Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Kewenangan Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Anggota TNI Aktif

## Jeanny Jessica
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

## Abstract
Money laundering is an extra ordinary and transnational crime that can threaten the stability and integrity of a country's economy and even damage the joints of the country. This criminal act can be committed by all segments of society, but  mostly are those who have more power and intelligence. The active Indonesian National Army (TNI) that is given more authority by the Law in Indonesia also has  the  potential  to  commit  Money  Laundering  crime.  Regulations  regarding  the  legal  process against  active  soldiers  of  the  TNI  who  commit  criminal  acts  are  under  the  authority  of  military investigations, as stipulated in article 24 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power in conjunction with Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts. Recently, if there are cases of active TNI soldiers who have committed criminal acts such as corruption and / or money laundering, considering that there is no specific legal framework yet, then to fill the loopholes, provisions in the Military Court Law are used.
Key words: Money Laundering; Criminal Act; Active TNI Soldiers; Military Justice.

## Abstrak
Tindak  Pidana  Pencucian  Uang (TPPU/ mon ey l aundering )  merupakan extra  ordinary  crime dan kejahatan transnasional yang dap at me n g an c a m st a bili tas dan i n t e g ritas perekon om i an su atu nega r a bahkan  dapat me rusak  sen d i- se nd i  n egara . T i n d a k  pid ana i n i d apat  d i l aku ka n  oleh  segala  segmen masyarakat,  namun  seringkali  adalah  yang  memiliki  kekuasaan  dan  kepintaran  lebih. Tentara Nasional Indonesia (TNI) a ktif yang tentu saja diberikan kewenangan lebih oleh Undang-Undang di Indonesia  juga  berpotensi  menjadi  pelaku  TPPU.  Pengaturan  mengenai p r o ses h u k u m te rhad a p a ng g o ta T N I akt i f ya n g  melak u ka n t ind a k  pid a na  b e r a d a  d ala m  kewenangan  p en yi d ik a n mi lite r, se baga iman a d ia t ur d al am pa s al 2 4 ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 945  da n  Undang-Undang  Nomor 4 8 t a h un 2 00 9  te nt ang K ek u asaa n  K eha k ima n juncto Undang- Undang  Nomor 3 1 t a h un  1 997 te n ta n g  Pe ra d i lan  M i li t e r .  Selama  ini,  pada  praktik  penerapannya, apabila  terdapat kasu s  anggota TN I ak t if  yang  me laku kan  t i n dak  p idana  seperti  k oru ps i  dan/atau pencucian  uang,  mengingat h i n gga sa a t ini be lu m ada  kerangka  aturan  hukumnya  secara  spesifik, maka guna m e ngi si kek o so n ga n h ukum tersebut ma k a di g un a kan ketentua n dalam Undang-Undang P e r a d il a n Mili t er.
Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Kejahatan, Prajurit TNI Akti f, Peradilan Militer.

## PENDAHULUAN
Pencucian  uang  adalah  tindak  pidana yang  dapat  dilakukan  oleh  individu  ( self laundering )  atau  berkelompok  (korporasi). dalam  praktiknya  pencucian  uang  juga tergolong  sebagai  kejahatan  yang  terorganisir ( organized  crime )  dan  kejahatan  kerah  putih ( white  collar  crime )  bahkan  juga  berdimensi internasional ( transnational crime ).  Indonesia sudah  menerapkan anti  money  laundering regime sejak  17  April  2002  yang  ditandai
dengan  disahkannya  Undang-Undang  Nomor 15  Tahun  2002  tentang  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  (selanjutnya  disebut  TPPU) sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Selanjutnya Indonesia kembali
memperbaharui ketentuan pencegahan dan pemberantasan TPPU dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (selanjutnya disebut  UU  PP  TPPU)  dan  menyesuaikan substansi dalam UU TPPU dengan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
rekomendasi yang dikeluarkan oleh Financial Action  Task  Force  on  Money  laundering (FATF Recommendation ).
Salah  satu  pembaharuan  yang  diatur dalam UU PP TPPU yakni adanya penambahan  pemberian  kewenangan  kepada penyidik  tindak  pidana  asal  untuk  menyidik TPPU  ( multi  investigator ).  Secara  teknis penyidikan TPPU oleh penyidik tindak pidana asal  akan  mempercepat  penanganan  dugaan TPPU  sekaligus  tindak  pidana  asalnya. Penyidik dapat memanfaatkan kelebihan yang tercantum  dalam  UU  PP  TPPU  seperti penerobosan  prinsip  kerahasiaan  transaksi keuangan,  sistem  pembuktian  terbalik,  dan perlindungan saksi dan juga pihak pelapor.
Dalam  Pasal  2  UU  PP  TPPU,  diatur mengenai  jenis-jenis  tindak  pidana  yang merupakan  tindak  pidana  asal  ( predicate crimes )  atau  sumber  terciptanya  harta kekayaan yang menjadi obyek pencucian uang. Selanjutnya,  dalam  Pasal  74  UU  PP  TPPU menyebutkan  penyidikan  TPPU  dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan  hukum  acara  dan  ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan  lain  menurut  Undang-Undang  ini. Sedangkan  Penjelasan  Pasal  74  menyebutkan bahwa  yang  dimaksud  dengan  “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang  oleh  undang-undang  diberi  kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian  Republik  Indonesia  (POLRI), Kejaksaan  Republik  Indonesia,  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal  Pajak  (DJP)  dan  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) .  Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan  TPPU  apabila  menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya TPPU saat melakukan  penyidikan  tindak  pidana  asal sesuai kewenangannya.
Dengan demikian, penjelasan Pasal 74 tersebut  secara  limitatif  menyebutkan  siapa saja  yang  dimaksud  dengan  penyidik  tindak pidana  asal.  Namun,  di  sisi  lain  terdapat kemungkinan adanya dugaan TPPU yang juga dilakukan oleh individu-individu yang tunduk pada  peradilan  militer  sehingga  hal  ini  dapat
mengakibatkan munculnya berbagai persoalan dalam penegakan hukumnya.
Penyidikan  merupakan  bagian  dari sistem  peradilan  pidana,  menurut  Remington dan  Ohlins  sebagaimana  dikutip  oleh  Aditya Wiguna  Sanjaya,  menyatakan  bahwa  sistem peradilan  pidana  dapat  diartikan  sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administratif peradilan pidana dan peradilan  pidana  sebagai  sistem  merupakan hasil  interaksi  antara  peraturan  perundang- undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah  laku  sosial.  Pengertian.  Sedangkan menurut  Mardjono  Reksodiputro  sistem peradilan  pidana  merupakan  sistem  dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi maslaah  kejahatan.  Menanggulangi  berarti usaha  untuk  mengendalikan  kejahatan  agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Komponen  dalam  sistem  peradilan  pidana adalah  lembaga  kepolisian,  kejaksanaan, pengadilan dan pemasyarakatan.
Pasal  65  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  34  Tahun  2004  tentang  TNI (selanjutnya  disebut  UU  TNI)  mengatur “Prajurit  tunduk  kepada  kekuasaan  peradilan militer  dalam  hal  pelanggaran  hukum  pidana militer  dan  tunduk  pada  kekuasaan  peradilan umum  dalam  hal  pelanggaran  hukum  pidana umum  yang  diatur  dengan  undang-undang”. Selanjutnya, di dalam ketentuan Pasal 65 ayat (3)  UU  TNI  juga  disebutkan  “apabila kekuasaan  peradilan  umum  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berfungsi, maka prajurit tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang”. Pasal 74 UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI:
a. Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 65 berlaku pada saat undang-undang tentang  Peradilan  Militer  yang  baru diberlakukan.
b. Selama  undang-undang  peradilan  militer yang  baru  belum  dibentuk,  tetap  tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Oleh karenanya, apabila merujuk Pasal 74 tersebut dan mengingat ketentuan perundang-undangan mengenai peradilan militer  yang  baru  juga  belum  terbentuk, apabila  terdapat  segala  macam  tindak  pidana
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
yang  dilakukan  anggota  TNI  baik  itu  tindak pidana  umum  maupun  tindak  pidana  militer, maka yang berwenang melakukan penyidikan adalah  penyidik  dari  TNI.  Atas  hal-hal tersebut,  membuat  penulis  tergelitik  untuk meneliti  bagaimana  kewenangan  menyidik TPPU  yang  dilakukan  oleh  anggota  Tentara Nasional Indonesia?

## PEMBAHASAN
Penegakan  hukum  terhadap  TPPU yang  juga  terhadap  kejahatan  asalnya  hingga sekarang seringkali menyisakan permasalahan. Meskipun Indonesia telah melakukan kriminalisasi atas TPPU ini sejak tahun 2002, yang  mungkin  diantaranya  adalah  terkait pencucian uang yang dilakukan anggota TNI. Apabila  dikaitkan  dengan  pelaksanaan  tugas PPATK  yakni  analisis  atau  pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d UU PP TPPU, PPATK dapat meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.
Kemudian,  permasalahan  yang  akan timbul  antara  lain  apabila  di  dalam  laporan hasil analisis atau hasil pemeriksaan transaksi keuangan  oleh  PPATK  ditemukan  adanya indikasi  perbuatan  pencucian  uang  yang dilakukan oleh anggota TNI, lalu disampaikan kepada  Polri,  sedangkan  Polri  sebagai penyidik  tindak  pidana  asal  yang  seharusnya memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan  TPPU,  tentunya  akan  terkendala regulasi  terkait  peradilan  militer  apabila pelakunya adalah anggota TNI aktif.
Kendala  tersebut  dapat  disebabkan oleh  adanya  ketidakharmonisasi  dan  tidak adanya  sinkronisasi  peraturan  perundang- undangan, yakni antara UU Peradilan Militer, UU  TNI,  dan  Pasal  74  UU  PP  TPPU. Sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya, dalam  Pasal  74  UU  PP  TPPU  yang menyebutkan bahwa penyidikan TPPU dilakukan  oleh  penyidik  tindak  pidana  asal sesuai  dengan  ketentuan  hukum  acara  dan ketentuan  peraturan  perundang-undangan, kecuali  ditentukan  lain  menurut  Undang- Undang  ini.  Sedangkan,  Penjelasan  Pasal  74 menyebutkan yang dimaksud dengan “penyidik  tindak  pidana  asal”  adalah  pejabat
dari  instansi  yang  oleh  undang-undang  diberi kewenangan  untuk  melakukan  penyidikan, yaitu Polri,  Kejaksaan,  KPK,  BNN,  serta DJP dan DJBC .  Penyidik tindak pidana asal dapat  melakukan  penyidikan  TPPU  apabila menemukan bukti  permulaan  yang  cukup terjadinya  TPPU  saat  melakukan  penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.
Sementara dalam UU Peradilan Militer mengatur  hukum  acara  bagi  anggota  TNI khususnya  dalam  hal  melakukan  tindak pidana, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan,  pemeriksaan  di  pengadilan, sampai  pada  pelaksanaan  putusan  pengadilan diatur  secara  tersendiri.  Hal  ini  sesuai ketentuan  pasal  69  ayat  (1)  penyidik  di lingkungan militer adalah:
a. Atasan  yang  berhak  menghukum;  dalam penjelasan umum atas UU RI No.37 tahun 1997  tentang  peradilan  militer  diketahui kewenangan  penyidikan  yang  ada  pada atasan  yang  berhak  menghukum  tidak dilaksanakan  sendiri,  tetapi  dilaksanakan oleh  Penyidik  Polisi  Militer  dan  /  atau Oditur.
b. Polisi  Militer;  penyidik  polisi  militer adalah  salah  seorang  pejabat  yang mendapat  pelimpahan  wewenang  dari Panglima  selaku  atasan  yang  berhak menghukum  tertinggi  untu  melakukan penyidikan  terhadap  tindak  pidana  yang dilakukan oleh prajurit.
c. Oditur;  tindakan  penyidikan  yang  dapat dilakukan  oleh  oditur  militer  adalah penyidikan  yang  sejak  awal  dilakukan sendiri  oleh  oditur  atas  perintah  oditur jenderal,  baik  untuk  tindak  pidana  umum maupun untuk tindak pidana tertentu.
Sebenarnya gagasan untuk
menundukkan  anggota  TNI  yang  melakukan tindak  pidana  umum  atau  tindak  pidana  non militer di bawah kekuasaaan peradilan umum telah  diamanatkan  dalam  ketentuan  Pasal  65 ayat  (2)  UU  TNI  yang  menyebutkan  bahwa “Prajurit  tunduk  kepada  kekuasaan  peradilan militer  dalam  hal  pelanggaran  hukum  pidana militer  dan  tunduk  pada  kekuasaan  peradilan umum  dalam  hal  pelanggaran  hukum  pidana umum  yang  diatur  dengan  undang-undang”. Namun,  ada  catatan  bahwa  keberlakuan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
ketentuan  pasal  tersebut  dtentukan  secara bersyarat  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  74 UU TNI yakni:
(1) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 65 berlaku pada saat undang-undang tentang  Peradilan  Militer  yang  baru diberlakukan.
(2) Selama  undang-undang  peradilan  militer yang  baru  belum  dibentuk,  tetap  tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Selanjutnya,  mengingat  UU  peradilan militer  yang  baru  belum  terbentuk  maka apabila  terkait  dengan  segala  macam  tindak pidana  yang  dilakukan  anggota  TNI,  baik  itu tindak  pidana  umum  maupun  tindak  pidana militer  maka  yang  berwenang  melakukan penyidikan  adalah  penyidik  dari  TNI. Keberlakukan  substansi  dalam  UU  TNI tersebut  baru  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat setelah UU Peradilan Militer diubah dan  diberlakukan  UU  Peradilan  Militer  yang baru.  Dengan  demikian  kepastian  hukum merupakan esensi  yang  sangat  penting  dalam hukum  guna  untuk  mencapai  tujuan  utama daripada  hukum  yaitu  keadilan.  Menurut Fence.  M.  Wantu  ukuran  atau  kriteria kepastian hukum itu sendiri dapat durumuskan antara lain:
a. Adanya  kejelasan  hukum,  artinya  dapat mudah dimengerti oleh rakyat;
b. Aturan  hukum  itu  tidak  bertentangan antara satu sama lain
c. Aturan  hukum  tidak  boleh  mensyaratkan perilaku di luar kemampuan subjek hukum, artinya hukum tidak boleh memerintahkan seseuatu yang tidak mungkin dilakukan;
d. Pengakuan  terhadap  hak  dan  kewajiban bagi setiap subjek hukum;
e. Adanya  pengakuan  dari  warna  negara prinsipil terhadap aturan-aturan hukum;
f. Kepastian hukum dalam hal di pengadilan ditandai  dengan  sikap  keandirian  hakim dan  tidak  memihak  dalam  menerapkan aturan-aturan hukum;
g. Kepastian hukum di pengadilan ditentukan kejelasan objek yang menjadi sengketa;
h. Kepastian  hukum  di  pengadilan  harus menentukan  secara  jelas  objek  yang
dimenangkan  oleh  pihak-pihak  yang berperkara;
i. Kepastian hukum di pengadilan ditentukan dapat  dieksekusi  atau  dilaksanakannya putusan.
Sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan,  perlindungan,  dan  kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini mencerminkan bahwa selayaknya  terkait  upaya  penegakan  hukum dilakukan  tanpa  pandang  bulu  setiap  warga negara yang melakukan pelanggaran hukum.
Menurut Philipus M. Hadjon kewenangan  yag  bersumber  dari  peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga, yaitu:
a. atribusi;
b. delegasi; dan
c. mandat.
Menurut  Hans  Kelsen  wajah  positivis dari validitas suatu norma hukum menghungkan validitas norma hukum tersebut dengan kesesuaiannya dengan sistem peraturan  peundang-undangan  yang  berlaku dengan norma dasar (konstitusi) suatu negara. Selanjtnya menurut Hans Kelsen bila ada dua aturan  hukum  yang  saling  kontradiktif,  tentu dalam  hal  ini  hanya  satu  aturan  saja  yang berlaku.  Dengan  demikian  apabila    terdapat aturan  hukum  yang  saling  kontradiktif  maka diperlukan beberapa teori diantaranya:
1. hukum  yang  khusus  mengesampingkan hukum yang umum;
2. hukum  yang  baru  mengesampingkan hukum yang lama;
3. hukum  yang  lebih  tinggi  derajatnya mengesampingkan hukum yang rendah;
4. hukum yang lebih menyangkut kepentingan  umum  mengesampingkan hukum yang kurang menyangkut kepentingan umum;
5. mencari  hukum  yang  paling  sesuai  dengn norma dasar (konstitusi).

## Hukum  yang  khusus  mengesampingkan hukum yang umum
Teori  ini  sering  juga  disebut lex specialis  derogate  legi  generalis, yang terhadap  peristiwa  khusus  wajib  diperlukan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
undang-undang  yang  menyebut  peristiwa  itu, walaupun  untuk  peristiwa  khusus  tersebut dapat  pula  diperlukan  undang-undang  yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum  yang  dapat  juga  mencakup  peristiwa khusus tersebut.
Dalam  hal  ini  kedua  undang-undang tersebut  berisi  aturan  hukum  yang  bersifat khusus namun dalam perspektif yang berbeda. Dengan demikian asas ini tidak relevan untuk digunakan  dalam  mengkaji  disharmonis  dari kedua undang-undang ini.

## Hukum  yang  baru  mengesampingkan hukum yang lama
Disebut  juga  dengan  istilah lex posteriore derogat legi priori dimana undang- undang lain (yang lebih dahulu berlaku) yang mengatur mengenai hal tertentu, tidak berlaku lagi  jika  ada  undang-undang  yang  baru  telah berlaku.  Syarat  dari  asas  ini  adalah  hal  yang diatur tentunya haruslah sama.
Berdasarkan asas tersebut dapat dikaji bahwa UU Peradilan Militer dan UU PP TPPU tidak  mengatur  hal  yang  sama.  Dengan demikian asas ini tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan disharmonis antara UU Peradilan Militer dengan UU PP TPPU.
Hukum  yang  lebih  tinggi  derajatnya mengesampingkan hukum yang rendah
Disebut juga lex superiori derogat legi inferiori, dimana  asas  ini  digunakan  apabila yang bertentangan adalah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan  peraturan  perundang-undangan  yang lebih tinggi.
Berdaasarkan asas tersebut dapat dikaji bahwa UU Peradilan Militer dan UU PP TPPU merupakan  peraturan  perundang-undangan dengan  jenjang/tingkat  hierarki  yang  sama atau  setara  yakni  sama-sama  berbentuk Undang-Undang.  Oleh  karenanya,  asas  ini tidak  dapat  digunakan  untuk  menyelesaikan disharmonis  antara  UU  Peradilan  Militer dengan UU PP TPPU.
Hukum yang lebih menyangkut kepentingan umum mengesampingkan
hukum yang kurang menyangkut kepentingan umum
Pada  UU  Peradilan  Militer  dianggap menjadi  alat  impunitas,  karena  memiliki yurisdiksi untuk mengadili aparat militer yang melakukan tindak pidana umum, dan peradilan militer prosesnya tertutup, tidak transparan dan tidak  mengakomodir  kepentingan  korban. Akibatnya,  tentu  saja  pelaku  yang  diadili hanyalah  pelaku  lapangan,  dengan  vonis hukuman  rendah  sementara  kebenaran  yang asli  tidak  terungkap,  bahkan  lebih  jauh  lagi hak-hak korban juga tidak akan dipenuhi.
UU  Peradilan  Militer  dapat  dilihat sebagai upaya untuk melihat bahwa militer di Indonesia sebagai kekuatan yang otonom dan tidak  terjamah  oleh  ukuran  ideal  demokrasi, UU Peradilan militer tidak mengatur kewenangan  (yurisdiksi)  berdasarkan  delik yang terjadi, wewenang UU Peradilan Militer justru  berbasis  pada  subjek  atau  pada  siapa yang melakukan kejahatan dan/atau pelanggaran, sesungguhnya memang tidak ada alasan jelas  dan pasti  yang bisa dijelaskan ke masyarakat  mengenai  kompetensi  subjektif ini, selain semata-mata kepentingan militer.
Pada  aturan  hukum  peradilan  militer kemudian  digunakan  kualifikasi in  persona . Pengadilan  Militer  atau  Mahkamah  Militer diberlakukan  terhadap  anggota  militer  tanpa memperhitungkan delik kesalahan  serta yurisdiksi atas kesalahan tersebut,  yang mana hal  ini  berarti  bahwa  dimungkinkan  apabila seorang anggota militer melakukan kesalahan atas  delik  pidana  umum  pada  akhirnya  tetap diadili dalam peradilan militer. Menurut teori dalam hukum pidana tentang batas berlakunya hukum  pidana,  apa  yang  diatur  dalam  UU Peradilan  Militer  ini  menggunakan  asas personaliteit (asas  personalitas).  Menurut Adami  Chazawi ,  asas personaliteit adalah berlakunya  hukum  pidana  bergantung  atau mengikuti subjek hukum atau orangnya yakni warga  negara  dimanapun  ia  berada.  Namun, perlu diingat bahwa penerapan asas ini dalam UU  Peradilan  Militer  terbatas  pada  yustiabel subjektif yakni lingkup militer saja.
Senada  dengan  pendapat  tersebut, menurut  Mayor  Chk.  Parluhutan  Sagala  asas personalitas perorangan berarti bahwa hukum
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
militer  mengikuti  si  militer  bilamana  dan kemana  pun  dia  pergi.  Pendapat  S.  Sianturi mengenai  subjektifitas  tersebut  adalah  bahwa hukum  militer  pada  umumnya  lebih  bertitik berat kepada pengguna asas perseorangan baik terhadap militer maupun terhadap setiap orang yang berada dalam suatu daerah musuh/ lawan yang  dikuasai  oleh  satuan  angkatan  perang dalam hal tertentu (dalam hal ini dalam perkara tertentu), sudah sewajarnya apabila mereka ini ditundukkan  kepada  kekuasaan  peradilan militer.
Di sisi lain dalam UU Peradilan Umum ada  Perwira  Penyerah  Perkara  (Papera)  yang memiliki  kewenangan  diskresional  untuk menentukan  apakah  dilanjutkan  atau  tidak suatu  perkara  ke  pengadilan  sebagaimana diatur dalam pasal 123 UU Peradilan Militer. Keberadaan Papera memberikan kemungkinan besar masuknya kepentigan terselubung dalam penyelesaian  kasus  sehingga  kondisi  ini menjadi  penghambat  proses  penyelesaian kasus  dan  berpotensi  menjadi  titik  awal terjadinya impunitas.
Kewenangan  diskresional  dari  Papera tersebut  memungkinkan  suatu  perkara  tidak dilanjutkan  ke  pengadilan  atau  diselesaikan secara  internal  melalui  hukuman  disiplin. Penyelesaian  internal  inilah  yang  terbukti melahirkan  impunitas  dan  ketidakadilan  atas tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota militer.
Sementara  dalam  UU  PP  TPPU  dapat dilihat  semangat  yang  melatarbelakangi pembentukan  undang-undang  tersebut  yakni TPPU  tidak  hanya  mengancam  stabilitas perekonomian tdan integritas sistem keuangan, tetapi  juga  dapat  membahayakan  sendi-sendi kehidupan  bermasyarakat,  bebangsa,  dan bernegara  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD 1945.  Pencegahan  dan  pemberantasan  TPPU memerlukan landasan hukum yang kuat untuk dapat  memberikan jaminan  kepastian  hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana.
Terlihat  dari  uraian  latar  belakang dibentuknya  UU  PP  TPPU  ini  bahwa pembentukan  UU  PP  TPPU  bertujuan  utama untuk  melindungi  kepentingan  masyarakat,
bangsa,  dan  negara.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan UU PP TPPU lebih mengutamanakan kepentingan umum daripada UU Peradilan Militer.

## Mencari hukum yang paling sesuai dengan norma dasar (konstitusi)
Dalam  Pasal  27  ayat  (1)  UUD  1945 diatur bahwa “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada kecualinya”. Hal ini disebut juga dengan asas persamaan di hadapan hukum ( equality before the  law )  merupakan  asas  yang  bersifat universal.
Dengan berlakunya kompetensi subjektif  dalam  UU  Peradilan  Militer  sangat bertentangan  dengan  asas equality  before  the law sebagaimana  diatur  dalam  konstitusi. Perubahan  politik  yang  demokratis  yang seharusnya  mengedepankan  persamaan  di hadapan  hukum  ternyata  tidak  menyentuh anggota militer.
Sementara  paradigma  UU  PP  TPPU terlihat pada rumusan subjek normanya yakni Pasal  3,  4,  5  yang  ditujukan  kepada  setiap orang. Menurut Maria Farida Indrati menjelaskan norma hukum adalah suatu norma hukum  yang  ditujukan  untuk  orang  banyak umum dan tidak tertentuyang sering dirumuskan  dengan  rumusan  “setiap  orang”, “barang siapa” dan lain sebagainya.
Rumusan  tersebut  diperuntukkan  bagi setiap  orang  atau  setiap  warga  negara  secara keseluruhan. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa  UU  PP  TPPU  lebih  sesuai  dengan amanat  yang  diberikan  oleh  Pasal  27  UUD 1945.
Kewenangan penyidik dalam lingkungan  peradilan  militer  terhadap  TPPU yang  dilakukan  oleh  anggota  TNI  juga  dapat dianalisis  dengan  menggunakan  perspektif prinsip  yurisdiksi (asas-asas batas berlakunya hukum  pidana  menurut  tempat)  sebagaimana dikatakan oleh Jan Remmelink yakni:
a. Asas teritorial,
Bahwa berlakunya undang-undang pidana suatu  negara  semata-mata  digantungkan pada tempat dimana suatu tindak pidana itu
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
telah  dilakukan  dan  tempat  tersebut haruslah  terletak  di  wilayah  negara  yag bersangkutan. Asas ini diatur dalam Pasal 2 KUHP,  yakni “Peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tiap-tiap orang yang di dalam wilayah Indonesia melakukan delik”.
b. Asas kebangsaan, Bahwa  undang-undang  pidana  suatu negara  tetap  dapat  diberlakukan  terhadap warga  negaranya  dimanapun  mereka berada  bahkan  seandainya  warga  negara mereka  berada  di  luar  negeri.  Asas  ini diatur  dalam  Pasal  5  KUHP  yakni “Ketentuan  pidana  dalam  perundang- undangan Republik Indonesia berlaku bagi warga  negara  Indonesia  yang  melakukan tindak pidana diluar wlayah Indonesia.
c. Asas Perlindungan, Bahwa  undang-undang  pidana  suatu negara  tidak  bergantung  pada  tempat seorang  pelaku  telah  melakukan  tindak pidananya,  melainkan  pada  kepentingan hukum  yang  telah  menjadi  sasaran  tindak pidana tersebut dan negara yang kepentingan  hukumnya  menjadi  sasaran tindak  pidana  itu  berwenang  menghukum pelaku tindak pidana tersebut.
d. Asas Persamaan, Bahwa  setiap  warga  negara  memiliki kewajiban  untuk  turut  serta  memelihara keamanan  dan  ketertiban  dunia  dengan negara lain.
Berdasarkan  uraian  asas  sebagaimana tersebut di atas, maka apabila dikaitkan dengan dengan  permasalahan  TPPU  yang  dilakukan oleh  anggota  TNI  bilamana  dianalisis berdasarkan  prinsip  pendekatan  yurisdiksi dimaksud,  dapat  dilihat  bahwa  UU  Peradilan Militer menganut asas personalitas sedangkan UU  PP  TPPU  menganut  seluruh  prinsip yurisdiksi tersebut.
Berdasarkan prinsip yurisdiksi teritorialitas, penanganan TPPU tidak memandang  subjek  hukum  atau  pelaku  yang melakukan TPPU tersebut, baik sipil maupun militer selama perbuatan tersebut dilakukan di negara  Indonesia  maka  UU  PP  TPPU  harus diberlakukan terhadap siapapun karena TPPU merupakan kategori tindak pidana umum dan
tunduk  pada  kekuasaaan  peradilan  umum. Dengan  demikian,  siapapun  yang  menjadi pelaku  TPPU  harus  tunduk  pada  kekuasaaan peradilan  umum  termasuk  juga  kewenangan penyidikannya  juga  dilakukan  oleh  penyidik dalam lingkungan peradilan umum.
Melihat keseluruhan penjelasan tersebut  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa apabila terdapat anggota TNI yang melakukan tindak  pidana  umum  (termasuk  dalam  hal  ini adalah
TPPU), maka kewenangan penyidikannya  juga  harus  tunduk  pada kewenangan  penyidik  dalam  lingkungan peradilan umum. Hal senada disampaikan oleh Andi  Hamzah  yang mengatakan apabila akan dipisahkan tindak pidana militer dengan tindak pidana  umum  dalam  rangka  pengadilan  yang akan  berbeda,  maka  semestikanya  ditentukan terlebih dahulu perbuatan mana yang termasuk tindak pidana umum. Mahfud MD mengatakan Peradilan  Militer  sebaiknya  hanya  mengadili tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  tugas pertahanan  dan  kemiliteran,  sedangkan  untuk tindak pidana  yang di luar bidang pertahanan dan kemiliteran dijadikan kompetensi absolut peradilan umum.
Dengan demikian sebelum UU Peradilan  Militer  baru  diundangkan,  maka harus  ditentukan  terlebih  dahulu  perbuatan mana yang termasuk tindak pidana militer dan dengan  sendirinya  yang  tidak  termasuk  di dalam tindak pidana militer makan akan masuk ke  dalam  tindak  pidana  umum.  Begitu  pula dengan  kewenangan  penyidikan  maupun peradilannya.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  dalam  pembahasan  di atas,  dengan  melihat  dari  berbagai  macam persepektif  yang  memuat  diantaranya  teori yang disampaikan oleh Hans Kelsen dan juga prinsip  yurisdiksi,  maka  dapat  disimpulkan bagwa  TPPU  yang  dilakukan  oleh  anggota TNI  seharusnya  tidak  tunduk  pada  lingkup peradilan militer, melainkan akan tunduk pada kewenangan  penyidik  dalam  lingkungan peradilan umum.

## Saran
Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas, saran dari penulis:
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
1. Pemerintah  seyogyanya  menjadikan  RUU tentang  Peradilan  Militer  yang  baru menjadi  prioritas  untuk  ditetapkan,  yang mana  didalamnya  terdapat  pengaturan mengenai  tindak  pidana  umum  yang dilakukan anggota TNI maka yang berlaku adalah ketentuan peradilan umum. Urgensi ini  adalah  demi  memberikan  jaminan kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana  umum  yang  dilakukan  anggota TNI.
2. Dalam hal RUU tentang Peradilan Militer belum direvisi, maka urgensi judicial reviu terhadap  Pasal  74  UU  PP  TPPU  perlu dilakukan  Pemerintah  dengan  adanya penambahan  kewenangan  penyidik  dalam lingkup  peradilan  umum  untuk  dapat melakukan  penyidikan  dan  peradilan terhadap  anggota  TNI  yang  melakukan TPPU.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditya Wiguna Sanjaya, Kewenangan
Penyidikan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang  Oleh  Anggota  Tentara  Nasional Indonesia , Tesis Magister Ilmu Hukum,
Jember: Universitas Jember, 2015.
Al  Araf,  Reformasi  Peradilan  Militer  di
Indoesia, Jakarta:  Imparsia, 2007.
C.S.T.  Kansil  dan  Christine  S.T.  Kansil,
Pengatar Ilmu Hukum Indonesia,
Jakarta: Rineka Cipta, 2011. Fence.  M.  Wantu,  Peranan  Hukum  dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata,  Disertasi  Program  Doktor
Universitas  Gajah  Mada,  Yogyakarta,
2011.
Indonesia,  Naskah  Akademik  Rancangan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
(LNRI)  Tahun  2010  Nomor  122, Tambahan  Lembaran  Negara  (TLN) Nomor 5164.
Kontras  (1),  Menerobos  Jalan  Buntu  Kajian Terhadap  Sistem  Peradilan  Militer  di Indonesia,  Jakarta:  Penerbit  Kontras, 2009.
Mardjono  Reksodiputro,  Hak  Asasi  Manusia
Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan
Pengabdian Hukum.
Maria  Farida, Ilmu  Perundang-Undangan  I , Yogyakarta: Kanisius, 2007. Munir  Fuady, Teori-Teori  Besar  Dalam Hukum , Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
Parluhutan Sagala, Babarapa Catatan tentang Hukum Militer.
Susno  Duadji, Selayang  Pandang  Praktik Pencucian  Uang  dan  Kejahatan  Asa l, Bandung:  Books  Terrace  &  Library, 2008.
Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Tata Usaha  Negara  Indonesia ,  Jakarta:
Prestasi Pustaka Publisher, 2010.

## Perundang-Undangan
Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  (LNRI)  Tahun  2002  Nomor 30,  Tambahan  Lembaran  Negara (TLN) Nomor 4191.
_____.  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2003  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.  LN. Nomor  108  Tahun  2003.  TLN  Nomor
4324. _____. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian  Uang,  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  (LNRI)  Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara (TLN) Nomor 5164.