Putri,  Agisni  Aulia  Silfa  et  el.,  (2022)  Efektivitas  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD) Kabupaten  Bekasi  dalam  Penanggulangan  Pra  Bencana  Banjir, Syntax  Literate  :  Jurnal  Ilmiah  Indonesia (7)12, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10524 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 12, Desember 2022
EFEKTIVITAS  BADAN  PENANGGULANGAN  BENCANA  DAERAH  (BPBD) KABUPATEN  BEKASI  DALAM  PENANGGULANGAN  PRA  BENCANA BANJIR
Agisni Aulia Silfa Putri, Khaerul Umam Noer, Mawar, Dini Gandini Purbaningrum
FISIP, UMJ, Tangerang Selatan, Indonesia Email: agisni.au@gmail.com, umam.noer@umj.ac.id, mawar@umj.ac.id, dini.gandini@umj.ac.id

## Abstrak
Penelitian  berfokus  pada  efektivitas  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah (BPBD)  Kabupaten  Bekasi  dalam  penanggulangan  pra  bencana  banjir  di  Desa Pantai Hurip, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Penelitian ini dilatarbelakangi  oleh  penanggulangan  pra  bencana  yang  kurang  optimal,  dalam artian pelaksanaan penanggulangan pra bencana masih memiliki kendala. Masalah yang  muncul  dalam  Efektivitas  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  yaitu kualitas  sumber  daya  manusia,  kuantitas  sumber  daya  manusia,  serta  belum disusunnya  rencana  penananggulangan  bencana  yang  terlegalitas.  Metode  yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini ialah  mengetahui  efektivitas  BPBD  Kabupaten  Bekasi  dalam  penanggulangan  pra bencana  banjir,  dengan  menggunakan  Teori  Duncan  terdapat  tiga  indikator  yaitu pencapaian  tujuan,  integrasi,  dan  adaptasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa BPBD  belum  bisa  dikatakan  efektif  karena  dalam  realisasi  dan  pelaksanaanya belum  merata  di  seluruh  wilayah  Kabupaten  Bekasi.  Dari  sisi  komunikasi,  sudah ada  komunikasi  dan  koordinasi  BPBD  Kabupaten  Bekasi  dengan  organisasi/pihak terkait penanggulangan pra bencana. Namun koordinasi, komunikasi dan sosialisasi belum dilakukan secara optimal di tingkat desa.
Kata Kunci : Efektivitas Organisasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bencana Alam, Banjir.

## Abstract
The  research  focuses  on  the  effectiveness  of  the  Regional  Disaster  Management Agency  (BPBD)  of  Bekasi  Regency  in  pre-flood  management  in  Pantai  Hurip
Village,  Babelan  District,  Bekasi  Regency.  This  research  is  motivated  by  pre- disaster management that is less than optimal, in the sense that the implementation of  pre-disaster  management  still  has  obstacles.  Problems  that  arise  in  the Effectiveness  of  the  Regional  Disaster  Management  Agency  are  the  quality  of human  resources,  the  quantity  of  human  resources,  and  the  legal  disaster management  plan  has  not  been  prepared.  The  method  used  is  descriptive  with  a qualitative approach. The purpose of this study is to determine the effectiveness of BPBD Bekasi Regency in pre-flood management, using Duncan's Theory there are three indicators, namely goal achievement, integration, and adaptation. The results of  the  study  indicate  that  BPBD  cannot  be  said  to  be  effective  because  in  its realization  and  implementation  it  has  not  been  evenly  distributed  throughout  the Bekasi  Regency  area.  In  terms  of  communication,  there  has  been  communication and coordination of the Bekasi Regency BPBD with organizations/parties related to pre-disaster management. However, coordination, communication and socialization have not been carried out optimally at the village level.
Keywords: Organizational  Effectiveness,  Regional  Disaster  Management  Agency, Natural Disasters, Floods.

## Pendahuluan
Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  yang  secara  geografis  terletak  di  daerah khatulistiwa,  di  antara  Benua  Asia  dan  Australia  serta  di  antara  Samudera  Pasifik  dan Hindia,  berada  pada  pertemuan  tiga  lempeng  tektonik  utama  dunia.  Kondisi  tersebut yang  menjadikan  Indonesia  rawan  terhadap  bencana (Sulistyo,  2016) .  Bencana  yaitu rangkaian  peristiwa  yang  menganggu  dan  mengancam  kehidupan  masyarakat  yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, serta faktor manusia (Firmansyah, 2022) . Selain  itu,  jika  dilihat  dari  letak  astronomis,  Indonesia  terletak  di  antara  6 o Lintang Utara  sampai  dengan  11 o Lintang  Selatan  dan  95 o Bujur  Timur  sampai  dengan  141 o
Bujur Timur. Indonesia juga berada di antara 0 o sampai dengan 23,5 o Lintang Utara dan 0 o sampai  dengan  23,5 o Lintang  Selatan.  Posisi  Indonesia  yang  sangat  strategis  ini membuat Indonesia beriklim tropis yang banyak mendatangkan hujan. Hal tersebut juga menyebabkan suhu di Indonesia cukup tinggi antara 700mm – 7000mm per tahun. Oleh karenanya,  tidak  heran  apabila  di  sejumlah  daerah  akan  mengalami  berbagai  bencana kekeringan  ketika  musim  kemarau  dan  apabila  memasuki  musim  penghujan  akan mengalami  bencana  banjir.  Akibatnya,  di  beberapa tempat  di musim  penghujan  rawan terjadi  bencana  banjir  yang  menimbulkan  korban  dan  kerugian  baik  nyawa  maupun harta benda.
Kabupaten Bekasi sebagai salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan laut  Jawa  yang  terletak  di  Provinsi  Jawa  Barat  yang  terdiri  dari  23  Kecamatan,  187 Desa/Kelurahan  dengan  luas  wilayah  1,484,37  km2.  Secara  geografis,  geologis, hidrologis,  dan  klimatologis  Kabupaten  Bekasi  menurut  Indeks  Rawan  Bencana  yang dirilis  oleh  BNPB  menduduki  posisi  81  dari  400  Kabupaten/Kota  di  Indonesia  yang
rawan  bencana.  Banjir  merupakan  jenis  ancaman  bencana  dengan  tingkatan  tinggi  di Kabupaten Bekasi (Bencana, 2014) .
Penyebab  banjir  di  Kabupaten  Bekasi  dikarenakan  oleh  intensitas  curah  hujan yang tinggi, ditambah dengan daerah Kabupaten Bekasi yang banyak dialiri sungai serta berada  di  dataran  rendah  membuat  Kabupaten  Bekasi  kerap  terendam  banjir.  Selain karena curah  hujan  yang  tinggi  dan  membuat  genangan  air  ataupun  meluapnya  sungai dan  jebolnya  beberapa  tanggul,  banjir  disebabkan  juga  karena  dampak  dari pembangunan  dimana  Kabupaten  Bekasi  merupakan  kawasan  atau  wilayah  industri yang  menyebabkan  terjadinya  alih  fungsi  lahan  terhadap  pembangunan (Djakaria, 2011) .
Salah  satu  desa  yang  termasuk  ke  dalam  wilayah  Kecamatan  Babelan  yang menjadi lokasi penelitian ini ialah Desa Pantai Hurip yang juga termasuk ke dalam salah satu desa dengan potensi bencana alam berupa banjir dan kekeringan. Berdasarkan hasil observasi,  setiap  tahunnya  bencana  banjir  selalu  terjadi  di  Desa  Pantai  Hurip.  Faktor terjadinya  banjir  di  Desa  Pantai  Hurip  tersebut  tidak  hanya  karena  memasuki  musim penghujan, melainkan adanya rob air laut yang dikarenakan Desa Pantai Hurip berlokasi tidak jauh dari lautan. Banjir juga disebabkan oleh air kiriman dari kali Citarum dengan ketinggian  air  kurang  lebih  sepinggang  orang  dewasa  dengan  periode  waktu  banjir selama satu hingga tiga bulan.
Sadar akan posisi sebagai wilayah rawan bencana begitu pula dengan intensitas kejadian banjir yang tinggi maka diperlukan upaya untuk melindungi masyarakat dalam menanggulangi  bencana  banjir,  termasuk  di  Kabupaten  Bekasi  menjadi  tugas pemerintah  daerah  Kabupaten  Bekasi  untuk  menanggulangi  banjir,  maka  dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi diperlukan suatu badan atau  lembaga  yang  bertugas  untuk  menanggulangi  bencana  yaitu  Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  yang  ditetapkan  melalui  Peraturan  Bupati Nomor  54  Tahun  2014  tentang  Organisasi  &  Tata  Kerja  Badan  Penanggulangan Bencana  Daerah  Kabupaten  Bekasi.  Tujuan  dibentuknya  BPBD  Kabupaten  Bekasi adalah  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat  dari  ancaman  bencana. BPBD  Kabupaten  Bekasi  sebagai  unsur  pelaksana  urusan  pemerintahan  di  bidang ketentraman  dan  ketertiban  serta  perlindungan  masyarakat  mempunyai  tugas  pokok penanggulangan  bencana  yang  mencakup  Pencegahan  Bencana,  Penanganan  Darurat, Rehabilitas,  serta  Rekonstruksi.  BPBD  Kabupaten  Bekasi  memiliki  fungsi  pelaksana kegiatan  penanggulangan  bencana  secara  terencana,  terpadu,  dan  menyeluruh. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Bekasi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan  Penanggulangan  Bencana,  yang  termasuk  ke  dalam  penanggulangan bencana salah satu nya ialah tahap pra bencana. Tahap pra bencana merupakan tahapan penting  yang  dapat  dilakukan  untuk mengurangi  risiko  bencana  secara  maksimal yang meliputi langkah: 1) Kesiapsiagaan, 2) Peringatan Dini, dan 3) Mitigasi.
Melalui  pembentukan  BPBD  Kabupaten  Bekasi  diharapkan  dapat  membantu penyelenggaraan  penanggulangan  pra  bencana  banjir  di  Desa  Pantai  Hurip.  BPBD Kabupaten  Bekasi  telah  melakukan  berbagai  strategi  dalam  hal  ini  khususnya  pada
tahap pra bencana, antara lain seperti mengadakan kegiatan simulasi evakuasi bencana banjir dalam rangka memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) yang jatuh  setiap  tanggal  26  April.  Kegiatan  ini  diikuti  oleh  seluruh  unsur  baik  dari  unsur pemerintah,  masyarakat,  sekolah,  dunia  usaha,  serta  relawan  bencana  alam  se Kabupaten  Bekasi  yang  bertujuan  untuk  menambah  pemahaman  dan  kesadaran masyarakat  terhadap  karakteristik  bencana  serta  meningkatkan  kesiapsiagaan masyarakat  dalam  menghadapi  ancaman  bencana  khususnya  banjir  (siagabnpb.go.id, 2019).  Selain  itu,  BPBD  Kabupaten  Bekasi  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat agar siap siaga ketika musim penghujan tiba, khususnya di wilayah rawan banjir seperti Kecamatan Babelan (Metro Tempo, 2021) .
Namun, pada realitanya penanggulangan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bekasi  belum  optimal,  banjir  terulang  setiap  tahunnya  bahkan  semakin  banyak merendam  wilayah  di  Kabupaten  Bekasi.  Dalam (Octavianus  H.,  2017) menjelaskan bahwa  dalam  setiap  tahapan  penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  perlu  disusun suatu rencana yang spesifik agar dapat berjalan dengan teararah, seperti pada tahap pra bencana  dalam  situasi  tidak  terjadi  bencana  dilakukan  penyusunan  Rencana Penanggulangan  Bencana  ( Disaster  Management  Plan ).  Namun  berdasarkan  Laporan Kinerja  BPBD  Kabupaten  Bekasi  tahun  2021  disebutkan  bahwa  BPBD  Kabupaten Bekasi belum menyusun rencana penanggulangan bencana yang terlegalitas.
Selanjutnya  kendala  BPBD  Kabupaten  Bekasi  dalam  menanggulangi  banjir adalah  sumber  daya  belum  maksimal  baik  secara  kualitas  dan  kuantitas,  walaupun BPBD  sudah  didukung  oleh  tenaga  non-ASN  dan  mempunyai  logistik  sarana  dan prasarana sesuai standar tetapi dengan kejadian yang massive hampir semua kecamatan secara  kuantitas  memang  tetap  akan  kekurangan,  secara  kualitas  pun  tim  di  BPBD masih  banyak  yang  belum  terlatih.  BPBD  Kabupaten  Bekasi  belum  memiliki  sistem aplikasi  mengenai  sistem  informasi  bencana  yang  mana  berpengaruh  terhadap  proses kesiapsiagaan masyarakat menghadapi banjir (Soenarto S, dkk. 2021) .
Maka harus diakui dengan dibentuknya BPBD tidak serta merta penanggulangan bencana  dapat  berjalan  dengan  semestinya.  Penelitian  tentang  penanggulangan  pada tahap  situasi  pra  bencana  banjir  sangat  dibutuhkan  agar  bencana  banjir  dapat diminimalisir  dan  juga  dapat  dilakukan  pencegahan  terjadinya  bencana  yang  serupa. Oleh  karena  itu,  dalam  rangka  upaya  pelaksanaan  organisasi  ke  arah  yang  lebih  baik, maka  diperlukan  suatu  analisis  organisasi  yang  mengukur  sejauh  mana  efektivitas organisasi  dapat  tercapai.  Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  ada,  penulis  akan melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  dalam  Penanggulangan  Pra  Bencana  Banjir  di  Desa  Pantai  Hurip,  Kabupaten Bekasi.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif.  Penelitian  ini  dipilih  karena  ingin  memecahkan  masalah  dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian sekarang berdasarkan fakta-
fakta  yang  ada  dan  dideskripsikan  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa  yang  diperoleh dari  observasi,  wawancara,  serta  dokumen.  Berdasarkan  penjelasan  yang  ada  tersebut, maka  penyajian  data  pada  penelitian  ini  mendeskripsikan  hasil  pencermatan  terhadap pelaksanaan  penanggulangan  pra  bencana  di  Desa  Pantai  Hurip  yang  dilakukan  oleh Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kabupaten  Bekasi.  Hal  ini  dikarenakan instansi  tersebut  yang  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  penanggulangan  bencana, termasuk  sebelum  terjadi  nya  bencana.  Penyajian  data  tersebut  dilakukan  melalui wawancara  kepada  beberapa  narasumber  yaitu  pegawai-pegawai  instansi  BPBD Kabupaten  Bekasi,  perangkat  desa  dan  masyarakat  desa  pantai  hurip,  serta  mengambil data  dari  beberapa  literatur  seperti  peraturan-peraturan  perundang-undangan  yang terkait, dokumen-dokumen, serta arsip-arsip terkait dari BPBD Kabupaten Bekasi.

## Hasil dan Pembahasan
Sesuai  amanah  dari  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bekasi  Nomor  4  Tahun  2011 tentang  Organisasi  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Bekasi  pada  tanggal  6  Agustus  2011 telah  dibentuk  BPBD  Kabupaten  Bekasi  yang  memiliki  target  dan  tujuan  yakni memberikan  pemahaman  kepada  seluruh  elemen  masyarakat  terkait  kebencanaan, sehingga  dapat  membangun  sebuah  masyarakat  yang  selalu  waspada  menghadapi bencana sebagai konsekuensi dari kondisi hidup di daerah rawan bencana, sebab selama ini  yang  menjadi  masalah  tidak  hanya  bencana  dan  beberapa  penyebabnya,  melainkan antisipasi  bencana  itu  juga  menjadi  masalah  tersendiri (Wijaya,  2007) .  Adapun  hasil analisis  terhadap  efektivitas  kebijakan  penanggulangan  bencana  banjir  BPBD  di  Desa Pantai Hurip Kecamatan Babelan pada tahap pra bencana, yaitu:
Efektivitas  BPBD  dalam  Penanggulangan  Pra  Bencana  Banjir  di  Kabupaten Bekasi Hasil penelitian melihat efektivitas BPBD dari beberapa indikator, diantaranya:
1. Pencapaian Tujuan
Pencapaian  tujuan  adalah  keseluruhan  upaya  pencapaian  tujuan  harus dipandang sebagai suatu proses.
a) Kebijakan  Pencapaian  Tujuan  BPBD  Kabupaten  Bekasi  dalam  Penanggulangan Pra Bencana
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  data  sekunder,  dapat  diketahui  bahwa BPBD  Kabupaten  Bekasi  telah  memiliki standar  kebijakan  sebagai  landasan  dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Rencana Strategis (Renstra) BPBD  Kabupaten  Bekasi  mengacu  pada  standar  kebijakan  yang  ada,  melalui dokumen Renstra tersebut dijelaskan bahwa sasaran kebijakan dan arah kebijakan penanggulangan  bencana  sudah  tertera  pada  Visi  dan  Misi  RPJMD  Kabupaten Bekasi,  yang  dijabarkan  melalui  misi  ke  5  (lima)  tentang  meningkatkan  kualitas hidup  masyarakat  melalui  pemantapan  penyediaan  kebutuhan  dasar  yang  layak. Melalui  misi  tersebut  peran  BPBD  Kabupaten  Bekasi  adalah  menetapkan pedoman  dan  pengarahan  terhadap  usaha  penanggulangan  bencana  yang mencakup  pencegahan  bencana,  penanganan  darurat,  rehabilitasi,  serta rekonstruksi  secara  adil  dan  setara.  Renstra  BPBD  Kabupaten  Bekasi  pada
hakekatnya  merupakan  upaya  terencana  dan  sistematis  untuk  meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui kebijakan dan program.
b) Program yang Dilakukan BPBD Kabupaten Bekasi
Menurut (Nurjanah,  Kuswanda,  &  Siswanto,  2012) ,  kapasitas  yang  kuat untuk  menghadapi  ancaman  bencana  berkaitan  dengan  program/  kegiatan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  (yang  bertanggung  jawab).  Maka  dari  itu  program yang  dibuat  oleh  BPBD  Kabupaten  Bekasi  dalam  hal  ini  penanggulangan  pra bencana menjadi penentu tercapainya pengembangan masyarakat yang sadar akan bencana.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  penjabaran  hasil  penelitian,  BPBD Kabupaten Bekasi memiliki program unggulan dalam penyelenggaraan tahap pra bencana  yakni  Desa  Tangguh  Bencana,  dalam  hal  ini  sebagai  upaya  pemerintah mengembangkan  program  pengurangan  risiko  bencana  berbasis  komunitas  yang mana  salah  satu  strategi  yang  digunakan  untuk  mewujudkannya  adalah  melalui pengembangan  desa-desa  dan  kelurahan-kelurahan  yang  tangguh  terhadap bencana.  Pembentukan  Destana  di  Kabupaten  Bekasi  oleh  BPBD  sudah  dimulai dari  tahun  2017  hingga  kini  sudah  ada  terbentuk  29  Destana  dari  total  187 Desa/Kelurahan Kabsupaten Bekasi.
Adapun  kelemahan  dari  program  Destana  yakni  pengembangan  Destana ialah bagian dari pelaksanaan tanggung jawab  yang diserahkan kepada desa, dan menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  desa  atau  kelurahan.  Indikator  syarat pembentukan  Destana  bahwa  desa/kelurahan  yang  ingin  dibentuk  menjadi Destana  harus  siap  mengalokasikan  dana  desa  nya.  Maka  dari  itu,  lambatnya pembentukan  Destana  di  Kabupaten  Bekasi  dikarenakan  minimnya  anggaran menjadi  kendala  dalam  pengembangan  program  destana,  sebab  tidak  adanya anggaran  khusus  yang  diberikan  untuk  pengembangan  program  tersebut.  Hingga kini  masih  tersisa  158  Desa/Kelurahan  yang  belum  beralih  status  menjadi Destana.  Selain  itu  yang  menjadi  kendala  adalah  kesadaran  masyarakat  yang masih rendah untuk tidak membuang sampah di sungai atau kali (Shufi Soenarto, dkk 2021) .
Selanjutnya sesuai dengan Renstra, program sudah terlaksana oleh BPBD Kabupaten Bekasi dalam hal ini terkait penanggulangan pra bencana pada tahapan pencegahan dan mitigasi bencana ialah sudah terpasangnya rambu-rambu manual kebencanaan  serta  sudah  dilakukannya  sosialisasi  peringatan  dini.  BPBD Kabupaten  Bekasi  telah  memasang  20  rambu-rambu  manual  kebencanaan  yang tersebar  di  tujuh  kecamatan.  Terpasangnya  rambu-rambu  manual  kebencanaan merupakan  salah  satu  cara  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  kesiapsiagaan terhadap  ancaman  bencana,  seperti  banjir.  Selanjutnya  untuk  Penguatan Lembaga/Pengorganisasian  sumber  daya  manusia  di  lingkungan  BPBD Kabupaten Bekasi. Dalam rangka penguatan sumber daya manusia di lingkungan BPBD Kabupaten Bekasi maka dilakukan kegiatan apel siaga yang termuat dalam Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  BPBD  Kabupaten  Bekasi.  Apel  siaga dilakukan  sebagai  bentuk  kesiapsiagaan  BPBD  Kabupaten  Bekasi  seperti
pengecekan  sarana  dan  prasarana  hingga  melakukan  simulasi  evakuasi  mandiri bencana  banjir.  BPBD  Kabupaten  Bekasi  juga  memiliki  program  pembinaan untuk  relawan  serta  penggiat  kebencanaan  melalui  Forum  Kesiapsiagaan  Dini Masyarakat  (FKDM)  yang  diadakan  satu  tahun  sekali.  Pembinaan  ini  dilakukan sebagai  wujud  kesiapsiagaan  relawan  dalam  menghadapi  kejadian  bencana  yang mungkin  terjadi.  Pada  tahun  2019  juga  sudah  dilakukan  Pelatihan Rescue (penyelamatan)  di  darat  dan  air.  Serta  mensiagakan  peralatan  evakuasi  dan penyelamatan korban bencana oleh BPBD Kabupaten Bekasi.
c) Kualitas  dan  Kuantitas  Sumber  Daya  Manusia  BPBD  Kabupaten  Bekasi  dalam Upaya Penanggulangan Pra Bencana
Termuat  dalam  Renstra  BPBD  Kabupaten  Bekasi  tahun  2017  –  2022,
sampai  dengan  awal  tahun  2017,  jumlah  pegawai  BPBD  Kabupaten  Bekasi  dan jajarannya sebanyak 26 orang. BPBD Kabupaten Bekasi telah menjalin kolaborasi dengan  berbagai  komunitas  dan  juga  relawan  yang  bergerak  di  bidang kebencanaan, disebutkan bahwa saat ini BPBD Kabupaten Bekasi telah memiliki 100  komunitas  bencana.  Selain  itu,  BPBD  Kabupaten  Bekasi  juga  memiliki pekerja  harian  lepas  yang  siap  diterjunkan  kapan  dan  dimana  saja,  diketahui bahwa saat ini telah ada 45 pekerja harian lepas. Tentunya dengan jumlah satgas yang  tersedia,  dapat  dikatakan  bahwa  sumber  daya  manusia  khusunya  pekerja harian lepas BPBD Kabupaten Bekasi masih belum cukup untuk menangani banjir di  Kabupaten  Bekasi.  Hal  tersebut  juga  disebutkan  dalam  LAKIP  BPBD  tahun 2021,  bahwa  faktor  penghambat  yang  menyebabkan  tidak  tercapainya  kinerja adalah  minimnya  jumlah  personil,  terutama  dalam  bidang  ASN  dan  jumlah personil yang terlatih khusus dalam bidang penanggulangan bencana.
2. Integrasi
Integrasi  merupakan  pengukuran  terhadap  tingkat  kemampuan  suatu organisasi  untuk  mengadakan  komunikasi  dengan  berbagai    macam  organisasi lainnya  serta  sosialisasi.  Dalam  proses  integrasi  diharapkan  organisasi  satu  dengan yang lain dapat saling mengisi kebutuhan yang satu dengan yang lainnya.
a) Komunikasi  dan  Koordinasi  BPBD  Kabupaten  Bekasi  dengan  Organisasi Lainnya/Pihak Terkait dalam Penanggulangan Pra Bencana
BPBD  Kabupaten  Bekasi  telah  melakukan  koordinasi  dan  komunikasi dengan  para stakeholder yang  terdiri  dari  pemerintah  (yang  bertanggung  jawab), lembaga  akademis,  sektor  swasta  dengan  melibatkan  ke  dalam  program penanggulangan pra bencana seperti adanya program pelatihan-pelatihan mitigasi bencana.  Adapun  komunikasi  yang  sudah  terbangun  dilakukan  dalam  bentuk tulisan  dan  lisan  berupa  penandatanganan  MoU  dengan  pihak  swasta.  Selain  itu BPBD  Kabupaten  Bekasi  juga  melakukan  kerja  sama  kolaboratif  dengan  para relawan-relawan  yang  ada  di  Kabupaten  Bekasi.  Koordinasi  dan  komunikasi BPBD  Kabupaten  Bekasi  di  Desa  Pantai  Hurip  belum  dilakukan  dalam  upaya penanggulangan pra bencana, hal ini terlihat dari alur koordinasi dan komunikasi
yang terjalin baru ketika pada saat terjadinya bencana melalui pengajuan proposal yang  berisi  informasi  kejadian  bencana  sekaligus  daftar  kebutuhan-kebutuhan logistik  yang  dibutuhkan  Desa  kepada  BPBD  Kabupaten  Bekasi  yang  kemudian pelaporan  akan  ditindaklanjuti.  Belum  maksimalnya  koordinasi  dan  komunikasi yang dilakukan oleh BPBD  Kabupaten Bekasi di tingkat desa disebabkan karena minimnya  SDM  yang  dimiliki  oleh  BPBD  Kabupaten  Bekasi.  Hal  tersebut membuat  BPBD  Kabupaten  Bekasi  terkendala  dalam  melakukan  koordinasi  dan komunikasi di tingkat desa.
Berdasarkan  penjelasan-penjelasan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa koordinasi  dan  komunikasi  dalam  melakukan  penyelenggaraan  penanggulangan pra bencana sudah dapat dikatakan efektif, bahwa BPBD Kabupaten Bekasi telah melibatkan  para stakeholder sebab  keterlibatan stakeholder dari  perspektif  yang berbeda-beda  bersama-sama  memungkinkan  pemahaman  risiko  banjir  yang koheren dengan tindakan penanggulangan yang efektif.
Namun  perlu  adanya  peningkatan  dan  pengoptimalan  kembali  terkhusus koordinasi  dan  komunikasi  dengan  desa  dan  masyarakat  dalam  rangka penanggulangan  pra  bencana,  dengan  melibatkannya  secara  aktif  baik  dalam program maupun kegiatan BPBD Kabupaten Bekasi.
b) Sosialisasi tentang Upaya Penanggulangan Pra Bencana
BPBD  Kabupaten  Bekasi  berperan  bersifat  mengedukasi,  sosialisasi kepada  kelompok-kelompok  relawan,  masyarakat  yang  rentan  banjir  sehingga tidak  ada  bentuk  mitigasi  secara  pembangunan  fisik.  BPBD  Kabupaten  Bekasi telah  membentuk  Satuan  Pendidikan  Aman  Bencana  (SPAB)  di  8  (delapan) sekolah  di  Kabupaten  Bekasi.  Pembentukan  sekolah  aman  bencana  merupakan upaya  BPBD  Kabupaten  Bekasi  membangun  kesiapsiagaan  sekolah  terhadap bencana  dalam  rangka  meningkatkan  kesadaran  seluruh  unsur  dalam  bidang pendidikan  di  lingkungan  sekolah.  Selain  itu,  setiap  tahunnya  BPBD  Kabupaten Bekasi melakukan pembinaan edukasi kebencanaan kepada desa-desa yang sudah terbentuk sebagai Destana melalui perwakilan perangkat desa.
Namun  dalam  realisasi  nya,  sosialisasi  dan  edukasi  kebencanaan  belum optimal  dilakukan  di  desa-desa  yang  belum  termasuk  ke  dalam  Destana, sementara ini dari 187 desa yang ada di Kabupaten Bekasi baru terbentuk 29 desa sebagai  Destana.  Sehingga  dapat  diketahui  bahwa  saat  ini  hanya  29  desa  di Kabupaten Bekasi yang sudah mendapatkan sosialisasi dan edukasi kebencanaan, sedangkan  jika  dilihat  dari  Dokumen  Kajian  Resiko  Bencana  Kabupaten  Bekasi tahun  2017  –  2021  Kabupaten  Bekasi  memiliki  potensi  bahaya  bencana  dengan kapasitas  yang  tinggi,  terutama  pada  potensi  bencana  banjir.  Menurut  hasil penelitian  LIPI  (2006),  menunjukkan  pengaruh  paling  besar  dalam  perhitungan tingkat  kesiapsiagaan  masyarakat  adalah tingkat  pengetahuan  yang  dinilai  cukup baik  untuk  individu/rumah  tangga.  Dengan  tidak  adanya  sosialisasi  bencana maupun penyuluhan, menjadikan masyarakat tidak terarah ketika terjadi bencana.
Selain itu tidak ditemukan media, baik poster ataupun pamflet yang berisi ajakan melakukan tindakan mengatasi bencana di Desa Pantai Hurip.
Berdasarkan  hasil  komunikasi,  koordinasi  dan  sosialisasi  maka  integrasi melalui  komunikasi  dan  koordinasi  sudah  dilakukan  dengan  para stakeholder yang terdiri dari pemerintah (yang bertanggung jawab), lembaga akademis, sektor swasta.  Namun  komunikasi  dan  koordinasi  tersebut  belum  optimal  dilakukan  di tingkat  desa,  hal  ini  didasari  oleh  alur  koordinasi  dan  komunikasi  yang  terjalin baru  ketika  pada  saat  terjadinya  bencana melalui  pengajuan  proposal  yang  berisi informasi  kejadian  bencana.  Sosialisasi  berupa  pembinaan  edukasi  kebencanaan juga  terlihat  dilakukan  oleh  BPBD  Kabupaten  Bekasi  kepada  desa-desa  yang sudah terbentuk sebagai Destana melalui perwakilan perangkat desa. Berdasarkan uraian  tersebut  dapat  diinterpretasikan  bahwa  komunikasi,  koordinasi  dan sosialisasi  sudah  berjalan  secara  efektif,  namun  peningkatan-peningkatan  juga perlu  dilakukan  oleh  BPBD  Kabupaten  Bekasi  seperti  melakukan  sosialisasi maupun  edukasi  kepada  seluruh  lapisan  masyarakat  agar  membudaya  di masyarakat, terutama di wilayah rawan banjir.
3. Adaptasi
Indikator  perubahan  atau  adaptasi  organisasi  yaitu  strategi  yang  dilakukan BPBD  Kabupaten  Bekasi  untuk  menghadapi  ketidaksesuaian  lingkungan  dalam upaya penanggulangan bencana yang mempengaruhi langsung aktivitas  yang ada di dalam organisasi serta sarana dan prasarana yang memadai.
a. Strategi  yang  Dilakukan  BPBD  Kabupaten  Bekasi  Untuk  Menghadapi Ketidaksesuaian dalam Upaya Penanggulangan Pra Bencana
Di  dalam  penanggulangan  bencana  sering  didapati  ketidaksesuaian keadaan  maupun  kondisi  yang  diharapkan.  Maka  untuk  menghadapi ketidaksesuaian  tersebut  dibutuhkan  strategi  dalam  penyelesaiannya.  Dalam rangka  menghadapi  ketidaksesuaian  tersebut,  maka  dibentuklah  Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang diprekarsai dan diinisiasi oleh BPBD Kabupaten  Bekasi  berkolaborasi  dengan  unsur-unsur  masyarakat  dengan  tujuan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat Kabupaten Bekasi dalam penanggulangan dan mengurangi risiko bencana di daerahnya. Menurut Peraturan Kepala  BNPB  Nomor  1  Tahun  2012  tentang  Pedoman  Umum  Desa/Kelurahan Tangguh  Bencana  Forum  Pengurangan  Risiko  Bencana  (FPRB)  adalah  wadah yang  menyatukan  unsur-unsur  organisasi/kelompok  pemangku  kepentingan  yang berkemauan  untuk  mendukung  upaya-upaya  pengurangan  risiko  bencana  di wilayah desa. Forum ini menyediakan mekanisme koordinasi untuk meningkatkan kerja  sama  berbagai  pemangku  kepentingan  dalam  keberlanjutan  kegiatan- kegiatan  pengurangan  risiko  bencana  melalui  proses  yang  konsultatif  dan partisipatif.  Dengan  dilibatkannya  unsur  masyarakat  merupakan  senjata  ampuh untuk penanganan bencana termasuk banjir di Kabupaten Bekasi sebagai wilayah yang langsung bersentuhan dengan laut dan hilir air pada musim penghujan yang berakibat  rentannya  terjadi  banjir  di  Kabupaten  Bekasi.  Dan  menjadi  tanggung
jawab  FPRB  minimal  dapat  mengurangi  bahkan  mencari  solusi  agar  banjir  tidak lagi menjadi agenda tahunan di Kabupaten Bekasi.
b. Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Bekasi
BPBD  Kabupaten  Bekasi  tidak  memaksimalkan  perawatan  sarana  dan prasarana  tersebut.  Gudang  penyimpanan  milik  BPBD  Kabupaten  Bekasi  untuk menyimpan  alat-alat  dan  persediaan  dalam  penanggulangan  bencana  di  Desa Pantai Hurip saat ini telah menjadi bangunan yang terbengkalai. Sehingga ketika terjadi bencana persediaan dan alat-alat tersebut tidak dapat digunakan. Maka dari itu sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD  Kabupaten Bekasi dapat dikatakan kurang  efektif  meskipun  secara  kuantitas  sudah  cukup  lengkap  namun  perlu adanya  peningkatan  kualitas  sesuai  dengan  dinamika  persoalan  kebencanaan daerah.
Berdasarkan  strategi  percepatan  dan  sarana  dan  prasarana  maka,  adaptasi dalam  mengatasi  ketidaksesuaian  lingkungan  BPBD  Kabupaten  Bekasi  sudah berjalan efektif dengan pembentukan FPRB dengan melibatkan unsur masyarakat sehingga  dalam  pengambilan  keputusan  dapat  berjalan  secara  efektif. Peningkatan-peningkatan  juga  perlu  dilakukan  oleh  BPBD  Kabupaten  Bekasi dalam hal fasilitas diinterpretasikan bahwa fasilitas secara kuantitas sudah cukup memadai  untuk  menopang  kinerja  BPBD  Kabupaten  Bekasi  dalam  melakukan penanggulangan bencana. Namun BPBD Kabupaten Bekasi perlu memaksimalkan perawatan sarana dan prasarana tersebut.

## Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  dapat  dilihat  melalui  indikator  dengan beberapa  kategori  disimpulkan  bahwa:  1)  Pencapaian  tujuan,  yaitu  setiap  tahap dipandang sebagai suatu proses dalam mencapai tujuan, seperti halnya dasar kebijakan BPBD Kabupaten Bekasi yaitu penanggulangan pra bencana banjir yang disusun dalam Renstra  BPBD  Kabupaten  Bekasi.  Namun  belum  bisa  dikatakan  efektif  karena  dalam realisasi  dan  pelaksanaanya  belum  merata  di  seluruh  wilayah  Kabupaten  Bekasi. Selanjutnya tahap pencapaian tujuan dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten tetapi  di  BPBD  belum  memiliki  kualifikasi.  Seperti  dalam  hal  kuantitas  sumber  daya manusia masih kurang untuk membantu penyelenggaraan penanggulangan pra bencana. 2)  Integrasi  merupakan  hal  yang  penting  dalam  meningkatkan  sebuah  efektivitas diperlukan  koordinasi,  komunikasi  dan  sosialisasi  yang  baik  sehingga  menentukan sebuah  kebijakan  dapat  efektif  atau  tidak.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah diuraikan  sebelumnya  maka  dapat  diinterpretasikan  bahwa  sudah  ada  komunikasi  dan koordinasi  BPBD  Kabupaten  Bekasi  dengan  organisasi/pihak  terkait  penanggulangan pra  bencana.  Namun  koordinasi,  komunikasi  dan  sosialisasi  belum  dilakukan  secara optimal  di  tingkat  desa.  3)  Adaptasi,  dalam  menyesuaikan  dengan  ketidaksesuaian lingkungan  maka  BPBD  perlu  beradaptasi  dengan  meningkatkan  kemampuan  yang dimiliki. Dalam hal ini dapat diinterpretasikan bahwa dalam mengatasi ketidaksesuaian lingkungan  BPBD  Kabupaten  Bekasi  sudah  berjalan  efektif  dengan  pembentukan
Forum  Pengurangan  Risiko  Bencana  secara  terbuka  diskusi  bersama  masyarakat sehingga dalam pengambilan keputusan dapat berjalan secara efektif. Kemudian dalam hal  fasilitas  dapat  diinterpretasikan  bahwa  fasilitas  masih  belum  maksimal  secara kualitas.

## BIBLIOGRAFI
Makmur. (2011). Efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan . Refika Aditama. Badan  Tenaga  Nuklir  Nasional,  BATAN.  (2017). RENCANA  STRATEGIS  BADAN TENAGA  NUKLIR  NASIONAL  (RENSTRA  BATAN)  TAHUN  2015-2019 . Google Scholar
Bencana,  Badan  Nasional  Penanggulangan.  (2014).  Indeks  Risiko  Bencana  Indonesia (IRBI)  tahun  2013. Direktorat  Pengurangan  Risiko  Bencana,  Deputi  Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan BNPB . Google Scholar
Habitat, UNCHS. (2001). Tools to support participatory urban decision making. Urban Governance Toolkit Series , 150 . Google Scholar
Firmansyah,  F.  (2022).  Peranan  Pendidikan  Luar  Sekolah  Dalam  Rangka  Mitigasi Bencana. JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala , 7 (2), 318–327.
https://doi.org/10.58258/jupe.v7i2.3435. Google Scholar
Haddow,  Kim,  &  Haddow,  George.  (2008). Disaster  Communications  in  a  Changing Media World (Butterworth-Heinemann Homeland Security) . Google Scholar
Indonesia,  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan.  (2006). Kajian  Kesiapsiagaan  Masyarakat dalam  Mengantisipasi  Bencana  Gempa  Bumi  dan  Tsunami .  Jakarta:  Deputi  Ilmu Kebumian-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Google Scholar
Intan,  A.  P.  (2018).  Indonesian  Cities  Green  Development  Index:  A  Prototype Measurement. International  Journal  of  Sciences:  Basic  and  Applied  Research , 31 (3), 290–308. Google Scholar
Lubis,  Hari.  (1987).  SB  dan  Martani  Husaini. Teori  Organisasi  (Suatu  Pendekatan Makro),(Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial) Jakarta: Universitas Indonesia .
Moleong, Lexy J. (2002). Metodologi penelitian kualitatif . Google Scholar
Nur,  Djakaria  M.  (2010).  Dampak  Pembangunan  Kawasan  Industri  Di  Kabupaten Bekasi  Terhadap  Alih  Fungsi  Lahan  Dan  Mata  Pencaharian  Penduduk. Jurnal Geografi Gea , 7 (2). Google Scholar
Nurjanah,  Dkk,  Kuswanda,  Dede,  &  Siswanto,  Adikoesoemo.  (2012).  Manajemen Bencana. Badung: Alfabeta . Google Scholar
Paripurno,  Eko  Teguh.  (2008).  Pengelolaan  Resiko  Bencana  oleh  Komunitas. Yogyakarta: Dokumen Penulis . Google Scholar
Sari,  Eliana.  (2007). Pertumbuhan  dan  Efektivitas  Organisasi:  Mengelola  Lingkungan Melalui  Penyesuaian  Struktur  Organisasi .  Jakarta:  Jayabaya  University  Press.
Google Scholar
Sulistyo,  B.  (2016).  Peranan  sistem  informasi  geografis  dalam  mitigasi  bencana  tanah longsor. Presntasi  Seminar  Nasional  Mitigasi  Bencana  Dalam  Perencanaan Pengembangan Wilayah, Maret Bengkulu . Google Scholar
Ulum,  Mochammad  Chazienul.  (2013).  Governance  dan  capacity  building  dalam manajemen bencana banjir di Indonesia. Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana , 4 (2), 69–76. Google Scholar

## Copyright holder:
Agisni Aulia Silfa Putri, Khaerul Umam Noer, Mawar, Dini Gandini Purbaningrum
(2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: