## JURNAL RISET MANAJEMEN
Vol. 2, No. 2, Juli 2015, 114 - 128

## ANALISIS  PERBANDINGAN  PENGUNGKAPAN  TATA  KELOLA PERUSAHAAN  PADA  BANK  UMUM  KONVENSIONAL  DAN BANK  UMUM  SYARIAH  DI  INDONESIA  2010-2013

## Gita Danastri Putri
Alumnus  Jurusan  Akuntansi  Fakultas  Ekonomika  dan  Bisnis,  Universitas  Gadjah  Mada,
Yogyakarta,  Email:  Gita.danastri@gmail.com
Mahfud Sholihin
Fakultas  Ekonomika  dan  Bisnis,  Universitas  Gadjah  Mada,  Yogyakarta Email:  mahfud@ugm.ac.id

## Abstract
This study aims to analyze the disclosure level ofcorporate governance report in  the  annual  report  of  Conventional  Commercial  Bank  (BUK)  and  Islamic Commercial Bank (BUS) in Indonesia in 2010-2013 with the indicators mentioned in the Bank Indonesia Regulation Number 8/4 / PBI / 2006 which was later revised by  Bank  Indonesia Regulation No.  8/14  / PBI  / 2006  for the BUK  and Bank Indonesia  Regulation No. 11/33 / PBI / 2009 for BUS. In addition, this study analyzes  and  compares  the  growth  rate  of  the  disclosure.  To  achieve  the objectives of the research, this study uses content analysis method. The results show that of the eight BUSs studied, only three banks (38%) provide corporate governance disclosure with more than 75%. While for the BUKs sampled, all provide corporate governance disclosure with more than 75%. Related to the growth of the  disclosure, the average growth of disclosure  for four  years,for BUS  is  6.27%  and  for  BUK  is  3.41%.  The  highest  difference  between  the disclosure level of BUS and BUK is about 50%.
Keywords: content  analysis;  Conventional  Commercial  Bank  (BUK);  Islamic Commercial Bank (BUS); disclosure; corporate governance;

## PENDAHULUAN
Perbankan  merupakan  industri  dengan karakteristik  khusus  karena  lebih  dari  90% modalnya adalah utang (Mehran, 2011). Fungsi bank  yang  strategi s  dalam  kehi dupan masyarakat karena melibatkan dana masyarakat luas  menjadikan  banyak  peraturan-peraturan terkait bank sehingga industri perbankan sering disebut juga high regulated industry.
Pembahasan  mengenai  regulasi   dan peraturan usaha tidak bisa lepas dari tata kelola perusahaan ( corporate governance ). Tata kelola
perusahaan telah menarik banyak perhatian baik praktisi maupun peneliti sejak pertengahan 1980- an  (Abu-Tapanjeh,  2009).  Isu  tata  kelola perusahaan juga menjadi perhatian khusus baik lembaga internasional seperti OECD ( Organiza- tion for Economic Cooperation and Development ) serta ICGN ( International Corporate Governance Network )  maupun  lembaga  nasional  seperti Kementrian  Koordinator  Bidang  Ekonomi, Keuangan,  dan  Industri  dan  Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI). 1 Pentingnya tata
kelola  ini  ditegaskan  dari  pernyataan  OECD bahwa  tata  kelola  perusahaan  perlu  menjadi prinsip dasar dan tidak sekedar menjadi aturan dan regulasi (OECD, 2004).
Tata kelola pada bank juga menjadi perhatian Bank  Indonesi a  (BI),  terbukti   dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006  yang  kemudian  direvisi  dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006. Awal mulanya peraturan ini berlaku baik bagi bank konvensional (BUK) maupun bank umum syariah  (BUS).  Adanya  pertumbuhan  bank syariah  di   Indonesia  yang  cukup  cepat menyebabkan  BI  mengeluarkan  regulasi  tata kelola perbankan yang terpisah untuk BUK dan BUS.  Oleh  karena  itu  pada  tahun  2009  BI mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009. Kedua peraturan ini mengatur persyaratan minimum tata kelola perusahaan serta pedoman pelaporan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG).
Adiono dan Sholihin (2014) telah melakukan penelitian  tentang  pengungkapan  tata  kelola perusahaan pada bank syariah di Indonesia tahun 2010-2012. Menggunakan Peraturan Bank Indo- nesia  Nomor  11/33/PBI/2009  sebagai  acuan, mereka  menemukan  bahwa  Bank  Syariah Mandiri,  BCA  Syariah,  dan  Bank  Muamalat memiliki  tingkat  pengungkapan  paling  tinggi dibandingkan  bank  syariah  lain  di  Indonesia. Meski penelitian tersebut memberi pemahaman kepada  kita  terkait  luas  pengungkapan  dan pertumbuhan  pengungkapan  tata  kel ola perusahaan pada bank syariah, ada beberapa pertanyaan  penting yang  belum dijawab  oleh penelitian  tersebut.  Diantara  pertanyaan- pertanyaan tersebut adalah: 1) Bagaimana luas pengungkapan dan pertumbuhan pengungkapan tata  kelola  perusahaan  pada  bank  umum konvensional?; 2) Bagaimana perbandingan luas pengungkapan dan pertumbuhan pengungkapan tata  kelola  perusahaan  pada  bank  umum konvensional dan bank umum syariah?
Penelitian ini akan menjawab dua pertanyaan tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan  acuan
syarat  mi ni mum  pelaporan  tata  kel ol a perusahaan sesuai PBI Nomor 8/14/PBI/2006 untuk BUK dan PBI Nomor 11/33/PBI/2009 untuk BUS. Penggunaan peraturan tersebutsebagai benchmark dinilai lebih sesuai dengan keadaan di Indonesia dan dianggap mampu mencermin- kan tingkat informasi yang diharapkan regulator dibanding  menggunakan  standar  yang  lain (Adiono dan Sholihin, 2014). Laporan tahunan yang  digunakan  adalah  laporan  tahun  2010 sampai  2013.  Adapun  metode  yang  dipakai adalah metode content analysis .
Kontribusi penelitian ini adalah membanding- kan pengungkapan tata kelola antara BUK dan BUS yang ada di Indonesia dan secara spesifik mempertemukan  antara  bank  konvensional dengan bank  syariah dengan posisi induk-anak maupun  yang  bernaung dalam  satu holding company yang  sama.  Pemilihan  memper- bandingkan perusahaan dengan prinsip operasi yang  berbeda  dilandaskan  pada  dua  alasan. Pertama,  hampir  seluruh  BUS  yang  ada merupakan anak perusahaan dari bank umum maupun berada dalam satu holding company yang  sama.  Kedua,  untuk  mengetahui pengungkapan tata kelola mana yang lebih baik antara  yang  dilakukan  BUS  dengan  BUK berdasarkan  PBI  tentang Good  Corporate Governance.

## METODE
Populasi dari penelitian ini adalah seluruh BUS  dan  BUK  yang  ada  di   Indonesia. Penyampelan dilakukan menggunakan metode purposive  sampling dan  sampel  yang  dipilih adalah:
1. Bank umum dan Bank Umum Syariah yang memiliki  hubungan  induk-anak  maupun bernaung dalam satu holding company yang sama.
2. Ketersediaan  informasi   dari   websi te perusahaan  yang  dapat  diunduh  secara bebas berupa laporan tahunan 2010-2013 yang memuat laporan tata kelola perusahaan di dalamnya.
Daftar bank yang digunakan dalam penelitian ini ada di tabel 1. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan 2010 hingga 2013.Data diunduh dari website masing-masing bank. Fokus penelitian adalah pada bagian tata kelola perusahaan dari laporan tahunan karena bagian tersebut telah dianggap cukup untuk melakukan pemahaman tentang  tata  kelola  perusahaan  (Chatterjee, 2011). Namun, apabila ditemukan kriteria yang dibutuhkan pada bagian lain maka temuan tetap akan diberi nilai (Adiono dan Sholihin,2014).
Data  berupa  laporan  tahunan  yang  telah diperoleh  kemudian  diolah  dan  dianalisis menggunakan 15 indikator dalam pasal 62 ayat (2) dan (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33/PBI/2009  untuk  BUS  dan  untuk  BUK menggunakan 13 indikator dalam pasal 61 ayat (2) dan (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/ 4/PBI/2006  yang  telah  diperbaharui  menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006.
Metode  yang  digunakan  adalah  metode analisis isi ( content analysis ) yaitu metode untuk mengkodifikasi  teks  menjadi  bagian  kategori pada kriteria yang dipilih (Krippendorff, 1980).
Krippendorff (1980) menyatakan ada dua hal yang perlu  diperhatikan  dalam  analisis  isi  yaitu reliabilitas dan validitas.
Reliabilitas adalah kemampuan penelitian untuk menghasilkan pernyataan yang sama atas data  yang  sama  dalam  berbagai  proses pengukuran dan validitas adalah kemampuan instrumen untuk mengukur hal yang diinginkan dalam menggambarkan kebenaran. Dalam upaya meningkatkan reliabilitas dan validitas penelitian, maka verifikasi data dilakukan oleh dua orang dalam pemasukan data dan dilanjutkan dengan
diskusi jika ada perbedaan yang muncul (Adiono dan Sholihin, 2014).
Penelitian ini menggunakan checklist (daftar) yang disiapkan berdasarkan dua Peraturan Bank Indonesia yang menjadi benchmark . Nilai yang diberikan  adalah  ‘1’  untuk  informasi  yang didapatkan  sesuai  indikator  dan  ‘0’  untuk informasi  yang  tidak  tersedia  pada  laporan tahunan yang digunakan. Apabila terdapat lebih dari satu kriteria dari indikator yang dimaksud maka tiap kriteria akan mendapat nilai ‘1’ bila ada dan ‘0’ bila tidak dan total nilai dari indikator tersebut merupakan rata-rata dari kriterianya.

## ANALISIS PERBANDINGAN PENGUNGKAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN PADA BANK
UMUM KONVENSIONAL DAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA 2010-2013
Tabel 1.Daftar Sampel Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional
No Nama BUS Singkatan Nama Bank Umum Singkatan 1 PT. Bank BNI Syariah BNIS PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk BNI 2 PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk BSM PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Mandiri 3 PT. Bank Syariah Mega Indonesia BSMI PT. Bank Mega Indonesia, Tbk BMI 4 PT. Bank BCA Syariah BCAS PT. Bank Central Asia, Tbk BCA 5 PT. Bank BRI Syariah BRIS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI 6 PT. Bank Syariah Bukopin BSB PT. Bank Bukopin Bukopin 7 PT. Bank Panin Syariah BPS PT. Bank Panin Panin 8 PT. Bank Victoria Syariah BVS PT. Bank Victoria International BVI
Contoh pada indikator ketiga dalam Peraturan Bank Indonesia  Nomor 11/33/PBI/2009  untuk BUS yang memiliki dua kriteria maka apabila hanya  ditemukan  satu  saja  kriteria  yang dimaksud, indikator ketiga tersebut nilainya 0,5. Nilai maksimum yang akan diperoleh adalah 15 untuk BUS dan 13 untuk BUK. Pendekatan ini pernah dilakukan sebelumnya oleh Chatterjee (2011), Darmadi (2011), dan Adiono dan Sholihin (2014).

## HASIL PENELITIAN

## Peringkat Pengungkapan Tata Kelola BUS dan Rata-rata per Indikator
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BSM memegang peringkat paling tinggi dengan tingkat pengungkapan 96,67%. BCAS menduduki posisi kedua  dengan  persentase  pengungkapan 93,33%.  Posisi  paling  bawah  dengan  nilai 29,45%  adalah  Bank  Victoria  Syariah.    Dari delapan sampel yang digunakan, hanya tiga dari delapan bank yang mengungkapkan tata kelola perusahaannya dengan skor lebih dari 75%, yaitu BSM, BCAS, dan BNIS.
Rata-rata per indikator tertinggi diungkapkan pada  indikator  dana  kegiatan  sosial.  Hal  ini dimungkinkan  karena  walaupun  tidak  semua BUS mencantumkannya secara spesifik pada bagian laporan tata kelola, pengungkapan dana kegiatan sosial ini dapat ditemukan pada laporan keuangan  yang  biasanya  terlampir  bersama laporan tahunan perusahaan, maupun bagian tersendiri  yang  membahas Corporate  Social Responsibility (CSR) seperti yang terdapat pada BSMI. BVS pada tahun 2010 hingga 2011 tidak menggunakan  dana  kegiatan  sosial  namun terdapat penjelasan dalam laporan tahunannya dan baru mulai menggunakan dana tersebut pada tahun 2012.
Frekuensi rapat dewan komisaris memiliki nilai  pengungkapan  yang  cukup  tinggi  yaitu mencapai 91%. Indikator ini tidak ditemukan pada BSMI tahun 2010, BPS tahun 2011, dan BVS tahun 2012. Bank lain selalu mengungkapkan frekuensi rapat dewan komisaris. Rata-rata yang
ti nggi  juga  di mil iki  pada  pengungkapan remunerasi dan fasilitas lain. Namun, dari hampir semua yang mengungkapkan indikator ini, hanya BSM, BNIS, dan BCAS saja yang setiap tahun mengungkapkan jumlah remunerasi dan fasilitas yang didapatkan dewan komisaris, direksi, dan Dewan Pengawas Syariah. Selain ketiga bank tersebut  kebanyakan  hanya  terbatas  pada pengungkapan jumlah anggota dewannya saja yang itupun bukan ditemukan pada bagian tata kelola namun pada bagian profil perusahaan.
Pendapatan  non-halal  mendapatkan peringkat berikutnya sebagai pengungkapan yang  mendapatkan  nilai  cukup  tinggi  karena kebanyakan  diungkapkan  pada  laporan keuangan pada bagian sumber dan penggunaan dana  kebajikan.  Rangkap  jabatan  DPS  dan frekuensi   rapat  DPS  menduduki   urutan selanjutnya. Pengungkapan rangkap jabatan ini beragam. Ada yang menyebutkan secara rinci di lembaga apa saja mereka menjabat, namun ada  pul a  yang  hanya  secara  ri ngkas menyebutkan  bahwa  persyaratan  rangkap jabatan DPS telah sesuai dengan perundangan yang  berlaku  maupun  menyatakan  yang bersangkutan telah mengungkapkannya. Namun selama  tiga  tahun  berturut-turut  BPS  tidak menyebutkan rangkap jabatan yang dimaksud dan  baru  pada  tahun  2013  BPS  meng- ungkapkannya.
Independensi  direksi  dan  independensi dewan komisaris menjadi peringkat selanjutnya dengan  nilai  pengungkapan  77%  dan  76%. Namun  tidak  semua  BUS  mengungkapkan bagian ini secara lengkap. Pada BRIS tahun 2011 indikator independensi baik independensi dewan komisaris maupu direksi, tidak dijelaskan secara terperi nci  dan  hanya  di katakan  bahwa independensi telah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Setelah itu pada tahun 2012 BRIS mengungkapkan  secara  lengkap  mengenai independensi dewan komisaris dan direksi. Pada BNIS  sebelum  tahun  2013  rangkap  jabatan anggota dewan komisaris belum diperinci dan baru setelahnya pengungkapan dilakukan secara lebih rinci. Kesimpulan self assessment sama

## ANALISIS PERBANDINGAN PENGUNGKAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN PADA BANK UMUM KONVENSIONAL DAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA 2010-2013
sekali tidak ditemukan pada laporan tata kelola BSMI pada empat tahun terakhir publikasi laporan tahunannya. Sebagian yang lain mengungkapkan kesimpulannya  saja  namun  ada  pula  yang menjelaskan secara terperinci menggunakan 11 indikator penilaian seperti yang dilakukan BSM. Namun  ada  juga  yang  hanya  menyebutkan kesimpulan  secara  umum  seperti  pada  BNIS 2012  dan  BSB  2012.  BVS  baru  mulai mengungkapkan kesimpulan self assessment pada tahun 2013.
Transaksi  dengan  benturan  kepentingan dalam  empat  tahun  berturut-turut  selalu diungkapkan oleh tiga bank yaitu BSB, BSM, dan BCAS. Jumlah permasalahan hukum juga selalu dilaporkan secara konsisten oleh empat bank  yaitu  BPS,  BSM,  BCAS,  dan  BNIS. Sedangkan indikator jumlah penyimpangan in- ternal hanya konsisten dilaporkan oleh dua bank saja yaitu BSM dan BCAS, sedangkan BRIS dan BVS sama sekali tidak pernah mengungkapkan hal ini dalam kurun empat tahun terakhir. Indikator buyback shares /obligasi tidak ditemukan sama sekali pada tiga bank pada periode yang diteliti yaitu BRIS, BSMI, dan BVS sedangkan hanya BSM dan BCAS saja yang mengungkapkannya secara konsisten.
Rasio gaji tertinggi dan terendah sama sekali tidak  diungkapkan  oleh  empat  bank  berikut: BSMI, BRIS, BSB, dan BVS. Sedangkan BPS baru mengungkapkannya pada tahun 2013. Nilai pengungkapan  terendah  ditemukan  pada indikator daftar konsultan atau penasihat yang tidak  ada  satupun  bank  yang  telah  meng- ungkapkannya secara konsisten selama empat tahun terakhir.
Peringkat  Pengungkapan  Tata  Kelola  BUK dan Rata-rata per Indikator
Nilai  pengungkapan  tata  kelola  pada BUKditemukan  bahwa  BRI,  Mandiri,  dan  BNI maksi mal,  artinya  mel akukan  100% pengungkapan  tata  kelola  seperti   yang disyaratkan oleh Bank Indonesia. Selain ketiga bank tersebut, bank lain yang dijadikan sampel
tidak ada yang nilai pengungkapannya kurang dari 75% seperti yang ditunjukkan dalam tabel 3.
Bank BCA mengungkapkan sebesar 97% sedangkan  Bank  Mega  menduduki  posisi berikutnya dengan perolehan nilai sebesar 94% disusul  kemudian  oleh  Bank  Panin  yang memperoleh 89%. Hanya ada dua bank yaitu Bank  Bukopin  dan  Bank  Vi ctoria  yang memperoleh  nilai  kurang  dari  80%  dengan masing-masing  memperoleh  79%  dan  77%. Rata-rata keseluruhan pengungkapan tata kelola pada BUK mencapai 92%.
Rata-rata pengungkapan per indikator paling tinggi ada pada frekuensi rapat dewan komisaris. Seluruh  bank  mengungkapkannya  sehingga persentase  pengungkapan  sebesar  100%. Kemudian indikator pertama yaitu pelaksanaan prinsip-prinsip Good  Corporate  Governance (GCG)  yang  memiliki  tujuh  kriteria  ada  pada tempat kedua dengan persentase pengungkapan sebesar  99%.  Bank  Panin  tidak  melaporkan kriteria penyediaan dana pada pihak terkait tahun 2010  dan  2013  sehingga  tidak  memil iki persentase  pelaporan  100%.  Independensi dewan  komisaris  dan  direksi  serta  jumlah permasalahan  hukum  adalah  tiga  indikator dengan persentase pelaporan yang sama yaitu sebesar  97%.  Seluruh  bank  melaporkan independensi dewan komisaris dan direksinya dengan lengkap kecuali pada Bank Victoria pada laporan  tahunan  tahun 2010  tidak  ditemukan indikator yang dimaksud. Sedangkan Bank Panin baru mulai mengungkapkan indikator masalah hukum pada laporan tahun 2011.
Transaksi  yang  mengandung  benturan kepentingan memiliki rata-rata pengungkapan sebesar 94%. Bank Mega pada tahun 2010 tidak menjelaskan  i ndikator  transaksi   yang mengandung benturan kepentingan pada bagian pelaporan GCG namun ditemukan pada bagian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Jumlah penyimpangan internal, kebijakan remunerasi, dan buy back shares dan/obligasi memiliki persentase pengungkapan yang sama yaitu sebesar 91%. Bank Mega pada laporan

## GITA DANASTRI PUTRI & MAHFUD SHOLIHIN
K e te ra n g a n : a n g k a d a la m k u ru n g m e n u n ju k k a n p e ri n g k a t y a n g d ip e ro le h
tahun 2012 dan 2013 tidak menyebutkan jumlah penyimpangan  internal  yang  terjadi  namun menjelaskan mekanisme yang dilakukan untuk mencegah  dan  menangani  penyimpangan internalnya sehingga hanya mendapat poin 0,5 pada  tahun  tersebut.  Rasio  gaji  tertinggi  dan terendah  serta  kesimpulan self  assessment memiliki  angka  pengungkapan  sebesar  88%. Pada laporan tahunan Bank Bukopin pada 2011 kesimpulan self assessment disusulkan pada dokumen terpisah. Namun tidak ada penjelasan apa  yang  menyebabkan  kesimpulan  tersebut berada pada dokumen terpisah.
Indikator terakhir yaitu pemberian dana untuk kegiatan politik dan sosial memiliki persentase pengungkapan sebesar 83%. Indikator terakhir ini  yang menjadikan  BCA tidak  mendapatkan persentase pengungkapan penuh karena pada tahun 2010-2012 BCA hanya mengungkapkan penyediaan dana bagi kegiatan sosial saja dan ti dak  di temukan  keterangan  mengenai penyediaan dana bagi kegiatan politik. Shares option memiliki persentsae pengungkapan paling rendah  yaitu  78%.  Meskipun  begitu  angka pengungkapan masing-masing indikator yang paling rendah sekalipun tidak kurang dari 75%.

## Pertumbuhan Pengungkapan  Tata Kelola BUS dan BUK per Tahun
Pertumbuhan pengungkapan tata kelola ini dibagi berdasarkan pertumbuhan yang terjadi pada pengungkapan masing-masing bank dan pertumbuhan  pengungkapan  masing-masing indikator yang digunakan.

## Pertumbuhan Pengungkapan  Tata Kelola Bank Umum Syariah
Pertumbuhan pengungkapan tata kelola pada BUS paling tinggi adalah 14% pada Bank Panin Syariah.  Meskipun pada  tahun  2010 ke  2011 sempat mengalami pertumbuhan yang negatif paling tinggi mencapai -30%, namun berubah drastis pada pertumbuhan tahun 2012 ke tahun 2013 yang tumbuh sebesar 59%. Hal ini begitu mencolok karena laporan tahunan tahun 2013 Bank Panin Syariah pengungkapan tata kelola
yang  dilakukan  mencapai  100%.  Peringkat selanjutnya ditempati oleh BSMI dengan angka pertumbuhan  10%.  BRIS,  BSB,  dan  BVS memiliki tingkat pertumbuhan yang sama yaitu 9%.  Sedangkan  BSM  hanya  memiliki  tingkat pertumbuhan 2% dikarenakan pengungkapan BSM sudah cukup tinggi dan memiliki peringkat tertinggi dalam pengungkapan tata kelola.
BNIS memiliki tingkat pertumbuhan sebesar 1%  saja.  Sementara  BCAS  malah  memiliki tingkat  pertumbuhan  pengungkapan  yang negatif.  Rata-rata  pertumbuhan  semua  bank hanya mencapai 6%. Jika mempertimbangkan baru ada tiga dari delapan BUS yang melakukan pengungkapan  lebih  dari  75%,  maka  angka pertumbuhan rata-rata hanya mencapai 6% dapat digolongkan angka pertumbuhan  yang cukup kecil.  Pertumbuhan Pengungkapan tata kelola BUS disajikan pada tabel 4.

## Pertumbuhan Pengungkapan per Indikator BUS
Jika  yang  digunakan  untuk  mengukur pertumbuhan adalah per indikator, maka peringkat pertama yang mengalami pertumbuhan paling tinggi  adalah  indikator  independensi  Dewan komisaris sebesar 14%. Hal ini terjadi karena pada  tahun  2013 pengungkapan  indikator  ini mencapai  100%  yang  artinya  semua  bank melakukan pengungkapan. Disusul kemudian oleh frekuensi rapat DPS dan buy back shares / obligasi dengan perolehan 13%, independensi Di reksi  10%,  dan  rangkap  jabatan  DPS bertumbuh sebesar 8%. Selebihnya indikator lain berada pada level pertumbuhan kurang dari 4%. Pertumbuhan  Pengungkapan  per  Indikator disajikan pada tabel 5.
Tingkat pertumbuhan yang stagnan terjadi pada indikator rasio gaji tertinggi dan terendah, dimana tidak terdapat pertumbuhan sama sekali atau  0%.  Pengungkapan  indikator  ini  hanya mencapai 38% selama empat tahun berturut- turut. Banyak bank yang tetap konsisten tidak mengungkapkan  rasio  gaji  tertinggi  dan terendahnya selama empat tahun berturut-turut.
Pertumbuhan  Pengungkapan  Tata  Kelola BUK
Pertumbuhan pengungkapan tata kelola pada BUK  paling  tinggi  terjadi  pada  Bank  Victoria dengan  rata-rata  pertumbuhan  sebesar  19% seperti yang tersaji pada tabel 6. Hal ini terjadi karena  laporan  tahunan  pada  2010  hanya mengungkapkan sebesar 33% persen saja dari indikator yang digunakan. Namun mulai tahun 2011, Bank Victoria membuat perubahan yang drastis  dengan  mengungkapkan  92%    dari indikator yang ditentukan. Sayangnya perubahan yang pesat ini malah menurun pada tahun 2012 ke  persentase  88%  kemudian  kembali  pada persentase 92% ditahun 2013.
Bank  Panin  memil iki  pertumbuhan pengungkapan sebesar 8% dikarenakan pada tahun 2010 mereka baru mengungkapkan tata kelolanya sebesar 67% yang kemudian pada tahun 2011 dan 2012 langsung meningkat menjadi 96%.  Hanya saja tahun 2013 nilai pengungkapan berkurang  menjadi  91%  karena  ketiadaan pengungkapan rasio gaji tertinggi dan terendah.
Tiga bank dengan peringkat tertinggi dalam melakukan pengungkapan yaitu BRI, Mandiri, dan  BNI  memiliki  tingkat  pertumbuhan  0% dikarenakan  selalu  konsisten  melakukan pengungkapan  sebesar  100%  dari  tahun  ke tahun.  Bank  Bukopin  memil iki  angka pertumbuhan 3% dan BCA memiliki pertumbuhan 1% karena pada tahun 2013 BCA mengungkap- kan pemberian dana untuk kegiatan politik yang tidak  pernah  disinggung  pada  tahun-tahun sebelumnya.  Bank  Mega  memiliki  angka pertumbuhan yang negatif yaitu sebesar -4% karena mengalami penurunan pengungkapan dari tahun 2011 yang 100% menjadi 85% pada tahun 2012  dan  2013  karena  tidak  ditemukannya indikator shares option dan jumlah penyimpangan ( internal fraud ) pada tahun tersebut.

## Pertumbuhan Pengungkapan per Indikator BUK
Pertumbuhan indikator paling tinggi ada pada paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi dewan komisaris dan Direksi dengan nilai 8%

## Tabel 4. Pertumbuhan Pengungkapan Tata Kelola BUS
No Kode Bank Nilai Pengungkapan Pertumbuhan per Tahun Rata-rata Pertumbuhan 2010  2011 2012 2013 2010- 2011 2011- 2012 2012- 2013 1  BSMI 36% 58% 58% 67% 22% 0% 8% 10% (6) (5) (5) (8) (1) (5) (4) (2) 2  BPS 57% 27% 41% 100% -30% 13% 59% 14% (4) (7) (7) (1) (8) (2) (1) (1) 3  BRIS 32% 52% 58% 58% 20% 7% 0% 9% (7) (6) (5) (6) (2) (3) (5) (3) 4  BSB 52% 61% 87% 80% 9% 26% -7% 9% (5) (4) (3) (5) (3) (1) (7) (3) 5  BSM 93% 93% 100% 100% 0% 7% 0% 2% (2) (1) (1) (1) (5) (3) (5) (6) 6  BCAS  100%  93% 93% 87% -7% 0% -7% -4% (1) (1) (2) (3) (6) (5) (7) (8) 7  BNIS 84% 87% 67% 87% 2% -20% 20% 1% (3) (3) (4) (3) (4) (8) (3) (7) 8  BVS 32% 25% 23% 58% -7% -2% 36% 9% (7) (8) (8) (6) (6) (7) (2) (3) Rata-rata pertumbuhan semua bank 6,27%
Keterangan : Angka dalam kurung merupakan peringkat yang diperoleh

## ANALISIS PERBANDINGAN PENGUNGKAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN PADA BANK
UMUM KONVENSIONAL DAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA 2010-2013
Ke te ra n g a n : a n g k a d a la m k u ru n g m e ru p a k a n p e ri n g k a t y a n g d ip e ro le h

## GITA DANASTRI PUTRI & MAHFUD SHOLIHIN
walaupun sempat mengalami fluktuasi dari tahun ke  tahun.  Peringkat  kedua  yang  memiliki pertumbuhan pengungkapan sebesar 6% adalah internal fraud yang terjadi karena pada tahun 2011 semua  bank  mengungkapkan  jumlah internal fraud yang terjadi. Pengungkapan yang tumbuh sebesar  4%  adalah  indikator  independensi dewan komisaris, independensi Direksi, shares option ,  rasio  gaji, dan  pemberian  dana  untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik.  Cakupan GCG hanya mengalami pertumbuhan 1% karena pengungkapan  indikator  ini  sudah  hampir maksimal diungkapkan oleh tiap-tiap bank.
Dari hasil penelitian, terdapat tiga indikator yang tidak mengalami pertumbuhan sama sekali yaitu  kesimpulan self  assessment ,  frekuensi rapat dewan  komisaris, dan buy back  shares dan/obligasi. Kesimpulan self assessment tetap stagnan pada level 75% selama empat tahun berturut-turut. Sedangkan frekuensi rapat dewan komisaris  perkembangannya  tetap  stagnan karena indikator ini sudah diungkapkan secara
maksimal. Sedangkan buy back shares sempat mengalami fluktuasi namun memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 0%.

## Perbandingan  Pengungkapan  Tata  Kelola Antara BUK dan BUS
Dari delapan BUS dan BUK yang dijadikan sampel, ditemukan bahwa BRIS dan BRI adalah bank yang memiliki ketimpangan pengungkapan yang  paling  besar  yaitu  50%.  BRI  sebagai perusahaan induk dari BRIS memiliki rata-rata pengungkapan  yang  maksimal  yaitu  100%. Sedangkan BRIS sebagai anak perusahaannya, baru memiliki rata-rata pengungkapan sebesar 50%.  Peri ngkat  kedua  yang  memil iki ketimpangan cukup tinggi adalah Bank Victoria dan Bank Victoria Syariah. Selisih yang terjadi sebesar  42,47%.  Baik  Bank  Victoria  maupun anak perusahaannya yaitu Bank Victoria Syariah keduanya  memiliki  nilai  pengungkapan  yang paling rendah jika dibandingkan dengan tujuh bank lainnya.

## Tabel 6. Pertumbuhan Pengungkapan Bank Umum
No Kode Bank Nilai Pengungkapan Pertumbuhan per Tahun Rata-rata Pertumbuhan 2010 2011 2012 2013 2010- 2011 2011- 2012 2012- 2013 1  BMI 96%  100% 85% 85% 4% -15% 0% -4% (4) (1) (7) (7) (4) (8) (4) (8) 2  Panin 67% 96% 96% 91% 29% 0% -5% 8% (7) (5) (4) (6) (2) (1) (8) (2) 3  BRI 100%  100%  100%  100% 0% 0% 0% 0% (1) (1) (1) (1) (5) (1) (4) (5) 4  Bukopin 77% 85% 73% 85% 8% -12% 12% 3% (6) (8) (8) (7) (3) (7) (1) (3) 5  Mandiri 100%  100%  100%  100% 0% 0% 0% 0% (1) (1) (1) (1) (5) (1) (4) (5) 6  BCA 96% 96% 96%  100% 0% 0% 4% 1% (4) (5) (4) (1) (5) (1) (2) (4) 7  BNI 100%  100%  100%  100% 0% 0% 0% 0% (1) (1) (1) (1) (5) (1) (4) (5) 8  Victoria 35% 92% 88% 92% 58% -4% 4% 19% (8) (7) (6) (5) (1) (6) (2) (1) Rata-rata pertumbuhan pengungkapan 3,41%
Keterangan: angka dalam kurung merupakan peringkat yang diperoleh

## ANALISIS PERBANDINGAN PENGUNGKAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN PADA BANK
UMUM KONVENSIONAL DAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA 2010-2013

## GITA DANASTRI PUTRI & MAHFUD SHOLIHIN
Bank  lain  yang  memiliki  selisih  lebih  dari 30% adalah Bank Mega dan Bank Panin yang masing-masing  memiliki  selisih  36,48%  dan 31,40%. Bank Bukopin dan BCA memiliki selisih dengan  anak  perusahaannya  masing-masing sebesar 10,09% dan 3,78%. Bank dengan selisih pengungkapan yang paling rendah terdapat pada BSM  dan  Bank  Mandiri  yaitu  hanya  sebesar 3,33%. Kedua bank ini juga menjadi bank dengan tingkat pengungkapan paling tinggi dibandingkan bank  umum  dan  BUS  lainnya.  Pertumbuhan Pengungkapan per Indikator pada Bank Umum disajikan pada tabel 7.

## SIMPULAN,  KETERBATASAN PENELITIAN, DAN SARAN UNTUK PENELITIAN  BERIKUTNYA
Pengukuran  praktik  pengungkapan  tata kelola  perusahaan  dengan  menggunakan indikator Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33/PBI/2009  untuk  Bank  Umum  Syariah  dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 yang diperbarui menjadi Nomor 8/14/PBI/2006 untuk  bank  umum  menemukan  bahwa  BUS masih  jauh  dari  tingkat  pengungkapan  yang diharapkan. Dari delapan BUS yang diteliti, hanya ada  tiga  bank  (38%)  yang  melakukan pengungkapan lebih dari 75%. Sementara dari seluruh BUK yang dijadikan sampel, semuanya melakukan pengungkapan dengan nilai lebih dari 75%. Penelitian ini juga menemukan rata-rata perkembangan pengungkapan  selama empat tahun pada BUS hanya sebesar 6,27%. Angka ini cenderung kecil dan peningkatan yang terjadi cukup  l ambat  mengingat  potensi  untuk meningkatkan nilai pengungkapan masih besar. Berbeda dengan BUK yang ni lai pengungkapannya  sudah  cukup  ti nggi , persentase perkembangannya ada pada nilai 3,41%.
Temuan hasil perbandingan pada BUK dan BUS juga menunjukkan hasil yang unik. Bank Victoria dan Bank Victoria Syariah sama-sama memiliki tingkat pengungkapan paling rendah dibanding  bank  lainnya  serta  Bank  Syariah

## ANALISIS PERBANDINGAN PENGUNGKAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN PADA BANK UMUM KONVENSIONAL DAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA 2010-2013
Mandiri dan Bank Mandiri sama-sama memiliki nilai pengungkapan paling tinggi dari seluruh indikator yang ada. Selisih pengungkapan pal- ing tinggi antar BUS dan bank umum angkanya cukup  besar  yai tu  sekitar  50%.  Hal  ini menggambarkan kesenjangan pengungkapan yang cukup lebar bahkan antara BUS dan bank umum yang saling terkait sekalipun.
Penelitian ini memiliki fokus pada seberapa besar pengungkapan yang dilakukan oleh BUS dan BUK yang memiliki hubungan induk-anak maupun yang sama-sama bernaung dalam satu holding company yang sama. Fokus penelitian adalah pada mandatory disclosure yang diatur dalam PBI Nomor 8/14/PBI/2006 untuk BUK dan PBI Nomor 11/33/PBI/2009 untuk BUS dan tidak meneliti voluntary disclosure . Selain itu penelitian ini juga tidak mengungkapkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengungkapan tata kelola.
Penelitian  ini  hanya  menggunakan  data laporan tahunan untuk melihat pengungkapan yang dilakukan perusahaan, sedangkan laporan
tahunan  bukanlah  satu-satunya  alat  yang digunakan  perusahaan  untuk  dapat  meng- komunikasikan  hal-hal  penting  kepada  para pemangku kepentingan. Selain itu, penelitian ini juga mengambil sampel dari BUK yang memiliki hubungan  l angsung  dengan  BUS  untuk selanjutnya diperbandingkan tingkat pengung- kapannya  sehingga  sampel  yang  digunakan terbatas.
Saran  untuk  penelitian  selanjutnya  bagi peneliti yang tertarik untuk mendalami bidang yang  sama  adalah  dengan  memperluas pembahasan  mengenai  pengungkapan  tata kelola perusahaan seperti meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengungkapan tata kelola  pada  suatu  perusahaan.  Selain  itu penelitian dapat menambahkan voluntary disclo- sure sebagai  hal  yang  juga  diteliti  atau menggunakan  ketentuan  baru,  misal  yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian selanjutnya juga dimungkinkan untuk menambah sampel yang digunakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu-Tapanjeh, Abdussalam Mahmoud (2009).
Corporate Governance from the Islamic Per- spective:  A  Comparative  Analysis  with OECD Principles”, Critical Perspectives on Accounting, 20, 556–567.
Adiono, Luthfi Cahyo dan Mahfud Sholihin (2014).
“Analisis Pengungkapan Tata Kelola Bank Syariah Di Indonesia”, Jurnal Keuangan dan Perbankan ,18 (2), 268-227.
Chatterjee, D. (2011). “A Content Analysis Study on Corporate Governance Reporting by Indian Companies”, Corporate Reputation Review , 14 (3), 234-246.
Darmadi, Salim (2013). “ Corporate Governance Disclosure  in  the Annual  Report: An Explanatory Study on Indonesian Islamic Banks”, Humanomics, 29 (1), 4-23.
Krippendorff, Klaus (1980). Content Analysis: An Introduction  to  Its  Methodology .  Beverly Hills: Sage.
Mehran, Hamid, Morrison, Alan, dan Joel Shapiro
(2011). “Corporate Governance and Banks:
W hat Have Learned from the Financial Crisis?”, Federal Reserve Banks of New York Staff Reports , no. 502.
Organization for Co-Oporation and Development.
(2004). OECD  Principles of  Corporate Governance . Paris: OECD.
Peraturan  Bank  Indonesia  No.  8/4/PBI/2006 Tentang  Pelaksanaan Good  Corporate Governance Bagi Bank Umum.
Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 Tentang Peruabahan Atas Peraturan Bank Indonesia  No  8/4/PBI/2006  Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.
Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Gov- ernance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

## (Footnotes)
1 Kementrian  Koordinator  Bidang  Ekonomi,
Keuangan, dan Industri telah membentuk
Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) agar secara khusus menangani tata kelola di Indonesia, sementara MTI menginisiasi berdirinya The Indonesian Institute for Corporate Governance .

## ANALISIS PERBANDINGAN PENGUNGKAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN PADA BANK
UMUM KONVENSIONAL DAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA 2010-2013