Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan | 227 Volume 04 Nomor 02 Februari 2020 2622-9633 (Online) 2528-5580 (Cetak) Open Access at: https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi DOI: https://doi.org/10.31629/kemudi. v4i2.1900

## Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Di Era Revolusi Industri 4.0

## Agus Hendrayady
Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji agushendrayady5873@umrah.ac.id

## Abstract
Rapid  technological  developments  have  caused  many  disruptions,  where  this  disturbance does not only appear in the private sector, but also has spread to the government sector. Thus  a  lot  of  things  must  be  done  to  anticipate  technological  developments  that  have entered the new framework, namely the Industrial Revolution 4.0. In 2018, the President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo has launched a road map "Making Indonesia 4.0". This  Road  Map  is  Indonesia's  national  strategy  in  order  to  face  the  era  of  the  Industrial Revolution  4.0.  The  existence  of  this  Road  Map  indirectly  makes  all  regions  in  Indonesia have to prepare themselves to provide the best public services in this digital era, as well as the  Government  of  the  Riau  Islands  Province.  Riau  Islands  Province,  which  is  one  of  the border regions, especially with Singapore and Malaysia, will certainly feel the true Industrial Revolution 4.0 so that it must provide maximum public services. The Riau Islands Provincial Government has launched innovative  products in providing public services. This article will explain about innovative public service products in the Riau Islands Provincial Government in the face of the era of the Industrial Revolution 4.0.
Keywords: Innovation, Public Service, Industrial Revolution 4.0.

## ABSTRAK
Perkembangan teknologi yang cepat banyak menyebabkan gangguan, dimana gangguan ini tidak  hanya  muncul  pada  sektor  swasta  atau  sektor private saja,  tetapi  juga  telah merambah  sampai  kepada  sektor  pemerintah.  Dengan  demikian  banyak  hal  yang  harus dilakukan  guna  mengantisipasi  perkembangan  teknologi  yang  telah  memasuki  alaf  baru yaitu  alaf  Revolusi  Industri  4.0.  Tahun  2018,  Presiden  Republik  Indonesia,  Joko  Widodo telah  meluncurkan road  map “Making  Indonesia  4.0” . Road  Map ini  merupakan  strategi nasional  Indonesia  dalam  rangka  menghadapi  era  Revolusi  Industri  4.0.  Dengan  adanya Road  Map ini  secara  tidak  langsung  membuat  seluruh  daerah-daerah  di  Indonesia  harus mempersiapkan  dirinya  untuk  menyelenggarakan  pelayanan  publik  yang  terbaik  di  era serba digital ini, demikian pula halnya dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan salah satu wilayah perbatasan terutama dengan Singapura dan  Malaysia  tentunya  akan  merasakan  betul  Revolusi  Industri  4.0  ini  sehingga  harus
memberikan  pelayanan  publik  yang  maksimal.  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  telah meluncurkan produk-produk inovatif dalam memberikan pelayanan publik.  Tulisan ini akan menjelaskan  tentang  produk-produk  inovasi  pelayanan  publik  di  Pemerintah  Provinsi Kepulauan Riau dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0.
Kata Kunci : Inovasi, Pelayanan Publik, Revolusi Industri 4.0.

## I. Pendahuluan
Salah  satu  tugas  pemerintah  adalah  memberikan  pelayanan  yang  terbaik  bagi masyarakat.  Pelayanan  pada  hakekatnya  adalah  suatu  proses  untuk  melakukan  atau memberikan  sesuatu  dari  satu  pihak  kepada pihak lain.  Apabila  pihak  yang  melaksanakan pelayanan  tersebut  Aparatur  Sipil  Negara  maka  dikenal  dengan  sebutan  pelayanan  publik. Pelayanan  publik  menurut  Undang-Undang  No.  25  tahun  2009  adalah  Kegiatan  atau rangkaian  kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Pelayanan publik menurut Kurniawan (2016:569) merupakan suatu tolok ukur kinerja pemerintah  yang  paling  kasat  mata.  Hal  ini  dikarenakan  masyarakat  dapat  menilai  secara langsung  kinerja  pemerintah  dengan  berdasarkan  pelayanan  yang  mereka  terima.  Untuk itu, kualitas pelayanan publik di semua kementerian atau lembaga pemerintah adalah suatu hal yang paling mendasar yang harus segera ditingkatkan.
Setelah  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang  Pelayanan  Publik  disahkan dan  diberlakukan,  penyelenggaraan  pelayanan  publik  diamanatkan  untuk  terus meningkatkan kualitas dalam rangka menjamin kesederhanaan, kemudahan, keterjangkauan,  dan  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat.  Apalagi  dengan  semakin berkembangnya kemajuan teknologi dan informasi yang mengakibatkan dunia menghadapi era revolusi industri 4.0 dewasa ini, masyarakat juga semakin memiliki kesadaran tentang hak-hak mereka sebagai warga negara yang selalu mengharapkan pelayanan yang terbaik dari aparatur pemberi pelayanan publik.
Apabila  aparat  pemberi  pelayanan  publik  tidak  mampu  menyesuaikan  diri  dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam alaf ini, maka akan tersingkir dari persaingan dan akan  kehilangan  simpati  dan  kepercayaan  dari  masyarakat.  Agar  pelayanan  publik  dapat lebih  maksimal  maka  dibutuhkan  inovasi  dalam  pengembangan  pelayanan.  Dengan hadirnya  inovasi  pelayanan  sebagai  suatu  produk  yang  relatif  baru  tentunya  akan  dapat menggantikan cara-cara lama dalam pemberian pelayanan.
Inovasi  dalam  proses  penyelenggaraan  pelayanan  publik  pada  birokrasi  pemerintah menurut Mile dan Roste (dalam Marom,2015:53) terlahir karena didorong adanya motivasi-
motivasi  tertentu  yaitu  : carrier,  idealism,  self  fulfilment,  money  (salary),  prestige, professional  recognition, dan potential  for  spin-off  business. Motivasi-motivasi  tersebut menurut  Marom  (2015:53)  terjadi  pada  tataran  individu,  sedangkan  pada  tataran organisasi, motivasi itu tercipta untuk the propagation of policy, idea or rationality, increase funding, problem solving (in order to reach objective), more staff dan public relation.
Berbicara  tentang  inovasi  pelayanan,  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  juga  terus mengembangkan  inovasi-inovasi  dalam  pemberian  pelayanan  publik.  Pengembangan inovasi  pelayanan  publik  bagi  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  sangat  diperlukan mengingat  letak  wilayah  provinsi  ini  yang  berbentuk  kepulauan,  dimana  luas  daratannya hanya  4%  dibandingkan  dengan  luas  lautannya  yang  mencakup  hingga  96%.    Hal  ini sebagaimana  termuat  dalam  Laporan  Akhir  2018  Bappelitbang  Provinsi  Kepulauan  Riau, yaitu,  “Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  dituntut  kesiapannya  untuk  turut  serta mengembangkan sistem inovasi di daerah sebagai upaya peningkatan daya saing wilayah.” (2018  :  I.5).  Dengan  luas  wilayah  yang  sedemikian  rupa  tentunya  menjadi  sebuah tantangan  bagi  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  untuk  memberikan  pelayanan  publik yang maksimal bagi masyarakatnya.
Pentingnya  inovasi  pelayanan  publik  ini  dapat  dilihat  dari  beberapa  penelitian  yang dilakukan  terhadap  inovasi  pelayanan  publik  di  beberapa  daerah  di  Indonesia.  Misalnya  di Lingkungan  Pemerintah  Daerah  Kota  Surabaya  yang  memiliki  program  inovatif 6  in  1 , dimana  program  ini  merupakan  program  di  bidang  pelayanan  administrasi  kependudukan, yaitu  bagaimana  masyarakat  dalam  mengurus  keperluan  pelayanan  administratif  mereka cukup  dengan  mengunggah  dokumen  yang  dibutuhkan  melalui  aplikasi  berbasis  telepon pintar  ( smartphone ).  Dan  inovasi  yang  kedua  adalah  dengan  program  Tahu  Panas  yang merupakan  singkatan  dari  Tak  Takut  Kehujanan  dan  Tak  Takut  Kepanasan.  Dimana program  Tahu  Panas  ini  dilakukan  dengan  cara  melakukan  perbaikan  rumah  tidak  layak huni  dan  pembangunan  jamban  sehat  melalui  program  rehabilitasi  sosial  daerah  kumuh yang diintegrasikan dengan pemberdayaan ekonomi. (Wicaksono, 2018 : 202-203).
Stasiun  Kereta  Api  Malang  juga  melakukan  inovasi  pelayanan  transportasi  publik berbasis  teknologi  informasi,  yaitu  program  B2B  ( Business  to  Business )  atau  pembelian Melalui Channel External, ReservasiTiket Kereta Api H-90, CIC (Check In Center ), Customer Care ,  Manajemen  Komplain,  dan  Toilet  Ramah  Lingkungan.  Keenam  inovasi  pelayanan transportasi publik berbasis teknologi informasi ini diberikan untuk meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih cepat dan transparan sehinggan menjadi lebih efektif dan efisien serta mengurangi  resiko  terjadinya  diskriminasi  dalam  memberikan  pelayanan,  ketidakpastian
mengenai  waktu  ataupun  biaya  pelayanan  dan  tentunya  mengurangi  pungutan  liar  yang sering terjadi. (Nasikhah, 2019 : 26 – 37).
Pemerintah Kota Bandung juga memiliki banyak inovasi dalam memberikan pelayanan publik  dalam  menghadapi  era  revolusi  industri  4.0.  seperti  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  dengan  program  HAYU,  GAMPIL  ( Gadget  Mobile Application  for  License ).  Dinas  Pendidikan  dengan  “Si  Kasep”,  sebuah  inovasi  untuk melakukan seleksi Kepala Sekolah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dengan  inovasi  Mang  Udin  yang  merupakan  singkatan  dari  Mangga  Urus  Identitas Kependudukan, dan Bi Eha singkatan dari Bisa Euy Hebat. Serta inovasi Sajadah (Sampah Jadi Banda Bila Dipilah yang dilakukan oleh Kelurahan Sukaraja, Kecamatam Cicendo Kota Bandung,  yaitu  program  di  bidang  lingkungan  mengurangi  kuantitas  samapah,  mengelola sampah dimulai dari rumah tangga sehingga wilayah menjadi bersih dan sejahtera karena sampah bernilai ekonomis setelah diolah. (Muharam, 2019:43).
Berdasarkan uraian pada latar belakang yang menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik merupakan masalah yang krusial yang harus mendapatkan perhatian terutama oleh aparatur  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Demi  kemudahan  arah  dalam  penelitian maka  penulis  membatasi  masalahnya  yaitu Inovasi  Pelayanan  Publik  Pemerintah  Provinsi Kepulauan Riau Di Era Revolusi Industri 4.0
Untuk  mempermudah  penelitian,  maka  dipandang  perlu  untuk  penulis  memberikan rumusan  masalahnya,  sehingga  jelas  arah  dan  tujuan  pembahasan  masalah  penelitian tersebut.  Adapun  perumusan  masalahnya  adalah  : Bagaimana  Inovasi  Pelayanan  Publik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Era Revolusi Industri 4.0.
Berdasarkan  rumusan  masalah  tersebut,  maka  yang  menjadi  tujuan  penelitian  ini adalah untuk  mengetahui  bagaimana  inovasi-inovasi  pelayanan  publik  yang  telah diluncurkan  oleh  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  dalam  Menghadapi  Era  Revolusi Industri 4.0 sehingga pelayanan publik yang diberikan menjadi lebih memuaskan

## II. Tinjauan Pustaka

## 1. Inovasi
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  Inovasi adalah  pemasukan  atau pengenalan hal-hal baru, pembaharuan, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya.(1994:381). Dalam Wikipedia, inovasi atau Reka Baru dapat  diartikan  sebagai  proses  dan/atau  hasil  pengembangan  pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan, keterampilan dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk,
proses,  dan/atau  sistem  yang  baru,  yang  memberikan  nilai  yang  berarti  atau  secara signifikan. (http://id.wikipedia.org/wiki/Reka-baru).  Sementara  itu,  menurut  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan & RB) Republik Indonesia  Nomor  30  Tahun  2014,  Inovasi  adalah  proses  kreatif  penciptaan  pengetahuan dalam melakukan penemuan baru yang berbeda dan/atau modifikasi dari yang sudah ada.
Ancok (2012 : 35), memberikan definisi Inovasi sebagai suatu proses memikirkan dan mengimplementasikan  pemikiran  tersebut,  sehingga  menghasilkan  hal  baru  berbentuk produk,  jasa,  proses  bisnis,  cara  baru,  kebijakan,  dan  lain  sebagainya.  Sedangkan  Avanti Fontana  (dalam  Suprapti,  2015:6)  memberikan  definisi  Inovasi  sebagai  proses  mengubah ide-ide kreatif menjadi produk atau metode kerja yang berguna.
Melihat dari beberapa pengertian inovasi yang telah disampaikan tersebut, maka dapat disimpulkan  bahwa  inovasi  adalah  proses  kreatif  dalam  melakukan  penemuan  baru  yang berbeda  dari  yang  sudah  ada.  3  (tiga)  hal  utama  dari  inovasi  adalah  Produk  dan  Jasa, Gagasan  Baru,  dan  Upaya  perbaikan  melakukan  penyempurnaan  dan  perbaikan  secara terus-menerus yang dapat dirasakan manfaatnya. (Muharam dan Fitri, 2019:39)

## 2. Inovasi Pelayanan Publik
Inovasi  Pelayanan  Publik  menurut  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  Dan  Reformasi  Birokrasi  (Menpan  &  RB)  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2019 adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau  adaptasi/modifikasi  yang  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat,  baik  secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Imanuddin, Inovasi Pelayanan Publik dikatakan sebagai inisiatif terobosan dari instansi/lembaga publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. (https://rsam-bkt.sumbarprov.go.id/berita-261-inovasi-pelayanan-publik- percepatan-peningkatan-kualitas-pelayanan-publik.html.).
Berdasarkan  kesimpulan  dari  hasil  penelitian Muharam  dan  Fitri  (2019:39),  Inovasi pelayanan  publik  merupakan  cara  baru  maupun  ide  kreati  teknologi  pelayanan memperbaharui, penyederhanaan, maupun menciptakan terobosan dalam aturan, prosedur, metode,  pendekatan,  struktur  organisasi  sehingga  memiliki  nilai  baik  dari  segi  kualitas maupun kuantitas pelayanan.

## 3. Revolusi Industri 4.0
Revolusi Industri 4.0 adalah fase keempat perjalanan sejarah revolusi industri yang sudah  dimulai  sejak  abad  ke-18.  (http://www.ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel-
proyeksi-pelayanan-publik-era-4.0).  Revolusi  Industri  4.0  merupakan  fenomena  yang mengkolaborasikan  teknologi  cyber  dan  teknologi  otomatisasi.  Konsep  penerapannya berpusat pada konsep otomatisasi yang dilakukan oleh teknologi tanpa memerlukan tenaga kerja manusia dalam proses pengaplikasiannya. (https://www.jagoanhosting.com/blog/era- revolusi-industri-4-0/).  Lebih  lanjut  dikatakan  bahwa,  Hal  tersebut  tentunya  menambah nilai  efisiensi  pada  suatu  lingkungan  kerja  di  mana  manajemen  waktu  dianggap  sebagai sesuatu yang vital dan sangat dibutuhkan oleh para pemain industri. Selain itu, manajemen waktu yang baik secara eksponensial akan berdampak pada kualitas tenaga kerja dan biaya produksi.
Contoh konkrit yang dapat diambil dari pemanfaatan teknologi pada bidang industri adalah proses pembukuan dan produksi yang kini sudah dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja dan kapan saja. Terlepas dari peran teknologi dalam bidang industri, manfaatnya juga  bisa  didapatkan  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat.  Saat  ini,  pengambilan  dan pertukaran informasi dapat dengan mudah dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui jaringan internet. (https://www.jagoanhosting.com/blog/era-revolusi-industri-4-0/). Contoh konkrit  lainnya  adalah  dengan  memiliki  otomatisasi  yang  luas  atas  proses  produksi  dari pabrik fisik mereka, perusahaan dapat memilih untuk membawa pabrik mereka lebih dekat kepada  pelanggan  sehingga  dapat  memperpendek  rantai  pasok  dan  waktu  pengiriman. (Fauzan, 2018:6).

## III. Metode Penelitian
Pada penelitian ini penulis menggunakan metode riset kepustakaan. Menurut Embun (dalam Melfianora, 2019:2) penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan  atas  karya  tertulis,  termasuk  hasil  penelitian  baik  yang  telah  maupun  yang belum  dipublikasikan.  Dalam  penelitian  ini  penulis,  menggunakan  data-data  sekunder  dari sumber-sumber  yang  dijadikan  objek  penelitian,  baik  buku-buku  atau  literatur,  media elektronik (situs internet), media online, yang ada kaitannya dengan masalah penelitian ini. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan.

## IV. Pembahasan.
Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  (KemenPAN RB)  menerapkan  kebijakan  tentang  peningkatan  pelayanan  publik  dengan  menyatakan bahwa sejak tahun 2014 adalah tahun inovasi pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik
ini harus diterapkan di seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.  Dan  masing-masing  instansi  pemerintah  diharapkan  dapat  membuat  ide-ide kreatif  atau  jawaban  terhadap  kerja  atau  metode  tentang  pelayanan  publik.  Sudah banyak  inovasi-inovasi  pelayanan  publik  yang  sudah  dibuat  oleh  instansi  pemerintah  di tingkat  pusat  maupun  di  tingkat  daerah,  bahkan  setiap  tahun  selalu  ada  kompetisi inovasi  pelayanan  publik  yang  diselenggarakan  oleh  KemenPAN  RB  seperti  Top  99 Pelayanan  Publik  sehingga  kompetisi  tingkat  internasional  yang  diselenggarakan  oleh Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  yang  dikenal  dengan United  Nation  Public  Services Award (UNPSA). (Kurniawan, 2016:580).
Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  memiliki  beberapa  inovasi-inovasi  pelayanan publik  yang  berkaitan  dengan  era  revolusi  industri  4.0.  Aplikasi Video  Conference , dimana  aplikasi  ini  dapat  dimanfaatkan  oleh  Gubernur,  Wakil  Gubernur,  Sekretaris Daerah serta para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk berhubungan dengan masyarakat. Artinya bahwa jika masyarakat di daerah menemukan kendala, tidak perlu jauh-jauh ke Pemerintah Provinsi, tetapi bisa melalui Kepri Tele Conference ini.
Pada  saat  yang  bersamaan,  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  juga  meluncurkan Aplikasi  SIMANJA  (Sistem  Informasi  Manajemen  Kinerja).  Aplikasi  SIMANJA  digunakan untuk  menghitung  tunjangan  kinerja  pegawai  negeri  sipil  (PNS)  di  lingkungan  Pemprov Kepri.  Aplikasi  ini  merupakan  alat  dan  sarana  yang  sangat  penting  dalam  pelaksanaan evaluasi  kinerja  bagi  pegawai.  Hal ini  sangat diperlukan  karena  situasi  pemerintah  saat ini semakin menuntut setiap instansi dan lembaga untuk lebih bertanggungjawab dalam pengelolaan  anggaran  dan  menjalankan  seluruh  program  kerja  secara  lebih  efektif  dan efisien.  Oleh  karena  itu,  PNS  diharuskan  untuk  mengunggah  pekerjaan  yang  mereka setiap  hari  ke  aplikasi SIMANJA  ini.  Menurut Kabid  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi Dinas Kominfo Provinsi Kepri, Muhammad Yunus, “Kalau pekerjaan sehari-hari diunggah, tidak  sampai  satu  menit  sudah  selesai,  selama  jaringan  internet  baik.” (https://www.batamnews.co.id/berita-44007-pemprov-kepri-segera-luncurkan-aplikasi- simanja-apa-itu.html).
Aplikasi  SIMANJA  ini  juga  terintegrasi  dengan  Aplikasi  SILAT  (Sistem  Informasi Layanan Aparatur Terpadu dan Aplikasi E-Disiplin yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  (BKPSDM)  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan Riau.  Aplikasi  SILAT  ini  diadopsi  dari  layanan  e-Master  BKD  Jawa  Timur  yang  mencoba melakukan  perubahan  pelayanan  kepegawaian  secara  tersistematis  dan  terpadu.
Harapannya  agar  terjadi  perubahan  paradigma  dalam  sistem  pelayanan  kepegawaian. Bukan  lagi  pegawai  bertemu  pegawai,  tetapi  pegawai  bertemu  sistem.  Pergeseran paradigma  ini  diklaim  akan  memaksimalkan  pelayanan  kepegawaian  meskipun  dengan tenaga yang minimal.
Aplikasi SILAT ini bertujuan  sebagai upaya transformasi layanan kepegawaian. Jika selama ini pembaruan data pegawai lebih banyak diserahkan ke BKPSDM dan operator di tiap-tiap  OPD,  maka  aplikasi  SILAT  adalah  kebalikannya.  Pegawai  dituntut  untuk melakukan  pembaruan  data  pribadinya  oleh  diri  si  pegawai  sendiri.  Mulai  dari  identitas diri  dan  keluarga,  riwayat  pendidikan,  riwayat  kepangkatan,  riwayat  jabatan,  riwayat diklat, dan informasi lain yang menunjang disertai dokumen asli yang telah di scan .
Aplikasi  lain  yang  dimiliki  oleh  BKPSDM  Provinsi  Kepulauan  Riau  adalah  E-Disiplin. Aplikasi  ini  digunakan  untuk  untuk  mengetahui  kehadiran  pegawai  di  Pemprov  Kepri. Bahkan  Gubernur  Kepri,  Dr.  H.  Nurdin  Basirun,  S.Sos.,  M.Si.,  mengusulkan  agar  dibuat layar informasi di Gedung A Kantor Gubernur  yang akan memuat jumlah pegawai yang masuk, izin, dinas, ataupun yang tanpa keterangan sama sekali. (bpsdm.kepriprov.go.id/ web/index.php/publikasi-1/artikel/413-gubernur-kepulauan-apresiasi-aplikasi-e-disiplin- bkpsdm.html
Untuk  meningkatkan  layanan  berbasis  teknologi,  Kantor  Dinas  Komunikasi  dan Informasi (Kominfo) Provinsi Kepulauan Riau memiliki KIIS ( Kepri Integrated Information System ). KIIS ini merupakan dashboard yang mengintegrasikan penyajian informasi dan pelaporan  atas  pengelolaan  pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  yang  menggunakan sistem  aplikasi  dengan  fungsi  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi  masing-masing organisasi  perangkat  daerah  (OPD)  pelaksana.  Aplikasi  ini  menjadi  pintu  gerbang informasi  terkait  tata  kelola  perencanaan  pembangunan,  tata  kelola  belanja  dan pendapatan, belanja barang dan jasa, dan lain-lain.
Aplikasi  lain  yang  dimiliki  oleh  Kominfo  adalah Kepri  Smart  Province (KSP),  yaitu suatu  aplikasi  yang  lebih  memudahkan  bagi  masyarakat  yang  ingin  mendapatkan  data seputar Kepri tanpa perlu melewati sistem administrasi yang selama ini terkesan berbelit- belit dengan hanya mengakses melalui media internet. Nasikhah (2019:26) menyatakan bahwa  teknologi  informasi  dapat  dimanfaatkan  untuk  meningkatkan  pelayanan  menjadi lebih  cepat  dan  transparan  sehingga  pelayanan  publik  menjadi lebih  efektif  dan  efisien. Pelayanan publik berbasis teknologi informasi perlu diterapkan untuk mengurangi resiko terjadinya  diskriminasi  dalam  memberikan  pelayanan,  ketidakpastian  mengenai  waktu ataupun biaya pelayanan dan tentunya mengurangi pungutan liar yang sering terjadi.
Keberadaan KSP sendiri merupakan bentuk komitmen dari Pemerintah Provinsi Kepri dalam  hal  menjalankan  fungsi  pelayanan  publik  berbasis  elektronik.  Di  zaman  yang semakin  modern  dan  canggih  ini  kita  tentunya  harus  terus  mengikuti  perkembangan zaman, apalagi tuntutan masyarakat juga dari hari ke hari semakin kompleks, sehingga dengan  aplikasi  berbasis  teknologi  ini  tentunya  mampu  menjawab  semua  apa  yang menjadi kebutuhan masyarakat. Gedung KSP ini menyediakan akses yang memudahkan bagi  publik  untuk  mendapatkan  data.  Didalam  gedung  juga  disediakan Kepri  Smart Conference, Kepri Digital Exhibition serta ruang meeting .
Sekretariat  Dewan  (Sekwan)  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Provinsi Kepulauan  Riau  juga  memiliki  aplikasi  sendiri,  yaitu  SIAPEK  (Sistem  Akuntabilitas Pertanggungjawaban  Keuangan).  Aplikasi  SIAPEK  dibuat  dalam  rangka  menjawab tuntutan  era  reformasi  yang  menuntut  setiap  pemerintahan  yang  terbuka  dan  dapat akuntabel. Aplikasi SIAPEK ini dibuat dengan asumsi dapat sejalan dengan misi Provinsi Kepulauan  Riau  tahun  2016  –  2021,  yaitu  mengembangkan  tata  kelola  pemerintahan yang  bersih,  akuntabel,  aparatur  birokrasi  yang  profesional,  disiplin  dengan  etos  kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, aplikasi SIAPEK  ini  diharapkan  dapat  menjadi  acuan  dalam  pengelolaan  keuangan  yang akuntabel,  transparan,  dan  lebih  optimal,  dengan  sendirinya  akan  membuat  sistem pelaporan keuangan di DPRD Kepri dapat lebih cepat, dan akuntabel.
Harapan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Dr. H. TS. Arif Fadillah, S.Sos., M.Si,  agar  aplikasi  SIAPEK  dapat  diintegrasikan  disetiap  organisasi  perangkat  daerah (OPD) sebagai sistem pengelolaan pertanggungjawaban keuangan. (https://kepriprov.go.id/home/berita/1447).  Selama  ini  yang  sering  terjadi  adalah keterlambatan pelaporan anggaran. Menurut Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepri, Hamidi, hal ini disebabkan oleh keterbatasan SDM, dan tingginya aktifitas Dewan,  sehingga  terkadang  batas  waktu  penyelesaian  pertanggungjawaban  menjadi lambat.  (https://kepriprov.go.id/home/berita/1447).  Sehingga  denga  adanya  Aplikasi SIAPEK ini dapat menjadi jawaban dari masalah-masalah tersebut.
Biro  Administrasi  dan  Layanan  Pengadaan  Sekretariat  Daerah  Pemprov  Kepri memiliki  aplikasi  KERIS  BAJA  yaitu  Sistem  Informasi  Pengadaan  Barang  dan  Jasa. Aplikasi ini diharapkan dapat diimplementasikan oleh setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkungan Pemprov Kepri khususnya untuk pengadaan barang dan jasa. Adapun tujuan  aplikasi  KERIS  BAJA  ini  adalah  dapat  mempermudah  dan  mempercepat  sistem kerja badan pengadaan barang dan jasa di Provinsi Kepri. Disamping itu juga diharapkan
aplikasi  KERIS  BAJA  dapat  melibatkan  langsung  masyarakat  serta  instansi  lain  untuk mendapatkan  informasi  tentang  layanan  pengadaan  barang  dan  jasa  di  Pemprov  Kepri dengan jelas, lengkap, juga transparan.
Kepala  Biro  Administrasi  dan  Layanan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemprov  Kepri, Misbardi  mengatakan  bahwa,  “Aplikasi  KERIS  BAJA  diharapkan  menjadi  aplikasi  yang dapat  menghimpun  semua  sistem  pengadaan  barang  dan  jasa  yang  ada  di  Pemprov Kepri. Sehingga dapat memudahkan pekerjaan dan transparansi data yang akurat serta mampu  dipertanggungjawabkan  dengan  baik.  Sehingga  kedepannya  pengadaan  barang dan  jasa  di  Biro  Administrasi  dan  Layanan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemprov  Kepri dapat  berjalan  lebih  baik,  efisien,  serta  transparan.  (https://kepriprov.go.id/home/ berita/1544).

## V. Kesimpulan Dan Saran
Berdasarkan  hasil  pembahasan  pada  penelitian  ini,  maka  dapat  penulis  simpulkan sebagai berikut :
a. Inovasi pelayanan publik dimasa revolusi industri 4.0 merupakan hal yang sangat perlu dilakukan demi peningkatan kualitas maupun kuantitas pelayanan bagi masyarakat.
b. Adapun  bentuk-bentuk  inovasi  pelayanan  publik  yang  telah  dilakukan  oleh  Pemerintah Provinsi  Kepulauan  Riau  adalah Video  Conference ,  SIMANJA  (Sistem  Informasi Manajemen  Kinerja),  SILAT  (Sistem  Informasi  Layanan  Aparatur  Terpadu),  E-Disiplin, KIIS  ( Kepri  Integrated  Information  System ),  KSP  ( Kepri  Smart  Province ),  SIAPEK (Sistem  Akuntabilitas  Pertanggungjawaban  Keuangan),  dan  KERIS  BAJA  (Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa).

## Saran
Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Beberapa  aplikasi  inovasi  pelayanan  publik  perlu  disosialisasikan  kepada  masyarakat sehingga  masyarakat  terutama  yang  berada  di  beranda  terdepan  Provinsi  Kepulauan Riau  dapat  mengetahui  bentuk-bentuk  inovasi  pelayanan  publik  yang  telah dikembangkan.
2. Bentuk-bentuk  inovasi  pelayanan  publik  ini  harus  terus  dikembangkan  terutama  bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di bawah naungan Provinsi Kepulauan Riau,  sehingga  masyarakat  dapat  menikmati  pelayanan  publik  sebagaimana  yang mereka harapkan dan mereka impikan selama ini

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-buku
Ancok, Djamaludin, 2012, Psikologi Kepemimpinan dan Inovasi, Erlangga, Jakarta.
Suprapti,  Wahyu,  2015,  Inovasi  Publik,  Bahan  Ajar  Diklat  Kepemimpinan  Tingkat  III,
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta.
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan  Kebudayaan,  1994,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Edisi  Kedua,  Balai  Pustaka, Jakarta.
Tim  Penyusun  Laporan  Akhir  2018,  Laporan  Akhir  Pengembangan  dan  Penguatan  Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 – 2021.

## Jurnal-Jurnal
Fauzan, Rahman, “Karakteristik Model dan Analisa Peluang-Tantangan Industri 4.0.”, Phasti
: Jurnal Teknik Informatika Politeknik Hasnur, April 2018: Volume 04, Nomor 1.
Kurniawan,  Robi  Cahyadi,  “Inovasi  Kualitas  Pelyanan  Publik  Pemerintah  Daerah.”,  Fiat Justisia, July-September 2016: Volume 10, Issue 3.
Marom,  Aufarul,  "Inovasi  Birokrasi  Pelayanan  Publik  Bidang  Sosial  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi di Kabupaten Kudus.", Gema Publica : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik, Oktober 2015: Volume 1, Nomor 1.
Muharam,  Riki  Satia,  dan  Fitri  Melawati,  “Inovasi  Pelayanan  Publik  dalam  Menghadapi  Era Revolusi Industri 4.0 di Kota Bandung.”, Maret 2019, Volume 1, Nomor 1.
Nasikhah, Mar Atun, “Inovasi Pelayanan Transportasi Publik Berbasis Teknologi Informasi.”,
JISoP : Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik, April 2019, Volume 1, Nomor 1.
Wicaksono,  Kristian  Widya,  “Tipologi  Inovasi  Sektor  Publik  Pada  Tiga  Program  Inovatif
Pemerintah  Daerah  Kota  Surabaya  (Tinjauan  Reflektif  Terhadap  Tiga  Inovasi Pelayanan  Publik  Pemerintah  Kota  Surabaya  Tahun  2018).”,  Jurnal  Manajemen Pelayanan Publik, Volume 1, Nomor 2 Tahun 2018.

## Data Internet
Bkpsdm.kepriprov.go.id/web/index.php/publikasi-1/artikel/413-gubernur-kepulauan- apresiasi-aplikasi-e-disiplin-bkpsdm.html. Diakses pada tanggal 15 Mei 2019. http://id.wikipedia.org/wiki/Reka-baru. Diakses pada tanggal 15 Mei 2019.
https://kepriprov.go.id/home/berita/1447. Diakses pada tanggal 16 Mei 2019. https://kepriprov.go.id/home/berita/1544. Diakses pada tanggal 16 Mei 2019. https://temukanpengertian.blogspot.com/2013/09/pengertian-inovasi.html.  Diakses  pada tanggal 15 Mei 2019.
https://www.batamnews.co.id/berita-44007-pemprov-kepri-segera-luncurkan-aplikasi- simanja-apa-itu.html). Diakses pada tanggal 16 Mei 2019.
http://www.ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel-proyeksi-pelayanan-publik-era-4.0. Diakses pada tanggal 10 Mei 2019.
https://www.jagoanhosting.com/blog/era-revolusi-industri-4-0/.  Diakses  pada  tanggal  06 Februari 2020.
Imanuddin,  Muhammad,  https://rsam-bkt.sumbarprov.go.id/berita-261-inovasi-pelayanan- publik-percepatan-peningkatan-kualitas-pelayanan-publik.html.  Diakses  pada  tanggal 17 Mei 2019.
Melfianora,  https://osf.io>download,  file:///C:/User?Download/KTI%20dengan%Literatur% 20(1).pdf. Diakses pada tanggal 15 Mei 2019.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik.
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Republik Indonesia  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Kompetisi  Inovasi  Pelayanan  Publik  di Lingkungan  Kementerian/Lembaga,  Pemerintah  Daerah,  Badan  Usaha  Milik  Negara,
Dan Badan Usaha Milik Daerah.