## Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi
Covid-19 *
Atika Suri Nur Fauziah 1 , Aziizah Nur Fauzi 2 , Umma Ainayah 3 Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.794

## Abstract
In Islamic law, divorce is known as thalak and khuluk. Thalak is a divorce whose initiative comes from the husband, while Khuluk is a divorce with the initiative of the wife. However, a family that is divorced using Islamic law will be troublesome for both parties, because the Islamic law of a divorce only uses no verbal one which legally states divorce. Therefore, in Indonesia, a law on divorce has been made so that neither party is harmed by the divorce or does not make it difficult for both parties if they want to remarry and also does not make it difficult  for  children  to  earn  a  living  from  their  biological  father.  Covid  19  has  increased divorce in Indonesia by 5%, because some families experience difficulties in the economy. Keyword: Talak, Khuluk, Divorce

## Abstrak
Dalam hukum Islam perceraian dikenal dengan istilah thalak dan khuluk. Thalak merupakan perceraian  yang  inisiatifnya  berasal  dari  suami,  sedangkan  khuluk  merupakan  perceraian dengan  inisiatif  berasal  dari  isteri.  Namun  apabila  di  Indonesia  keluarga  yang  bercerai dengan  menggunakan  hukum  Islam  maka  akan  menyusahkan  kedua  belah  pihak,  karena hukum Islam sebuah perceraian hanya menggunakan lisan tidak ada surat yang menyatakan secara  sah  bercerai.  Oleh  karena  itu,  di  Indonesia  telah  membuat  undang-undang  tentang perceraian agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan karena perceraian tersebut atau tidak  menyusahkan  kedua  belah  pihak  jika  mereka  ingin menikah  kembali  dan juga  tidak menyusahkan  anak  untuk  mendapat  nafkah  dari  ayah  kandungnya.  Covid  19  ini  telah meningkatkan  perceraian  di  Indonesia  sebesar  5%,  karena  sebagian  keluarga  mengalami kesulitan dalam ekonomi.
Kata Kunci: Talak, Khuluk, Cerai
* Naskah diterima tanggal: 16 September 2020, direvisi: 14 Oktober 2020, disetujui untuk terbit: 10 Desember 2020.
1 Atika Suri Nur Fauziah adalah Mahasiswa semester 5 Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta.
2 Aziizah Nur Fauzi adalah Mahasiswa semester 5 Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta. Email: aziizahnrf11@gmail.com
3 Umma  Ainayah adalah  Mahasiswa  semester  5  Prodi  Pendidikan  Agama  Islam,  Fakultas  Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta.

## A. PENDAHULUAN
Perceraian  atau  putusnya  perkawinan  adalah  terputusnya  ikatan  perkawinan antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang  perempuan.  Putusnya  ikatan  tersebut  dapat diakibatkan oleh salah seorang diantara keduanya meninggal dunia, antara pria dengan wanita sudah bercerai, dan salah seorang diantara keduanya sudah pergi meninggalkan kediaman  sehingga  pengadilan  menganggap  bahwa  yang  bersangkutan  sudah meninggal. 4
Perceraian di dalam hukum Islam atau fiqih munakahat dikenal dengan istilah thalak dan khuluk .  Thalak  merupakan  perceraian  yang  inisiatifnya  berasal  dari  suami, sedangkan  khuluk  merupakan  perceraian  dengan  inisiatif  berasal  dari  isteri.  Islam mengatur kontruksi konseptual perceraian berikut akibat hukum yang ditimbulkannya di dalam nash al-Qur’an dan nash hadits dengan prinsip-prinsip keadilan dan penuh cinta kasih. Implementasi konseptual yang baik terkadang menimbulkan pemahaman yang sangat berbeda dengan substansi konstruksi perceraian dalam Islam. Pemahaman akibat  hukum  tentang  perceraian  yang  ada  dalam  fikih  munakahat  nampak menempatkan  isteri  dalam  posisi  yang  tidak  terhormat  dan  menderita.  Istri  sering menjadi korban perceraian. 5
Pada akhir tahun 2019 dunia dikejutkan dengan berita telah menyebarnya virus bernama  Covid-19  atau  sering  juga  disebut  dengan  Corona  Virus  yang  mewabah  di negara Tiongkok, virus ini diduga berasal dari sebuah daerah bernama Wuhan, awal mula kemunculan virus ini belum diketahui secara pasti berasal dari mana, akan tetapi sudah  dirasakan  penyebaran  virus  ini  sudah  hampir  mencapai  seluruh  dunia, dikarenakan sifat virus ini yang sangat mudah menyebar dan menular kepada orang lain  dengan  cara  kontak  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  penderita, virus  ini  biasa  menyebar  melalui  udara  dan  barang  yang  terkena  bersin  atau  air  liur penderita, virus ini bertahan beberapa jam di udara dan juga permukaan benda, salah satu cara paling efektif yang biasa mengurangi penyebaran dari virus ini adalah dengan mengurangi secara ekstrim dan aktivitas interaksi dengan orang lain dan menghindari tempat  keramaian,  maka  pemerintah  memberlakukan  lockdown  atau  pembatasan kegiatan keluar rumah, secara menyeluruh, semua aktifitas yang dapat menyebabkan terciptanya kerumunan atau perkumpulan dihentikan sementara, seperti pergi bekerja, sekolah, beberapa tempat wisata dan usaha ditutup atau menyediakan layanan pesan antar  sehingga  pada  akhirnya  semua  aktifitas  dilakukan  dirumah,  masyarakat  pun hanya boleh keluar rumah jika ada keperluan yang sangat mendesak. Setelah kebijakan lockdown  diberlakukan  dan  masyarakatnya  berdiam  diri  di  rumah  dan  bertemu sepanjang  hari  selama  berbulan  bulan  dengan  orang  yang  sama.  setelah  mulai  pulih kembali  kantor  urusan  sipil  mendapatkan  banyak  sekali  pengajuan  perceraian  dari pasangan suami istri, fenomena meningkatnya angka perceraian ini menjadi sebuah side effect dari adanya kebijakan lockdown, banyak pasangan yang merasa setelah mereka tinggal  bersama  beberapa  bulan  dengan  seluruh  waktunya  dihabiskan  di  rumah,
4 Zainuddin Ali, Hukum Perdata di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika), 2006, hlm. 73
5 Ali Imron, “Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga”, Buana Gender Volume 1 Nomor 1, 2016, hlm. 16
dilansir dari salah satu portal berita online banyak pasangan yang merasa banyaknya ketidakcocokan diantara mereka.

## B. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yuridis yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal- hal yang bersifat teoritis menyangkut asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum yang berkaitan  dengan  perceraian  dalam  Islam.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  kualitatif.  Penulis  menggunakan  pendekatan  undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) . Masalah pada penelitian ini adalah untuk mengetahui kepastian hukum Islam tentang maraknya perceraian di masa pandemi  covid  19.  Sehingga  metode  penelitian  kualitatif  menjadi  pilihan  yang  tepat untuk digunakan sebagai pengembangan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. 6
Beberapa sumber yang digunakan penulis adalah buku-buku teks, jurnal ilmiah, referensi  statistik,  hasil-hasil  penelitian  dalam  bentuk  skripsi,  tesis,  disertasi,  dan internet,  serta  sumber-sumber  lainnya  yang  relevan. 7 Sumber  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari browsing di  internet,  membaca  berbagai  literatur, hasil  kajian  dari  peneliti  terdahulu,  catatan  perkuliahan  serta  sumber-sumber  yang relevan. 8
Penelitian  ini  dalam  pengumpulan  data  bahan  utamanya  berupa  buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, norma-norma yang hidup dan berkembang dalam  masyarakat 9 ,  majalah,  artikel,  surat  kabar,  hasil  seminar,  dan  sumber  lainnya yang  berkaitan  secara  langsung  dengan  obyek  yang  diteliti.  Analisis  data  dalam penelitian pustaka ini adalah analisis isi content analysis yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak. Analisis isi adalah  sebuah  alat  penelitian  yang  difokuskan  pada  konten  aktual  dan  fitur  internal media. Dalam analisis ini semua data yang sudah di analisis adalah berupa teks.

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1. Makna Perkawinan
Sebelum  membahas  tentang  perceraian  dalam  hukum  Islam,  penulis  akan memaparkan  arti  dari  perkawinan  sebagai  bahan  pertimbangan  seseorang  dalam melakukan  perceraian.  Arti  perkawinan  menjadi  wawasan  yang  dapat  digunakan
6 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya , Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013, 183.
7 Anwar Sanusi, Metodologi Penelitian Bisnis , Jakarta: Salemba Empat, 2016, 32-33.
8 Moh. Nazir, Metode Penelitian , Bogor: Ghalia Indonesia, 2013, 56.
9 Zainudin Ali , Metode Penelitian Hukum Palu: Sinar Grafika, 2009, 18.
dalam  memahami  baik  secara  etimologi  maupun  istilah  untuk  diterapkan  di  dalam realita.
Perkawinan secara etimologi adalah percampuran, penyelarasan dan ikatan atau dapat  dikatakan  jika  seseorang  telah  melangsungkan  pernikahan,  maka  keduanya sudah mempunyai keterkaitan antara keduanya. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. Ad-Dukhan: 54 yang artinya “Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari”. 10 Perkawinan adalah terjemahan dari kata “nikah” dan kata “zawaj”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti yang asli ( haqiqat ) yakni “ damm ” yang berarti menghimpit,  menindih,  atau  berkumpul.  Nikah  mempunyai  pula  arti  kiasan  yaitu “ wata’a ” yang berarti “setubuh” atau “ aqad ” yang berarti mengadakan perjanjian. 11
Perjanjian  dalam  perkawinan  dilakukan  dengan  cara  ijab  dan  qabul  yang diucapkan  secara  langsung  dihadapan  majelis  oleh  calon  suami  atau  calon  istri,  jika keduanya sudah berhak menurut hukum atau dapat diwakilkan kepada wali-walinya jika calon pasangan suami istri dalam keadaan tidak waras atau masih dibawah umur. 12
Agama  Islam  memandang  pernikahan  sebagai  sesuatu  yang  suci  dan  sakral, bertujuan  ibadah  kepada  Allah  dan  mengikuti  Sunnah. 13 Menurut  hukum  Islam khususnya  yang  diatur  dalam  Ilmu  Fiqih,  pengertian  perkawinan  atau  akad  nikah adalah: ikatan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolonglah antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya merupakan bukan mahrom. 14
Pengertian perkawinan menurut para ahli adalah sebagai berikut: 1) Scholten: perkawinan  merupakan  suatu  hubungan  hukum  antara  seorang  laki-laki  dan perempuan untuk hidup bersama dengan kekal, menurut hukum negara; 2) R. Subekti: perkawinan  ialah  pertalian  yang  sah  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang perempuan  untuk  waktu  yang  lama;  3)  Wiryono  Prodjodikoro:  perkawinan  ialah kehidupan  bersama  dari  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  yang  memenuhi syarat-syarat tertentu. 15
Perkawinan dalam pengertian normatif dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  menyatakan: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia
10 Shofiatul Jannah, “Penundaan Perkawinan Di Tengah Wabah Covid-19”, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah Volume 2 Nomor 1, 2020, hlm. 46
11 Ramdani  Wahyu  Sururie,  “Polemik  Di  Seputar  Hukum  Isbat  Nikah  Dalam  Sistem  Hukum Perkawinan Indonesia”, Al-Manahij Volume XI Nomor 2, 2017, hlm. 234
12 Shofiatul Jannah, “Penundaan Perkawinan Di Tengah Wabah Covid-19”, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah Volume 2 Nomor 1, 2020, hlm. 46
13 Fatur Rahman Alfa, “Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah Volume 1 Nomor 1, 2019, hlm. 51
14 Indira  Hastuti,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Suami  Isteri  Dalam  Pelaksanaan  Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam”, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Volume 18 Nomor 1, 2020, hlm. 64
15 Mardalena Hanifah, “Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, SOUMATERA LAW Volume 2 Nomor 2, 2019, hlm. 300
dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Menurut  ketentuan  Pasal  2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku 1 tentang Hukum Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miltsaaqon  gholiidza untuk  mentaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya  merupakan ibadah. 16
Untuk mewujudkan perkawinan yang ideal penuh hikmah dan barakah, kedua mempelai  membutuhkan  kesiapan  lahir  dan  batin  untuk  menerima  satu  sama  lain dalam memulai kehidupan yang baru. Bagi seorang laki-laki setelah menikah dia akan menjadi suami, pemimpin dalam rumah tangga dan orang yang bertanggung jawab atas nafkah istri dan anak-anaknya. Begitu pula dengan seorang wanita setelah menikah, dia akan  menjadi  istri  yang  siap  mendampingi  suaminya  dalam  keadaan  suka  ataupun duka, menjadi ibu bagi anak-anak yang telah ia lahirkan. 17

## 2. Perceraian dalam Perkawinan
a. Talak
Talak  merupakan  penyebab  putusnya  ikatan  perkawinan,  menurut  bahasa berasal  dari  kata  kerja  bahasa  Arab, قلط yang  disandarkan  pada  lafaz ةأرملا berarti bercerai. Menurut istilah, dari al-Jurjawi sebagaimana dikutip oleh Tihami dan Sohari Sahrani,  adalah  menghilangkan  ikatan  perkawinan  atau  mengurangi  pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu. Kemudian menurut KHI pasal 117, talak ialah  ikrar  suami  dihadapan  sidang  Pengadilan  Agama  yang  menjadi  salah  satu penyebab putusnya perkawinan, dengan cara-cara yang telah diatur dalam pasal 129, 130,  131.  Berdasarkan  pengertian  talak  di  atas,  dapat  diketahui  beberapa  hal  yang berhubungan dengan talak. Pertama, unsur-unsur di dalam talak, yakni: (1) orang yang mengikrarkan; (2) kata tertentu yang diucapkan sebagai shighat talak ; (3) atas kehendak sendiri  atau  istri  (khuluk);  (4)  dilangsungkan  dihadapan  Pengadilan  Agama.  Kedua, akibat  dari  perceraian  tersebut  di  mana  ia  berimplikasi  pada  putusnya  ikatan perkawinan. 18
Talak secara  bahasa  adalah  memutuskan  sebuah  ikatan.  Secara  istilah  adalah mengakhiri  atau  memutuskan  ikatan  perkawinan.  Adapun  hal-hal  yang  bisa memutuskan perkawinan adalah 19 (1) istri kehilangan akal sehat, mempunyai penyakit kusta, ataupun belang (2) apabila setelah terjadi akad nikah diketahui bahwa sang istri termasuk orang yang haram dinikahi, seperti saudari, orang tua, bibi, atau orang yang saudarinya masih dalam ikatan pernikahan dengannya, dan lain sebagainya; (3) apabila
16 Indira  Hastuti,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Suami  Isteri  Dalam  Pelaksanaan  Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam”, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Volume 18 Nomor 1, 2020, hlm. 65
17 Shofiatul Jannah, “Penundaan Perkawinan Di Tengah Wabah Covid-19”, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah Volume 2 Nomor 1, 2020, hlm. 42
18 Muchammad  Hammad,  Hak-Hak  Perempuan  Pasca  Perceraian:  Nafkah  Iddah  Talak  dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania, Jurnal Al-Ahwal, Vol.7 No.1, 2014, hlm. 18.
19 Kamil  Muhammad  ‘Uwaidah,  al-Ja>mi’  fi  Fiqh  an-Nisa’  (Libanon,  Dar  Al-Kutub  Al-‘Ilmiyah, 1996), hlm. 461-462.
yang mengakad-nikahkan masih belum cukup umur dan bukan ayah atau kakeknya; (4) apabila suami masuk Islam sementara istri menolak atau masih tetap bukan Islam; (5) apabila istri seorang Islam sedangkan suami tetap kafir; (6) apabila antara suami istri salah  satunya  murtad;  (7)  jika  istri  disetubuhi  oleh  ayah  atau  kakeknya  baik  karena faktor ketidaksengajaan maupun berniat menzinahinya; (8) apabila kedua belah pihak saling  ber-li‘an;  (9)  apabila  keduanya  murtad;  (10)  apabila  salah  satunya  meninggal dunia, yang dalam hal ini tidak ada perbedaan mengenai ketentuan hukumnya; dan (11) menghilangnya suami selama empat tahun.
Terdapat bermacam-macam talak, yaitu talak sunni dan bid’i, talak ba’in dan raji’ talak  sarih  dan  kinayah,  munjaz  dan  mu‘allaq,  talak  takhyir  dan  tamlik,  talak  wakalah  dan kitabah , talak dengan pengharaman, dan talak haram. Hukum asal talak sendiri adalah makruh karena didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim “Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah Talak”. Kemudian diperkuat  oleh  hadis  selanjutnya  yaitu  diriwayatkan  oleh  Ahmad,  Abu  Daud,  Ibnu Majah, dan Tirmidzi “Siapapun wanita yang meminta cerai kepada suami nya, tanpa alasan yang membolehkan, maka haram baginya bau surga.”
Namun hukum talak tersebut bisa menjadi wajib, mubah, haram bahkan sunnah disertai alasan yang menguatkan terjadinya talak. Talak wajib merupakan perpisahan yang  bertujuan  untuk  menyelesaikan  konflik  antara  pasangan  suami  istri  yang  tak kunjung  usai,  hingga  masing-masing  mengambil  jalan  yang  menurut  mereka  terbaik yaitu dengan berpisah agar konfik tersebut segera berakhir.   Talak haram merupakan talak  yang  dilakukan  bukan  karena  tuntutan  yang  dibenarkan  dan  kalau  dijatuhkan akan  menimbulkan  kemudaratan  bagi  kedua  belah  pihak.  Talak  mubah  adalah  talak yang  menunjukkan  adanya  tuntutan  yang  dibenarkan,  seperti  karena  buruknya perangai  istri,  pergaulan  yang  kurang  baik  dan  lain-lain.  Sedangkan  talak  sunnah adalah  talak  yang  dijatuhkan  pada  istri  karena  berbuat  zalim  pada  hak-hak  Allah, dimana sudah ada upaya untuk menyadarkan namun tidak juga berubah ke arah yang lebih baik.
Kemudian khulu’ yaitu pengajuan perceraian dari pihak istri, terdapat beberapa pendapat:
a. Imam  Syafi’i  berpendapat  dalam  kitab  barunya  dan  jumhur  ulama,  khulu’ termasuk talak.
b. Dalam  kitab  Ahkam  al-Qur’an  Imam  Syafi’i  berpendapat  khulu’  merupakan fasakh bukan talak
c. Apabila diniati tidak mentalak, maka tidak menjadi talak sama sekali. Pendapat ini merupakan pendapat terakhir dari imam Syafi’i dalam kitabnya al-Umm dan diperkuat  as-Subki  serta  Muhammad  bin  Nashir  al-Mawardi  dalam  kitabnya Ikhtilaf al-‘Ulama.’
b. Hukum Perceraian
a. Menurut Fiqih Konvensional
Dalam Fiqih Konvensional hukum talak cenderung memposisikan perempuan sebagai  pihak  yang  tidak  berdaya  atas  perlakukan  seorang  suami  yang  sewenang- wenang.  kapanpun  suami  dapat  menceraikan  mereka  walaupun  mereka  sebenarnya tidak  menginginkan  putusnya  tali  perkawinan.  Dalam  keadaan  apapun  kalau  suami sudah mengucapkan kalimat “talak”, maka akan terjadi perceraian tersebut. Baik dalam keadaan mabuk, bergurau, sumpah dan lain sebagainya. Konsep ini sangat diskriminatif sehingga perlu dilakukan pembaharuan. 20

## b. Menurut Perundang-Undangan Kontemporer di Indonesia
Perceraian di Indonesia diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UUP),  dan  Intruksi  Presiden  RI  No.  1  tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI) yang dikokohkan oleh Keputusan Mentari Agama No. 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Intruksi presiden RI No. 1 tahun 1991.21. Dalam KHI disebutkan bahwa perkawinan  dapat  putus  karena:  (1)  Kematian,  (2)  Perceraian,  dan  (3)  atas  putusan Pengadilan.  Rusaknya  hubungan  perkawinan  yang  disebabkan  oleh  perceraian  bisa terjadi karena talak ataupun dikarenakan gugatan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama  setelah  hakim  berusaha  dan  tidak berhasil  mendamaikan  kedua  belah  pihak.  Perceraian  terhitung  sejak  perceraian dinyatakan di depan sidang pengadilan.
Hukum  perceraian  di  Indonesia  memposisikan  hakim  sebagai  satu-satunya instansi yang berhak untuk menjatuhkan perceraian. Dengan kata lain, suami atau isteri hanya menjadi pemohon untuk dilaksanakan putusan perceraian. Dengan demikian, meskipun ikrar talak menjadi hak suami, namun ikrar tersebut baru diucapkan kalau mendapat izin dari pengadilan.

## c. Pandangan Intelektual dalam Pemberlakuan Hukum Perceraian di Indonesia
Terdapat  dua  bentuk  perceraian  yang  biasa  dilakukan,  yang  terjadi  atas kesepakatan  bersama  antara  pasangan  suami  dan  isteri,  yang  terkenal  di  antara keduanya adalah khulu’ , yaitu pembatalan perkawinan oleh suami sebagai imbalan atas pengembalian  sejumlah  uang  dari  pihak  istri.  Bentuk  kedua  yang  dalam  beberapa mazhab  dianggap  variasi  dari  bentuk  pertama  adalah mubara’ah ,  yaitu  pembatalan perkawinan  atas  dasar  persetujuan  bersama  untuk  membagi  harta  yang  diperoleh bersama selama masa perkawinan. 21
Tetapi  bentuk  perceraian  yang  paling  sering  dilakukan  adalah  talak,  yaitu perceraian isteri secara sepihak oleh suami, seperti yang telah kita maklumi bersama,
20 Muchammad Hammad, Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania, Jurnal Al-Ahwal, Vol.7 No.1, 2014, hlm. 194
21 J.N.D. Anderson, Hukum Islam Di Dunia Modern (Surabaya: Cv. Amar Press, 1991), hlm. 57.
bahwa  dalam  keadaan  apapun  tidak  memberikan  Batasan-batasan,  bahkan  mazhab hanafi  mengatakan  bahwa  ucapan  talak  yang  dilakukan  dalam  keadaan  mabuk  pun tetap  sah  dan  mempunyai  kekuatan  hukum.  Demikian  pula  ucapan  talak  sebagai gurauan, sumpah atau sekedar menakut-nakuti. Ini berarti bahwa seorang suami tidak hanya berhak menceraikan istrinya kapan saja, akan tetapi istri-istri itu sendiri dengan serta  merta  dapat  terceraikan  oleh  suami  mereka  yang  sebenarnya  mereka  tidak menginginkan  putusnya  perkawinan.  Pada  saat  itu,  ternyata  para  istri  yang  terikat dengan pandangan hanafi itulah yang justru pertama kali mendesak pemerintah usmani untuk  melancarkan  pembaharuan  dalam  bidang  hukum  keluarga  agar  mereka mendapat perlindungan.
Pembaharuan-pembaharuan  ini  sangat  mengangkat  martabat  seorang  istri, sejalan  dengan  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Perlu  diingat,  bahwa  ketahanan  nasional suatu bangsa sangat ditentukan oleh keutuhan keluarga. Ketahanan negara Indonesia bergantung  pada  ketahanan  negara-negara  kecil  yang  ada  di  negara  Indonesia,  yaitu keluarga.  Maka  dari  itu,  untuk  menjamin  perlindungan  keluarga  dalam  kaitannya dengan praktik apapun yang bisa jadi mengancam keutuhan sebuah keluarga, sebagai upayanya  yaitu  melindungi  warga  negaranya  dari  tindakan-tindakan  yang  potensial mengancam  keamanan  dan  masa  depannya,  oleh  karena  itu  pemerintah  menetapkan UUP dan KHI yang menjadi pegangan PA. Dalam hal ini regulasi pemerintah masuk untuk melindungi warganya dari ekses negatif yang mungkin muncul.

## 3. Dampak Perceraian
Salah satu pondasi agar masyarakat bisa kokoh adalah sebuah perkawinan, jika perkawinan  runtuh  maka  sendi-sendi  masyarakat  juga  ikut  runtuh.  Oleh  karena  itu sebuah perkawinan harus dijaga agar tetap utuh, dan juga suami dan istri harus bersikap baik dalam membangun sebuah rumah tangga. 22 Jika menghadapi suatu permasalahan maka harus diselesaikan dengan baik-baik, karena jika ada suatu masalah kecil namun tidak bisa menyelesaikan dengan baik maka akan berakibat pada perceraian.
Kita ketahui bahwa saat ini dunia sedang dilanda musibah dengan adnya virus yang mematikan yaitu covid-19 yang memiliki dampak sangat besar. Salah satu dampak yang berpengaruh adalah ekonomi, karena para pekerja tidak bisa bekerja seperti biasa atau  mengalami  penurunan  jam  bahkan  hari,  oleh  karena  itu  gaji  mereka  pun mengalami  penurunan  dan  juga  pendapatan  di  setiap  pabrik  atau  perusahaan  juga mengalami penurunan. Kemudian muncul banyak perceraian pada waktu sekarang ini, salah satu penyebabnya adalah masalah ekonomi, banyak kita temui para pekerja yang terkena PHK kemudian mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga mereka yang akhirnya menyebabkan pertengkaran kecil dan berujung pada perceraian.
Tingginya  tingkat  perceraian  di  Indonesia  saat  ini  maka  akan  menyebabkan naiknya  angka  anak  yang  ditelantarkan  atau  anak  yang  berperilaku  nakal  akibat orangtua bercerai dan tidak ada bimbingan baik dari orangtua. Maka hal ini sama saja
22 Uswatun Hasanah, Pengaruh Perceraian Orangtua bagi Psikologis Anak: Jurnal Analisis Gender dan Agama, vol.2 no. 1, Juli-Desember 2019, hal 21-22
kita merusak masa depan bangsa karena sesungguhnya anak merupakan harta terbesar bagi  penerus  bangsa  kelak,  jika  sekarang  anak  tidak  dididik  dengan  baik  maka  akan menjadi seperti apa anak tersebut dimasa mendatang.
Dampak  perceraian  bagi  suami  dan  istri  yaitu  apabila  mereka  bercerai  tidak berdasarkan  undang-undang  yang  berlaku  dan  hanya  berdasarkan  hukum  Islam (melalui  perkataan)  maka  mereka  tidak  mempunyai  akta  cerai  atau  bukti  yang mengatakan  bahwa  mereka  resmi  bercerai  maka  akan  menyebabkan  kesulitan  saat mereka akan menikah lagi dengan orang lain. 23 Karena pihak pengadilan agama tidak akan  mengizinkan  sampai  ada  surat  yang  sah  dari  pengadilan.  Kemudian  juga  akan berpengaruh  terhadap  nafkah  anak,  apabila  tidak  ada  surat  yang  menyatakan  resmi bercerai  lalu  sang  ayah  tidak  rutin  memberi  nafkah  maka  sang  ibu  juga  tidak  bisa memaksa untuk memberi nafkah anak secara teratur.
Pada  dasarnya  keluarga  merupakan  langkah  awal  bagi  anak  untuk  mengenal cinta  kasih,  arti  hidup,  dan  sosialisasi.  Kemudian  apabila  terdapat  masalah  dalam keluarga dan menyebabkan perceraian maka akan menyebabkan dampak besar, apalagi kalau  suami  istri  tersebut  sudah  mempunyai  anak  maka  akan  hilang  cinta  kasih orangtua  terhadap  anak  dan  juga  hilangnya  figur  seorang  ayah  atau  ibu  yang  akan menyebabkan  masalah  psikis  pada  sang  anak  dan  akan  menghambat  perkembangan anak karena jika anak tidak mendapat bimbingan yang baik dari orangtua kemungkinan besar anak tersebut akan melakukan perbuatan yang tidak baik. 24
Dampak  perceraian  bagi  anak,  yang  sering  kita  jumpai  jika  anak  sudah memasuki usia remaja dan juga korban dari perceraian orangtuanya maka psikis dari anak tersebut akan bermasalah. Seperti perasaan malu, sensitive, dan rendah diri yang menyebabkan anak tersebut tidak suka berbaur dengan lingkungan sekitar dan menarik diri  dari  lingkungan.  Kemudian  hal  yang  ditemukan  apda  anak  akibat  perceraian orangtuanya adalah perasaan tidak aman, tidak diinginkan oleh orangtuanya, sedih dan kesepian,  suka  marah,  dan  bahkan  bisa  menyalahkan  diri  sendiri  karena  merasa bersalah, penyebab dari perceraian tersebut. 25 Dan yang sering kita temui adalah anak akan dirundung oleh teman-temannya karena tidak memiliki keluarga yang utuh hal ini berdampak sangat besar terhadap kondisi psikologi anak.
Pada tingkat emosional anak juga memiliki dampak yang besar, setelah orang tua  mereka  bercerai  mereka  cenderung  menjadi  anak  pemalu  dan  minder,  dari perubahan emosional  ini  jika  anak  menginjak  usia remaja  maka  bisa  menjerumuskan anak  pada  kenakalan  remaja  atau  bahkan  menjadi  pecandu  narkoba. 26 Kemudian apabila  anak  merasakan  kebahagiaan  dalam  kehidupan  keluarga  sebelumnya  maka akan  menyebabkan  trauma  yang  berat.  Juga  sebaliknya  apabila  memang  tidak  ada
23 Vivi Hayati, Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan: Jurnal Hukum Samudra Keadilan, vol.10 no.2, Juli-Desember 2015, hal 221-222
24 Uswatun Hasanah, Pengaruh Perceraian Orangtua bagi Psikologis Anak: Jurnal Analisis Gender dan Agama, vol.2 no. 1, Juli-Desember 2019, hal 21-22
25 Ida Untari dkk, Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Kesehatan Psikologis Remaja: Jurnal Profesional Islam, vol.15 no.2, 2018, hal 105
26 Rina Nur Azizah, Dampak Perceraian Orangtua terhadap Perkembangan Psikologis Anak: Jurnal Al-Ibrah, vol.2 no.2, Desember 2017, hal 169-170
kebahagiaan  dalam  keluarga  sebelumnya  maka  anak  menganggap  perceraian  adalah jalan keluar dari masalah tersebut.
Ada  juga  dampak  dari  perceraian  yang  menyangkut  keabsahan  perceraian, maksudnya disini adalah apabila mereka bercerai berdasarkan tradisi dalam Islam dan tidak sejalan dengan perundang-undangan di Indonesia maka perceraian tersebut tidak memiliki akta nikah, 27 yang mana hal ini akan menyebabkan sang suami ingin menikah lagi dengan perempuan lain kemudian mereka memiliki seorang anak, maka akan sulit bagi  anak  tersebut  untuk  mendapatkan  pengakuan  hukum,  bahwa  anak  tersebut merupakan  anak  dari  pasangan  tersebut,  karena  pernikahan  kedua  tersebut  tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak mempunyai dokumen resmi yang mengatakan bahwa mereka telah menikah secara resmi.
Perceraian  juga  menyebabkan  dampak  pada  harta  keluarga  atau  yang  sering didengar adalah harta Bersama. Dalam fiqih sebenarnya tidak mengenal harta bersama, namun para ulama meng qiyas kan seperti hukum tirkah dalam suatu usaha yang tidak harus dibagi sama rata melainkan sesuai dengan kontribusi. Namun di Indonesia dalam KUHPer  Pasal  126  mengatakan  “bila  terjadi  perceraian,  dimana  harta  bersama  bubar demi  hukum  dengan  membagi  harta  bersama,  kekayaan  bersama  mereka  dibagi  dua antara suami dan istri. Dan hal ini yang sering dipakai di Indonesia yang juga disebut sebagai  harta  gono-gini. 28 Karena ada  pembagian harta  gono-gini, hal  ini yang sering kali  membuat  pasangan  yang  bercerai  tidak  akur  karena  mereka  merebutkan  harta tersebut,  dan  juga  lagi-lagi  akan  berdampak  pada  anak.  Terkadang  anak  yang  hak asuhnya jatuh pada Ibu maka seringkali ibu tersebut melarang anaknya untuk bertemu dengan  ayah  kandungnya  dan  juga  sebaliknya.  Karena  keegoisan  orangtua  itu  yang akan merusak mental anak dan masa depan anak sendiri, sejatinya anak tersebut masih butuh kasih sayang dari kedua belah pihak walaupun orangtua sudah bercerai.
Sebenarnya  masyarakat  menganggap  orang  yang  bercerai  berarti  melanggar nilai-nilai  kesakralan  pernikahan  sehingga  orang  yang  bercerai  dipandang  kurang menghargai  etika  dan  moral. 29 Selain  itu  orang  yang  bercerai  juga  dianggap  pribadi yang tidak mampu mengendalikan diri dan membuka aib keluarganya sendiri. Dan juga sulit  sekali  orang  yang  bercerai  mendapat  dukungan,  simpati  atau  empati  dari masyarakat  terdekatnya,  oleh  karena  itu  mereka  akan  cenderung  menarik  diri  dari masyarakat.

## D. KESIMPULAN
Dari  pembahasan  diatas,  penulis  menyimpulkan  bahwa  pondasi  dari  suatu keluarga  adalah  sebuah  perkawinan,  yang  mana  maksud  dari  perkawinan  sendiri adalah  adanya  sebuah  ikatan  seorang  perempuan  dengan  seorang  laki-laki  yang
27 Ramadhan  Syahmedi  Siregar,  Dampak  Perceraian  yang  Tidak  Sesuai  dengan  Prosedur Perundang-undangan: Jurnal Fitrah, vol.1 no.1, Januari-Juli 2015, hal 168
28 Wahyuni  Retnowulandari,  Pengetahuan  harta  Benda  Perkawinan  akibat  Perceraian:  Jurnal Abdimas dan Kearifan Lokal, vol.1 no.1, Agustus 2020, hal 43-44
29 EB Surbakti, SUdah SIapkah Menikah, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2008), hal 326
menjalani  hidup  Bersama.  Namun  terkadang,  apabila  suatu  keluarga  yang  sedang mengalami  goncangan  dan  tidak  bisa  menyelesaikan  masalah  secara  baik-baik  maka akan berakhir dengan perceraian. Makna perceraian adalah putusnya suatu hubungan suami  istri  karena  suatu  alasan,  perceraian  sendiri  juga  memiliki  dampak  yang  luar biasa baik dari segi sang istri, suami ataupun anak.
Perceraian di dalam hukum Islam atau fiqih munakahat dikenal dengan istilah thalak dan khuluk . Thalak merupakan  perceraian  yang  inisiatifnya  berasal  dari  suami, sedangkan khuluk merupakan perceraian dengan inisiatif berasal dari isteri. di Indonesia bagi keluarga yang bercerai secara hukum Islam maka akan menyusahkan kedua belah pihak, karena perceraian hanya menggunakan lisan tidak ada surat yang menyatakan secara sah bercerai. Oleh karena itu, di Indonesia dibentuklah undang-undang tentang perceraian  agar  tidak  ada  salah  satu  pihak  yang  dirugikan,  atau  tidak  menyusahkan kedua belah pihak jika ingin menikah kembali, dan juga tidak menyusahkan anak untuk mendapat nafkah dari ayah kandungnya.

## REFERENSI
Alfa,  Fatur  Rahman,  “Pernikahan  Dini  Dan  Perceraian  Di  Indonesia”,  Jurnal  Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah Volume 1 Nomor 1, 2019, hlm. 51
Ali, Zainuddin, Hukum Perdata di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika), 2006.
Anderson, J.N.D., Hukum Islam Di Dunia Modern (Surabaya: Cv. Amar Press, 1991).
Azizah,  Rina  Nur,  Dampak  Perceraian  Orangtua  terhadap  Perkembangan Psikologis Anak: Jurnal Al-Ibrah, vol.2 no.2, Desember 2017.
Hammad, Muchammad, Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah   Iddah   Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania, Jurnal Al- Ahwal, Vol.7 No.1, 2014, hlm. 194
Hanifah, Mardalena, “Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, SOUMATERA LAW   Volume  2  Nomor  2, 2019, hlm. 300
Hasanah,  Uswatun,  Pengaruh  Perceraian  Orangtua  bagi  Psikologis  Anak: Jurnal Analisis Gender dan Agama, vol.2 no. 1, Juli-Desember 2019, hal   21-22
Hastuti, Indira, “Perlindungan Hukum Bagi Suami Isteri Dalam   Pelaksanaan Perjanjian  Perkawinan Menurut  Hukum  Islam”,  Jurnal  Hukum  dan  Dinamika Masyarakat Volume 18 Nomor 1, 2020, hlm. 64
Hayati,  Vivi,  Dampak  Yuridis  Perceraian  di  Luar  Pengadilan:  Jurnal  Hukum Samudra Keadilan, vol.10 no.2, Juli-Desember 2015, hal 221-222
Imron,  Ali,  “Memahami  Konsep  Perceraian  dalam  Hukum  Keluarga”,  Buana Gender Volume 1 Nomor 1, 2016, hlm. 16
Jannah, Shofiatul, “Penundaan Perkawinan Di Tengah Wabah Covid-19”, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah Volume 2 Nomor 1, 2020, hlm. 46
Muhammad, Kamil ‘Uwaidah, al-Jami’ fi Fiqh an-Nisa’ (Libanon, Dar Al- Kutub Al- ‘Ilmiyah, 1996), hlm. 461-462.
Retnowulandari, Wahyuni, Pengetahuan harta Benda Perkawinan akibat  Perceraian: Jurnal Abdimas dan Kearifan Lokal, vol.1 no. 1, Agustus 2020, hal 43-44
Siregar,  Ramadhan  Syahmedi,  Dampak  Perceraian  yang  Tidak  Sesuai  dengan Prosedur Perundang-undangan: Jurnal Fitrah, vol.1 no.1, Januari-Juli 2015, hal 168
Surbakti, EB, SUdah SIapkah Menikah, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2008), hal 326
Sururie,  Ramdani  Wahyu,  “Polemik  Di  Seputar  Hukum  Isbat  Nikah  Dalam  Sistem Hukum Perkawinan Indonesia”, Al-Manahij Volume XI Nomor 2, 2017, hlm. 234
Untari,  Ida,  Dampak  Perceraian  Orangtua  Terhadap  Kesehatan  Psikologis Remaja: Jurnal Profesional Islam, vol.15 no.2, 2018, hal 105