## JGAR. Volume 3 No 2 December 2022 / Syah / Kebijakan Pemilihan Umum Pasangan Calon Tunggal Presiden dan Wakil Presiden

## Kebijakan Pemilihan Umum Pasangan Calon Tunggal Presiden dan Wakil Presiden
Election Policy for a Single Pair of Candidates for President and Vice President
Ardan Ardian Syah 1
1 Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia Corresponding author: ardan.ardian.syah-2018@fh.unair.ac.id

## Abstract
This study focuses on the discussion related to the constitutionality of a single candidate pair  in  the  election  of  President  and  Vice  President.  With  the  space  given  by  the constitution  and  from  the  provisions  of  Law  Number  7  of  2017  and  also  strengthened through the decision of the Constitutional Court, then the behavior of political parties themselves causes a single candidate in the election of President and Vice President to occur. The existence of a single candidate can be accepted by democracy when faced with an empty box which will create problems and negative  views in the  implementation of democracy in Indonesia. The existence of a single candidate in the presidential and vice presidential elections raises constitutionality problems so that the existence of a single candidate  in  the  presidential  election  is  highly  avoided.  This  study  uses  a  normative juridical method, with a statutory approach, and a conceptual approach.
Keywords: single candidate, constitutionality, principles of democracy.

## Abstrak
Dalam Penelitian ini memfokuskan pembahasan terkait konstitusionalitas pasangan calon tunggal  dalam  pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Dengan  adanya  ruang  yang diberikan  konstitusi  dan  dari  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017  serta dikuatkan  juga  melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian adanya perilaku partai politik itu sendiri menyebabkan calon tunggal dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden  dapat  saja  terjadi.  Keberadaan  calon  tunggal  dapat  diterima  oleh  demokrasi apabila dihadapkan dengan kotak kosong yang mana akan memunculkan permasalahan dan  pandangan  yang  negatif  dalam  pelaksanaan  demokrasi  di  Indonesia.    Keberadaan calon tunggal dalam pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden memunculkan problem  konstitusionalitas  sehingga  adanya  calon  tunggal  dalam  Pilpres  sangat dihindarkan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif,  dengan  pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.
Kata kunci : calon tunggal, konstitusionalitas, prinsip demokrasi.
Journal of Governance and Administrative Reform Vol. 3 No. 2  December 2022  hal 142-162
https://e-journal.unair.ac.id/JGAR/index
This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/ licenses/by-sa/4.0/)

## Pendahuluan
Prinsip negara demokrasi harusnya dibangun dan dikembangkan menurut prinsip- prinsip  demokrasi  atau  kedaulatan  rakyat  ( democration  rechtstaat )  (Huda,  2014:346).
Pengertian  “kedaulatan  rakyat”  sendiri  yang  tercantum  dalam  pembukaan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  tersebut  disebut  dengan  istilah “demokrasi”(Kansil, 1986). Negara yang menganut sistem demokrasi sudah semestinya harus diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat mayoritas namun juga tidak mengesampingkan kaum minoritas (Ubaidillah, 2000:163). Untuk mencapai negara yang demokratis, maka dalam melaksanakan proses demokrasi haruslah mengutamakan hak-hak warga negara tersebut. Pemilihan umum (Pemilu) merupakan alat penting bagi demokrasi yang menganut sistem perwakilan, pemilu berfungsi sebagai filterisasi untuk “politikus-politikus” yang mewakili dan mengekspresikan suara rakyat dalam parlemen, dimana yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang berhak untuk berbicara dan bertindak atas nama kelompok yang lebih luas melalui partai politik (Mahfud MD, 2017:60). Pemilihan Umum diadakan untuk memilih orang-orang yang akan menduduki posisi cabang-cabang kekuasaan negara untuk mewakili dan mengatur kekuasaan banyak orang  Indonesia.  Salah  satu  jabatan  presiden  dan  wakil  presiden  adalah  cabang pemerintahan dengan kekuasaan eksekutif tertinggi  di lembaga eksekutif (Asshiddiqie, 2011:414) .
Dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum di masa sekarang telah mengalami banyak perubahan dan kemajuan bila dibandingkan pada masa awal reformasi. Dengan berlakunya  Undang-Undang  No.  7  tahun  2017,  mekanisme  pelaksanaan  Pemilihan Umum  Serentak  yang  ditawarkan  oleh  pemerintah  bertujuan  untuk  mengakomodasi penyelenggaran  Pemilu  yang  sederhana  dan  hemat  biaya.  Namun  di  tengah  semangat pemerintah dalam melanjutkan proses demokrasi prosedural ini ternyata tidak tercermin dari  menguatnya  demokrasi  substantif  yang  mensyaratkan  pemilih  diberikan  beragam calon  untuk  dipilih.  Pada  pelaksanaan  Pemilu  serentak  ini  justru  menyebabkan munculnya  beberapa  masalah  salah  satunya  adalah  munculnya  fenomena  yaitu keberadaan calon tunggal dalam kontestasi Pemilu.
Keberadaan calon tunggal ini ditemukan pertama kali muncul dalam pelaksanaan Pemilu pada tahun 2015 saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Pada pelaksanaan Pilkada tersebut ditemukan terdapat 3 daerah yang memiliki calon tunggal.
Kemudian pada Pilkada serentak tahap kedua tahun 2017 ada 9 daerah dan menjadi 16 daerah dengan pasangan calon tunggal di tahun 2018 (Sugiarto, dkk, 2018:3).
Keberadaan  calon  tunggal  jika  terus  terjadi  akan  menyebabkan  polemik  dan permasalahan yang serius dalam pelaksanaan demokrasi untuk kedepannya. Keberadaan calon tunggal yang terjadi terus menerus akan menggambarkan kondisi praktik demokrasi sekarang lebih mengarah pada kondisi demokratisasi. Dimana keberadaan calon tunggal dapat  dimungkinkan  digunakan  sebagai  alat  politik  untuk  dapat  menguasai  kekuasaan secara  otoriter.  Pendapat  ini  didasarkan  bahwa  pada  kenyataan  demokrasi  adalah perwujudan  kedaulatan  rakyat,  maka  berarti  demokrasi  hanya  dapat  dipahami  dalam konteks  mengakui  hak  konstitusional  rakyat  dan  menempatkan  rakyat  sebagai  subjek politik  yang  berdaulat.  Adanya  calon  tunggal  dapat  melemahkan  sistem  demokrasi  di Indonesia.
Munculnya calon tunggal pada pelaksanaan Pemilu memang pada saat ini masih sering  ditemukan  dalam  pelaksanaan  Pilkada,  namun  munculnya  keberadaan  calon tunggal  tidak  menutup  kemungkinan  pada  pelaksanaan  Pemilu  yang  lainnya.  Dengan semakin  berkembangnya  format  dan  perubahan  dalam  penyelenggaran  Pemilu, keberadaan calon tunggal tidak hanya saja muncul di daerah-daerah namun juga bisa saja terjadi hingga di ranah nasional atau pusat. Seperti yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian  ini  yang  mana  pada  pelaksanaan  Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden (Pilpres) keberadaan calon tunggal juga dapat saja terjadi.
Pelaksanaan Pilpres sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008  yang  kemudian  diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017  tentang Pemilu. Konstitusi juga mengatur terkait dengan pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan terkait pencalonan dijelaskan lebih lanjut dalam  Pasal 222 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 yang menjelaskan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden harus diajukan oleh partai  politik  atau  gabungan  partai  politik  dan  harus  memenuhi  syarat  untuk  meraih minimal  20%  kursi  atau  memperoleh  25%  suara  sah  pada  pemilihan  legislatif sebelumnya . Peraturan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ini yang akhirnya disebut sebagai Presidential Threshold .
Adanya  pengaturan Presidential  Threshold ini  yang  dapat  menjadi  titik  kunci dalam  munculnya  sebuah  permasalahan  lahirnya  calon  tunggal  dalam  pelaksanaan
Pilpres. Peraturan terkait ambang batas dianggap tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam  menentukan  pilihan.  Apabila  tetap  diterapkan,  ambang  batas  akan  melanggar konstitusi dan meniadakan semangat yang terkandung dalam Pasal 6A ayat (2) dan (3) UUD 1945, serta melanggar prinsip hak-hak sipil dalam sistem politik. Konstitusi sendiri tidak mengamanatkan penetapan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.. Kondisi  tersebut  semakin  diperkeruh  dengan  keberadaan  Presidential  Threshold  yang semakin  diperkuat  dengan  adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  49/PUU- XVI/2018 yang mana isinya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa peraturan terkait ambang batas bersifat konstitusional dan open legal policy . Kondisi ini yang kemudian menjadi akar permasalahan dalam proses pencalonan Presiden. Putusan yang dikeluarkan oleh  Mahkamah  Konstitusi  tersebut menyebabkan  polemik,  karena  Pasal  6A  ayat  (2) UUD  1945  telah  memberi  pembatasan  terkait  syarat  pencalonan  presiden. Sehingga persyaratan  ini  seharusnya  digolongkan  sebagai kebijakan  tertutup.  Dengan  kondisi tersebut  menyebakan  kebijakan  peraturan  akan  dikembalikan  kepada  wewenang  dari pembuat Undang-Undang. Dalam hal pemilihan jabatan yang vital yaitu Presiden dan Wakil Presiden, mekanisme pengaturan tersebut sangatlah riskan adanya campur tangan politik  untuk  melahirkan  kekuasaan  yang  oligarki.  Penguasa  bisa  saja  menggunakan kekuasaannya  untuk  membentuk  suatu  peraturan  yang  mana  peraturan  itu  ditujukan untuk melindungi kekuasaanya sendiri.
Kelemahan-kelemahan yang masih ditemukan dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden akan menyebabkan beberapa potensi permasalahan yang akan terjadi dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang akan datang. Ditambah lagi Potensi permasalahan yang terjadi salah satunya yaitu munculnya calon tunggal. Tidak dapat  dipungkiri  adanya  calon  tunggal  dapat  saja  terjadi  bila  ditemukan  keterbatasan calon  dan  parpol  tidak  dapat  mengusulkan  calon  karena  tidak  memperoleh  suara  yang sesuai  penerapan  ambang  batas.  Keberadaan  tentang  adanya  calon  tunggal  jelas  akan memiliki  dampak  negatif  dalam  pelaksanaan  demokrasi.  Dalam  hal  ini  jelas  akan bersinggungan dengan prinsip-prinsip dalam Pemilu. Meskipun keberadaan calon tunggal tidak pernah terjadi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, mengingat peraturan yang berlaku, tentu tidak menutup kemungkinan juga adanya calon tunggal dalam Pilpres
akan terjadi.  Berdasarkan  pembahasan  diatas,  maka  penulis  dapat  merumusakan sebuah rumusan masalah yaitu Ratio Legis ketentuan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Prinsip demokrasi dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan calon tunggal.

## Analisis dan Pembahasan

## Konsep Hukum Pasal 6A UUD NRI 1945 dalam Pengaturan Pilpres
Demokrasi  erat  kaitannya  dengan  rule  of  law  karena  dalam  negara  demokrasi pemilihan umum merupakan salah satu dari sembilan prinsip negara hukum. Pemilihan umum  merupakan  bagian  dari  pelaksanaan  prinsip  demokrasi,  dimana  rakyat  dapat memilih  kepala  negara  atau  wakilnya,  yang  mempunyai  kekuasaan  untuk  membuat kebijakan berdasarkan kehendak rakyat yang ditentukan oleh  kepala negara atau wakil rakyat  (Subhi, 2015:338).
Negara  Indonesia  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  menganut  sistem pemerintahan  Presidensiil  yang  murni.  Bukti  nyata  Indonesia  menganut  sistem Pemerintahan  Presidensial  antara  lain:  Presiden  memegang  kekuasaan  Pemerintahan menurut  Undang-Undang  Dasar  (Pasal  4  ayat  (1)  UUD  1945),  Presiden  dan  wakil Presiden  dipilih  oleh  rakyat  secara  langsung  (Pasal  6A  ayat  (1)  UUD  1945),  Masa jabatannya tertentu (Pasal 7 UUD 1945), Presiden dan Wakil Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen (melainkan langsung bertanggung jawab kepada rakyat), dalam hubungannya dengan parlemen Presiden tidak tunduk kepada parlemen, dan tidak dikenal adanya pembedaan fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan (Arrsa, 2014:169).
Black law dictionary memberikan sebuah terminologi mengenai Presiden, yakni: “president, the chief political executiveof a government; the head of state.” (presiden ialah kepala eksekutif politik pada suatu pemerintahan atau kepala negara). Sedangkan untuk wakil presiden, yakni: ”vice president, an officer selected inadvance to fill the president dies,resigns, is removed from office, or annot or will not serve”. (Wakil presiden ialah pejabat  yang  dipilih  terlebih  dahulu  untuk  mengisi  jabatan  presiden  jika  presiden meninggal,  mengundurkan  diri,  akan  dihapus  dari  kantor  (diberhentikan),  tidak  dapat melayani atau tiddak akan melayani) (Subhi, 2015:340).
Terkait dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, terdapat 4 model dalam pemilihan  Presiden  didunia.  Model  tersebut  diantaranya first  past  the  past,  electoral
college, two round system, dan model Nigeria. Yang pertama model first past the past, Sistem ini terbilang paling sederhana, dimana kandidat presiden yang memperoleh suara terbanyak  diantara  kandidat  yang  lain  otomatis  dia  yang  memenangkan  pemilihan. Kelebihan  dari  sistem  ini  sebagaimana  disebutkan  tadi  adalah  sederhana  dan  murah. Kekurangan  dari  sistem  ini  terletak  pada  persoalan  legitimasi  presiden  terpilih.  Kedua model electoral  college ,  yaitu  sistem  pemilihannya  melalui  setiap  unit  pemilihan (provinsi  atau  negara  bagian)  untuk  mendapatkan  alokasi  atau  bobot  suara  dewan pemilihan berdasarkan dengan jumlah atau kepadatan penduduk. Sistem ini dipopulerkan di negara Amerika Serikat. Selanjutnya model two round system yang mana dalam sistem ini, kandidat presiden yang dinyatakan menjadi pemenang minimal harus mengantongi suara mayoritas, atau 50%+1 dari keseluruhan suara yang masuk. Yang terakhir model Nigeria merupakan sistem pemilihan presiden dengan menggunakan serbaran suara. Bila berdasarkan keempat  model Pilpres yang ada didunia tersebut, pemilihan presiden dan wakil  presiden  di  Indonesia  yang  diatur  dalam  konstitusi  dapat  dikategorikan menggunakan  model two  round  system dan  model  Nigeria.  Kedua  model  tersebut memfokuskan  kepada  dua  aspek  yaitu  presiden  dengan  suara  terbanyak  akan  jadi pemenang  yan  kemudian  aspek  tersebut  dikombinasikan  dengan  model  Nigeria  yaitu tentang  serbaran  suara.  Pada  intinya  pada  kedua  model  pemilihan  Presiden  dan  Wakil Presiden tersebut bertujuan untuk memperoleh legitimasi rakyat. Seperti dalam konsep negara demokrasi yaitu rakyatlah yang memegang kedaulatan tertinggi.
Pengaturan  tentang  tata  cara  pemilihan  Presiden  dan  wakil  Presiden  secara konstitusional diatur melalui ketentuan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945.  Sebagaimana  ketentuan  dalam  pasal  6A  UUD  NRI  1945 menjelaskan;
a. Presiden  dan  Wakil  Presiden  dipilih  dalam  satu  pasangan  secara  langsung  oleh rakyat.
b. Pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  diusulkan  oleh  partai  politik  atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
c. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang  mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua
puluh persen suara di setiap provinsi yang  tersebar  di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
d. Dalam  hal  tidak  ada  pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  terpilih,  dua pasangan  calon  yang  memperoleh  suara  terbanyak  pertama  dan  kedua  dalam pemilihan  umum  dipilih  oleh  rakyat  secara  langsung  dan  pasangan  yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
e. Tata  cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan  Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.
Ketentuan  dalam  Pasal  6A  UUD  NRI  1945  substansinya  mengatur  mengenai sistem electoral law, electoral process, dan law enforcement . Sistem electoral law , yang meliputi  sistem  Pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  pembagian  daerah  pemilihan, metode pencalonan, metode pemberian suara,  metode penentuan pemenang/ penetapan calon terpilih dengan aplikasi sistem pemilu yang digunakan. Electoral process, mengatur mengenai organisasi dan peserta pemilu, dan tahapan penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan, law enforcement khusus mengenai pengawasan pemilu dan  penegakan  hukum,  menurut  hemat  penulis  sulit  mencerminkan  ke  arah  Pemilu Presiden  dan  Wakil  Presiden  berdasarkan  sistem  Presidensil  dengan  dukungan  suara mayoritas pilihan rakyat (Latif, 2009:26).
Aturan  pemilihan  umum  presiden  dan  wakil  presiden  (Pilpres)  jelas  tidak mengatur tempat pemilihan presiden dengan calon tunggal. Hal ini berdasarkan Pasal 6A ayat (4) yang berbunyi: “Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terpilih, dua pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak pertama dan kedua dalam  Pemilihan  Umum  dipilih  langsung  oleh  rakyat  dan  pasangan  yang  memperoleh suara terbanyak dari mereka yang dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Jelas dari susunan  kata  pasal  tersebut,  UUD  1945  mengatur  dua  pasangan  calon.  tidak mensyaratkan calon tunggal atau pasangan calon presiden.
John Austin seorang pakar hukum dari Inggris yang terkenal dengan teori hukum positifnya  berpendapat,  bahwa  hukum  positif  merupakan  hukum  yang  ditetapkan  oleh yang berwenang. Dalam hal tersebut maka akan muncul kewenangan untuk melakukan kebebasan  bertindak.  Sehingga  yang  menjadi  pertanyaannya  adalah  siapa  yang berwenang  dan  apa  perintah  yang  berwenang  tersebut  akan  menentukan  isi  hukum. Kemudian  pendapat  John  Austin  terkait  hukum  positif  tersebut  dapat  selaras  dengan
pendapat Lord Acton yang mengatakan bahwa kekuasaaan cenderung korup. Korup yang dimaksud dalam hal ini tidak semata terkait dengan ekonomi namun juga terkait dengan melegalisasi  sebuah  cara  untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Dalam  hal  ini  bila  dikaitkan dengan ketentuan UUD NRI 1945 Pasal 6A telah memberikan kebebasan yang terbuka pada pembentuk Undang-Undang untuk mengatur lebih lanjut seperti dalam ketentuan Pasal 6A ayat (5), maka kemungkinan wewenang tersebut akan digunakan sesuai dengan kepentingan dari penguasa yang bisa tidak sesuai dengan ketentuan dari UUD NRI 1945.
Mencermati risalah perubahan UUD 1945, para perumus perubahan UUD 1945 memiliki keinginan yaitu berharap agar tidak terjadi adanya calon tunggal. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soedijarto—dalam Rapat PAH I BP MPR Ke-34, 24 Mei 2000 (Pasal  6A  baru  disetujui  2001)—yang  menyampaikan  persoalan  sejarah  yang  kurang mengenakkan dalam pemilihan presiden, yaitu calon selalu tunggal (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008:35). Pada pertemuan yang sama, Seto Harianto dari FPDKB mengusulkan pemberian  wewenang  kepada  MPR  untuk  mengajukan  dua  calon  presiden  dan  wakil presiden, yang kemudian diserahkan kepada masyarakat untuk dipilih secara langsung. Pasangan  yang  dipilih  adalah  50%  suara  ditambah  satu  (Sekretariat  Jenderal  MPR  RI, 2008).  Pada  tahun  2001,  Jakob  Tobing  selaku  ketua  rapat  ke-14  PAH  I  B  MPR  pada tanggal  10  Mei  2001  menginformasikan  kepada  peserta  rapat  bahwa  Maswadi  Rauf sebagai kelompok ahli politik mengumumkan bahwa kelompok ahli politik dan kelompok ahli hukum Para ahli secara aklamasi mengusulkan susunan kata pada ayat (1) menjadi "Presiden  dan  Wakil  Presiden  dipilih  langsung  oleh  rakyat  dari  dua  paket  calon" (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008).
Sampai saat ini, tidak ada undang-undang yang secara eksplisit mengizinkan atau menolak  calon  tunggal.  Namun,  potensi  itu  tetap  ada.  Hal  ini  terlihat  dalam  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang membuka pintu bagi calon tunggal. Selain ketentuan ambang  batas  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  222,  kemungkinan  lain  akan  ditemukan dalam undang-undang. Misalnya, jika dua pasangan calon terdaftar sesuai dengan Pasal 234 Ayat (1), tetapi satu pasangan tidak dapat mendaftar secara permanen selama 7 hari sebelum dicalonkan untuk pencalonan presiden dan partai politik atau koalisi partai yang diusulkan jika tidak mengusulkan, maka hanya ada satu pasangan calon yang akan maju dalam Pilpres (Ghoffar, 2018).
Sejauh ini, tidak ada norma dalam UUD NRI 1945 yang mengatur atau membuka peluang bagi calon tunggal. Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  mengatur  bahwa  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dipilih  secara berpasangan oleh rakyat secara langsung. Juga dalam ayat (2) mengatur bahwa pasangan calon  presiden  dan  wakil  presiden  diusulkan  oleh  partai  atau  koalisi  partai  yang mencalonkan diri untuk pemilihan umum sebelum pemilihan umum. Namun dalam hal ini  tidak  diatur  bukan  berarti  tidak  dilarang.  Keberadaan  calon  tunggal  jelas  akan inkonstitusional dan bertentangan dengan konstitusi.

## Problematika  Open  Legal  Policy  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dan Perilaku Partai Politik
Membahas tentang calon tunggal dalam pelaksanaan Pilpres memang hingga saat ini masih belum ada hukum yang mengatur. Walaupun begitu, potensi munculnya calon tunggal  dalam  pelaksanaan  Pilpres  dapat  saja  terjadi.  Pengaturan  terakit  ambang  batas sebagaimana ketentuan dalam Pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017 semakin kuat dengan adnaya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  menyatakan  kebijakan  Presidential Threshold merupakan kebijakan Open Legal Policy.
Menggolongkan Presidential Threshold sebagai open legal policy tidaklah tepat. Sebab sebenarnya dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah memberi pembatasan terkait pencalonan  Presiden,  sehingga  Presidential  Threshold  ini  seharusnya  digolongkan sebagai close legal policy. Dengan mekanisme Presidential Threshold sebagai open legal policy  menyebakan  kebijakan  peraturan  akan  dikembalikan  kepada  wewenang  dari pembuat  Undang-Undang.  Akibat  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  semakin memperkuat kedudukan Presidential Threshold .
Putusan  yang  dikeluarkan  Mahkamah  Konstitusi  terkait  Presidential  Threshold diatas  mendapatkan  respon  kritikan  dan  protes  oleh  seluruh  masyarakat.  Putusan  MK tersebut  bertentangan  dengan  hak  konstitusional  warga  negara  (citizens'constitutional rights)  yang  tidak  dilindungi  oleh  negara  melalui  lembaga  yang  seharusnya  dapat memperhatikan  semua  hak  asasi  manusia  yang  diatur  oleh  UUD.  Lembaga  pengawal konstitusi  dapat  dilihat  sebagai  mereka  yang  membiarkan  hak  konstitusional  warga negara dirugikan oleh undang-undang yang dibentuk pemerintah tanpa memperhatikan hak konstitusional semua warga negara untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi
demokrasi.  Sementara  dalam  konsep  negara  hukum,  negara  harus  memiliki  kewajiban untuk melindungi hak konstitusional warga negaranya.
Dengan  peraturan  ambang  batas  bersifat open  legal  policy menurut  putusan Mahkamah  Konstitusi,  lembaga  legislatif  dan  lembaga  eksekutif  yang  merupakan  dua kekuasaan  dalam  pemerintahan  dapat  memungkinkan  untuk  menciptakan  sebuah kebijakan yang otoriter. Dalam kondisi ini akan sangat rawan munculnya praktik-praktik yang digunakan untuk memperkuat atau mempertahankan kekuasaan. Dengan kata lain melalui kesempatan ini pemerintah juga dapat saja memiliki kesempatan untuk mengatur terkait  pencalonan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dalam  pelaksanaan  Pilpres. Memunculkan  calon  tunggal  dalam  pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  bukanlah menjadi hal yang mustahil. Bilamana seluruh elemen pemerintah yang berkuasa saling sepakat dan bekerja sama untuk tetap mempertahankan kekuasaan, pemerintah dapat saja merubah syarat ambang batas yang berlaku sekarang dengan menaikkan syarat ambang batas yang lebih tinggi sehingga dalam hal tersebut dapat memunculkan satu pasangan calon saja.
Selain permasalahan yang disebabkan akibat mekanisme Presidential Threshold, keberadaan calon tunggal juga dapat disebabkan dari perilaku partai politik (selanjutnya disebut parpol) itu sendiri. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dipahami bahwa satu-satunya mekanisme untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah usulan dari 'partai politik atau koalisi partai politik peserta pemilu. Dengan kata lain, hak untuk mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah eksklusif bagi partai politik peserta pemilu dan tidak  diperbolehkan  atau  tidak  mungkin  bagi  pasangan  presiden  dan  wakil  presiden perseorangan atau independen. Dengan kata lain, keberadaan parpol dalam pencalonan presiden dan wakil presiden dinilai sangat penting. Dalam hal ini, siapapun yang ingin menjadi presiden, hal utama yang harus ada adalah membangun partai politik.
Kewenangan yang diberikan konstitusi dalam proses pengusulan calon Presiden dan  Wakil  Presiden,  parpol  wajib  melakukan  proses  rekrutmen  atau  kaderisasi  calon untuk maju menjadi bakal calon seperti ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Nomor 2 tahun 2011. Di ketentuan ayat (2) nya dijelaskan bahwa proses rekrutmen atau kaderisasi  untuk  bakal  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  wajib  dilakukan  dengan demokratis  dan  terbuka  sesuai  AD  dan  ART  serta  peraturan  perundang-undangan.

## JGAR. Volume 3 No 2 December 2022 / Syah / Kebijakan Pemilihan Umum Pasangan Calon Tunggal Presiden dan Wakil Presiden
Berdasarkan frasa pasal tersebut, bahwa dapat disimpulkan dalam peraturan terkait parpol tersebut  telah  mengatur  untuk  mencegah  adanya  kecurangan  dalam  proses  kaderisasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.
Berkaca  pada  pelaksanaan  Pilpres  2019  lalu,  Ketika  Presiden  Joko  Widodo mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua. Setidaknya di atas kertas, Jokowi didukung oleh  lima  partai  yang  secara  terbuka  menyatakan  dukungan  mereka  saat  itu.  Mereka adalah PDI-P, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasdem, dan Partai  Hanura.  Jadi  setidaknya  Jokowi  telah  didukung  oleh  290  kursi  (51,78%).  Jika kondisi  Prabowo  Subianto  saat  itu  sebagai  masuk  sebagai  Cawapres  Jokowi  terjadi, dukungan akan semakin meningkat. Partai Gerinda yang di Parlemen memiliki 73 kursi dan jika partai-partai selain Gerinda juga mendukung duo ini, jumlahnya akan berubah. Untuk  calon  presiden  lainnya,  dipastikan  tidak  ada  lagi  kesempatan  dalam  kasus  ini, sehingga kemungkinan hanya aka nada satu pasangan calon yang bisa mencalonkan diri sebagai presiden saat itu.
Munculnya  peraturan  ambang  batas  membuat  tidak  semua  parpol  dapat mengusulkan calon Presiden. Parpol yang telah sesuai syarat akan memiliki 2 hak untuk menentukan sikapnya sendiri dalam proses pencalonan Presiden. Yang pertama apakah parpol tersebut akan tetap mengusulkan dan yang kedua adalah parpol tersebut bersikap tidak  mengajukan  calon.  Parpol  yang  akan  tetap  menggunakan  hak  nya  untuk  tetap mengajukan calon akan melakukan proses rekrutmen untuk menentukan calon yang bakal maju. Dalam proses kaderisasi yang dilakukan parpol untuk memilih bakal calon Presiden sebagaimana ketentuan dalam Pasal 29 UU Nomor 2 tahun 2011, parpol akan melakukan rapat permusyawaratan untuk menentukan keputusan partai terkait bakal calon yang akan maju. Dalam pengambilan keputusan tentang menentukan bakal calon yang maju dalam pencalonan Presiden wajib dilakukan dengan demokratis sebagaimana ketentuan dalam Pasal 27 UU No. 2 tahun 2011. Pengambilan keputusan wajib dilakukan melalui rapat seluruh  anggota  parpol  sehingga  meminimalisir  kemungkinan  adanya  hasil  yang  tidak adil dari sebuah keputusan.
Disisi lain parpol yang bersikap tidak mengajukan calon dan lebih bersikap untuk saling  bersekongkol  dengan  parpol  lain  menutup  ruang  seseorang  untuk  maju mencalonkan  diri  sebagai  calon  Presiden.  Perilaku  parpol  tersebut  akan  memunculkan adanya  calon  tunggal  dan  perilaku  parpol  tersebut  bertentangan  dengan  Pasal  29  UU
Nomor 2 tahun 2011. Parpol yang merupakan sebagai wadah bagi warga negara untuk menggunakan  hak  politiknya  untuk  dapat  maju  bakal  calon,  Namun  dengan  perilaku parpol tersebut maka akan menutup kesempatan seseorang untuk dapat menggunakan hak poltiknya untuk maju mencalonkan sebagai calon Presiden.
Sampai saat ini, tidak ada undang-undang yang secara eksplisit mengizinkan atau menolak adanya calon tunggal. Namun, potensi itu tetaplah ada. Konstitusi sendiri tidak ada  ketentuan  yang  mengatur  atau  membuka  pintu  bagi  pasangan  calon  tunggal. Konstitusi hanya menyaratkan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden harus diikuti oleh  lebih  dari  satu  pasangan  calon.  Keberadaan  calon  tunggal  dapat  diterima  dalam sebuah demokrasi apabila calon tunggal tersebut dilawankan dengan kotak kosong hal ini sesuai dengan karakter dari demokrasi. Karakteristik demokrasi sendiri diantaranya yaitu:
a. Adanya kebebasan, bebas untuk memilih dan dipilih
b. Adanya kompetisi
c. Munculnya sebuah konflik
d. Hukum ada untuk bisa mengantisipasi agar konflik bisa diselesaikan
Seperti  yang  dijelaskan  diatas,  kemungkinan  munculnya  calon  tunggal  dalam pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  tetap  bisa  saja  ada.  Hal  ini  sesuai  penjelasan sebelumnya bahwa apabila calon tunggal memang benar tetap dilawankan dengan kotak kosong  maka  tetap  memunculkan  sebuah  kompetisi  dalam  proses  demokrasi.  Namun yang  menjadi  permasalahan,  pasangan  calon  yang  disandingkan  dengan  kotak  kosong dianggap  tidak  setara  dan  sebanding.  Menyandingkan  sebuah  pasangan  calon  dengan kotak kosong akan menimbulkan banyak konflik. Konflik nyatanya adalah yaitu dengan melawan kotak kosong akan memuluskan pasangan calon untuk bisa menjadi pemenang tanpa  adanya  perlawanan  yang  sengit.  Keberadaan  calon  tunggal  akan  memunculkan dampak  negatif  dan  dapat  disalahgunakan  bila  tidak  ada  pengaturan  lebih  lanjut  yang mengatur.

## Dampak dan Kemungkinan Terjadi Dengan Adanya Calon Tunggal
Potensi munculnya calon tunggal dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bukanlah sebuah hal yang mustahil. Dengan pengaturan yang berlaku sekarang, potensi memunculkan  calon  tunggal  dalam  pencalonan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dapatlah diatur. Kewenangan yang diberikan dalam Pasal 222 Undang-Undang No.7 tahun 2017 terkait  ambang  batas  serta  dengan  adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang
menyatakan  bahwa Presidential  Threshold merupakan Open  Legal  Policy semakin memberikan  kemudahan  dan  ruang  kepada  partai  politik  untuk  memunculkan  potensi munculnya calon tunggal dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
Kondisi  kerugian  yang  dimunculkan  adanya  calon  tunggal  dalam  pelaksanaan Pilkada  dengan  munculnya  dalam  Pilpres  memiliki  perbedaan.  Dalam  pelaksanaan Pilkada adanya calon tunggal masih dapat diterima dan dilaksanakan dengan dilawankan dengan kotak kosong. Menurut pendapat Mahkamah Konstitusi bahwa pemilhan kepala daerah  adalah  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  untuk  memilih  kepala  daerah  secara langsung  dan  demokratis .  Walaupun  dengan  calon  tunggal  pelaksanaan  Pilkada  masih tetap  bisa  berlangsung,  namun  dalam  hal  ini  akan  menimbulkan  kerugian  dan permasalahan. Kerugian yang diakibatkan munculnya calon tunggal dalam Pilkada salah satunya adalah menurunnya pengguna hak pilih oleh masyarakat. Akibat calon tunggal, kompetisi  pilkada  menjadi  tidak  kompetitif,  serta  tidak  terjadi  adu  gagasan  yang konstruktif  bagi  pembangunan  daerah  (Andayani,2020).  Berdasarkan  hal  tersebut, membuat sikap masyarakat akan cenderung apatis dan tidak menyalurkan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pilkada.
Berbeda  bila  dibandingkan  kondisi  Pilkada,  adanya  calon  tunggal  dalam pelaksanaan Pilpres akan lebih berbahaya dan tidak demokratis. Tidak hanya pasti akan memunculkan  respon  masyarakat  yang  sama  seperti  dalam  Pilkada,  munculnya  calon tunggal dalam Pilpres  akan  menyebabkan terkebirinya demokrasi. Dalam hal ini dapat dibayangkan satu negara yang memiliki penduduk banyak, hanya akan menampilkan satu pasangan  calon  yang  maju  menjadi  calon  Presiden.  Munculnya  calon  tunggal  dalam Pilpres  dapat  menyebabkan semua  kekuatan  politik  akan  berpusat  ke  pasangan  calon tunggal  tersebut.  Artinya  berpotensi  tidak  akan  ada  checks  and  balances  dalam  sistem pemerintahan  yang  berlangsung.  Keberadaan  calon  tunggal  dalam  Pilpres  juga  dapat menyebabkan  munculnya  problem  konstitusionalitas.  Bila  melihat  realita  kondisi  yang ada,  adanya  calon  tunggal  dalam  Pilpres  akan  memunculkan  isu-isu  baru  diantaranya yaitu  munculnya  kekosongan  jabatan  dan  adanya  isu  penambahan  jabatan  Presiden menjadi tiga periode. Kedua isu tersebut  merupakan dampak munculnya calon tunggal dalam Pilpres yang mana akan memunculkan permasalahan dalam konstitusi.
Terkait  dengan  kekosongan  jabatan  Presiden,  konstitusi  UUD  NRI  tahun  1945 sebenarnya telah memberikan solusi yang dijelaskan di Pasal 8 ayat (3). Menurut Pasal 8
ayat  3,  yang  mengatur  bahwa  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dalam  kondisi  meninggal dunia,  mengundurkan  diri,  memanggil,  atau  menjalankan  tugas  pada  saat  yang  sama selama  masa  jabatannya.tugas  Panitia  Pelaksana  adalah  Menteri  Luar  Negeri,  Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan bersama-sama.
Jika di analisis, Konstruksi Pasal 8 ayat (3) ini memuat beberapa ketentuan utama, secara lengkap dapat di sistematisasikan sebagai berikut (Hariansah, dkk, 2018:341):
a. Dalam hal jabatan Presiden dan Wakil Presiden Kosong (berhalangan tetap) maka Pelaksanaan Tugas Kepresidenan dilaksanakan oleh 3 (tiga) Menteri yakni Menteri dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama;
b. MPR selambat-lambatnya tiga puluh hari menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  diusulkan  oleh  Partai  Politik  atau  gabungan Partai politik;
c. Proses  Pengisian  Jabatan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  ini  dilaksanakan  dengan mekanisme suara terbanyak dan dilakukan oleh lembaga Legislatif.
Namun solusi yang diberikan dalam Pasal 8 ayat (3) tidak menyelesaikan masalah yang  ada.  Ketiga  pejabat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8  Ayat  3  akan  pensiun karena masa jabatannya setara dengan masa jabatan Presiden, dan untuk sementara tidak dapat  menjabat  sebagai  Presiden.  Selain  itu,  hanya  ada  dua  birokrat  menteri  di  negara bagian  Republik  yang  melanggar  masa  jabatan  presiden.  Selain  itu  dalam  negara Republik, hanya ada dua pejabat setingkat  menteri  yang tidak  mengikuti  masa jabatan Presiden, yaitu Kapolri dan Panglima TNI. Namun yang menjadi masalah yaitu konstitusi tidak  memberikan  kewenangan  kedua  jabatan  tersebut  untuk  mengisi  jabatan  Presiden yang kosong. Di sisi lain usulan penambahan masa jabatan 3 periode dapat menjadi suatu alasan yang diambil oleh pemerintah bilamana calon tunggal dalam pemilihan Presiden terjadi  dan  memunculkan  persoalan  terkait  pengisian  jabatan  Presiden.    Seperti  pada pembahasan  sebelumnya,  munculnya  usulan  jabatan  3  periode  memiliki  tujuan  yang selaras dengan calon tunggal dalam Pilpres yaitu merupakan akal-akalan elit politik untuk tetap melindungi kekuasaannya. Penambahan masa 3 periode akan bisa dianggap sebagai solusi  adanya  permasalahan  pemilihan  Presiden  dengan  hanya  memunculkan  calon tunggal. Opini ini bukanlah hal yang mustahil terjadi melihat kondisi politik dalam tubuh parlemen  yang  selalu  terbagi  menjadi  2  kubu  kepentingan  politik.  Kondisi  seperti  itu sudah menjadi risiko dari sistem presidensial multipartai.   Namun tetap saja hal tersebut
tidak dapat dihindari karena terdapat hak yang melekat dalam pribadi masing-masing dan hak yang atas kewenangan yang dimiliki.
Apabila wacana tiga periode itu benar, maka salah satu yang diuntungkan adalah partai  politik.  Tentu  saja,  wacana  tiga  periode  presiden  tersebut  diletakkan  di  atas landasan  yang  lunak  bagi  partai  politik  untuk  meraih  kekuasaan  di  Indonesia. Menambahkan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dikatakan membawa manfaat yang  dinikmati  oleh  elit  politik.  Di  pemerintahan,  kelompok  pemangku  kepentingan tertarik  untuk  "bermain  aman"  jika  kepresidenan  tidak  berubah  di  masa  depan.  Dia khawatir posisi yang dianggap strategis baginya akan tergantikan dan kepentingan politik beberapa pihak akan terhambat jika presiden berganti.
Memperpanjang masa jabatan presiden untuk masa jabatan ketiga jelas melanggar ketentuan Konstitusi. Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa masa jabatan presiden masing-masing adalah lima tahun, dan dapat  dipilih  kembali  pada  waktu  berikutnya.  Menurut  Pasal  7  UUD,  masa  jabatan presiden hanya dua periode.

## Penyelesaian dalam Mencegah  Calon Tunggal
Pelaksanaan  Pemilu  di  Indonesia  sebagai  pelaksana  demokrasi  selalu memunculkan suasana yang panas khususnya saat pemilihan Presiden. Negara Indonesia telah merasakan demokrasi dengan dua sistem yaitu sistem perwakilan maupun secara langsung, sehingga seharusnya dalam menentukan model kedepan akan lebih bagus dan lebih baik. Namun yang perlu diingat juga, apapun sistemnya jika masih memiliki mental dan  akhlaq  yang  buruk  dalam  diri  penguasa,  maka  keinginan  melakukan  sesuatu  yang negatif akan selalu ada.
Munculnya  calon  tunggal  yang  berasal  dari  perilaku  partai  politik  yang  saling bersekongkol untuk hanya memusatkan satu dukungan pada suatu calon merupakan suatu sebab akibat dari ruang yang diberikan Mahkamah Konstitusi melalui putusanya. Melihat karakteristik demokrasi yang mengharuskan adanya kompetisi, kehadiran calon tunggal dapat diterima oleh demokrasi dengan melawankan calon tersebut dengan kotak kosong yang akan menimbulkan konflik pro kontra setelahnya.
Bagaimanapun dengan mengacu pada sistem pengaturan yang berlaku sekarang, mencegah terjadinya calon tunggal merupakan hal yang sulit namun tetap bisa dilakukan.
Hukum  selalu  bersifat  flexible  dan  tidak  kaku  dengan  memberikan  solusi  dari permasalahan yang ada. Sebagai negara demokrasi akan selalu mencari jalan yang efektif dan  efisien  untuk  menyelesaikan  permasalahan  namun  tetap  memperhatikan  prinsip- prinsip  demorkasi  diantaranya  yaitu  menjamin  hak-hak  politik,  rights  to  be  candidate, rights  to  be  candidattion,  dan  rights  to  vote.  Untuk  menyelesaikan  permasalahan  ini, sebenarnya  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017  dalam  Pasal  229  ayat  (2)  telah memberikan  antisipasi  bila  kemudian  muncul  calon  tunggal  yaitu  KPU  menolak pasangan calon yang diajukan dari gabungan eluruh parpol. Menurut ketentuan Pasal 229 ayat (2) huruf b UU Pemilu, Dalam hal ini mewajibkan KPU untuk menolak pendaftaran pasangan  calon  presiden  jika  dukungan  salah  satu  pasangan  calon  presiden  membuat pihak  lain  berpolitik.  Partai  tidak  dapat  mencalonkan  pasangan  calon  presiden  karena kekurangan  kursi/suara.  Demikian  pula,  formula  yang  lebih  deskriptif  harus dikembangkan untuk menghindari menciptakan ketidakpastian hukum karena ada klausul yang  tidak  mengizinkan  partai  lain  untuk  mengajukan  calon  karena  kurangnya kursi/suara.  Namun,  untuk  menyelesaikan  masalah  pasangan  calon  presiden  yang membeli dukungan penuh partai, diperlukan langkah-langkah berupa  adanya peraturan teknis  dalam  klausul  pencalonan  presiden  untuk  mencegah  adanya  calon  tunggal.  Hal tersebut kemudian dijelaskan dalam Pasal 231 UU Nomor 7 tahun 2017 bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon diatur dalam Peraturan KPU.
Sehingga  berdasarkan  penjelasan  diatas  dalam  hal  ini  KPU  sebagai  badan penyelenggara dapat merumuskan peraturan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 2017  untuk mencegah terjadinya calon tunggal dalam pelaksanaan Pilpres. Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 231 yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa peraturan KPU merupakan  cara untuk mendetailkan ketentuan dalam pasal 229 ayat (2) UU Nomor 7  tahun 2017. Yang harus dibangun dalam peraturan KPU adalah batasan maksimal dukungan terhadap partai politik. Dalam ketentuan ini perlu membatasi dukungan resmi partai politik paling banyak 50 persen dari jumlah kursi di DPR. Hal ini untuk menutup peluang pasangan calon mendapat dukungan seluruh parpol di parlemen. Dalam  rumusan  peraturan  KPU  juga  perlu  adanya  aturan  yang  menjelaskan  kondisi selanjutnya bilamana terdapat koalisi partai yang memperoleh dukungan lebih dari 50%
mengusung satu pasangan calon, kemudian KPU harus menolaknya yang menyebabkan tidak adanya pasangan calon yang maju.
Selain beberapa solusi diatas, sistem kepartaian beserta orang-orang didalamnya yang menjadi kader anggota parpol juga harus dibenahi khususnya dalam hal ini terkait dengan  proses  kandidasi  dan  kaderisasi.  Konstitusi  telah  mengsyaratkan  bahwa  calon Presiden dan Wakil Presiden berasal dari partai politik yang mana partai politik memiliki andil besar dalam proses pencalonan. Dalam proses tersebut, ketua partai selalu menjadi dominan karena memiliki tugas menentukan arah tujuan partai dalam proses pencalonan. Disaat partai tersebut memiliki hak untuk mencalonkan individu yang akan maju, ketua partai memiliki tugas yang besar karena akan memutuskan sapa calon yang akan maju. Proses kandidasi selalu menjadi polemik dalam partai untuk menunjuk sosok yang akan maju  dalam  pencalonan  Presiden.    Dalam  proses  kandidasi  tersebut,  sering  tidak ditentukan  melalui  musyawarah  anggota  partai  melainkan  hanya  melalui  usulan  dari ketua partai politik itu sendiri. Terkadang ketua partai juga memiliki keinginan tersendiri untuk  mencalonkan  sosok  yang  mungkin  berasal  dari  keluarga  sendiri.  Kondisi  yang seperti  itu  jelas  tidak  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  demokrasi,  yang  mana  seharusnya penentuan  calon  dilakukan  berdasarkan  suara  anggota  partai  dengan  melakukan musyawarah. Hal ini dimaksudkan agar tidak adanya praktek politik yang tidak baik dari ketua  partai  itu  sendiri  dan  tetap  menjamin  hak  politik  seluruh  anggota  partai.  Selain permasalahan  kandidasi  partai  untuk  menentukan  calon  yang  bakal  maju,  proses kaderisasi yang kurang baik dari partai juga kan menyebabkan munculnya calon tunggal.
Fenomena  calon  tunggal  dalam  Pilpres  dapat  terjadi  merupakan  kritikan  keras terhadap  partai  politik  yang  gagal  dalam  proses  kaderisasi  untuk  memunculkan  calon pemimpin bangsa. Dengan syarat untuk menjadi Presiden harus berasal dari partai politik maka  dalam  hal  ini  harusnya  partai  politik  sudah  melakukan  proses  kaderisasi  untuk menyiapkan bakal calon yang akan maju dalam pencalonan Presiden.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  serta  analisis  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  di  atas, maka  dalam  penelitian  ini  terdapat  beberapa  kesimpulan  sebagai  jawaban  atas permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan  sebelumnya, yaitu sebagai berikut; (a) Ratio Legis ketentuan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Kedudukan utama dari Presiden dinyatakan secara tegas dalam UUD 1945 yaitu sebagai kekuasaan pemerintahan negara (executive power), sehingga proses sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden wajib diatur dan dijamin secara konstitusional. Dalam  ketentuan  Pasal  6A,  konstitusi  tidak  memberikan  ruang  adanya  pemilihan Presiden dengan calon tunggal. Hal ini juga sesuai dengan risalah perubahan UUD 1945 yang mana perumus UUD 1945 sepakat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terdiri dari  dua  paket  calon  sehingga  calon  tunggal  bersifat  inkonstitusional.  Dalam  hal permasalahan munculnya calon tunggal dalam Pilpres dapat terjadi dikarenakan adanya putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  berpendapat  bahwa  aturan  ambang  batas  bersifat Open  Legal  Policy dan  perilaku  dari  partai  politik.  Dengan  aturan  ambang  batas  yang terbuka,  akan  memberikan  ruang  pada  anggota  dewan  yang  mana  merupakan  anggota kader  dari  masing-masing  partai  politik.  Sehingga  dalam  hal  ini  partai  politik  yang memiliki kursi banyak di parlemen dan memiliki hak untuk mencalonkan bisa saja saling bersekongkol dengan partai lainnya yang juga memiliki hak mencalonkan untuk sepakat tidak memunculkan calon pasangan lain. (b) Prinsip demokrasi dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan calon tunggal.Membahas tentang demokrasi secara luas dapat dipahami sebagai suatu kebebasan atau salah satu model sistem politik yang mencapai kedaulatan rakyat. Dalam negara demokrasi, jaminan dan perlindungan hak- hak  sipil  merupakan  prinsip  dasar  yang  harus  melekat  pada  karakteristik  demokrasi. keberadaan  calon  tunggal  dapat  diterima  jika  calon  tunggal  berhadapan  dengan  kotak kosong,  yang  menimbulkan  konflik  baru.  Munculnya  calon  tunggal  akan  berdampak negatif  dalam  sistem  demokrasi.  Keberadaan  calon  tunggal  dapat  memungkinkan terjadinya problem konstitusionalitas seperti kekosongan jabatan dan munculnya usulan penambahan masa jabatan Presiden.
Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  merupakan  jabatan  yang  vital  dalam  kekuasaan negara Indonesia. Sehingga dalam hal ini proses pemilihannya harus sesuai prosedur dan konstitusional. Hal ini dilakukan untuk mencegah munculnya pemerintah yang oligarkis, sewenang-wenang,  dan  dapat  terlaksana  secara  demokratis.  Berkaitan  dengan  hal tersebut,  berdasarkan  kajian  dalam  penelitian  ini,  penulis  mengajukan  saran,  sebagai berikut:  (a)  Perlu  adanya  pengaturan  teknis  dalam  Peraturan  KPU  untuk  mencegah terjadinya calon tunggal dalam pelaksanaan Pilpres. Sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat  2  UU  Nomor  7  tahun  2017  menjelaskan  bahwa  peraturan  KPU  dibuat  sebagai
pelaksana  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  mana  dalam  hal  ini  adalah  UU Nomor 7 tahun 2017. Selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 231, bahwa peraturan KPU merupakan  cara  untuk  mendetailkan  ketentuan  dalam  pasal  229  ayat  (2)  UU Nomor  7 tahun  2017  yang  menjelaskan  perihal  penolakan  oleh  KPU  dalam  pendaftaran  calon. Berdasarkan penjelasan tersebut, peraturan KPU dapat mengatur terkait batas maksimal dukungan partai politik terhadap pasangan calon Presiden. Hal ini dilakukan agar dalam proses  koalisi  pasangan  calon  tidak  memborong  dukungan  seluruh  partai  yang  dapat mengakibatkan adanya calon tunggal. Selain itu dalam peraturan KPU juga perlu adanya aturan  yang  menjelaskan  kondisi  selanjutnya  bilamana  terdapat  koalisi  partai  yang memperoleh dukungan lebih dari 50% mengusung satu pasangan calon, kemudian KPU harus  menolaknya  yang  menyebabkan  tidak  adanya  pasangan  calon  yang  maju.  (b) Munculnya  calon  tunggal  tidak  hanya  diakibatkan  mekanisme  pengaturan  Presidential Threshold  yang  kemudian  semakin  diperkuat  dengan  putusan  Mahkamah  Konstitusi. Adanya  calon  tunggal  juga  diakibatkan  dengan  perilaku  partai  politik  itu  sendiri. Sehingga dalam hal ini, perlu terdapat pembenahan dalam sistem kepartaian di Indonesia khususnya dalam hal ini terkait proses kandidasi dan kaderisasi sebagaimana diatur dalam Pasal  29  UU  Nomor  2  tahun  2011.  Proses  pencalonan  dalam  partai  selama  ini  selalu diputuskan  melalui  ketua  partai  atas  kemauan  nya  sendiri,  sehingga  ketua  partai  akan menjadi dominan dan rawan terjadinya praktek politik. Dalam proses pencalonan partai politik harusnya dilakukan melalui musyawarah seluruh anggota partai sehingga sesuai dengan prinsip Rights to Candidate yang mana semua orang berhak untuk mengajukan diri  untuk  maju  dalam  pencalonan.  Partai  politik  berhak  mengajukan  pasangan  calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik, maka penting untuk mengatur mekanisme rekrutmen  dengan  prinsip  objektivitas,  transparansi,  dan  partisipasi,  partisipasi  dan akuntabilitas karena pendekatan ini lebih bersifat sejalan dengan semangat demokrasi dan amanat konstitusi. Selain proses pencalonan, partai politik juga perlu melakukan proses kaderisasi  untuk  menyiapkan  bakal  calon  yang  akan  maju  dalam  pencalonan  Presiden sehingga dalam hal ini akan meminimalisir adanya calon tunggal.

## Daftar Pustaka
Arrsa  ,  Casmi,  R.  (2014).  Pemilu  Serentak  dan  Masa  Depan  Konsolidasi  Demokrasi
(2014). 11(3) Jurnal Konstitusi.
Dwi  Andayani.2020.  Pilkada  Tak  Kompetitif,  Pemilih  Apatis,  selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-5121919/perludem-ungkap-dampak-calon- tunggal-pilkada-tak-kompetitif-pemilih-apatis.
Asshiddiqie, J , (2011). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara . Rajawali Pers.
Ghoffar,A.  Gelapnya  Capres  Tunggal.2018.  https://geotimes.co.id/kolom/capres- tunggal/.
Huda, Ni’matul, (2014). Perkembangan Hukum Tata Negara .FH.UII Press.
Hariansah,  Syahfri,  dan  Anna  Erliyana,  (2018).  Mekanisme  Pengisian  Jabatan Kekosongan Presiden dan Wakil Presiden; Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat, Brazil dan Perancis, Volume 4 Jurnal Pakuan Law Review.
Kansil, C.S.T, (1986). Memahami Pemilihan Umum dan Referendum : Sarana Demokrasi Pancasila .Ind-Hill-Co.
Latif, Abdul. (2009). Pilpres dalam Perspektif Koalisi Multipartai, Volume 6, Nomor 3.
Jurnal Konstitusi.
M.D, Mahfud, (2017). Politik Hukum di Indonesia . Rajawali Pers.
R, Casmi Arrsa. (2014). Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi. 11(3) Jurnal Konstitusi.
Sekretariat  Jenderal  MPR  RI.  (2008) Risalah  Rapat  Ke-34  Panitia  Ad  Hoc  I  Badan Pekerja MPR . Sekretariat Jende.al MPR RI.
Sugiarta,  Toto  dan  Agus  Muhammad,  (2017).  Fenomena  Calon  Tunggal  :Studi  Kasus Pada Pilkada 2018 di 16 Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU),Jakarta,  2018,  hal.  3.  Lihat  juga  Syamsudin  Haris,  “Pengantar Editor : Problema Demokrasi Kita,” dalam Syamsudin Haris (editor), Dinamika Politik Pilkada Serentak , Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Sekretariat Jenderal  DPR  Republik  Indonesia  kerjasama  Inteligensia  Intrans  Publishing, Malang, Jawa Timur.
Subhi, Ahmad Farhan.(2015). Pengusulan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang-Undang Pilpres. Vol. ll No. 2 . Jurnal Cita Hukum .
Ubaidillah,  A,  [et  al] , (2000). Pendidikan  Kewarganegaraan  (Civic  Education)  :
Demokrasi, HAM, & Masyarakat Madani. IAIN Jakarta Press.