## Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Program Relawan Pajak
Vita Apriliasari 1 , Anisa Fahmi 2 , Fadlil Usman 3 1,2,3 Nama Program Studi Diploma III Pajak, Politeknik Keuangan Negara STAN E-mail: 1 vapriliasari@pknstan.ac.id , 2 anisa.fahmi@pknstan.ac.id, 3 fadlil.81@pknstan.ac.id

## Abstrak
Sebagai  bagian  dari self  assessment  system perpajakan  di  Indonesia,  Wajib  Pajak  diwajibkan untuk  menyampaikan  SPT  setiap  tahunnya  paling  lambat  tiga  bulan  setelah  akhir  tahun  pajak. Pemerintah  terus  berupaya  untuk  meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak,  salah  satunya  dengan meningkatkan  pengetahuan  wajib  pajak  termasuk  kewajiban  pelaporan  pajak  (SPT)  melalui program relawan pajak. Program relawan pajak memberikan pendampingan kepada wajib pajak dalam pengisian SPT Tahunan melalui e-filing yang dilakukan baik secara daring maupun luring dengan  target  pemberdayaan  wajib  pajak  sehingga  pada  tahun  berikutnya  mereka  mampu menyampaikan SPT sendiri tanpa didampingi.

## Kata kunci: relawan pajak, kepatuhan wajib pajak, e-filing

## Abstract
As part of the self-assessment of the taxation system in Indonesia, taxpayers need to submit an annual  tax  return  no  later  than  three  months  after  the  end  of  the  tax  year.  The  government continues  striving  to  improve  taxpayer  compliance,  one  of  which  is  increasing  taxpayer knowledge, including tax reporting obligations (SPT), through the tax volunteer program. The tax volunteer program assists taxpayers in filling out the Annual SPT through e-filing online and offline with the target of empowering taxpayers so that in the future time they can submit their SPT without assistance.
Keywords: tax volunteer, tax compliance, e-filing

## 1. PENDAHULUAN
Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara dengan jumlah penerimaan pajak tahun 2020 mencapai Rp1.072,11 triliun [1]. Penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, dan pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagian besar didanai dari pajak. Dalam Laporan Tahunan 2020, Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan jumlah wajib pajak  terdaftar  sebanyak  46,38  juta  dan  91,21%  diantaranya  merupakan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi.  Dari  jumlah  tersebut,  rasio  kepatuhan  WP dalam  menyampaikan Surat  Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh pada tahun 2020 mencapai 77,63%. SPT adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan kewajiban perpajakan. Sebagai bagian dari self  assessment  system perpajakan  di  Indonesia,  Wajib  Pajak  diwajibkan  untuk menyampaikan SPT setiap tahunnya paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Meskipun tingkat  kepatuhan  WP  dalam  menyampaikan  SPT  mengalami  kenaikan  6,26%  dari  tahun sebelumnya,  pemerintah  khususnya  Direktorat  Jenderal  Pajak  terus  berupaya  untuk  terus meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT adalah  pengetahuan  pajak.  Dalam  penelitian  Witono  [2],  Nugroho,  et  al  [3],  Fitria  [4],  dan
Nasution  dan  Ferrian  [5]  variabel  pengetahuan  pajak  menunjukkan  pengaruh  yang  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Rahayu  (2017)  juga  menyimpulkan  bahwa  semakin  tinggi pengetahuan  Wajib  Pajak  terhadap  peraturan  perpajakan,  semakin  tinggi  pula  keinginan  wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga kepatuhan Wajib Pajak akan  meningkat  [6].  Penelitian-penelitian  tersebut  mengimplikasikan  pentingnya  peningkatan pengetahuan  Wajib  Pajak  termasuk  kewajiban  pelaporan  pajak  (SPT).  Di  sisi  lain,  DJP  masih dihadapkan  pada  fenomena  minimnya  pengetahuan  Wajib  Pajak  dalam  pemenuhan  kewajiban perpajakan mereka. Contohnya yaitu Wajib Pajak masih kesulitan dalam pengisian SPT, belum dapat  memahami  perbedaan  formulir  SPT  yang  digunakan,  serta  keterlambatan  dalam melaporkan SPT.
KPP dan Kanwil DJP terus berupaya memberikan kemudahan dan bantuan bagi Wajib Pajak  dalam  menyampaikan  SPT  Tahunan,  khususnya  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi,  agar  target kepatuhan  pajak  dapat  tercapai.  Namun,  KPP  menemui  kendala  dalam  hal  sumber  daya  dan adanya kendala terkait beragamnya persepsi Wajib Pajak terhadap petugas pajak. Jumlah petugas pajak yang terbatas menyebabkan pelayanan terhadap Wajib Pajak tidak dapat maksimal. Selain itu, dengan kondisi pandemi yang hingga tahun 2022 belum berakhir, layanan perpajakan juga harus  dapat  mengantisipasi  penyebaran  virus  COVID-19.  Untuk  itu  Direktorat  Jenderal  Pajak bekerja sama dengan tax center di perguruan tinggi menyelenggarakan Program Relawan Pajak. Program ini melibatkan para mahasiswa perguruan tinggi yang direkrut untuk membantu Wajib Pajak    dalam  melakukan  pengisian  SPT  Tahunan  PPh,  khususnya  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. Melalui  Program  Relawan  Pajak,  Wajib  Pajak  akan  diberikan  pendampingan  dalam  mengisi, menyampaikan SPT melalui laman djponline.pajak.go.id sampai memperoleh Bukti Pengiriman Elektronik (BPE) SPT.
Pada tahun 2022 PKN STAN sebagai perguruan tinggi vokasi di bidang keuangan negara kembali turut serta dalam pelaksanaan Program Relawan Pajak. PKN STAN akan diperbantukan di KPP Pratama Pondok Aren yang merupakan salah satu KPP di lingkungan Kanwil DJP Banten. Keterlibatan Tax center PKN STAN dalam rangkaian Program Relawan Pajak dimulai dengan melakukan rekrutmen relawan, peningkatan kapasitas relawan, sampai melakukan pendampingan pengisian dan penyampaian SPT Wajib Pajak melalui e-filing baik secara daring maupun luring. Wajib Pajak Orang pribadi yang menjadi target dalam program ini adalah orang pribadi yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan  menggunakan  formulir  1770  S,  1770  SS  dan  1770  eform.  Wajib  Pajak  yang  kesulitan menyampaikan  SPT  melalui  laman  djponline.pajak.go.id  sebenarnya  dapat  menghubungi  KPP terdekat  untuk  memperoleh  bantuan.  Namun  demikian,  sumber  daya  pegawai  di  KPP  yang terbatas  menyebabkan  tidak  semua  Wajib  Pajak  dapat  terlayani  dengan  cepat.  Relawan  Pajak yang direkrut PKN STAN akan membantu KPP Pratama Pondok Aren dalam penerimaan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2021

## 2. METODE
Mitra  pada  kegiatan  pendampingan  SPT  PPh  bagi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  melalui Program  Relawan  Pajak  ini  adalah  KPP    Pratama  Pondok  Aren  yang  berada  di  wilayah  kerja Kanwil DJP Banten. Berdasarkan hasil wawancara bersama mitra, permasalahan yang dihadapi mitra diantaranya adalah:
1) Kurangnya sumber daya untuk mendampingi atau membantu Wajib Pajak.
2) Relawan pajak belum memiliki pengetahuan dan kompetensi yang memadai.
3) Wajib  Pajak  mengalami  kesulitan  untuk  melakukan  penyampaian  SPT  menggunakan e- filing
Untuk menyelesaikan permasalahan mitra, Program Relawan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
1) Identifikasi  kebutuhan  jumlah  relawan  dan  mengumumkan  rekrutmen  untuk  memperoleh relawan pajak sesuai kebutuhan.
2) Pemetaan  kemampuan  relawan,  penyiapan  kurikulum,  dan  materi,  serta post-test untuk mengukur pemahaman relawan atas materi.
3) Pelaksanaan pendampingan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi.
Mekanisme  pelaksanaan  pendampingan  dilakukan  secara  daring  atau  luring.  Tahapan pendampingan  secara  daring  dapat  dilihat  pada  Gambar  1.  Sementara,  pendampingan  secara luring dilakukan dengan 2 (dua) skema, yaitu skema Kelas Gadget dan skema Layanan Mandiri. Kelas Gadget merupakan  pendampingan  oleh  relawan  pajak  dalam  pengisian  SPT  Tahunan dengan menggunakan telepon seluler masing-masing Wajib Pajak. Sedangkan, Layanan Mandiri merupakan pendampingan pengisian  SPT  Tahunan oleh  Wajib Pajak  yang  dilakukan di  sarana komputer  (PC)  yang  telah  disediakan  oleh  KPP  Pratama  Pondok  Aren.  Sesuai  kebijakan  dari pihak  KPP,  pendampingan  di  Layanan  Mandiri  diutamakan  oleh  dosen  pendamping  dan pendampingan di Kelas Gadget dilakukan oleh relawan pajak mahasiswa.
Gambar 1. Teknis Pelaksanaan Pendampingan Secara Daring
Adapun peserta kegiatan dari program kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah Wajib  Pajak  KPP  Pratama  Pondok  Aren  yang  membutuhkan  bantuan  untuk  asistensi penyampaian SPT Tahunan PPh OP baik 1770 S, 1770 SS maupun 1770 e-form untuk pengusaha tertentu.  Namun,  secara  umum,  realisasi  peserta  asistensi  adalah  Wajib  Pajak  orang  pribadi karyawan yang merupakan pengguna Formulir 1770 SS atau 1770 S. Selain itu, pada mekanisme luring,  relawan  pajak  juga  melakukan  asistensi  terhadap  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  non- karyawan (usahawan) meski jumlahnya tidak cukup signifikan. Partisipasi Peserta Kegiatan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Program pengabdian pada masyarakat ini menawarkan pendampingan penyampaian SPT Tahunan  PPh  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  melalui  Program  Relawan  Pajak  di  KPP  Pratama Pondok Aren. Program  ini  bertujuan  untuk membantu KPP  Pratama  Pondok  Aren dan  Kanwil DJP Banten untuk meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan prioritas sebagaimana terdapat pada Tabel 1.

## Tabel 1. Prioritas Penyelesaian Masalah
No Prioritas masalah Target Luaran 1 Tenaga pendamping/ jumlah relawan - Rekrutmen jumlah relawan untuk membantu penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak
2 Kompetensi Relawan
- Peningkatan kompetensi relawan terkait perpajakan secara
No Prioritas masalah Target Luaran umum - Peningkatan kompetensi relawan untuk mengisi SPT
Tahunan menggunakan e-filing 3 Pendampingan Wajib Pajak oleh Relawan - Kemampuan menyelesaikan permasalahan dalam penggunaan e-filing agar Wajib Pajak dapat menyelesaikan penyampaian SPT Tahunan
Pendampingan Wajib Pajak dilakukan pada tanggal 7 s.d 29 Maret 2022 dengan dibantu oleh  6  (enam)  orang  relawan  pajak,  termasuk  dosen  pendamping.  Baik  pendampingan  secara luring  maupun  daring  dilakukan  sesuai  dengan  jadwal  yang  telah  ditetapkan,  serta  dengan berkoordinasi  dengan  pihak  KPP  Pratama  Pondok  Aren.  Pendampingan  secara  daring dilaksanakan menggunakan aplikasi percakapan ( Whatsapp ), sedangkan proses asistensi secara luring  bertempat  di  KPP  Pondok  Aren  yang  dilakukan  dengan  memperhatikan  protokol Kesehatan. Sampai dengan setelah program asistensi berakhir, relawan pajak tidak melaporkan adanya isu kesehatan.
Pelaksanaan pendampingan secara daring disesuaikan dengan waktu yang dipilih wajib pajak untuk melakukan konsultasi. Sedangkan pendampingan secara luring dilaksanakan sesuai waktu  kedatangan  wajib  pajak  di  KPP  Pondok  Aren  serta  jadwal  penugasan  tim  yang  telah dituangkan dalam Surat Tugas Direktur PKN STAN Nomor ST-164/PKN/2022 tanggal 1 Maret 2022. Dari seluruh Wajib Pajak yang didampingi, terdapat 3 orang wajib pajak yang diberikan asistensi secara daring. Selain itu, sebagai satu rangkaian proses pendampingan, Wajib Pajak juga diminta mengisi kuesioner (survei kepuasan layanan relawan pajak) setelah pendampingan selesai dilakukan. Kuesioner tersebut dapat berbentuk hard copy yang beberapa salinannya dapat dilihat pada gambar 3, atau soft copy , yaitu melalui pengisian google form .
Pada  prinsipnya,  pendampingan  dilakukan  dengan  lebih  memberdayakan  Wajib  Pajak yang bersangkutan. Hal ini ditujukan agar dalam pelaporan SPT Tahunan berikutnya, Wajib Pajak dapat  melakukannya  secara  mandiri  dan  tidak  perlu  datang  ke  KPP.  Namun  demikian,  pada pelaksanaannya,  terdapat  beberapa  catatan  mengenai  kendala  yang  dihadapi  beserta  solusinya. Uraian terkait kendala dan solusi yang dilakukan pada pelaksanaan pendampingan secara daring dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Kendala dan Solusi pada Pendampingan Daring
No. Permasalahan/Kendala Solusi 1 Wajib  Pajak  belum  memiliki  dokumen  yang  diperlukan dalam  pengisian  SPT.  Hal  ini  mengakibatkan  relawan pajak  tidak  dapat  menjalankan  tugasnya  dan  SPT  tidak dapat disampaikan. Meminta Wajib Pajak melengkapi dokumen terlebih dahulu dan menjadwalkan ulang kegiatan asistensi 2 Penggunaan  aplikasi  percakapan  tanpa  tatap  maya mengakibatkan  adanya  asumsi  yang  tidak  sama  antara relawan pajak dan Wajib Pajak yang didampingi. Beberapa relawan  pajak  belum  cukup  familiar  dengan e-filing sehingga perlu bantuan adanya tangkapan layar dari Wajib Pajak. Meminta  Wajib  Pajak  melakukan  tangkapan  layar  terkait pengisian  SPT  yang  dilakukan  untuk  memastikan kebenarannya. 3 Tidak adanya respon dari Wajib Pajak saat dihubungi. Hal ini diduga disebabkan Wajib Pajak tidak meyakini bahwa pihak yang menghubunginya adalah relawan pajak karena tidak ada interaksi langsung Relawan  pajak  telah  menggunakan  gambar  profil  berupa logo relawan pajak. 4 Wajib Pajak menunda mengisi form permohononan EFIN yang dibutuhkan dalam pengisian SPT, sehingga pengisian SPT tidak dapat segera diselesaikan. Memberikan  penjelasan  mengenai  prosedur  yang  harus ditempuh  sebelum  Wajib  Pajak  dapat  menyampaikan  SPT Tahunan  melalui e-filing serta  menyarankan  Wajib  Pajak untuk segera mengikuti prosedur tersebut.
5 Kode verifikasi tidak kunjung diterima Wajib Pajak Relawan menggunakan beberapa cara, yaitu melalui e-mail maupun  SMS; refresh halaman  pelaporan  dan  kembali meminta  kode  verifikasi;  dan  pada  akhirnya  berhasil menerima  kode  verifikasi  setelah  Wajib  Pajak  melakukan login ulang ke web.
Pelaksanaan pendampingan secara luring juga tidak terlepas dari kendala, baik itu dari Wajib  Pajak  maupun  KPP  Pratama  Pondok  Aren.  Uraian  terkait  kendala  dan  solusi  yang dilakukan pada pelaksanaan pendampingan secara luring dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Kendala dan Solusi pada Pendampingan Luring
No. Permasalahan/Kendala Solusi 1 Terdapat kesalahan dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 karyawan Menyarankan  Wajib  Pajak  untuk  menghubungi  bendahara  kantor dalam rangka membetulkan bukti pemotongan dimaksud, sebelum pengisian SPT Tahunan dilakukan. 2 Keterbatasan  komputer  (PC)  pada  Layanan Mandiri di KPP Pratama Pondok Aren yang dapat digunakan  dalam  pelaporan  SPT  Tahunan  Orang Pribadi yang menggunakan Formulir 1770. Meminta Wajib Pajak menunggu karena hanya terdapat 1 komputer yang  memenuhi  spesifikasi  pelaporan  dengan  Formulir  1770. Solusi lainnya adalah menyampaikan kepada Wajib Pajak prosedur secara  umum  (langkah-langkah)  yang  dapat  ditempuh  dalam pelaporan mandiri.
3 Terputusnya  koneksi  ke server  e-filing pada  saat pengisian SPT dilakukan Mencoba akses dengan menggunakan ponsel, namun cara tersebut tetap gagal. Pada akhirnya Wajib Pajak diminta menunggu terlebih dahulu  hingga  dapat  tersambung  kembali.  Opsi  lain  yang  juga ditawarkan kepada Wajib Pajak adalah mempersilakan Wajib Pajak untuk kembali lagi ke KPP pada siang/sore hari sambil menunggu koneksi tersambung. 4 Wajib  Pajak  tidak  bisa  menulis  sehingga terkendala  dalam  pengisian  mandiri  dengan dipandu oleh relawan pajak Relawan membantu pengisian dengan meminta persetujuan terlebih dahulu  dari  Wajib  Pajak  bahwa  seluruh  pengisian  SPT  tetap menjadi  tanggung  jawab  Wajib  Pajak  dan  demikian  pula  dengan konsekuensi  akibat  pengisian  tersebut.  Selain  itu,  relawan  juga mengonfirmasi setiap pengisian kepada Wajib Pajak.
5 Kode  verifikasi  tidak  kunjung  diterima  meski sudah diajukan melalui web e-filing Meminta  bantuan  petugas  TPT  KPP  untuk  mengecek  kode verifikasi  karena  berdasarkan  data  KPP  seharusnya  sudah  terbit, namun  tidak  kunjung  masuk  ke  alamat e-mail atau  melalui  SMS kepada Wajib Pajak.
6 Wajib Pajak mengeluhkan kode NTPN yang tidak valid ketika dimasukkan ke web e-filing Meminta  Wajib  Pajak  menunjukkan  NTPN  yang  bersangkutan kemudian  membandingkannya  dengan  data  NTPN  sesuai  sistem DJP.  Dalam  hal  ini,  relawan  meminta  bantuan  petugas  TPT KPP untuk melakukan pengecekan. 7 Wajib  Pajak  belum  pernah  menyampaikan  SPT Tahunan melalui e-filing Menjelaskan  dan  melakukan  asistensi  untuk  registrasi  djponline terlebih dahulu, dan selanjutnya melakukan asistensi pengisian SPT Tahunan. 8
Wajib  Pajak  baru  mengaktifkan  kembali  NPWP- nya setelah kembali lagi ke Indonesia. Sebelumnya, Wajib Pajak menetap di luar negeri dan  selama  tahun  pajak  2021  Wajib  Pajak mengungkapkan  tidak  menerima  penghasilan karena belum bekerja lagi. Relawan melakukan tanya jawab terlebih dahulu untuk mengetahui situasi  perolehan  penghasilan  dari  sisi Wajib  Pajak,  meski  belum bekerja  kembali.  Setelah  penggalian  informasi  tersebut,  Wajib Pajak diketahui memiliki penghasilan lain baik yang menjadi objek PPh  maupun  yang  merupakan  non-objek.  Relawan  kemudian menjelaskan  bahwa  Wajib  Pajak  merupakan  pengguna  Formulir 1770 dan tetap wajib melaporkan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2021.
9 Wajib  Pajak  lupa password ,  atau  lupa  alamat  e -
mail. Relawan membantu Wajib Pajak untuk membuat kembali password
baru atau memasukkan alamat e-mail yang  baru pada djponline.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Program  relawan  pajak  merupakan  salah  satu  cara  yang  digunakan  oleh  DJP  untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Program relawan pajak tahun 2022 yang telah dilaksanakan oleh PKN STAN bekerja sama dengan KPP Pratama Pondok Aren merupakan program yang dilakukan dalam kondisi pandemi dengan menggunakan sistem daring atau luring. Program serupa telah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya, meski dengan perbedaan kondisi dan mekanisme asistensi. Berikut adalah beberapa hasil evaluasi atas program dimaksud:
1. Pendampingan pengisian SPT Tahunan masih menjadi layanan yang diminati Wajib Pajak. Hal ini terlihat dari jumlah Wajib Pajak yang datang ke KPP untuk meminta asistensi. Namun, setelah  asistensi  luring  dibuka  kembali  mulai  tahun  ini,  proses  asistensi  lebih  banyak dilakukan  melalui  mekanisme  luring.  Dengan  target  pemberdayaan  Wajib  Pajak  sehingga pada tahun berikutnya mereka mampu menyampaikan SPT sendiri tanpa didampingi, hal ini
tidak  selalu  dapat  dipenuhi  untuk  semua  kriteria  Wajib  Pajak.  Untuk  Wajib  Pajak  yang berusia  cukup  lanjut,  pengisian  secara  mandiri  tetaplah  menjadi  kendala  meski  di  tahun sebelumnya telah menerima pendampingan serupa.
2. Beberapa permasalahan dari sisi teknis sistem dan infrastruktur relatif menurunkan efektivitas asistensi yang dilakukan relawan pajak. Ke depan, pihak KPP Pratama Pondok Aren perlu meminimalkan kendala tersebut dengan penyediaan infrastruktur yang memadai, khususnya dalam rangka penyampaian SPT Tahunan dengan menggunakan Formulir 1770. Di samping itu,  penyediaan  seorang  pegawai  KPP  di  Layanan  Mandiri  perlu  dipastikan  setiap  harinya sehingga  setidaknya  mampu  memberikan  solusi  terkait  permasalahan  teknis  sistem  serta infrastruktur selama proses asistensi dilakukan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kami  sampaikan  kepada  Pusat  Penelitian  dan  Pengabdian  Kepada Masyarakat  PKN  STAN  dan  KPP  Pratama  Pondok  Aren  yang  telah  memberikan  fasilitas  dan dukungan yang diberikan kepada kami sehingga kegiatan pengabdian ini dapat berjalan dengan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Direktorat Jenderal Pajak, “Konsisten Mengoptimalkan Peluang di Masa Menantang: Laporan Tahunan DJP,” 2020. [Online]. Available: https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2021-10/Laporan Tahunan DJP 2020 - Bahasa.pdf.
[2] B. Witono, “Peran Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak,” J. Akunt. dan Keuang. Indones. , vol. 7, no. 2, pp. 196–208, 2008, doi: 10.23917/reaksi.v7i2.2624.
[3] A. Nugroho, R. Andini, and K. Raharjo, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi),” J. Account. , vol. 2, no. 2, pp. 1–13, 2016, [Online]. Available: http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/AKS/article/viewFile/452/438.
[4] D. Fitria, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” JABE (Journal Appl. Bus. Econ. , vol. 4, no. 1, p. 30, Oct. 2017, doi: 10.30998/jabe.v4i1.1905.
[5] A. Nasution and M. Ferrian, “Dampak Pengetahuan Pajak dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus : KPP Pratama Binjai),” J. Akunt. Bisnis dan Publik , vol. 7, no. 2, pp. 207–224, 2017, [Online]. Available:
https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/447.
[6] N. Rahayu, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” Akunt. Dewantara , vol. 1, no. 1, pp. 15–30,
2017, doi: https://doi.org/10.26460/ad.v1i1.21.