## PENERAPAN BATAS USIA PERNIKAHAN DI DUNIA ISLAM: REVIEW LITERATURE

## Abstract
Agus Hermanto, 1
Habib Ismail, 2 Mufid Arsyad, 3 Rahmat 4
1 Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. email: gusher.sulthani@radenintan. ac.id 2,3,4 Institut Agama Islam Ma’arif NU (IAIM NU) Metro Lampung. email: habibismail65@gmail.com dahlaniamnu@gmail.com
Background. The  application  of  Islamic  family  law  has  differences  in Islamic  countries.  The  differences  stem  from  the  interpretation  and understanding  of  the  relationship  between  Islam  and  the  state  (din  wa siyasah),  the  ideological  basis  of  the  state,  the  Islamic  style  of  the mainstream  Muslim  population,  traditions  and  socio-cultural  realities, and their respective historical backgrounds.
Aim. This  library  research  article  review  uses  a  philosophical  and sociological approach in each country which sets the minimum age limit for  marriage  to  examines  the  comparison  of  Islamic  family  law  in  the Islamic world.
Results. The existence of Islamic family law in the world as positive law has different forms. There are three categories of countries based on the adopted  family  law;  1)  Countries  that  apply  traditional  family  law. Countries that fall into this category are Saudi Arabia. Yemen, Kuwait, Afghanistan, Mali, Mauritania, Nigeria, Sinegal, Somalia. 2) Countries that  apply  secular  family  law.  Included  in  this  category  are  Turkey, Albania, Tanzania, the Muslim minority of the Philippines. 3) Countries that  implement  the  updated  family  law.  countries  in  the  category  of carrying out substantive reforms and or regulatory reforms. The reform of  Islamic  family  law  was  carried  out  for  the  first  time  in  Turkey, followed by Lebanon and Egypt, Brunei, Malaysia and Indonesia.
Keywords : differences , Islamic family law , Islamic countries

## PENGANTAR
Dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, tidak ditemukan penyebutan secara explisit mengenai batasan masa remaja. Akan tetapi bila dikaitkan dengan hukum, Rasulullah pernah bersabda bahwa seseorang yang  telah  dibebani  kewajiban  menjalankan  syari’at  setelah  ia  sampai  usia bâligh yang  ditandai dengan ihtilam (ملاتحإ) yakni  bermimpi  jima’  dan  disertai  mengeluarkan  mani  pada  laki-laki  dan haid pada  perempuan. 1 Isyarat  hadits  dari  Rasulullah  tersebut  berdekatan  dengan  pendapat  para  ahli psikologi berkenaan dengan awal datangnya masa remaja.
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Anak maupun Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, 2 memberikan batasan anak adalah seseorang yang belum berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan.  Dalam  ketentuan Konvensi PBB tentang hak anak maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang perlindungan anak “Hak anak adalah bagian Integral dari hak Asasi Manusia yang wajib di jamin, dilindungi, dan dipengaruhi oleh orng tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.” 3
1 A. Tafsir et al. “Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam” (Bandung: Mimbar Pustaka, 2004), h.73-74.
2 Perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesui  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan,  diskriminasi,  eksploitasi,  pelantaran,  ketidak  adilan dan  perlakuan  salah  lainnya.  Karena  itu,  negara,  pemerintah,  masyarakat,  orang  tua  dan  keluarga  wajib memberikan perlindungan kepada anak.
3 Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI), Menjaga  dan  Melindungi  Anak, (Jakarta:  Devisi Pengaduan, 2011), h.10-11
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu‟amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
Adapun  sifat  dan  metode  reformasi  yang  digunakan  negara-negara  Islam  dalam  melakukan pembaharuan hukum  keluarga  Islam dapat dikelompokkan  menjadi; 1) Inttra-doctrinal reform, yaitu tetap merujuk pada konsep fiqh konvensional dengan cara talfig (memilih salah satu pendapat ulama fiqh )  atau talfiq (mengkombinasikan  sejumlah  pendapat  ulama);  2) Extra-doctrinal  reform, pada prinsipnya tidak lagi merujuk pada konsep fiqh konvensional, tetapi dengan melakukan reinterpretasi terhadap nash .  3) Regulatory  reform, dalam  perkembanganya  masyarakat  muslim  telah  bersentuhan dengan  Barat,  maka  hukum  Islam  juga  dipengaruhi  oleh  berbagai  prosedur  yang  ada  dalam  hukum barat,  seperti  legislasi  dan  berbagai  regulasi  administrasi  dengan  system  administrasi  modern;  4) Codification, yaitu  pembukuan  materi  hukum  secara  lengkap  dan  sistematis,  pada  awalnya  dikenal dari sistem hukum barat terutama Eropa Kontinental.
Perkembangan  hukum  keluarga  kontemporer  di  dunia  Islam  disebabkan  oleh  empat  faktor, yaitu:  1)  apakah  suatu  negara  tetap  mempertahankan  kedudukannya  atau  didominasi  oleh  negara eropa;  2)  Watak  organisasi  ulama  atau  kepemimpinan;  3)  Perkembangan  pendidikan  Islam,  dan;  (4 sifat kebijakan kolonial dari negara-negara penjajah. 4
Hukum  keluarga (al-ahwal  al-syakhsyiah) dapat  diformulasikan  sebagi  hukum-hukum  yang mengatur  hubungan  keluarga  sejak  di  masa-masa  awal  pembentukanya  hingga  di  masa-masa  akhir atau berakhir keluarganya. Hukum keluarga mendapat porsi terbesar dalam kajian hukum Islam yang ada, karena hampir di setiap negara yang mengaku Negara Islam atau mayoritas penduduknya muslim atau juga negara-negara yang ninoritas muslim, mengakuai peraturan yang mengatur hubungan dalam keluarga  sebagai  hukum  Islam  yang  masih  relevan  untuk  diterapkan  dan  selalu  diperbaharuai  sesuai dengan kebutuhan. 5
Turki adalah Negara pertama  yang  melakukan pembaharuan hukum keluarga di Dunia  Islam pada  tahun  1917. 6 Secara  umum,  dapat  dikatakan  sampai  sekarang,  telah  terjadi  perubahan  hukum Islam  dari  masa  kemasa  sejak  dari  Turki  sampai  Indonesia,  saling  silang  menginduk  kepada  hukum Islam  antar  negara  adalah  hal  yang  wajar  sampai  negara  tersebut  memiliki  undang-undangnya tersendiri.  Salah  satunya  adalah  pembatasan  usia baligh dalam  pernikahan  yang  berbeda-beda  antar satu negara Islam dengan negara Islam lainnya.
Asas penting yang diusung oleh undang-undang pernikahan Islam di dunia Islam adalah asas kematangan  atau  kedewasaan  calon  mempelai.  Maksudnya  undang-undang  pernikahan  menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon isteri yang hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar  telah  matang  secara  fisik  maupun  secara  psikis  (rohani),  atau  sudah  harus  siap  secara jasmani  dan rohani.  Hal ini  sesuai  dengan  pengertian  yang  tertera  dalam  undang-undang  pernikahan itu sendiri “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.” Berkaitan dengan asas kematangan ini, salah satu standar yang digunakan adalah penetapan usia nikah (nikah). 7
Undang-undang  pernikahan  di  dunia  Islam  berbeda-beda  dalam  menetapkan  batas  minimal usia  nikah. 8 Usia  nikah  yang  dianut  Dunia  Islam  dan  negara-negara  berpenduduk  muslim  rata-rata berkisar antara 15-21 tahun, kecuali Iraq dan Somalia yang tidak membeda-bedakan usia nikah antara laki-laki  dengan  perempuan,  yaitu  sama-sama  18  tahun.  Umumnya  Negara  Islam  membedakan  usia nikah  antara  calon  mempelai  laki-laki  dengan  calon  mempelai  perempuan.  Untuk  laki-laki,  rata-rata usia nikah adalah 16 hingga 21 tahun. Sementara usia nikah bagi perempuan rata-rata berkisar antara 15-18  tahun.  Jadi,  usia  nikah  perempuan  pada  umumnya  lebih  muda  antara  1  hingga  6  tahun  lebih dibandingkan dengan rata-rata usia nikah laki-laki. Perbedaan usia nikah ini terjadi karena al-Qur’an maupun al-Hadits tidak secara eksplsit menetapkan batasan usia nikah. Namun demikian, pembatasan usia  tersebut  merupakan  ciri  kematangan  sebuah  pernikahan  sebagaimana  tersirat  dalam  al-Qur’an surat  al-Nisâ’  ayat  5  yang  mengakui  pernikahan  sebagai  salah  satu  ciri  bagi  kedewasaan  seseorang. Aeri dari ayat tersebut adalah:
4 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam dengan Pendekatan Integratif Interkonektif, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2013), h.3
5 Ibid . h.4 6 Ibid . h.27
7 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Putaka Setia, 2000), h.27.
8 Tahir Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World, (18 New Delhi: n.p., 972), hal. 218
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu‟amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723 Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021 ISSN (Online)  : 2503-1929
“dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya 9 harta (mereka  yang  ada  dalam  kekuasaanmu)  yang  dijadikan  Allah  sebagai  pokok  kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik” (QS. al-Nisâ’: 5). 10
Uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa  usia  pernikahan  dalam  arti  normal.  Sementara  dalam beberapa kasus di berbagai  negara, tidak semua  pernikahan sesuai dengan batas usia pernikahan dan tidak  selamanya  konsisten  dengan  realitas  masyarakat.  Banyak  kasus  pernikahan  di  bawah  usia pernikahan sebagimana yang telah disepakati disetiap negara.
Kebolehan pernikahan di bawah usia pernikahan sebagaimana yang telah disepakati di setiap negara, tentunya dengan alasan yang baik dan jelas bagi kedua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.  Meskipun  tidak  semua  negara  di  dunia  Islam  memperlakukan  pernikahan  di  bawah  usia pernikahan sebagaimana aturan perundang-undangan.
Ada  tujuh  negara  yang  memberlakukan  batas  usia  tidak  normal  sebagaimana  yang  telah ditentukan, yaitu Turki, Cyprus, Libanon. Jordan, Sudan, Syiria dan Iraq. Kebolehan pernikahan telah memenui persyaratan sebagimana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Secara umum,  pengurangan usia  pernikahan  berkisar anatara  1-2  tahun  batas  usia  normal  pernikahan.  Misalnya  Turki,  batas  usia pernikahan  bagi  laki-laki  adalah  17  tahun  dan  perempuan  adalah  15  tahun.  Pengurangan  usia pernikahan  menjadi  15  tahun  bagi  laki-laki  dan  14  tahun  bagi  perempuan.  Begitu  juga  Cyprus, Jordania  dan  Iraq,  masing-masing  pengurangan  usia  pernikahan  adalah  2  tahun  bagi  batas  usia pernikahan.
Dua  Negara  yang  sangat  menyolok  dalam  memberikan  toleransi  dalam  pengurangan  usia pernikahan  adalah  Libanon  dan  Sudan.  Bagi  Libanon,  pengurangan  usia  pernikahan  yang  dramatis sampai  kepada  3  tahun  dari  perempuan  dari  batasan  usia  pernikahan  normal.  Bagi  perempuan  yang berusia  normal.  Bagi  perempuan  yang  berusia  9  tahun,  diperbolehkan  menikah  karena  alasan  telah dewasa dan remaja. Begitu juga di Sudan, perempuan yang berusia 10 tahun diperbolehkan menikah. Sementara  batas  usia  pernikahan  normal  bagi  laki-laki  maupun  perempuan  tidak  ditentukan.  Bahkan alasan  diperbolehkan  menikahkan  perempuan  berusia  10  tahun  adalah  takut  berprilaku  asusial, terutama di Sudan.
Sementara itu, terdapat pula tujuh negara yang tidak memberlakukan batas usia pernikahan di bawah standar yang sudah disepakati, yaitu; Mesir, Tunisia, Maroko, Iran, India, Ceylon dan Pakistan. Di  Negara-negara  tersebut,  pernikahan  terjadi  bagi  mereka  yang  telah  memenui  usia  batas  normal pernikahan yang telah disepakati; tidak mengijinkan pernikahan di bawah usia normal.
Dapat  dipahami  bahwa  penerapan  usia  pernikahan  diberbagai  negara  bervariasi,  bahkan  di sebagian negara memberlakukan usia pernikahan tidak sesuai dengan batasan usia normal pernikahan sebagaimana yang telah diundang-undangkan. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan penerapan usia perkawian diberbagai ngara tersebut tergantung kepada madzhab fikih yang dianut dijadikan pedoman negara. 11

## PENERAPAN USIA PERNIKAHAN DI DUNIA ISLAM: REVIEW LITERATURE

## Turki dan Cyprus
Melihat pembatasan  pernikahan baik di Turki maupun  Cyprus, berdasarkan kepada madzhab yang  dianut  suatu  Negara Ottoman  Law  of  Familly  Right 1917 12 adalah  madzhab  Hanafi,  maka
9 Orang yang belum sempurna akalnya ialah anak yatim yang belum  balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.
10 Depertemen Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahannya , h.680 11 Dedi Supriyadi, Perbandingan Hukum Perkawinan, h.40-41
12 Capacity  to  Marry;  4)  it  is  a  condition  for  competence  to  marry  that  the  man  must  heve  completed eighteen years and the women seventeen years of qge. 5)  where an adolescent boy who has not completed his eighteen  year  claims  puberty,  the  court  may  permit  him  to  marry  if  he  is  adequately  mature.  6)  where  an adolescent gild who has not completed her seventeen year claim puberty, the caourt my permit him to marry if he is adecuately mature and her guardian in marriage has given consent. 7) nobody is permitted to contract into
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu‟amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
pembatasan usia pernikahan pun menganut madzhab Hanafi. Madzhab Hanafi adalah menetapkan usia bâligh bagi laki-laki adalah 18 tahun. Sedangkan anak perempuan tuju belas tahun. Pendapat Hanafi dalam  hal  usia bâligh adalah  batas  maksimal,  sedangkan  batas  minimalnya  dalah  dua  belas  tahun untuk anak laki-laki, dan Sembilan tahun untuk anak perempuan. Sebab-sebab usia tersebut bagi anak laki-laki  dapat  mimpi  mengeluarkan  spirma,  menghamili  atau  mengeluarkan  mani  (diluar  mimpi), sedang pada anak perempuan dapat mimpi keluar spirma, hamil atau haidh . Batas  usia  pernikahan  di  Turki  tertulis  dalam The  Turkis  Civil  Code 1954,  sebuah pembaharuan  hukum  dari  ketentuan  sebelumnya,  yakni Otoman  Law  of  Family  Right 1917,  pasal  4 dan dalam The Turkish Family Law of Cyprus tahun 1951 pasal 6 diatur tentang usia pernikahan, bagi laki-laki,  batas  usia  pernikahan,  minimal  18  tahun,  dan  bagi  perempuan  17  tahun.  Sedangkan  dalam pasal  5  dan  6  dijelaskan  bahwa  seorang  laki-laki  dan  perempuan  dalam  keadaan  sangat  memaksa, pengadilan memberikan ijin pernikahan kepada laki-laki 15 tahun dan perempuan berusia 14 tahun. 13 Pemberian ijin pernikahan ini setelah mendengar penjelasan dari orang tua kedua mempelai. Saat ini, usia yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah adalah  17 tahun bagi laki-laki, dan 16 tahun  bagi  perempuan.  Bahkan  dalam  beberapa  kasus,  pengadilan,  pelah  mendengar  penjelasan  dari orang  tua (pengasuh/wali),  memberikan  ijin  pernikahan  pada laki-laki  yang  berusia  15  tahun  dan  14 tahun bagi perempuan. 14
Dalam  Islam,  fukaha’  (Konvensional)  hanya  membatasi  calon  mempelai  dengan  .  42  ketika mereka  mimpi  basah (ihtilam), atau  sudah  dapat  mengeluarkan  spirma.  Sedangkan  bagi  perempuan adalah  ketika  mereka  sudah  dapat  menstruasi  ( haidh). Jika  baligh  diartikan  seperti  ini,  dan  batasan minimal dapat menikah adalah ketika mereka baligh, itu artinya seseorang dapat menikah bahkan pada usia  10  tahun  sekalipun,  karena  saat  ini,  rata-rata  anak  laki-laki  dapat  mengeluarkan  spirma  atau mimpi  basah  ( ihtilam )  dan  anak  perempuan  mendapatkan  menstruasi  pertamanya  pada  usia  9-13 tahun, padahal anak yang sudah bâligh belum tentu dewasa. 15

## Libanon dan Israil
Batas usia  pernikahan di kedua Negara tersebut. Sebab ketentuan hukum  Islam  yang berlaku di kedua Negara tersebut menginjak kepada Ottoman Law of Familly Right 1917. Meskipun demikian, terdapat  perbedaan  dalam  menemukan  batas  usia  pernikahan  yang  tidak  normal.  Maksudnya  usia pernikahan di bawah standar normal yang telah ditetapkan.
Ibnu  Subruma  yang  dikutip  oleh  Thahir  Mahmood  menjelaskan  bahwa  usia  pernikahan dikedua  Negara  tersebut  adalah  18  tahun  bagi  laki-laki  dan  17  tahun  bagi  perempuan.  Akan  tetapi dalam beberapa kasus pengecualian, Pengadilan memberikan ijin kepada orang dewasa (masa remaja) yang berusia 12 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi peremuan. 16
Perbedaan  batasan  usia  pernikahan  di  kedua  Negara  tersebut  disanding  dengan  Negara  lain adalah  didasarkan  kepada  landasan  historis  dan  normatif  yang  ada  dalam  Islam.  Batasan  usia pernikahan  12  tahun  bagi  laki-laki  9  tahun  bagi  perempuan  di  kedua  Negara  tersebut  didasarkan kepada madzhab Hanafi sebagai madzhab yang digunakan dalam Ottoman Law of Familly Right 1917. Madzhab Hanafi berdasarkan batas usia pernikahan antara maksimal dan minimal. 17 Hal itu didasarkan kepada fakta historis sebagai berikut:
تنب ىىً جًزت تاهً عست تنب ايب ىنبً تس تنب ىىً نّلسً ويلع الله ىّلص الله لٌسر ةرشع ىاوث ( نلسه هاًر )
marriage  & minor boy who has not completed the age of twelve years or aminor girl  who is below the age of mine years. 8) where a girl who has completed seventeeth year of her of her age desires to marry a person, the court  shall  communicate  her  desire  to  her  guardian  and  if  the  guardian  does  not  object,  or  if  his  objection appears to be unreasonable, the courth shall give her permission to marry the person. Tahir Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World, (New Delhi: The Indian Law Institut, 1972), Ibid . h.274 13 Khoiruddin Nasution, Ibid. h.103-104 14 Dedi Supriyadi, Ibid . h.41 15 Ibid. h.104 16 Ibid. h.43
17 Ibid. h.44
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu‟amalah ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
Artinya:  “ Rasulullah  Saw.,  menikah  dengan  dia  (Aisyah)  dalam  usia  enam  tahun,  dan  beliau memboyongnya  ketika  ia  berusia  Sembilan  tahun,  dan  beliau  wafat  pada  waktu  ia berusia delapan belas tahun” (HR. Muslim). 18

## Mesir dan Sudan
Batasan usia pernikahan di kedua Negara tersebut mengacu kepada madzhab fikih Hanafi dan Syafi’i. pemberlakuan usia pernikahan di Mesir sebagaimana dalam Egiptian Family Laws No. 56 of 1923, bagi  laki-laki,  adalah  18  tahun,  sedangkan  bagi  perempuan  adalah  16  tahun.  Pernikahan  di bawah  usia  pernikahan  yang  telah  ditetapkan  tidak  diakui  dalam  daftar.  Oleh  karena  itu,  tidak  ada pengecualian  usia  pernikahan  di  Mesir.  Pernikahan  di  bawah  usia  setandar  pernikahan  yang  telah ditentukan, meskipun sah secara agama, tidak diakui oleh pengadilan. Dalam hal ini, Pengadilan tidak menjamin hak-hak perempuan sebagai isteri akibat usia pernikahan di bawah usia normal.
Sementara  di  Sudan,  tidak  ada  batasan  usia  pernikahan  secara  normal  yang  ditentukan  oleh Pengadilan. Di Sudan, kreteria pernikahan ditentukan oleh dewasa dan tidaknya seseorang. Kebebasan menikah  mutlak  milik  perempuan  yang  memberikan  ijin  kepada  orang  tuanya.  Maksunya  orang tuapun  harus  mendapatkan  ijin  dari  anaknya  ketika  mau  menikahkan.  Keunikan  lain,  bahwa pernikahan terjadi karena takut terjadi dekadensi moral terhadap perempuan. Akan tetapi standar usia pernikahan  diberlakukan    adalah  10  tahun.  Adalah  wajar  dalam  pandangan  Thahir  Mahmud,  bahwa proses reformasi sukum di Sudan di sebut unik. Keunikannya karena sudah menganut dua madzhab; Hanafi dan Syafi’i sebelum terjadinya proses legislasi hukum. 19 Pasal yang berkenaan dengan batasan pernikahan dijelaskan dalam Law on Marriage Guardianship of Sudan 1960, pasal 7 dan 8. 20

## Tunisia
Reformasi hukum keluarga di Tunisia merupakan bagian dari sebuah roduk dari proyek besar untuk membangaun Negara yang modern. Reformasi ini tertuang dalam The Code of Personal Status Tunisia (CPTS).  Sekalipun  dalam  CPTS  banyak  mengangkat  derajat  perempuan,  namun  rwformasi hukum keluarga ini bukanlah respon dari gerakan protes perempuan.  Posisi perempuan pada masa ini masih menjadi kelompok yang tersisihkan  dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini disebabkan karena sistem keluarga masih menganut patriarchal sehingga laki-laki masih dominan.
Reformasi  ini  terinspirasi  oleh    reformasi  hukum  di  Mesir,  Sudan  dan  Syiria.  Kenyataan  ini memotivasi  para  ahli  hukum  Tunisia  membuat  draft  undang-undang  yang  isinya  catatan  -catatan perbandingan antara hukum Maliki dan Hanafi, yaitu yang berjudul Laihat al-Majallat al-Ahkam al- Syar‟iyyah. Draft undang-undang ini mendapat respon dari pemerintah dimana kemudian pemerintah membentuk sebuah komite di bawah pengawasan Muhammad Ja’id untuk merancang undang-undang secara resmi.  Rangcangan ini akhirnya  diundang-undangkan  pada  tahun  1956  dengan judul Majallat al-Ahwal  al-Syakshiya  (Code  of  Personal  Status) yang  terdiri  dari  170  pasal    dan  terbagi  dalam  10 buku,  kemudian  pada  1  Januari  1957  diberlakukan  secara  resmi  di  Tunisia.  Namun  dalam perjalanannya  Undang-undang  ini  mengalami  perubahan (amandemen) sebanyak  empat  kali,  yaitu tahun 1962, 1964, 1966 dan 1981. 21
Ada  beberapa  alasan  diberlakukannya  undang-undang  baru  Tunisia,  yaitu:  1)  Untuk menyatukan pengadilan menjadi pengadilan nasional yang dapat berlaku secara umum. 2) Membentuk undang-undang  modern  untuk  menyeragamkan  acuan  hukum  yang  dipakai  hakim.  3)  Mengadakan unifikasi  hukum  madzhab  klasik.  4)  Memperkenalkan  undang-undang  baru  sesuai  dengan  tuntutan modern bagi seluruh rakyat Tunisia termasuk kelompok Yahudi.
18 Muslim, Shahîh Muslim, h.595 19 Dedi Supriyadi, OpCit . h.84 20 Where a virgin girl who is adult is contracted into marriage  by her guardian withoutbher consent she must,  on  being  informed  of  the  marriage  m  make  an  express  statement  the  marriage  shall  be  ineffective.  8) Where it is feared that a girl under the age of puberty who has completed the tenth year of her age may fall into immorality she may be given into marriage with the consent of the qadi. The qadi will give such permission on the condition that the bridegroom is acceptable to the girl, that he is her equal, that she is given a suitable Jihaz and that the dower is reasonable. Dedi Supriyadi, Ibid . h.45
21 Khoiruddin Nasution, Ibid. h.47
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu‟amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
Pembaharuan  ini  telah  dilakukan  dengan  beberapa  metode.  Metode-metode  yang  digunakan dalam  melakukan  pembentukan  undang-undang  baru  di  Tunisia  adalah;  1) Talfîq yaitu menggabungkan  pandangan  sejumlah  madzhab  dalam  satu  masalah  tertentu.  2) Ijtihad dengan  jalan menginterpretasikan teks Syari’ah. 3) Menggunakan alternative yang berupa aturan administratif. 22
Undang-Undang  Hukum  Keluarga  tahun  1956,  usia  pernikahan  laki-laki  dan  perempuan  di Tunisia  dapat  melakukan  pernikahan  jika  sudah  mencapai  usia  20  tahun.  Bagi  seorang  perempuan yang belum mencapai 17 tahun harus dengan ijin walinya. Jika walinya menolak dapat mengajukan ke Pengadilan. 23

## Yordania dan Syiria
Pemberlakuan hukum keluarga Islam, khususnya pernikahan di dunia Islam, Negara Yordania sebagai  pemetaan,  dipandang  dari  sudut  pandang  pemberlakuan  undang-undang,  masuk  kelompok negara-negara  yang  telah  memberlakukan  pembaharuan  hukum  keluarga  Islam.  Landasan  yang dipakai  sebagai  landasan  pokok  para  ahli  hukum  lebih  banyak  merujuk  langsung  pada  Madzhab Hanafi, karena Madzhab Hanafi memiliki pengaruh yang sangat dominan di Negara Yordania. Akan tetapi ketika dilakukan pembaharuan hukum, beberapa madzhab selain madzhab Hanafi juga dijadikan sumber rujukan untuk memperbaiki materi hukum keluarga yang sudah ada. 24
Pemberlakuan  perundang-undangan  hukum  keluarga  Negara  Yordania  dimulai  dari terbentuknya UU nomor 26 tahun 1947. Yordania pada mulanya pernah memberlakukan The Otoman Law  of  Family  Right 1977,  hingga  4  tahun  kemudian  diundangkan  hukum  keluarga  yang  termaktub dalam  UU  nomor  1976  Yordania  merevisi  undang-undang  yang  dibuatnya  pada  tahun  1951,  yaitu dengan  munculnya  UU  nomor  61  1976.  Hukum  keluarga  tertulis  ini  yang  lebih  kusus  membahas undang-undang  pernikahan  lebih  dikenal  dengan Yordania:  The  Code  of  Personal  Status  and Supplementary  Laws 1976  (Yordania:  Undang-undang  tentang  Status  Pribadi  dan  Hukum-Hukum Tambahan 1976). 25
Laki-laki  dan  perempuan  Yordania  dapat  melakukan  pernikahan  jika  telah  berusia  16  tahun untuk  laki-laki  dan  15  tahun  untuk  perempuan.  Hal  ini  merupakan  ketentuan  yang  merupakan perubahan dari Undang-undang No. 93 tahun 1951. 26 Batas usia pernikahan di Yordania sebagaimana The Code of Personal Status 1952, sebelum diamandemen adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi  perempuan.  Jika  melanggar  ketentuan  tentang  usia  tersebut,  maka  pelanggaran  akan  dikenai hukuman  penjara.  Untuk  pengecualian  batas  usia  pernikahan  adalah  15  tahun  baik  bagi  laki-laki maupun perempuan, dengan ijin Hakim. Bagi perempuan yang berusia 17 tahun ingin menikah tanpa melihat aspek kafa’ah, sementara orang tuanya atau walinya tidak memberikan ijin, maka pengadilan dapat memberikan ijin.
Ketentuan  batasan  usia  pernikahan  setelah  diamandemen  yang  berlaku  di  Yordania sebagimana dalam The Code of Personal Status 1976, adalah 16 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan.  Bagi  perempuan  yang  berusia  16  tahun  ingin  menikah  tanpa  melihat  aspek kafâah , sementara  orang  tuanya  atau  walinya  tidak  memberikan  ijin,  maka  pengadilan  dapat  memberikan ijin. 27
Batasan  usia  pernikahan  di  Syiria  tidak  menetapkan  secara  ketat,  usia  pernikahan  bagi  laki- laki  adalah  18  tahun,  sedangkan  perempuan  17  tahun.  Jika  pengadilan  menemukan  ketidak  sesuaian dalam  usia  antara  pihak-pihak  yang  dipertunangkan,  hakim  boleh  menahan  ijin  untuk pernikahan.disamping  itu,  ditetapkan  juga,  jika  perempuan  dewasa  menikah  diri  sendiri  tanpa persetujuan  wali,  pernikahan  tersebut  masuk  pernikahan  sah  kalau  menikah  dengan  laki-laki  yang sekufu‟. Sebaliknya,  kalau  nikah  dengan  orang  laki-laki  yang  tidak sekufu‟ ,  wali  hendak  menuntut pembatalan, kecuali kalau si perempuan itu telah hamil, hak pembatalan wali menjadi hitam. 28
22 Khoiruddin Nasution, OpCit . h.48- 49 23 Ibid. h.50 24 Ibid. h.66 25 Ibid. h.68 26 Ibid. h.70 27 Dedi Supriyadi, Op.Cit . h.45
28 Khoiruddin Nasution, Ibid . h.207
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu‟amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
Bahwa apabila seseorang telah berusia 15 tahun bagi laki-laki dan 14 tahun bagi perempuan berkehendak untuk  menikah, Hakim dapat memberikan ijin setelah melihat bukti kematangan secara fisik  maupun  psikis  dan  dukungan  pula  oleh  ijin    dari  orsng  tuamempelai.  Begitu  pula,  Hakim berperan sebagai mediator apabila menjadi perbedaan usia antara kedua belah pihak mempelai.
Batasan usia baik di Yordania maupun Syiria adalah sama. Yakni 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Hal ini dapat dimaklumi, karena kedua Negara tersebut menginjak kepada Ottoman Law of Family Right 1917 yang menetapkan batasan usia seperti itu yang didasarkan kepada madzhab  Hanafi,  namun  pada  akhirnya  Yordania  melakukan  perubahan  tentang  batasan  pernikahan, 16 bagi laki-laki dan 15 bagi perempuan. 29

## Iraq dan Iran
Batasan  pernikahan  yang  berlaku  di  Iran  adalah  18  tahun  bagi  laki-laki  dan  15  tahun  bagi perempuan.  Ketentuan  ini  berdasarkan  pada The  Iranian  Family  Laws;  Marriage  Laws  1931-1938 (Qonun  al-Izdniwaj).  Aturan  usia  pernikahan  ini  berlaku  ketat  dan  tidak  berlaku  pengecualian.  Iran tidak memberlakukan usia di bawah standar pernikahan yang telah disepakati. Sebaliknya jika kedua mempelai yang menikah di bawah usia yang telah ditetapkan, justru akan mendapat hukuman penjara 6 bulan sampau 2 tahun. Bahkan apabila usia perempuannya di bawah usia 13 tahun, akan dikenakan penjara selama 2 sampai 3 tahun. Disamping harus membayar denda antara 2000 sampai 20.000 riyal tergantung kasus yang dihadapi. Setelah tahun 1935. 30
Hukum keluarga di Iran mengalami beberapa kali reformasi dan amandemen. Peraturan yang ada  dalam  hukum  tersebut  tidak  hanya  mengambil  teori  hukum  aliran syi‟ah  itsna  „asyariyyah, melainkan  memasukkan  beberapa  teori  hukum  dari  aliran  di  luarnya. 31 Sementara  batas  usia pernikahan yang berlaku standar di  Iraq alah 18 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Disamping itu, kedua mempelai harus menunjukkan bukti surat keterangan secara medis. Hal itu tertuang dalam The Iraq Law of Personal Status Law 1959 And Amandments.
Undang-undang yang berlaku di Negara  Iraq adalah The Iraq Law of Personal Status 1959 . Ada  tida  pasal  yang  menegaskan  tentang  kecakapan  untuk  menikah;  1)  Hubungaan  dengan  kondisi seseorang,  yaitu  sehat  secara  rohani  dan  seseorang  itu  sudah  remaja/puberitas.  Kemudian,  jika seseorang  sakit  namun  ada  kemungkinan  untuk  sembuh  berdasarkan  keterangan  dokter,  maka qadhi (pengadilan)  boleh  mengijinkan  terjadinya  pernikahan  ini;  2)  Minimal  usia  pernikahan  adalah  18 tahun,  baik  laki-laki  maupun  perempuan,  dan;  3)  Pengadilan  dimungkinkan  untuk  memberi  ijin pernikahan bagi remaja laki-laki maupun perempuan yang sudah berusia 16 tahun untuk menikah, jika pengadilan menganggapt mereka mampu, kuat secara fisik dan mendapat ijin dari wali.
Dalam  hal  wali  tidak  menyetujui,  hakim  akan  meminta  wali  tersebut  untuk  memberikan  ijin pernikahan.  Jika  wali  tidak  menolak,  atau  keberatan  wali  tidak  beralasan,  maka  hakim  akan mengijinkan  terjadinya  pernikahan. 32 Selain  itu  juga  terdapat  pembatasan  usia  pernikahan  di  bawah usia  yang  telah  ditetapkan.  Bagi  mereka  tang  ingin  melangsungkan  pernikahan  sedangkan  usianya baru  15  tahun,  maka  pihak  pengadilan  melihat  tingkat  kedewasaan  baik  secara  fisik  maupun  psikis. Disamping itu juga dilihat dari persetujuan orang tua ataupun walinya.
Dapat dipahami bahwa batas usia  pernikahan yang belaku di Iraq terbagi kepada dua; secara normal adalah 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan dan dispensasi usia  adalah 15-16 tahun bagi kedua mempelai. Maka batasan usia pernikahan baik di Iran maupun Iraq adalah sama yaitu batas maksimum adalah 18 tahun. Dasar penentuan ini berdasarkan madzhab Hanafi. 33
29 The minimum marriage-age is eighteen years for men and seventeen years for women; a boy who has completed  his  fifteenth  years  can  marry  with  the  permission  of  the  Qadi  ,  and  such  a  girl  can  do  so  with  his permission and her guardian‟s consent. Dedi Supriyadi, Op.CIt, h.46 30 Whoerwver  marries  a  person  below  the  minimum  marriage  age  as  prescribed  by  article  1031  of  The Civil Kode, or is an accessory to a marriage either party to which is below the said age, shall be punishable by imprisonment fo six months to two years; if the girl is below the age of thirteen years. In all cases an additional fine of an amout of 2.000 to 20.000 riyals, may also be imposed. Ibid . h.47
31 Khoiruddin Nasution, Ibid . h.234
32 Pasal 7, 8, 9 The Iraq Law of Personal Status no. 188/1959. Ibid. h.25
33 Dedi Supriyadi, LocCit. h.48
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu‟amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
Aturan-aturan  tersebut  sebagian  telah  diamandemen  dengan  undang-undang  nomor  21  tahun 1978,  diantaranya  tidak  mencantumkan  telah  mengalami  masa  puberitas/remaja,  sebagai  syarat pernikahan,  tetapi langsung ditetapkan bahwa sehat secara rohani dan genap berusia 18 tahun adalah syarat  cakap  untuk  menikah.  Nampak  dalam  persoalan  usia  ini  adalah  bentuk ijtihad baru,  karena ulama madzhab hanya menetapkan aturan bâligh atau dengan redaksi berakal.
Kemudian  pernikahan  itu harus  ada  persetujuan  dari pihak  mempelai  dan  menghukum  pihak yang melakukan pemaksaan terhadap pernikahan. Aturan ini berbunyi; 1) Keluarga atau pihak ketiga tidak  boleh  memaksa  seseorang,  baik  laki-laki  maupun  perempuan,  menikah  tanpa  persetujuan  yang bersangkutan.  Pernikahan  dan  pemaksaan  dianggap  tidak  ada  jika  pernikahan  tersebut  telah dilaksanakan. Demikian pula, keluarga atau pihak ketiga tidak dapat mencegah  pernikahan seseorang yang  mampu  untuk  menikah.  (pasal  29  ayat  1).  2)  Seorang  yang  melanggar  pasal  satu  di  atas  akan dikenakan  hukuman  penjara  sebanyak-banyaknya  3  (tiga)  tahun  dan  atau  denda,  jika  yang  memaksa itu  masih  dalam  lingkungan  keluarga.  Jika  yang  memaksa  tersebut  bukan  dari  keluarga,  maka  akan dipenjara sebanyak-banyaknya sepuluh tahun atau kurungan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun (pasal 29 ayat 2). 3) Pengadilan atau pegawai pengadilan harus terlebih dahulu mengkonfirmasikan kalau ada pelanggaran terhadap ayat 1 (pasal 29 ayat 3). 34

## Indonesia
Batas pernikahan di Indonesia berbeda dengan Negara lain meskipun batas usia tersebut masih standar  dengan  Negara-negara  lain.  Perbedaannya  itu  adalah  karena  batas  usia  pernikahan  di Indonesia, satu sisi menetapkan batasan normal, sementara sisi lain, terdapat batas usia melebihi batas usia yang telah ditetapkan undang-undang.  Batas usia standar adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun  bagi  perempuan.  Sementara  dalam  pasal  lain,  ditetapkan  pula  bahwa  pernikahan  dapat terlaksana  ketika  pernikahan  kedua  mempelai  adalah  21  tahun.  Ketentuan  bats  usia  pernikahan menurut UU Nomor 1 tentang Pernikahan 1974, dijelaskan pada pasal 7 berikut:
Pasal 7
1) Pernikahan hanya di ijinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.
2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan.
3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tersebut dalam pasal 6 ayat (3)  dan  (4)  Undang-undang  ini,  berlaku  juga  dalam  hal  permintaan  dispensasi  tersebut  ayat  (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam asal 6 ayat (6). 35
Pada dasarnya batasan usia  pernikahan di Indoneia tidak konsisten. Disatu  sisi, pasal 6 ayat (2)  menegaskan  bahwa  untuk  melangsungkan  pernikahan  seseorang  yang  belum  mencapai  usia  21 harus mendapatkan ijin kedua orang tua. Disisi lain, pasal 7 ayat (1) menyebutkan pernikahan hanya diijinkan  jika  pihak  laki-laki  sudah  mencapai  usia  19  tahun,  dan  pihak  perempuan  sudah  mencapai usia 16 tahun. Bedanya, jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan ijin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun, perlu ijin pengadilan.
Pasal 6:
1) Pernikahan harus didasarkan atas petunjuk kedua calon mempelai.
2) Untuk  melangsungkan  pernikahan  seseorang  yang  belum  mencaai  usia  21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua.
3) Dalam  hal  salah  seorang  dari  kedua  tua  telah  meninggal  dunia  atau  dalam  keadaan  tidak  mampu menyatakan  kehendaknya,  maka  ijin  dimaksud  ayat  (2)  pasal  ini  cukup  diperoleh  dari  orang  tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4) Dalam  halo  rang  tua  telah  meninggal  dunia  atau  dalam  keadaan  tidak  mampu  untuk  menyatakan kehendaknya,  maka ijin diperoleh dari wali, orang yang  memelihara atau orang yang  mempunyai hubungan  darah  dalam  garis  keturunan  lurus  kebawah  selama  mereka  masih  hidup  dan  dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
34 Khoiruddin Nasution, LocCit . h.17
35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Trini  Optima Media , h.92
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu‟amalah ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
5) Dalam  hal  ada  perbedaan  pendapat  antara  orang-orang  yang  disebut  dalam  ayat  (2),  (3),  dan  (4) pasal  ini,  atau  salah  seorang  atau  lebih  diantara  mereka  tidak  menyatakan  kehendaknya  maka pengadilan  dalam  daerah  hukum  tempat  orang  yang  akan  melangsungkan  pernikahan  atas permintaan  orang  tersebut  dapat  memberikan  ijin  setelah  lebih  dahulu  mendengar  orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) asal ini berlaku seanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. 36
Perbedaan  batasan  pernikahan  yang  berlaku  di  Indonesia  dalam  kacamata ijtihad adalah  hal yang wajar karena bersifat ijtihadi . Secara metodologis, langkah penentuan usia nikah didasarkan pada metode maslahat  mursalat .  Namun,  karena  sifatnya  yang ijtihadi ,  yang  kebenarannya  relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya apabila pada suatu dan hal lain pernikahan dari mereka yang usianya di bawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan,  undang-undang  tetap  member  jalan  keluar.  Pasal  7  ayat  (2)  menegaskan:  “dalam  hal penyimpangan dalam hal (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk  oleh  kedua  orang  tua  laki-laki  maupun  perempuan.  Filosofi  dalam  pembahasan  ini  semata- mata untuk mencapai sebuah rumah tangga yang sakinah , mawaddah wa rahmah . Maka, pembatasan usia pernikahan sangat penting sebagai modal awal dalam proses pembentuka rumah tangga.
Filosofi  tersebut,  dapat  dilihat  dalam  penjelasan  umum  tentang  undang-undang  Ripublik Indonesia  nomor  1  Tahun  1974  bahwa  undang-undang  ini  mengatur  prinsip.  “Calon  suami  isteri  itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat diwujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat yang baik dan sehat. Untuk itu harus  dicegah  adanya  pernikahan  antara  calon  suami  isteri  yang  masih  di  bawah  usia”.  Selain  itu, pernikahan memiliki hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas usia yang lebih rendah, bagi  seorang  perempuan  untuk  nikah,  mengakibatkan  laju  kelahirang  yang  lebih  tinggi  jika dibandingkan dengan batas usia yang lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka undang-undang ini menentukan  batas  usia  untuk  nikah  baik  bagi  laki-laki  maupun  bagi  perempuan,  ialah  19 tahun  bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. 37
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  ditegaskan  kembali  tentang  batasan  usia  pernikahan dalam pasal 15 ayat 1 dan 2, sebagaimana berikut; 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan  hanya  boleh  dilakukan  calon  mempelai  yang  telah  mencapai  usia  yang  ditetapkan  dalam pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berusia 16 tahun. 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat ijin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974. 38
Batasan  usia  pernikahan  di  Indonesia  masih  dianggap  relevan  dan  masih  eksis  dijadikan pedoman sampai saat ini, yaitu perempuan minimal 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Bahkan Majelis Mahkamah  Konstitusi  menolak  gugatan  soal  menaikkan  batas  usia  minimal  bagi  perempuan  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Pernikahan. 39 Putusan  MK  itu  menimbulkan  kritik masyarakat. Penolakan MK dianggap mengabaikan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menetapkan batas usia anak 18 tahun. Penolakan tersebut seperti membenarkan pernikahan anak.  Padahal,  secara  medis,  sosial,  dan  ekonomi,  pernikahan  anak  telah  dibuktikan  berbagai penelitian lebih menimbulkan mudarat daripada manfaat. 40
36 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 , h.90-91 37 Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan , h.51
38 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h.117 39 Yayasan  Kesehatan  Perempuan  dalam  perkara  30/PUU-XII/2014  dan  Yayasan  Pemantauan  Hak  Anak dalam  perkara  74/PUU-XII/2014  meminta  batas  usia  ditingkatkan  dari  16 jadi 18  tahun.  Permohonan  diajukan oleh  Yayasan  Pemantau  Hak  Anak,  Koalisi  Perempuan  Indonesia,  dan  sejumlah  pribadi  yang  peduli  hak perempuan  dan  anak.  Salah  satu  dari  hakim  konstitusi,  Maria  Farida,  berbeda  pendapat  dengan  hakim  lain.  Ia setuju menaikkan batas usia perempuan dapat menikah.
40 http://nasional.kompas.com/read/2015/06/18/1620408/MK.Tolak.Naikkan.Batas.Usia.Perkawinan.bagi. Perempuan.  diunggah  pada  hari  rabo  tanggal  25  November  2015.  Lihat  salinan  putusan  nomor  30-74/PUU- XII/2014, diunggah pada tanggal 11 Desember 2015
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu‟amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
Kontroversi  dalam  menyikapi  sebuah  Undang-Undang  adalah  suatu  hal  yang  sangat  wajar, khususnya di Indonesia yang beragam suku dan budaya serta keyakinan atau aliran yang beragam pula sehingga  timbul  beberapa  pemahaman  yang  berbeda-beda,  tinggal  dari  sudut  mana  ia  meninjaunya. Namun daripada itu undang-undang telah bijak menyikapi perkara-perkara khususnya tentang batasan usia minimal pernikahan.
Dalam  ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945, dicantumkan  bahwa  setiap  orang  berhak  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan  melalui pernikahan  yang  sah  serta  Negara  menjamin  hak  anak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan berkembang serta berhak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya pernikahan dalam usia  anak  pada  anak  perempuan  karena  dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Pelindungan  Anak  didefinisikan  bahwa  anak adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara  laki-laki dan perempuan itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke  dalam  kelompok  hak-hak  sipil  dan  politik  maupun  hak-hak  ekonomi,  pendidikan,  sosial,  dan kebudayaan,  yang  seharusnya  tidak  boleh  dibedakan  semata-mata  berdasarkan  alasan  jenis  kelamin, maka  pembedaan  demikian  jelas  merupakan  diskriminasi."  Dalam  pertimbangan  yang  sama  juga disebutkan  Pengaturan  batas  usia  minimal  pernikahan  yang  berbeda  antara  laki-laki  dan  perempuan tidak  saja  menimbulkan  diskriminasi  dalam  konteks  pelaksanaan  hak  untuk  membentuk  keluarga sebagaimana  dijamin  dalam  Pasal  28B  ayat  (1)  UUD  1945,  melainkan  juga  telah  menimbulkan diskriminasi  terhadap  pelindungan  dan  pemenuhan  hak  anak  sebagaimana  dijamin  dalam  Pasal  28B ayat  (2)  UUD  1945.  Dalam  hal  ini,  ketika  usia  minimal  pernikahan  bagi  perempuan  lebih  rendah dibandingkan laki-laki, maka secara hukum perempuan dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh  karena  hal  tersebut,  dalam  amar  putusannya  Mahkamah  Konstitusi  memerintahkan  kepada pembentuk  undang-undang  untuk  dalam  jangka  waktu  paling  lama  3  (tiga)  tahun  melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.
Perubahan  norma  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Pernikahan  ini menjangkau batas usia untuk melakukan pernikahan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas  minimal  usia  pernikahan  bagi  perempuan.  Dalam  hal  ini  batas  minimal  usia  pernikahan  bagi perempuan  dipersamakan  dengan  batas  minimal  usia  pernikahan  bagi  laki-laki,  yaitu  19  (sembilan belas)  tahun.  Batas  usia  dimaksud  dinilai  telah  matang  jiwa  raganya  untuk  dapat  melangsungkan pernikahan agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas usia yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi perempuan untuk nikah akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah  dan  menurunkan  resiko  kematian  ibu  dan  anak.  Selain  itu  juga  dapat  terpenuhinya  hak-hak anak  sehingga  mengoptimalkan  tumbuh  kembang  anak  termasuk  pendampingan  orang  tua  serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. 41

## KESIMPULAN
Eksistensi hukum keluarga di dunia sebagai hukum positif mempunyai bentuk yang berbeda- beda. Terdapat tiga kategori negara berdasarkan hukum  keluarga yang dianut, yaitu: 1) Negara yang menerapkan  hukum  keluarga  tradisional,  seperti  Saudi  Arabia,  Yaman,  Kuwait,  Afganistan,  Mali, Mauritania,  Nigeria,  Sinegal,  Somalia,  dan  lain-lain;  2)  Negara  yang  menerapkan  hukum  keluarga
41 https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan,  diunggah  pada tanggal 23 Agustus 2020
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu‟amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
sekuler,  seperti  Turki,  Albania,  Tanzania,  minoritas  muslim  Philiphina;  3)  Negara  yang  menerapkan hukum  keluarga  yang  diperbarui,  yaitu  negara  yang  melakukan  pembaruan  substantif  dan  atau pembaruan  peraturan.  Pembaruan  hukum  keluarga  Islam  pertama  kali  dilakukan  di  Turki,  diikuti Lebanon dan Mesir. Brunei, Malaysia dan Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Tafsir  et  al. “Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam” (Bandung:  Mimbar  Pustaka,  2004),  h.73- 74.
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h.117 Dedi Supriyadi, Perbandingan Hukum Perkawinan, h.40-41 Depertemen Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahannya , h.680 http://nasional.kompas.com/read/2015/06/18/1620408/MK.Tolak.Naikkan.Batas.Usia.Perkawinan.bag
i.Perempuan.  diunggah  pada  hari  rabo  tanggal  25  November  2015.  Lihat  salinan  putusan nomor 30-74/PUU-XII/2014, diunggah pada tanggal 11 Desember 2015
https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan,  diunggah  pada tanggal 23 Agustus 2020
Khoiruddin  Nasution, Hukum  Perdata  Islam  Indonesia  dan  Perbandingan  Hukum  Perkawinan  di Dunia  Islam  dengan  Pendekatan  Integratif  Interkonektif, (Yogyakarta:  ACAdeMIA,  2013), h.3
Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI), Menjaga  dan  Melindungi  Anak, (Jakarta:  Devisi Pengaduan, 2011), h.10-11
Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan , h.51 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Putaka Setia, 2000), h.27. Tahir Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World, (18 New Delhi: n.p., 972), hal. 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Trini  Optima Media , h.92 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 , h.90-91