Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 16, No. 3 Mei - Juni 2022
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v16i3.1026

## HAK ASASI PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM
Fauziah Hayati Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fauziahhayati@gmail.com

## Abstrak
Perempuan  dan  perjuangan  akan  hak-haknya  di  masyarakat  selalu  digaungkan  oleh  para  peneliti  dalam penelitiannya,  isu  tentang  ketidaksetaraan,  patriarki,  double  borden  selalu  menjadi  isu  sentral,  pun demikian  dalam  hal  keterkaitannya  dengan  hak  asasi  perempuan  dalam  kajian  ke-Islaman.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  konsep  hak  asasi  perempuan  dalam  pandangan  hukum  Islam. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi pustaka. Dalam penelitian kepustakaan, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian berupa data-data kepustakaan yang  telah  dipilih,  dicari,  disajikan  dan  dianalisis.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  hak-hak  perempuan selalu dilindungi oleh hukum Islam; namun norma-norma sosial, budaya, tradisi, dan politik yang tertanam dalam-dalamlah yang membangun bias terhadap hak-hak perempuan, dengan dalih dikte Islam. Mengingat temuan-temuan di  atas, direkomendasikan agar kesadaran  lebih ditingkatkan tentang hak-hak perempuan di  bawah  hukum  Islam.  Penelitian  ini  berkontribusi  terhadap  isu  mengangkat  harkat  dan  martabat perempuan  dalam  keluarga  dan  masyarakat,  sehingga  isu  tentang  ketidaksetaraan  dan  hal-hal  lain  yang mengiringinya tidak menjadi permasalahan yang berkepanjangan dan tanpa solusi yang jelas.
Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Perempuan, Islam

## PENDAHULUAN
Hak-hak  perempuan  dalam  hukum  Internasional  muncul  hari  ini  sebagai  sub-bidang hukum Hak Asasi Manusia Internasional yang menarik secara intelektual dan berkembang pesat. Seperti  cabang  hukum  internasional  lainnya,  hukum  hak  asasi  manusia  internasional  terutama bergantung pada mekanisme nasional untuk penegakannya. Mekanisme regional dan internasional hanya  akan  diterapkan  jika  negara  tidak  mau  dan  tidak  mampu  untuk  menegakkannya.  Oleh karena  itu,  penerapan  dan  penegakan  hukum  hak  asasi  manusia  internasional  seringkali  dibatasi oleh berbagai pandangan budaya dari berbagai bangsa di dunia. 1
1 Habib  Shulton  Asnawi,  “Politik  Hukum  Kesetaraan  Kaum  Perempuan  Dalam  Organisasi Masyarakat Islam Di Indonesia,” Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam 11, no. 1 (2012).
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 16, No. 3 Mei - Juni 2022
Bahwa kondisi hak asasi perempuan di dunia saat ini mengerikan adalah pernyataan yang meremehkan. Upaya terbaru untuk mendokumentasikan situasi nyata perempuan di seluruh dunia telah  menghasilkan  statistik  yang  mengkhawatirkan  tentang  kesenjangan  ekonomi  dan  sosial antara  perempuan  dan  laki-laki.  Menurut  PBB,  Perempuan  adalah  mayoritas  orang  miskin  di dunia dan jumlah perempuan yang hidup dalam kemiskinan pedesaan telah meningkat sebesar 50 persen sejak tahun 1975. Perempuan adalah mayoritas buta huruf di dunia; jumlahnya meningkat dari  543  juta  menjadi  597  juta  antara  tahun  1970  dan  1985. 2 Di  seluruh  dunia,  perempuan berpenghasilan kurang dari 30 sampai 40 persen lebih rendah daripada laki-laki karena melakukan pekerjaan  yang  setara.  Perempuan  memegang  antara  10  hingga  20  persen  pekerjaan  manajerial dan  administratif  di  bidang  manufaktur;  dan perempuan  merupakan  kurang  dari  5  persen kepala negara dunia.
Hak  asasi  perempuan  di  bawah  Hukum  Islam  menawarkan  tantangan  khusus  melalui kepercayaan  umum  di  kalangan  barat  dan  kebarat-baratan  bahwa  Islam,  sangat  merendahkan perempuan.  Penegasan  ini  sebagian  dibenarkan  oleh  mekanisme  interpretasi  hukum  Islam  yang digunakan  oleh  banyak  ahli  hukum  Islam  tradisional  yang  secara  ideologis  telah  membangun basis  sanksi  untuk  praktik  gender  diskriminatif  terhadap  perempuan  dalam  masyarakat berdasarkan pengalaman budaya mereka sendiri yang spesifik dan terikat waktu. 3 Lebih jauh lagi, dominasi  politik  dan  budaya  masyarakat  Muslim  telah  menahan  pertumbuhan  pemikiran  Islam yang  mengarah  pada  keputusan  yang  agak  panik  dari  para  ulama  saat  itu  untuk  menyatakan tertutup, gerbang penalaran hukum independen dalam terang tantangan kontemporer. Jadi, selama tiga ratus tahun terakhir, yurisprudensi Islam tetap beku, kaku dan tampaknya tidak dapat diubah. 4 Untuk waktu yang lama, Islam, terlepas dari kontribusinya yang luar biasa bagi peradaban manusia,  secara  keliru  dianggap  sebagai  faktor  stagnasi  budaya  dan  pelanggaran  hak  asasi manusia  yang  dilembagakan. 5 Karakterisasi  yang  buruk  ini  cenderung  membuat  studi  gender kontemporer  sering  bertentangan  dengan  budaya  Islam,  sesuatu  yang  agak  keliru  menunjukkan bahwa  Islam  menghalangi  realisasi  penuh  kemanusiaan  kaum  perempuan  dibandingkan  dengan peradaban  "akomodatif"  lainnya.  Asumsi-asumsi  ini  dengan  mudah  dikalahkan  oleh  banyaknya
2 Ahmad  Suhendra,  “Rekonstruksi  Peran  Dan  Hak  Perempuan  Dalam  Organisasi  Masyarakat Islam,” Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam 11, no. 1 (2012).
3 Umi Din Nurzanah Br. Sembiring, “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hasan Al-Banna,” Al- Lubb 2, no. 1 (2017).
4 Masnun Tahir, “Perempuan Dalam Bingkai Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Keluarga Islam,” Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam 15, no. 1 (2016).
5 Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional (Jakarta: Kencana, 2021).
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 16, No. 3 Mei - Juni 2022
informasi  kategoris  dalam  Al-Qur'an  yang  afirmatif  dari  berbagai  kategori  hak  asasi  manusia dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. 6
Gagasan  tentang  agama  yang  masih  memainkan  peran  dominan  dalam  membentuk kehidupan manusia sangat terkikis di Barat dan masyarakat lain yang dipengaruhi Barat. Namun, masyarakat  Muslim  masih  terikat  oleh  perintah  Al-Qur'an,  dan  karena  itu  pasti  ada  perbedaan dalam pandangan sosial dan budaya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  yang  bersifat  studi  pustaka  (library  research) yang  menggunkan  buku-buku  dan  literatur-literatur  lainnya  sebagai  objek  yang  utama.  Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti. 7
Dengan penelitian kualitatif, perlu dilakukan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis. 8 Dalam  penelitian  kepustakaan,  metode  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data penelitian  berupa  data-data  kepustakaan  yang  telah  dipilih,  dicari,  disajikan  dan  dianalisis. Sumber  data  penelitian  ini  mencari  data-data  kepustakaan  yang  substansinya  membutukan tindakan pengolahan secara filosofis dan teoritis. Studi pustaka di sini adalah studi pustaka tanpa disertai  uji  empirik. 9 Data  yang  disajikan  adalah  data  yang  berbentuk  kata  yang  memerlukan pengolahan supaya ringkas dan sistematis. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah  dengan  mengumpulkan  buku-buku  tentang  nilai,  pendidikan  dan  ṭahārah.  Kemudian dipilih, disajikan dan dianalisis serta diolah supaya ringkas dan sistematis. 10

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gagasan  bahwa  agama  harus  membentuk  tatanan  sosial,  politik,  dan  hukum  masyarakat sudah  setua  manusia.  Setelah  pertobatan  Kaisar  Konstantinus  I  dari  Roma  pada  tahun  313  M,
6 Eva  Aryani,  “Hukum  Islam,  Demokrasi  Dan  Hak  Asasi  Manusia,” Jurnal  Ilmiah  Universitas Batanghari Jambi 17, no. 2 (2017).
7 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).
8 Tjutju  Soendari,  “Metode  Penelitian  pendidikan  Deskriptif  oleh  Tjutju  Soendari,” Metode Penelitian Deskriptif 2, no. 2 (2012).
9 Alwasilah, “Metode Penelitian,” Journal of  Physics A: Mathematical and Theoretical 44, no. 8 (2011).
10 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: CV. Alfabeta, 2017).
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 16, No. 3 Mei - Juni 2022
agama  Kristen  kemudian  menjadi  agama  negara  di  sebagian  besar  Eropa.  Dalam  perjalanan waktu, Paus mulai menjalankan otoritas spiritual dan temporal. 11
Islam  sejak  awal  kenabian  Muhammad (SAW)  menampilkan  dirinya  sebagai cara  hidup yang  lengkap  yang  mencakup  aspek  kehidupan  spiritual,  sosial,  politik,  hukum  dan  budaya. Seperti  yang  dikatakan  Joseph  Schacht  dengan  tepat,  " Islam  adalah  agama  tindakan  daripada kepercayaan " . Demikian pula F.H Ruxton dalam bukunya, Maliki Law mengatakan:
Dalam  Islam,  hanya  ada  satu  hukum  dan  itu  adalah  hukum  agama,  yang  signifikan  dalam  kata Syariah.  Dengan  kata  lain,  ini  adalah  satu-satunya  hukum  tertinggi:  karena  ia  berasal  dari Tuhan,  yang  menetapkan  dasar-dasar  utamanya  dalam  Al-Qur'an.  Dengan  orang-orang Muhammad, hukum juga dogma.
Menyusul  konflik  sengit  antara  gereja  dan  para  filsuf-ilmuwan  abad  ke-18  dan  sebagai akibat  dari  kemenangan  fenomenal  sains  atas  dogma-dogma  Kristen  tertentu  yang  dianut  oleh gereja,  orang-orang  di  Barat,  sejak  saat  itu,  semakin  merasa  bahwa  agama  telah  melampaui usianya.  kegunaan  dan  telah  'menyerahkan'  ilmu  pengetahuan  sekali  dan  untuk  selamanya. Sigmund  Freud,  psikolog  terkenal  menegaskan  bahwa  kehidupan  manusia  melewati  tiga  tingkat fase  psikologis:  Takhayul,  agama,  dan  sains.  Ia  menyimpulkan  bahwa  masyarakat  yang  telah mencapai  taraf  ilmiah  tidak  lagi  membutuhkan  agama.  Sejak  saat  itu,  aturan  agama  umumnya dianggap reaksioner, mundur, terbelakang, dan takhayul. 12
Dengan  demikian,  masyarakat  Barat  harus  memisahkan  diri  dari  gereja.  Sekularisme sebagai  kebijakan  negara  menjadi  imperatif  politik  dan  tetap  demikian.  Artinya,  agama  tidak dapat berperan berpengaruh dalam pembentukan dan pelaksanaan undang-undang, peraturan, dan kebijakan  negara.  Gereja  telah  belajar  untuk  memuaskan  dirinya  sendiri  dengan  peran  baru, sambil membenarkan hal ini dengan kutipan populer dalam Alkitab, “ Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar dan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan ”. 13
Namun  dalam  Islam,  dikotomi  semacam  itu  tidak  konsisten  dengan  esensi  dan  makna pesannya.  Ia  percaya  bahwa  segala  sesuatu  termasuk  Kaisar  adalah  milik  Tuhan  dan  tidak  ada milik  Kaisar  yang  bukan  milik  Tuhan.  Penolakan  pemahaman  sejarah  yang  terkait  dengan sekularisme  tidak  berarti  bahwa  Islam  tidak  mentolerir  agama  atau  sistem  lain.  Ia  mengakui komposisi masyarakat yang multi-agama. 14 Namun, umat Islam menganggap menutupnya agama
11 Nazar Naamy, “Hak Asasi Perempuan Dalam Islam,” Qawwam 12, no. 2 (2018).
12 Anila  Umriana,  Moh.  Fauzi,  dan  Hasyim  Hasanah,  “Penguatan  Hak  Asasi  Perempuan  Dan Kesetaraan Gender Melalui Dialog Warga,” Sawwa: Jurnal Studi Gender 12, no. 1 (2017).
13 Abd  Azis,  “Gender,  Islam  Dan  Hak  Asasi  Manusia,” Millah:  Jurnal  Studi  Agama 2,  no.  2 (2003).
14 Mohamad  Ikrom,  “Syariat  Islam  dalam  Perspektif  Gender  dan  Ham,” Humanika 18,  no.  1 (2019).
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 16, No. 3 Mei - Juni 2022
dari  dinamika  masyarakat  sebagai  hal  yang  berbahaya  bagi  kesehatan  masyarakat tersebut.  Oleh karena  itu,  tatanan  hukum  dalam  masyarakat  Muslim  bertumpu  pada  Supremasi  Perintah  Allah dalam Al-Qur'an. Jadi salah satu ayat pembuka Al-Qur'an mengatakan, " Inilah kitab: di dalamnya ada petunjuk yang pasti, tanpa keraguan ".
Peringatan yang sama diberikan kepada umat Islam di ayat berikutnya, khususnya untuk mematuhi  perintah-perintah  Al-Qur'an.  Garis  besar  ketentuan  hukum  dalam  Al-Qur'an dimaksudkan  oleh  Allah  untuk membimbing  semua  orang  yang  mencari  keridhaan-Nya ke  jalan damai dan sejahtera. keselamatan dan membawa mereka keluar dari kegelapan menuju terang. 15
Dari  uraian  di  atas,  seseorang  dapat  menyimpulkan  bahwa  karena  Allah  bukanlah  laki- laki atau perempuan dan Dia Mahakuasa dan Mahatahu, perintah yang diberikan kepada makhluk- Nya  dimaksudkan  untuk  membuat  hidup  menjadi  mudah,  menyenangkan,  adil  dan  teratur. Dengan  latar  belakang  tersebut, maka  ada  baiknya  untuk menggali dan  mengkaji  kembali  posisi hukum Islam terhadap Hak Asasi Perempuan. 16
Hak asasi manusia bukanlah konsep yang aneh dalam Islam. Terlepas dari pertimbangan dasar dan struktural materi pelajaran dari Al-Qur'an dan sumber-sumber dasar Islam lainnya, perlu dicatat  bahwa  masyarakat  Islam  awal  menghasilkan  konstitusi  tertulis  pertama  di  bawah kepemimpinan  Nabi  Muhammad  (SAW)  pada  tahun  622  Masehi. 17 lebih  dari  seribu  tiga  ratus tahun  sebelum  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  membayangkan  Negara  Bebas  yang pluralistik  dan  toleran  secara  agama  pada  tahun  1948.  Konstitusi  Medina  menyalakan  obor kebebasan  dengan  mendirikan  Negara  Bebas  untuk  komunitas  pluralistik  yang  terdiri  dari Muslim, Yahudi, dan kafir; dan ini adalah yang pertama dalam sejarah peradaban manusia. 18
Konstitusi ini menjamin hak-hak Masyarakat Madinah multi-budaya yang dipimpin oleh Nabi;  dan  itu  adalah  dokumen  konstitusional  pertama  yang  menggantikan  suku,  afiliasi  etnis sebagai  syarat  untuk  pemberian  kewarganegaraan.  Ini  juga  menetapkan  prinsip  aksesi  ke perjanjian internasional yang sekarang terkenal. Jadi Muslim, Yahudi, Kristen, dan Ateis Madinah berlangganan  dokumen  hukum  yang  sama  di  bawah  federasi  simetris. 19 Di  zaman  sekarang, negara-negara  Muslim  telah  bersatu  untuk  mengadopsi  “Deklarasi  Kairo  tentang  Hak  Asasi Manusia  dalam  Islam”  pada  tahun  1990.  Pada  pertemuan  Organisasi  Negara-negara  Islam  pada
15 Iqbal  Ramdhani,  “Kasus  Pelecehan  Seksual  Dalam  Transportasi  Umum  Menurut  Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 4, no. 1 (2017).
16 Suyatno, “Perempuan Dalam Syariat Islam,” Muwâzâh 5, no. 2 (2013).
17 N.  Kurniawan,  “Hak  Asasi  Perempuan  Dalam  Perspektif  Hukum  Dan  Agama,” Jurnal Konstitusi 4, no. 1 (2011).
18 Mohamad Hudaeri, “Islam Dan Hak Asasi Manusia: Respon Intelektual Muslim,” Alqalam Vol. 24, no. No. 3 (2007).
19 Uswatun  Khasanah,  “Perempuan  dan  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Perspektif  Yuridis,” Jurnal Hukum & Pembangunan 40, no. 4 (2010).
Desember  2000,  para  anggota  mengangkat  kemungkinan  pembentukan  badan  independen  untuk mempromosikan hak asasi manusia di negara-negara anggota serta kemungkinan mempersiapkan Piagam  Islam  tentang  hak  asasi  manusia  sesuai  dengan  ketentuan  Deklarasi  Kairo  tentang  Hak Asasi Manusia dalam Islam. 20
Dari  analisis  di  atas,  tidak  ada  wacana  akademis  yang  berarti  tentang  perkembangan konsensus antarbudaya tentang hak asasi manusia tanpa membahas kontribusi Islam.
Disimpulkan dari uraian sebelumnya tentang hak-hak perempuan di barat, bahwa sampai abad  ke-19,  perempuan  di  Eropa  tidak  menikmati  hak-hak  ekonomi.  Di  Inggris,  yang  mungkin merupakan  negara  pertama  yang  memberikan  hak  properti  kepada  wanita,  undang-undang disahkan pada tahun 1860-an yang dikenal sebagai "Undang-undang Properti Wanita Menikah".
Menariknya,  hak-hak  ekonomi  perempuan  secara  jelas  ditetapkan  dalam  hukum  Islam lebih  dari  1300  tahun  lebih  awal  daripada  yang  ditetapkan  di  Barat.  Hal  ini  didasarkan  pada perintah Al-Qur'an:
“Apa pun yang diperoleh laki-laki, mereka mendapat bagian dari itu dan apa pun yang diperoleh wanita, mereka mendapat bagian dari itu”
Selain  itu, tidak  ada  larangan  dalam  Islam  yang  mengatakan  seorang  wanita  tidak  boleh bekerja atau berprofesi. Sebaliknya, dalam masyarakat yang benar-benar Islami, harus ada dokter, perawat,  dan  guru  perempuan.  Namun,  jika  seorang  wanita  memilih  untuk  bekerja,  itu  harus dengan persetujuan suaminya. Dia juga berhak atas upah yang sama, bukan untuk pekerjaan yang sama, tetapi untuk pekerjaan yang sama nilainya.

## KESIMPULAN
Makalah ini telah mencoba menjelaskan sejarah perjuangan global untuk pengakuan hak- hak perempuan selama bertahun-tahun dan lintas budaya dan peradaban di seluruh dunia. Ia juga mempertimbangkan  bias-bias  yang  ada  dalam  penerapan  hak-hak  perempuan  di  bawah  syariat Islam (baik karena salah tafsir, budaya atau politik). Kami mengamati bahwa, terlepas dari peran penting hukum Islam dalam mengangkat status perempuan di Arab pra-Islam, bias dalam (salah) menafsirkan  ajaran  Islam  dari  waktu  ke  waktu  telah  gagal  membebaskan  perempuan  dari diskriminasi. Sebaliknya, bias ini telah menghubungkan 'Islam' dengan penaklukan terus-menerus terhadap perempuan. Dengan menganalisis sejarah perjuangan pengakuan hak-hak perempuan di seluruh  dunia,  dan  membandingkannya  dengan  posisi  di  bawah  Hukum  Islam,  makalah  ini menyimpulkan bahwa memang, hak-hak perempuan selalu dilindungi oleh hukum Islam; namun
20 Husein  Muhammad,  “Islam  dan  Pendidikan  Perempuan,” Jurnal  Pendidikan  Islam 3,  no.  2 (2014).
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 16, No. 3 Mei - Juni 2022
norma-norma sosial, budaya, tradisi, dan politik yang tertanam dalam-dalamlah yang membangun bias  terhadap  hak-hak  perempuan,  dengan  dalih  dikte  Islam.  Mengingat  temuan-temuan  di  atas, direkomendasikan agar kesadaran lebih ditingkatkan tentang hak-hak perempuan di bawah hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Alwasilah.  “Metode  Penelitian.” Journal  of  Physics  A:  Mathematical  and  Theoretical 44,  no.  8 (2011). https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201.
Asnawi,  Habib  Shulton.  “Politik  Hukum  Kesetaraan  Kaum  Perempuan  Dalam  Organisasi Masyarakat  Islam  Di  Indonesia.” Musãwa  Jurnal  Studi  Gender  dan  Islam 11,  no.  1 (2012). https://doi.org/10.14421/musawa.2012.111.67-84.
Azis, Abd. “Gender, Islam Dan Hak Asasi Manusia.” Millah: Jurnal Studi Agama 2, no. 2 (2003). Eva  Aryani.  “Hukum  Islam,  Demokrasi  Dan  Hak  Asasi  Manusia.” Jurnal  Ilmiah  Universitas Batanghari Jambi 17, no. 2 (2017).
Hudaeri, Mohamad. “Islam Dan Hak Asasi Manusia: Respon Intelektual Muslim.” Alqalam Vol. 24, no. No. 3 (2007).
Ikrom,  Mohamad.  “Syariat  Islam  Dalam  Perspektif  Gender  Dan  Ham.” Humanika 18,  no.  1 (2019). https://doi.org/10.21831/hum.v18i1.23126.
Khasanah,  Uswatun.  “Perempuan  dan  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Perspektif  Yuridis.” Jurnal Hukum & Pembangunan 40, no. 4 (2010).
Kurniawan, N. “Hak Asasi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Agama.” Jurnal Konstitusi 4, no. 1 (2011).
Muhammad,  Husein.  “Islam  dan  Pendidikan  Perempuan.” Jurnal  Pendidikan  Islam 3,  no.  2 (2014). https://doi.org/10.14421/jpi.2014.32.231-244.
Naamy,  Nazar.  “Hak  Asasi  Perempuan  Dalam  Islam.” Qawwam 12,  no.  2  (2018). https://doi.org/10.20414/qawwam.v12i2.792.
Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. Metodologi Penelitian . Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
Ramdhani,  Iqbal.  “Kasus  Pelecehan  Seksual  Dalam  Transportasi  Umum  Menurut  Putusan
Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat.” SALAM:  Jurnal  Sosial  dan  Budaya  Syar-i 4,  no.  1 (2017). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i1.7871.
Renggong, Ruslan, dan Dyah Aulia Rachma Ruslan. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional . Jakarta: Kencana, 2021.
Sembiring, Umi Din Nurzanah Br. “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hasan Al-Banna.” Al- Lubb 2, no. 1 (2017).
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 16, No. 3 Mei - Juni 2022
Soendari,  Tjutju.  “Metode  Penelitian  pendidikan  Deskriptif  oleh  Tjutju  Soendari.” Metode Penelitian Deskriptif 2, no. 2 (2012).
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: CV. Alfabeta, 2017.
Suhendra,  Ahmad.  “Rekonstruksi  Peran  Dan  Hak  Perempuan  Dalam  Organisasi  Masyarakat Islam.” Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam 11, no. 1 (2012). https://doi.org/10.14421/musawa.2012.111.47-66.
Suyatno. “Perempuan Dalam Syariat Islam.” Muwâzâh 5, no. 2 (2013).
Tahir, Masnun. “Perempuan Dalam Bingkai Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Keluarga Islam.”
Musãwa Jurnal Studi
Gender dan Islam 15, no. 1 (2016). https://doi.org/10.14421/musawa.2016.151.59-75.
Umriana,  Anila,  Moh.  Fauzi,  dan  Hasyim  Hasanah.  “Penguatan  Hak  Asasi  Perempuan  Dan Kesetaraan  Gender  Melalui  Dialog  Warga.” Sawwa:  Jurnal  Studi  Gender 12,  no.  1 (2017). https://doi.org/10.21580/sa.v12i1.1467.