ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Pengembangan UMKM Bank Indonesia dalam Upaya Ketahanan Ekonomi Kabupaten Tegal Tahun 2022 : Evaluasi Kebijakan Program
Nirvana Latifah 1, * ; Muradi 2 1,2 Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia; nirvana@uho.ac.id
* Correspondence : nirvana@uho.ac.id
Kata kunci UMKM, Bank Indonesia, Evaluasi Kebijakan, Ketahanan Ekonomi
Keywords MSMEs, Bank Indonesia, Policy Evaluation,
Economic Resilience

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Kebijakan Program Pengembangan UMKM Bank Indonesia dalam upaya Ketahanan Ekonomi di Kabupaten Tegal pada  tahun  2022.  Penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian kualitatif  agar dapat menggambarkan evaluasi kebijakan ini dalam tiga dimensi, yakni efektivitas, regulasi,  dan  sumber  daya  manusia.  Selanjutnya,  penelitian  juga  akan menggambarkan bagaimana pengaruh kebijakan ini terhadap ketahanan ekonomi, yang dikupas melalui aspek resourcefulness dan rapidity. Hasil dari penelitian ini menunjukkan  bahwa  kebijakan  program  pengembangan  UMKM  secara  teknis sudah dijalankan dengan cukup baik. Ini ditandai dengan evaluasi dalam dimensi efektivitas, regulasi, dan sumber daya manusia yang memuaskan. Namun, catatan muncul  dari  segi  ketahanan ekonomi, dimana  pelaksana  kebijakan masih harus berbenah terutama  dalam  aspek  kecepatan pemulihan ekonomi  pasca  pandemi Covid-19. Pihak Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal perlu mengeksplorasi strategi  yang  lebih  luas  dan  inklusif  untuk  meningkatkan  ketahanan  ekonomi secara keseluruhan, termasuk UMKM yang belum terjangkau oleh program saat ini.  Fokus  pada  aspek  rapidity  juga  sangat  penting.  Bank  Indonesia  bisa berkolaborasi  dengan  lembaga  pemerintah  lainnya  untuk  mengatasi  hambatan struktural  yang  mempengaruhi  pemulihan  ekonomi  UMKM,  seperti  masalah impor di sektor hortikultura.

## ABSTRACT
This study aims to evaluate the Central Bank of Indonesia’s MSME Development Program  Policy  in  its  effort  to  strengthen  the  economic  resilience  in  Tegal Regency in 2022. This research employs qualitative research methods to depict the evaluation of  this policy  across  three  dimensions: effectiveness, regulation, and  human  resources.  Furthermore,  the  study  also  describes  how  this  policy influences economic resilience, analyzed through the aspects of resourcefulness and  rapidity.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  MSME  development program  policy  has  been  technically  well-implemented.  This  is  evidenced  by satisfactory evaluations in the dimensions of effectiveness, regulation, and human resources.  However,  there  are  concerns  regarding  economic  resilience, particularly in the aspect of post-pandemic economic recovery speed. The Tegal Representative  Office  of  Bank  Indonesia  needs  to  explore  broader  and  more inclusive strategies to enhance overall economic resilience, including reaching out to  MSMEs  not  currently  covered  by  the  program.  Focusing  on  the  aspect  of rapidity is also crucial. Bank Indonesia could collaborate with other government institutions to overcome structural barriers affecting MSME economic recovery, such as import issues in the horticulture sector.

## Pendahuluan
UMKM  merupakan  singkatan  dari  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah. Menurut  Departemen  Ekonomi  dan  Sosial  unit  Pembangunan  Berkelanjutan Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB),  UMKM  memiliki  peran  penting  dalam membantu mengurangi tingkat kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan  ekonomi,  serta  menjadi  penggerak  utama  dalam  menciptakan pekerjaan  layak  dan  kesempatan  berwirausaha  bagi  perempuan,  pemuda,  dan kelompok  rentan.  Luasnya  pengaruh  UMKM  ini  juga  diamini  oleh  Kementerian Koordinator  Bidang  Perekonomian  Republik  Indonesia  (2022)  yang  menyatakan UMKM sebagai critical engine untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sejarah telah membuktikan kontribusi UMKM dalam memperkuat ketahanan ekonomi  Indonesia.  Pada  tahun  2008/2009,  ketika  Indonesia  mengalami  krisis ekonomi  yang  parah,  UMKM  menjadi  penyelamat  dengan  peran  pentingnya. Meskipun  sektor  ekonomi  besar  terpuruk,  UMKM  tetap  bertahan  dan  bahkan mampu  bangkit  dalam  waktu  yang  relatif  singkat.  Hal  ini  terjadi  karena  UMKM memiliki  fleksibilitas  yang  lebih  tinggi  dalam  menghadapi  perubahan  ekonomi, daya  tahan  yang  kuat,  dan  kemampuan  untuk  menyesuaikan  diri  dengan  situasi yang sulit (Sarfiah et al., 2019; Zahra& Sagita,2023)).
Dalam rentang waktu 2012 hingga 2022 UMKM telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Pada awal periode  tersebut,  pada  tahun  2012,  kontribusi  UMKM  terhadap  PDB  mencapai 57,60%.  Kontribusi  tersebut  kemudian  tetap  relatif  stabil  selama  beberapa  tahun berikutnya, dengan fluktuasi kecil dari tahun ke tahun.
Hingga tahun 2018, kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia masih sekitar 57,80%. Namun, kemudian terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2019, di mana  UMKM  memberikan  kontribusi  sebesar  60,30%  terhadap  PDB.  Selain  itu, UMKM  juga  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  dalam  ketahanan  pangan selama masa resesi pasca-Covid-19 pada tahun 2021-2022. Ketika sektor industri dan perdagangan  terpengaruh  parah  oleh  pembatasan  dan  ketidakpastian,  UMKM masih  tetap  menunjukan  relevansinya  dalam  mempertahankan  perekonomian negara.  Menurut  Kementerian  Koperasi  dan  UKM  Republik  Indonesia  (2022) UMKM memberikan sumbangsih 99,9% total lapangan kerja dan 96,9% total tenaga kerja.
Secara  kumulatif,  kinerja  UMKM  di  daerah  berdampak  langsung  pada ketahanan  ekonomi  nasional  (Halim,  2020).  Ketika  UMKM  di  berbagai  daerah mengalami pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan, itu akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Kinerja UMKM yang baik juga mencerminkan  stabilitas  dan  ketahanan  ekonomi  daerah,  yang  pada  gilirannya berdampak pada stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional (Halim, 2020).
Program pengembangan UMKM di Kabupaten Tegal menarik untuk diteliti karena adanya ketimpangan antara yang dapat diasumsikan sebagai potensi pasar
yang  besar  dengan  jumlah  penduduk  mencapai  1.623.595  jiwa,  dengan  jumlah UMKM  paling  sedikit  diantara  kabupaten/kota  dengan  penduduk  terbanyak lainnya di Jawa Tengah, yakni hanya 1.847-unit UMKM. Selain itu, Kabupaten Tegal juga  memiliki  pertumbuhan  PDRB  yang  relatif  lebih  lambat,  yakni  5,14%  atau berada di posisi ke-30 dari total 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Dalam  konteks  kinerja  UMKM  di  Kabupaten  Tegal,  kebijakan  program pengembangan  UMKM  Bank  Indonesia  didelegasikan  kepada  Bank  Indonesia Kantor Perwakilan (KPw) Tegal. Dilansir dari Wartabahari (09/07), Bank Indonesia KPw  Tegal  bertugas  untuk  mengkoordinasikan  Kota  Tegal  dan  wilayah  eks- keresidenan  Pekalongan  (Kabupaten  Pekalongan,  Kota  Pekalongan,  Kabupaten Tegal,  Kota  Tegal,  Kabupaten  Brebebes,  Kabupaten  Pemalang,  dan  Kabupaten Batang).
Bank  Indonesia  menjadi  institusi  yang  menarik  untuk  diteliti  karena  titik fokusnya  yang  berbeda  dengan  pemangku  kebijakan  lain  yang  juga  memiliki wewenang  atas  nafas  UMKM  di  Indonesia.  Bank  Indonesia  secara  langsung memandang  UMKM  sebagai  aktor  penting  dalam  ketahanan  ekonomi  nasional, yang merupakan salah satu aspek penting dari keamanan. Keamanan telah menjadi objek  kajian  dan  perjuangan  sepanjang  sejarah  keberadaan  masyarakat  manusia. Makna keamanan bervariasi bagi setiap individu, tergantung pada konteks waktu dan tempat dalam sejarah manusia (Rothschild 1995; Williams et al., 2018). Di era modern ini, konsep keamanan nasional telah mengalami perubahan yang signifikan. Tidak  hanya  mengandalkan  kekuatan  militer,  Williams  dalam Security  Studies:  an Introduction (2018)  mengidentifikasi  bahwa  negara  juga  harus  memperhatikan berbagai faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap keamanan  dan ketahanan nasional, yakni: a) Militer: terkait dengan interaksi antara kemampuan ofensif dan defensif  bersenjata dari  negara-negara  serta  persepsi  negara-negara  terhadap  niat satu  sama  lain;  b)  Politik:  berfokus  pada  stabilitas  organisasi  negara,  sistem pemerintahan,  dan  ideologi  yang  memberikan  legitimasi;  c)  Ekonomi:  berkaitan dengan akses terhadap sumber daya, keuangan, dan pasar yang diperlukan untuk menjaga  tingkat  kesejahteraan  dan  kekuatan  negara;  d)  Sosial:  berpusat  pada keberlanjutan  dan  evolusi  pola-pola  tradisional  dalam  bahasa,  budaya,  identitas agama  dan  nasional,  serta  adat  istiadat,  dan;  e)  Lingkungan:  berkaitan  dengan pemeliharaan biosfer lokal dan planet sebagai sistem pendukung yang penting bagi semua usaha manusia lainnya.
Kabupaten Tegal, walaupun memiliki jumlah penduduk terbesar ke-5 se-Jawa Tengah  dan  memiliki  Kantor  Perwakilan  (KPw)  Bank  Indonesia  yang  aktif melaksanakan  Program  Pengembangan  UMKM,  pada  realitanya  memiliki  jumlah UMKM yang relatif lebih sedikit dibandingkan daerah lainnya di Jawa Tengah, serta menyumbangkan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  yang  berada  di klasemen sepuluh paling bawah dibandingkan daerah-daerah lain di Jawa Tengah. Hal ini tentu patut menuai kekhawatiran, mengingat peran krusial UMKM  dalam
menciptakan  ketahanan  ekonomi  melalui  stabilitas  moneter,  yang  pada  akhirnya berpengaruh  pada  keamanan  suatu  daerah,  dan  secara  kumulatif  memberikan dampak di kancah nasional.
Penelitian  Paranoan  dan  Paselle  (2017)  mengevaluasi  kebijakan  program pinjaman modal kredit bergulir untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang  diimplementasikan  oleh  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan,  Koperasi,  dan UMKM  di  Kabupaten  Kutai  Barat.  Armanto,  Salahudin,  dan  Mulyono  (2018) melakukan evaluasi kebijakan publik dengan fokus pada program One Village One Product  di  Kabupaten  Pasuruan.  Sementara  itu,  Lestari  dan  Taufiq  (2016) melakukan evaluasi implementasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah  (UMKM)  di  Kabupaten  Kudus.  Dalam  ketiga  penelitian  tersebut, terdapat  perbedaan  dalam  objek  kebijakan  yang  dievaluasi,  Dari  segi  lokasi, penelitian  Paranoan  dan  Paselle  (2017)  berfokus  pada  Kabupaten  Kutai  Barat, sementara Armanto, Salahudin, dan Mulyono (2018) meneliti Kabupaten Pasuruan, dan Lestari dan Taufiq (2016) melakukan penelitian di Kabupaten Kudus. Dengan demikian,  belum  ada  penelitian  yang  membahas  mengenai  evaluasi  kebijakan program pengembangan umkm bank indonesia dalam upaya ketahanan ekonomi Kabupaten Tegal.
Penelitian  ini  diharapkan  akan  memperkaya  pemahaman  tentang  evaluasi kebijakan  publik  dan  relevansinya  terhadap  perkembangan  yang  ada.  Dengan mengadaptasi  kriteria  kebijakan  publik  William  Dunn  (2018)  dan  Leo  Agustino (2023),  penelitian  ini  akan  memungkinkan  untuk  menyelidiki  dan  menganalisis berbagai  variabel  yang  relevan  dalam  ranah  evaluasi  kebijakan  publik.  Terlebih, penelitian ini juga akan berupaya untuk mengetahui ketepatan kebijakan program pengembangan UMKM Bank Indonesia dari pisau analisis ketahanan ekonomi, yang berlandaskan dimensi ketahanan ekonomi Bruneau et al dalam Tasri et al (2021).

## Metode
Penelitian  ini  mengadopsi  pendekatan  kualitatif  dengan  fokus  pada  analisis deskriptif, objek penelitian ini adalah evaluasi kebijakan program pengembangan UMKM  Bank  Indonesia  dalam  upaya  ketahanan  ekonomi  Kabupaten  Tegal  pada tahun  2022.  Lokasi  penelitian  ini  di  kantor  perwakilan  Bank  Indonesia  Tegal. Informan  penelitian  terdiri  dari  individu  yang  memiliki  keahlian  khusus  dalam bidang  kebijakan  program  pengembangan  UMKM  dan  ketahanan  ekonomi, termasuk  kepala  unit  pengembangan  UMKM  dan  keuangan  inklusif,  kepala  unit data  statistik  dan  kehumasan,  konsultan  UMKM  bidang  hortikultura,  konsultan UMKM bidang kreatif, pengelola UMKM bidang hortikultura yang telah mengikuti program pemberdayaan UMKM, dan pengelola UMKM bidang kreatif yang telah mengikuti  program  pemberdayaan  UMKM.  Teknik purposive digunakan  dalam pemilihan subjek dan informan, yang memungkinkan peneliti untuk selektif dalam
memilih individu-individu yang dianggap memiliki kapabilitas untuk memberikan informasi dan data yang diperlukan peneliti.
Data  yang  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  bersifat  kualitatif,  berupa data verbal  yang  diperoleh  dari  studi  literatur,  observasi  dan  wawancara.  Peneliti menggunakan  triangulasi  data  untuk  melakukan  validitas  data.  Peneliti menerapkan berbagai teknik validasi yang dijelaskan oleh Creswell (2014), termasuk triangulasi  data  dari  berbagai  sumber  seperti  observasi,  wawancara,  dan  studi literatur.  Informan  akan  ikut  memeriksa  data  yang  mereka  berikan  ( member checking ),  dan  rekan  peneliti  serta  dosen  akan  memeriksa  interpretasi  (p eer- examination ).  Model  penelitian  partisipatif  juga  diterapkan,  melibatkan  informan dalam  memeriksa  interpretasi  dan  kesimpulan.  Dengan  langkah-langkah  ini, validitas,  keakuratan,  dan  keandalan  data  diupayakan  sehingga  hasil  penelitian dapat dipercaya.

## Hasil dan Pembahasan
Evaluasi  Kebijakan  Program  Pengembangan  UMKM  Bank  Indonesia  Wilayah Kabupaten Tegal
1. Dimensi Efektivitas
Dunn  (2018)  mengidentifikasikan  efektivitas  sebagai  kemampuan  untuk mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan melalui pelaksanaan tindakan. Maka dari itu, untuk mengukur suatu kebijakan sudah efektif atau tidak, pertama-tama diperlukan identifikasi mengenai tujuan yang ingin dicapai.
Sesuai  dengan  penjabaran  mengenai  indikator  pencapaian  yang  ditetapkan dalam Peratruan Dewan Gubernur (PDG) Nomr 23/7/2021 Pasal 13, berikut adalah penjabaran dari indikator-indikator keberhasilan program pengembangan UMKM:
Tabel 1. Indikator Pencapaian PDG Nomor 23/7//2021 Pasal 13
Indikator Pencapaian Deskripsi Peningkatan Korporatisasi Upaya  meningkatkan  tingkat  korporatisasi  dan  organisasi  UMKM untuk  transformasi  menjadi  entitas  yang  lebih  terstruktur  dengan akses lebih baik ke pasar, sumber daya, dan pembiayaan. Pengembangan Kapasitas Penyempurnaan  kemampuan  dan  keterampilan  UMKM  dalam manajemen,  produksi,  teknologi,  dan  inovasi  untuk  meningkatkan kompetitivitas, efisiensi, dan adaptasi terhadap pasar dan teknologi. Peningkatan  Akses Pembiayaan Meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses UMKM terhadap sumber  pembiayaan,  termasuk  lembaga  keuangan  formal  seperti bank dan lembaga keuangan mikro. Sumber : PDG Nomor 23/7//2021 Pasal 13

## 1) Peningkatan Korporatisasi
Peningkatan  korporatisasi,  sebagai  indikator  kunci,  terlihat  dalam  jumlah UMKM  yang  berhasil  melakukan  korporatisasi  usaha.  Mengacu  pada  definisi Korporatisasi  UMKM,  sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh  Bank  Indonesia  pada tahun  Laporan  Perekonomian  Indonesia  2020,  merujuk  pada  peningkatan
kapabilitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan cara membentuk kelompok  atau  entitas  usaha  yang  lebih  besar.  Ini  mencakup  integrasi  berbagai tahap  dalam  proses  bisnis  untuk  mencapai  efisiensi  ekonomi  yang  lebih  besar, dengan  tujuan  untuk  mengakses  pasar  lebih  luas  dan  mendapatkan  sumber pembiayaan  yang  lebih  baik.  Langkah  ini  tidak  hanya  membantu  UMKM  dalam mengakses pasar dan sumber daya yang lebih luas, tetapi juga memudahkan mereka dalam  mendapatkan  akses  ke  sumber  pembiayaan  formal.  Meski  ada  kemajuan signifikan, tantangan tetap ada dalam mendorong UMKM untuk beralih dari usaha informal ke formal.
Dalam  proses  korporatisasi  usaha  UMKM  yang  sedang  diperjuangkan  oleh Bank  Indonesia,  terdapat  berbagai  hambatan  yang  menjadi  fokus  perhatian. Berdasarkan  wawancara  dengan  Bank  Indonesia,  terungkap  bahwa  kendala- kendala  ini  tidak  hanya  bersifat  struktural,  tetapi  juga  berkaitan  dengan keterbatasan akses informasi dan sumber daya. Bank Indonesia menyoroti bahwa banyak  pelaku  UMKM  masih  mengalami  kesulitan  dalam  memahami  prosedur korporatisasi, termasuk persyaratan hukum dan administratif yang harus dipenuhi. Hal ini merujuk pada wawancara dengan Konsultan UMKM Bidang Holtikultura Kantor Perwakilan Wilayah (KPw) Bank Indonesia Tegal,
“ Kami  di  Bank  Indonesia  memahami  bahwa  proses  korporatisasi  usaha  bagi  UMKM  tidaklah sederhana.  Tantangan  yang  mereka  hadapi  tidak  hanya  bersifat  struktural,  tetapi  juga  berkaitan dengan  keterbatasan  akses  informasi  dan  sumber  daya.  Banyak  pelaku  UMKM  yang  kesulitan memahami  prosedur  yang  diperlukan,  yang  meliputi  berbagai  persyaratan  hukum  dan administratif” ( Hasil Wawancara, 26 Oktober 2023).
Pihak  KPw BI Tegal juga menjelaskan dengan lebih lanjut terkait dengan apa yang dimaksud dengan masalah struktural pada proses korporatisasi UMKM ini:
“Ya, hambatan struktural ini seringkali berhubungan dengan sistem regulasi dan birokrasi yang ada. Misalnya, proses pendaftaran usaha dan perizinan yang membutuhkan waktu dan prosedur yang kompleks. Ini sering menjadi penghalang bagi UMKM yang memiliki sum ber daya terbatas” ( Hasil Wawancara, 26 Oktober 2023).
Lebih lanjut, dalam wawancara terpisah dengan para pelaku UMKM, mereka mengungkapkan  tantangan  spesifik  yang  dihadapi.  Banyak  dari  mereka  merasa terintimidasi oleh proses birokrasi yang rumit dan panjang. Selain itu, kurangnya pengetahuan mengenai manfaat korporatisasi usaha, seperti perlindungan hukum dan  akses  ke  pasar  yang  lebih  luas,  menjadi  salah  satu  faktor  yang  menghambat transisi ke formal.
“Salah  satu  tantangan  terbesar  adalah  proses  birokrasi  yang  rumit.  Banyak  dari  kami  merasa terintimidasi dan bingung dengan jumlah dokumen dan prosedur yang harus diikuti. Ini sering kali memakan waktu dan sumber daya yang tidak kami miliki” ( Hasil Wawancara, 26 Oktober 2023). ,
Tantangan utama bagi usaha mikro dan kecil, khususnya dalam korporatisasi, adalah  keterbatasan  dalam  sumber  daya  manusia  dan  keuangan,  seperti  yang dijelaskan  oleh UMKM  binaan  bidang  kreatif.  Hal  ini  membuat  mereka  kesulitan untuk  mengikuti  proses  korporatisasi  yang  membutuhkan  investasi  waktu  dan biaya.
Bank Indonesia menjawab tantangan ini melalui inisiatif seperti Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) dan Akselerasi Sertifikasi Halal bagi UMKM bidang makanan dan minuman.  Fesyar,  selain  sebagai  pameran  dagangan,  juga  menyelenggarakan pelatihan, workshop, dan bantuan dalam sertifikasi halal untuk membantu UMKM tumbuh menjadi entitas yang lebih terstruktur dan profesional.
Fokus  pada  ekonomi  syariah  dan  sertifikasi  halal  dipilih  secara  strategis mengingat  populasi  Muslim terbesar  di  Indonesia dan  meningkatnya  permintaan produk  halal.  Dengan  sertifikasi  halal,  UMKM  dapat  meningkatkan  kepercayaan konsumen dan memperluas pasar mereka.
Bank  Indonesia  KPw  Tegal  berkolaborasi  dengan  lembaga  sertifikasi  halal untuk menyederhanakan proses administratif dan menyediakan jalur khusus bagi UMKM  yang  terlibat  dalam  program.  Selain  itu,  Bank  Indonesia  memberikan pendampingan  pasca-sertifikasi  kepada  UMKM,  membantu  mereka  memahami cara  memanfaatkan  sertifikasi  halal  untuk  pertumbuhan  usaha,  termasuk  strategi pemasaran dan penetrasi pasar. Ini bertujuan untuk meningkatkan visibilitas dan kredibilitas UMKM di mata konsumen setelah mendapatkan sertifikat halal.
Pernyataan oleh konsultan UMKM KPw BI Tegal ini selaras dengan Peraturan Dewan  Gubernur  (PDG)  Bank  Indonesia  Nomor  20/8/2018  tentang  Kebijakan Pengembangan  Ekonomi  &  Keuangan  Syariah  yang  dikeluarkan  oleh  Bank Indonesia.  Dokumen  ini  menyediakan  kerangka  kerja  yang  mendukung pengembangan ekosistem halal, khususnya bagi UMKM, dengan menggarisbawahi pentingnya  integrasi  dan  penguatan  rantai  nilai  halal  dalam  ekonomi  syariah nasional.
Pertama,  Pasal  20  Ayat  (1)  dari  peraturan  ini  menekankan  pengembangan ekosistem  dalam  penguatan  Rantai  Nilai  Halal  yang  dilakukan  melalui pengembangan  Usaha  Syariah.  Ini  mencakup  berbagai  sektor  seperti  pertanian terintegrasi,  industri  makanan,  obat  dan  kosmetik,  industri  pakaian,  energi terbarukan, dan wisata halal. Ini menunjukkan komitmen untuk memperluas dan memperkuat  rantai  nilai  halal  melalui  dukungan  terhadap  UMKM  di  berbagai sektor.
Kemudian, Pasal 19 Huruf a menggarisbawahi pentingnya penguatan Rantai Nilai Halal untuk menciptakan ekosistem yang produktif, inklusif, dan terintegrasi. Hal  ini  bertujuan  untuk  membangun  kemandirian  ekonomi  di  tingkat  lokal, nasional,  bahkan.  Ini  relevan  untuk  memastikan  bahwa  UMKM  tidak  hanya mendapatkan  sertifikasi  halal,  tetapi  juga  dapat  tumbuh  dan  berkembang  dalam ekosistem yang mendukung.
Menurut Informan A3, penggiat UMKM upaya korporatisasi melalui sertifikasi halal  ini  memberikan  banyak  dampak  positif  bagi  usahanya.  Hal  ini  meliputi pelebaran  pangsa  pasar  hingga  peningkatan  kepercayaan  konsumen.  Dalam implementasinya, KPw BI Tegal telah berhasil membina 19 UMKM, dengan 11 di antaranya beroperasi di sektor makanan  dan minuman. Menurut pernyataan dari
konsultan Bank Indonesia, semua UMKM di sektor makanan dan minuman ini telah berhasil memperoleh sertifikasi halal pada tahun 2022.
Keberhasilan  ini  menunjukkan  bahwa  upaya  korporatisasi  tidak  hanya merupakan  tantangan  satu  arah,  melainkan  membutuhkan  strategi  yang  lebih kompleks  dan  pendekatan  dua  arah.  Melalui  program  sertifikasi  halal,  Bank Indonesia  berhasil  menyelesaikan  tantangan  korporatisasi  dengan  memberikan dukungan  yang  komprehensif,  mulai  dari  tahap  awal  hingga  pasca-penerimaan sertifikat  halal.  Hasilnya,  seluruh  UMKM  yang  dibina  oleh  Bank  Indonesia  di Kabupaten Tegal telah 100% bersertifikasi halal.
2) Pengembangan Kapasitas
Freddy Rangkuti (2005: 94) mendefinisikan kapasitas sebagai level optimal dari kemampuan  produksi  suatu  fasilitas,  yang  biasanya  diukur  berdasarkan  jumlah output  yang  dapat  dihasilkan  dalam  suatu  jangka  waktu  tertentu.  Dalam  perihal pengembangan  kapasitas  UMKM,  Bank  Indonesia  memfokuskan  upaya  ini  pada aspek go-digital melalui program On-Boarding.  Dalam konteks Kabupaten Tegal, inisiatif  pelatihan  dan  pengembangan  keterampilan  telah  diimplementasikan, menargetkan peningkatan pemanfaatan teknologi bagi UMKM.
Program  On-Boarding  yang  diselenggarakan  oleh  Bank  Indonesia  bertujuan untuk mengintegrasikan UMKM ke dalam ekosistem digital, sejalan dengan upaya peningkatan  kapasitas  UMKM.  Program  ini  dimulai  pada  tahun  2019  dan  masih berlangsung  hingga  sekarang,  dijalankan  secara  mandiri  oleh  Kantor  Perwakilan Bank  Indonesia  Dalam  Negeri  dengan  pedoman  dari  Departemen  UMKM  dan Perlindungan Konsumen.
Materi  pelatihan  dalam  program  ini  mencakup  dasar-dasar  e-commerce, pengelolaan media sosial untuk bisnis, strategi pemasaran digital, dan pengenalan alat-alat  digital  yang  dapat  membantu  UMKM  mengotomatisasi  operasional mereka.  Bank  Indonesia  juga  memastikan  bahwa  materi  pelatihan  tetap  relevan dengan tren terkini dan kebutuhan spesifik UMKM.
Implementasi  program  On-Boarding  dijelaskan  oleh  Informan  A1,  yang menyatakan bahwa peserta belajar tentang pengelolaan bisnis, pemasaran digital, penggunaan  moda  pembayaran  digital  termasuk  QRIS,  dan  pemanfaatan marketplace daring. Sesi grup yang interaktif memungkinkan peserta untuk berbagi pengalaman dan belajar satu sama lain.
Pendapat Informan A3 juga menyoroti kebermanfaatan program ini, merasa bahwa program On-Boarding memberikan lebih dari sekadar bantuan uang, tetapi juga  ilmu  dan  keterampilan  yang  dapat  digunakan  untuk  jangka  panjang, memberdayakan  UMKM  untuk  berkembang  di lingkungan  yang  semakin  digital. Konsultan  KPw  BI  Tegal  menambahkan  bahwa  Bank  Indonesia  terus  berupaya untuk  memastikan  materi  pelatihan  yang  disediakan  sesuai  dengan  kebutuhan UMKM, dengan menyesuaikan kurikulum secara berkala berdasarkan feedback dari
UMKM dan tren pasar terkini. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan alat yang tepat bagi UMKM untuk berkembang dalam era digital.
Output  dari  Program  ini  dapat  dilihat  dari  bagaimana  UMKM  binaan kemudian  mengintegrasikan  digitalisasi  pada  kehidupan  sehari-hari.  Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo pada 24/02/2022 menjelaskan bahwa aspek ini dapat dilihat dari penerapan QRIS dan E-Katalog .
Menurut  Perry,  tahap  awal  yang  diambil  adalah  penerapan  e-katalog  untuk pembelian barang oleh kementerian atau lembaga. Dia menambahkan bahwa Bank Sentral  telah  menggunakan  e-katalog  untuk  proses  pengadaan  barang  mereka.  E- katalog,  yang  dikembangkan  oleh  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah  (LKPP),  adalah  platform  belanja  online  yang  menyajikan  berbagai produk yang dibutuhkan oleh pemerintah. Melalui aplikasi ini, pengadaan barang pemerintah dapat dilakukan secara efisien.
Selain pemanfaatan QRIS dan E-Katalog, terdapat juga sarana yang dibuat oleh Bank  Indonesia,  SIAPIK,  yang  merupakan  aplikasi  digital  untuk  pencatatan keuangan, dirancang untuk memudahkan UMKM dalam mengelola keuangannya, dengan  harapan  dapat  membantu  UMKM  dalam  mengakses  keuangan  dan meningkatkan kelas usahanya. Aplikasi ini, yang diluncurkan oleh Bank Indonesia (BI)  pada  tahun  2017,  telah  digunakan  oleh  17.837  pengguna  hingga  akhir  tahun 2021.
Dari data tahunan tentang UMKM binaan KPw Bank Indonesia Tegal, dengan total 19 UMKM binaan di Kabupaten Tegal, seluruhnya telah menggunakan media social, e-commerce, serta metode pembayaran QRIS. Ini ditunjukkan dari dokumen evaluasi  internal  juga  pernyataan  dari  perwakinal  konsultan  UMKM  Bank Indonesia.  Selanjutnya,  6  UMKM  binaan  sudah  menggunakan  aplikasi  SIAPIK dalam melakukan pencatatan keuangan, serta 4 UMKM binaan telah terdaftar daam e-katalog. Walaupun penggunaan media daring dan metode pembayaran QRIS suda sepenuhnya, pemanfaatan SIAPIK dan e-katalog masih berada di bawah 50%.
Program On-Boarding yang diinisiasi oleh Bank Indonesia merupakan langkah strategis  dalam  mendorong  UMKM  dalam  upaya  pengembangan  kapasitas. Langkah ini adalah bagian integral dari inisiatif UMKM Go Digital, yang bertujuan untuk  membekali  UMKM  dengan  alat  dan  pengetahuan  yang  diperlukan  untuk mengoptimalkan operasi digital, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan daya saing mereka dalam ekonomi global.
3) Peningkatan Akses Pembiayaan
Pada  awal  tahun  2022,  sesuai  dengan  Siaran  Pers  Kementerian  Koordinator Bidang Ekonomi
Republik Indonesia HM.4.6/123/SET.M.EKON.3/3/2022, pemerintah Indonesia mengutamakan penerapan berbagai Kebijakan Insentif Fiskal dan  Perlindungan  Sosial.  Langkah  ini  merupakan  bagian  dari  upaya  pemerintah untuk mendukung sektor UMKM yang terkena dampak signifikan selama pandemi, termasuk  melalui  kebijakan  restrukturisasi  kredit  yang  bertujuan  untuk
meringankan  beban  para  peminjam.  Menko  Airlangga  menyatakan  bahwa pemerintah berupaya untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, dengan mendorong penggunaan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial. Tujuannya adalah untuk meningkatkan proporsi kredit UMKM menjadi 20% pada tahun 2022 dan secara bertahap mencapai 30% pada tahun 2024.
Hal  ini  memiliki  singgungan  besar  dengan  tugas  dan  fungsi  dari  Bank Indonesia  dalam  Undang-Undang  No.4  Tahun  2023  tentang  Pengembangan  dan Penguatan  Sektor  Keuangan  (UU  PPSK)  mengenai  pengaturan  dan  pengawasan makroprudensial,  serta  dalam  praktiknya  dilakukan  dalam  upaya  kebijakan program pengembangan UMKM yang diatur dalam PDG 23/7/2021.
Kemudian,  urgensi  dari  adanya  peningkatan  akses  pembiayaan  terhadap UMKM ini juga dijelaskan oleh Informan.
“Peningkatan akses pembiayaan sangat krusial bagi UMKM karena ini berkaitan langsung dengan kemampuan  mereka  untuk  berkembang  dan  bersaing.  UMKM  sering  kali  menghadapi  kendala dalam mengakses modal yang diperlukan untuk ekspansi, inovasi, atau bahkan untuk operasional sehari- hari”
KPw  BI  Tegal  telah  melaksanakan  beberapa  aksi  untuk  memfasilitasi  akses pembiayaan  bagi  UMKM,  termasuk  pemanfaatan  aplikasi  SIAPIK  dan pengembangan  database  yang  mencakup  UMKM  binaan  yang  layak  dibiayai. Aplikasi SIAPIK  memudahkan UMKM  dalam  menyusun  laporan  keuangan  yang akurat dan transparan, memenuhi syarat utama dalam pengajuan kredit ke bank, serta  meningkatkan  kredibilitas  mereka  di  mata  lembaga  keuangan.  Selain  itu, database  yang  dikembangkan  oleh  KPw  BI  Tegal  memudahkan  UMKM  dalam proses  pengajuan  pembiayaan  dan  membantu  lembaga  keuangan  untuk  menilai potensi dan kelayakan kredit UMKM dengan lebih cepat dan akurat.
Meskipun  sosialisasi  tentang  akses  pembiayaan  telah dilakukan  secara  rutin oleh  pihak  Bank  Indonesia,  beberapa  penggiat  UMKM  masih  merasa  ragu  untuk mengambil  pinjaman.  Mereka  khawatir  tentang  kemampuan  membayar  kembali, terutama dalam kondisi bisnis yang tidak berjalan sesuai harapan dan banyak faktor yang  memengaruhi  produktivitas  pertanian  yang  pada  akhirnya  memengaruhi pendapatan. Namun, penggiat UMKM seperti Informan A4 mengakui bahwa modal tambahan  dari  kredit  lembaga  keuangan  formal  sangat  membantu  bisnis  mereka berkembang. Mereka melihat kredit sebagai langkah penting dalam pertumbuhan usaha, memungkinkan peningkatan produksi, perluasan pasar, bahkan penciptaan lapangan kerja baru.
Peran Bank Indonesia dalam kelancaran akses pembiayaan juga sangat diakui. Bank  Indonesia  tidak  hanya  membantu  UMKM  menggunakan  aplikasi  SIAPIK, tetapi  juga  memberikan  bimbingan  dan  menjadi  pengantar  untuk  mengajukan kredit ke lembaga keuangan formal lainnya. Dengan laporan keuangan yang solid dan dukungan dari Bank Indonesia, UMKM lebih percaya diri dalam mengajukan kredit.  Meskipun  demikian,  pengajuan  kredit  masih  menuai  pro  dan  kontra  di
antara kalangan pegiat UMKM, dimana beberapa merasa belum siap mengemban risiko yang mungkin timbul dari pengajuan kredit saat ini.
Di  tengah  adanya  perbedaan  pendapat  dari  para  penggiat  UMKM  di Kabupaten  Tegal,  peningkatan  akses  kegiatan  dapat  dilihat  dari  Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Tengah 2022 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
Gambar 1. Pertumbuhan Penyaluran Kredit UMKM 5 Besar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
Dalam grafik yang menggambarkan pertumbuhan penyaluran kredit UMKM di lima wilayah besar di Jawa Tengah, kita melihat cerita yang penuh dinamika dari tahun 2019 hingga paruh pertama tahun 2022. Grafik tersebut memperlihatkan awal yang kuat di Kota Semarang, namun fluktuasi terjadi sepanjang tahun 2019 hingga 2020,  dengan  beberapa  wilayah  mengalami  penurunan  yang  cukup  tajam,  seperti yang terlihat di Kota Surakarta/Solo dan Kabupaten Tegal. Memasuki tahun 2021, sebuah kebangkitan mulai terlihat dengan lonjakan pertumbuhan yang menandai pemulihan yang menjanjikan, dan momentum ini terus berlanjut hingga tahun 2022, dengan  Kabupaten  Tegal  menonjol  sebagai  daerah  dengan  pertumbuhan  yang paling signifikan. Selain itu, berangkat dari pernyataan Menko Airlangga tentang target nasional pertumbuham penyaluran kredit pada tahun 2022 yakni mencapai 20%, Kabupaten Tegal mampu menembus angka pertumbuhan 25%.
Bank Indonesia telah memainkan peran kunci dalam pemulihan  ekonomi di Kabupaten Tegal, khususnya dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM. Dengan  upaya  yang  telah  dilakukan,  UMKM  tidak  hanya  mampu  bertahan  dari masa-masa sulit, tetapi juga berhasil berkembang dan menggunakan dana dengan efektif  untuk  pertumbuhan  bisnis  mereka.  Menurut  Kepala  Unit  Pengembangan UMKM, Keuangan Inklusif dan Syariah Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Tegal,  Bank  Indonesia  berkomitmen  untuk  memberikan  pendampingan  kepada UMKM dalam memfasilitasi akses ke kredit dari lembaga keuangan formal. Inisiatif tersebut  mencakup  penyediaan  informasi  yang  relevan,  pelatihan  keuangan,  dan dukungan langsung dalam proses aplikasi pinjaman.
Lebih lanjut, informan menyatakan bahwa upaya tersebut tidak hanya penting untuk  memastikan UMKM  mendapatkan  akses  ke  pembiayaan  yang  dibutuhkan, tetapi juga untuk membantu mereka dalam mengelola kewajiban keuangan. Tujuan Bank  Indonesia  adalah  memastikan  bahwa  UMKM  tidak  hanya  menerima  dana, tetapi  juga  mampu  memanfaatkannya  secara  efektif  untuk  pertumbuhan  dan perkembangan bisnis mereka. Dengan demikian, upaya Bank Indonesia tidak hanya bertujuan  untuk  memastikan  akses  pembiayaan  bagi  UMKM,  tetapi  juga  untuk memastikan bahwa mereka siap mengelola kewajiban keuangan dan menggunakan dana dengan cara yang paling efektif untuk pertumbuhan bisnis mereka.

## 2. Dimensi Regulasi
Leo Agustino (2023) dalam karyanya memberikan penekanan pada tiga aspek krusial dalam dimensi regulasi. Pertama, regulasi turunan memainkan peran yang sangat  penting  dalam  implementasi  regulasi  utama  secara  lebih  operasional  di lapangan. Regulasi ini berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan yang lebih rinci dari regulasi  utama,  memungkinkan  pemangku  kepentingan  untuk  menerapkan regulasi dengan cara yang lebih efektif dan efisien, menyesuaikan dengan konteks lokal atau spesifik sektor. Kedua, pemahaman akan regulasi menjadi aspek penting lainnya.  Ini  berkaitan  dengan  sejauh  mana  para  pelaksana,  termasuk  pejabat pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum, memahami isi dan tujuan dari regulasi tersebut.
Pemahaman  yang  mendalam  tentang  regulasi  ini  vital  untuk  memastikan bahwa mereka tidak hanya sekadar mengikuti aturan, tetapi juga menginternalisasi prinsip-prinsip  di  balik  regulasi  tersebut  dalam  kegiatan  sehari-hari.  Ketiga, harmoni  dan  disharmoni  kebijakan  menjadi  pokok  bahasan  yang  tidak  kalah penting.  Aspek  ini  melibatkan  menelaah  sejauh  mana  kebijakan  yang  ada  saling sinkron dan mendukung satu sama lain, serta mengidentifikasi adanya kontradiksi atau  konflik  antar  regulasi.  Harmonisasi  kebijakan  sangat  penting  untuk menciptakan  lingkungan  regulasi  yang  kohesif  dan  bebas  dari  kebingungan  atau konflik hukum.
1) Kebijakan Turunan dan Harmonisasi Kebijakan
Dalam  lanskap  Kebijakan  Program  Pengembangan  UMKM  Bank  Indonesia, Peraturan  Dewan  Gubernur  (PDG)  No.  23/7/PDG/2021  tentang  Kebijakan  Bank Indonesia dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Peraturan Anggota  Dewan  Gubernur  (PADG)  No.  24/22/PADG  INTERN/2022  tentang Mekanisme  Kerja  Pelaksanaan  Ketentuan  Mengenai  Kebijakan  Bank  Indonesia dalam  Pengembangan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  menjadi  protagonis sentral sebagai landasan hukum jalannya kebijakan.
Untuk membelah regulasi-regulasi tersebut, maka akan dibahas melalui poin- poin berikut:

## a. Perumusan Strategi Pengembangan UMKM:
PDG  No.  23/7/PDG/2021  menetapkan  strategi  pengembangan  UMKM  yang berfokus  pada  tiga  pilar  utama:  korporatisasi,  kapasitas,  dan  pembiayaan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4.
PADG  No.  24/22/PADG  INTERN/2022  menekankan  peran  Departemen Pengembangan  UMKM  dan  Perlindungan  Konsumen  (DUPK)  dalam  perumusan strategi,  dengan  teknis  perencanaan  implementasi  dan  target  implementasi  yang mempertimbangkan rekomendasi dari berbagai departemen dan satuan kerja terkait di Bank Indonesia, seperti yang diuraikan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1)
b. Perencanaan dan Target Implementasi Pengembangan UMKM:
PDG  No.  23/7/PDG/2021  mendefinisikan  objek  dan  area  pengembangan UMKM,  termasuk  UMKM  pangan  strategis,  UMKM  potensi  ekspor,  UMKM pendukung pariwisata, dan lain-lain, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1).
PADG  No.  24/22/PADG  INTERN/2022  menguraikan  empat  langkah implementasi  regulasi  ini,  yakni  DUPK  bertanggung  jawab  untuk  menyusun pedoman implementasi yang sesuai dengan area pengembangan UMKM, pedoman yang  diharuskan  sesuai  dengan  area  pengembangan  UMKM  dan  arah  kebijakan lainnya, serta Departemen Regional (DR) bertugas menyusun pedoman operasinal yang  bersofat  teknis  untuk  diimplementasikan  di  Kantor  Perwakilan  Wilayah Dalam Negeri (KPwDN), sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1)
Kembali pada ide awal Agustino, yakni salah satu alas an utama diperlukan adanya  regulasi  turunan  adalah  kejelasan  teknis  implementasi,  Pasal  10  ayat  (4) secara  eksplisit  menyebutkan  bahwa  DR  menyusun  pedoman  operasionalisasi pengembangan  UMKM  yang  bersifat  teknis  untuk  implementasi  pengembangan UMKM di KPWDN.
c. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pengembangan UMKM:
PDG  No.  23/7/PDG/2021  mengharuskan  pemantauan  dan  evaluasi  terhadap objek pengembangan UMKM di wilayah kerja KPWDN, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1).
PADG  No.  24/22/PADG  INTERN/2022  menguraikan  bahwa  KPWDN  harus menyusun  laporan  implementasi  pengembangan  UMKM  sesuai  pedoman  DUPK dan/atau DR, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (1).
Dalam  tiga  bahasan  utama  yang  dibahas  pada  masing-masing  regulasi, keduanya bersifat komplementer dan tidak ditemukan adanya disharmonisasi. Ini menandakan  bahwa  PDG  No.  23/7/PDG/2021  dan  PADG  No.  24/22/PADG INTERN/2022 telah dirancang dengan tujuan yang saling mendukung.
2) Pemahaman Akan Regulasi
Agustino  (2023)  menekankan  bahwa  mengukur  pemahaman  akan  regulasi merupakan tugas yang menantang bagi evaluator. Menurut Agustino, kesulitan ini
bukan hanya terletak pada jumlah sosialisasi yang dilakukan dalam satu periode, tetapi  lebih  pada  seberapa  dalam  upaya  pencerdasan  akan  regulasi  tersebut "membekas" bagi para stakeholder. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman akan regulasi bukan sekadar terletak pada jumlah informasi yang disebarkan, tetapi lebih pada  kualitas  dan  dampak  yang  dihasilkan  dari  sosialisasi  tersebut  terhadap pemahaman dan penerapan kebijakan oleh stakeholder.
Penelitian  ini  menekankan  pentingnya  pemahaman  regulasi  dalam  konteks upaya  pengembangan  UMKM,  dengan  fokus  pada  hasil  wawancara  antara  Bank Indonesia  dan  UMKM  binaan.  Bank  Indonesia  secara  rinci  menjelaskan  dasar regulasi yang berlaku, mencakup PDG No. 23/7/PDG/2021 sebagai kebijakan utama dalam pengembangan UMKM dan PADG No. 24/22/PADG INTERN/2022 sebagai mekanisme  operasionalnya.  Mereka  menegaskan  komitmen  mereka  untuk menyederhanakan  informasi  regulasi  agar  lebih  mudah  dipahami  oleh  UMKM, dengan pendekatan praktis yang langsung berdampak pada kegiatan usaha mereka. Bank Indonesia juga memastikan pemahaman dan penerapan regulasi oleh pegawai melalui sistem evaluasi kinerja dan program Training of Trainers.
Dari  perspektif  UMKM,  meskipun  tidak  semua  pelaku  UMKM  memahami detail  regulasi,  mereka  mengerti  dengan  baik  program-program  pengembangan UMKM yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. UMKM mengakui kecakapan pegawai Bank Indonesia dalam menerapkan regulasi dan mengapresiasi ketepatan waktu  serta  keterlibatan  tanpa  biaya  tambahan  dari  pegawai  BI.  Meskipun demikian, mereka mengharapkan sosialisasi yang lebih terperinci tentang regulasi tersebut untuk memperdalam pemahaman mereka.
Hasil  wawancara  menggambarkan  bahwa  Bank  Indonesia  telah  berhasil mengkomunikasikan inti dari regulasi dan program pengembangan UMKM kepada UMKM melalui pendekatan yang sederhana dan langsung. Meskipun detail teknis regulasi  mungkin  tidak  sepenuhnya  dijelaskan,  upaya  Bank  Indonesia  dalam menjembatani kesenjangan informasi melalui pelatihan dan sosialisasi yang efektif telah membantu UMKM dalam memahami dan mengambil manfaat dari program tersebut.  Pendekatan  ini  tidak  hanya  memastikan  bahwa  regulasi  bukan  hanya sebagai dokumen resmi, tetapi juga sebagai alat bantu praktis yang bermanfaat bagi pertumbuhan UMKM.

## 3. Sumber Daya Aparatur
Sumber daya aparatur (SDA) merupakan motor penggerak utama dari sebuah kebijaka.  Tanpa  adanya  SDA  yang  mumpuni,  sebaik  apapun  sebuah  kebijakan dirancang,  niscaya  implementasi  yang  dilakukan  akan  sulit  mencapai  performa maksimal.  Agustino  (2023)  menguraikan  dalam  karyanya  bahwa  peran  utama seorang evaluator dalam evaluasi sumber daya aparatur adalah untuk mengevaluasi seberapa jauh aparatur tersebut memahami, mengetahui, dan mematuhi tugas dan kewenangan  yang  diberikan  kepada  mereka.  Agustino  menekankan  bahwa  ada empat aspek penting yang harus diperhatikan dalam proses evaluasi ini. Pertama,
kompetensi,  yang  berkaitan  dengan  kemampuan  dan  kelayakan  aparatur  dalam melaksanakan  tugasnya,  dinilai  berdasarkan  latar  belakang  pendidikan, kemampuan  dasar,  dan hardskill yang  mereka  miliki.  Kedua,  kapabilitas,  yang menilai kualitas dan kecakapan aparatur. Ketiga, karakter, yang menilai kepribadian dan  sifat  dasar  aparatur.  Dan  keempat,  integritas,  yang  mengukur  seberapa konsisten  aparatur  dalam  mengikuti  prinsip  yang  mereka  anut  dengan  tindakan yang mereka lakukan.
Dalam  penelitian  ini,  fokus  utama  akan  diberikan  pada  kompetensi  dan integritas  aparatur,  karena  kedua  aspek  ini  dianggap  krusial  dalam  menentukan kinerja mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
1) Kompetensi Aparatur
Seperti  yang  sudah  diuraikan  pada  pembahasan  sebelumnnya,  kompetensi aparatur dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, kepiawaian, atas kepantasan lainnya  yang  menjadi  prasyarat  seseorang  dianggap  memiliki  kemampuan  yang mencukupi untuk mengemban suatu kewenangan.
Kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diatur  dalam  PADG  No.  24/22/PADG  INTERN/2022  melibatkan  berbagai departemen di Bank Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) hingga (3). Menurut arahan Dewan Gubernur Bank Indonesia, DUPK bertanggung jawab atas perumusan strategi pengembangan UMKM. Dalam proses perumusan tersebut, berbagai  rekomendasi  dipertimbangkan  dari  beberapa  departemen  kunci,  seperti Departemen  Kebijakan  Ekonomi  dan  Moneter  (DKEM),  Departemen  Kebijakan Makroprudensial  (DKMP),  Departemen  Kebijakan  Sistem  Pembayaran  (DKSP), Departemen  Internasional  (DInt),  Departemen  Riset  (DR),  dan  Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS).
Pelaksanaan  kebijakan  ini  ditugaskan  kepada  Kantor  Perwakilan  Wilayah Dalam  Negeri  (KPwDN)  dengan  pengawasan  dari  DR,  sesuai  yang  diatur  pada Pasal  9.  Implementasi  pengembangan  UMKM  dilakukan  oleh  KPwDN  dan dikoordinasikan  oleh  DR.  Untuk  memastikan  pelaksanaannya,  Kepala  Unit Pengembangan  UMKM,  Keuangan  Inklusif,  dan  Syariah  KPw  BI  Tegal  2023, menjelaskan  tentang  kompetensi  yang  menjadi  ciri  khas  aparatur  yang melaksanakan kebijakan ini.
Informan  menjelaskan  bahwa  dalam  Bank  Indonesia,  kompetensi  aparatur dinilai  berdasarkan  sistem  golongan.  Golongan  ini  berkisar  mulai  dari  G1  untuk golongan  messenger  atau office  boy ,  hingga  G8  untuk  tingkat  Direktur  Eksekutif. Setiap kenaikan golongan menandakan peningkatan dalam pelatihan, jam kerja, dan performa  kerja  yang  diharapkan  dari  seorang  aparat.  Dengan  demikian,  semakin tinggi  golongan  seseorang,  semakin  besar  tanggung  jawab  dan  keahlian  yang mereka emban. Sistem ini menjadi bagian penting dari proses Bank Indonesia dalam menilai  dan  mengembangkan  kompetensi  aparatur  agar  dapat  menjalankan kebijakan secara efektif.
Pembagian tugas dan wewenang aparatur di suatu KPw diatur di dalam suatu surat  keputusan.  Teruntuk  tahun  2022,  berikut  ialah  aparatur  yang  memiliki tanggung jawab di bidang tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Perwakilan Bank Indonesia  Tegal  No.  24/Kep.KaKPwBI/TGL/INTERN/2022 * tentang  Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Back Up serta Penugasan Bagi Pegawai di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal
Asisten  analis  unit  data,  statistik,  dan  kehumasan  KPw  BI  Tegal  2023 menjelaskan bahwa kerjasama mereka berfokus pada penyediaan dan penyebaran informasi.  Mereka  mengandalkan  data  dari  Unit  Data  dan  Statistik  untuk mengembangkan  materi  penyuluhan  yang  informatif  dan  mudah  dipahami  oleh masyarakat.  Selain  itu,  mereka  juga  bertanggung  jawab  untuk  menghubungi instansi/dinas  terkait  dan  memastikan  bahwa  pesan-pesan  kunci  disampaikan melalui  berbagai  saluran  komunikasi,  seperti  media  sosial,  website,  atau  bahkan acara langsung.
Pendapat tersebut dikonfirmasi oleh informan A2, seorang penggiat UMKM di Kabupaten Tegal, yang menyatakan bahwa aparatur Bank Indonesia yang terlibat dalam program pengembangan UMKM terlihat sangat cekatan. Mereka selalu sigap dalam menanggapi pertanyaan atau kebutuhan UMKM dan sepertinya benar-benar menguasai pekerjaannya. Setiap kali UMKM membutuhkan bantuan atau informasi, aparatur  Bank  Indonesia  selalu  siap  memberikan  respons  yang  cepat  dan  tepat, sehingga menjadikan proses kerja sama antara UMKM dan Bank Indonesia menjadi lancar dan produktif.
Maka dari itu, baik di atas kertas maupun secara riil, seluruh aparatur yang ditempatkan  pada  unit  pengembangan  UMKM  telah  memiliki  kompetensi  yang mumpuni.  Hal  ini  dapat  ditilik  dari  adanya  alur  pembagian  kewenangan  yang konkret dan tertulis. Unit ini memiliki komposisi pimpinan dan pelaksana lainnya dengan latar belakang pendidikan yang terukur, serta piawai dalam melaksanakan tugasnya.
2) Integritas Aparatur
Integritas  dalam  pelaksanaan  kebijakan  publik,  khususnya  dalam  program pengembangan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM),  merupakan  aspek penting yang menentukan keberhasilan dan penerimaan kebijakan oleh masyarakat. Penliti berusaha menggali apakah pelaksanaan kebijakan program pengembangan UMKM oleh Bank Indonesia di Kabupaten Tegal menempatkan integritas sebagai fondasi utama.
Bank Indonesia sebagai lembaga sentral memiliki tanggung jawab besar dalam menyusun  dan  melaksanakan  kebijakan  ekonomi,  termasuk  pengembangan UMKM.  Berdasarkan  PDG  No.  23/7/PDG/2021  dan  PADG  No.  24/22/PADG INTERN/2022,  Bank  Indonesia  menetapkan  standar  tinggi  dalam  implementasi program  ini.  Pasal  3  ayat  (1)  dari  PADG  No.  24/22/PADG  INTERN/2022
menyebutkan  perumusan  strategi  pengembangan  UMKM  dilakukan  oleh  DUPK sesuai  dengan  arahan  Dewan  Gubernur  Bank  Indonesia  (PADG  No.  24/22/PADG INTERN/2022).  Ini  mencerminkan  betapa  pentingnya  peran  dan  integritas, mengingat  departemen  pengawasan  terlibat  aktif  dalam  menjaga  kualitas  dan efektivitas program.
Dalam sebuah wawancara dengan Konsultan UMKM KPw BI Tegal, terungkap komitmen aparat Bank Indonesia dalam menjalankan setiap tugas dengan integritas, transparansi,  dan  akuntabilitas.  Konsultan  menegaskan  bahwa  setiap  keputusan yang  diambil  dalam  program  pengembangan  UMKM  didasarkan  pada  prinsip- prinsip  etika  dan  kejujuran.  Aspek  penting  lain  dari  integritas  adalah  konsistensi antara tindakan dan prinsip yang diyakini. Sesuai dengan definisi yang dijabarkan oleh Agustino (2023), integritas merupakan konsistensi antara prinsip yang diyakini dan tindakan yang diambil. Dalam konteks ini, aparat Bank Indonesia menunjukkan konsistensi  ini  melalui  tindakan  dan  keputusan  yang  diimplementasikan  dalam program pengembangan UMKM.
Selain  itu,  konsultan  juga  menyoroti  pentingnya  asas good  governance yang mendorong integritas. Menurutnya, mekanisme ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memastikan integritas aparat dalam menjalankan tugas mereka. Bank Indonesia memprioritaskan  asas good  governance ,  terutama  dalam  program  pengembangan UMKM,  dengan  menerapkan  serangkaian  prosedur  untuk  memastikan  bahwa setiap  aparat  bekerja  sesuai  dengan  standar  integritas  yang  telah  ditetapkan. Misalnya,  mereka  melaksanakan  sesi  pelatihan  reguler  tentang  etika  kerja  dan antikorupsi, serta memiliki sistem audit internal yang ketat.
Dalam  menerapkan  program  pengembangan  UMKM,  Bank  Indonesia  juga menunjukkan  komitmen  terhadap  prinsip  akuntabilitas.  Setiap  kegiatan  dan program yang dijalankan diukur efektivitasnya melalui berbagai indikator kinerja. Ini  tidak  hanya  penting  untuk  menilai  keberhasilan  program,  tetapi  juga  untuk memastikan  bahwa  sumber  daya  yang  digunakan  dapat  dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Hal ini dapat dilihat secara lebih terperinci dalam laman resmi Bank Indonesia mengenai governance.
Pendapat Agustino (2023) yang menyatakan bahwa inti dari integritas adalah konsistensi antara prinsip yang diyakini dan tindakan yang dilakukan, menemukan realisasinya  yang  paling  kuat  dalam penerapan  prinsip-prinsip  good  governance. Hal ini karena good governance menyediakan kerangka kerja dan mekanisme yang memastikan  bahwa  setiap  kebijakan  dan  tindakan  yang  diambil  oleh  suatu organisasi, seperti Bank Indonesia, tidak hanya sesuai dengan aturan dan regulasi yang  berlaku  tetapi  juga  dengan  nilai-nilai  etis  dan  moral  yang  dianut  oleh organisasi tersebut.
Dari  perspektif  pelaku  UMKM  binaan,  terdapat  pandangan  positif  terkait integritas  aparatur  Bank  Indonesia  dalam  menjalankan  kebijakan  pengembangan UMKM.  Informan  A3,  seorang  pelaku  UMKM  di  Tegal,  mengungkapkan  bahwa
pegawai  BI  selalu  menunjukkan  sikap  yang  profesional,  tanggap,  terampil,  dan paham  akan  pekerjaan  mereka.  Pendapat  serupa  disampaikan  oleh  Informan  A4, yang  memberikan  testimoni  positif  tentang  integritas  aparatur  Bank  Indonesia dalam kebijakan ini. Menurutnya, Bank Indonesia adalah salah satu instansi yang paling dapat dipercaya, tidak pernah  terdengar kasus  korupsi atau pungutan liar selama  bekerja  sama  dengan  mereka.  Contohnya,  dalam  proyek  penelitian  untuk menemukan pusat riset untuk bibit bawang putih unggul bekerja sama dengan IPB, prosesnya berjalan transparan dan profesional tanpa masalah atau komplikasi yang tidak perlu.
Informan  tersebut  menyatakan  bahwa  integritas  aparatur  Bank  Indonesia terlihat  dari  konsistensi  antara  apa  yang  mereka  bicarakan  dan  apa  yang  mereka lakukan.  Mereka  tidak  hanya  menghindari  korupsi,  tetapi  juga  memperlakukan mitra kerja dengan penuh pengertian, menjelaskan segala sesuatu dengan jelas, dan memastikan bahwa semua pihak terlibat memiliki pemahaman yang sama. Hal ini membuat  mereka  menjadi  pihak  yang  dapat  dipercaya  dalam  kerja  sama  dengan pelaku UMKM.
Pernyataan  ini  menunjukkan  bahwa  aparatur  Bank  Indonesia  tidak  hanya menjalankan tugasnya dengan baik, tetapi juga mampu membangun kepercayaan dengan  UMKM.  Hal  ini  dapat  diwujudkan  diawali  dengan  adanya  kompetensi aparatur yang baik, penerapan asas good governance, juga pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana semestinya.

## Kesimpulan
Berdasarkan  evaluasi  yang  dilakukan  terhadap  kebijakan  program pengembangan  UMKM  Bank  Indonesia  di  Kabupaten  Tegal,  dapat  disimpulkan bahwa  implementasi  program  tersebut  telah  berjalan  dengan  cukup  optimal. Dimensi  efektivitas  program  dievaluasi  dengan  mengacu  pada  tujuan  yang tercantum  dalam  Peraturan  Dewan  Gubernur  (PDG)  Nomor  23/7/2021,  dan ditemukan bahwa upaya peningkatan korporatisasi, pengembangan kapasitas, dan peningkatan  akses  pembiayaan  telah  dilakukan  dengan  baik,  terbukti  dengan partisipasi  UMKM  dalam  program  sertifikasi  halal,  integrasi  ke  dalam  ekosistem digital,  dan  peningkatan  penyaluran  kredit.  Regulasi  yang  jelas  dan  berstruktur, seperti yang terdapat dalam PDG No. 23/7/PDG/2021 dan PADG No. 24/22/PADG INTERN/2022,  telah  mendukung  implementasi  program  dengan  baik,  meskipun pemahaman  regulasi  oleh  pihak  UMKM  masih  perlu  ditingkatkan.  Selain  itu, evaluasi  terhadap  sumber  daya  aparatur  menunjukkan  bahwa  kompetensi  dan integritas  aparatur  Bank  Indonesia  yang  terlibat  dalam  program  tersebut  sangat baik,  mendukung  kesuksesan  implementasi  kebijakan.  Dengan  demikian,  dapat disimpulkan bahwa kebijakan program pengembangan UMKM Bank Indonesia di Kabupaten  Tegal  telah  memberikan  kontribusi  yang  positif  terhadap
pengembangan  UMKM  di  wilayah  tersebut,  dengan  dukungan  yang  kuat  dari efektivitas program, regulasi yang baik, dan sumber daya aparatur yang mumpuni.

## Referensi
Agustino,  L.  (2023). Memahami  Evaluasi  Kebijakan .  Bandung:  Empat  Dua  Media  & Kelompok Intrans Publishing
Armanto,  E.  H.,  Salahudin,  S.,  &  Mulyono,  H.  (2018).  Evaluasi  Kebijakan  Publik (Studi  Evaluasi  Program  One  Village  one  Product  Di  Kabupaten  Pasuruan). LOGOS (Journal of Local Government Issues).
Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixes Methods Approaches . Los Angeles: Sage Publications, Inc.
Dunn,  W.  (2018). Public  Policy  Analysis:  an  Integrated  Approach (Sixth  Edition). Routledge.
Freddy, Rangkuti. (2005). Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Halim,  A.  (2020). PENGARUH  PERTUMBUHAN  USAHA  MIKRO,  KECIL  DAN MENENGAH  TERHADAP  PERTUMBUHAN  EKONOMI  KABUPATEN MAMUJU . 1 (2).
Lestari, Putri, & Taufiq, A. (2016). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan USAha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Kudus. Journal of Politic and Government Studies, 5 (04), 261-270.
Paranoan, D. B., & Paselle, E. (2017). Evaluasi Kebijakan Program Pinjaman Modal Kredit  Bergulir  Untuk  Pelaku  Usaha  Kecil  Dan  Menengah  Pada  Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM di Kabupaten Kutai Barat. Jurnal Administrative Reform, 2 (2), 300-312.
Peraturan  Anggota  Dewan  Gubernur  No.  24/22/PADG  INTERN/2022  tentang Mekanisme Kerja Pelaksanaan Ketentuan Mengenai Kebijakan Bank Indonesia dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Peraturan  Dewan  Gubernur  (PDG)  Bank  Indonesia  Nomor  20/8/2018  tentang Kebijakan Pengembangan Ekonomi & Keuangan Syariah
Peraturan  Dewan  Gubernur  No.  23/7/PDG/2021  tanggal  6  Agustus  2021  tentang Kebijakan  Bank  Indonesia  dalam  Pengembangan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah. Pada Laporan Perekonomian Indonesia 2021
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Sarfiah,  S.,  Atmaja,  H.,  &  Verawati,  D.  (2019).  UMKM  Sebagai  Pilar  Membangun Ekonomi  Bangsa. Jurnal  REP  (Riset  Ekonomi  Pembangunan) , 4 (2),  1 – 189. https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952
Siaran  Pers  Kementerian  Koordinator  Bidang  Ekonomi  Republik  Indonesia HM.4.6/123/SET.M.EKON.3/3/2022
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23D
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Williams, P.D., & McDonald, M. (Eds.). (2018). Security Studies: An Introduction (3rd ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315228358
Zahra,  A.  M.,  &  Sagita,  N.  I.  (2023).  Efektivitas  Program  Jakarta  Entrepreneur (Jakpreneur) dalam Pemberdayaan UMKM di Kecamatan Penjaringan Wilayah Jakarta Utara. NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 5 (1), 260-274.