ANALISIS DAMPAK TAX MORALE TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM: STUDI KASUS KOTA SEMARANG
Muslimah Mahmudah 1 , Deden Dinar Iskandar 2
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Jalan Tretes Raya No. 21 Perumnas 2, Kabupaten Tangerang, 15810

## Muslimahmahmudah17@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  impact  of  tax  morale  on  Micro,  Small,  and  Medium  Enterprises (MSMEs) tax complianceSemarang City as the case study. This study uses primary data generated from  117  samples  of  MSMEs  in  Semarang.  Data  analysis  is  performed    using  binary  logistic regression  analysis.  The  results  showed  that  environmental,  institutional,  ethical,  business,  and business size variables significantly influence MSMEs tax compliance. On the other hand, variables whose effect on tax compliance is not statistically significant include happiness, religiosity, gender, age, education, and marital status.
Keywords : tax morale, tax compliance, MSMEs, binary logistics regression
JEL Classification: E17, H25

## PENDAHULUAN
Keberhasilan Pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak ditunjukkan oleh banyaknya pendaftaran  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  dan  pelaporan  Surat  Pemberitahuan  Tahunan (SPT).Dalam  kasus  Jawa  Tengah,  Jumlah  WP  terdaftar  SPT  PPh  di  Kanwil  DJP  Jawa  Tengah  I terus meningkat dari tahun 2013-2015 dengan rata-rata pertumbuhan yakni sebesar 11,92% dan rata- rata  pertumbuhan  SPT  Tahunan  PPh  yakni  sebesar  20,48%.  Namun,  rasio  kepatuhan  pajak tergolong  cukup  rendah.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh  jumlah  Wajib  Pajak  (WP)  yang  tercatat  pada tahun 2013 hanya sebesar 1.085.0487 dari 1,7 juta masyarakat yang tergolong wajib pajak. Bahkan, sebanyak  394.752  WP  tidak  menyampaikan  kewajibannya  untuk  membayar  Pajak.  Jumlah  ini sangat kecil apabila dibandingkan dengan 12% dari total wajib pajak potensial (DJP Kanwil Jateng I, 2017).
Kota Semarang memiliki kontribusi pajak daerah terhadap PAD tertinggi di banding  Kota- kota  Provinsi  Jawa  Tengah  lainnya  yakni  sebesar  67,93%  (Kemenkeu,  2017).  Penerimaan  pajak terbesar  per  klasifikasi  lapangan  usaha  di  Kota  Semarang  ialah  sektor  perdagangan,  hotel,  dan restoran  sebesar  Rp2.951.066,42  juta  (DJP  Kanwil  Jateng  I,  2017).  Sektor  ini  menjadi  sektor potensial  penerimaan  pajak  karena  merupakan  sektor  yang  paling  bayak  digeluti  oleh  UMKM. Namun, rasio pencapaian kepatuhan pajak di Kota Semarang tahun 2013-2015secara berturut-turut belum  mencapai  target  100  persen  yakni  75,99%,  77,38%,  dan  91,13%  (DJP  Kanwil  Jateng  I, 2017).
Jumlah  pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah ( UMKM)  di  Kota  Semarang  terus mengalami  pertumbuhan  setiap  tahun  dengan  rata-rata  sekitar  1,97%  yang  didominasi  oleh  usaha perdagangan dan industri. Jumlah UMKM Kota Semarang sebanyak 11.692 unit mampu menyerap tenaga  kerja  sebanyak  kurang  lebih  18.000  orang.  Namun  disisi  lain,  tingkat  pertumbuhan  usaha yang  ada  di  Kota  Semarang  memiliki  tingkat  kepatuhan  membayar  pajak  yang  rendah  (Seputar Indonesia,2016).
Pemerintah telah menerbitkan  PP Nomor 46 tahun 2013 tentang penghasilan  yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak dengan batasan peredaran bruto dibawah 4,8 miliar dikenakan tarif pajak  sebesar  1%  dari  omset  guna  mendorong  kepatuhan  pajak  secara  sukarela  dan  meningkatkan kontribusi  penerimaan  negara  dari  UMKM.  UMKM  wajib  dikukuhkan  sebagai  Pengusaha  Kena Pajak  (PKP)  atau  menjadi  wajib  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  apabila memiliki  omset melebihi 4,8  miliar  sampai  dengan  suatu  bulan  dalam  tahun  buku  sebagaimana  tercantum  dalam  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.197/PMK.03/2013.
Sejak  awal  diterapkannya  sistem  perpajakan  di  dunia,  pertanyaan  utama  yang  selalu  dicari jawabannya  adalah  faktor  apa  yang  sebenarnya  menyebabkan  orang  membayar  pajak  atau  tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Terdapat dua teori mengenai hal ini, yakni teori ekonomi dan  non-ekonomi.  Teori  ekonomi  berargumen  bahwa  Wajib  Pajak  di  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya  mendasarkan  pada  perhitungan  ekonomi,  yakni  seberapa  besar  manfaat  yang diperoleh  oleh  Wajib  Pajak  apabila  Wajib  Pajak  melaksanakan  peraturan  perpajakan  atau memutuskan untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan.  Sedangkan salah satu teori non ekonomi yang bisa menjelaskan adalah teori tax morale (Susila, 2016) .
Tax morale menunjukkan motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang-barang publik. Apabila wajib pajak memiliki tax morale yang baik, maka tingkat kepatuhan akan tinggi dan pada akhirnya penerimaan pajak akan lebih  optimal  dan  dapat  menciptakan  kepatuhan  sukarela  ( voluntarily  compliance ).  Faktor-faktor
penentu  non  ekonomi  ini  memiliki  dampak  kuat  terhadap  penggelapan  pajak.  Konsep tax  morale membantu  menyelesaikan  teka-teki  kepatuhan  pajak,  yaitu  menjelaskan  tingkat  kepatuhan  pajak yang  tinggi  di  banyak  negara  dengan  tingkat  pencegahan  yang  sangat  rendah.  (Torgler  dan Friedrich, 2007).
Berdasarkan uraian  di atas, diperlukan studi tentang dampak berbagai kasus pajak terhadap moral  pajak  ( tax  morale )  dan  kepatuhan  pajak  ( tax  compliance ).  Dalam  penelitian  ini  digunakan UMKM  sebagai  objek  penelitian  untuk  memahami tax  morale dari  wajib  pajak  yakni  pengusaha mikro,  kecil,  dan  menengah.  Ketika  UMKM  tersebut  memiliki  penghasilan  di  atas  Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka mereka wajib terdaftar sebagai wajib pajak. Dengan begitu mereka harus  membayar  pajak  dan  melaporkan  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  (SPT).  Untuk  itu,  perlu dilakukan  suatu  penelitian  untuk  menganalisis  hubungan  antara tax  morale dan  kepatuhan  pajak UMKM di Kota Semarang.
Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yakni kepatuhan pajak sebagai variabel dependen dilihat sebagai kepatuhan materiil bukan sebagai kepatuhan formal. Hal ini guna melihat apakah wajib pajak tersebut membayar pajak secara konsisten atau tidak bukan hanya wajib pajak  yang  tercatat  sehingga  penelitian  ini  menggunakan  data  primer.  Selanjutnya,  variabel tax morale sebagai  variabel  independen  dijabarkan  menjadi  variabel  kebahagiaan,  religiusitas, lingkungan,  persepsi  kelembagaan,  dan  etika  yang  diteliti  dan  dianalisis  secara  bersamaan  untuk melihat dampaknya terhadap kepatuhan pajak. Riset ini menggabungkan  variabel-variabel tersebut kedalam  model  dan  desain  yang  lebih  lengkap  untuk  mendapatkan  gambaran  yang  lebih  luas  dan menyeluruh.  Kemudian,  penelitian  yang  menggunakan  variabel tax  morale sebagai  variabel  bebas masih  sangat  jarang  dan  sedikit  di  Indonesia.  Selain  itu,  kebanyakan  dari  penelitian  sejenis menggunakan  variabel  ekonomi  dan    demografi  sebagai  variabel  independennya.  Jika  penelitian sebelumnya menggunakan obyek penelitian yakni wajib pajak pribadi, penelitian ini menggunakan obyek penelitian yakni UMKM.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Kepatuhan Pajak
Nurmantu (2005) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak  memenuhi  dan  melaksanakan  semua  kewajiban  dan  hak  perpajakannya.  Beban  yang ditanggung oleh Wajib Pajak untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perpajakannya dikenal  dengan  konsep  yang  disebut cost  of  taxation .  Terdapat  dua  macam  kepatuhan  yakni kepatuhan  formal  dan  kepatuhan  materiil.  Kepatuhan  formal  adalah  suatu  keadaan  di  mana  WP memenuhi  kewajiban  perpajakan  secara  formal  sesuai  dengan  ketentuan  formal  dalam  undang- undang  perpajakan.  Kepatuhan  materiil  adalah  suatu  keadaan  di  mana  WP  secara  substantif memenuhi  semua  ketentuan  materiil  perpajakan  yakni  sesuai  isi  dan  jiwa  undang-undang perpajakan.  Suatu  sistem  pemungutan  pajak  harus  memperhitungkan  besarnya tax revenue  dan biaya  pemungutan  agar  berhasil  memenuhi  asas revenue  productivity .  Vogel  (dikutip  oleh  Togler 2003a) menjelaskan terdapat empat jenis pembayar pajak, yakni:
1. Social Taxpayer , yakni seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh norma  sosial,  perasaan  bersalah  dan  malu  serta  bereaksi  secara  sensitif  terhadap  kepercayaan oranglain.
2. Intrinsic  Taxpayer ,  yakni  seseorang  yang  merasa  memiliki  kewajiban  untuk  mematuhi  aturan tanpa dipaksa dari luar dan peka terhadap fakta kelembagaan.
3. Honest taxpayer , yakni seseorang tidak mencari cara untuk menipu pajak sementara yang lain bertindak sebaliknya.
4. Tax  evader, yakni  seseorang  bereaksi  terhadap  perubahan  harga  relatif  karena  hukuman  atau probabilitas  audit  yang  lebih  tinggi  sehingga  mereka  bertindak  sejalan  dengan  teori  pilihan rasional  ekonomi  standar  dengan  membandingkan  nilai  yang  diharapkan  antara  menghindari pajak ataujujur.

## Tax Morale
Tax morale adalah motivasi dasar non ekonomi serta faktor-faktor bekerja dalam mekanisme kepatuhan membayar pajak melalui seperangkat motivasi dasar. Motivasi dasar tersebut adalah (1) motivasi  intrinsik,  yaitu  kepuasan  pribadi  seperti  rasa  bangga  apabila  menjadi  wajib  pajak  patuh atau sebaliknya rasa malu dan merasa bersalah apabila tidak patuh, (2) hubungan timbal balik antara warga  negara  dan  pemerintahan,  seperti  kerelaan  membayar  pajak  dengan  ketersediaan  layanan publik,  (3)  pengaruh  teman  dan  masyarakat,  yaitu  bagaimana  pandangan  pihak  lain  (lingkungan sosial)  memengaruhi  perilaku  membayar  pajak,  (4)  faktor  budaya  jangka  panjang,  yaitu  nilai-nilai yang  sudah  tertanam  di  suatu  lingkungan  secara  lintas  generasi,  dan  (5)  informasi  yang  kurang sempurna, misalnya mengenai probabilitas audit (Luttmer dan Singhal, 2014).
Torgler  dan  Schaltegger  (2005)  menjelaskan Tax  morale membantu  menjelaskan  tingkat kepatuhan  pajak  yang  tinggi. Tax  morale mengukur  perilaku  individu  dan tax  evasion mengukur sikap  individu.  Sistem  pajak  yang  berkelanjutan  didasarkan  pada  sistem  pajak  yang  adil  dan pemerintah  yang  responsif.  Hal  ini  dicapai  jika  ada  hubungan  yang  kuat  antara  wajib  pajak  dan pemerintah.  Selain  itu,  pandangan  kepatuhan  pajak  seringkali  didasarkan  pada  pandangan  tentang masalah  penegakan  hukum.  Namun,  penggelapan  pajak  bukan  hanya  aktivitas  ilegal  tapi juga  erat kaitannya  dengan  keputusan  kebijakan  fiskal    ( fiscal  policy )  oleh  pemerintah,  perilaku  petugas pajak,  dan  aspek  budaya.  Dampak  dari  sistem  pajak,  pengeluaran  pajak,  efektivitas  administrasi, perilaku  aparat  terhadap  pembayar  pajak  dan  besarnya  beban  pajak  (dirasakan)  harus dipertimbangkan  untuk  mendapatkan  gambaran  yang  lebih  komprehensif  mengenai  pertanyaan mengapa orang membayar pajak. Sehingga, tidak hanya tingkat kepatuhan pajak yang diperhatikan akan  tetapi  tingkat tax  morale juga  sangat  penting  untuk  memahami  perilaku  masyarakat  dalam membayar  pajak.  Musgrave  (1959)  menjelaskan  tiga  syarat  kebijakan  fiskal,  yakni:  alokasi, distribusi,  dan  stabilisasi.  James  et  al  (2001)  menjelaskan  terdapat  dua  aspek  dalam  konteks tax morale . Selain itu, ia menjelaskan bagaimana strategi tax morale atau tax compliance yang optimal. Pertama, pemerintah harus dapat mengalokasikan pajak secara efisien sehingga akan mempengaruhi tingginya tax morale .  Kepatuhan pajak dihitung berdasarkan pada analisis biaya individu terhadap keuntungan  dan  kerugian  akan  uang  yang  diharapkan  dari  kepatuhan  dan  ketidakpatuhan.  Kedua, aspek  distribusi  mempengaruhi  keadilan  dan  pertimbangan  kejadian  yang  akan  mempengaruhi tinggi atau rendahnya tax morale.

## Kebahagiaan Pajak ( Tax Happiness)
Kepuasan  seseorang  terhadap  kehidupannya  dapat  mencerminkan  tingkat  kesejahteraan individu. Menurut pendapat aliran filsafat Aristotlean (Lubian dan  Luca, 2011) berpendapat bahwa terdapat  hubungan  antara  moralitas  dan  kebahagiaan  seseorang.  Moralitas  dipandang  sebagai  ilmu untuk  mencapai  tujuan  hidup  yakni  kebahagiaan.  Peran  penelitiaan  kebahagiaan  yakni  sebagai upaya untuk memperbaiki sifat dari proses politik. Individu harus memiliki kesempatan untuk hidup yang  lebih  baik  baik  secara  individu  maupun  kolektif.  Individu  harus  sadar  akan  masalah  yang berbeda  sehingga  memerlukan  ukuran  dan  indikator  kesejahteraan  berbeda  yang  mencerminkan kesejahteraan.  (Frey  dan  Alois,  2010).Lubian  dan  Luca  (2011)  menjelaskan  bahwa  moral  pajak
berpengaruh  positif  dan  signifikan  kuat  terhadap  kebahagiaan.  Terdapat  tiga  hal  yang melatarbelakangi  semangat  wajib  pajak  membayar  pajak  meninggikan  tingkat  kebahagiaan  dalam hidupnya.  Pertama, Eudaimonistic  Tradition yakni  hubungan  kebahagiaan  dan  kemanusiaan  dari perilaku keluhuran  budi pekerti. Keluhuran budi pekerti ini dijelaskan melalui moral ‘keper-pajak- an’  seseorang  membuat  syarat-syarat  kebahagiaan  terpenuhi  dalam  dirinya.  Kedua, Hedonistic Paradox yakni kondisi yang berkebalikan dari perilaku hedonis yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan utama dalam hidup. Ketiga, Sense of Moral Obligation yakni sifat alamiah  manusia  sebagai  makhluk  sosial  yang  ingin  berkhidmat  kepada  kebaikan.  Ketika  mereka memberi,  maka  sejatinya  mereka  mendapatkan  kenikmatan  tersendiri  karena  adanya  kewajiban moral di dalam diri setiap insan ( nature of human being ).

## Religiusitas ( Religiosity )
Torgler  (2003b)  menjelaskan  religiusitas  meningkatkan  moral  pajak.  Smith  (2015)  dalam teorinya moral sentimen menjelaskan  religiusitas dari sudut pandang rasional dan mencatat bahwa religiusitas  bertindak  sebagai  moral  internal.  Teori  moral  atau  teori  etika  normatif  dimaksudkan untuk  mengetahui  tindakan  benar  dan  salah.  Moralitas  adalah  motivasi  internal  untuk  berperilaku baik  sesuai  dengan  perasaan  seseorang  tentang  apa  yang  sesuai  dan  tepat  dilakukan  di  situasi tertentu  terlepas  dari  legalitas  tindakannya.  Tittle  (1980)  menjelaskan  seseorang  akan  lebih  rela untuk  mematuhi  hukum  ketika  mereka  percaya  bahwa  hukum  tersebut  sesuai  dengan  nilai  moral mereka.  Agama  menyajikan  dasar  penting  untuk  integrasi  sosial  dan  menghindari  bentuk  perilaku yang menyimpang seperti penghindaran pajak.

## Lingkungan
Allingham  dan  Sandmo  (1972)  menjelaskan  penghindaran  pajak  dapat  dipengaruhi  oleh norma  sosial  jika  individu  takut  kehilangan  reputasinya  atau  mengalami  stigmatisasi  saat berperilaku tidak jujur. Wajib pajak cenderung akan patuh terhadap pajak jika terkena sanksi sosial. Menurut  (Cialdini  dan  Melanie,  1998),  Norma  sosial  adalah  peraturan  dan  standar  yang  dipahami oleh  anggota  kelompok  sebagai  panduan  dan  batasan  perilaku  sosial  tanpa  adanya  paksaan hukum.Menurut Lewis (dikutip oleh Torgler, 2003a) menjelaskan bahwa rasa bersalah muncul saat individu menyadari hal yang dilakukan tidak bertanggungjawab dan melanggar peraturan dan norma sosial.  Jika  orang  percaya  bahwa  orang  lain  jujur,  kesediaan  mereka  untuk  membayar  pajak meningkat.  Jika  individu  melihat  orang  lain  menghindari  pajak,  motivasi  intrinsik  mereka  untuk mematuhi  pajak  menurun.  Norma  sosial  dari  kepatuhan  pajak  dapat  dipengaruhi  oleh  komunikasi kelompok.Bohnet  dan  Frey  (1994)  berpendapat  komunikasi  mengubah  keputusan  kelompok menjadi  keputusan  pribadi.  Informasi  yang  dihasilkan  dari  diskusi  kelompok  membantu  individu untuk memperjelas urutan dan peringkat preferensi mereka. Bobek et.al. (2012) menjelaskan bahwa secara umum norma sosial berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak.

## Persepsi Kelembagaan
Torgler  (2003a)  menjelaskan  pentingnya  kelembagaan  dalam  meningkatkan  moral  pajak. Sistem  pajak  yang  tidak  adil  dapat  meningkatkan  insentif  untuk  merasionalkan  kecurangan.Wajib pajak cenderung lebih mematuhi undang-undang jika pajak yang dibayarkan sesuai dengan layanan yang diberikan. Kepercayaan terhadap pemerintah, administrasi pajak, dan sistem hukum cenderung meningkatkan moral pajak sehingga pembayar pajak bersedia untuk berkontribusi untuk membayar pajak.  Tingginya  beban  pajak  dan  tingginya  tingkat  korupsi  menjadi  faktor  utama  seseorang menghindari  pajak.  Kemudian,  rendahnya  tingkat  audit  dan  denda  juga  dapat  menimbulkan keraguan tentang kekuatan otoritas pajak dan menyebabkan ketidakpercayaan dalam efektivitas dan kredibilitas kerja otoritas pajak tersebut. Kelembagaan dapat dimodifikasi untuk menghasilkan hasil
fiskal  yang  lebih  baik  dan  tingkat shadow  economy yang  lebih  rendah.  Jika  masyarakat  merasa bahwa kepentingan (preferensi) benar-benar terwakili oleh institusi politik, maka shadow economy akan  menurun  dan  kepatuhan  pajak  meningkat.  Selain  itu,  Torgler  (2003a)  menemukan  bahwa orang  yang  berpendidikan  semakin  tinggi  dan  wirausaha  memiliki tax  morale yang  lebih  rendah. orang  yang berpenghasilan tinggi, sudah menikah,  lebih tua,  dan perempuan memiliki moral pajak yang lebih tinggi. Frey dan Meier(2002) menemukan bahwa sikap pro demokratis, dan nasionalisme berkorelasi positif terhadap moral pajak.

## Etika
Alm  dan  Torgler  (2011)  percaya  bahwa  etika  memainkan  peranan  penting  dalam menjelaskan keputusan kepatuhan pajak dan perbedaan etika antar individu yang berbeda. Luthans (2002) menjelaskan keyakinan etis atau tidaknya penghindaran pajak bisa menjadi cara yang efektif untuk memperbaiki kepatuhan pajak terutama bagi pembayar pajak dengan tingkat moral yang lebih rendah. Tingkat kepatuhan pajak akan lebih tinggi jika wajib pajak memiliki moral yang lebih tinggi dengan  menganggap  penghindaran  pajak  tidak  etis.  Sikap  etis  dipengaruhi  oleh  kekuatan  internal dan eksternal. Faktor internal tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu dan kelompok tetapi juga sejumlah  faktor  yang  relevan  seperti  budaya,  organisasi  dan  lingkungan  eksternal.  Sedangkan kekuatan  eksternal  meliputi  politik,  hukum,  ekonomi,  dan  perkembangan  internasional.  Studi dengan  pendekatan  ekonomi  dan  hukum  seperti  tarif  pajak  dan  kompleksitas  hukum  tidak menghasilkan  kesimpulan  yang  lengkap  dikarenanakan  hampir  20%  kepatuhan  pajak  terjadi dijelaskan  oleh  moral  pajak  dan  etika  pajak  di  negara  mereka  (McGee,  2012).  Penelitian  yang dilakukan  oleh  McGee  (2008)  menjelaskan  penghindaran  pajak  berdasarkan  etika,  apakah penghindaran pajak bersifat etis dan dapat diterima dalam beberapa situasi.

## METODE PENELITIAN

## Variabel Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  variabel  yang  digunakan  terdiri  dari  variabel  dependen  dan  variabel independen.Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  adalah  kepatuhan  pajak.  Selain  itu,  variabel independennya  terdiri  dari  variabel  kebahagiaan,  religiusitas,  lingkungan,  persepsi  kelembagaan, dan  etika.  Variabel  kontrolnya  adalah  variabel  ekonomi  dan  demografi.  Variabel  ekonomi  terdiri atas  lama  usaha,  dan  ukuran  usaha.  Sedangkan  variabel  demografi  terdiri atas  jenis  kelamin,  usia, pendidikan, dan status perkawinan.

## Definisi Operasional dan Skala Pengukuran
1. Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhidan melaksanakan semua kewajiban  dan  hak  perpajakannya  (Nurmantu,  2005).  Pada  penelitian  ini,  kepatuhan  yang  diuji ialah kepatuhan pajak secara materiil dimana wajib pajak membayar pajaknya secara konsisten. Variabel ini disimbolkan dengan huruf Y. Variabel dependen penelitian ini yakni dalam bentuk biner  yang  merupakan modifikasi  instrumen  penelitian  dari  Wulansari  (2012),  di  mana  1  untuk UMKM yang membayar pajak secara konsisten dan 0 untuk UMKM yang tidak membayar pajak. Konsisten didefisinikan sebagai kepatuhan formal dan kepatuhan materiil yang dilaksanakan oleh wajib pajak dalam melaporkan semua pendapatan, dan membayar semua pajaknya secara tetap, tidak berubah-ubah, dan sesuai dengan hukum-hukum, aturan-aturan, dan keputusan pengadilan yang  berlaku.  Apabila  UMKM  membayar  pajak  secara  konsisten  mengindikasikan  tingginya kepatuhan dan kesadaran akan pajak.
2. Kebahagiaan  adalah  kepuasan  responden  terhadap  keuangan  rumah  tangga  dan  hidupnya (Torgler, 2003a). Variabel ini diukur menggunakan data primer yang diolahdari kuesioner (skala likert 7 poin). Hasil modifikasi instrumen dari Torgler (2003a) yang terdiri dari dua pertanyaan. Pada  penelitiaan  ini,  variabel  Kebahagiaan  diduga  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan pajak.
Tabel 1 Indikator Variabel Kebahagiaan No. Indikator 1 2 Kepuasan finansial ( financial satisfaction )
Kepuasan hidup
3. Religiusitas  adalah  mekanisme  penegakan  moral  internal  guna  mencegah  sikap  negatif  dan mendorong  sikap  positif  dalam  kehidupan  seseorang  yang  dianggap  positif  memotivasi pembayar pajak untuk secara sukarela mematuhi peraturan undang-undang perpajakan (Ofiafoh et  al .,  2016).  Variabel  ini  diukur  menggunakan  data  primer  yang  diolah  dari  kuesioner  (skala likert  7  poin).  Hasil  modifikasi  instrumen  dari  Torgler  (2003b)  yang  terdiri  dari  delapan pertanyaan.  Pada  penelitian  ini,variabel  Religiusitas  diduga  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.

## Tabel 2
Indikator Variabel Religiusitas No Indikator 1 2 3 4 5 6 7 Ketaatan beragama Tingkat Kehadiran dalam Acara Keagamaan Persepsi pentingnya agama Tingkat Kepercayaan pada agama individu
Preferensi dan persepsi antara sumbangan keagamaan dengan pajak Persepsi menyisihkan harta untuk orang lain Pengaruh keyakinan religius terhadap tingkah laku
8 Pengaruh keyakinan religius terhadap pendekatan dalam hidup
4. Lingkungan  adalah  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  keputusan  individu  dalam  melaporkan pajaknya melalui komunikasi kelompok, norma sosial, stigmasi, rasa bersalah dan malu (Alm et al ., 1999).Variabel ini diukur menggunakan data primer yang diolah dari kuesioner (skala likert 7 poin). Hasil modifikasi instrument dari Torgler (2003a) dan Susila (2016) yang terdiri dari empat pertanyaan.  Pada  penelitian ini,  variabel Lingkungan  diduga  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.
Tabel 3

## Indikator Variabel Lingkungan
No Indikator 1 Pengaruh perilaku dan pandangan individu lain
2 Rasa malu jika tidak membayar pajak
3 Budaya
4 Komunitas atau grup
5. Persepsi kelembagaan adalah persepsi seseorang tentang kelembagaan dinegaranya baik otoritas pajak maupun pemerintah. Kelembagaan yang baik dipandang dapat mengekspresikan preferensi, keterlibatan,  dan  partisipasi  individu  dalam  proses  politik  sehingga  meningkatkan  identifikasi lembaga  negara  dan  melawan  kecenderungan  aktif  dalam shadow  economy dan  penghindaran pajak  (Torgler,  2003) . Variabel  ini  diukur  menggunakan  data  primer  yang  diolah  dari  kuesioner (skala  likert  7  poin).  Hasil  modifikasi  instrumendari  Torgler  (2003a)  dan  Susila  (2016)  yang terdiri  dari    dua  belas  pertanyaan.  Pada  penelitian  ini,  variabel  Persepsi  Kelembagaan  diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

## Tabel 4

## Indikator Variabel Persepsi Kelembagaan
No Indikator 1 Nasionalisme
2 Partisipasi  politik  dan  persepsi  tentang  pentingnya pemerintahan
3 Pengetahuan dan pemahaman terkait perpajakan
4 Kepercayaan dan persepsi terhadap sistem perpajakan
5 Kepuasan terhadap sistem hokum
6 Kepercayaan terhadap sistem dan aturan hukum.
7 Denda pajak dan pemeriksaan pajak.
8 Probabilitas tertangkap
9 Penyediaan barang publik atau alokasi uang pajak.
10  Kualitas, efektivitas dan efisiensi pemerintahan
11  Transparansi dan akuntabilitas.
12  Sosialisasi pajak/ informasi yang tidaksempurna.
6. Etika  adalah  norma  perilaku  yang  mengatur  warga  negara  sebagai  pembayar  pajak  dalam hubungan  mereka  dengan  pemerintah  (Torgler  dan  Schneider,  2007).  Variabel  ini  diukur menggunakan  data  primer  yang  diolah  dari  kuesioner  (skala  likert  7  poin).  Hasil  modifikasi instrument dari McGee (2008) yang terdiri dari 12 pertanyaan. Pada penelitian ini, variabel Etika diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

## Tabel 5

## Indikator Variabel Etika
No Indikator
1  Persepsi etika penghindaran pajak  terhadap tarif pajak yang terlalu tinggi 2  Persepsi etika penghindaran pajak  terhadap tarif pajak yang tidak terlalu tinggi 3  Persepsi  etika  penghindaran  pajak    terhadap proyek-proyek  yang  tidak menguntunkan bagi individu
4  Persepsi etika penghindaran pajak  terhadap proyek-proyek yang bermanfaat 5  Persepsi etika penghindaran pajak  terhadap uang pajak yang terbuang sia-sia 6  Persepsi etika penghindaran pajak  jika dikorupsi
7  Persepsi etika penghindaran pajak  terhadap sistem pajak yang tidak adil 8  Persepsi etika penghindaran pajak  terhadap birokrasi yang berbelit
9  Persepsi etika penghindaran pajak jika kemungkinan tertangkap rendah 10  Persepsi etika penghindaran pajak  karena tidak akan ketahuan 11  Persepsi etika penghindaran pajak  karena tidak mampu membayar 12  Persepsi  etika  penghindaran  pajak    karena orang  lain  juga  tidak  membayar pajak
7. Jenis  kelamin  adalah  konsep  yang  memandang  bahwa  pria  dan  wanita  memiliki  respon  yang berbeda  dalam  menghadapi  masalah  yang  sama.  Konsep  ini  tidak  hanya  sebagai  perbedaan biologis  akan  tetapi  memiliki  aspek  yang  lebih  luas,  seperti  sosial,  budaya,  dan  perilaku (Suryajaya,  2015).  Variabel  ini  dalam  bentuk  biner,  di  mana  1  untuk  laki-laki  dan  0  untuk perempuan.  Pada  penelitian  ini,  Jenis  Kelamin  diduga  berpengaruh  negatif  dan  signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.
8. Usia  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  dikarenakan  wajib  pajak  yang  lebih muda  akan  lebih  berani  mengambil  resiko,  kurang  sensitif  terhadap  hukuman  dan  reflek  sosial, serta  perbedaan  psikologi  dan  perbedaan  generasi.  (Tittle,  1980).  Poin  yang  diberikan  untuk jawaban atas pertanyaan ini adalah sesuai dengan jumlah angka usia responden. Pada penelitian ini, usia diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak
9. Pendidikan  berhubungan  dengan  kemampuan  wajib  pajak  untuk  memahami  dan  menaati  atau tidak  menaati  peraturan  perpajakan,  Jakson  dan  Miliron  (Suryajaya,  2015).poin  yang  diberikan atas  jawaban  dari  pernyataan  ini  adalah  untuk  1  jenjang  SMP,  2  untuk  jawaban  SMA,  3  untuk jawaban D3, 4 untuk jawaban S1, dan 5 untuk jawaban lainnya (S2 dan S3). Pada peneitian ini, Pendidikan diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.
10. Status  perkawinan  adalah  status  atau  keadaan  responden  di  mana  lengkap  tidaknya  pasangan hidup yang terikat tali perkawinan. Poin yang diberikan untuk responden sudah menikah yakni 1 dan  belum menikah  yakni  0.  Pada  penelitian ini,  Status  Perkawinan  diduga  berpengaruh  positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.
11. Lama  usaha  berhubungan  dengan  semakin  lama  usaha  beroperasi  maka  semakin  berkembang, besar, dan banyaknya pengalaman bisnis yang dimiliki usaha tersebut. Selain itu, semakin besar pula penghasilan yang didapatkan. Sehingga diharapkan usaha tersebut semakin sadar, dan mau untuk  membayar  pajak  (Wulansari  (2012).  Poin  yang  diberikan  sesuai  dengan  jumlah  angka tahun  dari  lama  usaha  berdiri.  Pada  penelitian  ini,  Lama  Usaha  diduga  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.
12. Ukuran usaha ialah nilai perusahaan UMKM yang dapat diukur dari jumlah karyawan, total nilai asetnya dan nilai penjualan selama satu tahun (Wulansari (2012).
Tabel 6 Penentuan Indeks Ukuran Usaha Keterangan Jumlah Karyawan Aset Usaha Omset Usaha 1. Mikro <4 Orang Rp0 – Rp50 Juta Rp0 – Rp300 Juta 2. Kecil 5-19 Orang Rp50 Juta -Rp500 Juta  Rp300 Juta – Rp2,5 Miliar 3.Menengah 20-99 Orang Rp500  Juta  -  Rp10 Miliar Rp2,5 Miliar – Rp50 Miliar 4. Besar >100 Orang >Rp10 Miliar >Rp50 Miliar

## Sumber : Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM
Pengukuran  variabel  ini  merupakan  penjumlahan  poin  atas  pertanyaan  mengenai  jumlah karyawan,  aset  perusahaan  yang  dimiliki,  dan  penjualan  perusahaan  pertahun  yang  keduanya menggunakan range ukuran.  Berdasarkan  hasil  penjumlahan  tersebut  maka  hasil  penjumlahan dari pertanyaan tersebut akan dikelompokkan sebagai berikut: kelompok usaha mikro untuk nilai antara  1-3,  usaha  kecil  antara  4-6,  nilai  7-9  tergolong  usaha  menengah,  dan  untuk  nilai  >9 tergolong usaha besar. Kemudian, UMKM diberi poin penilaian yakni usaha mikro diberi poin 1, usaha  kecil  diberi  poin  2,  usaha  menengah  diberi  poin  3,  dan  usaha  besar  diberi  poin 4.Pengukuran variabel ini merupakan modifikasi instrumen yang dikembangkan oleh Wulansari (2012).Pada  penelitian  ini,  Ukuran  Usaha  diduga  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Kepatuhan Pajak.

## Populasi dan Sampel
Populasi penelitian ini ialah UMKM di Kota Semarang.Rumus Lemeshow digunakan untuk menentukan  jumlah  sampel  karena  jumlah  populasi  yang  tidak  diketahui  atau  tidak terhingga.Berikut ini rumus Lameshow:
, Sehingga
= 96,04 = 100
Berdasarkan  rumus  tersebut,  maka n adalah  96,04  atau  dibulatkan  menjadi  100  orang sehingga  minimal  sampel  yang  harus  diambil  berjumlah  100  orang.  Metode  pengambilan  sampel dalam penelitian ini adalah purposive random sampling.

## Metode Analisis
Penelitian ini menggunakan model regresi dengan variabel dependen yang bernilai 1 atau 0, dengan  kata  lain  variabel  dependen  biner  atau  dikotomi.  Model  logit  merupakan  model  yang digunakan  untuk menganalisis  probabilitas  terjadinya  suatu  peristiwa  pada interval  0  -  1.  Di mana persamaan logit, yakni:
L Yi = Ln = β 0 +β 1 X 1i +β 2 X 2i +β 3 X 3i +β 4 X 4i +β 5 X 5i +β 6 X 6i + Z 1 +Z 2 + Z 3 + Z 4 + Z 5 + Z 6...... (3.1)
denganL Yi : Logit Y; Ln
= Ln
: odd ratio dari UMKM patuh terhadap pajak (1 jika UMKM membayar pajak, 0 jika UMKM tidak membayar pajak); β 0 : intercept ; X 1 :Kebahagiaan; X 2 :Religiusitas; X 3 : Lingkungan; X 4 :Persepsi Kelembagaan; X 5 :Etika; Z 1 : Jenis Kelamin; Z 2 :Usia; Z 3 :Pendidikan; Z 4 :Status Perkawinan; Z 5 :Lama Usaha; Z 6 :Ukuran Usaha; µ: Errorterm ; dan β 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 = Slope .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian LR Fit
Tabel 7 LR Test Model Hasil uji LR ratio Sig Model fit 37,50 0,000

## Sumber : Data primer 2017, diolah.
Hasil  pengujian  likelihood  rasio  mendapatkan  nilai  LR-rasio  sebesar  37,50  dengan signifikansi  sebesar  0,000  yang  berada  di  bawah  0,05.  Hal  ini  mencerminkan  bahwa  secara bersama-sama  variabel  independen  dalam  model  tersebut  mampu  menjelaskan  secara  statistik signifikan mempengaruhi variabel dependenkepatuhan membayar pajak.
Uji Goodness of fit
Tabel 8

## Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model R2 McFadden Koefisien Determinasi 0,2333
Sumber : Data primer 2017, diolah .
Nilai  Pseudo  R  Square  diperoleh  sebesar  0,23333  menunjukkan  bahwa  variabel  dependen yang    dapat  dijelaskan  oleh  variabel  independen  sebesar  23,33%  dan  sisanya  sebesar  76,67% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

## Pengaruh Kondisi Kebahagiaan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak
Hasil  pengujian  pengaruh  kondisi  kebahagiaan  terhadap  kepatuhan  membayar  pajak diperoleh  nilai  Z  sebesar  0,67  dengan  signifikansi  0,505>0,05.  Model  tersebut  menunjukkan kebahagiaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dan nila signifikansi yang berada di atas 0,05  berarti  bahwa  kondisi  kebahagiaan  tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap kepatuhan membayar pajak.
Nilai odds ratio variabel kebahagiaan (X 1 ) sebesar 6% akan tetapi berdasarkan hasil estimasi diketahui bahwa variabel kebahagiaan berpengaruh tidak signifikan, sehingga variabel kebahagiaan tidak  berpeluang  untuk  mempengaruhi  kepatuhan  pajak.  Pengaruh  yang  tidak  signifikan  ini  tidak sesuai  dengan  hasil  penelitian  (Lubian  dan  Luca,  2011).  Namun,  hasil  penelitian  ini  memperkuat hasil  temuan  (Veenhoven,  2000)  yang  tidak  menemukan  hubungan  antara  ukuran negara  sejahtera dengan  tingkat  kebahagiaan  sebuah  negara.  Hal  ini  dikarenakan  sulitnya  untuk  menghubungkan tingkat kebahagiaan dari jawaban responden yang normatif terkait preferensi politik, pilihan publik ( public  choice )  dan  tingkat  kepuasannya  terhadap  penyediaan  pelayanan  publik  yang  disediakan oleh pemerintah.
Penelitian  ini  menemukan  bahwa  individu  memiliki  tingkat  kebahagiaan  yang beragam.Tingkat  kebahagiaan  yang  tinggi  tidak  membuat  individu  merasa  memiliki  kewajiban untuk  patuh  terhadap  pajak.  Akan  tetapi,  responden  dalam  hal  ini lebih  melihat  kebahagiaan  pada tingkat  individu  bukan  pada  tingkat  agregrat.  Kebahagiaan  dipandang  bukan  untuk  memperbaiki sifat dari proses politik, dan tidak menghasilkan efek hedonis.

## Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Membayar Pajak
Hasil pengujian pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan membayar pajak diperoleh nilai Z sebesar 0,55 dengan signifikansi 0,580>0,05. Model tersebut menunjukkan religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dan nilai signifikansi lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 berarti religiusitas pemilik usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.
Nilai odds ratio variabel religiusitas (X 2 ) sebesar 2% akan tetapi berdasarkan hasil estimasi diketahui  bahwa  variabel  religiusitas  berpengaruh  tidak  signifikan,  sehingga  variabel  religiusitas tidak  berpeluang  untuk  mempengaruhi  kepatuhan  pajak.  Pengaruh  yang  tidak  signifikan  ini  tidak sesuai  dengan  hasil  penelitian  (Torgler,2003a)  dan  (Richardson,2008).  Namun,  hasil  penelitian  ini memperkuat  hasil  temuan  (Ofiafoh  et  al.,2006)  menjelaskan  bahwa  nilai-nilai  agama  saja  tidak memainkan peran penting untuk membuat wajib pajak bertanggungjawab atas kepatuhan pajak tapi oleh faktor lain di luar model.
Penelitian  ini  menemukan  bahwa  responden  dalam  hal  ini membedakan  antara  kepatuhan pajak  dan  ketaatan  beragama.  Kebanyakan  dari  responden  mengaku  dirinya  religious,  aktif  dalam organisasi  keagamaan,  dibesarkan  secara  religius,  dan  percaya  terhadap  petunjuk  keagamaan. Namun,  responden  tidak  memasukan  unsur  kepatuhan  pajak  sebagai  variabel  dari  ketaatan beragama.  Bahkan,  beberapa  responden  mengatakan  bahwa  hukum  menaati  pajak  tidak  diajarkan, diperintahkan,  bahkan  diharamkan  bagi  pemeluk  agama  tersebut.  Sehingga  hal  inilah  yang
menyebabkan variabel religiusitas tidak mempengaruhi kepatuhan pembayar pajak.

## Pengaruh Lingkungan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak
Hasil pengujian pengaruh lingkungan terhadap kepatuhan membayar pajak diperoleh nilai Z sebesar 2,13 dengan signifikansi 0,033<0,05. Model tersebut menunjukkan lingkungan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Artinya, individu yang lingkungannya baik memiliki probabilitas lebih  besar  untuk  patuh  terhadap  pajak  dibandingkan  individu  yang  lingkungannya  kurang  baik. Nilai  signifikansi  lebih  kecil  dari  taraf  signifikansi  0,05  berarti  lingkungan  berpengaruh  signifikan terhadap  kepatuhan  membayar  pajak.  Nilai  Odd  ratio  diperoleh  sebesar  1,138  yang  berarti  bahwa persepsi  lingkungan  yang  lebih  baik  bagi  pemilik  usaha  akan  memiliki  kepatuhan 1,138  kali  lebih besar dibanding dengan yang memiliki kondisi lingkungan usaha yang kurang baik.
Nilai  odds  ratio  peluang  variabel  lingkungan  (X 3 )  sebesar  14%  di  mana  semakin  baik lingkungan pemilik usaha maka probabilitas kepatuhan pajak akan naik sebesar 14%. Berdasarkan hasil  estimasi,  diketahui  bahwa  variabel  lingkungan  berpengaruh  signifikan,  sehingga  variabel lingkungan berpeluang untuk mempengaruhi kepatuhan pajak di Kota Semarang.
Penelitian ini menemukan bahwa lingkungan dipengaruhi oleh perilaku dan pandangan yang dilakukan individu lain dalam sebuah kelompok, serta rasa malu jika tidak membayar pajak. Selain itu,  nilai-nilai  yang  sudah  tertanam  di  suatu  lingkungan  secara  lintas  generasi  juga  mempengaruhi kepatuhan pajak individu.Hal ini dikarenakan individu takut kehilangan reputasinya atau mengalami stigma  ketika  berperilaku  tidak jujur.Hasil  penelitian ini memperkuat  hasil  temuan  (Bobek  et.  Al., 2012)

## Pengaruh Persepsi Kelembagaan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak
Hasil  pengujian  pengaruh  persepsi  kelembagaan  terhadap  kepatuhan  membayar  pajak diperoleh  nilai  Z  sebesar  2,00  dengan  signifikansi  0,045<0,05.  Model  tersebut  menunjukkan persepsi  kelembagaan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  pajak  dan  nilai  signifikansi  yang berada  di  bawah  0,05.  Artinya,  individu  yang  memiliki  persepsi  kelembagaan  baik  menghasilkan probabilitas  lebih  besar  untuk  patuh  terhadap  pajak  dibandingkan  individu  yang  persepsi kelembagaannya tidak baik. Nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 berarti persepsi kelembagaan  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  membayar  pajak.  Nilai Odd  ratio diperoleh  sebesar  1,051  yang  berarti  bahwa  pesepsi  mengenai  kelembagaan  yang  lebih  baik  bagi pemilik  usaha  akan  memiliki  kepatuhan  1,051  kali  lebih  besar  dibanding  dengan  yang  memiliki persepsi kelembagaan yang kurang baik.
Nilai odds ratio peluang variabel  persepsi kelembagaan (X 4 ) sebesar 5% di mana semakin baik  persepsi  kelembagaan  di  sebuah  negara  maka  probabilitas  kepatuhan  pajak  akan  naik sebesar5%. Berdasarkan hasil estimasi,diketahui bahwa variabel persepsi kelembagaan berpengaruh signifikan,  sehingga  variabel  persepsi  kelembagaan  berpeluang  untuk  mempengaruhi  kepatuhan pajak  di  Kota  Semarang.  Hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa  pembayar  pajak  merasa  korupsi merajalela, penggunaan uang pajak diselewengkan, kepercayaan pada otoritas, pemerintahan sistem hukum, dan sistem perpajakan rendah, sehingga kemauan untuk patuh terhadap pajak rendah. Selain itu,  kurangnya  sosialisasi,  transparansi  dan  akuntabilitas  membuat  orang  enggan  untuk  membayar pajak.
Nasionalisme,  partisipasi  politik  dan  persepsi  pentingnya  pemerintahan  memainkan  peranan
penting  dalam  meningkatkan  kepatuhan  pajak.  Hal  ini  dikarenakan  masyarakat  merasa  bahwa kepentingan (preferensi) benar-benar terwakili oleh institusi politik jika berkontribusi dalam proses politik.  Selanjutnya,  pengetahuan,  pemahaman,  kepuasan  dan  kepercayaan  terhadap  sistem perpajakan  dan  hukum  dapat  meningkatkan  moral  pajak  sehingga  pembayar  pajak  bersedia  untuk berkontribusi  untuk  membayar  pajak.  Kemudian,  penelitian  ini  jugamenemukan  bahwa  denda, pemeriksaan,  dan  penangkapan  bagi  penghindar  pajak  menjadi  beban  bagi  wajib  pajak  sehingga menjadi  kepatuhan  yang  dipaksakan  ( enforced  tax compliance ).  Selanjutnya,  pembayar  pajak  juga mengharapkan  uang  pajak  yang  dibayarkan  sesuai  dengan  penyediaan  barang  publik.Hasil  ini memperkuat  hasil  temuan  (Torgler,  2003a)  dan  (Frey,  2003)  yang  menjelaskan  pentingnya kelembagaan dalam meningkatkan moral pajak.

## Pengaruh Etika terhadap Kepatuhan Membayar Pajak
Hasil pengujian pengaruh etika terhadap kepatuhan membayar pajak diperoleh nilai Z sebesar 2,37  dengan  signifikansi  0,018<0,05.  Model  tersebut  menunjukkan  etika  berpengaruh  positif terhadap  kepatuhan  pajak  Artinya,  individu  yang  memiliki  etika  baik  menghasilkan  probabilitas lebih  besar  untuk  patuh  terhadap  pajak  dibandingkan  individu  yang  etikanya  tidak  baik.Nilai signifikansi  lebih  kecil  dari  taraf  signifikansi  0,05  berarti  etika  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan membayar pajak.Nilai Odd ratio diperoleh sebesar 1,044 yang berarti bahwa pengusaha yang memiliki etika  yang lebih baik bagi pemilik usaha akan memiliki kepatuhan 1,044 kali lebih besar dibanding dengan yang memiliki etika yang kurang baik.
Nilai odds ratio peluang variabel etika (X 5 ) sebesar 4% di mana semakin baik etika di sebuah negara  maka  probabilitas  kepatuhan  pajak  akan  naik  sebesar  4%.  Berdasarkan  hasil  estimasi, diketahui  bahwa  variabel  etika  berpengaruh  signifikan,  sehingga  variabel  etika  berpeluang  untuk mempengaruhi  kepatuhan  pajak  di  Kota  Semarang.  Hasil  penelitian  ini  memperkuat  hasil  temuan McGee(2008)  dan  (Luthans,  2002)  yang  menjelaskan  bahwa  etika  mempengaruhi  moral  pajak. Penelitian  ini  menemukan  bahwa  pentingnya  pertimbangan  moral,  yakni  kemampuan  individu untuk  menentukan  bagaimana  mereka  akan  berperilaku  ketika  dihadapkan  dalam  sebuah  dilema moral,  yang  menuntut  individu  untuk  memakai  moral  yang  mereka  percayai.  Hal  ini  membuat seseorang mempertimbangkan etika dalam menghindari pajak.

## Pengaruh Jenis Kelamin terhadap Kepatuhan Membayar Pajak
Hasil pengujian pengaruh jenis kelamin terhadap kepatuhan membayar pajak diperoleh nilai Z  sebesar  -  0,37  dengan  signifikansi  0,710>0,05.  Model  tersebut  menunjukkan  jenis  kelamin berpengaruh  negatif  terhadap  kepatuhan  pajak  dan  nilai  signifikansi  lebih  besar  dari  taraf signifikansi o,05 berarti jenis kelamin tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.
Nilai  odds  ratio  variabel  jenis  kelamin  (X 6 )  sebesar  -16%  dan  berdasarkan  hasil  estimasi diketahui  bahwa  variabel  jenis  kelamin  berpengaruh  tidak  signifikan,  sehingga  variabel  jenis kelamin  tidak  berpeluang  untuk  mempengaruhi  kepatuhan  pajak.  Hasil  penelitian  ini  memperkuat hasil temuan Widianto (2015) yang menunjukkan bahwa jenis kelamin dari pembayar pajak secara statistik  tidak  signifikan  dalam  mempengaruhi  kepatuhan  pajak individu.  Sehingga  dapat  diartikan tidak ada perbedaan pertimbangan yang  digunakan oleh pria dan wanita dalam perilaku kepatuhan pajak.  Pria  dan  wanita  memiliki  keputusan  yang  sama  untuk  berperilaku  patuh  atau  tidak  patuh terhadap hukum pajak yangberlaku.

## Pengaruh Usia terhadap Kepatuhan Membayar Pajak
Hasil pengujian pengaruh usia terhadap kepatuhan membayar pajak diperoleh nilai Z sebesar - 1,00  dengan  signifikansi  0,317>0,05.  Model  tersebut  menunjukkan  usia  berpengaruh  negative terhadap  kepatuhan  pajak  dan  nilai  signifikansi  lebih  besar  dari  taraf  signifikansi 0,05  berarti  usia tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.
Nilai  odds  ratio  variabel  usia  (X 7 )  sebesar  -3%  dan  berdasarkan  hasil  estimasi  diketahui bahwa  variabel  usia  berpengaruh  tidak  signifikan,  sehingga  variabel  usia  tidak  berpeluang  untuk mempengaruhi  kepatuhan  pajak.  Hasil  penelitian  ini  memperkuat  hasil  temuan  Widianto  (2015) yang menunjukkan bahwa jenis kelamin dari pembayar pajak secara statistik tidak signifikan dalam mempengaruhi kepatuhan pajak individu. Sehingga dapat diartikan tidak terdapat perbedaan antara generasi, setiap kelompok usia, baik yang muda dan yang lebih tua memiliki kecenderungan untuk patuh terhadap hukum pajak yang berlaku

## Pengaruh Pendidikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak
Hasil pengujian pengaruh pendidikan terhadap kepatuhan membayar pajak diperoleh nilai Z sebesar 0,71 dengan signifikansi 0,480>0,05. Model tersebut menunjukkan pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dan nilai signifikansi lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 berarti pendidikan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  membayar  pajak.  Nilai  odds  ratio variabel  pendidikan  (X 8 )  sebesar  19%  akan  tetapi  berdasarkan  hasil  estimasi  diketahui  bahwa variabel  pendidikan  berpengaruh  tidak  signifikan,  sehingga  variabel  pendidikan  tidak  berpeluang untuk  mempengaruhi  kepatuhan  pajak.  Hasil  penelitian  ini  memperkuat  hasil  temuan  Torgler (2003a)  yang  menjelaskan  bahwa  orang  yang  berpendidikan  semakin  tinggi  memiliki tax  morale yang  lebih  rendah.  Lewis  (Torgler,  2003a)  juga  menjelaskan  bahwa  pendidikan  berhubungan dengan pengetahuan wajib pajak tentang hukum pajak seperti UU pajak dan hubungan fiskal.Wajib pajak  yang  memiliki  tingkat  pendidikan  lebih  tinggi  seharusnya  lebih  menyadari  manfaat  dan layanan yang diberikan negara kepada masyarakat dari pajak, sehingga seharusnya memiliki moral pajak  yang  lebih  tinggi.  Namun,disisi  lain,mereka  mungkin  akan  memiliki  kepatuhan  pajak  yang lebih rendah karena lebih memahami peluang menghindari pajak dan mungkin akan lebih kritis dan sadar bagaimana seharusnya negara menggunakan pajak.

## Pengaruh Status Perkawinan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak
Hasil  pengujian  pengaruh  status  perkawinan  terhadap  kepatuhan  membayar  pajak  diperoleh nilai  Z  sebesar  0,24  dengan  signifikansi  0,807>0,05.  Model  tersebut  menunjukkan  status perkawinan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  pajak  dan  nilai  signifikansi  lebih  besar  dari taraf  signifikansi  0,05  berartistatus  perkawinan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan membayarpajak.

## Pengaruh Lama Usaha terhadap Kepatuhan MembayarPajak
Hasil  pengujian  pengaruh  lama  usaha  terhadap  kepatuhan membayar  pajak  diperoleh  nilai  Z sebesar 2,20 dengan signifikansi 0,028<0,05. Model tersebut menunjukkan lama usaha berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  pajak.  Artinya,  semakin  lama  usaha  beroperasi  memiliki  probabilitas
lebih  besar  untuk  patuh  terhadap  pajak  dibandingkan  usaha  yang  baru  merintis  atau  belum  lama beroperasi.  Nilai  signifikansi  lebih  kecil  dari  taraf  signifikansi  0,05  berartilama  usaha  memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kepatuhan  membayar  pajak.  Nilai Odd  ratio diperoleh  sebesar 1,13 yang berarti bahwa lama usaha yang lebih lama akan memiliki kepatuhan 1,13 kali lebih besar dibanding dengan yang memiliki lama usaha yang lebih kecil.
Nilai odds ratio peluang variabel lama usaha (X 10 ) sebesar 13% di mana semakin lama usaha berdiri  maka  probabilitas  kepatuhan  pajak  akan  naik  sebesar  13%.  Berdasarkan  hasil estimasi,diketahui bahwa variabel lama usaha berpengaruh signifikan, sehingga variabel lama usaha berpeluang  untuk  mempengaruhi  kepatuhan  pajak  di  Kota  Semarang.  Hasil  penelitian  ini memperkuat hasil temuan Wulansari (2012) bahwa faktor lama berdirinya usaha berpengaruh positif signifikan  terhadap  pengetahuan  dan  pemahaman  pajak.Pemahaman  pajak  memiliki  hubungan signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Berdasarkan  pernyataan  tersebut,  dapat  disimpulkan bahwa  semakin  lama  usaha  beroperasi  maka  semakin  berkembang,  besar,  banyaknya  pengalaman bisnis yang dimiliki usaha tersebut, dan semakin banyaknya penghasilan yang didapatkan sehingga meningkatkan  kepatuhan  pajak  UMKM  dalam  membayar  dan  patuh  terhadap  pajak.  Selain  itu, usaha yang lebih lama beroperasi akan cenderung lebih stabil, dan memiliki pembukuan yang baik. Apabila  usaha  berorientasi  jangka  panjang  akan  lama  mencapai  titik Break  Even  Point  (BEP) sehingga  membutuhkan  waktu  cukup  lama  untuk  UMKM  tersebut  mampu  membayar  pajaknya setelah  modal  usaha  kembali  dan  mengalami  keuntungan.  Selain  itu,  persepsi  responden  tentang pentingnya  pelaporan  keuangan  merupakan  suatu  hal  yang  penting  bagi  pertumbuhan  dan perkembangan  usaha  karena  meningkatkan  kesadaran  dalam  melaporkan  pajaknya.  Penelitian  ini menemukan bahwa lama usaha belum menjadi fokus pemerintah dalam penetapan tarif pajak, usaha yang baru berdiri harus tetap membayar pajak UMKM sebesar 1% dari omset.

## Pengaruh Ukuran Usaha terhadap Kepatuhan Membayar Pajak
Hasil pengujian pengaruh ukuran usaha terhadap kepatuhan membayar pajak diperoleh nilai Z  sebesar  2,61dengan  signifikansi  0,009<0,05.Model  tersebut  menunjukkan  ukuran  usaha  berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.Artinya, semakin besar ukuran usaha memiliki probabilitas lebih besar untuk patuh terhadap pajak dibandingkan ukuran usaha yang lebih kecil. Nilai signifikansi yang berada di bawah  0,05  menunjukkan  bahwa  ukuran  usaha  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan membayar  pajak.  Nilai Odd  ratio diperoleh  sebesar  3,28  berarti  bahwa  ukuran  usaha  yang  lebih besar  akan  memiliki  kepatuhan  3,28  kali  lebih  besar  dibanding  dengan  ukuran  usaha  yang  lebih kecil.
Nilai odds ratio peluang variabel ukuran usaha (X 11 ) sebesar 28%, sehingga semakin besar ukuran usaha maka probabilitas kepatuhan pajak akan naik sebesar 28%. Berdasarkan hasil estimasi, diketahui  bahwa  variabel  ukuran  usaha  berpengaruh  signifikan,  sehingga  variabel  ukuran  usaha berpeluang untuk mempengaruhi kepatuhan pajak di Kota Semarang. Wulansari (2012) menjelaskan bahwa ukuran usaha berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.
Hasil penelitian ini menemukan bahwa beberapa UMKM tidak setuju dengan penetapan tarif pajak  1%  berdasarkan  omset  yang  tidak  melebihi  Rp4,8  miliar  dalam  satu  tahun  pajak.Hal  ini dikarenakan  kondisi,  dan  tipe  usaha  yang  berbeda-beda  sehingga  rentang  tarif  pajak  dirasa  terlalu besar, flat, dan  memberatkan.  Selain  itu, margin keuntungan  dan  sensitivitas  harga  tiap  usaha berbeda-beda.Hal  ini  membuat  UMKM  memiliki  preferensi  untuk  melaporkan  pajaknya  dengan tidak jujur dibandingkan harus membayar pajak yang terlalu besar. Beberapa responden menyatakan bahwa seharusnya penetapan besaran tariff pajak berdasarkan asas keadilan yakni  dilihat dari laba
bersih  bukan  omset  sehingga  dapat  menyesuaikan  usaha  saat  lesu  dan  defisit.  Selain  itu,  UMKM mau  membayar  pajak  apabila  realisasinya  dirasakan  sesuai  dengan  pajak  yang  dibayarkan  seperti peningkatan pelayanan publik. Selain itu, usaha dengan barrier entry yang rendah, memiliki banyak pesaing usaha sejenis, dan sangat sensitif terhadap harga akan membuat UMKM tersebut kesulitan untuk patuh terhadappajak.

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  faktor-faktor  yang  secara  signifikan  mempengaruhi kepatuhan  pajak  adalah  lingkungan,  persepsi  kelembagaan,  etika,  lama  usaha,  dan  ukuran  usaha. Variabel  yang  tidak  signifikan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  pajak  yakni  kebahagiaan, religiusitas,  jenis  kelamin,  usia,  pendidikan,  dan  status  perkawinan  sehingga  variabel-variabel tersebut tidak berpeluang untuk mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM di Kota Semarang.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  UMKM  memiliki  permasalahan  terkait persepsi  kelembagaan  yang  kurang  baik  terhadap  pemerintahan,  sistem  hukum,  dan  system perpajakan  di  Indonesia  pada  umumnya  dan  Semarang  pada  khususnya.  Hal  ini  berdampak  pada kepercayaan  dan  kemauan  UMKM  dalam  membayar  pajak.  Besaran  tarif,  tingkat  korupsi, kurangnya  sosialisasi,  keadilan,  transparansi  dan  pengalokasian  uang  pajak  menjadi  faktor  utama yang mempengaruhi kepatuhan pajak dan tingkat tax morale UMKM dari perspektif kelembagaan. Sedangkan,  dari  perspektif  lingkungan,  UMKM  cenderung  takut  kehilangan  reputasi  dan  stigmasi jika menghindari pajak. Selain itu, norma sosial yang ada di masyarakat juga berpengaruh terhadap keputusan  individu  untuk  patuh  terhadap  pajak.  Kemudian,  keyakinan  etis  atau  tidaknya penghindaran  pajak  bisa  menjadi  cara  yang  efektif  untuk  memperbaiki  kepatuhan  pajak  terutama bagi  pembayar  pajak  dengan  tingkat  moral  yang  lebih  rendah.  Dalam  hal  ini,  penghindaran  pajak bisa  bersifat  etis  dibeberapa  kasus  seperti  tingginya  tingkat  korupsi,  pajak  yang  disia-siakan  oleh pemerintah, sistem pajak yang tidak adil, dan birokrasi yang berbelit.
Berdasarkan  permasalahan  dan  kesimpulan,  peneliti  mengemukakan  beberapa  saran  sebagai berikut. Pertama, Pemerintah harus mampu menjadi kontrol sosial dengan mencegah penghindaran pajak  membudaya  di  lingkungan  masyarakat.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  memberikan stigmatisasi  buruk  dan  sanksi  sosial  jika  menghindari  pajak  sehingga  ada  perasaan  bersalah  dan malu  jika  tidak  patuh  terhadap  pajak  dengan  mempertimbangkan  norma  sosial  yang  tertanam  di masyarakat.  Kedua,  perbaikan  kelembagaan  harus  menjadi  perhatian  pemerintah  dengan memperbaiki  kepercayaan  masyarakat  terhadap  sistem  hukum,  pemerintahan,  dan  perpajakan sehingga  persepsi  yang  tertanam  di  masyarakat  menjadi  lebih  baik.  Selain  itu,  keterlibatan  wajib pajak juga harus ditingkatkan dengan memberikan ruang publik untuk menyuarakan aspirasi mereka terkait kebijakan yang dibuat pemerintah dan pelayanan publik yang diberikan. Ketiga, pemerintah harus melihat perbedaan etika antar individu atau kelompok yang berbeda terkait keyakinan etis atau tidaknya  penghindaran  pajak.  Selain  itu,  pemerintah  harus  mempertimbangkan  dan  menganalisa kondisi  sosial,  politik,  budaya,  hukum,  dan  ekonomi  yang  terjadi  dikaitkan  dengan  tingkat kepatuhan  pajak  dan  karakteristik  di  wilayah  setempat.  Keempat,  pemerintah  sebaiknya mengkategorikan rentang tarif pajak yang lebih spesifik berdasarkan sektor usaha, dan ukuran usaha (mikro, kecil, menengah, dan besar) dengan mengaitkan margin keuntungan yang rata-rata diperoleh sektor usaha tersebut.Selain itu, kondisi, tipe, dan lama usaha juga harus dipertimbangkan dalam hal ini.

## DAFTAR PUSTAKA
1) Allingham, M.G., & A. Sandmo. 1972. “Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis”. Journal of Public Economics ”, h.323-338.
2) Alm,  J.,  McClelland,  G.H.,  dan  Schulze,  W.D.  1999.  “Changing  the  Social  Nrm  of  Tax Compliance by Voting”. Kyklos, 52(2), h.141-171.
3) Alm, J., dan B. Torgler. 2011. “Do Ethics Matter? Tax Compliance and Morality”. Journal of Business Ethics . Vol. 101, Issue 4, h.635-651.
4) Bobek et. al. 2012. “ Analyzing the Role of Social Norms in Tax Compliance Behavior”. New York: Springer. Journal of Business Ethics. Vol.115, h.451-468.
5) Bohnet,  I.,  dan  B.  S.  Frey.  1994.  “Direct  Democratic  Rules:  The  Role  of  Discussion”. Kylos. Vol.47, h.341-354.
6) Cialdini,  Robert  B,  dan  M.R  Torst.  1998. Social  Influence:  Social  Norms,  Conformity  and Compliance .
7) DJP  Kanwil  Jawa  Tengah  I.  2017. Penerimaan  Pajak  di  Direktorat  Jenderal  Pajak  Kantor Wilayah Jawa Tengah I. CD ROM. Semarang.
8) Fret, B.S. dan S. Meier 2002. “Pro Social Behavior, Reciprocity or Both? Journal ofEconomic Behavior and Organization. Working Paper No. 107, University of Zurich.
9) Frey, B. S. 2003. “The Role of Deterrence and Tax Morale in Taxation in the European Union”. Journal of Humanities and Social Sciences.
10) Frey,  Bruno  S.,  dan  Alois  Stutzer.  2010. Happiness  and  Public  Choice. New  York:  Springer Science. Vol.144, h.557-573.
11) James, S., J. Hasseldine., P Hite, dan M Toumi. 2001. “Developing a Tax Compliance Strategy for Revenue Services”. Bulettin for International Fiscal Documentation. Vol.55, h.158-164.
12) Kementerian Keuangan. 2017. Media Keuangan: Semangat Perbaikan . Volume XII, No.114.
13) Lubian,  Diego,  dan  Luca  Zarri.  2011.  “Happiness  and  Tax  Morale:  An  Empirical  Analysis.” Italy: Elsevier. Journal of Economic Behavior and Organization. Vol. 80, h.223-243.
14) Luthans, Fred. 2002. Organizational Behavior. MCGraw Hill Companies, Inc, New York.
15) Luttmer, Erzo.  F.P., dan M. Singhal. 2014. “Tax Morale”. Journal  of Economic  Perspectives. Vol. 28, No.4, h.149-168.
16) McGee,  dan  Robert  W.  2008. Taxation  and  Public  Finance  in  Transition  and  Developing Economies. New York: Springer.
17) McGee,  dan  Robert  W.  2012. The  Ethics  of  Tax  Evasion:  Perspectives  in  Theory  and Practice. New York: Springer.
18) Musgrave,  R.  A.  1959. The  Theory  of  Public  Finance:  A  Study  in  Political  Economy. New York: McGraw-Hill.
19) Nurmantu, S. 2005. Pengantar Perpajakan . Jakarta: Granit.
20) Ofiafoh,  et.al.  2016.  “Religiosity  and  Tax  Compliance:  Empirical  Evidence  From  Nigeria”. Journal of Accounting. Vol. 1 February 2016.
21) Richardson,  G.  2008.  “The  Relationship Between  Culture  and  Tax  Evasion  Across  Countries: Additional  Evidence  and  Extensions”. Journal  of  International  Accounting,  Auditing,  and Taxation. Vol. 17. H.67-78.
22) Seputar  Indonesia  (Sindo).  (2016).  “Jumlah  UMKM  di  Semarang  Meningkat  1,97% TiapTahun” . https://ekbis.sindonews.com , diakses 01 Desember 2017.
23) Smith, A. (2015). The Theory of Moral Sentiments .
24) Suryajaya,  P.  2015.  “Pengaruh  Norma  Sosial  dan  Faktor-Faktor  Demografi  Terhadap Kepatuhan  Pajak  (Studi  kasus  pada  Para  Pendeta  di  Semarang)”. Skripsi. Universitas Diponegoro.
25) Susila,  B.  2016.  “Wajib  Pajak  dan  Generasi  Muda:  Tax  Morale  Mahasiswa  di  Indonesia”. Journal Economics and Business. Universitas Indonesia.
26) Tittle,  C.  1980. Sanctions  and  Social  Deviance:  The  Question  of  Detterence. New  York: Praeger.
27) Torgler, B., dan Cristoph A.S. 2005. “Tax Morale and Fiscal Policy”. Journal Management and the Arts (CREMA). Working Paper. No.2005-30.
28) Torgler, B, dan  F.Schneider. 2007. The Impact of Tax Morale and Institutional Quality on the Shadow  Economy. Germany:  The  Institute  for  the  Study  of  Labor  (IZA).  Discussion  Paper (DP). No. 2541.
29) Torgler,  B.  2003a.  “Tax  Morale:  Theory  and  Empirical  Analysis  of  Tax  Compliance”. Disertasi . Universitas Basel.
30) Torgler,  B.  2003b.  “The  Importance  of  Faith:  Tax  Morale  and  Religiosity”. Journal  of Economics, Management and the Arts (CREMA). Working Paper No. 2003-08.
31) Veenhoven, R., 2000. “Wellbeing in the Welfare State”. Journal of Comparative Policy . h.91- 125.
32) Widianto, R.2015. The Effect of Demographic Factors on Individual Tax Compliance in Duren Sawit (East Jakarta, Indonesia).Disertasi . International Institute of Social Studies.
33) Wulansari,  A.  2012.  “Analisis  Tingkat  Kesadaran  Pajak  pada  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menegah (UMKM). Skripsi. Universitas Indonesia .