## PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
http://journal.undiknas.ac.id/index.php/parta. Volume 4 | Nomor 1 | Juni | 2023 e-ISSN: 2809-4433 dan p-ISSN: 2809-5081
Pendampingan Pendirian Badan Usaha CV ( Commanditaire Vennootschap ) di Kantor Notaris Adeline Wijaya, S.H., M.Kn.
Findita Irene Arlicia 1 , Muhammad Hasyim Ashari 2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indocakti Malang
1,2
Keywords :
Persekutuan Komanditer; Commanditaire Vennootschap  (CV); Pendirian Badan Usaha; Notaris.

## Corespondensi Author
Manajemen, STIE Indocakti  Malang Findita Irene Arlicia Email: muhammadhasyimashari@gmail.com

## History Artikel
Received : 2023-05-17 Reviewed: 2023-05-30 Revised: 2023-06-06
Accepted: 2023-06-10
Published: 2023-06-25
Abstract: In building a business, the most important thing is to form a business entity, because the existence of a business entity will protect the company from all claims due to the activities carried out by the company. Business actors who wish to  establish a business entity must  understand  the  terms  and  conditions that  must  be  met  in establishing  a Limited  Partnership  (CV/Comamanditaire Vennootschap). In this community service activity, the stages carried out are (1) observing the Notary's office, (2) detailing the terms and conditions  for  establishing  a  CV,  (3)  detailing the  administrative document requirements required for  establishing a CV,  (4) making stages/steps in establishing a CV, (5) conducting outreach to business actors regarding the procedures and conditions for establishing a CV. This community service activity can make it easier for business actors who plan to set up a business in the form of a CV business entity by knowing the terms and conditions and the steps that must be taken in establishing a  CV.  With  this  understanding, business actors  can prepare all the required forms so that they can easily and smoothly set up the CV.
Abstrak : Dalam membangun suatu usaha hal yang terpenting adalah membentuk  badan  usaha,  karena  dengan  adanya  bentuk  badan usaha  akan  melindungi  perusahaan  dari  segala  tuntutan  akibat aktivitas  yang dijalankan oleh perusahaan tersebut.  Pelaku usaha yang ingin mendirikan badan usahanya harus  mengerti  mengenai syarat  dan  ketentuan  yang  harus  dipenuhi  dalam  pendirian Persekutuan  Komanditer  (CV/ Comamanditaire  Vennootschap ). Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, tahapan yang dilaksanakan  adalah  (1)  tahapan  observasi  kantor  Notaris,  (2) membuat rincian syarat dan ketentuan pendirian CV, (3) membuat rincian persyaratan dokumen administratif yang  dibutuhkan dalam pendirian CV, (4) membuat tahapan/langkah dalam pendirian CV, (5) melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha mengenai tata cara dan ketentuan dalam pendirian CV. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat memudahkan pelaku usaha yang berencana mendirikan usaha dalam bentuk badan usaha CV dengan mengetahui mengenai syarat dan ketentuan serta tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam mendirian CV.  Dengan pemahaman tersebut,  maka pelaku usaha dapat mempersiapkan segala bentuk persyaratan yang diharuskan
sehingga dapat  dengan mudah dan  lancar dalam  mendirikan CV tersebut.

## Pendahuluan
Dalam perkembangannya saat ini peluang bisnis usaha dapat berasal dari manapun, baik dari diri sendiri maupun dari orang di lingkungan sekitar seperti keluarga, pasar, media informasi dan gagasan dari orang lain (Mahmud, et.,al., 2020). Untuk menjalankan bisnis tersebut, berbagai bentuk badan usaha ditempuh oleh pebisnis sesuai dengan sifat dan hakikat dari bisnis tersebut (Fuady, 2002: 35), dengan tujuan untuk melindungi bisnis tersebut dari segala tuntutan akibat aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan. Sehingga menjadi landasan kuat bagi organisasi usaha dalam memperkuat dan memaksimumkan kompetensi yang dimiliki dengan karakteristik khusus yang dimiliki oleh masing-masing organisasi tersebut sebagai ciri khasnya dalam berbisnis (Aditya, 2019).
Badan usaha merupakan wadah atau organisasi bisnis untuk mengelola atau melaksanakan kegiatan yang bermaksud mencari keuntungan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Menurut Asyhadie (2005: 34) badan usaha merupakan suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba. Dengan membentuk badan usaha, maka akan meningkatkan dan mendorong pelaku usaha agar berkembang dan menjadi usaha yang besar agar perekonomian di Indonesia terus dapat berjalan (Ramaddhian, et.,al., 2023), menuju ketahanan ekonomi yang semakin kuat dan mandiri (Gorda, et.,al., 2020).
Bentuk badan usaha yang populer dan paling banyak diminati oleh pengusaha dan startup di Indonesia adalah Persekutuan Komantider yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai Commanditaire Vennotschap (Ashari, 2022) . Persekutuan komanditer (CV) merupakan suatu bentuk badan usaha persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, di mana beberapa anggotanya memiliki tanggung jawab yang tak terbatas, dan sebagian anggota lainnya memiliki tanggung jawab yang terbatas (Ramlan & Kartika, 2020: 3).
Persekutuan Komanditer (CV) itu mempunyai dua macam sekutu, yaitu sekutu kerja dan sekutu tidak kerja ( stille vennoot ). Sekutu kerja atau sekutu komplementer adalah sekutu yang menjadi pengurus persekutuan, sedangkan sekutu tidak kerja atau sekutu komanditer tidak mengurus persekutuan. Baik sekutu kerja maupun sekutu tidak kerja masingmasing memberikan pemasukannya, yang berwujud uang, barang atau tenaga (fisik atau pikiran) atas dasar pembiayaan bersama, artinya untung rugi dipikul bersama antara sekutu kerja dan sekutu komanditer,  meskipun  tanggung  jawab sekutu  komanditer  terbatas  pada  modal  yang  disanggupkan untuk dimasukkan. Sekutu kerja atau sekutu aktif disebut sebagai sekutu komplementer, sedangkan sekutu yang tidak kerja atau sekutu pasif disebut sebagai sekutu komanditer (Purwosutjipto, 2007: 75).
Terdapat beberapa alasan yang dianggap sebagai kelebihan badan usaha CV dibandingkan dengan badan usaha lainnya, yaitu: prosedur pembentukan/pendirian CV yang relatif mudah, organ CV sangat sederhana dengan hanya terdapat 2 (dua) sekutu yaitu sekutu komplementer dan sekutu komanditer, adanya fleksibilitas hak dan kewajiban para sekutu, dan sudah dapat ikut tender di perusahaan ataupun pemerintahan (Pujiono, 2014: 85).
Untuk mendirikan CV dalam praktik bisnis di Indonesia, orang lebih suka mendirikan CV dengan akte otentik,  karena  berhubungan  dengan  masalah  pembuktian  (Ramlan  &  Kartika,  2020:  17).  Hal  tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 KUHD yang mengharuskan pendirian CV dengan akta otentik (dalam hal ini akta notaris). Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam PP No. 24/2018 serta Permenkumham No. 17/2018 dimana pendirian CV wajib tertulis, bahkan dalam pendiriannya diwajibkan untuk melakukan pemesanan nama CV terlebih dahulu. Sehingga, Setiap pendirian CV harus  dibuat dengan akta  otentik sebagai akta  pendirian dan harus dilakukan oleh notaris yang berwenang di wilayah Republik Indonesia (Saptini, 2015).
Sebenarnya tidak ada keharusan dalam pendirian CV untuk melakukan pendaftaran dan pengumuman dalam Berita  Negara Republik Indonesia dalam Pendirian CV  (Mulyoto,  2010). Namun,  pada prakteknya di Indonesia telah menunjukkan suatu kebiasaan bahwa orang mendirikan CV berdasarkan Akta Notaris (otentik), selanjutnya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Ratnawati, 2015). Dengan kata lain bahwa akta pendirian CV tersebut kemudian didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana persekutuan komanditer tersebut berkedudukan. Kemudian ikhtisar akta pendirian persekutuan tersebut diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (Damay, 2013:
102).  Sehingga,  dengan  adanya  keabsahan  dalam  pendirian  usaha  tersebut  diharapkan  pelaku  usaha mendapatkan perlindungan secara hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kurniawan, 2021).
Dalam muwujudkan kepastian hukum  dalam pendirian CV sebaiknya dibuat oleh/dihadapan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 22  KUHD.   Kepastian hukum  dalam pendirian CV  yaitu  dengan dokumen- dokumen/surat yang dibuatnya tersebut dilakukan oleh pejabat yang berwenang, yang tandatangannya (segel, capnya) memberikan jaminan dan bukti yang kuat, yang dapat melindungi di hari-hari yang akan datang (Ratnawati, 2015). Oleh karena itu,  Notaris sebagai pejabat umum wajib bertugas untuk memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang memerlukan jasanya dalam pembuatan alat bukti tertulis, khususnya berupa akta otentik dalam bidang hukum perdata (Yudhaningsih, 2020).  Notaris adalah kepanjangan  tangan Negara dimana ia menunaikan sebagian tugas Negara dibidang hukum perdata. Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum privat kepada warga Negara yang telah melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Notaris untuk membuat akta otentik (Waluyo, 2001: 63).
Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik  dan kewenangan lainya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainya. Yang mengandung makna bahwa sepanjang tidak ditentukan pejabat lain untuk membuat akta otentik, maka hanya notaris satu-satunya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta  otentik. Pada  dasarnya peran Notaris dalam pembuatan akta  terkait  dengan CV, dibedakan antara lain berupa akta pendirian CV, akta perubahan Anggaran Dasar CV, akta pembukaan cabang CV dan akta pembubaran CV. Semua kegiatan tersebut membutuhkan akta otentik yang dibuat oleh Notaris agar perbuatan hukum tersebut diakui oleh negara dan akan mendapatkan perlindungan hukum (Caroline, et.,al., 2021). Dengan demikian, maka pendirian persekutuan komanditer (CV) harus dituangkan dalam akta notaris, dalam hal perbuatan hukum tersebut dinyatakan dengan akta otentik, nomor, tanggal dan nama serta tempat kedudukan notaris yang membuat akta otentik tersebut disebutkan dalam akta  pendirian CV (Puspadewi, 2022). Berdasarkan pada hal tersebut, pelaku usaha yang ingin mendirikan badan usahanya harus mengerti mengenai syarat dan ketentuan serta tata cara yang harus dipenuhi dalam pendirian persekutuan komanditer (CV). Sehingga, dengan hal ini perlu adanya pendampingan terhadap pelaku usaha terutama UMKM yang ingin mendirikan badan usahanya dalam bentuk CV di Notaris. Oleh karena itulah maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dikemas dalam Pendampingan Pendirian Badan Usaha  CV ( Commanditaire Vennootschap ) di Kantor Notaris Adeline Wijaya, S.H., M.Kn.

## Metode
Badan usaha berbentuk CV memiliki kelebihan berupa modal yang lebih fleksibel, pengambilan keputusan yang cepat, dan dapat mengambil prive tanpa terkena pajak. Namun, bila CV tersebut merugi, maka itu akan diambil hingga ke harta pribadi sekutu aktif. Menurut Damay (2013: 105-106), tahap-tahap dalam mendirian CV ada 7 (tujuh) tahapan yaitu: (1) pembuatan akta pendirian oleh notaris yang berwenang, (2) surat keterangan domisili perusahaan, (3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), (4) surat keterangan terdaftar sebagai wajib pajak, (5) pendaftaran ke pengadilan negeri, (6) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), (7) Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
Untuk  memudahkan  masyarakat  dalam  pendirian CV,  maka  dalam  kegiatan  pengabdian kepada masyarakat ini, tahapan yang dilaksanakan adalah (1) tahapan observasi kantor Notaris, (2) membuat rincian syarat dan ketentuan pendirian CV, (3) membuat rincian persyaratan dokumen administratif yang dibutuhkan dalam pendirian CV, (4) membuat tahapan/langkah dalam pendirian CV, (5) melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha mengenai tata cara dan ketentuan dalam pendirian CV.
Berikut gambaran kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:
Gambar 1: Flowchart Tahapan Pengabdian  Masyarakat Sumber: Penulis,  2023
Adapun penjelasan mengenai tahapan-tahaan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebgaai berikut:
(1) tahapan observasi kantor Notaris
Pada  tahapan ini,  kegiatan yang  dilakukan adalah melakukan observasi mengenai mitra  pengabdian masyarakat yaitu Kantor Notaris Adeline Wijaya, S.H., M.Kn. untuk dapat mengetahui orientasi dari mitra pengabdian masyarakat untuk terlibat dalam melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha, terutama UMKM dalam  masalah  pendirian  usaha  berbentuk  persekutuan  komanditer  (CV).  Dengan  memahami  dan menyamakan presepsi tersebut tentunya akan memudahkan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini.
(2) membuat rincian syarat dan ketentuan pendirian CV
Pada tahapan ini,  mempelajari dan membuat rincian mengenai syarat  dan ketentuan dalam pendirian persekutuan komanditer (CV) yang tentunya pihak mitra pengabdian masyarakat yaitu Kantor Notaris Adeline Wijaya, S.H., M.Kn. yang lebih memahami hal tersebut.
(3) membuat rincian persyaratan dokumen administratif yang dibutuhkan dalam pendirian CV Pada tahapan ini, mempelajari dan membuat rincian persyaratan administratif dalam pendirian persekutuan komanditer (CV) yang tentunya pihak mitra pengabdian masyarakat yaitu Kantor Notaris Adeline Wijaya, S.H., M.Kn. yang lebih memahami hal tersebut.
(4) membuat tahapan/langkah dalam pendirian CV, Pada tahapan ini, membuat tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pendirian persekutuan komanditer (CV). Tentunya hal ini dapat dilakukan setelah melakukan observasi dan wawancara dengan mitra pengabdian masyarakat yaitu Kantor Notaris Adeline Wijaya, S.H., M.Kn.  yang selanjutnya dibuatkan tahapan-tahapan atau langkah-langkahnya.
(5) melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha mengenai tata cara dan ketentuan dalam pendirian CV. Pada tahapan ini, melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha terutama UMKM yang ingin mendirikan badan usaha berbentuk persekutuan komanditer (CV).

## Hasil Dan Pembahasan
Adapun hasil dan  pembahasan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat  berdasarkan pada tahapan-tahapan pelaksanaan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:
3.1.  Observasi Kantor Notaris Adeline Wijaya S.H., M.Kn.
Kantor Notaris Adeline Wijaya, S.H., M.Kn. berdiri pada tanggal 18 Januari 2016. Berdasarkan SK Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-00105.AH.02.01. Tahun 2016 tanggal 07 Juli 2011. Setelah berjalan kurang lebih setahun dan client mulai banyak, maka Notaris Adeline Wijaya, S.H., M.Kn. diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan SK Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor 414/KEP-400.20.3/XI/2017, Tanggal 02 November 2017.
Kantor Notaris ini beralamat di Ruko Taman Niaga Soekarno Hatta A-6, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, dan saat ini telah bekerja sama dengan beberapa instansi seperti Badan Pendapatan Daerah, Kantor Pajak Pratama, Badan Pertanahan Negara, dan juga beberapa bank besar dan masih banyak lagi, serta ada rekanan kerja lainnya juga.
Gambar 2: Kantor Notaris Adeline Wijaya,  S.H., M.Kn. Sumber: Penulis,  2023
Berikut ini adalah struktur organisasi di Kantor Notaris Adeline Wijaya, S.H., M.Kn. sebagai berikut:
Gambar 3: Struktur Organisasi  Kantor Notaris Adeline  Wijaya,  S.H., M.Kn. Sumber: Kantor Notaris Adeline  Wijaya,  S.H., M.Kn., 2023
Berdasarkan pada struktur organisasi tersebut, maka berikut ini adalah jabaran tugas yang ada di Kantor Notaris Adelia Wijaya, S.H., M.Kn., yaitu:
PARTA: Jurnal Pengabdian  Kepada Masyarakat Vol 4 No 1, Juni 2023
Tabel 1: Jabaran Tugas Kerja No Jabatan Uraian Tugas 1 Notaris/PPAT ✓ Memeriksa proses pembuatan akta dan proses berjalannya berkas
✓ Tanda tangan dokumen, membacakan serta  menandatangankan akta kepada client (akad).
✓ Memimpin perusahaan. 2 Staf Admin ✓ Membuat kwitansi dan berbagai macam bukti bayar. ✓ Membuat laporan keuangan pengeluaran dan pemasukan. ✓ Bagian penyimpanan bukti-bukti transaksi dan uang. ✓ Menghandle keuangan kantor. ✓ Pencairan dana. ✓ Mengarsip minuta yang sudah selesai. 3 Staf Notariil & PPAT
✓ Membuat akta-akta yang masuk pada kategori notariil.
✓ Membuat dan mengeluarkan salinan akta.
✓ Membuat akta-akta yang masuk pada kategori PPAT. ✓ Menyiapkan dan menjalankan proses berkas kategori PPAT. 4 Staf Lapangan ✓ Mengantar surat ✓ Mengantar Staf Notariil & PPAT ke lokasi klien Sumber: Kantor Notaris Adeline Wijaya, S.H., M.Kn., 2023
Sedangkan tindakan yang dilakukan oleh Staf Notariil & PPAT pada saat ada order dari klien ( client order ) adalah sebagai berikut:
1. Penerimaan berkas
2. Check kelengkapan berkas Notaril/PPAT dan data-data asli (termasuk sertipikat, izin mendirikan bangunan, pajak bumi dan bangunan dan lain-lain)
3. Bagian proses ke kantor Badan Pertanahan/Instansi yang berwenang (termasuk checking, surat keterangan pendaftaran tanah dan lain-lain)
4. Bagian persiapan dan proses pembuatan Akta (Draf akta)
5. Check/koreksi akta, data serta kelengkapan terakhir, penjadwalan, pengikatan/akad dan penomoran Akta Notaril/PPAT
6. Proses pengurusan akta notaril/ppat
7. Pembuatan salinan akta, koreksi data salinan
8. Pembuatan kwitansi
9. Selesai, penyerahan salinan akta dan berkas asli maupun berkas client disertai tanda terima.
Kegiatan Input Data Kegiatan Fotocopy Dokumen
Kegiatan Pengumpulan Berkas Kegiatan Pengarsipan Berkas Kegiatan Memperkata Akta Kegiatan Menjahit Salinan Akta Kegiatan Penandatanganan Akta Kegiatan Pembuatan Kuitansi Pembayaran Gambar 4: Kegiatan Pendampingan  dalam Pendirian  CV (Persekutuan Komanditer) di Kantor Notaris  Adeline Wijaya,  S.H., M.Kn.
Sumber: Penulis,  2023

## 3.2.  Membuat Rincian Syarat & Ketentuan Pendirian Persekutuan Komanditer (CV)
Sedangkan dalam pendirian CV, syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi adalah:
a. Pendiri perusahaan ini minimal terdiri dari 2 (dua) orang, selanjutnya disebut Peserta Aktif dan Pasif.
b. Akta notaris dalam bahasa Indonesia.
c. Pendiri CV harus warga negara Indonesia.
d. Kepemilikan 100% oleh pemilik bisnis lokal berarti partisipasi asing tidak diperbolehkan.
3.3.  Membuat Rincian Persyaratan Dokumen Administratif dalam Pendirian Persekutuan Komanditer (CV) Selain persyaratan umum (syarat dan ketentuan) yang dijelaskan di atas, ada beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan saat akan mendirikan CV, yaitu:
a. Dokumen berupa Kartu  Tanda Penduduk (KTP),  Nomow Pokok  Wajib Pajak (NPWP), termasuk  (Kartu Keluarga (KK) sekutu baik aktif maupun pasif.
b. Fotokopi bukti kepemilikan tempat usaha jika ada, jika bukan bukti persewaan atau dokumen pendukung sejenis.
c. Surat keterangan tempat tinggal dari pemilik toko jika lokasi akan disewakan.
d. Fotokopi tanda terima pajak.
e. IMB (Izin Mendirikan Bangunan), jika bangunan itu milik Anda.
f. Foto lokasi perusahaan, di luar dan di dalam.
3.4. Membuat Tahapan/Langkah dalam Pendirian Pesekutuan Komanditer (CV) Dalam pendirian CV, tahapan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Menentukan dua pendiri Persekutuan Komanditer (CV)
Hal  pertama  yang harus  dilakukan tentunya adalah menentukan siapa  yang akan  menjadi pendiri persekutuan komanditer  (CV/Comamanditaire Vennootschap).  Jumlah  pendiri minimal  2  (dua)  orang,  yang menetapkan peran sekutu aktif dan sekutu pasif seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Penentuan ini tidak hanya menunjukkan pendiri persekutuan komanditer (CV),  tetapi juga menentukan pendiri mana yang hanya bertanggung jawab sebagai sekutu aktif atau sekutu pasif. Perlu adanya kesepakatan pembagian harta kekayaan diantara para pendiri, karena perhitungan harta kekayaan persekutuan komanditer (CV) tidak  dapat dipisahkan dari harta kekayaan perseorangan.

## b. Menyiapkan data pendirian Persekutuan Komanditer (CV)
Menyiapkan beberapa dokumen yang  dibutuhkan dan  harus dibawa pada saat  akan mengurus akta otentik di hadapan Notaris, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), nama usaha persekutuan komanditer (CV) yang disepakati, tempat domisili usaha, maksud dan tujuan dalam pendirian usaha, nama sekutu yang berkuasa atau sekutu aktif dan sekutu pasif, serta klausul pihak ketiga lainnya yang dibutuhkan dalam pendirian persekutuan komanditer (CV).
c. Mengajukan nama Persekutuan Komanditer (CV) ke Kemenkumham
Mengajukan nama persekutuan komanditer (CV) yang akan didirikan ke Kemenkumham melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).
d. Membuat dan Menandatangani Akta Notaris Pendirian Persekutuan Komanditer (CV)
Setelah tahapan proses di Notaris selesai dalam pembuatan akta pendirian CV, maka setiap pendiri persekutuan komanditer (CV) harus menandatangani dokumen akta otentik di hadapan Notaris. Namun, jika salah satu atau semua pendiri persekutuan komanditer (CV) tidak dapat hadir, para pendiri persekutuan komanditer (CV) dapat memberikan kuasa kepada yang ditunjuk menggantikannya untuk menandatangani dokumen tersebut.
e. Membuat Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)
SKDP adalah surat yang memberitahukan kedudukan atau lokasi usaha. SKDP juga merupakan dokumen penting untuk pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), izin usaha, dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
f. Mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Membuat NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) jenis badan usaha melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang sesuai domisili Persekutuan Komanditer (CV). Adapun dokumen yang harus dibawa adalah: akta pendirian Persekutuan Komanditer (CV),  SKDP  (Surat  Keterangan Domisili Perusahaan),  SK  (Surat  Keterangan) dari Kemenkumham, dan data  pribadi pendiri Persekutuan Komanditer (CV)  seperti fotocopy  KTP  (Kartu  Tanda Penduduk), KK  (Kartu  Keluarga) dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Setelah itu,  akan mendapat surat keterangan wajib pajak sebagai badan usaha.
g. Mendaftarkan Persekutuan Komanditer (CV) ke Pengadilan Negeri (PN)
Membawa akta notaris yang nantinya akan didaftarkan ke PN (Pengadilan Negeri) terdekat di wilayah hukum domisili Persekutuan Komanditer (CV). Membawa dokumen pendukung seperti SKDP (Surat Keterangan
Domisili Perusahaan), NPWP (Nomor Pokok  Wajib Pajak) nama  Persekutuan Komanditer (CV) yang sudah disetujui Kemenkumham. Tunggu prosesnya kurang lebih 2 bulan sampai disetujui PN (Pengadilan Negeri).
h. Mengurus Nomor Izin Berusaha (NIB)
Tinggal datang ke  Dinas Perdagangan Kota/Kabupaten dengan mengisi pengajuan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), melampirkan SK  (Surat Keterangan) dari Kemenkumham, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), akta pendirian Persekutuan Komanditer (CV), dan SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan).
i. Mempublikasikan Rangkuman Resmi
Langkah terakhir adalah mempublikasikan rangkuman dari  Anggaran Dasar Persekutuan Komanditer (CV) setelah akta pendirian disetujui oleh Pengadilan Negeri. Pendiri CV wajib mempublikasikan hal tersebut sebagai pelengkap Lembaran Berita Negara Republik Indonesia.

## 3.5.  Melakukan Sosialisasi terhadap Pelaku Usaha tentang Tata Cara dan Ketentuan dalam Pendirian Persekutuan Komanditer (CV)
Tahapan terakhir dalam kegiatan pengabdian masyarakat selanjutnya adalah melakukan sosialisasi terhadap  pelaku  usaha  terutama  UMKM  yang  berencana  untuk  mendirikan  badan  usaha  dalam  bentuk Persekutuan Komanditer (CV).
Sosialisasi dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu (a) melakukan pengecekan dokumen terhadap pelaku usaha yang ingin mendirikan badan usaha berbentuk CV yang datang langsung ke Kantor Notaris Adeline Wijaya, S.H., M.Kn., selain itu juga menanyakan apakah pelaku usaha tersebut telah memahami syarat, ketentuan dan tata cara dalam pendirian CV. Bilamana pelaku usaha tersebut belum memahaminya, maka kegiatan sosialisasi dengan memberikan penjelasan langsung di Kantor  Notaris  Adeline Wijaya, S.H.,  M.Kn.,  dan (b)  melakukan sosialisasi dengan cara memberikan informasi kepada kelompok-kelompok (paguyuban) pelaku usaha mengenai syarat, ketentuan dan tata cara pendirian CV sebagaimana yang telah disyaratkan oleh peraturan perundang- undangan. Sehingga masyarakat terutama pelaku usaha dapat memahami manfaat membentuk badan usaha ketika menjalankan sebuah usaha serta bagaimana syarat, ketentuan dan tata cara yang harus dipersiapkan dan dilakukan  untuk  mendirikan  sebuah  usaha  dalam  bentuk  persekutuan  komanditer  (CV/ Commanditaire Vennootschap ).
Gambar 5: Sosialisasi  Syarat dan Ketentuan serta Tahapan dalam Pendirian CV (Persekutuan Komanditer) di Kantor Notaris Adeline Wijaya,  S.H., M.Kn. kepada Pelaku  Usaha terutama Usaha Mikro, Kecil  dan Menengah (UMKM) Sumber: Penulis,  2023
Gambar 6: Sosialisasi  Syarat dan Ketentuan serta Tahapan dalam Pendirian CV (Persekutuan Komanditer) kepada Pelaku Usaha terutama Usaha Mikro, Kecil  dan Menengah (UMKM)
Sumber: Penulis,  2023

## Simpulan Dan Saran
Kegiatan pengabdian masyarakat ini  berjalan dengan lancar  sesuai dengan tahapan-tahapan yang direncakan sehingga dapat memudahkan masyarakat terutama UMKM yang berencana mendirikan usaha dalam bentuk badan usaha persekutuan komanditer (CV/ Comamanditaire Vennootschap ) dengan mengetahui mengenai syarat dan ketentuan serta tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam mendirian CV. Dengan pemahaman tersebut, maka UMKM dapat mempersiapkan segala bentuk persyaratan yang diharuskan sehingga dapat dengan mudah dan lancar dalam mendirikan CV. Selain itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini juga memudahkan mitra dalam kegiatan ini yaitu Kantor Notaris Adeline Wijaya, S.H., M.Kn. Karena UMKM yang berniat mendirian usaha berbentuk CV telah memahami dan membawa persyaratan yang dibutuhkan untuk mendirikan CV tersebut, hal tersebut tentunya mempermudah dan memperlancar kegiatan kerja yang ada di kantor notaris tersebut. Namun, hal yang mungkin perlu dilengkapi adalah mengenai informasi biaya pengurusan pendirian usaha berentuk CV di beberapa kantor notaris sebagai bentuk pembanding kebutuhan biaya yang harus dikeluarkan oleh UMKM dalam mengurus pendirian usaha tersebut.

## Daftar Rujukan
Aditya, D.C.P. (2019). Leadership, Organizational Culture, Organizational Justice on Organizational Commitments and Employee Performance Contract in Private Hospitals. Jurnal Manajemen Bisnis. Juli 2019. 16(3): 151-166. DOI: https://doi.org/10.38043/jmb.v16i3.2238
Ashari, M.H. (2022). Konsekuensi Perpajakan atas Perubahan Status Persekutuan Komanditer ( Commanditaire Vennootschap ) menjadi Perseroan Terbatas. E-Qien: Jurnal Ekonomi dan Bisnis . Mei 2022. 10(2):
178-183. DOI: https://doi.org/10.34308/eqien.v10i2.622
Asyhadie, Z. (2005). Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Caroline, G.K.,  M.  Winandra, & P.A.  Haki. (2021). Analisis Kekuatan Akta  Notaris yang Tidak Mencantumkan Kelengkapan Identitas Saksi Sebagai Alat Bukti di Pengadilan. Jurnal Analisis Hukum (JAH). April 2021. 4(1): 68-78. DOI: https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/2941/888
Damay, D.  (2013). 501 Pertanyaan Terpenting tentang PT, CV,  Firma, Matschap dan Koperasi . Yogyakarta: Araska.
Fuady, M. (2002). Pengantar Hukum Bisnis . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Gorda. AAA.N.S.R., P.E.D. Antari, & I.A.K. Artami. (2020). Sosialisasi Hak Cipta dan Hak Merek pada Kelompok Usaha Kecil dan Menengah (UMK) sebagai Aset Bisnis di Era Industri Kreatif (Sosialisasi Hak Merek dan Hak Paten pada Masyarakat Desa Celuk Kabupaten Gianyar). PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Juni 2020. 1 (1): 27-31. DOI: https://journal.undiknas.ac.id/index.php/parta/article/view/2756/814 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Kurniawan, I.G.A.  (2021). Sosialiasi Cara Mendaftarkan Merek Dagang di Kedisan Kintamani. PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Desember 2021. 2 (2): 16-25. https://journal.undiknas.ac.id/index.php/parta/article/view/3289/1034. DOI: https://doi.org/10.38043/parta.v2i2.3289
Mahmud, M. Sartika, & H.H. Adinugraha. (2020). Pendampingan Peningkatan Santripreneur Pada Siswa-Siswi
Pondok  Pesantren  Uswatun  Hasanah  Sebagai  Bekal  Menjadi  Wirausaha  ( Santripreneur Improvement In  Students Of Pondok Pesantren Uswatun Hasanah For Become Entrepreneurs ). Abdimasku: Jurnal Pengabdian Masyarakat. Januari 2020. 3 (1): 65-70
Mulyoto. 2010. Kesalahan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV . Yogyakarta: Cikrawala Media.
Peraturan Pemerintah (PP)  Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata
Pujiono. (2014). Hukum Perusahaan . Surakarta: Pustaka Hanif.
Purwosutjipto, H.M.N.  (2007). Pengertian Hukum Dagang Indonesia 1:  Pengetahuan Dasar Hukum Dagang . Cetakan Ke-14. Jakarta: Djambatan.
Puspadewi, A.A.A.I. (2022). Ketentuan Pendirian Perseroan Terbatas Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2020  Tentang Cipta  Kerja. Jurnal  Analisis  Hukum  (JAH). April  2022.  5(1):  14-25. DOI: https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3383
Ramaddhian, D., S.W. Kusuma, Y.A.R. Ashari, & R. Marfiatun. (2023). Sosialisasi dan Pendampingan Manajemen Marketing dan Manajemen Warehouse Guna Mengontrol Perkembangan Usaha. Abdimasku: Jurnal Pengabdian Masyarakat. Januari 2023. 6 (1): 173-180 Ramlan & D. Kartika. (2020). Pendirian Persekutuan Komanditer Pasca Lahirnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 . Medan: Pustaka Prima.
Ratnawati, A.  (2015). Pernana Notaris untuk  Pembuatan Akta  Pendirian (CV)  dalam Mewujudkan Kepastian Hukum. Jurnal Repertorium. Juli-Desember 2015. II (2): 154-160
Saptini, E. (2015). Kewenangan Para Sekutu CV dalam Menfidusiakan Peralatan Operasional Perusahaan. Jurnal Repertorium . Juli - Desember 2015. Vol II, No. 2: 161-167. DOI: https://media.neliti.com/media/publications/213153-kewenangan-para-sekutu-cv-dalam- memfidus.pdf Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
Waluyo, D.R., (2001). Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum . Edisi Oktober-Desember 2001. Jakarta: Media Notariat (Mentor).
Yudhaningsih, L.P.I. (2020). Peranan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris yang Meninggalkan Wilayah Jabatannya di Kabupaten Badung. ( The Role of the

## PARTA: Jurnal Pengabdian  Kepada Masyarakat
Vol 4 No 1, Juni 2023
Ministry of Law and Human Rights and the Regional Supervisory Council Against Notary Left his Position Area in Badung Regency ). Jurnal Analisis Hukum (JAH) . September 2020. 3(2): 190-199. DOI: https://doi.org/10.38043/jah.v3i2.2695