## Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Dalam Rangka Mewujudkan
Good Financial Governance
Antonius Adikusuma Mulyono 1 , Ayuningtyas Hertianti 2
Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia 1 Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia 2
Abstract .  Financial  reform  mandates  the  importance  of  good  financial  governance,  one  of  which  is  performance budgeting. The performance budgeting system is very concerned about the relationship between funding (input) and performance (output). The root of the problem in this study is the inconsistency between budget realization (92.72%) and  output  achievements  (75%)  in  the  implementation  of  performance  budgeting  in  the  Indonesian  Ministry  of Industry. This study aims to analyze the root causes of the problem. The theory of New Public Management (NPM) is used to  see  whether  performanc  budgeting  is  in  accordance  with  the characteristics  of the  NPM,  as  measured  by budget realization compared to the output achievements. The research approach is qualitative with a single case study method  at  the  Indonesian  Ministry  of  Industry.  The  results  of  the  study  show  (1)  the  budget  does  not  focus  on supporting outputs but is used for other activities; (2) the targets set is not on target.These results indicate that the implementation of performance budgeting in the central government, especially in the Indonesian Ministry of Industry, has  not  been  maximized  and  there  are  still  several  obstacles  that  have  not  been  able  to  improve  good  financial governance.
Keywords. Performance budgeting; good financial governance; and new public management.
Abstrak . Reformasi keuangan negara mengamanatkan pentingnya good financial governance , salah satunya adalah penganggaran  berbasis  kinerja.  Sistem  penganggaran  berbasis  kinerja  sangat  memperhatikan  keterkaitan  antara pendanaan ( input ) dengan kinerja ( output ). Akar permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya inkonsistensi antara realisasi  anggaran  (92,72%)  dengan  capaian  output  (75%)  dalam  penerapan  penganggaran  berbasis  kinerja  di Kementerian  Perindustrian.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  penyebab  akar  permasalahan.  Teori New Public Management (NPM) digunakan untuk melihat apakah penerapan penganggaran berbasis kinerja telah sesuai dengan  karakteristik  NPM,  yang  diukur  dari  realisasi  anggaran  dibandingkan  dengan  capaian output .  Pendekatan penelitian  adalah  kualitatif  dengan  metode single  case  study di  Kementerian  Perindustrian.  Hasil  penelitian menunjukkan (1) anggaran tidak fokus mendukung output tetapi digunakan untuk kegiatan lainnya; (2) target yang ditetapkan tidak tepat  sasaran.Hasil tersebut menunjukkan penerapan  penganggaran  berbasis kinerja  di  pemerintah pusat terutama di Kementerian Perindustrian belum maksimal dan masih terdapat beberapa kendala sehingga belum dapat meningkatkan good financial governance .
Kata  kunci .    Penganggaran  Berbasis  Kinerja;  Tata  Kelola  Keuangan  Pemerintah  yang  Baik; New  Public Management.
Corresponding author. Email: antonius.mulyono@gmail.com, hertianti@gmail.com. How to cite this article . Mulyono, A. A., & Hertianti, A. (2019). Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Dalam Rangka Mewujudkan Good Financial Governance. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan , 7 (2), 275–290. History of article. Received: April 2019, Revision: Juni 2019, Published: Agustus 2019 Online ISSN: 2541-061X.Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v7i2.16961 Copyright©2019. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

## PENDAHULUAN
Anggaran  merupakan  instrumen  penting bagi  organisasi  untuk  menjalankan  kegiatan dalam  rangka  mencapai  tujuan.  Pada  sektor publik,  anggaran  merupakan  alat  akuntabilitas yang bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan  dan  stabilitas  ekonomi  dalam mencapai  tujuan  bernegara.  Salah  satu  upaya untuk  memperbaiki  kualitas  penganggaran  di sektor  publik  adalah  penerapan  penganggaran berbasis  kinerja,  yang  merupakan  salah  satu
wujud  dari  reformasi  keuangan  negara  yang mengamanatkan pentingnya tata kelola keuangan yang baik ( good financial governance )
diselenggarakan secara profesional,  terbuka,  dan  bertanggung  jawab (Republik Indonesia, 2003).
Dalam  penerapan  penganggaran  berbasis kinerja, anggaran yang disusun sangat memperhatikan  keterkaitan  antara  pendanaan ( input )  dan  kinerja  yang  diharapkan  ( output ). Input dan output yang  dihasilkan  harus
berdasarkan  dokumen  perencanaan  yaitu Rencana Strategis (renstra) dan Rencana Kerja Tahunan  (renja).  Pada  tahap  evaluasi  kinerja, capaian output harus  konsisten  dengan perencanaan, pelaksanaan dan realisasi anggaran (Kementerian Keuangan, 2017).
Kementerian  Perindustrian  merupakan salah  satu  instansi  pemerintahan  pusat  yang wajib  untuk  menyusun  penganggaran  berbasis kinerja  dalam  menjalankan  program  dan mencapai  tujuan  bernegara.  Kementerian Perindustrian mempunyai tujuan untuk meningkatkan peran industri dalam perekonomian  nasional  yang  tertuang  dalam renstra tahun  2015-2019.  Dari  renstra tersebut kemudian  diturunkan  ke  dalam  renja  yang digunakan  sebagai  acuan  dalam  penyusunan program  kerja  dan  anggaran  setiap  tahunnya. Pada  tahun  2017,  Kementerian  Perindustrian memiliki  lima  sasaran  strategis  utama  yang didalamnya  menghasilkan 24 indikator kinerja ( output )yang  tercantum  dalam  renja  dan
Perjanjian Kinerja (perkin) Menteri Perindustrian  tahun  2017  dengan  anggaran sebesar Rp. 2.827.886.999.000. Dalam prosesnya,  pagu  anggaran  tersebut  mengalami penghematan menjadi
sebesar
Rp.  2.623.111.903.000  pada  akhir  tahun  2017 (Kementerian Perindustrian, 2017a).
Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian
Perindustrian  tahun  2017  menyajikan  hasil kerja  Kementerian  Perindustrian  selama  tahun 2017.  Hasil  pengukuran  kinerja  Kementerian Perindustrian  tahun  2017  adalah  sebagai berikut:

## Tabel 1. Pengukuran Kinerja Kementerian
Perindustrian Tahun 2017 No. IndikatorKinerja / Output Capaian (%) 1 Unit industri pengolahan non-migas besar sedang yang tumbuh 128,83 2 Unit industri kecil yang tumbuh 66,62
No. IndikatorKinerja / Output Capaian (%) 3 Nilai investasi di sektor industri pengolahan non- migas 84,73 4 Nilai tambah sektor industri di luar Pulau Jawa terhadap nilai tambah sektor industri nasional 102,57 5 Kawasan industri yang terbangun 100,00 6 Sentra IKM di luar Pulau Jawa yang dibangun dan beroperasi 300,00 7 Unit usaha industri besar sedang di luar Pulau Jawa terhadap total populasi industri besar sedang nasional 104,09 8 Kontribusi ekspor produk industri pengolahan non- migas terhadap ekspor nasional 96,47 9 Penguasaan teknologi industri 592,20 10 Penurunan impor produk industri yang SNI, ST dan/atau PTC-nya diberlakukan secara Wajib 242,00 11 SDM Industri kompeten yang terserap di dunia kerja 100,34 12 Produktivitas SDM industri 91,49 13 Peraturan perundangan yang diselesaikan 37,50 14 Peraturan perundang- undangan bidang industri yang diundangkan 100,68 15 Standar Industri Hijau yang ditetapkan 173,63 16 Produk industri yang tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 111,11 17 Kontribusi investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal 75,18 18 Industri berorientasi ekspor 111,12
No. IndikatorKinerja / Output Capaian (%) 19 Pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi yang terbentuk 100,00 20 Infrastruktur kompetensi yang terbentuk SKKNI 31,82 Infrastruktur kompetensi yang terbentuk LSP dan TUK 40,00 21 Lembaga Pendidikan Industri berbasis kompetensi yang terbentuk 100,00 22 Perusahaan/ industri yang didampingi dalam penanganan kasus 120,00 23 Kerjasama internasional bidang industri yang ditandatangani 300,00 24 Penyelesaian tindak lanjut saran/ rekomendasi hasil pengawasan 105,60 Sumber: Kementerian Perindustrian (2017a), telah diolah kembali
Hasil  pengukuran  kinerja  menunjukkan yaitu capaian output sebesar 18 dari 24 output yang  direncanakan  atau  secara  presentase sebesar 75%, sedangkan realisasi anggarannya sebesar  Rp.  2.435.752.561.000  dari  pagu anggaran  setelah  penghematan  atau  secara presentase  sebesar  92,72%.  Hasil  capaian tersebut  mengindikasikan  inkonsistensi  dalam penerapan  penganggaran  berbasis  kinerja karena realisasi anggaran cukup jauh perbedaannya dibanding capaian output (Kementerian Perindustrian, 2017a).
Dalam  penerapan  penganggaran  berbasis kinerja, capaian output harus konsisten dengan perencanaan, pelaksanaan dan realisasi anggaran.  Jika  terjadi  inkonsistensi,  maka terdapat permasalahan dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja di suatu instansi tersebut  (Kementerian  Keuangan,  2017).Hasil evaluasi  Kementerian  PAN-RB  menunjukkan terdapat  beberapa  permasalahan  dalam  proses implementasi manajemen kinerja di Indonesia, salah  satunya  yaitu  ketidakmampuan  instansi pemerintah untuk menetapkan alokasi anggaran program/kegiatan yang selaras dengan
tujuan/sasaran sehingga mengakibatkan pemborosan anggaran (Kementerian PAN-RB, 2018). Capaian
output Kementerian Perindustrian  pada  tahun  2017  inkonsisten dengan realisasi anggarannya sehingga menjadi indikasi adanya permasalahan dalam penerapan penganggaran  berbasis  kinerja.  Hal  ini  juga menunjukkan good  financial  governance belum berjalan efektif di Kementerian Perindustrian.
Penelitian  sebelumnya  tentang  reformasi keuangan  sektor  publik  di  Indonesia  (Mir  & Sutiyono, 2013) menunjukkan bahwa implementasi reformasi keuangan negara, yang dilihat  dari  sisi  penerapan  standar  akuntansi berbasis cash  to  accrual ,  belum  dapat meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas kinerja  pemerintah  yang  ditunjukkan  melalui hasil  audit  BPK  yang  sebagian  besar mendapatkan  opini qualified (WDP)  dan disclaimer (TMP). Sedangkan dalam penelitian ini  akan  melihat  implementasi  reformasi keuangan  negara  dari  sisi  anggaran  dan kinerjanya  dengan  menggunakan  teori New Public  Management (NPM).  Dalam  NPM, organisasi  sektor  publik  diarahkan  untuk membangun  manajemen  profesional  dalam menyelenggarakan pemerintahan (Hood, 1991).
Sehubungan  dengan  hal-hal  tersebut  di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian  tentang  tata  kelola  keuangan  yang baik  ( good  financial  governance )  di  instansi pemerintah  dan  melakukan  evaluasi  tentang penerapan  penganggaran  berbasis  kinerja dengan  judul:  “Penerapan  Penganggaran Berbasis  Kinerja  dalam  Rangka  Mewujudkan Good Financial Governance ” .
Rumusan  masalah  penelitian  ini  adalah mengapa  capaian output inkonsisten  dengan realisasi anggaran pada Kementerian
Perindustrian?
Tujuan  penelitian  ini  adalah  Melakukan analisis penyebab  inkonsistensi antara capaian output dengan realisasi  anggaran  Kementerian Perindustrian.
Penelitian  dengan  studi  kasus  bermanfaat untuk  menjadi  bahan  evaluasi,  melakukan analisis,  memberikan  solusi  dan  menyediakan informasi dalam pengambilan keputusan (Ellet,
2007). Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat dua  manfaat  penelitian  ini  yaitu  melakukan analisis  tentang  penyebab  inkonsistensi  antara capaian output dengan perencanaan, pelaksanaan  dan  realisasi  anggaran  dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja; serta menjadi  bahan  evaluasi  dalam  penerapan penganggaran  berbasis  kinerja  terutama  untuk menyelesaikan  akar  permasalahannya  yaitu inkonsistensi  antara  capaian output dengan perencanaan, pelaksanaan dan realisasi anggaran.

## KAJIAN LITERATUR
Menurut  Hood  (1991)  terdapat  tujuh karakteristik New Public Management (NPM), yaitu  Manajemen profesional di sektor publik; Organisasi memiliki standar kinerja dan ukuran kinerja;  Berorientasi  pada output ;  Pemecahan unit-unit  kerja  sektor  publik;  Menciptakan persaingan di sektor publik; Pengadopsian gaya manajemen  sektor  swasta  ke  dalam  sektor publik;  serta  Berfokus  pada  kedisiplinan  dan penghematan yang lebih besar dalam menggunakan sumber daya.
Teori  NPM  dalam  penelitian  ini  akan melihat apakah kinerja Kementerian Perindustrian telah sesuai dengan karakteristik dalam  NPM,  yang  diukur  dari  capaian output dibandingkan  dengan  realisasi  anggarannya. Realisasi  anggaran  seharusnya  selaras  dan konsisten dengan capaian output sehingga akan menghasilkan  kinerja  yang  efisien  dan  efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
Pendekatan penganggaran berbasis kinerja berdasarkan  PMK  Nomor  94  (2017)  adalah suatu  pendekatan  dalam  sistem  penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan  dan  kinerja  yang  diharapkan,  serta memperhatikan  efisiensi  dalam  pencapaian kinerja  tersebut.  Kinerja  adalah  prestasi  kerja yang  berupa  output  dari  kegiatan  yang dilakukan  oleh  Kementerian/Lembaga,  unit kerja dan satuan kerja (satker) dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
Salah satu wujud good financial governance dalam pemerintah adalah penerapan  asas  transparansi  dan  akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, yaitu penyusunan laporan pertanggungjawaban
keuangan pemerintah  yang  memenuhi prinsip- prinsip  tepat  waktu  dan  disusun  dengan mengikuti  standar  akuntansi  pemerintah  yang telah diterima secara umum (Republik Indonesia, 2003).
Gómez  &  Willoughby  (2008)  meneliti tentang  upaya  pemerintah  Amerika  Serikat dalam  satu  dekade  terakhir  untuk  menyusun anggaran  dengan  menggunakan  rasionalitas melalui aplikasi pengukuran kinerja ( performance based budgeting ). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan performance  based  budgeting di Amerika  Serikat  telah  berhasil  meningkatkan pemahaman
stakeholders mengenai pelaksanaan dan pencapaian program pemerintah.
Hasil  Penellitian  Wijayanti,  Rahman,  & Nurpratiwi  (2012)  menunjukkan  dua  hal  yaitu (1)  kurangnya  komitmen  pemerintah  daerah terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja yang  ditunjukkan  dengan  belum  disusunnya Analisis  Standar  Biaya  serta  terlambatnya penyusunan  Standar  Satuan  Harga;  dan  (2) kurangnya  pemahaman  petugas  perencana terhadap  indikator  kinerja  yang  ditunjukan dengan  adanyaperbedaan  indikator outcome untuk  kegiatan  kegiatan  dalam  satu  program dan  adanya  perbedaan  target  kinerja  sasaran renstra  SKPD  dengan  RPJMD  Kabupaten Pasuruan.
Mir & Sutiyono (2013) melakukan studi kasus  tentang  reformasi  keuangan  negara dilihat  dari  sisi  penerapan  standar  akuntansi berbasis cash  to  accrual dengan  mengambil sampel  di  tiga  pemerintah  daerah.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  penerapan standar  akuntansi  berbasis cash  to  accrual belum  dapat  meningkatkan  transparansi  dan akuntabilitas kinerja pemerintah yang ditunjukkan  melalui  hasil  audit  BPK  yang sebagian  besar  mendapatkan  opini qualified (WDP)  dan disclaimer (TMP)  sehingga membuat reformasi keuangan negara di daerah belum optimal.
Prastowo  (2017)  melakukan  penelitian tentang pengelolaan keuangan di desa Bangunharjo, Yogyakarta.
Hasilnya,
pengelolaan keuangan desa Bangunharjo belum mampu  memerapkan  asas-asas  dalam good
financial governance yaitu transaparatif, akuntabilitas,  dan  partisipatif  disebabkan karena  belum  pahamnya  SDM  tentang  IT  dan akuntansi, minimnya sarana prasarana pendukung, serta kurangnya pendampingan dan pengawasan.
Kerangka  penelitian  digunakan  untuk menjawab  permasalahan  berdasarkan  teori yang  dipakai  untuk  mendapatkan  hasil  yang diharapkan.  Secara  garis  besar  kerangka penelitian digambarkan dalam skema di bawah ini:
Gambar 1. Kerangka Penelitian Sumber: diolah oleh penulis

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode single case  study .  Penelitian  studi  kasus  sangat tepat digunakan  pada  penelitian  yang  bertujuan menjawab  pertanyaan  ‘bagaimana’  dan ‘mengapa’ terhadap sesuatu yang diteliti (Yin, 2009).  Penelitian  ini  dipilih  karena  unik  dan masih  belum  banyak  penelitiannya,  dengan dibuktikan  di Google  Scholar baru  terdapat lima penelitian tentang penganggaran  berbasis kinerja jika dihubungkan dengan good financial governance .  Topik  yang  dipilih  merupakan perwakilan  kasus  lain  yang  sama  dan  masih hangat dengan data pada tahun 2017.
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan adalah  kualitatif.  Pendekatan  kualitatif  dalam arti  luas  adalah  prosedur  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata lisan atau tertulis dari orang-orang dan perilaku
yang  dapat  diamati  (Taylor,  Bogdan,  & DeVault, 2015).
Data  yang  digunakan  adalah  data  primer dan  sekunder.  Menurut  Yin  (2009)  terdapat enam  sumber  data  untuk  studi  kasus  yaitu dokumentasi, catatan arsip, wawancara, observasi  langsung,  observasi  partisipatif,  dan artefak fisik. Instrumen pengumpulan data yang digunakan  meliputi  dokumentasi,  observasi partisipatif dan wawancara.
Dokumentasi  dilakukan  dengan  cara mengumpulkan  dokumen  tertulis  tentang penganggaran  berbasis  kinerja.  Observasi partisipatif dilakukan untuk mengetahui kondisi  aktual  atas  pelaksanaan  anggaran  dan membandingkannya dengan dokumen
perencanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya.  Peneliti  akan  mengamati  dan mengambil  bagian  secara  langsung  dalam proses  penerapan  penganggaran  berbasis kinerja di Kementerian Perindustrian. Observasi  akan  melihat  konsistensi  antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran dengan hasil yang dicapai.
Pengumpulan  data  melalui  wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara  mendalam  ( in-depth  interview ) untuk  mendapatkan  informasi  yang  lengkap dan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Peneliti akan melakukan wawancara kepada pejabat dan pelaksana yang terkait dalam proses penganggaran  berbasis kinerja di  Kementerian Perindustrian. Wawancara mencakup pertanyaan  yang  dapat  menguatkan  hasil analisis  dari  pengumpulan  data  melalui dokumentasi  dan  observasi,  serta  untuk mendapatkan  informasi  yang  lebih  rinci  yang berhubungan  dengan  permasalahan  dalam penelitian ini. Wawancara ini akan mengetahui tentang bagaimana proses penerapan penganggaran  berbasis kinerja di  Kementerian Perindustrian  serta  kendala-kendala  yang dihadapi.
LAKIP Kementerian Perindustrian (2017)  menunjukkan  realisasi  anggaran  yang tinggi  tetapi  capaian output belum  sesuai dengan  target,  hal  tersebut  menunjukkan inkonsistensi  dalam  penerapan  penganggaran berbasis  kinerja  yang  menjadi  permasalahan dalam penelitian ini. Pada tahap observasi akan
Problems •Inkonsistensi penerapan
Penganggara n Berbasis Kinerja (PBK) yaitu antara capaian output dengan realisasi anggaran Process •Pengumpulan data (dokumentasi , observasi partisipatif, wawancara mendalam) •Analisis data sesuai teori NPM Expected Result •Penyebab inkonsistensi penerapan PBK
dianalisis  data  dari  dokumen  yang  telah dikumpulkan dalam proses dokumentasi, yaitu dokumen  perencanaan  yang  meliputi  renstra dan  renja.  Kemudian  dibandingkan  dengan dokumen pelaksanaan yaitu Rencana Kerja dan Anggaran  Kementerian/Lembaga  (RKA-K/L) dan  dilakukan  analisis  kesesuaiannya  dengan dokumen perencanaan. Dokumen yang diperoleh berasal dari website resmi Kementerian  Perindustrian  dan  dapat  teruji reliabilitas dan validitasnya.
Tahap selanjutnya yaitu melakukan wawancara mendalam terhadap pejabat dan staf pelaksana dalam proses penganggaran berbasis kinerja di Kementerian Perindustrian mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan  hasil  yang  didapatkan.  Data  hasil wawancara tersebut dapat teruji reliabilitas dan validitasnya  karena  merupakan  wawancara mendalam  langsung  dengan  pejabat  dan pelaksana yang terkait dalam proses penganggaran  berbasis kinerja di  Kementerian Perindustrian.
Analisis  data  yang  dilakukan  dalam penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif  yaitu pembahasan mendalam secara deskriptif mengenai  fakta-fakta  dan  fenomena  yang terjadi dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah triangulasi yaitu merupakan kombinasi berbagai  metodologi  yang  dipakai  dalam peneltian untuk mengkaji fenomena yang sama (Denzin,  1970).  Jenis  analisis  tringulasi  yang digunakan adalah tringulasi data yaitu membandingkan data dari dokumentasi, observasi  dan  wawancara  (dari  beberapa responden) kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan
mengenai permasalahan  yang  membuat  capaian output inkonsistensi  dengan  realiasi  anggaran  di Kementerian Perindustrian.
Unit  analisis  dalam  penelitian  ini  adalah single  unit di  Kementerian  Perindustrian. Kementerian Perindustrian dipilih karena dapat membantu  menjawab  pertanyaan  penelitian tentang  penerapan  penganggaran  berbasis kinerja.  Kementerian Perindustrian merupakan salah  satu  instansi  pemerintahan  pusat  yang wajib  untuk  menyusun  rencana  kerja  dan anggaran  dalam  menjalankan  program  dan
mencapai tujuan bernegara dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja.
Penyusunan  anggaran  di  Kementerian perindustrian menggunakan pendekatan penganggaran  berbasis  kinerja  (Republik Indonesia,  2003).  Penyusunan  rencana  kerja dan  anggaran  Kementerian  Perindustrian  pada tahun  anggaran  2017  mengacu  pada  dokumen perencanaan  yaitu  renstra  tahun  2015-2019 (Rencana  Strategis  Kementerian  Perindustrian tahun  2015-2019,  2016)  dan  renja  tahun  2017 (Rencana  Kerja  Kementerian  Perindustrian, 2017).  Berdasarkan  dokumen  perencanaan Kementerian  Perindustrian  tersebut  kemudian diturunkan  ke  level  eselon-eselon  dibawahnya sehingga  terjadi  sinkronisasi  dalam  proses pelaksanaannya.
Tahapan penyusunan anggaran di Kementerian Perindustrian tahun 2017 dimulai sejak tahun 2016, yaitu sebagai berikut: (1) Unit kerja dan satuan kerja Kementerian Perindustrian  (eselon  II  dan  III)  menyusun Kerangka  Acuan  Kerja  (KAK)  dan  Rencana Anggaran  Biaya  (RAB);  (2)  Mengusulkan rencana  kerja  dan  anggaran  di  aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran  (KRISNA)  Bappenas  (Renja  K/L); (3)  Pelaksanaan Trilateral  Meeting antara Kementerian  Perindustrian,  DJA  Kementerian Keuangan  dan  Bappenas;  (4)  Penetapan  pagu indikatif;  (5)  Penyesuaian  rencana  kerja  dan anggaran  (RKA-K/L)  terhadap  pagu  indikatif; (6) Penelahaan RKA-K/L oleh Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP)
Inspektorat Jenderal; (7) Penelahaan RKA-K/L oleh  DJA;  (8)  Pembahasan  di  DPR;  (9) Penetapan pagu definitif; (10)  Penetapan pagu anggaran  Kementerian  Perindustrian  tahun 2017.
Setelah  pagu  anggaran Kementerian Perindustrian  tahun  2017  ditetapkan  (bulan desember  2016),  tahapan  selanjutnya  adalah pelaksanaan  anggaran  sesuai  dengan  DIPA yang  telah  ditetapkan.  Dalam  prosesnya terdapat  penghematan  anggaran  sehingga diperlukan revisi anggaran untuk menyesuaikan penghematan tersebut. Tahapan terakhir adalah evaluasi anggaran yaitu evaluasi terhadap  pelaksanaan  program  kerja  dan anggaran selama satu tahun anggaran yang akan
dinilai dan dilaporkan pada tahun 2018. Proses penganggaran  berbasis kinerja di  Kementerian Perindustrian  mulai  dari  perencaanan  sampai dengan  pelaksanaan  dan  evaluasi  dikoordinasi oleh Sekretaris Jenderal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan  dalam  penelitian  ini  akan melakukan analisis terhadap proses penganggaran  berbasis kinerja di  Kementerian Perindustrian  berdasarkan  tiga  tahap  yaitu perencanaan,  pelaksanaan  dan  evaluasi  serta akan  mengacu  pada  teori New  Public Management (NPM).  Analisis  data  tersebut dilakukan  berdasarkan  data  primer  dan  data sekunder  yang  telah  dikumpulkan  yaitu dokumentasi,  ovbservasi  dan  wawancara dengan menggunakan metode analisis deskriptif.  Hasil  analisis  data  akan  menjadi acuan  utama  dalam  menjawab  rumusan masalah.

## Hasil dan Temuan

## Dokumentasi
Dokumentasi  yang  dilakukan  dalam penelitian  ini adalah  mengumpulkan dokumen yang  terkait  dengan  proses  penganggaran berbasis kinerja di  Kementerian Perindustrian. Dokumen-dokumen  yang  tersedia  diperoleh melalui website resmi Kementerian Perindustrian  yaitu  www.kemenperin.go.id adalah sebagai berikut:
Tabel 2 . Dokumen Penganggaran Berbasis Kinerja Kementerian Perindustrian No. Dokumen Periode 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 2 Rencana Strategis (renstra) Kementerian Perindustrian 2015-2019 3. Rencana  Kerja  Tahunan (renja) Kementerian Perindustrian 2017 4. Perjanjian Kinerja (perkin) Kementerian Perindustrian 2017 5. Rencana Kerja dan Anggaran 2017
No. Dokumen Periode Kementerian/Lembaga (RKA-K/L)  Kementerian Perindustrian 6. Daftar  Isian  Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Perindustrian 2017 7. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Perindustrian 2017 8. Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian 2017
Sumber: diolah oleh penulis
Berdasarkan hasil dokumentasi, temuan yang  penting  adalah  alokasi  anggaran  yang tidak  sesuai  dengan  kapasitas  target output yang  dibebankan  sesuai  renstra.  Temuan  ini adalah  untuk output “unit  industri  kecil  yang tumbuh”  yang  hanya  tercapai  sebesar  3.331 industri  kecil  yang  telah  memiliki  legalitas usaha  dari  target  sebesar  5.000  atau  sebesar 66,62%,  padahal  realisasi  anggaran  adalah sebesar  97,03%.  Temuan  ini  tercantum  dalam dokumen  LAKIP  Kementerian  Perindustrian tahun 2017 yang menyatakan:
“Sesuai dengan Renstra Kemenperin 2015- 2019 Perubahan, target 5000 IKM tersebut akan  dicapai  dengan  asumsi  dukungan anggaran  sebesar  Rp.650  miliar,  namun pada  tahun  2017  alokasi  anggaran  dalam rangka  pencapaian  IKM  yang  memiliki legalitas usaha hanya sebesar Rp.84 miliar.
Meskipun demikian, Kementerian Perindustrian tetap melaksanakan optimalisasi  dengan  anggaran  tersebut sehingga  menghasilkan  sebanyak  3.331 industri  kecil  telah  memiliki  legalitas usaha.” (Kementerian Perindustrian, 2017a:31) Temuan ini mengindikasikan
ketidaksesuaian  antara  perencanaan  dengan pelaksanaan  penganggaran  berbasis  kinerja  di Kementerian Perindustrian.

## Observasi
Observasi  dalam  penelitian  ini  adalah observasi  partisipatif  yaitu  peneliti  secara langsung  mengamati  dan  mengambil  bagian dalam proses penganggaran berbasis kinerja di Kementerian Perindustrian. Peneliti merupakan salah  satu  staf  di  lingkungan  Sekretariat Jenderal  Kementerian  Perindustrian  yang menangani  penganggaran  berbasis  kinerja. Observasi  dilakukan  di  Sekretariat  Jenderal, Pusat  Pendidikan  dan  Diklat  Industri  dan Beberapa  Direktorat  Jenderal  di  Kementerian Perindustrian.
Berdasarkan  hasil  observasi,  terdapat dua  temuan  yang  menjadi  catatan  utama peneliti, yaitu: adanya anggaran yang dipotong untuk kegiatan dan anggaran yang mendukung ouput , contohnya kegiatan di Biro Hukum yang mendukung output terkena dampak pemotongan sehingga membuat output tersebut tidak tercapai yaitu output “peraturan perundangan yang diselesaikan”; serta terdapat peningkatan  anggaran  untuk  belanja  rutin sehingga realisasi anggarannya tetap tinggi.
Temuan ini mengindikasikan ketidaksesuaian  pelaksanaan  penganggaran berbasis  kinerja  di  Kementerian  Perindustrian sehingga  menyebabkan  hasil  capaian  tidak sesuai target.

## Wawancara
Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara  mendalam kepada  pejabat dan staf pelaksana yang terkait dalam proses penganggaran  berbasis kinerja di  Kementerian Perindustrian  dengan  jumlah  responden  yang direncanakan adalah sebanyak lima responden. Dalam  pelaksanaannya  wawancara  dilakukan kepada  tiga  responden  karena  informasi  yang diperoleh  sudah  cukup  dan  telah  memenuhi saturasi. Responden  yang  menjadi  narasumber dalam  wawancara  ini  adalah  Kepala  Bagian Progam  Biro  Perencanaan  sebagai  responden satu  (Resp#1);  Kepala  Bagian  Evaluasi  dan Pelaporan Biro perencanaan sebagai responden dua  (Resp#2);  serta  Pejabat  Fungsional Perencana pada Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagai responden tiga (Resp#3).
Wawancara mencakup pertanyaan yang dapat menguatkan hasil analisis dari
pengumpulan  data  melalui  dokumentasi  dan observasi,  serta  untuk  mendapatkan  informasi yang  lebih  rinci  yang  berhubungan  dengan permasalahan dalam penelitian ini. Wawancara ini akan mengetahui tentang bagaimana proses penerapan  penganggaran  berbasis  kinerja  di Kementerian  Perindustrian  serta  kendala- kendala  yang dihadapi. Pertanyaan-pertanyaan yang  diajukan  dalam  wawancara  ini  disusun berdasarkan  teori  yang  digunakan  yaitu New Public  Management (NPM)  untuk  menilai kesesuaian teori dengan penerapan penganggaran  berbasis kinerja di  Kementerian Perindustrian.  Hasil  wawancara  terbagi  dalam tiga tahap  yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

## Tahap Perencanaan
Tahap  awal  dalam  proses  penganggaran berbasis kinerja adalah melakukan perencanaan,  baik  perencanaan  kerja  maupun perencanaan pendanaan atau anggaran. Perencanaan tersebut tercantum dalam dokumen  perencanaan  yang  meliputi  RPJMN, renstra,  renja,  RKA-K/L  dan  DIPA.  Beberapa Karakteristik NPM yang seharusnya diterapkan dalam tahap perencanaan ini yaitu:

## Memiliki standar kinerja
Standar kinerja Kementerian Perindustrian tercantum dalam renstra Kementerian Perindustrian tahun 2015-2019 yang dijabarkan dalam  visi,  misi,  tujuan,  sasaran  strategis  dan indikator  kinerja.  Dalam  merumuskan  visi, misi,  tujuan,  sasaran  strategis  dan  indikator kinerja ini Kementerian Perindustrian menggunakan konsep Balanced Scorecard , hal ini diungkapkan oleh responden satu:
“Untuk  penyusunan  Renstra  Kemenperin tahun  2015-2019  yang  terbaru  ini  sudah mengacu  pada  BSC  (Balanced  Scorecard), jadi pertama tama kita dari visi, misi, tujuan organisasi  itu  kita  menyiapkan  peta strategis, itu sebenernya ada tiga perspektif, perspektif  kepentingan,  perspektif  proses internal dan yang ketiga perspektif pembelajaran  organisasi,  yang  ideal  itu sebetulnya empat ya, seperti di Kementerian Kelautan, tetapi secara inti itu BSC ada tiga
perspektif  jadi  kita  menyusun  berdasarkan tiga perspektif tersebut.” ( Resp#1)
Berdasarkan pernyataan diatas,
Kementerian  Perindustrian  telah  memiliki standar  kinerja  yang  dinyatakan  dalam  visi, misi,  tujuan,  sasaran  strategis  dan  indikator kinerja  yang  disusun  berdasarkan  konsep Balanced  Scorecard yang  terdiri  dari  tiga perspektif yaitu perspektif kepentingan, perspektif  proses  internal  dan  perspektif pembelajaran  organisasi.  Standar  kinerja  yang disebutkan  diatas  telah  sesuai  dengan  hasil dokumentasi dan observasi yang telah dilakukan.Hasil  analisis  ini  menunjukkan bahwa Kementerian Perindustrian telah memiliki  standar  kinerja  sehingga  sejalan dengan  salah  satu  karakteristik  NPM  menurut Hood  (1991)yaitu  organisasi  harus  secara eksplisit memiliki standar dan ukuran kinerja.

## Indikator  kinerja  yang  berorientasi  pada output
Indikator  kinerja  merupakan  instrumen yang  digunakan  untuk  mengukur  kinerja  dan mengevaluasi  keberhasilan  program  suatu instansi  pemerintah  (Nomor  94,  2017). Indikator  kinerja  Kementerian  Perindustrian tercantum dalam renstra Kementerian Perindustrian  tahun  2015-2019  kemudian diturunkan  dalam  renja  setiap  tahunnya.  Dari hasil  dokumentasi  dan  observasi,  indikator kinerja  Kementerian  Perindustrian  telah  dapat diukur  secara  kuantitatif  yang  dibuktikan dengan adanya cara pengukuran dan capaiannya  secara  kuantitatif  sehingga  dapat digunakan  untuk  mengukur  kinerja  dan mengevaluasi keberhasilan program.
Indikator
kinerja Kementerian Perindustrian masih terdapat keterbatasan yaitu ukuran indikator kinerja masih berupa “jumlah” dan  belum  mengukur  kualitas,  seperti  yang diungkapkan responden satu:
“(contoh tentang kawasan industri) nah ini juga  ada  beberapa  kendala  itu  kan  soal kewilayahan,  itu  jadi  kendala,  jumlah kawasan sih, beberapa hasil evaluasi jangan menyiapkan  jumlah  kawasan  aja,  tapi juga kualitasnya.  Emang  susah  kalau  kita kemaren  itu  perwilayahan  kan  kalau  kita, apa  namanya  jumlah  industri  yang  masuk
ataupun  tenant  yang  sudah  masuk  ke kawasan  dikhawatirkan  tidak  tercapai dikarenakan mereka bangun aja susah untuk mempertahankan tenant gak semuanya bisa jadi  tenant,  masuk,  balik  lagi  listriknya gimana,  jalan  gimana.  Jadi  indikator  ini tergantung juga dengan instansi lain, dalam hal  ini PUPR ya, kalau  PUPR belum jalan gak bisa jalan juga kan kitanya.” (Resp#1)
Hasil  analisis  ini  menunjukkan  bahwa indikator  kinerja  Kementerian  Perindustrian telah berorientasi output . Hal ini sejalan dengan salah  satu  karakteristik  NPM  menurut  Hood (1991)  yaitu  perubahan  dalam  prosedur birokrasi  dari  fokusnya  pada input menjadi lebih  berorientasi  pada output .  Namun  masih terdapat  keterbatasan  yaitu  ukuran  indikator kinerja  masih  berupa  “jumlah”  dan  belum mengukur kualitas dari output yang dihasilkan ( outcome oriented ).

## Terdapat  kontrak kerja mengenai target yang akan dicapai
Kontrak kerjadi Kementerian Perindustrian merupakan  turunan  dari  renstra.  Berdasarkan dokumentasi  dan  observasi,  kontrak  kerja disebut  sebagai  Perjanjian  Kinerja  (perkin) pejabat selama satu tahun anggaran yang berisi indikator  kinerja  yang  merupakan  target  dari organisasi. Perkin di Kementerian Perindustrian  terdiri  dari  perkin  Menteri Perindustrian,  perkin  antara  Menteri  dengan pejabat  eselon  I  dan  perkin  antara  pejabat eselon I daengan pejabat eselon II dibawahnya.
Terkait dengan Perkin Menteri Perindustrian  tahun  2017,  responden  satu menyatakan:
“Seluruh target  indikator kinerja  yang ada di  Renstra  masuk  ke  dalam  RKT  (Rencana Kerja Tahunan atau Renja) dan perkin 2017, cuma  kan  balik  lagi  ketika  evaluasi terkadang  ada  hasil  yang  kuning  itu  ya (tidak tercapai) jadinya disesuaikan maunya gimana,  targetnya  bisa  diturunkan,  karena kan  gak  bisa  minta  eselon  1  targetnya  10 misalnya,  tapi  anggaran  ternyata  cuma dikasih  ga  sesuai  targetnya,  kayak  tadi (ditjen) IKM (Industri Kecil dan Menengah) atau  pusdiklat,  di  IKM  lah  contohnya anggarannya  ada  yang  dipotong,  harusnya
kan  targetnya  di  sesuain  aja,  supaya  gak terlalu jatuh banget capaiannya.”(Resp#1)
Sesuai  dengan  penjelasan  di  atas,  seluruh indikator kinerja yang ada di renstra masuk ke dalam  perkin  Menteri  Perindustrian  tahun 2017.  Dalam  dokumentasi  yang  ada  di dokumen  renja  Kementerian  Perindustrian tahun  2017,  terdapat  24  indikator  kinerja  atau target  yang  dijadikan  perkin  oleh  Menteri Perindustrian sesuai dengan renstra tahun 2015- 2019.  Perkin  tahun  2017  ini  merupakan  tugas Kementerian  Perindustrian  selama  tahun  2017 seperti yang diungkapkan responden dua:
“Perkin  yang  sudah  di  sahkan  ini  kan cascading dari tugasnyaKementerian (Perindustrian), jadi
tugas-tugas kementerian masing-masing
sudah dimasukan disini (perkin) semua.” (Resp#2)
Hasil  analisis  ini  menunjukkan  bahwa Kementerian  Perindustrian  telah  memiliki kontrak  kerja  mengenai  target  yang  akan dicapai.  Hal  ini  sejalan  dengan  salah  satu karakteristik NPM menurut Hood (1991) yaitu pengadopsian  gaya  manajemen  sektor  swasta ke  dalam  sektor  publik  salah  satunya  tentang kontrak  kerja  atau  sistem Key  Performance Indicator (KPI)  di  sektor  swasta.  Perkin  yang diterapkan di Kementerian Perindustrian sudah mulai mengadopsi sistem KPI seperti di sektor swasta,  namun  masih  terbatas  sampai  dengan level  eselon  II  atau  level top  management , sedangkan untuk level-level dibawahnya  yaitu level  eselon  III  sampai  dengan  staf  pelaksana belum  terdapat  kontrak  kerja  yang  mengikat secara individu.

## Tahap Pelaksanaan
Tahap berikutnya dalam proses penganggaran berbasis kinerja adalah pelaksanaan yaitu pelaksanaan program kegiatan  dan  anggaran.  Tahap  pelaksanaan  ini merupakan langkah-langkah kerja yang dilaksanakan dalam mencapai target yang telah disusun  di  tahap  perencanaan.  Beberapa Karakteristik NPM yang seharusnya diterapkan dalam tahap pelaksanaan ini yaitu:

## Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan
Pelaksanaan  kegiatan  instansi  pemerintah mengacu pada RKA-K/L dan DIPA yang telah
ditetapkan.  RKA-K/L  dan  DIPA  ini  harus berdasarkan  renstra  dan  renja  yang  telah disusun.  Dalam  pelaksanaan  kegiatan  di Kementerian Perindustrian, responden dari satu mengungkapkan:
“Kegiatan yang ada di RKA-K/L yang lalu itu  belum  semuanya  mendukung  indikator yang  udah  ada  di  renstra  sih  ya,  jadi kegiatannya masih disangkut-sangkutin aja, kayak  copy  paste  dari  kegiatan  tahun  lalu gitu,  selain  itu  juga  karena  memang  ada beberapa  kegiatan  seperti  (kegiatan)  rutin, prioritas  nasional,  ada  permintaan  dari partai  juga  atau  ada  kegiatan  dari kementerian lain yang kayak dari bappenas nanti  diminta    nyusun  logistik,  tentang industri  halal  kan  di  renstra  gak  ada,  tapi sesuai  amanat  harus  dilaksanakan,  maka dari  itu  ada  beberapa  kegiatan  harus direvisi ke situ.” (Resp#1)
Hasil  analisis  ini  menunjukkan  bahwa pelaksanaan kegiatan di Kementerian Perindustrian  masih  belum  sesuai  dengan perencanaan  karena  masih  terdapat  beberapa kegiatan  dan  anggaran  yang  tidak  mendukung indikator  kinerja  yang  terdapat  di  renstra  dan renja.  Beberapa  faktor  yang  menyebabkan  hal tersebut antara lain kegiatan yang dimaksukkan merupakan  kegiatan  tahun  sebelumnya  yang sudah tidak relevan untuk mendukung indikator kinerja ditahun berjalan atau hanya melakukan copy  paste saja;  kegiatan  rutin  yang  harus dimasukkan  cukup  banyak;  kegiatan  prioritas nasional  yang  sebelumnya  tidak  dimasukkan dalam  perencanaan,  tetapi  akhirnya  di  tengah jalan menjadi kegiatan yang harus dilaksanakan; kegiatan yang muncul karena ada permintaan  dari  partai;  dan  kegiatan  dari instansi pemerintah lain yang harus dilaksanakan  oleh  Kementerian  perindustrian. Faktor-faktor tersebut membuat kegiatan harus dilakukan revisi sehingga menyebabkan pelaksanaan belum sesuai dengan perencanaan. Hal  ini  tidak  sejalan  dengan  salah  satu karakteristik NPM menurut Hood (1991) yaitu dalam  hal  kedisiplinan  dalam  pemanfaatan sumber daya. Organisasi seharusnya menyusun skala prioritas yaitu mengutamakan pencapaian target yang sudah direncanakan, baru kemudian melaksanakan  tugas  tambahan  yang  mungkin
dibebankan.  Dalam  hal  ini  Kementerian Perindustrian  masih  belum  menyusun  skala prioritas  yang  jelas  terhadap  pelaksanaan kegiatan sehingga membuat beberapa kegiatan yang  dilaksanakan  tidak  mendukung  indikator kinerja yang telah ditetapkan.

## Kesesuaian dalam penggunaan anggaran
Penggunaan  anggaran  harus  dilaksanakan secara tepat guna untuk mendukung pencapaian target  sesuai  yang  telah  direncanakan.  Dalam kaitannya  dengan  hal  ini,  responden  satu menyatakan:
“Karena  program  terlalu  banyak,  macem- macem,  banyak  yang  diurusin  maka membuat tidak fokus (ke pencapaian target) maka  anggaran  yang  kemarin  itu  ada beberapa  yang  tidak  sesuai  fungsinya, penyebabnya  (1)  ada  anggaran  yang harusnya  bisa  membiayai  yang  merah (indikator  yang  tidak  tercapai)  itu  tapi ternyata  terpakai  untuk  kegiatan  lain;  (2) pemotongan  anggaran,  sudah  dianggarkan tapi  dipotong  (3)  ada  program  yang  tidak sesuai tapi dilaksanakan, untuk mendukung itu,  misal  kegiatan  sosialisasi,  sebenernya tidak  mendukung  IKU  (Indikator  Kinerja Utama), tapi itu  mendukung kebijakan dari UKP4 atau dari kementerian lain, kegiatan yang ada keppresnya.” (Resp#1)
Hasil  analisis  ini  menunjukkan  bahwa penggunaan
anggaran Kementerian
Perindustrian belum tepat guna sesuai perencanaan.
Beberapa
faktor yang menyebabkan hal tersebut antara lain anggaran yang seharusnya dilaksanakan untuk mendukung  indikator  kinerja  tetapi  digunakan atau  direvisi  untuk  kegiatan  lain  yang  tidak mendukung  indikator  kinerja;  pemotongan anggaran yang terjadi membuat anggaran yang harusnya digunakan untuk mendukung indikator  kinerja  harus  dipotong  atau  bahkan dihapus; serta anggaran dipakai untuk melaksanakan  kegiatan  yang  tidak  sesuai  atau tidak  mendukung  indikator  kinerja.  Faktor- faktor  tersebut  menyebabkan  penggunaan anggaran  menjadi  tidak  fokus.  Hal  ini  tidak sejalan  dengan  salah  satu  karakteristik  NPM menurut  Hood  (1991)  yaitu  dalam  hal kedisiplinan dan penghematan dalam
pemanfaatan sumber daya. Organisasi seharusnya  fokus dalam penggunaan anggaran yang  tujuannya  untuk  mencapai  target  yang sudah  direncanakan  sehingga  sesuai  dengan yang direncanakan dan mungkin bisa melakukan  penghematan  dalam  penggunaan anggaran. Dalam hal ini penggunaan anggaran di  Kementerian  Perindustrian  masih  belum sesuai  dengan  yang  direncanakan  sehingga membuat  beberapa  anggaran  digunakan  tidak untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung indikator kinerja yang telah ditetapkan.

## Tahap Evaluasi
Tahap  terakhir  adalah  evaluasi  yaitu melihat  capaian  kinerja  yang  yang  telah dilaksanakan dan kemudian melakukan evaluasi  atas  capaian  tersebut.  Tahap  evaluasi ini akan  melihat kesesuaian antara target  yang telah  direncanakan  dengan  hasil  yang  dicapai untuk  kemudian  dapat  ditarik  kesimpulan apakah  proses  penganggaran  berbasis  kinerja dalam  rangka  mewujudkan good  financial governance telah  diterapkan  dengan  baik. Beberapa  Karakteristik NPM  yang seharusnya diterapkan dalam tahap pelaksanaan ini yaitu:

## Terdapat pengukuran kinerja
Pengukuran  kinerja  dilakukan  untuk menilai  kesesuaian  antara  perencanaan  dan hasil  yang  dicapai.  Dalam  kaitannya  dengan pengukuran kinerja, responden tiga menyatakan:
“kalau bicara konteks pengukuran evaluasi itu  ada  beberapa  ya,  yang  pertama  kalau kita  masih  pakai  yang  gap  analysis,  jadi antara  target  dan  realisasi  saja  yang dibandingkan,  padahal  ada  lagi,  ada evaluasi dampak, banyak lah, tetapi saat ini yang dilaksanakan adalah yang tadi, belum sampai  ngukur  dampak,  cost  benefitnya, baru sampai gap analysis aja antara target dan realisasi.” (Resp#3)
Sesuai  dengan  penjelasan  di  atas,  maka pengukuran kinerja di Kementerian Perindustrian baru  memakai cara gap analysis yaitu  perbandingan  antara  target  dengan realisasi  yang  dicapai.  Selain gap  analysis tersebut,  terdapat  beberapa  cara  lain  untuk mengukur  kinerja  yang  diungkapkan  salah
satunya  adalah  evaluasi  dampak.  Evaluasi dampak  mengukur  kinerja  dari  perbandingan target  dan  realisasi  serta  dampak  atau cost benefit yang  terjadi  dari  realisasi  yang dihasilkan.
Hasil  analisis  ini  menunjukkan  bahwa
Kementerian
Perindustrian telah melasakanakan  pengukuran  kinerja  terhadap pelaksanaan  penganggaran  berbasis  kinerja. Hal  ini  sejalan  dengan  salah  satu  karakteristik NPM  menurut  Hood  (1991)  yaitu  organisasi harus secara eksplisit memiliki ukuran kinerja. Namun masih terdapat keterbatasan dalam cara mengukur  kinerja,  karena  hanya  dilihat  dari perbandingan  target  dan  realisasi  saja,  belum melihat  dari  dampak  atau cost  benefit yang terjadi  dari  realisasi  yang  dihasilkan  ( outcome oriented ).
Realisasi anggaran dan capaian output sesuai target
Pengukuran  kinerja  dalam  penerapan penganggaran berbasis kinerja adalah konsistensi  antara  realisasi  anggaran  dengan capaian output .  Realisasi  anggaran  diukur melalui  perbandingan  penggunaan  anggaran terhadap alokasi anggaran yang telah direncanakan.  Berdasarkan  dokumentasi  dan observasi,  realisasi  anggaran  Kementerian Perindustrianpada tahun 2017 adalah Rp. 2.435.752.561.000 dari pagu                      Rp. 2.623.111.903.000  atau  secara  presentase sebesar  92,86%.  Sedangkan  capaian output diukur melalui perbandingan realisasi indikator kinerja  terhadap  target  indikator  kinerja  yang telah  direncanakan.  Berdasarkan  dokumentasi dan observasi, output Kementerian Perindustrian  pada  tahun  2017  yang  tercapai adalah  sebanyak  18  dari  24  indikator  kinerja yang  direncanakan  atau  secara  presentase sebesar  75%.  Capaian output yang  sebesar 75%ini  inkonsisten  dengan  realisasi  anggaran yang sebesar 92,86%.
Terkait  dengan  hasil  pengukuran  kinerja ini,responden satu mengungkapkan:
“kenapa  ada  perbedaaan,  ya  karena inefisiensi  penggunaan  anggaran  itu  tadi, gak  fokus,  jadinya  membuat  kegiatan  yang mendukung indikator kinerja tidak maksimal
atau  mungkin  ada  yang  tidak  terlaksana.” (Resp#1)
Pernyataan tersebut didukung oleh responden duamenyatakan:
“itu  artinya  balik  lagi  ke  perencanaan kinerja,  karena  ini  urusannya  sama  duit, berarti  pada  saat  perencanaan  kinerja, kegiatan yang untuk fokus angka ini (untuk mendukung indikator kinerja) masih kurang, masih  banyak  untuk  perjalanan  dinas  atau belanja operasional.” (Resp#2)
Sedangkan responden tiga mengungkapkan:
“Jadi  kenapa  tadi  saya  menyampaikan bappenas komplain ketika realisasi anggaran  hampir  100%  tapi  pencapaian ada yang tidak tercapai itu kan ada missing link,  itu  ada  dua  kemungkinan:  (1) memangyang  dilakukan  tidak  mengarah kesitu,  yang  penting  duitnya  habis  aja gitu;(2)peran  kita  (Biro  Perencanaan)  gak sebesar  itu  untuk  mendongkrak  capaian output  karena  output-output  ini  banyak yang di sektor (Direktorat Teknis), kita gak sampai ngatur aktivitasnya, kita gak sampai situ  itu  kan  ada  peran  Ses  (Sekretariat Ditjen)  untuk  mengatur  sektor  (dalam melaksanakan aktivitas pendukung indikator).  Terus  kita  harus  identifikasi peran  kita  itu  sampai  dimana,  jangan- jangan  kita  menetapkan  targetnya  tinggi, padahal  peran  kita  kecil  untuk  mendukung tugas  ini  (indikator  kinerja)  jadinya  kan tidak tercapai.”(Resp#3)
Hasil  analisis  ini  menunjukkan  bahwa kinerja  Kementerian  Perindustrian  belum efisien dalam pemanfaatan sumber daya untuk menghasilkan output yang berkualitas. Beberapa  faktor  yang  menyebabkan  hal tersebut antara lain  ada beberapa kegiatan dan anggaran yang dilaksanakan tidak fokus untuk mendukung  indikator  kinerja,  tetapi  hanya untuk  kegiatan  rutin  dan  operasional;  acuan kinerja  yang  digunakan  masih  berfokus  pada realisasi  anggaran  saja,  belum  pada  capaian output ;  dan  peran  pembina  perencanaan  yang belum  kuat  untuk  mengatur  kegiatan  di Direktorat  Teknis  terutama  untuk  lebih menekankan  supaya  melaksanakan  kegiatan yang  mendukung  indikator  kinerja;  (4)  Target
yang  ditetapkan terlalu  tinggi  atau tidak  tepat, padahal kontribusi untuk mendukung indikator kinerja  itu  kecil  atau  bahkan  tidak  ada kontribusinya.  Hal  ini  tidak  sejalan  dengan salah  satu  karakteristik  NPM  menurut  Hood (1991)  yaitu  dalam  hal  efisiensi  dalam pemanfaatan sumber daya untuk menghasilkan output yang berkualitas. Organisasi seharusnya fokus  untuk  mencapai  target  yang  sudah direncanakan tidak  hanya  fokus pada kegiatan yang  bersifat  rutin  dan  operasional  serta  cara meningkatkan realisasi anggaran. Dalam hal ini Kementerian  Perindustrian  telah  menerapkan penganggaran  berbasis kinerja terutama dalam tahapan  perencanaan,  tetapi  masih  terdapat beberapa  kendala  di  tahap  pelaksanaan  dan evaluasi,terutama  karena  adanya  inkonsistensi antara  realisasi  anggaran  dengan  capaian output .
Penerapan Good Financial Governance Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan  penganggaran  berbasis  kinerja belum  maksimal  dan  masih  terdapat  beberapa kendala  sehingga  belum  dapat  meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah, yang merupakan prinsip dari good finacial  governance .  Menurut  Hood  (1991) dalah satu karakteristik NPM adalah tata kelola yang  profesional  di  sektor  publik,  salah  satu wujudnya  adalah good  financial  governance . Instansi  pemerintah  perlu  untuk  mengelola secara  profesional  organisasinya  terutama untuk  perihal  keuangan  negara.  Perlu  adanya perbaikan  dan  komitmen  yang  besar  untuk mewujudkan good  financial  governance di sektor publik, khususnya Kementerian
Perindustrian terutama dalam hal anggaran dan kinerja.
Analisis  Capaian Output dan  Realisasi Anggaran pada Kementerian Perindustrian
Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah melakukan  analisis  penyebab  inkonsistensi antara capaian output dengan realsiasi anggaran Kementerian  Perindustrian.  Pembahasan  yang dilakukan adalah proses penganggaran berbasis kinerja di Kementerian Perindustrian berdasarkan  tiga  tahap  yaitu  perencanaan, pelaksanaan  dan  evaluasi  serta  akan  mengacu pada  teori New  Public  Management (NPM). Ringkasan  hasil  temuan  telah  dirangkum  di bawah ini:

## Dokumentasi
Berdasarkan  hasil  dokumentasi  untuk dokumen-dokumen  penganggaran  berbasis kinerja  yang  diperoleh  melalui  website www.kemenperin.go.id,  terdapat  temuan  yang penting  yaitu  alokasi  anggaran  yang  tidak sesuai  dengan  kapasitas  target output yang dibebankan  sesuai  renstra  terutama  untuk output yang  tidak  tercapai  yaitu  “unit  industri kecil yang tumbuh”. Temuan ini mengindikasikan ketidaksesuaian antara perencanaan
dengan pelaksanaan penganggaran  berbasis kinerja di  Kementerian Perindustrian.

## Observasi
Berdasarkan hasil observasi partisipatif oleh peneliti secara langsung, terdapat beberapa temuan  yang  menjadi  catatan  utama  peneliti, yaitu  adanya  anggaran  yang  dipotong  untuk kegiatan dan anggaran yang mendukung ouput sehingga  membuat output tersebut  tidak tercapai;  serta  terdapat  peningkatan  anggaran untuk belanja rutin sehingga realisasi anggarannya tetap tinggi.

## Wawancara
Wawancara disusun berdasarkan teori NPM kepada tiga responden. Ringkasan hasil dan analisis wawancara adalah sebagai berikut: Tabel 3. Ringkasan Hasil dan Analisis Wawancara Tahap Jenis Karakteristik Analisis Perencanaan Memiliki Standar Kinerja Telah  memiliki  standar  kinerja  sehingga  sejalan dengan salah satu karakteristik NPM yaitu organisasi harus  secara  eksplisit  memiliki  standar  dan  ukuran kinerja
Tahap Jenis Karakteristik Analisis Indikator Kinerja yang Berorientasi pada Output
Indikator  kinerja  telah  berorientasi output sehingga sejalan  dengan  salah  satu  karakteristik  NPM  yaitu perubahan  dalam  prosedur  birokrasi  dari  fokusnya pada input menjadi lebih berorientasi pada output Terdapat  Kontrak Kerja Mengenai Target yang Akan Dicapai Telah  memiliki kontrak kerja  mengenai target  yang akan  dicapai  sehingga  sejalan  dengan  salah  satu karakteristik  NPM  yaitu  pengadopsian  gaya manajemen  sektor  swasta  ke  dalam  sektor  publik salah satunya tentang kontrak kerja Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan sesuai Perencanaan Pelaksanaan  kegiatan  masih  belum  sesuai  dengan perencanaan  karena  masih  terdapat  beberapa kegiatan  dan  anggaran  yang  tidak  mendukung indikator  kinerja  yang  terdapat  di  renstra  dan  renja sehingga tidak sejalan dengan salah satu karakteristik  NPM  yaitu  dalam  hal  kedisiplinan dalam pemanfaatan sumber daya Kesesuaian dalam Penggunaan Anggaran Penggunaan  anggaran  belum  tepat  guna  sesuai perencanaan  sehingga  tidak  sejalan  dengan  salah satu karakteristik NPMyaitu dalam  hal kedisiplinan dan penghematan dalam pemanfaatan sumber daya Evaluasi Terdapat Pengukuran Kinerja Terdapat  pengukuran  kinerja  terhadap  pelaksanaan penganggaran  berbasis  kinerja  sehingga  sejalan dengan salah satu karakteristik NPM yaitu organisasi harus secara eksplisit memiliki ukuran kinerja Realisasi Anggaran dan Capaian Output sesuai Target Kinerja  belum  efisien  dalam  pemanfaatan  sumber daya  untuk  menghasilkan output yang  berkualitas sehingga tidak sejalan dengan salah satu karakteristik  NPM  yaitu  dalam  hal  efisiensi  dalam pemanfaatan  sumber  daya  untuk  menghasilkan output yang berkualitas Penerapan Good Financial Governance Penerapan  penganggaran  berbasis  kinerja  belum maksimal  dan  masih  terdapat  beberapa  kendala sehingga  belum  dapat  meningkatkan  transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah, yang merupakan  prinsip  dari good  finacial  governance sehingga belum sejalan salah satu karakteristik NPM adalah tata kelola yang profesional di sektor publik, salah  satu  wujudnya  adalah good  financial governance
Sumber: diolah oleh penulis
Berdasarkan  hasil  temuan  dan  analisis data yang telah dilakukan di atas, maka faktor- faktor  yang  menyebabkan  capaian output inkonsisten  dengan  realisasi  anggaran  pada Kementerian  Perindustrian  adalah  sebagai berikut:  (1)  Beberapa  kegiatan  dan  anggaran yang  dilaksanakan  tidak  fokus  mendukung indikator  kinerja  yang  direncanakan;  (2)
Anggaran  direvisi  untuk  kegiatan  lain  yang tidak  mendukung  indikator  kinerja;  (3) Pemotongan  anggaran  pada  kegiatan  yang mendukung  indikator  kinerja;  (4)  Masih berfokus  pada  realisasi  anggaran  saja,  belum berfokus  pada  capaian output ;  (5)  Peran pembina  perencanaan  yang  belum  kuat  untuk mendorong  pencapaian output ke  Direktorat
Teknis; (6) Target yang ditetapkan tidak tepat sasaran.

## SIMPULAN
Penelitian ini membahas tentang penerapan  penganggaran  berbasis  kinerja  di Kementerian  Perindustrian,  mulai  dari  tahap perencanaan,  pelaksanaan  sampai  dengan evaluasi,  dalam  rangka  mewujudkan good financial  governance .  Pengumpulan  data didapatkan  melalui  dokumentasi  terhadap dokumen-dokumen  terkait,  observasi  secara langsung  terhadap  penerapan  penganggaran berbasis  kinerja,  serta  melalui  wawancara dengan  beberapa  bagian  di  Biro  Perencanaan yang  merupakan  pembina  perencanaan  di Kementerian  Perindustrian.  Analisis  data dilakukan  dengan  metode  analisis  deskriptif dan membandingkannya dengan data-data dari dokumentasi,  observasi  dan  hasil  wawancara dengan  berdasarkan  pada  teori New  Public Management (NPM).  Berdasarkan  hasil  yang telah didapatkan kesimpulan dalam penelitian ini  adalah  penerapan  penganggaran  berbasis kinerja  di  pemerintah  pusat  terutama  di Kementerian  Perindustrian  belum  maksimal dan masih terdapat beberapa kendala sehingga belum  dapat  meningkatkan good  financial governance .
Keterbatasan  dalam  penelitian  ini  adalah dilakukan hanya di lingkup instansi
pemerintah pusat yaitu Kementerian Perindustrian.  Selain  itu  faktor-faktor  yang diteliti  belum  mencakup  keseluruhan  dalam reformasi  keuangan  negara,  tetapi  fokus  di penerapan penganggaran berbasis kinerja saja. Saran  yang  dapat  diberikan  untuk  penelitian selanjutnya  diharapkan  ruang  lingkup  dapat diperluas  dengan  melakukan  perbandingan antara instansi pusat dengan daerah dan dapat meneliti  faktor-faktor  lain  dalam  reformasi keuangan negara selain penerapan penganggaran  berbasis  kinerja  seperti  proses audit atau sistem pelaporan keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Denzin,  N.  K.  (1970). The  Research  Act:  A Theoretical  Introduction  to  Sociological Methods . New York: Taylor & Francis. Ellet,  W.  (2007). The  Case  Study  Handbook:
How  to  Read,  Discuss,  and  Write Persuasively About Cases . Massachusetts: Harvard Business School Press.
Gómez,  J.,  &  Willoughby,  K.  (2008).
Performance  informed  budgeting  in  US State  governments. Presupuesto  y  Gasto Público , 51 (January 2008), 287–303.
Hood,  C.  (1991).  A  Public  Management  For All  Seasons? Public  Administration , 69 ,
3–20.
Kementerian  Keuangan.  (2017).  Peraturan
Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia Nomor  94/PMK.02/2017  Tahun  2017 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelahaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan  Daftar  Isian  Pelaksanaan Anggaran.
Kementerian  PAN-RB.  (2018). Permasalahan
Manajemen  Kinerja  di  Indonesia  dan Upaya  Kementerian  PAN-RB  untuk Mengatasinya. Retrieved from https://rbkunwas.menpan.go.id/artikel/art ikel-rbkunwas/434-permasalahan- manajemen-kinerja-di-indonesia-dan- upaya-kementerian-panrb-untuk- mengatasinya
Kementerian  Perindustrian.  (2016).  Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2015-2019 Perubahan. Kementerian  Perindustrian.  (2017a).  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah  Kementerian  Perindustrian Tahun 2017.
Kementerian Perindustrian. (2017b). Rencana Kerja 2017 Kementerian Perindustrian. Mir, M., & Sutiyono, W. (2013). Public Sector Financial  Management  Reform:  A  Case Study of Local Government Agencies  in Indonesia. Australasian Accounting,
Business and Finance Journal , 7 (4), 97– 117.
Prastowo, D. S. (2017). Pengelolaan Keuangan Desa  Bangunharjo  Kecamatan  Sewon Kabupaten Bantul. Adinegara , 205–214. Republik  Indonesia.  (2003).  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Taylor,  S.  J.,  Bogdan,  R.,  &  DeVault,  M.
(2015). Introduction  to  Qualitative
Research  Methods:  A  Guidebook  and
Resource .  New  Jersey:  John  Wiley  &
Sons.
Wijayanti,  A.  W.,  Rahman,  M.  R.  K.,  &
Nurpratiwi,  R.  (2012).  Perencanaan
Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Pasuruan. Wacana,  Jurnal  Sosial  Dan Humaniora , 15 (3), 10–17. Yin,  R.  K.  (2009). Case  Study  Research: Design and Methods (Vol. 5th).
California: SAGE Publication, Inc.