How to cite: Annisa  Egis  Agnesia,  Christine  S.T  Kansil  (2022)  Keadaan  Insolvensi  Dalam  Permohonan  Pailit  Perusahaan Sebagai Upaya Menjaga Kepentingan Kreditor dan Debitor Menurut UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, (7) 10, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i10.12762 E-ISSN:
2548-1398
Published by:
Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 10, Oktober 2022
KEADAAN  INSOLVENSI  DALAM  PERMOHONAN  PAILIT  PERUSAHAAN SEBAGAI  UPAYA  MENJAGA  KEPENTINGAN  KREDITOR  DAN  DEBITOR MENURUT UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU
Annisa Egis Agnesia , Christine S.T Kansil Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Indonesia E-mail: annisagnesia@gmail.com

## Abstrak
Undang-Undang  Kepailitan  Indonesia  (Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004 tentang  Banckrupcty  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU))  perlu diubah beberapa kali menyusul tuntutan perubahan bisnis dan investasi yang semakin global. Penerapan prinsip kepailitan dalam permohonan pailit suatu perusahaan dapat menjadi salah satu langkah untuk memperbaiki iklim kepailitan di Indonesia sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya.
Kata kunci: kepailitan, bank cruptcy, kepentingan kreditor dan debitur.

## Abstract
The  Indonesian  Bankruptcy  Law  (The  Law  Number  37  of  2004  concerning Banckrupcty  and  Postponement  of  Debt  Payment  Obligations  (PKPU))  needs  to  be amended  several  times  following  the  increasingly  global  demands  of  business  and investment  changes.  The  application  of  the  principle  of  insolvency  in  a  company's bankruptcy application can be one of the steps to improve the bankruptcy climate in Indonesia so as to attract investors to invest their capital.
Keywords: bankruptcy, bankruptcy, the interests of creditors and debtors.

## Pendahuluan
Topik  ini  berangkat  dari  iklim  investasi  yang  diterapkan  pemerintah  Indonesia didukung dengan dibentuknya berbagai produk hukum pendukung seperti UU Cipta Kerja mendorong peneliti untuk mengkaji lebih jauh mengenai bagaimana kepastian hukum  atas iklim  investasi  yang  sedang  gencar-gencarnya  dicanangkan  pemerintah  (Masitah  et  al., 2022).
Dalam  hal  ini  peneliti  mengambil  bidang  kepailitan  sebagai  topik  penelitian mengingat ada rencana revisi UU Kepailitan dan PKPU yang masih menjadi pro dan kontra dikalangan para ahli hukum.  Tidak dapat  dipungkiri kepailitan dan PKPU memiliki  peran penting  tersendiri  dalam  terselenggaranya  kegiatan  investasi  di  sebuah  negara  (Nindyo Pramono  & Sularto,  2017).  Semakin berkembanganya kegiatan bisnis dan investasi  di  era globalisasi  secara  tidak langsung  juga  mendorong  dan  menuntut  perubahan  iklim  hukum kepailitan dalam sebuah negara  (Nasarudin, 2014). Oleh karena itu diperlukan perubahan- perubahan  baik  secara  mendasar  maupun  menyeluruh  mengenai  asas-asas  dan  ketentuan- ketentuan  pada  hukum  kepailitan di Indonesia yang dapat diterima secara global (globally accepted principles) sehingga membuka minat investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia (Khair, 2018).
Menilik dari beberapa referensi perkembangan ketentuan hukum positif kepailitan di Indonesia hingga saat ini, yakni UU No. 37 Tahun 2004 belum dibentuknya pengaturan yang eksplisit  mengenai  perlindungan  kreditor,  debitor,  dan stakeholders dalam  pengajuan permohonan  pailit  (Adrian  Sutedi,  2015).  Syarat  formill  yang  limitatif  dalam  pengajuan permohonan pailit serta UU Kepailitan Pasal 2 ayat (1) yaitu  adanya fakta bahwa utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar adalah garis besar utama dalam pengajuan permohonan pailit  di  Indonesia  serta  penerapan  prinsip  pembuktian  sederhana  yang  dituangkan  dalam ketentuan  Pasal  8  ayat  (4)  UUKPKPU  dimana  menyebutkan  bahwa  “ Permohonan pernyataan  pailit  harus dikabulkan  jika  terdapat fakta atau  keadaan yang  terbukti  secara sederhana bahwa pernyataan pailit sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.” seringkali menjadi momok yang merugikan debitor yang sebenarnya masih dalam keadaan solven  jatuh  kedalam  kondisi  pailit  (Filza,  2021).  Kepailitan  disini seharusnya  berperan sebagai  solusi  dari  masalah  penyelesaian  hutang  debitur  yang  sedang  mengalami kebangkrutan  bukan  malah  dijadikan  sebagai  alasan  untuk  membangkrutkan perusahaan. Sedang disisi lain, tidak dapat dipungkiri syarat ini dapat dimanfaatkan  oleh  debitor  untuk mempailitkan diri sendiri untuk melepas tanggung jawabnya kepada kreditor dengan mudah sehingga berdampak pada tidak terbayarnya debitur  secara  maksimal.  Maka  dari  itu,  pada hukum kepailitan negara maju dikenal keadaan insolven atau insolvensi. Mengutip pendapat Sutan  Remy  dalam  bukunya, “Insolvency  arises  when  individuals  or  business  have insufficient assets to cover the debts, or are unable to pay their debts when they are supposed to” ,  yang  berarti,  keadaan  dimana  debitur  tidak  dapat  membayar  hutang  kepada  seluruh debiturnya bukan hanya kepada satu kreditur (Onakoya & Olotu, 2017).
Sehingga, peran insolvensi dalam hal ini menjadi perantara pembuktian hukum bagi kreditur  dan  debitur  dalam  permohonan  pailit  untuk  mencegah  kreditur  nakal  yang merugikan debitur, maupun debitur yang memiliki itikad tidak baik, yaitu debitur bukan tidak dapat mengembalikan utangnya (ability to repay) melainkan tidak mau membayar utangnya (willingness  to  repay). Sebagai  implikasi  dari  pertimbangan  hakim  yang  cenderung menganut  asas  pembuktian  sederhana  dengan  mengenyampingkan  pertimbangan  keadaan
insolven bagi debitur adalah tingginya angka permohonan pailit yang masuk ke pengadilan niaga.  Hal  ini  akan  memberi  representasi  buruk  pada  para  investor  asing mengenai penyelesaian hutang-piutang antara kreditur dan debitur dalam sebuah Lembaga kepailitan di Indonesia.
Maka  dari  itu,  dengan  membandingkan  hukum  kepailitan  di  negara-negara  lain, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa keadaan insolvensi memiliki peran penting dalam memberikan  perlindungan  bagi  kreditur  dan  debitur  dalam  sebuah  permohonan  pailit. Dimana hukum kepailitan tidak lagi hanya memberikan perlindungan dominan ke salah satu pihak,  melainkan  dapat  menjaga  seluruh  kepentingan  yang  terlibat  dalam  pailitnya sebuah perusahaan.

## Metode Penelitian
Bentuk  penelitian  dari  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  dimana penelitian ini pengolahan data merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan yang ada (Soerjono,  2015).  Dikarenakan  bahwa  penelitian  hukum  adalah  suatu  proses  untuk menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna menjawab isu hukum yang dibahas.

## Hasil dan Pembahasan
A. Implementasi Keadaan Insolvensi Dalam UU Kepailitan dan PKPU Sebagai Upaya Memberikan  Perlindungan  Bagi  Kreditor  dan  Debitor  Dalam  Permohonan  Pailit Perusahaan
Merujuk ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU  tidak  diatur  secara  pasti  mengenai  definisi  dari  insolvensi  (Insolvensi,  2017). Tetapi dari beberapa interpretasi hukum dan penjelasan Pasal 57 (1) UU Kepailitan, dapat disimpulkan  insolvensi  dalam  UU  Kepailitan  Indonesia  adalah ketidakmampuan membayar atau  keadaan  dimana  debitur  tidak  mampu  membayar  lagi  hutangnya (Ratnasari et al., 2022). Prof. Sutan Jeremy Sjahdeini dalam bukunya menyebutkan bahwa seorang  debitur  berada  dalam  keadaan  insolven  adalah  jika  debitor  itu  tidak  mampu secara  finansial  membayar  sebagian  besar utang-utangnya atau nilai aktiva atau asetnya kurang dari nilai pasiva atau liabilitiesnya (Santoso et al., 2022).
Perlu  digarisbawahi  bahwa  sampai  saat  ini,  UU  Kepailitan  Indonesia  belum mengatur  secara  rinci  mengenai  ketentuan  pembuktian  keadaan  insolven  dalam sebuah perkara kepailitan (Firdaus, 2018). Meski keadaan tidak mampu membayar beberapa kali disebut dalam ketentuan dibeberapa pasal, tapi nyatanya keadaan insolvensi masih jarang dijadikan  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan sebuah putusan dalam perkara kepailitan padahal jika  menilik dari hukum  kepailitan  negara  lain,  misalnya  Bankruptcy Code di Amerika, insolvensi memegang peranan penting dalam proses penjatuhan pailit.
Dalam UU Kepailitan Indonesia sendiri menganut beberapa asas yaitu (Anggoro, 2021);
1. Asas Keseimbangan, terdapat beberapa ketentuan  yang merupakan perwujudan dari asas  keseimbangan  dimana  terdapat  ketentuan  yang  dapat  mencegah  terjadinya penyalahgunaan  pranata  dan  Lembaga  kepailtian  oleh  debitor  yang  tidak  jujur maupun sebaliknya bagi Lembaga kepailitan oleh kreditor yang beritikad buruk.
2. Asas  Kelangsungan  Usaha,  dimana  terdapat  ketetapan  yang  memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap berjalan.
3. Asas  Keadilan,  mencegah  tindakan  kesewenang-wenangan  yang mengusahakan pembayaran tagihannya dengan mengabaikan kreditor yang lain.
4. Asas  Integrasi,  mengandung  pengertian  bahwa  sistem  hukum  formil  dan  materill peraturan  kepailitan  merupaka  satu  kesatuan  utuh  dari  sistem  hukum  perdata  dan hukum acara perdata.
Tapi  dalam  implementasi,  asas-asas  tersebut  dapat  dikatakan  belum  secara maksimal  diterapkan.  Masih  banyak  terjadi  kontra  antara  pengaturan  asas dengan ketentuan  yang  ada.  Misalnya  penerapan  asas  keseimbangan,  dimana  disebutkan melindungi  kepentingan  kreditur  dan  debitur  maupun  Lembaga  kepailitan  dari penyalahgunaan, yang pada nyatanya masih terjadi kekosongan hukum untuk melindungi setiap  kepentingan  tersebut  sehingga  penerapannya  menjadi  tidak  maksimal.  Atau  asas keberlangsungan  usaha  yang  focus  diterapkan  setelah  putusan  pailit  bukan mempertimbangkan  lebih  dahulu  kondisi  keberlangsungan  usaha  perusahaan  sebelum permohonan pailit diajukan ke pengadilan.
Sebelum  dibentuknya  UU  NO.  37  Tahun  2004,  Indonesia  menganut  UU  No.  4 Tahun 1998 dimana terdapat perubahan yang signifikan pada syarat penjatuhan pailit. UU No.  4  Tahun  1998  hanya  memberikan  syarat  penjatuhan  pailit  yaitu pada  saat  debitur dalam  keadaan  berhenti  membayar.  Tidak  dijelaskan  lebih  lanjut  mengenai  alasan berhenti membayar ini seringkali dijadikan celah bagi debitur yang tidak beritikad baik untuk mempailitkan dirinya sendiri. Oleh karena itu pada perubahan UU No. 37 Tahun 2004 dibuatlah syarat penjatuhan  pailit yang lebih condong melindungi kreditur yakni (Lie et al., 2019);
1. Ada dua atau lebih kreditur (concursus creditorium)
2. Adanya hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (due and payable) Akan  tetapi  nyatanya,  dua  syarat  tersebut  masih  tergolong  mudah  bagi  debitur untuk  meloloskan  diri  dari  tanggung  jawab  kepada  para  kreditornya.  Apalagi,  jika  di pengadilan  debitur  tersebut  mampu  membuktikan  secara  sederhana  keberadaan  hutang tersebut  sehingga  memenuhi  pertimbangan  umum  para  hakim  di  Indonesia  yakni pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan.
Pada UU Kepailitan Negara maju, diakui adanya asas persyaratan insolven dimana asas  ini  menganut  prinsip  bahwa  hanya  perusahaan  yang  insolven  saja yang  dapat
dipailitkan.  Asas  ini  bertujuan  agar  debitor  yang  diajukan  atau  mengajukan  diri  dalam permohonan  pailit  merupakan  debitor  yang  telah  terbukti  benar-benar  dalam  keadaan tidak  dapat  melunasi  seluruh  hutangnya  lagi.  Sedang  dalam  praktiknya,  asas  ini diimplementasikan dalam pembuktian menggunakan tes insolvensi (insolvency test.).
Secara  universal  dengan  perbandingan  beberapa  jenis  tes  insolvensi  di  berbagai negara terdapat 3 finansial tes untuk menentukan insolvensi dalam kepailitan dan hukum perusahaan yaitu (Surjanto, 2018);
1. To  ability  to  pay  solvency  test, yaitu  tes  untuk  menentukan  apakah  suatu  debitur (dalam hal ini perusahaan) dapat membayar utangnya ketika jatuh waktu.
2. The balance sheet solvency test , yakni tes untuk menentukan apakah nilai  aset  yang wajar dari suatu debitor dapat menutupi dari kewajibannya (hutang).
3. The capital  adequany solvency test ,  yaitu tes  yang menentukan  apakah perusahaan memiliki kapital yang memadai.
Selama ini di Indonesia, dalam perkara kepailitan umumnya hakim hanya secara subjektif menilai apakah suatu debitur dalam permohonan pailit masuk kedalam keadaan insolven atau solven. Subjektifitas ini tentu saja menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak  pada  kepentingan  kreditur  dan  debitur.  Hal  ini  mendorong  urgensi  untuk merubah  syarat  penjatuhan  pailit  dalam  UUKPKPU  dengan  menambahkan  instrument pertimbangan keadaan insolven dalam syarat permohonan pailit.
Dengan adanya asas persyaratan insolven menggunakan instrument test insolvensi ini,  baik  kreditur  maupun  debitur  sendiri  (voluntary  petition)  dalam  mengajukan permohonan  pailit  ke  pengadilan  wajib  membuktikan  bahwa  debitur  tersebut  berada dalam  keadaan  insolven,  atau  dengan  kata  lain  jika  terbukti  sebaliknya  yakni  debitur dinilai masih dalam keadaan solven maka permohonan pailit debitur tersebut tidak dapat diajukan ke pengadilan untuk dipailitkan.
B. Akibat Hukum dari Kekosongan Hukum (vacuum of norm) Pengaturan Insolvensi dalam UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU  dalam Permohonan Pailit Perusahaan bagi Kreditor dan Debitor
Pada  beberapa  kasus  perkara  kepailitan,  Hakim  di  Indonesia  cenderung  lebih mempertanyakan  dan  memberi  pertimbangannya  kepada  apakah  hutang  tersebut  dapat dibuktikan  secara  sederhana  (pembuktian  sederhana)  setelah  dipenuhinya  kedua  syarat dalam Pasal 2 (1) UUKPKPU tersebut diatas dalam sebuah permohonan pailit. Padahal secara  umum  esensi kepailitan  sendiri adalah keadaan dimana debitur benar-benar tidak mampu  melunasi  hutangnya, yang  dimana  sebenarnya  dalam  pengertian  ini  sudah menganut  pertimbangan  insolvensi.  Dalam ketentuan Pasal  8 ayat  (4) UUK dan PKPU disebutkan bahwa “Permohonan penryataan pailit harus dikabulkan jika terdapat fakta atau  keadaan  yang  terbukti  secara  sederhana  bahwa  persyaratan  pailit  sebagaimana dalam Pasal 2(1) telah dipenuhi” Ketentuan ini mengenyampingkan apakah perusahaan tersebut  masih  dapat  dikategorikan  perusahaan  yang  solven/  tidak  dan  mempersempit
pertimbangan hakim untuk tidak mengabulkan permohonan tersebut setelah terpenuhinya dua  syarat  penjatuhan  pailit.  Dengan  kosongnya  aturan  hukum  mengenai  keadaan insolven pada hukum kepailitan tidak dapat diterapkannya instrument tes insolvensi dalam sebuah perkara kepailitan, padahal asas dan instrument ini dapat dijadikan sebuah upaya dalam  melindungi  kepentingan  debitur  dan  kreditur.  Seperti  telah  disebutkan  diatas, limitatifnya  syarat  penjatuhan  pailit  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UUKPKPU  memberikan dampak  tingginya  angka permohonan  pailit  pada  Pengadilan  Niaga.  Padahal  dengan adanya instrument tes insolvensi lebih dahulu sebelum permohonan pailit diajukan, dapat diketahui  keadaan  dan  potensi  keuangan  debitur  dalam  melunasi  hutangnya.  Jika  test insolvensi diterapkan, maka keadaan insolven dapat dibagi menjadi dua jenis yakni;
1. Debitur dinyatakan insolven hanya  jika nilai aktiva atau hutangnya sudah melebihi nilai pasiva atau nilai aset. Keadaan ini dikenal sebagai Balance Sheet Insolvency.
2. Debitur dalam keadaan keuangan  yang tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk membayar hutangnya saat  jatuh tempo karena pemasukan (cash  inflow) lebih besar daripada pengeluarannya (cash outflow) meskipun nilai asetnya lebih besar daripada nilai hutangnya dikenal sebagai Cash Flow Insolvency.
Dua jenis keadaan insolven diatas membawa akibat hukum dimana hanya debitur yang  terbukti  berada  dalam  keadaan Balance  Sheet  Insolvency yang  dapat  diajukan permohonan  pailit  ke  Pengadilan  Niaga.  Sedangkan,  untuk  debitur  yang  masih  berada dalam  keadaan  Cash  Flow  Insolvency  menjadi  perkara  wanprestasi  biasa  yang  dapat masuk  kedalam  kewenangan  Pengadilan Umum.  Sehingga  tidak  terjadi  penumpukkan, atau overlapping di  Lembaga  Kepailitan.  Selain  itu,  dengan  kosongnya  pengaturan mengenai  insolvensi mempermudah  pengajuan  permohonan  pailit  yang  berdampak bergesernya fungsi  dan  esensi  dari  kepailitan  itu  sendiri,  dimana  seharusnya  kepailitan dijadikan  sebagai  upaya  terakhir  (Ultimum  Remidium)  dalam  penyelesaian  hutang- piutang antara kreditur dan debitur.
1. Akibat Hukum Bagi Debitur
Akibat  hukum  yang signfikan dari tidak diaturnya insolvensi  secara khusus pada  hukum  kepailitan  di  Indonesia  adalah  banyaknya  perusahaan  yang  jatuh kedalam pailit, padahal perusahaan tersebut sebenarnya masih dalam kategori solven dalam  melunasi  hutang-hutang  kepada  debitur.  Membandingkan  dengan  iklim kepailitan  pada  negara  maju,  misalnya  Amerika  dan  Belanda,  hukum  kepailitan mereka  condong  memberikan  perlindungan  bagi  para  debitur  yang  dalam  hal  ini utamanya adalah sebuah perusahaan. Bukan tanpa alasan, merangkum  dari  beberapa sumber  peneliti  menyimpulkan  alasan  perlu  diutamakannya  perlindungan  bagi debitur yang berbentuk perusahaan adalah yakni,
a. Perusahaan  adalah  wujud  representasi  terselenggaranya  bisnis  pada sebuah negara
b. Pengaturan hukum dan tata kelola perusahaan yang baik pada sebuah negara akan
menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di negara tersebut
c. Perusahaan  membuka  lapangan  pekerjaan  bagi  masyarakat  banyak  Sehingga yang  terjadi  jika representasi  hukum  kepailitan  yang  menjadi salah satu pranata penyelesaian  hukum  dalam  perkara  bisnis  tidak  dapat  melindungi  debiturnya, investor asing akan kehilangan minatnya untuk menanamkan modal di Indonesia.
2. Akibat Hukum Bagi Kreditur
Dalam  hukum  kepailitan  Indonesia,  diakui  adanya  mekanisme  permohonan pernyataan  pailit  oleh  debitur  sendiri  “ voluntary  petition ”.  Dalam  mekanisme  ini dimungkinkan  debitur  mengajukan  pailit  untuk  dirinya  sendiri  dengan persyaratan yang sama seperti penjatuhan pailit pada Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU, yang berakibat hukum debitur yang mengajukan pailit hanya harus membuktikan dirinya memiliki dua atau  lebih  kreditur  dan  hutang  yang  telah  jatuh  tempo  dan  dapat  ditagih.  Terdapat celah hukum dimana setelah terbuktinya syarat-syarat kepailitan oleh pemohon, tidak dipertimbangkan lebih lanjut adanya persangkaan akan rekayasa yang dilakukan oleh debitur. Mengutip pernyataan Mantan Hakim Agung Retnowulan dalam tulisannya “Tanggung  Jawab  Pengurus  Perusahaan  Debitur  dalam  Kepailitan”  disebutkan terjadinya hal ini disebabkan,
a. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang pemohon yang telah  sengaja telah  membuat  hutang  kanan  kiri  dengan  maksud untuk tidak membayar dan setelah itu mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit;
b. Kepailitan diajukan oleh teman baik termohon pailit, yang berkolusi dengan orang atau badan hukum yang dimohon agar dinyatakan pailit, sedangkan alasan yang mendukung  permohonan  tersebut sengaja  dibuat  tidak  kuat  sehingga  jelas permohonan tersebut akan ditolak oleh Pengadilan Niaga. Permohonan ini justru diajukan untuk  menghindarkan  agar  kreditur  yang  lain  tidak  bisa  mengajukan permohonan kreditur yang lain akan terhambat. 3
Sedangkan  dalam  kasus  persangkaaan  macam  ini  harus  dibuktikan  melalui gugatan kepada Pengadilan Negeri yang diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus  sebuah  perkara  perdata  maupun  pidana  sipil.  Pengadilan  Niaga  tidak memiliki  kewenangan  untuk  memeriksa  dan  memutus  perkara  sejenis  ini,  karena hanya diberi kewenangan untuk menangani masalah- masalah  pokok  kepailitan  saja. Hal  ini  akan  mempersulit  proses  pemeriksaan  yang  sebenarnya  pokok  perkaranya adalah perkara kepailitan sehingga berdampak pada praktik Lembaga kepailitan yang tidak akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, peran ketentuan mengenai  persyaratan insolven  menjadi  penting  dalam  melindungi  kreditur  dari debitur yang tidak beritikad baik dalam melunasi hutangnya.

## Kesimpulan
Asas  dan  ketentuan  dalam  hukum  kepailitan  Indonesia  perlu  banyak  dilakukan
perubahan mengikuti tuntutan perkembangan bisnis, investasi dan penanaman modal  yang gencar dicanangkan pemerintah. Perlu dibentuknya ketentuan- ketentuan yang lebih modern dan dapat diterima secara global, terutama negara-negara yang menjadi sasaran pemodal di Indonesia. Dengan iklim hukum kepailitan yang mampu melindungi berbagai kepentingan utamanya debitor, kreditor dan stakeholders peneliti meyakini akan membawa dampak baik yakni menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Salah satu upaya yang  dapat  dilakukan  pemerintah  yaitu  dengan  menambahkan  asas  persyarat  insolvensi dalam UUKPKPU. Implementasinya dapat diwujudkan dalam rupa instrument tes insolvensi (insolvency test). Asas dan instrument ini akan membawa banyak perubahan dalam sebuah permohonan pailit seperti yang telah dianut lebih dahulu dalam ketentuan hukum kepailitan di berbagai negara maju seperti Amerika dan Belanda.

## BIBLIOGRAFI
Adrian Sutedi, S. H. (2015). Buku pintar hukum perseroan terbatas . Raih Asa Sukses.
Anggoro, T. (2021). Transformasi Asas Publisitas Kepailitan Dan Pkpu  Untuk Penurunan Biaya  Kepailitan  Dan  Kemudahan  Akses  Informasi  Dalam  Mendukung  Pemulihan Ekonomi Indonesia. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 10 (3), 479–497.
Filza,  L.  (2021). Tinjauan  Yuridis  Permohonan  Kepailitan  Perseroan  Komanditer  (CV) Menurut Hukum Kepailitan di Indonesia . Universitas Medan Area.
Firdaus,  D.  (2018).  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  dan  Perdamaian  pada Perseroan  Terbatas  Sebagai  Upaya  Perlindungan  Debitor. Jurnal  Penelitian  Hukum Legalitas , 10 (2), 67–89.
Insolvensi,  K.  S.  D.  K.  (2017).  Pelaksanaan  Eksekusi  Hak  Tanggungan  Yang  Dilakukan. Jurnal Nuansa Kenotariatan Volume , 3 (1).
Khair, U. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Bagi Debitor  Terhadap  Kreditor  Pemegang  Hak  Tanggungan. JCH  (Jurnal  Cendekia Hukum) , 3 (2), 258–271.
Lie, G., Saly, J. N., Gunadi, A., & Tiray, A. M. (2019). Problematik UU No. 37 Tahun 2004 tentang  Kepailitan  dan  PKPU  terhadap  bank  sebagai  kreditor  separatis. Jurnal  Bakti Masyarakat Indonesia , 2 (2).
Masitah, D., Munandar, A., & Suhartana, L. W. P. (2022). Perubahan Bidang Usaha Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021  Tentang  Bidang  Usaha  Penanaman  Modal. JURNAL  EDUCATION  AND DEVELOPMENT , 10 (2), 677–687.
Nasarudin, M. I. (2014). Aspek hukum pasar modal Indonesia . Kencana.
Nindyo Pramono, S. H., & Sularto, S. H. (2017). Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila- Kajian Filsafat Hukum atas Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia . Penerbit Andi.
Onakoya,  A.  B.,  &  Olotu,  A.  E.  (2017).  Bankruptcy  and  insolvency:  An  exploration  of relevant theories. International Journal of Economics and Financial Issues , 7 (3), 706– 712.
Ratnasari, D., Fasa, M. I., & Ja’far, A. K. (2022). Pandangan Hukum Islam terhadap Status Muflis (Debitur Pailit) sebagai Gharimin (Mustahik Zakat). Reslaj: Religion Education
Social Laa Roiba Journal , 4 (2), 528–544.
Santoso, G. S., Ismail, Y., & Budiarti, D. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Keadaan Insolvensi Debitur. Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum , 4 (2).
Soerjono, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta, Rajawali Pers .
Surjanto, D. (2018). Urgensi pengaturan syarat insolvensi dalam undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Denpasar: Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan , 3 (2).

## Copyright holder:
Annisa Egis Agnesia, Christine S.T Kansil (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: