Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 83-87| Available Online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: http://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2380.83-87

## PERLINDUNGAN HUKUM ANAK NAKAL DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA
I Made Dharma Putra, I Nyoman Putu Budiartha, A. A. Sagung Laksmi Dewi Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Anak  merupakan bagian tak  terpisahkan dari  kelangsungan hidup  manusia dan kelangsungan  hidup berbangsa dan  bernegara.  Dewasa  ini  kenakalan  dan  kejahatan  yang  dilakukan  anak  terus  mengalami  kenaikan  seperti penyalahgunaan  narkotika,  perampokan,  pencurian  dan  pemerkosaan,  perusakan  barang  dan  lain  sebagainya. Ketika  kenakalan  yang  dilakukan  oleh  anak  bahkan  berujung  pada  tindak  pidana  tentunya  hal  tersebut  sangat meresahkan  masyarakat.  Adanya  Perlindungan  Hukum  Anak  Nakal  dalam  sanksi  pidana  tentunya  sangat diinginkan  untuk  kepentingan  terbaik  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.    Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  atau  yang  disebut  juga  dengan  istilah  penelitian  kepustakaan dengan  mengkaji  studi  dokumen  dengan  menggunakan  data  sekunder  yakni  undang-undang,  teori  hukum, pendapat  para  ahli  dan  lain  sebagainya.  Hasi  penelitian  ini  yaitu,  bahwa  proses  pemeriksaan  perkara  pidana terhadap anak nakal dan dimulai penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pengadilan dan penempatan di  balai  Pemasyarakatan  harus  memperhatikan  hak-hak  anak,  serta  perlindungan  hukum  anak  nakal  dalam penjatuhan sanksi pidana dimana perlindungan anak bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap anak yang berhadapan  dengan  hukum.  Dalam  hal  ini  penyidik  khusus  Anak,  Penyidikan  dengan  suasana  kekeluargaan, Penyidik  tidak  menggunakan  atribut  dinas,  Tugas  melaksanakan  kebhinekaan,  Kerahasiaan  anak  dan Penangkapan tentunya harus meletakkan Keadilan Restoratif, dan Jatuhnya Sanksi Pidana terhadap Anak harus didasarkan  pada  Kebenaran,  Keadilan  dan  Kesejahteraan  Anak.  Sehingga  Aparat  Penegak  Hukum  baik Kepolisian  sebagai  Penyidik,  Jaksa  Penuntut  Umum,  dan  Hakim  Anak  dengan  berlakunya  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
Kata kunci: Pidana; Jaksa; Penyidik

## Abstract
Children are an inseparable part of human survival and the survival of the nation and state. Today delinquency and  crimes  committed  by  children  continues  to  increase,  such  as  narcotics  abuse,  robbery,  theft  and  rape, destruction  of  property  and  so  on.  When  delinquency  committed  by  children  even  leads  to  criminal  acts,  of course  this  is  very  disturbing  for  the  community.  The  existence  of  legal  protection  for  naughty  children  in criminal sanctions is of course very desirable for the best interests of children who are in conflict with the law. The method used in this research is normative legal research or what is also called the term library research by examining  document  studies  using  secondary  data,  namely  laws,  legal  theory,  expert  opinion  and  so  on.  The result  of  this  research  is  that  the  process  of  examining  criminal  cases  against  delinquents  and  starting investigations, arrests, detention, prosecution, trials and placement at the correctional center must pay attention to  children's  rights,  as  well  as  legal  protection  of  delinquents  in  imposing  criminal  sanctions  where  child protection aims to provide guarantees for children in conflict with the law. In this case, special investigators for children, investigations with a family atmosphere, investigators do not use service attributes, duties to carry out diversity,  child  secrecy  and  arrest  must  of  course  put  Restorative  Justice,  and  the  fall  of  criminal  sanctions against children must be based on truth, justice and child welfare. So that Law Enforcement Apparatus both the Police  as  Investigators,  Public  Prosecutors,  and  Child  Judges  with  the  enactment  of  Law  Number  11  of  2012 concerning the Juvenile Justice System.
Keywords: Criminal; Prosecutor; Investigator

## I. PENDAHULUAN
Anak  adalah  bagian  yang  tidak  dapat  terpisahkan  dari  keberlangsungan  hidup  manusia  dan keberlangsungan  sebuah  bangsa  dan  Negara ( Sahlan et  al.,  2016 ).  Dalam  konstitusi  Indonesia,  anak
memiliki  peran strategis yang  secara tegas dinyatakan bahwa  negara  menjamin  hak  setiap  anak  atas kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  serta  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.  Oleh  karena  itu,  kepentingan  terbaik  bagi  anak  patut  dihayati  sebagai  kepentingan terbaik  bagi  kelangsungan  hidup  umat  manusia.  Konsekuensi  dan  ketentuan  Pasal  28B  UUD Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  perlu  ditindaklanjuti  dengan  membuat  kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.
Kenakalan yang dilakukan anak sudah sampai pada tahap yang membahayakan dan mengarah pada  perbuatan  yang  melanggar  hukum  atau  tindak  pidana.  Banyak  faktor  yang  mempengaruhi kenakalan pada anak, mulai  dari  kehidupan  dalam  rumah  tanggal  sampai dengan  kehidupan  sosial bermasyarakat.
Penyimpangan,  pelanggaran,  maupun  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  disebabkan oleh  berbagai  faktor  antara  lain  berkembang  pesatnya  teknologi  informasi  global,  gaya  hidup  ala kebarat-baratan  serta  kurangnya  perhatian,  pengawasan  dan  bimbingan  keluarga  maupun  orang- orang  yang  dekat  dengan  anak.  Dewasa  ini  kenakalan  dan  kejahatan  yang  dilakukan  anak  terus mengalami peningkatan seperti penyalahgunaan narkotika, perampokan, pencurian dan pemerkosaan, perusakan  barang  dan  sebagainya.  Fakta-fakta  sosial  yang  belakangan  ini  terjadi  dalam  kehidupan bermasyarakat  adalah  permasalahan  yang  terkait  anak,  dimana  dalam  kehidupan  sosial  yang  sangat dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  tersebut,  kita  dihadapkan  lagi  dengan  permasalahan  penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana.
Bentuk  perlindungan  khusus  bagi  anak  delinquent  menurut  Pasal  64  Ayat  2  UU  No.  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  anak  dilakukan  melalui  perlakuan  secara  manusiawi  sesuai martabat  dan  hak  anak,  petugas  pendamping  khusus,  penyediaan  saran  dan  prasarana  khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan  pencatatan terus  menerus  terhadap  perkembangan  anak,  jaminan  untuk  mempertahankan  hubungan  dengan orang  tua  atau  keluarga,  dan  perlindungan  dari  pemberitaan  identitas  melalui  media  masa  untuk menghindari labelisasi.  Perlindungan  anak  merupakan  suatu  usaha  untuk  menciptakan  suatu  kondisi dan  situasi  yang  memungkinkan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  anak  secara  manusiawi  positif. “perlindungan anak juga merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat”.
Berdasarkan pengaruh dari  keadaan  sekitarnya maka  tidak jarang anak  ikut  melakukan tindak pidana. Untuk mengatasi hal itu dibuatlah peraturan yang mengatur tentang hak anak. Jadi perlakuan hukum  pada  anak  nakal  sudah  sepantasnya  menjadi  perhatian  serius  dikarenakan  anak  adalah  masa depan bangsa. Kemajuan suatu bangsa  akan  dapat dilihat  dari tingkat  kesejahteraan  anak  – anaknya sebagai generasi penerus bangsa.
Dalam  kenyataannya  dalam  penjatuhan  sanksi  pidana  bagi  anak  perlindungan  hukum  masih kurang mendapat perhatian seperti hak-hak anak yang meliputi, hak untuk penempatannya dipisahkan dari  orang  dewasa,  hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  dan  pemberitaan  identitas  untuk menghindari labelisasi, dan hak untuk upaya rehabilitasi.
Penelitian  terdahulu  juga  telah  dikemukakan  oleh  ( Bilher  Hutahaean,  2013 )  menyimpulkan bahwa  anak  yang  masih  berumur  15  tahun,  didakwa  melakukan  perbuatan  sebagaimana  diatur  dan diancam  pidana  dalam  Pasal  363  ayat  (1)  Pasal  65  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  KUHP.  Hakim  menjatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya sebagaimana mestinya.  Putusan  tersebut  tidak  mencerminkan  kepastian  hukum  bagi  terdakwa  serta  tidak mengedepankan pemidanaan sebagai ultimum remidium.
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  Adapun  beberapa  rumusan  masalah  yang  penulis  dapat dirumuskan  yaitu:  1).  Bagaimanakah  proses  pemeriksaan  perkara  pidana  terhadap  anak  nakal  dan Bagaimanakah  perlindungan  hukum  anak  nakal  dalam  penjatuhan  sanksi  pidana.  Tujuan penelitian  ini  adalah untuk mengetahui  proses pemeriksaan perkara pidana terhadap anak nakal dan untuk mengetahui perlindungan hukum anak nakal dalam penjatuhan sanksi pidana.

## II. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yang disebut juga dengan  istilah  penelitian  kepustakaan.  Penelitian  hukum  normatif  dengan  mengkaji  studi  dokumen dengan  menggunakan  data  sekunder  yakni  undang-undang,  teori  hukum,  pendapat para ahli dan lain sebagainya.  Dalam hal  ini  undang-undang  yang  di gunakan peneliti  adalah  UU  No.  11  tahun
2012  tentang  perlindungan  anak, UU  No.  4  tahun  1979  tentang  kesejahteraan  anak,  UU  No.  39 tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  dan  lain  sebagainya.  Penelitian  ini menggunakan  bahan hukum  yang  diperoleh  dari  penelitian  kepustakaan,  yaitu :  1.  Bahan  Hukum  Primer  Adapun  bahan hukum  primer  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  bahan  hukum  yang  bersumber  dari peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  pokok  permasalahan  yang  dibahas;  2.  Bahan Hukum  Sekunder  Sumber  bahan  hukum  sekunder  adalah  sumber  bahan  hukum  yang  memberikan penjelasan terhadap bahan hukum  primer, seperti literatur, artikel, hasil-hasil penelitian, dan lain-lain yang  relevan  dengan  penelitian  ini  dan  dapat  mendukung  bahan  hukum  primer;  3.  Bahan  Hukum Tersier,  yang  dimaksud  dengan  bahan  hukum  tersier  adalah  bahan  hukum  yang  dapat  memberikan penjelasan thdp bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya seperti : kamus Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana terhadap Anak Nakal
Mahkamah  Konstitusi  (MK)  melalui  putusan  MK  No.  1/PUU-VIII/2010  memutuskan  bahwa  batas usia anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Dalam pertimbangannya, mahkamah menilai perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan dan hak untuk tumbuh dan berkembang. Usia maksimal 12 tahun sebagai  batas  usia  pertanggungjawaban  hukum  bagi  anak  telah  diterima  dalam  praktik  sebagian negara-negara.  Dalam  proses  penyidikan  kepada  anak  terhadap  tindak  pidana  yang  dilakukannya adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan  perlakuan  khusus  tersebut  berupa  perlindungan  hukum  agar  anak  tidak  menjadi  korban  dari penerapan  hukum  yang  salah  yang  dapat  menyebabkan  penderitaan  mental,  fisik  dan  sosialnya ( Sufriyatna, 2012 ).
Adapun  proses  pemeriksaan  pidana  kepada  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  adalah dilakukan  oleh  penyidik  anak.  Penyidik  anak  dalam  hal  ini  adalah  penyidik  yang  ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Disamping  hal  tersebut  diatas  perlu  juga diperhatikan  mengenai  kenyamanan  psikologis  anak  dalam  penanganan  anak  yang  berhadapan dengan  hukum,  misalnya  pemeriksaan  di  tingkat  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan  maupun eksekusi pidana dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik ( Prinst, 1997 ).
Kemudian dalam penanganannya juga dilakukan dengan memperhatikan asas restoratif. Dalam hal  ini  diberlakukannya  pengalihan  proses  peradilan  anak  atau  yang  disebut  dengan  diversi.  Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua, korban atau orang tua, pembimbing  kemasyarakatan,  dan  pekerja  sosial  Profesional  berdasarkan  pendekatan  keadilan restorative  ( Tarigan,  2015 ).  Suatu  perbuatan  dikatakan  melawan  hukum  apabila  orang  tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum ( Candra, 2013 ).
Tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  seorang  anak  harus  dilihat  dan  dipahami  sebagai  suatu gejala sosial, artinya kita tidak boleh memberikan suatu pandangan bahwa anak itu jahat karena dalam melakukan tindak pidana kita harus memahami dan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada mereka.  Oleh  karena  itu  pendekatan  yuridis  kepada  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  hendaknya lebih  mendekatkan  pada  persuasif,  edukatif,  psikologis,  yang  berarti  sejauh  mungkin  menghindari proses  hukum  yang  semata-mata  bersifat  menghukum,  menjatuhkan  mental  (degradasi  mental)  dan menghadapi  stigmatisasi  yang  dapat  menghambat  perkembangan  dan  kematangan  yang  wajar  pada anak.
Sanksi tindakan terhadap anak yang  melakukan  tindak pidana itu lebih menitik beratkan  pada kesejahteraan  anak  itu  sendiri  dan  pada  kepentingan  masyarakat  secara  keseluruhan.  Kata  “Pidana” berarti  hal  yang  “dipidanakan”,  maka  unsur  “hukuman”  sebagai  suatu  pembahasan  termasuk  dalam kata “pidana”.
Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  adalah  anak  yang  disangka,  didakwa,  atau  dinyatakan terbukti bersalah melawan hukum, dan memerlukan perlindungan  hukum.  Perlindungan anak dapat mempunyai  arti  sebagai  usaha  perlindungan  hukum,  yang  diberikan  terhadap  subyek  hukum  dalam bentuk  perangkat  hokum  ( Nurmala,  2018 ).  Dengan  kata  lain  perlindungan  hukum  sebagai  suatu gambaran  dari  fungsi  hukum,  yaitu  konsep  dimana  hukum  dapat  memberikan  suatu  keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. ( Gosita, 1992 ) mengemukakan bahwa “kepastian
hukum  perlu  diusahakan  demi  kelangsungan  kegiatan  perlindungan  anak  dan  mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak”.

## 2. Perlindungan  Hukum  Anak  Nakal  dalam  Penjatuhan Sanksi Pidana
Perlindungan  hukum  terhadap  anak  menyangkut  semua  aturan  hukum  yang  berlaku  berupa perlindungan  dari  kesalahan  penerapan  peraturan  perundang-undangan  yang  diberlakukan  terhadap dirinya.  Sebagai  bagian  masyarakat  yang  mempunyai  keterbatasan  secara  fisik  dan  mentalnya,  anak memerlukan  perlindungan  dan  perawatan  khusus,  yang  dibedakan  dengan  orang  dewasa. Perlindungan dan perawatan khusus dalam Peradilan anak hendaknya harus memastikan jaminan:
1. Anak tidak terputus hubungannya dengan orang tua.
2. Anak tidak terputus hak pendidikan, kebudayaan, dan pemanfaatan waktu luang.
3. Anak  memperoleh  kebutuhan  hidup  yang  memadai  sehingga  tidak  mengganggu  tumbuh kembangnya.
4. Anak memperoleh layanan kesehatan.
5. Anak terbebas dari kekerasan dan ancaman kekerasan.
6. Tidak menimbulkan trauma psikis.
7. Tidak boleh ada stigmasi dan labelisasi pada anak- anak.
8. Tidak  boleh  ada  publikasi  pengungkapan  identitas  pada  anak  yang berkonflik dengan hukum.
Menurut Pasal 28 D ayat 2, dimana setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan dalam  UUD ini  memang  tidak  secara  langsung  terkait  dengan  anak  berkonflik  hukum,  tetapi  secara  umum menegaskan  perihal  hak-hak  dan  perlindungan  anak-  anak.  Ketentuan  dalam  UUD  ini  kemudian dipertegas dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 58 ayat 1 yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental,  penelantaran,  perlakuan  buruk,  dan  pelecehan  seksual  selama  dalam  pengasuhan  orang  tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut”
Beberapa  faktor  yang  dapat  menghambat  pengembangan  hak-hak  ANAK  dalam  peradilan pidana  adalah  kurangnya  pengertian  yang  tepat  mengenai  usaha  pembinaan,  pengawasan,  dan pencegahan  yang  merupakan  salah  satu  usaha  dalam  perlindungan  anak.  Dalam  hal  ini  pemerintah dan  masyarakat  harus  berusaha  memperluas  usaha-usaha  nyata  dalam  menyediakan  fasilitas  bagi perlindungan anak.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  permasalahan  dalam  penelitian  tersebut,  maka  ditarik  simpulan sebagai  berikut:  pertama  proses  pemeriksaan  perkara  pidana  terhadap  anak  nakal  dan  dimulai penyidikan,  penangkapan,  penahanan,  penuntutan,  pengadilan  dan  penempatan  di  balai Pemasyarakatan harus memperhatikan hak-hak anak seperti selalu mengupayakan diversi pada setiap tahapan pemeriksaan perkara pidana. Kedua perlindungan hukum anak nakal dalam penjatuhan sanksi pidana  dimana  perlindungan  anak  bertujuan  untuk  memberikan  jaminan  terhadap  anak  yang berhadapan  dengan  hukum.  Mulai  dari  tingkat  penyidikan,  penuntutan  umum  dan  pada  proses peradilan.  Dimana  proses  penyidikan  harus  dilakukan  oleh  penyidik  anak,  penuntutan  umum dilakukan oleh penuntut umum anak dan dalam persidangan harus dilakukan oleh hakim anak.

## 2. Saran
Diharapkan  kepada  aparat  penegak  hukum  baik  itu,  Polisi  sebagai  penyidik,  Jaksa  sebagai  penuntut umum,  dan  Hakim  anak  agar  memperhatikan  ketentuan  aturan  yang  diberlakukan  kepada  anak. Dengan  berlakunya  UU  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  anak, yang mengatur tentang diversi  dan  restoratif  maka  penyidik,  penuntut  umum  dan  hakim  anak,  harus  mengupayakan  diversi terhadap perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Bilher  Hutahaean.  (2013).  Penerapan  Sanksi  Pidana  bagi  Pelaku  Tindak  Pidana  Anak. Jurnal Yudisial , 6 (1), 64–79. Candra,  S.  (2013). Perumusan  Ketentuan  Pidana  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  di Indonesia . 3 (3), 111–129. Gosita, A. (1992). Masalah Perlindungan Anak . Sinar Grafika. Nurmala,  L.  D.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Pendidik. Gorontalo  Law  Review , 1 (1), 67. Prinst, D. (1997). Hukum Anak Indonesia . PT. Citra Aditya Bakti.
Sahlan, F. N., Wibhawa, B., &  Irfan, M. (2016). Bimbingan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai  Pemasyarakatan  Bandung  Di  Tinjau  Dari  Relasi  Pertolongan. Prosiding  Penelitian  Dan Pengabdian Kepada Masyarakat , 3 (3), 311.
Sufriyatna,  R.  (2012).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Penerapan  Hak-Hak  Terdakwa  Anak  dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Dihubungkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997 Tentang Pengadilan Anak. Syiar Hukum , 14 (1), 289–303.
Tarigan,  F.  A.  .  (2015).  Upaya  Diversi  Bagi  Anak  dalam  Proses  Peradilan. Lex  Crimen , 4 (5),  104– 112.