## PERBANDINGAN KEWENANGAN BADAN LEGISLATIF DI
INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT Oleh: Jaka Prima Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang Jl. Mayjen HaryonoNo.193 Malang Email : Jaka.prima@ymail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  memaparkan  mengenai  Kewenangan  Badan Legislatif  Di  Indonesia  Dan  Amerika  Serikat.  Ketentuan  mengenai  badan legislatif  Indonesia  dan  Amerika  Serikat  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan  dan  Konstitusi  Amerika  Serikat,  dalam  sistem  Parlemen,  legislatif adalah  badan  tertinggi  dan  menunjuk  eksekutif.  Dalam  Sistem  Presidensial, legislatif  adalah  cabang  pemerintahan  yang  sama  dan  bebas  dari  eksekutif. Sedangkan  di  Amerika  Serikat  yang  menganut  sistem bikameral ,  badan perwakilan rakyatnya adalah Congress yang memiliki dua kamar yaitu Senate dan House  of  Representative .  Kewenangan  DPR  RI  sebagai  badan  legislatif  adalah membentuk  undang-undang  yang  dibahas  dengan  presiden  untuk  mendapat persetujuan bersama, membahas dan memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah  penganti  undang-undang,  memperhatikan  pertimbangan  DPD  atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara, menetapkan APBN bersama presiden dengan memerhatikan pertimbangan DPD. Kata Kunci: perbandingan, kewenangan, badan legislatif.

## Abstract
This  study  aims  to  describe  the  Authority  of  the  Legislative  System  in  Indonesia and  the  United  States.  Provisions  regarding  the  legislative  system  of  Indonesia and  the  United  States  are  regulated  in  legislation  and  the  United  States Constitution, in the Parliamentary system, the legislative is the highest body and appoints executives. In a Presidential System, the legislative is the same branch of government  and  free  from  the  executive.  Whereas  in  the  United  States  which adheres  to  the  bicameral  system,  the  representative  system  of  its  people  is  the Congress  which  has  two  rooms  namely  the  Senate  and  the  House  of Representatives. The authority of the House of Representatives of the Republic of Indonesia as a legislative system is to form laws discussed with the president for mutual  agreement,  discuss  and  give  approval  to  government  regulations  to change the law, pay attention to the DPD's consideration of the draft state budget for  revenue  and  expenditure,  set  the  State  Budget  together  with  the  president  by taking into consideration the DPD.
Keywords : comparison, authority, legislative.

## PENDAHULUAN.
Negara  merupakan  integrasi  dari  kekuasaan  politik,  dan  merupakan organisasi  pokok  dari  kekuasaan  politik.  Negara  adalah agency (alat)  dari masyarakat  yang  mempunyai  kekuasaan  untuk  mengatur  hubungan-hubungan manusia  dalam  masyarakat  dan  menertibkan  gejala-gejala  kekuasaan  dalam masyarakat. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan system hukum dan perantara
pemerintah beserta segala alat-alat perlengkapannya. 1 Sistem hukum adalah dasar legal  dari  Negara,  seluruh  struktur  dan  fungsi  negara  ditetapkan  oleh  hukum. 2 Hukum  yang  berlaku  bagi  suatu  negara  mencerminkan  perpaduan  antara  sikap, dan  pendapat  pimpinan  pemerintahan  negara  dan  keinginan  masyarakat  luas mengenai  hukum  tersebut.  Merupakan  konsekuensi  logis  apabila  dalam  suatu negara terdapat kelengkapan negara beserta fungsi-fungsinya yang diturunkan dari konstitusinya.  Konstitusi  adalah  segala  ketentuan  dan  aturan  mengenai ketatanegaraan  (Undang-Undang  Dasar  dan  sebagainya),  atau  Undang-Undang Dasar suatu negara. 3 Ini merupakan pengertian dasar dari berbagai bentukan kata yang  berasal  dari  kata  dasar  ”konstitusi”.  Hal-hal,  kebijakan  atau  tindakan pemerintah  yang  tidak  sesuai  dengan  konstitusi  berarti  dapat  dikatakan  tidak konstitusional.  Konstitusi  memiliki  cakupan  global.  Bahkan  menurut  Sri Soemantri 4 bahwa tidak  ada satu  negara pun di  dunia ini  yang tidak mempunyai konstitusi  atau  Undang-Undang  Dasar.  Negara  dan  konstitusi  merupakan  dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Legislatif dikenal dengan  beberapa  nama,  yaitu  parlemen,  kongres,  dan  asembli  nasional.  Dalam sistem  Parlemen,  legislatif  adalah  badan  tertinggi  dan  bersama-sama  dengan Eksekutif. Dalam Sistem Presidensial, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama  dan  bebas  dari  eksekutif.  Sebagai  tambahan  atas  menetapkan  hokum Sekarang  ini  anggota  badan  perwakilan  rakyat  pada  umumnya  mewakili  rakyat melalui  partai  politik.  Hal  ini  dinamakan  perwakilan  yang  bersifat  politik ( political  representation ).  Badan  Perwakilan  Rakyat  Indonesia  adalah  Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sedangkan di Amerika Serikat yang menganut sistem  bikameral,  badan  perwakilan  rakyatnya  adalah Congress yang  memiliki dua kamar yaitu Senate dan House of Representative . 5
Di Indonesia memiliki dua kamar legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR)  dan  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  yang  bersama  membentuk Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR).  DPR  mewakili  daerah  pemilihan tertentu, dan dipilih dari partai  politik, sementara DPD mewakili  provinsi dipilih dari  kalangan  individu.  Sebaliknya  Amerika  Serikat  juga  memiliki  dua  kamar legislatif  yaitu House  of  Representative dan Senate, yang  bersama  membentuk Kongres  Amerika  Serikat.  Anggota House  of  Representativ e  mewakili  daerah pemilihan tertentu, sementara Senate mewakili negara bagian. Namun, di Amerika Serikat  kedua  kamar  legislatif  mewakili  partai  politik.  Selain  itu  Senat  memiliki kemampuan  untuk  meveto  keputusan House  of  Representative .  Kekuasaan  veto ini  tidak  dimiliki  DPD  di  Indonesia. 6 maka  perlu  adanya  penelitian  untuk
1 Miriam Budiardjo, Dasar – Dasar Ilmu Politik , (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004 ), hlm 38.
2 Ibid , hlm 46.
3 Dahlan  Thaib,  Jazim  Hamidi,  Ni’matul  Huda, Teori  dan  Hukum  Konstitusi ,  (Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm 1.
4 Sri  Soemantri,  Konstitusi  Indonesia:  Prosedur  dan  Sistem  Perubahannya  Sebelum  dan Sesudah UUD 1945 Perubahan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 17.
5 http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/ perbandingan  badan  perwakilan  rakyat pada  sistem  ketatanegaraan  indonesia  dan  amerika  serikat Volume  5,  Nomor  3,  Tahun  2016 diakses 29 juni 2019 pukul 19.30 Wib.
6 Ibid
membandingkan badan legislatif  yang ada di indonesia dan badan legislatif yang ada di Amerika.
Berdasarkan  uraian  tersebut  dalam  latar  belakang  penelitian  diatas  maka dapat dirumuskan permasalahan bagaimana kewenangan badan legislatif menurut perundang-undangan  di  Indonesia?  bagaimana  kewenangan  badan  legislatif menurut perundang-undangan di negara Amerika Serikat? Dan apa perbedaan dan persamaan Badan Legislatif di Indonesia dan Amerika Serikat?

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  penelitian  hukum  normatif, yaitu  penelitian  yang  difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau norma-norma dalam hukum positif. 7 Adapun penelitian hukum normatif mencakup penelitian  terhadap  sistematika  hukum,  penelitian  terhadap  taraf  sinkronisasi hukum,  penelitian  sejarah  hukum  dan  penelitian  perbandingan  hukum. 8 Dalam penelitian  normatif  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach ).  Pendekatan  perundang-undangan  melakukan  pengkajian  peraturan perundang-undanagn yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Untuk itu peneliti harus melihat hukum  sebagai  sistem tertutup  yang mempunyai  sifat-sifat sebagai  berikut:  1. Comprehensif artinya  norma-norma  hukum  yang  ada  di dalamnya  terkait    antara  satu  dengan  lain  secara  logis.  2. All  inclusive bahwa kumpulan  norma  hukum  tersebut  cukup  mampu  menampung  permasalahan hukum  yang  ada.  Sehingga  tidak  akan  ada  konflik  hukum.3. Systematik bahwa disamping  bertautan  antara  satu  dengan  yang  lain,  norma-norma  hukum  tersebut juga tersusun secara hierarkis. 9
Analisis  hukum  yang  dihasilkan  oleh  suatu  penelitian  hukum  normatif yang  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  akan lebih akurat bila dibantu oleh pendekatan yang lain dalam hal pendekatan tersebut adalah  pendekatan  Analitis.  Pendekatan  Analitis  ( Analytical  Approach )  yang dimaksud  adalah  analisis  terhadap  bahan  hukum  untuk  mengetahui  makna  yang dikandung oleh istilah-istilah  yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara  konsepsional,  sekaligus  mengetahui  penerapannya  dalam  praktik  dan putusan-putusan hukum.Hal itu dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama sang peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang  bersangkutan.  Yang  kedua,  menguji  istilah-istilah  hukum  tersebut  dalam praktik melalui analisis terhadp putusan-putusan hukum. 10

## PEMBAHASAN.
Pasca  perubahan  Undang-Undang  Dasar  1945  terjadi  perubahan  yang  cukup fundamental  dalam  tubuh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  Kewenangan  DPR sebagai Badan Legislatif adalah :
1) Membentuk  Undang-Undang  yang dibahas dengan presiden untuk  mendapat persetujuan bersama.
Undang-undang  Dasar  1945  pasal  20  ayat  1  menyebut  bahwa,  kekuasaan untuk membentuk UU ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian di pasal 20  ayat  2  disebutkan  bahwa  setiap  rancangan  UU  (RUU)  dibahas  oleh  DPR
7 Jhonny Ibrahim , Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , (Malang : PT. Bayu Media Publishing, 2010), hlm.295
8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2000), hlm. 51
9 Ibid .hlm 303
10 Ibid. hlm.310
bersama  Presiden  untuk  mendapatkan  persetujuan  bersama.  Untuk  proses pembentukan  Undang-Undang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  12 tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  Pasal  16 sampai  23,  pasal  43  sampai  51  dan  Pasal  65  sampai  74.  Berdasar  ketentuan tersebut seperti inilah proses pembentukan sebuah undang-undang.
a. Sebuah  Rancangan  Undang-Undang  bisa  berasal  dari  Presiden,  DPR  atau DPD.
b. RUU  yang  diajukan  oleh  Presiden  disiapkan  oleh  menteri  atau  pimpinan lembaga terkait.
c. RUU  kemudian  dimasukkan  ke  dalam  Program  Legislasi  Nasional (prolegnas) oleh Badan Legislasi DPR untuk jangka waktu 5 tahun.
d. RUU  yang  diajukan  harus  dilengkapi  dengan  Naskah  Akademik  kecuali untuk  RUU  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN),  RUU penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) menjadi UU, serta RUU pencabutan UU atau pencabutan Perpu.
e. Pimpinan  DPR  mengumumkan  adanya  usulan  RUU  yang  masuk  dan membagikan ke seluruh anggota dewan dalam sebuah rapat paripurna.
f. Di  rapat  paripurna  berikutnya  diputuskan  apakah  sebuah  RUU  disetujui, disetujui dengan perubahan atau ditolak untuk pembahasan lebih lanjut.
g. Jika  disetujui  untuk  dibahas,  RUU  akan  ditindaklanjuti  dengan  dua  tingkat pembicaraan.
h. Pembicaraan  tingkat  pertama  dilakukan  dalam  rapat  komisi,  rapat  gabungan komisi,  rapat  Badan  Legislasi,  rapat  Badan  Anggaran,  atau  rapat  panitia khusus.
i. Pembicaraan tingkat II dilakukan di rapat paripurna yang berisi: penyampaian laporan  tentang  proses,  pendapat  mini  fraksi,  pendapat  mini  DPD,  dan  hasil Pembicaraan Tingkat  I;  pernyataan persetujuan  atau penolakan dari tiap-tiap fraksi  dan  anggota secara lisan  yang diminta oleh pimpinan rapat  paripurna; dan  pendapat  akhir  Presiden  yang  disampaikan  oleh  menteri  yang mewakilinya.
j. Apabila tidak tercapai kata sepakat melalui musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak
k. Bila  RUU  mendapat  persetujuan  bersama  DPR  dan  wakil  pemerintah,  maka kemudian diserahkan ke Presiden untuk dibubuhkan tanda tangan. Dalam UU ditambahkan  kalimat  pengesahan  serta  diundangkan  dalam  lembaga  Negara Republik Indonesia.
l. Dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RUU disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan. 11
2) Membahas  dan  memberikan  persetujuan  terhadap  peraturan  pemerintah penganti undang-undang.
Perpu  merupakan  salah  satu  jenis  dari  Peraturan  Pemerintah (PP). Jenis  PP  yang pertama adalah untuk  melaksanakan Perintah UU. Jenis PP  yang  kedua  yakni  PP  sebagai  pengganti  UU  yang  dibentuk  dalam  hal ihwal  Kegentingan  yang  Memaksa.  Perpu  merupakan  jenis  perundang-
11 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.
undangan yang disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945, yakni dalam Pasal 22.  Pasal  22  UUD  1945  menyebutkan  bahwa  dalam  hal  ihwal  kegentingan yang  memaksa,  Presiden  berhak  menetapkan  Perpu. 12 Pasal  1  angka  4  UU No.12  Tahun  2011  memuat  ketentuan  umum  yang  memberikan  definisi Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang  Undang  adalah  peraturan perundang-undangan  yang  ditetapkan  oleh  Presiden  dalam  hal  ihwal kegentingan  yang  memaksa.  Pasal  1  angka  3  Perpres  87  Tahun  2014  juga tidak  memberikan  batasan  pengertian  pada  Perpu  melainkan  menyebutkan definisi  yang  sama  sebagaimana  tercantum  dalam  UU  12  Tahun  2011  dan UUD  1945.  Perpu  sebenarnya  merupakan  suatu  Peraturan  Pemerintah  yang bertindak  sebagai  suatu  Undang-Undang  atau  dengan  perkataan  lain  Perpu adalah Peraturan Pemerintah yang diberi kewenangan sama dengan Undang- Undang.  Peraturan  Pemerintah  adalah  peraturan  perundang-undangan  yang dibentuk  oleh  Presiden  untuk  melaksanakan  Undang-Undang.  UU  adalah peraturan  perundang-undangan  yang  pembentukannya  dilakukan  oleh  dua lembaga,  yakni  DPR  dengan  persetujuan  Presiden  dan  merupakan  peraturan yang mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945.
Kewenangan  Presiden  dalam  pembentukan  Perpu  merupakan kewenangan derivatif yang  bersumber  dari  kewenangan  legislatif.  Presiden semestinya  hanya  memangku  kewenangan  eksekutif.  Namun  dalam  keadaan darurat,  fungsi  legislasi  diberikan  untuk  mengambil  tindakan-tindakan  yang perlu  dalam  menyelesaikan  permasalahan  bangsa  dan  negara  yang  ada  yang hanya  dapat  ditempuh  dengan  menggunakan  fungsi  legislasi  tersebut.  UUD 1945  memperlihatkan  bahwa  kewenangan  presiden  dalam  pembentukan Perpu  merupakan  kekuasaan derivatif dari  kekuasaan  legislatif  yang didelegasikan  melalui  UUD.  Perpu  hanya  berlaku  sampai  diajukan persetujuan  di  DPR  dan  untuk  selanjutnya  keberlakuannya  ditentukan  oleh DPR. 13
3) Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan  Rakyat.  APBN  berisi  daftar  sistematis  dan  terperinci  yang memuat  rencana  penerimaan  dan  pengeluaran  negara  selama  satu  tahun anggaran  APBN,  perubahan  APBN,  dan  pertanggungjawaban  APBN  setiap tahun  ditetapkan  dengan  Undang-Undang.  pertimbangan  DPD  RI  atas Racangan  Undang-Undang  sesuai  Pasal  249  UU  Nomor  2  Tahun  2018 tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). 14
4) Menetapkan  APBN  bersama  presiden  dengan  memerhatikan  pertimbangan DPD.
12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
13 Ibid
14 UU  No.  2  Tahun  2018  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2014  Tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 249.
DPD  di  harapkan  mengharapkan  agar  dalam  memberikan pandangan,  pendapat  dan  pertimbangan,  setiap  alat  kelengkapan  DPD  RI khususnya  Komite-komite,  dapat  mempertajam  kajiannya  sehingga mencakup  banyak  hal  yang  substantif.  Anggota  DPD  ada  dalam  setiap provinsi,  dipilih  langsung  oleh  rakyat  melalui  Pemilu.  Anggota  DPD  ini bukan  berasal  dari  partai  politik,  melainkan  dari  organisasi-organisasi kemasyarakatan.  Menurut  pasal  22  D  UUD  1945,  DPD  memiliki  tugas  dan wewenang sebagai berikut.
1. Mengajukan  rancangan  undang-undang  kepada  DPR  yang  berkaitan  dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, serta penggabungan
2. Daerah,  pengelolaan  sumber  daya  alam  atau  sumber  ekonomi  lainnya,  juga yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat daerah.
3. Memberi  pertimbangan  kepada  DPR  atas  rancangan  undang-undang  APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
4. Melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  mengenai  hal-hal  di  atas  tadi, serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR untuk ditindaklanjuti. DPD ini bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Kongres  Amerika  Serikat  adalah  cabang  legislatif  dari  pemerintahan federal  Amerika  Serikat.  Sistem  yang  dianut  adalah  sistem  dua  kamar  atau bikameral,  terdiri  dari  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Senat.  Dewan  Perwakilan terdiri  dari  435  anggota,  masing-masing  mewakili  sebuah  distrik  dan  bertugas selama  dua  tahun.  Jumlah  kursinya  dibagi  berdasarkan  jumlah  penduduk  tiap negara  bagian;  sedangkan  dalam  Senat,  setiap  negara  bagian  memiliki  dua Senator,  tidak  memandang  populasi.  Ada  100  orang  senator,  yang  menjabat selama  enam  tahun.  Anggota  DPR  dan  senator,  dipilih  secara  langsung  oleh masyarakat, tetapi di beberapa negara bagian gubernur dapat memilih pengganti sementara  ketika  sebuah  kursi  Senat  kosong. 15 Dewan  Perwakilan  Rakyat  atau House  of  Representative memiliki  kewenangan  yang  sama  yaitu  merancang peraturan  perundang-undangan.  Namun  DPR  dapat  mengundangkan  dan memutuskan  rancangan  tersebut  menjadi  undang-undang,  sedangkan House  of Representative tidak  memiliki  kewenangan  untuk  mengundangkan. House  of Representative hanya  dapat  merancang  RUU  kemudian  diajukan  pada Senate. DPR  memiliki  beberapa  kewenangan  yang  tidak  dimiliki  oleh House  of Representative ,  pertama  adalah  memberikan  persetujuan  dalam  pemilihan anggota lembaga tinggi negara atau pimpinan dari lembaga tinggi negara seperti anggota  BPK,  pimpinan  polri,  hakim  agung,  dan  lain-lain.  Di  Amerika  Serikat kekuawasaan  ini  dimiliki  oleh Senate .    Memberikan  pertimbangan  terhadap Presiden  untuk  menyatakan  perang  terhadap  negara  lain.  Di  Amerika  Serikat kewenangan  menyatakan  perang  ada  di  tangan Congress. kewengan  untuk membahas dan menyetujui RUU tentang anggaran negara. DPR Amerika  dapat mengajukan impeachment terhadap  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  kepada Mahkamah  Konstitusi. House  of  Representative juga  dapat  mengajukan impeachment namun  tidak  hanya  terhadap  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden
15 https://id.wikipedia.org/wiki/Kongres_Amerika_Serikat diakses tanggal 1 juli 2019 pukul 17.00 wib
tetapi juga terhadap pejabat negara federal lainnya. Impeachment yang dilakukan oleh House  of  Representative diajukan  kepada Senate ,  kemudian Senate dengan dipimpin  oleh  hakim  agung  akan  melakukan trial terhadap impeachment yang diajukan. 16
Senate bertugas untuk menerima atau menolak rancangan anggaran dan pajak  yang  diajukan  oleh House  of  Representative dan  pemerintah.  Sedangkan Senat  memiliki  Kewenangan  untuk  memeriksa  dan  membahas  RUU  yang  di usulkan  oleh House  of  Representative tetapi  tidak  memiliki  kewenangan  untuk membuat  dan  mengusulkan  RUU.  Kedudukan  DPD  sebagai  lembaga  perwakilan daerah yang memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam kepentingan nsional sungguh lemah. Disamping itu sebagai lembaga negara mempunyai fungsi yang  hanya  sebagai  pelengkap  bagi  lembaga  legislatif,  dimana  hanya  sebagai lembaga  “ konsultatif dan  pertimbangan”  saja,  tidak  mempunyai  kewenangan memutus.  Serta  disamping  itu  DPD  dibatasi  pada  persoalan-persoalan  berkaitan dengan otonomi daerah. Senate di Amerika Serikat memiliki original power yang memiliki tugas untuk memberi pertimbangan dan persetujuan mengenai perjanjian luar  negeri,  pengangkatan  duta,  konsul,  menteri,  hakim  federal,  dan  pejabat- pejabat lain yang ditentukan dalam undang-undang.
Kongres  akan mempunyai  Kekuasaan Untuk mengenakan dan memungut Pajak, Bea, Pungutan, dan Cukai, untuk membayar Hutang dan menyelenggarakan  Pertahanan  bersama  dan  Kesejahteraan  umum  Amerika Serikat;  tetapi  semua  Pajak,  Pungutan,  dan  Cukai  harus  seragam  di  seluruh Amerika Serikat; Selain itu Kongres Amerika Serikat memiliki kekuasaan lainnya yaitu:
 Untuk meminjam Uang atas Kredit Amerika Serikat;
 Untuk  mengatur  Perdagangan  dengan  Bangsa  Bangsa  asing,  dan antara berbagai Negara Bagian, dan dengan suku-suku Indian;
 Untuk  membuat  Peraturan  yang  seragam  mengenai  Naturalisasi, dan  Undang-Undang  yang  seragam  mengenai  Kebangkrutan  di seluruh Amerika Serikat;
 Untuk  mencetak  Uang,  menentukan  Nilainya,  dan  nilai  Mata  uang asing, dan menentukan Standar Berat dan Ukuran;
 Untuk  menetapkan  Hukuman  bagi  pemalsuan  Surat  berharga  dan Mata uang Amerika Serikat yang sedang berlaku;
 Untuk mendirikan Kantor Pos dan Jaringan Pos;
 Untuk  mendorong  Kemajuan  Ilmu  dan  Seni  yang  berguna,  dengan cara  menjamin  untuk  jangka  Waktu  terbatas  bagi  para  Pengarang dan  Penemu  Hak  eksklusif  atas  Tulisan  dan  Penemuan  mereka masing-masing;
16 https://id.wikipedia.org/wiki/Senat_Amerika_Serikat diakses tanggal 1 juli 2019 pukul 17.00 wib
 Untuk  mendirikan  Pengadilan-Pengadilan  di  bawah  Makamah Agung;
 Untuk  mendefinisi  dan  menghukum  Pembaakan  dan  Kejahatan- Kejahatan  yang  dilakukan  di  Lautan  bebas,  dan  Pelanggaran terhadap Hukum Bangsa-Bangsa;
 Untuk  mengumumkan  Perang,  mengeluarkan  Surat  Sita  Jaminan dan Pembalasan, dan membuat Peraturan mengenai Penangkapan di Darat dan di Laut;
 Untuk  membentuk  dan  membiayai  Tentara,  tetapi  Alokasi  Dana untuk keperluan tersebut tidak boleh berlaku untuk Masa lebih dari Dua Tahun;
 Untuk membentuk dan memelihara sebuah Angkatan Laut;
 Untuk  mengatur  pemanggilan  Milisi  untuk  melaksanakan  Hukum Perserikatan, menindas Pemberontakan dan menangkal Invasi;
 Untuk  mengatur  pengorganisasian,  persenjataan  dan  pendisiplinan Milisi,  dan  pengaturan  Sebagian  dari  mereka  yang  dapat diperkerjakan  dalam  Dinas  Amerika  Serikat,  dengan  menyerahkan kepada  masing-maing  Negara  Bagian,  hak  Mengangkat  para perwiranya,  dan  Wewenang  untuk  melatih  Milisi  sesuai  dengan disiplin yang ditentukan oleh Kongres;  Untuk  menjalankan  Perundang-undangan  eksklusif  dalam  Hal  apa pun,  atas  suatu  Distrik  tertentu  (yang  tidak  lebih  dari  sepuluh  mil persegi)  yang  mungkin,  melalui  Penyerahan  oleh  Negara-Negara Bagian  tertentu,  dan  Penerimaan  oleh  Kongres,  menjadi  tempat kedudukan  Pemerintah  Amerika  Serikat,  dan  untuk  melaksanakan Wewenang  yang  sama  atas  semua  Tempat  yang  dibeli  dengan
Persetujuan  Badan  Legislatif  dari  Negara  Bagian  di  mana  tempat- tempat  itu  akan  berada,  untuk  Pembangunan  Benteng,  Gudang Peluru,  Gudang  Senjata,  galangan  Kapal,  dan  Bangunan-Bangunan lain yang diperlukan;Dan  Untuk  membuat  segala  Undang-Undang  yang  akan  diperlukan  dan pantas untuk menjalankan Pelaksanaan Wewenang-Wewenang yang tersebut tadi, dan semua Wewenang lainnya yang dilimpahkan oleh Konstitusi  ini  kepada  Pemerintah  Amerika  Serikat,  atau  kepada Departemen atau Pejabatnya. 17
Pepindahan  atau  Pemasukan  Orang-Orang  yang  oleh  Negara-Negara Bagian  yang  ada  sekarang  dianggap  pantas  untuk  diizinkan,  tidak  akan  dilarang oleh Kongres sebelum tahun seribu delapan ratus delapan, tetapi suatu Pajak atau Bea  dapat  dikenakan  Pada  Pemasukan  demikian,  yang  tidak  lebih  dari  sepuluh dolar  untuk  setiap  Orang.  Berikut  tidak  hal-hal    yang  tidak  akan  dilarang  oleh Kongres sebelum tahun seribu delapan ratus delapan :
 Hak  Istimewa  atas  Dokumen  abeas  Corpus  tidak  akan ditangguhkan, kecuali dalam Kasus Pemberontakan atau Invasi di mana keamanan umum mungkin mengharuskannya.
 Tidak  ada  Rancangan  Undang-Undang  Penghapusan  Hak  atau Undang-Undang ex post pacto boleh diloloskan.
 Tidak ada pajak atau bea akan dikenakan pada barang-barang yang diekspor dari Negara Bagian mana pun.
 Tidak  ada  Preferensi  akan  diberikan  oleh  Peraturan  Perdagangan atau  Pendapatan  apa  pun  kepada  Pelabuhan  salah  satu  Negara Bagian di atas Pelabuhan di Negara Bagian mana pun.
 Tidak akan ada uang yang ditarik dari Kas Negara kecuali sebagai konsekuensi  Alokas  berdasarkan  Undang-Undang;  dan  satu Keterangan  serta  Lapoan  teratur  tentang  Penerimaan  dan Pengeluaran  seluruh  Uang  negara  akan  diteritkan  dari  waktu  ke waktu.  Tidak  ada  Gelar  Kebangsawanan  akan  diberikan  oleh  Amerika Serikat:  Dan  tidak  ada  Orang  yang  memegang  Jabatan  yang memberi  Keuntungan  atau  Kepercayaan  padanya,  akan,  tanpa persetujuan  Kongres,  menerima  hadiah,  Imbalan,  Jabatan,  atau Gelar pa pun dari Raja, Pangeran, atau Negara asing. 18
Konstitusi  Amerika  Serikat  memutuskan  ada  tiga  lembaga  yang memegang  kekuasaan  negara  yakni  legislatif,  eksekutif  dan  yudikatif. Lembaga  legislatif  biasa  disebut  Kongres.  Konstitusi  Amerika  Serikat menegaskan  bahwa  kekuasaan  untuk  membentuk  undang-undang  berada  di tangan  sebuah  Kongres  Amerika  Serikat  yang  terdiri  dari  dua  badan ( bicameral )  yaitu  Senat  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  ( House  Of Representative ).  Sedangkan  Lembaga  Legislatif  di  Indonesia  memiliki  dua kamar  Legislatif  yaitu  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dan  Dewan Perwakilan  Daerah  (DPD)  yang  bersama-sama  membentuk  Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
1. Perbedaan  Kewenangan  Badan  Legislatif  Di  Indonesia  Dan  Amerika Serikat.
a. Kekuasaan  Legislatif  Amerika  Serikat  diberikan  sepenuhnya  kepada sebuah  Kongres  Amerika  Serikat,  yang  terdiri  dari  sebuah  Senat  dan Dewan Perwakilan Rakyat tanpa campur tangan Presiden sedangkan di Indonesia  kekuasaan  membentuk  undang-undang  dibahas  dengan Presiden dan mendapat persetujuan bersama.
b. Badan Legislatif Amerika Serikat mempunyai wewenang khusus, yaitu wewenang  untuk  memastikan  pengangkatan  pejabat  tinggi  dan  duta besar  sedangkan  di  Indonesia  bukan  kewenangan  badan  legislatif Indonesia melainkan sepenuhnya Kewenangan Presiden.
c. Badan  Legislatif  Amerika  Serikat  wewenang  untuk  mengesahkan perjanjian  dengan  cara  dua  pertiga  suara  sedangkan  di  Indonesia mengesahkan perjanjian bukan kewenangan badan legislatif.
d. Badan  Legislatif  Amerika  Serikat  Mempunyai  wewenang  untuk mengajukan perundang-undangan kenaikan penghasilan. sedangkan di Indonesia bukan menjadi kewenangan badan Legislatif indonesia.
e. Badan  Legislatif  Amerika  Serikat  memiliki  kewenangan  untuk memeriksa  dan  membahas  RUU  yang  di  usulkan  oleh House  of Representative Sedangkan di Indonesia kewenangan untuk memeriksa dan membahas RUU hanya kekuasaan badan legislatif.
18 Ibid
f. Presiden Amerika Serikat sama sekali terpisah dengan badan legislatif sedangkan Presiden Indonesia bekerja sama dengan badan legislatif.
g. Memutuskan  atau  Menolak  kabinet  yang  diusulkan  oleh  Presiden. Sedangkan  di  Indonesia  tidak  boleh  menolak  karena  hak  prerogatif Presiden.
h. Memutus  dan  mengadili Impechment yang  diajukan  oleh House  of
Representative. Senat mempunyai hak untuk mengadili dan menetukan bersalah  tidaknya  pejabat  yang  bersangkutan.  Dewan  memiliki  hak tunggal  untuk  mengajukan  tuduhan,  yang  dapat  menyebabkan persidangan impeachment nantinya  Sedangkan  di  Indonesia  Usulan pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dapat  diajukan  oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan akan diserahkan hasilnya kepada MPR RI.
i. Pemilu  di  Amerika  Serikat  menggunakan  sistem  distrik  sedangkan pemilu  di  Indonesia  berdasarkan  jumlah  penduduk  yang  dilaksanakan di tiap daerah pemilihan.
2. Persamaan  Kewenangan  Badan  Legislatif  Di  Indonesia  Dan  Amerika Serikat.
- Sama-sama  mempunyai  kekuasaan  membentuk  dan  menyusun rancangan rundang-undangan
- House  of  Representative Amerika  Serikat  dan  Indonesia  memiliki kewenangan yang sama dalam mengajukan impeachment .
- Sama-sama boleh membahas memeriksa dan membahas RUU yang di usulkan.
- Badan Legislatif Indonesia dan Amerika Serikat mempunyai hak untuk membatalkan ketetapan rancangan peraturan dan undang-undang.
- Badan  legislatif  Indonesia  dan  Amerika  Serikat  dalam  setiap Pengambilan keputusan  dalam rapat  pada dasarnya  diusahakan sejauh mungkin  dengan  cara  musyawarah  untuk  mencapai  mufakat,  apabila tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- Syarat untuk menjadi anggota badan legislatif harus cukup umur yaitu minimal umur 21 tahun
- Pemilihan  Presiden  oleh  rakyat  melalui  pemilu  berdasarkan  suara mutlak yang sah.

## PENUTUP
Lembaga  legislatif,  badan  legislatif,  legislatif,  atau  legislatur  adalah badan  deliberatif  pemerintah  dengan  kuasa  membuat  hukum.  Legislatif dikenal  dengan  beberapa  nama,  yaitu parlemen , kongres ,  dan asembli nasional .  Dalam  sistem  Parlemen,  legislatif  adalah  badan  tertinggi  dan menunjuk  eksekutif.  Dalam  Sistem  Presidensial,  legislatif  adalah  cabang pemerintahan  yang  sama  dan  bebas  dari  eksekutif.  Kewenangan  DPR  RI sebagai  badan  legislatif  adalah  membentuk  undang-undang  yang  dibahas dengan  presiden  untuk  mendapat  persetujuan  bersama,  membahas  dan memberikan  persetujuan  terhadap  peraturan  pemerintah  penganti  undang- undang,  memperhatikan  pertimbangan  DPD  atas  rancangan  undang-undang anggaran  pendapatan  dan  belanja  Negara.,  menetapkan  APBN  bersama presiden dengan memerhatikan pertimbangan DPD. Badan legislatif Amerika Serikat  diyakini  menggunakan  sistem  bikameral,  hal  ini  dapat  terlihat  dari
kewenangan  kedua  kamarnya  yang  seimbang.  Di  Amerika  Serikat  Badan Legislatif  merupakan  gabungan  dari Senate dan House  of  Representative karena  di  Amerika  Serikat  menganut  sistem bikameral lembaga  legislatif Amerika  Serikat  dirasakan  lebih  kokoh  daripada  di  Indonesia  yang  tidak memiliki  keseimbangan  kewenangan  antara  DPR  dan  DPD.  Walupun  secara pemilihan  dirasakan  telah  cukup  demokratis  karena  dipilih  secara  langsung, dengan begitu diharapkan wakil rakyat dikenal rakyatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Budiardjo,  2004,  Miriam, Dasar  –  Dasar  Ilmu  Politik ,  Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama.
Ibrahim Jhonny , Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Malang : PT. Bayu Media Publishing, 2010.
Ni’matul  Huda  dkk,  2004, Teori  dan  Hukum  Konstitusi ,  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
Soekanto Soerjono, 2000, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:  UI Press. Soemantri  Sri,  2016, Konstitusi  Indonesia:  Prosedur  dan  Sistem  Perubahannya Sebelum  dan  Sesudah  UUD  1945  Perubahan ,  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.

## Peratutan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
UU  No.  2  Tahun  2018  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor 17  Tahun  2014  Tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Dan  Dewan  Perwakilan
Rakyat Daerah Internet. Constitution of the United States (1787) , ditercemahkan oleh https://id.wikisource.org/wiki/Konstitusi_Amerika_Serikat  dalam  bahasa Indonesia http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/ perbandingan badan perwakilan  rakyat  pada  sistem  ketatanegaraan  indonesia  dan  amerika serikat Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kongres_Amerika_Serikat https://id.wikipedia.org/wiki/Senat_Amerika_Serikat