## JAMBURA ECONOMIC EDUCATION JOURNAL
E-ISSN: 2656-4378 P-ISSN: 2655-5689 Journal Homepage: https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jej/index ,

## STRATEGI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
Marwan Hadi Universitas Hamzanwadi NTB Email: marwanhadi85@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  (a)  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  strategi,  isu-isu strategi  dan  kesesuaian  strategi  yang  tepat  dijalankan  oleh  Dinas  Pendapatan  Provinsi NTB  untuk  meningkatkan  PAD.  (b)  untuk  mengetahui  seberapa  besar  potensi penerimaan  PKB  terhadap  peningkatan  PAD.  (c)  untuk  mengetahui  seberapa  besar kontribusi PKB terhadap peningkatan PAD Provinsi NTB. Penelitian ini menggunakan pendekatan  deskriptif  kualitatif  dan  kuantitatif  dimana  untuk  menganalisis  strategi menggunakan  SWOT  analisis,  sedangkan  deskriptif  kuantitatif  dengan  menggunakan data  tahun  2007  hingga  2011.  Teknik  pengumpulan  data  yaitu  dokumentasi  dan wawancara.  Teknik  analisis  data  dengan  menggunakan  SWOT  dan  rumus  efektif, efisien  dan  kontribusi.  Dari  hasil  SWOT  diperoleh  30  strategi  dimana  untuk  misi pertama dengan 9 strategi, misi kedua 11 strategi dan misi ketiga 10 strategi. Kontribusi PKB  terhadap  PAD  dari  tahun  2007-2011  mengalami  fluktuasi.  Pada  tahun  2007 sebesar  21,55%,  tahun  2008  sebesar  20,42%  dan  pada  tahun  2009  sampai  tahun  2010 persentase  kontribusi  PKB  meningkat  masing-masing  sebesar  22,71%  dan  23,58%. Sedangkan  pada  tahun  2011  kontribusinya  mengalami  penurunan  menjadi  19,23% karena  sumber-sumber  PAD  lain  memberikan  kontribusi  yang  tidak  sedikit  terhadap peningkatan PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Kata Kunci: Pajak, Pendapatan Asli Daerah

## ABTRACT
The  purpose  of  this  study  was  (a)  to  determine  and  analyze  the  strategies,  issues  and strategies  appropriate  compliance  strategies  run  by  the  Department  of  Revenue  the province  to  raise  revenue.  (B)  to  determine  how  much  potential  revenue  to  increase PAD  PKB.  (C)  to  determine  the  contribution  of  PKB  to  increase  revenue  the province.This research uses descriptive qualitative and quantitative approach to analyze strategies which use SWOT analysis while using the quantitative descriptive data from 2007 to 2011. Data collection techniques are documentation and interviews. Techniques of data analysis using the SWOT and formulas effectively, efficiently and contributions. From  the  results  obtained  30  SWOT  strategy  whereby  for  the  first  mission  with  9 strategies,  mission  and  strategy  of  the  second  11  third  10  missions  strategy. Contribution PKB to PAD fluctuated from year 2007 to 2011. In 2007 was 21.55%, in 2008  was  20.42%  and  in  2009  to  2010  the  percentage  contribution  of  PKB  increased respectively by 22.71% and 23.58%. Whereas in 2011 its contribution had reduction be 19.23% for other revenue sources that do not contribute little to improving PAD West Nusa Tenggara Province.
Keywords: Taxes, Regional Original Revenue

## PENDAHULUAN
Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan keluarnya Undang-undang nomor 28 tahun 2009  atas perubahan  Undang-undang 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana di dalamnya telah diatur yang termasuk jenis Pajak Provinsi yaitu sebagai berikut :
a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
d. Pajak Air Permukaan (PAP), dan
e. Pajak Rokok (Cukai Rokok)
Ada  sembilan  Strategi  yang  sudah  dilaksanakan  oleh  Dispenda  dalam  upaya peningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB)  sebagai berikut:
1. Membebaskan  pajak  balik  nama  kendaraan  bermotor  (PBNKB)  sesuai  Perda Nomor 9 tahun 2011.
2. Meningkatkan  koordinasi  dengan  instansi  terkait  pada  Kantor  Samsat,  dan Melakukan  Razia  terhadap  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  yang  belum Membayar pajak.
3. Merazia kendaraan ilegal yang masuk ke Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Menerapkan sistem pembayaran PKB secara online sebagai fasilitas Samsat Link.
5. Membangun  kantor  Samsat  yang  memadai  di  setiap  kabupaten/kota  untuk memperlancar proses pembayaran PKB, TNKB dll.
6. Melakukan  Samsat  Keliling  secara  kontinyu  oleh  setiap  UPTD  di  setiap Kabupaten dan Kota sampai ke kecamatan yang potensi Wajib Pajak yang cukup Besar khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
7. Membangun Drive  Thru yang  lokasinya  di  Lombok  Barat  dan  Kecamatan Mantang Kabupaten Lombok Tengah.
8. Mengedepankan  pelayanan cepat,  mudah, dan tepat waktu
9. Melakukan  Sosialisasi  langsung  kepada  masyarakat  melalui  brosur,  Pamflet, baliho serta spanduk-spanduk yang isinya, menginformasikan tentang pentingnya membayar pajak terhadap pelaksanaan Pembangunan, (Sumber: Dinas Pendapatan Provinsi NTB)
Secara  umum  langkah-langkah  atau  strategi  kebijakan  yang  diambil  oleh Dispenda  tersebut  memberikan  dampak  yang  cukup  signifikan  terhadap  pendapatan daerah.  Hal  ini  tercermin  dari  meningkatnya  penerimaan  dari  target  pendapatan  asli daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor.
Meskipun  dispenda  dituntut  untuk  senantiasa  ada  peningkatan  pendapatan  Asli Daerah, namun demikian dalam pelaksanaan target PKB, BBNKB dan pajak-pajak lain ditetapkan  secara  rasional  denan  mempertimbangkan  penerimaan  tahun  sebelumnya, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi. Kalau mengacu pada Perda Nomor 2 tahun 2007  tentang  APBD,  dimana  pendapatan  daerah  berjumlah  Rp868,615,655,780,26, terdiri dari PAD Rp344,010,226,780.26 atau sekitar 39,60%, dana perimbangan sebesar Rp524,605,000,00 atau sekitar 60,39%. Jelas terlihat dari konposisi pendapatan daerah
Volume 2 No 2 July 2020
tersebut,  NTB  termasuk  memiliki  ketergantungan  dana  dari  pemerintah  pusat  masih cukup besar.
Hal ini terjadi disebabkan hingga saat ini Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara  Barat  sebagai  pilar  utama  pemungut  pajak  belum  memiliki  data  wajib  pajak yang  akurat.  Dalam  penetapan  target  tidak  dapat  dilakukan  secara  tepat,  sebagaimana yang  diharapkan  di  era  otonomi  daerah  saat  ini.  Semua  pihak  yang  terlibat  harus mengetahui  secara  jelas  potensi  pajak  yang  sebenarnya  agar  dalam  menetapkan  target yang  riil  setiap  tahunnya  berdasarkan  potensi  pajak  yang  sebenarnya  sehingga pembangunan daerah Provinsi NTB lebih bisa diwujudkan.

## METODE PENELITIAN
Analisa  SWOT  atau  analisa  situasi  adalah  upaya  untuk  mengidentifikasikan secara  sistematis  faktor-faktor  lingkungan  internal  berupa  kekuatan  ( Strenght )  dan kelemahan  ( Weakness ),  faktor  lingkungan  eksternal  berupa  peluang  (Opportunities) dan  ancaman  (TThreats).  Menurut  Bryson  (2008)  langkah  ke-4  dalam  manajemen strategi adalah lingkungan eksternal dan internal organisasi, bahwa penilaian terhadap lingkungan  internal  dan  eksternal  yang  efektif  akan  menghasilkan  informasi  yang sangat  penting  bagi  kelangsungan  dan  kemajuan  suatu  organisasi  atau  instansi. Berdasarkan hasil pembahasaan identifikasi faktor-faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan maupun faktor eksternal berupa peluang dan tantangan (ancaman) dan isu- isu  strategi  yang  dapat  dikembangkan  oleh  Dinas  Pendapatan  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara Barat dalam meningkatkan  penerimaan  pajak kendaraan  bermotor  terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Perencanaan Strategi
Selama  ini  instansi  pemerintah  cenderung  menekankan  kinerja  hanya  pada masukan  ( inputs )  dan  produk  ( outputs )  serta  lebih  menekankan  pada  pencapaian realisasi  fisik  dan  keuangan  saja.  Dalam  perencanaan  strategic  tidak  hanya  mencakup masukan  ( inputs )  dan  produk  ( outputs )  tetapi  juga  hasil  ( outcome ),  manfaat  ( benefits ) dan  dampak  ( impacts )  serta  proses  pelaksanaannya.  Konsep  perencanaan  strategik dimaksudkan  untuk  menyatukan  berbagai  kegiatan  dalam  organisasi  serta  melakukan pengukuran  secara  keseluruhan,  konsep  tersebut  akan  memudahkan  manajer  untuk menfokuskan perhatiannya pada pencapaian hasil ( outcome ) yang diharapkan, (Akdon, 2009:277).
Perencanaan  strategi  merupakan  suatu  proses  yang  sistematis  dan  berkelanjutan dalam  rangka  pembuatan  alternatife-alternatif.  Dalam  instruksi  Presiden  Nomor  7 Tahun  1999,  menyebutkan  bahwa  perencanaan  strategi  merupakan  suatu  proses  yang berorientasi  pada  hasil  yang  ingin  dicapai  pada  kurun  waktu  satu  sampai  lima  tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul, (Akdon, 2009:277).  Rencana  strategi  mengandung  visi,  misi,  tujuan,  sasaran,  cara  mencaai tujuan,  dan  sasaran  meliputi  kebijaksanaan,  program,  dan  kegiatan  yang  realistis  dan disusun sedemikian rupa dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

## B. Pajak Kendaraan Bermotor
Sebelum  membahas  masalah  pajak  kendaraan  bermotor  (PKB),  terlebih  dahulu penulis meninjau pengertian pajak secara umum. Menurut Satoso Brotodihardjo (dalam Boediono  2001:7)  mengutip  beberapa  definisi  tentang  pajak    oleh  beberapa  ahli perpajakan  sebagai  berikut:  (1).  Sarjana  Prancis,  Leroy  Beauliaeu  dalam  bukunya berjudul  “ Traite  de  la  science  des  Finances ”  tahun  1906  mengatakan  bahwa  pajak adalah  bantuan,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  yang  dipaksakan  oleh kekuasaan  publik  dari  penduduk  atau  dari  barang  untuk  menutupi  belanja  pemerintah. (2). Deutsche Reichs Abgaben Ordnung (RAO-1919) mengatakan bahwa “Pajak adalah bantuan  uang  secara  insidentil  atau  secara  periodik  (dengan  tidak  ada  kontra prestasinya),  yang  dipungut  oleh  Badan  yang  bersifat  umum  (Negara)  untuk memperoleh pendapatan, dimana terjadi suatu “Tatbestand” (sasaran pemajakan), yang karena  Undang-undang  telah  menimbulkan  utang  pajak”.  (3).  Smeets  dalam  bukunya “ De  Economic  betekenis  der  Belastingen ”  (1951)  mendefinisikan  bahwa  pajak  adalah prestasi kepada pemerintah yang tertuang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditujukan dalam hal yang individu.
Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo, (1998:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada  kas  Negara  berdasarkan  undang-undang  (yang  dipaksanakan)  dengan  tiada mendapat  jasa  timbal  (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat  ditunjukkan  dan  yang digunakan  untuk  membayar  pengeluaran  umum.  Dari  definisi  tersebut  dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsure-unsur: (1). Iuran dari rakyat kepada Negara, yang  berhak  memungut  pajak  adalah  Negara,  iuran  tersebut  berupa  uang  (bukan barang).  (2).  Berdasarkan  undang-undang.  Pajak  dipungut  berdasarkan  atau  dengan kekuatan  undang-undang  serta  aturan  pelaksanaannya.  (3).  Tanpa  jasa  timbal  atau kontraprestasi  dari  Negara  yang  secara  langsung  dapat  ditunjuk.  Dalam  pembayaran pajak  tidak  dapat  ditunjukkan  adanya  kontraprestasi  individual  oleh  pemerintah.  (4). Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni peneluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
Pengertian  pajak  menurut  Adriani  dalam  Waluyo  (2003:4);  pajak  adalah  iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang  terutang oleh yang wajib membayarnya menurut  peraturan-peraturan,  dengan  tidak  mendapat  prestasi  kembali,  yang  langsung dapat  ditunjuk  dan  yang  gunanya  adalah  untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaran umum  berhubung  dengan  tugas  Negara  yang  menyelenggarakan  pemerintahan.  Pajak dari  perspektif  ekonomi  dipahami  sebagai  beralihnya  sumber  daya  dari  sektor  privat atau pribadi kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak  menyebabkan  dua  situasi  menjadi  berubah.  Pertama,  berkurangnya  kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua,  bertambahnya  kemampuan  keuangan  negara  atau  daerah  dalam  penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.
Dalam  hal  harga  pasaran  umum  suatu  kendaraan  bermotor  jika  tidak  diketahui, maka nilai jual kendaraan bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor : (1). Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder  dan atau satuan tenaga yang sama. (2). Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi. (3). Harga kendaraan  bermotor  dengan  merek  kendaraan  bermotor  yang  sama.  (4).  Harga  merek
Volume 2 No 2 July 2020
kendaraan  bermotor  dengan  tahun  pembuatan  pembuatan  kendaraan  bermotor  yang sama.  (5).  Harga  kendaraan  bermotor  dengan  kendaraan  bermotor  sejenis;  dan  (6). Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang (PIB)
Selanjutnya pasal 6 ayat 1 dan seterusnya tentang tarif pajak kendaraan bermotor. Untuk  tarif  pajak  kendaraan  bermotor  untuk  pribadi  ditetapkan  sebagai  berikut:  (a) untuk  kepemilikan  kendaraan  bermotor  pertama  paling  rendah  sebesar  1%  dan  paling tinggi  sebesar  2%,  (b)  untuk  kepemilikan  kendaraan  bermotor  kedua  dan  seterusnya tarif  dapat  ditetapkan  secara  progresif  paling  rendah  sebesar  2%  dan  paling  tinggi sebesar  10%.  Tarif  pajak  kendaraan  bermotor  angkutan  umum,  ambulan,  pemadam kebakaran, sosial keagamaan, TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan  dengan  Peraturan  Daerah,  ditetapkan  paling  rendah  tarifnya  sebesar  0,5% (nol  koma  lima  persen)  dan  paling  tinggi  sebesar  1%  (satu  persen).  Sedangkan  untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling  tinggi  sebesar  0,2%.  Untuk  ketentuan-ketentuan  lain  tentang  pajak  kendaraan bermotor ditetapkan oleh Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

## C. Pajak Daerah
Definisi  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  66  Tahun  2001  bahwa  pajak  daerah  adalah  iuran  wajib  yang  dilakukan  oleh orang  pribadi  atau  badan  kepada  daerah  tanpa  imbalan  langsung  yang  seimbang,  yang dapat  dilaksanakan  berdasarkan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku,  yang digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  dan  pembangunan daerah
Pajak  daerah,  sebagai  salah  satu  Pendapatan  Asli  Daerah  diharapkan  menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembantuan daerah, untuk  meningkatkan  dan  memeratakan  kesejahteraan  masyarakat.  Dengan  demikian daerah  mampu  melaksanakan  otonomi  yaitu  mampu  mengatur  dan  mengurus  rumah tangganya  sendiri  meskipun  beberapa  jenis  pajak  daerah  sudah  ditetapkan  dalam Undang-Undang  No.  34  Tahun  2000,  daerah  Kabupaten/kota  diberi  peluang  dalam menggali  potensi  sumber-sumber  keuangannya  dengan  menetapkan  jenis  pajak  selain yang  telah  ditetapkan  sepanjang  memenuhi  kriteria  yang  telah  ditetapkan  dan  sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Berdasarkan  Hasil  Analisis  Matrik  SWOT  tentang  Isu-isu  strategis  dan perpaduan  dari  faktor  lingkungan  internal  dan  eksternal,  maka  strategi  yang  sedang dijalankan  oleh  Dipenda  untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor (KPB)  terhadap  peningkatan  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat dengan rincian sebagai berikut: (1). Meningkatkan target dan realisasi peneriman Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor.  Komitmen Dipenda  bahwa  setiap  tahun  harus  ada  peningkatan  penerimaan  pajak  kendaraan bermotor  yang  signifikan  sehingga berimplikasi  pada  peningkatan  PAD  Provinsi  Nusa Tenggara Barat.
1) Meningkatkan kerja sama dengan instansi lain dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor / BBNKB.
Kerja  sama  dengan  instansi  lain  yang  terlibat  langsung  dalam  proses  penerimaan pajak    seperti  Kepolisian  dan  Jasa  Raharja.  Hal  ini  terlihat  dalam  proses pemungutan  pajak  di  setiap  kantor  SAMSAT    (Sistem  Administrasi  Manunggal Satu Atap) di setiap UPTD kabupaten dan kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2) Meningkatkan  kerja  sama  dengan  pihak  Dealer/Show  Room/  Finance  dalam menjaring wajib pajak baru.
Untuk menelusuri keberadaan wajib pajak, pihak dipenda meningkatkan kerja sama dengan  pihak  lembaga  pembiayaan,  karena  selama  ini  dinas  pendapatan  kesulitan dalam  menelusuri  keberadaan  wajib  pajak  baru  dimana  kendaraan  tersebut  sudah pindah  tangan  ke  pihak  lain  karena  di  cabut  oleh  pihak  Dealer.Show  Room  atau Finance.
3) Membentuk  Pos-pos  pelayanan  pembayaran  PKB  secara  online  di  seluruh kabupaten/kota  dalam  mendekatkan  pelayanan  wajib  pajak.    Adanya  pelayanan pembayaran  PKB  dengan  sistem  online  sangat  memudahkan  wajib  pajak,  dimana pada saat wajib pajak berada di daerah lain dapat membayar PKB dan pengesahan STNK di UPTD/SAMSAT manapun di wilayah NTB
4) Melakukan  penyusunan  perubahan  Perda  tentang  Pajak  dan  Retribusi  Daerah. Kebijakan  UU  No  34  tahun  2004  tentang  otonomi  daerah  dan  UU  No  28  Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Adanya kebijakan Undang-undang tersebut tentunya harus direspon oleh daerah (Eksekutif dan Legislatif) yang  membuat dan menetapkan  Perda  tentang  pajak  dan  retribusi  yang  dapat  dipungut  dengan memperhatikan kondisi potensi riil daerah.
5) Melaksanakan operasi gabungan secara kontinyu di setiap Kabupaten atau di setiap Kantor Unit Pelaksanaan Tekhnik Dinas (UPTD).
Untuk  menjaring  wajib  pajak  yang  selalu  menghindar  atau  tidak  pernah  daftar ulang,  Dinas  Pendapatan  bersama  kepolisian,  jasa  raharja,  dan  dinas  perhubungan melakukan  razia  secara  rutin  di  setiap  kabupaten  (UPTD).  Hasil  yang  diperoleh cukup signifikan dalam mengurangi tunggakan pembayaran pajak.
6) Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan Operasi Gabungan dan Razia secara berkala. Manajemen  puncak  melakukan  evaluasi  terhadap  hasil  pelaksanaan  operasi gabungan  dan  razia,  dari  hasil  tersebut  akan  diberikan  rekomindasi  dan  saran terhadap pelaksanaan operasi dan razia untuk lebih efektif dan efisien.
7) Mengadakan  rapat  secara  berkala  dengan  semua  unsur  pimpinan  di  lingkup Organisasi Dinas Pendapatan.
Pihak  internal  Dipenta  tetap  mengadakan  rapat  secara  rutin  untuk  membahas, langkah,  strategi,  dan  kebijakan  dalam  upaya  peningkatan  penerimaan  pajak  dan atau retribusi daerah.
8) Mengadakan rapat Tim Pembina SAMSAT Provinsi NTB Tim  Pembina  SAMSAT  Provinsi  NTB  secara  berkala,  minimal  1  bulan  sekali mengadakan  rapat  guna  membahas  hasil  yang  telah  dicapai  dan  strategi-strategi yang akan dilakukan berkaitan peningkatan penerimaan pajak. Unsur tiim pembina SAMSAT  diantaranya Gubernur NTB, Setda Provinsi NTB, Kapolda NTB, Kepala Dinas  Pendapatan,  Sekretasis  Dinas,  Direktur  Lalu  Lintas  Provinsi  NTB  dan Kepala Cabang Jasa Raharja (Persero) Provinsi NTB.
9) Meningkatkan kualitas SDM aparat melalui kursus/diklat Sistem Manajemen Mutu oleh petugas SAMSAT Se Provinsi NTB.
10) Melakukan  pembinaan  dan  pengendalian  mutu  pelayanan  petugas  operasional  di UP3AD/Samsat.
11) Melaksanakan  pendataan  ulang  objek  pajak/retribusi  untuk  meningkatkan  akurasi sekaligus  pemutakhiran  data  dalam  menggali  sumber  penerimaan  pajak  yang pelaksanaan belum optimal.
12) Mewajibkan  kendaraan  dinas  (pelat  merah)  untuk  dikenai  pajak  sesaui  dengan amanat UU 28 tahun 2009 dan Perda No 1 tahun 2011 tentang pajak Daerah.
13) Mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penelitian potensi sumber- sumber PAD.
Memberikan  informasi  tentang  potensi  sumber-sumber  pajak  di  Provinsi  Nusa Tenggara Barat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
14) Melakukan penagihan paksa dengan surat paksa dan SKPKB.
15) Mengadakan kerjasama dengan aparat desa/kelurahan dalam hal pendataan dan atau penagihan pajak daerah.
16) Meningkatkan pelayanan dengan sistem komputerisasi. Dengan  memanfaatkan  teknologi  telekomunikasi  dan  komputerisasi,  pelayanan kepada wajib pajak dilakukan secara cepat, tepat dan akurat. Sebelumnya dilakukan secara  manual,  tetapi  sekarang  semua  kantor  pelayanan  pajak    (SAMSAT)  sudah menggunakan sistem komputerisasi
17) Memperkuat komitmen Dipenda dalam meningkatkan pendapatan Daerah. Dipenda  sebagai  instansi  koordiator  di  bidang  pendapatan  daerah  dan  sekaligus diberikan  wewenang  untuk  melakukan  pemungutan  pajak  daerah,  maka  Dinas Pendapatan Daerah  berkaitan langsung dengan  upaya  menggali dan meningkatkan sumber pendapatan daerah terutama yang berasal dari PAD.
18) Menerapkan pelayanan dengan sistem FIFO. Pelayanan dengan sistem FIFO yaitu pelayanan kepada wajib pajak sesuai dengan nomor antrian tanpa membedakan apakah rakyat biasa, orang terpandang dan atau pejabat.  Dengan  sistem  ini,  wajib  pajak  merasa  tidak  ada  diskriminasi  dalam memberikan pelayanan oleh petugas.
19) Melaksanakan diklat tekhnis dan Fungsional.
Untuk  meningkatkan  kinerja  para  pegawai  di  lingkup  Dipenda,  secara  berkala dilakukan  diklat  teknis  dan  fungsional  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya, melaksanakan  koordinasi  dengan  lembaga/instansi  lain  dibidang  diklat  teknis  dan fungsional
20) Mengirim pegawai untuk mengikuti pendidikan S1, S2. Untuk  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  sebagaimana  yang  tertuang dalam  misi  Dipenda,  maka  diprogramkan  setiap  tahun  harus  ada  pegawai  yang melanjutkan  pendidikan  baik  ke  jenjang  S1  maupun  S2  untuk  meningkatkan kualitas SDM dalam memenuhi kebutuhan daerah di bidang perpajakan
21) Mengadakan kunjungan kerja ke Provinsi lain (Studi banding). Kunjungan  kerja  ke  daerah  lain  yang  sudah  maju  dan  bagus  sistem  pemungutan pajak  maupun  strategi  meningkatkan  PAD  sangat  perlu  dilakukan.  Karena  dengan
itu, pihak  dipenda  dapat  mempelajari  bagaimana  penanganan pajak yang baik  dan benar guna meningkatkan pendapatan asli daerah
22) Melakukan upaya pendekatan pelayanan (jemput bola) melalui SAMSAT  keliling terutama  ke  daerah  yang  jauh  dari  Kantor  Samsat  dan  masih  tinggi  persentase tonggakan pembayaran pajak.
SAMSAT  keliling  diperlukan  meningat  daerah-daerah  yang  terpencil  sangat  jauh dari kantor SAMSAT,
23) Menambah Pembangunan Drive Thru baik di pulau Lombok dan pulau Sumbawa. SAMSAT Drive Thru adalah layanan tempat pengesahan STNK, Pembayaran PKB dan SWDKLLJ yang tempat pelaksanaannya di luar  gedung kantor SAMSAT dan memungkinkan wajib pajak melakukan transaksi tanpa harus turun dari kendaraan bermotor yang dikendarainya.
24) Pembayaran PKB roda dua dan empat dengan waktu penyelesaian pengurusan lebih kurang 5  menit
25) Meningkatkan  kualitas  pelayanan  yang  prima  kepada  wajib  pajak/wajib  retribusi dan masyarakat pada umumnya.
Berkaitan dengan kebijakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya wajib pajak, dengan kebijakan peningkatan sarana dan prasarana, menyederhanakan prosudur pembayaran dan lain-lain.
26) Melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui Brosur, Pamflet, baliho serta  sepanduk-sepanduk  yang  isinya  menginformasikan  tentang  arti  pentingnya membayar terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.
27) Melakukan  penagihan door  to  door kepada  masyarakat  wajib  pajak  yang menonggak  melalui  “Samsat  Bertandang”  dengan  distem  petugas  berkunjung  ke tempat pemilik kendaraan, khususnya di daerah pelosok.
28) Memasang papan tentang jenis dan besaran pungutan yang harus dibayar oleh wajib pajak / retribusi.
Untuk  menghindari  calo-calo  dalam  pembayaran  PKB,  pengesahan  STNK  dan pembayaran  lainnya,  maka  dipasangkan  papan  tentang  jenis  dan  besaran  pembayaran yang dikeluarkan sesuai dengan jenis pembayaran.
Dari hasil analisis SWOT tersebut diperoleh 28 strategi, Selanjutnya berdasarkan strategi pada masing-masing Misi dirumuskan tujuan yang ingin dicapai.
Tabel 1. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap  PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat  tahun 2007 s/d 2011
Tahun Penerimaan PKB (Rp) PAD Provinsi NTB (Rp) Kontribusi ( % ) 2007 74,149,355,243.00 344,010,226,780.26 21,55 2008 88,679,141,800.00 434,192,088,288.75 20,42 2009 107,767,730,515.00 474,455,062,324.08 22,71 2010 121,518,483,332.00 515,340,956,845.65 23,58 2011 142,684,620,853.00 741,291,174,995.39 19,23 Rata – rata 21,50
Sumber : Dipenda Prov. NTB  (Data diolah)
Berdasarkan  tabel    menunjukkan  kontribusi  atau  sumbangsih  pajak  kendaraan bermotor  (PKB)  dari  tahun  2007  s/d  2011  mengalami  fluktuasi.  Pada  tahun  2007 penerimaan dari sektor PKB sebesar Rp.74,149,355,243.00 dan jumlah Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Rp.344,010,226,780.26 dengan persentase kontribusinya  sebesar  21,55%.  Kemudia  pada tahun 2008 penerimaan  PKB  meningkat sebesar  Rp.  88,679,141,800.00  dan  jumlah  Pendapatan  Asli  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara  Barat  adalah  Rp.  434,192,088,288.75  dengan  persentase  kontribusinya menurun  menjadi    20,42%.  Faktor  yang  menyebabkan  terjadi  penurunan  pada  tahun 2008  adalah  laju  pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  dilihat  dari PRDB  harga  berlaku  pada  tahun  sebelumnya  17,22%  menurun  menjadi  5,35%. Sedangkan  PDRB  harga  konstan    tahun  sebelumnya  4,91%  menurun  menjadi  2,82%. Selain itu dilihat  dari perkembangan  PDRB perkapita atas dasar harga berlaku dimana perkembangan tahun sebelumnya 15,90% menurun menjadi 4,16%. Pada tahun 2009 s/d 2010 persentase kontribusi PKB meningkat masing-masing sebesar 22,71% dan 23,58% seiring  dengan  perbaikan  perekonomian  Nusa  Tenggara  Barat.  Sedangkan  pada  tahun 2011  kontribusi  pajak  kndaraan  bermotor  terhadap  PAD  kembali  menurun  drastis menjadi  19,23%.  Faktor  yang  menyebabkan  terjadi  penurunan  adalah  melambatnya pertumuhan ekonomi NTB di tahun 2011 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rata-rata  kontribusi  PKB  selama  lima  tahun  sebesar  21,50%.  Berdasarkan  hasil  ini, kontribusi  pajak  kendaraan  bermotor  terhadap  peningkatan  PAD  perlu  ditingkatkan dengan  melibatkan  semua  komponen  atau  unsur  organisasi  Dinas  Pendapatan  Daerah dan  instansi  terkait  seperti  Kepolisian,  Jasa  Raharja  dan  instansi  lainnya  di  wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Berdasarkan  hasil  wawancara  pada  tanggal  17  Januari  2013  dengan  Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat,  (Drs. Kataruddin), rendahnya kontribusi  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  disebabkan  oleh  beberapa  faktor diantaranya :
1. Masih  rendahnya  kesadaran  masyarakat  dalam  memenuhi  kewajibannya  untuk membayar pajak
2. Belum lengkapnya data base wajib pajak
3. Ketersediaan  personil  atau  pegawai  administrasi  pemungutan  di  setiap  UPTD masih  kurang.  Hal  ini  mengakibatkan  pemungutan  pajak  cendrung  dibebani  oleh biaya pungut relatif besar. Beberapa daerah  kabupaten atau UPTD lebih cendrung memenuhi  target  yang  sudah  ditetapkan,  walaupun  sebenarnya  pemasukan  dari sektor  pajak  kendaraan  masih  bisa  melebihi  target  yang  ditetapkan  oleh  Dinas Pendapatan.
4. Kurang  kordinasi  internal  dengan  unit  kerja  lain  yang  berkaitan  dengan pemungutan pajak dan atau retribusi daerah.
5. Adanya permainan oleh oknum kepolisian disaat melakukan razia gabungan.
6. Masih  rendahnya  dukungan  oleh  Pihak  lembaga  pembiayaan  ( Finance )  untuk melacak  wajib  pajak  apabila  kendaraan  tersebut  sudah  dicabut  atau  sudah pemindahan kepemilikan.
7. Masih perlu dilakukan perbaikan perda atau pergub yang mengatur antara Dispenda dengan instansi-instansi terkait dalam upaya melacak wajib pajak.
Selain itu, Optimalisasi sumer-sumber penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pajak lainnya perlu dilakukan guna meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu  diperlukan  usaha  intensifikasi  dan  ekstensifikasi  subjek  dan  objek  pendapatan. Dalam  jangka  pendek  kegiatan  yang  paling  mudah  dan  dapat  segera  dilakukan  adalah dengan  melakukan  intensifikasi  terhadap  objek  pajak  yang  sudah  ada,  mengingat  dari data  yang  ada  masih  tingginya  angka  tonggakan  wajib  pajak  di  semua  kabupaten  dan kota  yang  ada  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  baik  yang  berstatus  kendaraan  umum maupun  kendaraan  dinas.  Selain  itu  juga,  harus  dilakukan  efektifitas  dan  efisiensi sumber  atau  objek  pendapatan  daerah,  maka  akan  meningkatkan  produktivitas penerimaan  daerah  tanpa  harus  melakukan  perluasan  sumber  atau  objek  pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang.
Dukungan  penguasaan  teknologi  oleh  personil  mutlak  dibutuhkan  untuk menghemat  waktu  dan  mengurangi  tingkat  kebocoran  pajak  atau  retribusi  daerah. Memangkas prosudur pembayaran untuk mengurangi permainan calo disaat wajib pajak membayar  pajaknya  dan  menghapus  tarif  pajak  atau  retribusi  yang  tidak  memberikan kontribusi  langsung  kepada  peningkatan  penerimaan  pajak  atau  retribusi,  ini  bisa dilakukan  dengan  menyusun  atau  membuat  perda  atau  pergub  untuk  menertibkan pungutan-pungutan tersebut.

## D. Target Penerimaan PKB
Target penerimaan pajak kendaraan bermotor pada dasarnya adalah sebagai acuan dasar  untuk  menentukan  besaran  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  sehingga mampu dapat peningkatan PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Apabila target PKB dan komponen-komponen  lainnya  mampu  terealisasi,  maka  PAD  juga  semakin  tinggi  dan sebaliknya  apabila  target  dari  setiap  komponen  tidak  mampu  terealisasi,  maka pendapatan  asli  daerah  pun  akan  rendah.  Berikut  Target  dan  realisasi  PKB  Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2007 s/d 2011 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2. Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)  Provinsi Nusa Tenggara Barat  tahun 2007 s/d 2011
Tahun Target Penerimaan PKB (Rp) Realisasi Penerimaan PKB (Rp) Pencapaian ( % ) 2007 71,125,900,000.00 74,149,355,243.00 104.25 2008 86,967,067,850.00 88,679,141,800.00 101.97 2009 99,154,512,840.00 107,767,730,515.00 108.69 2010 111,500,000,000.00 121,518,483,332.00 108.99 2011 133,996,986,000.00 142,684,620,853.00 106.48 Rata – rata 105,97
Sumber : Dipenda Prov. NTB  2013 (Data diolah)
Berdasarkan data pada tabel selama periode 2007 s/d 2011 tersebut di atas, antara target  dan  realisasi  penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  Provinsi  Nusa Tenggara  Barat  dilihat  dari  persentase  pencapaian  penerimaan  selalu  diatas  target (diatas  100%).  Pada  tahun  2007  pencapaian  target  sebesar  104,25%,  tahun  2008 realisasi  pencapaian  menurun  menjadi  101,97%.  Tahun  2009  dan  2010  realisasi
pencapaian  meningkat  masing-masing  sebesar  108,69%  dan  108,99%.  Untuk  tahun 2011  realisasi  pencapaian  target  penerimaan  PKB  sebesar  106,48%.  Secara  statistik bahwa realisasi dari target penerimaan pajak kendaraan bermotor  mengalami fluktuasi tetapi pencapaian masih  diatas 100%.
Berdasarkan  hasil  wawancara  pada  tanggal  30  Januari  2013  dengan  kepala Bidang  Pajak  Daerah  ProvinsiNTB  Bapak  Drs.  Lalu  Abdul  Hakim,  “dalam  penentuan target  penerimaan  PKB  dan  penerimaan  pajak  atau  retribusi  lainnya  dilakukan  dengan peningkatan  pencapaian  10%  dari  target  tahun  sebelumnya.  Apaila  target  tahun sebelumnya terealisasi 100% ke atas, maka penentuan target tahun akan dating dinaikan 10%, tetapi apabila realisasi penerimaan tahun sebelumnya di bawah 100%, maka tetap target peningkatan 10% dengan catatan adanya peningkatan biaya penerimaan pajak.

## KESIMPULAN
Hasil  analisis  SWOT  digunakan  untuk  mengetahui  faktor  lingkungan  internal berupa  kekuatan  ( Strength )  dan  kelemahan  ( Weakness )  dengan  melihat  peranan  yang yang diberikan oleh pimpinan masih berdasar pada pengalaman tahun lalu. Sedangkan faktor  eksternal  yaitu  peluang  (Opportunities)  dan  tantangan  (Threat)  dengan  melihat kondisi  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  NTB.  Dari  hasil  analisis  SWOT  tersbut diperoleh 30 Strategi dimana untuk misi pertama dengan 9 strategi, misi kedua dengan 11 strategi dan misi ketiga dengan 10 strategi.DAN kontribusi PKB terhadap PAD dari tahun  2007  s/d  2011  mengalami  fluktuasi.  Pada  tahun  2007  kontribusinya  sebesar 21,55%, tahun 2008 sebesar 20,42% dan pada tahun 2009 sampai tahun 2010 kontribusi PKB  meningkat  masing-masing  sebesar  22,71%  dan  23,58%.  Sedangkan  pada  tahun 2011 kontribusinya menurun menjadi 19,23%.

## DAFTAR PUSTAKA
Admin. Struktur  Pendapatan  Daerah dan  anggaran pendaptan  dan  belanja  daerah ( Online ). ((http://www.keuangandaerah.net 20 Februari 2010/02)
Akdon. 2009. Strategic Management For Education Management . Bandung: Alfabeta.
Bryson.  2008.  Perencanaan  Strategis  Bagi  Organisasi  Sosial.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
DAPS.BPS. Artikel Analisis SWOT (online) daps.bps.go.id (diakses 5 September 2012) Mardiasmo. 1998. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Publiser Moleong,  lexy  j,  Dr;  MA,  1988. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya
Pemerintah Provinsi NTB. 2009. Rencana Program Jangka Menengah 2009-2013. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2009 Tentang  Pajak  Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004. Tentang  Perimbangan Keuangan Pemeriantah Pusat dan Pemeriantah Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Perubahan UU RI No 18 Tahun 1997). Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004Tentang Pemeriantah Daerah Waluyo & Illyar Wirawan.B; 2003. Perpajakan Indonesia, Jakarta : Salemba Empat.