Syariah dan Konvensional

## ASPEK-ASPEK TINDAK PIDANA DALAM
PERBANKAN SYARIAH DAN

## KONVENSIONAL

## Hamsir

## Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## Abstract
The purpose of this paper is to observe, predict and assess the existence of  Islamic  banking  in  Indonesia  in  the  development  of  facing  and  maintaining public confidence in the issue of banking crime that are currently, have been and will  come.  Sharia  Bank  As  an  institution  in  the  form  of  a  business  /  service industry, so in the future, commercial/state banks such as state-owned enterprise banks  that  manage  Sharia  Banks  will  be  merged  as  separate  National  Sharia Banks. Space and opportunities for criminal acts in Islamic banking have the same space  and  opportunities  as  other  banks  (conventional  banking).  However,  what distinguishes  if  a  criminal  act  is  suspected,  it  must  involve  institutions  formed from  the  provisions  in  sharia  banking  law  (national  sharia  board,  sharia supervisory  board)  accompanied  by  the  Police  and  financial  service  authority institutions,  but  in  investigative  work.  The  police  apparatus  or  financial  services authority  first  asks  for  instructions  from  the  national  sharia  board  and  sharia supervisory board.
Keywords: Crime, Conventional Banking, Sharia Banking.

## Abstrak
Tujuan  penulisan  ini,  untuk  mengamati,  memprediksi  dan  menilai keberadaan perbankan syariah di Indonesia dalam perkembangan menghadapi dan menjaga  kepercayaan  masyarakat  dari  persoalan  tindak  pidana  perbankan  atau kejahatan perbankan yang saat ini, pernah dan atau akan datang.  Bank (Syariah) Sebagai suatu institusi/lembaga dalam bentuk usaha/industri jasa (BUMN), begitu pun  ke  depan  (wacana  2020)  Bank-bank  umum/negeri  (BNI,  BRI  &  Mandiri) yang  mengelola  Bank  Syariah  akan  dimerger  sebagai  Bank  Syariah  Nasional tersendiri 1 . Ruang dan peluang terjadinya tindak pada perbankan syariah memiliki ruang dan peluang  yang sama dengan perbankan lainnya (konvensional). Namun yang  membedakan  bila  diduga  terjadi  tindak  pidana  di  dalamnya,  haruslah
1 Tribun Online, Desember 2020.
El-Iqtishady | Volume 2 Nomor 2 Desember 2020
Syariah dan Konvensional
melibatkan lembaga-lembaga yang terbentuk dari ketentuan dalam hukum/perundang-undangan  perbankan  syariah  (DSN,  DPS)  disertai  institusi Kepolisian  dan  lembaga  OJK,  namun  dalam  kerja  penyidikan  aparat  Polri  atau OJK terlebih dahulu meminta petunjuk DSN dan DPS.
Kata Kunci : Perbankan Konvensional, Perbankan Syariah, Tindak Pidana.

## PENDAHULUAN
Kegiatan  bank  sebagai  pengelola  perjanjian  antar  para  pihak,  baik  perbankan berposisi  sebagai  pihak  investor/kreditor  dan  masyarakat  sebagai  debitur,  atau sebaliknya  bank  hanya  berposisi  sebagai  pengelola  jasa/pelayanan  para  pihak, kedua peran itulah selama ini dilakukan.
Kebaruan tulisan ini, karena terkait beberapa tahun terakhir ini (2020) trauma menyimpan  uang  di  perbankan  konvensional,  berdampak  perbankan  syariah  pun demikian,  juga  mengalami  tingkat  kepercayaan  ( trust )  yang  menurun.  Beberap a seminar tentang perbankan, umumnya mengulas perihal perkembangan dan alasan tentang  sejauh  mana  tingkat  pesimisme  dan  optimisme    tentang  keamanan menyimpan  uang  di  bank,  seperti  yang  dikemukakan  oleh  beberapa  pakar  dan dunia perbankan. 2
Diketahui  bahwa,  adapun  secara  teoretis  aspek  hukum  yang  mengitari  dalam kehidupan perbankan adalah keperdataan, olehnya bila timbul persoalan hukum di antara  para  pihak,  penyelesaian  bukan  pada  wilayah  pidana,  tetapi  pada  wilayah perdata, namun karena dunia perbankan, khususnya perbankan (syariah) berfungsi sebagai  industri  jasa/pelayanan,  hal  mana  peluang  untuk  timbulnya  pelayanan berdampak/berakibat  kerugian/hilangnya  kepercayaan  atas  bantuan  jasanya berupa tanggung jawabnya, orang atau person/manusia sebagai pelaku pengelola, terkadang  ingin  atau  sengaja/niat  mengabaikan    tanggung  jawabnya  dengan  cara untuk mengambil untuk memiliki kepunyaan orang di bawah tanggung jawabnya, maka  besar  peluang/kemungkinan  ada  aspek  pidana,  antara  lain  perbuatan penggelapan  (KUHPidana)  pasal  372,  374,  378  atau  pidana  penipuan (KUHPidana)  dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya.
Ruang/sekat  antara  perdata  dan  pidana,  memanglah  teramat  tipis,  ibarat dipisahkan  benang,  bahkan  perangkat  teknologi  salah  variabel  penting  dalam pengelolaan  perbankan,  sehingga  ada  sebagian  masyarakat  awam,  bagi  mereka yang bermasalah dengan perbankan kemungkinan mengabaikannya dengan alasan rumit/ruwet  untuk  diketahuinya,  sehingga  sebagian  masyarakat  itu  merasa  itu adalah  takdir  yang  menimpanya,  para  intelektual/pakar  Islam,  menyebut
2 Diskusi  virtual  “Purbaya”,  11  Desember  2020.  Tentang  Mengembalikan  kepercayaan publik industri jasa perbankan.
Syariah dan Konvensional
orang/masyarakat tersebut menganut paham/aliran ( Jabariah) , selain itu, ada pula orang/masyarakat yang lemah atau dilemahkan terhadap aturan atau sistem dalam perjanjian  perbankan  (perjanjian  baku)  lalu  ada  yang  merasa  rugi  (khususnya pihak  masyarakat)  namun  mereka  menerima  begitu  saja,  malas  untuk  mencari tahu  kerugian  itu,  karena  merasa  rumit/ruwet  atau  karena    dirumitkan  sehingga orang/mereka tersebut tidak lagi mempersoalkannya,
Namun bagi mereka yang beraliran melawan takdir ( Qodariah ), tentunya akan mempersoalkan  kerugian  tersebut  dengan  segala  keinginan  tahunya  untuk mengetahui  secara  detail  tentang  hak  dan  kewajibannya  dalam  perjanjian, sehingga perbankan harus menjawab dalam perspektif tanggung jawabnya secara rasional, obyektif. adil dan proporsional.
Hal-hal  yang  terjadi  di  atas  secara  hukum,  bila  ada  perjanjian  yang  tidak memuat  iktikad  baik,  biasanya  ingin  mengambil  keuntungan  yang  berlebihan (irasional)  terhadap  seseorang  yang  tertera  dalam  isi/klausul  perjanjian,  maka yang  merasa  rugi  dapat  melaporkan  ke  Pengadilan  dalam  ranah  perdata,  adapun bila salah satu pihak merasa dirugikan atas perjanjian di luar yang disepakati dan membuat seolah-olah disepakati dengan cara membuat palsu/mirip kata/ucapan/pernyataan  atau  tanda  tangan  dalam  suatu  surat/dokumen  perjanjian di  bank  tersebut,    maka    orang/masyarakat  dapat  melaporkan    dulu  otoritas perbankan (OJK) bila perbankan nasional  dan biasanya kerja sama dengan pihak Negara  Kepolisian  (penyidik),  dapat  juga  melibatkan  penyidik  kejaksaan,  bila cukup  bukti  (2  alat  bukti),  maka  dapat  diteruskan  dengan  menahan  sementara yang pelaku yang di sangka/diduga tersebut.
Kepolisian dan kejaksaan tentunya mempelajari dengan seksama dan sungguh atas pelaporan tersebut sebagai suatu tindak pidana, bila telah ditemukan minimal dua (2) alat bukti terjadinya tindak pidana.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  berdasarkan  studi  pustaka  dengan  berbagai  referensi jurnal  dan  buku  serta  beberapa  artikel  terbaik  dan  terupdate.  Penelitian  Pustaka ( library research )  yaitu Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan  teoritis  dengan  mempelajari  buku,  karya  ilmiah,  hasil  penelitian terdahulu,  jurnal-jurnal  terkait,  artikel-artikel  yang  terkait  serta  sumber-sumber yang  terkait  dengan  penelitian  sesuai  dengan  penelitian  yang  diteliti.  Setelah semua  data  telah  diperoleh  berhasil  dikumpulkan  selama  proses  penelitian  baik data  primer  dan  data  sekunder  dianalisis  secara  kualitatif  kemudian  disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarakan
Syariah dan Konvensional
permasalahan yang berkaitan dengan aspek-aspek tindak pidana dalam perbankan syariah dan konvensional.

## PEMBAHASAN

## A. Ruang Dan Peluang terjadinya Tindak Pidana di perbankan Syariah
Secara  teoretis/normatif  dogmatik,  perbankan  syariah  tidak  memungkinkan terjadinya  tindak  pidana,  karena  perbankan  syariah  lahir  karena  tuntunan  dan tuntutan moral keagamaan berasaskan Quran dan hadis, untuk melahirkan sistem pengelolaan  keuangan  yang  akan  memakmurkan,  menyejahterakan  dengan prinsip-prinsip  dan  tujuan  keadilan,  kemanfaatan,  keseimbangan,  tolong menolong dan sebagainya.
Sebenarnya  kalau  ditelisik,  risiko  kejahatan  pada  perbankan  syariah  relatif kecil  dibandingkan  dengan  perbankan  konvensional,  karena  suasana,  latar belakang,  seseorang  yang  mengelola  perbankan  syariah  dianggap  telah  memiliki track record , kepribadian keimanan, ketakwaan. moral kepada diri (kejujuran) dan akhlak moral kepada orang lain ( moral responsibility ) yang dapat menahan bankir itu  melakukan  pelanggaran  atau  kejahatan,  baik  kepada  nasabah/manusia  juga kepada Tuhan.
Di  perbankan  syariah  prinsip  dan  asas,  dikitari  kegiatan  yang    bersifat keikhlasan  untuk  bekerja,  dorongan  spiritual  keagamaan  yang    bersifat transendental dengan berharap ada sanksi, ganjaran dan pahala di hari kemudian. Sumber  yang  melahirkan  asas-asas  dan  prinsip-prinsip  universal  tersebut,  yakni “Quran  dan  hadis”  berupa,  prinsip  dan  asas  keadilan,  kesejahteraan,  tolong menolong, keseimbangan dan prinsip operasional yakni prinsip kehati-hatian dan profesional

## B. Risiko Usaha/Kegiatan  Perbankan Syariah Dan Tindak Pidana.
Kegiatan/bisnis  perbankan  syariah  merupakan  Bagian  penting  dalam penyebaran ekonomi kesejahteraan sosial yang dinaungi keberkahan Tuhan (Allah Swt.).  Secara  teori  Bank  Syariah  harus  menghadapi  risiko  (misalnya  sistem mudarabah).  Secara  teori  risiko  yang  dimaksud,  adalah  keikhlasan  investor  ke pengelola  dana  (bank  Syariah)  untuk  mengelola  dana  tersebut  dengan  segala risiko,  yang  harus  ditanggung  bersama.  Artinya  dana  yang  digunakan  atau diinvestasikan  mengalami  kerugian,  bukan  karena  kesengajaan  tetapi  secara alami,  maka  itu  bagian  yang  harus  terima  lapang  secara  bersama  tanpa  meminta kerugian yang dialaminya . Konsep dan praktik risiko dalam perbankan syariah di Indonesia belum sepenuhnya berjalan. Praktik risiko bersama, harus penuh kehati- hatian ini, dalam konteks alami dan non alami. Non alami artinya pihak perbankan
Syariah dan Konvensional
yang  telah  menggunakan  dana  investor  membuat  akal-akalan  seolah-olah  terjadi musibah untuk mendapatkan /mengambil sisa dana dari proyek/usaha yang gagal tersebut.

## C. Zakat dalam Perbankan Syariah dan CSR pada perbankan konvensional
Sebagai  korporasi,  secara  tidak  langsung  telah,  mempunyai  tanggung  jawab sosial  sebagai  bagian  (kegiatan  usaha)  berupa    tanggung  jawab  bernegara  dan akan memulihkan keadaan sosial (pengalihan margin perbankan ke bantuan zakat) “ corporate  social  responsibility” (CSR),  kelebihan/fungsi  zakat,  yakni    secara terus menerus seiring berkembangnya perbankan syariah.
Pada  perbankan  konvensional,  lebih  pada  prinsip  untuk  meraih  keuntungan dunia semata untuk sebagian orang, yang bekerja, Perbankan konvensional, tetap memiliki  prinsip  kehati-hatian  dalam  pengelolaan,    menjauhi  risiko  yang menanam  investasi  dan  atau      mengeliminir  segala    risiko  pihak2  yang berinvestasi  dalam  proses  bisnis  perbankan  guna  menjaga  reputasi  kepercayaan hanya  bagi  mereka  terkait  perbankan  (meskipun  Negara  mensyaratkan  setiap korporasi, wajib memulihkan dan perbaikan keadaan social dalam bentuk bantuan bantuan  pemulihan  social (CSR),  sifatnya  yang  tidak  permanen  (kualitas  dan kuantitas bantuan berdasarkan keuntungan).

## D. Sinergi tas DSN, DPS dan OJK
Perihal    hubungan  OJK.  Fungsi  DSN  dan  DPS  merupakan  lembaga  yang mengarahkan  bank  syariah  untuk  menerapkan  prinsip-prinsip  syariah  dalam kegiatannya.  DSN  pada  moral  etik  sedang  DPS  pada  lembaga/institusi  dan produk.  Oleh  karena  itu,  DSN    dan  DPS  dapat  memberikan  teguran  jika  ada lembaga/produk  ekonomi  tertentu  yang  menyimpang  dari  hukum  yang  telah ditetapkan. Jika lembaga/produk  yang bersangkutan tidak  mengindahkan teguran yang  diberikan, maka  DSN  mengusulkan  kepada  instansi  yang  berwenang  untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. 3 Sesuai dengan amanat UU No. 21 Tahun 2011. Karena amanat UU tersebut, maka kehadiran  OJK wajib dan  diperlukan.  Oleh  karena  itu,  komunikasi  dan  koordinasi  antara  OJK  dengan DSN menjadi suatu hal yang harus dipenuhi.
Adanya  rekomendasi  DSN  mengenai  dugaan  tindak  pidana  perbankan  yang terjadi  pada  perbankan  syariah  merupakan  pintu  masuk  dilakukannya penyelidikan  dan  penyidikan  oleh  penyidik  OJK.  Bukan  berarti  penyidik  OJK
3 Keputusan Dewan Pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional MUI.
Syariah dan Konvensional
baru bertindak apabila ada rekomendasi dari DSN mengingat kejahatan perbankan merupakan kejahatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis.
Lembaga  DSN  pada  perbankan  syariah,  sebatas  berfungsi  sebagai  lembaga penjaga moral/etika personality dan organisasi/manajemen syariah sementara OJK selain sebagai pengawas juga berfungsi lembaga penegak hukum. Oleh karena itu harus  ada  sinergi  tas  kedua  lembaga  tersebut  dalam  mengungkap  kejahatan- kejahatan  yang  terjadi  pada  perbankan  syariah  mengingat  berbagai  modus operandi yang dilakukan dalam kejahatan perbankan
Secara  struktural  dan  sistem  pengawasan  pada  bank  syariah  berbeda  dengan bank  konvensional.  Pengawasan  perbankan  syariah  mencakup  dua  hal,  yaitu pertama  pengawasan  dari  aspek  keuangan,  kepatuhan  kepada  perbankan  secara umum, dan prinsip kehati-hatian bank. Kedua, pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank. Secara struktur kepengurusan bank syariah terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi dan wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi kegiatan bank syariah. 4
Perbankan  syariah  juga  menghadapi  risiko  sebagaimana  perbankan konvensional  sehingga  juga  membutuhkan  pengawasan  yang  efektif  untuk menjamin  stabilitas  sistem  secara  keseluruhan.  Perbankan  syariah  menghadapi credit  risk lebih  besar  terkait masalah adverse  selection, moral  Hazar  dan costly State verification . Begitu pun halnya dengan liquidity risk terkait cash flow yang lebih  tidak  terprediksi  dan  keterbatasan  instrumen  keuangan  untuk  menutup defisit. 5

## E. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dan Kewenangan Penyidikan
Secara  teori  dan  legalitas  hukum  kehadiran  lembaga  OJK sebagai Salah  satu lembaga yang ditunjuk khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap  kejahatan  perbankan.  Berdasarkan  Pasal  1  angka  1  Undang-UUOJK, bahwa OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain,  yang  mempunyai  fungsi,  tugas,  dan  wewenang  pengaturan,  pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
Penyidikan merupakan salah satu tugas pengawasan OJK seperti yang disebut dalam Pasal 9 huruf c UU OJK yang berbunyi:
Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan,
4 Amiruddin  K,  “Perbankan  Syariah  dalam  Perspektif  Hukum”,  Jurnal  Al-Risalah,  Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin,  Volume 11, No. 1 Mei 2011, h. 184.
5 Yusuf Wibisono, “Politik Ekonomi UU Perbankan Syariah Peluang dan Tantangan Regulasi Industri Perbankan Syariah”, Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Vol. 16, No. 2, Mei–Agustus 2009, h. 108.
Syariah dan Konvensional
pelaku,  dan/atau  penunjang  kegiatan  jasa  keuangan  sebagaimana  dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.” Wewenang OJK dalam melakukan penyidikan ini juga dipertegas dalam  Pasal 49 ayat (1) UU OJK:
Selain  Pejabat  Penyidik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi  pengawasan  sektor  jasa  keuangan  di  lingkungan  OJK,  diberi wewenang  khusus  sebagai  penyidik  sebagaimana  dimaksud  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.”
Adapun  wewenang  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  yang  dimaksud pada kejahatan perbankan antara lain adalah (Pasal 49 ayat [3] UU OJK):
1. memanggil,  memeriksa,  serta  meminta  keterangan  dan  barang  bukti  dari setiap  orang  yang  disangka  melakukan,  atau  sebagai  saksi  dalam  tindak pidana di sektor jasa keuangan;
2. meminta  keterangan  dari  bank  tentang  keadaan  keuangan  pihak  yang diduga  melakukan  atau  terlibat  dalam  pelanggaran  terhadap  peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga  melakukan  atau  terlibat  dalam  tindak  pidana  di  sektor  jasa keuangan;
4. meminta  bantuan  ahli  dalam  rangka  pelaksanaan  tugas  penyidikan  tindak pidana di sektor jasa keuangan; dan
Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, ketentuan penyidik PPNS  diakui  sebagai  penyidik  sesuai  dengan  undang-undang  yang  berlaku  di mana  PPNS  tertentu  diberi  wewenang  khusus  oleh  undang-undang.  Bukan  saja terhadap kejahatan perbankan di dalam negeri, menurut Pasal 47 ayat (1) huruf c UUOJK dapat melakukan pula bekerja sama dengan otoritas pengawas  Lembaga Jasa  Keuangan  di  negara  lain  serta  organisasi  internasional  dan  lembaga internasional lainnya dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan serta pencegahan kejahatan  di  sektor  keuangan.    Tujuan  kerja  sama  bantuan  hukum  timbal  balik dalam  perkara  pidana  untuk  mempermudah  proses  penyidikan  dalam  rangka pembuktian  perkara  dalam  persidangan  khususnya  bagi  negara  yang  meminta bantuan hukum. 6
Bantuan  hukum  tersebut  juga  berlaku  sebaliknya.  Wewenang  OJK  dalam hubungan internasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (4) UUOJK adalah  melakukan  kerja  sama  dan  memberikan  bantuan  dalam  rangka pemeriksaan  dan  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  otoritas  pengawas  Lembaga
6 M. Irwansyah Putra, “Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengaturan Dan Pengawasan Terhadap Bank, Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. II No. 1, Juni 2013, h. 7.
Syariah dan Konvensional
Jasa  Keuangan  negara  lain  berdasarkan  permintaan  tertulis.  Wewenang penyidikan ini tidak dimiliki oleh Bank Indonesia sebagai pengawas bank selama ini. Wewenang yang lebih luas dalam konteks pemeriksaan ini  seperti wewenang aparat penegak hukum. OJK dapat bertindak lebih tegas lagi apabila menemukan pelanggaran/ penyelewengan dari hasil pemeriksaannya.
Namun  diketahui  pula,  bahwa  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  industri perbankan  adalah  industri  kepercayaan  yang  bersifat  sistemis.  Bagi  institusi pengawas/ pemeriksa perbankan punya tugas dilihat dari dua sisi. Sisi penegakan ketentuan  hukum  yang  disaat  tertentu  bersifat  represif  yang  dapat  memengaruhi kehidupan privacy nasabah  dan  institusi  bank  tersebut  (Syariah),  berupa  adanya kerugian  manajemen  kerja  dan  tingkat  kepercayaan  kepada  bank  tersebut  dapat menurun,  bila  menempuh  jalur  hukum  tanpa  kehati-hatian,  mengoreksi kerahasiaan bank secara terbuka telanjang bulat. Artinya proses pemeriksaan dan atau  sampai  pada  persidangan,  tetap  mendahulukan  kaidah-kaidah  pengelolaan bank, agar kerahasiaan tetap terjaga,  sepanjang tidak ada indikasi kuat ada tindak pidana  di  dalamnya  (penggelapan,  penipuan  (KUHPidana)  pencucian  uang UUTPK), pembocoran data rahasia (UU ITE).
Fungsi  kaidah-kaidah  kerahasiaan  dalam  kelola  Bank,  harus  dijamin  oleh hukum/UU, (perdata dan pidana) adalah dengan menjaga kepercayaan para pihak yang berjanji (bank dan nasabah) yang sepakati bersama dalam klausul dokumen perjanjian.
Dalam  meningkatkan    perbankan  nasional  (konvensional  dan  Syariah)  agar terus tumbuh agar tetap sehat tidak akan pernah terjerat aspek pidana di dalamnya, maka  harus  punya  strategi  apabila  menemukan  kejahatan  (tindak  pidana)  dan pelanggaran  dalam  kelolaannya,  maka  dengan  cara  atau  ibarat  menangkap  ikan, jangan  sampai  airnya  keruh,  sulit/lama  telacak  pelanggaran  hukumnya,  dapat merusak habitat ikan-ikan lainnya.  Hal ini diperlukan pula hubungan kehumasan dan  media  yang  terjalin  baik,  media  baiknya/seyogyanya  menginfokan  ke masyarakat bila pelaku tindak pidana dalam dunia perbankan, bila sudah  terbukti salah oleh pengadilan. Inilah uniknya aparat  penegak dan penegakan hukumnya pada perbankan yang berbeda dengan aparat penegak hukum lainnya. 7
Dalam  praktik  spesifikasi  penyidikan  dalam  kejahatan  di  bidang  keuangan dilakukan  oleh  penyidik  OJK,  meskipun  tidak  mengurangi  kewenangan penyidikan yang ada ditangan kepolisian. Ketentuan seperti ini sebelumnya hanya berlaku untuk kejahatan di pasar modal, sedangkan kejahatan di sektor keuangan
7 Bambang  Murdadi,  “Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  Pengawas  Lembaga  Keuangan  Baru yang  Memiliki  Kewenangan  Penyidikan”,  Value  Aded,  Majalah  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS), Vol. 8, No. 2, Maret-Agustus 2012, h. 35.
Syariah dan Konvensional
lainnya  merupakan  kewenangan  kepolisian.  Tidak  dimilikinya  kewenangan penyidikan  bagi  pengawas  bank    mempengaruhi  efektivitas  dalam  menjalankan tugas pengawasan bank. Sering kali pengawas “kewalahan” menghadapi pengurus bank  yang  tidak  kooperatif  dan  nakal.  Adanya  kewenangan  penyidikan  yang dimiliki  oleh  OJK  diharapkan  penanganan  seluruh  kejahatan  di  sektor  keuangan dapat dilakukan oleh satu institusi yaitu OJK. 8
Kaitan  penyidikan  dalam  aspek  hukum  pidana,  tentunya  tidaklah  secara langsung,  karena  sebelumnya  haruslah  dapat  dipahami,  bahwa  hubungan- hubungan    hukum  dalam    dunia  perbankan  adalah  mengatur  hak  dan  kewajiban keperdataan  (perdata  umum  dan  perdata  dagang),  sehingga  memisahkan  antara mana  perbuatan/peristiwa  perdata  dan  mana  tindak/perbuatan/peristiwa/delik pidana.  Memahami  kejahatan  perbankan  yang  lebih  luas,  memerlukan  kajian, kesaksian,  kejelian  (profesionalitas  dan  intelektualitas)  hukum  yang  cermat  agar tidak  terjadi kerugian, penzaliman salah satu pihak, karena salah menempatkan/memosisikan kedudukan seseorang atau dua pihak atau sebaliknya.
Negara  dalam  hal  ini,  yang  memegang  otoritas  penyelidikan  dan  penyidikan tersebut,  apakah  benar  ada  tindak  pidana  di  dalamnya,  yang  pada  umumnya “ mindset” masyarakat, bahwa pihak perbankanlah yang sebagai pembuat/pelaku, namun peluang orang/masyarakat mitra/nasabah dapat pula/bisa melakukan tindak pidana  dalam  hubungan  dengan  perbankan  (syariah)  seseorang  atau  sekelompok orang  dengan  cara  merusak  sistem  keamanan  simpanan  nasabah,  sehingga  uang nasabah  mengalir  kepada  orang  yang  berbuat  jahat  tersebut  (KUHPidana, UUITE),  sehingga  pihak  perbankan   terkadang  tidak  mengetahuinya/luput,  maka sebagai  rasa  tanggung  jawab  perbankan  harus  mengganti  uang  nasabah  yang hilang (perdata) karena telah diikat suatu perjanjian, berupa perbankan menjamin keamanan dan kehilangan simpanan nasabah.
Begitu pun bila ditemukan orang dalam bank yang merusak sistem manajemen dalam rangka kejahatannya atau orang melibatkan orang dalam sehingga terwujud suatu  kejahatan  (delik  pidana),  maka  Negara  dan  atau  perbankan  harus  segera bertindak sebagai suatu delik umum bukan delik aduan untuk segera di usut untuk diberi  sanksi  pidana  penjara  pelakunya,  meskipun  orang  dalam  bank  (segenap jajaran  bawah  sampai  ke  atas  dapat  dikenai  sanksi  pidana  secara  personal  atau bersama-sama pasal 55 KUHPidana)
8 Zulkarnain Sitompul, “Konsepsi dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan (Conception and Transformation  Financial  Services  Authority),  Jurnal  Legislasi  Indonesia,  Vol.  9  No.  3.  Oktober 2012, h. 356.
Syariah dan Konvensional
F. Organisasi,  Struktur  Pengelolaan  Bank  dan  atau  korporat  (Konvensional dan Syariah) dalam perspektif Pembubaran  Organisasi “Parse pro Toto”
Kesalahan  (tindak pidana) suatu oknum dalam suatu institusi perbankan, tidak dapat  dibebankan  kesalahan  pada  seluruh  oknum  struktur  organisasi  perbankan tersebut,  maka  beban  sanksi  hanya  pada  oknum  atau  oknum  yang  berbuat  jahat tersebut, sedang organisasi/manajemen tidak dapat dibebani kesalahan atau tindak pidana  secara  institusional  ( korporat ),  meskipun  oknum  tersebut  bagian  dari manajemen struktur organisasi tersebut, artinya bank tetap berjalan, biarlah sanksi hukum berjalan kepada oknum palaku.
Bila  suatu  bank  (syariah)  berbuat  kesalahan  kejahatan  dan  ditemukan  suatu indikasi  kuat,  yang  dilakukan  secara  sistematis,  terencana  dan  masif,  dengan melibatkan  semua  struktur  organisasi/manajemen  bank  tersebut,  maka  dapat dikategorikan  tindak  pidana  korporasi,  maka  usaha,  organisasi  dan  manajemen (perbankan),  dapat  dibubarkan    serta  menghukum  oknum-oknum  pelaku berdasarkan  tingkat  delik  pidana  yang  dikerjakan  masing-masing  oknum,  baik sendiri-sendiri  maupun  bersama-sama/turut  serta  (  Pasal  55  KUHPidana  dan pasal-lainnya  serta UU tindak pidana khusus lainnya)
G. Ruang Dan Peluang Masuknya Aparat penyidik Polisi
Diketahui bahwa dunia perbankan adalah industri jasa, wilayah privacy/menjaga kerahasiaan nasabah menjaga hubungan rahasia antara dua pihak (subyek  hukum),  sehingga  beberapa  pihak  atau  pakar  berpendapat,  persoalan perbankan  tidak  boleh  ketahuan  siapa  pun  (kecuali  sistem/pemegang  sistem  dan nasabah/pemakai jasa).
Pendapat  tersebut  di  atas,  ada  yang  membenarkan  secara  absolut,  ada  pula tidak,  dengan  alasan  bahwa,  dalam  industri  kepercayaan  (keamanan  akan kehilangan uang/harta dan keamanan akan adanya simpanan jumlah dan nilainya tidak  boleh  diketahui  orang  lain).  Namun  bila  terjadi  sesuatu  yang melanggar/bertentangan  dengan  dua  (2)  hal  tersebut,  maka  orang/mitra/nasabah tersebut patut melaporkan ke pihak aparat hukum Negara (Kepolisian).
Pelibatan  penyidik  kepolisian  tidak  serta  merta,  karena  industri  perbankan memiliki otoritas tersendiri, spesifik, maka terlebih dahulu memfungsikan OJK,
Terkait ruang dan peluang secara teoretis terjadinya tindak pidana, seyogyanya tidak  perlu  terjadi  karena  ranah  hukumnya  bersifat  privacy,  kepercayaan  dan keperdataan.  Suatu  sifat  kesalahannya,  umumnya  berupa  kerugian  yang  dialami satu  pihak  atau  para  pihak  biasanya  karena  ke  tidak  sengaja,  tidak  berniat  atau musibah  yang  tidak  diharapkan  dan  penyelesaiannya  tidak  berakhir  ke pertanggungjawaban  pidana,  tetapi  lebih  pada  perdata  (dalam  sidang  atau  luar sidang).
Syariah dan Konvensional
Sistem keamanan perbankan dalam rangka dalam rangka pengawasan Negara, terbentuknya institusi otoritas Jasa Keuangan (OJK)  yang dibentuk dalam Untuk mengantisipasi  perkembangan  kejahatan-kejahatan  perbankan  tersebut,  tentu dibutuhkan  perangkat  hukum  dan  salah  satu  solusinya  adalah  dibentuknya lembaga  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  sebagai  amanah  dari  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  (UUOJK)  yang diundangkan  tanggal  22  November  2011.  Secara  teoretis  OJK  memiliki kewenangan  untuk  mengawasi  ( right  to  control )  berupa  kewenangan  untuk melakukan penyidikan ( right to investigatif ). Berdasarkan data dari OJK, lembaga pengawasan  industri  perbankan  di  Indonesia,  diketahui  sepanjang  tahun  2013 menangani  619  kasus  kejahatan  perbankan  tersebar  di  berbagai  daerah  di Indonesia. 9
Meskipun masyarakat pemakai jasa dan kalangan perbankan mengetahui akan tugas, fungsi dan kewenangan OJK  yang dalam tugasnya penindakan/penyidikan penindakan,  penindakan  yang  dilakukan  tidak  serta  merta  karena  melalui mekanisme  izin  Bank  Indonesia  sebagai  pemegang  kendali  otoritas  keuangan Negara.  Hal  mana  aspek-aspek  privacy  atau  kerahasiaan  Bank,  menjadi  kendala lain  menindak  perbankan  nakal,  bila  terjadi  tindak  pidana  pada  bank  tersebut. Artinya  penyidikan  pada  suatu  bank  hanya  dapat  dilakukan  atas  permintaan kepada pimpinan lembaga penyidikan (kepolisian atau kejaksaan)
Terkait  praktik  penyidikan  tersebut,  tentunya  semua  melalui  proses  pelaporan yang  teliti,  proses  pelaporan  sebagai  bagian  dari  penyidikan  dalam  kasus melibatkan  personal/oknum  atau  manajemen  organisasi  institusi  perbankan tersebut,  memerlukan  cara-cara  yang  melibatkan  keahlian  pihak  yang  terkait perbankan  (  akuntan,  Dewan    Syariah,  penyidik  ahli  manajemen,  keuangan  dan pakar  ITE  terkait  sistem  teknologi  ),  sehingga,    hanya  pimpinan  kepolisian, kejaksaan  atau  Hakim  dapat  meminta  kepada  pihak  perbankan  untuk  membuka catatan/dokumen  keuangan  dan  atau  dokumen-dokumen  perjanjian  pihak-pihak yang terkait pelaporan atas diduga telah terjadi tindak pidana tersebut.
H. Bentuk-Bentuk  Kejahatan  Dalam  Perbankan  Konvensional,    Perbankan Syariah Dan Perbankan Pada Umumnya.
Tindak  pidana  dalam  dunia  perbankan  atau  kejahatan  perbankan,  tidak  hanya meliputi  yang  dilakukan  individual  orang  dalam  bank,  tetapi  juga  di  lakukan secara  terorganisir,  atau  pelaku  lebih  satu  orang  melibatkan  dalam  bentuk    kerja sama orang luar dan orang dalam untuk berbuat kejahatan. Salah satu modus dari
9 Anonim,  Jumat,  22  Agustus  2014,  “OJK  Tangani  619  Kasus  Kejahatan  Perbankan” http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53f7754864477/ojk-tangani-619-kasus-kejahatan- perbankan, diakses tanggal 9 Desember 2020.
Syariah dan Konvensional
berbagai  modus  yang  terjadi,  antara  lain,  dengan  cara  meminjam  kredit  jumlah besar,  meskipun  si  peminjam  kredit  (debitur)  dan  perbankan  (kreditur)  sadar bahwa  tidak  laik  layak,  tidak  kredibel  (  boleh  jadi  jaminan  kreditur  meragukan, tetapi orang dalam meloloskan saja untuk cairnya kredit), namun tetap dilakukan oleh para pihak karena kemungkinan dengan cara begitu, orang dalam dijanjikan uang  ( fee) jasa,  yang  pada  gilirannya  cairnya  kredit  tersebut,  yang  berangkutan melarikan diri ke Negara lain.
Hal  lain,  peluang  yang  bisa  terjadi  akal  akalan  dengan  status  bangkrut,  hal mana yang bersangkutan/usaha yang bersangkutan masih terikat kewajibannya di perbankan,  dengan  meminta  penetapan  pengadilan  sebagai  usaha  yang “ kolaps” /bangkrut  atau  dinyatakan  “pailit”  (suatu  lembaga  kepailitan  dalam hukum  perdata.    Meskipun  dunia  perbankan  dalam    hubungan  hukum  adalah keperdataan, namun oknum penyimpang/pembuat  kejahatan perdata ,dapat dijerat oleh pidana.
Adapun  penyimpangan  hukum  perdata  yang  terindikasi  pidana  oleh orang/mitra perbankan, biasanya dengan cara atau modus Terkait dengan berbagai cara  yang  dilakukan  dengan  akal-akalan untuk  mengambil/  untuk  memiliki  uang nasabah  yang  dikelola  perbankan  tersebut,  yakni  dengan  akal-akalan  berbuat seolah-olah  kebangkrutan  karena  uang  yang  dikelolanya,  dibuat  seolah  ada musibah  yang  bukan  alamiah    oleh  alam  (usaha  peternakan  dimatikan  dalam jumlah besar, yang seolah-oleh penyakit bencana, usaha perkebunan yang seolah- olah besar dimatikan lalu dinyatakan terjangkit hama penyakit). Olehnya dengan berbagai  cara  dan  akal  pengelola  bank  dapat  mengambil/menilap  uang/simpanan nasabah  atau  sebaliknya  nasabah  debiturlah  yang  melakukan  penipuan  terhadap perbankan atau kejahatan itu terjadi karena persekongkolan semua pihak, hingga cairnya kredit/pinjaman perbankan tersebut.
Modus  kebangkrutan,  yang  sesungguhnya    bukan  bencana,  bukan  pula  krisis keuangan  global  dan  sebagainya.  Maka  pelaku  atau  pihak-pihak  terjadi  biasanya melarikan  diri  dan  melarikan  uang  ke  suatu  tempat/Negara  dan  menjadi  warga Negara  lain.  Adapun  salah  satu  bentuk  kejahatan  perbankan  yang  sifatnya personal  yang  biasanya  terjadi  pada  sistem  transfer  (pemakaian  kartu elektronika/kartu  ATM  sebagai  kambing  hitam)  sebab  dugaan  kedua  belah,  baik pihak orang dalam bank maupun menyalahkan orang luar sebagai nasabah pemilik kartu. Adapun pendekatan pidana, harus diduga awal , bahwa kedua patut, sama- sama memungkinkan untuk berbuat Kejahatan perbankan.
Adapun kasus yang paling merugikan masyarakat umum “ publik” kasus Dana BLBI  dan  Kasus  Bank  Century  beberapa  tahun  lalu,  yang  mana  Negara  harus mengganti kerugian tersebut, meskipun masyarakat tidak merasakan langsung dan
Syariah dan Konvensional
seketika  dampak  perbuatan  tersebut,  tetapi  beban  rakyat  dan  Negara  secara perlahan dengan berbagai cara politik maupun non politik mengembalikan kondisi Keuangan Negara dan kepercayaan publik ( Trust ).
Bentuk-bentuk  kejahatan  pada  perbankan  konvensional  dan  atau  perbankan syariah, seperti yang pernah dikemukakan oleh,  Endang Kussulanjari Tri Subari, (Deputi  Komisioner  Pengawas  Perbankan  II),  bahwa  ada  beberapa  titik  rawan yang  patut  diwaspadai  nasabah  dan  bank  dalam  tindak  pidana  perbankan  di antaranya: penghimpunan dana tanpa izin, kegiatan operasional bank, meminta tip atau  imbalan,  persetujuan  kredit  dengan  tidak  jujur,  sistem  validasi  yang  keliru, hingga kekeliruan penyimpangan data untuk dana yang tersimpan di  bank. 10
Tindak  pidana/kejahatan    perbankan  biasanya  pelakunya  hanya  orang  dalam, namun  banyak  juga  melibatkan  orang  luar  (persekongkolan/kolusi)  misalnya dalam  penyaluran  kredit  (kredit  fiktif).  Atau  pihak luar  bank  yang  secara  sendiri tanpa  melibatkan  orang  dalam  berbuat  fiktif  (orang,  kegiatan  dan  dokumen), namun  hal  ini  jarang  terjadi  karena  karena  dilakukan  secara  canggih,  umumnya pelaku setelah melakukan, umumnya melarikan diri antar Negara.
Umumnya    terjadinya  kredit  fiktif  tersebut,  karena    lemahnya  pengawasan internal  bank,  serta    unsur  individu-individu  yang  memperkaya  diri,  orang  lain atau  keluarga  ,dengan  melanggar  hukum  (tindak  pidana/kejahatan  perbankan) dengan  cara,  dimana  pegawai  bank  tersebut  melakukan  kolusi  dengan  nasabah dari luar perbankan tersebut. Dengan kata lain kolusi pada bank, pihak bank yang menjadi  objek  penipuan  dan  atau  penggelapan,  modus,  cara  dan  gerakan pelakunya  kadang  semakin  canggih  dan    bervariasi,  biasanya  salah  satu  pihak yang berkolusi adalah oknum bank.
fraud dan criminal (kejahatan  perbankan)  yang  terjadi  tersebut,  tidak  hanya berpotensi merugikan bank secara finansial, tetapi juga tingkat kepercayaan akan berkurang  dan  cepat  atau  lambat  menimbulkan  tingkat  reputasi  yang  menurun. 11
Kejahatan  dalam  jasa  keuangan,  tidak  saja  dalam  dunia  perbankan,  tetapi  juga terjadi  sektor  non  bank  (lembaga-lembaga  pengumpul,  simpan  pinjam,  dan sebagainya),
Bentuk-bentuk  kejahatan  itu,  antara  lain,    pemalsuan  dokumen  bank, penerbitan L/C fiktif,  pengucuran  kredit  kepada  perusahaan  fiktif,  mendirikan bank  gelap/usaha-usaha  yang  menampung  uang  masyarakat  dengan  iming-iming
10 Fajar  Sulaiman,  04  September  2014,”  OJK:  Ada  Titik-titik  Rawan  dalam  Tindak  Pidana Perbankan”, http://wartaekonomi.co.id/berita34690/ojk-ada-titiktitik-rawan-dalam-tindak- pidana-perbankan.html, diakses tanggal 9 Desember 2020.
11 Hamsir,  “Moral  Hazard  Tindak  Pidana  Kredit  Fiktif  Bank  Syariah  Mandiri”,  Jurnal Jurisprudentie, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Vol. 1, No. 1, Juni 2014, h. 69.
Syariah dan Konvensional
bunga  tinggi,  membuat  cicilan  kredit  bermasalah  dan  perusahaan  yang  bangkrut dengan segala usaha meminta yang dilandasi niat keuntungan bila meminta untuk dinyatakan  pailit,  pengajuan  kredit  dengan  jaminan  bodong,  tindak  kejahatan melalui internet  bangking ,  kejahatan  melalui  pemalsuan  surat  berharga  (obligasi dan reksadana) dan valuta  yang notabene tidak saja melanggar ketentuan hukum nasional,  ke  semua  jenis  perbuatan  tersebut,  pada  hakikatnya  juga  melanggar prinsip-prinsip syariah.
Adapun  kasus  yang  pernah  terjadi  pada    perbankan  syariah  salah  satunya, adalah   kejahatan yang terjadi pada di salah bank syariah adalah kredit fiktif pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Bogor.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Aspek-aspek  tindak  pidana  pada  perbankan  syariah  dalam  melihat  dan mengamati  realitas,  peluang  dan  tantangan.  Diyakini  bahwa,  perbankan  bagian dari  suatu  usaha/industri,  sama  dengan  perbankan  lainnya,  yang  ternyata  dalam realitas  dapat  juga  terjadi  tindak  pidana,  beberapa  kasus  yang  terjadi,  pelaku/ oknum pelakunya umumnya orang dalam , adapun  bank syariah pada umumnya, atau  salah  satu  dari  beberapa  bank  syariah  ada,  secara  terstruktur  (kejahatan korporasi)    belum  pernah  ditemukan  ada  tindak  pidana  yang  dilakukan  secara sistematis,  terencana  dan  sistematis.  Kasus-kasus  yang  ada.  lebih  pada  etika individu  ( moral  hazard) .  Olehnya  peran  masyarakat  senantiasa  memantau  dan melaporkan  terlebih  dahulu  pada  pimpinan/manajemen  agar  dapat  diselesaikan baik, tanpa menimbulkan riak dan gejolak yang berlebihan (bila ingin menangkap ikan di kolam, hendaknya isi/air kolamnya tidak membuat  keruh atau kekisruhan yang berlebihan).
Namun  demikian,  bila  unsur  manajemen  bank  tersebut,  sulit  menemukan sumber  kasusnya,  maka  jalan  penyelesaiannya  haruslah  melibatkan  berbagai pihak  (OJK,  DSN,  DPS  atau  aparat  hukum/penyidik).  Namun  tindakan  tersebut sebelum  terlebih  jauh,  tentunya  masih  berharap  pada  manajemen  bank  syariah tersebut  untuk  menyelesaikannya  dengan  catatan  tidak  menimbulkan  kerugian pihak yang terkenai/terimbas kejahatan tersebut. Peluang terjadinya tindak pidana, tetap  ada  seiring  dengan  perkembangan  manusia  ke  arah  materialistis,  hedonis, juga peluang itu ada bila kerja sama akal-akalan/kongkalikong ( orang dalam dan orang  luar  dan  atau  dengan  aparat  hukum)  atau  dengan  pihak  lain  yang  terkait, sehingga merugikan pihak lainnya.
Syariah dan Konvensional

## B. Saran
Perbankan  syariah  agar  terhindar  dari  jerat  hukum  (tindak  pidana/kejahatan perbankan),beberapa  saran  sederhana  antara  lain,  yakni,    SDM  senantiasa diperkuat  dengan  iman  dan  moral.  Senantiasa  memperbaharui  sistem  teknologi. Patuh  dan  taat  dengan  rambu-rambu  hukum  dalam  lalu  lintas  perbankan  syariah pada  khususnya  dan  rambu-rambu  (regulasi-regulasi)  perbankan  pada  umumnya. Optimalisasi kerja sama, DSN, DPS, UJK dan aparat kepolisian dan kejaksaan.
Syariah dan Konvensional

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin K. “Perbankan Syariah  dalam Perspektif Hukum”, Jurnal Al-Risalah , Fakultas  Syariah  dan  Hukum  UIN  Alauddin,    Volume  11,  No.  1  Mei 2011.
Anonim,  Sabtu  20  Juli  2002,    “OJK  Akan  Diberi  Kewenangan  Menyidik”,
tersedia di website http://www.hukumonline.com/berita/baca/ hol6051/ojk-akan-diberi-kewenangan-menyidik,  diakses  tanggal  9 Desember 2020.
_____ Jumat, 22 Agustus 2014, “OJK Tangani 619 Kasus Kejahatan Perbankan”
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53f7754864477/ojk- tangani-619-kasus-kejahatan-perbankan,  diakses  tanggal  9  Desember 2020.
Bambang  Murdadi.  “Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  Pengawas  Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan”, Value Aded, Majalah  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Muhammadiyah  Semarang (UNIMUS), Vol. 8, No. 2, Maret 2012, Agustus 2012.
Fajar Sulaiman. 04 September 2014,” OJK:  Ada Titik-titik Rawan dalam Tindak Pidana  Perbankan”,  http://wartaekonomi.co.id/berita34690/ojk-ada- titiktitik-rawan-dalam-tindak-pidana-perbankan.html,  diakses  tanggal  9 Desember 2020.
Hamsir.  “ Moral  Hazard Tindak  Pidana  Kredit  Fiktif  Bank  Syariah  Mandiri”,
Jurnal  Jurisprudentie ,  Jurusan  Ilmu  Hukum  Fakultas  Syariah  dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Vol. 1, No. 1, Juni 2014.
M.  Irwansyah  Putra.  “Peranan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam  Melakukan Pengaturan  Dan  Pengawasan  Terhadap  Bank, Transparency , Jurnal Hukum Ekonomi , Vol. II No. 1, Juni 2013.
Wahyu Wiradinata.  “Masalah Penyidik Dalam  Tindak Pidana Jasa Keuangan Di Indonesia  ( Investigate  Problem  In  Crime  Financial  Services  In Indonesia) ”, Jurnal Legislasi Indon e sia , Vol. 9 No. 3. Oktober 2012.
Yury  Petrovich  Garmaev.  “Features  of  Combating  Crimes  in  The  Bangking Sector  in  The  Russian  Federation  and  in  China” European  Scientific Journal , Vol.10, No.10, April 2014.
Yusuf  Wibisono,  “Politik  Ekonomi  UU  Perbankan  Syariah  Peluang  dan Tantangan  Regulasi    Industri  Perbankan  Syariah ,  Bisnis  &  Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi , Vol. 16, No. 2, Mei–Agustus 2009.
Zulkarnain  Sitompul, “ Tindak  Pidana  Perbankan  dan  Pencucian  Uang  ( Money Laundering),” Reformasi Hukum, Vol. VII No.2 Juli-Desember 2004.
_____,  “Konsepsi  dan  Transformasi  Otoritas  Jasa  Keuangan  ( Conception  and Transformation  Financial  Services  Authority ), Jurnal  Legislasi Indon e sia , Vol. 9 No. 3. Oktober 2012
Media On Line, Tribun Nasional , Desember, 2020
Syariah dan Konvensional
Tingkat  Kepercayaan  meraih  upaya,  pasca  kasus  kejahatan  perbankan,  Diskusi Virtual. Purbaya, Desember 2020.