## Community Based Disaster Management in Indonesia

## Chatarina Muryani
Universitas Sebelas Maret chatarinamuryani@staff.uns.ac.id
Article History accepted 31/07/2020 approved 01/10/2020 published 28/10/2020

## Abstract
The  purpose  of  this  article  writing  is  to  describe  and  analyze  how  the  implementation  of Community  Based  Disaster  Management  in  Indonesia.  This  Sources  of  articles  writing  were various  libraries,  including  books,  journals,  regulations  and  articles  on  the  website.  From  the literature review, it can be concluded that CBDM has an important role in disaster risk reduction both  in  Indonesia  and  in  other  countries,  and  CBDM  in  Indonesia  has  been  implemented  but there are still problems:  overlapping management, guidance for sustainability and funding. Keywords: Disaster Risk Reduction, Community, Empowerment

## Abstrak
Tujuan  penulisan  artikel  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  dan  mengkritisi  bagaimana Pengelolaan Bencana Berbasis Komunitas di Indonesia. Bahan penulisan berasal dari berbagai Pustaka baik buku, jurnal, peraturan-peraturan maupun tulisan dalam website. Dari hasil kajian Pustaka  dapat  disimpulkan  bahwa  PBBK  penting  perananya  dalam  pengurangan  risiko bencana  baik  di  Indonesia  maupun  di  negara  negara  lain,  dan  PBBK  di  Indonesia  sudah dilaksanakan  namun  masih  ada  permasalahan  tentang  tumpeng  tindihnya  pengelolaan, pembinaan untuk keberlanjutan dan pendanaan.
Kata kunci: Pengurangan Risiko Bencana, Masyarakat, Pemberdayaan
Social, Humanities, and Education Studies (SHEs): Conference Series https://jurnal.uns.ac.id/shes
p-ISSN 2620-9284 e-ISSN 2620-9292

## PENDAHULUAN
Pada masa-masa awal hanya ada bencana alam yang menyebabkan kerusakan pada kehidupan, mata pencaharian, dan harta benda manusia. Namun perkembangan pesat infrastruktur fisik dan kemajuan teknologi juga telah meningkatkan frekuensi dan jenis  bencana.  Buatan  manusia  (kebakaran,  kebakaran  kimiawi,  ledakan  bom, kecelakaan  di jalan  raya)  dan  bencana  biologis  (epidemi,  SARS)  adalah  konsekuensi yang tidak  diinginkan  dari  era  teknologi  saat  ini. Faktanya,  kerusakan  akibat  bencana hampir tidak bisa dipulihkan dan tidak bisa ditangani hingga waktu yang sangat lama Indonesia  dengan  kondisi  geologis,  geografis  dan  kependudukan  yang  khas, sangat  rawan  terhadap  berbagai  jenis  bencana.  Jika  dilihat  dari  jenis  bencana  yang pernah  terjadi  selama  10  tahun  terakhir  (th  2009 –  th  2019)  ternyata  yang  tertinggi adalah  bencana  hidrometeorologis  seperti  banjir,  uting  beliung,  longsor,  kekeringan. Namun  jika  dilihat  dari  daya  rusaknya,  gempa  bumi  dan  tsunami  meskipun  jarang terjadi  tetapi  mempunyai  daya  rusak  yang  tinggi.    Gambar  di  bawah  ini  menunjukkan jumlah kejadian bencana di Indonesia th 2009 – 2019
Gambar 1: Kejadian Bencana di Indonesia th 2009 – 2019 Sumber : DIBI BNPB, https://bnpb.cloud/dibi/grafik1a
Kejadian  bencana,  baik  disebabkan  oleh  factor  alam  maupun  manusia,  akan berdampak  kerugian  bagi  masyarakat  berupa  kurban  jiwa,  harta  benda,  kerusakan infrastruktur,  kerusakan  lingkungan  dan  juga  gangguan  aktifitas  ekonomi.  Seringkali pemulihan kerugian-kerugian tersebut berlangsung lama bahkan kadang-kadang tidak dapat  kembali  seperti  kondisi  semula.    Oleh  sebab  itu  pengurangan  risiko  bencana mempunyai  peranan  penting  agar  dapat  meniadakan  atau  setidak-tidaknya mengurangi dampak negatif dari kejadian bencana.
Dalam  pengelolaan  bencana  seringkali  pemerintah  cenderung  menerapkan pendekatan  ”atas  ke  bawah (topdown) ”  dalam  perencanaan  manajemen  bencana  di mana  kelompok  sasaran  diberi  solusi  yang  dirancang  untuk  mereka  oleh  para perencana  dan  bukannya  dipilih  oleh  masyarakat  sendiri.  Pendekatan  seperti  itu cenderung  mendekatkan  tindakan-tindakan  manajemen  bencana  fisik  dibandingkan perubahan-perubahan  sosial  untuk  membangun  sumber  daya  dari  kelompok  yang rentan (Handayani, 2011).
Pada  tahun  2005,  the  United  Nations  International  Strategy  for  Disaster Reduction  (UNISDR)  mengembangkan  Kerangka  Aksi  Hyogo  (Hyogo  Framework  for Action  /  HFA),  2005-2015,  untuk  membangun  ketahanan  bangsa  dan  masyarakat terhadap  bencana.  Ini  memprioritaskan  PRB  di  tingkat  komunitas  yang  menawarkan cara untuk terlibat dengan komunitas dan membuat mereka mandiri (UNISDR, 2007).
Konsep  dasar  penanggulangan  bencana  berbasis  masyarakat  di  Indonesia  dan juga  di  beberapa  negara  merupakan  upaya  peningkatan kapasitas masyarakat  dalam mempersiapkan  dan  menanggulangi  akibat  bencana.  Ini  karena  pemerintah  memiliki sumber  daya  yang  terbatas  termasuk  sumber  daya  manusia,  pendanaan,  peralatan, dan  logistik.  Oleh  karena  itu,  penanggulangan  bencana  harus  bersifat  universal, melibatkan  semua  pemangku  kepentingan,  baik  pemerintah,  swasta,  dan  masyarakat (MSS Ali, et.all, 2019).
Pentingnya  melibatkan  masyarakat  dalam  penanggulangan  bencana  karena: Masyarakat  lokal  mengetahui  desa  mereka  dan  situasi  lokalnya  dengan  sangat  baik dan  tidak  ada  orang  luar  yang  dapat  memahami  peluang  dan  kendala  lokal sebagaimana  yang  mereka  lakukan;  oleh  karena  itu,  mereka  perlu  dilibatkan  dalam mengidentifikasi  dan  menyelesaikan  masalah  kerentanan  bencana.  Masyarakat memiliki  kepentingan  pribadi  dalam  menghindari  bencana  dan  merupakan  sumber utama  sumber  daya  lokal;  Dengan  demikian,  mereka  memiliki  motivasi  dan kemampuan  untuk  melakukan  aktivitas  lokal.  Masyarakat  secara  alami  sangat  peduli dengan  urusan  lokal  yang  menjadi  sandaran  kelangsungan  hidup  dan  kesejahteraan mereka, sehingga informasi harus dihasilkan dengan cara dan bahasa yang dipahami oleh masyarakat.
Pengurangan  Risiko  Bencana  Berbasis  Komunitas  (RBBK)  adalah  salah  satu pilar  penting  dalam  upaya  pengelolaan  risiko  bencana  saat  ini.  PRBBK  umumnya diterima oleh kalangan ahli bencana karena pendekatan struktural/fisik material semata dan  fokus  pada  kedaruratan  serta  pendekatan  yang top-down ,  jarang  memberikan hasil  pada  ranah  pengurangan  risiko  bencana  (PRB)  yang  berkelanjutan.  PRBBK memberikan  jawaban  yang  mencakup  beberapa  prinsip  seperti  efisiensi  karena idealnya memiliki biaya transaksi rendah disebabkan ada asupan lokal maksimum dan asupan eksternal minimum. Argumentasinya adalah bahwa ukuran-ukuran keberlanjutan  seperti  efektivitas,  legitimasi  (partisipasi),  dan  kesetaraan  ( equity ) terpenuhi,  sehingga  menjamin  keberlanjutan  bila  beberapa  prosedur  yang ditawarkan mampu dipenuhi (Paripurna, ET dan Jannah NM, 2014)

## MANAJEMEN BENCANA BERBASIS MASYARAKAT
Penanggulangan  Bencana  Berbasis  Komunitas  (PBBM)  telah  menjadi  istilah yang  populer  selama  beberapa  tahun terakhir.  Namun,  hanya  dalam  beberapa kasus saja  hal  tersebut  berhasil  dimasukkan  ke  dalam  isu  kebijakan.  Ada  dua  aspek  utama dalam  hal  ini:  Pertama,  PBBM  menjadi  prakarsa  lokal,  dan  tidak  disebarluaskan dengan baik. Telah diamati bahwa meskipun terdapat contoh-contoh yang baik tentang PBBM  di  lokasi  tertentu  dalam  suatu  negara,  pelajaran  ini  tidak  ditransfer  ke  bagian lain  negara  tersebut,  juga  tidak  mencapai  negara-negara  yang  berdekatan  di  wilayah tersebut.  Aspek  lainnya  adalah  karena  kurangnya  pengakuan  atas  inisiatif  PBBM  di tingkat nasional, seringkali sumber daya yang dikhususkan untuk kegiatan ini terbatas. Jadi,  dalam  banyak  kasus,  PBBM  terlihat  diisolasi,  dan  berbeda  dari  praktik  mitigasi bencana nasional, tidak termasuk dalam kebijakan pembangunan nasional .
Ada  beberapa  istilah  untuk  “ Community  Based  Disaster  Management ”  namun semua  mengacu  dalam  satu  makna  yaitu  pemberdayaan  masyarakat  untuk pengurangan  risiko  bencana.    Menurut  Paripurno  (2006a),  Pengelolaan  Risiko Bencana  Berbasis  Komunitas  (PRBBK)  adalah  sebuah  pendekatan  yang  mendorong komunitas  akar  rumput  dalam  mengelola  risiko  bencana  di  tingkat  lokal.  Upaya tersebut memerlukan  serangkaian  upaya  yang meliputi  melakukan  interpretasi  sendiri atas ancaman dan risiko bencana yang dihadapinya, melakukan prioritas penanganan/ pengurangan  risiko  bencana  yang  dihadapinya,  mengurangi  serta  memantau  dan mengevaluasi  kinerjanya  sendiri  dalam  upaya  pengurangan  bencana.  Namun  pokok dari keduanya adalah penyelenggaraan yang seoptimal mungkin memobilisasi sumber
daya  yang  dimiliki  dan  yang  dikuasainya  serta  merupakan  bagian  integral  dari kehidupan keseharian komunitas.
Pendekatan  Pengelolaan    Bencana  Berbasis  (PBBM)  adalah  bentuk  dasar  dari pemberdayaan  masyarakat  dan  mekanisme  menyebarkan  gagasan  dari  bawah  ke atas.  PBBM  bertujuan  untuk  mengurangi  dampak  dan  risiko  bencana  melalui partisipasi  masyarakat  yang  menempatkan  masyarakat  sebagai  pusat  pembangunan (Luna,  2014;  Urry,  2011).  Karena  komunitas  adalah  sumber  daya  utama  dan  aktor garis  depan  dalam  pendekatan  berbasis  komunitas,  partisipasi  komunitas  dalam pengembangan dan implementasi rencana pengurangan risiko  bencana, maka harus dipastikan  komunitas  mempunyai  hak  yang  memungkinkan  komunitas  untuk mengadakan  kegiatan  mencegah,  mengurangi  dan  secara  efektif  menanggapi  stres, guncangan dan kejadian yang berpotensi bencana (O ' Brien & O'Keefe, 2014).
Menurut    Yodmani  (2001)  dan  Haque  dan  Uddin  (2013),  pengembangan  atau pelaksanaan PBBM harus mempertimbangkan hal-hak sebagai berikut:
1.  Masyarakat  lokal  memiliki  peran  sentral  dalam  penanggulangan  bencana jangka  panjang  dan  pendek,  oleh  karena  itu  fokus  perhatian  dalam penanggulangan bencana harus tertuju pada masyarakat setempat.
2.  Pengurangan risiko bencana adalah dasar  dari PBBM; Isi utama dari kegiatan penanggulangan bencana berkisar pada pengurangan kondisi rentan dan akar penyebab  kerentanan.  Strategi  utama  untuk  pengurangan  kerentanan  adalah meningkatkan  kapasitas  komunitas  dan  sumber  daya  mereka,  serta meningkatkan dan memperkuat strategi penanggulangan mereka.
3.  Manajemen  bencana  harus  membangun  keterkaitan  dengan  proses pembangunan  masyarakat  karena  bencana  dipandang  sebagai  risiko pembangunan  yang  tidak  terkelola  dan  masalah  yang  belum  terselesaikan dalam  proses  pembangunan.  PBBM  harus  mengarah  pada  peningkatan kualitas hidup sebagian besar masyarakat miskin dan lingkungan alam.
4.  PBBM  berkontribusi  pada  pemberdayaan  masyarakat —  agar  aman  secara fisik;  untuk  memiliki  lebih  banyak  akses  ke,  dan  kendali  atas,  sumber  daya; untuk  berpartisipasi  dalam  pengambilan  keputusan  yang  mempengaruhi kehidupan mereka; dan menikmati manfaat lingkungan yang sehat.
5.  Karena  masyarakat  adalah  sumber  daya  utama  dalam  PRB,  peran  dan kepentingan  mereka  harus  diakui.  Masyarakat  adalah  aktor  kunci  sekaligus penerima manfaat utama PRB. Dalam masyarakat, perhatian prioritas diberikan kepada  kondisi  kelompok  yang  paling  rentan  serta  mobilisasi  mereka  dalam PRB.  Masyarakat  harus  berpartisipasi  langsung  dalam  seluruh  proses pengelolaan  risiko  bencana —  dari  analisis  situasi  hingga  perencanaan  dan pelaksanaan.
6.  Pendekatan multi-sektoral dan multi- dan trans-disiplin haruslah terapan. PBBM menyatukan banyak pemangku kepentingan masyarakat untuk PRB dan untuk memperluas  basis  sumber  daya  mereka.  Institusi  tingkat  komunitas  lokal terhubung  dengan  tingkat  menengah  dan  nasional,  bahkan  hingga  tingkat internasional,  untuk  menangani  kompleksitas  masalah  kerentanan.  Akibatnya, berbagai pendekatan PRB diterapkan.
7.  Pendekatan  PBBM  adalah  kerangka kerja  yang berkembang  dan  dinamis  dan oleh  karena  itu  pelaksanaannya  harus  dipantau,  dievaluasi  dan  disesuaikan untuk memasukkan elemen-elemen yang lebih baru. Pembelajaran dari praktik terus dibangun ke dalam teori PBBM dan berbagi pengalaman, metodologi dan alat oleh masyarakat dan praktisi PBBM terus memperkaya praktik.
Sedangkan  menurut  Twigg  (2006) makna  berbasis  komunitas dalam  PBBK  dapat diperluas sebagai berikut:
1.  Adanya  partisipasi  penuh  yang  melibatkan  pula  partisipasi  pihak  rentan, laki-laki  dan  perempuan;  anak-anak,  kelompok  lanjut  usia,  orang-orang  yang berkebutuhan khusus, ras marjinal, dan sebagainya.
2. Sinonim  dengan bottom-up bukan top-down ,  partisipasi  penuh,  akses  dan kontrol,  pendekatan  inklusif sense  of  belonging terhadap  sistem  penanganan bencana  yang  sudah,  sedang,  dan  akan  dibangun.  Pendekatan top-down pada  awal  kegiatan  memungkinkan  untuk  dilakukan,  namun  seiring  dengan waktu,  masyarakat  disiapkan  untuk  dapat  mandiri  sehingga  mekanisme bottom-up dapat lebih dominan.
3. Menggunakan  konsep  “dari,  oleh,  dan  untuk”  masyarakat  dalam  keseluruhan proses,  di  mana  masyarakat  yang  mengontrol  sistem  dan  bukan  dikontrol sistem  (dalam  seluruh  sistem  PRBBK  termasuk  pula  pada  Sistem  Peringatan Dini)
Meskipun  berbagai  program  pemberdayaan  masyarakat  yang  terkait  dengan  mitigasi bencana  telah  mencapai  tujuannya,  seringkali  program  tersebut  bersifat  jangka pendek,  dan  masalah  keberlanjutan  dalam  upaya  ini  jarang  ditangani.  Pemerintah, nonpemerintah, dan organisasi internasional melaksanakan berbagai program sebelum dan  sesudah  bencana.  Kebanyakan  dari  mereka  sangat  sukses  selama  periode proyek, tetapi secara bertahap berkurang seiring berlalunya waktu. Ada banyak alasan untuk  fenomena  semacam  ini,  namun  kurangnya  partisipasi  yang  efektif  dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal untuk membaca program tetap menjadi faktor utama kurangnya keberlanjutan (Pandey and Okazaki, 2005)
Perlindungan masyarakat dari ancaman bencana haruslah dilakukan oleh semua pihak, seperti pemerintah, pekerja sosial, masyarakat, maupun stakeholders lain yang dapat  terkait.  Hal  yang  paling  mendesak  adalah  menumbuhkan  kesadaran  dan kemampuan  masyarakat  untuk  melindungi  diri  sendiri  dari  ancaman  dan  resiko bencana.

## PENGELOLAAN BENCANA BERBASIS MASYARAKAT DI INDONESIA
Jika  dibandingkan  dengan  Jepang  yang  merupakan  negara  yang  sama rawannya  dengan  Indonesia  terkait  bencana,  ada  beberapa  perbedaan  signifikan antara  manajemen  bencana  ala  Jepang  dengan  yang  ada  di  negeri  ini.  Di  Jepang semakin  sering  bencana,  semakin  terlatih  dan  semakin  baik  pola  penanganan bencana.  Berbeda  dengan  di  Indonesia,  meski  sering  dilanda  bencana,  akan  tetapi kapasitas  bangsa  ini  dalam  menanggulangi  bencana  nyaris  belum  banyak  berubah. Poin  penting  yang  dapat  diambil  adalah  perlunya  perubahan  paradigma  masyarakat Indonesia  untuk  bergerak  secara  mandiri  dan  gotong  royong  (mempersiapkan  diri) bukan  berpasrah  dan  hanya  menunggu  bantuan  tanggap  darurat  pemerintah  dalam menghadapi bencana (Ridwan Herianto dkk., 2015).
Belum  ada riset sosial khususnya dari aspek sejarah PRBBK. Adopsi pertama khususnya dalam konteks Gunung api Merapi di Yogyakarta, secara embrionik di mulai sejak  tahun  1994  yang  diawali  dengan  membaca  perilaku  masyarakat  Merapi  yang selamat  dari  peristiwa  letusan  Gunung  api  Merapi  di  tahun  1994.  Para  aktivis  di Kappala  (Komunitas  Pencinta  Alam  dan  Pemerhati  Lingkungan)  Indonesia  kemudian melakukan  pembelajaran  sendiri  dan  konseptualisasi  sendiri  atas  kerja-kerja  mereka bersama  komunitas  Merapi.  Munculnya  istilah  CBDM  ( Community  Based  Disaster Management )  relatif  baru  dimulai  di  tahun  1996-1998.  Dari  persinggungan  dengan aktor-aktor  PRB  internasional  seperti  Oxfam  yang  berbasis  di  Yogyakarta,  beberapa tokoh  Kappala  seperti  Dr.  Eko  Teguh  Paripurno  dan  peneliti  di  UPN  Veteran Yogyakarta,  pertama  kali  menerbitkan  buku  tentang  Participatory  Rural  Appraisal (PRA)  untuk  penanggulangan  Bencana.  Lain  halnya  yang  terjadi  di  Nusa  Tenggara Timur,  PRBBK  muncul  awalnya  sebagai  sebuah  gerakan  yang  bertepatan  dengan
peristiwa  El-Nino  di  tahun  1998,  di  mana  Pusat  Informasi  Rawan  Pangan  (PIRP) memulai  pengumpulan  informasi  serta  melakukan  berbagai  riset-riset  sosial  untuk menanggapi  masifnya  respon  internasional  dan  pemerintah  dalam  hal  pengadaan pangan yang justru merusak sendi-sendi pertahanan dan penyesuaian lokal.
Partisipasi  masyarakat  merupakan  faktor  kunci  dalam  merespon  bencana. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  No.  13  Tahun  2010  tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas-PB) 2010-2014, dan Keputusan Kepala  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  Nomor  5  tahun  2010  tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) tahun 2010 sampai dengan  1012  secara  jelas  menyebutkan  pentingnya  peran  serta  masyarakat,  LSM termasuk  masyarakat  internasional.  Pelaksanaan  partisipasi  masyarakat  berbasis penanggulangan bencana akan mengarah pada:
a.  Pengurangan risiko bencana dengan masyarakat di daerah rawan bencana secara mandiri;
b.  Menghindari  munculnya  kerentanan  baru  dan  ketergantungan  masyarakat di daerah rawan bencana;
c.  Manajemen  risiko  bencana  merupakan  bagian  integral  dari  proses pembangunan dan pengelolaan
d.  sumber  daya  alam  untuk  kelangsungan  hidup  di  daerah  rawan  bencana; dan
e.  Pendekatan multisektoral, multidisiplin dan multikultural.
Penanggulangan  Bencana  Berbasis  Komunitas  di  Indonesia  semakin  diperjelas dengan  dikeluarkanya   Peraturan Kepala BNPB No 1 Tahun 2012  tentang Pedoman Umum  Desa/Kalurahan  Tangguh  Bencana.    Hal  ini  terlihat  pada  latar  belakang dikeluarkanya  kebijakan  tentang  Desa  Tangguh  Bencana,  yaitu mengingat  korban terbesar  dari  bencana  adalah  kaum  miskin  di  tingkat  masyarakat  dan  yang  pertama- tama  menghadapi  bencana  adalah  masyarakat  sendiri,  pemerintah  mengembangkan program  pengurangan  risiko  bencana  berbasis  komunitas,  sesuai  dengan  tanggung- jawab negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945.  Salah  satu  strategi  yang  akan  digunakan  untuk  mewujudkan  ini  adalah melalui  pengembangan  desa-desa  dan  kelurahan-kelurahan  yang  tangguh  terhadap bencana. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana juga sejalan dengan Visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana: “Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana”.

## PERMASALAHAN PBBM DI INDONESIA
Sebagai  daerah  yang  sangat  rawan  terhadap  berbagai  jenis  bencana, Pengelolaan  Bencana  Berbasis  Masyarakat  sangat  penting  perananya  untuk pencegahan  (tahap  pra  bencana),  kedaruratan  (pada  saat  bencana)  maupun  pada tahap  pemberdayaan  masyarakat  untuk  rehabilitasi  dan  rekonstruksi  (tahap  pasca bencana). Namun demikian masih ada beberapa permasalahan yang perlu dipecahkan agar  PBBM  di  Indonesia  dapat  dikembangkan  secara  maksimal.  Permasalahan- permasalahan tersebut adalah:
1.  Tumpang tindih
Ternyata ada beberapa organisasi baik instansi Pemerintah maupun organisasi swasta  yang  berinisiasi  mengembangkan  PBBM  dengan  nama,  skema pembiayaan yang berbeda-beda. Kementerian Sosial RI misalnya, mengembangkan sebuah konsep yang disebut Kampung Siaga Bencana yang dilandasi  oleh  Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  128  tahun
2011  tentang  Kampung  Siaga  Bencana.  Sedangkan  BNPB  membentuk Desa/Kelurahan  Tangguh  Bencana  berdasarkan  Peraturan  Kepala  BNPB Nomor  1  tahun  2012  tentang  Pedoman  Umum  Desa/kelurahan  Tangguh Bencana.  Palang  Merah  Indonesia  yang  merupakan  suatu  Lembaga  yang sering  berkecimpung  dalam  bidang  kebencanaan,  juga  membentuk  relawan Siaga Bencana Berbasis Masyarakat yang disingkat dengan SIBAT. Belum lagi berbagai LSM baik dalam  maupun luar negeri juga mengembangkan hal yang sama  di  daerah  sasaran  kegiatan  mereka.  Jika  lokasi  kegiatan  berbeda-beda, hal ini tidak menimbulkan masalah dan justru merupakan pemerataan kegiatan. Namun kadang-kadang satu lokasi Desa/Kelurahan dipakai beberapa kegiatan yang  mirip,  sehingga  membingungkan  baik  pemerintah  desa  maupun masyarakatnya.
2.  Keberlanjutan
Pengembangan PBBM di suatu wilayah baik oleh instansi Pemerintah maupun oleh  organisasi  swasta  sangat  efektif  dan  bermanfaat,  terutama  pada  saat terjadi  bencana  dan  tahap  rehabilitasi  dan  rekonstruksi  atau  pada  awal-awal pembentukan  organisasi  ini.  Namun  seringkali  keberlanjutanya  kurang diperhatikan  baik  oleh  organisasi  pembentuk  maupun  oleh  pemerintah Desa/Kelurahan  setempat.  Misalnya  program-program  sosialisasi,  pelatihan, pembinaan lanjut atau FGD rutin seringkali tidak lagi dilakukan. Dan organisasi- organisasi PBBM di tingkat Desa/Kelurahan banyak yang mati suri.
3.  Pendanaan Masalah  klasik  dari  berjalannya  suatu  kegiatan  adalah  masalah  pendanaan.
Dana  yang  disediakan  oleh  fihak  pengembang  PBBM  seringkali    hanya  ada pada  saat  pembentukan.  Sebagian  besar  pemerintah  Desa/kelurahan  tidak bersedia untuk mengeluarkan anggaran rutin untuk kegiatan organisasi PBBM.

## SIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis di atas adalah:
1.  Pengelolaan  Bencana  Berbasis  Masyarakat  (PBBM)  sangat  penting  karena mer upakan  salah  satu  “soko  guru”  atau  pilar  dalam  pengurangan  risiko bencana.
2.  Di  Indonesia  sudah  banyak  berkembang  dan  dikembangkan  PBBM,  namun agar  dapat  bekerja  secara  efektif  perlu  perhatian  dari  berbagai  fihak  baik Pemerintah maupun organisasi swasta  untuk keberlanjutanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Haque, C. E., & Uddin, M. S. (2013). Disaster management discourse in Bangladesh: A shift  from  post-event  response  to  the  preparedness  and  mitigation  approach through  institutional  partnerships.  In  J.  Tiefenbacher  (Eds.),  Approaches  to disaster  management:  Examining  the  implications  of  hazards,  emergencies and disasters (pp. 33 –44). London: IntechOpen.
Handayani,  R.  (2011). Analisis  Partisipasi  Masyarakat  Dan  Peran  Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Manajemen Bencana Di Kabupaten
Serang  Provinsi  Banten .  Proceeding  Simposium  Nasional  Otonomi  Daerah.
Serang, Jawa Barat.
Keputusan  Kepala  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  Nomor  5  tahun  2010 tentang  Rencana  Aksi  Nasional  Pengurangan  Risiko  Bencana  (RAN-PRB) tahun 2010.
Luna,  E.  M.  (2014).  Community-based  disaster  risk  reduction  and  disaster management.  In  A.  Lopez-Carresi,  M.  Fordham,  I.  Kelman  &  J.  C.  Gaillard (Eds.), Disaster management international lessons in risk reduction, response and recovery. Oxon: Routledge.
M  S  S  Ali,  M  Arsyad,  A  Kamaluddin,  N  Busthanul,  and  A  Dirpan,  (2018),  Community based disaster management: Indonesian experience, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 235 (2019) 012012.
Pandey,  B  and  Okazaki,  K,  2005,  Community  Based  Disaster  Management:
Empowering Communities to Cope with Disaster Risks,
https://www.researchgate.net/publication/237783698.
Paripurno,  Eko Teguh.  2006. Penanggulangan  Bencana  oleh  Komunitas.  Yogyakarta :
Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta
Paripurna,  ET  dan  Jannah  NM,  (2014), Panduan  Pengelolaan  Risiko  Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK), Deepublish, Yogyakarta
Peraturan  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  No.  13  Tahun  2010  tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas-PB) 2010-2014.
Peraturan  Kepala  BNPB  Nomor  1  tahun  2012  tentang  Pedoman  Umum Desa/kelurahan Tangguh Bencana.
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana.
Twig g  J.  2006.  “Disaster  Early  Warning  Systems:  People,  Politics  and  Economics.” Benfield Hazard Research Centre Disaster Studies, Working Paper 16
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
United  Nations  Office  for  Disaster  Risk  Reduction  (UNISDR).  (2007).  Hyogo Framework  for  action  2005 –2015:  Building  the  resilience  of  nations  and
communities to disasters. Retrieved from
https://www.unisdr.org/files/1037_hyogoframeworkforactionenglish.pdf
Urry, J. (2011). Climate change and society. Cambridge: Polity Press.  Van Voorst, R. (2016).
Yodmani,  S. (2001).  Disaster risk management and  vulnerability  reduction:  Protecting the  poor.  Paper  Presented  at  The  Asia  and  Pacific  Forum  on  Poverty.  Asian Disaster  Preparedness  Centre,  Bangkok  (pp.  vi,  32).  Retrieved  from http://www.adpc.net/
V2007/IKM/ONLINE%20DOCUMENTS/downloads/PovertyPaper.pdf