## POTRET SUBSIDI PERIKANAN TANGKAP LAUT DI PELABUHANRATU, SUKABUMI

## Estu Sri Luhur
Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Jl. KS. Tubun Petamburan VI Jakarta 10260 Telp. (021) 53650162,  Fax. (021)53650159 Diterima 12 Jan 2012- Disetujui 24 Mei 2012

## ABSTRAK
Tulisan ini bertujuan memaparkan hasil identifikasi jenis-jenis subsidi perikanan tangkap yang disalurkan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk nelayan di Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. Subsidi perikanan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh  nelayan  adalah  subsidi  solar  yang  memberikan  harga solar  Rp  4.300,- atau  selisih  Rp  200,- per liter dibandingkan  dengan harga solar nonsubsidi. Ada pula jenis subsidi atau bantuan lainnya, yaitu bantuan modal untuk mengkonversi kapal, rumpon, dan bantuan melalui Program Aspirasi. Bantuan melalui Program Aspirasi termasuk jenis bantuan yang baru di Pelabuhanratu yang mengikutsertakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi untuk langsung terjun ke lapangan mengumpulkan aspirasi langsung dari nelayan sehingga bantuan yang disalurkan benar-benar bantuan yang sangat diperlukan nelayan.

## Kata kunci:  subsidi, harga solar, bahan bakar minyak (BBM), nelayan, Pelabuhanratu
Abstract :  Portrait of Marine Capture Fisheries Subsidies in Pelabuhanratu, Sukabumi. By : Estu Sri Luhur.
This paper aimed to present the results of identification other types of fishing subsidies that are distributed by central and local governments to fishermen in Pelabuhanratu, Sukabumi district. Current direct fisheries subsidies to fishermen are subsidized diesel fuel at IDR 4.300 or less than IDR 200 per liter compared to price of nonsubsidized diesel fuel. There is also a kind of subsidy or other assistances, including the provision of capital to convert the boat, FADs, and assistance through Aspirations Program. Aspirations Program is a new kind of assistance in Pelabuhanratu that involve Local House of Representatives (DPRD) District Sukabumi as an assistance to their constituent by collecting direct aspiration from the fishermen in need.
Keywords : subsidies, diesel ful price, fuel, fishermen, Pelabuhanratu

## PENDAHULUAN
Salah  satu  kebijakan  ekonomi  yang  dilakukan pemerintah  di  sektor  kelautan  dan  perikanan  adalah subsidi. Kebijakan subsidi bertujuan untuk memberikan bantuan, baik langsung maupun tidak langsung, kepada pelaku  usaha  kelautan  dan  perikanan  guna  menjamin keberlanjutan usahanya. Oleh karena itu, istilah subsidi sering disebut juga dengan bantuan oleh para pelaksana kebijakan  kepada  pelaku  usaha.  Definisi  subsidi perikanan menurut WTO sesuai Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM) adalah:
“(a)(1)  subsidi  terjadi  apabila  adanya  bantuan finansial  dari  pemerintah  atau  lembaga  publik  yang berada di wilayah negara anggota (dalam kesepakatan ini disebut sebagai “pemerintah”), yaitu:
i.   pemerintah  terkait  transfer  modal  secara  langsung (misalnya,  hibah,  pinjaman,  dan  infus  ekuitas), transfer  dana  atau  utang  yang  potensial  (misalnya, jaminan pinjaman);
ii.  pendapatan  pemerintah  terdahulu  atau  tidak dikumpulkan  (misalnya  insentif  fiskal  seperti potongan pajak);
iii.  penyediaan  barang/jasa  selain  infrastruktur  atau pembelian barang pemerintah
iv. pembayaran  beban  yang  harus  dibayar  badan- badan  swasta  melalui  mekanisme  pendanaan yang digambarkan dalam poin (i) hingga (iii) di atas yang  berbeda  dari  praktek  yang  biasa  diikuti  oleh pemerintah. “ (WTO Report, 2006)
FAO  (2001)  mendefinisikan  subsidi  sebagai: “pembayaran  baik  langsung  maupun  tidak  langsung, konsesi  ekonomi,  atau  hibah  istimewa  yang  diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan-perusahaan swasta atau  unit-unit  pemerintah  lainnya  untuk  mendorong tujuan publik.” Pemerintah yang dimaksud tidak hanya lembaga  penyelenggara  negara,  tetapi  mencakup lembaga-lembaga  publik  atau  internasional.  Dalam prakteknya, subsidi dikategorikan apabila ada kontribusi finansial  oleh  pemerintah  atau  lembaga  publik  dalam teritorial  negara  anggota  mencakup:  transfer  dana secara langsung dalam bentuk hibah, pinjaman, suntikan modal,  jaminan  pinjaman  dan  insentif  lokal,  seperti pemotongan  pajak, penyediaan barang dan jasa selain infrastruktur  publik,  serta  dukungan  dalam  bentuk pendapatan dan harga (Satria et al., 2009).
Menurut  FAO  (2004),  subsidi  dapat  bersifat positif  maupun  negatif.    Subsidi  positif  adalah  subsidi yang  memberikan  dampak  peningkatan  keuntungan bagi  perusahaan  swasta.  Sebaliknya,  subsidi  negatif
adalah  subsidi  yang  memberikan  dampak  penurunan keuntungan  perusahaan  swasta.    Lebih  lanjut,  FAO (2004)  mengelompokkan  subsidi  menjadi  empat  jenis, yaitu: (a) transfer finansial secara langsung ( Category 1 ); (b) jasa dan transfer finansial tidak langsung ( Category 2 );  (c)  intervensi  dengan  dampak  jangka  pendek dan  jangka  panjang  yang  berbeda  ( Category  3 );  dan (d) pengurangan intervensi ( Category 4 ). Untuk kegiatan perikanan, subsidi dibagi menjadi: (a) bantuan finansial langsung  untuk  pembelian  kapal,  alat  tangkap,  modal usaha,  penjaminan  kredit;  (b)  program  preferensi pajak  dan  asuransi;  (c)  subsidi  harga  dan  pemasaran; (d)  subsidi  program  konservasi  dan  pengelolaan sumberdaya (APEC, 2000).
Kebijakan subsidi perikanan yang terus dilakukan hingga  sekarang  umumnya  diberikan  kepada  nelayan, pembudidaya,  dan  pengolah  hasil  perikanan.  Tulisan ini membahas pemberian subsidi atau bantuan kepada nelayan di Pelabuhanratu, meliputi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan bantuan fisik lainnya.

## SUBSIDI PERIKANAN DI INDONESIA
Subsidi perikanan merupakan salah satu kebijakan pemerintah  Indonesia  untuk  meningkatkan  daya  saing pelaku  usaha  skala  kecil,  sekaligus  tidak  membebani ekonomi  nelayan  (Anonim,  2010).  Ketergantungan nelayan  terhadap  subsidi  cenderung  tinggi  karena subsidi mampu meminimalisir biaya produksi yang harus dikeluarkan dalam menjalankan usaha perikanan. Hal ini sejalan dengan permasalahan yang identik dengan usaha perikanan,  yaitu  masalah  penyediaan  modal  usaha penangkapan.  Dengan  adanya  subsidi,  nelayan  masih dapat melaut karena biaya operasional untuk membeli solar  atau  alat  tangkap  yang  rusak  telah  berkurang sehingga  pemanfaatan  sumberdaya  perikanan  dapat terus dilakukan.
Secara ekonomi, sumberdaya perikanan merupakan  potensi  sumberdaya  yang  menghasilkan manfaat  (benefit)  kepada  nelayan  dalam  jangka panjang. Dalam konteks ini, kebijakan subsidi perikanan memiliki  konsekuensi  penting,  yaitu  subsidi  perikanan berpotensi  mengganggu  kelestarian  stok  sumberdaya yang selanjutnya akan mengancam keberlanjutan usaha nelayan.  Oleh Wiium (1999), subsidi ini akan memiliki efek  mengurangi  stok  sumberdaya  dan  menurunkan hasil tangkapan.
Pemerintah  melalui  Kementerian  Kelautan dan  Perikanan  (KKP)  memiliki  kebijakan  untuk  selalu mempertahankan  subsidi  perikanan  karena  akan sangat  membantu  nelayan  skala  kecil  atau  tradisional (Bambang, 2010). Hal ini dapat dilihat dari peran aktif pemerintah  dalam  memberikan  bantuan  finansial kepada  nelayan  dalam  berbagai  bentuk,  termasuk pada wilayah penangkapan yang telah terjadi kelebihan tangkap  (Naamin  dan  Hardjamulia,  1990;  Dwiponggo
dan  Ilyas,  1990;  Uktolseja,  1990).  Bahkan,  pada  tahun 2012 subsidi benih dan pakan ikan direncanakan mulai digulirkan untuk pembudidaya ikan. Subsidi pemerintah itu berkisar 50 persen dari harga pasar (Lukita, 2011).
Selama  ini  subsidi  yang  telah  disalurkan  oleh pemerintah  dan  pihak  swasta  kepada  nelayan  adalah subsidi untuk input produksi perikanan berupa subsidi langsung  dan  tidak  langsung.  Pada  usaha  perikanan tangkap,  misalnya,  subsidi  langsung  yang  sangat dirasakan manfaatnya bagi nelayan adalah subsidi bahan bakar  minyak  (BBM)  solar.  Kebijakan  subsidi  solar  ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 9 Tahun 2006. Peraturan ini mengatur tentang pemberian subsidi BBM  kepada  nelayan  dan  pembudidaya  ikan  untuk kapal berbobot 30 gross ton (GT) dengan jumlah BBM sebanyak 25 kilo liter (KL) per bulan. Tempat penyaluran subsidi solar diatur melalui sarana prasarana penyaluran BBM yang dibangun pada pusat-pusat pendaratan ikan dalam  bentuk  Solar  Packed  Dealer  Nelayan  (SPDN), Stasiun  Pengisian  Bahan  Bakar  Bersubsidi  (SPBB), dan  Stasiun  Pengisian  Bahan  Bakar  Nelayan  (SPBN). Di  Pelabuhanratu,  SPDN  dan  SPBN  berada  di  kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pelabuhanratu.
Selain subsidi BBM, pemerintah juga menyalurkan bantuan  fisik  kepada  nelayan  dan  pembudidaya  di seluruh  daerah  Indonesia.  Bantuan  ini  bersumber dari  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  yang  diserahkan kepada  pemerintah  daerah  setempat  untuk  mengatur, mengelola  dan  menyalurkannya.  Untuk  nelayan, bantuan  yang  seringkali  diberikan  berupa  armada penangkapan  beserta  alat  tangkapnya,  mesin  kapal, GPS,  pembangunan  tempat  pelelangan  ikan  (TPI)  dan tempat  penyimpanan  ikan  ( cool  box ).  Bantuan  untuk pembudidaya  berupa  benih  ikan,  biaya  perbaikan tambak,  gudang  pakan,  bibit  rumput  laut,  para-para, jaring  dan  perlengkapan  budidaya  lainnya.  Bentuk bantuan  lainnya  yang  juga  diberikan  berupa  pelatihan untuk  meningkatkan  keterampilan  nelayan  dan pembudidaya dalam menjalankan usahanya. Pemerintah juga  memberikan  bantuan  dengan  membuka  akses pasar  melalui  kerja  sama  dengan  swasta  dan  lembaga pemerintahan lainnya.

## SUBSIDI PERIKANAN DI PELABUHANRATU, SUKABUMI
Subsidi  perikanan  di  Pelabuhanratu  disalurkan oleh dua lembaga, yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pelabuhanratu dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi. Bentuk subsidi yang dikelola oleh PPN  berupa  subsidi  BBM  berupa  solar  melalui  SPDN dan  SPBB  yang  tersedia  di  pelabuhan.  SPDN  khusus melayani kebutuhan solar dari kapal-kapal ukuran < 30 GT, sedangkan SPBB melayani kapal-kapal besar ukuran ≥ 30 GT.
Subsidi  perikanan  tangkap  laut  sangat  identik dengan  subsidi  bahan  bakar  minyak  (BBM)  untuk
nelayan.  Jenis  bantuan  dan  subsidi  yang  diberikan kepada  para  nelayan  beragam.  Subsidi  atau  bantuan yang  disalurkan  oleh  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Kabupaten  Sukabumi  berupa  sarana  penangkapan secara  lengkap,  seperti  pemberian  bantuan  armada penangkapan beserta alat tangkapnya. Ada juga bantuan berupa  alat  bantu  penangkapan,  seperti  rumpon diberikan  kepada  kelompok  nelayan  yang  lulus  seleksi setelah  mengajukan  proposal  bantuan.  Selain  bantuan fisik tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi juga memberikan bantuan berupa uang tunai. Bantuan  uang  tersebut  diperuntukkan  sebagai  modal mengkonversi  armada  penangkapan  nelayan  dengan alat  tangkap  payang  menjadi  kapal  rumpon.  Bantuan dan  subsidi  perikanan  yang  diberikan  secara  langsung dan  tidak  langsung  kepada  nelayan  Pelabuhanratu disajikan pada Tabel 1.

## 1. Subsidi bahan bakar (BBM) solar
Subsidi langsung berupa pengurangan harga BBM digulir  kepada  nelayan-nelayan  kecil  (perahu  ukuran <  10  GT).  BBM  bersubsidi  diberikan  dengan  harga Rp  4.300,00  atau  Rp  200,00  per  liter  lebih  murah dibanding  harga  normal  yang  sebesar  Rp  4.500,00 per  liter.  Tempat  pengisian  BBM  dibuatkan  khusus melalui  SPDN  yang  dibangun  di  dalam  PPN Pelabuhanratu. SPDN ini dikelola oleh koperasi unit desa (KUD).  Pasokan  solar  bersubsidi  selalu  tersedia  untuk memenuhi  kebutuhan  nelayan.  Pihak  pelabuhan  juga menyediakan  BBM  melalui  SPBB  dan  SPBN  bagi  para pengusaha dan perusahaan di industri perikanan dengan harga normal. SPBB dan SPBN memiliki cadangan BBM non-subsidi  yang  lebih  banyak  daripada  SPDN  karena kapal yang digunakan juga berukuran lebih besar.

## 2. Bantuan modal untuk mengkonversi kapal
Sebagian  besar  nelayan  di  Pelabuhanratu menggunakan  alat  tangkap  payang  dan  jaring  insang (gillnet) .  Namun  sudah  hampir  setahun  ini,  kedua  alat tangkap  tersebut  tidak  dapat  digunakan  lagi  karena lokasi  penangkapan  yang  semakin  jauh  dan  hasil tangkapan yang semakin menurun (PPN Pelabuhanratu, 2009). Menurut data statistik PPN Pelabuhanratu (2009),
jumlah  perahu  payang  yang  ada  saat  ini  mencapai 70—80  unit.  Pemerintah  memberikan  bantuan  modal secara bergulir sebesar Rp 450 juta untuk memodifikasi perahu  payang  menjadi  perahu  dengan  alat  tangkap pancing  tonda  sebagai  penyesuaian  wilayah  tangkap. Bantuan  ini  telah  disalurkan  untuk  30  nelayan  sesuai dengan  tingkat  keparahan  dalam  perbaikan  kapal. Namun, bantuan ini macet karena banyak nelayan yang tidak mengembalikan bantuan untuk digulirkan kepada nelayan  yang  lain.  Akibatnya,  nelayan-nelayan  yang belum  mendapat  bantuan  menjadi  apriori  terhadap Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Sukabumi karena dianggap tidak adil dan tidak transparan dalam menyalurkan bantuan.
Gambar 1. Perahu Jaring Insang (Gillnet) dan Payang yang Terbengkalai karena tidak Digunakan
Lagi.
Sumber: (Dokumentasi Pribadi, 2011)
No. Bentuk-bentuk subsidi Jenis subsidi Sumber dana Langsung Tidak langsung 1. Subsidi BBM √ APBN 2. Bantuan kapal √ APBD 3. Bantuan alat tangkap √ APBD 4. Bantuan modal untuk mengkonversi perahu payang menjadi perahu pancing tonda √ APBD 5. Rumpon √ APBD
Tabel 1. Jenis dan Bentuk Subsidi Perikanan Tangkap di Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi.
Sumber: Dinas Kelautan Kabupaten Sukabumi (2009)

## Estu Sri Luhur
Selain  itu,  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Kabupaten Sukabumi memberikan bantuan segar untuk mengkonversi perahu dengan genset mini agar perahu mampu  menempuh  lokasi  penangkapan  yang  lebih jauh. Lokasi penangkapan yang semakin jauh ini diakui oleh pemilik perahu payang sebagai akibat dari rumpon yang  dipasang  di  sekitar  perairan  Pelabuhanratu. Akibatnya,  ikan-ikan  banyak  berkumpul  di  rumpon yang  letaknya  tidak  mampu  dijangkau  oleh  perahu payang. Selain mengkonversi mesin kapal, nelayan pun harus  memodifikasi  perahunya  menjadi  lebih  ramping agar  tidak  oleng  diterjang  ombak  yang  semakin  besar. Dengan  penyesuaian  armada  dan  alat  tangkap  ini, nelayan  bisa  mencapai  rumpon  yang  dipasang  untuk membantu  nelayan  dalam  mencari  ikan  sehingga wilayah penangkapan yang dituju sudah pasti.

## 3. Bantuan Rumpon
Data statistik PPN Pelabuhanratu menunjukkan bahwa  dalam  lima  tahun  terakhir  (2004—2009) jumlah  tangkapan  ikan  nelayan  cenderung  mengalami penurunan.  Volume  produksi    ikan  hasil  tangkapan  di Kecamatan  Pelabuhanratu  berfluktuasi  dalam  rentang waktu  tersebut  (Gambar  2).  Volume  tertinggi  dicapai pada  tahun  2004,  yaitu  sebanyak  5.783.741  kg.  Pada tahun berikutnya, volume produksi ikan menurun hingga 17,2 persen yang menjadi 4.789.054 kg. Meskipun pada tahun  2006  volume  produksi  meningkat,  namun  pada tahun  2007  volume  produksi  kembali  turun.  Bahkan, volume  produksi  ikan  pada  pertengahan  tahun  2009 sangat  rendah  yang  hanya  mencapai  358.835  kg. Menurunnya  hasil  tangkapan  ini  mendorong  nelayan untuk  menempuh  perjalanan  yang  panjang  karena wilayah  penangkapan (fishing  ground) semakin  jauh. Namun, perahu atau kapal yang dimiliki sebagian besar nelayan Pelabuhanratu tidak menunjang untuk sampai ke wilayah penangkapan yang jauh (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, 2009).

## Gambar 2. Volume Produksi Ikan di Kecamatan Pelabuhanratu Berdasarkan Retribusi TPI.
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi (2009)
Penurunan produksi akibat keterbatasan armada penangkapan nelayan tersebut sebenarnya dapat diatasi melalui  pemberian  bantuan  armada  penangkapan
dan alat tangkap yang lebih besar. Namun, langkah ini dinilai tidak tepat karena akan berpotensi mengancam kelestarian sumberdaya. Untuk itu, pemasangan rumpon di perairan Pelabuhanratu merupakan salah satu upaya untuk  mengatasi  permasalahan  usaha  nelayan  dan kelestarian  sumberdaya  tersebut  (Dinas  Kelautan  dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, 2009). Rumpon adalah alat bantu yang dipasang untuk menangkap ikan. Rumpon juga sering disebut dengan rumah ikan karena mampu membuat ikan-ikan berkumpul di sana sebagai tempat mencari  makanan.  Dengan  bantuan  rumpon,  ikan-ikan akan berkumpul di sekitarnya sehingga mempermudah nelayan  dalam  menentukan  lokasi  penangkapan  dan membantu nelayan mendapatkan ikan dengan mudah. Bentuk  rumpon  yang  digunakan  seperti  ditunjukkan oleh Gambar 3.

## Gambar 3. Rumpon yang Digunakan dan Cara Pemasangannya di Laut.
Sumber: www. zonaikan.files.wordpress.com
Rumpon  biasanya  dilengkapi  dengan  pelepah pohon  kelapa  sebagai  sumber  makanan  ikan  agar ikan-ikan  tetap  berkumpul  di  sekitar  rumpon.  Namun demikian, saat ini sebagian besar pelepah pohon kelapa diganti dengan tali plastik rafia. Hal ini dilakukan karena tali  rafia  lebih  praktis  dan  tahan  lama  sehingga  tidak perlu  diganti  dalam  jangka  waktu  yang  cukup  lama. Untuk  menjaga  agar  tali  tidak  kusut  dan  terpelintir,
biasanya dipasang beberapa cincin di sepanjang tali rafia tersebut.
Saat ini, jumlah rumpon yang berasal dari bantuan pemerintah berjumlah 40 unit dengan jarak per rumpon sejauh 8 mil. Harga rumpon per unit rata-rata sebesar Rp 60 juta tetapi ada juga rumpon yang seharga Rp 150 juta karena bahan baku yang digunakan lebih tahan lama (Dinas  Kelautan  Kabupaten  Sukabumi,  2009).  Sebuah rumpon diperuntukkan bagi satu kelompok nelayan yang terdiri atas lima kapal nelayan. Secara teori, keberadaan tiap-tiap  rumpon  dirahasiakan  agar  kelompok  nelayan lain  tidak  bisa  sembarangan  menangkap  di  semua rumpon  yang  ada.  Namun,  prakteknya  hal  itu  sangat sulit  dilakukan  karena  faktor  belas  kasihan  karena sekelompok  nelayan  bisa  membawa  hasil  tangkapan yang banyak, sedangkan ada kelompok lain yang tidak mendapat hasil tangkapan sama sekali.

## 4. Bantuan Melalui Program Aspirasi
Sejak  tahun  2008,  pemerintah  menggulirkan sebuah  program  bantuan  baru  yang  melibatkan  DPRD Kabupaten  Sukabumi  dengan  nama  Bantuan  melalui Program  Aspirasi.  Bantuan  yang  digulirkan  ke  nelayan adalah  hasil  dari  aspirasi  rakyat  yang  disampaikan kepada  anggota  DPRD  yang  turun  ke  lapangan  untuk bertemu  langsung  dengan  para  nelayan.  Setelah mendengar  langsung  dari  nelayan,  anggota  DPRD menyampaikan aspirasi tersebut kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi untuk mengucurkan dana bantuannya sesuai dengan kebutuhan riil nelayan. Jadi, anggota DPRD di sini hanya menyampaikan aspirasi rakyat saja, tetapi dana bantuan tetap dikeluarkan oleh Dinas  Kelautan  Dan  Perikanan  Kabupaten  Sukabumi dalam bentuk hibah. Hingga saat ini, dana aspirasi telah digulirkan  pada  kegiatan  perikanan  tangkap  (delapan kelompok nelayan), budidaya, dan pengolahan.

## KESIMPULAN
Subsidi perikanan yang disalurkan Dinas Kelautan dan  Perikanan  Kabupaten  Sukabumi  kepada  nelayan Pelabuhanratu  teridentifikasi  sebagai  subsidi  langsung dan  tidak  langsung.  Subsidi  langsung  yang  diberikan berupa  subsidi  BBM,  bantuan  kapal,  dan  bantuan  alat tangkap. Subsidi tidak langsung berupa bantuan modal untuk  mengkonversi  perahu  payang  menjadi  perahu pancing  tonda  dan  bantuan  rumpon.  Subsidi  atau bantuan tersebut menggunakan anggaran yang berasal dari  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  yang  diambil  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Bantuan rumpon dinilai sebagai cara yang efektif untuk  mengatasi  keterbatasan  armadapenangkapan nelayan  yang  tidak  mampu  menjangkau  wilayah penangkapan (fishing  ground) yang  makin  jauh  akibat
kondisi penangkapan dan kapasitas berlebih (overfishing and  overcapacity) di  sekitar  Teluk  Pelabuhanratu. Melalui  rumpon-rumpon  tersebut,  nelayan  memiliki wilayah  penangkapan  yang  lebih  pasti  karena  rumpon sebagai  tempat  ikan  berkumpul  buatan  manusia. Selain  itu,  rumpon  yang  diletakkan  di  perairan  yang masih  terjangkau  oleh  perahu  nelayan  sehingga nelayan  tidak  perlu  khawatir  untuk  sampai  ke  wilayah penangkapannya.
Jenis  bantuan  baru  yang  dijumpai  di Pelabuhanratu  adalah  bantuan  melalui  Program Aspirasi  yang  mulai  dijalankan  sejak  tahun  2008.  Jenis bantuan  ini  menunjukkan  adanya  peran  serta  DPRD Kabupaten  Sukabumi  sebagai  perwakilan  rakyat  di pemerintahan  untuk  menampung  aspirasi  nelayan tentang  bantuan  yang  benar-benar  dibutuhkannya. Program  Aspirasi  ini  makin  menegaskan  bahwa keberadaan subsidi memberikan manfaat bagi nelayan dan  pembudidaya  dalam  menjamin  keberlanjutan usahanya.
Keberpihakan pemerintah terhadap nelayan  dan  pelaku  usaha  kelautan  dan  perikanan masih  sangat  dibutuhkan  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

## DAFTAR PUSTAKA
Agriefishery.2010.Rumpon.http://www.zonaikan.files. wordpress.com. Diakses tanggal 26 April 2012.
Anonim. 2010. “Subsidi Perikanan Tetap Berlaku”, dalam http://bataviase.co.id/node/418600.  Diakses pada tanggal 10 Januari 2012.
APEC.    2000.  Study  into  the  Nature  and  Extent  of Subsidies  in  the  Fisheries  Sector  of  APEC Members Economies. Fisheries Working Group, CTI 07/99T.
Bambang  (ed).  2010.  “Indonesia  Pertahankan  Subsidi
Perikanan  Dalam  Pertemuan  APEC”  dalam h t t p : / / w w w . a n t a r a n e w s . c o m / berita/1287052600/indonesia-pertahankan- subsidi-perikanan-dalam-pertemuan-apec.
Diakses tanggal 10 Januari 2012.
Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Sukabumi. 2009. Statistik Perikanan Kabupaten Sukabumi. Dwiponggo,  A  dan  S.  Ilyas.    1990.,    Dukungan Kelembagaan  terhadap  Perikanan  dalam Pembangunan  Perikanan  Tahap  II.  Forum Perikanan I. Puslitbangkan-USAID.
FAO.  2001.  Fisheries  Glossary  and  Encyclopedia Britannica.  Publishing  Management  Services Information Devision. FAO: Rome.
FAO.  2004.  Fisheries  Technical  Paper  No.  438.  Lena Westlund: Guide for Identifying, Assesing  and Reporting on Subsidies in the Fisheries Sector. Rome.
Lukita,  B.M.  dan  A.  Mulyadi.  2011.  Subsidi  Benih  Ikan Mulai  2012,  dalam  http://bisniskeuangan. kompas.com/read/2011/10/06/17295417/. Diakses tanggal 10 Januari 2012.
Naamin,  N  dan  A.  Hardjamulia.    1990.  Potensi, Pemanfaatan  dan  Pengelolaan  Sumberdaya Perikanan.  Makalah  yang  disampaikan  pada Forum  Perikanan  I,  Sukabumi  19  –  20  Juli. Puslitbangkan-USAID. Pelabuhan  Perikanan  Nusantara  Pelabuhanratu.  2009. Statistik Perikanan Tahun 2009.
Satria,  et.  al.    2009.    Globalisasi  Perikanan:    Reposisi Indonesia?.  IPB Press: Bogor. Uktolseja,  J.C.H.  1990.,    Dukungan  Kelembagaan terhadap  Perikanan  dalam  Pembangunan Perikanan  Tahap  II  (Dalam  Kaitannya  dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan).  Forum Perikanan I. Puslitbangkan-USAID.
Wiium, V. 1999.,  Subsidies in Irish Fisheries:  The Savior of Rural Ireland ?.  Nat. Univ. of  Ireland, Galway.
Ireland.
WTO Report. 2006. Subsidies, Trade and The WTO.