## DOI: 10.46730/japs.v4i2.100
Kesiapan Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Pemerintah Kota Tangerang
Deokeny Indrawan 1 , Almar Ananda 2 , Muthoharoh 3 , Nadya Shofia Rahmah 4
134 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia ²Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia Email: deokenyi@gmail.com
Kata kunci Abstrak Bencana, Banjir, Sosialisasi Pentingnya  sebuah  kesiapan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah setempat  terkait  bagaimana  menghadapi  bencana  alam  salah satunya  adalah  dengan  penerapan  edukasi  dan  juga  sosialisasi ataupun semacam latihan yang diberikan, namun pada penelitian ini meninjau  bagaimana  pemerintah  Kabupaten Tangerang yang justru tidak  melakukan  kegiatan  edukasi  secara  merata  kepada  daerah terdampak  oleh  bencana  banjir  tersebut.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  kualitatif  dan  teknik  pengumpulan  data  melalui  publikasi yakni data sekunder melalui literatur review. Hasil dan pembahasan penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dengan  adanya  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 43  bahwa  upaya  dilakukan  dengan  pendidikan,  pelatihan,  dan persyaratan  standar  teknis  penanggulangan  bencana  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g dan h dilaksanakan dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keywords Disaster, Flood, Outreach

## Abstract
Disasters,  Floods,  Socialization  The  importance  of  a  preparedness carried  out  by  the  local  government  regarding  how  to  deal  with natural  disasters,  one  of  which  is  the  application  of  education  and also  socialization  or  some  kind  of  training  provided,  but  in  this study, we look at how the Tangerang  Regency government does not carry out educational activities evenly to areas affected by the flood disaster. This research is  a  qualitative research and  data collection techniques  through  publication,  namely  secondary  data  through literature  review.  The  results  and  discussion  of  this  study  indicate that  with  the  existence  of  Law  Number  24  of  2007  concerning Disaster  Management  in  article  43  that  efforts  are  made  with education, training, and technical standard requirements for disaster management as referred to in Article 35 letters g and h implemented and  determined  by  the  Government  in  accordance  with  statutory regulations.
Volume 4, Nomor 2 Agustus 203 P-ISSN: 2722-161X E-ISSN: 2722-1601

## Jurnal
JAPS

## Pendahuluan
Sejarah  pengertian  terdapat  bentuk  penyelenggaraan  penanggulangan  bencana yang  dilakukan  dan  juga  diselenggarakan  oleh  pemerintah  provinsi  Banten  yang  di mana tentang bagaimana kesiapsiagaan serta peringatan dini dan juga mitigasi bencana yang dilaksanakan. Di dalam kesiapsiagaan dalam penjelasannya terdapat beberapa poin yang  di  mana  dapat  dijabarkan  seperti  penyusunan  dan  juga  uji  coba  serta  rencana penanggulangan  daripada  kedaruratan  bencana  lalu  ada  pengorganisasian  dan  juga pemasangan dan juga pengujian tentang sistem peringatan ini serta penyediaan dan juga penyiapan  barang  pasokan  dan  juga  pemenuhan  kebutuhan  dasar  dan  semacam pengorganisasian ataupun penyuluhan serta pelatihan dan juga gladi sekaligus simulasi mekanisme  tentang  tanggap  darurat  yang  terjadi  dan  juga  beberapa  penyiapan  lokasi evakuasi  serta  seperti  halnya  penyusunan  data  secara  akurat  dan  juga  informasi  dan untuk pemutakhiran daripada prosedur tetap daripada tanggap darurat bencana lalu ada penyediaan  dan  juga  penyiapan  bahan  barang  ataupun  peralatan  tentang  bagaimana pemenuhan  pemulihan  daripada  sarana  dan  juga  perasaan  yang  disediakan  dan  juga adanya beberapa persiapan daripada personil dari sarana juga prasarana umum ataupun khusus  yang  dikerahkan  dengan  melakukan  berbagai  macam  prosedur  yang  ada  serta beberapa  hal  seperti  pemasangan  petunjuk  tentang  karakteristik  daripada  bencana  itu sendiri  dan  juga  beberapa  hal  seperti  penyelamatan  di  tempat-tempat  rawan  bencana serta  beberapa  inventaris  daripada  wilayah-wilayah  yang  rawan  bencana  ataupun semacam lokasi aman dalam hal evakuasi bagi para pengungsi yang aman. Untuk dalam hal  peringatan  dini  dapat  dikaji  yaitu  untuk  mengamati  gejala  bencana  serta menganalisa  daripada  data  hasil  pengamatan  lalu  mengambil  keputusan  daripada  hasil analisis  tersebut  serta  menyebarluaskan  beberapa  informasi  hasil  keputusan  daripada peringatan tentang bencana dan yang terakhir yaitu mengambil tindakan yang dilakukan oleh  masyarakat.  lalu  pada  mitigasi  bencana  itu  sendiri  dapat  dijabarkan  seperti perencanaan  dan  juga  pelaksanaan  daripada  penataan  ruang  yang  berdasarkan  pada beberapa  analisis  ataupun  analisa  tentang  terjadinya  risiko  bencana  lalu  ada  juga pengaturan  daripada  pembangunan  terkait  infrastruktur  yang  ada  beserta  tata bangunannya dan juga penyelenggaraan pendidikan pelatihan dan juga penyuluhan baik secara konvensional ataupun modern. Pentingnya sebuah kesiapan yang dilakukan oleh pemerintah setempat terkait bagaimana menghadapi bencana alam salah satunya adalah dengan penerapan edukasi dan juga sosialisasi ataupun semacam latihan yang diberikan, namun pada penelitian ini meninjau bagaimana pemerintah Kabupaten Tangerang yang justru  tidak  melakukan  kegiatan  edukasi  secara  merata  kepada  daerah  terdampak  oleh bencana  banjir  tersebut.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dan  teknik pengumpulan data melalui publikasi yakni data sekunder melalui literatur review.  Pra- Bencana  memiliki  beberapa  metode  yang  harus  dilakukan  yang  di  mana  langkah- langkah ataupun tahap-tahap tersebut memiliki pengertian tersendiri tentang bagaimana sebuah prabencana akan dilakukan tentang beberapa hal terkait yaitu tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, tahap persiapan pelatihan, tahap pelaksanaan, tahap mentoring.
Dari  beberapa  penjelasan  tersebut  menjelaskan  tentang  bagaimana  dalam  hal tentang  pra  bencana  dapat  dilakukan  beberapa  langkah  jauh  sebelumnya  sebelum melakukan  bagaimana  adanya  yang  tertera  pada  undang-undang  nomor  24  tahun  2007 tentang penanggulangan bencana. Hal tersebut dapat dilihat tentang bagaimana sebuah berbagai  tahapan  yang  saling  berkaitan  satu  sama  lain  yang  dapat  diimplementasikan ataupun  direalisasikan  terkait  praktiknya  kepada  masyarakat  dari  pemerintah. Penjelasan  dari  masing-masing  tahap  dapat  dijelaskan  seperti  pada  tahap  perencanaan yaitu  pentingnya  sebuah  rencana  yang  disusun  dalam  rangka  mengantisipasi  ataupun semacam  mempertimbangkan  sebuah  urgensi  yang  ada.  Lalu  pada  tahap pengorganisasian  yaitu  menjelaskan  tentang  pembagian  sistem  dan  juga  beberapa perangkat  terkait  pihak-pihak  di  dalam  penanganan  ataupun  kegiatan  yang  dilakukan. Lalu ada tahap latihan tahap latihan dalam hal ini menjelaskan tentang pihak-pihak yang ada  di  dalam  organisasi  yang  sudah  dibentuk  tersebut  untuk  dilatih  serta  dibekali  dari pengetahuan serta kemampuan terkait pengenalan edukasi dan juga sosialisasi daripada pra  bencana  itu  sendiri.  Lalu  ada  tahap  pelaksanaan  yaitu  pada  tahap  ini  merupakan puncak  dari  tahapan  sebelum-sebelumnya  serta  pengimplementasian  dari  tahapan pelatihan tersebut untuk dilakukan dan juga diselenggarakan(Addiarto, 2019). Dan yang terakhir  ada  tahap  mentoring  yaitu  tahapan  dalam  hal  mengevaluasi  serta  memberikan pandangan dan  juga  memantau jalannya kegiatan ataupun pelaksanaan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan tahapan-tahapan terkait pra bencana itu sendiri.
Seperti yang diketahui bahwa Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki curah  hujan  yang  tinggi  sedangkan  secara  topografi  terdiri  dari  unsur  batuan  yang beragam.  Kondisi  tersebut  menyebabkan  Indonesia  memiliki  keberagaman  dan  tanah yang subur namun dibalik itu juga memiliki risiko bencana yang tinggi seperti bencana banjir,  tanah  longsor,  kebakaran  hutan  dan  kekeringan.  Bencana  banjir  disebabkan karena  lima faktor utama  penyebab banjir  di  Indonesia adalah faktor  dari curah hujan, Pendangkalan  Sungai,  Pembangunan  Infrastruktur  yang  tidak  seimbang,  kesalahan perencanaan  wilayah,  faktor  retensi  alur  sungai  serta  kesalahan  dalam  pembangunan alur sungai.
Bahwa Provinsi Banten terletak di Ujung Pulau Jawa, berada posisi astronomis 1050 01’ 11” – 1060 07’12” BT dan 500 7’50” – 700 1’1” LS.  Secara geografis pada sebelah  Timur  berbatasan  dengan  DKI  Jakarta,  Jawa  Barat,  Utara  dengan  Laut  Jawa, Barat  dengan  Selat  Sunda  dan  Selatan  berbatasan  dengan  Samudera  Hindia,  dimana Iklim  wilayah  Banten  sangat  dipengaruhi  oleh  Angin  Monson  (Monson  Trade)  dan Gelombang  La  Nina  atau  El  Nino.  Saat  musim  penghujan  (November  -  Maret)  cuaca didominasi oleh angin barat (dari Sumatera, Samudra Hindia sebelah selatan India) yang bergabung  dengan  angin  dari  Asia  yang  melewati  Laut  Cina  Selatan  yang  berpotensi ancaman  bencana  banjir  terutama  pada  daerah  pesisir  barat  Banten  yang  dikarekan endapan batuan yang terdapat didalamnya (batugamping) merupakan batuan yang peka terhadap  erosi  karena  sifat  batuannya  yang  tidak  dapat  menyerap  air.  Disamping  itu, daerah selatan  Kabupaten Lebak  khususnya  Kecamatan  Malingping juga sering terjadi
banjir dan erosi pada waktu musin hujan. Maka dari itu, dapat digambarkan peta daerah rawan banjir Provinsi Banten.

## Gambar 1 Peta Daerah Rawan Banjir Provinsi Banten

## Sumber: BPBD Provinsi Banten
Banjir pernah terjadi di Provinsi Banten tepatnya di Kabupaten Tangerang yang terjadi  di  awal  tahun  2020.  Peristiwa  Banjir  merupakan  tergenangnya  suatu  wilayah daratan  yang  normalnya  kering  dan  diakibatkan  oleh  sejumlah hal  antara  lain  air yang meluap  yang  disebabkan  oleh  tingginya  curah  hujan.  Hal  ini  yang  sering  terjadi  di Provinsi Banten, untuk itu adapun parameter bahaya banjir tersebut, sehingga diperoleh potensi  luas  bahaya  dan  kelas  bahaya  banjir  di  Provinsi  Banten,  seperti  pada  tabel berikut:

## Tabel 1 Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Banten
Fokus  dalam  penelitian  ini  adalah  tentang  bagaimana  pertimbangan  tentang urgensi  yang  seharusnya  dilakukan  oleh  pemerinah  kabupaten  Tangerang  tentang sebelum ataupun mengantisipasi adanya hal-hal yang perlu diperhatikan terkaitbencana alam  khususnya  banjir  di  kabupaten  Tangerang.  Dikarenakan  mengkaji  bahwa pentingnya hal preventif tentang bagaimana sebuah bencana akan terjadi serta kesiapan
daripada masing-masing pihak dan juga sektor baik dari pemerintah maupun masyarakat tentang  dalam  penanganan  bencana  alam  tersebut  menjadi  suatu  hal  yang  penting dikarenakan  beberapa  kasus  tentang  bagaimana  studi  ataupun  cara  kerja  daripada antisipasi  dapat  memberikan  dampak  yang  lumayan  signifikan  terhadap  efek  dan  juga keberlangsungan  daripada  kesiapan  bencana  alam  tersebut.  Serta  tentang  bagaimana hal-hal  apa  saja  yang  harus  dilakukan  dari  pihak  pemerintah  khususnya  dalam mengedukasi  ataupun  memberikan  berbagai  macam  tindakan  tentang  bagaimana kesiapsiagaan  masyarakat  dalam  menangani  bencana  alam  tersebut.  Maka  dari  itu perhatian pemerintah dari sebelum dan juga jauh-jauh hari tentang adanya bencana alam menjadi  suatu  hal  yang  sangat  penting  dikarenakan  sebuah  antisipasi  jauh  lebih  baik daripada mengobati kerusakan yang telah terjadi.

## Metode
Metode  penelitian  dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif  deskriptif  serta dengan metode studi kasus yang di mana tentang memahami suatu kasus tertentu dalam sebuah  fenomena  yang  terjadi  di  masyarakat  tentang  waktu  dan  tempat  dalam  sebuah fenomena  yang  terjadi.  Pengambilan  metode  penelitian  dengan  mendapatkan  sumber dari berbagai macam perspektif di beberapa elemen sosial serta menjadikan fokus utama tentang  bagaimana  dan  juga  mengapa  penelitian  dan  juga  pertanyaannya  dapat  dikaji dari  kejadian  ataupun  fenomena  yang  terjadi.Metode  penelitian  yang  dilakukan  adalah dengan cara mengambil dari data sekunder dan juga data primer yang dimana pada data sekunder  bersumber dari referensi-referensi  terpercaya  berisikan  jurnal-jurnal  dan juga beberapa  sumber  terkait  dalam  hal  mencari  data  sedangkan  dalam  data  primer mengambil  dari  studi  lapangan  berupa  wawancara  kepada  warga  yang  terdampak daripada kasus di dalam penelitian ini. Dengan memahami metode penelitian seperti itu diharapkan  memberikan  penjelasan  dan  juga  penginformasian  yang  tepat  dan  juga akurat  dari  berbagai  macam  sumber  data  yang  diperoleh  dari  para  peneliti  terkait Penelitian yang dilakukan.

## Hasil dan Pembahasan
Pra-Bencana  memiliki  beberapa  metode  yang  harus  dilakukan  yang  di  mana langkah-langkah  ataupun  tahap-tahap  tersebut  memiliki  pengertian  tersendiri  tentang bagaimana  sebuah  prabencana  akan  dilakukan  tentang  beberapa  hal  terkait  yaitu tahap perencanaan,  tahap  pengorganisasian,  tahap  persiapan  pelatihan,  tahap  pelaksanaan, tahap  mentoring.  Dari  beberapa  penjelasan  tersebut  menjelaskan  tentang  bagaimana dalam  hal  tentang  pra  bencana  dapat  dilakukan  beberapa  langkah  jauh  sebelumnya sebelum  melakukan  bagaimana  adanya  yang  tertera  pada  undang-undang  nomor  24 tahun  2007  tentang  penanggulangan  bencana.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  tentang bagaimana  sebuah  berbagai  tahapan  yang  saling  berkaitan  satu  sama  lain  yang  dapat diimplementasikan  ataupun  direalisasikan  terkait  praktiknya  kepada  masyarakat  dari pemerintah.  Penjelasan  dari  masing-masing  tahap  dapat  dijelaskan  seperti  pada  tahap perencanaan  yaitu  pentingnya  sebuah  rencana  yang  disusun  dalam  rangka
mengantisipasi  ataupun  semacam  mempertimbangkan  sebuah  urgensi  yang  ada.  Lalu pada  tahap  pengorganisasian  yaitu  menjelaskan  tentang  pembagian  sistem  dan  juga beberapa  perangkat  terkait  pihak-pihak  di  dalam  penanganan  ataupun  kegiatan  yang dilakukan. Lalu ada tahap latihan tahap latihan dalam hal ini menjelaskan tentang pihak- pihak  yang  ada  di  dalam  organisasi  yang  sudah  dibentuk  tersebut  untuk  dilatih  serta dibekali  dari  pengetahuan  serta  kemampuan  terkait  pengenalan  edukasi  dan  juga sosialisasi daripada pra bencana itu sendiri. Lalu ada tahap pelaksanaan yaitu pada tahap ini merupakan puncak dari tahapan sebelum-sebelumnya serta pengimplementasian dari tahapan pelatihan tersebut untuk dilakukan dan juga diselenggarakan. Dan yang terakhir ada  tahap  mentoring  yaitu  tahapan  dalam  hal  mengevaluasi  serta  memberikan pandangan dan  juga  memantau jalannya kegiatan ataupun pelaksanaan yang dilakukan dalam  rangka  pemenuhan  tahapan-tahapan  terkait  pra  bencana  itu  sendiri(Widianto  et al., 2021).
Pentingnya  sebuah  kesiapan  terkait  penanggulangan  bencana  alam  tersebut menjadikan  fokus  utama  dalam  pembahasan  kali  ini  tentang  bagaimana  pemerintah kabupaten Tangerang melakukan hal tersebut terkait bencana banjir. Dari beberapa data yang  dapat  kami  kumpulkan,  dapat  dilihat  juga  bahwa  kesiapan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  kabupaten  Tangerang  terkait  bencana  alam  banjir  sudah  cukup  baik dikarenakan  hal  yang  tercantum  pada  UU  no  24  tahun  2007  pasal  43  tentang  edukasi dan juga pelatihan sudah dilaksanakan dengan baik dalam beberapa artikel terkait yang kami  sajikan.  Seperti  salah  satu  contohnya  di  desa  Cikande  Pemerintah  kabupaten Tangerang  melaksanakan  simulasi  tentang  kebencanaan  yang  bekerja  sama  dengan wahana  visi  Indonesia  agar  dapat  meminimalisir  banjir  yang  ada  di  kabupaten Tangerang(Machruf  et  al.,  2020).  Sosialisasi  tersebut  diberikan  kepada  warga  dengan tujuan  memberikan  masyarakat  yang  sadar  dan  tanggap  terhadap  bencana  yang  dapat saja terjadi tanpa bisa diprediksi. Bencana banjir yang terjadi di provinsi Banten terlihat sangat  berpengaruh  terhadap  masyarakat  yang  di  mana  wisata  banjir  disebabkan  oleh buruknya  sistem  drainase  di  daerah  tersebut  ataupun  daerah  resapan  air  yang  kurang serta penebangan pohon secara liar dan juga sungai yang tidak terawat serta kesadaran daripada kepedulian masyarakat atau sumber daya alam dan lingkungan hidup menjadi permasalahan  utama  tentang  bagaimana  adanya  permasalahan  dalam  penanganan ataupun terjadinya bencana alam banjir.
Dalam hal tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah kabupaten Tangerang sudah melaksanakan  terkait  kewajibannya  dalam  hal  memberikan  edukasi  serta  pelatihan kepada  warga  tentang  bencana  alam  banjir  tersebut.  Namun  di  sisi  lain  pemberian edukasi  yang  tidak  merata  menjadi  sebuah  tantangan  baru  bagi  pemerintah  kabupaten Tangerang seperti salah satu contohnya di kelurahan Periuk kecamatan Periuk yang juga terdampak  banjir  namun  sejauh  ini  belum  ada  hal  semacam  edukasi  ataupun  pelatihan kepada  warga  setempat  tersebut  melainkan  hanyalah  bentuk  penanggulangan  yang disiapkan  oleh  pemerintah  setempat.  Adapun  juga  hasil  dari  wawancara  dari  warga sekitar  tentang  bagaimana  penerapan  edukasi  yang  tidak  diberikan  oleh  pemerintah setempat yang di mana dalam hasil wawancara tersebut memiliki berapa jawaban terkait
pertanyaan dari para penelitian yaitu jawaban daripada tentang bagaimana warga sekitar melakukan antisipasi dari bencana alam tersebut dan juga beberapa persiapannya yang di mana dalam wawancara terkait dapat disimpulkan seperti wawasannya dalam daerah tersebut akan ada tim yang mengawasi air jikalau misal sudah ada beberapa tanda hujan seperti curah hujan tinggi yang di mana padahal itu sekiranya para bapak-bapak sekitar yang melakukan  pengawasan  tersebut  melalui pengukuran daripada parameter  di  pintu air  ataupun  tanggul  yang  di  mana  dalam  hal  ini  memiliki  indikasi  jika  pompa  yang  di dalam  tersebut  yang  biasanya  menyedot  air  itu  sudah  penuh  walaupun  air  yang  di sedotnya udah tidak mengalir dan hanya berputar-putar di dalam saja akan diumumkan di  masjid  kalau  sudah  siaga  2  yang  di  mana  dalam  hal  ini  antisipasi  masyarakat dilakukan  dengan  cara  mengangkat-angkat  barang  dan  juga  mengamankan  kendaraan yang ada. Pra-Bencana memiliki beberapa metode yang harus dilakukan yang di mana langkah-langkah  ataupun  tahap-tahap  tersebut  memiliki  pengertian  tersendiri  tentang bagaimana  sebuah  prabencana  akan  dilakukan  tentang  beberapa  hal  terkait  yaitu tahap perencanaan,  tahap  pengorganisasian,  tahap  persiapan  pelatihan,  tahap  pelaksanaan, tahap mentoring(Di et al., 2019).
Dari  beberapa  penjelasan  tersebut  menjelaskan  tentang  bagaimana  dalam  hal tentang  pra  bencana  dapat  dilakukan  beberapa  langkah  jauh  sebelumnya  sebelum melakukan  bagaimana  adanya  yang  tertera  pada  undang-undang  nomor  24  tahun  2007 tentang penanggulangan bencana. Hal tersebut dapat dilihat tentang bagaimana sebuah berbagai  tahapan  yang  saling  berkaitan  satu  sama  lain  yang  dapat  diimplementasikan ataupun  direalisasikan  terkait  praktiknya  kepada  masyarakat  dari  pemerintah. Penjelasan  dari  masing-masing  tahap  dapat  dijelaskan  seperti  pada  tahap  perencanaan yaitu  pentingnya  sebuah  rencana  yang  disusun  dalam  rangka  mengantisipasi  ataupun semacam mempertimbangkan sebuah urgensi yang ada.
Lalu  pada  tahap pengorganisasian  yaitu menjelaskan  tentang pembagian sistem dan juga beberapa perangkat terkait pihak-pihak di dalam penanganan ataupun kegiatan yang dilakukan. Lalu ada tahap latihan tahap latihan dalam hal ini menjelaskan tentang pihak-pihak  yang  ada  di  dalam  organisasi  yang  sudah  dibentuk  tersebut  untuk  dilatih serta  dibekali  dari  pengetahuan  serta  kemampuan  terkait  pengenalan  edukasi  dan  juga sosialisasi daripada pra bencana itu sendiri. Lalu ada tahap pelaksanaan yaitu pada tahap ini merupakan puncak dari tahapan sebelum-sebelumnya serta pengimplementasian dari tahapan pelatihan tersebut untuk dilakukan dan juga diselenggarakan. Dan yang terakhir ada  tahap  mentoring  yaitu  tahapan  dalam  hal  mengevaluasi  serta  memberikan pandangan dan  juga  memantau jalannya kegiatan ataupun pelaksanaan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan tahapan-tahapan terkait pra bencana itu sendiri.
Dari  wawancara  terkait  kepada  yang  bersangkutan  bahwasanya  antisipasi  yang dilakukan  adalah  jika  perumahan  yang  di  bawah  perumahan  narasumber  sudah terdampak  banjir  maka  perumahan  dari  narasumber  yang  di  mana  letaknya  jauh  lebih tinggi akan melakukan persiapan dalam evakuasi terhadap banjir tersebut. Serta hal lain seperti  bagaimana  cara  warga  di  sana  melakukan  antisipasi  adalah  seperti  melakukan renovasi  rumah  peningkatan  rumah  ataupun  menguruk  lagi  rumahnya  dan  bahkan  ada
beberapa  rumah  ataupun  warga  yang  di  mana  membuat  semacam  rak-rak  tinggi  untuk menaruh  barang  dalam  hal  persiapan  bencana  alam  banjir  tersebut.  Serta  adanya kegiatan kerja bakti untuk membersihkan selokan di sekitar serta menormalisasi tentang bagaimana  fungsi-fungsi  irigasi  dikenakan  ada  beberapa  irigasi  yang  tidak  berfungsi serta  memperlebar  ruang  irigasi  tersebut  dalam  rangka  mengalirkan  air  untuk  lebih banyak. Walaupun dalam hal ini Pemerintah juga ikut andil seperti memberikan bantuan semacam  makanan  dan  juga  tenda  namun  di  satu  sisi  jika  kita  menilik  dari  undang- undang  tersebut  bahwasanya  pemerintah  tidak  hanya  ikut  andil  dalam  pasca  bencana namun  dalam  hal  pra  bencana  untuk  sekedar  antisipasi  ataupun  menunjang  kesiapan bagi warga yang terdampak juga memiliki dampak yang sangat besar dan juga hal yang cukup penting seperti yang termaksud dalam undang-undang tersebut(Legowo, 2022).
Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten yakni Sosialisasi dan memberikan  pelatihan  kepada  masyarakat  yang  tinggal  di  daerah  rawan  banjir  dalam menghadapi  banjir.  Selain  itu  membuat  Standar  Operasi  Prosedur  bencana  Banjir  di lingkup  RT/RW  serta  menyiapkan  perlengkapan  yang  relevan  dengan  bencana  banjir, membersihkan  saluran  pembuangan  limbah  cair  rumah  tangga  seperti  got  atau  sungai kecil. Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melakukan berbagai pelatihan dan sosialisasi  ke  masyarakat,  sekolah  terhadap  pentingnya  penanggulangan  bencana. Adapun  kegiatan  sosialisasi  oleh  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  Provinsi Banten terlihat pada gambar dibawah ini:

## Gambar 2 Sosialisasi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Banjir

## Sumber: radarbanten.co.id
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten melaksanakan kegiatan  sosialisasi  yang  diselenggarakan  oleh  Balai  Besar  Wilayah  Sungai  Cidanau Ciujung  Cidurian.  Kegiatan  tersebut  dilaksanakan  selama  dua  hari  lamanya  yang bertujuan  untuk  meningkatkan  kesiapsiagaan  bagi  masyarakat  saat  akan  menghadapi bencana  banjir  yang  terjadi.  Hal  ini  sudah  berjalan  sesuai  dengan  Undang  Nomor  24 Tahun  2007  tentang  Penanggulangan  Bencana  pada  pasal  43.  Selanjutnya  Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  melaksanakan  kegiatan  sosialisasi,  komunikasi informasi dan edukasi bencana banjir.

## Gambar 3 Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi Bencana Banjir

## Sumber: BPBD Provinsi Banten
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten melaksanakan kegiatan  Sosialisasi,  Komunikasi  Informasi  dan  Edukasi  (KIE)  Bencana  Banjir  Kota Tangerang  pada  Kegiatan  Pelayanan  Informasi  Rawan  Bencana  Provinsi  Tahun  2023. Penanganan  bencana  banjir  ini  mempunyai  peran  bersama  dengan  dinas  lainnya, sehingga  perlu  kesiapsiagaan  dan  pencegahan  melalui  sosialisasi  dan  edukasi  kepada masyarakat  dalam  peningkatan  pengetahuan  terhadap  bencana  banjir  di  Indonesia khususnya Provinsi Banten.

## Simpulan
Bencana  banjir  yang  terjadi  di  provinsi  Banten  terlihat  sangat  berpengaruh terhadap  masyarakat  yang  di  mana  wisata  banjir  disebabkan  oleh  buruknya  sistem drainase  di  daerah  tersebut  ataupun  daerah  resapan  air  yang  kurang  serta  penebangan pohon  secara  liar  dan  juga  sungai  yang  tidak  terawat  serta  kesadaran  daripada kepedulian  masyarakat  atau  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  hidup  menjadi permasalahan  utama  tentang  bagaimana  adanya  permasalahan  dalam  penanganan ataupun terjadinya bencana alam banjir. Kesimpulan dapat diambil dari pembahasan di atas  adalah  tentang  bagaimana  pentingnya  sebuah  kesiapan  daripada  penanggulangan bencana alam termasuk dalam hal edukasi dan juga pelatihan dan tidak hanya penerapan di  dalam  pasca  bencana  saja  yang  dimana  seperti  yang  dibahas  dalam  pembahasan  ini bahwasanya Pemerintah Kabupaten Tangerang yang justru hanya melakukan penerapan dalam  hal  pasca  bencana  yang  dimana  dalam  undang-undang  nomor  24  tahun  2007 tentang penanggulangan bencana pasal 43 menjelaskan  bahwa pentingnya juga  sebuah pelatihan dan juga edukasi yang diberikan dalam kesiapan tersebut namun di penelitian ini para peneliti menemukan bahwa pemerintah setempat tidak melakukan hal tersebut yang  menjadikan  adanya  kesiapan  secara  mandiri  oleh  masyarakat  yang  terdampak banjir  di  daerah  tersebut.  Walaupun  dalam  hal  ini  Pemerintah  juga  ikut  andil  seperti memberikan  bantuan  semacam  makanan  dan  juga  tenda  namun  di  satu  sisi  jika  kita menilik  dari  undang-undang  tersebut  bahwasanya  pemerintah  tidak  hanya  ikut  andil dalam  pasca  bencana  namun  dalam  hal  pra  bencana  untuk  sekedar  antisipasi  ataupun menunjang  kesiapan  bagi  warga  yang  terdampak  juga  memiliki  dampak  yang  sangat
besar  dan  juga  hal  yang  cukup  penting  seperti  yang  termaksud  dalam  undang-undang tersebut.

## Referensi
Addiarto, W. & R. Y. (2019). Buku Ajar Manajemen Bencana dan Strategi Membentuk Kampus  Siaga  Bencana  dari  Perspektif  Keperawatan .  Yayasan  Ahmar  Cendekia Indonesia.
Di,  B.,  Aceh,  K.,  &  Daya,  B.  (2019). Analisis  kerentanan  kesehatan  penduduk  pra- bencana banjir di kabupaten aceh barat daya . 5 (2), 1–10.
Legowo,  M.  (2022). BUKU  AJAR  SOSIOLOGI  LINGKUNGAN (Andriyanto  (ed.)). Penerbit Lakeisha.
Machruf, I. N., Hermawan, D., & Meutia, I. F. (2020). P ENANGGULANGAN P RA B ENCANA A LAM T SUNAMI DI K ABUPATEN . 2 .
NASIONAL,  M.  P.  (2007).  UU  Nomor  24  Tahun  2007  tentang  Penanggulangan Bencana. Ятыатат , вы12у (235), 245.
Saputra,  N.  G.,  Rifai,  M.,  Marsingga,  P.,  Studi,  P.,  Pemerintahan,  I.,  Singaperbangsa, U., & Karangligar, D. (2021). Strategi penanggulangan bencana banjir kabupaten karawang di desa karangligar sebagai desa tangguh bencana . 8 .
Widianto, E., Firdaus, F., Afifa, S. I., Nazilla, A., Dinda, E., Fitriani, N., & Nisak, H. A. (2021). Pelatihan Pra Bencana untuk Membentuk Desa Tanggap Bencana di Desa Sumberbrantas Jawa Timur . 6 (2), 528–535.