Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb E-ISSN
Vol Hlm DOI : : : :
2580 - 3816
1 No 1 Bulan Juli  Tahun 2019
1 – 17 10.31000/almaal.v1i1.1724
Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia Periode 2009 - 2019
Warto 1, *, R. Bambang Budhijana 2
1 Prodi Perbankan Syariah , Universitas Muhammadiyah Tangerang, Tangerang, Indonesia
2 Prodi Manajeman Keuangan dan Perbankan, STIE Indonesia Banking School, Jakarta,
Indonesia
* Email: warto@umt.ac.id

## A BSTRACT
This study uses the Sharia Commercial Bank and the Sharia Business Unit as a whole as a unit of  research  object,  with  the  research  period  from  2009-2019  (in  the  quarterly  period).  The analysis technique used is multiple linear regression, while hypothesis testing uses the t-test to test the effect of variables partially, and the F-test to test the effect of variables simultaneously with  a  significance  level  of  5%  or  0.05.  Based  on the  research,  it  was found  that  Third  Party Funds (TPF) had a positive and significant effect on the distribution of Islamic Banking financing. Non Performing Financing (NPF) has a positive and insignificant effect on the distribution of bank financing. While Sharia Bank Indonesia Certificates (SBIS) have a negative and significant effect on the distribution of bank financing.
Keywords: Financing Distributed Islamic Banking; Third Party Funds; Non Performing Financing;  Bank Indonesia Syariah Certificates

## A BSTRAK
Penelitian ini menggunakan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah secara keseluruhan sebagai satu unit obyek penelitian, dengan periode penelitian dari tahun 2009-2019 (secara tri wulanan).  Teknik  analisis  yang  digunakan  adalah  regresi  linier  berganda,  sementara  uji hipotesis menggunakan uji-t untuk menguji pengaruh variabel secara parsial, serta uji–F untuk menguji  pengaruh  variabel  secara  serempak  dengan  tingkat  signifikansi  5%  atau  0,05. Berdasarkan penelitian  diperoleh  hasil  bahwa  Dana Pihak  Ketiga  (DPK)  berpengaruh  positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan Perbankan Syariah. Non Performing Financing (NPF)  berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan  terhadap  penyaluran  pembiayaan  perbankan. Sementara Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan perbankan.
Kata Kunci: Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD); Dana Pihak Ketiga (DPK); Non Performing Financing  (NPF);  Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

## P ENDAHULUAN
Perbankan Syariah adalah lembaga intermediasi yang menjalankan empat fungsi utama,  yaitu:  menerima  penitipan  uang  dari  masyarakat,  menyalurkan  uang  kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, dan memberikan pelayanan jasa lalu lintas keuangan dan pelayanan sosial.
Dalam  fungsinya  menerima  penitipan  uang,  terlihat  peningkatan  yang  cukup signifikan hal ini dapat dilihat dari total Dana Pihak Ketiga yang diterimanya, dari tahun 2009 yang hanya sebesar Rp. 38,040 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp. 382,734 miliar .
Dalam  hal  penyaluran  pembiayaan,  terbukti  Bank  Syariah  mampu menyalurkannya dana secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari nilai Financing to Deposit Ratio (FDR) yang mencapai rata-rata 89%-107%.
Pertanyaannya adalah bagaimana fungsi intermediasi Bank Syariah di Indonesia jika dilihat dari segi kuantitasnya? Pertanyaan ini menjadi tantangan bagi pengembangan Bank Syariah di Indonesia. Market share Perbankan Syariah setiap tahun memang selalu meningkat. Tahun 2005 misalnya, market share Perbankan Syariah berkisar pada angka 1,78% sedangkan satu tahun berikutnya meningkat menjadi 2,03%. Pada bulan Oktober akhir 2011 sebesar 4,47%. Pada Oktober 2017 sebesar 5,44%. Di awal tahun 2019 angka tersebut naik menjadi 5,94%. Namun peningkatan ini masih sangat kecil dibandingkan dengan  besarnya  potensi  pasar  yang  ada.  Angka  tersebut  menunjukkan  bahwa  secara kuantitas, fungsi intermediasi Bank Syariah belum signifikan.
Dari uraian di atas kita bisa menurunkan pertanyaan, apa hubungan antara DPK dengan  fungsi  intermediasi  Bank  Syariah?  Bank  berperan  sebagai  pihak  yang mempertemukan  antara  komponen  masyarakat  yang  memerlukan  ‘tempat’  untuk menyimpan dana mereka dengan komponen masyarakat lain yang membutuhkan dana. Oleh karena itu, fungsi intermediasi akan dapat diimplementasikan dengan baik jika bank mampu menjaga perputaran dana secara sirkular antara pihak yang kelebihan dan pihak yang  kekurangan  dana.  Bukan  hanya  kualitas  perputaran  dana  yang  harus  dijaga  oleh dunia  perbankan,  namun  kuantitas  atau  volume  dana  yang  harus  diputar  juga mempengaruhi fungsi intermediasinya. Kalau bank hanya berkemampuan menghimpun dana  dalam  jumlah  kecil,  niscaya  volume  dana  yang  dapat  disalurkan  juga  kecil. Seandainya hal ini terjadi, maka fungsi intermediasi bank tidak berjalan optimal karena bank hanya mampu mempertemukan sebagian kecil pihak yang surplus dan pihak yang defisit.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  untuk  menjalankan  fungsi  intermediasi,  bank harus  mampu  memobilisasi  dana  dalam  jumlah  besar,  sehingga  semakin  besar  jumlah pihak surplus dan defisit yang dapat dipertemukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia.
Besar kecilnya penyaluran dana yang diberikan Bank Syariah sangat dipengaruhi oleh  besar  kecilnya  Dana  Pihak  Ketiga  (DPK),  akan  tetapi  berdasarkan  data  statistik Perbankan  Syariah  dari  Bank  Indonesia  perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  karena besarnya pertumbuhan DPK tidak selalu membuat Bank Syariah menaikkan pertumbuhan dana yang disalurkan kepada masyarakat.
Besarnya  rata-rata  Dana  Pihak  Ketiga  (DPK), Capital  Adequacy  Ratio (CAR), Non  Performing  Financing (NPF),  Sertifikat  Bank  Indonesia  Syariah  (SBIS),  perlu menjadi pertimbangan dalam meningkatkan penyaluran dana.
Berdasarkan data laporan Perbankan Syariah yang di  publikasi  oleh OJK dapat kita  lihat  bahwa  DPK  mempunyai  pergerakan  yang  meningkat  dari  tahun  2009-2019 searah  dengan  pergerakan  pembiayaan  (indikasi  positif).  CAR  mempunyai  pergerakan yang meningkat dari tahun 2009-2019 searah dengan pergerakan pembiayaan (indikasi positif), dan kemudian menurun dari tahun 2007-2019 tidak searah dengan pergerakan pembiayaan (indikasi negatif). NPF mempunyai pergerakan yang meningkat dari tahun 2009-2019  searah  dengan  pergerakan  pembiayaan  (indikasi  positif).  SBIS  mempunyai pergerakan yang naik-turun dari tahun 2009-2019 searah dengan pergerakan pembiayaan (indikasi negatif).
Mengingat  pentingnya  penyaluran  dana  bagi  pertumbuhan  ekonomi  negara  dan adanya banyak faktor yang mempengaruhi penyaluran dana pada sektor-sektor ekonomi dalam  masyarakat,  maka  perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  yang  bertujuan  untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia.  Dengan  diketahuinya  faktor-faktor  tersebut,  maka  Perbankan  Syariah  dapat menyusun langkah antisipatif dan strategis terhadap segala perubahan yang terjadi pada variabel-variabel  yang  menjadi  faktor-faktor  berpengaruh  tersebut.  Dengan  demikian asset perbankan dapat ditingkatkan dan

## KAJIAN LITERATUR Teori Pembiayaan Syariah
Fungsi utama Perbankan Syariah adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan pembiayaan.  Fungsi  ini  yang  lazim  disebut  sebagai  fungsi  intermediasi  keuangan.  Hal tersebut telah diatur dalam pasal 19 ayat (1) dan (2) UU Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penyaluran dana yang terdapat di Bank Syariah dengan yang terdapat di bank konvensional mempunyai perbedaan yang esensial , baik dalam hal nama, akad, maupun transaksinya. Dalam perbankan konvensional penyaluran dana ini dikenal dengan nama kredit sedangkan diPerbankan Syariah disebut pembiayaan.
Perbedaan  pengertian  antara  kredit  dan  pembiayaan  adalah  bahwa  kredit mengharuskan debitur mengembalikan pinjaman dengan pemberian bunga kepada bank. Sementara  pembiayaan  yang  berdasarkan  prinsip  syariah,  pengembalian  pinjaman  dan bagi hasil didasarkan kepada kesepakatan antara bank dan debitur . Misalnya, pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk membeli barang, sedangkan yang menggunakan prinsip  sewa ditujukan untuk  mendapat  jasa. Prinsip  bagi  hasil digunakan untuk  usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa.
Ketentuan  tentang  pembiayaan  Bank  Syariah  tercantum  dalam  UU  Republik Indonesia, No. 21/ 2008, Tentang Perbankan Syariah, Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1, ayat 25, yang berbunyi:
Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
a) transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah ;
b) transaksi  sewa-menyewa  dalam  bentuk  ijarah  atau  sewa  beli  dalam  bentuk ijarah muntahiya bittamlik ;
c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah , salam , dan istishna’ ;
d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh ; dan
e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  yang  dibiayai  dan/atau  diberi  fasilitas  dana  untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah , tanpa imbalan, atau bagi hasil (UU RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)

## Dana Pihak Ketiga (DPK)
Sebagaimana  halnya  bank  konvensional,  Bank  Syariah  memainkan  peran  yang sangat vital dan strategis. Eksistensi Bank Syariah dapat dijadikan sebagai salah satu satu dari  indikator  perkembangan  ekonomi  Islam.  Semakin  besar market  share perbankan syariah, maka semakin banyak komponen dalam masyarakat yang menggunakan berbagai transaksi syariah.
Komposisi sumber dana yang dihimpun Bank Syariah setidaknya terdiri dari tiga komponen,  yaitu  modal,  pinjaman  antar  bank  dan  DPK.  Sebagaimana  halnya  dalam perbankan  konvensional,  dana  yang  terhimpun  dari  masyarakat  merupakan  komponen terpenting dalam penghimpunan dana (funding) di dunia perbankan.
Sumber  dana  dari  masyarakat  ini  disebut  dengan  simpanan  atau  Dana  Pihak Ketiga (DPK), yang dalam UU No. 21 tahun 2008 Bab I ayat 20 didefinisikan sebagai dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk Giro,  Tabungan,  atau  bentuk  lainnya  yang  dipersamakan  dengan  itu.  Tabungan  adalah simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik  dengan  cek,  bilyet  giro,  dan/atau  alat  lainnya  yang  dipersamakan  dengan  itu. Sedangkan deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada  waktu  tertentu  berdasarkan  akad  antara  nasabah  penyimpan  dan  Bank  Syariah dan/atau UUS. Giro adalah simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan  dengan  prinsip  syariah  yang  penarikannya  dapat  dilakukan  setiap  saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan (UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).
Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana jenis ini. DPK relatif mudah untuk diperoleh, karena DPK banyak tersedia di  masyarakat.  Namun  demikian  DPK  tergolong  mahal,  karena  pihak  bank  harus menyediakan sebanyak mungkin fasilitas bagi nasabah yang menyimpan dananya di bank bersangkutan.

## Sertifikat Bank Indonesia Syariah
Berdasarkan Frequently Asked Questions (FAQS) atas Peraturan Bank Indonesia Nomor  10/11/PBI/2008  tentang  Sertifikat  Bank  Indonesia  Syariah,  dijelaskan  bahwa Sertifikat  Bank  Indonesia  Syariah  (SBI  Syariah)  adalah  “Surat  berharga  berdasarkan
prinsip Syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia”.
Peraturan Bank Indonesia tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah dikeluarkan dan  ditujukan  sebagai  salah  satu  instrumen  operasi  pasar  terbuka  dalam  rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip Syariah (Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/36/PBI/2008 Operasi Moneter Syariah).
Dalam Peraturan Bank Indonesia itu disebutkan, bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah  diterbitkan  melalui  mekanisme  lelang  (Pasal  6  ayat  (1)  ).  Adapun  pihak  yang berhak  mengikuti  lelang  adalah  Bank  Syariah,  Unit  Usaha  Syariah,  dan  pialang  yang bertindak untuk dan atas nama Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (Pasal 7 ayat (3) ). Dan hanya Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah yang dapat mengikuti lelang Sertifikat Bank Indonesia Syariah jika memenuhi persyaratan Financing to Deposit Ratio (FDR) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Pasal 7 ayat (2) ).
SBI  Syariah  merupakan  surat  berharga  berdasarkan  prinsip  syariah  berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh BI. Ketentuan SBI Syariah diterbitkan  untuk  meningkatkan  efektifitas  pelaksanaan  pengendalian  moneter berdasarkan pada prinsip syariah. Sebenarnya istrumen ini merupakan instrumen moneter yang  disediakan  berdasarkan  permintaan  Perbankan  Syariah,  yang  merasa  telah diperlakukan beda dengan bank konvensional. Dimana instrument SBI yang disediakan untuk bank konvensional lebih baik dan memiliki return yang lebih tinggi.
Melihat  perbedaannya  dengan  SBI  konvensional,  cukup  jelas,  bahwa  [1]  SBI Syariah  tidak  mendapatkan return berupa  bunga  hal  yang  berbeda  dengan  SBI Konvensional,  [2] untuk menempatkan dananya  pada SBI Syariah, bank-Bank Syariah harus memiliki Financing to Deposit Ratio (FDR) minimal sekitar 80%.
Selanjutnya,  untuk  menerbitkan  SBI  Syariah,  sesuai  dengan  PBI  No. 10/11/PBI/2008 tentang SBI Syariah, bahwa SBI Syariah diterbitkan melalui mekanisme lelang.  Pihak  yang  berhak  mengikuti  lelang  adalah  Bank  Umum  Syariah  (BUS),  Unit Usaha Syariah (UUS), dan pialang yang bertindak untuk dan atas nama BUS atau UUS. Hanya,  BUS  atau  UUS  baru  dapat  mengikuti  lelang  SBI  Syariah  jika  memenuhi persyaratan Financing to Deposit Ratio yang ditetapkan oleh BI.
BUS atau UUS dapat merepokan SBI Syariah miliknya kepada BI dengan terlebih dahulu  menandatangani  perjanjian  pengagunan  SBI  Syariah  dalam  rangka  Repo  SBI Syariah. Terhadap Repo SBI Syariah, BI akan mengenakan biaya kepada BUS atau UUS.

## M ETODE P ENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  riset  ini  adalah  metode  kuantitatif menggunakan  data  skunder  sebagai  dasar  interpretasi  dan  analisis  agar  didapat  suatu kesimpulan yang digunakan untuk mengetahui sesuatu tentang populasi.
Penelitian  ini  diolah  menggunakan  program E-Views  4.1 dan  meliputi  data sekunder. Data yang diolah merupakan data sekunder yang diperoleh dari data statistik perbankan syariah oleh Bank Indonesia.

## Populasi dan Sampel
Populasi yang dijadikan objek penelitian adalah seluruh perbankan yang terdaftar di  Bank  Indonesia  selama  periode  tahun  2009  sampai  dengan  2019  sejumlah  14  Bank Umum Syariah dan 20 Unit Usaha Syariah, seperti nampak pada Tabel 1 berikut ini:
Tabel 1. Daftar Sampel Penelitian No Nama Perusahaan Perbankan Kelompok Bank 1 PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Bank Umum Syariah 2 PT Bank Syariah Mandiri Bank Umum Syariah 3 PT Bank Syariah Mega Indonesia Bank Umum Syariah 4 PT Bank Syariah BRI Bank Umum Syariah 5 PT Bank Syariah Bukopin Bank Umum Syariah 6 PT Bank Panin Syariah Bank Umum Syariah 7 PT Bank Victoria Syariah Bank Umum Syariah 8 PT BCA Syariah Bank Umum Syariah 9 PT Bank Jabar dan Banten Bank Umum Syariah 10 PT Bank Syariah BNI Bank Umum Syariah 11 PT Maybank Indonesia Syariah Bank Umum Syariah 12 PT Bank Aceh Syariah Bank Umum Syariah 13 PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah Bank Umum Syariah 14 PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Bank Umum Syariah 15 PT Bank Danamon Indonesia Unit Usaha Syariah 16 PT Bank Permata Unit Usaha Syariah 17 PT Bank Maybank Indonesia Unit Usaha Syariah 18 PT Bank CIMB Niaga Unit Usaha Syariah 19 PT Bank OCBC NISP Unit Usaha Syariah 20 PT Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah 21 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Unit Usaha Syariah 22 PT BPD DKI Unit Usaha Syariah 23 PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta Unit Usaha Syariah 24 PT BPD Jawa Tengah Unit Usaha Syariah 25 PT BPD Jawa Timur Unit Usaha Syariah 26 PT BPD Sumatera Utara Unit Usaha Syariah 27 PT BPD Jambi Unit Usaha Syariah 28 PT BPD Sumatera Barat Unit Usaha Syariah 29 PT BPD Riau dan Kepulauan Riau Unit Usaha Syariah
30 PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Unit Usaha Syariah 31 PT BPD Kalimantan Selatan Unit Usaha Syariah 32 PT BPD Kalimantan Barat Unit Usaha Syariah 33 PD BPD Kalimantan Timur Unit Usaha Syariah 34 PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Unit Usaha Syariah Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2019

## Definisi Operasional Variabel
Definisi variabel yang terdapat dalam riset dan analisis ini adalah sebagai berikut: Dana  Pihak  Ketiga/DPK  (X1)  =  DPK  adalah  dana  yang  dipercayakan  oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau Unit  Usaha Syariah berdasarkan akad wadi’ah atau  akad  lain  yang  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  syariah  dalam  bentuk  Giro, Tabungan, Deposito atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (UU No. 21 tahun 2008).
Non  Performing  Finance/NPF  (X2)  =  NPF  adalah  tingkat  pengembalian pembiayaan  yang  diberikan  deposan  kepada  bank,  dengan  kata  lain  NPF  merupakan tingkat pembiayaan macet pada bank tersebut. NPF diketahui dengan cara menghitung Pembiayaan Non Lancar terhadap Total Pembiayaan (Purwanto, 2011).
Sertifikat  Bank  Indonesia  Syariah/SBIS  (X3)  =  SBIS  adalah  Sertifikat  Bank Indonesia  Syariah  (SBI  Syariah)  adalah  “Surat  berharga  yang  berdasarkan  prinsip syariah, berjangka waktu pendek, dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia”.
Pembiayaan Yang Disalurkan/PYD (Y1) = adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa:
a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
b) Transaksi  sewa-menyewa  dalam  bentuk  ijarah  atau  sewa  beli  dalam  bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
Transaksi  sewa-menyewa  jasa  dalam  bentuk  ijarah  untuk  transaksi  multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain  yang  mewajibkan  pihak  yang  dibiayai  dan/atau  diberi  fasilitas  dana  untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan,  atau  bagi  hasil.  (UU  Republik  Indonesia,  No.  21/  2008  Tentang  Perbankan Syariah, Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1, ayat 25).

## Pengumpulan Data dan Sumber Data
Data  utama  yang  digunakan  dalam  riset  ini  menggunakan  data  skunder  yang diambil  dari  data  statistik  Bank  Indonesia,  statistik  OJK  dan  Laporan  keuangan  Bank Syariah Indonesia dan dari kurun waktu 2009-2019 yang dipublikasikan melalui website Bank Indonesia dan website OJK.
Kelengkapan data lainnya, akan digunakan data-data sekunder resmi yang tersedia pada lembaga-lembaga pemerintahan, seperti : Badan Pusat Statistik.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari, mengklasifikasikan  dan  menggunakan  data  sekunder  berupa  catatan-catatan,  laporan– laporan, khususnya laporan keuangan bank yang berhubungan dengan penelitian. Setelah data terkumpul selanjutnya diperiksa dan ditabulasikan sesuai dengan kebutuhan analisis, sehingga diperoleh analisis yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

## Metode Analisis Data
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  regresi  linier berganda,  yaitu  metode  statistika  yang  digunakan  untuk  membentuk  model  hubungan antara  variabel  terikat  ( dependen ; respon ;  Y)  dengan  satu  atau  lebih  variabel  bebas ( independen , predictor ,  X).  Karena  terdapat  lebih  dari  1  variabel  bebas,  maka  disebut sebagai regresi linier berganda. (Kurniawan, 2008]
Dari definisi operasional variabel di atas (PYD → Y1, DPK → X1, NPF → X2 dan SBIS → X3) maka terbentuk model persamaan matematika regresi berganda untuk penelitian ini sebagai berikut:
PYD = f (DPK, NPF, SBIS)
Y1 = bo + b1X1 + b2X2 + b3X3 + ei
Keterangan:
Y1 = Pembiayaan Yang Disalurkan
X1 = Dana Pihak Ketiga
X2 = Non Performing Finance
X3 = Sertifikat Bank Indonesia Syariah
Di  dalam  model  Regresi  Linier  Berganda  terdapat  dua  cara  untuk  melakukan estimasi, yaitu estimasi yang dilakukan secara manual dan dengan mengunakan software (Sofriza, 2011)

## H ASIL DAN P EMBAHASAN
Karena  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  maka  untuk  menentukan ketepatan model perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang digunakan yaitu: Uji Normalitas, Uji Multikolonieritas, Uji Autokorelasi dan Uji Heteroskedastisitas yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

## Uji Normalitas
Uji  Normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi  variabel pengganggu  atau  residual  memiliki  distribusi  normal.  Model  regresi  yang  baik  adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.
Hasil Uji Normalitas dengan menggunakan E-Views adalah sebagai berikut;
Gambar 1. Hasil Uji Normalitas
Hipotesa:
Ho: residual terdistribusi normal
Ha: residual tidak terdistribusi normal
Bila Prob J-B stat >  , Ho diterima dan Ha ditolak
Bila Prob J-B stat <  , Ho ditolak dan Ha diterima
Dari  hasil  Uji  Normalitas  di  atas  Prob  J-B  stat  =  0.227987  >  0.05,  berarti  Ho diterima. Kesimpulan: Secara statistik, residual terdistribusi secara normal

## Uji Multikolonieritas
Dalam penelitian konvensional uji Multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah  dalam  model  regresi  ditemukan  adanya  korelasi  antar  variabel  bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali,  2009).  Berdasarkan Correlation  Matrix diperoleh  hasil  sebagai berikut;
Tabel 2. Correlation Matrix PYD DPK NPF SBIS PYD 1.000000 0.993148 0.918504 0.849802 DPK 0.993148 1.000000 0.915805 0.875022 NPF 0.918504 0.915805 1.000000 0.818832 SBIS 0.849802 0.875022 0.818832 1.000000
Dari  hasil  di  atas  terlihat  bahwa  terdapat  korelasi  antar  variabel  bebas  variabel DPK dan NPF = 0.915805, variabel DPK dan SBIS = 0.875022 serta variabel NPF dan SBIS  =  0.818832  tergolong  cukup  tinggi  yaitu  di  atas  80%.  Secara  konvensional tingginya  nilai  korelasi  antar  variabel  independen  mengakibatkan  kesulitan  dalam membedakan pengaruh masing-masing variable bebas terhadap variabel tidak bebas.
Untuk mengetahui apakah tingginya nilai korelasi antar variabel bebas berakibat baik  atau  buruk  terhadap  model  regresi  dalam  penelitian  ini  maka  perlu  dilakukan  uji Wald. Dari Uji Wald diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel. 3. Hasil Uji Wald
Test Statistic Value df Probability F-statistic 5.541090 (1, 36) 0.0242 Chi-square 5.541090 1 0.0186 Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err. C(4) -2.405531 1.021912
Dari hasil uji Wald dikatakan bahwa SBIS tidak boleh dibuang karena prob t-stat 0.0242 < 0.05. Penghilangan variabel bebas yang mengandung multikolinearitas justeru akan mengubah interpretasi  dari persamaan  regresinya sehingga  penghilangan variabel tersebut  tidak  diperbolehkan.  Dengan  kata  lain,  sekalipun  variabel  SBIS  mengandung multikolinearitas yang tinggi namun ia memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel tidak bebas. Sehingga pembuangan variabel SBIS dari persamaan akan berakibat buruk pada hasil penelitian.

## Uji Autokorelasi
Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. (Ghozali, 2009). Karena data yang diolah dalam penelitian ini menggunakan data times series, maka perlu dilakukan pendeteksian autokorelasi.
Untuk  melakukan  uji  autokorelasi  adalah  dengan  menggunakan LM  test yang disediakan  oleh E-Views .  Dari  uji  Autokorelasi  menggunakan LM  test diperoleh  hasil sebagai berikut:
Tabel. 4. Hasil Correlation LM Test F-statistic 166.9662 Probability 0.000000 Obs*R-squared 33.06815 Probability 0.000000 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -1085.134 1559.552 -0.695798 0.4911 DPK -0.019411 0.019052 -1.018851 0.3153 NPF -0.529083 0.450094 -1.175493 0.2477 SBIS 1.138119 0.440344 2.584615 0.0141 RESID(-1) 0.954752 0.073888 12.92154 0.0000 R-squared 0.826704 Mean dependent var -5.82E-12

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Di
Adjusted R-squared 0.806898 S.D. dependent var 9107.127 S.E. of regression 4001.975 Akaike info criterion 19.54343 Sum squared resid 5.61E+08 Schwarz criterion 19.75454 Log likelihood -385.8686 F-statistic 41.74155 Durbin-Watson stat 1.428479 Prob(F-statistic) 0.000000
Berdasarkan  uji  Autokorelasi  dengan LM  test diperoleh  hasil  bahwa  nilai Probability  Obs*R-squared =  0.000000  <  0.05.  Dengan  demikian  keputusan  yang diambil adalah ada autokorelasi positif.
Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan  pengobatan  autokorelasi  dengan  menggunakan “ Cochrane–Orcutt  Procedure ”.  Setelah  dilakukan  pengobatan  autokorelasi  diperoleh hasil seperti dipaparkan pada tabel berikut:
Tabel. 5. Hasil Correlation LM Test
Setelah diobati dengan Cochrane–Orcutt Procedure F-statistic 0.033138 Probability 0.856738 Obs*R-squared 0.040577 Probability 0.840357 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 5356.240 180070.5 0.029745 0.9765 DPK 0.001196 0.096196 0.012436 0.9902 NPF -0.021057 0.838097 -0.025125 0.9801 SBIS -0.015163 0.290646 -0.052170 0.9587 AR(1) -0.063728 0.388764 -0.163924 0.8709 AR(2) 0.062926 0.384116 0.163820 0.8709 RESID(-1) 0.079590 0.437217 0.182038 0.8567 R-squared 0.001068 Mean dependent var 7.83E-08 Adjusted R-squared -0.192274 S.D. dependent var 2905.748 S.E. of regression 3172.824 Akaike info criterion 19.12745 Sum squared resid 3.12E+08 Schwarz criterion 19.42911 Log likelihood -356.4216 F-statistic 0.005523 Durbin-Watson stat 1.929701 Prob(F-statistic) 0.999999
Berdasarkan  uji  Autokorelasi  setelah  pengobatan  diperoleh  hasil  bahwa  nilai Probability  Obs*R-squared =  0.840357  >  0.05,  sementara  nilai  Residual-nya  telah berubah  dari  0.954752  menjadi  0.079590.  Dengan  demikian  keputusan  yang  diambil adalah tidak ada autokorelasi positif maupun negatif.

## Uji Heteroskedastisitas
Uji  Heteroskedastisitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika  variance  dari  residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain  berbeda  maka disebut  heteroskedastisitas  (Ghozali,  2009).  Untuk  mendeteksi  ada  atau  tidaknya heteroskedastisitas didalam model regresi antara lain dapat dilakukan dengan Uji Glejser, yakni  meregresikan  absolut  nilai  residual  sebagai  variabel  dependen  dengan  variabel independen. Jika probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5% maka tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2009). Hasil Uji White Heteroskedastisitas:
Tabel. 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas White Heteroskedasticity Test: F-statistic 1.192805 Probability 0.335985 Obs*R-squared 7.127415 Probability 0.309225
Berdasarkan Uji Heteroskedastisitas diperoleh hasil bahwa variabel DPK, NPF, dan  SBIS  bebas  dari  heteroskedastisitas  yang  ditunjukkan  dengan  tingkat  signifikansi Probability  Obs*R-squared 0.309225  >  0.05,  maka  diambil  kesimpulan:  tidak  terjadi Heteroskedastisitas

## Pengujian Hipotesis
Hasil analisis dan pengujian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut:
Uji-t (Uji Individual)
Uji-t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing koefisien regresi yang dihasilkan, layak atau tidak layak (signifikan atau tidak). Dari hasil estimasi regresi linier berganda di peroleh hasil berikut:
Tabel. 7. Hasil Awal Estimasi Regresi Linier Berganda
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 191932.5 174943.8 1.097110 0.2808 DPK 0.512664 0.094510 5.424457 0.0000 NPF 1.020172 0.817441 1.248007 0.2211 SBIS -1.040586 0.274215 -3.794786 0.0006 R-squared 0.998745 Mean dependent var 175876.2 Adjusted R-squared 0.998549 S.D. dependent var 82034.59 S.E. of regression 3124.524 Akaike info criterion 19.07589 Sum squared resid 3.12E+08 Schwarz criterion 19.33446 Log likelihood -356.4419 F-statistic 5094.631 Durbin-Watson stat 1.914762 Prob(F-statistic) 0.000000
Dari tabel 7 di atas disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: PYD = C(1) + X(1)*DPK + X(2)*NPF - X(3)*SBIS
PYD = 191932.5 + 0.512664*DPK + 1.020172*NPF - 1.040586*SBIS
Berdasarkan persamaan regresi linier berganda di atas diperoleh koefisien regresi DPK sebesar (+) 0.512664. Koefisien tersebut mengindikasikan adanya hubungan positif antara variabel DPK terhadap pembiayaan yang disalurkan (PYD). Koefisien regresi NPF sebesar (+)1.020172. Koefisien tersebut mengindikasikan adanya hubungan positif antara variabel  NPF  terhadap  PYD.  Koefisien  regresi  SBIS  sebesar  (-)1.040586.  Koefisien tersebut mengindikasikan adanya hubungan negatif antara variabel SBIS terhadap PYD.
Dari  hasil  Uji-t  menunjukkan  bahwa  DPK  berpengaruh  positif  terhadap pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan Syariah. Berdasarkan Uji-t diperoleh hasil koefisien regresi  DPK sebesar  (+) 0.512664 dengan tingkat  signifikansi  0,000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0.05, maka secara parsial variabel independen DPK berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  variabel  dependen  pembiayaan  yang disalurkan oleh Perbankan Syariah.
Dari hasil Uji-t diketahui bahwa NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan yang disalurkan Perbankan Syariah. Berdasarkan Uji-t diperoleh hasil koefisien regresi NPF sebesar (+)1.020172 dengan tingkat signifikansi 0.2211. Karena tingkat signifikansi lebih  besar  dari  0.05  dan  nilai  koefisien  regresi  bertanda  positif,  maka  secara  parsial variabel  independen  NPF  berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan  terhadap  variabel dependen pembiayaan yang disalurkan Perbankan Syariah.
Dari  hasil  Ujit  diatas  ditemukan  bahwa  SBIS  berpengaruh  negatif  terhadap pembiayaan yang disalurkan Perbankan Syariah. Berdasarkan Uji-t diperoleh hasil bahwa nilai  koefisien  regresi  SBIS  sebesar  (-)1.040586  dengan  tingkat  signifikansi 0.0006 . Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0.05 maka secara parsial variabel independen SBIS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel dependen pembiayaan yang disalurkan Perbankan Syariah. Dengan demikian hipotesis diterima.

## Uji –F (Uji Serentak)
Digunakan  untuk  mengetahui  apakah  semua  variabel  bebas  secara  serentak berpengaruh signifikan terhadap variable tidak bebas.

## Hipotesa:
Ho: tidak ada pengaruh semua variable bebas secara serentak terhadap variabel tidak bebas
Ha: ada pengaruh semua variable bebas secara serentak Terhadap variabel tidak bebas.
Bila prob F-stat > 0.05 maka Ho diterima, Ha tidak diterima
Bila prob F-Stat < 0.05 maka Ho tidak diterima, Ha diterima,
Prob F-stat : 0.000000 < 0.05, Ho ditolak, Ha diterima
Dari  hasil  uji  hipotesa  di  atas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  ada  pengaruh signifikan  dari  semua  variable  bebas  (DPK,  NPF  dan  SBIS)  secara  serentak  terhadap variabel tidak bebas (PYD).
Uji Determinasi (R 2 )
Dari hasil regresi berganda di atas diketahui bahwa koefisien Adjusted R-Squared = 0.998549 atau 99.8549%. Hal tersebut berarti menunjukkan kemampuan variable bebas (DPK, NPF dan SBIS) dalam menjelaskan perubahan variable tidak bebas (PYD) adalah sebesar 99.8549%. Sedangkan sisanya 0.1451% dijelaskan oleh faktor lain di luar model seperti CAR, inflasi dan lainnya.

## Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK)
Dari hasil pengolahan data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan DPK selama periode penelitian mempengaruhi penyaluran pembiayaan secara positif dan signifikan. Ini berarti semakin tinggi DPK yang berhasil dihimpun oleh perbankan, akan mendorong peningkatan jumlah pembiayaan yang disalurkan, demikian pula  sebaliknya,  jika  terjadi  penurunan  DPK  maka  pembiayaan  juga  akan  mengalami penurunan.  Maka  dari  itu  kesimpulan  yang  diambil  (X1):  DPK  berpengaruh  positif terhadap pembiayaan perbankan, diterima).
Dari hasil regresi berganda di atas menjelaskan bahwa jika variabel DPK naik satu miliar maka akan menyebabkan kenaikan PYD sebesar 0.513 miliar rupiah.
Penyaluran dana  untuk  pembiayaan menjadi  prioritas utama bagi  Bank Syariah dalam  pengalokasian  dananya.  Hal  ini  dikarenakan  sumber  dana  Bank  Syariah  berasal dari masyarakat sehingga Bank Syariah harus menyalurkan kembali DPK yang berhasil dihimpun kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Hal ini sejalan dengan fungsi utama  bank  sebagai  perantara  keuangan (financial  intermediary) .  Disamping  itu penyaluran pembiayaan merupakan aktivitas yang paling utama bagi Bank Syariah selaku business entity untuk menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Pengalaman dan kemampuan pembiayaan yang dimiliki juga turut mendukung keberanian Bank Syariah di Indonesia dalam menyalurkan pembiayaan.
DPK  merupakan  variabel  yang  memiliki  pengaruh  paling  besar  terhadap penyaluran pembiayaan yang dilakukan Perbankan Syariah. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan  fungsi  perantara  keuangan (financial  intermediary), DPK  merupakan sumber  pendanaan  utama.  Dana-dana  yang  dihimpun  dari  masyarakat  dapat  mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank (Dendawijaya, 2005).

## Variabel Non Performing Financing (NPF)
Hasil pengolahan data dalam penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan atau penurunan NPF selama periode penelitian mempengaruhi penyaluran pembiayaan secara signifikan.  Dalam  hal  ini  NPF  Perbankan  Syariah  berbeda  dengan  NPL  perbankan konvensional. NPF Perbankan Syariah lebih stabil dibandingkan dengan NPL perbankan konvensional. Bank Syariah mampu menjaga NPF dalam kisaran 2%-4% atau dibawah kisaran 5%, Hal ini yang menjadikan NPF dalam perbankan syariah bernilai positif dan tidak signifikan terhadap penyaluran dana kepada masyarakat. Besaran nilai NPF seiring dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah. Artinya, kenaikan NPF
diikuti oleh kenaikan dan peningkatan penyaluran pembiayaan Perbankan Syariah kepada masyarakat. Oleh sebab itu kesimpulan yang diambil (NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan perbankan, diterima).
Dari hasil regresi berganda di atas menjelaskan bahwa jika variabel NPF naik satu miliar maka akan menyebabkan kenaikan PYD sebesar 1.02 milliar.
Aspek transparansi, nilai-nilai kejujuran dan kepercayaan yang dibangun antara masyarakat dan Bank Syariah terbukti dapat menekan angka Non Performing Financing (NPF)  bertahan  dibawah  5%.  NPF  adalah  risiko  setiap  pembiayaan.  Namun  kenaikan tingkat NPF dalam perbankan syariah seiring dengan kenaikan tingkat pembiayaan yang disalurkan  oleh  perbankan  kepada  masyarakat.  Dengan  demikian  Perbankan  Syariah tidak  kuatir  dengan  kenaikan  NPF  dalam  penyaluran  pembiayaan.  Ini  berarti  potensi pembiayaan yang tidak tertagih cukup kecil dalam Perbankan Syariah.
Hal  ini  berbeda  dengan  NPL  dalam  perbankan  konvensional,  tingginya  NPL dalam  bank  konvensional  akan  meningkatkan  premi  risiko  yang  berdampak  pada tingginya suku bunga kredit. Suku bunga kredit yang terlampau tinggi akan mengurangi permintaan  masyarakat  akan  kredit.  Tingginya  NPL  juga  mengakibatkan  munculnya pencadangan yang lebih besar, sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis. Padahal besaran modal sangat mempengaruhi besarnya ekspansi kredit.
Dengan  demikian  besarnya  NPF  dalam  Bank  Syariah  tidak  menjadi  faktor penghambat  bagi  penyaluran  pembiayaan  yang  dilakukan  oleh  perbankan  syariah  di Indonesia.

## Variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)
Hasil pengolahan data dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan atau  penurunan  SBIS  selama  periode  penelitian  berpengaruh  negatif  terhadap pembiayaan yang disalurkan oleh Perbankan Syariah Indonesia secara signifikan. Maka kesimpulan  yang  diambil  (SBIS  berpengaruh  negatif  terhadap  pembiayaan  perbankan, diterima).
Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dana yang disalurkan pada SBIS tidak konsisten, sehingga penurunan dan peningkatan penempatan dana pada SBIS tidak searah dengan kenaikan pembiayaan dan DPK.
Dari  hasil  regresi  berganda  di  atas  menjelaskan  bahwa  jika  variabel  SBIS  naik satu miliar maka akan menyebabkan penurunan PYD sebesar 1.04 milliar.
Hal  ini  terjadi  karena  pada  dasarnya  SBI  Syariah  hanyalah  sebagai  instrumen alternatif  sementara,  pada  saat  bank  syariah  mengalami  over  likuiditas.  Hal  tersebut sesuai  dengan  ketentuan  umum  fatwa  DSN  MUI  No.  63/DSN-MUI/XII/2007  tentang Sertifikat  Bank  Indonesia Syariah (SBIS) yang  mengatakan bahwa Bank  Syariah  boleh memiliki  SBIS  untuk  memanfaatkan  dananya  yang  belum  dapat  disalurkan  ke  sektor  riil. Ketika bank mampu menyalurkan dananya ke pembiayaan secara maksimal, maka akan semakin kecil tingkat likuiditasnya, sehingga kelebihan likuiditas yang ditempatkan pada SBIS akan semakin kecil.
Sementara  itu  pemberian  bonus  atas  penitipan  dana wadiah merupakan kewenangan Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia No.6 Th 2004 tentang SWBI). Demikian juga imbalan atas penempatan dana Bank Syariah pada SBIS, pada prinsipnya
Bank  Indonesia  menetapkan  dan  memberikan  imbalan  atas  SBIS  yang  diterbitkan (Peraturan Bank Indonesia No.10 Th 2008 tentang SBIS). Maka dapat dikatakan bahwa baik pemberian bonus SWBI atau imbalan SBIS dari penempatan dana Bank Syariah atau pun Unit Usaha Syariah tergantung kepada kebijakan serta anggaran dana yang dimiliki oleh Bank Indonesia sebagai tempat penitipan dana wadiah atau SBI Syariah dari Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sementara Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah tidak mempunyai kekuatan untuk meminta kepada Bank Indonesia akan bonus atau imbalan yang dijanjikan oleh Bank Indonesia. Hal ini pula yang mendorong Bank Syariah lebih tertarik pada penyaluran dana kepada sektor riil dibandingkan pada SBIS.

## KESIMPULAN
Dari hasil proses analisis data dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
Secara parsial variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pembiayaan  yang  disalurkan  oleh  Perbankan  Syariah  di  Indonesia.  Variabel  NPF berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel pembiayaan yang disalurkan. Variabel  SBIS  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  variabel  pembiayaan  yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia.
Secara  serentak  variabel  DPK,  NPF  dan  SBIS  berpengaruh  signifikan  terhadap variabel PYD Bank Syariah Indonesia.

## REFERENSI
Amrillah,  M.  Agus.2011. Analisis  Komparasi  Aplikasi  Pinjaman  Kredit  Pemilikan Rumah (KPR) Dan Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Syariah (KPRS) Pada Perusahaan Perbankan Di Malang . Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
Anshori,  Abdul  Ghofur. Perbankan  Syariah  Indonesia. Yogyakarta:  Gajah  Mada University Press.
Antonio, M.S. 2005. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press
Arifin, Zainul.2006. Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: Pustaka Alvabet.
Arifin, Zainul. 2009. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah . Ciputat: Plaza Mas.
Bambang, Budhijana R. 2012. Faktor-Faktor Kelembagaan yang Mempengaruhi Kinerja Perbankan  Syariah  di  Indonesia  2000-2011. Jakarta:  Universitas  Taruma Negara.
Ghazali,  Imam.  2007. Pengaruh  CAR  (Capital  Adequacy  Ratio),  FDR  (Financing  to Deposit Ratio), BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) dan NPL (Non-Performing Loan) terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri (Januari:  2004  –  Oktober:  2006). Yogyakarta:  Fakultas  Ekonomi  Universitas Islam Indonesia.
Ismail. 2011. Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Karim,  Adiwarman.  2011. Bank  Islam;  Analisis  Fiqh  dan  Keuangan. Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Nachrowi,  N.D.,  MSc., et.al.. 2006. Ekonometrika;  Analisis  Ekonomi  dan  Keuangan,
Jakarta: FEUI.
Novianto,  Abdullah  Syakur.  2008. Analisis  Pengaruh  Dana  Pihak  Ketiga,  Sertifikat Wadiah  Bank  Indonesia,  Non  Performing  Financing  Dan  Inflasi  Terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia . Surabaya: Universitas Airlangga. Nusantara,  Ahmad  Buyung,  2009, Analisis  Pengaruh  NPL,  CAR,  LDR,  dan  BOPO Terhadap Profitabilitas Bank (Perbandingan Bank Umum Go Publik dan Bank Umum  Non  Go  Publik  di  Indonesia  Periode  Tahun  2005-2007) .  Semarang, Universitas Diponegoro.
Nurjannah,  Anis,  2010. Pengaruh  Dana  Pihak  Ketiga,  Modal  Sendiri,  Margin Keuntungan,  Dan  Non  Performing  Financing  Terhadap  Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah . Yogyakarta: Unversitas Ahmad Dahlan. Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 12/ 18 /PBI/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank  Indonesia  Nomor:  10/11/PBI/2008  Tentang  Sertifikat  Bank  Indonesia Syariah.
Pratama,  Billy  Arma.  2010. Analisis  Faktor  -  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan; (Studi pada Bank Umum di Indonesia Periode Tahun 2005 - 2009) . Semarang: UNDIP.
Siregar, Nurhayati. 2004. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyaluran dana Perbankan Syariah Indonesia . Sumatra Utara: USU.
Soemitra, Andri. 2010. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Sofyan,  Sofriza.  2011. Business  Data  Analysis  dan  Econometrics. Jakarta:  Universitas Az-Zahra.
Sutedi, Adrian. 2009. Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum . Jakarta: Ghalia Indonesia.
www.bi.go.id. Statistik Perbankan Syariah Indonesia.
www.bi.go.id. Indikator Perbankan Nasional www.bi.go.id. Statistik Ekonomi Moneter Indonesia www.ojk.go.id. Statistik Perbankan Syariah