## Isman, Risdayani
Penalaran Istiqra Al Ma'nawiy:  Basis Kontekstualisasi dan Indiginsasi Hukum (Kajian Terhadap Pemikiran Hazairin dan Hasbi Ash

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Journal website: https://al-afkar.com
P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905 Vol. 7  No. 2  (2024) https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.1204           pp. 49-62

## Research Article
Penalaran Istiqra Al Ma'nawiy:  Basis Kontekstualisasi dan Indiginsasi Hukum (Kajian Terhadap Pemikiran Hazairin dan Hasbi Ash Shiddiqiy)
Isman 1 , Risdayani 2
1. Universitas Muhammadiyah Surakarta; ism190@ums.ac.id
2. Universitas Muhammadiyah Surakarta; o200220031@ums.ac.id
Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0). Received :  September 23, 2023 Revised :  November 10, 2023 Accepted :  January 03, 2024 Available online    :  February 28, 2024
How to Cite: Isman and Risdayani (2024) “Istiqra Al Ma’nawiy’s Reasoning: As a Model of Indigenzation and Contextualization of Islamic Law (Hazairin and Hasbi Ash Shiddiqiy’s Thought)”, al-Afkar, Journal For Islamic Studies , 7(2), pp. 49 – 62. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i2.1204.
Istiqra  Al  Ma'nawiy's  Reasoning:    As  a  Model  of  Indigenzation  and  Contextualization    of Islamic Law  (Hazairin and Hasbi Ash Shiddiqiy's Thought)
Abstract. This paper examines Asy Syatibi's legal reasoning of istiqra al-ma'nawy (thematic induction) and  its  impact  on  Indonesia's  indigenization  and  contextualization  of  Islamic  law.  The  reasoning model of Istiqra al-Ma'nawy Asy Syatibi was the study's first focus. Hazairin and Hasbi Ash Shiddiqiey are efforts to indigenize and contextualize Islam through the use of Istiqra al-Ma'nawy's method in Islamic  legal  reasoning.  Doctrinal  or  normative  legal  research  with  a  philosophical  viewpoint  A documentation  model  is  used  to  collect  data.  This  study's  analytical  method  uses  interpretive, idealistic,  and  holistic  meta-logic.  The  notion of  "natural  law" from  Islamic  and  customary  law  was applied to assess the facts. This study found that istiqra al-ma'nawy Asy Syatibi's reasoning formulation

## Isman, Risdayani
Penalaran Istiqra Al Ma'nawiy:  Basis Kontekstualisasi dan Indiginsasi Hukum (Kajian Terhadap Pemikiran Hazairin dan Hasbi Ash
is based on a maslahah approach-based interpretation model, its idealization model is oriented toward text and context integration (tahqiq al-manath), and its holistic model is operationalized hierarchically from  the  top  down  (min  al-a'la  ila  al-adna)  and  from  the  bottom  up  (min  al-adna  ila  al-a'la).  The integration and connectivity between anthropological studies of the bilateral kinship system of most Indonesian  races  and  Asy  Syatibi's  legal  reasoning  influenced  Hazairin's  indigenization  and contextualization of Islam. Hazairin abstracts the universal ideals in the Islamic system of inheritance via istiqra al-ma'nawy. Istiqra al-ma'nawy was used by Hasbi ash Shiddiqiey to reconcile puritanism and contextualism. The Istiqra al-Ma'nawi method strikes a balance between how law is defined (hukm taklify) and how law is made.
Keywords: Islamic law; indigenization; contextualitation; law formation.
Abstrak. Tujuan penelitian ini mendiskusikan penalaran hukum istiqra al- ma’nawy (induksi tematik) Asy  Syatibi  dan  pengaruhnya  terhadap  indigenisasi  dan  kontekstualisasi  hukum  Islam  di  Indonesia menurut gagasan Hazairin dan Hasbi Ash Shiddiqiey. Fokus permasalahan yang pertama yang dikaji adalah model penalaran istiqra al- ma’nawy Asy S yatibi. Kedua aplikasi penalaran istiqra al- ma’nawy dalam  pemikiran  hukum  Islam  Hazairin  dan  Hasbi  Ash  Shiddiqiey  sebagai  upaya  menjembatani indigenisasi  dan  kontekstualisasi  Islam.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  doctrinal  atau normative  dengan  model  pendekatan  filosofis.  Metode  pengumpulan  datanya  menggunakan  model dokumentasi. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan meta-logika interpretatif, idealis dan holistik. Optik teoritik yang digunakan untuk menganalisis data adalah teori hukum kodrat dalam perspektif hukum Islam dan hukum adat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa formulasi penalaran istiqra al- ma’nawy Asy Syatibi didasarkan pada model interpretasi yang berbasis maslahah  approach,  model  idealisasinya  berorientasi  pada  integrasi  teks  dan  konteks  (tahqiq  al- manath), model holistikanya dioperasionalisasikan secara hierarkis top down (min al- a’la ila al -adna) dan bottom up (min al-adna ila al- a’la). Pengaruh penalaran hukum Asy Syatibi pada indegenisasi dan kontektualisasi Islam  oleh Hazairin adalah integrasi dan interkoneksi antara kajian antroplogi tentang sistem kekerabatan bilateral Sebagian besar etnis di Indonesia. Aplikasi istiqra al- ma’nawynya terlihat pada cara Hazairin mengabstraksikan nilai-nilai universal yang terkandung dalam sistem kewarisan Islam.  Adapun  aplikasi  istiqra  al- ma’nawy  oleh  Hasbi  ash  Shiddiqiey  terlihat  pada  harmonisasi  dua perspektif  hukum,  yakni  puritanisme  dan  kontekstualisme  serta  mendamaikannya.  Pengaruh  nalar istiqra al- ma’nawinya pa da keseimbangan antara pembebanan hukum dan penetapan hukum.
Kata Kunci: Hukum Islam; indigenisasi; kontekstualisasi; pembentukan hukum .

## PENDAHULUAN
Topik  kajian  tentang  indigenisasi  dan  kontekstualisasi  hukum  Islam  di Indonesia senantiasa mengemuka seiring dengan pengarusutamaan kohesi sosial di tengah  pluralitas  dan  multikulturalitas  umat  beragama  Indonesia.  Sebagai  negara yang dibentuk dengan nilai-nilai kesapakatan (Pancasila) maka sikap eksklusif dalam memaknai  teks-teks  agama  bukan  hanya  memperlihatkan  betapa  kompleksnya kohesi  sosial  tersebut  dibangun,  tetapi  juga  menunjukkan  bahwa  fondasi  utama identitas  kebangsaan  Indoensia  sangat  bergantung  pada  sikap  dialogis  dan inklusifitas masyarakatnya (Irianto, 2021).
Jika moderasi keagamaan lahir dari pandangan bahwa antara Islam di satu sisi dan pluralitas sosial budaya di sisi lain adalah tidak saling bertentangan, sebaliknya eksklusivisme keagamaan justru lahir dari artikulasi bahwa antara teks dan spirit ke- Islaman tidak sebangun dengan konteks sosial budaya masyarakatnya (Barton, 2021).

## Isman, Risdayani
Penalaran Istiqra Al Ma'nawiy:  Basis Kontekstualisasi dan Indiginsasi Hukum (Kajian Terhadap Pemikiran Hazairin dan Hasbi Ash
Ekspresi indigenisasi Islam di Indonesia secara deskriptif digambarkan dalam tiga  lapis  entitas  yaitu;  pertama,  tauhid  sebagai  ideo-fact,  yang  melahirkan  nilai, keyakinan,  kaidah  berpikir  dan  pandangan  hidup  (worldview);  kedua,  elastisitas penalaran hukum sebagai socio-fact, yaitu ketika tauhid sebagai ide, nilai, dan dasar pemikiran  membentuk  dialogical  behaviour  (perilaku  dialogis),  attitude  (sikap) terbuka sebagai respon terhadap pola-pola hubungan sosial yang kompleks. Proses dialogis  ini  dibuktikan  dengan  proses  objektivisasi  animisme,  hinduisme  dan budhisme  dilakukan  secara  gradual  (Vaughn:  2005).    Ketiga,    wujud  konkret hubungan antara keduanya (ideo-fact dan sosio-fact) merupakan keterjalinan yang tidak terpisahkan (Kartodidjo, 1992).
Azra (dalam Nashemi, 2009) menyebut objektivisasi nilai-nilai kebudayaan di luar Islam disebut sebagai proses indigenisasi (indigenization) dan kontekstualisasi (contextualization). Indigenisasi ke-Islaman tampil dalam ekspresi religius yang khas seperti  keterbukaan  dan  budaya  dialog  antar  agama  dan  keyakinan.  Sementara kontekstualisasi  merupakan  artikulasi  Islam  dengan  sejumlah  common  platform seperti  Pancasila  dengan  segala  konsekuensinya  bahwa  format  ideal  negara  yang disepakati  adalah  negara  kesepakatan (dār  al -ahdi  wa  al- syahādah)  (Azra,  2005). Muhammadiyah  sebagai  gerakan  pemikiran  dan  kebudayaan  mainstream  di Indonesia  saat  ini  memandang  Indonesia  sebagai  negara  kesepakatan  sehingga teologisasi  demokrasi  merefleksikan  pergumulan  penalaran  dan  interpretasi  yang panjang dari umat Islam untuk mencari jawaban ideal tentang hubungan Islam dan negara terutama pasca berakhirnya kolonialisme (Bachtiar, 2020).
Indigenisasi  (indigenization),  kontekstualisasi  (contextualization)  dan teologisasi isu kontemporer sebagai respon para pemikir hukum Islam tidak lahir dari ruang yang kosong melainkan terdapat sejumlah model penalaran yang menyertainya karena  dituntut  adanya  kompatibilitas  antara  teks  dan  spirit  ke-Islaman  dengan konteks sosial masyarakatnya (Saeed, 2006).  Kompatibilitas penalaran tersebut salah satunya  ditunjukkan  oleh  gagasan  Asy  Syatibi  tentang  istiqra  al- ma’nāwi  (induksi tematik) (Al-Alwani, 2005). Struktur penalarannya memberikan peluang bagi proses indigenization dan contextualization hukum tanpa mengabaikan eksistensi teks kitab suci  dan  referensi  keagamaan  lainnya  sebagai  garansi  orisinalitasnya  (Al-Rasyuni, 2005).
Telaah  terhadap  prinsip-prinsip  metodis  penalaran  hukum  Asy  Syatibi dihubungkan  dengan  proses  indigenization  dan  contextualization  tersebut memungkinkan  kita  untuk  mendapatkan  gambaran  yang  utuh  terhadap  prototype indigenisasi  dan  kontekstualisasi  hukum  Islam  yang  dapat  ditawarkan  lebih  lanjut sebagai  kontribusi  pada  khazahan  pemikiran  dalam  membangun  kohesi  sosial  di tengah merebaknya populisme religiusistas yang ditandai dengan menguatnya politik identitas pada era post secularism society (Jeffrey, 2021).
Analisis terhadap model penalaran istiqra al- ma’nāwy dengan indigenisasi dan kontekstualisasi hukum Islam di Indonesia akan menempatkan pemikiran Hazairin dan Hasbi Ash Shiddiqiey sebagai eksemplar pemikiran hukum Islam yang diamati, mengingat produk-produk pemikiran hukumnya sampai saat ini cukup mendominasi produk hukum Islam di Indonesia. Karena itu, penelitian ini akan berfokus pada dua

## Isman, Risdayani
Penalaran Istiqra Al Ma'nawiy:  Basis Kontekstualisasi dan Indiginsasi Hukum (Kajian Terhadap Pemikiran Hazairin dan Hasbi Ash
hal, yakni uraian deskriptif tentang penalaran hukum istiqra al- ma’nāwiy Asy Syatibi dan aplikasi penalaran tersebut dalam pemikiran Hazairin dan Hasbi Ash Shiddiqiey.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kepustakaan  dengan  pendekatan filosofis  (Anton  dan  Achmad,  1990).  Kajian  ini  memberikan  deskripsi  penalaran hukum  istiqra  al- ma’nāwy  sebagai  penalaran  dengan  karakteristik  kontekstual, kemudian  dihubungkan  dengan  pengaruhnya  terhadap  moderasi  beragama  di Indonesia,  terutama  dalam  spektrum  pemikiran  hukum  Islam  dan  hukum  adat. Untuk mengukur derajat keeratan (korelasi) antara dua variabel yakni nalar hukum istiqra’ dengan indigenisasi dan kontekstualisasi hukum Islam mak a analisisnya akan diuraikan berdasarkan meta-logika penalaran yakni model interpretasi, idealisasi dan model holistikanya. Optik teoritik yang digunakan untuk menganalisis data adalah teori hukum kodrat dalam perspektif hukum Islam dan hukum adat. Data diperoleh dari  review  literatur  tentang  studi  hukum  di  Indonesia,  termasuk  disertasi,  jurnal, artikel, makalah dan buku. Proses analisis data dimulai dengan menelaah pemikiran hukum  Asy  Syatibi  untuk  dikonstruksikan  pada  sikap  dan  pemikiran  moderasi beragama di Indonesia. Berdasarkan kerangka teoritik tersebut di atas, penelitian ini berfokus pada penalaran dan pemikiran hukum sebagai sumber datanya.
Model Penalaran Istiqra’ Al - Ma’nawi
Penalaran  istiqra’  al - ma’nāwy  atau  induksi  tematik  adalah  model  penalaran yang berorientasi pada kesepadanan (konformitas) teks dengan responnya terhadap problem  kemanusiaan.  Terdapat  tiga  alasan  mengapa  Asy  Syatibi    merumuskan penalaran  istiqra.    Pertama,  penalaran  induksi  tematik  dimaksudkan  untuk  untuk meneliti  keterhubungan  antara  partikularitas-partikularitas  teks  (al- Qur’an  dan Hadits)  dengan dengan cita-cita universal Islam sehingga dapat diderivasikan dalam bentuk pedoman perilaku yang bersifat pas ti (qath’iy) dan objektif (Asy Syatibi, jilid 2  tt:  3).  Kedua,  istiqra  merupakan  model  penalaran  yang  berfungsi  untuk menghubungkan  sendi-sendi  peribadatan  yang  partikular  dengan  topik-topik universal  Islam  yang  lebih  luas  seperti  kemanusiaan  (ta’āwun)  dan kesejahteraan (mashlahah)  (Asy  Syatibi,  jilid  3  tt:  221).  Ketiga,  istiqra  sebagai  penalaran  induktif yang  berupaya  merupakan  konsep-konsep  hukum  melalui  dialog  produktif  antara teks dan konteks (Asy Syatibi, jilid 3 tt: 228).
Bagi  Asy  Syatibi  integrasi  antara  teks  dengan  konteks  tidak  hanya  tentang orisinalitas  dan  validitas  teologis  tetapi  juga  tentang  bagaimana  merumuskan prinsip-prinsip hukum yang aksiomatik yang tidak hanya kokoh secara tekstual tapi juga  mengakar  pada  nilai-nilai  universal  sebagai  prinsip  kepastian  hukum  yang dianutnya (Asy Syatibi, jilid 3 tt: 37-38). Karena itu, bagi Asy Syatibi penalaran istiqra dioperasionalisasikan  melalui  lima  tahap.  Pertama,  mengumpulkan  semua  topik- topik  yang  relevan  dari  teks-teks  wahyu  dan  petunjuk  Nabi  Muhammad  SAW mengenai persoalan yang akan dicari jawabannya. Kedua, teks-teks yang terkumpul berdasarkan  topik  tertentu  selanjutnya  dielaborasi  untuk  memilah  tujuan  asal (maqāshid  al - asliyah)  dan  tujuan  derivatif  (maqāshid  at - tabi’i yyah).  Ketiga, pemisahan  antara  tujuan  asal  dan  tujuan  derivatif  dilanjutkan  dengan

## Isman, Risdayani
Penalaran Istiqra Al Ma'nawiy:  Basis Kontekstualisasi dan Indiginsasi Hukum (Kajian Terhadap Pemikiran Hazairin dan Hasbi Ash
menghubungkan setiap tujuan-tujuan tersebut dengan teks, konteks, latar historis, dan subjek pengaturannya secara komprehensif. Keempat, mengabstraksikan data- data  yang  terkumpul  untuk  melihat  ada  tidaknya  kesamaan  illat  (causa  efisien). Kelima, menyimpulkan karakteristik universal dan partikular setiap kaidah hukum yang akan diterapkan pada kasus konkrit (Asy Syatibi, jilid 2 tt: 4).
Asy Syatibi menggambarkan kemashalatan sebagai paradigma tujuan hukum atau  maqāsid  al–syarīah.  Paradigma  tersebut  harus  dirumuskan  menjadi  premis aksiomatik  terutama  ketika  akan  melakukan  pembentukan  dan  penerapan  hukum (Ouda, 2012). Banyaknya referensi tekstual yang menyatakan bahwa moralitas sebagai subtansi hukum erat kaitannya dengan keadilan, kesejahteraan sosial, penghargaan martabat manusia serta pelestarian nilai-nilai kemanusiaan. Asy Syatibi mengkritik sejumlah fuqaha yang memisahkan maslahah dan keadilan sebagai paradigma dalam subtansi  hukum.  Pengabaian  tersebut  menurut  Asy  Syatibi  berdampak  pada  tidak kompatibelnya  produk  hukum  dengan  problem  kemanusiaan.  Kesejahteraan  dan keadilan sebagai paradigma hukum dimunculkan oleh al-Juwayni pada abad ke-11. Al- juwayni menggunakan teori maqā ṣ id untuk merancang gagasan tentang kebutuhan esensial dan kebutuhan primer. Al-Juwayni mengusulkan lima hierarki tujuan hukum (maqāsid) yakni : kebutuhan esensial  (daruriyyah), kebutuhan primer (al -hajah al- 'āmah),  ke susilaan  (al- makruhāt),  anjuran  (al - mandūbāt)  (Ouda,  2012).  Al -Ghazali (Ouda,  2012:  4)  juga  menggagas  parameter  kemasalahatan  yang  terdiri  dari  lima konsep  perlindungan  hukum  yakni  perlindungan  terhadap  keyakinan  (keimanan), jiwa,  kehormatan  (nafs),  akal,  hak  berketurunan  (nasl),  dan  perlindungan  harta (māl).
Asy  Syatibi  melanjutkan  teori  al-Juwayni  dan  al-Ghazali  dengan mengemukakan parameter maslahah yang lebih komprehensif dengan menyatakan bahwa  ma ṣ la ḥ ah  harus  berbasis  pada  kesejahteraan  atau  kemakmuran.  Konsep  ini meliputi  pelestarian  hidup  terhadap  jiwa  manusia,  adanya  jaminan  mata pencaharian,  jaminan  pemeliharaan  kualitas  intelektual,  jaminan  kebebasan mengekspresikan keyakinan dan hak berketurunan. Ma ṣ la ḥ ah terdiri dari darūri atau fundamental, hajiy atau primer dan ta ḥ sīni atau komplementer (Ghazanfar dan Islahi, 1997).  Maslahah  fundamental  menggabungkan  lima  elemen  yang  bertujuan  untuk menjaga martabat  dan  keberlangsungan  hidup  manusia.  Elemen  pertama  ini  lebih diprioritaskan dari elemen yang kedua, demikian juga yang kedua atas yang ketiga dan  seterusnya.  Berdasarkan  pandangan  ini,  Asy  Syatibi  ingin  menggarisbawahi bahwa ma ṣ la ḥ ah menentukan jika suatu pembentukan dan penerapan hukum tidak memiliki implikasi kesejahteraan yang sesuai dengan kerangka tujuan Syari'ah, maka premis  hukum  tersebut  tidak  valid  atau  tidak  orisinil  karena  tidak  sejalan  dengan maqāsid al - Syar'a (Felicitas, 2010).
Sementara itu, gagasan Asy Syatibi tentang penalaran istiqra al- ma’nawi turut andil mendefenisikan ulang makna orisinalitas dalam penalaran hukum Islam. Jika orisinalitas ditentukan berdasarkan sistem pengetahuan bayani (tesktual) maka Asy Syatibi menambahkan parameter pengetahuan burhani melalui kaidah validasi causa efisien  (tahqiq  al-manat)  (Jaghim,  2009).  Menurut  Asy  Syatibi  petunjuk  hukum didahului  oleh  dua  elemen  utama,  yakni  validasi  kausa  efisien  dan  referensi  teks hukum (Jaghim, 2009).

## Isman, Risdayani
Penalaran Istiqra Al Ma'nawiy:  Basis Kontekstualisasi dan Indiginsasi Hukum (Kajian Terhadap Pemikiran Hazairin dan Hasbi Ash
Model penalaran istiqra’ Asy Syatibi juga berperan untuk mengubah orientasi hukum dari sekedar utilisasi teks-teks hukum menjadi kemaslahatan umum. Utilisasi hukum  mencukupkan  penalarannya  pada  proses  logika  deduksi  dan  subsumsi struktur fakta ke dalam struktur (norma) hukum. Sementara ma ṣ la ḥ a mensyaratkan proses  induksi  tematik  sebelum  sampai  pada  deduksi  dan  subsumsi,  hal  ini ditentukan agar premis hukum yang terbentuk secara defenitif sebagai premis hukum yang aksiomatik (Husainov, 2020).
Model  idealisasi  penalaran  istiqra  al- ma’nāwy  adalah  integrasi  teks  dan konteks yang divalidasi melalui causa efisien (tahqiq al-manat). Validasi kausa efisien (tahqīq al - manāth) adopsi dari logika induktif untuk menemukan illat (underlying cause)  yang  mendasari  penerapan  konsep  hukum  pada  kasus-kasus  konkret (Taimiyah, 1398). Validasi kausa efisien (tahqīq al - manāth) merupakan  mekanisme penerapan  hukum  dengan  terlebih  dulu  menyamakan  karakteristik  dasar  struktur fakta sebagai premis minor dengan struktur hukum sebagai premis mayor universal (Taimiyah, 1398: 16).
Menurut Asy Syatibi kemaslahatan sebagai tujuan hukum hanya dapat dicapai dengan  premis  mayor  yang  definitif  (qath’i)  bukan  asumtif  (zhanni).  Karena  itu, struktur norma hukum sebagai premis mayor harus terbangun dari indukesi tematik (istiqra al- ma’nāwy). Karena dalam induksi tematik seluruh fitur dan topik hukum untuk suatu kasus wajid dihimpun dan diabstraksikan terlebih dahulu prinsip-prinsip universalnya (kulliyat). Asy Syatibi menegaskan tidak akan  ada premis hukum yang defenitif  dan  aksiomatik  tanpa  merujuk  pada  prinsip  universal.  Karena  itu  premis mayor harus berasal dari ayat-ayat makkiyah sebagai basis konseptual universalitas Islam  untuk  selanjutnya  diselaraskan  dengan  ayat-ayat  madaniyah  prinsip-prinsip partikular  pada  ayat-ayat  madaniyah  sebagai  basis  tekstual  partikularitas  Islam (Jaghim,  2009:  391).  Adapun  premis  hukum  asumtif  (zhanni)  cukup  dibuktikan melalui pembuktian rasional (manthiq), asumsi dasar keilmuan (empiris), spirit teks kitab  suci  (Asy  Syatibi,  jilid  1  tt:  3).  Hal  ini  menunjukkan  Asy  Syatibi  menyatakan dengan  tegas  ketidaksetujuannya  dengan  penerapan  hukum  yang  hanya  berbasis pada ayat-ayat madaniyyah yang partikular tanpa dikonfirmasikan dengan ayat-ayat makkiyah yang universal.
Asy Syatibi lebih lanjut memperkenalkan model holistika dalam penalarannya yakni  abstraksi  topdown  (tanbīh  al - a’lā  alā  al - adnā)  terhadap  teks -teks  kolektif, universal  dan  partikular  untuk  selanjutnya  diproyeksikan  kepada  struktur kasus/fakta.  Abstraksi  bot tom  up  (tanbīh  al - adnā  alā  al - a’lā)  merupakan  abstraksi struktur kasus/fakta untuk selanjutnya disimpulkan konsep hukumnya, selanjutnya dikonfirmasikan  dengan  kaidah-kaidah  universal  (ayat-ayat  makkiyah)  maupun kaidah-kaidah  hukum  partikular  (ayat-ayat  madaniyyah)  yang  relevan  (Ibrahim, 2017).
Dari pemaparan tersebut terdapat dua tahapan penting dalam induksi tematik Asy  Syatibi.  Pertama,  restrukturisasi  premis  mayor,  yakni  pembentukan  premis mayor yang berkarakter universal aksiomatik yang diinduksikan berdasarkan tahqīq al- manāth dari ayat -ayat makkiyah dan madaniyyah. Kedua, predikasi premis mayor universal-aksiomatik terhadap struktur fakta.

## Isman, Risdayani
Penalaran Istiqra Al Ma'nawiy:  Basis Kontekstualisasi dan Indiginsasi Hukum (Kajian Terhadap Pemikiran Hazairin dan Hasbi Ash

## Prinsip-prinsip Metodis Indigenisasi dan Kontesktualisasi Hukum Islam.
Untuk  memahami  prinsip  metodis  moderasi,  maka  yang  pertama  kali dijelaskan terlebih dahulu adalah model interpretasi yang terkandung di dalamnya. Moderasi  secara  leksikal  berasal  dari  "Wasatiyyah".  Secara  leksikal  wasatiyyah merujuk pada beberapa nuansa makna seperti keadilan atau keseimbangan (al-adl), prestasi  atau  keunggulan  (al-fadl),  kebaikan  tertinggi  (al-  adl  al-khairiyyah  ), moderasi/pertengahan ( al-bainiyyah) (Al-Sallabi, 1999).
Tafsir  otentik  tentang  makna  kalimat  moderasi  tersebut  juga  ditemukan dalam  bentuk  leksikal  yang  sama  dalam  ucapan  Nabi  Muhammad  SAW.  Terdapat setidaknya empat turunan dari akar kata wasatiyyah yakni al-wasat – wasatan,  al- wusta,    awsat,  wasatna  yang  secara  keseluruhan  memberikan  makna  tentang keseimbangan atau posisi tengah (Al-Sallabi, 1999).
Wahbah  al-Zuhayli  (2006)  menjelaskan  bahwa  wasatiyyah  sebagai  bentuk leksikal  dari  moderasi  Islam  dimaknai  sebagai  sikap  keseimbangan  (i’tidal  ) dalam keyakinan,  proporsional  dalam  moralitas  dan  karakter,  termasuk  cara memperlakukan orang lain yang berada dalam satu tatanan sosial-kultural. Artinya, model interpretasi perspektif moderasi Islam kembali kepada dua fitur utama yakni motif  interpretasi  berbasis  keseimbangan  dan  kemanfaatan  yang  lebih  besar  pada kemanusiaan.
Dua  fitur  utama  tersebut  di  atas  diketahui  berdasarkan  asumsi  dasar  yang terkadung dalam tujuan hukum Islam yakni kemanfaatan pada hierarki kebutuhan manusia yakni Fath Dharai’ (Opening the Means) untuk mencapai Maqāsid syariah yang  lebih  prioritas.  Jika  dampak  yang  ditimbulkan  oleh  suatu  pilihan  sikap mencakup  kemaslahatan,  maka  perbuatan  tersebut  diasosiasikan  sebagai  sebuah perintah yang diwajibkan berdasarkan kadar kemaslahatannya (wajib atau sunnah). Sebaliknya,  jika  dampak  dari  pilihan  sikap  tersebut  adalah  kerusakan,  maka perbuatan  tersebut  dilarang  sesuai  dengan  kadarnya  pula  (haram  atau  makruh) (Auda, 2008).
Dengan demikian model interpretasi indigenisasi dan kontekstualisasi hukum Islam adalah maslahah approach, yakni model interpretasi yang berupaya meletakkan kemaslahatan sebagai indikator utama dalam menformulasikan suatu produk hukum keagamaan  sehingga  pembacaannya  terhadap  nash  diawali  dengan  logika  induktif untuk  menginvestigasi  prinsip-prinsip  universal  teks  untuk  dideduksikan  pada struktur kasus konkret. Asy Syatibi memberikan ciri khas model interpretasi dengan maqasid al-syariah dan maslahah (Auda, 2008: 162-168).
Prinsip metodis kedua adalah model idealisasi. Secara dikotomis berdasarkan analisis  sistematik  pada  penalaran  madzhab  non  moderasi  terdapat  relasi  antara unsur ideal dan unsur partikular pada satu dimensi berpikir (one-dimension) yang cenderung oposisi biner. Penalaran oposisi biner terfokus pada satu faktor partikular yang tidak memiliki ketersambungan dengan faktor universal terhadap suatu kasus atau peristiwa. Kelemahan oposisi biner ini terlihat pada metode dialektik dikotomis ketika  memahami  realitas  sosial  yang  kompleks  dengan  berbagai  pengaruhnya (globalisasi  dan  multikulturalitas).  Rudolf  Peters  (1979)  dalam  salah  satu penelitiannya  yang  menyatakan  bahwa  perluasan  spektrum  eksklusivisme

## Isman, Risdayani
Penalaran Istiqra Al Ma'nawiy:  Basis Kontekstualisasi dan Indiginsasi Hukum (Kajian Terhadap Pemikiran Hazairin dan Hasbi Ash
digerakkan oleh penalaran dialektik dikotomis sehingga melihat pandangan mazhab yang berbeda secara teologis sebagai oposisi.
Apabila  terjadi  konflik  antara  dua  tujuan  hukum  (ta’ārud  al - adīlah)  yang melibatkan persoalan sosial-ekonomi dan agama, maka spektrum berpikirnya akan lebih  kompleks  dan  mazhab  maqāshid  syarī’ah  dapat  menyelesaikannya  dengan mengambil skala prioritas pada teks dengan mempertimbangkan kondisi sosial yang meliputinya,  tidak  sekedar  menganggap  satu  teks  bertentangan  dengan  konteks, kemudian  mengambil  sikap  untuk  menunda  atau  mendiamkan  (mauquf)  atau bahkan menegasikan salah satunya (naskh-mansukh) (Auda, 2008: 162-168).
Prinsip metodis yang ketiga adalah model holistika. Dalam penalaran ushul fiqih  prinsip  model  holistika  terjadi  pada  dua  kondisi.  Pertama  model  holistika melalui abstraksi topdown (tanbīh al - a’lā alā al - adnā). Dalam hal ini teks -teks dengan topik  yang  sama  dikolektifkan  untuk  selanjutnya  diproyeksikan  kepada  struktur fakta. Kedua, model holistika melalui abstraksi bottom up (tanbīh al - adnā alā al - a’lā), yaitu abstraksi gejala-gejala sosial secara mendalam untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan  hukum  tentative  kemudian  hukum  tentative  tersebut  dikonfirmasikan dengan  kaidah-kaidah  universal  yang  bersumber  dari  teks  hukum  atau  sumber hukum lain yang relevan (Ibrahim, 2017).

## Aplikasi Nalar Istiqra’: Hazairin dan Hasbi Ash Shiddiqiey
Pemikiran  hukum  Islam  di  Indonesia  tidak  bisa  dilepaskan  dengan  konteks sosial  kulturalnya. Faktor inilah yang mendorong indigenisasi dan kontekstualisasi pemikiran hukum (Islam) (Lohlker, 2021). Diantara respon yang lahir dari kesadaran tersebut  adalah  kehadiran  fiqih  Indonesia  diwakili  pemikiran  Hazairin  (1906-1975) dan Hasbi ash-Shiddiqi (1904-1975M). Pemikiran untuk membentuk fiqih Indonesia sebagai bentuk indigenisasi atau pengalihrupaan dan kontekstualisasi hukum Islam. Apabila dilihat prinsip-prinsip meta-logikanya maka terlihat jelas keduanya sangat dipengaruhi oleh aplikasi istiqra al- ma’nāwy Asy Syatibi (Abu Bakar, 1989).
Pengaruh penalaran istiqra’ Asy Syatibi bisa dilihat dari tiga dasar penalaran, yakni model interpretasi, model idealisasi dan model holistikanya. Gagasan Hazairin (1982) tentang ahli waris pengganti (mawali) memberikan jalan tengah pada konteks kultural  Indonesia  yang  menganut  sistem  kewarisan  bilateral  di  tengah  model kewarisan patrilineal yang diterapkan secara deduktif konsep mawaris Islam dalam al- Qur’an.  Hazairin  relatif  berhasil  secara  metodik  mengaplikasikan  penafsiran berbasis maslahah dengan mendialogkan sejumlah rumusan universal tentang equal right and equal status yang menjadi spirit Q.S Al-baqarah: 180 dengan konteks kultur sistem kekerabatan bilateral yang dianut di sejumlah daerah di Indonesia.
Prinsip  idealisasi  hukum  yang  ingin  dicapai  dari  gagasan  Hazairin  sejatinya adalah otentisitas. Otentisitas yang dimaksud oleh Hazairin adalah kolektivitas dalil hukum  yang  berkaitan  dengan  topik  tertentu  saling  terhubung  secara  semantik (lughawiy) dan historis (asbab al-nuzul) untuk dideduksikan pada kasus konkret di Indonesia.  Hazairin  menegaskan  idealisasi  hukum  melalui  otentisitas  dalil merupakan  upaya  untuk  melepaskan  diri  dari  penafsiran  parsial  (Hazairin,  1982). Dengan  demikian  Hazairin  mendorong  agar  terjadi  reinterpretasi  ayat-ayat kewarisan yang  diinterkoneksikan dengan konteks kultur (Ali, 1995).

## Isman, Risdayani
Penalaran Istiqra Al Ma'nawiy:  Basis Kontekstualisasi dan Indiginsasi Hukum (Kajian Terhadap Pemikiran Hazairin dan Hasbi Ash
Apabila  dicermati  sudut  pandang  epistemologisnya,  maka  prinsip  holistika Fiqih  Nasional  Hazairin  (1982:  65)  adalah  qiyas  (analogi)  induktif  atau  yang  lebih dikenal  dengan  qiyas  ushul.    Metode  ini  digunakan  untuk  kasus  konkret  yang dimaksudkan  untuk  perluasan  cakupan  hukum  (generalisasi  hukum),  seperti penetapan ahli waris pengganti. Sementara qiyas (analogi) deduktif diterapkan untuk kasus  konkret  yang  telah  ada  nashnya  secara  jelas  dan  tidak  ditujukan  untuk perluasan  cakupan  hukum,  seperti  pada  ibadah-ibadah  ritual  yang  memang  tidak dikenal ada pembaharuan dan penambahan.
Berdasarkan tiga prinsip tersebut di atas terlihat jelas gagasan Hazairin sangat dipengaruhi  oleh  istiqra’  al - ma’nawi  Asy  Syatibi.  Keduanya  sama -sama  menolak penerapan hukum secara partikular karena tidak sejalan dengan prinsip otentisitas dan universalitas Islam. Bedanya, penalaran hukum bagi Hazairin cukup diserahkan kepada ulil amri atau pemerintahan yang sah. Asy Syatibi mensyaratkan penalaran hukum  hanya  boleh  dilakukan  oleh  mujtahid  karena  merekalah  yang  menguasai seluk beluk hukum syariat (Jaghim, 2009).
Kontruksi  penalaran  yang  sama  juga  ditemukan  pada  prinsip  holistikanya, yakni  sama-sama  meletakkan  qiyas  induksi  untuk  menginvestigasi  struktur  kasus konkret yang relevan dengan konsep-konsep hukum dari Al Quran dan Hadits. Hal ini  menunjukkan  bahwa  Hazairin  mengikuti  sistem  pengetahuan  burhani  yang digagas  oleh  Asy  Syatibi  walaupun  secara  operasional  memiliki  variasi  perbedaan pada  ruang  lingkup  dan  mekanisme  teknis  analisisnya  (Hazairin,  1976).  Hazairin memiliki  pengalaman  mengaplikasikan  metodologi  antropologi  hukum  ketika membantah  teori  resepsi  hukum  adat  Snouck  Horgrounje.  Hal  ini  menjadi  modal intelektualnya  untuk  mengoperasionalkan  logika  induktif  dalam penalaran hukum Islam sehingga proses indeginazation benar-benar selaras dengan konteks kultural Indonesia.
Hazairin  membantah  pendapat  Horgrounje  yang  meletakkan  hukum  Islam dan hukum adat secara dialektik dikotomis. Menurutnya hubungan ideal keduanya adalah  sintetis  analitik,  yakni  teks-teks  al-Qur`an  dan  as-Sunnah  dihimpun secara kolektif  menurut  topik  yang  relevan  kemudian  diinterpretasi  dengan  pendekatan sintetik analitik karena akan didialogkan dengan struktur fakta atau realitas sosial. Term analitik dalam pendekatan tersebut diartikan bahwa Islam meletakkan Wahyu sebagai perspektif transendental menjadikan sumber pengetahuan apriori. Dengan demikian  ‘Wahyu’  berposisi  sebagai  salah  satu  unsur  konstruktif  (pembentuk) pengetahuan  tentang  realitas.  Artinya,  “Wahyu”  memberikan  pedoman  atau informasi  pendahuluan  yang  menjadi  dasar  dalam  pikiran  dan  tindakan  individu (Junaedi, 2016).
Sejalan  dengan  Hazairin,  Hasbi  ash-shiddiqi  menawarkan  gagasan harmonisasi hukum Islam dan hukum Adat dengan menempatkan hukum adat (‘urf) dan  maslahah  sebagai  sumbu  utama  mendamaikan  teks  dan  konteks.  Prinsip interpretasi  Hasbi  yang  menempatkan  ‘urf  dan  m aslahah  sebagai  poros  utama harmonisasi  hukum  memperlihatkan  pengaruh  penalaran  istiqra’  Asy  Syatibi  yang sangat kuat (lukito,  2001). Sejumlah karya Hasbi tentang hukum Islam, khususnya yang membahas tentang tujuan syariat sebagian besar dikutip dari al-muwafaqat-nya Asy  Syatibi  (Ash  Shiddiqiey,  1975).  Makna  kolaborasi  dua  sumber  hukum  diatas

## Isman, Risdayani
Penalaran Istiqra Al Ma'nawiy:  Basis Kontekstualisasi dan Indiginsasi Hukum (Kajian Terhadap Pemikiran Hazairin dan Hasbi Ash
merupakan  bukti  dari  apa  yang  disebut  oleh  Azra  sebagai  proses  indigenisasi  dan kontekstualisasi Islam. Dua karakteristik moderasi beragama yang sangat penting di Indonesia (Ash Shiddiqiey, 1988).
Hasbi  berangkat  dari  kaidah  fiqih  yang  menyatakan  al-a ḥ kām  tadūru  ma’a ma ṣ āli ḥ al- ’ibād  fa ḥ aitsu  ma  wujidat  al-ma ṣ la ḥ ah  fa  thamma ḥ ukm  Allāh.  Yakni dimanapun kemaslahatan itu berada maka disanalah hukum Allah itu eksis. Namun demikian  Hasbi  tetap  menjaga  perspektif  puritanisme  yang  dianutnya  dengan menyatakan bahwa penetapan hukum berdasarkan pertimbangan 'urf dan maslahah hanya  berlaku  untuk  lingkup  mu'amalah  (sosial-kultural)  tidak  berlaku  dalam perkara  'ibādah  (ritual)  (Ash  Shiddiqiey,  1975:  41).  Hal  in i  tergambar  dari  produk pemikiran Hasbi tentang Bank ASI dan perkawinan beda agama. Pada dua produk ini Hasbi terlihat sangat puritan dengan menolak perkawinan laki-laki Muslim dengan wanita  musyrikah  yang  tidak  mempunyai  kitab    (Ash  Shiddiqiey,  2001).  Demikian halnya dengan Bank ASI, Hasbi relatif berhasil menjaga sikap puritansmenya dengan berpendapat bahwa tidak boleh mencampur ASI dari ibu yang berbeda-beda karena implikasi hukumnya akan menimbulkan kekaburan hukum terkait dengan siapa Ibu susuannya.
Gagasan  Hasbi  tentang  fiqih  Indonesia  tidak  hanya  menempatkan  hukum Islam  lebih  dekat  dengan  tradisi  dan  kultur  lokal,  tetapi  juga  merekonstruksi penalaran  hukum  Islam.  Upaya  tersebut  ditunjukkannya  dengan  menerapkan prinsip-prinsip  metodis  dalam  penalaran hukum  Istiqra’  Asy  Syatibi,  khususnya ketika  mengkaji  prinsip  ahkam  al-khamsah.  Hasbi  menyatakan  bahwa  úrf  yang dimaknainya sebagai hukum adat bukanlah urf yang berkembang dalam alam pikir subjektivisme  melainkan  harus  diuji  dengan  paradigma  maslahah.  Hal  ini  sejalan dengan nalar istiqra Asy Syatibi (jilid 2, tt: 170) yang menempatkan paradigma hukum sebagai instrumen mencapai kesejahteraan sebagai kiblat penalaran hukum.
Penalaran  hukum  berbasis  interpretasi  maslahah  juga  terlihat  dari  pemikir hukum  Hasbi  Ash  Shiddiqi.  Pemikiran  Hasbi  tentang  perluasan  cakupan  zakat termasuk  pada  mesin-mesin  produksi  merupakan  salah  satu  bentuk  artikulasi kontekstualisasi  hukum  yang  menggunakan  model  interpretasi  maslahah    (Ash Shiddiqiey, 1976). Secara historis, Hasbi merujuk pada kebijakan Umar bin Khattab yang  mengambil  pungutan  berupa  biaya  keamanan  (jizyah)  dan  beban  tambahan kepada kaum Nasrani dari Bani Taghlib. Dalam sejarah pengelolaan zakat, peristiwa ini  disebut  zakat  al- mudha’afah.  Konsekuensinya  pemikiran  hukum  Islam  Hasbi tampak  tidak  memberikan  pembatasan  yang  tegas  antara  zakat  dan  pajak  bahkan terkesan menyamakannya  (Ash Shiddiqiey, 1976: 22-43).
Dorongan Hasbi untuk melakukan kontekstualisasi pemikiran hukum Islam diantara  disebabkan  oleh  prinsip  idealisasi  hukum  Islam  terletak  pada  dinamisasi dengan bersendikan kemaslahatan dan keadilan. Kemaslahatan dan keadilan bahkan merupakan tujuan syari’at sehingga hukum yang tidak menjembatani kesejahteraan bukanlah hukum otentik dalam pandangan Islam. Pandangan tersebut di atas sangat dipengaruhi oleh paradigma hukum maqāsid al - syarī’ah Asy Syatibi. Menurut Hasbi paradigma  maqāsid  al - syarī’ah  yang  berbasis pada  maslahah  dibuktikan  dengan keseimbangan  antara  pembebanan  hukum  (taklif)  dengan  penetapan  hukum

## Isman, Risdayani
Penalaran Istiqra Al Ma'nawiy:  Basis Kontekstualisasi dan Indiginsasi Hukum (Kajian Terhadap Pemikiran Hazairin dan Hasbi Ash
(tahkim).  Artinya  pembebanan  hukum  dalam  Islam  harus  didialogkan  dengan konteks dimana hukum tersebut diterapkan (Ash Shiddiqiey, 1990).
Model idealisasi pemikiran hukum Hasbi ash-Shiddiqi juga dapat dilihat dari pandangannya tentang perlunya keseimbangan antara pembebanan hukum (taklif) di satu sisi dan maslahah sebagai paradigma tujuan hukum di sisi yang lain. Untuk mencapai  keseimbangan  tersebut  Hasbi  ash-Shiddieqi  mengkombinasikan  antara sistem  pengetahuan  bayani  (teks)  dan  sistem  pengetahuan  bi  al- ra’yi  (manthiq) (Rahmawati,  2014).  Walaupun  memiliki  corak  yang  berbeda  dengan  validasi  kausa efisien (tahqiq al-manat) dari Asy Syatibi, namun dalam konteks ini pengaruh Asy Syatibi  dalam  prinsip  idealisasi  hukum  terlihat  jelas  dari  kombinasi  antara  sistem pengetahuan teks (bayani)  dan logika (manthiq).
Interkoneksi antara bayani dan manthiq tersebut di atas memperlihatkan dua sisi  yang  menarik  dalam  pemikiran  Hasbi,  terutama  jika  dikaitkan  dengan  proyek indigenisasi hukum Islam. Dua sisi tersebut adalah puritanisme dan kontekstualisme. Hasbi  mengikuti  pandangan  Asy  Syatibi  bahwa  masalah  ibadah  ritual  merupakan masalah ta’abbudi sehingga absolut hanya dapat diterima secara patuh sesuai dengan ketentuan teks kitab suci. Sementara muamalah merupakan hal yang taaqquli yang dapat  dinalar  manusia  (Asy  Syatibi,  tt).  Hasbi  dapat  dinyatakan  sebagai  pemikir hukum Islam yang relatif berhasil mendamaikan perspektif puritanisme di satu sisi dengan  kontekstualisme  di  sisi  yang  lain.  Dua  perspektif  tersebut  dewasa  ini berhubungan secara dialektik dikotomis, sehingga ketika keduanya diletakkan secara dikotomis maka akan terjadi benturan yang melahirkan eksklusivitas keberagamaan. Dengan  demikian  prototype  indigenisasi  dan  kontekstualisasi  hukum  Islam berdasarkan  pemikiran  Hazairin  dan  Hasbi  ash-Shiddiqi  adalah  indigenisasi  dan kontekstualisasi  yang  mengkolobarasikan  antara  adat,  puritanisme  dan  dinamisasi paham  dan  sikap  keagamaan.  Sementara  itu,  pengaruh  penalaran  istiqra’  dalam proses  tersebut  adalah  dengan  menempatkan  maslahah  sebagai  paradigma  tujuan hukum dan logika induksi tematik sebagai kaidah penalarannya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pada  paragraf-paragraf  sebelumnya  maka  dapat disimpulkan bahwa fitur utama indigenisasi dan kontekstualisasi Islam di Indonesia dapat dipahami melalui dua terminologi yakni interpretasi berbasis keterbukaan dan orientasi teologis yang berbasis pada kemaslahatan. Sementara itu prinsip metodis indigenisasi  dan  kontekstualisasi  hukum  Islam  Indonesia  diketahui  melalui  tiga prinsip utama yakni model interpretasin ya berbasis fath adz dzara’iy (opening means) dan  kemashlahatan.  Model  idealisasinya  berbasis  integrasi  teks  (manqulah)  dan konteks (ghair al-manqulah). Model holistikanya berbasis aksentuasi stratifikasi nilai etis  yang  mengutamakan  penerapan  kebutuhan  universal  dalam  skala  prioritas dibandingkan kebutuhan partikular.
Prototype  indigenisasi  dan  kontekstualisasi  hukum  Islam  dari  pemikiran Hazairin adalah integrasi dan interkoneksi antara kajian antropologi tentang sistem kekerabatan  bilateral  sebagian  besar  etnis  dan  suku  di  Indonesia  dengan  sistem kewarisan patrilineal dalam al- Qur’an. Aplikasi istiqra al - ma’nawiy Asy Syatibi dalam pemikiran Hazairin terlihat dari cara Hazairin mengabstraksikan nilai-nilai universal
Penalaran Istiqra Al Ma'nawiy:  Basis Kontekstualisasi dan Indiginsasi Hukum (Kajian Terhadap Pemikiran Hazairin dan Hasbi Ash
yang  terkandung  dalam  sistem  kewarisan  Islam.  Menurutnya,  induksi  tematik merupakan  cara  yang  paling  otentik  dalam  memahami  konsep-konsep  universal hukum waris yang aksiomatik.
Prototype  indigenisasi  dan  kontekstualisasi  pemikiran  hukum  Hasbi  ash- Shiddiqi dapat dilihat dari harmonisasi dua perspektif hukum, yakni puritanisme dan kontekstualisme.  Pemikiran  Hasbi  bahwa  perlu  dibedakan  antara  wilayah  sakral (ta’abbdudi) dengan wilayah yang profan (ta’aqquli). Tanpa pemilihan tersebut maka puritanisme dan kontekstualisme akan sangat sulit didamaikan dan menjadi kondisi lahirkan sikap eksklusivisme dalam beragama. Pengaruh nalar istiqra’ pada pemikiran hukum Hasbi ash-Shiddiqi terlihat jalinan ketika Hasbi menjelaskan tentang prinsip keseimbangan hukum dalam Islam, yakni keseimbangan antara pembebanan hukum dan  penetapan  hukum.  Penggunaan  sistem  pengetahuan    bayani  dan  mathiq  juga tidak  dapat  dilepaskan  dari  pengaruh  nalar  hukum  Istiqra ’  al  Ma’nawi  Asy  Syatibi walaupun corak dan kecenderungannya terdapat perbedaan namun tidak signifikan.
Indigenisasi  dan  kontekstualisais  hukum  Islam  mensyaratkan  interkoneksi antara  hukum  adat  dan  hukum  Islam  serta  puritanisme  dan  kontekstualisme. Kolaborasi  tersebut  salah  satu  ditempuh  dengan  menempatkan  maslahah  sebagai paradigma tujuan hukum dan logika induksi tematik sebagai kaidah penalarannya.

## REFERENSI
Abdullah Saeed, Interpreting the Qur’an: Towards a Contemporary Approach (New York NY: Routledge, 2006;
Abu Ishaq Ibn Ibrahim Ibn Musa Asy Syatibi, Al- Muwafaqat fi Usul asy Syari’ah, jilid 2 Dar Al Kutub al Ilmiyah;
Ahmad  Taqiyuddin  Ibnu  Taimiyah,  Majmu’  Fatawa,  Juz  19,  Maktabah  Malik  Fahd, Jedah, 1398 H;
Al- Alwani, Taha Jabir, et al. “Introduction.” Imam Al Shatibi’s Theory of the Higher Objectives and Intents  of Islamic Law, International Institute of  Islamic Thought, 2005, hlm: xi – xx, https://doi.org/10.2307/j.ctvkjb1w9.4.
Al- Raysuni, Ahmad, et al. “Al - Shā ṭ ibī and His Theory.” Imam Al Shatibi’s Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law, International Institute of Islamic Thought, 2005, hlm: 73 – 168,
https://doi.org/10.2307/j.ctvkjb1w9.7.
Al-Sallabi, A M. al-Wasatiyyah fi al-Quran al-Karim. Amman: Jordan, Dar al-Nafais & Dar al-Bayariq. (1999).
Alyasa  Abu  Bakar,  Ahli  Waris  Sepertalian  Darah:  Kajian  Perbandingan  Terhadap Penalaran  Hazairin  dan  Penalaran  Fiqh  Mazhab,  "Disertasi",  Fakultas Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, 1989;
Anton, B. & Achmad, C. Z. Metodologi penelitian filsafat, Kanisius, Jakarta, 1990; Azyumardi Azra dalam Haedar Nashemi, Islam, Secularism, and Liberal Democrac:
Toward Democratic Theory fo Muslim Societies, Oxford University Press, 2009;
Azyumardi Azra, Dari Harvard Sampai Makkah, Penerbit Republika, Jakarta, 2005;

## Isman, Risdayani
Penalaran Istiqra Al Ma'nawiy:  Basis Kontekstualisasi dan Indiginsasi Hukum (Kajian Terhadap Pemikiran Hazairin dan Hasbi Ash
Bachtiar,  Hasnan.  “Dār  Al - ‘Ahd  Wa  Al - Shahādah:  Muhammadiyah’s  Position  and Thoughts on Negara Pancasila.” Studia Islamika, vol. 27, no. 3, July 2020;
Barton, Greg, Ihsan Yilmaz, and Nicholas Morieson. "Authoritarianism, Democracy,
Islamic  Movements  and  Contestations  of  Islamic  Religious  Ideas  in Indonesia." Religions 12.8 (2021): 641. ProQuest. 30 Sep. 2021;
Bruce Vaughn, Islam in South and Southeast Asia, CRS Report for Congress Order Code RS21903 Updated February 8, 2005.
Duski Ibrahim, Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Istiqra al  Ma’nawy Asy Syatibi, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2017.
Fahcri  Aly  dan  Bachtiar  Aly,  Merambah  Jalan  Baru  Islam:  Rekonstruksi  Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde BAru, Bandung, MIzan, 1986;
Felicitas,  Opwis.  Maslaha  and  the  purpose  of  the  law:  Islamic  discourse  on  legal change from the 4th/10th to the 8th/14th century. Leiden: Brill, 2010;
Ghazanfar,  Mohammad,  and  Abdul  Azim  Islahi.  1997.  Economic  thought  of  Al- Ghazali. Jeddah: Scientific Publishing Centre King Abdulaziz Univesity. Hasbi ash- Shiddieqy, Hukum- hukum Fiqh Islam, Bulan Bintang, 1990, Jakarta; Hasbi ash-Shiddieqy, BeberapaPermasalahan Zakat, Tinta Mas, Jakarta: 1976; Hasbi ash-Shiddieqy, Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam, Tintamas, Jakarta, 1975; Hasbi ash-Shiddieqy, Fakta Keagungan Syari'at Islam, Bulan Bintang, Jakarta hlm. 37 Hasbi ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta; Hasbi ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, Bulang Bintang, Jakarta:1990; Hazairin, Hendak Kemana Hukum Islam, Tintamas, Jakarta, 1976; Hazairin,  Hukum  Kewarisan  Bilateral  Menurut  Al-Qur`an  dan  Hadith,  Tintamas, 1982;
Hazairin, Tujuh Serangkai Tentang Hukum, Tintamas, Jakarta, 1974; Husainov,  D.,  Theory  of  Law  and  Hermeneutics  of  Imam  Al-Shatibi,  Islam  in  the Modern World Journal, Vol.16, 2020, hlm: 69-86. 10.22311/2074-1529 2020; Irianto, Sulistyowati. "Religion, Law and Intolerance in Indonesia." Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 173.2 (2017): 403-6. ProQuest. Web. 30 Sep. 2021;
Jaffrey, S. Right-Wing Populism and Vigilante Violence in Asia. St Comp Int Dev 56, hlm: 223 – 249 (2021). https://doi.org/10.1007/s12116-021-09336-7 Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London dan Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008)
Jasser Ouda, Maqāsid al - Sharī’a. al - Ma’had al - ‘ālami lil fikr al - Islāmī, Herndon USA, 2012;
Lohlker, Rüdiger. Fiqh Reconsidered: Indigenization and Universalization of Islamic Law  in  Indonesia,  Interdisciplinary  Journal  for  Religion  and Transformation  in  Contemporary  Society  7.1  (2021):  188-208. https://doi.org/10.30965/23642807-bja10011 ;
Mahfudz  Junaedi,  Tinjauan  Kritis  Epistemologi,  Jurnal  Syariati,  Vol.  I  No.  03,  Mei 2016;
Mohammad   Daud Ali,  Hukum Islam;  Pengantar  Ilmu  Hukum  danTata  Hukum di  Indonesia, Raja Grafindo Persada, 1995;

## Isman, Risdayani
Penalaran Istiqra Al Ma'nawiy:  Basis Kontekstualisasi dan Indiginsasi Hukum (Kajian Terhadap Pemikiran Hazairin dan Hasbi Ash
Musa bin Yahya Al Qarni, Murtaqa Al-Wushul ila tarikh Ilm Al-Ushul; Nu’man Jaghim, Taisir Al -Muwafaqat Asy Syatibi, Darr Ibn. Hazm, Libanon, 2009; Rahmawati,  Metode  Istinbath  TM  Hasbi  Ash-Shiddiqy,  Disertasi,  UIN  Alauiddin, Makassar, 2014;
Ratno Lukito, Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia”, Logos, Jakarta, 2001;
Rudolph  Peters,  Islam  and  Colonialism:  The  Doctrine  of  Jihad  in  Modern  History, Mouton, 1979
Sartono  Kartodirdjo,  Pendekatan  Ilmu  Sosial  dalam  Metodologi  Sejarah,    Jakarta:
Gramedia, 1992;
Wahbah Al-Zuhayli, W. Qadaya al-Fiqhwa al-Fikr al-Muasir. Damascus: Dar al-Fikr. (2006).
Gilbert, Martin., ed., Atlas of Jewish Civilization , (London: Routledge, 2003)
Lea, Henry Charles. A History of the Inquisition of Spain, Vol. 1, (New York: AMS Press Inc., 1988)
Johnson,  Thomas  H.,  ed., Emily  Dickinson:  Selected  Letters ,  2nd  edn,  (Cambridge: Harvard University Press, 1985)