www.jurnalmandiri.com

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-MUSRENBANG DI KELURAhAN GONDRONG, KECAMATAN CIPONDOh, KOTA TANGERANG
Ahmad Nazir

## Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
naziramangkurat@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan dilakukannya Penelitian ini adalah untuk menemukan dan mengidentifikasi harapan warga Kelurahan Gondrong dengan adanya perencanaan pembangunan Melalui Musrenbang Kota Tangerang. Dan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan penerapan e-Musrenbang Di Kelurahan Gondrong Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kelurahan Gondrong Kecamatan Cipondoh alamat : Jl. Ki Hajar Dewantoro Kel Gondrong Kec Cipondoh Kota Tangerang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode Deskriptif Menurut Kuncoro adalah “Penelitian deskriptif meliputi kegiatan pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subyek penelitian, karena dalam penelitian ini dilakukan dengan berinteraksi langsung dengan pemangku kepentingan program musrembang Kota Tangerang dan masyarakat yang terlibat dalam Perencanaan Pembangunan pada pelaksanaan Musrenbang di Kota Tangerang. Musrenbang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana KerjaP emerintah Daerah (RKPD). Tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi: Karakteristik dari masalah, Karakteristik kebijakan/undang-undang, dan karakteristik lingkungan, ketiga variable ini mampu membuktikan implementasi E-Musrenbang di Kelurahan Gondrong Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang. Di kelurahan Gondrong Kecamatan Cipondoh berimbang antara yang senang dan yang kurang menyenangi berbilang seimbang, hal ini memberi sinyal kuat bahwa bagi para pegawai kelurahan lebih senang dengan menggunakan elektonik dikarenaka efisiensi dan teransparan, sedang dari kalangan RW dan RT masih belum menginginkan penggunaan musrenbang elektronik, dengan alasan membingungkan dalam hal pengajuan.
Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, E-Musrenbang
ISSN : 2580-3220, E-ISSN : 2580-4588 J. Mandiri., Vol. 1, No. 1, Juni 2017 (9 - 21) ©2017 Lembaga Kajian Demokrasi dan Pemberdayaan Masyarakat (LKD-PM)

## PENDAhULUAN Latar Belakang
Memperhatikan birokrasi pemerintahan yang semakin modern dan actual perlu kiranya unsur-unsur masyarakat pemangku amanah rakyat memperbaiki sumber daya manusianya dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ( Information and Communication Technology , ICT) yang semakin pesat perubahannya dan telah membawa pengaruh yang besar terutama bagi organisasi pemerintahan lebih jauah lagi kita bisa mema- hami bahwa ICT memiliki peran penting dalam sector komunikasi dalam mengambil kebijakan. Perkembangan teknologi informasi ini telah memaksa organisasi pemerintah untuk me la kukan transformasi besar-besaran agar se- la lu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Perubahan tersebut tidak hanya da- lam produk layanan, tetapi juga pada struktur dan manajemen organisasi (Bennis dan Mische, 1995). Secara global, penggunaan teknologi infor masi dan komunikasi dalam kehidupan masyarakat sudah menjadi kebutuhan uta ma dalam mengembangkan masyarakat informasi information society dan masyarakat ber penge- tahuan knowledge society (Suprawoto, 2007). Sebagaimana tercermin dalam dekla rasi Konfe rensi Tingkat Tinggi (KTT) masya rakat informasi The World Summit on the Informations Society , bulan Desember 2003 yang melahirkan rencana aksi plan of action bagi Negara-negara di dunia agar pada tahun 2015 setiap Negara mengupayakan setiap lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, rumah sakit telah ter- hu bung dengan jaringan komunikasi dan informasi, serta 50% penduduk dunia memiliki kemampuan mengakses informasi melalui tek- no logi informasi dan komunikasi (Muarif, 2004), seperti dikatakan sebelumnya bahwa sumber daya manusia dijajaran pemerintahan hingga tingkat RT sangatlah diharapkan memiliki ke- mam puan  teknologi.
Dengan demikian Pemerintah Kota Tange-
rang akan menggunakan sistem elektrik seperti dimuat harian ( Antara News , 02 Desember 2014) Pemerintah Kota Tangerang, Banten, berencana mulai tahun 2015 menerapkan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) ber- ja ringan internet atau secara “online” untuk me- mu dahkan masyarakat menyampaikan usulan. Dijelaskannya lagi, musrenbang yang men- jadi dasar pemerintah daerah menentukan arah pembangunan selayaknya bisa menyediakan informasi yang akurat kepada pemangku kepen- tingan terkait prioritas pembangunan yang akan maupun belum dilaksanakan. “Sehingga kita juga mempunyai basis data yang akurat. Hasil reses dewan juga bisa langsung dimasukkan ke sistem ini,” katanya.
Penerapan musrenbang dengan sistem ini, juga menjadi bagian dari keinginan menjadikan Kota Tangerang sebagai “e-city” yaitu semua as- pek pelayanan publik memanfaatkan teknologi informasi. Selain mempercepat arus pelayanan, “e-city” juga untuk menciptakan transparansi pelayanan publik.”Ini merupakan langkah awal debirokratisasi pelayanan publik,” katanya.
Hal ini disambut baik oleh seluruh Camat dan Lurah sekota Tangerang, umumnya warga Kota Tangerang berharap dengan sistem apapun yang dilakukan oleh Pemkot Tangerang dan terpenting adalah implementasi dari hasil Musyawarah ter- sebut betul-betul bisa dinikmati oleh warga. Senada dengan peneliti, bahwa Musrembang ini menjadi angin segar bagi para pelaksana tugas pemerintah ditingkat Kota, Kecamatan sampai tingkat Kelurahan yang notabene berhadapan langsung dengan masyarakat, bahkan menge- ta hui langsung kebutuhan masyarakat seca- ra umum karena pada umumnya kerap ter ja- di masalah dalam hal penyerapan hasil mus- renbang dari tiap kelurahan ke tingkat peme- rin tah diatasnya. Hilangnya usulan-usulan ha sil musrenbang di tingkat bawah tersebut ber dampak pada terhambatnya pembangunan mau pun pengadaan barang di lokasi-lokasi yang dihilangkan hasil musyawarahnya.
Rumusan Penelitian
1.  Bagaimana Implementasi Kebijakan e-Mus- ren bang Di Kelurahan Gondrong Keca- matan Cipondoh Kota Tangerang?

## Tujuan Penelitian
1.  Untuk memperoleh informasi dan gam- baran yang melatar belakangi Musya- warah Perencanaan Pembangunan (MUS- RENBANG).
2.  Untuk menemukan dan mengidentifikasi harapan warga Kelurahan Gondrong dengan adanya perencanaan pembangunan Melalui Musrenbang Kota Tangerang.
3.  Untuk menganalisis Implementasi Kebijak- an penerapan e-Musrenbang Di Kelurahan Gondrong Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang

## KAJIAN TEORI
Pengertian Kebijakan Publik Menurut Dye dalam Howlett dan Ramesh (2005:2), kebijakan publik adalah adalah “segala yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan perbedaan yang dihasilkannya (what government did, whythey do it, and what differencesit makes) ”. Dalam pemahaman bahwa “keputusan” termasuk juga ketika pemerintah memutuskan untuk “tidak memutuskan” atau memutuskan untuk “tidak mengurus” suatu isu, maka pemahaman ini juga merujuk pada definisi Dye dalam Tilaar dan Nugroho (2008:185) yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan “segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah”. Senada dengan definisi Dye, Edwards III dan Sharkansky dalam Suwitri (2008:9) juga menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan:
Apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undang- an atau dalam policy statement yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindak lanjuti dengan program- pro- gram dan tindakan pemerintah.
Kedua definisi baik dari Dye dan Edwards III dan Sharkansky sama-sama menyetujui bahwa kebijakan publik juga termasuk juga dalam hal “keputusan untuk tidak melakukan tindakan apapun”. Suwitri (2008:11) memberi contoh bahwa keputusan pemerintah untuk menunda pelaksanaan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi sehingga dalam hal ini pemerintah tidak melakukan tindakan apapun untuk menjalankan Undang-Undang tersebut juga termasuk kebijakan publik.
Menurut James A.Anderson dalam Subar- sono (2005:2), kebijakan publik meru pakan “kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah”. Senada dengan Las- well dan Kaplan, David Easton dalam Subar- sono (2005:2) mendefinisikan kebijakan pu- blik sebagai “pengalokasian nilai-nilai kepa da masyarakat”, karena setiap kebijakan mengan- dung seperangkat nilai didalamnya.

## Implementasi Kebijakan
Rencana adalah 20% keberhasilan, imple- men tasi adalah 60%, 20% sisanya adalah bagai- mana kita mengendalikan implementasi. Imple- mentasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena masalah-masalah yang kadang tidak di jumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Selain itu, ancaman utama, adalah konsistensi implementasi (Nugroho, 2011).
Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumber daya; (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; (4) karak teristik agen pelaksana; (5) disposisi implementor; (6) kondisi sosial, ekonomi dan politik. Lebih sederhana lagi Model implementasi kebijakan menurut pandangan Edwards III (1980), dipengaruhi empat variabel, yakni; (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan kemudian (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.
1) Komunikasi . Implemetasi kebijakan pu blik agar dapat mencapai keberhasilan, men- syaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan adanya tiga hal, yaitu; (a) penyaluran (transmisi) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula (kejelasan); (b) adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan, dan (c) adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika yang dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan.
2) Sumber daya . Dalam implementasi kebi- jakan harus ditunjang oleh sumber daya baik sumber daya manusia, materi dan metode. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan seca ra jelas dan konsisten, tetapi apabila imple - mentor kekurangan sumber daya un tuk me laksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Tanpa sum- ber  daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan upaya mem- berikan pelayan pada masyarakat. Selanjut- nya Wahab (2010), menjelaskan bahwa sumberdaya tersebut dapat berwujud sum - ber daya manusia, yakni kompetensi im ple- mentor dan sumber daya finansial.
3) Disposisi . Suatu disposisi dalam imple-
mentasi dan karakteristik, sikap yang di- miliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdik dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda de- ngan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien. Wahab (2010), menjelaskan bahwa disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, keejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.
4) Struktur birokrasi .  Organisasi, menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya. Garis-garis antara berbagai posisi-posisi itu dibingkai untuk menunjukkan interaksi formal yang diterapkan. Kebanyakan peta organisasi bersifat hirarki yang menen- tukan hubungan antara atasan dan ba- wahan dan hubungan secara diagonal langsung organisasi melalui lima hal harus tergambar, yaitu; (a) jenjang hirarki jabatan- jabatan manajerial yang jelas sehingga terlihat “Siapa yang bertanggungjawab ke- pa da siapa?”; (b) pelembagaan berbagai jenis kegiatan oprasional sehingga nyata jawaban terhadap pertanyaan “Siapa yang melakukan apa?”; (c) Berbagai saluran komunikasi yang terdapat dalam organisasi sebagai jawaban terhadap pertanyaan “Siapa yang berhubungan dengan siapa dan untuk kepentingan apa?”; (d) jaringan informasi yang dapat digunakan untuk berbagai ke- pentingan, baik yang sifatnya institusional maupun individual; (e) hubungan antara
satu satuan kerja dengan berbagai satuan kerja yang lain. Dalam implementasi kebi- jakan, struktur organisasi mempunyai peranan yang penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar ( standard operating procedures /SOP). Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan penga wasan dan menimbulkan red-tape , yakni birokrasi yang rumit dan kompleks. Hal demikian pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Menurut Grindle (1980), bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh dua variabel yang fundamental, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan imple mentasi (context of implementation) .

## Perencanaan Pembangunan
Menurut Siagian (1999:4) sebagai, “rang- kaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara/bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation bulding) .” Surna dalam Iskandar (2005) memberikan pengertian pembangunan sebagai kegiatan-kegiatan yang direncanakan dalam mengolah sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dengan memanfaatkan ilmu penge- tahuan dan teknologi yang digunakan untuk kelangsungan hidup manusia. Peran pemerintah dalam proses pembangunan menurut Siagian (1999: 142) adalah stabilisator, selaku inovator, selaku modernisator, selaku pelopor dan pelak- sana sendiri kegiatan pem bangunan tertentu.
Pembangunan dalam suatu negara sangat berkaitan erat dengan pemerintah dalam peru musan kebijakan maupun implementasi kebijakan. Administrasi Negara dalam hal ini pemerintah tidak hanya menyelenggarakan tugas rutin saja tetapi juga menyelenggarakan tugas-tugas pembangunan.

## Musrenbang
Kata musrenbang merupakan singkatan dari Musyawaran Perencanaan Pembangunan. Kata musyawarah berasal dari Bahasa Arab yang menggambarkan bagaimana warga saling berdiskusi memecahkan masalah konflik dan juga problem di masyarakat. Musrenbang, oleh karena itu, identik dengan diksusi di masyarakat/ kelurahan tentang kebutuhan pembangunan daerah. Musrenbang merupakan agenda tahunan di mana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian di usulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi, dan melalui badan perencanaan (BAPPEDA) usulan masyarakat dikategorisasikan berdasar urusan dan alokasi anggaran. Musrenbang di kelurahan dilaksanakan selama bulan Januari.

## Musrenbang Kelurahan
Musrenbang Kelurahan adalah forum musya warah tahunan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (stake holders) kelu- rahan untuk menyepakati rencana kegiatan pem bangunan pada tahun anggaran berikutnya. Musrenbang Kelurahan diharapkan meng- hasilkan formulasi usulan kebutuhan pem- bangunan yang terpadu yang didalamnya tidak saja memvalidasi kebutuhan pembangunan hasil musrenbang tahun sebelumnya yang belum tertangani serta mengakomodasi kebutuhan- kebutuhan pembangunan tahun yang akan datang dari masing-masing RT/RW di kelurahan yang bersangkutan, tetapi juga kebutuhan- kebutuhan lintas RW antar dua kelurahan yang berbeda yang harus diusulkan lebih lanjut ke Musrenbang tingkat Kecamatan.

## METODELOGI PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode Deskriptif
Menurut Kuncoro adalah “Penelitian deskriptif meliputi kegiatan pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subyek penelitian, karena dalam penelitian ini dilakukan dengan berinteraksi langsung dengan pemangku kepentingan program musren bang Kota Tangerang dan masyarakat yang terlibat dalam Perencanaan Pembangunan pada pelaksanaan Musrenbang di Kota Tangerang.
Penelitian kualitatif tidak hanya mengum- pulkan data, tetapi merupakan pendekatan terhadap dunia empiris, serta memberikan penjelasan tentang perencanaan pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Tangerang, sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan e-musrenbang di kelurahan Gondrong kecamatan Cipondoh kotaTangerang.
Ungkapan kualitatif merujuk pada ungkapan yang luas terhadap penelitian yang menghasilkan deskriptif, yaitu berupa kata-kata dan perilaku orang-orang yang dapat di observasi baik lisan maupun tulisan secara faktual, menganalisis dan menginterprestasikan data yang ada.

## Lokasi Penelitian
Dari 10 kelurahan yang terdapat di Keca- matan Cipondoh kota Tangerang, diantaranya adalah Kelurahan Gondrong dan di kelurahan tersebut penelitian dilakukan.
Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh beralamat : Jl. Ki Hajar Dewantoro, Kel. Gondrong, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang.

## Waktu Penelitian
Agar waktu yang digunakan dalam peneli- tian ini eifisien dan tepat, perlu kiranya peneliti membuat rencana penelitian dengan perkiraan waktu mulai dari bulan Februari-Juli 2016 atau 6 bulan.

## Desain Penelitian
Metode yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif yaitu menggambarkan serta
menganalisa data yang dilakukan dengan mengumpulkan data berdasarkan hasil observasi. Peneliti menggunakan metode deskriptif ini karena dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang Implementasi Kebijakan e-Musrenbang di kelurahan Gondrong Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang.

## Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:
1.  Studi Pustaka, yaitu dengan membaca dan mencari buku-buku yang berhubungan dengan Analisis kebijakan, serta doku- menter, yaitu format pencatatan dokumen dan sumber datanya berupa catatan atau dokumen yang tersedia pada kantor Bappeda Kota Tangerang. Studi pustaka ini bertujuan untuk menjawab masalah- masalah yang muncul dari penelitian dengan menggunakan data-data yang saling berhubungan dengan Implementasi Kebijakan e-Musrenbang di Kelurahan Gon drong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang.
2.  Studi Lapangan, yaitu dengan mengamati dan terjun langsung di Bappeda yang menjadi objek penelitian untuk mengetahui dan mencari data yang akurat tentang Implementasi Kebijakan Musrenbang secara Online di Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang dengan beberapa kegiatan:
a. Observasion partisipan yaitu peneliti turun dan melihat langsung ke lapangan dengan pengamatan dan mencatat gejala-gejala yang diteliti berhubungan dengan pelaksanaan Musrenbang tahun 2016.
b.  Wawancara, melakukan tanya jawab dengan nara sumber yang mengetahui dan memahami lebih jauh khususnya mengenai Pelaksanaan Musrenbang Online di Kota Tangerang
c. Internet searching , yaitu peneliti mencari informasi-informasi menge- nai pelaksanaan Musrenbang Online di Bappeda Kota Tangerang dengan meng- aksesnya melalui media elektronik.

## Teknik Penentuan Informan
Yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive (pengambilan informan berdasarkan tujuan). Teknik penetuan infor man ini adalah siapa yang akan diambil sebagai anggota infor man diserahkan pada per timbangan pengumpulan data yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.
Penentuan informan dalam peneliti ini berdasarkan objek yang diteliti dan berdasarkan keterkaitan informan tersebut dengan peneli- tian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan yang memahami Musrenbang berbasis website/Online di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang.

## Teknik Analisis Data
Analisa data dalam penelitian ini menggu- nakan metode kualitatif. Analisa data dari ber- bagai sumber tentang implementasi kebijakan musrenbang secara Online di Kota Tangerang. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif merupakan penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alami. Penelitian kualitatif tidak hanya mengumpulkan data, tetapi merupakan peneli- tian yang berdasarkan pada pengumpulan data- data mengenai pelaksanaan e-musrenbang Kota Tangerang.
Ungkapan kualitatif merujuk pada ungkapan yang luas terhadap penelitian yang menghasilkan deskripsi, yaitu berupa kata-kata dan perilaku orang-orang yang dapat di observasi baik lisan maupun tulisan secara faktual, menganalisis dan menginterprestasikan data yang ada.
Penyajian data yang telah disusun berdasar- kan data dan hasil wawancara, observasi, serta tinjauan pustaka yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan di Bappeda dalam
pelaksanaan musrenbang Kota Tangerang

## hASIL PENELITIAN DAN
PEMBAhASAN E-MUSRENBANG Kebijakan Pengembangan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (e-services) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 memberikan gambaran mengenai tahapan penerapan e-Government yang mencakup empat tahapan berikut : Pertama , tahap persiapan, yang meliputi pembuatan situs informasi di setiap lembaga, penyiapan sumberdaya manusia, penyiapan sumberdaya manusia, penyiapan sarana akses, sosialisasi internal dan eksternal.
Kedua , tahap pematangan, meliputi pem- buatan situs informasi interaktif, pembuatan antar muka hubungan dengan lembaga lain.
Ketiga , tahap pemantapan, meliputi pem- buat an situs transaksi pelayanan publik, pem- buatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain; dan
Keempat , tahap pemanfaatan, yang meli- puti pembuatan aplikasi untuk pelayanan G to G (Government to Government) , G to C (Government to Citizen) dan G to B (Government to Business) yang terintegrasi.

## hARAPAN WARGA KELURAhAN GONDRONG DENGAN ADANYA E-MUSRENBANG
Ada beberapa hal yang jadi keluhan masya rakat tentang pola musrenbang, seperti desa/kelurahan tidak memiliki kuasa untuk menentukan program mana yang ingin diker- jakan nantinya, dan banyaknya usulan sekadar memenuhi list program yang diajukan, tanpa ada jaminan berapa jumlah program yang terakomodasi.
Hasil wawancara peneliti dengan ketua RW.04 Kelurahan Gondrong, Data menun- jukkan, dari semua usulan masyarakat setiap tahunnya, program yang terserap dalam peren- canaan dan penganggaran hanya sepersekian persen. Padahal, masyarakat yang awalnya antu- sias ikut dalam proses musrembang menyangka
sebagian besar programnya akan direalisasikan. Kekecewaan ini berimplikasi pada menurunnya tingkat kehadiran dalam proses tahun berikut- nya. Terlebih lagi dengan keaktifan masyarakat pada kegiatan pembangunan lainnya semakin menurun.
Tidak terakomodirnya program-program yang diajukan juga terjadi karena beberapa faktor, seperti kesalahan postur anggaran, program yang bertentangan dengan norma hukum, atau tren dan prioritas pembangunan daerah tidak sesuai dengan program, dan beberapa faktor lainnya Merangkum semua masalah di atas dalam sebuah kerangka program yang holistik dan multi sektor, maka didisain sebuah program perencanaan dan penganggaran yang lebih partisipatif, adil dan merata. Desain program ini mengusahakan prinsip dari, oleh dan un- tuk masyarakat dalam musrenbang terserap dan terakomodisi. Model program ini mem- beri kepastian dan jaminan program dan peng anggaran yang diajukan dapat terealisasi nantinya.
Jika melakukan penelusuran kepada masya- rakat umum, peneliti beranggapan bahwa Pada umumnya masyarakat Kota Tangerang, khususnya Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, masih banyak yang belum tahu tentang program pemerintah dengan nama Musrenbang, tujuan dan manfaat dari program musrenbang. Berbeda dengan para RT dan RW di Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh yang sangat memahami musrenbang sebagai program aspirasi pembangunan daerah.
Harapan masyarakat hingga keluhan- keluhan yang disampaikannya sangat beragam dalam hal menanggapi program musrenbang baik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga kelurahan/desa. Mayoritas keluhan masyarakat Kelurahan Gondrong, Keca matan Cipondoh terkait dengan persoalan drainase, sampah, jalan, gang kecil, kesehatan masyarakat dan penghijauan.

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-MUSRENBANG DI KELURAhAN
GONDRONG, KECAMATAN CIPONDOh , KOTA TANGERANG Musrenbang adalah kebijakan Pemerintah dari Tingkat Pusat hingga Tingkat Kelurahan adalah sebuah produk Pemerintah dengan tujuan memberikan wadah aspirasi rakyat pada sektor pembangunan Daerah hingga daerah terpencilpun berhak mendapatkan perbaikan infrastruktur di darah masing-masing melaui Musrenbang.
Agar lebih jelas memahami Musrenbang sebagai kebijakan Pemerintah, maka peneli- ti mengacu pada pendapat ahli yang mende- finisikan kebijakan publik seperti dikemukakan oleh Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam Howlett dan Ramesh (1995:2) yang mendefinisikan kebijakan publik/ public policy sebagai “suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai,dan praktik- praktik tertentu (a project tedof goals, values, and practices) ”. Senada dengan definisi ini, George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Suwitri (2008:10) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan”.
Dari dua definisi di atas kita bisa melihat bahwa kebijakan publik memiliki kata kunci “tujuan”, “nilai-nilai”, dan “praktik”. Kebijakan publik selalu memiliki tujuan, termasuk Musren bang yang telah lama diproyeksikan oleh pemerintah melalui beberapa rumusan dan kemudian hingga keberlangsungannya sudah bisa di rasakan oleh rakyat Indonesia. Di Kota Tangerang musrenbang telah di- laksanakan dan telah merealisasikan pro- gram- program usulan tingkat kecamatan dan kelurahan, walaupun belum 100% yang di - realisasikan dan masih sangat jauh da lam pen- capaian maksimum pembiayaan pro gram ter- sebut, perhatian Pemerintah telah mem buktikan adanya perubahan pembangunan daerah melalui program ini.
Jurnal Mandiri : Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 1, No. 1, Juni 2017: 9 - 21

## Musrenbang di Kelurahan Gondrong
E-Musrenbang pastinya berbasis website , masyarakat yang mengajukan usulan pemba- ngunan atau kegiatan yang bersifat konstruktif, bisa langsung melihat usulan mereka melalui website resmi yang telah disediakan oleh Pemkot Tangerang. Fungsi dari website tersebut adalah tidak berubah masih sebagai forum musyawarah pemangku kepentingan yang berjenjang dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan hingga tingkat Kota.
Tujuan e-musrenbang adalah data yang diajukan oleh pemangku kepentingan bisa lebih akurat, transparan, dan kegiatan lebih tepat sasaran, serta pengelompokkan jenis usulan pekerjaan lebih mudah hingga memperpendek waktu rekapitulasi data usulan sehingga warga dapat dengan mudah melihat dan memastikan usulan mereka sudah masuk dan diverifikasi Tim Musrenbang atau belum. Jadi aksesnya tidak memerlukan waktu yang relatif lama.
Analisi implementasi e-musrembang dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983), ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni: 1.  Karakteristik dari masalah (tractability of the problems).
2. Karakteristik  kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure implementation).
3.  Variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementations) . Mengacu tiga variabel yang dikatakan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier maka peneliti akan memberi gambaran dalam objek penelitian ini.
Karakteristik dari masalah di Kelurahan Gondrong dan umumnya di kelurahan Kota Tangerang terdapat masalah-masalah sosial dan lingkungan, masalah lingkungan menjadi masalah tersendiri dalam menyelesaikannya dan memerlukan anggaran cukup besar, yakni 105,9 miliar yang di gabung dalam anggaran infrastruktur, seperti dikutip peneliti dalam.
Tangerang kota. go.id/ mobile/ detail berita/2906, selasa 02 November 2010 . “Dari total rencana anggaran tahun 2011 sebesar Rp. 1,58 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp.110 miliar dari anggaran tahun 2010, jumlah yang dianggarkan untuk sektor pendidikan mencapai Rp. 246 miliar, sedangkan infrastruktur Rp 105,9 miliar……” Pada tahun ini yakni 2016 Pemerintah Kota Tangerang menganggarkan dana untuk perbaikan infrastruktur sebesar Rp 261 miliar. Kenaikan anggaran ini naik l2 lebih dari 100% selama 5 tahun.
“Pemerintah Kota Tangerang menyediakan anggaran sebesar Rp 261 miliar untuk mem- bangun dan memperbaiki infrastruktur jalan pada tahun 2016” Tangerang news. com. Kamis (22/1).” Sehingga musrembang menjadi media aspirasi masyarakat seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. Bukan hanya masalah infrastruktur dan lingkungan saja yang dibahas dalam musrenbang, Masih banyak masalah-masalah yang lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan demikian pemerintah menjadikan musrenbang sebagai solusi memecahkan masalah tersebut.
Di Kelurahan Gondrong banyak masalah yang harus dibenahi, yakni masalah infrastruktur jalan, drainase, tempat sampah, baik skala induk maupun skala kecil (drum sampah), dan yang lainnya, dan pada tahun 2013-2014 Kelurahan Gondrong telah menerima kucuran dana dari hasil musrenbang 200 juta rupiah, hal ini masih jauh dari harapan pemangku kewajiban dan masyarakat setempat, karena tingkat kerusakan dengan dana yang telah dikucurkan oleh peme rintah daerah tidak berbanding dengan kerusakan infrastruktur di Kelurahan Gondrong, kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Karakteristik masalah yang terjadi di Kelu- rahan Gondrong adalah masalah yang terbilang sulit untuk segera terselesaikan, dengan alasan: a.  Dana yang tersedia di Pemerintah Daerah belum cukup untuk 13 Kecamatan di Kota
Tangerang.
b.  Infrastruktur di Kota Tangerang, terutama jalan dan lingkungan tergolong rendah dengan banyaknya jumlah penduduk di Kota Tangerang yang sangat padat.
c.  Beberapa kecamatan di Kota Tangerang terdapat titik Banjir pada saat musim Hujan, termasuk di Kelurahan Gondrong.
d.  Mobil yang berbobot tonase hingga melebihi kapasitasnya.
e.  Drainase/ jalan air semakin kotor dan rusak karena kepadatan penduduk dan kesadaran membuang sampah tidak pada tempatnya.
f.  Minimnya tempat sampah induk g.  Serta gang semakin sempit seiring tingginya harga tanah di Kota Tangerang.

## Karakteristik Kebijakan/Undang-undang
Musrenbang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Peme rin tah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN/RPJMD), serta Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M. PPN/01/ 2007-050/264.A/SJ, tanggal 16 Januari 2008 perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2008.
Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilaku-
kan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing guna mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan, antar (stake holders) pemangku kepentingan. Meneg. Perencanaan Pembangunan/ Kepala Bappenas Nomor 2400/M.PPN/05/2003, Tanggal 26 Mei 2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda Tahun 2004).
Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing- masing guna mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan, antar (stake holders) pemangku kepentingan.

## Karakteristik Lingkungan
Berdasarkan arahan revisi RT dan RW Kota Tangerang 2010, struktur kegiatan yang akan dikembangkan di Kecamatan Cipondoh berupa kegiatan permukiman, perdagangan jasa, dan kegiatan industri yang masing-masing kegiatan akan dijadikan sebagai pusat pelayanan untuk mengurangi beban pusat-pusat pelayanan tersebut, dikembangkan sub pusat pelayanan dengan skala pelayanan yang lebih rendah (skala pelayanan lingkungan).
Secara implisit krakteristik lingkungan di Kelurahan Gondrong telah termaktub dalam profil Kecamatan Cipondoh, hal ini Sesuai dengan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang yang telah digariskan dalam RT/RW Kota Tangerang bahwa Kecamatan Cipondoh diarahkan pertumbuhannya sebagai kawasan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dengan pengembangan jenis kegiatan jasa dan perdagangan, industri serta permukiman.
Kelurahan Gondrong merupakan kawasan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dengan pengembangan jenis kegiatan jasa dan perdagangan serta permukiman.
Adapun karakteristik lingkungan di Kelurahan Gondrong yakni: 1)  Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi masyarakat
di Kelurahan Gondrong tergolong me- nengah, artinya pada sisi ekonomi ma- sya  rakat Gondrong berada di tingkat me- nengah keatas karena ada beberapa faktor pendukung yakni dekat dengan pusat pe- me rintahan Kota Tangerang dan sebagian besar bekerja di sektor swasta. Mayoritas masyarakat di Kelurahan Gondrong banyak yang telah mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Atas, hal ini akan menjadi relatif lebih mudah menerima program pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional, karena program-program yang dirumuskan oleh kelurahan dapat diso sialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern.
2)  Dukungan publik terhadap suatu kebijakan menjadi kekuatan dan amunisi Kelurahan Gondrong mengikuti kebijakan Walikota Tange rang yang akan menerapkan E-Musren bang dan dengan modal pengetahuan teknologi masyarakat di Kelurahan Gondrong.
3) Sikap kelompok pemilih (constituency groups) . Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat Kelurahan Gondrong, Keca- matan Cipondoh memang sangat mem- pengaruhi implementasi kebijakan, antara lain; (1) Kelompok pemilih dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar melalui alat-alat elektronik seperti HP dan Internet dengan maksud mengubah keputusan; (2) Kelompok pemilih di Kelurahan Gondrong memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan baik dengan media masa maupun internet terhadap kinerja pemerintah (kelurahan), dan membuat pernyataan yang ditujukan kepada badan legislative atau pada atasannya
yakni Wali Kota.
4). Tingkat komitmen dan ketrampilan aparat sebagai implementor telah menunjukkan kemampuan yang memadai atau memadukan jika nantinya kedepan diterapkan sistem berbasis internet, elektronik maupun ben tuk-bentuk lain. Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tuju an yang telah tertuang dalam kebijakan men jadi jawaban aspirasi masyarakat Kelurahan Gondrong. Melihat fakta-fakta di lapangan khususnya di Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, peneliti tidak menemukan adanya aplikasi e-musrenbang berbasis online sebagai alat bantu kecepatan dan ketepatan usulan pembangunan desa, baik tingkat RW maupun RT.
Saat ini memang kelurahan Gondrong belum menggunakan aplikasi e-Musrenbang seperti yang telah dicanangkan dan disosialisasikan oleh Pemerintah Kota Tangerang, sebelumnya pada pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah tahun 2014, bapak Wali Kota Tangerang mensosialisasikan e-Musrenbang di hadapan Camat, Lurah, RW dan RT se-Kota Tangerang di Aula Akhlakul Karimah, bahkan bukan hanya e-musrenbang saja yang disosialisasikan, akan tetapi yang lebih besar dari e-musrenbang adalah ingin menjadikan Kota Tangerang e-City dalam setiap pelayanan.
Untuk mengungkap bagaimana persepsi warga masyarakat terhadap pelayanan publik berbasis web.maka terlebih dahulu ditanyakan kepada warga masyarakat apakah mereka pernah menggunakan layanan publik yang disediakan. Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:
Dari tabel 1 di atas terlihat bahwa pada umumnya warga masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian ini belum pernah menggunakan layanan publik berbasis elektronik. Tabel tersebut memberikan informasi bahwa pelayanan publik yang berbasis web di Kelurahan Gondrong masih sangat minim penguasaan. Oleh karena itu memang perlu ada kemauan politik dari pihak pemerintah terutama para lurah untuk mengembangkan pelayanan publik yang berbasis ICT.
Selanjutnya untuk pertanyaan yang berkaitan dengan apakah warga masyarakat lebih senang menggunakan pelayanan berbasis elektronik dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas (kontak langsung) dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:
Dari hasil wawancara dengan 5 pegawai dan lurah dapat disimpulkan bahwa penggunaan dengan sistem elektronik/web lebih disenangi,
adapun dengan penelusuran lebih jauh dan mendalam dapat diperoleh informasi bahwa kebanyakan pengguna lebih menyukai pelayanan publik melalui elektronik karena: (1) lebih aman, (2) lebih efisien, (3) tingkat kepastiannya lebih tinggi dibandingkan dengan petugas, dan (4) lebih transparan.
Jika mengacu dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa masyarakat dan pelaku admi- nis trasi/staff di Kelurahan Gondrong dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan yang akan diterapkan nanti, yaitu tentang kebijakan e-musrenbang di Kota Tangerang, khususnya di Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh berimbang antara yang senang dan yang ku- rang menyenangi berbilang seimbang, hal ini memberi sinyal kuat bahwa bagi para pegawai kelurahan lebih senang dengan menggunakan elektronik dikarenakan efisiensi dan transparansi, sedang dari kalangan RW dan RT masih belum

## Tabel 2.
Tanggapan pegawai kelurahan gondrong TenTang apakah lebih baik (Senang) Menggunakan elekTronik/web dibanding berinTerakSi dengan peTugaS
No. Pertanyaan Nama Warga Jawaban 1. Lebih Baik Menggunakan web. Dibanding Petugas Sekel Bagi kami dan terutama saya sebagai sekretaris lebih memilih yang berbasis internet/web. Karena sangat efisien waktu, 2. Bpk. Hendri (Staff) Bagi saya selama masih ada pelatihannya/workshop tentang web yang akan digunakan nanti, insya Allah saya bisa dan saya rasa hal demikian cukup membatu atau bisa dibilang (lebih baik) 3 Bpk. Sulaiman (OB Kelurahan) Haaa…. Web?? Maksudnya Internet ya pak? Benar.! Menurut saya enakan ketemu langsung sama petugasnya pak, bisa dapat jawaban langsung. 4 Ibu Eliyah (Staff) Saya lebih senang dengan yang online, jadi setiap pengajuan tinggal input data, pekerjaan selesai. apalagi seperti saya gini “perempuan” 5 Bpk. H. Rudin (Lurah) Pada prinsipnya semua bisa dilakukan hingga selesai, baik dengan aplikasi maupun bertemu langsung, hanya saja jika menggunakan aplikasi para pegawai di Kelurahan bisa efisiensi waktu dan kecepatan serta ketepatan pengajuan bisa di cek sewaktu-waktu.

## Tabel 1.

## Tanggapan warga TenTang penggunaan layanan berbaSiS webSiTe
No. Pertanyaan Nama Warga Jawaban 1. Apakah bapak pernah menggunakan layanan publik berbasis web? Bpk. Sahrudin (Warga RW.06) Kalau sebagai pengguna saya tidak pernah, tapi kalau bingung saya minta tolong sama teman saya 2. Bpk. Sakir (Warga RW.03) Pernah, tetapi menggunakannya saya belum bisa 3 Bpk H Rokib (Ketua RW 02) Belum sama sekali menggunakan hal-hal seperti itu, menggunakan HP yang banyak programnya saja saya sudah bingung. 4 Bpk. Darif (Ketua RW 05) Untuk sementara ini saya belum menggunakan, yaaa kalau di ajarin kemungkinan saya bisa juga seperti yang lainnya 5 Bpk. H. Sariyanto (Ketua RW 04) Sering sekali, memang sekarang jamannya online , sehingga kita tidak banyak membuang-buang waktu
Sumber: Hasil wawancara, 2 Mei 2016
Arfani, Noer Riza. 2005. Governance dan Pengelolaan Konflik , Makalah disampaikan pada “Worshop Analisis Kebijakan Publik, Magister Studi Kebijakan UGM, Yogyakarta. Atmaja, Arifin P. Soeria. 2005. Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik dan Kritik. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. Asshiddiqie, Jimly. 2009. Komentar Atas Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Sinar Grafika, Jakarta. Bungin, Burhan. 2001. Metode Penelitian Sosial . Airlangga University Press, Surabaya. Dunn, William. 1998. Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Gajah Mada University Press, Yogyakarta Dye, Thomas R.1981. Understanding Public Policy . 3th (Englewood Cliffs,NJ; Prentice Hall). Fattah, Nanang. 2009. Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan: Remaja Rosdakarya . Bandung.
Hasbullah. 2010. Otonomi Pendidikan, Kebijakan Otonomi Daerah dan implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan . PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Kartini, Kartono. 1996. Pengantar Metodologi Riset Sosial . CV. Mandar Maju, Bandung. Nawawi, Hadari. 2007. Metode Penelitian Bidang Sosial . Gajahmada University Press, Yogyakarta Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia. Rosda Karya. Suharto, Edi. 2008. Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik . Alfabeta, Bandung. Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi) . Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Tahir, Arifin, 2014. Buku Ajar Perilaku , Ed.1, Cet. 1--: Deepublish, Agustus, Yogyakarta. Wahab, Abdul. 2007. Analisis Keebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara . Bumi Aksara, Jakarta. William N. Dunn, 2000 Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Gajah Mada University Press, cet. ke-IV, Yogyakarta. Yustika, Ahmad Erani. 2009. P olitik Kebijakan Kajian Teoritis dan Analisis Empiris . Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
menginginkan penggunaan musrenbang elektro- nik, dengan alasan membingungkan dalam hal pengajuan.

## KESIMPULAN
Musrenbang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang No mor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pe nyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Peme - rintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib me- nyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi: Karakteristik dari masalah, Karakteristik Jebijakan/undang-un- dang, dan karakteristik lingkungan, ketiga variable ini mampu membuktikan implementasi E-Musrenbang di Kelurahan Gondrong, Keca- matan Cipondoh, Kota Tangerang Di Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipon- doh berimbang antara yang senang dan yang kurang menyenangi berbilang seimbang, hal ini memberi sinyal kuat bahwa bagi para pegawai kelurahan lebih senang dengan menggunakan elektonik dikarenakan efisiensi dan transparansi, sedang dari kalangan RW dan RT masih belum menginginkan penggunaan musrenbang elek- tronik, dengan alasan membingungkan dalam hal pengajuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin, Rois, dkk. 2003. Perilaku Organisasi . Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Bayu media, Malang. Arifin, Anwar. 2005. Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Balai Pustaka, Jakarta.