## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA WAKTU TERTENTU AKIBAT MENGUNDURKAN DIRI SEBELUM WAKTU PERJANJIAN KERJA BERAKHIR
Khoirul Hidayat khoirulhidayat953@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra
Suwarno Abadi suwarnoabadi@uwp.ac.id Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

## Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa  tentang aturan pekerja yang  mengundurkan  diri  sebelum  berakhirnya  perjanjian  kerja.  Terdapat perbedaan pengaturan dalam hal apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja  sebelum  berakhirnya  jangka  waktu  yang  ditetapkan  dalam  perjanjian  kerja waktu  tertentu.  Metode  penelitian  yang  digunakan  merupakan  penelitian  yuridis normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual. Hasil  analisis  adalah  pengaturan  tentang  pekerja  yang  mengundurkan  diri sebelum berakhirnya perjanjian kerja diatur dalam Pasal 62 UU No.13 Tahun 2003 Tentang  Ketenagakerjaan,  menjelaskan  apabila  salah  satu  pihak  mengakhiri hubungan  kerja  sebelum  berakhirnya  jangka  waktu  yang  ditetapkan  dalam perjanjian  kerja  waktu  tertentu  (PKWT),  pihak  yang  mengakhiri  hubungan  kerja diwajibkan  membayar  ganti  rugi  kepada  pihak  lainnya  sebesar  upah  pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Dalam artian, jika pekerja  yang  mengundurkan  diri  wajib  membayar  ganti  rugi  kepada  pihak perusahaan  sebesar  upah  pekerja  sampai  batas  waktu  berakhirnya  perjanjian kerja. Berbeda dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja, dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja, menjelaskan dalam hal salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT maka  Pengusaha  wajib  memberikan  uang  kompensasi  yang  besarannya  dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh pekerja.

## Gorontalo

## Law Review
Volume 7 -  NO. 1 – April 2023 E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022

## Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Pekerja; Ganti Rugi

## Abstract
The  purpose  this  study  to  determine  and  analyze  arrangements  for  workers  who resign  before  end  employment  agreement.  There  are  different  arrangements  one  of the parties terminates the employment relationship before the expiration of the period specified  in  the  specific  time  employment  agreement.  The  research  method  used normative juridical research with a statutory approach and conceptual approach. The results of the analysis obtained are the arrangements regarding workers who resign before the expiration of the employment agreement are regulated in Article 62 of Law No.13  of  2003  concerning  Manpower,  explaining  that  of  the  parties  terminates  the employment  relationship  before  the  expiration  of  the  period  specified  in  the  specific time work agreement (PKWT), then the party terminating the employment relationship is  obliged  to  pay  compensation  to  the  other  party  in  the  amount  of  the  worker's wages until the expiration of the term of the employment agreement. that sense, if the resigned  worker  obliged  to  pay  compensation  to  the  company  in  the  amount  of  the worker's wages until the expiration date of the employment agreement. In contrast to Article  17  of  Government  Regulation  No.35  of  2021  concerning  specific  time  work agreements,  outsourcing,  working  time,  and  rest  time,  and  termination  of employment, explains in the event that one of the parties terminates the employment relationship before the expiration of the period stipulated in the PKWT, the Employer obliged to provide compensation money, the amount of which calculated based on the period of PKWT that has been carried out the worker.

## Keywords: Legal protection; Workers; Compensation

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa hukum memiliki peran sentral dalam mengatur kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Prinsip negara hukum  ini  tercermin  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945,  yang  mengamanatkan supremasi  hukum  dan  menyatakan  bahwa  semua  warga  negara  tunduk  pada hukum dan pemerintahan yang adil. Hukum pada umumnya adalah sistem aturan dan norma yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat, tujuannya  adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan,  dan  perlindungan  bagi  individu  atau  kelompok  hukum  juga  berperan dalam  menyelesaikan  konflik  dan  memberikan  dasar  bagi  penegakan  kewajiban dan  hak.  Kemajuan  suatu  bangsa  dapat  dilihat  dari  tingkat  ketaatan  hukum warganya.  Semakin  tinggi  ketaatan  hukum  warga  suatu  negara,  akan  semakin tertib  kehidupan  bermasyarakatnya.  Pentingnya  ketaatan  hukum  dalam  suatu negara  sangat  diperlukan  untuk  dijadikan  pedoman  oleh  masyarakat  sebagai aturan  yang  harus  ditaati.  Karena  itu  Indonesia  sebagai  negara  hukum,  dalam kehidupan  masyarakatnya  tidak  lepas  dari  aturan – aturan  yang  berlaku,  baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Aturan – aturan tersebut harus  ditaati  sepenuhnya.  Aturan  tersebut  diharapkan  dapat  menciptakan ketertiban  dalam  lingkungan  masyarakat.  Karena  itu  pemberian  sanksi  atau hukuman  terhadap  pelanggar  aturan  perlu  diberikan.(Elsa  Nurahma  Lubis  and Dwi Fahmi 2021)
Ketenagakerjaan  merupakan  bagian  yang  tidak  bisa  dipisahkan  dari Pembangunan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang  - Undang Dasar 1945.  Semangat  bangsa  Indonesia,  untuk  melaksanakan  pembangunan  sejak proklamasi  adalah  nafas  Pancasila,  tujuan  dari  pembangunan  yakni  untuk
mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur.  Pekerjaan  merupakan  sesuatu kebutuhan  pada  saat  sekarang  ini,  dimana  tanpa  bekerja  seseorang  akan  sulit untuk  bertahan  hidup.  Ini  dikarenakan  suatu  pekerjaan  merupakan  sarana  bagi seseorang  untuk  mendapatkan  upah  yang  merupakan  tujuan  akhir  untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi tingginya angka para pekerja di Indonesia tidak sebanding dengan ketersediaan dari lapangan pekerjaan itu sendiri, sehingga angka  pengangguran  masih  tergolong  cukup  tinggi.(Renita,  Iriansyah,  and  Afrita 2021)
Di  Indonesia,  perjalanan  Hukum  Ketenagakerjaan  dimulai  pada  era Pemerintahan  Soekarno  yang  memberikan  jaminan  sosial  dan  perlindungan  bagi buruh,  sampai  dengan  era  pasca  reformasi  di  mana  hukum  perburuhan mendapatkan  perhatian  yang  sangat  signifikan  baik  secara  formil  dan  materiil. Perubahan  dan  perkembangan  Undang  -  Undang  Ketenagakerjaan  dari  pasca reformasi  sampai  saat  ini  telah  mengalami  beberapa  perubahan,  begitu  juga Undang  -  Undang  No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  (selanjutnya dituliskan  UU  ketenagakerjaan) yang  telah  diubah  oleh  Undang  -  Undang  No.  11 Tahun 2020 tentang Cipta  Kerja  yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Perkembangan terakhir, Dewan Perwakilan Rakyat menerima  dan mengesahkan Perpu No. 2 Tahun 2022 menjadi Undang  - Undang No.  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang  - Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang  - Undang.(Tia 2023)
Permasalahan  ketenagakerjaan  sering  kali  menjadi  pembicaraan  hangat  di tengah  masyarakat,  dikarenakan  penyimpangan  yang  dilakukan  oleh  pengusaha dalam  merumuskan  dan  melaksanakan  klausula  yang  terdapat  dalam  perjanjian kerja,  seperti  mulai  dari  permasalahan  upah,  jam  kerja,  waktu  lembur,  jaminan keselamatan  dan  kesehatan  kerja,  hak  pesangon,  hingga  masalah  Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan termasuk masalah pekerja alih daya. Hal ini tentunya menjadi  perhatian  dari  seluruh  skateholder  untuk  dapat  memahami  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hubungan kerja  dan setelah hubungan kerja  berakhir, sehingga hubungan yang harmonis antara  pekerja  dan pengusaha  tetap  berjalan  dengan  baik.(Hutabarat,  Martono  Anggusti,  and  Tobing 2021)
Dalam  dunia  kerja,  hubungan  kerja  antar  karyawan  dan  pengusaha sangatlah penting untuk mewujudkan keberhasilan suatu perusahaan. Hubungan kerja  berprinsip  pada  kepentingan  bersama  antara  pihak  pengusaha  dengan karyawan.  Kondusifitas  lingkungan  kerja  terwujud  dari  hubungan  yang  baik  di antara anggota perusahaan, sehingga hubungan tersebut akan mendukung proses kerja  mereka.  Dengan  hubungan  yang  terjalin  dengan  baik,  akan  saling menguntungkan  antara  pihak  perusahaan  dengan  karyawan.(Rahman  Al  Hakim and  Sinambela  2018)  Hubungan  ketenagakerjaan  perlu  diarahkan  kepada terciptanya  keserasian  antara  tenaga  kerja  dan  pengusaha  yang  dijiwai  oleh Pancasila  dan  UUD  1945,  dimana  masing-masing  pihak  saling  menghormati  dan saling  mengerti  terhadap  peranan  serta  hak  dan  kewajibannya  masing-masing dalam keseluruhan proses produksi.(Cipta et al., n.d.)
Berakhirnya masa kerja seorang karyawan bisa diakibatkan banyak hal, dari mulai  pengunduran  diri  atau  resign,  pensiun,  atau  Pemutusan  Hubungan  Kerja (PHK)  dari  sisi  perusahaan.  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  hendaknya dilakukan  berdasarkan  peraturan  dan  perundang-undangan  yang  ada  supaya tidak menimbulkan berbagai macam masalah, dan dilakukan dengan cara sebaik- baiknya, sebagaimana pada saat penerimaan sebagai karyawan. Dengan demikian, hubungan  antara  perusahaan  dengan  pekerja/buruh  tetap  terjaga  dengan  baik.
Pada  dasarnya,  terjadinya  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  sangat  tidak  di inginkan  oleh  pekerja/buruh,  oleh  sebab  itu,  perlindungan  hukum  terhadap pekerja/buruh sangatlah penting.(Josviranto 2022)
Mengenai  pengertian  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  dapat  diartikan sebagai  upaya  yang  dilakukan  untuk  memberikan  perlindungan  kepada pekerja/buruh  untuk  mendapatkan  hak – haknya  dan  mencegah  terjadinya pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  majikan  atau  pengusaha  yang  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan.  Adapun  tujuan  diberikannya  perlindungan hukum  terhadap  tenaga  kerja  adalah  untuk  menjamin  berlangsungnya  sistem hubungan  kerja  secara  harmonis  tanpa  disertai  adanya  tekanan  dari  pihak  yang kuat kepada pihak yang lemah.(Putra Manuaba and Sadnyini 2020)
Berkaitan  dengan  orisinalitas  penelitian  dalam  jurnal  ilmiah  ini,  telah dilakukan kajian terhadap penelitian terdahulu dengan obyek kajian masalah yang pertama  yaitu  hasil  penelitian  dari  Renita  dengan  judul  “Perlindungan  hukum terhadap  hak-hak  pekerja  akibat  pemutusan  hubungan  berdasarkan  perjanjian kerja bersama pada bank swasta di Kota Pekanbaru”. Kesamaan dengan penelitian ini  adalah  membahas  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  akibat  pemutusan hubungan kerja. Perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam penelitian tersebut membahas tentang  hak-hak  yang  diperoleh  pekerja  akibat  pemutusan  hubungan kerja  dalam  konteks  mengundurkan  diri.  Sedangkan  dalam  penelitian  ini membahas  tentang  kewajiban  pekerja  terhadap  pengusaha  jika  mengundurkan diri sebelum berakhirnya perjanjian kontrak atau atas kemauan sendiri.
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana kewajiban pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebelum  berakhirnya  jangka  waktu  perjanjian  ditinjau  dari  ketentuan ketenagakerjaan di Indonesia?

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan untuk mencari suatu pemecah permasalahan dalam isu hukum  yang  sedang  dihadapi  dengan  mempelajari  peraturan  perundang- undangan  yang  terkait  dengan  penelitian  yang  dibahas.  Hasil  dari penelitian  ini  adalah  menemukan  perspektif  tentang  bagaimana  mengenai rumusan masalah yang diajukan, dengan penggunaan bahan dari berbagai literatur hukum ketenagakerjaan dan literatur umum dalam bentuk jurnal ilmiah.

## 3. PEMBAHASAN
Hukum  ketenagakerjaan  awalnya  disebut  hukum  perburuhan,  kedua istilah  tersebut  masih  digunakan  sampai  sekarang  oleh  para  praktisi  dan akademisi. Hukum ketenagakerjaan berasal dari kata “arbeidsrecht”. Istilah hukum  ketenagakerjaan  itu  memiliki  arti  hukum  yang  berlaku  dan mengatur  hubungan  antara  pekerja/buruh  dan  pengusaha.  Oleh  karena itu,  hukum  ketenagakerjaan  merupakan  instrument  yang  memberikan perlindungan  hukum  dan  kepastian  hukum  dalam  pembuatan  kontrak kerja  tertulis  dan  tidak  tertulis,  untuk  menjaga  hubungan  kerja  yang mempengaruhi  pekerja  dan/atau  hubungan  antara  pekerja  dan  pemberi kerja, pembayaran upah dan kemungkinan pemutusan hubungan kerja dan situasi - situasi yang menimbulkan kerugian bagi pekerja.(Manan 2023) Perlindungan  hukum  dapat  bersifat  preventif.  Namun  disatu  sisi, perlindungan hukum dapat juga bersifat represif yaitu untuk menyelesaikan suatu sengketa.  Dalam  hubungan  kerja,  perlindungan  hukum  bertujuan  untuk
menghindari  adanya  kesewenangan  para  pihak  ,  terutama  dari  tindakan  pihak yang  mendominasi  para  pihak  yang  lemah,  sehingga  akan  terciptanya  suatu hubungan  kerja  yang  sehat.  Demikian  perlindungan  hukum  penting  untuk diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh para pihak ketika menjalin suatu  hubungan  kerja,  sehingga  hak  dan  kewajiban  para  pihak  juga  akan terealisasikan dengan baik.(Putri and Putra 2020) Terdapat beberapa hak pekerja yang  perlu  mendapat  perlindungan  secara  umum,  meliputi  hak  mendapat pekerjaan, hak mendapatkan upah secara adil, hak mendapatkan uang pesangon jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hak bisa berkumpul dan berserikat, hak dilindungi kesehatan dan keamanannya, hak untuk di proses hukum dengan cara yang sah, hak rahasia pribadi, hak diperlakukan secara adil, hak kebebasan atas suara hati.(Hukum et al. 2021)
Hubungan  kerja  antara  pekerja/buruh  dengan  suatu  perusahaan sewajarnya  ditandai  dengan  ditandatanganinya  suatu  surat  perjanjian  kerja  oleh kedua  belah  pihak.  Hubungan  yang  dilakukan  antara  pekerja/buruh  dengan perusahaan ini adalah saling membutuhkan, dimana pekerja/buruh membutuhkan  untuk  mencari  nafkah,  sedangkan  perusahaan  membutuhkan tenaga pekerja/buruh untuk menggerakkan operasional perusahaan.
a. Pengaturan  tentang  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Dalam satu hubungan kerja selalu didasari dengan adanya suatu perjanjian kerja antara pihak pekerja dengan pihak perusahaan. Pengertian perjanjian antara pekerja  dan  pengusaha  seringkali  didasarkan  pada  ketentuan  dalam  BW  Pasal 1313 yaitu “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang, satu orang lain atau lebih”. (Purnomo 2019) Hubungan  dalam  rangka  pelaksanaan  kerja  antara  para  pekerja  dengan pengusaha  dalam  suatu  perusahaan  yang  berlangsung  dalam  batas-batas perjanjian  kerja  dan  peraturan  kerja  yang  telah  disepakati  bersama  oleh pengusaha  dan  pekerja  yang  bersangkutan  masing-masing  terikat  oleh  isi  dari perjanjian tersebut dan masing-masing telah memperoleh hak, dimana pengusaha berhak  memerintah  dan  menugaskan  pekerja  agar  bekerja  dengan  giat  dan  rajin tanpa melampaui batas-batas isi perjanjian kerja dan pekerja menerima upah dan jaminan-jaminan lainnya yang diberikan.(Kusumawati, Hukum, and Islam 2020) Jangka  waktu  perjanjian  kerja  dapat  dibuat  untuk  waktu  tertentu  bagi hubungan kerja yang dibatasi jangka waktu berlakunya, dan waktu tidak tertentu bagi hubungan kerja yang tidak dibatasi jangka waktu berlakunya atau selesainya pekerjaan  tertentu.  Perjanjian  kerja  yang  dibuat  untuk  waktu  tertentu  lazimnya disebut  dengan perjanjian kerja  kontrak atau perjanjian kerja  tidak tetap. Status pekerjanya  adalah  pekerja  tidak  tetap  atau  pekerja  kontrak.  Sedangkan  untuk perjanjian  yang  dibuat  untuk  waktu  tidak  tertentu  biasanya  disebut  dengan perjanjian  kerja  tetap  dan  status  pekerjanya  adalah  pekerja  tidak  tetap.(Azis, Handriani, and Basri 2019)

## I. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Perjanjian Kerja  Waktu Tertentu yang disebut  PKWT adalah perjanjian kerja antara  pekerja  atau  buruh  dan  pengusaha  untuk  mengadakan  hubungan  kerja dalam  waktu  tertentu  atau  pekerjaan  tertentu.  Pelaksanaan  Perjanjian  Kerja Waktu  Tertentu  (PKWT)  di  Indonesia  merupakan  bentuk  penyegaran  pada  dunia kerja  guna  melindungi  pekerja  untuk  memenuhi  amanat  negara  untuk  pondasi kedepan.  Dengan  adanya  perjanjian  ini  juga  diharapkan  para  buruh  tidak khawatir  mengenai  hak  mereka,  serta  meningkatkan  harga  diri  para  pekerja  dan mewujudkan  masyarakat  yang  sejahtera  dan  makmur  agar  tidak  ada  lagi diskriminasi yang dialami buruh.(Putra, Budiartha, and Arini 2020)
Menurut Hukum Positif di Indonesia. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) diatur  dalam  Undang  -  Undang  yang  terbaru  yaitu  Undang  -  Undang  Nomor  6 Tahun  2023  pada  pasal  56  sampai  dengan  Pasal  61A  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  35  Tahun  2021  tentang  perjanjian  kerja  waktu  tertentu, alih  daya,  waktu kerja  dan  waktu  istirahat  dan  pemutusan  hubungan  kerja,  pasal  1  angka  10, PKWT  adalah  Perjanjian  Kerja  antara  pekerja/buruh  dengan  pengusaha  untuk mengadakan  Hubungan  Kerja  dalam  waktu  tertentu  atau  untuk  pekerjaan tertentu. Berdasarkan Pasal 4 PP Nomor. 35 Tahun 2021, PKWT didasarkan atas jangka  waktu  atau  selesainya  suatu  pekerjaan  tertentu  serta  PKWT  tidak  dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.(Arsil Thomas, Sugiarti Titing 2022) Perjanjian  kerja  waktu  tertentu  (PKWT)  memberikan  perlindungan  untuk kelangsungan  bekerja  dan  perlindungan  hak  pekerja  sampai  pekerjaan  selesai. Dijelaskan bahwa dalam skema batasan waktu kontrak akan diatur dalam regulasi turunan seperti Peraturan Pemerintah (PP), namun dalam pembahasannya masih akan  mempertimbangkan  masukan  pengusaha  dan  serikat  buruh.(Effendy  et  al. 2023) Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu didasarkan pada selesainya suatu pekerjaan,  apabila  pekerjaan  selesai  lebih  cepat  dari  jangka  waktu  yang diprediksikan  untuk  menyelesaikan  pekerjaan,  maka  perjanjian  kerja  waktu tertentu  juga  akan  berakhir  dengan  sendirinya  tanpa  ada  kewajiban  ganti  rugi. Perjanjian kerja waktu tertentu yang sudah berakhir jangka waktu berlaku, tetapi pekerjaan belum selesai maka dapat dilakukan pembaharuan perjanjian kerja.
Di  dalam  UU  No.6    Tahun  2023  tidak  menjelaskan  aturan  berapa  lama pengusaha dapat melakukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), selanjutnya dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 ditegaskan mengenai batas  waktu  masa  kerja  PKWT.  Pasal  8  menyebutkan  bahwa  PKWT  dapat dilakukan  maksimal  5  Tahun.  Apabila  pekerjaan  belum  selesai  sampai  batas waktu  akan  berakhirnya  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  (PKWT),  maka  dapat dilakukan  perpanjangan  PKWT sesuai  kesepakatan  yang  dibuat  dalam  perjanjian kerja  sampai  selesainya  pekerjaan  tersebut  sesuai  pasal  9  ayat  (4)  PP  Nomor  35 Tahun 2021. Masa kerja perpanjangan PKWT dihitung sejak terjadinya hubungan kerja  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  9  ayat  (5).  Aturan  yang  ada  dalam  pasal tersebut  menimbulkan  multitafsir  karena  tidak  ada  batasan  yang  jelas  mengenai berapa  lama  pengusaha  dapat  mempekerjakan  pekerja/buruh  dengan  status PKWT.(Wulan Afrianti 2021)
Pada dasarnya bentuk perlindungan hukum terhadap perjanjian kerja waktu tertentu  berawal  dari  adanya  perjanjian,  dalam  perjanjian  kerja  untuk  waktu tertentu diatur untuk memberikan perlindungan bagi tenaga  kerja, dengan dasar pertimbangan  agar  tidak  terjadi  dimana  pengangkatan  tenaga  kerja  dilakukan melalui perjanjian dalam bentuk perjanjian kerja waktu tertentu untuk pekerjaan yang  sifatnya  terus-menerus  atau  merupakan  pekerjaan  tetap/permanen  suatu badan  usaha.  Perlindungan  pekerja/buruh  melalui  pengaturan  perjanjian  kerja waktu  tertentu  ini  adalah  untuk  memberikan  kepastian  bagi  mereka  yang melakukan  pekerjaan  yang  sifatnya  terus  menerus  tidak  akan  dibatasi  waktu perjanjian kerjanya.(Duwi Aprianti 2021)

## II. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Dalam  pasal  1  angka  25  Undang  -  Undang  No.  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan,  menjelaskan  bahwa  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  adalah pengakhiran  hubungan  kerja  karena  suatu  hal  tertentu  yang  mengakibatkan
berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Bagi tenaga kerja sendiri, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan suatu awal dari hilangnya mata  pencaharian  mereka,  yang  dimana  berarti  awal  dari  kesengsaraan dikarenakan  mereka  telah  kehilangan  pekerjaan  dan  penghasilan  untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.(Wibowo and Herawati 2021)
Dalam  literatur  hukum  ketenagakerjaan  terdapat  4  jenis  Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yaitu PHK oleh pengusaha, PHK oleh pekerja, PHK karena putusan pengadilan, dan PHK demi hukum.(Cahyani Anggia Adisti Maria 2023)
1) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Pengusaha Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  oleh  Pengusaha  ialah  Pemutusan Hubungan  Kerja  (PHK)  dimana  kehendak  atau  prakarsanya  berasal  dari pengusaha, karena adanya pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh pekerja/buruh  atau  mungkin  karena  faktor-faktor  lain  seperti  pengurangan tenaga  kerja,  perusahaan  tutup  karena  merugi,  perubahan  status  dan sebagainya.  Sebenarnya  dalam  masalah  pemutusan  hubungan  kerja  oleh pengusaha  atau  pemberi  kerja  bisa  saja  tidak  menimbulkan  masalah  jika pihak  pengusaha  bersedia  memberikan  segala  tanggung  jawabnya.  Namun dalam  hal  ini  terkadang  pihak  pemberi  kerja  berupaya  untuk  menghindari segala  kewajibannya  berkaitan  dengan  pemutusan  hubungan  kerja  secara sepihak.(Hidayani and Munthe 2018)
2) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Pekerja/Buruh Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  oleh  pekerja/buruh  ialah  Pemutusan Hubungan  Kerja  (PHK)  yang  timbul  karena  kehendak  pekerja/buruh  secara murni  tanpa  adanya  rekayasa  dari  pihak  lain.  Jadi  Pemutusan  Hubungan Kerja  (PHK)  itu  tidak  hanya  dilakukan  oleh  pengusaha,  tetapi  juga  dapat dilakukan  oleh  pekerja/buruh.  Dalam  praktek  bentuknya  adalah pekerja/buruh  mengundurkan  diri  dari  perusahaan  dimana  tempat  ia bekerja,  hak  untuk  mengundurkan  diri  melekat  pada  setiap  pekerja/buruh dan  tidak  boleh  dipaksakan  untuk  terus  bekerja  bila  ia  sendiri  tidak berkehendak.
3) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Pengadilan Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  oleh  Pengadilan  ialah  tindakan Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  karena  adanya  Putusan  Pengadilan.  Di masing-masing  pihak  kesepakatan  kerja  bisa  meminta  pada  pengadilan supaya hubungan kerja diputus dengan alasan yang lebih penting. Biasanya terjadi dalam kasus pelanggaran hukum atau perselisihan antara pekerja dan pemberi  kerja.  Contoh  pemutusan  hubungan  kerja  oleh  pengadilan  dapat melibatkan  keputusan  pengadilan  karena  pemecatan  yang  dianggap  tidak sah atau tidak sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku
4) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) demi hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) demi hukum ialah Pemutusan Hubungan Kerja  yang  terjadi  dengan  sendirinya  secara  hukum.  Pasal  1603.e KUHPerdata menyebutkan bahwa hubungan kerja berakhir demi hukum, jika habis  waktunya  yang  ditetapkan  dalam  perjanjian  dan  dalam  peraturan perundang-undangan.    Dalam  pasal  61  Undang – Undang  Nomor  6  Tahun 2023 menjelaskan, Perjanjian Kerja berakhir apabila :
a) Pekerja/Buruh meninggal dunia
b) Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja
c) Selesainya suatu pekerjaan tertentu
d) Adanya  putusan  pengadilan  dan/atau  putusan  lembaga  penyelesaian Perselisihan  Hubungan  Industrial  yang  telah  mempunyai  kekuatan hukum tetap
e) Adanya  keadaan  atau  kejadian  tertentu  yang  dicantumkan  dalam Perjanjian  Kerja,  Peraturan  Perusahaan,  atau  Perjanjian  Kerja  Bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya Hubungan Kerja.
Melihat  uraian  jenis-jenis  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  di  atas Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  tidak  hanya  identik  dengan  hal  pemecatan kerja oleh pengusaha, dalam hal pekerja mengundurkan diri dapat dianggap juga sebagai  sebuah  tindakan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK).(Sari  2020) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah keputusan terakhir yang harus diambil ketika  tidak  ada  alternatif  lain  yang  dapat  dipertimbangkan  untuk mempertahankan hubungan kerja. Setiap perusahaan wajib mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam Undang – Undang yang mengatur tentang Ketenagakerjaan agar  dapat  menghindari  potensi  masalah  saat  melakukan  Pemutusan  Hubungan Kerja  (PHK)  terhadap  pekerja/buruh.(Budiiswanti  Rahayu  Srinorindra,  Wantu  M Fence 2023)
b. Pengaturan  tentang  pekerja/buruh  yang  mengundurkan  diri  sebelum berakhirnya perjanjian kontrak;
I. Ketentuan  normatif  terhadap  pekerja/buruh  yang  mengundurkan  diri  atas kemauan sendiri
Pekerja /buruh dalam hal ingin melakukan pengunduran diri atas kemauan sendiri  harus  membuat  permohonan  secara  tertulis  dan  dibuat  atas  kemauan sendiri  tanpa  adanya  indikasi  tekanan/intimidasi  dari  pengusaha.  Jika  terdapat indikasi  tekanan/intimidasi  dari  pengusaha,  secara  hukum  bukan  Pemutusan Hubungan  Kerja  (PHK)  oleh  pekerja/buruh,  melainkan  Pemutusan  Hubungan Kerja  (PHK)  oleh  pengusaha.  Hal  ini  akan  menimbulkan  akibat  hukum  yang berbeda  pula.  Syarat  untuk  pekerja/buruh  dalam  hal  ini  yang  ingin mengundurkan diri atas kemauan sendiri sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 154A ayat (1) huruf (i) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 36 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Antara lain :
1) Mengajukan  permohonan  pengunduran  diri  secara  tertulis  selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri
2) Tidak terikat dalam ikatan dinas dan
3) Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri Akibat  hukum  merupakan  akibat  yang  timbul  dari  suatu  tindakan  atau perbuatan  yang  dilakukan  untuk  mendapatkan  suatu  akibat  yang  diatur  oleh hukum.  Dalam  hal  ini  akibat  hukum  muncul  dengan  adanya  suatu  hak  dan kewajiban  diantara  pengusaha  dan  pekerja/buruh  yang  di  PHK  (Pemutusan Hubungan Kerja) dengan alasan mengundurkan diri yang muncul dari perbuatan hukum perjanjian diantara kedua belah pihak.(Angelia and Yurikosari 2020)
II. Kewajiban  normatif  terhadap  pekerja/buruh  akibat  mengundurkan  diri sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
Menurut  ketentuan Pasal 62 Undang – Undang  Nomor 13 Tahun 2003 yang masih  berlaku  dan  pada  praktiknya  masih  dianut  oleh  Peradilan  di  Indonesia, menyebutkan  “Apabila  salah  satu  pihak  mengakhiri  hubungan  kerja  sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), atau berakhirnya hubungan kerja  bukan karena  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023, pihak yang  mengakhiri  hubungan  kerja  diwajibkan  membayar  ganti  rugi  kepada  pihak lainnya  sebesar  upah  pekerja/buruh  sampai  batas  waktu  berakhirnya  jangka w aktu  Perjanjian  Kerja”.  Dengan ketentuan  sebagaimana  yang  sudah  dijelaskan dalam Pasal 62 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pekerja/buruh dalam hal ini yang ingin mengundurkan diri sebelum berakhirnya
Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  mempunyai  kewajiban  untuk  membayar ganti rugi kepada pihak perusahaan.
Namun  demikian,  ketentuan  Pasal  62  Undang – Undang  Nomor  13  Tahun 2003 berbeda dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021  yang  mengatur  bahwa  Pemberi  Kerja  wajib  untuk  memberikan  uang kompensasi kepada Pekerja/Buruh, tanpa melihat pihak mana yang menginisiasi Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  sebelum  berakhirnya  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu  (PKWT)  tersebut.  Ketentuan  di  dalam  Pasal    17  Peraturan  Pemerintah Nomor  35  Tahun  2021  menyebutkan  “Dalam  hal  salah  satu  pihak  mengakhiri Hubungan Kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, Pengusaha  wajib  memberikan  uang  kompensasi  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 15 ayat (1) yang besarannya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah  dilaksanakan  oleh  Pekerja/Buruh”.  Yang  dapat  diartikan  bahwa  kewajiban pembayaran  kompensasi  berada  pihak  Pemberi  Kerja  saja,  tanpa  memandang siapa pihak yang menginisiasi pengakhiran hubungan kerja tersebut.
Lebih lanjut, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tersebut juga  bersifat  kontradiktif  dengan  ketentuan  yang  diatur  di  dalam  Undang – Undang  Ketenagakerjaan.  Hal  tersebut  mengingat  bahwa  ketentuan  Pasal  62 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 bukan termasuk ketentuan yang dicabut berdasarkan  Undang – Undang  Cipta  Kerja.  Sehingga,  dari  perspektif  hukum, seharusnya ketentuan di dalam Pasal 62 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang  mengatur  bahwa  pihak  yang  mengakhiri  hubungan  kerja  sebelum berakhirnya  masa  berlaku  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  diwajibkan untuk  membayar  ganti  rugi  kepada  pihak  lainnya  sebesar  upah  Pekerja/Buruh hingga batas waktu berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Keberlakuan  Pasal  17  Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2021 berpotensi  menyebabkan  perselisihan.  Mengingat  bahwa  sangat  mungkin  terjadi pertentangan dan perdebatan mengenai pembayaran kompensasi dan pembayaran ganti  rugi,  terutama  apabila  pihak  Pekerja/Buruh  yang  terlebih  dahulu menginisiasi  pengakhiran  hubungan  kerja.(Listiyani,  Nopliardy,  and  Justiceka 2022)  Hubungan  kerja  industrial  antara  pengusaha  dengan  pekerja  yang  kurang kondusif  dapat  menimbulkan  perselisihan  hak  serta  kepentingan  karena kebuntuan  komunikasi  yang  bersifat  mendasar  mengenai  kewajiban,  hak  dan tanggung jawab.(Nugroho 2023)

## 4. PENUTUP Kesimpulan
Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  pengaturan  tentang  kewajiban  pekerja  yang mengundurkan  diri  sebelum  perjanjian  kerja  berakhir  atau  mengundurkan  diri atas  kemauan  sendiri  yang  sudah  diatur  dalam  UU  No.13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan bahwa  Pekerja/buruh wajib membayar ganti rugi sebesar upah pekerja/buruh  sampai  batas  waktu  berakhirnya  perjanjian  kerja.  Dengan menggunakan  asas lex  superior  derogate  legi  inferiori atau  undang-undang  yang kedudukannya  lebih  tinggi  mengesampingkan  keberlakuan  undang-undang  yang lebih  rendah,  maka  ketentuan  mengenai  pembayaran  ganti  rugi yang  diatur  oleh UU  No.13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan,  seharusnya  mengesampingkan ketentuan Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2021 tersebut. Lagipula, ketentuan Pasal  62  UU  No.13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  hanya  dapat  dicabut dengan menggunakan Undang-Undang juga.

## Saran
Penting  bagi  pemerintah  untuk  menyelaraskan  undang-undang  dan peraturan pemerintah guna menghindari kebingungan dan ketidakpastian hukum.
Memastikan  konsistensi  dan  koherensi  antara  kedua  regulasi  tersebut  akan mendukung keberlanjutan dan kejelasan dalam pelaksanaan kebijakan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Angelia,  Grace,  and  Andari  Yurikosari.  2020.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Pekerja  Akibat  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHk)  Sepihak  Berdasarkan Undang-  Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 211/PDT.SUS- PHI/2018/PN.BDG) Grace.” Jurnal Hukum Adigama 3 (1): 578 – 602.
Arsil  Thomas,  Sugiarti  Titing,  Pattinaja  Christian  Henri.  2022.  “Jurnal  Legal Reasoning” 5 (1): 41– 53.
Azis,  Abdul,  Aan  Handriani,  and  Herlina  Basri.  2019.  “Perlindungan  Hukum  Hak Pekerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Ketenagakerjaan.” Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan 10 (1). Budiiswanti Rahayu Srinorindra, Wantu M Fence, Mantali. Y Rahmah Avelia. 2023. “PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Srinorindra Rahayu Budiiswanti , Fence M .  Wantu  ,  Avelia  Rahmah  Y  .  Mantali  Fakultas  Hukum  ,  Universitas  Negeri Gorontalo  Email :  Srinorindrarahayu1@gmail.Com  Abstrak  Tujuan  Penelitian Ini Adalah Mengkaji Mengkaji Bagaimana Perli” 2 (9): 1593– 1603.
Cahyani  Anggia  Adisti  Maria,  Nugroho  Arinto.  2023.  “PEKERJA  YANG MENGUNDURKAN  DIRI  ATAS  PERINTAH  PENGUSAHA  Maria  Adisti  Anggia Cahyani Arinto Nugroho Abstrak,” 13– 22.
Cipta,  Hak,  Di  Lindungi,  Dilarang  Mengutip,  Universitas  Medan  Area,  Document Accepted,  and  Access  From.  n.d.  “Syafira  Novia -  Perlindungan  Hukum Terhadap Pekerja Pkwt ( Outsourcing ) Pt . Inconis Nusa Jaya Syafira Novia  - Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pkwt ( Outsourcing ) Pt . Inconis Nusa Jaya.”
Duwi  Aprianti.  2021.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Dalam  Perjanjian Kerja  Waktu  Tertentu  (Pkwt).” Jurnal  Hukum  Saraswati  (JHS) 3  (1):  70 – 82. https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i1.1853.
Effendy, Muhammad Amin, Hendi Budiaman, Meisha  Poetri Perdana, and Wildan Sany  Prasetiya.  2023.  “Implementasi  Dan  Permasalahan Mengenai  Perjanjian Kerja  Waktu  Tertentu  (Pkwt)  Pasca  Berlakunya  Undang- Undang  Ciptakerja.”
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 11 (1): 135. https://doi.org/10.25157/justisi.v11i1.10038.
Elsa  Nurahma  Lubis,  Asifah,  and  Farhan  Dwi  Fahmi.  2021.  “Pengenalan  Dan Definisi  Hukum  Secara  Umum  (Literature  Review  Etika).” Jurnal  Ilmu Manajemen Terapan 2 (6): 768 – 89. https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.622. Hidayani,  Sri,  and  Riswan  Munthe.  2018.  “Aspek  Hukum  Terhadap  Pemutusan Hubungan  Kerja  Yang  Dilakukan  Oleh  Pengusaha.” Jurnal  Magister  Hukum UMA 11 (2): 2541 – 5913. http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v11i2.2017MERCATORIAAvailableonli nehttp://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria.
Hukum,  Jurnal  Ilmu,  Huruf  H  Dan,  Pasal  Ayat,  Kuhap  Dalam,  Pengolahan  Tkp, Dengan Metode, Scientific Crime, and Investigation Sci. 2021. “Legal Standing” 5 (1): 113 – 22.
Hutabarat,  Intan  Mayasari,  Martono  Anggusti,  and  Christina  N.M  Tobing.  2021. “Tanggung Jawab Perusahaan Alih Daya Terhadap Pekerja Outsourching Yang Terkena  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Dimasa  Pandemi  Covid-19  (Studi Dokumen  Perjanjian  Penyedia  Jasa  Di  Pt  Ntu).” Nommensen  Journal  of  Legal Opinion 2 (01): 55 – 79. https://doi.org/10.51622/njlo.v2i01.210. Josviranto,  Micael.  2022.  “Tinjauan  Yuridis  Perusahaan  Dalam  Pelaksanaan Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  Menurut  Undang-Undang  No.13  Tahun
2003  Tentang  Ketenagakerjaan.” Briliant:  Jurnal  Riset  Dan  Konseptual 7  (1): 165. https://doi.org/10.28926/briliant.v7i1.895.
Kusumawati,  Mustika  Prabaningrum,  Fakultas  Hukum,  and  Universitas  Islam. 2020.  “Perlindungan  Hukum  Pekerja  Pasca  PHK  (Mustika)  Halaman  52,”  no. 13: 52 – 61.
Listiyani,  Nurul,  Rakhmat  Nopliardy,  and  Ibelashri  Justiceka.  2022.  “Kajian Terhadap  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pekerja  Kontrak  Waktu  Tertentu  (Pkwt) Dalam Undang- Undang Cipta Kerja.” Jurnal Terapung : Ilmu - Ilmu Sosial 4 (2): 10. https://doi.org/10.31602/jt.v4i2.8230.
Manan, Abdul. 2023. “Reformasi Hukum Islam,” no. 2: 270– 76.
Nugroho,  Cahyo  Adhi.  2023.  “Perlindungan  Hukum  Pada  Tenaga  Kerja  Yang Mengalami  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  Karena  Dampak  Pandemi Covid- 19.” Hukum Dan Dinamika Masyarakat 21 (1): 25. https://doi.org/10.56444/hdm.v21i1.3995. Purnomo,  Sugeng  Hadi.  2019.  “Pekerja  Tetap  Menghadapi  Pemutusan  Hubungan Kerja.” Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune 2 (2): 137. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i2.2493.
Putra,  Agus  Antara,  I  Nyoman  Putu  Budiartha,  and  Desak  Gde  Dwi  Arini.  2020. “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Dengan  Perjanjian  Kerja  Waktu  Di Indonesia.” Jurnal Interpretasi Hukum 1 (2): 12 – 17. https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2428.12-17.
Putra Manuaba, Ida Bagus Kade, and Ida Ayu Sadnyini. 2020. “Perlindungan Dan Upaya  Hukum  Bagi  Pekerja  Karena  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Sepihak.” Jurnal Analisis Hukum 1 (1): 52. https://doi.org/10.38043/jah.v1i1.241. Putri,  Cahya  Kinari  Arnita, and  Made  Aditya  Pramana  Putra.  2020.  “Hak  Pekerja Dalam  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (  Pkwt  )  Pasca  Diundangkannya Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja.” Jurnal  Kertha Negara 10 (4): 392 – 406.
Rahman  Al  Hakim,  Yusuf,  and  Ella  Anastasya  Sinambela.  2018.  “Kerja,  Peranan Hubungan Karir, Pengembangan.” Global 03 (01): 37 – 45.
Renita, Renita, Iriansyah Iriansyah, and Indra Afrita. 2021. “Perlindungan Hukum Terhadap  Hak-Hak  Pekerja  Akibat  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Berdasarkan Perjanjian  Kerja  Bersama  Pada  Bank  Swasta  Di  Kota  Pekanbaru.” Mizan: Jurnal Ilmu Hukum 10 (2): 232. https://doi.org/10.32503/mizan.v10i2.1856. Sari,  I.  2020.  “Penetapan  Hak -Hak  Pekerja  Setelah  Mengalami  Pemutusan Hubungan  Kerja  (PHK)  Menurut  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003
Tentang Ketenagakerjaan.” Jurnal Mitra Manajemen , 25 – 36. https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/downloa d/551/517.
Tia,  Hendry  Frand.  2023.  “Analisis  Konsekuensi  Pengunduran  Diri  Pekerja Profesional Dalam Perspektif Regulasi Ketenagakerjaan” 17 (2): 297– 316. Wibowo,  Rudi  Febrianto,  and  Ratna  Herawati.  2021.  “Perlindungan  Bagi  Pekerja Atas  Tindakan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  Secara  Sepihak.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 3 (1): 109 – 20.
https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.109-120.
Wulan  Afrianti,  Asri  Wijayanti.  2021.  “Pengaturan  Batas  Waktu  Masa  Kerja Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (Pkwt)  Pasca  Undang-Undang  No  11  Tahun 2020.” Maleo Law Journal 5 (2): 57 – 67.