…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 1726

## Peran Mediasi dalam Kerangka Pengembangan Hukum di Indonesia

## Hasudungan Sinaga
Fakultas Hukum, Universitas Tama Jagakarsa E-mail: hassinaga@gmail.com

## Article History:
Received: 05 Juni 2024
Revised: 19 Juni 2024
Accepted: 22 Juni 2024
Abstract: Jumlah perkara perdata terus bertambah dari waktu ke waktu. Jalur hukum melalui peradilan dianggap proses yang kompleks menghabiskan waktu dan energi. Oleh karena itu berdasarkan PERMA no.1 2016, disediakan jalur alternatif yaitu melalui mediasi. Namun sistem mediasi ini bukan berarti tanpa masalah hambatan. Misalnya saja dalam PERMA no.1 2016 masih memberikan pemakluman pada proses peradilan tanpa mediasi serta aturan untuk melaporkan hasil konflik yang diselesaikan melalui mediasi tanpa konsekuensi jelas. Berkaca pada pengalaman ini, reformasi dalam mediasi di Indonesia menjadi penting untuk mengatasi tantangan yang ada dalam penyelesaian konflik. Langkah-langkah menyeluruh dan terperinci diperlukan, termasuk pengakuan mediasi sebagai badan tersendiri yang mandiri dan bukan sekadar tahap awal sebelum litigasi formal. Edukasi masyarakat tentang manfaat mediasi, penekanan pada undang-undang yang jelas, pengakuan peran mediator sebagai profesi tersendiri dengan kualifikasi dan standar yang jelas, serta pendidikan dan pelatihan yang memadai bagi para mediator menjadi fokus reformasi ini. Penyesuaian terhadap Peraturan Mahkamah Agung juga diperlukan untuk meningkatkan insentif bagi hakim dalam mengarahkan kasus ke mediasi. Harapannya, dengan reformasi ini, mediasi dapat menjadi alternatif yang lebih diterima dalam penyelesaian konflik, memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hukum.
Keywords: Mediasi, Peradilan, Mahkamah Agung Indonesia.

## PENDAHULUAN
Permasalahan perdata seringkali menjadi perhatian di Indonesia, baik dalam lingkup individu maupun bisnis. Kasus-kasus ini sering muncul karena terjadinya wanprestasi, di mana salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban atau perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu,
miskomunikasi juga sering menjadi pemicu munculnya perkara perdata, di mana kesalahpahaman antara pihak-pihak yang berseteru sulit diselesaikan melalui jalur mediasi atau negosiasi damai (Nurdiansyah & Damiri, 2023; Sari, 2021).
Dalam banyak kasus, upaya untuk menyelesaikan masalah secara damai seringkali mengalami kebuntuan karena ketidaksepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini dapat memicu eskalasi konflik yang memerlukan campur tangan lembaga penegak hukum untuk menyelesaikannya. Langkah hukum seringkali menjadi solusi yang diambil oleh pihak yang merasa dirugikan, karena memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Meskipun proses hukum seringkali memakan waktu dan biaya, namun bagi beberapa pihak, ini dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk memperoleh keadilan dan penyelesaian yang bersifat final terhadap permasalahan yang dihadapi.
Pengakuan akan kompleksitas dan risiko yang terkait dengan proses hukum telah mendorong upaya mencari solusi alternatif dalam penyelesaian sengketa, salah satunya adalah melalui mediasi. Mediasi menawarkan pendekatan yang lebih kolaboratif dan berorientasi pada penyelesaian, di mana pihak-pihak yang berselisih bekerja sama dengan seorang mediator yang netral untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.
Dalam konteks Indonesia, mediasi telah diakui sebagai alat yang potensial untuk menyelesaikan sengketa secara efisien dan efektif. Peraturan mengenai mediasi, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri melalui PERMA no. 1 tahun 2016, telah memberikan landasan hukum bagi praktik mediasi di Indonesia. Namun, meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasi mediasi seringkali masih menghadapi berbagai tantangan.
Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran akan manfaat mediasi di kalangan masyarakat serta praktisi hukum. Banyak pihak masih cenderung mengarahkan sengketa mereka langsung ke jalur litigasi, tanpa mempertimbangkan alternatif penyelesaian seperti mediasi. Selain itu, kendala-kendala seperti kurangnya kepercayaan antarpihak, ketidaknetralan mediator, dan kurangnya penghargaan terhadap kesepakatan yang dicapai melalui mediasi juga menjadi hambatan dalam praktek mediasi di Indonesia.
Selain itu, walaupun PERMA no. 1 tahun 2016 memberikan kerangka hukum yang jelas, namun masih terdapat kebutuhan untuk terus meningkatkan regulasi dan praktik mediasi guna mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya. Hal ini mencakup pengembangan standar etika dan kompetensi bagi para mediator, serta peningkatan aksesibilitas terhadap mediasi bagi masyarakat luas(Djanggih, 2021; Hadrian, 2018; Handayani, 2021). Dengan demikian, sementara mediasi menawarkan potensi untuk menyelesaikan sengketa secara lebih efisien dan meredakan beban pengadilan, upaya yang lebih besar diperlukan untuk memperbaiki kerangka regulasi, meningkatkan pemahaman masyarakat, dan memperkuat infrastruktur mediasi guna memastikan bahwa mediasi dapat menjadi pilihan penyelesaian yang lebih diminati dan efektif bagi masyarakat Indonesia.
Penelitian ini adalah analisa yuridis dari PERMA no. 1 tahun 2016. Analisa yuridis ini dilakukan sebagai upaya untuk mengevaluasi isi dari Peraturan Mahkamah Agung dan juga dampaknya kepada masyarakat secara keseluruhan serta sistem hukum Indonesia saat ini.

## METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan dengan metode analisa yuridis normatif (Atmaja, 2017) . Fokus dari penelitian ini adalah mengenai praktik mediasi secara ideal dan praktikal. Dalam analisa ini, digunakan sumber primer yaitu hukum positif yang berlaku di Indonesia serta sumber sekunder
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
yaitu jurnal dan juga pendapat ahli. Buku penunjang digunakan sebagai tambahan informasi untuk memperkuat pisau analisa. Pertanyaan masalah dari penelitian ini adalah, Bagaimana penerapan mediasi secara hukum di Indonesia? Evaluasi yuridis apa yang diperlukan untuk pengembangan aturan mediasi di Indonesia?.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep Mediasi
Mediasi adalah salah satu metode penyelesaian masalah yang digunakan ketika dua pihak atau lebih yang membuat perjanjian sedang menghadapi masalah. Masalah yang mereka hadapai dapat berupa masalah wanprestasi maupun miskomunikasi. Hal tersebut membuat mereka berkonflik dan menuntut adanya penyelesaian yang adil. Dalam kondisi ini, pihak ketiga dilibatkan sebagai penengah dari permasalahan yang terjadi (Chandra et al., 2021; Kartika & Nadirah, 2024; Nansi, 2022).
Dalam proses mediasi, mediator memiliki peran yang penting sebagai penengah antara pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan. Salah satu fungsi utama dari seorang mediator adalah menjadi penghubung dalam komunikasi antara kedua belah pihak (Dinata et al., 2021; Fajar & Syahputra, 2023; Julkipli & Santoso, 2022; Rosy et al., 2020; Sugianto & Marpaung, 2022). Mediator bertindak sebagai fasilitator untuk memastikan bahwa komunikasi antara kedua belah pihak berjalan lancar dan efektif. Dengan memfasilitasi dialog yang terbuka dan didasarkan pada pengertian yang baik, mediator membantu pihak-pihak untuk saling mendengarkan dan memahami perspektif masing-masing secara lebih baik.
Selain menjadi penghubung dalam komunikasi, mediator juga berperan sebagai penasihat bagi kedua belah pihak. Sebagai penasihat, mediator dapat memberikan informasi hukum yang relevan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan. Hal ini membantu mereka untuk memahami implikasi hukum dari opsi-opsi yang mereka pertimbangkan dalam mencari solusi. Selain itu, mediator juga dapat menyediakan opsi-opsi solusi yang mungkin cocok untuk menyelesaikan perselisihan, namun tetap memberikan kebebasan kepada pihak-pihak untuk membuat keputusan akhir.
Sebagai saksi solusi, mediator juga bertanggung jawab untuk mencatat dengan jelas kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak. Pencatatan ini penting untuk memastikan bahwa solusi yang disepakati terdokumentasi dengan baik dan dapat diimplementasikan dengan tepat. Setelah kesepakatan dicapai, mediator juga dapat membantu dalam memfasilitasi implementasi kesepakatan tersebut, memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat mematuhi kesepakatan yang telah mereka buat. Dengan peran yang multifungsi ini, mediator dapat membantu pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan untuk mencapai solusi yang memuaskan bagi semua pihak(Anindito et al., 2022; G. T. P. Siregar et al., 2021; Wijaya et al., 2021).
Menyimak berbagai peran yang harus dilakukan oleh mediator menyoroti kompleksitas tugas yang dihadapi. Kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan, seperti kemampuan berpikir kritis dan analitis, pemahaman mendalam tentang hukum, serta keterampilan membaca karakter individu dalam konteks psikologis, menuntut adanya standarisasi peran yang jelas bagi mediator. Sebagai perantara dalam penyelesaian konflik, mediator harus mampu memahami dinamika situasi secara menyeluruh, mengenali kebutuhan dan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat, serta menghadirkan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.
Standarisasi peran mediator menjadi penting karena menggarisbawahi kompetensi dan tanggung jawab yang diharapkan dari seorang mediator. Dengan standar yang jelas, proses
seleksi, pelatihan, dan evaluasi kinerja mediator dapat dilakukan secara lebih sistematis dan efektif. Hal ini akan membantu memastikan bahwa mediator yang ditunjuk memiliki kemampuan yang memadai untuk mengelola konflik dengan baik dan memberikan hasil yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.
Selain itu, standarisasi peran juga dapat membantu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses mediasi. Dengan mengetahui bahwa mediator telah melewati proses pelatihan dan sertifikasi yang ketat, masyarakat akan lebih percaya pada keberhasilan dan keadilan dari proses mediasi tersebut. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mediasi sebagai alternatif yang lebih menarik dan dapat diandalkan dalam penyelesaian konflik. Dalam mengembangkan standarisasi peran mediator, penting untuk melibatkan berbagai pihak yang terkait, termasuk praktisi mediasi, akademisi, dan perwakilan dari masyarakat sipil. Dengan melibatkan berbagai perspektif, standarisasi peran dapat dirancang sedemikian rupa sehingga mencerminkan kebutuhan dan harapan dari semua pemangku kepentingan yang terlibat. Pada akhirnya, standarisasi peran mediator merupakan langkah yang krusial dalam memperkuat profesionalisme dan efektivitas mediasi sebagai alat penyelesaian konflik. Dengan memastikan bahwa mediator memiliki kemampuan yang sesuai dan memenuhi standar yang ditetapkan, mediasi dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mempromosikan perdamaian dan keadilan dalam masyarakat.
Mengingat krusialnya peran mediator(Bonilla R et al., 2020; Clayton & Dorussen, 2022; Mitchell, 2022; Németh & Szabó, 2021) , dapat dimengerti jika kedua belah pihak mempertimbangkan beberapa faktor penting. Pertama-tama, kecenderungan yang dilakukan adalah dengan mencari mediator yang memiliki hubungan yang baik dengan masing-masing pihak yang terlibat dalam perselisihan. Hubungan yang baik ini tidak harus hubungan yang dekat namun kedua belah pihak memberikan kepercayaan pada mediator ini untuk dapat menjadi sosok penengah yang bisa berkomitmen. Tingkat kepercayaan yang telah dibangun oleh masing-masing pihak terhadap mediator tersebut juga menjadi pertimbangan. Keyakinan ini penting karena kedua belah pihak harus yakin bahwa mediator dapat menjalankan tugasnya dengan integritas dan keadilan.
Selanjutnya, mediator yang dipilih haruslah orang yang tidak memiliki bias kepentingan dalam perkara yang sedang dimediasi. Mediator harus netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Fokus utama dari mediator adalah untuk bertindak secara objektif dan beritikad baik, dengan tujuan untuk membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. Dengan demikian, mediator harus memiliki integritas yang tinggi dan komitmen untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip mediasi yang berlaku dan amanat undang-undang tanpa terpapar bias bias tertentu.
Selain itu, pengalaman juga menjadi pertimbangan penting dalam memilih mediator yang tepat. Menjadi seorang mediator yang efektif membutuhkan keterampilan khusus dan pemahaman yang mendalam tentang proses mediasi. Mediator yang berpengalaman telah terbiasa dengan berbagai situasi konflik dan teknik penyelesaiannya, sehingga mereka mampu mengelola proses mediasi dengan baik dan membantu para pihak untuk menemukan solusi yang memuaskan.
Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, kedua belah pihak berharap dapat menemukan mediator yang dapat membantu mereka untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dan efektif. Mediator yang dipilih dengan cermat akan memainkan peran yang krusial dalam membimbing para pihak menuju kesepakatan yang bermartabat dan berkelanjutan. Mengingat pentingnya peran mediator ini, maka diperlukan reformasi peran mediator di Indonesia.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 1730
Pandangan Umum Hukum Indonesia Pada Mediasi Penggunaan metode mediasi dalam menyelesaikan masalah hukum di Indonesia merupakan bagian dari amanat undang undang. Penyelesaian jalur non hukum merupakan instruksi dari Peraturan Mahkamah Agung no. 2 tahun 2003. Sebelum terjadinya penyelesaian pokok perkara, maka proses mediasi harus diusahakan terlebih dahulu untuk kebaikan masing masing pihak(Andani & Suyanto, 2021; Rosalina, 2023).
Alasan mengapa proses mediasi harus diusahakan terlebih dahulu adalah karena penyelesaian melalui jalur hukum akan memberikan dampak yang berkepanjangan dan seringkali tidak produktif bagi masing masing pihak. Setidaknya, persidangan terikat pada hukum acara perdata. Perlu ada proses mendengar saksi dari masing masing pihak. Selain itu, diperlukan juga proses pembelaan dari masing masing kuasa hukum. Jika keputusan tidak diterima, maka konflik akan berlanjut hingga proses berikutnya yaitu proses banding. Dengan mempertimbangkan hal hal tersebut. Maka sebenarnya mediasi memberikan kenyamanan yang jauh lebih baik ketimbang proses litigasi.
Penyelesaian dengan jalur mediasi juga tidak terlepas dari berbagai kasus perdata yang menunjukkan sifat dari pertikaian yang terjadi. Banyak permasalahan awalnya hanya dari masalah miskomunikasi yang dapat mencakup berbagai hal, mulai dari kesalahpahaman terhadap niat atau maksud dari suatu tindakan, hingga interpretasi yang berbeda terhadap informasi yang disampaikan. Akibatnya, konflik sering kali berkembang menjadi masalah yang lebih besar ketika miskomunikasi tidak terpecahkan dengan baik(Ismail & Kifli, 2022; Khadapi et al., 2023). Selain miskomunikasi, masalah psikologis internal juga dapat menjadi pemicu konflik yang signifikan. Perasaan dan kondisi emosional seseorang dapat mempengaruhi cara mereka merespon situasi tertentu, bahkan dalam konteks penyelesaian konflik. Misalnya, rasa takut, kecemasan, atau dendam dapat menghalangi kemampuan seseorang untuk berpikir secara rasional dan bekerja sama dalam mencari solusi yang memuaskan.
Di samping itu, keinginan untuk mendapatkan solusi yang cepat dan ringkas dalam sebuah perjanjian juga dapat menjadi faktor pendukung konflik. Terkadang, dalam upaya untuk menyelesaikan masalah dengan segera, pihak-pihak yang terlibat mungkin cenderung mengabaikan atau mengorbankan aspek-aspek penting dari perjanjian yang dapat memengaruhi keberlangsungan jangka panjang.
Terakhir, banyak masalah sengketa juga muncul karena reaksi emosional yang didasarkan pada keadaan sesaat dan kurangnya pemikiran rasional. Emosi seperti kemarahan, kekecewaan, atau sakit hati dapat menyulitkan pihak-pihak yang terlibat untuk mengadopsi pendekatan yang objektif dan berbasis solusi dalam menyelesaikan konflik.
Dalam kerangka ini, mediasi menawarkan pendekatan yang lebih sesuai dan fleksibel dalam penyelesaian konflik dibandingkan dengan prosedur hukum yang cenderung lebih kompleks dan formal. Melalui mediasi, mediator dapat membantu pihak-pihak yang berselisih untuk mengidentifikasi dan memahami sumber konflik, meredakan emosi yang muncul, serta menciptakan ruang untuk berdialog dan mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak. Dengan demikian, mediasi tidak hanya memberikan solusi yang lebih efektif dan terfokus, tetapi juga memungkinkan pemecahan akar masalah yang lebih mendalam untuk menghindari timbulnya konflik di masa depan.
Dalam ranah hukum, Perma no 1 tahun 2016 menyediakan kerangka mediasi. Kerangka mediasi ini mencakup prosedur, pembahasan dan arah penyelesaian dalam model mediasi yang dilakukan. Mahkamah Agungpun dalam hal ini menunjukkan komitmen dalam menyelesaikan permasalahan lewat jalur mediasi. Namun demikian, bukan berarti dalam pelaksanaan mediasi ini
tidak ada permasalahan yang muncul.
Yang pertama, berdasarkan Perma no 1 tahun 2016, mediator berasal dari pengadilan. Jika ditilik dari segi netralitas, maka prinsip netralitas terpenuhi. Namun mediator yang berasal dari pengadilan tidak menjadi pihak yang mengerti kedua belah pihak maupun tidak memiliki bias pada kedua belah pihak. Misalnya saja pihak yang bertikai berbeda suku dan agama, kemudian mediator muncul sebagai penengah dan memiliki histori berkonflik maupun mendukung suku dan agama tertentu, pada sisi ini kekhawatiran munculnya bias adalah hal yang dapat dipahami. Padahal, prinsip mediasi adalah penunjukkan dari masing masing pihak yang bertikai. Artinya, pihak yang memiliki masalah dapat menunjuk sosok yang mereka percaya(Anam, 2021; Astarini & Sh, 2021; Lailiyah, 2022).
Dari sudut pandang Mahkamah Agung, pihak yang memiliki kemampuan sebagai mediator sudah disiapkan oleh mereka dengan memilih mediator yang memiliki reputasi dan telah mendapat sertifikasi atau pelatihan sebagai mediator. Mahkamah Agung meyakini bahwa pelatihan formal dan sertifikasi memberikan jaminan bahwa seorang mediator memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan mediasi dengan baik. Ini sejalan dengan upaya untuk meningkatkan standar profesionalisme dalam sistem peradilan di Indonesia.
Meskipun demikian, pandangan Mahkamah Agung tentang mediator yang ideal mungkin bersifat subyektif. Keputusan untuk memberikan sertifikasi atau pelatihan kepada seorang mediator didasarkan pada pandangan dan standar yang ditetapkan oleh lembaga tersebut. Namun, apa yang dianggap ideal oleh Mahkamah Agung belum tentu ideal atau sesuai dengan harapan pihak yang terlibat langsung dalam mediasi.
Setiap pihak yang terlibat dalam mediasi memiliki preferensi yang berbeda-beda terkait dengan karakteristik mediator yang diinginkan. Sebagai contoh, ada pihak yang lebih menyukai mediator yang bersikap pasif dan hanya bereaksi terhadap konteks dan kebutuhan yang muncul selama mediasi. Bagi mereka, mediator seperti ini dianggap lebih netral dan memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk lebih mandiri dalam menemukan solusi.
Namun, tidak dapat diabaikan juga bahwa terdapat pihak lain yang menginginkan mediator yang lebih proaktif dan berani mengambil risiko demi mencapai hasil yang diinginkan. Mediator yang aktif dapat membantu mempercepat proses mediasi dengan mengusulkan solusi alternatif, memfasilitasi dialog, dan mengambil inisiatif dalam mencari titik temu antara pihak- pihak yang bersengketa.
Dengan demikian, penting bagi Mahkamah Agung dan para pemangku kepentingan lainnya untuk memahami bahwa konsep tentang mediator yang ideal bersifat relatif dan dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan preferensi pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi. Kesadaran akan keragaman preferensi ini penting untuk memastikan bahwa proses mediasi berjalan dengan lancar dan efektif, sehingga dapat mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.
Tantangan muncul ketika pihak-pihak yang terlibat telah terlanjur menilai masalah dengan emosi dan permusuhan. Dalam kondisi demikian, upaya mediasi sering kali tidak diterima dengan mudah oleh kedua belah pihak. Faktanya, argumen yang telah disampaikan oleh masing- masing pihak mungkin telah didasarkan pada sentimen emosional yang kuat, sehingga membuat mereka sulit untuk melihat jalan keluar secara objektif dan solutif bagi masing masing pihak. Di sinilah peran sistem hukum menjadi sangat penting. Mahkamah Agung, sebagai garda terdepan dalam menegakkan hukum, harus tidak hanya mengatur proses mediasi secara efektif, tetapi juga memikirkan bagaimana meningkatkan kesadaran akan pentingnya mediasi di antara
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
para pelaku hukum. Advokat, sebagai perwakilan langsung dari pihak-pihak yang berselisih, memiliki tanggung jawab besar dalam membimbing kliennya menuju jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik (Ma’rifah, 2023; T. Siregar & Munawir, 2020) . Mereka harus dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mensugesti klien mereka tentang manfaat dari mediasi. Peran advokat dalam hal ini seharusnya diinternalisasikan dalam produk hukum yang kuat. Hal ini bisa dilakukan via pendidikan dan pelatihan yang intensif bagi para advokat tentang teknik mediasi dan manajemen konflik juga perlu dipertimbangkan. Ini akan membantu mereka dalam membimbing klien mereka untuk mempertimbangkan mediasi sebagai opsi utama, bukan sekadar alternatif yang kurang diinginkan. Dengan demikian, advokat dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam mempromosikan perdamaian dan rekonsiliasi di antara pihak-pihak yang bersengketa, sehingga memfasilitasi proses resolusi konflik dengan lebih efektif. Pasal 3 ayat 4 dari Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 menghadirkan dilema yang menarik terkait proses mediasi di Indonesia. Meskipun pada satu sisi Perma memberikan pemakluman jika proses mediasi tidak dilakukan, di sisi lainnya, Pasal 4 Perma menegaskan kewajiban untuk melakukan mediasi. Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya ketidakonsistenan dalam aturan ini, yang dapat membingungkan pelaksanaan mediasi di tingkat pengadilan(Cahyani, 2022).
Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana implikasi dari ketidaksesuaian ini jika hasil dari proses peradilan tidak diajukan banding. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa putusan hakim memiliki kekuatan hukum tetap kecuali dinyatakan sebaliknya oleh pengadilan yang lebih tinggi, dalam hal ini, pengadilan banding. Namun, keabsahan putusan hakim tetap tergantung pada proses yang dilalui dalam persidangan.
Jika proses mediasi tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Perma, namun tidak ada banding yang diajukan terhadap putusan hakim, maka putusan tersebut tetap berlaku secara hukum. Namun, ada kemungkinan bahwa keputusan tersebut dapat dipertanyakan atau menjadi bahan perdebatan di tingkat banding jika ada pihak yang merasa bahwa keputusan tersebut tidak adil atau tidak memenuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
Dalam hal ketidaksesuaian antara Pasal 3 ayat 4 dan Pasal 4 Perma, perlu dilakukan klarifikasi lebih lanjut atau bahkan revisi terhadap Perma tersebut agar tidak menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya di lapangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses mediasi dapat dilakukan secara konsisten dan efektif, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta untuk memastikan keadilan dalam penyelesaian konflik di tingkat pengadilan.
Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) menciptakan tuntutan yang menarik bagi hakim untuk membuat laporan jika terjadi penyelesaian kasus melalui mediasi. Meskipun ini menunjukkan upaya untuk mendorong penggunaan mediasi sebagai alat penyelesaian konflik, namun tidak jelas apa bentuk penghargaan yang diberikan kepada hakim yang berhasil memfasilitasi penyelesaian melalui mediasi. Seolah-olah hakim dimotivasi untuk mengarahkan kasus ke mediasi tanpa kejelasan mengenai insentif atau penghargaan yang akan mereka terima atas upaya tersebut(Hadrian & Hakim, 2020; Purnomo, 2022; Sudjana, 2021).
Perlu dipahami bahwa profesi hakim dan mediator memiliki peran yang berbeda dalam sistem peradilan. Hakim bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memberikan keputusan yang adil dan berdasarkan hukum dalam persidangan. Di sisi lain, mediator berfungsi sebagai perantara yang netral dalam membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan damai dan saling menguntungkan di luar pengadilan.
Oleh karena peran dan tanggung jawab yang berbeda, prioritas yang harus diprioritaskan
oleh hakim dan mediator juga berbeda. Hakim harus memastikan bahwa persidangan berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan menghasilkan keputusan yang tepat secara hukum. Di sisi lain, mediator harus fokus pada memfasilitasi dialog dan negosiasi antara pihak- pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Dalam konteks ini, penting untuk menegaskan kembali perbedaan peran antara hakim dan mediator dalam sistem peradilan, serta memastikan bahwa mereka diberikan insentif dan penghargaan yang sesuai dengan kontribusi mereka masing-masing. Reformasi undang-undang mediasi harus mencakup klarifikasi mengenai insentif yang diberikan kepada hakim dalam proses mediasi, serta mempertimbangkan perbedaan dalam peran dan prioritas antara hakim dan mediator. Ini akan membantu memastikan bahwa sistem peradilan dapat mengintegrasikan mediasi secara efektif sebagai alat tambahan dalam penyelesaian konflik, tanpa mengaburkan batas antara peran hakim dan mediator.
Reformasi Mediasi di Indonesia
Proses mediasi saat ini masih seringkali diperlakukan seperti peradilan tidak resmi, yang pada akhirnya bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar mediasi itu sendiri. Idealnya, mediasi bukanlah tentang menentukan siapa yang benar atau salah, melainkan bagaimana menemukan solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak serta menyelesaikan pertikaian dengan cara yang lebih efisien dan hemat biaya, tanpa melibatkan pengadilan. Namun, dalam banyak kasus, mediasi masih dianggap sebagai langkah awal sebelum masuk ke proses peradilan formal, bukan sebagai alternatif yang substansial untuk menyelesaikan sengketa secara damai(Parashakti et al., 2022; Purnomo, 2022; Sudjana, 2021).
Selain itu ketidakjelasan konsekuensi dari pelanggaran Perma 16 membuat proses peradilan menjadi rancu. Penyelesaian masalah paling realistis adalah dengan didasarkan pada undang undang yang berkepentingan untuk memisahkan mediasi dan peradilan dengan menegaskan bahwa kedua proses ini saling terikat dan tidak dapat dikecualikan. Ketidakjelasan mengenai konsekuensi dari pelanggaran Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) menciptakan ketidakpastian yang dapat mengganggu proses peradilan. Tanpa penegakan yang jelas terhadap ketentuan ini, hakim mungkin merasa kurang termotivasi untuk melaporkan hasil mediasi atau untuk mengarahkan kasus ke mediasi. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam penerapan mediasi sebagai alat penyelesaian konflik di tingkat pengadilan, serta menimbulkan keraguan terhadap keefektifan mediasi dalam praktek (Ginting et al., 2023; Jalianery & Yestati, 2023; Sambe et al., 2023a).
Penyelesaian masalah yang paling realistis adalah dengan didasarkan pada undang-undang yang mengatur hubungan antara mediasi dan peradilan dengan lebih jelas dan terperinci. Hal ini termasuk mencakup pemisahan yang tegas antara proses mediasi dan proses peradilan, sambil menegaskan bahwa kedua proses tersebut saling terikat dan tidak dapat dikecualikan.
Dengan demikian, undang-undang harus mengklarifikasi bahwa mediasi adalah proses yang dapat didorong atau diarahkan oleh hakim, namun tidak dapat menggantikan proses peradilan jika mediasi tidak berhasil mencapai penyelesaian. Selain itu, undang-undang juga harus menetapkan konsekuensi yang jelas bagi pelanggaran terhadap kewajiban melaporkan hasil mediasi, sehingga memberikan insentif yang lebih besar bagi hakim untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan.
Lebih lanjut, terkait kerancuan mediasi ini, undang-undang juga dapat memperjelas peran dan tanggung jawab mediator dalam proses mediasi, serta menetapkan standar dan kriteria untuk kualifikasi dan sertifikasi mediator. Hal ini akan membantu memastikan bahwa mediasi dilakukan dengan profesionalisme dan integritas yang tinggi, serta memberikan keyakinan kepada para pihak yang bersengketa bahwa proses mediasi akan dilakukan dengan adil dan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
objektif(Menkel-Meadow et al., 2020; Sambe et al., 2023b). Dengan demikian, melalui pendekatan yang lebih terstruktur dan terperinci dalam undang- undang, kita dapat menciptakan kerangka yang lebih jelas dan stabil untuk integrasi mediasi dalam sistem peradilan. Ini akan membantu meningkatkan efektivitas mediasi sebagai alat penyelesaian konflik, serta memastikan bahwa proses peradilan tetap berjalan dengan lancar dan adil bagi semua pihak yang terlibat.
Salah satu alasan utama di balik perlakuan mediasi sebagai peradilan tidak resmi adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman akan pentingnya mediasi sebagai alat untuk mencapai penyelesaian yang adil dan efektif dan salah satu reformasi hukum yang harus dilakukan adalah menjadikan mediasi sebagai badan tersendiri dan bukan sebagai proses formalitas semata sebelum terjadi proses peradilan yang sesungguhnya.
Harus diakui seringkali, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik kurang mendapat informasi yang memadai tentang manfaat mediasi atau bahkan ragu untuk mencoba mediasi karena ketidakpastian tentang hasilnya. Selain itu, terdapat juga faktor-faktor budaya dan struktural yang mempengaruhi persepsi dan implementasi mediasi. Misalnya, kecenderungan untuk menyelesaikan konflik melalui proses formal, ketidakyakinan terhadap mediator yang netral dan terlatih, serta kurangnya regulasi yang jelas mengenai standar dan praktik mediasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang mediasi sebagai alat yang efektif untuk menyelesaikan konflik. Ini bisa dilakukan melalui kampanye penyuluhan dan pendidikan yang lebih luas tentang prinsip-prinsip mediasi, manfaatnya, serta prosesnya namun yang terpenting adalah menjaminkan terbentuknya undang undang yang mampu menekankan proses mediasi sebagai jalur resmi non-litigasi yang legal dan tidak bersifat reward and punishment karena sebenarnya arah yang dituju adalah solusi yang benar benar dapat diandalkan untuk semua pihak. Dengan cara ini, diharapkan mediasi dapat menjadi lebih diterima sebagai alternatif yang substansial dalam penyelesaian konflik, bukan hanya sekadar langkah awal sebelum masuk ke ranah peradilan formal. Hal ini akan membawa manfaat yang besar bagi masyarakat, dengan mempercepat penyelesaian konflik, mengurangi beban pengadilan, serta meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hukum secara keseluruhan.
Selanjutnya perlu juga dilakukan reformasi dalam peran dan status mediator itu sendiri. Saat ini, mediator sering kali dianggap sebagai bagian dari peradilan negeri, yang pada kenyataannya tidak sepenuhnya sesuai dengan esensi dan prinsip-prinsip mediasi. Untuk memastikan keberhasilan mediasi sebagai proses alternatif yang berdiri sendiri, mediator harus diakui sebagai profesi tersendiri yang memiliki kualifikasi dan standar yang jelas. Oleh karena itu, langkah penting yang perlu diambil adalah melepaskan mediator dari status mereka saat ini sebagai bagian dari peradilan negeri. Dengan demikian, mediator dapat beroperasi secara independen dan fokus sepenuhnya pada tugas mereka dalam membantu pihak- pihak yang berselisih untuk mencapai penyelesaian yang adil dan saling menguntungkan.
Untuk meningkatkan profesionalisme mediator, pendidikan dan pelatihan yang memadai menjadi sangat penting. Mediator harus menjalani pendidikan yang mencakup tidak hanya aspek hukum, tetapi juga paradigma baru dalam penyelesaian konflik, termasuk pendekatan multidisiplin seperti psikologis, budaya, dan faktor-faktor lain yang relevan. Ini akan membantu mereka memahami dinamika konflik dengan lebih baik, serta memberikan mereka keterampilan dan alat yang diperlukan untuk menangani masalah hukum yang semakin kompleks di masa depan.
Berikutnya, pengembangan profesi mediator juga memerlukan kerangka kerja yang jelas dan dukungan dari pemerintah serta institusi terkait lainnya. Ini termasuk pembentukan badan atau lembaga yang mengatur standar profesi mediator, serta regulasi yang memastikan praktik mediasi dilakukan dengan etika dan integritas yang tinggi.
Dengan langkah-langkah ini, mediator akan dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam penyelesaian konflik, serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## KESIMPULAN
Reformasi dalam mediasi di Indonesia memerlukan serangkaian langkah yang menyeluruh dan terperinci untuk mengatasi tantangan yang ada. Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa mediasi harus diperlakukan sebagai badan tersendiri dan bukan sebagai proses formalitas sebelum proses peradilan sesungguhnya. Ini berarti mediasi harus diberikan keberadaan yang mandiri dan dianggap sebagai jalur penyelesaian konflik yang sah, bukan sekadar tahap awal sebelum litigasi formal.
Dalam hal ini, edukasi masyarakat tentang manfaat mediasi sangat penting. Kampanye penyuluhan dan pendidikan yang lebih luas tentang prinsip-prinsip mediasi, manfaatnya, serta prosesnya akan membantu meningkatkan kesadaran akan keefektifan mediasi sebagai alat penyelesaian konflik. Lebih jauh lagi, diperlukan undang-undang yang jelas dan tegas yang menekankan peran mediasi sebagai jalur resmi non-litigasi yang legal.
Reformasi juga perlu dilakukan dalam peran dan status mediator. Mediator harus diakui sebagai profesi tersendiri yang memiliki kualifikasi dan standar yang jelas. Melepaskan mediator dari status mereka saat ini sebagai bagian dari peradilan negeri akan memungkinkan mereka untuk beroperasi secara independen dan fokus sepenuhnya pada tugas mereka dalam membantu pihak-pihak yang berselisih.
Untuk meningkatkan profesionalisme mediator, pendidikan dan pelatihan yang memadai menjadi sangat penting. Mediator harus menjalani pendidikan yang mencakup tidak hanya aspek hukum, tetapi juga paradigma baru dalam penyelesaian konflik. Ini akan membantu mereka memahami dinamika konflik dengan lebih baik dan memberikan mereka keterampilan yang diperlukan untuk menangani masalah hukum yang semakin kompleks di masa depan.
Selain itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Mahkamah Agung (Perma) untuk mengatasi ketidaksesuaian antara Pasal 3 ayat 4 dan Pasal 4, serta untuk memberikan insentif yang jelas bagi hakim untuk mengarahkan kasus ke mediasi dan melaporkan hasil mediasi.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan mediasi dapat menjadi lebih diterima sebagai alternatif yang substansial dalam penyelesaian konflik, bukan hanya sekadar langkah awal sebelum masuk ke ranah peradilan formal. Hal ini akan membawa manfaat yang besar bagi masyarakat, dengan mempercepat penyelesaian konflik, mengurangi beban pengadilan, serta meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

## DAFTAR REFERENSI
Anam, K. (2021). Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian. Yustitiabelen , 7 (1), 115–127.
Andani, S. M., & Suyanto, H. (2021). Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi, Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Nomor 971/Pdt. G/2019). Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora , 8 (3).
Anindito, T., Priyadi, A., & Awaludin, A. (2022). Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Banyumas. Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma , 24 (1), 23–32. Astarini, D. R. S., & Sh, M. H. (2021). Mediasi Pengadilan . Penerbit Alumni. Atmaja, I. G. M. W. (2017). Metodelogi Penelitian Hukum dalam Penyusunan Naskah Akademik. Denpasar: Kementrian Hukum Dan HAM Bali . Bonilla R, P., Armadans, I., & Anguera, M. T. (2020). Conflict mediation, emotional regulation and coping strategies in the educational field. Frontiers in Education , 5 , 50.
Cahyani, T. D. (2022). Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori Dan Praktek) (Vol. 1). UMMPress. Chandra, F., Suwandi, N. G., & Tanamal, C. (2021). Peran Mediasi Pengendalian Internal dan Budaya Etis terhadap Tindakan Fraud. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi ,
21 (1), 91–114.
Clayton, G., & Dorussen, H. (2022). The effectiveness of mediation and peacekeeping for ending conflict. Journal of Peace Research , 59 (2), 150–165.
Dinata, I. G. A. M., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Sertipikat Gandadi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klungkung. Jurnal Analogi Hukum , 3 (2), 152–155. Djanggih, H. (2021). Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi. Jurnal Wawasan Yuridika , 5 (2), 200–223.
Fajar, H. F., & Syahputra, J. (2023). Optimalisasi Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Wilayah Pengadilan Agama Sumatera Barat. Jurnal Hukum Lex Generalis ,
4 (4), 283–304.
Ginting, Y. P., Arundati, A., Budianto, A. C., Londe, E. N., Jursito, T. A., & Tang, V. G. (2023). KOMPETENSI MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA SEBELUM MELAKSANAKAN PROSES PERSIDANGAN. Jurnal Pengabdian West Science , 2 (07), 541–557.
Hadrian, E. (2018). Urgensi Perma No. 1 Tahun 2016 Berkaitan Dengan Tata Cara Mediasi Di Pengadilan. Krtha Bhayangkara , 12 (2), 193–206. Hadrian, E., & Hakim, L. (2020). Hukum acara perdata di Indonesia: permasalahan eksekusi dan mediasi . Deepublish. Handayani, P. (2021). Kelemahan Peraturan Mediasi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. PETITA , 3 (2), 259–271.
Ismail, A., & Kifli, S. (2022). Urgensi Pembaharuan Hukum Perdata Di Indonesia. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum , 7 (1), 113–131.
Jalianery, J., & Yestati, A. (2023). Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Hukum di Dalam dan di Luar Peradilan. Palangka Law Review , 3 (1), 1–13.
Julkipli, A., & Santoso, B. (2022). Peran Mediator Dalam Upaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora , 5 (2), 257–267. Kartika, N., & Nadirah, I. (2024). EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI MEDIASI GUNA MENCIPTAKAN ASAS KEMANFAATAN. Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi , 3 (1), 293–298.
Khadapi, M. A., Hamzani, A. I., & Wildan, M. (2023). Tinjauan Hukum Pencegahan Konflik Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata. Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) , 1 (1), 33–50.
Lailiyah, K. (2022). Optimalisasi Peran Mediator Pengadilan Agama dalam mengurangi angka perceraian melalui pendekatan Humanistik. Journal of Criminology and Justice , 1 (3), 62– 67.
Ma’rifah, L. (2023). Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia. Innovative: Journal Of Social Science Research , 3 (2), 3692–3706. Menkel-Meadow, C. J., Porter-Love, L., & Kupfer-Schneider, A. (2020). Mediation: Practice, policy, and ethics . Aspen Publishing. Mitchell, C. (2022). Mediation and the Ending of Conflicts . Springer. Nansi, W. S. (2022). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia. Jurnal Pemberdayaan Hukum , 2 (1). Németh, V., & Szabó, C. (2021). The characteristics of mediation according to fields of application. Belügyi Szemle , 69 (4. ksz.), 93–107. Nurdiansyah, R., & Damiri, M. A. (2023). Hukum Tentang Orang (Perbandingan Antara KUH Perdata Indonesia, Inggris Dan Amerika). Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara , 1 (4), 26–43. Parashakti, R. D., Kurnia, S., & Budiman, M. (2022). Peran Mediasi Organizational Citizenship Behavior pada pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Karyawan. Jurnal Pelita Manajemen , 1 (01), 67–75. Purnomo, A. (2022). Hakam dan Mediasi di Pengadilan Agama . Q Media. Rosalina, M. (2023). Pelaksanaan Mediasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 (Suatu Perbandingan). Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat , 22 (3), 384–389. Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. Ganesha Law Review , 2 (2), 155–166.
Sambe, K. M., Dapu, F. M., & Wahongan, A. S. (2023a). Tinjauan Yuridis Proses Mediasi di Pengadilan Negeri. Lex Privatum , 11 (4).
Sambe, K. M., Dapu, F. M., & Wahongan, A. S. (2023b). Tinjauan Yuridis Proses Mediasi di Pengadilan Negeri. Lex Privatum , 11 (4). Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 11 (1). Siregar, G. T. P., Siregar, S. A., & Yasid, M. (2021). PENGETAHUAN MASYARAKAT MENGENAI PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN. PKM Maju UDA , 2 (1), 1–19. Siregar, T., & Munawir, Z. (2020). Mediasi Dalam Tiga Sistem Hukum Dan Perannya di Dalam Terwujudnya Keberhasilan Tujuan Hukum di Indonesia. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) , 3 (1), 7–16. Sudjana, S. (2021). Makna Mediasi Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Veritas et Justitia , 7 (1), 91–114.
Sugianto, F. A., & Marpaung, D. S. H. (2022). Efektivitas Peranan Mediasi Dalam Upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual. Jurnal Meta-Yuridis , 5 (1), 51–59. Wijaya, I. K. L. B., Budiartha, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2021). Penyelesaian Perkara Harta Warisan dan Harta Bersama dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Badung (Nomor Perkara 0095/PDTG/2017/PABDG). Jurnal Preferensi Hukum , 2 (1), 88–92.