Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023

## `

## ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN JASA KALAMPA PITI DI KOTA/KABUPATEN BIMA

## A. Rachmat Wirawan*, Avelyn Pingkan Komuna, Anton Robiansyah Universitas Terbuka
rachmat.wirawan@ecampus.ut.ac.id

## Abstract
The practice of  debt  receivables was used as a means to  get  income from giving debts with excess from the moment  of  return  which  became  known  as  loan  sharks.  In  Bima  City,  the  practice  of loan  sharking  became known as the "kalampa piti" system or silencing money from loans. The law in Indonesia itself does not prohibit interest  in  every  lending  and  borrowing  transaction.  This  can  be  seen  in  article  1754  BW  which  is  also strengthened in article 1765 BW which allows interest in every lending transaction. However, the problem is the process of agreeing on debt receivables agreements based on verbal statements without a written agreement that causes conflicts between kalampa piti parties and customers in the form of physical, psychic violence to the seizure of valuables. For this reason, it is necessary to have concrete procedures to ensure legal certainty and protection for the parties.
Keywords: Agreements, Accounts Receivable, Kalampa Piti (Loan Sharks), Legal Certainty, Legal Protection

## Abstrak
Praktek utang piutang dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan penghasilan dari pemberian utang dengan kelebihan  dari  saat  pengembalian  yang  kemudian  dikenal  dengan  rentenir.  Di  Kota  Bima  praktik  rentenir kemudian dikenal dengan sistem “kalampa piti” atau membungakan uang dari pinjaman. Hukum di Indonesia sendiri tidak melarang adanya bunga dalam setiap transaksi pinjam meminjam. Hal ini bisa dilihat pada pasal 1754  BW  yang  juga  diperkuat  dalam  pasal  1765  BW  yang  memperbolehkan  adanya  bunga  dalam  setiap transaksi peminjaman. Namun yang menjadi permasalahan adalah proses kesepakatan perjanjian hutang piutang yang didasari pernyataan secara lisan tanpa adanya kesepakatan tertulis yang menyebabkan konflik antara pihak kalampa piti dengan nasabah berupa kekerasan fisik, psikis hingga perampasan barang berharga. Untuk itu perlu adanya prosedur konkrit untuk menjamin kepastian dan perlidungan hukum terhadap para pihak.
Kata Kunci: Perjanjian, Hutang Piutang, Kalampa Piti (Rentenir), Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum

## 201
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023

## PENDAHULUAN
Rentenir secara harafiah berasal dari kata Rente yang artinya renten, bunga uang. Kata ini tak jauh berbeda dengan makna Riba yang secara bahasa berarti Ziyadah (tambahan) baik dalam transaksi jual beli maupun  pinjam  meminjam.  Institusi  yang  memperoleh  profit  melalui  penarikan  bunga  disebut  sebagai lembaga  rente,  seperti  Bank,  Koperasi  dan  lembaga  perkreditan  lainnya.  Sedangkan  individu  yang memperoleh  provit  melalui  penarikan  bunga  disebut  dengan  rentenir 1 .  Dale  W  Adam,  menyebutkan rentenir adalah individu yang memberikan kredit jangka pendek, tidak menggunakan jaminan yang pasti, bunga relatif tinggi dan selalu berupaya melanggengkan kredit dengan nasabah 2 .
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rentenir adalah orang yang memberi pinjaman uang secara  tunai  kepada  nasabahnya  dalam  rangka  memperoleh  profit  melalui  penarikan  bunga.  Rentenir dipahami  oleh  orang-orang  awam  sebagai  “lintah  darat”  dan  praktek-prakteknya  menciptakan “penghambaan bunga”, sehingga citra negative ini masih ada hingga saat ini. Namun demikian, sebutan ini tak menyurutkan para rentenir menjalankan profesinya, keuntungan atau profit yang diperoleh dari praktek ini menjadi motivasi untuk tetap beroperasi. 3
Di Kota Bima praktik rentenir kemudian dikenal dengan sistem “kalampa piti” atau membungakan uang  dari  pinjaman.  Istilah  kalampa  piti  lebih dikenal  dikalangan  masyarakat  Bima, Kalampa  bermakna menjalankan dan Piti bermakna membungakan uang jadi kalampa piti diartikan sebagai proses menjalankan usaha  dengan  mencari  keutungan  dengan  membungakan  uang  atau  pinjaman  berbunga 4 .  Pinjaman berbunga  yaitu  anda  meminjamkan  sejumlah  uang  dan  mendapatkan  keuntungan  berupa  pengembalian pokok plus bunganya atau apakah ini kerjasama penyertaan modal tempat anda menyetorkan uang sebagai modal  usaha. Dan  secara  periodik,  anda  akan  mendapatkan  bagi hasil  dari  usaha  tersebut  sampai  modal tersebut  ditarik  kembali. Kalau  mekanismenya  seperti  peminjaman  berbunga, maka  dana  pinjaman  anda akan tetap menjadi hak anda tanpa terpengaruh tanpa hasil usahanya 5 . Pola utang piutang dengan disertai bunga  atau  kelebihan  saat  pengembalian  telah  banyak  dipraktekkan,  baik  itu  oleh  Lembaga  perbankan/
1 Ilas Korwadi Siboro, “Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir  Kecamatan  Bagan  Sinembah  Desa  Bagan  Batu  ),” Jom  Fisip 2,  no.  1  (2015):  1–15, https://scholar.google.co.id/scholar?q=RENTENIR+(ANALISIS+TERHADAP+FUNGSI+PINJAMAN+BERBUN GA+DALAM+MASYARAKAT+ROKAN+HILIR+KECAMATAN+BAGAN+SINEMBAH+DESA+BAGAN+BA TU+)&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart.
2 Yosia  Hetharie,  “Prakter  Rentenir  Berkedok  Koperasi  Simpan  Pinjam  Pada  Masa  Pandemik  Covid-19
Ditinjau Dari Hukum Perjanjian,” Bacarita Law Journal 1, no. 2 (2021): 91–97, https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/bacarita/article/view/3616.
3 Yoserizal and Yessi, “Hubungan Sosial Antara Rentenir Dan Nasabah (Studi Kasus Tentang Rentenir Di Kota Pekanbaru),”
Repository Universitas of Riau (Universitas
Riau, 2014),
http://repository.unri.ac.id/xmlui/handle/123456789/6248.
4 Kantor  Bahasa  Provinsi  NTB,  “Mbojo-Indonesia”  (BADAN  PENGEMBANGAN  DAN  PEMBINAAN
BAHASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN, n.d.), https://repositori.kemdikbud.go.id/16267/1/Kamus Mbojo Indonesia 2015.pdf.
5 Siboro,  “Rentenir  (Analisis  Terhadap  Fungsi  Pinjaman  Berbunga  Dalam  Masyarakat  Rokan  Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu ).”

## 202
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
koperasi ataupun “kalampa piti” (rentenir). Namun ada perbedaan mencolok antara bank dengan “kalampa piti” (rentenir) yakni bunga yang cenderung melebihi batas kewajaran 6 .
Praktek Kalampa Piti (rentenir) merupakan salah satu profesi paling tua karena mampu menembus sejarah  peradaban  manusia.  Rentenir  adalah  meminjamkan  uang  dengan  jumlah  tertentu  disertai  dengan beban  pinjaman  yang  disebut  dengan  bunga  (interest),  yang  nominalnya  seringkali  melebihi  batas kewajaran.  Itulah  yang  menyebabkan  setiap  orang  menolak  keberadaannya  karena  membuatnya  jatuh miskin, namun seringkali sulit menghindarinya saat posisi terdesak kebutuhan uang tunai cepat 7 . Masih eksisnya  praktik  rentenir  dikarenakan  masyarakat  menyadari  lebih  mudahnya  dan  lebih  efisiennya meminjam uang dari rentenir dari pada meminjam uang dari bank atau lembaga peminjaman lainnya. Faktor penentu yang mendorong pedagang kecil untuk meminjam kredit dari rentenir adalah faktor kepercayaam, faktor  aksesibilitas  dan  faktor  transaksi 8 .  Sebab  apabila  masyarakat  meminjam  uang  dari  rentenir  tidak membutuhkan kelengkapan surat-surat identitas dan keterangan jenis usaha lainnya, selain prosesnya juga cepat  masyarakat  juga  diberi  kemudahan  untuk  mencicil  atau  mengangsur  uang  peminjaman  tersebut perhari,  perminggu,  bahkan  perbulan 9 .  Berbeda  halnya  dengan  perbankan  ataupun  koperasi  yang memberikan  pinjaman  dengan  syarat  jaminan  benda  atau  surat  berharga,  pinjaman  dari  rentenir  tidak memerlukan jaminan sertifikat rumah atau barang berharga lainnya 10 sehingga praktek peminjaman modal dari para rentenir di pasar tradisional sesuatu yang agak berat dihilangkan 11
Tak  dapat  ditafikkan bahwa keberadaan  “kalampa  piti”  (rentenir)  seolah-olah  menjadi  penolong bagi mereka yang ingin melakukan pinjaman uang yang dengan tanpa segala kesulitan, uangnya juga bisa langsung  cepat  didapakan  oleh  calon  nasabah.  Karena  fleksibilitas,  kemudahan  dan  kecepatan  serta pelayanan  yang  diberikan,  rentenir  ini  tumbuh  berkembang  dengan  pesat.  Dengan  berbagai  kemudahan yang  diberikan,  mumbuat  calon  nasabah  menjadi  tertarik  untuk  melakukan  peminjaman  dengan  jasa rentenir. Permasalahan praktik rentenir dari segi hukum. Pada dasarnya hukum positif di Indonesia sendiri tidak melarang adanya bunga dalam setiap transaksi pinjam meminjam. Hal ini bisa dilihat pada pasal 1754 BW yang juga diperkuat dalam pasal 1765 BW yang memperbolehkan adanya bunga dalam setiap transaksi
6 Rachmatullaily  Tinakartika  rinda  and  Renea  Shinta  Aminda,  “Perilaku  Rentenir  Dan  Kegiatan  Sosial Ekonomi: Studi Kasus Di Bo-Gor,” Inovator 9, no. 1 (2020): 49, http://ejournal.uika- bogor.ac.id/index.php/INOVATOR/article/view/3015.
7 Ade Ermin,  “Analisis  Hukum Praktik  Rentenir Terhadap  Pedagang  Kios  (  Studi  Empirik  Di  Kabupaten Dompu-Nusa  Tenggara  Barat  ),” FUNDAMENTAL:  JURNAL  ILMIAH  HUKUM 11,  no.  2  (2022):  162–180, https://ejurnal.stihm-bima.ac.id/index.php/jurnalstih/article/view/75.
8 Agus  Ahmad  Nasrulloh,  “Pengembalian  Fungsi  Baitul  Mal  Wa  Tamwil  Melalui  Strategi  Penyelesaian Masalah Rentenir Di Tasikmalaya,” Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah 4, no. 1 (2020): 75–95. 9 Ahmad Arif Syarif, “Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Oleh Rentenir,”
Jurnal Lex Renaissance 2, no. 2 (2017): 278–299,
https://www.google.com/search?q=Penyalahgunaan+Keadaan+dalam+Perjanjian+Pinjam+Meminjam+Uang+oleh+ Rentenir&oq=Penyalahgunaan+Keadaan+dalam+Perjanjian+Pinjam+Meminjam+Uang+oleh+Rentenir&aqs=chrom e..69i57.1426j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8.
10 LISKENSIRAIT,  “Di  Pasar  Bintan  Center”  (UNIVERSITAS  MARITIM  RAJA  ALI  HAJI TANJUNGPINANG, 2015), https://docplayer.info/56449350-Fenomena-rentenir-di-pasar-bintan-center-studi- pedagang-kecil-di-pasar-bintan-center.html.
11 Ayif  Fathurrahman  and  Amirah  Amirah,  “Determinan  Ketergantungan  Pedagang  Muslim  Pasar Tradisional  Terhadap  Kredit  Rentenir,” Jesya  (Jurnal  Ekonomi  &  Ekonomi  Syariah) 4,  no.  1  (2020):  303–310, https://scholar.google.co.id/scholar?q=Determinan+Ketergantungan+Pedagang+Muslim+Pasar+Tradisional+terhada p+Kredit+Rentenir&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart.

## 203
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
peminjaman. Perjanjian seperti ini baik orang-perorang atau dengan badan hukum menurut hukum perdata, hukum adat, maupun hukum pidana tak ada larangan 12 .
Perjanjian merupakan Persetujuan keadaan dimana satu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap pihak  lain,  tertuang  dalam  KUH  Perdata  Pasal  1313.  Berdasarkan  definisinya  perjanjian  adalah  suatu peristiwa  dimana  seseorang  berjanji  kepada  seseorang  lain  atau  dimana  itu  saling  berjanji  untuk melaksanakan sesuatu hal 13 . Perlengkapan yang harus dipenuhi baik dari seseorang yang melakukan atau membuat  perjanjian  maupun  hal-hal  yang  mau  dipenuhi dari  perjanjian  tersebut  dalam  hal  mengenai  isi tentang  perjanjian  tersebut 14 .  Namun  pada  prakteknya  seringkali  asas  kebebasan  berkontrak  kemudian menjadi pisau bermata dua bagi pelaku perjanjian hutang piutang, apalagi tidak disertai dengan alat bukti (surat  perjanjian  utang  piutang)  yang  mendukung  sekiranya  terjadi  sengketa  hukum  antara  kedua  belah pihak.
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan judul “analisis hukum terhadap perjanjian hutang piutang dengan jasa kalampa piti di kota/kabupaten Bima”.

## METODE
Penelitian dilakukan dengan menggunakan Pendekatan kuasi kualitatif dimana penggunaan teori masih dimungkinkan sebagai alat penelitian sejak menemukan masalah, pengumpulan data, sampai pada analisis data. Bentuk penelitian menurut taraf analisisnya adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dirancang  untuk  mengumpulkan  informasi  tentang  keadaan-keadaan  nyata  sekarang.  Tujuannya  adalah untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan, dan memeriksa sebab-sebab gejala tertentu. Hasil yang diperoleh adalah data yang representatif, guna mengambil tindakan atau keputusan lebih lanjut 15 . Selain itu juga menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) adalah salah satu  pendekatan  dalam  penellitian  hukum  normatif  di  mana  peneliti  mencoba  membangun  argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi di lapangan 16
Metode  yang  digunakan  adalah  Snowball  sampling    yang  merupakan  suatu    pendekatan    untuk menemukan  informan-informan  kunci  yang  memiliki   banyak   informasi.   Dengan   menggunakan
12 Ermin, “Analisis Hukum Praktik Rentenir Terhadap Pedagang Kios ( Studi Empirik Di Kabupaten Dompu- Nusa Tenggara Barat ).”
13 Debby Mutiara Silalahi, Egi Benaronta Purba, and Rizki, “Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian
Utang Kekerabatan” VI, no. 1 (2022): 23–28,
https://www.google.com/search?q=Silalahi%2C+D.+M.%2C+Purba%2C+E.+B.%2C+%26+Rizki.+(2022).+TINJA UAN+YURIDIS+WANPRESTASI+DALAM+PERJANJIAN+UTANG+KEKERABATAN.+VI(1)%2C+23– 28&oq=Silalahi%2C+D.+M.%2C+Purba%2C+E.+B.%2C+%26+Rizki.+(2022).+TINJAUAN+YURIDIS+WANPR ES.
14 Rukaya Rukaya and Istiqamah Istiqamah, “Fenomena Perampasan Barang Pemilik Hutang Oleh Rentenir Di  Kecamatan  Bontoramba  Kabupaten  Jeneponto;  Analisis  Perbandingan  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Positif,” Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab  dan  Hukum 2,  no.  1  (2021):  145–155, https://www.google.com/search?q=Fenomena+Perampasan+Barang+Pemilik+Hutang+Oleh+Rentenir+Di+Kecamat an+Bontoramba+Kabupaten+Jeneponto%3B+Analisis+Perbandingan+Hukum+Islam+Dan+Hukum+Positif&oq=Fe nomena+Perampasan+Barang+Pemilik+Hutang+Oleh+Rentenir+Di+Kecama.
15 Mari  Eko  Mulyani,  “Pendekatan  Penelitian  Kuasi  Kualitatif”  (universitas  Indonesia,  2009), https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/120516-T 25582 -pelaksanaan mekanisme-metodologi.pdf.
16 Ermin, “Analisis Hukum Praktik Rentenir Terhadap Pedagang Kios ( Studi Empirik Di Kabupaten Dompu- Nusa Tenggara Barat ).”

## 204
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
pendekatan      ini,      beberapa      responden      yang      potensial    dihubungi    dan    ditanya    apakah    mereka mengetahui  orang  yang  lain  dengan  karakteristik  seperti  yang  dimaksud  untuk  keperluan  penelitian. Kontak  awal  akan  membantu  mendapatkan  responden lainnya melalui rekomendasi. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka teknik ini didukung juga dengan teknik wawancara dan survey lapangan 17 . Selain itu  untuk  melengkapi  data  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini,  pengumpulan  data  yang  digunakan menyebarkan kuesioner digital dengan google form.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Praktik Perjanjian Hutang Piutang Dengan Kalampa Piti Di Kota Bima
Penelitian  di  laksanakan  di  daerah  kota/  kabupaten  Bima,  dari  hasil  observasi  proses peminjaman uang yang dilakukan oleh masyarakat kepada Kalampa Piti (rentenir) di Kota/Kabupaten Bima, dan ditemukan bahwa pola pinjam meminjam dengan bunga ini sudah cukup lama berlangsung. Praktek  peminjaman  uang  ini  dilakukan  oleh  beberapa  orang  yang  mempunyai  modal  dan  bersedia meminjamkannya  kepada  yang  membutuhkan,  dengan  ketentuan  ada  penambahan  bunga/persen  dari jumlah uang yang semula dipinjamkan.
Pada  praktiknya nasabah  yang melakukan pinjaman  kepada  rentenir  dikarenakan  3  hal  yakni diantaranya  1.  Kebutuhan  modal  untuk  usaha,  kebutuhan  modal  usaha  merupakan  hal  utama  yang menjadi alasan sehingga masih maraknya utang piutang dengan kalampa piti (rentenir), para pedagang membutuhkan modal untuk merintis ataupun mau tetap melanjutkan usahanya. Dari kondisi tersebut, dapat dipastikan para pedagang pasar akan mencari pinjaman moda, lterutama kepada pihak yang lebih mudah  dan  cepat  prosesnya.  Hal  inilah yang biasanya  dilakukan  oleh  para  rentenir 18 ; 2.  Kebutuhan mendesak,  alasan  kedua  yakni  terdesak  himpitan  ekonomi.  Adanya  margin  yang  cukup  jauh  antara pendapatan dan kebutuhan sehingga menyebabkan pelaku mau tidak mau meminjam kepada kalampa piti (rentenir); 3. Terjebak hutang dengan pihak lain, yang penulis temukan bahwa ada yang terpaksa berutang kepada rentenir dikarenakan terlilit hutang dengan orang lain sehingga mencari alternatif untuk menutupi hutang sebelumnya.
Pada  kondisi-kondisi  di  atas  menyebabkan  para  calon  nasabah  kalampa  piti  (rentenir)  tidak berpikir  panjang  untuk  melakukan  perjanjian  hutang  piutang.  Masyarakat  pada  umumnya  telah menyadari resiko dengan kerugian yang akan diterima ketika berurusan dengan kalampa piti, yang mana seseorang  yang  menjadi  kalampa  piti  meminjamkan  uang  dengan  bunga  yang  berlipat-lipat  yang memungkinkan bunga tersebut melebihi utang pokoknya jika cicilannya terlambat 19 . Berdasarkan hasil temuan wawancara dengan Ahyar bahwa “Sistem rentenir tidak sesuai dengan hukum agama dan secara sosial sistem rentenir ini sangat merugikan dan memberatkan yang berhutang. Bunganya cukup besar,
17 Nina  Nurdiani,  “Teknik  Sampling  Snowball  Dalam  Penelitian  Lapangan,” ComTech:  Computer, Mathematics and Engineering Applications 5, no. 2 (2014): 1110.
18 Fathurrahman and Amirah, “Determinan Ketergantungan Pedagang Muslim Pasar Tradisional Terhadap Kredit Rentenir.”
19 Siboro,  “Rentenir  (Analisis  Terhadap  Fungsi  Pinjaman  Berbunga  Dalam  Masyarakat  Rokan  Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu ).”

## 205
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
20% sampai 25% perbulan dan jika tidak dibayar sesuai perjanjian itu, maka bunga itu  bisa berbunga lagi  atau  beranak  pinak”  (wawancara  pelaku  utang  piutang  dengan  kalampa  piti  kabupaten  Bima, Agustus 2022). Dari hasil wawancara peneliti dengan pelaku kalampa piti (rentenir) menetapkan skema yang berbeda dari nominal dan jangka waktu peminjaman, adapun skemanya sebagai berikut :
Tabel 1 Simulasi Skema angsuran harian dengan bunga 20% No Nominal Pinjaman Potongan awal 10% dari total pinjaman Angsuran harian Jumlah hari Total Total Bayar (potongan awal+total angsuran) 1 Rp.     300.000 Rp.    30.000 Rp.     12.000 30 hari Rp. 360.000 Rp.     360.000 2 Rp.     600.000 Rp.    60.000 Rp.     24.000 30 hari Rp. 720.000 Rp.     500.000 3 Rp.  1.000.000 Rp.  100.000 Rp.     40.000 30 hari Rp. 1.200.000 Rp.  1.300.000 4 Rp.  2.000.000 Rp.  200.000 Rp.     80.000 30 hari Rp. 2.400.000 Rp.  2.600.000 Tabel 2 Simulasi Skema angsuran bulanan dengan bunga 20-50% No Nominal Pinjaman Potongan awal 10% dari total pinjaman Angsuran Bulanan waktu Total Total Bayar (potongan awal+total angsuran) 1 Rp.  1.000.000 Rp.  100.000 Rp. 1.100.000 1 Bulan Rp. 1.100.000 Rp. 1.200.000 2 Rp.  2.000.000 Rp.  200.000 Rp. 2.200.000 1 Bulan Rp. 2.200.000 Rp. 2.400.000 3 Rp.  3.000.000 Rp.  300.000 Rp. 3.300.000 1 Bulan Rp. 3.300.000 Rp. 3.600.000 4 Rp.  1.000.000 Rp.  100.000 Rp. 600.000 2 Bulan Rp. 1.300.000 Rp. 1.400.000 5 Rp.  2.000.000 Rp.  200.000 Rp. 1.200.000 2 Bulan Rp. 2.400.000 Rp. 2.600.000 6 Rp.  3.000.000 Rp.  300.000 Rp. 1.200.000 2 Bulan Rp. 3.600.000 Rp. 3.800.000
Untuk  permasalahan  peminjaman  dengan  bunga  seperti  yang  dilakukan  oleh  rentenir  pada dasarnya adalah sah-sah saja, karena hal ini telah diatur dengan jelas dalam ketentuan pasal 1765-1769 KUHPerdata.  Bunga  yang  ditawarkan  oleh  rentenir  sebesar  20%  per  bulan  sedangkan  bank
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
pemerintahan  2%  per  bulan 20 .  Bunga  20-50%  yang  dipersyaratkan  oleh  kalampa  piti  (rentenir) merupakan  hak  dan  tidak  ada  pertentangan  secara  hukum  juga  telah  mendapat  jaminan  dari  asas kebebasan berkontrak, bahwa pihak nasabah dan kalampa piti bebas untuk menentukan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi dalam kontrak/perjanjian hutang piutang termasuk jangka waktu dan besaran pelunasan.
Proses  meminjam  uang  kepada  kalampa  piti  (rentenir)  bagi  sebagian  besar  masyarakat kota/kabupaten Bima merupakan suatu hal yang sudah pasti menimbulkan kerugian kepada masyarakat itu sendiri, pun demikian masyarakat masih juga terjerat hutang oleh kalampa piti (rentenir). Hal tersebut ditengarai  memang  karena  himpitan  ekonomi  juga  transaksi  peminjaman  uang  oleh  kalampa  piti  ini tidak  memerlukan  adanya  jaminan  apapun  hanya  didasarkan  pada  tolong-menolong  dan  rasa kepercayaan saja antara kedua belah pihak, keringanan waktu pembayaran dengan kesempatan menyicil hingga  30  hari  sesuai  kesepakatan.  Namun  terlepas  dari  tidak  adanya  jaminan  dalam  pemberian pinjaman, jaminan akan kepastian hukum dalam proses hutang piutang ini menjadi sebuah masalah pelik yang masih sulit untuk dicari penyelesaiannya.
Dari hasil penelusuran beberapa  subjek menerangkan bahwa Kalampa piti menetapkan standar kepada  debitur/peminjam  tanpa  disertai  bukti  peminjaman  secara  tertulis  antara  kedua  belah  pihak. Menurut Gito bahwa “proses hutang piutang dengan kalampa piti tidak disertai bukti surat hitam di atas putih, kesepakatan  hanya  secara  verbal  antara  pihak  peminjam  dan kalampa  piti  sehingga  berpotensi terjadinya keributan antara kedua pihak” (wawancara pelaku utang piutang dengan kalampa piti kota Bima, Agustus 2022). Intimidasi secara verbal psikis ataupun secara fisik juga kerap kali terjadi tatkala nasabah tak dapat membayar angsuran saat jatuh tempo, bahkan terjadi perampasan barang secara paksa dari pihak kalampa piti kepada nasabahnya. Menurut Gioriyanti bahwa “apabila nasabah menunggak angsuran  dari  kalampa  piti  maka  akan  diberlakukan  bunga  diatas  bunga  atau  dengan  istilah  bunga berbunga”. Hal demikian besar kemungkinan akan terjadi karena pada perjanjian antara nasabah dengan kalampa piti tidak memiliki surat bukti peminjaman uang serta tidak ada klausula yang jelas jika terjadi wanprestasi  nasabah  yang  menunggak  angsuran,  hanya  semata-mata  inisiatif  dari  kalampa  piti  saja untuk  menetapkan  sanksi  berupa  bunga  tambahan  senilai  nominal  tertentu  yang  diakumulasi  dengan total pinjaman dan harus dilunasi nasabah.
Disisi  lainnya  dari  perspektif  seorang  kalampa  piti  di  Desa  Leu  Kecamatan  Belo  Kabupaten Bima bahwa “pihak rentenir sering kali juga dirugikan dari nasabah yang kabur membawa uang dari rentenir ataupun saat ditagih kabur tidak tau kemana”. Bukan hanya kerugian dari pihak nasabah dari proses peminjaman kepada kalampa piti namun juga kalampa piti itu sendiri kadang menderita kerugian dari  nasabah  yang  tidak  bertanggungjawab  dengan  tidak  membayar  angsuran  hutang  yang  sudah disepakati
20 Fauziah, Achmad Abubakar, and Halimah Basri, “Praktik Penyaluran Modal Dari Rentenir Ke Pedagang (Studi Pada Pasar Induk Wonomulyo Kecamatan Wonomulyo),” Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah 5, no. 1 (2022): 117–127, https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/9524/4392.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023

## 2. Analisis Hukum Perjanjian Hutang Piutang Nasabah Dengan Kalampa Piti
Keabsahan  suatu  perjanjian  merupakan  hal  terpenting  dalam  mencapai  kepastian  dan perlindungan hukum bagi para pihak, oleh karena itu perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih harus tersebut memenuhi beberapa syarat yang sudah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata: 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu hal  tertentu;  4)  Suatu  sebab  yang  halal.  Pasal  1320  KUHPerdata  ini,  merupakan  pasal  yang  sangat populer karena menerangkan tentang syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya suatu perjanjian. Syarat tersebut baik mengenai pihak yang membuat perjanjian atau biasa disebut syarat subjektif maupun syarat mengenai perjanjian itu sendiri (isi perjanjian) atau yang biasa disebut syarat objektif 21 .
Terbentuknya  kesepakatan  dalam  sebuah  perjanjian  menjadi  sangat  penting  karena  hal  ini merupakan  ruh  dari  perjanjian,  oleh  karenanya  dalam  mewujudkan  pembentukan  kata  sepakat diperlukan tindakan hukum dari kedua belah pihak yaitu dengan pernyataan kehendak. Namun, dalam praktiknya,  seringkali  kesepakatan  itu  merupakan  hasil  dari  paksaan,  penipuan,  kekeliruan,  atau penyalahgunaan  keadaan.  Kesepakatan  yang  terjadi  karena  adanya  salah  satu  unsur  tersebut  disebut dengan kesepakatan yang mengandung cacat kehendak 22 .
Syarat sahnya suatu perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata  tidak  ada  yang  mengharuskan  suatu  perjanjian  dibuat  secara  tertulis.  Hal  tersebut mengisyaratkan bahwa Perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang  membuatnya,  berdasarkan  asas pacta  sun  servanda bahwa  kesepakatan  yang  telah  disepakati selanjutnya  berlaku  sebagai  Undang-Undang  yang  mengatur 23 .  Pada  suatu  perjanjian  juga  biasanya dikenal banyak asas perjanjian yang salah satunya ialah asas pacta sunt servanda yang berada pada Pasal 1138 KUHPer menyebutkan bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh kedua belah pihak itu  mengatur  sebagaimana  undang-undang bagi  para  pihak yang  telah  sepakat,  untuk  kemudian  tidak dapat ditarik kembali oleh kedua belah pihak karena alasan tertentu yang Undang-Undang menyatakan cukup untuk dapat persetujuan serta harus dilaksanakan secara itikad baik, cakap hukum dan secara sah berlaku sebagai Undang-Undang.
Namun  demikian,  dalam  proses  pembuktian  suatu  perkara  perdata,  lazimnya  alat  bukti  yang dipergunakan oleh pihak yang mendalilkan sesuatu adalah alat bukti surat. Hal ini karena dalam suatu hubungan  keperdataan,  suatu  surat/akta  memang  sengaja  dibuat  dengan  maksud  untuk  memudahkan proses pembuktian, apabila dikemudian hari terdapat sengketa perdata antara pihak-pihak yang terkait 24 .
21 Syarif, “Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Oleh Rentenir.”
22 Ridwan Kharandy, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama), FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 217
23 M  F  Gayo  and  H  Sugiyono,  “Penerapan  Asas  Pacta  Sunt  Servanda  Dalam  Perjanjian  Sewa  Menyewa Ruang  Usaha,” JUSTITIA:  Jurnal  Ilmu  Hukum  dan  Humaniora 8,  no.  3  (2021):  245–254,  http://jurnal.um- tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2578.
24 Ermin, “Analisis Hukum Praktik Rentenir Terhadap Pedagang Kios ( Studi Empirik Di Kabupaten Dompu- Nusa Tenggara Barat ).”

## 208
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
Menjadi sebuah permasalahan adalah dalam praktek perjanjian hutang piutang antara nasabah dan  kalampa  piti  dilakukan  secara  verbal  lisan  saja  tanpa  adanya  perjanjian  tertulis,  sehingga  ketika terjadi wanprestasi maka tidak ada bukti yang mendukung para pihak untuk mengajukan gugatan perdata prihal  penyimpangan/  penyelewengan  perjanjian  yang  dilakukan  oleh  para  pihak.  Fakta  yang  terjadi dilapangan  bahwa  nasabah  kerap  kali  dirugikan  dengan  persyaratan  baru  yang  muncul  saat  proses angsuran berjalan. Menurut Taufiq “banyak kasus pedagang di kabupaten Bima yang meminjam dari kalampa  piti  harus  menanggung  pinalti  dengan  membayar  Bunga  tambahan  karena  telat  membayar angsuran pinjaman” (wawancara pelaku utang piutang dengan kalampa piti kota Bima, Agustus 2022). Sunanti menambahkan bahwa “nasabah kalampa piti kebanyakan dari pedagang pasar dengan standar pendidikan yang rendah sehingga dalam proses pinjaman hanya berdasarkan kepercayaan,  hal ini yang dimanfaatkan oleh kalampa piti untuk mendapatkan keuntungan lebih dari pedagang pasar” (wawancara pelaku  utang  piutang  dengan  kalampa  piti  kota  Bima,  Agustus  2022).  Praktek  bunga  tambahan  atau bunga  berbunga  yang  kerap  kali  menjadi  permasalahan  karena  tidak  ada  dalam  kesepakatan  awal perjanjian  hutang  piutang  antara  nasabah  dengan  kalampa  piti,  sehingga  menimbulkan  perselisihan antara nasabah dengan kalampa piti. Ketika terjadi perselisihan semua diselesaikan di luar jalur hukum dan berujung pada tindak kekerasan secara psikis dan fisik hingga perampasan barang tertuntu kepada nasabah yang tidak sanggup membayar angsuran serta bunga dari keterlambatan pembayaran angsuran.
Umumnya  suatu  perjanjian  akan  berjalan  dengan  baik  apabila  perjanjian  tersebut  dilandasi dengan  itikad  baik  dan  sesama  pihak  yang  terikat  perjanjian  melaksanakan  kewajibannya  sesuai  apa yang sudah menjadi kesepakatan di awal perjanjian 25 . Itikad baik dari para pihak perjanjian merupakan salah satu syarat dari suatu perajanjian yang baik sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas  bahwa  para  pihak,  yaitu  pihak  kreditur  dan  debitur  harus  melaksanakan  substansi  kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik  terbagi  menjadi  dua  macam,  yakni  itikad  baik  nisbi  dan  itikad  baik  mutlak.  Pada  itikad  yang pertama,  seseorang  memperhatikan  sikap  dan  tingkah  laku  yang  nyata  dari  subjek.  Pada  itikad  yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif 26
Melihat pada kegiatannya meminjamkan uang yang termasuk dalam perikatan perjanjian antara nasabah dengan kalampa piti harusnya berasaskan pada itikad baik, namun kenyataannya hanya berdasar pada kepentingan semata sehingga perjanjian yang harusnya baik kemudian menjadi manipulatif untuk memperoleh keuntungan secara pribadi dengan merugikan pihak lainnya. Sebenarnya perjanjian hutang piutang  antar  individu  dalam  hal  ini  nasabah  dengan  kalampa  piti  menurut  hukum  pidana  maupun hukum  perdata  tidak  bertentangan  dengan  sistem  hukum  Indonesia.  Jadi,  penuntutan  atau  gugatan perdata  yang  dilayangkan  nasabah  pada  kalampa  piti  ketika  terjadi  perampasan  barang  dengan  dalih jaminan  pelunasan  hutang  begitu  sulit  mengingat  posisi  kalampa  piti  sebagai  kreditur  yang  berhak
25 Silalahi, Purba, and Rizki, “Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Kekerabatan.”
26 M. Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Membuat Kontrak,” Suhuf 26, no. 1 (2014): 54, https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4573/4-.pdf.

## 209
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
menuntut  apabila  debitur  tidak  memenuhi  prestasinya,  ditambah  lagi  tidak  ada  surat  sebagai  bukti perjanjian  hutang  piutang  terkait  bagaimana  proses  angsuran  pelunasan  hingga  sanksi  keterlambatan pembayaran  karena  semua  hanya dilakukan  secara  lisan  saja  .  Dan bisa  dikatakan pula   kalampa  piti tidak bisa dipidana kecuali terdapat unsur pidana didalamnya 27 .
Karena tidak adanya bukti tertulis seringkali menyelesaikan permasalahan wanprestasi dengan melakukan penyitaan pada barang-barang nasabah yang berujung pada tindak kekerasan akibat adanya perlawanan  dari  pihak  nasabah  yang  tidak  merelakan  barang  miliknya  disita.  Biasanya  Cara menyelesaikan  sengketa  secara  lisan  tanpa  adanya  alat  bukti  yang  kuat  yaitu  melalui  perundingan, Perunding  adalah  tindakan  atau  proses  menawar  lewat  perkataan  untuk  memperoleh  tujuan  atau kesepakatan yang sama dan bisa diterima 28 . Hal inilah yang pada akhirnya terjadi  saling lapor antara nasabah dan rentenir, namun tetap saja permasalahan ini berakhir dengan sistem kekeluargaan saja sebab laporan hanya disampaikan kepada pemerintah setempat tidak sampai ke kantor polisi apalagi sampai ke pengadilan 29 . Pada realitasnya penyelesaian secara kekeluargaan menjadi opsi terakhir jika terjadi sengketa nasabah dengan kalampa piti, intimidasi dan kekerasan baik secara fisik maupun psikis serta perampasan  barang  milik  nasabah  yang  menunggak  pembayaran  sudah  menjadi  pemandangan  yang biasa terjadi. Saat menghadapi kondisi demikian nasabah yang mendapatkan intimidasi ataupun tindak kekerasan enggan untuk melaporkan kepada pihak berwajib karena takut dan malu.
Menurut hemat penulis bahwa dalam upaya menjamin kepastian hukum antara para pihak dari itikad buruk dari salah satu atau kedua belah pihak, maka perlu kiranya proses hutang piutang yang saat ini  hanya  dilandasi  dengan  kepercayaan  dan  kesepakatan  secara  lisan  saja  kemudian  diubah  dalam bentuk kesepakatan tertulis. Selain itu guna manjamin perlidungan hukum kepada para pihak maka perlu peran aktif dan keterlibatan pejabat pemerintah dalam upaya melakukan pengawasan dan meminimalisir kerugian  baik  dari  pihak  nasabah  ataupun  dari  kalampa  piti  sendiri.  Prosedur  yang  perlu  dilakukan pemerintah yakni dengan melakukan upaya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perjanjian di atas surat sebagai bukti perjanjian yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak  secara  hukum  jika  salah  satu  atau  kedua  pihak  menunjukkan  itikad  buruk  yang  bertentangan dengan pasal dalam perjanjian yang telah dibuat.

## KESIMPULAN
Keberadaan kalampa piti (rentenir) di Kota Bima masih menjadi pilihan pertama dari masyarakat untuk  mengastasi  permasalahan  ekonomi  mereka.  Namun  demikian  perjanjian  secara  lisan  saja  masih belum menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi nasabah dan kalampa piti, hal ini dikarekan masih
27 MOH ZAINOL ARIEF and Sutrisni Sutrisni, “Praktek Rentenir Penghambat Terwujudnya Sistem Hukum Perbankan Syari’Ah Di Kabupaten Sumenep,” PERFORMANCE “ Jurnal Bisnis & Akuntansi” 3, no. 2 (2013): 63– 82, https://www.google.com/search?q=Praktek+Rentenir+Penghambat+Terwujudnya+Sistem+Hukum+Perbankan+Syar i’Ah+Di+Kabupaten+Sumenep&oq=Praktek+Rentenir+Penghambat+Terwujudnya+Sistem+Hukum+Perbankan+Sy ari’Ah+Di+Kabupaten+Sumenep&aqs=chrome..69i57j69i60l3.1362j0j7.
28 Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 124
29 Ermin, “Analisis Hukum Praktik Rentenir Terhadap Pedagang Kios ( Studi Empirik Di Kabupaten Dompu- Nusa Tenggara Barat ).”

## 210
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
besarnya  potensi  konflik  antara  para  pihak.  Penjanjian  secara  lisan  dengan  didasari  kepercayaan  semata nyatanya masih memberikan permasalahan yang baru bagi pihak nasabah begitu pula kalampa piti sendiri. Untuk  itu  perlu  dibuat  perjanjian  secara  tertulis  antara  kalampa  piti  dan  calon  nasabah  sehingga  dapat menjamin kepastian hukum serta meminimalisir terjadinya konflik.

## DAFTAR REFERENSI
ARIEF,  MOH  ZAINOL,  And  Sutrisni  Sutrisni.  “Praktek  Rentenir  Penghambat  Terwujudnya  Sistem Hukum  Perbankan  Syari’Ah  Di  Kabupaten  Sumenep.”  PERFORMANCE  “  Jurnal  Bisnis  &
Akuntansi” 3, No. 2 (2013): 63–82.
Https://Www.Google.Com/Search?Q=Praktek+Rentenir+Penghambat+Terwujudnya+Sistem+Huk um+Perbankan+Syari’Ah+Di+Kabupaten+Sumenep&Oq=Praktek+Rentenir+Penghambat+Terwuj udnya+Sistem+Hukum+Perbankan+Syari’Ah+Di+Kabupaten+Sumenep&Aqs=Chrome..69i57j69i 60l3.1362j0j7.
Ermin, Ade. “Analisis Hukum Praktik Rentenir Terhadap Pedagang Kios ( Studi Empirik Di Kabupaten Dompu-Nusa Tenggara Barat ).” FUNDAMENTAL: JURNAL ILMIAH HUKUM 11, No. 2 (2022): 162–180. Https://Ejurnal.Stihm-Bima.Ac.Id/Index.Php/Jurnalstih/Article/View/75.
Fathurrahman,  Ayif,  And  Amirah  Amirah.  “Determinan  Ketergantungan  Pedagang  Muslim  Pasar Tradisional Terhadap Kredit Rentenir.” Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah) 4, No. 1 (2020): 303–310.
Https://Scholar.Google.Co.Id/Scholar?Q=Determinan+Ketergantungan+Pedagang+Muslim+Pasar+ Tradisional+Terhadap+Kredit+Rentenir&Hl=En&As_Sdt=0&As_Vis=1&Oi=Scholart.
Fauziah, Achmad Abubakar, And Halimah Basri. “Praktik Penyaluran Modal Dari Rentenir Ke Pedagang (Studi Pada Pasar Induk Wonomulyo Kecamatan Wonomulyo).” Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi
Syariah 5, No. 1 (2022): 117–127.
Https://Journal.Uir.Ac.Id/Index.Php/Syarikat/Article/View/9524/4392.
Gayo,  M  F, And  H  Sugiyono.  “Penerapan  Asas  Pacta  Sunt  Servanda  Dalam  Perjanjian  Sewa  Menyewa Ruang  Usaha.”  JUSTITIA:  Jurnal  Ilmu  Hukum  Dan  Humaniora  8,  No.  3  (2021):  245–254. Http://Jurnal.Um-Tapsel.Ac.Id/Index.Php/Justitia/Article/View/2578.
Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal 124
Hetharie,  Yosia.  “Prakter  Rentenir  Berkedok  Koperasi  Simpan  Pinjam  Pada  Masa  Pandemik  Covid-19 Ditinjau  Dari  Hukum  Perjanjian.”  Bacarita  Law  Journal  1,  No.  2  (2021):  91–97. Https://Ojs3.Unpatti.Ac.Id/Index.Php/Bacarita/Article/View/3616.
Kantor  Bahasa  Provinsi  NTB.  “Mbojo-Indonesia.”  BADAN  PENGEMBANGAN  DAN  PEMBINAAN
BAHASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, N.D.
Https://Repositori.Kemdikbud.Go.Id/16267/1/Kamus Mbojo Indonesia 2015.Pdf.
LISKENSIRAIT.  “Di  Pasar  Bintan  Center.”  UNIVERSITAS  MARITIM  RAJA  ALI  HAJI TANJUNGPINANG, 2015. Https://Docplayer.Info/56449350-Fenomena-Rentenir-Di-Pasar- Bintan-Center-Studi-Pedagang-Kecil-Di-Pasar-Bintan-Center.Html.
M. Muhtarom. “Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Membuat Kontrak.” Suhuf 26, No. 1 (2014): 54. Https://Publikasiilmiah.Ums.Ac.Id/Bitstream/Handle/11617/4573/4-.Pdf.

## 211
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
Mulyani,  Mari  Eko.  “Pendekatan  Penelitian  Kuasi  Kualitatif.”  Universitas  Indonesia,  2009. Https://Lib.Ui.Ac.Id/File?File=Digital/120516-T 25582 -Pelaksanaan Mekanisme-Metodologi.Pdf.
Nasrulloh,  Agus  Ahmad.  “Pengembalian  Fungsi  Baitul  Mal  Wa  Tamwil  Melalui  Strategi  Penyelesaian Masalah Rentenir Di Tasikmalaya.” Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah 4, No. 1 (2020): 75–95.
Nurdiani,  Nina.  “Teknik  Sampling  Snowball  Dalam  Penelitian  Lapangan.”  Comtech:  Computer, Mathematics And Engineering Applications 5, No. 2 (2014): 1110.
Ridwan Kharandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama), FH  UII Press, Yogyakarta, 2014, Hlm. 217
Rukaya, Rukaya, And Istiqamah Istiqamah. “Fenomena Perampasan Barang Pemilik Hutang Oleh Rentenir Di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto; Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif.” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum 2, No. 1 (2021): 145–155.
Https://Www.Google.Com/Search?Q=Fenomena+Perampasan+Barang+Pemilik+Hutang+Oleh+Re ntenir+Di+Kecamatan+Bontoramba+Kabupaten+Jeneponto%3B+Analisis+Perbandingan+Hukum +Islam+Dan+Hukum+Positif&Oq=Fenomena+Perampasan+Barang+Pemilik+Hutang+Oleh+Rente nir+Di+Kecama.
Siboro, Ilas Korwadi. “Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir  Kecamatan  Bagan  Sinembah  Desa  Bagan  Batu  ).”  Jom  Fisip  2,  No.  1  (2015):  1–15. Https://Scholar.Google.Co.Id/Scholar?Q=RENTENIR+(ANALISIS+TERHADAP+FUNGSI+PINJ AMAN+BERBUNGA+DALAM+MASYARAKAT+ROKAN+HILIR+KECAMATAN+BAGAN+ SINEMBAH+DESA+BAGAN+BATU+)&Hl=En&As_Sdt=0&As_Vis=1&Oi=Scholart.
Silalahi, Debby Mutiara, Egi Benaronta Purba, And Rizki. “Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Kekerabatan” VI, No. 1 (2022): 23–28.
Https://Www.Google.Com/Search?Q=Silalahi%2C+D.+M.%2C+Purba%2C+E.+B.%2C+%26+Riz ki.+(2022).+TINJAUAN+YURIDIS+WANPRESTASI+DALAM+PERJANJIAN+UTANG+KEK ERABATAN.+VI(1)%2C+23–
28&Oq=Silalahi%2C+D.+M.%2C+Purba%2C+E.+B.%2C+%26+Rizki.+(2022).+TINJAUAN+Y URIDIS+WANPRES.
Syarif, Ahmad Arif. “Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Oleh Rentenir.”
Jurnal Lex Renaissance 2, No. 2 (2017): 278–299.
Https://Www.Google.Com/Search?Q=Penyalahgunaan+Keadaan+Dalam+Perjanjian+Pinjam+Me minjam+Uang+Oleh+Rentenir&Oq=Penyalahgunaan+Keadaan+Dalam+Perjanjian+Pinjam+Memi njam+Uang+Oleh+Rentenir&Aqs=Chrome..69i57.1426j0j9&Sourceid=Chrome&Ie=UTF-8.
Tinakartika  Rinda,  Rachmatullaily,  And  Renea  Shinta  Aminda.  “Perilaku  Rentenir  Dan Kegiatan  Sosial Ekonomi:  Studi  Kasus  Di  Bo-Gor.”  Inovator  9,  No.  1  (2020):  49.  Http://Ejournal.Uika- Bogor.Ac.Id/Index.Php/INOVATOR/Article/View/3015.
Yoserizal, And Yessi. “Hubungan Sosial Antara Rentenir Dan Nasabah (Studi Kasus Tentang Rentenir Di Kota Pekanbaru).” Repository Universitas Of Riau. Universitas Riau, 2014.
Http://Repository.Unri.Ac.Id/Xmlui/Handle/123456789/6248.