INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 7123-7130 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pelaksanaan Program Universal Health Coverage (UHC) Di Indonesia
Eka Suyanti 1 ✉ , Indra Afrita 2 , Silm Oktapani 3
Universitas Lancang Kuning
Email: mh.unilak@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia dengan fokus pada  pemerataan  akses,  kualitas  pelayanan,  dan  perlindungan  finansial.  Menggunakan  metode literature  review  dengan  Google  Scholar,  studi  ini  menganalisis  berbagai  artikel  terkait  untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang pencapaian UHC di Indonesia. Dalam upaya menerapkan UHC, Indonesia telah mengandalkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai penanggung  jawab  utama  program  jaminan  kesehatan  nasional.  Meskipun  demikian,  masih  ada berbagai faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaan program ini, seperti kendala keuangan, infrastruktur kesehatan yang belum memadai, dan tantangan dalam manajemen program. Penelitian ini menggunakan  metode  penelitian  normatif  untuk  mengidentifikasi  dan  menganalisis  hambatan- hambatan tersebut, serta mengevaluasi efektivitas mekanisme yang ada dalam mencapai tujuan UHC di  Indonesia.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  wawasan  yang  berguna  bagi pemerintah, lembaga kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang kebijakan dan strategi untuk meningkatkan implementasi UHC di Indonesia.
Kata Kunci: UHC, Kebijakan, Kesehatan

## Abstract
This research evaluates the implementation of Universal Health Coverage (UHC) in Indonesia with a focus on equal access, service quality and financial protection. Using the literature review method with Google Scholar, this study analyzes various related articles to obtain a comprehensive picture of UHC achievements in Indonesia. In its efforts to implement UHC, Indonesia has relied on the Health Social Security Administering Agency (BPJS) as the main person responsible for the national health insurance program. However, there are still various inhibiting factors that influence the implementation of this program,  such  as  financial  constraints,  inadequate  health  infrastructure,  and  challenges  in  program management. This research uses normative research methods to identify and analyze these obstacles, as well as evaluate the effectiveness of existing mechanisms in achieving UHC goals in Indonesia. It is hoped that the results of this research will provide useful insights for the government, health institutions and other stakeholders in designing policies and strategies to improve the implementation of UHC in Indonesia
Keywords: UHC, Policy, Health

## PENDAHULUAN
Kesehatan merupakan hak dasar yang harus dilindungi bagi setiap individu, termasuk warga Indonesia (Mikho Ardinata, 2020). Universal Health Coverage (UHC) menjadi bagian penting  dalam  memastikan  hak  tersebut  terpenuhi.  Di  negara  berkembang  seperti Indonesia,  peran  pemerintah  dalam  memberikan  layanan  publik,  termasuk  kesehatan, sangatlah  penting  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Program  Jaminan Kesehatan  Nasional  (JKN)  yang  dijalankan  melalui  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial (BPJS)  Kesehatan  merupakan  langkah  konkrit  dalam  mewujudkan  UHC  di  Indonesia  (FC Susila Adiyanta, 2020).
Konsep  dasar  UHC  telah  diakui  oleh  banyak  negara  di  dunia  sebagai  upaya  untuk memberikan  pelayanan  kesehatan  yang  baik  tanpa  membebani  secara  finansial.  Di Indonesia, implementasi UHC melalui program JKN telah berlangsung sejak tahun 2014 dan menjadi salah satu program asuransi kesehatan terbesar di dunia dengan jumlah peserta mencapai ratusan juta jiwa.
Dalam  perjalanan  implementasi  Universal  Health  Coverage  (UHC),  masih  terdapat sejumlah  tantangan  yang  perlu  diatasi.  Salah  satunya  adalah  keterbatasan  infrastruktur kesehatan  yang  masih  menjadi  masalah  yang  serius.  Ini  mencakup  kekurangan  fasilitas kesehatan  yang  memadai  di  beberapa  wilayah,  terutama  di  daerah  terpencil.  Selain  itu, distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata juga menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada seluruh masyarakat (Netha Gloria Br Ginting & Dewi Agustina, 2023).
Meskipun  upaya  telah  dilakukan  untuk  meningkatkan  infrastruktur  kesehatan  di seluruh negara, tantangan-tantangan ini masih menjadi kendala dalam mencapai cakupan kesehatan  yang  luas  dan  merata.  Keterbatasan  fasilitas  kesehatan,  terutama  di  daerah terpencil, mempengaruhi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas (Rizanda Machmud, 2008). Selain itu, distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata juga memperumit upaya memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada semua lapisan masyarakat (Netanael Tampubolon et al., 2022). Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur kesehatan dan meningkatkan distribusi tenaga kesehatan agar UHC dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Biaya obat-obatan yang tinggi juga menjadi masalah yang perlu diperhatikan dalam implementasi  UHC.  Biaya  yang  mahal  dapat  menghambat  akses  masyarakat,  terutama mereka yang tidak mampu secara finansial, untuk mendapatkan perawatan yang diperlukan (Bahmid et al., 2020). Oleh karena itu, langkah-langkah untuk mengendalikan biaya obat- obatan perlu dipertimbangkan dalam upaya mencapai tujuan UHC. Selain itu, akses yang terbatas bagi masyarakat yang tidak mampu secara finansial juga menjadi kendala utama dalam mencapai UHC (Syifa Shidqi Putri et al., 2022). Masyarakat yang tidak memiliki cukup dana  sering  kali  menghadapi  kesulitan  dalam  mengakses  layanan  kesehatan  yang berkualitas.  Hal  ini  menimbulkan  ketidaksetaraan  dalam  akses  terhadap  pelayanan kesehatan dan dapat memperburuk disparitas kesehatan di masyarakat.
Untuk mencapai UHC, diperlukan kerja sama lintas sektor yang kuat dan komitmen yang tinggi dari pemerintah. Selain itu, dukungan dari organisasi internasional seperti WHO juga sangat penting dalam memfasilitasi implementasi kebijakan UHC di tingkat nasional. Dalam  konteks  Indonesia,  pemahaman  yang  mendalam  tentang  pelaksanaan  UHC  dan identifikasi hambatan-hambatan yang perlu diatasi menjadi kunci dalam upaya mencapai tujuan tersebut.
Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  yang komprehensif  tentang  pelaksanaan  UHC  di  Indonesia,  termasuk  pencapaian  yang  telah dicapai  dan hambatan-hambatan yang masih  dihadapi. Dengan  pemahaman yang  lebih baik tentang dinamika implementasi UHC, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk  mengatasi  kendala-kendala  tersebut  dan  meningkatkan  akses  serta  kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Metode yang peneliti digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi (Derita  Prapti  Rahayu  &  Sulaiman,  2020).  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  oleh peneliti dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach). Selain  itu  dalam  penelitian  digunakan  juga  pendekatan  kasus  (case  approach)  dengan menelaah kasus dengan isu hukum yang dihadapi  (Peter Mahmud Marzuki, 2014). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil  penelaahan kepustakaan  yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sedangkan data sekunder yang peneliti gunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan Sumber-sumber bahan sekunder berupa buku-buku teks,  kamus-kamus  hukum,  jurnal-jurnal  hukum,  dan  komentar-komentar  atas  putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014).
.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan Kebijakan Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia
Indonesia,  sebagai  negara  yang  berkomitmen  terhadap  pencapaian  Sustainable Development Goals (SDGs), menghadapi sejumlah tantangan dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) sebagai bagian integral dari SDGs. UHC, seperti yang didefinisikan oleh  World  Health  Organization  (WHO),  bertujuan  memberikan  akses  penuh  terhadap layanan kesehatan tanpa adanya kesulitan keuangan bagi masyarakat (Retno Kus. Setyowati, 2022). Dalam upaya mencapai tujuan ini, Indonesia telah meluncurkan program asuransi kesehatan nasional pada tahun 2014 melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dengan harapan dapat mengatasi hambatan finansial dalam mengakses layanan kesehatan.
Di  sisi  lain,  Malaysia  telah  mengembangkan  sistem  jaminan  kesehatan  sejak  tahun 1990-an, yang memberikan cakupan kesehatan universal bagi warganya. Sistem kesehatan Malaysia,  yang  mencakup  kesehatan  publik  dan  privat,  didanai  oleh  berbagai  sumber, termasuk pajak masyarakat, anggaran pendapatan negara, dan lembaga seperti SOSCO dan EPF  (Peter  Rusli,  2019).  Namun,  seperti  halnya  Indonesia,  Malaysia  juga  menghadapi tantangan  dalam  memastikan  ketersediaan  layanan  kesehatan  yang  merata  di  seluruh wilayahnya.
Di negara maju seperti Jepang, sistem jaminan kesehatan telah ada sejak awal abad ke-20, melibatkan seluruh populasi melalui berbagai skema asuransi kesehatan. Meskipun Jepang telah mencapai cakupan yang luas, masih ada sejumlah biaya perawatan yang harus dibayarkan oleh pasien sendiri, menunjukkan kompleksitas dalam sistem kesehatan Jepang.
Meskipun  telah  ada  upaya  yang  signifikan  untuk  mencakup  semua  warga  negara, kenyataannya, sistem kesehatan Jepang masih memerlukan kontribusi finansial dari individu dalam beberapa situasi (Nurul Aeni, 2021). Meskipun asuransi kesehatan telah mencakup sebagian besar biaya kesehatan, ada juga biaya tambahan seperti co-payment (pembayaran bersama) dan non-covered expenses (biaya yang tidak dicover) yang harus ditanggung oleh pasien.  Ini  menunjukkan  bahwa,  meskipun  Jepang  telah  berhasil  dalam  memberikan cakupan  kesehatan  yang  luas,  masih  ada  tantangan  dalam  menciptakan  sistem  yang sepenuhnya bebas dari biaya bagi individu.
Selain  itu,  kompleksitas  dalam  sistem  kesehatan  Jepang  juga  tercermin  dalam berbagai skema asuransi kesehatan yang ada. Dengan adanya National Health Insurance, Japan  Health  Insurance,  Association/Union  Administered  Health  Insurance,  Mutual  Aid Insurance, dan Advanced Elderly Medical Service System, terdapat sejumlah skema yang harus  dipahami  dan  dikelola  baik  oleh  pemerintah  maupun  masyarakat.  Ini  menambah lapisan kompleksitas dalam administrasi dan manajemen sistem kesehatan Jepang.
Namun demikian, meskipun masih ada beberapa tantangan dan kompleksitas dalam sistem  kesehatan  Jepang,  negara  ini  tetap  berhasil  dalam  menyediakan  pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mencakup sebagian besar populasi. Upaya terus dilakukan untuk  terus  memperbaiki  dan  memperbaiki  sistem  kesehatan,  sehingga  dapat  terus memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks dan beragam.
Sementara  itu,  Australia  telah  mencapai  Universal  Health  Coverage  dengan  sistem perawatan  kesehatan  yang  didanai  oleh  pemerintah  melalui  pajak,  memberikan  akses penuh terhadap pelayanan kesehatan tanpa adanya perbedaan kelas premi (Ririn Noviyanti Putri, 2019). Pendekatan ini menunjukkan bagaimana sistem kesehatan yang didanai secara publik  dapat  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  secara  keseluruhan.  Namun,  baik negara maju maupun berkembang, pelaksanaan UHC tidaklah mudah. Indonesia, misalnya, menghadapi  tantangan  dalam  memperluas  cakupan  ke  sektor  informal  dan  menangani defisit keuangan yang dihadapi oleh program JKN. Masih ada masalah terkait ketersediaan layanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah, serta kekurangan dana struktural untuk pembiayaan kesehatan.
Dalam  upaya  mencapai  UHC,  Indonesia  telah  melakukan  berbagai  reformasi kebijakan, termasuk integrasi skema asuransi pemerintah ke dalam program JKN, peluasan
jaringan penyedia layanan kesehatan, dan insentif untuk meningkatkan partisipasi asuransi, terutama di sektor informal. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi  kendala-kendala  yang  ada  dan  memastikan  bahwa  UHC  benar-benar  dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Hambatan Pelaksanaan Universal Health Coverage di Indonesia
Penerapan  Universal  Health  Coverage  (UHC)  telah  membawa  transformasi  besar dalam sistem kesehatan Indonesia (Detayu Sobeang, 2021). Salah satu manfaat paling nyata adalah memberikan akses yang lebih luas kepada layanan kesehatan, tidak hanya kepada mereka yang mampu secara finansial, tetapi juga kepada masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Ini adalah langkah yang penting dalam memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk merawat dirinya sendiri dan keluarganya.
Selain  itu,  UHC  juga  memberikan  perlindungan  finansial  yang  krusial.  Sebelumnya, biaya kesehatan yang tinggi sering menjadi beban berat bagi individu dan keluarga, bahkan bisa menyebabkan kemiskinan atau utang yang berkepanjangan (Netha Gloria Br Ginting & Dewi Agustina, 2023). Dengan adanya UHC, individu tidak perlu lagi khawatir akan biaya yang tinggi saat mengakses layanan kesehatan. Perlindungan finansial ini memberikan rasa aman dan ketenangan pikiran, memungkinkan individu untuk fokus pada pemulihan dan kesehatan mereka.
Selain manfaat langsung dalam hal akses dan perlindungan finansial, penerapan UHC juga  membawa  dampak  positif  dalam  meningkatkan  kualitas  layanan  kesehatan  secara keseluruhan.  Dengan  adanya  sistem  yang  menyatukan  layanan  kesehatan  di  berbagai tingkatan,  baik  dari  tingkat  primer  hingga  tersier,  serta  standar  yang  ditetapkan  untuk kualitas  pelayanan,  UHC  mendorong  pemberian  layanan  yang  lebih  terkoordinasi  dan berkualitas.  Ini  membantu  dalam  meningkatkan  hasil  kesehatan  masyarakat  secara keseluruhan.
Selain itu, UHC juga mendorong pergeseran paradigma dalam fokus kesehatan dari perawatan kuratif menjadi pencegahan penyakit (Herman Rante & Dyah Mutiarin, 2016). Dengan akses yang lebih mudah ke layanan preventif seperti imunisasi, skrining kesehatan, dan  edukasi  kesehatan,  masyarakat  menjadi  lebih  mungkin  untuk  mencegah  penyakit daripada  hanya  mengobati  setelah  penyakit  muncul.  Hal  ini  memiliki  dampak  jangka panjang  yang  signifikan  dalam  meningkatkan  kesehatan  masyarakat  dan  mengurangi beban penyakit yang dapat dicegah.
Dengan  semua  manfaat  ini,  penerapan  UHC  tidak  hanya  memperbaiki  akses  dan kualitas layanan kesehatan, tetapi juga mengubah cara kita memandang kesehatan secara
keseluruhan. Ini adalah langkah penting dalam menuju masyarakat yang lebih sehat dan lebih berkeadilan secara sosial. Dengan komitmen yang kuat dan kerja sama lintas sektor, Indonesia dapat terus memperkuat dan memperluas implementasi UHC untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakatnya.
Selain  itu,  UHC  juga  mendorong  peningkatan  kualitas  layanan  kesehatan  secara keseluruhan.  Dengan  adanya  akses  yang  lebih  mudah  dan  perlindungan  finansial, masyarakat menjadi lebih mungkin untuk mengakses perawatan kesehatan secara preventif dan mengikuti program-program kesehatan yang diperlukan. Hal ini dapat meningkatkan kualitas perawatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan, serta hasil kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
Selanjutnya,  penerapan  UHC  juga  mendorong  pergeseran  paradigma  dari  fokus perawatan kuratif menjadi pencegahan penyakit. Dengan memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan preventif, seperti imunisasi dan pemeriksaan kesehatan rutin, UHC membantu dalam mengurangi beban penyakit yang dapat dicegah. Hal ini memberikan dampak jangka panjang yang positif terhadap kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
Meskipun  demikian,  dalam  implementasi  kebijakan  seperti  UHC,  terdapat  sejumlah faktor  yang  perlu  dipertimbangkan.  Menurut  teori  kebijakan  publik  yang  diajukan  oleh Edward,  faktor-faktor  seperti  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Selain itu, kualitas kebijakan, kecukupan input, ketepatan instrumen yang digunakan, kapasitas implementor, karakteristik  dan  dukungan  kelompok  sasaran,  serta  kondisi  lingkungan  geografi,  sosial, ekonomi,  dan  politik  juga  menjadi  faktor  penentu  dalam  keberhasilan  pelaksanaan kebijakan UHC.
Meskipun  Indonesia  telah  mengalami  kemajuan  signifikan  dalam  penerapan  UHC, masih  terdapat  sejumlah  hambatan  dan  permasalahan  yang  perlu  diatasi.  Terbatasnya infrastruktur yang merata, minimnya ketersediaan tenaga kesehatan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional, serta ketimpangan antar provinsi menjadi  beberapa tantangan utama yang  perlu  diselesaikan. Namun, dengan komitmen politik  yang  kuat,  partisipasi  multipihak  dalam  pembangunan,  dan  pemantauan  yang berkelanjutan,  Indonesia  dapat  terus  meningkatkan  implementasi  UHC  dan  memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakatnya.

## SIMPULAN
Implementasi  kebijakan  Universal  Health  Coverage  (UHC)  di  Indonesia  telah dilakukan  dengan  berbagai  usaha  dan  metode.  Program  ini  dijalankan  melalui  BPJS Kesehatan, yang bertanggung jawab atas program asuransi kesehatan nasional. Melalui BPJS  Kesehatan,  warga  Indonesia  dapat  mendaftar  dan  membayar  premi  untuk mendapatkan akses ke layanan kesehatan. Selain itu, pelaksanaan UHC juga melibatkan pengembangan  infrastruktur  kesehatan,  peningkatan  mutu  layanan,  pengawasan,  dan peningkatan sumber daya manusia di sektor  kesehatan. Namun, masih ada tantangan dalam  implementasi  UHC,  seperti  kekurangan  tenaga  kesehatan  terutama  di  daerah terpencil.

## DAFTAR PUSTAKA
Bahmid, Junindra Martua, & Arbiah. (2020). Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberikan  Perlindungan Studi Di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat Dan   Makanan  Badan  Pengawas  Obat  Makanan  (BPOM)  Tanjungbalai. DE  LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukm, 5(2), 184.
Derita Prapti Rahayu, & Sulaiman. (2020). Metode Penelitian Hukum. Thafa Media.
Detayu  Sobeang.  (2021).  Perbandingan  Sistem  Jaminan  Kesehatan  Universal  Health Coverage (Uhc) Di-Indonesia Dan Kuba. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi
, 9(2).
FC Susila Adiyanta. (2020). Urgensi kebijakan jaminan kesehatan semesta (Universal Health Coverage)  bagi  penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  masyarakat  di  masa pandemi Covid-19. Administrative Law and Governance Journal, 3(2).
Herman Rante, & Dyah Mutiarin. (2016). Persepsi Masyarakat Terhadap Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di RSUD Morangan Sleman DIY. Journal of Governance and Public Policy, 3(1).
Mikho  Ardinata.  (2020).  Tanggung  Jawab  Negara  Terhadap  Jaminan  Kesehatan  dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, . Jurnal HAM, 11(2).
Netanael Tampubolon, Hisar Siregar, & Kasman Siburian. (2022). Tanggung Jawab Negara Terhadap  Jaminan  Kesehatan  dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia. Nommensen Journal of Constitutional and Administrative Law, 1(1), 28.
Netha  Gloria  Br  Ginting,  &  Dewi  Agustina.  (2023).  Implementasi  Jaminan  Kesehatan Daerah  untuk  Mencapai  Universal  Health  Coverage  (UHC)  dalam  Pelayanan Kesehatan  Puskesmas  di  Puskesmas  Teladan  Kota  Medan. PubHealth  Jurnal Kesehatan Masyarakat, 2(2).
Nurul Aeni. (2021). Pandemi Covid-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial. Jurnal Litbang, 17(1).
Peter Mahmud Marzuki. (2014). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Kencana Prenada Media Group.
Peter Rusli. (2019). Medical Toursm Sebagai Stategi Pemasaran Rumah Sakit: Narrative Review. Jurnal Administrasi Rumah Sakit Indonesia, 5(3).
Retno  Kus.  Setyowati.  (2022).  Sistem  Jaminan  Kesehatan  yang  Memenuhi  Hak-Hak Kepesertaan. Justice Voice , 1(1).
Ririn Noviyanti Putri. (2019). Perbandingan sistem kesehatan di negara berkembang dan negara maju. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 19(1).
Rizanda  Machmud.  (2008).  Manajemen  Mutu  Pelayanan  Kesehatan. Jurnal  Kesehatan Masyarakat, 2(2).
Syifa  Shidqi  Putri,  Chriswardani  Suryati,  &  Nurhasmidar  Nandini.  (2022).  Pelaksanaan Nasional  Health  Insurance  Pada  Aspek  Kepesertaan  Untuk  Mencapai  Universal Health Coverage: The Implementation of National Health Insurance on The Aspect of Participation to Achieve Universal Health Coverage. Jurnal Sains Dan Kesehatan, 4(2).