## Legalitas

## Hibah Wasiat Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat
* Hamdani, Adi Mansar, dan Tengku Erwinsyahbana
Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Denai, Kota Medan Sumatera Utara *Correspondence email:hamdani@gmail.com
Abstrak .  Putusan  Pengadilan  Negeri  Rantau  Prapat  Register  Nomor  42/Pdt.  G/2007/PN-RAP  memutuskan  bahwa  isteri  dan ketiga  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  tidak  tercatat  tidak  mendapatkan  hibah  wasiat,  padahal  almarhum  suaminya  telah mewasiatkan bahwa tanah seluas 8 hektar telah diwasiatkan untuk isteri dan ketiga anak tersebut. Berdasarkan putusan itu perl u untuk  melihat  prosedur  pemberiah  hibah  wasiat  dalam  hukum  perdata.  Putusan  Pengadilan  yang  menolak  gugata n  hibah  wasiat tersebut juga patut dipertanyakan terkait dengan hukum hibah wasiat ayah kepada anak yang lahir dari perkawinan tidak tercata t. Putusan  itu  sekaligus  tidak  memerhatikan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  yang  tidak  t ercatat. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian ini ad alah pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Prosedur hibah wasiat harus melalui surat wasiat termaktub dalam Pasal 875 KUH Perdata. Surat wasiat dimaksud harus berbentuk akta yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal itu, maka pembuatan wasiat  sepatutnya  dibuktikan  dengan  adanya  bukti  tertulis,  meskipun  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  mengatur  bahwa  wasiat dapat  dilakukan  baik  secara  lisan  maupun  tulisan.  Hukum  hibah  wasiat  ayah  kepada  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  tidak tercatat  adalah  boleh  karena  termasuk  bagian  dari  wasiat  ( testament )  berdasarkan  isinya  dapat  berupa  wasiat  yang  berisi penunjukan  ahli  waris ( erfstelling ).  Wasiat ini maksudnya  adalah  wasiat  dimana  orang  yang mewasiatkan  memberikan  seluruh atau  sebagian  dari  harta  kekayaannya  kepada  seorang  atau lebih  yang  bukan  ahli  warisnya  pada  saat  pewaris  meninggal  dunia. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai penerima objek hibah yang dikuasai pihak lain, paling tidak ada 2 solusinya. Pertama melalui istbat nikah  yang  sering  disandingkan  dengan  pengajuan  sahnya anak-anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  yang  tidak dicatat dengan tujuan mendapatkan pengesahan yang sama seperti istbat nikah. Kedua, dengan cara hakim memutuskan gugatan hibah wasiat dengan memberikan berupa hadiah.
Kata Kunci: Hibah, Wasiat, Anak, Tidak Tercatat
Abstract. The decision of the District Court of Rantau Prapat Register Number 42/Pdt. G/2007/PN-RAP decided that the wife and three  children  born  from  unregistered  marriages  did  not  receive  a  will,  even  though  her  lat e  husband  had  willed  that  an  8- hectare land had been willed for his wife and three children. Based on the decision, it is necessary to look at the procedure  for granting testaments in civil law. The Court's decision to reject the claim for a will also dese rves to be questioned regarding the law on granting a will from a father to a child born from an unregistered marriage. At the same time, the decision does not take into account the legal protection of children born from unregistered marriages. This research is descriptive analysis that leads to normative legal research, with this research approach is a case approach and a statutory approach. The data obtained were then analyzed using qualitative analysis.Based on the results of the research, the procedure for will grants must go through a will as stated in Article 875 of the Civil Code. The will must be in the form of a deed that can be accounted for. Based on this, the  making of  a  will  should  be  proven  with  written  evidence,  although the  Compilation  of  Islamic  Law  stipulates that  a  will  can  be  made either  orally  or  in  writing.  The  law  of  granting  a  father's  will  to  a  child  born  from  an  unregistered  marriage  is  permissible because  it  is  part  of  a  testament  based  on  its  contents,  it  can  be  in  the  form  of  a  will  containing  the  appointment  of  heirs (erfstelling). This will means a will where the person who wills gives all or part of his wealth to one or more people who are not his heirs at the time the testator dies. Legal protection for children as recipients of grant objects controlled by other parties, there are at least 2 solutions. The first is through marriage istbat which is often juxtaposed with the legal submission of childre n born from  marriages that  are  not  recorded  with the  aim  of  getting  the same  legalization  as  marriage  istbat.  Second,  by the  way the judge decides on a testament grant suit by giving a gift.

## Keywords: Grant, Will, Child, Unregistered

## Pendahuluan
Sunnatullah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yang secara kodrati menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan  perempuan,  dan  diberikan  rasa  saling  menyayangi,  mengasihi,  serta  mencintai  antara  dua  jenis  kelamin  yang berbeda  tersebut.  Perwujudan  dari  rasa  kasih  sayang,  saling  cinta  saling  mengasihi  tersebut  termanifestasi  dalam bentuk perkawinan.
Perkawinan  sebagai  suatu  lembaga  yang  mengikat  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  untuk  saling bermitra membentuk keluarga, tentunya akan menimbulkan akibat baik lahir maupun batin serta terhadap masyarakat
Hamdani, Adi Mansar, Tengku Erwinsyahbana. Hibah Wasiat Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat
sekitar tempatnya bermuki. 1 Perkawinan merupakan suatu akad (ijab dan qabul) yang menghalalkan pergaulan antara seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  sebagai  suami-istri,  serta  memberikan  batasan  antara  hak  dan  kawajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. 2 Sisi lain dari perkawinan adalah selain karena adanya dimensi spritual, maka sistem perkawinan dan berbagai aturannya juga dipengaruhi oleh budaya yang terdapat dalam  satu  komunitas  masyarakat  atau  suatu  bangsa,  juga  tidak  terlepas  dari  pengaruh  dan  dan  lingkungan  dimana masyarakat  itu  berada,  serta  tata  cara  pergaulan  masyarakat  yang  juga  dipengaruhi  oleh  pengetahuan,  pengalaman, kepercayaan serta keragaman yang dianut oleh masyarakat. 3
Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan sakral dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan  dibentuk  oleh  unsur-unsur  alami  dari  kehidupan  manusia  itu  sendiri  yang  meliputi  kasih  sayang  dan persaudaraan,  memelihara  anak-anak  menjadi  anggota  masyarakat  yang  sempurna  ( volwaardig ). 4 Ikatan perkawinan  akan  sah  bila  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  undang-undang  dan  sepanjang  hukum  masing- masing agama serta kepercayaan yang bersangkutan tidak menentukan lain. Bagi masyarakat Indonesia sudah menjadi pegangan hidup mereka sejak dahulu bahwa mengenai perkawinan, kelahiran, dan kematian adalah sangat dipengaruhi oleh  ketentuan-ketentuan  agama.  Kaidah  kepercayaan  atau  keagamaan  ditujukan  kepada  kehidupan  masyarakat  yang beriman.  Ketentuan  agama  tersebut  juga  dijelaskan  dalam  undang-undang  bahwa  perkawinan  yang  sah  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Rofiq  berpendapat  bahwa  ada  2  (dua) syarat  perkawinan  yang  harus  dipenuhi,  yaitu syarat  materiil  dan syarat administratif. Syarat sah perkawinan termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan. Isi Pasal 2 ayat (1) dan (2)  UU  Perkawinan  memberikan  catatan  bahwa  perkawinan  yang  telah  dilangsungkan  menurut  hukum  agama  dan kepercayaan masing-masing harus dicatat oleh petugas pencatatan perkawinan dengan tujuan agar tertib administrasi pemerintahan dan kependudukan dapat terlaksana dengan baik. Terciptanya tertib administrasi kependudukan artinya mencegah terjadinya kekacauan administrasi yang berkorelasi dengan kepastian kedudukan hukum seseorang.
Melalui  lembaga  perkawinan  tentunya  diharapkan  adanya  keturunan  sebagai  generasi  penerus  suatu  klan (keluarga),  namun  ternyata  tidak  semua  perkawinan  dilakukan  menurut  ketentuan  yang  telah  digariskan  oleh ketentuan perundang-undangan, meskipun sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Artinya banyak kasus anak  yang  lahir  dari  luar  perkawinan.  Apabila  suatu  perkawinan  sah  menurut  agama,  maka  anak  yang  lahir  pun tentunya status hukumnya adalah sah. Sebaliknya, jika anak yang lahir di luar  perkawinan, maka status anak tersebut adalah  anak  tidak  sah atau  anak  luar  kawin. Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya.   Ketentuan  ini  berlaku  bagi  anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  yang tidak dicatatkan.
Akibat  hukum  dari  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan,  meskipun  secara  agama/kepercayaan  dianggap  sah, namun  dalam  perspektif  perundang-undangan  di  Indonesia,  perkawinan  yang  dilangsungkan  di  luar  pengawasan pegawai  pencatatan  perkawinan  tidak  memiliki  legalitas  serta  tidak  diakui  oleh  Negara.  Akibat  hukum  perkawinan yang tidak tercatat tentunya berdampak negatif yang dapat merugikan istri dan anak baik secara hukum maupun secara sosial.
Anak  yang  lahir  dari  perkawinan  yang  tidak  tercatat atau  dicatatkan  berakibat  fatal  terhadap  masa  depan anak tersebut. Anak menjadi tidak berhak mewarisi harta warisan yang ditinggalkan orang tuanya, karena akta perkawinan atau buku nikah yang menjadi dasar adanya hubungan perkawinan merupakan alat bukti yang sahih untuk menyatakan sah  atau  tidaknya  status  perkawinan  seseorang. 5 Tentunya  dalam  hal  ini,  anak  telah  menjadi  korban  dari  perbuatan orang  tuanya,  meskipun  yang  dilakukan  oleh  orang  tuanya  tidak  termasuk  dosa  menurut  hukum  agama,  namun menurut  hukum  negara  perbuatan  tidak  mencatatkan  peristiwa  perkawinan  berakibat  tidak  diakuinya  suatu perkawinan.
Artinya  dalam  hal  ini, si  laki-laki  atau  ayah  dari  3  anak  tersebut sebenarnya  telah  memberikan  wasiat  kepada keluarganya untuk memberikan tanah yang menjadi hak miliknya kepada anak-anaknya dari istri kedua. Paling tidak dalam  kasus  ini  ada  dua  kemungkinan  yang  terjadi.  Kemungkinan  pertama,  si  laki-laki  telah  menyadari  bahwa perkawinan  kedua  yang  dilangsungkannya  tidak  memiliki  legalitas  dimata  hukum  karena  dilakukan  tanpa  adanya pencatatan, sehingga berakibat anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut dipastikan tidak mendapat hak terhadap harta  warisan.  Kemungkinan  kedua,  adalah  si  laki-laki  bermaksud  menyembunyikan  status  perkawinannya  yang
1 Agung  Basuki  Prasetyo,  “Akibat  Hukum  Perkawinan  Yang  Tidak  Dicatatkan  Secara  Administratif  Pada  Masyarakat Adat”, dalam Administrative Law & Governance Journal , Vol. 2, No. 1, Maret 2020, hlm. 24.
2 Mustofa Hasan, 2011, Pengantar Hukum Keluarga , Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 9.
3 A.  Hasyim  Nawwawi,  “Perlindungan  Hukum    dan  Akibat  Hukum    Anak    dari  Perkawinan  Tidak  Tercatat”,  dalam Ahkam , Vol. 3, No. 1, Juli 2015, hlm. 112.
4 Titik Triwulan dan Trianto, 2007, Poligami Perspektif Perikatan Nikah , Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 2.
5 Adanya paradigma yang berkembang bahwa akta perkawinan atau buku nikah satu-satunya alat bukti yang sahih untuk membuktikan  status  perkawinan  seseorang  sebenarnya  perlu  untuk  dipertanyakan.  Ketika  terjadi  akad  nikah,  dip astikan  ada  2 (dua) saksi yang menyaksikan peristiwa perkawinan tersebut. Saksi-saksi tersebut menurut hukum
Hamdani, Adi Mansar, Tengku Erwinsyahbana. Hibah Wasiat Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat
kedua, sehingga memberikan wasiat kepada salah seorang adiknya untuk memberikan tanah yang dimilikinya kepada anak-anaknya yang lahir dari perkawinan yang kedua.
Untuk  mengetahui  prosedur  hibah  wasiat  dalam  perspektif  hukum  perdata  dan  hukum  hibah  wasiat  ayah kepada  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  tidak  tercatat  tersebut  Keunggulan  menggunakan  rumusan  masalah  dalam bentuk  pertanyaan  ini  adalah  untuk  mengontrol  hasil  penelitian,    maka  dapat  dirumuskan  permasalahan  dalam penulisan ini yaitu, Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai penerima hibah jika objek hibah dikuasai pihak lain?

## Metode Penelitian
Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian karena tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. 6
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  dengan  menggunakan  metode  penelitian    hukum  normatif. penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti  dengan  cara  mengadakan  penelusuran  terhadap  peraturan-peraturan  dan  literatur-literatur  yang  berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 7 Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain karena penelitian yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik. 8

## Hasil dan Pembahasan Prosedur Hibah Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata
Dalam  masalah  kewarisan  salah  satu  faktor  pentingnya  adalah  adanya  orang  yang  meninggal  dunia  yang dikenal  sebagai  pewaris.  Berdasarkan  prinsip  tersebut,  maka  orang  yang  masih  hidup  tidak  dibenarkan  membagi hartanya  kepada ahli  warisnya  (misalnya  untuk  anak,  suami/istri,  orang  tua)  dengan  dasar warisan, sebab  pemberian semacam itu termasuk sebagai hibah atau hadiah.
KUH  Perdata  memiliki  konsep  bahwa  kewarisan  dapat  terjadi  karena  ditentukan  oleh  undang-undang,  dan dapat  juga  karena  penunjukan  ahli  waris  ( erfstelling )  berdasarkan  wasiat  atau testament yang sering  dikenal  dengan ahli  waris testamenter .  Apabila  seseorang  ditunjuk  sebagai  ahli  waris,  maka  seolah-olah  si  penerima  berkedudukan seperti ahli waris berdasarkan undang-undang.
Berdasarkan  ketentuan  yang  termaktub  dalam  Pasal  875  KUH  Perdata  dalam testamen mempunyai  2  (dua) sifat yang pertama baru berlaku setelah si pewaris meninggal dunia; dan kedua dapat dicabut kembali sepanjang yang membuat testamen itu  masih  hidup,  tidak  perlu  bahwa  apa  yang  telah  ditentukan  dalam testamen itu  berlaku segera setelah si pewaris meninggal dunia, cukup asal berlakunya dikaitkan dengan kematian si pewaris.
Harus  dipahami  bahwa  pengangkatan/penunjukan  sebagai  ahli  waris  ( erfstelling )  tentunya  berbeda  dengan hibah  wasiat.  Hal  ini  disebabkan  dengan legaat kepada  seseorang  hanya  diakui  untuk  memperoleh suatu  benda  atau lebih ( zaak/zaken ) atau benda jenis tertentu. Kedudukan seorang legataris sama dengan penagih utang harta. Pada sisi lain kedudukan ahli waris ( ab intestato dan erfstelling ) bertindak sama sekali sebagai ganti dari pewaris, kepada siapa harta pewaris akan jatuh dengan segala untung ruginya.
Persamaan  antara  testament  yang  berisi  hibah  wasiat  dan  yang  berisi erfstelling adalah  pelaksanaan  dari wasiat  itu  baru  berlangsung  atau  dapat  dilakukan  setelah  pembuat  testament  (pewaris)  meninggal  dunia.  Persamaan kedua adalah tidak ada penjelasan secara jelas dalam testament mengenai cara pewarisan dalam kualifikasi ini, apakah bagian  dari legaat atau erfstelling ,    berdasarkan  kondisi  tersebut,  maka  menjadi  tugas  notaris  yang  mesti menginterpretasikan  apakah  wasiat  yang  diberikan  kepadanya  termasuk  jenis  wasiat  yang  isinya legaat atau  wasiat yang berisi erfstelling .
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  mengatur  hibah  wasiat  dalam  Buku  Kedua  tentang Kebendaan  yang termaktub dalam Bab XIII tentang Surat Wasiat pada Bagian VI tentang Hibah Wasiat. Hibah diatur dalam Buku III tentang  perikatan,  karena  hibah  wasiat  memiliki  unsur  yang  lebih  mendekati  dengan  wasiat  dikomparasikan  dengan sebuah perjanjian bernama yang pengaturannya terdapat dalam Buku III karena jelas bahwa hibah wasiat merupakan bagian  dari  jenis  wasiat  jika  dilihat  dari  isinya  serta  pelaksanaannya  berbeda  dengan  hibah;  karena  hibah  wasiat dilakukan pelaksanaannya setelah seseorang meninggal dunia.
6 Lubis,  T.  H.,  &  Koto,  I.  (2020).  Diskursus  Kebenaran  Berita  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 231-250.
7 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2013, Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat) ,  Jakarta:  Rajawali Pers, hlm. 14.
8 Ediwarman,  2014, Monograf    Metodologi  Penelitian  Hukum  (Panduan  Penulisan  Tesis  dan  Disertasi) ,  Medan:  tanpa penerbit, hlm. 96.
Hamdani, Adi Mansar, Tengku Erwinsyahbana. Hibah Wasiat Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat

## Hukum Hibah Wasiat Ayah Kepada Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat
Perkawinan  dengan  segala  aspek  yang  akan  timbul  dalam  konteks  Indonesia,  ditemukan  dalam  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adanya aturan perkawinan yang dimasukkan dalam regulasi resmi negara  via  undang-undang  merupakan  upaya  konkrit  dalam  rangka  memproteksi  warga  negara  dari  berbagai  potensi kerugian yang berpotensi terjadi dalam perkawinan. Perlindungan tersebut merupakan kewajiban negara sebagaimana diamanahkan  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945.  Adanya  regulasi  tersebut  mengharuskan setiap perilaku  atau  perbuatan warga  negara  harus  dilaksanakan  berdasarkan  serta  tunduk  pada  aturan  perundang-undangan yang berlaku. 9
Norma  terkait  dengan  pencatatan  perkawinan  merupakan  norma  yang  hingga  hari  ini  masih  diperdebatkan. Perdebatan  itu  berkisar  apakah  pencatatan  perkawinan  merupakan  rukun  perkawinan  atau  hanya  sebagai  syarat administrasi  saja.  Implikasi  pencatatan  perkawinan  tidak  terlalu  dihiraukan  sehingga  muncullah  perkawinan- perkawinan liar yang tidak dicatatkan atau biasa dikenal dengan perkawinan di bawah tangan.
Perdebatan  yang  tak  kunjung  usai  terkait  norma  pencatatan  perkawinan  bermula  pada  munculnya  ketentuan yang  termaktub  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  yang  mengatur  bahwa  perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
Perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  merupakan  problem  yang  banyak  mengandung  persoalan  sosial  maupun yuridis. Apabila dilihat secara rigid dan jelas  menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menurut Sudargo  Gautama  bahwa  aturan-aturan  yang  termaktub  baik  dalam  UU  Perkawinan  atau  KHI  terkait  dengan pencatatan perkawinan sebenarnya tidak secara jelas dan konkrit mengatur pemaknaan bahwa pencatatan perkawinan merupakan  syarat  wajib  harus  dilakukan;  serta  mengatur  sah  atau  tidaknya  suatu  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan, meskipun  dalam  praktiknya suatu  perkawinan  dikatakan  sah  jika  sudah  memenuhi  rukun  dan syarat  menurut agama dan  kepercayaannya.  Selain  itu UU  Perkawinan  ternyata  menganut  sistem  norma  penunjuk  ( verwijzing )  pada  hukum agama dan kepercayaan masing-masing. 10

## Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penerima Hibah Jika Objek Hibah Dikuasai Pihak Lain
Anak  pada  dasarnya  adalah  amanah  sekaligus  karunia  Tuhan  Yang Maha  Esa,  yang senantiasa  harus  dijaga karena  dalam  dirinya  melekat  harkat,  martabat  dan  hak-hak  sebagai  manusia  yang  harus  dijunjung  tinggi.  Anak dilahirkan  merdeka,  tidak  boleh  dilenyapkan  atau  dihilangkan,  kemerdekaan  anak  harus  dilindungi  dan  diperluas dalam  hal  mendapatkan  hak  atas  hidup  dan  hak  perlindungan  baik  dari  orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  bangsa dan negara. 11 Tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut, karena hak asasi anak tersebut merupakan  bagian  dari  hak  asasi  manusia  (HAM)  yang  mendapat  jaminan  dan  perlindungan  hukum  secara internasional maupun hukum nasional.
Perkembangan  pemikiran  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  di  bidang  kesehatan  sebagai  salah  satu  unsur kesejahteraan umum, diawali dengan lahirnya konsep pemikiran negara berdaulat yang mempunyai tujuan memajukan kesejahteraan  umum  sebagaimana  tercantum  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Konsep  memajukan kesejahteraan  umum  ini  sejalan  dengan  pemikiran  perlindungan  hak  asasi  manusia  di  bidang  kesehatan  yang merupakan pengakuan hak setiap orang untuk memperoleh standar kesehatan fisik dan mental yang tinggi. 12
Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin  berkembang.  Anak adalah  putera  kehidupan,  masa  depan  bangsa  dan  negara.  Anak  memerlukan  pembinaan dan bimbingan khusus agar dapat berkembang secara fisik, mental dan spritualnya secara maksimal.
Kegiatan  perlindungan  anak  membawa  akibat  hukum,  baik  dalam  kaitannya  dengan  hukum  tertulis  maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian  hukum  perlu  diusahakan  demi  kelangsungan  kegiatan  perlindungan  anak  dan  mencegah  penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. 13
Pada tahun 2002 pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  Undang-undang  ini  dimaksudkan  sebagai  payung  undang-undang  ( umbrella’s  law )  yang  secara sui  generis mengatur  hak-hak  anak.  Dalam  konsiderans  hukumnya  justru  tidak  mencantumkan  Konvensi  Hak  Anak  (KHA) sebagai  referensi  yuridis.  Sumber  kesalahannya  terletak  pada  landasan  hukum  ratifikasi  KHA  yang  menggunakan instrumen hukum Keputusan Presiden yang secara hirarki lebih rendah derajatnya daripada undang-undang. Substansi
9 Rahimah, R., & Koto, I. (2022). Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes. International Journal Reglement & Society (IJRS) , 3 (2), 129-133.
10 Sudargo Gautama, 1980, Hukum Antar Golongan , Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 12.
11 R. Abdussalam, 2012, Hukum Perlindungan Anak , Jakarta: PTIK, hlm. 10.
12 Bagir  Manan,  2006, Perkembangan  Pemikiran  dan  Pengaturan  Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia ,  diterbitkan  atas  kerja sama Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum dengan, Bandung: PT Alumni, hlm. 74.
13 Ibid ., hlm. 19.
Hamdani, Adi Mansar, Tengku Erwinsyahbana. Hibah Wasiat Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat
KHA  dapat  diadopsi  sebagai  materi  undang-undang,  seperti  penggunaan  asas  dan  tujuan  perlindungan  anak  yang didalam undang-undang tersebut.
Indonesia  sampai  hari  ini  masih  menggunakan  beraneka  ragam  sistem  hukum  kewarisan  yang  hidup, berkembang  serta  berlaku  bagi  warga  negara  Indonesia.  Pertama,  sistem  hukum  adat  yang  beraneka  ragam  juga sistemnya, yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di pelbagai daerah lingkungan hukum adat. Hukum adat, pada beberapa daerah masih sangat kuat diterapkan oleh masyarakat. Hukum adat berlaku bagi semua orang bumi putera (Indonesia asli),  terkecuali  mereka  yang  telah  masuk  suatu  golongan  hukum  lain.  Termasuk  juga  mereka  yang  dahulu  golongan hukum lain, namun sejak lama dianggap atau diterima sebagai orang bumi putera. Hukum adat juga tidak berlaku bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen dalam hal ordonansi telah menentukan hukum lain.
Sistem  hukum  waris  kedua  adalah  hukum  waris  Islam  yang  berlaku  untuk  segolongan  penduduk  Indonesia khususnya  yang  menganut  agama  Islam.  Sistem  hukum  waris  ketiga  yaitu  Hukum  Perdata Barat  yang  berlaku  untuk golongan  penduduk  yang  tunduk  pada  Hukum  Perdata  Barat.  Pluralitas  hukum  kewarisan  di  Indonesia  disamping merupakan  sebuah  kekayaan  khazanah  budaya  lokal,  namun  pada  sisi  lain  akan  memunculkan  kegalauan  terhadap hukum  mana  yang  akan  dipakai  ketika  akan  menyelesaikan  perkara  waris  jika  terjadi  konflik  antara  ahli  waris. Suparman  menegaskan  bahwa  hukum  waris  yang  berlaku  di  Indonesia  hari  ini  belum  dapat  diwujudkan  dalam  satu unifikasi  hukum.    Berdasarkan  kondisi  tersebut,  tidak  dapat  dielakkan  bahwa  masih  belum  terdapat  keseragaman pengaturan masalah warisan.
Dalam  suatu  hak  waris  berlaku  juga  asas  bahwa  apabila  seseorang  meninggal  dunia,  maka  seketika  itu  juga hak  dan  kewajiban  pewaris  beralih  kepada  ahli  warisnya.  Asas  tersebut  tercantum  dalam  pepatah  Perancis  yang berbunyi le mort saisine  levif, sedang segala hak dan kewajiban dari si meninggal oleh para ahli waris itu dinamakan saisine yaitu suatu asas dimana seklaian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal dunia.
Pada  asasnya  tiap  orang,  meskipun  seorang  bayi  yang  baru  lahir  adalah  cakap  mewarisi.  Jelasnya,  seorang anak yang lahir ketika ayahnya telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan, maka anak tersebut berhak untuk memperoleh bagian harta kekayaan dari mendiang ayahnya. Hal ini diatur dalam Pasal 836 KUH Perdata, yang mengatur bahwa dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2 KUH Perdata yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan apabila kepentingan si anak menghendakinya. Apabila di anak meninggal  dunia  sewaktu  dilahirkan,  maka  anak  tersebut  dianggap  tidak  pernah  lahir.  Hanya  oleh  undang-undang telah ditetapkan ada orang-orang yang karena perbuatannya, tidak patut ( onwaarding ) menerima warisan (Pasal 838)

## Simpulan
Prosedur  hibah  wasiat  harus  melalui  surat  wasiat  termaktub  dalam  Pasal  875  KUH  Perdata.  Surat  wasiat dimaksud  harus  berbentuk  akta  yang  dapat  dipertanggungjawabkan.  Berdasarkan  hal  itu,  maka  pembuatan  wasiat sepatutnya dibuktikan dengan adanya bukti tertulis, meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa wasiat dapat dilakukan baik secara lisan maupun tulisan. Hukum hibah wasiat ayah kepada anak yang lahir dari perkawinan tidak  tercatat  adalah  boleh  karena  termasuk  bagian  dari  wasiat  ( testament )  berdasarkan  isinya  dapat  berupa  wasiat yang berisi penunjukan ahli waris ( erfstelling ). Wasiat ini maksudnya adalah wasiat dimana orang yang mewasiatkan memberikan seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya kepada seorang atau lebih yang bukan ahli warisnya pada saat pewaris meninggal dunia. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai penerima objek  hibah yang dikuasai pihak lain,  paling  tidak  ada  2  solusinya.  Pertama  melalui istbat nikah  yang  sering  disandingkan  dengan  pengajuan sahnya anak-anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  yang  tidak  dicatat  dengan  tujuan  mendapatkan  pengesahan  yang  sama seperti istbat nikah. Kedua, dengan cara hakim memutuskan gugatan hibah wasiat dengan memberikan berupa hadiah kepada isteri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat.

## Daftar Pustaka
Abdussalam, R., 2012, Hukum Perlindungan Anak , Jakarta: PTIK. Ediwarman, 2014, Monograf  Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi) , Medan: tanpa penerbit.
Hasan, Mustofa, 2011, Pengantar Hukum Keluarga , Bandung: CV Pustaka Setia.
Ismail  Koto,  Diskursus  Kebenaran  Berita  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999  Tentang  Pers  Dan Kode Etik Jurnalistik, Vol 5 No 2 (2020), De Lega Lata.
Gautama, Sudargo, 1980, Hukum Antar Golongan , Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. Manan,  Bagir,  2006, Perkembangan  Pemikiran  dan  Pengaturan  Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia ,  diterbitkan  atas kerja sama Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum dengan, Bandung: PT Alumni. Nawwawi,  A.  Hasyim, “Perlindungan  Hukum   dan  Akibat  Hukum   Anak   dari  Perkawinan  Tidak  Tercatat”,  dalam Ahkam , Vol. 3, No. 1, Juli 2015.
Hamdani, Adi Mansar, Tengku Erwinsyahbana. Hibah Wasiat Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat
Rahimah, R.,  &  Koto,  I.  (2022).  Implications  of  Parenting  Patterns  in  the  Development  of  Early  Childhood  Social Attitudes. International Journal Reglement & Society (IJRS) , 3 (2), 129-133.
Prasetyo, Agung Basuki, “Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat”, dalam Administrative Law & Governance Journal , Vol. 2, No. 1, Maret 2020. Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2013, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) , Jakarta: Rajawali Pers.
Lubis,  T.  H.,  &  Koto,  I.  (2020).  Diskursus  Kebenaran  Berita Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 231-250. Tutik, Titik Triwlan, 2010, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional , Jakarta: Kencana.