Pengikatan Objek Jaminan Pada Akad Rahn Tasjily Tanah Di Pegadaian Syariah
Ayu Fitri Ningish , Abdul Mujib
Univerisitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: ayufitrin123@gmail.com

## Absract
The research aims to further analyze the implementation of rahn tasjily land pledge agreements  in  Sharia pawnshops, especially  regarding  the  collateralization  of the security object in rahn tasjily land pledge agreements. The analytical method used was normative juridical legal research through the statute approach (Government Regulation in Lieu of Law or Perppu) and the conceptual approach. The analysis results  indicate  that  implementing  rahn  tasjily  land  pledge  agreements  at  Sharia pawnshops  begins  with  the  submission  of  financing  applications,  a  business feasibility  analysis,  and  the  collateralization  process.  The  collateralization  of  the security  object  in  rahn  tasjily  land  pledge  agreements  involves  imposing  a mortgage  right,  with  the  process  limited  to  the  SKMHT  stage.  There  is  a contradiction between the SKMHT mentioned in the DSN-MUI fatwa on rahn tasjily pledge  as  collateral  for  financing  settlement  and  the  Mortgage  Law,  which  states that  SKMHT  is  only  the  authority  to  impose  mortgage  rights.  SKMHT  is  not considered as collateral because it lacks guaranteeing power. Therefore, there is no binding security in rahn tasjily land pledge agreements at Sharia pawnshops.
Keyword: Sharia Pawnshop, Rahn Tasjily Land Pledge Agreement, Collateral Object

## Abstrak
Tujuan dari penelitian untuk menganilisa lebih lanjut terkait pengimplentasian akad rahn tasjily tanah  di  pegadaian  syariah  terutama  pada  pengikatan  objek  jaminan akad rahn tasjily tanah.  Metode  analisis  dipakai  yaitu  penelitian  hukum  yuridis normatif melalui pendekatan Perppu ( statute approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi akad rahn tasjily tanah di pegadaian syariah diawali dengan adanya permohonan pembiayaan, analisa  kelayakan  usaha  dan  pengikatan  jaminan.  Pengikatan  objek  jaminan  pada akad rahn tasjily tanah  dengan  membebankan  hak  tanggungan,  yang  mana  proses pembebanan hak tanggungan hanya sampai tahap SKMHT. Terdapat pertentangan antara  SKMHT  yang  disebutkan  dalam  fatwa  DSN-MUI  tentang rahn  tasjily sebagai  jaminan  pelunasan  pembiayaan  dengan  UU  Hak  Tanggungan  yang menyatakan  bahwa  SKMHT  hanya  sebatas  kuasa  untuk  membebankan  hak tanggungan.  SKMHT  bukan  sebagai marhun pinjaman  karena  tidak  mempunyai kekuatan  penjaminan.  Oleh karena  itu,  tidak  ada  jaminan  yang  mengikat  dalam akad rahn tasjily tanah di pegadaian syariah.
Kata Kunci: Pegadaian Syariah, Akad Rahn Tasjily Tanah, Objek Jaminan
Received: 13-01-2024                    Revised: 15-01-2024
Accepted: 16-01-2024

## Pendahuluan
Salah satu inovasi terbaru dari usaha pegadaian syariah yaitu gadai sertifikat tanah atau dikenal istilah rahn tasjily tanah. Rahn tasjily tanah merupakan jaminan sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah yang diperuntukkan kepada petani dan pengusaha  mikro  dengan  memungkinkan  pembiayaan  mulai  dari  Rp.  1.000.000 hingga Rp. 200.000.000. 1 Pemberian pembiayaan syariah dengan akad rahn tasjily tanah  membutuhkan  adanya  pengikatan  ke  lembaga  jaminan  lain  terkait  dengan pembebanan  jaminan  sertifikat  tanah. 2 Adapun  lembaga  jaminan  yang  dimaksud adalah hak tanggungan ialah satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah.
Dilansir  dari  berita  online,  Direktur  Produk  dan  Pemasaran  Pegadaian  yaitu Harianto  Widodo  mengatakan,  untuk  mewujudkan  produk  gadai  sertifikat  tanah, pihak  pegadaian  tengah  menunggu  perlindungan  hukum  dari  Kementerian  ATR atau BPN, khususnya terdapat pengecualian dari ruang lingkup penggunaan APHT, yaitu  untuk  produk  PT.  Pegadaian  (Persero) pembebanan hak  tanggungan terbatas pada  tahap  SKMHT. 3 Idealnya,  objek  hak  tanggungan  merupakan  hak  atas  tanah, yang  harus  memenuhi  dua  syarat: pertama ,  harus  didaftarkan  (mencukupi  asas publisitas); kedua , bisa dialihkan agar mempermudah pelunasan pembayaran utang yang  dijamin,  dan  memudahkan  eksekusi  jika  debitur  wanprestasi. 4 Realitanya, pengikatan jaminan  yang dilakukan oleh pegadaian syariah pada akad rahn tasjily tanah  hanya  sampai  tahap  SKMHT,  sehingga  pengecualian  terkait  pemberian  hak tanggungan  ini  tidak  sesuai  dengan  aturan  UU  No.  4  Tahun  1996  tentang  hak tanggungan.  Sebab itu,  pengikatan  objek  jaminan  pada  akad rahn  tasjily tanah  ini penting untuk dikaji lebih lanjut mengenai pembebanan hak tanggungannya.
Rahn dalam  hukum  Islam  ialah  menahan  barang  sebagai  agunan  atas  suatu utang yang berfungsi untuk  melunasi utang ( marhun bih ) dalam kasus rahin tidak dapat  melunasi  utangnya.  Keberadaan marhun atau  barang  jaminan  menjadi
1 “Pegadaian Syariah Gadai Sertifikat,”
Sahabat.Pegadaian.Co.Id , https://sahabat.pegadaian.co.id/produk-gadai-sertifikat, akses 13 Oktober 2023.
2 Indah  Lestari  Hutabarat,  Djanuardi,  and  Nun  Harrieti,  “Kedudukan  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak Tanggungan (SKMHT) Dalam Eksekusi Tanah Yang Melalui Akad Rahn Tasjily ,” Juris LK2 FHUI, Vol. 10, No. 2 (2020): 4.
3 Achmad  Dwi  Afriyadi,  “Pegadaian  Siapkan  Permodalan  Dari  Gadai  Sertifikat  Tanah,” Liputan6.Com , 2017, https://www.liputan6.com/bisnis/read/3170688/pegadaian-siapkan-permodalan-dari-gadai- sertifikat-tanah, akses 13 Oktober 2023.
4 Sultan  Remy  Sjahdeni, Perbankan  Syariah  Produk-Produk  Dan  Aspek-Aspek  Hukumnya (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 52.
penting  karena  merupakan  salah  satu  tolak  ukur  sah  dan  sempurnanya  suatu  akad rahn .  Selain  itu,  untuk  mempermudah murtahin melakukan  eksekusi  jika  nasabah wanprestasi. 5 Terkait  akad rahn tasjily tanah  saat  ini  belum  ada  Perppu  yang mengaturnya, namun peraturan ini didasarkan pada Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN- MUI/III/2008  yang  terkait  dengan Rahn  Tasjily .  Pemahaman  dibalik rahn tasjily ialah bahwa penjamin masih dapat mempertahankan kepemilikan dan penggunaan jaminan  fisik  ( marhun ),  sementara  penerima  jaminan  ( murtahin )  hanya  menerima bukti  kepemilikan  yang  sah  ( rahin ).  Meskipun  sudah  ada  aturan  mengenai  akad rahn tasjily tanah,  akan  tetapi  di  Indonesia  yang  menjadi  acuan  hukum  adalah hukum  positif,  sekalipun  pegadaian  syariah  menggunakan  hukum  syariah,  akan tetapi  tetap  harus  mengikuti  hukum  positif  yang  berlaku  dan  tidak  boleh bertentangan dengannya.
Berbagai  penelitian  serupa  mengenai  akad rahn tasjily tanah  telah  banyak dilakukan  ahli,  namun  berdasarkan  pemaparan  permasalahan  yang  menjadi konsentrasi  yang merupakan  gap dari  peneliti ini,  yaitu  terkait  dengan  pengikatan objek  jaminan  sertifikat  tanah  pada  akad rahn rahn tasjily tanah  di  pegadaian syariah yang pembebanan hak tanggungannya hanya samapai SKMHT

## Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif, dengan  pendekatan  Perppu  ( statute  approach )  terkait  pengaturan  produk rahn tasjily tanah  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach )  dengan  mengacu pada  perspektif  dan  doktrin  yang  dikembangkan  ilmu  hukum  terkait  akad rahn tasjily tanah  sebagai  jaminan  kebendaan.  Data  sekunder  yang  sebagian  besar didasarkan pada sumber hukum primer, seperti UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan  dan  Fatwa  DSN-MUI  No.  68/DSN-MUI/III/2008  mengenai Rahn tasjily .  Dan  juga  bahan  hukum  sekunder  terdiri  dari  buku,  hasil  penelitian  dan artikel  terkait rahn  tasjily di  pegadaian  syariah.  Analisis  data  memakai  analisis kualitatif, yang menekankan pada riset serta menganalisis makna melalui deskripsi .

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan
5 Burhanuddin  Susamto  Zafiratul  Jamilah  MZ,  “Perubahan  Objek  Hak  Tanggungan  Dalam  Perjanjian Kredit,” Journal Of Islamic Businic Law, Vol. 6, No. 3 (2022): 68.
Implementasi Akad Rahn Tasjily Tanah Di Pegadaian Syariah
Rahn  tasjily tanah  ialah  pembiayaan  berbasis  syariah  yang  tersedia  bagi petani,  pengusaha  mikro  atau  kecil,  dan  masyarakat  dengan  pendapatan  tetap  atau rutin  dengan  jaminan  sertifikat  setingkat  SHM  atau  HGB. 6 Sesuai  dengan  Fatwa DSN-MUI  Nomor  68/DSN-MUI/III/2008  tentang Rahn  Tasjily, tanah  yang dijadikan jaminan pada akad rahn tasjily tanah bukanlah barang (tanah) melainkan bukti  sah  kepemilikannya.  Objek  tanah  baik  dalam  bentuk  sawah  atau  tanah  tetap pada pemiliknya ( rahin ) sehingga rahin masih dapat memanfaatkan tanah tersebut untuk menunjang kehidupannya sehari-hari, sehingga tidak ada pemanfaatan objek jaminan dari pihak murtahin (pegadaian syariah). 7
Dalam  pelaksanaan rahn  tasjily tanah  dibedakan  menjadi  dua  macam,  yaitu regular  dan  fleksi. Rahn  tasjily tanah  regular  ialah  pembiayaan  yang  dicicil  setiap bulan oleh rahin . Sedangkan, rahn tasjily tanah fleksi ialah pembiayaan yang hanya perlu dibayar sekali atau setiap 3, 4 atau 6 bulan. 8
Proses pengimplementasian pembiayaan akad rahn tasjily tanah di pegadaian syariah terdiri atas:
1. Permohonan pembiayaan
Proses  awal  dalam  praktik  akad rahn tasjily tanah  ialah  dengan mengajukan  permohonan  pembiayaan  oleh rahin dengan  datang  ke  pegadaian syariah  dengan  membawa marhun berupa  berupa  sertifikat  kepemilikan  tanah dan persyaratan dokumen lain yang ditetapkan oleh pegadaian syariah.
Kriteria  nasabah  dalam  mengajukan  pembiayaan rahn  tasjily tanah, sebagai berikut:
a. Ketika  pengajuan  nasabah  berusia  minimal  21  tahun  dan  65  tahun  saat kredit berakhir;
b. Bagi petani, sudah bertani min 2 tahun dan mempunyai pendapatan tetap;
c. Bagi  pengusaha  mikro  harus  telah  berusaha  selama  minimal  1  tahun  dan dikelola secara syariah dan sah secara hukum;
d. Melampirkan surat keterangan yang membuktikan status kepegawaian atau surat  persetujuan  dari  atasan  langsung  TNI/POLRI  jika  anda  adalah
6 “Pegadaian Syariah Gadai Sertifikat.”
7 Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily .
8 “Pegadaian Syariah Gadai Sertifikat.”
karyawan pegadaian  internal dengan pengalaman tidak lebih dari nol tahun atau karyawan eksterna; dengan pengalaman  satu tahun;
e. Pensiunan,  ia  mendapat  gaji  bulanan  dari  perusahaan  tempat  ia  bekerja sebelumnya;
f. Profesional formal yang mempunyai izin praktek kerja dan telah beroperasi selama minimal 1 tahun. Misalnya: dokter, pengacara;
g. Profesional  non  formal  yang  telah  tinggal  di  rumah  milik  sendiri (SHM/SHGB) selama minimal 2 tahun. Sepert: pengendara gojek/grab. Persyaratan bagi nasabah, antara lain:
a. Fotokopi KTP suami istri (jika sudah berkeluarga);
b. Fotokopi Kartu Keluarga dan surat nikah;
c. Fotokopi sertifikat tanah;
d. Fotokopi rekening listrik 3 bulan terakhir;
e. Fotokopi rekening air;
f. Fotokopi rekening tabungan (jika ada);
g. Bukti pembayaran PBB setahun terakhir;
h. Foto lahan dan tempat usaha;
i. Surat keterangan memiliki usaha dari kelurahan/desa;
Kriteria dan ketentuan terhadap jaminan, yaitu:
a. Apabila  jaminan  yang  disediakan  berupa  tanah  yang  dapat  dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, seperti pertanian, perkebunan atau peternakan.
1) Tanah produktif tidak terletak pada struktur yang sulit dijangkau;
2) Kondisi tanah tidak terblokir atau menghadapi masalah;
3) Status  tanah  tidak  dalam  bentuk  pinjaman  atau  terikat  oleh  hak tanggungan pihak lain;
4) Posisi tanah dapat berbeda dengan tempat tinggal nasabah, selama masih berada dalam satu kantor wilayah yang sama;
b. Apabila yang dijaminkan ialah tanah dan  bangunan tempat tinggal usaha
1) Memiliki IMB untuk pinjaman di atas 50 juta;
2) Bukti pembayaran PBB tahun lalu;
3) Lebar jalan di depan minimal yang dapat dilalui kendaraan roda dua;
4) Jarak minimal 20 meter dari SUTET;
5) Tidak berada di zona banjir dalam 2 tahun terakhir;
6) Tidak jalur hijau.
7) Tidak dalam sengketa hukum.
8) Lokasi  tanah  berbeda  dengan  tempat  tinggal  nasabah,  asalkan  tetap dalam satu kantor wilayah yang sama; 9
2. Analisa kelayakan usaha dan persetujuan pembiayaan
Dalam  tahapan  ini,  setelah rahin mengajukan  permohonan  pembiayaan, petugas  pegadaian  syariah  akan  memverifikasi  dokumen  dan  survei  lokasi sesuai  dengan  keterangan  dalam  sertifikat.  Selanjutnya,  analisis  kelayakan usaha  yang  bertujuan  untuk  menilai  kelayakan  calon rahin mendapatkan pembiayaan  dan  mempunyai  kemampuan  membayar  kembali  pembiayaan tersebut.  Jika  seluruh  dokumen  telah  lengkap,  keadaan  tanah  yang  dijaminkan sudah  memenuhi  syarat,  dan  pegadaian  syariah  telah  menyetujui  pembiayaan tersebut,  maka  pegadaian  syariah  akan  menghubungi  calon  nasabah  yang bersangkutan  dan  memintanya  untuk  mendatangi  kantor  pegadaian  untuk memproses  transaksi  tersebut.  Transaksi  akad rahn tasjily tanah  dilakukan melalui  penandatanganan  surat  perjanjian  pembiayaan  akad rahn  tasjily tanah,
kemudian murtahin (pegadaian  syariah)  memberikan marhun  bih (uang pinjaman) kepada rahin secara tunai ( cash ) ataupun transfer bank.
3. Pengikatan objek jaminan
Pengikatan  objek  jaminan  yaitu  ketika  pihak  pegadaian  syariah mengajukan  permohonan  kepada  PPAT  agar  bisa  melakukan  proses pembebanan hak tanggungan. Dalam akad rahn tasjily tanah pegadaian syariah,
pembebanan  hak  tanggungan  hanya  sampai  SKMHT,  dikarenakan  biaya penggunaan  APHT  yang  cukup  besar  sehingga  tidak  sebanding  dengan  biaya pinjaman yang diajukan rahin . 10
Pengikatan Objek Jaminan Pada Akad Rahn Tasjily Tanah di Pegadaian Syariah
9 “Pegadaian Rahn Tasjily Tanah,”
Pegadaiansyariah.co.id , https://pegadaiansyariah.co.id/web/produk/rahn- tasjily -tanah, akses 20 Oktober 2023.
10 Afriyadi, “Pegadaian Siapkan Permodalan Dari Gadai Sertifikat Tanah.”
Pada  pegadaian  syariah  pembiayaan  disertai  dengan  pengikatan  objek jaminan.  Dalam  konteks  hukum  perjanjian,  pengikatan  jaminan  dianggap  sebagai perjanjian accesoir , yang berarti apabila perjanjian pokok (dalam hal ini perjanjian pembiayaan)  berakhir,  maka  perjanjian  pengikatan  tersebut  menjadi  tidak  sah. 11 Sertifikat  tanah  merupakan  barang  tidak  bergerak,  maka  dibebani  dengan  hak tanggungan.  Hak  atas  tanah  yang  dibebani  dengan  hak  tanggungan,  seperti  hak milik, hak guna usaha, hak guna buna bangunan dan hak pakai.
Pengikatan objek jaminan terjadi setelah rahin dan murtahin menyetujui dan menandatangani  perjanjian  pembiayaan akad rahn tasjily tanah,  berdasarkan  Pasal 10  ayat  (1)  UUHT.  Kemudian,  pegadaian  syariah  akan  mengajukan  permohonan kepada PPAT untuk dilanjutkan dengan pembebanan hak tanggungan atas sertifikat tanah. Proses ini hanya mencapai tahap  SKMHT, tanpa dilanjutkan dengan APHT dan pendaftaran hak tanggungan hingga dikeluarkannya SHT.
Surat yang memberikan kuasa kepada pegadaian syariah oleh nasabah untuk membebankan  suatu  barang  dengan  hak  tanggungan  disebut  dengan  Surat  Kuasa Membebankan  Hak  Tanggungan  (disingkat  SKMHT).  Dalam  kondisi  dimana nasabah  berhalangan  hadir  untuk  membebankan  hak  tanggungan,  maka diperbolehkan  menunjuk  pihak  lain  sebagai  kuasa  dengan  SKMHT  dalam  bentuk akta otentik, seperti termuat pada penjelasan umum angka 7 UU Hak Tanggungan. Adapun  alasan  pegadaian  syariah  menggunakan  SKMHT  dalam  pengikatan jaminan  dikarenakan  biaya  untuk  pengurusan  APHT  yang  cukup  besar.  Ini  juga merupakan alasan subyektif lain dari adanya penggunaan SKMHT.
Akan tetapi, pembebanan hak tanggungan pada akad rahn tasjily tanah hanya sampai  SKMHT,  hal  ini  tentu  akan  mengakibatkan  dampak  di  kemudian  hari, terutama  jika rahin wanprestasi.  Aturan  yang  mengatur  tentang  akad rahn tasjily yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily , dalam ketentuan  khusus  huruf  c  menjelaskan  bahwa,  “ murthin  diberikan  kewenangan (kuasa) untuk menjual marhun secara lelang atau kepada pihak lain sesuai dengan
11 Muhammad  Subhan,  Bruce  Anzward,  and  Roziqin,  “Kepastian  Hukum  Surat  Kuasa  Membebankan Hak  Tanggungan  Akibat  Keterlambatan  Menerbitkan  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan,” Jurnal  De Facto , Vol. 7, No. 1 (2020): 25–26.
prinsip  syariah  apabila  rahin  mengalami  wanprestasi  atau  tidak  dapat  melunasi utangnya .” 12
Berdasarkan  fatwa  tersebut  dapat  diketahui,  apabila  nasabah  wanprestasi maka pegadaian syariah dapat menggunakan SKMHT sebagai surat kuasa menjual sebagai objek  jaminan. Akan  tetapi,  penggunaan  SKMHT menurut  UUHT  adanya batasan  jangka  waktu,  walaupun  batasan  jangka  waktu  tersebut  terdapat pengecualian  bagi  kredit  usaha  tertentu,  sebagaimana  penjelasan  Pasal  2  Permen Agraria  Dan  Tata  Ruang/Kepala  BPN  No.  22  Tahun  2017,  dijelaskan SKMHT dijadikan  penjamin    pelunasan  pembiayaan,  yaitu  pembiayaan  yang  diberikan kepada  nasabah  UMK  berlaku  sampai  dengan  berakhirnya  perjanjian  pokok . Secara konteks menurut aturan Menteri Agraria diatas, jika akad rahn tasjily tanah termasuk kepada usaha mikro, maka penggunaan SKMHT disini dimaksud sebagai jaminan pelunasan pembiayaan.
Berdasarkan  ketentuan  diatas,  hal  ini  bertentangan  dengan  yang  dimaksud dalam  UUHT,  bahwasannya  menurut  UUHT  ketetapan  isi  muatan  dari  SKMHT bersifat  terbatas,  dengan  itu  SKMHT  hanya  dapat  digunakan  sebagai  surat  kuasa khusus  pembebanan  hak  tanggungan.  Salah  satu  syarat  yang  tertuang  dalam  Pasal 15  ayat  (1)  huruf  a,  menyebutkan  untuk  penggunaan  SKMHT  ialah  dilarang memuat  wewenang  (kuasa)  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  selain  untuk pembebanan  hak  tanggungan . 13 Dalam  konteks  ini,  “kuasa  lain”  mengacu  pada wewenang  untuk  menjual,  menyewakan  atau  memperluas  hak  atas  tanah  yang terkait dengan objek hak tanggungan. Akibatnya, SKMHT tidak memiliki kekuatan penjaminan  menurut  UUHT,  sehingga  tidak  dapat  digunakan  sebagai  jaminan dalam  akad rahn tasjily tanah.  Dengan  kata  lain,  SKMHT  tersebut  bukan merupakan marhun pinjaman.
Dengan  demikian,  pengikatan  jaminan  pada  akad rahn tasjily tanah  di pegadaian  syariah  tidak  ada,  sebab  objek  jaminannya  lah  yang  belum  ada. Dikarenakan  pengikatan  jaminan  hanya  berupa  surat  penyerahan  objek  jaminan yaitu  SKMHT.  SKMHT  tanpa  diikuti  dengan  APHT,  maka  jaminan  yang dijaminkan  dalam  akad rahn tasjily tanah  tidak  memiliki  kepastian  dan  kekuatan hukum. Secara hukum, pengikatan jaminan yang digunakan yaitu APHT. Selain itu,
12 Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily .
13 Pasal 15 ayat (1) huruf a UU Hak Tanggungan.
kepastian  hukum  pegadaian  syariah  sebagai  pemberi  pembiayaan  juga  tidak terjamin.
Selanjutnya,  sebagaimana  terindikasi  dalam  Pasal  13  ayat  (1)  UU  Hak Tanggungan,  penggunaan  SKMHT  di  pegadaian  syariah  untuk  mengikat  jaminan hak  atas  tanah  tidak  memenuhi  syarat  objek  hak  tanggungan,  yaitu  wajib didaftarkan untuk memenuhi asas publisitas sebagaimana tercantum pada Pasal 13 ayat (1) UUHT.
Menurut  UUHT,  pegadaian  syariah  selaku murtahin berkedudukan  sebagai kreditur  preferen,  namun  dengan  pembebanan  hak  tanggungan  hanya  sampai SKMHT  maka  pegadaian  syariah  hanya  berkedudukan  sebagai  kreditur  konkuren. Dengan demikian, pegadaian syariah tidak memiliki hak jaminan kebendaan karena tidak  lahirnya  hak  tanggungan  yang  berakibat  pegadaian  syariah  tidak  dapat melakukan  haknya.  Salah  satu  hak  pegadaian  syariah  ialah  melakukan parate executie apabila rahin wanprestasi,  seperti  yang  termuat  pada  Pasal  20  ayat  (1) UUHT.  Dan  juga  dengan  penggunaan  SKMHT  tidak  mempunyai  kekuatan eksekutorial a papun terhadap objek jaminan hak atas tanah

## Penutup
Pengimplementasian  akad rahn  tasjily tanah  di  pegadaian  syariah  diawali dengan permohonan pembiayaan, analisa kelayakan usaha dan pengikatan jaminan. Pengikatan  jaminan  pada  akad rahn tasjily tanah  sebatas  hanya  menggunakan SKMHT,  ketentuan  ini  tidak  sesuai  dengan  aturan  dalam  UUHT.  SKMHT  bukan merupakan jenis pengikatan jaminan, melainkan hanya sarana ke arah pembebanan hak tanggungan. Oleh karena itu, pengikatan objek jaminan pada akad rahn tasjily tanah  di  pegadaian  syariah  tidak  ada.  Secara  hukum,  pengikatan  jaminan  yang digunakan  adalah  APHT  yang  ditetapkan  oleh  PPAT,  dilanjutkan  dengan pendaftaran  hak  tanggungan  sampai  dengan  dikeluarkannya  sertifikat  hak tanggungan  oleh  Badan  Pertanahan  sebagai  tanda  bukti  adanya  hak  tanggungan. Dalam  pegadaian  syariah,  sertifikat  hak  tanggungan  ini  yang  berfungsi  sebagai marhun pinjaman pada akad rahn tasjily tanah.
Dengan  demikian,  pembenan  hak  tanggungan  pada  akad  rahn  tasjily  tanah  tetap harus  dilanjutkan  ke  tahap  pembuatan  APHT  dan  pendafataran  hak  tanggungan.  Dan diharapkan  tulisan  ini  dapat  dilanjutkan  terkait  eksekusi  objek  jaminan  pada  akad rahn
tasjily  tanah di  pegadaian  syariah  terlebih  dengan  pengikatan  objek  jaminannya  hanya sampai  SKMHT  dan  juga  pemerintah  sebaiknya  segera  mengatur  tentang  rahn  tasjily taanah di dalam peraturan perundang-undangan sampai pada petunjuk teknis mengenai tata cara  gadai  sertifikat  tanah  di  pegadaian  syariah  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum terhadap masyarakat

## Daftar Rujukan
Afriyadi,  Achmad  Dwi.  “Pegadaian  Siapkan  Permodalan  Dari  Gadai  Sertifikat
Tanah.” Liputan6.Com , 2017.
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3170688/pegadaian-siapkan- permodalan-dari-gadai-sertifikat-tanah.
Asyhadie,  Zaeni,  and  Rahma  Kusumawati. Hukum  Jaminan  Di  Indonesia:  Kajian Berdasarkan  Hukum  Nasional  Dan  Prinsip  Ekonomi  Syariah .  Depok: Rajawali Press, 2018.
Hutabarat,  Indah  Lestari,  Djanuardi,  and  Nun  Harrieti.  “Keduduka  Surat  Kuasa Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT)  Dalam  Eksekusi  Tanah  Yang Melalui Akad Rahn Tasjily .” Juris LK2 FHUI , Vol. 10, No. 2 (2020).
Sjahdeni,  Sulta  Remy. Perbankan  Syariah  Produk-Produk  Dan  Aspek-Aspek Hukumnya . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
Subhan,  Muhammad,  Bruce  Anzward,  and  Roziqin.  “Kepastian  Hukum  Surat Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  Akibat  Keterlambatan  Menerbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan.” Jurnal De Facto , Vol. 7, No. 1 (2020).
Zafiratul Jamilah MZ, Burhanuddin Susamto. “Perubahan Objek Hak Tanggungan Dalam  Perjanjian  Kredit.” Journal  Of  Islamic  Businic  Law ,  Vol.  6,  No.  3 (2022).
Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily . “Pegadaian Rahn Tasjily Tanah.” Pegadaiansyariah.Co.Id . https://pegadaiansyariah.co.id/web/produk/ rahn - tasjily -tanah.
“Pegadaian Syariah Gadai Sertifikat.” Sahabat.Pegadaian.Co.Id .
https://sahabat.pegadaian.co.id/produk-gadai-sertifikat.
Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor  22  Tahun  2017  Tentang  Penetapan  Batas  Waktu  Penggunaan  Surat Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  Untuk  Menjamin  Pelunasan  Kredit Tertentu.
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.