## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN ANGGARAN DAERAH

## I Wayan Sutrisna
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mahendradatta Denpasar e-mail : sutrisna76@yahoo.co.id
Abstrak - Kebijakan anggaran yang dibuat oleh pemerintah pada prinsipnya bertujuan untuk memenuhi keinginan seluruh lapisan masyarakat. Proses dan pengalokasian ang- garan haruslah berorientasi kepada kepentingan publik. Hal ini mengandung arti bahwa proses penyusunan anggaran hendaknya melibatkan banyak pihak mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya. Untuk itu diharapkan belanja untuk kepentingan publik mendapat proporsi yang lebih besar daripada belanja untuk aparatur, karena belanja publik merupa- kan investasi pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi dari seluruh masyarakat dalam politik anggaran daerah sangat diper- lukan agar anggaran daerah dapat dipergunakan secara maksimal untuk pembangunan seluruh masyarakat yang ada di daerah tersebut. Mewujudkan partisipasi ini bukanlah hal yang mudah karena masih banyak anggota masyarakat yang masih menganggap penyusu- nan anggaran daerah hanya ditentukan oleh para petinggi partai penguasa. Program-pro- gram masyarakat yang diusulkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Mus- renbang) di tingkat desa kadang akan menghilang di tingkat selanjutnya karena tidak dikawal oleh petinggi partai penguasa. Anggapan ini masih berkembang dimasyarakat sehingga keinginan untuk berpartisipasi dalam politik anggaran daerah menjadi menurun. Anggapan inilah yang harus dihilangkan ditengah masyarakat oleh seluruh komponen pe- merintahan sehingga masyarakat mau melibatkan diri dalam setiap proses penyusunan kebijakan anggaran daerah.
Masyarakat yang partisipatif sangat dibutuhkan dalam proses pemerintahan dan pembangunan. United Nation Develepment Program (UNDP) sebuah lembaga dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengurusi tentang pembangunan bang- sa-bangsa di dunia bahkan telah memasukkan partisipasi masyarakat dalam salah satu in- dicator atau karakteristik pemerintahan yang baik ( Good Governance ). Hal ini mengand- ung arti bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan menunjukkan bahwa pemerintahan yang berkuasa telah melaksankan proses pemerintahan yang baik.
Pengelolaan anggaran daerah dengan melibatkan partisipasi yang tinggi dari mas- yarakat akan mampu membuat segala perencanaan yang dibuat dalam menyusun anggaran daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien. Selain itu kebijakan anggaran partisipatif akan mampu membuat semua program yang dilaksanakan dapat dinikmani oleh seluruh lapisan masyarakat karena seluruh masyarakat merasa telah dilibatkan dalam seluruh prosesnya. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di daerah akan bermuara pada keber- hasilan pembangunan secara nasional
Kata Kunci : Partisispasi Masyarakat, Kebijakan Publik dan Anggaran.
Abstract - The budget policy made by the government in principle aims to fulfill the wishes of all levels of society. Budget processes and allocations must be oriented to the public interest. This implies that the budget preparation process should involve many par- ties ranging from planning to implementation. For this reason, it is expected that spending for the public interest gets a greater proportion than spending on the apparatus, because public spending is a government investment that is expected to improve people’s welfare. Participation of all people in regional budget politics is very necessary so that the region- al budget can be used optimally for the development of all the communities in the area. Realizing this participation is not an easy thing because there are still many members of the community who still consider the preparation of regional budgets only determined

## A. Pengantar
Kebijakan Desentralisasi yang mer- upakan salah kebijakan penting diera reformasi bertujuan untuk melaksanakan pembangunan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Dengan pemberlakuan kebijakan ini diharapkan menjadi motiva- si kepada seluruh komponen masyarakat di daerah untuk ikut serta berpartisipasi dalam seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan. Otonomi daerah yang secara efektif dilaksankanan mulai awal tahun 2001 telah mengubah basis pendekatan pengelolaan pemerintahan dan pemban- gunan di Indonesia dari yang bersifat top- down menjadi bersifat bottom-up.  Pembe- rian hak otonomi kepada daerah bermakna bahwa Pemerintah Pusat menyerahkan we- wenang seluas luasnya kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus pe- merintahannya di luar enam urusan yang masih diatur oleh pemerintah pusat yakni : Politik luar negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter serta fiskal nasional, dan Agama. Hak otonomi memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dapat mengem- bangkan segala potensi yang dimiliki un- tuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu tolok ukur keberhasilan daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah adalah keberhasilan daerah dalam menggali, men-
gelola, mengarahkan dan mengendalikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan arah kebijakan serta prioritas yang ditetapkan.  Dengan belanja pemerintah dalam APBD tiap tahun yang diarahkan ke berbagi bidang pembangu- nan, program dan kegiatan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh daerah di- harapkan mampu menstimulan perkem- bangan pembangunan di berbagai sektor. Sementara itu belanja rutin/aparatur/tidak langsung yang sebagian besar dialokasikan untuk gaji dan upah pegawai serta biaya operasional dan pemeliharaan yang pada dasarnya diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap publik/masyarakat. Berbagai pembelanjaan pemerintah yang sebagian besar dibiayai oleh pendapa- tan bersumber dari pajak yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah membeli barang konsumsi seperti alat-alat perkantoran, pembiayaan gaji dan pem- biayaan jasa maupun barang modal seperti bangunan sekolah, perkantoran dan pem- bangunan infrastruktur. (Sukirno, 2000). Tujuan utama dari rencana keuangan daerah adalah untuk membantu menentu- kan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, listrik, air bersih, transportasi, pemukiman dan pengelolaan sumber daya alam, agar semua kebutuhan masyarakat
JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 01, No. 02, Agst  2018- Jan2019 ISSN: 2620-5173
by officials of the ruling party. The community programs proposed in the Development Planning Consultation (Musrenbang) at the village level will sometimes disappear at the next level because they are not escorted by officials of the ruling party. This assumption is still developing in the community so that the desire to participate in regional budget poli- tics has decreased. This assumption must be eliminated in the midst of the community by all components of the government so that the people want to involve themselves in every process of the formulation of regional budget policies.
Participatory of communities are needed in the process of governance and development. The United Nation Development Program (UNDP), an institution under the auspices of the United Nations which deals with the development of nations in the world, has even included community participation in one of the indicators or characteristics of good gov- ernance. This implies that the higher level of community participation in the governance and development process shows that the ruling government has carried out a good gover- nance process.
The management of the regional budget by involving high participation from the commu- nity will be able to make all the planning made in preparing the regional budget can be achieved effectively and efficiently. In addition, participatory budget policy will be able to make all programs implemented can be manipulated by all levels of society because all communities feel they have been involved in the entire process. The successful implemen- tation of development in the region will lead to national development success
Keywords : community participation, public policy and budget.
dapat terpenuhi. Permasalahan APBD menjadi sangat penting dalam pembenah- an penyelenggaraan pemerintahan daerah karena APBD sebagai indikator terbesar yang dijadikan ukuran oleh masyarakat (stakeholders)  untuk melihat apakah ada keberpihakan dari Pemerintah Daerah ke- pada masyarakatnya. (Purba, 2007) Sebagai salah satu komponen pertang- gungjawaban kepada publik, Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan op- timalisasi belanja yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Pemerintah pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama, yakni pertama fungsi alokasi, di mana pemerintah mengalo- kasikan dana sumber-sumber ekonomi da- lam bentuk barang dan atau jasa pelayanan masyarakat. Fungsi kedua yaitu fungsi distribusi, yakni fungsi pemerintah dalam usaha untuk melaksanakan pemerataan pembangunan, pendapatan dan kekayaan, agar mengurangi tingkat kesenjangan yang terjadi dalam masyarakat.  Fungsi yang ke- tiga yakni fungsi stabilisasi, yaitu fungsi pemerintah yang meliputi pertahanan kea- manan, ekonomi dan moneter agar terpeli- hara kesempatan kerja yang luas, kestabi- lan harga dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Pengalokasian anggaran belanja oleh Pemerintah Daerah diharapkan dapat dilakukan secara hemat berdaya guna dan tepat guna. Peran aktif masyarakat diperlu- kan dalam proses penyusunan APBD, hal ini dilakukan agar arah kebijakan dalam APBD yang dijalankan benar-benar dapat mengarah kepada kepentingan masyarakat. Selama ini proses penyusunan APBD ter- kesan hanya melibatkan kaum elit dalam masyarakat saja, sedangkan masyarakat se- cara luas belum dilibatkan secara optimal, sehingga proses pembangunan yang dituju- kan untuk masyarakat sering kali berakhir menjadi proyek mubazir. Selain itu alokasi dana untuk pembangunan saat ini terkesan terlalu besar peranan politisnya sehing- ga pembangunan hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu saja. Perencanaan belanja oleh pemerintah pada prinsipnya bertujuan untuk memenuhi keinginan seluruh lapisan masyarakat. Proses dan pengalokasian anggaran ha- ruslah berorientasi kepada kepentingan publik. Hal ini mengandung arti bahwa
proses penyusunan anggaran hendaknya melibatkan banyak pihak mulai dari per- encanaan hingga pelaksanaannya. Untuk itu diharapkan belanja untuk kepentingan publik mendapat proporsi yang lebih besar daripada belanja untuk aparatur, karena belanja publik merupakan investasi pemer- intah yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi dari seluruh masyarakat dalam politik anggaran daerah sangat diperlukan agar anggaran daerah dapat dipergunakan secara maksimal untuk pem- bangunan seluruh masyarakat yang ada di daerah tersebut. Mewujudkan partisipasi ini bukanlah hal yang mudah karena ma- sih banyak anggota masyarakat yang masih menganggap penyusunan anggaran daerah hanya ditentukan oleh para petinggi partai penguasa. Program-program masyarakat yang diusulkan dalam Musyawarah Per- encanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa kadang akan menghilang di tingkat selanjutnya karena tidak dikawal oleh petinggi partai penguasa. Anggapan ini masih berkembang dimasyarakat seh- ingga keinginan untuk berpartisipasi dalam politik anggaran daerah menjadi menurun. Anggapan inilah yang harus dihilangkan ditengah masyarakat oleh seluruh kom- ponen pemerintahan sehingga masyarakat mau melibatkan diri dalam setiap proses penyusunan kebijakan anggaran daerah.

## B.  Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Daer- ah
Undang-Undang Dasar Negara Repub- lik Indonesia Tahun 1945 di pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini senyurat- kan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat sebagai pemilik sah negeri ini. Pada pasal 27 ayat 1 disebutkan bahwa segala warganegara bersamaan kedudukan- nya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah- an itu dengan tidak ada kecualinya. Segala proses dalam pelaksanaan kehidupan ber- bangsa dan bernegara harus melibatkan masyarakat sehingga ujung dari semua pelaksanaan kehidupan bernegara ada- lah meningkatnya kesejahteraan seluruh rakyat. Masyarakat yang partisipatif akan mampu menghasilkan proses pembangu-
JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 01, No. 02, Agst  2018- Jan2019 ISSN: 2620-5173
nan yang berkualitas dan tepat sasaran. Meskipun partisipasi masyarakat su- dah dijamin oleh undang-undang, namun dalam pelaksanaannya masih belum mak- simal seperti apa yang diharapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini bisa diakibatkan oleh beberapa hal seperti tidak adanya kemauan yang kuat dari pe- merintah daerah dalam melibatkan seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan yang dilak- sanakan. Selain itu juga diakibatkan oleh kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan itu sendiri. Kondisi-kondisi seperti inilah yang mengakibatkan proses pembangunan terutama dalam hal kebija- kan anggaran daerah menjadi minim keter- libatan masyarakat. Dalam penyusunan kebijakan angga- ran daerah undang-undang telah menjamin prosesnya bersifat bottom-up, yakni mulai dari tingkat desa berupa musyawarah pe- rencanaan pembangunan (musrenbang) desa dilanjutkan dengan tingkat kecamatan, tingkat kabupeten, kemudian diteruskan pada tingkat provinsi hingga pada pemer- intah pusat. Proses ini mulai dari tingkat musrenbangdes di tingkat desa secara  atur- an harus melibatkan masyarakat sebagai subyek dan obyek dari pembangunan. Na- mun pada kenyataannya masyarakat yang terlibat hanya sebagian kecil yakni para elit desa dan para pengurus partai yang berkua- sa. Selain itu program-program yang sudah diusulkan dari tingkat desa kadang harus terhalang oleh program-program yang tel- ah disusun oleh pemerintahan itu sendiri, baik karena keterbatasan anggaran yang tersedia maupun faktor lainnya. Hosnan (2007) mengemukakan bah- wa belum terakomodirnya partisipasi masyarakat dalam proses politik anggaran daerah disebabkan beberapa hal yakni : 1. Belum adanya komitmen yang baik (good will) dari pemerintah daerah guna melibatkan masyarakat secara maksimal dalam proses kebijakan ang- garan.
2.  Program pembangunan yang terakomo- dir dalam kebijakan anggran seringkali tidak didasari oleh kepentingan dan ke- butuhan publik.
3.  Masyarakat (terutama di daerah pedes- aan) juga belum mampu berpartisipasi secara maksimal karena keterbatasan
sumber daya yang ada. Mereka sebagian besar berada dalam kondisi pengethuan dan pemahaman yang minim tentang partisipasi masyarakat dalam pemban- gunan daerah. Sehingga mereka sering- kali hanya diekspolitasi keberadaannya untuk mendukung kegiatan pemban- gunan yang sudah ditetapkan oleh pe- merintah. Bahkan terkadang pelibatan masyarakat hanya untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undan- gan yang berlaku, sedangkan keinginan dan kebutuhan mereka tidak didengar apalagi dipenuhi.
Pelibatan masyarakat dalam kebijakan anggaran daerah sangat penting dalam rang- ka mewujudkan program-program yang te- pat sasaran dan berorientasi pada kepentin- gan masyarakat secara umum. Darmawan Purba (2007) menyebutkan bahwa terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan peli- batan masyarakat dalam penyusunan kebi- jakan anggaran daerah yakni : 1. Kebijakan anggaran  yang meliputi pe- rencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan mutlak dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat da- lam rangka menjamin hak masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.
2. Dalam rangka mewujudkan penyeleng- garaan pemerintahan yang baik, maka kebijakan anggran daerah perlu meli- batkan masyarakat dengan pendekat- an community driven planning dengan harapan : a) Terciptanya kesepakatan dan keber- samaan di masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial karena kebijakan anggaran disusun ber- dasarkan aspirasi masyarakat secara bersama-sama.
b)  Meningkatnya rasa memiliki mas- yarakat terhadap program-program pemerintah yang sejalan dengan ter- akomodasinya aspirasi masyarakat dalam program yang akan dilak- sanakan.
c) Mewujudkan masyarakat mandi- ri yang dapat memenuhi dan men- gupayakan pemenuhan kebutuhan sendiri seiring dengan proses pem- belajaran berpartisipasi yang ter- kandung dalam pendekatan peran serta masyarakat dalam kebijakan
JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 01, No. 02, Agst  2018- Jan2019 ISSN: 2620-5173
anggran daerah. d) Meningkatkan legitimasi pro- gram-program pembangunan daer- ah karena disepakati secara bersa- ma-sama yang pada akhirnya dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
3.  Dengan meningkatnya peran serta mas- yarakat dalam proses kebijakan ang- garan maka good governance dapat terwujud yang pada akhirnya semakin meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan daerah. Hal ini terjadi karena penyelenggaraan pembangunan akan lebih bisa dilakukan secara trans- paran, akuntabel, bermoral dan bereti- ka yang berorientasi pada rakyat.
Partisipasi masyarakat dalam kebija- kan anggaran daerah harus terus ditum- buhkan oleh semua komponen yang terlibat dalam pemerintahan. Kebijakan anggaran yang partisipatif merupakan cermin dari baiknya pengelolaan pemerintahan yang dilaksanakan oleh para pemimpin yang berkuasa. Anggaran yang rancang, disusun, dilaksanakan dan diawasi oleh masyarakat akan menghasilkan program-program yang mampu memecahkan berbagai permas- alahan yang dihadapi oleh masyarakat. Kebijakan anggaran yang didukung oleh partisipasi masyarakat akan mampu meng- hasilkan pembangunan yang tepat guna dan berdaya guna sehingga tujuan dari pembangunan yang dilaksanakan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
C. Kebijakan Anggaran Partisipatif wujud pelaksanaan “ Good Gover- nance ” Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di Indonesia pada umumnya saat ini masih sangat rendah. Rendahnya partisipasi ini akibat dari kebijakan pemer- intah yang masih kurang dalam memberi- kan ruang bagi setiap warga Negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pelak- sanaan Musyawarah perencanaan Pemba- ngunan (Musrenbang) mulai pada tingkat desa hingga nasional dianggap oleh sebaga- ian masyarakat hanya proses serimonial belaka. Musrenbang yang dilaksanakan selama ini hanya melibatkan segelintir elit dalam masyarakat saja dan tidak member-
ikan ruang yang cukup kepada mayoritas masyarakat. Masyarakat yang partisipatif san- gat dibutuhkan dalam proses pemerin- tahan dan pembangunan. United Nation Develepment Program (UNDP) sebuah lembaga dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengurusi tentang pembangunan bangsa-bangsa di dun- ia bahkan telah memasukkan partisipa- si masyarakat dalam salah satu indicator atau karakteristik pemerintahan yang baik (Good Governance). Hal ini mengandung arti bahwa semakin tinggi tingkat partisi- pasi masyarakat dalam proses pemerintah- an dan pembangunan menunjukkan bahwa pemerintahan yang berkuasa telah melak- sankan proses pemerintahan yang baik. United Nation Develepment Program (UNDP) memberikan 9 katakteristik da- lam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ( Good Governance ). Karakteris- ti-karakteristik tersebut yakni:
1.  Partisipasi ( Participation ) Sebagai pemilik kedaulatan, setiap warga negara mempunyai hak dan kewa- jiban untuk ambil bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Partisipasi dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan. Partisipasi dilakukan secara menyeluruh mulai dari penyusunan kebija- kan, pelaksanaan, evaluasi hingga peman- faataan hasil-hasilnya. Tingkat partisipasi masyarakat akan sangat menentukan ke- berhasilan kebijakan yang diterapkan.
2. Penegakan hukum ( rule of law ) Tanpa penegakan hukum tidak akan tercipta kehidupan yang demokratsis me- lainkan anarkis. Tanpa penegakan hukum orang akan secara bebas mencapai tujuan- nya sendiri tanpa mengindahkan kepent- ingan orang lain, termasuk menghalalkan segala cara. Oleh karena itu langkah awal mewujudkan good Governance adalah membangun sistem hukum yang baik dan sehat.
3. Transparansi ( transparancy ) Karakteristik ini sesuai dengan seman- gat jaman yang serba terbuka akibat adan- ya revolusi informasi. Keterbukaan terse- but mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik mulai dari pengambilan keputusan, penggunaan da- na-dana publik sampai pada tahap evalua-
JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 01, No. 02, Agst  2018- Jan2019 ISSN: 2620-5173
si. 4.  Daya tanggap ( responsivencess ) Sebagai konsekwensi logis dari keter- bukaan maka setiap komponen yang terli- bat dalam pembangunan good governance perlu memiliki daya tanggap terhadap keinginan maupun keluhan para stakehold- ers. 5.  Berorientasi pada konsensus ( consen- sus orientation ) Dalam pelaksanaan prinsip good gov- ernance, pengambilan keputusan maupun pemecahan masalah bersama lebih diuta- makan berdasarkan konsensus, yang dilan- jutkan dengan kesediaan untuk konsisten melaksanakan konsensus yang telah dipu- tuskan bersama.
6. Keadilan/kesetaraan ( equity ) Setiap warganegara memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesejahter- aan. Akan tetapi karena kemampuan mas- ing-masing warga negara berbeda, maka pemerintah perlu memainkan peran untuk memberikan keadilan dalam kesejahteraan seluruh masyarakat.
7. Keefektivan dan efisiensi ( effectiveness and efficiency )
Agar mampu berkompetisi secara se- hat dalam percaturan dunia perlu menguta- makan efektivitas dan efisiensi dalam seti- ap kegiatan. Tanpa adanya kompetisi tidak akan tercapai efisiensi.
8. Akuntabilitas ( accountability ) Setiap aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu mempertanggu- ngjawabkan kepada publik. Tangggung jawab tidak hanya diberikan kepada atasan saja melainkan juga kepada stakeholders atau masyarakat luas.
9. Visi strategis ( strategic vision ) Di era yang berubah secara dinamis seperti sekararang ini setiap sektor dalam good governance perlu memiliki visi yang strategis. Tanpa adanya visi ini maka suatu bangsa dan negara akan mengalami ket- ertinggalan. Visi perlu dibedakan antara visi jangka panjang 20-25 th, serta jangka pendek sekitar 5 tahun.
Dengan dimasukkanya partisipasi masyarakat sebagai salah satu karakteristik utama dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik mengharuskan setiap pemerintahan baik pusat maupun
daerah mestinya selalu berusaha mening- katkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dalam konteks ke- bijakan anggaran daerah, partisipasi mas- yarakat merupakan suatu keharusan karena anggaran yang disusun untuk pelaksanaan pembangunan di daerah harus merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah den- gan masyarakat. Meskipun secara aturan anggaran daerah disusun oleh legeslatif dan eksekutif daerah, namun sebelum ang- garan itu disusun dan disahkan sebaiknnya proses tersebut melibatkan masyarakat se- cara luas. Kebijakan anggaran yang partisipatif akan mampu mewujudkan tata kelola pe- merintahan yang baik karena seluruh pros- es penyusunan, pelaksanaan dan penga- wasan juga dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk mewujudkan hal terse- but memang masih berat, namun dengan kemauan yang kuat dari para penguasa hal tersebut pasti dapat terwujud. Masyarakat akan bersedia melibatkan diri dalam pros- es ini apabila pemerintah memberikan ke- sempatan dan keyakinan bahwa seluruh masyarakat harus ikut serta dalam setiap proses pembangunan.

## D. Mewujudkan Pembangunan Nasi- onal dengan memperkuat pemban- gunan Daerah
Pembangunan Nasional yang dilak- sanakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan Tu- juan nasional seperti yang termuat dalam pembukaaan Undang-Undang dasar 1945 alinia IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indo- nesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perda- maian abadi dan keadilan sosial. Pemba- ngunan Nasional merupakan usaha untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang seka- ligus merupakan proses pengembangan dan pemberdayaan seluruh komponen da- lam kehidupan bernegara guna mewujud- kan tujuan nasional. Hakikat dari Pembangunan nasional adalah pembanguan yang dilaksanakan se- cara merata untuk seluruh masyarakat dan wilayah Indonesia. Pembangunan dilak- sanakan bersama oleh masyarakat dan pe-
JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 01, No. 02, Agst  2018- Jan2019 ISSN: 2620-5173
merintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewa- jiban mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang ke- lancaran proses pembangunan. Kegiatan masyarakat dan pemerintah harus saling mendukung, saling mengisi dan saling me- lengkapi dalam satu kesatuan gerak menu- ju tercapainya satu tujuan yakni tujuan pembangunan nasional. Dalam mewujudkan tujuan pembangu- nan nasional setiap pemimpin pemerintah- an selalu berusaha membuat program-pro- gram unggulan yang akan dilaksanakan agar pencapaian kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama dapat terwujud. Sep- erti program prioritas yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi ada- lah Nawa cita. Program Nawa Cita berisi 9 program prioritas yang akan diwujudkan selama pemerintahan ini diberikan mandat oleh rakyat dalam mengelola negara. Salah satu program prioritas dalam Nawa Cita dari Presiden Jokowi adalah membangun Indonesia dari pinggiran den- gan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Memba- ngun Indonesia dari daerah sudah dilak- sanakan sejak pemerintah pusat memberi- kan hak otonomi kepada pemerintah daerah dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten dan kota. Pemberian hak otonomi ini agar pemerintah daerah mampu melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing. Hal ini dilakukan agar pemerataan pembangu- nan dapat dilaksanakan lebih cepat dan ter- arah. Membangun Indonesia dari daerah merupakan cita-cita bangsa Indonesia se- jak awal kemerdekaan, namun penerapan secara nyata baru dapat dilaksanakan pada era reformasi dengan dikeluarkannya un- dang-undang otonomi daerah yang dilak- sankan secara efektif sejak tahun 2001. Pemerintah pusat memberikan kelelua- saan bagi pemerintah daerah otonom un- tuk mengembangkan daerahnya dengan pengerahan segala potensi yang dimiliki serta didukung juga dengan anggaran dari pusat. Pembangunan yang dilaksanakan pada masing-masing daerah harus disinergikan dengan program pembangunan yang akan dilaksanakan di tingkat pusat. Rencana pembangunan yang akan dilakukan di
tingkat daerah otonom tidak boleh meny- impang dari rel rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh pusat. Dalam la- man Kementerian Dalam Negeri www. ke- mendagri.go.id disebutkan bahwa seban- yak 3.143 peraturan daerah (Perda) yang diberlakukan di daerah-daerah otonom telah dicabut/direvisi dan dibatalkan oleh pemerintah pusat. Hal ini dilakukan karena perda-perda tersebut dianggap bertentan- gan dengan kebijakan-kebijakan yang dike- luarkan oleh pemerintah pusat. Dengan memperkuat pembangunan yang dilaksankan di daerah-daerah akan mengakibatkan percepatan tercapainya tu- juan nasional. Pembangunan yang dilak- sanakan di daerah yang sudah disingkro- nisasikan dengan Rencana Pembangunan Nasional akan mampu mewujudkan ter- capinya tujuan dari pembangunan nasional. Pengalokasian anggaran langsung ke daer- ah membuat daerah dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara maksi- mal. Terwujudnya kesejateraan masyarakat di setiap daerah akan dapat mewujudkan kesejahteraan nasional secara menyeluruh. Perwujudan pembangunan nasional dari pinggir/daerah merupakan amanat Un- dang-Undang Dasar Negara Republik In- donesia Tahun 1945 utamanya pasal 18, 18A, dan 18B.

## E. Penutup
Menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan termasuk da- lam proses kebijakan anggaran daerah sampai saat ini masih cukup sulit diwujud- kan. Masyarakat masih menganggap proses penyusunan anggaran merupakan domina- si para elit dan pimpinan parpol berkuasa saat ini. Selain itu keinginan baik dari pe- merintah yang berkuasa untuk melibatkan masyarakat secara menyeluruh juga masih kurang. Namun usaha untuk menumbuh- kan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan anggaran daerah sudah semakin sering digalakkan menuju tata kelola pe- merintahan yang baik dimana salah satu indikatornya adalah tingkat partisipasi masyarakat. Kebijakan anggaran daerah merupa- kan kebijakan yang akan diterapkan untuk membiayai seluruh kegiatan dan pemban- gunan yang akan dilaksanakan  di daerah. Kebijakan anggaran merupakan komponen pembiayaan pembangunan menuju kese-
JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 01, No. 02, Agst  2018- Jan2019 ISSN: 2620-5173
jatraan masyarakat. Otonomi daerah telah memberikan keleluasaan bagi daerah da- lam mengelola potensi yang dimiliki dalam pelaksanaan dan penganggaraan keuangan daerah dalam koridor negara kesatuan. Mewujudkan kebijakan anggaran yang par- tisipatif mutlak harus dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah yang ada di In- donesia. Partisipasi masyarakat harus ter- us didorong agar kebijakan anggaran yang disusun dan dilaksanakan mencerminkan kebijakan yang berpihak kepada kepentin- gan seluruh masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat un- tuk ikut terlibat dalam proses kebijakan anggaran daerah menunjukkan tingkat keberhasilan sebuah daerah dalam melak- sanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan tujuan dari seluruh pemerintahan yang ada di dun- ia karena tata kelola pemerintahan yang baik ini merupakan program dari Perseri- katan Bangsa-Bangsa yang di laksanakan oleh United Nation Develepment Program (UNDP). Saat ini seluruh pemerintahan di dunia secara maksimal berlomba-lomba untuk melaksanakan kreteria-kreteria yang diamanatkan dalam pelaksanaan tata kelo- la pemerintahan yang baik. Pengelolaan anggaran daerah dengan melibatkan partisipasi yang tinggi dari masyarakat akan mampu membuat sega- la perencanaan yang dibuat dalam meny- usun anggaran daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien. Selain itu kebijakan anggaran partisipatif akan mampu mem- buat semua program yang dilaksanakan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan mas- yarakat karena seluruh masyarakat merasa telah dilibatkan dalam seluruh prosesnya. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di daerah akan bermuara pada keberhasi- lan pembangunan secara nasional. Mem- bangun Indonesia dari daerah seperti apa yang dicita-citakan oleh pemerintah dan masyarakat saat ini akan mampu terwujud dengan tingkat partisipasi yang tinggi dari seluruh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad, L. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah . Yogyakarta. BPFE-UGM. Dunn, William N. 1990. Analisa Kebijak- sanaan Publik. Yogyakarta.  Penerbit PT Hanindita. Dwiyanto, Agus. 2006. Reformasi Birokra- si Publik di Indonesia . Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
Hakim, Lukman. 2011. Pengantar Admin- istrasi Pembangunan. Jogjakarta. Ar-Ruzz Media.
Kaho, J.R. 1997. Prospek otonomi di Neg- ara Republik Indonesia . Jakarta. PT Raja Grafido persada.
Leo Wiratma I Made, Djadijono M, Le- gowo TA.editors. 2007. Membangun Indonesia Dari Daerah, Partisipasi Publik dan Politik Anggaran Daer- ah. Jakarta. CSIS.
Mandica, Notrida. 2001. Desentralisasi, Anggaran daerah, dan Akuntabilitas Publik . Jakarta. Kompas, Juni No- mor 338 tahun Ke-36, PT Kompas Media Nusantara.
Siagian. S. P. 1983. Administrasi Pemban- gunan: Konsep, Dimensi dan Strate- ginya .  Jakarta:  PT Gunung Agung.
Sumarto, Sudarno, Asep Suharyadi, Alex Arifianto. 2004. T ata Kelola Pemer- intahan dan Penanggulangan Ke- miskinan : Bukti-bukti Awal Desen- tralisasi di Indonesia . Lembaga Penelitian SMERU. Jakarta.
Todaro, Michael P. Dan Stephen C Smith,.
2004. Pembangunan Ekonomi di Dunia   Ketiga , edisi kedelapan. Ja- karta. Penerbit Erlangga.
Undang-Undang Dasar Republik Indone- sia dan Perubahannya , (Amande- men I, II, III   dan  IV),  Penabur Ilmu. www. kemendagri.go.id
JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 01, No. 02, Agst  2018- Jan2019 ISSN: 2620-5173