan  bantuan  dapat didatangkan  dan  diberikan  untuk  membiayai segala  bentuk  aktivitas  di  kawasan  ini.  Ada beberapa  donasi  yang  akhirnya  sampai  di  SGM, seperti  bantuan  dari  sebuah  NGO  dari Australia. SGM memuatnya pada tanggal 25 Agustus 2017:
Last  year,  at  the  same  time  that  we  launched our crowdfunding campaign with Books for the World,  the  small  Australian  based  NGO  also helped us to secure a donation of a CPU. Thanks to the help of multiple friends and supporters, that CPU has at last arrived at SGM! (Special thanks  to  Hari,  Sam,  Joel  and  Books  for  the World!)
SGM dan Literasi Bencana Label KRB III yang dilekatkan untuk kawasan lereng  Merapi  terkesan  beraroma  politis  (Radit, 2018). Regulasi yang menopangnya juga cenderung bias karena hanya mengatur warga yang akan keluar dari lereng Merapi dan tidak memperhatikan warga yang  tetap  bertahan  di  Merapi.    Ketidakhadiran ‘negara’ di kawasan ini, menyebabkan SGM tidak hanya  fokus  pada  pendidikan  dan  Community Development  tapi  juga  melakukan  fungsi pendidikan  mitigasi  kebencanaan.  Potensi  wisata yang muncul pasca erupsi, mendorong SGM untuk melakukan  pelatihan-pelatihan  untuk  menunjang kemampuan warga dalam menghadapi wisatawan, seperti  workshop  tentang  hospitality  bussiness selain  kemampuan  evakuasi  mandiri.  SGM mengintegerasikan  literasi  kebencanaan  dengan mata  pelajaran  utama:  kreativitas,  environment, dan diversity.
Kesadaran  warga  terhadap  erupsi  Merapi sebenarnya  tumbuh  sebagai  pengetahuan  lokal yang diwarisi secara turun temurun. Warga sangat awas membaca kondisi alam. Akan tetapi, erupsi 2010  meninggalkan  jejak  traumatik  yang  sangat
kuat  dan  dalam  bagi  warga  (Radit,  2018).  Saat ini, sebagian warga masih panik saat menghadapi aktivitas  Merapi  seperti  ketika  terjadi  letusan freatik  pada  bulan  Mei  2018.  Kepanikan  warga juga dipicu oleh sebaran informasi palsu (hoaks) yang  dimanfaatkan  oleh  kelompok-kelompok tertentu. Sebagaimana dikatakan Fajar:
“Erupsi  Merapi  berhadapan  dengan  erupsi informasi.  Persebaran  hoaks  lebih  cepat ketimbang informasi yang akurat. Warga Merapi harus  menghadapi  dua  kemungkinan  bencana itu:  Merapi  dengan  aktivitas  vulkaniknya dan  media  sosial  dengan  persebaran  berita bohongnya. Mitigasi memerlukan pemahaman yang  komprehensif,  tidak  hanya  tentang menghadapi  alam,  tapi  juga  melawan manipulasi  informasi.  Kecepatan  persebaran berita  hoax  sering  dimanfaatkan  pedagang sapi  untuk  membeli  sapi-sapi  warga  di  lereng Merapi  dengan  harga  murah.”  (wawancara  9 Agustus 2018)
Untuk  menanamkan  pengetahuan  tentang kemitigasian,  SGM  membuat  pembagian  target audiens:  orang  tua,  remaja,  dan  anak-anak. Sasaran  kelompok  orang  tua  lebih  menekankan pada  kesadaran  sosial  ekonomi.  Warga  yang memilih  tinggal  dan  bertahan  di  lereng  Merapi masih merawat ritual sosial seperti upacara yang berkaitan  dengan  Merapi  dan  rutinitas  warga lainnya. Alasan sosial ini pula yang menyebabkan sebagian warga tidak tertarik untuk tinggal di area hunian tetap (huntap). Selain tata ruang yang tidak mengakomodasi  ritus  sosial  budaya  juga  tidak mengantisipasi  pertumbuhan  jumlah  penduduk yang  membutuhkan  ruang  hidup.  Alasan  lain adalah ekonomi. Warga tidak dapat meninggalkan kawasan  lereng  Merapi  dengan  alasan  ternak, tambang, dan wisata.
Target  anak-anak  lebih  menekankan  pada trauma  healing.  Ada  beberapa  aktivitas  literasi yang  diorientasikan  untuk  anak-anak  yang diintegrasikan  ke  mata  pelajaran  reguler.  SGM juga membuat beberapa gimik untuk lebih menarik perhatian  anak-anak,  seperti  mengadakan  lomba menggambar,  mengundang  nara  sumber  yang kompeten,  mewadahi  kreativitas  anak,  animasi, poster,  serta  pelatihan  foto  dan  video.  Anak-
anak  juga  mulai  dikenalkan  istilah-istilah  yang berkaitan  dengan  erupsi  melalui  bahasa  yang mudah  dipahami.  Sementara  target  remaja  lebih menitikberatkan pada bentuk voluntarisme dengan menempatkan  mereka  sebagai  fasilitator  yang aktif.
Secara  umum,  SGM  membuat  tiga  aktivitas penting: evakuasi mandiri, skenario mitigasi, dan merancang  SOP  kebencanaan.  SGM  memulai dengan  membuat  translasi  istilah-istilah  dalam mitigasi dan vulkanik dengan bahasa atau metafora yang mudah dimengerti, seperti istilah freatic yang dimetaforkan  dengan  kentut,  magmatik  sama dengan  berak.  Melalui  metafor  yang  sederhana dan mudah dipahami, warga akan semakin cerdas dalam  menyikapi  erupsi-erupsi  yang  terjadi sehingga dapat mengambil tindakan mitigasi yang tepat.  Warga  dilatih  untuk  melakukan  evakuasi mandiri sesuai dengan SOP yang disusun dengan mempertimbangkan  budaya  dan  pengetahuan lokal.  Anak-anak  juga  diberi  pemahaman  yang mudah  seperti  dalam  tindakan  evakuasi,  mereka dikenalkan istilah KKN: kalem, kumpul, nunggu. Dengan  demikian,  anak-anak  tidak  panik  dan trauma  dalam  menghadapi  bencana.  Anak-anak juga dikenalkan cara menyayangi hewan piaraan, bagaimana mengevakuasi, dan membawanya. SGM juga memanfaatkan media baru, terutama media  sosial.  Melalui  media  daring,  SGM  dapat menyuarakan  pesan-pesan  kemitigasian  secara luas.  Ada  beberapa  platform  media  sosial  yang digunakan  SGM:  website,  blog,  facebook, instagram  yang  bergerak  secara  simultan untuk  mengenalkan  SGM  dan  aktivitas  literasi kemitigasian  yang  dikenalkan.  Beberapa  tulisan cukup  kritis  menyoroti  status  KRB  III,  aktivitas pertambangan,  dan  retribusi  yang  dilakukan pemerintah daerah. Fajar menggambarkan saat ini warga Merapi harus berhadapan dengan setidaknya tiga kekuatan: Merapi dengan aktivitas eruptifnya, negara  yang  direpresentasikan  oleh  pemerintah daerah,  dan  mafia  penambangan  pasir  yang beroperasi  di  lereng  Merapi.  Penambangan  pasir Merapi masih menjadi persoalan yang akut. Selain memperparah  kerusakan  jalan,  penambangan pasir  telah  memicu  krisis  lingkungan  yang membahayakan.  Selain  memicu  guguran  dan mempermudah jalur awan panas, aktivitas tambah juga  menstimulasi  munculnya  konflik  sosial
(keterbelakan  sikap  masyarakat),  memanfaatkan jalur  evakuasi,  dan  menyebabkan  polusi  debu dan  gangguan  pernafasan.  Menurut  Fajar,  ke depan, ancaman mafia pasir justru lebih berbahaya ketimpang erupsi gunung Merapi.
BLOG: Wadah Jurnalisme Warga Pada  3  April  2017,  Fajar  Radit  mengunggah tulisan  bertajuk  ‘Premanisme  Negara  di  Lereng Merapi’.  Sebuah  kritik  atas  kebijakan  baru pemerintah  desa  dan  kabupaten  terkait  peraturan retribusi  wisata  di  lereng  Merapi.  Kebijakan pemerintahan  desa  dan  kabupaten  untuk membongkar portal pintu masuk wisata lava tour menuai  protes  warga.  Warga  berdalih  selama  ini lava tour adalah potensi wisata yang dikembangkan secara  swadaya  oleh  masyarakat.  Protes  warga juga muncul karena dinas terkait memberlakukan model  retribusi  baru  yang  mengambil  40%  dari biaya  retribusi  ke  kawasan  Merapi.  Peraturan baru  tersebut  semakin  menguatkan  ambiguitas negara  (pemerintah  daerah).  Negara  yang  absen dan mengharamkan aktivitas kehidupan di lereng Merapi,  tiba-tiba  datang  sebagai  pemungut retribusi.

## Gambar 1. Tampilan Pemanfaatan Medium Internet SGM sebagai Wadah Jurnalisme Warga
Tulisan  Fajar  menggambarkan  secara  cukup detail asal mula berkembangnya wisata lava tour di kawasan Merapi. Dimulai dari moda ojek untuk mengangkut  para  pelancong  hingga  munculnya komunitas jeep lava tour yang semakin semarak. Pada  mulanya  aktivitas  wisata  ini  dianggap berbahaya  oleh  pemerintah  daerah.  Akan  tetapi dalam  perkembangannya,  pemerintah  daerah justru  tertarik  untuk  mengelolanya.  Protes  Fajar Radite melalui blog mendapatkan banyak respons sehingga membuka ruang diskursif yang membuat
persoalan status KRB 3 perlu ditilik kembali. KRB 3 bisa dilihat ulang secara normatif ataupun dengan memperhatikan  kondisi  riil  yang  berlangsung  di lereng Merapi.
Gambar 2. Ekspresi protes warga di lereng Merapi Pandangan  Fajar  Radite  yang  tertuang  dalam blog  “sekolahgunungmerapi”  memicu  diskursus yang  melibatkan  publik.  Merapi  dan  status  KRB 3  tidak  hanya  menjadi  persoalan  yang  dihadapi warga  di  lereng  Merapi,  tapi  juga  menyita perhatian dari masyarakat dari berbagai kalangan dan  kawasan.  Melihat  kekuatan  pengaruh  media baru  seperti  blog,  tidak  heran  jika  blog  menjadi menjadi  titik  tolak  lahirnya  jurnalisme  warga (Nazaruddin,  2009).  Melalui  blog,  setiap  warga dapat  menjadi  seorang  jurnalis  yang  dapat memotret dan melaporkan peristiwa yang terjadi di sekitar mereka. Platform ini juga digunakan untuk menyuarakan  gagasan  dan  menyatakan  sikap tentang suatu persoalan sosial. Blog memungkinkan penggunanya  mengabarkan  aktivitas  keseharian, saling  menyampaikan  komentar,  dan  berbagi peristiwa    (Blood,  2000).  Tidak  berlebihan  jika dalam  perspektif  Habermasian,  keberadaan  blog dimaknai  sebagai  ruang  publik  (virtual)  karena memungkinkan adanya representasi dan partisipasi publik secara luas. Ruang publik menjadi tempat bersemai gagasan yang berjalin secara diskursif. Pemanfaatan  blog  sebagai  sarana  informasi telah  berkembang  di  Amerika  pada  tahun  1988 pasca  pemilihan  presiden.  Kegagalan  media mainstream  menyebabkan  warga  berpaling  ke media alternative seperti blog. Media mainstream
dianggap terlalu bias pada kepentingan politik dan cenderung menyuguhkan berita-berita yang banal serta menjadi sarana melakukan kampanye hitam. Kemenangan George Bush atas lawan politiknya dalam  pemilihan  presiden,  Michael  Dukakis, mencerminkan  lemahnya  media  sehingga  mudah ditunggangi  kepentingan  politik  kelompok tertentu. Dalam situasi itulah blog muncul sebagai ruang  yang  dianggap  mampu  mengakomodasi suara publik.
Di Indonesia, blog marak pada kurun 2000-an. Ada berderet blog yang dikelola masyarakat dan menjadi  ruang  pembelajaran  sekaligus  menjadi sarana  jurnalisme  warga.  Beberapa  di  antaranya adalah halamansatu.net, wikimu.com, panyingkul. com, dsb. Sebuah blog yang dikelola oleh masyarakat di  pedesaan  Ciamis,  www.sekolahpetani.com, dianggap  sebagai  salah  satu  bentuk  praktek jurnalisme warga dengan pemanfaatan media baru (Nazaruddin,  2009:64).  Pun  beberapa  blog  yang merepresentasikan  beragam  suara  dari  pelbagai tempat.  Lantas,  bagaimana  bentuk  jurnalisme warga yang dilakukan SGM melalui blognya?
Dalam  beberapa  definisi,  jurnalisme  warga dimaknai  sebagai  aktivitas  jurnalistik  yang tidak  dilakukan  oleh  jurnalis  professional, tetapi  oleh  masyarakat  umum  yang  selanjutnya dipublikasikan  secara  online  (Habibi,  2007:116). Pengertian  ini  mengisyaratkan  dua  poin  penting dalam  jurnalisme  warga:  keberadaan  internet sebagai medium dan warga biasa sebagai pelaku jurnalisme.  Perkembangan  fenomenal  jurnalisme warga  nampak  pada  sebuah  portal  OhMyNews. com yang berkantor di Seoul, Korea Selatan, yang online pertamakali pada 22 Februari 2000.  Portal ini  memiliki  slogan  ‘every  citizen  is  a  reporter’ dengan  puluhan  ribu  reporter  yang  tersebar  di seluruh dunia (Dewi dalam Nazaruddin, 2009:66).
Blog http://sekolahgunungmerapi. wordpress.com dibangun pada 2015 dengan slogan ‘Semua Orang adalah Guru’. Ada beberapa topik yang  disajikan  dalam blog  ini,  yaitu  Community Development,  Creative  Learning,  Merapi, Education, Our Activities, Libraries and Literacy, Volunteering, dan sebagainya. Dalam dinamikanya selamanya dua tahunan, blog ini telah menampilkan ide-ide  terkait  Merapi,  baik  berupa  berita-berita ringan  tentang  aktivitas  dan  rutinitas  di  SGM sampai  tulisan  yang  kritis  terhadap  kebijakan

## pemerintah daerah.
Demos dan Media Baru Demos, sebagai aktor utama dalam demokrasi, adalah  resultan  dari  proses  diskursif  yang berlangsung dalam transformasi demokrasi. Melalui proses  diskursif,  demos  mampu  menyuarakan gagasan-gagasannya  tanpa  rasa  takut,  terutama dalam  relasi  dengan  negara.  Keberadaan  demos memberi  peluang  berlangsungnya  demokrasi deliberative  yang  sanggup  memanfaatkan  ruang publik sebagai meeting point bagi berlangsungnya dialektika ide. Kehadiran media baru memberikan ruang yang cukup besar bagi transformasi demos secara akseleratif dan radikal. Beberapa kasus bisa dijejerkan untuk mengukur kekuatan media baru.
Media menjadi entitas penting dalam demokrasi. Media yang diidealisasi sebagai penjaga kebebasan terlihat  ketika  memberikan  akses  seluas-luasnya kepada  semua  pihak  dalam  menyuarakan  sikap (Jeffres, 1986).  Keberadaan media baru semakin mencairkan  atmosfer    demokrasi.  Media  baru memberi  ruang  partipasi  warga  yang  sangat luas.  Politik  yang  pada  mulanya  terkesan  kaku dan  eksklusif  sontak  menjadi  ranah  publik. Sebagaimana reduksi aural dalam gagasan Walter Benjamin  untuk  menggambarkan  situasi  ketika fotografi muncul dan meluruhkan aura karya seni lukis. Kultul terhadap seni menjadi luntur karena digerogoti  oleh  seni  baru  yang  dianggap  lebih egaliter. Jeff Jarvis (2009) menggambarkan media baru sebagai instrument yang memberikan influensi positif bagi kehidupan manusia. Kehadiran media baru  memungkinkan  setiap  orang  berbicara kepada  dunia,  menemukan  diri,  menemukan  dan menyebarkan  informasi  dengan  menantang  cara- cara lama. Jarvis memberikan ilustrasi bagaimana kekuatan  blogosphere  dapat  memicu  gerakan populer  yang  sanggup  membuat  panic  public relation  perusahaan  Dell  (dalam  Hapsari,  2014: 230).
Kisah  sukses  tentang  peran  (new)  media dalam  perubahan  sosial  politik  menjadi  catatan penting bagi keberadaan media ke depan. Menurut Nunung  Parjant0,  new  media  telah  mengubah peradaban  komunikasi.    Pengaruh  new  media menjelaskan  pergeseran  lokus  kuasa  yang  pada mulanya  memusat  (konvergen)  menjadi  kuasa yang sporadik (divergen) sebagamana kuasa dalam
konsepsi Foucauldian. Revolusi yang berlangsung di Mesir dan Tunisia tidak dapat dilepaskan dari intervensi  media  baru.  Said  Sadek,  sosiolog Mesir, menggambarkan revolusi yang dipicu oleh kegelisahan  anak  muda  dan  kalangan  menengah kota tentang kepincangan sosial dan saling berbagi ide-ide perubahan berlangsung melalui sms, email, blog,  facebook,  dan  twitter  (Abugaza,  2013:69). Hari  itu,  17  Desember  2010,  ketika  Bouazizi membakar diri, seseorang mengunggah tubuh api nya  ke  facebook,  twitter,  dan  Youtube.  Dalam sekejap 23.240 orang memberi tanda “suka” dan videonya  yang  ditayangkan  Al  Jazeera  dilihat oleh  104.775  orang.  Dan  dunia  menyaksikan heroisme  yang  dilakukan  Muhamed  Bouazizi, pemuda 26 tahun yang rela mengorbankan jiwanya demi  membela  harga  diri  dan  melawan  tirani, melalui  media  sosial  yang  tersebar  secara  kilat. Aksi  Bouazizi  disinyalir  menjadi  pemicu  “Arab Spring” yang menyebabkan pergolakan sekaligus menginspirasi  gerakan  revolusioner  di  beberapa negara Arab dan Afrika Utara: Mesir,Mauritania, Aljazair, dan Maroko (Heywood, 2013).
Kedigdayaan  media  sosial  juga  dapat  dilihat pada  fenomena Electronic  Disturbance  Theatre , aktivis  cyber  yang  terlibat  dalam  merancang teori  dan  praksis  tentang  ECD  ( Electronic  Civil Disobidience ).  Mereka  adalah  kawanan  seniman hacker Mexico, yang secara aktif mengintervensi situs  resmi  pemerintah  untuk  mendukung perjuangan  otonomi  Zapatista.  Mereka  membuat mailing  list ,  mengundang  partisipasi  sapa saja,  di  manapun.  Fenomena  ini  menunjukkan bahwa  demokratisasi  di  ruang  maya,  setidaknya mengesampingkan  bentrok  fisik  di  ruang  nyata. (Krisna Murti, 2009: 35). Aktivis lain yang sangat popular  adalah Aaron  Swartz.  Pada  umur  25,  ia menggerakkan  puluhan  juta  pengguna  internet untuk  menggagalkan  undang-undang  SOPA  di senat  AS.  Undang-undang  SOPA  dimaksudkan untuk menjaga hak cipta industri kreatif Amerika dari  pembajakan,  yang  pada  praktiknya  justru menghambat transformasi pengetahuan.
Media baru hadir dan dihadirkan ketika saluran utama media tidak sanggup menyampaikan suara keberpihakan. Hachten (2005:271) “…democratic society  without  independent  news  media  is impossible  to  imagine.”  Media  yang  independen menjadi  syarat  penting  bagi  lahirnya  masyarakat
demokratik. Karakter media semacam inilah yang dapat  menghasilkan  informasi  yang  terpercaya (well  informed).  Seperti  yang  disitir  Norberto Bobbio  (dalam  McNair,  2003:17):”liberal democracy  assumes  that  citizens,  once  they  are entrusted  with  the  right  to  choose  who  govern them, are sufficiently well-informed to vote for the wisest,  the  most  honest,  the  most  enlightened  of their fellow citizens.”
Melalui  media  sosial  misalnya,  suara-suara dapat  disalurkan  dan  diperjuangkan  sampai bermuara  pada  perubahan.  Terlepas  dari  posisi medsos yang rentan, kanal ini cukup menjanjikan untuk  mengakumulasi  dan  mengonstruksi  suara publik. Mengacu pada idealisasi ruang publik dalam perspektif Habermasian sebagai medan diskursus publik,  yaitu  ruang  belangsungnya  diskusi  dan konsesnsus yang rasional (Habermas, 2006: 74-75). Konsep ruang publik mengacu pada situasi ketika kelompok  borjuis  Eropa  abad  18  menciptakan ruang publik untuk individu dan kelompok untuk berkumpul dan berdiskusi menghasilkan diskursus yang  dapat  mempengaruhi  kebijakan  negara. Perbincangan  tidak  hanya  terjadi  di  organ-organ politik dan institusi informasi formal, tapi juga di ruang-ruang biasa seperti kafe dan salon.
It is no coincidence that these concepts of the public sphere and public opinion arose for the first  time only in  the eighteenth century.  They acquire their specific meaning from a concrete historical  situation.  It  was  at  that  time  that the  distinction  of  “opinion”  from  “opinion publique”  and  “public  opinion”  came  about. Though  mere  opinions  (cultural  assumptions, normative  attitudes,  collective  prejudices  and values) seem to persist unchanged in their natural form  as  a  kind  of  sediment  of  history,  public opinion  can  by  definition  come  into  existence only when a reasoning public is presupposed. Public  discussions  about  the  exercise  of political power which are both critical in intent and institutionally guaranteed have not always existed – they grew out of a specific phase of bourgeois society and could enter into the order of the bourgeois constitutional state only as a result of a particular constellation of interests. (Habermas, 2006: 73)
Gagasan-gagasan  SGM  yang  tertuang  dalam media  baru  tentang  Merapi,  baik  terkait  status area  maupun  aktivitas  literasi  mitigasi  bencana, dapat  menjadi  ruang  yang  memproduksi diskursus  publik.  Diskursus  yang  berlangsung dapat  bertransformasi  menjadi  kesadaran  publik untuk  kemudian  berakumulasi  menjadi  kekuatan penekan  terhadap  kebijakan  negara.  Kehadiran blog  sebagai  media  jurnalisme  warga  memberi harapan akan mekanisme produksi dan konsumsi informasi  yang  berasal  dan  bermuara  pada kepentingan  publik.  Kondisi  ini  menepis  pola media mainstream yang berkarakter satu arah ( one way  communication ).  Dalam  jurnalisme  warga, publik  adalah  produsen  sekaligus  konsumen informasi.  Idealisasi  Habermasian  atas  ruang publik  menemukan  bentuknya  pada  media  yang diinisiasi oleh komunitas dalam bentuk media baru, seperti blog. Terlepas dari beberapa catatan yang menunjukkan kelemahan media baru, melalui blog dan aktivitas jurnalisme warga, warga negara dapat bertransformasi  menjadi  demos,  warganegara yang aktif menyuarakan gagasan dan sikap untuk berdialektika dengan negara.
Transformatif  Citizenship :    dalam  Literasi Kebencanaan Upaya  yang  dilakukan  Fajar  dan  Jasmine membuka  peran  kewarganegaraan  secara  aktif dalam  konteks  mitigasi  bencana.  Peran  aktif tersebut  merupakan  bentuk  inisiatif  partisipatoris mereka  menyikapi  situasi  di  kawasan  Merapi setelah ditetapkan sebagai KRB 3. Melalui SGM, keduanya  membangun  kesadaran  warga  tentang pentingnya melakukan antisipapsi bencana. Peran kewarganegaraan  seperti  ini  bisa  disejajarkan dengan gagasan Alfred Marshal tentang citizen as gentleman.   Adagium everyman is a gentleman merupakan  ilustrasi  Alfred  Marshall  tentang peran  intelektual  dalam  mengobah  ketimpangan sosial  abad  19  dalam  masyarakat  industri  yang baru  tumbuh  (Robet:81).  Untuk  menggambarkan posisi  warganegara  dalam  dimensi  yang  lebih kompleks,  relasi  dalam  dimensi  sosial,  ekonomi, politik,  dan  hak  individual  vis  a  vis  negara, Marshall  mengajukan  terma social  citizenship . Usaha-usaha  yang  dilakukan  warganegara  dalam melakukan aktivisme yang bersifat transformative memungkinkan  sebuah  perubahan  sosial  politik
terjadi, terutama bagaimana warga merespons isu kebencanaan.
Kesadaran  tentang  mitigasi  bencana  sangat diperlukan warga yang tinggal di kawasan rentan bencana  seperti  Merapi.  Mengacu  pada  Coppola dan Maloney (2009: 53-55), setidaknya ada empat komponen  dalam  manajemen  bencana:  pertama, mitigation  yang  mencakup  eliminasi  dan  reduksi komponen  risiko  bahaya;  kedua, preparedness . Komponen  ini  menekankan  bagaimana  cara memberi kelengkapan pada orang yang memiliki risiko  bencana  dan  bagaimana  meningkatkan kemampuan bertahan serta meminimalkan berbagai risiko, termasuk finansial; ketiga, respons, tindakan untuk  mengurangi  dampak  bencana;  keempat, recovery :  meliputi  perbaikan,  rekonstruksi,  dan upaya untuk mengurangi dampak bencana di masa yang akan datang.

## SIMPULAN
Komitmen yang dimiliki para aktivis terhadap isu kebencanaan memberi angin segar bagi proses literasi kebencanaan untuk warga yang berada di lokasi  rawan  bencana.  Melalui  media  baru  dan pola pendidikan sekolah komunitas, sebagaimana dilakukan  oleh  SGM,  kesadaran  tentang  risiko bencana dapat dimiliki warga. Literasi kebencanaan tidak  hanya  diberikan  kepada  masyarakat  yang (memilih) tinggal di ‘zona merah’, tapi juga kepada pelaku wisata dan para pengunjung destinasi wisata yang  tersebar  di  kawasan  ini.  Dengan  demikian, risiko bencana dapat dieliminasi bahkan direduksi. Dalam  konteks  Merapi,  gagasan-gagasan  SGM perlu  disambut  oleh  pelbagai  stakeholders  yang memiliki peran otoritatif. Tugas berat SGM tidak hanya  sebatas  memberikan  injeksi  pengetahuan kepada warga tentang isu kebencanaan, tapi juga mencari  formulasi  paling  efektif  untuk  melihat kembali  regulasi  terkait  status  kawasan  Merapi. Regulasi  tersebut  menjadi  pintu  masuk  untuk merumuskan  bentuk-bentuk  praksis  mitigasi bencana.  Ambiguitas  pemerintah  daerah  dalam memandang  kawasan  Merapi  menjadi  kendala yang  cukup  signifikan.  Upaya  SGM  untuk  terus menyuarakan  ide  dan  protes  terhadap  kebijakan tentang  Merapi  diharapkan  mampu  membawa angin  perubahan  yang  lebih  baik  untuk  warga Merapi.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewi, Ambar Sari. 2007. Aku Ngeblog Maka Aku Ada . News Letter Kombinasi, Edisi 20 Mei. Habermas,  Jurgen.  2006 .  The  Public  Sphere:  an Encyclopedia  Article .  Dalam  Meenakshi Gigi Durham & Douglas M. Kellner (eds.), Media  and  Cultural  Studies :  Keyworks. Blackwell Publishing. Habibi,  Zaki.  2007. Citizen  Journalism:  Ketika Berita  tidak  Hanya  Memiliki  Satu  Muka . Dalam  Jurnal  Komunikasi,  Vol  1  No  2, April. Yogyakarta: Prodi Ilmu Komuniksi UII.
Hapsari,  Dwi  Retno.  2014. Peran  Media  Baru dalam  Perkembangan  Gerakan  Sosial dalam  Demokrasi  dalam  Ruang  Virtual . Jakata: ISKI Heywood,  Andrew.  2013 .  Politics  4 th Edition (terj.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hiariej,  Eric  and  Kristian  Stokke  (eds).  2018. Politics  of  Citizenship  in  Indonesia . Jakarta: YOI & PolGov DPP.
Nazaruddin, Muzayin. 2009. Blog: Menuju Virtual Public Sphere? Jurnal Komunikasi Vol 4. No. 1, Oktober (63-72). Yogyakarta: Prodi Ilmu Komunikasi UII.
Robet,  Robertus  &  Hendrik  Boli  Tobi.  2014. Pengantar  Sosiologi  Kewarganegaraan: Dari  Marx  sampai  Agamben .  Jakarta: Marjin Kiri.

## Sumber Lain:
Introduction  to  Disaster  Risk  Reduction.  2011. USAID.
Parjanto, Nunung. 2010. New Media, HAM, dan Ilmu Komunikasi: Aras dan Arus Perhatian (teks pidato pengukuhan guru besar UGM). Yogyakarta, 2 November.

## Internet:
http://goenawanmohamad.com/2013/02/07/
promotheus/
http://topdocumentaryfilms.com/internet-own- boy-story-aaron-swartz/
Abugaza,  Anwar.  2013.  Social  Media  Politica.
Jakarta: Tali Writing & Publishing House https://sekolahgunungmerapi.wordpress. com/2015/09/07/hello-world/ https://sekolahgunungmerapi.wordpress. com/2016/04/11/the-life-in-red-1- implications-of-the-krb-iii-status-on- public-infrastructure-and-community- based-organisation-in-ngrangkah-
cangkringan-merapi/  http://koran-sindo. com/page/news/2016-06-30/6/88/Lava_ Tour_Targetkan_800_Wisatawan https://sekolahgunungmerapi.wordpress. com/2017/04/03/premanisme-negara-di- lereng-merapi/
Wawancara  dengan  Fajar  Radit,  pengelolan Sekolah Gunung Merapi, 9 Agustus 2018.