## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN MINIMARKET
IMPLEMENTATION OF MINIMARKET ARRANGEMENT POLICY
Rhea Ardhana 1 , Diana Hertati 2*
1,2 Program  Studi  Administrasi  Publik,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas Pembangunan  Nasional  “Veteran”  Jawa  Timur,  Jl.  Rungkut  Madya  No.  1,  Gunung  Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur 60294
*Korespondensi: Diana Hertati. Email: diana.adne2021@gmail.com
(Diterima: 29-04-2021; Ditelaah: 01-05-2021; Disetujui: 06-05-2021)

## ABSTRACT
The growth of minimarket numbers in Sidoarjo Regency has continually increased from year to year. Until  2019  there  have  been  398  minimarkets  founded  in  Sidoarjo  Regency.  In  addition  to  provide  high investment  to  the  regency,  the  increasing  numbers  of  trade  activities  in  the  minimarket  sector  in  Sidoarjo Regency will certainly have a negative impact on people who run  micro small and medium enterprises and traditional  markets.  The  Government  of  Sidoarjo  Regency  has  issued  a  policy  regarding  minimarket arrangement  as  stipulated  in  Local  Regulation  No.  10/2019.  The  local  regulation  is  made  to  improve  the guidance and arrangement of minimarket businesses that increasingly develop and also becomes an effort to protect the existence of micro small and medium enterprises and traditional markets. The aim of this research is  to  describe  the  implementation  of  minimarket  arrangement  policy  in  Sidoarjo  Regency.  This  research regarding  the  implementation  of  minimarket  arrangement  policy  uses  Edwards  III’s  model  of  policy implementation. Method of this research is descriptive method combined with qualitative approach. Results of this  research  generally  indicate  that  the  policy  through  the  local  regulation  regarding  the  minimarket arrangement in Sidoarjo Regency has been implemented. Nevertheless, the policy implementation has not been optimal  because  of  the  occurrence  of  local  regulation  violations  and  the  lack  of  staff  availability  as  policy implementer, then impacted on the lack to control the violations. This certainly becomes an obstacle to the policy implementation.
Key words : Minimarket Arrangement, Policy Implementation, Public Policy, Traditional Market.

## ABSTRAK
Pertumbuhan jumlah minimarket di Kabupaten Sidoarjo terus meningkat dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2019 terdapat 398 minimarket yang berdiri di Kabupaten Sidoarjo. Selain memberikan investasi yang tinggi  kepada  daerah,  bertambahnya  jumlah  kegiatan  perdagangan  di  sektor  minimarket  di  Kabupaten Sidoarjo  tentunya  memberikan  dampak  buruk  bagi  masyarakat  yang  menjalankan  usaha  mikro,  kecil  dan menengah (UMKM) dan pasar rakyat. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menerbitkan kebijakan penataan toko swalayan di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019. Peraturan daerah ini dibuat untuk meningkatkan pembinaan dan penataan usaha minimarket yang  semakin  banyak  berkembang  dan  juga  menjadi  salah  satu  upaya  perlindungan  terhadap  keberadaan UMKM dan pasar rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penataan minimarket  di  Kabupaten  Sidoarjo.  Penelitian  tentang  implementasi  kebijakan  penataan  minimarket  ini menggunakan  model  implementasi  kebijakan  Edwards  III.  Metode  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa kebijakan melalui peraturan daerah  yang  mengatur  tentang  penataan  toko  swalayan  di  Kabupaten  Sidoarjo  sudah  terimplementasikan. Akan tetapi implementasi kebijakan tersebut  belum optimal, karena masih terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap  peraturan  daerah  dan  masih  kurangnya  sumber  daya  staf  pelaksana  kebijakan  sehingga  kurang adanya  pengawasan  terhadap  pelanggaran-pelanggaran  yang  terjadi.  Hal  ini  tentunya  dapat  menghambat implementasi kebijakan.
Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Kebijakan Publik, Pasar Tradisional, Penataan Minimarket.
Ardhana, Rhea & Hertati, Diana. (2021). Implementasi Kebijakan Penataan Minimarket. Jurnal GOVERNANSI , 7(2): 131-142.

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan  jumlah  minimarket  di Kabupaten  Sidoarjo  terus  meningkat  dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2019 terdapat 398 minimarket yang berdiri di Kabupaten Sidoarjo. Banyaknya kegiatan perdagangan di  sektor  minimarket  menunjukkan  nilai investasi  yang  besar  bagi  Kabupaten Sidoarjo.  Hal  ini  didukung  dengan  terus bertambahnya  jumlah  minimarket  yang tersebar  di  seluruh  Kabupaten  Sidoarjo. Pertumbuhan  jumlah  minimarket  di Kabupaten  Sidoarjo  selama  2016-2019 ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Pertumbuhan Jumlah Minimarket di Kabupaten Sidoarjo No.  Kecamatan 2016 2017 2018 2019 1 Buduran 16 18 18 32 2 Candi 29 29 31 31 3 Gedangan 29 30 32 32 4 Jabon 2 3 3 4 5 Krembung 5 5 4 5 6 Krian 20 24 24 27 7 Porong 4 5 5 5 8 Prambon 6 6 6 6 9 Sedati 21 24 25 25 10 Sidoarjo 57 63 64 64 11 Sukodono 24 26 28 28 12 Taman 44 46 46 46 13 Tanggulangin 10 10 11 11 14 Tarik 3 3 3 3 15 Tulangan 6 7 10 10 16 Waru 36 38 41 46 17 Wonoayu 7 9 10 10 18 Balongbendo 5 8 9 13 Jumlah 324 354 370 398
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo (2020)
Data  pada  Tabel  1  di  atas  menunjuk- kan  terjadinya  peningkatan  jumlah  mini- market  yang  ada  di  Kabupaten  Sidoarjo, terutama  di  daerah-daerah  yang  strategis. Peningkatan  tersebut,  selain  memberikan investasi  yang  tinggi  kepada  daerah  dan bertambahnya  jumlah  kegiatan  perdaga- ngan  di  sektor  minimarket  di  Kabupaten Sidoarjo,  juga  memberikan  dampak  yang buruk  bagi  masyarakat  yang  menjalankan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan pasar rakyat.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah mengeluarkan  kebijakan  untuk  mengambil
jalan  tengah  yang  tidak  merugikan  dan mematikan  antara  pasar  rakyat  dan/atau usaha  mikro  dan  pengusaha  minimarket melalui  Peraturan  Daerah  Kabupaten Sidoarjo  Nomor  10  Tahun  2019  tentang Penataan  Toko  Swalayan  di  Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dilakukan agar investasi di sektor  minimarket  terus  bertambah, sementara  UMKM  dan  pasar  rakyat  tetap dapat  bertahan  dengan  adanya  mini- market.  Pentingnya  memberikan  perlindu- ngan kepada UMKM dan pasar rakyat, serta mengatur  dan  menata  keberadaan  dan pendirian  toko  swalayan  bertujuan  agar tidak merugikan dan mematikan UMKM dan pasar rakyat yang telah ada.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mela- lui  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan Kabupaten Sidoarjo merupakan pihak yang memiliki  kewenangan  secara  langsung terhadap  Peraturan  Daerah  Kabupaten Sidoarjo  Nomor  10  Tahun  2019.  Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo  memiliki  kewenangan  dan  tang- gung jawab dalam pengawasan dan pembi- naan  serta  memberikan  rekomendasi  atau saran  teknis  terhadap  adanya  pengusaha yang  mengajukan  izin  usaha  pendirian minimarket.  Adapun  persyaratan  yang harus  dipenuhi  oleh  para  pengusaha minimarket sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo  Nomor  10  Tahun  2019  adalah sebagai berikut:
1.   Lokasi  untuk  pendirian  minimarket wajib  mengacu  pada  Rencana  Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Detail Tata  Ruang  Wilayah  Kota,  dan memperhatikan  jarak  antara  lokasi pendirian dengan pasar rakyat.
2.  Harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat,  dan  UMKM  yang  berada  di wilayah pendirian minimarket.
3.  Jarak antara  minimarket  dengan  pasar rakyat paling sedikit 1000 meter.
4.  Jarak  antara  minimarket  berjejaring dalam  manajemen  yang  sama  minimal berjarak 1000 meter.
5.  Setiap  orang  atau  badan  yang  akan melakukan  kegiatan  usaha  di  bidang Toko  Swalayan  wajib  memiliki  Izin Usaha  Toko  Swalayan  (IUTS)  dan mendaftarkan ulang 5 tahun sekali.
6.  Jam kerja minimarket untuk hari Senin sampai dengan Jum’at, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB; untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB; untuk hari  besar  keagamaan,  hari  libur nasional,  pukul  09.00  WIB  sampai dengan pukul 24.00 WIB.
Peraturan  Bupati  Sidoarjo  Nomor  10 Tahun  2019  telah  memuat  berbagai  hal mengenai kebijakan operasional usaha ritel, yaitu minimarket dan diharapkan masalah- masalah  yang  dapat  terselesaikan  dengan baik,  akan  tetapi  dalam  implementasinya masih terdapat minimarket yang melanggar Peraturan  Bupati  tersebut.  Beberapa  indi- kasi  masalah  yang  muncul  sebagai  akibat pertumbuhan  minimarket  yang  semakin menjamur  di  Kabupaten  Sidoarjo  berpo- tensi memunculkan persaingan yang timbul karena lokasi minimarket yang berdekatan antara satu dengan yang lain, apalagi masih banyaknya  lokasi  minimarket  yang  berde- katan dengan pasar tradisional yang  dapat mengakibatkan  penurunan  omzet  pasar tradisional. Selain itu, menurut staf bidang perdagangan  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan  Kabupaten  Sidoarjo,  “benar bahwa  masih  banyak  minimarket  di Sidoarjo  yang  tidak  terintegrasi  dengan bangunan  yang  digunakan  sebagai  fasilitas pelayanan  masyarakat  tetapi  masih  tetap membuka  24  jam.  Ada  minimarket  yang berdiri  ilegal  tanpa  memiliki  IUTS,  tidak mendaftarkan usahanya, dan tidak memiliki izin usaha sebagaimana mestinya.”
Dengan  melihat  munculnya  sejumlah masalah  dan  berdasarkan  gambaran  latar belakang permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan  penataan  minimarket  di  Kabu- paten Sidoarjo tersebut, maka penelitian ini bertujuan  untuk  mendeskripsikan  imple- mentasi kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo.

## MATERI DAN METODE Konsep/Teori yang Relevan
Anderson dikutip dari Anggara (2014: 35) menjelaskan bahwa “ public policies are those  policies  developed  by  governmental bodies  and  officials ”  (kebijakan  publik adalah  kebijakan  yang  dikembangkan  oleh badan  dan  pejabat  pemerintah).  Lebih lanjut,  Anderson  dikutip  dari  Suaib  (2016: 1)  mengartikan  kebijakan  publik  sebagai serangkaian  tindakan  yang  mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksana- kan  oleh  pelaku  atau  sekelompok  pelaku guna memecahkan masalah tertentu.
Salah satu tahap penting dalam kebi- jakan  publik  adalah  bagaimana  implemen- tasi kebijakan dilakukan. Menurut Winarno (2007: 144), implementasi kebijakan dipan- dang  dalam  pengertian  yang  luas  sebagai tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan  undang-undang.  Tujuan  dari adanya  kebijakan  tersebut  tentuya  tidak akan  tercapai  dengan  sendirinya  tanpa kebijakan tersebut diimplementasikan.
Menurut  Edwards  III  (1980),  imple- mentasi  kebijakan  diartikan  sebagai  tahap dalam  proses  kebijakan,  yang  berada  di antara  tahap  penyusunan  kebijakan  dan tahap  hasil/konsekuensi  yang  ditimbulkan oleh  kebijakan  ( output,  outcome ).  Imple- mentasi  kebijakan  dipengaruhi  oleh  hubu- ngan  antar  variabel-variabel  determinan yang dapat ditunjukkan pada Gambar 1.
Sumber: Edwards III (1980), Anggara (2014: 250) Gambar 1. Model Hubungan Variabel Determinan Implementasi Kebijakan menurut Edwards III
Edwards  III  (1980)  mengemukakan empat  variabel  dalam  implementasi  kebi- jakan. Empat variabel tersebut saling berhu- bungan  dan  mempengaruhi  satu sama  lain dalam menentukan keberhasilan/kegagalan implementasi  kebijakan.  Keempat  variabel tersebut adalah sebagai berikut:
1.   Komunikasi:  Komunikasi  ( communica- tion ) memiliki peran/fungsi yang cukup penting  untuk  menentukan  keberha- silan kebijakan publik dalam implemen- tasinya. Intensitas dalam mengkomuni- kasikan  kebijakan  publik  pada  tataran implementasi  diperlukan  agar  duku- ngan dan komitmen pihak-pihak terkait dapat  terbentuk.  Terdapat  tiga  indi- kator  keberhasilan  komunikasi  dalam implementasi  kebijakan  publik,  yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.
2.  Struktur  Birokrasi:  Struktur  birokrasi ( bureaucratic  structure )  merupakan mekanisme  kerja  yang  dibentuk  untuk mengelola  pelaksanaan  kebijakan. Mekanisme  kerja  menekankan  perlu- nya standard operating procedure (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan di antara  para  pelaksana,  terlebih  jika pelaksanaan  kebijakan  melibatkan lebih  dari  satu  institusi.  Selain  itu, adakalanya  fragmentasi  diperlukan ketika implementasi kebijakan memer- lukan banyak program dan melibatkan banyak  institusi  untuk  mencapai tujuannya.
3.  Sumber  Daya:  Sumber  daya  ( resource ) merupakan  salah  satu  faktor  penting dalam  implementasi  kebijakan.  Imple- mentasi diteruskan secara cermat, jelas, dan  konsisten,  akan  tetapi  jika  para pelaksana  menghadapi  kekurangan sumber  daya  yang  diperlukan  untuk melaksanakan  kebijakan,  maka  imple- mentasi  akan  cenderung  tidak  efektif. Terdapat  empat  indikator  dalam  sum- ber daya implementasi kebijakan, yaitu staf,  informasi,  sarana  dan  prasarana/ fasilitas, serta kewenangan.
4.  Disposisi: Disposisi ( disposition ) meru- pakan  sikap  dan  komitmen  dari  para
pelaksana  terhadap  kebijakan  yang harus  dilaksanakan  karena  setiap kebijakan  membutuhkan  pelaksana- pelaksana  yang  memiliki  hasrat  kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai  tujuan  kebijakan  yang  diha- rapkan. Terdapat tiga unsur yang mem- pengaruhi  kemampuan  dan  kemauan pelaksana  untuk  melaksanakan  kebi- jakan,  yaitu  kognisi,  arahan  dan tanggapan  pelaksana,  serta  intensitas respons/tanggapan pelaksana.

## Metode
Spradley dikutip dari Sugiyono (2017: 209) menyatakan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait  dari  situasi  sosial.  Penentuan  fokus lebih  didasarkan  pada  tingkat  kebaruan informasi  yang  akan  diperoleh  dari  situasi sosial.  Penelitian  ini  berfokus  pada  aspek implementasi  kebijakan  penataan  mini- market  di  Kabupaten  Sidoarjo  untuk melihat  dan  mendeskripsikan  bagaimana kebijakan  tersebut  berhasil  atau  tidak berhasil diimplementasikan.
Dalam  membahas  fokus  penelitian tersebut,  penelitian  ini  menggunakan metode  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif.  Penelitian  deskriptif  kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan men- jelaskan  fenomena  sosial  yang  terjadi. Dalam  konteks  ini,  melalui  penelitian deskriptif kualitatif, peneliti berusaha men- jelaskan  apa  yang  terjadi  dalam  imple- mentasi kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo.
Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi. Menurut  Sugiyono  (2017:  225),  dalam penelitian  kualitatif,  pengumpulan  data dilakukan  pada natural  setting (kondisi alamiah),  sumber  data  primer,  dan  teknik pengumpulan  data  lebih  banyak  pada observasi  berperan  serta  ( participant observation ), wawancara secara mendalam ( in-depth interview ), dan dokumentasi.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan  model  interaktif  ( interactive model of analysis ) yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dikutip dari Sugiyono (2017: 247), yaitu pengumpulan data ( data collection ),  kondensasi  data  ( data  conden- zation ),  penyajian  data  ( data  display ),  dan penarikan kesimpulan ( conclusion drawing / verification ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan  publik  adalah  kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah.  Salah  satu  tahapan  penting dalam  kebijakan  publik  adalah  bagaimana implementasi kebijakan tersebut dilakukan sehingga  tujuan  dari  adanya  kebijakan tersebut  bisa  tercapai  (Anderson  dikutip Anggara, 2014: 35). Pemerintah Kabupaten Sidoarjo  telah  mengeluarkan  suatu  kebi- jakan  publik  dalam  rangka  melakukan penataan  minimarket  yang  ada  di  Kabu- paten  Sidoarjo.  Melalui  Peraturan  Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019, kebijakan  penataan  minimarket  di  Kabu- paten  Sidoarjo  merupakan  suatu  program yang  ditempuh  dan  dilaksanakan  oleh Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  dalam melakukan  penataan  minimarket  yang berdiri  di  wilayah  Kabupaten  Sidoarjo. Tujuan  dari  adanya  kebijakan  ini  salah satunya adalah untuk mengatur dan menata pertumbuhan  minimarket  di  Kabupaten Sidoarjo  sehingga  tidak  merugikan  UMKM dan  pasar  tradisional.  Sejalan  dengan  apa yang  telah  disampaikan  (Anderson  dikutip Anggara,  2014:  35)  untuk  mengetahui apakah tujuan dari kebijakan tersebut telah tercapai,  maka  perlu  dilihat  bagaimana implementasi kebijakan tersebut dilakukan.
Untuk mengetahui implementasi kebi- jakan  penataan  minimarket  di  Kabupaten Sidoarjo,  maka  dilakukan  deskripsi  dan analisis  implementasi  kebijakan  berdasar- kan model implementasi kebijakan menurut Edwards  III  (1980),  yaitu:  (1)  komunikasi: transmisi,  kejelasan,  dan  konsistensi;  (2) struktur  birokrasi;  (3)  sumber  daya:  staf,
informasi,  sarana  dan  prasarana/fasilitas, serta  kewenangan;  (4)  disposisi:  kognisi, arahan  dan  tanggapan  pelaksana,  serta intensitas respons/tanggapan pelaksana.

## 1.   Komunikasi
Komunikasi  merupakan  salah  satu faktor  yang  penting  dalam  implementasi kebijakan.  Sebuah  kebijakan  yang  akan diimplementasikan  harus  selalu  dikomu- nikasikan  oleh  para  pelaksana  kebijakan. Menurut  Edwards  III  (1980),  dalam  faktor komunikasi  diketahui  bahwa  keberhasilan implementasi  dipengaruhi  oleh  kejelasan, transmisi, dan konsistensi.
1)   Transmisi
Transmisi  merupakan  penyampaian informasi  mengenai  kebijakan  penataan minimarket  di  Kabupaten  Sidoarjo  dari pelaksana  kebijakan  sehingga  sampai kepada masyarakat dan para pelaku usaha minimarket di Kabupaten Sidoarjo. Penyampaian  informasi  terkait  kebijakan penataan  minimarket  di  Kabupaten  Sido- arjo  diawali  dengan  keluarnya  Peraturan Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  Nomor  10 Tahun  2019.  Penyampaian  informasi mengenai  kebijakan  penataan  minimarket di Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan Kabupaten  Sidoarjo  dan  Dinas  Penanaman Modal  PTSP  Kabupaten  Sidoarjo  telah disampaikan  kepada  para  pelaku  usaha minimarket  di  Kabupaten  Sidoarjo dengan mengundang  para  pengusaha  minimarket melalui whatsapp  group .  Penyampaian informasi melalui sosialisasi tersebut nyata- nya  masih    belum  seluruhnya  sampai kepada  sasaran  kebijakan,  yaitu  seluruh pengusaha  minimarket.  Dalam  kenyataan- nya  di  lapangan  masih  terdapat  pelang- garan-pelanggaran  yang  terjadi  karena ketidaktahuan  mengenai  informasi  kebi- jakan  penataan  minimarket  di  Kabupaten Sidoarjo  sehingga  masih  terdapat  mini- market  yang  tidak  mematuhi  apa  yang tertuang  dalam  kebijakan  tersebut.  Hal tersebut sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Tahir (2011: 97)  bahwa setiap tujuan
dan  sasaran  kebijakan  harus  disosialisa- sikan  kepada  kelompok  sasaran  sehinga dapat mengurangi distorsi implementasi.
2)   Kejelasan
Kejelasan yang dimaksud dalam hal ini adalah kejelasan informasi mengenai petun- juk teknis dan instruksi dalam pelaksanaan kebijakan  penataan  minimarket  di  Kabu- paten Sidoarjo yang diterima oleh pelaksana kebijakan, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal PTSP,  dan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja Kabupaten  Sidoarjo.  Terkait  kejelasan mengenai  petunjuk  teknis  dan  intruksi tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdaga- ngan  Kabupaten  Sidoarjo  menyampaikan informasi  kepada  dinas-dinas  terkait mengenai  Peraturan  Daerah  Kabupaten Sidoarjo  Nomor  10  Tahun  2019,  sehingga mengenai  kejelasan  informasi,  petunjuk teknis,  dan  intruksi  dalam  pelaksanaan kebijakan  telah  diterima  oleh  para  pelak- sana  kebijakan,  maka  hal  tersebut  sesuai dengan  apa  yang  diungkapkan  oleh  Tahir (2011: 101) bahwa keberhasilan implemen- tasi  kebijakan  ditentukan  oleh  bagaimana implementor memahami kejelasan isi pesan yang disampaikan untuk diteruskan kepada pelaksana.
3)   Konsistensi
Konsistensi yang dimaksud dalam hal ini  adalah  konsistensi  perintah  terkait pelaksanaan  kebijakan  penataan  mini- market  di  Kabupaten  Sidoarjo.  Kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo  konsisten  dilakukan  oleh  Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo,  Dinas  Penanaman  Modal  PTSP, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo  sesuai  dengan  Peraturan  Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019 dan  telah  dilakukan  sesuai  dengan  SOP. Konsistensi  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan  Kabupaten  Sidoarjo  dalam menjalin  komunikasi  dengan  pengusaha minimarket juga sudah konsisten dilakukan melalui whatsapp group , tetapi tentunya hal tersebut  masih  belum  sampai  menyeluruh kepada  sasaran  kebijakan . sehingga  masih
terdapat  beberapa  pengusaha  minimarket yang  masih  belum  memahami  peraturan tersebut.  Terjadinya  ketidakkonsistenan akan  menjadi  hambatan  bagi  pengimple- mentasian  kebijakan  penataan  minimarket di Kabupaten Sidoarjo, seperti yang diung- kapkan  oleh  Kadji  (2015:  65)  bahwa inkonsistensi  pesan  dan  isi  komunikasi dapat mengakibatkan hambatan yang serius dalam implementasi kebijakan.
Berdasarkan  observasi  dan  hasil wawancara  tentang  peran/fungsi  komu- nikasi,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa komunikasi  dalam  mengimplementasikan kebijakan penataan minimarket di Kabupa- ten Sidoarjo sudah terimplementasi, namun belum  sepenuhnya  optimal.  Penyampaian informasi  mengenai  kebijakan  penataan minimarket  di  Kabupaten  Sidoarjo  yang disampaikan  oleh  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Penanaman  Modal  PTSP  Kabupaten  Sido- arjo  belum  sepenuhnya  sampai  kepada sasaran kebijakan sehingga masih ada mini- market  yang  belum  mengetahui  mengenai aturan-aturan  yang  berlaku  dalam  Peratu- ran  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  Nomor  10 Tahun 2019.

## 2.   Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  dalam  penyeleng- garaan  implementasi  kebijakan  penataan minimarket  di  Kabupaten  Sidoarjo  berhu- bungan dengan SOP yang ada dan dilakukan saat implementasi kebijakan penataan mini- market di Kabupaten Sidoarjo serta koordi- nasi  dan  kerja  sama  antara  implementor kebijakan dengan stakeholder terkait. Dapat dilihat bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan  penataan  minimarket  tersebut, Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan, Dinas Penanaman Modal PTSP, dan Satuan Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Sidoarjo telah  melakukan  sesuai  dengan  SOP  dan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019. Koordinasi yang  dilakukan  oleh  dinas-dinas  tersebut juga  sudah  dilakukan  sehingga  terjalin kerjasama  dalam  mengambil  tindakan
terhadap para pengusaha minimarket yang melakukan  pelanggaran.  Rapat  bersama dengan dinas-dinas tersebut juga diadakan untuk menentukan langkah apa yang harus diambil,  namun  tidak ada  rapat  rutin  yang dilakukan,  rapat  dilakukan  jika  memang terjadi  sebuah  pelanggaran.  Hal  tersebut sesuai  dengan  apa  yang  dijelaskan  oleh Edwards  III  (1980)  dalam  Anggara  (2014: 253) bahwa dalam implementasi kebijakan perlu adanya standard operating procedure (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan di  antara  para  pelaksana,  terlebih  jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu  institusi.  Dalam  hal  ini,  adakalanya fragmentasi  diperlukan  ketika  implemen- tasi kebijakan memerlukan banyak program dan  melibatkan  banyak  institusi  untuk mencapai tujuannya.
Berdasarkan  observasi  dan  hasil wawancara  implementasi  kebijakan  seba- gaimana  dikemukakan  oleh  Edwards  III (1980),  yaitu  komunikasi,  struktur  biro- krasi,  sumber  daya,  dan  disposisi,  maka dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan  pena- taan  minimarket  di  Kabupaten  Sidoarjo sudah terimplementasi namun belum opti- mal.  Berdasarkan  hasil  penelitihan  dapat dilihat  bahwa  penyampaian  informasi mengenai  kebijakan  penataan  minimarket di  Kabupaten  Sidoarjo  disampaikan  oleh Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  dan Dinas  Penanaman  Modal  PTSP  Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan dengan cara sosia- lisasi,  yaitu  mengundang  para  pengusaha minimarket. Namun dalam pelaksanaannya kurang  adanya  penyampaian  informasi yang  menyeluruh  kepada  para  pengusaha minimarket, sehingga masih adanya pelang- garan  yang  terjadi  karena  ada  minimarket yang  belum  mengetahui  mengenai  aturan- aturan  yang  berlaku  dalam  Peraturan Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  Nomor  10 Tahun 2019. Kuarangnya pengawasan yang dilakukan  oleh  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo terhadap para pelanggar minimarket disebabkan oleh jumlah  staf  yang  masih  kurang  sehingga minimnya  pengawasan  terhadap  para
pelanggar  minimarket.  Informasi  pelang- garan  yang  ditemukan  di  lapangan  berasal dari  masyarakat  yang  lapor,  namun  dalam menanggapi  laporan  pelanggaran  masya- rakat,  Dinas  Perindustrian  dan  Perdaga- ngan,  Dinas  Penanaman  Modal  PTSP,  dan Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten Sidoarjo  selalu  menindaklanjuti  laporan tersebut  dengan  melakukan  survei  lapa- ngan  untuk  mengetahui  apakah  memang terjadi pelanggaran. Koordinasi juga dilaku- kan  oleh  dinas-dinas  tersebut  sehingga terjalin  kerja  sama  dalam  mengambil tindakan  terhadap  para  pengusaha  mini- market yang melakukan pelanggaran.

## 3.   Sumber Daya
Sumber  daya  merupakan  faktor  pen- ting  yang  dapat  mempengaruhi  keberha- silan  implementasi  kebijakan.  Suatu  kebi- jakan  tidak  akan  berjalan  tanpa  adanya sumber  daya  yang  mendukung.  Menurut Edwards  III  (1980),  dalam  faktor  sumber daya  diketahui  bahwa  keberhasilan  imple- mentasi  dipengaruhi  oleh  staf,  informasi, sarana dan prasarana/fasilitas, serta kewe- nangan.
1)   Staf
Staf merupakan sumber daya manusia yang  dibutuhkan  dalam ukuran  yang  tepat dengan  keahlian  yang  sesuai  dengan  apa yang  diperlukan.  Dari  pernyataan  yang disampaikan  oleh  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan,  Dinas  Penanaman  Modal PTSP,  dan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja Kabupaten  Sidoarjo,  staf  yang  ada  saat  ini sudah memiliki kecakapan dan kemampuan yang  baik  dalam  implementasi  kebijakan penataan  minimarket  di  Kabupaten  Sido- arjo.  Namun  jumlah  staf  yang  dimiliki  saat ini  dirasa  kurang  sehingga  minim  adanya pengawasan  terhadap  minimarket  yang melanggar dan  tidak  sesuai  dengan  aturan dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sido- arjo  Nomor  10  Tahun  2019.  Hal  tersebut sesuai  dengan  apa  yang  diungkapkan  oleh Kadji (2015: 66) bahwa apabila orang-orang yang  bertanggungjawab  terhadap  imple-
mentasi  kebijakan  tersebut  menghadapi kekurangan sumber daya dalam pekerjaan- nya, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.
2)   Informasi
Informasi  dalam  hal  ini  mencakup tersedianya  informasi  yang  berkaitan dengan  bagaimana  melaksanakan  kebija- kan,  ketersediaan  pedoman  ataupun  pera- turan  dan  data  pendukung  implementasi kebijakan  penataan  minimarket  di  Kabu- paten  Sidoarjo.  Informasi  yang  berkaitan pedoman  ataupun  peraturan  dan  data pendukung  telah  ada  dan  tertuang  dalam Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo Nomor  10  Tahun  2019.  Peraturan  daerah tersebut telah digunakan dan menjadi pedo- man  dalam  implementasi  kebijakan  pena- taan minimarket di Kabupaten Sidoarjo.
3)   Sarana dan Prasarana (Fasilitas)
Berdasarkan  hasil  observasi  dan wawancara, fasilitas fisik penunjang dalam implementasi  kebijakan  penataan  mini- market di Kabupaten Sidoarjo sudah terpe- nuhi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal PTSP, dan Satuan Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Sidoarjo menjelaskan  bahwa  terdapat  beberapa fasilitas  yang  digunakan  untuk  menunjang implementasi kebijakan. Salah satu fasilitas yang  digunakan  adalah  gedung  kantor dinas,  komputer,  dan  mobil  dinas  yang digunakan untuk survei tinjau lokasi untuk pendirian minimarket, sudah ada dan sudah terpenuhi,  seperti  yang  diungkapkan  oleh Anggara  (2014:  253)  bahwa  fasilitas  fisik sebagai  sarana  dan  prasarana  pendukung diperlukan  untuk  memperlancar  proses komunikasi  kebijakan;  tanpa  fasilitas  fisik yang  memadai,  implementasi  juga  tidak dapat efektif.
4)   Kewenangan
Kewenangan  yang  dimiliki  dalam pelaksanaan  kebijakan  berkaitan  dengan kewenangan  para  pelaksana  kebijakan dalam  mengimplementasikan  kebijakan penataan  minimarket  di  Kabupaten  Sido- arjo. Dalam hal ini, wewenang yang dimiliki
oleh  masing-masing  dinas  dalam  imple- mentasi kebijakan penataan minimarket di Kabupaten  Sidoarjo  dilakukan  sesuai dengan  SOP  yang  dimiliki  oleh  masing- masing  dinas.  Pelanggaran  yang  dilakukan oleh  pengusaha  minimarket  diselesaikan sesuai  dengan  ketentuan  dari  Peraturan Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  Nomor  20 Tahun  2019  dengan  cara  melakukan  rapat dengan  dinas-dinas  terkait  sehingga  dapat diambil tindakan yang akan dilakukan bagi para pelanggar. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Anggara (2014: 252)  bahwa  kewenangan  dapat  berwujud membawa  kasus  ke  meja  hijau,  menye- diakan barang dan jasa, kewenangan untuk memperoleh  dan  menggunakan  dana,  dan kewenangan  untuk  meminta  kerjasama dengan badan pemerintah yang lain.
Berdasarkan  observasi  dan  hasil wawancara  tentang  sumber  daya  tersebut, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  sumber daya  dalam  implementasi  kebijakan  pena- taan  minimarket  di  Kabupaten  Sidoarjo sudah terimplementasi namun belum sepe- nuhnya optimal. Dapat dilihat bahwa jumlah staf yang ada masih kurang sehingga minim- nya  pengawasan  terhadap  para  pelanggar minimarket.

## 4.   Disposisi
Disposisi merupakan sikap dan komit- men  dari  pelaksana  terhadap  kebijakan yang  harus  dilaksanakan  karena  setiap kebijakan  membutuhkan  pelaksana-pelak- sana yang memiliki hasrat kuat dan komit- men  yang  tinggi  agar  mampu  mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Menurut Edwards  III  (1980),  dalam  faktor  disposisi diketahui  bahwa  keberhasilan  implemen- tasi  kebijakan  dipengaruhi  oleh  kognisi, arahan  dan  tanggapan  pelaksana,  serta intensitas respons/tanggapan pelaksana.
1)   Kognisi
Kognisi  atau  sikap  pelaksana  adalah pemahaman  para  implementor  dalam melaksanakan  implementasi  kebijakan penataan  minimarket  di  Kabupaten  Sido-
arjo. Hal ini telah tertuang dalam kebijakan penataan  minimarket  di  Kabupaten  Sido- arjo, yaitu terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019. Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan, Dinas Penanaman Modal PTSP, dan Satuan Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Sidoarjo sebagai  pelaksana  kebijakan  telah  menja- lankan  implementasi  kebijakan  penataan minimarket  di  Kabupaten  Sidoarjo  dengan memahami pedoman-pedoman serta petun- juk  teknis  yang  tertuang  dalam  peraturan daerah. Hal tersebut telah dilakukan utama- nya  mengenai  syarat  dan  ketentuan  mini- market boleh diizinkan untuk dapat berdiri di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
2)   Arahan dan Tanggapan Pelaksana
Arahan  dan  tanggapan  pelaksana mengenai  tindakan  adil  dari  implementor kebijakan  terhadap  semua  pelanggar  kebi- jakan  penataan  minimarket  di  Kabupaten Sidoarjo  sudah  dilaksanakan  dengan  baik, yang  ditunjukkan  dengan  selalu  dilakukan sesuai  dengan  prosedur  dan  peraturan daerah  yang  ada.  Arahan  yang  diberikan Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan Kabupaten Sidoarjo kepada para pelanggar kebijakan  juga  telah  disampaikan  kepada para  pengusaha  minimarket  jika  memang terjadi  pelanggaran,  sehingga  pelanggaran yang terjadi dapat segera terselesaikan.
3)  Intensitas  Respons  atau  Tanggapan Pelaksana
Intensitas  respons  berkaitan  dengan tanggapan  terus-menerus  terhadap  imple- mentasi penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo.  Intensitas  respon  atau  tanggapan pelaksana  dari  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan,  Dinas  Penanaman  Modal PTSP,  dan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja Kabupaten  Sidoarjo  sudah  baik,  yaitu dengan  menerima  laporan  dan  isu-isu pelanggaran yang ada di masyarakat terkait pelaksanaan  toko  minimarket.  Laporan pelanggaran yang disampaikan dari masya- rakat  kepada  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan  Kabupaten  Sidoarjo  juga ditindaklanjuti  dengan  melakukan  survei lapangan untuk mengetahui apakah terjadi
pelanggaran,  sehingga  pelanggaran  terse- but dapat segera ditindaklanjuti dan diberi- kan peringatan ataupun sosialisasi.
Berdasarkan  observasi  dan  hasil wawancara  tentang  faktor  disposisi,  maka dapat  disimpulkan  bahwa  disposisi  dalam mengimplementasikan  kebijakan  penataan minimarket  di  Kabupaten  Sidoarjo  sudah terimplementasi  namun  belum  optimal. Dapat  dilihat  bahwa  masih  kurangnya pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo  terhadap  para  pelanggar  mini- market.  Informasi  pelanggaran  yang  dite- mukan  di  lapangan  berasal  masyarakat yang  melaporkan,  sehingga  dalam  imple- mentasinya masih minim pengawasan yang dilakukan  terhadap  para  pengusaha  mini- market  tidak  sesuai  dengan  aturan-aturan dalam  peraturan  daerah.  Namun  dalam menanggapi  laporan  pelanggaran  dari masyarakat, Dinas Perindustrian dan Perda- gangan, Dinas Penanaman Modal PTSP, dan Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten Sidoarjo  selalu  menindaklanjuti  laporan tersebut  dengan  melakukan  survei  lapa- ngan  untuk  mengetahui  apakah  memang terjadi pelanggaran.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  terkait  implementasi  kebi- jakan  penataan  minimarket  di  Kabupaten Sidoarjo,  maka  penelitian  ini  menarik kesimpulan sebagai berikut:
1.   Dalam  dimensi  komunikasi,  penyam- paian  informasi  mengenai  kebijakan penataan  minimarket  di  Kabupaten Sidoarjo disampaikan oleh Dinas Perin- dustrian  dan  Perdagangan  serta  Dinas Penanaman  Modal  PTSP  Kabupaten Sidoarjo  yang  dilakukan  dengan  cara sosialisasi,  yaitu  mengundang  para pengusaha  minimarket.  Dalam  sosiali- sasi tersebut disampaikan bahwa dalam Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019 terdapat aturan-
aturan  yang  harus  dilaksanakan  oleh para  pengusaha  minimarket.  Dalam pelaksanaannya,  Dinas  Perindustrian dan  Perdagangan,  serta  Dinas  Penana- man  Modal  PTSP  Kabupaten  Sidoarjo konsisten  mengimplementasikan  kebi- jakan tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  Nomor  10 Tahun 2019 dan SOP yang dimiliki oleh masing-masing  dinas.  Akan  tetapi dalam  pelaksanaannya  kurang  adanya penyampaian  informasi  yang  menye- luruh  kepada  para  pengusaha  mini- market, sehingga masih terdapat peng- usaha  minimarket  yang  belum  menge- tahui aturan-aturan yang berlaku dalam Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019.
2.  Dalam  dimensi  struktur  birokrasi, faktor  struktur  birokrasi  dalam  meng- implementasikan  kebijakan  penataan minimarket  di  Kabupaten  Sidoarjo sudah  terimplementasi,  namun  belum optimal. Dalam implementasi kebijakan penataan  minimarket  tersebut,  Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan,  Dinas Penanaman  Modal  PTSP,  dan  Satuan Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Sido- arjo  telah  melakukan  sesuai  dengan SOP  dan  mengacu  pada  Peraturan Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  Nomor  10 Tahun 2019. Koordinasi yang dilakukan oleh  dinas-dinas  tersebut  juga  sudah dilakukan  sehingga  terjalin  kerja  sama dalam  mengambil  tindakan  terhadap para  pengusaha  minimarket  yang melakukan  pelanggaran.  Selain  itu, diadakan rapat bersama dengan dinas- dinas  tersebut  untuk  menentukan langkah apa yang harus diambil, namun tidak  ada  rapat  rutin  yang  dilakukan, rapat  dilakukan  jika  memang  terjadi pelanggaran.
3.  Dalam  dimensi  sumber  daya,  imple- mentasi  kebijakan  dipengaruhi  oleh faktor  staf,  informasi,  sarana  dan prasarana/fasilitas,  serta  kewenangan. Faktor sumber daya dalam mengimple- mentasikan  kebijakan  penataan  mini-
market  di  Kabupaten  Sidoarjo  sudah terimplementasi,  namun  belum  opti- mal. Jumlah staf yang ada masih kurang sehingga minimnya pengawasan terha- dap para pelanggar minimarket. Keter- sediaan  informasi  data  mengenai pedoman  ataupun  peraturan  dan  data pendukung  implementasi  kebijakan penataan  minimarket  di  Kabupaten Sidoarjo  tersebut  juga  sudah  ada  dan tertuang  di  dalam  Peraturan  Daerah Kabupaten  Sidoarjo  Nomor  10  Tahun 2019.  Sarana  dan  prasarana/fasilitas yang  dibutuhkan  dalam  menunjang implementasi kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo juga sudah tersedia.
4.  Dalam  dimensi  disposisi,  faktor disposisi  untuk  mengimplementasikan kebijakan  penataan  minimarket  di Kabupaten  Sidoarjo  sudah  terimple- mentasi,  namun  belum  optimal.  Masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh  Dinas  Perindustrian  dan  Perda- gangan  Kabupaten  Sidoarjo  terhadap para  pelanggar  minimarket.  Informasi pelanggaran  yang  ditemukan  di  lapa- ngan  berasal  laporan  masyarakat. Dalam implementasinya, masih minim- nya pengawasan yang dilakukan terha- dap  para  pengusaha  minimarket  yang melanggar aturan-aturan dalam peratu- ran daerah. Dalam menanggapi laporan pelanggaran  dari  masyarakat,  Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan,  Dinas Penanaman  Modal  PTSP,  dan  Satuan Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Sido- arjo  menindaklanjuti  dengan  melaku- kan survei lapangan untuk mengetahui apakah  memang  terjadi  pelanggaran. Mengenai  seberapa  jauh  pemahaman terhadap  kebijakan,  pelaksana  kebi- jakan  sudah  memahami  isi  kebijakan. Sedangkan  untuk  pengusaha  mini- market, beberapa darinya sudah mema- hami  isi  kebijakan  tersebut  karena adanya sosialisasi. Namun terdapat juga beberapa  pengusaha  minimarket  yang belum memahami isi peraturan daerah
tersebut karena sosialisasi yang dilaku- kan belum menyeluruh.

## Rekomendasi
Berdasarkan  hasil  penelitian,  pemba- hasan,  dan  kesimpulan  tersebut,  maka penelitian  ini  mengajukan  rekomendasi sebagai berikut:
1.  Melakukan  sosialisasi  secara  intensif kepada  masyarakat,  khususnya  peng- usaha  minimarket  terkait  kebijakan penataan  minimarket  di  Kabupaten Sidoarjo  agar  bekerja  sama  dengan pihak  kecamatan  untuk  menjangkau pengusaha minimarket kecil yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
2.  Menambahkan  staf di Bidang  Perdaga- ngan Dinas Perindustrian dan Perdaga- ngan  Kabupaten  Sidoarjo  untuk  dapat meningkatkan  pengawasan  dan  pem- binaan  secara  menyeluruh  kepada pengusaha  minimarket  yang  ada  di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
3.  Meningkatkan pengawasan, pembinaan secara  menyeluruh  dan  rutin  kepada minimarket yang ada di wilayah Kabu- paten Sidoarjo guna dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.
4.  Meningkatkan  kerjasama  antara  Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan,  Dinas Penanaman  Modal  PTSP,  dan  Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo,  dengan  diadakannya  rapat koordinasi  rutin  terkait  implementasi penataan  minimarket  di  Kabupaten Sidoarjo.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ahmad,  J.  (2015). Metode  Penelitian  Admi- nistrasi  Publik :  Teori  dan  Aplikasi . Yogyakarta: Gava Media.
Anggara, S. D. M. S. (2014). Kebijakan Publik (1st ed.). Bandung: CV. Pustaka Setia.
Anggito,  A.,  &  Setiawan,  J.  (2018). Metodo- logi Penelitian Kualitatif . Sukabumi: CV Jejak.
Creswell,  J.  W.  (2016). Research  Design, Pendekatan  Metode  Kualitatif,  Kuanti- tatif,  dan  Campuran .  (4th  ed.).  Yogya- karta: Pustaka Pelajar.
Edwards III, George C. (1980). Implementing Public  Policy .  Washington,  D.C.:  Cong- ressional Quarterly Press.
Fatmi,  N.,  Wigatiningrum,  T.  &  Zaini,  M.
(2019).  Kebijakan  Pemerintah  terha- dap Penataan Minimarket dan Pember- dayaan Pasar Tradisional (Studi Kasus di  Kota  Batu). Prosiding  Simposium Nasional  Tantangan  Penyelenggaran Pemerintahan  Di  Era  Revolusi  Industri 4.0 : 978-992.
Kadji,  Y.  (2015). Formulasi  dan  Implemen- tasi  Kebijakan  Publik,  Kepemimpinan dan  Perilaku  Birokrasi  dalam  Fakta Realitas . Gorontalo: UNG Press.
Mulyadi,  D.  (2016). Studi  Kebijakan  Publik dan  Pelayanan  Publik:  Konsep  dan Aplikasi  Proses  Kebijakan  Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik . (2nd ed.). Bandung: Alfabeta. Rohayati, Y. (2013). Implementasi Kebijakan Pemberian  Izin  Pendirian  Minimarket Di Kota Bandung . Bandung: Universitas Padjajaran.
Suaib,  M.  R.  (2016). Pengantar  Kebijakan Publik:  dari  Administrasi  Negara, Kebijakan  Publik,  Administrasi  Publik, Pelayanan  Publik,  Good  Governance, hingga  Implementasi  Kebijakan Publik . Yogyakarta: Calpulis.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuanti- tatif,  Kualitatif,  dan  R&D .  Bandung: Alfabeta.
Tahir,  A.  (2011). Kebijakan  Publik  dan Transparansi  Penyelenggaraan  Peme- rintahan Daerah (H. Hadjarati (ed.); 1st ed.).  Jakarta:  PT.  Pustaka  Indonesia Press.
Winarno, B. (2007). Kebijakan Publik: Teori dan  Proses .  Yogyakarta:  Media  Press- indo.
Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik: Teori, Proses,  dan  Studi  Kasus .  Edisi  Revisi
Terbaru.  Yogyakarta:  Center  for Academic Publishing Service (CAPS).

## Jurnal
Adzanny,  R.  M.  F.  &  Marom,  A.  (2019).
Implementasi  Peraturan  Walikota Nomor  39 Tahun  2014 tentang Pelak- sanaan  Penataan  Toko  Swalayan  di Kota Semarang (Studi Kasus Penataan Minimarket  Kecamatan  Tembalang). Journal  of  Public  Policy  and  Manage- ment  Review ,  8(2):  222-238.    https:// doi.org/10.14710/jppmr.v8i2.23613.
Lesmana, W., Rahmawati, R., & Seran, M. Y.
(2017).
Implementasi Peraturan
Daerah  Kabupaten  Bogor  Nomor  11 Tahun  2012  Dalam  Penataan  Mini- market. Jurnal  Governansi ,  3(1):  1-12. https://doi.org/10.30997/jgs.v3i1.80 8.
Mulyadi,  M.  (2013).  Penelitian  Kuantitatif dan  Kualitatif  serta  Pemikiran  Dasar
Menggabungkannya. Jurnal Studi
Komunikasi dan Media , 15(1): 127-137. https://doi.org/10.31445/jskm.2011.
150106.
Puspitasari,  D.  N.  &  Subowo,  A.  (2016). Implementasi  Peraturan  Daerah  Kota Semarang  Nomor  1  Tahun  2014 tentang Penataan Toko Modern (Kajian Pendirian  Minimarket  di  Kecamatan Banyumanik  Kota  Semarang). Journal of  Public  Policy  and  Management Review , 5(2): 280-193. http://ejournal- s1.undip.ac.id/index.php/jppmr/articl
e/view/10974/10642.
Rusli,  B.  (2011).  Kebijakan  Penataan  Mini- market  dan  Pemberdayaan  Pedagang Tradisional  di  Kota  Bandung:  Studi  di Kawasan Pemukiman Kecamatan
Antapani. Sosiohumaniora , 13(2): 140- 159.  https://doi.org/10.24198/sosio humaniora.v13i2.5513.
Sari, E. N. L. (2017). Pengaruh Keberadaan Minimarket  terhadap  Kelangsungan Hidup  Toko  Kelontong  di  Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Journal of
Chemical  Information  and  Modeling ,
53(9):  1689-1699.  file:///C:/Users/ User/Downloads/fvm939e.pdf.