How to cite: Talita  Taskiyah  &  Gunawan  Djajaputera  (2022)  Kedudukan  Jaminan  Kebendaan  Yang  Dibebani  Hak Tanggungan Milik Pihak Ketiga Selaku Pemberi Jaminan Dalam Kepailitan, Syntax Literate : Jurnal Ilmiah
Indonesia (7)12, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10492
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 12, Desember 2022

## KEDUDUKAN JAMINAN KEBENDAAN YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN MILIK PIHAK KETIGA SELAKU PEMBERI JAMINAN DALAM KEPAILITAN

## Talita Taskiyah, Gunawan Djajaputera
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia Email: taskiyahtalita@gmail.com, gunawandjayaputra@gmail.com

## ABSTRAK
Persaingan  usaha  yang  semakin  masif  menuntun  perusahaan  untuk  mempertahankan usahanya.  Dalam  menjalankan  kegiatan  usaha,  perusahaan  membutuhkan  dana  yang didapatkan  dari  keuangan  perusahaan  ataupun  dari  pinjam  meminjam  uang. Pelaksanaan  pemberian  pinjaman  uang  membutuhkan  jaminan  kebendaan  salah satunya  yang dibebani hak tanggungan  yang diberikan oleh debitor atau pihak ketiga. Ketika  debitor  wanprestasi  kreditor  dapat  langsung  melakukan  eksekusi  dan mengambil  pelunasan  piutangnya.  Berbeda  halnya  jika  debitor  dinyatakan  pailit, kreditor pemegang jaminan selaku kreditor separatis dalam melakukan eksekusi harus tunduk  pada  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang.  Mengingat  kepailitan  adalah  sita  umum semua  kekayaan  debitor  pailit  yang  pengurusan  dan  pemberesannya  dilakukan  oleh kurator  dibawah  pengawasan  hakim  pengawas.  Namun  menjadi  pertanyaan bagaimanakah  kedudukan  jaminan  kebendaan  yang  dibebani  hak  tanggungan  milik pihak ketiga selaku pemberi jaminan dalam kepailitan. Untuk menjawab permasalahan tersebut  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif  dengan  teknik pengumpulan  data  studi  kepustakaan  dan  pendekatan  perundang-undangan.  Hasil pembahasan didapatkan kedudukan jaminan kebendaan yang dibebani hak tanggungan milik  pihak  ketiga  selaku  pemberi  jaminan  dalam  kepailitan  bukanlah  termasuk  ke dalam harta pailit (non boedel pailit). Akan tetapi, karena tidak ada pengertian khusus tentang harta pailit mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap kedudukan jaminan kebendaan yang diberikan oleh pihak ketiga.
Kata Kunci : Hak Tanggungan, Pihak Ketiga, Kepailitan.

## Abstract
As the business competition massively increases make the company needs to maintain its  business.  In  operating  business  activities,  a  company  needs  funds  that  can  be obtained from the company finance or apply for a loan. Execution of the loan required material guarantee, one of the cases can be charged mortgage rights given by debtor or third party. When the debtor defaults, the creditor can immediately do an execution and  collect  the  remaining  debt  owed.  The  case  is  different  if  the  debtor  has  been
declared bankrupt, and the creditor who holds a guarantee as a separatist creditor in carrying  out  the  execution  must  comply  with  Law  Number  37  of  2004  concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation. Considering that bankruptcy is  the  general  seizure  of  all  the  assets  of  bankrupt  debtors  whose  management  and settlement is carried out by the curator under the supervision of the supervisory judge. However, it has become a question of how the position of material guarantee charged with  mortgage  rights  owned  by  a  third  party  as  the  guarantor  in  bankruptcy.  To answer  these  problems,  this  research  uses  normative  legal  research  method  with technique  to  collect  data  were  collected  through  library  research  and  statute approach.  The  result  obtained  from  the  discussion  on  the  position  of  material guarantee  charged  with  mortgage  rights  owned  by  a  third  party  as  the  guarantor  in bankruptcy  should  not  be  included  in  the  bankrupt  assests  (nonbankruptcy  boedel). However,  the  absence  of  a  specific  definition  of  bankrupt  assets  generates  legal uncertainly regarding the position of the material guarantee given by a third party.
Keywords : Mortgage, Third Party, Bankruptcy.

## Pendahuluan
Perkembangan dunia bisnis menuntun perusahaan untuk dapat terus mempertahankan  kelangsungan  usahanya.  Berkaitan  dengan  kelangsungan  usaha,  setiap perusahaan  membutuhkan  dana  besar  yang  didapatkan  baik  melalui  investor  atau  pendiri maupun  melalui  kegiatan  pinjam  meminjam  uang  guna  menjalankan  kegiatan operasionalnya.  Pemenuhan  dana  perusahaan  yang  didapatkan  melalui  kegiatan  pinjam meminjam uang yang bersumber dari lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non- bank  merupakan  solusi  bagi  perusahaan  karena  adanya  keterbatasan  keuangan  yang dimiliki  perusahaan.  Mengingat,  saat  ini bagi  seluruh  lapisan  masyarakat  kegiatan  pinjam meminjam  uang  menjadi  suatu  hal  yang  sangat  dibutuhkan  untuk  meningkatkan  taraf kehidupan dan mendukung perkembangan kegiatan perekonomian (M Bahsan SH, 2020) . Kegiatan  pinjam  meminjam  uang  adalah  salah  satu  bentuk  dari  perjanjian  pinjam meminjam  yang  secara  yuridis  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata). Pengertian perjanjian pinjam meminjam itu sendiri berdasarkan Pasal 1754 KUHPerdata memberikan pengertian pinjam meminjam yang merupakan perjanjian dengan mana  pihak  yang  satu  memberikan  kepada  pihak  yang  lain  suatu  jumlah  tertentu  barang- barang  yang  habis  karena  pemakaian,  dengan  syarat  bahwa  pihak  yang  terakhir  akan mengembalikan  sejumlah  yang  sama  dari  macam  dan  keadaan  yang  sama  pula.  Merujuk pada  pengertian-pengertian  tersebut,  perjanjian  pinjam  meminjam  uang  dapat  diartikan suatu  peristiwa  hukum  bagi  para  pihak  yang  mengikatkan  diri  dan  saling  berjanji.  Dalam hal  ini  salah  satu  pihak  atau  lebih  selaku  kreditor  meminjamkan  uang  kepada  pihak  lain dengan  jumlah  dan  syarat  tertentu.  Nantinya  pihak  yang  menerima  pinjaman  uang  selaku debitor akan mengembalikan uang tersebut dengan jumlah yang sama sesuai dengan waktu dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pada perjanjian.
Pada  praktiknya,  pelaksanaan  pemberian  pinjaman  uang  membutuhkan  suatu jaminan  agar  kreditor  mendapatkan  kepastian  terhadap  pelunasan  utang-utang  debitor. Jaminan  ini  dapat  berasal  dari  debitor  ataupun  pihak  ketiga  yang  kedudukannya  dalam perjanjian  pinjam  meminjam  selaku  pemberi  jaminan.  Secara  umum,  dikenal  2  (dua) macam jaminan, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Bagi beberapa kreditor, jaminan umum yang diatur oleh Pasal 1131 KUHPerdata dinilai kurang memadai terhadap kepastian pelunasan  utang  debitor  ketika  ingkar  janji  atau  wanprestasi  dalam  melunasi  utangnya. Oleh  karenanya,  terdapat  pula  jaminan  khusus  yang  terdiri  dari  jaminan  perorangan  dan jaminan kebendaan yang diamanatkan oleh KUHPerdata dan undang-undang lainnya untuk memenuhi perlindungan kepada kreditor (HS, 2006) .
Jaminan  kebendaan  yang  seringkali  digunakan  pada  proses  pemberian  pinjam meminjam uang ialah tanah. Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang menjadi  obyek  jaminan  pelunasan  utang  dibebani  dengan  hak  tanggungan.  Pemberian obyek  jaminan  hak  tanggungan  dari  debitor  atau  pihak  ketiga  diikuti  dengan  perjanjian tambahan  ( accessoir )  yang  timbul  dari  perjanjian  pokoknya  yaitu  perjanjian  pinjam meminjam  uang (Jabar,  2019) .  Menurut  Pasal  51  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA),  hak  tanggungan  ini  menjadi pengganti  lembaga Hypotheek dan Credietverband dalam  pembebanan  hak  atas  tanah. Keberadaan  lembaga  hak  tanggungan  semakin  nyata  setelah  dikeluarkannya  Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang  Berkaitan  dengan  Tanah  (UU  HT).  Jaminan  hak  tanggungan  sejatinya  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  kreditor  berupa  kepastian  pelunasan  utang  debitor. Mengingat, sangat dimungkinkan terjadinya gagal bayar atau wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang.
Pada  kondisi  dimana  debitor  khususnya  perusahaan  melakukan  wanprestasi  yakni tidak dapat melunasi seluruh utangnya atau perusahaan mengalami keadaan insolven secara umum  tentu  akan  mengancam  hak-hak  para  kreditor.  Insolven  secara  umum  merupakan suatu  keadaan  perusahaan  yang  aktivanya  lebih  kecil  dari  pasivanya (Shubhan,  2015) . Keadaan  ini  disebabkan  dari  kesulitan  kondisi  keuangan  debitor  yang  tengah  mengalami kemunduran.  Apabila  debitor  telah  nyata  tidak  dapat  membayar  utangnya  dalam  jangka waktu  yang  telah  ditentukan,  maka  kreditor  dapat  melakukan  eksekusi  terhadap  obyek jaminan  yang  telah  diberikan  salah  satunya  dapat  berupa  obyek  jaminan  hak  tanggungan. Namun,  jika  debitor  memiliki  lebih  dari  satu  kreditor  dan  seluruh  harta  kekayaan  debitor tidak  mencukupi  untuk  membayar  seluruh  utang-utangnya,  mendorong  para  kreditor pemegang  jaminan  melakukan  segala  cara  untuk  melakukan  eksekusi  demi  mendapatkan penuh  piutangnya.  Sehingga  kreditor  lain  yang  memiliki  hak  sama  tidak  mendapatkan pelunasan karena harta kekayaan debitor telah habis. Menilik Pasal 1132 KUHPerdata telah disebutkan  bahwa  harta  kebendaan  milik  debitor  menjadi  jaminan  bersama  para  kreditor,
dimana hasil penjualan dari harta debitor tersebut dibagi-bagi menurut asas keseimbangan besar kecilnya piutang masing-masing kreditor.
Menanggapi  permasalahan-pemasalahan  yang  ada  dibentuklah  lembaga  kepailitan yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (UUK PKPU). Kepailitan berasal dari kata pailit yang  berarti  suatu  kondisi  debitor  tidak  mampu  membayar  seluruh  utang  kepada  para kreditor (Kurniawan,  2019) .  Meninjau  Pasal  1  angka  1  UUK  PKPU  yang  memberikan defisini  kepailitan  adalah  sita  umum  atas  semua  kekayaan  debitor  pailit  yang  pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Adanya putusan  pailit  bagi  debitor  tentu  memberikan  akibat  hukum  terhadap  seluruh  harta kekayaan  debitor  pailit  sebagaimana  termaktub  dalam  Pasal  24  ayat  1  UUK  PKPU,  yaitu hilangnya hak untuk menguasai kekayaan yang termasuk dalam harta pailit (boedel pailit). Setelah  debitor  dinyatakan  pailit  melalui  putusan,  diangkat  secara  bersamaan  kurator  dan hakim pengawas. Kurator memiliki tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yang berada  di  bawah  pengawasan  hakim  pengawas (Purwadi,  2011) .  Secara  khusus,  UUK PKPU tidak memberikan pengertian harta pailit secara eksplisit. Dengan demikian, muncul permasalahan  baru  ketika  obyek  hak  tanggungan  yang  berasal  dari  harta  kebendaan  milik pihak  ketiga  dan  dijaminkan  guna  kepentingan  debitor  dimasukkan  ke  dalam  harta  pailit. Sehingga obyek benda jaminan tidak lagi dipisahkan dari kreditor lainnya.
Berdasarkan uraian diatas lebih lanjut dilakukan penelitian yang dituangkan dalam penulisan  ini  dengan  permasalahan:  Bagaimanakah  kedudukan  jaminan  kebendaan  yang dibebani hak tanggungan milik pihak ketiga selaku pemberi jaminan dalam kepailitan?

## Metode Penelitian
Pada penelitian ini akan menjelaskan kedudukan jaminan kebendaan yang dibebani hak tanggungan milik pihak ketiga selaku pemberi jaminan dalam kepailitan. Maka dari itu jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif untuk menemukan kebenaran  yaitu  apakah  terdapat  peraturan  hukum  yang  sesuai  norma  hukum,  norma (perintah  atau  larangan)  yang  sejalan  dengan  prinsip  hukum,  dan  apakah  tindakan seseorang  sesuai  dengan  prinsip  hukum  atau  norma  hukum (Kartoningrat  et  al.,  2021) . Penelitian  ini  juga  menggunakan  sifat  penelitian  deskriptif  guna  mendeskripsikan  dan melakukan  analisis  terhadap  permasalahan  yang  diteliti.  Jenis  bahan  penelitian  yang digunakan  adalah  bahan  hukum  primer  seperti  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan.  Teknik  pengumpulan  bahan  penelitian  menggunakan  metode  studi  kepustakaan dengan teknik analisis kualitatif sebagai teknik analisis bahan penelitian. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian undang-undang ( statute approach ).

## Hasil dan Pembahasan
Kepailitan  sebagai  pranata  hukum  mempunyai  tujuan  untuk  menghindari  adanya perebutan atas harta kekayaan debitor dari seluruh kreditornya. Dalam kepailitan dikenal 3
(tiga) jenis kreditor, yaitu kreditor separatis, kreditor konkuren dan kreditor preferen.  Yang dimaksud  dengan  kreditor  separatis  adalah  kreditor  pemegang  jaminan  kebendaan  seperti gadai,  jaminan  fidusia,  hak  tanggungan,  hipotik  atau  hak  agunan  atas  kebendaan  lainnya. Adapun kedudukan yang dimiliki oleh kreditor separatis yaitu kedudukan yang diutamakan ( droit  de  preference )  dan  terpisah  dari  kreditor  lainnya  dalam  mengambil  pelunasan piutangnya (Suprihanto, 2021) . Kreditor preferen itu sendiri adalah kreditor yang memiliki hak  istimewa  berupa  hak  preferen  atau  mendahului  yang  diberikan  kepada  seorang berpiutang  sehingga  memiliki  kedudukan  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  kreditor  lainnya berdasarkan undang-undang (Saputra, 2020) . Sementara itu, kreditur konkuren merupakan kreditor  yang  tidak  mempunyai  jaminan  khusus  dan  tidak  mempunyai  hak  preferen terhadap  pelunasan  utang.  Kreditor  konkuren  mempunyai  hak pari  passu yakni  secara bersama-sama  memperoleh  pelunasan  utang  tanpa  adanya  yang  didahulukan , dan  hak prorata yang  berarti  dihitung  berdasarkan  besarnya  piutang  masing-masing  dibandingkan piutang mereka secara keseluruhan terhadap seluruh harta kekayaan debitor pailit (Ridduan, 2022) .
Mengutip  pendapat (Munir,  2013) ,  secara  hukum  jaminan  kebendaan  memiliki beberapa  kelebihan,  yaitu  seperti  memiliki  hak  prioritas,  eksekusinya  mudah,  mempunyai prinsip keterbukaan, dan berlaku prinsip hak kebendaan. Maka dari itu, ketika terjadi gagal bayar  dan  dinyatakan  pailit,  kreditor  separatis  selaku  pemegang  jaminan  kebendaan  dapat melakukan  eksekusi  terhadap  jaminan  yang  berada  dibawah  penguasaanya.  Kreditor separatis diperbolehkan menjual dan mengambil hasil penjualan jaminan kebendaan seolah- olah  tidak  terjadi  kepailitan.  Sejalan  dengan  ketentuan  jaminan  kebendaan  yang  dibebani dengan hak tanggungan, apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak tanggungan  tetap  berwenang  melakukan  segala  hak  yang  diperolehnya  sebagaimana tertuang  pada  Pasal  21  UU  HT.  Bahkan  jika  hasil  penjualan  jaminan  kebendaan  tersebut tidak  melunasi  utang  debitor,  kreditor  separatis  dapat  meminta  kekurangan  dari  jumlah utang debitor untuk diperhitungkan sebagai kreditor konkuren. Namun, jika hasil penjualan jaminan  kebendaan  melebihi  jumlah  utang  debitor,  bunga  dan  ongkos  setelah  pernyataan pailit,  maka  kreditor  separatis  harus  menyerahkan  kelebihan  tersebut  kepada  debitor (Slamet, 2016) .
Ditinjau dari sudut pandang kepailitan, terdapat batas waktu bagi kreditor separatis untuk melakukan eksekusi jaminan kebendaan, termasuk jaminan kebendaan yang dibebani hak  tanggungan.  Kreditor  separatis  selaku  pemegang  jaminan  dalam  melakukan  eksekusi jaminan  kebendaan  yang  dibebani  hak  tanggungan  harus  menunggu  masa  penangguhan selama  90  (sembilan  puluh)  hari  sejak  tanggal  putusan  pernyataan  pailit  diucapkan  dan apabila  dalam  waktu  paling  lambat  2  bulan  sejak  dimulainya  keadaan  insolvensi  kreditor separatis tidak melaksanakan eksekusi, kurator dapat menuntut diserahkannya benda  yang menjadi  jaminan (Firmansyah  &  Sekar,  2014) .  Berbeda  halnya  jika  eksekusi  jaminan kebendaan  yang  dibebani  dengan  hak  tanggungan  tersebut  tidak  didasarkan  kepailitan.
Berdasarkan  UU  HT,  kreditor  dapat  melakukan  eksekusi  dengan  3  (tiga)  cara,  yaitu eksekusi  atas  kekuasaan  sendiri,  eksekusi  melalui  pengadilan,  dan  eksekusi  di  bawah tangan (Saraswati, 2015) .
Eksekusi  atas  kekuasaan  sendiri  atau  disebut parate  executie diatur  dalam  Pasal  6 UU  HT  yang  menyebutkan  bahwa  kreditor  selaku  pemegang  hak  tanggungan  pertama memiliki  hak  untuk  menjual  obyek  hak  tanggungan  atas  kekuasaan  sendiri  melalui pelelangan umum untuk kemudian mengambil pelunasan. Eksekusi jaminan kebendaan hak tanggungan  melalui  pengadilan  biasa  dikenal  dengan fiat  executie yang  timbul  dari  irah- irah  “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  sebagaimana  tercantum pada sertifikat hak tanggungan. Oleh karenanya memberikan kekuatan eksekutorial seperti putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  ( inkracht  van  gewijsde ) (Sumeisey, 2015) .  Sebaliknya,  eksekusi  jaminan  atas  hak  tanggungan  dibawah  tangan  didasari  dari kesepakatan  kreditor  dan  debitor  karena  penjualan  atas  jaminan  kebendaan  lebih menguntungkan para pihak.
Kurator  yang  bertugas  melakukan  pengurusan  dan  pemberesan  harta  pailit  juga memliki  kewenangan  melakukan  eksekusi  terhadap  jaminan  kebendaan  yang kedudukannya  menjadi  harta  pailit  dan  berada  pada  penguasaan  kreditor.  Kewenangan tersebut sebagai tindak lanjut Pasal 59 ayat 2 UUK PKPU yang menyebutkan setelah lewat jangka  waktu  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  59  ayat  1,  kurator  harus  menuntut diserahkannya  benda  yang  menjadi  agunan  untuk  selanjutnya  dijual  sesuai  dengan  cara sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  185,  tanpa  mengurangi  hak  kreditor  pemegang  hak tersebut  atas  hasil  penjualan  agunan.  Akan  tetapi,  bukan  menjadi  hal  yang  baru  ketika debitor  memberikan  jaminan  kebendaan  khususnya  yang  dibebani  hak  tanggungan  milik pihak ketiga. Dimana, jaminan kebendaan tersebut bersumber dari harta pribadi atau harta kebendaan milik pihak ketiga yang digunakan untuk kepentingan debitor.
Sejatinya,  kedudukan  jaminan  kebendaan  yang  dibebani  hak  tanggungan  milik pihak  ketiga  selaku  pemberi  jaminan  dalam  kepailitan  bukanlah  termasuk  ke  dalam  harta pailit  (non  boedel  pailit).  Pasal  1  angka  1  UUK  PKPU  mengejawantahkan  kepailitan sebagai  sita  umum  terhadap  seluruh  kekayaan  debitor  pailit  dan  konstruksi  aturan  pada Pasal 21 UUK PKPU telah dinyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada  saat  putusan  pernyataan  pailit  diucapkan  serta  segala  sesuatu  yang  diperoleh  selama kepailitan. Kendati demikian, terdapat beberapa harta kekayaan debitor yang dikecualikan oleh Pasal 22 UUK PKPU yang menyebutkan Pasal 21 tidak berlaku terhadap:
a. Benda,  termasuk  hewan  yang  dibutuhkan  debitor  sehubungan  dengan  pekerjaan, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
b. Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu  jabatan  atau  jasa,  upah,  pension,  uang  tunggu  atau  uang  tunjangan,  sejauh  yang ditentukan oleh hakim pengawas.
c. Uang  yang  diberikan  kepada  debitor  untuk  memenuhi  kewajiban  memberi  nafkah menurut undang-undang.
Menilik  maksud  seluruh  kekayaan  debitor  sebagaimana  termaktub  dalam  Pasal  21 UUK  PKPU  merujuk  pada  ketentuan  dalam  Pasal  1131  KUHPerdata  yang  menyebutkan semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik  yang sudah  ada  maupun  yang  baru  akan  ada  dikemudian  hari  menjadi  jaminan  untuk  segala perikatannya. Artinya, jaminan kebendaan yang masuk ke dalam harta pailit adalah jaminan yang berasal dari harta kebendaan debitor baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian  hari.  Sejalan  dengan  Putusan  Peninjauan  Kembali  Mahkamah  Agung  Nomor 104  PK/Pdt.Sus-Pailit/2013  yang  dalam  pertimbangan  hukumnya  hakim  menyatakan jaminan  kebendaan  yang  dibebankan  dengan  hak  tanggungan  milik  pihak  ketiga  tidak termasuk  ke  dalam  harta  pailit  karena  benda  yang  diagunkan  adalah  harta  pribadi  milik pihak ketiga selaku pemberi jaminan.
Dalam perikatan yang lahir karena perjanjian pinjam meminjam uang, pihak ketiga hadir memiliki hubungan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan terpisah dari  debitor,  berikut  dengan  harta  kebendaan  pihak  ketiga  yang  berada  pada  penguasaan dan pengurusannya. Meskipun antara debitor dan pihak ketiga memiliki hubungan hukum, harta  kebendaan  yang  dimiliki  pihak  ketiga  tentu  tidak  dapat  dimasukkan  ke  dalam  harta pailit.  Lebih  jauh,  menurut  KBBI  frasa  seluruh  kekayaan  debitor  berarti  seluruh  barang seperti  uang  dan  sebagainya  yang  menjadi  kekayaan  dan  berada  di  bawah  penguasaan ataupun pengurusan debitor.
Berkaitan  pelunasan  utang  debitor  pailit,  pihak  ketiga  tentu  bertanggung  jawab karena  telah  melepaskan  haknya  dengan  menjaminkan  kebendannya  untuk  kepentingan debitor  pailit  guna  dijadikan  pelunasan  utang.  Dalam  hal  ini,  jaminan  kebendaan  tersebut dieksekusi  oleh  pihak  kreditor  dengan  cara  penjualan  di  muka  umum  atau  dengan  cara lainnya  sebagaimana  yang  telah  diatur  oleh  undang-undang.  Pembagian  hasil  jaminan kebendaan  milik  pihak  ketiga  hanyalah  untuk  membayar  utang  debitor.  Pada  kondisi  ini, saat hasil penjualan jaminan kebendaan melebihi utang debitor dan terdapat sisa, maka sisa uang  tersebut  tidak  dapat  diberikan  kepada  kurator  menjadi  harta  pailit.  Akan  tetapi, dikembalikan  kepada  pihak  ketiga  sebagai  pemilik  benda  karena  jaminan  kebendaan tersebut hanya diperuntukkan melunasi piutang kreditor yang memegang jaminan dan tidak dapat dibagikan kepada kreditor lainnya (Afni, 2022) .
Selain  itu,  apabila  kedudukan  jaminan  kebendaan  yang  dibebani  hak  tanggungan milik pihak ketiga selaku pemberi jaminan dalam kepailitan termasuk ke dalam harta pailit tentu mengurangi prinsip kreditor separatis yang mempunyai kedudukan yang terpisah dari kreditor-kreditor  lainnya.  Didukung  pula  oleh  pendapat (Munir,  2013) yang  menyatakan
bahwa  separatis  berkonotasi  “perpisahan”  hal  tersebut  dikarenakan  kedudukan  kreditor tersebut dipisahkan dari kreditor lainnya, dalam arti kreditor separatis dapat menjual serta mengambil sendiri hasil penjualan yang terpisah (Munir, 2000) .

## Kesimpulan
Pelaksanaan  pemberian  pinjaman  uang  membutuhkan  jaminan  kebendaan  untuk memberikan  kepastian  kepada  kreditor  terhadap  pelunasan  utang  debitor.  Salah  satunya adalah jaminan kebendaan yang dibebani hak tanggungan.  Bukan menjadi hal baru dalam dunia  pinjaman  jika  pihak  ketiga  ikut  terlibat  karena  menjaminkan  harta  kebendaan miliknya  untuk  dijadikan  jaminan  guna  kepentingan  debitor.  Apabila  debitor  gagal  bayar yakni  melakukan  wanprestasi  maka  kreditor  dapat  langsung  melakukan  eksekusi  dan mengambil  pelunasan  piutangnya.  Namun  jika  debitor  dinyatakan  pailit  maka  kreditor selaku  pemegang  jaminan  atau  biasa  disebut  kreditor  separatis  wajib  tunduk  pada  UUK PKPU.  Mengingat,  putusan  pailit  memberikan  akibat  hukum  bagi  debitor  pailit,  yaitu hilangnya hak untuk menguasai kekayaan yang termasuk dalam harta pailit (boedel pailit). Konstruksi  Pasal  1  angka  1  dan  Pasal  21  UUK  PKPU  menempatkan  kedudukan  jaminan kebendaan  yang  dibebani  hak  tanggungan  milik  pihak  ketiga  selaku  pemberi  jaminan berada  di  luar  harta  pailit  (non  boedel  pailit).  Menilik  maksud  seluruh  kekayaan  debitor sebagaimana termaktub dalam Pasal 21 UUK PKPU merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1131  KUHPerdata.  Artinya,  jaminan  kebendaan  yang  masuk  ke  dalam  harta  pailit  adalah jaminan yang berasal dari harta kebendaan debitor baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari. Sejalan dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor  104  PK/Pdt.Sus-Pailit/2013  yang  dalam  pertimbangan  hukumnya  hakim menyatakan  jaminan  kebendaan  yang  dibebankan  dengan  hak  tanggungan  milik  pihak ketiga tidak termasuk ke dalam harta pailit.
Pada  praktiknya,  sering  kali  terjadi  jaminan  kebendaan  yang  dibebani  hak tanggungan  milik  pihak  ketiga  selaku  pemberi jaminan  dimasukkan  ke  dalam  harta  pailit. Sehingga  merugikan  kreditor  separatis  karena  tidak  dapat  langsung  melakukan  eksekusi terhadap  jaminan  kebendaan  tersebut.  Permasalahan  ini  timbul  karena  adanya ketidakpastian  hukum  dan  kurangnya  pemahaman  akan  konsep  mengenai  harta  pailit sebagaimana  telah  diamanatkan  oleh  UUK  PKPU.  Oleh  karenanya  saran  yang  dapat disampaikan  dari  penulisan  ini  adalah  dibutuhkannya  pendefinisian  dan  pengaturan  lebih lanjut  terkait  harta  pailit  yang  secara  eksplisit  dapat  diatur  dalam  UUK  PKPU  agar memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

## BIBLIOGRAFI
Afni, N. (2022). Perlindungan  Hak Pekerja Atas  Harta Pailit Yang Berupa Jaminan Pihak Ketiga (Studi Kasus Putusan Nomor 37/Pdt. Sus. Gll/2019/Pn. Niaga. Jkt. Pst). Jurist- Diction , 5 (1), 283–296. Google Scholar
Firmansyah, R. R. A., & Sekar, I. D. N. (2014). Pengaturan Dan Penerapan Prinsip Paritas Creditorium  Dalam  Hukum  Kepailitan  Di  Indonesia. Kertha  Semaya:  Journal  Ilmu Hukum . Google Scholar
Hs, H. S. (2006). Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia . Google Scholar
Jabar,  A.  (2019).  1.  Perjanjian  Tambahan  (Accessoir)  Dengan  Obyek  Hak  Tanggungan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Kreditur. Interest , 15 (1). Google Scholar
Kartoningrat, R. B., Marzuki, P. M., & Shubhan, M. H. (2021). Prinsip Independensi Dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan Kepailitan. Rechtidee , 16 (1), 37–64. Google Scholar
Kurniawan, H. (2019). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pada Kepailitan Melalui Perdamaian. Focus Mahasiswa Upmi , 1 (1), 52–65. Google Scholar
M  Bahsan  Sh,  S.  E.  (2020). Hukum  Jaminan  Dan  Jaminan  Kredit  Perbankan  Indonesia . Rajawali Pers. Google Scholar
Munir, F. (2000). Jaminan Fidusia (Second Edi). Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti . Google Scholar
Munir, F. (2013). Hukum Jaminan Utang. Jakarta: Pt Erlangga . Google Scholar
Purwadi,  A.  (2011).  Penerapan  Ketentuan  Kepailitan  Pada  Bank  Yang  Bermasalah.
Perspektif , 16 (3), 128–139. Google Scholar
Ridduan,  M.  (2022).  Analisis  Yuridis  Atas  Kedudukan  Kreditur  Pemegang  Hak  Jaminan Kebendaan Dalam Proses Kepailitan. Lex Lata , 3 (3). Google Scholar
Saputra,  I.  E.  (2020).  Kedudukan  Hukum  Kreditor  Preferen  Pajak  Dan  Kreditor  Preferen Buruh  Dalam  Proses  Kepailitan. Al-Ishlah:  Jurnal  Ilmiah  Hukum , 23 (2),  155–166. Google Scholar
Saraswati, A.  F.  A. (2015). Dilematis Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Parate Executie Dan Eksekusi Melalui Grosse Akta . Sebelas Maret University. Google Scholar
Shubhan,  M.  H.  (2015). Hukum  Kepailitan:  Prinsip,  Norma  Dan  Praktik  Di  Indonesia . Cetakan Ke-5, April. Google Scholar
Slamet, S. R. (2016). Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor. Lex Jurnalica , 13 (2), 104–114. Google Scholar
Sumeisey, C. L. (2015). Eksekusi Benda Jaminan Yang Dibebani Hak Tanggungan Ketika Debitur Pailit. Lex Et Societatis , 2 (9). Google Scholar
Suprihanto,  A.  (2021). Perlindungan  Hukum  Kreditor  Pemegang  Hak  Tanggungan  Atas Hak  Guna  Bangunan  Di  Atas  Tanah  Hak  Pengelolaan .  Universitas  Hasanuddin. Google Scholar

## Copyright holder:
Talita Taskiyah, Gunawan Djajaputera (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: