## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2

## KEPASTIAN HUKUM PENETAPAN HASIL PEMERIKSAAN TES KESEHATAN IKATAN DOKTER INDONESIA OLEH KPU TERHADAP PASANGAN CALON
KEPALA DAERAH KABUPATEN SOLOK 2020
Leo Murphi 1* , Otong Rosadi 2 , Iyah Faniyah 3
1,2,3 Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia
*Corresponding Author: leomurphy0405@gmail.com Info Artikel Abstrak Diterima, 19/05/2023 Pasal  4  ayat  (1)  huruf  e  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik Indonesia  Nomor  9  Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Keempat  Atas  Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  3  Tahun  2017  Tentang  Pencalonan Pemilihan  Gubernur  Dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  Dan  Wakil  Bupati,
Dan/Atau  Walikota  Dan  Wakil  Walikota  mensyaratkan  calon  mampu  secara jasmani,  rohani  dan  bebas    penyalahgunaan  narkotika  berdasarkan  hasil pemeriksaan  kesehatan  menyeluruh  dari  tim  dokter  yang  terdiri  dari  dokter, ahli  psikologi  dan  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN).  Pendekatan  pada penelitian  menggunakan  pendekatan  Yuridis  Normatif  yang  didukung pendekatan  Yuridis  Empiris.  Kepastian  Hukum  Penetapan  Hasil  Tes Kesehatan  IDI  Terhadap  Pasangan  Calon  Pada  Pemilihan  Kepala  Daerah Kabupaten  Solok  2020  adalah  menentukan  standar  Minimal  dalam melaksanakan  tes  Kesehatan.  Ikatan  Dokter  Indonesia  (IDI)  dipastikan bertindak  secara  independen,  IDI  merekomendasikan  dokter-dokter  yang memenuhi persyaratan. Dokter yang tugaskan tidak boleh memiliki hubungan apapun  dengan  bakal  calon.  Selain  itu  harus  siap  bekerja  diluar  jam  kerja sesuai  dengan  ketentuan  berdasarkan  regulasi  yang  dipaparkan.  Guna Kepastian hukum terhadap hasil tes Kesehatan maka bagi pasangan calon yang tidak  lolos  dapat  mengajukan  gugatan  keberatan  ke  Bawaslu.  Selanjutnya Bawaslu  akan  merekomendasikan  untuk  melakukan  tes  kesehatan  ulang  dan jika  kembali  tidak  lolos  tes  kesehatan  maka  panwaslu  akan  menerbitkan  SK bagi pasangan yang tidak lolos tes Kesehatan. Pasangan calon bisa melakukan upaya  hukum  ke  PTUN  terkait  penetapan  tidak  lolos  tes  kesehatan  yang dikeluarkan  oleh  KPU.  Kendala-Kendala  Yang  Ditemukan  Dalam  Penetapan Hasil  Tes  Kesehatan  IDI  Terhadap  Pasangan  Calon  Pada  Pemilihan  Kepala Daerah Kabupaten Solok 2020 Dan Solusinya diantaranya Kurang nya sarana dan prasarana kesehatan di daerah. Ketidak percayaan pasangan calon pilkada terhadap pelaksanaan tes kesehatan oleh IDI, Kurangnya sumber daya manusia terutama tenaga kesehatan yang berkualitas di daerah.
Direvisi, 15/06/2023
Dipublikasi, 03/07/2023

## Kata Kunci:
Kepastian Hukum, Tes Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia, Kepala Daerah

## Abstract
Keywords: Legal Certainty, Health Test, Indonesian Doctors Association, Head of Region Article  4  paragraph  (1)  letter  e  Regulation  of  the  General  Election Commission  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  9  of  2020  concerning  the Fourth Amendment to the General Election Commission Regulation Number 3 of  2017  Concerning  Nominations  for  the  Election  of  Governor  and  Deputy
Governor,  Regent  and  Deputy  Regent,  and/or  Mayor  and  Deputy  Mayor requires  candidates  to  be  physically  and  mentally  capable  and  free  from narcotics abuse based on the results of a thorough medical examination from a  team  of  doctors  consisting  of  doctors,  psychologists  and  the  National Narcotics  Agency  (BNN).  The  approach  to  research  uses  a  Normative Juridical  approach  supported  by  an  Empirical  Juridical  approach.  Legal Certainty for the Determination of IDI Health Test Results for Candidate Pairs
in  the  2020  Solok  Regency  Regional  Head Election  is  to  determine  minimum standards  in  carrying  out  health  tests.  The  Indonesian  Doctors  Association (IDI)  is  certain  to  act  independently,  IDI  recommends  doctors  who  meet  the requirements.  The  assigned  doctor  may  not  have  any  relationship  with  the prospective candidate. In addition, they must be ready to work outside working hours in accordance with the provisions based on the regulations presented. In order to have legal certainty regarding the results of the health test, pairs of candidates  who  do  not  pass  can  submit  an  objection  lawsuit  to  the  Bawaslu. Furthermore,  the  Bawaslu  will  recommend  conducting  another  medical  test and if they do not pass the health test again, the Panwaslu will issue a decree for  couples  who  do  not  pass  the  health  test.  Candidate  pairs  can  take  legal action  against  the  Administrative  Court  regarding  the  determination  of  not passing  the  health  test  issued  by  the  KPU.  Obstacles  Found  in  Determining IDI  Health  Test  Results  for  Candidate  Pairs  in  the  2020  Solok  Regency Regional  Head  Election  and  the  solution  includes  a  lack  of  health  facilities and  infrastructure  in  the  region.  Distrust  of  election  candidate  pairs  for  the implementation  of  medical  tests  by  IDI,  lack  of  human  resources,  especially qualified health workers in the regions.

## PENDAHULUAN
Negara  Republik  Indonesia  sebagai  negara  kesatuan  menganut  asas  desentralisasi dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  dengan  memberikan  kesempatan  dan  kekuasaan kepada  daerah  untuk  menyelenggarakan  otonomi  daerah.  Karena  itu,  Pasal  18  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), antara lain menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu  dibagi  atas  kabupaten  dan  kota,  yang  tiap-tiap  provinsi,  kabupaten  dan  kota  mempunyai pemerintahan  daerah  yang  diatur  dengan  undang-undang. 1 Dengan  demikian,  UUD  1945 merupakan  landasan  yang  kuat  untuk  menyelenggarakan  otonomi  dengan  memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. 2
UUD 1945 tidak mengharuskan kepala daerah dipilih secara langsung, dan calon kepala daerah tidak harus berasal dari partai politik atau gabungan dari partai politik. Frasa “dipilih secara  Demokratis”  tidaklah  dapat  ditafsirkan  bahwa  rekrutmen  pasangan  calon  menjadi kewenangan  mutlak  partai  politik  sebagai  salah  satu  lembaga  yang  berfungsi  melakukan rekrutmen politik dalam pengisian jabatan publik melalui mekanisme yang demokratis. Sebab demokratis  dituntut  adanya  pemerintahan  daerah  yang  memperoleh  hak  otonomi.  Lembaga yang memiliki kewenangan melakukan rekrutmen calon kepala daerah, adalah lembaga yang juga menjadi penanggung jawab pelaksana pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif) yaitu KPU(D). 3
Salah  satu  manifestasi  demokrasi  di  Indonesia  adalah  Pemilihan  Umum  (Pemilu)  dan Pemilihan  Umum  Kepada  Daerah  (Pemilukada)  untuk  memilih  pemimpin  Daerah.  Dalam pemilihan umum, masyarakat diberi ruang apresiasi dalam menentukan hak politiknya untuk agenda  lima  tahun  perjalanan  suatu  negara.  Pemilihan  umum  merupakan  momentum  tepat dalam mengimplementasikan hak warga negara untuk menjalankan kedaulatan. Bahwa pada pemilihan  umum  menjadi  sebuah  harapan  kiranya  masyarakat  berpartisipasi  aktif  pada
1 Otong  Rosadi, Konstitusionalitas  Pengaturan  Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia:  Suatu  Eksperimen  yang Tidak Kunjung Selesai, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3, 2015, hlm. 542.
2 Juanda Nawawi, Analisis Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Kebijakan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat, Jurnal Ilmu Pemerintahan Government, Volume 8, Nomor 1, 2015, hlm. 69.
3 Muhammad Irham, Makna Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Menurut Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Jurnal Ilmiah Ekotrans, Volume 13, Nomor 1, 2013, hlm. 21.
pemilihan umum sehingga terwujud masyarakat yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. 4 Dimana dalam mengawal Pemilu maka diperlakukan sebuah lembaga yang bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Komisi Pemilihan Umum yang terstruktur mulai dari tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU),  KPU  Provinsi,  dan  KPU  Kabupaten/Kota,  yang  diberi  kewenangan  untuk melaksanakan  pemilihan  umum.  Independensi  KPU  adalah  bebas  dari  pegaruh  pihak manapun  disertai  dengan  transparansi  yang  jelas  dan  pertanggungjawaban  yang  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan.  Berdasar  pada  asas  pelaksanaan  pemilihan  umum oleh  KPU  yaitu  asas  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil.  Lembaga  KPU  selain kritik  terhadap  individu  yang  masuk  dalam  lembaga  Komisi  Pemilihan  Umum,  juga  tidak sedikit  kita  saksikan  kekecewaan  masyarakat  terhadap  kinerja  KPU  yang  seolah-olah terkooptasi dengan kepentingan politik, keberpihakan, ketidak terbukaan KPU. 5
Jelasnya KPU kurang menerapkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam melaksanakan tugas dan kewenagannya pada  pelaksanaan Pemilihan Umum. Sebagai persiapannya  adalah  melakukan  pendataan  untuk  calon  pemilih.  Dalam  pendataan  pemilih diharapkan  seluruh  masyarakat  yang  memenuhi  syarat  yaitu  yang  telah  berumur  17  ke  atas atau  telah  menikah  harus  terdaftar  sebagai  pemilih. 6 Bahwa  seluruh  rakyat  tanpa  kecuali, yang  telah  memenuhi  syarat  maka  berhak  untuk  memberikan  hak  pilihnya.  Termasuk Pemilihan Umum Kepada Daerah (Pemilukada) untuk memilih pemimpin Daerah.
Pemilihan pejabat publik melalui Pemilukada saat ini dinilai sebagai sistem paling ideal yang  dapat  dilakukan  dalam  rangka  mewujudkan  demokrasi  di  Indonesia.  Munculnya pemilukada  memiliki  keterkaitan  yang  kuat  terhadap  bentuk  demokrasi  lokal. 7 Salah  satu pengaruh  kuat  demokrasi  lokal  adalah  adanya  partisipasi  dari  masyarakat  dalam  pemilihan pejabat  publik  melalui  pemilukada.  Pengisian  jabatan  kepala  daerah  secara  langsung merupakan  lompatan  sejarah  dalam  panggung  politik  lokal.  Pelaksanaan  pemilihan  kepala daerah  secara  langsung  merupakan  mekanisme  untuk  menciptakan  pemerintahan  yang transparan  di  dalam  suatu  pemilihan,  dengan  maksud  bahwa  rakyat  bebas  menentukan pemimpinnya yang berkualitas tanpa interpensi dari pihak manapun. 8
Salah  satu  masalah  dalam  Pilkada  yang  terjadi  di  Propinsi  Sumatera  Barat,  yaitu Pilkada Kabupaten Solok 2020, terkait kepastian hukum penetapan hasil tes kesehatan Ikatan Dokter Indonesia (ID) terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah. Dimana Dewan Kehormatan Penyelenggara  Pemilu  (DKPP)  dalam  sidang  virtual  pemeriksaan  dugaan  pelanggaran  kode etik penyelenggara pemilu  (KEPP) untuk  Perkara Nomor 172-PKE-DKPP/XI/2020.  Perkara ini diadukan oleh Iriadi DT. Tumanggung melalui kuasanya Ganefri Indra Yanti dan Syaiwat Hamli.    Teradu  perkara  ini  adalah  Ketua  dan  Anggota  KPU  Kabupaten  Solok  yakni,  Gadis M, Jons Manedi, Yusrial, Defil, dan Vivin Zulia Gusmita masing-masing sebagai Teradu I –
4 Miriam Budiardj, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 461
5 Arbi Sanit, Partai, Pemilu dan Demokrasi, Pustaka belajar, Jogjakarta, 1997, hlm. 67.
6 Ni’matul  Huda, Dinamika  Ketatanegaraan  Indonesia  Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi, FH  UII  Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 45.
7 Wafia  Silvi  Dhesinta, Calon  Tunggal  Dalam  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  Dan  Konsep  Demokrasi (Analisis  Terhadap  Pemilihan  Kepala  Daerah  Kabupaten  Blitar  Tahun  2015), Jurnal  Cita  Hukum,  Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Volume 4 Nomor 1, 2016, hlm. 88.
8 Zainal  Arifin  Hoesein, Pemilu  Kepala  Daerah  dalam  Transisi  Demokrasi, Jurnal  Konstitusi,  Volume    7, Nomor 6, 2010, hlm. 311.
V.  Pengadu  juga  melaporkan  Ketua  dan  Anggota  Bawaslu  Kabupaten  Solok  yakni  Afri Memori, Andri Junaidi, dan Mara Prandes sebagai Teradu VI, VII, dan VIII. 9
Ketua  dan  Anggota  KPU  Kabupaten  Solok  didalilkan  tidak  menetapkan  Pengadu sebagai calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Solok  2020  sebagaimana  dalam  SK  No.  80/PL.02.3-KPt/1302/KPU-kab/IX/2020  tentang Penetapan  Calon  Peserta  Pemilihan  Bupati  Dan  Wakil  Bupati  Tahun  2020  tanggal  23 September 2020. Dimana Tim Dokter telah melakukan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan  kesehatan  pengadu  kepada  KPU  Kab.  Solok  melalui  KPU  Provinsi  Sumatera Barat tanggal 11 September 2020. Atas dasar surat Keterangan tersebut telah dilakukan rapat pleno tanggal 13 September 2020. Hasil pleno menyatakan Pengadu Tidak Memenuhi Syarat (TMS).  Permasalahan  yang  dibahas  adalah  kepastian  hukum  penetapan  hasil  tes  kesehatan IDI  terhadap  pasangan  calon  pada  Pemilihan  Kepala  Daerah  Kabupaten  Solok  2020  dan Kendalanya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hokum, dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif  analitis , yaitu  penelitian  yang  menggambarkan tentang  kepastian  hukum penetapan  hasil  pemeriksaan  tes  kesehatan  ikatan  dokter  indonesia  oleh  KPU  terhadap pasangan  calon  Kepala  Daerah  Kabupaten  Solok  2020.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  Yuridis  Normatif  didukung  pendekatan  yuridis  empiris. Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  dan  data  primer  yang  diperoleh  melalui  studi kepustakaan/studi  dokumen,  dan  studi  lapangan  dengan  teknik  wawancara.  Data  yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kepastian Hukum Penetapan Hasil Tes Kesehatan IDI Terhadap Pasangan Calon Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Solok 2020
Pada pemilihan calon perlu dilakukan tes Kesehatan, Pada 46 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 menyatakan bahwa “tes kesehatan tersebut bersifat final dan mengikat. “Standar Minimal dalam melaksanakan tes Kesehatan sudah ada dalam petunjuk teknisnya yang harus dipenuhi masing-masing bakal calon proses uji kesehatan jika tidak  memenuhi  standar  minimal  tidak  akan  diloloskan.  Ikatan  Dokter  Indonesia  (IDI) dipastikan  bertindak  secara  independen,  IDI  merekomendasikan  dokter-dokter  yang memenuhi  persyaratan.  Pertama  harus  punya  standar  kompetensi  sesuai  spesifikasi  yang dibuktikan  dengan  surat  tanda  registrasi.  Dokter  yang  melakukan  pengecekkan  kesehatan juga harus memiliki izin praktek, dan tergabung sebagai anggota IDI.
Dokter  yang  tugaskan  tidak  boleh  memiliki  hubungan  apapun  dengan  bakal  calon. Selain  itu  harus  siap  bekerja  diluar  jam  kerja  sesuai  dengan  ketentuan  berdasarkan  regulasi yang  dipaparkan.  Setiap  bakal  calon  sudah  diberikan  rekomendasi  masing-masing  terhadap tingkat  resiko  kesehatan  yang  mungkin  dihadapi  kedepannya  termasuk  juga  dengan  upaya pencegahannya  dan  sebagainya  Rekomendasi  yang  dikeluarkan  oleh  tim  yang  sudah  ditulis
9 DKPP, DKPP Periksa Kpu Dan Bawaslu Kab. Solok Terkait Syarat Kesehatan Paslon, https://dkpp.go.id/dkpp- periksa-kpu-dan-bawaslu-kab-solok-terkait-syarat-kesehatan-paslon/, diakses pada tanggal 20 April 2022.
didalam resume medis yang akan disampaikan KPU kepada masing-masing peserta termasuk apa yang dilakukan, dihindari dan dikonsultasikan.
Profesionalisme dan kesiapan KPU dalam merespon potensi munculnya sangketa para pihak akan berkontribusi pada terjaganya kepercayaan publik atas kinerja dan performa KPU selaku  penyelenggara  pilkada.  Supervisi  dan  asistensi  secara  hierarkis  sangat  di  perlukan dalam mengevaluasi dan memastikan bahwa segala argumen, fakta dan bukti- bukti penguat kinerja kerja dan pengambilan keputusan KPU telah di siapkan dengan baik diharapkan pihak Bawaslu  RI  untuk  menyiapkan  dan  mengawal  kinerja  jajarannya  dalam  menyelesaikan sangketa  agar  penyelesaian  sengketa  betul-  betul  dilakukan  sesuai  ketentuan  peraturan perundangundangan tidak berpihak apalagi bersandar ganda.
Penulis  menggunakan  Teori  kepastian  hukum  dalam  melakukan  analisis  kepastian hukum  penetapan  hasil  tes  kesehatan  IDI  terhadap  pasangan  calon  pada  pemilihan  kepala Daerah  Kabupaten  Solok  2020.  Konsep  kepastian  hukum  mencakup  sejumlah  aspek  yang saling  mengkait.  Salah  satu  aspek  dari  kepastian  hukum  ialah  perlindungan  yang  diberikan pada individu terhadap kesewenang-wewenangnya individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah).  Adalah  kepercayaan  akan  kepastian  hukum  yang  seharusnya  dapat  dikaitkan individu  berkenaan  dengan  apa  yang  dapat  diharapkan  individu  akan  dilakukan  penguasa, termasuk  juga  kepercayaan  akan  konsistensi  putusan-putusan  hakim  atau  administrasi (pemerintah) 10 .
Herlien Budiono mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan  dari  hukum,  terutama  untuk  norma  hukum  tertulis.  Hukum  tanpa  nilai  kepastian akan  kehilangan  makna  karena  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  pedoman  perilaku  bagi  semua orang.  Apeldoorn  mengatakan  bahwa  kepastian  hukum  memiliki  dua  segi  yaitu  dapat ditentukannya  hukum  dalam  hal  yang  konkret  dan  keamanan  hukum.  Hal  ini  berarti  pihak yang  mencari  keadilan  ingin  mengetahui  apa  yang  menjadi  hukum  dalam  suatu  hal  tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam kesewangan hukum.
Dalam hal kepastian hukum penetapan hasil tes kesehatan bagi pasanagan calon pilkada yang  dinyatakan  tidak  lolos  tes  Kesehatan,  maka  calon  pilkada  perlu  melakukan  langkah langkah  sebagai  berikut:  Wewenang  menyelesaikan  sengketa  yang  diamanatkan  kepada Bawaslu  adalah  tugas  baru  bagi  lembaga  tersebut,  karena  pada  pemilu-pemilu  sebelumnya aturan  tersebut  belum  diatur.  Penyelesaian  sengketa  yang  ditangani  Bawaslu  adalah penyelesaian sengketa  administrasi  Pemilu  dan sengketa proses pemilu,  dalam penyelesaian sengketa proses  pemilu  terdapat 2 (dua) tahapan, yaitu mediasi  dan  ajudikasi.  Pada tahapan pertama  yaitu  mediasi,  Bawaslu  akan  mempertemukan  pihak  yang  bersengketa,  apabila dalam  mediasi  tidak  temui  kesepakatan  antara  para  pihak  atas  apa  yang  diperkarakan  maka penyelesaian memasuki tahap sidang ajudikasi. 11
Salah  satu  gugatan  Sengketa  yang  ditangani  dengan  objek  gugatan  keberatan  yang diajukan oleh penggugat terkait dengan hasil pemeriksaan Kesehatan Rohani dimana jika ada calon  pasangan  pilkada  yang  tidak  lolos  tes  kesehatan  akan  di  rekomendasikan  untuk melakukan  tes  kesehatan  ulang  dan  jika  kembali  tidak  lolos  tes  kesehatan  maka  panwaslu
10 I.H.  Hijmans,  dalam Het  recht  der  werklijkheid ,  dalam  Herlien  Budiono, Asas  Keseimbangan  bagi  Hukum Perjanjian  Indonesia-Hukum  Perjanjian  Berlandaskan  Asas-Asas  Wigati  Indonesia ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung 2006, hlm 208.
11 Ramlan Surbakti, Penegakan Hukum Pemilu dan Pilkada , Kelompok Gramedia, Jakarta, 2016, hal. 6.
akan menerbitkan SK bagi pasangan yang tidak lolos tes kesehatan tersebut dan melanjutkan ke tahapan pilkada berikutnya.
Selanjutnya  bagi  pasangan  calon  bisa  melakukan  upaya  hukum  ke  PTUN  terkait penetapan  tidak  lolos  tes  kesehatan  yang  dikeluarkan  oleh  KPU.  Gugatan  yang  diajukan  ke Pengaadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara  merupakan  upaya  Banding  setelah  gugatan  awal  di panwaslih  dinyatakan  gagagl  atau  ditolak.  Untuk  mengajukan  gugatan  ke  PTUN  ada prosedur-prosedur yang dijalani, yang pertama adalah mendaftarkan sengketa atau gugatan ke PTUN.  Setelah  memenuhi  semua  persyaratan  gugatan  dan  kepanitraan  PTUN  Medan  untuk selanjutnya  memproses  gugatan  sesuai  dengan  prosedur  yang  berlaku  di  PTUN  yang diberitahukan  kepada  penggugat  untuk  menunggu  panggilan  selanjutnya.  Setelah  melewati penelitian  administrasi  ketua  pengadilan  melakukan  proses  dismissal,  yaitu  proses  untuk meneliti  apakah  gugatan  yang  diajukan  penggugat  layak  dilanjutkan  atau  tidak.  Dismissal dilakukan secara singkat dalam rapat pemusyawaratan oleh ketua pengadilan.
Sebelum  pemeriksaan  pokok  dimulai  hakim  wajib  melakukan  pemeriksaan  persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas tujuannya untuk mematangkan perkara. 12 dalam pemeriksaan  persidangan  ada  dengan  acara  biasa  dan  acara  cepat  sesuai  ketentuan  UU PTUN. Para pihak dipanggil atau diberitahukan untuk pemeriksaan persidangan dengan surat tercatat. Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh lebih dari 6(enam) hari kecuali  sengketa  harus  diperiksa  dengan  acara  cepat.  Apabila  dipandang  perlu  hakim berwenang  memerintahkan  kedua  belah  pihak  untuk  datang  menghadap  sendiri  ke persidangan,  sekalipun  sudah  diwakili  seorang  kuasa.  Dalam  hal  penggugat  dan  kuasanya tidak hadir dipersidangan pada hari pertama dan pada hari ditentukan dalam panggilan yang kedua  tanpa  alasan  yang  dapat  dipertanggung  jawabkan  gugatan  dinyatakan  gugur  dan penggugat harus membayar uang perkaranya.
Pemeriksaan  persidangan  dimulai  dengan  membacakan  isi  gugatan  dan  surat  yang memuat  jawaban  oleh  hakim  ketua  sidang  dan  jika  tidak  ada  jawaban  pihak  tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban Kemuadian dilanjutkan dengan pembacaan jawaban.  Yang  dapat  dijadikan  alat  bukti  dalam  UU  PTUN  disebutkan  adalah:  surat  atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, prngakuan para pihak dan pengetahuan hakim. Dan jika  para  pihak  masih  belum  puas  dengan  hasil  di  PTUN  maka  bisa  membawa  masalah  ini berlanjut dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sebagaimana diatu dalam Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan Putusan Mahkamah Agung bersifat Final dan Mengikat dan  tidak  bias  dilakukan  upaya  hukum  yang  lain,  maka  putusan  kasasi  adalah  kepastian hukum mutlak bagi pasangan calon pilkada yang  mengajukan upaya hukum bila diputusakn tidak  lolos  tes  kesehatan  oleh  KPU.  Dengan  begitu  kepastian  hukum  mengenai  hasil  tes Kesehatan Idi pada calon pasangan Pilkada ini sudah sesuai dengan teori Kepastian Hukum.

## Kendala-Kendala  Yang  Ditemukan  Dalam  Penetapan  Hasil  Tes  Kesehatan  IDI Terhadap Pasangan Calon Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Solok 2020 Dan Solusinya
Guna menjawab kendala yang ditemukan dalam penetapan hasil tes Kesehatan IDI pada calon  Pilkada  ini,  penulis  menggunakan  teori  kewenangan.  Wewenang  adalah  hak  yang dimiliki  oleh  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  atau  penyelenggaraan  negara  lainnya
12 Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang PTUN , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hal.91.
untuk  mengambil  keputusan  dan/atau  tindakan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan. Kewenangan  Pemerintah  yang  selanjutnya  disebut  kewenangan  adalah  kekuasaan  Badan dan/atau Pejabat Pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum  publik.  Hal  ini  sebagaimana  diatur  pada  Bab  I  Ketentuan  Umum  Pasal  1  Angka  5, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi Pemerintahan.
Menurut  Ateng  syafrudin  ada  perbedaan  antara  pengertian  kewenangan  dan wewenang. 13 Kita  harus  membedakan  antara  kewenangan (authority,  gezag) dan  wewenang (competence,  bevoegheid) .  Kewenangan  adalah  apa  yang  disebut  kekuasaan  formal, kekuasaan  yang  berasal  dari  kekuasaan  yang  diberikan  oleh  Undang-undang,  sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian (onderdeel) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan  terdapat  wewenang-wewenang (rechtsbe  voegdheden) .  Wewenang  merupakan lingkup  tindakan  hukum  publik,  lingkup  wewenang  pemerintahan,  tidak  hanya  meliputi wewenang  membuat  keputusan  pemerintah (bestuur) ,  tetapi  meliputi  wewenang  dalam rangka  pelaksanaan  tugas,  dan  memberikan  wewenang  serta  distribusi  wewenang  utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Soerjono Soekanto,  menguraikan bahwa beda antara kekuasaan dan wewenang adalah bahwa  setiap  kemampuan  untuk  mempengaruhi  pihak  lain  dapat  dinamakan  kekuasaan, sedangkan  wewenang  adalah  kekuasaan  yang  ada  pada  seseorang  atau  sekelompok  orang yang  mempunyai  dukungan  atau  mendapat  pengakuan  dari  masyarakat. 14 Sedangkan  Lubis berpendapat, istilah kewenangan berasal dari kata wewenang. Beliau menguraikan pengertian kewenangan  dengan  membedakan  tugas (functie) adalah  satuan  urusan  pemerintah  yang dibebankan  kepada  organ  tertentu  untuk  dilaksanakan,  dan  wewenang  adalah  pelaksanaan teknik urusan yang dimaksud.
Pasangan Calon yang mengajukan diri sebagai calon kepala daerah maupun calon wakil kepala  daerah  harus  memenuhi  persyaratan  yang  telah  diatur,  salah  satunya  adalah  dalam kondisi  sehat  jasmani.  Yakni  dengan  melakukan  tes  Kesehatan  IDI.  Namun  dalam pelaksanaannya  terdapat  beberapa  kendala  yang  dialami  saat  pemeriksanaan  Kesehatan  IDI tersebut.  Kendala  yang  ditemui  dalam  penetapan  hasil  tes  kesehatan  IDI  terhadap  pasangan calon pilkada:
1. Kurang nya sarana dan prasarana kesehatan di daerah yang bisa menyebabkan hasil yang tidak valid pada saat tes kesehatan bagi pasangan calon pilkada.
2. Ketidak  percayaan  pasangan  calon  pilkada  terhadap  pelaksanaan  tes  kesehatan  oleh  IDI, karena pasangan calon lebih cendrung percaya kepada dokter pribadi masing masing.
3. Kurangnya  sumber  daya  manusia  terutama  tenaga  kesehatan  yang  berkualita  di  daerah membuat pasangan calon tidak percaya dengan tes kesehatan yang diadakan IDI di daerah.
4. Tidak  jelasnya  prosedur  pengajuan  keberatan  jika  ada  salah  satu  pasangan  calon  yang tidak lolos tes kesehatan bisa membuat terganggu nya kondusifitas daerah.
Dalam menghadapi kendala tersebut, terdapat beberapa solusi yang diharapkan untuk ke depannya, seperti:
13 Ateng  Syafrudin, Menuju  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara  Yang  Bersih  Dan  Bertanggung  Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi I v, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm. 22.
14 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum ,  Penerbit  Universitas  Indonesia,  Ui-Press,  Jakarta,  1986, hlm. 30.
1. Peningkatan  sarana  dan  prasarana  di  daerah  terutama  dalam  fasilitas  kesehatan  sehingga bisa menunjang pelaksaan tes kesehatan ketika pilkada berlangsung.
2. Meningkatkan  kepercayaan  peserta  pilkada  terhadap  IDI  dengan  meningkatkan  kualitas dan profeionalisme IDI dalam pemeriksaan tes kesehatan dalam pilkada.
3. Meningkatkan sumber daya manusia terutama dalam hal tenaga kesehatan di daerah.
4. Membuat  dasar  hukum  yang  jelas  dalam  hal  pengajuan  keberatan  bagi  pasangan  calon pilkada yang tidak lolos tes kesehatan.
Melihat  pada  kendala  yang  dialami  saat  penetapan  hasil  tes  Kesehatan  IDI  pada pasangan calon PILKADA, sehingga dirasa belum sesuai dengan teori kewenangan yang ada, karena  masih  terjadinya  ketidak  percayaan  terhadap  hasil  tes  Kesehatan  yang  dilakukan dengan standar IDI tersebut. Sebaliknya pasangan calon lebih berkiblat pada Dokter Pribadi masing-masing  yang  bukan  kewenangan  mereka  dalam  menetapkan  hasil  tes  Kesehatan tersebut.

## KESIMPULAN
Kepastian  hukum  penetapan  hasil  tes  kesehatan  IDI  Terhadap  Pasangan  Calon  Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Solok 2020 dapat lebih valid dan transparan maka harus dijelaskan  terlebih  dahulu  kepada  pasangan  calon  mengenai  standar  Minimal  dalam melaksanakan tes Kesehatan dan kompetensi dari dokter yang melakukan tes Kesehatan, juga dilakukan transparansi daripada hasil tes Kesehatan tersebut.
Adanya  dasar  hukum  yang  jelas  dalam  hal  pengajuan  keberatan  bagi  pasangan  calon pilkada  yang  tidak  lolos  tes  Kesehatan  dan  sebaiknya  pasangan  calon  lebih  berkiblat  pada Dokter Pribadi masing-masing yang bukan kewenangan mereka dalam menetapkan hasil tes Kesehatan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Ateng  Syafrudin, Menuju  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara  Yang  Bersih  Dan Bertanggung  Jawab,  Jurnal  Pro  Justisia  Edisi  I v,  Universitas  Parahyangan,  Bandung, 2000.
Arbi Sanit, Partai, Pemilu dan Demokrasi, Pustaka belajar, Jogjakarta, 1997
DKPP,  DKPP  Periksa  Kpu  Dan  Bawaslu  Kab.  Solok  Terkait  Syarat  Kesehatan  Paslon, https://dkpp.go.id/dkpp-periksa-kpu-dan-bawaslu-kab-solok-terkait-syarat-kesehatan- paslon/
Indroharto, Usaha  Memahami  Undang-Undang  Tentang  PTUN ,  Pustaka  Sinar  Harapan, Jakarta, 2000.
I.H. Hijmans, dalam Het recht der werklijkheid , dalam Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi  Hukum  Perjanjian  Indonesia-Hukum  Perjanjian  Berlandaskan  Asas-Asas  Wigati Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung 2006
Juanda  Nawawi, Analisis  Hubungan  DPRD  dan  Pemerintah  Daerah  dalam  Pembuatan Kebijakan  Kemiskinan  di  Provinsi  Sulawesi  Barat, Jurnal  Ilmu  Pemerintahan Government, Volume 8, Nomor 1, 2015
Muhammad  Irham, Makna  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  Menurut  Pasal  18  Ayat  (4) UUD 1945, Jurnal Ilmiah Ekotrans, Volume 13, Nomor 1, 2013
Miriam Budiardj, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008. Ni’matul Huda, Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta, 2011
Otong  Rosadi, Konstitusionalitas  Pengaturan  Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia:  Suatu Eksperimen  yang  Tidak  Kunjung  Selesai, Padjadjaran  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Volume  2, Nomor 3, 2015
Ramlan  Surbakti, Penegakan  Hukum  Pemilu  dan  Pilkada ,  Kelompok  Gramedia,  Jakarta, 2016
Wafia Silvi Dhesinta, Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Konsep Demokrasi  (Analisis  Terhadap  Pemilihan  Kepala  Daerah  Kabupaten  Blitar  Tahun 2015), Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Volume 4 Nomor 1, 2016
Zainal Arifin Hoesein, Pemilu Kepala Daerah dalam Transisi Demokrasi, Jurnal Konstitusi, Volume  7, Nomor 6, 2010