## Latar Belakang Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika didalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Heni Susanti, S.H.,M.H

## ABSTRAK
P eredaran  narkotika  di  Indonesia  semakin marak,. hal. itu. dapat. kita. lihat. fakta-fakta. yang  ada  sekarang  bahwa  Indonesia  tidak lagi  sebagai  tempat  peredaran  narkotika bahkan. telah. menjadi. tempat. untuk. memproduksi narkotika. Hal ini dikarenakan Indonesia. dengan. jumlah. penduduk. yang. tinggi  menjadikan  daya  tarik  tersendiri bagi  para  pelaku  kajahatan  narkotika.  Yang menjadi  masalah  pokok  dalam  penelitian ini. adalah. sebagai. berikut:Apakah. yang. melatarbelakangi  penjatuhan  pidana  mati terhadap  pelaku  tindak  pidana  narkotika didalam  uu  no.35  Tahun  2009  Tentang Narkotika?  Pendekatan  masalah  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  yuridis  normatif.  Penelitian  ini mengkaji  sanksi  pidana  mati  didalam  uu no.  35  tahun  2009  tentang  narkotika. Data  yang  diperoleh  dalam  penelitian ini  berasal  dari  Penelitian  kepustakaan (library. research).Yang. melatarbelakangi. terjadinya  penjatuhan  pidana  mati  dalam tindak pidana narkotika adalah dikarenakan kejahatan  narkotika  menimbulkan  dampak buruk.bagi.kehidupan.masyarakat.Indonesia. juga. terhadap. eksistensi. nilai. nilai. budaya. dan.kepribadian.bangsa.yang.akhirnya.akan. melemahkan. ketahanan. dan. kestabilan. nasional. dan. juga. sangat. berdampak. bagi. kehidupan  sosial,  ekonomi,  politik,  budaya sehingga.membahayakan.bangsa.Indonsia.
Kata Kunci : Pidana Mati, Narkotika, uu no. 35 tahun 2009

## A.  Latar Belakang
L atar. belakang. penulisan. ini. disebabkan. karena. saat. ini. peredaran  narkotika  di  Indonesia  semakin  marak,  hal  itu dapat.kita.lihat.fakta-fakta.yang.ada.sekarang.bahwa.Indonesia. tidak  lagi  sebagai  tempat  peredaran  narkotika  bahkan  telah menjadi  tempat  untuk  memproduksi  narkotika.  Hal  ini dikarenakan  Indonesia  dengan  jumlah  penduduk  yang  tinggi menjadikan. daya. tarik. tersendiri. bagi. para. pelaku. kajahatan. narkotika.  Untuk  mencegah  kejahatan  ini  maka  pemerintah mengeluarkan. regulasi. yang. mengatur. kejahatan. ini. secara. maksimal. Undang-Undang yang mengatur tentang narkotika yang sekarang dipergunakan yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang ini terdapat suatu hukuman yang menimbulkan polemik yaitu Pidana Mati, dimana diharapkan mampu. memberikan. efek. jera. terhadap. pelaku. kejahatan. narkotika.
Saat  ini  peredaran  gelap  dan  penyalahgunaan  narkotika dengan. sasaran. potensial. generasi. muda. sudah. menjangkau. berbagai. penjuru. daerah. dan. penyalahgunanya. merata. di. seluruh strata sosial masyarakat. Pada dasarnya narkotika sangat diperlukan.dan.mempunyai.manfaat.di.bidang.kesehatan.dan. ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi berbahaya.jika.terjadi.penyalahgunaan..Oleh.karena.itu.untuk. menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan. ilmu. pengetahuan. di. satu. sisi,. dan. di. sisi. lain. untuk. mencegah  peredaran  gelap  narkotika  yang  selalu  menjurus pada.terjadinya.penyalahgunaan,.maka.diperlukan.pengaturan. hukum di bidang narkotika.
Peraturan. perundang-undangan. yang. mendukung. upaya. pemberantasan  tindak  pidana  narkotika  sangat  diperlukan, apalagi  tindak  pidana  narkotika  merupakan  salah  satu bentuk kejahatan luar biasa yang dilakukan secara sistematis,
menggunakan  modus  operandi  yang  tinggi  dan teknologi.canggih.serta.dilakukan.secara.terorganisir. (organizeci  crime). dan. sudah. bersifat. transnasional. (transnational crime).
Pro dan kontra mengenai pidana mati bukanlah suatu  pertentangan  yang  baru  timbul  di  tengah masyarakat. luas. dan. para. ahli. hukum. namun. telah. terjadi semenjak dahulu dan sebagai bukti, persoalan ini.pernah.diangkat.oleh.J.E.Sahetapy.dalam.skripsinya. yang berjudul “Pidana Mati dalam Negara Pancasila” (telah.dipublikasikan.dalam.judul.yang.sama)..Apakah. pidana  mati  hanya  merupakan  suatu  alasan  murah bagi. penguasa. Negara. sebagai. alat. penegak. untuk. mempertahankan tertib hukum dalam memberantas penjahat-penjahat.ulung.danberkaliber.besar.dengan. ancaman maut, belum termasuk daftar perghitungan terhadap.orang-orang.yang.tak.dapat.dikenakan.baju. penjahat  karena  mereka  adalah  seperti  lazim  diberi julukan  penjahat  politik 1 . merupakan. salah. satu. alasan beliau untuk mempermasalahkan pidana mati dalam tulisannya mengenai eksitensi pidana mati di Indonesia..
Penjatuhan  pidana  mati  tersebut,  tidaklah dijatuhkan. kepada. sembarangan. orang. melainkan. khusus.kepada.pelaku.kejahatan.khusus.(extraordinary crime) ,.yang.dianggap.pelakunya.telahmemperlihatkan. dari. perbuatannya. bahwa. ia. adalah. individu. yang. sangat.berbahaya.bagi.masyarakat,.dan.oleh.karena. itu  harus  dibuat  tidak  berbahaya  lagi  dengan cara. dikeluarkan. dari. masyarakat. atau. pergaulan. hidup 2 (baca  dipidana  mati).  Salah  satu  tokoh  yang mendukung  keberadaan  lembaga  pidana  mati  di negeri.ini.ialah.ialah.R..Santoso.Poedjosoebroto.yang. merupakan. mantan. wakil. ketua. Mahkamah. Agung,. berpendapat  pidana  mati  itu  adalah  merupakan senjata.pamungkas.atau.akhir.dalam.keadilan, 3 .namun. dalam penjatuhan pidana mati haruslah diperhatikan
1 . J.E..Sahetapy,.Pidana Mati dalam Negara Pancasila, P.T..Citra.
Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 5-6.
2 . Leden. Marpaung,. Asas-Teori-Praktik  Hukum  Pidana,  Sinar. Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 105.
3 Djoko  Prakoso  &  Nurwachid, Studi  Tentang  Pendapat- Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal 57.
hal-hal. yang. berkaitan. dengan. hak-hak. si. terpidana. dan. eksekusinya. pun. dilakukan. dengan. cara. yang. patut.dan.berprikemanusiaan.
Sepanjang  tahun  2015  BNN  telah  mengungkap sebanyak  102  kasus  Narkotika  dan  TPPU  yang merupakan. sindikat. jaringan. nasional. dan. internasional,  dimana  sebanyak  82  kasus  telah  P21. Kasus-kasus.yang.telah.diungkap.tersebut.melibatkan. 202 tersangka yang terdiri dari 174 WNI dan 28 WNA. Berdasarkan  seluruh  kasus  Narkotika  yang  telah diungkap, BNN telah menyita barang bukti sejumlah 1.780.272,364 gram sabu kristal; 1.200 mililiter sabu cair;  1.100.141,57  gram  ganja;  26  biji  ganja;  95,86 canna  chocolate ;  303,2  gram happy  cookies ;  14,94 gram. hashish ;  606.132  butir  ekstasi;  serta  cairan prekursor  sebanyak  32.253  mililiter  dan  14,8  gram. Sedangkan.dalam.kasus.TPPU.total.asset.yang.berhasil. disita oleh BNN senilai Rp 85.109.308.337. 4

## B.  Masalah Penelitian
Berdasarkan.uraian.didalam.latar.belakang.diatas,. maka.dapat.dirumuskan.yang.menjadi.masalah.pokok. dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Apakah. yang. melatarbelakangi. penjatuhan. pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika didalam uu no.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?

## C.  Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, adalah.sebagai.berikut:
Untuk. mengetahui. latarbelakangi. penjatuhan. pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika didalam uu no.35 tahun 2009 tentang narkotika.

## D.  STUDI PUSTAKA
Menurut. Sahetapy. dalam. bukunya. Pujiyono,. ada  tiga  alasan  utama  diberlakukannya  pidana  mati
4 Press Release BNN Akhir Tahun 2015, Jakarta 23 Desember 2015
Heni Susanti . Latar Belakang Penjatuhan Sanksi Pidana Mati . . .
di. Indonesia,. yaitu. alasan. berdasarkan. faktor. rasial;. alasan  berdasarkan  faktor  ketertiban  umum;  dan alasan. berdasarkan. hukum. pidana. dan. kriminologi. 5 . Pemberlakuan  pidana  mati  secara  umum  terkait dengan tiga permasalahan pokok didalamnya, yaitu: 1.masalah  landasan  filosofis  pemberlakuannya,  2. Penentuan jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana  mati,  3.  Cara  pelaksanaan  (eksekusi)  pidana mati.
Menurut. teori. absolut,. pidana. adalah. suatu. hal. yang. mutlak. harus. dijatuhkan. terhadap. adanya. suatu. kejahatan.. Muladi. dan. Barda. Nawawi. Arief. berpendapat  bahwa  “pidana  merupakan  akibat mutlak. yang. harus. ada. sebagai. suatu. pembalasan. kepada.orang.yang.melakukan.kejahatan..Jadi.dasar. pembenaran. dari. pidana. terletak. pada. adanya. atau. terjadinya  kejahatan  itu  sendiri”. 6 . Hal. ini. senada. dengan.yang.disampaikan.oleh.Andi.Hamzah.bahwa. pidana. adalah. hal. yang. mutlak. diberikan. sebagai. pembalasan. terhadap. suatu. kejahatan. 7 . Teori. ini. menganggap.bahwa.hukuman.yang.diberikan.kepada. sipelaku  tindak  pidana  menjadi  suatu  pembalasan yang.adil.terhadap.kerugian.yang.diakibatkannya.
Peningkatan. pengendalian. dan. pengawasan. sebagai. upaya. mencegah. dan. memberantas. Tindak. Pidana  penyalahgunaan  dan  peredaran  Narkotika, sangat  diperlukan  karena  kejahatan  Narkotika  pada umumnya  tidak  dilakukan  oleh  perorangan  secara berdiri.sendiri,.melainkan.dilakukan.secara.bersama- sama.bahkan.dilakukan.oleh.sindikat.yang.terorganisasi. secara. mantap,. rapi. dan. sangat. rahasia.. Di. samping. itu,  kejahatan  Narkotika  yang  bersifat  transnasional dilakukan. dengan. menggunakan. modus. operandi. dan.teknologi.canggih,.termasuk.pengamanan.hasil- hasil  kejahatan  Narkotika.  Perkembangan  kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang.sangat.serius.bagi.kehidupan.umat.manusia. 8
5 Pijiyono,  2007, Kumpulan  Tulisan  Hukum  Pidana ,. Mandar. Maju,.Bandung,.hlm.2.
6 . Muladi.dan.Barda.Nawawi.Arief,.Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana , Alumni, Bandung, 1992, hal.10-11.
7 . Andi.Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia ,. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal. 26.
8 . Hadiman,. Menguak  Misteri  Maraknya  Narkoba,. Jakarta,. Yayasan Sosial Usaha Bersama, 1999, hal.39
Secara  defenitif,  Hukum  Pidana  dapat  dibagi ke.dalam. Ius Poenale dan. Ius puniendi .. Ius Puniendi merupakan  segi  subjektif  yang  berarti  hak  untuk menjatuhkan. pidana.Sedangkan. Ius  Poenale secara. sederhana.di.defenisikan.oleh.oleh.Zainal.Abidin.Farid. sebagai.sejumlah.peraturan.hukum.yang.mengandung. larangan.dan.perintah.atau.keharusan.yang.terhadap. larangan.dan.perintah.atau.keharusan.yang.terhadap. pelanggarnya. diancam. dengan. pidana. (sanksi. hukum).bagi.mereka.yang.mewujudkannya. 9 Defenisi. tersebut. menyatakan. bahwa. ada. keharusan. dengan. mengancamkan.sanksi.pidana.terhadap.pelanggarnya,. sehingga. dapat. dikatakan. bahwa. sanksi. pidana. merupakan. unsur. yang. sangat. esensialnya. dalam. hukum pidana. Betapa pentingnya sanksi pidana juga dapat. dilihat. dari. pendapat. Herbet. L.Packer. berikut. mengenai.sanksi.pidana: 10
a.  Sanksi  Pidana  sangatlah  diperlukan,  kita  tidak dapat. hidup,. sekarang. maupun. di. masa. yang. akan.datang.tanpa.pidana;.
b.. Sanksi.pidana.merupakan.alat.atau.sarana.terbaik. yang.tersedia,.yang.kita.miliki.untuk.menghadapi. bahaya-bahaya. besar. dan. segera. serta. untuk. menghadapi.ancaman-ancaman.dari.bahaya;.
c.    Sanksi  Pidana  suatu  kertika  merupakan  “ penjamin utama atau terbaik “ dan suatu ketika merupakan  “  pengancam  yang  utama”  dari kebebasan. manusia.. Ia. merupakan. penjamin. apabila. digunakan. secara. hemat-cermat. dan. secara. manusiawi;. ia. merupakan. pengancam,. apabila. digunakan. secarasembarangan. dan. secara.paksa..

## Teori Keadilan
Teori. Hukum. tentang. keadilan. telah. menjadi. wacana. yang. berkembang. dinamis. seiring. dengan. berjalannnya. waktu.. Plato. berpendapat. bahwa.
9 . Zainal.Abidin,. Hukum Pidana I , (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hlm.1 10 . Tongat,. Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di  Indonesia ,. (Malang:. Penerbitan. Universitas. Muhammadiyah. Malang, 2004) hlm.9
Heni Susanti . Latar Belakang Penjatuhan Sanksi Pidana Mati . . .
pembagian.kerja.yang.diatur.sesuai.dengan.bobot.serta. bidang keahlian dan keterampilan setiap warga yang disebut. keadilan.. Filsuf. Yunani. kuno. ini. mengatakan. “the  proper  functioning  of  money  making  class,  the helpers, and the guardians each doing its own work in  the  state......would  be  justice  and  would  render the city just ”. (berfungsinya kelas yang menghasilkan uang,.para.pembantu.dan.para.penjaga.sebagaimana. mestinya,  masing-masing  melakukan  tugasnya  di dalam. negara.....merupakan. keadilan. yang. akan. menjadikan.negara.itu.adil)..
Hampir. lima. ratus. tahun. kemudian. Ulpianus. seorang. ilmuan. hukum. Romawi. mencoba. mendefinisikan  keadilan.  Ulpianus  menjadi  terkenal dengan ucapannya “ iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi” (keadilan.adalah. kehendak.yang.bersifat.tetap.dan.pada.akhirnya.untuk. memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang menjadi haknya). Pengertian ini diserap oleh Justinianus dalam Corpus.Juris.Civilis.“Juris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non Iaedere, suum cuiquae tribuere ” (peraturan-peraturan.dasar.dari.hukum.hidup.dengan. patut, tidak merugikan orang lain dan memberi orang lain.apa.yang.menjadi.bagiannya) 11
Thomas  Aquinas  berpendapat  bahwa  keadilan itu. terdiri. atas. dua. kelompok,. yaitu. keadilan. umum. (justitia  generalis). dan. keadilan. khusus.. Keadilan. umum. adalah. keadilan. menurut. kehendak. Undang- Undang,  yang  harus  ditunaikan  demi  kepentingan umum.. Sedangkan. keadilan. khusus. adalah. keadilan. atas.dasar.kesamaan.atau.proporsionalitas..Keadilan. khusus  ini  dibedakan  menjadi  keadilan  distributif dan  keadilan  kumutatif. 12 Keadilan  distributif  adalah keadilan. yang. secara. proporsional. diterapkan. di. lapangan. hukum. publik. secara. umum.. dan. keadilan. komutatif  adalah  keadilan  dengan  mempersamakan antara.prestasi.dengan.kontraprestasi..
Jauh  sebelum  Aquinas,  Aristoteles  sudah memformulasi. tentang. apa. yang. disebut. keadilan.. Menurut. Aristoteles 13 ,. Keadilan. harus. dibagikan. 11 . Ibid, hal. 106
12 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, Pokok-pokok Filsafat Hukum , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 156 13 . Ibid.
oleh. negara. kepada. semua. orang,. dan. hukum. yang. mempunyai.tugas.menjaganya.agar.keadilan.sampai. kepada. semua. orang.. Lebih. lanjut. Aristoteles 14 . mendefenisikan. keadilan. sebagai. suatu. kebijakan. politik  yang  aturan-aturannya  menjadi  dasar  dari peraturan. negara. dan. aturan-aturan. ini. merupakan. ukuran tentang apa yang hak. Aristoteles mendekati masalah. keadilan. dari. segi. persamaan.. Hukum. hendaknya. menjaga. agar. pembagian. yang. demikian. senantiasa  terjamin  dan  dilindungi  dari  perkosaan- perkosaan. terhadapnya,. dalam. hubungan. ini. dibedakan.antara 15 keadilan distributif yang merupakan keadilan.yang.mempersoalkan.bagaimana.negara.atau. masyarakat. membagi-bagi. sumber. daya. itu. kepada. orang-orang dan keadilan korektif yang keadilan yang menetapkan. kriteria. dalam. melaksanakan. hukum. sehari-hari,. kita. harus. mempunyai. standar. umum. untuk  memulihkan  akibat  tindakan  yang  dilakukan orang.dalam.hubungannya.satu.sama.lain
Teori.keadilan.selanjutnya.berasal.dari.John.Rawls. yang. dipandang. sebagai. teori. keadilan. yang. paling. komprehensi. sampai. saat. ini.. Rawls. berpendapat. perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan  kepentingan  bersama 16 .. Bagaimana. ukuran. dari. keseimbangan.itu.harus.diberikan,.itulah.yang.disebut. keadilan. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar.karena.hanya.dengan.keadilanlah.ada. jaminan  stabilitas  hidup  manusia.  Agar  tidak  terjadi benturan  kepentingan  pribadi  dan  kepentingan bersama. itu,. perlu. ada. aturan-aturan.. Untuk. itu. diperlukan.hukum.sebagai.wasitnya..Pada.masyarakat. maju,  hukum  baru  akan  ditaati  apabila  ia  mampu meletakkan.prinsip-prinsip.keadilan

## Teori Penegakan Hukum
Penegakan. hukum,. menurut. Siswantoro. Sunarso 17 tidak  terlepas  dari  beberapa  unsur  yang 14 Satjipto  Raharjo,  Ilmu  Hukum,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, thn 2000, hal. 163
15 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, Pokok-pokok Filsafat Hukum ,. Loc.Cit.
16 . Ibid , hal. 161
17 . . Siswantoro. Sunarso,. Penegakan  Hukum  Psikotropika,. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta,thn 2004 hal. 69
Heni Susanti . Latar Belakang Penjatuhan Sanksi Pidana Mati . . .
tidak terpisahkan satu sama lain, antara lain 18 ;

## 1.  Peranan Penegak Hukum
Peranan  penegak  hukum  dalam  arti  fungsi dan. maknanya. merupakan. bagian. dari. konsep. struktur. hukum.. Oleh. sebab. itu,. sebelum. dilakukan. pembahasan. tentang. peranan. penegak. hukum,. terlebih dahulu diketahui tentang pengertian sistem hukum.. Friedman 19 . menggambarkan. sebuah. sistem. hukum.terdiri.dari;.
Aspek  pertama  adalah  struktur,  yang  meliputi institusionalisasi  kedalam  entitas-entitas  hukum dalam. rangka. menegakkan. dan. mempertahankan. subtansi.hukum.atau.dengan.kata.lain.struktur.hukum. merupakan. aparat. penegak. hukum. yang. berpaut. pada sistem peradilan, seperti pengacara, polisi, jaksa, hakim,.jurusita.dan.penegak.hukumlainnya 20 .
Aspek  kedua  adalah  substansi  yang  meliputi; seperangkat kaidah hukum, seperti aturan, norma dan perilaku.nyata.manusia.yang.berada.dalam.sistem.itu.. Termasuk pula dalam pengertian substansi ini adalah semua produk hukum seperti keputusan, aturan baru yang.disusun.dan.dihasilkan.oleh.orang.yang.berada. dalam.sistem.itu.pula. 21
Aspek ketiga adalah budaya hukum yang meliputi; kepercayaan,. nilai,. pemikiran. serta. harapannya.. Struktur. hukum. dapat. diibaratkan. sebagai. sebuah. mesin.. Substansi. adalah. apa. yang. dihasilkan. atau. dikerjakan. oleh. mesin. itu.. Budaya. hukum. adalah. apasaja. atau. siapa. saja. yang. memutuskan. untuk. menghidupkan  atau  mematikan  mesin  itu,  serta
18 . Bandingkan.juga.dengan.Soerjono.Soekanto.yang.mengatakan. bahwa.ada.5.faktor.yang.mempengaruhi.penegakan.hukum,.antara. lain;.faktor.hukumnya.sendiri,.faktor.penegak.hukumnya,.faktor. sarana. dan. fasilitas. yang. mendukung. penegakan. hukum,. faktor. masyarakat,.faktor.kebudayaan,.lihat.dalam.Soerjono.Soekanto,. 1983, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,.PT.. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 5
19 Siswantoro Sunarso, 2004, Penegakan Hukum Psikotropika , Loc.Cit. 20 M.Laica  Marzuki,  2005, Berjalan-jalan  di  Ranah  Hukum ,. Konstitusi  Pers,  Jakarta  dalam  Yuliandri,  2009, Asas-Asas Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangany  yang  Baik (Gagasan  Pembentukan  Undang-undang  Berkelanjutan),. PT. Grafindo Persada, Jakarta, hal.32
21 . Ibid , hal. 33
bagaimana.mesin.itu.harus.digunakan. 22
Friedman. selanjutnya. menguraikan. tentang. fungsi.sistem.hukum,.yakni 23 ;
a). Fungsi. kontral. sosial. ( social  control ).. Menurut. Donal. Black. bahwa. semua. hukum. adalah. berfungsi.sebagai.kontrol.sosial.dari.pemerintah.
b). Berfungsi. sebagai. cara. penyelesaian. sengketa. (dispute  settlement )  dan  konflik  ( conflict)..
Penyelesaian. sengketa. ini. biasanya. untuk. penyelesaian. yang. sifatnya. berbentuk. pertentangan. lokal. berskala. kecil.. Sebaliknya. pertentangan-pertentangan.yang.bersifat.makro. dinamakan konflik.
c). Fungsi. redistribusi. atau. fungsi. rekayasa. sosial. (redistributive function  or  social  enginering function)..Fungsi.ini.mengarah.pada.penggunaan. hukum.untuk.mengadakan.perubahan.sosial.yang. berencana.yang.ditentukan.oleh.pemerintah.
d). Fungsi. pemelihara. sosial. ( social  maintenance function),.fungsi.ini.berguna.untuk.menegakkan. struktur.hukum.agar.tetap.berjalan.sesuai.dengan. aturan.mainnya.(rule of the game).
Berdasarkan.hal.tersebut.diatas,.dapat.dikatakan. bahwa. fungsi. penegakan. hukum. adalah. untuk. mengaktualisasikan.aturan-aturan.hukum.agar.sesuai. dengan.yang.dicita-citakan.oleh.hukum.itu.sendiri,.yakni. mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan.bingkai.(frame work).yang.telah.ditetapkan.oleh. Undang-Undang.atau.hukum..Sehingga.yang.menjadi. inti dan arti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto 24 . untuk. menyerasikan. hubungan. nilai-nilai. yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/an-pandangan menilai. yang. mantap. dan. mengejawantahkan. dan. sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir,.untuk.menciptakan.(sebagai.social enginering),. memelihara. dan. mempertahankan. (sebagai. social control ).kedamaian.pergaulan.hidup.dapat.terwujud.
22 Siswantoro Sunarso, 2004, Penegakan Hukum Psikotropika,. Loc.Cit . 23 . Ibid , hal. 70 24 Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,.Op.Cit,.hal..5
Heni Susanti . Latar Belakang Penjatuhan Sanksi Pidana Mati . . .

## Latar. belakang. diundangkannya. Undang-
Undang  Nomor  22  Tahun  1997  dapat  dilihat dalam. penjelasan. undang-undang. tersebut,. yakni. peningkatan. pengendalian. dan. pengawasan. sebagai. upaya.mencegah.dan.memberantas.penyalahgunaan. dan peredaran gelap narkotika. Kejahatan-kejahatan narkotika  pada  umunya  tidak  dilakukan  oleh  secara perorangan.secara.berdiri.sendiri,.melainkan.dilakukan. secara.bersama-sama.bahkan.dilakukan.oleh.sindikat. yang. terorganisasi. secara. mantap,. rapi,. dan. sangat. rahasia.
Kebijakan. Hukum. Pidana. terkait. sanksi,. pemidanaan.dan.pemberatan.dalam.Undang-Undang. Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak begitu berbeda  dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 1976 tentang Narkotika. Dari segi jenis sanksi, sanksi yang digunakan dalam Undang-Undang22 Tahun 1997 tentang  Narkotika  berupa  sanksi  pidana  dan  sanksi tindakan ( maatregel ). Sanksi pidana meliputi pidana pokok  yaitu  berupa  :  pidana  mati,  penjara  seumur hidup,.penjara.dengan.batasan.waktu.tertentu,.pidana. kurungan,. pidana. denda. serta. pidana. tambahan. berupa: pencabutan hak tertentu kecuali untuk tindak pidana. yang. dijatuhi. pidana. kurungan. atau. pidana. denda  tidak  lebih  dari  Rp  5.000.000,00  (  lima  juta rupiah ) dan perampasan hasil tindak pidana narkotika. Sedangkan  sanksi  tindakan  (maatregel)  berupa  : rehabilitasi yang meliputi pengobatan dan perawatan serta. pengusiran. dan. pelarangan. memasuki. wilayah. Indonesia. bagi. warga. negara. asing. yang. melakukan. tindak  pidana  di  Indonesia  setalah  menjalani  sanksi pidana.
Kebijakan. Hukum. Pidana. terkait. sanksi. pidana,. pemidanaan,  tindakan  dan  pemberatan  dalam Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika adalah:
1.   Sanksi yang digunakan yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan (maatregel)
2.   Untuk sanksi pidana meliputi pidana pokok yaitu berupa  :  pidana  mati,  penjara  seumur  hidup, penjara.dengan.batasan.waktu.tertentu,.pidana. kurungan,.pidana.denda.serta.pidana.tambahan.
berupa:. pencabutan. hak. tertentu. terhadap. korporasi berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan.status.badan.hukum..
Untuk  sanksi  tindakan  ( maatregel). berupa. :. rehabilitasi. medis. dan. sosial. serta. pengusiran. dan. pelarangan. memasuki. wilayah. Indonesia. bagi. warga. negara  asing  yang  melakukan  tindak  pidana  di Indonesia.setalah.menjalani.sanksi.pidana..
1.  Jumlah/lamanya  sanksi  pidana  bervariasi: untuk. pidana. denda. berkisar. antara. Rp.1.000.000,00  (satu  juta  rupiah)  sampai Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).. Apabila. kejahatan. dilakukan. oleh. korporasi. dapat. dikenakan. pemberatan. sebanyak  3  (tiga)  kali  lipat  dari  pidana dendayang. diancamkan.. Dan. untuk. pidana. penjara berkisar antara 1 (satu) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun.

## E.  PEMBAHASAN
Hukum dibuat untuk mengatur agar kepentingan- kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat, dan. negara. dapat. dijamin. dan. diwujudkan. tanpa. merugikan. pihak. yang. lain. 25 . Sanksi. pidana. merupakan. penjatuhan. hukuman. yang. diberikan. kepada. seseorang. yang. dinyatakan. bersalah. dalam. melakukan. perbuatan. pidana.. Jenis-jenis. pidana. ini. sangat bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup,.pidana.penjara,.pidana.kurungan.dan.pidana. denda. yang. merupakan. pidana. pokok,. dan. pidana. pencabutan. hakhak. tertentu,. perampasan. baran- barang. tertentu,. dan. pengumuman. putusan. hakim. yang. kesemuanya. merupakan. pidana. tambahan.. Tujuan.dari.sanksi.pidana.menurut.Bemmelen.adalah. untuk  mempertahankan  ketertiban  masyarakat,  dan mempunyai. tujuan. kombinasi. untuk. menakutkan,. memperbaiki. dan. untuk. kejahatan. tertentu. membinasakan. 26
25 Andi Hamzah,. dan A. Sumangelipu, Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kinidan Di Masa Depan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm 31.
26 J.M van Bemmelen Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum),Terjemahan Hasnan, Bina Cipta, Bandung 1987, h.
Heni Susanti . Latar Belakang Penjatuhan Sanksi Pidana Mati . . .
Penjatuhan  pidana  mati  tidaklah  dijatuhkan kepada.sembarangan.orang.melainkan.khusus.kepada. pelaku. kejahatan. khusus. (extraordinary  crime),. yang. dianggap. pelakunya. telahmemperlihatkan. dari. perbuatannya.bahwa.ia.adalah.individu.yang.sangat. berbahaya.bagi.masyarakat,.dan.oleh.karena.itu.harus. dibuat tidak berbahaya lagi dengan cara dikeluarkan dari.masyarakat.atau.pergaulan.hidup 27 .(baca.dipidana. mati). Salah satu tokoh yang mendukung keberadaan lembaga pidana mati di negeri ini ialah ialah R. Santoso Poedjosoebroto.yang.merupakan.mantan.wakil.ketua. Mahkamah Agung, berpendapat pidana mati itu adalah merupakan. senjata. pamungkas. atau. akhir. dalam. keadilan, 28 namun  dalam  penjatuhan  pidana  mati haruslah diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak.si.terpidana.dan.eksekusinya.pun.dilakukan. dengan.cara.yang.patut.dan.berprikemanusiaan.
Pro dan kontra mengenai pidana mati bukanlah suatu  pertentangan  yang  baru  timbul  di  tengah masyarakat. luas. dan. para. ahli. hukum. namun. telah. terjadi semenjak dahulu dan sebagai bukti, persoalan ini.pernah.diangkat.oleh.J.E.Sahetapy.dalam.skripsinya. yang berjudul “Pidana Mati dalam Negara Pancasila” (telah.dipublikasikan.dalam.judul.yang.sama)..Apakah. pidana  mati  hanya  merupakan  suatu  alasan  murah bagi. penguasa. Negara. sebagai. alat. penegak. untuk. mempertahankan tertib hukum dalam memberantas penjahat-penjahat.ulung.danberkaliber.besar.dengan. ancaman maut, belum termasuk daftar perghitungan terhadap.orang-orang.yang.tak.dapat.dikenakan.baju. penjahat  karena  mereka  adalah  seperti  lazim  diberi julukan  penjahat  politik 29 . merupakan. salah. satu. alasan beliau untuk mempermasalahkan pidana mati dalam tulisannya mengenai eksitensi pidana mati di Indonesia..
128, dalam Mahrus Ali, KejahatanKorporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan  Bagi  Penanggulangan  Kejahatan  Korporasi,  ArtiBumi Intaran, Yogyakarta, 2008 h. 137.
27 . .Leden.Marpaung,.Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar. Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 105.
28 Djoko  Prakoso  &  Nurwachid, Studi  Tentang  Pendapat- Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal 57.
29 . . J.E.. Sahetapy,. Pidana  Mati  dalam  Negara  Pancasila,  P.T.. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 5-6.
Secara  Etimologi  narkotika  berasal  dari  kata “Narkoties” yang sama artinya dengan kata “Narcosis” yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh. terhadap. otak. sehingga. menimbulkan. perubahan.pada.perilaku,.perasaan,.pikiran,.persepsi,. kesadaran,.dan.halusinasi.disamping.dapat.digunakan. dalam.pembiusan 30
Masalah  pidana  mati,  telah  menjadi  perhatian para ahli hukum pidana, krimonologi, dan victimologi, terutama.berhubungan.dengan.falsafah.pemidanaan,. bahwa. pemidanaan. bukan. hanya. bertujuan. agar. terpidana. menjadi. jera,. tetapi. juga. harus. memperhatikan  korban,  sehingga  berkembanglah pendekatan teori restrtoaktif justice. 31 .Arief.Bernard. Sidharta,. mengemukakan. pandangannya. tentang. pidana mati yaitu; 32
1.   Pandangan  hidup  Pancasila  berpangkal  pada kenyataan. bahwa. alam. semesta. dengan. segala. hal. yang. ada. di. dalamnya. yang. merupakan. suatu.keseluruhan.yang.terjalin.secara.harmonis. diciptakan.oleh.Tuhan.Yang.Maha.Esa..Tidak.suatu. pun.yang.ada.di.dalam.alam.semesta.yang.berdiri. sendiri.terlepas.dari.perakitannya.dengan.isi.alam. semesta.yang.lainya;
2... Juga.manusia.diciptakan.oleh.Tuhan.dan.tujuan. akhir.kehidupannya.adalah.untuk.kembali.kepada. sumber. asalnya,. yakni. Tuhan.. Tiap. manusia. individual.dilengkapi.dengan.akal.budi.dan.nurani. yang.memungkinkan.manusia.membedakan.yang. baik  dari  yang  buruk,  yangadil  dari  yang  tidak adil, yang manusiawi dari yang tidak manusiawi yang  perlu  dari  yang  tidak  perlu,  yang  harus dan  yang  tidak  harus  dilakukan,  yang  boleh dan. yang. dilarang,. dan. dengan. itu. manusia. individual. memiliki. kebebasan. dan. kemampuan. untuk menentukan sendiri pilihan tindakan yang (akan). dilakukannya. serta. kehidupan. yang. ingin.
30 Moh.  Taufik  Makarao.  Tindak  Pidana  Narkotika.  Ghalia Indonesia. Jakarta. 2003. Hlm. 21
31 Arief.  Bernard  Sidharta.  Analisis  Filosofikal  Terhadap Hukuman Mati di Indonesia.Makalah disampaikan dalam lokakarya yang.diselenggarakan.oleh.Komisi.Hak.AsasiManusia,.(Bandung,.7. Desember 2005).
32 . . Bambang. Poernomo.. Hukum. Pidana,. Kumpulan. Karangan. Ilmiah. (Jakarta BinaAksara, 1982), him17
Heni Susanti . Latar Belakang Penjatuhan Sanksi Pidana Mati . . .
dijalaninnya. Karena itu, tiap manusia individual bertanggung.jawab.untuk.perbuatan.yang.telah. atau. akan. dilakukannya.. Adanya. akal. budi. dan. nurani.itu.menjadi.landasan.dari.bermartabatan. manusia;
3.  Telah  dikemukakan  bahwa  eksistensi  manusia dikodratkan. dalam. kebersamaan. dengan. sesamanya.. Dengan. demikian. penyelenggaraan. kehidupan. manusia. atau. proses. Inerealisasikan. diri  dari  setiap  manusia  berlangsung  di  dalam kebersamaannya.itu,.yakni.di.dalam.masyarakat.
. Untuk.dapat.Inerealisasikan.dirinya.secara.wajar,. manusia  memerlukan  adanya  ketertiban  dan keteraturan. (berehenbaarheid,. prediktabilitas,. hal. yang. dapat. diperhitungkan. terlebih. dahulu). di.dalam.kebersamaannya.itu;
4.. Terbawa. oleh. kodrat. kebersamaan. dengan. sesamanya. itu. maka. hukum. harus. bersifat. kekeluargaan;
5.  Penyelenggaraan ketertiban itu adalah penghormatan. atas. martabat. manusia,. maka. rujuan. hukum. berdasarkan. Pancasila. adalah. pengayoman terhadap manusia dalam arti pasif maupun  aktif.  Dalam  arti  pasif  meliputi  upaya mencegah  tindakan  sewenang-wenang  dan pelanggaran hak. Dalam arti aktif meliputi upaya menumbuhkan. kondisi. sosial. yang. manusiawi. dan. mendorong. manusia. merealisasikan. diri. sepenuh  mungkin.  Tujuan  hukum  itu  meliputi juga. pemeliharaan. dan. pengembangan. budi. pekerti  kemanusiaan  dan  cita-cita  moral  yang luhur.berdasarkan.Ketuhanan.Yang.Maha.Esa;
6... Sanksi. Pidana. adalah. salah. satu. bentuk. dari. sanksi.hukum,.yakni.akibat.tertentu.yang.dapat. (seharusnya). dikenakan. kepada. seseorang. karena. perbuatannya. yang. memenuhi. syarat- syarat. yang. ditetapkan. dalam. kaidah. Hukum. Pidana..Perbuatan.yang.memenuhi.syarat-syarat. tertentu. itu. pada. dasarnya. adalah. perbuatan. yang. langsung. menindas. martabat. manusia. dan. atau. membahayakan. eksistensi. masarakat. manusia..Karena.itu,.sanksi.pidana.(biasa.disebut.
hukuman). adalah. merupakan. pengenaan. penderitaan.atau.hal.yang.dirasakan.sebaga.hal. yang  tidak  enak  (merugikan)  bagi  yang  dikenai. Pengenaan. penderitaan. kepada. seseorang. oleh. negara.menuntut.pertanggungjawaban;
7.. Agar. dapat. dipertanggungjawabkan,. maka. pertama-tama. sanksi. pidana. itu. harus. meru- pakan. pernyataan. secara. konkrit. tentang. penilaian. masyarakat. terhadap. perbuatannya. yang.dilakukan.oleh.terpidana:.bahwa.perbuatan. itu. buruk,. menindas. martabat. sesamanya. dan. membahayakan. eksistensi. masyarakat. manusia. yang.sehat..Kedua,.sanksi.pidana.harus.merupakan. peringatan.agar.orang.menjauhi.perbuatan.yang. dapat. membawa. akibat. pengenaan. pidana. itu  (perbuatan  yang  dinilai  burukjdst).  Ketiga, pengenaan. pidana. itu. harus. diarahkan. untuk. mendorong. terpidana. agar. mengaktualisasikan. nilai-nilai.kemanusiaannya.sehingga.akan.mampu. mengendalikan. kecenderungan-kecenderungan. yang negativ. Hukuman mati sebagai sanksi pidana tidak memenuhi aspek pertama dan aspek ketiga yang harus ada pada sanksi pidana seperti yang dikemukakan  diatas.  Jadi,  hukuman  mati  hanya mempunyai.aspek.untuk.mendeter.(menangkal). orang. lain. agar. jangan. melakukan. perbuatan. yang. menyebabkan. pidana. dikenakan. hukuman. mati.  Jadi,  pada  hakikatnya,  hukuman  mati menetapkan. manusia. hanya. sebagai. alat. untuk. mencapai. tujuan. tertentu. yang. bukan. manusia. yang  dikenainya.  Ini  berarti  bahwa  hukuman mati segera langsung bertentangan dengan titik tolak. dan. tujuan. dari. hukum. itu. sendiri,. yakni. penghormatan. atas. martabat. manusia. dalam. kebersamaannya.. Dengan. demikian,. dapatlah. disimpulkan. hakwa. pada. hakikatnya. hukuman. mati  tidak  mempunyai  tempat  dalam  gagasan hukum.berdasarkan.Pandangan.Hidup.Pancasila. (Kekeluargaan).
Bambang. Poernomo, 33 . mengemukakan. pan- dangannya  tentang  pidana  mati  dapat  dipertang-
33 . Bambang. Poernomo.. Hukum. Pidana,. Kumpulan. Karangan. Ilmiah. (Jakarta. BinaAksara. 1982), him. 17.
Heni Susanti . Latar Belakang Penjatuhan Sanksi Pidana Mati . . .
gungjawabkan. dalam. negara. Pancasila,. yang. diujudkan. sebagai. perlindungan. individu. sekaligus. juga.melindungi.masyarakat.demi.terciptanya.keadilan. dan.kebenaran.dalam.hukum.berdasarkan.Ketuhanan. Yang Maha Esa. Berdasarkan hasil penelitian praktek pelaksanaan. pidana. penjara. yang. diderita. dalam. waktu. yang. lama,. oleh. sekelompok. narapidana. di. Nusakambangan dan landasan filosofis Pancasila yang tidak  menutup  pintu  terhadap  eksistensi  ancaman pidana  mati,  diperoleh  kesimpulan,  daripada mempergunakan. cara. proses. likuidasi. kehidupan. seseorang. di. dalam. ruang. sekapan. akan. lebih. baik. dengan  ancaman  yang  keras  melalui  pidana  mati, terutama.terhadap.kejahatan.berat,.makar,.kejahatan. korupsi.dan.kejahatan.penyeludupan..Untuk.itu.pidana. mati masih diperlukan dengan berbagai alasan;
a.   Baik  dalam  pelaksanaan  pidana  mati  maupun pidana. penjara,. apabila. terjadi. putusan. hakim,. menurut  kenyataan  temyata  tidaklah  mudah untuk.memperbaikinya;
b... Berdasarkan. landasan. Pancasila. yang. dikaitkan. dengan.perkembangan.ilmu.pengetahuan.hukum. harus. ditarik. garis. pemikiran. kemanfaatannya. demi  kepentingan  umum  bagi  masyarakat  lebih didahulukan  baru  kemudian  bagi  kepentingan individu.. Manakala. ada. pertentangan. atas. dua. pola kepentingan, maka memakai sandaran cara berpikir  bahwa  bekerjanya  tertib  hukum  yang efficient  lebih  baik  mulai  bertitik  tolak  kepada kepentingan  masyarakat  yang  menjadi  dasar di  atas  kepentingan-kepentingan  lain,  dalam arti  tidak  terdapat  ketertiban  hukum,  maka kepentingan yang lain tidak dapat dilaksanakan. Dan. di. samping. itu. dasar. pembenaran. untuk. pencegakan ketidakadilan yang ditimbulkan oleh kejahatan.adalah.alasan.sub.sociale.merupakan. suatu kepentingan umum bagi masyarakat yang mempunyai sifat lebih tinggi;
c... Dalam. hal. berbicara. tentang. budaya. dan. peradaban  bangsa  Indonesia  tidaklah  mungkin berslogan  melambung  tinggi  melampaui kenyataan. dari. peradaban. bangsa-bangsa. lain,.
terutama.terhadap.negara.tetangga.yang.dalam. kenyataan  peradabannya  tidak  menjadi  rcndah karena. masih. mengancam. dan. menjatuhkan. pidana mati;
d... Ilmu.pengetahuan.tentang.tujuan.hukum.pidana. dan  pemidanaan  tidak  dapat  melepaskan  sama sekali sikap alternatif pidana dari unsur-unsur yang berupa.pembalasan,.tujuan.umum,.tujuan.khusus,. pendidikan,.menakutkan.dan.membinasakan.bagi. kejahatan-kejahatan. tertentu,. di. mana. masing- masing  tujuan  itu  dipergunakan  secara  selektif dan  effektif  menurut  keperluan  sesuai  dengan peristiwanya.
Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  terus optimalisasikan  kinerja  di  seluruh  lini  dalam Pencegahan. dan. Pemberantasan. Penyalahgunaan. dan  Peredaran  Gelap  Narkotika  (P4GN).  Langkah- langkah.perbaikan,.loyalitas,.serta.dedikasi.dilakukan. oleh.seluruh.anggota.BNN.dalam.rangka.pencapaian. sasaran-sasaran. yang. telah. ditetapkan.. Hal. tersebut. berjalan.linier.dengan.adanya.penurunan.prevalensi. pecandu dan penyalah guna Narkotika yang menurut hasil penelitian pada tahun 2008 oleh BNN bersama pusat penelitian dan kesehatan (Puslitkes) Universitas Indonesia,diproyeksikan  pada  tahun  2015  mencapai angka  2,8%,  namun  pada  penelitian  terbaru  pada tahun  2015  tercatat  angka  prevalensi  hanya  sekitar 2,2%  yang  berarti  terdapat  adanya  penurunan sebanyak 0,6%. 34
Sepanjang  tahun  2015  BNN  telah  mengungkap sebanyak  102  kasus  Narkotika  dan  TPPU  yang merupakan. sindikat. jaringan. nasional. dan. internasional,  dimana  sebanyak  82  kasus  telah  P21. Kasus-kasus.yang.telah.diungkap.tersebut.melibatkan. 202 tersangka yang terdiri dari 174 WNI dan 28 WNA. Berdasarkan  seluruh  kasus  Narkotika  yang  telah diungkap, BNN telah menyita barang bukti sejumlah 1.780.272,364 gram sabu kristal; 1.200 mililiter sabu cair;  1.100.141,57  gram  ganja;  26  biji  ganja;  95,86 canna chocolate; 303, gram happy cookies; 14,94 gram hashish; 606.132 butir ekstasi; serta cairan prekursor
34 BNN. Press Release Akhir Tahun 2015, Jakarta 23 Desember Tahun 2015B/PR 153/XII/2015/HUMAS
Heni Susanti . Latar Belakang Penjatuhan Sanksi Pidana Mati . . .
sebanyak 32.253 mililiter dan 14,8 gram. Sedangkan dalam.kasus.TPPU.total.asset.yang.berhasil.disita.oleh. BNN senilai Rp 85.109.308.337.
BNN. melakukan. penindakan. tanpa. pandang. bulu,. baik. pria,. wanita,. warga. negara. Indonesia,. warga. negara. asing,. karyawan,. mahasiswa,. oknum. aparat  yang  terbukti  terkait  dalam  kasus  Narkotika. Hal ini dibuktikan dengan adanya tindakan yang tegas terhadap oknum yang terbukti terlibat kasus peredaran gelap Narkotika, yang saat ini sedang menjalani proses hukum  dan  kode  etik.  BNN  juga  tidak  segan-segan menggunakan.senjata.untuk.penegakan.hukum.dalam. memerangi.para.kurir.dan.bandar..Kesungguhan.BNN. dalam menghentikan penyelundupan serta peredaran gelap  Narkotika  diharapkan  dapat  ditindaklanjuti dengan. memberikan. sanksi. hukuman. yang. seberat- beratnya. terhadap. para. tersangka,. termasuk. dalam. penetapan  hukuman  mati.  Berdasarkan  data Direktorat. Tindak. Pidana. Umum. Lainnya,. Kejaksaan. Agung. RI,. sampai. dengan. pertengahan. Desember. 2015,  terdapat  55  orang  terpidana  kasus  Narkotika yang mendapatkan vonis hukuman mati, dimana 14 orang  terpidana  mati  kasus  Narkotika  diantaranya sedang menunggu eksekusi hukuman mati.
Berdasarkan data pada tahun 2015, BNN bersama bersama.lembaga.rehabilitasi.instansi.pemerintah.dan. komponen.masyarakat.telah.melaksanakan.program. rehabilitasi  kepada  38.427  pecandu,  penyalah guna,  dan  korban  penyalahgunaan  Narkotika  yang berada di seluruh Indonesia dimana sejumlah 1.593 direhabilitasi. melalui. Balai. Besar. Rehabilitasi. yang. dikelola.oleh.BNN,.baik.yang.berada.di.Lido.–.Bogor,. Baddoka.–.Makassar,.Tanah.Merah.–.Samarinda,.dan. Batam.–.Kepulauan.Riau..Angka.tersebut.mengalami. peningkatan,.dimana.pada.tahun.sebelumnya.hanya. sekitar 1.123 orang pecandu dan penyalah guna yang direhabilitasi..Berangkat.dari.data.yang.menunjukan. adanya. peningkatan. pecandu. dan. penyalah. guna. yang. direhabilitasi. berbanding. dengan. penurunan. prosentase. prevalensi. angka. penyalah. guna,. maka. langkah. yang. akan. diambil. BNN. ke. depan. adalah. upaya  menghentikan  penyalahgunaan  Narkotika dengan. membendung. imun. masyarakat. terhadap.
penyalahgunaan Narkotika dan mempersempit ruang peredarannya..
Roeslan  Saleh  mengemukakan  tiga  alasan mengenai.masih.perlunya.pidana.dan.hukum.pidana. adapun intinya adalah sebagai berikut: 35
a.  Perlu  tidaknya  hukum  pidana  terletak  pada persoalan. tujuan-. tujuan. yang. hendak. dicapai,. tetapi.terletak.pada.persoalannya.bukan.terletak. pada. hasil. yang. akan. dicapai,. tetapi. dalam. pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari.batas-batas.kebebasan.masing-masing.
b... Ada.usaha-usaha.perbaikan.atau.perawatan.yang. tidak  mempunyai  arti  sama  sekali  bagi  seorang terhukum,. dan. di. samping. itu. harus. tetap. ada. suatu. reaksi. atas. pelanggaran-pelanggaran. norma yang telah dilakukannya itu tidaklah dapat di.biarkan.begitu.saja.
c... Pengaruh. pidana. atau. hukum. pidana. bukan. semata-mata. ditujukan. pada. penjahat,. tetapi. juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu  warga  negara  masyarakat  yang  mentaati norma-norma.masyarakat.
Marc.Ancel.menyatakan,.bahwa. modern criminal science terdiri  dari  tiga  komponen Crimonlogy,. Criminal Law dan. Penal Policy dikemukakan.olehnya,. bahwa. penal policy adalah.suatu.ilmu.sekaligus.seni. yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan memberi pedoman tidak hanya kepada. pembuat. undang-undang. tetapi. juga. pada. pengadilan.yang.menerapkan.undang-undang.dan.juga. kepada. para. penyelenggara. atau. pelaksana. putusan. pengadilan..Selanjutnya.dinyatakan.olehnya: 36
“Diantara  studi  mengenai  faktor-faktor  krimi- nologis.di.satu.pihak.dan.studi.mengenai.tekhnik. peraturan. perundang-undangan. di. lain. pihak,. ada. tempat. bagi. suatu. ilmu. pengetahuan. yang. mengamati dan menyelediki fenomena legislatif
35 Reoeslan  Saleh  Di  kutip  dalam  Buku  Nawawi  Arief, Pemidanaan dan Masalah-Masalah Hukum,.Sinar.Baru,.Bandung,. 1974, hlm 14-16
36 Marc  Ancel  Di  kutip  dalam  Buku  Barda  Nawawi  Arief, Kebijakan Hukum Pidana , Kencana, Semarang, 2011, hlm 23.
Heni Susanti . Latar Belakang Penjatuhan Sanksi Pidana Mati . . .
dan. bagi. suatu. seni. yang. rasional,dimana. para. sarjana  dan  praktisi,  para  ahli  krimonologi  dan para  sarjana  hukum  dapat  bekerja  sama  tidak sebagai. pihak. yang. berlawanan. atau. saling. berselisih,. tetapi. sebagai. kawan. sekerja. yang. terikat. di. dalam. tugas. bersama,. yaitu. terutama. untuk.menghasilkan.suatu.kebijakan.pidana.yang. realistik, humanis dan berpikiran maju (progresif) lagi sehat”
kebijakan. hukum. pidana. pada. hakekatnya. merupakan. usaha. untuk. mewujudkan. peraturan. perundang-undangan.pidana.sesuai.dengan.keadaan. pada. waktu. tertentu. (ius  constitutum). dan. masa. mendatang. (ius  constituendum).. Konsekuensi. logisnya,  kebijakan  hukum  pidana  identik  dengan penal reform dalam arti sempit, karena sebagai suatu sistem,.hukum.terdiri.dari.budaya.( cultural ),.struktur. ( structural ),. dan. substansi. (substantive). hukum.. Undang-undang. merupakan. bagian. dari. substansi. hukum,. pembaharuan. hukum. pidana,. disamping. memperbaharui.perundang-undangan,.juga.mencakup. pembaharuan.ide.dasar.dan.ilmu.hukum.pidana.. 37
Didalam hukum pidana, tidaklah cukup seseorang yang  terbukti  melakukan  perbuatan  pidana  dapat dipidana,. tetapi. harus. ada. dan. terpenuhinya. unsur. kesalahannya (schuld). Sebuah. adagium. dikenal. didalam.hukum.pidana.yaitu.actus non facit reum, nisi men sit rea ( perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat sikap batin yang salah). 38 .Hal.ini. menegaskan. bahwa. pernyataan. terhadap. seseorang. telah.melanggar.hukum.pidana.dan.dikenakan.sanksi. harus.memenuhi.dua.syarat.pokok.:
1.  Orang tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa. ia. benar-benar. telah. melakukan. suatu. tindak pidana, dan
2.  Pada saat orang tersebut melakukan tindak pidana harus dibuktikan bahwa ia benar-benar merupakan orang.yang.dapat.dipertanggungjawabkan.secara. pidana. 39
37 Lilik Mulyadi, 2008, Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik, PT Alumni, Bandung, hlm. 390 38 Teguh Prasetyo, dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005,hlm 54
39 . .Abdul.Kholik,.Hukum.Pidana.(buku.panduan.kuliah),.Fakultas. Hukum Unmiversitas Islam Indonesia, yogyakarta, 2002,hlm 23

## F.  Kesimpulan
Yang. melatarbelakangi. terjadinya. penjatuhan. pidana  mati  dalam  tindak  pidananarkotika  adalah dikarenakan  kejahatan  narkotika  menimbulkan dampak. burukbagi. kehidupan. masyarakat. Indonesia. juga. terhadap. eksistensi. nilai. nilai. budaya. dan. kepribadian.bangsa.yang.akhirnya.akan.melemahkan. ketahanandan. kestabilan. nasional. dan. juga. sangat. berdampak  bagi  kehidupan  sosial,ekonomi,  politik, budaya. sehingga. membahayakan. bangsa. Indonsia. Penerapan  pidana  mati  terhadap  tindak  pidana narkotika  dilatarbelakangi  oleh  persoalan  tujuan- tujuan. yang. hendak. dicapai. oleh. bangsa. Indonesia. yaitu demi mewujudkan ketertiban dan kemaslahatan masyarakat,  juga  dalam  pertimbangan  antara  nilai –nilai. yang. hidup. dan. tumbuh. dalam. kehidupan. masyarakat.

## Daftar Pustaka
Abdul.Kholik,.Hukum.Pidana.(buku.panduan.kuliah),. Fakultas. Hukum. Universitas. Islam. Indonesia,. Yogyakarta, 2002
Andi. Hamzah, Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan  di Indonesia , Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
Andi  Hamzah,.  dan  A.  Sumangelipu,  Pidana  Mati  Di Indonesia.Di.Masa.Lalu,.Kinidan.Di.Masa.Depan,. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993
Arief..Bernard.Sidharta..Analisis Filosofikal Terhadap Hukuman  Mati  di  Indonesia,  Makalah. disampaikan. dalam. lokakarya. yang. diseleng- garakan. oleh. Komisi. Hak. AsasiManusia,. Bandung, 7 Desember 2005
Bambang. Poernomo.. Hukum  Pidana,  Kumpulan Karangan Ilmiah , Bina Aksara, Jakarta, 1982
Djoko Prakoso & Nurwachid, Studi Tentang Pendapat- Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini, Ghalia Indonesia, Jakarta,
1984
Darji.Darmodiharjo.dan.Shidarta,. Pokok-pokok Filsafat Hukum , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006
Heni Susanti . Latar Belakang Penjatuhan Sanksi Pidana Mati . . .
Hadiman,. Menguak  Misteri  Maraknya  Narkoba,.
Jakarta, Yayasan Sosial Usaha Bersama, 1999
J.E..Sahetapy,.Pidana Mati dalam Negara Pancasila,
P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
Leden. Marpaung,. Asas-Teori-Praktik  Hukum  Pidana,
Sinar Grafika, Jakarta, 2005
Lilik.Mulyadi,.Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis,  dan  Praktik,  PT. Alumni,. Bandung,.
2008
Moh. Taufik Makarao. Tindak Pidana Narkotika. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2003
Muladi. dan. Barda. Nawawi. Arief,. Teori-Teori  Dan Kebijakan Pidana , Alumni, Bandung, 1992
M.Laica. Marzuki,. Berjalan-jalan  di  Ranah  Hukum ,. Konstitusi Pers, Jakarta, 2005
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, thn 2000
Soerjono.Soekanto,.Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983
Siswantoro.Sunarso,.Penegakan Hukum Psikotropika,. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,thn 2004
Teguh Prasetyo, dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum. Pidana,. Pustaka. Pelajar,. Yogyakarta,. 2005
Tongat,. Pidana  Seumur  Hidup  dalam  Sistem  Hukum Pidana  di  Indonesia ,. Malang,. Penerbitan. Universitas Muhammadiyah Malang, 2004
Zainal.Abidin,. Hukum Pidana I , Sinar Grafika, Jakarta,
2000
Heni Susanti . Latar Belakang Penjatuhan Sanksi Pidana Mati . . .