Sulistyo, Dosen Pendidikan Ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang

## PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DENGAN BASIS EKONOMI KERAKYATAN DI KABUPATEN MALANG

## Sulistyo
Abstrak: Penelitian ini bertujuan Mendiskripsikan tatanan ekonomi khususnya UKM di Kab. Malang melalui telaah performance  yang berbasis ekonomi kerakyatan, mendiskripsikan permasalahan yang dihadapi UKM, mendiskripsikan upaya-upaya pemecahan permasalahan UKM, mendiskripsikan aksebilitas akses kegiatan UKM, mendiskripsikan peluang pengembangan kegiatan ekonmi UKM terutama di Kaupaten Malang. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum permasalahan UKM di Kabupaten Malang terkait dengan Permodalan, Pemasaran, Manajemen dan Sumber Daya Manusia Yang Lemah. Model pengembangan UKM yang bias ditempuh dengan Merubah Model Piramide Menjadi Model Belah Ketupat yang bercirikan ekonomi kerakyatan. Berbagai upaya yang efektif dalam pengemngan UKM antara lain : penciptaan iklim usaha yang kondusif, bantuan permodalan, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan, adanya pelatihan, membentuk lembaga khusus, pemnatapan aosiasi, pengembangan promosi, pengembangan kerjasama setara dsb.
Kata Kunci : Pengembangan UKM, ekonomi kerakyatan
Dengan diberlakukanya sistem perdagangan bebas, telah memaksa para pelaku ekonomi mulai dari pusat sampai didaerah harus merubah strategi agar mampu bersaing dengan produsen lain terutama produsen dari luar. Para pelaku ekonomi selain harus bersaing dengan pengusaha lokal, maka siap atau belum siap harus berhadapan dengan barang-barang dari luar yang harganya relatif lebih murah. Kondisi ini sangat memukul para pengusaha lokas khususnya usaha kecil dan menengah ( UKM ). Diberlakukanya sistem perdagangan bebas yang telah membawa permasalahan yang cukup berat, ditambah lagi dengan datangnya krisis ekonomi yang berakibat pada tidak jalannya berbagai sektor kehidupan ekonomi. Tingginya harga barang dan jasa telah menyebabkan biaya
produksi juga tinggi. Hanya pengusaha-pengusaha yang bisa berefisiensi dalam proses produksi yang dapat eksis dipasar. Selain itu juga kondisi sumber daya manusia yang rendah.
Dua pelajaran di atas harus diatasi dengan diwujudkannya aktualisasi rancangan strategi dan kebijakan pembangunan agar keluar dari lingkaran permasalahan.
Salah satu bentuk aktualisais tersebut adalah dengan digalakannya wacana dan kebijakan pengembangan usaha kecil dan menengah ( UKM ). UKM menjadi perwujudan kongkrit dari kegiatan ekonomii rakyat yang bertumpu pada kekuatan sendiri, terdisentralisasi, beragam dan merupakan kelompok usaha yang mampu menjadi penyangga saat perekonomian dilanda krisis.
Fungsi dan peran UKM saat ini dirasakan amat penting. Selain sebagai sumber mata pencaharian orang banyak, tetapi juga menyediakan secara langsung lapangan kerja bagi sebagian besar penduduk. Sebagai kelompok usaha kecil, UKM selalu terjebak dalam problem keterbatasan modal, teknik produksi, pemasaran, manajemen dan teknologi. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam rangka memperluas perananya didalam perekonomian nasional, diperlukan serangkaian pembinaan terpadu dan berkelanjutan untuk mengatasi berbagai masalah tersebut terutama bersumber pada masalah keterbatasan pengetahuan, informasi dan permodalan (Hafsah,200).
Hafsah (2000:11) menyatakan permasalahan internal  usaha kecil dan Menegah (UKM) meliputi : (a) rendahnya profesionalisme tenaga pengelola usaha UKM, (b) keterbatasan permodalan dan kurangnya akses terhadap perbankan dan pasar, (c) kemampuan penguasaan teknologi yang rendah. Sedangkan permasalahan eksternal yaitu (a) iklim usaha yang kurang menguntungkan  bagi pengembangan usaha kecil, (b) kebijakan pemerintah yang belum berjalan sebagaimana mestinya, (c) kurangnya dukungan , (d) masih kurangnya  pembinaan bimbingan manajemen dan peningkatakan kualitas sumber daya manusia. Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa faktor penyebab  kegagalan sektor usaha kecil  untuk berkembang diantaranya  (1) lemahnya kemampuan dalam mengambil keputusan, (2) ketidakmampuan didalam manajemen, (3) kurangnya pengalaman, (4) lemahnya pengawasan keuangan (Idrus,2000) Malang.
Berbagai permasalahan diatas juga dialami oleh para pengusaha kecil dan menengah (UKM) di Kabupaten Malang. Berdasarkan pengamatan dilapangan dan data di Deperindag permasalahan yang dihadapi sekitar 185 UKM Kabupaten Malang meliputi : rendahya profesionalisme pengelolaan usaha, keterbatasan permodalan, kurangnya akses pemasaran, penguasaan teknologi yang lemah, kebijakan pemerintah belum efektif, masih lemahnya manajemen pengelolaan usaha.

## Kerangka Pembangunan Ekonomi Daerah
Pembangunan ekonomi daerah pada masa yang akan datang harus berbeda dari wujud perekonomian daerah sebelum terjadinya krisis. Wujud perekonomian yang  akan datang hendaknya dibangun lebih adil dan merata, mencerminkan peningkatan peran daerah dan pemberdayaan seluruh rakyat, berdaya saing dengan basis efisiensi, serta menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan linkungan hidup. Jika demikian halnya menurut (Syamsulbahri,2002), diperlukan beberapa ketentuan sebagai dasar berpijak dan landasan bagi kerangka pebangunan ekonomi daerah, yaitu :
1. Dilaksanakan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang meningkat, merata dan berkeadilan.
2. Berlandaskan pengembangan otonomi daerah dan peran serta aktif masyarakat secara nyata dan konsisten.
3. Menerapkan prinsip efisiensi yang didukung oleh peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi untuk memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan daya saing.
4. Berorientasi pada perkembangan globalisasi ekonomi internasional dengan tetap mengutamakan kepentingan ekonomi daerah.
5. Dalam skala makro, perekonomian daerah dikelola secara hati-hati, disiplin dan bertanggung jawab dalam rangka menghadapi ketidakpastian yang meningkat akibat proses globalisasi.
6. Berlandaskan kebijakan yang disusun secara transparan dan bertanggung gugat baik dalam pengelolaan publik, pemerintahan maupun maysrakat. Dalam kaitan itu pememrintah daerah perlu bersikap tidak memihak serta menjaga jarak dengan perusahaan-perusahaan dan asosiasi-asosiasi.
Tujuh ketentuan di atas sifatnya tidak mengikat. Walau demikian paling tidak ketentuan-ketentuan tersebut sedikitnya untuk berjaga-jaga dan merespon permasalahan ekonomi daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah. Tantangan pokok pembangunan daerah dalam jangka pendek dan jangka menengah masih berkisar pada upaya mengurangi ketidakpastian ekonomi. Kita menyadari bahwa perekonomian Indoneisia cenderung semakin terintegrasi dengan pasar global. Jika demikian halnya, maka mau tidak mau perekonomian kita dituntut untuk mampu memantapkan  ketahanan ekonomi yang dapat  mencegah terulangnya krisis dan sekaligus mengamankan proses pemulihan ekonomi. Untuk itu langkah-langkah pokok yang perlu ditempuh menurut (Syamsulbahri,2002) adalah sebagai berikut :
1. Memulihkan dan memantapkan keamanan dan stabilitas politik. Langkah ini merupakan prasarat pokok bagi terciptanya iklim investasi.
2. Meningkatkan kepatian hukum. Kepastian hukum dibidang ekonomi diperlukan tidak hanya untuk menjamin kepemilikan tetapi juga untuk menubuhkan praktik usaha yang sehat dalam kegiatan ekonomi.
3. Melaksanakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa (good govermance).
4. Melaksanakan disentralisasi. Disentralisasi yang implementasinya adalah otonomi daerah, tidak lain dimaksudkan agar dapat meningatkan kesejahteraan rakyat dan tidak justru memperlebar ketimpangan antar daerah, serta menimbulkan ketidakstabilan ekonomi.
5. Mempercepat relokasi sumberdaya pembangunan. Selama krisis berlangsung, lingkungan usaha mengalami perubahan mendasar, seperti nilai tukar rupiah, dan harga relatif sangat tinggi. Sebagai akibatnya terjadi perubahan prospek usaha antar industri.

## Ekonomi Kerakyatan
Ekonomi kerkayatan sebagai sistem ekonomi yang berorientasi pada pemerataan dan pertumbuhan melalui mekanisme pasar  yang adil ( rakyat sebagai pelaku utama, berpartisipasi sebagai pengambil keputusan, serta memiliki akses dan kontrol terhadap alokasi sumberdaya ) dan lebih mengutamakan kemakmuran masyarakat diatas kemakmuran orang perorang.
Revrisond Baswir (1999) dengan mengacu pada UUD 1945, beserta penjelasaanya menterjemahkan ekonomi kerakyatan sebagai demokrasi ekonomi, dimana produksi dikerjakan  oleh semua pihak, untuk semua, dibawah pimpinan dan kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Ini berarti bahwa dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan ini, partisipasi masyarakat dalam perekonomian harus menyeluruh baik dalam bidang produksi dan distribusi juga pada segi pengawasan jalannya proses diatas. Sri Edi Swasono (1999) memberikan gambaran ekonomi kerakyatan dengan contoh-contoh yang ada dimeja kita, yang pada hakekatnya ekonomi rakyat itu harus mendukung kehidupan rakyat seluruhnya dan sekaligus mendukung kehidupan perekonomian nasional. Ini berarti tidak ada dikotomi antara rakyat kecil dengan para konglomerat.
Dan sebagaimana dikategorikan oleh Sukadji Ranuwihardjo (1999), bahwa ekonomi kerakyatan merupakan ideologi atau mungkin sebagai serangkaian perangkat kebijakan (policy instrumens) bahkan hanya sebagai permainan kata-kata untuk kepentingan kampanye saja. Sukadji (1999) walaupun tidak pasti agak condong pada kategori sebagai serangkaian perangkat kebijakan yang bersasaran penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Yang dimaksudkan Ekonomi kerakyatan sebagaimana diatas, maka konsep yang digunakan sudah ada yaitu Ekonomi kesejahteraan, sebagai dasar mikronya (micro fundation) sedangkan pada tatanan makronya dapat menggunakan pendekatan Keynes atau Keynesian. Kenapa ekonomi kesejateraan, karena ekonomi kesejahteraan ini membahas tentang hubungan antara sistem ekonomi suatu negara dengan kesejahteraan masing-masing individu di masyarakat negara tersebut. Sedangkan Keynes
khususnya menempatkan perlunya peranan pemerintah dalam perekonomian tentunya dalam rangka ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kemiskinan merupakan masalah pembangunan diberbagai bidang yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditangguhkan dengan dalih apapun dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan prinsip keadilan, penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu upaya strategis dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan.

## Usaha Kecil dan Menengah
UKM adalah salah satu jenis usaha milik perorangan, badan usahanya berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Badan usaha ini selain berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung. Dilihat dari besarnya tenaga kerja Usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja antara 5 orang sampai 20 orang dan memiliki omzet paling sedikit 200.000.000 pertahun.
Menurut De Soto, H (2000) dinegara manapun indsutri kecil merupakan bagian terbesar dari komunitas industri. Terdapat tiga pendekatan yang dapat diambil oleh pemerintah dalam upaya pembinaan industri kecil yaitu :
1. Non Policy approach , jenis pendekatan ini difokuskan pada inustri yang bergerak pada lower spectrum (kegiatan marginal). Pendekatan jenis ini dipilih mengingat bahwa intervensi pemerintah pada umumnya akan menciptakan biaya birokrasi yang relatif tinggi.
2. Protection approach, k ebijakan proteksi pada umumnya berupa larangan bagi industri berskala besar untuk memproduksi barang-barang tertentu, batasan impor untuk produk substitusi, kontrol terhadap penyebaran inovasi teknologi yang dapat menyebabkan kejutan mendadak bagi industri kecil. Kebijakan ini cenderung menguntungkan produsen ketimbang konsumen.
3. Stimulaltion approach , kebijakan jenis ini lebih menfokuskan pada sisi suplay dalam bentuk pemberian kredit, penyediaan bahan baku dan peralatan produksi, serta penyelenggaraan kursus. Kebijakan jenis ini memiliki dampak negatif, antara lain berupa tergesernya unit usaha yang tidak atau belum terlayani oleh program.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian ini mengacu pada penelitian tentang Pemetaan Potensi Industri dikawasan Malang dan Pasuruan (Djoko Kustono, 2003). Sampel dalam penelitian ini meliputi seluruh indsutri kecil dan menengah di Malang dan Pasuruan. Dari hasil penelitian ini terungkap profil industri kecil di
Kab. Malang. Berbagai permsalahan yang dihadapi industri kecil ( UKM ) menyangkut tentang manajemen ( SDM, keuangan, usaha ), teknologi dan akses pemasaran.
Penelitian tentang Penyusunan Rencana Pengembangan Produk
Unggulan di Probolinggo ( I Made,2003). Penelitian ini memberikan inspirasi dalam pengembangan produk unggulan. Dimana sebagai sampel dan responden melibatkan para industri kecil dan menengah yang mana dalam rangka pengembangan produk unggulan, diawali dengan identifikasi permasalahan dan dicari solusi pemecahan masalah. Masalah yang sering muncul menyangkut manajemen, SDM, permodalan dan akses pemasaran dan teknologi.
Penelitian tentang Pembangunan Industri Kecil : Studi Kasus
Kebijakan Dinas Perindustrian dalam Mengembangkan Industri Kecil di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara (Martinus Mandagi,2003). Dari hasil penelitian ini dalam rangka pengembangan industri kecil ditempuh berbagai kebijakan antara lain : (1) pemberdayaan industri kecil melalui bagi usaha kecil dengan omzet kurang dari Rp. 50 juta diharapkan bergabung dalam suatu koperasi, dan indsutri yang beromzet lebih dari Rp. 50 juta dikembangkan dengan metode kemitraan, kewirausahaan dan serdas teknologi, (2) pengembangan agro industri yang berbasis sumber daya lokal,
(3) pengembangan industri secara terpadu, lintas sektoral serta meningkatkan daya saing dan akses pasar, (4) mendorong pengembangan investasi dibidang industri termasuk sarana dan prasarana wilayah, (5) pengembangan sumberdaya manusia, (6) penciptaan iklim investasi yang kondusif, (7) memberikan kemudahan investasi.

## METODE PENELITIAN

## Ruang Lingkup Kegiatan
Deskripsi ekonomi kerakyatan di Kab. Malang memiliki karakteristik potensi dan permasalahan yang spesifik. Dalam kaitanya dengan ekonomi kerakyatan, pembangunan daerah hendaknya memerlukan sebuah perwujudan perekonomian yang dibangun lebih adil dan merata, mencerminkan peningkatan peran daerah dan pemberdayaan seluruh rakyat, berdaya saing dengan basis efisiensi, serta menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan.
Pembanunan yang dilaksanakan di Kab. Malang harus tetap memperhatikan kondisi geografis dan lingkungan hidup secara integralistik. Untuk itu perlu adanya kajian dan perhatian yang serius atas pembangunan yang dilakukan di Kab. Malang sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

## Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh usaha kecil menegah ( UKM ) di Kab. Malang kurang lebih 200 UKM. Dari sejumlah populasi diambil  sampel berdasarkan purposif random sampling berdasarkan wilayah yang diambil dari 4 kecamatan yaitu kecamatan Pakis, kecamatan Singosari, kecamatan Gondang Legi dan Kecamatan Turen. Yang meliputi 5 macam bidang garapan yaitu Logam dan elektronik, sandang dan kulit, pangan dan agribisnis, kimia dan bahan bangunan, kerajinan dan umum (Data Deperindag Kab. Malang ).

## Data Yang diperlukan
Berbagai jenis data dan informasi yang berkaitan dengan implementasi ekonomi kerakyatan dalam kerangka pembangunan daerah, meliputi data yang berkaitan dengan diskripsi tatanan ekonomi kerakyatam, diskripsi potensi UKM, diskripsi kendala yang dihadapi para UKM, diskripsi tantangan yang dihadapi para UKM, diskripsi peluang yang dimiliki para UKM dan kebutuhan ekonomi kerakyatan para UKM terutama di Kabupaten Malang.

## Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen
Uji validitas dan Reliabilitas instrument dilakukan sebelum penelitian sebenarnya dilakukan. Dimana yang didahului dengan tahap uji coba terhadap 20 calon responden. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya agar instrument yang akan di pakai labih valid dan reliabel. Pada uji validitas terhadap 20 responden secara umum instrument yang akan digunakan sudah valid yang ditunjukkan dengan nilai p (probabilitas) lebih kecil dari 0,05 atau bisa dilihat dari nilai r hitung yang rata-rata nilainya lebih besar dari r table sebesar 0,361 pada taraf signifikan 95 %.
Sedangkan pada uji reliabilitas guna menguji konsistensi suatu alat ukur setelah dilakukan proses uji coba maka diperoleh nilai koefisien sebesar 0.912 atau nilai alpha sebesar 0,912.

## Teknik Pengumpulan Data
Unit terkecil dalam studi ini adalah pelaku ekonomi di Kab. Malang. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah sensus keseluruh UKM di Kab. Malang terutama di 4 kecamatan sebagai sampel yaitu kecamatan Pakis, kecamatan Singosasi, kecamatan Gondanglegi dan Kecamatam Turen. Sementara itu teknik pengumpulan data (primer) digunakan pendekatan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan (quisioner) dan participatory research (diskusi kelompok dan wawancara kepada key persons ).

## Model Analisis Data
Penelitian ini adalah model penelitian eksploratif yang dilakukan dengan tujuan utama melakukan identifikasi kelompok UKM yang berbasis ekonomi kerakyatan yang ada diwilayah Kab. Malang dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Lokasi ditentukan dengan menggunakan metode populasi yaitu empat kecamatan yang ada di Kab. Malang yaitu kecamatan Pakis, Kecamatan Singosari, Kecamatan Gondanglegi dan Kecamatan Turen.

## HASIL PENELITIAN
Pada bab ini akan diuraikan tentang deskripsi umum dari sampel penelitian, dari sekitar 200 responden UKM yang ada di Kabupaten Malang.
Dimana diawali dengan data responden dilihat dari tingkat pendidikan. Darimodus tingkat pendidikan sebgaian besar mereka berpendidikan SD sebesar 47,5%, pendidikan SMP sebesar 25%, pendidikan SMA sebesar 15% dan pendidikan Diploma sebesar 10%. Dan ini mengindikasikan bahwa pemilik UKM diKabupaten Malang masih lemah dalam hal SDM. Kemudian dari data jenis kelamin ternyata mayoritas pemilik UKM adalah laki-laki. Hal ini memang menunjukkan bahwa sebagai pencetus dan mnunculnya ide usaha bermula dari kepala keluarga sebagai penanggung jawab utama ekonomi keluarga.
Dari hasil rekapitulasi kemampuan rentabilitas UKM di Kab. Malang secara umum hamper 80% menyatakan cukup baik dalam pencapaian tingkat keuntungan yang diharapkan. Sangat baik sebesar 0,1%,baik sebesar 0,05%, Kurang baik sebesar 0,025%.Hal ini mengindikasikan secara umum mereka punya kemampuan yang cukup dalam pencapaian tingkat keuntungan meskipun disana-sini masih banyak yang belumberhasil secara maksimal.
Dari hasil rekapulasi data potensi peningkatan Laba Usaha ternyata hamper 70% para UKM cukup baik dalam kemampuan potensi menaikkan laba. Sangat baik sebesar 0,05%,Baik sebesar 0,05% dan kurang baik sebesar 0,07%. Hal ini setelah dikonfirmasi dengan data di lapangan memang seperti yang dialami oleh UKM sangkar burung di Turen ia mengalami kelebihan pesanan. Dan ini kan berpeluang potensi peningkatan laba usaha.
Bila dilihat dari rekapitulasi rasio kendala yang dihadapi oleh sebgaian besar UKM di Kab. Malang secara prosentase permasalahan yang dihadapi memang cukup berat yaitu sebesar 70%, bervariasi mulai darimasalah modal, manajemen,pemasaran,diversifikasi produk dan masalah teknologi. Kemudian masalah yang sangat berat sebesar0,05%,
kemudian masalah yang berat sebesar 0,05%.Dan dari data inimengindikasikan bahwa permasalahan yang dihadapi para UKM memang cukup berat dan perlu upaya untuk pemecahanya.
Selanjunya dari analisa kualitatif yang akan menceminkan deskripsi data tentang UKM yang dapat dihimpun dilapangan. Dari hasil data dilapangan ternyata diekripsi aspek kinerja manajemen, aspek kinerja pemasaran, aspek kinerja pengelolaan usaha rata-rata masih memprihatinkan. Akan tetapi secara umum masih menujukkan angka yang mengembirakan dimana masih banyak pengusaha yang sukses menangani usahanya dan ini  mencerminkan adanya keberhasilan dalam pengelolaan usahanya. Selanjutmya sebagai upaya guna lebih memaksimalkan program pengembangan UKM yang dicanangkan oleh pemerintah sebaiknya pemerintah harus konsisten dan berkelanjutan dalam program pembinaannya, sehingga program yang ada tidak sepotong-sepotong dan berlangsung secara terus menerus.
Dari data hasil kuesioner dan hasil wawancara ternyata hampir semua UKM dikabupaten Malang ia hanya mengandalkan insting dalam memulai usahanya dan jarang yang diawali dengan suatu kajian khusus guna merencanakan suatu usaha. Kondisi ini akan berpengaruh pada keberlanjutan usahanya dan ini akan membuat sulit dalam upaya pengembangan selanjutnya.

## Permasalam UKM DI Kabupaten Malang
Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh sebagian besar. UKM di Kabupaten Malang dari pengamatan dilapangan adalah sebagai berikut :
1. Masalah Faktor Internal UKM
Berbagai masalah internal masih merupakan beban bagi tumbuh kembangnya UKM di Kabupaten Malang, yang meliputi :
a. Kurangnya permodalan
Modal sebagai faktor utama yang amat diperlukan dalam pengembangan suatu unit usaha. Kurangya permodalan UKM terutama di Kabupaten Malang, oleh karena pada umumnya UKM ini merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup yang mengandalkan pada modal dari pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh, karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank sulit dipenuhi.
b.   Sumber Daya Manusia ( SDM) Yang Terbatas.
UKM di Kabupaten Malang sebagaian besar sebagai usaha kecil yang hrmbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga
yang turun temurun. Kondisi yang demikian akan berakibat pada keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan ketrampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. c.   Lemahnya Jaringan Usaha Dan Penetrasi Pasar.
Rata-rata UKM yang ada di Kabupaten Malang merupakan unit usaha keluarga, yang mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, hal ini disebabkan karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang rendah pula.

## 2. Masalah Faktor Eksternal
Berbagai masalah faktor eksternal masih menjadi masalah utama yang dihadapi oleh scbagian besar UKM di Kabupaten rnalang sampai saat ini antara lain : a.  Iklim Usaha Masih Belum Sepenuhnya Kondusif.
Kondisi iklim usaha di Kabupaten Malang sangat tergantung dari Kebijakan Pemerintah untuk menunbuh kembangkan UKM, meskipun data dilapangan yang menunjukkan perbaikan dari tahun ketahun, namun masih dirasakan belum sepenuhnya kondusif. b.  Masalah Keterbatasan Sarana dan Prasarana Usaha.
Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan menyebabkan sarana dan prasarana yang dimiliki juga tidak akan cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan suatu usaha sebagaimana yang diharapkan.
c.   Implikasi Adanya Otonomi Daerah
Sejalan dengan berlakunya Undang-undang NO. 22 tahun
1999 tentang Otonomi Daerah, maka kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat daerah setempat. Perubahan system ini akan berdampak pada para pelaku bisnis kecil dan menengah yang dapat berupa adanya pungutan-pungutan baru yang dapat dikenakan pada para UKM. Dan bila kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menanamkan daya saing para UKM terutama di Kabupaten Malang. d.   Implikasi Adanya System Perdagangan Bebas.
Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa dengan diberlakukan AFTA tahun 2003 dan APEC tahun 2020 yang akan berdampak sangat luas terutama terhadap UKM untuk ikut bersaing dalam perdagangan bebas, dan kondisi ini juga telah dialamioleh sebagian besar UKM di Kabupaten Malang. Banyak UKM yang gulung tikar karena masuknya barang-barang serupa dariluar.
e.   Sifat Produk Dengan Life Time Pendek.
Sebagian besar produk-produk di Kabupaten Malang memiliki ciri-ciri atau karakteristik sebagai produk-produk fashion dan kerajinan dengan life time yang pendek.
f.   Terbatasnya Akses Pasar
Pada umumnya jangkauan akses pasar yang dapat dijangkau oleh para UKM terutama di Kabupaten Malang sangat terbatas dan ini akan berakibat produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik dipasar nasional maupun internasional.

## PEMBAHASAN

## Program Pengembangan UKM Di Kabupaten Malang
Berbagai upaya pemberdayaan ekonomi rakyat terutama UKM di Kabupaten Malang pada prinsipnya menipakan manifestasi dari tuntutan pembangunan ekonomi yang berlandaskan kepada nilai-nilai demokrasi yang amat universal, yaitu yang akan melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari rakyat biasa, tokoh agama, tokoh budaya sampai pada aparat desa yang tertinggi. Berbagai potensi yang selama ini telah dimiliki masyarakat khususnya di Kabupaten Malang hanrs diupayakan sedemikian rupa sehingga menjadi lebih maju dan berkembang. Pembangunan ekonomi seharsunya tidak selalu bertumpu di Kota saja, tapi juga harus merata diseluruh lapisan pedesaan tenrtama di Kabupaten Malang.
Mengacu pada konsep pengakuan peran sector UKM, terutama yang berbasis ekonomi kerakyatan, maka langkah yang hanrs diambil dapat terwujud dalam dua sisi, yaitu pertama, dengan jalan perluasan basis para pelaku-pelaku ekonomi dalam kegiatan proses produksi, kedua penegakanan kedaulatan konsumen. Dengan pola inidiharapkan baik dari sisi produsen maupun konsumen harus sama-sama diberdayakan secara seimbang.
Kenyataan di Kabupaten Malang menunjukkan bahwa sektor UKM sangat beraneka ragam, baik dari segi kegiatan maupun lingkungan usaha yang dihadapainya. Oleh karena itu sejalan dengan karakteristik dan permasalahan yang dihadapi UKM berbeda beda dari satu jenis kegiatan ke janis kegiatan lainnya, dari satu lokasi kelokasi yang lainnya. Dan realita inilah yang menyebabkan tidak dimungkinkannya dibuat suatu kebijakan nasional bagi pemberdayaan UKM yang dapat dirancang secara entralistik dan terinci sampai ke tingkat operasional.
Sebagai upaya pemberdayaan UKM berangkat dari permasalahan yang ada terutama di Kabupaten Malang dimaksudkan guna meningkatkan harkat dan martabat UKM itu sendiri, sehingga para UKM akan lebih mampu berperan dalam percaturan ekonomi nasional. Selama ini seringkali pemberdayaan terperangkap dalam bias-bias pemberdayaan.
Bias pertama, bahwa setelah melihat praktek dilapangan bahwa praktek pemberdayaan UKM lebih mementingkan bantuan material (modal) daripada ketrampilan teknis dan manajerial. Pola dan anggapan scmacam ini sering mengakibatkan upaya pemberdayaan sebagai suatu pemborosan sumberdaya dan dana, karena kurang memperhatikan aspek ketrampilan teknis dan manajerial.
Bias kedua, anggapan bahwa pemberdayaan UKM terutama di
Kabupaten Malang merupakan program yang berasal dari atas (dari pemerintah), dan mereka yang diberdayakan kurang menjadi titik sentral pelaksanaan. Dalam hal ini kerjasama yang baik antara pemerintah dan sector UKM dalam proses pemberdayaan sangat diperlukan, sehingga dengan demikian program pemberdayaan tidak bertepuk sebelah tangan. Dalam kaitanya dengan bias kedua ini terutama di Kabupaten Malang, seringkali proyek pemberdayaan habis, maka habislah program pemberdayaan.
Bias ketiga, sebagaimana kita ketahui bahwa sebgaian besar sektor UKM di Kabupaten Malang dianggap tidak tahu apa yang seharusnya diperlukan atau bagaimana memperbaiki nasib mereka. Oleh karena itu mereka harus dituntun, dibimbing dan tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan meskipun yang menyangkut dirinya sendiri.
Berangkat dari berbagai permasalahan ini yang dihadapi oleh sebagian besar UKM di Kabupaten Malang, maka sebagai  upaya pengembangan  UKM pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mencermati permasalahan yang ada, maka langkah-langkah efektif yang perlu dilakukan berbagai tindakan terutama di Kabupaten Malang antara lain :
1. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif
Dalam hal ini terutama pemerintah Kabupaten Malang perlu mengupayakan terciptannya ikilim usaha yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketentraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perizinan usaha, keringanan pajak dsb.
2. Bantuan Permodalan
Pemerintah perlu menambah skim kredit khusus dengan syarat- syarat yang tidak memberatkan bagi UKM. Untuk itu perlu membantu peningkatan permodalannya baik melalui sector jasa financial fornial, sector jasa informal, skema penjaminan, model kemitraan dan dana modal ventura.
3. Perlindungan Usaha
Jenis jenis usaha tertentu khususnya di Kabupaten Malang umumnya masih sangat tradisional yang mencipakan golongan ekonomi lemah dan ini harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara pada saling menguntungkan.

## 4. Pengembangan Kemitraan
Perlu dikembangkan model kemitraan yang saling menguntungkan dan membantu antara UKM dengan para pengusaha besar baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk itu perlu dihapus adanya monopoli dalam usaha.
Selanjutnya dalam rangka pemberdayaan UKM yang bercirikan ekonomi kerakyatan maka perlu ditempuh upaya mentranformasi model pengusaha piramida menjadi model pengusaha belah ketupat. Secara lebih kongkret terutama di Kabupaten Malang kebanyakan pengusaha kita adalah usaha kecil (lapisan bawah) yang jumlahnya mayoritas. Sedangkan sebagian kecil adalah pengusaha besar yang mempunyai dan mengiiasai sebagian modal besar dalam usahanya. Kondisi yang demikian sangat tidak sehat bila dilihat dari. Berbagai aspek dan apabila dibiarkan akan sangat mengganggu pembangunan ekonomi jangka panjang.
Sebagai cerminan dari pengembangan UKM yang bercirikan ekonomi kerakyatan, maka dimasa depan profil pengusaha Indonesia harus diubah modelnya menjadi model belah ketupat. Dimana secara konkret mayoritas para pengusaha adalah lapisan menengah, lapisan bawah hams mampu terangkat menjadi lapisan menengah yang menduduki porsi mayoritas. Kondisi yang demikian akan dapat mengurangi dampak terjadinya kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Dan yang lebih penting lagi adalah cara menibah model ini. Adapun determinan pengubah menyangkut berbagai persoalan penyempurnaan dalam system (pola) industrialisasi, pendidikan, pengembangan masyarakat juga pengembangan korporasi. Dan semua itu akan dilaksanakan dengan baik apabila dilandasi oleh semangat idealisme yang mencerminkan kebersamaan kita sebagal bangsa.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Pembangunan UKM yang bercirikan ekonomi kerakyatan sudah harus menjadi komitmen bersama secara nasional demi masa depan bangsa ini. Terutama di Kabupaten Malang dari pengamatan data dilapangan ternyata peran sektor UKM diera reformasi ini cukup mempunyai posisi yang sangat strategis dalam menyelematkan kondisi perekonomian yang telah terbukti tahan banting dalam menghadapi krisis ekonomi bila disbanding dengan peran para konglomerat atau pengusaha besar dalam mempertahankan struktur ekonomi.
Berangkat dari berbagai permasalahan yang dihadapi khususnya UKM di Kabupaten Malang maka program pengembangan UKM berupaya untuk memecahkan akar pennasalahan dengan berbagai macam program
dan model pembinaan. Program pengembangan UKM yang bercirikan ekonomi kerakyatan berusaha merubah model pengusaha piramida menjadi model pengusaha belah ketupat lewat determinan industrialisasi, pendidikan dan pengembangan ketrampilan.
Selanjutnya langkah-langkah efektif dalam upaya mengatasi permasalahan UKM di Kabupaten Malang antara lain dengan : penciptaan iklim usaha yang kondusif, memberikan bantuan permodalan, adanya perlindungan usaha dari pemerintah, diusahakan adanya pengembangan program kemitraan, diakukan pelatihan, membentuk lembaga-lembaga khusus, pemantapan asosiasi, pengembangan promosi, pengembangan kerjasama yang setara dsb.

## Saran-saran
Dari beberapa kesimpulan diatas maka dapat kami kemukakan saran-saran sebagai berikut :
1. Guna mewujudkan ciri ekonomi kerakyatan pada UKM di Kabupaten Malang, maka sebaiknya program mengubah model piramid menjadi model belah ketupat sudah merupakan prioritas utama bagi peemrintah agar terjadi pemerataan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat.
2. Di upayakan agar pemerintah lebih fokus pada pembinaan UKM karena selama ini telah terbukti mampu menggerakkan roda perekonomian di daerah meskipun dilanda krisis, ternyata UKM telah mampu keluar dari permasalahan krisis multidimensional. Fakus dalam hal ini programnya harus terarah, terorganisir dan tidak sepotong-potong.
3. Mengingat bahwa program pengembangan UKM bukan hanya kewajiban pemerintah, maka masyarakat sendiri lebih-lebih para UKM harus semakin sadar akan dirinya bahwa para pelaku UKM harus memiliki kepekaan dalam berbagai hal terutama terkait dengan inovasi dan perekembngan terkini terkait dengan pengembangan UKM.
4. Diupayakan adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak terkait terutama pemeritah, Deperindag, masyarakat dan pemilik UKM sendiri dalam program pengembangan UKM, sehingga program yang dijalankan bisa saling dikontrol dan saling dievaluasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam, D.W, and Von Pischke, J.D. 2000. Microenterprise Credit program : Divaju dalam World Development ( The Multi Disclipanary International Journal Devoted to The Study and Promotion of World Development ) Vol. 20. Number 10 October 2000 page 1464-1470. Greet Britain:dergamon Press Ltd.
Erani Yustika, Ahmad. 2005. Perekonomian Indonesia, Deskriptif, Preskripsi dan Kebijakan, cetakan Pertama, Bayu Media Publishing,
Malang.
Gunardi, H.S, dkk, 2001. Masalah-masalah Diseputar Usaha Kecil di Indonesia ( Prosiding Konfrensi Jakarta Nasional Usaha Kecil di Cipanas 4-6, Agustus, N0. 29 Tahun XVI, 2001Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia.
Karseno, A.r, 2000. Masalah Kemitraan dalam Pembinaan Industri Kecil, Dalam Jurnal Unisia, N0. 29 th. XVI, 2000, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia.
Kuncoro, M. 2001. Pengembangan Usaha Kecil dan Kemitraan Usaha Dalam Buku Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan, Yogyakarta, UPP.AMP YKPN.
Mandagi, Martinus, 2003. Pembangunan Industri Kecil Pedesaa: Studi Kasus Kebijakan Dinas Perindustrian dalam Menegembangkan Industri Kecil di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, dalam Jurnal Ekonomi Bisnis, Thaun 8, Nomor 2, Agustus 2003.
Muryati, 2003. Peran Usaha Kecil dan Menengah Di Era Reformasi, Jurnal IPS dan Pengajarannya, tahun 37, Nomor3, November 2003.
Pilgrium, M. 2001. A. Pilot Approach in Small Business Promotion :
Experiences With The German Partnership Program dalam in Search of new and inovative Concepts for small Sclae Enterprise Promotion Paper and Procending. Ho Chi Minh Citu, Vietnam 14-16, Desember, 2001, Singapora National University.
Prijati, IN dan Sudarsono, 2000. Analisis Sumbangan Ekonomi Sektor Informal Studi Kasus Industri Kecil dan Industri Rumah Tangga di Kotamadya Yogyakarta, dalam berkala. Penelitian Pasca Sarjana. Universitas Gajah Mada, Jilid 5 Nomor 1 Pebruari, Yogyakrta.
Sadono I DKK, 2000. Pengembangan Usaha Kecil : Pemilihan Setengah Hati, Bandung. Akatiga.
Sibutan, R. 2001. Kebangkitan Usaha Kecil, Dalam Republika, 6634 (XXIX) 10 edisi, Jumat, Nopember.
Syaifudin, H. dkk. 2001. Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil Bandung : Akatiga.
Susilo, Y.S, 2001. Pengembangan Usaha Kecil Melalui Inkubator Bisnis, dalam Jurnal Bisnis dan Ekonomi ( Hal. 75-81). Program Pasca Sarjana, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
Tambunan, T. 2000. Industrialisasi dan Perkembangan Industri Skala Kecil dalam Buku Tulus Tambunan, Perekonomian Indonesia hlm 143- 170.
Tambunan, T. 2002. Profil dan Permasalahan Usaha Kecil Di Indonesia Prosending Konferensi Nasional, Usaha Kecil, Cipanas, 4-6
Agustus, Jakarta, ISEI Kadin, Ford Fundation.
Wahyutomo, 2000. Universitas Merdeka Malang, dalam Menciptakan SDM Yang Siap Menghadapi Tantangan Dunia Usaha, makalah disampaikan dalam Lokakarya Nasional : Strategi SDM Mengisi Pembangunan Daerah Kaltim 17-20 Mei 200. Unmer Malang.
Weni, Made. 2003. Penyusunan Rencana Pengembangan Produk Unggulan di Kota Probolinggo, Jurnal IPS dan Pengajarannya, tahun 37, Nomor 3 November 2003.