## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GERAKAN MASYARAKAT MAGRIB MENGAJI

## Ganda Ade Saputra, Zaili Rusli dan Harapan Tua
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl.H.R. Soebrantas,Km 12,5 Panam Pekanbaru, 28293
Abstract:  Policy Implementation  of  the Magrib Mengaji Community Movement. This study aims  to  determine  the  implementation  of  the  movement  of  the  Koran  Maghreb  movement  in Bangkinang  District.  The  research  informants  consisted  of  Oﬃc ials  and  Staﬀ  of  the  Ministry  of Religion  of  Kampar  Regency,  Kesra  of  Kampar  District,  Ulama  and  Community  Stores.  Data  is collected  through  interviews,  observation  and  documentation.  Data  analysis  based  on phenomenological philosophy that emphasizes verstehen. The results of this study indicate that the implementation  of  the  community  movement  policy  to  study  is  still  there  are  several  problems including low supervision, low community participation. There is no clarity of sanctions for parties who  violate,  uneven  distribution  of  the  budget.  Implementation  of  Regional  Regulations  for  the Movement  of  Magriby  Community  Religion  is  inﬂuenced  by  several  factors,  namely  the  policy content factor where there is an interest from the target group, the type of beneﬁts, the degree of change desired and the location of decision making and the community involved.

## Keywords: implementation, policies, community movements, magrib reciting
Abstrak:  Implementasi  Kebijakan  Gerakan  Masyarakat  Magrib  Mengaji. Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi  kebijakan  gerakan  masyarakat  Magrib  Mengaji  di Kecamatan  Bangkinang.  Informan  penelitian  terdiri  Pejabat  dan  Staf  Kementerian  Agama Kabupaten  Kampar,  Kesra Kabupaten Kampar, Ulama  dan  Toko  Masyarakat.  Data  dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data berdasarkan ﬁlsafat fenomenologis yang  mengutamakan  verstehen.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  implementasi  kebijakan gerakan  masyarakat  mengaji  masih  terdapat  beberapa  permasalahan  diantaranya  rendahnya pengawasan,  rendahnya  partisipasi  masyarakat.  Tidak  adanya  kejelasan  sanksi  bagi  pihak-pihak yang  melanggar,  tidak  meratanya  distribusi  anggaran.  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji dipengaruhi beberapa faktor yaitu faktor isi kebijakan dimana adanya kepentingan  dari  kelompok  sasaran,  tipe  manfaat,  derajat  perubahan  yang  di  inginkan  dan  letak pengambilan kerutusan serta masyarakat yang dilibatkan.
Kata kunci: implementasi, kebijakan, gerakan masyarakat, magrib mengaji

## PENDAHULUAN
Implementasi Kebijakan Gerakan Masyarakat  Magrib  Mengaji  didasarkan oleh  mayoritas  masyarakat  di  Kabupaten Kampar  Beragama  Islam  dengan persen- tase 90%  (620.459  orang).  Kabupaten Kampar  memiliki  budaya  mengaji  selepas magrib. Mengaji merupakan salah satu akti- ﬁtas  ibadah  yang  sangat  lekat  dengan  ma- syarakat  Kampar.  Sejumlah  rumah  ibadah seperti surau, mushalla, langgar, masjid dan lain-lain  senantiasa  diramaikan  dengan kegiatan  mengaji,  khususnya  di  waktu Maghrib.
Seiring dengan semakin berkembang- nya  kemajuan  zaman,  kegiatan  mengaji selepas  magrib  mulai  mengalami  pergese- ran  dari  surau,  mushalla,  langgar  dan  mas- jid  bergeser ke  ruang keluarga  dengan me- nonton  acara-acara  televisi  atau  mereka beralih ke warung-warung internet maupun warung game 24  jam  waktunya  seolah  ha- bis  untuk  menonton  atau  bermain  di  ruang maya tanpa makna. Mengaji yang biasa di- lakukan  sehabis  sholat  terutama  seusai sholat  maghrib  tidak  lagi  menjadi  kegiatan rutin  yang  membanggakan,  melainkan  se-
baliknya,  seolah  menjadi  hantu  yang  harus di hindari „‟ anak-anak sudah menjauh dari Rumah Allah ‟.
Untuk  mengimplementasikan  kebija- kan  publik,  ada  dua  pilihan  langkah  yang ada  yaitu  langsung  mengimplementasikan- nya  dalam  bentuk  program  atau  melalui formulasi  kebijakan  derivat  atau  turunan dari kebijakan publik tersebut. Arus moder- nisasi zaman dan perkembangan media ma- sa elektronik pada saat ini telah melahirkan pegeseran  nilai,  budaya,  kultur  dan  tradisi masyarakat,  baik  di  perkotaan  dan  lebih- Iebih di pedesaan. Akibatnya telah melahir- kan  perubahan  sosial  yang  sangat  signiﬁ- kan  ditengah-tengah  masyarakat,  imbasnya tradisi baik pada  kelompok  masyarakat pa- da  saat  ini  telah  tergerus  oleh  asupan  bu- daya dan nilai-nilai yang berseberangan de- ngan  kondisi  dan  tradisi  masyarakat  Indo- nesia seperti budaya Maghrib mengaji.
Pergeseran dan perubahan sosial yang terjadi  pada  salah  satu  unsur  kebudayaan akan  menyebabkan  perubahan  pada  unsur- unsur  lain.  Dapat  diyakini  bahwa  peruba- han  sosial  cenderung  berkonotasi  negatif, karena  dapat  menimbulkan  ketegangan-ke- tegangan  sosaial  sekaligus  juga  bisa  men- jadi masalah sosiat. Pergeseran budaya me- ngaji  yang  biasa  dilakukan  sehabis  salat Maghrib  telah  mulai  ditinggalkan  oleh  se- bagian  besar  masyarakat  kampar.  Hal  ini disebabkan oleh lingkungan yang cendrung meninggalkan  kebudayaan  mengaji  dan memunculkan  kebiasaan-kebiasaan  yang tidak  bermanfaat,  seperti  manin  domino, duduk-duduk di pinggir jalan.
Perubahan  sosial  terjadi  dengan  sa- ngat  cepat  dan  efek  negatifnya  pun  akan sangat  besar  pada  lingkungan  masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan, bila hal  ini  tidak  segera  di  antisipasi  dan  di- carikan  solusi  tepat,  maka  anak-anak  kita yang akan menjadi korbannya. Untuk men- jawab  kondisi  perubahan  dan  pergeseran tersebut, diperlukan upaya, solusi dan lang- kah  konstruktif  untuk  menghidupkan  dan mengembalikan kembali sebuah tradisi baik dan  mengakar  ditengah-tengah  masyarakat Muslim  di  kabupaten  kampar,  yaitu,
Melalui  Gerakan  Masyarakat  Maghrib Mengaji.
Gerakan  Mengaji  pada  waktu  Magh- rib  adalah  langkah  efektif  untuk  memben- dung  budaya  global  dan  pengaruh  negativ tayangan  TV.  Gerakan  Maghrib  Mengaji merupakan  langkah  strategis  dalam  meng- hidupkan  kembali  nilai-nilai  kearifan  lokal yang  selama  ini  hampir  dilupakan.  Misal- nya,  shalat  berjama'ah  di  masjid,  di  mu- shola/surau,  langgar  dan  budaya  mengaji setelah shalat Maghrib.
Pemerintah Kabupaten  kampar  mem- buat  peraturan  Daerah  Kabupaten  Kampar Nomor  02  tahun  2013  tentang  Kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji dika- renakan  saat  ini  gaung  islami  dan  gema wahyu  ilahi  di  masjid-masjid  di  waktu maghrib  pun  sudah  semakin  sayup  terde- ngar. Anak-anak muda masih bermain gitar dan  nongkrong  di  jalanan,  tidak  peduli waktu  maghrib  dan  mereka  asyik  dengan permainannya.
Melihat  gambaran  diatas  Pemerintah serius  untuk  mengambil  satu  langkah.  Da- lam  konteks  Local,  Pemerintah  Kabupaten Kampar  telah  membuat  rumusan-rumusan pokok  kebijakan.  Dengan  adanya  rumusan pokok kebijakan tersebut, maka pemerintah kabupaten  Kampar  melahirkan  sebuah  ke- bijakan  program  “Gerakan  Masyarakat Maghrib  Mengaji”  yang  tercanangkan  Per- aturan Bupati Kampar Nomor 7 tahun 2015 tentang  Gerakan  Masyarakat  Magrib  Me- ngaji  di  Kabupaten  Kampar  akan  tetapi dalam pelaksanaanya masih banyak menga- lami  hambatan-hambatan  untuk  mencapai tujuan  tersebut.  Sehubungan  dengan  feno- mena  tersebut,  maka  permasalahan  peneli- tiannya  adalah  bagaimana  implementasi kebijakan  gerakan  masyarakat  Magrib  Me- ngaji di Kecamatan Bangkinang?.
Implementasi kebijakan adalah pelak- sana  keputusan  kebijakan  dasar,  biasanya dalam  bentuk  undang-undang.  Namun  da- pat  pula  berbentuk  perintah-perintah  atau keputusan  eksekutif  yang  penting  atau  ba- dan  peradilan  lainnya,  keputusan  tersebut mengidentiﬁkasikan  masalah  yang  ingin diatasi,  menyebutkan  secara  tegas  tujuan
atau  sasaran  yang  ingin  di  capai  dengan berbagai  cara  untuk  menstruktur  atau  me- ngatur  proses  implementasinya  (Solichin, 2005).
Menurut Gaﬀar (2009), implementasi merupakan  salah  satu  tahap  dalam  proses kebijakan  publik.  Biasanya  implementasi dilaksanakan  setelah  sebuah  kebijakan  di- rumuskan dengan tujuan yang jelas. Imple- mentasi adalah suatu rangkaian aktiﬁtas da- lam rangka menghantarkan kebijakan kepa- da  masyarakat  sehingga  kebijakan  tersebut dapat  membawa  hasil  sebagaimana  yang diharapkan.
Sedangkan  menurut  teori  Van  Meter dan  Van  Horn  (dalam  Agustino,  2008) mendeﬁnisikan  implementasi kebijakan se- bagai  tindakan-tindakan  yang  dilakukan baik  oleh  individu-individu  atau  pejabat- pejabat  atau  kelompok-kelompok  pemerin- tah atau swasta  yang diarahkan  pada terca- painya  tujuan-tujuan  yang  telah  digariskan dalam keputusan kebijakan. Adapun imple- mentasi  kebijakan  menyangkut  tiga  hal, yaitu sebagai berikut :
1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
2. Adanya  aktivitas  atau  kegiatan pencapaian tujuan
3. Adanya hasil kegiatan
Menurut Grindle 1980 (dalam
Sujianto  2008)  mengatakan  bahwa  imple- mentasi  kebijakan  sesungguhnya  bukan hanya  sekedar  berhubungan  dengan  meka- nisme penjabaran atau operasiaonal dari ke- putusan  politik  kepada  prosedur-prosedur rutin  lewat  saluran  birokrasi  melainkan  le- bih  dari  itu,  yaitu  menyangkut  masalah konﬂik,  keputuan  dan  siapa  yang  akan memperoleh apa dari suatu kebijakan. Pen- dekatan Meriee S. Grindle (dalam
Subarsono,  2011)  dikenal  dengan Imple- mentation as A Political and Administrative Procces .  Menurut  Grindle  ada  2  variabel yang  mempengaruhi  implementasi  kebija- kan publik, yaitu:
Sedangkan  keberhasilan  dan  kega- galan  implementasi  kebijakan  menurut Weimer  dan  Vining  (dalam  pasolong, 2007),  ada  tiga  faktor  umum  yang  mem-
pengaruhi  keberhasilan  yakni  sebagai berikut:
1. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan. Maksudnya adalah sampai  berapa  benar  teori  yang menjadi  landasan  kebijakan  atau seberapa  jauh  hubungan  logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan  dengan  tujuan  atau sasaran yang telah ditetapkan.
2. Hakekat  kerjasama  yang  dibutuh- kan.  Maksudnya  adalah  apakah semua  pihak  yang  terlibat  dalam kerjasama  telah  merupakan  suatu assembling produktif.
3. Ketersediaan  sumber  daya  manu- sia  yang  memiliki  kemampuan, komitmen  untuk  mengelola  pelak- sanaanya.
Menurut  M.  Irfan  Islami  (2003) beberapa  kebijakan  bersifat  self-executing artinya  dengan  dirumuskan  kebijakan  itu sekaligus  (dengan  sendirinya)  kebijakan implementasikan. contohnya adalah :
1. Kebijakan  suatu  Negara  yang  me- ngakui secara formal kemerdekaan Negara baru.
2. Pergantian  atau  perubahan  lam- bang  Negara,  lagu  Negara,  bende- ra Negara
Sementara  itu  menurut  Edward  (da- lam  Winarno,  2002)  implementasi  kebija- kan  adalah  tahap  pembuatan  kebijakan  an- tara  pembentukan  kebijakan  dan  konseku- ensi-konsekuensi  kebijakan  bagi  masyara- kat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebija- kan  tidak  tepat  atau  tidak  mengurangi  ma- salah  yang  merupakan  sasaran  kebijakan, maka  kebijakan  itu  mungkin  akan  menga- lami  kegagalan  sekalipun  kebijakan  yang cemerlang  mungkin  juga  akan  mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang di implementasikan dengan baik oleh para pe- laksana  kebijakan. Imlementasi  merupakan sebuah  tahap  yang  paling  krusial  dalam proses kebijakan publik. Suatu program ke- bijakan  harus  di  implementasikan  agar  su- paya  mempunyai  dampak  dan  tujuan  yang diinginkan.  Menurut  Wiliam.  N.  Dun (2003)  menganjurkan  bahwa  disetiap  taha-
pan  proses  kebijakan  publik,  termasuk tahapan implementasi kebijakan penting di- lakukan  analisa.  Analisa  yang  dimaksud tidak  identik  dengan  evaluasi  karena  dari tahapan penyusunan agenda hingga evalua- si  kebijakan  ( policy  evaluation )  sudah  ha- rus dilakukan analisis.
Penelitian ini bertujuan untuk menge- tahui implementasi kebijakan Gerakan Ma- syarakat  Magrib  Mengaji  di  Kecamatan Bangkinang.

## METODE
Penelitian  ini  masuk  dalam  jenis  pe- nelitian  kualitatif.  Informan  penelitian  ter- diri  dari  Kabag  Kesra,  Staf  Kesra  DPRD Kabupaten  Kampar,  Kepala  dan  Kabag Penyuluhan,  Kementerian  Agama  Kabupa- ten Kampar, Camat, Ulama, dan Toko Ma- syarakat. Pengumpulan data dalam peneliti- an ini dilakukan melalui beberapa cara yai- tu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis  data  berdasarkan  ﬁlsafat  fenome- nologis yang mengutamakan verstehen.

## HASIL Isi Kebijakan

## Kepentingan Kelompok Sasaran
Pihaknya  telah  memberikan  penjela- san  kepada  masyarakat  baik  secara  lisan maupun  tulisan  terkait  dengan  Implemen- tasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kampar Nomor  2  tahun  2013  Tentang  Kebijakan Gerakan  Masyarakat  Magrib  Mengaji  di Kecamatan  Bangkinang,  namun  memang masih belum maksimal di karenakan masih banyak kendala-kendala lain, dan apabila di kaitkan  dengan  SOP  maka  hal  ini  masih sangat  jauh  sekali,  banyak  hal  yang  harus dilakukan untuk.

## Tipe manfaat
Gerakan Maghrib Mengaji' yang telah dibahas  oleh  DPRD  setempat  memiliki lima  tujuan  utama  dan  sangat  bermanfaat dalam  membentuk  moral  generasi  muda menjadi agamis, perkembangan zaman saat ini membawa dampak negatif bagi pertum- buhan  generasi  muda,  krisis  moral  sudah berada  pada  posisi  yang  sangat  mempriha-
tinkan,  anak  tidak  lagi  menghormati  orang tuanya,  etika  moral  mulai  terkikis  dan narkoba  merajalela  sampai  ke  pelosok dusun.

## Derajat Perubahan yang Diinginkan
Berdasarkan  hasil  rapat  Kementerian Agama Kabupaten Kampar dengan Pemkab Kampar  dan  DPRD  Kampar  dipaparkan betapa pentingnya untuk mewujudkan Pera- turan  Daerah  Kabupaten  Kampar  Nomor  2 tahun  2013  Tentang  Kebijakan  Gerakan Masyarakat  Magrib  Mengaji.  Hal  ini  dida- sarkan  bahwa  sebagai  masyarakat  Kabupa- ten  Kampar  yang  mayoritas  Umat  Muslim mengaku  sebagai  serambi  mekkahnya  Pro- vinsi  Riau.  Oleh  karena  itu,  mari  kita  du- kung perda ini dengan hati yang tulus, jiwa yang  lapang  dan  ﬁkiran  yang  jernih  agar perda ini bisa terwujud dan kita laksanakan dalam kehidupan bermasyarakat.

## Letak Pengambilan Keputusan
Letak  pengambilan  keputusan  terda- pat pada dukungan masyarakat serta partisi- pasi dari kelembagaan lokal yang sangat di- butuhkan.  Karena  mereka  lah  yang  lang- sung  berhubungan  dengan  kelompok  sasa- ran.  Sikap  pelaksana  dalam  menjalankan program  serta  tugas-tugas  untuk  mencapai tujuan  pelaksanaan  Gerakan  Masyarakat Mengaji. Untuk itu agama memandang sua- tu  lembaga  yang  paling  kuat  untuk  mem- pengaruhi  perilaku  masyarakat.  Karena agama  sangat  penting  untuk  menentukan arah tingkah laku masyarakat.

## Sumberdaya yang Dilibatkan
Jumlah sumberdaya yang tersedia un- tuk  implementasi  Peraturan  Daerah  Kabu- paten  Kampar  Nomor  2  tahun  2013  Ten- tang Kebijakan Gerakan Masyarakat Magh- rib  telah  dilakukan  pembinaan.  Dimana sumberdaya  tersebut  di  wakili  oleh  Peme- rintah Daerah, PNS, Non PNS Maupun Pe- merintah  Desa,  RT  maupun  RW  Serta  pe- nyuluh Agama di Kecamatan Bangkinang

## Lingkungan Implementasi
Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi

## Aktor
Kecenderungan perilaku atau karakte- ristik  dari  pelaksana  kebijakan  berperan penting  untuk  mewujudkan  implementasi kebijakan  yang  sesuai  dengan  tujuan  atau sasaran. Karakter penting yang harus dimi- liki  oleh  pelaksana  kebijakan  misalnya  ke- jujuran  dan  komitmen yang  tinggi.  Kejuju- ran  mengarahkan  implementor  untuk  tetap berada dalam asa program yang telah diga- riskan,  sedangkan  komitmen  yang  tinggi dari  pelaksana  kebijakan  akan  membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas,  wewenang,  fungsi,  dan  tanggung  ja- wab sesuai dengan peraturan yang telah di- tetapkan  Sikap  dari  pelaksana  kebijakan akan  sangat  berpengaruh  dalam  implemen- tasi  kebijakan.  Apabila  implementator  me- miliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan de-ngan baik seperti apa  yang  diinginkan  oleh  pembuat  kebija- kan,  sebaliknya  apabila  sikapnya  tidak mendukung  maka  implementasi  tidak  akan terlaksana dengan baik.

## Karakteristik Lembaga dan Penguasa
Kurangnya  koordinasi  antara  Keme- nag Kampar dengan Pemerintah Kecamatan sehingga  mereka  cenderung  bekerja  sendi- ri-sendiri, perlu ada upaya pembenahan da- lam  manajemen  ini,  informasi  dan  data  te- tap  harus  berjalan  dengan  sebagaimana mestinya.  Selain  itu  kelancaran  informasi perlu mendapat perhatian dari semua pihak yang  terkait  dengan  Peraturan  Daerah  Ka- bupaten Kampar Nomor 2 tahun 2013 Ten- tang Kebijakan Gerakan Masyarakat Magh- rib  Mengaji  di  Kecamatan  Bangkinang. Pasalnya hal ini menjadi probem yang sulit diatasi  oleh  mereka,  Dalam  pelaksanaan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kampar  No- mor 2 tahun 2013 Tentang Kebijakan Gera- kan  Masyarakat  Magrib  Mengaji  di  Keca- matan  Bangkinang  perlu  dilakukan  sosiali- sasi sebagai salah satu wujud dari informasi oleh  pemerintah  kabupaten  Siak  dan  kepa- da seruh pihak yang berkepentingan.

## PEMBAHASAN
Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Gera- kan  Magrib  Mengaji  ini  membutuhkan  du- kungan dan sikap positif dari para pelaksa- na, karena para pelaksanalah yang langsung berhubungan  dengan  kelompok  sasaran. Untuk itu pentingnya sebuah sikap pelaksa- na  dalam  menjalankan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Kampar  Nomor  2  tahun  2013 Tentang  Kebijakan  Gerakan  Masyarakat Maghrib Mengaji tidak hanya berupa duku- ngan matereril, akan tetapi dukungan moril yang akan menumbuhkembangkan kreativi- tas dari para pelaksana itu sendiri, terutama dalam meningkatkan pengawasan  terhadap pelaksanaan  Pereturan  Daerah  Gerakan Magrib Mengaji.
Pentingnya  keikutsertaan  para  pelak- sanan Peraturan Daerah dalam memberikan dukungan guna membantu pelaksanaan Pe- raturan  Daerah  Kabupaten  Kampar  Nomor 2  tahun  2013  Tentang  Kebijakan  Gerakan Masyarakat  Magrib  Mengaji  di Kecamatan Bangkinang  dapat  berjalan  lancar  dalam mencapai tujuan yang diharapkan.
Ketegasan dan kejelasan sanksi meru- pakan salah satu hal yang sangat berkontri- busi dan terciptanya masyarakat Agamis di Kecamatan Bangkinang.
Faktor  tenaga  pengajar  dan  dana  in- sentif dalam melaksanakan  kebijakan gera- kan  masyarakat  maghrib  mengaji  sangat berperan  dalam  kelancaran  proses  pelaksa- naan kegiatan  agar pencapaian tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai dengan mak- simal  dan  sesuai  dengan  yang  diinginkan. Anggaran  yang  digunakan  untuk  kelanca- ran  kegiatan  Gerakan  Masyarakat  Maghrib Mengaji adalah anggaran operasional. Ang- garan  operasional  adalah  biaya  dalam  me- rencanakannya kebutuhan, anggaran opera- sional ini adalah untuk biaya intensif tenaga pengajar  Gerakan  Masyarakat  Maghrib Mengaji.
Dalam Implementasi Kebijakan Gera- kan  Masyarakat  Magrib  Mengaji  di  Keca- matan  Bangkinang  ternyata  masih  ditemu- kan hambatan-hambatan antara lain :

## Kepentingan Kelompok Sasaran
Kepentingan  Kelompok  Sasaran  ber- kaitan  dengan  berbagai  kepentingan  yang mempengaruhi  suatu  implementasi  kebija- kan.  Indikator  ini  berargumen bahwa suatu kebijakan  dalam  pelaksanaannya  pasti  me- libatkan  banyak  kepentingan,  dan  sejauh mana  kepentingan-kepentingan  tersebut membawa  pengaruh  terhadap  implementa- sinya,  hal inilah  yang ingin diketahui lebih lanjut.

## Tipe manfaat
Tipe Manfaat menjelaskan bahwa da- lam  suatu  kebijakan  harus  terdapat  bebera- pa  jenis  manfaat  yang  menunjukkan  dam- pak positif yang dihasilkan oleh pengimple- mentasian  kebijakan  yang  hendak  dilaksa- nakan.  Dalam  hal  ini  Struktur  Birokrasi yang  bertugas  mengimplementasikan  kebi- jakan  memiliki  pengaruh  yang  signiﬁkan terhadap implementasi kebijakan ini.

## Derajat Perubahan yang Diinginkan
Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. Content of policy yang  ingin  dijelaskan  pada  pon  ini  adalah bahwa  sejauh  mana  perubahan  yang  di- inginkan  dari  sebuah  kebijakan  haruslah memiliki skala yang jelas.

## Letak Pengambilan Keputusan
Pengambilan  keputusan  dalam  suatu kebijakan  memegang  peranan  penting  da- lam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pa- da bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan  keputusan  dari  suatu  kebija- kan yang  akan diimplementasikan.  Apakah letak sebuah program sudah tepat.

## Sumberdaya yang Dilibatkan
Apakah  sebuah  program  didukung oleh  sumber  daya  yang  memadai.  Pelaksa- naan  kebijakan  harus  didukung  oleh  sum- berdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

## Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi
Aktor yang Terlibat
Dalam  suatu  kebijakan  perlu  diper- timbangkan  pula  kekuatan  atau  kekuasaan, kepentingan  serta  strategi  yang  digunakan oleh para actor yang terlibat guna memper- lancar  jalannya  pelaksanaan  suatu  imple- mentasi  kebijakan.  Bila  hal ini tidak  diper- hitungkan dengan matang, sangat besar ke- mungkinan  program  yang  hendak  diimple- mentasikan akan jauh hasilnya dari yang di- harapkan.

## Karakteristik Lembaga dan Penguasa
Lingkungan  dimana  suatu  kebijakan tersebut  dilaksanakanjuga  berpengaruh  ter- hadap  keberhasilannya,  maka  pada  bagian ini  ingin  dijelaskan  karakteristik  dari  suatu lembaga  yang  akan  turut  mempengaruhi suatu kebijakan.

## SIMPULAN
Implementasi  kebijakan  gerakan  ma- syarakat  mengaji  masih  terdapat  beberapa permasalahan  diantranya  Rendahnya  pe- ngawasan  terhadap  implementasi  Kebija- kan  Gerakan  Masyarakat  Magrib  Mengaji di Kecamatan Bangkinang. Rendahnya par- tisipasi  masyarakat  dalam  mentaati  Peratu- ran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 ta- hun  2013  tentang  kebijakan  Gerakan  Ma- syarakat  Magrib  Mengaji  di  Kecamatan Bangkinang. Tidak adanya kejelasan sanksi bagi  pihak-pihak  yang  melanggar,  tidak meratanya distribusi anggaran bagi para pe- laksana kebijakan Gerakan Magrib Mengaji di  Kecamatan  Bangkinang  serta  tingginya arus  globalisasi  di  Kecamatan  Bangkinang yang menggerus kebudayaan Masyarakat di Kecamatan Bangkinang.
Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Kabu- paten Kampar Nomor 2 tahun 2013 tentang kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Me- ngaji  dipengaruhi  beberapa  faktor  yaitu faktor  isi  kebijakan  dimana  adanya  kepen- tingan dari kelompok sasaran terutama ma- syarakat  di  kecamatan  Bangkinang  sehing- ga peraturan daerah tersebut tidak terlaksa- na maksimal, tipe manfaat diperlukan untuk melihat  sejauh  mana  afektivitas  Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun
2013  Tentang  Kebijakan  Gerakan  Masya- rakat Magrib Mengaji di Kecamatan Bang- kinang,  daerajat  perubahan  yang  di  ingin- kan  merupakan  faktor  yang  mmpengaruhi Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kampar  No- mor  2  tahun  2013  tentang  kebijakan  Gera- kan Masyarakat Magrib Mengaji, dan letak pengambilan  kerutusan  serta  masyarakat yang  dilibatkan.  Lingkungan  Implementasi terdiri  dari  Kekuasaan,  kepentingan,  dan Strategi aktor yang terlibat, serta karakteris- tik Lembaga dan Penguasa juga merupakan faktor  yang  mempengaruhi  Peraturan  Dae- rah  Kabupaten  Kampar  Nomor  2  tahun 2013  tentang  kebijakan  Gerakan  Masya- rakat  Magrib  Mengaji  di  Kecamatan Bangkinang.

## DAFTAR RUJUKAN
Aﬀan  Gaﬀar.  2009. Politik  Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi . Yoyakarta: Pustaka Pelajar. Agustino, Leo. (2008). Dasar-Dasar
Kebijakan
Publik.
Bandung: Alfabeta.
AG.  Subarsono.  2011.  Analisis  Kebijakan Publik  (konsep.teori  dan  aplikasi). Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijakan
Publik.  Yogyakarta:  Gadjah  Mada. University Press.
Islamy,  M.  Irfan.  2003.  Prinsip-prinsip
Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: BumiAksara Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik, Bandung,
Alfabeta.
Solichin  Abdul  Wahab.  2005.  Analisis Kebijaksanaan:  Dari  Formulasi  ke ImplementasiKebijaksanaan  Negara. Jakarta: PT. Bumi Aksara Winarno,  Budi.  2002. Teori  dan  Proses Kebijakan Publik . Yogyakarta: Media Presindo.
_____________.  2014. Kebijakan  Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus) .