## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUAT DAN PENGGUNA SURAT PALSU (Studi Kasus Putusan Nomor:453/Pid/2018/PT-Mdn)
Oleh:
Dirman Jaya Laia 1)
Rejekinta Ginting 2)
Diana Lubis 3) Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail:
dirmanjayalaia@gmail.com 1) ejekintaginting@gmail.com 2)
dianabeby147@gmail.com 3)

## ABSTRACT
This study aims at examining the juridical review of the crime of making and using fake letters. The type of research conducted is normative juridical research. The nature of the research in this study is descriptive analytical. The type of data used in this research is library research. The results of the study show that the Criminal Code (KUHP) Article 263 paragraph (1) regulates the crime of forgery of letters, as well as criminal sanctions for  those  who  violate  the  provisions  of  the  legislation.  The  Criminal  Code  (KUHP), namely Articles 263, 264, 266, concerning Forgery of Letters, False letters or falsifying letters are included in a crime or criminal act, namely the crime of Forgery of Letters, so that the perpetrators can be given appropriate sanctions and punishments with the legal provisions  that  have  been  stipulated  by  the  Criminal  Law  Act.  4  of  2004  Article  6 paragraph (2) concerning the power of the judiciary, which stipulates that. No one can be sentenced to a crime, except if the court is a valid evidence according to the law. The author  hereby  concludes  in  accordance  with  the  Medan  High  Court  Decision  No:  453 /Pid/2018/PT.MDN.  with  a  prison  sentence  of  1  (one)  year  and  6  months,  is  not  in accordance with the actions committed by the perpetrator of the crime, or is considered not in accordance with the provisions of the applicable legislation.
Keywords:  Perpetrators  of  fake  letter  makers  and  users,  Criminal  liability,  Legal Subjects.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk megkaji tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pembuat dan  pengguna  surat  palsu.  Jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  yuridis normatif.  Sifat  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  bersifat  deskriptif  analitis.  Jenis data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan (library research). Hasil  penelitian  menunjukkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  Pasal  263  ayat  (1)  Mengatur  Tentang  Tindak  Pidana  Pemalsuan  Surat,  serta Sanksi  Pidana  bagi  yang  melanggar  ketentuan  Perundang-undangan.  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yaitu  Pasal  263,  264,  266,  tentang  Pemalsuan  Surat, surat  Palsu  atau  memalsukan  surat  itu  termasuk  kedalam  suatu  kejahatan  atau  tindak Pidana yakni kejahatan mengenai Pemalsuan Surat, Sehingga Terhadap pelakunya dapat diberikan  sanksi  dan  hukuman  yang  sesuai  dengan  ketentuan  Hukum  yang  telah
ditetapkan  oleh  Undang-Undang  Hukum  Pidana.Undang-Undang  No.  4  Tahun  2004 Pasal 6 ayat (2) tentang kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa.Tidak seorang pun dapat dijatuhi Pidana, Kecuali apabila pengadilan karena alat Pembuktian yang sah menurut  Undang-Undang.Dengan  ini  Penulis  menyimpulakan  sesua  dengan  Putusan Pengadilan  Tinggi  Medan  No:453/Pid/2018/PT.MDN.  dengan  Pidana  Penjara  1  (satu) Tahun  6  bulan,  tidaklah  sesuai  dengan  Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  Pelaku  Tindak Pidana, atau dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Kata  kunci  :  Pelaku  pembuat  dan  pengguna  surat  palsu,  Pertanggungjawaban pidana, Subjek Hukum.
.

## 1. PENDAHULUAN
Manusia  dan  Hukum  adalah dua  entitas  yang  tidak  bisa  dipisahkan. Bahkan  dalam  ilmu  hukum,  terdapat adagium  terkenal  yang  berbunyi:  “ ubi societas ibi jus ” (dimana ada masyarakat  di  situ  ada  hukumnya), karena hubungan antarmanusia di dalam masyarakat  terdapat  norma-norma  yang mengikat masyarakat itu sendiri. Hukum  mempunyai  peranan  sangat besar dalam pergaulan hidup di tengah- tengah  masyarakat.Hal  ini  dapat  dilihat dari  ketertiban,  ketentraman,  dan  tidak terjadinya ketegangan di dalam masyarakat,  karena  hukum  mengatur menentukan  hak  dan  kewajiban  serta melindungi  kepentingan  individu  dan kepentingan sosial. Melihat perkembangan
zaman saat ini, cukup banyak permasalahan  yang  yang  terjadi,  baik permasalahan yang menimbulkan
kerugian pada suatu individu,
kelompok, masyarakat,
ataupun negara.Permasalahan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, yang dapat mengakibatkan  seseorang  atau  suatu pihak  merasa  dirugikan.Hal  inilah  yang membuat  pemalsuan  ini  diatur  dan termasuk suatu tindak pidana.
Dalam  hukum  di  Indonesia pemalsuan  terhadap  sesuatu  merupakan salah  satu  bentuk  tindak  pidana  yang telah  diatur  dalam  Kitab  Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP).
Memang  pemalsuan  surat  sendiri  akan mengakibatkan  seseorang/pihak  merasa dirugikan.  Hal  inilah  yang  membuat pemalsuan ini diatur dan termasuk suatu tindakan pidana. Pemalsuan surat sendiri  adalah  salah  satu  bentuk  tindak pidana  pemalsuan  yang  diatur  dalam BAB  XII  Buku  II  KUHP  yaitu  Pasal 263  s/d  pasal  276  KUHP.  Kejahatan pemalsuan  surat  dirumuskan  dalam KUHP  untuk  melindungi  kepercayaan masyarakat  terhadap  empat  macam surat yang ada dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.
Tindak  pidana  yang  sering terjadi  adalah  berkaitan  dengan  Pasal 263  ayat  (1)  KUHP  tentang  membuat surat  palsu  atau  memalsukan  surat. Contoh  surat  berharga  yang  sering dipalsukan  adalah  Surat  Keterangan Ahli Waris atas suatu harta kekayaan.
Dalam  hukum  di  Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu surat merupakan  salah  satu  bentuk  tindak pidana  yang  telah  diatur  dalam  kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Surat  atau  atau  tulisan  di  dalamnya terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah  pikiran,  yang  kebenarannya harus  dilindungi.  Membuat  surat  palsu adalah menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya,  adanya  suratini  karena dibuat secara palsu. Surat palsu mempunyai  tujuan  untuk  menunjukkan bahwa  surat  seakan-akan  berasal  dari orang  lain  dari  pada  penulisannya
(pelakunya),  ini  disebut  pemalsuan materiil, asal usul surat itu adalah palsu.
Adami  Chazawi  menyatakan bahwa  perbuatan  memalsukan  surat dilakukan  dengan  cara  melakukan perubahan-perubahan  tanpa  hak  (tanpa izin yang berhak) dalam suatu surat atau tulisan, perubahan
nama dapat mengenai  tanda  tangannya  maupun mengenai  isinya.  Tidak  peduli,  bahwa ini  sebelumnya  merupakan  suatu  yang tidak  benar  atau  sesuatu  yang  benar; perubahan isi yang tidak benar; perubahan isi  yang  tidak  benar menjadi benar merupakan pemalsuan surat.
2. TINJAUAN PUSTAKA
1. Pengertian Tindak Pidana
Dalam KUHP, Tindak pidana dikenal  dengan  istilah strafbaarfeit dan dalam  kepustakaan  tentang  hukum pidana  sering  mempergunakan  delik, sedangkan  pembuat  Undang-undang merumuskan suatu Undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau  perbuatan  pidana  atau  tindakan pidana. Strafbaarfeit adalah
suatu
tindakan  yang  melanggar  hukum  yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak  sengaja  oleh  seseorang  yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai  suatu  tindakan  yang  dapat dihukum. Menurut Vos dalam Andarisman, tindak pidana adalah suatu perbuatan  manusia  yang  diancam  oleh Undang-undang, dengan kata lain suatu kelakuan  pada  umumnya  dilarang dengan  ancaman  pidana.  Kemudian menurut  Ismu Gunadi,  pengertian tindak  pidana  adalah  perbuatan  yang dilarang  oleh  suatu  aturan  hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi)  yang  berupa  pidana  tertentu bagi  barangsiapa  melanggar  larangan tersebut.

## 2. Pengertian Pemalsuan Surat
Dalam  Pasal  263  KUHP memuat aturan perbedaan sanksi pidana terhadap  pelaku  pembuat  surat  palsu dan  pemakai  surat  palsu.  Adapun ketentuan  dalam  Pasal  263  KUHP, yaitu:
a. Barang  siapa  membuat  surat palsu  atau  memalsukan  surat yang dapat menimbulkan sesuatu  hak,  perikatan  atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan  sebagai  bukti daripada  sesuatu  hal  dengan maksud  untuk  memakai  atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut  dapat  menimbulkan kerugian,  karena  pemalsuan surat,  dengan  pidana  penjara paling lama enam tahun.
b. Diancam  dengan  pidana  yang sama,  barang  siapa  dengan sengaja  memakai  surat  palsu atau  yang  dipalsukan  seolah- olah  sejati,  jika  pemakaian surat  itu  dapat  menimbulkan kerugian. Menurut Andi Hamzah mengemukakan  bahwa  Surat  diartikan baik  tulisan  tangan  maupun  cetak termasuk  dengan  memakai  mesin  tulis.
Tidak  menjadi  soal  huruf,  angka  apa yang  dipakai  dengan  tangan,  dengan cetakan atau alat lain termasuk telegram.
Bila merujuk pada ketentuan-
ketentuan  dalam  Bab  XII  buku  II KUHP,  dari  Pasal  263  sampai  dengan Pasal 276 KUHP, maka dapat disimpulkan pengertian pemalsuan surat dapat  diartikan  sebagai  suatu  perbuatan yang  mempunyai  tujuan  untuk  meniru, menciptakan  suatu  benda  yang  sifatnya tidak  asli  lagi  atau  membuat  suatu
benda  kehilangan  keabsahannya.  Sama halnya  dengan  membuat  surat  palsu, pemalsuan  surat  dapat  terjadi  terhadap sebagian  atau  seluruh  isi  surat,  juga pada  tanda  tangan  pada  si  pembuat surat.

## 3. METODE PELAKSANAAN
Untuk membahas permasalahan  yang  telah  dirumuskan dan    dibatasi  sebagaimana  tersebut diatas, maka dalam metode  penyusunan dan penyelesaian peneliti dalam penelitian ini, akan dipergunakan metode dan teknik penelitian sebagaimana dibawah ini. Jenis penelitian yang dilakukan adalah
penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah bersifat  deskriptif  analitis.  Jenis  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  penelitian  kepustakaan (library research). Sumber  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder  yang    berupa  bahan  hukum primer:  Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana,
Putusan  Hakim  Pengadilan  Tinggi
Medan Nomor : 278/Pid.B/2017/PN Blg
-  Nomor  :  453/PID/2018/PT  Mdn, bahan  hukum  sekunder:  yaitu  bahan- bahan hukum yang diperoleh bukubuku bacaan dan laporan-laporan hasil
penelitian hukum yang ada hubungannya  dengan  masalah  yang diteliti  dan  bahan  hukum  tersieryaitu bahan hukum yang pelengkap sifatnyamemberikan petunjuk atau penjelasantambahan  terhadap  bahan hukum primerdan bahan hukum sekunder.  Bahanhukum  tersier  ini terdapat dalampenelitian misalnya kamus hukum,
kamus bahasa, ensiklopedia dan lain sebagainya.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Penerapan  Hukum  Tindak Pidana  Pemalsuan Surat
a. Pemalsuan Surat Dalam Bentuk Pokok Pemalsuan  surat  dalam  bentuk pokok  diatur  dalam  pasal  263  ayat  (1) dan ayat (2) KUHP. Rumusan pasal 263 ayat  (1)  KUHP  adalah  sebagai  berikut: Barang  siapa  membauta  secara  palsu atau  memalsukan  surat  yang  dapat menimbulkan suatu hak, sesuatu perikatan  (kewajiban)  atau  sesuatu pembebasan  utang  atau  dimaksudkan untuk  membuktikan  sesuatu  kenyataan dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya  seolah-olah  surat  itu benar  maka  dengan  mempergunakan surat tersebut dapat menimbulkan suatu kerugian diacam dengan pidana penjarah maksimum 6 (enam) tahun.
Berdasarkan  pasal  263  ayat (1)  KUHP  tersebut  dapat  dipahami bahwa  pemalsuan  surat  atau  membuat sesuatu  surat  palsu  tersebut  dapat menimbulkan  suatu  hak,  dan  sudah barang  tenttuk  hak  yang  dimaksud disini  adalah  hak  yang  bertentangan dengan  hukum.  Selain  menimbulkan sesuatu  hak  dapat  juga  menimbulkan perjanjian atau kewajiban, dan kewajiban  yang  muncul  itu  adalah  bagi orang  lain  yang  menjadi  korban  dari adanya  surat  palsu  tersebut.  Demikian juga halnya dengan pembebasan hutang sebagi  akibat  dari  adanaya  surat  palsu tersebut  dapat  merugikan  oarng  lain., yang  menjadi  pertanyaan  bagi  kita adalah, apakah dengan adanya tindakan seseorang  yang  memalsukan  surat  atau membuat  surat  palsu  secara  otomatis yang bersangkutan dapat diminta pertanggujawabannya berdasarkan pasal 263  ayat  (1)  KUHP?  Ternyata  tidaklah demikian,  karena  didalam  pasal  263 ayat  (1)  KUHP  tersebut  ada  syaratnya,
yaitu jika penggunaannya: dapat menimbulkan  suatu  kerugian.  Kata
“dapat”  yang  terdapat  didalam  pasal 263  ayat  (1)  KUHP  tersebut  bukanlah sesuatu keharusan, akan tetapi berpotensi  atau  ada  kemukinan  besar akan  timbul  sesuatu  kerugian.  Sebagai contoh dapat dikemukakan disini apabila  seseorang  memasang  plang diatas  bidang  tanah  dan  berisi  tulisan, “tanah  ini  adalah  milik  saya”,  padahal tanah tersebut  adalah  tanah  milik  orang lain,  maka  dengan  adanya  tulisan tersebut  dapat  dipastikan  tanah  tersebut akan  suliat  dijual  oleh  pemilik  yang sebenarnya, dan dengan demikian dapat menimbulkan kerugian bagi pada
pemilik  tanah tersebut.  Lalu  bagaimana dengan timbulnya sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang sebagai akibat dari membaut surat palsu atau  memalsukan  surat  tersebut  apakah harus  secara  keseluruhan  terjadi?  Tidak perlu  secara  secara  keseluruhan  terjadi, cukup salah satu dengan demikian dapat diminta pertanggujawabannya berdasarkan  pasal  263  ayat  (1)  KUHP dan pasal ayat (2) KUHP.
Berbeda  dengan  pasal  245 KUHP  tentang  pemalsuan  mata  uang dan  uang  kertas,  si  pemalsu  sudah dianggap  melanggar  pasal  245  KUHP walaupun baru disimpan, artinya belum diedarkan  atau  belum  dibelanjakan, karena yang dilarang di dalam pasal 245 KUHP adalah memalsukan mata uang.
Menurut  hemat  saya  perlu juga  dipersoalkan  mengenai  pengertian kerugian  yang  dimaksud  didalam  pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tesebut, apakah  sebagai  kerugian  materiil  atau juga  kerugian  immateriil?  Oleh  karena hukum  pidana  itu  berkaitan  dengan fakta  atau  sesuatu  yang  nyata,  maka menurut  hemat  saya  kerugian  yang dimaksud  adalah  kerugian  materiil, karena  kerugian  immateriil  tidak  nyata dan susah mengukurya.
Di  dalam  pasal  263  ayat  (1) dan  ayat  (2)  KUHP;  pasal  264  ayat  (1) dan  ayat  (2)  KUHP;  pasal  266  ayat  (1) dan ayat (2) KUHP; serta pasal 267 ayat (1),  ayat (2), dan ayat (3) KUHP; pasal 268  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  KUHP;  pasal 269  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  KUHP;  serta pasal  270  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  KUHP sama  sekali  tidak  ada  penjelasan mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan surat.
R.  seosilo  didalam  bukunya: kitab  Undang-Undang  hukum  pidana, halaman  195,  menuliskan  bahwa  yang artikan  denga  surat  adalah  sebagala surat,  baik  yang  ditulis  dengan  tangan, dicetak, maupun ditulis mamakai mesin tik dan lain-lainnya.
Di  dalam  pasal  1867  kitab Undang-Undang hukum perdata
tersebut,  bahwa  surat  dapat  dibagi menjadi  dua  yaitu:  surat  autentik  dan surat  dibawah  tangan.  Kemudian  di dalam pasal 1868 kitab Undang-Undang hukum  perdata  dirumuskan:  suatu  akta autentik  ialah  suatu  akta  yang  didalam bentuk  yang  ditentukan  oleh  Undang- Undang  dibuat  oleh  atau  dihadapkan pegawai-pegawai  umum  yang  berkuasa untuk itu dimana akta dibuat.
Contoh-contoh dari akat autentik  antara  lain;  Kartu  tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta
Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan,  Akta  Notaris,  Sertifikat Hak Milik, Ijazah dan lain-lain. Pasal 264 KUHP
(1) Orang  yang    bersalah  melakukan pemalsuan  surat  dipidana  dengan pidana pemjara paling lama delapan tahun  jika  perbuatan  itu  dilakukan terhadap:
a. akta-akta autentik;
b.  surat-surat  utang  atau  sertifikat- sertifikat utang dari sesuatu negara  atau  bagian  dari  negara tersebut atau dari sesuatu lembaga umum;
c.  saham-saham  atau  surat-surat  utang atau  sertifikat-sertifikat  saham atau utang dari sesuatu perkumpulan,  yayasan,  persoalan atau maskapai;
d.  talon-talon,  bukti-bukti  deviden  atau bunga dari salah satu surat seperti yang dimaksudkan dalam nomor 2 dan  3  atau  bukti-bukti  yang dikeluarkan  sebagai  pengganti dari surat-surat tersebut; dan e.  surat-surat  kredit  atau  surat-surat dagang yang diperuntukan untuk diedarkan;
(2) Dipidana dengan pidana yang sama,
barang siapa dengan sengaja mempergunakan  salah  satu  surat palsu  atau  yang  dipalsukan  sepeeti yang dimaksud dalam ayat pertama seolah-olah surat tersebut merupakan  sepucuk  surat  yang  asli dan tidak dipalsukan jika penggunannya  dapat  menimbulkan kerugian.
Pasal 264 ayt (1) dan ayat (2)
KUHP adalah merupakan tindak pidana pemalsuan  surat  dengan  unsur  yang memberatkan,  karena  yang  dipalsukan itu adalah
surat-surat autentik
sebagaimana  disebut  didalam  pasal 1868 Kitab Undang-undang Perdata.
Sebagaiman dikemukakan
oleh  P.AF.  Lamintang  dalam  bukunya Delik-delik khusus: kejahatan-kejahatan membahayakan kepercayaan umum terhadap surat-surat,
Alat-alat pembayaran,  Alat-alat  Bukti  dan  dalam rumusan  ketentuan  pidana  yang  diatur dalam  pasal  264  ayat  (1)  KUHP  itu mempunyai arti yang sama dengan kata- kata  pemalsuan  surat  didalam  rumusan ketentuan  pidana  yang  diatur  didalam pasal  263  ayat  (1)  KUHP  yang  terdiri dari  perbuatan-perbuatan  “membuat secar memalsu atau memalsukan.”
Denagn demikian unsur- sundur  subjektif  seperti  dengan  sengaja secara  melawan  hukum,  dan  unsur-
unsur  objektif  seperti:  menimbulkan hak,  sesuatu  perikatan  atau  sesuatu pembebasan  utang  harus  dianggap tercantum  didalam  ketentuan  yang mengatur  tentang  masalah  pemalsuan surat,  baik  pemalsuan  surat    yang memberatkan  maupun  dengan  unsur yang meringankan.
Pasal 266 (1) barang siapa menyuruh mencantumkan  suatu  keterangan yang  palsu  didalam  suatu  akta autentik,  yang  kebenarannya  harus dinyatakan oleh akta tersebut, dengan maksud untuk mempergunakannya, seolah-olah keterangan yang diberikan itu adalah sesuai dengan kebenaran dan apabila dari penggunaan akta tersebut dapat menimbulkan kerugian, dihukum dengan hukuamn penjara paling lama tujuh tahun. (2)  Dihukum  dengan  hukuman  yang sama,  barang  siapa  dengan  sengaja memperguanakan akta tersebut seolah-olh  isinya  itu  adalah  sesuai dengan kebenaran jika pengguanaan akta itu dapat menimbulkan kerugian. Pasal  266  ayat  (1)  dan  ayat (2)  KUHP  mengatur  tentang  seseorang yang “menyuruh
mencantumkan keterangan  palsu”  didalam  suatu  akta autentik.  Tidak  perlu  lahi  diuraikan mengenai  pengertian  akta  autentik sehubungan  dengan  adanya  “kata autentik”  didalam  pasal  266  ayat  (1) dan  (2)  KUHP,  karena  hal  tersebut sudah  dijelaskan  adalah  “kepada siapakkah  keterangan  palsu,”  disuruh dicantumkan  agar  yang  menyuruh  itu dapat  diminta  pertanggungjawabannya berdasarkan  pasal  266  KUHP  tersebut? Oleh  karena  yang  diatur  didalam  pasal 266  KUHP  terkait  dengan  menyuruh mencantumkan keterangan palsu
didalam akta autentik, dan sebagaimana dijelaskan didalam pasal 1868 KUHPer,
yang mempunyai kewenangan membuat akta  autentik  adalah  pejabat-pajabat yang  diberi  kewenanagan  berdasarkan undang-undang.  Maka  yang  dimaksud adalah, Notaris yang diberi kewenangan untuk  membuat  sesuatu  akta,  Kantor Badan  Pertahanan  yang  berwenang membuat  ssertifikat  tanah,  Kantor Catatan Sipil yang berwenang membuat akta  kelahiran,  akta  kematian,  akta perkawinan.  Apa  bila  ada  seseorang yang  menyuruh  pejabat  yang  dimaksud untuk  menempatkan  keterangan  palsu didalam  akta  yang  dibuat  pejabat tersebut,  apakah  pejabat  tersebut  dapat diminta
pertanggungjawabnnya berdasarkan  pasal  266  KUHP?  Apabila ada  kerjasama  antara  yang  menyuruh mencantumkan keterangan palsu tersebut dengan pejabat yang
mengeluarkan  akta  tersebut,  maka sudah  barang  tentu  pejabat  yang bersangkutan telah melanggar pasal 264 KUHP.Dewasa  ini  acapkali  Notaris masuk  penjara  karena  membuat  akta palsu.Memang  harus  kita  akui  bahwa Notaris bukan penyidik kepolisian yang bertugas  mencari  informasi  atau  bukti- bukti  terkait  dengan  sesuatu  yang dimohonkan  kepadanya.Notaris  berhak membuat akta autentik mengenai perjanjian  yang  tidak  bertentangan dengan peraturan perundang- undangan.Notaris membuat akta perjanjian atas keinginan atau kesepakatan pihak-pihak yang
menghadap  kepada  Notaris.Seorang Notaris  tidak  perlu  manguji  atau membuktikan  apakah  kemauan  pihak- pihak  atau  kesepakatan  pihak-pihak yang  menghadap  kepadanya  untuk dibuat  aktanya  berbohong  atau  tidak.
Seorang Notaris tidak bertanggungjawab sama sekali mengenai  kebenaran  atas  informasi yang  diberikan  itu  tidak  benar  atau palsu,  akan  tetap  dibuat  aktanya  maka
Notaris tersebut dapat dituntut
berdasarkan  pasal  264  KUHP.  Akan tetapi didalam praktik ada kesulitan dari pihak  kepolisian  untuk  menghadirkan Notaris  sebagai  saksi  terkait  akta  yang diduga  palsu  yang  dibuat  Notaris tersebut.  Para  Notaris  pada  umumnya menolak  untuk  diperiksa  penyidik sebagai  saksi  karena  mereka  berpegang pada  peraturan  Menteri  Hak  Asasi Manusia  tentang  Majelis  Kehormatan Notaris  Nomor  7  Tahun  2016,  yang berisi:  Majelis  Kehormatan  Notaris adalah  suatu  badan  yang  mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan  Notaris  dan  kewajiban memberikan  persetujuan  atau  untuk kepentingan  penyidikan  dan  proses peradilan  atas  pengambilan  fotokopi minuta  akta  dan  pemanggilan  Notaris untuk  hadir  dalam  pemeriksaan  yang berkaitan  dengan  Akta  atau  protokol Notaris.
Para  pembaca  yang  budiamn, menurut  hemat  saya  peraturan  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Majelis  Kehormatan  Notaris  Nomor  7 Tahun 2016 tersebut tidak bisa digunakan  Notaris  untuk  menolak panggilan  penyidik  untuk  diperiksa sebagai  saksi  dengan  alasan  sebagai berikut.
a.  Berdasarkan  Pasal  224  KUHP,  yang merumuskan:  barang  siapa  yang dipanggil  menurut  Undang-undang sebagai  saksi,  ahli  atau  juru  bahasa dengan  sengaja  tidak  memenuhi kewajiban berdasarkan Undang- Undang  yang  harus  dipenuhinya diancam:
1.  Dalam  perkara  pidana,  dengan pidana  penjara  maksimal  sembilan bulan;
2.  Dalam    perkara  lain,  maksimum enam bulan.
Sebagaimana  kita  ketahui  bersama bahwa  hukum  pidana  itu  berlaku untuk  semua  warga  negara  Republik Indonesia tanpa kecuali.Dengan
demikian  pasal  224  KUHP  berlaku untuk  para  Notaris,  artinya  kalau dipanggil  menjadi  saksi  harus  hadir. Lagi pula dikemukakan disini, sesuai denagn tata urutan perundang- undangan  bahwa  peraturan  yang blebih rendah tidak bisa bertentangan denag  persturan  yang  lebih  tinggi. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak
Asasi Manusia tentang Majelis Kehormatan Notaris Nomor 7 Tahun 2016 tersebut tidak mengesampingkan  pasal  224  KUHP, karena  peraturan  tersebut  hanya berlaku untuk internal Notaris, sedangkan  pasal  224  KUHP  berlaku untuk  semua  warga  negara  Republik Indonesia.
b.  Berdasarkan  putusan  Mahkamah Konstitusi  berkaitan  dengan  gugatan yamng  diajukan  oleh  Kant  Kamal yang diputus pada hari selasa tanggal 23 Maret 2013 dengan diketahui Akil
Mochtar  memberi  putusan  Nomor 49/PUU-X/2012   yang memutuskan: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya:
1.1  menyatakan  frasa  “dengan persetujuan  Majelis  Pengawas  Daerah” dalam  pasal  66  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang jabatan  Notaris  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4432) bertentangan  dengan  Undang-Undang
Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.
1.2  Menyatakan  frasa  “dengan persetujuan  Majelis  Pengawas  Daerah” dalam  pasal  66  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang jabatan  Notaris  (Lembaga  Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4432)
tidakn  mempunyai  kekuatan  hukum menyikat. Berdasarkan alasan yang dikemukakan diatas maka dalam proses penyidikan  tindak  pidana  yang  ada kaitannya dengan Notaris, para penyidik tidak  memerlukan  persetujuan  Majelis Pengawas  Notaris  apabila  memanggil Notaris  sebagai  saksi.  Kita  juga  harus mematuhi  prinsip  “ Equality  the  law” dalam  propses  penegakan  hukum  di negara  kita  ini.  Penegakan  hukum bukan  hanya  tanggung  jawab  penegak hukum  akan  tetapi  menjadi  tanggung semua warga negara Republik Indonesia.  Dengan  demikian  tidak  ada alasan Notaris untuk menolak panggilan penyidik  apabila  diperlukan  menjadi saksi.
b. Penjatuhan Pidana dan Pemidanaan Undang-Undang  Dasar  1945 menegaskan  bahwa  Negara  Repunlik
Indonesia  adalah  Negara  yang  berdasar atas Hukum ( rechstaat ).Sebagai Negara Hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia.Selalu  menjamin  segala  warga Negara  bersamaan  kedudukannya  dan pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada kecualinya. Idealnya sebagai Ngara Hukum,  Indonesia  mengatur  sistem kedaulaztan  Hukum  atau supremasi Hukum yaitu Hukum mempunyai kekuasaan  yang  Tinggi  di  dalam Negara. Sebagai Negara Hukum, Indonesia  Menganut  salah  satu  asas yang  penting  Yakni  asas  Praduga  tak bersalah  ( presumption  of  innocence ). Asas  yang  demikian  selain  ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981  (KUHAP)  juga  dapat  disimak dalam  Undang-Undang  Nomor  14
Tahun 1970 Tentang ketentuan- ketentuan Pokok Kehakiman. Dinyatakan    bahwa  setiap  orang  yang
disangka,  ditangkap,  wajib  dianggap tifdak  bersalah  sampai  adanya  putusan
Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh Kekuatan Hukum tetap Penjatuhan Pidana dan pemidanaan  dapat  dikatakan  cermin peradilan kita. Apabila proses peradilan yang misalnya berakhir dengan
penjatuhan  pidana  itu  berjalan  sesuai asas  peradilan,    niscaya  peradilan  kita dinilai  baik.  Apabila  sebaiknya,  tentu saja dinilai sebaiknya pula.
Dalam proses penjatuhan pidana dan pemidanaan, terhadap orang Dewasa anatara lain tunduk sepenuhnya pada KUHAP dan peraturan pelaksanaanya. Bagi anak ada perlakuan-perlakuan khusus
sebagaimana  diatur  oleh  Undazng- Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang Pengadilan Anak.

## c.Sanksi  Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana Pembuat Dan Pengguna Surat Palsu
Tindak  pidana  pembuat  dan pengguna  surat  palsu  merupakan  salah satu perbuatan yang dirasa mengganggu serta  merugikan  berbagai  pihak  mana pun  baik  itu  dari  rakyat  biasa  maupun pemerintahan,  sehingga  ketentuan  dan sanksinya harus
benar-benar ditegakkan. Hal ini tercapai dalam pasal 263  ayat  (1)  dan  (2),  264  ayat  (1)  dan (2) kemudian pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP  yang  rumusannya  isinya  sudah ditulis oleh peneliti.
Berdasarkan adanya beberapa ketentuan hukum serta sanksi yang telah di  ataur  dan  ditetapkan  dalam  hukum positif,  Hal  ini  terdapat  di  dala  Kitab
Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP)  yaitu  pasal  263,  264,  266, tentang  pemalsuan  surat,  surat  palsu atau  memalsukan  surat  itu  termasuk kedalam  suatu  kejahatan  atau  tindak pidana yakni kejahatan mengenai pemalsuan, sehungga terhadap
pelakunya  dapat  di  berikan  sanksi  dan hukuman yang sesuai  dengan ketentuan hukum  yang  telah  ditetapkan  oleh Undang-undang Hukum Pidana.
2.  Pertimbangan  Hakim  Terhadap Putusan Pt. Mdn No. 453/Pid/2018/Pt.  Medan  Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat a. Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Tiada pidana tanpa kesalahan, Mengandugn pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan  yang  bertentangan  dengan peraturan  Hukum  pidana  yang  berlaku, tidak  dapat  dipidana  oleh  karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut, Asas ini termanisfestasikan  dalam  Pasal  6  ayat (2)  UU  No.  4  Tahun  2004  tentang Kekeuasaan Kehakiman, yang menentukan Bahwa: Tidak seorang Pun dapat  dijatuhi  pidana,  kecuali  apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap  dapat  bertanggung  jawabkan, telah  bersalah  atas  perbuatan  yang didakwakan atas dirinya.
Dengan  demikian,  larangan dari suatu aturan pidana itu ditunjukkan kepada suatu perbuatan atau akibat yang muncul,  yaitu  suatu  keadaan  atau kejadian yang ditimbulkan oleh tindakan  orang,  sedangkan  ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Dalam hukum dikenaal
berbagai dasar atau prinsip dari tanggungjawab hukum, yaitu : 1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan  atas  adanya  unsur kesalahan ( fault liability, liability based on fault principle ). Prinsip ini membebankan pada korban untuk membuktikan bahwa
pelaku  itu  telah  melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan dirinya. 2. Prinsip tanggungjawab berdasarkan  adanya praduga ( rebuttable presumption of liability  principle ).  Prinsip  ini menegaskan bahwa tanggungjawab  si  pelaku  bisa hilang  jika  dapat  membuktikan tidak bersalah kepada korbannya. 3.  Prinsip  tanggungjawab  mutlak
( no-fault  liability,  absolute  atau strict  liability  principle ).  Yaitu
tanggungjawab tanpa harus membuktikan kesalahannya. Prinsip  yang  pertama, fault liability, atau liability  based  on fault  principle, adalah  prinsip yang  dikenal  secara  mendunia .
Meski  ada  beberapa  delik  yang pertanggungjawabannya berpangkal  pada  kedua  prinsip lainnya, yaitu rebutttable presemtion of liability principle, sesperti misalnya, untuk pembenahan pembuktian terbaik pada  perkara  tindak  pidana tertentu,  dan  untuk  prinsip  yang ketiga, strict  liability, misalnya dalam  hal  tindak  pidana  yang menyangkut pencemaran lingkungan  hidup;  akan  tetapi secara  umum  prinsip  yang pertama, yaitu pertanggungjawaban berdasar kesalahan, yang bersifat universal pada pembenaran pertanggungjawaban dalam hukum. Dalam kaitannya pembebanan pertanggungjawaban dalam hukum, terdapat beberapa pandangan yang dikemukakan oleh para ahli.  Menurut  Zainal  Abdin,  unsur- unsur  pertnggungjawaban  pidana  yang menyangkut  pembuat  dellik  meliputi:
kemampuan bertanggungjawab; kesalahan dalam arti luas, yaitu sengaja dan/atau kealpaan; dan, tidak ada alasan pemaaf ( verontschuldgingsgronden).
Simons  berpandangan  bahwa untuk  mengatakan  adanya  kesalahan pada  pelaku,  maka  harus  dicapai  dan ditentukan  terlebih  dahulu  beberapa  hal yang  menyangkut  sipelaku  itu  sendiri, yaitu kemampuan tanggungjawab; hubungan  kejiwaan  antara  pelaku, kelakuannya dan akibat yang ditimbulkan;  dan dolus atau culpa
(kesengajaan atau kealpaan). Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana ini, pendapat  senada  dikemukakan  oleh Andi Hamzah juga, dimana dia berpendapat  bahwa  kesalahan  (dalam arti  luas)  itu  meliputi  tiga  hal,  yaitu pertama;  sengaja,  kedua;  kelalaian, ketiga; dapat dipertanggungjawabkan.
Selain  itu,  Soema  di  Pradja mengemukakan  pendiriannya,  dimana dikatakannya  bahwa  bagian-bagian  dari KUHP  telah  mengajukan  beberapa  hal sebagai  syarat  dipidananya  seorang pelaku  tindak  pidana,  yaitu,  dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, atau pelaku itu mampu
bertanggungjawab;  perbuatan itru  dapat diselesaikan  pada  pelakunya;  dan, perbuatan  yang  telah  dilakukan  itu bersifat melawan hukum. Memperhatikan sebagai pendapat  diatas  maka  dikatakan  bahwa dengan  demikian  seseorang  baru  dapat dipidana jika memenuhi syarat
pemidanaan yang objektif atau perbuatan pidana ( actus reus ) dan syarat pemidanaan yang subjektif atau pertanggungbjawaban pidana ( mens rea ). Atau juga yang disebut kesalahan.

## b.  Wewenang  Pengadilan  Untuk Mengadili
Peraturan pemerintah
Republik  Indonesia  Nomor  58  Tahun
2010  Tentang  Perubahan  Peraturan Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983 Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Pasal  77  berbunyi:  Pengadilan  Negeri berwenamg  untuk  memeriksa  dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur  dalam  uandang-uandang  ini tentang:
a. Sah  atau  tidaknya  peneangkapan, penahanan, penghentian, penyidikan atau penghentian penuntutan;
b. Ganti  kerugian  dan  atau  rehabilitasi bagi seorang yang perkara
c. pidananya  dihentikan  pada  tingkat penyidikan atau penuntutan. Pasal 78 berbunyi:
1.Yang  melaksanakan  wewenang pengadilan  negeri  sebagai  mana dimaksud  dalam  pasal  77  adalah praperadilan.
2.Pra  peradilan  dipimpin  oleh hakim  tunggal  yang  ditunjukan oleh  ketua  kengadilan  negeri  dan dinatu oleh seseorang panitera.
Pemeriksaan  Pengadilan  Terbuka  untuk Umum, pada kepala subpragraf ini telah tegas tertulis “pemeriksaan pengadilan” yang  berarti  pemeriksaan  pendahuluan, penyidik, dan peraperadilan tidak terbuka  untuk  umum.  Dalam  hal  ini dapat  diperhatikan  pula  pasal  153  ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang berbunyi senbagai berikut.
“Untuk  keperluan  pemeriksaan  hakim ketua  sidang  membuka  sidang  dan memnyatakan  terbuka  untuk  umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan  atau  terdakwaknya  anak- anak”    ayat  (3)  “  tidak  dipenuhinya ketentuan  dalam  ayat  (2)  dan  ayat  (3) mengakibatkan  batalnya  putusan  demi hukum”  ayat  (4)  pada  penjelasan  ayat (3)  dikatakan  cukup  jelas,  dfan  untuk ayat  (4)  lebih  dipertegas  lagi,  yaitu sebagai berikut:
“Jaminan yang diatur dalam ayat (3)  di  atas  diperkuat  berlakunya,
terbukti  dengan  timbulnya  askibat hukum jika asas peradilan tersebut tidak dipenuhi. Sedangakan pasal 87 berbunyi: Pengadilan Tinggi berwenang Mengadili  Perkara  yang  diputus  oleh pengadilan negara dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. 1. Penerimaan Perkara Pendaftaran  Perkara  Tingkat  Banding: Prosedur penerimaan dan pendaftaran  perkara  pidana  khusus pada Tingkat Banding mengacu pada prosedur penerimaan dan pendaftaran perkara Pidana. 2. Pemberkasan Banding Ketentuan  mengenai  pemberkasan perkara Pidana khusus pada PengadilanTinggi  Banding  mengacu pada ketentuan mengenai pemberkasan perkara Pidana. 3. Register
Register  Pidana  khusus  Banding mengikuti  Register  Pidana  Banding,
dengan  pengeculian  dalam  Buku Register Induk oleh petugas Register menambahkan pencatatan kode
“Pidsus”  pada  nomor  perkara  yang bersangkutan  sesuai  dengan  urutan dalam Buku Register tersebut.
4. Laporan Laporan  tentang  keadaan  perkara, keuangan  perkara  dan  kegiatan
Hakim perkara Pidana Khusus mengikuti prosedur pelaporan perkara Pidana. 5. Pengarsipan Pengarsipan  berkas  perkara  Pidana Khusus mengikuti tata cara pengarsipan perkara Pidana.
c. Kekuasaan Hakim
1. Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka Hakim  yang  bebas  dan  tidak memihak telah  menjadi  ketentuan Universal.Ia  menjadi  ciri  pula  suatu Negara Hukum. The Universal
Declaration  of  Hukum  Rights. Pada pasal 10 mengatakan sebagai berikut.
“ Everyone  is  entitled  in  full eguality  to  a  fair  and  public  hearning by  on  independen  and  impirial  in  the determination of his rights and obligation  and  of  any  criminal  charge against him.”
(Setiap  orang  berhak  dalam  persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya dimuka  umum  dan  secara  adil  oleh pengadilan yang merdeka dan memihak.Dalam  hal  menetapkan  hak- hak  dan  kewajiban-kewajibannya  dan dalam  setiap  tuntutan  pidana  yang ditunjukkan kepadanya). 2. Kekuasaan Mengadili ialah  kekuasaan  mengadili pada  peradilan  umum.  Disamping peradilan umum. Dikenal pula peradilan lain  seperti  peradilan  tentara,  peradilan Agama, dan peradilan Tatausaha
Negara. Tugas pengadilan dalam perkara pidana  ialah  mengadili  semua  delik yang  tercantum  dalam  perundang- undangan pidana indonesia yang
diajukan  (dituntut)  kepadanya  untuk diadili.
d.  Pertimbangan  Hakim  Terhadap Putusan PT. Medan No. 453/Pid/2018/PT. Medan Dalamputusan hakim Pengadilan  Tinggi  yang  sejauh  ini, penulis berkenan dengan proses persidangan  terhadap  Pembuat  dan Pengguna  Surat  Palsu,  dalam  arti FRENGKI  NAIBAHO  yang  terdakwa dihadapan  pengadilan  dengan  putusan No. 453/Pid/2018/PT. Mdn.
Menimbang, Mengingat,  pasal  263  ayat  (1) KUHP  dan  Undang-Undang  Nomor  8 tahun  1981  tentang  Kitab  Undang- Undang  Hukumk  Acara  Pidana,  serta peraturan  lain  yang  berkaitan  dengan perkara ini ;
MENGADILI
1.  Menerima  permintaan  banding  dari jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa. 2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 278/Pid.B/2017/PN  Blg,  tanggal  8 Maret  2018  y7ang  dimintakan banding  tersebut,  sekedar  mengenai lamanya  pidana  yang  dijatuhkan, sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut :
1.  Menyatakan  Terdakwa  Frengki Naibaho  tersebut  di  atas  secara sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana “pemalsuan  surat”,  sebagaimana dakwaan Penuntut Umum; 2.  Menjatuhkan  pidana  kepada Terdakwa oleh karena itu dengan  pidana  penjara  selama  1
(satu) tahun 6 bulan;
3.  menetapkan  masa  penahanan yang  telah  dijalani  Terdakwa dikurangkan  seluruhnya  dari pidana yang di jatuhkan;
4.  Menetapkan  Terdakwa  tetap  di tahan;
5.  Menetapkan  barang    bukti
berupa: - Surat  Keterangan  Ahli  Waris Nomor 180/SKAW/VII/2009; Dikembalikan kepada yang
berhak  yaitu  Kantor  Badan  Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir, 6.  Membebani  Terdakwa  untuk membayar  biaya  perkara  dalam  kedua tingkat  paradilan,  yang  dalam  tingkat banding  ini  ditetapkan  sebesar  Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus);
Demikianlah  diputuskan  dalam rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim pada  Pengadilan  Tinggi  Medan  pada hari  Kamis,  tanggal  24  Mei  2018  oleh kami  Daliun  Sailan,  S.H.,  M.H.  Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggin Medan sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sukandar, S.H., M.H. dan Prasetyo Ibnu Asmara,  S.H.,  M.H.  masing-masing
sebagai  Hakim  Anggota,  yang  tunjuk memeriksa  dan  mengadili  perkara tersebut  pada  peradilan  Tinggi  Medan Nomor 453/Pid/2018/PT MDN tanggal  14  Mei  jumat,  tanggal 25 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi  Makim  Anggota  tersebut, serta  dibantu  oleh  H.T.Boyke  H.P. Husny,  S.H;  M.H.  sebagai  Panitera Penggamnti  Pengadilan  pada  Tinggi Medan,  tanpa  dihadiri  oleh  Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN A. Simpulan
1.  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 ayat (1) Mengatur  Tentang  Tindak  Pidana Pemalsuan  Surat,  serta  Sanksi Pidana  bagi  yang  melanggar ketentuan Perundang-undangan.
2.  Kitab  Undang-Undang  Hukum
Pidana  (KUHP)  yaitu  Pasal  263, 264,  266,  tentang  Pemalsuan
Surat, surat Palsu atau memalsukan  surat  itu  termasuk kedalam  suatu  kejahatan  atau tindak  Pidana  yakni  kejahatan mengenai Pemalsuan Surat, Sehingga Terhadap pelakunya dapat diberikan sanksi dan hukuman  yang  sesuai  dengan ketentuan  Hukum  yang  telah ditetapkan  oleh  Undang-Undang Hukum Pidana.Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (2) tentang  kekuasaan  Kehakiman, yang  menentukan  bahwa.Tidak seorang pun dapat dijatuhi Pidana, Kecuali apabila pengadilan karena alat Pembuktian yang sah menurut Undang-Undang.Dengan ini Penulis menyimpulakan sesua dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan
No:453/Pid/2018/PT.MDN. dengan  Pidana  Penjara  1  (satu)
Tahun  6  bulan,  tidaklah  sesuai dengan  Perbuatan  yang  dilakukan oleh  Pelaku  Tindak  Pidana,  atau dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

## B. Saran
1.  Agar  aturan/penerapan  Hukum tentang  Pemalsuan  suarat  di perketat  dalam  hal  penyelidikan serta  dalam  Mengadili  perkara- perkara  yang  berkaitan  dengan Pemalsuan  dan  Pembuat  surat palsu sehingga tidak berkelanjutan. 2.  Berdasarkan  Pasal  263  ayat  (1) KUHP, maka Penulis menyarankan agar penerapan Hukum  Pidananya  betul-betul diterapkan  dan  seseai  dengan ancaman  pidana  yang  tertera pada  pasal  263  ayat  1  (satu)
KUHPbagi  pelaku  Pemalsuan Surat    sehingga  menjadi  efek Jerah bagi orang lain.Pertimbangan Hakim terhadap Putussan Nomor:453/Pid/2018/PT  MDN. Maka  Penulis  menyarankan  agar di  tambah  sesuai  dengan  aturan dan  ancaman  Pidana    yang berlaku,  berdasarkan  Pasal  263 ayat (1) KUHP, Dengan ancaman Pidana Paling Lama enam Tahun, Supaya tidak merajalela dan tidak terulang dengan kasus yang sama

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
A.  Zainal  Abidin, Bunga  Rampai Hukum Pidana, (Jakarta: Pradnya Paramita 1983 Abdul  R. Saliman, et, al. Esensi Hukum Bisnis  Indonesia,  Teori  dan Contoh  Kasus, Jakarta:  Prenada Media, 2004
Adami  Chazawi, Kejaksaan  Mengenai Pemalsuan, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002 Andi hamzah, KUHP dan KUHAP, (Jakarta,  PT  Rineka Cipta, 2004 Andrisman,  Tri, Hukum  PIdana,  Dan Dasar  Aturan  Umum  Hukum Pidana Di Indonesia , Universitas Lampung, Lampung: 2009. Asshidiqie,  Jimly, Menuju  Negara
Hukum  yang  Demokratis ,  PT.
Bhuana  Ilmu  Populer,  Jakarta:
2009.
Bambang  Waluyo,  S.H.,  “ Pidana  dan Pemidanan” Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Barda  Nawawi  Arief, Beberapa  Aspek Kebijakan Pengelolaan dan Pemvangunan Hukum Pidana Chazawi,  Adami, Kejahatan  Mengenai Pemalsuan , Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010. devi, Ria Sintha, Perkembangan Hukum Dagang  di  Indonesia,  CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020 Djisman  Samosir,  S.H.,M.H  “ Tindak Pidana  Tertentu  di  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” CV.Nuansa Auila, Bandung,2021 Dr.Gomgom T.P Siregar, S.E.,S.Sos.,S.H.,M.Si.,M.H.,” Su atu  Analisis  Mengenai  Tindak
Pidana  Pencemaran  Nama  Baik
Melalui  Media  Sosial” PT Refika Aditama,Bandung Gunadi, Ismu, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana,
Kencana  Prenadamedia  Group,
Jakarta: 2015.
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani,
Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Grafika Pustaka Gramedia Pustaka Utama, 2000
Hamzah,  Andi, Delik-Delik  Tertentu
(Speciale  Delicten)  di  dalam
KUHP, Jakarta:  Sinar  Grafika,
2014.
Ilyas,  Amir, Asas-Asas  Hukum  Pidana Indonesia, Rengkang  Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta: 2012. Lasahido,  Ilham, Modul  Penanganan Surat , Diklat Departemen Keuangan  Nasional,  Jakarta:
2006.
Marpaung,  Leden, Asas  Teori  Praktik
Hukum  Pidana, Sinar  Grafika, Jakarta: 2012. Mertokusomo, Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Alumni, Bandung: 2012. Michael Bohlander, principles of German  Criminal  Law, (Oxford and  Portland:  Hart  Publishing,
2002
Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Menata  Bisnis  Modern  di  Era Global, (Bandung:  Citra  Aditya Bakti Oemar Seno Adji, Hukum Pidana
Pengembangan, Jakarta:
Erlangga, 1985. Prof.  Drs.  C.S.T.  Kansil,    S.H., Pokok-
Pokok  Hukum  Pidana, (Jakarta: PT. Pradaya Pramita, 2004 Purba,  Onan,  Ria  Sintha  Devi,  Hukum
Acara  ,  Lembaga  Penelitian dan  Penulisan  Ilmiah  AQLI, Medan, Maret 2021. Soekanto, Soerjono, dan Budi
Sulistyowati, Sosisologi  Suatu
Pengantar ,  PT  RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2014.
Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, (Bandung: Citra Aditya Bakti.
B. Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang Undangg Hukum Pidana(KUHP). C. Jurnal DEVI, Ria Sintha. PERLINDUNGAN HUKUM  BAGI  PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA. JURNAL
RECTUM:  Tinjauan  Yuridis Penanganan  Tindak  Pidana , [S.l.],  v.  1,  n.  2,  p.  142-153,  july 2019. ISSN 2684-7973. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id /index.php/jurnalrectum/article/vi ew/227 >.
DEVI,  Ria  Sintha;  HUTAPEA,  Melinda Marsaulina.  TINJAUAN  YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN HAK  ATAS  TANAH  MELALUI PROYEK PENDAFTARAN TANAH  SISTEMATIS  LENGKAP (PTSL)  DI  KANTOR  BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN. JURNAL RECTUM: Tinjauan  Yuridis  Penanganan Tindak Pidana , [S.l.], v. 1, n. 1, p. 47-86,  feb.  2019.  ISSN  2684- 7973. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id/i ndex.php/jurnalrectum/article/view
/110 >. DEVI,  Ria  Sintha;  SIMARSOIT,  Feryanti. PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI KONSUMEN E-COMMERCE MENURUT  UNDANG –  UNDANG NO.8  TAHUN  1999  TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. JURNAL  RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak  Pidana ,  [S.l.],  v.  2,  n.  2,  p. 119-128,  july  2020.  ISSN  2684- 7973. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id/ind ex.php/jurnalrectum/article/view/644 >. DEVI, Ria Sintha; ZULKARNAEN, Novi Juli Rosani;  PRATIWI,  Rani  Ika.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP  PAJAK  DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STUDI PELAKSANAAN DI
UNIT PELAYANAN
PAJAK DAERAH SAMSAT KOTA BINJAI. JURNAL RECTUM: Tinjauan  Yuridis  Penanganan Tindak  Pidana , [S.l.], v. 3, n. 2, p.  195-211,  sep.  2021.  ISSN 2684-7973. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id /index.php/jurnalrectum/article/vi ew/1177 >
Devi,  Sintha  Ria.,  Simbolon,  Yosepin,
Nanci., Sinaga, Victoria, Lestari.,  Yasid,  Muhammad. The Bankruptcy Legal Politics in Indonesia based on Justice  Value .  Date  March,
2022. Jurnal Akta Vol 9, No
1. http://jurnal.unissula.ac.id/inde
x.php/akta/article/view/20842 LUBIS, Muhammad Ansori; DHEVI, Ria Sinta; YASID, Muhammad. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA  YANG  MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM  MEWUJUDKAN  GOOD GOVERNANCE. Jurnal Darma Agung ,  [S.l.],  v.  28,  n.  2,  p.  269- 285, aug. 2020. ISSN 2654-3915. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id/i ndex.php/jurnaluda/article/view/64
9 >. ria  sintha  devi,  Tinjauan  Yuridis  Sita
Jaminan  dan  Pemberesan  Harta Milik Debitur Dalam Hal Terjadinya  Kepailitan,  Jurnal Ilmiah MAKSITEK Vol. 4 No. 4 (2019).