## Implementasi Prinsip Check and Balances di Indonesia
Husni Thamrin, Maria Ana Liwa, Helmi, Eka Ariska Ady S., Doni Fitra Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda thamrin@stih-awanglong.ac.id
Article Info Abstract Article History Received: April 28, 2019 Accepted: June 29, 2019 This  study  aims  to  analyze  the  separation  of  powers  in  the Indonesian  constitutional  system,  as  well  as  to  analyze  the principles  of  checks  and  balances  in  the  Indonesian constitutional system. This research is a normative study, using a  statutory  approach,  a  conceptual  approach,  and  a  historical approach,  the  data  used  are  primary  and  secondary  legal materials,  all  data  collected  were  analyzed  qualitatively.  The results show that the authority given to the Public Prosecutor is an  authority  in  the  form  of  a  mandate,  considering  that  this authority  is  the  delegation  of  authority  between  superiors  and subordinates  at  a  hierarchical  level,  the  development  of  that authority is seen from its purpose and designation in accordance with the contents of the mandate transfer. given by the Attorney General  to  his  subordinates  and  usually  has  a  special  formal nature, one of which is the special mandate given by the Attorney General to his subordinates (the General Prosecutor) in the case of  delegation  of  authority  in  the  form  of  extraordinary  legal remedies or reconsideration in criminal cases. Keywords: checks and balances, Indonesia, separation of powers

## ABSTRAK
Kajian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pemisahan  kekuasaan  dalam  sistem  ketatanegaraan Indonesia,  serta  menganalisis  prinsip  check  and  balances  dalam  sistem  ketatanegaraan Indonesia.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif,  dengan  menggunakan  pendekatan perundang-undangan,  pendekatan  konseptual,  dan  pendekatan  historis,  data  yang  digunakan adalah  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  semua  data  yang  terkumpul  dianalisis  secara kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kewenangan  yang  diberikan  kepada  Jaksa Penuntut  Umum  merupakan  kewenangan  yang  berbentuk  amanah,  mengingat  kewenangan tersebut  merupakan  pelimpahan  kewenangan  antara  atasan  dan  bawahan  secara  hierarkis, perkembangan  kewenangan  tersebut  dilihat  dari  tujuannya  dan  sebutan  sesuai  dengan  isi amanat  pengalihan.  diberikan  oleh  Jaksa  Agung  kepada  bawahannya  dan  biasanya  bersifat formal khusus, salah satunya adalah amanat khusus yang diberikan oleh Jaksa Agung kepada bawahannya (Jaksa Agung) dalam hal pelimpahan wewenang berupa upaya hukum luar biasa. atau pertimbangan ulang dalam kasus pidana.
Kata Kunci : cek dan keseimbangan, Indonesia, pemisahan kekuasaan

## LATAR BELAKANG
Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penuntutan tertinggi di bidang hukum  mempunyai  peran  utama  dalam  penegakan  supremasi  hukum  dan mewujudkan  keadilan  bagi  seluruh  bangsa  di  negeri  ini.  Sebagai  lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dan sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, peran kejaksaan  sebagai  gardu  depan  penegakan  hukum  demikian  penting  dan strategis (Harian Sinar Harapan, Senin, 21 Juli 2003).
Sebagai  institusi  peradilan,  kewenangan  kejaksaan  dapat  langsung  dirasakan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, sebagai salah satu ujung tombak dalam pene-gakan hukum, peran kejaksaan diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai- nilai  keadilan.  Sistem  peradilan  pidana  terpadu  adalah  bagian  yang  tak terpisahkan  dari  sistem  penegakan  hukum.  Dalam  sistem  peradilan  pidana terdapat empat sub-sistem yakni: (1) Kepolisian; (2) Kejaksaan; (3) Pengadilan (4) Lembaga Pemasyarakatan (http://www. komisihukum.go.id).
Kejaksaan sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana memiliki kewenangan di bidang penuntutan dan memegang peranan yang sangat krusial dalam proses penegakan  hukum.  Sebagai  institusi  peradilan,  maka  kewenangan  kejaksaan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas.
Oleh karena itu peran Kejaksaan meminta kepada ha-kim untuk menempatkan seseorang Terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang  layak  karena  yang  bersangkutan  tidak  mampu  berdiri  sendiri  atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina  hubungan  kerjasama  dengan  badan  penegak  hukum  dan  keadilan serta  badan  negara  atau  instansi  lainnya,  juga  kejaksaan  dapat  memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi lainnya.
Disamping  tugas  dan  wewenang  Kejaksaan  RI  tersebut,  Jaksa  Agung  juga memiliki tugas dan wewenang, yaitu:
1. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
2. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh UndangUndang;
3. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
4. Mengajukan  kasasi  demi  kepentingan  umum  kepada  Mahkamah  Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
Upaya hukum yaitu hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur dalam Bab XVII yaitu upaya hukum biasa dan Bab XVIII upaya hukum luar biasa yang pada waktu berlakunya HIR diatur di luar HIR. Tentang upaya hukum biasa diatur Bab XVII dimana bagian kesatu mengenai pemeriksaan tingkat Banding, bagian  kedua  mengenai  pemeriksaan  tingkat  kasasi.  Dalam  Bab  XVII  upaya hukum luar biasa meliputi bagian kesatu mengenai pemeriksaan tingkat Kasasi
demi  kepentingan  hukum.  Bagian  kedua  yaitu  mengenai  Peninjauan  Kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekua-tan hukum tetap.
Upaya  hukum  luar  biasa  mengenai  Peninjauan  Kembali  terhadap  putusan penga-dilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  seperti  yang dijelaskan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP ini, yaitu bahwa terhadap putusan pengadilan  yang  telah  memper-oleh  kekuatan  hukum  tetap,  kecuali  putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung dengan memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHAP (M. Yahya Harahap, 2006:614).
Kemajuan zaman sekarang ini yang berkembang dengan pesat dan mengakibat- kan  berbagai  macam  perilaku  manusia  sehingga  diperlukan  satu  perangkat hukum  yang  dapat  mengatur  dan  dapat  mencegah  tindak  kejahatan  dan pelanggaran  pidana,  yang  oleh  karenanya  harus  ada  kepastian  hukum  agar tercipta keadilan di bidang hukum bagi semua masyarakat.
Salah satu masalah hukum yang akhir-akhir ini dipermasalahkan adalah masalah upaya hukum Peninjauan Kembali yang sampai sekarang ini dinilai oleh berbagai kalangan  masih  belum  memiliki  kepastian  dalam  prakteknya  sehingga menimbulkan kebingungan didalam berpraktek Hukum Acara Pidana. Berbagai contoh ketidak pastian upaya hukum Peninjauan Kembali yakni Kasus Muchtar Pakpahan yang Peninjauan Kembali-nya diajukan oleh Jaksa, yang jelas-jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 263 ayat (1) yang berbunyi: Bahwa terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Kasus Muchtar Pakpahan inilah yang membuat upaya hukum Peninjauan  Kembali  menjadi  kontroversi  dikalangan  penegak  hukum,  pakar hukum maupun masyarakat di Indonesia (Karni Ilyas, 2009).
Kasus  Muchtar  Pakpahan  yang  dihukum  Pengadilan  Negeri  Medan  dan dikuatkan  oleh  Pengadilan  Tinggi  Medan  karena  menghasut  para  buruh  yang kemudian dibebaskan ditingkat Kasasi berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal  29  Septem-ber  1995  No.  395/K/Pid/1995.  Terhadap  putusan  bebas Mahkamah  Agung  tersebut,  Jaksa  Penuntut  Umum  mengajukan  Peninjauan Kembali dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung, tanggal 25 Oktober 1996 Nomor: 55/PK/Pid/1996, mengabulkan permo-honan Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana selama 4 tahun penjara.
Alasan  dari  Jaksa  mengajukan  PK  dalam  kasus  ini,  yaitu  adanya  kekhilafan Majelis  Hakim  Agung  dan  alasan  dari  Jaksa  Penuntut  Umum  mengenai  segi formalnya  dapat  mengajukan  Peninjauan  Kembali  yaitu  hak  Jaksa  Penuntut Umum/Kejaksaan  dalam  mengajukan  permintaan  Peninjauan  Kembali  yaitu kapasitasnya sebagai Penuntut Umum yang mewakili negara dan kepentingan umum  dalam  proses  penyelesaian  perka-ra  pidana.  Dengan  demikian permintaan  Peninjauan  Kembali  ini  bukan  karena  kepen-tingan  pribadi  Jaksa Penuntut  Umum  atau  lembaga  kejaksaan  tetapi  untuk  kepentingan
umum/negara, yang dimaksud kepentingan umum menurut penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu  kepentingan  bangsa  dan  negara  dan  atau  kepentingan  masyarakat bersama  dan  atau  kepentingan  pembangunan,  sesuai  dengan  peraturan perundangundangan yang berlaku.
Belum  adanya  pengaturan  yang  tegas  dalam  KUHAP  mengenai  hak  Jaksa mengajukan permintaan Peninjauan Kembali. Perlu adanya suatu tindakan atau aturan  hukum  yang  tegas  untuk  memperjelas  hak  Jaksa  Penuntut Umum/Kejaksaan  mengaju-kan  Peninjauan  Kembali.  Dasar  dari  Jaksa  dalam mengajukan  permintaan  Peninjauan  Kembali,  yaitu  (Majalah  Varia  Peradilan. Nomor 137, Februari 1997):
1.  Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (Undang-Undang Nomor  4  Tahun  2004  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  sebelumnya  telah dicabut) Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekua-saan  Kehakiman,  terhadap  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh ke-kuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang Pihak yang bersangkutan  disini  dalam  perkara  pidana  yaitu  tiada  lain  adalah  Jaksa Penuntut Umum disatu pihak dan Terpidana dipihak lain.
2.  Pasal  263  ayat  (1)  KUHAPidana  Dalam  pasal  ini  tidak  secara  tegas menyatakan  bahwa  Jaksa  Penuntut  Umum/Kejaksaan  berhak  untuk mengajukan  permintaan  Peninjauan  Kem-bali  kepada  Mahkamah  Agung, namun yang jelas pasal ini tidak melarang Jaksa Penuntut Umum/ Kejaksaan untuk  melaksanakan  hal  tersebut.  Wajar  apabila  permintaan  Peninjauan Kembali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh terpidana  atau  ahli  warisnya,  dikecualikan  karena  putusan  tersebut  sudah menguntungkan bagi terpidana. Maka demi tegaknya hukum dan keadilan terhadap  putusan  Pengadilan  yang  dikecua-likan  tersebut  (putusan  bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum tersebut) adalah menjadi hak Jaksa Penuntut Umum/Kejaksaan untuk mengajukan Peninjauan Kembali sebagai pihak  yang  berkepentingan  sepanjang  terdapat  alasan  yang  cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KU-HAPidana.
3.  Pasal 263 ayat (3) KUHAPidana, menyatakan: Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada pasal 263 ayat (3) KUHAP  terdapat  putusan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap dapat diajukan permintaan Peninjauan Kembali apabila dalam suatu putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak  diikuti  oleh  suatu  pemidanaan,  maka  berdasarkan  hal  tersebut  tidak mungkin  terpidana  atau  Ahli  Warisnya  menggunakan  pasal  263  ayat  (3) KUHAP ini sebagai dasar untuk mengajukan Peninjauan Kembali dikarena- kan  tidak  akan  menguntungkan  bagi  dirinya  si  terpidana  sendiri.  Dengan demikian pertanyaan mengapa ketentuan pasal ini diatur dalam ayat tersen- diri dan untuk siapa pasal ini dimuat dan pengaturannya, maka jawaban yang paling  tepat  tiada  yang  lain  kecuali  untuk  Jaksa  Penuntut  Umum  sebagai pihak yang berkepentingan diluar terpidana atau ahli warisnya. Kesimpulan ini  diperkuat  oleh  pendapat Amir  Hamzah dalam  bukunya  Upaya  Hukum
Dalam  Perkara  Pidana,  yang  mengatakan  kurang  adil  apabila  dalam keputusan  itu  Jaksa  Penuntut  Umum  tidak  diberikan  hak  dan  wewenang mengajukan  permintaan  Peninjauan  Kembali.  Lagi  pula  dalam  peraturan perundang-undangan yang lama (sebelum KUHAP), yaitu dalam Reglement Op de straf vordering dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1980,  terdapat  ketentuan  bahwa  yang  harus  mengajukan  permohonan Penin-jauan  Kembali  adalah  Jaksa  Agung,  Terpidana  atau  pihak  yang berkepen-tingan.  Pemikiran  yang  terkandung  dalam  perundang-undangan yang  lama  tersebut  tetap  menjadi  sumber  inspirasi  dalam  merumuskan ketentuan-ketentuan  KUHAP,  sehingga  seyogyanya  apabila  permintaan Peninjauan Kembali dapat pula diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
Terhadap kasus Gandhi Memorial School alasan Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali,  yaitu  dikarenakan  kehilafan  Hakim  dimana  majelis  Hakim  Agung menyatakan bahwa Terdakwa Ram Guluma alias Vram tidak terbukti perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa, yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 266 ayat (1) jo . Pasal 64 ayat (1) KUHP, Subsidair Pasal 266 (2) jo . Pasal 64 (1) KUHP, lebih Subsider  Pasal  263  (2) jo .  64  (1)  KUHPidana,  Dakwaan  Kedua  yaitu  Primair Pasal 374 jo . 64 (1) jo . Pasal 22 (1) ke (1) KUHPidana, Subsidair Pasal 263 (2) jo . 64 (1) jo . 55 (1) ke (1) KUHPidana. Kekhilafan Hakim disini yaitu mengatakan bahwa Surat Kuasa Palsu yang dibuat oleh Terdakwa untuk untuk mendirikan Yayasan The Gandhi Memorial Fundation (GMF) melalui Akta Notaris disini tidak dipertimbangkan oleh majelis Hakim (Varia Peradilan Majalah Hukum, No. 195, Desember 2001, Tahun XVII).
Kasus dr. Eddy Linus Waworuntu dan Handaya Surya Wibawa dan Irman Adi Wibowo, yaitu alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Peninjauan Kembali dalam  kasus  ini  yaitu  bahwa  adanya  bukti  baru (novum) yang  sangat menentukan  yaitu  adanya  putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor:  871 K/PDT/2003 antara Handaya Surya Wiba-wa, Ir. Email Adi Wibawa Lawan Prof. Dr.  Singgih  Dirga  Gunarsa  dan  Putusan  Mahka-mah  Agung  RI  Nomor:  870 K/PDT/2003., tanggal 3 Februari 2004 antara dr. Eddy Linus Waworuntu lawan Prof. Dr. Singgih Dirga Gunarsa (Varia Peradilan Majalah Hukum, No. 260 Mei 2007, Tahum Ke XXII).
Alasan  Jaksa  melakukan  Peninjauan  Kembali  dalam  kasus  dr.  Eddy  Linus Waworuntu  ini  adalah  adanya  kekhilafan  atau  kekeliruan  Hakim  dalam putusannya yang mempertimbangkan, menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat mempertanggung  jawabkan  perbuatannya  yang  dilakuknya  secara  pidana dengan mengatakan bahwa Akte No. 18 Tahun 2001 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, padahal didalam Akte tersebut pada tanggal 7 Juli 2001 dihadiri oleh Terdakwa saja bukan yang lain sehingga kalau ada penyerahan/pembagian tanggung jawab antara penerima kuasa adalah mereka para Terdakwa sendiri pelakunya yang menunjukan adanya kesepakatan jahat diantara para terdakwa yang  seolah-olah  rapat  tersebut  dihadiri  oleh  17  orang  peserta  rapat  dan selanjutnya  mereka  menghadap  ke  Notaris  Iwan  Halimiy,  SH  sehingga melahirkan Akte No. 18 Tahun 2001.
Alasan dalam perkara pidana lain Jaksa melakukan Peninjauan Kembali pada kasus  Polly  Carpus  Budihari  Priyatno  adalah  karena  adanya  kekeliruan  yang nyata dalam hal kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh majelis Hakim Kasasi dalam hal hukum pembuktian dan fakta kejadian, dimana majelis Hakim Kasasi  melakukan  penilaian  terhadap  pembuktian  yang  mana  seharusnya  itu wewenang Judex Factie bukan Judex Juridis sebagaimana adanya Jurisprudensi Mahkamah  Agung  Nomor:  14  PK/Pid/1997,  yang  menegaskan"keberatan pemohon kasasi tidak dapat dibe-narkan karena merupakan penggulangan fakta dari  yang  telah  diterangkan  dalm  persi-dangan  tingkat  pengadilan  negeri  dan pengadilan tinggi berupa penilaian hasil pembuk-tian yang bersifat penghargan tentang suatu kenyatan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat Kasasi dan  pemeriksaan  mengenai  fakta-fakta  hukum  berakhir  pada  tingkat  banding, sehingga  pemeriksaan  Kasasi  bukan  memeriksa  mengenai  peristiwa  dan pembuktiannya (Varia Peradilan Majalah Hukum, Nomor 268, Maret 2008, Tahun Ke XXIII No. 268 Maret 2008).
Hal ini terlihat dalam pertimbangan Mahkamah Agung yang jelas memperlihat- kan kekeliruan yang nyata dari judex juris yang melakukan penilaian pembuktian sehingga judex juris berkesimpulan menyebut kemungkinan ada tidaknya Arsen masuk dalam tubuh Munir sebelum penerbangan dari Jakarta ke Singapura dan dalam pener-bangan Jakarta ke Singapura dan sesudah penerbangan Jakarta- Singapura. Pendapat Majelis Hakim tersebut memperlihatkan suatu kekhilafan hakim  atau  suatu  kekeliruan  yang  nyata  karena Judex  juris telah  melakukan penilaian  penilian  terhadap  pembuktian  yang  merupakan kewenangan  Judex factie (Varia Peradilan Majalah Hukum, Nomor 268, Maret 2008, Tahun Ke XXIII No. 268 Maret 2008).
Alasan Jaksa melakukan Peninjuan Kembali dalam kasus Polly Carpus Budihari Priyatno yaitu karena adanya keadaan baru (novum). Sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) huruf ( a) KUHAP, salah satu alasan diajukan Peninjauan Kembali adalah apabila  terdapat  keadaan  baru  yang  menimbulkan  dugaan  kuat  bahwa  jika keadaan  itu  sudah  diketahui  pada  waktu  sidang  masih  berlangsung,  maka hasilnya akan menjadi putusan yang berbeda. Novum tersebut tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang dipersida-ngan, yaitu adanya keterangan Ahli dr. Rer Nat  I  Made  Agung  yang  mengatakan  kema-tian  Munir  diperkirakan  antara delapan sampai sembilan jam setelah keracunan dan menurut keterangan Saksi dr. Tarmizi yang mengatakan bahwa korban Munir mening-gal 3 jam sebelum mendarat (Varia Peradilan Majalah Hukum, Nomor 268, Maret 2008, Tahun Ke XXIII No. 268 Maret 2008).
Saksi Raymond J. Lautihamalo Alias Ongen mengatakan bahwa ia diperkenal- kan oleh Josep Ririmase dengan Asrini Utami Putri di Waiting Room Gate D42 , Bandara  Changi  Singapura  ketika  itu  Ongen  masuk  kedalam  Coffe  Bean  dan melihat Pollycarpus berjalan dari counter pemesanan minuman dan membawa 2 gelas minuman dan Ongen juga memesan minuman dan duduk berjarak sekitar 2  meter  dari  tempat  duduk  Munir,  Pollycarpus  dan  Ongen  melihat  Munir  dan Pollycarpus duduk sambil minum.

## METODE PENELITIAN A.  Jenis Penelitian
Berdasarkan  rumusan  masalah  dan  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif  (Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2011:14),  yaitu  dengan, aturan-aturan  hukum  nasional,  teori-teori  hukum  dan  bahanbahan  hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

## B.  Pendekatan Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  pendekatan perundang- undangan/ statue approach (Peter Mahmud Marzuki, 2010:96). Dalam konteks ini, ketentuan-ketentuan yang akan ditelaah dan dikaji adalah beberapa instrumen hukum nasional yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

## C.  Jenis dan Sumber Data
Data yang hendak dipergunakan dalam penelitian ini, dikategorikan ke dalam data  sekunder  yang  diperoleh  melalui  bahan-bahan  pustaka,  yang mencakup:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  mengikat  dan terdiri  dari  norma  dasar,  peraturan  dasar,  peraturan  perundang- undangan, yurisprudensi, dan traktat.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum  primer  seperti  rancangan  undangundang,  hasil-hasil  penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

## D.  Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  dipergunakan  adalah  studi  dokumen  atau bahan  kepustakaan  yaitu  penelusuran  terhadap  dokumen  resmi  dan  tidak resmi sebagai bahan hukum primer dan sekunder untuk memperoleh data sekunder yang relevan yang kemudian akan dijadikan bahan acuan dalam menganalisis permasalahan yang ada.

## E.  Analisis Data
Sesuai  dengan  permasalahan  yang  ingin  dijawab  dan  tujuan  yang  ingin dicapai  dalam  penelitian  ini,  maka  semua  data  yang  terkumpul  dianalisis secara kualitatif, selanjutnya dideskripsikan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Pemisahan Kekuasaan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Hukum Acara Pidana didalamnya ada dikenal asas praduga tak bersalah (Pre-sumption  of  innocent) dimana  ini  digunakan  menjadi  landasan  teori  yang akan  digu-nakan  dari  segi  teknis  yuridis  ataupun  dari  segi  teknis  penyidikan dinamakan  prinsip  akusatur  atau accusatory  procedure  (accusatorial  system). Prinsip  akusatur  menem-patkan  kedudukan  tersangka  Terdakwa  dalam  setiap tingkatan pemeriksaan (M. Yahya Harahap, 2006:40):
a. Adalah subjek, bukan sebagai objek pemeriksaan, karena Tersangka atau Terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri;
b. Objek  pemeriksaan  dalam  prinsip  akusator  adalah  "kesalahan"  (tindakan pidana)  yang  dilakukan  Tersangka/Terdakwa  ke  arah  itulah  pemeriksaan ditujukan.
Sedangkan teori yang kedua, yaitu Teori Keadilan dari Aristoteles yang menya- takan  adil  itu  dapat  berarti  menurut  hukum  dan  apa  yang  sebanding  dan mengemukakan ada 2 (dua) bagin keadilan, yakni (Van Apeldoorn, 1981:23-24): 1.  Keadilan Komutatif ,  yaitu  keadilan  yang  memberikan  pada  setiap  orang samabanyaknya  dengan  tidak  mengingat  jasa-jasa  perseorangan  dalam hubungan individu dengan orang lain.
2.  Keadilan Distributif , yaitu kepantasan adalah suatu bentuk "sama" dengan prinsip bahwa kasus yang sama seharusnya diperlakukan dalam cara yang sama  dan  kasus  yang  berbeda  diperlakukan  dalam  cara  yang  berbeda. Keadilan memberikan tiap-tiap orang jatah menurut jasanya, tidak  menun- tut    supaya  tiap-tiap  orang  mendapat  bagian  yang  sama  banyaknya melainkan  kesebandingan  (kesamaan  yang  sebanding  atau  persamaan yang propor-sional). Jika pembentuk Undang-Undang memerintahkan hakim supaya kepu-tusannya memperhatikan keadilan adalah untuk menghindari pemakaian  peraturan  umum  dalam  hal-hal  yang  khusus  yaitu  dengan berpedoman pada kepantasan (redelijkheid) dan itikad baik.
Teori criminal  justice  system menurut  Purpura  mempunyai  tiga  titik  perhatian, yaitu hukum pidana secara materil (Criminal law), hukum pidana formil (The law of criminal procedure), hukum pelaksanaan pidana (The enforcement of criminal law) . Semua ini ditujukan sebagai usaha untuk memberikan perlakuan yang adil kepada semua orang yang dituduh telah melakukan kejahatan dan Purpura juga mengatakan  bahwa  sistem  peradilan  pidana (Criminal  justice  system) merupakan suatu sistem yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga  pemasyarakatan  yang  bertu-juan  untuk  melindungi  dan  menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan dan penahanan  terhadap  pelaku  kejahatan,  memberikan  batasan  bersalah  atau tidaknya  seseorang,  memidana  pelaku  yang  bersalah  dan  melalui  kompenen sistem  secara  keseluruhan  dapat  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap hak-hak Terdakwa (Mahmud Mulyadi, tt:41).
Mengenai teori hak dari korban dalam menanggulangi kejahatan oleh Mardjono Reksodiputro, yaitu mengatakan menanggulangi adalah usaha mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi. Menyelesaikan sebagaian besar  laporan  mau-pun  keluhan  masyarakat  yang  menjadi  korban  kejahatan dengan  mengajukan  pelaku  kejahatan  ke  sidang  pengadilan  untuk  diputus bersalah  serta  mendapat  pidana.  Hal  lain  yang  tidak  kalah  penting  yaitu mencegah  terjadinya  korban  kejahatan  serta  mencegah  pelaku  untuk menggulangi kejahatannya (Mahmud Mulyadi, tt:41).
Konsepsi teoritis tentang hukum yang mempengaruhi cara pandang hakim, yaitu hakim semestinya dalam memutus perkara tidak hanya membolak balik fakta- fakta  hukum  dan  berupaya  menjustifikasi  pandangannya  berdasarkan  bunyi kaidah-kaidah  hukum  dalam  peraturan  perundang-undangan,  lebih  dari  itu
idealnya hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanahkan dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang Kekusaan  Kehakiman.  Dengan  demikian  ideal-nya  putusan  hakim  didasarkan pada  pertimbangan-pertimbangan  hukum  yang  meng-adopsi  nilai-nilai  hukum, rasa  keadilan  yang  mencerminkan  penguasaan  teoritis  dan  filosofis  (Mahmud Mulyadi, tt:41).
Sedangkan  menurut  teori Content  Ronal  Dworkin yang  mengatakan  bahwa kepada hakim diminta supaya hukum distrukturisasi oleh prinsipprinsip keadilan dan kewajaran dan mempertimbangkan secara moral apa yang baik dan buruk melalui  penafsiran  hakim  melalui  undang-undang in  casu KUHAPidana  (Otje Salman,  et.al.,  2008:93).  Sedangkan  mengenai Teori  Retributive yang  murni (The  pure  retributivist) pidana  harus  cocok  dan  sepadan  dengan  kesalahan  si pembuat,  sedangkan Pompe pada  pokoknya  berpendapat  Asas  Legalitas  itu bukanlah  asas  mutlak  sebab  dalam  keadaan  mendesak  demi  keadilan  dan kemanfaatan  boleh  disingkirkan.  Keadilan  dan  kemanfaa-tan  tidak  boleh ditujukan kepada sebagian besar rakyat, sebagai dikemukakan oleh penganut- penganut  utilitarisme,  juga  tidak  terhadap  masa  yaitu  suatu  jumlah  tertentu orangorang  sebagai  diajarkan  oleh  demokrasi  dan  bukan  terhadap  golongan tertentu yakni kaum proletar , seperti diperjuangkan oleh kaum komunis, tetapi untuk masyara-kat seluruhnya.
Mengenai  Peninjauan  Kembali  Jaksa  ini  dalam  Undang-Undang  Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekua-saan  Kehakiman  menyatakan  pihak-pihak  yang  bersangkutan  dapat merngajukan PK terhadap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap  dimana  ketentuan  ini  hanya  berlaku  untuk  perkara  perdata  dan  pidana, dimana  dalam  perkara  pidana  pihakpihak  yang  dimaksud  disini  adalah  Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. Dalam prakteknya yurisprudensi yang selama ini  berjalan  Mahkamah  Agung  telah  melakukan  penafsiran  ekstensif  dalam bentuk  pertumbuhan  atau  perluasan  makna (growth  the  meaning) terhadap ketentuan dalam KUHAP (Antara News, 2007).
Penafsiran Ekstensif ini dilakukan untuk melakukan penyelesaian perkara yang bisa memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. KUHAP Secara maksimal diguna-kan  untuk  mendapatkan  kebenaran  materil  dengan  cara  melenturkan atau  mengembang-kan  atau  melakukan  penafsiran ekstensif terhadap ketentuan-ketentuannya.  Pencarian  kebenaran  ini  antara  lain  dapat  dilakukan dengan  memberikan  kesempatan  kepada  korban  tindak  pidana  untuk mengajukan upaya hukum lebuh lanjut dimana Jaksa Pe-nuntut Umum sebagai pihak yang mewakili korban kolektif maupun individual yang juga memiliki hak mengajukan upaya hukum. Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya merupakan pihak yang mewakili kepentingan masyarakat secara kolektif maupun individual (Antara News, 2007).
Untuk  pengaturan  pihak  yang  berhak  untuk  mengajukan  PK  telah  diatur  pada Pasal 263 (1) KUHAP, yang berbunyi:
"Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau  ahli  warisnya  dapat  mengajukan  permintaan  peninjauan  kembali  kepada Mahkamah Agung”.
Menurut pengertian sehari-hari, kalau kalimat tersebut dibaca dalam keseluruhan dan  kaitan  antara  satu  dengan  yang  lain,  jelas  bahwa  dalam  hal  Hakim menyatakan  putusan  bebas  atau  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum,  maka terpidana  atau  ahli  warisnya  tidak  boleh  mengajukan  permintaan  Peninjauan Kembali. Hukum Acara Pidana adalah bagaiamana cara negara melalui alat-alat kekuasaannya  menentukan  kebenaran  tentang  terjadinya  suatu  pelanggaran hukum  pidana.  Menurut Simon ,  hukum  acara  pidana  adalah  mengatur bagaimana  negara  dengan  alat-alat  pemerintahannya  menggunakan  hak- haknya  untuk  memidana.  Sedangkan  menurut De  bos  Kemper hukum  acara pidana  adalah  sejumlah  asas  dan  peraturan  undang-undang  yang  mengatur bagaimana negara menggunakan hak-haknya untuk memidana. Secara umum Hukum Acara Pidana Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara (berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum pidana. Hukum Acara Pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Andi Hamzah, 2005:4).
Upaya Hukum adalah hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak meneri- ma  putusan  pengadilan.  Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana diatur da-lam Bab XVII, yaitu upaya hukum biasa dan Bab XVIII upaya hukum luar biasa. Mengenai upaya hukum biasa meliputi Banding dan Kasasi dan itu diatur dalam Bab XVII KUHAPidana (Moch. Faisal Salam, 2001:352). Terdakwa atau  Penuntut  Umum  berhak  untuk  meminta  Banding  terhadap  putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum (Pasal 67 KUHAP). Sedangkan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menetapkan bahwa atas semua putusan pengadilan tingkat pertama, yang tidak merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dapat dimintakan Banding kepada Pengadilan Tinggi oleh pihakpihak yang bersangku-tan, kecuali apabila undang-undang menentukan lain.
Sedangkan Kasasi yaitu terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh  pengadilan  lain  dari  Mahkamah  Agung,  Kasasi  dapat  dimintakan  kepada Mahka-mah Agung Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 1970 (Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009), sedangkan dalam KUHAPidana Kasasi itu adalah terhadap  putusan  perkara  pidana  yang  diberikan  pada  tingkat  terakhir  oleh pengadilan  lain  selain  dari  pada  Mahkamah  Agung,  Terdakwa  atau  Jaksa Penuntut  Umum  dapat  mengajukan  per-mintaan  pemeriksaan  kasasi  kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas (Pasal 244 KUHAP) (Moch. Faisal Salam, 2001:352). Upaya hukum luar biasa meliputi pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dan Peninjauan Kembali ini merupakan pengecualian dan penyimpangan dari upaya hukum biasa yaitu Banding dan Kasasi. Kasasi demi kepentingan hukum, yaitu terhadap semua putusan yang telah memperoleh
kekuatan  hukum  tetap  dari  pengadilan  lain  selain  Mahkamah  Agung  dapat diajukan per-mohonan Kasasi satu kali oleh Jaksa Agung.
Herziening atau  Peninjauan  Kembali  adalah  suatu  putusan  pengadilan  yang telah  memperoleh  kekuatan  hukum  yang  tetap  atas  suatu  perkara  pidana, berhubungan  dengan  ditemukannya  fakta-fakta  yang  dulu  tidak  diketahui  oleh Hakim,  yang  akan  menyebabkan  dibebaskannya  Terdakwa  dari  tuduhan (Bachtiar  Sitanggang,  1997). Herziening atau  Peninjuan  Kembali  merupakan upaya hukum luar biasa sifatnya dan ditujukan untuk mendampingi upaya hukum lainnya  (banding,  kasasi,  kasasi  demi  kepentingan  hukum).  Bahwa  ada  pakar yang mengatakan bahwa peninjauan kembali ini selalu berdampingan dengan kasasi demi kepentingan hukum peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa  hanya  diajukan  bagi  Tertuduh  maupun  Jaksa.  Begitu  juga  dengan pendapat yang mengatakan bahwa terhadap suatu perbuatan tercela atau atas sesuatu  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  ketentuan  hukum  merupakan tugas Mahkamah Agung meluruskannya (Leden Marpaung, 2000:12).
Peninjauan  Kembali  atau Herziening dalam  konteks  penyelesaian  perkara tingkat  upaya  hukum  luar  biasa  dapatlah  diartikan  melihat  atau  mengamati, apakah hal-hal tertentu yang dirumuskan secara konkret oleh Undang-Undang dapat di jumpai atau tidak dalam uraian alasan yang dijadikan dasar permintaan Peninjauan Kembali yang bersangkutan dan hal yang dirumuskan oleh Undang- Undang yang dimaksud disini adalah (Mangasa Sidabutar, 1999:153): a.  Keadaan Baru (dalam bahasa Latin lazim disebut Novum ); b.  Alasan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain; c.  Kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata;
d.  Perbuatan dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.
Jaksa  adalah  pejabat  fungsional  yang  diberi  wewenang  oleh  Undang-Undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang,  sedangkan  Penuntut  Umum  adalah  Jaksa  yang  diberi wewenang  oleh  UndangUndang  ini  untuk  melakukan  penuntutan  dan melaksanakan  Penetapan  Hakim  [UU  No  16  Tahun  2004  Tentang  Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (1) dan (2)].
Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan  hukum  publik.  Namun  sesungguhnya  terdapat  perbedaan  diantara keduanya.  Kewenangan  adalah  apa  yang  disebut  “kekuasaan  formal”, kekuasaan  yang  berasal  dari  kekuasaan  yang  diberikan  oleh  undang-undang atau  legislatif  dari  kekuasaan  eksekutif  atau  administratif.  Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu  bidang  pemerintahan  atau  urusan  pemerintahan  tertentu  yang  bulat. Sedangkan  wewenang  hanya  mengenai  suatu  bagian  tertentu  saja  dari kewenangan. Wewenang adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.
Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemu- kan  istilah  kekuasaan,  kewenangan,  dan  wewenang.  Kekuasaan  sering disamakan  begitu  saja  dengan  kewenangan,  dan  kekuasaan  sering dipertukarkan  dengan  istilah  kewena-ngan,  demikian  pula  sebaliknya.  Bahkan kewenangan  sering  disamakan  juga  dengan  wewenang.  Kekuasaan  biasanya berbentuk  hubungan  dalam  arti  bahwa  “ada  satu  pihak  yang  memerintah  dan pihak lain yang diperintah” ( The rule and the ruled ) (Miriam Budiardjo, 1998:35- 36).
Berdasarkan  pengertian  tersebut  di  atas,  dapat  terjadi  kekuasaan  yang  tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc  van  Maarseven  disebut  sebagai “blote  match” (Suwoto  Mulyosudarmo, 1990:30),  sedang-kan  kekuasaan  yang  berkaitan  dengan  hukum  oleh  Max Weber disebut sebagai wewe-nang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah  diakui  serta  dipatuhi  oleh  masyarakat  dan  bahkan  yang  diperkuat  oleh negara (A. Gunawan Setiardja, 1990:52).
Dalam  hukum  publik,  wewenang  berkaitan  dengan  kekuasaan  (Philipus  M. Hadjon,  1998:1).  Kekuasaan  memiliki  makna  yang  sama  dengan  wewenang karena  kekuasaan  yang  dimiliki  oleh  Eksekutif,  Legislatif  dan  Yudikatif  adalah kekuasaan  for-mal.  Kekuasaan  merupakan  unsur  esensial  dari  suatu  negara dalam proses penyelengga-raan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu  (Rusadi  Kantaprawira,  1998:  37-38 ) :  a)  hukum;  b)  kewe-nangan (wewenang); c) keadilan; d) kejujuran; e) kebijak-bestarian; dan f) kebajikan.
Kekuasaan  merupakan  inti  dari  penyelenggaraan  negara,  agar  negara  dalam keadaan bergerak (de staat in beweging) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja,  berkapasitas,  berprestasi,  dan  berkinerja  melayani  warganya.  Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah  kemampuan  seseorang  atau  sekelompok  orang  manusia  untuk mempengaruhi  tingkah  laku  seseorang  atau  kelompok  lain  sedemikian  rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara (Miriam Budiardjo, 1998:35).
Agar  kekuasaan  dapat  dijalankan,  maka  dibutuhkan  penguasa  atau  organ sehingga negara itu dikonsepkan sebagai himpunan jabatanjabatan (een ambten complex) di  mana  jabatan-jabatan  itu  diisi  oleh  sejumlah  pejabat  yang mendukung  hak  dan  kewajiban  tertentu  berdasarkan  konstruksi  subyek  dan kewajiban (Rusadi  Kantaprawira,  1998:39).  Dengan  demikian  kekuasaan mempunyai  dua  aspek,  yaitu  aspek  politik  dan  aspek  hukum,  sedangkan kewenangan  hanya  beraspek  hukum  semata.  Artinya,  kekuasaan  itu  dapat bersumber  dari  konstitusi,  juga  dapat  bersumber  dari  luar  konstitusi ( inkonstitusional ), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.
Kewenangan  sering  disejajarkan  dengan  istilah  wewenang.  Istilah  wewenang digunakan  dalam  bentuk  kata  benda  dan  sering  disejajarkan  dengan  istilah
“ bevoegheid ”  dalam  istilah  hukum  Belanda.  Menurut  Phillipus  M.  Hadjon,  jika dicermati  ada  sedikit  perbedaan  antara  istilah  kewenangan  dengan  istilah “ bevoegheid ”.  Perbedaan  tersebut  terletak  pada  karakter  hukumnya.  Istilah “ bevoegheid ”  digunakan  dalam  konsep  hukum  publik  maupun  dalam  hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik (Philipus M. Hadjon, 1998:20).
Ateng syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenan  (Ateng  Syafrudin,  2000:22).  Kita  harus  membedakan  antara Kewenangan (authority, gezag) dengan wewenang (competence, bevoegheid) . Kewenangan  adalah  apa  yang  disebut  kekuasaan  formal,  kekuasaan  yang berasal  dari  kekuasaan  yang  diberikan  oleh  undang-undang  sedangkan wewenang  hanya  mengenai  suatu  “ onder-deel ”  (bagian)  tertentu  saja  dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewe-nang-wewenang (rechtsbe voegdheden) .  Wewenang  merupakan  lingkup  tindakan  hu-kum  publik,  lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang mem-buat keputusan pemerintah (bestuur) ,  tetapi  meliputi  wewenang  dalam  rangka  pelaksa-naan tugas,  dan  memberikan  wewenang  serta  distribusi  wewenang  utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan  perundang-undangan  untuk  menimbulkan  akibatakibat  hukum (Indroharto dalam Paulus Efendie Lotulung, 1994:65).
Pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah:
“Bevoegheid  wet  kan  worden  omscrevenals  het  geheel  van bestuurechttelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechttelijke  rechts-verkeer” .  (Wewenang  dapat  dijelaskan  sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berke-naan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik) (Stout HD dalam Irfan Fachruddin, 2004:4).
Dari  berbagai  pengertian  kewenangan  sebagaimana  tersebut  di  atas,  penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (authority) memiliki pengertian yang berbeda deng- an wewenang (competence) . Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang  berasal  dari  undangundang,  sedangkan  wewenang  adalah  suatu spesifikasi  dari  kewenangan,  artinya  barang  siapa  (subyek  hukum)  yang diberikan  kewenangan  oleh  undang-undang,  maka  ia  berwenang  untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.
Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melaku-kan perbuatan  nyata  (riil),  mengadakan  pengaturan  atau  mengeluarkan  keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas  dasar  kons-titusi  (UUD).  Pada  kewenangan  delegasi,  harus  ditegaskan suatu  pelimpahan  wewenang  kepada  organ  pemerintahan  yang  lain.  Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi,  yang  diberi  mandat  bertindak  atas  nama  pemberi  mandat.  Dalam
pemberian  mandat,  pejabat  yang  diberi  mandat  menunjuk  pejabat  lain  untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).
Seringkali  kita  menemukan  istilah  yang  disamakan  dengan  kata  wewenang adalah kekuasaan. Tetapi dalam ruang lingkup Hukum Tata Negara kebanyakan ahli  hukum  tata  negara  menggunakan  istilah  wewenang.  Wewenang  dalam bahasa Inggris disebut authority atau dalam bahasa belanda bovedegheid , yang kira-kira arti singkat dari wewenang adalah kekuasaan yang sah/ legitim.
Kenapa dikatakan sebagai kekuasaan yang sah?, karena undangundang yang memberikan  kewenangan/kesahihan  terhadap  pejabat  tersebut  atau  dengan kata  lain  tidak  ada  kewenangan  tanpa  undangundang  yang  mengaturnya. Mengenai hal ini disebut dengan Asas Legalitas, yakni berasal dari kata lex yang berarti undang-undang.
Dengan  demikian,  munculnya  kewenangan  adalah  membatasi  agar penyelengga-ra  negara  dalam  melaksanakan  pemerintahan  dapat  dibatasi kewenangannya agar tidak berlaku sewenang-wenang. Kemudian muncul pula asas  dalam  hukum  administrasi  negara “tidak  ada  kewenangan  tanpa pertanggungjawaban” . Oleh karena itu siapa pun atau pejabat manapun harus mempertanggungjawabkan setiap tugas dan kewenangan-nya.
Maka,  untuk  mengetahui  lebih  lanjut  dari  pada  siapa  yang  mesti  bertanggung jawab  dari  pejabat  tersebut  maka  hal  ini  penting  untuk  diuraikan  tiga  cara memperoleh wewenang, yaitu:
1). Atribusi Atribusi adalah  pemberian  kewenangan  pemerintahan  oleh  pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan tersebut. Artinya kewenangan itu bersifat  melekat  terhadap  pejabat  yang  dituju  atas  jabatan  yang  diembannya. Misalnya  berdasarkan  Pasal  41  UU  Nomor  27  Tahun  2009  tentang  MD3 menegaskan  “DPR  dapat  membentuk  undang-undang  untuk  disetuji  bersama dengan Presiden”.
Dalam  pengertian  lain,  Indroharto,  mengemukakan  tiga  macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi (Ridwan HR., 2008:104): 1.  Atribusi;
2.  Delegasi; dan
3.  Mandat.
Atribusi  ialah  pemberian  kewenangan  oleh  pembuat  undangundang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru  sama  sekali.  Legislator  yang  kompeten  untuk  memberikan  atribusi wewenang itu, dibedakan antara:
1.  yang berkedudukan sebagai original legislator di tingkat pusat adalah MPR sebagai  pembentuk  konstitusi  (konstituante)  dan  DPR  bersama  sama pemerintah  sebagai  yang  melahirkan  suatu  undangundang,  dan  ditingkat daerah  adalah  DPRD  dan  pemerintah  daerah  yang  melahirkan  peraturan daerah;
2.  yang  bertindak  sebagai  delegated  legislator,  seperti  presiden  yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan TUN tertentu.
Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan ( besluit ) yang lang- sung  bersumber  kepada  undang-undang  dalam  arti  materiil.  Atribusi  juga dikatakan  sebagai  suatu  cara  normal  untuk  memperoleh  wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundangundangan (utamanya UUD 1945). Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan.
J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberi- kan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari  kewe-nangan  yang  ada  sebelumnya.  Badan  legislatif  menciptakan kewenangan  mandiri  dan  bukan  perluasan  kewenangan  sebelumnya  dan memberikan kepada organ yang berkompeten.
2). Delegasi
Delegasi  adalah  penyerahan  wewenang  yang  dipunyai  oleh  organ pemerintahan  kepada  organ  yang  lain.  Dalam  delegasi  mengandung  suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan  si  B.  Kewenangan  yang  telah  diberikan  oleh  pemberi  delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Mandat, di situ tidak terjadi  suatu  pemberian  wewenang  baru  maupun  pelimpahan  wewenang  dan Badan  atau  Pejabat  TUN  yang  satu  kepada  yang  lain.  Tanggung  jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada  penerima  mandat.  F.A.M.  Stroink  dan  J.G.  Steenbeek,  seperti  dikutip oleh Ridwan HR., 2008:105) mengemukakan bahwa dua cara organ pemerintah memperoleh kewenangan, yaitu: 1. Atribusi; dan 2. Delegasi.
Atribusi  berkenaan  dengan  penyerahan  wewenang  baru,  sedangkan  delegasi menyangkut  pelimpahan  wewenang  yang  telah  ada  (oleh  organ  yang  telah memperoleh  wewenang  secara  atributif  kepada  organ  lain,  jadi  secara  logis selalu didahului oleh atribusi).
Dalam pengertian lain, Delegasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintahan dari  organ  pemerintahan  yang  satu  kepada  organ  pemerintahan  lainnya.  Atau dengan kata lain terjadi pelimpahan kewenangan. Jadi tanggung jawab/tanggung gugat berada pada penerima delegasi/delegataris. Misalnya, pemerintah pusat memberi  delegasi  kepada  semua  Pemda  untuk  membuat  Perda  (termasuk membuat besluit /  (keputusan)  berdasarkan  daerahnya  masing-masing.  Jenis pelimpahan  wewenang  secara  delegasi,  untuk  “beliau”  digunakan  jika  yang diberikan kuasa memberi kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya, sehingga  untuk  beliau  (u.b)  digunakan  setelah  atas  nama  (a.n).  Pelimpahan
wewenang ini mengikuti urutan sampai 2 (dua) tingkat struktural dibawahnya dan pelimpahan ini bersifat fungsional. Persyaratan yang harus dipenuhi, yakni:
a. Materi yang ditangani merupakan tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan;
b. Dapat  digunakan  oleh  pejabat  yang  ditunjuk  sebagai  pemangku  jabatan sementara atau yang mewakili;
c. Pada  dasarnya  wewenang  penandatanganan  meliputi  suratsurat  untuk kepentingan  internal  dalam  lingkungan  lembaga  Negara  yang  melampaui batas lingkup jabatan pejabat yang menandatangani surat;
d. Tanggung jawab berada pada pejabat yang dilimpahkan wewenang.
Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atri- busi ,  kewenangan  yang  ada  siap  dilimpahkan,  tetapi  tidak  demikian  pada delegasi .  Berkaitan  dengan  asas  legalitas,  kewenangan  tidak  dapat didelegasikan  secara  besar-besaran,  tetapi  hanya  mungkin  dibawah  kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut.
Delegasi  harus  memenuhi  syarat-syarat  sebagai  berikut  (Philipus  M.  Hadjon, 1998:94):
a.  Delegasi  harus  definitif,  artinya  delegasian  tidak  dapat  lagi  menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
b.  Delegasi  harus  berdasarkan  ketentuan  perundangundangan,  artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
c.  Delegasi  tidak  kepada  bawahan,  artinya  dalam  hirarki  kepegawaian  tidak diperkenankan adanya delegasi;
d.  Kewajiban  memberi  keterangan  (penjelasan),  artinya  delegasi  berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
e.  Peraturan  kebijakan  (beleidsregel),  artinya  delegasi  memberikan  instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.
Kewenangan  harus  dilandasi  oleh  ketentuan  hukum  yang  ada  (konstitusi), sehingga  kewenangan  tersebut  merupakan  kewenangan  yang  sah.  Dengan demikian,  pejabat  (organ)  dalam  mengeluarkan  keputusan  didukung  oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat  diperoleh  bagi  pejabat  atau  organ  (institusi)  pemerintahan  dengan  cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewena-ngan organ (institusi) pemerintah adalah suatu  kewenangan  yang  dikuatkan  oleh  hukum  positif  guna  mengatur  dan mempertahankannya.  Tanpa  kewenangan  tidak  dapat  dike-luarkan  suatu keputusan yuridis yang benar.
3). Mandat
Mandat  diartikan  suatu  pelimpahan  wewenang  kepada  bawahan. Pelimpahan  itu  bermaksud  memberi  wewenang  kepada  bawahan  untuk membuat keputusan atas nama (a/n) pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggung jawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggung jawab tetap berada ditangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a.n (atas  nama).  Dengan  demikian,  semua  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  oleh
adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi  mandat.  Sebagai  suatu  konsep  hukum  publik,  wewenang  terdiri  atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu (Philipus M. Hadjon, 1998:90):
1.  Pengaruh;
2.  Dasar hukum; dan
3.  Konformitas hukum.
Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan  perilaku  subjek  hukum.  Komponen  dasar  hukum  ialah  bahwa wewe-nang  itu  selalu  harus  dapat  ditunjuk  dasar  hukumnya  dan  komponen konformitas  hukum  mengandung  makna  adanya  standar  wewenang,  yaitu standar  umum  (semua  jenis  wewenang)  dan  standar  khusus  (untuk  jenis wewenang tertentu).
Mandat umumnya diberikan dalam hubungan kerja internal antara atasan dan bawahan.  Pelimpahan  wewenang  yang  dapat  dilimpahkan  kepada  pejabat bawahannya  adalah  wewenang  penandatanganan.  Bentuk  pelimpahan penandatanganan  adalah  merupakan  jenis  pelimpahan  wewenang  secara mandat,  atas  nama  digunakan  jika  yang  menandatangani  surat  telah  diberi wewenang  oleh  pejabat  yang  bertanggung  jawab  berdasarkan  bidang  tugas, wewenang  dan  tanggung  jawab  pejabat  yang  bersangkutan.  Pejabat  yang bertanggung  jawab  melimpahkan  wewenang  kepada  pejabat  di  bawahnya, paling banyak hanya 2 (dua) rentang jabatan struktural di bawahnya. Persyaratan pelimpahan wewenang ini adalah:
a.  Pelimpahan wewenang harus dituangkan dalam bentuk tertulis yaitu dalam bentuk Instruksi Dinas atau Surat Kuasa;
b.  Materi  yang  dilimpahkan  harus  merupakan  tugas  dan  tanggung  jawab pejabat yang melimpahkan;
c.  Pada  dasarnya  wewenang  penandatanganan  meliputi  surat-surat  untuk kepentingan ke luar maupun di dalam lingkungan lembaga Negara tersebut;
d.  Penggunaan  wewenang  hanya  sebatas  kewenangan  yang  dilimpahkan kepadanya dan materi kewenangan tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh yang dilimpahkan kepada yang melimpahkan;
e.  Tanggung  jawab  sebagai  akibat  penandatanganan  surat  berada  pada pejabat yang diatasnamakan.
Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh  organ  lain  atas  namanya.  Pada  mandat  tidak  terjadi  peralihan  tanggung jawab,  melainkan  tanggung  jawab  tetap  melekat  pada  sipemberi  mandat. Misalnya instruksi Gubernur kepada Sekretaris Daerah agar ia bertanda tangan untuk keputusan pencairan anggaran pendidikan. Jadi di sini jika jika keputusan yang  hendak  digugat  berarti  tetap  yang  digugat  sebagai  tergugat  adalah Gubernur.
Mengenai rumusan mandat, oleh Philipus M. Hadjon mengemukakan “Kewena- ngan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu atribusi atau  delegasi.  Oleh  karena  mandat  merupakan  suatu  pelimpahan  wewenang
kepada  bawa-han.  Pelimpahan  ini  bermaksud  memberi  wewenang  kepada bawahan untuk membuat keputusan a.n. Pejabat TUN yang memberi mandat. Keputusan  itu  merupakan  keputu-san  Pejabat  TUN  yang  memberi  mandat. Dengan  demikian  tanggung  jawab  dan  tang-gung  gugat  tetap  pada  pemberi mandat. Untuk mandat tidak perlu ada ketentuan peraturan perundangundangan yang melandasinya karena mandat merupakan hal rutin dalam hubungan intim- hirarkis organisasi pemerintahan”.
Penjabaran  dari  beberapa  kewenangan  diatas,  diantara  atribusi,  delegasi  dan mandat, maka kewenangan yang lebih tepat diberikan terhadap Jaksa Penuntut Umum  adalah  kewenangan  berupa  mandat,  mengingat  kewenangan  tersebut adalah pelimpahan wewenang antara atasan dengan bawahan secara tingkatan hirarkis,  pengembanan  dari  wewenang  itu  pun  dilihat  dari  maksud  dan peruntukkannya  sesuai  dengan  isi  pelim-pahan  mandat  yang  diberikan  oleh Jaksa Agung terhadap bawahannya dan biasanya bersifat formal khusus, salah satunya yakni mandat secara khusus yang diberikan oleh Jaksa Agung kepada bawahannya  (Jaksa  Penuntut  Umum)  dalam  hal  pelimpahan  kewenangan berupa upaya hukum luar biasa atau Peninjauan Kembali dalam perkara pidana.

## B. Prinsip Check and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Pengertian  korban  kejahatan  berkaitan  erat  dengan  sifat  kejahatan  itu  sendiri. Korban kejahatan pada mulanya hanya diartikan sebagai korban dari kejahatan yang bersifat konvensional, misalnya pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, dan  pencurian.  Kemudian  diperluas  pengertiannya  menjadi  kejahatan  yang bersifat  non  konvensional  seperti  terorisme,  pembajakan,  perdagangan narkotika,  kejahatan  terorganisir,  kejahatan  terhadap  kemanusiaan (crime againts  humanity), penyalahgunaan  kekuasaan.  Sedang-kan  Mardjono Reksodiputro (1987:96) mengatakan mengenai korban ini meliputi pe-langgaran terhadap  hak-hak  asasi  manusia,  yang  bersumber  dari illegal  abuses  of economic power dan illegal abuses of public power.
Korban  kejahatan  dalam  hukum  pidana  sangat  sulit  diberikan  batasan  secara pasti  karena  kejahatan  atau  pelanggaran  hukum  pidana  dapat  menimbulkan dampak yang luas materil dan immateril baik langsung maupun tidak langsung. Hukum pidana tidak memberikan penjelasan tentang siapa yang menjadi korban dari suatu kejahatan atau pelanggaran hukum pidana. Batasan tentang korban kejahatan  itu  dapat  ditemukan  dalam  disiplin  non  hukum  pidana  misalnya viktimologi  dan  kriminologi.  Pasal  dalam  hukum  pidana  secara  tidak  langsung ada juga yang memberikan pengertian yang ditujukan terhadap korban kejahatan dalam konteks yang beragam seperti pengadu, pelapor, saksi atau saksi korban dan  pihak  ketiga  yang  berkepentingan  dan  pihak  yang  dirugikan  sebagai penggabung dalam prosedur pidana (Istilah pihak yang dirugikan disini ditujukan kepada  korban  kejahatan  sebagai  mana  dalam  penjelasan  Pasal  98  ayat  (1), tetapi  ketentuan  ini  dalam  konteks  keperdataan  dalam  rangka  penggabungan perkara perdata dalam prosedur acara pidana).
Penentuan  batasan  pengertian  korban  kejahatan  atau  dampak  kejahatan terhadap  korbannya  merupakan  bagian  yang  tidak  mudah  untuk  dirumuskan
karena  menjangkau  pada  aspek-aspek  kehidupan  yang  bersifat  tidak  terbatas dan tidak terhitung. Maka lebih mudah untuk menentukan batasan kejahatan dari pada merumuskan batasan dampak kejahatan terhadap korbannya. Penjelasan mengenai  korban  kejahatan  paling  tidak  mencukup  3  hak  yaitu  siapa  yang menjadi  korban  kejahatan,  penderitaan  dan  kerugian  apa  yang  dialami  oleh korban  kejahatan  dan  siapa  yang  bertanggung  jawab  dan  bagai-mana penderitaan  atau  kerugian  yang  dialami  oleh    korban    tersebut    setelah dipulihkan. Atas  pertimbangan tersebut  pengkajian tentang posisi hukum korban kejahatan  dalam  lingkupnya  ini  dipulihkan  melalui  upaya  hukum  Peninjauan Kembali.
Korban kejahatan dikelompokkan dalam beberapa kelompok antara lain, yaitu: korban  kejahatan  bersifat  abstrak,  misalnya  negara  atau  masyarakat,  korban kelompok,  misalnya  organisasi  atau  kelompok  berdasarkan  ras,  agama,  etnis, suku, warna kulit atau karena adanya persamaan kepentingan dan korban yang nyata, misalnya individu dan individu.
Kajian terhadap korban yang nyata ini memiliki ciri-ciri yang mudah diamati dan paling sering terjadi dalam masyarakat seperti kejahatan terhadap badan atau nyawa dan kejahatan terhadap kesusilaan ini disebut sebagai korban kejahatan konvensional  yang  mana  korban  kejahatannya  konvensional  dan  korban kejahatannya bersifat lang-sung dan nyata yang menimbulkan kerugian kepada korbannya.
Posisi hukum dari korban kejahatan diartikan sebagai kedudukan hukum korban dalam  hukum  pidana.  Posisi  hukum  korban  tersebut  dapat  diketahui  melalui kajian ten-tang konsep kejahatan atau pelanggaran hukum pidana yaitu hak atau kepentingan  sia-pakah  yang  dilanggar  oleh  pelanggar  hukum  pidana,  konsep kejahatan  menjadi  pokok  pangkal  pengkajian  posisi  hukum  korban  kejahatan dalam sistim peradilan pidana, karena dalam pelaksanaanya hak-hak yang telah dimiliki dan akan dimiliki oleh korban kejahatan akan memiliki dasar hukum yang lebih kuat jika eksistensi dan posisi hukum-nya diakui oleh hukum pidana. Posisi hukum  korban  kejahatan  dalam  sistem  peradilan  pidana  dilakukan  pada peraturan  hukum  pidana  formil  dan  materil  yang  menjadi  dasar  hukum penyelenggaraan sistem peradilan pidana.
Hukum  itu  adalah  suatu  sistem  yaitu  sistem  norma-norma  (Hukum  dikatakan sebagai suatu sistem karena memiliki ciri-ciri umum suatu sistem hukum, tetapi batasan  yang  diberikan  berbeda  karena  melihyat  dari  sudut  pandang  yang berbeda sebagaimana dikatakan Hans Kelsen , yaitu melihat sistem hukum dari sudut hukum positif dikaitkan dengn teorinya yang terkenal dengn norma dasar). Sebagai sistem hukum memiliki sifat umum dari suatu sistem. Paling tidak ada memiliki tiga ciri umum yaitu menyeluruh (Wholes), memiliki beberapa elemen (Elements) ,  semua  element  saling  terkait (Rela-tions) ,  kemudian  membentuk struktur. Maka sistem hukum memiliki cara kerja sendiri untuk mengukur validitas suatu  norma  dalam  suatu  sisitem  hukum  tersebut.  Sedangkan  Lawrence  W. Friedman memberi konsep suatu sistem hukum dalam arti yang lebih luas yang meliputi  3  elemen,yaitu  element  struktural,  substansi,  budaya  hukum  (Budaya
Hukum menurut Lawrence M. Friedman , yaitu sikap orang terhadap hukum yang dipengaruhi oleh kepercayaan, nilai, ide dan pengharapan-pengharapan, maka dengan  adanya  empat  element  tersebut  secara  implisit  Friedman  mengakui bahwa masalah hukum tidak bisa digeneralisasikan pada lintas sistem hukum, karena  budaya  hukum  itu  adalah  khas  dari  masing-masing  masyarakat)  dan elemen ke empat yaitu dampak (Ele-ment keempat ini ditujukan kepada dampak dari suatu keputusan hukum yang menjadi kajian para peneliti).
Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Perlindungan saksi korban disini berasaskan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa  aman,  keadilan,  tidak  diskriminatif,  kepastian  hukum.  Perlindungan terhadap korban ini beertujuan: memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban dalam memberikan setiap keterangan dalam proses peradilan pidana.
Perlindungan terhadap para saksi dan korban ini berasaskan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminasi, dan kepastian  hukum. Perlindungan saksi dan korban  bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses  peradilan  pidana  saksi  dan  korban  berhak  untuk  mendapat  (Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Saksi dan Korban):
1. Memperoleh  perlindungan  atas  keamanan  pribadi,  keluarga  dan  harta bendanya,  serta  bebas  dari  ancaman  yang  berkenaan  dengan  kesaksian yang akan sedang atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
7. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
8. Mendapat identitas baru;
9. Mendapatkan tempat kediaman baru;
10. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
11. Mendapat nasihat hukum; dan
12. Memperoleh  bantuan  biaya  hidup  sementara  sampai  batas  waktu perlindungan berakhir.
Pengertian  korban  menurut Arif  hwa  Gosita ,  yaitu  mereka  yang  menderita jasmaniah  dan  rohaniah  sebagai  akibat  tindakan  orang  lain  yang  mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Dari pengertian ini diuraikan secara rinci bahwa korban kejahatan ada yang bersifat individual dan kolektif.
Korban individual ini dapat diidentifikasi sehingga perlindungan korban dilakukan secara  nyata  akan  tetapi  korban  kolektif  sangat  sulit  diidentifikasi.  Sedangkan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingku-ngan  Hidup  diberikan  jalan  keluar  terhadap  korban  kolektif  berupa  hak
melakukan  upaya  hukum  menuntut  ganti  rugi  atau  pemulihan  lingkungan hidupmelalui  gugatan  perwakilan  kelompok (class  action). Pengkajian  dari perspektif jenisnya, koraban kejahatan ada yang bersifat langsung yaitu korban kejahatan  itu  sendiri,  dan  tidak  langsung  (korban  semua  abstrak),  yaitu masyarakat (Lilik Mulyadi, 2004:120).
Selin dan Wolfgang mengklasifikasikan  secara  eksplisit  jenis  korban  sebagai berikut, yaitu :
a. Primary Victimization adalah korban individual. Korbannya merupakan orang perorangan atau bukan kelompok;
b. Secondary Victimization, k orban merupkan kelompok seperti badan hukum;
c. Tertiary vctimazation, korban merupakan seperti kelompok badan hukum;
d. Tertiary victimiation, korban merupakan masyarakat luas;
e. Mutual victimazatio, korban merupakan pelaku, misalnya pelacuran, perzina- han, narkotika; dan
f. Novictimazation, korban tidak segera dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.
Apabila  dikaji  lebih  jauh  dari  persektif  kerugian,  korban  dapat  diderita  oleh seorang,  kelompok  masyarakat,  maupun  masyarakat  luas.  Selain  itu  kerugian korban  ju-ga  dapat  bersifat  materil  yang  lazimnya  dinilai  dengan  uang  dan immateril  yakni  perasa-an  takut,  kejutan,  psikis. Sedangkan  dalam  sistim peradilan  Indonesia  ternyata  kedudu-kan  korban  relatif  kurang  diperhatikan karena  ketentuan  hukumnya  masih  bertumpu  pada  perlindungan  bagi  pelaku (Mardjono Reksodiputro dalam JE. Sahetapy, 1994:78).
Sistim peradilan Indonesia yang memberikan kewenangan Jaksa untuk mewakili kepentingan  korban  kejahatan.  Hal  ini  merupakan  bagian  dari  perlindungan masyarakat  sebagai  konsekuensi  logis  dari  teori  kontrak  sosial  dan  teori solidaritas sosial. Model perlindungan terhadap korban kejahatan ini yaitu model hak-hak prosedural. Secara singkat model ini menekankan agar korban berperan aktif dalam proses peradilan pida-na seperti membantu Jaksa Penuntut Umum dilibatkan  dalam  setiap  pemeriksaan  perka-ra  yang  didengar  pendapatnya apabila  terpidana  dilepas  bersyarat.  Begitu  juga  dengan  korban  bisa mendapatkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya. Keterlibatan korban dalam proses peradilan tentunya mempunyai dampak positif dan negatif (Muladi dan Barda Nawai Arief, 1992:78).
Partisipasi korban dalam pelaksanaan proses peradilan pidana dapat menyebab- kan kepentingan pribadi terletak diatas kepentingan umum. Secara historis teori tersebut merupakan latar belakang terhadap terbebtuknya lambaga Kejaksaan sebagaiamana yang dikatakan oleh Jan J.M. Van Dijk, The Hague , bahwa secara historis, argumen inilah yang melatarbelakangi atau sebagai justifikasi terhadap terbentuknya Jaksa Penuntut Umum.
Sedangkan alasan yang diberikan oleh orang yang menolak hak korban diberi- kan  untuk  melakukan  Peninjauan  Kembali,  yaitu  dengan  diberikannya  peran individual kepada korban dalam proses persidangan atau penuntutan terhadap
pelaku, berarti membuatnya ikut bertanggung jawab atas jalannya persidangan serta dari hasil proses persidangan tersebut. Tanggung jawab ini akan menjadi tekanan  yang  cukup  berat  bagi  korban  dalam  berbagai  segi.  Tekanan  bisa muncul dari pihak dengan siapa korban melakukan kontak dan atau disebabkan oleh pihak Polisi atau Jaksa yang memanfaatkan hak-haknya untuk kepentingan umum.
Model hak-hak prosedural ini dapat menempatkan kepentingan umum dibawah kepentingan individual sikorban, disamping suasana peradilan yang bebas dan dilandasi  asas  praduga  tidak  bersalah (presumption  of  innocence) dapat terganggu  oleh  pendapat  korban  tentang  hukuman  yang  dijatuhkan  karena didasarkan  atas  pemikiran  emosional  sebagai  upaya  untuk  mengadakan pembalasan.  Selain  itu  menetapkan  Jaksa  Penuntut  Umum  sebagai  yang mewakili  korban  sering  kali  dalam  prakteknya  aspirasi  korban  kurang diperhatikan  sehingga  menimbulkan  ketidak  puasan  atas  tuntutan  Jaksa  dan putusan Hakim. Aspek inilah merupakan salah satu yang dipicu karena secara prose-dural  korban  tidak  mempunyai  peluang  untuk  menyatakan  ketidak puasannya terhadap tuntutan Jaksa dan putusan Hakim.
Jaksa Penuntut Umum sebagai lembaga yang mewakili korban dalam tuntutan pidananya lebih banyak menguraikan penderitaan korban akibat tindak pidana yng  dila-kukan  oleh  pelaku.  Dengan  tolak  ukur  tersebut,  pengajuan  tuntutan pidana hendaknya harus didasarkan pada keadilan yang ditinjau dari kaca mata korban. Dengan demikian Jaksa Penuntut Umum cenderung menuntut hukuman yang  relatif  tinggi,  sedangkan  Terdakwa  atau  Penasihat  Hukumnya  berhak memohon  hukuman  yang  seringan-ringannya.  Bahkan  kalau  memungkinkan mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Putusan  Hakim  yang  berupa  pemidanaan (veroor-deling) sebagaimana dikatakan  Barda  Nawawi  Arief  dari  simposium  pembaharuan  hu-kum  pidana nasional tahun 1980, yaitu sebagai berikut (Barda Nawawi Arief, 1996:43):
1. Kemanusiaan,  dalam  arti  bahwa  persidangan  tersebut  menjunjung  tinggi harkat dan martabat seseorang.
2. Edukatif,  dalam  arti  bahwa  pemidanaan  itu  mampu  membuat  orang  sadar sepenuhnya  atas  perbuatan  yang  dilakukan  dan  menyebabkan  ia mempunyai  sikap  jiwa  yang  positif  dan  konstruktif  bagi  usaha penanggulangan keja-hatan.
3. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil, baik oleh terhukum, korban, maupun masyarakat.
Apabila  dijabarkan,  ketentuan  Pasal  100  ayat  (2)  KUHAP  telah  membatasi korban dalam hal berikut:
a.  Ditinjau dari anasir prosesnya, maka tidak ada aturan atau pedoman yang harus dilakukan korban apabila merasa tidak puas atas putusan Hakim ten- tang  besarnya  ganti  kerugian  yang  dijatuhkan.  Konkertnya,  korban  tidak mempunyai  proses  langsung  untuk  melakukan  upaya  hukum  Banding. Karena  itu,  berdasarkan  ketentuan  Pasal  100  ayat  (2)  KUHAP  maka permintaan banding putusan  ganti   kerugian  baru  dapat  dijalankan  apabila perkar pidananya dilakukan upaya hukum banding.  Konkretnya, jika kor-ban
berkeinginan  untuk  mengajukan  banding,  jalurnya  hanya  melalui  penuntut umum  yang  belum  tentu  menyetujui      kehendak      korban.      Hal      ini dikarenakan  jalur  tersebut  bukan merupakan  ketentuan  undang-undang, melainkan  berdasarkan  pendekatan persuasif antara korban dan Penuntut Umum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perlindungan korban yang diberikan melalui ketentuan dimaksud belum sepenuhnya dapat menjamin kepentingan korban dalam upaya untuk mencari keadilan;
b.  Perlindungan  korban  melalui  upaya  hukum  Banding  tergantung  kepada Penuntut Umum. Tegasnya, besar kemungkinan terjadi perbedaan pandang dan  kepentingan  antara  korban  dan  Penuntut  Umum.  Jika  korban  berkei- nginan  mengajukan  Banding  sedangkan  Penuntut  Umum  menerima putusan,  maka keinginan korban untuk melakukan upaya hukum Banding telah tertutup.
Aspek ini merupakan konsekuensi logis dari sistem peradilan pidana Indonesia yang menempatkan eksistensi Lembaga Kejaksaan sebagai wakil kepentingan korban kejahatan, disatu sisi sebagai lembaga yang mewakili korban, idealnya Kejaksaan  lebih  mementingkan  korban.  Akan  tetapi,  Penuntut  Umum  masih mengacu kepada pelaku tindak pidana. Untuk itu, pada masa mendatang (ius constituendum) sebagai  reorientasi,  revaluasi  KUHAP  guna  menghilangkan aspek negatif perlu  diatur eksistensi Lembaga Kejaksaan yang mewakili  korban atau  masyarakat  secara  tegas,  atau  korban  dapat  secara  langsung menggunakan sendiri suatu upaya hukum.
Pembatasan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 100 ayat (2) KUHAP, perlin- dungan  kepada  korban  melalui  ketentuan  Pasal  99  ayat  (1)  KUHAP  ternyata relatif  kurang  sempurna.  Berdasarkan  ketentuan  ini,  apabila  terjadi penggabungan  gugatan  ganti  kerugian,  untuk  memeriksanya  harus  bermuara pada  hukum  acara  perdata.  Ter-lebih  lagi  khususnya  kewanangan  bersifat absolut  yang  harus  diajukan  kepada  Penga-dilan  Negeri  dimana  tergugat bertempat tinggal.
Terdakwa  yang  diadili  perkara  pidananya  disidangkan  diluar  wilayah  tempat tinggal atau tempat kediamannya, tentu pangadilan negeri tersebut tidak akan meme-riksa dan tidak akan mengadilinya karena salah satu asas dalam hukum pedana  menya-takan  bahwa  terdakwa  akan  diadili  dimana  perbuatan  tersebut dilakukan.  Oleh  karena  itu,  jika  hukum  acara  pidana  benar-benar  hendak memperhatikan kepentingan korban, diperlukan adanya penyempurnaan dalam KUHAP itu sendiri dengan memberikan peran lebih besar kepada korban dalam mengajukan upaya hukum Banding.
Korban dapat mengajukan Banding jika tidak merasa puas atas putusan hakim, baik  menyangkut  pemidanaan  maupun  terhadap  tuntutan  ganti  kerugian. Demikian  pula  halnya  mengenai  kewenangan  mengadili  sepanjang  hal  yang menyangkut  kerugian  materil  tidaklah  memerlukan  pemisahan  antara kompetensi peradilan pidana dan per-kara perdata terkait dengan gugatan ganti kerugian.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  sebagai  peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia  yang  mengatur  mengenai  upaya  hukum  Peninjaauan Kembali  sebagaimana  yang  terdapat  didalam  Pasal  263  ayat  1  KUHAP. Mengatakan  bahwa  yang  berhak  untuk  melakukan  permohonan  Peninjauan Kembali menurut Pasal 263 ayat  (1)  KUHAP,  yaitu  hanya  terpidana  dan  ahli warisnya  ,    mengenai    Jaksa  diberikan  hak  untuk  mengajukan  Peninjauan Kembali  dalam  KUHAP  tidak  ada  diatur.  Pasal  263  KUHAP  tersebut  juga, memberi  celah  kepada  Jaksa  Penuntut  Umum  untuk  mengajukan  Peninjauan Kembali sebagaiamana yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (3) KUHAP.
Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diaju- kan permintaan Peninjauan Kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang dinyatakan terbukti namun tidak diikuti pemidanaan. Maka disinilah celah bagi  Jaksa  Penuntut  Umum  untuk  mengajukan  upaya  hukum  Peninjauan Kembali.  Upaya  hukum  Peninjauan  Kembali  sebagaiamana  dimaksud  dalam Pasal 263 ayat (3) KUHAP ini tidak memungkinkan Terpidana mengajukan upaya hukum  Peninjauaan  Kembali  terha-dap  putusan  bebas  yang  mana  ini  akan merugikan bagi dia untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.
Jaksa dalam hal ini dianggap perlu untuk melakukan Peninjauan Kembali terha- dap  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap,  walaupun  KUHAP sebagai peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengatur mengenai upaya  hukum  Peninjauan  Kembali  yang  dilakukan  oleh  Jaksa,  dimana  yang diatur hanya Terpidana saja.
Jaksa  sebagai  mengatasnamakan  negara  demi  kepentingan  umum  berhak menga-jukan  upaya  hukum  Peninjauan  Kembali  walaupun  KUHAP  tidak mengaturnya, namun dalam prakteknya Jaksa diperbolehkan melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali, apabila menyangkut mengenai kepentingan umum. Pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali ini sebagai terobosan hukum untuk menerobos  legalistik,  sebagaimana  asas  perundang-undangan  di  Indonesia berdasarkan peraturan yang ada (Barda Nawawi Arief, 1996:4).
Sebagaimana  dikatakan  pula  oleh  Alvi  Syahrin  dalam  bukunya  beberapa masalah  hukum,  mengenai  teori  keseimbangan  hukum,  yang  mengatakan bahwa  hukum  mengendalikan  keadilan (law  wants  justice ).  Keadilan  yang dikehendaki  hukum  harus  mencapai  nilai  persamaan  (equality),  hak  asasi individu (individual right), kebenaran (truth) , kepatuhan (fairnes), dan melindungi masyarakat (protection public interest) . Hukum yang mampu menegakkan nilai- nilai tersebut, jika dapat menjawab (Alvi Syahrin, 2009:3):
a.  Kenyataan relita yang dihadapi masyarakat;
b.  Yang mampu menciptakan ketertiban; dan
c.  Yang  hendak  ditertibkan  adalah  masyarakat,  oleh  karena  itu  orde  yang dikehendaki adalah ketertiban sosial yang mampu berperan.
Berdasarkan  teori  keseimbangan  yang  dikatakan  Alvi  Syahrin  bahwa  keadilan yang dikehendaki oleh hukum itu harus mempunyai persamaan (equality) . Dalam pene-litian  ini  penulis    merasa    Peninjaun    Kembali    yang    terdapat    didalam
KUHAP    Pasal  263  Ayat  (1)  KUHAP,  bahwa  yang  diperbolehkan  mengajukan Peninjauan  Kembali  adalah  terpidana,  atau  ahli  warisnya.  Maka  muncul pertanyaan  mengapa  KUHAP  juga  tidak  mengatur  Peninjaun  Kembali  yang dilakukan  oleh  korban  yang  diwakili  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum,  yang  mana dalam hal ini korban dan terpidana, mempunyai kedudukan yang sama didalam hukum.
Dalam  hal  konteks  putusan  pengadilan,  yang  memutus  Peninjauan  Kembali adalah disini Hakim, bukan Jaksa, jadi menurut penulis putusan yang tidak adil menurut Terdakwa disini adalah putusan Hakim, bukan putusan Jaksa jadi tidak wajar apabila haknya tidak diakui oleh KUHAP, karena sama-sama mereka tidak mendapat putusan yang adil. Namun timbul pertanyaan, bagaimana dengan hak korban,  yang  tidak  puas  dengan  putusan  Hakim,  apabila  tidak  diatur  didalam Undang-Undang  mengenai  haknya  untuk  melakukan  Peninjaun  Kembali, sedangkan  terpidana  apabila  tidak  puas  dengan  putusan  Mahkamah  Agung dapat  melakukan  Peninjauan  Kembali,  maka  dalam  hal  ini  adalah  tidak  adil menurut penulis, apabila korban yang diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum tidak diperbolehkan melakukan Peninjauan Kembali. Sementara terpidana dalam hal ini diakui oleh Undang-Undang untuk melakukan Peninjauan Kembali.
Berdasarkan teori keseimbangan diatas keadilan yang dikehendaki hukum harus mencapai nilai persamaan adalah tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena hak  antara  terpidana  dan  korban  tidak  dipersamakan  dalam  undang-undang untuk  mencari  keadilan  terhadap  suatu  putusan  Hakim  yang  tidak  adil.  Maka menurut penulis untuk rancangan KUHAP yang akan datang supaya hak korban yang diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum diberikan wewenang untuk melakukan upaya  hukum  Peninjaun  Kem-bali,  sehingga  tercipta  kepastian  hukum  dan keadilan diantara kedua belah pihak.

## KESIMPULAN
Kewenangan yang diberikan terhadap Jaksa Penuntut Umum adalah kewena- ngan  berupa  mandat,  mengingat  kewenangan  tersebut  adalah  pelimpahan wewenang antara atasan dengan bawahan secara tingkatan hirarkis, pengem- banan  dari  wewenang  itu  pun  dilihat  dari  maksud  dan  peruntukkannya  sesuai dengan  isi  pelim-pahan  mandat  yang  diberikan  oleh  Jaksa  Agung  terhadap bawahannya dan biasanya bersifat formal khusus, salah satunya yakni mandat secara  khusus  yang  diberikan  oleh  Jaksa  Agung  kepada  bawahannya  (Jaksa Penuntut Umum) dalam hal pelimpahan kewenangan berupa upaya hukum luar biasa atau Peninjauan Kembali dalam perkara pidana.

## REFERENSI
A.  Gunawan  Setiardja,  Dialektika  Hukum  dan  Moral  dalam  Pembangunan Masya-rakat Indonesia , Yogyakarta: Kanisius, 1990. Alvi Syahrin, Beberapa Masalah Hukum, Medan, PT. Sofmedia, 2009. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana , Jakarta: Sapta Artha Jaya, 2005. Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung: Universitas Parahyangan, 2000.
Antara  News,  Tim  JPU  bersikeras  Upaya  PK  yang  dilakukan  Oleh  Jaksa terhadap  kasus  Pollycarpus  tidak  langgar  hukum , http:www.antara.com,
2007.
Barda  Nawawi  Arief,  Kebijakan  Legislatif  Dalam  Penanggulangan  Kejahatan Dengan Pidana Penjara , Semarang: Undip, 1996. Burhan Ashofa, Metode Penelitiian Hukum , Jakarta: Rieneke Cipta, 1996. Didi Atmadilaga, Sekitar Filsafat Ilmu Penerapan dan Metode Ilmiah, Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran, 1994.
Harian  Sinar  Harapan,  Senin,  21  Juli  2003,  Mewujudkan  Doktrin  "Tri  Krama Adhy-aksa, (Online), http://www.sinarharapan.co.id.
Irfan  Fachruddin,  Pengawasan  Peradilan  Administrasi  terhadap  Tindakan Pemerin-tah , Bandung: Alumni, 2004.
JE.  Sahetapy,  Viktimologi,  Sebuah  Bunga  Rampai,  Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan, 1987.
Joni Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Jakarta: Bayume- dia, 2005. Karnilyas, Herziening atau Peninjauan Kembali, http://www.hamline.edu/apakabar/ basisdata/.html, diakses 3 Mei 2009
Komisi Hukum Nasional 17 April 2004, Memantapkan Langkah Reformasi Kejak- saan, http://www.komisihukum.go.id.
Leden Marpaung, Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali , Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
Lexy  Moleong,  Metode  Penelitian  Kualitatif,  Bandung:  Remaja  Rosdakarya,
Cetakan ke-10, 1999.
Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana kriminologi dan Viktimologi , Jakarta: PT. Djambatan, 2004.
M.  Yahya  Harahap,  Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP (Pemeriksa-an  Sidang  Pengadilan,  Banding,  Kasasi  dan  Peninjauan Kembali), Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Mahmud Mulyadi, Sistem Peradilan Pidana , Sekolah Pasca Sarjana Ilmu Hukum USU.
Majalah Varia Peradilan. Nomor 137,  Februari 1997. Majalah Varia Peradilan. No. 195, Desember 2001, Tahun XVII. Majalah Varia Peradilan. No. 260 Mei 2007, Tahun Ke XXII.
Majalah Varia Peradilan. Nomor 268, Maret 2008, Tahun Ke XXIII.
Mangasa Sidabutar, Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999. Mardjono  Reksodiputro,  Kriminologi  dan  Sistim  Peradilan  Pidana,  Jakarta:
Universitas Indonesia, 1994.
Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
1998.
Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Bandung: Mandar Maju, 2001.
Muladi dan Barda Nawai Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1992.
Otje Salman, et.al., Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka kem- bali, Bandung: Refika Aditama, 2008.
Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
Peter  Mahmud  Marzuki,  Penelitian  Hukum , Jakarta:  Kencana  Prenada MediaGroup, 2007.
Philipus  M.  Hadjon,  Tentang  Wewenang  Pemerintahan  ( Bestuurbevoegdheid ),
Ma-kalah, Universitas Airlangga, Surabaya, 1998.
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008. Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Makalah, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998.
Suwoto  Mulyosudarmo,  Kekuasaan  dan  Tanggung  Jawab  Presiden  Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan
Yuridis  Pertanggungja-waban  Kekuasaan,  Surabaya:  Universitas  Airlangga, 1990.
Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Pradnya Paramita,1981.