## ANALISIS KESALAHAN BAHASA PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4/PUU-XI/2013

## Sudarjo
Universitas Mataram srisudarjo1@gmail.com

## Abstrak
Salah  satu fungsi bahasa  Indonesia  adalah sebagai bahasa negara. Atas dasar fungsi tersebut, bahasa  Indonesia  digunakan  dalam  penyusunan  naskah-naskah  di  berbagai  lembaga  yang  bersifat formal.  Ragam  atau  variasi  bahasa  Indonesia  yang  seharusnya  digunakan  dalam  putusan  ataupun produk  hukum  adalah  bahasa  Indonesia  keilmuan.  Namun,  hal  ini  belum  sepenuhnya  terlaksana karena masih terdapat banyak kesalahan berbahasa tulisan dalam penyusunan  putusan tersebut. Oleh karena  itu,  penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  bentuk-bentuk  kesalahan  berbahasa  pada putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  4/PUU-XI/2013.  Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini dilakukan dengan metode observasi dan dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan dengan teknik kode dan pengkodean.
Kesalahan bahasa tulisan yang ditemukan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU- XI/2013  tersebut  mencakup:  1)  kesalahan  pola  kalimat,  2)  kesalahan  bidang  semantik;  serta  3) kesalahan  EYD.  Faktor-faktor  yang  menyebabkan  kesalahan  berbahasa  tulisan  dalam  penyusunan naskah  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  4/PUU-XI/2013  terdiri  atas:  (a)  pedoman  dalam penyusunan Putusan MK tidak sesuai dengan EYD; (b) adanya pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing dalam Putusan MK.
Kata Kunci : analisis, bahasa, putusan

## Abstract
One of the Indonesian function is as state language. On the basis of function, Indonesian used in compilation of copys in various institute having the character of is formal. Manner or Indonesian variation of which ought to be used in decision and or product punish is science Indonesian. But, this matter not yet is fully executed because still there are a lot of mistake of have written language to in compilation of decision. Therefore, this research is done/conducted to know forms mistake of have language  at  Lawcourt  Constitution  Number  Decision  4/PUU-XI/2013.  Data  collecting  in  this research isdone/conducted with observation method and documentation. As for data analysis done/ conducted with code technique and code.
Mistake of found written language at Lawcourt Constitution Number Decision 4/PUU-XI/2013 the include;cover 1) mistake of sentence pattern 2) mistake of semantic area; and also 3) mistake of EYD.  Factors  causing  mistake  of  have  written  language  to  in  compilation  of  Decision  Lawcourt Constitution Number copy 4/PUU-XI/2013 consisting of: (a) guidance in compilation of Decision of MK disagree with EYD; (b) the existence of vernacular influence and foreign languagein Decision of MK.
Keywords : analysis, language, decision

## 1. PENDAHULUAN
Bahasa  Indonesia  yang  memiliki banyak fungsi menunjukkan bahwa bahasa Indonesia  adalah  bahasa  yang  kompleks
Copyright © 2016, RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa, P-ISSN: 2406-9019, E-ISSN: 2443-0668
yang  dapat  digunakan  untuk  tujuan-tujuan khusus  yang berkaitan dengan penggunaan bahasa.  Salah  satu  penggunaan  bahasa Indonesia  pada  tujuan  khusus  tersebut
adalah  penggunaan  bahasa  Indonesia  pada aspek  hukum  yaitu  pembuatan  teks-teks produk  hukum.  Di  satu  sisi  bahasa  hukum tidak  dapat  dipaksakan  untuk  mengikuti aturan  ketatabahasaan.  Sebagai  contoh, objek  dalam  pemahaman  bahasa  hukum tidak sama dengan objek dalam pemahaman  ilmu  kebahasaan.  Namun  di sisi  lain,  bahasa  Indonesia  adalah  bahasa negara  yang  harus  digunakan  dalam dokumen-dokumen  kenegaraan.  Hal  ini  di atur dalam amanat bab XV Pasal 36 UUD 1945.
Berdasarkan  amanat  UUD  tersebut, tidak  seharusnya  terdapat  kesalahan berbahasa tulis baik berupa kata, frasa, dan kalimat dalam dokumen-dokumen kenegaraan.  Jika  ini  terjadi,  sangat berpotensi  mengaburkan  makna  yang sebenarnya.  Oleh  karena  itu,  analisis kesalahan  berbahasa  tulis  pada  dokumen kenegaraan sangat penting untuk dilakukan dalam  rangka  memberikan  solusi  atas kesalahan yang terjadi. Dokumen-dokumen kenegaraan  pada  hakikatnya  adalah  alat komunikasi  negara  dengan  rakyatnya sehingga  kesalahan  berbahasa  tulis  sekecil apa pun perlu dihindari.
Aturan khusus
mengenai penggunaan  bahasa  Indonesia  sebagai bahasa  negara  ini  seharusnya  menjadi kewajiban  lembaga  negara  untuk  selalu menggunakan  bahasa  Indonesia  sesuai
Copyright © 2016, RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa, P-ISSN: 2406-9019, E-ISSN: 2443-0668
kaidah  yang  telah  ditentukan  khususnya dalam  bahasa  tulisan.  Namun,  aturan  ini tidak  serta-merta  telah  diterapkan  oleh lembaga  negara  baik  pada  tingkat  pusat maupun  daerah.  Dalam  prakteknya, kesalahan-kesalahan berbahasa dalam dokumen  resmi  kenegaraan  masih  banyak dijumpai.  Bentuk  kesalahan  berbahasa yang  dapat  ditemukan  pada  dokumen- dokumen resmi kenegaraan sangat bervariasi.  Misalnya,  kesalahan  dalam bidang  morfologi,  kesalahan  dalam  bidang sintaksis  baik  berupa  kesalahan  pada  frasa maupun  kesalahan  pada  klausa,  kesalahan dalam  bidang  semantik,  dan  kesalahan dalam  hal  penggunaan  ejaan.  Semua bentuk  kesalahan  tersebut  harus  diperbaiki sesuai  kaidah  khususnya  dalam  dokumen resmi lembaga-lembaga pemerintahan sebagai  wujud  pelaksanaan  aturan  fungsi bahasa  Indonesia  sebagai  bahasa  negara. Salah  satu  lembaga  pemerintahan  yang menjadi  sasaran  penelitian  ini  adalah Mahkamah  Konstitusi.  MK,  sebagaimana diketahui  bersama  adalah  suatu  lembaga yang  dalam  setiap  produk  putusannya menggunakan bahasa Indonesia (dalam hal ini bahasa tulis) di dalam membuat putusan -putusan terkait dengan suatu masalah.
Kesalahan  bahasa  tulisan  pada dokumen  resmi  di  lembaga-lembaga pemerintahan  seperti  MK  tidak  sepatutnya diabaikan.  Perbaikan  kesalahan  ragam
tulisan  pada  lembaga  pemerintahan  dapat melibatkan  kalangan  akademisi  yang tentunya  berlatar  belakang  pendidikan kebahasaan misalnya dosen, ahli kebahasaan, dan pemerhati bahasa lainnya. Pelibatan  beberapa  kalangan  akademisi  ini tentunya  untuk  mendapatkan  hasil  kajian yang  dapat  dipertanggungjawabkan.  Hal inilah  yang  menjadi  alasan  mendasar penelitian ini dilakukan.
Hal lain yang mendasari munculnya penelitian ini adalah asumsi bahwa analisis kesalahan  berbahasa  tulis  pada  lembaga- lembaga  pemerintahan  sangat  relevan dengan  keperluan  akademik.  Relevansi  ini ditandai  dengan  muatan  kurikulum  yang ada pada berbagai tingkat satuan pendidikan baik pendidikan dasar, pendidikan  menengah  dan  pendidikan tinggi. Dunia pendidikan
dapat memanfaatkan  hasil  analisis  kesalahan berbahasa pada dokumen resmi kenegaraan sebagai  pengembangan  bahan  ajar  pada lembaga  pendidikan  baik  tingkat  dasar, menengah,  maupun  perguruan  tinggi. Selain  itu,  lembaga  kenegaraan  pada tingkat  daerah  maupun  pusat  pun  dapat memanfaatkan  hasil  analisis  kesalahan berbahasa sebagai acuan dalam merumuskan dokumen-dokmen resmi kenegaraan.  Hal  tersebut  dilakukan  dalam rangka menjalankan fungsi bahasa Indonesia  sebagai  bahasa  negara  maupun
Copyright © 2016, RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa, P-ISSN: 2406-9019, E-ISSN: 2443-0668
bahasa nasional.
Pengumpulan data dalam penelitian ini  dilakukan  dengan  metode  dokumentasi dan  observasi.  Dokumentasi  dimaksudkan bahwa  dalam  penelitian ini  perlu  diadakan pengumpulan atau pendokumentasian Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  4/ PUU-XI/2013  Perihal  Pengujian  Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  2008  tentang Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil Presiden  terhadap  UUD  RI  1945. Selanjutnya  data  terkumpul  kemudian dilakukan  pengamatan  atau  observasi. Observasi  dapat  dipadankan  dengan metode  simak  dalam  penelitian  bahasa yang  bersifat  sinkronis.  Metode  ini  diberi nama  metode  simak  karena  cara  yang digunakan untuk memperoleh data dilakukan  dengan  menyimak  penggunaan bahasa.
Analisis  data  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  teknik  kode  dan pengkodean.  Cara  yang  dilakukan  dalam menerapkan  teknik  ini  adalah  dengan memberi  kode  pada  putusan  MK.  Analisis data dalam penelitian ini dilakukan setelah kodifikasi  terhadap  data  yang  terkumpul dilakukan.  Kodifikasi  dimaksudkan  untuk memberikan kode terhadap keputusan MK. Kodifikasi ini dimaksudkan untuk memudahkan tahapan penganalisisan. Selain  kodifikasi  terhadap  putusan  MK, juga  dilakukan  kodifikasi  terhadap  letak
setiap  bentuk  ekspresi  kebahasan  yang ditemukan.  Pembuatan  kode  ini  dilakukan dengan  menggunakan  angka-angka  yang menunjukkan  urutan  baris  dalam  dokumen tersebut.

## 2. KONSEP DAN KERANGKA TEORI KONSEP

## Morfologi
Morfologi  adalah  bagian  dari  ilmu bahasa  yang  membicarakan  atau  yang mempelajari  seluk-beluk  bentuk  kata  serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap  golongan  dan  arti  kata  (Ramlan, 2001).  Kesalahan  berbahasa  dalam  bidang morfologi sebagian besar berkaitan dengan bahasa  tulis.  Kesalahan  berbahasa  dalam bidang  morfologi  dapat  dikelompokkan menjadi  kelompok  afiksasi,  reduplikasi, dan gabungan kata atau kata majemuk.

## Frasa
Frasa  adalah  satuan  gramatikal yang  berupa  gabungan  kata  yang  bersifat nonpredikatif,  atau  lazim  juga  disebut  ga- bungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis  di  dalam  kalimat.  (Chaer,  2007). Berdasarkan pengertian yang dikemukakan
Chaer di atas dapat ditarik simpulan bahwa frasa  pasti  terdiri  lebih  dari  satu  kata.  Hal ini  juga  telah  dirumuskan  oleh  Shalima dkk,  (2013)  yang  menyebutkan  bahwa frasa  adalah  gabungan  dua  kata  atau  lebih
Copyright © 2016, RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa, P-ISSN: 2406-9019, E-ISSN: 2443-0668
yang bersifat nonpredikatif dan menduduki fungsi  yang sama dalam kalimat, misalnya subjek, predikat, atau objek.

## Klausa
Alwi  (2003)  menerangkan  bahwa klausa  merupakan  satuan  sintaksis  yang terdiri atas dua kata, atau lebih, yang men- gandung  unsur  predikasi.  Berdasarkan  de- finisi tersebut jelas bahwa klausa mengand- ung paling tidak dua unsur yaitu subjek dan predikat.  Kesalahan  dalam  bidang  klausa sering  dijumpai  dalam  kegiatan  berbahasa sehari-hari baik bahasa lisan mapun bahasa tulis. Kesalahan dalam bidang klausa dise- babkan  beberapa  hal  yaitu:  pengaruh  ba- hasa  ibu,  kesalahan  karena  penambahan preposisi  di  antara  kata  kerja  dan  objek, penambahan kata kerja bantu dalam klausa ekuasional, perubahan kata kerja aktif men- jadi  kata  kerja  pasif  dalam  klausa  medial aktif, penghilangan kata oleh dalam klausa pasif,  penghilangan  preposisi  dari  kata kerja  berpreposisi,  penghilangan  preposisi klausa intransitif, atau penghilangan bentuk yang dalam  klausa  ajektifal  (Tarigan  dan Sulistyaningsih, 1998).

## Sintaksis
Sintaksis  atau  yang  sering  disebut kalimat  adalah  satuan  bahasa  terkecil dalam wujud lisan atau tulisan, yang men- gungkapkan  pikiran  yang  utuh  (Alwi  dkk,
2003).  Kesalahan  berbahasa  dalam  bidang sintaksis juga sering terjadi dalam kegiatan berbahasa  sehari-hari  sebagaimana  kesala- han  berbahasa  pada  bidang-bidang  yang lain. Penyebab kesalahan dalam bidang sin- taksis  pun  beragam.  Adapun  penyebab  ke- salahan  berbahasa  dalam  bidang  sintaksis dijelaskan  oleh  Tarigan  dan  Sulistyaning- sih,  (1998)  yaitu:  pengaruh  bahasa  ibu, lingkungan,  kebiasaan,  dan  kesadaran  pe- nutur bahasa itu sendiri.

## Semantik
Semantik  adalah  suatu  istilah  yang digunakan  untuk  bidang  linguistik  yang mempelajari  hubungan  antara  tanda-tanda linguistik  dengan  hal-hal  yang  ditandainya (Chaer, 2002). Kesalahan berbahasa dalam bidang semantik ditandai oleh beberapa hal sebagaimana  yang  disebutkan  Patteda (dalam Tarigan dan Sulistyaningsih, 1998). Indikator-indikator  tersebut  yaitu:  tidak dapat  menjelaskan  makna  yang  dimaksud pembicara  atau  penulis,  tidak  dapat  meng- gunakan  kata-kata  dalam  kalimat  sesuai dengan  makna  dan  fungsinya,  tidak  dapat menyebutkan  sinonim  dan  antonim  kata yang  memang  pasangannya  (Tarigan  dan Sulistyaningsih, 1998).

## Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempur- nakan
Selain  dalam  beberapa  aspek  keba-
Copyright © 2016, RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa, P-ISSN: 2406-9019, E-ISSN: 2443-0668
hasaan  di  atas,  kesalahan  berbahasa  juga berpotensi  terjadi  dalam  hal  penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurna- kan  (EYD).  Ejaan  adalah  kaidah  cara menggambarkan  bunyi  dalam  bentuk  tuli- san  (huruf)  serta  penggunaan  tanda  baca (KBBI, 2008).  Berdasarkan makna kamus di atas, dapat ditarik simpulan bahwa ejaan bahasa  Indonesia  yang  disempurnakan adalah  seperangkat  kaidah  yang  mengatur penggunaan  bahasa  Indonesia  yang  baku dalam  bahasa  tulis  maupun  bahasa  lisan. Bahasa Indonesia memiliki sejarah pemba- kuan  ejaan  selama  dua  kali  sehingga ditetapkannya  penggunaan  Ejaan  Bahasa Indonesia  Yang  Disempurnakan  (Chaer, 2007).

## KERANGKA TEORI

## Analisis Kesalahan Berbahasa
Analisis dapat didefinisikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang dapat  berupa  karangan  atau  perbuatan  un- tuk  mengetahui  keadaan  yang  sebenarnya (KBBI, 2008). Definisi di atas mengandung makna  bahwa  dalam  proses  melakukan analisis  terdapat  aktivitas  penyelidikan dengan  maksud  mengetahui  keadaan  se- benarnya.  Aktivitas  penyelidikan  ini  ten- tunya  dilengkapi  dengan  tahapan-tahapan kerja  yang  prosedural  yaitu: pertama , mengklasifikasikan  kesalahan  berbahasa berdasarkan  tataran  kebahasaan  misalnya
bidang  fonologi,  morfologi,  sintaksis, wacana,  atau  semantik. Kedua, mengurut- kan kesalahan berbahasa tersebut berdasar- kan  frekuensi  kemunculannya  dalam  suatu karya. Ketiga, menggambarkan  letak  ke- salahan  dan  memperkirakan  penyebab  ke- salahan  tersebut. Kelima, mengoreksi  ke- salahan  tersebut  serta  merekomendasikan solusi  perbaikan  atas  kesalahan  tersebut (Tarigan dan Sulistyaningsih, 1998).
Pembelajaran bahasa pada berbagai jenjang  pendidikan  dewasa  ini  berkutat pada pembelajaran bahasa standar.
Mahsun,  (2012)  berpendapat  bahwa  pem- belajaran  semacam  ini  cukup  dimaklumi, karena sejauh ini kajian linguistik, terutama yang  bersifat  intrabahasa  itu  sendiri,  se- mata-mata baru berkutat pada upaya penye- lesaian  masalah  kebahasaan  demi  men- jawab  masalah  bahasa  itu  sendiri  secara internal. Dengan demikian, analisis kesala- han  berbahasa  pada  bahasa  tulis  menjadi sesuatu  yang  penting  untuk  dilakukan dalam upaya penggunaan bahasa Indonesia yang standar.
Kegiatan  analisis  kesalahan  berba- hasa  merupakan  kegiatan  yang  kompleks baik  dari  segi  tahapan  pelaksanaannya maupun  bidang  kajiannya.  Sebagaimana yang  telah  dinyatakan  sebelumnya  bahwa analisis  kesalahan  berbahasa  memiliki prosedur  kerja  yang  perlu  diikuti.  Adapun bidang  kajian  yang  perlu  dianalisis  dalam
Copyright © 2016, RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa, P-ISSN: 2406-9019, E-ISSN: 2443-0668
kegiatan  analisis  kesalahan  berbahasa  tuli- san  adalah  bidang  morfologi,  bidang  sin- taksis  baik  berupa  frasa  maupun  klausa, bidang semantik dan penggunaan ejaan ba- hasa Indonesia.

## 3. PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian terhadap  dokumen  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  4/PUU-XI/2013  Perihal Pengujian  Undang-Undang  Nomor  42 Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum Presiden  dan  Wakil  Presiden  terhadap UUD  RI  1945  ditemukan  beberapa  hal yang  berkaitan  dengan  penggunaan  bahasa yang  dapat  dianalisis  berdasarkan  sudut pandang  analisis  kesalahan  berbahasa. Penggunaan  bahasa  dalam  putusan  ini dipandang sebagai sesuatu yang keluar dari aturan  ketatabahasaan.  Dalam  putusan  ini banyak  ditemukan  kata,  frasa,  dan  kalimat yang  rancu  atau  menyimpang  dari  kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Tabel  berikut  ini  menyajikan beberapa  bentuk  atau  wujud  data  hasil penelitian  yang  didapatkan  dalam  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  4/PUU- XI/2013  Perihal  Pengujian  Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  2008  tentang Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil Presiden terhadap UUD RI 1945.
Bentuk-bentuk  Kesalahan  Berbahasa Tulis pada Naskah Putusan MK Kesalahan  Berbahasa  Tulis  terkait  Pola

## Kalimat
Pada  bab  pembahasan  di  atas  telah dipaparkan secara singkat mengenai bentuk
Copyright © 2016, RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa, P-ISSN: 2406-9019, E-ISSN: 2443-0668
-bentuk  kesalahan  bahasa  tulis  pada  pu- tusan  MK.  Kesalahan  berbahasa  tulis  ter- kait dengan pola kalimat dapat dilihat pada data berikut ini.
1.  Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,

## RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa, Vol. 2, No.1 April 2016, 180

## Tabel 1 Hasil Penelitian (Sumber Putusan MK Nomor 4/PUU-XI/2013)
Bentuk-Bentuk Kesalahan Bahasa Tulis pada Putusan MK Wujud Data
Pola kalimat 1.  Yang  mengadili  perkara  konstitusi  pada tingkat pertama dan terakhir 2.  Membaca permohonan pemohon; 3.  Mendengar keterangan pemohon; 4.  Memeriksa bukti-bukti pemohon; 5.  Mendengar  keterangan  ahli  dan  saksi pemohon;
6.  Mendengar keterangan pemerintah;
7.  Mendengar dan membaca keterangan Dewan
Perwakilan Rakyat;
8.  Membaca kesimpulan pemohon;
9.  Menimbang bahwa pemohon;
10. Menimbang  bahwa  terhadap  permohonan pemohon;
11. Menimbang  bahwa  maksud  dan  tujuan permohonan a quo;
12. Menimbang bahwa berdasarkan; 13. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan; 14. Menimbang pula bahwa MK; 15. Menimbang pula bahwa pokoknya pemohon; 16. Menimbang bahwa pasal; 17. Bahwa selanjutnya telah menentukan; Penggunaan Diksi 1.  Duduk perkara 2.  Pertimbangan hukum 3.  Konklusi 4.  Mahkamah berwenang 5.  Mahkamah berkesimpulan 6.  Amar putusan Penggunaan istilah-istilah pinjaman 1. Opening statement 2. A quo
3. Ne bis in idem
4. Causal verband
5. Sic 6. Junto
7. In casu
menjatuhkan  putusan  dalam  perkara Pengujian  Undang-Undang  Nomor  42 Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum
Presiden  dan  Wakil  Presiden  terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  yang diajukan oleh:
2.  Nama : Sri Sudarjo
Alamat  :  Jalan  Batu  Ampar  3  Nomor 11A, Kelurahan Batu Ampar,
Kecamatan  Kramatjati,  Condet, Jakarta Timur
Kutipan  di  atas  menggambarkan bahwa  MK  tidak  memperhatikan  kaidah penggunaan  bahasa  Indonesia  yang  benar [EYD]  karena  kata yang terletak  di  awal kalimat.  Selain  itu,  penempatan  kata yang setelah  perincian  nomor  1.1  di  atas  dapat menghilangkan  fungsi-fungsi  pola  kalimat yaitu fungsi subjek dan predikat kalimat.
Kesalahan  lain  pada  kutipan putusan  di  atas  adalah  adanya  penggunaan huruf  kapital  di  tengah  kalimat  yaitu  pada kata nama dan alamat .  Kedua  kata  ini merupakan kelanjutan dari kalimat sebelumnya  sehingga  seharusnya  ditulis dengan  huruf  kecil.  Kesalahan  ini mengaburkan  norma-norma  kebahasaan yang  seharusnya  digunakan  oleh  para pejabat negara. Hal ini tentunya tidak patut dilakukan oleh lembaga negara. Karena hal ini  dijamin  oleh  Undang-Undang  Dasar
Copyright © 2016, RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa, P-ISSN: 2406-9019, E-ISSN: 2443-0668
Republik  Indonesia  tahun  1945  BAB  XV Pasal  36  tentang  fungsi  dan  kedudukan bahasa  Indonesia  yang  menyebutkan bahwa  kedudukan  bahasa  Indonesia sebagai bahasa resmi atau bahasa negara.
Aspek  bentuk  kalimat  lain  yang digunakan  oleh  MK  yang  menyebabkan kalimat  tersebut  mengandung  makna  yang tidak  jelas  adalah  penghilangan  subjek pada  beberapa  kalimat.  Berikut  ini beberapa bukti kalimat dengan penghilangan  subjek  yang  dilakukan  oleh
MK.
3.  Membaca permohonan pemohon;
4.  Mendengar keterangan pemohon;
5.  Memeriksa bukti-bukti pemohon;
6.  Mendengar  keterangan  ahli  dan  saksi pemohon;
7.  Mendengar keterangan pemerintah;
8.  Mendengar  dan  membaca  keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
9.  Membaca kesimpulan pemohon; 10. Menimbang bahwa pemohon; 11. Menimbang bahwa terhadap
permohonan pemohon;
12. Menimbang  bahwa  maksud  dan  tujuan permohonan a quo;
13. Menimbang bahwa berdasarkan; 14. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan; 15. Menimbang pula bahwa MK;
16. Menimbang  pula  bahwa  pokoknya pemohon;
17. Menimbang bahwa pasal;
18. Bahwa selanjutnya telah menentukan;
Kutipan  di  atas  merupakan  data yang  diambil  dari  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  4/PUU-XI/2013  Perihal Pengujian  Undang-Undang  Nomor  42 Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum Presiden  dan  Wakil  Presiden  terhadap UUD  RI  1945.  Keenam  belas  kutipan  di atas  merupakan  bukti  ketidaksesuaian dengan kaidah EYD.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  pola kalimat  bahasa  Indonesia  adalah  S-P-O (Subjek-Predikat-Objek). Dengan demikian,  pola  kalimat  yang  terdapat dalam  putusan  MK  tersebut  tidak memenuhi  persyaratan  sebagai  kalimat efektif.  Padahal,  kalimat  efektif  adalah kalimat  yang  mampu  menyampaikan informasi  kepada  penerima.  Sebagaimana telah  dijelaskan  pada  bagian  sebelumya bahwa  syarat  sebuah  kalimat  yang  efektif adalah  adanya  unsur  subjek  dan  predikat. Sedangkan  pada  kutipan  di  atas  semua kalimat  tersebut  tidak  memiliki  unsur subjek  sehingga  tidak  jelas  pelaku  dari perbuatan ( membaca,
mendengar,
memeriksa, dan menimbang ) yang disebutkan pada kalimat-kalimat tersebut.
Kesalahan  Berbahasa  Tulis  terkait  Un- sur Serapan
Kata-kata  dalam  bahasa  asing seperti opening statement, A quo, Ne bis in idem,  Causal  verband,  Sic,  Junto ,  dan In casu tampak  jelas  masih  digunakan  oleh MK  di  dalam  membuat  putusan.  Padahal, disadari  bahwa  bahasa  nasional  adalah bahasa  Indonesia.  Penggunaan  istilah- istilah  hukum  ini  sangat  berpeluang  untuk mengaburkan  makna  kata  atau  frasa  yang digunakan.  Berikut  ini  akan  dikemukakan beberapa  bentuk  istilah  asing  yang digunakan  oleh  MK  dalam  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  4/PUU- XI/2013  Perihal  Pengujian  Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  2008  tentang Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil Presiden  terhadap  UUD  RI  1945.  Di samping  itu,  perlu  kiranya  ditegaskan  di sini  bahwa  putusan  yang  dibuat  oleh  MK tersebut  tidak  hanya  dibaca  oleh  mereka semata (MK), tetapi juga dibaca oleh pihak yang  akan  menerima  putusan  tersebut. Pertanyaan  susulannya  adalah  bagaimana jika putusan yang dibuat oleh MK tersebut tidak  bisa  dipahami  oleh  penerima dikarenakan  masih  menggunakan  bahasa asing?  Bukankah  dalam  kajian  kebahasaan (baca linguistik)  dikenal  istilah  adopsi  dan adaptasi?  Jika  memang  kata-kata  dalam bahasa-asing  tersebut  sudah  memiliki padanan  dalam  bahasa  Indonesia,  lalu
mengapa  masih  digunakan  di  dalam membuat putusan 1)  DPR  menyampaikan keterangan secara lisan (opening statement) pada  persidangan  11  Februari  2013. (Putusan hlm.  53)? Misalnya, kata opening adalah  kata  bentukan  yang  diderivasi  dari bentuk  dasar  (BD)  /open/  yang  berarti buka ,  yang  dilekatkan  dengan  sufiks  /ing/ yang  dalam  bahasa  Inggris  morfem  /-ing/ tersebut  bermakna sedang  melakukan atau dapat  membentuk  nomina  dari  kelas  kata yang  lain.  setelah  dibubuhkan  dengan bentuk  dasar  /open/.  Dengan  demikian, kata /opening/ dipadankan dengan membuka .  Dalam  putusan  MK  tersebut, kata opening digabungkan  dengan  kata statement sehingga  membentuk  frasa opening  statement yang  jika  dipadankan dengan bahasa Indonesia bermakna pernyataan pembuka .
Pada  kutipan  di  atas  terdapat  frasa opening  statement sebagai  arti  frasa keterangan  secara  lisan .  Frasa  istilah opening  statement yang  digunakan  MK sangat  berbeda  dengan  arti  bahasa Indonesia  yang  sebenarnya.  Berdasarkan kamus An  English-Indonesian  Dictionary karangan  John  M.  Echols  dan  Hassan Shadily,  (1994)  dijelaskan  bahwa  tidak terdapat  makna secara  lisan untuk  kata opening. Demikian  juga  tidak  terdapat frasa opening  statement sehingga  tidak dapat  diartikan keterangan  secara  lisan .
Copyright © 2016, RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa, P-ISSN: 2406-9019, E-ISSN: 2443-0668
Dengan  demikian,  peneliti  menyimpulkan bahwa  hal  ini  tidak  sesuai  dengan  aturan semantik kebahasaan dan dapat membingungkan banyak pihak.
Demikian juga kata a quo juga ter- masuk ke dalam bahasa asing. Kata a quo , jika  dipadankan  dalam  bahasa  Indonesia bermakna sebagai,  partai .  Secara  leksikal, kata a  quo adalah  istilah  atau  terminologi yang digunakan dalam hukum. Dalam cup- likan data 1) “Pemohon dalam permohonan a quo, mengemukakan bahwa hak konstitu- sionalnya  telah  dirugikan”.  (Putusan  hlm. 54)  Kata  hukum  dalam  bahasa  Indonesia sepadan  dengan  kata rechti dalam  bahasa Belanda. Sebagai bahan perbandingan kata Hukum  Adat,  istilah  “hukum  adat”  adalah terjemahan  yang  berasal  dari  kata  dalam bahasa  Belanda,  “adatrecht”.  Snouck  Hur- gronje adalah orang yang pertama kali me- makai  istilah  “ adatrecht ”  itu.  Istilah “ adatrecht ”  kemudian  dikutip  dan  dipakai selanjutnya  oleh  van  Vollenhoven  sebagai istilah  teknis  yuridis.  Begitu  pula  dengan penggunaan  bahasa  asing in  casu dalam putusan MK tersebut, jelas-jelas bukan me- rupakan  bahasa  Indonesia.  Kata incasu se- jajar  dengan incase dalam  bahasa  Inggris dan memiliki makna dalam bahasa Indone- sia  menjadi dalam  kasus .  Terkait  dengan kata a quo, kata ini tidak peneliti temukan dalam  bahasa  Indonesia  bahkan  dalam bahasa  Inggris  yang  dikatakan  sebagai
bahasa  dunia.  Dengan  demikian  kata tersebut  tentu  tidak  dipahami  oleh  banyak pihak  karena  MK  pun  tidak  memberikan penjelasan  mengenai  makna  kata  tersebut. Hal  ini  sangat  berpeluang  mengaburkan makna sebagai bentuk dominasi kekuasaan yang melekat pada MK.
Selain kata a quo di atas kata yang tidak  peneliti  temukan  dalam  bahasa Indonesia  maupun  bahasa  Inggris  adalah frasa ne  bis  in  idem. Frasa  ini  tidak dipahami  maknanya  sehingga  berpotensi mengaburkan  makna,  frasa  ini  pun  tidak dijelaskan maknanya oleh MK. 19. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband ) antara kerugian dimaksud dan
berlakunya  Undang-Undang . (Putusan hlm. 65)
20. pasal  10  angka [sic] 1,  dan  pasal  14 angka [sic] 2 . (Putusan hlm. 62)
21. Oleh  karenanya,  berdasarkan  pasal  60 UU  Mahkamah  Konstitusi juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi. (Putusan hlm. 61) 22. Diberikannya  hak  konstitusional  untuk mengusulkan paslon capres dan cawapres  kepada  parpol  oleh  UUD 1945,  bukanlah  berarti  hilangnya  hak konstitusional  warga  negara in  casu pemohon. (Putusan hlm. 50)
Pada  kutipan  (19)  di  atas  terdapat frasa causal verband sebagai padanan kata
Copyright © 2016, RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa, P-ISSN: 2406-9019, E-ISSN: 2443-0668
sebab  akibat .  Berdasarkan  Kamus  Inggris- Indonesia,  (1994)  kata  yang  seharusnya digunakan  sebagai  padanan  kata sebab akibat adalah causality. Karena  kata verband bukan  termasuk  dalam  bahasa Inggris  sehingga  frasa causal  verband berpotensi tidak dipahami banyak pihak.
Pada  kutipan  (20),  kata  lain  yang tidak ditemukan dalam bahasa Inggris yang maknanya tidak dapat dipahami adalah kata sic. Kata  tersebut  digunakan  MK  pada kutipan  di  atas  dan  tidak  diberikan penjelasan  mengenai  makna  dan  fungsi kata tersebut. Hal ini merupakan salah satu cara  MK  untuk  menunjukkan  dominasi kekuasaannya melalui bahasa.
Selain  kelima  kata  yang  telah dijelaskan  di  atas,  MK  juga  menggunakan istilah  asing  yang  maknanya  tidak dipahami  pihak  lain  seperti  pada  kutipan (21). Kata tersebut adalah kata juncto . Hal ini  merupakan  bentuk  dominasi  kekuasaan melalui bahasa sebagaimana telah dijelaskan di atas.
Kata  yang  tercetak  miring  pada kutipan  putusan  (22)  adalah  kata  asing yang  tidak  diketahui  maknanya  oleh banyak  pihak  karena  kata  tersebut  tidak ditemukan  maknanya  dalam  kosakata bahasa  Indonesia  maupun  bahasa  Inggris. Pihak  yang  mengerti  makna  kata  tersebut hanyalah  MK  selaku  pengguna  kosakata tersebut.  Hal  ini  tentunya  merupakan
bentuk kesewenang-wenangan dalam penggunaan bahasa. Selain itu, hal ini juga bertentangan  dengan  aturan  bahwa  pejabat negara  seharusnya  menggunakan  bahasa Indonesia yang dipahami oleh para penutur bahasa Indonesia.
Berdasarkan  kutipan  putusan  di atas,  dapat  dilihat  beberapa  istilah  asing yang tidak sesuai dengan makna leksikalnya  dan  bahkan  tidak  terdapat penjelasan makna kata-kata tersebut. Kata- kata  tersebut  tidak  ditemukan  dalam kosakata  bahasa  Indonesia  dan  bahasa Inggris yang disebut sebagai bahasa dunia. Hal  ini  sangat  berpotensi  mengaburkan makna kata yang digunakan.
Kesalahan Berbahasa Tulis terkait Diksi
(Bias Semantik)
Eriyanto (2011), menyatakan bahwa  pada  dasarnya  elemen  penggunaan diksi atau bagaimana seseorang melakukan pemilihan  kata  atas  berbagai  kemungkinan kata  yang  tersedia.  Suatu  fakta  umum terdiri  atas  beberapa  kata  yang  merujuk pada  fakta.  Kata meninggal misalnya mempunyai  kata  lain: mati,  tewas,  gugur, terbunuh, menghembuskan nafas  terakhir, mampus,  tidak  bernyawa  lagi, dan  lain sebagainya.  Di  antara  beberapa  kata  itu, seseorang  dapat  memilih  di  antara  pilihan yang  tersedia.  Dengan  demikian,  pilihan kata  yang  dipakai  tidak  semata  hanya
Copyright © 2016, RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa, P-ISSN: 2406-9019, E-ISSN: 2443-0668
karena  kebetulan,  tetapi  juga  secara ideologis menunjukkan pemaknaan seseorang terhadap fakta/realitas.
Dalam  hal  penggunaan  diksi  ini, sikap  MK  adalah  menggunakan  frasa idiomatik  yaitu  frasa  yang  tidak  bermakna sebenarnya.  Hal  ini    menunjukkan  adanya usaha untuk mengaburkan makna kata yang digunakan sehingga tidak mudah dipahami oleh  orang  lain.  Berikut  dikutip  putusan MK  Perihal  Pengujian  Undang-Undang Nomor  42  Tahun  2008  tentang  Pemilihan Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden terhadap UUD RI 1945 yang menggunakan diksi yang tidak sebenarnya.
23. Duduk Perkara (Putusan hlm. 1)
24. Pertimbangan hukum (Putusan hlm. 62
25. Konklusi (Putusan hlm. 70)
26. Mahkamah berkesimpulan dan Mahkamah  berwenang (Putusan  hlm 70)
27. Amar putusan (Putusan hlm 71)
Setyaningsih  (2015)  menyebutkan bahwa  idiom  atau  yang  biasa  disebut dengan ungkapan adalah salah satu bentuk peribahasa.
Peribahasa didefinisikan sebagai kegiatan berbahasa dengan menggunakan  bahasa  kias.  Penggunaan peribahasa ini bertujuan untuk menyampaikan  maksud  tertentu  misalnya menyindir,  memperindah  bahasa,  dan penyampaikan  maksud  khusus.  Tujuan
penggunaan  ungkapan  yang  terakhir  inilah yang  tampak  pada  diksi  yang  digunakan oleh  MK  untuk  memengaruhi  opini  pihak yang  ingin  dimarjinalkan,  dalam  hal  ini adalah pemohon.
Penggunaan  idiom  atau  ungkapan ini  dapat  dilihat  pada  kutipan  (23)  yaitu pada  kata duduk  perkara. Frasa  idiomatik ini  sangat  berpeluang  untuk  mengaburkan makna  sebenarnya  pada  kata  yang digunakan. Berdasarkan penjelasan di atas, frasa idiomatik tersebut seharusnya diganti dengan  kata  yang  tidak  bermakna  kias. Frasa  yang  dapat  digunakan  sebagai alternatif  frasa duduk  perkara adalah masalah utama sebagaimana yang dicantumkan  pada  KBBI  Edisi  Keempat (2013).  Frasa masalah  utama tentunya lebih mudah dipahami daripada frasa duduk perkara karena makna  pada  frasa masalah utama adalah  makna  denotasi  atau  makna yang sebenarnya.
Data  berikutnya  (kutipan  24)  yang terkait  dengan  penggunaan  diksi  yang menyebabkan makna kalimat menjadi tidak jelas  adalah  adanya  frasa pertimbangan hukum .  Jika  ditilik  berdasarkan  makna kamus,  kata pertimbangan bermakna pendapat  tentang  baik  dan  buruk  (KBBI, 2013).  Pendapat  itu  sendiri  berarti  pikiran atau  anggapan.  Kata-kata  ini  tentunya mengandung  makna  yang  sangat  subjektif artinya  kebenaran  sesuatu  tergantung
Copyright © 2016, RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa, P-ISSN: 2406-9019, E-ISSN: 2443-0668
pandangan pribadi seseorang yang bisa jadi tidak  didasarkan  pada  pengkajian  dan telaah  empirik.  Dengan  demikian  kata tersebut  tidak  seharusnya  digunakan sebagai dasar atau pijakan untuk memutuskan  suatu  perkara  apalagi  yang menyangkut hak-hak politik warga negara. Melalui frasa pertimbangan hukum tersebut peneliti menilai bahwa ada upaya dari MK untuk  menggiring  opini  publik  bahwa pendapat  hukum  tersebut  telah  diuji  dan memiliki  kebenaran  serta  berkekuatan hukum  tetap.  Jika  memang  benar  bahwa pertimbangan  hukum  tersebut  telah  diuji dan  ditelaah  berdasarkan  bukti  empirik frasa  yang  seharusnya  digunakan  sebagai alternatif frasa pertimbangan hukum adalah telaah  hukum atau pengkajian  hukum.
Peneliti  menilai  bahwa  kata telaah dan pengkajian lebih  bermakna  objektif  dan berdasarkan  bukti  empirik.  Sebagaimana disebutkan  dalam  KBBI  (2013)  bahwa telaah berarti penyelidikan; kajian; pemeriksaan;  penelitian.  Begitu  pula dengan  kata pengkajian yang  berarti penyelidikan; penelaahan (KBBI, 2013).
Selain  kedua  frasa  yang  telah dijelaskan  pada  kutipan  (25),  perihal penggunaan  diksi  yang  menyebabkan makna  kata  menjadi  kabur  juga  dilakukan MK pada kata konklusi . Berdasarkan makna kamus  (KBBI,  2013) konklusi bermakna simpulan. Kata simpulan tentu lebih mudah
dipahami oleh berbagai pihak daripada kata konklusi. Untuk  menunjukkan  sikap independen, seharusnya MK memilih kata- kata yang dipahami oleh banyak pihak agar tidak  terkesan  mengaburkan  makna  kata yang sesungguhnya.
Penggunaan  diksi  yang  dilakukan MK  juga  menyebabkan  makna  kata  tidak logis atau rancu. Hal ini dapat dilihat pada kutipan (26) Mahkamah berkesimpulan dan Mahkamah  berwenang. Pada  kedua  klausa tersebut  terkandung  makna  yang  tidak masuk  akal.  Hal  ini  berdasarkan  makna kata  yang  dikandung  oleh  kedua  klausa tersebut.  Sebagaimana  dijelaskan  dalam KBBI  (2013)  bahwa  kata mahkamah bermakna  badan  tempat  memutuskan hukum atas suatu perkara atau pelanggaran; pengadilan. Sedangkan kata berkesimpulan dan  kata berwenang merupakan  tindakan yang  hanya  bisa  dilakukan  oleh  manusia atau  orang  bukan  lembaga.  Dengan demikian  kata  yang  seharusnya  digunakan adalah para hakim berkesimpulan dan para hakim  berwenang  agar  makna  yang terkandung dalam klausa tersebut logis atau masuk  akal.  Alternatif  ini  didasarkan  pada makna para  hakim tentu  yang  dimaksud adalah orang  yang mempunyai kesimpulan dan  kewenangan.  Sebagaimana  dijelaskan dalam  KBBI  (2013)  bahwa  hakim  berarti orang  yang  mengadili  perkara  dalam pengadilan atau mahkamah.
Copyright © 2016, RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa, P-ISSN: 2406-9019, E-ISSN: 2443-0668
Kutipan  lain  yang  terkait  dengan kesalahan  diksi  ini  adalah  frasa amar putusan pada  kutipan  (27).  Frasa amar putusan mengandung  makna  yang  rancu atau  tidak  jelas.  Hal  ini  disebabkan amar berarti suruhan sedangkan putusan berarti hasil  memutuskan.  Jika  digabung,  kedua kata  tersebut  berarti suruhan  hasil memutuskan. Makna  yang  ditimbulkan  ini tentunya  tidak  berterima  secara  semantis karena  tidak  mengacu  pada  sesuatu  yang jelas.  Untuk  memperoleh  makna  yang berterima secara semantis, seharusnya MK menggunakan  frasa putusan  hakim yang berarti  hasil  yang  telah  diputuskan  oleh para hakim (KBBI, 2013).
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya  bahwa  sebagai  sebuah  laras bahasa,  bahasa  hukum  Indonesia  memiliki karakteristik  tersendiri  yang  berbeda dengan karakteristik laras bahasa yang lain seperti  laras  bahasa  jurnalistik  dan keilmuan.  Namun  demikian,  karakteristik ini tidak sepatutnya dijadikan sebagai dasar membangun kebebasan berbahasa sehingga menyebabkan  terjadinya  ketidaktaatasasan berbahasa. Jika hal ini terjadi, makna yang terbangun  melalui  sebuah  kalimat  menjadi bias  sehingga  memungkinkan  terjadinya rekayasa kekuasaan melalui bahasa.
Penjelasan mengenai bentuk-bentuk atau  pilihan  bahasa  dalam  Putusan Mahkamah konstitusi di atas menunjukkan
kualitas  bahasa  hukum  Indonesia  saat  ini. Hal  ini  dikuatkan  dengan  penelitian Lumintaintang  (2003)  yang  menyebutkan bahwa  kualitas  bahasa  hukum  Indonesia saat ini sebagian besar tidak taat asas pada kaidah  ketatabahasaan  yang  berlaku  bagi bahasa Indonesia. Lebih lanjut Lumintaintang  (2003)  menjelaskan  bahwa bahasa-bahasa  yang  digunakan  dalam produk  hukum  Indonesia  mengandung penyimpangan norma ketatabahasaan, seperti  dalam  pengalimatan,  bentuk  dan pilihan kata serta penulisannya. Setidaknya hal  ini  pulalah  yang  ditemukan  dalam penelitian yang dilakukan ini.
Faktor-Faktor Penyebab Kesalahan Ber- bahasa  Tulisanpada  Naskah  Putusan MK
Pangkal penyebab kesalahan berbahasa  termasuk  kesalahan  bahasa  tulis pada naskah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  4/PUU-XI/2013  Perihal  Pengujian Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2008 ada pada orang  yang menggunakan bahasa yang  bersangkutan,  bukan  pada  bahasa yang  digunakan.  Terjadinya  kesalahan bahasa  tulis  pada  penyusunan  naskah tersebut disebabkan berbagai faktor, antara lain sebagai berikut.
 Pedoman  dalam  penyusunan  naskah putusan tidak sesuai atau tidak berpedo- man pada kaidah EYD.
Copyright © 2016, RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa, P-ISSN: 2406-9019, E-ISSN: 2443-0668
Penyusunan  tatanaskah  putusan  MK pada  dasarnya  mengikuti  ketentuan yang  telah  dibuat  oleh  lembaga  yang berada  di  atasnya.  Pedoman  tersebut menjadi acuan bagi MK di dalam mem- buat putusan. Dalam kenyataannya, pe- doman  yang  dibuat  itu  belum  sepe- nuhnya  mengikuti  kaidah-kaidah  ba- hasa  Indonesia  terutama  EYD.  Dengan demikian,  kesalahan  berbahasa  tulis pada  putusan  MK  pun  tidak  dapat  di- hindari  karena  berpegang  pada  pedo- man yang tidak sepenuhnya sesuai den- gan kaidah bahasa Indonesia.
 Penyusunan  naskah  putusan  mk  yang tidak sesuai dengan EYD
Kesalahan  berbahasa  tulis  dalam penyusunan  naskah  putusan  MK  juga terjadi karena dalam proses penyusunan naskah putusan MK tidak mengindahkan kaidah bahasa Indonesia (dalam  hal  ini  EYD).  Meskipun memiliki  pedoman  dari  lembaga  di atasnya,  paling  tidak  penyusun  naskah harus  memiliki  inisiatif  sendiri,  artinya disesuaikan  dengan  kaidah  BI  sebagai bahasa  nasional  sekaligus  bahasa keilmuan.  Namun  demikian,  kesalahan bahasa  tulis  pun  tidak  dapat  dihindari karena  tidak  berpedoman  pada  kriteria penulisan  naskah  putusan  yang  sesuai dengan  aspek  kebahasaan  Indonesia yang baik dan benar.
 Pengaruh bahasa daerah
Bahasa  daerah  sebagai  bahasa  pertama memiliki  pengaruh  yang  cukup  besar terhadap  penggunaan  bahasa  kedua; dalam  hal  ini  bahasa  Indonesia.  Para pakar  pembelajaran  bahasa  kedua  pada umumnya  percaya  bahwa  bahasa pertama  (bahasa  ibu  atau  bahasa  yang lebih  dulu  diperoleh)  mempunyai pengaruh  terhadap  proses  penguasaan bahasa  kedua  (Chaer,  2003).  Pengaruh bahasa  daerah  dapat  terlihat  pada bahasa  lisan  maupun  bahasa  tulis. Dalam  naskah  putusan  MK,  pengaruh bahasa daerah ini terlihat pada susunan kalimat  bahasa  Indonesia  yang  dibuat. Pengaruh tersebut tampak pada penggalan laporan berikut ini
28. Menimbang  pula  bahwa  pokoknya pemohon…
Tampak jelas bahwa kata pokoknya tidak  seharusnya  ada  di  kalimat  tersebut. Kalimat ini dapat dikelompokkan ke dalam jenis kalimat yang sudah mendapat penga- ruh bahasa daerah (Jawa: pokok e ). Kalimat di  atas  secara  kaidah  seharusnya  ditulis menimbang pula bahwa pemohon …

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  yang  telah  dilakukan,  simpu- lan  penelitian  yang  berjudul  Analisis  Ke-
Copyright © 2016, RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa, P-ISSN: 2406-9019, E-ISSN: 2443-0668
salahan  Bahasa  pada  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  4/PUU-XI/2013  dan Relevansinya terhadap Pembelajaran Bahasa  Indonesia  Keilmuan  di  Perguruan Tinggi ini dapat dirincikan dalam beberapa pernyataan berikut.
1.  Bentuk-bentuk  kesalahan  berbahasa tulisan  pada  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  4/PUU-XI/2013 Perihal  Pengujian  Undang-Undang Nomor  42  Tahun  2008  tentang Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil Presiden terhadap UUD RI 1945 terjadi pada  pola  kalimat,  bidang  semantik, dan bidang penggunaan EYD.
2.  Faktor-faktor  yang  menyebabkan  ke- salahan berbahasa tulisan dalam penyu- sunan  naskah  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  4/PUU-XI/2013
Perihal  Pengujian  Undang-Undang Nomor  42  Tahun  2008  tentang Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil Presiden terhadap UUD RI 1945 terdiri atas:  (a)  pedoman  dalam  penyusunan naskah  putusan  MK  tidak  sesuai dengan  EYD;  (b)  penyusun  naskah Putusan MK tidak sesuai dengan EYD; (c) adanya pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  penulis  sampaikan kepada Prof. Drs. H. Mahyuni, M.A., Ph.D
dan Dr. H. Muhammad Sukri, M.Hum. atas bimbingan  dan  masukan-masukan  selama proses  penulisan  artikel  ini.  Terima  kasih juga  penulis  sampaikan  kepada  mitra bestari  dan  tim  jurnal  Retorika  yang  telah mempublikasikan karya ilmiah penulis.

## DAFTAR PUSTAKA
Akmaluddin. 2014. Analisis Kesalahan Bahasa Tulisan  pada  Naskah  Dinas  di Sekretariat Daerah Pemkot Mataram dan Relevansinya terhadap Pembelajaran  Bahasa  Indonesia pada  Jenjang  Pendidikan  Menengah. Tesis. Universitas Mataram,
Mataram.
Ali,  M.  2009. Teori  dan  Praktek  Metodologi Riset  Pendidikan  dan  Analisis Kuantitatif. Surabaya: Unesa University Press. Alwasilah,  C..2008. Filsafat  Bahasa  dan Pendidikan. Bandung: Remaja
Rosdakarya
Asikin,  Z..  2013. Pengantar  Ilmu  Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Badara,  A..  2012. Analisis  Wacana:  Teori, Metode,  dan  Penerapannya  pada Wacana  Media. Jakarta:  Kencana Prenada Media Grup.
Chaer,  A..  2009. Psikolinguistik  Kajian Teoritik. Jakarta: Rineka Cipta. Cithra,  L.R..  2013. Analisis  Wacana  Kritis tentang  Pemberitaan  Perempuan dalam  Teks  Berita  Tabloid  Realita.
Unipersitas  Pendidikan  Indonesia. Skripsi. Darma,  Y.A..  2009. Analisis  Wacana  Kritis. Bandung: CV Yrama Widya.
Delima,  N.N..  2011. Analisis  Wacana  Kritis Lirik. Universitas Indonesia. Skripsi.
Dewojati, C.. 2010. Wacana Hedonisme dalam Sastra Populer Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Eriyanto.  2011. Analisis  Wacana  Pengantar Analisis  Teks  Media .  Yogyakarta:
LkiS Printing Cemerlang Gie,  T.L.  2007. Pengantar  Filsafat  Ilmu. Yogyakarta: Liberty Gunarwan,  A..2001. Pengantar  Penelitian
Copyright © 2016, RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa, P-ISSN: 2406-9019, E-ISSN: 2443-0668
Sosiolinguistik. Jakarta:  Departemen Pendidikan Nasional. Hadikusuma,  H..  2010. Bahasa  Hukum Indonesia. Bandung: PT Alumni. Halliday, M.A.K.. 1999. Functional Grammar. New  York:  Oxford  University  Press Inc.
Harahap,
M.Y.. 2006. Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan,  Banding,  Kasasi,  dan Peninjauan  Kembali. Jakarta:  Sinar Grafika Hegel,  G.W.F..  2007. Filsafat  Sejarah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hergenhahn,  B.R.  dan  Mathew  H.O..  2008. Theories of Learning (Teori Belajar). Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group.
Ibrahim  A.Sy..  1985. Aliran-Aliran  Linguistik . Surabaya: Usaha Nasional.
Jorgensen,  M.W.  dan  Louise  J.  Phillips.  2007. Analisis  Wacana  Teori  dan  Metode. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kansil,  C.S.T..  2002. Pengantar  Ilmu  Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
Lumintaintang,  Y.B.M.  2003. Kualitas  Laras Bahasa Hukum Berikut Kesalahkaprahannya. Pusat  Bahasa, Jakarta.
Lumintaintang, Y.B.M. 2003. Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun 2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi . Jakarta: Cemerlang
Lumintaintang,  Y.B.M.  2009. Peraturan  MK Mengenai
Perselisihan
Hasil Pemilihan  Umum  2009. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI Lumintaintang,  Y.B.M.  2009. UUD  1945  dan Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  24  Tahun  2003  tentang Mahkamah
Konstitusi. Jakarta:
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI Mahsun.  2010. Genolinguistik  Kolaborasi Linguistik  dengan  Genetika  dalam Pengelompokan Bahasa dan Populasi Penuturnya. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar .
Mahsun.  2011. Metode  Penelitian  Bahasa Tahapan  Strategi,  Metode,  dan Tekniknya. Jakarta:  PT  Rajagrafindo
Persada. Marbun,  R.,  dkk.  2012. Kamus  Hukum Lengkap. Jakarta: Visi Media
Muhammad.  2011. Paradigma  Kualitatif Penelitian Bahasa. Yogyakarta: Liebe Book Press.
Mustansyir,  R.  dan  Misnal  M..  2010. Filsafat Ilmu. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Petras,  J.  dan  Henry  V..  2001. Kedok Globalisasi  Imperialisme  Abda  21. TT: Caraka Nusantara.
Prasetyo,  T.  dan  Abdul  Halim  B..  2012.
Filsafat,  Teori,  dan  Ilmu  Hukum Pemikiran  Menuju  Masyarakat  yang Berkeadilan dan Bermartabat. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Russell,  B..  2007. Sejarah  Filsafat  Barat  dan
Kaitannya  dengan  Kondisi  Sosio
Politik Zaman Kuno hingga Sekarang. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.
S.  Indriati,  M.F.  2007. Ilmu  Perundang- Undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius S.  Indriati,  M.F.2007. Ilmu  Perundang-
Undangan,  Proses,  dan  Teknik
Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius.
Said,  E.W..  2003. Kekuasaan,  Politik,  dan Kebudayaan. Jakarta: Pustaka Promethea.
Saragih,  A..  2003. Bahasa  dalam  Konteks Sosial. Medan:  Universitas  Sumatera Utara.
Saussure,  F.D..  1993. Pengantar  Linguistik Umum. Yogyakarta: GMU Press Schiffrin, D.. 2007. Ancangan Kajian Wacana. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sobur,  A..  2012. Analisis  Teks  Media. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Suyono  dan  Harianto.  2011. Belajar  dan Pembelajaran  Teori  dan  Konsep Dasar. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Syakur,  N.  2009. Kognitivisme  dalam
Metodologi  Pembelajaran  Bahasa.
Yogyakarta: Pustaka Insan Madani. Thobroni,  M.  dan  Arif  M.  2011. Belajar  dan Pembelajaran Pengembangan Wacana  dan  Praktek  Pembelajaran dalam Pembangunan Nasional.
Jakarta: ArRuzz Media. Tim  Penyusun.  2011. Prosiding  Bahasa  dan Sastra  Indonesia  Konservasi  dan
Copyright © 2016, RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa, P-ISSN: 2406-9019, E-ISSN: 2443-0668
Pendidikan  Karakter. Yogyakarta: Kepel Press.
Tim  Redaksi  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.
2013. Kamus Besar Bahasa
Indonesia . Jakarta: Gramedia.
Titscher  S.,  dkk.  Abdul  Syukur  Ibrahim  (ed).
2009. Metode  Analisis  Teks  dan
Wacana. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.
Utama, I D.G.B.. 2009. Analisis Wacana Kritis Berita  tentang  Rancangan  Tata Ruang  Wilayah  Provinsi  (RTRWP) Bali  dalam  Harian  Bali  Post. Universitas  Pendidikan  Ganesha. Skripsi.
Wetherell,  M.  dkk..  2006. Discourse  Theory and Practice.
London: Sage
Publications.
Whitehead, A.N.. 2009. Filsafat Proses, Proses dan Realitas dalam Kajian Kosmologi. Yogyakarta: Kreasi
Wacana.
Wibowo,  F..  2007. Kebudayaan  Menggugat Menuntut  Perubahan  Atas  Sikap, Perilaku,  serta  Sistem  yang  Tidak Berkebudayaan. Yogyakarta:  Pinus Book Publisher.
Wijana,  I  D.P.  dan  Muhammad  Rohmadi. 2011. Analisis  Wacana  Pragmatik Kajian Teori dan Analisis. Surakarta: Yuma Pustaka.
Woodhouse,  M.B..  2000. Berfilsafat  Sebuah Langkah Awal. Yogyakarta: Kanisius http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/ index.php? page=web.ProfilMK&id=5 http://m.hukumonline.com