## TELAAH ILMIAH INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK (INBK) SYARIAH
DAN EKSISTENSINYA DI INDONESIA PASCA COVID-19
Imroatus Sholiha
Iimsholiha34@gmail.com
Universitas Ibrahimy

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  examine  Islamic  financial  institutions  that  are included in the Islamic Non-Bank Financial Industry (IKNB) and how they exist in  Indonesia  after  Covid-19.  The  institutions  studied  in  this  study  are  Islamic insurance, Islamic financing institutions, Islamic pension funds, Islamic special financial  services  institutions,  Islamic  micro  institutions,  and  Islamic  fintech. The  research  used  literature,  namely  research  by  examining  several  literature related  to  the  issues  raised  and  then  reported  qualitatively  descriptively.  The results showed that when the Covid-19 pandemic hit, IKNB Syariah experienced a  decline  in  performance  in  several  sectors,  but  overall  it  was  still  able  to survive  and  grow  positively,  as  evidenced  by  an  increase  in  assets  in  2021  of 4.409  billion  from  the  previous  year.  Post-covid-19  Sharia  IKNB  assets  in March 2022 amounted to 126.236 billion, an increase in  November of 143.971 billion. IKNB Syariah has shown its existence after Covid-19.
Keywords: Sharia IKNB, Existence, Post Covid-19

## PENDAHULUAN
Setelah kurang lebih 2 tahun lamanya Indonesia bahkan dunia dilanda pandemi covid-19,  kini  akhirnya  sampailah  pada  masa  dimana  dunia  bisa  bernafas  lega dikarenakan  pandemi  covid-19  telah  berlalu.  Upaya  dan  usaha  dari  berbagai  kalangan akhirnya  membuahkan  hasil  yang  nyata  yang  menghantarkan  dunia  khususnya Indonesia  kembali  pada  masa  normal.  Sejarah  mencatat  pada  saat  pandemi,  bukan hanya  kondisi  kesehatan  masyarakat  yang  memburuk  namun  pandemi  ini  juga menimbulkan  guncangan  perekonomian  di  Indonesia.  Namun  mulai  tahun  2021 Indonesia  telah  memasuki  masa  pemulihan  pasca  covid-19,  yang  mana  Indonesia
mengalami  pertumbuhan  perekonomian  sebesar  3,69%.  ( www.djkn.kemenkeu.go.id ). Dan pada tahun 2022 di triwulan III kinerja ekonomi Indonesia mencapai 5,72% (yoy) yaitu  mengalami  kenaikan  sebesar  0,21%  (yoy)  dari  triwulan  sebelumnya. ( www.bi.go.id ).  Kinerja  ekonomi  yang  semakin  membaik  pasca  covid-19  ini  juga menggambarkan  bahwa  perekonomian  diberbagai  sektor  sudah  mulai  membaik,  tak terkecuali Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). Menurut bapak Wiboh Santoso selaku Ketua  Dewan  Komisaris  OJK,  ketika  memberi  kuliah  umum  di  Fakultas  Ekonomi Bisnis  Unair  Surabaya,  beliau  menyampaikan  bahwa  keadaan  IKNB  pasca  covid-19 menunjukkan  kondisi  yang  kuat  dan  stabil.  Namun  menjelang  akhir  tahun  berbagai prediksi  muncul  tentang  perekonomian  di  Indonesia  yang  mengatakan  bahwa  pada tahun  2023  perekonomian  di  Indonesia  akan  mengalami  penurunan  kinerja  sebesar 1,02% (yoy) dari tahun sebelumnya. ( www.liputan 6.com). Hal ini juga akan berimbas pada perkembangan lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia baik perbankan maupun Industri Keuangan Non-Bank.
Industri  Keuangan  Non-Bank  saat  ini  memang  kurang  popular  dibandingkan perbankan  dikalangan  masyarakat  luas,  namun  menurut  bapak  Prastomiyono  selaku Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), OJK saat ini sedang berkomitmen  akan  melakukan  percepatan  reformasi  pada  IKNB  supaya  bisa bereformasi  seperti  perbankan  yang  sudah  menunjukkan  kapasitas  penguatan  sejak tahun 1998. ( www.kompas.id ). Hal ini dilakukan karena memang fungsi dari IKNB ini tidak kalah penting dengan perbankan. Menurut Setyorini yang dikutip oleh Trimulato, IKNB Syariah memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena IKNB  syariah  merupakan  salah  satu  lembaga  keuangan  syariah  yang  mendukung terhadap  perkembangan  ekonomi  bagi  PDB,  juga  merupakan  sistem  keuangan  yang berperan  bagi  pertumbuhan  ekonomi  jangka  panjang.  (Trimuloto,  2022,  52).  Bukan hanya  itu,  IKNB  syariah  juga  merupakan  lembaga  keuangan  yang  bisa  menjangkau kalangan  menengah  ke  bawah  seperti  pelaku  UMKM.  (Ibid,  53).  Banyak  pelaku
UMKM  yang  tidak  bisa  mengakses  ke  perbankan  karena  minimnya  pengetahuan  dan terlalu jauhnya jangkauan. Dengan adanya lembaga keuangan non-bank sebenarnya bisa mempermudah  masyarakat  untuk  mendapatkan  modal  usaha  sehingga  bisa mengembangkan usaha dan memperbaiki perekonomiannya.
Melihat  beberapa  pemaparan  diatas,  maka  penelitian  tentang  IKNB  syariah  ini menjadi  penting  mengingat  peran  dan  kontribusi  IKNB  syariah  bagi  pertumbuhan ekonomi  di  Indonesia,  karena  bukan  hanya  perbankan  yang  menjadi  satu-satunya lembaga  keuangan  di  Indonesia,  namun  ada  juga  lembaga  keuangan  yang  bisa merangkul  masyarakat  kalangan  bawah  dan  bisa  memberi  kontribusi  pertumbuhan ekonomi  jangka  panjang.  Penelitian  ini  bertujuan  ingin  mengetahui  secara  mendalam tentang IKNB syariah serta eksistensinya di Indonesia pasca covid-19, sehingga kajian dalam  penelitian  ini  ialah  mengkaji  tentang  asuransi  syariah,  lembaga  pembiayaan syariah,  dana  pensiun  syariah  dan  lain  sebagainya,  yang  kemudian  ditelaah  secara ilmiah  dalam  penelitian  ini  dengan  tujuan  memberikan  pemahaman  dan  informasi tentang  IKNB  syariah  kepada  masyarakat  luas  serta  memberi  informasi  bagaimana eksistensinya pasca covid-19.

## KAJIAN TEORI
Industri  Keuangan  Non-Bank  ini  terdiri  dari  beberapa  lembaga  keuangan diantaranya adalah:
A. Asuransi Syariah
1. Pengertian asuransi syariah
Asuransi  syariah  adalah  adanya  kontrak  antara  tertanggung  dan  si penanggung.  Yang  mana  tertanggung  diwajibkan  membayar  premi  kepada  si penanggung  dengan  jumlah  dan  waktu  yang  telah  ditentukan  dan  hak tertanggung  adalah  adanya  jaminan  dari  si  penanggung  apabila  tertanggung mendapatkankan  musibah.  (Muhammad,  2000,  71).  Asuransi  syariah  menurut
Iqbal adalah terjadi manajemen resiko yang dilakukan oleh tertanggung dengan pihak  asuransi  dengan  menerapkan  prinsip  syariah  dalam  operasionalnya  dan menganut  prinsip  ta’awun.  (Iqbal,  2006,  2).  Asuransi  syariah  merupakan lembaga  keuangan  non-bank  yang  bisa  dipakai  oleh  semua  kalangan  dan keyakinan.  Asuransi  syariah  dalam  operasionalnya  menghindari  hal  -hal  yang mengandung  riba,  ketidakpastian,  perjudian  dan  lain  sebagainya.  (Jenny,  2016, 175).  Nasabah  diwajibkan  membayarkan  premi  dan  diamanhkan  kepada perusahaan asuransi  syariah kemudian  dikembangkan  dan dikelola. (Ibid,  176). Lanjut Jeni mengatakan ciri utama dari asuransi syariah adalah:
a. Akad  yang  digunakan  dalam  asuransi  syariah  menggunakan  akad  tabarru’, jadi  kewajiban  tertanggung  bukan  menggunakan  istilah  premi  namun menggunakan dan diniatkan sumbangan atau infaq. Dan sumbangan tersebut tidak bisa diambil kembali.
b. Namun  apabila  tidak  tabarru’  artinya  tertanggung  juga  ingin  berinvestasi, maka  ada  dua  rekening  dan  dua  kewajiban  yang  harus  dibayarkan tertanggung  kepada  perusahaan  asuransi  syariah  yaitu  sumbangan  tabarru’ dan kewajiban tabungan. Dan terjadi akad mudharobah.
c. Akad  dalam  asuransi  syariah  bukan  mulzim  (perjanjian  yang  wajib dilaksanakan)  bagi  keduanya.  Karena  tujuan  tertanggung  memberikan sumbangan  bukan  ingin  mendapatkan  imbalan,  namun  jika  ada  imbalan, maka harus ada persetujuan anggota asuransi syariah.
d. Dalam  asuransi  syariah  semua  kebijakan  dan  keputusan  ada  pada  seluruh anggota asuransi.
e. Tidak ada riba dan gharar dalam asuransi syariah
f. Yang di usung asuransi syariah adalah asas kekeluargaan
g. Akad  yang  digunakan  peserta  dan  perusahaan  asuransi  syariah  adalah wakalah bil ujrah. (Ibid, 178-179).

## 2. Prinsip dasar asuransi syariah
Adapun prinsip-prinsip dasar asuransi syariah adalah sebagai berikut:
a. Prinsip tauhid
Prinsip  ini  merupakan  pondasi  umat  Islam.  Setiap  langkah  yang  dilakukan dalam hal apapun harus berlandaskan ketuhanan.
b. Prinsip Keadilan
Dalam  asuransi  syariah  keadilan  harus  terciptan  dan  dirasakan  oleh  kedua belah pihak. Hak dan kewajiban dari kedua harus terpenuhi.
c. Prinsip ta’awun atau tolong menolong
Tanamkan dalam hati peserta asuransi syariah bahwa sesame manusia adalah saudara  dan  harus  saling  tolong  menolong.  Ketika  saudaranya  ada  yang terkena  musibah  maka  disitulah  peran  saudara  yang  lain  menolong  saudara yang terkena musibah.
d. Prinsip kerjasama
Slogan  ekonomi  Islam  adalah  kerjasama  bukan  hanya  di  asuransi  syariah namun  diberbagai  lembaga  keuangan.  Dengan  bekerjasama  menunjukkan bahwa  manusia  adalah  makhluk  sosial  dan  saling  membutuhkan  satu  sama lain.
e. Prinsip Amanah
Perusahaan  asuransi  syariah  harus  amanah  dalam  menjalankan  tugasnya sebagai  lembaga  yang  dipercaya  oleh  tertanggung  dalam  mengelola uangnya. Sehingga tercipta laporan keuangan yang transparan.
f. Prinsip Kerelaan
Peserta  asuransi  syariah  diawal  akad  dan  memutuskan  untuk  turut  serta dalam  asuransi  syariah  harus  menanamkan  dalam  hati  bahwa  dana  yang disetorkan  adalah  diperuntukkan  dana  sosial  untuk  membantu  sesama sehingga tercipta kerelaan untuk membayar premi tanpa mengharap imbalan.
g. Larangan riba, gharar dan maisir. (Djazuli, dan Jazwari, 2002, 131)
B. Lembaga Pembiayaan Syariah
1. Pengertian Lembaga Pembiayaan Syariah
Lembaga  pembiayaan  atau  dalam  Bahasa  Inggris  disebut multifinance adalah  lembaga  keuangan  yang  ada  di  Indonesia  namun  termasuk  lembaga keuangan  non-bank  yang  dalam  operasionalnya  bertujuan  untuk  membiayai masyarakat  baik  untuk  kepentingan  produktif  maupun  untuk  kepentingan konsumtif.  (PMK.012.  2006).  Secara  keseluruhan  multifinance  konvensional dengan syariah tidak terdapat perbedaan, yaitu sama -sama bertujuan membiayai masyarakat luas baik bersifat konsumtif maupun produktif. (Arthesa, 2006, 247). Namun  yang membedakan diantara keduanya adalah dalam hal mekanisme dan operasionalnya.  Lembaga  pembiayaan  syariah  dalam  operasional  dan mekanismenya harus sesuai dengan prinsip syariah yaitu diawal akad kerjasama pembiayaan  tersebut  harus  disetujui  oleh  kedua  belah  pihak  yaitu  pihak  yang membiayai dan pihak yang dibiayai, dan mewajibkan pihak yang dibiayai harus mengembalikan  pinjaman  yang  telah  dipinjam  sesuai  dengan  waktu  yang  telah disepakati diawal akad dengan imbalan bagi hasil. Adapun akad yang digunakan dalam  lembaga  pembiayaan  syariah  diantaranya  mudharabah,  ijarah, musyarakah, istisna’, salam, dan murabahah. (PKBPPM dan LK, 2007)
2. Kegiatan Usaha Lembaga Pembiayaan Syariah
Adapun  beberapa  jenis  usaha  dalam  lembaga  pembiayaan  syariah diantaranya sebagai berikut:
a. Sewa guna usaha (leasing)
Leasing  merupakan  bentuk  pembiayaan  yang  mana  lessor  menyediakan barang modal untuk lesse dengan jangka waktu tertentu dengan cara hak opsi atau tanpa hak opsi. (Ibid, 249). Sedangkan leasing yang ada dalam lembaga pembiayaan syariah adalah leasing yang dalam operasionalnya
menggunakan prinsip dan akad syariah. Adapun akad yang digunakan dalam leasing  syariah  adalah  akad  ijaroh  dan  akad  ijaroh  muntahiya  bittamlik. Akad  ijaroh  adalah  akad  sewa  yang  mana  ada  penyewa  dan  ada  yang menyewa.  Lembaga  pembiayaan  leasing  sebagai  pemberi  sewa  dan konsumen  sebagai  penyewa.  Adapun  yang  diperoleh  oleh  si  pemberi  sewa adalah  upah  sewa  sedangkan  yang  diperoleh  oleh  penyewa  adalah  manfaat sewa namun dalam transaksi ini tidak ada pemindahan kepemilikan. Namun untuk ijaroh muntahiya bittamlik adalah selain mendapat manfaat sewa, ada pemindahan kepemilikan di akhir akad. (Soemitra, 2009, 349). Ada beberapa pihak yang terlibat dalam leasing ini, antara lain:
1) Lessor merupakan  perusahaan  leasing  yang  menyewakan  barang  modal kepada konsumen
2) Lesse merupakan si penyewa bisa perusahaan atau individu
3) Lender merupakan  kreditur  yaitu  pihak  yang  membantu  lessor  dalam mengembangkan  usaha  leasingnya.  Kreditur  bisa  membantu  pendanaan terhadap lessor
4) Suplier merupakan pihak atau perusahaan yang menyediakan kebutuhan konsumen  yang  mana  perusahaan  ini  bekerjasama  dengan  perusahaan leasing. (Ibid, 249-250)
b. Modal Ventura
Modal ventura merupakan penyertaan modal antara perusahaan satu dengan perusahaan  lainnya.  Biasanya  penyertaan  dilakukan  oleh  perusahaan  yang memiliki modal atau keuangan yang kuat dan stabil, kemudian memberikan bantuan  modal  kepada  perusahaan  yang  baru  berkembang.  Ada  tiga  jenis metode pembiayaan dalam modal ventura ini, yaitu:
1) Partisipasi  modal  yaitu  perusahaan  ventura  bertindak  sebagai  investor dengan  jenis  instrument  saham  yang  kemudian  emiten  atau  perusahaan yang dibiayai mengembalikannya kepada perusahaan ventura.
2) Obligasi  konversi  yaitu  pemberian  pinjaman  modal  dari  perusahaan ventura  kepada  emiten  yang  mana  suatu  saat  bisa  ditukar  menjadi kepemilikan.
3) Bagi  hasil  yaitu  pada  awal  periode  pinjaman  antara  perusahaan  ventura dengan nasabah membuat kesepakatan bagi hasil. (Ibid, 257)
c. Anjak Piutang
Anjak  piutang  menurut  fatwa  DSN/MUI  adalah  adanya  pengalihan  hutang jangka  pendek  yang  dilakukan  oleh  piutang  kepada  pihak  lain  yang kemudian penagihan hutang bisa dilakukan pada piutang maupun pihak yang ditunjuk oleh piutang yang transaksinya sesuai dengan prinsip syariah. Perbedaan anjak piutang syariah dengan anjak piutang konvensional
Anjak Piutang Syariah Anjak Piutang Konvensional Acuan  anjak  piutang  syariah  yaitu mengacu  pada  Al-qur’an,  hadis  serta fatwa DSN No. 67/DSN- MUI/III/2008 tentang anjak piutang Acuan  anjak  piutang  konvensional mengacu  pada  Surat  Keputusan Menteri  Keuangan  tentang  Anjak Piutang
Ujrah  digunakan  sebagai  pemberian balas saja dan besarannya disesuaikan dengan kesepakatan diawal. Pemberian  balas  jasa  ditentukan oleh  besaran  bunga  dan  ditentukan secara  sepihak  oleh  perusahaan factor. Dalam  melakukan  transaksi  dilarang menjalankan  praktik  garar,  maisir serta riba Tidak  adanya  ketentuan  tentang transaksi tentang garage, maisir dan
riba
Barang  yang diperdagangkan  anatara pembeli  dengan  costumer  harus barang yang halal Tidak ada persyaratan seperti anjak piutang syariah Anjak  piutang  syariah  diawasi  oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) Tidak ada DPS Akad  dalam  transaksi  anjak  piutang syariah  menggunakan  akad  wakalah bil ujrah, qard dan hiwalah Akad dalam anjak piutang konvensional menggunakan perjanjian  yang  sesuai  dengan hukum negara Dalam  operasionalnya  anjak  piutang syariah menggunakan prinsip ta’awun baru mencari keuntungan Mencari keuntungan saja Menciptakan  prinsip  kejujuran  dan kepercayaan dalam transaksinya Kejujuran  dan  kepercayaan  tidak diatur dalam hukum yang jelas

## C. Dana Pensiun Syariah
Dana  Pensiun  Syariah  adalah  dana  yang  dikelola  secara  syariah  dengan tujuan memberikan manfaat pensiun kepada peserta dana pensiun. (Soemitra, 2009, 293) Adapun tujuan dan fungsi adanya dana pensiun ini adalah:
1. Bagi perusahaan
a. Perusahaan  memiliki  tanggung  jawab  secara  moral  kepada  karyawannya untuk  bisa  memberikan  rasa  aman  di  masa  tua  karena  tetap  memiliki pendapatan dimasa pensiunnya.
b. Dengan  adanya  dana  pensiun  ini  diharapkan  karyawan  memiliki  loyalitas terhadap perusahaan
c. Dengan  adanya  dana  pensiun  ini  perusahaan  bisa  berkompetisi  di  pasar tenaga kerja
d. Dana  pensiun  merupakan  sebuah  penghargaan  yang  diberikan  perusahaan kepada  karyawan  karena  dedikasi  karyawan  selama  bekerja  dalam perusahaan.
e. Perusahaan tetap bisa memberikan pendapatan meski karyawan sudah tidak produktif.
f. Membangun citra perusahaan pada masyarakat luas.
2. Bagi peserta
a. Rasa aman yang diperoleh peserta pada masa tua
b. Kompensasi tambahan
3. Bagi penyelenggara dana pensiun
a. Mendapatkan keuntungan
b. Membantu program pemerintah
c. Bentuk baksos (bakti sosial) bagi peserta
Selain  manfaat  dan  tujuan  diadakannya  dana  pensiun  syariah  di  Indonesia, perlu  kiranya  mengetahui  apa  saja  jenis  dari  dana  pensiun,  Adapun  jenis  dana pensiun adalah sebagai berikut:
1. DPPK (Dana Pensiun Pemberi Kerja)
Yaitu  dana  pensiun  yang  dibentuk  oleh  perusahaan  sendiri  maupun  oleh perorangan.
2. DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan)
Yaitu bank atau perusahaan asuransi selaku pembentuk dana pensiun, baik bagi karyawan maupun pekerja mandiri. (Soemitra, 294-296)

## D. Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus
Lembaga  keuangan  syariah  khusus  memiliki  beberapa  kesamaan  dengan lembaga  jasa  keuangan  konvensional  khusus.  Namun  yang  membedakan  diatara
keduanya  adalah  jika  lembaga  jasa  keuangan  syariah  khusus  dalam  transaksinya menggunakan  prinsip  syariah.  Adapun  beberapa  lembaga  yang  termasuk  dalam lembaga  keuangan  syariah  khusus  adalah  lembaga  pembiayaan  ekspor  impor, lembaga  penjamin,  perusahaan  pegadaian,  PT  Permodalan  Nasional  Madani (Persero),  PT  Danareksa  (Persero),  Perusahaan  Pembiayaan  Sekunder  Perumahan. Biasanya  lembaga  jasa  keuangan  syariah  khusus  ini  berfungsi  untuk  melayani pembiayaan  khusus  dan  juga  bertujuan  membantu  program  pemerintah  untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. (www,ojk)

## E. Lembaga Keuangan Mikro Syariah
Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  adalah  sebuah  lembaga  yang  memiliki tujuan  untuk  memberdayakan  masyarakat  kalangan  menengah  ke  bawah  dengan cara  mengembangkan  usaha  masyarakat  melalui  pemberian  pembiayaan  dan pinjaman  skala  mikro,  juga  membuka  layanan  konsultasi  bagi  masyarakay  yang ingin  mengembangkan  usahanya.  (Soemitra,  2019,  227).  Sedangkan  menurut Widiyanto    lembaga  keuangan  mikro  syariah  adalah  lembaga  yang  memang diperuntukkan  masyarakat  kecil,  yang  mana  pembetukannya  dibentuk  oleh masyarakat  itu  sendiri  dan  diharapkan  bisa  memberikan  manfaat  yang  besar  bagi masyarakat dalam perbaikan perekonomian. (Widiyanto,dkk, 2016,7). Adapun yang termasuk dalam lembaga keuangan mikro syariah diantaranya adalah:
1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
Adapun tugas dari BPRS ini adalah sebagai berikut:
a. Mengumpulkan atau  menghimpun  dana  masyarakat dalam bentuk  tabungan dan  deposito  yang  dalam  transaksinya  tidak  bertentangan  dengan  prinsip syariah
b. Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat
c. Menitipkan dana pada bank syariah menggunakan akad wadi’ah
d. Memindahkan  dana  yang  ada  di  bank  syariah,  konvensional  maupun  unit usaha syariah
e. Melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya. (Ikit, 2015, 56)
2. Koperasi syariah
Kegiatan  usaha  koperasi  syariah  adalah  melayani  simpanan  anggota  kemudian disalurkan  melalui  pinjaman  dan  pembiayaan  kepada  anggota  koperasi  yang membutuhkan dengan menggunakan prinsip syariah. (Bhinadi, 2018, 146-147)
3. Baitul Maal Wattamwil (BMT)
Baitul  Maal  Wattamwil  merupakan  lembaga  terpadu  yang  mana  kegiatannya mengembangkan  usaha  investasi  dan  usaha-usaha  produktif  dalam  upaya meningkatkan ekonomi masyarakat kecil. (Soemitra, 2009, 448). Adapun fungsi dari BMT adalah:
a. Sebagai penghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya.
b. Sebagai pemberi dan pencipta likuiditas
c. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat tentang resiko dan peluang yang bisa didapat oleh masyarakat.
d. Sebagai lembaga mikro yang memberikan pembiayaan bagi pelaku UMKM. (Huda, 2010, 363-365)

## F. Financial Teknologi Syariah
Financial  Teknologi (Fintech) syariah  merupakan  gabungan  pembiayaan atau  jasa  keuangan  syariah  dengan  teknologi  dengan  tujuan  mempermudah masyarakat  dalam  melakukan  transaksi  keuangan.  Ada  tiga  jenis fintech, diantaranya adalah:
1. Sistem pembayaran pihak ketiga
Yaitu  seperti online  to  offline (O2O), electronic  commerce (EC),  serta  sistem pembayaran dengan seluler contoh transfer bank dan lain sebagainya.
2. Pinjaman dengan metode Peer to Peer (P2P)
Yaitu sebuah platfom yang memberikan kemudahan kepada kreditur dan debitur dalam melakukan transaksi
3. Crowdfunding
Yaitu financial teknologi yang berfungsi untuk mengumpulkan dukungan finansial dari masyarakat baik offline maupun online dengan tujuan pembiayaan sebuah proyek tertentu.
Fintech  syariah  dalam  operasionalnya  menganut  prinsip  syariah  yang mana  sudah  diatur  oleh  OJK  sesuai  peraturannya  OJK  No.77/PJOK.01/2016 tanggal  26desember  2016  tentang  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis teknologi  informasi  dan  juga  fatwa  MUI  N0.117/DSN-MUI/II/2018  tentang layanan  pembiayaan  berbasis  teknologi  informasi  berdasarkan  prinsip  syariah. Dan  akad  yang  digunakan  dalam  fintech  syariah  adalah  akad murabahah, musyarakah  mutanaqisah  dan  akad  ijarah  wa  iqtina .  Mekanisme  akad murabahah dalam fintech syariah adalah perusahaan fintech membelikan barang yang  diinginkan  nasabah  dan  menyerahkan  kepada  si  peminjam,  kemudian peminjam  akan  menjual  barang  tersebut  kepada  nasabah  dengan  keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Mekanisme selanjutnya yaitu akad ijarah wa iqtina dalam  fintech  syariah  adalah  mekanismenya  hampir  sama  dengan murabahah namun, akad ijarah wa iqtina ini merupakan akad sewa, yang mana perusahaan fintech membelanjakan  dulu  barang  yang  diinginkan  oleh  nasabah kemudian  oleh  si  peminjam  disewakan  kepada  nasabah  hingga  akhirnya  dari sewa  berubah  menjadi  kepemilikan.  Selama  proses  cicilan  belum  selesai  maka status  barang  tersebut  masih  sewa,  akan  berubah  menjadi  kepemilikan  jika cicilan telah berakhir. Yang terakhir adalah akad musyarakah mutanaqisah yang mana  antara  perusahaan fintech dengan  nasabah  sama-sama  mengeluarkan modal  untuk  produk  tertentu,  akan  tetapi  nantinya  nasabah  bisa  membeli
sebagian  yang  dimiliki  perusahaan fintech. Jadi  nasabah  bisa  memiliki kepemilikan penuh terhadap produk tersebut. (Marlina, 2021, 414)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  pustaka  yaitu peneliti mengkaji beberapa data yang bersumber dari buku, artikel, website ojk, berita, majalah,  koran  dan  lain  sebagainya.  Kemudian  data-data  yang  diperoleh  dipilah  dan dipilih disesuaikan dengan masalah yang diangkat dan disampaikan, digambarkan, serta dijelaskan  dalam  sebuah  laporan  penelitian  dengan  menggunakan  kata-kata  bukan menggunakan  angka.  Maka  dari  itu  penelitian  ini  berjenis  kualitatif  deskriptif. Penelitian pustaka atau ada juga  yang mengatakan library research merupakan sebuah metode penelitian yang dalam penelitiannya bersumber dari catatan, buku-buku bahkan laporan  hasil  penelitian  yang  pernah  diteliti  oleh  peneliti  terdahulu  yang  berkaitan dengan penelitian yang dilakukan saat ini. (Mahmud, 2011, 31)
Langkah  yang  dilakukan  dalam  melakukan  penelitian  ini  adalah  pertama, peneliti  mengamati  masalah  masalah  ekonomi  syariah  kemudian  menentukan  masalah apa yang akan diangkat yang dianggap menarik untuk diteliti. Kedua, peneliti menelaah beberapa  data-data  terkait  yang  berasal  dari  pustaka  dan  memiliki  keterkaitan  dengan masalah yang diangkat. Ketiga, peneliti mengkaji masalah dengan teori dan data terkait dan terakhir menulisnya dalam sebuah laporan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, peneliti mendapatkan data tentang Industri  Keuangan  Non-Bank  (IKNB)  Syariah  yang  telah  diakses  oleh  otoritas  jasa keuangan (ojk) sebagai berikut:
A. Data statistik Industri Keuangan Non-Bank tahun 2020-2021
1. Perkembangan  jumlah  pelaku  IKNB  Syariah  tahun  2020-2021  adalah  sebagai berikut:
Industri 2020 2021 Full UUS/PIS Full UUS/PI S Asuransi jiwa syariah 7 23 7 23 Asuransi umum syariah 5 21 6 19 Reasuransi syariah 1 3 1 3 Perusahaan Pembiayaan Syariah 5 28 5 28 Perusahaan Modal Ventura Syariah 4 2 4 2 Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah - 1 - 1 Dana Pensiun Syariah 4 4* 4 6* Perusahaan Penjamin Syariah 2 5 2 7 Perusahaan Pegadaian Syariah 3 1 2 1 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Syariah - 1 - 1 Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) Syariah - 1 - 1 Permodalan Nasional Madani Syariah - 1 - 1 Perusahaan Penyelenggara Layanan 10 - 7 -
Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Syariah Lembaga Keuangan Mikro Syariah 80 - 82 - Total 121 91 120 93
Sumber: www.ojk.co.id ( Data Diolah )
Setelah menelaah tabel diatas, jumlah pelaku IKNB Syariah pada tahun 2020 sebesar  212  pelaku  usaha  yaitu  121  perusahaan  beroperasi  penuh  menggunakan prinsip syariah dan 91 Unit Usaha Syariah. Tahun 2020 merupakan tahun terjadinya covid-19,  Dilanjutkan  pada  tahun  2021  tercatat  jumlah  pelaku  Industri  Keuangan Non-Bank  (IKNB)  Syariah  mengalami  peningkatan  dari  tahun  2020  yaitu  sebesar 213 pelaku usaha, yang mana untuk full fledged sebesar 120 pelaku dan Unit Usaha Syariah  sebesar  93  pelaku.  Setelah  digabungkan  maka  menjadi  213  pelaku  usaha. Kemudian  selanjutnya  adalah  pemaparan  tentang  jumlah  asset  Industri  Keuangan Non-Bank tahun 2020-2021.
2. Jumlah asset Industri Keuangan Non-Bank tahun 2020-2021 Industri 2020 2021 Asuransi jiwa syariah 36.166 34.613 Asuransi umum syariah 6.019 6.560 Reasuransi syariah 2.098 1.971 Perusahaan Pembiayaan Syariah 15.331 16.790 Perusahaan Modal Ventura Syariah 2.696 3.273 Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah 3.877 3.464 Dana Pensiun Syariah 7.996 9.116
Perusahaan Penjamin Syariah 3.049 4.450 Perusahaan Pegadaian Syariah 10.670 8.684 Lembaga Pembiayaan Eksport Impor (LPEI) Syariah 14.041 9.471 Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) Syariah 3.824 2.588 Permodalan Nasional Madani Syariah 9.854 18.981 Lembaga Keuangan Mikro Syariah 500 567 Fintech P2P Lending Syariah 75 74 Total 116.194 120.603
Sumber: www.ojk.co.id ( Data Diolah )
Secara umum adanya covid-19 ini mengakibatkan goncangan perekonomian di Indonesia, termasuk juga pada Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah. Hal ini  dibuktikan  dengan  adanya  beberapa  sektor  industri  yang  mengalami  penurunan kinerja pada saat covid-19, diantaranya ialah SMF Syariah (32,31%), LPEI Syariah (32,54%),  Pegadaian  Syariah  (18,61%),  Perusahaan  Pembiayaan  Infrastruktur Syariah  (10,63%),  Reasuransi  Syariah  (6,06%),  Perusahaan  Asuransi  Jiwa  Syariah (4,29%).  Namun  terlepas  dari  adanya  penurunan  kinerja  pada  sebagian  sektor industri tersebut, bisa dikatakan secara keseluruhan kinerja Industri Keuangan Non- Bank  (IKNB)  Syariah  mampu  bertahan  dan  masih  tercatat  memberikan pertumbuhan yang positif, hal ini ditandai dengan meningkatnya aset IKNB Syariah di  tahun  2021  yakni  sebesar  Rp.120,603  miliar  lebih  tinggi  dari  tahun  sebelumnya hanya sebesar Rp. 116,194 miliar.

## B. Data statistik Industri Keuangan Non-Bank Periode November 2022
1. Data  statistik  Industri  Keuangan  Non-Bank  (IKNB)  Syariah  bulan  maret  tahun 2022
Keterangan Jumlah Industri Syariah Jumlah perusahaan paket investasi syariah/UUS Aset (Miliar Rp) Kewajiba n (Miliar Rp) Dana syirkah tempor er (Miliar Rp) Ekuitas (Miliar Rp) Aset Produk tif (Miliar Rp) Asuransi Syariah 14 45 45,168 12,406 - 32,681 36,66 4 Lembaga Pembiayaan Syariah 9 31 24,768 15,502 1,118 8,148 20,18 7 Dana Pensiun Syariah 4 6 9,256 9,256 - - 9,064 Lembaga Jasa Keuangan Khusus 5 11 46,386 35,388 100 10,898 5,677 Lembaga Keuangan Mikro Syariah 81 - 567
Financial
Teknologi Syariah 7
91
Jumlah 120 93 126,23 6 72,552 1,218 51,727 71,57 2
Sumber: www.ojk.co.id ( Data diolah )
2. Data  statistik  Industri  Keuangan  Non-Bank  (IKNB)  Syariah  bulan  november tahun 2022
Keterangan Jumlah Industri Syariah Jumlah perusahaan paket investasi syariah/UUS Aset (Miliar Rp) Kewajiban (Miliar Rp) Dana syirkah temporer (Miliar Rp) Ekuitas (Miliar Rp) Aset Produktif (Miliar Rp) Asuransi Syariah 15 44 45,199 14,357 - 30,757 36,561 Lembaga Pembiayaan Syariah 9 30 32,072 18,222 957 12,893 27,434 Dana Pensiun Syariah 4 6 9,832 9,832 - - 9,648 Lembaga Jasa Keuangan Khusus 5 11 56,131 41,582 100 14,449 3,487 Lembaga Keuangan Mikro Syariah 81 - 580,62 Financial Teknologi 7 156,08

## Syariah
Jumlah 121 92 143,971 83,994 1,057 58,099 77,130
Sumber: www.ojk.co.id ( Data Diolah )
Dalam  tabel  yang  sudah  di  paparkan  diatas,  pada  tahun  2022,  yang  mana banyak orang menyebut tahun pasca terjadinya covid-19, kinerja Industri Keuangan Non-Bank  (IKNB)  Syariah  mengalami  peningkatan  dalam  jumlah  assetnya.  Bulan maret  tahun  2022  merupakan  bulan  awal  dari  menurunnya  kasus  covid-19  di Indonesia.  Jumlah  asset  Industri  Keuangan  Non-Bank  (IKNB)  Syariah  sebesar 126,236 miliar, yaitu mengalami peningkatan asset dari tahun 2021 yaitu sebesar 5, 633  miliar  yang  mana  di  tahun  2021  aset  Industri  Keuangan  Non-Bank  sebesar 120.603 miliar. Hanya berselang 3 bulan asset Indstri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah  mengalami  peningkatan  sebesar  5  miliar  lebih.  Dan  pada  statistik  Industri Keuangan  Non-Bank  (IKNB)  Syariah  bulan  November  tahun  2022  aset  Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah lebih meningkat kembali yaitu berada diangka 143,971  miliar  mengalami  peningkatan  sebesar  17,  735  miliar  dari  bulan  maret tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa pasca covid-19 kinerja Industri Keuangan Non-Bank  (IKNB)  Syariah  menunjukkan  kinerja  yang  lebih  baik  pasca  covid-19. Terlihat  dalam  tabel,  sektor  industri  dalam  Indistri  Keuangan  Non-Bank  (IKNB) Syariah  yang  mengalami  kenaikan  pesat  adalah  industri  lembaga  pembiayaan syariah,  lembaga  jasa  keuangan  khusus  syariah,  lembaga  keuangan  mikro  syariah dan financial teknologi syariah.
Sedangkan untuk jumlah pelaku usaha Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah  pada  tahun  2022  bulan  maret  yaitu  sebesar  213  perusahaan,  120  pelaku usaha  untuk full  fledged dan  93  pelaku  usaha  untuk  Unit  Usaha  Syariah  (UUS).
Untuk  jumlah  pelaku  usaha  masih  tetap  sama  dengan  tahun  2021  tidak  ada penambahan  pelaku  usaha.  Di  bulan  November  tahun  2022  jumlah  pelaku  usaha Industri Keuangan Non-Bank juga memiliki jumlah yang sama dengan bulan maret
tahun  2022  hanya  saja  untuk  fuul  fledged  nya  berjumlah  121  dan  jumlah  pelaku Unit  Usaha  Syariahnya  (UUS)  berjumlah  92  pelaku  usaha  dan  jika  digabungkan maka  jumlah  pelaku  usaha  di  bulan  November  tahun  2022  sebesar  213  pelaku usaha.  Dengan  jumlah  pelaku  usaha  yang  sama  dari  tahun  2021-2022  namun memiliki  peningkatan  asset  yang  mengalami  kenaikan  signifikan,  menunjukkan bahwa kinerja Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah memiliki kinerja yang bagus,  ditunjukkan  juga  dengan  kinerja  dari  beberapa  industri  IKNB  syariah  yang mengalami kenaikan asset cukup asset seperti lembaga keuangan mikro syariah dan fintech syariah.

## KESIMPULAN
Industri  Keuangan  Non-Bank  (IKNB)  Syariah  merupakan  lembaga  keuangan yang di dalamnya memberikan pembiyaan yang berorientasi pada pelaku UMKM juga pelaku usaha besar. Lembaga keuangan  yang termasuk dalam Industri Keuangan Non- Bank  (IKNB)  Syariah  diantaranya  pasar  modal  syariah,  asuransi  syariah,  lembaga pembiayaan  syariah,  lembaga  jasa  keuangan  syariah  khusus,  lembaga  mikro  syariah, dana  pensiun  syariah,  dan fintech syariah.  Namun  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini adalah  asuransi  syariah,  lembaga  pembiayaan  syariah,  lembaga  jasa  keuangan  syariah khusus,  lembaga  mikro  syariah,  dana  pensiun  syariah,  dan fintech syariah. Pertama asuransi  syariah,  asuransi  syariah  adalah  sebuah  lembaga  keuangan  yang  berprinsip ta’awun,  yang  tujuan  didirikannya  adalah  saling  membantu  sesama  peserta  asuransi syariah  apabila  salah  satu  dari  peserta  asuransi  syariah  mengalami  musibah. Mekanisme  operasional  asuransi  syariah  berbeda  dengan  asuransi  konvensional. Asuransi  syariah  dalam  operasionalnya  memberikan  opsi  kepada  peserta  asuransi apakah dalam keterikatannya dengan asuransi syariah akan menggunakan akad dengan unsur  tabungan  atau  tanpa  unsur  tabungan.  Jika  menggunakan  unsur  tabungan  maka peserta  asuransi  syariah  akan  dibuatkan  dua  rekening,  rekening  pertama  untuk  dana
tabarru’  dan  rekening  kedua  untuk  tabungan  yang  akan  dikelola  oleh  perusahaan asuransi syariah dengan akad mudharabah. Jika peserta asuransi syariah memilih tanpa unsur  tabungan  maka  rekeningnya  hanya  satu  yaitu  khusus  dana  tabarru’  saja.  Dana tabarru’ adalah dana kebajikan yang digunakan untuk menolong sesama peserta asuransi syariah  apabila  ada  yang  terkena  musibah.  Kemudian kedua lembaga  pembiayaan syariah, adalah lembaga pembiayaan yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat baik  digunakan  untuk  konsumtif  maupun  produktif.  Lembaga  yang  termasuk  lembaga pembiayaan  ini  diantaranya  leasing,  modal  ventura  dan  anjak  piutang.  Yang ketiga adalah dana pensiun syariah. Dana pensiun syariah merupakan lembaga keuangan yang menghimpun  dana  dari  masyarakat  yang  ingin  memiliki  jaminan  dimasa  tua  lalu dikelolanya, pengelola dana pensiun bisa dilakukan oleh perbankan maupun perusahaan asuransi,  namun  bisa  juga  dikelola  oleh  perusahaan  penyelenggara  dana  pensiun  itu sendiri.  Yang ke  empat adalah  lembaga  jasa  keuangan  khusus  syariah,  yang  termasuk dalam  lembaga  jasa  keuangan  khusus  syariah  ini  diantaranya  lembaga  pembiayaan ekspor  impor,  perusahaan  pegadaian,  lembaga  penjamin,  PT  Permodalan  Nasional Madani  (Persero),  PT  Danareksa  (Persero),  Perusahaan  Pembiayaan  Sekunder Perumahan.  Tujuan  adanya  lembaga  ini  adalah  bentuk  dukungan  dan  membantu program  pemerintah  dalam  menciptakan  kesejahteraan  masyarakat  luas.  Yang kelima , lembaga mikro syariah adalah lembaga yang membiayai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM),  yang  termasuk  dalam  lembaga  mikro  syariah  ini  adalah  Bank  Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), BMT ( Baitul Maal Wattawil ), dan koperasi syariah. Lembaga ini  dikhususkan  untuk  membantu  para  pelaku  usaha  kecil  yang  memiliki  jangkauan terbatas  ke  perbankan.  Dengan  adanya  lembaga  ini  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah (UMKM)  bisa  berkembang  sehingga  kebutuhan  masyarakat  kecil  bisa  terpenuhi. Keenam, Financial  Teknologi  syariah  atau  disingkat Fintech syariah,  adalah  lembaga keuangan yang menggabungkan antara pembiayaan atau jasa keuangan syariah dengan teknologi,  tujuannya  adalah  mempermudah  masyarakat  dalam  melakukan  transaksi.
Jenis  fintech  ini  ada  3  yaitu Crowdfunding, pinjaman  dengan  metode Peer  to  Peer (P2P), dan sistem pembayaran pihak ketiga.
Kemudian  untuk  hasil  penelitian  mengenai  eksistensi  Industri  Keuangan  Non- Bank  (IKNB)  Syariah  pasca  covid-19,  menemukan  hasil  bahwa  kinerja  Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah pasca covid-19 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari data yang telah ditelaah menunjukkan bahwa kinerja Industri Keuangan Non- Bank  (IKNB)  Syariah  pada  kisaran  tahun  2020-2021  yaitu  tahun  dilandanya  covid-19 menunjukkan  bahwa  kinerja  IKNB  Syariah  mengalami  penurunan  di  beberapa  sektor industri diantaranya LPEI Syariah (32,54%), SMF Syariah (32,31%), Pegadaian Syariah (18,61%),  Reasuransi  Syariah  (6,06%),  Perusahaan  Asuransi  Jiwa  Syariah  (4,29%), Perusahaan  Pembiayaan  Infrastruktur  Syariah  (10,63%).  Namun  secara  keseluruhan IKNB  Syariah  masih  bisa  bertahan  dan  tumbuh  positif.  Dibuktikan  dengan  adanya peningkatan asset di tahun 2021 yaitu sebesar 4,409 miliar dari tahun sebelumnya. Dan di tahun 2022 yang merupakan tahun menurunnya kasus covid-19 menunjukkan bahwa kinerja  Industri  Keuangan  Non-Bank  (IKNB)  Syariah  menunjukkan  kinerja  yang tambah  positif  dan  baik.  Aset  IKNB  Syariah  pada  bulan  maret  tahun  2022  sebesar 126,236  miliar,  yang  mana  pada  maret  tahun  2022  aset  IKNB  Syariah  mengalami kenaikan  asset  sebesar  5,  633  miliar  dari  tahun  2021,  padahal  selang  waktu  keduanya hanya  selisih  3  bulan  saja.  Bulan  maret  merupakan  masa  penurnan  kasus  covid-19, kemudian  di  bulan  November  tahun  2022  yang  merupakan  bulan  pasca  terjadinya covid-19,  asset  IKNB  Syariah  mencapai  143,971  miliar  meningkat  sebesar  17,735 miliar  dari  bulan  maret  tahun  2022  dengan  jumlah  pelaku  usaha  yang  sama  yaitu  213 pelaku usaha.

## DAFTAR PUSTAKA
Arthesa,  Ade  dan  Edia  Handiman, Bank  Dan  Lembaga  Keuangan  Bukan  Bank ,  2006, Jakarta: PT. Indeks
Bhinadi, Ardito, Muamalah Syar’iyyah Hidup Barokah , 2018, Yogyakarta: Deepublish Djazuli  dan  Jazwari,  Yadi, Lembaga-Lembaga  Perekonomian  Umat  (Sebuah Pengenalan) , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Edwin,  Naerul  Kiky  Aprianto, Anjak  Piutang  (Factoring)  Dalam  Ekonomi  Islam, Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.8 No. 1 Januari-Juni 2017, 107 Huda,  Nurul,  dan  Mohamad  Heykal, Lembaga  Keuangan  Islam  Tinjauan  Teoritis  dan Praktis , 2010, Jakarta: Kencana
Ikit, Akuntasi Penghimpunan Dana Bank Syariah , 2015, Yogyakarta: Deepublish Iqbal, Muhaimin, Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik , 2006, Jakarta: Gema Insani
Ketentuan  Umum  Fatwa  DSN/MUI  No.67/DSN  MUI/III/2008  tentang anjak  piutang syariah .
Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan , 2011, (Bandung: Pustaka Setia, 31)
Marlina,  Alen  Suci, Fintech  Syariah  Sebagai  Faktor  Pendorong  Peningkatan Inklusivitas  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  Di  Indonesia , Jurnal Tabarru’:
Islamic Banking and Finance, Vol 4 No.2, November 2021
Muhammad, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer , 2000, Yogyakarta: UII Press
Peraturan Ketua  Badan Pengawas  Pasar  Modal dan Lembaga  Keuangan  Nomor.  PER-
03/BL2007 tentang  Kegiatan  Perusahaan  Berdasarkan  Prinsip  Syariah Disetujui oleh DSN-MUI melalui surat Nomor B-323/DSN MUI/XI/2007 Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006, Tentang Perusahaan Pembiayaan Soemitra, Andi, Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer , 2019, Jakarta Timur: Prenadamedia Group
Soemitra,  Andri, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah ,  2009,  Jakarta:  Kencana Prenada Media
Susyanti, Jeni, Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah , 2016, Malang: Empat Dua Trimuloto, dan Mustamin, Ashraf, Peran Industri Keuangan Non-Bank Syariah Dalam Mendukung  UMKM,  Proceedings  of  Islamic,  Business,  and  Philanthropy ,
Vol.1. Issue 1. 2022. https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings Widiyanto dkk, BMT Praktik dan Kasus , 2016, Jakarta: Raja Grafindo Persada www.bi.go.id www.djkn.kemenkeu.go.id www.kompas.id www.liputan 6.com www.ojk.co.id