Email: postgraduateprogramunes@gmai.com Online: http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ
Volume 2, Issue 2, Juli 2018 E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701

## KONSEPSI PENGATURAN PENENTUAN BATAS WAKTU PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UMUM DIKAITKAN DENGAN HAK TERSANGKA DALAM HUKUM ACARA PIDANA

## Reddy Triananto
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti Email: reddyt818@gmail.com

## ABSTRACT
Article 50 of Law Number 8 Year 1981 regarding the Criminal Procedure Code provides for  the  protection  of  the  human  rights  of  suspects  for  immediate  investigation.  the  strict conception  of  the  Criminal  Procedure  Code  concerning  the  deadline  of  investigation resulted  in  legal  certainty.  The  problem  is  the  concept  of  setting  the  deadline  for  the investigation  of  current  and  future  criminal  acts.  Specification  of  this  research  is analytical descriptive research with normative juridical approach. The result of  the study states  that  the  deadline  for  investigation  is  not  determined  in  a  limited  manner  in  the Criminal  Procedure  Code.  Article  clause  which  implies  the  deadline  of  investigation  is Article  24,  Article  106  on  the  obligation  of  the  investigator  to  immediately  conduct investigative action. Article 109 paragraph  (1)  concerning notification of implementation and  termination  of  investigation  to  the  prosecutor.  The  deadline  for  investigation  can  be found  in  Kapolri  Regulation  no.  12  Year  2009  on  Supervision  and  Control  of  Criminal Case  Handling  in  Police  Environment.  Secondly  on  the  draft  Criminal  Procedure  Code has  been  confirmed  by  the  deadline  of  investigation.  The  Judge  of  the  Preliminary Examiner is authorized to assess the course of the handling of the case. In Article 12 of the Criminal Procedural Laws the transfer of investigation to the public prosecutor shall not be responded to by the investigator. Furthermore, in Article 13 paragraph (1), Article 15 and Article 88 paragraph (1) s / d paragraph (4).
Kata Kunci : Penyidikan, Batas Waktu, Hukum Acara, Konsepsi.

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan penanggulangan kejahatan yang berlandaskan kepada Undang-undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  tentu  tidak boleh  mengabaikan  perlindungan  dan  penghormatan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia khususnya  bagi  warga  negara  yang  terlibat  masalah  hukum  pidana.  Secara  garis  besar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
telah  mengatur  mengenai  perlindungan  hak  asasi  tersangka/terdakwa  sebagaimana  diatur dalam ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 74  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana,  yang  pada  pokoknya  menentukan: hak-hak  tersangka  seperti  hak  segera  diperiksa  (diambil  keterangan)  oleh  penyidik,  hak mengetahui  atas  tindak  pidana  yang  disangkakan  kepada  dirinya,  hak  memberikan keterangan  secara  bebas,  hak  mendapat  bantuan  hukum,  hak  mendapat  bantuan  juru bahasa,  hak  menghubungi  penasehat  hukum,  menerima  kunjungan  dokter,  hak  menerima kunjungan  keluarga,  hak  mengirim  dan  menerima  surat  dari  penasehat  hukum  dan keluarga,  hak  menerima  kunjungan  rohaniwan,  hak  mengajukan  saksi  ahli  yang menguntungkan,  hak  menuntut  ganti  rugi,  hak  dihubungi  oleh  penasehat  hukum  dan pendampingan, hak mendapat turunan berita acara pemeriksaan.
Aparatur  penegak  hukum  dalam  praktek  sampai  saat  ini  masih  menunjukan  sikap arogansi  dan  fragmentaris  atas  kewenangan  yang  dimiliki  masing-masing,  dalam  tahap penyidikan perkara sering terjadi tarik menarik antara kewenangan penyidik Polri dengan penyidik  PPNS  yang  pada  ujungnya  menjadi  korban  adalah  masyarakat  pencari  keadilan termasuk di  dalamnya tersangka. Penyidikan suatu perkara dihitung sejak mulai  penyidik memberitahukan  tindakan  penyidikan  (SPDP)  kepada  penuntut  umum  banyak  yang belum/tidak ditindak lanjuti dengan pengiriman berkas perkara tahap pertama dalam waktu lebih  dari  6  (enam)  bulan  bahkan  1  (satu)  tahun,  penyelesaian  perkara  tidak  berdasarkan urutan masuknya laporan/pengaduan atau kejadian, marak terjadi mafia peradilan.
Atas  tindakan  penyidik  tersebut  masyarakat  yang  merasa  tidak  puas  atas  kinerja penyidik  melakukan  upaya-upaya  seperti  membuat  laporan/  pengaduan  kepada  atasan penyidik,  kepada  Komisi  Kepolisian  Nasional  (Kompolnas)  mengenai  kinerja  penyidik dalam  penanganan  perkara.  Keadaan  tersebut  juga  bisa  memicu  masyarakat  ingin menyelesaikan  kasus  dengan  cara-cara  diluar  hukum  (main  hakim  sendiri)  bila  menjadi korban  atau  menemui  suatu  tindak  pidana,  karena  ketidak  percayaanya  tehadap  kinerja aparat penyidik. Misalnya dalam  situasi tertentu petugas itu boleh menggunakan kekuatan fisik  baik  dalam  rangka  memperoleh  kepatuhan  dari  pelaku  kejahatan.  Tindakan  yang dilakukan  oleh  petugas  Polri  tersebut  dibenarkan  oleh  undang-undang  sehingga  dapat dikatakan  bahwa  Polri  melaksanakan  wewenangnya  berdasarkan  asas  legalitas.(  Soebroto Brotodiredjo , 1985;14)
Penyidikan  terkait  dengan  jalannya  sistem  hukum.  Membicarakan  pendekatan sistem  berarti  suatu  pendekatan  sistem  untuk  menemukan  cara  dan  jalan  dalam merealisasikan  kebutuhan  akan  suatu  sistem  yang  lebih  khusus  dapat  dijadikan  sebagai bahan  untuk  mengambil  keputusan  serta  adanya  sikap  optimis  dalam  menyelesaikan sesuatu hal melalui  sikap efisiensi yang optimal.(Ismansyah, 2015;20) Sehingga dalam hal ini bertitik tolak pada teori sistem hukum. Menurut Lawrence M. Friedman sistem hukum terdiri  dari  3  (tiga)  komponen,  antara  lain;  struktur  hukum  ( legal  structure ),  substansi hukum  ( legal  substance )  dan  budaya  hukum  ( legal  culture ).  Substansi  hukum  ( legal substance ) terdiri dari substansi hukum dan aturan-aturan tentang bagaimana suatu institusi tersebut harus bertingkah laku sesuai dengan ketentuan hukum ( substantive rules and rules about how institution should behave), budaya hukum ( legal culture ) merupakan unsur dari sikap  dan  nilai  sosial,  merupakan  bagian  dari  budaya,  kebiasaan-kebiasaan,  pendapat- pendapat,  cara-cara  melakukan  pekerjaan  dan  cara-cara  berpikir  ( culture,  customes, oponions, ways  o doing  and thinking)(Lawrence  M Friedman, 1975;231) Friedman  juga menambahkan  bahwa  komponen  yang  keempat,  yang  disebutnya  komponen  dampak hukum  ( legal  impact ).  Pada  proses  penyidikan  KUHAP  sebagai  landasan  hokum merupakan substansi sedangkan Penyidikan adalah struktur dan penyidikan adalah budaya hokum  karena  terkait  dengan  pola  piker  dan  sikap  penyidik  dalam  melaksanakan  aturan penyidikan.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analisis, dengan metode pendekatan yuridis normatif.  Jenis  data yang digunakan adalah data sekunder.  Data  sekunder diperoleh dari studi  kepustakaan  Teknik    pengumpulan  data  dengan  penelusuran  bahan  bahan  hukum sebagai data sekunder. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
A. Konsepsi Pengaturan Penentuan Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Saat Sekarang.
Batas waktu dikaitkan dengan penyidikan perkara tindak pidana umum adalah tenggang  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  menyelesaikan  penyidikan  suatu    perkara tindak  pidana  umum,  misalnya  selama  sebulan,  berarti  penyidikan  suatu  perkara
pidana umum harus selesai dalam waktu selama tiga puluh hari. Peraturan Kapolri No. 12 Tahun  2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan POLRI yaitu Perkap No. 12 Tahun 2009, yang mengatur mengenai batas waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara yaitu  :
1. Pertama  kali  terkait  batas  waktu  menyerahkan  Laporan  yang  dibuat  di  Sentra Pelayanan Kepolisian, yakni. Pasal 11
a. Laporan  Polisi  yang  dibuat  di  SPK  WAJIB  segera  diserahkan  dan  harus  sudah diterima oleh Pejabat Reserse yang berwenang  untuk mendistribusikan  laporan paling lambat 1 (satu) hari setelah Laporan Polisi dibuat.
b. Laporan Polisi yang telah diterima oleh pejabat reserse yang berwenang
c. Laporan  Polisi    sebagaimana  dimaksud,  selanjutnya  HARUS  sudah  disalurkan kepada  penyidik  yang  ditunjuk  untuk  melaksanakan  penyidikan  perkara  paling lambat 3 (tiga) hari sejak Laporan Polisi dibuat.
2. Proses  berikutnya  setelah  laporan  adalah  kegiatan  penyelidikan  dan  batas  waktu melaporkan  hasil  penyelidikan,  yang  diatur  dalam  Pasal  26  Perkap  No.  12  Tahun 2009, sebagai berikut:
a. Penyelidik  yang  melakukan  kegiatan  penyelidikan  wajib  melaporkan  hasil penyelidikan  secara  lisan  atau  tertulis  kepada  atasan  yang  memberi  perintah pada kesempatan  pertama.
b. Hasil penyelidikan secara tertulis dilaporkan dalam bentuk LHP paling lambat 2(dua)  hari  setelah  berakhirnya  masa  penyelidikan  kepada  pejabat  yang memberikan perintah.
3. Proses  setelah  laporan  hasil  penyelidikan  adalah  melakukan  tindakan penyidikan. Pasal  33  dan  Pasal  34  Perkap  No.  12  Tahun  2009 menyatakan bahwa “Setiap  tindakan  penyidikan  wajib  dilengkapi  surat  perintah Penyidikan.   Penyidik  yang  telah  mulai  melakukan  tindakan  penyidikan  wajib membuat SPDP.”
4. Perkap  No.  12  Tahun  2009  selanjutnya  mengatur  mengenai  batas  waktu penyelenggaraan penyidikan sebagai berikut: Pasal 31
a. Batas  waktu  penyelesaian  perkara  dihitung  sejak  diterimanya  Surat  Perintah Penyidikan meliputi:
1) 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit
2) 90 hari untuk penyidikan perkara sulit
3) 60 hari untuk penyidikan perkara sedang
4) 30 hari untuk penyidikan perkara mudah
b. Dalam menentukan tingkat  kesulitan penyidikan, ditentukan oleh pejabat  yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Penyidikan.
c. Penentuan  tingkat  kesulitan  penyidikan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) selambatnya  3  (tiga)  hari  setelah  diterbitkan  Surat  Perintah  Penyidikan.  Pasal 32   ayat (1)
Dalam  hal  batas  waktu  penyidikan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  31 penyidikan  belum  dapat  diselesaikan  oleh  penyidik,  maka  dapat  mengajukan permohonan  perpanjangan  waktu  penyidikan  kepada  pejabat  yang  memberi perintah melalui pengawas penyidik.
5. Dalam  hal  kepolisian  tidak  menindaklanjuti  laporan,  atau  jika  ada  ketidakpuasan atas hasil penyidikan, maka Pelapor atau saksi dapat mengajukan surat pengaduan atas  hal  tersebut  kepada  atasan  Penyelidik  atau  Penyidik  atau  badan  pengawas penyidikan, agar dilakukan koreksi atau pengarahan oleh atasan penyelidik/penyidik yang bersangkutan.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  yang  sering  disebut sebagai    karya  agung  hukum  Indonesia,  ternyata  tak  seagung  julukannya.  Buktinya, banyak    pihak,  baik  penegak  hukum  maupun  kelompok  masyarakat,  menggugat ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHAP ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Penegakan  hukum yang ideal harus bisa memenuhi tiga nilai dasar dari hukum yaitu  nilai  keadilan,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan.  Baik  dalam  tataran  teoretis maupun  praktis,  ketiga  nilai  dasar  tersebut  tidak  mudah  untuk  diwujudkan  secara serasi.  Pemenuhan  nilai  kepastian  hukum,  terkadang  harus  mengorbankan  nilai keadilan dan kemanfaatan, demikian pula pemenuhan nilai keadilan dan kemanfaatan di  satu  sisi,  pada  sisi  yang  lain  akan  bisa  berakibat  pada  dikorbankannya  nilai kepastian  hukum.  Sebagaimana  dikatakan  oleh  Alan  Coffey  berkaitan  dengan  hal  ini yaitu bahwa :
Criminal justice can function systematically only to the degrees that each segment of the system takes into account all other segments. In order words, the system is no more systematic than the relationships between Police and prosecution, Police and Court  Prosecution  and  Corrections,  Corrections  and  law,  and  so  forth.  In  the absence of functional relationships between segments, the criminal justice system is vulnerable to fragmentation and ineffectiveness” (F.Cole, George; 1986;25)
Maksud  pernyataan  diatas  adalah    Keadilan  pidana  dapat  berfungsi  secara sistematis  hanya  pada  derajat  yang  masing-masing  segmen  sistem  memperhitungkan semua  segmen  lainnya.  Agar  kata-kata,  sistem  ini  tidak  lebih  sistematis  daripada hubungan antara Polisi dan Penuntut, Polisi dan Kejaksaan, Koreksi, dan Hukum, dan sebagainya. Dengan tidak adanya hubungan fungsional antar segmen, sistem peradilan pidana  rentan  terhadap  fragmentasi  dan  ketidakefektifan.  Begitu  juga  halnya  dalam penyidikan, terlihat adanya hubungan antara penyidik, penuntut dan peradilan.
Ketiadaan batas waktu pelimpahan perkara dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu: Pasal 50
a. Tersangka  berhak  segera  mendapat  pemeriksaan  oleh  penyidik  dan  selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
b. Tersangka  berhak  perkaranya  segera  dimajukan  ke  pengadilan  oleh  penuntut umum.
c. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.
Ketentuan  pasal  ini    menyebabkan  adanya  masalah  penegakan  hukum  di Indonesia.  Cukup  banyak    kasus  pidana  yang  terkatung-katung  karena  tidak  adanya batas waktu pelimpahan perkara dari penyidik kepada kejaksaan dalam KUHAP. Hal tersebut  memperlihatkan  rendahnya  penegakkan  hukum,  namun  anggaran  bagi  para penegak hukum tetap dan bahkan cenderung bertambah.
Hak tersangka untuk  diperiksa penyidik, dimajukan dan diadili di persidangan dalam hukum acara saat ini hanya berupa kata “segera”. Sedangkan dalam rancangan KUHAP,  diatur  lebih    limitatif,  yakni  pemeriksaan  oleh  penyidik  dilakukan  satu  hari setelah ditangkap/ditahan. Penyerahan  kepada penuntut umum adalah enam puluh hari (jika ditahan) dan sembilan puluh hari (jika tidak ditahan), sedangkan hak untuk segera diadili  di  persidangan  adalah  empat  belas  hari  dan  dapat  diperpanjang  selama  empat belas hari.
Menurut  Lilik  Mulyadi,  dari  batasan  pengertian (begrips  bepaling) sesuai tersebut  dengan  konteks  Pasal  1  angka  2  KUHAP,  dengan  kongkret  dan  faktual dimensi  penyidikan  tersebut  dimulai  ketika  terjadinya  tindak  pidana.(Lilik Mulyadi,2007;93)  Sehingga  melalui  proses  penyidikan  hendaknya  diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:
a. Tindak pidana yang telah dilakukan.
b. Tempat tindak pidana dilakukan (locus deli cti).
c. Cara tindak pidana dilakukan.
d. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan.
e. Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan.
f. Siapa pelakunya.
Pasal  106  KUHAP,    Tata  Cara  Penyidikan  dilakukan  segera  setelah  laporan atau  pengaduan  adanya  tindak  pidana.  Penyidik  yang  mengetahui,  menerima  laporan atau  pengaduan  tentang  terjadinya  suatu  peristiwa  yang  patut  diduga  merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.
Dalam  hal  penyidik    telah  mulai  melakukan  penyidikan  suatu  peristiwa  yang merupakan  tindak  pidana,  penyidik  memberitahukan  hal  itu  kepada  penuntut  umum. Dalam hal  penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa  vtersebut  ternyata  bukan  merupakan  tindak  pidana  atau  penyidikan dihentikan  demi  hukum,  maka  penyidik  memberitahukan  hal  itu  kepada  penuntut umum,  tersangka  atau  kelurganya.  Dalam  hal  penghentian  tersebut  dilakukan  oleh penyidik  pegawai  negeri  sipil  tertentu  tersebut  harus  segera  menyerahkan  hasil penyidikannya kepada penuntut umum  melalui penyidik Polri.
B. Konsepsi Pengaturan Penentuan Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Dikaitkan Dengan Hak-Hak Tersangka Dalam Hukum Acara Pidana Yang Akan Datang.
Karakteristik  hukum  sebagai  kaedah  selalu  dinyatakan  berlaku  umum  untuk siapa saja dan di mana saja dalam wilayah negara, tanpa membeda-bedakan. Meskipun ada  pengecualian  dinyatakan  secara  eksplisit  dan  berdasarkan  alasan  tertentu  yang dapat  diterima  dan  dibenarkan.  Pada  dasarnya  hukum  itu  tidak    berlaku  secara diskriminatif, kecuali oknum  aparat  atau organisasi  penegak hukum  dalam  kenyataan sosial  telah  memberlakukan  hukum  itu  secara  diskriminatif.  Akhirnya  penegakan hukum  tidak  mencerminkan  adanya    kepastian  hukum  dan  rasa  keadilan  dalam masyarakat.  Kepastian  hukum  tersebut  dalam  masyarakat  dibutuhkan  demi  tegaknya ketertiban  dan    keadilan.  Ketidakpastian  hukum  akan  menimbulkan  kekacauan dalamkehidupan  masyarakat,  dan  setiap  anggota  masyarakat  akan  saling  berbuat sesuka  hati  serta  bertindak  main  hakim  sendiri.  Keberadaan  seperti  ini  menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial.
Pendapat  mengenai  kepastian  hukum  dikemukakan  pula  oleh  Jan  M.  Otto, yaitu  bahwa  kepastian  hukum  dalam  situasi  tertentu  mensyaratkan  sebagai  berikut  : (B.Arief Sidharta, 2006 : 99)
1. Tersedia  aturan-aturan  hukum  yang  jelas  atau  jernih,  konsisten  dan  mudah diperoleh ( accesible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
2. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Bahwa  mayoritas  warga  pada  prinsipnya  menyetujui  muatan  isi  dan  karena  itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Bahwa  hakim-hakim  (peradilan)  yang  mandiri  dan  tidak  berpihak  menerapkan aturan-aturan  hukum  tersebut  secara  konsisten  sewaktu  mereka  menyelesaikan sengketa hukum; dan
5. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.
Kelima  syarat  yang  dikemukakan  Jan  M.  Otto  tersebut  menunjukkan  bahwa kepastian      hukum  dapat  dicapai  jika  substansi  hukumnya  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat. Aturan  hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian  hukum yang seperti inilah  yang  disebut  dengan  kepastian  hukum  yang  sebenarnya  ( realistic  legal certainly ),  yaitu  mensyaratkan  adanya  keharmonisan  antara  negara  dengan  rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.
Kaitan  dengan  lembaga  penyidikan  pada  tingkat  kepolisian  berkaitan  dengan waktu  yang  di  butuhkan  untuk  peroses  itu  tidak  mempunyai  waktu  yang  jelas    Batas waktu  penyelesaian  perkara  dihitung  mulai  SPDP.  Waktu  dalam    hukum  sangat berkaitan dengan kepastian hukum. Begitu pula dengan proses penyidikan yang tidak ada  batas  waktu  pelaksanaannya  memberikan  ruang  untuk  ketidak  pastian  masuk kedalam  penegakkan  hukum  ( enforcement ),  baik  untuk  pelapor/pengadu  begitu  juga dengan  tersangka,      Pelapor/pengadu  sebuah  tindak  pidana  pastilah  menginginkan laporannya ditindak lanjuti, mengenai terbuki, tidak terbukti atau tindak pidana, bukan tindak pidana itu masalah kedua, yang terpenting proses berlanjut dan pelapor/pengadu mendapatkan  jawaban  hukum  atas  laporan  atau  pengaduannya.  Tidak  jauh  beda dengan  tersangka  juga  ingin  hal  yang  dissangkakan  kepadanya  dapat  dibuktikan dengan  segera  tidak  mau  terkatung-katung  dalam  proses  hukum  sosial  yang menghakiminya sebagai tersangka yang juga akan berimbas kepada keluarganya.
Tidak  adanya  batas  waktu  penyidikan  juga  membuka  peluang  besar  terjadi abuse  of  power yaitu  penyalahgunaan      kekuasan  dalam  menjalankan  tugas.  Sebab kejahatan  terjadi  bukan  hanya  karena  ada  niat  pelakunya  tetapi  juga  karena  ada kesempatan  dan  batas  waktu  yang  tidak  jelas  telah  membuka  lebar  kesempatan tersebut.  Tidak  adanya  suatu  kepastian  hukum  dalam  proses  penyidikan mengakibatkan  bergantungnya  suatu  penyidikan  yang  lamban,  dan  hal  ini  kerap  kali posisi  seseorang  yang  diduga  keras  melakukan  tindak  pidana  setatusnya  terkatung- katung,  dan  prosesnya  biasanya  berbulan-bulan.  Meskipun  tidak  jarang  proses
penyidikan ini kerap kali sanggat cepat tapi untuk kasus yang tidak jelas pula. Artinya tidak  ada setandar yang jelas di dalam KUHAP mengenai waktu masa penyidikan.
Pada RUU KUHAP bahwa proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik setelah menerima laporan/aduan dari seseorang  yang melihat dugaan terjadinya suatu tindakan yang diduga keras perbuatan tindak pidana makapen yelidik dalam jangka 2 x 24  wajib  melakukan  penyelidikan.Dan  untuk  tindak  pidana  yang  tertangkap  tangan Penyidik  melakukan  penyelidikan  1  x  24  jam.  Sedangkan  untuk  proses  penyidikan, polisi sejak menerima laporan/pengaduan tentang dugaan terjadinya tindak pidana dari seseorang  maka  proses  penyidikan  dalam  jangka  2  x  24  jam  hasil  penyidikan  yang telah  selesai  wajib  disampaikan  kepada  penuntut  umum.  Jika  belum  lengkap,  paling lambat 7 hari PU harus mengembalikan bekas ke penyidik, dan 7 hari kemudian harus ada  penyidikan  tambahan.  Penyidikan  dianggap  selesai  jika  14  hari  PU  tidak mengembalikan  ke  penyidik.  Artinya  bahwa  secara  spesifik  di  dalam  RUU  KUHAP mengatur mengenai  masa waktu  dilakukan penyidikan dan hal  ini diharapkan adanya suatu  kepastian  hukum  bagi  seseorang  yang  di  duga  keras  melakukan  tindak  pidana sehingga  proses  penganannya  pun  di  harapkan  tidak  terkatung-katung  sampai berbulan-bulan.
Teori kebijakan hukum pidana  mengajarkan bahwa untuk memperbaiki sistem peradilan yang sedang carut marut tidaklah cukup dengan hanya melakukan perubahan terhadap  sumber  daya  aparatur  penegak  hukum  (struktur  hukum),  serta  sarana  dan prasarana  pendukung  melainkan  juga  dilakukan  secara  menyeluruh  termasuk,  dan yang  paling  penting  adalah  melakukan  perubahan  terhadap  peraturan  perundang- undangan (substansi hukum) dibidang pidana baik materiil maupun formilnya.
Pembaharuan  hukum  pidana  menurut  Barda  Nawawi  Arief  pada  hakekatnya mengandung  makna, suatu  upaya untuk  melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana,  dengan  kata  lain  pembaharuan  hukum  pidana  saat  ini  merupakan  evaluasi terhadap aturan itu sendiri apakah masih relevan dengan nilai-nilai sosiopolitik, sosio filosofis dan sosio kultural yang berkembang pada saat ini dan masa yang akan datang, sehingga peraturan yang dibuat tidak lekas usang.(Barda Nawawi Arief, 2002;76)
Berbagai  perubahan  telah  dirumuskan  dalam  Rancangan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana    termasuk  ketentuan    penanganan    perkara  pada  tahap
penyidikan.  Dalam  rancangan  Hukum  Acara  Pidana(RUU-KUHAP)  pada  tahap penyidikan,  terlihat  telah  mengalami  kemajuan  yang  pesat    dengan  telah  dirumuskan adanya  ketentuan  batas  waktu  penyidikan  tindak  pidana  umum.  Adapun  tujuan diadakannya  pembatasan  waktu  proses  penyidikan  adalah  untuk  mengurangi  celah bagi  aparat  untuk  menyalah  gunakan  wewenang  sehingga  kepastian  hukum  yang menjadi  tujuan  hukum  dapat  segera  terwujud  serta  mewujudkan  tugas  pemerintah dalam rangka pemenuhan terhadap hak-hak asasi manusia (Pasal  28 huruf J ayat  (4), baik bagimereka yang  berkedudukan sebagai tersangka maupun sebagai saksi.
Selain  dirancang  adanya  batas  waktu  penyidikan  yang  tegas  juga  di  rancang pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang diberi wewenang menilai jalannya penanganan    perkara  mulai  dari  tahap  penyidikan  sampai  dengan  tahap  penuntutan perkara tindak pidana umum. Bahwa Hakim Pemeriksa Pendahuluan diberikankewenangan  melakukan  kontrol  proses  penanganan  perkara  sejak  tahap penyidikan  suatu  perkara  tindak  pidana  (umum),  seperti  memberikan  ijin  untuk keperluan  penggeledahan,  penyitaan,  penyidik  meminta  perpanjangan  penahanan kepada Hakim Pemeriksan Pendahuluan melalui Penuntut Umum.
Secara  detail  Rancangan  Undang-Undang    Hukum  Acara  Pidana  (RUU- KUHAP)  juga  telah  dirumuskan  mengenai  tugas  aparat  penyidik  sejak  menemukan atau  menerima  laporan,  menindak  lanjuti  laporan,    pemberitahuan  penyidikan, termasuk  didalamnya  adanya  pengakuan,  penghormatan  dan  penegakan  hak-hakasasi manusia.  Adapun  penyempurnaan  ketentuan  yang    dirumuskan  dalam  RUU-KUHAP tahun 2002-2012 khususnya pada tahap penyidikan, antara lain :
Pasal 11 ayat (1) RUU-KUHAP :
Penyidik  yang  mengetahui,menerima  laporan,  atau  pengaduan  tentang  terjadinya suatu  peristiwa  yang  patut  diduga  merupakan  tindak  pidana  dalam  waktu  paling lama  2  (dua)  hari  terhitung  sejak  mengetahui,  menerima  laporan,  atau  pengaduan tersebut wajib melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.
Dalam  rancangan  ketentuan  ini  pemerintah  telah  mempertegas  batas  waktu bagi  aparat  penyidik  dalam  melakukan  penyidikan  yang  diberi  waktu  paling  lama  2 (dua)  hari  sudah  harus  dapat  menentukan  apakah  diperoleh  bukti  minimal  (dua  alat bukti)  atas  temuan,  laporan  atau  pengaduan  yang  diterima,yaitu  belum  dimuat  sanksi yang  dikenakan  apabila  dalam  waktu  2(dua)  hari  belum  dilakukan  tindakan
penyidikan. Pasal 11 ayat (1) ini jelas mengedepankan asas cepat  dalam penanganan perkara  serta  kepastian  hukum  atas  laporan  atau  pengaduan  yang  disampaikan  oleh masyarakat (korban).
Pasal 12 RUU-KUHAP
1. Dalam hal penyidik tidak menanggapi laporan atau pengaduan dalam jangkawaktu 14 (empat belas) hari, maka pelapor  atau pengadu dapat  mengajukan laporan atau pengaduan itu kepada penuntut umum setempat.
2. Penuntut umum wajib mempelajari laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (8)  dan  jika  cukup  alasan  dan  bukti  permulaan  adanya  tindak  pidana, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Penuntut Umum wajib meminta kepada penyidik  untuk  melakukan  penyidikan  dan  menunjukkan  tindak  pidana  apa  yang dapat  disangkakan dan pasal  tertentu dalam undang-undang. Jika penyidik  dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima
Permintaan  untuk  mulai  melakukan  penyidikan  dari  penuntut  umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak  melakukan penyidikan, maka pelapor atau pengadu  dapat  memohon  kepada  penuntut  umum  untukmelakukan  pemeriksaan  dan penuntutan.  Ketentuan  Pasal  12  rancangan  KUHAP  tersebut  justru  terlihat memberikan sanksi kepada pihak penyidik apabila dalam waktu 14 (empat belas hari) penyidik tidak memberi tanggapan terhadap laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh  masyarakat,  maka  pelapor/pengadu  dapat  menyampaikan  laporan/pengaduan kepada  penuntut  umum,  kemudian    beban  berpindah  ke  penuntut  umum  yaitu  untuk menentukan apakah laporan/pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat merupakan peristiwa  pidana  dan  apakah  diperoleh  bukti  dan  alasan  yang  sah  untuk  dilakukan penyidikan,  jika  ditemukan  bukti  dan  alasan  yang  cukup  maka  penuntut  umum meminta kepada penyidik untuk melakukan penyidikan serta memberitahukan kepada penyidik    tindak  pidana  apa  yang  disangkakan  kepada  tersangka.    Pasal  12  RUU- KUHAP  tersebut  menunjukan  hubungan  kerjasama  antara  penyidik  dengan  penuntut umum  sejak  penerimaan  laporan  /pengaduan  terlihat  cukup  intensif,  bahkan  peranan penuntut umum terlihat cukup dominan karena tanpa adanya proses penyidikan dapat melakukanpemeriksaan dan penuntutan atas permintaan pelapor/pengadu.
Rancangan  KUHAP  tersebut  tidak  mengatur  secara  eksplisif  tahapan penyelidikan  tetapi  langsung  ke  tahap  penyidikan,  padahal  menurut  Yahya  Harahap, tindakan Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan
Apakah  ketentuan  Pasal  12  ayat  (11)  RUU-KUHAP  “…makapelapor  atau  pengadu dapat  memohon  kepada  penuntut  umum  untuk  melakukanpemeriksaan  dan penuntutan“, memberi kewenangan kepada penuntut umum untuk melakukan tindakan pemeriksaan dalam arti penyidikan sebelum melakukan penuntutan.
Pasal  13  ayat  (1)  RUU-HAP  mengatur  mengenai  batas  waktu  untuk menyampaikan    “Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan”  kepada  penuntut  umum. Sementara  dalam  KUHAP  kewajiban  penyidik  untuk  memberitahukan  dimulainya penyidikan  kepada  penuntut  umum  hanya  diatur  dengan  frase  “segera”,    sehingga penyidik  bisa  menafsirkan  kapan  saja.  Sedangkan    dalam  RUU-KUHAP pemberitahuan  penyidikan  kepada  penuntut  umum  dirumuskan  paling  lambat  2(dua) hari,  dengan  demikian  penyidik  benar-benar  terpacu  dengan  waktu  untuk  melakukan tindakan penyidikan. Pembatasan waktu selama 2 hari sejak penyidik mulai melakukan tindakan penyidikan sudah harus memberitahukan kepada penuntut umum, maka tidak ada kesempatan bagi penyidik untuk mengulur-ulur waktu menyelesaikan perkara pada tahap penyidikan .
Rumusan  pasal  15  ayat  (2)  RUU-KUHAP  mengatur  mengenai  kewajiban penyidik  untuk  menyerahkan    perkara  tahap  kedua:“Setelah  berkas  perkara sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dinyatakan  lengkap  oleh  penuntut  umum, penyidik  menyerahkan  berkas  perkara  hasil  penyidikan  rangkap  2  (dua)  beserta tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum “.Ketegasan rumusan  Pasal  15  ayat  (2)  ini  tidak  jauh  berbeda  dengan  rumusan    dalam  KUHAP yang  mewajibkan  penyidik  untuk  menyerahkan  tanggung  jawab  perkara  tahap  kedua (tersangka dan barang bukti) setelah berkas perkara tahap pertama dinyatakan lengkap. Tidak jauh berbeda dengan ketentuan KUHAP  karena dalam rumusan RUU-KUHAP Pasal 15 ayat (2) ini tidak memberi“limit waktu”, berapa lama penyidik wajib sudah menyerahkan  perkara  tahap  kedua  (tanggung  jawab  tersangka  dan  barang  bukti) sehingga  masih  ada  peluang  untuk  mengulur-ulur  waktu  bagi  penyidik  dalam menyelesaikan tugas penyidikan. Keadaan  ini memberi ruang ketidak pastian hukum serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
Pembatasan waktu  penyidikan  yang secara tegas  diatur dalam  rumusan RUU- KUHAP dapat ditemui dalam  ketentuan Pasal 88 ayat (1) s/d ayat (4), RUU-KUHAP antara lain :
1. Tersangka  yang  ditangkap  atau  ditahan  berhak  mendapat  pemeriksaan  oleh penyidik  dalam  waktu  paling  lama  1  (satu)  hari  terhitung  sejak  ditangkap  atau ditahan.
2. Berkas  perkara  tersangka  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  diserahkan kepada  penuntut  umum  dalam  waktu  paling  lama  60  (enampuluh)  hari  terhitung sejak penyidikan dimulai.
3. Dalam  hal  tersangka  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  ditahan,  berkas perkara  tersangka  harus  diserahkan  kepada  penuntut  umum  dalam  waktu  paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak penyidikan dimulai.
4. Apabila  terjadi  suatu  hal  yang  sangat  memaksa  sehingga  dalam  jangkawaktu sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  penyidikan  belum  dapat  diselesaikan, penyidik dapat meminta perpanjangan waktu penyidikan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan  melalui  penuntut  umum  untuk  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari terhitung sejak penyidikan dimulai dan dapat  diperpanjang lagi  untuk  paling lama 30 (tiga puluh) hari.
5. Disadari bahwa tidak semua laporan/pengaduan yang diterima oleh penyidik
KUHAP  yang  akan  datang  diharapkan  mampu  menyatukan  hukum  acara pidana  yang  tersebar  dalam  perundang-undangan  khusus  (kodifikasi),  sehingga  di Indonesia  hanya      berlaku  satu  undang-undang    hukum  acara  pidana  yaitu  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  dan  undang-undang  yang  dibentuk tersebut mampu bertahan dalam kurun waktu yang lama dan mengikuti perkembangan kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Tidak  kalah  penting  KUHAP  yang  akan datang mampu melindungi hak hak tersangka dan korban tindak pidana.

## PENUTUP
Batas waktu  penyidikan tidak ditentukan secara limitatif  pada KUHAP. Hanya bisa dimaknai  dengan  adanya  pembatasan  lamanya  penahanan.  Pasal  pasal  yang  mensiratkan batas  waktu  penyidikan  adalah  Pasal  24,  Pasal  106,  Pasal  109  ayat  (1)  dan  Pasal  110 KUHAP.  Batas waktu untuk menindaklanjuti laporan, pengaduan  dan tertangkap tangan tidak ada ditentukan KUHAP.  Akan tetapi, terdapat Peraturan Kapolri No. 12 Tahun  2009 tentang  Pengawasan  dan  Pengendalian  Penanganan  Perkara  Pidana  di  Lingkungan  Polri, yang  mengatur  mengenai  batas  waktu  pemeriksaan  dan  penyelesaian  perkara  pada  Pasal 11, Pasal 18, Pasal 26, Pasal 31, Pasal 32 serta Pasal 33 dan Pasal 34.
Pada  Rancangan  KUHAP  telah  dipertegas  batas  waktu  bagi  aparat  penyidik  dalam melakukan  penyidikan  yang  diberi  waktu  paling  lama  2(dua)  hari  sudah  harus  dapat menentukan  apakah  diperoleh  bukti  minimal  (dua  alat  bukti)  atas  temuan,  laporan  atau pengaduan  yang  diterima.  Selain  itu  juga  dirancang  pembentukan  Hakim    Pemeriksa Pendahuluan yang diberi wewenang menilai jalannya penanganan perkara mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap penuntutan perkara tindak pidana umum.

## DAFTAR PUSTAKA
B.Arief Sidharta, Hukum dan logika, Alumni, Bandung, 2006
Barda  Nawawi  Arief,  Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2002
F.Cole,  George,  The  American  System  of  criminal  Justice,  Monterey  Brooks,  Cole Publishing Company, 1986
Ismansyah, Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana di Bidang Perbankan, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2015
Lawrence  M  Friedman,  The  Legal  System:  A  Social  Science  Perspective,  Russel  Sage Foundation, America, 1975
Lilik  Mulyadi,  Hukum  Acara  Pidana:  Normatif,  Teoretis,  Praktik  dan  Permasalahannya, Alumni, Bandung, 2007
Soebroto Brotodiredjo, Asas-asas Wewenang Polri, Hukum Polri di Indonesia, Penyunting DPM Sitompul, Edward Syahperenong, Tarsito, Bandung, 1985