PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN TAWALIAN
Rosmaida ¹, Agustinus Sudi 2 , Yusuf Daud 3
1 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar
Email: rosmaidaida84@gmail.com
2 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar Email: andretcmamasa@gmail.com
2 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Al Asyariah Mandar
Email: yusufdaud106@yahoo.com

## ABSTRACT
This  study  aims to  identify  and  describe  the role  of  the  Social Service in empowering  the  poor  as  well  as  the  supporting  and  inhibiting  factors  in Tawalian District, Mamasa Regency. The method used is qualitative data analysis  techniques.  Data  collection  techniques  used  include  observation, interviews  (interviews),  literature  study,  and  documentation.  The  results of the study indicate that the role of the Social Service in empowering the poor  in  Tawalian  District  includes  planning,  data  collection,  and assistance  has  not  been  carried  out  properly. The  impression  is  less  than optimal  due  to  lack  of  good  coordination  between  local  governments,  data collection  on  recipients  of  the  Family  Hope  Program  (PKH)  assistance that is not right on target. The supporting factors are the availability of the budget  and  the  participation  of  community  leaders,  while  the  inhibiting factors are unprofessional data collection and limited human resources.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan peran  Dinas  Sosial  dalam  pemberdayaan  masyarakat  miskin  serta faktor  pendukung  dan  penghambatnya  di  Kecamatan  Tawalian Kabupaten  Mamasa.  Metode  yang  digunakan  adalah  teknik  analisis data  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  meliputi observasi,  wawancara  (interview),  studi  pustaka,  dan  dokumentasi. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  peran  Dinas  Sosial  dalam pemberdayaan  masyarakat  miskin  di  Kecamatan  Tawalian  meliputi perencanaan, pendataan, dan pendampingan belum dilakukan dengan baik. Terkesan kurang optimal karena kurang terjalin koordinasi yang
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
baik antar pemerintah daerah, pendataan penerima bantuan Program Keluarga  Harapan  (PKH)  yang  tidak  tepat  sasaran.  Faktor pendukung  adalah  ketersediaan  anggaran  dan  partisipasi  tokoh masyarakat,  sedangkan  faktor  penghambat  adalah  pendataan  yang tidak profesional dan sumber daya manusia yang terbatas.
Kata Kunci: Pemberdayaa, Masyarakat Miskin, Dinas Sosial.

## PENDAHULUAN
Pemerintah  adalah  organisasi  yang  memiliki  kewenangan  untuk membuat  kebijakan  dalam  bentuk  penerapan  hukum  dan  undang-undang. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa salah satu tujuan  Negara  Republik  Indonesia  adalah  memajukan  kesejahteraan  umum. Kesejahteraan umum dapat ditingkatkan apabila kemiskinan dapat dikurangi. Kemiskinan  dapat  dikurangi  apabila  ada  pertumbuhan  ekonomi  yang berkeadilan  dan  pemerataan  dibidang  pendidikan,  kesehatan,  infrastruktur serta  akses  berusaha  dan  memperoleh  kesempatan  kerja  serta  stabilitas keamanan  dan  tidak  adanya  gejolak  sosial.  Apabila  pertumbuhan  dan pemerataan  tidak  dapat  dilaksanakan  dan  stabilitas  keamanan  tidak terkendali, akan berdampak meningkatnya tingkat kemiskinan.
Pemerintah Kabupaten Mamasa menetapkan kebijakan berdasarkan visi, misi  dan  faktor-faktor  kunci  keberhasilan.  Kebijakan  Pemerintah  Kabupaten Mamasa  merupakan  bagian  integral  dalam  proses  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  (RPJM)  organisasi  dirumuskan  untuk  masing-masing agenda  yang  telah  ditetapkan.  Agenda  dan  kebijakan  yang  ditetapkan  dapat diuraikan  sebagai  berikut;  (1)  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia dengan  berbasis  pada  hakhak  dasar  masyarakat;  (2)  peningkatan interkoneksitas  wilayah  dan  keterkaitan  sektor  ekonomi;  (3)  peningkatan penguatan  kelembagaan  dan  peran  masyarakat;  (4)  peningkatan  penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik; (5) optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang mengacu pada kelestarian lingkungan hidup.
Berdasarkan  tujuan  tersebut,  maka  Sasaran  Pembangunan  Kabupaten Mamasa  Tahun  2015-2020  yang  salah  satunya  tentang  kemiskinan. Berkurangnya disparitas kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran utama; (a) menurunnya  angka  kemiskinan  absolut  yang  tergambar  dari  penurunan Rumah Tangga Miskin (RTM) sesuai pendataan BPS dari angka 43.162 RTM pada  tahun  2013  menjadi  21.581  RTM  pada  tahun  2018  (sesuai  pendataan Badan  KB  dan  PP  dari  23,83%  keluarga  miskin  pada  tahun  2013  menjadi 11,92%  keluarga  miskin  pada  tahun  2018);  (b)  menurunnya  angka pengangguran dari 9,55% pada tahun 2016 menjadi 5% pada tahun 2018.
Volume 6, Nomor 1, Mei 2021
| 47
p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
Berdasarkan data kemiskinan yang bersumber dari badan pusat statistik, KB  dan  PP  Kabupaten  Mamasa,  dapat  dilihat  bahwa  kemiskinan  di Kabupaten  Mamasa  mengalami  penurunan.  Meskipun  demikian,  masih terdapat masyarakat miskin dan sangat berharap bantuan pemerintah. Secara kuantitatif terjadi penurunan tetapi secara kualitatif orang-orang yang miskin tetap berkutat dengan kemiskinannya.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah kualitatif dengan  tipe penelitian deskriptif .  Metode  penelitian  deskriptif  yaitu  mendeskripsikan  atau menggambarkan  dan  melukiskan  hubungan  antara  fenomena  yang  diteliti. Penelitian kualitatif adalah  penelitian  yang  menghasilkan  prosedur  analisis yang  tidak  menggunakan  prosedur  analisis  statistik  atau  cara  kuantifikasi lainnya.
Penelitian kualitatif memiliki karateristik dengan mendeskripsikan suatu keadaan  yang  sebenarnya,  tetapi  laporannya  bukan  sekedar  bentuk  laporan suatu  kejadian  tanpa  suatu  interpretasi  ilmiah  serta  memahami  atau memperoleh pemahaman mengenai fenomena atau gejala yang diangkat untuk diteliti secara mendalam.

## HASIL PENELITIAN
Peran  Dinas  Sosial  dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  Miskin  di  Kecamatan Tawalian
Dalam  melaksanakan  pemberdayaan  masyarakat  miskin,  Bupati Mamasa  mengeluarkan  surat  keputusan  (SK)  nomor  241/111/2018  tentang pembentukan  tim  koordinasi  penanggulangan  kemiskinan  di  Kabupaten Mamasa tahun 2018 memutuskan dan menetapkan bahwa:
a) Pengendalian,  pemantauan,  supervise  dan  tindak  lanjut  dalam pencapaian  tujuan  program  dan  kegiatan  penanggulangan  kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah,
b) Pengendalian  dan  pemantauan  pelaksanaan  kelompok  program penanggulangan  kemiskinan  oleh  SKPD  yang  meliputi  realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi,
c) Penyusunan  hasil  pemantauan  pelaksanaan  program  pelaksanaan program  dan/atau  kegiatan  program  penanggulangan  kemiskinan  secara periodik,
d) Pengendalian  dan  evaluasi  pelaksanaan  program  dan/atau  kegiatan program penanggulangan kemiskinan,
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
e) Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat tentang penanggulangan kemiskinan, f) Melaporkan  pelaksanaan  dan  pencapaian  program  penanggulangan kemiskinan  kepada  Bupati  Mamasa  dan  tim  koordinasi  penanggulngan kemiskinan.
Peran  Dinas  Sosial,  merupakan  program  Nasional.  Pemberdayaan masyarakat miskin dapat dilihat melalui program-program yang telah di buat oleh  Pemerintah  Daerah  dalam  hal  ini  Dinas  Sosial  yang  bertujuan  untuk mengurangi  angka  kemiskinan.  Kepala  Dinas  Sosial  Kabupaten  Mamasa mempunyai fungsi :
a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan  sosial,  perlindungan  sosial  dan  pembinaan  mental spiritual;
b) Penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
c) Pembinaan,  pengkoordinasian,  pengendalian,  pengawasan  program  dan kegiatan dinas;
d) Pengelolaan ketatausahaan Dinas;
Berikut  dipaparkan  lebih  jelas  tentang  tahap-tahap  yang  dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Mamasa dalam pemberdayaan masyarakat miskin.
1. Perencanaan
Proses pemberdayaan masyarakat miskin memerlukan perencanaan yang matang. Sebab hal ini dapat menetukan kelancaran setiap kebijakan yang akan dilakukan  pemerintah.  Di  Kabupaten  Mamasa,  perencanaan  yang  dilakukan Pemerintah  dalam  hal  ini  Dinas  Sosial  tercantum  dalam  Peraturan  Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang rincian tugas Dinas Sosial dalam pemberdayaan masyarakat miskin, meliputi :
a. Melaksanakan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
b. Melaksanakan  perencanaan,  pendataan  dan  seleksi  terhadap  keluarga fakir miskin;
c. Melaksanakan  pembinaan  dan  bimbingan  teknis,  pengendalian pelaksanaan pemberdayaan keluarga fakir miskin;
d. Melaksanakan pembinaan pemberdayaan keluarga fakir miskin.
Dalam  tahap  perencanaan,  hal  utama  untuk  melaksanakan  kebijakan pemerintah harus mengacu pada Visi Misi Bupati terpilih. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Bapak Resin mengatakan bahwa:
“Dalam perencanaan, yang pertama kita lihat Visi Misi Bupati Mamasa dan dikaitkan  dengan  RPJMD  terus  dikaitkan  dengan  perencanaan  di  masing
Volume 6, Nomor 1, Mei 2021
| 49
p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
masing  dinas,  adapun  target  Dinas  Sosial  Kabupaten  Mamasa  yang dikaitkan  dengan  RPJMD  yaitu  pengurangan  angka  kemiskinan.” ( Wawancara , 20 Februari 2019)
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas,  terlihat  bahwa  pemberdayaan masyarakat  miskin  menjadi  salah  satu  program  prioritas  pemerintah  daerah Kabupaten Mamasa. Selanjutnya, langkah-langkah yang ditempuh pemerintah daerah  dalam  hal  ini  Dinas  Sosial  dimulai dengan  proses  perencanaan. Dalam perencanaan  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  miskin  di  Kecamatan Tawalian,  Dinas  Sosial  melakukan  penyusunan  program  dan  kegiatan  terkait pengentasan masyarakat miskin.
Pemerintah  daerah  melakukan  penyusunan  program  pemberdayaan masyarakat  miskin  yakni  pemberian  bantuan.  Bantuan  tersebut  berupa bantuan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH),  Program  yang  akan  dilakukan kedepannya  harus  tepat  sasaran  dalam  membantu  dan  mementingkan kepentingan masyarakat miskin.
2. Pendataan
Pentingnya  proses  pendataan  masyarakat  miskin,  lebih  lanjut  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2011  tentang  Penanganan  Fakir Miskin.  Dalam  hal  Pendataan  Fakir  Miskin  (Pasal  8)  telah  diatur  mekanisme pendataan secara nasional sebagai berikut:
a) Menteri  menetapkan  kriteria  fakir  miskin  sebagai  dasar  untuk melaksanakan penanganan fakir miskin.
b) Dalam  menetapkan  kriteria  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), Menteri berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
c) Kriteria  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  menjadi  dasar  bagi lembaga  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang kegiatan statistik untuk melakukan pendataan.
d) Menteri  melakukan  verifikasi  dan  validasi  terhadap  hasil  pendataan yang  dilakukan  oleh  lembaga  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
e) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali.
f) Verifikasi  dan  validasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5) dikecualikan  apabila  terjadi  situasi  dan  kondisi  tertentu  yang  baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung  mempengaruhi  seseorang menjadi fakir miskin.
g) Verifikasi  dan  validasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4) dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan, kelurahan atau desa.
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
h) Hasil  verifikasi  dan  validasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (7) dilaporkan kepada bupati/walikota.
i) Bupati/walikota  menyampaikan  hasil  verifikasi  dan  validasi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (8)  kepada  gubernur  untuk diteruskan kepada Menteri.
Sebelum  melakukan  pendataan  masyarakat  yang  layak  mendapatkan bantuan  dan  yang  tidak  layak  untuk  mendapatkan  bantuan  Menetapkan Kriteria  Koordinasi  Kementrian  dan  Lembaga  Terkait  Bupati/Walikota Verifikasi dan Validasi BPS Mendata Gubernur Menteri terlebih dahulu harus mengetahui  penggolongan  masyarakat  miskin  dan  ciri-ciri  masyarakat  miskin itu sendiri, adapun penggolongan menurut United Nation Research Institute for Social Development (UNRISD), bahwa:
a) Kebutuhan  fisik  primer  yang  terdiri  dari  kebutuhan  gizi,  perumahan dan kesehatan.
b) Kebutuhan  kultural  yang  terdiri  dari  pendidikan,  waktu  luang (leisure) , dan rekreasi ketenangan hidup.
c) Kelebihan  pendapatan  untuk  mencapai  kebutuhan  lain  yang  lebih tinggi.
Kebutuhan dasar tidak hanya meliputi kebutuhan keluarga, tetapi juga meliputi  kebutuhan  fasilitas  lingkungan  kehidupan  manusia,  seperti  yang dikemukakan  oleh International  Labor  Organization  (ILO) kebutuhan  dasar meliputi  2  unsur. Pertama ,  kebutuhan  yang  meliputi  tuntutan  minimum tertentu suatu keluarga konsumsi pribadi seperti makanan yang cukup, tempat tinggal,  pakaian,  peralatan  dan  perlengkapan  rumah  tangga  yang dilaksanakan. Kedua , kebutuhan meliputi pelayanan sosial yang diberikan oleh dan untuk masyarakat seperti air minum yang bersih, pendidikan dan kultural.
Selanjutnya,  menurut  Badan  Pusat  Statistik  dan  Departemen  Sosial, 2002:4  menjelaskan  bahwa;  “kemiskinan  merupakan  sebuah  kondisi  yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan  non  makanan,  yang  di  sebut  garis  kemiskinan  (poverty  line)  atau  batas kemiskinan (poverty threshold). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang di perlukan untuk setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara  2100  kilo  kalori  per  orang  per  hari  dan  kebutuhan  non-makanan  yang terdiri  dari  perumahan,  pakaian,  kesehatan,  pendidikan,  transportasi,  serta barang dan aneka jasa lainnya”.
3. Pemberian Bantuan
Peran  pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  Dinas  Sosial  dalam pemberdayaan  masyarakat  miskin  di  Kecamatan  Tawalian  adalah  dengan
Volume 6, Nomor 1, Mei 2021
| 51
p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
memberikan  bantuan.  Bantuan  yang  diberikan  kepada  masyarakat  miskin yakni bantuan PKH (program keluarga harapan).

## Bantuan PKH (Program Keluarga Harapan)
Sasaran atau Penerima bantuan PKH adalah rumah tangga miskin yang memiliki  anggota  keluarga  yang  terdiri  dari  anak  usia  0-15  tahun  dan  ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Penerima bantuan adalah lbu atau wanita  dewasa  yang  mengurus  anak  pada  rumah  tangga  yang  bersangkutan (jika  tidak  ada  lbu  maka:  nenek,  tante/  bibi,  atau  kakak  perempuan  dapat menjadi  penerima  bantuan).  Jadi,  pada  kartu  kepesertaan  PKH  pun  akan tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga. Untuk itu, orang yang harus dan berhak mengambil pembayaran adalah orang yang  namanya  tercantum  di  Kartu  PKH.  Calon  Penerima  terpilih  harus menandatangani persetujuan bahwa selama mereka menerima bantuan, mereka akan: (1) Menyekolahkan anak 7-15 tahun serta anak usia 16-18 tahun namun belum selesai pendidikan dasar 9 tahun wajib belajar; (2) Membawa anak usia 0-6  tahun  ke  fasilitas  kesehatan  sesuai  dengan  prosedur  kesehatan  PKH  bagi anak;  dan  (3)  Untuk  ibu  hamil,  harus  memeriksakan  kesehatan  diri  dan janinnya  ke  fasilitats  kesehatan  sesuai  dengan  prosedur  kesehatan  PKH  bagi lbu  hamil.  Pendapat  yang  sama  disampaikan  oleh  Pendamping  PKH  Bapak Daniel terkait dengan program PKH, bahwa,
“Persyaratan  bantuan  langsung  tunai  PKH  (Program  Keluarga  Harapan) diperuntukkan  untuk  masyarakat  miskin.  seperti  ibu  hamil,  punya  balita, punya anak sekolah SD sampai SMA, itu adalah syarat untuk mendapatkan bantuan.” ( Wawancara , 22 Februari 2019)
Dalam  pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Kecamatan Tawalian,  terdapat  seorang  personel  dari  Unit  Pelaksana  Program  Keluarga Harapan  (UPPKH)  yaitu  pendamping  PKH.  Kehadiran  pendamping dibutuhkan  guna  membantu  peserta  PKH  disetiap  kecamatan  dalam memperoleh  hak  yang  selayaknya  mereka  terima  dari  PKH.  Selain  untuk kepentingan  peserta,  pendamping  memiliki  tugas  pokok  antara  lain  validasi, pertemuan  bulanan  dan  verifikasi.  Tugas  pokok  ini  membantu  dalam mendeteksi  segala  permasalahan  dan  melakukan  tindak  lanjut  dalam  kurun waktu cepat dan tepat.
Di  Kabupaten  Mamasa  setiap  Kecamatan  memiliki  pendamping  dalam program  bantuan  PKH,  dan  Jumlah  Pendamping  di  Kecamatan  Tawalian sebanyak 3 (tiga) orang Pendamping.
Kepala  Bidang  Pemberdayaan  Sosial,  Drs.Yulianus  juga  mengatakan bahwa,
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
”Disetiap  kecamatan  terdapat  pendamping  yang  mendampingi  peserta program  keluarga  harapan  (PKH),  dan  setiap  bulannya  pendamping melakukan  pertemuan  kelompok  untuk  diberikan  arahan  dan  dibina  serta dibimbing”. ( Wawancara, 27 Februari 2019)
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas,  bahwa  peran  pendamping  PKH diperlukan  karena  sebagian  besar  orang  miskin  tidak  memiliki  kekuatan  dan kemampuan  untuk  memperjuangkan  hak  mereka  sehingga  perlu  ada pendamping  yang  siap  untuk  membantu  mereka  mendapatkan  hak  dan mendampingi mereka untuk memenuhi kewajiban PKH.

## Tabel 1
Komponen bantuan PKH dan indeks bantuan di kecamatan Tawalian No. Komponen Bantuan Jumlah Penerima Bantuan Jumlah bantuan (Rp) 1. Ibu hamil/menyusui 21 1.200.000 2. Anak Usia Di Bawah 6 (Enam) Tahun 52 1.200.000 3. Peserta pendidikan setara SD 131 450.000 4. Peserta pendidikan setara SMP/MTS atau sederajat 113 750.000 5. Peserta pendidikan setara SMA/MU 83 1.000.000 Sumber data: Sekertariat PKH Kabupaten Mamasa Thn.2018
Berdasarkan  tabel  diatas  komponen  indeks  bantuan  yang  diberikan untuk  penerima  PKH  di  Kecamatan  Tawalian    dengan  perincian  jumlah  ibu hamil 21, jumlah balita 52, jumlah siswa/wi SD yang mendapat PKH sebanyak 131,  jumlah  siswa/wi  SMP  113,  dan  jumlah  siswa/wi  SMA  berjumlah  83 penerima  PKH.  Tujuan  dari  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  yang ditetapkan  oleh  kementrian  sosial  yakni  meningkatkan  status  kesehatan  dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita dari masyarakat miskin. Dengan program ini,  keluarga  miskin  juga  diharapkan  memiliki  kesehatan  yang  baik  seperti kesehatan bagi ibu hamil, ibu nifas, dan anak balita. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Data Dan Kesejahteraaan Yenner, S.Ap. bahwa:
“Masyarakat  miskin  yang  menerima  bantuan  PKH  berhak  menerima pelayanan  kesehatan  dengan  syarat  untuk  ibu  hamil  harus  melakukan pemeriksaan  kehamilan  di  fasilitas  kesehatan  sebanyak  4  (empat)  kali, selanjutnya  untuk  ibu  yang  ingin  melahirkan  harus  ditolong  oleh  tenaga kesehatan, kemudian Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan
Volume 6, Nomor 1, Mei 2021
| 53
p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
mendapat  pelayanan  KB  pasca  persalinan  setidaknya  3  (tiga)  kali  setelah melahirkan. Dan untuk anak balita ditimbang berat badannya secara rutin setiap  bulan  untuk  dipantau  tumbuh  kembangnya  dan  atau  mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini.”( Wawancara , 27 Februari 2019)
Berdasarkan  wawancara  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  salah  satu tujuan  program  PKH  yaitu  meningkatkan  status  dan  pelayanan  kesehatan masyarakat  miskin  peserta  PKH,  jika terdapat  anggota  keluarga  yang terdiri dari ibu hamil, ibu nifas dan anak balita. dengan mengikuti persyaratan yang berlaku.
Hasil  wawancara  dengan  salah  seorang  masyarakat  yang  menerima bantuan  PKH  yang  sedang  mengandung  di  Kecamatan  Tawalian,  ibu  Tati mengatakan bahwa :
“Bantuan  dari  pemerintah  ini  sangat  membantu,  contohnya  waktu  saya memeriksa  kandungan  ke  puskesmas  itu  gratis.  Semua  yang  bersangkutan dengan  kesehatan  itu  gratis  termasuk  obat-obatnya.”  ( Wawancara ,  26 Februari 2019)
Berdasarkan  wawancara  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  bantuan yang  diberikan  oleh  pemerintah  berupa  program  keluarga  harapan  di  bidang kesehatan  sudah  sangat  membantu  walaupun  dalam  pelaksanaannya  masih belum  maksimal.  Begitu  pula  dengan  yang  disampaikan  oleh  ibu  Vera  yang mempunyai balita dan termasuk peserta PKH di Kecamatan Tawalian, bahwa,
“Dengan adanya bantuan dari pemerintah ini saya gunakan untuk membeli susu  dan  keperluan  anak,  dan  jika  ada  lebihnya  saya  gunakan  untuk kebutuhan sehari-hari”. ( Wawancara , 26 Februari 2019)
Berdasarkan  wawancara  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  salah  satu peserta PKH yang mempunyai balita memprioritaskan bantuannya digunakan untuk  memenuhi  semua  keperluan  anaknya,  diantaranya  dengan  membelikan susu  yang  dapat  menunjang  gizi  balitanya  dan  prioritas  lainnya  digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
Dari  hasil  penelitian  perbandingan  jumlah  penerima  bantuan  PKH  di Kelurahan  Tawalian  dan  Desa  Rante  Tangnga  sangat  berbeda.  Jumlah  yang mendapatkan PKH KelurahanTawalian 190 penerima dan Desa Rantetangnga 105  penerima  PKH  diikarenakan  jumlah  penduduk  di  Kelurahan  Tawalian lebih  banyak  dibandingkan  dengan  Desa  Rantetangnga  begitupun  dengan jumlah  masyarakat  miskin  di  Kelurahan  Tawalian  lebih  banyak  dibandikan Desa Rantetangnga. Jumlah masyarakat miskin di Kelurahan Tawalian sebesar 250  penduduk  dan  Desa  Rante  tangnga  150  penduduk  miskin.  Merujuk  pada kuota  pemberian  bantuan  salah  satunya  dilihat  dari  seberapa  banyak  jumlah
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
masyarakat  miskin,  pemberian  bantuan  PKH  di  Kecamatan  Tawalian  sesuai dengan jumlah masyarakat miskin yang terdaftar.
Dalam  pemberian  bantuan  PKH  di  Kelurahan  Tawalian  yang  banyak masyarakat miskinnya dan di Desa Rante  Tangnga yang Kurang masyarakat miskinnya  terlaksana  dengan  baik  dan  program  tersebut  berhasil,  karena pemberian  bantuan  masyarakat  miskin  tidak  di  utamakan  yang  banyak masyarakat  miskinnya  tapi  bagaimana  pemerintah  menyetarakan  bantuan tersebut.  Kedua  Kelurahan  dan  Desa    tersebut  telah  diberikan  bantuan  dari pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial.
Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  Pemberdayaan  Masyarakat  Miskin  di

## Kecamatan Tawalian

## Faktor Pendukung
Faktor  pendukung  dalam  pemberdayaan  masyarakat  miskin  di Kecamatan  Tawalian  adalah  ketersediaannya  anggaran,  dan  dukungan  dari Tokoh  Masyarakat.  Anggaran  merupakan  roda  yang  dapat  menggerakkan kegiatan  dalam  pemberian  bantuan  masyarakat  miskin.  Adapaun  hasl wawancara  dengan  kepala  Desa  Rantetangnga  Bapak  Amos  mengatakan Bahwa:
“Ketersediaan  anggaran  dari  pusat  menjadi  faktor  pendukung pemberdayaan  masyarakat  miskin,  karena  anggaran  merupakan  hal  yang paling  menentukan  keberhasilan  suatu  kegiatan  dalam  hal  ini pemberdayaan masyarakat miskin”. ( Wawancara , 20 Februari 2019)
Melalui  wawancara  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  ketersediaannya anggaran  sangat  mempengaruhi  proses  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat miskin. Begitupula partisipasi dari Tokoh Masyarakat yang turut mendukung, yakni  membantu  dalam  mengawasi  dan  memberikan  arahan  kepada Masyarakat  yang  kurang  memahami  tentang  Program  Keluarga  Harapan (PKH), seperti yang dikatan oleh Bapak lurah tawalian Teopilus,S.Pd. Bahwa :
”Peran  tokoh  masyarakat  sangat  mendukung  dalam  pemberian  bantuan khususnya  bantuan  PKH  karena  dapat  mengawasi  dan  memberikan pemahaman  kepada  masyarakat  siapa  yang  layak  mendapatkan  bantuan tersebut “. ( Wawancara , 20 Februari 2019).

## Faktor Penghambat
a. Pendataan Yang Tidak Profesional
Faktor  yang  menghambat  pemberdayaan  masyarakat  miskin  di Kecamatan  Tawalian  adalah  proses  pendataan  yang  tidak  profesional,  hal  ini disebabkan karena data penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tawalian dari tahun 2016 hingga 2018 tidak berubah. Idealnya
Volume 6, Nomor 1, Mei 2021
| 55
p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
proses pendataan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan, yakni dalam Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2011  tentang  Penanganan  Fakir  Miskin. Dalam  hal  Pendataan  Fakir  Miskin  (Pasal  8)  telah  diatur  mekanisme pendataan secara nasional sebagai berikut:
(1) Menteri  menetapkan  kriteria  fakir  miskin  sebagai  dasar  untuk melaksanakan penanganan fakir miskin.
(2) Dalam  menetapkan  kriteria  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), Menteri berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
(3) Kriteria  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  menjadi  dasar  bagi lembaga  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang kegiatan statistik untuk melakukan pendataan.
(4) Menteri  melakukan  verifikasi  dan  validasi  terhadap  hasil  pendataan yang  dilakukan  oleh  lembaga  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  di  bidang  kegiatan  statistik  sebagaimana  dimaksud pada ayat (3).
(5) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali.
(6) Verifikasi  dan  validasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5) dikecualikan  apabila  terjadi  situasi  dan  kondisi  tertentu  yang  baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung  mempengaruhi  seseorang menjadi fakir miskin.
(7) Verifikasi  dan  validasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4) dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan, kelurahan atau desa.
(8) Hasil  verifikasi  dan  validasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (7) dilaporkan kepada bupati/walikota.
(9) Bupati/walikota  menyampaikan  hasil  verifikasi  dan  validasi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (8)  kepada  gubernur  untuk diteruskan kepada Menteri.
Berdasarkan  data  yang  peneliti  dapatkan  yang  bersumber  dari  Dinas Sosial  Kabupaten  Mamasa  Bapak Zeth  K.  bahwa: pertama ,  jumlah  penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari tahun 2016 hingga 2018 tidak mengalami  perubahan  (data  tetap); kedua ,  tidak  tercipta  suatu  analisis  yang baik  dari  pihak  pelaksana  Program  Keluarga  Harapan  (PKH),  untuk mengevaluasi  bagaimana  kondisi  masyarakat  miskin  yang  diberi  bantuan, karena  dengan  di  berikan secara  terus-menerus  bantuan  akhirnya  masyarakat miskin mengharap terus bantuan dari pemerintah dan menjadi ketergantungan.
Sejalan dengan yang di kemukakan oleh Yusak Karaeng salah satu staf desa Rante Tangnga  mengatakan bahwa:
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
“Di  desa  Rante  Tangnga  data  masyarakat  miskin  dan  penerima  bantuan tidak  sesuai  karena  ada  orang  yang  berhak  mendapatkan  bantuan  malah tidak mendapatkan bantuan karena data yang digunakan data yang lama.” (Wawancara, 12 Februari 2019)
Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  wawancara  dengan  salah  satu  Masyarakat yang  tidak  mendapatkan  bantuan  di  desa  Rantetangnga,  Langi  Emba mengatakan bahwa :
“Saya sangat berharap bantuan pemerintah karena saya tidak mendapatkan bantuan  apapun,  padahal  kalau  difikir  yang  layak  diberi  bantuan  orang seperti saya yang punya anak yang masih kecil-kecil dan suami saya sudah meninggal”. (Wawancara, 12 Februari  2019).
Selanjutnya,  petugas  hanya  mendata  masyarakat  miskin  setelah  itu tidak mengikuti seperti apa kondisi orang yang didata tersebut, karena ketika dia melakukan pendataan yang baru pasti ada yang berubah, paling tidak ada masyarakat  miskin  yang  sudah  berdaya  dan  mungkin  juga  sudah  tidak bersyarat lagi untuk mendapatkan bantuan, seharusnya demikian.
b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pemberdayaan  dan  pencapaian  tujuan  Pemerintahan.  Apabila  di  dalam Pemerintah  Daerah  sudah  memiliki  modal  besar,  teknologi  canggih,  sumber daya  alam  melimpah  namun  tidak  ada  sumber  daya  manusia  yang  dapat mengelola  dan  memanfatkannya  maka  tidak  akan  mungkin  dapat  meraih keberhasilan.  Oleh  sebab  itu,  pentingnya  peran  sumber  daya  manusia  dalam pemberdayaan  masyarakat  miskin  dalam  hal  proses  pendataan  karena merupakan  unsur  utama  dan  unsur  pengendali  keberhasilan  Pemerintah Daerah  dalam  program  pemberdayaan  masyarakat  miskin  di  Kecamatan Tawalian.Terkait  hal tersebut  pendamping  PKH Kecamatan Tawalian  Daniel memberikan tanggapan sebagai berikut:
“Dalam  kaitannya  dengan  sumber  daya  manusia  yang  kami  miliki,  kami akui  masih  kurang    utamanya  dalam  hal  pengelolaan  data-data  penting mengenai PKH ini, namunpun demikian kami terus berbenah dalam upaya peningkatan  SDM,  dan  salah  satu  upaya  itu  kami  wujudkan  dengan mengadakan  bimbingan  dan  pelatihan-pelatihan  terhadap  anggota  kami utamanya  dalam  hal  pengelolaan  data  berbasis  digital.”  ( Wawancara ,  6 Februari 2019).
Sumber  daya  manusia  dalam  pemberdayaan  masyarakat  miskin  yang yang  terdiri  atas  tiga  tahap,  yakni  perencanaan,  pendataan,  dan  pemberian bantuan. Namun dalam proses pendataan penerima bantuan Program Keluarga
Volume 6, Nomor 1, Mei 2021
| 57
p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
Harapan terlihat buruk dan tidak tepat sasaran. Hal ini diungkapkan juga oleh salah seorang warga di Kelurahan Tawalian Ibu Lia, Bahwa :
“Seharusnya  pendataan  dilakukan  dengan  jujur,  jangan  karena  yang melakukan  pendataan  masih  memiliki  hubungan  keluarga  jadi  lebih diutamakan, sedangkan kami ini yang seharusnya lebih layak mendapatkan bantuan  pemerintah,  tapi  karena  kami  tidak  memiliki  hubungan  keluarga dengan  yang  melakukan  pendataan  maka  kami  tidak  mendapatkannya”. ( Wawancara , 20 Februari 2019)
Hal yang sama juga diungkapkan oleh seorang masyarakat di Kelurahan tawalian, Bapak Joni bahwa :
”Pendataan seharusnya diperbaharui setiap tahunnya, karena masih banyak masyarakat  yang  lebih  layak  mendapatkan  bantuan  tapi  tidak mendapatkan”. (Wawancara, 20 Februari 2019)
Dari  pernyataan  diatas  dapat  dilihat  bahwa  jumlah  penerima  bantuan Program  keluarga  Harapan  dari  tahun  2016  hingga  2018  tidak  mengalami perubahan,  dikarenakan  minimnya  sumber  daya  manusia  dalam  melakukan proses pendataan masyarakat miskin.
Idealnya  proses  pendataan  harus  mengikuti  aturan  yang  telah ditetapkan,  yakni  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2011  tentang penanganan  masyarakat  miskin  atau  fakir  miskin  dalam  hal  pendataan  pada (Pasal  8  ayat  5)  menegaskan  bahwa  verifikasi  dan  validasi  dilakukan  secara berkala  sekurang-kurangnya  2  (dua)  tahun  sekali.  Tidak  adanya  perubahan data mengakibatkan proses administratif yang belum maksimal sehingga tidak tercipta suatu proses administrasi jumlah penduduk miskin dengan baik.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka  dalam penulisan  ini  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  peran  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Mamasa  dalam  hal  ini  Dinas  Sosial  dalam  pemberdayaan msyarakat  miskin  di  Kecamatan  Tawalian  meliputi,  perencanaan,  pendataan, dan  pemberian  bantuan  belum  terlaksana  dengan  baik,  ini  terlihat  dari pelaksanaan  perencanaan  terhadap  masyarakat  miskin  terlihat  belum maksimal  karena  kurang  terjalin  koordinasi  yang  baik  antara  pemerintah daerah.  Dalam  proses  pendataan  masyarakat  miskin  khususnya  pendataan penerima bantuan Program keluarga Harapan (PKH) yang tidak tepat sasaran karena  banyaknya  masyarakat  yang  lebih  layak  mendapatkan  bantuan tersebut  malah  tidak  tersentuh  bantuan  pemerintah.  Dalam  pemberdayaan masyarakat miskin di Kecamatan Tawalian tidak terlepas dari berbagai macam
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
faktor  yang  berpengaruh,  baik  bersifat  mendukung  maupun  bersifat menghambat.  Faktor  pendukung  yakni  ketersediaan  anggaran  dan  partisipasi dari  tokoh  masyarakat  sedangkan  faktor  penghambat  yakni  pendataan  yang tidak professional dan keterbatasan sumber daya manusia.

## SARAN
Disarankan  kepada  pemerintah  Daerah  agar  tetep  mempersiapkan Anggaran  dalam  APBD.  Diharapkan  Faktor  penghambat  diperkecil  yaitu dengan cara pendataan dilakukan secara Profesional dan didukung oleh Sumber daya Manusia yang Berkualitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus Tulus, M. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia , Gramedia Pustaka Utama, PT. Jakarta.
Anonim,  1994.  Petunjuk  Fungsi-fungsi  Manajemen  Perusahaan.  Bandung Balai Pengembangan Manajemen Administrasi LAN.
Arikunto, Suharsini. 1993. Prosedur Penelitian . Jakarta : Rineka Cipta.
As’ad, Moh, 2009. Psikologi Industri, Edisi Revisi, Liberty, Yogyakarta.
Ellis. 1984. Manajemen Personalta . Surabaya: Erlangga.
Gibson, Ivancecevich dan Donnely. 1996 Organisasi Perilaku struktur Proses.
Terjemahan Nunuk Adiami. Jakarta : Bina Aksara.
Hasibuan,  S.  P.  Malayu  1999.  Organisasi  dan  Motivasi:  Bandung  Bumi Aksara.
Indrawidjaya,  Adam,  1994.  Prilaku  Organisasi,  Cetakan  ketiga,  Sinar Bandung,
Istianto.  2009.  Motivasi  dan  Kepribadian,  Terjemahan  Pusaka  Bunaman,
Jakarta.
Kussriyanto,  Bambang.  1993.  Meningkatkan  Produktivitas  Karyawan. Jakarta: LPPM.
Lussier,  Robert  N,  2001.  Human  Relation  In  Organization:  Skill  Build Approaceh, Irwin USA.
Macharany, A, 2000. Motivasi dan Disiplin Kerja, Seri Produktivitas Kerja II, LSIUP, Jakarta.
Martoyo, 1998, Manajemen Sumber Daya Manusia, BPFE, Yogyakarta.
Volume 6, Nomor 1, Mei 2021
| 59
p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
Moenir As, 2003. Psikologi Industri, Badan Penerbit Fakultas Psikologi, UT, Jakarta.
Munandar.  Soelaeman  1998  Manajemen  Personalia  dan  Sumber  Daya Manusia,  Edisi Ke Dua, BPFE, Jogjakarta.
Nasir, 1999. Metode Penelitian : Jakarta. Ghalia Indonesia
Noor.  Arifin.  2011  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Andi    Offset, Jogyakarta.
Rasyid. Ryaas. 2007 Metode Statistika. Bandung : Tarsito.
Samuel  Edward  Finer.  (2011)  Perilaku  Organisasi,Konsep,  Kotroversi  dan Aplikasi, Terjemahan PT. Prenhalindo, Jakarta.
Sayre. W.S.  1994) Manajemen dan Motivasi Jakarta : Ghalia Indonesia
Simamora, Henri 1999. Manajemen Sumber Daya Manusia : Yogyakarta. TIE YKP.
Sinungan . 1995 . Apa dan Bagaimana Produktivitas. Jakarta : Bumi Aksara.
Sugiyono, 2000. Metode Penelitian Administrasi : Bandung CV. Alvabeta.
Sumodiningrat. Gunawan. 1996. Konsep Dasar dan Pengertian Produktivitas serta Interprestasinya Hasil Pengukuranya" dalam Prisma No. 11.
Wijaya, A. W. 1991. Etika Pemerintahan. Bumi Aksara, Jakarta.
Zubaedi.  2010  Penilaian  Kinerja  dan  Pengembangan  Karyawan,  Edisi Pertama BPFE, Yogyakarta.