## KOMVERSAL : JURNAL KOMUNIKASI UNIVERSAL
Volume 6 Nomor 1 (2020) 14-27 DOI: 10.38204/komversal.v6i1.390 https://jurnal.plb.ac.id/index.php/komversal/index ISSN 2502-6151 (online)
Praktik Media Relations pada Pemerintahan Kota Bandung

## Apriliyanti
Politeknik LP3I Bandung, Jalan Pahlawan No. 59 Bandung 40123, apriliyanti@plb.ac.id

## ABSTRACT
The government as an institution that represents the public interest requires media channels to maintain its reputation. The purpose of writing this article is to determine the practice of media relations carried out by the city government of Bandung. In conducting this research the  writer  used  a  qualitative  descriptive  research  method  using  investigative  interview techniques  and  in-depth  interviews  so  that  they  were  able  to  describe  the  results  of observations and analyze the data obtained in the field. After analyzing and discussing the problem, the authors conclude that the media relations practices that occur in Bandung city government tend to be too "intimate". This has led to the practice of giving "envelopes". The forms  of  "envelopes"  given  by  government  agencies  to  journalists  include  transportation money, news money, THR and Eid gifts and souvenirs, souvenirs, wedding gifts or birthday gifts, and press trips. However, most of the journalists who covered considered what they received was not an “envelope” category. They think it is their right, and must be accepted because of pamali if they have to refuse fortune. Meanwhile, for the public relations staff, the gift is considered normal only as a form of appreciation and gratitude.
Keywords: public relations, media relations, government public relations.

## ABSTRAK
Pemerintah sebagai Lembaga yang merepresentasikan kepentingan publik membutkan saluran  media  untuk  menjaga  reputasinya.  Tujuan  penulisan  artikel  ini  adalah  untuk mengetahui  praktik  media  relations  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kota  Bandung. Dalam  melakukan  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  penelitian  deskripsi kualitatif  dengan  menggunakan  teknik  wawancara  investigasi  dan in-depth  interview sehingga mampu  menggambarkan  hasil  observasi  dan  menganalisa  data-data  yang diperoleh  dilapangan.  Setelah  melakukan  analisis  dan  pembahasan  masalah,  penulis memperoleh  kesimpulan bahwa  praktik  media  relations  yang  terjadi  di  pemerintahan kota  Bandung  cenderung  terlalu “mesra”.  Hal  tersebut  menimbulkan  adanya  praktik pemberian  “amplop”.  Bentuk - bentuk  “amplop” yang  diberikan  oleh  dinas  pemerintahan kepada wartawan diantaranya berupa uang transportasi, uang berita, THR dan bingkisan lebaran dan souvenir, souvenir, kado pernikahan atau kado ulang tahun, dan press trip . Namun,  sebagian  besar  wartawan  yang  meliput  menganggap  apa  yang  mereka  terima bukan termasuk dala m kategori “amplop”. Mereka beranggapan itu sudah merupakan hak mereka, dan harus diterima karena pamali kalau harus menolak rejeki. Sedangkan bagi staf  humas  sendiri,  pemberian  tersebut  dianggap  wajar  hanya  sebagai  bentuk penghargaan dan bentuk rasa terimakasih.
Kata Kunci: public relations, media relations , Humas Pemerintah

## PENDAHULUAN
Sudah  sejak  lama  disadari  bahwa  media  massa  memiliki  peranan  yang  besar  dalam kehidupan sebuah lembaga, terlebih lagi bagi lembaga yang selalu haus akan pengakuan masyarakat.  Bahkan,  bagi  sebuah  lembaga  bisnis  dengan  konsumen  sebagai  kekuatan utamanya, media massa merupakan wahana yang sangat penting. Media massa memiliki fungsi sebagai alat publikasi.
Bagi Lembaga pemerintahan pun, untuk meningkatkan citra positif membutuhkan pula peranan media massa. Sebuah keberhasilan tanpa diketahui masyarakat merupakan suatu  kegiatan  yang  dianggap  sia-sia.  Media  massa  dinilai  memiliki  kekuatan  untuk mempengaruhi  opini  khalayak.  Media  massa  pun  diyakini  mampu  menjadi  wahana demokrasi dan demokratisasi.
Peranan  media  massa  bisa  dikatakan  sangat  strategis,  sehingga  tidak mengherankan jika media  relations memegang  kunci  yang  amat  penting  dalam  sebuah lembaga kehumasan, baik itu dilingkungan lembaga pemerintah, BUMN dan sebagainya. Hal tersebut agar citra lembaga yang bersangkutan tetap terjaga nama baiknya.
Melalui media massa, baik citra positif maupun citra negatif dapat terbentuk. Citra positif  muncul  karena  isi  pesan  yang  positif,  dan  lembaga  cenderung  menyenangi  jika lembaganya muncul dalam media massa dengan citra positif. Citra negatif muncul karena pesan yang muncul pun negatif, dan lembaga pun enggan untuk diberitakan negatif.
Disinilah diperlukan adanya seorang Public Relations (humas) yang nantinya akan berhubungan  langsung  dengan  media  massa.  Munculnya  berita  dimedia  massa  tidak terlepas dari kepiawaian seorang petugas humas dalam menyiasati media massa. Humas harus mampu menguasai prinsip-prinsip kehumasan dan press relation yang baik.
Menurut  Frank  Jeffkins  (1990),  dalam  Abdullah  (2004:4)  hubungan  pers  ( press relation )  atau media  relations adalah  upaya  untuk  mempublikasikan  suatu  pesan  atau informasi yang  maksimum  untuk  menciptakan  pengetahuan  dan  pemahaman  bagi khalayak yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan. Sedangkan menurut Wardhani (2008:9)  media  relations adalah  aktivitas  komunikasi  public  relations/humas  untuk menjalin pengertian dan hubungan baik dengan media massa dalam rangka pencapaian publikasi organisasi yang maksimal serta berimbang.
Membangun  hubungan  pers  ( press  relation atau media  relations )  merupakan barometer atau tolak ukur keberhasilan suatu fungsi atau tugas public relation (PR), yakni untuk  menilai  efektivitas  suatu  pekerjaan  PR  pada  sebuah  lembaga  atau  institusi. Keberhasilan  tersebut  bisa  dilihat  dari  sejauh  mana  publisitas  tersebut  melalui pemberitaan  pers  dapat  menguntungkan  citra  perusahaaan  di  mata public atau masyarakat, sebagai hasil kerja sama yang baik ( mutual symbiosis ) antara public relations dan pihak wartawan atau pers sebagai mitra atau rekan kerja.
Reputasi  perusahaan  atau  organisasi  sedikit  banyak  bergantung  pada  seberapa baik  hubungan  yang  terjalin  antara  perusahaan  atau  organisasi  dan  insan  pers. Peluncuran produk baru maupun informasi penting yang berkenaan dengan kebijakan sangat  memerlukan  peran  media  massa.  Melalui  pemberitaan  media  massa  tersebut diharapkan  agar  publik  dapat menerima serta memahami setiap langkah yang diambil oleh  perusahaan  atau  organisasi.  Media  massa  membutukan  berita,  sedangkan perusahaan atau organisasi memerlukan sarana untuk menyampaikan informasi. Sebuah hubungan yang saling memiliki kebergantungan satu dengan lain. Sebuah hubungan yang sederhana, namun jika tidak tepat dalam mengelola akan memberikan akibat yang buruk.
Media  massa  atau  pers  itu  mempunyai  kekuatan  yang  dahsyat.  Sampai-sampai Napoleon Bonaparte pernah mengatakan “jika media dibiarkan saja, saya tidak akan bisa berkuasa lebih dari tiga bulan” ini membuktikan b ahwa media mempunyai kekuatan yang besar  (Nurudin,  2008:51).  Oleh  karena  itu  penting  sekali  dalam  sebuah  kegiatan kehumasan  menjalin  hubungan  pers atau media  relations yang  baik  dengan  para pemimpin  dan  wartawan  surat  kabar,  majalah,  radio  dan  televisi.  Perlakuan  yang berdasarkan like dan dislike dalam memberikan keterangan dapat menimbulkan adanya berita-berita/tulisan-tulisan yang tidak akurat, bahkan berita yang tidak benar tentang lembaga  atau  perusahan  itu,  yang  mungkin  dapat  membawa  kerugian  (Abdurachman, 2001:41). Walaupun begitu, hubungan pribadi antara humas dan pers tidak berarti harus “melacurkan” profesi masing-masing dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Baik pers atau pun humas harus tetap proporsional dalam pemuatan dan penyiaran berita.
Namun  kenyataannya  di  lapangan,  masing-masing  dari  profesi  tersebut  masih banyak  yang  melakukan  penyelewengan.  Dari  sisi  pers,  banyak  wartawan  yang menghalalkan segala cara demi mendapat uang tambahan dari sumber berita. Wartawan semacam  ini  lebih  dikenal  dengan  istilah  wartawan “amplop”,  yaitu wartawan  yang
bersedia  menerima  uang  dari sumber  berita  dengan  tujuan  tertentu.  Memang  ada segelintir  media  yang  melarang  para  wartawannya  menerima  sesuatu  dari  siapapun  , khusunya narasumber. Tetapi untuk sebuah institusi sepertinya belum ada.
Secara  harfiah,  “wartawan  amplop”  merupakan  istilah  untuk  orang  yang menerima amplop yang berisi sejumlah uang dari narasumber. Dalam term jurnalistik, dari  awal  kemunculannya, tidak pernah muncul istilah “wartawan amplop”. Kehadiran istilah “wartawan amplop” merupakan  dampak  terhadap  kemunculan  insan  pers  yang menerima “amplop”. Kemunculan orang-orang seperti ini merupakan salah satu faktor yang  memunculkan  beragam  mitos  tentang  wartawan.  Aceng  Abdullah,  mengemukan sebuah  tipologi  mengenai  wartawan,  yang  lebih  banyak  salahnya  daripada  benarnya, yaitu  bahwa  wartawan:  (a)  bisa  diundang  kapan  saja  (b)  selalu  memberitakan  hal-hal negatif (c) profesi “basah” banyak “amplop” (d) selalu urakan, berpakaian seenaknya, dan berperilaku “tidak sopan” (e) manusia pintar, tahu segalanya (f) butuh berita sehingga harus  mengeluarkan  biaya untuk  mendapatan  bahan  berita  (g)  manusia  kebal  hukum, misalnya antitilang (h) sosok menakutkan, terutama bagi pihak bersalah dan tidak ingin aibnya diungkap kepada umum (i) bisa menulis apa saja (j) manusia sakti sehingga bisa menembus birokrasi yang rumit (Romli, 2003: 8).
Amplop dalam dunia jurnalistik adalah sebutan untuk imbalan yang diberikan oleh sumber  berita  atau  pihak-pihak  yang  berkenaan  dan  bersinggungan  dengan  wilayah liputan  berita.  Amplop  yang  diberikan  sumber  berita  biasanya  berupa  sejumlah  uang untuk wartawan yang melakukan liputan. Amplop ini memiliki tujuan yang beragam. Ada yang  sekedar  bentuk penghargaan  terhadap  usaha  wartawan  mendatangi  narasumber bersangkutan,  atau  ada  pula  yang diperuntukkan  untuk  mempengaruhi  isi  berita  yang akan ditulis wartawan.
Pada  prinsipnya  banyak  wartawan  memanfaatkan  budaya  amplop  yang berkembang dalam dunia jurnalistik untuk mendapatkan uang. Pekerjaan mereka sama halnya dengan  pekerjaan orang-orang yang mengaku atau berpura-pura sebagai polisi atau pengacara, yang kemudian melakukan pemerasaan terhadap korbannya. Hanya saja bedanya  jika  orang-orang  yang  berpura-pura  mengaku  polisi  bisa  langsung  dikenali penipuan  yang  mereka  lakukan  lantaran  semua  polisi  memiliki  identitas  resmi  yang terdaftar  dalam  struktur  kepolisian  Republik  Indonesia  (RI),  sedangkan  bukti  otentik
identitas  seorang  wartawan  hanyalah  kartu  Pers,  yang bisa  dibuat  oleh siapa  saja  dan kapan saja.
Kehadiran wartawan semacam ini jelas mencoreng dan melunturkan kredibilitas profesi wartawan di mata masyarakat ataupun sumber berita. Wartawan sebagai insan pers yang menjalankan fungsi pemantauan lingkungan ( public watchdog) bisa jadi tidak lagi dipercayai  oleh  masyarakat,  karena  masyarakat  atau  publik  tidak  lagi  dapat diasumsikan  sebagai  kesatuan  yang  lemah  dan  tidak  berdaya  terhadap  terpaan  media massa.  Saat  ini  publik adalah  kesatuan  yang  memiliki  daya  skeptisme  dan  kesadaran ( awareness ) sehingga dapat memberikan penilaian terhadap profesi wartawan.
Di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Bandung, berdasarkan daftar jumlah wartawan dalam pokja  pemkot, terdapat sekitar 178 wartawan dari 106 media massa cetak dan 28  wartawan  dari  19  media  massa  elektronik.  Padahal  hanya  belasan  media massa  yang  familiar dan beredar di masyarakat seperti Harian Umum Kompas , Pikiran Rakyat, Galamedia, Radar Bandung , Radio Garuda , Radio Republik Indonesia (RRI) , Tabloid Mangle , dan lain sebagainya. Sedangkan dari sisi humasnya sendiri terlihat bahwa adanya hubungan yang terlalu “mesra” antara wartawan dan humas. Hal itu disebabkan karena humas  yang  terlalu  memanjakan  wartawan  dengan  berbagai  fasilitas-fasilitas  yang diberikan.
Berdasarkan  latar  belakang  itulah,  penulis  tertarik  untuk  meneliti  tentang Bagaimana Deskripsi Praktik Media Relations di Pemerintahan Kota Bandung berkaitan dengan pekerjaan mereka yang seharusnya profesional.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus membahas kasus spesifik dalam hal ini praktik media relations pada pemerintah kota Bandung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dr. Rex Harlow dalam bukunya yang berjudul; A Model for PR Education for Professional Practices yang  dikeluarkan  oleh Internasional  Public  Relations  Association (IPRA) mendefinisikan  PR  sebagai  fungsi  manajemen  yang  khas  dan  mendukung  pembinaan, pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dengan publiknya, menyangkut aktivitas
komunikasi,  pengertian,  penerimaan  dan  kerjasama,  melibatkan  manajemen  dalam persoalan atau permasalahan, mampu menanggapi opini publik, mendukung management dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif, bertindak sebagai sistem peringatan  dini  dalam  mengantisipasi  kecenderungan  menggunakan  penelitian  serta teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai sarana utama (Ruslan, 1997:16). Definisi PR yang diambil dari The British Institute of Public Relations (Ruslan, 1997:16) yaitu PR activity  management  of  communications  between  an  organizations  and  its publics” (Aktivitas  humas  adalah  mengelola  komunikasi  antara  organisasi  dengan  publiknya). Sedangkan  praktik  PR  adalah PR  practice  is  deliberate,  planed  and  sustain  effort  to establish  and  maintain  mutual  understanding  between  an  organization  and  its  publics (Praktik  humas adalah  memikirkan,  merencanakan,  dan  mencurahkan  daya  untuk membangun dan menjaga saling pengertian antara organisasi dengan publiknya.
Perbedaan  pokok  antara  fungsi  dan  tugas  Humas  yang  terdapat  di  instansi pemerintah  dan  non pemerintah  (lembaga  komersial)  yaitu  tidak  ada  sesuatu  yang diperjualbelikan  (aspek  komersial),  walaupun  Humas  Pemerintah  juga  melakukan  hal yang  sama  dalam  aspek  publikasi,  promosi,  dan  periklanan.  Tetapi  lebih  menekankan pada public services atau demi meningkatkan pelayanan umumnya.
Menurut John D. Millet dalam bukunya, Management in Public Service the Quest for  Effective  Performance,  yang  artinya  Humas/PR  dalam  dinas  instansi/  lembaga kepemerintahan  terdapat  beberapa  hal  untuk  melaksanakan  tugasnya,  yaitu:  (1) Mengamati  dan  mempelajari  tentang  hasrat,  keinginan-keinginan  dan  aspirasi  yang terdapat dalam masyarakat (learning about public desires and aspiration). (2) Kegiatan memberikan nasihat atau sumbang saran untuk menanggapi apa sebaiknya dilakukan oleh instansi/lembaga pemerintah seperti yang dikehendaki oleh pihak publiknya (advising the public about what is should desire). (3) Kemampuan untuk mengusahakan terjadinya hubungan  memuaskan  yang  diperoleh antara  hubungan  public  dengan  para  aparat pemerintah (ansuring satisfactory contact between public and government official). (4) Memberikan  penerangan  dan  informasi  tentang apa  yang  telah  diupayakan  oleh  sutau lembaga/instansi pemerintah yang bersangkutan (informing and about what an agency is doing).
Menurut  Dimock  dan  Koening,  pada  umumnya  tugas-tugas  dari  pihak  Humas instansi  atau  lembaga  pemerintahan,  yaitu  antara  lain:  (1)  Upaya  memberikan penerangan  atau  informasi  kepada  masyarakat  tentang  pelayanan  masyarakat, kebijaksanaan serta tujuan apa dan bagaimana yang kan dicapai oleh pemerintah dalam melaksanakan  program  kerja  tersebut.  (2)  Mampu untuk menanamkan keyakinan dan kepercayaan serta mengajak masyarakat dalam partisipasinya atau ikut serta pelaksanaan pembangunan  di  berbagai  bidang,  social,  budaya,  ekonomi,  politik  serta  menjaga stabilitas dan keamanan nasional. (3) Kejujuran dalam pelayanan dan pengabdian dari aparatur  pemerintah  yang  bersangkutan  perlu  dipelihara  atau  dipertahankan  dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya masing-masing.
Kegiatan media  relations juga  merupakan  usaha  untuk  mencapai  publikasi  atau penyiaran maksimum atas suatu pesan atau nformasi humas dalam rangka menciptakan pengetahuan  dan pemahaman  bagi  khalayak  dari  organisasi  atau  perusahaan  yang bersangkutan (Wardhani, 2008:9). Publikasi yang maksimal dilihat bukan hanya dari sisi jumlah  media  yang  memuat,  tetapi juga  penyampaian  informasi  yang  lengkap,  serta berada  di  posisi  yang strategis  atau mudah dibaca, didengar, ditonton oleh pemirsa.
Ruslan (2006: 187-194) berpendapat bahwa tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai dengan melakukan berbagai macam kegiatan media relations , yaitu;
Pertama, Press  Conference. Press  conference adalah  suatu  pertemuan  (kontak) khusus dengan pihak pers yang bersifat resmi     atau  sengaja  diselenggarakan  oleh Humas, yang bertindak sebagai narasumber dalam upaya menjelaskan suatu rencana atau permasalahan  tertentu  yang  tengah  dihadapi  dalam  bentuk press  conference yang telah ditetapkan  tempat,  waktu,  tema press  conference dengan  sekelompok  wartawan  yang masing-masing  mewakili  berbagai  media  massa  yang  di  daftar  sebagai  peserta  yang diundang secara resmi.
Kedua, Press  Tour. Merupakan  sejumlah  wartawan  yang  berasal  dari  berbagai media massa yang telah dikenal baik oleh Humas bersangkutan diaak wisata kunjungan ke  suatu  event khusus, atau peninjauan ke luar kota bersamaan dengan pejabat instansi atau pemimpin perusahaan sebagai pengundang (tuan rumah) selama lebih dari satu hari, untuk meliput secara langsung mengenai kegiatan tertentu.
Ketiga, Press Receptions. Merupakan  jamuan pers/wartawan yang bersifat sosial, menghadiri acara resepsi atau seremonial tertentu baik formal maupun informal. Ada juga
yang melakukan kegiatan atau acara olahraga bersama, berkumpul bersama dalam acara ulang tahun perusahaan dan pada acara keagamaan seperti berbuka puasa bersama dan merayakan hari natal.
Keempat, Press  Briefing. Merupakan  kegiatan  jumpa  pers  resmi  yang diselenggarakan  secara  periodik  tertentu,  biasanya  pada  awal/akhir  bulan  oleh  pihak Humas atau pimpinan dan pejabat tinggi instansi bersangkutan. Pertemuan ini diadakan mirip seperti suatu diskusi atau dialog, saling memberikan masukan atau informasi cukup penting bagi kedua belah pihak.
Kelima, Press Statement. Merupakan keteangan pers yang dapat dilakukan kapan dan di mana saja oleh narasumber  yang  bersangkutan  tanpa  adanya  undangan  resmi seperti  misalnya  pemberitaan  yang  dilakukan  hanya  via  telepon  kepada  pers.  Press statement dapat diperantari melalui kegiatan sebagai berikut: pertama, Press Interview. Wartawan yang berinisiatif untuk melakukan wawancara setelah melakukan perjanjian dengan  narasumbernya.  Hal  ini  dilakukan  untuk  meminta  pendapat,  keterangan, komentar, dan lain sebagainya tentang masalah actual dan factual yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat.  Kedua, Press Gathering. Merupakan  pertemuan  pers  secara informal,  khususnya  hubungan  ( good  relationship )  antara  pihak  Humas  da  wartawan media massa dalam suatu acara sosial keagamaan atau aktifitas olahraga. Ketiga, Press Release. Menurut  Soemirat  dan  Ardianto  (2003:  128-129)  adalah  siaran  pers  sebagai publisitas yaitu media yang banyak digunakan dalam kegiatan kehumasan karena dapat menyebarkan berita.  Keempat, Press  Kit. Merupakan  pembuatan  materi  secara  tertulis yang diberikan kepada wartawan berisi informasi lebih rinci dan komperhensif daripada siaran pers. Dapat digunakan untuk infomasi public dan advokasi, atau kampanye merek tertentu.  Keenam, Media  Center/Press  Room. Merupakan  ruangan  yang  disediakan  dan dikelola oleh lembaga atau instansi untuk tempat berkumpul  dengan wartawan disertai dengan fasilitas-fasilitas yang memang sudah disiapkan. Dalam kegiatannya, Organisasi menyampaikan  informasi  mengenai  kegiatan-kegiatan  atau  gagasannya  melalui  media massa  dan  kemudian  disampaikan  oleh  media  massa  kepada  publik  atau  masyarakat. Publik  dapat  memberikan feedback berupa  tanggapan  atau  sanggahan  atas  suatu pemberitaan tersebut melalui media massa tetapi dapat juga publik menyampaikannya melalui  organisasi  melalui  media  lainnya.  Setelah  menerima feedback dari  masyarakat
maka  kemudian  media  massa  akan  menyampaikannya  kepada  organisasi  yang bersangkutan.
Public Relations dalam menjalankan tugasnya dibutuhkan kesadaran yang sangat tinggi  untuk mempertanggungjawabkan  sikap,  tindakan    dan  perbuatannya  kepada masyarakat.  Setiap karya dan kerjanya harus dilandasi dengan jiwa professionalitas yang tinggi. Seperti diketahui bahwa seorang PR harus menekankan kejujuran dan terus terang dalam  mengungkapkan  sesuatu  khususnya  saat  menghadapi  masalah.  Untuk  itu dibutuhkan norma sebagai acuan yang mendasari  etika  seorang  PR  dalam  menjalankan tugasnya. Dasar- dasar etika yang harus dimiliki PR diantaranya; (1) Komunikasi antar persona harus jujur dan terus terang dalam keyakinan dan perasaan pribadi yang sama- sama  dimiliki.  (2)  Kebergantungan  akan  lebih  baik  daripada  sebuah  individualism. Dengan kata lain, menjunjung tinggi kerjasama kelompok akan lebih dihargai daripada bekerja sendiri.  (3)  Informasi  harus  disampaikan  tepat  waktu  dan  tepat  tema.  (4) Kecurangan yang disengaja adalah tidak etis, kita tidak boleh melebih-lebihkan kebaikan yang ada pada kita dan menjelek-jelekkan lawan bicara kita. (5)  Petunjuk verbal dan non verbal  harus  sesuai  dengan  makna  yang  disampaikan.  Kitadituntut  untuk  selalu  cocok dalam menggunakan petunjuk verbal dan non verbal. (6) Tidak etis menghalang-halangi proses komunikasi. Artinya, ketika kita sedang terlibat dalam tindak komunikasi maka kita tidak pantas memotong pembicaraan  orang lain. (Rini, 2007: 122-123)
Korupsi merupakan suatu kebiasaaan yang tidak bisa ditampik menjadi penyebab tumbuh  suburnya  wartawan  “amplop”  di  Indonesia.  Pada  tahun  1960 -an  beberapa wartawan  yang  telah  dipecat  masih  melakukan  liputan  dengan  berpura-pura  menjadi wartawan  karena  mereka melihat  ada  peluang  hidup  dari  “amplop”  yang  diberikan sumber  berita  setiap  kali  melakukan  liputan.  Apalagi  dalam  instansi  pemerintahan, pejabat  selalu  memberikan “amplop” sebagai  pengganti  uang  transportasi  untuk wartawan. Salah satunya yang terjadi di pemerintah kota Bandung. Setiap ada kegiatan peliputan,  para  wartawan  yang  meliput  dimanjakan  dengan adanya  uang  transportasi atau  biasa  Humas  pemeritah Kota  Bandung  sebut  dengan  uang kadeudeuh .  Pemberian “amplop” tersebut saat ini dapat dikatakan sebuah budaya yang selalu dilakukan oleh staf Humas Pemerintah kota Bandung.

## Praktik Media Relations Pemerintah Kota Bandung
praktik media relations di organisasi pemerintah kota Bandung yang  berdasarkan dari hasil  temuan  penelitian.  Pembahasan  didapatkan  dengan  melakukan  analisis  dengan menjodohkan pola ideal yang berdasar pada teori (empirik) dengan pola temuan hasil penelitian  (lapangan).  Setelah  dijodohkan  pola  tersebut  akan  diberikan  penjelasan mengenai pola ideal dengan hasil temuan penelitian.
Kriteria  deskripsi  praktik media  relations di  organisasi  pemerintah  yang  baik selalu melibatkan komunikasi dua arah. Organisasi dengan stakeholder serta publik sama- sama mendapatkan benefit di keduanya agar tujuan organisasi dengan stakeholder serta kebutuhan  publik  sama-sama  terpenuhi.  Dalam  kasus  ini  organisasi  pemerintah  kota Bandung melakukan publisitas mengenai informasi yang terkait ke publik, dimuat melalui media  online  maupun  media  cetak dan  elektronik  yang  kemudian  akan mendapatkan respon ( feedback) dari khalayak baik itu berupa kritik maupun saran. Tidak jarang bahan berita  yang  sudah  dibuat  oleh  masing- masing  instansi  tersebut  juga  dijadikan  bahan rujukan dalam membuat berita oleh lembaga media konvensional.
Publikasi yang maksimal dilihat bukan hanya dari sisi jumlah media yang memuat, tetapi juga  penyampaian  informasi  yang  lengkap,  serta  berada di  posisi  yang  strategis atau  mudah dibaca,  didengar,  ditonton  oleh  pemirsa.  Menurut  salah  satu  humas pemerintah kota bandung, Meiwan, publikasi yang dilakukan sudah cukup maksimal dan media relations yang terbentuk saat ini sudah berjalan dengan baik karena masing-masing pihak  merasa  saling  membutuhkan. Dalam  penelitian  ini,  penulis  menemukan  adanya hubungan yang terlalu “mesra” antara humas  dan  wartawan,  sehingga  menghilangkan sisi  profesional  dari  kedua  profesi  tersebut. Meiwan  menambahkan,  hal  ini  bisa dikatakan  menjadi  sesuatu  yang  lumrah  karena  kerap terjadi  disetiap  instansi pemerintahan.  Dengan  adanya  latar  belakang  simbiosis  mutualisme sehingga media relation yang  terjalin  disini  memang  cukup  dekat,  saling  memberi  dan  menerima menjadi sesuatu yang biasa terjadi.
Dilapangan  penulis  menemukan  delapan  wartawan  yang  meliput  di  dinas pemerintahan, yang  penulis  wawancarai  disini  adalah  wartawan  yang  aktif  melakukan peliputan  berita  dan  masih  berusia  produktif  yakni  antara  24-40  tahun.  Seharusnya dalam  usia  tersebut  seorang  wartawan  masih  memiliki  vitalitas  yang  tinggi  dalam
peliputan, idealis, dan memiliki pemahaman yang cukup akan kaidah hukum baik norma, etika maupun hukum yang berlaku dilingkungan sosialnya.
Wartawan  yang  penulis  wawancarai  dalam  penelitian  ini  juga  merupakan wartawan  Indonesia  yang  bekerja  di  berbagai  media  mingguan  dan  harian  yang ditugaskan  oleh  medianya  untuk  meliput  di  dinas  pemerintahan.  Dari  kedelapan wartawan  yang  penulis  ambil sebagai  sampel  dapat  ditarik  sebuah  kesimpulan,  bahwa kebanyakan  mereka  tidak  memiliki  latar  belakang  pendidikan  jurnalistik.  Dalam pandangan  penulis,  latar belakang  pendidikan  sangat  berpengaruh  terhadap  integritas dan  idealisme  peliputan  berita.  Akan  tetapi,  sekalipun  kedelapan  wartawan  tidak memiliki  latar  belakang  pendidikan  jurnalistik,  pemahaman  akan  ilmu  jurnalistik sebaiknya  dimiliki  kedelapan  wartawan  tersebut  ketika  memutuskan  untuk  terjun sebagai jurnalis.
Bisa  dengan  cara  mengikuti  pelatihan-pelatihan  jurnalistik  maupun  mengikuti pendidikan formal dengan mengambil jurusan jurnalistik. Hal tersebut perlu dilakukan agar mereka mampu menjalani profei jurnalistik dengan sepenuh hati.
Berbicara  mengenai  kesejahteraan,  kedelapan  wartawan  yang  ini  pastinya memiliki pendapatan yang beragam, karena mereka berasal dari media yang berbeda. Dan menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis pendapatan mereka relatif tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Maka tak heran jika mereka merasa tidak berdosa  ketika  menerima “amplop” dari  narasumber.  Mereka  malah  menganggap  itu bukan “amplop”, namun itu hanya uang pengganti transportasi.
Dari  pengamatan  penulis  terhadap  kedelapan  wartawan  yang  meliput  dapat ditarik simpulan sebagai berikut: (1) Tidak merasa yang diterimanya sebagai “amplop” (2) Tidak sadar sudah menyalahi etika. (3) Tidak merasa melanggar hukum. (4) Tergolong wartawan profesional.
Sedangkan  jika  kita  menelaah  tentang  apa  sebab  praktik  pemberian  “amplop” masih terjadi hingga  kini, itu dikarenakan adanya keinginan dalam pembentukan citra berkaitan dengan lembaga masing-masing yang notabenenya harus tetap positif dimata masyarakat.  Selain  itu  juga  masih  adanya  anggaran  wartawan  dalam  APBD  adalah penyebab  utama terjadinya  praktik pemberian  “amplop”.  Membangun media  relations juga termasuk di dalam sebab-sebab mengapa praktik yang bisa mencoreng nama baik profesi wartawan ini masih terjadi.
Bentuk- bentuk “amplop” yang biasa humas Pemkot Bandung berikan diantaranya berupa: (1) Uang Transportasi. Uang semacam ini bukan disebut “amplop”. Namun hanya sekedar  uang  transportasi  atau  uang kontribusi.  Uang transportasi  ini  biasa diberikan setelah  acara selesai.  Bagi  mereka  dari  wartawan  harian,  biasanya  tidak  bersedia menerima  uang tersebut.  Setelah  acara  selesai  mereka  langsung  pergi  meninggalkan tempat  acara.  Berbeda  dengan  wartawan  mingguan  yang  biasanya  belum  mau meninggalkan  tempat  sebelum  ada  uang  transportasi.  Itu  menunjukan  bahwa  uang transportasi sangat berarti bagi wartawan mingguan. (2) Sebagai Uang berita. Selain uang transportasi,  ada  yang  namanya  uang  berita  yang  diterima  wartawan  setelah  berita dimuat. Mereka harus menyerahkan berita yang sudah mereka buat, yang kemudian akan dikliping  oleh  staf  PR  dan  selanjutnya  akan  dihitung  untuk  menentukan  berapa  besar uang yang akan diterima setiap wartawan. (3) Sebagai uang Hari Raya. Berbagai fasilitas yang  menggiurkan  kini  tak  henti-hentinya  diberikan  setiap  instansi  atau  perusahaan swasta  kepada  wartawan.  Satu  lagi  yang  biasa  diberikan  adalah  Tunjangan  Hari  Raya (THR). (4) Souvenir. Merupakan salah satu bentuk pemberian kepada wartawan, setelah selesai  melakukan  kegiatan  peliputan.  (5)  Press  Trip/  Press  Tour.  Fasilitas  ini  selalu diberikan  untuk  wartawan  yang  dinilai  sudah  banyak  berjasa.  Perjalanan  dinas  ini memungkinkan  wartawan  bisa  berkeliling  Indonesia  bahkan  dunia,  dan  semua  biaya menjadi tanggung jawab instansi yang bersangkutan.
Kemesraan yang terjalin antara humas dan wartawan idealnya dianggap sebagai sesuatu yang janggal dan tidak boleh dilakukan, namun menurut Dedi yang merupakan salah satu staf humas pemerintahan kota Bandung hal tersebut justru membuat mereka lebih dekat secara personal. Sehingga wartawan yang meliput merasa dihargai, karena menurut  Dedi  pemberian  tersebut  merupakan  bentuk  penghargaan  dan  bentuk terimakasih humas kepada wartawan.
Menurut  teori  etika  humas,  seorang  humas  dalam  menjalankan  tugasnya  dibutuhkan kesadaran  yang  sangat  tinggi  untuk  mempertanggungjawabkan  sikap,  tindakan  dan perbuatannya  kepada  masyarakat.  Setiap  karya  dan  kerjanya  harus  dilandasi  dengan jiwa professionalitas  yang  tinggi.  Meiwan  sebagai  salah  satu  humas  pemerintah  Kota Bandung mengganggap apa yang dilakukannya sudah sesuai dengan etika kehumasan

## KESIMPULAN
Kesimpulannya  bahwa  dari  hasil  penelitian  yang  diperoleh  di  lapangan  dengan menggunakan in-depth interview didukung data-data sekunder kegiatan kehumasan yang dilakukan  pada  organisasi  pemerintah  Kota  Bandung  menunjukan  bahwa  Deskripsi Praktik Media Relations di Organisasi Pemerintah Kota bandung berjalan dengan cukup baik namun cenderung terlalu “mesra”. Hal tersebut menimbulkan adanya praktik pemberian “amplop”. Bentuk- bentuk  “amplop” yang  diberikan  oleh  Dinas  Pemerintahan  kepada wartawan diantaranya berupa uang transportasi, uang berita, THR dan bingkisan lebaran dan souvenir, souvenir, kado pernikahan atau kado ulang tahun, dan press trip . Sebagian besar  wartawan  yang  meliput  menganggap  apa  yang  mereka  terima  bukan  termasuk dalam  kategori  “amplop”.  Mereka menganggap  itu  sudah  merupakan  hak  mereka,  dan harus  diterima  karena pamali kalau  harus  menolak  rejeki.  Dan  bagi  staf  humaspun, pemberian  tersebut  dianggap  wajar  hanya  sebagai  bentuk  penghargaan  dan  bentuk terimakasih.
Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran untuk kelangsungan relasi media; Pertama, harus ada kesadaran baik dari pihak wartawan maupun PR Dinas pemerintahan bahwa memberi dan menerima “amplop” adalah meracuni pikiran. Cepat atau lambat, si penerima “amplop” akan berubah pikiran dan meyakini bahwa “amplop” memang  tak  membawa  masalah  bagi  penerimanya.  Kedua,  dinas  pemerintahan  kota Bandung  sebaiknya  tidak  dengan  sengaja  menganggarkan  dana  untuk  kesejahteraan wartawan.  Hal  ini  turut  menciptakan  kesempatan  sehingga  melemahkan  integritas wartawan.  Keempat,  d efinisi  mengenai  “amplop”  itu  sendiri  harus  lebih  diperjelas, kemudian diwajibkan kepada setiap media untuk mengontrol dan memecat wartawannya jika  ketahuan menerima “amplop” .  Kelima,  kepada  setiap  perusahaan  media  untuk meningkatkan  kesejahteraan  para  wartawannya, agar  tidak  ada  lagi  wartawan  yang melakukan praktik “amplop” ketika meliput di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Aceng. 1999. Press Relation: Kiat Berhubungan dengan Media Massa. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Ardianto, Elvinaro. 2004. Komunikasi Massa. Bandung: Simbiosa Rekatama Media Dewan Pers. 2004.Kompetensi Wartawan.
Ardianto, Elvinaro &Soemirat, Soleh. 2002. Dasar-dasar Public Relation. Bandung: Remaja sdakarya. Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif, Jakarta: Prenada Media Group.
Creswell, John W. 1998. Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Treadition.
Thousand Oaks: SAGE Publication. Effendy, Onong Uchjana. 1995. Dinamika Komunikasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Kusumaningrat,  Hikmat  &  Kusumaningrat  Purnama.  2005.  Jurnalistik:  Teori  dan Praktik. Bandung: Remaja Rosdakarya.
K. Yin, Robert. 2002. Studi Kasus: Desain & Metode. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Masduki. 2005. Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Yogyakartsa: UII Press Mulyana, Deddy. 2001. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Mulyana, Deddy. 2001. Metodologi Penetian Kualitatif. Bandung. Remaja Rosdakarya.