## POLITIK HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Politics Law Environment in Indonesia by Law Number 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management
Dani Amran Hakim Universitas Diponegoro, Semarang email: daniamranhakim@yahoo.com

## abstract
The  legal  political  environment  in  Indonesia  in  terms  of  protection, management  and  control  of  environmental  pollution  in  Indonesia  and  to investigate  the  implementation  of  environmental  pollution  control  and  law enforcement in Indonesia. the results of the study stated that the renewal law of  Environmental  management  is  influenced  by  a  variety  of  development changes  occurring  in  society,  such  as  the  influence  of  the  era  of democratization,  industrialization,  advancement  of  science  and  technology and  the  rise  of  the  welfare  demands  of  various  parties.  Political  aspects contained  in  the  politics  of  Law  Number  32  of  2009  on  the  protection  and management  of  the  environment  has  not  been  run  in  accordance  with  the legal political objective, because there are natural resources that can not be utilized  for  the  prosperity  and  welfare  of  the  people.  It  is  also  still  a  lot  of water  pollution,  air  pollution,  deforestation  and  other  actions  of  the  parties who  damage  the  environment.  It  is  necessary  to  implement  environmental management  to  preserve  the  environment  and  develop  skills  which  are harmonious, consistent and balanced in order to support the implementation of  the  development  of  environmentally  sustainable.  Law  enforcement agencies in understanding the perceived environmental legal system are still experiencing  difficulties.  Lack  of  understanding  of  the  law  enforcement officers will cause rules is formed in one unified national legal system will deviate from the direction of the political objectives of the law. The need for clear law enforcement for the doer / destroyer of the environment in order to create  a  deterrent  effect  and  between  3  penalties  (criminal,  civil  and administrative) is not overlapping. Law enforcement difficult because of the difficulty of proving and determining the standard criteria of environmental damage.
Keywords: Legal  Politic,  Environment,  The  Act  Number  32  years  2009  on The Protection and Environmental Management

## abstrak
Politik hukum lingkungan di Indonesia dalam hal perlindungan, pengelolaan dan  pengendalian  pencemaran  lingkungan  hidup  di  Indonesia  serta  untuk mengetahui  pelaksanaan  pengendalian  pencemaran  lingkungan  hidup  dan penegakan  hukumnya  di  Indonesia.  Hasil  penelitian  tersebut  menyatakan bahwa  pembaharuan  undang-undang  pengelolaan  Lingkungan  Hidup dipengaruhi  oleh  berbagai  perkembangan  perubahan  yang  terjadi  di  dalam masyarakat  seperti  misalnya  pengaruh  era  demokratisasi,  industrialisasi, kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan  semakin  maraknya  tuntutan kesejahteraan  dari  berbagai  pihak.  Aspek  politik  yang  dikandung  dalam politik hukum Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  belum  berjalan  sesuai  dengan  tujuan politik  hukumnya,  karena  sumber  daya  alam  yang  ada  belum  dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Selain  itu  juga  masih  banyak  terjadi  pencemaran  air,  polusi  udara, pembalakan  hutan  dan  perbuatan  lain  para  pihak-pihak  yang  merusak lingkungan. Maka perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan  dan  mengembangkan  kemampuan  lingkungan  hidup  yang serasi,  selaras  dan  seimbang  guna  menunjang  terlaksananya  pembangunan yang  berkelanjutan  yang  berwawasan  lingkungan  hidup.  Penegak  hukum dalam  memahami  sistem  hukum  lingkungan  dirasakan  masih  mengalami kesulitan.  Kurangnya  pemahaman  para  aparat  penegak  hukum  akan menimbulkan  tatanan  yang  terbentuk  dalam  satu  kesatuan  sistem  hukum nasional  akan  menyimpang  dari  pada  arah  tujuan  politik  hukum.  Perlunya penegakan  hukum  yang  jelas  bagi  para  pelaku/perusak  lingkungan  hidup agar  menimbulkan  efek  jera  dan  di  antara  3  sanksi  (pidana,  perdata  dan administrasi) tersebut tidak  adanya  tumpang  tindih.  Penegakan  hukum  sulit dilakukan  oleh  karena  sulitnya  pembuktian  dan  menentukan  kriteria  baku tentang kerusakan lingkungan.
Kata Kunci: Politik Hukum, Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

## A. Pendahuluan
Pengendalian  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  terkait  erat  dengan kesejahteraan  rakyat  suatu  negara.  Melalui  pengendalian  dan  pengelolaan lingkungan  hiduplah  (di  mana  sumber  daya  alam  ada  di  dalamnya) kesejahteraan  rakyat  hendak  diwujudkan.  Bagi  negara  yang  mengklaim
sebagai  negara  kesejahteraan  ( welfare  state ),  menjadikan  kesejahteraan rakyat  sebagai  tujuan  negara  atau  hidup  bernegara.  Segala  aktivitas penyelenggaraan negara diorientasikan pada upaya mencapai dan memenuhi kesejahteraan rakyat tersebut.
Selama  lebih  dari  satu  dasawarsa  masalah-masalah  yang  berkenaan dengan pencemaran lingkungan hidup manusia telah mendapatkan perhatian yang  sangat  serius  dari  masyarakat  internasional.  Masalah-masalah  seperti ledakan  penduduk,  meningkatnya  jumlah  kaum  miskin,  menderasnya  arus urbanisasi,  terlantarnya  tanah-tanah  pedesaan,  dan  pembangunan  industri yang  tidak  mengindahkan  ketahanan  sumber-sumber  daya  alam  telah memprihatikan  banyak  kalangan  seperti  kaum  politisi,  intelektual,  tokoh- tokoh  masyarakat,  dan  para  kritisi  pembangunan.  Dalam  berbagai kesempatan  pertemuan  internasional rasa  prihatin  yang  sangat  beralasan  itu sempat dituangkan ke dalam deklarasi-deklarasi 1 politik penting yang dapat dipandang  sebagai  kritik  terhadap  gaya-gaya  pembangunan  yang  tidak mempedulikan tuntutan-tuntutan keseimbangan ekologis. 2 Dalam perkembangannya  sampai  hari  ini  pun  paradigma  pembangunan  yang berkelanjutan yang dideklarasikan oleh para kaum politisi, kaum intelektual, dan  pemerhati  lingkungan  di  dunia  tersebut  tidak  dijalankan  sesuai  dengan apa  yang  telah  disepakati  bersama-sama  tersebut  bisa  dibilang  mengalami kegagalan.  itu  bisa  dilihat  dari  kerusakan  lingkungan  (dampak  dari  gas rumah  kaca,  semakin  panasnya  bumi,  dan  perubahan  iklim)  yang  terjadi diseluruh dunia termasuk di Indonesia.
Berdasarkan  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit dinyatakan bahwa salah satu tujuan pendirian negara dan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan  kesejahteraan  umum.  Untuk  mencapai  kesejahteraan  umum tersebut,  UUD  1945  memberikan  kepada  negara  hak  ekslusif  untuk menguasai  lingkungan  hidup  dan  sumber  daya  alam,  yang  dalam  literatur hukum  dikenal  dengan  hak  menguasai  negara.  Integrasi  lingkungan  hidup dan  sumber  daya  alam,  hak  menguasai  negara  dan  kesejahteraan  rakyat sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  33  ayat  3  UUD  1945  yang  menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat”.
1 Salah satu deklarasi tersebut ialah Tahun 1992 merupakan puncak dari proses politik, yang akhirnya  pada  Konferensi  Tingkat  Tinggi  (KTT)  Bumi  di  Rio  de  Janerio,  Brazil  (1992), KTT  Pembangunan  Berkelanjutan  di  Johannesburg  (2002)  paradigma  pembangunan berkelanjutan diterima sebagai sebuah agenda politik pembangunan untuk semua negara di dunia. Lihat juga A. Sonny Keraf, , Etika Lingkungan Hidup , (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 190.
2 Abdul Hakim G. Nusantara, Politik Hukum Indonesia , (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Cetakan Pertama, 1988), hlm. 131.
Muhammad Hatta menerjemahkan hak menguasai negara sebagai hak negara untuk membuat aturan guna melancarkan kehidupan ekonomi. 3
Berdasarkan  hak  menguasai  negara  tersebut,  negara  Indonesia  telah menetapkan  berbagai  kebijakan  dan  regulasi  sebagai guidance dan legal baseline dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam dalam rangka mewujudkan  kesejahteraan  rakyat.  Dalam  kenyataannya,  pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia masih menghadapi problem yang sama yaitu adanya  benturan  antara  berbagai  peraturan  perundang-undangan,  terutama antara  undang-undang  sektoral  terkait  sumber  daya  alam  (yang  lebih berorientasi  pada  pemanfaatan  sumber  daya  ekonomi  dan  undang-undang lingkungan  hidup  (yang  dianggap  terlalu  menekankan  pada  aspek perlindungan  lindungan  hidup).  Akibatnya,  pengelolaan  dan  pengendalian lingkungan hidup di bawah kontrol  pemerintah melalui ketentuan peraturan perundang-undangan  sebagai umbrella  provision belum  mampu  mencapai tujuan  pengelolaan  lingkungan  hidup,  terwujudnya  kelestarian  fungsi lingkungan hidup dan tercapainya kesejahteraan rakyat.
Untuk menjamin adanya kepastian hukum agar masyarakat memunyai kesadaran  untuk  turut  serta  dalam  melestarikan  lingkungan  mereka, pemerintah  telah  menyiapkan  perangkat  hukum  khususnya  hukum lingkungan  untuk  menjerat  para  pencemar  dan  perusak  lingkungan  hidup. Undang-Undang  yang  dimaksud  adalah  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup (UULH ) serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun  1997  tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UUPLH)  dan  telah disempurnakan dengan Undang-Undang yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup  (UUPPLH).  Keberadaan  undang-undang  ini  diharapkan  dapat menjadi  bahan  acuan  bagi  aparat  penegak  hukum  untuk  menindak  pihak- pihak  yang  telah  sengaja  atau  tidak  sengaja  telah  melakukan  pencemaran lingkungan.  Para  penegak  hukum  dapat  menyelesaikan  kasus-kasus  tindak pidana  lingkungan  yang  terjadi,  khususnya  masalah  pencemaran  air  oleh limbah industri yang sering marak terjadi terutama di kota-kota besar.
Praktik Good Environmental Governace 4 dalam beberapa tahun ini di Indonesia  menjadi  sorotan  publik.  Kerusakan  lingkungan  dan  menurunnya
3 Roeslan  Abdulgani, Aktualisasi Pemikiran Bung Hatta tentang Demokrasi Ekonomi dalam Sri  Edi  Swasono, Bung  Hatta  Bapak  Kedaulatan  Rakyat ,  (Jakarta:  Yayasan  Hatta,  2000), hlm.  262-263,  sebagaimana  dikutip  oleh  Mujibussalim, Perlindungan  Hukum  Terhadap Sumber Daya Alam Berkaitan Dengan Peraturan Perlindungan Hutan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah , Disertasi, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2008), hlm. 89-90.
4 Good Governance menurut UNDP ( United Nations Development Programme ) adalah suatu konsensus  yang  dicapai  oleh  pemerintah,  warga  negara,  dan  swasta  bagi  penyelenggaraan pemerintah dalam suatu negara. Dalam banyak hal Good Governance diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. Elemen dasar dari Good Governance adalah pembangunan yang  keberlanjutan,  kaitannya  di  sini  dalam  keberlanjutan  pembangunan  maka  perlu
kualitas  lingkungan  seringkali  dihubung-hubungkan  bahkan  sering dinyatakan  bahwa  penyebabnya  adalah  adanya Environmental  Governace yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  semestinya. Kondisi  ini  sebagai  akibat  dari  penyelengaraan corporate  governance yang tidak memenuhi standar pengelolaan suatu institusi atau perusahaan.
Penyimpangan  ini  ditandai  dengan  lemahnya  penegakan  hukum, pengadilan  yang  tidak  mandiri,  dan  budaya  KKN  dalam  aparatur  birokrasi, dan  kurang  maksimalnya  peran  masyarakat. 5 Dalam  penjelasan  umum UUPLH  dinyatakan  bahwa  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat merupakan  hak  asasi  dan  hak  konstitusional  bagi  setiap  warga  negara Indonesia.  Oleh  karena  itu,  negara,  pemerintah,  dan  seluruh  pemangku kepentingan  berkewajiban  untuk  melakukan  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  dalam  pelaksanaan  pembangunan  berkelanjutan  agar lingkungan  hidup  Indonesia  dapat  tetap  menjadi  sumber  dan  menunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.
Maka  dari  itu  politik  hukum  lingkungan  dalam  penerapannya  di Indonesia  bertujuan  untuk  melindungi  serta  mengelola  lingkungan  hidup dengan  baik.  Dengan  adanya  kebijakan  hukum  perlindungan,  dan pengelolaan  lingkungan  hidup  maka  pemanfaatan  sumber  daya  alam  tidak menjadi  pengurasan  sumber  daya  alam. 6 Pencemaran  lingkungan  hidup dapat  dikendalikan  dengan  baik.  Berdasarkan  uraian  latar  belakang  yang telah  disampaikan,  maka  rumusan  masalah  dalam  penulisan  ini  adalah;  1) Bagaimanakah  politik  hukum  lingkungan  di  Indonesia  dalam  hal perlindungan,  pengelolaan  dan  pengendalian  pencemaran  lingkungan  hidup di  Indonesia?  2)  Bagimanakah  pelaksanaan  pengendalian  pencemaran lingkungan hidup dan penegakan hukumnya di Indonesia?

## B. Pembahasan
1. Politik  Hukum  Lingkungan  Hidup:  Perlindungan,  Pengelolaan  dan Pengendalian  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  Menurut  UUPLH
2009
diterapkan  keberlanjutan  lingkungan  atau  yang  disebut Good  Enviromental  Governance . Dengan dilaksanakannya tata kelola pemerintahan yang baik akan memastikan pelaksanaan pembangunan  yang  berorientasi  lingkungan  telah  benar-benar  terlaksana.  Adanya Good Enviromental  Governance dapat  memastikan  bahwa  pelaksanan  pembangunan  yang berorientasi  perlindungan  dan  pemeliharaan  lingkungan  akan  dilaksanakan.  Lihat  di  Adi Prasetio, Good Governance dan Pembangunan Berkelanjutan; Meretas Pemikiran Naya: 37 Tahun  Masa  Pengabdian  Prof.  Suma  Tjahja  Djajadiningrat,  Ph.D.  ICSD  &  SDM  ITB,
(Bandung: 2009) . 5 Askin Mohammad, Hukum Lingkungan , (Jakarta: Penerbit Yayasan Peduli Energi Indonesia (YPEI), 2008), hlm. 45.
6 Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia , (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hlm. 2
Menurut  David  Kairsy,  politik  hukum  merupakan  kebijaksanaan negara untuk menerapkan hukum. 7 Teuku Muhammad Radhie mengonsepsi politik  hukum  sebagai  pernyataan  kehendak  penguasa  negara  mengenai hukum  yang  berlaku  di  wilayah  suatu  Negara  dan  mengenai  arah  ke  mana hukum  hendak  dikembangkan. 8 E.  Utrecht  memaparkan  bahwa  politik hukum adalah suatu ilmu normatif yaitu ilmu yang menentukan hal-hal yang seharusnya ada. 9 Sesuatu yang seharusnya ada dalam bentuk normatif adalah peraturan  perundang-undangan,  baik  yang  bersifat  materiil  maupun  formil. Politik  hukum  kemudian  berperan  untuk  menentukan  cara  dan  tujuan  yang hendak dicapai dalam pembuatan ataupun pelaksanaan suatu produk hukum. Sejalan  dengan  hal  tersebut  Satijpto  Rahardjo  berpendapat,  dalam  politik hukum,  maka pembangunan hukum harus  memiliki makna  ganda. Pertama, sebagai  suatu  usaha  untuk  memperbaharui  hukum  positif  sendiri,  sehingga sesuai  dengan  kebutuhan  untuk  melayani  masyarakat  pada  tingkat perkembangannya yang mutakhir. Kedua, sebagai usaha untuk memfungsionalkan  hukum  dalam  masa  pembangunan,  yaitu  dengan  cara turut mengadakan perubahan-perubahan sosial sebagaimana dibutuhkan oleh masyarakat yang sedang membangun. 10
Moh.  Mahfud  MD  menyatakan  bahwa  politik  hukum  adalah legal policy yang  akan  atau  telah  dilaksanakan  secara  nasional  oleh  Pemerintah Indonesia. Legal policy ini terdiri dari, pertama, pembangunan hukum yang berintikan  pembuatan  dan  pembaruan  terhadap  materi-materi  hukum  agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. 11 Berdasarkan  pengertian  tersebut  menurut  Moh.  Mahfud  terlihat politik  hukum  mencakup  proses  pembuatan  dan  pelaksanaan  hukum  yang dapat  menunjukkan  sifat  dan  ke  arah  mana  hukum  dibangun  dan ditegakkan. 12 Berdasarkan pengertian tentang konsepsi politik hukum di atas, dalam kajian ini politik hukum dimaksudkan sebagai kebijakan hukum yang menjadi  dasar  dari  pengelolaan  lingkungan  hidup  di  Indonesia.  Berbicara mengenai  kebijakan  hukum  tentu  UUD  1945  sebagai basic  norm menjadi rujukan pertama, termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam.
7 David  Kairsy, The  Politics  of  Law,  A  Progressive  Critique ,  (New  York:  Pantheon  Books,
1990), hlm. xi.
8 Teuku Muhammad Radhie dalam majalah PRISMA, no. 6 tahun keI-II, Desember 1973
9 Otong Rosadi dan Andi Desmon, Studi Politik Hukum: Suatu Optik Politik Hukum , Edisi II,
(Yogyakarta: PT. Thafa Media, 2013), hlm. 6.
10 Satjipto  Rahardjo, Hukum  dan  Perubahan  Sosial ,  (Yogyakarta:  Genta  Publishing,  2009), hlm. 203.
11 Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia , (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 9.
12 Ibid.
Sebelum  adanya  perubahan  kedua  dan  keempat  UUD  1945,  satu- satunya ketentuan konstitusi yang menjadi landasan hukum bagi pengelolaan lingkungan  dan  sumber  daya  alam  adalah  Pasal  33  ayat  (3),  yang  lebih banyak  ditafsirkan  sebagai  pemanfaatan  dan  ekploitasi  sumber  daya  alam dengan  justifikasi  untuk  mencapai  kesejahteraan  rakyat,  sehingga  aspek perlindungan  dan  keberlanjutan  lingkungan  dan  sumber  daya  alam  menjadi terabaikan.
Perubahan  kedua  dan  keempat  UUD  1945,  telah  memasukkan ketentuan  baru  terkait  dengan  pengelolaan  lingkungan  hidup  dan pemanfaatan sumber daya alam, yaitu Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) dan (5) UUD 1945. Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan  hidup  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan kesehatan.”  Pasal  33  ayat  4  UUD  1945  “Perekonomian  nasional diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan, kemandirian,  serta  dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan ekonomi  nasional.”  Sementara  Pasal  33  ayat  (5)  menegaskan  bahwa ketentuan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.
Dari ketentuan Pasal 28 H ayat (1), Pasal 33 ayat (3), (4) dan (5) UUD 1945,  terdapat  5  hal  penting  yang  menjadi  kebijakan  hukum  negara  dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam. a. pengelolaan  lingkungan  dan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  harus diletakkan dalam kerangka pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi  setiap  warga  negara  atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat. Dengan  kata  lain  hak  asasi  atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat tidak  dapat  dikorbankan  akibat  pelaksanaan  pembangunan  dan pemanfaatan sumber daya alam;
b. pengelolaan  lingkungan  hidup  dan  pemanfaatan  sumber  daya  alam merupakan  tanggung  jawab  negara,  di  mana  melalui  hak  menguasai negara,  negara  membuat  aturan-aturan  dan  kebijakan  pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam;
c. kesejahteraan  rakyat  menjadi  dasar  filosofis  dan  sosiologis  bagi  segala aktivitas  dan  kegiatan  pengelolaan  lingkungan  hidup  dan  pemanfaatan sumber daya alam dipergunakan bagi kesejahteraan rakyat;
d. pengelolaan  lingkungan  hidup  dan  pemanfaatan  sumber  daya  alam merupakan  sarana  untuk    mencapai  pembangunan  berkelanjutan berwawasan  lingkungan  hidup,  dalam  arti  sasaran  pengelolaan lingkungan  hidup  dan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  tidak  saja mencakup  kesejahteraan  rakyat,  melainkan  juga  aspek  keberlanjutan lingkungan hidup dan kemajuan ekonomi nasional; dan
e. adanya  pendelegasian  pengaturan  lebih  lanjut  mengenai  pengelolaan lingkungan hidup dengan undang-undang.
UUD 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan  hak  asasi  dan  hak  konstitusional  bagi  setiap  warga  negara Indonesia.  Oleh  karena  itu,  negara,  pemerintah,  dan  seluruh  pemangku kepentingan  berkewajiban  untuk  melakukan  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  dalam  pelaksanaan  pembangunan  berkelanjutan  agar lingkungan  hidup  Indonesia  dapat  tetap  menjadi  sumber  dan  penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. 13
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup merupakan  sumber  hukum  formal  tingkat  undang-undang  dalam  konteks lingkungan hidup di Indonesia. 14 Secara filosofis Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  dan  Perlindungan Hidup,  ini  memandang  dan  menghargai  bahwa  arti  penting  akan  hak-hak asasi  berupa  hak  atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  bagi  warga negara. 15
Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UUPLH)  sebagai  pengganti  UU  No.  23 Tahun  1997  membawa  perubahan  mendasar  dalam  pengaturan  pengelolaan lingkungan  hidup  di  Indonesia.  Karena  dilihat  dari  judul  UUPLH  2009 adanya  penekanan  pada  upaya  perlindungan  lindungan  hidup  yang  diikuti dengan kata pengelolaan lingkungan hidup. Padahal dari segi kaidah bahasa, dalam  kata  pengelolaan  telah  termasuk  didalamnya  kegiatan  atau  aktivitas perlindungan.  Dengan  adanya  penekanan  pada  upaya  perlindungan,  di samping  kata  pengelolaan  lingkungan  hidup,  UU  32  Tahun  2009 memberikan perhatian serius pada kaidah-kaidah pengaturan yang bertujuan memberikan  jaminan  bagi  terwujudnya  pembangunan  berkelanjutan  dan memastikan  lingkungan  hidup  dapat  terlindungi  dari  usaha  atau  kegiatan yang menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup.
Dikaitkan  dengan  pendapat  Teuku  Muhammad  Radhie  mengenai politik hukum sebagai arah (tujuan) ke mana hukum hendak dikembangkan, maka  UUPLH  menetapkan  arah  (tujuan)  kemana  hukum  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan  hidup  hendak  dikembangkan.  Menurut  Pasal  3  UU 32 tahun 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:
a. melindungi  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
13 Penjelasan  Umum  1,  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
14 Op.Cit. , Takdir Rahmadi, hlm. 50.
15 Dalam Siti Kotijah, 2011, Evaluasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 , 2009, Jurnal
Hukum No 2 Volume 18, hlm. 390.
b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
c. menjamin  kelangsungan  kehidupan  makhluk  hidup  dan  kelestarian ekosistem;
d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
f. menjamin  terpenuhinya  keadilan  generasi  masa  kini  dan  generasi  masa depan;
g. menjamin  pemenuhan  dan  perlindungan  hak  atas  lingkungan  hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
j. mengantisipasi isu lingkungan global.
Untuk  mencapai  tujuan  di  atas,  UUPLH  menetapkan  sejumlah instrumen  hukum  pencegahan  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan hidup yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Tata Ruang, Baku Mutu  Lingkungan  Hidup,  Kriteria  Baku  Kerusakan  Lingkungan  Hidup, AMDAL,  Upaya  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dan  Upaya  Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Perizinan, Instrumen Ekonomis
Lingkungan,  Peraturan  Perundang-undangan  Berbasiskan  Lingkungan Hidup,  Anggaran  Berbasiskan  Lingkungan  Hidup,  Analisis  Risiko Lingkungan  Hidup,  Audit  Lingkungan  Hidup,  dan  instrumen  lain  sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, di mana KLHS menempati posisi  puncak  dalam  pencegahan  dan  pencemaran  lingkungan  hidup. Penekanan  pada  aspek  perlindungan  lingkungan  hidup,  juga  terlihat  dari adanya dua tahapan izin yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau pelaku usaha/kegiatan  yang  terkait  dengan  pengelolaan  lingkungan  hidup  yaitu adanya  kewajiban  memperoleh  izin  lingkungan  terlebih  dahulu  sebagai syarat  untuk  mendapat  izin  usaha  dan/atau  kegiatan. Di  samping  instrumen pencegahan, juga diatur instrumen penegakan hukum (administrasi, perdata, dan  pidana)  beserta  penerapan  sanksi  administrasi,  ganti  rugi  dan  sanksi pidana.
Penetapan  UUPLH  berusaha  memastikan  adanya  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup  secara  berkelanjutan  dan  berwawasan lingkungan  hidup  sedini  mungkin  yaitu  melalui  dari  tingkat  kebijakan, rencana  dan  program  pembangunan  (KLHS),  maupun  pada  kajian lingkungan  hidup  bagi  kegiatan  atau  usaha  seperti telah  dikenal  selama  ini, melalui mekanisme AMDAL.
Selain itu, untuk mewujudkan tujuan yang telah dikemukakan di atas, UPLH,  yang  pertama  isinya  yang  disingkat  menjadi 6P,  yaitu  perencanaan, pemanfaatan,  pengendalian,  pemeliharaan,  pengawasan,  dan  penegakan
hukum, 16 untuk  melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup  dan  mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Sebagai  dasar  pijakan  dari  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup  ialah  perencanaan. 17 Dengan  perencanaan  yang  baik  dan  benar, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan dapat berjalan dengan baik pula. Begitu juga dengan pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan  hukum  bisa  baik  dan  benar  kalau  perencanaannya  juga  baik sebelumnya.
Selain  perencanaan  yang  baik  dan  benar  dalam  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup,  kita  juga  bisa  menjumpai  di  dalam  undang- undang  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan  hidup  yaitu  daya  dukung dan  daya  tampung  lingkungan  hidup  dalam  pemanfaatan  sumber  daya alam. 18 Agar  pemanfaatan  sumber  daya  alam  itu  tidak  rusak  keberlanjutan proses, fungsi, produktivitas lingkungan hidup dan keselamatan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat, harus didasarkan oleh daya dukung dan daya tampung  lingkungan  hidup  tersebut  untuk  tetap  menjaga  pelestarian  fungsi lingkungan hidup.
Dari keenam aspek penting perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPLH, ada empat (4) aspek yang memunyai  posisi  sangat  strategis,  yaitu  (a)  perencanaan  sebagai  dasar  dari semua  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup;  (b)  pengendalian yang  berisikan  berbagai  instrumen  penting  yang  menentukan  keberhasilan kita  dalam  mencapai  sasaran  utama  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup, yaitu menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;  (c)  pengawasan  sebagai  aspek  atau  faktor  penting  yang  menentukan berhasil  tidaknya  pelaksanaan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup;  dan  (d)  penegakan  hukum  sebagai  aspek  atau  faktor  paling  penting yang  menjamin  keberhasilan  pelaksanaan  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup. 19
Selain  empat  (4)  aspek  di  atas  tadi  yang  menjamin  terjaganya  daya dukung  dan  daya  tampung  lingkungan  hidup,  masih  ada  lagi  instrumen penting lainnya yang mendukung pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, yaitu pertama pengendalian dampak lingkungan hidup yang meliputi: kajian lingkungan  hidup  strategis,  tata  ruang,  baku  mutu lingkungan  hidup, kriteria  baku  kerusakan  lingkungan  hidup,  analisis  mengenai  dampak
16 Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
17 Lihat  Bab  III  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
18 Lihat  Bab  IV  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
19 Op.Cit ., A. Sonny Keraf, hlm. 254.
lingkungan  hidup,  UKL-UPL,  izin  lingkungan  hidup,  instrumen  ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan yang berbasis lingkungan hidup, anggaran yang berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup,  audit  lingkungan  hidup,  kedua  pengawasan  dan  penegakan  hukum lingkungan.
2. Pelaksanaan  Pengendalian  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  dan
Penegakan Hukumnya
a. Wewenang untuk Melakukan Pengawasan
Berdasarkan Bab XII Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bagian kesatu  mengatur  tentang  pengawasan  dalam  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup mulai Pasal 71 sampai Pasal 75. Pasal 71 ayat (1) menteri, gubernur,  atau  bupati/walikota  sesuai  dengan  kewenangannya  wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan  atas  ketentuan  yang  ditetapkan  dalam  peraturan  perundang- undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Ayat (2) menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan  kewenangannya  dalam  melakukan  pengawasan  kepada pejabat/instansi teknis  yang  bertanggung  jawab  di  bidang  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup.  Ayat  (3)  dalam  melaksanakan  pengawasan, menteri, gubernur, bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.
Instansi yang berwenang dalam melakukan pelaksanaan pengendalian lingkungan  hidup,  termasuk  dampak  lingkungan  hidup  adalah  kantor lingkungan  hidup/Bapedal  di  tingkat  Provinsi  dan  kantor  lingkungan hidup/Bapedalda  di  tingkat  Kabupaten/Kotamadya.  Kantor  lingkungan hidup/Bapedal  maupun  Bapedalda  termasuk  lembaga  teknis  daerah  yang dipimpin  oleh  seorang  kepala  dan  bertanggung  jawab  langsung  kepada gubernur  atau  bupati/walikota.  Pembiayaan  kegiatan  operasionalnya  adalah dimasukkan ke dalam APBD Provinsi atau Kabupaten/Kota masing masing, karena kedua instansi ini termasuk perangkat kerja daerah.

## b. Kewenangan Gubernur dalam Pengendalian Pencemaran Air Akibat Limbah Industri
Pada  dasarnya  kewenangan  pengendalian  pencemaran  air  di  daerah baik yang berasal dari limbah industri maupun dari sumber lain, berada pada gubernur sebagai kepala daerah tingkat I. Hal ini diatur baik dalam pasal 13 Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  Tahun  1990  tentang  pengendalian pencemaran  air  maupun  di  dalam  Pasal  18  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Pengendalian  Pencemaran  Udara.  Akan tetapi  dalam  pengendalian pencemaran  udara,  kewenangan  gubernur  adalah
melakukan koordinasi, terutama dalam hal pencemaran lintas Kabupaten/Kota. Pencemaran yang terjadi pada suatu daerah kabupaten/kota yang  berwenang  melaksanakan  pengendaliannya  dalah  Bupati/  Walikota daerah yang bersangkutan.
Tindakan-tindakan  yang  dilakukan  Gubernur  adalah:  1)  menunjuk instansi  teknis  yang  bertanggung  jawab  di  bidang  pengelolaan  lingkungan hidup di daerah. 20 Untuk melakukan inventarisasi kualitas dan kuantitas air, data  ini  digunakan  untuk  menentukan  peruntukan  air  dan  baku  mutu  air, dasar  perhitungan  daya  tampung  beban  pencemaran air  dan  dasar  penilaian tingkat pencemaran air; 2) mengidentifikasikan sumber-sumber pencemaran air 21 ;  3)  menetapkan  baku  mutu  limbah  cair  yang  lebih  ketat  dari  yang ditentukan  oleh  menteri  lingkungan  hidup  setelah  berkonsultasi  dengan menteri  lingkungan  hidup; 4)  memberikan  izin  pembuangan  limbah  cair  ke dalam air (seperi sungai, danau) yang biasanya dicantumkan dalam izin HO (Pasal 25 jo , 26 ayat (1 dan 2) PP 20 Tahun 1990). Apabila pelaku kegiatan ingin  membuang  limbah  cair  ke  tanah  permohonan  izin  harus  dimintakan kepada  menteri  lingkungan  hidup;  5)  melakukan  pengawasan  kualitas  air dengan  menunjuk  instansi  di  daerah  yang  meliputi  tugas  pemantauan  dan evaluasi  baku  mutu  limbah  cair,  pemantauan  dan  perubahan  kualitas  air, pengumpulan  dan  evaluasi  data  yang  berhubungan  dengan  pencemaran  air serta evaluasi laporan dari penanggung jawab kegiatan tentang pembuangan limbah cair dan analisisnya. 22

## c. Kewenangan Gubernur dalam Pengendalian Pencemaran Udara
Adapun  kewenangan  Gubernur  dalam  hal  pengendalian  pendemaran udara  meliputi:  1)  dapat  menentukan  baku  mutu  udara  ambien  daerah berdasarkan  baku  mutu  ambien  nasional,  bahkan  Gubernur  dapat menentukan baku mutu yang lebih ketat; 23 2) berdasarkan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No KEP.  -13/MENLH/ 3/1995, Gubernur diberi kewenangan  untuk  menetapkan  baku  mutu  emisi  yang  lebih  ketat  dari ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup,  namun penetapan  ini  harus  mengikutsertakan  pihak-pihak  yang  berkepentingan (dalam hal ini bisa berarti stakeholders , pelaku usaha maupun masyarakat); 3) Gubernur dapat menentukan baku tingkat kebisingan yang lebih ketat dari yang diatur oleh menteri negara lingkungan hidup. Dalam keputusan menteri lingkungan  hidup,  tingkat  kebisingan  bagi  insdustri  yang  diperbolehkan adalah  70  dB;  4)  Gubernur/Bupati/Walikota  berwenang  untuk  melakukan
20 Lihat Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 20 Tahun 1990.
21 Lihat Pasal 5 ayat (1) PP Nomo 20 Tahun 1990.
22 Lihat Pasal 30 PP Nomor 20 Tahun 1990.
23 Lihat Pasal 5 ayat (2) PP No. 41 Tahun 1999.
pengawasan  terhadap  pelaku  kegiatan  usaha/kegiatan  industri  yang  dibantu oleh BPLHD.

## d. Penegakan Hukum Lingkungan
Hukum  lingkungan  adalah  sebuah  bidang  hukum  yang  memiliki kekhasan  yang  oleh  Drupsteen  disebut  sebagai  bidang  hukum  fungsional ( functioneel  rechtsgebeid ),  yaitu  didalamnya  terdapat  unsur-unsur  hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata. 24 Oleh sebab itu, penegakan hukum  lingkungan  dapat  dimaknai  sebagai  penggunaan  atau  penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum  pidana,  dan  hukum  perdata  dengan  tujuan  memaksa  subjek  hukum yang  menjadi sasaran  mematuhi  peraturan  perundang-undangan  lingkungan hidup.
Penggunaan instrumen dan sanksi hukum administrasi dilakukan oleh instansi pemerintah dan juga oleh warga atau badan hukum perdata. Gugatan Tata Usaha Negara merupakan sarana hukum administrasi negara yang dapat digunakan  warga  atau  badan  hukum  perdata  terhadap  instansi  atau  pejabat pemerintah  yang  menerbitkan  keputusan  tata  usaha  negara  yang  secara formal  atau  materiil  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan lingkungan  hidup.  Penggunaan  sanksi-sanksi  hukum  pidana  hanya  dapat dilakukan  oleh  instansi-instansi  pemerintah.  Penggunaan  instrumen  hukum perdata,  yaitu  gugatan  perdata  dapat  dilakukan  oleh  warga,  badan  hukum perdata  dan  juga  instansi  pemerintah.  Namun,  jika  dibandingkan  di  antara bidang hukum, sebagian besar norma-norma hukum lingkungan termasuk ke dalam wilayah hukum administrasi. 25
Dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid II yang dinahkodai oleh Susilo Bambang  Yudhoyono  dan  Budiono  ini  upaya  untuk  melakukan  penegakan hukum  lingkungan  dan  penanganan  berbagai  kasus  lingkungan  belum menunjukkan  hasil  menggembirakan.  Pemerintah  oleh  kalangan  aktivis lingkungan  dinilai  hanya  mengurusi  masalah  politik  dan  sibuk  mengurusi partai  tanpa  ada  keberpihakan  pada  lingkungan.  Akibatnya  persoalan lingkungan, seperti kasus pencemaran Buyat, illegal loging, kebakaran hutan pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  di  sejumlah  daerah  tidak  dapat ditangani  secara  tuntas.  Kebijakan  pemerintah  yang  tidak  memihak  pada lingkungan  berakibat  pada  terjadinya  musibah  yang  terus  terjadi  secara beruntun di berbagai tempat hampir di seluruh wilayah Indonesia. Gambaran tersebut  menunjukkan  adanya  indikasi  bahwa  bekerjanya  lembaga
24 Takdir  Rahmadi, Op.  Cit., hlm . 207  atau  lihat  juga  pada  Siti  Sundari  Rangkuti, Hukum Lingkungan  dan  Kebijakan  Nasional, (Surabaya:  Airlangga  University  Press,  1996),  hlm. 30 25 Ibid., hlm . 208.
pengadilan  dan  penegakan  hukum  lingkungan  di  Indonesia  masih  amat dipengaruhi  kepentingan  politik. 26 Seperti  contoh  pada  tahun  1995  Wahana Lingkungan  Hidup  Indonesia  (WALHI)  melakukan  gugatan  melawan Departemen  Petambangan  dan  Energi  yang  menerbitkan  amdal  kepada  PT. Freeport ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UUPPLH)  mengatur  permasalahan lingkungan  sebagai  dasar  pedoman  bagi  aparat  penegak  hukum  untuk menjerat pelaku tindak pidana lingkungan dikenakan hukuman pidana sesuai aturan  yang  berlaku.  Pasal  1  angka  16,  menyatakan  definisi  perusakan lingkungan  hidup  adalah  “Tindakan  orang  yang  menimbulkan  perubahan langsung  atau  tidak  langsung  terhadap  sifat  fisik,  kimia,  dan  atau  hayati lingkungan  hidup  sehingga  melampaui  ktriteria  baku  kerusakan  lingkungan hidup”.  Rumusan  Pasal  ini  mencantumkan  kalimat  “tindakan  orang”  yang tidak  ada  di  dalam  UUPLH  sebelumnya,  sehingga  memberikan  keleluasan aparat  untuk  segera  menindak  bagi  pelaku  perusakan  lingkungan  baik  itu perseorangan maupun kelompok (perusahaan).
Pasal 1 angka 17 juga menyatakan bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah  perubahan  langsung  dan/atau  tidak  langsung  terhadap  sifat  fisik, kimia,  dan/atau  hayati  lingkungan  hidup  yang  melampaui  kriteria  baku kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian di dalam undang-undang ini, perbuatan  yang  menimbulkan  pencemaran  lingkungan  dan  atau  perusakan lingkungan  hidup  yang  dilakukan  dengan  sengaja  atau  tidak  sengaja  atau kealpaan  diarahkan  menjadi  perbuatan  tindak  pidana  yang  dalam  undang- undang ini merupakan kejahatan. 27
Sesuai  Pasal  71  ayat  (1)  Menteri,  gubernur,  atau  bupati/walikota sesuai  dengan  kewenangannya  wajib  melakukan  pengawasan  terhadap ketaatan  penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  atas  ketentuan  yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan  lingkungan  hidup;  ayat  (2)  menteri,  gubernur,  atau bupati/walikota  dapat  mendelegasikan  kewenangannya  dalam  melakukan pengawasan  kepada  pejabat/instansi  teknis  yang  bertanggung  jawab  di bidang  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup;  ayat  (3)  dalam melaksanakan  pengawasan,  menteri,  gubernur,  bupati/walikota  menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.
Di dalam Pasal 76 UUPPLH ini mengatur tentang sanksi administrasi. menteri,  gubernur,  atau  bupati/walikota  menerapkan  sanksi  administratif kepada  penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  jika  dalam  pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Sanksi administratif terdiri
26 Absori, Penegakan  Hukum  Lingkungan  Pada  Era  Reformasi, artikel  dalam  Jurnal  Ilmu Hukum, Vol. 8. No. 2, 2005, hlm. 10.
27 Lihat Pasal 97 UUPPLH.
atas;  teguran  tertulis,  paksaan  pemerintah,  pembekuan  izin  lingkungan  atau pencabutan izin lingkungan.
Pasal  80  ayat  (1)  mengatur  tentang  paksaan  pemerintah  kepada penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  yang  melanggar  izin lingkungan  berupa;  a)  penghentian  sementara  kegiatan  produksi;  b) pemindahan  sarana  produksi;  c)  penutupan  saluran  pembuangan  air  limbah atau  emisi;  d)  pembongkaran;  e)  penyitaan  terhadap  barang  atau  alat  yang berpotensi  menimbulkan  pelanggaran;  f)  penghentian  sementara  seluruh kegiatan;  g)  tindakan  lain  yang  bertujuan  untuk  menghentikan  pelanggaran dan tindakan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
Pengenaan  paksaan  pemerintah  dapat  dijatuhkan  tanpa  didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan; a) ancaman yang sangat  serius  bagi  manusia  dan  lingkungan  hidup;  b)  dampak  yang  lebih besar  dan  lebih  luas  jika  tidak  segera  dihentikan  pencemaran  dan/atau perusakannya; c) kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran atau kerusakannya ayat (2).
Pasal 87 mengatur tentang kewajiban penanggung jawab usaha untuk memberi  ganti  rugi  kepada  orang  atau  lingkungan  yang  dirugikan.  Selain korban  maka  organisasi  lingkungan  hidup  juga  dapat  meminta pertanggungjawaban  perdata  kepada  pelaku  kegiatan  usaha. 28 Akan  tetapi apabila  gugatan  tersebut  dilakukan  oleh  organisasi  lingkungan  hidup, permintaan yang dapat diajukan hanya sebatas melakukan tindakan tertentu, kecuali  biaya  atau  pengeluaran  nyata.  Sehingga  bagi  masyarakat  yang menderita kerugian akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dapat  melakukan-gugatan  secara  bersama-sama  dengan  cara  gugatan perwakilan  kelompok. 29 Hal  terpenting  dalam  melakukan  gugatan  ini, kelompok  masyarakat  dapat  menempuh  cara-cara  di  luar  pengadilan  yang dikenal dengan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa.
Bab  XIV  mengatur  tentang  Penyidikan  dan  Pembuktian.  Selain penyidik  pejabat  polisi,  pejabat  pegawai  negeri  sipil  tertentu  di  lingkungan instansi  pemerintah  yang  lingkup  tugas  dan  tanggung  jawabnya  di  bidang perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  lingkungan  hidup  diberi wewenang  sebagai  penyidik  sebagai  dimaksud  dalam  hukum  acara  pidana untuk  melakukan  penyidikan  tindak  pidana  lingkungan  hidup.  Penyidik pegawai negeri sipil berwenang antara lain : 1) melakukan pemeriksaan atas kebenaran  laporan  atau  keterangan  berkenaan  dengan  tindak  pidana  di bidang  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup;  2)  melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup;  3)  meminta
28 Lihat Pasal 92
29 Lihat Pasal 91
keterangan  dan  bahan  bukti  dari  setiap  orang  berkenaan  dengan  peristiwa tindak  pidana  di  bidang  lingkungan  hidup;  4)  melakukan  pemeriksaan  atas pembukuan,  catatan,  dan  dokumen  lain  berkenaan  dengan  tindak  pidana  di bidang  lingkungan  hidup;  5)  melakukan  penyitaan  terhadap  bahan  dan barang  hasil  pelanggaran  yang  dapat  dijadikan  bukti  dalam  perkara  tindak pidana  lingkungan  hidup;  6)  meminta  bantuan  ahli  dalam  rangka  tugas penyidikan; 7) menghentikan penyidikan; dan 8) melakukan penggeledahan terhadap  badan,  pakaian,  ruangan  atau  tempat  lain  yang  diduga  merupakan tempat  dilakukannya  tindak  pidana  atau  menangkap  dan  menahan  pelaku tindak pidana.
Adapun untuk pembuktian diatur dalam Pasal 96, alat bukti yang sah dalam  tuntutan  tindak  pidana  lingkungan  terdiri  atas;  keterangan  saksi, keterangan  ahli,  surat,  petunjuk,  keterangan  terdakwa,  alat  bukti  lain, termasuk  alat  bukti  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan. Sistem  pembuktian  yang  harus  dilakukan  penggugat  atau  aparat  penegak hukum  merupakan problem pembuktian  yang  sulit  dan  pelik  selama  ini. Karena  aparat  penegak  hukum  akan  mengalami  kesulitan  terutama  dalam masalah pembuktiannya yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat sangat teknis  untuk  menentukan  klasifikasi  ataupun  unsur-unsur  yang  harus dipenuhi  sehingga  dikatakan  sebagai  pelaku  tindak  pidana  lingkungan. Kemudian  juga  adanya  keterbatasan  pengetahuan  tentang  permasalahan, sarana,  prasarana,  dana  maupun  pemahaman  terhadap  substansi  hukum karena  rata-rata  korban  adalah  orang-orang  yang  berpendidikan  rendah  dan kondisi ekonominya lemah. Setelah melihat uraian tentang pembaharuan dan perbedaan  substansial  terhadap  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009, apakah  undang-undang  tersebut  berlaku  efektif  dalam  menanggulangi permasalahan  lingkungan  terutama  masih  sering  terjadinya  pencemaran  air oleh  limbah  industri  atau  ada  segelintir  manusia  yang  secara  sadar  masih membuang  sampah  ke  dalam  sungai,  sehingga  sungai  tersebut  menjadi kotor. 30
Efektivitas  hukum  dapat  dijelaskan  sebagai  suatu  keadaan  di  mana terjadi kesesuaian antara cita-cita yang terkandung di dalam substansi hukum dengan  realitas  berlakunya  hukum  tersebut  di  dalam  masyarakat.  Hukum dianggap  kurang  atau  tidak  efektif  apabila  terdapat  disparitas  antara  realita hukum  dan  ideal  hukum,  sehingga  hukum  tersebut  harus  dirombak  dan disusun  kembali.  Kalau  ideal  hukum  itu  mengacu  kepada  tujuan  atau  cita- cita yang terkandung di dalam isi/substansi hukum, realita hukum  mengacu kepada  pengertian  penerapan  hukum  yang  indikatornya  adalah  kesadaran dan/atau kepatuhan hukum yang tercermin dalam perilaku warga masyarakat
30 Sutrisno, Politik  Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup ,  Jurnal  Hukum  No.  3 Volume 18, 2011, hlm. 461.
tersebut.  Maka  dapat  dikatakan  bahwa  efektivitas  hukum  yang  berlaku dalam  suatu  masyarakat  tidak  terlepas  dari  konsep  kesadaran  hukum  dan atau kepatuhan hukum dari masyarakat itu sendiri. 31
Agar  dapat  berlaku  efektif,  maka  hukum  dalam  kegiatannya ditegakkan  dengan  dukungan  sanksi  baik  administrasi,  sanksi  perdata, maupun sanksi pidana. Sehingga untuk menjamin dukungan sanksi tersebut, maka  haruslah  dijalin  hubungan  harmonisasi  dan  sinkronisasi  pada  semua lintas  kehidupan  bersama,  dengan  menjadikan  satu  panduan  sebagai pedoman  berkaitan  mengenai  bagaimana  seharusnya  bertindak  dan diharapkan  bertindak.  Salah  satu  cara  efektivitas  dalam  penegakan  hukum lingkungan  adalah  dengan  menggunakan  pendekatan multi  door  system, yaitu  penggunaan  berbagai  macam  peraturan  perundang-undangan  untuk menangani kasus terkait lingkungan hidup, karena dengan penegakan hukum yang konsisten akan mengaktifkan juga instrumen pencegahan.
Masih  sering  terjadinya  pencemaran  yang  dilakukan  oleh  pihak perusahaan atau industri dan masih rendahnya ketaatan dan kepatuhan serta kesadaran  warga  masyarakat  untuk  menjaga  lingkungan  yang  bersih  dan sehat  menjadi  indikator  bahwa  penegakan  hukum  terhadap  pengelolaan lingkungan  yang  bersih  dan  sehat  belum  berjalan.  Dengan  demikian  secara implementasi  efektivitas  UUPLH  masih  rendah  hal  ini  dikarenakan penegakan  hukum  terutama  dalam  masalah  pembuktian  sulit  dilakukan  dan pengawasan  dalam  rangka  pengendalian  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup dapat  dikatakan  masih  jalan  di  tempat  walaupun  dari  aspek  politik  hukum secara substansial isi/materi hukum lingkungan tersebut telah banyak terjadi perubahan disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat. 32

## C. Penutup
Politik  hukum  lingkungan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum berjalan  sesuai  dengan  tujuan  politik  hukumnya,  karena  sumber  daya  alam yang  ada  belum  dapat  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran dan  kesejahteraan  rakyat.  Selain  itu  juga  masih  banyak  terjadi  pencemaran air,  polusi  udara,  pembalakan  hutan  dan  perbuatan  lain  para  pihak-pihak yang  merusak  lingkungan.  Pelaksanakan  pengelolaan  lingkungan  hidup untuk  melestarikan  dan  mengembangkan  kemampuan  lingkungan  hidup yang  serasi,  selaras  dan  seimbang  guna  menunjang  terlaksananya pembangunan  yang  berkelanjutan  yang  berwawasan  lingkungan  hidup. Penegak  hukum  dalam  memahami  sistem  hukum  lingkungan  dirasakan masih  mengalami  kesulitan.  Kurangnya  pemahaman  para  aparat  penegak
31 Ibid.
32 Ibid ., hlm. 462.
hukum  akan  menimbulkan  tatanan  yang  terbentuk  dalam  satu  kesatuan sistem  hukum  nasional  akan  menyimpang  dari  pada  arah  tujuan  politik hukum.  Perlunya  penegakan  hukum  yang  jelas  bagi  para  pelaku/perusak lingkungan hidup agar menimbulkan efek jera dan di antara 3 sanksi (pidana, perdata  dan  administrasi)  tersebut  tidak  adanya  tumpang  tindih.  Penegakan hukum  sulit  dilakukan  oleh  karena  sulitnya  pembuktian  dan  menentukan kriteria baku tentang kerusakan lingkungan.

## Daftar Pustaka
A. Buku:
Keraf, A. Sonny, 2010, Etika Lingkungan Hidup , Jakarta: Kompas. Nusantara,  Abdul  Hakim  G.,  1988, Politik  Hukum  Indonesia ,  Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Cetakan Pertama. Prasetio,  Adi,  2009, Good  Governance  dan  Pembangunan  Berkelanjutan; Meretas  Pemikiran  Naya:  37  Tahun  Masa  Pengabdian  Prof.  Suma Tjahja Djajadiningrat, Ph.D. Bandung: ICSD & SDM ITB . Mohammad,  Askin,  2008, Hukum  Lingkungan, Jakarta:  Penerbit  Yayasan Peduli Energi Indonesia (YPEI). Kairsy,  David,  1990, The  Politics  of  Law,  A  Progressive  Critique ,  New York: Pantheon Books. MD, Mahfud, 1998, Politik Hukum di Indonesia , Jakarta: LP3ES. Mujibussalim,  2008, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Sumber  Daya  Alam
Berkaitan Dengan Peraturan Perlindungan Hutan Dalam Pelaksanaan  Otonomi  Daerah ,  Disertasi,  Bandung:  Universitas Padjadjaran.
Rosadi, Otong dan  Desmon, Andi, 2013, Studi Politik Hukum: Suatu Optik Politik Hukum , Edisi II, Yogyakarta: PT. Thafa Media. Penjelasan  Umum  1,  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rahardjo, Satjipto, 2009, Hukum dan Perubahan Sosial , Yogyakarta: Genta Publishing. Rangkuti,  Siti  Sundari,  1996, Hukum  Lingkungan  dan  Kebijakan  Nasional, Surabaya: Airlangga University Press. Rahmadi,  Takdir,  2014, Hukum  Lingkungan  Di  Indonesia ,  Jakarta:  Raja Grafindo.

## B. Lain-lain:
Absori,  2005, Penegakan  Hukum  Lingkungan  Pada  Era  Reformasi, artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8. No. 2
Sutrisno,  2011, Politik  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup , Jurnal Hukum No. 3 Volume 18 Siti Kotijah, 2011, Evaluasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 , 2009, Jurnal Hukum No 2 Volume 18 Teuku  Muhammad  Radhie  dalam  majalah  PRISMA,  no.  6  tahun  keI-II, Desember 1973