## Gorontalo Accounting Journal
https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gaj Vol. 5, No. 2, October 2022 P-ISSN: 2614-2074, E-ISSN: 2614-2066 Nationally Accredited Journal, Decree No.36/E/KPT/2019 Sinta 4

## Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Dengan Rasio
Share dan Growth
Zubaidah Rahman
Universitas Gorontalo/Jl. A. A Wahab, Kec. Limboto Kab. Gorontalo, Gorontalo/Indonesia Email: zubaidahrahman78@gmail.com
Citation:  Rahman,  Z.  (2022).  Pengukuran  Kemampuan  Keuangan  Daerah  Dengan  Rasio Share dan Growth. Gorontalo Accounting Journal , 5(2), 233 – 242. DOI: 10.32662/gaj.v5i2.2472 Artikel info Artikel history: Received: 04-10-2022
Revised: 18-10-2022
Accepted: 24-10-2022
Abstract. This  study  aims  to  measure  the  regional  financial capacity. The data was used in the form of Financial Statements obtained  from  the  Finance  Agency  of  North  Gorontalo  Regency. The analytical method used is using share and growth analysis tools. The results of the research with share analysis show that North Gorontalo Regency during the five years, 2016-2020, has a meager  criterion  value,  meaning  that  North  Gorontalo  Regency does not yet have the financial capacity to finance all of its total expenditures and is still dependent on the Central Government. Furthermore, the study's results as measured by growth analysis showed  that  North  Gorontalo  Regency  during  the  2016-2020 period had a low criterion value. This means that North Gorontalo Regency  has  poor  growth  in  Regional  Original  Income  (PAD)  so North Gorontalo Regency does not yet have optimal prospects for future economic growth.
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kemampuan keuangan  daerah.  Data  yang  digunakan  berupa  Laporan Keuangan  yang  diperoleh  dari  Badan  Keuangan  Kabupaten Gorontalo  Utara.  Metode  analisis  yang  digunakan  yakni menggunakan alat analisis share dan growth . Hasil penelitian dengan  analisis share menunjukan  bahwa  Kabupaten Gorontalo  Utara  selama  periode  lima  tahun  yaitu  2016-2020 memiliki  nilai  kriteria  sangat  rendah,  artinya  Kabupaten Gorontalo Utara belum memiliki kemampuan keuangan dalam membiayai  seluruh  total  Belanjanya  dan  masih  bergantung pada  Pemerintah  Pusat.  Selanjutanya,  hasil  penelitian  yang diukur dengan analisis growth menunjukan bahwa Kabupaten Gorontalo  Utara  selama  periode  2016-2020  memiliki  nilai kriteria  rendah.  artinya  bahwa  Kabupaten  Gorontalo  Utara memiliki  pertumbuhan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang kurang  baik  sehingga  Kabupaten  Gorontalo  Utara  belum memiliki  prospek  pertumbuhan  ekonomi  ke  depan  yang optimal. Keywords: Kemampuan
Keuangan; Share ; Growth
Corresponden author: Email: zubaidahrahman78@gmail.com

## Pendahuluan
Masalah  pengelolaan  keuangan  daerah  merupakan  bagian  penting  dari pemerintah  Daerah  yang  perlu  diperhatikan  secara  baik-baik.  Dalam  menilai akuntabilitas suatu organisasi, maka sangat perlu untuk menggunakan pengukuran terhadap  suatu  kinerja,  hal  ini  lebih  penting  dilakukan  daripada  hanya  sekedar menyampaikan  bahwa  uang  publik  telah  dibelanjakan  secara  efisien  dan  efektif. Hadirnya  standar  akuntansi  pemerintah  (SAP)  menegaskan  kembali  bahwa kewajiban  kepala  daerah  untuk  menyusun  laporan  pertanggung  jawaban  dalam bentuk  laporan  keuangan  pemerintahan  daerah  (LKPD)  meliputi  neraca,  laporan realisasi anggaran (LRA), laporan arus kas (LAK), dan catatan atas laporan keuangan (CALK).  Pelaporan  keuangan  pemerintah  seharusnya  menyajikan  informasi  yang bermanfaat  bagi  para  pengguna  dalam  menilai  akuntabilitas  dan  membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Dengan mengacu pada standar  akuntansi  pemerintah  maka penyusunan  laporan  keuangan  pemerintah daerah  dapat  memberikan  informasi  yang  relevan  mengenai  posisi  keuangan  dan seluruh  transaksi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  selama  satu  periode pelaporan.    Laporan  keuangan  pemerintah  daerah  (LKPD)  digunakan  untuk membandingkan  realisasi  pendapatan  dan  belanja  dengan  anggaran  yang ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan  efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya  terhadap peraturan perundang- undangan.
Fungsi  utama  dari  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  adalah  untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan  tersebut  yang  akan  digunakan  sebagai  dasar  pengambilan  keputusan ekonomi,  sosial,  dan  politik.  Sehingga  laporan  tersebut  harus  dibuat  secara sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca laporan. Akan tetapi masih banyak pihak yang belum memahami atau bisa membaca laporan keuangan dengan baik. Hal tersebut wajar, karena berbagai pihak yang berkepentingan tersebut berasal dari latar  belakang  yang  berbeda  dan  tidak  memahami  akuntansi.  Padahal  mereka sangat membutuhkan informasi keuangan tersebut untuk pembuatan keputusan, oleh  karena  itu  dibutuhkan  analisis laporan  keuangan  untuk  membantu  mereka. Dalam  menganalisis  suatu  laporan  keuangan  bisa  menggunakan  metode-metode dan salah satunya yang paling banyak digunakan adalah analisis rasio keuangan. Analisis  rasio  keuangan  adalah  suatu  ukuran  untuk  mengidentifikasi  ciri-ciri keuangan  berdasarkan  laporan  keuangan  yang  tersedia.  Analisis  rasio  keuangan juga  digunakan  untuk  menilai  kemampuan  suatu  daerah  untuk  memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri.
Sebagaimana penelitian yang dilakukan (Salviyani, 2017), hasil penelitiannya menunjukan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah untuk Kabupaten Langkat belum  mandiri  dalam  membiayai  kegiatan  Pemerintahannya  disebabkan  karena pemerintah  daerah  masih  tergantung  pada  bantuan  dana  eksternal  (pemerintah pusat dan pemerintah daerah). Dalam hasil perhitungan Share dan Growth terhadap ringkasan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  Kabupaten  Langkat  Tahun Anggaran  2011  sampai  dengan  2015,  maka  diperoleh  data Share (rendah)  dan Growth (Tinggi)  kemudian  dengan  pemetaan  kemampuan  keuangan  daerah berdasarkan  Metode  Kuadran,  posisi  Kabupaten  Langkat  pada  kuadran  II,  yaitu kondisi  ini  belum  ideal,  tetapi  daerah  mempunyai  pengembangan  potensial  lokal, sehingga  pendapatan  asli  daerah  berpeluang  memiliki  peran  besar  dalam  total belanja.  Sumbangan  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  terhadap  total  belanja  masih rendah namun pertumbuhan (growth) PAD tinggi.
Sementara  penelitian  yang  dilakukan  (Suryani,  2020),  bertujuan  untuk mengukur dan menganalisis tingkat kemampuan dan kemandirian keuangan daerah Ajatappareng tahun 2012-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis rasio Share sebesar 8,07 % dan hasil analisis rasio pertumbuhan growth sebesar 29,68 % menunjukkan bahwa nilai share tergolong rendah sedangkan nilai growth tergolong tinggi. Sedangkan dengan menggunakan peta analisis kemampuan keuangan daerah menggunakan  metode  kuadran,  menunjukkan  bahwa  masing-masing  daerah tersebut  berada  pada  posisi  kuadran  II  yang  menunjukkan  sumbangan (share) pendapatan  asli  daerah  (PAD)  terhadap  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah (APBD) masih rendah namun pertumbuhan ( growth ) pendapatan asli daerah (PAD) tinggi.
Sedangkan  (Hasan  &  Jumiyanti,  2021),  melakukan  penelitian  dengan  judul peta  kemampuan  keuangan  daerah.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa kemampuan  keuangan  daerah  untuk  setiap  daerah  di  Provinsi  Gorontalo  dengan metode kuadran secara umum masih pada porsi relatif merata. Kuadran I dengan kondisi  daerah  ideal  yang  artinya  daerah  ini  dikategorikan  daerah  mandiri  dan berpotensi  yaitu  Kota  Gorontalo,  Kabupaten  Gorontalo,  Kabupaten  Boalemo  dan Kabupaten  Bone  Bolango.  Selanjutnya  terdapat  dua  daerah  yakni  Kabupaten Pohuwato  dan  Kabupaten  Gorontalo  Utara  masuk  zona  kuadran  II  yang  artinya merupakan kondisi daerah belum ideal.
Tabel 1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Wilayah Gorontalo Utara

## Sumber : Pemda Kab. Gorontalo Utara, 2022
Jika  dilihat  dari  tabel  1,  daerah  Kabupaten  Gorontalo  Utara  menunjukan peningkatan  anggaran  pendapatan  selama  5  tahun  terakhir.  Walaupun  sempat terjadi penurunan pendapatan di tahun 2018 serta belanja yang terus meningkat. Namun data tersebut belum bisa memastikan apakah dengan peningkatan tersebut daerah  Gorontalo  Utara  sudah  tergolong  memiliki  kemampuan  keuangan  dalam membiayai  belanja  daerahnya  dan  apakah  sudah  memiliki  prospek  pertumbuhan ekonomi yang baik atau sebaliknya yang artinya belum mampu membiayai sendiri seluruh  kebutuhan  belanja  daerahnya,  yang  mana  Pendapatan  Asli  Daerahnya hanya  mampu  mebiayai  kegiatan  belanja  rutin  dan  belanja  pembangunan  dari sumber-sumber  pendapatan  daerahnya  dan  sisanya  lebih  banyak  dari  subsidi pemerintah  pusat  berupa  dana  perimbangan  (Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi Khusus atau Dana Bagi Hasil). Secara teori menurut Bappenas (2003), bahwa suatu daerah  dikatakan  ideal  apabila  sumbangan  PAD  terhadap  total  belanja  daerah memiliki  nilai  yang  tinggi  serta  pertumbuhan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dari tahun  ke  tahun  mengalami  peningkatan.  Maka  Analisis Share dan Growth diharapkan dapat menjadi suatu alat ukur untuk menilai apakah daerah Kabupaten Gorontalo Utara sudah memiliki kemampuan keuangan serta pertumbuhan ekonomi yang baik atau mampu membiayai sendiri daerahnya tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat.
Tahun Pendapatan Belanja 2016 682.605.027.140 558.403.678.493 2017 727.347.077.444 573.620.111.057 2018 705.863.539.619 579.843.643.558 2019 774.574.586.784 617.307.352.631 2020 778.141.313.339 618.736.615.809

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  ini  adalah  penelitian  deskriptif  dengan pendekatan  kuantitatif    yang  merupakan  metode  yang  digunakan  untuk merumuskan  perhatian  terhadap  masalah  yang  dihadapi,  data  ini  berupa  angka- angka yang di ambil dari laporan keuangan Pemerintah Daerah. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter baik yang  dipublikasikan  maupun  yang  tidak  dipublikasikan.  sumber  data  dalam penelitian ini Adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara selama lima tahun terakhir yakni laporan keuangan dari tahun 2016-2020. dimana data yang dikumpulkan, disusun dan dianalisis sehingga dapat memberikan informasi masalah yang ada pada Kabupaten Gorontalo Utara.

## Analisis Share
Metode  yang  digunakan  untuk  menganalisis  data  yaitu  perhitungan  analisis share. Analisis  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kemampuan  keuangan  daerah dalam  membiayai  seluruh  total  belanja  pada  tahun  2016-2020.  Dengan  rumus sebagai berikut :
(PAD + DBH) Share = X 100% Total Belanja Sumber : Bappenas, (2003) dalam (Haryanto, 2017) Keterangan : Share : Peranan PAD : Pendapatan Asli Daerah DBH : Dana Bagi Hasil (Pajak dan Sumber Daya Alam) Total Belanja : Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Berdasarkan Tim Litbang Depdagri (1991) dalam Arnaldi ( 2019) standar rasio share untuk mengetahui kemampuan keuangan  dalam membiayai belanja  daerah yaitu :
Sangat rendah  : 0,00% - 10,00%
Rendah : 10,01% - 20,00% Sedang : 20,01% - 30,00% Cukup : 30,00% - 40,00% Tinggi : 40,00% - 50,00% Sangat tinggi : >50,00%

## Analisis Growth
Metode  yang  digunakan  untuk  menganalisis  data  yaitu  perhitungan  analisis growth. analisis  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kemampuan  keuangan  daerah namun  lebih  menengkankan  pada  pertumbuhan  pendapatan  asli  daerah  serta melihat bagaimana prospek pertumbuhan ekonomi kedepan, dengan rumus sebagai berikut :
(PAD + DBH)t + (PAD + DBH)t-1 Growth = X 100% Total Belanja Sumber : Bappenas, (2003) dalam (Haryanto, 2017)
Keterangan : Growth : Pertumbuhan PAD : Pendapatan Asli Daerah DBH : Dana Bagi Hasil (Pajak dan Sumber Daya Alam) t : Periode Saat Ini t-1 : Periode Sebelumnya
Berdasarkan Tim Litbang Depdagri (1991) dalam Arnaldi ( 2019) standar rasio growth  untuk  mengetahui  kemampuan  keuangan  daerah  namun  lebih menengkankan pada pertumbuhan pendapatan asli daerah serta melihat bagaimana prospek pertumbuhan ekonomi kedepan  yaitu :
Sangat rendah  : 0,00% - 10,00%
Rendah : 10,01% - 20,00% Sedang : 20,01% - 30,00% Cukup : 30,00% - 40,00% Tinggi : 40,00% - 50,00% Sangat tinggi  : >50,00%

## Hasil Dan Pembahasan

## Hasil Penelitian
Pada  penelitian  ini  dilakukan  analisis  terhadap  laporan  realisasi  anggaran pendapatan dan belanja  daerah untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanja daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja  daerah dari tahun  2016- 2020.

## Analisis Share
Berdasarkan data tahun 2016-2020 maka diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :
Tabel 2. Hasil Perhitungan Share 2016-2020 Tahun Realisasi Penerimaan PAD Jumlah DBH Total Belanja Daerah Share 2016 24.586.696.146 14.084.121.856 558.403.678.493  6,93% 2017 44.817.338.961 11.277.346.346 573.620.111.057  9,78% 2018 27.302.685.285 9.456.217.835 579.843.643.558  6,34% 2019 32.056.965.027 6.832.948.800 617.307.352.631  6,30% 2020 27.340.589.523 7.624.184.045 618.736.615.809  5,65%
Sumber : Data diolah 2022
Dari hasil tabel 2 pada tahun tahun anggaran 2016 sebesar 6,93 % merupakan hasil  total  realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  terdaftar  sebesar Rp.24.586.696.146,18 ditambah dana bagi hasil yang bersumber dari jumlah dana bagi hasi pajak dan sumber daya alam sebesar Rp.14.084.121.856,00 dibandingkan dengan total belanja sebesar Rp.558.403.678.493,00.
Berdasarkan  perhitungan,  nilai share untuk  tahun  2017  mengalami peningkatan  yaitu  sebesar  9,78%  merupakan  hasil  total  realisasi  pendapatan  asli daerah yang terdaftar sebesar Rp.44.817.338.961,34  ditambah dana bagi hasil yang bersumber  dari  jumlah  dana  bagi  hasi  pajak  dan  sumber  daya  alam  sebesar Rp.11.277.346.346,00 dibandingkan
dengan total belanja sebesar
Rp.573.620.111.057,00.
Berdasarkan  perhitungan  Rasio share untuk  tahun  2018  sebesar  6,33%
merupakan  hasil  total  realisasi  pendapatan  asli  daerah  yang  terdaftar  sebesar Rp.27.302.685.285,80 ditambah dana bagi hasil yang bersumber dari jumlah dana bagi hasi pajak dan sumber daya alam sebesar Rp.9.456.217.835,00 dibandingkan dengan total belanja sebesar Rp.579.843.643.558,00.
Berdasarkan  perhitungan  tersebut,  maka  nilai share untuk  tahun  2019 mengalami  penurunan  yaitu  sebesar  6,29%  merupakan  hasil  total  realisasi pendapatan  asli  daerah  yang  terdaftar  sebesar  Rp.32.056.965.027,54  ditambah dana bagi hasil yang bersumber dari jumlah dana bagi hasi pajak dan sumber daya alam  sebesar  Rp.6.832.948.800,00  dibandingkan  dengan  total  belanja  sebesar Rp.617.307.352.631,53.
Nilai share untuk tahun 2020  juga mengalami penurunan yaitu sebesar 5,65% merupakan  hasil  total  realisasi  pendapatan  asli  daerah  yang  terdaftar  sebesar Rp.27.340.589.523,42 ditambah dana bagi hasil yang bersumber dari jumlah dana bagi hasi pajak dan sumber daya alam sebesar Rp.7.624.184.045,00 dibandingkan dengan total belanja sebesar Rp.618.736.615.809,00.

## Analisis Growth
Dari hasil analisis terhadap data tahun 2016-2020 diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :
Tabel 3. Hasil Perhitungan Growth 2016-2020 Tahun Realisasi Penerimaan PAD Jumlah DBH Total Belanja Daerah Growth 2016 24.586.696.146 14.084.121.856 558.403.678.493  13,55% 2017 44.817.338.961 11.277.346.346 573.620.111.057  16,52% 2018 27.302.685.285 9.456.217.835 579.843.643.558  16,01% 2019 32.056.965.027 6.832.948.800 617.307.352.631  12,25% 2020 27.340.589.523 7.624.184.045 618.736.615.809  11,94%

## Sumber : Data diolah 2022
Dari hasil tabel 3 nilai Growth untuk tahun 2016 sebesar 13,55% merupakan hasil  total  realisasi  pendapatan  asli  daerah  yang  ditambah  dana  bagi  hasil  yang bersumber dari  jumlah dana bagi hasi pajak dan sumber daya alam periode saat ini sebesar  Rp.38.670.818.002,18 ditambah dengan jumlah total realisasi pendapatan asli  daerah  dengan  dana  bagi  hasil  (pajak  dan  sumber  daya  alam)  periode sebelumnya  sebesar  Rp.36.971.075.217,82  dibandingkan  dengan  total  belanja sebesar Rp.558.403.678.493,00.
Berdasarkan  perhitungan,  nilai Growth untuk  tahun  2017  sebesar  16,52% merupakan  hasil  total  realisasi  pendapatan  asli  daerah  yang  ditambah  dana  bagi hasil  yang  bersumber  dari  jumlah  dana  bagi  hasi  pajak  dan  sumber  daya  alam periode  saat  ini  sebesar    Rp.56.094.685.307,34  dikurangi  dengan  jumlah  total realisasi  pendapatan  asli  daerah  dengan  dana  bagi  hasil (pajak  dan  sumber  daya alam) periode sebelumnya sebesar Rp.38.670.818.002,18 dibandingkan dengan total belanja sebesar Rp.573.620.111.057,00.
Berdasarkan  perhitungan,  nilai Growth untuk  tahun  2018  sebesar  16,01% merupakan  hasil  total  realisasi  pendapatan  asli  daerah  yang  ditambah  dana  bagi hasil  yang  bersumber  dari  jumlah  dana  bagi  hasi  pajak  dan  sumber  daya  alam periode  saat  ini  sebesar    Rp.36.758.903.120,80  dikurangi  dengan  jumlah  total realisasi  pendapatan  asli  daerah  dengan  dana  bagi  hasil (pajak  dan  sumber  daya alam)  periode  sebelumnya  sebesar  Rp.56.094.685.307,34  dibandingkan  dengan Total belanja sebesar Rp.579.843.643.558,00.
Berdasarkan  perhitungan,  nilai Growth untuk  tahun  2019  sebesar  12,25% merupakan  hasil  total  realisasi  pendapatan  asli  daerah  yang  ditambah  dana  bagi
hasil  yang  bersumber  dari  jumlah  dana  bagi  hasi  pajak  dan  sumber  daya  alam periode  saat  ini  sebesar    Rp.38.889.913.827,54  dikurangi  dengan  jumlah  total realisasi  pendapatan  asli  daerah  dengan  dana  bagi  hasil (pajak  dan  sumber  daya alam) periode sebelumnya sebesar Rp.36.758.903.120,80 dibandingkan dengan total belanja sebesar Rp.617.307.352.631,53.
Berdasarkan  perhitungan,  nilai Growth untuk  tahun  2020  sebesar  -11,94% merupakan  hasil  total  realisasi  pendapatan  asli  daerah  yang  ditambah  dana  bagi hasil  yang  bersumber  dari  jumlah  dana  bagi  hasi  pajak  dan  sumber  daya  alam periode  saat  ini  sebesar    Rp.34.964.773.568,42  dikurangi  dengan  jumlah  total realisasi  pendapatan  asli  daerah  dengan  dana  bagi  hasil (pajak  dan  sumber  daya alam) periode sebelumnya sebesar Rp.38.889.913.827,54 dibandingkan dengan total belanja sebesar Rp.618.736.615.809,00.
Pembahasan Analisis Share
Tabel 4. Hasil Perhitungan Share 2016-2020 Tahun Realisasi Penerimaan PAD Jumlah DBH Total Belanja Daerah Share Kriteria 2016 24.586.696.146  14.084.121.856  558.403.678.493  6,93%  Sangat rendah 2017 44.817.338.961  11.277.346.346  573.620.111.057  9,78%  Sangat rendah 2018 27.302.685.285  9.456.217.835  579.843.643.558  6,34%  Sangat rendah 2019 32.056.965.027  6.832.948.800  617.307.352.631  6,30%  Sangat rendah 2020 27.340.589.523  7.624.184.045  618.736.615.809  5,65%  Sangat rendah
Sumber : Data diolah 2022
Dengan  melihat  hasil  analisis  berdasarkan  tabel  4  tersebut,  maka  terlihat bahwa perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total belanja daerah (share) tahun  2016  adalah sebesar  6,93%  dengan  kriteria  sangat  rendah,  angka  tersebut menjelaskan  bahwa  di  tahun  2016  Kemampuan  Keuangan  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo Utara dalam membiayai seluruh total belanjanya hanya sebesar 6,93% sementara ketergantungan terhadap alokasi bantuan pemerintah pusat melalui skema transfer ke daerah khususnya komponen dana perimbangan mencapai 94%. Kemudian  di tahun 2017 nilai share mengalami kenaikan  sebesar  9,78%  namun  masi  termasuk  dalam    kriteria  sangat  rendah, artinya  di  tahun  2017  Kemampuan  Keuangan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  Kabupaten  Gorontalo  Utara  dalam  membiayai  seluruh  total belanjanya  hanya  sebesar  9,78%  sementara  ketergantungan  terhadap  alokasi bantuan pemerintah pusat melalui skema transfer ke daerah khususnya komponen dana perimbangan mencapai 91%. Selanjutnya pada tahun 2018 nilai share kembali mengalami  penurunan  dengan  perolehan  angka  sebesar  6,34%  dengan  kriteria sangat rendah, artinya di tahun 2018 Kemampuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo Utara dalam membiayai seluruh total belanjanya hanya sebesar 6,34% sementara ketergantungan terhadap alokasi bantuan pemerintah pusat melalui skema transfer ke daerah khususnya komponen dana  perimbangan  mencapai  94%.  Kemudian  di  tahun  2019  nilai share juga mengalami  penurunan  di  angka  6,29%  dengan  kriteria  sangat  rendah,  artinya  di
tahun  2019  Kemampuan  Keuangan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  Kabupaten  Gorontalo  Utara  dalam  membiayai  seluruh  total  belanjanya hanya  sebesar  6,29%  sementara  ketergantungan  terhadap  alokasi  bantuan pemerintah  pusat  melalui  skema  transfer  ke  daerah  khususnya  komponen  dana perimbangan  mencapai  94%.  Hal  ini  juga  terjadi  di  tahun  2020  yang  mana  nilai share yang diperoleh lebih rendah dari empat tahun sebelumnya yaitu hanya sebesar 5,65% dengan kriteria sangat rendah, artinya di tahun 2020 Kemampuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo Utara dalam membiayai  seluruh  total  belanjanya  hanya  sebesar  5,65%  sementara ketergantungan terhadap alokasi bantuan pemerintah pusat melalui skema transfer ke  daerah  khususnya  komponen  dana  perimbangan  mencapai  95%.  Adapun  nilai rata-rata Share Kabupaten Gorontalo Utara selama kurun waktu lima tahun yakni dari tahun 2016-2020 sebesar  7% dengan kriteria sangat rendah, Angka tersebut menjelaskan  bahwa  kemampuan  keuangan  anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah  (APBD)  Kabupaten  Gorontalo  Utara  dalam  membiayai  seluruh  total belanjanya hanya sebesar 7% artinya  besaran keterganstungan terhadap bantuan pemerintah pusat mencapai 93%.
Berdasarkan  uraian  sebelumnya,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  Daerah Gorontalo  Utara  belum  memiliki  kemampuan  keuangan  dalam  membiyai  belanja daerahnya.  Hal  ini  disebabkan  karena  Angka  Pendapatan  Asli  Daerah  mengalami penurunan sementara angka belanja daerah setiap tahunnya terus meningkat serta angka dana bagi hasil yang masih rendah (DBH). Sehingga angka Pendapatan Asli Daerah lebih kecil dibandingkan dengan jumlah belanja, Rendahnya nlai DBH dan Tingginya  beban  belanja  APBD  (Aggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah)  ini mengakibatkan nilai share cenderung menurun.
Temuan  ini  sejalan  dengan  peneliti  sebelumnya  yang  dilakuakan  oleh Haryanto, (2018) menyatakan bahwa hasil analisis share dalam laporan keuangan sangat  rendah,  yang  mana  bahwasanya  daerah  yang  termasuk  kategori  sangat rendah  ini  memang  memiliki  persentase  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Dan  juga Dana Bagi Hasil (DBH) yang jauh dari harapan.
Haryanto,  (2018)  juga  mengemukakan  bahwa  tingginya  beban  belanja Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  tidak  terlalu  mengkhwatirkan apabila struktur belanjanya memang dialokasikan untuk belanja besifat modal serta menimbulkan efek pertumbuhan investasi. yang menjadi permasalahan adalah jika struktur  belanja  tersebut  justru  hanya  didominasi  oleh  belanja-belanja  aparatur rutin  kepegawaian  yang  tetap  memiliki  dampak  pertumbuhan  dari sisi  konsumsi, namun tidak berkelanjutan.

## Analisis Growth
Tabel 5. Hasil Perhitungan Growth 2016-2020 Tahun Realisasi Penerimaan PAD Jumlah DBH Total Belanja Daerah Growth Kriteria
2016  24.586.696.146  14.084.121.856  558.403.678.493  13,55%  Rendah 2017  44.817.338.961  11.277.346.346  573.620.111.057  16,52%  Rendah 2018  27.302.685.285  9.456.217.835
579.843.643.558  16,01%  Rendah 2019  32.056.965.027  6.832.948.800 617.307.352.631  12,25%  Rendah 2020  27.340.589.523  7.624.184.045 618.736.615.809  11,94%  Rendah
Sumber : Data diolah 2022
Berdasarkan tabel 5 terlihat perolehan pertumbuhan PAD (growth) tahun 2016 adalah  sebesar  13,55%  dengan  kriteria  rendah,  artinya  pertumbuhan  PAD
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Gorontalo  Utara    sebesar  13,55%  dari  tahun sebelumnya.  Kemudian  pada  tahun  2017  pertumbuhan  PAD  mengalami peningkatan  dengan  perolehan  angka  yang  tinggi  yaitu  sebesar  16,52%  dengan kriteria rendah, artinya pertumbuhan PAD Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 16,52% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2018 pertumbuhan PAD  kembali  mengalami  penurunanan  dengan  perolehan  nilai  sebesar  16,01% dengan kriteria rendah, artinya pertumbuhan PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo  Utara  sebesar  16,01%  dari  tahun  sebelumnya.  dan  tahun  2019 pertumbuhan PAD mengalami penurunan sebesar 12,25% dengan kriteria rendah, artinya pertumbuhan PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 12,25%  dari  tahun  sebelumnya.  Hal  ini  juga  terjadi  di  tahun  2020  yang  juga mengalami  penurunan  dengan  perolehan  nilai  sebesar  11,94%  dengan  kriteria rendah, artinya  pertumbuhan PAD Gorontalo utara sebesar 11,94%. Adapun nilai rata-rata growth Kabupaten Gorontalo Utara selama kurun waktu lima tahun yakni dari tahun 2016-2020 sebesar 14,05% atau dengan kriteria rendah.
Nilai growth yang  rendah  ini  menggambarkan  bahwa  daerah  Kabupaten Gorontalo  Utara  selama  periode  lima  tahun  yaitu  dari  tahun  2016-2020  belum memiliki pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) yang baik, hal ini disebabkan karena menurunnya angka Dana Bagi Hasil (DBH) sementara untuk pos anggaran belanja  daerah  justru  mengalami  peningkatan  dari  tahun  2016-2020  yang mengakibatkan  nilai growth rendah  sehingga  Kabupaten  Gorontalo  Utara  belum memiliki prospek pertumbuhan ekonomi ke depan yang optimal.
Temuan  ini  sejalan  dengan  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh Haryanto, (2018) menyatakan bahwa nilai growth untuk beberapa daerah tergolong rendah, yang mana bahwasanya Sebuah daerah dapat memiliki growth positif atau negatif tergantung dari kondisi APBD masing-masing, sebuah daerah dengan angka growth yang negatif mengandung makna daerah tersebut sudah berada pada periode senja  dari  sebuah  pola  pertumbuhan  APBD  dan  wajib  untuk  sesegera  mungkin mengubah pola pembangunan daerahnya menuju arah yang lebih optimal.
Haryanto (2018), juga menyatakan bahwa nilai growth rendah menggambarkan adanya permasalahan bersama yang harus diatasi oleh pemerintah daerah. Kondisi ini  juga  mengindikasikan  perlunya  koordinasi  secara  menyeluruh  antara  masing- masing  kabupaten  dan  kota  dengan  provinsi  dalam  mengatasi  permasalahan rendahnya  pertumbuhan.  Melihat  karakteristik  seluruh  kabupaten  yang  mengisi kategori ini, semakin menguatkan perlunya modernisasi kabupaten dalam mengejar aspek  pertumbuhan  ekonomi  ke  depan  yang  berkelanjutan.  Jika  tidak  maka kabupaten  akan  selalu  melekat  dengan  stigma  tidak  mandiri  dan  tidak  memiliki prospek pertumbuhan ekonomi ke depan yang optimal.

## Kesimpulan dan Saran
Kabupaten Gorontalo Utara Selama kurun waktu lima tahun yaitu dari tahun 2016-2020 memiliki nilai share yang berdasarkan kriteria sangat rendah dan growth yang  berdasarkan  kriteria  persentase  rendah.  Perolehan  nilai yang sangat  rendah ataupun  rendah  ini  membuktikan  bahawa  Kemampuan  Keuangan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo Utara belum memiliki kemampuan  keuangan  dalam  membiayai  seluruh  total  belanjanya, serta  memiliki pertumbuhan ekonomi yang  masih tergolong rendah artinya Kabupaten Gorontalo Utara belum memiliki prospek pertumbuhan ekonomi ke depan yang optimal. Hal ini disebabkan karena menurunnya angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sementara untuk pos anggaran belanja daerah justru mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020.
Disarankan  agar  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Gorontalo  Utara  agar  lebih meningkatkan  kinerja  keuangan  dan  pemanfatan  PAD  agar  perlu  dimaksimalkan demi  menunjang  pelaksanaan  otonomi  daerah,  serta  dibutuhkan  kebijakan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Gorontalo  Utara  dalam  membangkitkan  gairah sektor-sektor  pemasukan  asli  daerah  maupun  perolehan  Dana  Bagi  Hasil  agar kabupaten  Gorontalo  Utara  kedepannya  memiliki  prospek  pertumbuhan  ekonomi yang  optimal  Sehingga  daerah  tersebut  menjadi  mandiri  dan  tidak  terlalu bergantung pada pemerintah pusat.
Untuk  peneliti  selanjutnya  perlu  menambah  alat  analisis  untuk  lebih mengembangkan penelitian ini baik itu penilaian terhadap  kemampuan keuangan dalam  membiayai  belanja  daerah  ataupun  melihat  serta  meramal  bagaimana prospek  pertumbuahan  ekonomi  daerah  kedepannya  sebab  hasil  analisis  yang dipakai  dalam  penelitian  ini  hanya  sebatas  menilai share dan growth dan  tidak menutup  kemungkinan  bila  dianalisis  menggunakan  alat  analisis  yang  berbeda maka hasil analisis pun akan berbeda.

## Daftar Pustaka
Arnaldi,  I.  Y.  (2019).  Analisis  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota  Padang  Untuk Mengukur  Kinerja  Keuangan  Daerah. Jurnal  Pundi , 3 (1),  83 – 100. https://doi.org/10.31575/jp.v4i1.182
Haryanto,  J.  T.  (2017).  Penghasil  Sda  Dan  Non-SDA  di  Era  Desentralisasi  Fiskal (Comparative  Analysis  of  Regional  Financial  Mapping  from  The  Producer  of Natural  Resources  and  Non-Natural  Resources  in  The  Fiscal  Decentralization Era). Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik , 8 (2), 103 – 116. Haryanto,  J.  T.  (2018).  Kemandirian  Daerah  dan  Prospek  Ekonomi  Wilayah
Kalimantan. Indonesian  Treasury  Review  Jurnal  Perbendaharaan  Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik , 3 (4), 312 – 328. https://doi.org/10.33105/itrev.v3i4.88
Hasan, W., & Jumiyanti, K. R. (2021). Peta Kemampuan Keuangan Daerah. Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi , 12 (1), 2086 – 4264.
Ningtias,  Y.  D.,  Nugroho,  T.  R.,  &  Ainiyah,  N.  (2016).  Analisis  Rasio  Keuangan Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  Untuk  Menilai  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012-2016. Jrunal Akuntansi , 1 – 12.
Rara  Mianti,  F.  (2014). Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  se-provinsi bengkulu sepuluh tahun terakhir . Universitas Bengkulu. Salviyani, A. (2017). Analisis Rasio Keuangan Menggunakan Perhitungan Share dan Growth  Untuk  Menilai  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Langkat . Universitas Muhamadiyah Sumatra Utara.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Suryani, B. B. dan S. A. (2020). Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah Ajatappareng. Journal of Chemical Information and Modeling , 2 (1), 5 – 7. http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP/article/download /83/65%0Ahttp://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&fr om=export&id=L603546864%5Cnhttp://dx.doi.org/10.1155/2015/420723%0 Ahttp://link.springer.com/10.1007/978-3-319-76
Wandira, A. G. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang . Universitas Negeri Semarang.