## RECALL ELECTION : MEKANISME DEMOKRATISASI PASCA PEMILU (Recall Election: Post-Election Democratization Mechanism)
Moch. Marsa Taufiqurrohman Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Lantai 2 Menara Danareksa, Jl. Medan Merdeka Sel. Nomor14, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta e-mail: moch23009@mail.unpad.ac.id

## Bima Rico Pambudi
Fakultas Hukum Universitas Jember Jl. Kalimantan Nomor 37, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68121 e-mail: bimaricop@gmail.com
Mohammad Ircham Maulana Fakultas Hukum Universitas Jember Jl. Kalimantan Nomor 37, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68121 e-mail: mohammadirchamm1@gmail.com

## Abstrak
Minimnya peran dan partisipasi rakyat dalam memantau langsung jalannya pemerintahan pasca Pemilu perlu dikaji ulang. Proses pemilihan umum (Pemilu tidak hanya terhenti pada proses pra dan pada saat pemilihan. Proses Pemilu juga mencakup proses pasca Pemilu. Meskipun dalam negara demokrasi, rakyat menduduki kedudukan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan, namun peran rakyat dalam pemerintahan hanya dianggap terbatas sebelum dan pada saat pemilihan umum. Artikel ini bertujuan untuk memberikan rakyat cara yang efektif dan efisien untuk terlibat dalam pemerintahan sebagai bentuk proses demokrasi pasca Pemilu. Artikel ini mencoba memberikan wawasan tentang kebutuhan sebuah metode partisipasi rakyat pasca pemilihan umum. Dengan memadukan  metode  penelitian  yuridis  normatif  dan Reform  Oriented  Research ,  artikel  ini bertujuan untuk mengkaji kemungkinan penerapan metode Recall Elections sebagai bentuk upaya peningkatan peran masyarakat pasca Pemilu. Salah satu bentuk peningkatan peran masyarakat pasca Pemilu melalui Recall Elections adalah pengawasan langsung oleh rakyat terhadap wakil-wakilnya yang telah dipilih dalam proses Pemilu. Pada akhirnya, Puncaknya, artikel ini mempertimbangkan beberapa opsi untuk mengembangkan strategi normatif dan politik dalam melaksanakan Recall Elections sebagai bentuk demokratisasi yang meluas pasca Pemilu di Indonesia.
Kata kunci: Recall Elections, Anggota Legislatif, Sistem Politik, Pemilihan Umum, Mahkamah Pemilihan Umum.

## Abstract
The people’s lack of role and participation in directly monitoring the running of the government after the general election needs to be reviewed. The general election process continues beyond the pre-election process and during the election. The general election process also includes post- election processes. Even though in a democracy, the people occupy the highest position  in the constitutional system, the people’s role in government has only been considered limited before and during general elections. This article aims to provide the people with an effective and efficient way to get involved in government as a form of post-election democratic process. This article provides insight into the need for a method of popular participation after the general election. By combining

## Majalah Hukum Nasional Volume 53 Nomor 1 Tahun 2023 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v53i1.208 https://mhn.bphn.go.id
normative juridical research methods and reform-oriented research, this article aims to examine the probability of implementing the Recall Elections method as a form of effort to increase the role of the people after the general election. A form of increasing the people’s role after the general election through Recall Elections is direct supervision by the people of their representatives elected in the general election process. Ultimately, this article considers several options for developing normative  and  political  strategies  for  implementing  Recall  Elections  as  a  form  of  post-election widespread democratization in Indonesia.
Keywords: Recall Elections, Legislative Members, Political System, General Elections, General Election Court.

## A.   Pendahuluan
Proses demokrasi memang ditandai dengan tersedianya media partisipasi rakyat terhadap negara  melalui  Pemilu.  Proses  Pemilu  tidak  hanya  terhenti  pada  proses  pra  dan  pada  saat pemilihan. Proses Pemilu juga meliputi proses pasca pemilihan. 1 Namun, Sejauh ini posisi rakyat terhadap negara tampaknya hanya diterjemahkan sesempit kemampuan untuk memilih dalam pemilihan umum (Pemilu). Setelah Pemilu berlangsung, keterlibatan praktis rakyat dalam kebijakan pemerintah berkurang. 2 Padahal,  seharusnya  demokrasi  tidak  hanya  ditandai  dengan  adanya pemilihan reguler, tetapi juga harus menangani aspek-aspek lain seperti partisipasi berkelanjutan. Posisi rakyat dalam proses pengambilan keputusan tampaknya hanya diterjemahkan sesempit kemampuan untuk memilih pejabat negara. 3 Demokrasi di Indonesia hanya berkutat tentang menyepakati siapa yang berwenang dan berkuasa. 4 Setelah proses pra dan saat Pemilu berakhir, keterlibatan rakyat dalam aktivitas turut mengalami degradasi.
Dampak dari penyederhanaan makna demokrasi tersebut terlihat dalam beberapa kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah. Produk undang-undang dan kebijakan publik yang dihasilkan pemerintah seringkali dianggap tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan kebutuhan yang dihadapi rakyat. Efektivitas serap aspirasi pada masa reses oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga dipertanyakan. 5 Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya sejumlah protes ketidakpuasan sejak beberapa waktu terakhir. Di antaranya penolakan terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK), 6
1 Dimitri Landa and Ryan Pevnick, “Representative Democracy As Defensible Epistocracy,” American Political Science Review 114, Nomor 1 (Februari 2020): 5, https://doi.org/10.1017/S0003055419000509.
2 Muhammad Nizar Kherid, Evaluasi Sistem Pemilu Di Indonesia 1955-2019: Sebuah Perspektif Pluralisme Hukum , vol. 1 (Jakarta: PT. Rayyana Komunikasindo, 2021), 30.
3 Adi Kusumaningrum, “Improving Indonesia’s Commitment to Open Government Partnership through Online Petitions” Indonesian Journal of International Law 16 (2018), 275.
4 Ibid ., 276.
5 Temuan survei dari Centre for Strategic for International Studies (CSIS) menemukan bahwa DPR hasil Pemilu legislatif justru tidak memiliki hubungan yang dekat dengan konstituennya. Laporan Hasil Survei Nasional - 3 Tahun Jokowi: Kenaikan Elektoral & Kepuasan Publik, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 24.
6 Tri Kurnia Yunianto, “Ribuan Mahasiswa Akan Demonstrasi Tolak RKUHP Dan UU KPK Selama 2 Hari,” katadata.co.id, https://katadata.co.id/berita/2019/09/23/ribuan-mahasiswa-akan-demonstrasi-tolak- rkuhp-dan-uu-kpk-selama-2-hari (diakses pada 28 Juni 2020).
Omnibus  Law Cipta Kerja, 7 Revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara, 8 Rancangan Undang- Undang Haluan Ideologi Pancasila, 9 hingga ketidakpuasan rakyat terhadap kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 10
Sejumlah  protes  yang  dilakukan  rakyat  di  atas  adalah  bukti  nyata  dari  buruknya  kinerja legislasi DPR yang tidak melaksanakan reses dengan maksimal. Padahal, reses merupakan kegiatan yang wajib dilakukan sebagai bentuk partisipasi rakyat dalam perumusan kebijakan. 11 Dalam hal ini, reses seharusnya menjadi media bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya atas isu tertentu kepada anggota DPR untuk diperjuangkan agar menjadi materi muatan dalam rancangan undang- undang terkait melalui sidang paripurna. 12
Klaim ini didukung oleh jajak pendapat yang dilakukan Kompas pada 2017 di mana mayoritas responden  mengatakan  bahwa  mereka  tidak  puas  terhadap  kinerja  legislasi  DPR  (75.4%)  dan komitmen DPR dalam memperjuangkan kepentingan rakyat (74,9%). 13 Selain itu, survei dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) tahun 2017 menunjukkan bahwa 95,2% masyarakat tidak pernah mengikuti kegiatan reses. Yang lebih parah, 95,6% masyarakat merasa tidak pernah berkomunikasi dengan DPR. 14 Dengan demikian hal tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan besar, di mana sebenarnya relasi antara DPR dan konstituennya berada?
Hal ini menjadi ironis karena dalam konsep demokrasi perwakilan, keberadaan anggota DPR di parlemen tidak lain adalah untuk mengambil keputusan yang menguntungkan rakyat. 15 Hal ini merupakan konsekuensi logis dari posisinya sebagai mandataris rakyat yang dipilih melalui Pemilu. 16
Tanpa hak suara dari rakyat, mereka tidak akan pernah memiliki kewenangan legislasi tersebut. Dengan kata lain, seharusnya anggota DPR mengutamakan kepentingan rakyat dan patuh dengan kehendak  rakyat  (khususnya  yang  disampaikan  melalui  prosedur  reses  secara  formal)  sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. 17 Terhadap pelanggaran atas tujuan dari pemberian mandat ini, seharusnya demokrasi memberikan sarana bagi rakyat untuk melakukan kontrol secara langsung.
7 Tempo.co, “Buruh Berkeras Demonstrasi Tolak Omnibus Law 30 April 2020,” Tempo.co, https://nasional. tempo.co/read/1334116/buruh-berkeras-demonstrasi-tolak-omnibus-law-30-april-2020 (diakses 28 Juni 2020).
8 Kontan.co.id, “Demo Tolak Uu Minerba - Dinilai cacat formil, ramai-ramai gugat UU Minerba ke MK pekan depan,” Kontan.co.id, https://www.kontan.co.id/tag/demo-tolak-uu-minerba (diakses 27 Juni 2020).
9 Detiknews, “Aksi Demonstrasi Tolak RUU HIP Bergejolak di Berbagai Daerah,” detiknews, https://news. detik.com/foto-news/d-5069979/aksi-demonstrasi-tolak-ruu-hip-bergejolak-di-berbagai-daerah (diakses 27 Juni 2020).
10 Tempo.co, “Penolakan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Kian Meluas,” Tempo.co, https://bisnis.tempo.co/ read/1342491/penolakan-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-kian-meluas (diakses 27 Juni 2020).
11 Erika Sisilia Wenas, Alfon Kimbal, and Neni Kumayas, “Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Tomohon,” GOVERNANCE 1, Nomor 2 (2021): 12.
12 Wenas, Kimbal, and Kumayas, 12–13.
13 N. F. N. Efriza, “Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik [The Existence of The Political Parties in Public Perception],” Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional 10, Nomor 1 (2019): 17.
14 Efriza, 18.
15 Reza Syawawi, “Memutus Oligarki Dan Klientlisme Dalam Sistem Politik Indonesia Melalui Pembaharuan Pengaturan Pendanaan Partai Politik Oleh Negara,” Jurnal Legislasi Indonesia 18, Nomor 1 (2021): 35.
16 Syawawi, 33.
17 Syawawi, 37.
Rakyat bisa saja melakukan demonstrasi sebagai penolakan atas kebijakan yang merugikan mereka. Namun apakah cara ini efektif? Faktanya, RKUHP, Omnibus Law Cipta Kerja, dan Revisi UU KPK yang dihantam gelombang demonstrasi besar-besaran tetap disahkan sebagai undang-undang. 18
Dengan demikian opsi terakhir adalah melakukan pergantian antar waktu [PAW] atau yang disebut juga sebagai recall dimana anggota DPR dapat ditarik dari jabatannya untuk kemudian digantikan oleh anggota DPR yang baru sebelum masa jabatannya berakhir. Sayangnya, Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol) yang mengatur mekanisme recall ini tidak memberikan batasan yang jelas mengenai pemberlakuan recall dan cenderung memberikan porsi yang terlalu besar kepada partai politik (Parpol) alih-alih menjadikan kehendak rakyat sebagai pertimbangan utama. 19 Dengan demikian, keterlibatan rakyat sebagai atasan langsung dari anggota DPR semakin dipertanyakan.
Apabila dikaitkan dengan pengelolaan keuangan negara (mengingat DPR juga memiliki fungsi anggaran), ketiadaan mekanisme kontrol yang efektif ini dapat menjadi insentif yang buruk bagi anggota DPR untuk melakukan korupsi. Untuk apa bekerja secara taat asas dan prosedur jika rakyat tidak bisa menghukum pelanggaran atas hal tersebut? 20 Selain kecuali melakukan upaya hukum pidana yang bergantung pada inisiatif Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan RI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? 21
Dalam perspektif hukum dan ekonomi anggota DPR diasumsikan sebagai makhluk rasional yang  akan  selalu  berupaya  memaksimalkan  manfaat  yang  diperolehnya  (dalam  hal  ini  adalah jabatan anggota DPR dengan kewenangannya untuk menentukan rancangan APBN) dengan biaya serendah mungkin. 22 Sudah menjadi rahasia umum bahwa biaya politik untuk menjadi anggota DPR terbilang mahal. 23 Dengan  kondisi  demikian,  otomatis  dalam  melaksanakan  pekerjaannya seorang  anggota  DPR  berkepentingan  untuk  mencari  keuntungan  guna  menutup  biaya  politik tersebut, dan satu-satunya cara untuk memperoleh dana dalam jumlah besar dengan jabatannya
18  Munawar Munawar, Marzuki Marzuki, and Ibnu Affan, “Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang- Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” Jurnal Ilmiah METADATA 3, Nomor 2 (2021): 113. 19  Nike K. Rumokoy, “Kajian Yuridis Tentang Hak Recall Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” Jurnal Hukum Unsrat 20, Nomor 1 (2012): 2–3.
20 Pramudya A. Oktavinanda, “Perlindungan Hak Tersangka Dalam Perspektif Hukum Dan Ekonomi (The Protection of Criminal Suspects’ Rights in Law & Economics Perspective),” Forthcoming in Jurnal Teropong Edisi RUU KUHAP , 2015, 10.
21 Yasmirah Mandasari Saragih, Teguh Prasetyo, and Jawade Hafidz, “Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi,” UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 5, Nomor 1 (2018): 56.
22 Pramudya A. Oktavinanda, “Positivisme Hukum Dan Pendekatan Hukum Dan Ekonomi–Suatu Pembelaan (Legal Positivism and Law and Economics–A Defense),” in Third Indonesian National Conference of Legal Philosophy , 2013, 1–2.
23 Diah Ayu Pratiwi, “Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?,” Jurnal Trias Politika 2, Nomor 1 (2018): 15.
adalah melakukan korupsi. 24 Akibatnya,  anggota  DPR  justru  tidak  fokus  menjalankan  legislasi yang berkualitas (sebagaimana terlihat dari rendahnya kepuasan rakyat dalam uraian di atas) dan cenderung melakukan reses seadanya (mengingat untuk melakukan reses ke daerah juga memerlukan biaya yang tidak sedikit). 25 Oleh karena itu tidak mengherankan jika Amin Santono, Irgan Chairil, dan Sukiman yang semuanya adalah anggota DPR RI periode 2014-2019 menjadi terpidana dalam kasus suap anggaran APBN yang melibatkan sejumlah pejabat daerah. 26 Hal ini jelas berdampak pada kualitas demokrasi perwakilan karena anggota DPR yang seharusnya membantu  pembangunan  daerah  dengan  penetapan  APBN  justru  malah  memanfaatkan  APBN untuk keuntungannya sendiri. 27
Ketidakpuasan rakyat tentang kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat menjadi sinyal, bahwa proses perumusan kebijakan membutuhkan mekanisme keterlibatan rakyat pasca Pemilu yang secara representatif mampu membuat kebijakan yang pro rakyat. Terlebih, saat ini tidak ada mekanisme yang ada di Indonesia yang mampu secara memadai untuk memberikan peran bagi rakyat pasca Pemilu. Secara lebih rinci belum ada sebuah metode yang mampu memberikan wadah bagi rakyat untuk mengawasi pilihannya/wakil-wakilnya yang telah mereka pilih pasca pemilihan umum.
Terhadap realitas yang terjadi, tidak dapat dimungkiri jika kewenangan dan penyimpangan dapat diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Keduanya melekat permanen jika  tidak  terdapat  mekanisme  kontrol  yang  efektif  dari  rakyat.  Hal  ini  pula  yang  terjadi  pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan tidak adanya kontrol secara vertikal dari rakyat, 28 membuat  efektifitas  pelaksanaan  demokrasi  perwakilan  di  Indonesia  semakin  dipertanyakan. Ketiadaan  mekanisme  kontrol  ini  menjadi  salah  satu  pintu  yang  melahirkan  episode-episode penyimpangan perilaku, diantaranya serangkaian kasus tindak pidana korupsi yang sering terjadi di dalam tubuh kelembagaan DPR. 29
Secara teoritis, sebagai upaya untuk menyikapi potensi anggota DPR yang berperilaku amoral dan  potensi  terjadinya  penyimpangan,  maka  diaturlah  mekanisme  Penggantian  Antar  Waktu
24 Pratiwi, 17.
25 Rizka Azzahri and Seno Andri, “Efektivitas Penggunaan Dana Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat,” Jurnal Niara 14, Nomor 1 (2021):
270.
26  Elih Dalilah et al., “Benturan Kepentingan Pada Pendanaan Pilkada,” Integritas: Jurnal Antikorupsi 5, Nomor 1 (2019): 181.
27 Dalilah et al., 182.
28 Mekanisme kontrol vertikal adalah ruang kontrol bagi rakyatnya terhadap wakilnya yang diformulasikan melalui saluran hukum sebagai implikasi dari prinsip demokrasi konstitusional dan negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).
29 Jayus,  Muhammad  Bahrul  Ulum,  and  Moch.  Marsa  Taufiqurrohman,  “Examining Recall of the House Member: How Does It Impact on Eradicating Corruption in Indonesia?,” Lentera Hukum 7 (2020), 104.
(PAW)  anggota  DPR  yang  diasosiasikan  dengan  sebutan recall . 30 Namun realitas menunjukkan bahwa kewenangan recall yang diberikan kepada partai politik (Parpol) tersebut, justru dijadikan alat politis. 31 Terlebih, regulasi yang ada tidak memberikan parameter yang jelas mengenai batas- batas pemberlakuan recall tersebut.
Menyikapi buruknya kinerja dan keterkaitan di antara elemen rakyat, DPR, dan partai politik tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji ketiadaan mekanisme kontrol rakyat terhadap wakil- wakilnya di DPR pasca Pemilu. Artikel hendak disusun dengan jawaban atas dua pertanyaan utama. Pertama,  apa  yang  menjadi  permasalahan  dalam  sistem  demokrasi  Indonesia  pasca  Pemilu? Kedua, bagaimana bentuk demokratisasi yang mampu memberikan peran lebih bagi rakyat dalam pemerintahan pasca Pemilu?
Beberapa  penelitian  memang  telah  mengevaluasi  permasalahan  demokratisasi  dan keterlibatan rakyat pasca Pemilu, di antaranya pengaturan recall terhadap status keanggotaan DPR, 32 implikasi hak recall partai  politik  dalam  konsep  negara  demokrasi, 33 recall referendum  sebagai alternatif proses pergantian antar waktu DPR, 34 implementasi check and balances system pasca Pemilu, 35 dan recall yang menyebabkan penyimpangan atas tujuan Pemilu. 36 Namun penelitian masih kurang tentang bagaimana menghadirkan mekanisme kontrol bagi rakyat terhadap wakil- wakilnya, termasuk tentang upaya demokratisasi yang mampu memberikan peran lebih bagi rakyat di dalam pemerintahan pasca Pemilu.
30 Istilah recall didefinisikan sebagai proses penarikan kembali anggota lembaga perwakilan rakyat untuk diberhentikan dan digantikan dengan anggota lainnya sebelum berakhirnya masa jabatan anggota yang ditarik tersebut. Recall bertujuan untuk menjadi salah satu mekanisme pengawasan terhadap anggota DPR sebagai wujud antisipasi dan pengawasan anggota DPR atas perbuatan tercela dalam pergulatan politik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaannya, recall ini diserahkan kepada partai politik (Parpol). Muhamad Aljebra Aliksan Rauf, Marten Bunga, and Hardianto Djanggih, “Hak Recall Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 7 (2018), 443.
31 Shevierra Danmadiyah, Xavier Nugraha, and Sayyidatul Insiyah, “A Party’s Recall Right in the Concept of Democratic Country,” Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran 19, Nomor 2 (2019): 152, http://dx.doi. org/10.18592/sjhp.v19i2.3184.
32 Agus Riwanto, “Analisis Pengaturan Tentang Pemberhentian Antar Waktu ( Recall ) Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Sistem Kedaulatan Rakyat,” Res Publica 5 (2021), 190.
33 Shevierra Danmadiyah, Xavier Nugraha, dan Sayyidatul Insiyah, op. cit., 150.
34 Muhammad Irfan Hilmy dan Trian Marfiansyah, “ Recall Referendum Sebagai Alternatif Proses Penggantian Antarwaktu Lembaga Legislatif Di Indonesia,” Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi 4, Nomor 1 (Juni 2021): 120, https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i1.4515.
35 Fuqoha, Arif Nugroho, dan Indrianti Azhar Firdausi, “Stabilitas Pemerintahan Pasca Pemilihan Umum Di Indonesia Antara Checks and Balances Dan Demokrasi Transaksional,” Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum 3, Nomor 2 (Desember 2019): 160, https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1893.
36 A. A. Prawira, Ngurah Agung Putra, dan AA Istri Ari Atu Dewi, “Pengaturan Tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Pada Anggota Lembaga Perwakilan Republik Indonesia,” Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum 7 (2019), 10.
Artikel  ini  menawarkan  metode Recall  Elections (RE) melalui saluran pengadilan sebagai bentuk mekanisme partisipasi rakyat pasca Pemilu. Artikel ini mendefinisikan Mahkamah Pemilu, 37 sebagai saluran pengadilan yang akan menjalankan mekanisme RE. Mahkamah Pemilu dipilih untuk menggantikan Mahkamah Konstitusi dan lembaga-lembaga lainnya sebagai saluran penyelesaian sengketa  Pemilu.  Artikel  ini  terdiri  lima  bagian.  Setelah  pendahuluan  dan  metode  penelitian, bagian ketiga akan menjabarkan permasalahan dalam sistem demokrasi Indonesia pasca Pemilu. Bagian ini akan menilai kembali kekosongan keterlibatan rakyat pasca Pemilu usai. Bagian keempat, tulisan ini akan menganalisis probabilitas pengaturan sistem pengawasan terhadap anggota DPR di Indonesia sebagai bentuk demokratisasi yang mampu memberikan peran lebih bagi rakyat dalam pemerintahan pasca Pemilu. Bagian ini juga akan mengkaji bagaimana membangun participatory recall melalui Recall Elections dan mekanisme pengadilan untuk mendorong perbaikan kualitas demokrasi di Indonesia. Bagian terakhir akan menguraikan kesimpulan dan tindak lanjut ataupun saran mengenai gagasan yang telah dijabarkan.

## B.   Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  doktrinal  yang  dikolaborasikan dengan metode Reform Oriented Research (Penelitian Berorientasi Pembaruan). Penelitian hukum normatif  mencakup  penelitian  terhadap  produk-produk  hukum,  asas-asas  hukum,  sistematika hukum,  sinkronisasi  hukum,  baik  vertikal  maupun  horizontal,  perbandingan  hukum  termasuk melihat  sejarah  hukum  yang  ada.  Penelitian  doktrinal  dilakukan  untuk  memeriksa  berbagai regulasi dan peraturan mengenai demokratisasi pasca Pemilu di Indonesia. Penelitian ini dimulai dengan melihat hukum yang ada (doktrinal), kemudian diikuti dengan pertimbangan masalah yang mempengaruhi hukum, serta politik hukum yang mendasarinya. 38
Penelitian ini juga menggabungkan metode Reform Oriented Research (Penelitian Berorientasi Pembaruan). Sebagaimana metode ini dilakukan untuk mengevaluasi kelayakan aturan yang ada dan yang merekomendasikan perubahan terhadap aturan yang dianggap perlu. 39 Model ini didasarkan pada metodologi riset reformasi hukum untuk memberikan saran tentang perubahan hukum yang ada. 40 Puncaknya, model ini mengarahkan peneliti untuk mengusulkan perubahan pada hukum (reformasi hukum).
37 Mahkamah Pemilu yang akan didefinisikan oleh artikel ini merujuk pada konsep Mahkamah Pemilu yang digagas pertama kali oleh Taufiqurrohman dalam artikel: Moch. Marsa Taufiqurrohman, Jayus Jayus, and A’an Efendi, “Integrasi Sistem Peradilan Pemilihan Umum melalui Pembentukan Mahkamah Pemilihan Umum,” Jurnal Konstitusi 18, Nomor 3 (February 15, 2022): 562, https://doi.org/10.31078/jk1834.
38 Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020), 30.
39 Aan Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, and Rahmadi Indra Tektona, Penelitian Hukum Doktrinal (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2019.), 34.

## C.   Pembahasan

## 1.  Permasalahan Sistem Demokrasi Indonesia: Menilai Kembali Posisi Rakyat terhadap Negara Pasca Pemilihan Umum
Pada struktur demokrasi yang ideal, rakyat menempati posisi paripurna dan tertinggi dalam sebuah sistem ketatanegaraan. Demokrasi menghendaki setiap rakyat memiliki hak yang setara tanpa adanya perbedaan. 41 Jean Jacques Rousseau mengemukakan bahwa kehendak rakyat bukan hanya mencerminkan sebuah dukungan suatu negara, namun sebagai tanda adanya sebuah keadilan dalam negara tersebut. Oleh karena itu, penempatan posisi rakyat terhadap negara sangat krusial dalam berjalannya sebuah negara demokrasi. 42
Rousseau juga berpandangan bahwa kehendak rakyat ( volonté générale ) bukan saja untuk mencerminkan dukungan, melainkan sebagai tanda adanya keadilan. Oleh karena itu, demokrasi menghendaki  setiap  rakyat  memiliki  hak  yang  setara  dalam  proses  pembuatan  hukum  dan kebijakan. 43 Hal inilah yang membuat penilaian posisi rakyat terhadap negara menjadi sangat krusial dalam mengetahui sejauh mana demokrasi berjalan dengan efektif.
Sebagai negara yang berkomitmen pada demokrasi, rakyat seharusnya benar-benar dapat  memegang  kedaulatan  tertinggi  dalam  sistem  ketatanegaraan. 44 Bentuk kedaulatan ini dimanifestasikan  dengan  pelembagaan  DPR  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1946 (UUD NRI 1945). 45 DPR tersebut adalah kumpulan anggota Parpol yang dipilih melalui Pemilu. Dengan kata lain, Indonesia menerapkan konsep demokrasi perwakilan. Melalui Pemilu, anggota Parpol diberikan legitimasi dan mandat oleh konstituennya untuk dengan otoritasnya merealisasikan aspirasi dan mengurus kepentingan rakyat pemilihnya. 46 Artinya, dalam proses Pemilu terjadi delegasi kedaulatan dari rakyat kepada wakil rakyat. 47
Tak pelak jika episode-episode permasalahan demokrasi yang telah digambarkan pada bagian pendahuluan di atas mempertanyakan, dimanakah sebenarnya posisi rakyat terhadap negara harus diakui. Realitas tersebut juga membuktikan bahwa sejauh ini posisi rakyat dalam proses pengambilan keputusan tampaknya hanya diterjemahkan sesempit kemampuan untuk memilih pejabat negara. 48 Demokrasi  di  Indonesia  hanya  berkutat  tentang  menyepakati  siapa yang berwenang dan berkuasa. 49 Setelah Pemilu berakhir keterlibatan rakyat dalam aktivitas turut mengalami degradasi. Padahal seharusnya, demokrasi tidak boleh hanya diwakili melalui Pemilu
41  Federico Finchelstein dan Nadia Urbinati, “On Populism and Democracy,” Brill Populism 1, Nomor 1 (September 2018): 2, https://doi.org/10.1163/25888072-01011001.
42 Christopher Adair-Toteff, “From Normal Justice to Exceptional Law: 1912–1919,” Carl Schmitt on Law and Liberalism 4, Nomor 1 (September 2020): 24, https://doi.org/10.1007/978-3-030-57118-4_2.
43 Ibid .
44 Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945.
45 Pelembagaan DPR yang dimaksud adalah pengaturan DPR dalam BAB VII UUD NRI 1945. 46  Qurrata Ayuni, “Gagasan Pengadilan Khusus untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah,” Jurnal Hukum & Pembangunan 48, Nomor 1 (2018): 202, http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol.48.Nomor1.1602.
47 Muhammad Irfan Hilmy and Trian Marfiansyah, op. cit., 102. 48 Kusumaningrum, loc. cit .
49 Ibid ., 276.
seperti yang juga didefinisikan oleh Schumpeter, 50 tetapi juga harus menangani aspek-aspek lain seperti keadilan hukum dan partisipasi berkelanjutan. O’Donnell memberikan kritik terhadap arti sempit demokrasi seperti ini. Dia mengatakan bahwa supremasi hukum harus menjadi salah satu fondasi penting demokrasi, terlepas dari doktrin satu orang satu suara, demokrasi menyiratkan penguatan institusi sosial dan politik. 51
Demokrasi bergantung pada kontribusi rakyat dalam membentuk negara maupun lingkungan tempat  di  mana  mereka  tinggal. 52 Sehingga  harus  terdapat  pendefinisian  yang  jelas  tentang sejauh mana pemerintah memposisikan rakyat terhadap negara. Pemerintah harus menyediakan saluran bagi rakyat untuk secara langsung mampu mengawasi wakil-wakil yang telah dipilihnya di  DPR.  Puncaknya,  rakyat  harus  diberikan  ruang—yang  secara  efektif—mampu  merefleksikan kembali posisi mereka terhadap negara pasca Pemilu. Dalam artian, rakyat harus diberikan sebuah mekanisme kontrol untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan negara.
Bagaimanapun, demokrasi membutuhkan suatu ruang untuk menyampaikan kritik dan saran bagi  seluruh  elemen  rakyat  sehingga  terwujud  pengawasan  publik  yang  efektif. 53 Berdasarkan pengawasan yang efektif tersebut, aspirasi publik yang disampaikan menjadi parameter sekaligus pertimbangan  kebijakan  publik.  Dengan  demikian,  ketiadaan  saluran  bagi  warga  negara  untuk mengawasi wakilnya justru semakin menjauhkan sistem perwakilan pada hakikat demokrasi.
2. Probabilitas Penerapan Recall  Elections sebagai  Bentuk  Demokratisasi  Pasca  Pemilihan Umum
a. Recall  Elections sebagai Mekanisme Kontrol Rakyat terhadap Wakil-Wakil yang Dipilihnya Pasca Pemilihan Umum
Indonesia mengenal sistem recall sebagai bentuk kontrol terhadap anggota DPR. Istilah recall tidak  memiliki  definisi  yang  terukur  dalam  peraturan  perundang-undangan Indonesia. Tetapi, secara umum recall dimaknai sebagai pemberhentian anggota DPR melalui Pergantian Antar Waktu (PAW). 54 PAW dilahirkan dari Pasal 22B UUD NRI 1945. 55 Mekanisme tersebut kemudian dirinci lebih lanjut dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
50 Kherid, op. cit ., 33.
51 Ibid .
52  Bregje Van Veelen, “Negotiating Energy Democracy in Practice: Governance Processes in Community Energy Projects,” Environmental Politics 27 (2018), 649. Pendapat ini juga dikuatkan oleh John Stuart Mill, seorang filsuf Inggris abad ke-17. Dia mengungkapkan, “Semakin luas kebebasan berekspresi dibuka dalam sebuah rakyat atau peradaban, maka semakin maju dan berkembang pula rakyat atau peradaban tersebut.”
53 Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru (Jakarta: Kencana, 2019), 75.
54 Muhammad Irfan Hilmy and Trian Marfiansyah, op. cit., 106.
55 Pasal 22B UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan ketentuannya diatur dalam Undang-Undang.”
Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) dan UU Nomor 2 Tahun 2008 Partai Politik (UU Parpol). 56
Pertama kali pengaturan recall di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (UU MD3 1969). Pasal 13 UU MD3 1969 merupakan landasan hukum dalam pemberhentian anggota DPRD dari jabatannya. Sedangkan hak untuk melakukan recall melekat pada organisasi peserta Pemilu sebagaimana  Pasal  43  ayat  (1)  UU  MD3  1969,  yang  menyebutkan  bahwa  hak  mengganti utusan/organisasi peserta Pemilu dalam badan permusyawaratan/perwakilan rakyat ada pada organisasi Pemilu yang bersangkutan dan dalam hal pelaksanaannya terlebih dahulu bermusyawarah dengan pimpinan badan permusyawaratan/perwakilan  rakyat. 57
Pada perkembangannya justru muncul tuntutan penghapusan recall karena dapat menyebabkan  menurunnya  wakil  rakyat  yang  kritis,  bahkan  mengakibatkan  ketakutan untuk menyuarakan aspirasi rakyat. 58 Pada akhirnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Parpol dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, pengaturan recall berhasil ditiadakan, kecuali alasan yang tidak  bisa  dihindari  seperti  meninggal  dunia,  mengundurkan  diri,  atau  dijatuhi  hukuman pidana.
Namun,  setelah  anggota  DPR  tidak  dapat  diberhentikan  ( recall ), hal ini justru berimplikasi buruk terhadap institusi DPR, yaitu banyaknya anggota DPR yang berperilaku tercela, terlibat kasus korupsi, perbuatan asusila, maupun penyalahgunaan narkoba. 59
Sebagai upaya untuk mengatasi keadaan tersebut, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol menghidupkan kembali mekanisme recall yang pelaksanaannya diserahkan pada pimpinan Parpol masing-masing. 60
Recall kemudian kembali diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan  Ketiga  Atas  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2017  tentang  MPR,  DPR,  DPD, dan DPRD yang pelaksanaannya tetap diserahkan kepada Parpol. Hak recall yang justru dihegemoni oleh Parpol kemudian disebut oleh Jimly Asshidiqie sebagai party  recall . 61 Dalam pelaksanaannya, party recall ternyata menimbulkan sejumlah permasalahan. Hal ini tentu sangat disayangkan, karena dalam mekanisme recall ini, rakyat tidak dapat terlibat dalam pengusulan pemberhentiannya. Sebab seharusnya rakyat sebagai pihak yang berhak
56 Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 menyatakan bahwa anggota DPR diberhentikan karena usulan partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan berdasarkan Pasal 12 huruf g UU Parpol, partai politik memiliki hak untuk mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di DPR dan DPRD.
57 Moch  Marsa  Taufiqurrohman,  “Meninjau  Penerapan  Ambang  Batas  Pemilihan  pada  Sistem  Pemilihan Umum Proporsional di Indonesia,” POLITIKA 12 nomor 1 (2021): 16.
58  Nike K. Rumokoy, “Kajian Yuridis Tentang Hak Recall Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” Jurnal Hukum Unsrat 20 (2018), 4.
59 Ibid. , 5-6. 60
Ibid .
61 Ibid .
memilih anggota DPR dalam Pemilu, maka tentu mereka pula yang seharusnya berhak untuk memberhentikan berdasarkan mekanisme tertentu secara hukum.
Monopoli hak recall oleh Parpol sebenarnya merupakan inkonsistensi paradigma sistem kedaulatan rakyat yang dibangun melalui Pemilu. Recall Parpol  tidak  memiliki parameter yang jelas sehingga cenderung subjektif sesuai dengan selera petinggi Parpol. 62
Hal tersebut seolah mengesankan bahwa partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan hanya sekadar memilih pejabat negara melalui Pemilu. Setelah Pemilu berakhir, keterlibatan rakyat termasuk kontrol terhadap kinerja wakil-wakilnya lenyap dan diganti monopoli kontrol oleh Parpol melalui party recall . 63
Sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan sistem suara terbanyak, maka mekanisme recall yang paling tepat adalah Recall Elections (RE), yaitu tuntutan pemberhentian terhadap anggota itu dapat datang dari warga rakyat daerah pemilihan dari anggota DPR yang bersangkutan berasal. 64 Dengan demikian, setiap wakil rakyat dapat benar-benar mengabdi terhadap  kepentingan  rakyat  yang  diwakilinya  melalui  Pemilu,  termasuk  dia  juga  dapat terlindungi kedudukannya dari kemungkinan diancam oleh pimpinan Parpolnya karena idealisme yang diperjuangkan untuk rakyat.
RE dapat dijadikan sebagai metode yang dapat dianggap linear dengan prinsip kedaulatan rakyat yang paripurna. Metode ini secara layak dapat menjadi evaluasi atas sistem party recall yang dimonopoli oleh Parpol. 65 Secara konseptual, RE merupakan prosedur yang memberikan pemilih kesempatan untuk menarik pejabat publik sebelum masa jabatannya berakhir.  Demokrasi  memperoleh  legitimasi  dengan  adanya  keterlibatan  rakyat  secara langsung dalam menilai kinerja para wakilnya melalui CR. 66
Jimly Asshidiqie juga berpendapat bahwa sistem recall sepatutnya  ditinjau  kembali dan menggantikan party recall yang dianut dengan sistem CR. 67 Hal tersebut dilakukan agar para wakil-wakil rakyat tidak menjadi bulan-bulanan dari gejolak politik internal partai yang cenderung  arbitrer  mengikuti  kehendak  pihak  yang  memangku  kekuasaan  dan  memiliki pengaruh paling banyak. Sehingga untuk mencegah adanya disparitas kedudukan akibat ketimpangan kekuasaan antara para wakil rakyat dan rakyat yang memilihnya, diperlukan suatu keputusan aktif untuk meletakkan hak recall pada warga negara agar dapat terbentuk suatu  pola  interaksi  dan  relasi  politik  yang  tidak  eksploitatif.  Hal  ini  sebagaimana  juga ditegaskan oleh Held bahwa di dalam hubungan demokrasi perwakilan, harus terdapat adanya penyetaraan “lapangan bermain” antara para wakil rakyat dengan konstituen politik. 68
62 Muhamad Aljebra Aliksan Rauf, op. cit., 445–446.
63 Moch  Marsa  Taufiqurrohman,  Zaki  Priambudi,  and  Avina  Nakita  Octavia,  “Mengatur  Petisi  Di  Dalam Peraturan Perundang-Undangan: Upaya Penguatan Posisi Masyarakat Terhadap Negara Dalam Kerangka Perlindungan Kebebasan Berpendapat,” Jurnal Legislasi Indonesia 18, Nomor 1 (2021): 7.
64 Ibid ., 9-10. 65
Ibid .
66 Hilmy and Marfiansyah, op. cit., 110.
67 Ibid .
68
Ibid ., 111-112.
Ia juga melanjutkan bahwa pemilihan seharusnya menyaratkan unsur “kebebasan” dan “kesetaraan”, yang mana keduanya selaras dengan konsep CR. 69
Demokrasi pada suatu negara tentunya terus mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya rakyat. Lapisan-lapisan yang ada dalam demokrasi perwakilan tidak sejatinya harus jumud. Perkembangan akses informasi dan teknologi membuat jarak yang ada antara wakil  rakyat  dengan  konstituennya  dapat  perlahan-lahan  dikecilkan  dan  menjadi  suatu hubungan  yang  intim  dan  akuntabel.  Hubungan  tersebut  dapat  ditingkatkan  kualitasnya dengan  penerapan  CR.  RE  dapat  dipandang  sebagai  manifestasi  dari  hak  berpolitik  yaitu hak asasi manusia generasi kedua yang patut dijamin secara aktif oleh negara. Sehingga, hak warga negara untuk menarik kembali wakil rakyat yang dipilihnya melalui Pemilu sudah sepatutnya dijaga dalam konstitusi.
Penerapan RE berguna untuk menghapus disparitas interaksi dan relasi antara rakyat dan para wakilnya. Melalui RE peran dan posisi rakyat terhadap negara tidak hanya ditafsirkan sebatas pada pra dan saat Pemilu berlangsung. Di samping itu, RE juga mengubah politik eksploitatif  Pemilu  dengan  politik  partisipatif  sepanjang life  cycle seorang wakil rakyat. Dengan demikian, penerapan gagasan ini semata-mata merupakan implikasi dari demokrasi konstitusional dan tegaknya prinsip negara hukum sesuai dengan amanat konstitusi.
Beberapa negara bagian Amerika Serikat seperti California, San Diego, San Fransisco,
dan Santa Monica mengaktifkan mekanisme recall apabila rakyat tidak puas dengan kebijakan yang dikeluarkan DPR. 70 Recall di negara-negara tersebut juga dilayangkan terhadap pejabat kongres yang melakukan pengkhianatan terhadap negara dan melanggar sumpah jabatan. 71
Sementara itu, rakyat Minnesota dapat melakukan recall apabila anggota DPR terlibat kejahatan  dalam  jabatan  semacam  korupsi.  Proses  RE  di  Minnesota  membutuhkan  25% tanda tangan dalam jangka waktu 90 hari. 72
Di Ekuador, RE didasari rasa ketidakpercayaan rakyat yang tinggi dan terbukti efektif mengontrol  penyimpangan  anggota  partai  politik  dalam  DPR.  Hal  ini  dibuktikan  dengan tingginya angka recall yang mencapai 700 kali usaha recall sepanjang 2010 hingga pertengahan 2011. Di Peru, proses RE memerlukan 25% tanda tangan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. 73 Pada umumnya, pengumpulan tanda tangan tersebut dilakukan menggunakan petisi dan apabila memenuhi ambang batas, maka petisi tersebut dikirimkan ke DPR untuk pemberhentian anggota dan kemudian diadakan Pemilu untuk mengisi kursi yang kosong.
Meskipun  demikian,  mekanisme  RE  yang  tersedia  masih  menyisakan  problematik. RE banyak dimanfaatkan untuk menjegal anggota DPR yang sedang berkuasa oleh lawan politik yang kalah pada periode sebelumnya. 74 Motif pengajuan RE berubah, dari menjaga
69 Ibid.
70 Hilmy and Marfiansyah, op.cit., 103.
71 Hilmy and Marfiansyah, 107.
72 Hilmy and Marfiansyah, 104.
73 Hilmy and Marfiansyah, 104.
74 Hilmy and Marfiansyah, 104.
kualitas demokrasi dan penyelenggaraan negara menjadi sentimen permusuhan pribadi. Hal ini tentunya telah menyimpang dari fungsi RE sebenarnya. Oleh karena itu, untuk menjamin objektivitas,  keadilan,  kepastian,  dan  kemanfaatan  RE  bagi  semua  pihak,  maka  artikel ini menawarkan perbaikan sistem dengan mengajukan solusi berupa RE yang melibatkan lembaga  peradilan.  Mekanisme  ini  juga  akan  mampu  berjalan  efektif  jika  rakyat  mampu secara aktif dan kritis dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan DPR, sehingga upaya kontrol terhadap anggota DPR dapat dilakukan melalui peradilan.
Dengan demikian, melibatkan peradilan dalam pelaksanaan RE akan memberikan sejumlah kelebihan sebagai berikut. Pertama, meningkatkan objektivitas dari alasan-alasan yang digunakan untuk melakukan RE. Dalam hal ini, hakim akan melakukan pemeriksaan sedemikian  rupa  dan  dengan  metode  pembuktian  yang  ketat,  hanya recall yang didasari dengan alasan-alasan yang rasional dan substansial yang akan diterima dan memperoleh legitimasi. Hal ini akan menjadi insentif yang baik agar konstituen lebih berhati-hati dalam menggunakan  RE,  sekaligus  mencegah  kemungkinan  permainan  politik  yang  tidak  sehat sebagaimana terjadi di Amerika Serikat (AS), di mana seringkali usulan RE dilandasi motif dan sentimen pribadi.
Secara umum peradilan juga mengenal asas imparsialitas, yakni prinsip untuk tidak memihak di antara pihak yang bersengketa sehingga kualitas putusan dapat lebih objektif. Hal  ini  sekaligus  dapat  menghindarkan  hakim  dari  konflik  kepentingan  apabila  memiliki hubungan  tertentu  dengan  legislatif. 75 Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menegaskan bahwa hakim yang memiliki kepentingan dengan perkara yang sedang ditangani diwajibkan untuk mengundurkan diri. Selain itu, dalam batas tertentu perilaku hakim dengan pihak yang berperkara juga diawasi oleh Komisi Yudisial berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.
Kedua, menjaga nilai-nilai demokrasi yaitu keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Hal ini  adalah  konsekuensi  logis  dari  pemeriksaan  yang  mendalam  dan  metode  pembuktian yang ketat terhadap RE. Dalam hal ini, wakil rakyat dan rakyat akan diberikan hak yang sama untuk bersuara menyampaikan argumennya dan membela diri. RE melalui pengadilan juga dapat memberikan jaminan penegakan keadilan yang lebih baik karena walaupun RE didukung oleh sebagian besar masyarakat, apabila wakil rakyat tidak tidak terbukti bersalah maka ia dapat melanjutkan jabatannya. Dengan kata lain, kebenaran dalam demokrasi tidak hanya ditentukan oleh kuantitas suatu pihak yang rentan disalahgunakan untuk memuaskan kepentingan pribadi, 76 melainkan juga pembuktian ilmiah yang rasional.
75 J. Pajar Widodo, “Reformasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Mafia Peradilan,” Jurnal Dinamika Hukum 12, Nomor 1 (2012): 110.
76 Riski Febria Nurita, “Kajian Filsafat Hukum Tentang Demokrasi Di Indonesia,” Jurnal Cakrawala Hukum 6, Nomor 1 (2015): 11.
Namun demikian, artikel ini memiliki keterbatasan untuk merinci lebih lanjut konsep ataupun batasan tertentu terkait alasan-alasan pengajuan RE yang dapat dianggap valid secara tegas dan penting bagi kepastian hukum serta menghindari ambiguitas. Oleh karena itu,  artikel ini  merupakan  pengantar ide  yang perlu dikembangkan  dan  didukung  dengan penelitian  lebih  lanjut  di  masa  mendatang.  Di  samping  itu,  mengingat  kondisi  sosial, politik,  dan  demografi  Indonesia  yang  sangat  kompleks,  pengimplementasian  gagasan  ini membutuhkan dukungan infrastruktur demokrasi yang memadai sehingga pengaturan RE melalui pengadilan perlu dilakukan di level undang-undang (misalnya UU MD3 atau Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) dan dengan melibatkan banyak stakeholder. Sementara aspek yang lebih teknis dan berkaitan dengan administrasi dapat diatur lebih lanjut melalui peraturan pelaksananya.

## b. Pola Recall Elections Melalui Peradilan
Upaya menjamin kelayakan recall, proses recall harus melalui satu due  process  of law sebagai mekanisme hukum publik. 77 Mekanisme ini juga ditujukan untuk mencegah kesewenang-wenangan yang dapat merugikan pelaksanaan dan pertumbuhan demokrasi yang sehat dan konstitusional. Mekanisme RE semacam ini sejatinya juga telah diterapkan di Australia, di mana setelah memenuhi jumlah tanda tangan tertentu, petisi RE akan dikirimkan ke Mahkamah Agung untuk diperiksa dan diadili.
Di samping itu, RE melalui peradilan akan menjamin perlindungan dan kepastian hukum, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia sebagaimana disebut dalam Pasal 28D ayat (1) dan 28G ayat (1) UUD 1945. 78 Pada akhirnya, permasalahan dalam mekanisme recall konvensional seperti adanya subjektivitas dalam mengadili perkara pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan penyalahgunaan recall oleh lawan politik dapat diperbaiki. Hal ini disebabkan bahwa semua alasan RE harus benar-benar dibuktikan kebenarannya melalui suatu mekanisme due process of law oleh lembaga peradilan publik yang bebas, independen, dan objektif.
Artikel  ini  lebih  lanjut  menawarkan  dua  mekanisme  RE  melalui  saluran  peradilan. Mekanisme  pertama  adalah  melalui  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  dan  mekanisme  kedua melalui saluran Mahkamah Pemilu. Penggunaan RE melalui MK sebenarnya memakai konsep yang sama dengan metode impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh DPR. 79 Dalam
77 Menurut Jimly Ashidiqqie, hubungan antara anggota DPR, lembaganya, dan rakyat diatur dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari hukum publik.
78 Pasal 28D ayat (1) mengatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Sedangkan Pasal 28G ayat (1) menyebutkan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
79 Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 jo. Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 yang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
hal ini, legal standing konstituen disamakan dengan kewenangan DPR. Sebagaimana telah dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, bahwa yang memberikan mandat kepada anggota DPR adalah rakyat melalui Pemilu, maka seharusnya rakyatlah yang berhak mencabut mandat tersebut apabila seorang anggota DPR dinilai tidak lagi merepresentasikan kehendak dan kepentingan konstituennya.
Alasan lainnya mengapa mekanisme RE melalui MK adalah relevan sebab proses RE berkaitan dengan hak asasi rakyat yang dicederai oleh anggota DPR. 80 Mekanisme itu pun  selaras  dengan  fungsi  MK  sebagai the  Guardian  of  Constitution dan the  Interpreter of  Constitution yang  bertugas  melindungi  kemurnian  konstitusi  dari  kemungkinan penyalahgunaan oleh permainan kekuasaan atau dominasi kekuasaan suatu lembaga tertentu. 81
Sementara itu, RE melalui Mahkamah Pemilu berangkat dari teori kontrak sosial John Locke dan Thomas Hobbes, bahwa rakyat dapat sewaktu-waktu meminta pertanggungjawaban kekuasaan yang dipegang pemerintah (dalam arti luas termasuk anggota legislatif, yudikatif, dan eksekutif) melalui referendum atau Pemilu. 82 Mahkamah Pemilu merupakan badan yang melaksanakan wewenang dan fungsi membuat putusan dan menyelesaikan sengketa Pemilu secara independen. 83 Mahkamah  Pemilu  dihadirkan  sebagai  pengganti  MK  dan  lembaga penyelesai sengketa Pemilu yang telah ada. Sebagaimana UUD NRI 1945 telah menjadikan MK sebagai lembaga yang memiliki peranan strategis dalam sebuah proses politik ini. 84 Faktanya, kewenangan untuk mengadili perselisihan hasil Pemilu (PHPU) menjadi kewenangan MK yang paling sering digunakan dibanding kewenangan yang lain. 85 Tentu  keadaan  seperti ini  menimbulkan  tantangan  bagi  hakim  konstitusi  untuk  dapat  menyeimbangkan  antara keadilan, transparansi, efektivitas dan keterbatasan waktu yang ada. Terlebih, apabila MK dalam suatu perkara PHPU gagal memutuskan dengan adil dan imparsial, maka hal ini akan
80 Hal ini terutama menyangkut implementasi Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 tentang kedaulatan rakyat. Khususnya sehubungan dengan kasus ujaran kebencian berdasarkan SARA Arteria Dahlan dan maraknya tindak pidana korupsi anggota DPR.
81  Nanang Sri Darmadi, “Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia,” Jurnal Hukum 28 (2020): 1100.
82 Qurrata Ayuni, loc. cit., 202.
83 Moch. Marsa Taufiqurrohman, Jayus, and A’an Efendi, “Integrasi Sistem Peradilan Pemilihan Umum Melalui Pembentukan Mahkamah Pemilihan Umum,” Jurnal Konstitusi 18 (2021), 566.
84 Lihat Pasal 24C UUD NRI 1945. Bahwa kewenangan dari MK adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil Pemilu, serta wajib memberikan putusan atas pendapat DPR terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan presiden dan/atau wakil presiden.
85  Hal ini dibuktikan dengan jumlah perkara pada tahun 2019 yang mencapai 470 perkara, tahun 2014 terdapat 702 perkara, tahun 2009 dengan 627 perkara, dan tahun 2004 sebanyak 274 perkara. Dibandingkan dengan permohonan pengujian undang-undang yang dilayangkan kepada MK, sejak berdiri pada tahun 2003 hingga tahun 2020 yang hanya sebanyak 1353, jumlah ini terhitung jauh lebih sedikit dibandingkan pengajuan perkara PHPU. “Putusan | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” accessed September 15, 2020, https://mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1.

## menimbulkan akibat politik yang cukup serius.
86
Lebih lanjut, pengalihan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kepada MK yang sebelumnya berada di Mahkamah Agung (MA), 87 membuat MK menjadi lebih dari sekadar menjalankan kewenangannya. 88 Alhasil, MK mengeluarkan putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa penyelesaian hasil Pilkada bukan lagi merupakan kewenangan MK. Putusan tersebut kemudian direspons dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) yang memerintahkan untuk membentuk sebuah Badan Peradilan Khusus dalam menyelesaikan perkara perselisihan hasil Pilkada. 89 Alih-alih menjadi solusi permasalahan, UU Pilkada tidak lantas menghapuskan kewenangan MK dalam menangani perselisihan hasil Pilkada. UU Pilkada masih memberikan kewenangan tersebut kepada MK selama Badan Peradilan Khusus yang dapat mengambil alih kewenangan tersebut belum terbentuk. 90 Hingga kini, Badan Peradilan Khusus Pemilihan tersebut belum juga terbentuk, sehingga MK masih terkesan menjadi lembaga yang harus menangani seluruh persoalan pemilihan.
Tuntutan untuk membentuk lembaga peradilan khusus Pemilu bukan hanya didorong oleh lahirnya UU Pilkada. 91 Status a Quo memperlihatkan fakta, bahwa terdapat banyaknya lembaga yang terlibat di dalam penyelesaian sengketa Pemilu. Terhadap berbagai masalah dalam Pemilu, jika coba kita lihat faktanya, terdapat tiga lembaga negara yang berwenang mengadili keempat permasalahan tersebut, yakni MK, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Banyaknya lembaga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa Pemilu, mengakibatkan tidak efektifnya proses penyelesaian sengketa. 92 Alih-alih  menyelesaikan  masalah,  justru  yang  timbul  adalah  bertambah panjangnya birokrasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pilkada, hingga tumpang tindihnya
86 Veri Junaidi and Jim Della Giacoma, “Clock Watching and Electioin Complaint in Indonesia Constitutional Court,” n.d., h. 15.
87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengalihkan penanganan sengketa Pilkada dari MA ke MK. Peralihan kewenangan penyelesaian sengketa tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 236C yang menyatakan bahwa: “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepada daerah oleh Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.” Yang ditindaklanjuti dengan dibuatnya nota kesepahaman pada tahun 2008 tentang pelimpahan kewenangan penanganan penyelesaian sengketa Pilkada dari MA kepada MK.
88 Muhammad Iwan Satriawan and Mukhlis Mukhlis, “Memurnikan Mahkamah Konstitusi” (n.d.): h. 49.
89 Lihat Pasal 157 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 10/2016). bahwa perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus yang dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.
90  Lihat Pasal 157 ayat (2) dan (3) UU 10/2016, bahwa perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh MK sampai dibentuknya badan peradilan khusus pemilihan tersebut.
91 Refly  Harun,  “Rekonstruksi  Kewenangan  Penyelesaian  Perselisihan  Hasil  Pemilihan  Umum,” Jurnal Konstitusi 13, Nomor 1 (2016): h. 3.
92 Uu Nurul Huda, Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia (Fokusmedia, 2018), h. 4.
hasil putusan antara pengadilan satu dengan yang lainnya. 93 Lebih-lebih, proses peradilan terhadap setiap kasus memakan waktu yang cukup lama, ditambah kompetensi hakim serta kurangnya  pemahaman  peradilan  umum  terkait  Pemilu  menyebabkan  efektivitas  proses penyelesaian permasalahan Pemilu semakin dipertanyakan. 94
Selain terhadap masalah di atas, diperlukan adanya peninjauan terhadap sistem regulasi Pergantian Antar Waktu (PAW) atau recall partai politik (Parpol) terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Demokrasi perwakilan mendesain agar dalam pengambilan keputusan atau kebijakan negara, rakyat mempercayakan pada wakilnya yang dipilih melalui mekanisme Pemilu, 95 namun, kewenangan recall yang diberikan kepada Parpol, 96 menjadikan keberadaan  DPR  yang  seharusnya  mewakili  kepentingan  rakyat  justru  berdiri  di  atas kepentingan Parpol, bukan untuk mengartikulasi kehendak rakyat. Alih-alih melaksanakan demokrasi perwakilan, sistem ini justru melahirkan permasalahan baru atas fungsi dan status keterwakilan rakyat dan wakil rakyat. Dalam hal ini peran lembaga peradilan merupakan aspek  penting  lainnya  yang  harus  disoroti,  di  mana  proses  dan  penyelesaian  penarikan kembali dapat melibatkan sebuah entitas peradilan sebagai pusat penyelesaian politik dan Pemilu.
Mahkamah Pemilu bertugas untuk mengadili 5 (lima) jenis perkara. Mahkamah Pemilu berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk memutus tentang pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, pelanggaran administrasi Pemilu, sengketa proses Pemilu, tindak pidana Pemilu, sengketa hasil serta sengketa pasca Pemilu. 97 Sebagaimana nantinya mekanisme recall dikategorikan sebagai sengketa pasca Pemilu. Sehingga, apabila seorang anggota DPR diduga melakukan tindakan  yang  bertentangan  dengan  kehendak  konstituennya  ataupun  melawan  aturan hukum tertentu, rakyat dapat melakukan recall terhadap anggota DPR yang bersangkutan dengan meminta pembatalan hasil Pemilu kepada Mahkamah Pemilu.
93 Pada  kasus  pelanggaran  yang  diselesaikan  melalui  putusan  PTUN  nyatanya  menuai  konflik  berupa perbedaan arah penafsiran dengan Putusan MK. Bahkan keduanya terkadang sama-sama meyakini tidak berwenang untuk mengadili. Dengan adanya perbedaan penafsiran dan pernyataan sikap terhadap adanya sengketa Pemilu yang tidak tegas, justru mengakibatkan terjadinya tumpang tindih wewenang dan lahirnya legal vacum dengan berujung terhadap munculnya ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan di Indonesia. Misalnya dalam kasus Pemilukada Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2010 yang menimbulkan putusan yang berseberangan antar keduanya. (Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHPU.D-VIII/2010 terkait perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010).
94 Iwan Rois and Ratna Herawati, “Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu dalam rangka Mewujudkan Integritas Pemilu,” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 7, Nomor 2 (July 31, 2018): h. 267.
95 Muhammad Bahrul Ulum and Moch Marsa Taufiqurrohman, “Examining Recall of the House Member: How Does It Impact on Eradicating Corruption in Indonesia?,” Lentera Hukum 7, Nomor 1 (2020): h. 101.
96 Dalam pelaksanaannya, recall ini diserahkan kepada Parpol. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang MPR, DPR , DPD dan DPRD (UU MD3).
97 Ibid .
Kedua lembaga tersebut memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Melalui analisis terhadap realitas penegakan hukum di Indonesia, kapasitas kedua lembaga dapat digambarkan melalui tabel perbandingan berikut: 98

## Tabel 1. Perbandingan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Pemilu
Lembaga Kelebihan Kekurangan Mahkamah Konstitusi - Meningkatkan legitimasi dan penghargaan terhadap putusan gugatan Recall Elections - Menjamin bahwa penyelesaian gugatan Recall Elections dilakukan bukan hanya berdasarkan hukum, melainkan juga konstitusi - Rawan konflik kepentingan - Kewenangan yang dimiliki sudah terlalu banyak
- Volume perkara yang ditangani sangat tinggi
- Penyelesaian perkara cenderung lama Mahkamah Pemilihan Umum - Keputusan yang dibuat lebih berkualitas - Hukum acara yang lebih cepat, efektif, dan terintegrasi - Menelan biaya yang besar karena harus membentuk lembaga baru - Kesulitan untuk mendudukkan Mahkamah Pemilu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
Tabel perbandingan tersebut dapat menjadi rujukan permulaan untuk menentukan saluran peradilan yang tepat untuk memutus gugatan CR. Tabel tersebut merupakan gambaran  dari  beberapa  pertimbangan  sebagai  berikut.  Pertama,  perlu  diingat  bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, gugatan RE berangkat dari asumsi adanya dugaan pelanggaran konstitusional oleh anggota DPR, baik karena lahirnya kebijakan yang merugikan rakyat ataupun tindakan tercela lain. Secara spesifik dalam hal ini anggota DPR dianggap mengkhianati  hak  partisipasi  rakyat  dalam  pembangunan  nasional  sebagaimana  dijamin Pasal 28C ayat (2) Jo. Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945, karena dalam negara dengan sistem demokrasi perwakilan, segala perbuatan anggota DPR secara mutlak harus merepresentasikan kehendak dan kepentingan rakyat. Berangkat dari preposisi tersebut, maka adalah hal yang logis dan tepat apabila gugatan RE diserahkan kepada MK, karena MK sendiri merupakan the Guardian and Interpreter of Constitution . Dengan menggunakan metode yang sama dengan impeachment Presiden  dan/atau  Wakil  presiden,  pengujian  gugatan  RE  melalui  MK  pada akhirnya akan berimplikasi pada proses penemuan hukum yang lebih dalam, radikal, dan filosofis sehingga menghasilkan dasar dan legitimasi hukum yang kuat.
Kedua  dan  sekaligus  menguatkan  pernyataan  pertama,  pentingnya  gugatan  RE diajukan ke MK yaitu karena kualitas personal dan profesional para hakim MK itu sendiri. Penilaian  rakyat  terhadap  para  hakim  MK  begitu  tinggi  dengan  imajinasi  para  hakim  MK
98 Muhammad Iwan Satriawan and Mukhlis Mukhlis, “Memurnikan Mahkamah Konstitusi,” Sasi 24, Nomor 1 (2018): 47–50, https://doi.org/10.47268/sasi.v24i1.118.
yang tercitrakan sebagai sosok terhormat, memiliki kecakapan yang baik, dan berwibawa. 99
Penilaian semacam itu tentunya tidak berlebihan, karena fakta menunjukkan bahwa saat ini MK sendiri telah berumur 19 tahun sejak pertama kali didirikan pada 2003. Dengan segala pengalaman dan pentingnya peran mengawal dan menginterpretasi konstitusi yang mana merupakan hukum dasar, artinya tidak semua yuris bisa menjadi hakim MK, melainkan hanya mereka yang memiliki segudang prestasi dan dedikasi tinggi pada keadilan yang bisa duduk di kursi tertinggi tersebut. Oleh karena itu, tidak dapat dimungkiri jika putusan atas gugatan RE akan lebih dihargai dan dilaksanakan. 100 Di sisi lain, hal ini akan berdampak positif terhadap substansi CR, hal ini dikarenakan Pemilu yang mengantarkan wakil rakyat ke parlemen itu sendiri menelan biaya yang besar dan penuh heroism, 101 sehingga gugatan RE harus diputus dengan sangat hati-hati.
Namun di sisi lain, penanganan gugatan RE melalui MK juga memiliki sejumlah kekurangan  yang  dapat  mengurangi  kualitas  dan  legitimasi  putusan  CR.  Pertama, berdasarkan kewenangan yang dimilikinya saat ini, MK telah menangani banyak perkara, di antaranya gugatan perselisihan hasil Pemilu, pembubaran Parpol, sengketa kewenangan lembaga negara, impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pengujian Undang- Undang.  Dengan  kata  lain,  volume  perkara  yang  ditangani  sangatlah  tinggi  sehingga penanganan gugatan RE berpotensi terdistraksi dengan perkara lainnya. Akibatnya, proses peradilan gugatan RE cenderung memakan waktu yang lama. 102 Padahal, aspek kepastian hukum apalagi berkenaan dengan vitalnya keberadaan dan performa anggota DPR sebagai pelaksana kehendak rakyat mengharuskan proses peradilan yang cepat. Apabila aspek ini dikesampingkan, maka demokrasi perwakilan akan tersendat, sehingga lebih jauh penyelenggaraan demokrasi perwakilan berpotensi cacat. Kedua, para hakim MK itu sendiri dipilih oleh anggota DPR, sehingga dengan hubungan kausalitas demikian, peradilan terhadap anggota DPR yang bersangkutan diwarnai unsur subjektivitas yang tinggi dan menyimpan potensi konflik kepentingan. Akhirnya, nilai putusan RE terdegradasi dan justru melahirkan masalah baru sebagai buntut dari ketidakpercayaan rakyat.
Adapun opsi kedua di samping MK adalah penanganan gugatan RE melalui Mahkamah Pemilu.  Sebagaimana  telah  diuraikan  dalam  paragraf  sebelumnya,  berangkat  dari  teori kontrak sosial John Locke dan Thomas Hobbes, anggota DPR yang dipilih melalui Pemilu harus  mempertanggungjawabkan  mandatnya  kepada  rakyat  konstituennya.  Lebih  lanjut, setidaknya terdapat dua alasan pendukung mengapa gugatan RE adalah tepat jika dilakukan melalui  Mahkamah  Pemilu.  Pertama,  Mahkamah  Pemilu  memiliki  fokus  yang  lebih  baik
99 Satriawan and Mukhlis, 52–54.
100  Satriawan and Mukhlis, 52–54.
101  Mokhammad Samsul Arif, “Reformulasi Model Penyuaraan Pasca Pemilu Serentak 2019: Studi Evaluasi Sistem Proporsional Daftar Terbuka,” Jurnal Wacana Politik 4 (2019), 10.
102  Kompas.com, “Anwar Usman: Jumlah Perkara yang Ditangani MK Tahun 2022 Berpotensi Meningkat,” KOMPAS.com , https://nasional.kompas.com/read/2022/02/10/11551061/anwar-usman-jumlah- perkara-yang-ditangani-mk-tahun-2022-berpotensi-meningkat (diakses 11 Februari 2022).
dibanding  MK.  Sebagaimana  lazimnya  sebuah  badan  peradilan  Pemilu,  maka  Mahkamah Pemilu dikonstruksikan sebagai lembaga yang berwenang untuk menangani perkara-perkara Pemilu, salah satunya adalah sengketa hasil Pemilu yang mana melandasi gugatan CR. Aspek kepastian hukum melalui peradilan ini lebih terjamin karena proses peradilan perkara berlangsung lebih cepat dibanding proses peradilan gugatan RE di MK. 103 Ujungnya, adanya kemacetan dalam pelaksanaan fungsi anggota DPR dapat diminimalisasi sehingga kepentingan untuk menyuarakan kehendak dan kepentingan rakyat lebih terjamin stabilitasnya.
Kedua, akselerasi penyelesaian gugatan RE juga di Mahkamah Pemilu juga didukung dengan adanya hukum acara yang singkat, efektif, dan terintegrasi. 104 Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari adanya spesialisasi perkara di tubuh Mahkamah Pemilu. Sebagai hasil akhir, dengan fokus yang lebih terjaga, maka kualitas putusan Mahkamah Pemilu memiliki akurasi dan kualitas yang tinggi, sehingga dapat menjamin objektivitas dan kepatuhan rakyat dan khususnya anggota DPR tergugat terhadap putusan RE tersebut. Dengan kata lain, ketertiban umum juga memperoleh prioritas yang tinggi.
Meskipun demikian, penyelesaian gugatan RE melalui Mahkamah Pemilu tampaknya masih jauh dari kenyataan. Hal ini karena saat ini Mahkamah Pemilu belum terbentuk di Indonesia, sedangkan pembentukannya sendiri memakan biaya yang besar dan waktu yang lama, baik berkaitan dengan pembentukan organisasi, rekrutmen hakim, status kepegawaian, ataupun masalah teknis lainnya. 105 Selain itu, sampai dengan saat ini Indonesia hanya mengenal  Mahkamah  Konstitusi  dan  Mahkamah  Agung  (MA)  sebagai  puncak  peradilan tertinggi.  Hal  ini  menjadi  tantangan  tersendiri  karena  harus  menentukan  kedudukan Mahkamah Pemilu di antara dua mahkamah yang lain. Satu tantangan yang tidak mudah, karena sebagaimana diketahui bahwa MA dan MK memiliki bangunan kelembagaan dan organisasi  yang  kompleks.  Pada  akhirnya,  dua  hal  ini  berpotensi  mengaburkan  kepastian hukum  para  pencari  keadilan—baik  konstituen  maupun  anggota  DPR  tergugat.  Tentunya hal ini merupakan aspek yang penting dipertimbangkan karena berkaitan langsung dengan proses RE dan jaminan demokrasi perwakilan yang baik dan paripurna. Selanjutnya, alur pengajuan RE dapat diformulasikan dengan beberapa tahap dan prosedur dalam skema di bawah ini:
103  Satriawan and Mukhlis, op. cit., 56. 104  Satriawan and Mukhlis, 57.
105  Satriawan and Mukhlis, 58.

## Gambar 1. Alur Pengajuan Recall Elections
Mekanisme RE baik melalui saluran MK maupun Mahkamah Pemilu dilakukan dengan beberapa tahap. Pertama, pemohon (konstituen) harus mengajukan petisi untuk menggalang dukungan RE ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penggalangan dukungan ini merupakan langkah awal yang penting, ditujukan untuk menjamin keabsahan dan legitimasi gugatan CR. Gugatan RE tidak bisa dilayangkan begitu saja oleh sembarang orang tanpa identitas jelas, karena anggota DPR terpilih itu sendiri mewakili sejumlah suara dari daerah pemilihannya yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk ataupun dokumen pendukung lainnya. Oleh karena itu, peran KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang memegang database Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan menentukan apakah gugatan RE tersebut benar-benar berasal dari konstituen di daerah setempat atau merupakan sebuah upaya melawan hukum. Dalam hal ini, KPU akan memverifikasi identitas pemohon petisi berdasarkan DPT saat Pemilu di mana anggota DPR yang bersangkutan terpilih. Sedangkan apabila ternyata KPU menemukan bahwa  pemohon  gugatan  RE  adalah  pihak  yang  tidak  berwenang,  maka  petisi  tersebut dianulir dan dikembalikan kepada pemohonnya.
Kedua, tahap kampanye. Setelah lolos verifikasi KPU, pemohon melakukan kampanye (sosialisasi atau penyebaran petisi) untuk mengumpulkan  tanda tangan dari DPT lainnya. Kampanye dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut KPU berdasarkan perimbangan
total DPT dan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ambang batas 50%+1 (lima puluh persen plus satu). Jumlah ini merupakan batas minimal yang harus dicapai karena sebagaimana  dalil  demokrasi,  satu  pilihan  politis  akan  memperoleh  legitimasinya  apabila merepresentasikan kehendak mayoritas orang, dan begitupun sebaliknya. 106
Ketiga,  rekapitulasi.  KPU  akan  menghitung  jumlah  tanda  tangan  yang  berhasil dikumpulkan. Jika telah mencapai ambang batas 50%+1 dari total DPT, maka petisi tersebut diajukan ke pengadilan dalam bentuk gugatan CR. Sedangkan apabila jumlah tanda tangan petisi  kurang  dari  ambang  batas  tersebut,  maka  petisi  tersebut  kehilangan  legalitasnya dan tidak dapat dilanjutkan menjadi gugatan. Sama seperti tahap pertama, petisi tersebut dikembalikan ke pemohon karena apabila diteruskan, maka gugatan RE justru merusak tatanan demokrasi yang sudah payah dibangun melalui Pemilu.
Pada tahapan ini, untuk meminimalisir risiko manipulasi tanda tangan pemohon petisi (walaupun sebenarnya adalah isu yang umum terjadi bahkan pada Pemilu konvensional sekalipun), 107 KPU  dapat  mempertimbangkan  penggunaan  teknologi blockchain . 108
Penggunaan blockchain akan  bermanfaat  setidaknya  untuk  meminimalisir  risiko  tersebut dimana dengan sistem pengamanan ganda atas tanda tangan yang terkumpul, seseorang harus membongkar susunan rantai blok yang tersebar ke berbagai pihak sebelum dapat mengakses suatu tanda tangan. 109 Hal ini telah terbukti berhasil misalnya di Estonia. 110 Dalam upaya  untuk  memastikan  bahwa  petisi  hanya  dapat  ditandatangani  oleh  warga  negara Estonia, otoritas setempat mewajibkan pemohon untuk memasukkan kode E-Identity /kode unik yang dimiliki secara individual dan tercantum pada kartu tanda penduduk. 111 Mengingat perkembangan infrastruktur teknologi informasi yang cukup pesat di Indonesia, 112 sistem ini berpotensi untuk diterapkan secara adaptif dan untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut yang melibatkan disiplin ilmu lain.
Keempat, tahap ajudikasi. Dalam tahap ini, gugatan RE akan diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Pemilu. Tahap ini merupakan inti dari keseluruhan proses CR. Linear dengan pembahasan sebelumnya, sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum, tuduhan pelanggaran konstitusional harus dibuktikan kebenaran
106 Ahmad Zaini, “Demokrasi: Pemerintah Oleh Rakyat Dan Mayoritas,” Al Ahkam 14, Nomor 2 (Juli 2018): 30, https://doi.org/10.37035/ajh.v14i2.1485.
107  Andrie Susanto, “Disproporsionalitas Beban Tugas KPPS Studi Integritas Pemilu,” Jurnal Politik Indonesia 2, Nomor 1 (2017): 11.
108 Blockchain adalah sebuah buku besar yang memiliki ketahanan tinggi terhadap kerusakan data yang merupakan sebuah sistem tanpa otoritas terpusat. Lihat Moch Marsa Taufiqurrohman, Zaki Priambudi, and Avina Nakita Octavia, “Mengatur Petisi Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan: Upaya Penguatan Posisi Masyarakat Terhadap Negara Dalam Kerangka Perlindungan Kebebasan Berpendapat,” Jurnal Legislasi Indonesia 18, Nomor 1 (2021): 10.
109 Moch  Marsa  Taufiqurrohman,  et  al.  “Meninjau  Perang  Siber:  Dapatkah  Konvensi-Konvensi  Hukum Humaniter Internasional Meninjau Fenomena InI?.” Jurnal Kawruh Abiyasa 1.2 (2021): 145
110 Taufiqurrohman, Priambudi, and Octavia, 13.
111 Taufiqurrohman, Priambudi, and Octavia, 14.
112  Titik Mildawati, “Teknologi Informasi Dan Perkembangannya Di Indonesia,” Ekuitas 4, Nomor 1 (2000): 110.
dan objektivitasnya. Selain melekat hak konstitusional pada rakyat untuk menarik kembali mandat anggota DPR, di sisi lain juga terdapat kewajiban asasi untuk melindungi orang lain dari perasaan tidak aman dan memberikan perlakuan yang sama di hadapan hukum kepada setiap  orang.  Tahap  ini  akan  menjamin  bahwa  gugatan  RE  memang  memiliki  alasan  dan dasar hukum yang kuat, sekaligus mencegah sentimen politik yang sarat akan subjektivitas. Apabila tuntutan gugatan dikabulkan, maka salinan putusannya akan dikirimkan ke pimpinan DPR. Sementara, jika pelanggaran tidak terbukti, maka anggota DPR tergugat masih dapat kembali menjabat dan salinan putusan tersebut diserahkan kepada pemohon.
Sampai di sini secara singkat dapat dipahami bahwa keseluruhan proses pengajuan RE melalui peradilan dapat dianggap sama dengan pengajuan judicial  review (JR)/ pengujian  undang-undang  pada  Mahkamah  Konstitusi.  Beberapa  aspek  yang  mendasari hal ini adalah—pertama—, fungsi dari keberadaan lembaga JR sebagai alat untuk menjaga demokrasi dan hak konstitusional warga negara yang diduga dirugikan oleh perbuatan DPR dalam membentuk undang-undang dengan saluran hukum. 113 Hal ini dilakukan dengan jalan melakukan pengujian aspek formil atau materiil undang-undang terhadap hak-hak rakyat yang tercantum dalam UUD 1945, misalnya hak untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang tersebut. JR sekaligus menjadi penyeimbang atas kekuasaan legislasi DPR untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan sehingga demokrasi dapat berjalan dengan sehat. 114
Ini  sama  dengan  fungsi  dari  eksistensi  RE  via  peradilan  di  mana  dalam  rangka memastikan bahwa anggota DPR bertindak sesuai kehendak rakyat, mereka akan diadili atas dugaan pelanggaran hak konstitusional rakyat yang mengakibatkan kerugian pasca Pemilu, misalnya hak untuk didengar pendapatnya dalam reses untuk kemudian diimplementasikan dalam undang-undang. Oleh karena itu apabila ternyata hasil pembentukan undang-undang berbeda dengan apa yang disepakati bersama (entah dalam reses, rapat dengar pendapat umum, atau diskusi) 115 dan  hal  tersebut  nyata-nyata  merugikan  konstituen, 116 maka perbuatan  tersebut  bisa  dikategorikan  sebagai  pelanggaran  konstitusional.  Hak  lain  yang relevan sepanjang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat di daerah pemilihan terkait juga dapat dipertimbangkan masuk kategori ini. Dalam konteks ini misalnya tindakan DPR yang mengakibatkan pembangunan daerah terhambat karena korupsi APBN. 117 Dengan demikian,
113  Nurul Qamar, “Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Konstitusi 1, Nomor 01 (2012):
110.
114  Qamar, 11.
115  Lihat Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Pasal ini linear dan merupakan penjabaran dari hak rakyat untuk melaksanakan partisipasi dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.
116  Contoh dari kasus ini misalnya Undang-Undang Cipta Kerja dengan berbagai kontroversinya dan yang didemo besar-besaran.
117  Konsep ini berangkat dari penafsiran atas Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara,
demokrasi perwakilan yang diwujudkan melalui pemilihan wakil rakyat di parlemen akan dikontrol melalui mekanisme hukum sehingga menjadi insentif yang baik bagi anggota DPR untuk bekerja secara bertanggung jawab. Hal ini sekaligus akan membantu kepercayaan publik terhadap institusi DPR dengan adanya pengawasan rakyat yang memberikan kepastian hukum.
Kedua, tidak semua warga negara dapat mengajukan JR. Dalam hal ini berlaku adagium hukum “ point d’etre point d’action ”, tanpa kepentingan tiada hak gugat. Konsep ini sama dengan legal standing yang memberikan alas hak bagi subjek hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum. 118 Dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang  Mahkamah  Konstitusi,  disebutkan  dengan  jelas  bahwa  hanya  mereka  yang  hak konstitusionalnya  dirugikan  oleh  undang-undang/DPR  yang  dapat  mengajukan  gugatan, entah perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Selain itu, penggugat juga harus menguraikan dalil kerugiannya dalam gugatan yang dimaksud. Konsepsi demikian sama persis dengan pengajuan RE melalui pengadilan dimana hanya  konstituen  terkait  yang  dapat  mengajukan  RE.  Dengan  mengadopsi  teknologi blockchain di Estonia di atas, identifikasi atas konstituen ini dapat lebih mudah dilakukan secara akurat dengan bantuan kode unik pada kartu tanda penduduk. Kemudian mereka juga masih diwajibkan untuk membuat rancangan petisi, di mana pada proses tersebut tentu harus diuraikan dalil-dalil kerugian konstitusional yang dialami sebagai akibat dari tindakan anggota DPR yang bersangkutan. Uraian dalil RE juga akan diuraikan kembali pada gugatan yang dilayangkan kepada pengadilan untuk memperjelas duduk perkara kepada hakim.
Ketiga, putusan akhir yang berkekuatan hukum secara mengikat dan final. Baik putusan JR  maupun  RE  akan  memiliki  dampak  yang  sama  dalam  rangka  menghadirkan  kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. 119 Daripada melakukan demonstrasi yang tidak  dapat  dipastikan  secara  jelas  outputnya,  metode  RE  dapat  lebih  diandalkan  secara efisien karena DPR yang terbukti bersalah setelah jangka waktu tertentu (yang dibutuhkan untuk melengkapi administrasi dan prosedur yang lain) akan langsung digantikan, sedangkan mereka  yang  tidak  bersalah  dapat  terus  melanjutkan  jabatannya  sehingga  tidak  terdapat kekosongan hukum. Evaluasi jabatan ini sekaligus menjadi sarana untuk mengadili perbuatan DPR  dalam  tugasnya  memperjuangkan  kepentingan  rakyat.  Putusan  RE  sama  dengan putusan JR MK dimana undang-undang yang dibatalkan secara praktis tidak dapat digunakan lagi, sementara jika konstitusional dapat meningkatkan kepatuhan rakyat terhadap undang- undang terkait. 120 Dengan kata lain, keduanya sama-sama berdampak pada meningkatnya kepastian hukum.
Keempat,  pemberhentian  anggota  DPR.  Anggota  DPR  yang  telah  diputuskan  untuk di- recall oleh MK atau Mahkamah Pemilu akan diberhentikan oleh Ketua DPR karena tidak
118  Qamar, “Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi,” 12. 119  Qamar, 14–15. 120  Qamar, 15.
lagi  memenuhi  persyaratan  konstitusional  untuk  mewakili  suara  konstituennya.  Tahap  ini menegaskan bahwa kedaulatan rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu sistem demokrasi  perwakilan  dan  bahwa  setiap  wakil  rakyat  harus  tunduk  pada  kehendak  dan kepentingan konstituennya. Selain itu, pemberhentian ini merupakan bentuk kontrol rakyat terhadap  wakilnya  di  parlemen  dan  sebagai  bentuk  peringatan  agar  mandat  rakyat  tidak disalahgunakan. Hal ini merupakan konsekuensi dari dianut sistem demokrasi perwakilan, di mana partisipasi rakyat akan terus berlanjut secara paripurna hingga akhir masa jabatan anggota DPR, baik dalam penentuan kebijakan maupun pertanggungjawaban anggota DPR tersebut.
Kelima,  penggantian  dan  pengisian  jabatan  yang  kosong.  Mekanisme  ini  dilakukan KPU. Pengisian jabatan diambil dari peserta yang peringkatnya berada di bawah anggota DPR terkait berdasarkan rekapitulasi hasil Pemilu terakhir di daerah pemilihan yang bersangkutan. Tujuannya untuk menghemat biaya, namun tetap menjamin keterwakilan dari rakyat di daerah setempat. Dengan demikian, siklus demokrasi perwakilan masih tetap berlanjut secara efisien dan efektif, meskipun terdapat penarikan anggota DPR selama waktu tertentu. Terakhir, penggantian dan pengisian jabatan DPR yang kosong ini akan ditetapkan dengan surat keputusan KPU sehingga memperoleh landasan yang kuat dan berkekuatan hukum mengikat.

## D.   Penutup
Proses  pemilihan  umum  tidak  hanya  terhenti  pada  proses  pra  dan  pada  saat  pemilihan. Proses pemilihan umum juga meliputi proses pasca pemilihan. Meskipun dalam demokrasi, rakyat menempati  posisi  tertinggi  dalam  sistem  ketatanegaraan,  namun  sejauh  ini,  bentuk  partisipasi rakyat terhadap negara hanya dianggap terbatas pada pra dan pada saat pemilihan umum berlangsung. Oleh karena itu, rakyat membutuhkan cara yang efektif dan efisien untuk terlibat dalam proses demokrasi pasca pemilihan umum. Metode RE dapat dijadikan sebuah mekanisme sebagai bentuk demokratisasi rakyat pasca pemilihan umum. Bentuk demokratisasi rakyat pasca pemilihan umum RE berupa pengawasan langsung oleh rakyat kepada wakil-wakilnya yang telah dipilih  dalam  proses  pemilihan  umum.  Peran  yudikatif  merupakan  aspek  penting  lainnya  yang perlu disoroti, di mana mekanisme recall dapat melibatkan Mahkamah Konstitusi atau pendirian Mahkamah Pemilihan Umum sebagai pusat penyelesaian permasalahan pemilihan.
Upaya untuk melegitimasi mekanisme RE juga memerlukan beberapa rekomendasi. Adapun rekomendasi-rekomendasi tersebut di antaranya: memperjelas status dan keberadaan RE dengan mengintegrasikannya ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan; melakukan revitalisasi kewenangan pada lembaga RE; Membentuk peraturan yang bersifat operasional di dalam Undang- Undang dan peraturan turunan sebagai pelaksanaan peraturan mekanisme RE; Melakukan penelitian lanjutan dalam memperkuat argumen mengenai proses pasca Pemilu dan mekanisme RE.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Asshiddiqie,  Jimly.  Penguatan  Sistem  Pemerintahan  Dan  Peradilan.  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2015.
Efendi, Aan, Dyah Ochtorina Susanti, dan Rahmadi Indra Tektona. Penelitian Hukum Doktrinal. Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2019.
Kherid, Muhammad Nizar. Evaluasi Sistem Pemilu Di Indonesia 1955-2019: Sebuah Perspektif Pluralisme Hukum. Jakarta: PT. Rayyana Komunikasindo, 2021.
Judge, David. Democratic Incongruities Representative Democracy in Britain. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014
Mahfud, Moh. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. Jakarta: LP3ES,
2007.
Marijan, Kacung. Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru. Jakarta:
Kencana, 2019.
Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.

## B. Artikel Jurnal
Adair-Toteff, Christopher, and Christopher Adair-Toteff. “From Normal Justice to Exceptional Law: 1912–1919.” Carl Schmitt on Law and Liberalism 4, no. 1 (2020): 9–24, https:// doi.org/10.1007/978-3-030-57118-4_2.
Arif,  Mokhammad  Samsul.  “Reformulasi  Model  Penyuaraan  Pasca  Pemilu  Serentak  2019: Studi  Evaluasi  Sistem  Proporsional  Daftar  Terbuka.”  Jurnal  Wacana  Politik  4,  no.  2 (2019): 1–20.
Azzahri, Rizka, and Seno Andri. “Efektivitas Penggunaan Dana Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat.” Jurnal Niara 14, no. 1 (2021): 266–75.
Dalilah, Elih, Bekti Selawati, Fitrah Pratama, and Anis Wijayanti. “Benturan Kepentingan Pada Pendanaan Pilkada.” Integritas: Jurnal Antikorupsi 5, no. 1 (2019): 181–188.
Danmadiyah, Shevierra, Xavier Nugraha, and Sayyidatul Insiyah. “A Party’s Recall Right in the Concept of Democratic Country.” Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran 19, no. 2 (2019): 151–58.
———. “A Party’s Recall Right in the Concept of Democratic Country.” Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran 19, no. 2 (2019): 151–58.
Efendi, Aan, Dyah Ochtorina Susanti, and Rahmadi Indra Tektona. Penelitian Hukum Doktrinal. Yogyakarta: LaksBang Justitia, n.d.
Efriza, N. F. N. “Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik [The Existence of The Political Parties in Public Perception].” Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional 10, no. 1 (2019): 17–38.
Finchelstein, Federico, and Nadia Urbinati. “On Populism and Democracy.” Populism 1, no. 1 (2018): 15–37.
Fuqoha,  Fuqoha,  Arif  Nugroho,  and  Indrianti  Azhar  Firdausi.  “Stabilitas  Pemerintahan Pasca Pemilihan Umum Di Indonesia Antara Checks and Balances Dan Demokrasi Transaksional.” Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2 (2019): 153–66.
Harun, Refly. “Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.” Jurnal Konstitusi 13, no. 1 (2016): 1–24.
Held, Allison L., Sheryl L. Herndon, and Danielle M. Stager. “The Equal Rights Amendment: Why the ERA Remains Legally Viable and Properly Before the States.” Wm. & Mary J. Women & L. 3, no. 1 (1997): 113.
Hilmy,  Muhammad  Irfan,  and  Trian  Marfiansyah.  “Recall  Referendum  Sebagai  Alternatif Proses  Penggantian  Antarwaktu  Lembaga  Legislatif  Di  Indonesia.”  Volksgeist:  Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi 4, no. 1 (2021): 101–13.
———.  “Recall  Referendum  Sebagai  Alternatif  Proses  Penggantian  Antarwaktu  Lembaga Legislatif Di Indonesia.” Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi 4, no. 1 (2021): 101–13.
Jayus, Muhammad Bahrul Ulum, and M. Marsa T. “Examining Recall of the House Member: How Does It Impact on Eradicating Corruption in Indonesia?” Lentera Hukum 7, no. 1 (2020): 101–16.
Kherid, Muhammad Nizar. Evaluasi Sistem Pemilu Di Indonesia 1955-2019: Sebuah Perspektif Pluralisme Hukum. Vol. 1. Jakarta: PT. Rayyana Komunikasindo, 2021.
Kusumaningrum, Adi. “Improving Indonesia’s Commitment to Open Government Partnership through Online Petitions,” Indonesian Journal of International Law, 16, no. 2 (n.d.).
Landa, Dimitri, and Ryan Pevnick. “Representative Democracy As Defensible Epistocracy.” American Political Science Review 114, no. 1 (2020): 1–13.
“Laporan Hasil Survei Nasional - 3 Tahun Jokowi: Kenaikan Elektoral & Kepuasan Publik.” Centre for Strategic and International Studies (CSIS), n.d.
Mildawati, Titik. “Teknologi Informasi Dan Perkembangannya Di Indonesia.” Ekuitas 4, no. 1 (2000): 101–110.
Moch. Marsa Taufiqurrohman, Jayus, and A’an Efendi. “Integrasi Sistem Peradilan Pemilihan Umum Melalui Pembentukan Mahkamah Pemilihan Umum.” Jurnal Konstitusi 18, no. 3 (n.d.): 563–84.
Muhammad  Irfan  Hilmy  and  Trian  Marfiansyah.  “Recall  Referendum  Sebagai  Alternatif Proses  Penggantian  Antarwaktu  Lembaga  Legislatif  Di  Indonesia.”  Volksgeist:  Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi 4, no. 1 (2021): 101–13.
Munawar, Munawar, Marzuki Marzuki, and Ibnu Affan. “Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang  Cipta  Kerja  Perpspektif  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” Jurnal Ilmiah METADATA 3, no. 2 (2021): 452–68.
Nanang  Sri  Darmadi.  “Kedudukan  Dan  Wewenang  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia.” Jurnal Hukum 28, no. 2 (2020): 1088-1108.
Nurita, Riski Febria. “Kajian Filsafat Hukum Tentang Demokrasi Di Indonesia.” Jurnal Cakrawala Hukum 6, no. 1 (2015): 89–98.
O’Donnell, Guillermo. “On the State, Democratization and Some Conceptual Problems: A Latin American View with Glances at Some Post Communist Countries.” World Development 21, no. 8 (1993): 1355–69.
Oktavinanda,  Pramudya  A.  “Perlindungan  Hak  Tersangka  Dalam  Perspektif  Hukum  Dan Ekonomi (The Protection of Criminal Suspects’ Rights in Law & Economics Perspective).” Forthcoming in Jurnal Teropong Edisi RUU KUHAP, 2015.
———.  “Positivisme  Hukum  Dan  Pendekatan  Hukum  Dan  Ekonomi–Suatu  Pembelaan (Legal Positivism and Law and Economics–A Defense).” In Third Indonesian National Conference of Legal Philosophy, 27–28, 2013.
Pratiwi,  Diah  Ayu.  “Sistem  Pemilu  Proporsional  Daftar  Terbuka  Di  Indonesia:  Melahirkan Korupsi Politik?” Jurnal Trias Politika 2, no. 1 (2018): 13–28.
Prawira, A. A., Ngurah Agung Putra, and AA Istri Ari Atu Dewi. “Pengaturan Tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Pada Anggota Lembaga Perwakilan Republik Indonesia.” Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum 7, no. 1 (2019): 1–15.
Qamar, Nurul. “Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Konstitusi 1, no.
01 (2012): 1–15.
Qurrata Ayuni. “Gagasan Pengadilan Khusus  Untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah.” Jurnal Hukum & Pembangunan 48, no. 1 (2018): 199–221.
Rauf,  Muhamad  Aljebra  Aliksan,  Marten  Bunga,  and  Hardianto  Djanggih.  “Hak  Recall Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 7, no. 4 (2018): 443–55.
———. “Hak Recall Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 7, no. 4 (2018): 443–55.
Riwanto, Agus. “Analisis Pengaturan Tentang Pemberhentian Antarwaktu (Recall) Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Sistem Kedaulatan Rakyat.” RES PUBLICA 5, no. 2 (2021): 184–99.
Rois,  Iwan,  and  Ratna  Herawati.  “Urgensi  Pembentukan  Peradilan  Khusus  Pemilu  dalam rangka Mewujudkan Integritas Pemilu.” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 7, no. 2 (July 31, 2018): 267. https://doi.org/10.24843/JMHU.2018. v07.i02.p10.
Rumokoy, Nike K. “Kajian Yuridis Tentang Hak Recall Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” Jurnal Hukum Unsrat 20, no. 1 (2012): 1–7.
———.  “Kajian  Yuridis  Tentang  Hak  Recall  Partai  Politik  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan Indonesia.” Jurnal Hukum Unsrat 20, no. 1 (2012): 1–7.
Saragih,  Yasmirah  Mandasari,  Teguh  Prasetyo,  and  Jawade  Hafidz.  “Analisis  Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (2018): 33–44.
Satriawan, Muhammad Iwan, and Mukhlis Mukhlis. “Memurnikan Mahkamah Konstitusi.” Sasi 24, no. 1 (2018): 47–58.
Susanto, Andrie. “Disproporsionalitas Beban Tugas KPPS Studi Integritas Pemilu.” Jurnal Politik Indonesia 2, no. 1 (2017): 9–19.
Syawawi, Reza. “Memutus Oligarki Dan Klientlisme Dalam Sistem Politik Indonesia Melalui Pembaharuan  Pengaturan  Pendanaan  Partai  Politik  Oleh  Negara.”  Jurnal  Legislasi Indonesia 18, no. 1 (2021): 139–52.
Taufiqurrohman, Moch Marsa. “Meninjau Penerapan Ambang Batas Pemilihan pada Sistem Pemilihan Umum Proporsional di Indonesia,” POLITIKA 12 no. 1 (2021): 129.
Taufiqurrohman, Moch Marsa, et al. “Meninjau Perang Siber: Dapatkah Konvensi-Konvensi Hukum Humaniter Internasional Meninjau Fenomena InI?.” Jurnal Kawruh Abiyasa 1.2 (2021): 145-165.
Taufiqurrohman,  Moch.  Marsa,  Jayus  Jayus,  and  A’an  Efendi.  “Integrasi  Sistem  Peradilan Pemilihan Umum melalui Pembentukan Mahkamah Pemilihan Umum.” Jurnal Konstitusi 18, no. 3 (February 15, 2022): 562. https://doi.org/10.31078/jk1834.
Taufiqurrohman, Moch Marsa, Zaki Priambudi, and Avina Nakita Octavia. “Mengatur Petisi Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan: Upaya Penguatan Posisi Masyarakat Terhadap Negara Dalam Kerangka Perlindungan Kebebasan Berpendapat.” Jurnal Legislasi Indonesia 18, no. 1 (2021): 1–17.
Ulum, Muhammad Bahrul, and Moch Marsa Taufiqurrohman. “Examining Recall of the House Member: How Does It Impact on Eradicating Corruption in Indonesia?” Lentera Hukum 7, no. 1 (2020): 101–16.
Van Veelen, Bregje. “Negotiating Energy Democracy in Practice: Governance Processes in Community Energy Projects.” Environmental Politics 27, no. 4 (July 4, 2018): 644–65. https://doi.org/10.1080/09644016.2018.1427824.
Wenas,  Erika  Sisilia,  Alfon  Kimbal,  and  Neni  Kumayas.  “Efektivitas  Pelaksanaan  Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Tomohon.” GOVERNANCE 1, no. 2 (2021).
Widodo, J. Pajar. “Reformasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Mafia Peradilan.” Jurnal Dinamika Hukum 12, no. 1 (2012): 108–20.
Zaini,  Ahmad.  “Demokrasi:  Pemerintah  Oleh  Rakyat  Dan  Mayoritas.”  Al  Ahkam  14,  no.  2 (2018): 25–41.
C. Internet ANTARA.  “Aksi  Demonstrasi  Tolak  RUU  HIP  Bergejolak  di  Berbagai  Daerah.”  detiknews. Accessed June 27, 2020. https://news.detik.com/foto-news/d- 5069979/aksi- demonstrasi-tolak-ruu-hip-bergejolak-di-berbagai-daerah .
Detiknews.  “Aksi  Demonstrasi  Tolak  RUU  HIP  Bergejolak  di  Berbagai  Daerah.” detiknews , https://news.detik.com/foto-news/d-5069979/aksi-demonstrasi-tolak-ruu-hip- bergejolak-di-berbagai-daerah.
Katadata.co.id. “Ribuan Mahasiswa Akan Demonstrasi Tolak RKUHP Dan UU KPK Selama 2 Hari.” Katadata.co.id, https://katadata.co.id /berita/2019/09/23/ribuan-mahasiswa- akan-demonstrasi-tolak-rkuhp-dan-uu-kpk-selama-2-hari.
Kompas.com. “Anwar Usman: Jumlah Perkara yang Ditangani MK Tahun 2022 Berpotensi Meningkat.” KOMPAS.com, https://nasional.kompas.com/ read/2022/02/10/11551061/anwar-usman-jumlah-perkara-yang-ditangani-mk-tahun- 2022-berpotensi-meningkat.
Kontan.co.id. “Demo Tolak Uu Minerba - Dinilai cacat formil, ramai-ramai gugat UU Minerba ke MK pekan depan.” PT. Kontan Grahanusa Mediatama , https://www.kontan.co.id/ tag/demo-tolak-uu-minerba.
MK RI. “Putusan | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” Accessed September 15, 2020. https://mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1
PT. Kontan Grahanusa Mediatama. “Demo Tolak Uu Minerba - Dinilai cacat formil, ramai-ramai gugat UU Minerba ke MK pekan depan.” Accessed June 27, 2020. https://www.kontan. co.id/tag/demo-tolak-uu-minerba.Tempo.com. “Buruh Berkeras Demonstrasi Tolak Omnibus Law 30 April 2020.” Tempo.com, https ://nasional.tempo.co/read/1334116/ buruh-berkeras-demonstrasi-tolak-omnibus-law-30-april-2020.
Tempo.com. “Penolakan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Kian Meluas.” Tempo.com, https:// bisnis.tempo.co/read/1342491/penolakan-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-kian- meluas.

## D. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Mahkamah Konstitusi
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

## BIODATA PENULIS
Moch. Marsa Taufiqurrohman menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Jember pada tahun 2021, saat ini sedang menempuh Pendidikan S2 di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Penulis adalah seorang sarjana hukum dengan berbagai prestasi dan pengalaman. Penulis  berpengalaman  sebagai  asisten  peneliti  dengan  bekerja  di  penelitian  hukum.  Saat  ini penulis bekerja sebagai Legal Counsel di Transsion Indonesia, grup perusahaan yang menaungi merek  telepon  seluler  Infinix,  Tecno,  dan  iTel.  Selama  beberapa  tahun  terakhir,  penulis  juga beberapa  kali  mempresentasikan  makalah  di  konferensi  internasional,  dan  telah  berkontribusi pada jurnal ilmiah nasional dan internasional. Beberapa karya yang telah ditulis oleh penulis antara lain: Adopting Osman Warning in Indonesia: An Effort to Protect Potential Victims of Crime Target | Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 11 Issue 3, November 2022; Legal Protection of Trade Secrets over the Potential Disposal of Trade Secrets Under the Re-Engineering Precautions | Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 16 Issue 2, July 2022; Regulasi Regenerasi Petani dalam Konteks Ketahanan Pangan: Sebuah Upaya dan Jaminan Perlindungan Hak Atas Pangan | Jurnal HAM, Vol. 13 Issue 1, April 2022; The Use of Necessitas Non-Habet Legem and Wederspanningheid in Law Enforcement for Covid-19 Vaccination in Indonesia | Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 21 Issue 4, December 2021; Integrasi Sistem Peradilan Pemilihan Umum melalui Pembentukan Mahkamah Pemilihan Umum | Jurnal Konstitusi, Vol. 18 Issue 3, December 2021.
Bima Rico Pambudi merupakan mahasiswa tingkat akhir dengan konsentrasi di bidang hukum tata negara di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis pernah menjadi sekretaris bidang kajian ilmiah di Unit Kegiatan Mahasiswa Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H) periode 2020-2021. Beberapa artikel jurnal yang pernah diterbitkan membahas tentang Penghubung Komisi Yudisial (SINTA 2) dan Ombudsman Republik Indonesia (SINTA 3). Selain itu, penulis juga aktif mengikuti lomba karya tulis ilmiah, diantaranya menjadi finalis di Universitas Brawijaya (2021) dan Universitas Indonesia (2022) dengan membawa karya yang mengkaji tentang Penghubung Komisi Yudisial dan Badan Layanan Umum.
Mohammad Ircham Maulana merupakan mahasiswa tingkat akhir bagian hukum perdata ekonomi dan bisnis Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis memiliki minat pada bidang hukum bisnis dan persaingan usaha. Selama berkuliah, penulis pernah mengikuti beberapa perlombaan, salah satunya menjadi finalis lomba legal opinion tingkat nasional yang diadakan oleh Civil Law Community pada tahun 2022. Penulis tidak hanya mengikuti perlombaan, melainkan juga pernah menjadi pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H) periode 2020- 2021.