## IMPLEMENTASI VISA RUMAH KEDUA UNTUK MEMPERMUDAH INVESTASI DI INDONESIA DALAM RANGKA
PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI COVID 19 (IMPLEMENTATION OF SECOND HOME VISA TO FACILITATE INVESTMENT IN INDONESIA IN ORDER OF ECONOMIC RECOVERY POST COVID-19 PANDEMIC)
P-ISSN 2622-4828 E-ISSN 2774-9592
https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/view/370
DOI: 10.52617/jikk.v5i2.370
Muhadzib Rezki Hilmy ajibajib442@gmail.com Politeknik Imigrasi Anastasya Tri Andriani Hidayat anastasya.andriani@gmail.com Politeknik Imigrasi Muhammad Faza Nugraha nugm.fz@gmail.com Politeknik Imigrasi
Abstract (English) This study focuses on literature review to analyze the benefits and consequences of implementing a second home visa policy in serving foreign investors. This study aims to socialize the urgency of implementing a second house policy  as  a  strategy  for  Indonesia's  economic  recovery  after  the  pandemic. The research method used is a qualitative normative juridical approach by identifying literature  (writings  &  scientific  works),  and  other  sources  of  material  that  are relevant to the topics discussed in this study. The results of this study indicate that the  second  home  visa  policy  has  great  potential  in  restoring  the  post-pandemic Indonesian economy through the use of foreign investment. The second home visa policy has many positive impacts, but monitoring and evaluation still need to be carried out so that this policy is implemented optimally.
Keywords : Second home visa; foreign investors; economy; post pandemic
Abstract  (Bahasa). Penelitian  ini  berfokus  pada  pengkajian  kepustakaan  untuk menganalisis manfaat dan konsekuensi dari implementasi kebijakan visa rumah kedua  dalam  melayani  investor  asing.  Penelitian  ini  bertujuan  dalam mensosialisasikan urgensi implementasi kebijakan rumah kedua sebagai strategi pemulihan  ekonomi  Indonesia  pasca  pandemi.  Metode  penelitian  yang  dipakai menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  secara  kualitatif  dengan mengidentifikasi kepustakaan (tulisan & hasil karya ilmiah), dan sumber-sumber bahan lainnya yang ada relevansinya dengan topik yang dibahas pada penelitian ini.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kebijakan  visa  rumah  kedua memiliki  potensi  yang  besar  dalam  memulihkan  perekonomian  Indonesia  pasca pandemi  melalui  pemanfaatan  investasi  asing.  Kebijakan  visa  rumah  kedua memberikan  banyak  dampak  positif,  namun  tetap  perlu  dilakukan  pengawasan dan evaluasi agar kebijakan ini terimplementasi secara optimal.
Kata kunci : Visa rumah kedua; investor asing; ekonomi; pasca pandemi

## 1. PENDAHULUAN A.  Latar Belakang
Pandemi  Covid-19  merupakan  bencana  yang  memberikan kerugian yang begitu besar bagi seluruh negara di dunia. Berdasarkan data World Health Organization hingga pada tanggal 28 Oktober 2022 jumlah  kasus  terkonfirmasi  covid-19  telah  mencapai  629  juta  kasus dengan  terkonfirmasi  meninggal  sebanyak  6,59  juta  jiwa.  Adapun pandemi  ini  telah  memberikan  dampak  negatif  yang  begitu  besar  di berbagai sektor. Sektor yang paling terdampak adalah sektor ekonomi.
Roda perekonomian terpaksa dihentikan untuk sementara waktu demi memutus  mata  rantai  virus  Covid-19.  Adapun  Indonesia  merupakan salah satu negara dengan jumlah pasien covid-19 terbanyak di dunia. Pemerintah Indonesia pada tahun 2020-2021 menjalankan kebijakan mulai  dari  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  hinga memperpanjang kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat atau PPKM Level 4. Kebijakan tersebut memberikan pengaruh negatif  berupa  penurunan  pertumbuhan  ekonomi  secara  signifikan.
Hal  ini  sejalah  dengan  pernyataan  Ilyan  (2021)  yang  menyatakan bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 ke kuartal 2 di Indonesia pada tahun 2020 lebih buruk daripada krisis pada tahun 1997.
Indonesia dewasa ini telah berupaya bangkit setelah diterjang pandemi Covid-19 selama kurang lebih 3 tahun. Pemerintah berupaya dalam memulihkan aktivitas perkonomian di berbagai sektor. Menurut data Bank Indonesia pada tahun 2020, sektor pariwisata serta sektor turunannya seperti transportasi, automotif, dan manufaktur merupakan sektor  ekonomi  nasional  yang  paling  terkena  dampak.  Kelumpuhan dari  berbagai  sektor  tersebut  berujung  pada  peningkatan  jumlah pengangguran  di  Indonesia  (Akhmad,  2022).  Hal  ini  sesuai  dengan data BPS (2020) yang menyatakan bahwa terjadi peningkatan jumlah pengangguran  sebesar  37,61%  pada  periode  Agustus  2019  sampai dengan Agustus 2020 (Kiranti & Nugroho, 2022). Menanggapi hal ini, salah  satu  upaya  pemerintah  dalam  memulihkan  perkonomian  di Indonesia  adalah  dengan  mendatangkan  investor  asing  untuk menanamkan  modalnya  di  Indonesia.  Mendatangkan  investor  asing untuk  menanamkan  modalnya  di  Indonesia  memberikan  banyak dampak positif  dalam  pemulihan perekonomian  di  Indonesia.  Hal  ini sejalan  dengan  pernyataan  Isnainul et  al (2020)  yang  menyatakan bahwa  investasi  asing  dapat  meningkatkan  roda  pertumbuhan perekonomian  yaitu  mulai  dari  menyelesaikan  permasalahan permodalan  sampai  dengan  pembukaan  lapangan  pekerjaan  untuk mengurangi  jumlah  pengangguran.  Akan  tetapi,  kehadiran  pandemi
Covid-19  menyebabkan  jeleknya  iklim  investasi  di  Indonesia. Ditambah  lagi  banyaknya  peraturan  dan  regulasi  yang  seakan menyulitkan  investor  untuk  menanamkan  modalnya  di  Indonesia (Julianti, 2021). Maka dari itu, pemerintah melakukan berbagai upaya dalam  memperbaiki  iklim  investasi  di  Indonesia.  Salah  satu  sektor yang menjadi penyumbang peran terbesar adalah sektor keimigrasian.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2011  tentang keimigrasian,  fungsi  keimigrasian  terbagi  menjadi  4  yaitu  fungsi pelayanan keimigrasian, fungsi keamanan negara, fungsi penegakkan hukum,  dan  fungsi  fasilitator  pembangunan  kesejahteraan masyarakat. Pada konteks pelayanan kepada investor asing, imigrasi melalui Direktorat Jenderal Imigrasi menjalankan fungsi keimigrasian sebagai fasilitator bagi investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Keimigrasian menjadi sektor yang dianggap mempunyai peran yang sangat penting dalam menarik investor asing untuk mau berinvestasi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Republik  Indonesia,  Joko  Widodo,  dalam  rapat  terbatas  di  istana negara  pada  tanggal  9  September  2022  yang  menyatakan  bahwa keimigrasian adalah sektor yang memberikan  pengaruh yang sangat besar  dalam  meningkatkan  minat  investor  asing  untuk  mau menanamkan modalnya. Akan tetapi, pada rapat yang sama Presiden Joko  Widodo  juga  menjelaskan  kekecewaannya  akan  pelayanan imigrasi  yang  dinilai  mempersulit  investor  asing  dalam  hal  perizinan untuk dapat tinggal dan berinvestasi di Indonesia.
Imigrasi  dihadapi  permasalahan  mengenai  budaya  birokrasi yang  masih  menggunakan  dan  berorientasi  konvensional  sehingga menciptakan  sebuah  pelayanan  yang  tidak  efektif  dan  efisien  serta berbelit-belit yang tidak mengedepankan aspek ketepatan. Salah satu faktor  yang  menyebabkan  orientasi  pelayanan  imigrasi  kepada investor  asing  terkesan  menyulitkan  adalah  orientasi  pelayanan imigrasi yang masih terlalu terfokus pada aspek keamanan negara dan penegakkan hukum. Hal ini disebabkan oleh adanya Pandemi Covid- 19 yang beberapa tahun ini melanda dunia khususnya Indonesia yang menyebabkan  beberapa  kebijakan  dan  peraturan  yang  berlaku sebelumnya mengalami penyesuaian sesuai dengan kondisi pandemic sebagai upaya proteksi pemerintah terhadap Kesehatan masyarakat. Perspektif  ini  harus  segera  diubah  karena  di  masa  pasca  pandemi dibutuhkan  pemulihan  perkonomian  sehingga  imigrasi  harus  juga meningkatkan  fungsi  pelayanan  dan  fasilitator  pembangunan kesejahteraan  masyarakat.  Permasalahan  ini  harus  segera diselesaikan  karena  akan  sangat  berdampak  pada  mau  tidaknya investor  asing  masuk  ke  Indonesia.  Upaya  yang  dilakukan  oleh imigrasi  salah  satunya  adalah  dengan  penguatan  fungsi  fasilitator
kepada  para  investor  asing.  Hal  ini  sejalan  dengan rencana  strategi Direktorat  Jenderal  Imigrasi  tahun  2020-2024  yang  menyatakan bahwa Imigrasi harus mampu memfasilitasi investasi asing sehingga mendorong  laju  pertumbuhan  ekonomi  dan  penguatan  infrastruktur. Imigrasi diharapkan mampu memberikan kebijakan keimigrasian yang inovatif  serta  berorientasi  pada  pelayanan  yang  melayani  dan memudahkan (Putri, 2020).
Urgensi pemulihan ekonomi melalui investasi asing inilah yang kemudian  memaksa  imigrasi  untuk  menciptakan  kebijakan  inovatif untuk memudahkan investor asing. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Imigrasi  pada  tanggal  25  Oktober  2022  telah  resmi  menerapkan kebijakan visa rumah kedua atau second home visa . Kebijakan second home  visa diharapkan  mampu  memperbaiki  iklim  investasi  di Indonesia  serta  mewujudkan  pelayanan  keimigrasian  yang berorientasi pada aspek melayani dan memudahkan. Kebijakan visa rumah  kedua menjadi  salah  satu  upaya  Direktorat  Jenderal  Imigrasi dalam  penguatan  fungsi  fasilitator  pembangunan  kesejahteraan masyarakat.  Berdasarkan  urgensi  tersebut,  maka  penulis  tertarik dalam mengkaji lebih lanjut mengenai potensi kebijakan second home visa dalam rangka memulihkan perekonomian pasca Covid-19.

## B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  permasalahan  diatas,  maka  rumusan masala yang dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.  Bagaimana  peran  imigrasi  terhadap  investasi  dalam  rangka pemulihan perekonomian pasca pandemi covid 19?
2.  Bagaimana  kebijakan second  home  visa dapat  membantu memulihkan perekonomian Indonesia pasca pandemi?

## 2. METODE PENELITIAN

## A.  Pendekatan
Penulis  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  yang bersifat  kualitatif  maksudnya  adalah  penelitian  yang  bertujuan  untuk mendeskripsikan  serta  menganalisis,  dan  mengembangkan  terkait dengan rumusan masalah yang digunakan.

## B.  Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan penulis  dilakukan dengan  mengidentifikasi  peraturan  perundang-undangan,  meneliti kepustakaan (tulisan & hasil karya ilmiah), dan sumber-sumber bahan
lainnya  yang  ada  relevansinya  dengan  topik  yang  dibahas  pada penelitian ini.

## C.  Teknik Analisa Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu dengan mengolah data, menganalisa data, dan mendeskripsikan hasil analisa  untuk  mencapai  berbagai  pandangan  terkait  data  yang diperoleh dengan topik yang dibahas dalam pembahasan penelitian ini.

## 3.  PEMBAHASAN

## A.  Peran Imigrasi Terhadap Investasi Asing
Keimigrasian merupakan instansi yang melaksanakan kedaulatan negara  atas  wilayah  Indonesia  sebagai  proteksi  dan  filterisasi  yang dilakukan kepada WNI dan WNA yang melakukan lalu lintas perjalanan dari dan keluar wilayah Indonesia. Keimigrasian tidak hanya terpaku pada lalu  lintas  orang  masuk  dan  keluar  dari  wilayah  Indonesia  saja,  namun juga terkait dengan penegakan hukum terkait dengan selective policy atas dasar kepentingan dan kemakmuran bangsa Indonesia. (Sande, 2020) Undang-Undang  No.  6  Tahun  2011  tentang  keimigrasian merupakan  dasar  penegakan  hukum  pelaksaanaan  keimigrasian  di Indonesia. Menurut pasal 1 UU No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, dijelaskan  bahwa  Keimigrasian  adalah  hal  ihwal  lalu  lintas  orang  yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga  tegaknya  kedaulatan  negara.  Fungsi  Keimigrasian  terbagi menjadi  4  yaitu  meliputi  fungsi  pelayanan  Keimigrasian,  penegakan hukum,  keamanan  negara,  dan  fasilitator  pembangunan  kesejahteraan masyarakat.  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  adalah  institusi  yang  berperan dalam  mengimplementasikan  keempat  fungsi  tersebut.  Seiring  dengan kemajuan  zaman,  fungsi  fasilitator  pembangunan  kesejahteraan masyarakat  menjadi  fungsi  yang  mendapatkan  perhatian  lebih  oleh Pemerintah.  Hal  ini  diperkuat  dengan  arah  kebijakan  dan  strategi Direktorat  Jenderal  Imigrasi  yang  lebih  berfokus  pada penguatan peran imigrasi sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Hal ini  telah  dengan  jelas  dipaparkan  dalam  rencana  strategis  Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2020-2024 (Putri, 2020).
Penguatan  fungsi  fasilitator  pembangunan  kesejahteraan masyarakat tersebut berbanding lurus dengan visi Presiden Joko Widodo selama  periode  2020-2024  yaitu  mengundang  investasi  seluas-luasnya untuk  memberikan  kemaslahatan  bagi  masyarakat.  Fungsi  fasilitator keimigrasian  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam memfasilitasi investor asing yang akan berinvestasi di Indonesia. Peranan tersebut  adalah  dengan  membuat  kebijakan-kebijakan  yang  ramah investasi  misalnya  penyederhanaan  birokrasi,  integrasi  kesisteman  dan
inovasi  lainnya  terutama  terkait  dengan  pelayanan  Kartu  Izin  Tinggal Terbatas (KITAS) dan visa yang bertujuan untuk memberikan kemudahan untuk para investor asing. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya akselerasi pembangunan perkonomian dan infratruktur di Indonesia. Adapun contoh inovasi  atau  upaya  yang  sebelumnya  telah  diberikan  sebagai  langkah penguatan  fungsi  fasilitator  pembangunan  kesejahteraan  masyarakat adalah  melalui  kebijakan visa  on  arrival dan  kebijakan  bebas  visa kunjungan.
Visa  On  Arrival (VOA)  adalah  visa  kunjungan  yang  diberikan kepada orang asing yang mempunyai tujuan berwisata, kunjungan sosial budaya, kunjungan usaha, atau tugas pemerintah. VOA diberikan kepada orang asing yang ingin memasuki wilayah Indonesia oleh pejabat imigrasi yang bertugas di masing-masing Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) baik di darat, laut, maupun udara. VOA memiliki masa berlaku sampai dengan 30 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari berikutnya yang dilakukan pada Kantor Imigrasi sesuai domisili orang asing berada. Adapun saat ini daftar negara penerima visa on arrival berjumlah 86 negara sesuai dengan Surat Edaran Ditjenim Nomor IMI-0794.GR.01.01 Tahun 2022 yang terbit pada 30 November 2022. Kebijakan ini memberikan kemudahan kepada wisatawan  yang  ingin  masuk  dan  berkunjung  ke  Indonesia.  Hal  ini dikarenakan  orang  asing  yang  ingin  masuk  ke  Indonesia  tidak  perlu berurusan lagi dengan kerumitan birokrasi sebelum kedatangan,
Bebas  Visa  Kunjungan  (BVK)  adalah  fasilitas  yang  diberikan kepada orang asing asal negara subjek BVK yaitu berupa pembebasan dari  kewajiban  memiliki  visa  kunjungan.  Pembebasan  dari  kewajiban memiliki  visa  kunjungan  ini  tentunya  akan  memudahkan  investor  asing untuk  masuk  ke  Indonesia  khususnya  orang  asing  yang  negaranya merupakan negara dengan bebas visa kunjungan. Terkait dengan investor asing yang ingin melakukan investasi dapat mengajukan visa Visa Tinggal Terbatas  Tidak  untuk  Bekerja  yang  digunakan  oleh  orang  asing  untuk masuk dan tinggal di indonesia dalam waktu tertentu dalam rangka tidak untuk bekerja di Indonesia. Adapun yang termasuk kategori tidak bekerja diantaranya penanaman modal asing di indonesia (investasi), penelitian ilmiah, dan pendidikan formal maupun non formal. Investor asing termasuk kedalam subjek yang diperbolehkan menggunakan fasilitas BVK karena dapat  memberikan  kebermanfaatan  bagi  masyarakat  Indonesia.  Hal  ini sejalan dengan kebijakan BVK yang berdasarkan pada asas timbal balik dan asas manfaat (Setiadi & Afrizal, 2019). Asas timbal balik mempunyai makna  bahwa  negara  subjek  BVK  wajib  memberikan  perlakuan  yang sama terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) dan asas manfaat memiliki makna  bahwa  hanya  orang  asing  yang  dapat  memberikan kebermanfaatan  dan  tidak  mengancam  ketertiban  di  negara  Indonesia yang berhak menerima fasilitas BVK.

## B.  Komparasi Pengaruh Investasi Asing dan Wisatawan Mancanegara Saat Pandemi Covid-19 dan Pasca Pandemi
Penanaman  modal  atau  investasi  memegang  peranan  penting dalam perekonomian suatu negara. Investasi merupakan langkah  dasar yang dilakukan dalam kegiatan pembangunan ekonomi dan menjadi  hal yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Paramita, 2011).
Terdapat  analisis  dampak  positif  yang  ditimbulkan  dari  adanya investasi  di  Indonesia  yang  pertama  adalah  dengan  adanya transfer  of technology ( Alih Teknologi). Berkat dengan adanya alih teknologi, maka investor dapat menyumbangkan IPTEK serta mampu meningkatkan daya kemampuan  dan  daya  saing  SDM  maupun  etos  kerja  yang  displin terhadap  SDM  dari  negara  lain.  Adanya  alih  teknologi  menyebabkan kualitas pendidikan mengalami perkembangan yang pesat sesuai dengan perkembangan dunia yang semakin cepat.
Kedua  yaitu  tersedianya  lapangan  kerja.  Indonesia  memiliki jumlah  penduduk  dengan  usia  produktif  yang  tinggi  di  dunia  dengan jumlah mencapai 191,08 juta jiwa (70%) yang mana jumlah pengangguran usia  produktif  sebanyak  9,1  juta  jiwa.  Adanya  investasi  yang  hadir  di Indonesia  terdapat  potensi  terhadap  penurunan  angka  jumlah pengangguran  dengan  hadirnya  lapangan  pekerjaan  yang  hadir  karena adanya  investasi.  Potensi  perekonomian  dan  sumber  daya  manusia Indonesia  yang  sangat  besar  ini  akan  sangat  mendukung  pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.
Ketiga  yaitu  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi.  Pertumbuhan ekonomi  merupakan  indikator  yang  digunakan  dalam  mengukur kemakmuran  dan  kemajuan  suatu  negara.  Adanya  peningkatan penerimaan pajak dan banyaknya konsumsi individu dikarenakan banyak angkatan  kerja  yang  terserap  tentu  akan  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi suatu negara maupun daerah.
Selanjutnya  yaitu  meningkatan  pendapatan  negara  dan  daerah. Investasi berpengaruh secara tidak langsung terhadap pendapatan pajak yang diperoleh dari berbagai sumber termasuk Pajak Penghasilan (PPh) untuk  perusahaan  multinasional.  Adanya  peningkatan  investasi  yang ditandai  dengan  pembangunan  infrastruktur,  pembangunan  hotel, restoran  dan  resort  akan  mendorong  peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) dimana perusahaan asing tersebut berlokasi. Selain itu juga investasi  asing  akan meningkatkan  devisa  negara,  yakni  terkait  dengan uang  dan  surat  berharga  yang  digunakan  sebagai  alat  pembayaran internasional.  Adanya  devisa  ini  digunakan  negara  untuk  pembayaran utang,  kegiatan  ekspor  dan  impor  serta  pembiayaan  hubungan internasional.  Terakhir,  sebagai  sumber  pembiayaan  alternatif.  Adanya investasi melalui konsep skema kerjasama pemerintah dan badan usaha
menjadi  solusi  alternatif  pembiayaan  infrastruktur  sehingga  target pengerjaan  dapat  selesai  tepat  waktu  dan  meningkatkan  daya  saing ekonomi dengan tersedianya infrastruktur sehingga dapat meningkatkan perekonomian secara cepat. (Kambono, 2020)
Pandemi Covid-19 membawa dampak besar pada stabilitas sektor- sektor  Indonesia.  Misalnya  pandemi  Covid-19  menyebabkan  beberapa pembangunan  proyek  infrastruktur  seperti  jalan  tol,  jembatan  hingga pelabuhan  menyebabkan  penundaan  karena  fokus  anggaran  dialihkan untuk  menangani  Covid-19. Iklim  investasi  selama  pandemi  Covid-19 disebutkan  dalam website resmi  Kementerian  Investasi  (BKPM)  bahwa dunia  investasi  mengalami  penurunan  signifikan  dan  mangkrak.  Pada Triwulan I tahun 2020 pertumbuhan ekonomi nilainya dalam angka 2,97% dan  nilai  investasi  pada  triwulan  berikutnya  diprediksi  akan  turun signifikan. Total investasi mangkrak pada pandemi saat itu sebesar Rp708 triliun (BKPM, 2021). Berbagai upaya dilakukan oleh Kementerian BKPM antara  lain:  menggiatkan  promosi  investasi,  adanya  layanan  konsultasi terkait prosedur perizinan melalui sistem OSS, debottlenecking, aftercare investasi  dan  pelaksanaan  investasi  hingga  tahap  produksi  komersial. Menurut  Rizal  Calvary Marimbo menyebutkan  penurunan nilai  investasi akan sangat kentara mengingat adanya lockdown dengan nilai kerugian yang  masif.  Tercatat  sejak  merebaknya  virus  Covid-19,  tren  IHSG mengalami penurunan dengan angka yang fantastis yakni di bawah level 4.000.  Salah  satu  faktor  penyebab  krisis  investasi  di  Indonesia  adalah kurang sigapnya pemerintah pada saat itu mengatasi Covid-19 sehingga investor asing lebih memilih untuk menarik modalnya.
Pada  masa  pasca  pandemi,  Pemerintah  dan stakeholder lainnya berpangku  tangan  dalam  rangka  pemulihan  perekonomian  terdampak pandemi  Covid-19  termasuk  pihak  imigrasi.  Salah  satu  upaya  prioritas yang  diupayakan  adalah  kebijakan  fiskal,  kebijakan  moneter  dan kebijakan pendukung lainnya. Capaian realisasi Kementerian Investasi / Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM)  menunjukkan  perbaikan iklim investasi yakni peningkatan hingga 28,5% dibanding periode pada tahun sebelumnya. Tercatat untuk Penanam Modal Asing (PMA) terjadi peningkatan  sebesar  31,8%.  Pada  periode  Triwulan  I  tahun  2022, Penanam  Modal  Asing  ini  menyumbang  paling  besar  di  sektor  industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya. Pencapaian- pencapaian  ini  menjadi  salah  satu  indikator  bahwa  iklim  investasi  di Indonesia semakin membaik.
Sektor  pariwisata  juga  menjadi  salah  satu  industri  yang  paling terdampak akibat dari adanya pandemi Covid-19. Faktor utamanya adalah karena  adanya  pembatasan  atau lockdown baik  pada  skala  akses internasional ataupun nasional seperti penutupan bandara serta kebijakan PSBB  yang  diterapkan  pemerintah.  Hal  ini  sejalan  dengan  data  Badan
Pusat  Statistik  (2020)  yang  menyatakan  bahwa  terdapat  penurunan sebesar  7,62%  pada  indeks  kunjungan  wisatawan  mancanegara  saat merebaknya Covid-19 pertama kali.
Gambar 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Saat Pandemi Sejak merebaknya virus Covid-19 pada bulan Maret 2020, jumlah kunjungan  wisatawan  mancanegara  mengalami  tren  penurunan  yang signifikan. Pada saat itu diberlakukan kebijakan penutupan titik-titik wisata untuk membatasi penyebaran Covid-19. Berturut-turut jumlah kunjungan wisman ke Indonesia sepanjang 2020 dan 2021 adalah 4,05 juta dan 1,55 juta  yang  mana  angka  tersebut  merupakan  level  terendahnya  dalam  1 dekade terakhir.
Gambar 2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Seperti  yang  tertera  pada  gambar  2,  bahwasanya  pada  Mei- Agustus  2022  peningkatan  jumlah  wisatawan  asing  mengalami peningkatan  yang  signifikan.  Dalam  laman  resmi  Sekretariat  Kabinet Republik  Indonesia  (2022)  menyebutkan  bahwa  terdapat  wisman mencapai 476.970 orang dan merupakan angka kunjungan tertinggi jika ditilik  dari  awal  pandemi  Covid-19.  Hal  ini  tentu  berdampak  besar  dan
memberikan  keuntungan  terhadap  pemasukan  dan  devisa  negara. Wisatawan  asing  yang  melakukan  proses  pariwisata  di  Indonesia  ini secara  tidak  langsung  menumbuhkan  ekonomi  bangsa,  meningkatkan nilai jual UMKM serta memberikan keuntungan bagi para wirausahawan lokal.  Hal  ini  memberikan  dampak  cerah  terhadap  pemulihan  ekonomi bangsa.

## C.  Peran  Imigrasi  Dalam  Pemulihan  Perekonomian  Melalui  Kebijakan Keimigrasian
Sejak  Maret  2020,  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  melakukan beberapa  respon  terhadap  pandemi  Covid-19  dalam  bentuk  kebijakan keimigrasian.  Kebijakan  ini  berfokus  pada  upaya  mencegah  adanya cluster penyebaran  Covid-19.  Pada  masa  pandemi,  kebijakan  imigrasi menggunakan security approach dan prosperity approach . Kebijakan ini menitik beratkan pada kebijakan  pembatasan atau perketatan pada  lalu lintas  orang  asing  mulai  dari  izin  masuk,  izin  tinggal,  hingga  kebijakan internal  yakni Eazy  Passport .  Salah  satunya  adalah  Permenkumham Nomor  8  Tahun  2020  tentang  Penghentian  Sementara  Bebas  Visa Kunjungan  dan  Visa  Kunjungan  Saat  Kedatangan  serta  Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa.
Memasuki  era  pasca  pandemi,  Pemerintah  melakukan  berbagai bentuk upaya dalam rangka pemulihan perekonomian nasional. Dalam hal ini, pihak imigrasi mengeluarkan Surat Edaran IMI-GR.01.01-0946 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Keimigrasian Dalam Masa Tatanan Normal Baru. Perjuangan dalam pemulihan ekonomi Indonesia masih sangatlah panjang, Imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara harus  dapat  memberikan  kebijakan  inovatif  dan  visioner  untuk  dapat menyejahterakan masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Imigrasi melalui Direktorat  Jenderal  Imigrasi  berusaha  memberikan  kebijakan  yang berorientasi  kepada  aspek  melayani  dan  memudahkan  yaitu  melalui berbagai kebijakan keimigrasian seperti kemudahan dalam mendapatkan izin tinggal maupun visa saat kedatangan di Indonesia.
Hal ini selaras dengan pernyataan Indarti (2021) yang menyatakan bahwa  kebijakan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  pasca  covid memberikan  dampak  terhadap  kebijakan  yang  diberikan  oleh  pihak imigrasi juga. Adanya beberapa tantangan yang cukup challenging dalam kebangkitan ekonomi dan beberapa sektor lain menjadi sebuah tindakan yang  harus  disikapi  dengan  cepat  dan  tepat.  Perubahan  terhadap pandemi  Covid-19  ini  memberikan  dampak  juga  terkait  perkembangan investasi global yang ada di masing-masing negara termasuk Indonesia. Dalam  rangka  dukungan  Keimigrasian  terhadap  penanam modal/investor  asing  diberikan  kemudahan  dengan  pilihan  Visa  Tinggal
Terbatas Penanaman Modal Asing Satu Tahun (Indeks C313) dan Visa Tinggal  Terbatas  Penanaman  Modal  Asing  Dua  Tahun  (Indeks  C314). Visa  Tinggal  Terbatas  ini  diberikan  kepada  orang  asing  yang  akan melakukan  kegiatan  investasi  di  Indonesia.  Terdapat  persyaratan  yang diperlukan antara lain:
1. Paspor kebangsaan yang sah dan berlaku minimal 18 bulan;
2. Surat  rekomendasi  dari  instansi  berwenang  di  bidang  penanaman modal;
3. Memiliki biaya hidup bagi diri atau keluarganya paling sedikit USD 1500;
4. Pas foto warna berukuran 4x6 sebanyak 2 lembar;
5. Persyaratan  tambahan  sesuai  dengan  kondisi pandemi covid  19 adalah bukti vaksinasi dosis lengkap.
Permohonan  pengajuan  Visa  Tinggal  Terbatas  Penanaman Modal Asing bagi investor dikenakan biaya dengan rincian sebesar USD 150, Persetujuan Visa Tinggal Terbatas Rp200.000 per permohonan, dan Izin Tinggal Terbatas 1 tahun Rp1.500.000 per permohonan.
Adanya Permenkumham No.34 Tahun 2021 mengenai pemberian bebas  visa  kunjungan  dan  juga  pelaksanaan  dan  pemberlakuan e-Visa memberikan  dampak  positif  terhadap  pemberian  perekonomian  bangsa serta mobilisasi global yang dilakukan di Indonesia. Hal ini terbukti dengan semakin  banyaknya  negara  yang  diberikan  bebas  visa  guna meningkatkan tingkat investasi yang lebih meluas di berbagai sektor baik pariwisata  maupun  ekonomi  industri  dan  kreatif  (Anjani,  2021).  Adanya investor  asing  yang  masuk  juga  berpengaruh  terhadap  kestabilan  dan kualitas  pasar  modal  yang  ada.  Hal  ini  telah  dijelaskan  oleh  Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan adanya pasar modal yang stabil maka akan menimbulkan dan menarik minat investor asing yang masuk. (Suhardini, 2021). Seiring bertambahnya jumlah negara yang menerima bebas visa serta pemberlakuan e-Visa sesuai yang tertuang dalam Permenkumham No 34 Tahun 2021 menjadikan adanya pemulihan ekonomi yang fluktuatif terhadap komoditas ekonomi baik segi pariwisata hingga investor asing ke Indonesia.
Pihak imigrasi juga memberikan kemudahan layanan keimigrasian lainnya  dalam  bentuk  visa  kunjungan  saat  kedatangan (VOA)  melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0525.GR.01.01 Tahun 2022  Sebagaimana  yang disampaikan Menteri  Pariwisata  dan  Ekonomi Kreatif,  Bapak  Sandiaga  Salahuddin  Uno  menyampaikan  peningkatan kunjungan  wisman  yang  tinggi  pada  bulan  Mei-Agustus  dipicu  adanya kebijakan  visa  kunjungan  saat  kedatangan  terutama  di  daerah  Bali (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022). Kebijakan penambahan 3 negara  baru  dalam  kebijakan visa  on  arrival yakni  Maladewa,  Monaco, dan  Kolombia  diharapkan  dapat  memperluas  peluang  kunjungan
wisatawan  mancanegara  yang  berpotensi  meningkatkan  pertumbuhan perekonomian nasional.
Selain  kebijakan  diatas,  Direktur  Jenderal  Imigrasi  juga mengupayakan kemudahan pariwisata. Dilansir dari laman resmi Kantor Imigrasi Ngurah Rai, pada 7 Maret 2022 Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi  tentang  kemudahan  kebijakan  imigrasi  dalam  menopang pariwisata  berkelanjutan  masih  mengalami  revisi  hingga  5  kali.  Hal  ini dilakukan untuk adanya evaluasi dan penyesuaian dengan kondisi terkini di Indonesia.
Berdasarkan uraian di atas, pembaharuan kebijakan keimigrasian memberikan  dampak  yang  begitu  fantastis  terhadap  upaya  pemulihan perekonomian nasional. Direktur Jenderal Imigrasi menghasilkan produk keimigrasian  yang  dapat  menopang  baik  dari  sektor  pariwisata  hingga perbaikan  iklim  investasi  di  Indonesia  melalui  kebijakan  bebas  visa kunjungan (BVK) hingga visa kunjungan saat kedatangan (VOA). Dalam konteks  ini,  pihak  imigrasi  Indonesia  terus  berupaya  menghasilkan kebijakan-kebijakan  inovatif  lainnya  dalam  rangka  upaya  pemulihan ekonomi  nasional.  Salah  satu  dari  kebijakan  itu  adalah  kebijakan  visa rumah kedua ( second home visa ).

## D.  VISA RUMAH KEDUA
Menanggapi  isu  pemulihan  pasca  pandemi  Covid-19,  Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  berinovasi  dengan  merumuskan  kebijakan-kebijakan  yang visioner, salah satunya adalah kebijakan visa rumah kedua (second home visa) .  Pengesahan  dari  kebijakan  visa  rumah  kedua  ini  adalah  dengan dikeluarkannya  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor  IMI- 0740.GR.01.01.  Tahun  2022  tentang  Pemberian  Visa  dan  Izin  Tinggal Terbatas  Rumah  Kedua.  Pelaksana  Tugas  Direktur  Jenderal  Imigrasi, Bapak  Widodo  Ekatjahjana  meresmikan  secara  langsung  di  Bali pada Selasa,  25  Oktober  2022.  Kebijakan  ini  merupakan  manifestasi  dari pelaksanaan  Undang-Undang  Cipta  Kerja  dan  beberapa  kebijakan keimigrasian lainnya. Orientasi dari kebijakan visa rumah kedua ini adalah untuk  merangsang  pertumbuhan  sektor  pariwisata  Indonesia  sehingga memberikan kontribusi positif pada perekonomian nasional. Sasaran dari kebijakan visa rumah kedua ini ditujukan untuk wisatawan mancanegara pemegang  kapital  besar  yang  bermaksud  tinggal  dan  memberikan kontribusinya  pada  perekonomian  nasional.  Visa  rumah  kedua merupakan visa yang diberikan kepada orang asing dan/atau keluarganya yang  menetap  di  Indonesia  selama  5  tahun  dan  10  tahun  dengan memenuhi persyaratan tertentu.
Kebijakan  visa  rumah  kedua  yang  bersifat  stimulan  non  fiskal  ini merupakan produk sebagai bentuk respon imigrasi terhadap situasi global
yang  kian  dinamis.  Selain  merangsang  pertumbuhan  sektor  pariwisata, kebijakan visa rumah kedua juga bertujuan menarik para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dalam hal ini, pihak imigrasi melakukan  sosialisasi  tahap  awal  dengan  pengelola  kawasan  industri terintegrasi, pengusaha dan Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya. Visa rumah kedua ini juga menjadi salah satu bentuk realisasi mandat Presiden Joko Widodo dalam rapat di Istana Merdeka pada tanggal 9 September 2022, terkait dengan perbaikan layanan keimigrasian agar lebih efisien, praktis dan tepat guna. Perwakilan Konsulat Jenderal Jepang mengatakan bahwa  sebanyak  135 tenant investor  Jepang  menyambut  baik  adanya implementasi  dari  kebijakan  visa  rumah  kedua  ini  (Imigrasi,  2022). Peningkatan investasi asing di Indonesia diharapkan dapat memperluas lapangan  pekerjaan  sehingga  dapat  mengentaskan  isu  pengangguran dan  kemiskinan  di  Indonesia.  Saat  ini  menurut  Subkoordinator  Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh bahwa pelaksanaan visa rumah kedua ini sedang dalam tahap sosialisasi kepada masyarakat dan pembaharuan terhadap klasifikasi pelayanan visa dan izin tinggal yang baru ini sehingga implementasi second home visa dapat diberlakukan pada 24 Desember 2022.

## E.  PERSYARATAN VISA RUMAH KEDUA
Dilansir dari laman resmi Imigrasi , subjek dari kebijakan visa rumah kedua ini adalah orang asing tertentu atau ex -WNI dengan masa berlaku visa selama lima hingga sepuluh tahun. Dalam rentang waktu ini,  orang asing  atau ex -WNI  dapat  melakukan  berbagai  kegiatan  seperti  bekerja, pariwisata dan lainnya. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 2  Tahun  2022,  kebijakan second  home  visa memiliki  Tarif  Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan nominal Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
Subjek  kebijakan second  home  visa ini  dapat  mengajukan permohonan melalui website visa-online.imigrasi.go.id. Adapun dokumen yang perlu dipersiapkan antara lain:
a. Paspor Kebangsaan
Paspor  harus  memiliki  masa  berlaku  sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) bulan. Paspor harus terjamin keabsahannya.
Persyaratan  dokumen  perjalanan  ini  adalah  sebagai  bentuk jaminan perlindungan warga negara atas negaranya dan sebagai dokumen yang berisikan identitas resmi pemegangnya.
b. Proof of Fund
Rekening  pemohon  yaitu  orang  asing  dan  ex-WNI  atau Penjamin  dengan  nominal  sekurang-kurangnya  setara  dengan Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Persyaratan ini diberlakukan sebagai jaminan bahwa pemohon merupakan warga negara asing yang cakap secara finansial. Hal ini juga sebagai jaminan bahwa
pemohon  memiliki  bukti  bahwa  mampu  secara  finansial  untuk berpergian  ke  negara-negara  terkait  serta  kembali  pulang  ke negara asalnya.
c. Pas foto
Pas  foto  terbaru  dan  berwarna  dengan  ketentuan  ukuran 4x6  dengan  latar  foto  berwarna  putih.  Pas  foto  berfungsi  agar petugas  imigrasi  dapat  melihat  dan  mengenali  wajah  pemohon.
Oleh sebab itu, pas foto harus jelas, tidak pecah dan tidak buram
d. Daftar Riwayat Hidup ( curriculum vitae )
Berisi biodata singkat dan sejumlah data diri seperti nama
(name),  pekerjaan  ( occupation )  dan  alamat  tempat  tinggal
( address ).  Persyaratan  ini  berfungsi  sebagai  dokumen  yang meyakinkan petugas imigrasi bahwa pemohon mempunyai data diri dan kriteria yang sesuai.

## F.  IMPLEMENTASI SECOND HOME VISA
Kebijakan  visa  rumah  kedua  ini  merupakan  salah  satu  langkah imigrasi  dalam  mengimplementasikan  prinsip good  governance dalam memberikan pelayanan publik yang optimal. Kebijakan ini memunculkan berbagai  dampak  ( multiplier  effect )  karena  menjadi  daya  tarik  investor asing  untuk  menanamkan  modalnya  di  Indonesia.  Sebagaimana  yang dilansir  dari  laman  resmi  Kementerian  Keuangan  bahwa  investor  akan memberikan dampak pengganda karena dapat meningkatkan pendapatan dan  konsumsi  masyarakat  serta  memperluas  penyerapan  tenaga  kerja. Penanaman  modal  asing  sangatlah  penting,  hal  ini  diperkuat  oleh pernyataan  Winata  (2018)  bahwa  penanaman  modal  asing  ini  akan membantu pembiayaan pembangunan nasional dan sebagai bentuk aliran modal bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara. Menurut Febriana dan Muqorrobin (2014) langkah awal sebuah pembangunan pada negara berkembang maupun negara maju tergantung pada modal asingnya. Oleh karena  itu,  sebagai  bagian  dari  negara  berkembang,  investor  memiliki peran vital bagi kemajuan Indonesia. Dalam rangka memenuhi kebutuhan modal  pembangunan,  Indonesia  membutuhkan  dana  tambahan  yang dapat diperoleh melalui investasi asing langsung. Maka dari itu, kebijakan second  home  visa merupakan  langkah  strategis  untuk  membawa Indonesia  ke  zona  hijau  perekonomian  melalui  kemudahan  yang ditawarkan dari kebijakan keimigrasian yakni kebijakan second home visa . Di  sisi  lain,  kebijakan  visa  rumah  kedua  ini  juga  memberikan kontribusi  positif  pada  sektor  pariwisata  untuk  meningkatkan  sumber devisa. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang menyumbang kapita terbesar  dalam  menggerakkan  roda  perekonomian  Indonesia. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan performa yang cukup  baik  pada  kisaran  6,21%  pada  tahun  2014  dimana  wisatawan
mancanegara berkontribusi paling tinggi pada nilai 19,12% di tahun 2004 (Maulana,  2016).  Keindahan  alam  Indonesia  menjadi  daya  tarik  bagi wisatawan  asing  untuk  berkunjung  di  Indonesia.  Dalam  konteks  ini, kebijakan visa rumah kedua juga turut merangsang wisatawan asing untuk berkontribusi dalam meningkatkan devisa negara.
Namun,  kemudahan  yang  ditawarkan  pemerintah  Indonesia kepada orang asing melalui kebijakan visa rumah kedua ( second home visa ) ini juga perlu ditinjau kembali dari berbagai aspek. Kemudahan dari pelayanan  orang  asing  ini  biasanya  memberikan  banyak  kesempatan untuk  disalahgunakan.  Muhlisa  dan  Roisah  (2020)  menyatakan  bahwa pemberian  izin  bebas  visa  kunjungan  (BVK)  banyak  disalahgunakan orang asing yang tidak bertanggung jawab sehingga merugikan Indonesia seperti  penyalahgunaan  BVK  untuk  mencari  pekerjaan, overstay dan tindak pidana lain yang tidak sesuai ketentuan yang ada. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan sempat mendapati orang asing yang menyalahgunakan Izin Tinggal Terbatas Penanaman Modal Asing dengan  melakukan  kegiatan  transaksi  perdagangan  berlian.  Dari beberapa  kasus  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  peraturan  perundangan keimigrasian  masih  memiliki  celah  untuk  disalahgunakan.  Hal  ini  tentu merugikan Indonesia, karena pemerintah perlu melindungi hak-hak warga negaranya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, penegakan hukum sebagai negara yang bermartabat dan berdaulat serta aspek keamanan negara yang juga perlu diperhatikan.
Kebijakan second  home  visa ini  tentu  harus  dibarengi  dengan penegakan  hukum  terkait  regulasi  orang  asing  selama  berada  di Indonesia.    Dengan  adanya second  home  visa ini  terjadi  pembaharuan prosedur  dan  peningkatan  pelaksanaan  pengawasan  terhadap  orang asing. Pengawasan yang dilakukan secara administratif dan pengawasan lapangan.  Pengawasan  administrasi  sebagai  mana  tercantum  dalam Pasal  67  dan  Pasal  68  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian, yakni melakukanpemeriksaan dan penelitian terhadap surat perjalanan,  surat  atau  dokumen  lain,  daftar  cekal,  pemotretan, pengambilan sidik jari dan pengelolaan data keimigrasian daripada warga Negara Indonesia maupun orang asing. Pengawasan lapangan dilakukan dengan kegiatan rutin dan operasi lapangan yang bekerja sama dengan instansi terkait yang dilakukan dengan pengamatan dan penggambaran, pengintaian,  penyadapan,  pemotretan,  penyurupan,  penjejakan, penyusupan, penggunaan informasi dan kegiatan lain. Tentunya kegiatan pengawasan  tersebut  merupakan  upaya  yang  dilakukan  Imigrasi dalam rangka  mengawasi  keberadaan  dan  kegiatan  orang  asing  agar  tidak melanggar  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia serta tidak membahayakan stabilitas negara dan kepentingan umum.
Sebagaimana  Kuswardini  dan  Wiratma  (2021)  menyebutkan bahwa  negara  harus  berhati-hati  dalam  merumuskan  suatu  kebijakan untuk kepentingan perekonomian dan stabilitas keamanan negara. Dalam konteks ini, pihak imigrasi yang memiliki kewenangan harus menegaskan apa  saja  yang  telah  menjadi  ketentuan  dan  menegakkannya  demi menjaga  kedaulatan  negara.  Urgensi  penegakan  hukum  yang  optimal serta  efisien  bagi  pelaku  penyalahgunaan  dan  pengawasannya  perlu untuk  diperketat  terutama  dalam  ranah  implementasi  kebijakan second home visa . Maka dari itu dibutuhkan mekanisme yang tepat, pemantapan regulasi, dan konsolidasi dengan pihak-pihak terkait dalam implementasi kebijakan visa rumah kedua ini sehingga dapat meminimalisir celah untuk disalahgunakan oleh orang asing.

## 4. PENUTUP

## A.  KESIMPULAN
Pandemi covid-19 yang telah berlangsung beberapa tahun terakhir ini  memberikan  dampak  negatif  yang  begitu  besar  di  seluruh  negara, termasuk  Indonesia.  Indonesia  sedang  berfokus  pada  pemulihan perekonomian di era pasca pandemi ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah  mengundang  investor  asing  untuk  menanamkan  modalnya  di Indonesia. Investasi asing memberikan dampak yang positif dan terbukti dapat  membantu  memulihkan  perekonomian  Indonesia.  Investasi  asing dapat  memungkinkan transfer  of  technology ,  membangkitkan  Kembali sektor  pariwisata,  membuka  lapangan  pekerjaan  kepada  rakyat Indonesia, dan peningkatan devisa negara. Dalam mengimplementasikan rencana  ini,  pemerintah  melalui  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  berusaha memberikan  berbagai  kemudahan  kepada  calon  penanam  modal  asing agar  mau  menanamkan  modalnya  di  Indonesia.  Upaya  Direktorat Jenderal  Imigrasi  tersebut  kemudian  direalisasikan  dengan  kebijakan second home visa atau visa rumah kedua. Orientasi dari kebijakan visa rumah kedua ini adalah untuk merangsang pertumbuhan sektor pariwisata Indonesia  sehingga  memberikan  kontribusi  positif  pada  perekonomian nasional.  Sasaran  dari  kebijakan  visa  rumah  kedua  ini  ditujukan  untuk wisatawan mancanegara pemegang kapital besar yang bermaksud tinggal dan  memberikan  kontribusinya  pada  perekonomian  nasional.  Kebijakan ini  merupakan  perwujudan  dari  upaya  reformasi  orientasi  layanan keimigrasian  dalam  rangka  mengoptimalkan  pelayanan  keimigrasian kepada masyarakat. Kebijakan visa rumah kedua perlu dioptimalkan, yaitu dengan  cara  memastikan  apa  yang  dijelaskan  dalam  regulasi  sesuai dengan apa yang terimplementasi di lapangan, memberikan sanksi yang tegas jika kebijakan ini disalahgunakan, dan memastikan investor asing yang  menanamkan  modalnya  di  Indonesia  benar-benar  memberikan
dampak  positif  yang  signifikan  dalam  pemulihan  perekonomian  negara Indonesia.

## B.  SARAN
Implementasi kebijakan second home visa dapat terlaksana dengan baik  jika  dibarengi  dengan  regulasi  yang  tepat  dan  terukur  sehingga dampak positif yang akan didapatkan akan sesuai dengan rumusan awal. Implementasi  kebijakan second  home  visa ini  dapat  berjalan  baik  jika seluruh  pemangku  kepentingan  dapat  memberikan  kontribusinya.
Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan menambah kajian implementasinya dan literatur-literatur lain untuk meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan second home visa lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

## Undang-Undang
Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

## Jurnal
Akhmad,  T.  (2022).  Dampak  Pandemi  Covid-19  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi  Indonesia  Dan  Solusi  Mengatasinya. Journal  of  Multidiciplinary Islamic Studies , 3 (1), 67-77.
Anjani, K. S., Pradana, H. R. P., & Hartanto, Y. T. (2021). Kebijakan Migrasi dan Overstay  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19  pada  Tata  Kelola  Keimigrasian  di Indonesia. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi , 21 (3), 1188-1196.
Febriana, A., & Muqorobbin, M. (2014). Investasi Asing Langsung di Indonesia dan  Faktor  Faktor  yang  Mempengaruhinya. Jurnal  Ekonomi  &  Studi Pembangunan , 15(2), 109-117.
Ilyas,  F.  (2021).  Analisis  Swot  Kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB)  dan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kebijakan  Masyarakat  (PPKM) Terhadap Dampak Ekonomi di Tengah Upaya Menekan Laju Pandemi Covid- 19. Jurnal Akrab Juara , 6 (3), 190-198.
Indarti, S. T. (2021). Kebijakan Keimigrasian di Masa Covid-19: dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal HAM , 12(1), 19.
Isnainul, E. F. (2020). Peranan Investasi Asing Dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Jatiswara , 241-254.
Julianti,  L.  (2021).  Kajian  Yuridis  Terkait  Pengembangan  Iklim  Investasi Indonesia Di Era Pandemi Covid-19. Jurnal Aktual Justice , 6 (1), 20-40.
Kambono,  Herman.  (2020).  Pengaruh  Investasi  Asing  dan  Investasi  dalam Negeri  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia. Jurnal  Akuntansi ,  12(1), 138-140.
Kiranti,  D.  E.,  &  Nugroho,  L.  (2022).  Dampak  Pandemi  Covid-19  Terhadap Pengangguran serta Jabatan Kerja Kritis. Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS) , 3 (3), 335-341.
Kuswardini, S., & Wiratma, H. D. (2021). Kebijakan Pembebasan Visa Kunjungan Wisata Indonesia dan Ancaman Keamanan. Insignia: Journal of International Relations , 8 (2), 163-177.
Maulana,  A.  (2016).  Pengaruh  Kunjungan  Wisatawan  Mancanegara  dan Perjalanan Wisatawan Nusantara terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata  di  Indonesia. Jurnal  Kepariwisataan  Indonesia:  Jurnal  Penelitian Dan Pengembangan Kepariwisataan Indonesia , 11(1), 119-144.
Muhlisa, A. N., & Roisah, K. (2020). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada  Warga  Negara  Asing. Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia ,  2(2), 145-157.
Paramita,  Niken.  (2011).  Pengaruh  Investasi  Asing  Dan  Hutang  Luar  Negeri Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia. Jurnal  Ekonomi  &  Kebijakan Publik, 2(2), 684-690.
Putri,  R.  S.  I.  (2020).  Penguatan  Fungsi  Keimigrasian  Sebagai  Fasilitator Pembangunan  Kesejahteraan  Masyarakat  Dalam  Rencana  Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024.
Putri, R. S. I. (2020). Strengthening the Function of Immigration as A Community Development  Facilitator  in  Strategic  Plan  of  The  Directorate  General  Of Immigration Year 2020-2024. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian , 3 (1), 37-45.
Sande,  J.P.  (2020).  Selective  Policy  Imigrasi  Indonesia  terhadap Orang  Asing dari Negara Calling Visa. Indonesian Perspective , 5 (1)
Sari,  I.  (2020).  Syarat-Syarat  Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  di  Indonesia Menurut  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman Modal. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 10 (2).
Setiadi, W., & Afrizal, R. A. (2019). Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan  Presiden  Tentang  Bebas  Visa  Kunjungan:  Perspektif Ketenagakerjaan. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 13(3), 311-322.
Sudini,  L.  P.  (2008).  Peranan  Visa  On  Arrival  (VOA)  bagi  orang  asing  yang datang ke Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 38(3), 335-352.
Suhardini, E. D. (2021). Analisis Regulasi Kebijakan Pasar Modal di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum , 20(1), 15- 33.
Winata, A. S. (2018). Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal  Asing  Dan  Implikasinya  Terhadap  Negara. Ajudikasi:  Jurnal  Ilmu Hukum , 2 (2), 127-136.
Yuliastuti,  Ari.  (2017).  Dampak  Investasi  dan  Tenaga  Kerja  Asing  terhadap Kesempatan  Kerja  Tenaga  Kerja  Asal  Indonesia. Jurnal  Ketenagakerjaan , 13(1), 28-39.