## IMPLEMENTASI JAMINAN SOSIAL KESEHATAN KARYAWAN OUTSOURCING DI KOTA CIREBON
Meliza1), Roni Sumiarsa2)*
1) Prodi Hukum Fakultas Hukum Ilmu Sosial
Ilmu Politik  Universitas Terbuka 2) Mahasiswa Prodi Hukum Fakultas Hukum Ilmu Sosial Ilmu Politik  Universitas Terbuka meliza@ecampus.ut.ac.id
ABSTRAK  - Outsourcing  dikaitkan  dengan  sejumlah  masalah,  termasuk  upah rendah untuk pekerja outsourcing, kontrak kerja yang tidak adil, dan kurangnya perlindungan untuk asuransi kesehatan sosial dan pekerja outsourcing. Menurut beberapa  studi  lapangan  yang  telah  dilakukan,  seperti  yang  dilakukan  oleh Tjanndraningsih,  pekerja  outsourcing  menerima  upah  27%  lebih  rendah  dari pekerja  tetap  faktor-faktor  yang  menghambat  pelaksanaan  jaminan  sosial perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja outsourcing di Kota Cirebon,  Pekerja  outsourcing  melakukan  tidak  memiliki  keamanan  kerja, menerima  sedikit  tunjangan,  tidak  menerima  uang  pesangon  saat  dipecat,  dan dapat  dipecat  lebih  cepat.  Metode  penulis  adalah  Yuridis  Normatif,  artinya peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan yang berkaitan dengan pokok  bahasan  penulisan  ini  dijadikan  sebagai  pokok  penelitian.  Berdasarkan temuan  penelitian,  syarat  dan  ketentuan  outsourcing  yang  tertuang  dalam Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  belum sepenuhnya  diterapkan  di  Cirebon  perlindungan  hukum  itu  untuk  pekerja outsourcing.
Kata Kunci: : Implementasi, Jaminan Sosial Kesehatan, Karyawan Outsourcing
ABSTRACT  -  Outsourcing is  associated  with  a  number  of problems,  including low  wages  for  agency  workers,  unfair  employment  contracts,  and  a  lack  of coverage for social health insurance and agency workers. According to several field  studies  that  have  been  conducted,  such  as  those  conducted  by Tjanndraningsih, outsourced workers receive 27% lower wages than permanent workers. job security, receive few benefits, receive no severance pay when fired, and can be fired sooner. The author's method is Normative Juridical, meaning that relevant laws and literature relating to the subject matter of this writing are used  as  the  subject  of  research.  Based  on  research  findings,  the  terms  and conditions  of  outsourcing  contained  in  Law  Number  13  of  2003  concerning Manpower have not been fully implemented in Cirebon for legal protection for outsourced workers.
Keywords:  Implementation , Health  Social  Security,  Employee  Outsourcing

## PENDAHULUAN
Pekerja, buruh, dan karyawan adalah  manusia  yang  menggunakan waktu, tenaga,  dan  keterampilannya  untuk  mendapatkan  uang  atau  bentuk  penghasilan lain  atau  imbalan  untuk  kelangsungan  hidupnya.  Pekerja  dan  buruh  dapat melakukan tugasnya untuk keuntungan pribadi atau sebagai bagian dari hubungan kerja. Karena tidak ada hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja dan juga  tidak  ada  unsur  balas  jasa,  maka  bekerja  untuk  kepentingan  sendiri  baik sendiri  maupun  bersama  anggota  keluarga  tidak  dicakup  oleh  undang-undang ketenagakerjaan.  mereka  yang  melakukan  pekerjaan  dalam  arti  hubungan  kerja, dimana  tenaga  kerja  diberi  imbalan  atas  usaha,  gagasan,  atau  keterampilannya oleh  pemberi  kerja.  Sesuai  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia,  khususnya  Pasal  27  ayat  2  yang  menyatakan  bahwa  setiap  warga negara berhak atas pekerjaan yang layak dan berhak diperlakukan secara baik dan adil  dalam  hubungan  kerja.  Selain  itu,  hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  1  Angka  2 Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2  003,  yang  mendefinisikan  tenaga  kerja adalah  setiap  orang  yang  mampu  melakukan  pekerjaan  tertentu  untuk menghasilkan  barang  dan  jasa  untuk  memenuhi  kebutuhannya  sendiri  maupun masyarakat.  Menurut  UU  No.  13  Tahun  2003,  setiap  orang  yang  bekerja  dan menerima  upah  atau  imbalan  dalam  bentuk  lain  dianggap  sebagai  pekerja. (Febrianti Lidia, 2017)
Walaupun  Pasal  13  UU  Ketenagakerjaan  Tahun  2003  tidak  secara  tegas menyebutkan  outsourcing,  namun  Pasal  64  berbunyi:  “Perusahaan  dapat menyerahkan  sebagian  pelaksanaan  pekerjaan  kepada  perusahaan  lain  melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau pemberian tenaga kerja/ jasa tenaga kerja yang dibuat secara tertulis.” (Samud & Asep, 2020). Sebelum berlakunya UU RI No.  Outsourcing  hanya  diatur  dengan  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  No.  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan.021N/I/1993  tentang  Perjanjian  Kerja Waktu Tertentu yang hanya mengatur tentang pekerjaan -aspek terkait (Saraswati, 2020).  Outsourcing  dikaitkan  dengan  sejumlah  masalah,  termasuk  upah  rendah untuk  pekerja  outsourcing,  kontrak  kerja  yang  tidak  adil,  dan  kurangnya perlindungan  untuk  asuransi  kesehatan  sosial  dan  pekerja  outsourcing.  (Kurnia Yuniva, 2019).
Menurut  temuan  dari  beberapa  studi  lapangan  yang  telah  dilakukan, seperti  yang  dilakukan  oleh  Tjanndraningsih  dan  dikutip  oleh  Alnick  Nathan, pekerja outsourcing  menerima upah 27% lebih rendah dari pekerja tetap. Pekerja outsourcing  melakukan  tidak  memiliki  keamanan  kerja,  menerima  sedikit tunjangan,  tidak  menerima  uang  pesangon  saat  dipecat,  dan  dapat  dipecat  lebih cepat.  (Aloysius  Uwiyono,  2018).  Ketentuan  UU  Ketenagakerjaan  Nomor  13 Tahun  2003  yang  mengatur  outsourcing  akhirnya  diajukan  ke  Mahkamah Konstitusi  (MK)  untuk  uji  materil.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.27/PUU- IX/2011 adalah hasilnya. Surat Edaran (SE) Nomor B .31/PHIJSK/I/2012 tentang pelaksanaan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  27/PUU-IX/2011  mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Surat Edaran lain yang mengatur outsourcing juga dilampiri dengan Surat Edaran ini, namun belum disetujui.menjadi payung hukum yang  efektif  untuk  menjamin  keselamatan  pekerja  melalui  sistem  outsourcing. (Budi & Andani, 2022)
Hal  ini  dikarenakan  SE  tergolong  sebagai  perangkat  internal  administrasi yang memperjelas peraturan yang harus dilaksanakan dan bukan merupakan jenis peraturan  perundang-undangan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011 (Yestina, , 2018).
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  yang  sudah  dijelaskan  serta  diuraikan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Karyawan Outsourcing di Kota Cirebon  dengan  judul  “IMPLEMENTASI  JAMINAN  SOSIAL  KESEHATAN KARYAWAN OUTSOURCING DIKOTA CIREBON”.

## METODE PENELITIAN
Penulis  menggunakan  penelitian  yuridis  normatif  dalam  tulisan  ini,  di  mana peraturan  perundang-undangan  yang  relevan  dan  literatur  yang  terkait  dengan materi yang dibahas dijadikan sebagai subjek penelitian. (Hartawan & Darmadha, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kewajiban  perusahaan  untuk  mengikutsertakan  karyawannya  dalam kepesertaan BPJS Persyaratan lengkap dan tata cara penyelenggaraan Program JSK  Tenaga  Kerja  dituangkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  14  Tahun  1993
yang  terakhir  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  84  Tahun  2013  (PP  84 Tahun  2013)  yang  merupakan  Perubahan  Kesembilan  atas  Peraturan Pemerintah  14  Tahun  1993.  .(Farida  Ike,  2020).  Komponen  program  jaminan sosial  tenaga  kerja  adalah:  jaminan  keuangan  seperti  berikut:  Tunjangan kecelakaan  kerja,  kematian,  dan  hari  tua.  Memastikan  sebagai  administrasi, khususnya  Jaminan  Perawatan  Kesehatan.  Peraturan  Nomor  24  Tahun  2011 tentang Badan Pengawas Pensiun yang Didukung Pemerintah (Peraturan BPJS) memaknai  bahwa  terdapat  dua  Badan  Pengawas  Pensiun  (“BPJS”)  Federal, yaitu BPJS Kesejahteraan dan ketenagakerjaan.
2. Menurut temuan penelitian, perusahaan tidak  memberikan perlindungan BPJS kepada pekerja outsourcing yang bekerja di bidang operasional seperti cleaning service.  Manajemen  mengambil  tindakan  ini  dengan  alasan  bahwa  setiap perusahaan  outsourcing  sudah  menganut  standar  kepegawaian  seperti kepesertaan BPJS.
Oleh  karena  itu,  perusahaan  hanya  melakukan  pembicaraan  dengan perusahaan outsourcing dan tidak menyelidiki keikutsertaan setiap outsourcing dalam  program  BPJS.  karyawan  yang  bekerja  untuk  perusahaan.  Penerapan Perlindungan  Hukum  Mengenai  Hak  Pekerja  Outsourcing  di  Kota  Cirebon Perihal  Perlindungan  Jaminan  Kesehatan  dan  Kecelakaan  Kerja  Karena dibutuhkan  biaya  yang  tidak  sedikit  untuk  menyembuhkan  seorang  pekerja, maka  dilakukan  upaya  untuk  mengatasi  kemampuan  masyarakat  melalui program  jaminan  sosial  bagi  pekerja.  Perusahaan  menyelenggarakan  upaya peningkatan  (promosi),  pencegahan  (orventive),  penyembuhan  (kuratif),  dan memulihkan (rehabilitatif) kesehatan tenaga kerjanya. (S Thamrin, 2018).
Menurut BPJS Ketenagakerjaan, semua usaha yang terdaftar di Disnaker wajib  mengikutsertakan  karyawannya  sebagai  peserta  BPJS.  Di  antara karyawan tersebut adalah mereka yang bekerja pada perusahaan yang berlokasi di  Kota  Cirebon.  Ketenagakerjaan  menjadi  perhatian  utama  pemerintah. Mengharuskan  dunia  usaha  untuk  mempertimbangkan  keselamatan  karyawan dalam  bekerja,  misalnya.  UU  Ketenagakerjaan  telah  menetapkan  pedoman untuk hal tersebut.
UU  No.40  Tahun  2004  perihal  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  (SJSN) menurut Pasal 24 UU BPJS Tahun 2011, semua pekerja  formal dan  informal, serta  mereka  yang  tidak  berafiliasi  dengan  lembaga  swasta  atau  negara, diwajibkan  sebagai  peserta  BPJS  Ketenagakerjaan.  Pemerintah  akan menyampaikan hukuman yang berat jika melanggar undang-undang. Harus ada hak  dan  tanggung  jawab  atas  segala  sesuatu  yang  diatur  undang-undang  dan pemerintah. Dalam  hal kewajiban, sangat jelas bahwa kegagalan pada  mereka akan  mengakibatkan  hukuman.  Mengingat  efek  samping  dari  eksplorasi  yang dipimpin,  sangat  mungkin  terlihat bahwa  beberapa  organisasi  telah  mengikuti pedoman  untuk  mengingat  masing-masing  perwakilan  mereka  untuk  program BPJS.  yang  bekerja  dengan  organisasi  tertentu  dapat  mengecualikan  setiap perwakilannya dalam program BPJS. Akibatnya, beberapa pekerja outsourcing yang  dipekerjakan  sebagai  layanan  kebersihan  mungkin  memiliki  tidak mengikuti  program  BPJS  karena  manajemen  perusahaan  outsourcing  yang tidak mengikutsertakannya.
3. Hambatan  Bagi  Perusahaan  di  Kota  Cirebon  Untuk  Mendaftarkan  Seluruh Pekerja Agar Mendapatkan Jaminan  Kesehatan dan  Kecelakaan  Kerja Peserta BPJS  Kesehatan  harus  didaftarkan  oleh  badan  usaha  swasta.  Dalam  hal  ini, karyawan  di  perusahaan  yang  tergabung  dalam  program  terus mensosialisasikan karyawannya untuk ikut asuransi. Ketika karyawan menjadi peserta  BPJS  Kesehatan,  mereka  mendapatkan  manfaat  yang  juga menguntungkan  perusahaan  karena  perusahaan  hanya  membayar  iuran  4%. Sosialisasi  terus  dilakukan  dengan  organisasi  pengurus  bahwa  kesejahteraan adalah hal yang krusial menjadi hak perwakilan serta keluarganya. Akibatnya, perusahaan  harus  memenuhi  kewajiban  membayar  iuran  pertanggungan peserta.  Sebagaimana  disyaratkan  UU  No.  Pasal  15  ayat 2  UU  No.  24  Tahun 2011  mengamanatkan  bahwa  setiap  pelaku  usaha  (pengusaha)  mendaftarkan seluruh karyawannya sebagai peserta BPJS Kesehatan. Perusahaan tetap wajib mendaftarkan  karyawannya  ke  BPJS  Kesehatan,  meskipun  faktanya  bahwa pihaknya  sudah  menjalin  kerjasama  dengan  asuransi  kesehatan  swasta. (Suratman, 2019)
Pemberi kerja wajib  menanggung biaya  iuran peserta pekerja  yang diatur pada  Peraturan  Presiden  No.  19  Tahun  2016  sebanyak  5%  dari  gaji  atau tunjangan  tetap  pekerja.  Rinciannya  artinya  Perusahaan  membayar  4%,  dan pekerja  bertanggung  jawab  1%.  Pekerja  berhak  mendaftarkan  diri  sebagai peserta  program  jaminan  sosial  atas  biaya  pemberi  kerja  jika  pemberi  kerja jelas-jelas  tidak  mendaftarkan  pekerjanya  ke  BPJS.  Pemberi  kerja  secara bertahap diwajibkan untuk mendaftarkan diri dan karyawannya sebagai peserta BPJS,  sesuai  dengan  program  jaminan  sosial  yang  diikutinya.  Mengenai pendaftaran  BPJS  bagi  karyawan  perusahaan,  terdapat  kendala  terutama  di kalangan  staf  HRD.  Pemrosesan  dokumen  baru  dipengaruhi  oleh  perubahan peraturan ketenagakerjaan. Salah satunya adalah Jamsostek yang kini  menjadi BPJS kesehatan dan memberikan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.
Untuk  menjadi  peserta  BPJS,  seorang  pekerja  harus  warga  negara Indonesia  dan  orang  asing  yang  telah  bekerja  pada  suatu  perusahaan  di Indonesia  selama  enam  bulan  dan  dibayar.  Menurut  Pasal  1  angka  4  Perpres No. 12 Tahun 2013, peserta termasuk orang asing yang telah membayar iuran dan telah bekerja minimal enam bulan di Indonesia. Jangka waktu enam bulan itu  harus  berurutan  atau  kumulatif,  sesuai  aturan.  Kelompok  1  terdiri  dari pekerja penerima upah beserta keluarganya. Namun, klasifikasi ini tidak cukup untuk  menunjukkan  bahwa  perusahaan  swasta  diharuskan  mengikutsertakan karyawannya  dalam  asuransi  kesehatan  dengan  BPJS  Kesehatan.  Hasil penelitian  dapat  dijadikan  kesimpulan  bahwa  perusahaan  outsourcing  hanya mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan, namun perusahaan tidak membayar iuran BPJS. Karena perusahaan outsourcing tidak melakukan audit kepesertaan karyawan dalam BPJS. Proses pembayaran iuran tenaga kerja, tidak semua karyawan tetap terdaftar dalam program tersebut.

## Sensus penduduk Kota Cirebon pada tahun 2020
Jumlah penduduk Kota Cirebon per kecamatan pada tahun 2020 No. Nama Nilai/Jiwa 1. Kota Cirebon 333,303 2. Harjamukti 123,089
3. Kesambi 77,003 4. Lemahwungkuk 57,503 5. Kejaksan 45,966 6. Pekalipan 29,742
Tabel data penduduk kota cirebon tahun 2022
Sumber data : Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip dari DataBooks
Berdasarkan  hasil Pencacatan Penduduk tahun 2020, jumlah penduduk di Kota  Cirebon  mencapai  333,3  ribu  jiwa  yang  beredar  di  5  kelurahan menggunakan  laju  pertumbuhan  penduduk  tahun  2019-2020  sebesar  4,38%. kepadatan  penduduk  8,9  ribu  orang  per  km2.  Rasio  jenis  kelamin  100,82 menunjukkan bahwa populasi laki-laki dan perempuan hampir identik.
Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon berpenduduk terbanyak yaitu 123,09 ribu  jiwa  menurut  kecamatannya.  Sementara  Wilayah  Pekalipan  berpenduduk paling  sedikit  yaitu  29,7  ribu  jiwa.  Dengan  kepadatan  penduduk  sebesar  36,93 persen,  Kecamatan  Harjamukti  menjadi  tempat  mayoritas  penduduk  Kota Cirebon.  Sementara  hanya  8,92  persen  penduduk  yang  tinggal  di  Kabupaten Pekalipan,  ini  merupakan  persentase  terendah.  Kabupaten  Pekalipan  merupakan kabupaten  Kota  Cirebon  dengan  kepadatan  penduduk  tertinggi,  yaitu  18,9  ribu jiwa  per  km2.  Kecamatan  Harjamukti  memiliki  jumlah  penduduk  terendah kepadatan, pada 6,9 orang per km2.(Rizaty, 2021)
Adapun data peserta BPJS di Kota Cirebon pada tahun 2021:
Nama Dataset Jumlah Peserta BPJS Jumlah Peserta BPJS di Kota Deskripsi Cirebon Tahun 2021 Keterangan Sumber Data DINAS TENAGA KERJA Dibuat Pada 22 NOVEMBER 2021 22:22 Diupdate Pada 22 NOVEMBER 2021 22:22 Uraian Satuan Jumlah Jumlah Peserta BPJS Orang 29802 Perusahaan Perusahaan 1450 Tenaga Kerja Aktif Orang 29802 Tidak Aktif Orang 0 Tabel jumlah peserta BPJS pada tahun 2022 Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon dikutip melalui Cirebon Satu Data (CSD)
Berdasarkan  tabel  di  atas,  pekerja  yang  masih  menjadi  peserta BPJS  pada  tahun  2021  sebanyak  29.802  orang.  Berdasarkan  hasil  sensus pada  tahun  2020,  jumlah  tersebut  menunjukkan  masih  adanya  pekerja yang tidak terdaftar di BPJS. Semua pihak, termasuk Departemen Tenaga Kerja,  Industri,  Koperasi,  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah,  Satker, Lembaga Kerjasama Tripartit, Serikat Pekerja (Pimpinan Satker, Federasi, Konfederasi),  dan  Badan  Legislatif,  harus  menyikapi  banyaknya  pekerja outsourcing  dan  perjanjian  waktu  kerja,  selanjutnya  disebut  sebagai PWKT. (Admin, 2020).
Maka  dari  itu  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  BPJS  Kesehatan  diminta untuk cepat mensinkronisasi data tenaga kerja di Kota Cirebon ini, dikutip dari Fajar Cirebon :
KOTA  CIREBON,  (FC),  Ketua  Komisi  III  DPRD  Kota  Cirebon Tresnawaty meminta bank data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  Ketenagakerjaan  dan  Dinas  Tenaga  Kerja  (Disnaker)  agar  jumlah tenaga kerja sinkron. Ia mengklaim tujuan bank data sinkron adalah untuk memudahkan  pekerja  mendapatkan  bantuan  sosial  (bansos).  Ia menyimpulkan, Disnaker saat ini kurang sibuk untuk memantau usaha dan pegawai di Kota Cirebon.
Mengenai  Disnaker,  saya  berpendapat  sebaiknya  mengambil inisiatif  dan  angkat  bicara  untuk  bisnis  yang  tidak  aktif  mendaftar  ke Disnaker. Penting untuk mengumpulkan data, katanya Minggu (28/2). Dia mengatakan,  Disnaker  belum  mempunyai  informasi  mengenai  jumlah tenaga  ahli  yang  dinamis,  dari  total  kurang  lebih  120  ribu  tenaga  kerja pada  Kota  Cirebon.  Oleh  karena  itu,  pihaknya  mendesak  Disnaker  untuk terus  memantau  jumlahnya.  dari  orang  yang  dipekerjakan.  “Jumlah penduduk yang terserap adalah angkatan kerja, yaitu penduduk antara usia 17  sampai  50  tahun.  Disnaker  saat  ini  belum  bisa  memprediksi,  data  ini harus jelas. yang lain lebih lugas dan akurat," kata anggota DPR dari Partai Gerindra  itu.  Pihaknya,  sebaliknya,  mengapresiasi  upaya  pendataan  dan pendampingan  tenaga  kerja  BPJS  Cabang  Cirebon  yang  aktif.  Mereka menawarkan  angin  segar,  membuat  BPJS  Ketenagakerjaan  semakin menarik.  Ternyata  banyak  pelaku  usaha  yang  mendaftar,'  ujarnya.  .  Ada kurang  lebih  120  usaha  yang  beroperasi  di  dalam  diri  kita.  Sebenarnya masih  ada  potensi  lebih  dari  itu.  Kami  terus  mengimbau  mereka  untuk ikut.  Alasannya,  dana  tidak  cukup  untuk  membayar  iuran  anggota.  Dia menuturkan,  jumlah  usaha  yang  beroperasi  terus  fluktuatif.  .Akibatnya, bekerja  sama  dengan  instansi  terkait  seperti  Disnaker  dapat  membantu perusahaan menjadi lebih patuh.
Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  (Permenaker)  Nomor  14  Tahun 2020  Tentang  Pedoman  Pemberian  Bantuan  Pemerintah  Berupa  Subsidi atau Gaji Bagi Pekerja Dalam Penanganan Dampak Covid-19 disampaikan oleh  Kepala  Hubungan  Industrial  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Cirebon, Pariani,  pada  saat  yang  sama.  Menurut  Pariani,  pemerintah  pusat memberikan  dana  bansos  kepada  Pemkot  Cirebon  sebesar  Rp1,5  miliar pada tahun 2020. Hampir Rp600 juta yang terserap. pekerja,” kata Pariani. Pariani  juga  mengamini  usulan  DPRD  agar  lebih  aktif  mendaftarkan pekerja  dan  pengusaha.  Dia  juga  tidak  dapat  memastikan  berapa  tenaga kerja warga Cirebon untuk total keseluruhannya. (Agus, 2021).

## SIMPULAN
Beberapa  kesimpulan  yang  dapat  ditarik  dari  penelitian  tersebut  di atas, yaitu:
1. Pelaksanaan  kecelakaan  kesejahteraan  dan  kecelakaan  yang  didukung pemerintah  untuk  pensiun  perwakilan  di  Kota  Cirebon  mungkin  telah dilakukan  sepenuhnya  untuk  pekerja  yang  memiliki  kontrak  langsung dengan perusahaan, tetapi beberapa pekerja yang dipekerjakan kembali tidak  semuanya  memiliki  asisten  pensiun  federal  atau  BPJS  bisnis, karena organisasi – organisasi yang ada di kota Cirebon biasanya sudah bekerja  sama  kembali  dengan  organisasi  administrasi  perwakilan  yang ditunjuk.
2. Ternyata  sebagian  pekerja  di  perusahaan-perusahaan  di  Kota  Cirebon melakukan outsourcing berarti perusahaan tidak dapat mengelola BPJS Kesehatan atau  mempekerjakan karyawan yang berstatus kontrak kerja dengan  perusahaan  lain.  Akibatnya,  tidak  semua  karyawan  perusahaan di  Kota  Cirebon  mendapat jaminan  kesehatan  dan  berisiko  mengalami kecelakaan  kerja.  Kemudian,  perusahaan  outsourcing  bertugas memastikan tenaga outsourcing menjadi peserta BPJS.

## DAFTAR PUSTAKA
Admin, C. (2020). Jumlah peserta BPJS Kesehatan. Agus.  (2021).  Disnaker  dan  BPJS  Kesehatan  Diminta  Sinkronisasi  Data  Tenaga Kerja.
Aloysius  Uwiyono.  (2018). Asas-Asas  Hukum  Perburuhan  Edisi  Kedua .  Depok: Raja Grafindo Persada.
Budi,  W.,  &  Andani,  D.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Tenaga  Kerja  Dengan Sistem Admin, C. (2020). Jumlah peserta BPJS Kesehatan.
Agus.  (2021).  Disnaker  dan  BPJS  Kesehatan  Diminta  Sinkronisasi  Data  Tenaga Kerja.
Aloysius  Uwiyono.  (2018). Asas-Asas  Hukum  Perburuhan  Edisi  Kedua .  Depok: Raja Grafindo Persada. Budi,  W.,  &  Andani,  D.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Tenaga  Kerja  Dengan Sistem Outsourcing Di Indonesia, 29 (3), 652–673.
https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss3.art Farida Ike. (2020). Perjanjian Perburuhan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Outsourcing . Jakarta: Sinar Grafika.
Febrianti  Lidia.  (2017).  Pelaksanaan  Pengupahan  Pekerja  menurut  Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 01 , 83.
Hartawan, Y. K., & Darmadha, N. (2022). Pelaksanaan jaminan sosial kesehatan dan kecelakaan kerja bagi pekerja pada rumah sakit bali medical internasional denpasar, 1–15.
Kurnia  Yuniva.  (2019).  Pelaksanaan  perlindungan  kesehatan  dan  keselamatan kerja bagi pekerja outsourcing di PT Transportasi Gas Indonesia.
Rizaty,  A.  M.  (2021).  Sensus  Penduduk  2020:  Jumlah  Penduduk  Kota  Cirebon 333,3 Ribu Jiwa.
S  Thamrin.  (2018). Penegak  HAM  Tenaga  Kerja  Indonesia .  (Zulkarnaini,  Ed.). Pekanbaru: Alaf Riau Publishing.
Samud,  &  Asep,  S.  (2020).  PRO  DAN  KONTRA  PASAL  TENTANG OUTSORCING  DALAM  UNDANG-UNDANG  NOMOR  13  TAHUN  2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN, 5 (13), 135–150. Saraswati,  L.  A.  (2020).  Tanggung  Jawab  Perusahaan  Atas  Kecelakaan  Kerja Pekerja  Outsourcing  Yang  Tidak  Didaftarkan  Bpjs  Ketenagakerjaan, 3 (4), 1199–1214. https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20202 Suratman.  (2019). Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia .  Depok:  Raja Grafindo Persada.
Yestina.  (2018). Implementasi  Kebijakan  Jaminan  Kesehatan  Masyarakat (JAMKESMAS) . Jakarta.