## EKSISTENSI MANUSIA PANCASILAIS DEWASA INI DARI PERSPEKTIF KONSEP MANUSIA PERSONALIS

## Kristoforus Sri Ratulayn Kino Nara
Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya kristoforus@ukwms.ac.id
Abstract Keywords: Human, Pancasila, Personalism. This article discuss what or who Pancasilaists are in today's context. The focus of attention in the following article is on the question of what is  the  nature of a Pancasilaist human and how is  the  existence of a Pancasilaist  human  being.  In  the  current  era  of  globalization  and technological disruption, which is being accelerated by the COVID-19 pandemic,  it  is  important  to  rethink  your  identity  to  Indonesia. Because of course Indonesia is not impermeable to the influence of the dynamics of global developments. The author tries to re-examine who the Pancasila people are and how they exist. The method that the author will use is to use a knife of human concept analysis in the Personalism flow.  This  paper  can  offer  a  new  interpretation  and  perspective  on Pancasila and what a Pancasilaist human looks like when viewed from the perspective of Personalism. Abstrak Kata kuci: Manusia, Pancasila, Personalisme. Tulisan  ini  akan  membahas  tentang  apa  atau  siapa  manusia Pancasilais  di  tengah  konteks  dewasa  ini.  Pusat  perhatian dalam  tulisan  berikut  adalah  pada  pertanyaan  apa  hakikat manusia  Pancasilais  dan  bagaimana  eksistensi  manusia Pancasilais.  Di  era  globalisasi  dan  disrupsi  teknologi  saat  ini yang semakin dipercepat dengan pandemi COVID-19 penting untuk memikirkan ulang jati diri ke Indonesiaan. Karena tentu Indonesia tidak kedap dari pengaruh dinamika perkembangan global.  Penulis  mencoba  menelaah  Kembali  siapa  manusia
Pancasila  dan  bagaimana  eksistensinya.  Metode  yang  akan penulis  gunakan  adalah  menggunakan  pisau  analisis  konsep manusia  dalam  aliran  Personalisme.  Tulisan  ini  bisa  menjadi tawaran  tafsir  dan  perspektif  baru  atas  Pancasila  dan  seperti apa manusia Pancasilais jika dilihat dari perspektif pemikiran Personalisme.

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini  bangsa  dan  negara  ini  masih  saja  harus  menghadapi  kenyataan permasalahan diberbagai  bidang yang sangat mendesak untuk diselesaikan. Ibarat kanker
krisis  yang  terus  menggerogoti,  yang  tidak  cukup  hanya  diobati  dengan  obat Pereda  rasa sakit. Yudi Latif dalam bukunya merumusakan secara epik dan getir demikian “Orang bilang, tanah kita tanah surga: kaya sumber daya, indah permai bagai untaian zamrud yang melilit khatulistiwa.  Namun,  di  taman  nirwana  dunia  timur  ini,  kelimpahan  mata  air  kehidupan mudah berubah menjadi air mata” (Latif, 2015). Konteks yang sangat erat dan mudah untuk ditunjuk  dari  kutipan  tersebut  adalah  masalah  ekonomi,  bagaimana  mimpi  indah kemerdekaan  sebagai  jembatan  emas  menuju  kepada  kehidupan  yang  Bersatu,  berdaulat, adil, dan Makmur dapat dengan mudah menjelma menjadi sebuah mimpi buruk: tertindas, terpecah-belah, terperbudak, timpang, miskin. Pengalaman penanganan pandemi membuat negara-bangsa ini berbenah. Factor kesehatan dan ekonomi harus berhadapan. Negara harus bersusah payah untuk meminimalisir dampak atas pandemi.
Globalisasi  menjadi  salah  satu  peluang  sekaligus  tantangan  serius  dalam  konteks bagaimana  negara  Pancasila  dengan  orang-orangnya  bisa  “berenang”  dalam  arus  di dalamnya tanpa menjadi hanyut. Mengutip salah satu definisi tentangnya, Globalisasi adalah intersifikasi  relasi-relasi  sosial  dunia  yang  menghubungkan  lokalitas  yang  berjauhan sedemikian  rupa  sehingga  peristiwa-peristiwa  lokal  dipengaruhi  oleh  peristiwa-peristiwa yang  terjadi  di  seberang  jauh  dan  begitupun  sebaliknya”(Giddens,  1990)  suka  atau  tidak, sadar atau tidak kita hidup di tengah arus globalisasi. Mungkin Pandemi COVID-19 yang setahun belakangan ini dialami oleh masyarakat global semakin membuka dan menyadarkan bahwa manusia hidup di tengah arus besar globalisasi ini, tidak terkecuali dengan manusia Indonesia, Manusia Pancasila.
Globalisasi mengubah susunan cara berada atau eksistensi manusia secara mendalam, bahkan hampir dalam setiap aspek kehidupannya. Lingkaran Sosialitas yang konvensional mengatakan  bahwa  lingkaran  sosialitas  manusia  berkembang  secara  bertahap  mulai  dari keluarga,  kampung,  kelompok  etnis/agama,  bangsa,  hingga  kemanusiaan.  Lingkaran tersebut seolah kabur karena sejak kecil, seorang anak yang dekat dengan sarana komunikasi akan  sudah  mulai  terbiasa  dengan  pergaulan  global,  tanpa  perlu  dulu  melalui  lingkaran kampung atau masyarakat sekitar. Ranah besar yang kuat adalah ranah negara-bangsa pada satu  sisi  dan  globalisasi  menarik  Sebagian  dari  kedaulatan  negara-bangsa  dan  komunitas lokal, tunduk pada arus global (Latif, 2018). Situasi kesaling tergantungan ini tentu membuat tidak ada negara yang mengisolasi dirinya. Ada sisi postif dan tentu negatifnya dari dampak globalisasi ini.
Pada tulisan ini penulis tidak akan berfokus pada bagaimana menghadapi globalisasi dan  menyelesaikannya.  Tulisan  ini  akan  membahas  tentang  apa  atau  siapa  manusia Pancasilais di tengah konteks dewasa ini. Pusat perhatian dalam tulisan berikut adalah pada pertanyaan apa hakikat manusia Pancasilais dan bagaimana eksistensi manusia Pancasilais. Di era globalisasi dan disrupsi teknologi saat ini yang semakin dipercepat dengan pandemi COVID-19 penting untuk memikirkan ulang jati diri ke Indonesiaan. Karena tentu Indonesia tidak  kedap  dari  pengaruh  dinamika  perkembangan  global.  Penulis  mencoba  menelaah Kembali siapa manusia Pancasila dan bagaimana eksistensinya?

## Metode
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  studi  Pustaka.  Objek  material  dari penelitian ini adalah Manusia Indonesia yang hidup dengan dasar Pancasila sebagai dasar filosofis  negara.  Objek  formal  dari  penelitian  ini  adalah  adalah  sudut  pandang  personalis tentang manusia. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah interpretasi atas Pancasila ditinjau dengan sudut manusia dalam perspektif personalis.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Tentang Manusia
Ada  banyak  teori  tentang  apa  atau  siapa  itu  manusia.  Bakker  dalam  bukunya menyebut  adanya  kesulitan  titik  persoalan  awal  dari  mana  kajian  berangkat  apabila menjelaskan tentang filsafat manusia. (Bakker, 2000) Untuk kepentingan penulisan makalah ini, tentu tidak mungkin penulis menampilkan seluruh teori tentang manusia. Karena bisa jadi antar satu pemikiran dengan pemikiran yang lain akan berbeda isi dan pemahamannya. Pemaparan tentang poin-poin pemikiran manusia di bawah ini akan mengikuti pendekatan pemikiran pemikir aliran personalis yang mulai tumbuh subur pada abad 20 sebagai reaksi atas depersonalisasi dalam pemikiran modern. Bagi pemikir personalis, pandangan akan apa atau  siapa  manusia  banyak  mengalami  reduksi  dan  depersonalisasi.  Sebagai  contoh, bagaimana pemahaman dan kesadaran akan manusia yang sempurna yang Nampak dalam perkembangan  seni,  teknologi,  dan  ilmu  pengetahuan.  Daripadanya  kemudian mengeksplorasi  seluruh kapasitas  manusia,  seperti  intelek,  perasaan,  kehendak,dll namun sayangnya  justru  malah  jatuh  dalam  reduksi  tertentu  seperti  humanism  mekanistis.  Atas dasar  tesebut  penulis  akan  berupaya  memaparkan  beberapa  poin  tentang  manusia  dan eksistensinya secara lebih menyeluruh (holistik)

## 2. Individualitas, Personalitas, Dan Martabat Manusia
Keberadaan  manusia  berbeda  dari  objek-objek  lain  selain  manusia.  Meskipun memang Aristoteles mendefiniskan manusia sebagai hewan berakal budi (ho anthropos zoon noetikon)  (Aristoteles,  Politics).  Definisi  ini  memang  tidak  bisa  ditolak  sama  sekali  karena memang berangkat dari realitas objektif. Namun secara menyeluruh perlu dikritisi  bahwa keberadaan  manusia  berbeda  dari  keberadaan  dengan  hewan  atau  benda-benda  mati. Membicarakan  keberadaan  manusia  bukanlah  sekedar  membicarakan  tentang  kumpulan materi, bukan pula elemen-elemen individual. Singkatnya, gambaran keberadaan manusia melampaui pemikiran tentang manusia dari kaum idealis, materialis, determinis dan bahkan objektivis.  Keberadaan  manusia  sangat  personal,  unik,  dan  tak  tergantikan.  Pengalaman- pengalaman  hidup  masing-masing  person  akan  sangat  berbeda  satu  dengan  yang  lain. Manusia itu seseorang, bukan sesuatu. Keberadaan setiap manusia memiliki inner self, inner life yang menjadi miliknya sendiri secara eksklusif. Singkatnya, pada sisi imanen, keberadaan seseorang selalu terkait dengan ada bersama dengan objek-subjek lain, saling berdinamika, berelasi,  dll.  Pada  sisi  transenden,  keberadaan  manusia  melampaui  yang-lain,  menyadari, memikirkan perbedaan dengan yang lain, menginginkan, merasakan, mengaktualkan dirinya sendiri.
Pertimbangan perlakuan akan kekhasan dan keunikan realitas keberadaan manusia dan  realitas  yang lain, maka dibutuhkan pula suatu paradigma etis yang berbeda. Terjadi gerak dari pemahaman akan keberadaan manusia secara ontologis ke arah pemahaman etis. Maka  pada  konteks  ini  yang  membedakan  keberadaan  manusia  dengan  yang  lain  adalah martabatnya sebagai manusia. Martabat manusia merujuk pada nilai yang terkandung pada manusia  sebagai  seseorang  (somebody),  bukan  sesuatu  (something).  Martabat  manusia bukanlah harga (price) yang diberikan/dihadiahkan oleh otoritas negara. Martabat manusia itu sesuatu yang inhernt (terkandung di dalam dirinya sendiri), melampaui segala nilai yang ada, tak tergantikan. Pemahaman yang tepat akan keberadaan manusia dengan martabatnya juga ingin menyatakan bahwa martabat manusia tidak bergantung pada berbagai variable, seperti kecerdasan asali, Kesehatan, pilihan moral, dll. Martabat manusia hanya bergantung pada manusianya yang bukan sesuatu melainkan seseorang.
Pemahaman  akan  keberadaan  manusia  dengan  martabatnya  secara  dimensi individual perlu bergerak menuju dimensi etis dan selanjutnya politis. Artinya, keunikan dan kekhasan  manusia  diarahkan  pada  dimensi  menengok  relasi  keberadaannya  dengan  yang
lain.  Keberadaan  manusia  yang  unik  dan  khas  tersebut  juga  mengandung  kekhas  di dalamnya bahwa manusia secara kodrati adalah makluk sosial. Keberadaan manusia tidak akan  pernah  ada  dalam  isolasi  dan  akan  menemukan  kesatuan  dengan  orang  lain.  Relasi interpersonal selalu merupakan hal yang konstitutif, bukan opsional. Manusia hanya hidup menurut  harkatnya  apabila  ia  hidup  tidak  hanya  bagi  dirinya  sendiri,  melainkan menyumbang sesuatu pada hidup manusia-manusia lain.

## 3. Person Dan Komunitas
Sejak Yunani Kuno pemikir seperti Aristoteles telah memberikan argumentasi bahwa manusia adalah makhluk sosial. Artinya, secara kodrati manusia merupakan makluk yang selalu terhubung dengan yang lain. Manusia tidak pernah akan ada dalam isolasi. Aristoteles bahkan menegaskan bahwa manusia akan menemukan kesempurnaannya dalam kesatuan dengan orang lain. Relasi dengan yang lain bukanlah sebuah pilihan (opsional) melainkan sebuah  keniscayaan.    Manusia  sebagai  pribadi  tidak  pernah  ada  dalam  keterasingan,  dan bahkan  seorang  manusia  menemukan  kesempurnaan  manusiawinya  hanya  dalam persekutuan dengan orang lain.
Keberadaan atau eksistensi manusia itu being-for-relation karena relasi bukan hanya sekedar asesoris, melainkan esensial dalam keberadaan dirinya secara personal. Masyarakat bukanlah  sekedar  soal  kegunaan  atau  kesepakatan,  tetapi  keberadaannya  merefleksikan suatu  kecenderungan  alami  dari  manusia  yang  selalu  mencari  kawan  dan  masuk  dalam kesatuan  spiritual  dengannya.  Tentu  ada  perbedaan  antara  masyarakat  (society)  dan komunitas  (communion/community).  Masyarakat  kadang  menunjuk  pada  makluk  selain manusia yang hidup dan berinteraksi lebih sebagai kelompok daripada dalam isolasi  satu dengan yang lain, sedangkan komunitas merujuk pada cara berada dan bertindak yang secara umum  menunjukkan  sikap  saling  menegaskan  dan  mengafirmasi  satu  sama  lain,  yang meningkatkan pemenuhan keunikan satu sama lain dalam relasi mutualistik.
Pada  akhirnya  merefleksikan  keberadaan  manusia  di  tengah  yang  lain,  salah  satu panggilan manusia untuk terlibat dengan komunitas berakar pada kodrat rasional melalui subyektivitas. Dengan kehendak bebasnya, manusia tidak bisa menghendaki, memiliki, atau mengatur orang lain, begitu pula sebaliknya. Hanya saja, manusia bisa memilih secara bebas untuk  memberikan  dirinya  pada  orang  lain.  Pada  tataran  ini,  self-possession  dan  self- government memberi ruang spesial pemberian diri atau cinta pada persona lain. “panggilan
memberikan diri” menunjukkan kekhasan bukan hanya kesatuan belaka, tapi kesatuan dalam kasih. Hanya persona yang bisa memberi atau menerima kasih.

## 4. Apakah Pancasila Itu Dan Mengapa Pancasila?
Pancasila  merupapakan  lima  nilai  dasar  yang  kemudian  diidealisasikan  sebagai konsepsi tentang dasar (falsafah) negara, pandangan hidup dan ideologi kenegaraan bangsa Indonesia. Kelima dasar tersebut adalah:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Kelima dasar tersebut secara legal formal adalah rumusan yang termuat dalam pembukaan UUD  1945.  Di  dalam  Alinea  IV  tersebut  termuat  rumusan  mengenai  tujuan  negara  dan landasan  yang  digunakan  Negara  Republik  Indonesia  yang  berkedaulatan  rakyat  adalah Pancasila. Pancasila awalnya dimaksudkan sebagai dasar filosofis negara Indonesia merdeka seperti yang disebutkan oleh ketua BPUPKI Radjiman Wediodiningrat: “Negara Indonesia merdeka yang akan kita bentuk, apa dasarnya?” pertanyaan tersebut kemudian coba direspon oleh  beberapa  tokoh,  seperti  Mohamad  Yamin,  Soepomo  dan  Soekarno.  Secara  khusus, memang kemudian Soekarno dalam pidatonya di Sidang BPUPKI di tanggal 1 Juni 1945 yang langsung  menyebut  dan  menamai  kelima  dasar  yang  ia  ajukan  diberi  nama  Pancasila. Sukarno  mengajukan  Pancasila  sebagai  philosophisce  grondslag  (dasar  filosofis)  dan weltanschauung (pandangan akan dunia) dari negara Indonesia (Soekarno,2002). Selanjutnya, mengenai dasar negara ini dibedakan Sukarno antara dasar statis sekaligus dasar dinamis. Soekarno mengingatkan bahwa “harus dapat meletakkan negara itu di atas suatu meja statis yang  dapat  mempersatukan  segenap  elemen  di  dalam  bangsa  itu,  tetapi  juga  harus mempunyai tuntunan dinamis kea rah mana kita gerakkan rakyat, bangsa dan negara ini;… kita  memerlukan  dasar  yang  bisa  menjadi  dasar  statis  dan  yang  bisa  menjadi  Leitstar dinamis.”
Pancasila  resmi  disahkan  menjadi  dasar  falsafah  negara  (philosophisce  grondslag), ideologi negara dan pandangan hidup (weltanschauung) sejak tanggal 18 Agustus 1945 pada siding  PPKI.  Untuk  menelaah  istilah  dan  makna  dari  posisi  Pancasila  tersebut  tentu  bisa
merujuk  pada  apa  yang  disampaikan  oleh  Soekarno  ketika  pidatonya  1  Juni  1945.  Dalam pemikiran Soekarno istilah “philosophisce grondslag” ia definisikan sebagai fundamen, filsafat, pikiran sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung  Indonesia  Merdeka.  (Soekarno,  2002)  Maka  dengan  memakai  istilah  philosophisce grondslag,  Soekarno  hendak  menegasakan  posisi  Pancasila  sebagai  Dasar  Negara.  Dasar Negara berarti bahwa Pancasila merupakan dasar filsafat/falsafah negara.
Istilah kedua yang dipakai oleh Soekarno adalah Weltanschauung. Dalam memaparkan istilah  tersebut  Soekarno  tidak  menunjuk  secara  persis  apa  definisi  atas  istilah  tersebut. Soekarno memberikan orientasi dengan menunjuk contoh-contoh untuk memahami istilah tersebut dengan beberapa contoh di negara lain seperti: Hitler mendirikan Jermania di atas “national-sozialistische Weltanschauung”. Lenin mendirikan negara Soviet di atas “Marxistische, Historisch  Materialistiche  Weltanschauung”,  Nipon  mendirikan  negara  di  atas  “Tenno  Koodo Seisin”, Ibn Saud mendirikan negara Arab Saudi di atas satu “Weltanschauung”, bahkan di atas dasar  agama,  yaitu  Islam,  Sun  Yat  Sen  mendirikan  negara  Tiongkok  merdeka  di  atas “Weltanschauung”  San  Min  Chu  I,  yaitu  Mintsu,  Minchuan,  Minshen:  Nasionalisme, Demokrasi,  Sosialisme.  Jadi  bisa  sedikit  disimpulkan  bahwa  yang  ada  dalam  pikiran Soekarno  dalam  memahami  Weltanschauung  saat  itu  adalah  lebih  dekat  dengan  maksud Ideologi.
Istilah  Ideologi  pertama  dicetukan  oleh  Desstutt  de  Tracy  (1796)  di  Prancis  yang berarti sciene of ideas, the study of origins, evolution and nature of ideas. Sedangkan kalau merujuk pada arti terminology yang lain seperti Yunani akan ditemukan ideologi dari kata Idea yang artinya  gagasan,  konsep,  pengertian  dasar,  cita-cita  dan  Logi/Logos  yang  artinya  ilmu, pengetahuan. Maka secara harafiah ideologi bisa diterjemahkan sebagai pengetahuan tentang gagasan-gagasan,  pengetahuan  akan  ide-ide.  Istilah  ideologi  tentu  mengalami  banyak perubahan  dalam  perkembangannya.  Secara  umum,  ideologi  kemudian  dipahami  sebagai seperangkat keyakinan dan paradigma yang menyeluruh dan sistematis yang memberikan landasan interpretasi untuk bertindak (Heywood, 2012). Pada titik ini lebih tepat apabila oleh Soekarno  ideologi  dipahami  sebagai  sebuah  pandangan  akan  realitas,  pandangan  hidup pandangan dunia bangsa Indonesia yang hendak dijadikan sebagai ideologi negara.
Mengikuti  pembagian  oleh  Wolters  dan  Driyarkara,  filsafat/falsafat  dan Weltanschauung  merupakan  dua  hal  yang  berbeda.  (Wolters,  1983) Filsafat  lebih  dekat dipahami sebagai sebuah upaya rasional dengan metode ilmiahnya dan tentu mengandung klaim  validitas  universalnya.  Sedangkan  Weltanscahuung  lebih  berkonotasi  sebagai
pandangan yang relatif lebih personal, eksistensial, dan historical. Dengan kata lain, filsafat berada pada lingkaran pengetahuan, sedangkan Weltanschauung berada pada lingkaran dunia kehidupan yang lebih luas (Driyarkara, 2006).
Filsafat  sebagai  filsafat  tidak  niscaya  menjadi  weltanschauung.  Filsafat  memang mengarahkan  orang  untuk  merefleksikan  relaitas  sedalam-dalamnya.  Namun  untuk kemudian  filsafat  tersebut  berubah  menjadi  sebuah  weltanschauung,  filsafat  tersebut  harus dijadikan  sikap  dan  pendirian  orang/sekelompok  orang  dalam  memandang  dunia kehidupannya. Dari sebuah pemikiran yang abstrak berubah menjadi pendirian hidup untuk kemudian dijalankan dalam tindakan konkret dalam hidup.
Weltanschauung  sendiri  tidak  selalu  juga  harus  dimulai  dan  melahirkan  filsafat. Weltanschauung sebagai sebuah pandangan hidup bisa jadi ada lebih dulu dan dihayati dalam hidup  sehari-hari  oleh  orang/sekelompok  orang  tanpa  didahului  rumusan  filsafat  secara sistematisnya.  Memang  ada  Weltanschauung  yang  kemudian  rumusan  filsafat  dan  filsafat yang berbuah menjadi Weltanschauung.
Kembali  pada  pemikiran  Soekarno,  dalam  pandangannya  Weltanschauung  orang masyarakat nusantara ada dalam berbagai bentuk seperti keragaman kearifan hidup masing- masing suku, keagamaan. Agar weltanschauung itu tidak berdiri sendiri-sendiri antar daerah dan golongan, maka weltanschauung tersbut perlu dirajut dan dirumuskan secara sistematis dan rasional yang kemudian sebangun dengan filsafat. Pada poin ini, Pancasila kemudian bisa  dikatakan  sebagai  ideologi  “intergralistik”  yang  mengatasi  partikularitas  paham perseorangan  dan  golongan  (Latif,  2015).  Artinya,  dalam  wilayah  privat  dan  komunitas, setiap orang dan golongan masih bisa mengembangkan partikularitas ideologinya masing- masing.  Pancasila  tidak  hendak  mengintervensi  pengembangan  moral  individual  dan komunitas. Namun, apabila berada pada lingkaran wilayah publik kenegaraan, setiap orang dan  golongan  harus  menganut  ideologi  Pancasila  sebagai  titik  temu  bersama.  Pancasila dengan  penuh  kebijaksanaan  bisa  mencegak  pengembangan  moral  individual  dan kemountasi yang dapat membahayakan kehidupan publik.
Pada titik ini perlu ditegaskan bahwa harusnya Pancasila menjadi cita-cita, falsafah, ideologi baik bagi perseorangan maupun golongan semua manusia Indonesia. Dengan kata lain,  manusia  Indonesia  adalah  manusia  Pancasilais,  yaitu  manusia  yang  dalam  eksistensi hidupnya baik secara individual maupun bersama sebagai sebuah bangsa percaya pada yang ada  dalam  prinsip-prinsip  hidup  bersama  di  Indonesia,  yaitu  Pancasila.  Pancasila  sebagai sebuah  landasan  idealitas  bersama  mengandung  rumusan  prinsip-prinsip  dasar  moralitas
hidup  bersama  yang  berbeda,  tetapi  intinya  sama.  Pancasila  mengangkat  lima  keyakinan tentang  kehidupan  bersama  sejak  ratusan  tahun  terwujud  dalam  komunitas-komunitas sosial-budaya  Nusantara.  Apabila  dicermati,  Pancsila  bukan hanya  mengangkat  nilai-nilai lokalitas masyarakat Nusantara, melainkan mengangkat keyakinan prinsip hidup bersama yang juga menjadi tolak ukur keberadaan suatu negara di seluruh dunia (Suseno, 2021). Yudi Latif  bahkan  menyebut  bahwa  dalam  rangkaian  sila-sila  Pancasila  mencerminkan  suatu perspektif dari keutuhan integritas kodrat kemanusiaan (Latif, 2015). Berikut penulis akan memaparakan secara singkat prinsip-prinsip dari masing-masing sila

## 4.1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Dalam pidato Sukarno pada 1 Juni 1945 bisa diambil pemahaman bahwa dengan sila Ketuhanan  hendak  ditunjukkan  bahwa  bangsa  Indonesia  itu  bertuhan  yang  mana  tiap warganya pun ber-Tuhan pada Tuhannya sendiri-sendiri atau beragama meski berbeda-beda agamanya.  Lebih  lanjut,  yang  dimaksudkan  oleh  Soekarno  adalah  adanya  keterbukaan terhadap  realitas  perbedaan  itu  disertai  hormat-menghormati.  Menurut  Notonagoro sila pertama ini menggariskan bahwa di Indonesia tidak ada tempat bagi “pertentangan dalam hal  ke-Tuhanan  atau  keagamaan,  bagi  sikap  dan  perbuatan  anti  ke-Tuhanan  atau  anti keagamaan atau bagi paksaan agama.” (Notonagoro, 1980) Dengan kata lain, di Indonesia ini “seharusnya hanya ada toleransi yang sejati.” (Notonagoro, 1980).
Sila pertama ini mengandung prinsip Pluralisme. Pluralisme dalam konteks ini adalah sebuah  sikap  kesediaan  untuk  menerima/menoleransi  kemajemukan  baik  itu  relijius, kultural,  filosofis,  pandangan  hidup  masing-masing  orang  dan  komunitas  sejauh  tidak eksklusif-intoleran  sendiri.  Jadi  hendaknya  setiap  manusia  Pancasilais  mempunyai kemampuan psikologis dan kesediaan untuk hidup secara positif, penuh perdamaian, dan biasa  untuk  bergaul  bersama  dengan  setiap  anggota  masyarakat  yang  berbeda.  Dalam konteks negara, alam pemikiran sila pertama mengandung dasar fundament etik kehidupan bernegara.  Lebih  jelas,  bahwa  Indonesia  bukanlah  negara  sekuler  yang  ekstrem,  yang memisahkan “agama” dan “negara” apalagi mempunyai pretensi menyudutkan peran agama ke  ruang  privat/komunitas  semata.  Negara  menurut  Pancasila  dharapkan  mampu melindungi  dan  mengembangkan  kehidupan  Bergama.  Selanjutnya  perlu  ditegaskan  oleh Yudi Latif bahwa negara Indonesia diharapkan dapat mengambil jarak yang sama terhadap semua  agama/keyakinan,  melindungi  semua  agama/keyakinan,  dan  harus  dapat mengembangkan politiknya sendiri secara independent dari dikte-dikte agama (Latif, 2015).
Dalam  konteks  personalis,  pluralism  tentu  saja  mengimplikasikan  pengakuan terhadap kebebasan suara hati, kebebasan beragama, kebebasan berpikir, kebebasan mencari informasi, dan tentu saja toleransi. Lawan dari sikap ini tetu saja intoleransi, yaitu segenap tindakan untuk memaksakan dominasi terhadap orang lain tanpa adanya persetujuan dari pihak yang dipaksa. Tidak boleh ada segenap paksaan dalam hal agama, kepicikan ideologis yang hendak memaksakan pandangannya kepada orang lain. Dalam sila Ketuhanan yang Maha Esa juga menyatakan bahwa di Indonesia tidak ada yang boleh didiskriminasi karena keyakinan relijiusnya. Kemampuan untuk hidup dan menerima perbedaan yang ada adalah bukti keberadaban dan kematangan karakter bersama suatu bangsa.
Lebih lanjut, mengenai refleksi atas kodrat kemanusiaan yang terkandung dalam sila pertama  ini  adalah  bahwa  keberadaan  atau  eksistensi  manusia  tidak  berasal  tanpa  sebab, melainkan  ada  yang  diciptakan.  Kesadaran  akan  adanya  Tuhan  sebagai  Pencipta,  Sang Penyebab Pertama, yang membuat manusia ada. Adanya manusia tentu bersifat kontingen, relatif,  terbatas,  dan  dengan  demikian  membutuhkan  keterbukaan  pada  sesuatu  yang transenden untuk menemukan sandaran reliji pada yang mutlak (Latif, 2015).

## 4.2. Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab
Menurut Notonagoro kemanusiaan yang disebut dalam sila ini adalah kemanusiaan dengan  unsur-unsur  hakiki  dari  manusia  yaitu  sebagai  yang  “bhineka-tunggal,  majemuk- tunggal  atau  monopluralis.”(Notonagoro,  1980)  Maksudnya  adalah  manusia  yang monopluralis yang memiliki  karakter-karakter yang membuatnya menjadi yaitu  “manusia baik.” (Notonagoro, 1980). Ada empat karakter yang dimaksud yaitu “cinta kasih, bijaksana, adil,  dan  sederhana.”(Notonagoro,  1980)    Selain  adil,  pada  kemanusiaan  itu  terdapat  juga penghargaan  pada  semua  orang  yang  bebas  dari  “chauvenistis”  dan  “harga  diri  yang berkelebihan.” (Notonagoro, 1980)
Sila kedua mengandung pula prinsip penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Hak-hak asasi manusia dipahami sebagai hak-hak yang dimiliki manusia karena ia manusia, bukan  pemberian/hadiah  oleh  masyarakat  atau  negara.  Dengan  demikian  hak-hak  asasi tersebut tidak bisa dicabut. Penghormatan atas hak-hak asasi manusia menjadikan semakin nyata  atau  operasionalnya  bagaimana  manusia  wajib  diperlakukan  dan  wajib  tidak diperlakukan  agar  martabatnya  sebagai  nilai  pada  dirinya  sendiri  dihormati.  Pemahaman atas hak-hak  asasi  dipahami  dalam  dimensi  kemutlakannya  dan  kontekstualnya. Hak-hak asasi berdimensi mtlak dalam arti  berlaku tanpa kecuali  bagi  manusia manapun; manusia
bermartaban pertama-tama adalah karena ia diciptakan secara istimewa oleh Allah. Dimensi kontekstual berarti hak-hak asasi baru mempunyai fungsi dan mulai disadari dalam sejarah moderintas di mana manusia tidak lagi dilindungi oleh adat/tradisi, melainkan sebaliknya terancam oleh negara modern dan komodifikasi ekonomis (Suseno, 2021).
Hak-hak  asasi  manusia  merupakan  sebuah  garansi  atau  jaminan  utama  atas  sila Kemanusiaan yang adil dan beradab yang di dalamnya terkandung maksud untuk menolak kekearasan  dan  eksklusivisme  suku  dan  ras.  Hak-hak  asasi  di  Indonesia  sering  dicurigai sebagai  pemikiran  barat  yang  erat  dengan  liberalism  dan  individualism  ala  Barat.  Pada dasarnya, memang kenyataanya bahwa perjuangan atas hak-hak asasi manusia adalah upaya menjunjung tinggi kebebasan sebagai salah satu nilai terluhur manusia. Perlindungan atas hak-hak asasi manusia justru untuk melindungi manusia terhadap individualisasi. Hak-hak asasi  manusia  adalah  bukti  solidaritas  suatu  masyarakat  dengan  para  warga  yang  paling lemah (Suseno, 2021).
Dalam  konteks  eksistensi  manusia,  sila  kedua  merupakan  refleksi  atas  keberadaan manusia yang merupakan ada bersama. Pada kenyataannya manusia menjumpai keberadaan yang  lain.  Untuk  ada  bersama  dengan  yang  lain,  manusia  tidak  bisa  tidak  harus mengembangkan  cara  berada  dengan  yang  lain  dengan  yaitu  kasih  pada  yang  lain, mengambangkan rasa kemanusiaan yang penuh cinta kasih pada yang lain (Latif, 2015). Hal tersebut  dapat  dipahami  sebagai  berikut.  Menurut  Pancasila,  nilai  kemanusiaan  universal berasal dari hukum Tuhan. Prinsip ini kemudian mengarah pada prinsip kebangsaan yang luas,  yang  mengarah  pada  persaudaraan  dunia.  Dalam  konteks  pergaulan  global,  bangsa Indonesia (manusia Pancasilais) menggunakan segenap daya dan pengetahuan yang dimiliki untuk  secara  bebas-aktif  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  kedilan  sosial.  Sedangan  konteks  pergaulan  dengan sesama anak bangsa Indonesia mengakui dan memuliakan hak-hak dasar asasi warga negara yang  ladasan  etik  persaudaraan  universal  ini  adalah  adil  dan  beradab.  Demikianlah  yang harus menjadi cara berada eksistensi manusia Pancasilais.

## 4.3. Sila Persatuan Indonesia
Menurut Notonagoro pemahaman mengenai sila ketiga “Persatuan Indonesia” adalah bahwa sila ini menggariskan supaya perbedaan dan pertentangan tidak boleh merusak tapi justru  harus  “memelihara  dan  mengembangkan  kesatuan  kebangsaan  “kesatuan kebangsaan.”(Notonagoro,  1980)  Lebih  dalam,  Negara  sesungguhnya  bukanlah  sekedar
struktur  kekuasaan  adminstratif  semata.  Melainkan  ungkapan  solidaritas  kebersamaan sebuah  bangsa  dengan  perasaan  senasib  sepenangguan.  Jika  merujuk  sejarah,  kesadaran untuk  Bersatu  sangat  dipengaruhi  oleh  pengalaman  ketertindasan  dan  penjajahan.  Hal tersebut bisa direfleksikan mulai dari masa pergerakan nasional yang kemudian memuncak pada  peristiwa  Sumpah  Pemuda  28  Oktober  1928.  Semangat  solidaritas  sebagai  bangsa senasib sepenanggungan itu menyemangati untuk perjuangan selanjutnya dalam mencapai kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.
Dalam  konteks  cara  berada  manusia  personalis  manusia  Pancasilais,  sila  ketiga  ini menekankan kesadaran bahwa manusia hanya hidup menurut harkatnya apabila ia hidup tidak  hanya  bagi  dirinya  sendiri,  melainkan  menyumbangkan  sesuatu  pada  kehidupan manusia-manusia  lain.  Dalam  ada  bersama,  manusia  sebagai  makluk  sosial  memerlukan ruang  hidup  yang  konkret  dan  pergaulan  hidup  dalam  realitas  kemajemukan  semesta manusia.  Hal  tersebut  tentu  menegaskan  apa  penjelasan  tentang  manusia  diawal  yang mengatakan bahwa manusia itu being for relation. Magnis Suseno menyebut bahwa pergaulan sosialitas manusia berkembang secara melingkar (Suseno, 2021): mulai dari keluarga sebagai lingkaran terkecil. Kemudian berlanjut ke sosialitas kampung, orang-orang di sekitar tempat ia tinggal. Berlanjut lagi ke lingkaran sosialitas yang lebih luas sepeti kelompok etnis ataupun kelompok  agama.  Lingkaran  sosialitas  selanjutnya  adalah  sosialitas  kebangsaan,  di  mana lingkaran ini mestinya sudah melampaui lingkaran-lingkaran sebelumnya. Hingga lingkaran sosialitas terluar adalah solidaritas sebagai manusia (global).
Penekanan yang perlu untuk ditegaskan adalah bahwa manusia menjadi seimbang apabila  semua  lingkaran  kesosialan  itu  dihayati  dalam  kaitan  dan  keterbatasan  masing- masing. Artinya, bahwa masing-masing lingkaran yang lebih kecil tentu membekali manusia sebagai modal untuk ia keluar ke lingkaran sosialitas yang lebih luas. Konkretnya, keluarga mestinya membekali setiap anggotanya untuk siap anggota tersebut kemudian siap masuk dalam pergaulan di kelompok etnis/agama dengan nilai-nilai Pancasila. Begitu seterusnya, etnis/agama  idealnya  juga  berpartisipasi  untuk  membekali  setiap  anggotanya  untuk  siap memasuki  pergaulan  kebangsaan.  Manusia-manusia  yang  keluar  dari  lingkaran  sosialitas etnis/agama idealnya adalah manusia-manusia yang penuh kasih dan damai pada manusia dari  kelompok  lain  yang  ia  jumpai,  bukan  malah  sebaliknya  menjadi  orang-orang  yang agresif.
Lingkaran kesosialitasan perlu juga dipahami dengan keterbatasan masing-masing. Artinya,  setiap  manusia  Pancasialis  mestinya  memahami  bahwa  apa  yang  ada  dalam
lingkaran  sosialitas  keluarga  tentu  ada  batasnya.  Konkretnya,  tidak  bisa  orang  menuntut orang  lain  dalam  lingkaran  sosialitas  yang  lebih  luas  menuntut  secara  buta  manusia  lain tersebut  seturut  dengan  apa  yang  ia  terima  dalam  keluarga.  Apa  yang  berlaku  sebagai lingkaran keluarga yang hanya berlaku pada batas anggota keluarga saja. Begitu pula dalam lingkaran  sosialitas  kelompokpun  demikian.  Apa  yang  berlaku  dalam  lingkaran kesosialitasan  kelompoknya  tidak  bisa  serta-merta  dipaksakan  untuk  belaku  total  pada lingkaran  kebangsaan  sebagai  tempat  bertemunya  manusia-manusia  dari  lingkaran kesosialan kelompok-kelompok.
Negara  juga  perlu  mendorong  dan  membuat  strategi  agar  manusia-manusia  tidak hanya  berhenti  memperjuangkan  kesosialitasan  kelompoknya  saja  tapi  juga  mempunyai strategi  agar  manusia-manusia  Indonesia  mau  bergerak  dari  terikat  pada  lingkaran kesosialitasan sebagai suatu bangsa. Hal tersebut dapat dipahami bahwa dalam internalisasi nilai-nilai kemanusiaan ini, Indonesia adalah negara persatuan kebangsaan yang mengatasi paham  golongan  dan  perseorangan.  Persatuan  dari  berbagai  keberagaman  masyarakat Indonesia  perlu  dikelola  berdasarkan  konsepsi  kebangsaan  yang  memang  menampilkan ekspresi persatuan dalam keberagaman, dan keragaman dalam persatuan, yang dalam slogan negara dinyatakan dengan ungkapan bhinneka tunggal ika.
Hingga  akhirnya,  tidak  hanya  berhenti  juga  pada  lingkaran  kesosialitasan  negara, melainkan  turut  serta  terlibat  dalam  lingkaran  kesosialitasan  solidaritas  sebagai  manusia (dunia).  Dalam  alam  pikir  Pancasila,  aktualiasasi  nilai-nilai  kemanusiaan  harus  mengakar kuat  dalam  lingkaran  pergaulan  kebangsaan  yang  lebih  dekat  sebelum  menjangkau pergaulan  dunia  yang  lebih  jauh  (Latif,  2015).  Demikian  cara  berada  manusia  Pancasilais dalam alam pikir Pancasila sila ketiga “Persatuan Indonesia”

## 4.4.  Sila  Kerakyatan  Yang  Dipimpin  Oleh  Hikmat  Kebijaksanaan  Dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 menjelaskan bahwa gagasan mengenai sila ini adalah sebagai berikut: “Negara Indonesia bukan satu Negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaja. Tetapi  kita mendirikan negara ‘semua buat semua,’ satu buat semua, semua buat satu.’ Saja jakin, bahwa sjarat jang mutlak untuk kuatnja Negara Indonesia ialah permusjawaratan, perwakilan.” Lebih dalam, menurutnya Soekarno  demokrasi  Indonesia  adalah  “demokrasi  di  mana  perjuangan  dilakukan  dengan
permusyawaratan untuk mencapai mufakat melalui wakil-wakil rakyat di badan perwakilan rakyat.”
Menurut Notonagoro dalam sila keempat ini berisi terkandung cita-cita kerakyatan dalam  arti  bahwa  negara  adalah  “alat  bagi  keperluan  seluruh  rakyat serta  pula  cita-cita demokrasi ekonomi” dan musyawarah atau demokrasi politik yang diwujudkan dalam “asas politik  Negara.”  Dengan  sila  ini  hendak  ditunjukkan  bahwa  negara  berkedaulatan  rakyat sebagai  cita-cita  politik  yang  mengandung  tiga  unsur  yaitu  negara  buat  seluruh  rakyat, demokrasi  sosial-ekonomi,  dan  demokrasi  politik  (Notonagoro,  1980).  Dengan  kerakyatan hendak  disampaikan  pula  bahwa  negara  adalah  “untuk  keperluan  seluruh  rakyat”  dan memuat “cita-cita kefilsafatan demokrasi sosial-ekonomi.” (Notonagoro, 1980)
Prinsip  utama  dalam  sila  keempat  ini  adalah  “kedaulatan  rakyat”  yang  hendak menyatakan  bahwa  tidak  ada  manusia,  elite,  atau  sekelompok  ideolog,  atau  bahkan sekelompok  tokoh  agama  tertentu  yang  berhak  untuk  menentukan  dan  memaksakan bagaimana orang lain harus hidup atau boleh hidup. Menurut alam pikiran Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai cita-cita kebangsaanitu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat  kebijaksanaan.  Demokrasi  menjadi  sebuah  cara  berpolitik  yang  dipilih  hendaknya dibangun dalam kesadaran bahwa  mereka yang dipimpin berhak menentukan siapa yang memimpin mereka dan ke mana mereka mau dipimpin (Suseno, 2021). Namun perlu diingat bahwa  demokrasi  di  Indonesia  adalah  “kedaulatan  rakyat  ditambah  prinsip  perwakilan”. Artinya, demokrasi terikat pada kata permusyawaratan/perwakilan dengan maksud bahwa “demokrasi  politik  yang  diselenggarakan  didalam  permusyawaratan/perwakilan” dan sebagai “syarat mutlak bagi tercapainya maksud kerakyatan.”(Notonagoro, 1980)
Frans Magnis menyebut, demokrasi yang baik hanya dapat berjalan di atas dua dasar, yaitu pengakuan dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (Suseno, 2021). Artinya dalam upaya  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  terdapat  jaminan  bahwa  prinsip mayoritas  tidak  menjadi  kediktatoran  mayoritas.  Dalam  prinsip  musyawarah-mufakat, keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas. Kedua, kekuasaan dijalankan atas dasar dan dalam ketaatan terhadap hukum (negara hukum demokratis). Artinya, kepastian hukum merupakan  unsur  hakiki  dalam  demokrasi  karena  tentu  itu  adalah  wujud  mencegah pemerintahan yang sewenang-wenang.
Dalam konteks refleksi atas kodrat manusia, sila keempat ini  bisa  dipahami dalam kerangka  mengembangkan  kehidupan  bersama,  maka  cara  mengambil  keputusan  yang
menyangkut masalah bersama ditempuh dengan semangat penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Cara berada yang menghormati manusia adalah dengan memandang manusia sebagai subjek yang berdaulat, bukan semata-mata objek manipulasi, eksplotasi, dan esklusi. Demikian cara berada manusia Pancasilais dalam seturut alam pikir sila keempat Pancasila.

## 4.5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Sila ini menurut Soekarno dalam pidatonya 1 Juni 1945 menghendaki “tidak akan ada kemiskinan  di  dalam  Indonesia  Merdeka”,  “hidup  dalam  kesejahteraan”  dengan terpenuhinya secara memadai kebutuhan-kebutuhan pokok, dan tegaknya  dua prinsip yaitu keadilan  politik  (“persamaan  politiek”)  dan  keadilan  sosial  (“kesedjahteraan  bersama  jang sebaik-baiknya.”). Sedangkan menurut Notonagoro pangkal dasar dari keadilan sosial adalah terwujudnya “kepentingan dan kebutuhan hidup setiap warga hidup bersama.”(Notonagoro, 1980) Di samping itu, keadilan sosial dimengerti memiliki unsur seperti ditunjuk sila keempat yaitu «satu buat semua, semua buat satu, semua buat semua.”(Notonagoro, 1980) Keadilan sosial  merupakan  kesesuaian  dengan  “hakekat  daripada  adil,  yaitu  dipenuhinya  sebagai wajib segala sesuatu yang telah merupakan sesuatu hak didalam hubungan hidup, dimana wajib lebih diutamakan daripada hak.”(Notonagoro, 1980)
Keberadaan  atau  eksistensi  manusia  adalah  salah  satunya  dimensi  kebertubuhan. Secara  jasmani,  manusia  memerlukan  papan,  sandang,  dan  pelbagai  kebuthan  material lainnua.  Salah  satu  bentuk  perwujudan  khusus  kemanusiaan  adalah  dengan  berbagi kebutuhan jasmaniah secara adil. Secara padat bisa dikatakan bahwa keadilan merupakan norma  moral  paling  dasar  dalam  kehidupan  masyarakat  (Suseno,  2021).  Segala  bentuk kehendak  baik  apapun  bentuknya  akan  menjadi  sia-sia  dan  tidak  ada  artinya  apabila melanggar  keadilan.  Moralitas  masyarakatpun  dimulai  dengan  penolakan  terhadap ketidakadilan.
Perwujudan keadilan sosial merupakan upaya untuk mencegah bahwa masyarakat terpecah dalam dua bagian, masyarakat kelas ekonomi atas yang semakin maju terus dan bagian bawah masyarakat yang paling-paling hanya bisa bertahan untuk hari berikutnya saja. Tuntutan  atas  keadilan  sosial  bagi  Frans-Magnis  tidak  boleh  dipahami  secara  ideologis. (Suseno,  2021)  Artinya,  penerapan  keadilan  sosial  disamakan  seperti  penerapan  ide-ide, ideologi-ideologi,  agama-agama  tertentu.  Penerapan  keadilan  sosial  tidak  bisa  disamakan dengan  sosialisme,  keadilan  sosial  adalah  keadilan  yang  terlaksana.  Dalam  kenyataannya, keadilan sosial diupayakan dengan cara membongkar ketidakadilan-ketidakadilan yang ada
dalam masyarakat. Artinya, strategi perjuangan implementasi keadilan selalu dilihat dalam kerangka dengan mengkritisi bentuk-bentuk ketidakadilan dalam masyarakat.
Hal  yang  menjadi  catatan  adalah  bahwa  ketidakadilan-ketidakadilan  itu  bersifat structural dan bukan pertama-tama individual. Artinya, ketidakadilan tidak pertama-tama terletak  dalam  sikap  kurang  adil  masing-masing  orang  tertentu,  melainkan  berada  dalam struktur-struktur  kekuasaan  politik/ekonomi/sosial/budaya/ideologis.  Ketidakadilan structural  yang  merupakan  ancaman  paling  serius  adalah  kemiskinan,  selanjutnya  adalah dikriminasi  dalam  banyak  bidang  terhadap  perempuan,  dikriminasi  atas  dasar  ras,  suku, budaya dan agama. Menurut alam pikir Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan cita  kebangsaan,  serta  demokrasi  permusyawaratan  memeproleh  kepenuhan  arti  sejauh dapat mewujudkan keadilan sosial.

## Kesimpulan
Pada bagian ini akan coba ditawarkan beberapa alternatif strategi menjadi manusia Pancasila. Perlu ditegaskan bahwa Pancasila mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi moral berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan dimensi lahiriah yang berisi symbol,  slogan  dan  lain  sebagainya  yang  bisa  ditangkap  secara  inderawi.  Dalam  proses pembudayaannya idealnya dimensi ini senapas dalam implemntasinya. Artinya, penanaman dimensi  moral  spiritual  berserta  dengan  argumentasi  rasional  diperlukan.  Dengan penanaman dimensi moral nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, harapannya setiap anggota bangsa  Indonesia  memperoleh  gambaran  yang  utuh  tentang  Pancasila  dan  selalu  siap berdiskursus untuk mengatasi permasalahan-permasalahan baru yang terjadi dewasa ini.
Secara  konkret  dibutuhkan  upaya  dari  negara  untuk  mengukuhkan  Pancasila  sebagai pandangan  hidup  bangsa.  Artinya,  strategi  ini  adalah  mengupayakan  pembudayaan moralitas Pancasila dari sisi negara. Tentu tidak bisa negara lepas tangan dan menyerahkan Pendidikan moral Pancasila kepada keluarga dan atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.
Negara  harus  menetapkan  norma  hukun  dan  norma  etika  yang  mewajibkan  para penyelenggara  negara  untuk  menunjung  nilai  Pancasila  sebagai  pedoman  kebijakan  dan tindakan. Selanjutnya, mengembangkan gagasan yang ada dalam prinsip Pancasila menjadi Pancasila sebagai sebuah ilmu. Negara juga harus mengupayakan agar Pancasila mempunyai konsistensi  dengan  konstitusi  dan  perundangan,  koherensi  antarsila,  dan  korespondensi dengan  realitas  sosial.  Hingga  sampai  pada  mentransformasikan  Pancasila  yang  semula
hanya melayani kepentingan vertical (negara) menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal, dengan melibatkan segala elemen dan kekuatan nasional dalam proses penafsiran, pengisian,  dan  penyebarluasan  Pancasila.  Dari  sisi  moral  individual,  dibutuhkan  upaya untuk  membuat  nilai-nilai  yang  ada  dalam  Pancasila  menjadi  terinternalisasi  dalam  diri setiap manusia Indonesia.
Upaya  ini  tentu  bukan  upaya  yang  serba  cepat  dan  instan,  meliankan  harus  terus pembiasaan.  Bagaimana  mengupayakan  manusia-manusia  Indonesia  yang  “berhati  putih, berkemauan  baja,  bersemangat  elang  rajawali,  berjiwa  api  yang  menyala-nyala”.  Masing- masing  individu  perlu  mengikis  mentalitas  budak,  hedonistic,  kolonialistik,  yang membuatnya tidak percaya diri dan hanya mencari keuntungan sendiri. Dibutuhkan upaya memperkuat  wawasan  Nusantara.  Dimensi  moral  perlu  diimbangi  juga  dengan  dimensi lahiriah.  Manusia  itu  butuh  simbol  lahiriah  yang  membuatnya  semakin  mudah  untuk mengikatkan diri dalam perasaan moral yang sama, punya ikatan yang sama. Namun, kalau hanya berkutat pada dimensi-dimensi lahiriah tanpa diikuti dengan dimensi moral akan jatuh hanya pada gejala verbalisme semata. Artinya, pengahayatan Pancasila hanya akan berhenti pada slogan-slogan semata tanpa ada pemahaman atas prinsip-prinsip yang ada di dalamnya.

## Daftar Pustaka
Aristoteles, Hist. Anim . I, 1: 488a7; Nichomachean Ethics I, 5: 1097b11; VIII, 12: 1162a16; IX, 9: 1169b18; Politics, I, 2: 1253a3
Bakker, Anton. (2000), Antropologi Metafisik, Kanisius, Yogyakarta.
Driyarkara, N. (2006), Karya Lengkap Driyarkara:Esai-Esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh Dalam  Perjuangan  Bangsanya,  A.  Sudirja,  et.al.  (ed),  Gramedia  Pustaka  Utama,
Jakarta.
Notonagoro, (1980), Pancasila Secara Ilmiah Populer, Pantjuran Tudjuh, Djakarta. Heywood, A. (2012), Political Ideologies: An Introduction, Palgrave Macmillan, New York. Soekarno, (2002), Revolusi Indonesia, Galan Press, Yogyakarta.
Suseno, Frans-Magnis, (2021), Sekitar Etika Politik, dalam webinar Pancasila dan Etika Politik,
Circles.
Wolters, A. M. (1983). On The Idea of Worldview and Its Relation to Philosophy dalam P.Marshall et.al. (ed), Stained Glass University Press of America, UK.
Latif, Yudi, (2015), Revolusi Pancasila, Penerbit MIZAN, Yogyakarta. Latif, Yudi. (2018), Wawasan Pancasila, MIZAN, Yogyakarta.
Website: https://plato.stanford.edu/entries/personalism/#ChaPerTho