## LOBI ISRAEL DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT KE TIMUR TENGAH

## Iqbal Ramadhan
Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pertamina; email : iqbal.ramadhan@universitaspertamina.ac.id

## Abstract
This research discusses about the role of pro-Israeli lobby groups which dominated US foreign policy in the Middle East during George W. Bush’s regime. The researcher used qualitative  method  and  case  study  analysis  in  this  research.  The  concept  and  theory harnessed foreign  policy concept  from Lovell and pluralist  lobby theory. The result of this research was Israel’s lobby groups were an input in decision making process as an interest. The lobby played its role as the main source of information which were used by US  government  as  a  foreign  policy  domestic  input.  They  had  financial  and  political power that were able to lobby both directly and indirectly.
Keyword: decision making process, foreign policy, Israel’s lobby.

## Abstrak
Penelitian ini membahas  tentang peran  kelompok lobi  Israel  yang  mendominasi  dalam kebijakan luar negeri AS ke Timur Tengah pada masa pemerintahan George W. Bush. Metode  yang  digunakan  adalah  kualitatif  dan  analisis  studi  kasus  melalui  pendekatan konsep  kebijakan  luar  negeri  dari  Lovell  dan  teori  lobi  pluralis.  Hasil  dan  simpulan yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  adalah  lobi  Israel  dapat  dikategorikan  sebagai input dalam kebijakan luar negeri berupa interest . Lobi Israel berperan sebagai sumber utama akses  informasi  dalam  kebijakan  luar  negeri  AS  pada  fenomena  ini.  Hal  ini  tidak terlepas  dari  kekuatan  finansial  dan  politik  kelompok  lobi  yang  mampu  melobi  secara langsung ( direct lobby ) dan tidak ( indirect lobby) .
Kata Kunci: kebijakan luar negeri, lobi Israel, proses pembuatan keputusan

## Pendahuluan
Kebijakan luar negeri adalah sebuah upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eskternalnya (Perwita & Yani, 2005: 49). Berbeda dengan politik internasional yang mengedepankan aksi-reaksi,  kebijakan  luar  negeri  lebih  menitikberatkan  kepada  cara  sebuah  aktor Hubungan  Internasional  (HI)  dalam hal  ini adalah negara untuk  mencapai  segala  yang tertuang dalam kebijakan mereka.  Kissinger  (1969: 262) menyatakan bahwa kebijakan luar  negeri  selalu  dipengaruhi  oleh  situasi  politik  domestik.  Hal  ini  lazim  dikenal
sebagai  faktor  internal  dalam  kebijakan  luar  negeri.  Untuk  mencapai  keuntungan  dari lingkungan eksternal tersebut, negara tidak bisa mengabaikan situasi politik domestik.
Pada  konteks  kebijakan  luar  negeri  Amerika  Serikat  (AS)  khususnya  ke  Timur Tengah, situasi  politik dalam negeri amat berperan dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri. Louis Fawcett (Fawcett, 2005: 297) memaparkan bahwa ada enam elemen dalam  negeri  yang  sangat  berpengaruh  dalam  proses  perumusan  kebijakan  luar  negeri AS,  yaitu The  White  House,  The  Executive  Branch,  The  Legislative  Branch,  Political Parties,  Opinion  Makers dan The  Lobbies .  Dari  keenam  elemen  tersebut,  peneliti menyoroti  kelompok pelobi  dalam penelitian ini.  Gabriel  Almond memaparkan bahwa para  pelobi  tergabung  ke  dalam  jenis  kelompok  kepentingan  yang  berusaha  untuk memperjuangkan kepentingannya melalui lobi kepada pemerintah (Almond, 1974: 47). Pemaparan  tersebut  menjelaskan  bahwa  kelompok  kepentingan  adalah  organisasi domestik  yang  berusaha  untuk  memengaruhi  pemerintah  tanpa  mengesampingkan keberadaan publik.
Kelompok  lobi  yang  sangat  berperan  dalam  proses  pembentukan  kebijakan  luar negeri  AS  ke  Timur  Tengah  adalah  mereka  yang  pro-Israel  (Mearsheimer,  2008:307). John  Mearsheimer  mendeskripsikannya  sebagai  kelompok  lobi  Israel.  Tiga  di  antara kelompok  lobi  Israel  terkuat  adalah The  American  Israel  Public  Affairs  Committee (AIPAC), Anti-Defamation  League (ADL)  dan The  Zionist  Organization  of  America (ZOA).  Ketiganya  adalah  kelompok  lobi  yang  memiliki  pengaruh  kuat  serta  dapat memengaruhi  kebijakan  luar  negeri  yang  dirumuskan  oleh  eksekutif  dan  legislatif  di AS.  Kelompok  lobi  Israel  memiliki  peran  untuk  melindungi  eksistensi  Israel  melalui kekuatan politik AS di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Salah satu contoh kelompok lobi  Israel  yang pernah  dilakukan  adalah keputusan pemerintah AS  memveto  Resolusi Dewan  Keamanan  PBB  1701  yang  mewajibkan  Israel  untuk  melakukan  gencatan senjata dan menarik mundur pasukannya dari Lebanon Selatan pada saat konflik Israel- Hisbullah.
Fokus area dan timeline dalam penelitian ini menitikberatkan pada kebijakan AS ke  Timur  Tengah  pada  masa  pemerintahan  George  W.  Bush. Timeline atau  lini  masa berada pada tahun  2006  hingga 2008. Alasannya  adalah Presiden  Bush saat  itu tengah melakukan kebijakan War on Terrorism pada beberapa aktor HI yang dianggap sebagai bagian  dari rogue  actor .  Kebijakan  luar  negeri  AS  ke  Timur  Tengah  saat  itu  adalah
memveto  hasil  Resolusi  DK  PBB  1701  terkait  konflik  Israel-Hisbullah,  intervensi pemilu demokratis di Palestina dan deterence pada kebijakan nuklir Iran. Mengacu pada berbagai  sumber  salah  satunya  adalah  buku  John  Mearsheimer  yang  berjudul  di The Israel  Lobby and US Foreign  Policy yang mengatakan bahwa ketiga kebijakan di  atas tidak  lepas  dari  peran  kelompok  lobi  Israel  dalam  proses  perumusan  kebijakan  luar negeri AS.
Penelitian tentang lobi Israel dalam perumusan kebijakan luar negeri AS ke Timur Tengah  masih  sangat  jarang  diteliti  dan  dibahas.  Apabila  mengacu  pada  pendapat Mearsheimer bahwa setiap kebijakan luar negeri AS ke Timur Tengah khususnya yang menyangkut eksistensi Israel, tidak akan pernah bebas nilai. Justru hal tersebut menjadi beban  dan  melenceng  dari  kepentingan  nasional  utama  AS  itu  sendiri  (Mearsheimer, 2008:4).  Permasalahan  utama  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  peran  kelompok lobi  pro-Israel  dalam  melobi  kebijakan  luar  negeri  AS  ke  Timur  Tengah.  Adapun tujuannya  adalah  mendeskripsikan  proses  lobi-lobi  dalam  perumusan  kebijakan  luar negeri hingga munculnya output kebijakan yang berpihak pada Israel.
Blankfort  (2012)  mengulas tentang peran kelompok lobi pro-Israel  sebagai  salah satu faktor dalam kebijakan luar negeri AS, terutama permasalahan dualisme kebijakan luar negeri AS sebagai dampak dari peran lobi Yahudi itu sendiri. Artikel ini membahas bagaimana  peran  AIPAC  sebagai  lembaga  lobi  Israel  terkuat  di  AS  yang  mampu memobilisasi  media  massa  untuk  melobi  Presiden  George  Bush  pada  tahun  1991 (Blankfort, 2012: 6-8). Sementara itu, Jacob (2012) memaparkan bahwa lobi Israel tidak memiliki kekuatan mutlak seperti apa yang  dikemukakan Mearsheimer, karena lobi itu sendiri harus bersaing dengan lobi-lobi lainnya di tatanan legislatif dan eksekutif. Jacob memandang  bahwa  Israel  bukan  beban  negara  AS  melainkan  mitra  strategis  dan meyakini  jika  kelompok  lobi  pro-Israel  memang  memiliki  kekuatan  politik  pada pemerintahan AS.
Lobi Yahudi yang dilakukan AIPAC mampu melobi elite-elite politik di legislatif dan Obama sendiri. Dana hibah militer tersebut seyogyanya dapat diperuntukkan untuk pembangunan  infrastruktur  AS  yang  terpuruk  akibat  krisis  ekonomi.  Melalui  dana tersebut,  pemerintahan  Obama  dapat  membangun  17.916  rumah,  memberdayakan 24.493  pencari  kerja,  mendidik  43.627  anak  usia  dini  dan  memberikan  jaminan kesehatan bagi 1.194.940 orang  (Final Call, 2012: 18-19). Kelompok lobi yang diteliti
dalam jurnal  tersebut  adalah AIPAC  yang merupakan salah  kelompok lobi  Israel  yang menjadi bagian dari objek penelitian.

## Lobi dan Kebijakan Luar Negeri
Kebijakan  luar  negeri  pada  dasarnya  tidak  pernah  terlepas  dari  pengaruh  politik domestik.  Seperti  yang  dipaparkan  oleh  Kissinger  (1969:  262)  bahwa  kepentingan nasional  berangkat  dari  keinginan  untuk  memenuhi  kebutuhan  nasional.  Banyak  yang beranggapan  bahwa  kebijakan  domestik  berakhir  ketika  kebijakan  luar  negeri  dimulai. Namun  anggapan  tersebut  tidaklah  sepenuhnya  benar,  karena  politik  domestik mempunyai  peran  yang  penting  dalam  isu-isu  internasional. Output yang  dihasilkan dalam suatu kebijakan luar negeri sangat ditentukan oleh seberapa rumit struktur politik domestik.  AS  memiliki  sistem  politik  demokrasi  sehingga  memungkinkan  keberadaan kelompok lobi berperan dalam pembuatan kebijakan luar negeri.
Kebijakan  luar  negeri  dihasilkan  oleh  unsur-unsur  domestik  seperti  eksekutif, legislatif,  badan-badan  eksekutif  dan  pengaruh  dari  kelompok  kepentingan  atau  pelobi (Duncan  dkk,  2003:187).  Kebijakan  politik  domestik  sangat  mempengaruhi  kebijakan luar negeri terutama pada era globalisasi saat ini. Salah satu contohnya adalah kelompok kepentingan di tatanan domestik akan berusaha untuk melobi pengambil kebijakan agar kebijakan luar negeri mereka sesuai dengan kepentingannya (Kegley & Witkoff, 2004: 74). Lovell mengklasifikasikan input atau masukan ke dalam dua bagian yaitu internal dan  eksternal  (Lovell,  1970:  210). Input internal  adalah  informasi  yang  datang  dari dalam  pemerintah  itu  sendiri  sedangkan input eksternal adalah  informasi  yang  datang dari  luar  negara.  Setiap input yang  ada  tersebut  adalah  informasi  yang  banyak  dan belum terseleksi dengan baik mana yang harus dipilih dan mana yang tidak. Lazimnya informasi  yang  ada  di  dalam input tersebut  adalah demand (permintaan), opinion (opini), interest (kepentingan)  dan needs (kebutuhan).  Pada  penelitian  ini, input yang akan dibahas adalah kepentingan.
Aktivitas lobi pada intinya adalah sebuah fenomena gunung es antara pemerintah dengan  kelompok  kepentingan  untuk  mencapai  suatu  tujuan  tertentu  (Fawcett,  2005: 297).  Secara  teori,  kelompok  lobi  tergolong  ke  dalam  kelompok  kepentingan. Kelompok  lobi  memiliki  beberapa  kriteria  diantaranya  adalah cultural  interest  group, business interest group, workers’ interest group dan issue specific group (Rourke, 1991: 131). Penelitian ini akan memfokuskan pada cultural interest group . Kelompok lobi ini
mewakili  etnis,  agama  ataupun  ras  tertentu  untuk  melobi  suatu  negara  atau pemerintahan.
Di  beberapa  negara,  kelompok  lobi  lazimnya  memiliki  kedekatan  dengan  partai- partai  politik  yang berkuasa  dalam pemerintahan  (Fawcett, 2005: 298).  Secara teoritis, kelompok  lobi  biasanya  memiliki  jaringan  yang  kuat  terhadap  Kongres,  pemerintah asing,  perusahaan,  universitas  dan  pemerintah  yang  bertujuan  untuk  memuluskan kepentingannya  melalui  lobi  terhadap  perumus  kebijakan  (Morgan,  1987:106).  Pada intinya,  gerak  dan  aktivitas  kelompok  lobi  adalah  untuk  menyeleraskan  kepentingan kelompok  dan  kebijakan  pemerintah.  Kelompok  lobi  atau  kepentingan  pada  intinya adalah suatu  diaspora  yang berada di  luar sistem perumusan kebijakan luar negeri dan bersifat  tidak  formal.  Untuk  mendapatkan  kepentingan  melalui  sebuah  legalitas  dan legitimasi,  kelompok  kepentingan  harus  menyeleraskan  visi  misi  mereka  dengan kebijakan pemerintah atau bila memungkinkan dapat tumpang tindih ( overlap) .
Pada studi kebijakan luar negeri, kelompok lobi ini dikenal dengan istilah power of  informal  structure (Lovell, 1970:  256).  Biasanya kelompok ini muncul  pada negara yang menganut sistem terbuka seperti negara Barat. Kekuatan struktur informal ditandai pula dengan kemunculan perkembangan media massa yang sangat baik. Terdapat  dua teori  lobi  yang  dikenal  dengan  istilah  pluralis  dan  elitis  (Morgan,  1987:106).  Pluralis adalah sebuah konsep  ketika kelompok lobi menjalankan peran penting lebih daripada perumus  kebijakan  dalam  proses  pembuatan  kebijakan  luar  negeri.  Sedangkan  elitis adalah  sebuah  konsep  yang  menyatakan  bahwa  keberadaan  kelompok  lobi  tidak  lain adalah  sebuah  kepanjangan  tangan  dari  pemerintah  dan  segala  aktivitas  lobi  mereka dikendalikan secara penuh oleh perumus kebijakan.
Aktivitas  lobi  didasari  oleh  kebutuhan  mereka  untuk  mencapai  kepentingan kelompok  melalui  kekuatan  yang  dimiliki  oleh  pemerintah.  Kelompok  kepentingan akan melobi pemerintah baik secara sembunyi maupun terbuka terhadap publik (Lovell, 1970: 256-257). Kelompok lobi pun menggunakan beberapa macam metode lobi seperti penyuapan,  pemerasan,  pemaksaan,  penguasaan  diskursus  publik  ataupun  pencemaran nama baik (Mearsheimer, 2008: 151).  Penggunaan metode lobi tertutup digunakan bila lobi  ditujukan  secara  personal,  sementara  metode  lobi  terbuka  ditujukan  untuk  meraih dukungan massa dan opini publik.
Efektivitas  lobi  Yahudi  ini  ditentukan  dengan  memanfaatkan  informasi  sebagai salah satu upaya melobi elite-elite politik. Pada negara  yang menganut sistem terbuka, keterbukaan  informasi  dan  kebebasan  berbicara  memungkinkan  pelobi  mempunyai kebebasan  untuk  mendukung  kandidat  politik  serta  memarginalkan  oposisi (Mearsheimer, 2008: 140). Kekuatan lobi tersebut diperkuat pula oleh argumen Lovell bahwa tujuan utama dari lobi adalah membentuk opini yang berasal dari informasi agar disesuaikan  sedemikian  rupa  sehingga  para  pengambil  kebijakan  pun  mau  atau terpengaruh  oleh  lobi  mereka  (Lovell,  1970:  257).  Secara  deskriptif,  dampak  dari  lobi dapat  terlihat  secara  nyata  ataupun  tidak.  Hal  ini  dapat  menimbulkan  kebijakan  yang berstandar  ganda  karena  keputusan  yang  diambil  perumusan  kebijakan  akan berseberangan  dengan  kepentingan  nasional  mereka  ataupun  norma  dan  hukum internasional.

## Kelompok Lobi Israel
Ada tiga kelompok lobi pro-Israel yang memiliki pengaruh besar dalam melobi pembuat kebijakan  luar  negeri  di  AS.  Tiga  di  antaranya  adalah  AIPAC,  ADL  dan  ZOA. Ketiganya  merupakan  lembaga  lobi  terbesar  yang  mampu  mempunyai  akses  untuk melobi  Kongres  dan  Senat  serta  memiliki  pengaruh  di  media  massa  yang  bertujuan untuk  melanggengkan  kepentingan  Israel  melalui  kebijakan  luar  negeri  AS  (Findley, 1990:  147).  Amerika  Serikat  dipilih  sebagai  negara  yang  menjadi  tempat  diaspora Yahudi  mengingat power dan  pengaruh  yang  dimiliki  oleh  negara  tersebut  sangatlah kuat.  Organisasi  ini  telah  meraih  kekuasaan  untuk  mempengaruhi  pemilihan  kandidat presiden, menghalangi  praktis  penjualan senjata  ke negara Arab dan bertindak sebagai katalisator bagi hubungan militer Pentagon dan Israeli Defensive Force (IDF). AIPAC adalah  lobi  etnis  paling  kuat  dalam  sejarah  Amerika  Serikat.  Pengaruhnya  dapat dirasakan di Gedung Putih, Pentagon dan Capitol Hill.
Peran AIPAC dalam melobi para pembuat kebijakan baik Kongres, Senat ataupun presiden  sebagai  eksekutif  sangatlah  signifikan.  Sebagai  satu-satunya  kelompok  lobi pro-Israel  yang  mampu  bersaing  di  antara  lobi-lobi  lainnya,  AIPAC  hanya  menempati urutan kedua dalam kemampuan melobi setelah Yayasan Pensiunan AS (Mearsheimer, 2008:111). Lobi yang dilakukan oleh AIPAC mampu menjembatani antara kepentingan nasional Amerika Serikat dengan kepentingan kelompok lobi. Penerapan kebijakan luar
negeri  yang  pro-Israel  maka  Amerika  Serikat  telah  bertindak  sesuai  dengan “kepentingan nasional” mereka.
Pada  dasarnya  visi  dan  misi  organisasi  lobi  pro-Israel  bertujuan  untuk mengedukasi  para  anggota  Kongres,  Senat,  cendekiawan  ataupun  mahasiswa  dan profesional  media  bahwa  hubungan  bilateral  antara  AS-Israel  adalah  sesuatu  yang sangat  krusial  (Mearsheimer,  2008:  111).  Sebagai  contoh,  AIPAC  memiliki  program untuk menjadikan Israel sebagai aset strategi dan rasional dari kebijakan luar negeri AS dan  untuk  mencapai  kepentingan  nasional  kedua  negara  dalam  memerangi  terorisme dan  mencegah  pengembangan  nuklir  Iran.  Kesamaan  visi  misi  tersebut  dijadikan sebagai suatu alat legitimasi oleh AIPAC untuk meyakinkan elite-elite politik AS bahwa Israel  adalah  mitra  strategis.  Kenyataannya,  lobi  tersebut  bertujuan  untuk  menjaga kepentingan Israel bukan AS.
Kelompok lobi Israel mempunyai peran  yang sangat penting pada saat pemilihan legislatif dan eksekutif di AS (Findley, 1990:147). Para pejabat AS baik yang terpilih di Kongres,  Senat  dan  bahkan  presiden,  pasti  melakukan  kampanye  di  tengah-tengah komunitas  Yahudi.  Tentunya  pada  saat  masa-masa  kampanye  tersebut,  kelompok  lobi memberikan  dana  bantuan  dengan  imbalan  ketika  mereka  terpilih  harus  memfokuskan Israel  sebagai  mitra  strategis.  Meskipun  AS  memiliki  tradisi  demokrasi  yang  kental, sesungguhnya hanya sedikit  penduduk AS  yang memberikan suaranya, bahkan hampir setengah  dari  pemilih  tidak  memberikan  suara.  Sebaliknya,  enam  juta  Yahudi  yang hanya 3% dari seluruh penduduk bisa secara maksimal memberikan 90% suara mereka (Piper,  2008:  28).  Kekuatan  dana  finansial  kelompok  lobi  Israel  tersebut  sangat dibutuhkan kandidat legislatif dan eksekutif dalam proses pemilihan umum tersebut.
Kekuatan lainnya yang dimiliki oleh kelompok lobi adalah afiliasi dengan media massa  berpengaruh  di  AS.  Tujuannya  untuk  menyensor,  membentuk  opini  publik sekaligus  menggunakannya  sebagai  alat  penekan  bagi  elite  politik  AS  yang  kritis terhadap Israel (Findley, 1990: 152). Hal ini pernah terjadi pada tahun 1984 saat Senator Charles  Percy  menyetujui  penjualan  sistem  pertahanan  udara  pada  Arab  Saudi  serta sikapnya yang kritis terhadap Israel. Media massa memainkan peran yang penting di AS mengingat pamor seseorang dapat naik ataupun turun melalui surat kabar ataupun media elektronik.  Apabila  Kongres,  Senat  ataupun  presiden  bertindak  kontra  dengan
pemerintah  Israel,  maka  posisi  mereka  akan  goyah  dan  tidak  tidak  akan  pernah  bisa untuk menduduki kembali jabatan tersebut.

## Perumus Kebijakan dalam Legislatif AS
Pembahasan  terkait  dengan  kebijakan  luar  negeri  tidak  terlepas  dari  peran  perumus kebijakan  itu  sendiri.  Setidaknya  ada  dua  aspek  yang  dapat  dianalisis  dari  perumus kebijakan di AS yaitu legislatif dan eksekutif. Amerika Serikat adalah salah satu contoh negara yang menganut sistem bikameral. Lembaga legislatif AS terdiri dari Kongres dan Senat  (Sayre,  1969:  95-97).  Kongres  merupakan  anggota  legislatif  yang  dipilih  dari Partai  Republik  dan  Demokrat,  sedangkan  Senat  adalah  anggota  legislatif  yang  dipilih sebagai  representasi  negara  bagian.  Kedua  lembaga  legislatif  tersebut  adalah  aktor penting  dalam  pembentukan  kebijakan  luar  negeri.  Senat  memiliki  kuasa  untuk wewenang  untuk  menunjuk  staf  diplomatik,  konsuler  dan  personil  Departemen  Luar Negeri AS. Kekuatan terbesar Senat adalah dapat menolak perjanjian, negosiasi ataupun rancangan kebijakan luar negeri yang diajukan oleh presiden.
Sebuah perjanjian internasional  yang diajukan oleh presiden, harus mendapatkan persetujuan dari Senat  setidaknya 2/3  suara dari jumlah Senat  yang menghadiri sidang di parlemen (Sayre, 1969: 95). Lobi-lobi politik biasanya terjadi pada proses negosiasi antara presiden dan Senat. Seorang presiden di AS setidaknya membutuhkan konsultasi dan  dengar  pendapat  terkait  ratifikasi  perjanjian  ataupun  bantuan  internasional  yang diajukan  olehnya.  Posisi  Senat  dalam  hal  pengambilan  kebijakan  luar  negeri  sebagai representasi  rakyat  di  negara  bagian  AS.  Senat  berhak  menunda,  menyetujui  atau bahkan  berseberangan  dengan  presiden  jika  bantuan  ataupun  persetujuan  internasional yang  diajukan  presiden  tidak  memberikan  manfaat  pada  masyarakat  di  negara  bagian AS.
Kesuksesan  seorang  presiden  AS  dalam  merumuskan  kebijakan  luar  negerinya terletak  pada  kemampuannya  dalam  menempatkan  beberapa  anggota  Senat  dalam proses  negosiasi  (Sayre,  1965:  96).  Sebuah  perumusan  kebijakan  luar  negeri  dianggap gagal jika presiden AS tidak mampu melobi Senat dalam meratifikasi sebuah kerjasama, perjanjian ataupun dukungan internasional. Ketika sebuah usulan kebijakan luar negeri AS  disetujui  oleh  Senat,  presiden  dapat  mengeksekusi  kebijakan  tersebut  ataupun membuka kembali negosiasi dengan Senat ketika ada pasal dalam draft kebijakan yang harus  direvisi.  Pada  proses  negosiasi  tersebut,  kelompok  lobi  memiliki  peran  sebagai
sumber  informasi  penyusunan  kebijakan  itu  dan  melobi  Senat  maupun  presiden  agar kebijakan  luar  negeri  pemerintah  AS  menguntungkan  kepentingan  kelompok  lobi tersebut.  Salah  satu  perumus  kebijakan  lainnya  dalam  pengambilan  kebijakan  luar negeri  AS  di  legislatif  adalah  Kongres  yang  merupakan  representasi  partai  politik seperti Republik dan Demokrat  (Sayre, 1965: 96). Pada proses pengambilan kebijakan luar  negeri,  Kongres  mempunyai  wewenang  untuk  mengawasi,  mengontrol  dan mengajukan  hak  interpelasi  ketika  visi  dan  misi  yang  dijalankan  eksekutif  dalam menjalankan  kebijakan  luar  negeri  bertentangan  dengan  kepentingan  nasional  dan konstitusi AS.
Kontrol  penuh  Kongres  terhadap  kebijakan  luar  negeri  AS  memang  tidak  secara langsung. Kongres tidak memiliki hak eksekutif seperti yang dimiliki oleh Senat. Akan tetapi,  Kongres  mempunyai  peran  yang  sangat  penting.  Salah  satunya  adalah  kontrol terhadap  aspek  finansial  yang  digunakan  presiden  dalam  menjalankan  kebijakan  luar negerinya  (Sayre,  1965:  96).  Kongres  mempunyai  fungsi budgeting yang  berhak memonitor  segala  bentuk  penggunaan  anggaran  yang  digunakan  oleh  eksekutif. Kongres  pun  memiliki  hak  untuk  mempengaruhi  segala  bentuk  kebijakan  luar  negeri eksekutif yang menggunakan anggaran negara.
Pada  proses  retifikasi  kebijakan  luar  negeri  AS,  Kongres  berhak  menahan kebijakan  tersebut  dikarenakan  suatu  alasan  yang  rasional.  Kongres  pun  dapat berkolaborasi  dengan  Senat  dalam  mendesain  sebuah  usulan  kebijakan  luar  negeri (Sayre,  1965:  97).  Posisi  Kongres  dalam  pembuatan  kebijakan  luar  negeri  adalah sebagai  aktor  finalisasi  dalam  meratifikasi  usulan  kebijakan  luar  negeri.  Ketika  usulan eksekutif sudah disetujui oleh Senat, Kongres berhak untuk melakukan dengar pendapat sebelum  usulan  tersebut  diratifikasi.  Pada  proses  dengar  pendapat  inilah,  lobi-lobi politik sering terjadi.

## Perumus Kebijakan dalam Eksekutif AS
Orang  pertama  yang  berhak  menentukan  arah  kebijakan  politik  luar  negeri  AS  adalah presiden  sebagai  eksekutif  (Sayre,  1966:  95).  Sebagai commander  in  chief ,  presiden merupakan  orang  pertama  yang  menjadi  tulang  punggung  perumusan  kebijakan  luar negeri.  Presiden  berhak  menentukan  siapa  yang  pantas  menjabat  staf  diplomatik, mengadakan kunjungan luar negeri dan menentukan hubungan bilateral dengan negara
lain.  Tentunya  presiden  mempunyai  hak  prerogatif.  Hak  yang  dimiliki  presiden  salah satunya  adalah  mendeklarasikan  perang  selama  hak  preyogatif  tersebut  dapat meyakinkan  Kongres  dan  Senat  (Pious,  2001:  46).  Tugas-tugas  yang  harus  dijalankan presiden  dalam  melaksanakan  proses  kebijakan  luar  negeri  adalah  menjalankan  fungsi diplomasi,  pidato  umum,  konferensi  pers,  merancang  legislasi,  mengajukan  pesan kepada  Kongres  dan  Senat  dan  pemberitaan  melalui  surat  kabar.  Walaupun  kekuasaan presiden  seakan-akan  di  atas  segalanya,  tetaplah  peran  eksekutif  harus  dibatasi  oleh undang-undang.  Ketika  seorang  presiden  hendak  merumuskan  arah  kebijakan  luar negeri AS maka, rancangan tersebut harus mendapat persutujuan minimal 2/3 suara dari Senat serta diawasi oleh Kongres.
Salah  satu  aktor  lainnya  dalam  pengambilan  kebijakan  luar  negeri  AS  dari  sisi eksekutif  adalah  kementerian  luar  negeri  AS  atau  lebih  dikenal Department  of  State (Sayre, 1965:96). Kementerian tersebut merupakan kepanjangan tangan presiden dalam menjalankan kebijakan luar negerinya. Mereka memiliki wewenang untuk mengarahkan para diplomat dan pejabat konsulernya untuk menyeleraskan kebijakan luar negeri yang sudah disusun oleh presiden. Pada dasarnya, Department of State memiliki peran yang sangat  penting  dalam  praktik  kebijakan  luar  negeri.  Kesuksesan  kebijakan  luar  negeri AS  ke  Timur  Tengah  yang  berpihak  pada  Israel  tidak  terlepas  dari  kemampuan berdiplomasi para diplomat AS di PBB. Mereka menggunakan pengaruhnya di DK PBB untuk memveto resolusi ataupun melakukan counter argument kebijakan negara lainnya yang cenderung memberatkan posisi Israel di kawasan Timur Tengah.
Peran  serta Department  of  State dalam  membuat  kebijakan  luar  negeri  AS  dapat dibagi menjadi dua, yaitu terlibat secara langsung dan tidak langsung (Sayre, 1965: 96). Keterlibatan  Deplu  AS  dalam  penyusunan  kebijakan  luar  negeri  dapat  dilihat  dari berbagai  contoh.  Salah  satu  contohnya  adalah  wewenang  langsung  dari  presiden  agar Department  of  State terlibat  lebih  jauh  dalam  penyusunan  kebijakan  luar  negeri. Beberapa presiden lebih memercayakan kemampuan lembaga tersebut dalam menyusun kebijakan  luar  negeri.  Sehingga  presiden  dapat  lebih  berkonsentrasi  pada  kebijakan dalam negeri ataupun aspek-aspek lainnya yang dirasa lebih penting. Presiden lazimnya mewakilkan kuasanya melalui Secretary of State untuk berkolaborasi dalam menyusun kebijakan  luar  negeri  AS.  Mereka  akan  menyusun  kebijakan  luar  negeri  yang  sesuai
dengan arahan presiden sebelum akhirnya disetujui eksekutif dan diusulkan ke legislatif.

## Lobi Israel dan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat ke Timur Tengah
Kelompok  lobi  Israel  memiliki  peran  penting  dalam  pembuatan  kebijakan  luar  negeri AS  ke  Timur  Tengah.  Mengacu  pada  hasil  wawancara  dengan  Syukur,  peneliti  dari ISMES,  diperoleh  data  bahwa  kelompok  lobi  Israel  memiliki  peran  penting  sebagai kelompok  penekan  yang  berusaha  untuk  menyeleraskan  kebijakan  luar  negeri  AS dengan kepentingan Israel. Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah 60 persen dari hak  veto  AS  digunakan  untuk  melindungi  kepentingan  negara  Zionis  tersebut.  AIPAC merupakan  salah  satu  dari  kelompok  kepentingan  yang  memiliki  kapabilitas  dalam melobi para pembuat kebijakan luar negeri di AS.
Data  yang  diinformasikan  oleh  informan  tersebut  sesuai  dengan  data  sekunder yang diperoleh oleh peneliti. Fortune Magazine dan A National Journal (Mearsheimer, 2008:  117)  mempublikasikan  hasil  risetnya  pada  Maret  tahun  2005  yang  menyatakan bahwa  kelompok  lobi  Israel  seperti  AIPAC  adalah  kelompok  lobi  terkuat  kedua  di Amerika  Serikat.  Banyak  faktor  pendorong  yang  menjadikan  beberapa  kelompok  lobi Israel seperti, AIPAC, ADL dan ZOA sebagai kekuatan lobi terkuat. Bila mengacu pada teori  Rourke  tentang  kelompok  lobi,  lobi  tersebut  adalah  bagian  dari cultural  interest group .  Kelompok  tipe  tersebut  sangat  kuat  ikatan  emosionalnya  karena  dipengaruhi oleh  sentimen  agama,  ras  dan  budaya.  Umumnya  mereka  bersatu  padu  bila  menjadi kaum minoritas. Kelompok lobi  Israel itu sendiri adalah minoritas di  Amerika Serikat, walaupun mereka memiliki kekuatan mayoritas.
Data  lain  yang  diperoleh  dari  ISMES  adalah  kelompok  lobi  Israel  menggunakan pula  opini  publik  sebagai  alat  lobi  mereka.  Opini  publik  yang  selalu  mereka  gunakan adalah  tentang  anti-semitisme.  Propaganda  tentang  anti-semitisme  ini  cukup  berperan penting  terhadap  karir  politik  perumus  kebijakan  di  AS.  Mereka  yang  berseberangan secara  politik  dengan  Israel  akan  dicap  anti-semit  dan  ini  akan  berdampak  pada  karir politik mereka. Opini publik tersebut digunakan kelompok lobi Israel untuk melobi elite politik  AS  melalui  media  massa  yang  memang  secara  mayoritas  dikuasai  oleh simpatisan  lainnya.  Hal  ini  relevan  dengan  teori  kebijakan  luar  negeri  Lovell  bahwa yang  menjadi  input  kebijakan  luar  negeri  adalah  opini,  kepentingan,  kebutuhan  dan
permintaan.  Oleh  karena  itu,  opini  adalah  salah  satu  media  yang  digunakan  kelompok lobi Yahudi untuk mencapai kepentingan politiknya.
Keberhasilan  dan  efektivitas  lobi  Yahudi  itu  sendiri  tidak  bisa  dilepaskan  dari sistem pemerintahan AS  itu sendiri  yang demokrasi,  plural  dan terbuka (Mearsheimer, 2008:  140).  Negara  yang  menganut  sistem  demokrasi  seperti  AS  sangat  memudahkan berkembangnya aktivitas lobi itu sendiri. Hal ini tidak terlepas dari jaminan kebebasan berpolitik  dan  kebebasan  berpendapat.  Seperti  yang  diutarakan  oleh  Hudson  pada  bab sebelumnya,  sistem  terbuka  memungkinkan  kelompok  lobi  memiliki  akses  informasi. Keberadaan informasi sendiri adalah esensi penting bagi para pengambil kebijakan. Di dalam  sebuah  informasi  terdapat needs,  opinion,  interest dan demands yang  menjadi input bagi pembuatan kebijakan luar negeri.
Hal lainnya yang menjadi input kebijakan luar negeri dalam penelitian ini adalah kepentingan.  Sangatlah  jelas  bahwa  kelompok  lobi  Israel  memiliki  kepentingan terhadap  AS  untuk  mencapai  maksud  politiknya.  Poin  penting  lainnya  yang  diambil dalam  penelitian  ini  adalah  kepentingan  ( interest ).  Kelompok  lobi  Israel  memiliki kepentingan  di  Timur  Tengah  khususnya  Palestina  untuk  menjaga  eksistensi  Israel dengan  cara  menginginkan  adanya one  state  solution .  Salah  satu  cara  untuk  mencapai kepentingannya  adalah  menggunakan power AS.  Secara hard  power ,  AS  memiliki kekuatan secara politik khususnya pengaruh di Dewan Keamanan PBB. Mekanisme lobi di  dalam  politik  domestik  AS  didasarkan  pada  kapabilitas  kelompok  lobi  Israel  untuk menyuap  dan  menahan  karir  politik  oposisi  yang  dianggap  kritis  oleh  Israel (Mearsheimer.  2008:  162).  Oleh  karena  itu,  para  perumus  kebijakan  di  legislatif  dan eksekutif AS memiliki kepentingan juga dengan kelompok lobi Israel. Elite politik AS membutuhkan  eksistensi  mereka  untuk  mendukung  karir  politik  mereka  baik  secara finansial atau suara pada saat pemilu.
Hal  lainnya  yang  memengaruhi  efektivitas  lobi  Israel  ini  adalah  kemampuan mereka  untuk  menempatkan  kandidat-kandidat  elite  politik  yang  berpotensi  menjadi mitra  strategis  mereka  selama  pemilihan  umum.  Hal  ini  sesuai  dengan  konsep  Lovell pada  bab  sebelumnya  tentang the  power  of  informal  structure .  Kekuatan  struktur informal  di  dalam  pemerintahan  AS  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam pembuatan  kebijakan  luar  negeri.  Pada  penelitian  ini,  lobi  Israel  sebagai  bagian  dari kekuatan informal mempunyai peran penting sebagai salah satu bagian dari pembuatan
kebijakan luar negeri. Posisi  mereka  yang kuat  baik  secara  finansial, akses politik dan melimpahnya  sumber  daya  informasi  sangat  memudahkan  untuk  menjaga  eksistensi Israel melalui pengaruh dan kekuatan Amerika Serikat.
Di  satu  sisi,  tidak  bisa  dipungkiri  juga  bahwa  kelompok  lobi  Israel  memiliki kedekatan dengan elite politik partai di AS seperti elite politik neokonservatif yang ada di  Partai  Republik.  Aktivitas  politik  neokonservatif  di  Partai  Republik  AS  pada umumnya indentik dengan hegemoni, militerisme dan mereka percaya bahwa AS perlu untuk  menyingkirkan  lawan-lawan  politik  pada  konstelasi  global  (Mearsheimer,  2008: 129). Kebijakan luar negeri AS ke Timur Tengah pada masa pemerintahan Bush selalu mengedepankan jargon War  on Terrorism . Fokus utama pemerintah AS pada masa itu adalah  melawan  kelompok  terorisme  seperti  Al-Qaeda  Hisbullah  ataupun  Hamas, menggulingkan  rezim  Saddam  Hussein,  membendung  kekuatan  teknologi  nuklir  Iran dan memulihkan stabilitas politik di Palestina. Secara garis besar kepentingan nasional pemerintah  AS  beririsan  dengan  Israel.  Negara  tersebut  memiliki  hubungan  bilateral yang  buruk  dengan  Iran,  Irak  dan  Palestina  serta  aktor  transnasional  seperti  Al-Qaeda dan Hisbullah. Kesamaan tersebut acapkali digunakan oleh kelompok lobi Israel untuk menjadi alasan mengapa Israel perlu mendapatkan prioritas dalam kebijakan luar negeri AS ke Timur Tengah.
Bila  dianalisis  melalui  pendekatan  teori  pluralis,  kelompok  lobi  Israel  tersebut menggunakan isu-isu yang selalu menjadi topik khusus di Partai Republik. Secara akses politik,  kelompok  lobi  Yahudi  tersebut  mempunyai  simpatisan-simpatisan  Israel  yang berada  di  eksekutif  dan  legislatif  (Mearsheimer,  2008:  311).  Mereka  melobi  para pembuat  kebijakan  di  dalam  pemerintahan  AS  dengan  memposisikan  Israel  sebagai mitra  strategis  AS  dan  kedua  negara  tersebut  memang  memiliki  musuh  bersama. Legitimasi  yang  digunakan  oleh  kelompok  lobi  tersebut  memudahkan  kepentingan mereka  untuk  diakomodir  oleh  elite-elite  politik  neokonservatif.  Elite  politik  tersebut pun  memandang  Israel  bukan  sebagai  ancaman,  melainkan  sebagai  sekutu  dan “penjaga”  kepentingan  AS  di  Timur  Tengah.  Isu-isu  spesifik  tersebut  cukup  berhasil. Sebagai  contoh,  pemerintah  AS  sendiri  mendukung  penuh  invasi  Israel  tersebut  dan menghindarkannya dari sanksi Resolusi DK PBB 1701 ketika terjadi konflik bersenjata antara Israel dan Hisbullah di Lebanon Selatan.
Mengacu pada hasil wawancara dengan MIREP terlihat bahwa ada dua cara yang dilakukan  oleh  kelompok  lobi  dalam  melobi  perumus  kebijakan  di  AS.  Cara  tersebut adalah direct  lobbying dan indirect  lobbying .  Lobi  secara  langsung  dilakukan  secara perorangan antara  kelompok  lobi  dan  elite  politik  yang  menjadi  perumus  kebijakan. Lobi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui rilis media, memobilisasi konstituen untuk  melakukan  penekanan  dan  ancaman  mencabut  dukungan  politik  dan  finansial bagi mereka yang tidak memiliki sikap politik pro-Israel.
Penjelasan dari data primer tersebut relevan dengan data sekunder yang diperoleh peneliti. Lobi Israel di dalam esekutif AS dimulai dari Wakil Presiden AS Dick Cheney. Metode  yang  digunakan  oleh  kelompok  lobi  tersebut  dilakukan  dengan  mengirimkan konsultan-konsultan  politik  untuk  melobi  wakil  presiden.  Kelompok  lobi  Israel menggunakan  akses  politiknya  melalui  David  Wurmser  sebagai  penasihat  Wapres Cheney  bidang  Timur  Tengah  (Mearsheimer,  2008:  309).  Cara  ataupun  metode  yang digunakan  oleh  kelompok  lobi  tersebut  adalah  dengan  menggunakan  pendekatan personal.  Cara  ini  sangat  relevan  dengan  teori  lobi  pluralis  di  mana  kelompok  lobi memiliki peran yang penting dalam pembuatan kebijakan luar negeri.
Analisis  berdasarkan  data  di  atas  adalah  secara  teoritis  lobi  yang  menggunakan akses  politik  dan  kedekatan  personal  lazimnya  dilakukan  secara  tertutup.  Metode  ini digunakan  untuk  menghindari  publikasi  dan  berlangsung  secara  internal.  Berbeda dengan  lobi  yang  dilakukan  secara  terbuka.  Lobi  yang  dilakukan  secara  terbuka dilakukan  dengan  menggunakan  pengaruh  media  massa  dan  opini  publik  yang  bukan bagian  dari  internal  pemerintah  AS.  Secara  teori  pluralis,  metode  lobi  tertutup  ini dilakukan  melalui  penggunaan  memo  tertulis,  menggunakan  akses  politik  kelompok lobi di pemerintahan dan proses “edukasi” melalui lobi personal antara kelompok lobi dan pemerintah.
Untuk  menjelaskan  bagaimana  proses  lobi  Yahudi  di  eksekutif,  struktur pembuatan  kebijakan  luar  negeri  di  eksekutif  AS  tidak  hanya  berfokus  pada  presiden sebagai commander  in  chief .  Lembaga  eksekutif  ini  meliputi  pula  kementerian- kementerian  yang berada di bawah presiden dan lembaga setingkat kementerian. Salah satunya National Security Agencies (NSA), lembaga yang berfungsi untuk memberikan data-data  intelijen  tentang  terorisme  kepada  AS  dan  sekutunya.  Untuk  mencapai kepentingannya,  kelompok  lobi  melakukan  pendekatan  personal  kepada  elite  politik
pro-Israel  yang ada dalam  lingkaran  eksekutif khususnya wakil presiden seperti David Wurmser ataupun Kepala NSA Elliot Abrams. Wakil presiden merupakan orang kedua di jajaran eksekutif dan terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Posisi NSA  dalam  pembuatan  kebijakan  luar  negeri  berfungsi  sebagai  penyedia  data-data intelijen yang diperlukan oleh pemerintah. Data tersebut digunakan oleh pemerintah AS untuk menentukan langkah-langkah strategis selanjutnya.
Kelompok  lobi  Israel  tersebut  memahami  betul  bahwa  dalam  membuat  suatu kebijakan  luar  negeri,  seorang  presiden  membutuhkan  penasihat  dan stakeholder lainnya  di  jajaran  eksekutif.  Aktivitas  lobi  diarahkan  kepada  wapres  dan  NSA  sebagai bagian  dari decision  makers .  Kelompok  lobi  menyediakan  informasi  dan  edukasi kepada  mereka  sebagai input untuk  dibahas  bersama  presiden.  Ini  merupakan  metode lobi  terhadap  presiden  yang  dilakukan  secara  tidak  langsung. Input tersebut  berupa permintaan  ( demands )  untuk  mendukung  kedaulatan  Israel  di  kawasan  Timur  Tengah karena kedua negara memiliki kepentingan ( interest ) yang sama terkait perang melawan terorisme.
Input tersebut  tentu  akan  dipertimbangkan  oleh  presiden  sebagai commander  in chief . Dalam pembuatan kebijakan luar negeri di tatanan eksekutif tidak hanya presiden yang  terlibat.  Pada  penelitian  ini,  wakil  presiden  dan  NSA  terlibat  pula  di  dalamnya. Dukungan  diplomatik  AS  terhadap  Israel  merupakan  sebuah  keniscayaan  karena lingkaran  elite  politik  eksekutif  sudah  terlobi.  Walaupun  presiden  memiliki  kebijakan persuasif,  hal  ini  terbantahkan  karena  mayoritas  elite  politik  di  jajaran  eksekutif  lebih memilih mendukung Israel. Selain ada political bargaining dengan kelompok lobi, para pembuat kebijakan memandang hegemoni AS perlu dijalankan oleh siapapun termasuk sekutunya. Dengan demikian, kebijakan luar negeri AS ke Timur Tengah memang tidak terlepas dari peran lobi kelompok lobi Israel.
Setelah melalui proses mekanisme pengambilan kebijakan luar negeri AS dari sisi eksekutif,  presiden  lazimnya  akan  mengajukan  draf kebijakan  ke  parlemen.  Setiap kebijakan  luar  negeri  yang  akan  diimplementasikan  oleh  diplomat-diplomat  AS  harus mendapatkan  persetujuan  dari  parlemen  (Sayre,  1966:  81).  Hal  ini  berlaku  pula  pada kebijakan  luar  negeri  AS  ke  Timur  Tengah  yang  memprioritaskan  Israel.  Kebijakan pemerintah  AS  tersebut  harus  mendapatkan  persetujuan  dari  parlemen  sebagai representasi  mayoritas  masyarakat  AS.  Aktivitas lobi  Israel  berperan  penting  di  dalam
lembaga  legislatif.  Agar  kebijakan  pemerintah  AS  tersebut  memiliki  muatan  legal formal, kongres dan senat harus menyatakan kata sepakat untuk mendukung kebijakan tersebut.  Pada  tataran  legislatif  inilah  biasanya  aktivitas  lobi  tingkat  tinggi  dimulai. Kelompok lobi  Israel  akan berusaha untuk  melobi  simpatisan mereka di  legislatif agar meloloskan kebijakan pemerintah.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  kelompok  lobi  merupakan  kelompok kepentingan  yang  memiliki  kedekatan  dengan  elite-elite  di  legislatif.  Elite  politik tersebut  terkadang  sejalan  dengan  kelompok  kepentingan  dalam  landasan  berpolitik (Sayre, 1966: 71). Hal ini relevan dengan kedekatan politik antara kelompok lobi Israel seperti  AIPAC,  ZOA  ataupun  ADL  dan  elite  politik  neokonservatif  (Mearsheimer, 2008:  311).  Kelompok  lobi  Israel  akan  menggunakan  isu-isu  yang  selalu  menjadi landasan politik neokonservatif seperti hegemoni AS dan pendekatan represifnya. Sama halnya  dengan  lobi  yang  dilakukan  pada  tataran  eksekutif,  kelompok  lobi  tersebut berusaha untuk menempatkan Israel sebagai sekutu strategis. Di samping itu, kelompok lobi pun menempatkan Hisbullah, Iran ataupun HAMAS sebagai musuh bersama antara AS  dan  Israel.  Artinya,  dukungan  diplomatik  AS  di  DK  PBB  pada  kasus  Israel- Hisbullah,  intervensi  pemilu  di  Palestina  hingga  melawan  kebijakan  nuklir  Iran merupakan salah satu bagian dari kepentingan nasional AS.
Keefektifan  lobi  di  legislatif  ini  tidak  bisa  dipisahkan  dari  kesepakatan  politik antara elite politik dan kelompok Israel Yahudi itu sendiri. Pada pemaparan sebelumnya telah  dijelaskan  bahwa  kelompok  lobi  Yahudi  mempunyai  keunggulan  untuk meloloskan  kandidat  politik  ke  ranah  legislatif  atau  eksekutif.  Keuntungan  strategis politik  di  legislatif  diperuntukkan  sebagai  media  untuk  meloloskan  undang-undang ataupun  kebijakan  yang  menguntungkan  Israel.  Elite-elite  politik  di  legislatif mempunyai  hutang  politik  kepada  kelompok  Yahudi  karena  mereka  bersedia mendukung  secara  politik  dan  finansial.  Kelompok  lobi  Yahudi  seperti  AIPAC,  ADL dan  ZOA  mempunyai  kemampuan  melobi  pengambil  kebijakan  dan  berperan  penting terhadap  karir  politik  mereka.  Tuduhan  anti-semit  yang  digunakan  kelompok  lobi Yahudi  kepada  seorang  elite  politik  akan  berdampak  buruk  pada  karirnya.  Hal  ini dilakukan  bila  elite  tersebut  tidak  dapat  dilobi  baik  secara  politik  ataupun  finansial.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh,  tuduhan  anti-Semit  tersebut  pernah  dilakukan kelompok lobi Israel kepada Christopher Van Hollen yang merupakan anggota kongres dari Partai Demokrat (Mearsheimer, 2008: 326). Van Hollen pada awalnya merupakan pengkritik  tajam  kebijakan  invasi  militer  ke  Lebanon  Selatan  pada  saat  konflik  Israel- Hisbullah.  Ia mengkritisi  bahwa tindakan militerisme tersebut  lebih banyak merugikan rakyat  sipil  Lebanon  ketimbang  anggota  milisi  Hisbullah.  Ia  pun  menginginkan  PBB berperan  lebih  banyak  pada  konflik  tersebut.  Van  Hollen  mendapat  kritikan  tajam  dan tuduhan anti-Semit dari kelompok lobi Israel dan beberapa petinggi AIPAC melakukan lobi personal secara langsung kepadanya. Hasilnya adalah Van Hollen menarik kembali pernyataanya dan mendukung hak veto AS terkait Resolusi DK PBB 1701.
Data pun menunjukkan bahwa Van Hollen mendapatkan jaminan politik dan cek perjalanan  selama  lima  hari  ke  Israel.  Komunitas  Yahudi  pun  menyatakan  bahwa  Van Hollen perlu belajar memahami eksistensi Yahudi dan keberadaannya di kongres adalah untuk  menjamin  keselamatan  mereka  (Mearsheimer,  2008:  326-327).  Lobi  yang dilakukan oleh kelompok lobi Israel tersebut adalah sebuah pernyataan kepada anggota parlemen  yang  lain  bahwa  karir  politik  mereka  akan  terancam  bila  sikapnya berseberangan  dengan  Israel.  Secara  teori  pluralis,  keberadaan  kelompok  lobi  Israel berperan  penting  daripada  pengambil  kebijakan  itu  sendiri.  Mereka  mampu menempatkan  elite-elite  politik  pro-Israel  untuk  memudahkan  kepentingan  mereka. Poin  terpenting  dari  keberadaan  kelompok  lobi  tersebut  adalah  mereka  berpengaruh terhadap karir politik seseorang. Secara strategis, elite-elite politik akan mengakomodir kepentingan mereka mengingat ada kepentingan politik yang harus dipenuhi.
Salah  satu  keefektifan  lobi  Israel  lainnya  adalah  mereka  mampu  menjembatani perbedaan  kepentingan  antara  Partai  Demokrat  dan  Republik.  Walaupun  secara mayoritas elite neokonservatif yang berada di Partai Republik berkuasa saat itu, hal ini tidak memengaruhi koalisi  politik dengan Partai  Demokrat  di  parlemen  (Mearsheimer, 2008: 310-311). Bila ditelaah secara teori pluralis, koalisi politik tersebut dilandasi oleh eksistensi lobi Israel itu sendiri yang mempunyai pengaruh kuat di pemerintahan. Elite politik yang berada di Partai Demokrat memiliki kepentingan politik yang sama dengan Partai Republik kepada kelompok lobi Israel. Selain itu, Partai Demokrat pun tidak bisa terlepas  dari  tuduhan  anti-semit  yang  berpengaruh  pada  karir  politik  mereka.  Hal  ini pernah menimpa Ketua Partai Demokrat Howard Dean yang pernah dituduh anti-Semit
oleh  kelompok  lobi  Yahudi.  Elite  politik  di  Senat  baik  dari  Partai  Demokrat  atau Republik  berkoalisi  pula  mendukung  kebijakan  AS  terhadap  Israel.  Salah  satunya  ada Senator Hillary Clinton, Joe Biden dan John McCain yang berpotensi menjadi presiden pada pemilu selanjutnya (Mearsheimer, 2008: 311-312).
Di dalam sistem pemerintahan AS, Senat memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dengan  Kongres.  Senat  memiliki  kewenangan  untuk  menolak  draf  kebijakan  yang diajukan  presiden,  sedangkan  Kongres  berwenang  untuk  merevisi  dan  meratifikasi (Sayre,  1966:  97).  Kelompok  lobi  Israel  seperti  AIPAC,  ADL  dan  ZOA  sangat memahami  pentingnya  dua  lembaga  legislatif.  Tanpa  adanya  persetujuan  Senat, Kongres  AS  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  meratifikasi  suatu  kebijakan. Implementasi  kebijakan  pun  tidak  akan  berguna  bila  Kongres  tidak  menyetujuinya. Oleh karena itu, kelompok lobi Yahudi akan memaksimalkan kemampuan lobinya baik di Kongres ataupun Senat.
Bila  melihat  data  yang  diperoleh  dari  ZOA,  aspek  penting  dalam  perumusan kebijakan  luar  negeri  AS  adalah  Kongres.  Kebijakan  luar  negeri  memang  hasil  dari keputusan  eksekutif,  namun  legislatiflah  yang  memiliki  wewenang  untuk  memutuskan keabsahan  kebijakan  luar  negeri  tersebut.  Tanpa  adanya  persetujuan  Senat,  Kongres tidak  memiliki  kewenangan  untuk  meratifikasi.  Kelompok  lobi  Yahudi  seperti  AIPAC berusaha  untuk  mengonsolidasikan  kepentingan  antara  Partai  Republik  dan  Demokrat serta ikut terlibat dalam penyusunan draf usulan.
Kelompok  lobi  Yahudi  melakukan  konsolidasi  politik  di  sistem  bikameral  AS agar setiap kebijakan yang telah mereka lobi di eksekutif memiliki muatan legal formal. Artinya adalah sikap dan dukungan pemerintah AS terhadap Israel merupakan hasil dari perumusan  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pengambil  kebijakan  seperti  presiden, kementerian  dan  lembaga  setingkat  kementerian  yang  terkait,  Kongres  dan  Senat.  Hal ini pun sekaligus untuk menutupi aktivitas lobi mereka dari konsumsi publik. Tindakan ini menegaskan pula bahwa kelompok lobi Israel memiliki kesamaan seperti kelompok lobi lainnya seperti yang digagaskan oleh Jacob pada penelitian terdahulu.
Di satu sisi, ada satu hal lainnya yang tidak bisa dilepaskan dari pentingnya Israel sebagai  mitra  strategi  AS.  Menurut  informan  dari  ISMES,  ada  sebuah  doktrin  yang disebut  dengan Israeli  First .  Setiap  kebijakan  luar  negeri  AS  yang  bersentuhan langsung dengan negara Israel,  para pembuat kebijakan selalu mengedepankan doktrin
ini.  Doktrin  ini  menegaskan  bahwa  kebijakan  luar  negeri  AS  ke  Timur  Tengah  yang dihasilkan pasti akan berpihak pada Israel. Kebijakan ini pun mengaburkan fakta-fakta yang  ada  tentang  Israel  sebenarnya.  Sehingga  apapun  tindakan  yang  dilakukan  Israel, AS  tetap  akan  memprioritaskan  Israel.  Adapun  lawan  dari Israeli  First ini  adalah doktrin Evenhanded .  Sebuah  doktrin  yang  lebih  netral  dan  mengedepankan  data-data faktual.  Sayangnya,  hanya  sedikit  pembuat  kebijakan  luar  negeri  AS  yang  berpegang pada doktrin ini.
Hasil output dari  proses  perumusan  kebijakan  luar  negeri  tersebut  menyatakan bahwa Israel merupakan mitra strategis AS dalam menjalankan kebijakan luar negerinya ke  kawasan  Timur  Tengah.  Implementasi  kebijakan  tersebut  dapat  dikaji  melalui pendekatan  orientasi  kebijakan  luar  negeri.  Melalui  pendekatan  ini,  peneliti menganalisis  bahwa  pemerintah  AS  mendukung  Israel  dalam  konflik  ini  dikarenakan dua  faktor.  Pemerintah  AS  berusaha  untuk  mendapatkan  keuntungan  secara  internal (domestik) dan eksternal (luar negeri). Pada tataran domestik, pemerintah AS berusaha untuk  mempertahankan  kepentingan  politik  mereka  di  legislatif  dan  eksekutif. Dukungan  diplomatik  tersebut  tidak  didasarkan  pada  kepentingan  nasional  AS  secara umum,  melainkan  kepentingan  segelintir  elite  politik.  Kelompok  lobi  berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga eksistensi Israel melalui power politik AS di PBB. Faktor  domestik  yang  berperan  dalam  dukungan  diplomatik  AS  itu  memang  tidak terlepas  pula  dari  elite  politik  neokonservatif.  Data  yang  diperoleh  dari  MIREP menunjukkan  bahwa  pada  masa  itu  tujuan  utama  politik  luar  negeri  AS  adalah melindungi  dan  mempromosikan  liberal  kapitalisme  dan  pandangan  bahwa  AS  adalah unik  secara  moral  dan  bijaksana  di  antara  negara-negara  lainnya.  Elite  politik  dalam persumus kebijakan AS  saat  itu berasal  dari kaum  neokonservatif dari Partai  Republik (Mearsheimer, 2008:  166). Elite  politik  tersebut melihat bahwa  Israel  bukanlah musuh melainkan mitra strategis di kawasan Timur Tengah.
Tujuan  eksternal  yang  dilakukan  AS  dengan  cara  menempatkan  Israel  sebagai mitra  strategis  adalah  mencegah  kompetitor  AS  mencapai  kepentingannya.  Data menunjukkan  bahwa  AS  memiliki  banyak  musuh  ideologi  di  kawasan  Timur  Tengah (Burdah, 2008: 27) Kepentingan nasional paling utama pemerintah AS dalam kebijakan luar  negerinya  adalah  mencegah  kompetitor  mereka  mencapai  keuntungan  yang  dapat membahayakan kepentingan AS  di  Timur Tengah.  Implementasi  kebijakan luar negeri
AS  pada  masa  tersebut  selaras  dengan  konsep  hegemoni  menurut.  Holsti  (1985)  yang pada  awalnya  merujuk  pada  dominasi  (kepemimpinan)  suatu  negara-kota  Yunani terhadap  negara-kota  lain  dan  berkembang  menjadi  dominasi  negara  terhadap  negara lain.  Dalam  hubungan  internasional,  hegemon  (pemimpin)  menentukan  politik  negara bawahannya  melalui  imperialisme  budaya,  misalnya  bahasa  ( lingua  franca penguasa) dan  birokrasi  (sosial,  ekonomi,  pendidikan,  pemerintahan),  untuk  memformalkan dominasinya.  Terkait  dengan  masalah  dalam  penelitian  ini,  AS  menginginkan hegemoninya tetap bertahan di kawasan Timur Tengah.
Pada fenomena yang sedang diteliti ini, Israel memosisikan dirinya sebagai negara yang  menjunjung  HAM  dan  demokrasi  serta  terlibat  aktif  dalam  perang  melawan terorisme (Mearsheimer, 2008: 310). Kelompok lobi Yahudi seperti AIPAC, ZOA dan ADL  memandang  Israel  sebagai  bagian  dari  solidaritas  religi.  Mereka  mampu  melobi para  pengambil  kebijakan  AS  yang  saat  itu  dikuasai  oleh  elite  neokonservatif.  Elite politik  neokonservatif  memandang power yang  dimiliki  oleh  AS  harus  disebar  di seluruh  dunia  baik  oleh  pemerintah  AS  ataupun  sekutunya.  Pemerintah  AS  saat  itu sedang  melakukan  kebijakan  luar  negeri  perang  melawan  terorisme.  Kelompok  lobi melobi  para  pengambil  kebijakan  dengan  menempatkan  Israel  sebagai  mitra  strategis. Para perumus kebijakan AS pun memandang Israel bukan sebagai ancaman melainkan sekutu  yang  dapat  dimanfaatkan.  Selain  itu,  mereka  pun  perlu  untuk  mengamankan status quo mereka di ranah domestik dengan kelompok lobi Yahudi.
Mereka  memanfaatkan  isu  perang  melawan  terorisme  agar  pemerintah  AS  tetap menempatkan  Israel  sebagai  salah  satu  prioritas  utama  dalam  menjalankan  kebijakan luar  negerinya  ke  Timur  Tengah.  Walaupun  hal  tersebut  mencederai  kepentingan sendiri.  Keuntungan  yang  dimiliki  oleh  Israel  dalam  kebijakan  ini  adalah  elite  politik AS  yang  sudah  dikuasai  oleh  kelompok  lobi  pro-Israel.  Hal  ini  memungkinkan  juga bagi  Israel  untuk  tetap    mempertahankan  hegemoni, power dan  kepentingannya  di kawasan  Timur  Tengah.  Hal  lainnya  yang  patut  untuk  diperhatikan  adalah  adanya kesamaan musuh yang dihadapi oleh AS dan Israel.
Berdasarkan  hasil  validasi  dan  analisis  di  atas,  dapat  diambil  sebuah  pernyataan singkat bahwa lobi Israel memang terjadi dalam proses perumusan kebijakan luar negeri AS ke Timur Tengah. Hal ini diakibatkan karena dua faktor. Pertama adalah eksistensi kelompok  diaspora  Yahudi  sendiri  yang  memiliki  kekuatan  di  sektor  ekonomi  dan
media. Faktor kedua adalah diantara pembuat kebijakan luar negeri AS  dan lobi  Israel mempunyai ketergantungan politik. Selain itu, pembuat kebijakan luar negeri AS  yang dikuasai  oleh  Partai  Republik  menganggap  Israel  bukan  sebagai  musuh.  Mereka memandang Israel sebagai sekutu strategis dalam melakukan kebijakan perang melawan terorisme.
Pendapat pakar pun mengatakan bahwa Israel sendiri adalah alat imperalisme AS untuk  mencapai  kepentingan  nasionalnya.  Bila  dikaji  melalui  teori  pluralis,  pembuat kebijakan  AS  memang  tidak  dapat  menandingi  pengaruh  lobi  Yahudi.  Di  sisi  lain, mereka pun membutuhkan Israel untuk mengamankan kepentingannya di Timur Tengah dari rogue actor seperti Hisbullah, HAMAS ataupun Iran. Berdasarkan hasil validasi ini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dukungan diplomatik AS ini tidak terlepas dari peran  kelompok  lobi  Israel.  Mereka  mempunyai  peran  sebagai  katalisator  dan  sumber input dalam kebijakan luar negeri AS.

## Simpulan
Kesimpulan  yang  diambil  adalah  lobi  Israel  dapat  dikategorikan  sebagai input dalam kebijakan luar negeri berupa interest . Lobi Israel berperan sebagai satu-satunya sumber akses informasi  yang dijadikan input kebijakan luar negeri AS pada fenomena ini. Hal ini  tidak  terlepas  dari  kekuatan  finansial  dan  politik  lobi  Yahudi  yang  mampu melakukan direct  lobby dan indirect  lobby yang  menggunakan  opini  publik  dan kemampuan mereka menempatkan elite-elite politik AS pro-Israel semasa pemilu.
Elite-elite  politik  AS  yang  dikuasai  mayoritas  Partai  Republik  berhaluan neokonservatif  mempunyai  kepentingan  politik  sendiri.  Secara  domestik  mereka  ingin mempertahankan status  quo di  konstituen  mereka,  sedangkan  secara  global  ingin menyebarkan  demokrasi  dan  budaya  AS  melalui  cara-cara  yang  represif  serta memandang  Hisbullah,  HAMAS  dan  Iran  sebagai  kompetitor  mereka.  Di  satu  sisi, kelompok  lobi  Israel  memerlukan power AS  di  PBB  untuk  melindungi  kepentingan Israel  di  kawasan  Timur  Tengah.  Oleh  karena  itu,  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa unsur interest menjadi input utama  dalam  pengambilan  kebijakan  luar  negeri  AS khususnya ke kawasan Timur Tengah.

## Daftar Pustaka
Almond, G. (1974). Comparative Politics Today: A World View. Boston: Little, Brown and Company.
Blankfort,  J.  (2012). The  Israel  Loby  and  The  Left  Uneasy  Question .  Diambil  12  Juni 2013 dari http://www.ifamericanknew.org Creswell,  J.  W.  (2007). Qualitative  Inquiry  and  Research  Design:  Choosing  Among Five Approaches . California: Sage Publication. Duncan, R. (2003). World Politics in 21st Century . New York: Longman.
Fawcett,  L.  (2005). International  Relations  of  The  Middle  East .  New  York:  Oxford Press.
Final Call Research Team. (2012). America Hijacked dalam Under Siege: Islamophobia and The Israel Lobby . Diambil 26 Juni 2013 dari http://www.thefinalcall.com Findley,  P.  (1990). Deliberate  Deceptions:  Facing  The  Facts  about  the  US-Israeli Relationship . Terjemahan: Rahmani Astutui. Bandung: Mizan. Jacob,  L.  S.  (2001)  The  Elephant  in  The  Room:  Antisemitism  in  US-Israeli Relationship . Journal for The Study of Antisemitism, Vol.1. US Department of State.
Kegley  Jr,  Charles  W.  &  Eugene  R.  Wittkopf.  (2004). World  Politics:  Trend  and Transformation . Belmont: Thompson Wadsworth. Lovell,  J.  P.  (1970). Foreign  Policy  in  Perspective .  New  York:  Holt,  Rinehart  and Winston.
Mearsheimer,  J.,  &  Walt,  S.  (2008). The  Israel  Lobby  and  U.S  Foreign  Policy .  New York: Farrar, Starus and Giroux.
Morgan,  P.  (1987). Theories  and  Approach  to  International  Politics .  New  Brunswick: Transaction Books.
Perwita,  A.  A.  B.,  &  Yanyan  M.  Y.  (2005). Pengantar  Ilmu  Hubungan  Internasional . Bandung: Rosdakarya.
Piper,  M.  C.  (2008). The  New  Jerussalem:  Zionist  Power  in  The  United  States . Terjemahan: Renvilia. Bandung: Planet Buku.
Kissinger, H.  (1969).  Domestic Structure in Foreign Policy. International Politics and Foreign Policy. James N. Rosenau (editor). New York: The Free Press. Rourke, J. T. (1991). International Politics on The World Stage . Connecticut: Dushkin Publishing Group
Sayre, W. S. (1966). American Government . New York: Barnes & Noble Inc.