## PAMPAS: Journal Of Criminal

## Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia
Kania Mulia Utami; Ridwan; Aan Asphianto
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Author’s Email Correspondence: kaniamuliau@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk    untuk  membahas  tentang pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pengguna  jasa  prostitusi dalam  perspektir  perbandingan  Indonesia  dan  Swedia.  Tipe penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif.  Hasil  Penelitian  ini menghasilkan  kesimpulan  bahwa  menurut  hukum  positif  di Indonesia tidak adanya pertanggungjawaban pidana yang  dapat menjerat  pengguna  jasa  prostitusi  secara  jelas  dan  tegas sehingga  belum  efektif  dan  menyebabkan  tidak  maksimalnya dalam  penanggulangan  prostitusi  itu  sendiri.  Apabila  tidak  ada aturan  hukum  di  indonesia  yang  mengatur  tentang  pengguna jasa prostitusi, maka para pengguna jasa prostitusi akan merasa aman  dan  tetap  leluasa    membeli  jasa  untuk  kepuasan  mereka semata. Berbeda dengan kebijakan hukum di Swedia yang sudah memiliki aturan yang dapat menjerat hukum terhadap pengguna jasa  prostitusi.  Pertanggungjawaban  pidana  dalam  hal  ini sangatlah  diperlukan  pengaturan  yang  jelas  dan  tegas,  oleh karena  itu  diperlukan  pembaharuan  hukum  pidana  terkait pertanggungjawaban  pidana  bagi  para  pengguna  jasa  prostitusi di Indonesia.
Kata Kunci: Pembaharuan Hukum, Pertanggungjawaban
Pidana, Pengguna Jasa,
Prostitusi.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2020-03-27 Accepted: 2020-09-29 Publish: 2020-10-10
KEYWORDS: Criminal Law
Reform, Criminal Liability, Service Users, Prostitution.

## ABSTRACT
This article aims to discuss criminal liability on prostitution clients criminal  liability  in  a  comparative  study  between  indonesia  and swedish . This research is normative.  The result of this study lead to  the  conclusion  that  based  on  the  positive  law  in  Indonesia there  is  no  criminal  liability  that  can  ensnare  the  users  of prostitution service clearly and decisively so there is not effective and not too optimum of handling prostitution. If there is no legal rule in Indonesia that regulates the users of prostitution services, then  the  users  of  prostitution  services  will  feel  safe  and  remain free to buy services for their satisfaction. Unlike the legal policy in Sweden which already has rules that can ensnare the law against prostitution  service  users.  Criminal  liability  in  this  case  is  clearly and  strictly  needed,  therefore,  criminal  law  reform  is  needed related  to  criminal  liability  for  users  of  prostitution  services  in Indonesia.

## A. PENDAHULUAN
Kehidupan bermasyarakat ini memang selalu menjadi masalah-masalah sosial yang  terus  berkembang  sejalan  dengan  perkembangan  zaman,  terutama  yang berkaitan  dengan  masalah  prostitusi.  Fenomena  prostitusi  bukanlah  hal  yang  baru
dalam kehidupan masyarakat. Sejak dahulu sampai sekarang praktik prostitusi sudah ada.  Hingga  saat  ini  prostitusi  telah  berkembang  seiring  sejarah  umat  manusia  yang panjang  dari  masa  ke  masa.  Dari  masa  ke  masa  itu  pula  prostitusi  dianggap  sebagai suatu  masalah  sosial  yang  dianggap  menyimpang  dan  dapat  berdampak  negatif terhadap masyarakat.
Hal  ini  selaras  dengan  pandangan  Dennis  Winn  bahwa  sederhananya, pelacuran  dalam  sudut  pandang  kriminologi,  adat,  agama,  disitulah  lahir  pemikiran sebagai gejala sosial. Pelacuran bisa mendatangkan penyakit kelamin (Herpes Genital, Sifilis, Gonore, Klamidia, HIV/AIDS), menghancurkan rumah tangga, bahkan cenderung memicu  kekerasan. 1 Pelacuran  adalah  sebuah  aktivitas yang terdapat  ketentuan yang dapat diidentifikasi yakni pertukaran antara uang dengan seks. Maka menurut AS Alam bahwa:
Pelacuran  bertentangan  dengan  definisi  sosiologi  dari  kejahatan  (Sociological Definition  of  Crimse),  karena  dikategorikan  sebagai  perbuatan  jahat  yang bertentangan  dan  melanggar  norma-norma  dalam  kehidupan  bermasyarakat karena tidak hanya dilarang oleh norma hukum dan norma agama saja, tetapi juga  bertentangan  dengan  (norma)  kesusilaan  dalam  setiap  hati  nurani manusia. 2
Selain  Prostitusi  suatu  masalah  sosial  yang  dianggap  menyimpang  dan berdampak negatif terhadap masyarakat, Kartini Kartono beranggapan bahwa :
Prostitusi juga merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus diberhentikan  penyebarannya.  Tanpa  mengabaikan  usaha  pencegahan  dan perbaikannya.  Pelacuran  atau  Prostitusi  berasal  dari  bahasa  Latin  pro-stituere  atau pro-stauree,  yang    berarti  membiarkan  diri  berbuat  zina,  melakukan  persundalan, pencabulan,  dan  pergendakan.  Sedang prostitute  adalah  pelacur  atau  sundal.  Dikenal dengan  istilah  WTS  atau  wanita  tunasila.  Maka  pelacur  itu  adalah  wanita  yang  tidak pantas  kelakuannya  dan  bisa  mendatangkan  mala/celaka  dan  penyakit,  baik  kepada orang lain yang bergaul dengan dirinya, maupun kepada diri sendiri. 3
Soedjono D, mengemukakan bahwa :
Di Indonesia istilah prostitusi dikenal dengan “pelacuran” yang pada umumnya dirumuskan demikian: “pelacuran” dapat diartikan sebagai penyerahan badan wanita  dengan  pembayaran,  kepada  orang  laki-laki  guna  pemuasan  nafsu sexual  orang-orang  itu.  Di  Eropah  sering  disebut  adanya  “pelacuran  laki-laki” (yang bersedia memuaskan wanita-wanita kesepian). Tetapi hal ini tidak umum di Asia dan Indonesia. 4
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  prostitusi  dapat mengganggu, merugikan keselamatan, ketentraman dan kemakmuran baik jasmani dan rohani  maupun  sosial  dari  kehidupan  masyarakat  secara  umum.  Hal  ini  karena prostitusi melanggar adat istiadat dan norma yang berlaku di masyarakat, yaitu norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama dan norma hukum.
1 A.S Alam dan Amir Ilyas, K riminologi Suatu Pengantar, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 112.
2 Lucky  Elza  Aditya ,  Urgensi  Kriminalisasi  Terhadap  Pelacuran  dalam  Pembaharuan  Hukum Pidana di Indonesia, Jurnal Hukum, 2016, hlm. 2.
3 Kartini Kartono, Patologi Sosial , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005,  hlm. 207.
4 Leden  Marpaung, Kejahatan  Terhadap  Kesusilaan  Dan  Masalah  Prevensinya, Sinar  Grafika, Jakarta, 2008, hlm.7.
Kesulitan  untuk  memenuhi  kebutuhan  bagi  segelintir  wanita  yang  tidak memiliki keterampilan (Skill), melakukan perbuatan jalan pintas dengan menjajahkan dirinya  di  tempat-tempat  tertentu  (di  luar  lokalisasi  WTS),  tampaknya  menimbulkan pemandangan yang tidak berkenaan dihati.
Merton, juga berpendapat bahwa : Struktur sosial dalam kenyataannya telah membuat orang-orang tertentu di masyarakat  untuk  bertindak  menyimpang  daripada  mematuhi  norma-norma sosial.  Banyak  faktor  dalam  masyarakat  yang  membuktikan  bahwa  orang miskin  terdesak  kebutuhan  ekonomi,  maka  kejahatan  merupakan  jalan  untuk mendapatkan  nafkah.  Dalam  hal  ini,  menjadi  PSK  adalah  jalan  keluar  untuk menghasilkan uang, baik wanita maupun pria. 5
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  prostitusi  merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena menyangkut aspek sosial, gender, hukum, kesehatan,  moral  dan  etika,  agama,  pendidikan,  psikologis,  ekonomi,  industrialisasi, dan juga masalah politik.
Kasus  prostitusi  di  Indonesia  sudah  banyak  terjadi,  beberapa  contoh  kasus terkait prostitusi yaitu:
Tahun 2015, dalam kasus prostitusi yang juga melibatkan sejumlah artis, sebagai muncikari Robby Abbas dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 4 bulan sementara  PSK  dan  pengguna  bebas  dari segala  tuntutan. Begitu  pula dengan kasus  prostitusi  artis  di  Surabaya  yang  melibatkan  artis  Vanessa  Angel    dan Avriellia  Shaqilla,  polisi  langsung  menetapkan  muncikari  sebagai  tersangka. Vanessa Angel  dan Avriellia Shaqilla sebelumnya berstatus hanya sebagai saksi dan  korban  saja,  tetapi  saat  ini  status  Vanessa  Angel    berubah  menjadi tersangka  dalam  kasus  ini  karena telah  melanggar  Pasal  27  ayat  (1)  Undang- Undang  Informasi  Transaksi  Elektronik)  namun  pengguna  hanya  menjadi saksi. 6
Kasus di atas menjelaskan bahwa tidak semua pihak-pihak yang terlibat dalam prostitusi  dapat  dijerat  oleh  hukum.  Karena  hukum  pidana  positif  Indonesia  belum mengatur  secara  jelas  dan  tegas  tentang  perbuatan  prostitusi  baik  dalam  KUHP maupun Undang-Undang diluar KUHP. Aturan yang ada di Indonesia terkait prostitusi adalah :
Pengaturan dalam KUHP tentang delik-delik kesusilaan seperti pada pasal 281 sampai    pasal  303,  khususnya  pasal  296  dan  pasal  506  tidak  menjerat pengguna,  melainkan  hanya  menjerat  kepada  pemilik  rumah  bordil,  mucikari dan makelar atau calo dari perbuatan pelacuran. Sedangkan Undang-Undang di luar  KUHP,  yakni  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  hanya  dapat  mempidana seseorang yang mendapatkan keuntungan dari perdagangan orang (mucikari). Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya  mempidana pengguna dari eksploitasi seksual anak. 7
5 Paisol Burlian , Patologi Sosial , PT Bumi Aksara, Jakarta, 2016, hlm. 206. 6 Trias  Palupi  Kurnianingrum, Politik  Hukum  Terhadap  Terhadap  Tindak  Pidana  Prostitusi, Bidang Hukum Info Singkat , Vol. XI No.01, 2019, hlm. 2.
7 Lucky Elza Aditya ,” Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran” ,hlm. 3.
Adapun pengaturan tentang pelacuran diatur dalam peraturan daerah setempat,  akan  tetapi  tidak  setiap  daerah  memiliki  peraturan  daerah  tentang pelacuran.  Penegakan  hukum  terhadap  pelacuran  melalui  peraturan  daerah hanya bersifat territorial karena pengaturannya berada pada peraturan daerah masing-masing  sehingga  menimbulkan  diskriminasi,  ketidakadilan  dan ketidakpastian  hukum  karena  setiap  daerah  memiliki  budaya  hukum  yang berbeda-beda  baik  dalam  pengertian  pelacuran,  pertanggungjawaban  pidana pelacuran dan pemidanaan pelaku pelacuran. 8
Prostitusi di Indonesia kian hari bertambah pesat. Hal tersebut seiring dengan banyaknya  permintaan  akan  jasa  pelayanan  seksual  oleh    pengguna  jasa  prostitusi. Seseorang  yang  dikatakan  pengguna  disebut  sebagai  pihak  yang  terlibat  dalam prostitusi  yang  bebas,  artinya  belum  terikat  pada  aturan  hukum  positif.Sedangkan, pemerintah Indonesia tidak tegas dalam melarang adanya praktek-praktek prostitusi. Kegiatan prostitusi dapat melibatkan banyak pihak, seperti germo, para calo, pekerja seks komersial (PSK) serta pengguna jasa yang sebagian besar pelakunya merupakan laki-laki.  Namun,  hal  ini  sering  luput  dari  perhatian  aparat  penegak  hukum  yang menyebabkan  sulitnya  penanggulangan  prostitusi.  Padahal,  bertambahnya  jumlah pengguna jasa prostitusi akan sejalan dengan tingkat praktek prostitusi dimasyarakat. Maka dari itu, peneliti disini hanya membatasi penelitiannya terhadap pengguna jasa prostitusi.
Berdasarkan  hukum  ekonomi,  orang  akan  menyediakan  jasa/barang dikarenakan  adanya permintaan.  Sejalan dengan  hal  tersebut,  adanya  pelacur  karena ada  permintaan  dari  pengguna  jasa.  Seharusnya  jika  ada  istilah  Wanita  Tuna  Susila (WTS)  sebagai  penjual  layanan  seks  komersial  harusnya  juga  ada  istilah  Pria  Tuna Susila  (PTS)  sebagai  pengguna  jasa  layanan  seks  komersial  sebagai  padanan  yang tepat, sehingga dengan demikian baik laki-laki maupun perempuan yang terlibat dalam prostitusi mempunyai kedudukan yang sama untuk disalahkan, termasuk diberi label yang sama sebagai suatu perbuatan yang tidak bermoral.
Apabila  dibandingkan  dengan  kebijakan  negara  lain,  Swedia  dapat  menjadi contoh  salah  satu  negara  yang  mengatur  terkait  pengguna  jasa  prostitusi.  Seperti halnya yang dikemukakan oleh Max Waltman, bahwa:
Swedia  menjadi  negara  pertama  di  dunia  untuk  memperkenalkan  Undang- undang  yang  mengkriminalkan  pembelian  layanan  seksual  pada  1  Januari 1999.   Swedia memiliki sejarah dimana pelacur dilihat sebagai masalah, tetapi Swedia telah  menyadari  bahwa  pelacur  itu  sangat  sering  menjadi  korban  yang dieksploitasi  dalam  pelacuran.  Karena  ini  Swedia  mengatur  pembeli  layanan seksual,  dengan  tujuan  mengurangi  permintaan  prostitusi.  Jika  tidak  ada permintaan, maka tidak akan ada pelacuran. 9
Ketentuan  hukuman  larangan  pembelian  layanan  seksual  saat  ini  ditemukan dalam Swedish Penal Code, chapter 6: Sexual Crimes, Section 11:
8 Lucky Elza Aditya ,” Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran” , hlm. 4.
9 Max  Waltman, Sweden’s  prohiibition  of  purchase  of  sex:  The  law’s  reason,  impact  and potential, Departmen  of  political  Science,  Women’s  Studies  International  forum  34,  2011, hlm. 449.
“ A person who, otherwise than as previously provided in this Chapter, obtains a casual sexual relation in return for payment, shall be sentenced for purchise of sexual service to a fine or imprisonment for at most one year.
The provision of the first paragraph also apply if the payment was promised or given by another person ” 10
(Seseorang  yang  selain  dari  yang  disebutkan  sebelumnya  dalam  bab  ini, melakukan  hubungan  seksual  biasa  dengan  imbalan  pembayaran,  akan  dihukum karena  pembelian  layanan  seksual  dengan  denda  atau  hukuman  penjara  paling  lama satu tahun.
Ketentuan  paragraf  pertama  juga  berlaku  jika  pembayaran  dijanjikan  atau diberikan oleh orang lain).
Berdasarkan  uraian  tersebut,  yang  dimaksud  dengan  seseorang  yang  selain dari  yang disebutkan  dalam  bab  ini  adalah  yang  terdapat  dalam  Swedish  Penal  Code Chapter 6 section 1-10 yaitu:
Seperti pemerkosaan, pemaksaan seksusal, eksploitasi seksual terhadap anak, seseorang  yang  melakukan  hubungan  seksual  dengan  seorang  anak  dibawah umur  15  tahun,  pelecehan  seksual  terhadap  seorang  anak  dan  pelecehan seksual  berat  terhadap  seorang  anak,  seseorang  yang  melakukan  hubungan seks  dengan  anaknya  sendiri,  eksploitasi  anak  untuk  berpose  seksual, pembelian tindakan seksual dari anak, seksual dalam penganiayaan. 11 Selain  itu,  pelanggan  WTS benar-benar  dibuat  jera  karena  jika  tertangkap identitasnya akan dipublikasikan ke media massa. Tidak pandang bulu, termasuk saat sejumlah hakim Swedia tertangkap basah dalam skandal prostitusi pada tahun 2005. Jadi selain harus membayar denda yang cukup besar atau penjara satu tahun, mereka juga  dipermalukan  di  tengah  masyarakat.  Swedia  juga  menyediakan  dana  pelayanan sosial untuk membantu WTS yang ingin pensiun. Keberhasilan Swedia ini juga diadopsi Finlandia, Norwegia, Islandia, Skotlandia, dan terakhir Perancis. 12
Tidak  hanya  di  Swedia  yang  mengatur  terkait  pengguna  jasa  prostitusi tersebut,  bahkan  Negara  lain  seperti  Finlandia.  Negara  Finlandia  memiliki aturanterkait  pengguna  jasa  prostitusi  yang  terdapat  dalam  The  Criminal  Code  of Finland chapter 20, section 8. 13
Selain  dari  Negara  Swedia,  Finlaindia,  Perancis,  pada  tahun  2008  Negara Norwegia  juga  memiliki  aturan  hukum  terkait  pengguna  jasa  prostitusi,  aturan tersebut terdapat dalam :
Section 316 of the Norwegian General Civil Penal Code: The law against buying sexual service. Menurut KUHP Norwegia, menjual layanan seksual adalah legal. Namun,  adalah  ilegal  bagi  warga  negara  Norwegia  atau  orang  yang  tinggal  di Norwegia  atau  untuk  membeli  layanan  seksual,  baik  Norwegia  atau  di  luar
10 Swedish Penal Code, chapter 6: Sexual Crimes, Section 11.
11 Swedish Penal Code Chapter 6 section 1-10.
12 Anton  R, Sudah  Saatnya  Pemerintah  dan  DPR  Rumuskan  RUU  Anti  Prostitusi, diakses  dari https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2015/05/21/70066/sudah-saatnya pemerintah-dan-dpr-rumuskan-ruu-anti-prostitusi.html,  pada  tanggal  23  Januari  2019, pukul 14.59
13 Procon, 100  Countries  and  Their  Prostitution  Policies, https://  prostitution. procon.org/view.resource.php?resourceID=000772 , pada tanggal 12 Juni 2019, pukul 12.17.
negeri. Membeli layanan seksual dapat dihukum dengan denda dan satu tahun penjara. 14
Berdasarkan  uraian  perbandingan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa pembaharuan  hukum  pidana  terkait  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pengguna jasa prostitusi dirasa perlu analisis yang mendalam dan hukum positif belum memadai untuk itu. Maka dari itudengan metode perbandingan hukum, seperti kebijakan negara lain  yang  dapat  menurunkan  tingkat  jumlah  prostitusi  karena  adanya  aturan  yang mengatur terkait pengguna jasa prostitusi tersebut.

## B. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  ini  adalah  tipe  normatif,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  atau dituju hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum terdiri dari bahan  primer  meliputi  peraturan  perundangan,  bahan  hukum  sekunder  terdiri  dari buku, jurnal, dan literatur lainnya.

## C. PEMBAHASAN
1. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pengguna Jasa Prostitusi di Indonesia Pertanggungjawaban  pidana  dapat  membedakan  antara  perbuatan  yang dilarang dan perbuatan yang tidak dilarang dalam hukum pidana. Jika ada aturan yang dilarang oleh hukum pidana, maka dari itu perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan. Demikian  juga  jika  dikaitkan  dengan  perbuatan  pengguna  jasa  prostitusi  apakah perbuatan tersebut dilarang oleh hukum atau tidak. Jika sudah dilarang dalam hukum pidana,  maka  perbuatan  untuk  membeli  seks  secara  komersial  tidak  diperbolehkan oleh  hukum  dan  harus  dipertanggungjawabkan  secara  pidana,  sebab  dengan dipertanggungjawabkanya  perbuatan  yang  dilarang  secara  pidana,  akan  menjadi penentu syarat dapat dipidananya seseorang.
Hal  ini  diperkuat  oleh  Chairul  Huda,  yang  menyatakan  terkait  aturan  hukum mengenai pertanggungjawaban pidana memiliki fungsi yaitu :
Sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah  dijatuhi  pidana.  Penentu  apakah  seseorang  patut  dicela  karena perbuatannya,  dimana  celaan  tersebut  adalah  pemidanaan.  Dengan demikian, “it  operates  to  filter  those  deserving  punishment  for  their  wrong from  those  wo  do  not  and  to  grade  liability  according  to  their  degree  fault” . Aturan  mengenai  pertanggungjawaban  pidana  merupakan  saringan pengenaan  pidana,  yaitu  hanya  dapat  diterapkan  terhadap  mereka  yang memiliki  kesalahan  dan  pidana  yang  dikenakan  sebatas  kesalahannya tersebut. 15
Sementara  itu,  pertanggungjawaban  pidana  menjurus  kepada  pemidanaan petindak,  jika  telah  melakukan  suatu  tindak  pidana  dan  memenuhi  unsur-unsurnya yang  telah  ditentukan  dalam  Undang-Undang.  Dilihat  dari  sudut  terjadinya  suatu tindakan  yang  terlarang,  seseorang  akan  dipertanggungjawab  pidanakan  atas
14 Procon, 100 Countries and Their Prostitution Policies.
15 Chairul  Huda,  “Dari  ‘Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 17.
tindakan-tindakan  tersebut  apabila  tindakan  tersebut  bersifat  melawan  hukum. 16 Berkenaan dengan penjelasan tersebut jika dikaitkan dengan perbuatan pengguna jasa prostitusi maka untuk dapat dipertanggungjawabkan pidana terhadap seorang pelaku harus dilihat apakah pelakunya bersalah dan adanya tindakan yang bersifat melawan hukum.
Sedangkan,  untuk  menentukan  apakah  suatu  perbuatan  dapat  dipidana  atau tidaknya,  didasarkan  dengan  asas  legalitas.  Dasar  pokok  hukum  pidana  adalah  asas legalitas, yaitu perbuatan tidak dapat dipidana selain atas kekuatan peraturan undang- undang  pidana  yang  terdahulu  diadakan  (sebelum  perbuatan  itu  dilakukan),  dalam bahasa  Latinnya  asas “ nullum  delictum,  nulla  poena  sine  praevia  lege  poenali ” atau disingkat “ Nullum Delictum ” . 17
Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  KUHP “ tiada  suatu  peristiwa  dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan undang-undang, yang berlaku terdahulu dari  peristiwa  itu ” .  Asas  ini  merupakan  jaminan  untuk  keamanan  hukum  dan melindungi orang-orang terhadap perbuatan sewenang-wenang dari hakim. 18
Merujuk pada asas legalitas tersebut, maka perlu pengujian terhadap pengguna jasa  prostitusi  apakah  termasuk  tindak  pidana  atau  tidak.  Kemudian  agar  suatu perbuatan  itu  dapat  dihukum,  harus  memenuhi  semua  unsur  delik  yang  dirumuskan dalam  undang-undang.  Merujuk  pada  asas  legalitas,  apabila  dikaitkan  dengan perbuatan  prostitusi  terkhususnya  terhadap  pengguna  jasa  prostitusi,  dapat  dilihat dari sisi hukum apakah pengguna jasa prostitusi tersebut dapat dijerat secara pidana atau tidak.
Pengaturan  dalam  KUHP  hanya  ada  beberapa  Pasal  yang  berkaitan  dengan perbuatan prostitusi, yaitu Pasal 296 dan Pasal 506:
Pasal 296 menyatakan:
Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh  orang  lain,  dan  menjadikannya  sebagai  pencaharian  atau  kebiasaan, diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  satu  tahun  empat  bulan  atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah. Sedangkan Pasal 506 KUHP menyatakan: Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.
Berdasarkan  Pasal  296  dan  Pasal  506  bahwa  dapat  diketahui  hukum  pidana saat ini dalam KUHP hanya mengkategorikan prostitusi sebagai tindak pidana terhadap pihak perantaranya saja yaitu kepada pemilik rumah bordil, mucikari dan makelar atau calo dari perbuatan pelacuran tersebut saja, tidak untuk pengguna jasa prostitusinya. Hal ini kepolisian hanya dapat melakukan tindakan hukum terhadap mucikarinya saja, ketika perbuatan tersebut terdapat mucikarinya, namun apabila perbuatan prostitusi tersebut  secara  individu  dan  tidak  ada  mucikarinya,  maka  tidak  dapat  mempidana pihak-pihak prostitusi tersebut.
16 E.Y.  Kanter  dan  S.R.  Sianturi,  Asas-asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan  Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 249.
17 Monang Siahaan, Pembaruan Hukum Pidana Indonesia , Grasindo, Jakarta, 2016, hlm. 180.
18 Monang Siahaan, Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, hlm. 180.
Selain aturan yang terdapat dalam KUHP, ketentuan lain yang berkaitan dengan praktik  prostitusi  adalah  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO)  dan/atau  Namun  dalam Undang-Undang  TPPO  hanya  dapat  mempidana  seseorang  yang  mendapatkan keuntungan dari perdagangan orang (mucikari). Akan tetapi sanksi pidana bagi pelaku prostitusi tidak dapat dipidana apabila perbuatan tersebut dilakukan secara sukarela tanpa pelakunya merasa tereksploitasi. Karena undang-undang tersebut secara spesifik mengatur perdagangan orangberdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yaitu:
Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan,  penjeratan  utang  atau  member  bayaran  atau  manfaat,  sehingga  memperoleh persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain  tersebut,  baik  yang dilakukan  di  dalam  negara  maupun  antar  negara,  untuk  tujuan  eksploitasi  atau mengakibatkan tereksploitasi.
Penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  Undang-Undang  Tindak  Pidana Perdagangan Orang tidak dapat menjerat hukum terhadap pengguna jasa prostitusinya karena  tidak  ada  aturan  yang  mengatur.  Sedangkan  ketentuan  lain  yaitu  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya mempidana pengguna dari eksploitasi seksual Anak.
Selain dari pada itu terdapat berbagai macam cara untuk melakukan perbuatan prostitusi,  salah  satunya  yaitu  secara  online,  biasa  dikenal  dengan  prostitusi  online. Aturan  yang  berkaitan  dengan  prostitusi  online  tersebut  terdapat  dalam  Undang- Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Perbuatan  prostitusi  dapat  dikatakan  sebagai  perbuatan  zina  yang  termasuk dalam  Pasal  284  tentang  perzinahan.  Perzinahan  dalam  pengertian  hukum,  yakni persetubuhan  atau    hubungan  badan  secara  seksual  antara  seorang  yang  telah berkeluarga dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya. Penggunaan pasal 284 hanya  dapat  berlaku  pada  salah  satu  pengguna  jasa  prostitusi  yang  telah  terikat perkawinan,  sedangkan  apabila  pengguna  jasa  prostitusi  ini  belum  terikat  dengan perkawinan  maka  tidak  dapat  diterapkan  pasal  tersebut.  Selain  itu,  pasal  284 merupakan  delik  absolut  yang  artinya  tidak  dapat  dituntut  apabila  tidak  ada pengaduan dari pihak suami dan istri yang dirugikan .
Apabila  perzinaan  dijadikan  delik  aduan,  maka  peluang  untuk  terjadinya perzinaan akan lebih besar seperti pandangan Barda Nawawi Arief, bahwa :
Dengan  memberinya  peluang  adanya  perzinaan,  jelas  hal  ini  akan menumbuhsuburkan  dunia  pelacuran.  Hubungan  kausal/korelasi  antara keduanya sesuai dengan hukum ekonomi; semakin banyak permintaan/kebutuhan  tentu  semakin  banyak  penawaran.  Semakin  suburnya usaha  pelacuran,  berarti  semakin  besar  peluang  menyebarnya  penyakit kotor yang  membahayakan  masyarakat.  Memang  banyak  faktor  yang  dapat menyebar-luaskan  penyakit  AIDS,  namun  sering  pula  dikemukakan  bahwa penyebab  utamanya  adalah  melakukan  hubungan  seks  secara  liar  di  luar pernikahan,  khususnya  lewat  pelacuran.  Memang  menghadapi  masalah  sosial ini  tidak  semata-mata  dapat  diatasi  dengan  hukum  pidana.  Namun  apabila
upaya-upaya lain lewat pendidikan moral kesehatan masyarakat lainnya belum juga  memadai,  maka  dilihat dari  sudut  kebijakan  sosial khususnya dari  sudut kebijakan  perlindungan  masyarakat (social  defence  policy) mungkin  sudah saatnya memanggil dan mengefektifkan hukum pidana untuk
menanggulanginya.  Ini  berarti  kebijakan menetapkan delik  perzinaan  sebagai delik aduan, patut ditinjau kembali. 19
Adapun  pemerintah  daerah  masing-masing  mengambil  kebijaksanaan  dengan tindakan-tindakan tertentu yang dapat dikategorikan sebagai tindakan represif, dalam arti  melakukan  tindakan-tindakan  terhadap  prostitusi  yang  ada  dalam  masyarakat, dengan  tidak  melaksanakan  hukum  pidana  yang  masih  berlaku  melainkan  dengan PERDA ataupun suatu kebijakan operasional. 20 Pengaturan mengenai prostitusi ini juga termuat dalam peraturan daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, diantaranya :
1. PERDA Kab. Indramayu No.7 Tahun 1999 Diatur pada Pasal 7 bahwa pelaku prostitusi baik laki-laki ataupun perempuan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 9 ayat (1) yaitu setiap orang yang melanggar PERDA ini akan diancam paling lama sanksi pidana kurungan enam bulan atau dengan denda paling banyak lima juta rupiah.
2. PERDA Kota Tangerang No.8 Tahun 2005
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) PERDA ini bahwa siapapun baik sendiri atau  bersama-sama  dilarang  melakukan  perbuatan  prostitusi  sesuai  dengan Pasal  9  ayat  (1)  apabila  terdapat  pelanggaran  atas  PERDA  ini  akan  diancam paling lama pidana kurungan tiga bulan atau denda paling tinggi lima belas juta rupiah.
3. PERDA Prov.DKI Jakarta No.8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum. Kemudian berdasarkan Pasal 42 ayat (2) PERDA ini, siapapun dilarang untuk : a).  menyuruh,  memfasilitasi,  membujuk,  memaksa  orang  lainuntuk  menjadi penjaja  seks  komersial;  b).  menjadi  penjaja  seks  komersial;  c).  memakai  jasa penjaja  seks  komersial.  Siapapun  yang  melanggar  PERDA  ini  akan  diancam paling singkat pidana kurungan dua puluh hari dan paling lama sembilan puluh hari, atau denda sedikitnya lima ratus ribu rupiah dan paling banyak tiga puluh juta rupiah.
4. PERDA Kota Denpasar No.1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum Pasal 39 ayat (1) setiap orang dilarang : a. melakukan perbuatan prostitusi; b. menawarkan dan/atau menyediakan diri sendiri untuk perbuatan prostitusi; c. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa, menawarkan orang lain untuk melakukan perbuatan prostitusi; dan d. memakai jasa prostitusi.
Sanksi  pidananya  diatur  dalam  pasal  58  ayat  (2)  yaitu:  siapapun  yang melanggar ketentuan PERDA ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6  (enam)  bulan  atau  denda  paling  banyak  RP.50.000.000  (lima  puluh  juta rupiah) dan dapat dikenakan sanksi lain dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. PERDA  Kab.  Bandung  No.7  Tahun  2016  Tentang  Ketertiban  Umum  dan Ketentraman Masyarakat
19 Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana  Perkembangan  Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana, 2016, hlm. 287.
20 Yesmil Anwar dan Adang, Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 358.
Pasal  26  ayat  (2)  Siapapun  dilarang  :  a.  menawarkan  dan/atau  menyediakan diri sendiri untuk perbuatan prostitusi; b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa  orang  lain  untuk  melakukan  perbuatan  prostitusi;  dan  c.  memakai jasa prostitusi.
Ketentuan  sanksi  pidananya  diatur  dalam  Pasal  32  ayat  (2)  siapapun  yang melanggar ketentuan PERDA ini dapat diancam pidana kurungan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Adapun  tindakan  tersebut  yaitu  tindakan  razia  terhadap  pelaku  prostitusi (pelacur)  yang  berada  di  jalanan.  Biasanya  tindakan  razia  dilakukan  oleh  pihak Kepolisian  bekerja  sama  dengan  jawatan  sosial,  dimana  tindak  lanjut  dari  razia tersebut adalah wanita-wanita yang melakukan kehidupan sebagai pelaku prostitusi di jalan-jalan  yang  berhasil  ditangkap  dan  ditampung  di  wisma  penampungan  milik jawatan sosial setempat untuk dididik dengan diberikan kursus keterampilan seperti menjahit  dan  lain-lain,  diberi  nasihat-nasihat  untuk  kemudian  dikembalikan  ke masyarakat. 21
Ketentuan  PERDA  ini  menjelaskan  bahwa  perbuatan  prostitusi  sudah meresahkan  masyarakat,  sehingga  kegiatan  prostitusi  seperti  membujuk, memfasilitasi,  memaksa  orang  lain  untuk  menjadi  pekerja  seks  komersial  atau  yang dikenal  dengan  sebutan  mucikari,  menjadi  pekerja  seks  komersial,  hingga  pengguna jasa prostitusi yang dilakukan kepada wanita tuna susila (WTS) atau pera tuna susila (gigolo)  sebagai  penikmat  jasa  pekerja  seks  komersial  yang  melakukan  hubungan seksual  diluar  perkawinan  yang  sah  untuk  mendapatkan  imbalan  baik  berupa  uang, materi  maupun  jasa  merupakan  suatu  tindak  kejahatan.  Sehingga  dalam  PERDA  ini, pengguna jasa prostitusi dapat dijerat hukum ketika melakukan perbuatan prostitusi di daerah tersebut.
PERDA  yang  telah  mengatur  terkait  keseluruhan  tentang  prostitusi  ini merupakan  peraturan  yang  paling  tepat  dalam  menjerat  pengguna  jasa  prostitusi, namun pengaturan ini hanya mengatur secara khusus (lex spesialis) terhadap daerah tertentu  saja  yang  mempunyai  pengaturan  tersebut,  dan  tidak  dapat  diterapkan  di daerah lain. Sehingga, masih memberikan celah kepada pengguna jasa prostitusi diluar aturan PERDA tersebut.
Perbuatan  pelacuran  bagian  dari  perbuatan  zina  yang  dikategorikan  sebagai (crime without victim) bahwa PSK dan pengguna termasuk korban tetapi juga sebagai pelaku dalam perbuatannya sehingga hukum pidana positif di Indonesia saat ini masih belum  memberikan kepastian  hukum  yang  adil  serta  pelakuan  yang  sama dihadapan hukum  sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal 28D. 22 Pertanggungjawaban pidana dalam teori menjelaskan bahwa pertanggungjawaban  pidana  hanya  dapat  berlaku  jika  sebelumnya  seseorang  sudah melakukan  tindak  pidana.  Seperti  yang  dikatakan  Moeljatno  bahwa,  orang  tidak mungkin  dipertanggungjawabkan  (dijatuhi  pidana) kalau  tidak  melakukan  perbuatan pidana. 23
21 Yesmil Anwar dan Adang, Kriminologi, hlm.358.
22 Lucky Elza Aditya ,” Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran ”, hlm.5.
23 Chairul Huda, “Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”, hlm. 20.
Berkenaan  dengan  penjelasan  Moeljatno,  dapat  ditarik  pengertian  bahwa pertanggungjawaban  pidana  hanya  akan  berlaku  jika  sebelumnya  sudah  pernah  ada seseorang  yang  melakukan  tindak pidana.  Pada  konteks  perundangan  juga dikatakan bahwa  ada  tidaknya  pidana  ditentukan  oleh  peraturan  perundang-undangan,  yang diinterpretasikan  bahwa  tidak  ada  pertanggungjawaban  pidana  tanpa  aturan  hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. 24
Pandangan  masyarakat  terhadap  prostitusi  adalah  suatu  kejahatan.  Karena prostitusi merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan  dapat  merugikan  masyarakat  hingga  merusak  rasa  keadilan  untuk  masyarakat sehingga  kesejahteraan  masyarakat  terganggu  dikarenakan  adanya  tidak  ketertiban sosial di dalamnya. Sehingga perbuatan prostitusi ialah perbuatan kejahatan.
Hal  ini  juga  ditegaskan  dalam  definisi  Rechtdelictten  (kejahatan),  yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam dengan  pidana  dalam  suatu  undang-undang  atau  tidak,  jadi  yang  benar-benar dirasakan  oleh  masyarakat  sebagai  hal  yang  bertentangan  dengan  keadilan  tersebut dapat dikatakan sebagai kejahatan. 25
Layaknya  kejahatan  pada  umumnya,  dalam  prostitusi  juga  terdapat  berbagai pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  pelaksanaannya,  dan  pada  dasarnya  memainkan perannya  masing-masing.  Secara  umum  yaitu  penyedia  layanan  yang  biasa  disebut dengan  mucikari/germo,  calo,  pekerja  seks  komersial  yang  biasa  disebut  dengan PSK/pelacur  dan  pengguna  jasa  prostitusi.  Keempat  pelaku  tersebut  saling berhubungan satu dengan yang lainnya.
Melihat dari berbagai pihak yang berperan dalam kejahatan prostitusi ini, yang bertanggungjawab atas perbuatanya hanya beberapa pihak saja. Pertanggungjawaban pidana  terhadap  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  perbuatan  prostitusi  belum  dapat menjerat  hukum  seluruh  pihaknya,  terutama  terhadap  pengguna  jasa  prostitusi. Pengguna jasa prostitusi ini dibiarkan begitu saja tanpa adanya hukum yang mengatur secara  jelas  dan  tegas,  seolah-olah  perbuatannya  bukan  merupakan  hal  tercela, sedangkan perbuatan tersebut sudah dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Sehingga lahir  akibat  tuntutan  rasa  keadilan  dan  kepastian  hukum  dari  masyarakat  yang mempersoalkan  terkait  pertanggungjawaban  pidana  para  pelaku  prostitusi berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.
Pengguna jasa prostitusi pada dasarnya merupakan orang normal yang mampu bertanggungjawab.  Akan  tetapi,  pengguna  jasa  prostitusi  di  Indonesia  tidak  dapat dipidana  secara  menyeluruh  karena  unsur-unsur  teori  di  atas  telah  menjabarkan kelemahan hukum pidana saat ini.
Hukum  yang  ada  pada  saat  ini  bersifat  belum  menyeluruh  terhadap pemberantasan prostitusi. Seseorang yang menggunakan atau membeli jasa prostitusi tersebut  bukan  termasuk  suatu  tindak  pidana  karena  tidak  dilarang  dalam  hukum pidana  Indonesia  meskipun  melanggar  dari  sudut  pandang  agama,  adat  istiadat,  dan kesusilaan dalam masyarakat.
2. Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pengguna  Jasa  Prostitusi  di  Swedia Sebagai Wujud Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia
24 Chairul Huda, “Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”, hlm. 21.
25 Ridwan, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Untirta Press, Serang, 2017, hlm. 16.
Kejahatan  prostitusi  terus  mengalami  perkembangan.  Walaupun  di  Indonesia sudah banyak terjadi perbuatan prostitusi, namun Indonesia belum memiliki peraturan yang secara tegas mengatur hal itu. Oleh karena itu, hukum positif di Indonesia perlu untuk diperbaharui.
Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa : Pembaharuan hukum pidana (penal reform) merupakan bagian dari kebijakan hukum  pidana  (penal  policy)  yang  merupakan  bagian  dari    kebijakan penanggulangan  kejahatan  (criminal  policy)  dan  tak  lain  merupakan  upaya integral dari kebijakan dalam perlindungan masyarakat (social defence policy) dan  kebijakan  dalam  kesejahteraan  masyarakat  (social  welfare  policy),  maka keseluruhan upaya tersebut harus disesuaikan dnegan tujuan. Tujuan tersebut tidak  lain  adalah  tujuan  negara  dalam  rangka  melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum  berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 26
Melihat  penjelasan  tersebut  bahwa  pembaharuan  hukum  pidana  merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang dimaksudkan untuk menciptakan peraturan yang lebih baik dan sesuai dengan kondisi atau keadaan yang hidup dalam masyarakat dengan  berdasarkan  tujuan  dari  negara  yaitu  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar 1945.
Pembaharuan sistem hukum pidana dapat meliputi ruang lingkup yang sangat luas, yaitu mencakup : 27
1. Pembaharuan  struktur  hukum  pidana,  yang  meliputi  antara  lain pembaharuan atau penaataan institusi/lembaga, system manajemen/tatalaksana  dan  mekanismenya  serta  sarana/prasaran pendukung  dari  sistem  penegakan  hukum  pidana  (sistem  peradilan pidana);
2. Pembaharuan substansi hukum pidana yang meliputi pembaharuan hukum pidana  materiel  (KUHP  dan  UU  diluar  KUHP),  hukum  pidana  formal (KUHAP) dan hukum pelaksanaan pidana; dan
3. Pembaharuan  budaya  hukum  pidana,  yang  meliputi  antara  lain  masalah kesadaran  hukum,  perilaku  hukum,  pendidikan  hukum  dan  ilmu  hukum pidana.
Berdasarkan  hal  diatas,  penulis  lebih  fokus  terhadap  pembaharuan  substasi hukum  pidana  yaitu  pembaharuan  hukum  pidana  materil  dengan  metode perbandingan hukum pidana mengenai pertanggungjawban pidana terhadap pengguna jasa prostitusi yang terlibat dalam prostitusi.
Hukum pidana positif di Indonesia saat ini tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada  didalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu,hukum  pidana  positif  di  Indonesia  perlu untuk diperbaharui, karena jika dikaitkan dengan prostitusi belum ada aturan hukum tentang  perbuatan  prostitusi  terutama  terhadap  pengguna  jasa  prostitusi  baik  dalam KUHP maupun Undang-Undang diluar KUHP.
Hukum  pada  saat  ini  yang  mengatur  delik  kesusilaan  dalam  KUHP  masih mempunyai kelemahan secara moral mengingat bahwa pembentukan delik kesusilaan
26 Ferry  Fathurokhman, Hukum  Pidana  Adat  Baduy  dan  Pmebaharuan  HUkum  Pidana, INCA Publishing, Depok, 2016, hlm.74
27
Ferry Fathurokhman, ” Hukum Pidana Adat Baduy”, hlm. 72.
tidak  menggunakan  nilai  dasar  atau  “the  living  law”  dari  masyarakat Indonesia. 28 Selama  ini  dalam  KUHP  dan  Undang-Undang  diluar  KUHP  hanya  dapat menjerat penyedia tempat dan atau mucikarinya saja, sedangkan untuk pengguna jasa prostitusi ini tidak dapat dijerat hukum.
Untuk melakukan suatu pembaharuan hukum pidana memiliki berbagai macam metode,  salah  satunya  dengan  metode  perbandingan  hukum  pidana.  Jika  dikaitkan dengan  prostitusi,  beberapa  Negara  di  dunia  yang  telah  memiliki  aturan  nasional terkait  kriminalisasi  terhadap  pengguna  jasa  prostitusi  dalam  upaya  pembaharuan hukum pidana di Indonesia diantaranya seperti Negara Swedia sejak tahun 1999 dalam hukum nasionalnya sudah mengatur bahwa pengguna jasa prostitusi dapat dipidana.
Sebagaimana yang telah disinggung diatas bahwa, dalam pertanggungjawaban pidana  di  Indonesia  terhadap  pengguna  jasa  prostitusi  tidak  ada  aturan  yang mengaturnya. Berbeda dengan, dalam kebijakan hukum Negara Swedia, pada 1 Januari 1999  memberlakukan  Sex  Purchase  Law.  Membeli  atau  berusaha  membeli  layanan seksual  menjadi  tindak  pidana  yang  dapat  dihukum  dengan  denda  atau  penjara maksimum  6  bulan.  Akan  tetapi  pada  saat  ini  sejak  tahun  2011  hukuman  tersebut ditambah  menjadi  1  tahun  penjara. 29 Aturan  tersebut  terdapat  dalam Swedish  Penal Code, chapter 6: Sexual Crimes, Section 11:
“ A person who, otherwise than as previously provided in this Chapter, obtains a casual  sexual  relation  in  return  for  payment,  shall  be  sentenced  for  purchise  of sexual service to a fine or imprisonment for at most one year.
The provision of the first paragraph also apply if the payment was promised or given by another person ”
(Seseorang yang selain dari yang disebutkan   sebelumnya  dalam  bab  ini, melakukan  hubungan  seksual  biasa  dengan  imbalan  pembayaran,  akan dihukum  karena  pembelian  layanan  seksual  dengan  denda  atau  hukuman penjara paling lama satu tahun.
Ketentuan  paragraf  pertama  juga  berlaku  jika  pembayaran  dijanjikan  atau diberikan  oleh  orang  lain)Berdasarkan  uraian  tersebut,  yang  dimaksud  dengan seseorang yang selain dari yang disebutkan dalam bab ini adalah yang terdapat dalam Swedish Penal Code Chapter 6 section 1-10 yaitu:
Seperti  pemerkosaan,  pemaksaan  seksual,  eksploitasi  seksual  terhadap  anak, seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan seorang anak dibawah umur 15 tahun, pelecehan seksual terhadap seorang anak dan pelecehan seksual berat terhadap seorang  anak,  seseorang  yang  melakukan  hubungan  seks  dengan  anaknya  sendiri, eksploitasi anak untuk berpose seksual, pembelian tindakan seksual dari anak, seksual dalam penganiayaan.
Selain dari pada itu, pengguna jasa prostitusi di Swedia juga diberikan sanksi berupa  pemberitaan  di  media  massa  atau  online  bagi  pelaku  prostitusi.  Dengan pemberitaan  ini,  maka  dipastikan  pelaku  prostitusi  akan  jera.  Persentase  prostitusi menurun tajam melebihi 50 persen dibandingkan sebelum tahun 1999. Persentase ini meliputi praktik prostitusi di jalanan, rumah-rumah bordil, hotel, maupun apartemen yang  transaksinya  dilakukan  secara  langsung  atau  tidak  langsung.  Pengadilan  akan
28 Lucky Elza Aditya , ”Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran” , hlm.19.
29 Sven-Axel Mansson, The History and Rationale of Swedish Prostitution Policies, Dignity: A journal on sexual Exploitation and Violence, Vol.2, 2017, hlm. 3.
menjatuhkan  hukuman  bagi  pelaku  dengan  bentuk  hukuman  berupa  kerja  sosial, denda,  hingga  dijebloskan  penjara  paling  lama  satu  tahun.  Terhadap  korban  (pelaku prostitusi,  Swedia  memberikan  pendidikan,  pelatihan,  pemberdayaan  untuk  dapat kembali ke masyarakat, dan rehabilitasi). 30
Aturan Swedia ini juga dapat berlaku untuk prostitusi pria dan wanita. Membeli layanan  seksual  pada  satu  kesempatan  sudah  cukup  untuk  dipertanggungjawaban pidananya. 31
Pertanggungjawaban  pidana juga  dapat  dikenakan terhadap seseorang,  selain orang  yang  memanfaatkan  layanan  seksual  saja,  akan  tetapi  orang  yang  telah memberikan  atau  menjanjikan  transaksi  tetapi  belum  mendapatkan  imbalan  atas transaksinya  yaitu  berupa  layanan  seksual  juga  dapat  dijerat  hukum.Skala  hukuman untuk pembelian layanan seksual adalah denda atau hukuman penjara untuk 1 tahun. 32 Pada  tahun  2008,  swedia  membuat  penyelidikan  khusus  sebagai  bagian  dari rencana aksi melawan pelacuran dan perdagangan manusia untuk seksual :
Pemerintah  Swedia  menunjuk  komite  penyelidikan  khusus,  yang  dikenal sebagai Komite Penyelidikan untuk mengevaluasi larangan terhadap pembelian layanan  seksual.  Kanselir  Kehakiman  Anna  Skarhed,  sebelumnya  seorang Hakim Mahkamah Agung, memimpin komite tersebut, dan dibantu oleh tim ahli dan  sekretaris.  Tujuan  komite  adalah  untuk  mengevaluasi  larangan  terhadap pembelian  layanan  seksual.Itu  ditugaskan  menentukan  bagaimana  larangan berfungsi dalam praktik dan dampak kriminalisasi terhadap kejadian pelacuran dan perdagangan manusia untuk tujuan seksual di Swedia. 33
Petugas  polisi  dan  pekerja  sosial  melaporkan  bahwa  pembeli  layanan  seksual menjadi lebih hati-hati dan larangan itu telah menyebabkan penurunan permintaan, karena kriminalisasi tersebut. Menurut polisi, pembeli takut ditangkap, tetapi lebih peduli dengan kejahatan  itu  terekspos  kepada  keluarga  dan  kenalan  daripada  tentang  hukuman  hukum aktual yang berisiko mereka dapatkan. 34
Perdagangan manusia untuk tujuan seksual adalah bentuk kejahatan ekonomi serius yang terus berkembang di dunia. Meskipun sulit untuk menilai skala yang tepat dari  perdagangan  manusia  untuk  tujuan  seksual,  di  Swedia  pembentukan  jenis kejahatan  ini  dianggap  jauh  lebih  kecil  dadlam  skala  perbandingan  dengan  negara- negara lain yang sebanding. Kepolisian Kriminal Nasional Swedia menjelaskan bahwa larangan  pembelian  layanan  seksual  bertindak  sebagai  penghalang  penyelundup perdagangan  manusia  dan  pengadaan  yang  dipertimbangkan  oleh  Negara  lain  untuk membangun diri mereka di Swedia. 35
Pengaturan  tersebut  disebut  dengan  Model  Swedia  atau  Model  Nordik,  yang berarti  bahwa  pendekatan  yang  menempatkan  bahwa  prostitusi  adalah  sebuah
30 Mia  Amalia,”analisis  terhadap  tindak  pidana  prostitusi  dihubungkan  dengan  etika  moral serta  upaya  penanggulangan  di  kawasan  cisarua  kampung  arab”  Jurnal  Mimbar  Justitia, Volume II, No.02, 2016, hlm. 876.
31 Maria  Ahlin,  Freethem,  “the  Swedish  Law  (on  Prostitution)”,  diakses  dari http://www.antiprostitutie.ro/docs/The%20Swedish%20Law.pdf, pada tanggal 26
Februari 2019, pukul 21.13, hlm. 5.
32 Ibid.
33 Selected  Extracts  of  the  Swedish  Government  report  SOU  2010:49:,  “The  Ban  against  the Purchase of Sexual Service. An Evaluation 1999-2008”, Swedish Institute, 2010, hlm.2.
34 Maria Ahlin, Freethem“the Swedish Law (on Prostitution)”, hlm. 21.
35 Selected extracts of the Swedish Government Report SOU 2010:49, hlm. 9.
rangkaian  kekerasan  laki-laki  terhadap  perempuan.  Ini  sebuah  pendekatan  yang mengkriminalkan pembelian seksdan mucikari tetapi mendekriminalisasi orang-orang yang  dilacurkan.  Model  Nordik  didapatkan  namanyadari  negara  pertama  yang menerapkannya yaitu Swedia. 36
Prostitusi  ini  sudah  masuk  ke  dalam  ranah  bisnis,  dimana  permintaan  itu bersumber  pada  pengguna  jasa  prostitusi.  Sedangkan  PSK  sebagai  pemenuhan kebutuhan atas permintaan tersebut. Sejalan dengan hukum ekonomi, yakni semakin banyak  permintaan/kebutuhan  tentu  semakin  banyak  penawaran.  Artinya,  semakin banyak  pengguna  jasa  prostitusi  maka  pemenuhan  kebutuhan  juga  meningkat  dan tingkat prostitusi juga semakin subur dimasyarakat. Oleh karena itu, perlu ditekankan angka permintaan dalam hal ini pengguna jasa prostitusi seperti yang diterapkan pada Negara  Swedia  adanya  regulasi  tentang  pengguna  jasa  prostitusi  tanpa  perlu mengkriminalisasikan  PSKnya.  Walaupun  aturannya  seperti  itu,  Swedia  mampu menekan  tingkat  prostitusi  hingga  lebih  dari  50%.  Apalagi  jika  perbuatan  PSK  juga dapat  dikriminalisasikan,  tingkat  prostitusi  akan  semakin  menurun  jika  di  Indonesia menerapkan  hal  tersebut.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk melakukan  pembaharuan  hukum  pidana  yang  mengatur  secara  tegas  dan  jelas terhadap pengguna jasa prostitusi di Indonesia sehingga dapat menekan angka tingkat prostitusi.
Swedia  yang  tidak  memiliki  nilai-nilai  dasar  seperti  Pancasila  saja  telah memiliki  dan  melarang  adanya  perbuatan  pengguna  jasa  prostitusi.  Seharusnya, Indonesia  yang  memiliki  nilai-nilai  dasar  Pancasila  memiliki  aturan  yang  tegas  dan jelas  untuk  menjerat  pengguna  jasa  prostitusi.  Karena  perbuatan  pengguna  jasa prostitusi telah melanggar nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila.
Selain Negara Swedia, ada pula Negara lain yang mempunyai aturan terhadap pengguna jasa prostitusi, yaitu Negara Finlandia memiliki aturan terkait pengguna jasa prostitusi yang terdapat dalam The Criminal Code of Finland chapter 20, section 8. 37
Selain  Swedia  dan  Finlandia,  pada  13  April  2016,  pemerintah  Prancis mengeluarkan  undang-undang  yang  bertujuan  untuk  mengakhiri  prostitusi  dan memerangi  perdagangan  manusia  yang  terkait  dengan  prostitusi.  Perancis  mengatur terkait pengguna jasa prostitusi ini yang terdapat dalam :
Law No. 2016-444 (Id.Article 20) .Disebutkan bahwa siapa pun yang dinyatakan bersalah sebagai klien pelacuran dapat dihukum dengan denda hingga € 1.500 (sekitar  US  $  1.700).  Denda  ini  dapat  ditambah  dengan  langkah-langkah hukuman  lain  tertentu,  seperti  penangguhan  SIM  atau  persyaratan  untuk melakukan  antara  20  dan  120  jam  pelayanan  masyarakat.  Selain  itu,  seorang klien  pelacuran  mungkin  diharuskan  untuk  menghadiri  kursus  pelatihan kesadaran  untuk  menyadarkannya  terhadap  perang  melawan  pelacuran.  Jika pengguna  jasa  prostitusi  tersebut  melakukan  kesalahan  untuk  kedua  kalinya, maka pelanggar kedua dapat dihukum dengan denda hingga € 3.750. 38
Selain  dari  Negara  Swedia,  Finlandia,  Perancis,  pada  tahun  2008  Negara Norwegia  juga  memiliki  aturan  hukum  terkait  pengguna  jasa  prostitusi,  aturan tersebut terdapat dalam :
36 Charlotta Holmstrom dan May-Len Skilbrei, The Swedish Sex Purchase Act: Where Does it Stand?, Oslo Law Review, Volume 4, No. 2-2017, 2017, hlm.3.
37 Procon, 100 Countries and Their Prostitution Policies.
38 Boring Nicolas, France: New Law to Punish prostitution client.
Section 316 of the Norwegian General Civil Penal Code: The law against buying sexual service. Menurut KUHP Norwegia, menjual layanan seksual adalah legal. Namun,  adalah  ilegal  bagi  warga  negara  Norwegia  atau  orang  yang  tinggal  di Norwegia  atau  untuk  membeli  layanan  seksual,  baik  Norwegia  atau  di  luar negeri. Membeli layanan seksual dapat dihukum dengan denda dan satu tahun penjara. 39
Ketika  ketentuan  ini  diberlakukan,  itu  dianggap  sebagai  hukum  yang dimaksudkan untuk “menakuti” orang dari pembelian seks, dan karena adanya aturan tersebut  dapat  mengurangi  permintaan  untuk  layanan  seksual.  Intinya  adalah menargetkan  pembeli.  Ketentuan  ini  merupakan  hukum  pencegahan,  Tidak  hanya karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar masyarakat, tetapi  juga  karena  itu  merugikan  masyarakat  individu,  keluarga  masing-masing  dan dapat menimbulkan rasa malu pada semua orang yang terlibat.
Berdasarkan  pengaturan  terkait  pengguna  jasa  prostitusi  diberbagai  negara, wawasan  yang  paling  penting  tentang  masalah  pelacuran  adalah  bahwa  perhatian harus diarahkan kepada pembeli. Itu adalah masalah pergeseran perspektif, yang dapat dinyatakan seperti halnya teori ekonomi yaitu semakin banyak permintaan/kebutuhan tentu  semakin  banyak  penawaran.  Maka  jika  tidak  ada  permintaan  tidak  akan  ada prostitusi.
Sejalan  dengan  yang  dijelaskan  oleh  Barda  Nawawi  Arief  bahwa  pada  inti hakikatnya perbandingan hukum, termasuk di dalamnya adalah perbandingan hukum pidana  merupakan  suatu  cara  atau  metode  dalam  sebuah  penelitian,  perbandingan hukum pidana bukan merupakan cabang hukum dan sejenisnya. 40 Sehubungan dengan ini,  maka  perbandingan  hukum  pidana  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  akan  menjadi sangat penting untuk pertimbangan pembaharuan hukum pidana terhadap pengguna jasa prostitusi secara lebih baik untuk penanggulangan perbuatan prostitusi.
Seperti  yang  telah  dikemukakan  oleh  Ridwan,  bahwa  Perbandingan  hukum pidana  merupakan  instrument  yang  sangat  penting  guna  pendalaman  dan pembaharuan  hukum  pidana,  diharapkan  dapat  secara  lebih  baik  dalam    melakukan penggarapan dan pembaharuan hukum pidana. 41
Berbagai  macam  aturan  hukum  yang  mengatur  terkait  perbuatan  prostitusi salah  satunya  melihat  ketentuan  Peraturan  Daerah  yang  telah  dijelaskan,  bahwa Peraturan  Daerah  telah  mengatur  mengenai  sanksi  pidana  dalam  upaya  untuk mengkriminalisasi  terhadap  perbuatan  pengguna  jasa  prostitusi  telah  menunjukkan bahwa  masyarakat  Indonesia  menghendaki  adanya  pengaturan  perundang-undangan yang  mampu  dijadikan  dasar  hukum  yang  lebih  kuat  untuk  menaggulangi  praktik prostitusi di Indonesia.
Upaya  untuk  mengkriminalisasi  terhadap  pengguna  jasa  prostitusi,  Sudarto berpendapat bahwa dalam kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut: 42
1. Penggunaan  hukum  pidana  harus  memerhatikan  tujuan  pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil
39 Procon, 100 Countries and Their Prostitution Policies.
40 Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2015 , hlm.3.
41 Ridwan, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana , hlm. 1.
42 Barda Nawawi, Bunga Rampai, hlm. 31.
spiritual  berdasarkan  Pancasila;  sehubungan  dengan  ini  maka  (penggunaan) hukum  pidana  bertujuan  untuk  menanggulangi  kejahatan  dan  mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana  harus  merupakan  perbuatan  yang  tidak  dikehendaki,  yaitu  perbuatan yang  mendatangkan  kerugian  (materiil  dan/atau  spiritual)  atas  warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (cost and benefit principle).
4. Penggunaan  hukum  pidana  harus  pula  memerhatikan  kapasitas  atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting).
Berdasarkan pertimbangan di atas, kriteria kriminalisasi pada umumnya harus memperhatikan  sikap  dan  pandangan  masyarakat  mengenai  patut  tercelanya  suatu perbuatan  tertentu.  Sudah  jelas  bahwa  perbuatan  prostitusi  ini  tidak  disukai  oleh masyarakat  karena  banyaknya  dampak-dampak  negatif  yang  dapat  dirasakan  oleh masyarakat  seperti,  menimbulkan  dan  menyebarluaskan  penyakit  kelamin  dan  kulit, memberikan  pengaruh  demoralisasi  kepada  lingkungan  khususnya  anak-anak  muda remaja,  merusak  sendi-sendi  kehidupan  keluarga,  merusak  sendi-sendi  moral,  susila, hukum  dan  agama,  adanya  pengeksploitasian  manusia  oleh  manusia  lain,  dan  masih banyak  lagi  dampak  negatif  yang  dapat  dirasakan  oleh    masyarakat  maupun  pihak- pihak yang terlibat dalam prostitusi.
Sebagaimana  yang  telah  disinggung  di  atas  bahwa  untuk  mengkriminalisasi pengguna jasa prostitusi tersebut sudah sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu  mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur  yang  merata  materiil  spiritual berdasarkan Pancasila.
Tujuan  pembangunan  nasional  Indonesia  yang  berdasarkan  pancasila,  secara harafiah  atau  etimologis  “Pancasila”  berasal  dari  bahasa  Sansekerta,  yaitu  Panca berarti lima dan Sila  berarti batu sendi, alas dasar. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sila berarti aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa,  kelakuan  atau  perbuatan  yang  menurut  adab,  dasar,  akhlak,  moral,  dengan demikian  Pancasila  dapat  juga  diartikan  lima  aturan/dasar  yang  melatarbelakangi perilaku seseorang atau bangsa. 43
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  maka  dalam  rangka  mewujudkan pembangunan  sistem  hukum  nasional  (sistem  hukum  Pancasila)  yang  berdasarkan nilai-nilai ketuhanan seperti yang disebutkan dalam sila ke-1 adalah Ketuhanan Yang Maha  Esa,  jika  dikaitkan  dalam  persoalan  terhadap  pengguna  jasa  prostitusi,  bahwa perbuatan prostitusi di dalam agama apapun (Agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu,  Buddha,  Kong  Hu  Cu)  tidak  memperbolehkan  dalam  hal  ini  adalah  perbuatan perzinahan  diluar  perkawinan  secara  sah,  maka  selayaknya  perbuatan  prostitusi  itu tidak dapat ditoleransi oleh masyarakat Indonesia.
43 Sri  Endah  Wahyuningsih, Urgensi  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Materiel  Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Jurnal  Pembaharuan  Hukum,  Volume  1 No. 1, 2014, hlm.18.
Selanjutnya  dalam  Pancasila  sila  ke-2  adalah  kemanusiaan  yang  adil  dan beradab, yang berarti bahwa setiap manusia harus menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka pembangunan manusia  sebagai  makhluk  yang  bermartabat  paling  tinggi  perlu  adanya  penghargaan dan perlakuan yang sama terhadap setiap negara. 44
Demikian perlu adanya kriminalisasi terhadap pengguna jasa prostitusi, karena ini adalah perbuatan yang telah memiliki banyak dampak negatifnya dan tidak disukai oleh masyarakat. Kriminalisasi ini bertujuan agar manusia dapat mengendalikan naluri seksnya  dan  melarang  penyaluran  kebutuhan  seksualnya  dalam  bentuk  zina  secara komersil.
Pemidanaan  terhadap  pengguna  jasa  prostitusi  bukan  hanya  sebagai  dasar pembenaran  dari  pidana  yakni  pembalasan  atas  perbuatan  yang  merugikan  dan melanggar  norma  saja,  tetapi  harus  memperhatikan  apa  yang  ingin  dicapai  dengan pemidanaan  tersebut.  Pemidanaan  ini  harus  menjadikan  suatu  teguran  terhadap masyarakat agar memiliki rasa takut untuk melakukan perbuatan prostitusi.
Hal ini diperkuat dilihat dari sudut politik kriminal, salah satu tujuan yang ingin dicapai lewat hukum pidana ialah pencegahan terjadinya tindak pidana, baik dalam arti pencegahan  khusus  (spesiale  preventie)  maupun  pencegahan  umum  (generale preventie). 45
Pidana  akan  menimbulkan  sebuah  pencegahan,  kesadaran  dan  memperbaiki moral  dalam  batin  pengguna  jasa  prostitusi  bahwa  pembelian  seks  berbayar  adalah perbuatan  yang  bersifat  melawan  hukum  yang  dilarang  oleh  norma  tertulis  dan bertentangan  dengan  nilai-nilai  yang  terdapat  dalam  masyarakat,  sehingga  jika  tetap dilakukan maka akan ada pidana yang ia terima.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dibutuhkan  suatu  kebijakan  hukum  yang tepat  dalam  menanggulangi  prostitusi  di  Indonesia.  Kebijakan  kriminalisasi  serta pembaharuan  hukum  pidana  sudah  sangat  dibutuhkan  terhadap  permasalahan  ini. Karena  dalam  norma  hukum,  norma  agama,  norma  kesusilaan,  dan  norma  hukum perbuatan  pelacuran  ini  merupakan  hal  yang  sangat  tercela.  Tidak  ada  alasan  bagi pemerintah untuk melakukan pembiaran terhadap praktik prostitusi yang sampai saat ini masih berlangsung.

## D. SIMPULAN
Pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna jasa prostitusi di Indonesia hingga  saat  ini  belum  ada  ketentuan  khusus  yang  dapat  digunakan  untuk memidanakan pengguna jasa prostitusi. Adapun Pasal 284 tentang perzinaan yang hanya  berlaku  pada  salah  satu  pengguna  jasa  prostitusi  yang  telah  terikat perkawinan,  sedangkan  apabila  pengguna  jasa  prostitusi  ini  belum  terikat  dengan perkawinan  maka  tidak  dapat  diterapkan  pasal  tersebut.  Selain  itu,  pasal  284 merupakan  delik  absolut  yang  artinya  tidak  dapat  dituntut  apabila  tidak  ada pengaduan  dari  pihak  suami dan  istri  yang  dirugikan.Sehingga  tidak  efektif dalam menanggulangi  bisnis  prostitusi,  karena  pengguna  jasa  prostitusi  itu  sendiri  tidak dapat  dijerat  berdasarkan  hukum  positif  yang  ada  di  Indonesia.  Pada  saat  ini ketentuan pasal yang dapat diberlakukan terhadap pengguna jasa prostitusi diatur
44 Lucky Elza Aditya, “ Urgensi Kriminalisasi terhadap Pelacuran”, hlm. 12.
45 Barda Nawawi Arief, “ Bunga Rampai” , hlm. 285.
oleh Peraturan Daerah. Peraturan Daerah di Indonesia adalah peraturan yang paling tepat  dalam  menjerat  pengguna  jasa  prostitusi.  Namun,  keberlakuan  peraturan tersebut  hanya  mengatur  secara  khusus (lex  spesialis) terhadap  daerah  tertentu yang  tidak  dapat  diterapkan  di  daerah  lain  selain  yang  ada  aturannya  tersebut sehingga  masih  memberikan  celah  kepada  pengguna  jasa  prostitusi  diluar  daerah yang sudah mengatur terkait peraturan tersebut.
Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pengguna  jasa  prostitusi  di  Swedia dalam menanggulangi prostitusi memberlakukan Sex Purchase Law pada tahun 1999 dengan  aturannya  yang  terdapat  dalam Swedish  Penal  Code,  chapter  6:  Sexual Crimes, Section 11, bahwa membeli atau berusaha membeli layanan seksual menjadi tindak pidana yang dapat dihukum dengan denda atau penjara maksimum 6 bulan. Akan tetapi pada saat ini sejak tahun 2011 hukuman  tersebut ditambah menjadi 1 tahun  penjara.Adapun  negara  lain  yang  mengikuti  aturan  Swedia  yaitu  negara Norwegia  dan  Perancis  dengan  memberlakukan  aturan  yang  sama  dalam menanggulangi prostitusi, yaitu menjerat hukum terhadap pengguna jasa prostitusi. Sehingga  aturan  tersebut  dapat  mengurangi  tingkat  kejahatan  prostitusi. Perbandingan  hukum  pidana  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  akan  menjadi  sangat penting untuk pertimbangan pembaharuan hukum pidana terhadap pengguna jasa prostitusi secara lebih baik untuk penanggulangan perbuatan prostitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum:
Kabupaten  Bandung,  Peraturan  Daerah  Nomor  7  Tahun  2016  Tentang  Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
Kabupaten Indramayu, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kota Denpasar, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum.
Kota Tangerang, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005.
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007.
Republik  Indonesia, Undang-Undang    tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, Nomor 11 Tahun 2009.
Republik  Indonesia, Undang-Undang  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang, Nomor 21 Tahun 2007.

## Swedish Penal Code
Buku :
A.S Alam dan Amir Ilyas, K riminologi Suatu Pengantar, Kencana, Jakarta, 2018.
Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana  Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana, 2016.
Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
Chairul  Huda, “Dari  ‘Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”, Kencana, Jakarta, 2011.
E.Y.  Kanter  dan  S.R.  Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
Ferry  Fathurokhman, Hukum  Pidana  Adat  Baduy  dan  Pmebaharuan  HUkum  Pidana, INCA Publishing, Depok, 2016.
Kartini Kartono, Patologi Sosial , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
Leden  Marpaung, Kejahatan  Terhadap  Kesusilaan  Dan  Masalah  Prevensinya, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Lucky  Elza  Aditya ,  Urgensi  Kriminalisasi  Terhadap  Pelacuran  dalam  Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Jurnal Hukum, 2016.
Monang Siahaan, Pembaruan Hukum Pidana Indonesia , Grasindo, Jakarta, 2016.
Paisol Burlian , Patologi Sosial , PT Bumi Aksara, Jakarta, 2016.
Ridwan, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana , Untirta Press, Serang, 2017.
Yesmil Anwar dan Adang, Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, 2013.

## Jurnal/ Majalah Ilmiah
Charlotta  Holmstrom  dan  May-Len  Skilbrei,  The  Swedish  Sex  Purchase  Act:  Where Does it Stand?, Oslo Law Review, Volume 4, No. 2-2017, 2017.
Max  Waltman, Sweden’s  prohiibition  of  purchase  of  sex:  The  law’s  reason,  impact  and potential, Departmen  of  political  Science,  Women’s  Studies  International forum 34, 2011.
Mia Amalia ,”analisis terhadap tindak pidana prostitusi dihubungkan dengan etika moral serta  upaya  penanggulangan  di  kawasan  cisarua  kampung  arab” Jurnal Mimbar Justitia, Volume II, No.02, 2016.
Selected Extracts of the Swedish Government report SOU 2010:49:, “The Ban against the Purchase of Sexual Service. An Evaluation 1999-2008”, Swedish Institute, 2010.
Sri  Endah  Wahyuningsih, Urgensi  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Materiel  Indonesia Berdasarkan  Nilai-Nilai  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, Jurnal  Pembaharuan Hukum, Volume 1 No. 1, 2014.
Sven-Axel  Mansson, The History and Rationale of Swedish Prostitution Policies, Dignity: A journal on sexual Exploitation and Violence, Vol.2, 2017 .
Trias  Palupi  Kurnianingrum, Politik  Hukum  Terhadap  Terhadap  Tindak  Pidana Prostitusi, Bidang Hukum Info Singkat , Vol. XI No.01, 2019.
Internet:
http://www.antiprostitutie.ro/docs/The%20Swedish%20Law.pdf https://prostitution.procon.org/view.resource.php?resourceID=000772
https:// www. hidayatullah.com /berita /nasional /read /2015/05/21/70066/ sudah- saatnya  pemerintah-dan-dpr-rumuskan-ruu-anti-prostitusi.html
https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/france-new-law-to-punis-prostitution -clients/