## ANALISIS FUNGSIONALISME STRUKTURAL UNTUK MELIHAT OPTIMALITAS PELAKSANAAN GERBANG SALAM DI PAMEKASAN
Ibnu Ali (Universitas Islam Madura/ibnualialfarabi@gmail.com) Ali Tohir
(Universitas Islam Madura/alitohir33@gmail.com)

## Abstrak:
Penelitian  ini  ditujukan  untuk  mengetahui  apa  kendala-kendala yang  menyebabkan  pelaksanaan  Gerbang  Salam  belum  optimal serta bagaimana rumusan untuk optimaliasi gerakan ini. Penelitian ini  lebih  difokuskan  pada  teori  fungsionalisme  dalam  perspektif Talcot Persoon dan Robert K. Merton. Dari Parson akan diambil teori AGIL ( adaftation, goal attainment, integration, dan laten ). Dan dari Robert  K.  Merton  akan  diambil  pemikiran  berupa  fungsi, disfungsi, fungsi manifest dan fungsi laten. Melalui analisis AGIL diketahui bahwa sistem sosial yang dibangun berdasarkan  pada  nilai-nilai  keislaman  mengalami  kehilangan keseimbangan. Hal itu dikarenakan bagaian-bagian tersebut sudah mengalami  disfungsi,  terutama  pada  fungsi goal  attainment dan integration .  Sehingga  pelaksanaan  gerbang  salam  tidak  berjalan optimal.
Kata Kunci :
Fungsionalisme Struktural, Optimalitas Pelaksanaan Gerbang

## Salam
Abstract:
This research is aimed to find out the obstacles that cause the implementation of  Gerbang  Salam  is  not  optimal  and  how  to  make  a  formulation  for optimizing  this  movement.  This  research  is  focused  more  on  the  theory  of functionalism  in  the  perspective  of  Talcott  Person  and  Robert  K.  Merton. From Parson will be taken the theory of AGIL (adaptation, goal attainment,
24
integration, and latent). And from Robert K. Merton will be taken theory of a thought of functions, dysfunctions, manifest functions and latent functions. Through  AGIL  analysis  is  known  that  the  social  system  built  on  Islamic values  has  lost  its  balance.  That  is  because  these  parts  have  experienced  the dysfunctions, especially in the function of goal attainment and integration. So that the implementation of Gerbang Salam does not work optimally.
Keywords:
Structural Functionalism, Implementation Optimality Gerbang Salam
Pendahuluan
Pasca  reformasi,  pemerintah  Republik  Indonesia  menggulirkan  otonomi daerah.  Banyak  daerah-daerah  yang  kemudian  mencetuskan  kebijakan  dan kewenangan sendiri untuk mengatur daerahnya selama masih sesuai dengan arah pembangunan  nasional.  Salah  satunya  ialah  Perda-Perda  syari’ah  yang bermunculan  di  banyak  daerah,  seperti  di  Aceh,  Banten,  Makasar,  bahkan kabupaten Pamekasan.
Pamekasan  menelurkan  konsep  peningkatan  kehidupan  beragama  yang disebut Gerakan  Pembanguan  Masyarakat  Islami ( Gerbang  Salam ),  sebuah  peta konsep  dan  implementasi syari’ah dan  nilai-nilai  Keislaman  di  Pamekasan. Konsep  dan  implementasi  gerakan  ini  secara  konkrit  didelegasikan  kepada institusi  khusus,  yaitu  Lembaga  Pengkajian  dan  Penerapan  Syari’at  Islam (LP2SI).
Dalam implementasinya Gerbang Salam ini digerakkan dengan pendekatan struktural dan kultural. Secara struktural melalui tangan pemerintah daerah salah satunya  dengan  mengeluarkan  himbauan  dan  peraturan-peraturan  untuk meminimalisir  tindakan-tidakan  asusila  di  Pamekasan.  Salah  satunya  adalah Perda  larangan  pelacuran,  dan  lain-lain.  Secara  kultural  gerakan  ini  dijalankan melalui pendidikan dan pemeliharaan dalam bidang sosial budaya yang Islami.
Dalam  perkembangannya,  pelaksanaan  Gerbang  Salam  ini  mengalami dinamika  pasang  surut.  Sejak  Gerbang  Salam  digulirkan  melalui  keputusan Bupati Pamekasan No.188/126/441.012/2002 ternyata masih belum terealisasi secara optimal. Selama lebih dari 10 tahun hingga sekarang tahun 2017 kegiatan Gerbang  Salam  hanya  mampu  menghasilkan  beberapa  program  dan  Perda. Antara lain adalah : 1 Perda No 18 tanggal 17 Juni Tahun 2004 tentang Larangan Terhadap Pelacuran , Perbup No 13 tanggal 27 Desember Tahun 2006 tentang
1 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Pamekasan

## Ibnu Ali
Ali Tohir
Sistem  penyelenggaraan  Pendidikan  Agama,  Perda  No  7  tahun  2008  tentang pengelolaan  zakat,  infaq  dan  shadaqah,  Perda  No  4  tahun  2014  tentang keterampilan membaca al-Qur’an bagi peserta didik beragama Islam, Perda No 05 tahun 2014 tentang penertiban kegiatan pada bulan ramadhan, Perda No 14 tahun 2014 tentang tata kelola hotel,  penginapan, dan rumah kos. Di samping itu  telah  muncul  sebelumnya  Perda  Nomor  18  tanggal  32  November  Tahun 2001 tentang Larangan Atas Minuman Beralkohol.
Dalam  implementasinya,  sinergi  antar  elemen  yang  terlibat  langsung dalam  pelaksanaan  Gerbang  Salam  ini  seperti  mengalami  disharmonisasi. Misalnya, LP2SI sebagai lembaga khusus yang dikonsentrasikan untuk menjadi pelaksana program Gerbang Salam merasa kurang mendapatkan dukungan dari pihak  pemerintah  daerah,  bahkan  merasa  tidak  dilibatkan  dalam  pembahasan- pembahasan tertentu. Interaksi dan komunikasi antar elemen ini menampakkan adanya  problem  yang  tentunya  mempunyai  implikasi  bagi  pengembangan  dan pelaksanaan Gerbang Salam itu sendiri. Semua itu membuktikan bahwa tingkat optimalitas  capaian  program  Gerbang  Salam  masih  menghadapi  sejumlah persoalan.
Kondisi  tersebut  menggerakkan  peneliti  untuk  mengetahui  lebih  jauh sampai dimana Gerbang Salam ini dikonsep dan sampai dimana  direalisasikan. Penelitian  ini  penting  dilakukan  karena  Pamekasan  mempunyai  potensi  yang besar  dalam  keagamaan,  baik  berupa  penduduk,  institusi  keagamaan,  institusi pendidikan  keagamaan,  dan  lain-lain.  Inisiatif  dan  semangat  yang  besar  untuk melaksanakan Gerbang Salam merupakan potensi lain yang muncul dari tokoh dan berbagai elemen masyarakat yang banyak. Namun sampai saat ini Gerbang Salam,  baik  secara  teoritis  maupun  praktisnya  masih  belum  menemukan formulasi yang jelas dan optimal.
Dengan  menggunakan  analisis  teori  fungsionalisme  struktural,  penelitian ini  diharapkan  bisa  menjawab  tingkat  optimalitas  dan  ketimpangan  realisasi Gerbang  Salam  di  Pamekasan,  baik  secara  teoritis  dan  praktis.  Analisis  AGIL (Adaptation,  Goal  Attainment,  Integration,  dan  Latency)  antara  struktur  dan fungsi, fungsi manifest dan fungsi laten, dan lain sebagainya dari bagian analisis teori  fungsionalisme  struktural  ini  akan  mencari  titik-titik  kelemahan  dan potensi-potensi  yang  bisa  dikemukakan.    Analisis  ini  juga  akan  menelusuri potensi  struktur  sosial  di  lingkungan  Pamekasan,  baik  dalam  bentuk  diskripsi maupun  gambaran  skema,  dan  hubungan-hubungan  fungsional  antar  struktur tersebut.  Dengan  demikian,  kelemahan  dapat  dicegah  dan  potensi  dapat dikembangkan  untuk  mewujudkan  integrasi  sosial  dan  keseimbangan  dalam upaya pelaksanaan Gerbang Salam di Pamekasan.
26

## Metode Penelitian
Melihat  permasalahan  tersebut  maka  metode  penelitian  ini  adalah pemahaman  ( meaning ).  Karena  itu,  jenis  penelitian  ini  adalah  kualitatif.  Maka pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif.  Penelitian  kualitatif dapat  dipahami  sebagai  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif berupa kata-kata, catatan-catatan yang berhubungan dengan pengertian, makna dan nilai. Dengan kata lain, karakteristik umum penelitian kualitatif adalah lebih menekankan  kualitas  secara  alamiah  karena  berkaitan  dengan  pengertian, konsep, nilai-nilai dan ciri-ciri yang melekat pada obyek penelitian. 2
Jenis  data  dalam  penelitian  ini  berupa  data  kualitatif,  yaitu  data  yang berbentuk  kata,  kalimat,  gerak  tubuh,  ekspresi  wajah  dan  foto.  Neuman,  yang dikutip  oleh  Somantri  menyebutkan,  data  yang  ada  dalam  penelitian  kualitatif bersifat  empiris,  terdiri  dari  dokumentasi  beragam  peristiwa,  rekaman  dari ucapan,  tingkah  laku,  dokumen-dokumen  tertulis,  dan  berbagai  bentuk  visual yang ada dalam sebuah fenomena sosial. 3
Ada  pun  sumber  data  penelitian  ini  meliputi  wawancara  sebagai  sumber primer, dokumentasi, observasi sebagai sumber sekunder. Wawancara dilakukan pada  pihak-pihak  yang  terlibat  langsung  sebagai  pelaksana  Gerbang  Salam. Adapun  dokumentasi  mencakup  data-data  dokumentatif  berupa  catatan,buku, surat  kabar,  majalah,  prasasti,  notulen  rapat,  program,dan  sebagainya  yang berkaitan  dengan  pelaksanaan  Gerbang  Salam,  sedangkan  observasi  adalah tentang  kondisi  sosial  masyarakat  Pamekasan,  baik  di  lingkungan  aparatur pemerintahan, sekolah, dan lain-lain.

## Motif Sosial Lahirnya Gerbang Salam
Gerbang  Salam    lahir  di  tengah  kondisi  masyarakat  Pamekasan  yang memiliki  dorongan  dan  perasaan    keagamaan  yang  kuat  tapi  disisi  yang  lain masih  ada  situasi  dan  kondisi  yang  menampakkan  perilaku  yang  bertentangan dengan nilai-nilai moral ajaran agama Islam, seperti tindakan asusila, peredaran minuman  beralkohol,  dan  sebagainya.  Situasi  yang  bertentangan  dengan  nilai- nilai keagamaan yang banyak dianut masyarakat Pamekasan secara mendalam ini lah yang menjadi titik awal pemicu lahirnya gerakan pembangunan masyarakat Islami  (Gerbang  Salam)  di  Pamekasan.  Gerakan  ini  dimotori  oleh  para  kiyai sebagai elit masyarakat yang mempengaruhi dinamika politik di Pamekasan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh KH. Munib Panempan, seorang tokoh
2 Kaelan. Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm., 5 3 Gumilar Rusliwa Somantri, “ Memahami Metode Kualitatif ”, Makara, jurnal ilmu sosial humaniora Vol. 9, No.2 Desember 2005 (Jakarta, UI), hlm. 60

## Ibnu Ali
Ali Tohir
Nuansa, Vol. 15 No. 1 Januari – Juni 2018
lapangan  yang  terlibat  langsung  dalam  mendorong  gerakan-gerakan  keislaman di Pamekasan.
Berdasarkan wawancara bahwa adanya kiprah kiyai sebagai elit lokal dalam mempengaruhi iklim  sosial yang berdasarkan pada perasaan keagamaan melalui kebijakan politik. Adanya pengaruh tersebut dapat dilacak dari bagaimana peran dan  pengaruh  para  elit  lokal  terhadap  situasi  dan  dinamika  politik  lokal  di Pamekasan  menjelang  beberapa  tahun  sebelum  munculnya  deklarasi  Gerbang Salam. Situsi dan dinamika politik lokal tersebut tidak bisa dilepaskan dari situasi dan kondisi perpolitikan nasional.
Momentum reformasi pada tahun 1998 menjadi titik awal terbukanya kran kebebasan,  khususnya  dalam  bidang  politik  dan  pembangunan  yang dinyatatakan  dengan  munculnya  perubahan  peraturan  perundang-undangan tentang  partai  politik  dan  pemilihan  umum  dan    diikuti  dengan  terbukanya otonomi  daerah  melalui  UU  No  22  tahun  1999.  Situasi  ini  disambut  dengan munculnya  kekuatan-keuatan  politik  identitas  (yang  berlabel  agama),  bagaikan tumbuhnya cendawan di musim hujan. 4 Ada partai nasional sekuler, ada partai yang berbasis Ideologi Islam, dan ada partai nasional yang berbasis massa Islam. Disisi  lain,  otonomi  daerah  memberikan  ruang    dan  kesempatan  bagi  daerah- daerah  untuk  dapat  membangun  dan  mengelola  daerahnya  masing-masing. Situsi demikian menjadi angin segar bagi kelompok Islam di Pamekasan untuk dapat mewarnai perpolitikan lokal.
Disisi yang lain, ada para kiyai sebagai kaum elit lokal yang sejak semula mempunyai  pengaruh  yang  kuat  di  tengah-tengah  masyarakat.  Para  kiyai  ini dapat  dipandang  sebagai  elit  karena  merupakan  kelompok  individu  yang memiliki  pengaruh  yang  sering  menentukan  kehidupadan  dan  perubahan masyarakat,  meski  perubahan  masyarakat  tidak  sepenuhnya  tergantung  dari peran yang ia atau mereka mainkan. Kemudian disebut elit lokal karena peranan pengaruh  yang  mereka  mainkan  berada  dalam  batasan  geografis,  seperti provinsi, kabupaten, atau tingkat desa. 5
Eksistensi kiyai sebagai elit lokal yang kuat dapat dilihat dari kedudukan dan pengaruhnya di tengah  Pamekasan. Bahkan dalam  pandangan masyarakat Madura,  kedudukan  kiyai  sangat  tinggi  dan  terhormat  dibanding  masyarakat biasa. Hal itu sesuai dengan falsafah ; Bhuppa’ Bhappu, Ghuru, Rato (Bapak-Ibu, Guru,  dan  Pemerintah).  Falsafah  ini  menjadi  struktur  pandangan  sosial
4 Zainuddin Syarif, “ Pergeseran Perilaku Politik Kiyai dan Santri” , Al-Tahrir, Jurnal Pemikiran Islam vol 16 no 2 November 2016 (Ponorogo, IAIN), hlm. 299
5 Abdul Chalik. Pertarungan Elit dalam Politik Lokal . (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2017), hlm. 25-
26
28
penghormatan masyarakat terhadap kiyai, bahkan terkadang melebihi dari pada penghormatan  mereka  terhadap  orang  tua.  Sehingga  kiyai  secara  otomatis menjadi  elit  lokal  yang  senantiasa  mempunyai  pengaruh  yang  kuat  karena penghormatan  dan  penghargaan  yang  tinggi  dari  masyarakat  terhadap  sosok kiyai. Posisi  sosial  tersebut  memungkinkan    para  kiyai  untuk  dapat  tampil memegang  kekuatan  sebagai  pengendali  masyarakat  yang  pada  puncaknya memerankan diri dalam percaturan politik lokal. Pengaruh mereka yang kuat itu dapat  dilihat  dalam  momen-momen  perhelatan  politik.  Dalam  konteks  ini misalnya pengaruh elit lokal ini dapat dilihat dalam membesarkan partai politik tertentu, seperti contoh PPP. Meski partai ini telah ditinggalkan oleh sejumlah “vokalisnya” di parlemen akibat kekuatan Islam politik yang sudah disintegrasi, namun di tingkat lokal hal itu sama sekali tidak berdampak pada perolehan suara pada  pemilu  2004.  PPP  tetap  merajai  bumi  Gerbang  Salam  ini  karena  masih ditopang  oleh  dua  kekuatan  pesantren  terbesar  di  Pamekasan,  yaitu  PP. Mambaul  Ulum  Bata-bata  dan  LPI  Darul  Ulum  Banyuanyar. 6 Dominasi pengaruh elit lokal ini dapat dilihat juga dalam pemilihan Bupati Pamekasan baik secara  tidak  langsung  (yang  dipilih  oleh  DPRD  pada  30  Maret  2003)  maupun yang dipilih langsung oleh rakyat  pada 5 Maret 2008. Bahkan pada perhelatan Pilkada langsung tahun 2008  itu, kemenangan Bupati terpilih saat itu tidak lepas dari kekuatan kharismatik KH. Abd. Hamid AMZ, pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. 7
Eksistensi  para  kiyai  yang  kuat  dalam  mempengaruhi  politik  lokal  dan ditambah  momentum  reformasi  yang  membuka  kran  otonomi  daerah  menjadi modal  dan  pintu  masuk  bagi  perjuangan  yang  ingin  memasukkan  nilai-nilai keislaman ke dalam kebijakan politik lokal dan pembangunan. Sebagai hasilnya, munculah  Perda  Nomor  18  tanggal  32  November  Tahun  2001  tentang Larangan Atas Minuman Beralkohol. Kemudian dibentuk Lembaga Pengkajian dan Penerapan syari’at Islam (LP2SI) melalui surat keputusan Bupati Pamekasan Nomor  188/126/441.012/2002  tanggal  30  April  2002.  Dan  tidak  lama kemudian muncul deklarasi gerakan pembangunan masyarakat Islami (Gerbang Salam)  pada  tanggal  4  November  2002    di  depan  Masjid  Agung Asy-syuhada’ Pamekasan  oleh  seluruh  Ormas  Islam  yang  diwakili  oleh  Drs.  KH. Khalilurrahman (ketua PCNU saat itu). 8
6 Zainuddin Syarif, “ Pergeseran Perilaku Politik Kiyai dan Santri” , hlm. 300-301 7 Ibid., 303 8 Tim LP2SI, Mengenal Gerbang Salam (Pamekasan: LP2SI, 2010), hlm. 3

## Ibnu Ali
Ali Tohir
Nuansa, Vol. 15 No. 1 Januari – Juni 2018

## Potret Pelaksanaan Gerbang Salam di Pamekasan
Ada  asumsi  dari  sebagian    pihak  bahwa  pelaksanaan  Gerbang  Salam (istilah  akronim  dari  Gerakan  Pembangunan  Masyarakat  Islami)  di  Pamekasan ini  adalah    penegakan syari’at Islam  secara  kaffah,  dalam  artian  menyangkut hukum  pidana  dan  perdata  Islam.  Padahal  secara  praktis,  gerakan  ini dimaksudkan  hanya  untuk  mentransformasikan  nilai-nilai  ajaran  Islam  dalam kehidupan  sehari-hari  dengan  tanpa  bertentangan dengan  peraturan  perudang- undangan  yang  ada  diatasnya.  Upaya  ini  sebenarnya  merupakan  tahapan  dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya jangka panjang para elit lokal (kiyai dan ulama)  dan  masyarakat  Pamekasan  untuk  mewujudkan  pemberlakuan syari’at Islam melalui peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai ajaran Islam dalam  kehidupan  sehari-hari. 9 Hal  tersebut  sebagaimana  yang  diperkuat  dari pemaparan  wawancara  dengan  Kholil  Asya’ari  mantan  DPRD  Pamekasan periode  2009-2014  dan  selaku  Wakil  Bupati  Pamekasan  yang  baru  saja demisioner.
LP2SI sebagai lokomotif dari gerakan ini memberikan perspektif tentang istilah syari’ah yang melekat pada namanya Lembaga Pengkajian dan Penerapan “ Syari’ah  Islam ”.  Melalui  buku  saku Mengenal  Syari’at  Islam ,  tim  LP2SI memaparkan  luasnya  garapan syari’ah Islam  yang  meliputi  bidang aqidah , amaliyah ,  dan akhlaq yang  semuanya  mencakup  tata  cara  hubungan  antara manusia  dengan  penciptanya,  sesama  manusianya,  dan  lingkungannya.  Bidang aqidah merupakan  dasar-dasar  keyakinan  yang  harus  dimiliki  setiap  individu muslim, bidang amaliyah mencakup ibadah (ritual) dan mu’amalah (sosial) berupa transaksi-transaksi, uqubah , jinayah , mukahat, dan  semua  yang  mengatur hubungan  antar  sesama  manusia,  sedangkan  bidang akhlaq memiliki  cakupan penanaman  kebiasaan  dan  karakter  yang  baik  terhadap  Allah,  masyarakat  dan lingkungannya. 10
Gerbang  Salam    yang  mengandung  konsep  dan  implementasi syari’ah Islam  tidak  dalam  rangka  menyentuh  semua  persoalan  yang  luas  itu,  namun secara  spesifik  menghindari  ranah  hukum  yang  sudah  menjadi  wewenang peraturan  perundang-undangan  yang  ada  diatasnya.  Oleh  karena  itu,  LP2SI memberikan  perspektif  secara  spesifik  bahwa    pelaksanaan  Gerbang  Salam  ini dimaknai  sebagai  upaya  bersama  yang  dilakukan  secara  sistematis  dan  terus
9 Holifatur Rafi’ah. Sejarah Gerbang Salam Di Kabupaten Pamekasan Madura . (Skripsi: Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya, 2015), hlm.37
10 Tim LP2SI, Mengenal Gerbang Salam , hlm.12-21
30
menerus  dalam  rangka  mentransformasikan  nilai-nilai  ajaran  Islam  dalam kehidupan sehari-hari. 11
Sering  dengan  pengertian  tersebut,  maka  tujuan  Gerbang  Salam  adalah terbentuknya  tatanan  kehidupan  individu  dan  masyarakat  Pamekasan  yang Islami menuju kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Tujuan tersebut dirinci kembali ke dalam beberapa program pokok sebagaimana berikut:
1. Membangun keluarga yang Islami
2. Membangun kondisi pendidikan yang Islami
3. Membangun kondisi sosial budaya yang Islami
4. Membangun kondisi lingkungan dan kesehatan yang Islami
5. Membangun aparatur pemerintah yang berjiwa Islami
Optimalitas Pelaksanaan Gerbang Salam Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  optimalitas  berasal  dari  kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan,menjadikan paling baik,  menjadikan  paling  baik,  menjadikan  paling  tinggi,  pengoptimalan  proses, cara,  perbuatan  mengoptimalkan  (menjadi  paling  baik),  paling  tinggi,  dan sebagainya). 12 Sehingga optimalitas pelaksanaan berarti upaya pelaksanaan yang optimal,  yang  paling  baik,  yang  paling  tinggi  dan yang  paling  sempurna.  Maka membicarakan  optimalitas  pelaksanaan  Gerbang  Salam  bertujuan  untuk mengetahui  sejauh  mana  Gerbang  Salam  dilaksanakan  dengan  sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin.
Untuk mengawali analisis tentang optimalitas pelaksanaan Gerbang Salam di  Pamekasan,  penulis  mengumpulkan  data  dari  beberapa  informan    melalui proses  wawancara.  Salah  satunya  adalah  wawancara  dengan  Ketua  LP2SI sendiri,  Moh.  Zahid,  M.Ag.  Sebagaimana  yang  disampaikan  Moh.  Zahid    itu, pada  dasarnya  sebuah  gerakan  dakwah  tidak  akan  pernah  mencapai  titik sempurna  jika  diukur  dari    tujuan  akhirnya,  yaitu  Islam Kaffah .  Namun  jika diukur  dari  sejauh  mana  yang  kita  lakukan  maka  hal  itu  relatif  tergantung periode  kepemimpinan  daerah  yang  dapat  mempengaruhi  terhadap  kegiatan yang ingin dijalankan maka perlu diapresiasi. Sebab bagaimana pun ruang  usaha yang ingin dilakukan  itu dibatasi dengan otonomi daerah dan hirarki peraturan perundang-undangan.
Menurut Umar Bukhori, pelaksanaan Gerbang Salam itu melalui dua jalur, struktural  dan  kultural.  Adapun  optimalitas  pelaksanaannya  mengalami  pasang
11 Ibid, hlm. 2-3
12 Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta, Balai Pustaka, 1994), hlm 800

## Ibnu Ali
Ali Tohir
surut.  Namun  secara  kasat  mata,  pelaksanaannya  sudah  menghasilkan  perda, diantaranya perda larangan minuman beralkohol, perda pengelolaan zakat, dan lain.  Adapun  di  jalur  kultural  (yaitu  jalur  yang  tidak  mempunyai  jalur  struktur sama sekali) kita telah melakukan pendekatan ke banyak pihak, yaitu ke sekolah- sekolah,  kecuali  ke  keluarga  yang  masih  belum  tersentuh  sama  sekali  karena disana belum diketahui memasuki lewat jalur mana”. 13
Penuturan  Umar  Bukhari  tersebut  mengukapkan  dengan  jelas  adanya situasi dan kondisi yang kurang optimal dalam pelaksanaan Gerbang Salam. Hal itu terjadi karena tingkat intensitas pelaksanaanya yang mengalami pasang surut. Meski demikian dia mengakui bahwa sudah ada peningkatan dalam pelaksanaan Gerbang Salam  itu dengan indikasi adanya beberapa pelaksanaan program  yang dimunculkan, baik melalui jalur kultural maupun struktural.
Sejalan dengan apa yang disampaikan Umar Bukhari tersebut, Pemerintah kabupaten Pamekasan sendiri memberikan perspektifnya dalam  hal ini melalu sekretaris daerahnya, Bapak Muhammad Alwi. Kepada penulis, dia memberikan gambaran  dan  pandangannya  tentang  optimalitas  pelaksanaan  Gerbang  Salam sebagaimana berikut :
“Ukurannya  relatif.  Kita  berupaya  untuk  menyampaikan  ke  masyarakat. Tapi  secara  fisik  itu  sudah  banyak  peningkatan.  Misalnya  pemakaian busana  yang  islami  itu  sudah  masuk  di  dalamnya.  Kemudian  kita  juga memulai dan mengakhiri kegiatan dengan membaca do’a dan sebagainya. Jadi yang  kita  dorong  itu  adalah  perilaku-perilaku  masyarakat.  Bukan  pada syari’ahnya.  Jadi  ini  adalah  gerakan  moral  terhadap  masyarakat.  Kalau ditanya  optimalnya,  intinya  sudah  ada  peningkatan,  tapi  kita  upayakan untuk optimalisasi” . 14
Gambaran serupa diberikan oleh Dr. Supandi, M.Pd.I selaku  akademisi dan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan. Berikut pandangannya tentang optimalitas pelaksanaan gerbang salam:
“Kalau menurut pandangan sementara secara umum maka gerbang salam itu belum optimal, karena dari sisi gerbang salamnya sendiri masih banyak pro dan  kontra.  Kalau  dilihat  program-program  yang  sudah  dilakukan  oleh penggiat  program  gerbang  salam  ada  beberapa  hal  pengetahuan  saya  itu LP2SI  melakukan  upaya-upaya  semacam  intsrumen  menciptakan masyarakat kepada hittah keislaman akan tetapi hal itu hanya dilakukan melalui  jalur  pendidikan  formal  dan  non  formal.  Kemudian  sel-sel  itu  juga
13 Wawancara dengan Umar Bukhari,  sekretaris LP2SI pada tanggal 05-Juli-2018
14 Wawancara dengan Bpk. Alwi, Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan 17-Juli 2018
32
masih  menempel  pada  kegiatan-kegiatan  pendidikan  yang  sudah  ada,  baik kegiatan sekolah maupun non sekolah. Itu yang bersifat pendidikan. Kalau yang  bersifat  kebijakan  itu  tergantung  pimpinannya.  Kemarin  ketika masanya  Kholilurrahman  sebagai  Bupati  sangat  dimaksimalkan.  Contoh seperti kebudayan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti kerapan sapi  diminimmalisir.  Kalau  dilihat  secara  global  masih  belum  sama  sekali tersentuh” . 15
Pemaparan data di atas menunjukkan adanya bermacam pandangan dalam melihat  optimalitas  pelaksanaan  Gerbang  Salam.  Ada  yang  melihat  dari  sisi proses, ada yang dari sisi hasil, dan ada yang dari sisi tujuannya. Yang dimaksud proses  disini  adalah  pelaksanan  kegiatan  yang  mencakup  didalamnya  adalah dakwah amar  ma’ruf dan nahi  munkar .  Sedangkan  yang  dikmasud  dengan  hasil adalah  capaian-capaian  dari  pelaksanaan  itu  sendiri.  Dan  yang  yang  dimaksud tujuan adalah pengamalan nilai-nilai ajaran Islam secara kaffah . Selain itu, dapat pula  dilihat  dari  sisi  pelaksana  dan  masyarakat  umum  kabupaten  Pamekasan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Gambarannya adalah sebagaimana berikut :
Gambar Optimalitas Pelaksanaan Gerbang Salam dari berbagai sisi
Secara  umum,  pelaksanaan  Gerbang  Salam  belum  optimal  berdasarkan asumsi di atas. Untuk mengukur kebenarannya, data-data dari beragam lapisan tersebut  sudah  menunjukkan  relevansinya.  Hal  tersebut  berdasarkan  teori koherensi  yang  menyebutkan  adanya  kebenaran  suatu  pengetahuan  jika  sudah menunjukkan  adanya  konsistensi  atau  relevansi  antara  satu  pernyataan  dengan
15 Wawancara dengan Supandi, Akademisi dan Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan pada tanggal 07-07-2018
Optimalitas Gerbang salam Proses/Pelaksanaan Tujuan/Nilai Islami Hasil/Capaian Proses Subjek/Pelaksana Objek/ Masyarakat

## Ibnu Ali
Ali Tohir
Nuansa, Vol. 15 No. 1 Januari – Juni 2018
pernyataan-pernyataan  yang  lain. 16 Namun  faktanya  berdasarkan  teori korespondensi  maka  pembuktiannya  harus  dengan  cara  merujuk  ke  lapangan untuk melihat kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. 17
Gerbang  Salam  telah  ditetapkan  sebagai  model  dan  strategi  dakwah berdasarkan Surat Keputusan Bupati pamekasan Nomor 183/340/44.131/2009 tanggal  19  Oktober  2019.  Sementara  LP2SI  (Lembaga  Pengkajian  dan Penerapan  Syari’at  Islam)  adalah  lembaga  yang  secara  khusus  dibentuk  oleh pemerintah  kabupaten  Pamekasan  untuk  merumuskan  konsep  dan implementasi  dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat  yang  Islami.  Konsep  dan implementasinya  itu  disebut  dengan  Gerbang  Salam. 18 Maka    relevansi  untuk melihat pelaksanaan Gerbang Salam dapat dilihat dari dua level, yaitu pertama adalah pengkajian atau konsep dan kedua adalah implementasinya.

## 1. Level Pengkajian (konsep)
Sebagai  model  dan  strategi  dakwah,  gerbang  salam  sudah  semestinya merumuskan pengkajian konsep sehingga dalam hal ini ada beberapa buku yang sudah diterbitkan oleh LP2SI untuk melakukan penguatan terhadap pelaksanaan Gerbang  Salam.  Buku  tersebut  antara  lain  adalah “Mengenal  Syari’at  Islam”, “ Mengenal  Gerbang  Salam ”,  dan  “ Pembangunan  Pendidikan  Nuansa  Islami  Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ”. Buku yang pertama berisi pengenalan mendasar tentang syari’ah Islam, yang meliputi pengertian, prinsip, dan ruang lingkupnya. Buku  kedua  berisi  pengenalan  konsep  Gerbang  Salam  itu  sendiri,  meliputi pengertian,  visi,  misi,  strategi,  dan  rencana  program.  Dan  buku  ketiga  berisi konsep  program  kemahiran  membaca al - Qur’an dan  program  kemahiran  dan pembiasaan beribadah serta berperilaku Islami melalui jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Jadi ketiga buku tersebut berkesinambungan, dari yang bersifat umum ke yang spesifik dan dari ranah teoritis ke ranah praktis. Buku “ Mengenal Syari’ah” lbh bersifat umum karena menjelaskan semua ruang lingkup syariah , baik dari sisi aqidah , amaliyah ,  dan akhlaq .  Sementara  buku “Mengenal  Gerbang  Salam” lebih spesifik pada penanaman nilai-nilai Islami melalui gerakan dakwah kultural dan struktural dengan strategi-strateginya. Dan diturunkan lagi ke dalam buku ketiga yang  secara  praktis  merupakan  konsep  teknis  satu  program  diantara  program kegiatan Gerbang Salam yang lain.
16 Amsal Bakhtiar. Filsafat Ilmu . (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2012), hlm. 116 17 Ibid, 112 18 Tim LP2SI, Mengenal Gerbang Salam , hlm. 1
34
Jika melihat pada konsepnya sebagaimana yang sudah dirumuskan dalam buku “Mengenal  Gerbang  Salam” ,  maka  visi  Gerbang  Salam  adalah  Pamekasan yang  Islami.  Misinya  adalah  mewujudkan  individu  dan  keluarga  yang  islami, pendidikan  yang  Islami,  dan  aparatur  pemerintah  yang  Islami.  Sedangkan tujuannya  adalah  terbentuknya  tatanan  kehidupan  individu  dan  masyarakat Pamekasan yang islami menuju kebahagian hidup di dunia dan akhirat. 19
Untuk  mencapai  tujuan  tersebut  ada  strategi,  pokok-pokok  dan  rincian program yang menjadi garapan gerbang salam ini. Ada pun strateginya adalah : a. Membangun situasi dan lingkungan yang kondusif bagi terciptanya perilaku yang Islami di lingkungan keluarga, pendidik, dan aparatur pemerintah.
b. Membangun motivasi dan kesadaran setiap individu muslim akan pentingnya sikap dan perilaku Islami.
c. Memadukan  kebijakan  dan  pelaksanaan  program  pembangunan  kabupaten Pamekasan dengan kebijakan dan pelaksanaan program gerbang salam.
d. Membangun  kelompok  pelopor  (pentauladanan)  di  lingkungan  keluarga, pendidikan, dan aparatur pemerintah.
e. Menggalang kerja sama dan kemitraan
f. Melembagakan  dan  membudayakan  sikap  dan  perilaku  yang  islami  dalam seluruh aspek kehidupan
g. Membangun sosial budaya masyarakat secara komprehensif dan terpadu. Strategi-strategi  tersebut  diarahkan  pada  5  sasaran  yang  menjadi  ruang lingkup  Gerbang  Salam,  yaitu  membangun  keluarga  yang  Islami,  pendidikan yang  Islami,  sosial  budaya  yang  Islami,  lingkungan  dan  kesehatan  yang  Islami, dan membangun aparatur pemerintah yang Islami.
Jika  digambarkan  secara  ringkas  maka  desain  strategi  diatas  terdiri  dari komponen  perilaku  dan  kesadaran,  komponen  budaya  dan  lingkungan, komponen  kebijakan,  dan  komponen  kerja  sama.  Komponen  perilaku  dan kesadaran  merupakan  sasaran  individual,  komponen  budaya  dan  lingkungan merupakan  sasaran  kultural,  dan  komponen  kebijakan  dan  kerjasama  atau kemitraan  merupakan  sarana  untuk  mencapai  sasaran  yang  dimaksud.    Semua itu  dijalankan  dalam  5  ruang  lingkup  program  Gerbang  Salam,  yaitu  keluarga yang islami, pendidikan yang islami, sosial budaya yang islami, lingkungan dan kesehatan yang Islami, dan aparatur pemerintah yang Islami.
Maka melihat pada peta-peta konsep di atas, pengkajian konsep Gerbang Salam ini belum optimal. Sebab diantara banyak garapan yang menjadi strategi, sasaran,  dan  ruang  lingkupnya  maka  pendidikan  yang  Islami  yang  sudah

## Ibnu Ali
Ali Tohir
terkonsep  dalam  sebagian  aspeknya,  yaitu  program  kemahiran  membaca  al- Qur’an  dan  program  kemahiran  beribadah  dan  berperilaku  yang  Islami. Sementara  itu  masih  banyak    garapan-garapan  yang  lain  di  dalam    di  ruang lingkupnya.

## 2. Level Penerapan
Di  level  penerapan,  optimalitas  pelaksanaan  Gerbang  Salam  bisa  dilihat dari berbagai sisi ; pelaksana, masyarakat sebagai objek, pelaksanaan itu sendiri, hasil capaian, dan tujuan yang diharapkan dari gerbang salam.
Dari sisi pelaksana, Gerbang Salam sebenarnya tidak hanya menjadi tugas LP2SI,  meski  lembaga  ini  dibentuk  secara  khusus  oleh  pemerintah  kabupaten Pamekasan  untuk  melakukan  pengkajian  dan  penerapan syari’at Islam.  Namun secara umum, gerbang salam menjadi tugas bersama semua lapisan masyarakat pamekasan,  mulai  dari  kepala  dan  anggota  keluarga,  ulama  dan  tokoh masyarakat, LP2SI, MUI dan berbagai ormas Islam, LSM, mahasiswa dan media massa,  dan  pemerintah  kabupaten,  para  pimpinan  SKPD,  DPRD  Pamekasan dan  berbagai  instansi  pemerintah  lainnya. 20 Gerbang  Salam  menurut  ketua LP2SI  sebenarnya  adalah  Gema  Salam  (Gerakan  bersama  Masyarakat  Islam). Berikut ini ringkasan dari yang disampaikannya:
Hampir semua pihak dari semua elemen masyarakat. Karena sesungguhnya gerbang  salam  itu  adalah  Gema  Salam  (artinya  adalah  gerakan  bersama masyarakat Islam). Artinya gerbang salam itu tidak  bisa dipikulkan pada LP2SI,  pemerintah  dan  ormas,  tapi  semua  pihak  sesuai  dengan  tugasnya. Contoh kecilnya adalah keluarga. Jika ingin membina keluarga yang islami maka yang paling berpotensi melakukannya adalah kepala anggota keluarga. Jadi  intinya  semua  pihak,  baik  parpol,  pemerintah,  akademisi,  ulama, maupun  semuanya  terlibat  sehingga  diawal-awal  itu  tampak  guyub,  namun akhirnya berjalan surut . 21
Petikan  wawancara  tersebut  menunjukkan  bahwa Gerbang  Salam  adalah tugas dan milik semua lapisan masyarakat Islam. Gerakan ini pun dibentuk oleh semua  lapisan. 22 Sehingga  dalam  struktur  kepengurusan  LP2SI  yang  menjadi lokomotif  dari  gerakan  ini  terdiri  dewan  penasehat,  dewan  pakar,  dan  dewan pelaksana yang anggotanya terdiri unsur organisasi kemasyarakatan Islam, tokoh
20 Ibid., hlm. 5 21 Wawancara dengan Moh. Zahid, Ketua LP2SI pada tanggal 22-Juli-2018 22 Hasil wawancaradengan mantan wakil bupati pamekasan demisioner (Khalil Asy’ari), sebagai berikut: Gerbang salam itu bermula dari hasil musyawarah dari berbagai pihak, dari pemerintah daerah, dari akademisi, dari lembaga-lembaga, ada kejaksaan dan kepolisian, dan juga ulama.
36
agama  atau  ulama,  akademisi  dan  pemerintah  kabupaten  Pamekasan.  Namun faktanya, kebersamaan semua elemen itu berjalan surut.
Hal  ini  juga  dituturkan  oleh  sekretaris  LP2SI,  Bapak  Umar  Bukhari sebagai berikut:
Banyak  orang  yang  salah  paham  bahwa  yang  seharusnya  melakukan Gerbang  Salam  itu  hanyalah  LP2SI,  padahal  semua  orang  berkewajiban. Jadi  proses  dakwahnya  adalah  tugas  bersama.  Jadi  LP2SI  hanya  lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk menginisiasi dua tujuan utamanya itu, sesuai namanya adaalah lembaga pengkajian dan penerapan . 23
Berdasarkan penuturan itu, banyak kalangan menilai bahwa gerbang salam adalah  tugas  dari  LP2SI  saja.  Penilaian  ini  berpengaruh  terhadap  partisipasi berbagai pihak untuk terlibat secara langsung dalam pelaksanaan gerbang salam. Sehingga  ketika  ada  problem  di  lapangan  yang  bertentangan  dengan  nilai-nilai keislaman  dan  mencoreng  gerbang  salam  maka  yang  dipersoalkan  secara langsung  adalah  LP2SI,  kemana  LP2SI.  Padahal  tanpa  adanya  LP2SI,  gerakan dakwah amar ma’ruf dan nahi munkar itu sudah menjadi kewajiban bersama semua pihak yang beragama Islam.
Dari  sisi  pelaksanaanya,  program  kegiatan  Gerbang  Salam  ini  banyak dilaksanakan  melalui  jalur  pendidikan  baik  secara  kultural  maupun  struktural. Secara kultural misalnya yang melewati kerja sama dengan pihak non struktur, seperti  ke  MKKS,  baik  dalam  bentuk  lomba,  sosialisasi,  sekolah  rintisan Gerbang  Salam,  pondok  ramadhan,  dan  lain  sebagainya.  Sedangkan  secara struktural, seperti   kerja sama dengan dinas pendidikan dan kementrian agama dalam  merumuskan  penertiban  buku  pedoman  penyusunan  tata  tertib  peserta didik  sekolah/madrasah  di  kabupaten  pamekasan.  Ada  juga  melalui  Perda, seperti  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pamekasan  no  4  tahun  2014  tentang keterampilan membaca al-Qur’an bagi peserta didik beragama Islam. Sementara itu, untuk ranah dan jalur yang lain belum bisa disentuh secara optimal, seperti ke  ranah  keluarga  yang  merupakan  skop  kecil  dari  masyarakat  belum  sama sekali. Hal ini sebagaimana penuturan Sekretaris LP2SI sendiri:
“Kita  telah  melakukan  pendekatan  ke  banyak  pihak,  yaitu  ke  sekolah- sekolah, kecuali ke keluarga yang masih belum tersentuh sama sekali karena disana belum diketahui memasuki lewat jalur mana.” 24
Dari  sisi  masyarakat  sebagai  objek,  pelaksanaan  Gerbang  Salam  tidak menyentuh  semua  lapisan  masyarakat.  Dalam  hal  ini  yang  banyak  menjadi
23 Wawancara dengan Umar Bukhari, sekretaris LP2SI pada tanggal 05-Juli-2018
24 Wawancara dengan Umar Bukhari, sekretaris LP2SI pada tanggal 05-Juli-2018

## Ibnu Ali
Ali Tohir
sasaran  adalah  peserta  didik  di  lingkungan  pendidikan,  yang  salah  satunya melalui program rintisan sekolah Gerbang Salam. Meski demikian program ini pun  tidak  menyentuh  semua  sekolah.  Ada  beberapa  sekolah  tertentu sebagaimana berikut:
Data Sekolah Katagori Rintisan Sekolah Gerbang Salam. 25 No Nama Sekolah Rintisan Ket Tahun (1) (2) (3) (4) 1 Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Kowel Pamekasan Katagori Sekolah Dasar 2013 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 ProppoPamekasan Katagori Sekolah Dasar 2013 3 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 3 Pamekasan Katagori Sekolah Menengah 2013 Jadi  melihat  jumlah  sasaran  di  atas  masih  sangat  jauh  dari  kata  optimal.
Kegiatan  itu  pun  tidak  dilaksanakan  secara  kontinui.  Dimulai  tahun  2013  dan tindak lanjutnya tidak diketahui.
Implementasi  lainnya  di  jalur  pendidikan  adalah  program  kemahiran membaca al-Qur’an bagi jenjang sekolah dasar dan menengah. Program ini setiap tahun  dan  sampai  saat  ini  sudah  memasuk  tahun  ketiga.  Namun  sasaran  yang bisa  dilaksanakan  masih  di  jenjang  pendidikan  dasar,  yaitu  uji  kompetensi membaca  al-qur’an  untuk  anak  kelas  6  SD,  bekerjasama  dengan  Dikdas (Pendidikan  Dasar)  dalam  rangka  penerapan  Perda.  Uji  kompetensi  itu dilengkapi dengan sertifikat. Sedangkan di jenjang pendidikan menengah belum terlaksana sama sekali. 26
Dari sisi hasil capaiannya, masih tampak adanya situasi dan kondisi yang jauh  dari  harapan  dan  tujuan  pelaksanaan  Gerbang  Salam.  Pamekasan  sebagai kota yang memiliki iklim religius yang tinggi; shalat berjama’ah aktif di masjid- masjid  dan  pengajian  umum  dilaksanakan  di  bermacam  tempat  mulai  dari masjid, lembaga-lembaga pendidikan, ormas-ormas Islam, hingga tempat-tempat umum.  Namun  disisi  yang  lain  masih  menampilkan  wajah  yang  berbeda. Misalnya kondisi pertokoan yang masih belum tutup menjelang masuknya waktu shalat ini sudah menjadi pemandangan umum dimana-mana. Juga kondisi yang terjadi  setiap  malam  takbir  hari  raya  yang  sejatinya  mengungkapkan  syukur
25 Supandi. Model  Pengembangan  Masyarakat  melalui  Penguatan  Pendidikan  Islam  (Studi  Kebijakan Pemerintah tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Islam di Pamekasan) . Surabaya : disertasi pasca sarjana Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya, 2017
26 Wawancara dengan Umar Bukhari, sekretaris LP2SI pada tanggal 05-Juli-2018
38
dengan  melakukan  takbir  keliling,  namun  kesempatan  ini  juga  menjadi  ajang memutarkan  musik-musik  dugem  dengan  jogetnya  sambil  mengelilingi  kota. Semua itu tampak bertolak belakang dengan nilai-nilai keislaman. Selain itu, masih ada saja kasus-kasus kesusilaan yang terjadi dan diterima di tengah-tengah sebagian masyarakat. Meski jumlahnya relatif tidak banyak, tapi hal  ini  cukup  menciderai  Pamekasan  sebagai  kota  Gerbang  Salam.  Berikut  ini adalah beberapa jumlah angka yang berhasil dikumpulkan:
Data PSK di Pamekasan berdasarkan aksi sweping dari tahun 2014 sampai 2018 27 TAHUN  JUMLAH PSK KETERANGAN 2014 22 Operasi Yustisi penegakan Perda kab. Pamekasan No 18 tahun 2014 tentang larangan terhadap pelacuran oleh Satpol PP Pamekasan. 2015 0 2016 2 2017 3 2018 0 JUMLAH 27 Sumber: Satpol PP Pamekasan Berdasarkan  data  di  atas,  tahun  2014  memiliki  jumlah  angka  PSK terbanyak  di  Pamekasan,  yaitu  22  orang  berdasarkan  aksi  sweping  yang dilakukan  tiap  bulan.  Tahun  2015  dan  2018  data  nihil.  Sedangkan  tahun  2016 ditemukan  2  PSK  berdasarkan  aksi  sweping  satu  kali,  dan  pada  tahun  2017 ditemukan  3  PSK  berdasarkan  aksi  sweping  3  kali  selama  setahun.  Jumlah tersebut  tersebar  di  beberapa  titik  di  kabupaten  Pamekasan.  Semua  itu menunjukkan  adanya  aktivitas  masyarakat  yang  masih  menciderai  kondisi  kota Gerbang Salam.
Dari  bermacam  sisi  yang  telah  disebutkan,  pelaksanaan  Gerbang  Salam belum  optimal,  apalagi  jika  dipandang  dari  sisi  tujuan  nilai-nilai  islam  yang kaffah.  Masyarakat  Pamekasan,  baik  secara  kualitas  maupun  kuantitas  masih membutuhkan gerakan-gerakan dakwah secara optimal.

## Analisis Kendala Dalam Sistem Sosial
Analisis  kendala  dalam  optimalitas  pelaksanaan  Gerbang  Salam  harus dilihat  dari  eksistensi  sistem  sosial  secara  integral. Apa  yang  dimaksud  dengan sistem  sosial  adalah  suatu  sistem  tindakan  yang  terbentuk  dari  sistem  sosial berbagai  individu,  yang  tumbuh  dan  berkembang  tidak  secara  kebetulan,  akan tetapi  tumbuh  dan  berkembang  diatas  standar  penilaian  umum  atau  norma-
27 Sumber Data dari SAT POL PP Kabupaten Pamekasan.

## Ibnu Ali
Ali Tohir
Nuansa, Vol. 15 No. 1 Januari – Juni 2018
norma sosial yang disepakati oleh para anggota masyarakat. Norma-norma sosial inilah yang membentuk struktur sosial. Sementara interaksi sosial terjadi karena adanya komitmen terhadap norma-norma sosial yang menghasilkan daya untuk mengatasi  perbedaan  pendapat  dan  kepentingan  diantara  anggota  masyarakat dengan menemukan keselarasan satu sama lain di dalam suatu tingkat integrasi sosial tertentu. 28
Jadi ada standar penilaian umum atau norma-norma sosial yang manjadi konsensus bersama yang menumbuhkan interaksi sosial antar individu, lembaga, atau elemen masyarakat sehingga menjadi apa yang disebut sistem sosial. Dalam konteks  ini,  norma-norma  sosial  yang  menjadi  konsensus  bersama  adalah pengamalan nilai-nila ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat yang kemudian dilembagakan dalam model gerakan pembangunan masyarakat Islam (Gerbang Salam) atau gerakan bersama masyarakat Islam (Gema Salam).
Gerbang  Salam  bukan  sesuatu  yang  dilahirkan  secara  kebetulan.  Ia  lahir dari sebuah konsensus dan komitmen berbagai struktur sosial, mulai dari tokoh masyakat, pemerintah kabupaten Pamekasan mulai dari jajaran eksekutif sampai legislatif bersama istansi-istansi yang berada di bawahnya, organisasi-organisasi sosial,  akademisi,  mahasiswa  dan  media  masa.  Sebagaimana  yang  disampaikan ketua  LP2SI  sendiri  ketika  ditanya  tentang  siapa  saja  yang  terlibat  dalam perumusan gerbang salam ini. Berikut petikan jawabannya:
Hampir semua pihak dari semua elemen masyarakat. Karena sesungguhnya gerbang  salam  itu  adalah  Gema  Salam  (artinya  adalah  gerakan  bersama masyarakat Islam). 29
Karena  ini  dilahirkan  dari  konsensus  dari  suatu  sistem  sosial  maka dukungan fungsional dari elemen-elemen masyarakat tersebut selalu diperlukan dalam  setiap  gerak  dan  usaha  membangun  masyarakat  berdasarkan  pada  nilai- nilai ajaran Islam. Jika tidak demikian maka berarti telah terjadi disfungsi yang akan  bisa  menyebabkan  adanya  ketidak  seimbangan  dalam  mempertahankan suatu sistem sosial. Hal ini sebagaimana yang dapat dilihat melalui analisis teori struktural  fungsional  yang  disebut  juga  dengan  teori  fungsional  atau fungsionalisme struktural. Teori ini juga disebut dengan teori integrasi atau teori konsensus  karena  menganggap  masyarakat  terintegrasi  atas  dasar  kata  sepakat anggota-anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. 30
Menurut  teori  ini,  masyarakat  merupakan  sistem  sosial  yang  terdiri  atas bagian-bagian  atau  elemen-elemen  yang  saling  berkaitan  dan  saling  menyatu
28 I.B. Irawan, Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma . (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 54 29 Wawancara dengan Moh. Zahid, ketua LP2SI pada tanggal 22-Juli-2018
30 I.B. Irawan, Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma ., hlm. 51
40
dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian-bagian yang lain. 31 Asumsi mendasar dari teori ini adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial berlaku fungsional terhadap yang  lain.  Jadi  ada  interaksi  yang  secara  fungsional  saling  mempengaruhi terhadap  keseimbangan  suatu  sistem  sosial  sebab  semua  peristiwa  dan  semua struktur berlaku fungsional bagi masyarakat. 32
Dalam  konteks  pelaksanaan  Gerbang  Salam,  kata  konsensus  terintegrasi dalam segenap lapisan masyarakat, mulai dari jajaran pemerintah, tokoh ulama, dan  masyarakat  secara  umum.  Namun  dalam  implementasinya,  konsensus  ini mengalami  pasang  surut,  bahkan  mengalami  pergeseran.  Gambaran  ini  bisa dipahami  dari  petikan  wawancara  dengan  ketua  LP2SI,  Moh.  Zahid  ketika ditanya  tentang  kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  gerbang  salam. Berikut petikannya:
Adalah  keterlibatan  masyarakat.  Mana  LP2SI,  mana  Pemkab.  Jadi bertanya pada pihak lain bukan pada diri sendiri. Padahal gerbang salam ini adalah gerakan bersama. 33
Seirama dengan petikan diatas, Umar Bukhari selaku sekretaris LP2SI juga memberikan keterangan berikut:
Belum ada kesadaran bersama bagi kita bahwa gerakan ini menjadi aspirasi semua pihak. Lalu ada yang bemain kepentingan disini. Jadi kelemahan di level kesadaran. Kalau dana itu di nomor sekian. 34
Keterangan  diatas  menggambarkan  bahwa  konsensus  itu  surut  ketika dihadapkan  dengan  pelaksanaan  Gerbang  Salam.  Indikasinya adalah  partisipasi semua  pihak  yang  rendah  dalam  menggiatkan  pelaksanaan  program  itu.  Sebab ketika berhadapan dengan fakta sosial maka yang ditanyakan adalah mana LP2SI dan  mana  Pemkab.  Padahal  secara  bersama-sama  program  gerbang  salam  ini menjadi kewajiban bersama yang harus dilaksanakan dan dipikul bersama oleh semua pihak. Namun kenyataanya, belum ada kesadaran yang mengarah kesana dan  beranggapan  bahwa  pelaksanaan  gerbang  salam  menjadi  kewajiban  LP2SI saja. Tanpa dukungan dan kerlibatan semua pihak, LP2SI tidak berarti apa-apa.
Fenomena tersebut otomatis menjadikan struktur sosial yang seharusnya terlibat  secara  fungsional  di  dalamnya  mengalami  disfungsi.  Kondisi  ini  dapat dilacak  dan  dianalisis  dari  semua  elemen  masyarakat  yang  secara  langsung
31 George Ritzer. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berpradigma Ganda (terjemahan Alimandan). (Jakarta:
Rajawali Pres, 1992.), hlm. 25
32 I.B. Irawan, Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma , hlm. 42-43
33 Wawancara dengan Moh. Zahid, ketua LP2SI pada tanggal 22-Juli-2018
34 Wawancara dengan Umar Bukhari, sekretaris LP2SI pada tanggal 05-Juli-2018

## Ibnu Ali
Ali Tohir
Nuansa, Vol. 15 No. 1 Januari – Juni 2018
maupun  tidak  langsung  memiliki  hubungan  fungsional  dan  mempengaruhi keseimbangan  sistem  sosial  yang  ingin  dibangun  berdasarkan  nilai-nilai  ajaran Islam.  Elemen  masyarakat  yang  menjadi  struktur  sosial  dalam  hal  ini  dapat dikelompokkan sebagai berikut, antara lain adalah :
1. Lembaga eksekutif dan legislatif, terutama kepemimpinan daerah (Bupati dan wakil bupati).
2. Kiyai/ulama sebagai elit lokal yang mempunyai pengaruh massa yang banyak
3. MUI,  Ormas,  takmir  masjid  dengan  remasnya,  muballigh,  akademisi,  dan semua pihak yang terlibat dalam pembangunan masyarakat di Pamekasan. Secara  kultural,  gerakan  yang  mendukung  terhadap  pembangunan masyarakat  Islami  ini  sebenarnya  sudah  ada  ditengah-tengah  masyarakat Pamekasan. Pengajian-pengajian umum seringkali digelar di masjid-masjid. Ada yang  bersifat  rutin  dan  ada  yang  bersifat  temporal.  Dari  organisasi kemasyarakatan  ada  NU  dan  Muhammadiyah  yang  banyak  melakukan pengajian,  bahkan  sampai  ke  masyarakat  pedesaan  dengan  bermacam  majlis taklimnya.  Ada  juga  pondok-pondok  pesantren  yang  jumlahnya  sangat  banyak melakukan  internalisasi  ajaran  Islam  secara  intensif.    Belum  lagi  kampus  dan lembaga-lembaga lain yang ikut memberikan suntikan dalam pendidikan agama.
Namun karena sasaran sosialnya sangat luas maka pendekatan kultural ini dirasa  kurang  mampu  dalam  memberikan  optimalisasi  tanpa  adanya  dukungan dari  gerakan  struktulal  (pemerintah).  Sehingga  jalur  pendekatan  struktural (pemerintah) memang diharapkan untuk menutupi kelemahan gerakan kultural sehingga  mampu  memberikan  optimalisasi  terhadap  Gerbang  Salam  sebagai model  dan  gerakan  dakwah.  Hal  ini  sebagaimana  yang  dapat  dipahami  dari petikan wawancara dengan ketua LP2SI, Moh. Zahid berikut ini:
Gerbang Salam itu sesungguhnya diharapkan dapat mengisi kelemahan dari gerakan  kultural  yang  banyak  dilakukan  oleh  ormas  Islam.  Ketika berkaitan  dengan  pentingnya  masuk  kebijakan  pemerintah  maka  gerakan kultural  terkadang  mandul.  Dan  itu  diharapkan  bisa  diterobos  melalui kewenangan dari pemerintah. 35
Jadi  posisi  pemerintah  sebagai  elemen  yang  paling  memiliki  power terhadap  gerak  perkembangan  dan  pembangunan  masyarakat  diyakini  mampu memberikan  terobosan  secara  langsung  terhadap  gerakan  ini.  Dalam  konteks pemerintah  ini,  posisi  kepemimpinan  paling  urgen  sebagai  jantung  kekuasaan. Konkritnya  adalah  posisi  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Pamekasan.  Dalam  petikan yang lain, Moh. Zahid memberi keterangan sebagai berikut:
35 Wawancara dengan ketua LP2SI pada tanggal 22-Juli-2018
42
Gerbang  salam  itu  bisa  berjalan  sesungguhnya  jika  ada  political  will (dukungan  politik)  dari  pemerintah  dalam  hal  ini  Bupati  dan  jajarannya termasuk juga instansi terkait. Jadi ada turun naik. Jika Bupatinya konsen meminta  pandangan  dari  bebagai  pihak  termasuk  LP2SI  maka  gerbang salam itu kondusif pelaksanaannya. 36
Sejalan  dengan  pernyataan  di  atas,  Supandi  selaku  akademisi  juga memberikan keterangan yang serupa sebagai berikut:
Pembentukannya  tahun  2002  yang  diwakili  oleh  KH.  Khalirurrahman ketika  menjadi  Nu dan  pada  saat  Dwiyatmo menjadi  Bupati  Pamekasan. Kemudian  terjadi  beberapali  pergantian  kepemimpinan  daerah  setelah  itu. Tapi  yang  paling  maksimal  itu  dilakukan  pada  masanya  Bupati  sekian (nama  disamarkan)  kemarin.  Dibentuk  kegiatan-kegiatan  yang  mengarah kesana,  tapi  tidak  dalam  rangka  mengejar  target  Gerbang  Salam.  Saya tidak  melihat  begitu.  Tapi  karena  mungkin  ada  tekanan-tekanan  atau permohonan dari ulama maka gerbang menjadi landasan dasar. 37
Pernyataan-pernyataan  tersebut  menggambarkan  adanya  pengaruh  dan urgensi  kepemipinan  daerah  dalam  memberikan  dukungan  politik  terhadap pelaksanaan Gerbang Salam secara optimal. Pengaruh tersebut begitu dirasakan dalam  setiap  pergantian  kepemimpinan.    Bahkan  dalam  satu  pemimpin  yang sama dalam periode yang berbeda atau dalam periode yang sama bisa berbeda dalam  memberikan  respon  dan  kebijakan.  Moh.  Zahid  juga  menyampaikan adanya  kendala  dari  faktor  kepemimpinan  ini  dari  sisi  perilaku,  yaitu  misalnya pemimpin  melakukan  sesuatu  yang  dapat  membuat  orang  lain  ragu  untuk melakukannya. 38
Oleh  karena  itu,  pendekatan  struktural  ini  sangat  tergantung  pada komitmen seorang pemimpin (Bupati). Jika komitmen seorang pemimpin kuat dalam  memberikan  dorongan  politik  melalui  kebijakan  dan  wewenang  yang dimilikinya  maka  akan  lebih  mudah  dalam  mengorganisir  struktur  politik  dan pemerintahan  yang  ada  di  bawahnya.  Contoh  misalnya  ada  kebijakan  untuk melibatkan  unsur  LP2SI  dalam  setiap  rencana  pembangunan  di  semua  dinas atau  instansi  pemerintah  yang  lain.  Maka  adanya  bentuk  dukungan  seperti  itu akan  sangat  efektif  dan  kondusif  dalam  upaya  optimalisasi  Gerbang  Salam. Pengalaman  sebelumnya  sudah  membuktikan  bahwa  ada  himbauan  dari pemerintah  kepada  semua  individu  yang  ada  di  lingkungan  pendidikan  dan
36 Wawancara dengan ketua LP2SI pada tanggal 22-Juli-2018 37 Wawancara dengan Supandi, Akademisi dan Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan pada tanggal 07-07-2018
38 Wawancara dengan Moh. Zahid, ketua LP2SI pada tanggal 22-Juli-2018

## Ibnu Ali
Ali Tohir
pemerintahan  untuk  menutup  aurat.  Himbauan  ini  pun  ditaati  dan  berjalan secara efektif dan kondusif. Jadi ada atau tidaknya komitmen seorang pemimpin akan  mempengaruhi  keseimbangan  sistem  sosial.  Karena  faktor  kepemipinan berlaku fungsional bagi segenap elemen-elemen masyakat lainnya.
Jika dianalisis adanya komitmen pemimpin ini seringkali tergantung pada adanya  dukungan  dari  kaum  ulama  atau  elit  lokal,  terutama  yang  memiliki kekuatan  massa  yang  banyak.    Analisis  teori  fungsional  menampakkan  adanya hubungan yang saling mempengaruhi secara fungsional antara eksistensi kaum elit  lokal  sebagai  pemegang  kendali  kekuatan  massa  yang  banyak  terhadap perilaku dan komitmen kepemimpinan daerah. Berdasarkan kondisi sosial yang melatar  belakangi  munculnya  Gerbang  Salam  ini  dapat  dilihat  ada  kekuatan ulama  yang  berpengaruh  terhadap  kebijakan  politik  lokal  di  Pamekasan. Kekuatan  ulama  ini  secara  konsisten  memperjuangkan  nilai-nilai  keislaman melalui  kebijakan  politik  lokal.  Hasilnya  adalah  munculnya  Perda  Nomor  18 tanggal  32  November  Tahun  2001  tentang  larangan  atas  minuman  beralkohol yang kemudian berlanjut pada deklarasi Gerbang Salam pada tahun berikutnya.
Kekuatan  politik  kiyai  sebagai  elit  lokal  mempunyai  arti  penting  bagi seorang pemimpin dalam mempertahankan kedudukan dan kekuasannya. Sebab hal  ini  erat  kaitanya  dengan  dukungan  politik  para  kiyai  dalam  konteks pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. Dukungan para kiyai atau ulama ini  seperti  perempuan  yang  sangat  seksi  yang  menjadi  rebutan  para  kontestan Pilkada. Maka dalam hal ini, gerbang salam dianggap tidak lebih hanya sekedar alat  politik  untuk  meraih  kekuasaan  semata.  Sehingga  namanya  alat  maka sifatnya  temporal  karena  tujuan  sebenarnya  adalah  kekuasaan.  Sebagaimana ungkapan Umar Bukhari bahwa ada yang bermain kepentingan disini.
Berdasarkan fenomena tersebut, maka muncul pandangan pro dan kontra terhadap keberadaan Gerbang Salam. Ada yang konttra dari beberapa kalangan masyarakat  secara  subjektivitas  menganggap  keberadaan  gerbang  salam  di tengah masyarakat Pamekasan itu hanya sekedar slogan dan alat politik. Hal ini seperti yang disampaikan Supandi dalam petikan wawancara berikut:
“Contoh  banyak  sekali  para  tokoh  dan  masyarakat  itu  yang  masih menganggap gerbang salam itu adalah alat politik. Anggapan mereka begitu sehingga  bagaimana  fungsinya  alat  politik,  ia  hanya  sebagai  icon membaguskan  namanya.  Anggapan  disatu  sisi  ya  begitu.  Tapi  di  sisi  yang lain bagi yang pro adalah gerakan moral. Pendapat yang kontra ini adalah subjektifitas,  artinya  adalah  pendapat  pribadi.  Dan  yang  berpendapat  itu bukan  hanya  orang  biasa  tapi  praktisi  pendidikan  juga.  Contoh  ketika wacana gerbang salam akan dibumingkan di kabupaten pamekasan misalnya
44
banyak  yang  bilang  itu  bukan  gerbang  salam,  tapi  “salam  pagerbang”. Artinya hanya rame di mulut saja. Itu juga kendalanya begini. Kenapa itu timbul  wacana  bahwa  itu  bukan  wacana  gerbang  salam  murni  untuk optimalisasi masyarakat menjadi masyarakat islami yang sebenarnya. Contoh kan    pemerintah  hanya  mengambil  nama  tapi  kemudian  mereka  tidak merawatnya dengan sebaik-baiknya”. 39
Keberadaan  kiyai  sebagai  elit  lokal  yang  memiliki  pengaruh  yang  cukup kuat  di  masyarakat  kemudian  dianggap  memudar  pasca  pilkada  Pamekasan  9 Januari  2013  yang  lalu. 40 Kemenangan  pasangan  ASRI  (Ahmad  Syafi’i-Khalil Asy’ari)  atas  KOMPAK  (Khalilurrahman-Moh.Masduki)  menjadi  sorotan berbagai pihak. Sebab adagium kiyai sebagai sosok panutan dan diikut menjadi terbantahkan. Pasangan ASRI yang merupakan masyarakat biasa tanpa identitas kiyai  berhasil  memenangkan  suara  atas  pasangan  KOMPAK  yang  berasal  dari trah kiyai. Meski sebenarnya kekalahan calon yang berasal dari trah kiyai ini bisa disebabkan  berbagai  faktor,  misalnya  kesadaran  dan  paradigma  politik masyarakat yang berubah dan atau bersamaan dengan kekuatan kiyai yang sudah mengalami  disintegrasi,  namun  situasi  pergeseran  ini  tetap  menjadi  semacam momentum  pudarnya  karisma  kiyai  di  kalangan  masyarakat,  khususnya Pamekasan. 41
Keadaan  ini  juga  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  berpengaruh pada  pudarnya  komitmen  pemerintah  dalam  hal  ini  pimpinan  daerah  (Bupati dan  Wakil  Bupati  Pamekasan).  Keberadaan  pemerintah  dalam  memberikan dukungan  politik  terhadap  pelaksanaan  Gerbang  Salam  menjadi  berkurang. Sehingga  pendekatan  struktural  yang  diharapkan  dapat  menutupi  kelemahan pendekatan  kultural  yang  dilakukan  oleh  ormas-ormas  Islam  tidak  dapat dilakukan dengan baik.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  bahwa  ketersedian  dana  yang  tidak mencukupi  dalam  menggiatkan  pelaksanaan  Gerbang  Salam  menjadi  kendala yang disepakati oleh semua pihak. Bahkan dalam 3 tahun terakhir (2016-2018) ini  bantuan  dana  kepada  LP2SI  selaku  lokomotif  Gerbang  Salam  tidak  dari Pemerintah  daerah  selaku  pihak  yang  memberikan  SK.  Tidak  adanya ketersediaan  dana  ini  disebabkan  adanya  peraturan  yang  sangat  ketat  dari pemerintah pusat tentang dana hibah bantuan sosial, yaitu Permendagri no 32
39 Wawancara dengan Supandi, Akademisi dan Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan pada tanggal 07-07-2018
40 Zainuddin Syarif, “ Pergeseran Perilaku Politik Kiyai dan Santri” , hlm. 303 41 Ibid., hlm. 303

## Ibnu Ali
Ali Tohir
Nuansa, Vol. 15 No. 1 Januari – Juni 2018
tahun 2011 dan UUD no 23 tahun 2014. Berikut penuturan pemerintah tentang hal ini:
“Sementara ini bicara dana dengan adanya undang-undang hibah dan bansos ini belum. Jadi untuk mendapatkan hibah bansos itu sebuah organisasi harus berbadan  hukum  Indonesia.  Setelah  berbadan  hukum  Indonesia  mereka harus  menunggu  tiga  tahun  baru  boleh  mendapatkan  hibah  bansos  dan  itu tidak boleh tiap tahun”. 42
Menurut  Umar  Bukhori,  keberadaan  LP2SI  untuk  mendapat  ruang  dan fasilitas  yang  layak  dari  pemerintah  menjadi  semakin  rumit.  Sebab  di  samping ketersedian  dana  yang  sangat  minim,  masih  ditambah  lagi  dengan  peraturan yang  ketat  dari  pemerintah  pusat  yang  pada  akhirnya  mengharuskan  LP2SI beralih  status  menjadi  yayasan  demi  mendapatkan  status  badan  hukum Indonesia  untuk  memperoleh  danah  hibah.  Dan  itu  pun  tidak  bisa mendapatkannya  setiap  tahun.  Padahal  kepengurusan  LP2SI  ini  dibentuk melalui SK Bupati Pamekasan.
Terkait  dengan  hal  dana  tersebut,  ketua  LP2SI  memberingan pandangannya melalui petikan wawancara berikut:
“Anggaran  itu  bagi  kami  bukan  sesuatu  yang  sangat  penting,  tapi  yang paling  penting  itu  adalah  bagaimana  ada  kebijakan  untuk  mau  meminta, mendengarkan,  dan  memformulasikan  satu  pola  pembangunan  yang  itu didasarkan pada Gerbang Salam. Dan itu pasang surut”. 43
Jadi  dapat  disimpulkan  berdasarkan  pernyatan-pernyataan  diatas  bahwa bola  sebenarnya  ada  di  tangan  pemerintah.  Dalam  hal  ini  adalah  Bupati  dan Wakil Bupati Pamekasan dituntut serius memberikan dukungan politik melalui wewenang  dan  kebijakannya  terhadap  pelaksanaan  Gerbang  Salam.  Dukungan itu bisa berwujud pemberian anggaran dana yang secukupnya untuk pelaksanaan Gerbang Salam. Sebab pelaksanaan Gerbang Salam dengan sejumlah agendanya yang  sangat  banyak  untuk  merubah  karakter  masyarakat  Pamekasan  menuju cita-cita Pamekasan Islami dengan waktu yang lama tentu membutuh dana yang tidak  sedikit.  Selain  itu,  pemerintah  perlu  melibatkan  LP2SI  dalam  setiap merumuskan pola pembangunan dalam semua aspeknya.
Analisis Upaya Optimalisasi Pelaksanaan Gerbang Salam Dalam  pandangan  teori  fungsionalisme  struktural,  masyarakat  sebagai suatu sistem memiliki struktur yang terdiri atas banyak lembaga. Masing-masing
42 Wawancara dengan Bpk. Alwi, Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan pada tanggal  17 07 2018
43 Wawancara dengan Moh. Zahid, ketua LP2SI pada tanggal 22-Juli-2018
46
lembaga  memiliki  fungsi  sendiri-sendiri  yang  saling  berhubungan  untuk menciptakan  keteraturan  dan  keseimbangan. 44 Maka  berdasarkan  teori  itu, terdapat  lembaga-lembaga  dalam  suatu  sistem  sosial  yang  ingin  dibangun berdasarkan model dan gerakan dakwah Gerbang Salam ini. Lembaga-lembaga itu adalah LP2SI, elit lokal (kaum ulama yang punya pengaruh kekuatan massa), pemerintah, dan lembaga-lembaga pendidikan dan sosial.
Semua  lembaga  tersebut  berlaku  secara  fungsional  bagi  yang  lainnya. Dalam  pandangan  teori  sibernetika  Talcot  Person  (1902-1979),  kehidupan masyarakat  itu  merupakan  suatu  sistem  sosial  yang  saling  berhubungan. Sehingga berdasarkan adanya hubungan-hubungan yang saling mempengaharuhi itu,  sistem  sosial  harus  dilihat  secara  integral.  Hubungan-hubungan  itu  terdiri dari bermacam bentuk yang berlaku secara fungsional. Dalam analisis teorinya, Talcot  Person  membagi  pola  fungsional  kedalam  empat  macam  bentuk,  yaitu AGIL  (Adaptation,  Goal  Attainment,  Integration,  dan  Latency).  Hal  ini sebagaimana yang terlihat dalam gambar berikut :
Gambar Analisis Teori AGIL Terhadap Sistem Sosial
Adaptasi    melaksanakan  fungsi  adaptasi  ialah  menyesuaikan  diri  dan mengubah lingkungan eksternal. Fungsi Goal Attainment, melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya  yang  ada  untuk  mencapainya.  Integrasi  melakukan  fungsi  mengendalikan bagian-bagian  yang  menjadi  komponennya.  Sedangkan  latency  melaksanakan fungsi  pemeliharaan  pola  dengan  menyediakan  aktor  seperangkat  norma  dan nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak. Keempat pola tersebut dijadikan pisau  analisis  dalam  melihat  suatu  sistem  sosial.  Maka  berdasarkan  hal  ini, bangunan  sistem  sosial  yang  sedang  disesuaikan  dengan  gerbang  salam  di Pamekasan dapat dilihat sebagaimana berikut:
Analisis  Sistem  Sosial  Gerbang  Salam  Menurut  Teori  AGIL  Talcot Persons
44 I.B. Irawan, Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma , hlm. 46

## SISTEM SOSIAL
L
I PEMELIHARA POLA INTEGRASI ADAPTASI PENCAPAI TUJUAN A G

## Ibnu Ali
Ali Tohir
47 Nuansa, Vol. 15 No. 1 Januari – Juni 2018
L
I LP2SI KOMITMEN/NILAI AGAMA ELIT LOKAL PEMERINTAH A G Para kiyai dan ulama yang berfungsi sebagai elit masyarakat karena dapat manjadi  panutan  dan  mempengaruhi  kehidupan  mereka  memendam  kekuatan politik  yang  dapat  mempengaruhi  kebijakan  politik  lokal.  Pemerintah  dengan kewenangan dan kebijakan yang yang dimilikinya memiliki kekuatan besar yang dapat mengendalikan perubahan masyarakat dan melakukan pencapaian tujuan. Sementara  itu,  LP2SI  sebagai  lembaga  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  dapat menyiapkan pelaksana dan merumuskan konsep yang dapat memotivasi mereka untuk bertindak. Sedangkan apa yang menjadi faktor integrasi antara semuanya adalah  komitmen  menuju  cita-cita  Pamekasan  yang  Islami,  yaitu  suatu pembangunan tata ruang yang berlandaskan pada nila-nilai ajaran agama Islam. Dengan  menggunakan  pendekatan  teori  fungsional  maka  tampak  adanya keterkaitan  antara  bagian-bagian  dalam  suatu  sistem  tersebut.  Apabila  saling keterkaitan itu diabaikan maka mekanisme sistem akan terganggu. 45
Apa  yang  membuat  suatu  bagian  itu  mampu  untuk  mengaitkan  dirinya dengan  dengan  bagian-bagian  lainnya  dalam  suatu  keseluruhan  disebut konsensus. Dalam teori ini, konsensus ini bermakna kesepakatan bersama antara bagian-bagian yang ada dalam keseluruhan masyarakat. Kesepakatan bersama ini dalam penjelasan Persons merupakan syarat fungsional. 46 Jika tak ada konsensus antar  bagian-bagian  maka  tak  ada  yang  namanya  keterkaitan  fungsional  dan keseimbangan sistem pun menjadi terganggu.
Apa  yang  menjadi  konsensus  dalam  sistem  pelaksanaan  Gerbang  Salam adalah  komitmen  bersama  antar  bagian-bagian  terkait  sebagai  syarat  mutlak optimalisasi.  Jika  tidak  demikian  maka  upaya  optimalisasi  menjadi  sulit dilakukan.  Hal  ini  juga  sebagaimana  yang  diakui  oleh  Moh.  Zahid  dalam ringkasan wawancara berikut:
Mungkin diawali dengan duduk bersama lagi. Jadi Gerbang Salam ini mau dilanjutkan lagi apa tidak. Jadi kembali membangun komitmen. Kalau komitmen ada maka yang lain akan jalan. 47
Pernyataan tersebut bermakna mempertanyakan kembali akan komitmen semua  pihak  dalam  menggiatkan  dan  melaksanakan  program  gerbang  salam.
45 Sutaryo, Dinamika  Masyarakat  dalam  Perspektif  Konflik (Yogyakarta:  Fisifol-Universitas  gajah Mada), hlm. 9
46 I.B. Irawan, Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma , hlm. 45
47 Wawancara dengan Moh. Zahid, ketua LP2SI pada tanggal 22-Juli-2018
48
Mana  komitmen  ulama,  mana  keseriusan  pemerintah,  dan  mana  komitmen semua pihak. Sebab LP2SI tanpa komitmen mereka bersama tak akan berdaya dalam menggiatkan gerbang salam secara optimal.
Dalam teori fungsional, tingkat integrasi dalam suatu sistem sosial dapat diukur  dan  dilihat  dengan  sejauh  mana  komitmen  yang  dibangun.  Semakin tinggi tingkat komitmen seseorang terhadap suatu sistem tertentu maka semakin tinggi tingkat integrasi yang dapat dicapainya. Sebab komitmen ini berhubungan sekali  dengan  tindakan  yang  konsekuen  yang  muncul  dari  dalam  hati  tanpa adanya paksaan. 48
Selain  punya  fungsi  integrasi,  komitmen  juga  berfungsi  sebagai  adaptasi. Sebab dalam penjelasan teori fungsional, bagian-bagian dari suatu sistem dapat berfungsi satu arah, timbal balik, dan atau berfungsi ganda. 49 Komitmen dapat memberi penyesuaian yang berefek pada tingkat perilaku dan kuatnya dorongan- dorongan untuk melakukan tindakan.
Masalah komitmen ini, baik sebagai fungsi adaptasi maupun integrasi juga diperkuat  oleh  informan  yang  lain.  Dalam  sebuah  wawancara,  Supandi menjelaskan sebagaimana petikan berikut:
Harus  dimulai  dari  komitmen  pemimpin.  Kalau  pemimpinnya  mempunyai  komitmen yang  sungguh-sungguh  terkait  dengan  gerbang  salam  maka  kebawahnya  tinggal  jalan. Artinya sungguh-sungguh itu pemerintah dalam melaksanakan gerbang salam itu tidak setengah-setengah.  Tidak  dijadikan  alat  politik,  tapi  memang  benar-benar  ingin menanamkan  karakter  nilai-nilai  keislaman  tertanam  ini  di  kabupaten  pamekasan. Contoh  ketika  pemerintah  mau  benar-benar  maka  anggarannya  harus  diseriuskan. Kemudian timenya juga harus benar-benar, bukan sebagai pelengkap elemen. Kemudian penerapannya  harus  sungguh-sungguh.  Kalau  pemerintah  tidak  sungguh-sungguh  dan hanya  dijadikan  sebagai  alat  politik  dan  kepentingan  semata-mata  maka  ya  berjalan begitu saja. Sebagai pelengkap saja, sebagai pemanis. 50
Dengan  demikian  dua  informan,  baik  dari  internal  maupun  eksternal LP2SI sama-sama sepakat dalam hal komitmen sebagai titik sentral dalam upaya optimalisasi  gerbang  salam.  Yang  pertama  lebih  umum  pada  upaya  komitmen bersama semua pihak, sedangkan yang kedua lebih menekankan pada komitmen pemerintah  sebagai  titik  awal  upaya  optimalisasi.  Maka  disini  keseriusan pemerintah  lebih  dipertanyakan,  terutama  dalam  soal  pendanaan  dan membangun team pelaksana yang optimal. Dalam hal ini, pemerintah kabupaten
48 I.B. Irawan, Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma , hlm. 46 49 Ibid, hlm. 43 50 Wawancara dengan Supandi, Akademisi dan Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan pada tanggal 07-07-2018

## Ibnu Ali
Ali Tohir
Nuansa, Vol. 15 No. 1 Januari – Juni 2018
pamekasan  yang  diwakili  oleh  sekretaris  daerahnya  memberikan  keterangan sebagai berikut:
Kedepan  ini  kita  harus  banyak  berdiskusi  dengan  LP2SI.  Tinggal  bagaimana  kita memberikan mereka fasilitas, terutama dalam pendanaan dan sebagainya. 51
Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa harus ada komitmen yang serius dari  pemerintah  sendiri  di  masa  yang  akan  datang  untuk  menggiatkan  dan melaksanakan  Gerbang  Salam  dalam  kapasitasnya  yang  berfungsi  melakukan pencapaian  tujuan,  yaitu  pamekasan  yang  islam.  Dari  eksekutif  dapat memberikan  fasilitas  dan  menjadikan  LP2SI  sebagai  mitra  komunikasi  dalam mencapai  tujuan  tersebut.  Sedangkan  lembaga  legislatif  dapat  menopangnya dalam  bentuk  Perda-perda  yang  bernuansa  Islami  untuk  menguatkan keberlangsungan sistem.
Untuk  menjaga  kelangsungan  hidup  suatu  sistem  sosial,  teori  fungsional memberikan  alternatif  bahwa  setiap  masyarakat  perlu  melaksanakan  sosialisasi sistem  sosial  yang  dimiliki 52 .  Dalam  konteks  ini  adalah  Gerbang  Salam  bagi masyarakat  Pamekasan.  Caranya  adalah  dengan  mekanisme  sosialisasi  dan mekanisme kontrol sosial. Menurut Persons, mekanisme sosialisasi merupakan alat untuk menanamkan pola kultural seperti nilai-nilai, bahasa, dan lain-lain. Hal demikian dapat dilaksanakan oleh LP2SI yang berfungsi sebagai latency bersama semua ormas-ormas Islam dan organisasi sosial dan pendidikan. Dengan proses ini masyarakat akan menerima dan memiliki komitmen terhadap norma-norma yang  ada.  Sedangkan  mekanisme  kontrol  dapat  menekan  ketegangan- ketegangan,  yang  antara  lain  dapat  dilakukan  dengan  pelembagaan,  sanksi- sanksi, aktivitas ritual, reintegrasi untuk mencapai keseimbangan, penyelamatan pada  keadaan  yang  tidak  normal,  dan  pelembagaan  kekuasaan  untuk melaksanakan tatanan sosial. 53
Sebagai upaya kontrol di masa yang akan datang untuk menjaga komitmen pemerintah  dan  masyarakat  maka  Gerbang  Salam  perlu  dilembagakan  dalam bentuk  Perda.  Sehingga  dengan  Perda  Gerbang  Salam  tersebut,  maka pemerintah  bersama  masyarakat  harus  senantiasa  melibatkan  konsep  Gerbang Salam  dalam  setiap  pola  pembangunan  dalam  semua  aspek  kehidupan masyarakat, khususnya Pamekasan.
51 Wawancara dengan Bpk. Alwi, Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan pada tanggal 17 07 2018 52 I.B. Irawan, Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma , hlm. 46-47
53 Zamroni, Pengantar  Pengembangan  Teori  Sosial .  (Jakarta:  Proyek  Pengembangan  Lembaga Pendidikan tenaga Kependidikan, 1988), hlm. 29
50

## Penutup
Gerbang  salam  merupakan  konsepsi  model  dan  startegi  dakwah  untuk mewujudkan  Pamekasan  Islami.    Gerakan  ini  lahir  di  tengah  kondisi  sosial Pamekasan  yang  memiliki  potensi  keagamaan  yang  cukup  banyak,  tapi  disisi yang  lain  masih  ada  situasi  dan  kondisi  yang  kontras  dengan  nilai-nilai  ajaran agama  Islam,  seperti  peredaran  minuman  beralkohol,  persoalan  asusila,  ,  dan sebagainya.  Momentum  reformasi  dan  terbukanya  otonomi  daerah mempermudah  jalan  bagi  perjuangan  para  elit  lokal  dari  lapisan  masyarakat Islam untuk memasukkan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam sistem sosial dengan cara mempengaruhi kebijakan politik daerah. Hasilnya muncul sejumlah perda, kebijakan, dan himbauan dari pemerintah yang mendorong terwujudnya sistem sosial  yang  Islami.  Namun  sistem  sosial  yang  ingin  dibentuk  belum  mencapai harapan.
Analisis  fungsionalisme  struktural  memperlihatkan  adanya  bagian-bagian dalam sistem sosial yang mengalami disfungsi. Sehingga bagian-bagian struktur sosial  yang  semestinya  berlaku  secara  fungsional  mengalami  pergeseran  yang mengganggu terhadap keseimbangan sistem. Kata konsensus pun makin pudar ketika  dihadapkan  dengan  upaya  konrol.  Maka  Gerbang  Salam  mengambang diantara  slogan  dan  fakta  realisasinya  di  lapangan.  Hal  tersebut  dikarenakan beberapa kendala:
1. Kurangnya komitmen semua pihak, terutama dari pemerintah dalam hal ini adalah  kepemimpinan  daerah  untuk  benar-benar  serius  menggerakkan Gerbang Salam.
2. Dana yang diberikan relatif kecil untuk sebuah gerakan yang besar. Padahal gerakan ini memiliki skala yang besar terkait dengan gerakan merubah mental yang membutuhkan waktu yang lama.
3. Persepsi yang keliru dan kurangnya kesadaran semua pihak akan gerakan ini.
4. Melemahnya pengaruh elit lokal karena disintegrasi politik sehingga intensitas ulama mengawal gerakan ini menjadi surut.
Adanya  kendala-kendala  tersebut  menyebabkan  gerakan  ini  kurang optimal. Pendekatan teori fungsional memperlihatkan pola hubungan fungsional yang  harus  diaktifkan  untuk  menciptakan  keseimbangan  sistem  ini,  yaitu  elit lokal berfungsi sebagai adaptasi,  pemerintah berfungsi sebagai pencapai tujuan, komitmen berfungsi sebagai integrasi, dan LP2SI berfungsi sebagai pemelihara pola.  Untuk  ketahanan  sistem  ini  diperlukan  mekanisme  sosialisasi  dan mekanisme kontrol.
Untuk optimalitas gerakan ini maka ada beberapa hal yang disarankan :

## Ibnu Ali
Ali Tohir
Nuansa, Vol. 15 No. 1 Januari – Juni 2018
1. Komitmen  semua  pihak,  terutama  pemerintah  yang  memiliki  power  dalam mengendalikan  masyarakat.  Pemerintah  yang  dalam  hal  ini  diawali  dari Bupati  dituntut  serius  dalam  menggerakkan  gerbang  salam,  baik  dengan memberikan dana yang secukupnya, dukungan politik, dukungan partisipasi, dan lain sebagainya.
2. Sebagai  mekanisme  kontrol  untuk  menjaga  intensitas  gerakan  ini  di  setiap periode kepemimpinan daerah maka perlu melembagakan Gerbang Salam ini dalam  bentuk  Perda  yang  mengharuskan  Gerbang  Salam  diikutkan  dalam setiap pola pembangunan Kabupaten Pamekasan.

## Daftar  Pustaka
Abdurrahman  Wahid, Mengurai  Hubungan  Agama  dan  Negara ,  editor  :  Kacung Marijan dan Ma’mun Murod al-Brebesy. Jakarta : Grafindo, 1999 Abdul Chalik, Islam dan Kekuasaan . Yogyakarta : Interpena, 2002 Abdul Chalik, Pertarungan Elit dalam Politik Lokal . Yogyakarta : Pustaka pelajar,
2017 Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu . Jakarta : PT Raja Grapindo Persada, 2012 George  Ritzer, Sosiologi  Ilmu  Pengetahuan  Berpradigma  Ganda (terjemahan Alimandan). Jakarta : Rajawali Pres, 1992 Gumilar  Rusliwa  Somantri,  “ Memahami  Metode  Kualitatif ”,  Makara,  jurnal  ilmu sosial humaniora Vol. 9, No.2 Desember 2005. Jakarta, UI Holifatur Rafi’ah. Sejarah Gerbang Salam Di Kabupaten Pamekasan Madura . Skripsi : Fakultas  Adab  dan  Humaniora  Universitas  Islam  Negri  Sunan  Ampel Surabaya, 2015
I.B.Irawan, Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma . Jakarta : Kencana, 2012 Kaelan, Pendidikan Pancasila . Yogyakarta : Paradigma, 2014
Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif  Bidang Filsafat . Yogyakarta: Paradigma, 2005 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka,1994 Moh.  Toriquddin, Relasi  Agama  dan  Negara  dalam  Pandangan  Intelektual  Muslim Kontemporer . Malang : UIN-Malang Press, 2009 Ramdani Wahyu, Ilmu Sosial Dasar . Bandung : Pustaka Setia, 2007 Robert K. Merton, Sosial Theory And Sosial Structure . Free Press, 1969 Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, Formalisasi Syari’at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia Bogor: Ghalia Indonesia, 2006 Sutaryo, Dinamika  Masyarakat  dalam  Perspektif  Konflik .  Yogyakarta  :  Fisifol- Universitas gajah Mada, tt
52
Supandi, Model Pengembangan Masyarakat melalui Penguatan Pendidikan Islam (Studi Kebijakan  Pemerintah  tentang  Gerakan  Pembangunan  Masyarakat  Islam  di Pamekasan) .  Surabaya  :  Disertasi  Pasca  Sarjana  Universitas  Islam  Negri Sunan Ampel Surabaya, 2017 Tim LP2SI, Mengenal Gerbang Salam. Pamekasan: LP2SI, 2010 Zamroni, Pengantar  Pengembangan  Teori  Sosial .  Jakarta  :  Proyek  Pengembangan Lembaga Pendidikan tenaga Kependidikan, 1988 Zainuddin  Syarif,  “ Pergeseran  Perilaku  Politik  Kiyai  dan  Santri” ,  Al-Tahrir,  Jurnal Pemikiran Islam vol 16 no 2 November 2016. Ponorogo, IAIN Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Pamekasan