## JURNAL RESTORATIVE JUSTICE

## UANG PENGGANTI SEBAGAI ALTERNATIF PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

## REPLACEMENT MONEY AS AN ALTERNATIVE RETURN OF STATE LOSSES IN CORRUPTION CRIMINAL ACT

## Yuda Musatajab
Fakultas Hukum Universitas Musamus Jl. Kamizaun – Mopah Lama, Merauke Papua, 99600
E-mail : mustajabyudaj@gmail.com
Mulyadi A. Tajuddin Fakultas Hukum Universitas Musamus Jl. Kamizaun – Mopah Lama, Merauke Papua, 99600
E-mail : mulyadi@unmus.ac.id
Naskah diterima: 2 April 2018 direvisi: 10 april 2018 disetujui: 28 Mei 2018

## Abstrak
Penelitian ini  dibuat  bertujuan  untuk  mengetahui  mekanisme  pembayaran  uang  pengganti  untuk pengembalian  kerugian  negara  dalam  kasus  tindak  pidana  korupsi  serta  kendala  yang  dihadapi dalam proses pembayaran uang pengganti. Penelitian ini  mengambil  sampel  di  Kejaksaan Negeri Merauke dan  Beberapa Jaksa  yang  ada  di  Merauke.  Sanksi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti menjadi  sesuatu  yang  penting,  karena  salah  satu  tujuan  yang  akan  dicapai  dalam pemberantasan  korupsi  adalah  pengembalian  kerugian  keuangan  negara.  Oleh  karna  itu  Jaksa diharapkan  mampu  memberikan  efek  jera  terhadap  para  pelaku  Koruptor  yang  merugikan keuangan negara, serta jaksa dapat mengembalikan keuangan negara yang telah dikorupsi melalui uang pengganti.
Kata Kunci: Uang Pengganti; Pengembalian Kerugian Negara; Tindak Pidana Korupsi.

## Abstract
This research aims to know the mechanism made payments of money substitutes for State losses in the  case  of  a  refund  of the crime of corruption as well as obstacles encountered in the process of payment of money substitutes. This study took sample in Merauke and several State Prosecutors in Merauke.  Additional  criminal  sanctions  in  the  form  of  payment  of  money  substitutes  become something  important,  because  one  of  the  objectives  that  will  be  achieved  in  the  eradication  of corruption  is  a  financial  loss  to the country of return. Therefore, the Prosecutors are expected to
give a deterrent effect against the perpetrators Corruptor adverse financial state,  and  prosecutors can  restore the  finances of  the  State has been corrupted through money substitutes.
Keywords : Cash replacement, refund of the losses to the State, criminal acts of corruption.
copyrights©2018 Jurnal Restorative Justice. All rights reserved

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Secara  Tindak  pidana  korupsi  adalah  suatu  perbuatan  tidak  jujur  dengan  maksud  untuk memperkaya diri sendiri dan atau orang lain dengan cara menyelewengkan ataupun menggelapkan keuangan negara sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara. Tindak pidana korupsi  merupakan salah satu dari beberapa tindak pidana khusus  yang diatur juga  diluar KUHP. Tindak  pidana  korupsi  memiliki  spesifikasi  khusus  yang  membedakannya  dengan  tindak  pidana umum  misalnya  dalam  hal  penyimpangan  hukum  acara  dan  materi  yang  diatur  guna  menekan jumlah kebocoran dan penyimpangan keuangan negara.
Salah  satu  unsur  dalam  tindak  pidana  korupsi  ialah  adanya  kerugian  keuangan  negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini, Pemerintah membuat Undang-Undang Korupsi, baik yang lama  yaitu  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1971  maupun  yang  baru  yaitu  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagai  sarana  yang  cukup  strategis untuk  mengembalikan  kerugian  negara  akibat  tindak  pidana  korupsi,  sehingga  pidana  tambahan pembayaran  uang  pengganti harus  dapat dilaksanakan seoptimal mungkin.  Kalau  melihat materi ketentuan pidana pembayaran uang pengganti dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2001 seakan- akan memberikan harapan yang besar bahwa kerugian negara dapat dikembalikan, namun harapan tersebut  menjadi  redup  setelah  melihat  kenyataan  dimana  kerugian  negara  dari  tahun  ke  tahun semakin bertambah karena semakin banyaknya para koruptor.
Pola  perumusan  dalam  undang-undang  ini,  ditandai  dengan  penempatan  ancaman  pidana minimum  dan  pidana  maksimum  secara  khusus,  artinya  pasal  demi  pasal.  Selain  itu  dalam “tindak pidana secara substansif dianggap berat, ancaman pidana pokok bersifat kumulatif antara pidana  penjara  dengan  pidana  denda.  Sementara  itu  dalam  tindak  pidana  yang  kualifikasinya dianggap  lebih  ringan,  ancaman  pidananya  bersifat  alternatif”.  Jenis  pidana  yang  diancamkan
dalam  tindak  pidana  korupsi,  meliputi  pidana  pokok  yang  terdiri  dari  pidana  penjara  dan  denda, sedangkan  pidana  mati  diposisikan  sebagai  pidana  yang  bersifat  khusus,  yang  hanya  boleh dijatuhkan  hakim  apabila  tindak  pidana  itu  dilakukan  pada  “keadaan  tertentu”  yang  mana dijelaskan  dalam  Pasal  2  ayat  2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Mengenai jenis pidana tambahan ada jenis baru yang tidak dikenal menurut Pasal 10  KUHP,  dan  termuat  dalam  Pasal  18  ayat  1  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 adalah :
a. Perampasan  barang  bergerak  yang  berwujud  atau  yang  tidak  berwujud  atau  barang yang  tidak  bergerak  yang  digunakan  untuk  atau  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana korupsi,  termasuk  perusahaan  milik  terpidana  dimana  tindak  pidana  korupsi  itu dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
b. Pembayaran  uang  pengganti  yang  jumlahnya  sebanyak-banyaknya  sama  dengan  harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
d. Pencabutan  seluruh  atau  sebagian  keuntungan  tertentu,  yang  telah  atau  dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
e. Dari  uraian  pidana  tambahan  yang  terdapat  dalam  UU  No.  31  Tahun  1999  jo  UU  No. 20  Tahun  2001  Pasal  18  ayat  1,  yang  merupakan  salah  satu  ciri  khusus  undang- undang  ini  adalah  pembayaran  uang  pengganti  yang  terdapat  dalam  sub.  Pidana pembayaran uang pengganti, walaupun ada persamaan sifat dengan pidana denda  yakni sama dalam hal nilai uang atau rupiah yang dibebankan atas harta kekayaan si pembuat atau  terpidana,  namun  subtansinya  sungguh  berbeda.  Perbedaan  itu  mengenai  jumlah uang dalam pidana denda, tidaklah perlu dihubungkan dengan akibat atau kerugian yang diderita  maksudnya  adalah  kerugian  negara.  Akan  tetapi,  pada  pidana  pembayaran uang pengganti wajib dihubungkan dengan adanya akibat atau kerugian yang timbul oleh adanya  korupsi  yang  dilakukan  oleh  si  pembuat.  “Tujuan  pidana  pembayaran  uang pengganti  adalah  pengembalian  atau  pemulihan  kerugian  negara  akibat  dari  tindak pidana  korupsi,  tetapi  pidana  denda  semata-mata  ditujukan  bagi  pemasukan  uang untuk kas negara”.
Hukuman  tambahan  masih  harus  dilakukan  walaupun  ancaman  hukuman  pokoknya  sudah mencantumkan denda yang maksimumnya mencapai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), bisa saja  dalam  kenyataannya  hasil  korupsi  yang  ada  menimbulkan  kerugikan  negara  lebih  dari  Rp.
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), oleh karena itu pidana tambahan berupa kewajiban terhadap terpidana untuk membayar uang pengganti dengan jumlah maksimum sebesar jumlah harta benda yang  diperoleh  dari  perbuatan  yang  dilakukannya  serta  dituntut  dan  dikenakan  pada  setiap  kasus tindak  pidana  korupsi  sebagai  salah  satu  upaya  aparat  penegak  hukum  untuk  mengembalikan keuangan negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi.
Berkaitan  dengan  pelaksanaan  pidana  pembayaran  uang  pengganti,  kenyataan  dalam  praktik sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara efektif, karena banyak faktor yang menghambat baik proses eksekusinya.
Sehubungan  dengan  uraikan  dalam  latar  belakang  di  atas  penulis  tertarik  untuk  melakukan “tinjauan  yurudis  terhadap  uang  pengganti  untuk  pengembalian  kerugian  negara  dalam  perkara tindak pidana korupsi”.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  inti  dari  permasalahan yang menjadi titik tolak penelitian adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  mekanisme pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugia Negara dalam kasus tindak pidana korupsi ?
2. Kendala apakah yang dihadapi dalam proses pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi ?

## C. Metode Penelitian
Metode penelitian hukum menggunakan normatif empiris dengan memakai fokus kajian Case approach, dan Conceptual  approach ,  maka  teknik  pengumpulan  data  yaitu  penelitian  pustaka ( library  research ), penelitian lapangan  ( field  research ),  dan  dokumentasi  serta  menganalisis  data secara kualitatif.

## PEMBAHASAN

## A. Mekanisme Pembayaran Uang Penganti
Menurut  Sebagai  perkara  pidana,  penanganan  korupsi  dilakukan  oleh  Penyidik,  Penuntut Umum  dan  Hakim  yang  terangkai  dalam  apa  yang  disebut  dengan  Sistem  Peradilan  Pidana (Criminal  Justice  System) .  Namun  demikian  dilihat  dari  sisi  hukum  acara  pidana  dan kelembagaannya memiliki kekhususan- kekhususan.
Hukum Acara Pidana, selain diatur dalam KUHAP juga diatur dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yaitu  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo Undang-Undang  no  20  Tahun  2001.  Sementara  dilihat  dari  aspek  kelembagaan  yaitu  lembaga penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang mengadili selain sebagaimana diatur dalam KUHAP
juga  diatur  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  tersebar  seperti  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2002  tentang  KPK  dan  Undang-Undang  Nomor  46  tahun  2009  tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam  penanganan  perkara  korupsi  yang  dimulai  dari  penyidikan,  penuntutan,  upaya  hukum yang  kemudian  apabila  sudah  mempunyai  hukum  tetap,  maka  kejaksaan  sebagaimana  Pasal  270 KUHAP  melaksanakan  putusan  pengadilan  yang  sudah  berkekuatan  hukum  tetap  yakni  pidana pokok  penjara  dan  pidana  tambahan  berupa  pembayaran  uang  denda  dan  uang  pengganti  yang mana  penagihannya  berada  pada  tanggung  jawab  pihak  kejaksaan  sebagai  pelaksanaan  putusan (eksekutor) peradilan.
Hasil  wawancara  dengan  Takkas  Marudut  Simanjuntak  selaku  Kasi  Tindak  Pidana  Khusus pada  Kejaksaan  Negeri  Merauke  (08,  Mei,  2017)  menyatakan bahwa,  “Berbicara mengenai  uang pengganti berarti berbicara mengenai bagaimana mengefektifkan uang pengganti karena salah satu tujuan  yang  akan  dicapai  dalam  pemberantasan  korupsi  adalah  pengembalian  kerugian  keuangan Negara.”
Proses  dalam  pelaksanaan  putusan  uang  pengganti  yang  dilakukan  oleh  jaksa  melalui  tahap pengadilan, tahap pelelangan, tahap pembayaran uang pengganti. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah  berkekuatan  hukum tetap, terhadap  perkara  pidana  yang diputus  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  dengan  pidana tambahan  uang  pengganti  maka  mekanisme  pembayaran  uang  pengganti  tersebut  berdasarkan keputusan  Jaksa  Agung  Nomor  :  Kep-518/J.A/112001  tanggal  1  November  2001,  dilakukan dengan cara :
a. Dibuatkan  surat  penagihan  (D-1)  dengan  perihal  penagihan  uang  pengganti  kepada terpidana untuk menghadap jaksa eksekutor di kantor kejaksaan setempat.
b. Terpidana  dipanggil  dan  menghadap  jaksa  eksekutor  ditanya  tentang  kesanggupan membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (D-2)
c. Pada  saat  membayar  uang  pengganti,  maka  dibuatkan  tanda  terima  pembayaran  (D-3) uang  yang telah  diterima dari  terpidana dan  ditanda tanggani oleh kasi pidsus atas nama Kepala Kejaksaan Negeri.
d. Setelah  diterima  uang  pengganti  dari  terpidana  maka  kepala  Kejaksaan  Negeri  / Tinggi  setempat  membuat  surat  perintah  (D-4)  yang  memerintahkan  jaksa  eksekutor  / Kasi Pidsus / untuk menyerahkan uang pengganti atas nama terpidana yang bersangkutan
kepada  Kasubagbin  Kejaksaan  setempat  Cq.  Bendahara  Khusus  /  penerima  setelah menerima  uang  pengganti  dalam  waktu  1x24  jam  harus  menyetorkan  uang  pengganti dengan blangko Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Apabila  dalam  jangka  waktu  1  (satu)  bulan  setelah  putusan  berkekuatan  hukum  tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa melakukan  penyitaan  terhadap  harta benda  yang  dimiliki  terpidana.  Jaksa  melalui  Intelijen  Yustisial  akan  mencari  harta  benda  yang bergerak  maupun  tidak  bergerak  milik  terpidana.  Jika  terpidana  memiliki  harta  benda  dan  telah disita  oleh  jaksa,  maka  pelaksanaan  lelang  dilakukan  selambat-lambatnya  3  (tiga)  bulan  setelah dilakukan  penyitaan.  Dalam  hal  terpidana  tidak  membayar  uang  pengganti  dan  tidak  memiliki harta benda untuk dilakukan penyitaan, maka terpidana tersebut harus menjalani pidana tambahan setelah  menjalani  pidana  pokok.  Hal  ini  harus  dibuktikan  dengan  Berita  Acara  Pelaksanaan Hukuman Pengganti (BA-8).
Penyelesaian  tunggakkan  uang  pengganti  disamping  dilakukan  dengan  penyitaan  dan pelelangan harta benda terpidana juga dapat dilakukan melalui tuntutan subsidair pidana penjara, atau  hukuman  badan.  Tuntutan subsidair pidana  penjara  diatur  dalam  Pasal  18  ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001,  menegaskan  bahwa “Dalam  hal  terpidana  tidak  mempunyai  harta  benda  yang  mencukupi  untuk  membayar  uang pengganti  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  huruf  b,  maka  dipidana  dengan  pidana  penjara yang  lamanya  tidak  melebihi  ancaman  maksimal  dari  pidana  pokoknya  sesuai  dengan  ketentuan dalam  undang-undang  ini  dan  lamanya  pidana  tersebut  sudah  ditentukan  dalam  putusan pengadilan:
1) Upaya  pengembalian  kerugian  dan  atau  pemulihan  keuangan  negara  juga  dapat dilakukan melalui instrumen perdata yaitu melalui gugatan perdata. Gugatan perdata dalam tindak  pidana  korupsi  tidak  selalu  dilakukan  setelah  instrument  pidana.  Gugatan  perdata dapat dilakukan apabila penyidik bisa menemukan alat bukti yang cukup akan tetapi akibat perbuatan pelaku kejahatan korupsi menimbulkan kerugian keuangan negara, sebagaimana dalam  Pasal  32  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi bahwa: Dalam  hal  penyidik  menemukan  dan  berpendapat  bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangakan secara nyata telah ada  kerugian  keuangan  negara,  maka  penyidik  segera  menyerahkan  berkas  perkara  hasil
penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
2) Putusan  Bebas  dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi  tidak  menghapuskan  hak  untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara. Ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  yang  dimaksud  dengan “secara  nyata  telah  ada  kerugian  keuangan  negara”  adalah  kerugian  yang  sudah  dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.
Gugatan Perdata dalam tindak pidana korupsi ditujukan kepada Pelaku dan  atau  ahli  warisnya apabila  pelaku  kejahatan  korupsi  meninggal  setelah  ada  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan hukum tetap dan atau pada saat penyidikan dan/atau pada saat pemeriksaan di pengadilan. Gugatan perdata  terhadap  ahli  waris  pelaku  tindak  pidana  korupsi  diataur  didalam  ketentuan  Pasal  33 Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  bahwa: Dalam  hal  tersangka  meninggal  dunia  pada  saat  dilakukan  penyelidikan,  sedangkan  secara  nyata telah  ada  kerugian  keuangan  negara,  maka  penyidik  segera  menyerahkan  berkas  perkara  hasil penyidikan  tersebut  kepada  Jaksa  Pengacara  Negara  atau  diserahkan  kepada  instansi  yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.
Selain Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  bahwa:  Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan,  sedangkan  secara  nyata  telah  ada  kerugian  keuangan  negara,  maka  penuntut  umum segera  menyerahkan  salinan  berkas  berita  acara  sidang  tersebut  kepada  Jaksa  Pengacara  Negara atau  diserahkan  kepada  instansi  yang  dirugikan  untuk  dilakukan  gugatan  perdata  terhadap  ahli warisnya.
Gugatan  perdata  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi  dan  atau  ahli  waris  pelaku  tindak pidana  korupsi  dapat  diajukan  ketika  muncul  asset-aset yang diduga milik pelaku tindak pidana korupsi.  Hasil  wawancara  dengan  Luga  Harlianto  selaku  Kepala  Seksi  Perdata  dan  Tata  Usaha pada Kejaksaan Negeri Merauke (10, Mei, 2017) menyatakan bahwa :
“Apabila  setelah  putusan  pengadilan  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana  korupsi  yang  belum  dikenakan  perampasan  untuk  segera  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 38 B ayat (2) UU RI Nomor 20 Tahun 2001, maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya”.
Pemulihan  keuangan  negara  melalui  gugatan  perdata  diatur  dalam  Peraturan  Jaksa  Agung Republik  Indonesia  Nomor:  PER-025/A/JA/11/2015  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Penegakkan Hukum,  Bantuan  Hukum,  Pertimbangan  Hukum,  Tindakan  Hukum  Lain,  Dan  Pelayanan  Hukum Di  Bidang  Perdata  Dan  Tata  Usaha  Negara.  Dalam  Peraturan  tersebut  dijelaskan  bahwa  Jaksa Pengacara  Negara  melakukan  Penegakkan  Hukum  melalui  Gugatan  /  Permohonan  ke  Pengadilan terhadap Permasalahan Hukum antara lain:
a. Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  dihentikan  penyidikannya,  karena tidak cukup bukti sedangkan secara nyata telah ada Kerugian Keuangan Negara.
b. Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  dihentikan  penyidikannya  karena  tersangka meninggal dunia sedangkan secara nyata telah ada Kerugian Keuangan Negara.
c. Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  dihentikan  penuntutannya  karena  terdakwa meninggal dunia sedangkan secara nyata telah ada Kerugian Keuangan Negara.
d. Gugatan  perdata  terhadap  terpidana  /  ahli  waris  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  atas harta  kekayaannya  yang  diduga  hasil  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  belum  dilakukan perampasan setelah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
e. Pembatalan Perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan hukum.
f. Permohonan Pailit suatu Badan Hukum.
g. Permohonan pembatalan pendftaran Hak Merek.
h. Permohonan pembatalan pendaftaran Hak Paten.
i. Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas.
j. Permohonan Pembubaran Yayasan.
k. Gugatan Pembayaran Uang Pengganti (PUP).
l. Permohonan agar Balai Harta Peninggalan diperintahkan mengususut harta kekayaan serta kepentingan  seseorang  yang  meninggalkan  tempat  tinggalnya,  tanpa  menunjuk  seorang wakil.
m. Permohonan agar seorang ayah/ibu dibebaskan dari kekuasaannya sebagai orang tua.
n. Permohonana pemecatan seoirang wali dari anak yang belum dewasa.
o. Permohonan pengangkatan pengurus pengganti jika pengurus waris meninggal dunia.
Disamping  kewenangan  Jaksa  Pengacara  Negara  diatas,  dalam  peraturan  tersebut  juga mengatur  tentang  mekanisme  pelaksanaan  gugatan  terkait  tindak  pidana  korupsi,  yaitu  sebagai berikut:
1) Dalam  hal  penyidik  menyerahkan  berkas  perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  kepada  Jaksa Pengacara  Negara  karena  berdasarkan  hasil  penyelidikan  ditemukan  satu atau  lebih  unsur Tindak  Pidana  Korupsi  tidak  terdapat  cukup  bukti,  sedangkan  secara  nyata  telah  ada kerugian  keuangan  negara  (Pasal  32  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi),  dalam  mengajukan  gugatan  perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Jaksa Pengacara Negara meneliti berkas dan membuat Berita Acara penerimaan berkas perkara dari Penyidik.
b. Jaksa  Pengacara  Negara  melakukan  telaahan  guna  menentukan  apakah  terdapat Perbuatan  Melawan  Hukum  Perdata  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1365 KUHPerdata sebagai dasar Gugatan Perdata.
c. Jaksa Pengacara Negara dalam menentukan telah ada kerugian keuangan negara secara nyata harus didasari adanya hasil perhitungan.
d. Jaksa Pengacara Negara berkoordinasi dengan Bidang Intelijen, Bidang Tindak Pidana Khusus  dan  Pusat  Pemulihan  Aset  (PPA)  dalam  menginventarisir  asset  milik  calon Tergugat dalam rangka pengajuan Sita Jaminan guna menjamin pengembalian kerugian negara.
e. Prosedur beracara mengacu pada ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku.
2) Dalam  hal  terdapat  Putusan  Bebas  dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi,  tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara  (Pasal  32 ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi), untuk mengajukan gugatan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a) Bahwa  yang  dimaksud  dengan  putusan  bebas  adalah  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 191 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
b) Jaksa Pengacara Negara meneliti berkas dan membuat Berita Acara penerimaan berkas perkara dari Penuntut Umum.
c) Bahwa  terdapat  2  bentuk  Putusan  dalam  Pasal  191  KUHAP  yaitu  Putusan  Bebas ( vrijspaark) dan Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum ( ontslag ).
d) Dalam hal terdakwa diputus bebas bebas memiliki arti bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti  secara  sah  dan  menyakinkan,  maka  Jaksa  Pengacara  Negara  tidak  dapat melakukan gugatan perdata.
e) Dalam  hal  terdakwa  diputus  Lepas  dari  Segala  Tuntutan  Hukum  memiliki  arti  bahwa perbuatan  yang  didakwakan  kepada  kepada  terdakwa  terbukti,  tetapi  perbuatan  itu bukan  merupakan  suatu  Tindak  Pidana,  maka  Jaksa  Pengacara  Negara  dapat merumuskan perbuatan tersebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.
f) Jaksa  Pengacara  Negara  berkoordinasi  dengan  Bidang  Intelijen,  Bidang  Tindak Pidana  Khusus  dan  Pusat  Pemulihan  Aset  (PPA)  dalam  menginventarisir  aset  milik calon  Tergugat  dalam  rangka  pengajuan  Sita  Jaminan  guna  menjamin  pengembalian kerugian negara.
g) Prosedur beracara mengacu pada ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku.
3) Dalam  hal  Penyidik  menyerahkan  berkas  perkara  kepada  Jaksa  Pengacara  Negara  karena tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan Penyidikan sedangkan  secara  nyata  telah ada  kerugian  keuangan  negara  (Pasal  33  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi),  untuk  mengajukan  gugatan  perlu diperhatikan  hal-hal sebagai berikut:
a) Jaksa  Pengacara  Negara  meneliti  berkas  dan  membuat  Berita  Acara  Penerimaan berkas perkara dari Penyidik.
b) Jaksa  Pengacara  Negara  melakukan  telahaan  atas  penyerahan  berkas  perkara dimaksud  guna  menentukan  apakah  terdapat  Perbuatan  Melawan  Hukum  Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata sebagai dasar gugatan Perdata.
c) Jaksa  Pengacara  Negara  dalam  menentukan  telah  ada  kerugian  keuangan  negara secara nyata harus didasari adanya hasil perhitungan kerugian keuangan negara.
d) Jaksa  Pengacara  Negara  berkoordinasi  dengan  Penyidik,  Penunutut  Umum,  Bidang Intelijen,  Bidang  Tindak  Pidana  Khusus,  Pusat  Pemulihan  Aset  (PPA)  dan  Instansi terkait  lainnya  dalam  menginventarisir  aset  milik  calon  Tergugat  dalam  rangka pengajuan Sita Jaminan guna menjamin pengembalian kerugian negara.
e) Terkait  dengan  ahli  waris  Tersangka,  Jaksa  Pengacara  Negara  harus  mencermati ketentuan mengenai kedudukan ahli waris dalam Hukum Perdata.
f) Prosedur beracara mengacu pada ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku.
4) Dalam  hal  Penuntut  Umum  menyerahkan  berkas  perkara  kepada  Jaksa Pengacara Negara karena  terdakwa  meninggal  dunia  pada  saat  dilakukan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan sedangkan  secara  nyata  telah  ada  kerugian  keuangan  negara,  (Pasal  34  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi),  untuk mengajukan gugatan kepada ahli waris perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a) Jaksa  Pengacara  Negara  meneliti  berkas  dan  membuat  Berita  Acara  Penerimaan berkas perkara dari Penuntut Umum.
b) Jaksa Pengacara Negara melakukan telahaan atas penyerahan berkas  perkara  dimaksud guna  menentukan  apakah  terdapat  Perbuatan  Melawan  Hukum  Perdata  sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata sebagai dasar Gugatan Perdata.
c) Jaksa Pengacara Negara dalam menentukan telah ada kerugian keuangan negara secara nyata harus didasari adanya hasil perhitungan kerugian keuangan negara.
d) Jaksa  Pengacara  Negara  berkoordinasi  dengan  Penyidik,  Penuntut  Umum,  Bidang Intelijen,  Bidang  Tindak  Pidana  Khusus,  Pusat  Pemulihan  Aset  (PPA)  dan  Instansi terkait  lainnya  dalam  menginventarisir  aset  milik  calon  tergugat  dalam  rangka pengajuan Sita Jaminan guna menjamin pengembalian kerugian negara.
e) Terkait  dengan  ahli  waris  Tersangka,  Jaksa  Pengacara  Negara  harus  mencermati ketentuan mengenai kedudukan ahli waris dalam Hukum Perdata.
f) Prosedur beracara mengacu pada ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku.
5) Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi,  apabila  setelah  putusan  pengadilan  yang memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  diketahui  masih  terdapat  harta  benda  milik  terpidana yang  diduga  atau  patut  diduga  juga  berasal  dari  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  belum dilakukan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 b ayat (2) maka negara dapat melakukan Gugatan Perdata terhadap terpidana atau ahli warisnya (Pasal 38 C Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor 31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  ),  untuk  mengajukan gugatan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a) Jaksa  Pengacara  Negara  melakukan  telahaan  dan  menggunakan  putusan  yang  telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut sebagai dasar dan bukti pengajuan gugatan.
b) Jaksa  Pengacara  Negara  berkoordinasi  dengan  Penyidik,  Penuntut  Umum,  Bidang Intelijen,  Bidang  Tindak  Pidana  Khusus,  Pusat  Pemulihan  Aset  (PPA)  dan  Instansi terkait lainnya untuk mengetahui keberadaan harta benda milik Terpidana yang diduga
atau patut diduga berasal dari Tindak Pidana Korupsi dimaksud yang belum dilakukan perampasan.
c) Prosedur beracara mengacu pada ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku.
Hasil  wawancara  dengan  Velerianus  Sawaki  selaku  Kepala  Seksi  Intelijen  pada  Kejaksaan Negeri Merauke (  31, Mei, 2017)  menyatakan bahwa :
“Tindak  Pidana  Korupsi  merupakan  extra  ordinary  crimes,  yang  dilakukan  oleh  kalangan intelektual, sehingga hilangnya alat-alat bukti, khususnya alat- alat bukti yang berguna dalam proses pembuktian gugatan perdata sangat besar. Hilangnya alat bukti tersebut akan berakibat sulitnya  bagai  Jaksa  Pengacara  Negara  untuk  menang  dalam  perkara  perdata  yang ditanganinya.”

## B. Kendala Proses Pembayaran Uang Pengganti Berdasarkan Eksekusi
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, melalui  Pasal  18  ayat  (2),  memang  menetapkan  jangka  waktu yang singkat yakni 1 (satu) bulan bagi  terpidana  untuk  melunasi  pidana  uang  pengganti.  Masih  dalam  ayat  yang  sama,  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juga menyediakan cadangan pidana berupa penyitaan harta terpidana yang kemudian akan dilelang untuk memenuhi uang pengganti.
Dalam ayat berikutnya, maksimal lamanya penjara pengganti dari uang pengganti yang dapat dijatuhkan tidak boleh melebihi ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti. Hal ini dikarenakan  penjara  pengganti  atas  uang  pengganti  merupakan  pidana  tambahan,  sehingga  pada prinsipnya bertujuan untuk menambah hukuman selain pidana pokok yang telah dijatuhkan kepada terdakwa.  Dengan  demikian,  maksimal  ancaman  pidana  tidak  dihitung  dengan  cara mengakumulasikan  ancaman  pidana  pokok  dengan  pidana  tambahan.  Ancaman  pidana  pokok hanya  dijadikan  patokan  dalam  menentukan  maksimal  lamanya  penjara  pengganti  yang  dapat dijatuhkan.
Terkait  dengan  sanksi pidana berupa pidana  tambahan  yaitu  pembayaran uang pengganti ini, terdapat  pengaturan  dalam  bentuk  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  5 Tahun  2014  Tentang  Pidana  Tambahan  Uang  Pengganti  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  yang termuat dalam Bab IV tentang tentang Eksekusi Uang Pengganti Pasal 9 :
1) Apabila  dalam  jangka  waktu  1  (satu)  bulan  setelah  putusan  berkekuatan  hukum  tetap, terpidana  tidak  melunasi  pembayaran  uang  pengganti,  Jaksa  wajib  melakukan  penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana.
2) Jika  setelah  dilakukan  penyitaan  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  terpidana  tetap  tidak melunasi  pembayaran  uang  pengganti,  Jaksa  wajib  melelang  harta  benda  tersebut  dengan berpedoman pada Pasal 23 ayat (3) KUHAP.
3) Pelaksanaan  lelang dilakukan  selambat-lambatnya  3  bulan  setelah  dilakukan penyitaan.
4) Sepanjang  terpidana  belum  selesai  menjalani  pidana  penjara  pokok,  Jaksa masih dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta milik terpidana yang ditemukan.
Bahwa  berdasarkan  aturan  tersebut,  maka  perampasan  aset  dalam  pidana  tambahan  uang pengganti  dapat  dilakukan  jika  Terpidana  tidak  membayar  uang  pengganti  dalam  jangka  waktu paling  lama  satu  bulan  sesudah  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum. Kemudian Jaksa dapat melakukan penyitaan harta benda Terpidana dan selanjutnya melelang harta benda  tersebut  untuk  menutupi  uang  pengganti.  Oleh  karenannya,  uang  penggganti  mempunyai sifat imperative dalam pelaksanaan eksekusinya. Hal ini yang membedakan uang pengganti dengan denda yang mempunyai sifat alternatife dengan pidana kurungan penggantinya.
Jaksa  selaku  Eksekutor  sebagaimana  Pasal  270  KUHAP  melaksanakan  putusan  pengadilan yang  sudah  berkekuatan  hukum  tetap,  mengalami  kendala dalam penyelesaian uang pengganti dimana  para  terpidana  lebih  memilih  menjalani  pidana  penjara  ketimbang  harus  membayar  uang pengganti  yang  dibebankan.  Upaya  Jaksa  dalam  melakukan  penyitaan  juga  mengalami  kendala dimana  para  terpidana  setelah  perkaranya  memperoleh  kekuatan  hukum  yang  tetap  tidak  lagi memiliki  harta  benda  untuk  disita.  Sehingga  tindakan  hukum  yang  harus  ditempuh  dalam  upaya penyelesaian  tunggakkan  uang  pengganti  adalah  mencegah  terjadinya  tunggakkan  uang pengganti,  untuk  itu  perlu  dilakukan  pendataan  dan  penyitaan  sejak  dini  yaitu  sejak  dilakukan penyelidikan.  Kejaksaan  perlu  melakukan  optimalisasi  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  di  bidang Intelijen Yustisial  dan  penyidikan  dalam  hal  mencari  dan  mendata  harta  pelaku tindak pidana korupsi.  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Penelusuran  Aset  sebagai  pedoman  dan  acuan jajaran Intelijen Kejaksaan dalam melakukan penelusuran  aset  untuk  menemukan, mengindentifikasi  dan  menentukan  adanya  suatu  aset  yang  berkaitan  dengan  hasil  perbuatan Tindak  Pidana  dan  /  atau  Perkara  Perdata  dan  /  atau  aset lain  untuk  kepentingan Pemulihan  Aset yang  diduga  disembunyikan  oleh  pelaku,  keluarga  dan  Pihak  terkait  dalam  rangka  memberikan dukungan Intelijen ( supporting data ) kepada bidang lain.
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-010/A/J.A/05/2014 Tentang Standar Opersional  Penelusuran  Aset  dijelaskan  bahwa  Penelusuran  Aset  adalah  seluruh  kegiatan  dan teknik  yang digunakan oleh seseorang penyelidik/pemeriksa keuangan dengan cara mengumpulkan
dan  mengevaluasi  bukti-bukti  transaksi  keuangan  dan  non  keuangan  yang  berkaitan  dengan  aset hasil  perbuatan  Tindak  Pidana  dan/atau  Perkara  Perdata  atau  aset  lainnya  untuk  kepentingan pemulihan aset yang disembunyikan oleh pelaku untuk dapat diidentifikasikan, dihitung jumlahnya, dan  selanjutnya  agar  dapat  dilakukan  pemblokiran/pembekuan  dan  penyitaan  untuk  pemulihan kerugian  keuangan  negara  akibat  perbuatan  pelaku  Tindak  Pidana  dan/atau  perkara  Perdata  atau aset lainnya untuk kepentingan pemulihan aset.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  Mekanisme  pembayaran  uang  pengganti  untuk  pengembalian  kerugian  negara dalam  kasus  tindak  pidana  korupsi  penyelesaiannya  dapat  melalui  proses  hukum  pidana  dan hukum  perdata.  Proses  pidana  dalam  pelaksanaan  putusan  uang  pengganti  yang  dilakukan  oleh Jaksa melalui tahap pengadilan, tahap pelelangan, tahap pembayaran uang pengganti. Berdasarkan putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap,  terhadap  perkara  pidana  yang  diputus berdasarkan Undang-  Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan  pidana  tambahan  uang  pengganti  maka  mekanisme  pembayaran  uang  pengganti  tersebut berdasarkan  keputusan  Jaksa  Agung  Nomor  :  Kep-518/J.A/112001  tanggal  1  November  2001. Proses  perdata  dalam  pelaksanaan  uang  pengganti  yang  dilakukan  oleh  Jaksa  melalui  gugatan perdata  diatur  dalam  Peraturan Jaksa  Agung Republik Indonesia  Nomor:  PER-025/A/JA/11/2015 tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Penegakkan  Hukum,  Bantuan  Hukum,  Pertimbangan  Hukum, Tindakan Hukum Lain, Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara.
Dalam penyelesaian  uang pengganti oleh Jaksa selaku Eksekutor mengalami kendala dimana para terpidana lebih memilih menjalani pidana penjara ketimbang harus membayar uang pengganti yang dibebankan.  Upaya Jaksa dalam melakukan penyitaan juga mengalami kendala dimana para terpidana  setelah  perkaranya  memperoleh  kekuatan  hukum  yang  tetap  tidak  lagi  memiliki  harta benda untuk disita.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami  Chazawi.  2002. Stelsel  Pidana,  Tindak  Pidana,  Teori-Teori  Pemidanaan  &  Batas Berlakunya Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Andi  Hamzah.  2012. Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan Internasional. Jakarta: Rajawali Pers.
Efi  Laila  Kholis,  2010. Pembayaran  Uang  Pengganti  Dalam  Perkara  Korupsi. Jakarta: Solusi Publishing.
Hernold  Ferry  Makawimbang.  2014. Kerugian  Keuangan  Negara.  Yogyakarta: Thafa Media. Jeremy  Pope.  2007. Strategi  Memberantas  Korupsi  Elemen  Sistem  Integritas  Nasional. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Leden  Marpaung.  2001. Tindak  Pidana  Korupsi,  Pemberantasan  dan  Pencegahan.  Jakarta: Djambatan.
Marwan  Effendy.  2013. Korupsi  &  Strategi  Nasional  Pencegahan  serta  Pemberantasannya. Jakarta: Penerbit Referensi.
Marwan Mas. 2014. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . Bogor: Ghalia Indonesia. P.A.F.  Lamintang.  1997. Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia .  Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti.