## SYI’AR IQTISHADI
Journal of Islamic Economics, Finance and Banking
E-ISSN : 2598-0955
PENGAKUAN UTANG - PIUTANG DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP MURABAHAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI CILEGON
Faisal Amri

## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AL-KHAIRIYAH
faisalamri.mdz@gmail.com
Abstract. Debt or loan is a transaction between two parties who hand over their money  to  another  voluntarily  to  be  returned  to  him  by  the  second  party  with  a similar  matter.  In  the  murabahah  financing  agreement  practiced  by  independent Islamic  banks  there  are  two  deeds  agreed  upon  and  signed  between  the independent Islamic bank and the customer, namely the financing contract based on the murabahah principle made under  the hand and SKMHT made before the Notary / PPAT. The analytical method used is a normative juridical approach which states  that  the  law  is  identical  to  written  norms  made  and  promulgated  by  an authorized  institution  or  official.  From  the  results  of  this  study,  there  are  two deeds, namely a deed made under the hands of an independent Islamic bank and a deed made by a Notary / PPAT. In the two deeds written the number of debt or loan obligations that must be returned by the customer to the independent Islamic bank  is  not  the  same  or  there  is  a  difference.  So  that  the  difference  can  be interpreted as excess cash returns from the value of debt.
Keywords: Debt, Murabahah Financing Agreement, Islamic Bank

## PENDAHULUAN
Utang-piutang  merupakan  salah  satu  jenis  kegiatan  ekonomi  yang dikembangkan  dan  berlaku  di  masyarakat, Utang  piutang  adalah  perkara  yang tidak bisa dipisahkan dalam interaksi kehidupan manusia. Ketidakmerataan dalam hal  materi  adalah  salah  satu  penyebab  munculnya  perkara  ini.  Selain  itu  juga adanya pihak yang menyediakan jasa peminjaman (hutang) juga ikut ambil bagian dalam  transaksi  ini.  Islam  sebagai  agama  yang  mengatur  segala  urusan  dalam kehidupan  manusia  juga  mengatur  mengenai  perkara  utang-piutang.  Konsep utang-piutang  yang  ada  dalam  Islam  pada  dasarnya  adalah  untuk  memberikan
kemudahan  bagi  orang  yang  sedang  kesusahan.  Namun  pada  zaman  sekarang, konsep  muamalah  sedikit  banyak  telah  bercampur  aduk  dengan  konsep  yang diadopsi dari luar Islam. Hal ini sedikit demi sedikit mulai menyisihkan, menggeser , bahkan  bisa  menghilangkan  konsep  muamalah  Islam  itu  sendiri.  Oleh  karena itulah,  perkara  utang-piutang  ini  penting  untuk  diketahui  oleh  umat  Islam  agar nantinya bisa melaksanakan transaksi sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh Allah swt.
Dalam  konsep  Islam,  utang-piutang  merupakan  akad  (transaksi  ekonomi) yang  mengandung  nilai ta’wun  (tolong-menolong).  Dengan  demikian  utang- piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam juga mendapatkan  porsi  tersendiri.  Utang-piutang  juga  memiliki  nilai  luar  biasa terutama guna membantu antar sesama bagi yang tidak mampu secara ekonomi atau  sedang  membutuhkan.  Keinginan  yang  begitu  baik,  maka  tujuan  utang- piutang  adalah  tolong-menolong,  dan  transaksi  ini  terlepas  dari  unsur  komersial dan  usaha  yang  berorientasi  pada  keuntungan  serta  terhindar  dari  praktek  riba yang dilarang dalam Islam.
Dalam  konteks  syariah  (hukum  Islam)  memakan  riba  termasuk  salah  satu dosa  besar.  Namun  pada  praktiknya  masih  banyak  masyarakat  yang  bingung dengan praktik riba tersebut dalam kehidupan sehari-hari khususnya yang terkait dengan  transaksi  perbankan.  Riba  secara  bahasa  bermakna  tambahan  atau meminta  kelebihan  uang  dari  nilai  awal.  Secara  lebih  spesifik  lagi  riba  adalah meminta tambahan uang dari pinjaman awal baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Dalam hal ini pinjam  meminjam  atau  jual  beli  tersebut  masuk  kategori  transaksi  yang  haram. Misalnya  si  A  memberi  pinjaman  kepada  si  B,  dengan  syarat  si  B  harus mengembalikan uang pokok pinjaman beserta sekian persen tambahannya.
Hal ini bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang memberikan pinjaman kepada nasabah dengan berbagai macam akad dan salah satunya akad murabahah yang merupakan salah satu produk bank syariah untuk memberikan  kemudahan  kepada  nasabah  atau  debitur  dalam  hal  pemenuhan kebutuhan  konsumtifnya  dikarenakan  keterbatasan  nasabah  dalam  kepemilikan dana  untuk  membeli  suatu  barang,  oleh  karena  itu  bank  syariah  hadir  sebagai kreditur  dengan  meminjamkan  dana  kepada  nasabah  atau  debitur  agar  dapat memenuhi  kebutuhannya.  Dalam  tulisan  ini  penulis  akan  membahas  beberapa permasalahan  yang  menyangkut  dengan  utang-piutang  dalam  perjanjian pembiayaan murabahah pada bank syariah.

## KAJIAN PUSTAKA Pengertian Utang - Piutang
Qardh  secara  bahasa  artinya  memotong.  Karena  orang  yang  memberi pinjaman akan  memotong  sebagian hartanya  untuk  diberikan  kepada  peminjam. Utang atau qardh secara istilah adalah memberikan harta kepada orang yang bisa memanfaatkannya,  kemudian  orang  itu  mengembalikannya,  dan  orang  itu mengembalikan  gantinya.  Qardh  merupakan  bentuk  tolong  menolong  dan  kasih sayang.  Nabi menyebutnya  sebagai  Anugerah  sebab  peminjamnya  mendapatkan manfaat  kemudian  mengembalikannya  kepada  yang  meminjamkan.  (Shaleh  bin Fauzan Al-Fauzan, 2013)
Dimyauddin Djuwaini menyebutkan bahwa qardh merupakan akad khusus pemberian  harta  kepada  orang  lain  dengan  adanya  kewajiban  pengembalian semisalnya. Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang  memberikan  pinjaman  yang  mewajibkan  peminjam  melunasi  utangnya setelah jangka waktu tertentu.( Dimyauddin Djuwaini,2015)
Qardh  dalam  pengertian  umum  mirip  dengan  jual  beli  karena  qardh merupakan  bentuk  kepemilikan  atas  harta  dengan  imbalan  harta  qardh  juga merupakan  salah  satu  jenis  salaf  (salam)  beberapa  ulama  seperti  dikutip  oleh Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa qardh atau utang piutang adalah jual beli itu sendiri. (Ahmad Wardi Muslich, 2010)
Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang  lainnya  dan  objek  yang  diperjanjikan  pada  umumnya  adalah  uang, kedudukan  pihak  yang  satu  sebagai  pihak  yang  memberikan  pinjaman  sedang pihak  yang  lain  menerima  pinjamaan  uang,  uang  yang  di  pinjam  akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang di perjanjikannya. (Gatot Supramono, 2013)
Perjanjian utang piutang termasuk dalam jenis perjanjian pinjam meminjam, hal ini sebagaimana di atur dalam Babke 13 buku ke tiga KUH perdata dalam pasal 1754  KUH  perdata  menyebutkan  pinjam  meminjam  adalah  perjanjian  dengan mana pihak yang satu memberikan dengan pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang barang yang menghabiskan pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan  ini  akan  mengembalikan  sejumlah  yang  sama  dari  macam  dan keadaan  yang  sama  pula.  Objek  perjanjian  pinjam  meminjam  dalam  pasal  1754 KUH  perdata  tersebut  berupa  barang-barang  yang  menghabiskan  pemakaian. Buah-buahan,  minyak  tanah,  pupuk,  cat,  dan  kapur  merupakan  barang-barang yang  habis  karena  pemakaian.  Uang  dapat  merupakan  objek  perjanjian  utang
piutang  karena  termasuk  barang  yang  habis  karena  pemakaian.  Uang  yang fungsinya  sebagai  alat  tukar,  akan  habis  karena  di  pakai  berbelanja.  Kemudian dalam  perjanjian  pinjam  meminjam  tersebut,  pihak  yang  meminjam  akan mengembalikan  barang  yang  di  pinjam  dalam  jumlah  yang  sama  dan  keadaan yang sama pula. Oleh karena itu, sangat jelas utang piutang termasuk perjanjian pinjam meminjam. Kemudian lebih jelas lagi secara yuridis pasal 1756 KUH perdata mengatur tentang utang yang terjadi karena peminjaman uang, di atur dalam Bab ke 13 KUH perdata yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perjanjian pinjam meminjam.
Maka  utang  atau  pinjaman  adalah  transaksi  antara  dua  pihak  yang  satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya  oleh  pihak  kedua  dengan  hal  yang  serupa.  Atau  seseorang menyerahkan  uang  kepada  pihak  lain  untuk  dimanfaatkan  dan  kemudian dikembalikan  lagi  sejumlah  yang  diutangi.  Atau  memberikan  sesuatu  uang  atau barang  kepada  seseorang  dengan  perjanjian  dia  akan  membayar  yang  sama dengan itu. (Dede Rudin, 2012)
Piutang  adalah  memberikan  sesuatu  kepada  seseorang  dengan pengembalian  yang  sama.  Sedangkan  utang  adalah  menerima  sesuatu (uang/barang)  dari  seseorang  dengan  perjanjian  dia  akan  membayar  atau mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama. (Ufron A Mas’adi, 2002) Jadi  dengan  demikian  utang  adalah  pemberian  harta  kepada  orang  lain  yang berkewajiaban  untuk  mengembalikan  dengan  jumlah  yang  sama  dengan ketentuan  perjanjian  diawal.  Karena  qardh  merupakan  ibadah  tolong  menolong antar sesama sedangkan piutang adalah seseorang yang memberikan pertolongan berupa harta dengan pengembalian yang sama.

## Perjanjian Kredit
Istilah perjanjian (Overeenkomst) menurut pasal 1313 KUHP Perdata adalah “suatu  perbuatan  dengan  nama  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Suatu  perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak,  dimana satu pihak  berjanji atau dianggap  berjanji  untuk  melakukan  sesuatu  hal,  sedangkan  pihak  lain  berhak menuntuk  pelaksanaanya.  Supaya  perjanjian  mempunyai  kekuatan  hukum, haruslah  memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian  yang  terdapat  dalam  pasal  1320 KUHPerdata, yakni:
1. Adanya sepakat dari mereka yang mengikatkan diri
2. Adanya kecakapan untuk membuat perjanjian

## 3. Adanya suatu hal/objek tertentu dan
4. Adanya suatu sebab yang halal.
Keempat  syarat  perjanjian  diatas,  merupakan  syarat  mutlak  yang  harus dipenuhi untuk syahnya suatu perjanjian, apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi  maka  perjanjian  tersebut  dengan  sendirinya  batal (nietig).  Bilamana kesepakatan  terjadi  disebabkan  karena  adanya  kesesatan (dwaling),  paksaan (dwang)  dan  penipuan  (bedrog)  maka  perjanjian  tersebut  dapat  dimintakan pembatalan (vernieteg verbaar) kepada hakim dan apabila kesepakatan diberikan dengan secara tidak bebas, sehingga salah satu pihak dianggap tidak cakap untuk melakukan  perbuatan  hukum  sendiri,  maka  perjanjian  itu  cacat  dan  karenanya dapat  dibatalkan  oleh  hakim  atas  permintaan  pihak  yang  telah  memberikan kesepakatannya  dengan  secara  tidak  bebas  atau  oleh  orang  yang  tidak  cakap membuat perjanjian tersebut.
Salah  satu  dasar  yang  cukup  kuat atas  keharusan adanya  suatu  perjanjian dalam pemberian kredit bagi bank terhadap nasabah adalah diperoleh dari pasal 1 ayat 11 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diperbaharui  dengan  Undang-undang  No.  10  tahun  1998  yang  rumusannya sebagai berikut. “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  dan  kesepakatan  pinjam- meminjam atara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.
Komposisi perjanjian kredit pada umumnya terdiri dari 4 bagian, yaitu
a. Judul
Dalam  praktek,  judul  yang  dipergunakan  oleh  bank-bank  bermacam-macam dan  setiap  dank  berlainan.  Ada  yang  menyebutkan  sebagai  perjanjian  kredit, perjanjian kredit dengan jaminan, perjanjian kredit, pengakuan hutang dengan jaminan dan lainnya. Judul dalam suatu akta perjanjian kredit mutlak  adanya, sehingga setiap orang yang berkepentingan akan dengan mudah mengetahui bahwa akta yang mereka lihat adalah suatu akta perjanjian kredit.
b. Komparisi
Yaitu  bagian  dari  satu  akta  yang  memuat  keterangan  tentang  orang/  pihak yang bertindak mengadakan perbuatan hukum. Penuangannya adalah berupa:
1) Uraian  terperinci  tentang  identitas,  yang  meliputi  nama,  pekerjaan  dan domisili para pihak.
2) Dasar  hukum  yang  memberi  kewenangan  yuridis  untuk  bertindak  dari para pihak.
3) Kedudukan para pihak.
Isi  perjanjian  kredit  merupakan  bagian  dari  perjanjian  yang  didalamnya dimuat hal-hal yang diperjanjikan oleh para pihak. Pada prakteknya, bentuk dan isi perjanjian kredit yang ada saat ini masih berbeda-beda antara satu bank dengan bank  lainnya.  Namun  demikian,  pada  dasarnya  suatu  perjanjian  kredit  harus memenuhi diantaranya:
1) Ketentuan mengenai fasilitas kredit yang diberikan, antara lain tentang jumlah maksimum kredit, jangka waktu kredit, tujuan kredit, bentuk kredit dan batas izin tarik.
2) Suku  bunga  kredit  dan  biaya-biaya  yang  timbul  sehubungan  dengan pemberian kredit, antara lain bea materai, provisi/commitment fee dan denda kelebihan tarik.
3) Kuasa  bank  untuk  melakukan  pembebanan  atas  rekening  giro  dan  atau rekening  kredit  penerima  kredit  untuk  bunga  denda  kelebihan  tarik  dan bunga  tunggakan  serta  segala  macam  biaya  yang  timbul  karena  dan  untuk pelaksanaan hal-hal yang ditentukan yang menjadi beban penerima kredit.
4) Representation  dan  warranties,  yaitu  pernyataan  dari  penerima  kredit  atas pembebanan  segala  harta  kekayaan  penerima  kredit  menjadi  jaminan  guna pelunasan kredit.
5) Conditions  precedents,  yaitu  tentang  syarat-syarat  tangguh  yang  harus dipenuhi  terlebih  dahulu  oleh  penerima  kredit  agar  menarik  kredit  untuk pertama kalinya.
6) Agunan kredit dan asuransi barang-barang agunan.
7) Affirmative  dan  negative  covenants,  yaitu  kewajiban-kewajiban  dan pembatasan  tindakan  penerima  kredit  selama  masih  berlakunya  perjanjian kredit.
8) Tindakan-tindakan bank dalam rangka pengawasan dan penyelamatan kredit.
9) Events  of  default/  wanprestasi/  cidera  janji,  yaitu  tindakan-tindakan  bank sewaktu-waktu  dapat  mengakhiri  perjanjian  kredit  dan  untuk  seketika  akan menagih semua utang beserta bunga dan biaya lainnya yang timbul.
10) Penutup  merupakan  bagian atau  tempat  dimuatnya  hal-hal:  pilihan  domisili hukum  apabila  terjadi  pertikaian  di  dalam  penyelesaian  kredit  antara  bank dan  nasabah  penerima  kredit  dan  ketentuan  mulai  berlakunya  perjanjian kredit dan penandatanganan perjanjian kredit.
Secara  yuridis  ada  dua  jenis  perjanjian  kredit  yang  digunakan  bank,  yaitu: perjanjian kredit dibawah tangan atau akta dibawah tangan dan perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris (notaril) atau akta otentik. Yang dimaksud dengan akta perjanjian kredit dibawah tangan adalah perjanjian pemberian kredit
oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat di antara mereka (kreditur dan debitur) tanpa melalui notaris. Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian kredit notaril (otentik) adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat oleh atau dihadapan notaris.

## Pembiayaan Murabahah
Bank  yang  berdasarkan  prinsip  syari’ah  sama  seperti  halnya    bank konvensional,    juga  berfungsi  sebagai  suatu  lembaga  intermediasi  ( intermediary institution),  yaitu  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dan  menyalurkan  kembali dana  tersebut  kepada  masyarakat  yang    membutuhkannya  diantaranya  dalam bentuk  pembiayaan.  Pembiayaan    merupakan    salah  satu  kegiatan  utama    dan menjadi sumber utama pendapatan bagi bank syariah.
Pembiayaan  merupakan  salah  satu  tugas    pokok    bank,    menurut    Syafi’i Antonio  pembiayaan  merupakan   pemberian   fasilitas    penyediaan    dana   untuk memenuhi  kebutuhan  pihak-pihak  yang  merupakan defisit  unit. (Muhammad Syafi’i Antonio, 2001)
Menurut    Undang-Undang    perbankan    No.10    tahun    1998    pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan  dengan itu berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  antar  bank  dengan  pihak  lain  yang mewajibkan    pihak    yang    dibiayai    untuk  mengembalikan    uang    atau    tagihan tersebut  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan  imbalan  atau  bagi  hasil.  (Kasmir, 2014)
Sedangkan  pembiayaan  di  bank  syari’ah  terbagi  atas  beberapa  jenis berdasarkan bentuk akadnya. Secara umum ada 3 jenis dasar transaksi pembiayaan di bank syari’ah yaitu:
1. Pembiayaan jual-beli: Murabahah, salam, dan istishna
2. Pembiayaan sewa-menyewa: Ijarah dan ijarah muntahiya bitamlik
3. Pembiayaan bagi hasil: Musyarakah dan mudharabah. (Yusak  Laksmana, 2009) Kata murabahah secara etimologi berasal dari kata rabiha – yarbahu yang mempunyai  arti  untung.Kata  murabahahberasal  dari  kata ribh,  yang  berarti perolehan,  keuntungan,  atau  tambahan  (Muhamaad  Ayyub,  2009)  yang  secara bahasa berbentuk mutualyang bermakna saling. Jadi dalam konteks bisnis makna dari  kata  murabahah  adalah  saling  mendapatkan  keuntungan.  Murabahah menurut  ulama  fikih  adalah  akad  jual  beli  atas  barang  tertentu.  (Habib  Nazir, Muhammad Hasanuddin, 2008)
Menurut definisi lain, murabahah adalah jual-beli barang dengan harga asal (pokok)  dan  ditambah  keuntungan  yang  disepakati  antara  pihak  nasabah  dan
lembaga  keuangan,  atau  dengan  redaksi  lain,  murabahah  adalah  akad  jual  beli barang  antara  dua  belah  pihak  yang  didalamnya,  pembeli  dan  penjual menyepakati  harga  jual  yang  terdiri atas  harga  beli  ditambah  ongkos  pembelian dan  keuntungan  bagi  penjual,  murabahah  dapat  dilakukan  secara  tunai  dan  bisa juga dibayar secara tangguh atau bayar dengan angsuran. (Khaerul Umam, 2013)
Murabahah  menurut  Sutan  Remi  Sjahdeni  murabahah  adalah  jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan  cicilan.  Pada perjanjian Murabahah atau mark up, bank membiayai pembelian barang atau asset yang  dibutuhkan  oleh  nasabahnya  dengan  membeli  barang  itu  dari    pemasok barang  dan  kemudian  menjualnya  kepada  nasabah  tersebut  dengan menambahkan suatu mark up/ keuntungan. (Sutan Remi Sjahdeni, 2005)
Menurut  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  5/7/PBI/2003  pasal  1  ayat  (9) menyatakan  bahwa  murabahah  adalah  perjanjian  jual  beli  antara  bank  dan nasabah, dimana bank Syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian  menjualnya  kepada  nasabah  yang  bersangkutan  sebesar  harga perolehan  ditambah  dengan  margin/keuntungan  yang  disepakati  antara  bank Syariah dan nasabah.( Peraturan Babk Indonesia Nomor 5/7/2003)
Walaupun  dari  beberapa  definisi  murabahah  yang  secara  redaksional berbeda, namun pada esensinya mempunyai pengertian yang sama, yaitu transaksi jual  beli  barang  dengan  mencantumkan  harga  pokok  pembelian  dan  ditambah dengan  keuntungan  ( margin)  yang  disepakati  dalam  transaksi  jual-beli  tersebut. Dengan  demikian,  karakteristik  dari  akad  murabahah  dalam  transaksi  jual  beli adalah  bahwa  penjual  harus  memberitahukan  harga  pokok  kepada  pembeli  dan menyatakan  jumlah  keuntungan  yang  ditambahkan  pada  biaya  tersebut. Penambahan  biaya  margin  laba  tersebut  dapat  mencakup  apa  saja  yang  dipilih penjual  untuk  dimasukkan  kedalam  harga.  Jadi,  di  samping  harga  pokok  suatu barang yang dimasukkan dalam proses transaksinya, penjual dapat menambahkan beban tertentu sebagai pengganti seperti risiko. (Frank E Vogel, 2007)

## METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan  yang  menggunakan legis  positifis,  yang  menyatakan  bahwa  hukum identik  dengan  norma-norma  tertulis  yang  di  buat  dan  diundangkan  hukum sebagai  suatu  sistem  normatif  yang  bersifat  otonom,  tertutup  dan  terlepas  dari kehidupan masyarakat ( Peter Mahmud Marzuki , 2005). Metode pendekatan yuridis normatif digunakan dengan tujuan untuk menganalisis kepastian hukum perjanjian
kredit  pembiayaan  murabahah  yang  dibuat  secara  baku  dihubungkan  dengan utang-piutang dalam perspektif islam.

## HASIL ANALISIS PENELITIAN PEMBAHASAN
Utang-piutang  antara  nasabah  dan  bank  syariah  ada  dua  akta  yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu akta dibawah tangan dan akta notaril yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT dengan membuat akta SKMHT (surat kuasa membebankan  hak  tanggungan)  atau  APHT  (akta  pemberian  hak  tanggungan) yang  ditandatangani  oleh  kedua  belah  pihak  berdasarkan  isi  perjanjian pembiayaan  berdasarkan  prinsip  murabahah  sebagai  pengikatan  jaminan dikarenakan  setiap  terjadinya  proses  utang-piutang  antara  nasabah  dan  bank maka  ada  jaminan  yang  diberikan  oleh  nasabah  kepada  bank  seperti  sertifikat tanah  guna  menjamin  pelunasan  utang  nasabah  selaku  debitur  terhadap  bank selaku kreditur, oleh karenanya dibuatlah SKMHT dihadapan Notaris/ PPAT untuk melegalkan isi perjanjian kredit tersebut.
Berdassarkan perjanjian kredit atau yang lebih dikenal dalam bank syariah mandiri adalah akad pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah No.21/042/19/WM/MRBH yang dibuat dan ditandatangani pada hari senin tanggal 31 Mei 2019 oleh dan antara PT. Bank Syariah Mandiri dalam hal ini diwakili oleh Taufik  Septiadi  selaku  Micro  Banking  Manager  Cilegon  dengan  Misri  selaku nasabah, bahwa isi dalam perjanjian kredit tersebut tertulis dalam pasal 4 tentang Akad,  Biaya,  Obyek  Akad  dan  Jangka  Waktu  Pembiayaan  dengannya  Bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah berdasarkan prinsip murabahah dengan rincian sebagai berikut:
 Harga perolehan (a) Rp. 250.000.000  Margin (b) Rp. 178.685.710  Harga jual (a+b) Rp. 428.685.710  Uang muka (c) Rp.   50.000.000  Pembiayaan bank (a-c) Rp. 200.000.000  Jumlah kewajiban (a+b-c) Rp. 378.685.710  Besarnya Angsuran Rp.     3.944.642
 Dalam jangka waktu 96 bulan terhitung dari tanggal pencairan pembiayaan.
Merujuk  pada  akad  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  murabahah No.21/042/WM/MRBH, tanggal 13 Mei 2019 bahwasannya jumlah kewajiban utang nasabah an. Misri sejumlah Rp. 378.685.710,- sedangkan dalam akta Surat Kuasa Membebankan  Hak  Tanggungan  No.  417/2019  yang  dibuat  oleh  Notaris/PPAT
Muhammad  Isyah,  SH  berdasarkan  surat  No.21/315-3/019  tanggal  10  Mei  2019 perihal Order Pengikatan Agunan an. Misri tertulis kalimat “untuk membebankan hak  tanggungan  guna  menjamin  pelunasan  utang  tuang  Misri  selaku  debitur sejumlah Rp. 200.000.000”.
Jika dihubungkan antara akad pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah kewajiban utang sebesar Rp. 378.685.710,- sedangkan di dalam SKMHT tertulis Rp. 200.000.000,-  pada  dasarnya  angka  Rp.  200.000.000,-  merupakan  angka pembiayaan  bank  yang  diberikan  kepada  nasabah  sebelum  ditambah  dengan margin. Maka dalam hal ini terjadi ketidak samaan antara pengakuan utang yang tertulis  di  dalam  perjanjian  kredit  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  murabahah dengan  surat  kuasa  membebankan  hak  tanggungan  (SKMHT)  yang  dibuat  serta ditandatangani oleh pihak nasabah dan bank di hadapan notaris.

## PENUTUP

## Kesimpulan
1. Pengakuan  utang-piutang  yang  tertulis  di  dalam  perjanjian  kredit  atau  yang dikenal  dalam  bank  syariah  mandiri  adalah  akad  pembiayaan  berdasarkan prinsip  murabahah  sebesar  Rp.  378.685.710,-  sedangkan  di  dalam  SKMHT tertulis  Rp.  200.000.000,-  sehingga  ada  perbedaan  pengakuan  utang-piutang dari  kedua  akad  yang  dilaksanakan  dalam  pemenuhan  perjanjian  kredit tersebut.
2. Jika dihubungkan dengan kedua akad tersebut maka ada selisih pengembalian utang yang dibayarkan oleh nasabah kepada bank syariah mandiri sebesar Rp. 178.685.710 atau yang disebutkan dalam akad pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah dengan istilah margin,

## Saran
1. Bank  selaku  pemberi  pinjaman  harusnya  kordinasi  sama  pihak  notaris  agar menyamakan nilai utang yang tertulis di dalam perjanjian kredit dengan surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), supaya tidak ada selisih antara jumlah  kewajiban  utang  dengan  jumlah  pemberian  pinjaman,  sehingga  tidak menimbulkan persepsi yang sama dengan bank konvensional.
2. Perlu  adanya  peraturan  yang  tegas  dalam  pembuatan  perjanjian  pemeberian kredit atau pinjaman sehingga diharapkan dalam perjanjian kredit yang dibuat tidak melanggar konsep ekonomi syariah.

## REFERENSI
Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010
Dede Rudin, Tafsir Ayat Ekonomi, Semarang: CV.Karya Abadi Jaya,2012
Dimyauddin  Djuwaini, Pengantar  Fiqih  Muamalah,  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar 2015
Frank  E  Vogel, Hukum  Keuangan  Islam,  Konsep,  Teori  dan  Praktik,  edisi terjemahan, Bandung: Nusamedia, 2007
Gatot Supramono, Perjajian Utang Piutang, Jakarta:Kencana, 2013
Habib  Nazir,  Muhammad  Hasanuddin, Ensiklopedi  Ekonomi  dan  Perbankan Syariah, Bandung:  Kafa Publishing, 2008
Kasmir, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya,  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2014
Khaerul  Umam, Manajemen  Perbankan  Syari’ah,  Cet,  1  Bandung:  Pustaka  Setia, 2013
Muhamaad Ayyub, Understanding Islamic Finance, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009
Muhammad Syafi’i Antonio, Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktek, Jakarta: Gema Insani, 2001
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2005
Peraturan Babk Indonesia Nomor 5/7/2003 Tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syari’ah
Sutan  Remi  Sjahdeni, Perbankan  Islam  dan  Kedudukannya  dalam  Tata  Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005
Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, Mulkhas Fiqh Panduan Fiqih Lengkap Jilid 2 Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013
Ufron  A  Mas’adi, Fiqh  Muamalah Kontekstual,  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada, 2002
Yusak  Laksmana, Panduan  Praktis  Account  Officer  Bank  Syari’ah  Memahami Praktik  Proses  Pembiayaan  di  Bank  Syari’ah,  Jakarta:  PT.  Elex  Media Komputindo, 2009