Departemen  Politik  dan  Pemerintahan,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Gadjah Mada,  Jl. Sosio Yustisia No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 Email:  kapparamardiana@gmail.com.

## POLITIKA
: Jurnal Ilmu Politik
Vol.11, No. 1, 2020 doi: 10.14710/politika.11.1.2020.96-114

## Politisasi Perekrutan Anggota Badan Penyelenggara
Pemilu Ad Hoc : Studi Kasus di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi

## Mardiana
Pascasarjana Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada
Recieved: 8 Oktober 2018 Revised: 2 April 2019 Published: 29 April 2020
Kata Kunci: rekrutmen; politisasi rekrutmen; penyelenggara pemilu Ad Hoc; pemilu

## Pendahuluan
PPK (Panitia Pemilu Kecamatan), PPS (Panitia Pemilu Sementara), dan KPPS (Ketua  Penyelenggara  Pemilu  Sementara)  merupakan  petugas  ad  hoc  yang  dibentuk menjelang Pemilu dan dibubarkan setelah Pemilu berlangsung. Mempunyai tugas ‘ujung tombak’  dari  proses  pemilu  karena  berkaitan  langsung  dengan  proses  penetapn  DPT (Daftar Pemilih Tetap), proses pemungutan, dan penghitungan suara. Namun demikian, badan  penyeenggara  pemilu  ad  hoc  ini  bukan  sekedar  badan  yang  berfungsi  teknis. Secara  politis,  karena  mempunyai  nilai  strategis,  peluang  politisasi  dalam  proses rekrutmennya sangat mungkin terjadi.

## Abstrak :
Kehadiran  badan  penyelenggara  Pemilu  Ad  Hoc  di  baik  tingkat  kecamatan, kelurahan,  dan  Tempat  Pemungutan  Suara  (TPS)  secara  regulasi  hadir  untuk mendukung  penyelenggaraan  pemilu  secara  teknis  di  lapangan.  Praktiknya, perekrutan anggota badan penyelenggara pemilu ad hoc juga bisa jadi sangat politis. Penelitian  ini  didasarkan  pada  studi  kasus  di  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur Provinsi Jambi dalam konteks pilkada 2015. Politisasi iini melibatkan birokrasi dan partai  politik  secara  simultan.  Politisasi  di  level  birokrasi  berlangsung  melalui  jalur PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan jalur pilkades. Politisi ini terjadi melalui kanal-kanal seperti lewat jalur camat, kades/lurah, kadus, ketua RW, ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan PPS hasil politisasi kades/lurah. Politisi perekrutan anggota badan penyelenggara pemilu ad hoc semakin kuat ketika sampai di level birokrasi di hirarkhi bawah  dikarenakan  aturan  rekrutmen  yang  longgar,  tidak  spesifik,  dan  kurangnya campur tangan KPU kabupaten/kota di hierarki tingkatan bawah tersebut.
Proses rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menarik ditelusuri untuk memahami cara kerja politisasi dalam proses rekrutmen badan penyelenggara  pemilu  ad  hoc,  mengingat  kabupaten  yang  baru  lahir  dari  pemekaran Kabupaten Tanjung Jabung di Provinsi Jambi (UU RI Nomor 54 Tahun 1999) itu baru tiga  kali  mengalami  periode  Pemilu  semenjak  pemekarannya.  Kabupaten  ini  menjadi lumbung  suara  Partai  Amanat  Nasional  (PAN)  yang  selalu  keluar  sebagai  pemenang selama tiga periode Pemilu legislatif (2004-2009, 2009-2014, 2014-2019) dan tiga periode Pilkada (2006-2011, 2011-2015, 2015-2020). Meski merupakan kabupaten baru, proses politik yang muncul, termasuk dalam perekrutan badan penyelenggara pemilu ad hoc sudah sangat kuat.
Artikel  ini  bermaksud  mendiskusikan  politisasi  perekrutan  anggota  badan penyeenggara  pemilu  ad  hoc  (PPK,  PPS  dan  KPPS)  degan  mencakup  2  isu  penting. Pertama, cara kerja politisasi dalam proses rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS di Tanjung Jabung  Timur.  Kedua,  dampak  politisasi  badan  penyelenggara  pemilu  terhadap profesionalitas PPK, PPS, dan KPPS terpilih?
Dalam menjelaskan politisasi, penting kiranya menengok karya Deutsch (Deutsch, Merton and Coleman, 2000). Dalam Kartono (1989: 6) menjelaskan bahwa politicization is  making  things  political.  Secara  umum,  politisasi  dimaknai  sebagai  proses  yang membuat segala hal menjadi politik. Dalam Shaleh, 2003: 39) kemudian memjabarkan lebih mendetail definisi politisasi sebagai sebuah proses yang tidak hanya terpaku pada satu  aspek  saja  tetapi  dapat  mencakup  banyak  aspek  kehidupan  yang  dapat  dijadikan obyek  politik  untuk  dimanipulasi  dan  direkayasa  sedemikian  rupa  demi  kepentingan pelaku.  Pendapat  Deutsch  dan  Shaleh  di  atas  dipakai  sebagai  rujukan  untuk mengidentifikasi  unsur-unsur  yang  dikandung  dalam  sebuah  proses  politisasi,  yang menurut  Bayu  Aji  Dewantara  (2017)  meliputi  unsur  subjek  (pelaku),  objek  (sasaran), tujuan, dan instrumen (media).
Dalam  menjelaskan  politisasi  perekrutan  badan  penyelenggara  pemilu  ad  hoc, ada    beberapa  unsur  yang  penting  didiskusikan.  Pertama,  pelaku  politisasi  dalam rekrutmen  badan  penyelenggara  pemilu  ad  hoc  diperkirakan  berasal  dari  kelompok partai  politik,  dalam  hal  ini  Partai  Amanat  Nasional  (PAN).  Kedua,  sasaran  politisasi dalam rekrutmen badan penyelenggara pemilu ad hoc adalah PPK, PPS, dan KPPS yang bertugas  melaksanakan  penyelenggaraan  teknis  pemilu  di  tingkat  kecamatan, desa/kelurahan,  dan  TPS.  Ketiga,  tujuan  pelaku  yang  berasal  dari  kelompok  partai politik  dalam  kasus  ini  dapat  dipahami  sebagai  usaha  untuk  mendukung  kemenangan kandidatnya  dalam  Pemilu/Pilkada.  Keempat,  instrumen  yang  dipergunakan  pelaku dalam politisasi badan penyelenggara pemilu ad hoc ini adalah birokrasi daerah.
Munculnya  kasus  pelanggaran  Pemilu  yang  melibatkan  PPK,  PPS,  dan  KPPS menurut  Surbakti  &  Nugroho  (2015:  72-73)  berkaitan  erat  dengan  temuan  beberapa kelemahan persyaratan dalam proses rekrutmen panitia Pemilu. Pertama, di tingkat PPK, calon yang direkrut dari aparatur sipil birokrasi daerah masih menjadi pilihan favorit,
diduga kuat akan rawan negosiasi kepentingan dengan partai politik penguasa. Kedua, di tingkat  PPS,  calon  diusulkan  kepala  desa  dan  Lembaga  Permusyawarahan  Desa  atau Lurah  dan  Dewan  Kelurahan  yang  diduga  belum  mampu  bersikap  netral.  Pengusul mempunyai  kepentingan  politik  dan  memanfaatkan  pencalonan  PPS  untuk mengamankan kepentingan partai politik atau calon tertentu. Ketiga, di tingkat KPPS, kompetensi  calon  dinilai  belum  tentu  netral  dari  kepentingan  politik  tertentu. Kepentingan partai politik maupun calon sangat terbuka luas memberi pengaruh pada pengambilan  keputusan  dan  komposisi  petugas  KPPS  dikarenakan  PPS  sebagai  pihak yang  berwenang  membentuk  KPPS  juga  dipilih  melalui  prosedur  yang  belum  tentu netral.
Sementara  Surbakti  dan  Nugroho  lebih  menyoroti  persyaratan  rekrutmen penyelenggara pemilu ad hoc yang lemah dan rawan dipengaruhi kepentingan, Ugues dalam  pandangan  Norris,  Frank,  &  Coma  (2014)  lebih  melihat  dampak  politisasi terhadap kinerja badan penyelenggara Pemilu. Ugues mendasarkan kajiannya sepanjang 1980-an  dan  1990-an  pada  rezim  Pemilu  di  El  Salvador,  Guatemala,  Honduras,  dan Nicaragua. Menurutnya, ketika pemilu melibatkan multipartai yang relatif setara dalam hal  kekuatan  dan  pengaruh  politik  tanpa  satupun  grup  yang  bersifat  dominan  dan memaksakan  kepentingan  dalam  proses  pembentukan  badan  penyelenggara  pemilu, maka  cenderung  akan  melahirkan  pembentukan  badan  penyelenggara  pemilu  dengan negosiasi.
Di  sisi  lain,  badan  penyelenggara  pemilu  yang  lahir  dari  satu  partai  dominan, koalisi, atau bahkan dari militer akan menghalangi fungsi badan penyelenggara pemilu yang  otonom  dan  imparsial.  Apabila  dasar  rekrutmen  hanya  dilandasi  pengalaman, keahlian, dan pengetahuan dari calon penyelenggara, rekrutmen akan menghasilkan level politisasi rendah. Sedangkan dasar rekrutmen yang didasari hanya afiliasi partisan akan menghasilkan  level  politisasi  tinggi.  Tetapi  apabila  dasar  rekrutmen  dilandasi pengalaman, keahlian, pengetahuan sekaligus afiliasi partisan makan akan menghasilkan level politisasi yang lebih tinggi lagi.
The  International  IDEA  (2012)  memandang  bahwa  model  ideal  dari penyelenggara  pemilu  di  negara-negara  demokrasi  berkembang  adalah  secara  legal independen dari unsur pemerintahan dan ciri-ciri pengurus adalah independen secara politik yang telah terbukti secara kuat berkorelasi dengan pemilu yang bebas dan adil di Latin  Amerika.  Dari  sini,  tampak  jelas  posisi  dan  peran  birokrasi  sangat  menentukan kualitas proses rekrutmen badan penyelenggara pemilu ad hoc. Sehingga besar dugaan apabila terdapat hubungan antara politisasi birokrasi dan politisasi badan penyelenggara pemilu  dalam  menimbulkan  dampak  politisasi  terhadap  kinerja  badan  penyelenggara pemilu.
Kekuatan dampak politisasi birokrasi ditentukan dengan menggunakan patokan Harold Crouch dalam Tjokrowinoto (2001: 113) yang meliputi tiga karateristik utama, yaitu lembaga politik yang dominan melingkupi birokrasi, tidak ada penyeimbang atau
kekuatan dari lembaga lain yang mampu mengontrol kekuatan birokrasi, dan masyarakat secara  politis  dan  ekonomis  bersikap  pasif.  Semakin  terpenuhinya  ketiga  karateristik tersebut di atas, maka dampak politisasi birokrasi akan semakin kuat kadarnya. Martini (2013)  dalam  Politisasi  Birokrasi  di  Indonesia  menerjemahkan  kekuatan  dari  dampak politisasi birokrasi menjadi fenomena politisasi birokrasi. Salah satu fenomena politisasi birokrasi  yang  paling  sering  terjadi  di  Indonesia  adalah  usaha  penguasa  untuk memobilisasi pegawai negeri pada saat pemilu dan pilkada. Pernyataan ini sejalan dengan penemuan Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho yang menyatakan kurangnya netralitas dalam tubuh PPK yang diisi aparatur sipil dan PPS yang diisi dari kontribusi kepala desa maupun lurah.
Politisasi  badan  penyelenggara  pemilu  tidak  berlangsung  secara  tunggal,  ada proses  politisasi  birokrasi  yang  melatarbelakangi  sebelumnya.    Walaupun  secara  tidak langsung penelitian-penelitian tersebut di atas mengisyaratkan hal tersebut tetapi tidak terdapat penjelasan tentang bagaimana cara kerja politisasi yang berlapis tersebut dalam proses rekrutmen badan penyelenggara pemilu ad hoc.
Guna memenuhi tujuan-tujuan di atas, makla artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokus penelitian ini berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan menimbang keberadaan PAN (Partai Amanat Nasional). Terdapat dua jenis data yang dipergunakan, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data sekunder yang dikumpulkan diantaranya: (1) Arsip KPU yang berkaitan dengan daftar nama PPK, PPS dan KPPS terpilih untuk Pilkada 2015, (2) Daftar Nama Perangkat Desa Periode 2013- 2019,  (3)  Daftar  Nama  Pengurus  PAN  di  lingkungan  Tanjung  Jabung  Timur  Periode 2010-2015, (4) Pemberitaan media berkaitan dengan Pilkada 2015 (5) Kajian Banwaslu RI berkiatan hasil pengawasan Pilkada 2015 (6) Laporan pengawasan Panwaslu Tanjung Jabung Timur berkaitan dengan Pilkada 2015.  Daftar nama di atas digunakan sebagai dasar pemilihan narasumber yang akan diwawancarai. Sementara pemberitaan media dan  laporan  pengawasan  dari  Banwaslu-Panwaslu  akan  menjadi  data  pendukung argumen  atas  hasil  penelitian.  Selanjutnya,  data  primer  diperoleh  dari  wawancara dengan KPU, PAN, birokrasi daerah (kades dan aparatur PNS kecamatan/kelurahan), dan panitia pemilu (PPK, PPS, dan KPPS).

## Pencalonan Perempuan sebagai Anggota Legislatif
Menjawab pertanyaan penelitian, secara sederhana berikut gambaran cara kerja politisasi  dalam  proses  rekrutmen  badan  penyelenggara  Pemilu  ad  hoc  di  Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Tabel 1. Skema Politisasi Proses Rekrutmen Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc
Sebagaimana dalam tabel, politisasi tahap pertama terjadi di level birokrasi. Dari 73 desa diduga kuat terdapat 28 pengurus PAN yang menjabat kepala desa, maka 38,35% kader PAN telah menguasai jabatan strategis di tingkat desa. Sementara 20 kelurahan yang  dijabat  lurah  sebagai  jabatan  PNS  karier  telah  dipastikan  akan  diduduki  ‘orang- orang PAN’ atas dasar penunjukan bupati yang notabene adalah kader PAN. Sehingga 48 orang PAN yang menduduki jabatan kades/lurah dari 93 desa/kelurahan yang ada maka  tercatat  51,61%  penguasaan  PAN  di  Tanjung  Jabung  Timur  untuk  tingkat desa/kelurahan. Angka tersebut di luar simpatisan PAN yang mencalonkan diri menjadi kades dalam Pilkades. Sehingga sangat mungkin angka persentase penguasaan PAN di tingkat  desa/kelurahan  jauh  melampaui  persentase    51,61%  di  Kabupaten  Tanjung Jabung Timur.
Salah seorang informan menjelaskan, “Kades Tanjabtim sebagian besar berasal dari unsur PAN.” ( wawancara M, Ketua Ranting PAN Desa Kota Harapan, 18 November 2017). Penjelasan ini diperkuat oleh informan lain, “Kepala desa bukan 90% tetapi 100 %  orang  PAN  di  Tanjabtim.  Tidak  akan  kemana-mana.  Namanya  politik  dinasti.” ( wawancara R,  Ketua  KPPS  Kota  Harapan,    24  Oktober  2017).  Orang-orang  PAN memiliki peran sosial yang berfungsi dengan baik tidak hanya melalui jalur partai tetapi juga dengan memanfaatkan jalur birokrasi, salah satunya mampu merangkul tokoh-tokoh masyarakat  setempat  untuk  dijadikan  kader,  pengurus,  atau  simpatisan.  Informan menjelaskan:
“Tokoh masyarakat yang berpengaruh di setiap daerah direkrut menjadi bagian dari  PAN…  Tugas  kades  adalah  mengendalikan  dan  mengarahkan  tokoh masyarakat agar pro dengan PAN. Cukup banyak tokoh masyarakat yang harus saya  kendalikan  di  Desa  Sungai  Toman,  berbeda  dengan  Kades  Sinar  Wajo (Ratnawati-pengurus  PAN)  yang  memiliki  tugas  mengendalikan  hanya  3  (tiga) tokoh  masyarakat.”    ( wawancara SA,  Kades  (Pjs)  Sungai  Toman,  PNS  Pemda Tanjung Jabung Timur, 18 Juli 2017).
Loyalitas simpatisan PAN sangat terasa, tidak saja pada masyarakat umum, tetapi juga pada aparatur birokrasi yang tunduk pada penguasa.
“…Waktu  Pilkada,  Bupati  menginstruksikan  kepada  kepala  dinas  selanjutnya kepala  dinas  menginstruksikan  ke  tingkat  bawahnya.  Camat,  lurah,  dan  kepala desa  dikumpulkan  untuk  ‘bergerak’,  saya  ketika  menjadi  camat  ketika  disuruh bergerak oleh bupati ya saya bergerak…”  ( wawancara S, Sekretaris KPU Tanjung Jabung  Timur,  mantan  Camat  Dendang,  dan  mantan  Kabag  Umum  Kantor Bupati Tanjung Jabung Timur, 30 Oktober 2017).
Intruksi itu sifatnya berjenjang. Penguasa akan memberi instruksi pada pejabat birokrasi. Pejabat akan menginstruksikan bawahannya untuk melanjutkan instruksi tersebut hingga ke  staf  pelaksana  di  level  paling  rendah.  Selanjutnya,  di  tingkat  kecamatan,  desa  dan kelurahan,  bupati  akan  mengumpulkan  camat,  lurah,  maupun  kades  untuk  ikut  serta dalam  menyukseskan  kandidat  bupati  PAN  memenangkan  kontestasi  Pilkada.  Kasus sengketa pilkada 2011 berhasil menguak fakta tersebut. 1
Sementara  pada  Pilkada  2015  dalam  Bawaslu  RI  (2016),  temuan  Banwaslu dengan  Nomor  Laporan:  07/LP/PILBUP/XII/2015  menyebutkan  adanya  dugaan keterlibatan  Pejabat  PNS  dalam  politik  praktis  dengan  pertemuan,  ajakan,  himbauan, seruan kepada tenaga honorer untuk mendukung salah satu pasangan calon bupati dan wakil  bupati  Kabupaten  Tanjung  Jabung  TImur  (Romi  Hariyanto,  SE  sebagai  calon Bupati dan Zumi Zola Zulkifli, STP, MA sebagai calon gubernur dari PAN) dalam bentuk rekaman video.
Cara kerja politisasi yang kedua terjadi di Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc sendiri. Keinginan memenangkan kontestasi pilkada merupakan kewajaran dari seorang penguasa  selaku  aktor  politik.  Tetapi  ketika  penguasa  cenderung  melakukan  politisasi birokrasi  untuk  kepentingan  kontestasi  politiknya,  hal  tersebut  menjadi  tindakan  yang melanggar  azas  pemilu  yang  adil.  Sayangnya,  kondisi  itu  sulit  dihindari,  kepentingan kades dan lurah menunjukkan loyalitas sebagai bawahan penguasa terkadang cenderung mencampuradukkan  urusan  publik  dengan  politik.  Sehingga  usaha  menyukseskan kemenangan penguasa dalam pilkada pun ditindaklanjuti sebagai wujud dedikasi kerja.
Sebagaimana penjelasan informan, “Pada Pilkada 2015 persentase pemenangan Romi-Robby (PAN) mencapai 60% lebih meningkat dibandingkan Pilkada sebelumnya yang hanya mencapai 50%” ( wawancara SA, 2017). Penjelasan ini diperkuat informan lain yang  menyatakan,  “Iya,  ada  target  yang  diutarakan  oleh  kades.  Waktu  itu  kades
menginginkan  kami  mencapai  angka  70%  atau  80%.  Katanya,  biar  jadi  anak kesayangan,  sehingga  kalau  ada  permintaan  desa,  yang  atas  gampang  mengabulkan. Tetapi, kami sudah merasa kemenangan 60% lebih di TPS udah cukup” ( wawancara R, 2017).  Menguatkan  hal  ini,  informan  berikutnya  menjelaskan,“…Camat,  lurah,  dan kepala  dinas  yang  dianggap  berjasa  dalam  pemenangan  penguasa  akan  naik  jabatan” ( wawancara S, 2017).
Untuk  mewujudkan  kemenangan  penguasa  dalam  pemilihan,  perangkat desa/kelurahan  yang  lahir  dari  proses  politisasi  birokrasi  itu  kemudian  melakukan politisasi  pada  badan  penyelenggara  pemilu  ad  hoc.  Sebagaimana  informan,  “Kades memilih orang-orang muda untuk menduduki jabatan PPS maupun KPPS, agar mudah diintervensi.  Bukan  dari  tokoh  masyarakat,  tokoh  masyarakat  adalah  penggerak  suara yang punya peran lain” ( wawancara SA, 2017).
Seperti  yang  diutarakan  oleh  Surbakti  &  Nugroho  (2015:  73),  kepala  desa menunjuk orang-orang pilihan berdasarkan masukan dari pihak berkepentingan. Dalam kasus Tanjung Jabung Timur, kades memasukan orang-orang dari unsur PAN atau unsur keluarga  dan  kerabat  dalam  jabatan  penyelenggara  teknis  pemilu.  “PPS  direkrut berdasarkan kedekatan dengan kades, seperti keluarga kades, keluarga sekdes”, demikian Mustaqim, Ketua KPU Tanjung Jabung Timur menjelaskan ( wawancara 19 juli 2017). Hal  ini  senada  dengan  pernyataan  informan,  “Saya  langsung  ditunjuk  Sekdes  (untuk menjadi  ketua  PPS).  Kebetulan  Sekdes  adalah  teman”  (wawancara  P,  20  November 2017).
Hal ini dikuatkan dengan penjelasan informan lain, dimana, “…ada sebagian atas dasar  unsur  kedekatan  atau  keluarga”  ( wawancara K,  Ketua  PPK  Nipah  Panjang,  20 November  2017).  Informan  lain  menyebutkan,  “Saya  menjadi  ketua  KPPS  ditunjuk langsung oleh kepala desa…PPS juga ditunjuk langsung dari Pak kades... Awalnya, saya mengajukan keberatan kepada kades, tetapi menurut kades tidak ada lagi orang makanya saya ditunjuk sebagai ketua KPPS.  Pernah ada pihak tim lawan yang mengetahui dan mengancam  akan  mengadukan  saya  apabila  saya  masih  tetap  menjadi  ketua  KPPS, segera saya sampaikan kepada kades, dan beliau meyakinkan saya. Dan memang tidak terjadi apa-apa.” ( wawancara Rahmansyah, 2017).
Kades Kota Harapan yang merupakan unsur PAN memanfaatkan kekuasaannya untuk mendudukkan salah satu pengurus ranting PAN yang masih aktif di jajaran KPPS sebagai  ketua.  Salah  satu  fakta  yang  menunjukkan  keterkaitan  erat  antara  politisasi birokrasi dan politisasi badan penyelenggara pemilu ad hoc.

## Model Praktik Politisasi Birokrasi
Berdasarkan  temuan  penelitian,  praktik  politisasi  birokrasi  dalam  kaitannya dengan  dapat  dibedakan  kedalam  2  model.  Pertama,  politisasi  birokrasi  melalui  jalur PNS. Terkait ini, yang dilakukan adalah dengan menempatkan PNS pada jabatan karier di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan Berdasarkan Afiliasi Politik. Kasus Pilkada
Bupati  Tanjung  Jabung  Timur  tahun  2011  terkuak  fakta  mengenai  hubungan  afiliasi politik  PNS  dengan  jabatan  kariernya. 2 “…  Camat,  lurah,  dan  kepala  dinas  yang dianggap  berjasa  dalam  pemenangan  penguasa  akan  naik  jabatan”,  ujar  informan ( wawancara S, 2017). Bupati disebut akan memata-matai aparatur birokrasi melalui orang- orang kepercayaannya untuk mengetahui afiliasi politik bawahannya. Bagi bupati, sangat berbahaya untuk mendudukkan orang-orang berafiliasi politik bertentangan dengannya di jabatan camat, lurah, sekcam, seklur, dan sekdes pada masa pemilu dan pilkada. Cara yang kedua dengan memobilisasi PNS Melalui Jabatan Karier di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Selaku PNS yang pernah menjabat camat dan kabid di Pemda sebelum  menjadi  Sekretaris  KPU  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur,  informan membagi pengalamannya melalui wawancara sebagai berikut:
“…Politisasi  lebih  mungkin  berdampak  di  pemda  pada  PNS,  bupati menginstruksikan kepada kepala dinas selanjutnya kepala dinas menginstruksikan ke  tingkat  bawahnya.  Camat,  lurah,  dan  kepala  desa  dikumpulkan  untuk ‘bergerak’, saya ketika menjadi camat ketika disuruh bergerak oleh bupati ya saya bergerak.  Tetapi  ketika  menjadi  sekretaris  KPU,  saya  memberikan  pengertian pada  bupati  dan  bupati  memaklumi  itu.  Pada  birokrasi  daerah,  politisasi memberikan efek yang kuat, karena di sana ada kompensasi yang berimplikasi pada karier. Dan bisa jadi sulit dibuktikan…” ( wawancara S, 2017).
Pernyataan  narasumber  di  atas  didukung  dengan  temuan  Panwaslu  Tanjung Jabung Timur Atas Pelanggaran Pilkada 2015 Nomor Laporan:
07/LP/PILBUP/XII/2015 berupa rekaman video yang menyebutkan adanya dugaan keterlibatan PNS dalam Pilkada, dalam kasus ini pejabat PNS yang dilaporkan tersebut membuat pertemuan dengan memberikan ajakan, himbauan, dan seruan kepada tenaga honorer  untuk  mendukung  calon  bupati  dan  calon  gubernur  yang  diusung  PAN. Walaupun  kasus  ini  tidak  dapat  ditindaklanjuti  dikarenakan  usaha  tersebut  dilakukan sebelum  tahapan  penetapan  kandidat  Pilkada.  Tetapi,  nama  calon  bupati  dan  calon gubernur tersebut secara resmi telah didukung partai.
Penguasa  menggunakan  jabatan  dalam  tubuh  birokrasi  kecamatan  dan desa/kelurahan  untuk  memobilisasi  PNS  demi  mendukung  kepentingan  politiknya. Jabatan camat, lurah, sekcam, seklur, dan sekdes sering mengalami perombakan ketika masa menjelang pemilu ataupun pilkada. Informan menjelaskan, “Saya diangkat menjadi pjs  kades  bulan  April  2015.  Ada  43  Pjs  Kades  yang  diangkat  bulan  April  tersebut” ( wawancara SA, 2017).
Model politisasi birokrasi yang kedua adalah melalui jalur Pilkades. Cara pertama yang  digunakan  dengan  Memanfaatkan  Peran  Birokrasi  Kabupaten  Dalam  Urusan Administrasi Calon Kades.
“Semua  kepala  desa  terpilih  di  Tanjabtim  dimenangkan  oleh  PAN…  Karena biasanya ditanyakan dulu dengan kepala ranting mengenai calon kades pro ke PAN
atau tidak. Kalau dak pro, biasanya dak diluluskan pas di atas bahannya. Pemilihan tetap langsung oleh rakyat, tetapi sebelum berkas naik diselidiki dulu, nah misal sudah jelas orang pro ke PAN diluluskan berkas pendaftarannya, jadi walaupun siapa  yang  menang  dalam  pemilihan  tetap  orang  PAN.  Pendaftarannya  dulu, berkas  pendaftaran  maksudnya.  Kan  kita  ranting  PAN,  nanti  survey  di  desa” ( wawancara R, 2017).
Menurut narasumber, PAN memanfaatkan peran birokrasi daerah yaitu Bidang Pemerintahan Desa BPMPDK (Badan pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kelurahan)  dalam  melakukan  seleksi  administrasi  calon  kades,  birokrasi  melakukan permainan  pada  tahapan  pendaftaran  kades,  ketika  berkas  calon  kades  dikumpulkan maka  pengurus  ranting  PAN  akan  diberitahukan  berkaitan  dengan  nama-nama  calon kades  yang  mendaftar,  selanjutnya  pengurus  ranting  PAN  akan  bertugas  melakukan peninjauan  di  lapangan  untuk  mencari  informasi  berkaitan  dengan  calon-calon  kades tersebut. Calon kades yang diindikasikan kontra PAN akan dieliminasi dari daftar calon kades, sementara calon kades yang diindikasikan pro PAN akan mendapatkan ‘kartu start’ untuk  dapat  mengikuti  pemilihan  kepala  desa,  sehingga  seluruh  calon  kades  dijamin pengurus  ranting  PAN  memiliki  afiliasi  politik  dengan  PAN.  Selanjutnya,  PAN menyerahkan  sepenuhnya  pada  masyarakat  desa  untuk  menentukan  pemenang  kades yang mereka inginkan.
Cara yang kedua adalah dengan memberikan dukungan pada salah satu calon di Pilkades.  Pilkades  diwarnai  peran  besar  PAN  untuk  memenangkan  kandidatnya. Berdasarkan  pengakuan  salah  satu  pengurus  penting  PAN,  ketika  PAN  berbicara mengenai Pilkades, maka PAN dapat dibilang terlibat secara tidak langsung dan tidak terang-terangan.  Pemberian  dukungan  pada  salah  satu  calon  dilakukan  namun  cara kerjanya  lebih  tertutup  dari  pada  yang  dilakukan  di  Pilkada.  Karena  menurutnya, keterlibatan PAN yang terang-terangan cenderung akan memberikan tekanan. Informan menjelaskan,  “Kalau  di  Pilkades,  PAN  dibilang  terlibat,  bisa,  tapi  tidak  kelihatan. Istilahnya, ada dukungan pada salah satu calon tapi tidak kelihatan. Ada “bisik-bisik” yang dilakukan PAN. Tidak kelihatan kerjanya, karena kalau kelihatan nanti akan ada tekanan” ( wawancara M, 2017). Maksud dari ‘tekanan’ di sini, diperkirakan Penulis adalah adanya keterlibatan birokrasi seperti yang disebutkan pada poin pertama di atas.
Kemudian, cara selanjutnya adalah dengan pendekatan PAN pada calon kades terpilih. Menurut pendapat narasumber, bisa jadi pada awalnya kades terpilih bukan dari unsur PAN. Tetapi selanjutnya PAN melakukan pendekatan pada pejabat desa tersebut. “Sebenarnya  dari  awalnya  mungkin  bukan  dari  unsur  PAN,  tetapi  setelah  menjadi pejabat kades kemudian didekati oleh PAN”, kata informan ( wawancara K, 2017). Apalagi PAN, merupakan partai politik yang memiliki ‘daya pikat’, kader mereka paham betul
dengan keinginan masyarakat dan mereka selalu berusaha cepat tanggap memberikan bantuan yang dibutuhkan yang biasanya berupa pembangunan fisik. Seorang informan menjelaskan,
“…Saya  pribadi,  saya  merasa  cocok  dengan  PAN,  soalnya  perhatian, pembangunan PAN ada sampai ke desa, ada perhatian. Walaupun pada saat itu kami meminta hanya melalui anggota dewan, seperti bangun musola, langgar, kita minta tolong ke pengurus, dan dibantu. Karena itu, kito ikut mereka. Pernah juga diajak masuk ke PDI-P ada juga ke Golkar, tetapi lebih memilih ke PAN, karena PAN lebih besar pengaruhnya dan perhatiannya” ( wawancara M, 2017).
Dengan demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa perangkat kecamatan, kelurahan, dan  desa  yang  dipilih  melalui  pemilihan  ataupun  jenjang  karier  tidak  terlepas  dari dominasi PAN. PAN terus-menerus melakukan pendekatan politik secara intensif. “Rata- rata Kepala Desa di Tanjabtim berasal dari unsur PAN, baik mantan pengurus ataupun simpatisan.  Tokoh  masyarakat  yang  berpengaruh  di  setiap  daerah  direkrut  menjadi bagian dari PAN” ( wawancara SA, 2017).

## Model Praktik Politisasi Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc
Adapun praktik politisasi badan penyelenggara pemilu ad hoc dilakukan dengan beberapa pola di antaranya, pertama, oleh camat. Politisasi dilakukan dengan pertama, menutup  akses  informasi  Rekrutmen  PPK  kepada  publik.  Camat  merupakan  corong informasi di kecamatan berkaitan dengan rekrutmen PPK, tetapi camat lebih mendorong orang-orangnya mendaftar ke KPU sebelum menyasar publik.
Seorang  informan  menjelaskan,  “(Saya)  mendaftar  sendiri  ke  KPU,  disuruh camat, menggantikan anggota lama” ( wawancara IH, Anggota PPK Berbak, 20 November 2017).  Sedangkan  informan  lain  menjelaskan  soal  keterbukaan  informasi,  “Relatif.  Di beberapa  tempat,  ada  yang  sudah  banyak  ada  yang  belum  terkumpul.  Tidak  sama masalah di tiap tempat, mungkin kurang komunikasi, tapi kalau komunikasi bagus banyak yang mau. Tergantung komunikasi ke bawah” ( wawancara YA, tokoh masyarakat Nipah Panjang, 21 November 2017).
Cara  kedua  melalui  pengisian  kekosongan  pendaftar  PPK.  Seorang  informan menjelaskan,  “Tidak  ada  rekomendasi,  jadi  cuma  berdasarkan  wawancara  dan  tes tertulis. Kecuali, apabila tidak ada orang yang mendaftar maka meminta bantuan camat untuk mengirimkan nama untuk mengikuti tes PPK” ( wawancara M, Kasubbag Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 18 November 2017).
Politisasi berikutnya oleh kades/lurah. Di tingkat desa dan kelurahan, pola cara kerja  politisasi  badan  penyelenggara  pemilu  agak  berbeda  dengan  pola  di  tingkat kecamatan. Pertama, Kades/Lurah Memanfaatkan Rekomendasi untuk PPS. Menurut
regulasi, kades dan lurah memiliki otoritas untuk memberikan rekomendasi atas calon PPS  yang  ingin  mendaftar  menjadi  PPS.  Minimal  enam  nama  yang  harus  dikirim kades/lurah kepada KPU Kabupaten untuk mengikuti seleksi PPS. Otoritas sortir yang dimiliki kades/lurah tersebut seringnya dipergunakan untuk memasukkan orang-orang mereka  dalam  seleksi  PPS.  Seorang  informan  menjelaskan,  “Memang  rekrutmen  PPS dan KPPS penunjukan langsung oleh kepala desa tetapi hanya sebatas mencari orang yang  dikenal  dan  gampang  diajak  kerja”  ( wawancara S,  2017).  Sedangkan  informan berikutnya  menjelaskan,  “Saya  langsung  ditunjuk  Sekdes.  Kebetulan  Sekdes  adalah teman.  Kemudian  ada  rapat  perangkat  kelurahan  dengan  tokoh  masyarakat  saya ditunjuk. Apalagi saya sudah pernah menjabat sebelumnya” ( wawancara P, Ketua PPS Nipah Panjang II, 20 November 2017).
Cara kedua, Kades/Lurah menunjuk langsung KPPS. Di lapangan, tidak hanya jabatan PPS yang mampu diintervensi kades/lurah, jabatan KPPS pun dapat ditentukan langsung oleh kades/lurah. Sehingga Bahasa ‘orang kita’ dan ‘orang mereka’ akan biasa didengar selama proses rekrutmen penyelenggara pemilu ad hoc berlangsung. “Pak RT. Tidak diseleksi, langsung ditunjuk. Ada pergantian ada yang sudah menjabat 2 kali tidak boleh lagi, biasanya rata-rata aparat desa yang terlibat sebagai penyelenggara, karena tidak sampai SMA tidak lagi diikutkan”, seorang ketua KPPS menjelaskan ( wawancara S, 21 November 2017).
Cara ketiga dengan menutup akses informasi Rekrutmen PPS dan KPPS kepada public. Seperti halnya di tingkat kecamatan, kades/lurah di tingkat desa/kelurahan juga tidak berusaha membagikan informasi mengenai pembukaan rekrutmen PPS dan KPPS kepada  masyarakat  di  wilayahnya.  Apabila  dilakukan  publikasi,  sifatnya  hanya  pada kalangan terbatas. “Sekdes memberitahukan dan menawarkan “mau tidak menjadi PPS”, tidak  ada  tes,  ketika  saya  bersedia  langsung  ditulis  namanya  sebagai  PPS.  Begitu  juga dengan rekan-rekan yang lain... KPPS Sama. Ditawarkan juga oleh sekde”, ujar seorang ketua KPPS ( wawancara AI, Ketua PPS Simpang Jelita, 19 November 2017).
Ketiga,  politisasi  oleh  kadus,  ketua  RW,  dan  atau  Ketua  RT.  Politisasi  badan penyelenggara pemilu yang dilakukan kadus, ketua RW dan Ketua RT hanya berada pada  lingkup  KPPS.  PPS  terpilih  dengan  alasan  keterbatasan  kemampuan  sering melimpahkan  otoritasnya  memilih  KPPS  kepada  kadus,  ketua  RW,  dan  ketua  RT. Akibatnya, kadus, ketua RW, dan Ketua RT pun memainkan perannya dalam posisi ini. Informan  menjelaskan,  “(Saya)  Ditunjuk  ada  juga.  Bukan  ditunjuk…  tapi  kita  minta tolong RT mengumpulkan warganya yang berminat menjadi KPPS… Kita minta tolong RT mengumpulkan warganya yang berminat menjadi KPPS. Memang murni dari RT, kami hubungi RT saja. Dasarnya kurang lebih sesuai dengan peraturan yang berlaku” ( wawancara AH, Ketua PPS Nipah Panjang I,  20 November 2017). Hal ini dikuatkan
informan lain, “(Saya ditunjuk) Pak RT. Tidak diseleksi, langsung ditunjuk” ( wawancara S, 2017). Sementara itu, informan lain menjelaskan, “KPPS ditunjuk langsung oleh PPS, tetap  meminta  saran  dari  kades/lurah,  ketua  RT/RW,  tokoh  masyarakat.  Karena masyakat yang mengetahui si A atau si B yang bisa” ( wawancara MA, Anggota PPK Kuala Jambi, 21 November 2017).
Keempat,  politisasi  oleh  tokoh  masyarakat  atau  tokoh  pemuda.  Dalam  hal  ini, alasan yang sama juga terjadi dimana PPS melimpahkan hak otoritasnya memilih KPPS kepada  tokoh  masyarakat  atau  tokoh  pemuda  dengan  alasan  pihak  tersebut  lebih memahami  kondisi  nyata  di  lapangan,  mengenal  dengan  baik  setiap  individu,  dan mampu  menyeleksi  secara  alamiah  orang-orang  yang  pantas  duduk  sebagai  KPPS. Ketika  tokoh  masyarakat  atau  tokoh  pemuda  tersebut  berafiliasi  pada  PAN,  maka politisasi  badan  penyelenggara  pemilu  pun  terjadi.  Dengan  kondisi  penyebaran kepengurusan  aktif  PAN  di  level  desa/kelurahan  yang  sudah  sangat  merata,  kecil kemungkinan  tokoh  masyarakat  dan  tokoh  pemuda  mampu  bersikap  netral  dan  tidak memihak.  Karena  secara  naluri  pelaku  politik,  tokoh  masyarakat  dan  tokoh  pemuda adalah sasaran utama untuk direkrut sebagai kader, pengurus, maupun simpatisan partai. Informan  menjelaskan,  “Karena  wilayah  kami  luas,  kami  tidak  bisa  memantau, karenanya  kami  memanggil  atau  meminta  tolong  tokoh  masyarakat  setempat  untuk datang membawakan nama-nama yang pantas untuk menjadi KPPS di daerah masing- masing” ( wawancara P, 2017).
Terakir, politisasi oleh Penyelenggara pemilu sendiri hasil politisasi kades/lurah. “KPPS  dibentuk  oleh  PPS.  PPS  mengundang  masyarakat,  PPS  mengumpulkan masyarakat  untuk  membentuk  KPPS,  tokoh  masyarakat  yg  ditanyakan.  Kami mengundang  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Kecuali kalo jumlahnya tidak cukup, kita minta tokoh masyarakat untuk mencarikan” ( wawancara S, 2017).
Dalam  aturan  dijelaskan  bahwa  KPU  bekerjasama  dengan  pemerintah  daerah setempat  untuk  melaksanakan  proses  rekrutmen  PPK,  PPS,  dan  KPPS.  Tetapi, permasalahan timbul ketika peluang ini kemudian dimanfaatkan oknum, karena secara formal  kegiatan  yang  mereka  lakukan  terkesan  sesuai  aturan.  Tetapi  secara  informal, kegiatan yang mereka lakukan diselipi kepentingan politik tertentu.
Grafik 1. Cross Check Perolehan Suara PAN pada Pilkada 2015 dan Bentuk Cara Kerja Politisasi Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc
Sumber: https://pilkada2015.kpu.go.id/tanjabtimkab/
Paslon  Nomor  1  bukan  merupakan  kandidat  PAN  dan  Paslon  Nomor  2 merupakan kandidat PAN. Apabila ditarik hubungan antara bentuk cara kerja politisasi di atas dikaitkan dengan perolehan suara kecamatan untuk PAN berdasarkan keterangan narasumber  yang  telah  berhasil  diwawancarai,  diperoleh  gambaran  sebagai  berikut. Pertama, Muara Sabak Timur, Mendahara Ulu, dan Berbak dengan proses rekrutmen PPS dan KPPS ada campur tangan kades/lurah yang dominan menunjukkan perolehan suara di Muara Sabak Timur (64,35%), Mendahara Ulu (62,78%), dan Berbak (57,74%) untuk  PAN.  Kedua,  Nipah  Panjang  dengan  proses  rekrutmen  PPS  didominasi  oleh kades/lurah dan KPPS didominasi oleh Ketua RT/RW, Kadus, atau tokoh masyarakat dan pemuda menunjukkan perolehan suara 61,73% untuk PAN. Ketiga, Kuala Jambi
dan  Muara  Sabak  Barat  dengan  proses  rekrutmen  KPPS  rata-rata  dilakukan  atau didominasi oleh PPS menunjukkan perolehan suara di Kuala Jambi (51,06%) dan Muara Sabak Barat (50,49%) untuk PAN.
Sementara,  jika  memperhatikan  belahan  diagram  secara  umum  pada  tiap kecamatan,  maka  terlihat  perolehan  suara  rata-rata  PAN  tiap  kecamatan  mendekati 60%, kecuali dua kecamatan yaitu Kuala Jambi dan Muara Sabak Barat.
Berdasarkan analisis di atas, ternyata proses rekrutmen KPPS Kuala Jambi dan Muara Sabak Barat lebih didominasi PPS dibandingkan kecamatan lain yang rekrutmen KPPS-nya  lebih  didominasi  kades/lurah,  ketua  RT/RW,  kadus,  tokoh  masyarakat, maupun tokoh pemuda. Sehingga dapat dinilai bahwa PPS hasil politisasi yang bekerja mandiri  dalam  seleksi  KPPS  lebih  rendah  kadar  bahaya  politisasinya  dibandingkan bentuk cara kerja politisasi lain.
Sementara melihat perbandingan antara desa/kelurahan yang sangat dominan peran kades/lurah dalam rekrutmen PPS maupun KPPS dengan desa/kelurahan yang didominasi kades/lurah tetapi juga oleh perangkat birokrasi lain seperti ketua RT, ketua RW, kadus, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda, ternyata tidak terlalu terpaut jauh hasil perolehan suaranya, masing-masing masih di angka kurang lebih 60%.
Tetapi  mempertimbangkan  jangkauan  ruang  lingkup  politisasi  dalam  proses rekrutmen  badan  penyelenggara  pemilu  ad  hoc,  maka  dominasi  kades/lurah  dinilai paling  tinggi  kadar  bahaya  politisasinya.  Karena  dominasi  kades/lurah  mampu mengintervensi  rekrutmen  pada  dua  level  sekaligus  yaitu  PPS  dan  KPPS  sementara bentuk cara kerja politisasi badan penyelenggara pemilu ad hoc lainnya hanya mampu menjangkau satu level.
Berikut ini penulis ilustrasikan Cara Kerja Politisasi Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc di Desa Kota Harapan. Desa Kota Harapan tercatat mempunyai 1.609 pemilih dengan  9  TPS,  tetapi  hanya  1.145  warga  yang  menggunakan  hak  pilihnya.  Kandidat PAN berhasil memenangkan kontestasi pilkada 2015 dengan mendapatkan sumbangan dukungan  dari  Desa  Kota  Harapan  sebesar  782  suara  (70,13%)  meninggalkan  jauh perolehan suara lawan yang harus puas memperoleh 333 suara (29,87%) dari keseluruhan jumlah suara.
Kades yang menjabat di Desa Kota Harapan bernama Muhamamd Tanri, sudah dua periode menjabat kades Kota Harapan dari tahun 2007 hingga 2019. Diperkirakan merupakan simpatisan PAN murni.
“Waktu  itu  kades  menginginkan  kami  mencapai  angka  70%  atau  80%  (untuk PAN). Katanya, biar jadi anak kesayangan, sehingga kalau ada permintaan desa, yang atas gampang mengabulkan” ( wawancara R, 2017).
Sebagai  simpatisan  PAN,  politisasi  badan  penyelenggara  pemilu  ad  hoc  yang dilakukan Muhammad Tanri terlihat begitu kentara. Selain menetapkan sendiri pengurus PPS dan KPPS, kades tersebut juga mengutarakan target suara yang ingin dicapainya kepada  penyelenggara  pemilu.  Selain  itu,  Muhammad  Tanri  juga  terbilang  berani,
karena  Rahmansyah  diketahui  masyarakat  setempat  merupakan  pengurus  PAN  tetapi kades tetap menunjuk Rahmansyah sebagai salah satu penyelenggara pemilu untuk TPS 7 di Desa Kota Harapan.
“Saya menjadi ketua KPPS ditunjuk langsung oleh kepala desa. PPS juga ditunjuk langsung dari Pak kades… Awalnya, anggota BPD menyuruh saya menjadi ketua KPPS melalui Rina (salah satu anggota yang juga ditunjuk sebagai anggota KPPS). Kok saya kenapa? Katanya karena kemarin Harun sudah masuk tim sukses HBA (tim  lawan  di  tingkat  provinsi)  jadi  tidak  bisa  lagi  dimajukan  jadi  ketua  KPPS. Tetapi  kan  saya…  tau  sendirikan  Rina…  atau  Rina  saja  jadi  ketua  saya  jadi anggota.  Tidak  bisa  bang,  jawab  Rina,  karena  ini  pak  kades  yang  suruh.  Saya mengajukan keberatan kepada kades, tetapi menurut kades tidak ada lagi orang makanya saya ditunjuk sebagai ketua KPPS…. Pernah ada pihak tim lawan yang mengetahui  dan  mengancam  akan  mengadukan  saya  apabila  saya  masih  tetap menjadi ketua KPPS, segera saya sampaikan kepada kades, dan beliau meyakinkan saya. Selain itu saya juga telpon bang Firman anggota Dewan, dia tanya apakah nama  saya  masuk  dalam  daftar  tim  sukses,  kata  saya  tidak.  Saya  cuma  tim bayangan.  katanya  amanlah  tuh  man.  Dan  memang  tidak  terjadi  apa-apa” ( wawancara R, 2017).
Bentuk cara kerja politisasi badan penyelenggara pemilu ad hoc yang dijalankan Muhammad  Tanri  adalah  dominasi  peran  kades/lurah  yang  mengintervensi  proses rekrutmen  PPS  dan  KPPS.  Proses  rekrutmen  juga  tidak  melalui  seleksi,  tetapi  kades melakukan  penunjukan  langsung  baik  untuk  petugas  PPS  maupun  KPPS.  Beberapa tindakan  kades  sangat  jelas  melanggar  aturan.  Tetapi,  ternyata  sistem  memberikan keleluasaan  gerak  bagi  kades  untuk  memainkan  peran  politisasinya  tanpa  dinilai melanggar hukum secara formal.
Apabila  memperhatikan  perolehan  suara  di  Desa  Kota  Harapan,  tampaknya target perolehan suara yang diharapkan Muhammad Tanri cukup terealisasikan. PAN berhasil mendulang suara. Dari 9 TPS yang ada di desa tersebut, 8 TPS dimenangkan PAN  dengan  perolehan  suara  diantara  60%  hingga  80%.  Hanya  TPS  9  suara  PAN berhasil dikalahkan lawan sebesar 47,92%.
“Dari TPS 1 hingga TPS 9 Kades yang mengatur dengan berkoordinasi dengan kadus. TPS 9 itu Parit IV, di darat (daerah perkebunan). PAN memang kalah di situ, suara di situ dikit, memang sejak awal tidak terlalu diperhitungkan. Kadus di sana sudah lama mau diganti karena tidak berpihak pada kades, tetapi tidak ada yang bisa menggantikannya, yang lain tidak bisa baca tulis. Kadusnya sudah tidak dipercaya kades, cuma karena tidak ada yang bisa diandalkan maka kadus tersebut tetap menjabat. Kades tidak tahu siapa orang yang pantas ditunjuk KPPS di sana maka  menyerahkan  sepenuhnya  pada  kadus.  KPPS  terpilih  juga  kurang dikoordinasikan… TPS 1 tempat tinggal Kades, TPS 3 tempat tinggal ketua DP Ranting PAN, TPS 4 dan 5 banyak pengurus PAN. Di TPS 9 tidak ada orang PAN, jadi mengandalkan kadus” ( wawancara R, 2017).
Walaupun  peran  penyelenggara  pemilu  Desa  Kota  Harapan  tidak  terbukti sebagai  pelaku  penggelembungan  atau  penggembosan  suara  seperti  yang  diutarakan Junaidi  (2016).  PAN  meyakini  bahwa  PPK,  PPS  dan  KPPS  sebagai  ‘orang  mereka’ mempunyai peran yang penting untuk mendukung kemenangan.
“Kami tidak berani mau buat curang, sebenarnya dengan penunjukan langsung, tetap KPPS dan PPS bisa bekerja profesional tanpa kecurangan. Lagi pula PAN tanpa  kami  berbuat  curang  juga  pasti  menang.  Kami  hanya  menjadi  pengawal suara, memastikan suara PAN tidak dicurangi lawan.  (Narasumber menunjukkan dokumentasinya pada pewawancara berkaitan dengan penghitungan suara di TPS tempatnya bertugas)” ( wawancara R, 2017).
“Permainan yang dilakukan bukan berusaha untuk melakukan kecurangan atau permainan  suara,  tetapi  bagaimana  mempersiapkan  DPT  agar  semua  ‘orang- orang  loyal  mereka’  yang  punya  hak  pilih  terjamin  masuk  dalam  daftar  dan dipastikan memilih pada hari pemilihan… Terdapat pembagian tugas dalam tim pemenangan PAN: penjaga suara (PPS, KPPS) dan penggerak suara (diluar PPS, KPPS). Pada hari H, tugas penjaga suara adalah memperhatikan tindak-tanduk lawan, mencegah terjadinya kecurangan dari pihak lawan” ( wawancara SA, 2017).

## Implikasi Politisasi Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc
Berdasarkan  tidak  adanya  temuan  dalam  laporan  pelanggaran  Pilkada  2015 catatan Panwaslu Tanjung Jabung Timur dan wawancara narasumber, politisasi PPK tidak  langsung  berimplikasi  pada  rekapitulasi  hasil  penghitungan  suara  di  kecamatan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, sosialisasi dan akses informasi yang diberikan PPK tidak  menunjukkan  eksklusivitas  pada  salah  satu  kelompok  calon.  Berdasarkan  hasil wawancara, untuk penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), narasumber menjelaskan bahwa PPK berrsama PPS mempersiapkan DPT dengan mengupayakan semua ‘orang- orang  loyal  PAN’  yang  punya  hak  pilih  terjamin  masuk  dalam  daftar  dan  dipastikan memilih pada hari pemilihan.
Sementara  itu  di  kelurahan/desa,  berdasarkan  tidak  adanya  temuan  dalam laporan  pelanggaran  Pilkada  2015  catatan  Panwaslu  Tanjung  Jabung  Timur  dan wawancara narasumber, politisasi PPS tidak langsung berimplikasi pada rekapitulasi hasil penghitungan  suara.  Berdasarkan  pengamatan  di  lapangan,  sosialisasi  dan  akses informasi yang diberikan PPS tidak menunjukkan eksklusivitas pada salah satu kelompok calon.  Berdasarkan  hasil  wawancara,  untuk  penyusunan  Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT), narasumber  menjelaskan  bahwa  PPK  maupun  PPS  mempersiapkan  DPT  agar  semua ‘orang-orang loyal mereka’ (baca: simpatisan PAN) yang punya hak pilih terjamin masuk dalam  daftar  dan  dipastikan  memilih  pada  hari  pemilihan.  Terdapat  kecenderungan untuk menyerahkan otoritas memilih KPPS kepada kades/lurah, kadus, ketua RW, ketua RT, tokoh masyarakat, dan atau tokoh pemuda yang diperkirakan bersifat tidak netral. Hasilnya, ada kecenderungan untuk memilih KPPS yang diperkirakan memiliki afiliasi
politik  yang  sama.  PPDP  (Petugas  Pemuktahiran  Data  Pemilih)  yang  dipilih  kurang bekerja secara maksimal.
“Tidak. Apa itu PPDP? Tidak ada petugas yang datang ke rumah untuk mendata kami langsung… Memang dalam DPT masih kadang ditemukan nama orang yang sudah tidak ada lagi orangnya” ( wawancara R, 2017).
Kemudian,  di  tingkat  TPS,  berdasarkan  tidak  adanya  temuan  dalam  laporan pelanggaran  Pilkada  2015  catatan  Panwaslu  Tanjung  Jabung  Timur  dan  wawancara narasumber, politisasi KPPS tidak langsung berimplikasi pada proses penghitungan dan hasil penghitungan suara. Badan penyelenggara pemilu ad hoc menjadi “Penjaga Suara”, yaitu  pengamat  gerak-gerik  lawan  PAN  dalam  Pilkada  2015  yang  diperkirakan  akan melakukan kecurangan pada hari pencoblosan. Biasanya mereka bertindak cepat ketika terbukti  kecurangan  terjadi  dan  merugikan  posisi  PAN.  Sementara  apabila  PAN memperoleh keuntungan dari pelanggaran tersebut, biasanya mereka bersikap acuh tak acuh dan tidak membuat laporan pelanggaran.
Selama  tugas  penyelenggara  pemilu  adalah  mengurusi  penyelenggaraan kontestasi politik, maka aspek sosial politik secara otomatis turut berpengaruh terhadap pola rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS. Implikasinya tidak mungkin untuk menciptakan model  rekrutmen  PPK,  PPS,  dan  KPPS  yang  ideal  dan  murni  terlepas  dari  unsur pengaruh  sosial-politik  kemasyarakatan.  Kedua,  KPU  hanya  dapat  mengupayakan meminimalisir usaha politisasi badan penyelenggara pemilu ad hoc dan dampak politisasi tersebut.  Ketiga,  beberapa  usaha  KPU  dinilai  cukup  membantu  untuk  meminimalisir dampak dari politisasi penyelenggara pemilu ad hoc, diantaranya: a) Intervensi teknologi informasi pada proses rekapitulasi penghitungan suara dan scan C1 yang dapat menekan kecurangan penggembosan dan penggelembungan suara; b) Kehadiran tim survei pemilu independen  yang  saat  ini  sudah  berbasis  IT,  sehingga  sulit  untuk  memanipulasi  data tanpa diketahui; c) PKPU Nomor 3 Tahun 2015 yang membatasi masa jabatan badan penyelenggara pemilu ad hoc yang hanya dua periode pemilu. 3

## Penutup
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  ada  dua  tahap  politisasi  yang  bekerja  dalam proses rekrutmen badan penyelenggara pemilu ad hoc di Tanjung Jabung Timur, yaitu politisasi  birokrasi  di  tingkat  kecamatan  dan  desa/kelurahan  yang  dilanjutkan  dengan politisasi badan penyelenggara pemilu ad hoc. Cara kerja politisasi birokrasi di tingkat kecamatan  dan  desa/kelurahan  melalui  dua  cara  yaitu  jalur  PNS  dan  jalur  Pilkades. Sementara  cara  kerja  politisasi  badan  penyelenggara  pemilu  ad  hoc  melalui  beberapa cara  yaitu  jalur  camat,  kades/lurah,  kadus,  ketua  RW,  ketua  RT,  tokoh  masyarakat, tokoh  pemuda,  dan  PPS  hasil  politisasi  kades/lurah.  Politisasi  badan  penyelenggara pemilu ad hoc yang dilakukan kades/lurah mengandung kadar politisasi paling tinggi, karena jangkauan pelaku melingkupi seleksi PPS dan KPPS. Pola dampak politisasi badan penyelenggara  pemilu  ad  hoc,  yaitu  semakin  rendah  level  hierarkinya  maka  semakin
tinggi  level  politisasinya.  Rekrutmen  KPPS  dinilai  mengandung  level  politisasi  paling tinggi. Hal ini disebabkan karena: (1) Proses rekrutmennya semakin ke bawah semakin longgar  dan  tidak  spesifik  aturannya;  dan  (2)  Semakin  ke  bawah  semakin  kurang keterlibatan  KPU  Kabupaten/kota.  Politisasi  badan  penyelenggara  pemilu  ad  hoc apabila dikaitkan dengan siklus tahapan pemilu dan tugas pokok PPK, PPS, dan KPPS maka tidak langsung berimplikasi pada hasil dan rekapitulasi penghitungan suara serta sosialisasi  penyelenggaraan  pilkada.  Tetapi  langsung  berimplikasi  pada  penyusunan DPT, pemilihan KPPS, kinerja PPDP, dan laporan pelanggaran pilkada.
Dengan  demikian,  perlu  aturan  yang  detail  mengenai  proses  rekrutmen  badan penyelenggara  pemilu  ad  hoc  dimana  KPU  RI  perlu  mengatur  lebih  spesifik  proses rekrutmen  di  tiap  level,  melarang  penunjukan  langsung  sebagai  salah  satu  metode rekrutmen  badan  penyelenggara  pemilu  ad  hoc,  dan  mengupayakan  agar  KPU Kabupaten/kota perlu terlibat dalam proses rekrutmen badan penyelenggara pemilu ad hoc hingga ke level paling bawah. Hal lain, perlu intervensi teknologi pada rekrutmen Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc. Teknologi dapat membantu mempermudah kerja KPU Kabupaten/kota, karena teknologi dapat dirancang untuk memuat ‘pendaftaran dan seleksi mandiri’, yaitu sebuah aplikasi rekrutmen yang memuat menu pendaftaran sekaligus menu seleksi otomatis yang dapat menentukan sendiri pelamar tersebut diterima atau tidak diterima.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terimakasih kepada Amalinda Savirani selaku pembimbing tesis, para informan dan sesama peneliti pemilu untuk pendalaman diskusi.

## Pendanaan
Penulis menerima bantuan pembiayaan untuk penyelesaian studi, penelitian, kepenulisan (authorship), dan publikasi dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI).

## Daftar Pustaka
Bayu Aji Dewantara, B. (2017). Politisasi Agama. Deutsch, Merton and Coleman, P. T. (2000). The Handbook of Conflict Resolution Theory and Practice . San Francisco: Jossey-Bass Publishers. Junaidi, V. (2016). Potret Pemilu Dalam Sengketa. Jurnal Pemilu Dan Demokrasi, Yayasan Perludem , 7 . Kartono, K. (1989). Pendidikan Politik Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa . Jogjakarta: Mandar Maju.
Martini, R. (2013). Politisasi Birokrasi di Indonesia. Retrieved February 2, 2020, from http://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/viewFile/4879/4425,
Norris,  P.,  Frank,  R.  W.,  &  i  Coma,  F.  M.  (2014). Advancing  Electoral  Integrity .  Oxford University Press.
RI, B. (2016). Simpul Penegak Demokrasi: Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak Tahun 2015 . Jakarta: Bawaslu Republik Indonesia.
Shaleh, A. Q. (2003). Agama Kekerasan . Prismasophie.
Surbakti, R., & Nugroho, K. (2015). Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif.
The International IDEA. (2012). Manajemen Kepemiluan Selama Masa Transisi: Tantangan dan Peluang . Swedia: Publication Office: International IDEA.
Tjokrowinoto,  M.  (2001). Birokrasi  dalam  Polemik .  Pusat  Studi  Kewilayahan  Universitas Muhammadiyah Malang.

## Catatan
1 Hal ini sebagaimana diberitakan Tribun yang menuliskan, “Menurut M Iqbal Kusuma Farizan,  Kuasa  Hukum  pemohon,  pihak  terkait  telah  melakukan  pelanggaran Pemilukada,  money  politic,  secara  sistematis,  terstruktur,  dan  masif,  sehingga mempengaruhi perolehan suara klien mereka yaitu terpaut 9.275 suara… Selain itu, pelanggaran  lainnya,  yang  bersifat  terstruktur,  adalah  dugaan  keberpihakan  Bupati Tanjung Jabung Timur, terhadap pasangan Zumi Zola, dan Ambo Tang. "Modusnya dengan  mengumpulkan  seluruh  camat  dan  memberikan  instruksi  agar  memilih  dan memenangkan  Zumi  Zola-Ambo  Tang,"  kata  Iqbal.  Tidak  hanya  itu,  Iqbal menyatakan, Bupati Tanjung Jabung Timur, diduga mengumpulkan kepala desa untuk mensukseskan pemenangan Zumi Zola dan Ambo Tang” (Tribun Jambi, 2011)
2 Sebagaimana pemberitaan Tribun, “Dari saksi kami yang menjelaskan, sebagian besar pejabat ada yang diarahkan, baik camat, kepala dinas, kepala desa, berikut sampai ke bawah," jelasnya. "Saksi kami menyaksikan peristiwa pengorganisiran itu, karena saksi kami  ada  dari  camat  yang  dinon-job-kan,  ada  juga  saksi  kami  dari  lurah  yang dimutasikan, dan itu semua dijelaskan di hadapan majelis hakim," kata pria yang juga Wakil Bupati Tanjabtim itu.” (Tribun Jambi, 2011).
3 Sesuai  Surat  Edaran  KPU  RI  Nomor:  324/KPU/VI/2016  yang  menekankan:  a) Sosialisasi rekrutmen PPK, PPS, KPPS harus menggunakan sarana yang mudah diakses publik; b) Kades/Lurah dan BPD tidak hanya mengirimkan usulan nama PPS, tetapi juga para pendaftar calon PPS beserta data pendukungnya; c) KPU kab/kota diminta untuk mengatur ketentuan teknis seleksi anggota PPK, PPS, dan KPPS; dan d) KPU Provinsi harus melakukan pengendalian dan pemantaun berkaitan dengan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS.

## Penulis
Mardiana adalah  alumnus  Pascasarjana  Politik  Pemerintahan,  Universitas  Gadjah Mada dan Staf Pelaksana KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur