## KAJIAN TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM TATA RUANG KOTA MATARAM

## STUDYING  TO PROTECT AND MANAGE ENVIRONMENT IN MATARAM TOWN
Arya Sosman
Kepada Biro Akademik & Umum Universitas Islam Al-Azhar Mataram Email : aryasosman@gmail.com
Naskah diterima : 19/04/2014; revisi : 29/05/2014: disetujui : 31/07/2014

## A bstrAct
Environment and layout are two different things but they relate to each other. Layout is the place where all development activities occur which then lead to environmental issues in the last decades and reached the alarming level all over the world. Indonesian government through Law No. 32 of 2009 concerning PPLH has included the internationally agreed principles. In addition Law No. 26 of 2007 concerning Spatial Layout is considered very contributive to spatial planning to prevent environmental damage. Regional Regulation  No. 12 of 2011 concerning Mataram city spatial plan as the key of the spatial planning implementation which theoretically must be synchronized with the two laws above. In addition, the Spatial Plan regulation should be aligned with that relates to environmental regulations.. The formulation of problem proposed is as follows: 1. How is the synchronization and harmonization of the Spatial Plan regulation with the Environmental Protection Law and local environmental regulation? 2. How is the implementation of Mataram Spatial Plan regulation in relation to the environment?.  This research employs normative-empiric approach. This research employs gradual theory (Stufenbau Theory), authority theory, law enforcement theory, validity and effectiveness theory and also supported by material law state and welfare state theory. Based on the analyses, the researcher concluded that there is inconsistency between regional regulation  no 12 of 2011 concerning Mataram Spatial Plan with the regional regulation  No. 3 of 2010 concerning West Nusa Tenggara Spatial Plan on Green Open Space, as well as with regional regulation  No. 5 of 2014 concerning UKL/UPL. However if it is reviewed intensively between the Spatial Plan regulation and Law No. 32 of 2009 concerning PPLH and Law No. 26 of 2007 concerning Spatial Plan, the principles, purposes, philosophy and substances are all aligned. Meanwhile, the implementation of Mataram Spatial Plan regulation shows only part of it implemented. This occurs due to the absence of regional regulation concerning RDTRK. The city administration has just  met the target of RTH of approximately about 1.606,51 hectare or equal to 26.86 percent of 1.839 hectare available (30%). In order to meet the target the administration of Mataram carried out some program such as “green city”, etc.
Key Words: Protection and Managing of Environment, Room Designing Mataram Town.

## A bstrAk
Lingkungan hidup dan tata ruang merupakan dua hal yang berbeda tetapi saling terkait satu dengan yang lainnya. Tata ruang merupakan wadah bagi segala aktivitas pembangunan yang kemudian melahirkan persoalan lingkungan hidup yang beberapa puluh tahun terakhir ini sudah sangat mengkhawatirkan di seluruh dunia. Indonesia melalui UU No.32 Tahun 2009 tentang PPLH telah memasukkan prinsip-prinsip yang disepakati oleh dunia
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm

## 349~366
internasional. Di samping itu terdapat UU No.  26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang dianggap paling berkontribusi dalam hal pengaturan ruang sehingga dapat dihindari kerusakan lingkungan, Perda No. 12 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Mataram sebagai ujung tombak dalam implementasi penataan ruang yang secara teoritis harus terdapat sinkronisasi dengan kedua Undang-undang tersebut di atas. Di samping itu juga Perda RTRW Kota Mataram harus terdapat harmonisasi dengan Perda yang berkaitan dengan Perda Lingkungan Hidup. Perumusan masalah yang diajukan adalah; (1)Bagaimana singkronisasi dan harmonisasi antara Perda RTRW Kota Mataram dengan UUPLH dan Perda Lingkungan Hidup Kota Mataram, dan yang ke (2) Bagaimana implementasi Perda RTRW kota Mataram khususnya berkaitan dengan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan pendekatan normative – empirik. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori berjenjang ( Stufenbau Theory ), teori kewenangan, teori penegakan hukum dan teori keberlakuan dan efektifitas serta didukung dengan teori Negara hukum materiel dan atau teori negara kesejahteraan.Dari hasil pengkajian penulis menyimpulkan telah terdapat insinkronisasi antara Perda No.12 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Mataram dengan Perda No.3 tahun 2010 tentang RTRW Provinsi NTB sepanjang mengenai RTH. Demikian juga antara Perda RTRW Kota Mataram dengan Perda No. 5  tahun 2004 tentang UKL/ UPL telah terjadi disharmoni. Namun jika direview antara Perda RTRW Kota Mataram dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH dan UU No.26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang telah terdapat sinkronisasi, baik dari aspek asas, tujuan, filosofi dan substansi (norma). Sedangkan tentang implementasi Perda RTRW Kota Mataram dapat disimpulkan sebagian ketentuan tentang Perda telah diimplementasikan. Hal ini terjadi karena belum ada Perda tentang RDTRK. Pemerintah Kota baru memenuhi target RTH seluas 1.646,51 hektar atau setara dengan 26,86 persen dari 1.839 Ha (30%). Dalam rangka mempercepat pemenuhan ini juga dilakukan program-program lain seperti program “green city” , dan lain-lain.
Kata Kunci:Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,Tata Ruang Kota Mataram

## PENDAHULUAN
u Ntuk memeNuHi amaNat Pasal 33 ayat(3)UUD 1945, pada tahun 1960 ke- luarnya Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang lebih dikenal dengan nama UUPA No. 5 Tahun 1960, yang memberi- kan landasan hukum kepada pemerintah untuk mengatur peruntukan bumi, air dan ruang angkasa, termasuk di dalamnya mem berikan kewenangan kepada pemerin- tah untuk mengatur Lingkungan hidup dan tata ruang. Selanjutnya karena terjadi amandemen UUD 1945 muncul pasal 25A, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (4) yang memberi landasan bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta penataan ruang negara Republik Indo- nesia. Karena itu pada tahun 2007 Pemerimtah bersama DPR menyetujui UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang dan pada tahun 2009 keluar UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH.
Sementara itu di tingkat daerah, Pemda bersama DPRD Provinsi NTB telah mem- buat Perda No. 3 Tahun 2010 Tentang RTRW Provinsi NTB dan setahun ke- mudian Pemda Kota Mataram bersama DPRD menetapkan Perda No. 12 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Mataram.Se- dangkan Perda tentang Lingkungan Hidup, baik di Provinsi maupun di Kota Mataram masih menggunakan Perda yang lama, yakni Perda Provinsi NTB No 5 tahun 1996 tentang Pengelolaan PLH dan Perda Kota Mataram No.5 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Upaya Pe mantau an Ling- kungan Hidup (UKL/UPL) Perda lain yang bersifat sektoral juga telah dibuat untuk memperkuat Ling kungan Hidup, seperti Perda Provinsi NTB No 2 Tahun 2012 ten- tang Irigasi, Perda provinsi NTB No 5 ta-
Arya Sosman | Kajian Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan  Lingkungan Hidup Dalam Tata .....
hun 2010 tentang Pengelolaan Air tanah, Perda Provinsi NTB Nomor 5 tahun 2007 tentang Per lindungan Hutan, dan seb- againya.
Perda No.12 Tahun 2011 tentang RT- RW Kota Mataram merupakan payung hukum ( umbrella act ) untuk pembangunan di Mataram karena keseluruhan normanya mengatur teknis pembangunan agar se- luruh aktivitas pembangunan dapat ber- jalan secara bertanggung jawab, lestari, berlanjut, serasi, seimbang, terpadu, ber- manfaat, adil, terintegrasi dan par tisipatif, sehingga aktifitas pembangu nan tidak merusak lingkungan.
Sebagai ibu kota provinsi dan pusat ke- giatan nasional,menjadikan Mataram se- bagai pusat pertumbuhan kota-kota di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan pusat kegiatan baik wilayah maupun lokal. Hal ini menyebabkan terjadinya per- kembangan yang pesat pada semua aspek kehidupan. Perkembangan tersebut tanpa disadari telah merubah wajah kota Mata- ram, berupa perubahan tata kota dan pola tingkah laku masyarakat.
Selain itu, perkembangan yang terjadi juga menjadikan kota Mataram menjadi kota tanpa batas “ borderless city ”, banyak orang yang beraktivitas di dalam kota Mataram tetapi bermukim di luar kota Mata ram dan sebaliknya. Gejala pemanfa- atan lahan perkotaan dan daerah belakang- nya secara organik dan tersebar mengikuti gejala pergerakan “ lompatan katak ” ( leap fort ) 1 sehingga pemanfaatan ruang per- kotaan dan sekitarnya menjadi tidak
1 Strategi ‘Lompatan Katak’ adalah strategi yang umumnya dipakai untuk mengembangkan kota kearah yang akan dituju dengan cara menempatkan sebuah ‘komplek bangunan’ yang menjadi pusat pertumbuhan, yang letaknya jauh dari pusat kota , sehingga ‘ruang kota’ yang ada diantara pusat kota dan komplek baru yang dibangun tersebut akan tumbuh dengan cepat, karena sering menjadi lewatan dan sebagai jalan atau daerah penghubung. Dikutip dari Handinoto, “ Daendels dan Perkembangan Arsitektur Di Hindia Belanda Abad 19 ,  hlm. 44, Makalah
tertata, pelanggaran rencana tata ruang terjadi di mana-mana, boros infrastruktur. Hal ini menyebabkan terjadinya pening- katan kerawanan sosial, budaya, dan ke- amanan. Tuntunan pertumbuhan ekonomi menjadi faktor utama perubahan tata guna lahan dan penyimpangan rencana tata ruang di kota Mataram.
Dalam rangka mengantisipasi persoalan tersebut, dengan berdasarkan UUPR, Provinsi NTB menetapkan RTRW Provinsi untuk merencanakan pengembangan kota Mataram ke depannya dengan meng ikut- sertakan wilayah-wilayah sekitarnya yang berbatasan langsung secara administrasi. Hal ini mendukung dikembangkannya kota Mataram menjadi kota metro yang men cakup beberapa wilayah kecamatan yang ada di sekitarnya, yakni kecamatan Batu Layar, Gunung Sari, Lingsar, Nar- mada, Labuapi, dan Kediri.
Apabila Perda RTRW Kota Mataram di- hubung kan dengan Perda No. 5 Tahun 2004 tentang UKL/UPL Kota Mataram, secara konsepsional Perda tersebut dibuat sebagai pelaksana UUPLH yang lama, yakni UU No. 23 tahun 1997 yang tidak se penuh nya memiliki visi perlindungan akan tetapi hanya memiliki visi pe- ngelolaan lingkungan hidup.Norma yang terkandung dalam Perda RTRW Kota Mata ram bersifat umum sehingga memer- lukan penjabaran lebih lanjut ke dalam rencana  detail tata ruang kota (RDTRK) beserta masalah-masalah teknis lainnya diatur dengan Perda dan Peraturan Walikota (Perwali). Perda dan Perwali ten- tang RDTRW merupakan ujung tombak keberlakuan Perda RTRW, karena itu tanpa RDTRW, RTRW tidak akan pernah bisa diimplementasikan secara baik.
Mengacu pada uraian masalah pe mi- kiran di atas, maka dapat dirumuskan beberapa hal untuk mengetahui :
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm

## 349~366
Bagaimana sinkronisasi dan harmo- nisasi antara Perda Nomor 12 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Mataram dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, UUNomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH dan Perda Lingkungan Hidup Kota Mataram: Bagaimana implementasi Perda RTRW Kota Mataram khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup?
Jenis penelitian dalam tulisan adalah penelitian hukum normatif-empiris, yakni mengkaji norma-norma hukum yang ter- dapat Perda RTRW Kota Mataram, dan peraturan Perundang-undangan yang ter- kait langsung dengan permasalahan Ling- kungan Hidup dan Tata Ruang.
Pendekatan dilakukan dengan: (a)Pen- dekatan Perundang-undangan (statute approach), (b)Pendekatan Konseptual, (c) Pendekatan Empiris (Pendekatan Sosial dan Ekonomis)
Sumber dan Jenis Data dan Bahan Hukum, Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data dan satu bahan hukum, yakni Data data primer, data sekunder dan Bahan hukum Tersier.

## PEMBAHASAN
A. Analisis Sinkronisasi PERDA No. 12 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Mata- ram dengan Perda No. 3 Tahun 2010 Tentang RTRW Provinsi NTB dan UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
Secara struktural pembuatan Perda RTRW Kabupaten berpedoman pada RTRW Provinsi, RTRW Provinsi ber pe- doman pada UUPR. Sesuai dengan amanat Pasal 23 UUPR No. 26 Tahun 2007 mua- tan yang harus ada pada PERDA RTRW Provinsi adalah sebagai berikut:
a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
b. Rencana struktur ruang wilayah pro- vinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wil- ayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi;
c. Rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi;
d.  Penetapan kawasan strategis provinsi;
e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
f. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indi- kasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
Ke enam materi tersebut dalam RTRW Provinsi NTB dapat dilihat pada pasal 4 yang memuat asas, pasal 5 memuat tujuan, pasal 6 hingga pasal 12 tentang Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang. Sedangkan pasal 13 sampai dengan pasal 26 mengatur tentang rencana struktur, pasal 27 sampai dengan pasal 34 tentang rencana pola ruang wilayah Provinsi, pasal 35 sampai dengan pasal 36 tentang penetapan kawa- san strategis Provinsi, pasal 37 ten tang arahan pemanfaatan ruang wilayah pro- vinsi, dan pasal 38 sampai dengan pasal 75 tentang arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi
Dalam Perda No.12 Tahun 2011, Tentang RTRW Kota Mataram, muatan- muatan sebagaimana tersebut di atas telah diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:
Arya Sosman | Kajian Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan  Lingkungan Hidup Dalam Tata .....
1.  tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten, diatur pada Pasal 4, Pasal 5, pasal 6;
2. rencana struktur ruang wilayah kabu- paten yang meliputi sistem perkotaan di wilayah nya yang terkait dengan kawa- san perdesaan dan sistem jaringan pra- sarana wilayah kabupaten, diatur pada Pasal 13 s.d. pasal 25;
3. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabu- paten dan kawasan budi daya kabu- paten, diatur pada Pasal 26 s.d. pasal 46;
4.  penetapan kawasan strategis kabupaten, diatur pada Pasal 47 s.d. pasal 50;
5. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, diatur pada Pasal 51;
6. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan  disinsentif, serta arahan sanksi, dimuat pada pasal 52;
7. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau diatur dalam pasal 30;
8. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non hijau, diatur dalam pasal 39;
9. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah, diatur dalam Pasal 40, pasal 41, pasal 54, pasal 66 dan pasal 72;
Dalam konsideran UUPR, di bagian pertimbangan hukumnya, sepenuhnya merujuk pada UUD 1945, dalam hal ini
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3), sementara pada Perda RTRW memuat banyak rujukan hukum, diantaranya UUPA No 5 Tahun 1960, UU Perindustrian No. 5 Tahun 1984, UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sum- berdaya Alam Hayati, dan seterusnya, yang menurut Arba 2 , merupakan salah satu bentuk insinkronisasi antara UUPR dengan Perda RTRW Provinsi NTB. Demikian juga dengan cakupan materi (substansi) pasal 15 UUPR yang me- nyebut kan secara lengkap cakupan materi RTRW Nasional bahwa : “ Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi ”, sementara cakupan muatan yang terdapat dalam RTRW Provinsi tidak menyertakan secara khusus rencana tata ruang laut, udara dan ruang bawah tanah. 3 Kecuali hanya dalam pasal 45 ayat (1) c RTRW NTB mengatur sedikit kegiatan di bawah perairan, yang menyatakan bahwa: “Per aturan zonasi untuk jaringan tran sportasi penyebe- rangan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai : ketentuan pela- rangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pe- nyeberangan.
RTRW Provinsi disusun untuk jangka waktu 20 tahun dan ditinjau kembali satu kali dalam 5 tahun. Apabila terdapat dua alasan obyektif dapat ditinjau kembali atau direvisi kurang dari lima tahun. Alasan revisi kurang dari 5 tahun yang dimaksud UUPR adalah (1) karena bencana alam besar berskala nasional dan (2) terjadinya batas teritorial (pasal 23 ayat 5 UUPR). Alasan tersebut kemudian diperluas Per- aturan Pemerintah (PP) No.15/2010, tentang RTRW Nasional yang dalam pasal 88 ayat (2) menyatakan: (1) terjadi
2 Arba, Op.Cit ,  hlm.189
3 Ibid ,  hlm. 189
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm
349~366
perubahan kebijakan nasional yang mem- pengaruhi penataan ruang wilayah pro- vinsi; dan/atau (2) terdapat dinamika pem- bangunan provinsi yang menuntut per- lunya dilakukan peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang wilayah provinsi. Dengan demikian ada 4 alasan untuk dapat melakukan revisi RTRW, yakni (1) bencana alam, (2)perubahan batas teri- torial, (3)perubahan kebijakan nasional dan (4) terdapat dinamika pem bangunan provinsi
Dalam pasal 79 ayat (2) dan (3) Perda RTRW Provinsi NTB menyebutkan:
a.  ayat (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/ atau perubahan batas teritorial wilayah provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RT- RW Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
b.  Ayat (3) Peninjauan kembali sebagai- mana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika internal provinsi.
Berkaitan dengan penataan ruang wi- layah kota, pasal 26 UUPR secara khusus mengamanatkan perlunya penye diaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, yang diisi oleh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Meski tidak mem- buat bab khusus tentang RTH namun Per- da RTRW NTB telah membuat aturan tentang RTH yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) g, : “ mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan ” .
Berbeda dengan Perda No. 12 tahun 2011 tentang RTRW Kota Mataram, di samping memuat secara khusus pengaturan RTH tetapi juga diatur tersebar di berbagai pasal di beberapa aspek di dalam Perda RTRW. Dengan demikian dari sisi ini jika disandingkan antara Perda RTRW Provinsi dengan Perda RTRW Kota Mataram, khususnya yang terkait dengan masalah Ruang Terbuka Hijau dapat dikatakan mengalami insinkronisasi.
Sedangkan yang menyangkut luas kawasan hutan oleh UUPR diamanatkan 30% dari luas daerah aliran sungai, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (5) UUPR: “ Dalam rangka pelestarian ling- kungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai ”. Penetapan proporsi luas kawasan hutan terhadap luas daerah aliran sungai dimaksudkan untuk menjaga kese- imbangan tata air. Dengan bahasa yang berbeda Dalam Pasal 10 ayat (2) b RTRW Provinsi NTB disebutkan:”Str ategi untuk mempertahankan luas kawasan lindung meliputi: mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas DAS dengan sebaran proporsional” ; Kawasan Lindung diatur secara khusus dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 RTRW Provinsi.
B. Sinkronisasi Perda No.12 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Mataram dengan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlin- dungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
1. Sinkronisasi Dari Aspek Asas dan Tujuan
Asas penataan ruang yang digunakan dalam pasal 2 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, adalah:
a. keterpaduan;
Arya Sosman | Kajian Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan  Lingkungan Hidup Dalam Tata .....
b.  keserasian, keselarasan, dan keseim- bangan;
c. keberlanjutan;
d. keberdayagunaan dan keberhasil- gunaan;
e. keterbukaan
f.  kebersamaan dan kemitraan;
g.  pelindungan kepentingan umum;
h.  kepastian hukum dan keadilan; dan
i. akuntabilitas.
Ke 9 asas persis sama dengan asas Perda RTRW Kota Mataram yang dimuat dalam pasal 2. Asas yang sama juga terdapat pada RTRW Provinsi NTB. Makna dari ke 9 (Sembilan) asas tersebut dapat dilihat dalam penjelasan UUPR maupun dalam Perda. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari sisi asas, antara Perda RTRW Kota Mataram telah terdapat sinkronisasi dengan Perda No 3 tahun 2010 Tentang RTRW NTB maupun dengan UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
Berikutnya adalah tentang tujuan pe- nataan ruang menurut Pasal 3 UUPR adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional den- gan (a) terwujudnya keharmonisan   antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, (b) terwujudnya keterpaduan  dalam peng- gunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memper hatikan sum- ber daya manusia dan (c) ter wujudnya pe- lindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
Dalam Pasal 5 Perda NTB No 3 TAHUN 2010, Tentang RTRW Provinsi NTB Tahun 2009 – 2029 Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah: “ me- wujudkan ruang wilayah provinsi yang maju dan lestari melalui penataan ruang
secara serasi, seimbang, terpadu dan berkelanjutan dalam rangka mendorong wi- layah provinsi sebagai kawasan pengem- bangan agrobisnis dan pariwisata untuk meningkatkan daya saing daerah dengan tetap memperhatikan daya dukung ling- kungan hidup dan kelestarian sumberdaya alam ”.
Dalam pasal 4 Perda RTRW Kota Mataram menyebutkan tujuan penataan ruang Kota adalah untuk mewujudkan Kota sebagai Kota Pendidikan, Per- dagangan dan Jasa, Industri, serta Pari- wisata Berbasis Kearifan Lokal yang Didukung dengan Prasarana dan Sarana Perkotaan yang Seimbang dan Ber- wawasan Lingkungan. Tujuan ini lebih kongkrit dibanding dengan tujuan yang terdapat dalam UUPR. Hal ini dikarena- kan RTRW bersifat operasional sedangkan tujuan yang tercantum dalam UUPR bersifat ideal/abstrak. Dilihat dari tujuan tersebut nampak bahwa Pemerintah kota Mataram menitikberatkan RTRW untuk empat bidang, yakni: (1) bidang pen- didikan, (2) bidang perdagangan dan Jasa (ekonomi), (3) bidang Industri, serta yang ke (4) adalah bidang pariwisata yang ke- mudian didukung oleh prasarana dan sarana yang seimbang serta berwawasan lingkungan.
Untuk mencapai tujuan tersebut dalam RTRW Kota Mataram menyusun 2 (dua) arah umum kebijakan dan strategi untuk penataan ruang wilayah kota, yakni: (a) kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang wilayah kota; dan (b) kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah kota. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 26 s.d. pasal 28 UUPR maupun dalam Permen PU No 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kota.Berdasarkan keterkaitan itu maka asas dan tujuan yang telah ditetapkan oleh UUPPLH, secara berjenjang harus selaras dengan asas dan
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm
349~366
tujuan yang tercantum dalam UU No. 27 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan atau asas yang terkandung dalam Perda No. 3 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi NTB dan Perda No. 12 tahun 2011 tentang RTRW Kota Mataram.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa orientasi utama UU No. 32/2009 tentang PPLH dan Perda No. 12/2011 tentang RTRW Kota Mataram, adalah upaya pelestarian (konservasi) fungsi ling- ku ngan hidup melalui pembangunan yang berkelanjutan dan kepentingan umum, sehingga dapat ditarik kesimpulan kedua asas UU tersebut telah selaras atau sin- kron. Hal ini terlihat pada kesamaan asas keterpaduan, asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, asas keberlanjutan serta asas keadilan. Demikian juga antara UUPPLH dengan Perda RTRW Provinsi maupun Kota Mataram dari sisi asas dan tujuan telah terdapat keselarasan.
2. Sinkronisasi Dari Sisi Filosofi
Dalam penjelasan PERDA RTRW Kota Mataram disebutkan bahwa:
…”Ruang Wilayah Kota Mataram merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat yang harus dikembangkan dan diles- tarikan pemanfaatannya secara opti- mal agar dapat menjadi wadah bagi kehidupan manusia serta mahluk hidup lainnya secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang ber- kualitas. Oleh karena itu di dalam memanfaatkan ruang wilayah Kota Mataram baik untuk kegiatan pem- bangunan maupun untuk kegiatan lain perlu dilaksanakan secara bijak- sana, dengan memperhatikan dan mem pertimbangkan azas terpadu, ter- tib, serasi, seimbang, dan lestari. Dengan demikian, baik ruang sebagai wadah kehidupan dan penghidupan
maupun sebagai sumber daya perlu dilindungi guna mempertahankan kemampuan daya dukung dan daya tampung bagi kehidupan manusia”

## Dalam konsideran UUPPLH disebutkan pada huruf a,
“bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Re- publik Indonesia Tahun 1945” se- lanjutnya dalam huruf b disebutkan “bahwa pembangunan ekonomi nasi- onal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Re- pub lik Indonesia Tahun 1945 di seleng- garakan berdasarkan prinsip pe- mbangunan  berkelanjutan  dan  be r wa - wasan lingkungan”
Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan ber- kewajiban untuk melakukan per lindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Demikian juga jika dikon- struksikan dengan pasal 33 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam- nya dikuasai oleh negara dan diper gunakan untuk sebesar-besar kemak muran rakyat ”. Kalimat dikuasai oleh negara mengandung makna dan tanggung jawab yang besar dari negara atas kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Negara, maka sudah menjadi keharusan bagi pemerintah baik pusat sampai ke daerah untuk melakukan perencanaan, pengaturan, dan pengelolaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dengan ketentuan
Arya Sosman | Kajian Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan  Lingkungan Hidup Dalam Tata .....
untuk kemakmuran masyarakat seluas- luasnya dengan tanpa mengurangi atau mengabaikan hak-hak masyarakat. Dari analisa tersebut dapat disimpulkan secara filosofi RTRW Kota Mataram telah selaras dengan UUPPLH No. 32 Tahun 2009.
3. Sinkronisasi Ditinjau Dari Sisi Sub- stansi
Integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam perencanaan tata ruang dipertegas pada pasal 15 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH: pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau ke- bijakan, rencana, dan/atau program dan wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi RTRW beserta rencana rincinya.
Pada PERDA No. 12 tahun 2011 Tentang RTRW Kota Mataram, jika dilihat dari judulnya (nomenkelatur) yang mem- berikan jaminan jangka waktu berlakunya RTRW Mataram selama 20 tahun, yakni sejak tahun 2011 s.d. tahun 2031 me- nunjukan RTRW Kota Mataram telah melaksanakan prinsif pembangunan yang berkelanjutan (KLHS). Sedangkan dari sisi substansinya dapat diperoleh gambaran bahwa RTRW Kota Mataram telah memenuhi prinsif-prinsif KLHS.
Salah satu instrumen lingkungan hidup menurut UUPPLH adalah perizinan, UUPPLH telah mengatur 2 jenis izin, yakni izin usaha dengan izin lingkungan. Persoalan izin juga telah diatur oleh PERDA RTRW Kota, diantaranya sebagai- mana terdapat padapasal 85 Perda RTRW): 1. Ijin Prinsip, merupakan ijin Rencana Tata Ruang yaitu kesesuaian lokasi dengan pemanfaatan bidang tanah; 2. Ijin Lokasi adalah ijin tentang penggunaan tanah; 3. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) me-
rupakan ijin yang diberikan atas kesesuain bangunan dengan kondisi bidang tanah; dan 4. Ijin Lingkungan.
B. Harmonisasi PERDA Nomor 12 Tahun 2011, Tentang RTRW Kota Mataram dengan Perda Nomor 5 tahun 2004, Tentang UKL/UPL
PERDA RTRW Kota Mataram telah mengatur sedemikian rupa masalah ruang yang sesuai dengan peruntukannya se- dangkan secara lebih teknis dan detail akan diatur ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), berikut perijinannya. Un- tuk membandingkan materi PERDA RT- RW Kota Mataram dengan PERDA UKL/ UPL Kota Mataram hanya dapat dilihat dari kajian lingkungan karena RTRW cak- upannya sangat luas dan komperehensif, yakni tentang penataan pemakaian ruang, sedangkan Perda tentang UKL/UPL hanya mengatur ten tang Perizinan di bidang ling- kungan hidup, dan lebih khusus lagi ten- tang kewajiban AMDAL atau tidak. Dalam peraturan yang baru SPPL hanya diber- lakukan pada kegiatan yang tidak wajib UKL/UPL, sedangkan UKL/UPL diber- lakukan terhadap kegiatan yang tidak wajib Amdal, sedangkan peraturan yang lama SPPL tidak diwajibkan selain UKL/ UPL dan AMDAL.Karena itu secara hori- zontal dapat dikatakan tidak terdapat har- monisasi antara Perda No 12 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Mataram dengan Per- da No. 5 Tahun 2004 tentang UKL/UPL.

## C. Gambaran Umum Implementasi RTRW
Kota Mataram Hubungannya dengan Lingkungan Hidup
Dalam RPJMD Kota Mataram 2010- 2015, disebutkan isu-isu strategis pem- bangunan daerah yang terkait dengan lingkungan hidup dan penataan ruang adalah sebagai berikut:
a. Rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini terlihat dari masih belum
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm
349~366
optimalnya beberapa indikator kualitas kesehatan masyarakat yang berimplikasi pada rendahnya daya dukung pem- bangunan.
b. Lemahnya kualitas pelayanan publik di bidang Pendidikan, Kesehatan, Per- ijinan, Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal ini terlihat dari masih belum opti mal nya penerapan Standar Pelaya- nan Minimal (SPM) yang berdampak pada rendahnya kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan.
c. Lemahnya akses pelayanan publik di bidang Pendidikan, Kesehatan, Per- ijinan, Kebersihan, Sanitasi, Air Bersih, Kependudukan dan Catatan Sipil.
d. Tingginya potensi bencana alam banjir/ genangan dan abrasi di wilayah kota. Hal ini tercermin dari masih ter- dapatnya titik genangan yang tersebar di beberapa wilayah kota terutama pada saat musim penghujan. Sedangkan abrasi masih dirasakan oleh masyarakat kawasan pesisir pada musim angin barat.
e. Masih tingginya luas kawasan per- mukiman Padat, Kumuh, dan Miskin (PAKUMIS). Hal ini tercermin dari masih luasnya kawasan kumuh di Kota Mataram (18, 65 ha) yang tersebar di enam kecamatan dan meliputi 18 kelurahan.
f. Tingginya kemacetan lalu lintas (pada waktu dan lokasi tertentu). Hal ini tercermin pada saat masuk/pulang se- kolah/kerja di beberapa ruas jalan. 4
Isu-isu tersebut kemudian dijadikan variable dan indikator keberhasilan dalam merencanakan pembangunan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup, yaitu:
a.  Kawasan Resapan Air
4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015,  hlm IV-12 – IV 14
Kawasan Resapan Air yang diatur dalam pasal 1 angka (49), pasal 28, pasal 63 serta pasal 69 Perda RTRW Kota Mata- ram. Kawasan resapan air merupakan kawasan yang berfungsi untuk meresap genangan air akibat curah hujan yang tinggi, atau karena adanya banjir kiriman dari daerah lain dan juga akibat alih fungsi lahan pertanian. Dalam implementasinya, untuk mengurangi gena  ngan air yang ter- dapat pada 16 titik dan banjir Pemerintah Kota Mataram telah menargetkan bebas genangan di tahun 2012, sehingga program ini telah dirintis sejak tahun 2011 dengan pembuatan dan perbaikan saluran drainase sepanjaug 18, 6 Km dari Dana Pe- nyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) sebesar 9, 7 milyar rupiah, dan sepanjang 4, 7 Km besrasal dari APBD Kota Mataram sebesar 2, 3 milyar rupiah.
Dari data yang penulis peroleh di lapan- gan tercatat 71, 32 persen drainase dalam kondisi baik di tahun 2012 sedangkan di tahun 2013 terjadi pe ningkatan hingga 88, 28 persen dengan panjang drainase dalam kondisi baik sepanjang 173.946 meter, dan drainase dalam kondisi kurang baik atau tersumbat sepanjang 49.880 meter 5 . Efekti- vitas genangan dan banjir dilakukan me- lalui normalisasi saluran drainase baik di jalan utama, juga drainase di permukiman dan perumahan penduduk 6 .
Beberapa kendala yang ditemukan di la- pangan antara lain masih kurangnya ke- pedulian dan partisipasi masyarakat dalam memelihara infrastruktur yang sudah dibangun. Hal ini dapat dilihat masih ban- yaknya masyarakat yang me manfa atkan sungai dan drainase yang ada sebagai tem- pat pembuangan sampah. Dalam meng- atasi masalah ini, SKPD terkait meningkat- kan sosialisasi, serta mengembangkan Bank Sampah di tingkat Kecamatan. Pada tahun 2012, ditetapkan kebijakan kepada
5 Wawancara dengan Miftahurrahman, Kabid Perencanaan Dinas PU Kota Mataram, 1 September 2012
6 Ibid
Arya Sosman | Kajian Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan  Lingkungan Hidup Dalam Tata .....
Pemilik Toko/Ruko untuk tidak menutup secara permanen saluran drainase di depan toko/ruko milik nya, hal ini untuk memu- dahkan upaya normalisasi jika terjadi pe- nyumbatan 7 .
Langkah-langkah  preventif untuk me- ngatasi permasalahan genangan adalah dengan penyiapan ketersediaan kawasan resapan air, sebagaimana telah diprogram- kan atau diatur dalam pasal 28 Perda No.12 tahun 2011 Tentang RTRW, se- lanjutnya kawasan resapan air didukung oleh ketersediaan sumur-sumur resapan. Dalam implementasinya pada tahun 2011, kawasan sumur resapan diban dingkan dengan luas kota Mataram hanya 0, 03 persen atau seluas 3.000 meter persegi, persentase luasan ini menurun pada tahun 2012 menjadi seluas hanya 0, 01 persen atau 9.200 meter persegi. Sumur resapan yang dibangun di empat ling kungan, antara lain: Lingkungan Ke bon Bawak Barat, Lingkungan Sukaraja Timur Per- luasan, Lingkungan Pejarakan, dan Ling- kungan Rembiga. Masing dengan dia meter 1, 2 meter dan kedalaman 3 meter. Di samping sumur resapan juga dibangun BIOPOR1 sebanyak 1.000 unit dan alat pengebor 100 unit. 8
Untuk meningkatkan ketersediaan ka- wasan resapan air, Badan Lingkungan Hidup Kota Mataram melalui Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, akan menambah cakupan BI- O PORI atau SUMUR RESAPAN pada titik strategis yang rawan genangan ataupun banjir di 50 kelurahan. Konser vasi Sumber Daya Alam (SDA) juga dengan meng- optimalkan ruang terbuka hijau yang ada di Kota Mataram.
Terdapat 18 kawasan resapan banjir yang telah ditetapkan dalam Pasal 28
7 Wawancara dengan Andi Darwis, Kasubdid Amdal dan Tata Lingkungan, BLH Kota Mataram, Tanggal 19 September 2012
8 Op.Cit, LAKIP,  hlm 185
RTRW Kota mataram, yakni: Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan Selatan, Ke- lurahan Taman Sari, Kelurahan Ampenan Utara, Kelurahan Pejeruk, Kelurahan Kebon Sari, Kelurahan Rembiga, Ke lu- rahan Karang Baru, Kelurahan Monjok, Ke lurahan Monjok Barat, Kelurahan Mata- ram Timur, Kelurahan Cakranegara Ti- mur, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kelurahan Tanjung Karang, Kelu rahan Jempong Baru, Kelurahan Sayang Sayang, Kelurahan Selagalas, dan Kelu rahan Dasan Cermen. Untuk meningkat kan keterse- diaan kawasan resapan air Pemerintah kota telah melakukan ke giatan-kegiatan, sebagai berikut:
1) Pemerintah Kota Mataram melaku- kan pengendalian dalam pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam pengalihan fungsi lahan ter- utama pada zona atau kawasan yang menjadi kawasan resapan air.
2) Meningkatkan fungsi kelestarian dan konservasi lingkungan hidup, dengan penyediaan Pohon Pelindung sebanyak 1 paket, dan 1 paket Taman KEHATI di Kelurahan Selagalas.
3) Mengimplementasikan dokumen SL - HD dalam pengkajian Dampak Ling- kungan.
b.  Penataan Sempadan Sungai Dan Pantai,
Ketentuan tentang sempadan diatur dalam pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 23, pasal 24 dan pasal 29 Perda RTRW Kota Mataram. Pengelolaan kawasan sempadan sungai di Kota Mataram diarahkan untuk melindungi sungai dari kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai dan kondisi fisik tepi dan dasar sungai. Kawasan ini berada 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan sungai kecil untuk kawasan non permukiman. Sedangkan untuk kawasan permukiman cukup 10-15 meter kiri kanan sungai.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm

## 349~366
Untuk mencegah lebih besarnya ke- rugian akibat dari kerusakan sungai maka dilakukan penataan daerah sem padan sungai, maksud dari penataan daerah sem- padan sungai adalah sebagai upaya agar kegiatan konservasi, pendaya gunaan, pe- ngen dalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya, antara lain :
Abrasi pantai terjadi karena tergerusnya pantai oleh gelombang atau ombak tinggi pada waktu tertentu yang terus menerus. Hal ini dikarenakan pantai tidak memiliki penahan gelombang, sehingga memper- cepat proses terjadinya abrasi pantai. Ka wasan yang rawan abrasi pantai di Kota Mataram adalah wilayah pesisir yang telah disebutkan di atas. Salah satu dampak abrasi pantai adalah terjadinya intrusi air laut yang dapat mempengaruhi kondisi air tanah di wilayah Kota Mataram. Dengan panjang pantai 9, 1 kilometer meng harus- kan Kota Mataram melakukan upaya men- jaga pantai dari abrasi maupun bangunan liar. Aktivitas pantai harus me ngarah pada pelestarian sumber daya alam pantai yang ada, yang dilakukan melalui pembinaan kelompok nelayan dan relokasi perumahan nelayan. Pada tahun 2012 Pemerintah Kota Mataram sudah me relokasi perumahan nelayan dan me nyiapkan rumah sebanyak 80 unit, dan dengan rumah yang belum di- tempati sebanyak 8 unit. Sedangkan tahun 2012 Pada tahun 2013, Pemerintah Kota Mataram sudah merelokasi perumahan nelayan dan menyiapkan rumah sebanyak 50 unit 9 ..
c. Perumahan Tidak Layak Huni Dan Kawasan Permukiman Kumuh
Sebagai penjabaran Pasal 10 Perda RT- RW Kota Mataram, dalam RKPD Kota Mataram tahun 2013, arah strategis daya dukung infrastruktur perkotaan dalam pencapaian Peningkatan Kualitas Sumber
9 LAKIP Kota Mataram 2013,  hlm 168
Daya  Manusia, dan Pengembangan Eko- nomi Rakyat, maka dibutuhkan per hatian pada tiga komponen penting yaitu Jalan, Drainase, dan Permukiman.
Sebagaimana data yang penulis dapat- kan di lapangan:
“…Pada akhir tahun 2013 terdapat 87.376 unit rumah layak huni dari jumlah seluruh rumah Kota Mataram yaitu 89.519 unit. Dari 2836 unit rumah tidak layak huni, pada tahun 2012 dapat diintervensi sejumlah 693 unit rumah yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Mata- ram melalui Program Pem bangunan dan Penataan Lingkungan Per- umahan dengan kegiatannya Per bai- kan Perumahan Permukiman yaitu sejumlah 72 unit, BPM Kota Mataram scjumlah 53 unit, BPM Provinsi NTB 107 unit, BAZDA Kota Mataram 53 unit, PNPM-MP (dana BLM-APBN) 355 unit, Dinas Sosial Kota Mataram 53 unit. Di luar intervensi terhadap rumah-rumah tidak layak huni ber- dasarkan data yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, pada tahun 2012 terdapat 319 unit rumah yang diperbaiki berdasarkan usulan masyarakat dengan melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Mata- ram pada Program Pembangunan dan Penataan,…..Sehingga secara keseluru- han jumlah rumah tidak layak huni yang telah ditangani sebanyak 1.012 unit.” 10
d.  Ketersediaan Media Ekspresi dan Ruang Publik
Penggunaan lahan untuk ruang publik seperti taman, terjadi penurunan dari 6, 10 hektar pada tahun 2011 menjadi 6, 07 hektar. Hal ini menggambarkan bahwa terjadi pengurangan luas taman yang dimiliki Kota Mataram. Saat ini terdapat
10 Op.Cit, Lakip,  hlm 176
Arya Sosman | Kajian Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan  Lingkungan Hidup Dalam Tata .....
30 lokasi taman di dukung dengan 344.688 m2 hutan kota. Dalam rangka mening- katkan cakupan ruang publik dan fasilitas media ekspresi maka Pemerintah Kota Mataram melakukan upaya dengan me- ngeluar kan kebijakan kepada para pe- ngem bang (developer) perumahan untuk menyediakan fasilitas ruang publik atau ruang ekspresi bagi penghuni perumahan. Kebijakan ini setidaknya mengingatkan bahwa kebutuhan ruang publik dan media ekspresi telah menjadi kebutuhan masya- rakat perkotaan.
Di samping itu, untuk beberapa fasilitas media ekspresi yang sudah ada, dioptimal- kan fungsinya melalui penanga nan lang- sung oleh SKPD Dinas Pertamanan Kota Mataram selaku leading sector dalam dekorasi dan penataan ruang kota.
e. Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau)
Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup sangat erat kaitannya dengan Ruang Ter- buka Hijau (RTH) yang telah diatur dalam RTRW Kota Mataram. RTH adalah “ area memanjang/jalur dan/atau menge lompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di- tanam” . Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2007 menyebutkan fungsi RTH Kota adalah:
1. Pengamanan keberadaan kawasan lin dung  parkotaan
2. Pengendali pencemaran dan ke- rusakan tanah, air dan udara
3. Tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati.
4.  Pengendali tata air, dan
5.  Sarana estetika kota
Saat ini Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Mataram mencapai 12 persen se-
hingga dibutuhkan upaya guna men ing- katkan persentase RTH Kota Mataram yang ditargetkan sebcsar 20 persen atau sctara dengan kebutuhan 41 titik RTH. ” Pemda Kota baru mampu menyediakan RTH sebesar 717, 08 HA (11, 39%) RTH Publik dan 881, 44 ha (14, 38%) RTH Privat”. Data ini menunjukan RTH publik masih kurang sebesar 8, 30% atau seluas 508, 92 Ha. Secara kuantitatif jumlah taman RTH yang tersedia di Mataram sebanyak 23 unit baik kecil maupun besar ”.11 ,
Jumlah ini sangat jauh dari kebutuhan yang ideal. Kecilnya jumlah taman ini menjadikan masyarakat, terutama anak- anak muda memanfaatkan trotoar untuk nongkrong, yang jika tidak segera diarah- kan dengan menyediakan fasilitas taman akan menimbulkan kemacetan dan bahkan kriminalitas.
Sesuai data dari Dinas Pertamanan Kota Mataram, penyebaran RTH di Kota Mata- ram sebagai berikut :
a.  Taman rekreasi, luasnya 32.964, 00 m2, Jumlahnya ada 2 Iokasi, di Mayura dan Meru
b. Hutan kota, luasnya 344.688 m2, Jumlahnya ada 3 Iokasi, yaitu Van Ham, Bapedas dan Unram.
c.  Mata air di kota Mataram ada 32 Iokasi, yang sudah dilindungi ada 14 lokasi dan selebihnya menyusul secara bertahap.
d. Pemakam, luasnya 75.460 m2, Jum- lahnya ada 27 Iokasi, yang terdiri pemakaman islam 25 lokasi dan 2 lokasi untuk pemakaman Hindu.
e.  Lapangan, luasnya 279, 966.37 m2, ter- diri dari 37 lokasi.
1.  Kegiatan RTH lainnya:
a. Perlindungannya mata air yang be  rupa  penanaman  pepohonan
11 Dinas Pertamanan Kota Mataram, diperdalam melalui wawancara dengan Nanang Edward , Kabid RTH Dinas Pertamanan Kota Mataram
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm
349~366
pada radius tertentu sesuai dengan ke adaan sekitar mata air, dan di- sesuaikan kondisi lapangan, den- gan membuat konstruksi din ding semen disekitar mata air untuk melindungi mata air dari pe n ce- maran dan untuk menjaga keber- sihan mata air, sehingga me- nghasilkan air yang layak diman faatkan.
b.  Membuat bronjong di pinggir sun- gai, kemudian ditanami pe poho- nan untuk mencegah ter jadinya Iongsor dan peng gerusan pinggir sungai jika ada banjir. Contoh di Su karaja, Ampenan. Juga mem- buat pagar beton pe nahan ombak laut Selat Lombok di pantai Am- penan 12 .
Implementasi RTRW Kota Mataram juga dapat diukur secara empiris yang ter- lihat secara faktual di lapangan dan be- rikut ini adalah beberapa fakta:
1. Jalur hijau di Kelurahan Sekarbela yang ada di barat jalan dari jambatan/kubur Luang Baloq ke arah selatan, ada bangu- nan toko, perumahan yang berada di pinggir jalan. di tempat lain ada bangu- nan rumah tempat tinggal seperti di pinggir sungai, pantai, merupakan dae- rah rawan bencana yang seharusnya di- programkan untuk ditata ulang.
2.  RTH yang ada di pinggir pantai, pan- jang pantai Kota Mataram sekitar 8-9 kilometer, daerah inipun tldak seluruh- nya bebas dari bangunan. Se perti di pantai Ampenan ada pemuki man yang tersebar di pinggir pantai (rumah nelay- an), termasuk daerah sem padan pantai yang seharusnya dihijau kan untuk per- lindungan setempat daerah pantai yang rawan ditarjang oleh ganasnya gelom- bang pasang laut (abrasi).
12 Dinas Pertamanan Kota Mataram, Profil Pengembangan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau , hlm.2
3.  RTH yang ada di pinggir sungai dan pinggir pantai yang merupakan jalur hijau, yang masih bebas bangunan agar tetap dipertahankan keberadaannya, sebagai perlindungan badan sungai dan pantai agar tidak tergerus air maupun terjadinya tanah longsor. Menurut Ke- putusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung menyebutkan sempadan sungai di kawasan permukiman selebar 10-15 mater yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi. Sempadan sekitar mata air selebar 200 meter dan sempadan sekitar waduk 50-100 meter. Sedangkan manurut PERDA Nomor 12 tahun 2011 pasal 61 menyebutkan sempadan sungai berkisar antara 10 meter sampai 30 mater dengan mem- perhatikan pada kondisi sakitar badan sungai dan kadalaman sungai yang bervariasi.
4. Yang di rencanakan sebagai RTH ini di lapangan sebagian besar masih merupa- kan tanah yang dimiliki masyarakat, yang pada saat kini masih berupa ka- wasan budidaya. Letaknya tarsebar disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hirarki pelayanan dengan mem- perhatikan struktur dan pola ruang. Pemukiman penduduk yang lama dan pamukiman baru, di mana pemukiman baru ini sudah tertata letak bangunan dan jalan-jalan di dalam komplek pemu- kiman tersebut. Komplek pe rumahan ini manggunakan tanah sawah yang di- alih fungsikan menjadi non pertanian.
5. Bangunan (toko) masih menggunakan sempadan sungai di Jl. Airlangga, juga pembangunan pembangkit listerik te- naga diesel (PLTD) di Tanjung Karang. Bangunan ini telah ada sebelum Perda RTRW No. 12 Tahun 2011 karena itu upaya untuk merelokasinya me mer- lukan biaya yang cukup tinggi.
Arya Sosman | Kajian Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan  Lingkungan Hidup Dalam Tata .....
6. Perkembangan di dalam kota Mataram berimbas pada perkembangan di daerah sekitar yang berbatasan, seperti wilayah Kabupaten Lombok Barat di Kecamatan Labuapi, Gunungsari dan Batulayar. Di daerah ini muncul kompleks-komplek perumahan yang dibangun oleh pe- ngembang maupun perorangan. Hal ini dipengaruhi oleh harga tanah yang lebih murah di Kabupten Lombok Barat di banding di Mataram yang dianggap sangat tinggi.
7. Beberapa faktor yang menyebabkan perubahan fungsi lahan, antara lain:
a. Belum adanya zona ( zoning regu- la tion ) yang jelas mengenai per- ubahan lahan non terbangun di Kota Mataram.
b Faktor  “ psikologis ” pemilik lahan dalam mempertahankan lahan per- tanian dari tawaran investor.
c. Lemahnya aspek hukum dalam perubahan pemanfaatan ruang 13
Dari uraian di atas terlihat jika masalah pengendalian dan pengawasan RTH dari pemerintah masih lemah. Untuk itu perlu dikembangkan melalui penyuluhan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesa- daran masyarakat bahwa pengelolaan RTH bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah kota saja, tetapi tanggung jawab dari seluruh unsur masya rakat ber- sama dengan pemerintah demi kepentin- gan bersama. Belum dipenuhinya target RTH 30% di Mataram disebabkan bebera- pa faktor, diantaranya alih fungsi lahan dari tanah pertanian ke terutama menjadi fungsi perumahan sulit dikendalikan. Menurut Nanang Edward 14 para pengem- bang membeli dan membangun tanah atas nama peribadi sehingga Pemerintah tidak mungkin mencegahnya membangun per- umahan melalui Ijin Mendirikan bangu-
13 Ibid ,  hlm 136-137 14 Wawancara dengan Nanang Edward, Kasi RTH Dinas Pertamanan Kota Mataram, tanggal 15 September 2013
nan (IMB). Menurut penulis RTH juga menjadi sulit dipenuhi karena kawasan-ka- wasan yang pinggiran jalan dipenuhi Rumah Toko (Ruko) yang kemudian setiap halamannya akan diperkeras dengan se- men/batako untuk keperluan parkir. Mara- knya pembangunan Ruko terus ber jalan setiap hari. Di samping itu maraknya pem- berian ijin untuk membangun kom pleks perumahan dan Ruko tidak lepas dari ke- inginan pemerintah mendapatkan PAD dari sektor ini. Dengan demikian pemenu- han target RTH di satu sisi menjadi impian Pemerintah Kota se dangkan di sisi lain Fasilitas RTH harus mengalah untuk ke- pentingan ekonomi.
Disatu sisi banyak terjadi penyim pa- ngan terhadap RTRW, seperti beralihnya fungsi suatu kawasan yang semula menu- rut RTRW diperuntukkan untuk ke giatan tertentu tapi dipergunakan untuk ke giatan lain. Hal ini terjadi karena tidak adanya Rencana Detail Tata Ruang Kota yang ber- fungsi menindak lanjuti peng aturan setiap ruang yang sudah diatur secara struktural maufun fungsional oleh RTRW. Belum ad- anya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) disebabkan karena faktor anggaran tetapi pada tahun 2013 ini telah dianggarkan dan sedang dalam tahap pe nyelesaian draft RDRT 15

## KESIMPULAN
Setelah dilakukan analisa sinkronisasi dan harmonisasi antara Perda No.12 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Mataram dengan Perda Nomor 3 Tahun 2010 Tentang RTRW Provinsi NTB, telah ter- jadi insinkronisasi sepanjang mengenai RTH. Perda RTRW Provinsi tidak menga- tur RTH secara lengkap, sedangkan antara Perda RTRW Kota Mataram dengan UUPR No. 26 Tahun 2007 dan UUPPLH No 32
15 Wawancara dengan Sahram, Anggota DPRD Kota mataram, tanggal 10 September 2013, informasi yang sama juga penulis dapatkan di Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Mataram
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm

## Daftar Pustaka
Arba, Rencana Tata Ruang Wilayah Yang Berbasis Lingkungan (Studi Di Provinsi Nusa Tenggara Barat), Disertasi,  Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang,  2012
B. Arief Sidharta, Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum ,  dalam Jentera (Jurnal Hukum),  “Rule of Law”,  Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK),  Jakarta,   edisi 3 Tahun II,  November 2004
Bagir Manan, Hukum Positif di Indonesia (Suatu Kajian Teoritik) . Cetakan Pertama (Yogyakarta,  UII Press)
Departemen PU, Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota ,  Hal 10,  tanpa tahun.
Dinas Pertamanan Kota Mataram, Profil Pengembangan Dan Penataan
Ruang Terbuka Hijau ,  2012
Hasni, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH, Edisi Kedua,  Rajawali Pers, 2010
Herman Hermit, Pembahasan Undang-undang Penataan Ruang , Mandar Maju,  Bandung,  2008
Imam S Ernawi, Gerakan Kota Hijau: Merespon Perubahan Iklim dan Pelestarian Lingkungan ,  buletin tata ruang,  Sekretariat Tim Pelaksana Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN),   Januari-Februari 2012
Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, baik dari sisi asas maupun substansi tidak ditemu- kan pertentangan karena itu dapat di- katakan telah terdapat sinkronisasi, se- dangkan jika dikaitkan antara Perda No. 12 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Mata- ram dengan Perda No. 5 Tahun 2004 tentang  UKL/UPL Kota Mataram telah ter- jadi disharmoni, sebab Perda UKL/UPL hanya memuat atau mengatur masalah perijinan tentang suatu usaha atau keg- iatan yang wajib atau tidak wajib membuat dokumen UKL/UPL atau wajib atau tidak wajib Amdal. Sedangkan Perda RTRW mengatur tata ruang secara makro dan komperehensif sehingga RTRW berfungsi sebagai payung hukum ( um brelaa  act ) bagi Perda UKL/UPL maupun Perda RDTRK.
Dari aspek implementasi norma masih ditemukan penyimpangan atau pe- langgaran terhadap RTRW Kota Mata ram yang disebabkan karena : (1) belum ada- nya Rencana Detail Tata Ruang Kota (Per- da RDTRK) yang mengatur rencana blok- blok peruntukan pada kawasan fungsional perkotaan, (2) Banyak bangu nan yang berdiri sebelum lahirnya Perda No 12/2011 tentang RTRW yang me langgar sempadan sungai yang me merlukan biaya tinggi un- tuk merelo kasinya, (3) konversi lahan per- tanian menjadi kawasan non pertanian seperti kawasan bisnis, kawasan perumah- an dan sebagainya tidak dapat dihentikan sebagai akibat dampak pertambahan pen- duduk.
Arya Sosman | Kajian Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan  Lingkungan Hidup Dalam Tata .....
Marhaeni Ria Siombo, Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama,  Jakarta,  2012
Novianto M. Hantoro, Sinkronisasi Dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah,  Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi  Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, Bagian Pertama,  Hukum Tata Negara/Hukum Konstitusi,  Buku Kesatu,  Tanpa Tahun dan tanpa penerbit
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015.
Ridwan HR ,  Hukum Administrasi Negara ,  Jakarta: Rajawali Pers, 2006
Sabaruddin, Implementasi UU No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dalam Kaitannya Dengan Penataan Ruang Terbuka Hijau (Studi di Kota Mataram), Tesis,  Program Studi Magister Ilmu Hukum,  Program Pascasarjana Universitas Mataram,  Tahun 2012
Sjarifuddin Akil, Pengembangan Wilayah Dan Penataan Ruang Di Indonesia:  Tinjauan Teoritis Dan Praktis, Makalah Yanis Maladi, Pendaftaran Tanah nasional dan Kehidupan Hukum Masyarakat (Perspektif Teori-Teori Sosial), Mahkota Kata, Yogyakarta,  2008
Peraturan Perundang-undangan:
Undang-undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah,  Nomor 26 Tahun 2008  Tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 17/Prt/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 -2031
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm

## 349~366
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11  Tahun 2011 Tentang RPJMD 2011-2015.
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
Dan lain-lain peraturan perundang-undangan yang terkait.
Wawancara dengan Andi Darwis,  Kasubbid Amdal BLH Kota Mataram,  Nanang Edward,  Kabid RTH Dinas Pertamanan Kota Mataram,  Sahram,  Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram. Masing-masing tanggal 10 September,  19 September dan 21 September 2013.
Wawacara dengan Miftahurrahman,  Kabid Perencanaan Dinas PU Kota Mataram,  20 September 2013
Wawancara dengan Nanang Edward,  Kasi RTH Dinas Pertamanan Kota Mataram,  tanggal 15 September 2013
Wawancara dengan Bahtiar Yulianto,  Dinas Tata Kota Mataram, tanggal 8 September 2013
Wawancara dengan Sahram,  Anggota DPRD Kota mataram,  tanggal 10 September 2013,  informasi yang sama juga penulis dapatkan di  Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Mataram
Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) offline,  V 1.5,
http://ebsoft.web.id/?s=kbbi,  tanpa tahun dan tanpa penerbit