T his work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. PLaJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Perjanjian bagi hasil tanah pertanian dalam hukum Adat Nagari Padam Gadang
Indra  yotris, Anggun  Lestari Suryamizon ,   Mahlil Adriaman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Email: indrayotris123@gmail.com , mahliladriaman@gmail.com anggunmizon@yahoo.co.id

## Abstract
Profit-sharing  business  rights  are  the  rights  of  a  person  or  legal  entity  called  a  cultivator  to  carry out  an  agricultural  business  on  land  belonging  to  another  person  called  an  agreement  that  the  results  will be  divided  according  to  the  agreed  balance.  In  Minangkabau  customary  law,  agricultural  land  production sharing  agreements  do  not  need  to  be  approved  or  witnessed  by  the  alliance,  which  is  only  sufficient verbally  and  if  necessary  only  witnessed  by  neighboring  relatives  without  the  knowledge  of  the partnership.  Meanwhile,  the  profit-sharing  agreement  according  to  Law  Number  2  of  1960  concerning  the profit-sharing  agreement  is  something  that  must  be  done  on  the  basis  of  laws  and  regulations  for  legal certainty  by  the  parties  concerned.  Even  though  a  regulation  on  profit  s haring  has  been  issued, agricultural  land  profit  sharing  activities  in  the  research  area  are  still  being  carried  out  without  being  based on  this  statutory  rule.  The  form  of  dispute  resolution  if  there  is  a  dispute  between  the  parties  is  carried  out by  deliberation  and  consensus  between  members  in  one  group,  if  the  settlement  by  means  of  deliberation and  consensus  between  members  in  one  group  is  not  completed,  then  the  problem  will  be  carried  out  by the  nagari  institution.  This  research  is  to  find  out  how  the  implementation  and  efforts  for  the  production  of agricultural  land  in  Nagari  Pandam  Gadang,  Gunuang  Omeh  District.  The  method  used  is  sociological juridical  by  emphasizing  the  practice  that  occurs  in  the  field  associated  with  legal  or  statutory  aspects  s o that  it  can  provide  a  qualitative  picture  in  this  study.  Explanation  of  the  problem  formulation  How  are  the implementation  and  efforts  for  agricultural  land  profit  sharing  in  Nagari  Pandam  Gadang,  Gunuang  Omeh District.  If  the  settlement  by  way  of  deliberation  and  consensus  between  members  in  one  group  is  not completed,  then  the  problem  will  be  carried  out  by  the  nagari  institution  and  the  activities of the agricultural land  production  sharing  agreement  in  the  research  area  still  and  continue  to  use  customary  law  or  natural habits and  have  been  passed  down  because  they are  considered  to meet  sense of  justice.
Keywords: settlement of profit  sharing  disputes, agricultural  land,  customary  law

## Abstrak
Hak    usaha    bagi    hasil    adalah   hak  seseorang  atau  badan  hukum  yang  disebut  dengan  penggarap untuk    menyelenggarakan    usaha    pertanian    diatas    atas    tanah    kepunyaan    orang    lain  yang  disebut  dengan perjanjian    bahwa    hasilnya    akan  dibagi  menurut  imbangan  yang  disetujui.  Dalam  hukum  adat   minangkabau perjanjian  bagi  hasil  tanah  pertanian  tidak  perlu  mendapat  persetujuan  atau  disaksikan  oleh  persekutuan  yang hanya  cukup  dengan  lisan  dan  jika  diperlukan  hanya  disaksikan  oleh  kerabat  tetangga  tanpa  sepengetahuan persekutuan.    Sedangkan    perjanjian    bagi    hasil    menurut      Undang -Undang    Nomor    2    Tahun    1960    tentang perjanjian    bagi    hasil    perbuatan    ini    merupakan    suatu    hal    yang    mesti    dilakukan    atas    dasar    peraturan perundang-undangan    demi    kepastian    hukum    oleh    para    pihak  yang  terkait.  Meskipun  telah  dikeluarkannya peraturan  tentang  bagi  hasil,  kegiatan  bagi  hasil  tanah  pertanian  di  daerah  penelitian  masih  juga  dilakukan tanpa  berdasarkan  kepada  aturan   prundang -undangan  ini. Bentuk penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa terhadap  para  pihak  dilakukan  secara  musyawarah  dan  mufakat  antara  anggota  dalam  satu  kelompok,  apabila penyelesaian  dengan  cara  musyawarah  dan  mufakat  antara  anggota  dalam  satu  kelompok  tidak  selesai,  maka
permasalah  akan  dilakukan  secara lembaga  nagari. Penelitian  ini  untuk  mengetahui  Bagaimana  pelaksanaan  dan upaya-upaya   bagi  hasil  tanah  pertanian  di  Nagari  Pandam  Gadang, Kecamatan  Gunuang  Omeh. Metode yang digunakan  adalah  yuridis   sosiologis  dengan  menekankan  praktek  yang  terjadi  dilapangan  dikaitkan  dengan  aspek hokum  atau  perundang-undangan  sehingga  dapat  memberikan  gambaran  secara  kualitatif  dalam  penelitian  ini. Penjelasan  dari  rumusan  masalah  Bagaimana    pelaksanaan    dan    upaya-upaya      bagi    hasil    tanah    pertanian    di Nagari    Pandam    Gadang,  Kecamatan    Gunuang    Omeh..Dari    hasil    penelitian,    penulis    menyimpulkan    ternyata Bentuk  penyelesaian  sengketa  apabila  terjadi  sengketa  terhadap  para  pihak  dilakukan  secara  musyawarah  da n mufakat  antara  anggota  dalam  satu  kelompok,  apabila  penyelesaian  dengan  cara  musyawarah  dan  mufakat  antara anggota  dalam  satu  kelompok  tidak  selesai,  maka  permasalah  akan  dilakukan  secara  lembaga   nagari  dan  kegitan perjanjian    bagi    hasil    tanah    pertanian    di    daerah    penelitian      masih    dan    tetap    memakai    hukum    adat   atau kebiasaan  yang  alami   dan  sudah  turun  menurun  karena  dianggap  memenuhi   rasa  keadilan. Kata Kunci: penyelesaian sengk eta bagi  hasil, tanah  pertanian, huk um adat

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  Negara  agraris  yang  sebagian  besar  penduduknya  bermata pencaharian    sebagai    petani  dan  menggantungkan  hidup  serta  penghasilannya      dari usaha    bidang    pertanian,    sehingga      tanah    pertanian    merupakan    sumber    daya kehidupan    dan    memegang    peranan  penting  bagi  kehidupan    masyarakat.    Indonesia dapat      menghasilkan    produk    dan    jasa    pertanian    dan   perkebunan  secara  meluas  yang mutlak    diperlukan    bagi    kehidupan    manusia.    Saat    ini    dengan    luas    baku    sawah    8,23 juta    hektar,    yang    sebagian    besar    berada    di    wilayah    pedesaan    yang    dikerjakan  oleh rakyat   banyak. 1
Manusia  dan  tanah  mempunyai  hubungan  yang  saat  erat.  Selain  untuk  kepentingan sendiri,  tanah  juga  dibutuhkan  dengan  kepentingan  umum,  namum  kepentingan  umum belum  dirumuskan  secara  baku.  kepentingan  umum  yang  ratusan  tahun  yang  lalu mempunya  arti  yang  hampir  sama  dengan  kepentingan  sekelompok  masyarakat  hukum adat. 2
Pertama    kali    hak    atas    tanah    itu    adalah    hak    tanah    ulayat,    pada    awalnya    tanah adalah    milik    seluruh    rakyat    anggota    persekutuan,    dan    barang    siapa    yang    mampu mengelola    maka    tanah    tersebut    menjadi    hak    miliknya.    Persekutuan    tersebut    pada
1 Aburizal  Bakrei, Merebut Hati Rak yat , Jakarta:  PT. Primamedia  Pustaka, 2004  hlm.  208
2 Rosnidar Sembiring ,  Huk um Pertanahan Adat , Depok:  Rajawali  Pers, 2018,  hlm.  1
dasarnya    dibagi    menjadi  2  golongan:    pertama,    berdasarkan    geneologis    (batak    dan minangkabau),    kedua,    berdasarkan  kesatuan    lingkungan    (teritorial)    seperti    marga    di Palembang   dan  desa  di  Jawa. 3
Dalam    hukum    adat    dikenal    juga    dengan    istilah    bagi    hasil  seperti maro (Jawa), nengah (Priangan), tesang (Sulawesi    Selatan), toyo (Minahasa), perduwa ( Sumatera).  Walaupun    disebut    dengan    nama    yang    berbeda-beda,  tetapi    bagi    hasil yang    merupakan    suatu    perjanjian    antara    pemilik    tanah    dengan    pengelola    tanah, merupakan    suatu    yang    umum    dijumpai    diseluruh    Indonesia.    Dalam    bagi    hasil  ini umumnya   berlaku   ketentuan-ketentuan   hukum   adat  yang   tidak   tertulis. 4
Dalam    perakteknya    bagi    hasil    pertanian,    seseorang    yang    memiliki    tanah    atau yang    berhak    atas  suatu    tanah,    yang    karena    sebab    pemilik    tanah    tidak    dapat menggarap    atau    mengelola  tanah    miliknya  sendiri  tetapi    ingin    memperoleh    hasilnya, maka  ia  memperkenankan    orang    lain    untuk    menyelenggarakan    usaha    pertanian    atas tanah    tersebut,    yang    hasilnya    dibagi    antara    mereka    berdua    menurut    takaran    yang mereka   perjanjikan   sebelumnya. 5
Prof.  DR.  A.P  Perlindungan,  S.H.  menyatakan      bahwa    bagi    hasil    itu    merupakan suatu    lembaga-lembaga    hukum    adat  lainnya    dan    tidak    dapat    diajukan    teori-teori    lain, oleh    karena    mengkin    lingkungan    di    negara    lain    memungkinkan    ditafsirkan demikian,    tetapi      dalam    sistem    dari    hukum    adat    itu    sendiri,    dia  pada  awalnya  lebih bersifat    sosial    ekonomi    bagi    menolong    sesama    warganya    dan    tidak    dapat    dianggap
3 Laksanto Utomo , Buk u Ajar Huk um Agrarian Dan  Property , Jakarta:  Lembaga  Studi Hukum Indonesia, 2020,  hlm.  3
4 Ibid, hlm . 131 5 A.P. Perlindungan, Undang-Undang Bagi Hasil Di Indonesia (suatu studi k omperatif), Bandung: Mandar Maju,1989,  hlm.  8
sebagi    suatu    usaha    bisnis    seperti    yang    terjadi    dan    kemudian    berkembang    di Negara-Negara   lain. 6
Dalam  perkembangannya,    masalah-masalah    dalam    bagi    hasil    ini    maka  negara telah    membantu  kesulitan-kesulitan    yang    mungkin    terjadi    perampasan    hak    dari    pihak yang    kuat    dalam    hubungan    bagi  hasil  ini.    Dengan    mengeluarkan    Undang-Undang Nomor  2  Tahun  1960    tentang    bagi    hasil,    yang    tidak    memberikan    perlindungan khusus    kepada  salah    salah    satu    pihak,    dan    juga    demi    kepastian    hukum    tentang persoalan   bagi   hasil   di   Indonesia. 7

## A. METODE PENELITIAN
Untuk    mendapatkan    data    guna    menguraikan    masalah    sesuai    dengan    judul,    agar tujuan    dan    manfaat    penelitian    dapat    tercapai,    maka    untuk    itu    diperlukan    berapa metode    penelitian    yang    berfungsi    sebagai    pedoman    dalam    pelaksanaan    penelitian dan    metode    penelitian    cara    ilmiah    untuk    mendapatkan    dengan    tujuan    kegunaan tertentu. 8

## 1. Sifat   Penelitian
Penelitian    ini    bersifat    deskriptif,    yaitu    penelitian    bertujuan    untuk    memberikan data    yang    seteliti    mungkin    tentang    keadaan    yang    menjadi    objek    penelitian sehingga    akan    mempertegas    hipotesa    dan    dapat    membantu    memperkuat    teori lama   atau   membuat   teori   baru.
2. Pendekatan   Penelitian
Adapun    pendekatan    yang    dipakai    dalam    penelitian    ini    adalah    pendekatan yuridis    sosiologis.    Pendekatan    yuridis    adalah    pendekatan    dengan    menganalisa
6 Ibid, hlm . 2 7 Ibid, hlm.10 8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan RD, Bandung: Alfabeta, 2016,  hlm.  2
produk    peraturan    hukum    yang    berkaitan    dengan    masalah    yang    menjadi    objek penelitian    dan    pendekatan    sosiologis    adalah    pendekatan    yang    melihat    kepada realitas    atau    fakta    yang    terjadi    sebenarnya    pada    masyarakat.    Dari    pendekatan yuridis    dan    sosiologis,    kemudian    dihubungkan    untuk    melihat    harmonisasi    antara idea   dan  idealita.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam    kenyataan    di    tengah-tengah    masyarakat,    masih    saja    terdapat    penduduk yang    tidak    mempunyai    tanah    sehingga    dalam    mencari    nafkah    hidup    menawarkan teneganya    kepada    orang    lain    untuk    mengerjakan    tanah    pertaniannya    untuk    digarap. mengantisipasi    akan    terjadinya    masalah-masalah    bagi    hasil      dikemudian    hari,    maka pemerintah    mengeluarkan    Undang-Undang    Nomor    2    Tahun    1960    tentang    perjanjian bagi   hasil   (tanah   pertanian).
Dalam    pasal    1    Undang-Undang    Nomor  2  Tahun    1960    dinyatakan    perjanjian   bagi hasil        adalah    perjanjian    dengan    mana    apa    pun    juga    yang    diadakan    antara    pemilik pada    satu    pihak    dan    seseorang    atau    badan    hukum  lain,    pihak    yang   dalam  Undang- Undang    ini    disebut    penggarap    berdasarkan    perjanjian,    dengan    mana    penggarap diperkenankan    oleh    pemliik    tersebut    untuk    menyelenggarakan    usaha    pertanian    di atas  tanah   pemilik,   dengan   pembagian   hasil   antara   kedua  belah   pihak. 9
Subyek    perjanjian    bagi    hasil    adalah    pemilik    dan      penggarap.    Dalam  Pasal    1 ditentukan    bahwa  pengertian  pemilik  tanah  adalah  orang  atau  badan    hukum    yang berdasarkan   suatu   hak  mengusai   tanah. 10
Sedangkan  dalam  Pasal  2  ditentukan  bahwa  yang  diperbolehkan  menjadi    penggarap adalah    orang-orang    tani    yang    tanah    garapannya    tidak    lebih    dari    3    hektar.    Apabila
9 Supriadi, Hukum  Agararia , Jakarta: Sinar Grafik, 2012 , hlm. 220
10 A.P. Perlindungan, Op.Cit., hlm.  14
lebih    dari    3    hektar    maka  harus  meminta    izin    dari    Mentri  muda  Agraria.  Badan  hukum tidak  diperbolehkan    menjadi    penggarap    terkecuali    mendapat    izin    dari    Mentri  Muda Agraria   atau   pejabat  yang   ditunjuk   olehnya. 11
Pemilik  tanah    bahwa    dalam  melakukan    perjanjian    bagi    hasil    dengan  Sarmin sebagai    penggarap    tanah  pertanian    narasumber    melakukan  perjanjian    bagi    hasil    tanah pertanian   yang   berbentuk   secara  lisan   yang   mana   mereka   saling   percaya.
Menurut    M    Dt.    Sandiang    selaku    ketua    Kerapatan    Adat    Nagari    (KAN), menjelaskan  bahwa    masyarakat    di    Nagari    Pandam    Gadang    dalam    melakukan perjanjian   bagi   hasil   dilakukan   secara  lisan   atau   kebiasaan    dengan   saling   percaya.
Prof.  DR.  A.P  Perlindungan,  S.H.  menyatakan      bahwa    perjanjian    bagi    hasil    itu merupakan    suatu    lembaga-lembaga    hukum    adat    lainnya    dan    tidak    dapat    diajukan teori-teori    lain,    oleh    karena    mengkin    lingkungan    di    negara    lain    memungkinkan ditafsirkan    demikian,    tetapi      dalam    sistem    dari    hukum    adat    itu    sendiri,    dia    pada awalnya    lebih    bersifat    sosial    ekonomi    bagi    menolong    sesama    warganya    dan    tidak dapat    dianggap    sebagi    suatu    usaha    bisnis    seperti    yang    terjadi    dan    kemudian berkembang   di   Negara-Negara  lain. 12
Sedangkan    menurut    R.  Subekti.    Dalam    hukum    perjanjian    berlaku  pada    suatu  asas yang    dinamakan    asas    konsensualitas.  Perkataan  ini  berasal  dari  bahasa  latin Consensus yang  berarti  sepakat.  Asas  konsensualitas    bukankah    berarti    untuk    suatu    perjanjian disyaratkan  adanya    kesepakatan    atau    juga    dinamakan    persetujuan    antara    dua    belah pihak   mengenai   sesuatu   hal. 13
11 Ibid, hlm.  18
12 A.P. Perlindungan, Loc.Cit. 13 Muhammad  Alif.,  Perjanjian  Bagi  Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang -Undang Nomor  2 Tahun 1960  Di  Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali  (Studi Kasus Di  Desa Bau), Jurnal Ilmu Huk um Legal Opinion , Vol  3,  No 2,  2015,  hlm.4
Arti    asas  Konsensualitas    ialah    pada    dasarnya    perjanjian    dan    perikatan  yang  timbul karenanya  itu  sudah  dilahirkan  sejak  detik  tercapainya    kesepakatan    lain,  perjanjian  itu sudah  sah  apabila  sudah  sepakat    mengenai  hal-hal  yang  pokok  dan  tidak  diperlukan  suatu formalitas.  Konsensualitas    di    atas  disimpulkan  berdasarkan  ketentuan  Pasal    1320 KUHPerdata   untuk   sahnya   suatu   perjanjian   diperlukan   empat   syarat   antara   lain  : 14

## 1. Sepakat  merekata   yang   mengikatkan   dirinya.
Dengan    sepakat    atau    juga    dinamakan    perizinan,    dimaksudkan    bahwa    kedua subyek    yang    mengadakan    perjanjian    itu    harus    sepakat,    setuju    atau    seia-sekata mengenai   hal-hal   yang   pokok  dari   perjanjian   yang   dilakukan.
2. Cakap  untuk   membuat   suatu   perjanjian.
Orang    yang    membuat    perjanjian    harus    cakap    menurut    hukum.    Pada    asasnya, setiap   orang   yang   sudah   dewasa  atau   akilbaliq   dan  sehat   pikirannya.
3. Mengenai   suatu   yang   hal  tertentu.
Apa    yang    diperjanjikan    hak-hak    dan    kewajiban    kedua    belah    pihak    jika timbul    suatu    perselisihan.    Barang    yang    dimaksudkan    dalam    perjanjian    paling sedikit   harus   ditentukan   jenisnya.
4. Suatu   sebab  yang   halal.
Dengan    sebab    (bahasa    Belanda oorzaak bahasa    latin causa ) ini    dimaksud tiada    lain    dari    pada    isi    perjanjian.    Dengan    segera    harus    dihilangkan    suatu kemungkinan    salah    sangka,    bahwa    sebab    itu    adalah    suatu    yang    menyebabkan seseorang    membuat    perjanjian    yang    termaksud.    Bukan    itu    yang    dimaksudkan oleh    Undang-Undang    dengan    sebab    yang    halal    itu.    Sesuatu    yang    menyebabkan
14 Subekti, Op.Cit., hlm.  17-19
seseorang    membuat    suatu    perjanjian    atau    dorongan    jiwa    untuk    membuat    suatu perjanjian   pada  asasnya   tidak   diperdulikan   oleh   Undang-Undang.
Khususnya    syarat    sepakat    lainnya    yang    menentukan    sah    tidaknya    suatu perjanjian    yang    diadakan.    Pengaruh  asas  konsensualitas  itulah  yang  menyebabkan masyarakat    tani    pada  umumnya    yang    ada    di    Desa-Desa    melakukan    perjanjian    bagi hasil    tanah  pertanian  secara  lisan  dan  hanya  kesepakatan  saja.  Begitu    pula  dengan masyarakat   yang   ada  di    Nagari   Pandam   Gadang,   kecamatan   Gunuang   omeh.
Berdasarkan    pasal    3    Undang-Undang    Nomor    2    Tahun    1960      bentuk    perjanjian antara   lain  : 15
1. Semua    perjanjian    bagi    hasil    harus    dibuat    oleh    pemilik    dan    penggarap    sendiri secara    tertulis    dihadapan    kepala    dari    desa  atau  daerah  yang  setingkat  dengan  itu tempat    letaknya    tanah    yang    bersangkutan,    selanjutnya    dalam    Undang-Undang    ini disebut    kepala    desa    dengan    dipersaksikan    oleh    dua    orang,    masing-masing    dari pihak   pemilik   dan   penggarap.
2. Pada    tiap    kerapan    desa    kepala    desa    mengumumkan    semua    perjanjian    bagi   hasil yang   diadakan   sesudah   kerapatan   yang   terahir.
Berdasarkan  hasil  penelitian    penulis,  dalam    faktanya  di    masyarakat  Nagari    Pandam Gadang,    Kecamatan    Gunuang    Omeh    melakukan  atau  mengerjakan    tanah    milik    orang lain      melalui    perjanjian    bagi    hasil,    tidak    berdasarkan      dengan    Undang-Undang Nomor    2    Tahun    1960    tentang      perjanjian    bagi    hasil,   yang  mana  hanya  berdasarkan pada    sistem    kebiasaan    atau    tradisional    antara  pemilik    tanah    dan    penggarap    secara lisan      atas      dasar    kepercayaan  dan  perjanjian   bagi  hasil  yang  mereka  lakukan  tidak memiliki  kekutan   hukum   berdasarkan   peraturan   perundang-undangan   yang   berlaku.
15 A.P. Perlindungan, Op.Cit., hlm.  19
Berdasarkan    hasil    penelitian    penulis    yang    melatar    belakangi    pemilik  atau penggarap    tanah    melakukan    bagi    hasil    di    Nagari    Pandam    Gadang,    Kecamatan Gunuang    Omeh    dengan    alasan    penduduknya      yang    banyak    pergi    merantau    dan sudah    sukses    di    rantau    orang,    narasumber    tidak    dapat    mengelola   tanah  kaumnya  di kampung    dan    narasumber    tidak    melakukan    pelaksanaan    bagi    hasil    secara    tulisan. Faktor    atau    alasan  yang    mendorong    pemilik    tanah    pertanian    untuk    melakukan perjanjian  bagi   hasil   yaitu   karena :
1. Tidak  mampu  mengerjakan  sendiri  tanahnya.
2. Tidak  punya  waktu.
3. Tidak  terlalu  bisa  menggarap  tanah.
4. Jarak tanah  jauh  dari  tempat  tinggal.
5. Menolong   penggarap   karena   tidak   punya   lahan.
Sedangkan    bagi    penggarap    pada    umunya    alasan    penggarap  tanah    pertanian    untuk melakukan    perjanjian    bagi    hasil    adalah    tidak  mempunyai    tanah    garapan    dan    sedikit mempunyai    tanah    garapan.    Alasan    yang    mendorong    penggarap    sawah    melakukan perjanjian   bagi  hasil   dengan   pemilik   sawah   disebabkan   karena   :
1. Tidak  mempunyai  tanah  garapan.
2. Mempunyai  sedikit  tanah  garapan.
3. Untuk  mendapatkan  penghasilan  tambahan
Hj.  Ros    yang    merupakan    sebagai  pemilik    tanah    dengan    Sarmin    sebagai penggarap    tanah  pertanian    dalam  pembagian    hasil    tanah    pertanian    di    Nagari    Pandam Gadang,  Kecamatan    Gunung    Omeh    hanya    berdasarkan    kesepakatan    antara    kedua belah  pihak.    Hasil    yang    dibagi    di    bidang    perkebudan    yaitu    bagi  3  (tiga)    artinya  2 banding    1,    yang    mana    apabila    pemilik    tanah    menanggung      pembibitan,    pemupukan
dan    obat-obatan    maka  pemilik    tanah    mendapat    2    bahagian    dan   penggarap  mendapat 1    bahagian.  Begitu    pula    sebaliknya    jika    penggarap  menanggung    pembibitan, pemupukan    dan    biaya    obat-obatan  maka  penggarap  mendapatkan    2    bahagian    dan pemilik    tanah    mendapatkan    1    bahagian.    Apabila    gagal    panen    dikarenkan    suatu  hal yang    tidak    diinginkan    seperti    kena    hama    dan     faktor  cuaca,  maka  dalam  pembagian hasilnya   dilakukan   dengan   cara  hanya   menghitung   biaya   obat-obatannya   saja.
Dalam    pasal    7    Undang-Undang    Nomor    2  Tahun    1960    pembagian    hasil    tanah pertanian   berupa  :
1. Besarnya    bagi    hasil    tanah    yang    menjadi    penggarap    dan    pemilik    untuk    tiap-tiap daerah    swatantra    tingkat    II    ditetapkan    oleh    Bupati/Kepala    Daerah swatantra tingkat    II    yang    besangkutan,    dengan    memperhatikan    jenis    tanaman,    keadaan tanah,    kepadatan    penduduk,    zakat    yang    disisihkan    sebelum    dibagi    dan    faktor- faktor   ekomomi   serta  ketentuan-ketentuan   adat  setempat.
2. Bupati/Kepala    Daerah swatantra tingkat    II    memberitahukan    keputusannya mengenai    penetapan    pembagian    hasil    tanah    yang    di    ambil    menurut    ayat    1   pasal ini    kepada    badan    Pemerintah    harian    dan    Dewan    Perwakilan    Rakyat    Daerah yang   besangkutan. 16
Dari    penjelasan    pasal    di    atas    dapat    diketahui    agar    terdapat    imbangan    yang sebaik-baiknya    antara    kepentingan    hak    pemilik    dan    penggarap,    dan    bukan    untuk mendahulukan    kepentingan    yang    satu    dari    pada    yang    lainnya.    Dalam    pasal    7 Undang-Undang  Nomor    2  Tahun    1960    memberikan    penjelasan    imbangan    hasil    panen atau    pembagian    hasil    serta    beban-beban    lain    yang    menjadi    hak    dan    kewajiban kedua    belah    pihak    (petani  dan    penggarap)    adalah    bagian    pemilik    dan    penggarap,
16 A.P. Perlindungan, Op.Cit., hlm.  27
untuk    padi    yang    ditanam    di    sawah    1    :    1    artinya    pemilik    dan    penggarap    masing- masing    50%    dan    tanaman    palawija    di    sawah    dan    untuk    tanaman    di tanah  kering  2 :  1  artinya   pemilik   1/3  dan  penggarap   2/3. 17
Berdasarkan    hasil    penelitian    penulis    dalam    faktanya  di    masyarakat  Nagari Pandam    Gadang,    Kecamatan    Gunuang    Omeh    melakukan  pembagian    imbangan  hasil panen    dilaksanakan    sesuai  dengan  kesepakatan    kedua    belah    pihak.    Hasil    yang    dibagi adalah    hasil    bersih,    sedangkan    hasil    kotor    sesudah  dikurangi    dengan    biaya-biaya yang   harus   dipikul   bersama   seperti  :
1. Pembibitan.
2. Obat-obatan.
3. biaya   penanaman.
4. biaya   panen.
5. Zakat.
6. Sedangkan   pajak  tanah   sepenuhnya   menjadi   beban  pemilik   tanah.
Hj.  Ros    yang    merupakan    sebagai  pemilik    tanah    dengan    Sarmin    sebagai penggarap    tanah    pertanian    dalam    mengenai    batas    jangka    waktu    untuk    perjanjian bagi    hasil,    berdasarkan    hasil    penelitian    tidak  pernah  ditentukan    secara    pasti    sesuai, namun    sudah    menjadi    kebiasaan    bahwa    pemilik    tanah    dengan    persetujuan penggarap    mengolah    tanah    sampai    musim    panen    berakhir    dalam    hal    ini    satu      kali panen,      akan    tetapi    berakhirnya    perjanjian    bagi    hasil    juga    bisa    terjadi  karena    ada sebab-sebab  tertentu   yakni  :
1. Jangka  waktunya  berakhir.
2. Atas persetujuan  kedua belah  pihak.
3. Pemilik  tanah  meninggal  dunia.
17 Ibid, hlm.  75
4. Adanya  pelanggaran  oleh  penggarap  dalam  perjanjian.
5. Tanahnya  musnah.
6. Penggarap  tidak  mengerjakan  sawah  dengan  semestinya.
7. Atau  pemilik  meminta  bagian  yang  lebih  banyak.
Adapun   syarat-syarat   untuk   mengakhiri   perjanjian   bagi   hasil   adalah  :
1. Pihak    penggarap    sendiri    yang    meminta    kepada    pemilik    tanah    dengan  alasan karena    faktor    umur    atau  karena  usaha  yang  dilakukan  penggarap    sudah    maksimal akan    tetapi    tanah    yang    digarapnya    tidak  memberikan    keuntungan    yang    lebih besar  karena  diakibatkan   kondisi   tanah   yang   kurang   memungkinkan.
2. Pemilik    tanah    sendiri    yang    meminta    kepada    pihak    penggarap    untuk  mengakhiri perjanjian    tersebut,    dengan    alasan    pihak    penggarap    tidak  bisa    memberikan keuntungan    yang    lebih    besar,    tidak    bisa    mengelola/merawat    tanah    dengan    baik, penggarap   tidak   jujur   tentang  jumlah   hasil   panen   yang   didapatkan.
3. Berakhirnya   perjanjian   karena   kesepakatan   dari   kedua  belah   pihak  itu  sendiri.
Batasan  jangka  waktu  perjanjian  bagi  hasil    untuk  tanah  sawah  sekurang-kurangnya    3 (tiga)    tahun    dan    untuk    tanah    kering  5  (lima)  tahun,  (Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  1960)  Pada  waktu  perjanjian  bagi  hasil  berakhir,  namun  tanaman  belum  di  panen, maka  perjanjian  bagi  hasil  dapat  terus  berjalan  sampai  selesai  panen  dengan  perpanjangan tidak   boleh   lebih   dari 1 (satu  ) tahun.
Dalam  Pasal  6    Undang-Undang    Nomor    2    Tahun    1960  ditentukan  bahwa berakhirnya    perjanjian    harus    berdasarkan    kesepakatan    para    pihak    dan    dilaporkan oleh   kepala  desa  yang   berupa  : 18
18 Ibid, hlm.  25
1. Pemutusan    perjanjian    bagi    hasil    sebelum    berahirnya    jangka    waktu  perjanjian termaksud    dalam    pasal    4    ayat  1  hanya    mungkin    dalam    hal-hal    dan    menurut ketentuan   dibawah   ini  :
a. Atas    persetujuan    kedua    belah    pihak    yang    bersangkutan    dan    setelah    mereka laporkan   kepada  kepala   desa.
b. Dengan    izin    kepala    desa    atas    tuntutan    pemilik    di    dalam    hal    ini    penggarap tidak    mengusahakan    tanah    yang    bersangkutan    sebagaimana    mestinya    atau tidak    memenuhi    kewajibannya    untuk    menyerahkan    sebagai    dari    hasil    tanah yang    telah    ditentukan    kepada    memilik    atau    tidak    memenuhi    beban-beban yang    menjadi    tangguangannya    yang    ditegaskan    dalam    surat    perjanjian tersebut    pada    pasal    3    atau    tanpa    izin    dari    pemilik    menyerahkan    penguasaan tanah   yang   bersangkutan   kepada  orang   lai.
2. Kepala    desa    memberi    izin    pemutusan    perjanjian    bagi    hasil    yang    dimaksud dalam    ayat    1    pasal    ini    dengan    memperhatikan    pertimbangan-pertimbangan    kedua belah    pihak,    setelah    usahanya    untuk    lebih    dahulu    mendamaikan    mereka    itu tidak   berselisih.
3. Di    dalam    hal    tersebut    pada    ayat    2    pasal    ini  menentukan  pula  akibat  dari  pada pemutusan   itu.
4. Jika    pemilik    dan    penggarap    tidak    menyetujui    keputusan    kepala    desa    untuk mengizinkan    diputuskannya    perjanjian    sebagai    yang    dimaksud    dalam    ayat    3    di atas,    maka    soalnya    dapat    diajukan    kepada    camat    untuk    mendapatkan    keputusan yang   mengikat   kedua  belah   pihak.
5. Camat    melaporkan    secara    berkala    kepada    Bupati/Kepala    Daerah Swatantra tingkat   II  semua   keputusan   yang   diambilnya   menurut   ayat   4  pasal   ini.
Berdasarkan    hasil  penelitian    penulis    faktanya    di    tempat    penelitian    jangka      waktu untuk    perjannjian    bagi    hasil    di    Nagari    Pandam  Gadang    narasumber    sama    sekali tidak    berdasarkan    pada    pasal  6    Undang-Undang    Nomor    2    Tahun    1960    tentang perjanjian    bagi    hasil.    Di      Nagari    Pandam    Gadang    masih    berpegang    pada    sistem adat  atau  kebiasaan.
Berdasarkan    penjelasan    Hj.  Ros    yang    merupakan    sebagai  pemilik    tanah    dengan Sarmin    sebagai    penggarap    tanah    pertanian    dalam    hak    dan    kewajiban    Para    pihak baik    pemilik    tanah    dan    penggarap    tanah  mempunyai    hak  dan  kewajiban  masing– masing.  Adapun  hak  dan  kewajiban    pemilik    dan    penggarap    di    Nagari    Pandam Gadang,   Kecamtan   Gunuang   Omeh   antara   lain  :
1. Hak  pemilik   tanah  :
a. Menerima  pembagian  hasil  tanah  yang  besarnya  sesuai  dengan  kesepakatan imbangan  bagi  hasil  oleh  para  pihak  dan  di  tambah  untuk    ganti    rugi    biaya    bibit, pupuk,  obat-obatan,   dll.
b. Menerima   tanah   pertaniannya  kembali  dalam  keadaan baik.
2. Kewajiban   pemilik   tanah  :
a. Menyerahkan   tanahnya   kepada  penggarap   untuk   digarap.
b. Mengeluarkan      biaya      produksi,    meliputi    biaya    bibit,    biaya    pupuk,  biaya  obat- obatan  dan biaya  penggarapan  sesuai  dengan  kesepakatan  para pihak.
3. Hak  penggarap   tanah  :
a. Meneriama  pembagian  hasil  tanah  yang  besarnya  sesuai  dengan  kesepakatan imbangan  bagi  hasil  oleh  para  pihak  dan  di  tambah  untuk  penggantian  uang  bibit, pupuk,   obat-obatan,  dll.
b. Menerima   penyerahan   tanah   dari   pemilik   tanah   untuk   digarap.
4. Kewajiban   penggarap   tanah  :
a. Mengeluarkan    biaya    produksi,    meliputi    biaya    benih,    biaya    pupuk,  biaya    obat- obatan  dan biaya  penggarapan  sesuai  dengan  kesepakatan  para pihak.
b. Menyerahkan  kembali  tanah  dalam  keadaan  baik.
Pengetahuan    mengenai    Undang-Undang    Nomor    2    Tahun    1960    tentang    perjanjian bagi    hasil,    semua    responden    tidak    pengetahui    adanya    Undang-undang  Nomor  2 Tahun  1960.  Para  narasumber  mengatakan  kurangnya    sosialisasi    terkait    dengan Undang-undang    Nomor    2    Tahun  1960    dari    pemerintah    setempat,    maka    pelaksanaan perjanjian   bagi  hasil  masih  mengggunakan  hukum  kebiasaan   masyarakat.
Berdasarkan    penjelasan    M    Dt.    Sandiang    selaku    ketua    Kerapatan    Adat    Nagari (KAN),    narasumber    mengatakan    belum    mengetahui    adanya    Undang-Undang    Nomor 2 Tahun  1960  yang   mengatur   tentang   perjanjian   bagi   hasil.
Berdasarkan    hasil  penelitian    penulis      sebaiknya    Pemerintah    setempat    perlu mengambil    suatu    langkah-langkah    atau    upaya    yang    dilaksanakan    sebagaimana    kita ketahui    bahwa    masyarakat    kita    khususnya    di    Nagari    Pandam    Gadang,    Kecamatan Gunuang    Omeh      tidak    mengerti    atau    awam    mengenai    hukum.    Khususnya menyangkut    perjanjian    bagi    hasil    ini    yaitu    Undang-Undang    Nomor    2    Tahun    1960 dan  Instruksi    Presiden    Nomor    13    Tahun    1980    langkah-langkah    yang   perlu  dilakukan oleh   Pemerintah   Nagari   adalah  :
1. Memberikan   penyuluhan   mengenai   pertanian   kepada  para  petani.
2. Memberikan    penyuluhan    mengenai    pengertian    dan    maksud    dari    perjanjian    bagi hasil    sebagai    mana    yang    telah    tercantum    dalam    Undang-Undang    Nomor    2 Tahun   1960.
3. Memberikan    penyuluhan    mengenai    bagaimana    proses    perjanjian    bagi    hasil    yang seharusnya    dilakukan    yang    berdasarkan    Undang-Undang    Nomor  2    Tahun    1960 dan  Instruksi   Presiden   Nomor   13  Tahun   1980.
4. Dalam    hal    ini    diharapkan    kepada    Pemerintah    Daerah    setempat,    sebaiknya kegitan    tersebut    dilaksanakan    oleh    aparat    di    tingkat    Kecamatan    atau    Desa tersebut.

## C. PENUTUP
Dalam    pelaksanaan    perjanjian    bagi    hasil    di  Nagari    Pandam    Gadang,  Kecamatan Gunuang    Omeh    tidak    sesuai    dengan    Undang-Undang  Nomor    2    Tahun    1960    tentang perjanjian    bagi    hasil.    Perjanjian    bagi  hasil    masih    dilakukan    secara    hukum    kebiasaan yang    telah    mereka  laksanakan    secara    turun-temurun.    Perjanjian    ini    dimulai    dengan adanya    persetujuan    antara    pemilik    tanah    dengan    penggarap    untuk  menggarap    lahan pertanian.    Hal    ini    biasanya    diawali    oleh    pemilik  tanah    yang    menawarkan    petani penggarap    untuk    menggarap    lahan  pertanian  sehingga  perjanjian  tersebut  berbentuk lisan.  Sehingga  mengenai    jangka    waktu    perjanjian    tidak  ditentukan,    tidak    ada kepastian    hukum    mengenai    hak    dan    kewajiban,    serta    berakhirnya  perjanjian    yang tidak   dilaporkan   kepada  kepala   desa.

## DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI
Buku:
Aburizal  Bakrei, Merebut Hati Rakyat , Jakarta:  PT. Primamedia  Pustaka, 2004
A.P. Perlindungan, Undang-Undang Bagi  Hasil Di Indonesia (suatu studi komperatif), Bandung: Mandar  Maju,1989
Laksanto  Utomo ,  Buku Ajar Hukum Agrarian Dan  Property , Jakarta:  Lembaga  Studi  Hukum Indonesia,  2020
Rosnidar  Sembiring ,  Hukum Pertanahan Adat , Depok:  Rajawali  Pers, 2018
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan RD, Bandung:  Alfabeta,  2016 Supriadi, Hukum Agararia , Jakarta:  Sinar  Grafik,  2012

## Jurnal:
Muhammad  Alif.,  Perjanjian  Bagi  Hasil  Tanah  Pertanian  Menurut  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  1960 Di  Kecamatan  Soyo Jaya Kabupaten  Morowali  (Studi  Kasus Di  Desa Bau),
Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion , Vol  3, No 2, 2015