E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 217

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Sistem Peradilan Edukatif...(Asliani Harahap) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 217-229 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3152

## SISTEM PERADILAN EDUKATIF DALAM SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA
Asliani Harahap
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jl. Kapt. Mukhtar Basri Nomor 3, Medan – Sumatera Utara Email: aslianiharahap@umsu.ac.id

## Abstrak
Sistem  peradilan  edukatif  harus  menjadi  prioritas  hakim  dalam  mengambil  keputusan. Menempatkan  anak-anak  di  penjara  akan  selalu  menjadi  pilihan  terakhir  dengan  periode waktu  sesingkat  mungkin.  Menempatkan  anak-anak  di  lembaga  yang  memiliki  manfaat  dan fungsi  sosial  serta  perbaikan  untuk  anak-anak  lebih  baik, tetapi  diharapkan  bahwa  lembaga- lembaga ini dapat memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan dan keterampilan khusus yang  bersifat  pendidikan  sehingga  mereka  dapat  digunakan  untuk  membantu  mereka konstruksi  sosial  dan  produktif  di  masyarakat.  Sistem  hukuman  pendidikan  dalam  sistem pengadilan  anak  dalam  penerapannya  bermanfaat  bagi  anak-anak  sebagai  pelaku  kejahatan, yang diharapkan dalam perlindungan anak-anak karena para pelaku kejahatan harus mendapat perhatian  serius  dari  pemerintah.  Anak-anak  yang  mematuhi  hukum  dalam  posisi anak-anak sebagai  pelaku  kejahatan,  selain  membutuhkan  perlindungan  dan  keamanan  diri  juga memerlukan  peraturan  hukum  yang  menjamin  kepentingan  anak-anak.  Manfaat  bagi  anak- anak  sebagai  pelaku  kejahatan  adalah  agar  perkembangan  jiwa  anak  tidak  terganggu  dan untuk perlindungan dan kepentingan anak.

## Kata Kunci: Sistem, Peradilan, Edukatif, Anak

## Abstract
Educative  judicial  system  must  be  the  priority  of  the  judge  in  making  a  decision. Placing children in prison will always be the last choice with the shortest possible period of time.  Placing  children  in  institutions  that  have  social  benefits  and  functions  as  well  as improvements  for  children  is  better,  but  it  is  hoped  that  these  institutions  can  provide  care, protection, education and special skills that are educational in nature so that they can be used to  help  them  social  construction  and  productive  in  the  community.  The  educational punishment system in the juvenile court system in its application is beneficial to children as perpetrators  of  crimes,  which  is  expected  in  the  protection  of  children  as  perpetrators  of criminal  offenses  should  receive  serious  attention  from  the  government.  Children  who  are compliant  with  the  law  in  the  position  of  children  as  perpetrators  of  crime,  in  addition  to needing protection and self-security also require legal regulations that guarantee the interests of  children.  The  benefit  for  children  as  perpetrators  of  crime  is  that  the  development  of  the child's soul is not disturbed and for the protection and interests of the child.

## Keywords: System, Judicial, Educative, Children

## PENDAHULUAN
Berbagai  tindak  kejahatan  sering  terjadi  di  masyarakat,  misalnya  pencurian, perampokan,  penipuan,  pembunuhan  dan  sebagainya.  Dari  semua  tindak  kejahatan  tersebut
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 218

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Sistem Peradilan Edukatif...(Asliani Harahap) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 217-229 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3152
terjadi  dikarenakan  sebagai  macam  faktor  yang  mempengaruhinya,  seperti  keterpaksaan seseorang  melakukan  tindak  kejahatan  pencurian  yang  dikarenakan  faktor  ekonomi,  faktor lingkungan atau terikut dengan lingkungan  yang ada disekotarnya dan sebagainya. Kesemua tindak  kejahatan  yang  terjadi  tersebut  harus  mendapatkan  ganjaran  yang  setimpal  atau seimbang,  sehingga  dengan  demikian  agar  ketertiban,  ketentraman  dan  rasa  keadilan  di masyarakat dapat tercapai dengan baik.
Menurut  Satjipto  Raharjo  menjelaskan  bahwa  hukum  adalah  karya  manusia  berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak  manusia  tentang  bagaimana  seharusnya  masyarakat  dibina  dan  kemana  harus diarahkan.  Oleh  karena  itu,  pertama-tama  hukum  mengandung  rekaman  ide-ide  yang  dipilih oleh  masyarakat  tempat  hukum  diciptakan,  ide-ide  tersebut  berupa  ide  mengenai  keadilan. Sedangkan  menurut  J.C.T  Simorangkir  dan  Woerjono  Sastropranoto  menjelaskan  hukum adalah  peraturan-peraturan  bersifat  memaksa  yang  dibuat  oleh  Badan-badan  resmi  yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan hukuman (Albert Rumokoy, 2016, h. 52).
Hukum Konvensional, hukum pidana termasuk dibidang hukum politik. Artinya hukum pidana  mengatur  hubungan  antara  warga  dengan  negara  dan  menitik  beratkan  kepada kepentingan umum atau kepentingan publik. Menurut Leo Polak hukum Pidana adalah bagian dari hukum yang paling celaka, sebab ia tidak tahu mengapa ia itu dihukum, dan dengan sia- sia membuktikan bahwa dirinya dihukum (Teguh Prasetyo, 2015, h. 2).
Membahas  hukum  pidana  dengan  segala  aspeknya  (aspek  sifat  melawan  hukum, kesalahan  dan  pidana)  akan  selalu  menarik  perhatian,  berhubungan  dengan  sifat  dan fungsinya yang istimewa. Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu  negara  yang  mengadkan  dasar-dasar  dan aturan-aturan,  yakni  menentukan perbuatan yang  tidak  boleh  dilakukan  yang  dilarang  dengan  disertai  ancaman  dan  disertai  saknsi, menentukan  kapan  dan  dalam  hal-hal  apa  kepada  mereka  yang  telah  melanggar  larangan- larangan  itu,  serta  menentukan  dengan  cara  bagaimana  pengenaan  pidana  itu  dapat dilaksanakan (Moeljanto, 2008, h. 1).
Seseorang  yang  telah  melakukan  perbuatan  atau  tindak  pidana,  maka  terhadap  orang tersebut diancaman suatu Pidana, bagian yang tidak terpisahkan dalam hukum Pidana adalah masalah pemidanaan. Bukan merupakan hukum pidana apabila suatu peraturan hanya norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana. Meski bukan yang terutama akan tetapi sifat dari Pidana  merupakan  suatu  penderitaan.  Pidana  yang  dijatuhkan  bagi  mereka  yang  dianggap bersalah  merupakan  sifat  derita  yang  harus  dijalaninya  walaupun  demikian  sanksi  pidana bukanlah  semata-mata  bertujuan  untuk  memberika  rasa  derita.  Pidana  yang  dijatuhakn diharapkan  dapat  menyelesaikan  konflik  serta  memuaskan  pihak  yang  dendam  baik masyarakat  sendiri  maupun  pihak  yang  dirugikan  menjadi  korban  kejahatan  (Andi  Hamzah, 2008, h. 29 ).
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 219

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3152

## METODE PENELITIAN
Jenis  metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis normatif.  Penelitian  yuridis  normatif  adalah  penelitian  yang  digunakan  untuk  mengkaji penerapan  kaedah-kaedah  atau  norma-norma  hukum  (Johnny  Ibrahim,  2008,  h.  282), sedangkan  menurut  Zainuddin  Ali  (2011,  h.  24).  penelitian  yuridis  normatif  membahas doktrin-doktrin  atau  asas-asas  dalam  ilmu  hukum.  Berdasarkan  kegunaannya,  jenis  metode penelitian  yuridis  normatif  berguna  untuk  mengetahui  atau  mengenal  apakah  dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu dan juga dapat menjelaskan atau  menerangkan  kepada  orang  lain  apakah  dan  bagaimanakah  hukumnya  mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu (C. F. G. Sunaryati Hartono, 1994, h. 140).
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didukung oleh data primer. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan  hukum  tersier,  yaitu;  perundang-undangan,  catatan-catatan  resmi  atau  risalah  dalam pembuatan perudang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2006, h. 141 ) .  Di  dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  data  primer  tersebut  adalah  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak,  Kitab  Undang-undanga  Hukum  Pidana  (KUHP). Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum primer,  seperti;  buku,    skripsi,  tesis,  disertasi,  hasil    penelitian  lain  yang  relevan  dengan penelitian,  naskah  akademik,  pidato  pengukuhan  guru  besar.  Bahan  hukum  tersier  adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti; kamus hukum, encyclopedia dan lain-lain.
Teknik  pengumpulan  data  sekunder  pada  penelitian  ini  menggunakan  studi  dokumen yang  memiliki  arti  bahwa  data  yang  diperoleh  melalui  penelusuran  kepustakaan  ( library research )  berupa  data  skunder  yang  ditabulasi  kemudian  disistemasikan  dengan  memilih perangkat-perangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian yaitu terkait dengan sistem pemidanaan  edukatif  terhadap  anak.  Keseluruhan  data  ini  kemudian  digunakan  untuk mendapatkan  landasan  teoritis  berupa  bahan  hukum  positif,  pendapat-pendapat  atau  tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun melalui naskah resmi.

## PEMBAHASAN

## Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saat nya akan menggantikan generasi  tua  dalam  melanjutkan  roda  kehidupan  negara,  dengan  demikian  anak  perlu  dibina dengan  baik  agar  mereka  tidak  salah  dalam  kehidupannya  kelak.  Setiap  komponen  bangsa baik  pemerintah  maupun  non  pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk  secara  serius  memberi perhatian  terhadap  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak.  Secara  nasional  defenisi  anak menurut  perundang-undangan,  diantaranya  menjelaskan  anak  adalah  seorang  yang  belum mencapai  usia  21  tahun  atau  belum  menikah.  Oleh  karena  itu,  anak  tidak  dapat  dikenakan
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 220

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Sistem Peradilan Edukatif...(Asliani Harahap) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 217-229 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3152
pertanggung  jawaban  pidana  secara  penuh,  karena  seorang  anak  masih  mempunyai keterbatasan dan kemampuan berpikir dan berada dalam pengawasan orang tua atau walinya (Marlina, 2012, h. 33 ) .
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  1997  Tentang  Pengadilan  Anak memberikan  pengertian  anak  nakal  adalah:  “ Anak  yang  melakukan tindak  pidana atau  anak yang  melakukan  perbuatan  yang  dinyatakan  terlarang  bagi  anak,  baik  menurut  peraturan perundang-undangan  maupun  peraturan  hukum  lain  yang  berlaku  dalam  masyarakat  yang bersangkutan ”  (Marlina,  2012,  h.  33 ) .  Menurut  Tim  Proyeksi Juvenile  Deliquency yaitu Wagiati Soetedjo memberikan perumusan mengenai Juvenile Deliquency yaitu sebagai suatu tindakan  atau  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seorang  anak  yang  dianggap  bertentangan dengan ketentuan-letentuan hukum yang berlaku disuatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri  dirasakan  serta  ditafsirkan  sebagai  perbuatan  tercela.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  Juvenile  Deliquency  adalah  suatu  tindakan  atau  perbuatan  pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.
Konsep  tentang  anak  nakal  menurut  Romli  Atmasasmita  dalam  Wagiati  Soetodjo penggunaan istilah „ juvenile delinquency ‟ adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma- norma  hukum  yang  berlaku  serta  dapat  membahayakan  perkembangan  pribadi  sianak  yang bersangkutan  (Wagiati  Soetedjo,  2013:  11 ) pengertian  anak  dalam  kaitan  dengan  perilaku anak  nakal  ( juvenile  deliquency), biasanya  dilakukan  dengan  mendasarkan  pada  tingkatan usia,  dalam  arti  tingkatan  usia  berapakah  seseorang  dikategorikan  sebagai  anak  (Nashriana, 2014,  h.  8).  Batas  usia  seseorang  yang  layak  dalam  pengertian  hukum  nasional,  telah dirumuskan ke dalam bangunan-bangunan pengertian yang diletakkan oleh spesifikasi hukum seperti berikut ini: (Nashriana, 2014, h. 9).
a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dalam Pasal 1 ayat 3 merumuskan bahwa anak yang  berkonflik dengan hukum yang  selanjutnya disebut  anak  adalah  anak  yang  telah  berumur  12  (dua  belas)  tahun,  tetapi  belum berumur  18  Tahun  yang  diduga  melakukan  tindak  Pidana.  batas  usia  anak memberikan pengelompokkan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai anak. Yang  bermaksud  dengan  batas  usia  anak  adalah  pengelompokan  usia  maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum. Sehingga anak tersebut beralih menjadi  usia  dewasa  atau  menjadi  seorang  subjek  hukum  yang  dapat  bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan  – tindakan hukum yang dilakukan anak itu. Untuk menetapkan ketentuan hukum yang lebih berprospek dalam  meletakkan  batas  usia  maksimum  seorang  anak.  Akan  ditemukan  pendapat yang  sangat  beraneka  ragam  kedudukan  hukum  yang  diberikan  pada  status kedewasaan seseorang anak.
b. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal  1  ayat  1  disebutkan  bahwa  yang  bermaksud  dengan  anak  adalah  seseorang yang  belum  berusia  18  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan. Perlindungan  anak  dapat  juga  diartikan  sebagai  segala  upaya  yang  dutujukan  untuk
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 221

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Sistem Peradilan Edukatif...(Asliani Harahap) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 217-229 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3152
mencegah,  rehabilitasi  dan  memberdayakan  anak  yang  mengalami tindak  perlakuan salah,  eksploitasi,  dan  penelantaran  agar  dapat  menjadmin  kelangsungan  hidup  dan tumbuh  kembang  secara  wajar,  baik  fisik  mental  maupun  sosialnya.  Batasan  usia juga dapat diliah pada dokumen-dokumen internasional seperti:
1) Task  force  on  juvenile  deliquency  prevention ,  menentukan  bahwa  seyogiyanya batas  usia  penentuan  seseorang  dikategorikan  sebagai  anak  dalam  Konteks pertanggungjawaban  pidananya,  ditetapkan  usia  terendah  10  tahun  dan  batas antara 16-18 tahun.
2) Resolusi  Persatuan  Bangsa-Bangsa  40/33  tentang  UN Standard  Minimum  Rules For  The  Administration  of  Juvenile  Justice (Beijing  Rules)  menetapkan  batasan yaitu seseorang yang berusia 7-18 tahun.
3) Resolusi  Persatuan  Bangsa-Bangsa  45/113  hanya  menentukan  batas  18  tahun, artinya anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun.
Anak  memiliki  peras  strategis  yang  secara  tegas  dinyatakan  bahwa  negara  menjamin hak  setiap  anak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  serta  atas  perlindungan dari  keketasan  dan  diskriminasi  (Nashriana,  2014,  h.  62).  Oleh  karena  itu,  masalah perlindungan  hukum  bagi  anak  merupakan  salah  satu  cara  melindungi  tunas  bangsa  dimasa depan,  perlindungan  hukum  terhadao  anak  menyangkut  tentang  semua  aturan  hukum  yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan  secara  fisik  dan  mental,  oleh  karena  itu  anak  memerlukan  perlindungan  dan perawatan khusus (Marlina, 2012, h.42).
Efektifitas  penyelenggaraan  perlindungan  anak  dengan  undang-undang  ini  dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang bersifat Independen Komisi Perlindungan Anak  Indonesia  (KPAI)  adalah  lembaga  independen  yang  kedudukannya  setingkat  dengan Komisi  Negara  yang  dibentuk  berdasarkan  Amanat  Keppres  77/2003  dalam  rangka  untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia.

## Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak
Seorang anak karena sesuatu hal harus dihadapkan ke depan pengadilan dan kemudian dipersalahkan  maka  potensi  anak  untuk  tumbuh  sebagai  masa  depan  harus  diperhitungkan sedemikian  rupa,  sehingga  jangan  karena  penanganan  yang  salah  dan  bersifat  formalitas, potensi  anak  yang  sedemikian  rupa  justru  berkembang  ke  arah  yang  negatif  dan  berbahaya. Tujuan  pemidanaan  adalah  untuk  menyelamatkan  anak  tersebut  agar  tidak  menjadi  penjahat terlebih lebih jadi residivis yang justru jauh lebih berbahaya dari penjahat dan residivis.
Mempertimbangkan  keadaan  kejiwaan  anak,  yang  juga  melipuuti  penyimpangan  dari norma-norma  yang  lebih  luas,  termasuk  diantaranya  kepatutan  yang  telah  dikenal  dengan masyarakat  sudah  jelas  pengertian  kenakalan  tersebut  lebih  luas  dan  ia  dianggap  tidak termasuk  didalamnya  dan  perbuatan-perbuatan  lain  yang  disebut  antara  lain  bolos  sekolah, melawan  orang  tua,  lari  dari  rumah,  bermalas-malasan  serta  beberapa  perbuatan  lain  yang belum termasuk kategori tindak Pidana.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 222

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Sistem Peradilan Edukatif...(Asliani Harahap) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 217-229 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3152
Mengingat ciri dan sifat anak yang khas, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak nakal haruslah dipertimbangkan pertumbuhan dan perkembangan mental anak sehingga  perlu  dibedakan  perlakuan  didalam  hukum  acara  dan  ancaman  pidananya.  Dalam hubungan  ini  pengaturan  pengecualian  dari  ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana,  yang  lama  pelaksanaan  penahanannya ditentukan sesuai dengan kepentingan anak.
Penjatuhan  hukuman  penjara  yang  diberikan  kepada  anak  sebagai  pelaku  kejahatan banyak  sekali  terjajdi  contohnya  kejahatan  penyalahgunaan  narkotika  oleh  anak.  Hal  ini menimbulkan  suatu  permasalahan,  dimana  faktor  kejiwaan  anak  menjadi  hal  yang  sangat utama,  karena  masalah  psikologi  atau  kejiwaan  ini  mempengaruhi  tumbuh  dan berkembangnya si anak.
Sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masing memperlakukan anak-nak yang terlibat sebagai peaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan ddalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk  mendapatkan  hukum  yang  sama  dengan  orang  dewasa  dan  berlaku  di  Indonesia  (Eva Rosasi Sitindaon, 2019).
Salah satu contoh sanksi pidana yang bersifat edukatif adalah pemberian sanksi pidana yang tidak hanya dikembalikan kepada orang tua/wali atau lingkungannya saja, namun sanksi Pidana  tersebut  sifatnya  juga  mendidik  misalnya  dimasukkan  ke  Pondok  Pesantren  bagi pelaku  tindak  pidana  yang  beragama  muslim,  atau  diberikan  kepada  Gereja  bagi  yang beragama Nasrani, dan lembaga keagamaan lainnya yang sesuai dengan agama yang dipeluk atau dianutnya. Sistem pemidanaan dengan pemberian sanksi pidana yang bersifat edukatif / mendidik  dan  membina  anak  kearah  kehidupan  yang  lebih  baik,  agar  menjadi  anggota masyarakat  yang  patuh  kepada  hukum.  Sifat  sanksi  atau  tindakan  bagi  anak  harus  berbeda dengan sifat snksi pidana bagi orang dewasa.
Pompe  dan  Marliana  mengemukakan  bahwa  perbuatan  Pidana  ialah  melanggar  norma (kaidah: tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan hukum. Andi Hamzah menyatakan bahwa Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena  melakukan  suatu  delik  (Marlina,  2012,  h.  77).  W.F.C  Van  Hattum  didalam  Ruslan Lenggong  merumuskan  bahwa  Pidana  itu  suatu  keseluruhan  dari  asas-asas  dan  peraturan- peraturan  yang  diikuti  oleh  Negara  atau  suatu  masyarakat  hukum  umum  lainnya  dimana mereka  itu  sebagai  pemelihara  dari  ketertiban  hukum  umum  yang  telah  melarang dilakukannya  tindakan-tindakan  yang  bersifat  melanggar  hukum  dan  telah  mengaitkan pelanggaran  terhadap  peraturan-peraturannya  dengan  suatu  penderitaan  yang  bersifat  khusus berupa  hukuman  (Ruslan  Renggong,  2016,  h.  13) . Sedangkan  menurut  Van  Hemel  didalam Ruslan  Renggong  merumuskan  bahwa  hukum  pidana  adalah  semua  dasar-dasar  dan  aturan- aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (rechtsorde) yaitu  denfggan  melarang  apa  yang  bertentangan  dengan  hukum  dan  mengenakan  suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut (Ruslan Renggong, 2016, h. 14).
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 223

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Sistem Peradilan Edukatif...(Asliani Harahap) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 217-229
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3152
Beberapa  pendapat  pakar  hukum  Indonesia  mengenai  Hukum  Pidana,  antara  lain sebagai berikut: (Ruslan Renggong, 2016: 7-8).
1) Soedarto mengatakan bahwa hukum pidana merupaka sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan  jika  sarana  lain  tidak  memadai,  maka  hukum  pidana  dikatakan mempunyai  fungsi  subsidair,  pidana  termasuk  juga  tindakan  (maatregelen), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh  orang  lain  yang  dikenai,  oleh  karena  itu,  hakekat  dan  tujuan  pidana  dan pemidanaan untuk memberikan alasan pembenaran ( justification ) pidana itu.
2) Roeslan  Saleh  mengatakan  bahwa  setiap  perbuatan  yang  oleh  masyrakat  dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan  pada  perasaan  hukum  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  sesuatu  perbuatan pidana  berarti  perbuatan  yang  menghambat  atau  bertentangan  dengan  tercapainya tatanan  dalam  pergaulan  yang  dicita-citakan  masyarakat.  Sehingga  isi  pokok  dari definisi hukum Pidana itu dapat disimpulkan sebagai berikut:
a) Hukum pidana sebagai hukum positif.
b) Substansi  hukum  pidana  adalah  hukum  yang  menentukan  tentang  perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi pelakunya.
3) Bambang Poernomo menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, definisi ini  diberikan  berdasarkan  ciri  hukum  pidana  yang  membedakan  dengan  lapangan hukum  yang  lain,  yaitu  bahwa  hukum  pidana  sebenarnya  tidak  mengadakan  norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma diluar hukum Pidana.
Adapun tujuan dari hukum Pidana dikenal dua aliran yaitu:
1) Untuk  menakuti-nakuti  setiap  orang  jangan  sampai  melakukan  perbuatan  yang  tidak  baik (aliran Klasik).
2) Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern).
Menurut  aliran  klasik  tujuan  hukum  pidana  untuk  melindingi  individu  dari  kekuasan penguasa  atau  negara,  sedangkan  menurut  aliran  modern  mengajarkan  tujuan  hukum  pidana untuk  melindungi  masyarakat  terhadap  kejahatan,  dengan  demikian  hukum  pidana  harus memperhatikan  kejahatan  dan  keadaan  penjahat,  demikian  hukum  pidana  harus memperhatikan  kejahatan  dan  keadaan  penjahat,  maka  aliran  ini  mendapat  pengaruh  dari perkembangan kriminologi, dalam rancangan KUHP Juli 2006, tujuan pemidanaan ditentukan dalam  Pasal  51,  yaitu  pemidanaan  bertujuan  mencegah  dilakukannya  tindak  pidana  dengan menegakkan  norma  hukum  demi  pengayoman  masyarakat,  memasyarakatkan  terpidana dengan  mengadakan  pembinaan  sehingga  menjadi  orang  yang  baik  dan  berguna, menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan oleh  tindak  Pidana memiluhkan  keseimbangan  dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Untuk mencapai tujuan pemidanaan dikenal sebagai tiga teori yaitu:
1) Teori  pembalasan,  diadakannya  pidana  adalah  untuk  pembalasan,  teori  ini  dikenal  pada akhir abad ke 18 dengan pengikut Immanuel Kant, Hegel, Hebert dan Stahl.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 224

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Sistem Peradilan Edukatif...(Asliani Harahap) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 217-229 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3152
2) Teori tujuan atau relatif, jika teori absolut melihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan, sebaiknya teori-teori relatif ataupun tujuan berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang.  Dengan  perkataan  lain  pidana  merupakan  sarana  untuk  mencegah  kejahatan, oleh  karena  itu  juga  sering  disebut  teori  prevensi.  Yang  dapat  kita  tinjau  dari  dua  segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus.
3) Teori gabungan, gabungan dari dua teori diatas yaitu teori pembalasan dan teori tujuan atau relatif.
Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala- gejala sosial yang kurang sehat disamping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik (Ruslan Renggong, 2016, h. 14). Dalam kamus umum bahasa indonesia dapat dijumpai tiga pengertian asas sebagai berikut:
1) Dasar, alas, pedoman misalnya batu yang baik untuk alas rumah
2) Suatu kebenaran yang manjadi pokok atau tumpuan berpikir  (berpendapat dan sebagainya; misalnya bertentangan dengan asas-asas hukum pidana;  pada asasnya yang setuju dengan asal saudara)
3) Cita-cita yang menjadi dasar (perkumpulan negara dan sebagainya misalnya membicarakan asas dan tujuan
Berdasarkan  ketiga  pengertian  tersebut  dapat  kita  lihat  pengertian  yang  esensial  dari asas  itu  ialah:  dasar,  pokok  tempat  menemukan  kebenaran  dan  sebagai  tumpuan  berpikir, tentang  apa  yang  dimaksud  dengan  asas  hukum  banyak  pengertian  yang  dikemukakan  oleh para ahli hukum, yang antara lain; menurut C.W. Paton asas adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya suatu norma hukum. Untuk norma hukum itu sulit dicari asasnya, tetapi kalau ia menjadi asas, maka norma hukum itu sulit dicari asasnya, tetapi kalau ia menjadi asas, maka norma hukum itu sendirilah yang berfungsi sebagai asas. Maka  asas  hukum  sebagai  dasar  pebentukan  secara  filosofi  memiliki  peranan  yang  sangat penting. P. Scolten menjelaskan bahwa asas hukum adalah kecendrungan-kecendrungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum yang merupakan sifat-sifat ummum dengan  segala  keterbatasannya  sebagai  pembawa  hukum  tetapi  tidak  boleh  tidak  harus  ada. Sedangkan  menurut  bellefroid  asas  hukum  ialah  norma  dasar  yang  dijabarkan  dari  hukum positif  dan  yang  oleh  ilmum  hukum  tidak  dianggap  berasal  dari  aturan-aturan  yang  lebih umum.
Aturan hukum pidanaa berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sesuai asas  ruang  lingkup  berlakunya  KUHP,  asas  ruang  lingkup  berlakunya  aturan  pidana  itu  ada empat ialah:
1) Asas  Teritorialitas:  asas  terpokok  dalam  asas  teritorialitas  adalah  tentang  wilayah  atau tertori  dalam  hubungannya  dengan  berlakunya  undang-undang  hukum  pidana,  dengan perkataan  lain  yang  diutamakan  ialah  batas-batas  teritori  dimana  undang-undang  hukum pidana tersebut berlaku. Tetapi bilamana dihubungkan dengan pertindaknya, dalam hal ini yang  menjadi  permasalahan  adalah  batas-batas  wilayah  tempat  petindak  melakukan tindakannya, atau batas-batas wilayah dimana tindak pidana terjadi.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 225

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Sistem Peradilan Edukatif...(Asliani Harahap) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 217-229 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3152
2) Asas  Nasionalitas  Aktif:  asas  ini  adalah  orang,  person  dalam  hal  ini  berlakunya  huum pidana  dikaitkan  dengan  orangnya,  tanpa  mempersoalkan  dimana  orang  itu  berada,  yaitu didalam maupun diluar Negara Indonesia.
3) Asas  Nasionalitas  Pasif:  asas  ini  adalah  setiap  negara  yang  berdaulat  wajib  melindungi kepentingan hukumnya atau kepentingan nasional.
4) Asas  Univeersal:  semula  tiada  dirasakan  akan  adanya  keperluannya  untuk  mengadili seorang penjahat yang bukan warga negara dan bukan penduduk dari suatu negara, kendati ia  berada  dinegara itu,  jika  kejahatan  tersebut  tidak  merugikan  kepentingan  perseorangan atau  hukum  dari  negara  yang  bersangkutan,  akan  tetapi  sesuai  dengan  perkembangan teknologi  yang  membuat  jarak-jarak  semakin  dekat,  maka  beberapa  kepentingan  tertentu sangat dirasakan oleh pemerintah negara-negara sebagai kepentingan bersama yang harus ditanggunglangi secara bersama pula.
Menurut Hugo Sinzheimer, pengertian hukum mencakup hukum normatif, hukum ideal dan  kenyataan  hukum.  Dengan  demikian  ruang  lingkup  ilmu  hukum  mengikuti  pandangan Hugo  Sinzheimer,  adalah  juga  mencakup  ilmu-ilmu  yang  mempunyai  pokok  bahasan  dari ketiga bentuk perwujudan hukum tersebut.
Berdasarkan  beberapa  pengertian  dan  ruang  lingkup  pemidanaan  tersebut  dapat diketahui bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur: kesengajaan (Marlina, 2012: 78).
1) Unsur Objektif
a) Perbuatan  manusia  yang  termasuk  unsur-unsur  pokok  Objektif  sebagai  act  ialah perbuatan aktif yang disebut juga perbuatan positif dan ommision ialah tidak aktif berbuat dan disebut juga perbuatan negatif
b) Akibat  perbuatan  manusia.  Akibat  yang  dimaksud  ialah  membahayakan  atau menghilangkan kepentingan yang diperhatikan oleh hukum
c) Keadaan dibedakan pada perbuatan dan keadaan setelah perbuatan
d) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum
2) Unsur Pokok Subjektif:
a) Kesengajaan,  terdiri  dari  tiga  bentuk,  yakni  sengaja  sebagai  maksud  sengaja sebagai kepastian dan sengaja sebagai kepentingan
b) Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada.
Sedangkan menurut Moelyatno unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari: (Teguh Prasetyo, 2015, h. 52).
1) Kelakuan dan akibat (perbuatan)
2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4) Unsur melawan hukum yang objektif
5) Unsur melawan hukum yang subjektif
Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur: (Wagiati Soetedjo, 2013 ).
1) Adanya perbuatan manusia
2) Perbautan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 226

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3152
3) Adanya kesalahan
4) Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan
Sudikno  Mertokusumo  mengemukakan  tujuan  pokok  hukum  adalah  menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, masyarakat ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban  didalam  masyarakat  diharapkan  kepentingan  manusia  akan  terlindungi.  Dalam tercapainya  tujuannya  itu  hukum  bertugas  membagi  hak  dan  kewajiban  antar  perorangan didalam  masyarakat.  Membagi  wewenang  dan  mengatur  cara  memecahkan  masalah  hukum serta  memelihara  kepastian  hukum.  Tujuan  dibuatnya  ketentuan  Pidana  dan  tindakan  dalam Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang  berada dengan ketentuan pidana dalam KUHP, dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak.  Selain  itu  menurut  penjelasan  umum  Undang-undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada  anak  agar  melalui  pembinaan  akan  memperoleh  jati  dirinya  untuk  menjadi  manusia yang  mandiri,  bertanggung  jawab  dan  berguna  bagi  diri,  keluarga,  masyarakat,  bangsa  dan negara.
KUHP  menganut  sistem  dua  jalur  dalam  pemidanaan  yaitu  disamping  pembuat  tindak pidana  dapat  dijatuhi  pidana,  dapat  juga  dikenakan  berbagai  tindakan.  Penetapan  sanksi berupa tindakan ini harus sesuai dengan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan. Sistem pemidanaan dua jalur secara teoritis telah dianut dalam KUHP, namun sanksi tindakan hanya diperuntukan  bagi  orang  yang  tidak  mampu  bertanggung  jawab  dan  anak  dibawah  umur. Perkebangannya,  perundang-undangan  diluar  KUHP  telah  menerima  konsep  perluasan pengenaan  jenis  sanksi  tindakan  yang  juga  dapat  diancamkan  terhadap  orang  yang  tidak mampu bertanggung jawab dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana.
Jenis tindakan dalam pola pemidanaan dalam beberapa regulasi di Indonesia ini hanya dianggap  sebagai  sanksi  yang  bersifat  komplementer  atau  pelengkap  dan  tidak  ada  bedanya dengan  jenis  sanksi  Pidana  tambahan  yang  bersifat  fakultif.  Meskipun  juga  telah  ada  sanksi tindakan yang bersifat mandiri atau sebagai sanksi alternatif, misalnya dalam Undang-Undang Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak,  namun  tidak  ada  penjelasan  yang  memadai mengenai  argumentasi  atau  landasan  pengenaan  sanksi  tindakan  yang  bersifat  mandiri tersebut. Di dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa;
Sistem  peradilan  pidana  anak  dilaksanakan  berdasarkan  asas  perlindungan,  keadilan, nondiskriminasi,  kepentingan  terbaik  bagi  anak,  penghargaan  terhadap  pendapat  anak, kelangsungan  hidup  dan  tumbuh  kembang  anak,  pembinaan  dan  pembimbingan  anak, proporsional,  perampasan  kemerdekaan  dan  pemidanaan  sebagai  upaya  terakhir  dan penghindaran pembalasan (Muhammad Taufik Makarao, 2011, h.  67).
Perumusan  dan  penegasan  tentang  sistem  penggunaan double  track  system dengan mengatur  secara  khusus  tentang  sanksi  tindakan  menunjukkan  bahwa  pandangan  baru  yang diadopsi menuju ke sistem pemidanaan yang sesuai dengan tujuan pemidanaan.  Tindakangan sebagai bentuk sanksi hukum terhadap anak pelaku tindak pidana merupakan ketentuan baru yang selama ini didalam KUHP tidak ditentukan khusus terhadap anak. Pidana terhadap anak
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 227

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Sistem Peradilan Edukatif...(Asliani Harahap) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 217-229 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3152
dalam  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  diatur pada Pasal 71 ayat 1 yaitu pidana pokok bagi anak terdiri atas:
1) Pidana peringatan
2) Pidana dengan syarat:
a) Pembinaan diluar lembaga
b) Pelayanan masyarakat
c) Pengawasan
d) Pelatihan kerja
e) Pembinaan dalam lembaga
f) Penjara
Ketentuan  pasal  71  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan selain Pidana Pokok sebagaimana dalam ayat 1 terhadap anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dapat  juga  dijatuhi  hukuman  pidana  tambahan  yang terdiri dari:
1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
2) Pemenuhan kewajiban adat
Hukum materil yang menentukan ancaman pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana  denda  diganti  dengan  pelatihan  kerja,  pidana  yang  dijatuhkan  kepada  anak  dilarang melanggar  harkat  dan  martabat  anak.  Ketentuan  mengenai  tindakan  anak,  Pasal  82  ayat  1 Undang-undangan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi;
Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak ialah:
1) Pengembalian kepada orang tua/wali
2) Penyerahan kepada seseorang
3) Perawatan dirumah sakit jiwa
4) Perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial)
5) Kewajiban  mengikuti  pendidikan  formal  dan/atau  pelatihan  yang  diadakan  oleh pemerintah atau badan swasta
6) Pencabutan surat izin mengemudi
7) Perbaikan akibat tindak Pidana
Tindakan  penyerahan  anak  kepada  seseorang  dilakukan  untuk  kepentingan  anak  yang bersangkutan. Tindakan perawatan terhadap anak dimaksudkan untuk membantu orang tua  / wali  dalam  mendidik  dan  memberikan  pembimbingan  kepada  anak  yang  bersangkutan. Ketentuan  Undang-Undang  Nomor    11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak terhadap  anak  yang  belum  berumur  12  Tahun  dan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  1  angka  3  huruf  a.  Yang  diancam  denga  pidana  penjara  sementara waktu, tidak diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup tidak dijatuhkan sanksi akan tetapi dikenakan tindakan. Untuk dapat diajukan kedepan sidang pengadilan anak, maka anak nakal minumum telah berumur 8 tahun dan maksimum 18 tahun. Sementara anak yang belum berumur  8  tahun  walaupun  melakukan  tindak  pidana  belum  dapat  diajukan  kesidang Pengadilan  Anak.  Ini  didsarkan  pada  pertimbangan  sosiologis,  psikologis  dan  paedagogis,
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 228

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Sistem Peradilan Edukatif...(Asliani Harahap) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 217-229
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3152
bahwa  anak  yang  belum  berumur  8  tahun  itu  belum  dapat  mempertanggungjawabkan perbuatannya.  Akan  tetapi  dalam  hal anak  itu  melakukan  tindak  pidana  dalam  batas  umur  8 tahun, akan tetapi belum mencapai 18 tahun maka ia diajukan kepengadilan anak.
Berdasarkan ketentuan sanksi dan tindakan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 12 Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  tersebut,  eksistensinya  sangat  menentukan  dalam perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana, sistem pertanggungjawab pidana anak pada dasarnya masih sama dengan sistem pertanggung jawab orang dewasa, yaitu berorientasi pada si pelau secara pribadi/individual.
Sistem  pemidanaan  yang  berlaku  saat  ini  di  Indonesia  hanya  bertumpu  sifat pemidanaannya saja tanpa memperhatikan bagaimana dapat merubah sianak tersebut menjadi lebih  baik.  Diberikannya  sistem  pemidanaan  yang  bersifat  edukatif,  yaitu  suatu  sistem pemidanaan yang tidak hanya menekankan dari segi pemidanaannya saja namun lebih kepada bagaimana caranya agar seseorang anak itu bisa dirubah perilakunya menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi tindakannya tersebut tanpa harus diberikan sanksi badan atau penjara.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Sistem  pemidanaan  yang  bersifat  edukatif  harus  menjadi  prioritas  hakim  dalam menjatuhkan  putusan  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana,  sebab  pemidanaan  yang  akan dijalankan    di  penjara adalah  pilihan  terakhir.    Sistim  pemidanaan  yang  bersifat  edukatif ini harus  berbeda  dengan  sistim  pemidanaan  orang  dewasa.  Sistim  pemidanaan  edukatif  adalah upaya  untuk  memperhatikan  masa  depan  anak  agar  lebih  baik  dengan  menempatkan  anak pada  sekolah  khusus  agar  mendapat  bimbingan  baik  secara  moral  maupun  intelektual  untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum.

## Saran
Bahwa sudah saatnya regulasi terkait pemidanaan untuk anak dibuat secara khusus, hal ini diperuntukkan memberikan kepastian hukum bagi hakim atas anak yang telah dinyatakan bersalah  akibat  melanggar  aturan  hukum,    pertimbangan  hakim  terkait  pemidanaan  edukatif ini  sangat  penting,  namun  tidak  jauh  pentingnya  juga  atas  kejelasan  regulasinya  agar  setiap hakim memiliki pijakan hukum yang pasti dalam pertimbangan hukum yang dibuatnya.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 229

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Sistem Peradilan Edukatif...(Asliani Harahap) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 217-229
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3152

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Zainudin. (2011). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika. Haekal, Muhammad Husein. (1984). Sejarah Hidup Muhammad . Jakarta: Tintamas.
Hamdani,  Ikhwan.  (2003). Sistem  Pasar,  Pengawasan  Ekonomi  (Hisbah)  dalam  Persepektif Ekonomi Islam. Jakarta: Nur Insani.
Junaidi,  Wawan.  (2006). Rekonsepsi  Al-Istihalah  dan  Implikasinya  Terhadap  Hala-Haram Bahan  Pangan  Dengan  Pendekatan  Ilmu  Kimia .  Jakarta:  Badan  Litbang  dan  Diklat Departemen Agama RI.
Jusmaliani. (2008). Bisnis Berbasis Syari’ah . Jakarta: Bumi Aksara.
Konoras,  Abdurrahman.  (2017). Jaminan  Produk  Halal  Di  Indonesia  Perspektif  Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Majelis Ulama Indonesia.  (2012). Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Persepektif Hukum  dan  Perundang-Undangan .  Jakarta:  Badan  Litbang  dan  Diklat  Kementrian Agama Republik Indonesia.
Muhammad, Abdulkadir.  (2004). Hukum dan Penelitian Hukum . PT. Citra Aditya.
Rahman, Afzalul. (2000). Muhammad Sebagai Seorang Pedagang. Jakarta: Swarna Bhumi. Shabiri, Abul Futuh. (2017). Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi . Jakarta: Pustaka Al-Kausar. Sidik,  H.  Salim.,  &  Nurbani,  Erlies  Septiana.  (2017). Penerapam  Teori  Hukum  Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Undang-Undang Nomor   7 Tahun 1996.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Uways, Abdul Halim. (1998). Fikih Statis-Dinamis (terjemahan Zarkasyi Chumaidy, dari Al- Fiqh al-Islamiy Bayn at-Taqawwur wa as-Sabat ). Bandung: Pustaka Hidayah. Zulham. (2013). Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Pranadamedia Group.