JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 7 (3), 2022, pp. 156-167 P-ISSN: 2964-7251, E-ISSN: 2614-5658 DOI: https://doi.org/10.24815/jIMPS.v7i3.21212

## Membaca Konflik: Problematika Dan Refleksi Atas Kehidupan Beragama Masyarakat Aceh Singkil
* Angga Prasetiya, Soma Surya Persada 2
1,2 Pascasarjana Pendidikan Sejarah, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Indonesia

## ABSTRACT
Aceh  is  a  region  in  Indonesia  that  implements  a special autonomy policy based on Islamic law. In that special autonomy, one of the things that are regulated is the freedom of religion that has been enshrined in the qanun. Qanun is a local regulation that regulates the government and lives of people in Aceh Province. In  the  qanun,  the  religious  freedom  of  the  people  of Aceh  has  been  guaranteed  and  protected.  However, there are some conflicts between religious groups that have  the  potential  to  cause  disharmony.  One  such region  is  Singkil.  This  article  aims  to  describe  the problems  and  reflections  on  the  religious  life  of  the people of Aceh Singkil. The research method used in this study is qualitative with a literary study approach. The  results  showed  that  there  are  factors  that encourage the emergence of conflicts, namely the lack of  tolerance  and  cynicism  toward  a  difference  in society. Therefore, it is necessary to realize inclusive community  attitudes  and  strengthen  the  literacy  of moderation of religious life through various humanist approaches.  In  addition,  a  firm  attitude  of  the government  is  needed  in  setting  a  fair  policy  that accommodates all groups.
Keywords: Conflict,  Religious  Freedom,  Religious Moderation, Aceh Singkil.

## ABSTRAK
Aceh  merupakan  wilayah  di  Indonesia  yang menerapkan  kebijakan  otonomi  khusus  dengan berlandaskan  syariat  Islam.  Dalam  otonomi  khusus itu,  salah  satu  hal  yang  diatur  adalah  kebebasan beragama  yang  telah  termaktubkan  dalam  qanun. Qanun  merupakan  peraturan  daerah  yang  mengatur pemerintahan  dan  kehidupan  masyarakat  di  Provinsi Aceh.  Dalam  qanun  tersebut  kebebasan  beragama masyarakat  aceh  pada  dasarnya  telah  dijamin  dan dilindungi. Meski demikian, muncul beberapa konflik antarumat  beragama  yang  berpotensi  menimbulkan disharmoni.  Salah  satu  wilayah  tersebut  adalah Singkil.  Artikel  ini  bertujuan  mendeskripsikan problematika  dan  refleksi  atas  kehidupan  beragama masyarakat  Aceh  Singkil.  Metode  penelitian  yang digunakan  dalam  kajian  ini  adalah  kualitatif  dengan pendekatan studi literarur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor yang mendorong munculnya  konflik,  yaitu  kurangnya  sikap  toleransi dan  sinisme  terhadap  suatu  perbedaan  dalam masyarakat.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  kesadaran sikap masyarakat yang bersifat inklusif dan penguatan literasi  moderasi  kehidupan  beragama  melalui berbagai pendekatan yang bersifat humanis. Selain itu, diperlukan sikap tegas pemerintah dalam menetapkan kebijakan adil yang mengakomodasi semua golongan.
Kata kunci: Konflik, Kebebasan Beragama, Moderasi Beragama, Aceh Singkil.

## Author correspondence
Email: anggaprasetiya@student.uns.ac.id Available online at http://jurnal.unsyiah.ac.id/sejarah/

## PENDAHULUAN
Wacana  keberagamaan  telah  muncul pada  proses  pembentukan  negara  Indonesia. Wacana tersebut mengemuka pada kalimat dalam Piagam  Jakarta,  yaitu Ketuhanan dengan kewajiban  menjalankan  syariat  Islam  bagi pemeluk-pemeluknya .  Bagi  sebagian  pihak, kalimat  itu  dikhawatirkan  akan  memicu  konflik kebangsaan  dikemudian  hari.  Oleh  karena  itu, para founding fathers melakukan kompromi dan berkonsensus  mengganti  kalimat Ketuhanan dengan  kewajiban  menjalankan  syariat  Islam bagi  pemeluk-pemeluknya dengan Ketuhanan Yang Maha Esa (Syarif, 2016).
Perkembangan isu keberagamaan menjadi  wacana  yang  masuk  dalam  kerangka hukum di Indonesia. Hal ini ditunjukkan melalui adanya landasan hukum yang mengatur kebebasan  beragama.  Landasan  hukum  itu tertuang dalam pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945 yang  mengakui  hak  atas  kebebasan  beragama bagi siapapun (Situmorang, 2019).
Pasal  yang  mengatur  mengenai  hak dalam  beragama  menunjukkan  bahwa  aktivitas keagamaan  pada dasarnya  telah  dijamin  sebagai hak  asasi  manusia  yang  dilindungi  oleh  negara (Jufri, 2016). Hal ini sebagaimana tertulis dalam pasal 29 ayat 2 UUD NRI 1945 yang menyatakan “negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing- masing, dan untuk beribadat menurut agamanya dan  kepercayaannya  itu ”  (Kemenkumham,
2021).  Dalam  konteks  internasional,  kebebasan beragama  juga  dijamin  melalui  PBB  yang mengadopsi International  Convenant  on  Civil and  Political  Rights tahun  1966,  dan Durban Review  Conference tahun  2009  (Radjawane, 2014).
Kebebasan  beragama  di  Indonesia menjadi  hak  dalam  konstitusi,  bukan  berarti konflik atas kebebasan beragama nihil dari bumi Indonesia.  Dalam  perkembangannya,  terdapat beberapa  konflik  agama  yang  berdampak  pada polarisasi  masyarakat.  Sebagai  contoh,  konflik
yang terjadi di Ambon, Maluku pada 1999-2000. Konflik  tersebut  pada  dasarnya  bermula  dari pertikaian  antarpengemudi  angkutan  kota  yang kemudian  berkembang  menjadi  konflik  agama antara Islam dan Kristen (Safi, 2017).  Selain itu, ada  konflik  Poso  yang  juga  bermula  dari permasalahan individu yang berkembang ke level agama (Yunus, 2014)
Maluku, Poso, dan Aceh yang notabennya  daerah  otonomi  khusus  juga  tidak terlepas dari adanya konflik kebebasan beragama. Salah  satu  penerapan  otonomi  khusus  di  aceh adalah  penerapan  syariat  Islam  sebagai  aturan yang  berlaku  bagi  kehidupan  masyarakat  Aceh. Dalam  peraturan  terebut  dijewantahkan  bahwa kebebasan beragama masyarakat Aceh diatur dan dilindungi  dalam  qanun  yang  disahkan  (Bahri, 2013).
Pemeberlakuan qanun menunjukkan bahwa  kebebasan  beragama  masyarakat  Aceh Singkil  seharusnya  juga  dilindungi.  Singkil merupakan  salah  satu  daerah  di  Provinsi  Aceh. Mengingat,  dalam  konteks  nasional  kebebasan beragama  telah  dijamin  oleh  Undang-undang sedangkan  dalam  konteks  lokal  diatur  dan dilindungi dalam qanun. Namun, realitanya tidak menunjukkan  demikian.  Konflik  keagamaan masih  ditemukan  di  Aceh,  khususnya  wilayah Singkil.  Arikel  ini  berupaya  menjelaskan problematika  kebebasan  beragama  dan  refleksi atas  kehidupan  beragama  masyarakat  Aceh Singkil.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan problematika kebebasan beragama masyarakat Aceh Singkil sebagai suatu refleksi dalam kehidupan beragama di kemudian hari.  Peneliti  menggunakan  metode  penelitian kuliatatif  deskriptif  yang  diharapkan  dapat mengejewantahkan problematika kebebasan beragama  masyarakat  Aceh  Singkil.  Penelitian kualitatif  adalah  upaya  pengumpulan  data  yang selanjutnya  dianalisis  sehingga  memberikan
deskripsi atas fenomena-fenomena budaya secara kontekstual (Holloway & Biley, 2011).
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi literatur. Sebagaimana dipahami bahwa studi literatur dilakukan melalui pencarian data-data pustaka yang relevan dengan topik  penelitian  (Zed,  2014).  Dalam  penelitian ini,  sumber  data  yang digunakan  meliputi  buku, artikel  ilmiah,  teks  berita,  hasil  survei,  regulasi dan laporan resmi pemerintah.
Interpretasi yang dibangun terhadap data yang  dianalisis  harus  konstruktif.  Maka dari itu, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi  merupakan  proses  analisis  dengan membandingkan banyak data dan sumber beserta sudut  pandang  terkait  penjelasan  satu  peristiwa (Creswell, 2015). Pada tahap ini, data-data dilihat keakuratannya  dan  keorisinalitasnya  sehingga menghasilkan  reduksi  terhadap  data  yang  tidak valid. Maka  dari  itu,  selektif dalam  penggunaan data yang beragam untuk melihat suatu fenomena dalam masyarakat tentu akan menghasilkan suatu interpretasi  yang  kredibel  terkait  problematika dan refleksi atas kehidupan beragama masyarakat Aceh Singkil.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pekembangan  Penerapan  Peraturan  Daerah Berdasarkan Syariat Islam di Aceh
Hidup keseharian masyarakat Aceh tidak dapat terpisahkan dari Islam. Hal tersebut karena setiap  bentuk  aktivitas  selalu  termanifestasikan dari  nilai-nilai  Islam.  Mulai  dari  adat  istiadat, kesenian,  sistem  pendidikan,  politik,  sistem dagang. Bahkan hal yang paling sederhana seperti cara  berpakaian  sangat  dipengaruhi  oleh  nilai- nilai  Islam.  Maka dari itu  Islam  dan  Aceh tidak dapat dipisahkan, Islam menjadi sebuah identitas yang turut membentuk karakter masyarakat Aceh (Nurdin, 2013).
Aktualisasi  nilai-nilai  Islam  dalam kehidupan  masyarakat  Aceh,  menjadikan  Islam sebagai  pedoman  dalam  berperilaku.  Bentuk formal dari pada pedoman berperilaku
berdasarkan  nilai-nilai  Islam  disebut  dengan syariat  Islam  yang  kemudian  dijadikan  hukum positif  di  Aceh  (Bahri,  2013).  Muatan-muatan dalam  syariat  Islam  dirujuk  berdasarkan  Al- Quran dan Hadist sebagai sebagai sumber hukum tertinggi (Qharadawi, 2003).
Eksistensi  Syariat  Islam  di  Aceh sebenarnya  telah  berlangsung  sejak  lama.  Hal tersebut terlihat dari keterangan Marcopolo pada 1292.  Saat  itu  ia  singgah  di  Perlak  (sekarang Aceh  Timur)  dan  menyatakan  bahwa  di  kota tersebut telah menerapkan hukum Islam  (Uddin, 2010).  Selain  itu,  pada  era  Kerajaan  Aceh Darussallam  masa  pemerintahan  Iskandar  Muda (1607-1636)  penerapan  syariat  Islam  tertuang dalam  undang-undang  kerajaan  qanun  al-Asyi atau adat Mekuta Alam (Bahri, 2013).
Pada masa revolusi kemerdekaan pelaksanaan syariat Islam kembali diajukan oleh para  tokoh-tokoh  ulama  dan  umara  melalui pembentukan  provinsi  Aceh  pada  tahun  1949 (Ibrahimy, 1982). Namun, sepertinya usulan dari tokoh-tokoh  Aceh  tersebut  kurang  mendapat perhatian  dari  pemerintah  pusat.  Hal  itu  terlihat dari kebijakan pemerintah membubarkan provinsi  Aceh  pada  tahun  1951  yang  telah dibentuk sebelumnya untuk kemudian dileburkan ke  dalam  Provinsi  Sumatera  Utara  yang notabenenya  menganut  agama  dan  budaya  jauh berbeda dengan rakyat Aceh (Sjamsuddin, 1990).
Pembubaran  provinsi  Aceh sangat mengecewakan  dan  melukai  hati  rakyat  Aceh yang  merindukan  penerapan  syariat  Islam  di daerahnya. Pembubaran provinsi tersebut dianggap  oleh  rakyat  Aceh  sebagai  usaha pemerintah  pusat  untuk  menghalangi  penerapan syariat  Islam  di  Aceh,  padahal jasa  rakyat  Aceh terhadap  perjuangan  Republik  Indonesia  sangat besar  (Saleh,  1992).  Kekecewaan  rakyat  Aceh kepada  pemerintah  pusat  makin  terakumulasi. Puncaknya,  ketika  Teungku  Daud  Beureuh pemimpin  PUSA  (Persatuan  Ulama  Seluruh Aceh)  memplokamirkan  Darul  Islam  Aceh  pada 21 September 1953 dan menyatakan Aceh bagian
dari  NII  (Negara  Islam  Indonesia)  pimpinan Kartosuwiryo (Hasjmy, 1985).
Konflik panjang antara Darul Islam Aceh dengan  pemerintah  pusat  mulai  tampak  mereda pada 1957. Pada tahun itu Provinsi Aceh kembali dibentuk  oleh  pemerintah  dan  mengangkat  Ali Hasjmy  sebagai  gubernurnya  (Hasjmy,  1985). Peristiwa  penting  lainnya  terjadi  pada  1959 ketika  pemerintah  pusat  mengirimkan  Missi Hardi untuk berunding dengan tokoh-tokoh Darul Islam  Aceh.  Perundingan  itu  menghasilkan keputusan  No.1/Missi/1959  tentang  penetapan Aceh  sebagai  daerah  istimewa  yang  diberikan otonomi  luas  untuk  mengatur  wilayahnya  di bidang  agama,  pendidikan,  dan  adat  (Hardi, 1993).  Ketentuan  penerapan  syariat  Islam berdasarkan  keputusan  Missi  Hardi  selanjutnya diatur  dalam  surat  keputusan  Penguasa  Perang Daerah No. KPTS/Peperda/1962 yang ditandatangani  oleh  Kolonel  Jasin  (Ibrahimy, 1982).
Pada  era  reformasi  penerapan  syariat
Islam  di  Aceh  diperkuat  dalam  UU  Nomor  44
Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan  Propinsi  Daerah  Istimewa  Aceh. Pada  pasal  3 dijelaskan  bahwa  penyelenggaraan keistimewaan meliputi bidang kehidupan beragama;  penyelenggaraan  kehidupan  adat; penyelenggaraan  pendidikan;  dan  peran  ulama dalam  menetapkan  kebijakan  daerah  (Undang- Undang Republik Indonesia, 1999). Selanjutnya, kewenangan Aceh untuk merumuskan kebijakan terkait syariat Islam diatur dalam UU Nomor 18 Tahun  2001  Tentang  Otonomi  Khusus  Provinsi Daerah  Istimewa  Aceh,  dijelaskan  bahwa pemerintah  Aceh  memiliki  kewenangan  untuk merumuskan  qanun  dan  membentuk  lembaga peradilan  mahkamah  syariah  (Undang-Undang Republik Indonesia, 2001).
Hasil Memorandum  of  Understanding (MoU) Helsinki tahun 2005 membawa arah baru bagi  penerapan  syariat  Islam  di  Aceh  (Fikri, 2015). Terlihat dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang  Pemerintahan  Aceh,  pada  pasal  125
dijelaskan  bahwa  pelaksanaan  syariat  Islam meliputi  ibadah; ahwal  al-syakshiyah (hukum keluarga); muamalah (hukum  perdata); jinayah (hukum  pidana); qadha (peradilan); tarbiyah (pendidikan);  dakwah;  syiar;  dan  pembelaan Islam  (Undang-Undang  Republik  Indonesia, 2006).  UU  Nomor  11  Tahun  2006  memberikan kewenangan  lebih  luas  bagi  pemerintah  Aceh untuk  menerapkan  syariat  Islam  secara  kaffah melalui  qanun-qanun  yang  dirumuskannya (Usman, 2007).
Sejak  lahirnya  undang-undang  terkait keistimewaan  Aceh,  terdapat  beberapa  qanun yang dihasilkan oleh pemerintah Aceh. Beberapa qanun tersebut yaitu Qanun Aceh No. 10 Tahun 2002  tentang  peradilan  syariat  Islam;  Qanun Aceh  No.  11  Tahun  2002  tentang  pelaksanaan syariat  Islam  bidang  aqidah,  ibadah  dan  syiar Islam;  Qanun  Aceh  No.  12 Tahun 2003 tentang khamar  dan  sejenisnya;  Qanun  No.13  Tahun 2003  tentang  Maisir  (judi);  Qanun  Aceh  No.14 Tahun  2003  tentang  khalwat  (mesum);  Qanun Aceh  No.  7  Tahun  2004  tentang  pengelolaan zakat;  Qanun  Aceh  No.11  Tahun  2004  tentang tugas fungsional Kepolisian Daerah Aceh; Qanun Aceh  No.8  Tahun  2014  tentang  pokok-pokok syariat Islam; dan Qanun Aceh No. 4 Tahun 2016 tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian tempat ibadah (Shadiqin, 2010).
Qanun  syariat  Islam  yang  dirumuskan adalah bentuk komitmen Pemerintah Aceh untuk menegakkan syariat Islam di Aceh secara kaffah . Agar  penerapan  syariat  Islam  di  Aceh  berjalan dengan  baik,  maka  dibutuhkan  sebuah  instansi yang  membidangi  syariat  Islam  (Abubakar, 2008).  Instansi  tersebut  adalah  Dinas  Syariat Islam  yang  bertugas  untuk  mengelola  dan menyosialisasikan norma-norma agama sehingga dapat  ditegakkan  dalam  kehidupan  masyarakat demi terciptanya kemaslahatan bersama berdasarakan  Al-Quran  dan  Hadist  (Mulia  & Khalil, 2021).
Dinas  Syariat  Islam  menjadi  indikator keberhasilan  pelaksanaan  syariat  Islam  di  Aceh.
Hal  itu  karena  keberhasilan  penegakkan  syariat Islam  sangat  bergantung  kepada  aspek-aspek berikut,  (1)  penegakkan  syariat  Islam  sangat tergantung  kepada  kebijakan-kebijakan  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah;  (2)  keberhasilan penegakkan  syariat  Islam  juga  tergantung antusias  masyarakat  dalam  menyambut  syariat Islam;  dan  (3)  hal  yang  mendasar  adalah  peran individu  untuk  menyukseskan  penerapan  syariat Islam,  sudah  semestinya  pelaksanaan  syariat Islam  adalah  tanggung  jawab  seorang  muslim  ( Abubakar, 2008).
Dinas Syariat Islam pada dasarnya harus menjadi sebuah representasi dari syariat Islam itu sendiri. Hal ini dilakukan agar menjadi cerminan masyarakat  untuk  mematuhi  syariat  Islam.  Oleh karena  itu  perlu  menerapkan  beberapa  langkah yang  harus  dilakukan. Pertama , para  aparatur Dinas  Syariat  dipastikan  memahami  dan mendalami  ilmu  syariah.  Hal  ini  diperlukan sebagai bekal utama bagi penegakan syariat Islam di  Aceh. Kedua, menggalakkan  pelatihan terhadap  aparatur  Dinas  Syariat  Islam  terkait siyasah  idariyah (administrasi  Islam). Ketiga, melakukan  rekruitmen  aparatur  Dinas  Syariat Islam secara professional. Keempat, menyosialisasikan nilai akidah terhadap pemerintah  dan  masyarakat; Kelima mendorong pemerintah  untuk  mengeluarkan kebijakan  yang mendukung  penerapan  syariat  Islam  (Mulia  & Khalil,  2021).  Namun  yang  perlu  diperhatikan adalah  bahwa  penerapan  syariat  tidak  akan bejalan  tanpa  dukungan  dari  pemerintah, masyarakat,  dan  elemen  masyarakat  lainya. Mestinya  syariat  Islam  dijadikan  sebagai kebutuhan  bersama  masyarakat  Aceh  (Bahri, 2013).

## Membaca Indeks Toleransi di Aceh
Penegakkan  syariat  Islam  di  Aceh seharusnya  mampu  mengakomodasi  kelompok minoritas.  Mengingat  pemeluk  agama  Islam adalah  mayoritas  di  Aceh.  Hal  tersebut sebagaimana  hasil  survei  yang  memperlihatkan
pemeluk  Islam  di  Aceh  sebanyak  98,56%  pada tahun 2021 (Kementerian Dalam Negeri, 2021).
Pada dasarmya perda atau Qanun syariat Islam  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Aceh sudah  memberikan  ruang  yang  bebas  bagi  non- muslim untuk menjalankan aktivitas keagamaannya.  Hal  tersebut  terlihat  pada  Perda Propinsi Daerah Isitimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam. Pada Bab II pasal 2 dijelaskan bahwa “ keberadaan agama lain di luar agama Islam tetap diakui di daerah ini,  pemeluknya  dapat  menjalankan  ajaran agamanya  masing-masing ”(Pemerintah  Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 2000).
Qanun  Aceh  lainnya  yang  memberi kebebasan  pada  penganut  agama  lain  dalam beribadah  adalah  Qanun  Nomor  4  Tahun  2014 tentang pokok-pokok Syariat Islam. Pada pasal 9 dijelaskan  “ Pemerintah  Aceh  dan  Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut  oleh  umat  beragama  dan  melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan hidup keseharian  dan  ibadah  sesuai  dengan  agama yang  dianutnya ”  (Pemerintah  Aceh,  2014). Berdasarkan  uraian  isi  beberapa  qanun  di  atas, dapat  disimpulkan  bahwa  Pemerintah  Aceh berkomitmen  menjamin  kebebasan  kehidupan umat  beragama  di  Aceh.  Hal  ini  membuktikan setidaknya  secara  regulasi,  Pemerintah  Aceh sangat  bersikap  toleran  antarumat  beragama (Abubakar, 2011).
Keberagaman antarumat  beragama  yang dijamin  dalam  qanun  Aceh  bukan  berarti  tidak adanya perilaku diskriminasi agama yang terjadi pada  kalangan  akar  rumput.  Hasil  penelitian Mubarrak  dan  Kumala  (2020)  memperlihatkan masih  terdapat  diskriminasi  terhadap  penganut agama  lain  di  Aceh.  Misalnya bullying karena mengenakan atribut simbol agama seperti kalung berbentuk  salib  dan  tidak  dapat  merayakan  hari raya  keagamaan  secara  leluasa  (Mubarrak  & Kumala, 2020).
Diskriminasi  yang  terjadi  pada  pemeluk agama  Kristen  di  Banda  Aceh  berangkat  dari suatu  pemahaman  atau  cara  pandang  tertentu terhadap suatu agama. Sebuah pemahaman yang tersebar  luas  dan  diyakini  oleh  khalayak  umum adalah  adanya  dugaan  Kristenisasi  terhadap orang-orang yang memeluk agama Islam (Djafar, 2018).  Pemahaman  seperti  itu  tentu  akan menyebabkan ketengangan antar umat beragama karena  dilandasi  oleh  rasa  tidak  saling  percaya dan bahkan dapat menyebabkan konflik horizontal (Mubarrak & Kumala, 2020).
Gambaran  tentang  toleransi  di  Kota Banda Aceh dapat diketahui melalui hasil survei yang diselenggarakan oleh SETARA Institute for Democracy  and  Peace tahun  2018.  Hasil  survei tersebut  menempatkan  kota  Banda  Aceh  pada urutan  sembilan  dari  sepuluh  kota  di  Indonesia dengan indeks kota toleransi terendah. Sementara itu,  Kota  Sabang  menduduki  posisi  pertama. Indikator  yang  digunakan  dalam  menetapkan indeks  kota  toleransi  meliputi  (1)  RPJMD ( Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah );  (2)  kebijakan  diskriminatif;  (3) pernyataan  penjabat  kunci  tentang  peristiwa intoleransi;  (4)  tindakan  nyata  terkait  peristiwa; (5) peristiwa intoleransi; (6) dinamika masyarakat sipil terkait peristiwa intoleransi; (7) heteregonitas  keagamaan  penduduk;  (8)  inklusi sosial  keagamaan    (Setara  Institute  for Democracy and Peace, 2018).
Permasalahan  toleransi  juga  tidak  luput dari  perhatian  Kementerian  Agama  (Kemenag) selaku  kementerian  yang  mengayomi  seluruh agama  di  Indonesia.  Pada  2019  Kemenag melalukan  survei  terkait  kerukunan  umat beragama  setiap  provinsi  di  Indonesia.  Adapun indikator yang digunakan meliputi sikap toleransi antarumat beragama, kesetaraan, pandangan dan cara  bersikap  yang  menyatakan  setiap  pemeluk agama di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam undang-undang dan kerja sama, sikap untuk saling membantu antarumat beragama dalam menyelesaikan suatu
permasalahan.  Hasil  survei  tersebut  cukup mengejutkan,  karena  menempatkan  Provinsi Aceh sebagai provinsi dengan indeks kerukunan umat  beragama  terendah  se-Indonesia  (Sila  & Fakhruddin, 2020).
Hasil  survei SETARA  Institute  for Democracy  and  Peace pada  2020  memberikan kabar  yang tidak  membahagiakan  terkait indeks toleransi di Aceh. Banda Aceh dan Sabang tetap masuk ke dalam sepuluh kota dengan indeks kota toleran  terendah.  Dalam  survei  tersebut  Banda Aceh  menempati  posisi  sepuluh  sedangkan Sabang  menempati  posisi  empat.  Selain  itu, terdapat  juga  penambahan  kota di  Aceh lainnya yaitu  kota  Langsa  yang  menempati  posisi  dua dalam  sepuluh  kota  dengan  indeks  kota  toleran terendah  (Setara  Institute  for  Democracy  and Peace, 2020).
Indeks  kota toleran terendah  pada tahun 2021  juga  dinobatkan  kepada  beberapa  kota  di Provinsi Aceh. Hasil survei yang diselenggarakan oleh SETARA Institute for Democracy and Peace kembali menobatkan Sabang, Langsa, dan Banda Aceh  sebagai  kota  dengan  skor  indeks  kota toleran  terendah  se-Indonesia.  Kota  Sabang menempati  peringkat  lima,  disusul  kemudian oleh kota Langsa menempati peringkat enam, dan kota Banda Aceh menempati peringkat sembilan (Setara Institute for Democracy and Peace, 2022). Hasil  survei  dari  beberapa  lembaga  di  atas menggambarkan  Aceh  sebagai  daerah  yang indeks  toleransinya  rendah,  kecenderungan indeks  toleran  di  Aceh  termasuk  rendah  dalam kurun  waktu  tiga  tahun  ke  belakang,  menjadi bukti  bahwa  toleransi  beragama  di  Aceh bermasalah.

## Pembakaran Gereja di Aceh Singkil
Aceh Singkil adalah salah satu kabupaten kesebelas  dalam  Provinsi  Aceh  yang  dibentuk pada 1999  (Hartani &  Nulhaqim,  2020).  Secara administratif,  Aceh  Singkil  berbatasan  dengan Kota  Subulussallam  di  sebelah  utara;  sebelah selatan  berbatasan  dengan  lautan  Samudera
Indonesia;  sebelah  barat  berbatasan  dengan wilayah  Aceh  Selatan;  dan  sebelah  timur berbatasan  dengan  Sumatera  Utara  (BPS  Aceh Singkil, 2014). Adapun yang berbatasan langsung dengan  wilayah  Provinsi  Sumatera  Utara  yaitu Pakpak Barat, Dairi, dan Tapanuli Tengah.
Sejarah  kekristenan  di  Aceh  Singkil bermula ketika perusahaan perkebunan sawit dari Belgia,  PT  Socfindo  Lae  Butar  beroperasi  di Kecamatan Simpang Kanan pada 1930. Kebutuhan tenaga kerja menyebabkan perusahaan  mendatangkan  buruh  dari  berbagai wilayah  seperti  dari  Aceh,  Sumatera  Utara,  dan Jawa. Sejumlah buruh ada yang memeluk agama Kristen  dan  menjadi  cikal  bakal  perkembangan agama  Kristen  di  Aceh  Singkil.  Selain  itu, penginjilan  juga  terjadi  di  Aceh  Singkil  pada 1932. Seorang penginjil dari Pakpak Barat yaitu Evangelist  I.W  Banurea  bekerja  sama  dengan pihak  pabrik  untuk  mendirikan  geraja  di  daerah Kuta Kerangan (Ahmad, 2016).
Jumlah  pemeluk  agama  Kristen  terus berkembang  di  Aceh  Singkil,  walaupun  mereka tetap  tergolong  ke  dalam  kelompok  minoritas. Pada  2014  pemeluk  agama  Kristen  di  Aceh Singkil  berjumlah  12.771  jiwa  sedangkan pemeluk  agama  Islam  berjumlah  104.216  jiwa. Pemeluk agama Kristen yang makin berkembang di  Aceh  Singkil  tentu  berdampak  terhadap dibutuhkannya  penambahan  gereja.  Pada  2014 keberadaan gereja di seluruh kecamatan wilayah Aceh  Singkil  berjumlah  sembilan  (BPS  Aceh Singkil, 2015).
Pendirian geraja di Aceh Singkil menjadi penyebab  konflik  horizontal  antara  pemeluk agama  Islam  dan  Kristen.    Rentetan  konflik terjadi  mulai  tahun  1979  ketika  pembangunan gereja  di  Gunung  Meriah  diprotes  oleh masyarakat;  Maret  tahun  1995  pembakaran terhadap  gereja  di  Kecamatan  Guunug  Meriah namun  berhasil  digagalkan;  Juli  1998  usaha pembakaran  gereja  di  Desa  Suka  Makmur Kecamatan  Gunung  Meriah;  September  2001 sepuluh  gereja  ditutup  karena  pendiriannya
dianggap  bangunan  liar;  September  2006 pembakaran rumah yang dijadikan gereja karena warga  tidak  setuju  rumah  dijadikan  tempat ibadah; Agustus 2015 pembakaran gereja terjadi di Kecamatan Suro (Sedayu, 2015).
Pada  13  Oktober  2015  terjadi  kembali pembakaran  gereja  HKI  di  Suka  Makmur Kecamatan Gunung Meriah. Kejadian pembakaran  gereja  di  Aceh  Singkil  tersebut diawali  oleh  demonstrasi  di kantor  Bupati  Aceh Singkil  yang  dilakukan  oleh  kelompok  APPI (Aliansi  Pemuda  Peduli  Islam)  menuntut pemerintah  Aceh  Singkil  untuk  membongkar gereja yang dianggap bangunan liar karena tidak memiliki  IMB  (PGI,  2015).  Massa  yang  tidak puas  terhadap  kinerja  pemerintah  terkait penertiban  gereja  di  Aceh  Singkil  kemudian menuju  gereja  HKI  di  Suka  Makmur  dan membakar  gereja  tersebut.  Dalam  proses pembakaran terjadi bentrokan antara massa APPI dan  massa  yang  mempertahankan  gereja. Peristiwa  tersebut  mengakibatkan  satu  orang meninggal, dan puluhan korban lainnya luka-luka (Aritonang, 2021).
Peraturan  tentang  pendirian  gereja memberatkan  para  pemeluk  agama  Kristen  di Aceh Singkil. Berdasarkan SKB Menteri Nomor 8  dan  9  Tahun  2006  diatur  tentang  pendirian rumah ibadah. Salah satu syarat pendirian rumah ibadah  pada  pasal  14  ayat  2  poin  (a)  dijelaskan bahwa pengguna rumah ibadat harus melampirkan  paling  sedikit  90  kartu  tanda penduduk  yang  disahkan  oleh  pejabat  setempat; poin  (b)  dukungan  masyarakat  setempat  paling sedikit  60  orang  yang  disahkan  oleh  pejabat setempat  (SKB  Menteri  Agama  dan  Menteri Dalam Negeri, 2006).
Peraturan  gubernur  yang  dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh justru makin memberatkan kelompok  minoritas  untuk  mendirikan  rumah ibadah.  Peraturan  Gubernur  Nomor  25  Tahun 2007  tentang  pedoman  pendirian  rumah  ibadah, menyatakan pada pasal tiga poin (a) daftar nama dan  KTP  pengguna  rumah  ibadat  paling  sedikit
150  orang  dan  disahkan  oleh  pejabat  setempat; dan  poin  (b)  dukungan  masyarakat  setempat paling  sedikit  120  orang  (Pemerintah  Daerah Nanggroe  Aceh  Darussallam,  2007).  Regulasi yang memberatkan ini menjadi pemicu pemeluk agama Kristen untuk mendirikan gereja maupun undung-undung tanpa izin.
Pascaperistiwa  pembakaran  gereja  di Kecamatan  Gunung  Meriah,  jumlah  gereja  di Aceh  Singkil  mengalami  pengurangan.  Hal  ini karena  beberapa  gereja  lainnya  yang  dianggap bangunan liar kemudian dirobohkan (PGI, 2015). Berdasarkan BPS Aceh Singkil pada tahun 2015, jumlah  gereja  yang  ada  di  Aceh  Singkil  hanya satu  unit  yang  terletak  di  Kecamatan  Simpang Kanan,  dan  jumlah  undung-undung  sebanyak empat unit masing-masing terletak di Kecamatan Simpang  Kanan,  Gunung  Meriah,  Danau  Paris, dan Suro (BPS Aceh Singkil, 2016).
Menanggapi peristiwa pembakaran gereja  di  Aceh  Singkil,  pemerintah  Aceh mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah. Pasal 14 dalam qanun tersebut penetapan jumlah pengguna  dan  dukungan  masyarakat  terkait pendirian  rumah  ibadat  tetap  menyulitkan kelompok  minoritas.  Pada  poin  (a)  daftar  nama pengguna tempat ibadah paling sedikit berjumlah 140  orang  dibuktikan  dengan  kartu  tanda penduduk  dan  kartu  keluarga  yang  disahkan pejabat  yang  berwenang.  Sementara  itu,  pada poin  (b)  dukungan  masyarakat  setempat  paling sedikit  110  orang  yang  disahkan  oleh  pejabat setempat (Pemerintah Aceh, 2016).
Regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh terkait pendirian rumah ibadah menempatkan  pemeluk  agama  Kristen  dalam posisi  yang  dilema.  Pada  satu  sisi  mereka membutuhkan  rumah  ibadah  karena  jumlah pemeluk  Kristen  makin  bertambah  di  Aceh Singkil. Pada  sisi  lainnya dukungan  masyarakat setempat  juga  sulit  untuk  didapatkan  karena adanya isu yang beredar bahwa pendirian gereja
erat  kaitannya  dengan  kristenisasi.  Selain  itu, terdapat  fatwa  yang  beredar  dalam  masyarakat bahwa  haram  hukumnya  memberikan  dukungan untuk  membangun  rumah  ibadah  agama  lain (Amindoni,  2019).  Dalam  kondisi  seperti  inilah banyak  pembangunan  gereja  tanpa  izin  yang ditolak oleh masyarakat setempat.
Pemeluk Kristen di Aceh Singkil sampai tahun  2019  masih  banyak  yang  melangsungkan ibadah di bawah tenda-tenda darurat (Amindoni, 2019). Menurut BPS Aceh Singkil jumlah gereja di Aceh Singkil hanya satu unit pada 2021, yaitu gereja  Protestan  yang  terletak  di  Kecamatan Simpang Kanan, sedangkan untuk gereja Katolik tidak  terdapat  di  Aceh  Singkil.  Padahal  pada tahun  2021 jumlah  pemeluk Protestan  sebanyak 14.167 jwa dan pemeluk Katolik sebanyak 1.219 jiwa (BPS Aceh Singkil, 2022).

## Belajar  Dari  Konflik  Keagamaan:  Sebuah Refleksi
Konflik  intoleransi  di  Aceh  merupakan contoh kasus yang  menunjukkan payung hukum mengenai kebebasan beragama belum sepenuhnya  jelas  dan  dihayati  oleh  sebagian masyarakat. Oleh karena itu pokok persoalannya bukan  secara  khusus  saja  pada  perlunya  aturan administratif  yang  adil  mengenai  kebebasan beragama tetapi juga pada pembangunan mental dan sikap masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari  pola  epistemologis  yang  dipahami  berbeda secara sosio-kultural. Apakah yang diantut wajah Islam  yang  ramah,  toleran,  dan  inklusif,  atau wajah  Islam  yang  garang,  ekslusif,  dan  tidak toleran  (Schwartz,  2007).  Bukan  hanya  Aceh, munculnya  konflik  terkait  keagamaan  di Indonesia  secara  umum  disebabkan  oleh  sikap keberagamaan yang ekslusif. Selain itu, kontestasi  antarkelompok  agama  dalam  meraih dukungan umat dilandasi sikap intoleran (Yunus, 2014).
Polarisasi  antarkelompok  masyarakat dalam  persoalan  keagamaan  juga  dilandasi  oleh perspektif  yang  berbeda  dalam  memahami
sebuah  teks  kitab  suci.  Hal  ini  ditandai  dengan adanya  sebagian  masyarakat  yang  memahami teks  agama  secara tekstual tanpa  mengindahkan pemikiran  kritis.  Dapat  dikatakan  golongan  ini merupakan  kaum  konservatif.  Sementara  pada pihak lain, muncul golongan liberal yang terlalu menjunjung akal tanpa didasari oleh konteks dan teks dari suatu kitab suci (Akhmadi, 2019).
Berpijak  pada  konflik  yang  muncul, dapat  dikatakan  baik  hukum  tertulis  maupun hukum  tidak  tertulis  belum  mampu  sebagai benteng  dalam  membendung  konflik  kebebasan beragama dan berkeyakinan. Persoalan kebebasan  keagamaan  pada  dasarnya  dapat dibentengi  dengan  sikap  moderasi  beragama. Oleh  karena  itu,  moderasi  beragama  menjadi upaya  dalam  strategi  merawat  kebhinekaan  di Indonesia (Abror, 2020).
Moderasi  beragama  merupakan  suatu sikap  tidak  berlebihan  dalam  memandang  suatu perbedaan,  baik  perbedaan  terhadap  aliran sesama  agama  maupun  antaragama  (Sutrisno, 2019). Moderasi beragama menjadi jalan tengah terhadap  perbedaan  pandangan  paham  agama. Tidak  menggunakan  dalih  legitimasi  teologis ekstrem  dan  tidak  memaksa  serta    melakukan kekerasan terhadap pihak yang berbeda (Fahrudin, 2019).
Sikap  moderasi  beragama,  pandangan seorang  individu  terhadap  suatu  agama  menjadi terbuka  dan  mampu  menerima  perbedaan  yang muncul  sebagai  suatu  hal  yang  tidak  dapat dihindarkan. Sikap keterbukaan individu terhadap  perbedaan  agama  bukan  berarti  tidak berprinsip  terhadap  agama  yang  diyakini,  tetapi memahami  bahwa  pihak-pihak  yang  berbeda memiliki  hak-hak  yang  sama  dalam  beragama sehingga perlu dihormati.
Upaya membangun dan mengaktualisasikan  moderasi  beragama  pada dasarnya memerlukan proses yang tidak sebentar. Mengingat  hal  yang  dibenahi  adalah  kesadaran manusia.  Oleh  karena  itu,  sebelum  pemahaman moderasi  teraktualisasikan,  masyarakat  perlu
memiliki  sikap  inklusif  dan  membuang  rasa sinisme  terhadap  pihak-pihak  yang  berbeda agama.    Selain  itu,  diperlukan  literasi  moderasi beragama  yang  besifat  humanis  (Firmansyah, Ginting, Nasution, & Nasution, 2021).
Upaya  yang  dapat  dilakukan  dalam menguatkan  literasi  moderasi  beragama  yaitu melalui  pendekatan  kultural  dan  pendekatan agama itu sendiri. Pendekatan kultural dilakukan melalui  internalisasi  nilai-nilai  kearifan  lokal yang  terdapat  pada  suatu  masyarakat.  Misalnya masyarakat Aceh mengenal Qanun Makuta Alam sebagai landasan yang berisi hukum adat dengan nilai-nilai sosial yang tumbuh dalam masyarakat. Pengenalan  tersebut  pada  dasarnya  perlu  digali kembali sebagai sarana menginternalisasi masyarakat  mengenai  toleransi  dan  moderasi beragama.
Selain  pendekatan  kultural,  pendekatan agama menjadi sarana literasi dalam menginternalisasikan dan mengaplikasikan konsep moderasi beragama di tengah masyarakat. Pendekatan  agama  dalam  internalisasi  moderasi beragama  perlu  dilakukan  karena  inti  dari permasalahan  keagamaan  adalah  sikap  dan pemahaman  penganut  agama  terhadap  ajaran agamanya.  Mengingat  pada  dasarnya  setiap agama memiliki nilai-nilai yang dapat diaktualisasikan dalam sikap moderasi beragama di  tengah  masyarakat  yang  multikultural (Sutrisno, 2019).
Aplikasi pendekatan agama untuk membangun  sikap  moderasi  beragama  dapat dioptimalkan  melalui  peran  penyuluh  agama. Namun sebelum para penyuluh agama menyebarkan  nilai-nilai  luhur  agamanya,  para penyuluh  agama  perlu  memahami  fenomena keberagamaan  dan  kesadaran  multikultural. Pengetahuan  mengenai  keragaman  budaya  dan kritis  terhadap  ketidakadilan  yang  terjadi  di dalam  masyarakat  menjadi  modal  utama  bagi penyuluh  agama dalam  mengkampanyekan  nilai kerukunan  kehidupan  beragama  yang  harmonis. Secara seperifik, kompetensi yang harus dimiliki
oleh penyuluh agama yaitu, (1) proses aksi sosial, (2)  keanekaragaman  budaya,  (3)  pemograman bidang pendidikan, (4) perikatan, (5) penyampaian  pendidikan  dan  informasi,  (6) hubungan  antarpribadi,  (7)  pengetahuan  tentang organisasi,  (8)  kepemimpinan,  (9)  pengelolaan organisasi,  (10)  profesionalisme  (Amirulloh, 2016).
Melalui  pemahaman  dan  kesadaran mengenai  multikultural,  para  penyuluh  agama diharapkan  dapat  berfungsi  sebagai  agen  yang bersifat  konsultatif,  edukatif  ,  dan  advokatif (Jafar  &  Amrullah,  2019).  Sifat  konsultatif diartikan bahwa penyuluh agama mampu menjadi problem  solver yang  membantu  masyarakat. Sementara  itu,  fungsi  edukatif  menjadikan penyuluh  agama  sebagai  pembawa  pencerahan bagi  masyarakat  melalui  ajaran-ajaran  luhur agama.  Adapun  fungsi  advokatif  menempatkan penyuluh agama sebagai mediator yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial terhadap konflik dalam dimensi kehidupan beragama.
Islam  sebagai  agama  yang  dianut  oleh mayoritas  masyarakat  Aceh  Singkil  pada dasarnya  memiliki  nilai-nilai  yang  dapat digunakan  untuk  sarana  internalisasi  moderasi beragama.  Dalam  ajaran  Islam  sikap  moderasi beragama  termanifestasikan  pada  konsep al wasathiyah yang  bermakna  seimbang.  Artinya, dalam beragama ada keseimbangan antara ajaran yang terdapat dalam kitab suci dan implementasinya  secara  kontekstual.  Hal  ini didasarkan  pada  prinsip maqashid atau  tujuan ditetapkannya hukum Islam (Syariah) (Akhmadi, 2019).
Konsep  serupa wasathiyah dalam  Islam juga  dikenal  dengan at-tawazun. Hal  tersebut sebagaimana  dikatakan  Yusuf  Al-Qaradhawi yang menngemukakan bahwa at-tawazun merupakan upaya menjaga keseimbangan supaya tidak  mendominasi  dan  menegaskan  yang  lain (Abror,  2020).  Dapat  dikatakan, at-tawazun sebagai karakteristik untuk menjaga individu dari kecenderungan  sikap  ekstrem.  Selain  itu,  Yusuf
Al-Qardhawi  juga  menjelaskan  bahwa  terdapat rambu-rambu  moderasi  beragama  dalam  Islam, yaitu (1) pemahaman Islam secara komprehensif, (2)  keseimbangan  antara  ketetatpan  syariah  dan perubahan zaman, 3) dukungan kepada kedamaian dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan,  (4)  pengakuan  terhadap  pluralitas agama,  budaya,  dan  politik,  (5)  mengakui  hak- hak minoritas (Sutrisno, 2019).
Berpijak  dari  pemahaman  di  atas,  baik adat  Aceh  maupun  Islam  memiliki  wajah  yang ramah  terhadap  keberagaman.  Konsep  inilah yang  perlu  dipahami  oleh  seluruh  masyarakat. Masyarakat  masih  dapat  memegang  teguh  dan meyakini agamanya tanpa harus merenggut hak- hak  beragama  penganut  agama  lain. Munculnya intoleransi dalam kehidupan kebebasan beragama menjadi  pekerjaan  rumah  seluruh  pihak,  baik masyarakat maupun pemerintah.

## KESIMPULAN
Kebebasan  beragama  pada  dasarnya telah  diatur  dan  dilindungi  oleh  konstitusi. Apalagi  pada  daerah  yang  diistimewakan memiliki  otonomi  khusus,  aktivitas  keagamaan telah  dijamin  dan  diakomodasi.  Akan  tetapi, realitanya menunjukkan sebaliknya.
Beberapa  daerah  di  Indonesia,  terdapat kelompok yang masih mengalami ketidakbebasan  dalam  mengeksprersikan  laku ibadah dan spritualnya. Salah satu daerah tersebut adalah  Aceh  Singkil.  Sebagaimana  dipahami bahwa  Aceh  merupakan  daerah  istimewa  yang memiliki  otonomi  khusus  dalam  menerapkan berbagai  kebijakan  untuk  mengatur  kehidupan bermasyarakat.
Kebijakan otonomi khusus yang diterapkan  tidak  terkecuali  dalam  urusan keberagamaan. Namun, perlindungan dan jaminan  atas  aktivitas  keberagamaan  belum sepenuhnya terwujud. Hal ini ditandai oleh kasus intoleransi terhadap kaum minoritas. Bedasarkan hal tersebut, pendekatan kultural dan agama pada
dasarnya  perlu  dilakukan  untuk  menumbuhkan sikap moderasi beragama masyarakat.
Adat dan agama pada dasarnya memiliki nlai-nilai  yang  dapat  dijadikan  sebagai  kontrol atas  perilaku  intoleran.  Misalnya,  nilai-nilai moderasi  beragama.  Oleh  karana  itu  perlu dilakukan internalisasi kuat terhadap masyarakat dalam  mengaktualisasikan  moderasi  beragama. Selain itu aturan hukum yang diimplementasikan juga  jelas  berlandaskan  keadilan  mengenai jaminan  kebebasan  beragama.  Melalui  upaya tersebut  diharapkan  kasus  intoleransi  dan tindakan radikal lainnya dapat dihindarkan.

## SARAN
Penelitian  ini  tentunya  jauh  dari  kata sempurna  untuk  menggambarkan  bagaimana penerapan  toleransi  di  Aceh  khususnya  Aceh Singkil.  Akan  tetapi,  mengklaim  sepenuhnya penerapan  syariat  Islam  di  Aceh dapat  mengha- puskan  kesenjangan  antar  pemeluk  agama mayoritas  dan  minoritas  adalah  sebuah  bentuk simplifikasi.  Oleh  karena  itu  dibutuhkan penelitian  lebih  lanjut  terkait  kehidupan  be- ragama di Aceh, khususnya Aceh Singkil.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar, A. (2008). Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan . Banda Aceh: Dinas Syariat Islam
Provinsi Aceh.
Abubakar,  M.  (2011).  Syariat  Islam  Di  Aceh: Sebuah  Model  Kerukunan. Jurnal  Media Syariah , 13 (1), 99–108.
Abror, M. (2020, Desember). Moderasi Beragama  Dalam  Bingkai  Toleransi: Kajian Islam dan Keberagaman.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam, 1 (2), 143-155.
Ahmad,  H.  A.  (2016).  Resolusi  Konflik
Keagamaan  di  Aceh  Singkil  dalam
Perspektif Budaya Dominan. Jurnal
Multikultural  &  Multireligius , 15 (3),  8. https://jurnalharmoni.kemenag.go.id
Akhmadi,  A.  (2019). Moderasi  Beragama  Dlam Keragaman  Indonesia. Jurnal  Diklat Keagamaan, 13 (2), 45-55. Amindoni, A. (2019). Kisah umat Kristen di Aceh Singkil yang terpaksa beribadah di bawah tenda:  “Anak  cucu  kita  janganlah mengalami  apa  yang  kami  alami.” BBC
News Indonesia.
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-
50456294
Amirulloh.  (2016). Analisis  Pengembangan Kompetensi  Penyuluh  Agama  Pada Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik  Indonesia  Dalam  Memelihara Kerukunan  Umat Beragama. Tangerang Selatan: Young Progressive Muslim. Aritonang,  H.  D.  (2021).  Kehadiran  Allah  di Tengah  Penderitaan  Aceh  Singkil. GEMA TEOLOGIKA:  Jurnal  Teologi  Kontekstual dan Filsafat Keilahian , 6 (1), 35. https://doi.org/10.21460/gema.2021.61.584 Bahri,  S.  (2013).  Konsep  Implementasi  Syariat
Islam di Aceh. Kanun - Jurnal Ilmu Hukum , 15 (2), 313–338.
BPS Aceh Singkil. (2014). Indeks Pembangunan Manusia Aceh Singkil 2014 .  Aceh Singkil:
BPS Aceh Singkil.
BPS  Aceh  Singkil.  (2015). Aceh  Singkil  Dalam Angka  Tahun  2015 .  Aceh  Singkil:  Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil.
BPS  Aceh  Singkil.  (2016). Kabupaten  Aceh Singkil  Dalam  Angka  2016 .  Aceh  Singkil: Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Aceh Singkil.
BPS  Aceh  Singkil.  (2022). Kabupaten  Aceh Singkil  Dalam  Angka  Tahun  2022 .  Aceh Singkil:  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten
Aceh Singkil.
Creswell, J. (2015). Riset Pendidikan: Perencanaan,  Pelaksanaan,  dan  Evaluasi Riset  Kualitatif  &  Kuantitatif .  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Djafar,  A.  M.  (2018). Intoleransi  Memahami Kebencian  dan  Kekerasan  Atas  Nama
Agama . Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Fahrudin. (2019). Pentingnya Moderasi Bergama Bagi Penyuluh Agama . Jakarta: Republika. Fikri,  M. (2015). Islam Persuasif Dan Multikulturalisme Di Aceh: Upaya
Rekonstruksi  Penerapan  Syariat  Islam Berbasis  Pendidikan. Akademika , 20 (1),
28–46.
Firmansyah, H., Ginting, S. A., Nasution, S. S., &
Nasution, M. F. (2021). Upaya
Penerapan  dan  Pengembangan  Nilai- Nilai  Moderasi  Beragama  Pada  Remaja di Desa Batang Kuis Pekan. Mukadimah Jurnal  Pendidikan  Sejarah  dan  Ilmu- Ilmu Sosial, 5 (1), 48-51.
Jafar,  I.,  &  Amrullah,  M.  N.  (2019).  Dakwah
Relasi Agama (Studi Preliminari
Berbasis  Al-Qur'an. Jurnal  Tabligh,
20 (1), 145-163.
Jufri, M. (2016). Pembatasan Terhadap Hak Dan
Kebebasan  Beragama  Di  Indonesia.
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 1 (1), 40-47.
Hardi.  (1993). Daerah  Istimewa  Aceh:  Latar Belakang  Politik  dan  Masa  Depannya . Jakarta:Cita Panca Serangkai.
Hartani, M., & Nulhaqim, S. A. (2020). Analisis
Konflik  Antar  Umat  Beragama  Di  Aceh
Singkil. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik , 2 (2), 93. https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.28154
Hasjmy,  A.  (1985). Semangat  Merdeka:  70 Tahun  Menempuh  Jalan  Pergolakan  dan Perjuangan  Kemerdekaan .  Jakarta:  PT Bulan Bintang.
Holloway,  I.,  &  Biley,  F.  C.  (2011).  Being  a Qualitative  Researcher. Qualitaitve  Health Research , 21 (7), 968–975.
Ibrahimy,  M.  N.  El.  (1982). Tgk  M  Daud Beureueh :  Perananan  dalam  Pergolakan Aceh . Jakarta: PT Gunung Agung.
Kemenkumham.  (2021,  Desember). Pemerintah Jamin
Perlindungan
Kebebasan
Beragama . Retrieved from Kementerian Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia Republik
Indonesia:
https://www.kemenkumham.go.id/berita /pemerintah-jamin-perlindungan- kebebasan-
beragama#:~:text=Hak%20kebebasan% 20beragama%20juga%20dijamin,dari% 20ruang%20kerjanya%2C%20di%20Jak arta.
Mubarrak,  H.,  &  Kumala,  I.  D.  (2020).
Diskriminasi  Terhadap  Agama  Minoritas: Studi  Kasus  Di  Banda  Aceh. Seurune Jurnal  Psikologi  Unsyiah , 3 (2),  42–60. https://doi.org/10.24815/s-jpu.v3i2.17553 Mulia,  M.,  &  Khalil,  Z.  F.  (2021).  Tata  Kelola Pemerintahan  dalam  Perspektif  Syariah Analisis  Penerapan  Syariat  Islam  ,  Aceh  – Indonesia. JPW (Jurnal Politik Walisongo) ,
3 (1), 97–106.
https://doi.org/10.21580/jpw.v3i1.9348
Nurdin, A. (2013). Revitalisasi Kearifan Lokal Di Aceh: Peran Budaya dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat. Analisis , XIII (1), 135–
154.
Pemerintah Aceh. (2014). Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014  Tentang  Pokok-Pokok Syariat Islam .
Pemerintah Aceh. (2016). Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah .
Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussallam.
(2007). Pergub Aceh Darussalam Nomor 25 Tahun  2007  Tentang  Pedoman  Pendirian Rumah Ibadah .
Pemerintah  Daerah  Propinsi  Daerah  Istimewa Aceh.  (2000). Peraturan  Daerah  Propinsi Daerah  Istimewa  Aceh  Nomor  5  Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam . PGI. (2015). Penyelesaian Tragedi Aceh Singkil: Solusi  yang  Tak  Berarti! PGI.or.id. https://pgi.or.id/penyelesaian-tragedi-aceh- singkil-solusi-yang-tak-berarti/
Qharadawi,  Y.  (2003). Membumikan  Syari’at Islam  (Keluwesan  Aturan  Ilahi  untuk Manusia) . Bandung: Arasy Mizan.
Radjawane,  P.  (2014).  Kebebasan  Beragama Sebagai  Hak  Konstitusi  di  Indonesia. Jurnal Sasi, 20 (1), 30-36.
Safi, J. (2017). Konflik Komunal: Maluku 1999- 2000. Istoria, 12 (2), 33-44.
Saleh,  H.  (1992). Mengapa  Aceh  Bergolak . Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Schwartz,  S.  (2007). Dua  Wajah  Islam: Moderatisme  vs  Fundamentalisme  Dalam Wacana Global. Jakarta: Belantika.
Sedayu,  A.  (2015). Ini  Sejarah  Penyerangan Gereja Aceh Singkil Sejak 1979 . Tempo.co. https://nasional.tempo.co/read/710342/ini- sejarah-penyerangan-gereja-aceh-singkil- sejak-1979
Sehat  Ihsan  Shadiqin.  (2010).  Islam  dalam
Masyarakat  Kosmopolit:  Relevan  kah
Syariat  Islam  Aceh  untuk  Masyarakat Modern ? Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan , 25 (2), 23–51.
Setara Institute for Democracy and Peace. (2018).
Indeks Kota Toleran (IKT) Tahun 2018 . Setara Institute for Democracy and Peace. (2020). Indeks  Kota  Toleran  2020.  In Pustaka Masyarakat  Setara .  Pustaka  Masyarakat
Setara.
Setara Institute for Democracy and Peace. (2022).
Ringkasan Eksekutif IKT 2021 . https://drive.google.com/file/d/1NxD6YfZ
Akvd8v8rPeFqjBYac4nH3kkNb/view
Situmorang, V. H. (2019). Kebebasan Beragama
Sebagai  Bagian  Dari  Hak  Asasi  Manusia.
Jurnal HAM, 10 (1), 57-67.
Sila,  M.  A.,  &  Fakhruddin.  (2020).  I ndeks kerukunan  umat  beragama  2019 .  Jakarta: Badan  Litbang  dan  Diklat  Kementrian Agama RI
Sjamsuddin,  N.  (1990). Pemberontakan  Kaum
Republik:  Kasus  Darul  Islam  Aceh .
Jakarta:Pustaka Utama Grafiti. SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.
(2006). SKB Menteri Nomor 8 dan 9 Tahun
2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
Kepala  Daerah  Dalam  Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan  Forum  Kerukunan  Umat
Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat . Sutrisno,  E.  (2019).  Aktualisasi  Moderasi Beragama  di  Lembaga  Pendidikan. Jurnal Bimas Islam, 2 (12), 325-348.
Syarif, M. I. (2016). Spirit Piagam Jakarta Dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jurnal Cita
Hukum, 4 (1), 15-32. Uddin, A. (2010). Religious freedom implications  of  Sharia  implementation  in Aceh,  Indonesia.  In University  of  St. Thomas Law Journal (Vol. 7, Nomor 3). Undang-Undang Republik Indonesia. (1999). UU
Nomor 44 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan  Keistimewaan  Propinsi Daerah Istimewa Aceh .
Undang-Undang Republik Indonesia. (2001). UU Nomor  18  Tahun  2001  Tentang  Otonomi Khusus  Bagi  Provinsi  Daerah  Istimewa Aceh  Sebagai  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darusallam .
Undang-Undang Republik Indonesia. (2006). UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh .
Usman,  S.  (2007). Penerapan  Syariat  Islam sebagai  Suatu  Solusi .  Banda  Aceh:  Dinas
Syariat Islam.
Yunus,  F.  M.  (2014).  Konflik  Agama  di
Indonesia Problem dan Solusi
Pemecahannya. Subtantia  Jurnal, 16 (2),
217-228.
Zed, M. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.