-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702

## TINJAUAN HUKUM TERJADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 038/Pdt.G/2014/PA.Pare
Sinta Aswira,  Budi Santoso Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail : shintaswirah@gmail.com

## Abstract
This  study  discusses  the  causes  of  marriage  cancellations  in  the  Pare-Pare  City Religious  Court,  the  causes  of  marriage  cancellations  due  to  identity  forgery.  This research was conducted in an approach method used is empirical juridical, and research specifications are analytical description, collection obtained through primary data that is data obtained directly from respondents through interviews with Judges of the Religious Court  of  Parepare,  to  obtain  accurate  data,  and  data  Secondary  data  is  obtained  by studying the literature, laws and regulations. The cause is polygamy without permission from  his  legal  wife  and  falsification  of  identity,  namely  falsification  of  status  and occupation.

## Keywords: counterfeiting, cancellation, marriage

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  penyebab  adanya  pembatalan  perkawinan  di Pengadilan  Agama  Kota  Pare-pare,  penyebab  pembatalan  perkawinan  karena  adanya pemalsuan identitas. Penelitian ini dilakukan secara Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, dan spesifikasi penelitian adalah deskripsi analitis, pengumpulan yang  diperoleh  melalui  Data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari responden  melalui  wawancara  dengan  para  Hakim  Pengadilan  Agama  Parepare,  untuk memperoleh data yang akurat, dan Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari  literatur-literatur,  peraturan  perundang-undangan.  Faktor  penyebabnya karena  poligami  tanpa  izin  dari  istri  sahnya  dan  pemalsuan  identitas  yaitu  pemalsuan status dan pekerjaan.

## Kata kunci : pemalsuan, pembatalan, perkawinan

## A. Pendahuluan
Setiap  manusia  di  atas  permukaan  bumi  ini  pada  umumnya  menginginkan kebahagiaan  dan  berusaha  agar  kebahagiaan  itu  tetap  menjadi  miliknya.  Salah  satu kebahagiaan itu adalah dengan jalan perkawinan. Sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang  manusia  dengan  jenis  kelamin  yang  berlainan  seorang  wanita  dengan  seorang laki-laki,  ada  rasa  saling  tertarik  antara  satu  sama  lain  untuk  hidup  bersama.  Hidup
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
bersama  ini  sangat  penting  didalam  kehidupan  bermasyarakat  bahwa  dengan  hidup bersama  antara  dua  orang  manusia  itu  mereka  tidak  dapat  memisahkan  diri  dari anggota-anggota  lain  dari  masyarakat(Sastroatmojo,  2008).  Namun n keputusan untuk n hidup  bersama  ini  harus  berdasarkan  hukum n yang  berlaku  di  Indonesia. Indonesia n mengatur tentang hidup bersama yang disebut dengan n lembaga perkawinan.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  Menyebutkan dalam Pasal  1  bahwa  “perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.  Perkawinan  menurut Undang-Undang Tentang Perkawinan, bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja,akan  tetapi  juga  merupakan  suatu  perbuatan  keagamaan,  karena  sah  atau tidaknya suatu  perkawinan  tolak  ukurnya  sepenuhnya  ada  pada  hukum  masing-masing  agama dan kepercayaan yang dianutnya(Abdurrahman, 2003).
Perkawinan  adalah  salah  satu  kebutuhan  manusia  yang  meliputi  lahiriah  dan batinia.  Kebutuhan  tersebut  terdorong  oleh  naluri  biologis  manusia  untuk mengembangkan  keturunan  yang  sah.  Unsur  rohaniah  dalam  perkawinan  merupakan penjelmaan dari hasrat manusia untuk hidup berpasang-pasangan dan rasa kasih sayang (Soemiyati,  1986).  Manusia  tidak  akan  berkembang  tanpa  adanya  perkawinan,  karena perkawinan  tersebut  menyebabkan  adanya  keturunan,  dan  keturunan  tersebut menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat(Hadikusuma, 1983).
Perkawinan  merupakan  akad n atau  perjanjian  tetapi  bukan n berarti  bahwa perjanjian  ini  sama  artinya  dengan  perjanjian n biasa  yang  diatur  dalam  Buku  III  Kitab Undang-Undang Hukum n Perdata, perbedaanya bahwa pada perjanjian biasa, para pihak yang  berjanji  bebas  untuk  menentukan  isi n dan  bentuk  perjanjian,  sebaliknya  dalam perkawinan para n pihak tidak bisa menentukan isi n dan bentuk perjanjiannya selain yang sudah  ditetapkan  oleh  hukum n yang  berlaku.  Perbedaan  lain  yang n dapat  dilihat  ialah dalam  hal  berakhirnya  suatu n perjanjian,  bahwa  pada  perjanjian m biasa,  berakhirnya perjanjian  ditetapkan  oleh  kedua  belah n pihak,  misalnya  karena n telah  tercapainya  apa yang menjadi pokok perjanjian atau karena batas n waktu yang ditetapkan telah berakhir, jadi  tidak  berlangsung  terus m menerus.  Sebaliknya  perkawinan  tidak n mengenal  batas waktu,  perkawinan  harus  kekal  kecuali  karena n suatu  hal  diluar  kehendak  para  pihak,
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
barulah m perkawinan  dapat  diputuskan,misalnya  dengan n perceraian  atau  pembatalan perkawinan.  Kesejahteraan  dan  kebahagiaan  hidup  bersama  ini  menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan bangsa dan negara juga, sebaliknya rusak  dan kacaunya hidup  bersama  yang  dinamakan  keluarga  ini  akan  menimbulkan  rusak  dan  kacaunya bangunan masyarakat. (Soimin, 2010)
Pernikahan  selanjutnya  disebut  perkawinan,  merupakan  pemberian  legimitasi seorang  pria  dan  wanita  untuk  bisa  hidup  dan  berkumpul  bersama  dalam  sebuah keluarga.  Ketenangan  atau  ketentraman  sebuah  keluarga  ditentukan  salah  satunya adalah  bahwa  perkawinan  itu  harus  sesuai  dengan  dengan  tuntutan  syariat  Islam  (bagi orang  Islam).  Selain  itu,  ada  aturan  lain  yang  mengatur  bahwa  perkawinan  itu  harus tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) (Faisal, 2017).
Tujuan  perkawinan  menurut  perintah  Allah  SWT.,  adalah  untuk  memperoleh keturunan  yang  sah  dalam  masyarakat  dengan  mendirikan  rumah  tangga  ideal  yang damai  dan  sejahtera  dan  bahagia  yang  di  dalam  Islam  sering  disebut  dengan  keluarga sakinah mawaddah warrahmah. Atau dapat dijelaskan secara terperinci adalah:
1. Menghalalkan  hubungan  kelamin  untuk  memenuhi  tuntutan  hajat  tabiat kemanusiaan.
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
3. Memperoleh keturunan yang sah(Soemiyati, 2004)
Pasal  22  Undang-Undang  Perkawinan  menyebutkan  bahwa  perkawinan  dapat dibatalkan  apabila  para  pihak  tidak  memenuhi  syarat-syarat  untuk  melangsungkan perkawinan.  Selanjutnya  jika  hal-hal  yang  menyebabkan  suatu  perkawinan  dapat dibatalkan  dan  dihubungkan  dengan  soal  keabsahan  perkawinan  yang  menurut  hukum agama  dan  kepercayaannya  masing-masing,  maka  sudah  jelas  hal-hal  yang menyebabkan dapat dibatalkannya suatu perkawinan.
Pembatalan  perkawinan m dapat  terjadi  karena  disebabkan  oleh m berbagai  alasan, salah  satunya  pemalsuan  identitas.  Undang-Undang  Perkawinan m tidak  menjelaskan secara  rinci n tentang  pembatalan  perkawinan n karena  pemalsuan  identitas.  Pemalsuan identitas  tidak m akan  terjadi  apabia m pernikahan  dilaksanakan  dengan  mengikuti prosedur n yang  berlaku.  Motif  memalsukan n identitas  itu  tidak  hanya n dalam  proses mengganti n dari sudah menikah n menjadi lajang atau janda menjadi gadis, adapula kasus yang  mengganti  agama  kristen  menjadi  agama  islam  terkait  tujuan  yang  ingin
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
dipermudah.  Adapula  perkawinan  yang  diputus  batal  oleh  hakim  karena  pihak  yang bersangkutan  tidak  melengkapi  syarat  atau  rukun  sah  dari  suatu  perkawinan,  dengan kata lain yang bersangkutan tidak memenuhinya. Sehingga dengan tidak terlengkapinya persyaratan  atau  syarat  sah  perkawinan  tersebut  dapat  dinyatakan  batal  demi  hukum sesuai dengan ketentuan yang ada.
Batalnya  suatu  perkawinan  dimulai  setelah  Keputusan  Pengadilan  Agama  atau Mahkamah Syaria’ah mempunyai kekuaatan hukum tetap dan tidak berlaku surut sejak saat berlangsungnya perkawinan(Manan, 2003). Untuk memperoleh putusan pengadilan yang  membatalkan  suatu  perkawinan  seseorang  harus  beracara  di  muka  pengadilan dalam  daerah  hukum  di  mana  perkawinan  dilangsungkan  atau  ditempat  tinggal  kedua suami istri, suami atau istri.
Apabila perkawinan n telah dilangsungkan, sedangkan n calon  mempelai n atau salah satu  calon  mempelai  tidak n memenuhi  syarat n perkawinan,  maka  orang  tua,  keluarga, Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN)  dan  jaksa n dapat  mengajukan  permohonan n pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama.
Perkawinan  suami  istri  yang  dibatalkan  akan  mengakibatkan  keduanya  kembali seperti keadaan semula atau diantara keduanya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan.  Terkait  dengan  akibat  hukum  pembatalan  perkawinan,  dengan  adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan maka perkawinan yang telah terjadi dianggap  tidak  pernah  ada.Sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  28  ayat  (1)  Undang- undang  Perkawinan  menentukan  batalnya  suatu  perkawinan  dihitung  sejak  saat berlangsungnya perkawinan(Haryanti, 2017).
Menurut Undang-Undang Perkawinan pada BAB IV Pasal 22 bahwa perkawinan dapat  dibatalkan,  apabila  para  pihak  tidak  memenuhi  syarat-syarat  untuk melangsungkan  perkawinan.  Adapun  syarat-syarat  untuk  melangsungkan  perkawinan sebagaimana  disebutkan  diatas  terdapat  pada  Bab  II  pasal  6,  ayat  5 menjelaskan:(Rahmatillah, 2017)
1. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk  melangsungkan  perkawinan  seorang  yang  belum  berumur  21(dua  puluh satu tahun) harus mendapat izin dari orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
4. dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
5. Dalam  hal  kedua  orang  tua  telah  meninggal  dunia  atau  dalam  keadaan  tidak mampu  untuk  menyatakan  kehendaknya  maka  izin  diperoleh  dari  wali,  orang yang  memelihara  atau  keluarga  yang  mempunyai  hubungan  darah  dalam  garis keturunan,  lurus  keatas  selama  mereka  masih  hidup  dan  dalam  keadaan  dapat menyatakan kehendaknya.
6. Dalam  hal  ada  perbedaan  pendapat  antara  orang-orang  yang  disebut  dalam  ayat (2),  (3)  dan  (4),  pasal  ini  atau  salah  seorang  atau  lebih  diantara  mereka  tidak menyatakan  pendapatnya,  maka  pengadilan  dalam  daerah  hukum  tempat  tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini.
7. 7 Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaan  dari  yang  bersangkutan  tidak menentukan lain.
Dari  ayat-ayat  pada m pasal  diatas  nampak n bahwa  syarat-syarat  tersebut  sangat berorientasi  administrasi  setidak-tidaknya  menyamakan n kekuatan  hukum  antara Undang-Undang  nasional n dengan hukum n munakahat, walaupun pada penjelasan Pasal 22  Undang-Undang  Perkawinan  disebutkan  dapat n yang  bermakna  bisa n batal  atau bisa n tidak batal.
Sedangkan pada pasal 7 dengan 3 ayat berbunyi :
a. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan
b. belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16(enam belas) tahun.
c. Dalam  hal  penyimpangan  terhadap  ayat  (1)  pasal  ini  dapat  meminta  dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain,yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
d. Ketentuan-ketentuan  mengenai  keadaan  salah  seorang  atau  kedua  orang  tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
permintaan  dispensasi  tersebut  ayat  (2)  pasal  ini  dengan  tidak  mengurangi  yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).
Putusan  pengadilan  merupakan  putusan  tahap  akhir,  apak  perkawinan  tersebut dibatalkan  atau  tetap  disahkan,  tentunya  melalui  pertimbangan  kemaslahatan  yang dilakukan  oleh  hakim.  Untuk  itu  putusan  hakim  yang  baik  tentunya  akan  memenuhi 3(tiga)  unsur/aspek  sekaligus  secara  berimbang  yaitu  “memberikan  kepastian  hukum, rasa keadilan dan manfaat bagi para pihak dan masyarakat(Arto, 2009).
Salah  satu  kasus  Pembatalan  Perkawinan  terjadi  di  Pengadilan  Agama  Parepare dan  telah  diputuskan  melalui  Putusan  Pengadilan  Agama  Parepare  Nomor 0384/Pdt.G/2014/PA.Pare.  Penggugat  xxx  sebagai  istri  Tergugat  I  untuk  mengajukan permohonan  pembatalan  perkawinan  kepada  Tergugat  I  yang  bernama  xxx  dan Tergugat  II  yang  bernama  xxx.  Mengenai  duduk  perkaranya  adalah  bahwa  Tergugat I dan Tergugat II telah  melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, pada hari Ahad, 11 Mei 2014 dengan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal  12  Mei  2014  yang  dikeluarkan  oleh  KUA  Kecamatan  Bacukiki,  Kota Parepare.  Pada  saat  melangsungkan  pernikahan  Tergugat  I  menerangkan  bahwa Tergugat  I  berstatus  duda  karena  istrinya  yang  bernama  xxx  telah  meninggal  dunia berdasarkan  surat  kematian  istri  Tergugat  I  yang  dikeluarkan  oleh  Lurah  Tiro  Sompe. Namun  setelah  terjadinya  pernikahan  antara  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  kemenakan Penggugat seorang polisi di Barru sekitar bulan September 2014 datang menyampaikan kepada  Penggugat  bahwa  Tergugat  I  telah  menikah  dengan  perempuan  bernama  xxx (Tergugat  II)  serta  memberikan  Kutipan  Akta  Nikah  atas  nama  Tergugat  I  dengan Tergugat  II  kepada  Penggugat.  Bahwa  Tergugat  I  masih  memiliki  istri  yang  sah bertempat tinggal di Barru selain itu pada kenyataannya Istri Tergugat  I  yang bernama xxx  masih  hidup  dan  telah  datang  ke  Pengadilan  Agama  Parepare  agar  pernikahan Tergugat I dan Tergugat II dibatalkan.
Pengadilan  Agama  Parepare  pada  akhirnya  mengabulkan  gugatan  Penggugat karena  Tergugat  I  dan  Tergugat    II  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk menghadap dipersidangan dengan Putusan  Nomor 0384/Pdt.G/2014/PA.Pare.
Dasar  Putusan  Pengadilan  Agama  Parepare  berdasarkan  pada  pertimbangan bahwa pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah karena Tergugat I masih  memiliki  istri  yang  bernama  xxx,  saat  itu  Tergugat  I  mengaku  telah  berstatus
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086 - 1702
duda maka terjadilah Pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II mengandung unsur penipuan.

## Kerangka Teori
Hal m yang berkaitan dengan n pemalsuan n identitas dapat membahayakan n terhadap keluarga-keluarga    di  Indonesia,  oleh n sebab  itu  maka n harus  dibuat  hukum n yang  tegas dari  semua  pihak,  melalui m dari  pihak  pegawai m pencatat  pernikahan,  pihak  hakim pengadilan, bahkan pemerhati hukum n pernikahan di Indonesia. Lalu aturan-aturan yang mempersulit  untuk  melakukan m perkawinan  hendaknya  dikaji n ulang,  melihat  realita  di msyarakat akan n pelanggaran-pelanggaran yang n dilakukan.
Pemalsuan identitas akan berdampak negatif karena tidak melakukan syarat-syarat dan  rukun  pernikahan n secara  sistematis  dan n secara  aturan  yang n berlaku,  dikarenakan ada  hal  yang n menghalangi  seseorang n untuk  bisa  melangsungkan n pernikahan,  dampak negatifnya  akan  berdampak  terhadap m berbagai  pihak,  mulai m dari  istri,  anak,  pihak pegawai KUA dsb.
Seorang  pegawai  pencatat  perkawinan  harus  bertindak  aktif  artinya  tidak  hanya menerima saja yang dikemukakan oleh pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu, maka pegawai pencatat menulis dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu. Dalam hal  ternyata  terdapat  suatu  halangan  atau  belum  dipenuhinya  suatu  syarat  untuk melangsungkan  perkawinan,  maka  pegawai  pencatat  harus  segera  memberitahukan  hal itu kepada yang bersangkutan(Saleh, 1976).
Adapun permasalahan dalam pemaparan latar belakang diatas adalah:
1. Faktor  apakah  penyebab  terjadinya  pemalsuan  identitas  dalam  perkawinan  dan akibat hukumnya?
2. Bagaimanakah  pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan  perkara  pembatalan perkawinan putusan Nomor 0384/Pdt.G/2014/PA. Parepare?

## Kebaruan/Orisinalitas Hasil Penelitian
Penulis  menelaah  sumber  informasi  baik  dari  buku,  undang-undang  atau penelitian  terdahulu  yang  dijadikan  sumber  informasi  dan  perbandingan  dalam mendapatkan  jawaban  atas  permasalahn-permasalahan  tersebut.  Oleh  karena  itu,  untuk mengetahui  validasi  penelitian  yang  penulis  lakukan,  maka  dalam  telaah  pustaka  ini, penulis  akan  uraikan  beberapa  penelitian  yang  sudah  ada  dan  relevan  dengan pembahasan jurnal tersebut, antara lain:
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
Jurnal  yang  ditulis  Faisal  yang  berjudul  ”Pembatalan  Perkawinan  dan Pencegahannya”(Faisal, 2017) kemudian Jurnal yang dtitulis juga oleh Amelia Haryanti yang  berjudul  “Penyelesaian sengketa pembatalan pernikahan karena adanya penipuan status istri”(Haryanti, 2017) dan Jurnal yang ditulis oleh Deni Rahmatilla yang berjudul “Konsep  pembatalan  perkawinan  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1947  dan Kompilasi hukum islam”(Rahmatillah, 2017). Meskipun dari jurnal penulis dan jurnal- jurnal  terdahulu  sama-sama  meninjau  dari  segi  pembatalan  perkawinan  namun  penulis tidak serta merta menggunakan seluruh hasil penelitian jurnal terdahulunya tetapi hanya menjadikan  sebuah  acuan  dalam  penulisan  jurnal  yang  akan  di  buat  penulisa  yang berkenaan  dengan  Surat  Putusan  Nomor  038/Pdt.G/2014/PA.Pare  dengan  mengangkat judul  Tinjaun  Hukum  Terhadap  Pembatalan  Perkawinan  Akibat  Pemalsuan  Identitas Berdasarkan Putusan Nomor 038/Pdt.G/2014/PA.Pare.

## B. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan  yaitu  pendekatan  yuridis  empiris,  adalah pendekatan  dari  sudut  kaidah-kaidah  dan  pelaksanaan  peraturan  yang  berlaku  didalam masyarakat.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  meneliti  data  sekunder  terlebih  dahulu, kemudian  dilanjutkan  dengan  mengadakan  penelitian  terhadap  data  primer  yang  ada dilapangan(Soekanto,  1984).  Pendekatan  yuridis  empiris  merupakan  penelitian  yang berusaha menghubungkan antara m norma hukum yang m berlaku dengan kenyataan n yang ada  di  masyarakat.  Penelitian n berupa  studi m empiris  berusaha  menemukan m teori mengenai proses terjadinya n dan proses bekerjanya n hukum.
Spesifikasi  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis,  yang  menggunakan karakteristik  kualitatif,karena  diterapkan  batas  atas  dasar  fokus  yang  timbul  sebagai masalah  dalam  penelitian(Moleong,  1996).  Bersifat  deskriptif  karena  dalam  penelitian ini  dimaksudkan  untuk  memberikan n gambaran  secara n jelas,rinci  dan n menyeluruh mengenai n pembatalan perkawinan.
Bersifat analitis, karena mengumpulkan data-data primer, serta menganalisis dan memecahkan  faktor  penyebab  terjadinya  pemalsuan  identitas  dalam  perkawinan  dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder.  Data  sekunder merupakan  ukuran-ukuran  resmi  tentang  pengertian  dari  unsur-unsur  yang
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
diteliti(Wijayanti,  2011).  Alat  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  Penelitian  Kepustakaan  ( Library  Research )  yaitu  dengan  mencari  dan mengumpulkan  data  yang  berasal  dari  sejumlah  undang-undang,  peraturan-peraturan, literatur-literatur,  pendapat  para  ahli  dan  tulisan  lainnya  yang  berhubungan  dengan penulisan.  Wawancara  dilakukan  dengan  cara  tanya  jawab  secara  langsung  dimana semua  petanyaan  disusun  secara  sistematis(Nasution,  2008).  Wawancara  dilakukan secara langsung dengan Hakim untuk memperoleh keterangan langsung tentang perkara yang berhubungan dengan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Parepare.
Metode  analisis  data  merupakan  tahap  yang  penting  dalam  suatu  penelitian, karena  dengan  adanya  analisis  data  ini  data  yang  diperoleh  akan  diolah  untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Analisis data yang digunakan dalam penulisan  ini  adalah  analisis  kualitatif,  yaitu  mengikhtiarkan  hasil  pengumpulan  data selengkap  mungkin  serta  memilah-milahnya  dalam  satuan  konsep,  kategori  atau  tema tertentu(Bungin, 2003). Hasil dari analisis data ini akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menentukan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data-data yang diperoleh.

## C. Hasil Dan Pembahasan

## 1. Faktor Penyebab Terjadinya Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan
Dalam Putusan Nomor 384/Pdt.G/2014/PA.Pare bahwa  Penggugat atas nama xxx sebagai  istri  sah  dari  Tergugat  I  telah  mengajukan  pembatalan  perkawinan  terhadap Tergugat I atas nama xxx dan Tergugat II atas nama xxx dengan gugatan pada tanggal 11  Mei    2014  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteran  Pengadilan  Agama  parepare  dengan Register Nomor 387/Pdt.G/2014/PA.Pare.
Bahwa  Penggugat  mengajukan  gugatan  pembatalan  perkawinan  di  Pengadilan Agama Parepare terhadap Tergugat I dan Tergugat II disebabkan karena Tergugat I dan Tergugat  II  telah  melangsungkan  perkawinan  dengan  melakukan  Pemalsuan  Identitas. Tergugat I Memalsukan Identitas dengan menyatakan bahwa Tergugat I berstatus duda mati berdasarkan surat kematian dari kelurahan namun setelah terjadi Perkawinan antara Tergugat  I  dan  Tergugat  II  kemenakan  Penggugat  yang  berkerja  sebagai  polisi  di Kabupaten  Barru  sekitar  bulan  September  2014  datang  menyampaikan  kepada Penggugat bahwa Tergugat I telah menikah dengan perempuan bernama xxx ( Tergugat
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
II  )  serta  memberikan  kutipan  akta  nikah  atas  nama  Tergugat  I  dengan  Tergugat  II kepada  Penggugat  hal  ini  diketahui  isteri  Tergugat  I  datang  ke  Pengadilan  Agama Parepare  dan  mengatakan  ia  adalah  isteri  yang  sah  Tergugat  I  dan  minta  supaya pernikahan  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  dibatalkan.  Hal    yang  di  keluarkan  oleh  lurah tirosompe  yang  menyatakan  bahwa  Tergugat  I  berstatus  duda  mati,  bahwa  Penggugat sebagai  isti  sah  merasa  dirugikan  dan  oleh  karenanya  mempunyai  kepentingan  hukum ( legal standing ) untuk melakukan pembatalan perkawinan.
Sesuai  dengan  Pasal  23  Undang-Undang  Perkawinan  yang  dapat  melakukan pembatalan perkawinan yaitu :
1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri
2. Suami atau isteri
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum di putuskan
4. Pejabat  yang  ditunjuk  tersebut  ayat  (2)  Pasal  16  Undang-Undang  ini  dan  setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.
Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan perkawinan telah melanggar asas  monogami  yang  terdapat  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa  pada azasnya  dalam  suatu  perkawinan  seorang  pria  hanya  boleh  mempunyai  seorang  isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Sedangkan dalam Pasal 3 ayat (2)  dinyatakan  bahwa  Pengadilan  dapat  memberikan  izin  kepada  seorang  suami  untuk beristeri  lebih  dari  seorang  apabila  di  kehendaki  oleh  pihak-pihak  yang  bersangkutan, yang  dimaksud  dengan  dikehendaki  oleh  pihak-pihaknya  ialah  bahwa  apabila  ingin melakukan  suatu  perkawinan  kembali  maka  harus  adanya  persetujuan  diantara  kedua belah  pihak  yaitu  suami  dan  isteri  yang  telah  di  berikan  izin  oleh  pengadilan  untuk memiliki isteri dari satu. Namun dalam hal ini Tergugat I dalam melakukan perkawinan dengan Tergugat II tidak adanya  izin dari pengadilan dan tidak adanya kesepakatan di antara pihak-pihak  yang  mengehendaki untuk di  lakukan perkawinan dengan Tergugat II,  dimana  dapat  diketahui  bahwa  Tergugat  I  telah  melakukan  pemalsuan  Identitas dengan  menyatakan  bahwa  Tergugat  I  berstatus  Duda  Mati  namun  kemenakan penggugat  yang  berkerja  sebagai  polisi  di  kabupaten  Barru  sekitar  bulan  September 2014 datang menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat I telah menikah dengan perempuan bernama xxx ( Tergugat II ) serta memberikan kutipan akta nikah atas nama
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086
-
1702
Tergugat  I  dengan  Tergugat  II  kepada  Penggugat  hal  ini  diketahui  isteri  Tergugat  I datang ke Pengadilan Agama Parepare dan mengatakan ia adalah isteri yang sah.
Bahwa  berdasarkan  dalil  gugatan  dan  fakta-fakta  persidangan,  keterangan  saksi- saksi,  alat  bukti,  maka  majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  memberi  putusan  yang amarnya berbunyi :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Membatalakan  perkawinan  Tergugat  I  (XXX)  dengan  Tergugat  II  (XXX)  yang dilaksanakan pada tanggal 11 mei 2014 Di Kecamatan Bacukiki Kota Pare Pare
3. Menyatakan  Buku  Kutipan  Akta  No.  XXX  tertanggal  12  Mei  2014  tidak berkekuatan hukum.
4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menarik Buku Kutipan Akta Nikah tersebut dan mencatat putusan ini dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp. 931.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan Putusan No. 0384/Pdt.G/2014/PA.Pare
Adagium hukum  menyatakan Res  yudicia  Pro  Veritate  Habitur, apa  yang diputuskan hakim harus dianggap benar. Adagium ini sesuai ketentuan ps 178 HIR, Ps. 189  RBG,  apabila  pemeriksaan  perkara  selesai,  majelis  hakim  karena  jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan.
Putusan  Hakim  adalah  suatu  pernyataan  pejabat  Negara  yang  menjalankan kekuasaan  kehakiman  yang  berwenang,  yang  diucapkan  dalam  persidangan  terbuka untuk umum yang bertujuan mengakhiri dan menyelesaikan sengketa.
Sedangkan  Hakim  adalah  aparat  pendukung  peradilan  yang  menjadi  bagian  dari pelaksanaan  kekuasaan  kehakiman  yang  mempunyai  tugas  pokok  memeriksa, mengadili,  memutus  setiap  perkara  yang  ditanganinya  sesuai  ketentuan  Pasal  25  Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Sebuah  putusan  yang  baik  tentunya  tidak  sekedar  formulasinya  saja,  akan  tetapi harus  didukung  dan  sesuai  dengan  proses  persidangan.  Seorang  Hakim  harus memahami hukum, hukum formil maupun hukum matariil, dan dapat mengaplikasikannya  dalam  pemeriksaan  persidangan  dengan  tepat  dan  benar. Kemudian  seorang  hakim  juga  harus  dapat  menuangkan  keilmuannya  dalam  bentuk
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
putusan yang dapat memenuhi rasa keadilan, memberikan kepastian hukum, serta dapat memberikan manfaat kepada para pihak yang bersengketa.
Pertimbangan merupakan jantung sebuah putusan. Ketika membuat pertimbangan putusan, keadilan merupakan dasar yang harus dipegang teguh seorang hakim. Beberapa kriteria  yang  bisa  kita  lihat  dari  sebuah  pertimbangan  putusan  yang  adil  jika  sebuah putusan  benar,  objektif,  rasional,  dan  kongkrit.  Dari  kriteria  tersebut,  maka  seseorang yang  berperkara  atau  penerima  putusan  bisa  memahami  dimana  kebenaran  dan kesalahan mereka.
Pertimbangan  Hakim  mengenai  Pembatalan  pernikahan  dapat  dilihat  dalam perkara Nomor :0384/Pdt.G/2014/PA.Pare, sebagai berikut :
1. Menimbang,  bahwa    Penggugat  megajukan  gugatan  pembatalan  perkawinan  atas perkawinan Tergugat  I dengan Tergugat  II berdasarkan Buku Kutipan  Akta Nikah Nomor  :  0462/049/V/2014  tanggal  12  mei  2014,  yang  diterbitkan  oleh  Turut Tergugat.
2. Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawaban mengakui bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, akan  tetapi awalnya Tergugat I membantah adanya perkawinan dengan Tergugat II namun pada akhirnya Tergugat I mengakui bahwa semuanya itu terjadi atas paksaan dan rekayasa Tergugat II.
3. Menimbang,  bahwa  Tergugat  II  mengakui  telah  menikah  dengan  Tergugat  I  yang dinikahkan oleh Imam Kelurahan Tirosompe sesuai dengan Buku Nikah tersebut di atas dan Turut Tergugat telah memberikan keterangan bahwa benar Turut Tergugat telah  menerbitkan  Buku  Nikah  atas  Tergugat  I  dengan  Tergugat  II  karena perkawinan  ini  telah  dilaporkan  oleh  Imam  Kelurahan  Tirosompe  dan  semua persyaratan administrasi sudah lengkap.
4. Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah  Bahwa Tergugat  I  menikah  dengan  Tergugat  II  tanpa  sepengetahuan  Penggugat  sebagai istri pertama dan tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama.
5. Menimbang,  bahwa  bukti  P.1  adalah  fotocopy  Buku  Kutipan  Akta  Nikah  yang aslinya dibuat dan di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Sehingga
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat I adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai .
6. Menimbang bahwa bukti P.2 adalah fotocopy kartu keluarga atas nama Tergugat I ( xxx)  yang  aslinya  dibuat  dan  ditandatangani  oleh  pejabat  yang  berwenang  dalam hal  ini  oleh  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Barru. Sehingga  membuktikan  bahwa  Tergugat  I  dan  Penggugat  hidup  bersama  dalam suatu  keluarga  sebagai  suami  istri  yang  beralamat  di  Maddo,  Desa  Tellumpanua, Kecamatan  Tanete  Rilau  Kabupaten  Barru,  dan  keduanya  berprofesi  sebagai  guru atau PNS.
7. Menimbang  bahwa  berdasarkan  bukti P.1 dan P.2 telah terbukti bahwa  Penggugat dengan Tergugat I adalah suami istri yang sah maka berdasarkan pasal 4 ayat 1 UU No.  1  Tahun  1974  jika  Tergugat  I  akan  menikah  lagi  harus  mengajukan permohonan  izin poligami di  Pengadilan  Agama, dan  lebih khusus  lagi  Tergugat I sebagai  PNS  mengenai  perkawinan  dan  Perceraian  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 Tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan  Lain  Yang  Berlaku  serta  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.
8. Menimbang, bahwa atas pokok masalah poin 2  Penggugat telah  mengajukan bukti P.3  yaitu  fotocopy  buku  kutipan  akta  nikah  atas  perkawinan  Tergugat  I  dengan Tergugat  II  yang  aslinya  dibuat  dan  ditandatangani  oleh  pejabat  yang  berwenang dalam  hal  ini  oleh  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Bacukiki  Kota Parepare
9. Menimbang,  bahwa  atas  bukti  P.3  tersebut  timbul  permasalahan  baru  kenapa perkawinan  Tergugat  I  dengan  Tergugat  II  dilangsungkan  di  Kota  Parepare sedangkan keduanya penduduk Kabupaten Barru. Sesuai identitas para pihak dalam perkara  ini,  dan  kenapa  bisa  terbit  buku  nikah  sedangkan  Tergugat  I  mempunyai istri dan PNS padahal tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama.
10. Menimbang,  bahwa  atas  permasalahan  tersebut  Turut  Tergugat  telah  mengajukan bukti TT.1 yaitu fotocopy surat keterangan untuk nikah atas nama xxx (Tergugat I) yang  aslinya  dikeluarkan  oleh  Lurah  Tirosompe  Kecamatan  Bacukiki  Kota Parepare,  menerangkan  bahwa  xxx  (Tergugat  I)  adalah  duda  dan  pekerjaannya wiraswasta  danTT.2  yaitu  fotocopy  surat  keterangan  kematian  yang  dikeluarkan
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086 - 1702
oleh  pejabat  yang  tidak  berwenang  dan  isinya  palsu  karena  istri  Tergugat  I  (xxx) yang  sebenarnya  adalah  Penggugat  (xxx)  sedang  yang  disebut  dalam  surat keterangan-keterangan kematian tersebut adalah A 5 .
11. Menimbang,  bahwa  dengan  dasar  bukti  TT.1  dan  TT.2  tersebut  Turut  Tergugat menerbitkan  bukti  Kutipan  Akta  Nikah  atas  nama  Tergugat  I  dengan  Tergugat  II, maka  Buku  Kutipan  Akta  Nikah  tersebut  cacat  hukum  karena  lahir  dari  surat keterangan  palsu  dan  dapat  dipahami  bahwa  perkawinan  Tergugat  I    dengan Tergugat  II  serta  terbitnya  buku  nikah  atas  perkawinan  tersebut  penuh  dengan rekayasa dan manipulasi.
12. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat serta bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta yaitu :
a. Bahwa Penggugat dan Tegugat I adalah suami istri yang sah;
b. Bahwa  Tergugat  I  telah  menikah  dengan  Tergugat  II  tnpa  izin  poligami  dari Pengadilan Agama;
c. Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II beralamat di Kabupaten Barru;
d. Bahwa Tergugat I adalah seorang PNS;
e. Bahwa  perkawinan  Tergugat  I  dengan  Tergugat  II  dilaksanakan  di  Kelurahan Tirosompe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare;
f. Bawha  Turut  Tergugat  telah  menerbitkan  Buku  Kutipan  Akta  Nikah  atas perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II dengan dasar keterangan palsu.
13. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis Hakim berkesimpulan bahwa  Penggugat  telah  berhasil  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya  dan  terbukti perkawinan  Tergugat  I  dengan  Tergugat  II  telah  melanggar  ketentuan  Undang- Undang  Perkawinan,  Peraturan  Pemerintah  nomor  9  Tahun  1975,  Peraturan Pemerintah  nomor  10  Tahun  1983,  dan  Peraturan  Pemerintah  nomor  45  Tahun 1990 serta Kompilasi Hukum Islam.
14. Menimbang,  bahwa  jika  dihubungkan  dengan  ketentuan  dalam  Peraturan Pemerintah  tersebut,  Maka  dapat  dikatakan  bahwa  syarat-syarat  perkawinan Tergugat I dan Tergugat II tidak diteliti secara seksama. Karena itu Majelis hakim menilai  Turut  tergugat  telah  lalai  dalam  melaksanakan  keterangan  palsu,  karena ternyata Tergugat I seorang Pegawai Negeri Sipil, mepunyai istri dan beralamat di Kabupaten  Barru  dan  Buku  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :  xxxxx  tanggal  12  Mei
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
2014  dinyatakan  tidak  berlaku  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum,  maka
Majelis Hakim  memerintahkan Turut Tergugat untuk menarik Buku  Kutipan  Akta Nikah  tersebut  dan  mencatat  pembatalan  perkawinan  ini  dalam  daftar  yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekutan hukum tetap.
15. Menimbang  bahwa  oleh  karena  ini  termasuk  dalam  bidang  perkawinan,  maka berdasarkan  Pasal  89  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  dengan  perubahan kedua  Undang-Undang  Nomor  50  tahun  2009,  biaya  perkara  dibebankan  kepada Penggugat.
Saat  membuat  pertimbangan,  secara  prosedural,  para  hakim  harus  melakukan Rapat  Permusyawaratan  Majelis  Hakim  sebagaimana  diatur  dalam  Pedoman  Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama sebagai berikut:
a. Rapat  Permusyawaratan  Majelis  Hakim  bersifat  rahasia  berdasarkan  (Pasal  19 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Panitra  sidang  dapat  mengikuti  Rapat  Permusyawaratan  Majelis  Hakim  apabila dipandang perlu dan mendapat persetujuan Majelis Hakim.
b. Ketua  Majelis  Hakim  mempersilahkan  Hakim  Anggota  II  untuk  mengemukakan pendapatnya,  disusul  oleh  Hakim  Anggota  I  dan  terakhir  Ketua  Majelis  akan menyampaikan pendapatnya.
c. Semua  pendapat  harus  dikemukakan  secara  jelas  dengan  menunjuk  dasar hukumnya, kemudian dicatat dalam buku agenda sidang.
d. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka yang pendapatnya berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan ( dissenting opinion ).
e. Dalam Rapat Permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa.
Dari hasil pertimbangan hakim di atas, maka Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagaimana dituangkan dalam berkas putusan tentang mengadili, sebagai berikut:
Mengingat  segala  ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku  dan hukum syar’i yang berkaitan ,dengan perkara ini.
1) Mengabulkan Gugatan penggugat
2) Membatalakan  perkawinan  Tergugat  I  (XXX)  dengan  Tergugat  II  (XXX)  yang dilaksanakan pada tanggal 11 mei 2014 Di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
3) Menyatakan Buku Kutipan Akta No. XXX tertanggal 12 Mei 2014 tidak berkekuatan hukum.
4) Memerintahkan  Turut  Tergugat  untuk  menarik  Buku  Kutipan  Akta  Nikah  tersebut dan mencatat putusan ini dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5) Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp.
931.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
Menurut Penulis pertimbangan Hakim sehingga mengabulkan Gugatan penggugat sudah  tepat,  karena  hakim  sudah  memiliki  cukup  alasan.  Selanjutnya  hakim berkeyakinan  dalam  perkara  ini  bahwa  dengan  keterangan    Tergugat  I  mengakui  telah melakukan  Pemalsuan  identitas  dan  Penggugat  adalah  istri  sah  dari  Tergugat  I  dan Penggugat  masih  dalam  keadaan  sehat  namun  dengan  adanya  Pemalsuan  identitas tersebut Tergugat I dan Tergugat II dapat menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Parepare. Sehingga Majelis Hakim mengabulkan Gugatan penggugat dan Membatalkan Perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II.

## D. Simpulan
1. Faktor Penyebab pemalsuan identitas dalam perkawinan ialah
a. istri  tidak  mau  dipologami  sehingga  tidak  memberi  persetujuan,  adapun  akibat hukum  dari  adanya  pembatalan  perkawinan  ialah  bahwa  perkawinan  yang  telah dilakukan  setelah  adanya  Putusan  Pengadilan  Agama  yang  memiliki  kekuatan hukum yang tetap maka perkawinan yang dilakukan antara suami dan isteri tidak memiliki  kekuatan  hukum  atau  di  anggap  tidak  pernah  terjadinya  suatu perkawinan  dan  terhadap  Kutipan  Akta  Nikah  tidak  memiliki  kekuatan  hukum dikarenakan  terbuktinya  bahwa  Tergugat  I  telah  melakukan  pemalsuan  identitas dengan memperlihatkan surat atas kematian dari Penggugat sementara  Penggugat masih  sehat  dan  dalam  keadaan  masih  hidup  serta  Tergugat  I  telah  mengakui bahwa Penggugat adalah istri yang sah.
b. Karena suami melakukan pemalsuan identitas yaitu pemalusan data pekerjaan.
2. Mengenai Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 384/Pdt.G/2014/PA.Pare adalah hakim telah memutus perkara tersebut sesuai dengan duduk  perkara  yang  ada  dan  sesuai  dengan  keterangan-keterangan  yang  diajukan oleh  Penggugat  baik  itu  bukti  tertulis,maupun  maupun  bukti  saksi  yang  telah
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
memberi  keteranga-keterangan  didalam  Persidangan  dan  dikaitkan  dengan  pasal- pasal  yang  terkait  dengan  masalah  tersebut.  Maka  Hakim  dalam  hal  ini berkesimpulan  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbagan  hukum  diatas  bahwa gugatan  pembatalan  pernikahan  yang  diajukan  oleh  Penggugat  telah  memenui maksud  dari  Pasal  71  huruf  (a)  Kompilasi  Hukum  Islam,  yang  menyatakan  bahwa Gugatan dari  Penggugat telah cukup  beralasan dan  berdasarkan  hukum  maka  sudah patut dikabulkannya pembatalan perkawinan yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dengan Tergugat II.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Abdurrahman. (2003). Masalah-masalah hukum perkawinan di indonesia . Bandung: alumni.
Arto, A. M. (2009). Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (1st ed.).
Jakarta: Pustaka Pelajar.
Bungin, B. (2003). Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis kearah Penguasaan Model Aplikasi . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Hadikusuma, H. (1983). Hukum perkawinan adat . Bandung: Alumni Bandung.
Manan, A. (2003). Aneka Masalah Hukum Materil Dalam Praktek Peradilan Agama . Jakarta: Pustaka Bangsa Pres.
Moleong, L. J. (1996). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
Nasution, B. J. (2008). Metode Penelitian Hukum . Bandung: Mandar Maju. Saleh, W. (1976). Hukum Perkawinan Indonesia . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sastroatmojo, A. (2008). Hukum Perkawinan . Jakarta: Bulan Bintang.
Soekanto, S. (1984). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI-Press.
Soemiyati. (1986). Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan .
Yogyakarta: liberti.
Soemiyati. (2004). Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan:
Undang-undang No.1 Tahun 1974 . Yogyakarta: Liberty.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Soimin, S. (2010). Hukum Orang dan Keluarga . Jakarta: Sinar Grafika.
Wijayanti, A. (2011). Strategi Penulisan Hukum . Bandung: Lubuk Agung.

## JURNAL
Faisal. (2017). Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya. AL-QADHA , 4 , 1.
Retrieved from journal.iainlangsa.ac.id
Haryanti, A. (2017). Penyelesaian sengketa pembatalan pernikahan karena adanya penipuan status istri. Universitas Pamulung , 4 , 126. Retrieved from openjournal.unpam.ac.id
Rahmatillah, D. (2017). Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 dan Kompilasi Hukum Islam. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau , XVII , 154. Retrieved from ejournal.uin-suska.ac.id

## PERUNDANG-UNDANGAN
` Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1987  tentang  SatuanTurunan,  Satuan Tambahan, dan Satuan Lain Yang Berlaku . , Pub. L. No. 10 (1987).
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS . , Pub. L. No. 45 (1990).
Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama . , Pub. L. No. 50 (2009).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan . , Pub. L. No. 1 (1974).
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman . , Pub. L. No. 4 (2004).
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman . , Pub. L. No. 48 (2009).